Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Agustus 2021: 719 - 728

## KONDISI UDARA AMBIEN DAN TINGKAT KEBISINGAN DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

## AMBIENT AIR CONDITIONS AND NOISE LEVEL IN BITUNG FISHING PORT AREA
Passion Christian Zebblon (*)
*) Pejabat Fungsional P3T (Ahli Muda) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung/ASN *Penulis untuk korespondensi: passion.zebblon08@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Rabu, 4 Agustus 2021
Disetujui diterbitkan : Jumat, 13 Agustus 2021

## ABSTRACT
This study aims to determine the operational impact Bitung Fishing Port (BFP) on ambient air conditions and noise level in the fishing port area.  This study was conducted at the BFP and started from November 1, 2020 – February  5,  2021. BFP  is  located  in  Aertembaga  Satu  Village, Aertembaga  District,  Bitung  City, North  Sulawesi Province.  This  study  is  a  type  of  quantitative  research  carried  out  by  survey  methods  and  analysis  of  research results  is  carried  out  descriptively.  Primary  data  comes  from  the  results  of  direct  measurements  in  the  field  (4 sampling  points)  on  November  2,  2020.  The  data  was  analyzed  at  the  Manado  Industrial  Research  and Standardization Center on November 3, 2020. The results of  the analysis  were sent  to  PPS Bitung on January 10, 2021. Secondary data is sourced from time series data on ambient air and noise measurements from the BFP RKL- RPL report from 2014 to 2019. The measurement period for ambient air (SO2, NO2, CO, TSP) and noise levels is carried out 2 times a year. Based on the study results, it can be seen that the status of environmental management and it’s application is still quite good, as evidenced by the conditions of contamination in ambient air and the level of air noise in the fishing port area is still below the quality standard.
Keywords : ambient air; noise level; quality standart; acute upper respiratory tract infection (URTI)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui dampak  operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung) terhadap kondisi udara ambien dan tingkat kebisingan didalam kawasan pelabuhan perikanan. Penelitian ini dilaksanakan  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Bitung  dan  dimulai  1  November  2020  –  5  Februari  2021.  PPS Bitung  terletak  di  Kelurahan  Aertembaga  Satu,  Kecamatan  Aertembaga,  Kota  Bitung,  Provinsi  Sulawesi  Utara. Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kuantitatif  yang  dilaksanakan  dengan  metode  survei  dan  analisis  hasil penelitian  dilakukan  secara  deskriptif.  Data  primer  berasal  dari  hasil  pengukuran  langsung  dilapangan  (4  titik sampling) tanggal 2 November 2020. Data tersebut di analisis di Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado pada tanggal 3 November 2020. Hasil analisis dikirimkan ke PPS Bitung pada 10 Januari 2021. Data sekunder bersumber dari data time series pengukuran udara ambien dan kebisingan dari laporan RKL-RPL PPS Bitung sejak tahun 2014 s/d  tahun  2019.  Periode  pengukuran  udara  ambien  (SO2,  NO2,  CO, TSP)  dan tingkat  kebisingan  dilakukan  2  kali dalam  setahun.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  status  pengelolaan  lingkungan  dan  penerapannya masih  cukup  baik,  dibuktikan  dari  kondisi  cemaran  pada  udara  ambien  dan  tingkat  kebisingan  udara  di  dalam kawasan pelabuhan perikanan masih dibawah baku mutu.
Kata kunci : udara ambien, tingkat kebisingan, baku mutu; inpeksi saluran pernafasan akut (ISPA)
Kondisi Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan Perikanan..…………………………….(Passion Zebblon)
PENDAHULUAN Latar Belakang Kedudukan Pelabuhan Perikanan
Samudera  Bitung  (PPS  Bitung)    sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  : PER.20/MEN/ 2014.  Tanggal 20 Mei 2014 adalah  merupakan  Unit  Pelayanan  Teknis (UPT)  yang  berada  dibawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Direktur  Jenderal  Perikanan Tangkap  (DJPT)  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan;  dan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Pelabuhan.  Pelabuhan  perikanan  mempunyai tugas  melaksanakan  fasilitas  produksi  dan pemasaran  hasil  perikanan  di  wilayahnya, pengawasan  pemanfaatan  sumberdaya  ikan untuk  pelestariannya,  dan  kelancaran  kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
Tugas  Pokok  PPS  Bitung  adalah melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil  perikanan  di  wilayahnya,  pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan dan pelestariannya  dan  kelancaran  kegiatan  kapal perikanan  serta  pelayanan  kesyahbandaran  di pelabuhan perikanan.  Untuk menjalankan tugas pokoknya
Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan             fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan,  dan  keberadaan      kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
c. Pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  Surat Tanda  Bukti  Lapor  Kedatangan  dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
d. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
e. Pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar;
f. Pelaksanaan  penerbitan  Sertifikat  Hasil Tangkapan Ikan;
g. Pelaksanaan  pengawasan  pengisian  bahan bakar;
h. Pelaksanaan  pembangunan,  pengembangan, pemeliharaan;
i. Pendayagunaan,  dan  pengawasan,  serta pengendalian sarana dan prasarana;
j. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan  dan  pengendalian  sumberdaya
ikan,  perkarantinaan  ikan,  publikasi  hasil penelitian,  pemantauan    wilayah  pesisir, wisata  bahari,  pembinaan  mutu,  serta pengolahan,  pemasaran dan distribusi  hasil perikanan;
k. Pelayanan  jasa,  pemanfaatan  lahan  dan fasilitas usaha;
l. Pelaksanaan  pengumpulan  data,  informasi, dan publikasi;
m. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan  Sertifikat  Cara  Penanganan  Ikan yang Baik (CPIB);
n. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
o. Pelaksanaan  pengendalian  lingkungan  di pelabuhan perikanan; dan
p. Pelaksanaan  urusan  tata  usaha  dan  rumah tangga.
Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibidang  pelabuhan  perikanan,  PPS  Bitung selain  melaksanakan  sebagian  urusan  umum pemerintahan juga melaksanakan tugas pelayanan publik khususnya kepada masyarakat perikanan dalam arti luas.
Kegiatan  Operasional  PPS  Bitung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  perikanan  (nelayan  dan  pengusaha bidang  perikanan)  tidak  terlepas  dari  adanya kerjasama  instansi  terkait  dan  organisasi  usaha yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya masing-masing. Hubungan kerja tersebut dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi dan mengkoordinasi. Dalam pelaksanaannya  hubungan  kerja  ini  dari  tahun ketahun  mengalami  harmonisasi  yang  makin baik,  kelembagaan/instansi  terkait  yang  ada dilingkup  kerja  PPS  Bitung  adalah  sebagai berikut : - KPLP - Navigasi
- POL Air
- TNI AL
- Pengawas Perikanan (P2SDKP)
- Bea Cukai
- Imigrasi
- Karantina
- Pengadilan Perikanan - Kejaksaan  Negeri
Secara umum tingkat operasional pelabuhan perikanan diukur dengan berfungsinya  seluruh  fasilitas  (sarana  dan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Agustus 2021: 719 - 728
prasarana)  yang  tersedia  guna  menunjang terselenggaranya  kegiatan  dibidang  kelautan dan perikanan, mulai dari kegiatan hulu sampai hilir  (pra  produksi,  produksi,  pengolahan  dan pemasaran).
Salah satu indikator yang dapat digunakan  untuk  mengukur  tingkat  operasional pelabuhan  perikanan  dalam  rangka  evaluasi adalah dengan melihat capaian indikator kinerja pelabuhan  perikanan  antara  lain;  frekuensi kunjungan  kapal,  volume  dan  nilai  produksi ikan  di  pelabuhan  perikanan,  serta  volume produksi perjenis alat tangkap.
Operasional  kapal  perikanan  dan  industri perikanan  terpadu,  aktivitas  pemasaran  ikan (kendaraan  operasional  keluar  masuk  pelabuhan) serta  aktifitas  lainnya  di  dalam  wilayah  kerja daratan  PPS  Bitung  selama  ini  tidak  dapat dipungkiri,  sedikit  banyak  pasti  memberikan dampak  terhadap  perubahan  kondisi  udara  di wilayah  kerja  daratan  pelabuhan  perikanan.  Hal ini mendorong penulis ingin mengetahui perubahan  kondisi  udara  ambien  dan  tingkat kebisingan di pelabuhan perikanan dan menyimpulkannya dalam penelitian yang berjudul “Kondisi  Udara  Ambien  dan  Tingkat  Kebisingan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung”.

## Pelabuhan Perikanan dan Pengelolaannya
Murdiyanto (1982)  menjelaskan fasilitas- fasilitas  yang  mutlak  ada  di  dalam  pelabuhan perikanan  fasilitas  dasar  dan  fasilitas  fungsional, terdiri dari :
1. Fasilitas  dasar  adalah  segala  fasilitas  yang berfungsi  sebagai  pelindung  bagi  kapal-kapal perikanan  pada  saat  keluar-masuk  pelabuhan dan  sewaktu  berada  di  pelabuhan  dengan berbagai  aktivitasnya.  Fasilitas-fasilitas  yang termasuk  didalam  fasilitas  dasar  adalah fasilitas  perlindungan,  fasilitas mooring dan fasilitas water side.
a) Fasilitas  perlindung  berfungsi  untuk melindungi kapal-kapal terhadap gelombang,  aliran  arus,  pasir  limpahan sungai,  pasang  surut,  gelombang  pasang dan  sebagainya.  Bentuk  konstruksi  dari bangunan-bangunan yang termasuk fasilitas  pelindung  adalah break  water,
sand  groin,  sea  wall,  sluices dan sebagainya.
b) Fasilitas mooring berfungsi  untuk  tempat tambat-labuh  kapal-kapal  perikanan  pada saat  mendaratkan  ikan  atau  dalam  rangka persiapanan akan berlayar.
c) Fasilitas water side adalah areal di dalam pelabuhan  kapal-kapal  perikanan  dalam kepentingan  membuang  sauh  dengan aman, seperti anchorages dan basin.
