## INFO ARTIKEL

## Kata kunci:
Bantuan  Hukum,  Masyarakat tidak Mampu, non litigasi

## ARTICLE INFO
Keyword :
Role, Countermeasures, Fire

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018
P-ISSN 2579-4701

## E-ISSN 2579-4919

## PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI)

## IMPLEMENTATION OF LEGAL ASSISTANCE TO THE COMMUNITY IS NOT ABLE TO OUTSIDE THE COURT

## Devirianti Effendi
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
e-mail: deviriantieffendi69@gmail.com

## ABSTRAK
Mengingat pentingnya  bantuan  hukum  dalam  menciptakan  keadilan, menegakkan  hak  asasi  manusia  dan  equality  before  the  law,  serta  dalam mencapai  due  process  of  law,  tentu  menjadikan  kewajiban  pemberian  bantuan hukum  menjadi  hal  yang  penting  untuk  dapat  dilaksanakan  secara  efektif. Penelitian ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di luar pengadilan, dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga memberikan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan.

## ABSTRACT
Given  the  importance  of  legal  aid  in  creating  justice,  upholding human rights and equality before the law, as well as in achieving due process of law, the obligation  of  providing  legal  aid  becomes  essential  to  be  effectively implemented. This  research  is  very  important,  given  the  enormous  benefits  that will be gained when the implementation of legal assistance to the community can not  be outside  the  court ,  can  be  implemented  effectively,  but  also  provides  a form of legal reform effort in the aspect of equity distribution. .
A. Latar Belakang
Dalam pergaulan bermasyarakat, tempat  kita  hidup  di  tengah-tengah  orang yang  berbeda  tabiat  dan  kepentingan,  kita pasti  akan  sering  berhadapan  dengan
perselisihan. Perselisihan itu bisa disebabkan   oleh  hal  yang  sepele  dan  tidak mempunyai  akibat  hukum  apa  pun,  seperti perbedaan  pendapat  antara  suami-istri, tentang  penentuan  waktu  keberangkatan  ke
luar  kota,  atau  bisa  pula  merupakan persoalan  serius  dan  mempunyai  akibat hukum,  misalnya  tentang  batas  tanah dengan  tetangga  atau  perselisihan  atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.
Pada hakikatnya, konflik atau sengketa  muncul  karena  adanya  masalah. Masalah  sendiri  terjadi  karena  adanya kesenjangan  antara  das  sollen  dan  das  sein, atau  karena  adanya  perbedaan  antara  hal yang  diinginkan  dengan  hal  yang  terjadi. Semakin  jauh  perbedaan  antara  kenyataan dan  harapan  yang  terjadi,  maka  akan semakin besar permasalahannya. Sebaliknya semakin  dekat  jarak  kesenjangan  antara keinginan  dan  yang  terjadi  maka  semakin kecil  pula  masalah  yang  terjadi.  Apabila antara  das  sollen  dengan  das  sein  sudah seimbang, maka dengan sendirinya masalah akan hilang.
Pada  dasarnya  konflik  yang  terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua  macam,  yaitu  konflik  vertikal  dan konflik  horizontal.  Konflik  vertikal  adalah konflik antara antara elit dengan masyarakat.  Yang  dimaksud  elit  disini  bisa penjabat, para pengambil kebijakan, kelompok  bisnis,  polisi,  militer,  dan sebagainya.  Konflik  horizontal  adalah konflik antaraagama, suku, golongan,
konflik  harga  diri,  harta  benda,  konflik bisnis, dan lain-lain.
Dalam  penyelesaian  perkara  perdata di  pengadilan,  istilah  sengketa  tidak  selalu identik  dengan  perkara.  Dalam  proses litigasi  perdata,  perlu  dibedakan  terlebih dahulu pengertian antara istilah perkara dan sengketa  perdata.  Dapat  ditegaskan  bahwa pengertian  perkara  lebih  luas  daripada pengertian  sengketa.  Dengan  kata  lain sengketa  itu  adalah  sebagian  dari  perkara sedangkan  perkara  belum  tentu  sengketa. Dalam  pengertian  perkara  tersimpul  dua keadaan  yaitu  ada  perselisihan  (sengketa) dan tidak ada perselisihan (nonsengketa).
