## ANALISIS LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI OBYEK JAMINAN DI INDONESIA

## Dahris Siregar*
Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien dahrissiregar1977@gmail.com

## Sri Wahyuni
Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

## Nindytha Elfiana Br Surbakti
Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

## Vasya Salsabilla Lubis
Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

## Riyan Putra Zebua
Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

## Abstrak
Tingkat pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia terus mengalami peningkatan karena kebutuhan  manusia  yang  semakin  banyak.  Dalam  hal  ini,  perjanjian  jaminan  dibuat  untuk melindungi kreditor dan debitor. Dengan kemajuan teknologi, untuk menjamin utang piutang, dapat  menggunakan  aset  kripto,  adalah  aset  digital  yang  memiliki  nilai  ekonomi  meskipun tidak  terlihat.  Penulis  menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual.  Jenis penelitian  ini bersifat normatif. Tiga kategori  bahan primer, sekunder, dan tertier digunakan peneliti  dalam  menganalisis  dan  mencari  sumber  kepustakaan  sebagai  cara  untuk mengumpulkan  data  untuk  mendapatkan  bahan  hukum  ini.  Sumber  hukum  diperoleh  dari pengumpulan, membaca, atau mencatat sumber hukum sehubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep tentang mata uang kripto sebagai jaminan, dan  bagaimana cryptocurrency digunakan  sebagai  jaminan  di  Indonesia.  Hasil  penelitian menemukan beberapa hal, bahwa kripto sebagai jaminan tidak dilindungi oleh hukum positif dan  jika  kripto  dapat  digunakan  sebagai  jaminan,  maka  dapat  digunakan  sebagai  jaminan fidusia.
Kata kunci: Uang Digital, Jaminan, Hutang Piutang, Regulasi Pemerintah

## Abstract
The  level  of  financing  to  meet  human  needs  continues  to  increase  as  human  needs  are increasing. In this case, a guarantee agreement is drawn up to protect creditors and debtors. With the advancement of technology, to guarantee accounts receivable, can use crypto assets, are digital assets that have economic value even though they are not visible. In this study, the author uses legal and conceptual approaches. It belongs to the normative research category. Three categories of legal materials are used: primary, secondary, and tertiary. Researchers analyze and search for literature sources as a method of collecting data to collect this legal material.  Within  this  research,  legal  sources  are  acquired  through  collecting,  reading  or recording  legal  sources  relevant  to  the  research  problem.  Studying  the  idea  of  using
cryptocurrency  as  collateral  is  the  aim  of  this  project  and  how  cryptocurrency  is  used  as collateral in Indonesia. The study's findings revealed several things, that crypto as collateral is not protected by positive law and if crypto able to serve as security, it can be used as fiduciary guarantee.
Keywords : Digital Money, Guarantee, Accounts Receivable, Government Regulation

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  1945  menggabungkan  Indonesia  menjadi  negara  hukum. Tujuan  Pembukaan  UUD  1945  adalah  untuk  menjaga  negara  Indonesia,  kemakmuran umum,  dan  seluruh  darah  Indonesia.  Kenyataan  bahwa  perekonomian  yang  stabil akan menghasilkan  kesejahteraan  umum  jelas  ditunjukkan  dalam  kalimat  tersebut.  Peraturan mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi yang mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang sama. Dalam ekonomi, proses atau transaksi memiliki banyak jenis  dan  ada  payung  hukum  yang  mengatur  semua  jenis  tersebut.  Ini  dilakukan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan  menghasilkan  perekonomian  yang  stabil. Munculnya kebutuhan untuk kredit atau utang akan mengikuti pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. 1 Akan  tetapi,  agar  tidak  ada  yang  dirugikan,  termasuk  kreditur,  utang piutang ini dibarengi dengan jaminan. Jaminan diberikan sebagai hasil dari utang antara pihak  yang  memberikan  jaminan  dan  pihak  yang  menerima  jaminan.  Barang  bertubuh, benda tidak memiliki tubuh, dan benda dapat bergerak tetapi tidak dapat bergerak adalah semua  contoh  objek  yang  dijamin  kebendaan,  menurut  KUHPerdata  Pasal  503-505 sehingga ada beberapa tidak mungkin dihabiskan dan ada yang dapat dihabiskan.
