## PERDIKAN (Journal of Community Engagement)
2024, Vol. 6(1): 17-27 Journal Homepage : https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/perdikan
Penguatan konseling pra nikah pada masyarakat Madura untuk mencegah perkawinan anak
1 Hasanatul Jannah, 2 Alfin Miftahul Khairi
1 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, INDONESIA
2 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, INDONESIA *Email penulis korespondensi: hasanatul.jannah@staff.uinsaid.ac.id
Article Info Abstract Article History Received : 22/01/2024 Revised : 08/06/2024 Accepted : 20/06/2024 Available Online : 29/06/2024
How to cite
Jannah, H., & Khairi, A. M. (2024). Penguatan konseling pra nikah pada masyarakat Madura untuk mencegah perkawinan anak. PERDIKAN (Journal of Community Engagement), 6 (1), 17 – 27. https://doi.org/10.19105/pjce.v6i1.12365

## Editorial Office
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Madura, INDONESIA

## Copyright and License
2684-9615/Copyright © 2024 by Perdikan (Journal of Community Engagement) .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. This license allows you to copy and redistribute the material in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and source. However, you may not use the material for commercial purposes without prior permission from the copyright holder. For more information, click ( https://creativecommons.org/licenses/by- nc/4.0/ )
The practice of underage marriage still occurs in Indonesia, particularly in rural and  remote  areas.  One  of  the  efforts  to  prevent  underage  marriage  is  to provide strengthened pre-marital counseling to teenagers and future husband and wife, in that awareness and understanding of the importance of maturity at marriage, mental maturity and readiness to face and carry out marriage are built. This service has been conducted at Larangan Slampar village, Tlanakan District  and  Tanjung  village,  Pademawu  District,  Pamekasan  Regency  by implementing a CBPR (Community Based Participatory Research) approach. The  CBPR  approach  emphasizes  collaboration  with  stakeholders  in  related areas,  starting  from  planning  and  implementing  carefully  structured  actions. The results of strengthening premarital counseling attracted the participants' attention because they felt comfortable telling stories, asking questions, and at the same time gaining knowledge about the substance of marriage, which up to now had been understood as a simple thing without a solid foundation. The participants, finally, are able to plan their future by implementing profound planning in deciding their marriage plan.

## Keywords
premarital counseling; remote communities; underage marriage

## Abstrak
Praktik  perkawinan  di  bawah  umur  masih  marak  terjadi  di  Indonesia, khususnya di pedesaan dan wilayah terpencil. Salah satu upaya pencegahan perkawinan di bawah umur adalah dengan memberikan penguatan konseling pra nikah kepada remaja dan calon pengantin, sehingga terbangun kesadaran dan  pemahaman  tentang  pentingnya  kematangan  usia  nikah,  kematangan mental,  dan  kesiapan  dalam  menghadapi  dan  menjalankan  perkawinan. Pengabdian  ini  dilakukan  di  Desa  Larangan  Slampar  kecamatan  Tlanakan dan  desa  Tanjung  Kecamatan  Pademawu,  kabupaten  Pamekasan  dengan menggunakan  pendekatan  CBPR (Community  Based  Participatory Research) .  Pendekatan  CBPR  menekankan  kolaborasi  dengan  stakeholder di  daerah  terkait,  mulai  dari  merencanakan  dan  melaksanakan  aksi  yang disusun  secara  matang.  Hasil  penguatan  konseling  pra  nikah  ini  cukup menarik  perhatian  peserta  karena  mereka  merasa  nyaman  bercerita, bertanya,  dan  sekaligus  mendapatkan  pengetahuan  tentang  substansi perkawinan yang selama ini dipahami sangat sederhana tanpa landasan yang kokoh.  Peserta  pada  akhirnya  mulai  memproyeksikan  masa  depannya dengan  menggunakan  perencanaan  dalam  memutuskan  dan  menjalankan perkawinan.
Kata Kunci konseling pra nikah; masyarakat terpencil; perkawinan di bawah umur.

## 1.  Pendahuluan
Salah satu urgensi membentuk keluarga adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang kuat dengan pasangan, dan memiliki kematangan fisik, mental, spiritual suami istri.  Hal  tersebut  membutuhkan  kesiapan  dan  komitmen  bersama  antara  kedua  calon
mempelai,  baik  sebelum  pernikahan  berlangsung  maupun  setelah  akad  nikah  selesai (Wadi,  2020).  Salah  satu  prinsip  dalam  perkawinan  adalah “ prinsip  kematangan ” .  Untuk mewujudkan  prinsip  tersebut  dibutuhkan  penetapan  batas  usia  perkawinan  (Angraini, Nelisma, Silvianetri, & Fajri, 2022). Penetapan batas usia perkawinan agar calon pengantin (selanjutnya  disebut  catin)  memiliki  kematangan  fisik  dan  psikis  sehingga  dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan bisa melahirkan keturunan yang berkualitas.
Sampai saat ini di sebagian wilayah Indonesia praktik perkawinan di bawah umur masih berlangsung,  baik  dilakukan  secara  terang-terangan  maupun  sembunyi.  Hal  tersebut disebabkan  karena  belum  tersedianya  data  secara  merata  dan  det ail  di  Indonesia, khususnya pada masyarakat pedesaan, pinggiran dan terpencil yang bisa disajikan terkait dengan  praktik  perkawinan  di  bawah  umur  (Rakimin,  2012).  Sementara  implementasi undang-undang  nomor  16  tahun  2019  tentang  perubahan  undang-undang  perkawinan nomor 1 tahun 1974 terkait dengan usia calon suami dan istri menjadi 19 tahun, memberi peluang yang strategis untuk kematangan perkawinan (Wahyuningsi, 2020).
Adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah  dalam  menekan  praktik  perkawinan  anak  di  Indonesia.  Namun  bukan  berarti dengan perubahan Undang-Undang tersebut secara otomatis menurunkan laju perkawinan di bawah umur di Indonesia. Artinya, masih perlu diperjuangkan dan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada masyarakat terkait faktor dan dampak dari perkawinan di bawah umur.