Ada  perselisihan  artinya  ada  sesuatu yang  menjadi  pokok  perselisihan,  ada  yang dipertengkarkan. Perselisihan atau persengketaan  itu  tidak  dapat  diselesaikan oelh  oleh  pihak-pihak  sendiri,  melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai institusi yang berwenang  dan  tidak  memihak.  Tidak  ada persilisohan artinya tidak ada yang diselisihkan,  tidak  ada  yang  disengketakan. Yang  bersangkutan  tidak  minta  peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan  dari  hakim  tentang  status  dari sesuatu hal, sehingga mendapatkan kepastian  hukum  yang  harus  dihormati  dan diakui oleh semua orang.
persiapan  dan  presentasi  dari  setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara  menyeluruh  sebagaimana  proses  dan kerjasama untuk
mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi
adalah penyelesaian  masalah  hukum  melalui  jalur pengadilan.
Umumnya,  pelaksanaan  gugatan  disebut litigasi.
Gugatan  adalah  suatu  tindakan  sipil yang  dibawa  di  pengadilan  hukum  di  mana penggugat,  pihak  yang  mengklaim  telah mengalami  kerugian  sebagai  akibat  dari tindakan  terdakwa,  menuntut  upaya  hukum atau  adil.  Terdakwa  diperlukan  untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai  perintah  pengadilan  mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan,
atau
memberlakukan  perintah  sementara  atau permanen  untuk  mencegah  atau  memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan  untuk  litigasi  daripada mencari  solusi  non-yudisial  yang  disebut sadar hukum.
Jalur
non litigasi berarti menyelesaikan  masalah  hukum  di  luar pengadilan.  Jalur  non-litigasi  ini  dikenal dengan  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif. Penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  ini diakui  di  dalam  peraturan  perundangan  di Indonesia.  Pertama,  dalam  penjelasan  Pasal 3  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan, atas  dasar  perdamaian  atau  melalui  wasit (arbitase)  tetap  diperbolehkan".  Kedua, dalam  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  Pasal  1  angka  10  dinyatakan "Alternatif  Penyelesaian  Perkara  diluar Pengadilan  ( Alternatif  Dispute  Resolution ) adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau beda  pendapat  melalui  prosedur   yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli".
Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak  (klien)  dengan  pihak  lain  yang merupakan  konsultan,  yang  memberikan pendapatnya  atau  saran   kepada  klien tersebut  untuk  memenuhi  keperluan  dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum)
sebagaimana  diminta  oleh  kliennya,  dan
selanjutnya
keputusan mengenai
penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.
Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui  musyawarah/perundingan  langsung diantara  para  pihak  yang  bertikai  dengan maksud   mencari  dan  menemukan  bentuk- bentuk   penyelesaian  yang  dapat  diterima para pihak.Kesepakatan mengenai penyelesaian  tersebut  selanjutnya  harus dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  yang disetujui oleh para pihak.
Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa   melalui  perundingan  dengan dibantu  oleh  pihak  luar  yang  tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian  sengketa  yang  disepakati  oleh para pihak.
Konsiliasi, Consilliation dalam bahasa Inggris  berarti  perdamaian  ,  penyelesaian sengketa  melalui  perundingan  dengan melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral (konsisliator)  untuk  membantu  pihak  yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian  yang  disepakati  para  pihak. Hasil konsilisiasi ini ini harus dibuat secara tertulis  dan  ditandatangani  secara  bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri.  Kesepakatan  tertulis  ini  bersifat final dan mengikat para pihak.
Pendapat  ahli,  upaya  menyelesaikan sengketa  dengan  menunjuk  ahli  untuk memberikan  pendapatnya  terhadap  masalah yang  dipersengketakan  untuk  mendapat pandangan  yang  obyektif.  Penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  (non-litigasi) merupakan  upaya  tawar-menawar  atau kompromi  untuk  memperoleh  jalan  keluar yang  saling  menguntungkan.  Kehadiran pihak  ketiga  yang  netral  bukan  untuk memutuskan  sengketa,   melainkan  para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.
Bantuan Hukum hadir untuk memberikan  perlindungan  terhadap  orang atau  kelompok  orang  miskin.  Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  sebagai  Penyelenggara  Bantuan Hukum harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang  tidak  bermasalah  maupun  yang bermasalah hukum.
Peneliti  mencoboba  fokus  terhadap masalah  pelaksanaan  pemberi  bantuan hukum bertujuan untuk mengetahui pengaturan  bantuan  hukum  di  Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum Pemberi
Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011  Tentang  Bantuan  Hukum,  dan  untuk mengetahui
faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Pemberi Bantuan
Hukum.Peneliti mencoba menemukan  masalah  mengenai  pengaturan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberi  bantuan  hukum.  Indonesia  telah berupaya memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin yang  tersangkut  perkara  hukum  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Bantuan Hukum,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Ham  No.  3  Tahun  2013 Tentang  Tata  Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum  atau  Organisasi  Kemasyarakatan yang  memberikan  bantuan  hukum  kepada orang atau kelompok orang miskin.
