## JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik
Vol. 7 No. 2 September 2019, Hal. 139-152
Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram
Abdurrahman 1 , M. Taufik Rachman 2 , Dara Puspita Ayu 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
2 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 10-08-2019 Disetujui: 25-08-2019
Abstrak: Diera globalisasi ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk di Negara  berkembang  sangat  berdampak  pada  peningkatan  angka pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat  dan  mengakibatkan  resiko kemiskinan yang tinggi, negara yang laju pertumbuhan penduduknyamemiliki  peraturan  yang  menekan  jumlah  angka  kelahiran, peraturan  ini  diharapkan  agar  bisa  memperlambat  angka  kelahiran  yang tidak  terkontrol.  Masih  tingginya  tingkat  pertumbuhanpenduduk  dan kurang  seimbangnya  struktur  umur  penduduk  di  beberapa  daerah  menjadi masalah  pokok  yang  dihadapi  dalam  bidang  kependudukan  dan  keluarga berencana tingkat pertumbuhan.
Metode penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.  Dengan  metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Pertama  menggumpulkan  data  hingga  penelitian  ini  berakhir  dan melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  informan.  Selanjutnya penafsiran  data  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan  teoritis  yang  berhubungan dengan permasalahan penelitian dan sesuai tujuan penelitian.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  strategi  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  dalam  pelaksanaan pengendalian  laju  pertumbuhan  penduduk  di  kota  mataram  sudah  berjalan cukup  efektif  walaupun  masih  terdapat  hambatan  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  strategi  atau  program  yang  dilaksanakan.  Strategi  yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana yaitu 1. Analisis  The  Growth  Strategy,  Program  yang  dilakukan  yaitu  kegiatan Pembentukan  dan  Peresmian  Kampung  Keluarga  Berencana,  2.Analisis The  Welfare  Strategy,  Program  yang  dilakukan  yaitu  menumbuhkan  serta meningkatkan  kepedulian  masyarakat  dalam  rangka  penyuluhan  dan pengerakan  keluarga  Berencana  dan  melakukan  pelayanan  menggunakan mobil pelayanan KB, 3. Analisis The Responsitive Strategy, Program yang dilakukanyaitu  sosialisasi  penggerakan  masyarakat  peduli  KB  berkualitas, 4. Analisis The Integranted and Holistic Strategy, Program yang dilakukan yaitu  kegiatan  Pembinaan  Kader  KB  se  Kota  Mataram.  Dari  4  strategi diatas  maka  yang  sangat  relevan  untuk  laju  pertumbuhan  penduduk  yaitu analisis  the  Growth  Strategy.  Faktor  pendorong  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  dalam  Pelaksanaan  Pengendalian  laju pertumbuhan  penduduk  di  Kota  Mataram  yaitu  dengan  adanya  undang- undang  dan  peraturan  walikota  Mataram  yang  bisa  menjadi  pendorong dalam  berjalannya  setiap  program  yang  telah  dibuat  oleh  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,  sedangkan  faktor penghambatnya  yaitu  dengan  banyaknya  masalah  dan  hal-hal  yang  bisa

## Kata Kunci:
1. Strategi
2. Pengendalian
3. Pertumbuhan
4. Penduduk
5. Kota Mataram
Keywords:
1. Strategy 2. Control
3. Growth
4. Population
5. City of Mataram
menghambat  kebijakan  atau  strategi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  yang  bisa  berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk Kota Mataram.

## Abstract
In the era of globalization marked by the rate of population growth in  developing  countries  greatly  affects  the  increase  in  population  growth rates which are very rapid and lead to high risk of poverty, countries with population  growth  have  regulations  that reduce  the  number  of  births,  this regulation is expected to slow birth rates controlled. The still high level of population growth and the imbalance in the age structure of the population in some regions are the main problems faced in the field of population and family planning growth rates.
The research method uses a descriptive approach with a qualitative approach.  With  the  method  of  observation,  interviews  and  documentation. First,  collect  data  until  this  research  ends  and  do  a  question  and  answer directly  with  the  informant.  Furthermore,  the  interpretation  of  data  is carried  out  in  accordance  with  the  theoretical  objectives  related  to  the research problems and according to the research objectives.
The results of the study show that the implementation of the Office of Population and Family Planning Control strategy in the implementation of controlling the rate of population growth in the city of Mataram has been running quite effectively even though there are still obstacles that occur in the  implementation  of  strategies  or  programs  implemented.  The  strategy carried  out  by  the  Population  and  Family  Planning  Control  Office  is  1. Analysis  of  The  Growth  Strategy,  the  program  that  is  carried  out  is  the Formation  and  Inauguration  of  Family  Planning  Villages,  2.  Analysis  of The  Welfare  Strategy,  the  program  that  is  carried  out  is  to  grow  and increase  community  awareness  in  the  context  of  counseling  and  family planning  and  service  using  family  planning  services,  3.  Analysis  of  the Responsitive  Strategy,  the  program  that  was  carried  out  was  the socialization  of  community  mobilization  to  care  about  quality  FP,  4. Analysis of the Integranted and Holistic Strategy, the program carried out was  the  KB  Cadre  Development  activities  in  Mataram  City.  From  the  4 strategies above, it is very relevant for the population growth rate, namely the  analysis  of  the  Growth  Strategy.  The  driving  factor  of  the  Population and  Family  Planning  Control  Office  in  the  Implementation  of  Population Growth Control in the City of Mataram is the existence of the mayor's laws and  regulations  which  can  be  a  driving  force  in  the  course  of  every program  that  has  been  made  by  the  Population  and  Family  Planning Control Agency, while the inhibiting factors are with a lot of problems and things  that  can  hinder  the  policies  or  strategies  carried  out  by  the Population and Family Planning Control Agency that can affect the growth of the population of Mataram city.
——————————  ——————————

## Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan Indonesia  adalah  negara  berpenduduk  terpadat nomor empat di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat  bervariasi  karena  negeri  ini  memiliki  ratusan
ragam  suku  dan  budaya.  Meskipun  demikian,  lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh  dua  suku  terbesar.  Bagian  ini  membahas struktur  dan  ciri  khas  penduduk  Indonesia.  Dua suku  terbesar  ini  adalah  Jawa  (41  persen  dari  total populasi)  dan  suku  Sunda  (15  persen  dari  total populasi).  Kedua  suku  ini  berasal  dari  pulau  Jawa, pulau  dengan  penduduk  terbanyak  di  Indonesia yang mencakup sekitar enam puluh persen dari total populasi Indonesia. Jika digabungkan dengan pulau Sumatra,  jumlahnya  menjadi  80  persen  total populasi.  Ini  adalah  indikasi  bahwa  konsentrasi populasi  terpenting  berada  di  wilayah  barat Indonesia.  Propinsi  paling  padat adalah  Jawa  Barat (lebih  dari  43  juta  penduduk),  sementara  populasi paling  lengang  adalah  propinsi  Papua  Barat  di wilayah  Indonesia  Timur  (dengan  populasi  hanya sekitar 761,000 jiwa).
Diera  globalisasi  ditandai  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  di  Negara  berkembang sangat berdampak pada peningkatan angka pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat  dan mengakibatkanresiko  kemiskinan  yang  tinggi, negara yang laju pertumbuhan penduduknyamemiliki  peraturan  yang  menekan jumlah  angka  kelahiran,  peraturan  ini  diharapkan agar bisa memperlambat angka kelahiran yang tidak terkontrol.  Masih  tingginya  tingkat  pertumbuhan penduduk  dan  kurang  seimbangnya  struktur  umur penduduk  di  beberapa  daerah  menjadi  masalah pokok  yang  dihadapi  dalam  bidang  kependudukan dan keluarga berencana tingkat pertumbuhan.
