## JURNAL WIDYA BHUMI

## MENGKAJI POTENSI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) UNTUK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN TERTIB PERTANAHAN

## Hadi Arnowo
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/ BPN Jalan Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor Koresponden email: h_arnowo@yahoo.com

## ABSTRACT
Suitability of Space Utilization Activities (KKPR) is one of the permits for space utilization plans as well as a basis for acquiring land by business actors or the community. However, how effectively the KKPR can function as a basis for regulating the control, ownership, use, and utilization of land so as not to cause land problems still remains an issue. The aim of this research is to determine the land control indicators contained in the suitability of space utilization activities as a condition for acquiring land. The research method used is descriptive-qualitative, which involves extracting data from regulations and scientific articles and analyzing it descriptively. The result of the study was the approval of the KKPR to become an instrument of land control through restrictions related to the utilization and use of land. The requirements in the KKPR application are in the form of suitability for spatial planning, land ownership and control limits, as well as land use and utilization. Land control runs well if the applicant  fulfills  all  the  requirements  in  the  KKPR  so  that  there  are  no  violations  in  the  use  and utilization of land. Another form of land control is the issuance of a decision letter granting rights, which must include KKPR requirements related to the use and utilization of land in the provisions. Keywords : Arrangement of Spatial Plans, KKPR Approval, Application Requirements

## INTISARI
Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (KKPR)  merupakan  salah  satu  perizinan  rencana pemanfaatan ruang sekaligus sebagai dasar untuk memperoleh tanah oleh para pelaku usaha atau masyarakat.  Namun  demikian,  seberapa  efektif  KKPR  dapat  berfungsi  sebagai  dasar  pengaturan penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  agar  tidak  menimbulkan  masalah pertanahan masih menyisakan persoalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator pengendalian  pertanahan  yang  terdapat  dalam  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  sebagai syarat  untuk  memperoleh  tanah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif dengan menggali data dari peraturan dan artikel ilmiah serta menganalisisnya secara deskriptif. Hasil dari  kajian  adalah  persetujuan  KKPR  menjadi  instrumen  pengendalian  pertanahan  melalui pembatasan terkait pemanfaatan dan penggunaan tanah. Persyaratan di dalam permohonan KKPR berupa kesesuaian tata ruang, batas luas pemilikan dan penguasaan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan  tanah.  Pengendalian  pertanahan  berjalan  dengan  baik  apabila  pemohon  memenuhi seluruh  persyaratan  di  dalam  KKPR  sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran  dalam  penggunaan  dan pemanfaatan  tanah.  Bentuk  pengendalian  pertanahan  lainnya  adalah  penerbitan  surat  keputusan pemberian hak harus memasukkan persyaratan KKPR terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah ke dalam ketentuan.
Kata Kunci : Pengaturan Rencana Tata Ruang, Persetujuan KKPR, Persyaratan Permohonan

## A. Pendahuluan
Manajemen pertanahan adalah pengaturan sumber daya agraria dalam hal ini berupa  tanah  dan/atau  ruang  agar  mampu  dimanfaatkan  dan  dikelola  dengan sebaik-baiknya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  tujuan  pembangunan (Enemark,  2005).  Pengelolaan  sumber  daya  agraria  tersebut  tentunya membutuhkan  suatu  pendekatan  yang  sistematik  untuk  meningkatkan  stabilitas hukum pertanahan, sebagai jaminan hak atas tanah dan pemanfaatannya, sehingga
Vol 3, No. 2
Oct 2023
Received
July 23 th , 2023
Accepted Sep 18 th , 2023
Published Oct 31 th , 2023
menjamin  ketenangan  masyarakat  dan  berwawasan  lingkungan  yang  mendukung kemajuan dan pertumbuhan (Lemmen dkk., 2015). Berangkat dari kedua pernyataan tersebut,  maka  untuk  bisa  mengelola  pertanahan  dengan  baik,  negara membutuhkan banyak kebijakan pertanahan.
Sebagai  bagian  dari  manajemen  pertanahan,  maka  pengendalian  pertanahan juga  dapat  terfokus  kepada  suatu  cara  untuk  mengarahkan  faktor-faktor pertanahan, seperti penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Faktor-faktor  tersebut  dapat  digunakan  dan  dikelola  seoptimal  mungkin  oleh pemerintah,  masyarakat  atau  pelaku  usaha  demi  mencapai  tujuan  sebesar-besar kemakmuran  yang  berkelanjutan  ( Djakaria  &  Husein,  2017) .  Wujud  realisasi pengendalian  pertanahan  antara  lain:  pengendalian  alih  fungsi  tanah  pertanian- sawah  (Asmara  &  Purbokusumo,  2022;  Diana  dkk.,  2023;  Nugraha  dkk.,  2021), pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya (Ardani, 2021; Sam  dkk., 2020; Susilo  dkk.,  2019)  serta  perolehan  tanah  untuk  kegiatan  yang  sesuai  dengan  tata ruang (Nurlinda, 2018; Ramadhani dkk., 2019).