Menyimpulkan bahwa pemberian bantuan  hukum  kepada  orang  miskin  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak berjalan  sesuai  aturan,  syarat  sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum menghambat  pemberian  bantuan  hukum, pemberian  bantuan  hukum  tidak  berjalan sesuai  harapan  karena  masih  dipengaruhi oleh aturan pelaksanaan yang kurang tepat.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  permasalahan  yang  terjadi  adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi  Orang  Miskin  Dalam  Penyelesaian Perkara Non Litigasi.
2. Apa  Kendala  Bantuan  Hukum  Didalam Perkara  Non  Litigasi  Dan    Upaya Penanggulangannya.

## C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan daripenulisan makalahini adalah:
1. Untuk  MengetahuiPelaksanaan  Bantuan Hukum  Bagi  Orang  Miskin  Dalam Penyelesaian Perkara Non Litigasi.
2. Untuk  Mengetahui  Apa  SajaKendala Bantuan  Hukum  Didalam  Perkara  Non Litigasi Dan  Upaya Penanggulangannya.
D. Pembahasan
1. Pengertian Bantuan Hukum
a. Berbicara  mengenai  pengertian  atau defenisi  Bantuan  Hukum  setiap  pakar hukum  memberikan  pengertian  yang berbeda tetapi tetap pada makna yang sama.Banyak  ahli/pakar  hukum  yang menyatakan  pandangannya  mengenai pengertian  bantuan  hukum.Roberto Concepcion  seorang  advokat  dari Filipina  memberikan  pandangannya mengenai  bantuan  hukum.Roberto Concepcion menyatakan bahwa bantuan  hukum  adalah  pengungkapan yang biasanya digunakan untuk menunjuk  kepada  segala  bentuk  dari jasa  hukum  yang  ditawarkan  atau diberikan  kepada  masyarakat.  Jasa hukum  ini  terdiri  dari  pemberian informasi atau pendapat yang diberikan  mengenai  hak,  kewajiban,
dan  tanggung  jawab  dalam  situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum,  yang  dapat  berupa  peradilan,
semi peradilan administrasi, atau yang lainnya.  (Frans  Hendra  Winarta,
2009:22) Adnan Buyung
Nasution menyebutkan  bahwa,  bantuan  hukum bagi  orang  atau  kelompok  orang  miskin dapat  diartikan  sebagai  pemberian  jasa- jasa  hukum  kepada  orang  yang  tidak mampu secara ekonomis untuk menggunakan jasa-jasa advokat.Dan mengatakakan  bahwa,  “Bantuan  hukum dalam  pengertiannya  yang  luas  dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan  yang  tidak  mampu  dalam bidang hukum”. (Adnan Buyung Nasution, 1982:1) Adnan Buyung
Nasution juga menegaskan bahwa, bantuan  hukum  yang  dimaksud  adalah khusus  bantuan  hukum  bagi  golongan masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah atau “miskin”. (Adnan Buyung Nasution, 1982:95)
b. Frans  Hendra  Winarta  menyatakan bahwa,  “bantuan  hukum  merupakan jasa  hukum  yang  khusus  diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar  maupun  di  dalam  pengadilan, secara  pidana,  perdata  dan  tata  usaha negara,  dari  seseorang  yang  mengerti seluk  beluk  pembelaan  hukum,  asas- asas  dan  kaidah  hukum,  serta  hak
asasi  manusia.”  (Frans  Hendra Winarta, 2000:23)
Pengertian  yang  diberikan  oleh Frans  Hendra  Winarta,  ternyata  sejalan dengan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.Dalam  undang-undang  tersebut dikatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  cuma- cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.Penerima
Bantuan Hukum adalah  orang  atau  kelompok  orang miskin.Bantuan  Hukum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum  keperdataan,  pidana,  dan  tata usaha  negara  baik  litigasi  maupun nonlitigasi.
Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan  bahwa  pengertian  bantuan hukum  dapat  dilakukan  di  dalam  atau pun  diluar  pengadilan,  dan  bantuan hukum  juga  ditujukan  bagi  mereka  yang tidak mampu.
Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa  dalam  bantuan  hukum  terdapat beberapa unsur, yaitu:
c. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin  atau  orang  yang  tidak  mampu secara ekonomi;
d. Bantuan  hukum  diberikan  baik  di dalam  atau  pun  di  luar  proses persidangan;
e. Bantuan  hukum  diberikan  baik  dalam lingkup  peradilan  pidana,  perdata, maupun tata usaha negara;
f. Bantuan hukum diberikan secara cuma- cuma. (Frans Hendra Winarta, 2000:23) Mochtar Kusumaatmadja
menjelaskan  tentang  bantuan  hukum bagi  orang  yang  tidak  mampu  tersebut adalah sebagai berikut:
Pemberian  bantuan  hukum  bagi orang-orang yang tidak mampu
dimaksudkan  sebagai  suatu  cara  untuk memperbaiki  ketidakseimbangan  sosial.
Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum,  harus  menunjukkan  bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan  suatu  pernyataan  dari Lurah  yang  disahkan  Camat,  mengenai penghasilannya  yang  rendah  atau  orang tersebut  sama  sekali  tak  berpenghasilan dan  keterangan-keterangan  lain  yang berhubungan dengan kemiskinan.
Untuk  menjelaskan  suatu  definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah  sukar  sekali.  Meskipun  cara-cara untuk  menyelidiki  ketidakmampuan  ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat sulit, tetapi dalam keadaan tertentu  seperti  lembaga  bantuan  hukum
yang  didirikan  berdasarkan  undang- undang  dan  dibiayai  oleh  masyarakat, misalnya  di  Singapura,  dengan  jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum  penghasilan  yang  dapat disisihkan, sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran
ekonomis.  (Mochtar  Kusumaatmadja, 1975:7)
Dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum Pasal 1 dijelaskan bahwa bantuan adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma kepada kepada penerima bantuan hukum. Penerima  bantuan  hukum  adalah  orang atau sekelompok orang miskin.Sedangkan pemberi bantuan hukum  adalah  lembaga  bantuan  hukum atau  organisasi  kemasyarakatan  yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan  Undang-Undang  Bantuan Hukum.
2. Bantuan Hukum Dalam Proses

## Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
Non  Litigasi  adalah  penyelesaian masalah hukum  diluar  proses  peradilan, tujuannya  adalah  memberikan  bantuan dan  nasehat  hukum  dalam  rangka
mengantisipasi  dan  mengurangi  adanya sengketa,  pertentangan  dan  perbedaan, serta  mengantisipasi  adanya  masalah- masalah hukum yang timbul.
Non  litigasi  ini  pada  umunya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat, Non litigasi mempunyai  beberapa  bentuk  untuk menyelesaikan sengketa yaitu:
Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase, Ketiga bentuk  penyelesaian  sengketa  dilakukan oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  atau terjadinya  perbedaan  pendapat  baik  itu antara  individu,  kelompok  maupun  antar badan  usaha.  Penyelesaian  sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan  sengketa  dengan  cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian  konflik  atau  sengketa secara kekeluargaan. Bentuk-bentuk penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non litigasi:
a. Negosiasi Negosiasi
adalah cara
penyelesaian sengketa dimana  antara dua  orang  atau  lebih/para  pihak  yang mempunyai  hal  atau  bersengketa saling  melakukan  kompromi  atau tawar  menawar  terhadap  kepentingan penyelesaian  suatu  hal  atau  sengketa untuk  mencapai  kesepakatan.  Pihak
yang  melakukan  negosiasi  disebut negosiator,  sebagai  seorang  yang dianggap bisa melakukan negosiasi.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya:
1) Memahami  tujuan  yang  ingin  di capai;
2) Menguasai materi negosiasi;
3) Mengetahui tujuan negosiasi;
4) Menguasai keterampilan  tehnis negosiasi,  didalamnya  menyangkut keterampilan komunikasi
b. Mediasi
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang  kurang  lebih  hampir  sama dengan  negosiasi.  Bedanya  adalah terdapat  pihak  ketiga  yang  netral  dan berfungsi  sebagai  penengah  atau memfasilitasi  mediasi  tersebut  yang biasa  disebut  mediator.  Pihak  ketiga tersebut  hanya  boleh  memberikan saran-saran  yang  bersifat  sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa  adalah  para  pihak.  Pihak ketiga  tersebut  juga  harus  netral sehingga  dapat  memberikan  saran- saran yang objektif dan tidak terkesan memihak  salah  satu  pihak.  Mediasi merupakan  prosedur  wajib  dalam proses  pemeriksaan  perkara  perdata,
bahkan  dalam  arbitrase  sekalipun dimana  hakim  atau  arbiter  wajib memerintahkan  para  pihak  untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah
pemeriksaan perkara dilanjutkan.
