Page 302-313/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index

## PERLINDUNGAN HUKUM TAKSI ONLINE DI IBUKOTA JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Rashda Bintang Muhammad Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret e-mail korespondensi: bintangmuhammed@student.uns.ac.id
Abstrak : Kurangnya perhatian penegakan hukum dan tidak konsistennya penegakan peraturan hak -hak pengemudi taksi Online menjadi permasalahan utama utama bagi pengemudi taksi online. Dalam konteks itulah penulis mengkaji lebih lanjut ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa  Khusus.  Dapat  dilihat  bahwa  masih  banyak keuntungan  yang  belum  didapatkan  oleh  pengemudi  taksi  online,  seperti  pembatasan  wilayah  operasi tidak lebih dari ibu kota Jakarta, menyebabkan penurunan kepadatan pengemudi taksi online di  Jakarta, tarif minimum yang lebih rendah tidak sesuai dengan aturan dan lembaga penegak tidak menyediakan alat pemantauan  untuk  mendeteksi  dan  menjaga  keselamatan  pelanggan  dan  pengemudi  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus yang belum dilaksanakan oleh Pemohon, dengan  kesadaran diri Pemohon untuk melindungi hak- hak  Pengemudi  taksi  online  untuk  mewujudkan  masa  depan  taksi  online  pengemudi  lebih  aman  dan sejahtera.
Kata kunci: driver taksi online , aplikator, hak driver taksi online .
Abstract : Absence of requirement consideration and lacking implementation of guidelines with respect to online  cabbies'  privileges  are  the  central  matters  of  online  cab  drivers.  This  is  the  inspiration  for  the creator to investigate the arrangements of the Regulation of the Minister of Transport of the Republic of Indonesia  No.  118  of  2018  on  the  execution  of  extraordinary  vehicle  for  enlist.  In  view  of  the consequences of the creator's meeting, it tends to be seen that there are as yet many advantages that web- based  cabbies  have  not  gotten,  for  example,  having  a  region  that  doesn't  reach  out  past  Jakarta  city, prompting the thickness of cab drivers. For online cabbies in Jakarta city, the most reduced least  rates are  resistance  with  the  guidelines  and  implementation  organizations  don't  give  checking  hardware  to keep up with the security of clients and drivers. In light of the exploration aftereffects of the creator, it is realized that there are as yet many arrangements in Regulation No. 118 2018 of the Minister of Transport of the Republic of Indonesia on the execution of unique sanction transport that poor person been carried out ed by the candidate, with the self-view of the candidate to uphold the driver's freedoms. online taxi to make future web-based cab drivers more secure and more fruitful.
Keywords: online taxi driver rights, applicator, online taxi driver.
. SUBMIT : 16 Juni 2022   REVIEW: 16 Juni 2022   ACCEPTED: 18 Juni 2022

## PENDAHULUAN
Transportasi  merupakan  objek  vital krusial  dalam  kehidupan  masyarakat  di Indonesia.  Menyadari  akan  pentingnya  peran angkutan,  lalu  lintas  dan  angkutan  massal perlu  diselenggarakan  suatu  isian  sistem angkutan  nasional  yang  terpadu  jelas  yang mampu  secara  nyata  mewujudkan  pelayanan angkutan  sesuai  dengan  suatu  intensitas  lalu lintas  dan  tuntutan  pelayanan  angkutan  yang berstandar tertib, komprehensif, cepat, nyaman dan terjangkau.
Aksesibilitas umum administrasi transportasi  jelas  terkait  dengan  tindakan keuangan  dan  peningkatan  wilayah  lokal. Administrasi  transportasi  memainkan  peran penting,  terutama  tidak  hanya  membuat pengembangan  produk  dan  individu  lebih portabel, tetapi juga menambah distribusi aset keuangan  yang  ideal  dalam  mempertahankan pekerjaan.  Ini  menyiratkan  bahwa  latihan penciptaan  benar-benar  dilakukan,  membuka pintu  dalam  pekerjaan  dan  membayar kenaikan  lokal,  sepanjang  garis  ini  menurun antar  teritorial.  Peningkatan  upah  per  kapita dan pembangunan yang sedang dikembangkan merupakan tujuan kemajuan, sehingga kapasitas transportasi pada perputaran keuangan dan pembangunan dalam peningkatan  bantuan  pemerintah  sangat  kritis dan pasti. (Adisasmita, 2010: 3).
Salah  satu  diataranya  dari  jenis transportasi  umum  adalah taxi atau  Taksi. Taksi  adalah  sarana  transportasi  non-pribadi, biasanya  sedan,  city car dan  dapat  pula diartikan  ke  angkutan  umum  selain  mobil penumpang kecil atau LCGC (Low Cost Green Car ).  Dalam  Pasal  151  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, taksi digunakan  untuk  angkutan  orang  bersama- sama dengan kendaraan bermotor umum yang tidak dalam trayek.
Taksi milik perusahaan angkutan umum adalah  berbadan  hukum  yang  mengangkut orang  atau  barang  dengan  angkutan  umum bermotor.  Kendaraan  bermotor  umum  adalah setiap  kendaraan  yang  digunakan  untuk mengangkut barang dan/atau orang.
Saat memesan taksi, awalnya kita harus menghubungi  perusahaan  yang  bergerak  pada bindang  jasa  angkutan  umu  m,  kemudian perusahaan  jasa  angkutan  umum  akan
menghubungi  sopir  taksi  terdekat  dengan pelanggan.  Hal  ini  mempersulit  prosedur  atau langkah-langkah  untuk  menggunakan  layanan taksi  karena  pelanggan  tidak  dapat  langsung menghubungi  pengemudi  taksi.  Dalam  hal  ini taksi lebih dikenal dengan taksi biasa.
Di  era  digital  saat  ini,  taksi  muncul secara  dengan  banyak  nama  yang  berbeda, yaitu  taksi online .  Bahkan,  sistemnya menyerupai  taksi  klasik.  Bedanya,  taksi reguler  masih  secara  jelas  mengaplikasikan cara  manual  yaitu  dengan  telepon,  sedangkan jika  taksi online jelas  sudah  lebih  modern karena pemesanannya melewati aplikasi. Taksi Online merupakan  sarana  transportasi  yang berkompeten di era digital 4.0 saat ini. Dengan taksi online ,  seseorang  dapat  dengan  mudah berkeliling  dengan  memesan  taksi online . Taksi online berpotensi  mengubah  model masyarakat  tentang  taksi  dari  buruk  menjadi lebih baik.
Banyak  orang  merasa  terbantu  atas eksistensi taksi online ini. Mereka yang jarang menggunakan  jasa  taksi  kini  bisa  dengan mudah  menggunakan  jasa  taksi.  Tanpa memandang  usia,  posisi,  materi,  dll.,  semua orang  dapat  menikmati  kemudahan  memesan taksi online .  Selain itu, kelebihan taksi online adalah  terdapat  biaya  yang  ditampilkan  di aplikasi,  sehingga  pengemudi  taksi online tidak  dapat  menuntut  biaya  tambahan  dari pelanggan (KH).