Menurut  proyeksi  yang  dilakukan  oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menilik populasi  absolut  Indonesia  di  masa  depan,  maka negeri  ini  akan  memiliki  penduduk  lebih  dari  270 juta  jiwa  pada  tahun  2025, lebih  dari  285  juta  jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Baru  setelah  2050  populasi  Indonesia  akan berkurang.  Sejak  40  tahun  yang  lalu  Indonesia sedang  mengalami  sebuah  proses  urbanisasi  yang pesat  makanya  sekarang  sedikit lebih  dari  setengah jumlah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan.  Proses  ini  menunjukkan  perkembangan positif  bagi  ekenomi  Indonesia  karena  urbanisasi dan  industrialisasi  akan  membuat  tumbuhnya ekonomi  lebih  maju  dan  menjadikan  Indonesia negeri  dengan  tingkat  pendapatan  menengah  ke atas.
Berdasarkan  proyeksi  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk  Indonesia  tahun  2017  ini  mencapai  261 juta  jiwa.  Jawa  Barat  menjadi  provinsi  dengan kepadatan  penduduk  paling  tinggi  di  Indonesia.
Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau  18,34  persen  dari  total  populasi  Indonesia. Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di urutan dua dan  tiga,  masing-masing  dengan  39  dan  34  juta jiwa.  Di  peringkat  6,  bertengger  DKI  Jakarta dengan  jumlah  penduduk  10  juta  lebih.  Sementara itu,  Papua  Barat  adalah  provinsi  paling  sedikit penduduknya,  yakni  sebanyak  900  ribu  lebih. Proyeksi ini juga memperkirakan populasi Indonesia  pada  2035  akan  mencapai  305  juta  jiwa. Populasi masih terkonsentrasi di Jawa tetapi sedikit menurun.Jumlah  penduduk  Indonesia  pada  tahun 2018  mencapai  265  juta  jiwa.  Jumlah  tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Menurut kelompok umur, penduduk  yang  masih  tergolong  anak-anak  (0-14 tahun) mencapai 70,49 juta jiwa atau sekitar 26,6% dari  total  populasi.  Untuk  populasi  yang  masuk kategori  usia  produktif  (14-64  tahun)  179,13  juta jiwa  (67,6%)  dan  penduduk  usia  lanjut  65  ke  atas sebanyak  85,89  juta  jiwa  (5,8%).Dari  proyeksi tersebut,  jumlah  kelahiran  pada tahun  ini  mencapai 4,81 juta jiwa sedangkan jumlah kematian 1,72 juta jiwa.  Adapun  rasio  angka  ketergantungan  (usia produktif  terhadap  usia  nonproduktif)  sebesar 47,9%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 48,1%  dan  juga  turun  dari  posisi  2010  yang mencapai 50,5%.
Adapun  masalah-masalah  kependudukan  yang dialami  oleh  Indonesia  seperti  dilansir  (Bps.go.id) antara lain:
1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population).
Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah  penduduk  Indonesia  berada  di  urutan  ke empat  terbesar  di  dunia  setelah  berturut-turut China,  India,  Amerika  Serikat  dan  keempat adalah  Indonesia.Jumlah  penduduk  Indonesia dari  hasil  Sensus  2010  mencapai  angka 237.641.326  Dari  tahun  ke  tahun  jumlah penduduk  Indonesia  semakin  bertambah.  Dari sensus  tahun  1971-2010,  jumlah  penduduk Indonesia semakin bertambah.
2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk.
Terkait  dengan  jumlah  penduduk  yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya.  Salah  satunya  adalah  tingkat atau  laju  pertumbuhan  penduduk.  Penduduk  yang relative  tinggi  disebabkan  masih  tingginya  tingkat kelahiran  dan  lebih  cepatnya  penurunan  kematian, hal tersebutlah yang menyebabkan jumlah penduduk  Indonesia  meningkat  dengan  pesat. Tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi disebabkan oleh berbagai alasan, disamping struktur umur  yang  kurang  seimbang  serta  angka  kelahiran
yang  tinggi,  masalah  lainnya  adalah  penyebaran penduduk  yang  kurang  merata  dan  migrasi  atau perpindahan penduduk.
3. Persebaran Penduduk Tidak Merata.
Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk  disuatu  wilayah  dibandingkan  dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk,  persebaran  penduduk  Indonesia  antar provinsi  yang  satu  dengan  provinsi  yang  lain  tidak merata.  Jumlah  penduduk  Indonesia  menempati urutan keempat  terbesar di duniat tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sebenarnya jumlah  pendudukyang  besar  bukanlah  suatu masalah,  sebab  apabila  semua  penduduknya memiliki kualitas SDM yang baik maka justru akan memberikan kontribusi kepada negara.
Pertumbuhan    penduduk  dipahami  sebagai perubahan  jumlah  penduduk  di  suatu  wilayah  pada waktu  tertentu  dibandingkan  waktu  sebelumnya. Pengertian  lainnya  adalah  perubahan  jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Pengendalian  laju  pertumbuhan  penduduk  adalah sebuah upaya untuk menekankan kelahiran manusia guna  menciptakan  masyarakat  yang  selaras  dengan daya tampung alam.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun 2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat 2 Menjelaskan Kependudukan  adalah  hal  ihwal  yang  berkaitan dengan  jumlah,  struktur,  pertumbuhan,  persebaran, mobilitas,  penyebaran,  kualitas,  dan  kondisi kesejahteraan  yang  menyangkut  politik,  ekonomi, sosial  budaya,  agama  serta  lingkungan  penduduk setempat. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan  Keluarga  adalah  upaya  terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan  kualitas  penduduk  pada  seluruh dimensi  penduduk.  Seperti  kita  ketahui  masalah penduduk  sudah  menjadi  perhatian  manusia  sejak dahulukala  para  negarawan  maupun  kelompok  ahli sudah  sering  memperbincangkan  tentang  besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang bagaimana untuk merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk.
Pertumbuhan penduduk
sebenarnya merupakan  keseimbangan  dinamis  antara  dua kekuatan  yang  menambah  atau  yang  mengurangi jumlah  penduduk.  Perkembangan  penduduk  akan dipengaruhi  oleh  jumlah  bayi  yang  lahir  tetapi secara  bersamaan  pula  akan  dikurangi  oleh  jumlah kematian  yang  dapat  terjadi  pada  semua  golongan umur.  Dalam  konteks  spasial  moblitaspenduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah
penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk  dan  emigrasi  akan  mengurangi  jumlah penduduk  dalam  suatu  wilayah.  Jumlah  penduduk yang  besar  bagi  beberapa  kalangan  merupakan suatu  hal  positif  karena  dengan  jumlah  penduduk yang  besar  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak.
Namun  disisi  lain  beberapa  kalangan  justru meragukan  apakah  jumlah  penduduk  yang  besar adalah  sebagai  asset  seperti  yang  dijelaskan sebelumnya, akan tetapi kebalikan dari hal tersebut bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring  dengan  perkembangan  jumlah  penduduk tersebut.  Pandangan  pesimis  seperti  ini  di  dukung oleh  teori  Malthus  yang  menyatakan  bahwa pertumbuhan  penduduk  menurut  deret  ukur sementara pertumbuhan bahan makanan menurutderet hitung.
Simpulan dari pandangan pesimis ini adalah bukan  kesejahteraan  yang  didapat  tapi  justru kemelaratan  akan  di  temui  bilamana  jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik. Sebenarnya  permasalahan  yang  muncul  dibidang kependudukan bukan hanyapada jumlah yang besar semata akan tetapi juga berimbas pada turunan dari kuantitas  yang  besar  tersebut  antara  lain  adalah persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan  dari  sisi  konsumsi,  struktur  penduduk yang  sebagian  besar  masih  muda,  modal  dan teknologi  yang  dimiliki  juga  masih  rendah  dan akibatnya  produktivitas  kerja  makin  menurun  serta masalah krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.  Pengelola  pelaksana  Program Keluarga  Berencana  memerlukan  penangananyang serius  juga  strategi  yang  tepat.  Pengendalian  laju pertumbuhan penduduk merupakan kunci keberhasilan  yang  dilakukan  melalui  peningkatan jumlah  cakupan  peserta  Keluarga  Berencana  (KB) dan KB mandiri.