Tidak  semua  orang  bisa  menjadi mediator  professional  karena  untuk dapat  menjadi  mediator  dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.
c. Arbitrasi
Arbitrase adalah yang
memeriksa  perkara  tersebut  bukanlah hakim  tetapi  seorang  arbiter.  Untuk dapat  menempuh  prosesi  arbitrase hal pokok yang harus ada adalah
"klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa  akibat  perjanjian  tersebut, atau  "Perjanjian  Arbitrase"  dalam  hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak  ada  klausula  arbitrase  dalam perjanjian sebelumnya. Klausula
arbitrase  atau  perjanjian  arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan
kewajiban pengadilan untuk memeriksa  perkara  tersebut.  Jika perkara  tersebut  tetap  diajukan  ke Pengadilan  maka  pengadilan  wajib
menolak  karena  perkara  tersebut sudah  berada  di  luar  kompetensi pengadilan  tersebut  akibat  adanya klausula  arbitrase  atau  perjanjian arbitrase.
Dalam  penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan  atau  non  litigasi tidak tertutup untuk masyarakat menggunakan  jasa  bantuan  hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum yang  sudah  merata  ada  di  setiap daerah-daerah  Republik  Indonesia, karena Bantuan  Hukum  hadir  untuk memberikan  perlindungan  terhadap orang  atau  kelompok  orang  miskin. Negara  melalui  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai Penyelenggara  Bantuan  Hukum  harus dapat  memberikan  keadilan  di  bidang hukum  kepada  golongan  miskin  baik yang  tidak  bermasalah  maupun  yang bermasalah hukum.
3. Model  ADR  Dalam  Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
Ada beberapa pendapat  mengenai APS atau Alternative Dispute Resolution (ADR).
a. APS  adalah  mekanisme  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Dalam konteks  ini,  mekanisme  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  dapat berupa  penyelesaian  sengketa  melalui
arbitrase, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, dan lain-lain.
b. APS  adalah  forum  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian  sengketa  melalui  APS tidak  dilakukan  oleh  pihak  ketiga. Sedangkan  dalam  forum  pengadilan atau  arbitrase,  pihak  ketiga  (hakim atau  arbiter)  mempunyai  kewenangan untuk  memutus sengketa. APS di  sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian  sengketa  yang  bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi,mediasi, dan konsiliasi,
serta teknik-teknik penyelesaian
sengketa kooperatif lainnya.
c. APS  adalah  seluruh  penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilantetapi  juga  tidak  terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya.  Dalam  konteks  ini,  yang dimaksud  dengan  APS  termasuk  juga penyelesaian  sengketa  yang  diatur oleh  peraturan  perundang-undangan, tetapi  berada  di  luar  pengadilan, seperti  Badan  Penyelesaian  sengketa Pajak  (BPSP),  Komisi  Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.
Teknik atau prosedur teknis APS di luar  pengadilan  yang  sudah  lazim dilakukan  adalah:  negosiasi,  konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara  yang paling dikenal  dan paling  banyak  digunakan  oleh  kalangan bisnisdan  hukum.  Teknik  negosiasi, mediasi,  dan  konsiliasi  tidak  dikenal  di Indonesia.  Namun,  secara  tidak  sadar masyarakat  Indonesia  telah  menerapkan
mekanisme  APS,  yakni  yang  disebut musyawarah untuk mufakat. Asas musyawarah  untuk  mufakat  telah  lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.
Meskipun  APS  tidak  dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa faktanya APS  dianggap  sebagai  alternatif  oleh mereka  yang  sangat  kritis  terhadap sistem  peradilan  Indonesia.  Kelambanan proses  perkara  (di  Mahkamah  Agung) dilihat  sebagai  kelemahan  dari  sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah  sebagai  kelemahan  dari  sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah berpolitik, persengkokolan (KKN),  dan  tuduhan  bahwa  mereka bobrok atau rusak.
Mekanisme  penyelsaian  sengketa non litigasi dapat dilakukan dengan cara: a. adjudikasi/adversarial/litigasi; ciri-cirinya:  para  pihak  berhadap- hadapan  untuk  saling  mengalahkan, diadakan di pengadilan,hasilnya berupa putusan.
b. Non adjudikasi/non litigasi; Ciri  utamanya  adalah  keputusanya berupa kesepakatan /agreement.
