## OBLIGATION TO MONITOR SERVICE USER TRANSACTIONS BY A NOTARY AS AN EFFORT TO PREVENT AND ERADICATE THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

## KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIANG UANG

## Nila Amalia
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Email: nilaamalia23@gmail.com

## Syamsuddin Muchtar
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Muhammad Ilham Arisaputra
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## ABSTRAC
Due  to  disharmony  between  Law  on  the  Office  of  Notaries  and  Regulations  of  the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 in recognizing service users for notaries, in  this  case  the  lack  of  clarity  regarding  the  regulation  of  service  user  transaction  monitoring obligations so that notaries experience a dilemma in implementing  Know Your Customer (KYC) and  are  more  inclined  to  implement  KYC  according  to  Law  on  the  Office  of  Notaries  and Regulations of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 considering Law on the Office of Notaries than the Notary Code of Ethics are the legal basis for a notary in carrying out his duties and authorities which in terms of the hierarchy of laws and regulations have a higher position than the Regulations of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017, this is  in  accordance  with  the  principle  of  Lex  Superior  Derogate  Legi  Inferiori  where  higher regulations overrule lower regulations.

## Keywords: Transaction Monitoring, Notary, Money Laundering

## ABSTRAK
Adanya  disharmonisasi  antara  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengenali pengguna jasa bagi notaris dalam hal ini ketidakjelasan akan pengaturan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa  sehingga  notaris  mengalami  dilema  dalam  penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa (PMPJ) dan lebih cenderung menerapkan PMPJ sesuai  dengan Undang-Undang Jabatan Notaris daripada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dari segi hierarki peraturan perundang-undangan kedudukannya lebih  tinggi  dari  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  9  Tahun  2017,  hal  ini  sesuai dengan  asas  Lex  Superior  Derogate  Legi  Inferiori  dimana  peraturan  yang  lebih  tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
Kata Kunci: Pemantauan Transaksi, Notaris, Pencucian Uang

## I. PENDAHULUAN
Notaris,  yang  dalam  bahasa  Inggris disebut  dengan  notary,  sedangkan  dalam bahasa  Belanda  disebut  dengan van  notaris , mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  lalu  lintas  hukum,  khususnya  dalam bidang keperdataan, karena notaris berkedudukan  sebagai  pejabat  pubik,  yang mempunyai  kewenangan  untuk  membuat akta  dan  kewenangan  lainnya.  Kewenangan lainnya  merupakan  kekuasaan  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang  jabatan notaris dan undang-undang lainnya. 1
Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Unndang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  Notaris didefinisikan  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Definisi  yang  diberikan  oleh  UUJN  ini merujuk  pada  tugas  dan  wewenang  yang dijalankan  oleh  notaris.  Artinya  notaris memiliki  tugas  sebagai  pejabat  umum  dan memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta otentik  serta  kewenangan  lainnya  yang diatur  oleh  UUJN.  Notaris  disebut  sebagai pejabat  umum  karena  notaris  diangkat  dan
1 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 33.
diberhentikan  oleh  negara  (dalam  hal  ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), notaris menjalankan tugas negara, akta  yang  dibuatnya  merupakan  dokumen negara. 2 Dalam  Pasal  1870  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  disebutkan  bahwa “akta  autentik  merupakan  bukti  yang sempurna  bagi  kedua  belah  pihak,  ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya”
Filosofi  dari  pengangkatan  notaris sebagai  pejabat  umum,  yaitu  memberikan perlindungan  dan  jaminan  demi  tercapainya kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum adalah  upaya  untuk  memberikan  rasa  aman kepada notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya,  dan  akta  yang  dibuatnya dapat  digunakan  oleh  para  pihak.  Di samping  itu,  filosofi  dari  pengangkatan notaris  sebagai  pejabat  publik  adalah  dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi setiap  warga  negara  yang  menggunakan jasanya. 3
Tugas  notaris  sebagai  pejabat  umum adalah  mengkonstantir  hubungan  hukum antara  para  pihak  dalam  bentuk  tertulis  dan
2 Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani , Yogyakarta: Andi, 2015
3 Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 16 .