Kependudukan  Berdasarkan  data  yang  ada di  BPS  tahun  2016,  jumlah  penduduk  Kota Mataram  tercatat  459.314  jiwa.  Jumlah  penduduk perempuan  lebih  besar  dibandingkan  jumlah penduduk  laki-laki,  ditunjukkan  oleh  rasio  jenis kelamin  (rasio  jumlah  penduduk  laki-laki  terhadap
jumlah  penduduk  perempuan),  sebesar  98  persen. Permasalahan  Penduduk  Mataram  belum menyebar secara  merata  di  seluruh  wilayah  Mataram. Umumnya,  penduduk  banyak  menumpuk  di kecamatan  Ampenan.  Secara  rata-rata,  kepadatan penduduk  Mataram.Tercatat  sebesar  7.493  jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat yaitu kecamatan  Ampenan  yang  memiliki  tingkat kepadatan  9.453  orang  setiap  kilometer  persegi. Permasalahan  kependudukan  kota  Mataram  akan terus  meningkat  dan  membuat  laju  penduduk semakin  padat.  Adapun  masalah  kependudukan yang  dihadapi  kota  Mataram  seperti  dilansir (Mataram.go.id) yaitu Meningkatnya angka kelahiran dan kehamilan, tingginya angka perkawinan  usia  muda  yang  tidak  terencana,  serta angka mobilitas yang tinggi.
Kedudukan  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana  adalah  unsur  pelaksana Pemerintah  kota  di  bidang  pengendalian  penduduk dan  keluarga  berencana,  dipimpin  oleh  seorang Kepala  Badan    yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Wali  Kota  Mataram. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) Provinsi NTB terus melakukan gerakan- gerakan  nyata  agar  pertumbuhan  penduduk  tetap seimbang sepanjang tahun 2017, BKKBN bekerjasama  dengan  TP  PKK  Provinsi  NTB menggelar  roadshow  ke  10  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  NTB  untuk  bersama-sama  mendorong program  Kependudukan  Keluarga  Berencana  dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dengan harapan terciptanya  keluarga  kecil  yang  berkualitas.  Meski angka  kelahiran  di  NTB  belakangan  ini  terjadi penurunan,  BKKBN  baru  bisa  menargetkan tahun   2025  ke  depan  laju  pertumbuhan  penduduk di  NTB  mulai  seimbang  dan  mendekati  angka  2,1 per wanita usia subur (WUS).
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN) Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan  Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional,  pada  pasal  2 (dua)  disebutkan  bahwa  “BKKBN  mempunyai tugas  melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga  berencana”.  Menurut  Undang-undang Nomor  10  tahun  1992  tentang  Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera  disebutkan  bahwa  “Keluarga  Berencana (KB)  adalah  upaya  peningkatan  kepedulian  dan peran  serta  masyarakat  melalui  pendewasaan  usia perkawinan,  pengaturan  kelahiran,  pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan
keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera”.
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk mengendalikan  jumlah  penduduk.  Maka  suatu daerah  harus  memberi  pandangan  yang  bagus  bagi masyarakat,  guna  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  yang  baik  bagi  masyarakat  terkait  tentang pengendalian  pertumbuhan  penduduk,  agar  disuatu daerah  itu  menjadi  daerah  yang  mempunyai pengendalian  pertumbuhan  penduduk  yang  bagus dan  berkualitas  serta  membuat  sosialisasi  program Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejahtera (KS) dan  memberikan  pemahaman  pada masyarakat  dari sisi  kesehatan  baik  kesehatan  reproduksi  bagi  ibu serta  keberlangsungan  hidup  ibu  dan  bayi  yang berdampak  signifikan  terhadap  laju  pertumbuhan penduduk kota Mataram. Berdasarkan uraian diatas maka  peneliti  tertarik  mengambil  judul  skripsi dengan judul Strategi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram.
Tinjauan Pustaka
Strategi berasal dari bahasa Yunani " strategia "  yang  diartikan  sebagai  " the  art  of  the general " atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan  dalam  peperangan.  Konsep  ini  relevan dengan  situasi  jaman  dulu  yang  sering  diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan  perang.  Pada  awalnya  kata  strategi dipergunakan  untuk  kepentingan  militer  saja  tetapi kemudian  berkembang  ke  berbagai  bidang  yang berbeda  seperti  strategi  bisnis,  olahraga  (misalnya sepak  bola  dan  tenis),  catur,  ekonomi,  pemasaran, perdagangan,  manajemen  strategi,  dan  lain- lain.Stoner,  Freeman  dan  Gilbert  Jr  (1995), mengatakan konsep strategi didefinisikan berdasarkan dua perspektif berbeda yaitu : a. apa yang pemerintah ingin lakukan b. apa yang pemerintah harus lakukan Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi  sebagai  program  untuk  menentukan  dan mencapai tujuan pemerintah
dan mengimplmentasikan misinya. Makna yang terkandung  dari  strategi  ini  adalah  bahwa pemerintah memainkan peran yang aktif, sadar dan rasional  dalam  merumusakan  strategi.  Sedangkan pada  perspektif  kedua,  strategi  sebagai  pola tanggapan  atau  respon  pemerintah  terhadap lingkungannya sepanjang waktu.
Menurut  David  (2008,8),  Semua  organisasi memiliki  kekuatan  dan  kelemahan  dalam  area
fungsional.  Tidak  ada  perusahaan  yang  sama kuatnya  atau  lemahnya  dalam  semua  area  bisnis. Kekuatan  atau  kelemahan  internal,  digabungkan dengan  peluang  atau  ancaman  dari  eksternal  dan pernyataan  misi  yang  jelas,  menjadi  dasar  untuk penetapan  tujuan  dan  strategi.  Tujuan  dan  strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan.
a. Strategi Pemberdayaan
Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Secara umum, ada empat strategi pengembangan masyarakat yaitu:
a. The Growth Strategy
Penerapan  strategi  pertumbuhan  ini  pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan  yang  cepat  dalam  nilai  ekosistem, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan  konsumsi  masyarakat  terutama  di pedesan.
b. The Welfare Strategy
Strategi  kesejahteraan  ini  pada  dasarnya dimaksudkan  untuk  memperbaiki  kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam arti masyarakat  maka  yang  terjadi  adalah  sikap ketergantungan  masyarakat  kepada  pemerintah. Oleh  karena  itu  dalam  setiap  usaha  pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan  penanganannya  adalah  masalah  kultur dan  budaya  masyarakat.  Pembangunan  budaya jangan sampai kontraproduksi dengan pembangunan  ekonomi.  Dalam  konteks  yang sedemikian inilah dakwah dengan model pengembangan  atau  pemberdayaan  masyarakat menjadi sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat. c. The Responsitive Strategy
Strategi  ini  merupakan  reaksi  terhadap strategi  kesejahteraan  yang  dimaksud  untuk menanggapi  kebutuhan  yang  dirumuskan  sendiri dengan  bantuan  pihak  luar  (self  need  and assistance)  untuk  memperlancar  usaha  sendiri melalui  pengadaan  teknologi  serta  sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan d. The Integranted or Holistic Strategy
Untuk  mengatasi  delima  pemberdayaan masyarakat  karena  kegagalan  dari  ketiga  strategi yang  dijelaskan  di  atas,  maka  konsep  kombinasi dari  unsur-unsur  pokok  ketiga  strategi  di  atas menjadi alternative strategi pemberdayaan.
Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, legislatif, para
pelaku ekonomi, rakyat, lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi-organisasi non pemerintah.  Cara  kerja  yang  langsungberhubungan dengan  masyarakat  dilapis  bawah  memberikan peluang  yang  luas  untuk  menggerakkan  dan melancarkan  proses  belajar  masyarakat  dalam membangun  kehidupannya  melalui  kerja-kerja konkrit  dan  melalui  uji  coba-uji  coba  dalam  skala mikro,  kecil  dan  menengah.  Dalam  kaitan  ini fasilitator  pemberdayaan  masayarakat  memiliki peran  penting  dan  strategis.  Fasilitator  bukanlah pekerja ansih yang bekerja dengan model “tukang” tetapi  mereka  adalah  aktivis  yang  bekerja  penuh komitmen  dan  kreativitas  serta  memiliki  semangat tinggi membantu masyarakat belajar membebasakan dirinya  dari  segala  bentuk  dominasi yang memiskinan dan membodohkan.
b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  merupakan  urusan  Pemerintahan  Wajib, berdasarkan  ketentuan  pasal  12  ayat  2  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014,  bahwa  urusan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga  berencana  termasuk  urusan  Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan  penyelenggaraan  dilaksanakan  secara konkuren  yakni  menjadi  kewenangan  pusat, provinsi  dan  kabupaten/kota.  Namun  dalam Undang-undang  tersebut  ditetapkan  4  (empat)  sub urusan yang menjadi kewenangan bersama yaitu : 1. Pengendalian Penduduk
2. Keluarga Berencana
3. Keluarga Sejahtera
4. Standarisasi  Pelayanan  KB  dan  sertifikasi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
Keluarga  Berencana  menurut  Undang- Undang  nomor  10  tahun  1992  adalah  upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui:
a. Pendewasaan usia perkawinan.
b. Pengaturan kelahiran.
c. Pembinaan ketahanan keluarga.
d. Peningkatan  kesejahteraan  Keluarga  untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
Oleh  karena  itu  Program  KB  Nasional  ini berkaitan  langsung  dengan  upaya  pengaturan perkembangan  jumlah  penduduk  yang  seharusnya merupakan  satu  kesatuan  sistem  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan menghormati kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota  sebagai  daerah  otonom,  panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah
Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan kewenanganya  melaksanakan  urusan  pemerintah bidang  KB  &  KS,  khususnya  pengembangan kelembagaan  Organisasi  Perangkat  Daerah  KB Kabupaten/Kota yang akan menjadi pelaksananya.. c. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Menurut Glen A. Welsch, Hilton dan gordon yang diterjemahkan oleh purwatiningsih dan maudy warouw  (2000:3)  pengendalian  adalah  suatu  proses untuk  menjamin  terciptanya  kinerja  yang  efisien yang memungkinkan terciptanya tujuan perusahaan. Dengan  kata  lain  mengatur  laju  atau  mengontrol jalannya  suatu  tindakan  agar  dapat  berjalan  dengan sistemanis dan efisien. Salah satu jenis pengendalian  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar untuk menanggulangi masalah pertumbuhan penduduk ini yaitu pengendalian sosial dimana yang artinya  adalah  suatu  mekanisme  untuk  mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan  masyarakat  untuk  berperilaku  dan bersikap  sesuai  norma  dan  nilai  yang  berlaku. Pertumbuhan  penduduk  adalah  perubahan  jumlah penduduk  di  suatu  wilayah  tertentu  pada  waktu tertentu  di  bandingkan  pada  waktu  sebelumnya yang disebabkan perubahan fertilitas, mortalitas dan migrasi.
Dimulai  dengan  tulisan  Confucius  sekitar tahun 500 BC yang menyebutkan bahwa pertumbuhan  penduduk  yang  terlalu  cepat  dapat menekan  standar  hidup  masyarakat  karena  dapat mengurangi pendapatan pekerja. Dianjurkan adanya hubunga  optimal  antara  penduduk  dan  tanah pertanian  secara  proposional  yang  optimal  selalu dapat  dipertahankan.  Teori  Cina  kuno  menyatakan bahwa:
a. Tingkat  kematian  akan  naik  apabila  persediaan makanan tidak cukup.
b. Perkawinan  pada  usia  dini  akan  menyebabkan tingkat kematian yang semakin tinggi.
c. Peperangan  dapat  memperlambat  pertumbuhan penduduk
d. Upacara  perkawinan  yang  mewah  dan  mahal akan menurunkan tingkat pekawinan Menurut  Thomas  Robert  Malthus  (1766  – 1844)
a. Bahan makanan dibutuhkan untuk hidup.
b. Nafsu  antara  pria  dan  wanita  dibutuhkan  dan akan tetap keadaannya seperti itu.
c. Apabila  tidak  ada  hambatan  penduduk  akan bertambah  menurut  deret  ukur  dan  bahan makanan akan bertambah menurut deret hitung.
d. Fokus Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  pada  bagaimana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian  Laju  Pertumbuhan  Penduduk  Kota Mataram,  melalui  4  strategi  yaitu  Growth  Strategy,
Welfare Strategy,
Responsitive Strategy, Integranted or Holistic Strategy.
Menganalisis tentang faktor penghambat dan pendukung  dalam  pelaksanaan  pengendalian  laju pertumbuhan penduduk Kota Mataram.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2016:  8) menyatakan  bahwa  penelitian  deskriptif    adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat kesimpulan  yang  lebih  luas.  Menurut  Saryono (2010),  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian yang  digunakan  untuk  menyelidiki,  menemukan, menggambarkan,  dan  menjelaskan  kualitas  atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan,  diukur  atau  digambarkan  melalui pendekatan kuantitatif.
Waktu  yang  dibutuhkan  oleh  penulis  dalam melakukan  penelitian  yaitu  selama  3  bulan.  Lokasi penelitian  merupakan  tempat  dimana  peneliti melakukan  penelitian  terutama  dalam  menangkap fenomena  atau  peristiwa  yang  sebenarnya  terjadi dari  objek  yang  diteliti  dalam  rangka  mendapatkan data  yang  akurat  (Moleong,  2007:  128).  Lokasi dalam penelitian ini berada pada Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana yang  terdapat  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana  (DPPKB)  yang  berlokasi di kota Mataram. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena  ketersediaan  data  yang  dibutuhkan,  dekat dengan  lokasi  tempat  tinggal  dan  peneliti  ingin mengetahui sejauh mana Strategi Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana dalam  pelaksanaan  pengendalian  laju  pertumbuhan penduduk kota Mataram.
Pemilihan  informasi  sebagai  sumberdata dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  pada  asas subyek  yang  menguasai  permasalahan,  memiliki data  dan  bersedia  memberikan  informasi  lengkap dan  akurat.  Informan  yang  bertindak  sebagai sumber  data  dan  informasi  harus  memenuhi  syarat yang  akan  menjadi  informan  narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah pegawai atau bagian bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga
berencana  dalam  pelaksanaan  pengendalian  laju pertumbuhan penduduk kota Mataram.
Dalam  penelitian  kualitatif  tehnik  sampling yang  sering  digunakan  adalah purposive  sampling dan snowball sampilng . Purposive sampling adalah tehnik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan  tertentu.  Perkembangan  tertentu  ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa  yang  kita  harapkan  atau  mungkin  dia  sebagai penguasa  sehingga  akan  memudahkan  peneliti menjajahi  obyek  atau  situasi  yang  diteliti  Atau dengan  kata  lain  pengambilan  sampel  diambil berdasarkan  kebutuhan  penelitian.  Adapun  yang menjadi  informan  kunci (key  infoman) yang  tepat dalam  memberikan  informasi  dan  data  yang tepatdan  akurat  mengenai  Dinas  Pengendalian Penduduk  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana dalam  pelaksanaan  pengendalian  laju  pertumbuhan penduduk Kota Mataram adalah sebagai berikut:
1. Kepala  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana
2. Pegawai/Anggota
3. Stakeholder
4. Masyarakat
Dalam  pelaksanaan  penelitian  memerlukan data  yang  akurat  agar  hasil  kajian  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam melaksanakan penelitian ada 2 (dua) jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
a) Data kualitatif adalah jenis data yang merupakan data yang melihat suatu fakta dengan gejala dari kualitas  yang  dideskripsikan  suatu  sistematis analisis dan logis.
b) Data  kuantitatif  adalah  suatu  data  yang  dapat menggambarkan  suatu  permasalahan  dan  gejala dari sifat kuantitas dan pada jenis data seperti ini diperlukan penguji statistik.