Cara penyelesaian sengketa alternatif menurut UU No. 30 tahun 1999 adalah:
a. Arbitrase Arbitrase penyelesaian pertentangan  oleh  pihak  ketiga  yang dipilah oleh kedua belah pihak.Pengertian  arbitrase  termuat dalam  pasal  1  angka  8  Undang- Undang  Arbitrase  dan  Alternatif penyelesaian  sengketa  Nomor  30 tahun 1999:
“Lembaga  Arbitrase  adalah badan  yang  dipilih  oleh  para pihak  yang  bersengketa  untuk memberikan  putusan  mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut  juga  dapat  memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.” Dalam  Pasal  5  Undang-undang
No. 30 tahun 1999 disebutkan bahwa:
”Sengketa yang dapat diselesaikan  melalui  arbitrase hanyalah  sengketa  di  bidang perdagangan  dan  hak  yang menurut  hukum  dan  peraturan perundang-undangan dikuasai
sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa.”
Dengan demikian arbitrase tidak
dapat  diterapkan  untuk  masalah- masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitase hanya dapat
diterapkan  untuk  masalah-masalah perniagaan.  Bagi  pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam banyakperjanjian perdata,  klausula  arbitase  banyak digunakan sebagai pilihan
penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase  bersifat  mengikat  ( binding ) oleh  karena  pendapat  yang  diberikan tersebut  akan  menjadi  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  perjanjian pokok  (yang  dimintakan  pendapatnya pada  lembaga  arbitrase  tersebut). Setiap  pendapat  yang  berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut  berarti  pelanggaran terhadap perjanjian ( breach of contract  -  wanprestasi ).  Oleh  karena itu tidak  dapat  dilakukan  perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.
Putusan Arbitrase bersifat mandiri,  final  dan  mengikat  (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa  alasan  atau  pertimbangan
dari putusan arbitrase nasional tersebut.
Dalam jurisprudensi, kita
mengetahui  ada  suatu  kasus  yaitu
Arrest  Artist  de  Labourer  dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan  Negeri  padahal  sudah memuat klausul arbitrase untuk
penyelesaian sengketanya. Arbitrase adalah cara
penyelesaian  suatu  sengketa  perdata di  luar  pengadilan  umum  yang didasarkan  pada  Perjanjian  Arbitrase yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya  arbitrase  dapat  berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
1) Klausula  arbitrase  yang  tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat  para  pihak  sebelum  timbul sengketa ( Factum de compromitendo ); 2) Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri  yang  dibuat  para  pihak setelah  timbul  sengketa  (Akta Kompromis).
Sebelum  UU  Arbitrase  berlaku, ketentuan  mengenai  arbitrase  diatur dalampasal  615  s/d  651  (Rv).  Selain itu,  pada  penjelasanpasal  3  ayat(1) Undang-Undang  No.14  Tahun  1970
tentang Pokok-PokokKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa
penyelesaian perkara di luarPengadilan  atas  dasar  perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetapdiperbolehkan.
Menurut  Pasal  5  ayat  (1) Undang  Undang  Nomor  30  tahun 1999  (“UU Arbitrase ”)  hanyalah sengketa di bidang makalah ade didik irawan perdagangan  dan  mengenai hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa.Adapun  kegiatan  dalam bidang  perdagangan  itu  antara  lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman  modal,  industri  dan  hak milik intelektual.
Sementara  itu  Pasal  5  ayat  (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap  tidak  dapat  diselesaikan melalui  arbitrase  adalah  sengketa yang  menurut  peraturan  perundang- undangan tidak dapat diadakan perdamaiansebagaimana  diatur  dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.
b. Konsiliasi
konsiliasi suatu usaha mempertemukan  pihak-pihak  yang
berselisih bagi tercapainya
persetujuan bersama.
c. Negoisasi
Negoisasi  adalah  proses  kreatif yang  mempertemukan  pihak-pihak yang memiliki model idealnya sendiri, memiliki  pandangan  sendiri-sendiri mengenai apa yang seharusnya dicapai  Ada  tiga  hal  yang  harus diperhatikan  sebagai  isu  kunci  dalam negosiasi.
4. Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  Bagi Orang  Miskin  Dalam  Penyelesaian Perkara Non Litigasi
Dalam  kehidupan  hukum  sekitar masyarkat miskin atau masyarakat kurang  mampu  dianggap  sebagai  hal yang kurang nyaman dan hal yang paling ditakutinya,  sebab  tidak  banyak  dari merekan  yang  mempunyai  mental  dan materi  untuk  menghadapi  permasalah tersebut  yang  juga  dianggap  rumit  dan memusingkan. Maka dari  itu para aktifis dan para praktisi sepakat membuat suatu lembaga yang bergerak dibidang pemberian  bantuan  hukum  terhadap masyarakat  kurang  mampu  yang  mana sekarang  juga  didukung  dengan  lahirnya undang-undang  Nomor  16  tahun  2011 tentang bantuan hukum.
Di  sumatera  barat  banyak  sekali berdiri  suatu  lembaga  yang  bergerak
dalam  memberikan  bantuan  hukum terhadap  masyarakat  kecil  yang  mana pendirinya  adalah  para  aktifis  dan  para praktisi  yang  peduli  akan  persoalan hukum yang landa oleh para kaum lemah di  sumatera  barat.  Diantara  lembaga bantuan hukum tersebut adalah : lembaga bantuan  hukum  sumatera  barat,  PBHI, rumah  bantuah  hukum  (RBH),  Fiat justicia,  PAHAM,  dan  masih  banyak lainnya.
Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut kepada masyarakat  kecil,  masyarakat  tersebut juga harus memenuhi persyarakatan yang telah  diatur  secara  umum,  yakninya masyarakat  harus  membawa  KTP,  KK dan  surat  keterangan  tidak  mampu  dari desa  atau  kelurahan  dimana  mereka bertempat tinggal. Persyarakat ini berlaku  bagi  masyarakat  yang  ingin menyelesaiakan  persoalan  hukumnya  di pengadilan  maupun  diluar  pengadilan karena  ini  adalah  syarat  mutlak  untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut.
Proses pelaksanaan pemberian bantuan  hukum  oleh  lembaga  yang bergerak dibidang itu kepada masyarakat kecil,  pada  awalnya  para  praktisi  di lembaga  tersebut  menanyakan  tentang
permasalahan  apa  yang  dialami  oleh masyarakat tersebut dan meminta kepada kepada  masyarakat  untuk  menceritakan kronologis atas peristiwanya.
Setelah  itu  dilakukanlah  diskusi antara  para  anggota  lembaga  dengan masyarakat yang mengajukan pengaduan untuk  mendapatkan  kesepahaman  atas perkara yang dihadapi, apabila berkemungkinan dapat diselesaikan secara  kekeluargaan  diluar  pengadilan ( non-litigasi )  maka  tindakan  ini  adalah sebaik-baik dari tindakan yang diselesaikan di dalam pengadilan.
Untuk  penyelesaian  perkara  yang masuk  ke  lembaga  harus  diselesaikan secara  profesional  dan  tanggung  jawab oleh para anggota lembaga agar masyarakat  tidak  beranggapan  lembaga tersebut bekerja secara tidak baik. Dalam hal  penyelesaian  sengketa  di  dalam pengadilan oleh anggota lembaga,
diutamakan harus dilakukan oleh
anggota  yang  telah  mempunyai  izin beracara atau mempunyai kartu keanggotaan sebagai advokat.
Sedangkan untuk penyelesaian sengketa  dilauar  pengadilan  tidak  perlu anggota  yang  mempunyai  izin  beracara, akan  tetapi  lebih  baiknya  paera  senior yang telah mempunyai izin beracara juga
ikut  mendampingi,  ini  akan  membantu para  anggota  lainnya  agar  permasalahan tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  baik dan damai.
Untuk  penyelesaian  permasalahan masyarakat  secara  non  litigasi,  pada awalnya anggota lembaga akan melayangkan  somasi  kepada  pihak  yang dianggap telah melakukan sesuatu kepada  pengadu  di  lembaga,  jika  somasi tersebut  tidak  ditanggapi  sebanyak  dua kali, anggota lembaga biasanya melakukan pendekatan kekeluargaan kepada  para  pihak  agar  tidak  terjadi perselisihan diantara mereka.
Biasanya  hal  ini  selalu  sukses dilakukan meski banyak kendala-kendala dan  rintangan  yang  harus  dilalui  untuk penyelesaian  sengketa  tersebut  secara non litigasi.
