## Sebuah Pertanyaan Sejarah *
Tela’ah awal mengenai Dasar negara Indonesia yang baru berdiri
(A QUESTION HISTORY; THE INITIAL ANALYSIS OF THE STATE OF INDONESIA'S NEW BASIC STAND)
Muhammad Rais Ahmad FH Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor E-mail: rais.ahmad@yahoo.com
Abstract: Post-deal  committee  of  nine,  there  are  any  changes  to  the  Indonesian state. The grounds are the demands of the people of Indonesia in the east, then Hatta replace some that had been unanimous agreement, such as changes in the Preamble  words  into  the  opening,  the  loss  of  seven  words  is  important  for Muslims  in  the  first  precepts  of  Pancasila,  the  loss  of  presidential  terms  are Muslims, and others. Indirectly happen betrayal of the agreement that has been signed.  But  on  the  basis  of  national  unity  of  Indonesia,  eventually  changes acceptable Indonesian society at large.
Keywords: The State, Indonesia, History
Abstrak: Pasca  kesepakatan  panitia  sembilan  terjadi  perubahan  mendadak terhadap  dasar  negara  Indonesia.  Dengan  alasan  tuntutan  rakyat  Indonesia  di wilayah  timur,  kemudian  Hatta  mengganti  beberapa  kesepakatan  yang  telah bulat, seperti perubahan kata Mukadimah menjadi pembukaan, hilangnya tujuh kata  penting  bagi  umat  Islam  dalam  sila  Pertama  Pancasila,  hilangnya  syarat presiden  beragama  Islam,  dan  lain  sebagainya.  Secara  tidak  langsung  terjadi pengkhianatan  atas  kesepakatan  yang  telah  ditandatangani.  Akan  tetapi  atas dasar  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia,  akhirnya  perubahan  yang terjadi dapat diterima masyarakat Indonesia secara luas.
Kata Kunci: Dasar Negara, Indonesia, Sejarah
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  25  Juli  2015,  direvisi:  14  Agustus  2015,  disetujui untuk terbit: 17 Oktober 2015.

## Pendahuluan
Sejak  kaum  penjajah  menjejakkan  kakinya  di  Nusantara,  perlawanan bersenjata  telah  pula  dimulai  oleh  penduduk  bumiputera.  Perkembangan selanjutnya,  bentuk  perlawanan  rakyat  juga  dilakukan  lewat  perundingan dan  juga  melalui  diplomasi  setelah  elit  pemimpin  pergerakan  punya  cukup pendidikan  dan  pengalaman.  Ketiga  cara  itu  tetap  dilakukan  baik  secara sendiri-sendiri  maupun  secara  simultan,  lebih-lebih  setelah  kemerdekaan diproklamasikan  dan  penjajah  Belanda  ngotot  ingin  menguasai  Indonesia kembali.  Sederetan  nama-nama  pahlawan  tercatat  dalam  sejarah  perjuangan bangsa  Indonesia,  baik  pahlawan  perjuangan  bersenjata,  pahlawan perjuangan di bidang sosial politik maupun sejumlah pahlawan perjuangan di bidang  diplomasi  telah  menghantarkan  bangsa  Indonesia  ke  gerbang kemerdekaan  17  Agustus  1945  dan  pengakuan  kedaulatan  Indonesia  oleh Belanda tahun 1949.
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan  yang  dilakukan  oleh  bangsa  Indonesia  telah  berhasil mengantarkan  kita  ke  gerbang  kemerdekaan  itu,  juga  atas  berkat  rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Bahwa kemerdekaan itu wajib diperjuangkan karena ia  adalah  hak  setiap  bangsa  yang  selama  ini  telah  dirampas  oleh  penjajah angkara murka dengan menginjak injak perikemanusiaan dan keadilan.