2. Fasilitas  fungsional  adalah  segala  fasilitas yang  dibangun  untuk  keperluan  kelancaran berbagai  aktivitas  kerja  dan  pelayanan  di kawasan  pelabuhan  untuk  peningkatan  mutu serta pemanfaatan pelabuhan. Beberapa fasilitas  yang  tergolong  di  dalam  fasilitas fungsional adalah fasilitas transportasi, fasilitas  navigasi,  fasilitas  lahan,  fasilitas pemeliharaan, fasilitas suplay , fasilitas handling , preservasing dan processing , fasilitas komunikasi perikanan, fasilitas kesejahteraan  nelayan,  fasilitas  manajemen pelabuhan,  fasilitas  sanitasi  dan  fasilitas penanganan buangan minyak.
a) Fasilitas  transportasi  adalah  fasilitas  yang mendukung mobilisasi pengguna
pelabuhan  seperti  jalan-jalan  di  dalam kawasan  pelabuhan,  jembatan,    jalan kereta api, dan lain-lain;
b) Fasilitas navigasi adalah alat-alat pembantu  kelancaran  navigasi  keluar- masuk  pelabuhan,  alat  komunikasi,  dan sebagainya;
c) Fasilitas lahan adalah lahan yang digunakan untuk seluruh kebutuhan bangunan  yang  ada  di  dalam  kawasan pelabuhan;
d) Fasilitas  pemeliharaan  adalah  fasilitas yang digunakan untuk pemeliharaan kapal dan  alat-alat  penangkapan  ikan  seperti dock-yard , fishing  gear  repairing  yard , bengkel mesin-mesin kapal dan lain-lain;
e) Fasilitas  suplai  adalah  fasilitas  yang berfungsi  untuk  menyalurkan  kebutuhan operasional kapal perikanan untuk melaut seperti  penyaluran  air  bersih  dan    bahan bakar minyak (BBM);
f) Fasilitas handling , preserving dan processing adalah fasilitas untuk menangani  hasil    tangkapan (catch) termasuk  di  dalamnya cold  storage , pabrik  es, warehouse , selling  place dan sebagainya;
Kondisi Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan Perikanan..…………………………….(Passion Zebblon)
g) Fasilitas  komunikasi  perikanan  adalah stasiun  pengamatan  cuaca, wireless telegraph ,  telepon, dan sebagainya.
h) Fasilitas  kenelayanan  seperti  klinik kesehatan,  tempat  penginapan,  tempat mandi dan sebagainya;
i) Fasilitas  manajemen  pelabuhan  adalah fasilitas gedung dalam rangka
pengelolaan  pelabuhan  seperti  gedung kantor, rumah jaga dan sebagainya.
j) Fasilitas  sanitasi  adalah  fasilitas  untuk menjamin  penyedian  air  bersih,  air minum  dan  pencegahan  pencemaran limbah.
k) Fasilitas  penanganan  buangan  minyak adalah  fasilitas  yang  berfungsi  untuk menangani  buangan  minyak  yang  tidak terpakai  sehingga  tidak  menimbulkan bahaya polusi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor : PER.08/MEN/2012
tentang Kepelabuhan  Perikanan  menyatakan  bahwa dalam  rangka  menunjang  fungsi  pelabuhan maka  setiap  pelabuhan  perikanan  memiliki fasilitas  yang  terdiri  dari  fasilitas  pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. 1. Fasilitas Pokok
Fasilitas Pokok terdiri dari :
a) Lahan b) Dermaga
c) Jetti
d) Penahan Gelombang (break water)
e) Kolam Pelabuhan
f) Alur Pelayaran
g) Jalan Kompleks dan Drainase
2. Fasilitas Fungsional Fasilitas fungsional terdiri dari :
a) Tempat Pemasaran Ikan (TPI)
b) Navigasi  dan  Komunikasi  (telepon, internet,  radio  komunikasi,  rambu- rambu, lampu suar dan menara pengawas)
c) Air  Bersih,  Instalasi  Bahan  Bakar,  Es dan Instalasi Listrik
d) Tempat  Pemeliharaan  Kapal  dan  Alat Penangkap  Ikan  ( dock atau slipway , bengkel dan tempat perbaikan jaring)
e) Tempat  Penanganan  dan  Pengolahan Hasil  Perikanan  ( transit  sheed dan laboratorium pembinaan mutu)
f) Transportasi Pengangkutan Ikan
g) Instalasi  Pengolahan  Limbah  (IPAL) dan  Tempat  Pembuangan  Sementara (TPS)
h) Pengamanan Kawasan (pagar kawasan)
3. Fasilitas Penunjang Fasilitas penunjang terdiri dari : a) Balai Pertemuan nelayan b) Mess operator
c) Wisma Nelayan d) Fasilitas Sosial dan Umum
(Gereja/Mesjid,  Mandi  Cuci  Kakus (MCK),  Pertokoan dan Pos Jaga). Kriteria Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)    di  Indonesia  menurut  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor : PER.08 /MEN/2012 tentang
Kepelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud di bawah ini.
a) Melayani  kapal  perikanan  yang  melakukan kegiatan  perikanan  di  laut  territorial,  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas.
b) Memiliki  fasilitas  tambat  labuh  untuk  kapal perikanan  berukuran  sekurang-kurangnya  60 GT.
c) Panjang  dermaga  sekurang-kurangnya  300 m  dengan  kedalaman  kolam  sekurang- kurangnya minus 3 m.
d) Mampu  menampung  sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau  sekurang- kurangnya  6000  GT  kapal  perikanan sekaligus.
e) Ikan yang didaratkan sebagian untuk dieksport.
f) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 Ha.
