## ADOPSI (Sebuah Tawaran Hukum Islâm menuju Kebaikan Masa Depan Anak Terlantar)
Fahruddin Ali Sabri
(Jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Jl. Pahlawan Km.04 Pamekasan, email:didin021@yahoo.com)

## Abstrak:
Konsep  pengangkatan  anak  dalam  hukum  Islâm  tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara  mutlak,  sedang  yang  ada  hanya  diperbolehkan  untuk memelihara  dengan  tujuan  memperlakukan  anak  dalam  segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala  kebutuhan  yang  bukan  memperlakukan  sebagai  anak kandung.  Dalam  konsep  Islâm,  pengangkatan  seorang  anak tidak  boleh  memutus  nasab  antara  si  anak  dengan  orang  tua kandungnya.  Pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  Islâm adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur’ân dan sunnah serta hasil ijtihâd. Memelihara anak terlantar merupakan salah  satu  dari  kewajiban  Negara,  pemerintah  hendaknya menyarankan  kepada  warga  yang  mampu  untuk  mengadopsi anak  terlantar,  hal  ini  dilakukan  untuk  melindungi  dan mengangkat harkat dan martabat anak terlantar.

## Kata kunci :
Adopsi, sadd al-dzarî’ah, dan anak terlantar

## Abstract :
This  article  higlights  the  concept  of  child  adoption  from  the perspective of Islâmic law. It finds that claiming foster child as biological  child  is  forbidden  in  Islamic  law,  it  only  allows  the adopters  to  treat  them  in  terms  of  expressing  affection,  giving basic  necessities  of  life  and  facilitating  the    education.  Islamic law also  states that  child adoption must not delink  the  lineage between the foster children with their biological parents. Islamic law  based  adoption    is  a  child adoption  which  is  based  on  al- Qur’ân, Sunnah, and Ijtihâd that is applied in Indonesia and they are formulated in any products  of  Islamic  laws.  They  might be in  form  fiqh,  fatwâ  (binding  ruling  in Islamic matters),  decretal,

## Fahruddin Ali Sabri
and  official  legal  regulations,  including  Islamic  Laws Compilation.  Raising  waif  is  also  a  country  obligation,  the government must recommend the wealthy citizens to adopt the waif to protect and to promote their prestige and dignity.
Keywords: Adoption, sadd al-dzarî’ah, and waif.