Apabila  sopir  taksi online meminta biaya  lebih, customer (pemesan)  juga  bisa dengan mudah memberikan review yang jelek dengan  memberikan  nilai  berupa  bintang  satu kepada driver (sopir)  dan  mengkomen  bahwa driver  meminta  biaya  lebih.  Lebih  lagi, customer juga  dapat  memantau driver ketika memesan  taksi online, apakah driver berada jauh  darinya  atau  dekat  darinya.  Selain  itu bilamana
customer merasa
dirugikan/dilecehkan  baik  sengaja  maupun tidak  sengaja, customer dapat  melaporkannya kepada  penyedia  jasa  dan  penyedia  jasa  pun tidak  akan  tinggal  diam  dengan  laporan customernya .
Dari  segi driver atau  sering  disebut penyedia jasa sebagai “mitra", juga lebih baik taksi online bilamana  dibandingkan  dengan taksi  konvensional.  Pada  taksi  konvensional, driver haruslah memakai mobil dari perusahaan  penyedia  jasa  dan  diwajibkan
Page 302-313/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
untuk  menyetor  setiap  harinya  kepada perusahaan,  sedangkan  taksi online memakai mobil  milik  pribadi  dari driver tersebut  dan tidak  terpatok  pada  setoran  harian  selayaknya taksi konvensional.
Dengan  hal-hal  diatas  sebenarnya  taksi online sangatlah  benar-benar  berguna  bagi masyarakat dari segi apapun juga, baik itu dari segi customer ataupun  dari  segi driver .  Dari segi customer dimudahkan untuk menggunakan  jasa  taksi,  dari  segi driver banyak  orang  yang  terbantu  dengan  masalah keuangannya.
Namun, baru-baru ini dijelaskan Menteri  Perhubungan  bapak  Budi  Karya Sumadi  secara  jelas  telah  menerbitkan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan  Sewa  Khusus.  Didalamnya  jelas dijelaskan  bahwasanya  terdapat  tiga  hal  yang penting  dan  perlu  secara  cermat  diperhatikan dalam Permenhub antara lain kepentingan bagi pengguna jasa dalam hal keamanan, kepentingan  nasional,  dan  perlindungan kepada konsumen, serta pemerataan kesempatan berusaha.
Peraturan  tersebut  dibuat  agar  sebagai lanjutan  atas  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  15/HUM  2018  tanggal  31  Mei  2018 dan didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:
1. Penyelenggaraan  angkutan  luar  biasa berperan  penting  dalam  mendukung peningkatan  pengakuan  bantuan  umum pemerintah  sebagaimana  diperintahkan dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa  seluruh  wilayah  membutuhkan keyakinan  hukum  yang  jelas  mengenai suatu  tempat  yang  aman  dan  terjamin, keamanan, kenyamanan, nilai, kesederhanaan,  dan  konsistensi  untuk semua transportasi yang dikontrakkan.
Pada kasus tersebut,
Menteri Perhubungan sebagai tangan panjang Pemerintah terkesan justru membuat peraturan yang  merugikan  rakyat.  Sudah  banyak  orang yang  terbantu  karena  adanya  taksi online namun justru Pemerintah memberikan peraturan  yang  rumit  sehingga  banyak driver online yang kehilangan pekerjaannya. Padahal dalam  Undang-UndangRepublik  Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan  pada  pasal  5  dan  6
menjelaskan  bahwa  setiap  tenaga  kerja memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh  pekerjaan  dan  adanya  perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Selain  itu  pada  pasal  39  tertulis  juga  bahwa Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan  kesempatan  kerja  baik  di  dalam maupun  luar  hubungan  kerja.  Apakah Peraturan Menteri Perhubungan tersebut sudah dipertimbangkan  dengan  benar.  Masyarakat disini  sudah  bisa  ”mandiri”  dengan  usahanya sendiri  namun  justru  Pemerintah  membuat peraturan yang terkesan merugikan rakyatnya.
Padahal  banyak  sekali  orang  yang bekerja sebagai taksi online dan sudah banyak Aplikator terkhusus  di  Ibukota  Jakarta.  Sudah ada sekitar kurang lebih 5 Aplikator di Ibukota Jakarta,  yaitu  Gojek,  Grab,  Maxim,  BeUjek, GrabJek.  Dengan  adanya  beberapa Aplikator tersebut maka banyak orang yang menggantungkan hidupnya di taksi online .
Apakah Peraturan Menteri Perhubungan bisa  menjadi  perlindungan  Hukum  terkait penghasilan,  keselamatan,  dan  kesehatan  para driver? Ataukah Peraturan Menteri PerhubunganRepublik  Indonesia  Nomor  118
Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Angkutan
Sewa  Khusus  justru  hanya  merugikan  warga Negara?  Dan  Apakah  Menteri  Perhubungan dalam membuat Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Angkutan Sewa Khusus itu terdapat kepentingan pribadi? Berdasaran  pemaparan  secara  garis besar  permasalahan  dan  analisa  lanjutan  atas perlindungan  hukum  terkait  penghasilan, keselamatan,  dan  kesehatan  bagi driver taksi online dari  jurnal  ini  yaitu  bagaimana pelaksanaan  perlindungan  hukum  kepada pengemudi taksi online berdasarkan Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor
118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan  angkutan  sewa  khusus  dan kendala  pelaksanaan  perlindungan  hukum untuk  pengemudi  taksi  online  pada  wilayah Ibukota Jakarta.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  secara  normative  dengan  focus bahasan  pada  pendekatan  hokum  positif  di Indonesia  yang  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan yang ada serta
Page 302-313/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
didasarkan pada studi kasus atau biasa disebut case  approach dengan  menggunakan  jenis data  secara  kualitatif.  Sumber  data  yang digunakan  yaitu  data  sekunder  yang  penulis peroleh  dari  doumen,  artikel,  buku  dan  jurnal baik nasional atau internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksaan  Perlindungan  Hukum  Bagi Driver  Taksi  Online  sesuai  Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  118  Tahun    2018  tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
Driver taksi online merupakan pekerjaan  dengan  minat  yang  tinggi  oleh masyarakat  Indonesia.  Karena  taksi  online memiliki  cakupan  minat  yang  banyak  maka sudah  seharusnya  pemerintah  memberikan perlindungan hukum secara penuh bagi driver taksi online di  Indonesia.  Maka  dari  itu Pemerintah  melalui  Menteri  Perhubungan menetapkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus.