Triatmodjo  (2010)  menyatakan  bahwa ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam hal pengelolaan pelabuhan,  yaitu :
a) Pelabuhan  harus  terletak  pada  lokasi  yang dapat  menjamin  keamanan  dan  keselamatan pelayaran  serta  dapat  dikembangkan  dan dipelihara sesuai standar yang berlaku.
b) Pelabuhan harus mempertimbangkan kemudahan pencapaian bagi pengguna.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Agustus 2021: 719 - 728
c) Pelabuhan  harus  mudah  dikembangkan, untuk  memenuhi  peningkatan  permintaan akan jasa angkutan laut.
d) Pelabuhan  harus  menjamin  pengoperasian dalam jangka waktu panjang.
e) Pelabuhan harus berwawasan lingkungan.
f) Pelabuhan harus terjangkau secara ekonomis bagi pengguna dan penyelenggara pelabuhan.

## Pencemaran di Kawasan Pelabuhan
UU  RI  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup (enviromental  pollution) adalah    masuknya  atau dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi, dan/atau    komponen  lain  ke  dalam  lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan  lingkungan  hidup  tidak  dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999  menyatakan  bahwa  pencemaran  laut  adalah masuknya  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup, zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  da1am lingkungan  laut  oleh  kegiatan  manusia  sehingga kualitasnya  turun  sampai  ke  tingkat  tertentu  yang menyebabkan  lingkungan  laut  tidak  sesuai  lagi dengan  baku  mutu  dan/atau  fungsinya.  Dan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya  zat,  energi  dan/atau  komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga  mutu  udara  ambien  turun  sampai  ke tingkat  tertentu  yang  menyebabkan  udara  ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
Soemarwoto  (2009)    menyatakan  bahwa kualitas  lingkungan  dapatlah  diartikan  dalam kaitannya  dengan  kualitas  hidup,  yaitu  dalam kualitas  lingkungan  yang  baik  terdapat  potensi untuk  berkembangnya  kualitas  hidup  yang  tinggi. Kualitas  hidup  sifatnya    adalah    subjektif    dan relatif dan karena itu kualitas lingkungan sifatnya juga subyektif dan relatif.
Dewan Kelautan Indonesia (2011)
menyatakan  bahwa  berdasarkan  pasal  270  ayat  1 UNCLOS  terkait  pencemaran  yang  berasal  dari sumber daratan (pollution from land-base sources) menyatakan  bahwa  negara-negara  harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran  lingkungan  laut  dari  sumber  daratan
termasuk  di  dalamnya  sungai-sungai,  pipa-pipa dan bangunan pembuangan dengan memperhatikan  ketentuan-ketentuan  internasional yang  telah  disetujui  serta  praktek-praktek  dan prosedur-prosedur  yang  dianjurkan (States  shall adopt law and regulations to prevent, reduce and control  pollution of  the  marine  environment from land  base  sources  including  river,  estuaries, pipelines  and  aoufall  structure,  taking  into account  internationally  agreed  rules,  standarts and recommended practices and procedures) .
Kemudian Faticanti dalam Zebblon (2016) menyatakan bahwa terdapat 10 permasalahan  pelabuhan  di  negara-negara  Eropa (The top-10 environmental issues in eropean port are  port  waste  management,  dredging,  dredging disposal,  dust,  noise,  air  quality,  bunkering, hazardous  carge,  port  development  “land related”, ship discharge “bilge”) . yaitu :
a) Manajemen limbah pelabuhan
b) Pengerukan
c) Pembuangan hasil pengerukan d) Debu e) Kebisingan
f) Kualitas udara
g) Pengisian bahan bakar
h) Bahan berbahaya yang terdapat di kargo
i) Pembangunan pelabuhan (hubungannya dengan tanah) dan
j) Buangan debit air pada lambung kapal
Dewan  Kelautan    (2012)    menyatakan bahwa  pembangunan  dalam  sektor  bangunan kelautan sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang peningkatan prasarana yang menunjang  pembangunan  bidang  kelautan  secara menyeluruh,  sehingga  diperlukan  langkah-langkah utama sebagai berikut :
a) Mengembangkan ecoport yang  efisien  dan sesuai dengan standar internasional.
b) Harmonisasi  perencanaan,  implementasi  serta pengelolaan  pembangunan  sektor  bangunan kelautan  antara  pusat  dan  daerah  sehingga dicapai  efisiensi  dan  meningkatkan  daya  saing ekonomi nasional.
c) Mengembangkan  standar  bangunan  kelautan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  nasional  dan memenuhi kriteria internasional serta mempertimbangkan aspek lingkungan.
Kemudian,    untuk  penjabaran  dari  arah strategi  tersebut  diperlukan  upaya-upaya  berupa implementasi  bisnis  sektor  bangunan  kelautan yang  dengan  Model  Ekonomi  Biru (Blue
Kondisi Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan Perikanan..…………………………….(Passion Zebblon)
Economic Model) . Contoh implementasi pengembangan ekonomi sektor bangunan kelautan  yang  dengan  Model    Ekonomi  Biru adalah    penggunaan  pelabuhan ecoport yang merupakan  pelabuhan  terpadu,    hemat  energi, bersih,  dan berbasis lingkungan.