## Pendahuluan
Salah  satu  problem  di negeri ini  adalah banyaknya  anak  usia sekolah  yang  tidak  dapat  melanjutkan  sekolah  menjadi  anak-anak terlantar. Di kota-kota besar anak-anak terlantar pada usia sekolah itu dapat  dengan  mudah  ditemui  di pinggir  jalan,  terminal,  stasiun  dan sebagainya.  Padahal,  apa  pun  latar  belakangnya  anak-anak merupakan investasi masa depan karena setiap anak pada hakikatnya mempunyai  hak  untuk  hidup  dan  berkembang  secara  layak.  Akan tetapi  pada  kenyataannya  seringkali  dijumpai  adanya  pengabaian terhadap  pemenuhan  hak-hak  anak  disebabkan  oleh  antara  lain karena kondisi ekonomi, sosial dan psikologi keluarganya.
Pada  masa-masa  yang  akan  datang  nasib  bangsa  ini  akan ditentukan  oleh  anak-anak  sekarang  ini.  Sayangnya  dalam kenyataannya  masalah-masalah  di  seputar  kehidupan  anak  masih banyak  dijumpai,  di  antaranya:  Pertama  dari  segi  pendidikan,  masih banyak anak terancam tak bisa melanjutkan sekolah setiap tahunnya. Kenyataan  itu  ironis  jika  dibandingkan  dengan  perubahan  gaya hidup  atau  prioritas keluarga yang lebih mendahulukan kelangsungan  hidup  dibanding  dengan  menyekolahkan  anak-anak.
Kedua ,  dari  segi  pelayanan  kesehatan,  masalah  gizi,  perilaku  kasar, dan  eksploitasi  seksual  komersial  bahkan  sudah  menyentuh  pada tingkat perdagangan anak. Beberapa problem itu, ditengarai berawal dari permasalahan di dalam keluarga.
Dapat  dinyatakan  bahwa  ada  beberapa  golongan  anak  yang dapat  disebutkan  yakni: Pertama; anak  kandung,  yaitu  anak  yang dilahirkan  dari  pasangan  suami  istri  yang  sah  dan  memiliki hubungan  darah  terhadap  orang  tuanya.  Kedua;  anak  angkat,  yaitu anak  yang  diambil  oleh  sesorang  sebagai  anaknya,  dipelihara, dipenuhi  segala  kebutuhannya,  serta  diperlakukan  sebagai  anak sendiri dan berhak atas warisan orang yang mengangkatnya, apabila
Adopsi: Sebuah Tawaran Hukum Islâm
orang tua angkatnya meninggal. Ketiga; anak piaraan, yaitu anak yang dipelihara oleh seseorang supaya tumbuh menjadi dewasa dan sehat. Keempat; anak  tiri,  yaitu anak yang  ada  karena hasil  pernikahan  lagi salah satu orang tuanya. Misalnya A duda, dan istrinya meninggal. A memiliki anak C, D, E. A menikah lagi dengan B. C, D, E ini terhadap
B  adalah  anak  tiri.  Kelima;  anak  di  luar  nikah,  yaitu  anak  yang dilahirkan sebelum ibunya kawin dengan orang yang menghamilinya. 1 Sedangkan anak  terlantar adalah  anak yang karena suatu  sebab  orang  tuanya  melalaikan  kewajibanya  sehingga  tidak dapat terpenuhi kebutuhanya secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. 2
Perlindungan  dan  pemenuhan  kebutuhan  orang  tua  untuk anak  dapat  terwujud,  apabila  orang  tua  merasa  mampu  untuk mencukupi  hak-hak  anak,  sehingga  anak  tidak  menjadi  terlantar. Tetapi  pada  kenyataannya,  anak-anak  dilahirkan  tanpa  adanya pemenuhan  hak  yang  seimbang.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal inilah, Negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada.
Menurut  Vivit  Muntarbhorn  sebagaimana  dikutip  Candra Gautama  dalam  buku  Konvensi  Hak  Anak:  Panduan  bagi  Jurnalis,  ada beberapa  kelompok  anak  yang  berada  dalam  kondisi  yang  tidak menguntungkan  dalam  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  psikologi  yakni sebagai  berikut:  (1)  Anak-anak  pedesaan,  (2)  Anak-anak jalanan  dan daerah kumuh perkotaan, (3) Anak  perempuan,  (4)  Pekerja anak,  (5) Pelacuran anak,  (6)  Anak-anak diffabel, (7) Anak-anak pengungsi dan tidakberkewarganegaraan,  (8)  Anak-anak  dalam  penjara,  dan  (9) Anak-anak korban kekerasan dan terlantar. 3
Keberadaan  anak  terlantar  yang  dikarenakan  oleh  berbagai faktor  seperti  dahulu  dibuang  oleh  orang  tuanya  karena  masalah biaya,  merupakan  anak  yang  lahir  dari  pasangan  yang  belum
1 Amir  Martosedono,    Pengangkatan  Anak  Dan  Masalahnya, (Semarang:  Dahara  Prize, 1990), hlm. 45.
2 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Profil Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, (Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2005), hlm. 11.
3 Candra  Gautama,  Konvensi  Hak  Anak:  Panduan  Bagi  Jurnalis,  (Jakarta:  LSPP,  2001), hlm. 6-10.

## Fahruddin Ali Sabri
menikah,  tidak  terawat  karena  terdapat  beberapa  kendala,  dan  lain sebagainya. Jika hal ini dibiarkan begitu saja maka masalah ini dapat mengancam masa depan bangsa ini.
Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan  hak  asasi  mutlak  dan  mendasar  yang  tidak  boleh dikurangi  satupun  atau  mengorbankan  hak  mutlak  lainnya  untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya  sebagai  manusia  seutuhnya  bila  ia  menginjak  dewasa. Dengan  demikian,  bila  anak  dewasa,  maka  anak  tersebut  akan mengetahui  dan  memahami  mengenai  segala  sesuatu  yang  menjadi hak  dan  kewajiban  baik  terhadap  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan negara.