format tertentu, sehingga menjadi suatu akta autentik.  Notaris  adalah  pembuat  dokumen yang kuat dan sempurna dalam suatu proses hukum. 4 Seorang  notaris biasanya dianggap sebagai  seorang  pejabat  tempat  seseorang dapat  memperoleh  nasihat  yang  boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya  (konstatir)  adalah  benar,  ia adalah  pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam suatu proses hukum. 5 Untuk dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlidungan  hukum  dibutuhkan  alat  bukti tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai suatu keadaan, peristiwa atau suatu perbuatan  hukum  yang  dibuat  oleh/atau dihadapan pejabat tertentu. 6
Tindak pidana pencucian uang adalah hal yang hangat menjadi perbincangan  sekarang  ini.  Dalam  upaya mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana pencucian  uang,  pemerintah  menerbitkan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang.  Peraturan  perundang-
4 Tan Thong Kie, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, Hlm.
159. 5 Ibid , Hlm. 157.
6 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 127.
undangan  tersebut,  disempurnakan  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU).
Dalam kasus tindak pidana pencucian  uang  tidak  jarang  juga  turut melibatkan  notaris  didalamnya,  contohnya dalam  kasus  Nirina  Zubir  yang  menjadi korban  mafia  tanah.  Banyaknya  perkara pencucian  uang  yang  berlindung  di  bawah jabatan/profesi menyebakan Pusat Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK) menyertakan  Notaris  sebagai  Pihak  Pelapor sebagaimana  diatur  pada  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (Selanjutnya  disingkat  PP  Pelapor TPPU).
Dampak  penyertaan  jabatan  Notaris sebagai  Pihak  Pelapor  dalam  Pasal  3  PP Pelapor  TPPU  ini  menyebakan  setiap Notaris  diwajibkan  untuk  menerapkan Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  (PMPJ) dalam  menjalankan  jabatannya  seseuai dengan yang diperintahkan dalam Pasal 4 PP Pelapor  TPPU  termasuk  juga  dengan  para Notaris yang ada di Kota Makassar. Dengan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum
dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun 2017  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pengguna  Jasa  Bagi  Notaris  (Selanjutnya disingkat  Permenkumham  No.  9  Tahun 2017)  sebagai  kelanjutan  dari  PP  Pelapor TPPU.
Konsep  mengenali  pengguna  jasa antara  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang  Jabatan  Notaris  disingkat UUJN)  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  dan  Permenkumham  Nomor  9  Tahun 2017 sangat berbeda. Dalam UUJN mengenali  penghadap  hanya  sebatas  kenal formil  saja,  sedangkan  dalam  UUTPPU  dan Permenkumham,  notaris  dituntut  mengenali profil,  karakeristik  dan  sumber  dana penghadap.  Banyak  notaris  yang  keberatan dengan pengikutsertaanya sebagai salah satu pihak  pelapor  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pencucian  uang. Notaris  merasa  enggan  untuk  memberikan informasi  yang  diperoleh  dalam  jabatannya selaku pejabat pembuat akta. Karena notaris telah  terikat  sumpah  jabatan  dan  wajib menyimpan rahasia jabatannya selama tidak ada Undang-Undang yang membukanya.
Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi  pengguna  jasa  pada  dasarnya bukanlah  hal  yang  baru  bagi  Notaris dikarenakan  hal  inilah  yang  dilakukan  oleh Notaris  dalam  pengenalan  terhadap  para penghadap  atau  pengguna  jasanya.  Seperti yang  kita  ketahui  bahwa  Notaris  harus mengenal  para  penghadapnya  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  UUJN bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau  diperkenalkan  kepadanya  oleh  2  orang saksi  pengenal,  atau  diperkenalkan  oleh  2 penghadap  lainnya.  Hal  yang  baru  bagi Notaris adalah kegiatan pemantauan transaksi pengguna jasanya. Dalam Pasal 21 Permenkumham  Nomor  9  Tahun  2017 hanya disebutkan bahwa Notaris melakukan pemantauan  kewajaran  transaksi  pengguna jasa.  Tolak  ukur  kewajaran  transaksi  yang dimaksud pun sebenarnya tidak dijelaskan.
