## PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN UTANG
Rani Rahman a, *, Nisa Noor Wahid b
a Universitas Siliwangi, Indonesia
b Universitas Siliwangi, Indonesia *ranirahman@unsil.ac.id
Diterima: Maret 2022. Disetujui: Agustus 2022. Dipublikasi: November 2022

## ABSTRACT
Debt policies are an important part of how a company runs its operations. This is related to the need for short-term funds, but is fraught with danger. Several factors, including managerial ownership structure and company size, are thought to influence this debt policy. The purpose of this research is to see how managerial ownership structure influences debt policy and how company size  influences debt  policy  in  companies  listed  on  LQ45.  The  research  method  used  is  quantitative,  with  multiple regression analysis using the ordinary least squares (OLS) approach. The data population for all LQ45 issuers  is  45,  with  the  research  period  in  2019  and  2020.  The  results  of  the  model  test  show  that managerial  ownership  and  company  size  cannot  be  used  to  predict  debt  policy.  The  results  of  the analysis show that the F test is not significant, with an R squared value of 0.021 or 2.1%, indicating a very weak effect. Likewise, the partial test shows that managerial ownership has no significant effect on debt policy, as does firm size. This is because companies listed on LQ45 have high liquidity, so they no longer need to increase debt if their assets are large enough.
Keywords: LQ45, managerial ownership, debt policy, company size

## ABSTRAK
Kebijakan hutang adalah bagian penting dari bagaimana perusahaan menjalankan operasinya. Hal ini terkait dengan kebutuhan dana jangka pendek, namun penuh dengan bahaya. Beberapa faktor antara lain struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan diduga mempengaruhi kebijakan hutang ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana  struktur  kepemilikan  manajerial mempengaruhi kebijakan hutang dan bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi kebijakan hutang pada perusahaan yang terdaftar di LQ45. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan analisis regresi berganda menggunakan pendekatan ordinary least square (OLS). Populasi data seluruh emiten  LQ45  adalah  45  dengan  periode  penelitian  tahun  2019  dan  2020.  Hasil  pengujian  model menunjukkan  bahwa  kepemilikan  manajerial  dan  ukuran  perusahaan  tidak  dapat  digunakan  untuk memprediksi kebijakan utang. Hasil analisis menunjukkan uji F tidak signifikan, dengan nilai R squared sebesar 0,021 atau 2,1%, menunjukkan pengaruh yang sangat lemah. Demikian juga dengan uji parsial menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, begitu pula ukuran perusahaan. Pasalnya, perusahaan yang terdaftar di LQ45 memiliki likuiditas yang tinggi, sehingga tidak perlu lagi menambah utang jika asetnya cukup besar.
Kata Kunci: LQ45, kepemilikan manajerial, kebijakan utang, ukuran perusahaan
Volume 17, Nomor 2, November 2022 102 – 110 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print)  2385-9246 (Online)
Rani Rahman, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 102 – 110