## Konsep Adopsi dalam Hukum Islâm
Di  kalangan  mayoritas  masyarakat  Arab,  istilah  adopsi sebenarnya sudah menjadi tradisi, dan Nabi Muhammad saw pernah mempraktikkan  adopsi  terhadap  Zayd  bin  Harîtsah.  Dilihat  dalam kamus  bahasa  arab,  istilah  adopsi  disebut  juga  tabannî  yaitu menjadikannya  sebagai  anak. 4 Dalam  kamus  al-Munawwir,  istilah tabannî diambil dari kata al-tabannî yang berasal dari bahasa arab ﺎﻴﻨﺒﺗ
ـ ﲎﺒــﺘﻳ -
ﲎﺒــﺗ
mempunyai  arti  mengambil,  mengangkat  anak  atau mengadopsi. 5 Dari  pengertian  menurut  bahasa,  dapat  diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung.
Wahbah  al-Zuhaylî  menguraikan  istilah  tabannî  dengan pengambilan  anak  yang  dilakukan  oleh  seseorang  terhadap  anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. 6 Dalam  pengertian  lain,  tabannî  adalah  seseorang  laki-laki  atau perempuan  yang  dengan  sengaja  menasabkan  seorang  anak  kepada dirinya  padahal  anak  tersebut  sudah  punya  nasab  yang  jelas  pada
4 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 73.
5 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 111.
6 Wahbah al-Zuhayli ,  al-Fiqh al-Islâmi  wa  Adillatuhu,  (Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma’âshir, t.th), hlm. 271.
Adopsi: Sebuah Tawaran Hukum Islâm
orang  tua  kandungnya. 7 Pengertian  anak  seperti  demikian  jelas bertentangan dengan hukum Islâm, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan
Muhammad  Thaha  Abul  Ela  Kalifah  mendefinisikan  tabannî dengan  menasabkan  seorang  anak  kepada  dirinya,  baik  laki-laki mapun  perempuan  dan  bukan  anak  kandung. 8 Pada  hakikatnya, definisi  di  atas  terdapat  kesamaan  dalam  memberikan  pengertian yaitu  pengambilan  anak  oleh  seseorang,  baik  laki-laki  maupun perempuan  terhadap  anak  (bukan  anak  kandung)  yang  diketahui nasabnya,  kemudian  me-nasab-kannya.  Dari  pengertian  ini,  dapat diketahui  bahwa  titik  temu  adalah  pe-nasab-an  anak  angkat  kepada orang yang mengangkatnya.
Sedangkan  Mahmûd  Syaltût  memberikan  dua  pengertian tabannî yang  berbeda,  yaitu:  (1)  Seseorang  yang  mengangkat  anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia  memperlakukan  anak  tersebut  sama  dengan  anak  kandungnya, baik  dari  kasih  sayang  mapun  nafkah  (biaya  hidup),  tanpa  ia memandang  perbedaan.  Meskipun  demikian,  agama  Islâm  tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya  dengan  anak  kandung;  dan  (2).  Seseorang  yang  tidak memiliki  anak  kemudian  menjadikan  seseorang  anak  orang  lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah. 9
Dilihat  dua pengertian  yang  diuraikan oleh Mahmûd Syaltût, istilah  anak  angkat  menurut  pengertian  pertama  adalah  lebih  tepat untuk  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islâm.  Sebab  disini tekanan  pengangkatan  anak  adalah  perlakuan  sebagai  anak  dalam segi kecintaan, pemberian nafkah,  pendidikan,  dan pelayanan  dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri. Oleh  karena  itu  anak  angkat  bukan  sebagai  anak  pribadi  menurut syarî’ah Islâm  dan  tidak  ada  ketetapan  sedikitpun  menurut  syarî’ah Islâm kalau mengambil standar hukum Islâm untuk membenarkannya.  Sedangkan  pengertian  kedua  menurut  Mahmûd
7 Muhammad  Muhyi  al-Dîn  Abd  al-Hamid,  Al-Ahwâl  al-Syahsyiyah  fî  al-Syarî’ah  al- Islâmiyah , (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih, 1966), hlm. 386. 8 Muhammad Thaha Abul  Ela  Khalifah, Pembagian  Warisan  Berdasarkan Syariat  Islam (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 649.
9 Mahmut Syaltût, al-Fatâwâ, (Kairo: Dâr al-Qalam, t.th), hlm. 321.

## Fahruddin Ali Sabri
Syaltût  tersebut  sama  persis  menurut  hukum  barat  yang  arahnya lebih  menekankan  kepada  memasukkkan  anak  yang  diketahui sebagai  anak  orang  lain  kedalam  keluarganya  dengan  mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini  mempunyai  konsekuensi  sampai  kepada  hak  mewarisi  harta warisan  orang  tua  angkatnya.  Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat yang diambil anak orang lain sebagai  anak  sendiri  dalam  pemeliharaan,  pendidikan  dan tanggungjawab  lainnya  berdasarkan  proses  hukum  yang  sah  dan tidak mengganggu status nasab-nya.