Berdasarkan uraian sebagaimana telah  dikemukakan  sebelumnya,  sehingga menimbulkan  dilema  bagi  notaris  dalam melaksanakan kewajibannya untuk memantau  transaksi  pengguna  jasa  dalam rangka  menerapkan prinsip  mengenali pengguna jasa oleh notaris.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  empiris  atau  dengan  kata lain  peneltian  hukum  sosiologis,  yaitu
mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku serta  apa  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Penelitian  hukum  yuridis  berpijak  pada bahan hukum primer sebagai bahan kajiannya untuk mencari peraturan perundang-undangan  dan  segala  dokumen resmi tentang kewajiban pemantauan transaksi  pengguna  jasa  oleh  notaris. Penelitian hukum empiris mengkaji pelaksanaan pemantauan transaksi pengguna jasa oleh notaris di Kota Makassar.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam rangka mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak  Pidanan  Pencucian  Uang  dan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013 Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kementerian  Hukum  Dan  HAM  telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi  Notaris.  Dalam  penerapan  prinsip mengenali  pengguna  jasa,  dipandang  perlu
menetapkan suatu panduan yang memberikan  petunjuk  teknis  bagi  notaris agar  memiliki  pemahaman  yang  sama  atas implementasi  Prinsip  Mengenali  Pengguna Jasa (PMPJ).
Dinamika nasional, regional maupun global  yang  diiringi  dengan  perkembangan produk,  aktivitas  dan  teknologi  informasi, meningkatkan peluang penyalahgunaan fasilitas  dan  produk  dari  industri  keuangan dan  lembaga  yang terkait  dengan  keuangan, oleh  pelaku  kejahatan  terutama  sebagai sarana  maupun  sasaran  pencucian  uang  dan pendanaan  terorisme.  Dampak  yang  tidak bisa  dihindari  adalah  meningkatnya  risiko dari  industri  keuangan  dan  lembaga  yang terkait  dengan  keuangan,  terutama  risiko hukum,  risiko  operasional,  risiko  transaksi dan  risiko  reputasi.    Penerapan  PMPJ  ini merupakan  bagian  penting  bagi  manajemen risiko  yang  baik,  terutama  risiko  reputasi, operasi,  hukum  dan  konsentrasi,  yang  satu dengan lainnya saling berhubungan.
Pemenuhan kewajiban atas ketentuan perundang-undangan  PMPJ  ini  memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak terkait,  dalam  memenuhi  ketentuan  yang diwajibkan,  yaitu  kewajiban  penerapan PMPJ  dan  pelaporan  bagi  Pihak  pelapor, Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  (LPP) mengeluarkan  regulasi  berkenaan  dengan
Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  (PMPJ), PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan,  dan  aparat  penegakan  hukum berkewajiban  menangani  perkara  tindak pidana  pencucian  uang  sesuai  dengan tanggung jawabnya.
Peraturan-peraturan  yang  menjadi dasar  hukum  dalam  Kegiatan  Pengawasan Notaris Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Peraturan Kepala  Arsip  Nasional  RI  Nomor  6 Tahun  2005  Tentang  Perlindungan Pengamanan Dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme;
3. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  jo  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43
Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia  Nomor  61  Tahun  2021
Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun
2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali  Pemilik  Manfaat  dari Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  dan  Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2017 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
8. Peraturan  Kepala  PPATK  Nomor  11 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara
Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurugakan Bagi
Profesi;
9. Peraturan  PPATK  Nomor  3  Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian
Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Melalui aplikasi
GOAML Bagi Profesi;
10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM  RI  Nomor  M.HH-03.PR.01.03 Tahun  2019  Tanggal  22  November 2019  Tentang  Target  Kinerja  Tahun 2020;
11. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal
Administrasi  Hukum  Umum  No.
AHU.UM.01.01-1232 tanggal 16 September  2019  tentang  Panduan Penerapan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris;
12. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal
Administrasi  Hukum  Umum  No. AHU.UM.01.01-1239 tanggal 16
September  2019  tentang  Panduan Pengawasan  Kepatuhan  Penerapan Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa (PMPJ)  dan  Pelaporan  ke  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan (PPATK) Bagi Notaris.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak
Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  yang  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2021,  Notaris dimasukkan sebagai pihak pelapor dan wajib menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pengguna Jasa.  Sebagai  amanat  PP  tersebut  di  atas, Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  menerbitkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penerapan Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  bagi Notaris, dimana diatur secara rinci mengenai bagaimana penerapan PMPJ ini oleh notaris, di mana salah satunya diatur bahwa terdapat
3  (tiga)  hal  yang  perlu  ada  dalam  PMPJ yaitu :
1. Identifikasi  Pengguna  Jasa;  Notaris melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa baik itu orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya (legal arrangements).  Dalam  pengumpulan informasi  mengenai  Pengguna  Jasa, Notaris  wajib  meneliti  kebenaran Dokumen  identitas  Pengguna  Jasa. Dalam  rangka  meyakini  kebenaran identitas Pengguna Jasa, Notaris wajib bertemu  langsung  dengan  Pengguna Jasa.