Prinsip  kematangan  perkawinan  masih  harus  terus  disosialisasikan  pada  masyarakat, terutama  pada  masyarakat  terpencil  dan  terpinggirkan  (2T).  Upaya  tersebut  sebagai bentuk  ikhtiar  untuk  meminimalisir  problem  atau  kasus-kasus  perkawinan  karena  masih banyak  praktik  perkawinan  anak  di  Indonesia  yang  diikuti  tingkat  perceraian  yang  terus meningkat.  Maka  penguatan  konseling  pra  nikah  yang  berorientasi  pada  penguatan kematangan berfikir ( mindset ), bersikap, berperilaku dan lain-lain dalam perkawinan masih harus  terus  digalakkan  dan  dikampanyekan  kepada  masyarakat,  terutama  yang  akan menuju  jenjang  pernikahan  dan  yang  sedang  menjalankan  mahligai  rumah  tangganya, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (Mariamah, 2020).
Perkawinan  di  bawah  umur  di  Indonesia  bukan merupakan  problem  baru,  demikian  juga penanganan  pencegahan  seputar  perkawinan  di  bawah  umur  telah  banyak  dilakukan  oleh berbagai  pihak.  Upaya-upaya  tersebut  secara  signifikan  menunjukkan  keberhasilannya sebagaimana  data  BPS  2021  bahwa  angka  perkawinan  anak  di  Indonesia  mengalami penurunan, dari yang sebelumnya di tahun 2020 mencapai angka 10,35 persen, kemudian di tahun 2021 menjadi 9,23 persen (Litha, 2022). Dari data tersebut pula diketahui bahwa hanya 5 provinsi yang mengalami kenaikan dalam praktik perkawinan anak, yakni Sulawesi Barat, Bengkulu, Maluku, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.
Madura sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur termasuk sebagai wilayah yang tercakup mengalami  penurunan  dalam  perkawinan  anak walaupun  tidak  signifikan.  Selama  ini  Pulau Madura  dilekatkan  sebagai  pulau  yang  masyarakatnya  banyak  mempraktikkan  perkwinan anak. Menurut  Candraningrum  (2016)  praktik  perkawinan  anak  yang  terjadi  di  beberapa daerah  seperti  di  Sukabumi  Jawa  Barat,  Gunung  Kidul  Yogyakarta,  Madura,  dan  daerah lainnya,  menunjukkan  bahwa  penyebab  utama  perkawinan  anak  adalah  karena  faktor kemiskinan, minimnya akses pendididikan, menghindari zina, dan dominasi budaya patriaki.
Masyarakat Madura ditempatkan sebagai masyarakat yang menjaga kewibawaan budaya patriaki dengan menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Demikian juga masyarakat Madura dipandang sebagai masyarakat religius karena kesehariannya dipenuhi dengan  ritual-ritual  keagamaan  (Wekke,  2013).  Asumsi  dasar  tentang  masyarakat  Madura tersebut  memberikan  penguatan  untuk  dilakukan  pengabdian  ini.  Maka  penyuluhan, penguatan,  dan  pendampingan  tentang  kesadaran  kematanga  usia  nikah  dan  dampak  dari perkawinan  anak  masih  sangat  krusial  dilakukan  dan  perlu  perhatian  khusus,  terutama dikalangan masyarakat terpencil dan terpinggir (2T).
Di Kabupaten Pamekasan, pernikahan dini masih banyak terjadi. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  (DP3KB) bahwa pihaknya masih banyak menerima pengaduan terkait  praktik pernikahan dini. Dalam
hal ini, para orang tua memiliki alasan karena khawatir anak-anaknya tidak menemukan jodoh sehingga  terpaksa  menikahkan  anaknya  walaupun  belum  siap  mental,  pendidikan  dan kesehatannya.  Untuk  itu,  menurutnya  masyarakat  perlu  diberi  kesadaran  dan  pemahaman terkait dengan kematangan usia nikah (Zubaidi, 2019).
Konseling  pra  nikah  adalah  sebuah  layanan  yang  diberikan  secara  profesional  oleh konselor  agar  calon  pengantin  mencapai  pernikahan  yang sakinah,  mawadah,  wa  rahmah (Murtadho,  2009).  Dalam  pelaksanaan  konseling  pranikah,  calon  pengantin  akan  diberikan keterampilan  dan  pengetahuan  sebuah  solusi  dari  sebuah  masalah  sebagai  antisipasi. Pembekalan  itu  bisa  berupa  pengetahuan  seksual,  agama,  medis,  psikologis,  dan  sosial. Konseling pra nikah sebagai langkah strategis agar seseorang atau calon pasangan memiliki bekal  yang  memadai  tentang  hakikat  pernikahan,  memahami  cara-cara  menghargai pasangan,  memiliki  perencanaan  dan  strategi  kemandirian  dan  kesejahteraan  dalam pernikahan,  memiliki  kemampuan  memecahkan  masalah  dalam  menghadapi  problem- problem  dalam  pernikahan,  memiliki  kesiapan  mental,  spiritual,  fisik,  dan  finansial.  Dengan mengedepankan asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sakinah mawaddah warohmah, a sas komunikasi dan musyawarah, serta asas sabar dan tawakkal (Jamaluddin dan Amalia 2016).  Dengan  adanya  konseling  pra  nikah  ini,  kedewasaan  pasangan  akan  tumbuh, pemahaman  tentang  hakikat  pernikahan  akan  meningkat,  dan  pernikahan  di  bawah  umur dapat diminimalisir.
Perkawinan di bawah umur adalah sebuah pernikahan di mana usia salah satu pasangan masih belum masuk usia remaja (Mukhoyyaroh, 2014). Hal ini bisa berdampak pada segala aspek yang menyangkut pasangan tersebut baik dari aspek kesehatan dan aspek psikologis yang  terganggu.  Seperti  kecemasan,  depresi,  fobia  dan  ketakutan  lainnya.  Maka  tujuan penting  dari  konseling  pra  nikah  adalah  untuk  membuka  cakrawala  pemahaman  pada masyarakat  tentang  pentingnya  kematangan  usia  nikah  sesuai  ketentuan  undang-undang yang  berlaku.  Aspek  penting  lainnya  adalah  agar  lebih  mempersiapkan  diri  dalam merencanakan perkawinan.