## Dasar Hukum Adopsi menurut Hukum Islâm
Dasar  hukum  pengangkatan  anak  ini  dinyatakan  dalam  al- Qur’ân dan al-Sunnah  yaitu :
1. Anak  angkat  harus  tetap  dipanggil  dengan  nasab  ayah kandungnya,  sebagaimana  firman  Allâh  dalam  surat  al-Ahzab (33): 4-5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                         
Artinya:  “Allâh  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua buah  hati  dalam  rongganya;  dan  dia  tidak  menjadikan  istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah  perkataanmu  dimulutmu  saja. dan  Allâh  mengatakan yang Sebenarnya  dan  dia  menunjukkan  jalan  (yang  benar).  Panggilah mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan  (memakai)  nama  bapak-bapak mereka;  Itulah  yang  lebih  adil  pada  sisi  Allâh,  dan  jika  kamu  tidak mengetahui  bapak-bapak  mereka,  Maka  (panggilah  mereka  sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu  terhadap  apa  yang  kamu  khilaf  padanya,  tetapi  (yang  ada
Adopsi: Sebuah Tawaran Hukum Islâm
dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh  hatimu.  dan  adalah  Allâh  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Dalam  ayat  tersebut  ditegaskan  bahwa  adopsi  hanyalah merupakan  pengakuan  yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan. Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kenyataan, bahwa anak  angkat  dilahirkan  oleh  ibunya  dari  ayahnya  sendiri. Melepaskan  anak  dari  huhungan  nasab  ayah  dan  ibunya  sama sekali  tidak  dibenarkan  karena  bertentangan  dengan  keadaan yang  sebenarnya  disatu  pihak  dan  bertentangan  dengan pembawaan  watak  kodrati  manusia  dipihak  lain.  Dengan turunnya  ayat  4-5  surat  al-Ahzâb  tersebut,  status  Zayd  bin Harîtsah  bukan  lagi  sebagai  anak  angkat  (yang  berlaku  sebagai anak  kandung)  Nabi  Muhammad  saw,  tetapi  Zayd  tetap  dalam asuhan  dan  pemeliharaan  beliau  seperti  sediakala,  Zayd  tetap mengikuti Nabi Muhammad saw.
2. Mantan  istri  anak  angkat  bukan  mahram  ayah  angkat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Ahzâb (33): 37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Artinya:  “Dan  (ingatlah),  ketika  kamu  Berkata  kepada  orang yang Allâh  Telah  melimpahkan  nikmat  kepadanya dan  kamu  (juga) Telah  memberi  nikmat  kepadanya:  "Tahanlah  terus  isterimu  dan bertakwalah kepada Allâh", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allâh akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia,  sedang  Allâh-lah  yang  lebih  berhak  untuk  kamu  takuti. Maka  tatkala  Zayd  Telah  mengakhiri  keperluan  terhadap  Istrinya (menceraikannya),  kami  kawinkan  kamu  dengan  dia  supaya  tidak ada  keberatan  bagi  orang  mukmin  untuk  (mengawini)  isteri-isteri anak-anak  angkat  mereka,  apabila  anak-anak  angkat  itu  Telah menyelesaikan  keperluannya  daripada  isterinya.  dan  adalah ketetapan Allâh itu pasti terjadi.”

## Fahruddin Ali Sabri
3. Tabannî sama  dengan  memberi  harapan  hidup  bagi  masa  depan anak,  sebagaimana Allâh  telah berfirman  dalam surat al-Mâ’idah (5): ayat 32
                                                
Artinya: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,  Maka seolah-olah dia  Telah memelihara kehidupan  manusia semuanya.”
4. Nabi  Muhammad  bukan  ayah  seorang  laki-laki  di  antara  kalian, sebagaimana Allâh telah berfirman dalam surat al-Ahzab (33): 40
                                                                                        
                  
Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki  di  antara  kamu,  tetapi  dia  adalah  Rasûlullâh  dan  penutup nabi-nabi. dan adalah Allâh Maha mengetahui segala sesuatu.”
Dengan  demikian  Nabi  Muhammad saw  bukanlah  seorang ayah dari Zayd bin Harîtsah, sehingga janda Zayd dapat dikawini oleh Nabi Muhammad saw.
5. Mengangkat  anak  bagian  dari  tolong  menolong  dalam  hal kebajikan,  sebagaimana  Allâh  telah  berfirman  dalam  surat  al- Mâ`idah (5): 2
                                                                                   

Artinya:  “Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
6. Dalam  hal  warisan,  kerabat dekat  tidak boleh  diabaikan lantaran adanya  anak  angkat.  sebagaimana  Allâh  telah  berfirman  dalam surat al-Anfal Ayat 75:
                                                                                                                                                                         