Buku  Kedua  Undang-Undang  Hukum  Perdata  membahas  barang  sebagai  objek jaminan.  Ini  juga  mencakup  golongan  benda  dalam  teori  hukum  kebendaan.  Hukum kebendaan  adalah  bagian  penting  dari  hukum  kekayaan  yang  mengatur  hak  pemilik terhadap  barang  yang  mereka  miliki.  Seiring  berjalannya  waktu,  manusia  memiliki pemikiran  yang  semakin  berkembang,  terutama  dalam  hal  teknologi,  berdampak  pada semua aspek kehidupan di dunia. 2 Ketika teknologi internet berkembang lebih cepat, aspek hukum harus disesuaikan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi pengguna internet  Indonesia. 3 Ini  termasuk  di  dunia  perdagangan.  Uang  elektronik  muncul  dari
1 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang , Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
2 Engkus Kuswarno, “Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia”, Jurnal Communicate Vol 1, No. 1 (2015): 47– 53.
3 Endang  Dyah  Ayu  Pitaloka,  “Pertentangan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Dengan Undang-Undang Transfer Dana Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet", Jurnal Yuridis Vol 8 No. 2 (2022): 187, https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2831.
sistem  mata  uang  yang  semakin  berkembang.  Peraturan  tentang  mata  uang  telah ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999,  seperti  yang  diubah  oleh Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011. Namun, Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik Nomor 11/12/PBI/2009 serta mengatur  pembayaran online dapat  muncul  dan  berkembang. 4 Mata  uang  kripto,  juga dikenal sebagai crypto currency , adalah sekumpulan kode yang tersimpan dalam komputer yang dapat dipindahtangankan, ini dapat digunakan sebagai metode pembayaran.  Nilai mata uang kripto bergantung pada permintaan pasar jika jumlah penjual dan penambang meningkat nilai kripto dapat meningkat.
Pembayaran yang dapat dilakukan melalui online dengan kripto muncul dan terbuka secara pribadi. Kripto muncul karena uang bukan digital memiliki batasan seperti biaya transaksi,  inflasi,  dan  privasi.  Akibatnya,  kripto  memiliki  sistem  yang  memungkinkan transaksi dilakukan tanpa adanya pihak ketiga, yang dikenal sebagai  kriptografi. Kripto adalah aset atau benda yang bernilai ekonomis karena kemampuan untuk digunakan untuk membayar. Efektivitas kripto sebagai metode pembayaran membuat banyak masyarakat teknologi  tergiur.  Selain  itu,  dengan  adanya  peraturan  di  Indonesia,  seperti  dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, mata uang kripto semakin meningkat dalam popularitas. 5 Menurut Pasal 503-505 Buku II, Undang- undang Hukum Perdata, crypto adalah barang yang ada, barang yang tidak memiliki tubuh, atau tidak berwujud, atau benda-benda yang dapat bergerak, atau memiliki kemampuan untuk bergerak. Karena aset kripto sangat diminati oleh masyarakat yang melek teknologi, sangat mungkin bahwa aset kripto dapat digunakan sebagai jaminan utang piutang. Saat digunakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengatur aset kripto, tetapi tidak mengatur menggunakan kripto sebagai jaminan utang piutang. 6
Tetapi pada kenyataannya, sangat umum di masyarakat di mana hampir tidak orang yang dapat memastikan bahwa aset kripto berada dalam utang piutangnya. Tidak adanya aset crypto sebagai  jaminan  utang  piutang  juga  disebabkan  oleh  sifat  mata  uang  kripto yang  bergantung  pada  sistem  minat  pasar.  Selain  itu,  menjadikan  aset  kripto  sebagai jaminan utang piutang menjadi lebih sulit karena Indonesia tidak memiliki undang-undang
4 Firmansyah dan M Ikhsan Dachofalny, Uang Elektronik Perspektif Islam (Lampung : CV. Iqra, 2018).
5 Nurfia  Oktaviani  Syamsiah,  “Kajian  Atas  Cryptocurrency  Sebagai  Alat  Pembayaran  Di  Indonesia,” Ijns.Org Indonesian Journal on Networking and Security Vol.6 No. 1 (2017): 53–61.
6 Kementerian  Perdagangan  Indonesia,  “Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  Tentang Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdangan  Berjangka  Aset  Kripto  (Crypto  Asset),”  Peraturan  Menteri Perdagangan (2018).