## PENDAHULUAN
Terlepas dari alasan mengapa investor berinvestasi pada perusahaan, yang umumnya dilihat adalah bagaimana kinerja perusahaan suatu perusahaan dapat menggambarkan  prospek  masa  depan  dan kinerja  yang  baik.  Hubungan  harmonis yang  terbentuk  antara  pihak-pihak  yang terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan dapat digunakan untuk mengukur  kinerja  perusahaan.  Hubungan yang  baik  antara  manajemen,  pemegang saham,  dan  pihak  berkepentingan  lainnya menunjukkan keharmonisan tersebut (Widiastuti, et al, 2013). Pemegang saham, kreditur, dan manajemen semuanya memiliki  kepentingan  dalam  perusahaan. Menyelaraskan  kepentingan  semua  pihak ini  sering  menimbulkan  masalah,  yang  di sektor  keuangan  dijelaskan  oleh  teori keagenan.  Juga  sering  terjadi  antara pemegang  saham  mayoritas  dan  bukan mayoritas (Tandiontong, 2015)
Ketika  satu  atau  lebih  individu (principal)  mempekerjakan  individu  lain (agen)  untuk  bertindak  atas  nama  mereka, kekuasaan  untuk  mengambil  keputusan didelegasikan  kepada  agen  atau  karyawan mereka. Ketika manajemen tidak memiliki mayoritas  perusahaan,  masalah  keagenan muncul.  Pemegang  saham  ingin  manajer bekerja  untuk  memaksimalkan  kekayaan pemegang  saham.  Agen,  di  sisi  lain, mungkin bertindak dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri daripada memaksimalkan kekayaan pemegang  saham.  Jika  kondisi  ini  terjadi, maka  timbul  masalah  keagenan  (agency conflict)  yang  dapat  diselesaikan  dengan menimbulkan  biaya  pengawasan  yang disebut  biaya  keagenan  (Jensen  dan Meckling, 1976).
Hutang  didefinisikan  sebagai  semua kewajiban keuangan perusahaan yang tidak terpenuhi  kepada  pihak  ketiga,  dimana hutang  ini  merupakan  sumber  dana  atau modal  perusahaan  yang  berasal  dari kreditur. Hutang atau kewajiban perusahaan
diklasifikasikan sebagai lancar atau jangka panjang.  Hutang  lancar,  juga  dikenal sebagai  hutang  jangka  pendek,  mengacu pada kewajiban keuangan perusahaan yang harus  dilunasi  dalam  waktu  dekat  dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan.  Hutang  jangka  Panjang  atau hutang  tidak  lancar  adalah  hutang  yang dipakai  untuk  keperluan  jangka  Panjang dan dapat berupa asset yang dapat disentuh. Selin  itu,  asset  tersebut  biasanya  memiliki nilai jual tinggi (Fahmi, 2015).
Utang  jangka  panjang  adalah  suatu jenis  perjanjian  antara  peminjam  dan kreditur  dimana  kreditur  setuju  untuk memberikan sejumlah pinjaman dan peminjam  setuju  untuk  membayarnya kembali  dengan  angsuran  yang  mencakup bunga  dan  pokok  pinjaman.  Utang  jangka panjang  memiliki  tiga  karakteristik:  cepat, fleksibel,  dan  murah.  Biaya  administrasi rendah,  dan  persetujuan  dari  pengawas pasar  modal  tidak  diperlukan,  seperti halnya  perusahaan  yang  menerbitkan obligasi. Menurut Ilahi, et al (2019), hutang jangka Panjang memiliki karakteristik yang jatuh  temponya  lebih  dari  1  tahun  dan asset/agunan dapat berupa surat berharga.
Kebijakan utang merupakan keputusan yang  diambil  oleh  manajemen  untuk memperoleh  pembiayaan  bagi  perusahaan, yang  akan  digunakan  untuk  membiayai kegiatan  operasional  perusahaan.  Jika pendanaan  internal  tidak  mencukupi, pemegang saham lebih memilih pendanaan perusahaan  yang  dibiayai  oleh  utang daripada sumber pendanaan lainnya. Karena penggunaan hutang tidak mengurangi hak pemegang saham terhadap perusahaan  dan  dapat  mencapai  tujuan perusahaan.  Perilaku  manajer,  di  sisi  lain, dapat dikendalikan.
Formula  DER  ( debt  to  equity  ratio ) merupakan kebijakan utang dengan mencerminkan  rasio  total  utang  terhadap total  ekuitas.  Semakin  rendah  nilai  DER maka  semakin  rendah  pula  tingkat  utang yang  dimiliki  perusahaan.  Jika  nilai  DER semakin  tinggi,  berarti  perusahaan  harus
Rani Rahman, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 102 – 110
menanggung  kewajiban  yang  lebih  besar dan  hutang  tersebut  digunakan  untuk membiayai  peningkatan  investasi  aset. Semakin besar utang, semakin banyak laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham, termasuk  dividen  yang  harus  dibayarkan, dan  semakin  besar  risiko  keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan diharuskan  membayar  utangnya  terlebih dahulu sebelum membagikan dividen.