Rochimawati  dalam  Prilila  et  al  (2016) menyatakan  bahwa Total  Suspended  Particulate (TSP)  adalah  partikel  udara  yang  berukuran  kecil, seperti debu,  asap dan  uap  dengan diameter  kurang dari  100  mikrometer.  TSP  dapat  berasal  dari beberapa  sumber  termasuk  pembangkit  tenaga listrik,  insinerator,  kendaraan  dan  aktivitas konstruksi.  Kemudaian  IARC  atau Internasional Agency for Research on Cancer (2013) menyatakan bahwa  partikulat  merupakan  salah  satu  utama  dari polusi udara dan telah dievaluasi serta diklasifikasikan bersifat karsinogenik kelompok 1 . IARC  menyatakan  bahwa  resiko  yang  tinggi terhadap kanker paru mengikuti tingginya paparan dari partikulat dan polusi udara.
Tabel 1. Beberapa Bentuk Bahan Pencemar Bahan Pencemar Lokasi Pencemaran Pada Umumnya Akibatnya Bagi Makhluk Hidup Sulfur Dioksida (SO 2 ) Udara Bronchitis, Alergi dan Mutasi Sel Carbon Monoksida (CO) Udara Gangguan Proses Pernafasan Carbon Dioksida (CO 2 ) Udara Green House Effect Debu (Partikel) Udara Iritasi dan Mutasi Sel Timbal (Pb) Udara-Air Kerusakan Organ Vicera Arsen (As) Air Kerusakan Organ Vicera dan Otot Merkury (Hg) Air Kelumpuhan Syaraf Flour Air Flourosis Nitrat (NO 3 ) Air Methaemoglobinaemia Cyanida (CN) Air-Udara Gangguan Metabolisme Dalam Sel Selenium (Sc) Air Keracunan Chromium (Cr) Air Keracunan Cadmium (Cd) Air Keracunan Barium (Ba) Air Keracunan Bahan Radio Aktif Air-Tanah Mutasi Sel Bahan Biologis (Kuman Patogen) Air-Udara-Tanah Penyakit Infeksi
Sumber  :  Fuad  Amsary,  Dosen  Ekologi  pada  Fak.  Kedokteran Universitas Aerlangga dan Institut Teknologi Surabaya, 1986.
Kebisingan  adalah  semua  suara  yang tidak  dikehendaki  yang  bersumber  dari  alat-alat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang pada tingkat  tertentu  dapat  menimbulkan  ganguan pendengaran.

## Rumusan Masalah
Bagaimana kondisi pengelolaan lingkungan  udara  dan  penerapannya  di  kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung?

## Tujuan Penelitian
Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  dampak  operasional pelabuhan    terhadap  udara  ambien  dan  tingkat kebisingan di wilayah kerja daratan PPS Bitung.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat untuk
mengetahui kondisi terkini pengelolaan lingkungan udara PPS Bitung 7 tahun terakhir dan status pengelolaannya.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pelabuhan Perikanan  Samudera  Bitung  dan  penelitian dimulai  pada  01  November  2020  sampai  05 Februari 2021.

## Bahan dan Alat
Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Laporan  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan (RKL)  dan  Rencana  Pemantauan  Lingkungan (RPL) Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
b) Laptop
c) Kertas HVS
d) Sound Level Meter
e) Spectrofotometer dengan metode Gries Saltman
f) Electrochemical /Sensit  P400  dengan  metode Pararosanilin
g) Gravimeteri
Bahan  dan  peralatan  analistis  udara  untuk Sufur  Dioksida  (SO2),  Nitrogen  Dioksida  (NO2), Carbon  Monoksida  (CO)  dan Total  Suspended Particulate (TSP)  dan  Tingkat  Kebisingan  yang digunakan bersumber dari beberapa Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi antara lain :
a) Balai  Teknik  Kesehatan  Lingkungan  dan Pengendalian  Penyakit  Menular  (BTKL) Kelas I Manado;
b) Balai  Riset  dan Standardisasi Industri
Manado.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Agustus 2021: 719 - 728

## Populasi dan Sampel
a) Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitas udara  ambien  dengan  satuan  µg/Nm3  dan tingkat kebisingan dengan satuan dB (A)
b) Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan yang ada pada  4  titik  sampling  yang  ada  di  dalam kawasan pelabuhan.
Metode dan Analisis
Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang dilaksanakan dengan metode survei dan  analisis  hasil  penelitian  dilakukan  secara deskriptif. Tahapan penelitian dimulai dari masukan (input) yang mencakup rumusan masalah, pengumpulan  data  primer/sekunder  (studi  literatur). Serangkaian  proses  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan  untuk  mendapatkan  keluaran (output) dalam bentuk jawaban atas masalah penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  primer  berasal  dari  hasil  pengukuran langsung  dilapangan  (4  titik  sampling),  pada  2 November  2020  dimana  data  tersebut  di  analisis  di Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado pada 3 November 2020. Hasil analisis dikirimkan ke PPS Bitung pada 10 Januari 2021.