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UU  No.  11  Tahun  2020  jo Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023),  perizinan  untuk  perolehan  tanah  dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang sesuai dengan tata ruang disebut dengan izin pemanfaatan ruang (IPR). Penerbitan IPR tersebut biasanya akan diikuti dengan permohonan  izin  lokasi  untuk  memperoleh  tanah  demi mengembangkan lokasi/lahan  oleh  pelaku  usaha. Tanggung  jawab  pemberian  izin  lokasi  tersebut dahulunya berada  pada pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Seiring  tidak  adanya pedoman  yang  seragam  mengenai  prosedur  dan  biaya  penerbitan  izin  lokasi  di setiap daerah, maka menjadikan perolehan izin tersebut terkesan rumit dan kurang terintegrasi  (Enggarani,  2016).  Oleh  karenanya,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  KKPR  melalui  sistem  SSO  untuk  meningkatkan  efisiensi  pengurusan  izin lokasi  dan menumbuhkan  lingkungan  investasi  yang  ramah  dunia  usaha baik  bagi badan usaha maupun masyarakat.
Izin  lokasi  sejatinya  telah  menjadi  instrumen  pengendalian  pertanahan  oleh pemerintah yang mengatur tentang kesesuaian  tata ruang dan pemanfaatan ruang (Mayasari,  2019). Dengan  izin  lokasi,  para pelaku usaha  akan  diberikan  izin  untuk mendapatkan  tanah  yang  diperlukan  bagi  usaha  dan/atau  kegiatannya.  Dengan demikian, izin lokasi ini juga berfungsi sebagai kewenangan untuk mengalihkan hak dan  memanfaatkan  tanah  untuk  usaha  dan/atau  operasionalnya  (Sitorus,  2016). Selain itu, batas areal yang ditetapkan oleh izin lokasi akan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh tanah dan mengajukan hak atas tanahnya (Indra & Indra, 2022). Selanjutnya, dengan telah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka izin pemanfaatan  ruang  dan  izin  lokasi  digabung  menjadi  Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) (Hastri, dkk., 2022).
Tujuan utama KKPR ada dua yaitu: pertama, sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang secara efisien, dan kedua, sebagai acuan bagi administrasi pertanahan yang efektif.  KKPR  berfungsi  sebagai  alternatif  izin  lokasi  di  bidang  administrasi pertanahan,  sehingga  memberikan  jaminan  yang  lebih  baik  bagi  pelaku  usaha.
Evaluasi  implementasi  KKPR  berfungsi  sebagai  alat  penting  untuk  memastikan kepatuhan  entitas  pelaku  usaha  terhadap  peraturan  yang  dituangkan  dalam dokumen KKPR, yang dirumuskan selaras dengan Rencana Tata Ruang (Sukiptiyah dkk., 2022). Evaluasi implementasi KKPR menjadi penting agar tidak muncul masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah maupun ruang. Seperti: kepadatan bangunan dengan  tata  letak  yang  tidak  teratur,  tidak  seimbangnya  antara  pembangunan ekonomi  terhadap  kualitas  lingkungan  hidup  (Fajarini  dkk.,  2015),  dan  terjadi pemborosan  sumber  daya  alam  (Utami,  dkk.,  2023)  serta  kerusakan  lingkungan (Riskanita  &  Widowaty,  2019).  Berangkat  dari  perubahan  mekanisme  perolehan tanah  yang  semula  adalah  Izin  Lokasi  menjadi  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan Ruang,  maka  rumusan  masalah  yang  muncul  adalah  apakah  Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan  Ruang  sudah  dapat  berfungsi  sebagai  instrumen  pengendalian pertanahan?.
Penelitian  terdahulu  yang  membahas  mengenai  KKPR  telah  dilakukan  oleh Susanti  (2021)  dan  Adiningsih  dkk.  (2023).  Susanti  (2021)  mengungkapkan  bahwa izin pemanfaatan ruang harus berdasarkan konfirmasi dan merujuk pada ketentuan dalam  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  atau  Rencana  Tata  Ruang  (RTR)  untuk wilayah yang belum ada RDTR. Selanjutnya, Adiningsih dkk. (2023) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan KKPR pada sektor berusaha telah dilakukan melalui Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA), sehingga penerbitan KKPR dapat berlangsung cepat. Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya karena lebih berfokus mengkaji fungsi KKPR sebagai pengendali pertanahan sebagai upaya untuk  mencegah  permasalahan  pertanahan.  Penulis  akan  menguraikan  indikator pengendalian pertanahan yang terdapat dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat untuk memperoleh tanah. Indikator tersebut meliputi: dasar  hukum,  persyaratan  teknis,  prosedur,  pembatasan,  dan  rekomendasi. Harapannya,  penelitian  ini  akan  memberikan  sumbangsih  mewujudkan  tanah dan/atau ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

## B. Metode Penelitian
Metode  kualitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) dan Firmansyah dkk. (2021) metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali data atau informasi atas suatu fenomena atau kondisi  objektif  secara  deskriptif.  Sukmadinata  (2011)  menambahkan  bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap ( to describe and to explore ) serta untuk menggambarkan dan menjelaskan ( to describe and to explain ).  Dengan demikian, pelaksanaan  metode  kualitatif deskriptif  penelitian  ini adalah  dengan  cara  memperoleh  data  atau  informasi  secara  langsung  atau  tidak langsung dan kemudian menjelaskan.