Struktur kepemilikan perusahaan merupakan  salah  satu  aspek  tata  kelola perusahaan  yang  dapat  mempengaruhi kebijakan perusahaan. Struktur
kepemilikan perusahaan terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,  kepemilikan  direksi,  dan kepemilikan  individu.  Masalah  keagenan menjelaskan  perbedaan  kepentingan  di antara  para  pemilik  perusahaan  (konflik keagenan). Kepemilikan manajerial merupakan  salah  satu  aspek  tata  kelola perusahaan  yang  dapat  mengurangi  biaya keagenan  jika  porsinya  dalam  struktur kepemilikan perusahaan ditingkatkan. Pemberian  kesempatan  kepada  manajer untuk  memiliki  saham  bertujuan  untuk menyeimbangkan kepentingan manajer dan pemegang  saham.  Keterlibatan  manajer mendorong  manajer  untuk  bertindak  hati- hati  karena  mereka  akan  menanggung konsekuensi dari keputusan mereka. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.  Kepemilikan  manajerial  ini dinyatakan sebagai persentase dari proporsi jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh  manajer perusahaan  tersebut,  dibandingkan  dengan total  saham  yang  beredar  (Romadoni, 2022). Manajer menghindari risiko,
sehingga ketika diberi kesempatan, mereka cenderung  terlibat  dalam  aktivitas  yang menguntungkan  kepentingan  pribadinya (Sisca,  2011).  Manajer  akan  menentukan risiko mana dan keuntungan yang diharapkan  lebih  besar.  Jika  risiko  lebih besar  daripada  keuntungan,  manajemen
akan  meninggalkan  kesepakatan.  Manajer yang menghindari risiko (risk averse) akan memilih  investasi  berdasarkan  tingkat risiko  yang  rendah,  meskipun  konsekuensi keuntungannya kecil.
Manajer sering tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri daripada  memaksimalkan  kemakmuran pemegang saham saat menjalankan operasi perusahaan. Kondisi ini akan mengakibatkan  konflik  kepentingan  antara pemegang saham dan manajer. Dalam teori keuangan,  konflik  yang  disebabkan  oleh pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan  yaitu  antara  principal  dengan agen  disebut  dengan  konflik  keagenan (Sadewa dan Yasa, 2016).
Situasi  yang  dijelaskan  di  atas  pasti akan berbeda jika manajer juga merupakan pemegang  saham.  Secara  teori,  ketika kepemilikan  manajerial  rendah,  insentif bagi manajer untuk terlibat dalam perilaku oportunistik meningkat. Kehadiran kepemilikan  manajerial  dianggap  mampu menyelaraskan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham luar dan manajemen  (Jensen  dan  Meckling,  1976). Menurut Tarigan dan Christiawan (2007:2), manajer yang juga pemegang saham dengan sendirinya akan menyelaraskan kepentingannya  sebagai  manajer  dengan kepentingannya  sebagai  pemegang  saham dalam suatu perusahaan dengan kepemilikan manajerial.
Akibatnya,
manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka akan menanggung akibat dari keputusan tersebut.
Masalah  keagenan  muncul  antara manajemen  dan  pemegang  saham  dalam kasus  kepemilikan  yang  tersebar.  Ini memberi  pemegang  saham  kekuatan  dan mentransfernya  ke  manajer.  Akibatnya, manajer  menuntut  gaji  yang  tinggi, sehingga  biaya  keagenan  meningkat. Konflik  keagenan  diselesaikan  dalam kondisi ini dengan meningkatkan kepemilikan manajerial.
Manajer  diberi  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  kepemilikan  saham
Rani Rahman, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 102 – 110
guna  mencapai  paritas  dengan  pemegang saham.  Karena  pendanaan  dari  sumber internal  lebih  efisien  daripada  pendanaan dari  sumber  eksternal,  manajer  diharapkan menghasilkan  kinerja  yang  baik  sambil membayar dividen langsung yang rendah di bawah  kebijakan  ini.  Penetapan  dividen yang rendah akan mengakibatkan perusahaan  memiliki  laba  ditahan  dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan memiliki  sumber  pendanaan  internal  yang relatif  tinggi  (Munawar  dan  Basyarewan, 2015).