Data  sekunder  merupakan  data time  series pengukuran  kualitas  udara  ambien  dan  kebisingan dari laporan RKL-RPL PPS Bitung sejak tahun 2014 s/d  tahun  2019.  Periode  pengukuran  kualitas  udara dan  tingkat  kebisingan  dilakukan  2  kali  dalam setahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Udara Ambien
Berdasarkan hasil analisis pengujian 4 Titik Sampling udara ambien (SO2, NO2, CO dan TSP) di  dalam  kawasan  PPS  Bitung  sejak  tahun  2014 s/d 2020, yaitu :
a) Area Pas Masuk b) Area Depan Kantor PT. Perikani c) Area IPAL d) Area Kantor PPS Bitung Kadar  SO2,  NO2,  CO  dan  TSP  secara umum masih dibawah baku mutu yang dipersyaratkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran Udara, dijabarkan pada Grafik 1, 2, 3 dan Grafik 4.
Grafik 1.  Konsentrasi SO2 (Baku Mutu 90 µg/Nm3)
Grafik  2.  Konsentrasi  NO2  (Baku  Mutu  400 µg/Nm3)
Grafik  3.  Konsentrasi  CO  (Baku  Mutu  30.000 µg/Nm3)
Grafik  4.  Konsentrasi  TSP  (Baku  Mutu  230 µg/Nm3)
Kondisi Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan Perikanan..…………………………….(Passion Zebblon)
Peraturan  Pemerintah  (1999)  menyatakan bahwa  udara  ambien  adalah  udara  bebas dipermukaan  bumi  pada  lapisan  troposfir  yang berada  di  dalam  yuridiksi  Indonesia  yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia,  makhluk  hidup  dan  unsur  lingkungan hidup  lainnya.  Pemantauan  mutu  udara  ambien dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyampaian informasi  mutu  udara  jangka  pendek  maupun jangka  panjang.  Informasi  mutu  udara  jangka pendek  yaitu  untuk  periode  harian  disampaikan dalam  bentuk  Indeks  Standar  Pencemar  Udara (ISPU), sedangkan informasi mutu udara jangka panjang yaitu untuk periode tahunan disampaikan dalam bentuk status udara ambien. Penentuan  status  mutu  udara  ambien  bertujuan untuk  menyatakan  atau  menyimpulkan  kondisi pencemaran  mutu  udara  rutin  selama  1  (satu) tahun  yang  diwakili  oleh  parameter  CO,  NO2, SO2,  PM10  dan  O3.  Adapun  data  yang digunakan dalam menentukan status mutu udara ambien  adalah  hasil  pemantauan  primer (menggunakan peralatan pemantau udara ambien otomatis  maupun dengan  menggunakan metode manual selama 1 (satu) tahun).
Peraturan  Pemerintah  (1999)  menyatakan bahwa  baku  mutu  udara  ambien  adalah  ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang  ada  atau  seharusnya  ada  dan/atau  unsur pencemar yang dapat ditenggang keberadaannya  dalam  udara  ambien.  Dan menetapkan Baku  Mutu Udara Ambien
Nasional. Tabel 2. Baku Mutu Udara Ambien Nasional No. Parameter Waktu Pengukuran Baku Mutu 1. SO 2 Sulfur Dioksida 1 Jam 900 µg/Nm 3 24 Jam 365 µg/Nm 3 1 Tahun 60 µg/Nm 3 2. CO Karbon Monoksida 1 Jam 30.000 µg/Nm 3 24 Jam 10.000 µg/Nm 3 1 Tahun 3. NO 2 Nitrogen Dioksida 1 Jam 400 µg/Nm 3 24 Jam 150 µg/Nm 3 1 Tahun 100 µg/Nm 3 4. TSP Total Suspended Particulate 24 Jam 230 µg/Nm 3 1 Tahun 90 µg/Nm 3
Alchamdani  (2019)  menyatakan  bahwa walaupun  gas  Nitrogen  Dioksida  (NO2)  dan Sulfur  Dioksida  (SO2)  tidak  memiliki  efek  non- karsinogenik,  namun  gas  tersebut  bersifat  iritan yang  menyebabkan  gangguan  pernafasan  secara
kronis.  Suyono  dalam  Alchamdani  (2019) menyatakan NO2 memiliki karakteristik berbau tajam, berwarna coklat dan kemerahan dibawah suhu  21,1℃.  Memiliki  dampak  terhadap kesehatan  seperti  penurunan  fungsi  paru,  sesak nafas bahkan menyebabkan kematian. NO2  dihasilkan  dari  sisa  pembakaran  bahan bakar  bensin,  pembakaran  sampah  dan  industri batubara  dari  aktivitas  manusia.  Kemudian Wijayanti dalam Alchamdani (2019) menambahkan  bahwa  peningkatan  kadar  NO2 diudara  seiring  dengan  peningkatan  jumlah kendaraan  bermotor.  Sedangkan  Muziansyah  et al  dalam  Archamdani  (2019)  menyatakan bahwa  gas  SO2  memiliki  karakteristik  tidak berwarna  dan  berbau.  SO2  dapat  menyebabkan hujan asam apabila bereaksi dengan uap air dan menhaghasilkan H2SO4.