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah  serta  berjihad  bersamamu  Maka  orang-orang  itu  termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat
Adopsi: Sebuah Tawaran Hukum Islâm
itu  sebagiannya  lebih  berhak  terhadap  sesamanya  (daripada  yang bukan  kerabat)  di  dalam  Kitab  Allâh.  Sesungguhnya  Allâh  Maha mengetahui segala sesuatu.”
7. Islâm  melarang  me-nasab-kan  anak  angkat  dengan  ayah angkatnya.
Dari  Abû  Dzar  r.a.  bahwasanya  ia  mendengar  Rasûlullâh  saw bersabda:  “Tidak  seorang  pun  yang  mengakui  (membanggakan  diri) kepada  orang  yang  bukan  bapak  yang  sebenarnya,  sedangkan  ia mengetahui  benar  bahwa  orang  itu  bukan  ayahnya,  melainkan  telah kufur.  Dan  barangsiapa  yang  telah  melakukan  maka  bukan  dari golongan  kami  (kalangan  kaum  muslimin),  dan  hendaklah  dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.” 10
8. Haram membenci ayahnya sendiri
Dari  Abû  Hurayrah  r.a.  bahwasanya  Rasûlullâh  saw  brsabda: “Janganlah  kamu  membenci  ayah-ayahmu,  karena  barangsiapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir.” 11
9. Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil.
Dari  Zayd  bin  Umar  r.a.,  sesungguhnya  Zayd  bin  Harîtsah adalah mawla Rasûlullâh  saw dan  kami memanggilnya dengan Zayd bin  Muhammad,  sehingga  turun  ayat:  panggillah  mereka  dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allâh. 12

## Adopsi pada Masa Nabi Muhammad saw.
Pada  zaman  jahiliyah  sebelum  kedatangan  Islâm,  perihal tabannî (adopsi) banyak dilakukan oleh kalangan bangsa arab. Bahkan menurut  sejarah,  Muhammad  sendiri  sebelum  diangkat  menjadi Rasûlullâh  mempunyai  seorang  anak  angkat  yang  bernama  Zayd putra Harîtsah yang berstatus budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah  bin  Khawaylid  kepada  Muhammad  bin  Abdullâh. Kemudian  dimerdekakan  oleh  beliau  dan  diangkat  menjadi  anak angkat  serta  ditukarkannya  nama  anak  tersebut  dengan  nama menjadi  Zayd  bin  Muhammad.  Rasûlullâh  juga  mengumumkan
10 Abû Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyâbûri, Shahîh Muslim, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz I, hlm. 57.
11 Abû  Abd  Allâh  Muhammad  bin  Ismâ‘îl  bin  Ibrahîm,  Shahih  al-Bukhârî,  Juz  IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2006), hlm. 194.
12 Ibid, Juz III, hlm. 179.