2. Verifikasi  Pengguna  Jasa;  Setelah tahap identifikasi, Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi  dan  dokumen  yang  telah dimintakan sebelumnya terhadap Pengguna  Jasa,  verifikasi  dilakukan Notaris dengan cara meminta keterangan  kepada  Pengguna  Jasa untuk  mengetahui  kebenaran  formil dokumen-dokumen  tersebut.  Dalam hal  terdapat  keraguan  atas  kebenaran formil terhadap dokumen yang diajukan  oleh  Pengguna  Jasa  maka Notaris  dapat  meminta  dokumen pendukung  lainnya  dari  pihak  yang berwenang.
3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa;
Tahapan setelah
melakukan identifikasi  dan  verifikasi  terhadap
Pengguna  Jasa  selanjutnya  Notaris wajib melakukan pemantauan
transaksi pengguna Jasa. Dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 hanya mengatur 1(satu) Pasal
mengenai pemantauan transaksi Pengguna  Jasa  yaitu  dalam  Pasal  21 bahwa  Notaris  diwajibkan  melakukan pemantauan  transaksi  Pengguna  Jasa, adapun  untuk  langkah-langkah  atau tahapannya  tidak  diatur  lebih  lanjut mengenai hal tersebut.
Tindakan tersebut di atas berlaku bagi Notaris  dalam  memberikan  jasa  berupa mempersiapkan  dan  melakukan  transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.
Salah  satu  prinsip  mengenali  pengguna jasa dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 adalah kewajiban pemantauan transaksi  pengguna  jasa.  Hal  ini  terdapat perbedaan  dengan  PMPJ  yang  diatur  dalam UUJN  yang  hanya  menyebutkan  tahapan identifkasi  dan  verifikasi  dalam  mengenali pengguna jasa sedangkan dalam Permenkumham  sendiri  terdapat  tahapan identifikasi,  verifikasi,  dan  menambahkan satu  poin  yaitu  kewajiban  pemantauan
transaksi  yang  hanya  terdapat  satu  pasal yang membahas mengenai kewajiban pemantauan transaksi dan tidak menjelaskan secara  jelas  lebih  lanjut  mengenai  langkah- langkah  pemantauan  transaksi  sehingga menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya,  untuk  itu,  karena  adanya ketidakjelasan  akan  pengaturan  kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga untuk penerapan PMPJ bagi notaris ada  dua  kemungkinan  yang  ada,  jika merujuk  pada  UUJN  maka  dilakukan penghapusan  terhadap  poin  pelaksanaan kewajiban  pemantauan  transaksi  pengguna jasa pada Permenkumham sehingga tahapan yang  tersisa  adalah  proses  identifikasi  dan verifikasi  sesuai  dengan  UUJN,  namun  jika ingin  tetap  dipertahankan  maka  harus  ada pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  langkah- langkah atau tata cara pemantauan transaksi pengguna  jasa  yang  dimaksud  sehingga  ada kejelasan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya.
3.2 Pelaksanaan Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris di Makassar Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan berupa wawancara dengan beberapa  narasumber  dalam  hal  ini  notaris yang  ada  di  kota  makassar  bahwa  untuk
pelaksanaan pemantauan transaksi pengguna jasa  bagi  notaris  di  Makassar  ini  dapat dikatakan  belum  terlaksana  atau  terlaksana tapi  belum  maksimal.  Dalam  praktiknya, berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa oleh notaris sebagai pihak  pelapor  dalam  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang  pada  wilayah  kerja  kota  Makassar dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
Berdasarkan hasil wawancara, notaris berpendapat bahwa untuk mengenali  pengguna  jasa  notaris  cukup sampai  pada  tahap  identifikasi  dan verifikasi  saja,  dan  untuk  pemantauan transaksi pengguna jasa notaris berpendapat  bahwa  itu  bukanlah  ranah notaris  untuk  melakukan  hal  tersebut mengingat notaris bukanlah sebagai pihak dalam  akta  melainkan  sebagai  pejabat umum  yang  seharusnya  notaris  cukup sampai  di  tahap  verifikasi,  pengenalan pengguna  jasa  notaris  cukup  dilakukan sampai pada keyakinan notaris.
