## Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia
Volum 3 Nomor 2 bulan September 2018. Page 36 – 39 p-ISSN: 2477- 5940 e-ISSN: 2477- 8435
Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia is licensed under A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License

## Analisis Persepsi Guru Sekolah Dasar terhadap Muatan Pelajaran PPKn di Kecamatan Situbondo
Afif Amroellah 1) , Putu Eka Suarmika 2) , Erdi Guna Utama 3)
1), Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Jawa Timur E-mail: fief01.amroellah@email.com
2) Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Jawa Timur
E-mail: eka.suarmika@gmail.com
3) STKIP Singkawang, Kalimantan Barat E-mail: erdi.guna.utama@gmail.com
Abstrak . Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi guru dalam pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  isi.  Penelitian  ini  dilkukan  di  Kecamatan Situbondo dengan responden sebanyak 41 guru dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian:  1) Persepsi guru tentang pembelajaran PPKn hanya memahami tentang dimensi nilai-nilai pancasila dan nilai karakter. Hal ini tidak terlepas dari  penerapan  kurikulum  2013  yang  lebih  menekankan  tentang  pendidikan  karakter.  Jadi  pemahaman  guru  tentang  PPKn adalah  pembelajaran  tentang  nilai-nilai  karakter,  2)  Belum  terlihat  pemahaman  guru  tentang  dimensi  pengetahuan  dan keterampilan  kewarganegaraan.  Artinya  pemahaman  guru  tentang  PPKn  hanya  sebatas  hafalan  bukan  mengajarkan  untuk terampil berpikir kritis, sebagai problem solving dan bagimana mengajarkan untuk menjadi warganegara yang baik.
Kata Kunci : Persepsi guru; PPKn; Sekolah Dasar

## I. P ENDAHULUAN
Perkembangan  masyarakat  manusia  makin  maju dengan  ditemukannya  sains  dan  teknologi  oleh  manusia untuk  menjawab  segala  permasalahan  kehidupan  yang dihadapinya.  Makin  majunya  perkembangan  masyarakat manusia,  kebutuhan  dan  tuntutan  kehidupan  makin terdiferensiasi dan terspesifikasi, sehingga sangat memungkinkan  memunculkan  kehidupan  yang  cenderung individual  yang  berbasis  pada  kebutuhan  material,  yang secara  pelan  tapi  pasti  memyebabkan  terjadinya  kehidupan masyarakat  yang  cenderung  menonjolkan  egoisme  ekstrim kelompok dan atau pribadi [1].
Sebagai  mata  pelajaran  yang  memiliki  dimensi pendidikan moral  di  sekolah,  PPKn mengemban misi  untuk membentuk  warga  negara  yang  baik  ( good  citizenship ), sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.  Salah satu  unsur penting  warga negara  yang  baik adalah memiliki dan  menumbuhkembangkan  karakter  sesuai  dengan  budaya bangsa,  sehingga  dia  akan  dapat  mengambil  peran  dalam melakukan pembangunan masyarakat.
Pembelajaran PPKn pada kurikulum 2013 memiliki misi smart  and  good  citizenship,  character  building merupakan  misi  penting  dari  Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn)  di  sekolah.  Mata  pelajaran  PKn  terkait  langsung dengan  penanaman  nilai.  Bahkan  mata  pelajaran  ini
memiliki  muatan  tanggung  jawab  internalisasi  nilai  lebih besar dibandingkan dengan materi pelajaran lainnya. Dengan jargon  c ivic  intellegence ,  PKn  mengharapkan  terbinanya peserta  didik  yang  memiliki  kepekaan  kewarganegaraan dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bertanah  air. Civic intellegence menjadi  pincang  manakala  mengabaikan  di dalamnya tentang pembangunan karakter [2].
Guru  memiliki  posisi  yang  penting  dalam  proses pembelajaran,  terutama  dalam  membentuk  moral  dan karakter  siswa.  Keberhasilan  guru  dalam  melaksanakan pembelajaran  tidak  bisa  dilepaskan  dari  persepsi  guru tersebut  terhadap  mata  pelajaran  yang  akan  diajarkan. Menurut  referensi  [3],  persepsi  adalah  proses  menafsirkan informasi  tentang  orang  lain.  Dari  makna  persepsi  jelas bahwa  semua  persepsi  dapat  bergantung  pada  informasi yang  diterima.  Bagaimana  menginterpretasikan  informasi menjadi  informasi  yang  benar.  dengan  kata  lain,  meskipun informasi  yang  diterima  adalah  sama,  tetapi  tetap,  cara interpretasi  orang  tersebut  bervariasi  berdasarkan  kapasitas cara menafsirkannya
Hasil  penelitian  referensi  [4]  menemukan  terdapat perbedaan  yang  signifikan  secara  statistik  antara  guru dengan  usia  yang  berbeda  dalam  hal  melihat  peran pendidikan  kewarganegaraan  dan  hak  asasi  manusia  di sekolah.  Guru  yang  lebih  tua  cenderung  menghubungkan pendidikan  kewarganegaraan  lebih  banyak  dengan  kegiatan

## Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia
Volum 3 Nomor 2 bulan September 2018. Page 36 – 39 p-ISSN: 2477- 5940 e-ISSN: 2477- 8435
ekstra  kurikuler  daripada  rekan  mereka  yang  lebih  muda yang  berpikir  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan  dapat diajarkan melalui program formal.