Data  kualitatif  yang  digunakan  adalah  tulisan  ilmiah,  laporan  dan  peraturan terkait  dengan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang  (KKPR).  Data  yang terkumpul  kemudian  dianalisis  untuk  memperoleh  pokok-pokok  materi  yang dijadikan  sebagai  indikator  pengendalian  pertanahan.  Selanjutnya  indikator
pengendalian  pertanahan  dibandingkan  dengan  peraturan  yang  berlaku  untuk memperoleh bentuk implementasi  pengendalian pertanahan melalui KKPR.

## C. Hasil dan Pembahasan
Hadjon  (1992)  mengungkapkan  bahwa  suatu  perizinan  harus  memiliki  dasar hukum sebagai kerangka legitimasi dalam hal kewenangan, substansi, dan prosedur yang  seluruhnya  diatur  menurut  kaidah  hukum.  Ditambahkan  oleh  Djatmiati  dkk. (2012) bahwa suatu perizinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berupa adanya  kewenangan  yang  jelas,  substansi  perizinan  yang  relevan  dan  prosedur perizinan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan pemerintah  yang  jelas  dalam  suatu  perizinan  merupakan  wujud  dari  fungsi pemerintah  yang  bersifat  mengatur,  mengontrol  dan  mengendalikan  aktivitas masyarakat  agar  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  ada.  Dengan  demikian kewenangan dalam perizinan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Substansi perizinan merupakan landasan argumen untuk mengeluarkan suatu perizinan. Bentuk substansi perizinan berisi materi-materi teknis sebagai masukan dalam  pemberian  keputusan  penerbitan  izin  serta  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  terkait  dan  asas-asas  tata  kelola  pemerintahan yang baik. Prosedur perizinan secara garis besar meliputi permohonan, persiapan, pemberian keputusan dan susunan keputusan.
KKPR merupakan  salah  satu  perizinan  terkait  dengan  seluruh  kegiatan  terkait dengan pemanfaatan ruang. KKPR terdiri dari KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk  kegiatan  non  berusaha  dan  KKPR  untuk  kegiatan  yang  bersifat  strategis nasional.  KKPR  diterbitkan  oleh  lembaga Online  Single  Submission (OSS)  di pemerintah daerah. Penerbitan KKPR juga dapat digunakan sebagai dasar perolehan tanah berdasarkan penilaian permohonan kegiatan terhadap pemanfaatan ruang.
Pengendalian  pertanahan  merupakan  kebijakan  untuk  mengarahkan penguasaan  dan  pemilikan  tanah  serta  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  agar sesuai  dengan  peruntukannya,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan  dan  berkelanjutan.  Target  pengendalian  pertanahan  adalah  seluruh tanah  di  luar  kawasan  hutan  baik  yang  terdaftar  maupun  belum  terdaftar. Sedangkan  subjek  pemilik  tanah  yang  menjadi  target  pengendalian  pertanahan adalah perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah.
KKPR dapat berfungsi  sebagai  pengendalian pertanahan  dengan  alasan  dapat mengarahkan penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan rencana tata ruang sehingga  dapat  mencegah  pemborosan  sumber  daya  alam  dan  perusakan lingkungan. Selain itu KKPR menjadi dasar perolehan tanah dan selanjutnya menjadi pertimbangan  dalam  pemberian  hak  atas  tanah.  Keterkaitan  KKPR  dengan permohonan  hak  atas  tanah  menjadi  instrumen  pengendalian  pertanahan  yaitu dengan memberikan gambaran mengenai penguasaan dan pemilikan tanah semula sebelum proses perolehan tanah.
Diagram di bawah ini menggambarkan proses pengendalian pertanahan yang dimulai dari permohonan perolehan tanah melalui KKPR hingga permohonan hak, sebagai berikut.
Gambar 1. Pengendalian Pertanahan Melalui KKPR. Sumber: analisis penulis, 2023
KKPR  berfungsi  sebagai  pengendalian  pertanahan  melalui  persyaratan  yang menjadi  dasar  untuk  persetujuan  atau  penolakan  permohonan  KKPR.  Apabila permohonan KKPR ditolak, maka pemohon dapat mengubah rencana pemanfaatan ruang atau mengganti lokasi pemanfaatan ruang. Sebaliknya apabila permohonan KKPR disetujui, maka pemohon dapat melakukan kegiatan perolehan tanah. Tanah yang akan diperoleh harus berada dalam lokasi KKPR dengan segala ketentuan teknis yang melekat pada rencana pemanfaatan ruang. Tanah yang telah diperoleh harus dilanjutkan dengan permohonan hak. Apabila tidak dilanjutkan ke permohonan hak, maka  tanah  yang  diperoleh  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  tanah  telantar menurut ketentuan perundang-undangan.
Landasan  hukum  pengendalian  pertanahan  secara  tersirat  terdapat  dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut:
1. Pasal  7  terkait  tentang  adanya  pembatasan  dalam  pemilikan  dan  penguasaan tanah agar tidak merugikan kepentingan umum.
