## URGENSI KAJI ULANG REGULASI ANTI SLAPP TERHADAP PEJUANG KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP
Arsafina Paka Fatma Ulfatun Najicha
Universitas Sebelas Maret
Email : arsafinapaka@student.uns.ac.id fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT
The  polemic  of  environmental  problems  create  an  Anti-Strategic  Lawsuit  Against  Public Participations (Anti-SLAPP) concept, as a solution to overcome the problem of removing public participation in the fight for environmental justice that has been regulated in Article 66  of  Law  Number  32  Year  2009  concerning  The  Protection  and  Management  of  The Environment. But in fact, that regulation doesn't guarantee legal protection and justice for all of the people, especially for the environmental activists. The issuance of Law Number 11 Year 2020 which changes the main elements related to the environment, provides an in- depth analysis space for author. Based on that, the purpose of this paper is to analyze the relevance of the Anti-SLAPP regulation and its implementation in realizing environmental justice,  and  the  mechanism  for  strengthening  the  Anti-SLAPP  regulation  related  to  the issuance  of  Law  Number  11  Year  2020.  The  method  used  in  this  paper  is  a  juridical normative  method  with  secondary  data  that  were  collected  through  literature  study  and journals. The result of the research and study is the Anti-SLAPP regulation in Law Number 32  Year  2009  concerning  The  Protection  and  Management  of  The  Environment,  as changed in Law Number 11 Year 2020 is inconsistent with the fact. Therefore, this problem requires improvements in terms of legal substance, structure, and culture in order to realize a comprehensive environmental justice.
Keywords: Anti-SLAPP, Environmental justice, Strengthening regulation.

## I. PENDAHULUAN
Istilah  Strategic  Lawsuit  Against  Public  Participation  (SLAPP)  dipelopori  oleh George  W.  Pring  dan  Penelope  Canan  yang  diartikan  sebagai  gugatan  yang  dilakukan Pemerintah  dengan  tujuan  untuk  memengaruhi  aksi  atau  hasil  untuk  melawan  balik tuntutan.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  hak  substantif  dan  serta  kepentingan  publik  dari masyarakat sipil atau organisasi non pemerintah 1 . Di Indonesia pada dasarnya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperjuangkan haknya,
1 Pring,  G.  W.  &  Canan,  P.,  SLAPPs:  Getting  Sued  for  Speaking  Out.  Philadelphia:  Temple  University Press. 1996, hlm. 8.
seperti yang tertuang dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD NRI 1945. Namun meskipun telah diatur  berkaitan  dengan  hak  masyarakat  atas  lingkungan  hidup,  kenyataannya  masih banyak  permasalahan  lingkungan  yang  terjadi.  Badan  Pusat  Statistik  berdasarkan  hasil kajiannya  pada  tahun  2014  hingga  2018  mencatat  sebanyak  16.487  desa  terdampak pencemaran  air  dan  sebanyak  8.882  desa  terdampak  pencemaran  udara  (Badan  Pusat Statistik, 2019). Selain itu, data yang dilansir dari Greenpeace Indonesia berdasarkan hasil kajiannya  pada  tahun  2020,  menemukan  bahwa  seluas  3.403.000  hektar  lahan  terbakar antara tahun 2015 sampai dengan 2018 2 . Dari kenyataan yang ada ini menunjukan bahwa keadilan  lingkungan,  baik  keadilan  intergenerasi  maupun  antargenerasi  belum  terlaksana atau terwujud dengan baik.
