ISSN:0215-837X(p); 2460-7606(e),Vol. 16 (1), 2018, pp.103-124 DOI: 10.18592/khazanah.v16i1.2153

## PEMBERONTAKAN KRjT DI KALIMANTAN
SELATAN (1950-1963) (Sebuah Kajian Historis)
Muhammad Iqbal Institute Agama Islam Negeri Palangka Raya Kalimantan Tengah E-mail: muhammad.iqbalgtb@gmail.com
Abstract: The focus of this article is history of rebellion of Unity of the Oppressed People (Kesatuan Rakjat jang Tertindas/KRjT) which is led by Ibnu Hadjar on South Kalimantan (1950-1963). In The result showed that the emergence of  KRjT  caused by crystallizing of dissatisfaction and hurt over Jakarta’s policy in treating local ex-guerrillas in the early 1950s. Ibnu Hadjar and his followers felt leisureliness that appear between what they expect in terms of status and  material acquisition with what they have or their capacity for got it (relative deprivation).
Keywords: Rebellion,  Unity  of  the  Oppressed  (KRjT),  Relative Deprivation.
Abstrak: Artikel ini membahas sejarah pemberontakan Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT) yang  dipimpin oleh Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan  pada  kurun  waktu  1950-1963.  Simpulan  tulisan  ini menunjukkan  bahwa  munculnya  KRjT  diakibatkan  oleh  pengkristalan rasa  ketidakpuasan  dan  sakit  hati  atas  kebijakan  Jakarta  dalam memperlakukan para bekas gerilyawan lokal pada awal 1950-an. Ibnu Hadjar  dan  pengikutnya  merasakan  adanya  kesenggangan  yang  timbul antara apa yang mereka harapkan dalam segi status dan perolehan materi, dengan  apa  yang  mereka  miliki  atau  kapasitas  mereka  untuk mendapatkannya (deprivasi relatif).
Kata  kunci: Pemberontakan,  Kesatuan  Rakjat  jang  Tertindas, Deprivasi Relatif.

## Pendahuluan
Ketika  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaannya pada  tanggal  17  Agustus  1945,  Belanda  sebagai  penjajah Indonesia kala itu masih berpikir bahwa perlu merebut kembali Indonesia yang sudah menjadi negara berdaulat. Masa 20 tahun pasca  proklamasi  dianggap  sebagai  masa  paling  rentan  dalam sejarah  Indonesia,  sekaligus  disebut  sebagai  masa  uji  coba demokrasi oleh M.C.Ricklefs karena banyaknya pemberontakan yang  terjadi  di  wilayah  Indonesia  dan  dilakukan  oleh  para kombatan perang kemerdekaan dengan berbagai sebab, termasuk di dalamnya usaha Belanda beserta sekutunya untuk memasuki kembali wilayah Indonesia dalam dua kali percobaan yang dikenal dengan  agresi  militer. 1 Tindakan  militer  yang  dilakukan  oleh Belanda ini terjadi di beberapa wilayah kedaulatan Indonesia dan kebanyakan di luar Jawa. Kalimantan menjadi salah satu target Belanda untuk membuat deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta bisa dikacaukan dan  kedaulatan  Indonesia  akhirnya  kacau.  Kalimantan  Selatan sebagai salah satu daerah yang diganggu oleh Belanda tidak hanya berpangku  tangan  saja,  masyarakat  Kalimnatan  Selatan membentuk gerakan melawan aksi militer Belanda tersebut. Gerakan  yang  melawan  aksi  militer  Belanda  tersebut mengalami  kekecewaan  terhadap  keputusan  pemerintah  pusat, termasuk  Ibnu  Hadjar  dan  masyarakat  yang  dihimpunnya  di perbukitan  Meratus.  Mereka  memberontak  karena  tidak  setuju atas perjanjian Linggarjati dan perlakuan pemerintah yang tidak adil  kepada  mereka.  Namun,  ada  sebuah  kesalahan  paling mendasar  yang  sering  dilakukan  oleh  banyak  sejarawan  adalah melihat  perlawanan  Ibnu  Hadjar  sebagai  bagian  dari pemberontakan  DI/TII.  Padahal,  gerakan  Ibnu  Hadjar  hanya menyuarakan  ketidakpuasan  atas  keputusan  Jakarta  oleh  para pejuang  kemerdekaan  dari  wilayah  Kalimantan  Selatan.  Artikel ini ditulis untuk membeberkan fakta akan perlawanan dari Ibnu Hadjar  dan  para  veteran  perang  kemerdekaan  atas  keputusan Jakarta  yang  kurang  memperhatikan  nasib  mereka  dan  juga
1 M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Jakarta: Serambi, 2008).
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  105
beberapa  fakta  atas  tuduhan  terhadap  gerakan  yang  dikenal dengan KRJT.

## Pembahasan
Kondisi  Kalimantan  Selatan  Pasca  Proklamasi;  Sebuah Background
Selama perjuangan untuk kemerdekaan nasional antara tahun  1945  hingga  1950,  wilayah  Hulu  Sungai  di  Kalimantan Selatan  (Kalsel),  merupakan  benteng  perlawanan  anti-Belanda. Oleh  sebab  itu,  pasukan  desersi  Ibnu  Hadjar–seperti  juga pasukan  Abdul  Qahhar  Mudzakkar–sebagian  besar  terdiri  dari bekas  pejuang  gerilyawan  yang  menjadi  kecewa  terhadap  cara mereka  diperlakukan  sesudah  1949. 2 Perkembangan  sosial  dan politik di Kalimantan mirip keadaannya dengan di Sulawesi. Pada bulan-bulan pertama setelah Agustus 1945, perlawanan hampir terhenti  ketika  Belanda  datang  untuk  menegakkan  kembali kekuasaannya. Sesudahnya, perlu waktu yang cukup panjang bagi para gerilyawan kemerdekaan untuk menyusun dan membangun kembali kekuatannya, sehingga mampu menjadi ancaman serius bagi Belanda dan sekutu-sekutu setempatnya. 3
Usaha-usaha  Belanda  yang  ingin  membentuk  Negara Kalimantan  dengan  terlebih  dahulu  membentuk  daerah-daerah otonom  dengan  dewan-dewannya,  tidak  dapat  berjalan  mulus
2 Cribb & Kahin telah keliru menyebut basis  KRjT pimpinan Ibnu Hadjar  yang  disebutnya  bagian  dari  DI/TII  berlokasi  di  Banjarmasin. Faktanya, basis kekuatan militer mereka berada di wilayah Perbukitan Meratus di Hulu Sungai, Kalsel. Robert Cribb & Audrey Kahin, Historical Dictionary of Indonesia. 2nd Edition (Oxford:the Scarecrow Press, Inc, 2004), 105.