## Politik Islam Hindia Belanda
Bermula  dari  perlakuan  pemerintah  Hindia  Belanda  terhadap  umat dan  ajaran  Islam  dengan  memisahkan  antara  Islam  ibadah  dengan  Islam sosial dan Islam politik secara tegas dan represif berproses dalam rentangan waktu  yang  amat  panjang  berakibat  timbulnya  kecenderungan  masyarakat berangsur  angsur  mengikuti  arus  kuat  yang  dihembuskan  oleh  penjajah  itu. Fenomena  sosial  semacam  itu  disebut  diskrepansi  yaitu  ketidak  sesuaian antara  keimanan.  Keislaman  dengan  pilihan-pilihan  tindakan  sosial kemasyarakatan,  termasuk  dalam  perilaku  politik.  Adanya  ketidak  sesuaian antara  keimanan  dan  keislaman  di  satu  pihak  dengan  perilaku  sosial, ekonomi,  politik  dan  aspek-aspek  hidup  dan  kehidupan  lainnya  akan berakibat  terpecahnya  kepribadian  seseorang  muslim (split  personality). Kita menjadi orang Islam yang baik ketika berada di masjid, di majelis Taklim, di rumah  dan  di  tempat-tempat  terhormat  saja.  Di  luar  perilaku  kita  tidak menampakkan  perbedaan  dengan  orang  lain  yang  biasa  melakukan
pelanggaran  malah  perbuatan  yang  tergolong  kriminal  ketidaksesuaian  itu nampaknya  berakar  dengan  semakin  kuatnya  cengkraman  paham sekularisme di kalangan umat Islam melalui serbuan budaya yang serba boleh (permissiveness).
Politik  Etis  sebagai  kelanjutan  dari  politik  Devide  et  Impera  dengan berbagai implementasinya dalam kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda berhasil  memisahkan  golongan  Islam  Priyayi  dengan  golongan  Islam  Santri sejalan  dengan  watak  kolonial  yang  menghendaki  masyarakat  majemuk (plural  Society) yang  dengan  mudah  dapat  dipertentangkan  satu  sama  lain sehingga akan selalu terjadi pertikaian berkelanjutan yang kelak menjadi bom waktu bagi pemerintahan Indonesia merdeka sampai kini.

## Dampak Negatif Politik Islam Hindia Belanda
Perjuangan  panjang  bangsa  Indonesia  melawan  penjajah  akhirnya sampai  kepada  gerbang  kemerdekaan  pada  tahun  1945.  Persoalan  besar pertama  dan  utama  yang  dihadapi  oleh  bangsa  ini  adalah  terbelahnya  elit pemimpin  yang  mewakili  rakyat  dalam  merumuskan  dasar  negara  dan menyusun  pemerintahan  menjadi  dua  aliran  pemikiran  (Ideologi)  yang masing-masing  punya  akar  sejarah  yang  dipengaruhi  oleh  sikap  politik, politik Islam dan politik Hukum penjajahan yang sangat lama dan berbilang abad.  Dimulai  dari  gerakan  yang  diilhami oleh nasionalisme  sebagai  senjata untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  penjajah  yang  bersebelahan  antara Nasionalis  Islam  dan  Nasionalis  “Sekuler”  sebagai  kelanjutan  dari  gerakan yang dimotori oleh Sarekat Islam dan gerakan Budi Utomo
Dalam  hubungan  dengan  kedua  golongan  tersebut  di  atas,  polemik Soekarno  dan  Natsir  pada  tahun-tahun  menjelang  perang  Pasifik mencerminkan sulitnya tercapai persesuaian pendapat. Mulanya kedua tokoh ini  menulis  secara  sendiri-  sendiri,  tetapi  banyak  diantara  tema  tulisan keduanya  dapat  dihubungkan  dengan  konflik  antara  dua  golongan bersangkutan  sekitar  tahun  1930.  Tulisan  mereka  kemudian  dapat  dilihat sebagai lanjutan atau perkembangan yang semula telah berbeda tadi. 1
Ternyata  konflik  keduanya  mewakili  pandangan  dua  kelompok terpenting  di  Indonesia  yakni  kelompok  Nasionalis  Muslim  dan  kelompok
1 Deliar  Noer, Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900  –  1942 ,  (Yogyakarta: LP3ES, 1980), h. 296
Nasionalis yang netral agama. Polemik mereka bukan hanya suatu kelanjutan melainkan  suatu  klimaks  perbedaan-perbedaan  pendapat  antara  dua kelompok selama masa kolonial.