Pengabdian  dan  penelitian  yang  mengangkat  praktik  perkawinan  anak  di  masyarakat pinggiran dan masyarakat terpencil di Indonesia masih sangat minim. Biasanya, tema yang diangkat  tentang  perkawinan  anak  adalah  seputar  bimbingan  pra  nikah  dalam  mencegah perkawinan  anak  (Pinem,  Amini,  &  Nasution,  2021),  perkawinan  anak  di  bawah  umur  dan akibat hukumnya (Dorondos, 2014), problematika perkawinan anak (Natsif, 2018). Beberapa penelitian tentang perkawinanan di bawah umur oleh Ahyani et, al (2021) menyorot tentang maraknya  pernikahan  di  bawah  umur.  Demikian  juga  penelitian  oleh  Wowor  (2021)  yang menekankan tentang bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. Karena dari sudut pandang hukum  ada  aturan  dan  konsekuensinya  (Hasibuan  (2019).  Dalam  konteks  ini  yang  paling banyak  dirugikan  adalah  perempuan  sehingga  perlu  perlindungan  (Apriyanti  (2021),  salah satunya  adalah  dengan  mengoptimalkan  peran  KUA  dalam  menanggulangi  perkawinan  di bawah umur (Millah, 2020).
Dalam Undang-undang N0. 16 Tahun 2019 pasal 7 dijelaskan, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 19 tahun. Namun, bila terjadi penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain oleh kedua orang tua pihak pria dan Wanita. Jika sebelum usia  19  tahun  telah  melangsungkan  pernikahan,  maka  bisa  dikatakan  bahwa  pernikahan tersebut adalah pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.  Sehingga, perlu dilakukan harmonisasi  ketentuan  hukum  perkawinan  terkait  batas  minimal  usia  perkawinan,  antara Hukum  Perundang-undangan,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  (Rahajaan,  2021).  Ada beberapa  alasan  yang  mendorong  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur,  antara  lain  faktor ekonomi, didahului karena kehamilan, faktor budaya, desakan orang tua, dan lain-lain.
Artikel  ini  merupakan  hasil  pengabdian  yang  dilakukan  di  desa  Larangan  Slampar Kecamatan  Tlanakan  dan  desa  Tanjung  Kecamatan  Pademawu.  Pemilihan  lokasi  tersebut berdasarkan hasil wawancara awal pengabdian dengan kepala KUA Kecamatan Tlanakan dan Pademawu, dari data yang diperoleh bahwa desa Larangan Slampar dan desa Tanjung sejak tahun  2020  sampai  2022  menduduki  angka  tertinggi  dalam  pengajuan  dispensasi  untuk melangsungkan perkawinan (N). Demikian juga sebelum pengabdian berlangsung, dilakukan
rapat  kordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait,  yakni  kepala  KUA,  Penyuluh  Agama,  dan  P3N (Modin  Desa)  untuk  mendapatkan  data-data  focus  pengabdian,  masukan-masukan  yang berarti dan dukungan selama proses pelaksanaan pengabdian berlangsung. Kemuadian juga dilangsungkan Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan  beberapa stakeholder untuk merumuskan tentang substansi dari konseling pra nikah, problem solving , dan pembahasan seputar kultur masyarakat Madura dengan mendatangkan narasumber dari IAIN Madura.
Gambar 1 . Rapat kordinasi bersama stakeholder
Gambar 2. Focus Group Discussion (FGD) dengan Narsum dari IAIN Madura dan KUA
Dari hasil rapat kordinasi mengasilkan pemahaman terkait aspek sosio-kultural masyarakat di  kecamatan  Tlanakan  dan  Pademawu.  Masyarakat  dari  2  desa  tersebut  masih  kental menjaga dan memelihara tradisi yang diwarisi oleh sesepuhnya. Perkawinan bagi masyarakat terpencil  merupakan  bagian  tradisi “tengka” yang  didalamnya  banyak  melalui  proses  ritual yang  terus  dijaga  keberlangsungannya,  salah  satunya  adalah  menjadi  aspek  ibadah  yang harus  disegerakan  pelaksanaannya.  Walaupun  demikian,  masyarakat  di  tempat  tersebut sudah  mulai  menerima  pengetahuan  maupun  pembinaan  yang  diberikan  KUA,  tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga pengetahuan dan penguatan sangat penting untuk terus diberikan.
Sementara  dari  hasil Focus  Group  Discussion (FGD)  menghasilkan  pemahaman  bahwa hal mendasar dari masih maraknya fenomena perkawinan di bawah umur sehingga orang tua berupaya  memohon  dispensasi  adalah  karena  sang  anak  dari  kecil  sudah  ditunangkan. Akibatnya, mindset anak  dari  kecil  sudah  terbangun  bahwa  jika  sudah  besar  mereka  akan segera  menikah.  Maka  sangat  minim  sekali  dalam  benak  sang  anak  untuk  melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, apalagi ke perguruan tinggi. Pemahaman berikutnya adalah  dengan  memanfaatkan  keberadaan  pondok  pesantren,  kelompok  pengajian,  dan kegiatan di langgar dan mushalla sebagai wadah sosialisasi undang-undang perkawinan yang baru, penyuluhan kematangan usia nikah, dan konseling pra nikah.  Dengan memanfaatkan lembaga-lembaga  tersebut  dipandang  lebih  efektif  dan  mudah  diterima  oleh  berbagai kalangan.
Maka fokus pengabdian ini adalah memberikan penguatan konseling pra nikah sehingga terbangun kesadaran bagi para remaja desa, santri, dan catin tentang kematangan usia nikah, kematangan mental, dan kesiapan dalam menghadapi perkawinan. Pengabdian ini bertujuan untuk  membangun  kesadaran  kepada  remaja  dan  catin  di  pedesaan  tentang  prinsip kematangan  usia  nikah,  yang  berorientasi  pada  kematangan mindset ,  kematangan  sikap,
kematangan  dalam  perilaku  tentang  perkawinan,  sehingga  meminimalisir  perkawinan  di bawah umur dan menekan tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia.