Konsep  AntiSLAPP  di  Indonesia  sudah  berkembang  dan  diakui  dalam  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  disebabkan  besarnya  jumlah  pemidanaan  dan  gugatan terhadap  masyarakat  atau  organisasi  non  pemerintah  yang  menyampaikan  kritik  atas lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Keberadaan  Anti-SLAPP  di  Indonesia  tercantum  dalam Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH).  Pengaturan  ini  diperlukan  sebagai  bentuk  perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun lingkungan yang berkepanjangan 3 . Pasal  tersebut  berfokus  pada  hak  imunitas  masyarakat  dan  para  aktivis  yang  sedang mengupayakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga mereka tergolong pada orang yang terbebas atas tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Pengaturan pasal ini juga menunjukkan perlindungan atas cara-cara kriminalisasi yang terjadi dalam masalah dan  kasus  lingkungan  hidup 4 .  Namun  dalam  penerapannya  dan  fakta  di  lapangan menunjukan  banyaknya  terjadi  kasus  kriminal  seperti  ancaman  dan  represi  yang memposisikan  para  pejuang  hak  sebagai  target  sasaran,  sehingga  perlu  dipertanyakan kembali  hubungan  antara  penegakan  hukum  di  Indonesia  terhadap  kondisi  yang memprihatinkan. Dikutip dari CNN Indonesia, dalam catatan WALHI kisaran tahun 2014 hingga  2018  telah  tercatat  sebanyak  hampir  1000  kasus  kriminalisasi  yang  menimpa masyarakat  yang  sedang  memperjuangkan  keadilan  lingkungan.  Hal  ini  menunjukan
2 Greenpeace  Indonesia.  “ Tantangan  kita  Bersama  di  Tahun  2020 ”.  greenpeace.org.  https://www. greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-ditahun-2020/ (diakses April 10, 2023).
3 Risalah  Resmi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI).  Rapat  Panja  RUU  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Juli 2009.
4 Prabu  Dhivan,  “ Perlindungan  Hukum  bagi  pejuang  Lingkungan  The  Legal  Protection  of  Environmental Activist ”, (Skripsi): Universitas Jember, halaman 29, diakses tanggal 9 April 2023
bahwa  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  bagi  pejuang  keadilan  Lingkungan  dalam  UU PPLH  belum  terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai  harapan.  Seiring  dengan  berjalannya waktu, kini pengaturan mengenai Anti-SLAPP juga di atur dalam UUCK yang menegaskan mekanisme  penguatan  kebijakan  Anti-SLAPP.  Mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan oleh  Agung  Wardana  dengan  judul,  “The  risk  of  protecting  the  environment:  Strategic Litigation  against  Public  Participation  (SLAPP)  in  post-authoritarian  Indonesia”, menghasilkan  bahwa  fenomena  SLAPP  di  Indonesia  mengacu  pada  politik  ekonomi, bahwa pertemuan antara pembela hukum di Indonesia pasca masa otoriter bertujuan untuk melindungi kepentingan kaum oligarki (Wardana, 2021).

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Mengacu pada uraian latar belakang seperti penelitian yang diteliti, misalnya dalam pembahasan  mengenai  materi  dan  substansi  penelitian  selanjutnya  akan  dibatasi  pada rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep Anti-SLAPP setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam memberikan penguatan terhadap konsep Anti-SLAPP.

