ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Model Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari
Adrian Tawai 1, * ; Zamran Afriadi 2 ; Muhammad Yusuf 3 1,2 Universitas Halu Oelo, Kendari, Indonesia;  adriantawai@uho.ac.id
* Correspondence : adriantawai@uho.ac.id

## Kata kunci
Implementasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Kebijakan Pemerintah
Keywords Program Implementation, National Health Insurance, Government Policy.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  model  implementasi  program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari, serta faktor- faktor  yang  mempengaruhi  model  implementasi  program  jaminan  kesehatan nasional  (JKN)  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Kendari.  Jenis  penelitian  bersifat deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  primer  diperoleh  langsung  melalui  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Data    sekunder  diperoleh  dari  laporan  di  Dinas Kesehatan Kota Kendari. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan 6 informan untuk  memperoleh  data  mengenai  informan dalam  penelitian ini  adalah orang- orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang Model Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Analisis  data menggunakan model  Miles  dan  Huberman,  yaitu  reduksi  data, penyajian    data,    dan    penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program JKN di Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam upaya pelaksanaan masih kurang efisien. Masih ada sebagian kasus serta  hambatan  antara  lain  belum  optimalnya  akses  jalannya  JKN  di  tiap Puskesmas,  belum  optimalnya  sosialisasi  JKN  ke  warga,  belum  optimalnya pemanfaatan akses data, dan belum optimalnya penerapan sistem referensi serta pembayaran pada jasa program JKN.

## ABSTRACT
This study aims to determine and the implementation model of the national health insurance program (JKN) at the Kendari City Health Office, as well as the factors that influence the implementation model of the national health insurance program (JKN)  at  the  Kendari  City  Health  Office.  This  type  of  research  is  descriptive qualitative.  Primary  data  sources  are  obtained  directly  through  observation, interviews and documentation. Secondary data was obtained from reports at the Kendari City Health Office. In this study, researchers determined 6 informants to obtain  data  on  informants  in  this  study  are  people  who  have  the  potential  to provide  information  about  the  National  Health  Insurance  Program  (JKN) Implementation Model at the Kendari City Health Office. Data analysis using the Miles  and  Huberman  model,  namely  data  reduction,  data  presentation,  and conclusion drawing / verification. The results showed that the implementation of the JKN program at the Kendari City Health Office in an effort to implement it was still inefficient. There are still some cases and obstacles, including not optimal access  to  JKN  roads  in  each  Puskesmas,  not  optimal  socialization  of  JKN  to residents, not optimal utilization of data access, and not optimal application of reference systems and payments for JKN program services.

## Pendahuluan
Menurut  UUD  1945,  Negara  wajib  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga negara  dan  penduduk  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Sebagai  kepala Negara, pemerintah dituntut untuk melayani semua kepentingan publik, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dan hak-hak sipil. Dengan kata lain, semua kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang diwajibkan oleh hukum atau panggilan untuk penyediaan semacam layanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendeskripsikan bahwa kesehatan adalah kondisi dimana manusia sehat secara fisik, mental,  spiritual  dan  sosial  sehingga  secara  sosial  ekonomi  mampu  menjalani kehidupan yang produktif. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar yang diberikan  kepada  individu  sejak  lahir.  Mendapatkan  pelayanan  kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap orang Indonesia. Jadi, dalam hal ini, pemerintah Indonesia  dituntut  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  yang  lebih  rendah  tersebut ditegakkan.  Untuk  memperkuat  peran  pelayanan  kesehatan  primer,  pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan dan regulasi. Dalam proses ini, mereka melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  untuk  memastikan bahwa  layanan  kesehatan  berkualitas  tetap  tersedia  dan  mudah  dijangkau  oleh semua orang (Rosnah &  Kasim, 2022).