3 C.  van  Dijk, Rebellion  Under  the  Banner  of  Islam  The  Darul  Islam  in Indonesia (Leiden:  The  Hague-Martinus  Nijhoff,  1981),  218-219.  Tentang Abdul Qahhar Mudzakkar, lihat Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: dari  Patriot  hingga  Pemberontak (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  1992); Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari Tradisi ke DI/TII (Jakarta: Grafiti Pers, 1989); Esther Velthoen, “Memetakan Sulawesi Tahun 1950-an” dalam Sita van Bemmelen & Remco Raben (eds.), Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 196- 216; Andi F. Bakti, “Collective Memories of the Qahhar Movement” dalam Mary S. Zurbuchen. (ed.), Beginning to Remember: the Past in the Indonesian Present (Singapore  &  United  States:  Singapore  University  Press  &  University  of Washington Press, 2005), 123-149.
karena kuatnya gerakan gerilyawan di daerah ini yang antara lain dimotori oleh tokoh-tokoh Serikat Kerakjatan Indonesia (SKI) dan  Serikat  Muslimin  Indonesia  (SERMI),  juga  para  pejuang bersenjata  yang  tergabung  dengan  Angkatan  Laut  Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Sejak masih berbentuk  Batalyon  Rahasia  ALRI  Divisi  IV  “A”  Pertahanan Kalimantan  yang  kemudian  dilikuidasi  sebagai  dampak Persetujuan  Linggajati.  Organisasi  ini  telah  melakukan peranannya,  yang  di  antaranya  ialah  keputusan  untuk  tetap bertahan  dengan  mengubah  status  “batalyon  rahasia”  menjadi sebuah  Divisi  IV  ALRI  yang  terus  dikembangkan  di  tengah kondisi  politik  dan  tekanan  militer  Belanda  yang  semakin represif. 4 Dalam  kurun  waktu  1948  sampai  pertengahan  1949, kekuatan  ALRI  Divisi  IV  berhasil  meraih  kemenangan  di beberapa arena pertempuran, sehingga secara de facto gerilyawan telah menguasai daerah Kalsel, minus kota-kota yang diduduki oleh  Belanda.  ALRI  Divisi  IV  juga  berhasil  mencampuri pemerintahan  dan  dewan  daerah  otonom,  sehingga  negara Kalimantan yang akan dibentuk hanya terbukti di atas kertas saja. Terhentinya pemerintahan di wilayah-wilayah yang direbut ALRI Divisi  IV  dari  kekuatan  Belanda  telah  mendorong  lahirnya Proklamasi  Pemerintahan  Gubernur  Tentara  ALRI  Divisi  IV Pertahanan Kalimantan pada 17 Mei 1949. Proklamasi ini berisi pernyataan  bahwa  Kalsel  menjadi  bagian  dari  Republik Indonesia.  Perihal  ini  merupakan  pernyataan  pembangkangan terhadap  Persetujuan  Linggajati,  yang  memisahkan  Kalsel  dari NKRI. 5
Menurut Wajidi, Persetujuan Linggajati merupakan satu “tamparan”  keras  terhadap  perjuangan  kemerdekaan  di Kalimantan. Meski sangat kecewa dengan persetujuan itu, kaum gerilyawan  melakukan  pelbagai  pernyataan  atau  resolusi penolakan  terhadap  persetujuan  dan  rencana  pembentukan Negara Kalimantan, meski Belanda telah membentuk beberapa
4 Petrik Matanasi, Pemberontak tak (Selalu) Salah: Seratus Pembangkangan di Nusantara (Yogyakarta: I:BOEKOE, 2009). 412-415.
5 Wajidi, Proklamasi  Kesetiaan Kepada Republik (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007), vi.
(Sebuah Kajian Historis)
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  107
Daerah  Otonom  sebagai  langkah  untuk  merealisasikannya. Perlawanan di bidang politik terutama sekali dilakukan oleh para tokoh  SKI  dan  SERMI.  Sedangkan  perlawanan  bersenjata dilakukan oleh para gerilyawan dari beberapa organisasi terbesar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hassan Basry. Tokoh inilah yang  kemudian  memproklamirkan  berdirinya  Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang melingkupi seluruh daerah Kalsel, sebagai bagian dari Republik Indonesia  pada  17  Mei  1949.  Proklamasi  ini  senyatanya  telah menjadi dualisme pemerintahan di Kalsel.
Namun, faktanya Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV lebih berkuasa karena memiliki wilayah teritorial yang luas, minus kota-kota yang masih diduduki oleh pihak Netherlands Indies  Civil  Administration (NICA). 6 Karena  tidak  tahu  harus bagaimana  menghadapi  kaum  gerilyawan  lokal,  maka  Belanda berinisiatif  meminta  bantuan  kepada  pemerintah  Republik Indonesia  dan  KPBBI  (Komisi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa untuk  Indonesia)  atau United  Nations  Commission  for  Indonesia (UNCI)  untuk  mendamaikan  keadaan,  sekaligus  sebagai penengah  dan  saksi  dalam  perundingan-perundingan  antara Belanda dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.
Perundingan  kedua  belah  pihak  yang  menempatkan utusan militer Republik Indonesia sebagai penasihat dan UNCI sebagai  penengah  atau  saksi  perundingan. 7 Menurut  Hassan Basry dalam memoarnya, peristiwa itu merupakan hal yang luar biasa  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia.  Istimewanya,  karena Republik  Indonesia  dapat  berkuasa  atas  suatu  daerah (Kalimantan  Selatan),  di  luar  Persetujuan  Linggajati  atas permintaan  pihak  Belanda.  Melalui  serangkaian  perundingan antara ALRI Divisi IV dan pihak Belanda, yang dimediasi oleh pihak Militer Republik Indonesia dan UNCI, maka penghentian permusuhan di antara kedua kubu dapat diwujudkan. Alih-alih berhasil  membentuk  Negara  Borneo,  Belanda  justru  harus
6 Ibid., vii.
7 M.  Suriansyah  Ideham,  dkk.  (eds.), Sejarah  Banjar (Banjarmasin: Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan, 2003), 449-450.
108 Khazanah , Vol. 16 (1), 2018
“angkat  pantat”  dari  Kalimantan. 8 Selanjutnya,  bertepatan dengan  peringatan  Pertempuran  Surabaya,  atau  Hari  Pahlawan 10  November  1949,  ALRI  Divisi  IV  diubah  menjadi  Divisi Lambung Mangkurat dalam suatu upacara singkat di Kandangan. Hassan  Basry  tetap  menjadi  komandannya.  Divisi  Lambung Mangkurat bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah Banjar. Walaupun keadaan darurat perang, soal-soal rutin sehubungan  dengan  pemeliharaan  hukum  dan  ketertiban diserahkan kepada pihak kepolisian RI, yang sejak 25 November 1949  berada  di  bawah  yurisdiksi  Dewan  Banjar.  Kewajiban pokok  Divisi  lambung  Mangkurat  adalah  mengambil  alih  dan melanjutkan  berbagai  tugas  tentara  Hindia  Belanda  KNIL– Koninklijke  Nederlands  Indische  Leger ,  yang  berangsur-angsur meninggalkan daerah ini sejak 26 November 1949, mulai dengan daerah Barabai, untuk ditempatkan di daerah-daerah khusus. 9
Ibnu Hadjar dan KRjT Beberapa bulan pasca pengakuan resmi terhadap ALRI Divisi IV, dan hanya beberapa minggu sesudah pengakuan resmi kemerdekaan  Indonesia  oleh  Belanda,  situasi  menjadi  tak terkendali. Dalam Divisi Lambung Mangkurat sendiri, sejumlah prajurit dan perwira melakukan pembangkangan. Pada 14 Januari 1950, Letnan H. Damanhuri ditangkap karena dituduh memeras barang  dan  uang  dari  rakyat  untuk  membangun  dan  membina tentaranya sendiri di Barabai. Pada hari yang sama seorang tokoh yang  lebih  penting,  Achmad  Zakaria,  bekas  komandan  ALRI Divisi  IV  ditangkap.  Dia  dituduh  menghasut  terhadap  RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan mengucapkan khotbah yang provokatif  di  masjid-masjid  dan  lembaga-lembaga  pendidikan Islam, serta berusaha mengajak bekas gerilyawan memberontak. Juga terjadi keributan di daerah Birayang, sebelah utara Barabai, tempat  di  mana  Divisi  Lambung  Mangkurat  harus  menangkap
8 Mengenai  ALRI  Divisi  IV,  lihat  Hassan  Basry, Kisah  Geril[y]a Kalimantan  (Dalam  Revolusi  Indonesia) 1945-1949. Djilid  Pertama: Kalimantan Diachir  Perang  Dunia  II  -1945  sehingga  lahirnja  ALRI  Divisi  IV  -1946 (Bandjarmasin:  Jajasan  Lektur  Lambung  Mangkurat,  1961)  & Kisah  Gerilya Kalimantan Periode Tahun 1945-1949. Jilid I dan II (Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua, 2003).