Ketegangan  antara  dua  aliran  pemikiran  utama  ini  untuk  sebagian besar  menentukan  bentuk  dan  perkembangan  diskusi  di  dalam  badan Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPK).  Perbedaan-perbedaan yang  panjang  dan  sering  tajam  ini  pada  akhirnya  juga  membawa  kepada suatu gentelman’s agreement (kesepakatan/perjanjian bersama). 2
Piagam Jakarta Gentelman’s Agreement Pemimpin Bangsa
Dasar  negara  yang  akan  merdeka  ini  disepakati  oleh  mayoritas anggota  Dokuritsu  Zyunbi  Tyoosakai  dengan  susah  payah  dan  perdebatan panjang,  pada  akhirnya  ditandatangani  juga  oleh  sembilan  anggota  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia termasuk ketua Soekarno dan wakil ketua Hatta pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta, karenanya kemudian  dinamakan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang digunakan untuk pertama kalinya oleh Mr. Muhammad Yamin.
Menyusul  kesepakatan  itu,  Soekarno  menambah  penjelasan  sebagai berikut:
“Di  dalam  Preambule  itu ternyatalah, seperti  yang  saya  katakan  tempo hari, segenap  pokok-pokok  pikiran  yang  mengisi  dada  sebagian  besar  dari  pada anggota  Dokuritsu  Zyunbi  Tyoosakai. Masuk  di  dalamnya  ke  Tuhanan,  dan terutama  sekali  kewajiban  umat  Islam  untuk  menjalankan  syariat  Islam masuk  di  dalamnya,  kebulatan  nasionalisme  Indonesia,  persatuan  bangsa Indonesia  masuk  ke  dalamnya,  kemanusiaan  atau  Indonesia  merdeka  di dalamnya  susuan  perikemanusiaan  dunia  masuk  di  dalamnya.  Maka  oleh karena  itu  panitia  kecil  berkeyakinan,  bahwa  inilah  preambule  yang  bisa menghubungkan,  mempersatukan  segenap  aliran  yang  ada  di  kalangan anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.” 3
Sehubungan  dengan  anak  kalimat  “ke  Tuhan,  dengan  kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya” Soepomo berkata:
2 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945, (Bandung:  Pustaka Bandung, 1981), h. 10
3 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, h. 28 dalam Yamin, Naskah I hal 154-155 Notonagoro, Pemboekaan, h.35
“Dengan Anak Kalimat) itu negara memperhatikan keistimewaan penduduk yang  terbesar,  ialah  yang  beragama  Islam,  seperti  kemarin  dengan  panjang lebar  telah  diuraikan  juga  dan  sesudah  tuan  Abi  Koesno  berpidato,  sidang bulan lalu mufakat dengan pasal ini.” 4
Selain  tercantum  pada  Piagam  Jakarta  yang  kemudian  menjadi Pembukaan  Undang-undang  dasar  1945,  maka  anak  kalimat:  “kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”  itu  juga  diikuti  pada batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  pasal  29  ayat  1:  “Negara berdasarkan  ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya.”  dan  pada  pasal  6:  “Presiden  Republik  Indonesia adalah Indonesia asli dan beragama Islam.”
Dalam  hal  Presiden    Republik  Indonesia  beragama  Islam  maka  pada kesempatan sidang tanggal 15 Juli 1945 Soekarno tampil dan menyatakan:
“Tetapi  seperti  yang  telah  dikatakan  beberapa  kali  oleh  Prof.  Supomo,  kami anggota  panitia  berkepercayaan  penuh  kepada  kebijakan  rakyat  Indonesia. Kami  berkepercayaan  bahwa  yang  akan  dipilih  oleh  rakyat  Indonesia  ialah orang  yang  akan bisa menjalankan  ayat  1  dalam pasal  29  itu.  Kalau  tuan  H. Masykur menanyakan hal itu pada diri saya sebagai persoon Soekarno, saya seyakin-yakinnya  bahwa  presiden  Indonesia  tentu  orang  Islam.  Oleh  karena itu  saya  melihat  dan mengetahui  bahwa  sebagian besar  daripada penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam.” 5
Setelah  terjadi  perdebatan  sengit  dalam  persidangan  yang  panjang maka preambule (Piagam Jakarta) dan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat.