2. Pasal  10  Ayat  1  terkait  tentang  tanah-tanah  pertanian  yang  harus  diusahakan sendiri  oleh pemiliknya baik  perseorangan  maupun badan  hukum  secara  aktif dan tidak mengeksploitasi sedemikian rupa yang berakibat hilangnya kesuburan tanah.
3. Pasal  11  Ayat  1  terkait  tentang  pencegahan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah pertanian yang melampaui batas sehingga pemerintah menentukan hubungan hukum antara orang dan badan hukum dengan tanah termasuk-wewenang yang timbul dari hubungan hukum tersebut.
4. Pasal  13  Ayat  2  terkait  tentang  upaya  pemerintah  untuk  mencegah  adanya monopoli usaha dalam lapangan agraria.
5. Pasal  15:  terkait  tentang  perlunya  memelihara  tanah  dan  tindakan  mencegah kerusakan tanah bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya, dengan tidak mengesampingkan golongan ekonomis lemah.
Permo honan KKPR Persetu juan
Penola- kan
Peroleh- an tanah Per- syar atan Permo- honan hak Tanah telantar
Berdasarkan  isi  dari  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  maka  dapat  diidentifikasi indikator-indikator  pengendalian  pertanahan  beserta  pertimbangannya  sebagai berikut.
1. Dasar hukum. Pengendalian pertanahan memerlukan dasar hukum yang bersifat mengarahkan  penggunaan,  pemanfaatan,  penguasaan  dan  pemilikan  tanah. Oleh  karena  itu  suatu  instrumen  pengendalian  pertanahan  harus  didasarkan suatu  ketentuan  peraturan  yang  mengungkapkan  peran  instrumen  tersebut dalam  pengendalian  penggunaan,  pemanfaatan,  penguasaan  dan  pemilikan tanah.
2. Persyaratan  teknis.  Di  dalam  instrumen  pengendalian  pertanahan  harus terdapat  persyaratan  teknis  sehingga  memastikan  suatu  kegiatan  dapat mewujudkan  penggunaan,  pemanfaatan,  penguasaan  dan  pemilikan  tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Prosedur.  Kebutuhan  prosedur di  dalam    instrumen  pengendalian  pertanahan adalah  untuk  memastikan  bahwa  proses  persetujuan  KKPR  telah  melalui pemeriksaan berkas permohonan, tinjauan ke lapangan dan analisis data sesuai fakta di lapangan dan ketentuan teknis yang berlaku.
4. Pembatasan.  Perlunya  pembatasan  di  dalam  instrumen  pengendalian pertanahan agar tercapainya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan daya dukungnya.
5. Rekomendasi. Peran rekomendasi instrumen pengendalian pertanahan adalah sebagai  pengambilan  keputusan  mengenai  dapat  diterima  atau  ditolaknya permohonan pemanfaatan tanah dan ruang.
Indikator-indikator  tersebut  di  atas  dapat  digunakan  untuk  menilai  KKPR sebagai pengendalian pertanahan berdasarkan Tabel 1. di bawah ini.
Tabel 1. Indikator dan Penilaian Pengendalian Pertanahan Indikator KKPR Peran Indikator Dalam Pengendalian Pertanahan Dasar hukum Memberikan pengarahan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah di dalam permohonan KKPR Persyaratan teknis Mensyaratkan ketentuan teknis yang harus dipenuhi pemohon terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah Prosedur Prosedur permohonan dan penerbitan KKPR dilakukan melalui pemeriksaan  berkas  permohonan,  tinjauan  ke  lapangan  dan analisis data Pembatasan Batasan  terkait  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  agar sesuai dengan daya dukungnya Rekomendasi Rekomendasi yang menyertai pemberian atau penolakan KKPR Sumber: Analisis penulis, 2023
Dasar  hukum  merupakan  ketentuan  yang  bersifat  mengikat  dan  menjadi landasan  bagi  setiap  kegiatan  perizinan.  Prosedur  perizinan  diatur  dalam  suatu ketentuan  hukum  sehingga  berdampak  pada  keputusan  pemberian  izin. Keberadaan dasar hukum menjadi indikator  penting sebagai landasan pelaksanaan KKPR  dalam  pengendalian  pertanahan.  Dasar  hukum  penyelenggaraan  KKPR
adalah  Pasal  14-16  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta  Kerja.  Peraturan  turunan  mengenai  KKPR  adalah  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berisi ruang lingkup  pelaksanaan  KKPR.  Sedangkan  teknis  operasional  KKPR  terdapat  pada Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  13  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
Indikator  persyaratan  teknis  KKPR  dalam  rangka  pengendalian  pertanahan berupa  standar  teknis  mengenai  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  serta ketentuan  pemanfaatan  ruang  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon.  Persyaratan teknis  dinyatakan  dalam  bentuk  informasi  tekstual  maupun  spasial  (peta)  yang menggambarkan  rencana  pemanfaatan  ruang.  Informasi  mengenai  kesesuaian tata  ruang  di  dalam  KKPR  langsung  mengacu  pada  kesesuaian  dengan  rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten/ Kota yang termuat di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Apabila wilayah yang dimohon belum terdapat RDTR, maka acuan rencana pemanfaatan ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Penerbitan KKPR dapat ditempuh melalui prosedur sebagaimana dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
Gambar 2. Proses Prosedur Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Sumber: Analisis Penulis, 2023
Secara  umum  materi  yang  disajikan  dalam  keseluruhan  prosedur  tersebut  di atas  mengacu  pada  peruntukan  tata  ruang  dan  pengaturan  pemanfaatan  ruang. Perbedaan  adalah  proses  penerbitan  KKKPR lebih  cepat  karena  sistem  OSS  hanya mengacu  pada  RDTR.  Sedangkan prosedur pada PKKPR memerlukan  waktu  untuk telaah  dan  analisis  dokumen  permohonan.  Prosedur  pada  RKKPR  seperti  halnya prosedur pada PKKPR dengan telaah dan analisis yang lebih dalam dan komprehensif dibandingkan PKKPR.