Dalam  praktiknya,  notaris  dalam mengenal pengguna jasa atau  penghadap yaitu terlebih dahulu dalam mengidentifikasi
pengguna jasa
berdasarkan  Pasal  38  ayat  (2)  UUJN dengan meminta kepada penghadap untuk menyerahkan bukti identitas atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akta yang akan dibuatnya, notaris dalam  setiap  pembuatan  akta  akan meminta  tanda  pengenal  atau  bukti identitas  dari  penghadap  kemudian  akan mencocokkan  nama  dan  tanda  tangan penghadap  yang  tertera  dalam  bukti identitas  penghadap.  Kemudian  notaris melakukan verifikasi sebatas mencocokkan  antara  dokumen-dokumen yang  diperlihatkan  kepadanya,  berkaitan dengan  data  dan  informasi  mengenai penghadapnya notaris melakukan wawancara untuk memperdalam data atau informasi penggna jasa.
Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak  memiliki  kewajiban  untuk  mencari pembuktian  materil  karena  hal  tersebut bukanlah kewenangan notaris, mengingat bahwa  notaris  itu  merupakan  jabatan kepercayaan  sehingga  notaris  tidak  bisa menyelidiki  kebenaran  dari  identitas penghadap atau mencari kebenaran materil  dari  dokumen-dokumen  yang diberikan  penghadap  kepadanya  dan notaris  tidak  boleh  menuduh  atau beranggapan  bahwa  penghadap  yang
datang  kepada  notaris  mempunyai  itikad buruk.
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi
Adapun  kendala  yang  dihadapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya sosialisasi terkait Permenkumham  nomor  9  Tahun  2017 khususnya kewajiban pemantauan transaksi  pengguna  jasa  oleh  notaris, hal  ini  terbukti  masih  adanya  Notaris yang tidak mengetahui terkait regulasi tersebut.
b. Notaris  berpendapat  bahwa  secara praktis  tidak  etis  bagi  seorang  notaris untuk  menanyakan  secara  detail  asal- usul perolehan harta kekayaan pengguna  jasa,  notaris  berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya bukanlah  ranah  notaris  mengingat tugas notaris adalah membuat akta dan menuangkan isi perjanjian dalam akta. Bentuk  pengenalan  notaris  terhadap pengguna jasa cukup sampai identifikasi dan verifikasi yang kemudian dituangkan dalam komparisi dalam akta.
c. Tidak adanya pengaturan dan penjelasan lebih lanjut terkait langkah- langkah  dalam  menerapkan  kewajiban pemantauan  transaksi  pengguna  jasa,
sehingga notaris kesulitan untuk menerapkan  hal  tersebut  karena  tidak ada pedoman yang menjadi acuan bagi notaris  dalam  menjalankannya.  Dalam permenkumham sendiri hanya terdapat 1  (satu)  Pasal  yang  membahas  terkait hal  tersebut  yaitu  Pasal  21  yang menyebutkan bahwa notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi  pengguna  jasa,  selebihnya tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut terkait pemantauan kewajaran transaksi  sehingga  indikator  penilaian dalam menentukan kewajaran transaksi  pengguna  jasa  disandarkan pada penilaian subjektif notaris terhadap penguna jasa.
d. Kurangnya  sinkronisasi  dalam  UUJN dan  permenkumham  dalam  mengatur mengenai Prinsip Mengenali Pengguna  Jasa  bagi  Notaris,  dalam UUJN  sendiri  hanya  mengenal  2  tipe pengenalan pengguna jasa yaitu identifikasi  dan  verifikasi  sedangkan dalam  permenkumham  menambahkan 1 poin dalam mengenali pengguna jasa sehingga  permenkumham  mengenal  3 tipe  pengenalan  yaitu  identifikasi, verifikasi,  dan  pemantauan  transaksi pengguna jasa. Adanya ketidakharmonisan  dalam  2  aturan
tersebut sehingga notaris lebih cenderung untuk menerapkan apa yang tertuang  dalam  UUJN  mengingat kedudukan  UUJN  lebih  tinggi  dari Permenkumham  dari  segi  hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Solusi Yang Ditawarkan
Adapun solusi yang diterapkan oleh notaris  untuk  mengantisipasi  kecurangan pengguna  jasa  dan  sebagai  bentuk perlindungan diri notaris terhadap penyimpangan  pengguna  jasa  terkait TPPU yaitu:
a. Dengan syarat adanya surat pernyataan yang  ditandatangani  oleh  pengguna jasa yang menerangkan bahwa penghadap  atau  pengguna  jasa  adalah benar sebagai pemilik manfaat
(Beneficial  Owner)  dari  sejumlah transaksi  yang  dilakukan  atau  kuasa dari pemilik manfaat.