9 Wajidi (2007), 174.
(Sebuah Kajian Historis)
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  109
kira-kira  tiga  ratus  orang.  Mereka  dinyatakan  berusaha menyusupi  tentara  dengan  unsur-unsur  pemberontak  dan mengadakan kursus latihan militer di desa-desa. Pada mulanya, para penguasa republik berbuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Kalimantan. Namun, mereka mengakui adanya pertempuran, dan  pemerintah  pusat  telah  memutuskan  untuk  memindahkan bekas satuan-satuan KNIL dari daerah itu dan untuk mencegah terjadi  kesulitan  selanjutnya.  Namun,  pada  waktu  yang bersamaan,  mereka  mengecilkan  persoalannya  dengan menyatakan tidak ada masalah yang darurat. 10
Penduduk Kalsel lantas berinisiatif untuk membentuk Panitia Penyelenggara Persatuan Pencegah Perpecahan (P5) pada Januari 1950 karena situasi keamanan di daerah ini sudah begitu genting. Panitia ini kemudian mengirim delegasi ke Jakarta untuk berusaha  meyakinkan  Presiden  Soekarno,  bahwa  cara  yang terbaik  untuk  mengakhiri  kekacauan  di  Kalimantan  adalah dengan memberikan tampuk kepemimpinan bagian Kalimantan dari  tentara  republik  kepada  dua  putera  daerah,  yakni  Hassan Basry dan Firmansjah. Untuk menguatkan alasan-alasan, mereka menyatakan,  panitia  mendapat  dukungan  dari  sepuluh  ribu prajurit.  Saran-saran  panitia  itu  disetujui  oleh  presiden. Sebaliknya,  markas  besar  tentara  bersikukuh  kepada kebijakannya untuk mengamputasi kepibadian khusus dari ALRI Divisi  IV.  Komposisi  Divisi  Lambung  Mangkurat  adalah direkayasa sedemikian rupa, sehingga ia tidak hanya terdiri dari bekas prajurit ALRI Divisi IV, tetapi juga anggota satuan-satuan gerilya  lain  dan  bekas  serdadu  KNIL,  yang  telah  menyatakan keinginannya  untuk  masuk  TNI  (Tentara  Republik  Indonesia). Khususnya golongan yang terakhir ini, mereka dipandang dengan kecurigaan dan kebencian oleh gerilyawan ALRI Divisi IV. Bekas prajurit ALRI Divisi IV dan serdadu KNIL yang pada masa lalu bermusuhan  ini  kini,  sejak  akhir  1949  harus  melebur  dalam institusi yang sama. 11 Bahkan, sesudah
dibentuknya prajurit Territorium Kalimantan dan subdivisinya, nama Divisi Lambung Mangkurat  berangsur-angsur  kurang  dipakai,  bahkan  akhirnya
10 Van Dijk (1981), 227-228.
11 Ibid., 228.
hilang  sama  sekali.  Selain  itu,  dan  sebagian  anggotanya ditempatkan  di  daerah-daerah  luar  Kalsel.  Oleh  karena  itu, pasukan  Hassan  Basry  hanya  disebut  pasukan  Subwilayah  III saja. Satuan-satuannya yang terdiri dari bekas gerilyawan ALRI Divisi IV dikirim ke Kalimantan Timur, Tenggara dan Barat. Sisa pasukan  yang  lainnya  dikirim  ke  Jawa  Barat  untuk  membantu menumpas  gerakan  Darul  Islam.  Selanjutnya  divisi  ini  makin banyak kehilangan perwiranya, ketika empat puluh sampai lima puluh orang dari mereka dikirim ke Yogyakarta untuk mengikuti kursus khusus untuk para perwira di Akademi Militer Nasional. Menurut C. van Dijk, barangkali karena kesalahan komunikasi, para  perwira  ini  tiba  di  Yogyakarta  hanya  untuk  mengetahui bahwa AMN (Akademi Militer Nasional) telah ditutup lebih dari setahun, sudah sejak didudukinya kota itu oleh pasukan Belanda sejak  Agresi  Militer  II.  Sebagian  dari  mereka  kemudian  terus berangkat  ke  Surabaya;  dan  memang  di  sini  terdapat  pusat pendidikan militer. Hanya satu orang dari mereka yang akhirnya menyelesaikan  pendidikan  dan  yang  lainnya  memilih  untuk pulang ke Kalimantan. Tak lama kemudian mereka yang menolak masuk Tentara Republik atau tidak mau didemobilisasikan, turut angkat senjata bersama kaum gerilyawan. Mereka masuk hutan di Pegunungan  Meratus  kembali,  guna  menentang  Tentara Republik.
Dalam  golongan  yang  akhir  inilah  kemudian muncul seorang bernama Ibnu Hadjar (alias Angli). Ibnu Hadjar bernama aslinya Haderi. Lahir di desa Ambutun, Telaga Langsat, Hulu Sungai Selatan pada April 1920. Dia memiliki watak yang keras  dan  suka  berkelahi  sejak  kanak-kanak,  dan  benar-benar menjadi  jagoan  utama  dalam  setiap  percekcokan.  Haderi menggunakan  nama  Ibnu  Hadjar  ketika  turut  berjuang  untuk kemerdekaan  Indonesia  melawan  Belanda. 12 Suliman  Juhri  (74
12 Kasus ini tidaklah aneh, karena kecenderungan banyak pejuang di Kalimantan Selatan masa ini yang menggunakan nama (alias) sebagai strategi menyamar  atau  sekadar  untuk  menaikkan  prestise  sosialnya  di  kalangan gerilyawan dan rakyat. Nama Ibnu Hadjar ini merujuk kepada profil ulama dan intelektual  muslim  mahsyur  yang  hidup  pada  abad  ke-14  M,  bernama Syihabuddin  Abu  Fadhal  bin  Nurudin  Ali  bin  Muhammad  bin  Hajar  al- Asqalany.  Ibnu  Hajar  al-Asqalany  lahir  pada  22  Sya’ban  773  H  atau  28 Februari 1372 M di Mesir. Dia termasuk ulama yang sangat produktif. Karya-
(Sebuah Kajian Historis)
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  111
tahun), keponakan dari Ibnu Hadjar, dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan, menggambarkan sosok pamannya, sebagai berikut:
Ayahnya  bernama  Umar.  Ibunya  bernama  Siti  Hadijah, puteri dari seorang kepala suku Dayak di Tamiang Layang (Kalimantan  Tengah).  Jadi,  Ibnu  Hadjar  ini  percampuran etnis  Banjar-Dayak  Meratus.  Dia  memiliki  seorang  adik kandung bernama Dardiansjah. Sebelum zaman Pendudukan  Jepang,  dia  sehari-hari  bekerja  sebagai  petani dan  pencari  madu  yang  handal.  Ibnu  Hadjar  buta  huruf (aksara latin). Dia menikah dua kali. Dari isteri pertamanya, Ibnu Hadjar memiliki putera bernama Rafi’i. Isteri keduanya berasal dari Buntok–asal etnis Dayak yang diislamkan. Ibnu Hadjar ini perawakannya kecil saja. Kulitnya agak gelap, agak ceking  dan  tak  berkumis.  Pakaiannya  berseragam  militer corak  loreng.  Pakaian  ini  digunakannya  saat  memimpin pasukan KRIjT, bertopi baret yang bertali merah, dan selalu memakai dua pucuk pistol di pinggangnya. 13
Ibnu  Hadjar  inilah  yang  kemudian  mengumumkan  organisasi gerilya baru yang dipimpinnya, yakni Kesatuan Rakjat Indonesia jang Tertindas (KRIjT). Namun pada kenyataannya, gerakan ini lebih  populer  di  masyarakat  sebagai  Kesatuan  Rakjat  jang Tertindas (KRjT).