Hasil  kajian  Haq,  Prantiasih  dan  Awaliah,  persepsi guru mengenai perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum 2013  mencapai  75,71%  dan  dikategorikan  sangat  baik; persepsi guru mengenai materi PPKn dalam Kurikulum 2013 mencapai 80,625%, dikategorikan sangat baik; persepsi guru mengenai  KBM  dalam  Kurikulum  2013  sebesar  71,07% dikategorikan  baik;  dan  persepsi  guru  mengenai  evaluasi pembelajaran  dalam  Kurikulum  2013  mencapai  55%, dikategorikan  baik.  Secara  umum  persepsi  guru  PPKn  SMP di  Kabupaten  Bondowoso  dalam  melaksanakan  Kurikulum 2013 mencapai angka 71,2% sehingga dikategorikan baik.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dirasa  perlu  untuk mengetahui  bagaimana  persepsi  guru  dalam  pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar.

## II. M ETODE P ENELITIAN
Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena hasil penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa  statement  tertulis  yang  diperoleh  dalam  pencarian data  dari  sumber  data  yang  memberikan  gambaran  tentang peristiwa  atau  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  yang bersifat  ilmiah  ataupun  rekayasa  manusia,  dan  lebih memperhatikan  karakteristik,  kualitas,  keterkaitan  antar kegiatan.
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan Situbondo  Kabupaten  Sitobondo.  Dengan  sampel  sebanyak 41  guru,  menggunakan  teknik purposive  sampilng .  Subjek sampel merupakan guru-guru berpredikat pns atau guru tetap yayasan dan memiliki masa kerja 5 tahun lebih.
Data penelitian ini dikumpulkan dengan memberikan  pertanyaan  kepada  Guru  "Apa  pendapat  Anda pembelajaran  PPKn  ?"  dan  diminta  memberikan  tanggapan mereka  dalam  bentuk  tertulis.  Tidak  ada  batasan  yang ditetapkan  untuk  tanggapan  guru  sehingga  mereka  bisa merasa lebih rileks dalam mengekspresikan pendapat mereka dengan bebas
Untuk  menganalisis  hasil  respon  Guru,  digunakan sebuah  metode  yakni  metode  analisis  isi/konten.  Menurut referensi  [5]  mendefinisikan  analisis  isi  sebagai  rangkuman dan  penjelasan  dari  pesan  yang  disampaikan  dalam  data yang  telah  dikumpulkan.  Tahapan  yang  dilalui  untuk menganalisis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: (1)  membaca  tanggapan  guru  dan  dilakukan  pencatatan ulang,  (2)  pembuatan  kode  berdasarkan  data  dan  pelabelan teks, (3) melakukan kegiatan konfirmasi data antar penilai (4) pembuatan  tema  berdasarkan  kode  yang  disepakati,  (5) penyajian dan interpretasi data penelitian.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  wawancara  tentang pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar Kecamatan Situbondo diadapat  hasil; Pertama ,  seluruh  responden  memberikan pernyataan  bahwa  PPKn  adalah  pembelajaran  untuk mengajarkan nilai terutama Pancasila dan karakter.