Sumber pendanaan untuk menjalankan operasional  perusahaan  dapat  berupa  dana yang  diperoleh  dari  modal  saham  maupun pinjaman pihak ketiga. Menentukan jumlah pendanaan  dari  pihak  ketiga  memang berisiko, namun manajemen perseroan telah memperhitungkan  risiko  tersebut.  Dalam hal  ini  struktur  kepemilikan  manajemen yang ada pada perusahaan dapat mempengaruhi  besarnya  struktur  utang sebagai sumber pendanaan. Menurut Kholis (2014), struktur kepemilikan suatu perusahaan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.
Kepemilikan  manajerial  dinyatakan sebagai persentase dari jumlah saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun buku. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen  akan  semakin  berusaha  untuk kepentingan pemegang saham yang merupakan  pemegang  saham  itu  sendiri (Putu  Anom  Mahadwartha,  2003:  3). Persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan  direksi  terhadap  total  saham  beredar digunakan  sebagai  proksi  kepemilikan manajerial  (Munawar  dan  Basyarewan, 2015).  Menurut  temuan  Rizki  (2016), kepemilikan manajerial berdampak negatif terhadap kebijakan hutang. Artinya, semakin  besar  kepemilikan  manajerial suatu perusahaan, semakin sedikit pinjaman yang  diberikan  kepada  pihak  luar.  Hal  ini menunjukkan bahwa manajemen
memperhatikan  risiko  biaya  modal.  Maka dari itu, hipotesis penelitiannya adalah:
H1:  Kepemilikan  manajerial  berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang
Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hutang  adalah  ukuran  perusahaan.  Total aset  yang  dimiliki  perusahaan  digunakan untuk  menghitung  ukuran  perusahaan. Perusahaan  besar  memiliki  lebih  banyak kelonggaran  dalam  mengelola  kekayaan mereka.  Sejumlah  penelitian  menunjukkan bahwa  ukuran  perusahaan  memengaruhi kebijakan utangnya. Semakin besar perusahaan,  semakin  banyak  dana  yang digunakan  untuk  menjalankan  operasinya. Hutang  adalah  salah  satu  sumbernya. Sehingga perusahaan dengan tingkat pertumbuhan  yang  tinggi  membutuhkan pendanaan  eksternal  dalam  jumlah  yang besar.
Perusahaan  besar  memiliki  akses mudah ke pasar modal. Karena kemudahan akses  ke  pasar  modal,  bisnis  memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mengumpulkan  dana.  Banyak  penelitian telah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi kebijakan utangnya  dan  terdapat  hubungan  positif antara  ukuran  perusahaan  dan  rasio  utang. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ukuran perusahaan tumbuh, ia cenderung meningkatkan  utangnya.  Menurut  temuan Surya dan Rahayuningsih (2012), firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan  hutang.  Menurut  Fahmi  (2015), semakin  besar  tangibility  aset  suatu perusahaan,  maka  semakin  besar  jaminan aset  yang  tersedia  untuk  memperoleh pendanaan eksternal berupa hutang. Hal ini disebabkan  kreditur  akan  meminta  barang jaminan  untuk  mencadangkan  utangnya. Menurut teori STO, berwujud aset meningkatkan leverage. Perusahaan dengan tingkat aset tetap yang rendah menghadapi lebih  banyak  masalah  informasi  asimetris daripada  perusahaan  dengan  tingkat  aset tetap  yang  tinggi.  Perusahaan  dengan tingkat  aset  tetap  yang  tinggi  biasanya merupakan  perusahaan  besar  yang  dapat
Rani Rahman, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 102 – 110
menerbitkan  saham  dengan  harga  yang wajar dan menghindari penggunaan hutang untuk  mendanai  investasi.  Menurut  teori POT, tangibility assets berpengaruh negatif terhadap leverage.
Perusahaan  besar  memiliki  aset  besar yang  dapat  dijamin  sebagai  sumber pendanaan.  Akibatnya,  ukuran  perusahaan akan  mempengaruhi  aksesnya  terhadap sumber pendanaan.
Hutang adalah instrumen  yang  sangat  sensitif  terhadap nilai perusahaan.
Struktur modal menentukan  nilai  perusahaan  (Gunarwati, et al, 2020). Semakin tinggi proporsi hutang maka  semakin  agresif  kebijakan  hutang tersebut, namun pada suatu saat peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan  karena  manfaat  penggunaan hutang  lebih  kecil  dari  pada  biaya  yang dikeluarkan.  Menurut  Bhawa  dan  Dewi
(2015),  struktur  kepemilikan  perusahaan diduga mempengaruhi keputusan pendanaan.
Hipotesis berikut diajukan berdasarkan uraian di atas:
H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang

## METODE PENELITIAN

## Populasi
Populasi  adalah  penjumlahan  dari semua  objek  individu  dengan  karakteristik khusus,  berbeda,  dan  lengkap  yang  dapat dipelajari.  Dalam  penelitian  ini,  populasi terdiri  dari  seluruh  perusahaan  yang terdaftar  di  LQ56  pada  tahun  2019  dan 2020. Didapatkan sebanyak 45 perusahaan yang layak untuk diteliti lebih lanjut.

## Operasionalisasi Variabel
1. Kebijakan utang Kebijakan utang diukur dengan debt to equity ratio atau rasio antara utang dan ekuitas
DER= 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 x 100%
2. Kepemilikan manajerial Adalah persentase kepemilikan saham
oleh manajemen:
KM= 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 x 100%
3. Ukuran perusahaan Ukuran perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang diukur dengan total aset. Ukuran perusahaan (ukuran) = ln_total aset

## Teknik analisis data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik regresi  linier  berganda  (Model  Regresi Berganda)  untuk  mengetahui  pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Analisis  regresi  linier  berganda digunakan  bila  terdapat  dua  atau  lebih variabel  bebas.  Model  umum  analisis regresi adalah sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 +b 2 X 2 + dan Informasi: Y = DER A = konstan
X 1 = Kepemilikan Manajerial X 2 = Ukuran Perusahaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  data  penelitian  yang dikumpulkan dari perusahaan yang terdaftar di LQ45 selama periode penelitian tahun  2017  dan  2018,  diperoleh  23 perusahaan  yang  datanya  sesuai  dengan yang diminta. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan  bahwa  data  cukup  berkualitas untuk  pengujian  hipotesis.  Uji  asumsi klasik  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji multikolinearitas,  dan  uji  heteroskedas- tisitas.
Model  regresi  yang  baik  memiliki distribusi  normal  atau  mendekati  normal. Yang  dimaksudkan  untuk  mengetahui apakah variabel bebas (terikat) dan variabel terikat  (bebas)  dalam  model  regresi berdistribusi  normal  atau  tidak.  Uji Kolmogorov  Smirnov  digunakan  untuk
Rani Rahman, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 102 – 110
menentukan distribusi normal. Data dikatakan berdistribusi normal jika Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05.
Tabel 1 Uji Normalitas Kriteria Signifikansi Asymp. Sig. (2- tailed) 0. 543 Sumber: Output SPSS (Data diolah) Dapat melihat dari output di atas bahwa
Asymp.  Sig  (2-tiled)  adalah  0,543.  Ini nilainya  lebih  dari  0,05,  atau  5%. Akibatnya, disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
Uji  multikolinearitas  merupakan  uji kualitas  data  yang  kedua.  Matriks  korelasi dapat digunakan untuk menguji multikolinearitas  data  dengan  melihat  VIF (variance  inflation  factor)  dan  nilai tolerance. Model regresi tanpa
multikolinearitas  memiliki  angka  VIF sekitar  1  dan  angka  toleransi  mendekati atau  tidak  lebih  besar  dari  10.  Tabel  2 menunjukkan hasil uji multikolinearitas.