Perlindungan hokum merupakan perlindungan  terhadap  martabah  dan  serta pengakuan adanya hak-hak asasi manusia yang sama  dan  dimiliki  oleh  subyek  hokum  yang sesuai  dengan  ketetntuan  hokum  serta  jauh dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat melindungi  secara  jelas.  Perlindungan  hokum konsumen  berarti  perlindungan  hak-hak konsumen  sebagai  pelanggan  dan  harus terpenuhi  semua  hak-hak  nya.  Berkaitan dengan konsumen, berarti:
1. Tanggung Jawab Aplikator
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan  Sewa.Khusus,  menetapkan  kriteria taksi online yang  cocok  di  Indonesia.  Hingga enam persyaratan mencakup berbagai pengaturan  utama  seperti  kriteria  layanan, identifikasi  area  dan  perencanaan  permintaan kendaraan umum, operasi penyewaan kendaraan  khusus,  penetapan  harga,  dan penggunaan  aplikasi  teknologi.  Di  sisi  lain juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat,  pengawasan  kepada  maysarakat, peran  secara  andil  dari  masyarakat,  serta  tata cara  penerapan  sanksi  administrative  dengan
baik,  dan  ketentuan  peralihan.  Di  sini, pemohon  bertanggung  jawab  penuh  atas layanan,  zonasi,  dan  persyaratan  kendaraan kepada pengemudi.
Selanjutnya,  pada  Peraturan  Menteri 118  tahun  2018  mewajibkan  seluruh perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang  taksi online untuk  mendapatkan  izin  operasional dari  pemerintah.  Dalam  perjanjian  lisensi, royalti juga diperhitungkan sebagai penerimaan  negara  bukan  negara  (PNBP)  dan pajak daerah. Masing-masing perusahaan taksi online ini  dapat  berbentuk  badan  hukum berupa perusahaan publik (BUMN), perusahaan  (BUMD),  perseroan  terbatas  (PT) maupun  Koperasi.  Masing-masing  perusahaan angkutan  charter  khusus  ini  juga  dapat dioperasikan  oleh  anggota  usaha  mikro  atau anggota  usaha  kecil  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak dan Kewajiban Driver
Hak  dan  kewajiban  pengemudi  taksi online tidak  lepas  dari  ketentuan  orang  yang berlaku  dalam  setiap  ketentuan  kontrak kemitraan. Dimulai dengan senyuman, lambaian  tangan,  lambaian  tangan  saat pelanggan    memesan  jasa  taksi online , memperhatikan  kecepatan  dan  keselamatan saat  berkendara  sesuai  peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 8 Standar pelayanan minimal  adalah  ukuran  pelayanan  paling minim    yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan angkutan umum untuk memberikan kemudahan  pelayanan  yang  ditujukan  kepada pengguna  pelayanan  yang  aman,  secara nyaman, serta terjangkau, merata dan pastinya teratur.
3. Perlindungan Konsumen Perubahan  adalah  terjadinya  proses menjadi  sesuatu  tertentu  (Ruswanto,  2016). Keberadaan  minimarket  Alfamart  di  Desa Sindangsari  membuat  masyarakat  berbeda dalam menjalani kehidupannya. Yang biasanya  aktivitas  kehidupan  normal  seperti biasa,  yang  melakukan  semuanya  dengan kebersamaan,  saling  berinteraksi,  saling bercerita  kehidupannya  dan  saling  menolong. Tetapi,  hal  tersebut  sudah  sedikit  memudar sebab, masyarakat kini lebih senang membicarakan  perbandingan  harga,  fasilitas, dan  pelayanan  antara  warung  tradisional dengan minimarket Alfamart. Hal ini membuat
Page 302-313/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
kehidupan  masyarakat  Desa  Sindangsari  kian kurang menarik.
Adanya  kewajiban  dan  hak  dari  pihak pemakai  jasa  dan  pihak  penyedia  jasa  taksi online, untuk  menjamin  berjalannya  hal tersebut maka  diperlukan  sebuah  payung hukum  yang  dituangkan  dalam  Undang- Undang No 8 Tahun 1999 terdapat dalam pada pasal  4  ayat  6,  disebutkan  bahwa  hak  untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,  kewajibannya  pelaku  usaha  harus didasari  oleh  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Seperti  apa  telah  dijelaskan, bahwa  konsumen  berhak  secara  jelas mendapatkan perlindungan secara hukum yang berlaku berupa tanggung jawab atas jasa yang telah diberikan serta keamanan sampai tujuan, dan  selama  perjalanan  harus  dalam  keadaan nyaman.  Apabila  terjadi  sengketa  diantaranya maka  di  dalam  Undang-Undang  nomor  8 tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen dalam  aturan  ini  didapatkkkan  penyelesaian sengketa  konsumen  berdasarkan  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  7yang mana penyelesaian konsumen di luar daripada pengadiilan  dapat  ditembuh  dengan  2  (dua) cara yaitu:
a. ganti kerugian seketikan
b. penyelesaian  tuntuntan  ganti  kerugian melalui  BPSK  (Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen).
Hendaknya  terdapat  sosialisasi  yang ditujukan  kepada  masyarakat  yang  berkaitan dengan  hak  kepada  konsumen  yang  secara jelas  bisa  di  dapat  jika  hak  konsumennya dirugikan  agar  pada  kemudian  hari  tidak  ada konsumen yang menganggap remeh dan secara jelas  membiarkan  saja  kerugian  yang dialami. Serta  pihak  otoritas  taksi online harus  selalu secara  nyata  mengevaluasi  kekurangan- kekurangan  dalam  dan  luar  yang  ada  pada setiap driver atau  pada  aplikasi  yang digunakan.  Untuk  meminimalisasi  kerusakan dan ketidaknyamanan yang akan atau mungkin dialami  konsumen  taksi online di  masa mendatang.
Peraturan  baru  yang  membahas  taksi online yang  ada  dalam  peraturan  yang  ada, yaitu:
1. Kapasitas Isian/ Internal Mobil
Operator wajib secara jelas memastikan bahwasanya kondisi kendaraan yang memiliki
roda  empat  atau  lebih  dengan  kriteria  sebagai mobil penumpang yang digunakan sesuai pada ketentuan  yang  berlaku  yaitu  mobil  dengan batas  kapasitas  mesin  1000cc  atau  lebih.  Hal ini memungkinkan kendaraan untuk membawa penumpang  minimum  dan  maksimum  sesuai dengan  standar  otomotif.  Jumlah  penumpang baris  kedua  minimal  satu  dan  maksimal  lima orang,  sedangkan  baris  ketiga  maksimal  8 (delapan)  orang.  Hal  itu  tertuang  dalam  Pasal Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa  Khusus Namun  dalam  Pasal  4  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Angkutan  Sewa  Khusus,  hanya  menjelaskan tenaga mesin kendaraan saja, tidak menjelaskan  secara  detail  tentang  berat  yang dapat  dibawa  pada  kendaraan.  Sudah  menjadi kendala    yang  paling  wajar  sejak  dimulainya beredar  taksi  online  di  seluruh  daerah  di Indonesia,  yang  mana  karna  pengemudi  taksi sering  mengambil  pelanggan  yang  memiliki kelebihan/kelebihan  total,  yang  berdampak langsung  pada  hambatan  pengemudi  mobil karena tidak semua pengemudi memiliki mobil yang  dirancang  khusus  untuk  beban  berat karena  sebagian  besar  mobil  taksi  online menggunakan mobil khusus untuk jalur/lintasan jalan kota. Hal ini harus menjadi perhatian  utama  dari  aparat  penegak  hukum karena  pengemudi  taksi  online  sering mengkritik  dan  meminta  aparat  penegak hukum  untuk  membatasi  beban  pelanggan demi kepentingan bersama.
