## Implementasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
( Studi Literatur)

## Oleh
Rina Widyanti

## Fakultas Ekonomi Universitas Muhammaddiyah Sumatera Barat
Email: rinawidyanti99@yahoo.com

## Abstrak
Sejak Januari 2015, hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia mulai menerapkan Akuntansi berbasis akrual. Hal ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Implementasi akrual akuntansi tersebut diyakini oleh para ahli akan lebih baik dari Akuntansi berbasis kas. Dengan pencatatan akrual basis, diyakini akan lebih meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia. Walaupun menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, diharapkan sistem akuntansi berbasis akrual bisa sepenuhnya diterapkan di pemerintah terutama pemerintah daerah
Kata kunci : Akuntansi Akrual, transparansi, efisiensi, mencegah korupsi
PENDAHULUAN Seiring berjalannya waktu, telah terjadi perubahan arsitektur manajemen keuangan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan dengan semakin banyaknya pemerintahan di berbagai belahan dunia yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan mereka. Momentum perubahan ini seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 2013. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari paket Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia tidak terlepas dari proses politik dan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 (Harun, Peursen, dan Eggleton; 2012). Tuntutan masyarakat yang semakin kuat dan adanya dorongan dari lembaga-lembaga Internasional, seperti Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), The International Monetary Fund (IMF), dan World Bank , untuk menerapkan basis akrual kepada negara-negara di dunia menyebabkan pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem akuntansinya (Halim; 2012).
Hal tersebut mendorong pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Untuk
penerapan metode pencatatan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Republik Indonesia ini, sudah mulai diterapkan sejak Januari 2015 lalu.
Dalam tulisan ini, penulis akan melakukan studi literatur dari pengumpulan berbagai referensi serta analisis terhadap referensi tersebut tentang implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Republik Indonesia Khususnya Pemerintah Daerah yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2015. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

## TELAAH LITERATUR
Konsep Akuntansi Basis Akrual Secara umum, pencatatan akuntansi di bagi menjadi dua yaitu, basis kas dan basis akrual. Begitu juga dengan pencatatan anggaran, juga menggunakan dua basis tersebut. Dalam akuntansi bebasis kas, suatu transaksi diakui/dicatat pada saat kas diterima atau pada saat kas telah terealisasi. Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengaki pengaruh transaksi dan kejadian lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Ritongga, Irwan; 2010).
Sementara akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau kejadian lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (KSAP 2006). Selanjutnya dalam KSAP juga mengatakan dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan ( recording ) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlagsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka nilai lebih dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kejadian. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kejadian tersebut dituangkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit (Simanjuntak; 2010).
Berdasarkan atas analisa pelaksanaan penerapan pencatatan yang telah dilaksanakan di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berikut ini dikemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan Akuntansi Basis Kas dan Akuntansi Basis Akrual (Immaculata; 2014)
Kelebihan dan Kekurangan Akuntansi Bass Kas dan Akuntansi Basis Akrual Akuntansi Basis Kas Akuntansi Basis Akrual Manfaat Kelemahan Manfaat Kelemahan Anggaran berbasis kas telah lazim diterapkan pada sektor publik. Tidak memerlukan perubahan paradigma penganggaran. Tidak dapat ditandingkan antara anggaran berbasis kas dengan realisasi hasil operasional maupun posisi keuangan yang disajikan dalam basis akrual. Dapat dilakukan pengendalian atas posisi keuangan dan operasional organisasi Terdapat kerumitan menentukan target anggaran atas pencapaian posisi keuangan dan hasil operasi di masa depan Sederhana pemahaman anggaran yang didasarkan pada kas dan hanya ditandingkan dengan realisasinya. Pada dasarnya hanya melihat apakah aliran kas masuk dan keluar yang di anggarkan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut. Tidak melihat aspek efisiensi atas aktivitas tersebut Penganggaran tidak semata pada arus kas namun juga terhadap hasil akhir posisi keuangan dan operasi dari sebuah organisasi sehingga dapat diukur efisiensi pelayanan publik. Diperlukan pemahaman lebih interpretasi penyajian anggaran atas laporan dalam neraca, laporan operasional, maupun laporan perubahan ekuitas pada saat penyusunan anggarannya. Anggaran tidak disajikan akrual sehingga tidak ada perubahan dari praktik yang berlaku sebelumnya. Cost pelaporan lebih rendah.
Pengendalian atas capaian operasional dan posisi yang
hendak dicapai entitas kurang dapat dilakukan. Dimungkinkan terjadi lebih banyak penyajian laporan, antara lain anggaran kas dan realisasinya, anggaran operasional (LO) dan realisasinya, anggaran posisi keuangan dan realisasinya, dst Keterserapan anggaran kas sebagai tolok ukur keberhasilan menyebabkan kecenderungan menyamakan anggaran
dengan realisasi.
METODE PENULISAN Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan studi literatur dari berbagai pengumpulan referensi serta analisis terhadap referensireferensi tersebut, tentang bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah Indonesia terutama pada Pemerintahan Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isu mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dalam akuntansi pemerintahan sudah lama berkembang. Sejalan dengan itu, negara-negara di dunia sudah lama mempergunakan metode pencatatan dengan basis akrual karena dinilai memberikan manfaat bila dibandingkan dengan basis kas. Akuntansi berbasis akrual juga diharapkan menjadi jawaban yang tepat atas meningkatnya tekanan dari masyarakat agar sektor publik dapat membangun tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik (Tickel; 2010). Sementara Buhr (2010; 11) memberikan perhatian terhadap pengelolaan biaya dari program dan kegiatan pemerintah yang tertuang dalam anggaran belanja serta realisasinya. Dalam sistem akuntansi berbasis akrual dapat diukur biaya pelayanan jasa pemerintahan, efisiensi serta kinerja pemerintah (Nasution; 2008). Dalam sistem berbasis akrual juga dapat diketahui kewajiban kontijensi pemerintah karena dicatat komitmen atau hak maupun kewajiban kontijensi negara terutama untuk penerimaan dan pengeluaran yang melampaui masa satu tahun anggaran. Anggaran berbasi akrual akan memungkinkan perencanaan anggaran jangka panjang yang melebihi masa satu tahun anggaran.
Rkein (2008) melakukan penelitian terkait dengn akuntansi akrual dan reformasi sektor publik di Australia. Rkein menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual di Australia bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan reformasi di sektor publik. Adopsi dilakukan secara bertahapdimana pertama kali adopsi dilaksanakan di organisasi yang melaksanakan pelayanan hingga kemudian diterapkan di seluruh organisasi sektor publik. Penelitin tersebut juga menunjukkan bahwa memang ada manfaat yang diperoleh dari penerapan basis akrual, namun manfaat penerapan basis akrual belum seluruhnya dapat diperoleh dan penerapan basis akrual di setiap instansi juga sangat bervariasi.
Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi akrual tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) nya, karena kompetensi SDM itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan (Eriva, Islahuddin, dan Darmawis; 2013). Namun demikian, kompetensi SDM pengelolaan keuang di daerah masih sangat rendah (Insani, Sukirman; 2009). Pernyataan ini juga didukung oleh Tanjung (2010) yang menyatakan bahwa kelemahan yang paling mendasar yang menyebabkan penurunan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah terletak pada sumber daya manusia.
Penelitian yang dilakukan oleh Nazier (2009) menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan jumlah SDM yang mengelola keuangan negara dan daerah, khususnya yang berlatar belakang ilmu akuntansi, penenpatan SDM yang keliru, dan tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih lemah. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berbagai persoalan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual tidak terlepas dari kemampuan akuntansi aparatur pemerintah daerah. Untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan PP nomor 56 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah.
Dalam penelitian Halim, Jaya, dan Aziz (2012) menjelaskan bahwa dari jumlah 524 pemda, sebanyak 361 atau 68,89% pemda telah menggunakan sistem informasi keuangan
daerah, dan 163 pemda atau 31,11% belum diketahui secara pasti sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan daerah masih sangat lemah, dimungkinkan karena lemahnya kemampuan SDM yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah.
Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Suhairi (2015) menjelaskan tentang penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan rekayasa akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan objek penelitian beberapa kabupaten kota di propinsi Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian daerah kabupaten kota di Sumatera Barat pada awal tahun 2015 beralih menggunakan Sestem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), karena mengingat adanya kekhawatiran akan ketidakmampuan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Namun demikian SIMDA ini belum sepenuhnya diterapkan oleh daerah-daerah di Sumatera Barat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
a. Sejak Januari 2015 pemerintah daerah sudah harus menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh sesuai yang di amanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan akuntansi berbasis akrual memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah terutama pemerintah daerah.
b. Seiring berjalannya waktu, implementasi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut banyak menghadapi kendala seperti, kemampuan SDM aparatur pemerintah yang di miliki, penempatan SDM yang keliru, tingkat pemahaman staf dalam administrasi keuangan negara, serta banyak lagi persoalan lainnya.
c. Namun demikian sebagian dari daerah terutama di Sumatera Barat sudah mampu menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dirasa masih belum memiliki kelemahan dalam aplikasinya
Saran Berdasarkan permasalahan di atas, juga dapat dikemukakan saran:
a. Dalam pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah terutama terhadap kompetensi aparatur pemerintah, lebih ditingkatkan lagi pemberian semisal pelatihan agar tingkat pemahannya terhadap ilmu akuntansi semakin meningkat.
b. Sejauh ini pemerintah sudah berhasil menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada berbagai daerah, namun untuk masa yang akan datang diharapkan seluruh instansi pemerintah telah mampu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut secara menyeluruh.