Ketua Radjiman menutup sidang seraya mempersilahkan para anggota berdiri. Yamin termasuk yang paling akhir berdiri, ketika ketua dengan resmi mengumumkan:  “Jadi  rancangan  ini  telah  diterima  semuanya.  Jadi  saya ulangi Undang-Undang Dasar ini kita terima sebulat-bulatnya.” Kata terakhir ketua  Radjiman  tersebut  diterima  dengan  suara  bulat  dan  disambut  dengan tepuk tangan. 6
4 Ibid. h. 33 5 Endang Saifuddin Anshari, op.cit. h. 35
6 Ibid. h. 38
Perbandingan  perimbangan  suara  antara  Nasionalis  “Sekuler”  dan Nasionalis  Islami,  panitia  Sembilan  yang  merumuskan  dan  menandatangani Piagam Jakarta adalah 4 berbanding 5. 7
Pertanyaan Sejarah sehari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan  Indonesia.  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  yang diketahui oleh Soekarno dangan wakil ketua Mohammad Hatta mengadakan pertemuan  Panitia  pada  tanggal  18  Agustus  1945  yang  direncanakan  akan dimulai  pukul  9.30  tetapi  sampai  pukul  11.30  ternyata  rapat  belum  juga dimulai.
Apa  yang  terjadi  dalam  dua  jam  tersebut  itu  ternyata  satu  yang teramat  penting  bagi  sejarah  Indonesia  umumnya  dan  sejarah  Konstitusi Indonesia Khususnya. 8
Peristiwa  teramat  penting  yang  terjadi  pada  18  Agustus  1945  ialah bersidangnya  Panitia  Persiapan  kemerdekaan  Indonesia  dengan  jumlah anggota semula 21 orang, kemudian atas usul Soekarno  ditambah menjadi 27 orang. Dari  jumlah  ini  hanya  tiga orang  angota yang  berasal  dari organisasi Islam  yaitu  ki  Bagus  Hadikusumo,  K.H.  Wahid  Hasjim  dan  Mr.  kasman Singodimedjo. Melalui  Fakta ini, terlihat betapa kecilnya jumlah wakil Islam yang  duduk  dalam  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia.  Tapi  dalam perjuangan politik, besar atau kecil wakil dalam suatu golongan dalam suatu badan  politik  tidak  semata-mata  ditentukan  oleh  jumlah  pengikut  golongan itu,  tetapi juga  ditentukan oleh para  kegiatan para  pemimpin  mereka  dalam merebut  posisi-posisi  penting  tampaknya  pada  waktu  itu  wakil-wakil golongan Islam terlalu rendah hati untuk “berebut” menguasai PPKI. Hingga jelas wakil nasionalis menjadi sangat dominan dalam badan itu.“ 9
Suatu  yang  teramat  penting  terjadi  itu  adalah  perubahan  isi kesepakatan  yang  telah  ditandatangani  dengan  suara  bulat  oleh  Panitia Sembilan seperti yang disampaikan Hatta.
1. Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”
2. Dalam  Preambule  (Piagam  Jakarta)  anak  kalimat:  “Berdasarkan kepada ketuhanan , dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
7 Ibid , h. 38
8 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 , , h. 42
9 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik teori belah  bambu masa demokrasi terpimpin (1959-1965), GIP, 1996, h. 30
pemeluk pemeluknya” diubah menjadi ”Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
3. Pasal  6  Ayat  1  “Presiden  ialah  orang  Indonesia  asli  dan  beragama Islam” kata-kata ”beragama Islam” dicoret
4. Sejalan  dengan  perubahan  yang  kedua  di  atas,  maka  pasal  29(1) menjadi  “Negara  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  sebagai pengganti  ”Negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” 10
Perubahan  penting itu  ternyata  bermula  dari  informasi  lewat  telepon yang  diterima  Hatta  dari  Nisjidjimi  pembantu  Admiral  Mayeda  yang bermaksud  akan  mengantar  seseorang  opsir  Kaigun  (Angkatan  Laut)  yang akan menyampaikan pesan penting bagi Indonesia, Hatta menuturkan:
“Saya  persilakan  mereka  datang,  opsir  itu  yang  saya  lupa  namanya  datang sebagai  utusan  Kaigun  untuk  memberitahukan  dengan  sungguh-sungguh bahwa  wakil  protestan  dan  Katolik  dalam  daerah  yang  dikuasai  oleh Angkatan  laut  Jepang    berkeberatan  sangat  terhadap  bagian  kalimat  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  yang  berbunyi:  “Ketuhanan  dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk  pemeluknya”.  Mereka mengakui bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang  beragama  Islam.  Tetapi  tercantumnya  ketetapan  seperti  itu  di  dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi  terhadap  mereka  golongan  minoritas,  jika  “diskriminasi”  itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia” 11
Esok  harinya,  18  Agustus  1945  Hatta  melakukan  Lobi  dengan  ketiga wakil Islam sebelum sidang persiapan kemerdekaan Indonesia yang sedianya akan  dimulai  pukul  9.30  dan  kenyataannya  diundur  dua  jam  itu.  Dapat dibayangkan ketika sidang dibuka maka ke 24 Anggota panitia lainnya yang tergolong kelompok nasionalis “sekuler” tentulah secara fisik psikologis akan mendominasi  pendapat  yang  menyetujui  perubahan  kesepakatan  penting yang  terjadi  dari  luar  sidang  itu  dalam  waktu  yang  sangat  singkat.  Maka dengan  Dalih  sebagaimana  diucapkan  oleh  Hatta  dalam  siding  itu  ialah “supaya  dalam  masa  yang  sangat  penting  ini  kita  mewujudkan  persatuan yang  bulat”  menghasilkan  penggantian  kata  kata,  “dengan  kewajiban
10 Ending Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, h. 42-43
11 Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi, (Djakarta: Tintamas,  1969), h.57
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 292
menjalankan  syari’at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”  dengan  kata-kata “Yang Maha Esa“ diterima oleh panitia.