Sejarah  resmi  Indonesia  berperspektif  Orde  Baru menyebutkan,  bahwa    pada  1957  Ibnu  Hadjar  beserta
karyanya  tidak  kurang  dari  seratus  kitab  dari  pelbagai  masalah  keagamaan. Bahkan  menurut  muridnya,  karya-karya  Ibnu  Hadjar  al-Asqalany  mencapai dua ratus tujuh buah kitab. Yang terkenal adalah Fathul Bari , yang merupakan syarah  kitab Shahih  Bukhari dengan  ketebalan  sekitar  enam  ribu  halaman. Karya lainnya yang terkenal diantaranya; al-Ishabah fi Tamyuzis Shahabah yang berisi  biografi  para  sahabat  nabi  Muhammad  saw, Tahdzibut  Tahdzib dan Lisanul Mizan , yang berisi biografi para rijalul hadits , Bulughul Maram yang berisi hadits-hadits  hukum, Athrafus  Shahihain,  Nukhbatul  Fikar  fi  Musthalah  Ahlul Bukhari, dan lain-lain. Dia wafat di Mesir pada bulan Dzulhijjah 852 H/Juni 1448 M dalam usia sekitar tujuh puluh enam tahun. Lihat Ludwig W. Adamec. Historical  Dictionary  of  Islam. Cet.  ke-3  (Historical  Dictionaries  of  Religions, Philosophies, and Movements, No. 95. The Scarecrow Press: Plymouth, UK, 2017), 191.
13 Wawancara dengan Suliman Juhri (74 tahun) di Ambutun, Telaga Langsat, Hulu Sungai Selatan, pada 8 Juli 2012.
112 Khazanah , Vol. 16 (1), 2018
pengikutnya  bergabung  ke  Negara  Islam  Indonesia  (NII), 14 bentukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang telah diproklamirkan Sekarmaji Maridjan (S.M.) Kartosoewirjo di Tasikmalaya,  Jawa  Barat  pada  7  Agustus  1949.  Ibnu  Hadjar kemudian  ditahbiskan  sebagai  Panglima  Angkatan  Perang Tentara Islam (APTI) wilayah Kalimantan. Guna menumpasnya, TNI  Angkatan  Darat  (AD)  melakukan  strategi  diplomasi dibarengi  operasi  militer.  Ibnu  Hadjar  sempat  menghentikan perlawanannya  dan  bersedia  bergabung  dengan  TNI.  Namun tiba-tiba dia membatalkan rencana itu dan kembali menyerukan perang  melawan  NKRI.  Baru  pada  1963,  perlawanannya  bisa diredam.  Akhir  kisah  tragedi  ini  adalah  pengadilan  militer menjatuhkan hukuman mati atas dirinya pada 23 Maret 1965. 15
14 Perihal  bergabungnya  Gerakan  Ibnu  Hadjar  ke  dalam  NII  versi resmi militer, lihat Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 30 tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1990).
15 Dengel  menyebutkan  bahwa  sejak  Juli  1959,  Kartosoewiryo membagi wilayah NII-nya dalam Tujuh Daerah Perang atau “Sapta Palagan” di mana  Daerah  Perang  yang  paling  kecil  adalah  sebesar  desa.  Awalnya, direncanakan daerah Kalimantan sebagai daerah Komando Perang Wilayah (KPW) VI.,  tetapi rencana  tersebut gagal.  Holk  H. Dengel, Darul Islam  dan Kartosuwirjo “Angan-angan yang gagal” . Cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2011), 133-136. Pelbagai studi terdahulu lainnya, terkait Sekarmaji Maridjan Kartosoewirjo  dan  gerakan  DI/TII-nya,  lihat  Karl  D.  Jackson, Kewibawaan Tradisional,  Islam,  dan  Pemberontakan.  Kasus  Darul  Islam  Jawa  Barat (Jakarta:
Pustaka  Utama  Grafiti,  1990);  Dinas  Sedjarah  TNI-Angkatan  Darat,
Penumpasan  Pemberontakan  DI/TII  S.M.  Kartosuwirjo  di  Jawa  Barat (Bandung: Dinas Sedjarah TNI-Angkatan Darat, 1982); B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1972 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995); Bambang Imam Eka  Respati  Sabirin,  “Lajur  Kanan  Sebuah  Jalan  Dinamika  Pemikiran  dan Aksi Bintang Bulan Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940-1962”, tesis pada Program  Pascasarjana  Bidang  Ilmu  Pengetahuan  Budaya  Fakultas  Ilmu Pengetahuan  Budaya  Universitas  Indonesia  Program  Studi  Ilmu  Sejarah (2003); Karl D. Jackson & J. Moeliono, “Partipation in Rebellion: The Dar’ul Islam  in  West  Java”  dalam  R.W.  Liddle.  (ed.), Political  participation  in  modern Indonesia (New  Haven,  Conn:  Yale  University  Southeast  Asia  Studies, Monograph Series vol. 9, 1973), 12-58; Hiroko Horikoshi, “The Darul Islam Movement in West Java (1948-1962): An Experience in the historical process” dalam Indonesia no. 20, (1975), 58-86;  Soebakin Soebardi, “Kartosuwirjo and the  Darul  Islam  Rebellion  in  Indonesia”  dalam Journal  of  South  East  Asian Studies  XIV ,  no.  1  (1983),  109-133;  Van  Dijk,  (1981),  10-108;  Al  Chaidar,
(Sebuah Kajian Historis)
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  113
Menurut laporan resmi versi militer, upaya penumpasan terhadap  Gerakan  Ibnu  Hadjar  berjalan  cukup  pelik.  Sampai permulaan  pada  1959,  sebagai  akibat  gerakan  pemberontakan yang  dipimpin  Ibn  Hadjar,  keamanan  di  Kalimantan  Selatan belum  dapat  dipulihkan  secara  tuntas.  Oleh  karena  itu, Komandan  Daerah  Militer  Kalimantan  Selatan  meningkatkan operasi militer.  Tahun 1959 dilancarkan “Operasi Delima”. Di samping  itu  digiatkan  pula  operasi  penerangan  kepada  rakyat, agar  tidak  terpengaruh  oleh  hasutan-hasutan  dan  tipu  daya gerombolan.  Dengan  demikian,  gerombolan  tidak  akan mendapatkan  logistik  untuk  meneruskan  pengacauan. Pelaksanaan  Operasi  Delima  dibagi  dalam  dua  sektor,  yaitu Sektor A dan B. Di Sektor A dikerahkan Pasukan Batalyon 604, 4 regu Brimob Kompi 5488, 2 regu Ki 5134, 4 regu Perintis, dan 50 orang OPR. Kekuatan Sektor B terdiri atas Batalyon 605, 2 peleton Brimob Kompi 5488, 2 peleton Brimob Kompi 4481, 4 regu  Perintis,  dan  837  orang  OPR.  Operasi  Delima  dimulai tanggal  23  November  1959  dan  berlangsung  selama  15  hari. Operasi  ini  berhasil  menembak  mati  beberapa  anggota gerombolan dan menawan keluarganya. 16
Pemerintah menargetkan bahwa pada 1962 keamanan di Kalimantan Selatan harus sudah pulih. Untuk melaksanakan tugas ini, Kodam melakukan “Operasi Segi Tiga” yang dimulai pada 10 Maret 1960. Daerah operasi ini dibagi dalam tiga sektor yaitu  Sektor  A,  Sektor  B,  dan  Sektor  Korem  Banjar.  Sektor  A ditempatkan  di  bawah  tanggung  jawab  Batalyon  604  dipimpin
Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam (Jakarta: Darul Falah, 1999); Irfan Awwas, Menelusuri Perjalanan  Jihad  S.  M.  Kartosuwiryo:  Proklamator  Negara  Islam  Indonesia (Yogyakarta:  Wihdah  Press,  1999);  dan  kajian  terbaik  ihwal  Kartosoewirjo, lihat Chiara Formichi, Islam and the Making of the Nation. Kartosuwiryo and Political Islam in 20th century Indonesia (Leiden: KITLV, 2012). Kajian terbaru tentang Darul  Islam,  lihat  Andi  Rahman  &  Vedi  R.  Hadiz.  “Three  Islamist generations,  one  Islamic  state:  the  Darul  Islam  movement  and  Indonesian social transformation”, Critical Asian Studies , volume 49 (2017), 54-72.