b. Perlu adanya pengaturan dan penjelasan  lebih  lanjut  mengenai kewajiban pemantauan transaksi
pengguan jasa terkait dengan langkah- langkah atau tahapan-tahapan pemantauan bagi notaris dalam melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga notaris
mempunyai indikator yang jelas dalam menjalankan kewajibannya.
c. Perlunya  sosialisasi  lebih  menyeluruh kepada  notaris  terhadap  regulasi- regulasi  yang  ada  yang  melibatkan notaris didalamnya khususnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 terkait  dengan  dengan  penerapan prinsip  mengenali  pengguan  jasa  bagi notaris  terkhusus  untuk  kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa.
Dari  segi  ketaatan  hukum,  notaris yang  tunduk  kepada  UUJN  dan  tidak menjalankan  Permenkumham  tidak  dapat dikatakan bahwa notaris yang tidak menjalankan  Permenkumham  tidak  taat hukum,  mengingat  bahwa  UUJN  dan  Kode Etik  merupakan  dasar  hukum  bagi  notaris dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya yang dari segi hierarki peraturan perundang- undangan kedudukan UUJN lebih tinggi dari Permenkumham  sehingga  berlaku  asas  Lex Superior Derogate Legi Inferiori yang secara singkat dapat diartikan peraturan yang lebih tinggi  mengesampingkan  peraturan  yang lebih  rendah,  hal  ini  dapat  menjadi  payung hukum  bagi  notaris  dalam  menerapkan prinsip  mengenali  pengguna  jasa  khususnya kewajiban  pemantauan  transaski  pengguna jasa.
Menurut  penulis  sendiri  bahwa notaris  dapat  tidak  dibebankan  dengan kewajiban  pemantauan  transaksi  pengguna jasa dengan mengaitkannya dengan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU HPP). Rancangan Undang-Undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  resmi disepakati  menjadi  Undang-undang  dalam Sidang  Paripurna  DPR  pada  tanggal  29 Oktober  2021  yang  mulai  berlaku  tahun pajak  2022.  Dalam  hal  ini,  poin  penting perubahan  dan  penyesuaian  pengaturan pajak  dalam  UU  HPP  salah  satunya  yaitu pemerintah  menambahkan  fungsi  Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  orang  pribadi. Namun  dengan  peraturan  ini  tidak  serta- merta  setiap  orang  menjadi  wajib  bayar pajak.  Pembayaran  pajak  dilakukan  jika penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku  atau  peredaran  bruto  diatas  Rp 500.000.000,00  bagi    pengusaha  yang membayar PPh Final PP 23/2018.
Dengan  sistem  baru  ini,  dapat mempermudah pemerintah dalam memantau administrasi  wajib  pajak.  Pemerintah  terus meningkatkan  reformasi  perpajakan  dalam melakukan  strukur  pengolahan  data  antar Kementerian  dan  Lembaga  (K/L)  salah
satunya  dengan  integrasi  data  fungsi  NIK sebagai  NPWP.  Dengan  integrasi  NIK  KTP NPWP  ini,  maka  antara  data  kependudukan dengan  data  perpajakan  individu  menjadi data  tunggal  (single  identification  number). Data  tunggal  ini  menggunakan  satu  nomor akun  yakni  dari  akun  NIK.  Bukan  hanya sebagai akun NPWP, data tunggal dari akun NIK  ini  juga  akan  digunakan  untuk melakukan  berbagai  layanan  pemerintah lainnya.