5. Kendala-Kendala  Bantuan  Hukum Didalam  Perkara  Non  Litigasi  Dan Upaya Penanggulangannya
Didalam  penyelesaian  sengketa yang dilakukan oleh pihak lembaga yang bergerak  di  bidang  pemberian  bantuan hukum  tidaklah  selalu  mulus  dalam pelaksanaan  hingga  perkara  tersebut selesai  dan  berakhir  dengan  perdamaian, akan tetapi juga banyak ditemui permasalahan  yang  menjadi  kendala  dan
penghambat dalam
proses penyelesaiannya.
Salah  satu  yang  menjadi  kendala dalam penyelesaian perkara  yang sedang dihadapi  oleh  masyarakat  kecil  tersebut adalah  masalah  anggota,  dikarenakan  di setiap  lembaga  banyak  sekali  para praktisi  muda  yang  belum  memiliki pengalaman  yang  begitu  baik  dalam penyelesaian  sengketa  tersebut,  karena pada  umumnya  mereka  adalah  para advokat  yang  baru  mendapatkan  izin beracara,  sehingga  mereka  belum  dapat memahami  suatu  perkara  dengan  baik dan  sering  melakukan  tindakan  yang ceroboh  karena  mereka  belum  memiliki pengalaman yang mempuni.
Seharusnya  para  senior  dalam beracara  harus  juga  ikut  mendampingi para juniornya dalam memberikan bantuan  hukum  terhadap  masyarakat agar masyarakat juga merasakan kenyamanan  dan  mempunyai  tingkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.
Kendala  lain  yang  ditemui  adalah kendala  yang  umum,  yaitunya  masalah trasnportasi,  seharusnya  kemenkumham mempunyai itikad untuk mendata berapa jumlah  lembaga  yang  bergerak  dibidang pemebrian bantuan hukum kepada masyarakat kecil, setelah mendata,
kemenkumham  harus  menganggarkan untuk  setiap  lembaga  agar  lembaga tersebut dapat bekerja dengan baik.
Masalah  transportasi  ini  adalah menjadi  kendala  yang  sangat  lumrah yang  bisa  menghambat  segala  aktifitas dan  bahkan  dapat  menggagalkan  misi dari anggota lembaga dalam penyelesaian  sengketa  yang  tengah dihadapi oleh masyarakat.
Dalam  hal  ini,  para  pengurus lembaga bekerja keras agar mendapatkan bantuan  dana  dari  luar  dengan  cara mencari  donatur  tetap  untuk  dapat melanjutkan  misi  kemanusiaan  yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

## E. Kesimpulan
Dalam  hal  pelaksanaan  pemberian bantuan  hukum  terhadap  masyarakat  kecil yang  dilakukan  oleh  pihak  lembaga  yang bergerak  di  bidang  pemberian  bantuan hukum  diluar  pengadilan  adalah  dengan cara  melakukan  somasi  atau  peringatan terhadap  orang  yang  telah  secara  melawan hak telah meninggung atau bahkan mengambil apa yang telah menjadi hak bagi masyarakat  yang  melakukan  pengaduan  di lembaga.  Apabila  dua  kali  somasi  atau peringatan  tidak  ditanggapi  oleh  pihak, maka  anggota  lembaga  akan  mengadakan pertemuan  antara  kedua  belah  pihak  agar
dapat  dilaksanakan  perdamaian  secara kekeluargaan.
Ada  dua  hal  pokok  yang  menjadi kendala  bagi  lembaga  dalam  menjalankan misi  kemanusiaan  dalam  membela  hak masyarkat  kecil  yang  sedang  berhadapan dengan persoalan hukum,  yaitunya masalah jumlah anggota yang masih terlalu belia dan belum  mempunyai  pengalaman  yang  cukup mempuni dalam penyelesaian sengketa. Dan juga  msalah  dana  atau  transportasi  yang masih  menggunakan  dana  pribadi  bagi anggota  yang  menjalankan  misinya  untuk membela hak-hak masyarakat kecil.

## DAFTAR ISI
Frans HendraWinarta, Pro Bono Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk
Memperoleh Bantuan Hukum , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009,
Adnan  Buyung  Nasution, Bantuan  Hukum  di
Indonesia , Lembaga Penelitian,
Pendidikan,  dan  Penerangan  Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982
Frans  Hendra  Winarta, Bantuan  Hukum  Suatu Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas Kasihan ,  Elex  Media  Komputindo, Jakarta, 2000,
Mochtar  Kusumaatmadja, Bantuan  Hukum  di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum ,  Lembaga Penelitian  Hukum dan kriminologi,
Fakultas Hukum,
Universitas Padjajaran, Bandung, 1975,