## III. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis yaitu  mengkaji  dan  menganalisa  bahan-bahan  hukum  dan  isu-isu  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memecahkan  persoalan  yang timbul,  sedangkan  hasil  yang  dicapai  berupa  preskripsi  mengenai  apa  yang  seharusnya dilakukan  untuk  mengatasi  persoalan  tersebut.  preskripsi  diberikan  dalam  bentuk  saran atau  rekomendasi 5 .  pengumpulan  Penelitian  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perubahan  perundang-undangan  guna  mengetahui  kesesuaian  aturan-aturan sehingga  memberikan  gambaran  terhadap  dampak  Positif  dan  negatifnya.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah jurnal hasil penelitian atau artikel  ilmiah,  buku,  dokumen,  atau  informasi  lain  yang  berhubungan  dengan  judul penelitian.  Setelah  data  terkumpul  selanjutnya  dilakukan  analisis  data  yaitu  dengan
5 Suparno . Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia . Jakarta: Garudhawaca, 2000,
menganalisis  dan  mensintesis  dokumen  tersebut  untuk  di  kaji  dan  menjadi  gagasan  baru dalam menunjang hasil penelitian.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Mekanisme  Arah  Penguatan  Anti-SLAPP  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Berkenaan  dengan  persoalan  yang  terjadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  AntiSLAPP masih  belum  dapat  diimplementasikan  secara  optimal  sehingga  dibutuhkan  pembenahan dalam  sistem  hukum.  Paparan  fakta-fakta  hukum  terkait  dengan  banyaknya  kriminalisasi yang  dialami  oleh  masyarakat  karena  menyuarakan  isu  lingkungan  tetapi  tidak  didukung dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  memadai  menjadi  fokus  perhatian  pada penelitian  ini.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Tjondro  Tirtamulia  bahwa  hukum dipandang  sebagai  fenomena  sosial  dalam  masyarakat  yang  senantiasa  melakukan penyesuaian  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai 6 .  Berkaca  dari  pendapat  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  UUPPLH  termasuk  ke  dalam  rekayasa  sosial  untuk  mengatur  perbuatan setiap  orang  dalam  memanfaatkan  lingkungan  hidup.  Namun,  masyarakat  senantiasa bergerak maju sehingga  dibutuhkan produk hukum  yang dapat  mengendalikan perubahan dinamis tersebut.
UUCK  telah  mengubah  prinsip-prinsip  penting  dalam  UUPPLH  dengan memfokuskan  pada  peningkatan  iklim  investasi  di  Indonesia  yang  mengubah  beberapa sektor  undang-undang  lainnya.  Perubahan  terkait  UUPPLH  dalam  UUCK  membuka peluang permasalahan lingkungan hidup yang baru. Padahal, semangat yang tersirat dalam UUPPLH  adalah  menciptakan  lingkungan  hidup  yang  sehat  sebagai  perwujudan  hak konstitusional warga negara Indonesia dengan tetap melaksanakan pembangunan ekonomi nasional  yang  berdasar  pada  prinsip  sustainable  development 7 .  Perubahan  hal  esensial dalam  UUPPLH  memberikan  ruang  analisis  yang  mendalam  bagi  masyarakat  khususnya penggiat  lingkungan  karena  pemerintah  tidak  memberikan  legal  standing  terkait  dengan pengaturan  Anti-SLAPP.  Sedangkan,  konsep  Anti-SLAPP  di  Indonesia  merupakan  hal yang  esensial  karena  menyangkut  peran  aktif  dari  masyarakat.  Namun  sejatinya,  bukan
6 Tirtamulia, T. Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah, dan Desa. Surabaya: Universitas Surabaya, 2018
7 Mahardika, Ahmad Gelora. "I mplikasi Omnibus Law terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang Sehat ”. Jurnal Konsitusi 18, No. 1 (2021): 200.
perlindungan yang didapatkan melainkan kriminalisasi dan pencideraan hak asasi manusia. Berangkat  dari  hal  tersebut,  problematika  yang  dialami  masyarakat  masih  akan  terus berlanjut  sepanjang  tidak  adanya  kejelasan  terkait  konsep  AntiSLAPP  karena  perubahan UUCK tidak mengakomodir kepastian hukum.  Oleh sebab itu, dibutuhkan kesediaan dari pemerintah  untuk  berfokus  pada  penguatan  dan  penempatan  konsep  Anti-SLAPP  pada koridor yang tepat. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis memberikan alternatif solusi  untuk  memberikan kejelasan dan arah penguatan konsep Anti-SLAPP di  Indonesia yang  dapat  ditinjau  dalam  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  kultur  hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman.