Salah  satu  jenis  pelayanan  yang  paling  dibutuhkan  masyarakat  adalah  di bidang  kesehatan.  Tidak  mengherankan  jika  industri  kesehatan  harus  terus ditingkatkan  untuk  memberikan  layanan  kesehatan  terbaik  kepada  masyarakat. Layanan yang dimaksud tentu saja cepat, akurat, terjangkau, dan ramah. Mengingat bahwa  masyarakat  yang  sehat  jasmani  dan  rohani  akan  dapat  membantu  suatu negara dalam melaksanakan pembangunannya secara tepat. Meskipun tidak semua masyarakat  mendapatkan  biaya  kesehatan  yang  ditanggung  sepenuhnya  oleh pemerintah,  bagi  mereka  yang  tidak  mampu,  pemerintah  menyediakan  asuransi kesehatan untuk menanggung biaya kesehatan mereka(Suprianto & Mutiarin, 2017).
Pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Di  tengah  dinamika  sistem  kesehatan Indonesia,  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  telah  menjadi  tonggak penting dalam upaya mencapai akses kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh penduduk. Program JKN bertujuan untuk memberikan  perlindungan dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  komprehensif  dan  terjangkau,  sehingga diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat.
Salah  satu  kota  di  Indonesia  yang  berupaya  mengimplementasikan  Program JKN  dengan  baik  adalah  Kota  Kendari.  Dinas  Kesehatan  Kota  Kendari  memiliki peran  krusial  dalam  menyelenggarakan  program  ini  dengan  optimal.  Pengelolaan dan  implementasi  yang  tepat  menjadi  kunci  keberhasilan  program  ini  dalam menyediakan  akses  kesehatan  yang  adil  dan  bermutu  bagi  seluruh  masyarakat. Tahap  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  apakah  kebijakan  yang  diambil  oleh
pemerintah memiliki efektivitas yang baik di lapangan dan sesuai dengan rencana yang  telah  dibuat.  Evaluasi  ini  dilakukan  untuk  menentukan  apakah  kebijakan tersebut dapat  berhasil  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Djiko  &  H.  S. Tangkau,  2018).  Terkadang  kegagalan  dalam  mengelola  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  secara  efektif  menyebabkan  program-program  pemerintah  tidak  berjalan dengan lancar dan optimal di tengah masyarakat(A. Mandolang et al., 2019).
Di sisi lain, mereka yang tidak mampu membayar asuransi dapat menggunakan program lain seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah. Namun sistem jaminan sosial tersebut belum berjalan dengan baik dan efisien, sesuai Permenkes No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Menghadapi tantangan yang sulit, biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan (Driss, 2017).
Beranjak dari ini Pemerintah dan rumah sakit komersial dan fasilitas kesehatan di Indonesia terus bekerja untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien dan keluarganya. Dalam konteks ini, faktor-faktor kunci seperti kerjasama dengan pihak terkait,  peran  serta  masyarakat,  manajemen  sumber  daya,  dan  upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan  kesehatan akan menjadi perhatian utama. Selain itu, kendala  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  mengimplementasikan  program  ini juga akan dijelaskan guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan Program JKN di Kota Kendari. Telah banyak studi yang membahas mengenai implementasi program JKN seperti studi Hasanah (2016). yang  mengambil  wilayah  penelitian  di  Puskesmas  Kokop  Kecamatan  Kokop Kabupaten Bangkalan serta Rosmawati, & Nilwana, (2018) yang mengambil wilayah di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang. Dari studi-studi tersebut belum ada yang mengambil  studi  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Kendari.  Sehingga  perlunya  dilakukan penelitian  lebih  lanjut  mengenai  Implementasi  Program  JKN  di  Dinas  Kesehatan Kota Kendari.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Kendari,  pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini adalah terdapat hal-hal yang layak diteliti. Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  bersifat  deskriptif  kualitatif. Data  kualitatif  dapat  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi,  diskusi  atau pengamatan  pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Kendari.  Pada  penelitian  kualitatif    ini peneliti  sendirilah    yang    menjadi    instrumen    penelitian    untuk  mendapatkan data    secara  langsung  dari  sumbernya.  Peneliti  dalam  penelitian  ini  menunjuk narasumber  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  informan  yang  mungkin memiliki pengetahuan tentang Model pelaksanaan program Jaminan JKN di Dinas Kesehatan  Kota  Kendari.  Informan  adalah  pihak  atau  individu  yang  memiliki pemahaman yang unggul tentang hal atau keadaan sosial yang sedang diteliti, atau mereka  berfungsi  sebagai  otoritas  yang  memfasilitasi  penyelidikan  bagi  peneliti.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menetapkan  informan  untuk  memperoleh  data mengenai Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan  informasi  tentang  Model  Implementasi  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  di  Dinas  Kesehatan Kota Kendari.Adapun  yang  menjadi informan penelitian ini terdiri dari: Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola JKN Dinas Kesehatan, Tenaga/petugas  Kesehatan  dan  Masyarakat  tiga  orang.  Analisis      data menggunakan   model  Miles   dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan/  verifikasi  (Miles,  Huberman  1994;  Ramdani,  Nasir,  & Sudirman, 2021).  Analisis   data  dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung sampai selesai.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari
Dalam upaya memajukan sebesar-besarnya potensi kesejahteraan masyarakat, program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan kebijakan publik yang menyasar penduduk  Kota  Kendari  sebagai  kelompok  sasarannya  dan  juga  merupakan kebijakan publik di bidang kesehatan. Target audiens untuk kebijakan masyarakat.
Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam menjalankan Program Jaminan Nasional ini menjadi bukti lebih lanjut bagaimana  Pemerintah  Kota  Kendari  telah  memaksimalkan  potensinya  untuk kesejahteraan  rakyat.  Semakin  banyak  diakui  bahwa  melibatkan  pemangku kepentingan  adalah  faktor  krusial  untuk  mencapai  keberhasilan  dan  kelancaran pelaksanaan program yang berkelanjutan (Freebairn et al., 2022).
Mewujudkan  Masyarakat  Kota  Kendari  yang  Sehat,  Mandiri,  dan  Sejahtera merupakan tujuan utama Dinas Kesehatan Kota Kendari. Tak perlu dikatakan bahwa memeriksa  situasi  yang  ada  dan  kemudian  membuat  rencana  tindakan  yang mendukung  tujuan  adalah  langkah  pertama  dalam  mewujudkan  visi  tersebut. Setelah  kebijakan  program  jaminan  kesehatan  nasional  ini  ditetapkan,  langkah selanjutnya  yang  tidak  kalah  penting  dan  perlu  mendapat  perhatian  adalah menggerakkan secara efektif kapasitas lembaga atau lembaga pelaksana, khususnya bagaimana  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  untuk  mencapai  tujuan  atau sasaran dari kebijakan sebenarnya.
Proses  implementasi  baru  akan  dimulai  setelah  tujuan  dan  sasaran  telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun secara terinci, dan dana yang diperlukan telah tersedia dan dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut (Andani et al., 2019). Tahapan implementasi memiliki kepentingan yang besar karena suatu kebijakan atau program tidak memiliki makna apapun jika tidak dapat dijalankan dengan baik dan tepat  (Amieratunnisa  &  Indarjo,  2018).  Pada  titik  ini  diputuskan  berhasil  atau tidaknya  suatu  kebijakan  ditentukan  oleh  seberapa  baik  pelaksanaannya.  Karena untuk mendapatkan efek yang diinginkan atau mencapai tujuan, program kebijakan
harus dijalankan. Oleh karena itu, mengingat temuan studi yang paling penting di daerah tersebut, peneliti juga mengkaji beberapa variabel yang mungkin berdampak pada pelaksanaan program (JKN) ini. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Menurut Charles O.Jones  tentang 3 variabel implementasi program sebagai berikut.