## 2.  Metode
Pengabdian  ini  menggunakan  pendekatan CBPR  ( Community  Based  Participatory Research ), yakni sebuah metode mixed method terkait apa yang ingin dicapai oleh komunitas dan masyarakat. Penekanannya pada kolaborasi dengan stakeholder di daerah terkait dalam merencanakan dan melaksanakan aksi yang disusun secara matang (Kemenag, 2022).
CBPR  melibatkan  elemen  masyarakat  untuk  memberikan  dukungan  dan  kekuatan  serta sumber daya dalam aksi penelitian yang akan menghasilkan hasil penelitian yang bermakna bagi mereka sendiri dan para peneliti yang ikut dalam proses penelitian (Banks, 2012). Adapun keterlibatan  dan  prosedurnya  antara  lain  melibatkan  tokoh  agama  dan  masyarakat  dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, melaksanakan penyusunan bersama dalam kegiatan  yang  akan  dilakukan,  memilih  desa  yang  akan  diberikan  upaya  pendampingan, menentukan  model  yang  akan  digunakan  bersama  masyarakat,  mengajak  para  tokoh  dan lembaga dalam memberikan pendampingan, melakukan aksi nyata bersama dengan semua elemen,  dan  memberikan  proses  konseling  pra  nikah  yang  terjadwal  terkait  kesadaran kematangan usia nikah, persiapan pernikahan dan mencegah pernikahan di bawah umur.
Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian No Program Waktu Tempat 1 Rapat kordinasi pra pengabdian Agustus 2023 At-Thibyan room Pamekasan 2 FGD bersama KUA, Pondok Pesantren, tokoh Masyarakat September 2023 Ruang pertemuan KUA Kec. Tlanakan 3 Pelaksanaa Konseling Pra nikah di Desa Larangan Slampar September 2023 Desa Larangan Slampar Tlanakan 4 Pelaksanaan Konseling Pra Nikah di Desa Tanjung September 2023 Desa Tanjung Pademawu 5 Evaluasi PKM Oktober 2023 Tim PKM
Dalam pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Kegiatan ini dilakukan sebelum pelaksanaan pengabdian dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tlanakan dan KUA Kecamatan Pademawu. Dari dua kecamatan tersebut diperoleh data bahwa Desa Larangan Slampar dan Desa Tanjung layak untuk diberikan penguatan konseling pra nikah.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan konseling pra nikah dimulai dari desa Larangan Slampar. Sebuah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Desa yang jauh  dari  hiruk  pikuk  keramaian  dan  bisingnya  roda  kehidupan  perkotaan.  Pelaksanaan konseling pra nikah dihadiri 25 orang muda-mudi dan catin dengan beragam latar belakang kehidupan  dan  Pendidikan.  Para  peserta  sangat  antusias  mengikuti  kegiatan  yang berlangsung  selama  hampir  satu  hari  ini.  Acara  dikonsep  dengan  metode mini  group discussion. Mereka  dibagi  menjadi  4  kelompok  kecil  yang  difasilitatori  oleh  masing-masing satu  orang  penyuluh  yang  ditunjuk sebagai  konselor  dan  2 tim  pengabdi.  Metode  ini  cukup berhasil karena layanan konseling lebih intens dan bersahabat.
Selama  proses  konseling  berlangsung,  para  peserta  mengikuti  dengan  antusias  dan gembira, masing-masing kelompok diajak belajar berbicara dalam mengungkapkan proyeksi masa  depannya  terutama  terkait  dengan  pandangan  mereka  tentang  hakikat  perkawinan. Setelah  diberikan  konseling  para  peserta  difasilitasi  untuk  mengungkapkan  kriteria  calon pasangan  yang  diinginkan.  Mereka  mulai  memiliki  keberanian  mengungkapkan,  antara  lain kriteria  yang  diharapkan  bertanggung  jawab,  setia,  taat  dan  menerima  adanya.  Walaupun demikian mereka masih belum berani mengungkapkan terkait dengan usia yang diharapkan. Maka kemudian tim pengabdian dan para penyuluh agama memberikan penguatan tentang kematangan usia nikah dan persiapan dalam pernikahan.

## Gambar 3 . Konseling pra nikah di desa Larangan Slampar
Peserta  mulai  mampu  memproyeksikan  masa  depannya  dalam  pernikahan,  antara  lain akan  mempersiapkan  sejak  dini  segala  sesuatu  tentang  perkawinan,  termasuk  mental  dan penghasilan  agar  ketika menikah  bisa melanjutkan  dan  tidak tergantung dengan  orang tua. Bahkan menurut salah satu peserta bernama Maimunah bahwa yang paling penting adalah calon  yang  dipilih  harus  benar-benar  bisa  menjadi  pemimpin  dalam  rumah  tangga.  Hal  ini menjadi kemajuan dan keberanian yang cukup bagus bagi gadis desa, yang sebelumnya tidak punya  keberanian  dalam  mengungkapkan  cita-citanya.  Namun  setelah  diberikan  konseling, mereka sudah bisa membuat perencanaan diri, terutama dalam perencanaan perkawinannya kelak.
Hingga di sesi akhir peserta menyadari akan pentingnya bekal ilmu pengetahuan, ekonomi, dan  dukungan  keluarga  dalam  hal  preventif  pernikahan  dini.  Mereka  diajak  belajar  dari lingkungan masyarakat sekitar tentang kasus pernikahan. Tidak bisa dpungkiri, remaja desa sekarang  bisa  dikatakan quick  learning dengan  bantuan  teknologi  dalam  hal  adaptasi kehidupan bermasyarakat.
Problem  utama yang diungkapkan peserta selama proses konseling berlangsung adalah masih sedikit dalam pemikiran mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi, terutama dari kaum perempuan. Bagi mereka selesai pendidikan SMA/ SMK dan pondok pesantren sudah lebih dari cukup dan selamat tidak sampai putus sekolah, atau bahkan  dinikahkan.  Sehingga  keinginan  mereka  setelah  selesai  SMA/  SMK  kalau  tidak menikah adalah bekerja. Akan tetapi, ada tanggapan berbeda dari konseli atau muda-mudi, mayoritas mereka sudah sadar akan pentingnya persiapan sebelum menikah.