## Fahruddin Ali Sabri
pengangkatan Zayd sebagai anak angkatnya di depan kaum Quraysy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zayd saling mewarisi. 13 Beberapa  waktu  setelah  Muhammad  diutus  menjadi Rasûlullâh maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut, seperti  yang  telah  tersebut  di  atas.  Setelah  itu  turunlah  wahyu  yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada  orang-orang  yang  ada  pertalian  sedarah  turunan  dan perkawinan.  Mulai  saat  itu  pula  Zayd  bin  Muhammad  ditukar kembali namanya menjadi Zayd bin Harîtsah. 14
Dengan  demikian,  yang  bertentangan  dengan  ajaran  agama Islâm adalah mengangkat anak (adopsi ) dan memberikan status yang sama  dengan  anak  kandungnya  sendiri.  Sedang  yang  dimaksud dengan pengertian anak dalam pengertian terbatas, maka kedudukan hukumnya  diperbolehkan  saja  bahkan  dianjurkan.  Di  sini  tekanan pengangkatan  anak  adalah  perlakuan  sebagai  anak  dalam  segi kecintaan,  pemberian  nafkah,  pendidikan,  dan  pemenuhan  segala kebutuhannya  dan  tidak  diperlakukan  sebagai  anak  kandungnya sendiri. 15
Pengambilan  anak  angkat  ini  seperti  yang  tersebut  diatas adalah  justru  merupakan  satu  amal  baik  yang  dilakukan  oleh sebagian  orang  yang  mampu  lagi  baik  hati,  yang  tidak  dianugerahi anak  oleh  Allâh.  Tujuan  selanjutnya  adalah  upaya  pendekatan  diri pada  Allâh  dengan  mendidik  anak  si  fakir  yang  terbengkalai  dari kecintaan  ayahnya  atau  ketidakmampuan  orang  tuanya,  tidak diragukan  lagi  bahwa  usaha-usaha  semacam  itu  merupakan  satu amal  yang  ditukar,  dipuji  dan  dipahalai.  Hal  ini  sebenarnya  sesuai dengan  nilai  keadilan  sosial  dalam  Islâm.  Di  mana  syarî’ah  Islâm membuka  kesempatan  bagi  yang  kaya  untuk  mencapai  amal  itu melalui wasiat  dan  memberikan  kepadanya  hak  untuk  mewasiatkan sebagian  dari  harta  peninggalannya  kepada  anak  angkatnya  untuk menutupi  kebutuhan  hidupnya  di  masa  yang  akan  datang.  Oleh karena  itulah  rasa  kemanusiaan  yang  tinggi  memancar  sebagai pancaran  kecintaannya  kepada  tuhan  adalah  suatu  nilai  Islâm  yang
13 Abdul Aziz Dahlan, et al, Enksiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 27
14 M. Mizan Asrori, Pembagian Pusaka dalam Islam, (Jakarta: Bina Ilmu, 1981), hlm. 98.
15 Ibid, hlm. 99.
Adopsi: Sebuah Tawaran Hukum Islâm
sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial sebagaimana dikemukakan dalam nilai-nilai dasar perjuangan.
Hukum  Islâm  telah  menggariskan  bahwa  hubungan  hukum antara anak angkat dan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan  orang  tua  asuh  yang  diperluas  dan  sama  sekali  tidak menimbulkan  hubungan  nasab.  Akibat  yuridis  dari  tabannî  dalam hukum  Islâm  hanyalah  tercipta  hubungan  kasih  sayang  dan hubungan  tanggung  jawab  sebagai  sesama  manusia  berdasarkan firman  Allâh  dalam  surah  al-Insân  (76)  ayat  8  yang  artinya:  “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada  orang miskin,  anak yatim dan orang yang ditawan.” Allâh juga memerintahkan Rasûlullâh saw  untuk  menikahi  janda  Zayd  bin  Harîtsah  anak  angkat  sebagai justifikasi tidak adanya hubungan nasab dan tidak adanya mawâni al- nikâh antara anak angkat dan orang tua angkatnya. 16
Menurut  Hukum  Islâm  pengangkatan  anak  hanya  dapat dibenarkan  apabila  memenuhi  ketentuan-ketentuan  sebagai  berikut: (1)  Tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan  orangtua  biologis  dan  keluarga;  (2)  Anak  angkat  tidak berkedudukan  sebagai  pewaris  dari  orang  tua  angkatnya melainkan tetap  sebagai  pewaris  dari  orang  tua  kandungnya,  demikian  juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya; (3)  Anak  angkat  tidak  boleh  mempergunakan  nama  orang  tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat;  (4)  Orang  tua  angkat  tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. 17
Sedangkan  tata cara pengangkatan anak menurut  ulamâ fiqh, adalah  dengan  dasar  ingin  mendidik  dan  membantu  orang  tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di masa mendatang, dan tidak dikenal yang namanya perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah  angkatnya.  Ia  tetap  bukan  mahram  dari  orang  tua  angkatnya sehingga  tidak  ada  larangan  kawin  dan  saling  mewarisi.  Apabila pengangkatan  anak  diiringi  dengan  perpindahan  nasab  anak  dari ayah  kandung  ke  ayah  angkatnya,  maka  konsekuensinya,  antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan kawin, sehingga apabila
16 Andi  Syamsu  Alam  dan  M.  Fauzan,  Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif  Islam,
(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 45.
17 M. Ali Hasan , Hukum Warisan dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 59.