Meninjau  pada  substansi  hukum,  Mochtar  Kusumaatmadja  menyatakan  bahwa undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan  jalan  hukum  berarti  melakukan  pembaharuan  terhadap  peraturan  perundang- undangan 8 .  Berdasarkan  hal  tersebut  perlu  dilakukan  penataan  terhadap  pengaturan  Anti- SLAPP  dengan  memberikan  definisi  dan  batasan  yang  jelas  terkait:  (1)  Pengertian  Anti- SLAPP;  pengertian  Anti-SLAPP  merupakan  hal  yang  esensial  sebagai  landasan penanganan  perkara  Anti-SLAPP  dalam  persidangan  perdata  maupun  pidana  sehingga dibutuhkan  komitmen  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Kepolisian Republik  Indonesia  dan  Kejaksaan  Agung  untuk  memberikan  pengertian  Anti-SLAPP secara  jelas  dalam  rangka  implementasi  konsep  Anti-SLAPP  guna  memberikan perlindungan  terhadap  hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi.  (2)  Subyek  yang  dilindungi; subyek  merupakan  unsur  prinsipil  yang  erat  kaitannya  dengan  lingkungan  yang membutuhkan proteksi dalam praktiknya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan pengaturan  yang  tidak  memadai  terkait  siapa  saja  yang  perlu  dilindungi.  Maka  dari  itu, dibutuhkan  sebuah  pengaturan  yang  jelas  terkait  cakupan  subyek  yang  dapat  dilindungi, seperti  individu,  badan  hukum  non  pemerintahan,  profesi  yang  rentan  terkena  SLAPP, serta  pihak-pihak  lain  yang  berpartisipasi  secara  pasif  seperti  keluarga  aktivis  agar  upaya kriminalisasi tidak semata-mata ditujukan kepada pihak tertentu. (3) Tolak ukur seseorang dapat  dinyatakan  melakukan  SLAPP;  tolak  ukur  menjadi  hal  yang  fundamental  dalam menentukan  tindakan  masyarakat  dalam  usaha  mempertahankan  lingkungan  hidup.  Oleh sebab  itu,  dibutuhkan  pengklasifikasian  yang  jelas  sejauh  mana  tindakan  seseorang  dapat
8 Kusumaatmaja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.
dikategorikan  sebagai  SLAPP.  Penggolongan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia dan  Kejaksaan  Agung yang diharapkan dapat memberikan sebuah kepastian hukum. (4) Mekanisme perlindungan dan penuntutan; terkait dengan perlindungan dan penuntutan, dapat dilakukan dengan tiga cara  utama,  yakni  tahap  pelaporan  atau  pengaduan,  penyelidikan  dan  penyidikan  yang dalam hal ini penyidik harus dapat mendeteksi apakah sengketa tersebut berpotensi SLAPP atau tidak yang dilakukan secara simultan untuk menemukan kebenaran mengenai SLAPP. Tahap  kedua  adalah  pra-penuntutan  dan  penuntutan  yang  akan  dilakukan  apabila  pada tahap penyidikan belum dapat mengidentifikasi apakah suatu sengketa termasuk ke dalam SLAPP atau tidak. Apabila tidak masuk ke dalam kriteria SLAPP maka penyidikan dapat dihentikan. Tahap ketiga adalah persidangan yang memiliki tujuan untuk penampisan yang dapat berpedoman pada SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013.
Selanjutnya  ialah  struktur  hukum  sebagai  sebuah  kerangka  dari  sebuah  sistem hukum  yang  berfokus  pada  lembaga-lembaga,  aparat  penegak  hukum  serta  petugas pelaksana.  Terkait  penegak  hukum,  perlu  adanya  penguatan  terhadap  Mahkamah  Agung dalam  menentukan  calon  hakim  yang  memiliki  kefokusan  dan  ketertarikan  kepada  isu lingkungan  agar  ketika  memutus  sebuah  perkara  Anti-  SLAPP,  hakim  akan mempertimbangkan faktor keadilan lingkungannya dan menjadi objektif. Pemerintah Pusat pun  turut  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  dengan  melakukan koordinasi  dengan  kementerian  dan  aparat  penegak  hukum  lainnya  seperti  Direktorat Jenderal  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  jaksa,  serta  pihak  terkait lainnya.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  harus  berkolaborasi  untuk  memperkuat pengentasan  permasalahan  lingkungan  hidup  karena  pada  praktiknya  korupsi  dan  suap banyak  terjadi  di  ranah  perizinan  dengan  pemerintah  daerah.  Maka  dari  itu,  pemerintah daerah  harus  diawasi  dan  dikuatkan  dari  internal  karena  pemerintah  daerah  merupakan lembaga yang berhubungan secara langsung dengan korporat dan pengusaha.