2. Wilayah Beroperasi Wilayah  peredaran  beroperasi  taksi online  dan  offline  tertuang  dalam  Pasal  7 Peraturan    Menteri  khusus  untuk  provinsi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta khusus untuk daerah kabupaten dan kota dalam  satu  provinsi  mengacu  pada  peraturan gubernur.
Cakupan  wilayah  peredaran  beroperasi taksi  online  dipertimbangkan  berdasarkan penetepan klasifikasi kawasan wlayah perkotaan, perkiraan kebutuhan jasa angkutan, perkembangan daerah kota dan prasarana yang memadai.
Terdapat  aturan  lain  yaitu  pada Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  68  Tahun  2021  Tentang
Page 302-313/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu Dan  Terintegrasi  yang  menerangkan  bahwa penetapan  wilayah  beroperasi  dilandasi  atas titik dimana unit kendaraan berasal dan tujuan dari  pelanggan,  kondisi  jalan,  serta  tarif angkutan.  Dalam  Pasal  16  menjelaskan gubernur  memberikan  pertimbangan  terhadap Menteri  Perhubungan  untuk  menetapkan jaringan  angkutan  antar  beda  kota  untuk angkutan  daerah.    Faktanya,  masih  banyak pengemudi  taksi online yang  hanya  fokus  di ibu  kota  Jakarta  untuk  mencari  pelanggan daripada pergi ke pelosok kota.
Di  sisi  lain,  pengemudi  taksi online tidak  dapat  dengan  bebas  mengambil penumpang  di  kota  lain.  Hal  ini  sangat disayangkan  bagi  pengemudi  taksi online karena    merasa    terlalu  banyak  pengemudi taksi online di  ibu  kota  Jakarta  dan  berusaha mencari  kota  lain  untuk  menghasilkan  uang. Namun,  apilkator  tidak  menyebutkan  hal  ini meskipun  menjadi  masalah  ketika  ada  terlalu banyak sopir taksi yang mengantri di  kota.
3. Plat Mobil
Plat  mobil  dalam  aturan  Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia pasal  5  diwajibkan  untuk  menggunakan  plat mobil  warna  hitam,  kuning  untuk  angkutan umum  dan  merah  untuk  mobil  dinas.  Pada pembahasan  ini  taksi  online  karena  dimiliki oleh  perorarangan  atau  personal  jadi  plat mobil masih tergolong mobil plat hitam.
4. Memiliki Badan Hukum Indonesia Perusahaan taksi online wajib memperoleh  izin  penyelenggaraan  angkutan sewa khusus, karena biaya tersebut merupakan pungutan  tanpa  pajak  negara    atau    daerah sesuai    Pasal  11  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Edisi  118 Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan    Sewa Khusus  Pengangkutan.  Selanjutnya,  dalam Pasal  12  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus,  dijelaskan  bahwa  perusahaan  taksi online wajib  berbadan  hokum  berdasarka aturan  yang  berlaku  karena  merupakan corporate agar memudahkan untuk melengkapi  legalitas  yang  berlaku.Jalannya perusahaan  ini  akan  selalu  dipantau  oleh seluruh elemen yang bersangkutan.

## 5. Alat Pemantau
Perusahaan  aplikator  taksi online perlu adanya  inovasi  baru  berupa  alat  pemantau yang  di  support  dan  menjadi  tanggung  jawab aplikator  agar  aplikator  dapat  memantau langsung  pekerjaan  pengemudi,  mulai  dari pencatatan  kecepatan  gingga  seluruh  kegiatan pengemudi.
Hal ini tentunya sebagai tindakan untuk melindungi  penumpang  agar  tetap  aman  dan nyaman  selama  dalam  perjalanan.  Hal  itu tertuang  dalam  Pasal  5  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Angkutan  Sewa  Khusus.  Namun,  seiring waktu, layar menjadi sangat jarang diperhatikan oleh pengguna. Menurut wawancara  penulis  dengan  salah  satu karyawan perusahaan GoJek di Jakarta, beliau menjelaskan  bahwa  biaya  perawatan  alat monitoring  cukup  tinggi.  Sementara  itu, pengemudi  taksi online di  ibu  kota  Jakarta banyak,  sehingga  membutuhkan  waktu  lama bagi  aplikasi  untuk  menggunakan  alat pemantau lagi. Mereka mengundang pelanggan  untuk  mengadu  ke  departemen pengaduan departemen aplikasi.
6. Tarif Bawah dan Atas
Tarif tersebut tercantum dalam Pasal 21, Pasal  22,  Pasal  23,  Pasal  24,  dan  Pasal  25 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa  Khusus Tarif  Minimum  dan  maksimum  ditetapkan oleh  Menteri  dan  Gubernur  berdasarkan Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  38 Tahun  2019.  Jika  di  Jakarta,  biaya  pelayanan dibatasi  kurang  dari  2000/km.  Hal  ini menyulitkan pengemudi online karena penyedia  aplikasi  sering  mengatur  diskon dan promosi  agar  tidak  mencapai  biaya  layanan terbatas  yang  lebih  rendah.  Ini  sangat disayangkan bagi sebagian besar pengemudi.
7. Batas Kuota
Dalam  batas  kuota  taksi online tidak diperbolehkan  untuk  membatasi  siapa  saja yang  bersedia  untuk  menjadi  mitranya  baik berumur muda (sudah memiliki KTP dan SIM) maupun  berumur  tua  sejauh  masih  ada kesanggupan dan dalam kondisi fisik baik dan sehat.
8. Kriteria Suspend
Dalam  kriteria  ini  bertujuan  untuk melindungi  hak  konsumen  taksi online dengn tujuan  menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman akan  aturan  baru  taksi online dengan mengharuskan operator taksi online mempunyai  fitur  penolakan  dan  fitur  sanksi secara  otomatis  bagi  pengemudi  untuk tindakan yang melanggar aturan.