Permohonan KKPR melalui Online Single Submission (OSS)
Wilayah yang telah memiliki RDTR Wilayah yang belum terdapat RDTR Program strategis nasional yang belum tercantum dalam RTR
Konfirmasi KKPR (KKKPR)
Persetujuan KKPR (PKKPR) Rekomendasi KKPR (RKKPR) - Kegiatan berusaha - Kegiatan non - Berusaha - Program strategis nasional yang sudah tercantum dalam RTR
Tahapan  kegiatan  dalam  permohonan  KKPR  untuk  ketiga  prosedur  tersebut adalah sama yang meliputi pendaftaran permohonan kegiatan, penilaian dokumen usulan  kegiatan  dan  penerbitan  KKPR.  Pendaftaran  permohonan  kegiatan  melalui prosedur  KKKPR  dan  PKKPR  terdapat  persamaan  persyaratan.  Persamaan persyaratan  dari  pendaftaran  melalui  KKKPR  dan  PKKPR  meliputi  data  koordinat lokasi,  kebutuhan  luas  lahan  kegiatan  Pemanfaatan  Ruang,  informasi  penguasaan tanah,  informasi  jenis  usaha,  rencana  jumlah  lantai  bangunan  dan  rencana  luas lantai bangunan. Perbedaan yang ada hanya pada PKKPR disyaratkan rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
Pembatasan luas tanah yang dimohon merupakan bagian dari pengendalian pertanahan yaitu untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah. Pada masa Izin Lokasi,  pembatasan  perolehan  tanah  diterapkan  untuk  tanah-tanah  usaha pertanian,  sedangkan  pada  KKPR  tidak  ada  klausul  pembatasan  luas.  Meskipun demikian  luas  tanah  yang  dicantumkan  dalam  KKPR  berdasarkan  kemampuan pemohon untuk memiliki dan menguasai tanah serta rencana pemanfaatan ruang. Tujuan  pembatasan  melalui  ketentuan  tersebut  adalah  untuk  memberi  ruang untuk berusaha dan untuk menghindari terjadinya tanah telantar karena pemohon tidak  mampu  mengusahakan  tanahnya  dan  membiarkan  terjadinya  okupasi masyarakat. Diharapkan dengan pertimbangan luas tanah yang disesuaikan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat karena kebutuhan masyarakat akan tanah yang terus bertambah.
Pembatasan pemanfaatan dan penggunaan tanah di dalam KKPR disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen RDTR ataupun RTRW.  Aspek  pengendalian  pertanahan  pada  muatan  ini  adalah  terpenuhinya tertib penggunaan tanah sehingga tidak menimbulkan kerusakan tanah. Dalam hal ini  pemohon  menyatakan  kesediaan  untuk  mematuhi  ketentuan  teknis  dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan tanah.
Rekomendasi  KKPR  adalah  berdasarkan  penilaian  dokumen  usulan  kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan zonasi di dalam RDTR untuk permohonan  KKKPR.  Sedangkan  penilaian  dokumen  usulan  kegiatan  untuk permohonan  PKKPR  adalah  berdasarkan  masukan  dari  Pertimbangan  Teknis Pertanahan  (PTP).  Ketentuan  di  dalam  peraturan  zonasi  yang  digunakan  sebagai referensi  dalam  penilaian  usulan  kegiatan  KKKPR  sepenuhnya  berisi  tentang batasan-batasan di dalam pemanfaatan ruang. Sedangkan ketentuan di dalam PTP, tidak menyajikan secara teknis dan detail tentang pemanfaatan ruang tetapi hanya menekankan  pemanfaatan  tanah  atau  ruang  yang  memperhatikan  daya  dukung lahan  dan  tidak  menimbulkan  gangguan  ke  lingkungan  sekitar  lokasi.  Adanya  PTP merupakan  keuntungan  bagi  PKKPR  karena  mendapat  masukan  dari  aspek pertanahan  sehingga  secara  keseluruhan  masukan  untuk  PKKPR  lebih  terintegrasi antara aspek tata ruang dengan pertanahan.