## Fahruddin Ali Sabri
anak  tersebut  ingin  menikah  maka  yang  menjadi  wali  nikahnya adalah anak angkatnya. 18

## Adopsi sebagai Solusi Masa Depan Anak Terlantar
Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan  antara  pribadi  yang  pertama-tama  dalam keluarga,  misalnya  hubungan  anak  dengan  orang  tuanya,  anak dengan  sesama  anak  yang  lain,  anak  dengan  anggota  kerabat  orang tuanya  (ibu  atau  ayahnya).  Menurut  Soerjono  Soekanto,  yang mengutip  pendapat  Koentjaraningrat,  “suatu  keluarga  berfungsi sebagai  kelompok  di  mana  individu  itu  pada  dasarnya  dapat menikmati  bantuan  dari  sesamanya  serta  keamanan  hidup  dan kelompok  di  mana  individu  itu,  waktu  ia  sebagai  anak-anak  dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari
pendidikannya.” 19
Di  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  ada  beberapa  keluarga yang tidak  memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi, karena faktor medis,  faktor  usia,  atau  mungkin  belum  diberi  kesempatan  untuk memiliki anak oleh Tuhannya. Rumah tangga yang belum dikaruniai anak  kandung,  menganggap  adopsi  merupakan  jalan  yang  tepat. Beberapa  keluarga  yang  mengadopsi  anak  sebagai  “pancingan”  agar secepat mungkin dikaruniai anak kandung. Di sisi lain ada juga yang mengadopsi  anak  untuk  meringankan  beban  orang  tua  kandung  si anak,  terlebih  lagi  jika orang  tua kandung anak  tersebut berasal  dari keluarga yang tidak mampu.
Adopsi merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena, misalnya,  ketiadaan  keturunan  (anak).  Perceraian,  poligami  dan pengangkatan  anak  merupakan  beberapa  peristiwa  hukum  yang terjadi  karena  alasan  di  dalam  perkawinan  itu  tidak  memperoleh keturunan  (walaupun  bukan  satu-satunya  alasan).  Tingginya
18 Dahlan et al, Enksiklopedi Hukum Islam,, hlm. 28.
19 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 53.
Adopsi: Sebuah Tawaran Hukum Islâm
frekuensi  perceraian,  poligami  dan  pengangkatan  anak  yang dilakukan  didalam  masyarakat  mungkin  merupakan  akibat  dari perkawinan  yang  tidak  menghasilkan  keturunan,  maka  tujuan perkawinan itu tidak tercapai.” 20
Ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  ketika  ingin mempunyai  anak  angkat  sehingga  akan  berdampak  terhadap perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak  yakni: (1)  Diutamakan pengangkatan  anak  yatim  piatu;  (2)  Anak  yang  cacat  mental,  fisik, sosial; (3)  Orang tua anak tersebut memang sudah benar–benar tidak mampu  mengelola    keuangannya;  (4)  Bersedia  memupuk  dan memelihara  ikatan  keluarga  antara  anak  dan  orang  tua  kandung sepanjang  hayat;  (5)  Hal–hal  lain  yang  tetap  mengembangkan manusia seutuhnya. 21
Adopsi disebut sebagai salah satu jalan untuk menanggulangi dan  mengurangi  beban  penderitaan  perekonomian  masyarakat miskin  maupun  masyarakat  anak  jalanan  itu  sendiri.  Tidak  boleh dilupakan  bahwa  keberadaan  anak-anak  merupakan  asset  bangsa sebagai  generasi  penerus  pembangunan  dan  perjuangan  bangsa indonesia.
Pelayanan  tehadap  anak  terlantar  dapat  dilakukan  dengan dua  sistem:  Pertama,  sistem  panti  yakni  pelayanan  terhadap  anak terlantar dengan  menempatkan anak dalam suatu panti. Pelaksanaanya  selama  ini  sering  kita  kenal  dengan  sebutan  Panti Asuhan.  Kedua,  sistem  non  panti,  yakni  pelayanan  terhadap  anak terlantar  di  mana  anak  memperoleh  asuhan  dari  keluarga/ masyarakat sebagai pengganti orang tua. Upaya  untuk  mengurangi  prosentase  anak  yang  berada  di jalanan untuk memenuhi  kebutuhan hidup sehari-harinya,
diperlukan  adanya  uluran  tangan  dan  peduli  terutama  bagi masyarakat  yang  mampu,  adopsi  bukan  merupakan  hambatan  bagi kalangan  mampu.  Dan  apabila  golongan  masyarakat  yang  mampu memberikan  dukungan  untuk  mewujudkan  dan  meningkatkan kualitas  anak  serta  memberikan  ataupun  santunan  berupa  biaya
20 Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Takeko,  Hukum  Adat  Indonesia,  (Jakarta; Rajawali, 1983), hlm. 275.
21 Irma  Setyowati  Soemitro,  Aspek Hukum  Perlindungan  Anak,  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 1990), hlm. 38 .