Prosedur  ini  ternyata  menumbuhkan  benih  pertentangan  sikap    dan pemikiran yang  tak  kunjung  berhenti.  Dengan  tak  sengaja  menjadi  suburlah fitnah yang sangat merugikan bangsa dan negara. 12
Persiapan  rumus  Undang-Undang  Dasar  telah  dimulai  dan dilaksanakan  berbulan-bulan  dengan  susah  payah  sebelum  kemerdekaan diproklamasikan,  tiba-tiba  sehari  setelah  kemerdekaan  dikumandangkan  ke seluruh dunia kesepakatan bulat itu serta merta dirombak dan diganti dengan rumusan  baru  di  luar  kesepakatan  semula.  Suatu  yang  ironis  dan menimbulkan pertanyaan yang tak kunjung terjawab.
Persetujuan  panitia  terhadap  penggantian  kata-kata  penting  itu  dan tersiarnya  teks  pembukaan  dan  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  yang telah berubah dari kesepakatan gentleman’s agreement itu mengguncangkan kalbu  para  pemimpin  Islam  yang  turut  merancang  Undang-Undang  Dasar dan juga mereka yang sudah mendengar isi rancangan itu. Karena kedudukan di tengah-tengah masyarakat sangat vital maka frustasi mereka itu merembes ke  bawah  dan  ke  samping.  Mulailah  tertanam  krisis  kepercayaan. Kegoncangan ini tidak dirasakan oleh golongan diluar Islam, sehingga artinya tidak segera mereka tangkap. 13
Siapa  yang  berpesan  lewat  seorang  opsir  kaigun  berkebangsaan Jepang  itu  dan  dalam  kapasitas  apa  si  pemesan  tersebut,  tidak  jelas  dalam sejarah.  Adapun  ketika  pesan  itu  diterima  oleh  Hatta,  Indonesia  telah merdeka  dan  tentara  Jepang telah lebih  dulu  menyerah  tanpa  syarat  kepada sekutu  beberapa  waktu  sebelum  Indonesia  merdeka  sehingga  peran  tentara Jepang  seyogianya  telah  lama  surut  dan  tidak  berdaulat  lagi  untuk  ikut campur  mengurusi  hari  depan  Indonesia.  Karena  itu  Prawoto  menyebut peristiwa itu sebagai “Historische vraag” suatu pertanyaan sejarah.