yang  mengatur  apakah  aset  digital  atau  kripto  dapat  digunakan  sebagai  jaminan  utang piutang karena itu, berdasarkan masalah sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian tentang  aset  kripto  sebagai  jaminan.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menggali  terkait  prospek  penggunaan  kripto  di  Indonesia  sebagai  jaminan  di  masa mendatang  dan  regulasi  mengenai  penggunaan  kripto  sebagai  sarana  pembayaran  di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian normatif adalah jenis studi yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang berfokus  pada  hukum  dapat  mencakup  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hukum, seperti  asas,  standar,  konsep,  dan  teori. Oleh  karena itu,  penelitian  normatif  juga  dapat disebut sebagai penelitian hukum. 7 Peneliti menggunakan kedua pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Regulasi dan kebiasaan yang telah ada dan telah berkembang di masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman bagi orang lain adalah subjek penelitian saat  ini  dalam  penelitian  normatif.  Sumber  hukum  utama  ialah  dalam  penelitian  ini, Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan, Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai kebijakan umum yang mengatur perdagangan berjangka aset kripto dan UU Nomor 10 Tahun 2021, Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dan sumber hukum tersier adalah literatur tentang hukum, seperti sumber seperti buku, jurnal, tesis,  skripsi,  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  topik  tersebut.  Analisis kualitatif melibatkan diskusi dan penafsiran sumber hukum dari berbagai jenis penelitian hukum,  serta  teori  hukum  yang  relevan  dengan  masalah  dan  masalah  yang  akan dibicarakan.  Tujuan  dari  analisis  ini  adalah  untuk  mengintegrasikan  secara  sistematis beberapa materi dari bahan hukum yang dikumpulkan.

## C. Pembahasan
1. Konsep Pengaturan Kedepan Kripto Sebagai Objek Jaminan
Crypto adalah singkatan dari kata " cryptocurrency ", yang berarti mata uang, dan " cryptography ", 8 yang berarti kode rahasia. Menggunakan kripto sebagai alat transaksi
7 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif , (Malang : Bayu Media, 2006), hlm.256.
8 Giancarlo  Giudici,  Alistair  Milne,  dan  Dmitri  Vinogradov,  “Cryptocurrencies:  Market  Analysis  and Perspectives,” Journal  of  Industrial  and  Business  Economics Vol.  47  No.  1  (2020)  :  1–18, https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6.
tanpa pihak ketiga sangat mudah. Kriptografi, sistemnya memanfaatkan kode rahasia untuk menjaga pesan agar pengguna lain tidak tahu. Pesan tersebut hanya dapat dilihat dan diakses oleh individu tertentu. Pesan yang bersifat rahasia atau sensitif disimpan dengan kode rahasia, yang digunakan untuk melindunginya dari orang lain.
Kripto adalah uang yang tidak dibuat oleh bank atau pemerintah. Karena itu, mata uang  kripto  sangat  rentan  terhadap  intervensi  pemerintah  atau  pihak  ketiga  lainnya karenanya, satu-satunya orang yang dapat mengontrol penjualan dan pembelian adalah mereka yang menggunakan jaringan internet. Kripto menggunakan sistem yang terkait satu  dengan  lainnya.  Sistem  ini  memungkinkan,  Banyak  komputer  akan  bersatu  dan melakukan tugas komputer super . Ini adalah apa yang dimaksud dengan "penambang" atau  " miner ". 9 Untuk  memastikan  keamanan  transaksi digital ,  tanda  tangan  harus digabungkan dengan riwayat dan deskripsi untuk membuat nama blok . Semua miner akan menerima blok transaksi ini sebagai saksi transaksi.
Transaksi akan diteruskan setelah dianggap aman setelah sahnya blok . Setiap kali blok baru disahkan seperti yang disebutkan di atas, itu digabungkan kembali dengan blok sebelumnya.  Setelah  itu, blok baru  muncul  untuk  diproses. Blockchain adalah nama sistem blok yang terdiri dari berbagai blok . Blockchain kemudian disimpan secara permanen untuk mencegah manipulasi.
Dalam  KUHPerdata,  objek  jaminan  yang  disebutkan  dianggap  sebagai  benda yang tidak berwujud, sistem kerja cryptocurrency yang menghindari penggunaan pihak ketiga dalam transaksi dapat dianggap sebagai objek jaminan untuk mendapatkan surat tanda  milik  kripto,  pengelola  menerbitkan  bukti  kepemilikan,  yaitu  dokumen  yang menunjukkan  kepemilikan  aset.  Dengan  memiliki cryptocurrency ,  anda  dapat menggunakannya sebagai jaminan. 10 Apabila aset kripto dijadikan jaminan utang, anda harus tahu kepemilikannya, yang dapat diakses melalui dokumen yang dirilis oleh pihak berwenang.  Seperti  yang  telah  dikenal  sebelumnya,  lembaga  jaminan  fidusia  adalah yang  paling  cocok  untuk  aset  kripto  ini  jika  kepemilikan  dihilangkan  dari  dokumen yang dapat dijamin.
9 Muhammad  Said  Honggowongso  dan  Munawar  Kholil,  "Legalitas  Bitcoin  Dalam  Transaksi  E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah", Jurnal Privat Law: Surakarta , Vol. 9 No. 3 (2021): 143.
10 Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra, “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun  2019,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) Vol.9  No.  4  (2020):  712, https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04.