## a. Pengorganisasian
Terbentuknya visi, maksud, dan tujuan Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam rangka  program  jaminan  kesehatan  nasional  tidak  terlepas  dari  organisasi  ini. Kelompok  ini  berkepentingan  dengan  siapa  dan  apa  yang  harus  dilakukan.  Saat membuat kebijakan organisasi, penting untuk mempertimbangkan perumusan visi, misi,  dan  tujuan.  Pernyataan  misi  Dinas  Kesehatan  Kota  Kendari,  “Mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang sehat, mandiri, dan sejahtera” cukup spesifik. Dinas Kesehatan serius dan peduli untuk mewujudkan masyarakat di Kota Kendari yang sehat,  mandiri,  dan  sukses,  yang  tercermin  dari  tujuan  tersebut.  Dari  visi tersebut kemudian  dibuat  misi  dengan  harapan  tercapainya  tujuan  yaitu  implementasi. Penting untuk dapat dengan cepat beradaptasi dengan peluang dan tantangan yang muncul,  daripada  mengikat  diri  secara  kaku  pada  rencana  implementasi  program yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (Bandali  et  al.,  2022).  Dinas  Kesehatan  terlibat dalam penyusunan visi, misi, dan kebijakan program jaminan kesehatan nasional.

## b. Penerapan
Dengan  melaksanakan  kegiatan  yang  ditargetkan  untuk  mencapai  tujuan kebijakan, semua keputusan dan peraturan diterapkan secara konsisten. Kebijakan program  JKN  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  23 Tahun  1992.  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  adalah  kebijakan  yang ditetapkan  dan  dijalankan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  mencapai  keadaan kesehatan  yang  baik.  Kebijakan  JKN  memiliki  ciri-ciri  yang  ditujukan  untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui penyediaan jaminan pelayanan Kesehatan (Agussalim et al., 2017). Program yang ada saat ini memerlukan perhatian khusus  pada  JKN  dan  menjangkau  yang  tidak  terjangkau.  Penerapan  program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  melibatkan  isu-isu  terkait  kepesertaan, penggunaan  kartu  kesehatan,  dan  jaminan  pelayanan  Kesehatan.  keberhasilan pelaksanaan JKN adalah menjangkau mereka yang tidak terjangkau, dengan kata lain tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program JKN di Dinas Kesehatan Kota Kendari tidak sepenuhnya didasarkan pada segi kuantitatif, melainkan agak kualitatif. Secara khusus,  seberapa  baik  program  JKN  diimplementasikan  akan  tergantung  pada seberapa baik istilah "ketidakterjangkauan" itu sendiri dapat didefinisikan. Namun dalam  implementasinya,  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan (Sudrajat et  al.,  2020)  mengidentifikasi  sejumlah  persoalan  yang  terkait  dengan  penerapan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN),  yang  mencakup  masalah  kepesertaan, penggunaan  kartu  kesehatan,  dan  jaminan  pelayanan  kesehatan.  Meskipun pengimplementasian  kebijakan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  berjalan
lancar,  masih  terdapat  beberapa  kelompok  masyarakat  yang  menghadapi  kendala dalam memanfaatkan program tersebut(Listiani et al., 2022).

## c. Interpretasi
Tujuan  interpretasi  adalah  untuk  memahami  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan terhadap program JKN dan untuk mengetahui dengan tepat apa dan bagaimana tujuan akhir yang harus dicapai atau dicapai. Pengambil keputusan harus  menyadari  kewajibannya  agar  tindakan  pelaksana  program  JKN  dapat diprediksi.  Hal  ini  akan  memungkinkan  pelaksana  kebijakan  untuk  memahami dengan  tepat  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Kunci  keberhasilan  implementasi  adalah adanya  keselarasan  antara  apa  yang  ditawarkan  oleh  program  dengan  kebutuhan yang sesungguhnya dari kelompok sasaran (Fatonah et al., 2021).

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi
a. Komunikasi
Efektifitas  pembentukan  JKN  bergantung  pada  komunikasi,  khususnya  di Dinas Kesehatan Kota Kendari. Dalam implementasi suatu program atau kebijakan, peran komunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program tersebut (Gurusinga & Sujianto, 2023). Ketika pembuat keputusan siap dan tahu apa yang  akan  mereka  lakukan,  implementasi  menjadi  efektif.  Pelaksanaan  program harus  dikomunikasikan  kepada  pihak  yang  tepat  agar  efektif  karena  komunikasi yang  baik  memungkinkan  masyarakat  merencanakan  tindakannya.  Selain  itu, kebijakan yang diberikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Pembuat kebijakan dan pelaksana program membutuhkan komunikasi untuk memastikan konsistensi dalam cara setiap program dijalankan untuk mencapai tujuannya.