## REFERENSI
Buhr, N; From Cash to Accrual and Domestic to International Government Accounting Standard Setting in Last 30 Years – Sixth Accounting History International Conference; Wellington 2010.
Eriva. C. Y., Islahuddin. Dan Darwanis, 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan Jabatan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Aceh). Jurnal Akuntansi Volume 1 No. 2. Februari 2013.
Halim. A.W.K. Jaya. Dan N. Aziz. 2012. Legalitas, Peluang dan Hambatan Pembangunan Sistem Keuangan Negar dan Daerah (E-SIKD) yang terintegrasi. DJPK Kementrian Keuangan RI . Harun. H. K.V. Peursem. dan I. Eggleton. 2012. Institutionalization of accrual accounting in the Indonesian Public Sector. Journal of Accounting Organizational Change. Vol 8 No.3.
Immaculata, Maria. Andriani Novitasari. 2014. Adopsi Accrual Accounting pada PemerintahanRepublik Indonesia. Jurnal Sosio-Humaniora. Vol 5. No. 2. Menteri Dalam Negeri. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Nasution, Anwar; Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi; Badan Pemeriksa Keuangan
Nazier, D.M. 2009. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelol Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan. http://www.bpk.go.id/web/files/2009/07/daeng-paper- semnas-22-juli-2009-final-pdf . Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
________________. Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemeritahan.
Ritongga, Irwan Taufiq. 2010. Akuntansi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
Rkein, Ali; Accrual Accounting and Public Sector Reform
; Northern Territory Experience; A Thesis Submitted on the Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy; School of Law, Business and Arts Charles Darwin University;
May 2008 Simanjuntak, B., 2010 . Moving Towards Accrual Accounting. Makalah Disajikan pada Regional Public Sector Conference . 8 November. Jakarta.
Suhairi. 2015. Sistem Informasi dan Rekayasa Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. SNEMA-2015