16 Muhammad  Iqbal,  “Kesatuan  Rakjat  jang  Tertindas  (KRjT): Pemberontakan  Ibnu  Hadjar  di  Kalimantan  Selatan,  1950-1963”, tesis pada Program  Pascasarjana  Bidang  Ilmu  Pengetahuan  Budaya  Fakultas  Ilmu Pengetahuan  Budaya  Universitas  Indonesia  Program  Studi  Ilmu  Sejarah (2014), 97.
Mayor  Asli  Zukri,  daerahnya  meliputi  Kabupaten  Kalimantan Tenggara (Kota Baru) yang dibagi menjadi empat rayon (Rayon 1 di Pulau Laut, Rayon 2 di Pagatan, Rayon 3 di Tanjung Batu, dan Rayon 4 di Tanah Grogot). Pasukan yang bertanggung jawab di Sektor B adalah Batalyon 605 di bawah pimpinan Mayor R. Maryono. Daerah operasinya meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara,  Tengah,  dan  Selatan  yang  juga  dibagi  menjadi  empat rayon,  yakni  Rayon  1  di  Murung  Pudak,  Rayon  2  di  Barabai, Rayon 3 di Kandangan, dan Rayon 4 di Rantau. Sektor Korem Banjar  berada  di  bawah  tanggung  jawab  Dan  Rem  Letnan Kolonel Ma’mun Martawinata. Daerah operasi meliputi daerah Kota Besar Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. 17
Fase  pertama  dilaksanakan  selama  sebulan,  dimulai pada  10  Maret  1960.  Operasi  ini  berhasil  menawan  9  anggota gerombolan,  12  orang  tewas,  16  pucuk  senjata  dan  beberapa dokumen  penting  disita.  Beberapa  peralatan  logistik  dapat dirampas  seperti  mesin  tik,  lampu  petromak,  dan  bahan makanan.  Dari  Operasi  Segi  Tiga  dapat  diketahui  bahwa kelompok  Ibnu  Hadjar  mampu  bertahan  lama,  karena  dapat memanfaatkan  kebiasaan  penduduk  daerah  pedalaman Kalimantan, keluar masuk hutan untuk berladang dan mencari kayu.  Gerombolan  memanfaatkan  penduduk  ini  untuk  tukar- menukar  barang  dan  bahan  makanan  yang  diperlukan.  Dalam usaha  memutuskan  hubungan  antara  penduduk  dengan gerombolan dikeluarkanlah larangan terhadap penduduk untuk berladang dan mencari kayu di daerah yang dikuasai gerombolan selama operasi berjalan. Cara ini ternyata berhasil, sehingga pihak gerombolan terancam kelaparan, banyak yang menyerahkan diri beserta keluarganya, antara lain seorang tokoh dari Gerakan Ibnu Hadjar  bernama  Kastam  Djaja.  Setelah  Kastam  Djaja menyerahkan diri, kekuatan Ibnu Hadjar berkurang. Dia bersama beberapa  pengikut  setianya  selalu  berpindah-pindah  tempat menghindari sergapan. Ia tidak berani lagi melakukan perlawanan secara terbuka. 18
17 Ibid., 97-8. 18 Lihat Anis, M. Z. Arifin, “Ibnu Hajar; Patriot Tertindas”, dalam Jurnal Kebudayaan Kandil edisi 20, Tahun VIII, Januari-Maret 2011, 62-69.
(Sebuah Kajian Historis)
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  115
Akibat  tekanan  yang  terus-menerus  dari  Operasi  Segi Tiga,  gerombolan  Ibnu  Hadjar  mencoba  melarikan  diri  ke perbatasan  Kalimantan  Selatan  dan  Kalimantan  Timur. Selanjutnya,  Kodam  Kalimantan  Timur  melancarkan  Operasi Riko berpusat di Kampung Baru Ujung untuk menghancurkan gerombolan. Oleh karena rakyat sudah menyadari arti pentingnya keamanan bagi daerahnya, maka mereka  memberikan bantuan terhadap  terhadap  operasi  militer.  Akibat  tekanan  dari Kalimantan Timur, Ibnu Hadjar kembali ke selatan dan terpecah- pecah dalam kelompok kecil. Mereka tidak dapat bertahan karena kehabisan tenaga dan perbekalan. Pada Juli 1963, Ibnu Hadjar beserta sisa-sisa pengikutnya menyerahkan diri pada pemerintah di Hulu Sungai Selatan. Dengan menyerahnya Ibnu Hadjar, maka keamanan di Kalimantan Selatan pulih kembali. Pada 11 Maret 1965, Ibnu Hadjar dihadapkan pada Sidang Mahkamah Militer Luar  Biasa  di  Jakarta.  Dia  dijatuhi  hukuman  mati.  Arkian, berakhirlah sudah Pemberontakan  Ibnu Hadjar dan KRjT-nya. 19
Berbeda dengan versi militer, C. van Dijk dan Solahudin menyebut akhir 1954 sebagai waktu bergabungnya Ibnu Hadjar dan  kelompoknya  ke  dalam  DI.  Memasuki  1950-an, pemberontakan DI/TII yang berpusat di Jawa Barat mendapat sambutan  di  beberapa  daerah.  Pada  20  Januari  1952  Abdul Qahhar  Mudzakkar  dari  Sulawesi  Selatan  bersama  pasukannya bergabung dengan DI/TII. Sulawesi Selatan pun diklaim sebagai bagian dari DI/TII. Setahun kemudian, pada 20 September 1953 Aceh  diklaim  wilayah  NII  karena  Teungku  Daud  Beureueh beserta pengikutnya juga bergabung DI/TII di Jawa. Di Kalsel, Ibnu  Hadjar  diklaim  ikut  bergabung  dengan  DI/TII. 20 Penulis dalam  hal  ini  berpendapat  bahwa  KRjT  bergabung  dengan DI/TII  sejak  akhir  1954,  seperti  pendapat  C.  van  Dijk  dan Solahuddin.