9. Akses kedalam Digital Dashboard
Operator taksi online wajib memberikan akses Digital  Dashboard kepada  Menteri Perhubungan  agar  seluruh  sistem Digital Dashboard tertata  tanpa  melanggar  aturan yang  berlaku  dan  tidak  ada  kekeliruan,  jadi akses  kepada  mayasarakat  lebih  terarah. Digital Dashboard merupakan tampilan dalam aplikasi secara grafis dengan seluruh informasi yang dihasilkan oleh perangkat lunak sehingga nantinya  pemerintah  dapat  mengkontrol dengan mudah asksesibilitas aplikasi.
Hal  ini  bertujuan  apabila  masyarakat membutuhkan  kepastian  hukum  dalam  aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, pemerataan,  keterjangkauan  dan  keteraturan secara teratur dalam kegiatan angkutan sewaan khusus.  Maka  dari  itu  ada  sebuah  Standar Pelayanan Minimal yaitu:
a. Aspek Keamanan Internal Ekternal
1) Aspek  Internal,  terdiri  dari  identitas pemesan jasa dan indentitas pengemudi.
2) Aspek  Eksternal,  terdiri  dari  kaca  film dan alarm mobil.
b. Aspek Keselamatan
1) Pengemudi,  terdiri  dari  kondisi  fisik, kompetensi, jam kerja, dan istirahat.
2) Senter,  adalah  alat  bantu  penerangan. Fungsinya untuk membantu penerangan darurat  (minimal  2  pcs).  Tahun  SM. Fasilitas  pelayanan  kesehatan  berupa kotak  pertolongan  pertama  pada  saat terjadi  kecelakaan  (P3K).  Fungsinya digunakan untuk manajemen kecelakaan darurat.  Paling  sedikit  1  (satu)  kotak pertolongan  pertama  (P3K) yang  berisi: kasa  steril,  perban  perekat,  dan antiseptik.
3) Alat  Pemadam  Api  Ringan  (APAR), adalah selang yang harus ditempatkan di dalam  kendaraan.  Fungsinya  untuk memadamkan  api  dalam  waktu  singkat saat  terjadi  kebakaran.  Jumlah  yang dibutuhkan adalah satu tabung seberat 1
kg. Sabuk pengaman, paling sedikit dua titik pada tiap tempat duduk. Fungsinya untuk  menjamin  keselamatan  seluruh penumpang.  Verifikasi  kendaraan  yang dieksploitasi,  prosedur  kelayakan  untuk pengoperasian kendaraan sebelum dioperasikan oleh: Perusahaan transportasi  yang  mengkhususkan  diri dalam persewaan melakukan pemeriksaan berkala; Pengemudi melakukan pemeriksaan ringan sebelum mengemudi. Fungsinya untuk
memastikan  kendaraan  dalam  keadaan ready to go (SGO).
4) Asuransi  kecelakaan  lalu  lintas  adalah kewajiban  perusahaan  angkutan  sewa khusus  dalam  melaksanakan  pelayanan angkutan.  Selain  untuk  mengikuti program  asuransi  atas  kecelakaan  lalu lintas,  adanya  asuransi  ini  berfungsi untuk  menjamin  penggantian  biaya apabila  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas pada saat pelayanan.
5) Usia  kendaraan,  adanya  pembatasan umur  kendaraan  yang  beroperasi bertujuan untuk mengutamakan
keselamatan dan kenyamanan penumpang  dalam  pelayanan.  Usia Kendaraan paling tinggi berusia 5 tahun.
c. Aspek Kenyamanan
1) Kapasitas Angkut,
2) Fasilitas Umum,
3) Pakaian Pengemudi,
4) Perilaku Pengemudi,
5) Fasilitas Tambahan,
6) Larangan Merokok.
d. Aspek Keterjangkauan
1) Aksesbilitas,  memberikan  pelayanan kepada penumpang dengan rute perjalanan  yang  tercantum  di  dalam aplikasi  sesuai  dengan  permintaan penumpang.
2) Tarif, menerapkan tarif sesuai tarif batas atas  dan  tarif  batas  bawah.  Fungsinya untuk  memberikan  kepastian  di  awal pelayanan  kepada  penumpang  sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
e. Aspek Kesetaraan
1) Pelayanan  Prioritas,  khusus  diutamakan untuk  penumpang  lanjut  usia,  cacat, anak-anak, orangtua dan ibu hamil.
2) Fasilitas Aksesbilitas, memberikan fasilitas  tambahan  seperti  pijakan  kaki
Page 302-313/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
agar  penumpang  masuk  kedalam kendaraan  dengan  mudah,  memberikan tisu  untuk  umum,  atau  air  putih  hal  ini guna  untuk  memberikan  kenyamanan penuh  untuk  penumpang  lanjut  usia, cacat,  anak-anak,  orangtua  dan  ibu hamil.
f. Aspek Keteraturan Timing atau  waktu  pelayanan  guna memberikan pelayanan yang sesuai dengan jam  atau  waktu  pemesanan.  Hal  ini berfungsi  untuk  menjami  kepastian  waktu penjemputan.
Kendala  Pelaksanaan  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor 118  Tahun  2018  Tentang  Penyelengaraan Angkutan  Sewa  Khusus  terhadap  driver taksi online di Ibukota Jakarta
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik  Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018 Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus merupakan  suatu  produk  dari Pemerintah  untuk  melindungi  masyarakat terutama  masyarakat  yang  bekerja  sebagai driver taksi online .  Pelaksanaan  Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia
Nomor 118 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa  Khusus merupakan  hasil  dari  adanya  dua  Peraturan yang  berada  di  atasnya  yaitu  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  74 Tahun  2014  tentang  Angkutan  dan  Undang- Undang Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan
Angkutan  Sewa  Khusus di  Ibukota  Jakarta sudah disosialisasikan oleh Ditjen Perhubungan  Darat  (Ditjen  Hubdat)  pada tanggal  14  Ferbruari  2019  tepatnya  di  Balai Ibukota  Jakarta.  Dalam  acara  tersebut  Ditjen Hubdat  (Budi  Setiyadi)  yang  diwakilkan  oleh Ahmad  Yani  (Direktur  Angkatan  Jalan) membahas  tentang  sosialisasi  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perhubungan darat  yang  telah  ditetapkan  agar  pokok pembahasannya  dapat  dipahami  oleh  seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan diharapkan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
Aplikator  taksi online yang  disini berkedudukan
sebagai
pemilik aplikasi/perantara driver dan  konsumen.  Dari beberapa macam Aplikator taksi online , sudah ada  satu  Aplikator  yang  menyambut  baik adanya  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus di  Ibukota  Jakarta  yaitu  Go-Jek. Dalam wawancara penulis kepada Bapak Andi selaku  Manager  Cabang  Go-Jek  Jakarta mengatakan  mendukung  persaingan  bisnis yang  sehat,  kondusif,  dan  ingat  untuk mengindahkan  kearifan  lokal.  Go-Jek  juga telah  menambahkan  fitur  keamanan  ke  dalam aplikasi, seperti memberikan cakupan program pelatihan  kepada  mitra  pengemudi.  Go-Jek telah  menjalin  kontak  dengan  Jasa  Raharja untuk  bekerja  sama  memfasilitasi  operator ASK  (Special  Chartered  Transport)  dalam pemungutan  biaya  wajib  dan  kewajiban operator.  Terkait  Kota  Solo,  berdasarkan informasi  yang  diberikan  Dinas  Perhubungan Provinsi  Jawa  Tengah  per  18  Juni  2019,  total permintaan  ASK  (Angkutan  Sewa  Khusus) Provinsi  Jawa  Tengah  sebanyak  8.671 kendaraan  dengan  1.723  Objek  Usaha. Menurut  data  yang  tercatat,  masyarakat  Solo masih  sangat  membutuhkan  keberadaan  taksi online .  Acara  tersebut  diselenggarakan  pada tanggal  11  Juli  2019  dengan  tema  “Ko pdar Akbar Mitra GoCar Solo Raya Dalam Rangka Menyambut  PM  118  Bersama  Dinas Perhubungan Jawa Tengah”.