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  oleh penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  data kualitatif,  karena  dalam  penelitian  ini  akan memperjelaskan dan mendiskripsikan informasi-informasi  yang  dikumpulkan  dari informan  yaitu  data  yang  berbentuk  kalimat, skema dan gambar pada objek.
Data  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  ini berasal dari dua sumber, yaitu:
a). Data primer
adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara  dengan  pihak  informan.  Metode pengambilan  data  primer  dilakukan  dengan  cara wawancara langsung terhadap Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
b). Data sekunder
yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakanya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan  data  yang  telah  dicatat  atau dilaporkan.
Keabsahan  data  merupakan  konsep  penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) atas  kehandalan  (reabilitas).  Derajat  kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar  apa  yang  digunakan.  Menurut  Moleong (2007:324), terdapat beberapa kriteria yang digunakan  untuk  memeriksa  keabsahan  data  antara lain:
1. Derajat Kepercayaan ( Credibility ) Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya  menggantikan  konsep  validitas  internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu, Pertama ,  penemuannya  dapat  dicapai; Kedua , mempertunjukkan  derajat  kepercayaan  hasil-hasil penemuan  dengan  jalan  pembuktian  oleh  peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan  diperiksa  dengan  beberapa  teknik pemeriksaan, yaitu:

## Triangulasi
Triangulasi  berupaya  untuk  mengecek kebenaran  data  dan  membandingkan  dengan  data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan  metode  yang  berlainan.  Adapun  triangulasi yang  dilakukan  dengan  tiga  macam  teknik pemeriksaan  yang  memanfaatkan  penggunaan sumber  data,  metode,  dan  teori.  Untuk  itu,  maka peneliti dapat melakukan dengan cara:
(a) Mengajukan berbagai variasi pertanyaan (b) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan wawancara
(c) Mengeceknya dengan berbagai sumber data (d) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.
Berdasarkan  hasil  triangulasi  tersebut, maka  akan  sampai  pada  salah  satu  kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak  konsisten,  atau  berlawanan.  Selanjutnya mengungkapkan  gambaran  yang  lebih  memadai mengenai gejala yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Mataram. Menjalankan sebuah organisasi dengan sebuah  tujuan,  maka  tidak  lepas  dari  memikirkan
strategi–strategi untuk memajukan organisasi tersebut  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi. Strategi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana  dapat  dilihat  dari  potensi  yang  dimiliki untuk dikembangkan sehingga pertumbuhan penduduk  kota  mataram  dapat  dikendalikan. Kebijakan  dinas  pengendalian  penduduk  dan keluarga  berencana,  sesuai  dengan  data  yang diperoleh,  diketahui  bahwa  kebijakan  yang  diambil adalah  dengan  penerapan  program  Keluarga Berencana (KB) selain penerapan program keluarga berencana,  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Kelurga Berencana juga memuat strategi yaitu:
Melihat kebijakan Dinas Pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana  memiliki kebijakan  tersendiri  tetapi  harus  berdasarkan kebijakan dari pusat salah satunya di Kota Mataram.
Salah  satu  cara  untuk  mengukur  tingkat keberhasilan  suatu  instansi  apakah  mereka  berhasil atau  tidak  yaitu  dengan  menilai  hasil  kerja  mereka dalam  menjalankan  tugas  yang  mereka  miliki  tidak terkecuali  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana Kota Mataram.
Berdasarkan  fokus  penelitian  maka  strategi dan  arah  kebijakan  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana,  peneliti  menggunakan analisis strategi sebagai berikut.
a. Analisis The Growth Strategy
Dalam  upaya  penguatan  program  KKBPK
2015-2019, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan    BKKBN  agar  dapat  menyusun suatu  kegiatan/program  yang  dapat  memperkuat upaya  pencapaian  target/sasaran  Pembangunan Bidang  Pengendalian  Pendudukdan  Keluarga Berencana  2015-2019,  dapat  menjadi  ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat Indonesia  di  seluruh  tingkatan  wilayah.  Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung  KB).  Kampung  Keluarga  Berencana menjadi  salah  satu  inovasi  strategis  untuk  dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas  program  KKBPK  secara  utuh  di  lini lapangan.    Kampung  Keluarga  Berencana merupakan  salah  satu  bentuk/model  miniature pelaksanaan  total  program  KKBPK  secara  utuh yang  melibatkan  seluruh  bidang  di  lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga,  mitra  kerja,  stakeholders instansi  terkait  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kondisi  wilayah,  serta  dilaksanakan  di  tingkatan pemerintahan  terendah    (sesuai  persyarat
penentuan lokasi Kampung Keluarga Berencana) di seluru kabupaten/kota.
Kampung  Keluarga  Berencana  adalah salah  satu  upaya  penguatan  program  KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk  masyarakat  dalam  memberdayakan  dan memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat untuk  memperoleh  pelayanan  total  program Keluarga Berencana, sebagai upaya mewujudkan keluarga  yang  berkualitas.  Kampung  KB  juga merupakan miniatur pembangunan nasional yang paling  kecil  di  tingkat  kelurahan.  Kampung  KB merupakan miniatur pembangunan nasional yang apabila  ada  masalah  akan  didiskusikan  oleh UPTD  yang  ada  sehingga  permasalahan  dapat diatasi,kampung  KB  sudah  dicanangkan  secara nasional  ditahun  2016  oleh  presiden  kita  yang sekarang dan dicanangkan di wilayah jawa barat yaitu  dikampung  KB  Mertasinga  kecamatan gunung  jati  kabupaten  cirebon  provinsi  jawa barat, sedangkan dikota mataram sudah dicanangkan oleh wali kota mataram pada bulan maret tahun 2016 yaitu di kampung KB geguntur kelurahan  jempong  baru  kecamatan  sekarbela kota Mataram dan kampung KB di kota mataram sudah terbentuk 18 kampung KB dari tahun 2016 dan  harapan  kami  dari  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  kedepannya penduduk  kota  mataram  dapat  diatasi  agar tercapainya kesejahteraan masyarat itu sendiri.

## 1) Kampung KB
Jumlah  Kelompok  Kegiatan  Kampung  KB  di Kota  Mataram  sebanyak  12  Kelompok  yang berada di masing-masing kecamatan, yaitu :
 Kecamatan Sekarbela (Kampung KB Geguntur)
 Kecamatan  Ampenan  (Kampung  KB  Pejeruk Abian)
 Kecamatan  Selaparang  (Kampung  KB  Karang Baru)
 Kecamatan Mataram (Kampung KB Timbrah)
 Kecamatan Cakranegara (Kampung  KB  Karang Kuluh)
 Kecamatan  Sandubaya  (Kampung  KB  Bertais Daye)
2) Hasil pelayanan peserta KB baru
a. Peserta KB Baru 2017
Pencapaian  peserta  KB  Baru    bulan Desember 2017 sebanyak 730 Peserta  atau 7.47 % dari Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB  Baru  (  PPM  PB  )  sebanyak  9.766  Peserta. Apabila  di  lihat  per  metode  kontrasepsi  maka persentasenya  adalah  sebagai      berikut  :  IUD  : 182 ( 24,93% ) Peserta,  MOW : 14   ( 1,92 % ) Peserta, MOP : 5  ( 0,68% ) Peserta,  Kondom :
23  (  3,15  %  ),  Implant          :  121    (  16,58  %  ) Peserta,  Suntikan  :  325  (  44,52  %  )  Peserta  dan PIL : 60 ( 8,22 % ) Peserta.