Dalam  versi  yang  lainnya,  disebutkan  bahwa  Ibnu Hadjar bersedia menyerah setelah dibujuk oleh tokoh-tokoh yang dihormatinya. TNI pun menjanjikan dia bisa mengikuti sekolah militer di Jawa. Namun rupanya janji itu hanya strategi (“tipuan”)
19 Iqbal (2014), 98. 20 Van Dijk (1981), 248; Solahudin, NII sampai JI: Salafi Jihadisme di
Indonesia (Depok: Komunitas Bambu, 2011), 69.
penjebakan saja. Penyerahan diri Ibnu Hadjar dan kelompoknya dikemas dalam bentuk pesta rakyat yang meriah pada Juli 1963. Pasca  itu,  Ibnu  Hadjar  langsung  dibawa  ke  Banjarmasin kemudian  diterbangkan  ke  Jakarta.  Alih-alih  diikutkan pendidikan militer dan dinaikkan pangkatnya, Ibnu Hadjar malah diseret ke pengadilan militer. Dia kemudian didakwa bersalah dan dihukum  tembak  mati.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  eksekusi  dan makam  Ibnu  Hadjar,  hingga  kini  tidak  diketahui  dan  tetap menjadi  misteri.  Karena  kesimpangsiuran  informasi  dan kekaburan fakta tentang nasib Ibnu Hadjar sejak 1965 inilah yang menjadi penyebab muncul dan menjamurnya rumor dan mitos seputar  dirinya  di  kalangan  simpatisan  dan  masyarakat  hingga hari  ini.  Jika  dalam  sudut  pandang  negara,  Ibnu  Hadjar  dan KRjT-nya  dituduh  sebagai  pemberontak, 21 namun  dalam pandangan  sebagian  masyarakat  yang  bersimpati  kepada perjuangan  mereka  justru  sebaliknya.  Ibnu  Hadjar  dianggap sebagai  seorang  pejuang  patriotik  yang  memerjuangkan  suara arus bawah atau akar rumput. 22
Kini  yang  menjadi  pertanyaan  adalah:  Apakah  betul bahwa  KRjT  memang  merupakan  bagian  dari  Gerakan  Politik NII pimpinan S.M. Kartosoewirjo? Berbeda dengan pandangan resmi  pemerintah  dan  C.  van  Dijk,  Nazaruddin  Sjamsuddin berpendapat bahwa, “Gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan sering dikaitkan dengan Darul Islam, tetapi pada kenyataannya gerakan ini  hampir  tidak  mempunyai  suatu  hubungan  dengan  ketiga gerakan  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  hemat  penulis,  gerakan  di
21 Van  Dijk  (1981),  268.  Ihwal  laporan  dan  analisa  mengenai  Ibnu Hadjar  dalam  versi  TNI-AD,  lihat  Dinas  Sejarah  Militer  Angkatan  Darat, Sejarah  TNI-AD 1945-1973. Peranan  TNI-AD  menegakkan  negara  kesatuan Republik Indonesia . Jilid 2  (Bandung: Dinas Sejarah  Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1979), 480-544; lihat juga A. H. Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 11 (Bandung: Angkasa, 1977).
22 Lihat  Eric  Hobsbawm.  “On  History  from  Below,”  dalam  Eric Hobsbawm. On  History (New  York:  The  New  Press,  1997),  201.  Diskusi perihal pentingnya penggunaan sumber-sumber lisan dalam mengkaji sejarah Gerakan Ibnu Hadjar di Kalsel, lihat Muhammad Iqbal, “Posisi Ibnu Hadjar dalam Sejarah Lokal Kita (1),” dalam Radar Banjarmasin, edisi Kamis, 23 Juni 2011  &  “Posisi  Ibnu  Hadjar  dalam  Sejarah  Lokal  Kita  (2),”  dalam Radar Banjarmasin , edisi Jum’at, 24 Juni 2011.
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  117
Kalimantan  itu  tidak  dimasukkan  dalam  Darul  Islam Indonesia”. 23
Menurut  penulis,  KRjT  memang  memiliki  berkelinda dengan  DI.  Sumber-sumber  sejarah,  baik  tertulis  dan  lisan memang mengarah kepada simpulan demikian. Namun, dengan menempatkannya  praktis  hanya  sebagai  bagian  dari  struktur perjuangan  NII  saja,  sangatlah  simplistik.  Dalam  kasus  Kalsel, inisiatif negara Islam awalnya datang dari pasukan Darul Islam, bukan  dari  Ibnu  Hadjar  dan  kelompoknya.  Alasan  utama Pemberontakan  Ibnu  Hadjar  adalah  kekecewaan  mereka  atas kebijakan Jakarta dalam memperlakukan para bekas gerilyawan di Kalsel. Mereka dikembalikan ke masyarakat dengan sekadar uang dan  beberapa yard kain.  Ketika  Angkatan  Laut  Republik Indonesia  (ALRI)  Divisi  IV  Pertahanan  Kalimantan  di  bawah komando  Hassan  Basry  berperang  melawan  pasukan  Belanda, dan  berakhir  ketika  lahir  pengakuan  Belanda  atas  Kedaulatan Republik pada 1949. Usai peperangan, pemerintah pusat justru melakukan demobilisasi prajurit dengan tak mengindahkan jasa- jasa para pejuang lokal. Sedangkan bekas polisi Belanda kembali aktif menjadi polisi RI. Berbagai jabatan penting diduduki oleh orang-orang dari pusat. Hassan Basry dipindahkan ke Jakarta dan kemudian disekolahkan ke Mesir, lalu digantikan oleh Kolonel Sukanda Bratamenggala dari Siliwangi; Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran  Muhammad  Noor  diganti  oleh  Dokter  Murjani  dari Jawa.  Dalam  ungkapan  satire  rakyat  Kalsel  saat  itu,  “Setelah dijajah Belanda, kini Kalimantan dijajah Jawa!”. 24
KRjT  yang  meskipun  bersekutu  dengan  Darul  Islam, namun  lebih  mirip  gerakan  akar  rumput  non-religius  yang menolak  kontrol  negara.  Kita  dapat  mengidentifikasi  atas berubah-rubahnya  nama  yang  dilabelkan  terhadap  kelompok Ibnu  Hadjar,  seperti  “Kesatuan  Rakjat  Indonesia  jang Tertindas”, “Kesatuan Rakjat jang Tertindas”, “Kesatuan Rakjat Islam  jang  Tertindas”,  “Pemberontak”,  “Gerombolan  Ibnu
23 Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh (Jakarta: Grafiti Pers, 1990), 245. Kajian komperhensif yang bagus tentang  sejarah  pemberontakan  di  Aceh,  lihat  Edward  Aspinall, Islam  and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia (Singapore: NUS Press, 2009).
24 Iqbal (2014), 8-9.
Hadjar”,  “Angkatan  Perang  Tentara  Islam”,  dan  “Pasukan Islam”  merepresentasikan  begitu  kompleksnya  masalah  yang dihadapi untuk memafhumi basis dan motif dari KRjT. Untuk meneroka  pemberontakan  mereka,  kita  harus  bergerak  untuk menyelami  aspek  sosial  dan  budaya  yang  melatari  muncul  dan tumbuhnya  gerakan  tersebut,  tanpa  harus  terjebak  pada persoalan    statusnya  sebagai  seorang  pemberontak  atau pahlawan. 25
Deprivasi relatif Pemberontakan  KRjT  merupakan  manifestasi  dari gerakan sosial. Istilah “gerakan sosial” 26 digunakan di sini karena istilah itu penulis anggap lebih netral dan mencerminkan, bahwa gerakan sosial ini mengalami transformasi secara dinamis, sesuai dengan pembacaan kondisi politik dan nilai tawar mereka sebagai bandit  sosial  yang  beroposisi  terhadap  negara–mereka bermetamorfosa–sekaligus menabalkan bahwa gerakan ini tidak memiliki basis ideologi politik yang jelas, hanya berbasis kultural. Untuk memahami penyebab timbulnya sebuah gerakan sosial dipandang dari pihak pelakunya, kita harus bergerak dari konteks  umum  pemberontakan  menuju  dendam  spesifik  yang benar-benar dinyatakan oleh sang pemimpin pemberontak dan pengikut  mereka  untuk  menunjukkan  protes  mereka.  Respons dari orang-orang yang mendukung gerakan ini tidak didasarkan atas persepsi secara sadar dari kecenderungan global atau protes umum  dari  bentrokan  budaya  dan  transformasi  sosio-budaya.
25 Wajidi.  “Ibnu  Hadjar  dan  Stigma  Pemberontak”,  dalam http://bubuhanban-jar.wordpress.com/2012/01/14/ibnu-hadjar-dan-stigma- pemberontak. Diunduh pada Senin, 4 Maret 2013 pukul 10.53 wita; Lihat juga Aliman  Syahrani.  “Ibnu  Hajar,  Pejuang  yang  Terlupakan”,  dalam  harian Kalimantan Post, edisi Sabtu, 8 April 2000.