Meskipun pelaksanaan kebijakan kesehatan nasional telah berjalan cukup baik, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari  Program  JKN  yang  telah dibuat oleh  pemerintah. Kendala ini  muncul  karena kurangnya  sumber  daya  untuk  melakukan  komunikasi  dan  koordinasi  antara pemangku  kebijakan,  tenaga  kesehatan,  dan  masyarakat  dalam  melaksanakan kebijakan.  Hal  ini  menyebabkan  kesulitan  dalam  mendapatkan  informasi  terkait Program JKN.  Pemerintah perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka mampu berhasil melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Listiani et al., 2022).

## b. Sumberdaya
Sumber  daya  dalam  suatu  organisasi  dipandang  sebagai  input  dalam  sistem yang  memiliki implikasi  ekonomis  dan  teknologis.  Secara  ekonomis,  sumber  daya terkait dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang  mencerminkan  nilai  atau  manfaat  potensial  ketika  diubah  menjadi  output. Sementara  itu,  secara  teknologis,  sumber  daya  terkait  dengan  kemampuan transformasi  yang  dimiliki  oleh  organisasi  (Agussalim  et  al.,  2017).  Agar  suatu kebijakan  atau  program  JKN  berhasil  dilaksanakan  di  Kota  Kendari,  maka  harus
didukung dengan tersedianya sumberdaya yang dapat memberikan pengaruh yang baik dan bermanfaat. Tentu saja, memiliki sumberdaya yang cukup sangat penting untuk  menerapkan  kebijakan  dan  memastikan  keberhasilan,  efektivitas,  dan efisiensinya.  Jika  sumberdaya  manusia  yang  cukup  terampil  dipekerjakan  untuk melaksanakan eksekusi kebijakan, semuanya akan berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Tentunya hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk mengeksekusi suatu kebijakan dan sesuai dengan kemampuannya.
Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat vital, yang mencakup staf atau petugas  pelaksana  yang  memiliki  keahlian  dan  kompetensi  yang  memadai  untuk menjalankan  tugas,  pengaturan  wewenang  yang  efektif,  serta  fasilitas  yang diperlukan  agar  pelayanan  publik  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  efisien(A. Mandolang et al., 2019).
c. Disposisi
Disposisi  merujuk  pada  kecenderungan  mereka  atau  suatu  faktor  yang memiliki konsekuensi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif (Agussalim  et  al.,  2017).  Temperamen  atau  sikap  individu  yang  menjalankan kebijakan publik sangat mempengaruhi bagaimana hal itu dilakukan.
Disposisi mencerminkan karakteristik yang melekat pada pelaksana kebijakan atau program. Ini adalah informan yang memberikan wawasan tentang bagaimana sikap,  sikap  mental,  atau  kecenderungan  pelaksana  dapat  mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan  atau  program  tersebut  (Amieratunnisa  &  Indarjo,  2018). Implementasi  kebijakan  yang  efektif  menuntut  para  pelaksana  untuk  tidak  hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga mampu melakukannya, menjamin tidak ada bias dalam implementasi nyata.