## Fahruddin Ali Sabri
pendidikkan  atau  sarana  penampungan  bagi  anak  jalanan  sebagai wujud kepedulian terhadap anak jalanan itu sendiri, bila hal ini dapat dilakukan  disetiap  kota  dan  rasa  peduli  yang  tinggi  terhadap lingkungan masyarakat  miskin,  tentu anak  jalanan lambat laun akan sirna  dan  lebih  senang  tinggal  bersama  orang  tuanya  atau  inggal ditempat-tempat penampungan  untuk belajar lebih  giat  lagi.  Bila hal ini  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dari  angan-angan  maka tindakan ini merupakan solusi pengadopsian anak jalanan.
Ada  berbagai  macam  cara  untuk  memberikan  perlindungan bagi  anak  terlantar  antara  lain:  (1)  Pengadaan  bantuan  secara  total biaya  pendidikan  untuk anak  usia  sekolah  SD  sampai  dengan  SMA; (2)  Pemberian  bimbingan  rohani  keagamaan  bagi  anak  terlantar;  (3) Penjaminan  kesejahteraan  bagi  anak  terlantar  meliputi  sandang pangan dan papan; (4) Pemberian rekomendasi kepada panti asuhan maupun  calon  orang  tua  angkat  bagi  anak  terlantar  yang  terjaring dalam  razia  mulai  dari  pembinaan  sampai  dengan  pemulangan  ke daerah  asalnya;  (5)  Pemberian  tambahan  gizi  bagi  anak  balita terlantar.

## Penutup
Adopsi  bagi  anak  terlantar  kelak  diharapkan  mampu bertanggung  jawab  pada  orangtua  angkatnya,  maka  ia  perlu mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  dan berakhlak  mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  serta mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan terhadap  pemenuhan  hak-haknya  serta  adanya  perlakuan  tanpa diskriminasi.
Praktek  adopsi  ini  sudah  merupakan  suatu  usaha perlindungan anak yang dapat dipertanggung jawabkan dan bernilai manfaat  bagi  anak  terlantar  dan  orang  tua  angkatnya.  Dalam  istilah ushûl  fiqh  bahwa  adopsi  untuk  anak  terlantar  ini  merupakan  salah satu  dari  bentuk  sadd  al-dzarî’ah  yang  tujuannya  untuk  mencegah terjadinya  penyelewengan  seperti  trafficking,  perbudakan,  penyia- nyiaan  hak  yang  kesemuanya  dapat  mendatangkan  kerugian  bagi anak  terlantar.  Dan  untuk  mendapatkan  kemanfaatan  bagi  anak terlantar  hendaknya  mengikuti  prosedur  yang  benar  sesuai  dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Adopsi: Sebuah Tawaran Hukum Islâm
Daftar Pustaka:
Alam,  Andi  Syamsu  dan  Fauzan,  M.  Hukum  Pengangkatan  Anak Perspektif Islam . Jakarta: Kencana, 2008.
Asrori,  M.  Mizan.  Pembagian  Pusaka  dalam  Islam.  Jakarta:  Bina  Ilmu, 1981.
Dahlan,  Abdul  Aziz,  et  al,  Enksiklopedi  Hukum  Islam.  Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Gautama,  Candra.  Konvensi  Hak  Anak:  Panduan  Bagi  Jurnalis.  Jakarta: LSPP, 2001.
Hamid,  Muhammad Muhyi  al-Dîn  Abd al-.  Al-Ahwâl  al-Syahsyiyah  fî al-Syarî’ah  al-Islâmiyah .  Mesir:  Maktabah  Muhammad  Ali Shabih, 1966.
Hasan,  M.  Ali.  Hukum  Warisan  dalam  Islam.  Jakarta:  Bulan  Bintang,
1981.
Ibrahîm,  Abû  Abd  Allâh  Muhammad  bin  Ismâ‘îl  bin.  Shahih  al-
Bukhârî, Juz IV. Beirut: Dâr al-Fikr, 2006.
Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
Martosedono,    Amir.  Pengangkatan  Anak  Dan  Masalahnya.  Semarang: Dahara Prize, 1990.
Munawwir,  Ahmad  Warson.  al-Munawwir.  Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997.
Naysyâbûri, Abû Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-. Shahîh
Muslim , Juz 1. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur,  Profil  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa Timur . Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2005.
Soekanto,  Soerjono  dan  Takeko,  Soleman  B.  Hukum  Adat  Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1983.
Soekanto, Soerjono. Intisari Hukum Keluarga. Bandung: Alumni, 1980.

## Fahruddin Ali Sabri
Soemitro,  Irma  Setyowati.  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak.  Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Syaltût, Mahmut. al-Fatâwâ. Kairo: Dâr al-Qalam, t.th.
Yunus,  Mahmud.  Kamus  Arab  Indonesia.  Jakarta:  Hidakarya  Agung, 1989.
Zuhayli, Wahbah al-.  al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu. Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma’âshir, t.th.