Kesadaran akan pentingnya finansial dalam hal berumah tangga menjadi indikator akan hal ini. Mereka melihat secara nyata kasus-kasus perceraian yang ada di dunia maya. Di mana faktor finansial sebagai faktor utama pemicu perceraian. Ada tiga orang peserta (konseli) yang berasal  dari  keluarga broken  home dimana  masalah  utama  perceraian  keluarga  mereka adalah  finansial.  Faktor  ekonomi  menjadi  pendorong  orang  tua  untuk  bercerai.  Trauma mendalam  tersebut  sampai  sekarang  masih  terasa  oleh  para  konseli.  Sehingga,  dari penguatan ini trauma para konseli dijadikan sebagai energi positif untuk berubah.
Ada  juga  peserta  yang  sudah  bekerja,  seperti  bekerja  di  pabrik,  café,  sampai  di  warung makan atau restoran. Mereka merasa kebebasan finansial sangatlah penting. Terlebih nanti ketika  di  fase  serius  dalam  membina  hubungan  bersama  pasangan.  Hasil  penguatan konseling pra nikah ini dapat membantu dalam membuka mindset terkait pernikahan, terutama tentang pentingnya pendidikan. Hal ini terlihat dari jawaban atas pertanyaan tentang pasangan yang ideal menurut mereka.
“Minimal dari segi pendidikan harus sama, Pak,” jawab AG (18 Tahun) “Nah itu yang agak sulit, Pak. Harapannya sih sama. Tapi kalau dapat yang lulusan SMA juga tidak apa- apa,” RF (20 tahun) menimpali.
“Kalau saya wajib S1, Pak. Biar nanti cara mendidik anak-anak tidak salah. Hehe,” TH (21 tahun) menegaskan.
Penguatan ini juga menjadi prioritas materi konseling dalam pengabdian untuk memotivasi peserta sehingga tumbuh kesadaran agar punya keinginan melanjutkan ke perguruan tinggi. Hasil dari penguatan ini, sebagian dari peserta mulai bertanya-tanya kepada konselor tentang apa  dan  bagaimana  pendidikan  di  perguruan  tinggi,  sehingga  menyimak  dan  tertarik  untuk mengenal lebih jauh tentang perguruan tinggi dan bahkan berencana untuk kuliah. Walaupun sebagian dari peserta memberanikan diri bercerita bahwa pada dasarnya mereka ingin kuliah tapi khawatir tidak didukung oleh orang tua dan khawatir dikatakan perawan tua.
Kegiatan  konseling  pra  nikah  berikutnya  adalah  di  desa  Tanjung.  Desa  Tanjung  secara geografis merupakan desa yang berada di daerah pesisir sehingga sektor kelautan merupakan wirausaha  utama  bagi  masyarakat  desa  tersebut  yakni  sebagai  pelayan  disamping  sector pertanian. Memahami kondisi kehidupan masyarakat Desa Tanjung tersebut dengan kondisi sumber  daya masyarakat setempat menjadi  layak  untuk  diberikan  penguatan  konseling  pra nikah.  Diperkuat  oleh  data  dokumentasi  yang  diberikan  oleh  kepala  KUA  Kecamatan Pademawu bahwa di Desa Tanjung paling tinggi dalam pengajuan dispensasi untuk menikah.
Konseling pra nikah di desa Tanjung juga dihadiri 25 orang muda-mudi dan catin dengan beragam latar belakang kehidupan dan Pendidikan. Dalam kesempatan ini menghadirkan 2 orang  penyuluh  agama  sebagai  narasa  sumber  dalam  konseling  pra  nikah  ini,  dan  dibantu oleh tim pengabdian, disamping itu juga disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa setempat.
Para  peserta  mengapresiasi  kegiatan  ini  dan  mengikuti  hingga  seluruh  materi tersampaikan. Konseling pra nikah ini juga menggunakan metode mini groups, mereka dibagi menjadi  4  kelompok  kecil  yang  difasilitatori  oleh  masing-masing  satu  orang  penyuluh  yang ditunjuk  sebagai  konselor  dan  dibantu  oleh  tim  pengabdian.  Metode  ini  cukup  menarik perhatian  peserta  karena  mereka  merasa  nyaman  bercerita  sekaligus  mendapatkan pengetahuan  tentang  substansi  perkawinan  yang  selama  ini  dipahami  sangat  sederhana tanpa landasan yang kokoh.
Gambar 4 . Konseling pra nikah di desa Tanjung
Setelah  diberikan  materi  umum  tentang  hakikat  dan  persiapan  perkawinan,  peserta kemudian dibagi menjadi empat kelompok. Dari masing-masing kelompok diberikan sosialisasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terutama dalam pasal 7 dengan memberikan penjelasan, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai usia 19 tahun dan wanita usia 19 tahun. Dalam  materi  ini,  fasilitator  membekali  mereka  tentang  pentingnya  kematangan  usia  nikah, sehingga  tidak  tergesa-gesa  memutuskan  untuk  segera  menikah.  Kemudian  mereka mengajak pesrta berdiskusi secara ringan dan santai tentang proyeksi masa depan dan tujuan perkawinan. Para fasilitator juga memberikan penguatan tentang tujuan perkawinan.
Konseling pra nikah ditutup dengan permainan kecil tentang pernikahan. Mereka diberikan dua  lembar  kertas  dan  disuruh  untuk  mencocokkan  antara  kertas  keduanya.  Setelah  itu, perwakilan  kelompok  menjelaskan  maksud  dari  teka-teki  tersebut  di  depan  peserta. Permainan  dibantu  oleh  para  penyuluh  agama  dan  tim  pengabdian.  Para  peserta  sangat menikmati dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini.
Sebagaimana dari hasil FGD pra pengabdian diketahui bahwa salah satu alasan penguatan orang tua agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan karena kekhawatiran orang tua anaknya tidak  laku  dan  menjadi  kebanggaan  tersendiri  bagi  orang  tua  jika  anaknya  cepat  menikah, adanya  perjodohan  sejak  kecil  sehingga  dari  pihak  laki-laki  ingin  segera  melangsungkan perkawinan,  adanya  tradisi  yang  mengakar  bahwa  perkawinan  harus  disegerakan  untuk menghindari zina, adanya asumsi untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya tetap menganggur,  dan  adanya  keyakinan  bahwa  dengan  menikah  justru  memperkuat  bagi pasangan untuk semangat bekerja.