Sikap  positif  terhadap  kebijakan  tertentu  di  antara  para  pelaksana menunjukkan  dukungan  terhadap  kebijakan  tersebut  dan  meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat keputusan awal. Sebaliknya, proses adopsi suatu kebijakan akan lebih menantang  jika  tindakan  atau  sudut  pandang  pelaksana  menyimpang  dari pengambil  keputusan.  Terwujudnya  implementasi  kebijakan  yang  sejalan  dengan maksud atau tujuan sangat tergantung pada kecenderungan perilaku atau kualitas para pelaksana kebijakan. Tingkat kejujuran dan pengabdian yang tinggi diperlukan bagi para pelaksana kebijakan. Komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan akan  membuat  mereka  terus  bersemangat  dalam  menjalankan  tanggung  jawab, wewenang,  fungsi,  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan.  Kejujuran  menumbuhkan  kepatuhan  terhadap  gagasan  program  yang telah  dibuat.  Cara  pelaksanaan  kebijakan  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  sikap pelaksana.  Pandangan  yang  optimis  akan  membantu  pelaksana  menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan pembuat kebijakan. Implementasi tidak akan berhasil jika  tidak  demikian.  Dinas  Kesehatan  Kota  Kendari,  menurut  laporan  tersebut, mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

## d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  adalah  salah  satu  variabel  yang  mendukung  proses implementasi  agar  berjalan  dengan  baik.  Struktur  birokrasi  mencakup  tata  cara organisasi,  pembagian  tugas,  hirarki,  dan  saluran  komunikasi  di  dalam  suatu lembaga  atau  instansi.  Struktur  yang  baik  akan  memastikan  adanya  arahan  yang jelas, tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, dan aliran informasi yang lancar, sehingga membantu kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kebijakan atau program (Pambudi,  2019).  Struktur  organisasi  pelaksana  mencakup  seberapa  besar  rentang kendali atau wewenang yang dimiliki oleh pimpinan dan bawahan di dalamnya. Hal ini mencakup adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan bagi setiap pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan (A. Mandolang et al., 2019).
Cara  kebijakan  diimplementasikan  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh organisasi birokrasi. Salah satu aspek struktur penting dalam setiap organisasi adalah keberadaan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  SOP  berfungsi  sebagai  panduan bagi  setiap  pelaksana  dalam  melakukan  tindakan  atau  menjalankan  tugasnya (Pambudi,  2019).  Operasi  dan  struktur  birokrasi  itu  sendiri  tercakup  dalam komponen  struktur  birokrasi  ini.  Yang  pertama  adalah  metodenya;  biasanya, Prosedur Operasional Standar dikembangkan untuk menerapkan kebijakan. Setiap pelaksana harus mengikuti SOP sebagai panduan untuk memastikan bahwa mereka berperilaku  dengan  cara  yang  tidak  boleh  menyimpang  dari  maksud  dan  tujuan kebijakan.  Struktur  birokrasi  yang  terlalu  ekstensif  dan  terfragmentasi  cenderung melemahkan  pengawasan  dan  mengakibatkan  proses  birokrasi  yang  berbelit-belit dan sulit, yang pada gilirannya membuat aktivitas organisasi menjadi kaku.
Struktur  birokrasi  yang  dimiliki  dalam  mengimplementasikan  program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan  memberikan  kemudahan  bagi instansi  lainnya  dalam  mengerjakan  tugasnya. Salah  satu  dari  aspek  struktur  yang  penting  dari  setiap  organisasi  adalah  dengan menggunakan Standart Operating Procedure (SOP).

## Kesimpulan
Dalam  hal  apa  yang  dapat  sejalan  dengan  temuan  diskusi  berdasarkan  fakta penelitian,  kesimpulan  tersebut  adalah:  Pengorganisasian,  Keberhasilan  organisasi Dinas  Kesehatan  dapat  dikaitkan  dengan  efek  menguntungkan  pada  lingkungan. Masalah  ini  sebagian  besar  disebabkan  oleh  upaya  sosialisasi  dan  sosialisasi  yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada seluruh masyarakat tentang kebijakan JKN. Selain itu, karena kebijakan JKN merupakan tugas bersama, maka Dinas Kesehatan bekerjasama  dengan  masyarakat,  lembaga  pendidikan,  camat,  lurah,  dan  seluruh UPTD Puskesmas se Kota Kendari. Penerapan, Kebijakan program JKN Kota Kendari
hanya berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, itu pun sangat menyimpang  dari  gagasan  utama  kebijakan  JKN,  yaitu  mengikuti  setiap  undang- undang  atau  peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah.  Interpretasi,  yaitu menerjemahkan kebijakan program JKN ke dalam rencana dan arahan yang wajar, diterima,  dan  dilaksanakan  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Kendari.  Oleh  karena  itu, permasalahan Model implementasi kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Kendari belum memuaskan atau efektif, namun implementasi kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan proses yang membutuhkan upaya yang terkoordinasi.