Dalam  Penulisan  Hukum  ini,  penulis melakukan  penelitian lapangan dengan menggunaakan  metode  kuesioner  kepada  100 driver  taksi online di  Ibukota  Jakarta  terkait setuju  atau  tidaknya  penerapan  aturan  yang ada di Ibukota Jakarta dan alasan atas jawaban mereka.
Berdasarkan  penelitian  lapangan  yang penulis lakukan pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB dengan beberapa driver taksi online yang  berada  di  Ibukota  Jakarta  ada sekitar  75%  orang  di  Ibukota  Jakarta  yang benarbenar menolak Aturan  yang  ada karena  dinilai  justru memberatkan  para  driver  taksi online , sedangkan  25%  sisanya  mendukung  penuh aturan yang ada karena dinilai para driver taksi online sudah  seharusnya  membutuhkan perlindungan hukum.
Page 302-313/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis  pada  tanggal  16  Agustus  2020  pukul 10.00  WIB  dengan  Bapak  Iwan  Kurniawan (Driver  yang  menolak  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan  Sewa  Khusus),  beliau  juga  selaku ketua  Perkumpulan  driver  taksi online “The Execution”  Ibukota  Jakarta,  beliau  menolak dikarenakan ada beberapa alasan yaitu wilayah operasi yang ditetapkan pada Peraturan.Menteri.Perhubungan.Republik.Indo nesia.Nomor..118.Tahun.2018.tentang Penyelenggaraan.Angkutan.Sewa.Khusus dan Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  68  .Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu Dan  Terintegrasi  membuat  kepadatan  driver taksi online di satu daerah tanpa bisa mencari customer  di  kota  lain,  hal  ini  menjadi perhatian  penulis  pasalnya  sudah  sekitar 700.000  driver  taksi online berstatus  aktif  di Ibukota Jakarta.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis  pada  tanggal  16  Agustus  202  pukul 10.00  WIB  dengan  Driver  Bapak  Aang  Chris Wijaya  selaku  anggota  Perkumpulan  driver taksi online “Kopyor”  Ibukota  Jakarta menyatakan  bahwa  beliau  merasa  tidak  setuju dengan  disahkannya  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus karena pihak aplikator mematok  harga  potongan  diskon  dan  promo kepada  customer  dibawah  tarif  minimal  yang mengacu. pada keputusan Menteri Perhubungan.  No  38  Tahun  2019,  hal  ini menjadi  dampak  sangat  besar  kepada  driver taksi online pasalnya  mereka  secara  terpaksa mengambil  orderan  customer  yang  ada  di notifikasi  handphone  mereka  dengan  ataupun tanpa  diskon dan  potongan.  Jadi  jika  rata-rata banyak  pengemudi  yang  tidak  mendapatkan standar  UMK  (UMP),  mungkin  tidak  akan menjadi masalah besar bagi pengemudi karena statusnya  sama.  supir  taksi  dan  aplikasinya terbatas  pada  mitra  sehingga  bukan  tanggung jawab  aplikasi  untuk  mencari  penghasilan supir setelah UMK (Anggota Upah Minimum) kota).  Namun,  hal  ini  menjadi  perhatian  para pengemudi  taksi online yang  berangkat  dari taksi  lokal  di  ibu  kota  Jakarta  seperti  Kosti Solo,  Blue  Bird,  dan  lainnya.  Sistem  mereka
adalah setoran penggusuran untuk mendapatkan gaji  minimum  dari  UMK  (Upah Minimum  Kota),  mereka  juga  melamar menjadi  sopir  taksi online untuk  penghasilan bulanan  yang  layak.  Pengaturan  upah  tenaga kerja  secara  jelas  tertuang  dalam  UU Ketenagakerjaan  No.  13  Tahun  2013.  Pasal tersebut  mengatur bahwa upah  minimum bagi pegawai  adalah  UMK  (Upah  Minimum  Kota) namun hal ini sangat sulit dicapai.
Penulis  juga  melakukan  wawancara dengan  pelanggan  taksi online di  Jakarta menanggapi  Peraturan  Menteri  Perhubungan. Nomor
118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa  Khusus Terpisah.  Ada  sebagian  masyarakat  di  Ibu Kota  Jakarta  yang  justru  menolak  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus. Menurut Intan, sebagai mahasiswa, ia sangat  merasakan  manfaat  dari  banyaknya promo dan diskon yang ditawarkan pelanggan. Namun  sayangnya  bagi  pengemudi  taksi online hanya  menerima  sedikit  pendapatan karena  pengaruh  diskon  dan  promosi  yang diterapkan. Dia sering memberi tip/uang ekstra kepada  pengemudi  taksi online tanpa  paksaan berdasarkan kemanusiaan. Di sisi lain, penulis juga  mewawancarai  Dika  Pratama,  seorang pekerja  swasta  sebagai  pelanggan  aktif  taksi online , dia mengatakan bahwa wilayah tempat pengemudi  taksi online beroperasi  sangat terbatas,  karena  Jadi  misalnya  dia  memesan taksi online di  luar  Jakarta,  pemohon  tidak menerimanya,  padahal  lokasinya  tidak  terlalu jauh dari kota Surakarta.
Penulis juga mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang bekerja setiap hari dengan bantuan  taksi online .  Ia  menuturkan,  saat ditemukan pada tahun 2019, setiap taksi online memiliki  alat  pengintai  berupa  kamera  di bagian  depan dashboard  mobil  untuk  melacak pergerakan  orang di dalam  mobil, dan  tertulis “kamera pengintai, berikan kami hubungi jika pengemudi  t idak  membuat  Anda  nyaman” tetapi pemasangan ini sudah lama tidak dikejar oleh  para  adopter  karena  biaya  perawatannya cukup  mahal.  Dengan  data  yang    penulis peroleh  tentang  kendala  dan  dibandingkan dengan  artikel  Disini  penulis  menganalisis bahwa kendala yang dihadapi oleh pengemudi online selama  ini  masih  menjadi  masalah
utama.  Mereka  merasa  hak-haknya  tidak sepenuhnya dihormati.