Mengingat bahwa cikal bakal pengikutsertaan notaris sebagai Pihak Pelapor  dalam  TPPU  karena  profesi  notaris yang  rentan  dijadikan  gatekeeper  dalam TPPU,  menurut  penulis  dengan  adanya mekanisme  Single  Identity  ini  dapat memudahkan pihak-pihak yang lebih relevan dengan TPPU yakni Aparat Penengak  Hukum,  Kantor  Pajak  dan  atau Penyedia  Jasa  Keuangan  untuk  melacak transaksi  atau  riwayat  perolehan  harta kekayaan  pengguna  jasa  misalnya  membuat sebuah  aplikasi  yang  dapat  diakses  oleh pihak-pihak atau instansi-instasi yang terkait yang mempunyai kepentingan untuk mengakses data-data yang diperlukan terkait transaksi pengguna jasa, yang memungkinkan  aplikasi  tersebut  juga  dapat dikases  oleh  notaris  sehingga  notaris  tidak
perlu lagi dibebankan dengan tugas pemantauan transaksi pengguna jasa.

## IV. KESIMPULAN
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  yang diajukan  dan  berdasarkan  hasil  analisis data,  maka  dapat  iperoleh  kesimpulan bahwa:
1. Adanya  ketidakharmonisasian  antara UUJN dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengatur Notaris sebagai  Pihak  Pelapor  dalam  upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, dimana  UUJN  hanya  mengenal  2 tahapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna Jasa (PMPJ) yaitu identifikasi
pengguna jasa dan verifikasi pengguna jasa sedangkan Permenkumham mengenal 3 tahapan dengan
menambahkan  tahapan  Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Notaris yang dalam  pengaturannya  tidak  terdapat penjelasan dan penjabaran lebih lanjut terkait tahapan yang dimaksud sehingga menimbulkan kerancuan didalamnya.
2. Karena  adanya  disharmonisasi  antara UUJN dengan Permenhumham Nomor 9  Tahun  2017  dalam  mengenali pengguna  jasa  bagi  notaris  dalam  hal ini  ketidakjelasan  akan  pengaturan
kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga notaris mengalami  dilema  dalam  penerapan PMPJ dan lebih cenderung menerapkan  PMPJ  sesuai  UUJN daripada  Permenkumham  Nomor  9 Tahun  2017  mengingat  UUJN  dan Kode  Etik  Notaris  merupakan  dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dari segi hierarki peraturan
perundang-undangan kedudukannya lebih tinggi dari permenkumham, hal ini sesuai dengan asas  Lex  Superior  Derogate  Legi Inferiori  dimana  peraturan  yang  lebih tinggi  mengesampingkan  peraturan yang lebih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Budi  Untung, 22  Karakter  Pejabat  Umum (Notaris  dan  PPAT)  Kunci  Sukses Melayani , Andi, Yogyakarta, 2015.
Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris , Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
________, Teknik  Pembuatan  Akta  Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris,  Bentuk  dan  Minuta  Akta),
Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2016.
Satjipto  Rahardjo, Masalah  Penegakan Hukum,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis , Sinar Baru, Bandung, 1983.
Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat:  Beberapa Mata  Pelajaran  dan  Serba-Serbi Praktek  Notaris,  Ichtiar  Baru  Van Hoeve , Jakarta, 2011.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan  Pemerintah  61  Tahun  2021
Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  9  Tahun  2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.UM.01.01- 1232  tanggal  16  September  2019 tentang  Panduan  Penerapan  Prinsip
Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi Notaris.

## Jurnal
PPATK,  Modul  E-Learnign  1,  Pengenalan Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pendanaan Terorisme,  diakses,  hari  rabu,  tanggal 18 Maret 2022.
A.  Hamid  S  Attamimi,  Peranan  Keputusan
Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi
Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden  yang Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun Waktu  Pelita  I  –  Pelita  IV.  Disertasi Ilmu  Hukum,  Fakultas  Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Prastiwi Wahyuningrum, Kewajiban Notaris Menyampaikan  Laporan  Transaksi Keuangan  Mencurigakan  Kepada
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi  Keuangan  Sebagai  Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian  Uang,  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Repertorium Jurnal Universitas Sebelas  Maret,  Volume  6  No.2, 2019. Teuku  Ulya  Martadha,  et.al.,  Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan  Dalam  Pencegahan Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Pencucian  Uang,  Syiah  Kuala  Law Journal,  Volume  3  No.  3,  Desember 2019.