Responden 1: “Pembelajaran PPKn di sekolah dasar adalah mengembangkan  dan  melestarikan nilai  luhur  pancasila  dan nilai  moral  budaya  bangsa  yang  diwujudkan  dalam  bentuk perilaku  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  dimulai  atau ditanamkan  sejak  usia  dini  atau  tahap  sekolah  dasar. Pembelajaran  ini  menitik  beratkan  pada  kompetensi  yang akan dituju yaitu siswa dapat menjadi manusia yang beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  saling menghargai  sesama  teman,  saling  membantu  walau  pun mereka  berbeda  agama,  suku,  bahasa  dan  budaya,  bersikap adil, mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan  pribadi  dan  golongan  dengan  melaksanakan musyawarah” Responden 22 :
“Pembelajaran PPKn memiliki peranan penting yaitu dalam pembentukan  sikap  siswa  maupun  perilaku  siswa  dalam kehidupan  sehari-hari,  serta  membentuk  warga  negara  yang cerdas,  terampilan,  berkarakter  yang  setia  kepada  bangasa dan  negara  indonesia  dengan  merefleksikan  dirinya  dalam kebiasaan  berpikir  dan  bertindak  sesuai  dengan  pancasila dan  UUD  1945.  Maka,  dari  itu  pembelajaran  PPKn  ini mencakup  materi  tentang  moral.  di  sekolah  dasar  yang menjadi  fondasi  dasar  pembentukan  siswa,  sehingga diharapkan menjadi pribadi yang baik” Pendapat yang sama, pada responden 41: “PPKn  adalah  pembelajaran  yang  sangat  penting  karena menekankan  pada  pengembangan  nilai,  moral  dan  sikap perilaku  siswa  dengan harapan  dapat menjadi  warga negara indonesia  yang  baik  dan  menjungjung  tinggi  nilai-nilai Pancasila”
Temuan ini sejalan dengan hasil kajian referensi [6] bahwa,  peran  guru  PKn  dalam  membentuk  karakter  siswa kelas  V  SD  Inpres  Ende  7  yaitu:  sebagai  sosok  yang memegang  amanah,  sebagai  sosok  yang  memberi  teladan, sebagai  sosok  yang  mendidik  dengan  hati  membangun sebuah motivasi. Melalui pembelajaran PKn diharapkan para siswa:  Pertama,  untuk  memahami  dan  menguasai  logika konsep dan norma Pancasila sebagai filosofi, ideologi dasar, dan  pandangan  hidup  Republik  Indonesia.  Kedua,  literasi konstitusi,  yaitu  UUD  (Undang-Undang  Dasar  atau Konstitusi)  1945,  dan  hukum  yang  berlaku  di  Republik Indonesia.  Ketiga,  hidup  dan  percaya  pada  tatanan  moral yang  terkandung  di  atas.  Keempat,  praktikkan  dan standarisasi  hal-hal  di  atas  sebagai  sikap  perilaku-diri  dan kehidupan dengan penuh keyakinan dan akal [7].
Ruang  lingkup  materi  mata  pelajaran  PPKn  di sekolah dasar  dalam referensi  [8] adalah:  Kandungan moral Pancasila  dalam  Lambang  Negara,  Bentuk  dan  tujuan norma/kaidah  dalam  masyarakat,  Semangat  kebersamaan dalam keberagaman, Persatuan dan kesatuan bangsa, Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia. Hak, kewajiban,  dan  tanggung  jawab  warganegara.  Makna keberagaman  personal,  sosial,  dan  kultural.Persatuan  dan kesatuan, Moralitas sosial dan politik warga negara/ pejabat negara,  dan  tokoh  masyarakat,  Nilai  dan  moral  Pancasila, Hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  warganegara, Keanekaragaman  sosial  dan  budaya  dan  pentingnya

## Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia
Volum 3 Nomor 2 bulan September 2018. Page 36 – 39 p-ISSN: 2477- 5940 e-ISSN: 2477- 8435
kebersamaan,  Nilai  dan  moral  persatuan  dan  kesatuan bangsa, Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru, hanya  2  responden  memiliki  persepsi  tentang  pengetahuan kewarganegaraan.  Referensi  [9]  menyatakan  pengetahuan kewarganegaraan  adalah  sikap  dan  perilaku  yang  diadopsi menuju  pengetahuan  dimana  seseorang  secara  aktif menampilkan  perilaku  berbagi  pengetahuan,  manajemen pengetahuan  pribadi  dan  tanggung  jawab  untuk  terlibat dalam pembelajaran seumur hidup.
Responden 15:
“Kita  dapat  belajar  mengenai  rasa  nasionalisme  terhadap bangsa  Indonesia  dan  dapat  mengamalkan  nilai-nilai  yang ada pada Pancasila. Dikehidupan sehari-hari kita menjadi tau hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang akhirnya membuat  kita  menjadi  mengerti  peran  dan  penempatan  diri kita  sebagi  bagian  dari  suatu  negara.  Dengan  mempelajari pelajaran  PPKn  dapat  memotivasi  kita  untuk  memiliki  sifat nasionalisme  dan  patriotisme  yang  tinggi.  Diharapkan memiliki kesadaran dan kemampuan awal dalam usaha bela Negara”
Responden 16: Pendidikan kewarganegaraan
merupakan
komponen  penting  dari  pendidikan  yang  memupuk  warga untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  publik  demokrasi, untuk  menggunakan  hak  mereka  dan  untuk  melepaskan tanggung jawab mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan  [10].
PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kurikulum tahun 2013 meliputi Pancasila sebagai dasar negara  dan  pandangan  hidup  bangsa;  UUD  1945  sebagai dasar  hukum  yang  menjadi  dasar  konstitusional  kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan  negara;  Bhineka  Tunggal  Ika (Kesatuan  dalam  Keberagaman)  sebagai  manifestasi keragaman  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  dalam keragaman  yang  kohesif  dan  utuh;  dan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  atau  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebagai bentuk negara Indonesia [7].
Artinya misi PPKn dalam pembelajaran di Sekolah Dasar,  membangun  dan  membentuk  kesadaran  tentang sebagai warga Negara yang baik. Referensi [11] menyatakan PPKn    di    Indonesia    memiliki  makna  filosofis  dalam mempersiapkan warga negara  yang  beradap dan  bijaksana, hal    ini  dikarenakan    dalam    kurikulum    PPKn    dalam perkembangannya    sendiri    memiliki    makna  filosofis pelbagai  penentu  watak  warganegara  yang  taat hukum  yang seimbang  antara  hak  dan    kewajiban,    sebagai    pembentuk nilai,  moral    dan    akhlak    bangsa    dalam  mempersiapkan mental  multikultural  warga Negara.
Ketiga ,
Yaitu dimensi
keterampilan
kewarganegaraan  ( civics  skills )  meliputi  keterampilan partisipasi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, misalnya:  berperan  serta  aktif  mewujudkan  masyarakat madani  ( civil  society ),  keterampilan  mempengaruhi  dan monitoring  jalannya  pemerintahan,  dan  proses  pengambilan keputusan  politik,  keterampilan  memecahkan  masalah- masalah  sosial,  keterampilan  mengadakan  koalisi,  kerja sama,  dan  mengelola  konflik.  Hanya  2  responden  yang
memiliki pemahaman tentang keterampilan kewarganegaraan.
Responden 31:
“Pembelajaran  PPKn  di  SD  bertujuan  agar  siswa  dapat berpikir  kritis,  rasional  dan  kreatif  dalam  menanggapi  isi kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga memfokuskan  pada  pembentukan  warga  negara  yang memahami  dan  mampu  melaksanakan  hak  dan  kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter” Responden 32:
“Mengembangkan  misi  sebagai  pendidikan  politik demokrasi  dalam  rangka  membentuk  warga  negara  yang kritis, partisipatif, dan bertanggungjawab bagi kelangsungan bangsa dan Negara” [12].
Referensi [13]
merekomendasikan pengkategorian keterampilan  sipil  ( civics  skills )  yang  penting  ke  dalam kategori  berikut:  1)  keterampilan  komunikasi  (baik mengekspresikan  dan  memahami  fakta  dan  opini),  2) musyawarah  demokratis  /  pengambilan  keputusan  kolektif, dan 3) analisis kritis terhadap informasi politik. Tiga dimensi yang  merupakan  satu  kesatuan  tidak  terpisahkan  dari Pendidikan  Kewarganegaraan,  yaitu  dimensi  pengetahuan kewarganegaraan  ( civic  knowledge ),  dimensi  keterampilan ( civic skills ), dan dimensi nilai ( civic values ). Ketiga dimensi ini  secara  sinergis  membangun core dari  PKn  yaitu  warga negara  yang  berpengetahuan,  terampil,  dan  berkepribadian. Dimensi [2].
Pembelajaran  PPKn  disekolah  dasar  merupakan pembelajaran  yang  mengajarkan  norma,  nilai  dan  moral, mengajarkan siswa tentang aturan-aturan yang berlaku mulai dari  aturan  hidup  di  lingkungan  sekolah,  keluarga  dan masyarakat.  Pembelajaran  PPKn  di  sekolah  dasar  bertujuan agar siswa menyadari bahwa di samping ada kebebasan juga ada aturan yang membatasi hak dan kewajiban seseorang.
Nilai akan memberikan kontribusi rasa percaya diri dan  komitmen  dari  warga  negara,  dimensi  keterampilan kewarganegaraan  memberikan  kontribusi  terbangunnya komitmen  dan  kopetensi  kewarganegaraan,  sedangkan dimensi  pengetahuan  kewarganegaraan  akan  memberikan kontribusi tumbuh kembangnya kompetensi dan rasa percaya diri.