Implementasi  pengendalian  pertanahan  melalui  penerapan  indikator pengendalian pertanahan tercantum dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2. Indikator, Keputusan dan Implementasi Pengendalian Pertanahan
Indikator Pengendalian Keputusan KKPR Implementasi KKPR Dasar hukum Ketentuan di dalam dasar hukum  menjadi  landasan formal  untuk  operasional KKPR Keputusan  KKPR  menjadi dasar  untuk  membebaskan tanah Persyaratan teknis Ketentuan  teknis  terkait pemanfaatan ruang Keputusan  pemberian  hak atas  tanah  menyebutkan kewajiban  pemohon  dalam pemanfaatan tanah Prosedur Tahapan permohonan memperhatikan  kondisi existing penggunaan tanah Bahan masukan dalam menelaah  permohonan  hak atas tanah Pembatasan Persetujuan luas peruntukan  lahan  yang dapat dimanfaatkan Luas  perolehan  tanah  harus sesuai  dengan  luas  yang diberikan oleh KKPR Rekomendasi Rekomendasi terkait dengan penggunaan tanah yang dapat diusahakan Jenis penggunaan tanah dalam  keputusan  pemberian hak atas sesuai dengan KKPR
Sumber: Analisis Penulis, 2023
Tabel 2 menunjukkan indikator pengendalian pertanahan di dalam substansi KKPR menjadi bahan keputusan disetujui seluruh, sebagian atau ditolak. Pengertian persetujuan seluruhnya adalah luas tanah yang dimohon seluruhnya diberikan KKPR. Persetujuan  sebagian  adalah  karena  pertimbangan  teknis,  maka  hanya  sebagian tanah  yang  diberikan  KKPR.  Sedangkan  ditolak  adalah  seluruh  luas  tanah  yang dimohon tidak dapat diberikan KKPR.
Ketentuan teknis terkait dengan pemanfaatan ruang berupa koefisien daerah terbangun, jarak pemanfaatan tanah ke sempadan jalan, sungai dan saluran irigasi serta persyaratan lainnya. Persetujuan luas yang dapat diberikan untuk KKPR adalah berdasarkan peruntukan pemanfaatan yang tersedia. Meskipun batasan luas tanah mengikuti peruntukan pemanfaatan,  tetapi  tidak  disertai dengan  informasi  status tanah  yang  dapat  dibebaskan.  Oleh  karena  itu  pemegang  KKPR  harus  memiliki informasi  mengenai  status  tanah  untuk  kepentingan  langkah-langkah  perolehan tanah. Jenis penggunaan tanah dalam KKPR akan menentukan jenis hak atas tanah yang  akan  dimohon.  Terkait  dengan  bidang  pertanian,  maka  jenis  komoditi  harus berlangsung secara kontinu sesuai dengan jangka waktu Hak Guna Usaha yang akan diberikan.
Implementasi KKPR dalam kegiatan pertanahan dimulai dari perolehan tanah hingga  permohonan  hak  merupakan  wujud  dari  implementasi  pengendalian pertanahan.  Apabila  persyaratan  di  dalam  KKPR  dipenuhi  oleh  pemohon,  maka pengendalian  pertanahan  berjalan  efektif  karena  tidak  ada  pelanggaran  dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sebaliknya apabila ketentuan KKPR dilanggar
berpotensi  timbulnya  masalah  pertanahan.  Oleh  karena  itu  pemutus  kebijakan dalam hal ini yang menerbitkan SK pemberian hak, harus memasukkan persyaratan KKPR terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah ke dalam ketentuan.
KKPR dapat menjadi instrumen pengendalian pertanahan yang efektif apabila disertai  dengan monitoring pelaksanaan  kegiatan,  penertiban  dan  penegakan hukum ( law enforcement ). Monitoring pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam hal batas lokasi yang diberikan, jenis penggunaan  tanah  yang  diusahakan,  upaya  perolehan  tanah  serta  kemungkinan aktivitas  yang  berpotensi  menimbulkan  gangguan  atau  perusakan  secara  fisik maupun sosial. Penertiban dan penegakan hukum dimaksudkan agar pemilik KKPR mematuhi  ketentuan  dalam  perizinan  serta  melakukan  tindakan  administratif berupa pemberian peringatan hingga tindakan penertiban usaha melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Kantor Pertanahan secara reguler atau berdasarkan laporan pengaduan. Hasil monitoring pelaksanaan KKPR menjadi bahan masukan bagi Kantor Pertanahan dalam permohonan hak atas tanah. Melalui cara tersebut  pengendalian  pertanahan  akan  berjalan  efektif  karena  mensyaratkan pemegang  izin  KKPR  untuk  memenuhi  ketentuan  sebelum  permohonan  hak  atas tanahnya dikabulkan.
Penertiban dan penegakan hukum ( law enforcement ) merupakan tindak lanjut dari monitoring kegiatan pasca pemberian KKPR. Tindakan penertiban dapat berupa pemberian  sanksi,  pencabutan  izin  usaha  dan  tindakan  administratif  lainnya  yang dilakukan oleh instansi perangkat daerah berwenang. Meskipun kewenangan terkait dengan penertiban dilakukan oleh pihak yang berwenang, tetapi Kantor Pertanahan dapat secara efektif melakukan tindakan pengendalian pertanahan melalui evaluasi permohonan  hak  atas  tanah.  Sedangkan  untuk  tanah-tanah  yang  telah  terdaftar, dokumen KKPR menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan koordinasi dengan  instansi  perangkat  daerah  berwenang  untuk  mengambil  tindakan penertiban.