Di samping substansi dan struktur, kultur hukum merupakan kekuatan masyarakat untuk  menentukan  pengaplikasian  hukum  tersebut.  Artinya,  partisipasi  masyarakat merupakan  faktor  penting  untuk  memperkuat  pengambilan  kebijakan  publik  dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, ketika substansi mengenai Anti-SLAPP telah diakomodir  dengan  baik,  pemerintah  harus  mengedukasi  dan/atau  melakukan  penyuluhan
kepada masyarakat terkait hak AntiSLAPP dalam memperjuangkan lingkungan. Selain itu, pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi ke organisasi masyarakat yang berfokus pada lingkungan hidup.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Konsep  Anti-SLAPP  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  66  UUPPLH  belum mampu  mengakomodir  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  aktivis  lingkungan dengan  komprehensif,  sehingga  tujuan  akhir  dari  hukum,  yaitu  keadilan intergenerasi  maupun  antargenerasi  belum  terwujud.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh dua  faktor  yakni  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Selain  itu,  kehadiran UUCK  yang  mengubah  sendi-sendi  dalam  UUPPLH  nyatanya  belum memberikan  legal  standing  yang  pasti  terkait  arah  penguatan  Anti-SLAPP. Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  penguatan  Anti-SLAPP  yang  dapat  dikaji  melalui substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum

## B. Saran
1. Alternatif penguatan konsep Anti-SLAPP dalam rangka mewujudkan keadilan lingkungan  yang  dapat  ditinjau  melalui  substansi  hukum  yakni  dengan melakukan pembaharuan terhadap secara yuridis yang dikonkritisasikan dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan,  dalam  struktur  hukum dilakukan  pengoptimalan  terkait  lembaga-lembaga,  aparat  penegak  hukum serta  petugas  pelaksana  seperti  Mahkamah  Agung,  Pemerintah  Pusat,  dan Pemerintah  Daerah,  serta  penguatan  dalam  struktur  hukum  dilakukan  dengan memberikan  edukasi  dan/atau  melakukan  penyuluhan  kepada  seluruh  elemen yang terlibat dalam rangka perwujudan keadilan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku/Jurnal
Kusumaatmaja,  Mochtar.  Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan.  Bandung: Alumni, 2002.
Pring,  G.  W.  &  Penelope  Canan.  (1996).  SLAPPs:  Getting  Sued  for  Speaking Out.Philadelphia: Temple University Press.
Suparno .  Hukum  Jaminan  Fidusia:  Prinsip  Publisitas  Pada  Jaminan  Fidusia . (Jakarta: Garudhawaca, 2000
Tirtamulia,  T.  Pembentukan  Peraturan  Pusat,  Daerah,  dan  Desa.  Surabaya:
Universitas Surabaya, 2018.
2. Undang-Undang
▪ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
▪ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
▪ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2014 perihal Pemberlakuan  Pedoman  Penanganan  Perkara  Lingkungan  Hidup  terkait  Pasal 66 UUPPLH

## 3. Sumber Lain
Greenpeace Indonesia. “Tantangan kita Bersama di Tahun 2020”. greenpeace.org. https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita- bersama-ditahun-2020/ (diakses April 10, 2023).
Prabu  Dhivan,  “Perlindungan  Hukum  bagi  pejuang  Lingkungan  The  Legal Protection  of  Environmental  Activist”,  (Skripsi):  Universitas  Jember, halaman  29,  diakses  tanggal  9  April  2023  Lingkungan  Hidup  yang Sehat”. Jurnal Konsitusi 18, no. 1 (2021): 200.
Risalah  Resmi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI).  Rapat Panja RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 28 Juli 2009.