## Tabel 2 Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) KM ,946 1,057 UK ,946 1,057 Sumber: Output SPSS (Data diolah)
Diperoleh  nilai  toleransi  (TOL)  lebih besar  dari  0,10.  Berdasarkan  temuan tersebut, model regresi bebas dari multikolinearitas antar variabel
independen.
Uji  heteroskedastisitas  merupakan  uji kualitas  data  selanjutnya.  Uji  Glejser digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya heteroskedastisitas.  Hasilnya  ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3. Uji Glejser Model  t Sig. 1 (Constant) 4,359 ,000 KM -2,491 ,087 UK -1,813 ,077 Sumber: Output SPSS (Data diolah)
Jelas  dari  tabel  bahwa  semua  variabel independen  memiliki  nilai  lebih  besar  dari 0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semua variabel  menunjukkan  gejala  heteros- kedastisitas  pada  model  regresi  penelitian ini.

## Uji F
Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  OLS  dan SPSS.  Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui ketepatan model (goodness of fit) pengaruh variabel  independen  yaitu  kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu kebijakan hutang.
Output  SPSS  dari  analisis  uji  F  data perusahaan yang terdaftar di LQ45 dengan menggunakan  metode  analisis  regresi berganda  estimator  OLS  adalah  sebagai berikut:

## Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji Akurasi
Model Model F Sig. 1 Regression 6,453 ,039 b
Residual Total Sumber: Output SPSS (Data diolah) Berdasarkan  tabel  di  atas,  nilai signifikansi  sebesar  0,039  atau  lebih  kecil dari  batas  nilai  signifikansi  (α  =  0,05). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan  dapat  digunakan  dengan  baik untuk menjelaskan variabel kebijakan utang karena  modelnya  signifikan.  Sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian parsial.

## Uji t
Selanjutnya  uji  t  digunakan  untuk menguji hipotesis  yang telah diajukan. Uji
Rani Rahman, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 102 – 110
ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah variabel  independen  berpengaruh  secara parsial terhadap variabel dependen.
Didapatkan
hasil sebagai
berikut berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dengan  menggunakan  alat  analisis  regresi berganda:
Tabel 5 Hasil perhitungan uji t Model t Sig 1 (Constant) 2,208 ,033 KM -,885 ,381 UK -,545 ,589 Sumber: Output SPSS (data diolah)
Dari  tabel  5  di  atas  dapat  dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
DER = 2.367 - 0.024 KM - 0.025 UK + e
Penjelasan  mengenai  hasil  analisis  uji hipotesis  parsial  (uji  t)  masing-masing variable adalah sebagai berikut:

## H1: Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan utang
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5 diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,381 dengan  koefisien  negatif  dan  Ha  ditolak sedangkan Ho diterima. Hasilnya, kepemilikan  manajerial  tidak  berpengaruh terhadap  kebijakan  utang  perusahaan  yang terdaftar  di  LQ45.  Hasilnya,  hipotesis pertama  bahwa  kepemilikan  manajerial berpengaruh  negatif  terhadap  kebijakan utang  pada  perusahaan  yang  terdaftar  di LQ45 ditolak.

## H2: Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5 diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,589 dengan koefisien negatif yang menunjukkan  bahwa  Ha  ditolak  dan  Ho diterima.  Akibatnya,  ukuran  perusahaan tidak ada kaitannya dengan kebijakan utang perusahaan yang terdaftar di LQ45. Dengan demikian  hipotesis  kedua  bahwa  ukuran perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap
kebijakan  hutang  pada  perusahaan  LQ45 ditolak.