Karbon  Monoksida  (CO)  di  udara bersumber  dari  asap  kendaraan  bermotor (terutama  berbahan  bakar  bensin)  dan  asap rokok.    Karakteristik  CO  yang  paling  penting adalah kemampuannya berikatan dengan haemoglobin  (pigmen  sel  darah  merah  yang mengangkut oksigen keseluruh tubuh). Sifat ini menghasilkan  Carbosihaemoglobin  (HbCO) yang 200 kali lebih stabil dari Oksihaemoglobin (HbO2). Penguraian HbCO relatif lebih lambat, mengakibatkan  terlambatnya  molekul  pigmen tersebut  membawa  oksigen  keseluruh  tubuh. Hal  tersebut  akan  berpengaruh  serius  bahkan fatal,  karena  dapat  meyebabkan  keracunan. Selain  itu,  metabolisme  otot  dan  fungsi  enzim intra-seluler  juga  dapat  terganggu  dengan adanya  ikatan  CO  yang  tidak  stabil  tersebut. Berdasarkan  hasil  penelitian  ternyata  kadar  CO yang  tinggi  sangat  mempengaruhi  sistem cardiovaskuler dan sistem syaraf pusat makhluk hidup.
Rochimawati  dalam  Prilila  et  al  (2016) menyatakan bahwa Total Suspended Particulate (TSP)  adalah  partikel  udara  yang  berukuran kecil,  seperti  debu,  asap  dan  uap  dengan diameter  kurang  dari  100  mikrometer.  TSP dapat  berasal  dari  beberapa  sumber  termasuk pembangkit tenaga listrik, insinerator, kendaraan  dan  aktivitas  konstruksi.  Kemudaian IARC  atau Internasional  Agency  for  Research on  Indeks  Cancer dalam  Prilila  et  al  (2016) menyatakan  bahwa  partikulat  merupakan  salah
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Agustus 2021: 719 - 728
satu  utama  dari  polusi  udara  dan  telah  dievaluasi serta diklasifikasikan bersifat karsinogenik kelompok 1. IARC menemukan risiko yang tinggi terhadap kanker paru mengikuti tingginya paparan dari partikulat dan polusi udara.
Kemudian  WHO  dalam  Sundari  (2020) bahwa Total  Suspended  Particulate (TSP) memiliki  peran  dalam  meningkatkan  risiko penyakit  gangguan  pernafasan.  Individu  yang terpapar  partikulat  TSP  dapat  terkena  Inpeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), asma, emfisema, kanker  paru-paru,  penyakit  jantung  dan  penyakit paru-paru obstruktif kronis.

## Tingkat Kebisingan
Berdasarkan hasil analisis pengujian tingkat kebisingan  pada  4  Titik  Sampling  kawasan  PPS Bitung sejak tahun 2014 s/d 2020, yaitu :
a) Area Pas Masuk
b) Area Depan Kantor PT. Perikani
c) Area IPAL
d) Area Kantor PPS Bitung
Tingkat  kebisingan  secara  umum  masih dibawah baku mutu yang dipersyaratkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara, dijabarkan pada Grafik 5.

## Grafik  5.    Tingkat  Kebisingan  (Baku  Mutu  70  dB (A))
Tabel 3. Baku Mutu Kebisingan Peruntukan Kawasan/ Lingkungan Sehat Tingkat Kebisingan Db (A) A. Peruntukan Kawasan 1. Perumahan dan pemukiman 55 2. Perdagangan dan Jasa 70 3. Perkantoran dan perdagangan 65 4. Ruang terbuka hijau 50 5. Industri 70 6. Pemerintahan dan fasilitas umum
60 7. Rekreasi
70
8. Khusus :
Bandara Udara *) Stasiun Kereta Api *) Pelabuhan Laut 70 Cagar Budaya 60
B. Lingkungan Kegiatan 1. Rumah Sakit atau sejenisnya 55 2. Sekolah atau sejenisnya 55 3. Tempat Ibadah dan sejenisnya 55 Keterangan :
*) Disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan
Chimayati (2017) menyatakan bahwa masalah kebisingan  memiliki  pengaruh  yang  luas  mulai  dari ganguan  konsentrasi,  komunikasi  dan  kenikamatan dalam  bekerja  sampai  kepada  tuli  permanen. Kebisingan  tidak  hanya  mengganggu  pendengaran tetapi  mengakibatkan  gangguan  pada  mental emosional,  sistem  jantung  dan  peredaran  darah (sistem  cardiovaskuler) .  Gangguan  pada  mental emosional berupa terganggunya kenyamanan bekerja,  mudah  tersinggung,  mudah  marah (melalui mekanisme  hormonal  yaitu  dihasilkannya  hormon adrenalin  sehingga  meningkatkan  frekuensi  detak jantung dan peningkatan tekanan darah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa, status pengelolaan lingkungan  dan  penerapannya  masih  cukup  baik, dibuktikan  dari  kondisi  cemaran  pada  udara ambien  dan  tingkat  kebisingan  udara  didalam kawasan  pelabuhan  perikanan  masih  dibawah baku mutu, berdasarkan pada :
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan → Udara Ambien (NO2, SO2, CO dan TSP); b. Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP- 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat  Kebisingan  →  Baku  Mutu  Tingkat Kebisingan.