Jenis  KKPR  untuk  kegiatan  berusaha  adalah  yang  paling  membutuhkan pengawasan  mengingat kebutuhan  luas tanah, mekanisme  perolehan tanah  serta jenis  penggunaan  tanah  yang  berpotensi  memiliki  dampak  luas.  KKPR  memiliki spektrum  luas  terkait  kebutuhan  tanah  baik  untuk  usaha  pertanian  maupun  non pertanian.  Kebutuhan  luas  tanah  tidak  selalu  diikuti  dengan  kemampuan perusahaan mengusahakan tanah yang berpotensi terjadinya tanah telantar. Untuk itu Kantor Pertanahan perlu melakukan monitoring dalam berbagai bentuk seperti interpretasi  citra  satelit  secara  berkala,  pengamatan  lapang  berdasarkan  laporan aduan dan pengamatan reguler.
Letak  lokasi  yang  diberikan  KKPR  memiliki  keragaman  dasar  status  tanah sehingga  berdampak  pada  mekanisme  perolehan  tanah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Jenis  penggunaan  tanah  yang  diusahakan  harus sesuai  dengan  peruntukan  dalam  KKPR.  Pengawasan  secara  teknis  terkait  dengan usaha melibatkan penilaian dari dinas instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.

## D. Kesimpulan
Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Tanah  (KKPR)  merupakan  perizinan  yang diberikan untuk rencana pemanfaatan ruang. Penerbitan KKPR harus sesuai dengan rencana  tata  ruang  dengan  ketentuan  teknis  yang  mengikutinya.  Pengendalian pertanahan  merupakan  kegiatan  pertanahan  dalam  rangka  memastikan  tidak adanya  pelanggaran  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemilikan  tanah. Peran KKPR di dalam kegiatan pertanahan adalah sebagai syarat dalam perolehan tanah  sehingga  KKPR  berfungsi  sebagai  pengendalian  pertanahan  dengan memastikan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.
Indikator berfungsinya pengendalian pertanahan di dalam substansi KKPR terdiri  atas  dasar  hukum,  persyaratan  teknis,  prosedur,  pembatasan  dan rekomendasi.  Implementasi  dari  indikator  dasar  hukum  adalah  memastikan permohonan  KKPR  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  terkait. Indikator persyaratan teknis diterapkan dalam penilaian penerapan ketentuan teknis pemanfaatan ruang. Indikator prosedur diimplementasikan  dengan cara menilai  tahapan  penerbitan  KKPR  sudah  memasukkan  kondisi existing penggunaan tanah ke dalam pertimbangan. Implementasi indikator pembatasan dalam  pengendalian  pertanahan  adalah  terkait  dengan  penilaian  luas  yang dimohon berdasarkan kesanggupan pemohon dan rencana pemanfaatan ruang. Sedangkan  indikator  rekomendasi  di  dalam  pengendalian  pertanahan  terkait dengan rencana penggunaan tanah yang tidak bermasalah terhadap lingkungan sekitar  lokasi  KKPR.  Keseluruhan  indikator  tersebut  dapat  menjadi  instrumen pengendalian  pertanahan  yang  efektif  apabila  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan.

## E. Rekomendasi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tanah (KKPR) harus dijalankan berdasarkan indikator pengendalian pertanahan dan data penguasaan dan pemanfaatan tanah existing berbasis  bidang tanah.  Oleh  karena  itu  penulis  memberikan  rekomendasi kepada:
1. Kantor  Pertanahan    harus  menjadikan  KKPR  sebagai    dasar  untuk permohonan hak atas tanah.
2. Permohonan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan KKPR harus ditolak dan pemohon harus membuat KKPR atau permohonan hak atas tanah yang baru.
3. Untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  KKPR  terhadap  pengendalian pertanahan  perlu  dilakukan  kajian  lebih  mendalam  oleh  Kementerian ATR/BPN.
4. Kajian  tersebut  dengan  memilah  antara  KKPR  untuk  kegiatan  berusaha, kegiatan non berusaha dan program strategis nasional.

## Daftar Pustaka
Adiningsih,  D.F.,  Sutaryono  &  Wahyuni.  (2023).  Penyelenggaraan  perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah. Jurnal Tunas Agraria , 6 (1), 12-29. https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198 Ardani, M. N.  (2021). Pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha guna mencegah tanah menjadi terlantar. Gema Keadilan , 8 (1), 63-79.
https://doi.org/10.14710/gk.2021.11395
Asmara, R., & Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang Untuk  Manajemen  Sumber  Daya  Tanah  Pertanian  (Sawah)  Di  Kabupaten Sleman. Widya Bhumi , 2 (2), 88 – 103. https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.40
Diana, F., Idami, Z. & Alqarni, W. (2023). Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, 09 (01), 1-19.