## Referensi
A. Mandolang, Y., Daicy Lengkong, F., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan  Ranoyapo  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal Administrasi Publik , 5 (79), 1 – 8.
Agussalim,  Hermiyanti,  &  Rahman,  A.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) UNDATA Palu. Jurnal Kesehatan Tadulako , 3 (1), 1 – 84.
Amieratunnisa, A., & Indarjo, S. (2018). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Higeia Journal of Public Health Research and Development , 2 (1), 69 – 79.
Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One  Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan  Badan Pertanahan Nasional Kota. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 5 (3), 328 – 336. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9
Bandali, S., Style, S., Thiam, L., Omar, O. A., Sabino, A., & Hukin, E. (2022). Pathways of  change  for  achieving  sustainability  results:  A  tool  to  facilitate  adaptive programming. Global Public Health , 17 (3), 457 – 468. https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1868016
Djiko,  R.,  &  H.  S.  Tangkau,  C.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik , 9 (1), 109 – 120. https://doi.org/10.31506/jap.v9i1.4738
Driss,  B.  (2017).  GATS  and  International  Trade  in  Health  Services:  Impact  and
Regulations. Hasanuddin Law Review , 3 (2), 104. https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1050
Fatonah, K., Alfian, A., & Lestari, S. (2021). Implementasi Program Kampus Mengajar Di  Sekolah  Dasar  Swasta  Nurani  Jakarta. JS  (JURNAL  SEKOLAH) , 5 (4),  194. https://doi.org/10.24114/js.v5i4.31326
Freebairn, L., Song, Y. J. C., Occhipinti, J.-A., Huntley, S., Dudgeon, P., Robotham, J., Lee,  G.  Y.,  Hockey,  S.,  Gallop,  G.,  &  Hickie,  I.  B.  (2022).  Applying  systems approaches  to  stakeholder  and  community  engagement  and  knowledge
mobilisation  in  youth  mental  health system  modelling. International  Journal  of Mental Health Systems , 16 (1), 20. https://doi.org/10.1186/s13033-022-00530-1 Gurusinga,  M.  O.,  &  Sujianto.  (2023).  Implementasi  Program  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Ojek Online Di Kota Pekanbaru. Jurnal Cross- Border , 6 (1), 305 – 314.
Hasanah, U. (2016). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pemberian Bantuaniuran  di  Puskesmas  Kokop  Kecamatan  Kokop  Kabupaten Bangkalan. Publika , 4 (1).
Listiani, R., Pebriyanti, A., Fawwaz, M., & Istanti, N. D. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan  Nasional : a Systematic Review. Jurnal Kesehatan Tambusai , 3 (4), 645 – 652. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/9248
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994). Qualitative  data  analysis:  An  expanded sourcebook . sage.
Pambudi,  L.  S.  (2019).  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Bagi Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  di  Wilayah  Kota  Semarang  Ditinjau  Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016. Indonesian State Law Review , 1 (2), 205.
Ramdani,  W.  N.  R.,  Nasir,  M.,  &  Sudirman,  F.  A.  (2021).  Implementasi  Aplikasi SiCANTIK  pada  Dinas  PMPTSP  Kota  Kendari :  Tinjauan  E-Government. PAMARENDA :  Public  Administration  and  Government  Journal , 1 (1),  1. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i1.19305
Rosnah, & Syaifudin Suhri Kasim. (2022). Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan  Primer  pada  Masa  Pandemi  Covid  -  19.
NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.6
Rosmawati, H. D., & Nilwana, A. (2018). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional  (Jkn)  Di  Puskesmas  Kota  Kecamatan  Enrekang. Sosial  Politik  & Ekonomi .
Sudrajat,  T.,  Kunarti,  S.,  &  Nasihuddin,  A.  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pandecta Research Law Journal , 15 (1), 83 – 92. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647 Suprianto,  A.,  &  Mutiarin,  D.  (2017).  Evaluasi  Pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan Nasional. Journal of Governance and Public Policy , 4 (1), 71 – 107. https://doi.org/10.18196/jgpp.4172