26 Gerakan  Sosial  adalah  sebentuk  aksi  kolektif  dengan  orientasi konfliktual  yang  jelas  terhadap  lawan  sosial  dan  politik  tertentu,  dilakukan dalam  konteks  jejaring  lintas  kelembagaan  yang  erat  oleh  aktor-aktor  yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk bentuk ikatan  dalam  koalisi  dan  kampanye  bersama.  M.  Haralambos  &  Martin
Holborn. Sociology: Themes and Perspectives . Cet. ke-7 (London: Collins Publisher, 2008), 562-575 & 596.
(Sebuah Kajian Historis)
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  119
Hal-hal  itu  berakar  dari  ketidakpuasan  yang  timbul  dari pengalaman pribadi dan dendam partisipan yang dihasilkan oleh kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya konteks umum  dari  kontak  budaya  dan  perubahan  yang  menjadi penyebab timbulnya ketidakpuasan ini, kebencian tersebut dapat dengan  baik  dianalisa  dengan  teori  “deprivasi  relatif”  ( relative deprivation ). Dari semua pendekatan terhadap protes sosial yang diajukan akhir-akhir  ini,  tidak  ada  satu  pun  yang  sesuai  seperti konsep deprivasi relatif untuk diterapkan pada situasi perubahan seperti  yang  dibicarakan  dalam  tulisan  ini.  Sebagai  hasil kolonialisasi,  kelompok,  ide-ide,  berbagai  objek  dan  pola organisasi baru diperkenalkan ke dalam masyarakat non-Barat, di mana  mereka  mengganti  dan  mengancam  posisi  kelompok pribumi yang telah berdiri sebelumnya. 27
Dalam  situasi  ini,  sejumlah  besar  individu  dan kelompok  di  antara  orang  yang  dikolonisasi  merasa  adanya kesenggangan  yang  timbul  antara  apa  yang  mereka  harapkan dalam segi status dan perolehan materi dengan apa mereka miliki atau  kapasitas  mereka  untuk  memperolehnya.  Persepsi  atas penyimpangan  antara  harapan  dan  kapasitas  ini  menimbulkan deprivasi  perasaan  ( sense  of  deprivation ) 28 yang  secara  relatif  dan kolektif  telah  dialami.  Para  individu  dan  kelompok membandingkan status dan kemampuan mereka satu sama lain, atau sama pentingnya, terhadap orang-orang yang ada (atau yang mereka  pikir  pernah  ada)  pada  masa  silam.  Dalam  proses  ini, unsur  perubahan  sangat  kritis,  karena  “perubahan  itu  sendiri menciptakan  penyimpangan  antara  pengharapan  yang dibenarkan  dan  kenyataan,  baik  dengan  memperburuk  kondisi kelompok,  atau  dengan  menghadapkan  kelompok  itu  pada standar  baru”. 29 Karena  tekanan  dan  keputusasaan  yang
27 Marnie L. Sayles. “Relative Deprivation and Collective Protest: An Impoverished  Theory?”  dalam Sociological  Inquiry  Volume  54, issue  4  (1984), 449-465. 28 Joan Neff Gurney & Kathleen J. Tierney. “Relative  Deprivation and  Social  Movements:  A  Critical  Look  at  Twenty  Years  of  Theory  and Research,” dalam The Sociological Quarterly 23 Winter (1982), 33-47.
29 Heather J. Smith & Thomas F. Pettigrew. “Relative  Deprivation Theory,”  dalam  Daniel  J.  Christie. The  Encyclopedia  of  Peace  Psychology .  First
menghantar  perasaan  deprivasi  relatif  cukup  berat dan  merata, masalah  ini  menimbulkan  gerakan  protes  kolektif  (sosial)  yang direncanakan untuk memperbaiki ketegangan dengan menutup kelonggaran  antara  pengharapan  partisipan  dan  kapasitas mereka.
Penutup
Pemberontakan Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT) adalah  sebuah gerakan social yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Kelompok  ini  bermula  muncul  sebagai  pengkristalan  rasa ketidakpuasan  dan  sakit  hati  atas  kebijakan  Jakarta  dalam memperlakukan  para  bekas  gerilyawan  lokal  di  Kalimantan Selatan (Kalsel) pada awal 1950-an. Ibnu Hadjar dan pengikutnya kemudian  membentuk  organisasi  gerilya  KRjT  untuk mengakomodasi para bekas prajurit yang merasa dikhianati. Dia kemudian  memimpin  berbagai  pemberontakan  terhadap pemerintah.
Nama  KRjT,  agaknya  menadaburkan  perasaan  Ibnu Hajar  dan  kawan-kawan  seperjuangannya,  yang  merasa  terluka atas sikap pemerintah yang telah abai terhadap kesejahteraan dan masa  depan  mereka.  Dalam  kacamata  para  pemberontak  ini, Pemerintah  Republik  Indonesia  (RI)  telah  melakukan “pengkhianatan sejarah”, kemunafikan dan penindasan. Persepsi mereka  ini  muncul  setelah  menyaksikan  kenyataan  yang berlangsung di sekitar mereka serta “kepapaan” yang menimpa diri mereka sendiri, akibat rasionalisasi dan demobilisasi tentara. Sejumlah  penduduk  di  berbagai  tempat  dimanfaatkan  bahkan dipaksa  atau  bergabung  sendiri  dengan  sukarela  untuk mendukung  gerakan  deserse  militer  itu.  Dan  belantara Pegunungan  Meratus  yang  strategis  dijadikan  sebagai  markas persembunyian  sambil  menyusun  kekuatan  dan  melancarkan aksi.
Pemberontakan  KRjT  ini  bergulir  laiknya  bola  salju, tidak lama setelah berakhirnya masa perjuangan pasukan gerilya pimpinan Hassan Basry di Kalsel. Dalam situasi seperti ini, Ibnu Hadjar  dan  pengikutnya merasakan  adanya  kesenggangan  yang
Edition. (London: Blackwell Publishing Ltd. Published, 2012), 233-238. Lihat Adas, 1979, 67-128.
(Sebuah Kajian Historis)
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  121
timbul antara apa yang mereka harapkan dalam segi status dan perolehan materi dengan apa yang mereka miliki atau kapasitas mereka  untuk  mendapatkannya.  Persepsi  atas  penyimpangan inilah  antara  cita-cita  dan  kapasitas  inilah  yang  menimbulkan “deprivasi perasaan” relatif dan kolektif yang telah mereka alami. Para  pemberontak  ini  kemudian  membandingkan  status  sosial dan kemampuan mereka satu sama lain, atau sama pentingnya, terhadap pengalaman mereka sendiri atau orang lain yang mirip nasibnya pada masa lampau. Karena tekanan dan keputusasaan yang memunculkan perasaan “deprivasi relatif” yang cukup berat dan  merata  inilah,  akhirnya  gerakan  protes  kolektif  (sosial) berupa Pemberontakan KRjT muncul. Mereka meyakini aksinya ini dapat memperbaiki ketegangan dengan menutupi kelonggaran antara pengharapan partisipan dan kapasitas mereka sendiri.

## Daftar Pustaka
Adamec, Ludwig W. (2017). Historical Dictionary of Islam. Cet. ke- 3. Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements,  No.  95.  The  Scarecrow  Press:  Plymouth, UK.
Alamsyah,  Andi  Rahman  &  Vedi  R.  Hadiz.  (2016).  “Three Islamist generations, one Islamic state: the Darul Islam movement and Indonesian social transformation”, dalam Critical Asian Studies , volume 49, 2017, hlm. 54-72.