Apabila  dilihat  dari  pencapaian peserta  KB  Baru  per  kecamatan  pada  bulan DESEMBER  2017,  terdapat  kecamatan  dengan pencapaian  PB  terhadap  PPM  di  atas  persentase Kota  (  7,47  %  )  yaitu  Kecamatan  Sekarbela  ( 11,72  %  ),  Kecamatan  Mataram  (  7,98  %)  dan Kecamatan Selaparang ( 7,87 % ).
Pencapaian  komulatif  peserta  KB  Baru Sampai dengan bulan DESEMBER 2017 tercatat 9.853  Peserta  atau  100,89  %  dari  PPM  PB sebanyak  9.766  Peserta.  Apabila  dilihat  per metode kontrasepsi, maka persentase pencapaian peserta  KB  Baru  komulatif  adalah  sebagai berikut :
IUD  :  2.592  (  26,31  %  )  Peserta,    MOW  : 187  (  1,90  %  )  Peserta,  MOP  :  5  (  0,05%  ) Peserta    Kondom  :  281  (  2,85  %  ),  Implant  : 1.640 ( 16,64 % ) Peserta,  Suntikan  : 4.319    ( 43,83  %  )  Peserta,  dan  Pil  :  829  (  8,41  %  ) Peserta.
Berdasarkan tingkat pencapaian peserta KB Baru  per  kecamatan  sampai  dengan  bulan DESEMBER 2017, Pencapaian KB per kecamatan  yang  tertinggi  persentasenya  adalah kecamatan Sekarbela 1.901 Peserta ( 154,68 % ) dan yang terendah adalah Kecamatan Selaparang 1.330 Peserta ( 83,02 % ). Lihat Lampiran Tabel 4.7
b. Peserta KB Baru 2018
Pencapaian  peserta  KB  Baru    bulan Desember  2018 sebanyak 734 Peserta atau 7,04 % dari  Perkiraan  Permintaan  Masyarakat  Peserta KB  Baru  (  PPM  PB  )  sebanyak  10,433  Peserta. Apabila  di  lihat  per  metode  kontrasepsi  maka persentasenya adalah sebagai berikut :IUD :  193 (  26,29  %  )  Peserta,    MOW  :  20            (  2,72%  ) Peserta, MOP :0 ( 0,00% ) Peserta,  Kondom : 23 (  3,15  %  ),  Implant  :  134  (  18,26  %  )  Peserta, Suntikan  :  306  (  41,69%  )  Peserta  dan  PIL  : 58( 7,90% ) Peserta.
Apabila  dilihat  dari  pencapaian  peserta  KB Baru  per  kecamatan  pada  bulan  Desember2018, terdapat  kecamatan  dengan  pencapaian  PB terhadap PPM di atas persentase Kota ( 7,04 % ) yaitu  Kecamatan  Sekarbela  (12,59%)  dan Kecamatan Mataram ( 8,39%).
Pencapaian  komulatif  peserta  KB  Baru Sampai  dengan  bulan  Desember  2018  tercatat 8.881    Peserta  atau  85,12%  dari  PPM  PB sebanyak  10,433  Peserta.  Apabila  dilihat  per metode kontrasepsi, maka persentase pencapaian
peserta  KB  Baru  komulatif  adalah  sebagai berikut :
IUD  :  1.808  (  20,36%  )  Peserta,    MOW  : 245 ( 2,76% ) Peserta, MOP : 1          ( 0,01% ) Peserta,    Kondom  :  335  (  4,00%  ),  Implant  : 1.469  (  16,59%  )  Peserta,  Suntikan  :  4.166 (  46,91%  )  Peserta  dan  PIL  :  837  (  9,42%  ) Peserta.
Berdasarkan  tingkat  pencapaian  peserta KB  Baru  per  kecamatan  sampai  dengan  bulan Desember  2018,  Pencapaian  PB  per  kecamatan yang  tertinggi  persentasenya  adalah  kecamatan Sekarbela  1.763  Peserta  (  137,84  )  dan Kecamatan  Mataram  1.770Peserta    (  96,46%  ) dan yang terendah adalah Kecamatan Sandubaya 1.021 Peserta ( 57,49% ).
Dari tahun 2017 sampai tahun 2018 peserta KB  semakin  meningkat  dengan  meningkatnya peserta KB maka program yang sudah dijalankan oleh Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  bisa menurunkan  Total  Fertility  Rate  (TFR)  atau angka  kesuburan  perempuan  yang  ditargetkan oleh  nasional  sebesar  2,4  menjadi  1,93%  pada tahun  2018  dan  meningkatkan  Contraceptive Prevalence Rate atau angka pemakaian kontrasepsi  pada  masyarakat  menjadi  77%  pada tahun 2018.
Dinas Kependudukan Kota Mataram mengeluarkan  program  baru  yang  bisa  menekan laju  pertumbuhan  penduduk  dan  memberikan pengarahan  serta  sosialisasi  kepada  masyarakat akan  pentingnya  KB  khususnya  yang  sudah menikah  tetapi  kita  juga  mempunyai  kendala yaitu  dengan  kurangnya  SDM  dan  masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya berKB.
Hal  ini  sejalan  dengan  strategi operasional yang dibangun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti:
a. Peningkatan  kapasitas  system  pelayanan program PP dan KB
b. Peningkatan kualitas dan prioritas program
c. Penggalangan dan pemantapan komitmen
d. Dukungan regulasi dan kebijakan
e. Pemantauan,  Evaluasi  dan  Akuntabilitas pelayanan
Disamping  itu  juga  arah  kebijakan  yang diterapkan  oleh  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:
a. Menata  kembali  program  dan  kelembagaan KB
b. Memberdayakan dan menggerakkan
masyarakat untuk membangun Keluarga Kecil Berkualitas c. Menggalang  kemitraan  dalam  peningkatan kesejahteraan  dan  ketahanan  keluarga  serta akses dan kualitas pelayanan KB/KR
d. Meningkatkan  promosi,  perlindungan  dan upaya perwujudan hak-hak reproduksi
e. Memberikan  fasilitas  dalam  penyediaan  data dan  informasi  keluarga  berbasis  data  mikro bagi pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan keluarga miskin
f. Meningkatkan  perencanaan  kehamilan  dan mencegah kehamilan yang belum diinginkan
g. Meningkatkan kesehatan perempuan dan anak
h. Meningkatkan  akses  dan  kualitas  informasi dan  konseling  kesehatan  reproduksi  remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba
i. Meningkatkan  kelembagaan  dan  jejaring pelayanan KB
j. Mengembangkan dan memantapkan
ketahanan keluarga
k. Mengembangkan dan me mantapkan pemberdayaan keluarga
b. Analisis The Welfare strategy
Dalam hal ini dinas pengendalian penduduk  dan  Keluarga  Berencana  lebih memfokuskan  usia  pernikahan,  Pengaturan kelahiran  dan  pembinaan  ketahanan  keluarga sejahtera serta peningkatan kesejahteraan keluarga.  Program  yang  dilakukan  yaitu  dengan Menumbuhkan  serta  meningkatkan  kepedulian masyarakat  dalam  rangka  penyuluhan  dan pengerakan keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki  batas  umur  dalam  pendewasaan    yaitu umur 25 untuk pria dan 20-21 untuk wanita.