Berdasarkan  hasil  penguatan  konseling  pra  nikah  di  desa  Larangan  Slampar  ini  juga melahirkan  pandangan  dari  peserta  tentang  proyeksi  pernikahan  bahwa  ke  depan  mereka ingin mempersiapkan diri dalam menuju jenjang pernikahan, seperti punya penghasilan atau pekerjaan, dan calon pengantin paham tentang hakikat perkawinan. Di samping itu, mereka tidak ingin ada intervensi dari orang tua dan mertua maupun dari pihak luar dalam menjalankan kehidupan  rumah  tangganya.  Pada  intinya,  mereka  ingin  lebih  mandiri  dan  terhindar  dari keretakan dalam rumah tangga.
Dalam pelaksanaan penguatan konseling pra nikah berjalan lancar. Peserta proaktif dalam memberikan  pertanyaan  maupun feedback antar  peserta.  Buku  saku  yang  dibuat  tim pengabdian sangat membantu dalam penyampaian materi konseling pranikah. Mereka lebih mudah  mencerna  dan  memahami  hakikat  dari  perkawinan,  serta  persiapan-persiapan  dan perencanaan  dalam  perkawinan.  Hubungan  yang  akrab  ini  tak  lepas  dari  komunikasi  yang dibangun penyuluh agama dalam memberikan konseling. Tim pengabdian sengaja menunjuk penyuluh sebagai narasumber dalam konseling pra nikah ini. Usia penyuluh yang tidak terlalu tua bertujuan agar bonding dengan peserta bisa tercipta sehingga bisa cepat akrab dan tidak canggung.
Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa stigma masyarakat terkait perjodohan di usia dini masih  menghantui  peserta.  Anggapan  melawan  orang  tua  karena  tidak  sependapat  bisa menjadi  bomerang  bagi  mereka  sendiri,  karena  besarnya  rasa takzim atau  hormat  kepada orang  tua.  Salah  satu  stigma  yang  terbesar  adalah  anggapan  perawan  tua  jika  tidak  lekas menikah. Orang tua mempunyai kekhawatiran tersendiri jika anaknya tidak segera menikah. Desakan  saudara, keluarga  besar,  hingga masyarakat menjadi  hal  yang menakutkan  untuk menyegerakan  anaknya  menikah.  Hal  inilah  yang  menghantui  pemikiran  peserta  ketika ditanya mengapa punya keinginan segera menikah. Pengakuan peserta antara lain:
“Saya sudah dijodohkan ketika masih usia SMP. Meskipun akhirnya tidak jadi, saya masih tra uma ketika dijodohkan di usia sekolah,” jawab GA (18 tahun).
“Kalau saya pasrah aja. Bagi saya, orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya. Saya pasrah aja  misal  dijodohkan  sama  mereka.  Jalani  saja  sih,”  ET  (19  tahun)  mencoba  untuk menengahi.
“Kata teman saya juga gitu, dia takut kalau dikira tidak laku. Makanya dia mau saja saat dijodohkan  dan  dinikahkan  orang  tuanya.  Kalau  saya  jelas  tidak  mau  lah.  Masih  muda soalnya,” RA (17 tahun) secara tegas menjawab.
Dari jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa permintaan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini sulit untuk ditolak. Meskipun ada yang menolak secara halus permintaan tersebut.  Perjodohan  dini  jika  tidak  diimbangi  dengan  kesiapan  mental  calon  pengantinnya bisa berakibat trauma bagi yang bersangkutan. Selain stigma masyarakat, mencari pasangan yang  setia  juga  menjadi  pertimbangan  bagi  mereka  yang  mau  menikah.  Pengalaman  saat menjalani pendekatan maupun pertunangan dapat dibuat modal dalam hal menentukan calon pasangan.  Rasa  tersakiti,  diselingkuhi,  diabaikan  dan  rasa  sakit  lainnya agar  tidak  terulang ketika nanti menikah.
Dari konseling pra nikah yang dilakukan, mereka secara sadar paham betul bahwa peran pasangan  yang  harmonis  dapat  berdampak  pada  rumah  tangga  yang  dibina.  Sebelum konseling  ditutup  peserta  ditanya  apa  yang  mereka  rasakan  setelah  mendapat  materi  dan diberikan  konseling,  mereka  serentak  menjawab  senang  dan  lebih  percaya  diri  dalam memproyeksikan  masa  depannya.  Mereka  berharap  kegiatan  semacam  ini  ada  lagi,  agar mereka selalu termotivasi untuk terus belajar tentang hakikat perkawinan.
Catatan penting dari hasil pelaksanaan konseling pra nikah pada dua desa tersebut adalah, bahwa aspek sosio-kultural masyarakat di Desa Larangan Slampar dan Desa Tanjung masih sangat  kental  menjaga  dan  memelihara  tradisi  yang  diwarisi  oleh  sesepuhnya.  Perkawinan bagi masyarakat tersebut merupakan bagian tradisi yang di dalamnya banyak melalui proses ritual  yang  terus  dijaga  keberlangsungannya,  salah  satunya  adalah  menjadi  aspek  ibadah yang harus disegerakan pelaksanaannya. Walaupun demikian masyarakat di tempat tersebut sudah  mulai  menerima  pengetahuan  maupun  pembinaan  yang  diberikan  KUA,  tokoh masyarakat  dan  tokoh  agama.  Dalam  penekanannya  pihak  KUA  menyarankan  agar pelaksanaan  pengabdian  merangkul  tokoh-tokoh  tersebut  sehingga  bisa  berjalan  dengan efektif dan sukses.