Kripto  merupakan  aset digital yang  bersifat  dinamis,  tidak  memiliki  aturan hukum  yang  memungkinkannya  dijamin.  Ditambah,  seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya, penaksiran jumlah kripto saat dirupiahkan menjadi lebih sulit. Akibatnya, beberapa  lembaga  jaminan  terus  menolak  untuk  menerima  kripto  sebagai  objek jaminannya.  Hal  ini  terjadi  karena  sifat  kripto  yang  berubah-ubah. 11 Jika  demikian menjadi  objek  jaminan,  maka  hal  ini  berfungsi  sebagai  jaminan  tambahan  daripada jaminan utama.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019, Pasal 1 ayat (7), mengenai Standar Teknis untuk Manajemen Pasar Fisik Aset Kripto, kripto dianggap sebagaimana entitas tidak dapat  diamati: 12 “ Bitcoin ,  juga  dikenal  barang  digital  yang  tidak  berwujud  dikenal sebagai aset kripto yang diciptakan melalui kriptografi, jaringan antara orang dan buku monumental  didistribusikan  agar  memantau  pembuatan  perangkat  tambahan  dan verifikasi perdagangan, dan menjamin bahwa perdagangan dilakukan dengan aman. 13
Dalam hukum perdata, objek jaminan adalah benda tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan. 14 Dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Pasar Aset Kripto Fisik, kripto  diharapkan  mampu  digunakan  sebagai  jaminan.  Ini  terjadi  karena  aset  kripto sudah memiliki payung hukum untuk digunakan. 15
Sifat  kripto  yang  fluktuatif  dan  berubah secara cepat  sulit  untuk  mencocokkan nominal kripto dengan jumlah utang debitur, tetapi jumlah utang debitur menentukan taksiran  objek  jaminan.  Untuk  sementara  waktu,  tidak  ada  undang-undang  atau lembaga  yang  menjamin  untuk  memungkinkan  penggunaan  aset  kripto  sebagai jaminan. Ada beberapa kemungkinan mengapa hal ini terjadi, seperti halnya :
a. Terjadinya  kerugian  modal,  ini  terjadi  ketika  harga  jual  kurang  dari  harga  beli.
Dengan demikian, kerugian terjadi bagi pengguna kripto.
11 Haruli Dwicaksana dan Pujiyono, “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia,” Jurnal Privat Law Vol. 8 No. 2 (2020): 187, https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407.
12 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang   Nomor  5  Tahun  2019  Tentang   Pengesahan  Persetujuan  Antara Pemerintah  Republik  Indonesia  Dan  Pemerintah Republik  Belarus  Tentang  Kerja  Sama  Industri  Pertahanan,” 2019.
13 Amethysa Karama et al., “871-880 x, Article 1 Number 2 of Law Number 10 of 2011 Concerning Amendments to  Law  Number  32  of  1997  Concerning  Commodity  Futures  Trading,  Article  1  Number  2  of  Government Regulations No,” Jurnal Kertha Desa , Vol.10 No. 9 (2014).
14 RACHMADI USMAN, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,” Yuridika , Vol.32 No. 1 (2017) : 134, https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431.
15 BAPPEBTI,  “Aset  Kripto  (Crypto  Asset),” Kementrian  Perdagangan  Republik  Indonesia ,  2020,  1–24, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf.
b. Kehilangan aset jika anda salah dalam jual beli cryptocurrency .
Dikarenakan bentuk kripto yang tidak dapat dilihat dan disentuh, kripto dianggap sebagai  benda  yang  tidak  berwujud.  Dalam  KUHPerdata,  benda-benda  yang  tidak berwujud ada. 16 Kripto memiliki nilai moneter, seperti halnya hak kekayaan intelektual. Dokumen  kepemilikan  kripto  dikeluarkan  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk menunjukkan  bahwa  mata  uang  digital  itu  dimiliki  oleh  pemilik.  Jika  kepemilikan hanya  dapat  diberikan  dalam  bentuk  dokumen  dan  sertifikat  hanya  dapat  digunakan sebagai  jaminan.  Jadi,  jaminan  fidusia  akan  ditawarkan,  karena  jaminan  fidusia hanyalah kepemilikan barang atau sertifikat yang dapat digunakan sebagai jaminan, itu berbeda  dengan  jaminan  gadai  di  mana  barang  dan  sertifikat  diberikan  kepada pegadaian.  Namun,  karena  sistem  kripto  berubah-ubah,  penaksiran  yang  sulit  bagi lembaga jaminan membuat kripto tidak dapat digunakan sebagai jaminan bukan hanya tentang  bagaimana  kripto  berubah-ubah,  tetapi  tidak  ada  undang-undang  yang mengaturnya sampai saat ini.