Penyebab  pertambahan  penduduk  karna adanya  imigrasi  yang  datang  ke  kota,  kematian dan  kelahiran.  Peran  DPPKB  dalam  faktor kelahiran  yaitu  mengatur  kelahiran  dengan program  KKBPK  agar  bisa  mengatur  dan mengukur  kelahiran  serta  mengatur  SDM  agar lebih  berkualitas  dan  kuantitas.  Jarak  kelahiran anak  minimal  3  tahun  dan  minimal  umur  20 tahun  hamil  untuk  wanita  dari  segi  kesehatan serta  usia  perkawinan  untuk  wanita  yaitu  20-21 tahun sedangkan untuk pria yaitu umur 25 tahun. Selain  melaksanakan  program  KKBPK,  Dinas pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana juga mengatur TPR dan mengedukasi masyarakat berkaitan dengan migrasi penduduk.
Selain kelahiran, imigrasi juga menjadi  faktor  utama  dalam  meledaknya  jumlah penduduk  kota  mataram  yang  dimana  banyak orang  yang  berpindah  kekota  mataram  mencari keberuntungan  dan  pekerjaan.  Dalam  hal  ini kebijakan  yang  dilakukan  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DPPKB) agar  menekan  pertumbuhan  penduduk  melalui edukasi  kemasyarakat,  tokoh  agama,  kantor- kantor  bahwa  penduduk  yang  terlalu  banyak dapat memicu meledaknya jumlah penduduk dan membuat  kota  mataram  semakin  padat  dan merugikan  pemerintah  kota  mataram  dengan meningkatkan  jumlah  pengangguran.  Untuk menyikapi  masalah  pernikahan  dini,  imigrasi, kematian  dan  kelahiran  yang  menjadi  salah  satu penyebab  terjadinya  pertumbuhan  penduduk, beberapa cara yang dilakukan yaitu:
a. Melaksanakan pelayanan KB
b. Melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi), PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) kepada remaja agar bisa merencanakan masa depannya.
Mengatur  jarak  kelahiran  sudah  menjadi anjuran  dari  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  setelah  fase  ini  terlewati diharapkan  pembinaan  ketahanan  keluarga  juga sangat  penting  untuk  dijalankan  agar  dapat terciptanya keluarga sejahtera. Peran penyuluhan dan pergerakan keluarga berencana mengedukasi masyarakat  karna  TFR  (total  fertility  rate) Mataram  1,9  yang  sangat  rendah  sehingga  LPP Kota mataram jadi meningkat.
Di Kota Mataram, kebijakan yang dilakukan  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Kelurga  Berencana  dalam  bidang  Pengendalian Penduduk,  Penyuluhan  dan  Penggerakan  yaitu mengatur  kelahiran  melalui  program  KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan  Keluarga)  agar  terkendali  jumlah kelahiran  dalam  menekan  laju  penduduk,  selain mengatur jumlah kelahiran mengatur jarak anak, mengatur  kehamilan  pengendalian  penduduk juga meningkatkan kualitas SDM. Dalam bidang K3  (Ketahanan  dan  Kesejahteraan  Keluarga) juga  memuat  program  dengan  cara  sosialisasi bagaimana  cara  mengasuh  anak/balita  secara maksimal  dari  segi  fisik,  psikologis  dan  mental, yang  membantu  meningkatkan  kualitas  SDM. Program  yang  dijalankan  oleh  bidang  ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu:
1. Mensosialisasikan dan mendiseminasikan kebijakan dan strategi program PK3.
2. Mengembangkan  materi  dan  media  program PK3 sesuai dengan kondisi wilayah.
3. Melakukan  advokasi  dan  KIE  program  PK3 kepada  stakeholder,  mitra  kerja,  keluarga,  dan masyarakat.
4. Meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholder  dan  mitra  kerja  dalam  program
PK3.
5. Mengelola  data  dan  informasi  program  PK3 yang akurat dan terkini.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
7. Menumbuhkembangkan kelompok Bina Ketahanan Keluarga
8. Menumbuhkembangkan program GenRe (Generasi  Berencana)  dalam  rangka  penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
9. Menumbuhkembangkan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga
10. Meningkatkan  pendampingan  dalam  usaha ekonomi produktif
11. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola dan pelatih program PK3
12. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) melalui berbagai media
Dalam  hal  ini  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam jumlah dan kualitas  dengan  jumlah  yang  ditekan  dan  kualitas yang  baik  agar  dapat  meminimalisir  jumlah penduduk  selain  itu  alat  kontrasepsi  juga  dapat membantu menekan laju penduduk.
Dalam  hal  ini  bidang  Keluarga  Berencana juga  melakukan  pelayanan  sosialisasi  masalah  KB melalui  mobil  pelayanan.  Mobil  pelayanan  ini digunakan  untuk  pelayanan  kepada  masyarakat serta program lainnya yang mencakup:
1. Lomba-lomba di bidang Keluarga Berencana
2. Pembinaan Petugas Lini Lapangan
3. Pertemuan Pokja Kampung KB
4. Pertemuan Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB
5. Lokakarya  Mini  Tingkat  Desa/Kecamatan Kampung KB
c. Analisis The Integranted or Holistic Strategy
Program kegiatan Pembinaan Kader Keluarga  Berencana  yang  ada  di  Kota  Mataram sebanyak  806  orang  yang  berada  di  6 Kecamatan,  50  Kelurahan  dan  325  Lingkungan, para  kader  ini  pada  dasarnya  menjadi  petugas dilapangan (lingkungan) yang diberdayakan oleh Dinas  PP  dan  KB  Kota  Mataram  dengan  SK Walikota  Mataram  No.  574/II/2018,  tanggal  15 Februari  2018.  Kader  ini  diharapkan  dapat membantu  kelancaran  pelaksanaan  kegiatan
Pogram Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan  Keluarga  (KKBPK)  di  Kota Mataram, yang memiliki tugas antara lain: 1. Malakukan Kegiatan Pendataan dan Pemutahiran data keluarga melalui kunjungan dari rumah ke rumah keluarga dilingkungan/wilayah binaannya. 2. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh Keluarga  Berencana,  kepala  lingkungan  dan ketua RT setempat tentang kegiatan pendataan dan  pemutahiran  data  keluarga  serta  program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Melakukan  kegiatan  motivasi,  konseling  dan pembinaan  terhadap  calon  peserta  KB maupun  peserta  KB  dilingkungan/wilayah binaannya  yang  didampingi  oleh  penyuluh KB.
4. Melakukan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  program  pengendalian  penduduk dan KB dilingkungan/wilayah binaannya.
Pembinaan  terhadap  Kader  KB  se  Kota Mataram  dilaksanakan  secara  rutin  setiap tahunnya  untuk  menginformasikan  program  dan kegiatan  KKBPK  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenna (DPPKB) Kota Mataram,  yang  dalam  hal  ini  sebagai  pelaksana program  dan  kegiatan  dimaksud  adalah  Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan  (Bidang  P4)  bersama  dengan bidang yang lainnya.
Faktor Penghambat Dinas
Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Dalam Pengendalian  Laju  Pertumbuhan  Penduduk  di Kota Mataram:
a. Menurunnya  jumlah  tenaga  lapangan  KB (rata-rata  seorang  PLKB/PKB  membina  2 kelurahan)
b. Semakin  menurunnya  jumlah  dan  kualitas SDM.
c. Dari  segi  imigrasi  bertambahnya  penduduk sementara  itu  luas  lahan  permukiman semakin menyempit.
d. Susahnya menjalankan program KIE (komunikasi,  informasi,  dan  edukasi)  karna masih banyak daerah terpencil.
e. Pendanaan  yang  masih  kurang  dalam menjalankan program-program yang ada
f. Sarana  dan  prasarana  belum  memadai  yang berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan  seperti  meningkatnya  angka kesakitan dan bahkan angka kematian bayi.
g. Kurangnya  aparatur  sipil  negara  di  bidang KB sehingga pelaksanaan program kebijakan  dibidang  pertumbuhan  penduduk melalui KB kurang berjalan dengan maksimal.
h. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk karena masih rendahnya sumber daya manusia.
i. Dukungan  infrastruktur,  sarana  pendukung berupa  transportasi  dan  lainnya  belum menunjang pelaksanaan program.