Anis, M. Z. Arifin. (2011). “Ibnu Hajar; Patriot Tertindas”, dalam Jurnal Kebudayaan Kandil Edisi 20, Tahun VIII, Januari- Maret, hlm. 62-69.
Aspinall, Edward. (2009). Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia. Singapore: NUS Press. Awwas,  Irfan.  (1999). Menelusuri  Perjalanan  Jihad  S.  M. Kartosuwiryo:  Proklamator  Negara  Islam  Indonesia.
Yogyakarta: Wihdah Press.
Bakti,  Andi  F.  (2005).  “Collective  Memories  of  the  Qahhar Movement”, dalam Mary S. Zurbuchen. (ed.). Beginning to Remember:  the  Past  in  the  Indonesian  Present. Singapore  &
United States: Singapore University Press & University of Washington Press, hlm. 123-149. Basry, Hassan. (1961). Kisah Geril[y]a Kalimantan (Dalam Revolusi Indonesia) 1945-1949. Djilid  Pertama: Kalimantan  Diachir Perang  Dunia  II  -1945  sehingga  lahirnja  ALRI  Divisi  IV  - 1946 .  Bandjarmasin:  Jajasan  Lektur  Lambung Mangkurat. ______. (2003). Kisah Gerilya Kalimantan Periode Tahun 1945-1949.
Jilid I & II. Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua.. Boland,  B.J.  (1995). Pergumulan  Islam  di  Indonesia 1945-1972. Terjemahan.  A.B.:  Safruddin  Bahar.  Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti.
Chaidar,  Al.  (1999). Pemikiran  Politik  Proklamator  Negara  Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam. Jakarta: Darul Falah. Cribb,  Robert  &  Audrey  Kahin.  (2004). Historical  Dictionary  of Indonesia . 2nd Edition. Oxford:the Scarecrow Press, Inc. Dengel, Holk Harold. (2011). Darul Islam dan Kartosuwirjo “Angan- angan  yang  gagal” .  Cet.  ke-2.  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan. Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat. (1979). Sejarah TNI-AD 1945-1973. Peranan  TNI-AD  menegakkan  negara  kesatuan Republik Indonesia . Jilid 2. Bandung: Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
______.  (1982). Penumpasan  Pemberontakan  DI/TII  S.M. Kartosuwirjo di Jawa Barat . Bandung: Dinas Sedjarah TNI- Angkatan Darat. Formichi,  Chiara.  (2012) .  Islam  and  the  Making  of  the  Nation. Kartosuwiryo  and  Political  Islam  in  20th  century  Indonesia, Leiden: KITLV. Gonggong, Anhar. (1992). Abdul Qahhar Mudzakkar: dari Patriot hingga Pemberontak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gurney,  Joan  Neff  &  Kathleen  J.  Tierney.  (1982).  “Relative Deprivation and Social Movements: A Critical Look at Twenty  Years  of  Theory  and  Research”,  dalam The Sociological Quarterly 23 Winter, hlm. 33-47. Haralambos, M & Martin Holborn. (2008). Sociology: Themes and Perspectives . Cet. ke-7. London: Collins Publisher.
(Sebuah Kajian Historis)
Khazanah , Vol. 16 (1), 2018  123
Harvey,  Barbara  Sillars.  (1989). Pemberontakan  Kahar  Muzakkar: dari Tradisi ke DI/TII. Terjemahan. Jakarta: Grafiti Pers. Hobsbawm, Eric. (1997). On History. New York: The New Press. Horikoshi, Hiroko. (1975). “The Darul Islam Movement in West Java  (1948-1962):  An  Experience  in  the  historical process”, dalam Indonesia, No. 20, hlm. 58-86. Ideham,  M.  Suriansyah;  dkk.  (eds).  (2003). Sejarah  Banjar. Banjarmasin:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Iqbal, Muhammad. (2011). “Posisi Ibnu Hadjar dalam Sejarah Lokal Kita (1)”, dalam Radar Banjarmasin, edisi Kamis, 23
Juni.
______. (2011). “Posisi Ibnu Hadjar dalam Sejarah Lokal Kita (2)”, dalam Radar Banjarmasin , edisi Jum’at, 24 Juni. ______.  (2014).  “Kesatuan  Rakjat  jang  Tertindas  (KRjT): Pemberontakan  Ibnu  Hadjar  di  Kalimantan  Selatan, 1950-1963”, tesis pada Program Pascasarjana Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Sejarah. Jackson,  Karl  D.  &  J.  Moeliono.  (1973).  “Partipation  in Rebellion: The Dar’ul Islam in West Java”, dalam R.W. Liddle. (ed.). Political participation in modern Indonesia . New Haven,  Conn.:  Yale  University  Southeast  Asia  Studies, Monograph Series vol. 9, hlm. 12-58. Jackson,  Karl  D.  (1990). Kewibawaan  Tradisional,  Islam,  dan Pemberontakan. Kasus Darul Islam Jawa Barat. Terjemahan.
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Matanasi,  Petrik.  (2009). Pemberontak  tak  (Selalu)  Salah:  Seratus Pembangkangan di Nusantara. Yogyakarta: I:BOEKOE. Nasution,  A.H.  (1977). Sekitar  Perang  Kemerdekaan  Indonesia. Bandung: Angkasa, Jilid ke-11. Ricklefs, M.C.  (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 . Jakarta:
Serambi.
Sabirin,  Bambang  Imam  Eka  Respati.  (2003).  “Lajur  Kanan Sebuah  Jalan  Dinamika  Pemikiran  dan  Aksi  Bintang Bulan Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940-1962”, tesis pada  Program  Pascasarjana  Bidang  Ilmu  Pengetahuan
Budaya  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya  Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Sejarah. Said, M. (2009). Intisari Kisah Gerilya Kalimantan: Karya H. Hassan Basry  Pahlawan  Nasional/Bapak  Gerilya  Kalimantan. Banjarmasin:  Iakatan  Kerakatan  Keluarga  Hulu  Sungai Selatan.
Sayles,  Marnie  L.  (1984).  “Relative  Deprivation  and  Collective Protest:  An  Impoverished  Theory?”,  dalam Sociological Inquiry, volume 54 issue 4, hlm. 449-465. Sjamsuddin,  Nazaruddin.  (1990). Pemberontakan  Kaum  Republik: Kasus Darul Islam Aceh. Terjemahan. Jakarta: Grafiti Pers. Smith,  Heather  J.  &  Thomas  F.  Pettigrew.  (2012).  “Relative Deprivation  Theory”,  dalam  Christie,  Daniel  J. The Encyclopedia  of  Peace  Psychology .  First  Edition.  London:
Blackwell Publishing Ltd. Published, hlm. 233-238.
Soebardi, Soebakin. (1983). “Kartosuwirjo and the Darul Islam Rebellion in Indonesia”, dalam Journal of South East Asian Studies XIV , No. 1, hlm. 109-133. Solahudin.  (2011). NII  sampai  JI:  Salafi  Jihadisme  di  Indonesia . Depok: Komunitas Bambu.
Syahrani, Aliman. “Ibnu Hajar, Pejuang yang Terlupakan”, dalam harian Kalimantan Post, edisi Sabtu, 8 April 2000. Van Dijk, C. (1981). Rebellion Under the Banner of Islam The Darul Islam in Indonesia . Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff. Velthoen,  Esther.  (2011).  “Memetakan  Sulawesi  Tahun  1950- an”, dalam Sita van Bemmelen & Remco Raben (eds.). Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 196-216. Wajidi. (2007). Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik . Banjarmasin: Pustaka Banua.
Wawancara:
Suliman Juhri (74 tahun), keponakan dari Ibnu Hadjar, pada 8 & 9 Juli 2012 di Ambutun, Telaga Langsat.