Faktanya, sistem keuangan di Indonesia saat ini sangat berperan dan berdampak besar pada kemajuan negara. Uang dan sistem yang mengaturnya sangat penting bagi Indonesia, terutama untuk menyediakan layanan di pasar modal dan pasar uang. Sistem keuangan dikelola oleh lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari perbankan dan non- bank.. 17 Institusi  keuangan  yang  diatur  undang-undang  mengumpulkan  dana  dari masyarakat untuk disimpan sebagai simpanan dan kemudian memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat, memiliki transaksi pembayaran. Institusi keuangan ini dikenal sebagai institusi keuangan perbankan. 18 Lembaga keuangan yang bukan bank mendapatkan dana dari masyarakat, tetapi tidak boleh mendapatkan secara langsung. Dana pensiun, asuransi, perusahaan modal ventura, efek, serta pegadaian adalah contoh institusi keuangan bukan bank.
Pada  dasarnya,  debitur  memberikan  jaminan  ke  kreditur  sebagai  bagian  dari perjanjian  utang  piutang  dengan  harapan bahwa  pihak  debitur  tidak  akan  membayar hutang  tepat  waktu,  karenanya  pihak  kreditur  dapat  mengeksekusi  jaminan  tersebut apabila hal itu terjadi. 19
16 M.Si. Dra. Nandiyah Abdullah, Masa Depan , Kekerasan Terhadap Anak “BOM Waktu” Masa Depan , 2010.
17 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Erlangga, 2013).
18 Syahrul Sajidin, “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia,” Arena Hukum Vol.14 No. 2 (2021): 245–67, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3.
19 Dwi Tatak Subagiyo, Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar) , (Surabaya : UWKS Press, 2018).
Mengenai  legitimasi cryptocurrency sebagai  objek  jaminan.  Dalam  hukum perdata,  hukum  jaminan  menetapkan  bahwa  kripto  dapat  dianggap  sebagai  objek jaminan karena memiliki nilai moneter. Objek jaminan, yang pada dasarnya merupakan perjanjian assecoir (tambahan),  sangat  penting  untuk  memberikan  jaminan  yang biasanya  dilakukan  setelah  penandatanganan  utang  piutang.  Hal  ini  dimungkinkan untuk  menggunakan  kripto  sebagai  objek  jaminan  tetapi  karena  sifatnya  yang  tidak mudah untuk ditaksir, kripto hanya dapat digunakan sebagai penambah daripada objek jaminan utama.
Objek jaminan adalah harta atau barang yang digunakan sebagai jaminan. Aset dapat berupa benda berwujud atau tak berwujud dan dapat bergerak atau tidak. Buku II UU Hukum Perdata mengatur objek jaminan ini. Dalam situasi ini, jika objek tidak ada, jaminan tidak akan ada, Buku II KUHPerdata berbicara tentang objek jaminan. "Hak milik dapat memiliki apa pun," adalah apa yang dimaksud dengan " zaak " menurut Pasal 499 KUHPerdata. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman ini, subjek hukum dapat memiliki benda apa pun, baik sebagai objek maupun sebagai hak, selama objek tersebut dimiliki oleh subjek hukum. 20
Sri  Soedewi  Masjchoen  mengatakan  bahwa zaak (benda)  adalah  bagian  dari kekayaan.  Akan  tetapi,  hanya  satu  atau  dua  pasal  menurut  Undang-Undang  Hukum Perdata,  benda  yang  tidak  berwujud  juga  dapat  dianggap  sebagai  benda,  meskipun beberapa pasal menyatakan bahwa benda merupakan barang yang berwujud. 21 Dengan mempertimbangkan  pernyataan  bahwa  Pasal  503  KUHPerdata  menyatakan  bahwa semua benda memiliki tubuh dan tidak memiliki tubuh, jadi benda yang tidak berwujud juga  dapat  dianggap  sebagai  benda.  Akhir-akhir  ini,  negara  lain  mulai  membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud. Dalam hukum Inggris, hukum kebendaan membedakan perbedaan antara benda bergerak, keduanya yang dapat dilihat dan yang tidak.
Dalam  undang-undang  perdata,  jaminan  adalah  perjanjian  tambahan  yang disepakati  antara  debitur  dan  kreditur  sebagai  bagian  dari  perjanjian  utang  piutang. Tujuan  jaminan  adalah  untuk  memberikan  kepastian  tentang  utang  piutang  untuk membuat  kreditur  tenang  dan  yakin  tentang  waktu  pelunasan.  Setiap  transaksi  utang