Hal  mendasar  tentang  masih  maraknya  perkawinan  di  bawah  umur  sehingga  orang  tua ingin  segera  menikahkan  anaknya  karena  factor  budaya  yang  mengakar  di  tengah-tengah masyarakat,    dimana  masyarakat  masih  beranggapan  telah  memiliki  prestise  social  ketika mampu mempercepat menikahkan anak-anaknya. Selama ini prestice social cenderung hanya dipahami pada seputar profesi, peran, dan otoritas. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, secara langsung sudah terbangun dalam kesadaran orang tua dan juga tertanam dalam diri anaknya  untuk  mensegerakan    perkawinan  sebagai  salah  satu  tujuan  dalam  memperoleh prestice  social.  Di  samping  itu,  pemahaman  yang  berbeda  adalah  belum  menguatnya pemahaman  tentang  urgensi  melanjutkan  pendidikan  pada  jenjang  yang  lebih  tinggi. Akibatnya,  minat  untuk  belajar  kurang  terbangun,  sehingga  memilih  untuk  menikah  karena dianggap  lebih  termotivasi  untuk  bekerja.  Hal  tersebut  dapat  di  perhatikan  dari  ungkapan sebagaian  peserta  yang  memiliki  pemahaman  bahwa  memiliki  pendidikan  tinggi  tidak menjamin memiliki masa depan yang cerah. Asumsi mendasar mereka karena masih banyak yang sudah mengenyam pendidikan tinggi tapi tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan menjadi pengangguran dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga.
Komphensasi lainnya adalah memondokkan anaknya ke pondok pesantren menjadi salah satu upaya membekali anak dalam mempersiapkan menjelang perkawinan, maka pesantren disamping  ditempatkan  sebagai  tempat  menimba  ilmu  pengetahuan  agama,  juga  bagi sebagian  orang  tua  di  tempatkan  sebagai  ruang  dan  waktu  persinggahan  menjelang perkawinan.
Pada  dasarnya  upaya  membekali  catin  tentang  hakikat  perkawinan  dan  meminimalisir perkawinan  dini  sudah  gencar  dilakukan  oleh  pemerintah,  khususnya  Kementerian  Agama dengan  melaksanakan  Binwin  (bimbingan  perkawinan),  namun  langkah-langkah  kolaboratif sangat penting dilakukan sehingga upaya-upaya tersebut lebih efisien dan optimal. Maka perlu berkolaborasi dengan Instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pondok pesantren. Dalam hal ini, orang tua perlu dilibatkan untuk diberikan pembinaan atau penyuluhan tentang kematangan usia nikah dan dampak dari perkawinan di bawah umur, karena orang tua yang paling  signifikan  memberikan  keputusan  kapan berlangsungnya sebuah perkawinan.  Orang tua juga orang yang paling paham tentang kondisi riil sang anak. Masih banyak orang tua yang melanggenggkan budaya patriarkhi, sehingga punya otoritas yang kuat dalam memaksa anak- anaknya untuk kawin (Sumbulah, 2012).
Substansi dari pelaksanaan konseling pra nikah adalah membantu remaja khususnya calon pasangan agar memiliki bekal yang memadai tentang  hakikat pernikahan, memahami cara- cara  menghargai  pasangan,  memiliki  perencanaan  dan  strategi  kemandirian  dan kesejahteraan  dalam  pernikahan,  memiliki  kemampuan  memecahkan  masalah  dalam menghadapi problem-problem dalam pernikahan, memiliki kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial  (Atabik,  2013).  Maka  kegiatan-kegiatan  penguatan  semacam  konseling  pra  nikah terutama untuk masyarakat pedesaan ini bisa terus dilanjutkan oleh berbagai pihak, untuk itu kegiatan konseling pra nikah ini sangat krusial untuk ditindaklanjuti.
Dengan memanfaatkan keberadaan pondok pesantren, kelompok pengajian, PKK, langar dan musala sebagai wadah sosialisasi Undang-Undang perkawinan yang baru, penyuluhan kematangan  usia  nikah,  dan  konseling  pra  nikah.  Karena  dengan  memanfaatkan  lembaga- lembaga tersebut dipandang lebih efektif dan mudah diterima oleh berbagai kalangan.
Para peserta sudah menyadari akan pentingnya bekal ilmu pengetahuan, factor ekonomi, dan dukungan keluarga dalam hal preventif pernikahan di bawah umur. Mereka belajar dari lingkungan masyarakat sekitar tentang kasus pernikahan. Tidak bisa dpungkiri, remaja desa sekarang  bisa  dikatakan quick  learning dengan  bantuan  teknologi  dalam  hal  adaptasi kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga mempelajari hal-hal yang sensitif dalam hubungan. Misal perceraian, mencari pasangan, dan konsep samara dalam Islam. Kesadaran literature akan hal tersebut sangat membantu para muda-mudi dalam membekali pengetahuan mereka akan pentingnya persiapan sebelum menikah.

## 4.  Kesimpulan
Pengabdian  ini  menekankan  keterlibatan  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  bahkan beberapa  elemen  pesantren  sekitar,  sehingga  konseling  pra  nikah  lebih  mudah  diterima. Disamping  itu  juga  didukung  dengan  metode  kelompok  yang  akrab  dan  menyenangkan. Secara umum, masyarakat pedesaan terutama masyarakat terpencil jika diajak bekerja sama melalui pendampingan dan penguatan pemahaman seputar kematangan usia nikah, mereka cukup antusias dan menyambut dengan senang hati.
Karena tujuan dari konseling pra nikah sebagai langkah preventif bagi calon pasangan agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan dalam pernikahan, tidak mudah emosional dalam menghadapi perbedaan pendapat atau pandangan dengan pasangan, dan tidak  mudah  memutuskan  bercerai  bila  terjadi  percekcokan  dalam  pernikahan.  Hal  paling krusial dari pelaksanaan konseling pra nikah ini adalah untuk mencegah perkawinan di bawah umur,  maka  pengabdian  ini  membangun  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak,  seperti Kementerian  Agama  dalam  hal  ini  KUA  setempat,  didukung  keterlibatan  para  penyuluh agama,  dan  juga  melibatkan  unsur  pondok  pesantren  terdekat,  karena  di  Madura  banyak berdiri pondok pesantren. Beberapa pertimbangan karena keterbatasan waktu, maka terwakili dengan buku saku yang dibuat oleh tim pengabdian dan dibagikan kepada para peserta. Buku saku tersebut banyak dirasakan manfaatnya oleh peserta, karena buku saku tersebut dikemas simple  sehingga  bisa  dibawa  kemana-mana,  dan  mudah  dipahami  dengan  menggunakan bahasa yang ringan.

