## KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM MELAKUKAN INOVASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI DAERAH

## Khoirul Huda
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan

## Abstrak
Seiring  dengan  berlakunya  undang-undang  No  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah,  banyak  memberikan  konsekuwensi  terhadap  kewenangan  yang  dijalankan  kan oleh  pemerintah  daerah.  Salah  satunya  adalah  urusan  pemerintahan  konkuren  yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini juga masih ditambah dengan adanya undang-undang  No  6  tahun  2014  tentang  desa  yang  memberikan  kewenangan  kepada desa  untuk  memperoleh  akses  dana  dari  APBN.  Kewenangan  yang  diberikan  oleh  dua undang-undang  diatas  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Salah satu  cara  yang  dilakukan  adalah  dengan  pengembangan  kawasan  industri  sebagai  pusat perekonomian  daerah.  Penanaman  modal  atau  investasi  secara  langsung  di  sektor  riil memiliki  peran  yang  dominan  dalam  pembangunan  perekonomian  daerah.  Selain kegiatan  ini  memberikan  efek  pengganda  ( multiplier) pada  pertumbuhan  pendapatan daerah,  penanaman  modal  dapat  mendorong  peningkatan  daya  beli  masyarakat  di lokalitas  dimana  investasi  tersebut  ditanam.  Penanaman  modal  yang  memiliki  multipler keterkaitan  tinggi  dapat  menghasilkan  peningkatan  lapangan  kerja  dan  perkembangan industri  hilir  dan  industri  pasokan. Seluruh  rangkaian  kegiatan  kehadiran  penanaman modal di daerah pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kemampuan warga  masyarakat  dan  perusahaan-perusahaan  swasta  daerah  melakukan  pembayaran pajak pada kas Pemerintahan Daerah.
Kata kunci: kepala daerah, kewenangan, inovasi, kawasan industri