20 I Ketut Markeling, Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda) , (Pustaka Prima, 2000), hlm. 1–21.
21 Akhmad  Budi  Cahyono  Sri  Soesilowati  Mahdi,  Surini  Ahlan  Sjarif, Hukum  Perdata :  (Suatu  Pengantar) (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
piutang atau kredit membutuhkan jaminan. 22 Dalam kasus di mana tidak ada jaminan untuk  utang  piutang  maka  pihak  yang  berpiutang  (kreditur)  akan  dirugikan.  Hal  ini disebabkan oleh fakta bahwa jaminan dapat menutupi kejadian apabila pihak debitur gagal membayar angsuran atau melakukan wanprestasi, sehingga pihak kreditur adalah satu-satunya pihak yang dirugikan. 23

## 2. Pengaturan Hukum Kripto di Indonesia
Sistem hukum di Indonesia berupa hukum positif menjadi sumber rujukan utama termasuk dalam peraturan tentang jaminan di Indonesia. Mengingat kebutuhan manusia yang  semakin  meningkat,  pengaturan  jaminan  di  Indonesia  sangat  penting.  Ini  akan memengaruhi banyak masyarakat yang melakukan pengkreditan. Baik kreditor maupun debitor akan merasa bahwa kredit mereka aman dengan sistem jaminan. Hukum yang berlaku  untuk  jaminan  di  Indonesia  terdiri  dari  dua  kategori,  yaitu  hukum  jaminan perorangan  dan  kebendaan.  Kemudian,  peraturan  yang  terkait  dengan  jaminan  di Indonesia diatur di dalam dan di luar KUHPerdata. 24 Hukum perdata mengenai jaminan diatur dalam beberapa pasal, termasuk: Pasal 1150-1161 tentang gadai dan Pasal 1162- 1232 tentang hipotek. 25
Hukum  jaminan  sangat  kompleks  dan  sistematis  seperti  yang  terlihat  dari sejumlah sumber hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Mengingat apakah dalam hukum jaminan, subjek jaminan sangat penting, pengaturan objek jaminan juga diatur. Kripto  membawa  teknologi  yang  sangat  diinginkan  masyarakat  memiliki  efek  yang signifikan pada sektor ekonomi.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  hukum  dimana  hukum  mengatur  segalanya. Regulasi hukum untuk kripto selalu berubah sesuai kebutuhan saat ini, tetapi pengguna dapat  menggunakannya  dengan  jelas  karena  hukumnya  selalu  berubah.  Beberapa undang-undang mengatur penggunaan kripto, seperti: 26
a. UU  Perdagangan  Komoditi  Nomor  32  tahun  1987,  seperti  yang  diubah  oleh  UU Nomor 10 tahun 2011;
22 Rahayu Fery Anitasari dan Aprilia Niravita, Buku Ajar Hukum Jaminan , 2021.
23 Sri Budi Purwaningsih, “Hukum Jaminan & Agunan Kredit,” 2021, 124.
24 Rahma  Kusumawati Zaeni  Asyhadie, Hukum Jaminan Di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah , Edisi 1, C (Depok: Rajawali Pers, 2018).
25 Suparji, Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan , ed. Aris Machmud, Cetakan I. (Jakarta: UAI Press, 2021).
26 Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia,” Lex Scientia Law Review Vol. 3 No. 2 (2019): 115–28, https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394.
b. Peraturan Nomor 3 Kepala Bappebti Tahun 2019;
c. Pasal 15 dari Undang-Undang Perdagangan Komoditi Berjangka ;
d. Regulasi Nomor 99 dari Menteri Perdagangan tahun 2018;
e. Operasi pasar komoditi fisik di pasar berjangka, yang diatur oleh Peraturan Nomor 2 Bappebti tahun 2019;
f. Peraturan  Nomor  5  Tahun  2019  dari  Komisi  Perdagangan  Berjangka  Komoditi: Standar Teknis untuk Manajemen Bursa Berjangka Aset Kripto Fisik;
g. Peraturan  Nomor  6  Tahun  2019  dari  Institusi  yang  mengawasi  perdagangan berjangka komoditas;
h. Peraturan  Nomor  2  Tahun  2020  dari  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi;
Dengan  mempertimbangkan  peraturannya,  penggunaan  kripto  sudah  diizinkan. Menggunakannya tidak seperti menggunakan aset biasa, yang dapat digunakan sebagai jaminan,  keduanya  bergerak  dan  tidak  bergerak,  pada  undang-undang  yang mengatur sampai saat ini kripto sebagai jaminan, atau lebih tepatnya, undang-undang yang tidak ada. Ini karena situasi nyata kripto tidak ada dan sulit untuk dibuat jaminan. Sangat tidak rasional  untuk  membuat  sesuatu  yang  dipermainkan  dan  tidak  dapat  dilihat  sebagai objek  jaminan.  Sangat  masuk  akal  bahwa  tidak  ada  undang-undang  yang  mengatur kripto sebagai objek jaminan karena pemerintah Indonesia belum mempelajari sistem kripto secara menyeluruh.