Faktor Pendorong Dinas Pengendalian
Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Dalam Pengendalian  Laju  Pertumbuhan  Penduduk  di Kota Mataram.
a. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan  Keluarga,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  87  tahun  2014  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, penyelenggaraan  Perkembangan  Program
Kependudukan  Keluarga  Berencana  dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
b. Peraturan  Walikota  Mataram  No.  40  Tahun 2016  tentang  Tugas  dan  Fungsiserta  Tata Kerja  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Kota Mataram.
c. Komitmen  mitra  kerja  yang  cukup  baik dalam mendukung kebijakan program Keluarga  Berencana  melalui  Pembangunan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana, serta  melaksanakan  Strategi  Pembangunan Nasional 2015-2019, yang dijabarkan didalam  Rencana  Pembangunan  jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  dan  Rencana Strategis  (Renstra)  BKKBN  tahun  2015- 2019. Peran  serta masyarakat dalam menyelenggarakan  program  KB  di  Kota Mataram.
Simpulan
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
Strategi  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  dalam  pengendalian  laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram yaitu: a. Analisis  The  Growth  Strategy,  Program  yang dilakukan  yaitu  kegiatan  Pembentukan  dan Peresmian Kampung Keluarga Berencana
b. Analisis  The  Welfare  Strategy,  Program  yang dilakukan yaitu menumbuhkan serta
meningkatkan  kepedulian  masyarakat  dalam rangka  penyuluhan  dan  pengerakan  keluarga Berencana dan melakukan pelayanan menggunakan mobil pelayanan KB
c. Analisis  The  Responsitive  Strategy,  Program yang  dilakukan  yaitu  sosialisasi  penggerakan masyarakat peduli KB berkualitas
d. Analisis  The  Integranted  and  Holistic  Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembinaan Kader KB se Kota Mataram Jadi,  dari  4  strategi  diatas  maka  yang  sangat relevan  untuk  laju  pertumbuhan  penduduk  yaitu analisis the Growth Strategy.
Faktor pendukung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian  laju  pertumbuhan  penduduk  di  Kota Mataram  yaitu  dengan  adanya  undang-undang  dan peraturan  walikota  mataram  yang  bisa  menjadi pendorong  dalam  berjalannya  setiap  program  yang telah dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan faktor penghambatnya  yaitu  dengan  banyaknya  masalah dan  hal-hal  yang  bisa  menghambat  kebijakan  atau strategi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  yang  bisa berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  penduduk  kota mataram.

## A. Saran
1. Perbaikan  Sumberdaya  manusia  tentu  harus meningkatkan  efisiensi  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  dalam pelayanan KB maka perlu adanya dukungan positif dari para pegawai dibidangnya untuk memberikan  penyuluhan  dan  memberikan pemahaman  akan  pentingnya  penggunaan KB bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Untuk  meningkatkan  efisien  maka  perlu penambahan sarana dan prasarana, rekrutmen  jumlah  tenaga  di  lapangan menjadi  50  dan  peningkatan  kesejahteraan pegawai  agar  pelaksanaan  kebijakan  dapat berjalan dengan baik.
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  sebaiknya  meningkatkan  peran para  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  para dokter  dan  perawat  untuk  memberikan pemahaman yang baik bagi warga masyarakat  demi  terlaksanannya  kebijakan untuk  menekan  laju  pertumbuhan  penduduk demi kesejahteraan masyarakat.
Daftar Pustaka
[1] Adisasmita,  Rahardjo.  2006.  Pembangunan Barclay,  George  W.  1984. Teknik  Analisa  Data Kependudukan . Jakarta: PT. Bina Aksara.
[2] David, Fred R. 2008. Strategic
Management:Management  Strategis  Konsep .  12 edition. Jakarta: Salemba Empat
[3] Faqih,  Achmad.  2002. Kependudukan-Teori Fakta dan Masalah. Yogyakarta: Dee Publish.
[4] Irianto, Agus and Friyatmi. 2016. Demografi dan Kependudukan . Jakarta: Kencana.
[5] Malthus, et al. 2007. Kependudukan Dilema dan Solusi . Bandung: Nuansa.
[6] Moleong,  L,  J.  2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
[7] Prawiro,  Ruslan  H.  1983. Kependudukan    Teori Fakta dan Masalah . Bandung:  Alumni.
[8] Saryono.  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif . Bandung: PT. Alfabeta.
[9] Simanjuntak, P, N.H . 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan.
[10] Stoner,  Freeman  and  Gilbert  J.R.  1995.
Manajemen. Jakarta: Mitra Utama. [11] Sugiyono . 2012 . Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta. [12] . 2015. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta. [13] . 2016. Metode Penelitian
Kuantitatif  dan  Kualitatif. Cetakan  Ke-20. Bandung: Alfabeta.

## Artikel/Modul/Diktat
[1] Intansaf  2018  “Permasalahan  Kependudukan
Di Indonesia” [https://intansaf.wordpress.com] Di akses pada tanggal 12 Desember 2018.
[2] Suara NTB. 2018 “BKKBN Targetkan Tahun 2025  Laju  Pertumbuhan  Penduduk  Mulai Seimbang”
[https://www.suarantb.com/gaya.hidup/keseha tan/2017/10/247580] Di akses pada tanggal 25
November 2018.
[3] Kawulur,  A.,Dengo,S.,and  Rompas,  S.P.I. 2015.  Peran  BKKBN  dalam  Pembangunan Kesejahteraan  Sosial  (Suatu  Studi  di  Badan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal administrasi publik.
[https://www.google.co.id/url?q=https://www. neliti.com/publications/1256/peranan-bkkbn- dalam-pembangunan-kesejahteraan-sosial- suatu-studi-di-badan-keluar&].  Di  akses  pada tanggal 25 Oktober 2018.
[4] Mataram  Kota  “Proyeksi  jumlah  penduduk kota mataram tahun 2011-2020” dari [https://mataramkota.bps.go.id/] Di akses pada tanggal 25 November 2018.
[5] Peraturan  Kepala  Badan  Kependudukan  Dan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) Nomor  72/PER/B5/2011  tentang  organisasi dan tata kerja BKKBN.
[6] Peraturan  Pemerintah  Nomor  87  tahun  2014 tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga
[7] Syawal,  R.  2012.  Analisis  peran  pemerintah dalam  pengendalian  pertumbuhan  penduduk (studi  tentang  peranan  dan  fungsi  BKBPP dalam  meminimalisir  pertumbuhan  penduduk di Kec. Enrekang Kab. Enrekang). Jurnal ilmu Pemerintahan.
[https://gudangmakalah.blogspot.com/2012/1 0/skripsi-analisis-peran-pemerintah- dalam.html] Diakses pada tanggal 18 desember 2018.
[8] Tatuhe,  S.,  Laloma.  A.,  and  Pesoth,  W,  F. 2016.  Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam Pengendalian  Pertumbuhan  Penduduk  (Suatu Studi  di  Badan  Keluarga  Berencana  dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten
Kepulauan  Talaud).  Jurnal  Administrasi Publik.
[9] [https://www.google.co.id/url?q=https://media .neliti.com/media/publications/1506-ID- peranan-pemerintah-daerah-dalam- pengendalian-pertumbuhan-penduduk-suatu- studi-di.pdf].  Di  akses  pada  tanggal  25 Oktober 2018.
[10] Undang-undang  Nomor  10  tahun  1992 Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
[11] Undang-undang  Nomor  52  tahun  2009 Tentang  Perkembangan  Kependudukan  Dan Pembangunan Keluarga.