https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23199
Djakaria, D. V. S., & Husein, R. (2017). Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah  (KPPD)  Dalam  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  Melalui  Izin Peruntukan  Penggunaan  Tanah  (IPPT). Journal  of  Governance  and  Public
Policy , 4 (2), 253-293. http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2991
Djatmiati,  T.S.,  Pudjiastutik,  L.,  Indrawati,  Sutrisno,  D.  (2012). Buku  Ajar  -  Hukum Perizinan . Universitas Airlangga, Surabaya Enemark,  S.  (2005). Understanding  the  Land  Management  Paradigm .  FIG  COM  7
Symposium On Innovative Technologies For Land Administration, 19 – 25 June 2005, Madison, Wisconsin, USA. https://www.researchgate.net/publication/228342504_Understanding_the_l and_management_paradigm
Enggarani,  N.  S.  (2016).  Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Perizinan  di  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Kantor  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. Law and Justice , 1 (1), 16-29. https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2702
Fajarini, R., Barus, B. & Panuju, D.R. (2015). Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan Dan Prediksinya Untuk Tahun 2025 Serta Keterkaitannya Dengan Perencanaan Tata Ruang 2005-2025 Di Kabupaten Bogor. Jurnal Tanah Lingkungan , 17 (1), 8-15.
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jtanah/article/download/11463/8959
Firmansyah, M., Masrun & Yudha, I D.K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal Elastisitas , 3 (2), 156-159. https://doi.org/10.29303/e- jep.v3i2.46
Hadjon,  P.  M.  (1992). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Cetakan  ke-8.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Hastri,  E.D.,  Rachman,  A.M.I.,  Shafarinda,  R.  (2022).  Sanksi  hukum  dalam pengendalian  pemanfaatan  ruang  daerah  permukiman  melalui  perizinan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan. Jurnal Jendela Hukum ,
9 (1), 64-80.  https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959
Indra, S.R. & Indra, F.R.N. (2022). Pengelolaan dan pemanfaatan izin lokasi dalam perolehan  tanah  yang  diperlukan  untuk  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM). Ulil  Albab:  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin , 1 (8),  2581-2587. https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/609
Lemmen,  C.,  Van  Oosterom,  P.,  &  Bennett,  R.  (2015).  The  land  administration domain model. Land Use Policy , 49 , 535-545.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715000174
Nugraha,  P.,  Mulyanto,  B.  &  Munibah,  K.  (2021).  Peran  administrasi  pertanahan dalam pengendalian pemanfaatan kawasan pertanian lahan basah Kabupaten Bogor. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  dan  Perdesaan , 5 (1),  28- 43. http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.28-43
Mayasari,  I.  (2019).  Evaluasi  kebijakan  izin  lokasi  dan  pertimbangan  teknis pertanahan pasca penerapan online single submission. Jurnal Rechtsvinding ,
8 (3), 403-420. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348 Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang berasal dari  kawasan  hutan:  permasalahan  dan  pengaturannya. Jurnal  Veritas  et
Justitia , 4 (2), 252-273. https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2919
Ramadhani,  M.H.,  Effendy,  M.  &  Qomariyanti,  Y.  (2019).  Perolehan  tanah  untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal. Lambung
Mangkurat Law Journal , 4 (1), 1-10. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.109 Riskanita,  D.  &  Widowaty,  Y.  (2019).  Upaya  Pemerintah  Daerah  Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. Supremasi  Hukum  Jurnal  Penelitian  Hukum , 28 (2),  123-134. https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135
Sam, I.M., Setiowati, Riyadi, R. (2020). Analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  di  sempadan  pantai  di  Kelurahan  Bintarore. Jurnal Tunas Agraria , 3 (2), 122-139. https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112
Sitorus,  O.  (2016).  Penataan  hubungan  hukum  dalam  penguasaan,  pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Jurnal Bhumi, 2 (1), 1-11. https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.29
Sukiptiyah,  S.,  Rustiadi,  E.,  Fauzi,  A.,  &  Barus,  B.  (2022). Analisis  Dampak  Pola Penerapan  Ruang  Dalam  Penempatan  Lokasi  Kegiatan  Ekonomi  Melalui Mekanisme  Konversi  Konversi  Lahan  Lahan  Baku. Jurnal  Penelitian  Sosial, Sains, Ekonomi, dan Manajemen , 1 (10), 1604-1620.
https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem/article/view/176
Sugiyono.  (2011). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  kombinasi  (mixed methods . Alfabeta, Bandung
Sukmadinata,  N.S.  (2011).  Metode  Penelitian  Pendidikan.  Remaja    Rosadakarya, Bandung
Susanti, A.D. (2021). Kajian izin lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daratan bagi perizinan berusaha. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis , 14 (3), 179- 191. http://journals.usm.ac.id/index.php/jreb
Susilo,  B.,  Hatta,  G.M.,  Badaruddin  &  Kadir,  S.  (2019).  Evaluasi  pemanfaatan penggunaan  lahan  berbasis  pola  ruang  kawasan  budidaya  Kabupaten  Hulu Sungai Utara. Jurnal EnviroScienteae, 15 (2), 166-177. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/es/article/view/6946/5497
Utami,  N.,  Saragih,  R.F.,  Daulay,  M.,  Maulana,  M.D.  &  Ramadani,  P.  (2023). Pembangunan  Berkelanjutan:  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berbasis Pembangunan  Sosial  dan  Ekonomi  Indonesia. Journal  of  Management  and Social Sciences , 2 (1), 46-59. https://doi.org/10.55606/jimas.v2i1.143