Peraturan  dibuat  untuk  mengawasi  semua  aktivitas  masyarakat  Indonesia, termasuk manajemen aset kripto. Peraturan ini dibuat dari perspektif hukum positif yang merupakan hal baru. 27 Peraturan No.5 Tahun 2019 ditetapkan pada tahun 2019 dengan persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Regulasi ini mengatur penggunaan mata uang kripto. Adanya aturan berikut menunjukkan bahwa di Indonesia, Bitcoin dapat  digunakan.  Kripto  mungkin  berguna  sebagai  jaminan  karena memiliki payung hukum dan nilai ekonomis yang tinggi. 28 Oleh karena itu, kripto, yang juga  disebutkan  dalam  KUHPerdata  sebagai  benda  yang  tidak  berwujud.  Beberapa peraturan  mengenai  jaminan  juga  disebutkan,  baik  dalam  dan  di  luar  KUHPerdata.
27 Agustina Christi F dan Yudhi Priyo Amboro, “Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura),” Journal of Judicial Review Vol.XXI No. 2 (2019): 14–40, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v21i2.665.
28 Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi,” Jurist-Diction Vol. 3 No. 1 (2020): 303, https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638.
Hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia adalah beberapa jenis lembaga jaminan dan masing-masing memiliki sistem dan prosedur yang berbeda. Namun demikian, tidak ada undang-undang yang jelas tentang pendaftaran kripto yang digunakan sebagai jaminan utang  piutang,  pelaksanaan  dan  pelaksanaannya.  Karena  pembatasan  objek  jaminan masih  terbatas,  Indonesia  masih  memiliki  vakum  hukum  tentang  kripto  yang  dapat dijadikan objek jaminan.

## E. Penutup
Apabila cryptocurrency dijadikan objek jaminan utang, kepemilikan cryptocurrency diberikan  kepada  lembaga  jaminan.  Pihak  berwenang  mengeluarkan  dan  menerbitkan dokumen yang menunjukkan kepemilikan. Penawaran yang tepat untuk lembaga jaminan adalah lembaga fidusia karena kebendaan kripto dapat ditemukan pada dokumen daripada barang.  Karena  kripto  memiliki  kecenderungan  untuk  berubah-ubah,  lembaga  jaminan sulit  untuk  menerimanya  sebagai  jaminan.  Akibatnya,  kreditor  atau  lembaga  penerima jaminan  tidak  ingin  mengambil  risiko  dengan  menerima  kripto  sebagai  jaminan. Orang yang menggunakan kripto dapat mengalami kerugian modal, kehilangan karena harga beli lebih tinggi daripada harga jual, atau kehilangan aset lainnya jika mereka salah beli beli kripto.
Peraturan  Tahun  2019  Nomor  5  tentang  Standar  Teknis  untuk  Manajemen  Pasar Fisik  Aset  Kripto  dari  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  merupakan salah  satu  dasar  hukum  untuk  aset  kripto.  Ditambah  lagi,  ada  beberapa  peraturan  yang mengatur penggunaan kripto. Setelah melihat peraturan tentang penggunaan kripto, perlu dilihat  juga  peraturan  tentang  jaminan.  Di  Indonesia,  hukum  jaminan  diatur  dalam KUHerdata  dan  di  luar  KUHPerdata.  Pasal  1140–1161  dan  1162–1232  KUHPerdata mengatur  hipotek  dan  jaminan  gadai.  Namun,  undang-undang  yang  mengatur  jaminan, seperti UUPA Nomor 5 tahun 1960 dan UU Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, dan UU  Jaminan  Fidusia  Nomor  42  tahun  1999,  berada  di luar  KUHPerdata  dari  peraturan yang  mengatur  jaminan  dan  aset  kripto,  tidak  ada  undang-undang  yang  relevan  untuk Indonesia untuk aset kripto digunakan sebagai jaminan.
Penulis dalam jurnal ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan khusus tentang  bagaimana  kripto  dapat  digunakan  sebagai  objek  jaminan.  Hal  ini  membuat hukum lebih jelas dan melindungi  penerima jaminan  kripto sebagai kreditur. Selain itu, badan pengawas perdagangan berjangka yang bertanggung jawab atas pengawasan sistem
kripto  harus  memiliki  kemampuan  untuk  mendidik  pengguna  kripto  secara  menyeluruh agar mereka dapat berfungsi sebagai objek jaminan.  Karena aset kripto sangat mungkin menjadi objek jaminan, penjamin mempelajari lebih lanjut tentang karakteristik kripto. Ini memberi  pengguna  kripto  kesempatan  tentang  menggunakan  aset  mereka  sebagai jaminan.