1. Analisa Wilayah Berpotensi
Tentang  adanya  wilayah  beroperasi drvier taksi  yang  beredar  di  tengah  Ibukota Jakarta  karna  tidak  adanya  cakupan  untuk mendapatkan pelanggan dari kota lain. Hal ini menjadi  perhatian  utama  karena  hanya memadatkan satu titik kota saja sehingga hasil nya  jarang driver mendapatkan  ramai pelanggan.  Dalam  hal  ini  pihak driver taksi online sudah berupaya untuk membahas hal ini secara  langsung  kepada  waliIbukota  Jakarta untuk  mempertimbangkan  kembali  mengenai aturan mengenai jaringan trayek.
Di  tinjau  dari  Peraturan  Menteri Perhubungan . Republik  Indonesia  Nomor 118 . Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Angkutan . Sewa  Khusus  bahwa  pada realitanya  memang  untuk  permasalahan mengenai  sopir  taksi online yang  beredar  di tengah  Ibukota  Jakarta  karna  memang  belum ada  perhatian  khusus  dari  pemerintah  Ibukota Jakarta  mengenai  hal  ini  sehingga driver hanya memadat di tengah kota.
Terlihat jelas di sini, sejak diterbitkannya Peraturan . Menteri Perhubungan mengenai . Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus  hingga  tahun  2020,  belum  ada  hasil yang memuaskan. Dilihat dari Pasal 1 Ayat 7, angkutan khusus sewa adalah . kualitas pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan sopir, . yang  beroperasi  di  daerah  kota, . serta pemesanan . menggunakan  aplikasi  yang tercantum  di  dalamnya.  Kemudian  ditegaskan juga untuk wilayah . daerah kota dalam Pasal 1 Ayat 12, adalah wilayah perkotaan merupakan kawasan  yangtelah  dibangun  dengan  kegiatan utama non-pertanian, dengantingkat kepadatan penduduk massive ,  infrastruktur  jaringan transportasi, dan lain-lain. Lalu lintas jalan dan interaksi  antar  wilayah  menyebabkan  jumlah penduduk  yang  tinggi.  mobilitas.  Di  sini, layanan  transportasi  sewa  khusus  hanya disediakan untuk wilayah perkotaan sedangkan  pangsa  pasarnya  sangat  besar  di wilayah  atau  kabupaten  sekitar  Jakarta. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1a, wilayah  teritori  pengambilan  penumpang terletak  di  kawasan    dalam  dan  luar. Pertimbangan wilayah operasi untuk pengemudi  taksi online hanya  menjadi pertimbangan  di  kota  dengan  populasi  yang
berkembang  pesat,  yang  sangat  disayangkan. Menimbang  bahwa  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  7  ayat  1,  penetapan  luas  wilayah operasional  kendaraan  angkutan  khusus carteran ditentukan dengan mempertimbangkan  beberapa  faktor,  salah satunya  adalah  perkiraan  permintaan  jasa angkutan  khusus  carteran  tersendiri.  Dari wawancara  yang  ada,  ditemukan  banyak pengemudi  taksi online yang  menerima tawaran  untuk  menjemput  pelanggan  di  luar kota,  namun  mereka  menolak  dengan  alasan lamaran  tidak  ditawarkan.  Di  sini  pemohon sempat  berdiskusi  untuk  memperluas  ruang lingkup  kegiatan  wilayah  kegiatan,  namun hingga  tahun  2020  belum  ada  pembahasan lebih lanjut terkait wilayah kegiatan.
2. Analisa Besar Tarif Minimal
Kemudian  analisa  berikut  ini  adalah masalah  besar  dengan  harga  minimum  yang dikeluhkan  pengemudi  taksi online karena harga minimum tidak sesuai setelah mengadakan  diskon  dan  promosi,  sehingga tarif minimum tidak tercapai di kantor masing- masing  pemohon  yang  menjadi  mitra  dengan mereka  berpendapat  bahwa  harus  ada kejelasan  dalam  pengaturan  diskon  dan promosi  agar  tidak  mengurangi  harga minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 21  harga  atau  tarif  sewa  angkutan  secara khusus  untuk  setiap  provinsi, include biaya mengenai  asuransi,  masing-masing  unit memiliki  polis  yang  berbeda-beda,  ada    yang sudah menjaminkan asuransi sejak  pelanggan memesan  layanan,  namun  ada  juga  yang menyarankan agar pelanggan ikut berasuransi. Dalam  Pasal    22  ayat  1  besar  tarif  atau  harga dari  angkutan  sewa  khusus  yang  ditetapkan, yaitu  paling  sedikit  berupa    tarif  batas  bawah atau  minim  dan  paling    masif sebesar  tarif batas  atas.  Pengenaan  besar  tarif  atas  dan bawah  mengacu  pada  aturan  pemerintah Ibukota  Jakarta  yang  menyebutkan  Rp 2000/km didasarkan pada Pasal 23 bahwasanya  besaran  pada  biaya . langsung serta  tidak  secaara  langsung  pada  angkutan sewa  khusus  dapat . dilakukan  penilaian  ulang secara  berkala  selama  enam  bulan.  Sampai saat  ini  evaluasi  yang  diharapkan  oleh driver taksi online untuk pengenaan besaran tarif atas dan  bawah  masih  di  angka  yang  sama, sehingga  sudah  diyakinkan  tidak  adanya
evaluasi  selama  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun terakhir.
Jika  mengacu  pada  Pasal    nomor  24 menteri  dan  gubernur  mensosialisasikan kepada  segenap  masyarakat  luas  menjelaskan atas  besarnya  tarif  maksimal  atau  batas  atas dan  tarif  minimal  atau  tarif  batas  bawah. Sampai  saat  ini  menteri  dan  gubernur  dirasa tidak menaruh perhatian utama dalam masalah ini,  dengan  dilihat  tidak  adanya  sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah ini.
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor  118  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus  dengan  menjelaskan  tarif  minimal  Rp 2000/km.  Ini  jelas  melanggar  aturan  saat  ini dan  pengemudi  taksi online harus  merasa terbebani  untuk  ini.  Setelah  melakukan wawancara  dengan  pengemudi  taksi online di ibukota  Jakarta,  mereka  menjelaskan  bahwa jika  aplikasi  menawarkan  diskon  dan promosi kepada  pelanggan,  dampaknya  akan  pada pengemudi taksi online dalam hal pendapatan. Karena walaupun dalam waktu yang sama dan jumlah  nasabah  yang  sama,  keuntungan  akan jauh  lebih  rendah  dari  rata-rata,  bahkan  tidak akan bisa  mencapai UMR ibukota Jakarta.