Apa  sebab  rumus  “Piagam  Djakarta”  yang  disepakati  dengan  susah payah,  dengan  meremas  otak  dan  tenaga  berhari  hari  oleh  tokoh-tokoh terkemuka  dari  bangsa  kita,  kemudian  di  dalam  rapat  panitia  Persiapan
12 Prawoto  Mangkusasmito, Pertumbuhan  Rumus  Dasar  Negara  dan  sebuah Projeksi , (Djakarta: Hudaya, 1970), h. 30-31 13 Prawoto  Mangkusasmito, Pertumbuhan  Rumus  Dasar  Negara  dan  sebuah Projeksi, h. 30-31
Kemerdekaan  pada  tanggal  18  Agustus  1945  di  dalam  beberapa  menit  saja dapat  diubah?  Apa,  apa  dan  apa  sebabnya?  Tidak  dapat  dihindarkan pertanyaan,  “kekuatan  apakah  yang  mendorong  dari  belakang  sehingga perubahan  itu  terjadi?”  Apakah  sebabnya  Soekarno  yang  selama  sidang sidang  “badan  penyelidik”  dengan  mati-matian  mempertahankan”Piagam Djakarta” kemudian justru memelopori usaha untuk mengubahnya. 14

## Penutup
Pertanyaan  sejarah  itu  lebih  lanjut  berkembang  terutama  bagi kelompok  nasionalis  Islam  yang  merasa  dikhianati  atas  penghapusan  tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sebaliknya golongan nasionalis “sekuler” diterima dengan  sepenuh  hati  sebagai  gentlemen’s  agreement  kedua. 15 Karena  itu Prawoto Mangkusasmito menganggapnya sebagai problema besar yang terus menerus  dihadapi  ialah:  “Apakah  dapat  dipertanggungjawabkan  untuk menganggap  hasil  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  sesudah  proklamasi sebagai  suatu  yang ”onfeilbaar” atau  “ma’sum”  dan  wajib  dipertahankan sepanjang  masa,  dengan  pertimbangan  bahwa  panitia  yang  cara penyusunannya dicampuri oleh pihak Jepang, panitia yang susunannya  tidak mencerminkan  susunan  masyarakat  Indonesia  (pihak  Islam  diwakili  kurang dari  12%)  dan  panitia  yang  niat  berjuangnya  ialah  menyusun  Undang- Undang  Dasar  Sementara,  suatu revolutiegrondwet. 16 Akhirnya  panitia persiapan ini dibubarkan tanggal 29 Agustus 1945 dengan membentuk badan yang lebih besar lagi yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). 17
Sampai  sekarang  pertanyaan  sejarah  itu  tetap  belum  terjawab, sementara  Republik  berjalan  terus  melintas  sejarah  melalui  masa pemerintahan Orde Lama yang diktatur. Masa pemerintahan Orde Baru yang otoritarian  dan  pemerintahan  di  era  Reformasi  baru  setahun  jagung  belum menampakkan  dengan  jelas  corak  dan  konfigurasi  politik  yang diperankannya,  meski  sinyalemen  elit  politik  dan  rakyat  telah  meramaikan angkasa perpolitikan bangsa dengan berbagai gejolak dan krisis yang belum menampakkan tanda-tanda mereda dan teratasi.
14 Ibid, h.21
15 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, h. 51 16 Prawoto Mangkusasmito, op.cit, h. 31 17 Endang Saifuddin Anshari, op.cit, h.53
Nampaknya  kita  perlu  melihat  kembali  ke  belakang,  pada  peristiwa- peristiwa  sejarah  yang  kurang  terbuka (tranparancy) dan  kurang memperhitungkan  rasa  adilan (fairness) ,  sistem  sosial,  politik  dan  ekonomi yang  tidak  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa  dengan latar  belakang  sejarah perjuangan yang anti penjajahan dan anti penghisapan manusia atas manusia.
Sudah  waktunya  barangkali  kita  berpikir  ulang  untuk  memulai kembali dengan kemampuan diri dan kekayaan budaya dan modal awal kita dalam  mengusir  penjajahan  dalam  segala  bentuk  dan  versinya.  Ternyata penjajahan  yang  terusir  lima  puluh  lima  tahun  yang lalu  berulah penjajahan politik  selebihnya  secara  hakiki  kita  masih  “terjajah”  dalam  sistem  sosial, sistem  politik  dan  sistem  ekonomi  “orang  lain”  yang  membawa  ekonomi rakyat jatuh kejurang krisis berkepanjangan.

## Wallahua’lam

## Pustaka Acuan
Anshari, Endang Saifuddin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Bandung: Pustaka Bandung, 1981.
Hatta, Mohammad, Sekitar Proklamasi, Djakarta: Tintamas,  1969.
Maarif, Ahmad Syafii, Islam dan Politik teori belah bambu masa demokrasi terpimpin (1959-1965), GIP, 1996
Mangkusasmito, Prawoto, Pertumbuhan Rumus Dasar Negara dan sebuah Projeksi , Djakarta: Hudaya, 1970.
Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942 , Yogyakarta: LP3ES, 1980.