Sisi  praktis  dari  pendidikan  kewarganegaraan  yang baik  dapat  dikembangkan  di  sekolah  karena  merupakan miniatur  hidup  dalam  masyarakat,  kondisi  dan  masalah dalam  masyarakat  yang  lebih  besar  lebih  mudah direproduksi dan dipecahkan dalam pembelajaran di kelas 1.

## IV. K ESIMPULAN
1. Persepsi  guru  tentang  pembelajaran  PPKn  hanya memahami  tentang  dimensi  nilai-nilai  pancasila  dan nilai  karakter.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  penerapan kurikulum  2013  yang  lebih  menekankan  tentang pendidikan  karakter.  Jadi  pemahaman  guru  tentang PPKn adalah pembelajaran tentang nilai-nilai karakter.
2. Belum  terlihat  pemahaman  guru  tentang  dimensi pengetahuan  dan  keterampilan  kewarganegaraan. Artinya pemahaman guru tentang PPKn hanya sebatas hafalan  bukan  mengajarkan  untuk  terampil  berpikir

## Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia
Volum 3 Nomor 2 bulan September 2018. Page 36 – 39 p-ISSN: 2477- 5940 e-ISSN: 2477- 8435
kritis,  sebagai problem  solving dan  bagimana mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik.
Penelitian ini hanya mendeskripsikan persepsi guru terhadap  pembelajaran  PPKn,  perlu  dilakukan  penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi guru.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Dantes.  N.  (2014).  Landasan  Pendidikan  Tinjauan  Dari  Dimensi Makropedagogis.Yogyakarta. Graha Ilmu.
[2] Masrukhi. 2016. Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter Melalui Pemberdayaan Kultur Sekolah. https://www.researchgate.net.
[3] Pirsl,  E.,  Stimac,  M.  O,  Bulian,  A.  P.  2007.  The  Attitudes  Of Students  And Teacher Toward Civic  Education  And Human Rights. https://www.researchgate.net/.../233729503.
[4] Zulhernanda,  Windha.,  2018,  Teachers’  Perceptions  on  Application Of  2013  Curriculum  for  Elementary  School  in  Medan, Advances  in Language and Literary Studies ,
http://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.1p.62.
[5] Haq, Manik Nur., Prantiasih, Arbaiyah dan Awaliyah, Siti., Persepsi Guru  PPKN  SMP  Dalam  Melaksanakan  Kurikulum  2013  Di Kabupaten Bondowoso, http://jurnal-online.um.ac.id.
[6] Bego, Karolus Charlaes., 2016, Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan  Dalam Membentuk Karakter Siswa  Dan Implikasinya  Terhadap  Ketahanan  Siswa, JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik , https://media.neliti.com.
[7] Komara, Endang. (2017). “Curriculum and Civic Education Teaching in  Indonesia”  in EDUCARE:  International  Journal  for  Educational Studies ,  Volume  10(1),  August,  pp.23-32.  Bandung,  Indonesia: Minda  Masagi  Press  owned  by  ASPENSI,  ISSN  1979-7877, www.mindamas-journals.com.
[8] Kemendikbud  .  2016.    Permendikbud    21  Tahun  2016  tentang Standar  Proses  Sekolah  Dasar  dan  Menengah.  Jakarta:  Kementrian Pendidikan  dan Kebudayaan.
[9] Sutton,  Melanie.,  2008,  Knowledge  citizenship  for  active  informed citizenship, South  African  Journal  of  Information  Management , http://www.sajim.co.za.
[10] Syvertsen,  A.K.,  Flanagan,  C.A.,  and  Stout,  M.D.  (2007).  Best practices  in  civic  education:  Changes  in  students’  civic  outcomes (CIRCLE  Working  Paper  No.  57).  Medford,  MA:  the  Center  for Information  and  Research  on  Civic  Learning  and  Engagement.
Retrieved March 30, 2010, http://www.civicyouth.org/PopUps/WorkingPapers/WP57Flanagan.p df. [11] Wibowo,  Arif  Prasetyo  dan  Wahono,  Margi.,  2017,  Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme  di  Indonesia, Jurnal  Civics  Volume  14  Nomor  2 , https://www.researchgate.net.
[12] Kirlin,  M.  (2003).  The  role  of  civic  skills  in  fostering  civic engagement.  (CIRCLE  Working  Paper  No.  6).  Medford,  MA:  the Center  for  Information  and  Research  on  Civic  Learning  and Engagement. Retrieved March 30, 2010, http://www.civicyouth.org/PopUps/WorkingPapers/WP06Kirlin.pdf.