3. Analisa Alat Pemantau
Dalam  pasal  5e  dijelaskan  bahwa angkutan.sewa  khusus  dilengkapi  dengan  alat pemantau  untuk  kerja  pengemudi  yang  dapat merekam  kecepatan  kendaraan  dan  periaku pengemudi  dalam  mengoperasikan  kendaraan. Disini  sudah  sangat  jelas  bahwa  adanya kamera pemantau adalah suatu kewajiban bagi aplikator  untuk  menyediakan  sebagai  fasilitas kepada driver dan  konsumen.  Fungsi  dari kamera  yang  dipasang  di dashboard depan samping kemudi taksi hal ini untuk mengawasi customer maupun driver agar  sama-sama merasa  aman.Dengan  yang  mengawasi  secara menyeluruh dan dipantau langsung oleh pihak aplikator.  Fasilitas  ini  sangat  dinantikan kembali oleh para driver maupun pelanggann terutama pelanggan perempuan yang memiliki ketakutan untuk pulang kerumah menggunakan  kendaraan  umum.  Setelah menghilangnya  fasilitas  ini  para  pihak  driver pernah  melakukan  diskusi  secara  langsung antara driver dan  pihak  aplikator  agar diadakan kembali fasilitas ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  serta analisis  dalam  pembahasan  penulis  dapat ditarik  sebuah  simpulan  bahwa  penegakan hukum  untuk  melindungi  pengemudi  taksi online di  ibu  kota  Jakarta  belum  sepenuhnya dilaksanakan.  Wilayah  operasinya  diatur didalam aturan Peraturan
Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  118 Tahun  2018  mengenai  Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, kemudian dilanjutkan dengan  Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  68  Tahun  2021 mengenai Penyelenggaraan Sistem Transportasi  Terpadu  dan  Terintegrasi,  yang menjelaskan bahwa Gubernur sedang mempertimbangkan  Menteri  Perhubungan untuk  membentuk  jaringan  jalan  antar  kota untuk  trayek  di  kawasan  yang  belum  selesai. Kenyataannya,  pengemudi  taksi online hanya terkonsentrasi  di  Jakarta  Pusat,  sedangkan  di kota-kota  lain  tidak.  Sedangkan  untuk  diskon dan  promosi  pelanggan home  delivery sebaiknya batasi promo hanya pada jam kantor (jam kerja) selain berlaku harga normal, hal ini juga memudahkan pengemudi dan pelanggan/klien.  Khusus  bagi  pegawai  yang bekerja  secara  resmi  pada  sebuah  perusahaan taksi di Jakarta yang merasa sangat sulit untuk melakukan setoran untuk mendapatkan gaji di bawah  UMK  (Upah  Minimum  Kota), disarankan untuk berubah ke bentuk kooperatif kemitraan  agar  tidak  ada  yang  secara memaksakan  diri  untuk  mencapai  sesuatu goals yang diinginkan perusahaan. Tentu saja, dengan  bekerja  secara  langsung  dengan pelanggan, ini memberi pengemudi fleksibilitas untuk menemukan
pelanggan/pelanggan  tanpa  terobsesi  dengan penanda.
Kendala  yang  terakhir  adalah  mengenai alat  pemantau  untuk  pengawasan  terhadap customer maupun driver agar  sama  sama merasa aman. Hal ini dapat diselesaikan secara mudah  jika  pihak  aplikator  tidak  merasa terbebani  dengan  biaya maintenance setiap bulannya untuk alat pemantau.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia  perlu  mememperhatikan  kembali mengenai  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus yang  berlaku  saat  ini.  Mengkaji
Page 302-313/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
kembali  pasal-pasal  terkait  yang  merugikan secara  langsung  dan  tidak  langsung  kepada driver maupun customer.
Saran  penulis  mengenai  permasalahan ini adalah pihak aplikator membolehkan driver taksi online mengambil  orderan  customer  di wilayah  kota  lain  karena  masih  banyak  juga kota-kota di Indonesia yang belum sepenuhnya ada  aplikasi  taksi online hal  ini  akan  menjadi solusi  bagi driver di  Ibukota  Jakarta  agar tidak  padat/membludak  hanya  di  Ibukota Jakarta . Kemudian  tarif  minimal  yang aplikator  buat  harus  sesuai  dengan    aturan yang  ada. Harus  didakan  aturan  baru  yang membahas  mengenai  promo  dan  diskon  agar tarif minimal atau biaya jasa bawah di Ibukota Jakarta tetap di angka yang sama. Harapannya bagi  pengemudi  taksi online agar  secepatnya aparat penegak hukum dan Menteri Perhubungan bersama-sama merancang peraturan  baru  tentang  promosi  dan  diskon agar tidak mempengaruhi tarif, meminimalkan atau  mengurangi  biaya  saat  melakukan  tugas dinas. Terakhir, alat pemantau yang dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus, alat ini wajib dipantau secara berkala pada  pemohon  agar  kenyamanan  dan keamanan dari klien dapat dipantau jika terjadi sesuatu  yang  tidak  diinginkan.  Dengan menyimpan  alat  pemantau  di  dekat  aplikasi, pelanggan  dan  pengemudi  taksi online akan merasa  aman  untuk  mengurangi  kejahatan  di angkutan umum.

## DAFTAR RUJUKAN
Smith,  A.  (2004). Perlindungan  Konsumen: Kemungkinan  Penerapan  Tanggung Jawab  Mutlak ,  Cet.1,  Jakarta:  Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Endeshaw,  A.  (2007). Hukum  E-Commerce dan  Internet  Dengan  Fokus  di  Asia Pasifik , Penerjemah: Siwi Purwandari & Mursyid  Wahyu  Hananto,  Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Purwosutjipto,  H.M.N.  (1987). Pengertian Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia : Hukum Pengangkutan,
Jakarta:
Djambatan
Ibrahim,  J.  (2006). Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: Bayumedia. Fishman,  K.  S.  (2004). Consumer  Law dalam Donald  P.  Rothschild  &  David  W. Carroll,  Consumer  Protection ,  h.3 dalam Inosentius  Samsul,  Perlindungan Konsumen:  Kemungkinan  Penerapan Tanggung Jawab Mutlak , Cet.1, Jakarta: Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia Apeldoorn,  L.J.V.  (1985). Pengantar  Ilmu Hukum,  terjemahan  Oetarid  Sadino , Jakarta: Pradnya Paramita Nonet,  P  and  Selznick,  P.  (2007). Hukum Responsif, Bandung Nusamedia Salim,  H.S  and  Nurbani,  E.S.  (2016).
Penerapan Teori Hukum Pad Penelitian Disertasi  dan  Tesis,  Jakarta  Rajawali Pers Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa  Hukum  Indonesia ,  Yogyakarta: Genta Publishing