## Daftar Pustaka

## BUKU
Anitasari, Rahayu Fery, dan Aprilia Niravita. 2021. Buku Ajar Hukum Jaminan ,
Asyhadie,  Zaeni  dan  Kusumawati,  Rahma.  2018. Hukum  Jaminan  Di  Indonesia :  Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah . Depok: Rajawali Pers.
BAPPEBTI. 2020. Aset Kripto (Crypto Asset) . Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.
Firmansyah, dan Dachofalny, M. Ihsan. 2018. Uang Elektronik Perspektif Islam , Lampung : CV. Iqra.
Fuady, Munir. 2013. Hukum Jaminan Utang , Jakarta: Erlangga.
Ibrahim, Johnny. 2006. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif ,  Malang : Bayu Media .
Mahdi,  Sri  Soesilowati,  Sjarif,  Surini  Ahlan,  dan  Cahyono,  Akhmad  Budi.  2005. Hukum Perdata : (Suatu Pengantar) . Jakarta: Gitama Jaya.
Markeling, I Ketut. 2000. Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda) , Pustaka Prima.
Purwaningsih, Sri Budi. 2021. Hukum Jaminan & Agunan Kredit, Sidoarjo : Umsida Press.
Subagiyo,  Dwi  Tatak.  2018. Hukum  Jaminan  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar) . Surabaya : UWKS Press.
Suparji. 2021. Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan . Jakarta: UAI Press.
Supramono, Gatot. 2013. Perjanjian Utang Piutang , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## KARYA ILMIAH
Abdullah, Nandiyah. “Kekerasan Terhadap Anak “BOM Waktu” Masa Depan”, Magistra, Vol. XXII No. 73, 2010.
Amboro, Yudi Priyo dan Christi Agustina. “Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura).” Journal of Judicial
Review Vol. XXI No. 2, 2019.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v21i2.665 .
Dwicaksana,  Haruli,  dan  Pujiyono.  “Akibat  Hukum  Yang  Ditimbulkan  Mengenai Cryptocurrency  Sebagai  Alat  Pembayaran  Di  Indonesia”, Jurnal  Privat  Law 8,  no.  2, 2020. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407 .
Giudici,  Giancarlo,  Milne,  Alistair,  and  Vinogradov,  Dmitri.  “Cryptocurrencies:  Market Analysis and Perspectives.” Journal of Industrial and Business Economics Vol. 47, No. 1, 2020. https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6 .
Honggowongso, Muhammad Said dan Kholil, Munawar, “Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah”, Surakarta Vol. 9 No. 3, 2021.
Ilyasa,  Raden  Muhammad  Arvy.  “Legalitas  Bitcoin  Dalam  Transaksi  Bisnis  Di  Indonesia.” Lex Scientia Law Review Vol. 3, No. 2, 2019, https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394 .
Karama, Amethysa, Cupu Manik, Ni Ketut,  dan Supasti Dharmawan. “871-880 x, Article 1 Number 2 of Law Number 10 of 2011 Concerning Amendments to Law Number 32 of 1997  Concerning  Commodity  Futures  Trading,  Article  1  Number  2  of  Government Regulations No.” Jurnal Kertha Desa Vol. 10 No. 9, 2014.
Kuswarno, Engkus. “Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia.” Jurnal Communicate Vol. 1, no. 1 (2015): 47–53.
Nitha, Dewa Ayu Fera, dan I Ketut Westra. “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 4 (2020): 712. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04.
Pitaloka,  Endang  Dyah  Ayu.  “Pertentangan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  Dengan  Undang-Undang  Transfer  Dana  Dalam  Perdagangan  Berjangka Komoditi  Berbasis  Internet.” Jurnal Yuridis 8, no. 2 (2022): 187. https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2831.
Puspasari, Shabrina. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi.” Jurist-Diction 3, no. 1 (2020): 303. https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638.
Sajidin,  Syahrul.  “Legalitas  Penggunaan  Cryptocurrency  Sebagai  Alat  Pembayaran  Di Indonesia.”
Arena Hukum 14, no. 2 (2021): 245–67. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3.
Syamsiah,  Nurfia  Oktaviani.  “Kajian  Atas  Cryptocurrency  Sebagai  Alat  Pembayaran  Di Indonesia.” Ijns.Org Indonesian Journal on Networking and Security 6, no. 1 (2017): 53– 61.
Usman, Rachmadi. “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran.” Yuridika Vol 32, No. 1 (2017): 134. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Pengesahan  Persetujuan  Antara  Pemerintah Republik  Indonesia  Dan  Pemerintah  Republik  Belarus  Tentang  Kerja  Sama  Industri Pertahanan,    Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  2019,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Tentang  Kebijakan  Umum Penyelenggaraan  Perdangan  Berjangka  Aset  Kripto  (Crypto  Asset),  Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 99.