## Diskusi
Hasil  pengujian  tersebut  berdasarkan data  penelitian  yang  terkumpul  yaitu perusahaan  yang  terdaftar  di  LQ45  tahun 2017 dan 2018. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang memenuhi kriteria  yang  ada  di  sektor  LQ45  yaitu perusahaan dengan tingkat likuiditas tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Berdasarkan  hasil  pengujian  model penelitian  yang  diusulkan,  yang  meliputi dua  variabel  independen,  kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan, dan satu variabel dependen, kebijakan hutang, dapat disimpulkan  bahwa  model  tersebut  tidak baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai signifikansi  pada  uji  simultan  sebesar 0,639.  Nilai  ini  secara  signifikan  lebih tinggi  dari  0,05.  Padahal,  nilai  r-square yang  merepresentasikan  joint  effect  dari seluruh variabel independen sebesar 0,021, menunjukkan  bahwa  joint  effect  sebesar 2,1%. Karena nilainya yang sangat rendah, kedua variabel tersebut secara statistik tidak efektif dalam memprediksi kebijakan utang pada  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI sektor LQ45.
Selanjutnya,  hasil  analisis  regresi parsial  menunjukkan  bahwa  tidak  ada satupun  variabel  termasuk  kepemilikan manajerial  dan  ukuran  perusahaan  yang dapat  mempengaruhi  kebijakan  hutang perusahaan  yang  terdaftar  di  LQ45. Akibatnya, kepemilikan manajerial memiliki  pengaruh  yang  kecil  dalam menentukan  kebijakan  hutang.  Menurut data yang terkumpul, persentase kepemilikan  manajerial  sangat  rendah. Sebagian  besar  perusahaan  publik  dimiliki oleh  institusi  atau  pemerintah.  Akibatnya, diperlukan lebih banyak penelitian tentang dampak  kepemilikan  institusional  atau pemerintah terhadap kebijakan utang.
Perusahaan  LQ45  memiliki  likuiditas yang  sangat  baik,  artinya  dana  yang dimilikinya masih cukup untuk
Rani Rahman, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 102 – 110
menjalankan usahanya. Kepemilikan manajerial  memiliki  sedikit  pengaruh apakah kebijakan perusahaan harus menambah  utang  atau  tetap  dengan  dana yang ada. Perusahaan akan selalu membuat kebijakan  untuk  tambahan  dana  baru terutama dari eksternal perusahaan, berbeda dengan perusahaan yang kebutuhan dananya  sangat  besar.  Akibatnya,  temuan penelitian ini  bertentangan  dengan  temuan Kholis  (2014)  yang  menemukan  bahwa struktur  kepemilikan  perusahaan  dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan,  serta  temuan  Murtini  (2018), yang  menemukan  bahwa  kepemilikan manajerial  berpengaruh  negatif  terhadap kebijakan hutang.
Temuan  lain  menunjukkan  bahwa ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh terhadap  kebijakan  hutang  yang  diukur dengan  debt  to  equity  ratio.  Ukuran perusahaan  yang  diproksikan  dengan  total aset  menunjukkan  kekayaan  yang  dimiliki oleh  perusahaan  yang  bersumber  dari hutang dan modal. Istilah "teknologi maju" mengacu  pada  penggunaan  teknologi canggih  dalam  produksi  barang  dan  jasa. Perusahaan besar tidak diragukan lagi lebih mudah  beradaptasi  dalam  hal  kebijakan. Namun  karena  sektor  LQ45  merupakan perusahaan  yang  likuid,  maka  memiliki cash  supply  yang  besar  dan  tidak membutuhkan  tambahan  dana  eksternal. Akibatnya,  besar  kecilnya  aset  perusahaan tidak ada kaitannya dengan kebijakan utang perusahaan  di  sektor  LQ45.  Temuan penelitian ini sejalan dengan Suryani (2020) yang menemukan bahwa ukuran
perusahaan  memberikan  pengaruh  positif terhadap kebijakan hutang.

## SIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan pembahasan,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki  dampak  yang  terlihat  terhadap kebijakan utang perusahaan LQ45. Sedangkan  kebijakan  hutang  perusahaan
yang  terdaftar  di  LQ45  tidak  dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.
Beberapa saran yang dapat disampaikan  yaitu  riset  dapat  dilakukan pada  sektor  selain  LQ45,  seperti  Jakarta Islamic  Index  (JII),  Indeks  Saham  Syariah Indonesia  (ISSI),  dan  lain-lain.  Selain  itu, penelitian  selanjutnya  dapat  menambah variabel  untuk  menyempurnakan  model yang dihasilkan.