Cemaran  pada  udara  ambien  dalam  bentuk NO2, SO2, CO pada  konsentarasi diatas baku mutu dapat  mengakibatkan  gangguan  pada  saluran pernafasan  dan  paru-paru  sampai  kepada  infeksi saluran  pernafasan  akut  (ISPA)  bahkan  kepada kematian. Sedangkan tingginya partikulat pada Total Suspended  Particulate (TSP)  bersifat  karsinogenik (pemicu  kanker)  terutama  pada  saluran  pernafasan dan paru).
Dampak  umum  yang  terjadi  apabila  tingkat kebisingan  diatas  baku  mutu  adalah  ketulian sementara  sampai  permanen, stress akibat gangguan  pada  konsentarasi  dalam  bekerja, gangguan  jantung  dan  sistem  peredaran  darah (cardiovaskuler) .
Kondisi Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan Perikanan..…………………………….(Passion Zebblon)
Saran Pengelolaan  lingkungan  udara  dikawasan pelabuhan
dalam bentuk pengendalian/pencegahan  dan  penanggulangan pencemar  pada  udara  ambien  (SO2,  CO2,  CO, TSP)  dan  tingkat  kebisingan  direkomendasikan sebagai berikut :
a. Merawat  mesin  kendaraan  dan  mesin industri dengan baik;
b. Menggunakan  peredam  suara  pada  ruang mesin dan menggunakan penutup telinga pada pekerja di ruangan mesin produksi/genset;
c. Melakukan  pengujian  emisi  dan  KIR  secara berkala;
d. Memasang
filter/ scruber
pada knalpot/cerobong asap;
e. Menggunakan  minyak  dengan  kadar  sulfur dan CO rendah;
f. Memasang  alat  penangkap  debu (Electro Precipitator) di kawasan pelabuhan;
g. Menambah luas area zona terbuka hijau dan landscap di kawasan pelabuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alchamdani . 2019.  Paparan  No2  dan  SO2 Terhadap  Risiko  Kesehatan  Petugas  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  Di Kota  Kendari.  Jurnal  Kesehatan  Lingkungan,
Volume  11  Nomor  4.  Halam  319-330.  Jurnal Home Page :  https:/e-jurnal. Unair.ac.id/JKL.
Chimayati  R.L.    2017.  Analisis  Tingkat Kebisingan Yang Ditimbulkan Oleh Aktivitas Bandara  Udara  dan  Upaya  Pengelolaannya. Departemen  Teknik  Lingkungan  Fakultas Teknis Sipil dan Perencanaan Institut
Teknologi  Sepuluh  November-Surabaya.  161 hal. Internasional  Agency  for  Research  on  Cancer
(IARC). 2013. Press Release           No. 221.
Outdoor Air Pollution a Leading Environmental Causeof Cancer Deaths. France : World Health Organization.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2012.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. (tidak diterbitkan). Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup.  1996.
Keputusan  Meneteri  Negara  Lingkungan Hidup  Nomor  :  KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.
Murdiyanto  B.  1982.  Pengembangan  Pelabuhan Perikanan  Laut  Di      Indonesia–Disampaikan pada  Studi  Seminar  Implementasi  Wawasan Nusantara  Di  Bidang  Perikanan.  BIOTROP-
Bogor.14-15 Desember 1982. (tidak diterbitkan). Peraturan Pemeruntah. 1999. Peraturan
Pemerintah  Nomor  :  41  Tahun    1999  tentang Pengendalian Pencemaran.
Prilila  G.F.,  Wardhana  I.W.,  Sutrisno  E.  2016.
Estimasi  Sebaran  dan  Analisis  Risiko  TSP dan PB DI Terminal Bis Terhadap Kesehatan Pengguna  Terminal  (Studi  Kasus  Terminal Mangkang  dan  Panggaron,  Semarang).  Jurnal Teknik  Lingkungan Undip, Volume 5 Nomor 4.  12 halaman.
Soemarwoto,  O.  2009.  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan.  Yogyakarta:  Gajah
Mada University Press. Sundari  H.  2020.  Analisis  Risiko  Kesehatan Lingkungan Paparan Total Suspended
Particulate  (TSP)  Pada  Pekerja  Di  Instalasi Laundry  RSUP  DR.  Mohammad  Hoesin Palembang.  Program  Studi  Ilmu  Kesehatan Masyarakat - Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Palembang. 35 Halaman.
Triatmodjo  B.    2010.  Perencanaan  Pelabuhan. Penerbit Beta Offset Yogyakarta.
Zebblon  P.  C.,  Undap  S.L  and  Lasut  M.T.  2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Eco Fishing Port di Pelabuhan Perikanan Samudera  (PPS)  Bitung,  Sulawesi  Utara (Public Perception on The Application of Eco Fishing  Port  in  Oceanic  Fishing  Port  of Bitung,  Nort  Celebes).  Jurnal  :  Aquatic Science  and  Management.  Volume  4  Nomor 1, 21-27 (April 2016).