## Ucapan Terima Kasih
Pengabdian ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data, pemikiran dan  tenaga,  sehingga  bisa  terselenggara  dengan  efektif  dan  lancar.  Ucapan  banyak  terimakasih disampaikan  tim  pengabdian  kepada  LPPM  UIN  Raden  Mas  Said  Surakarta,  IAIN  Madura,  KUA Kecamatan Tlanakan dan Pademawu beserta penyuluh agama, dan tokoh agama/masyarakat di desa Larangan Slampar dan desa Tanjung.

## Informasi Penulis
Hasanatul Jannah adalah dosen program studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, dan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak. Penulis menempuh pendidikan sarjana di bidang ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menempuh pendidikan Magister  di  UGM  Yogyakarta  dengan  konsentrasi  Sosiologi,  kemudian  program  Doktor  (S3)  di Universitas  Airlangga  Surabaya  dalam  bidang  Ilmu  Sosial  (sosiologi).  Focus  utama  kajian,  penelitian dan pengabdian dalam bidang sosiologi, khususnya sosiologi gender, keluarga, dan anak. Email: hasanatul.jannah@staff.uinsaid.ac.id Alfin Miftahul khairi adalah dosen program studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Penulis menempuh pendidikan sarjana bidang Bimbingan dan Konseling Islam di UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta,  kemudian  menempuh  pendidikan  Magister  di  bidang  Bimbingan  Konseling UNNES semarang. Minat Kajian penelitian dan Pengabdian penulis dalam bidang konseling Keluarga. Email: alfin.mk@staff.uinsaid.ac.id

## Referensi
Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). Fenomena pernikahan di bawah umur oleh masyarakat 5.0. Legitima , 3 (2), 177 –196.
Angraini,  D.,  Nelisma,  Y.,  Silvianetri,  &  Fajri,  E.  Y.  (2022).  Konseling  pranikah  dalam meredukasi budaya pernikahan dini. Counsilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling ,
5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65 Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan perempuan dan pernikahan di bawah umur. PAMPAS; Journal of Criminal Law , 2 (1), 115 –124.
Atabik,  A.  (2013).  Konseling  keluarga  Islami  (solusi  problematika  kehidupan  berkeluarga). Konseling Religi , 4 (1), 165 –184. https://doi.org/10.21043/kr.v4i1.1075
Banks,  S.  (2012). Ethics  and  values  in  social  work  (Practical  Social Work  Series) (4th  ed.). New York: Springer.
Candraningrum,  D.  (2016).  Pernikahan  anak:  Status  anak  perempuan? Jurnal  Perempuan , 21 (1), 4 –8.
Dorondos,  S.  (2014).  Perkawinan  anak  di  bawah  umur  dan  akibat  hukumnya. LEX  ET SOCIETATIS , 2 (4), 51 –58.
Hasibuan,  S.  Y.  (2019).  Pembaharuan  hukum  perkawinan  tentang  batas  minimal  usia pernikahan dan konsekuensinya. Teraju , 01 (02), 79 –87. Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan . Aceh: UNIMAL Press. Kemenag,  D.  P.  (2022). Metodologi  Pengabdian  Masyarakat (Suwendi,  Ed.).  Jakarta: Kemenag.
Litha,  Y.  (2022).  Angka Perkawinan  Anak  di  Indonesia  Turun  Jadi  9,23 Persen  pada  2021. Retrieved  from  VOA  website:  https://www.voaindonesia.com/a/angka-perkawinan-anak- di-indonesia-turun-jadi-9-23-persen-pada-2021-/6688135.html
Mariamah.  (2020). Konseling  pranikah  dalam  meningkatkan  kematangan  psikologi  calon pengantin  studi  kasus  KUA  Kecamatan  Batulayar (UIN  Mataram).  UIN  Mataram. Retrieved from http://etheses.uinmataram.ac.id/527/
MIllah, V. S. (2020). peran dan upaya KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur (studi  kasus  di  KUA  Kec.  Cikande  tahun  2016-2018). Syaksia;  Jurnal  Hukum  Perdata Islam , 21 (01), 129 –165. Mukhoyyaroh, T. (2014). Psikologi Keluarga . Surabaya: UINSA Press. Murtadho, A. (2009). Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama . Semarang: Walisongo Press.
Natsif,  F.  A.  (2018).  Problematika  Perkawinan  Anak  (Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif). Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 5 (2), 175 –186. Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan perkawinan pranikah bagi usia  remaja  dalam  upaya  mencegah  pernikahan  anak. Maslahah;  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 2 (3). Rakimin,  A.  (2012). Konseling  Pernikahan  (Syarat-Syarat  Konseling  Pernikahan) .  Jakarta: Hayati Publishing.
Sumbulah, U. (2012). Islam Jawa dan akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif. El Harakah: Jurnal Budaya Islam , 14 (1), 51 –68.
Wadi, H. (2020). Konseling pra nikah dengan pendekatan Islami bagi remaja menggunakan Al- Qur’an dalam meminimalisir perceraian. Al-Irsyad , 2 (1).
Wahyuningsi,  S.  (2020).  Efektivitas  program  Pendidikan  Pra  Nikah  KUA  Bulupoddo  dalam mewujudkan  keluarga  sakinah,  mawadah,  warahma  di  dusun  Bola  Dua  Desa Duampanuae (Skripsi). Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
Wekke,  I.  S.  (2013).  Islam  dan  Adat:  Tinjauan  Akulturasi  Budaya  dan  Agama  dalam Masyarakat Bugis. Analisis , XIII (1), 27-56.
Wowor, J. S. (2021). Perceraian akibat pernikahan dibawah umur (usia dini). Jurnal Indonesia Sosial Sains , 2 (5), 814 –921.
Zubaidi. (2019). Kasus Pernikahan Dini Masih Marak di Pamekasan.