## REFERENSI
Bhawa,  I.B.M.D.  &  Dewi,  M.R.  (2015).
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas,
Profitabilitas, Dan
Risiko  Bisnis  Terhadap  Struktur Modal  Perusahaan  Farmasi.  E- Jurnal  Manajemen  Unud.  4(7), 1949-1966
Fahmi,  Irham.  (2015).  Analisis  Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta Gunarwati, Maryam, dan Sudarwati, (2020). Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan  Dengan  Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening.
Edunomika , 4(2) Ghozali,  Imam.  (2011). Aplikasi  Analisis Multivariate    dengan    Program IBM  SPSS  19. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Kholis,  N.  (2016).  Analisis  Struktur
Kepemilikan Dan Perannya Terhadap Praktik Manajemen  Laba Perusahaan. ADDIN, 8(1), 203-222 Ilahi, B., Mahbubah, N., & Qomariah, N.I. (2019).  Pengaruh  Hutang  Jangka Panjang dan Hutang Jangka Pendek Terhadap Kinerja Perusahaan. Muhasabatuna, 1(2), 13-20 Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. AEA Papers and Proceedings , 76(2), 323-329. Munawar,  A.,  &  Bsyarewan,  U.N.  (2016). Analisis Kebijakan dividen terhadap pertumbuhan  dan  harga  saham
Rani Rahman, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 102 – 110
perusahaan. Jurnal Ilmiah Manajemen  Kesatuan,  3(1),  061- 074 Murtini, U. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dan Profitabilitas  Terhadap  Kebijakan
Hutang. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 14(2), 141-153
Rizki, M.N. (2016). Pengaruh Kepemilikan
Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Profitabilitas Terhadap  Kebijakan  Hutang  Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia Tahun 2013-2015. Regional Development  Industry  &  Health
Science, Technology and Art of Life.
321-329 Romadoni  dan  Pradita,  (2022).  Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Kepemilikan Konstitusional  terhadap  Kinerja Keuangan Perusahaan. Jurnal
Pendidikan Tambusai, 6(2), 15203- 15215 Sadewa,  N.,  &  Yasa,  G.  W.  (2016). Pengaruh corporate governance dan leverage  pada  agency  cost. Jurnal
Ilmiah Akuntansi dan Bisnis . 11(1):17 – 27
Sisca,  M.P.  (2011).  Pengaruh  Struktur Modal  dan  Struktur  Kepemilikan terhadap  Free  Cash  Flow  dan Kebijakan Dividen pada PerusahaanPerusahaan  yang  Go Public  di  Bursa  Efek  Indonesia. Tesis. Universitas Udayana
Surya,  D., & Rahayuningsih,  D.A. (2012).
Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan  Dengan  Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Bisnis dan Akuntansi , 14(3),
213-225
Suryani, D. (2020). Pengaruh  profitabilitas,
likuiditas,    struktur    asset    dan ukuran
perusahaan terhadap kebijakan  hutang  pada  Perusahaan
Sektor  Industri  Barang  Konsumsi
yang  terdaftar  di  BEI  Tahun  2018. Universitas Widya Tandiontong,  Mathius.  (2015).  Kualitas Audit dan Pengukurannya. Penerbit Alfabeta. Bandung Tarigan,  J.,  dan  Christiawan,  Y.Y.  (2007).
Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Utang,
Kinerja, dan Nilai
Perusahaan. Jurnal  Akuntansi  dan
Keuangan . 9(1), 1-8.
Wahyudi  dan  Perwestri,  H.P.  (2006).
Implikasi struktur Kepemilikan Terhadap  Nilai  Perusahaan  dengan keputusan keuangan sebagai variabel  intervening. SNA  IX : Ikantan Akuntan Indonesia. Widiastuti,  M.,  Midiastuty,  P.P.,  dan Suranta, E. (2013). Dividend Policy and Foreign Ownership. Simposium Nasional  Akuntansi  XVI ,  3401- 3423.