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan aspek  penting  dalam  penyelenggara-
an  ke-tatanegaraan  di  Indonesia. Begitu  pentingnya  sehingga  semua UUD  baik  UUD  1945,  UUD  RIS,
UUDS  memuat  prinsip  otonomi daerah. Disetiap Negara yang
penyelenggaraan pemerintahannya membagi-bagi dalam daerah otonom, memiliki sejarah kebangsaannya yang  berbeda  beda.  Bagi  Negara
Indonesia  penyelenggaraan  otonomi
daerah tidak sekedar adanya penyerahan  kewenangan  pemerinta- han  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  agar  pemerinta- hannya  berjalan  efektif  dan  efisien saja.  Menurut  Bagir  Manan  terdapat alasan-alasan  filosofis  dari  tujuan otonomi  daerah,  dimana  Indonesia sebagai:
a. Negara hukum terdapat pe- mencaran  kewenangan.  Otonomi daerah  mewadahi  salah  satu pemencaran itu.
b. Negara demokratis, otonomi darah bermaksud mengikut
sertakan masyarakat
dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah.
c. Kebhinekaan, otonomi daerah justru mewadahi perbedaan- perbedaan yang ada dimasyarakat.
d. Negara kesejahteraan, dengan otonomi daerah akan mem- percepat  perwujudan  kesejahtera- an masyarakat.
Adapun pengertian secara yuridis  menurut  pasal  1 angka 6  UU
No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan  daerah,  adalah  hak, wewenang, kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang
dimaksud  dengan  daerah  otonom berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No 23  tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas wilayah  yang  berwenang  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Dari  pengertian  diatas,  dapat diketahui  bahwa  otonomi  daerah adalah  wewenang/kekuasaan  pada suatu  wilayah/daerah  yang  mengatur dan  mengelola  untuk  kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu
sendiri  mulai  dari  ekonomi,  politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan
sosial,  budaya,  dan  ideologi  yang sesuai  dengan  tradisi  adat  istiadat daerah  lingkungannya.  Dengan  kata lain,  otonomi  daerah  memberikan keleluasan  kepada  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah tangga  sendiri  yang  disesuaikan dengan kondisi dalam daerah tersebut.
Pemerintah  daerah  menurut pasal  1  angka  3  UU  No  23  tahun 2014  tentang  pemerintahan  daerah adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Sedangkan Pemerintahan daerah
menurut  pasal  1  angka  2  UU  No  23 tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945. Dengan demikian otonomi daerah  pada  hakekatnya  berke- inginan mendekatkan pengambil kebijakan dengan masyarakat, sehingga  kebijakan  yang  diambil pemerintah  daerah  menggambarkan potensi,  kebutuhan,  dan  kondisi daerah.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan,  Pemerintah  meng- gunakan  asas  desentralisasi,  tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  menyelenggarakan pemerintahan  daerah,  pemerintahan daerah  menggunakan  asas  otonomi dan tugas pembantuan.
Menurut  CST  Kansil,  asas desentralisasi  adalah  “asas  yang menyatakan  penyerahan  sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat  atau  dari  pemerintah  daerah yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintah daerah  tingkat  yang  lebih  rendah sehingga  menjadi  urusan  rumah tangga  daerah  itu”.    Sedangkan  asas dekonsentarasi  adalah  pelimpahan wewenang  dari  pemerintah  pusat, kepala wailayah, atau kepala instansi vertikal  tingkat  yang  lebih  tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
Analisis  Yuridis  Inovasi  dalam pengembangan  kawasan  industri di Daerah
Salah  satu  esensi  dari  adanya perubahan  terhadap  Undang-Undang
No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah keanekaragaman  dalam  kesatuan, demokrasi, pemerataan dan keadilan. Paradigma
ekonomi yang menekankan  pada  daya  saing  daerah dalam menghadapi persaingan global melalui  pemberdayaan  masyarakat.
Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan  dan  pengelolaan  untuk kepentingan  ke-sejahteraan  rakyat. Sehingga  tugas  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  kepala  daerah  adalah bagaimana dapat mengatasi persoalan  yang  ada,  yang  menjadi penghambat
pembangunan memberdayakan kemampuan sumber daya  manusia  maupun  sumber  daya alam  yang  tersedia,  sehingga  dapat meraih kehidupan yang aman, tentram  dan  sejahtera,  sebagaimana alenia  keempat  UUD  1945  tentang tujuan  Negara  ini  didirikan,  yaitu memajukan kesejahteraan umum.
Untuk  itu  pemerintah  daerah harus mampu membangun hubungan
yang  selaras  dan  harmonis  dengan masyarakat  dan  dunia  industri  untuk mewujudkan  tata  pemerintahan  yang baik  ( good  governance ).    Agar hubungan  yang  di-maksud  dapat selaras  dan  harmonis,  pemerintah daerah  dalam  hal  ini  kepala  daerah perlu  melakukan  reposisi  sebagai motivator,  dinamisator  dan  inisiator, sehingga  kewenangan  yang  dimiliki kepala daerah
mampu menghantarkan masyarakat pada kehidupan  yang  layak,  makmur  dan sejahtera.
Disinilah  diperlukan  adanya daya inovasi  oleh  pemerintah  daerah dalam mewujudkan kemakmuran dan ke-sejahteraan  rakyatnya.  Kepala daerah dituntut kemampuannya untuk meng-hasilkan kreatifitas sebagai  upaya  dalam  pengelolaan potensi  sumber  daya  alam  yang tersedia  secara  optimal  dan/atau mengatasi permasalahan- permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  setempat.  Inovasi  adalah tindakan yang memberi sumber daya kekuatan dan kemampuan baru untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Peluang  kepala  daerah  untuk melakukan  inovasi  sangatlah  luas,
hal ini berdasarkan banyaknya kewenangan yang diberikan pemerintah kepada pemerintah
daerah,  dimana  bupati  atau  walikota menangani  urusan  76  persen  urusan, sementara gubernur hanya berwenang  24  persen.  Karena  itu tidak  ada  alasan  lagi  bagi  kepala daerah  di  kota  atau  kabupaten  untuk tidak melakukan apa yang dibutuhkan masyarakat  didaerah.
Dalam berinovasi memang dibutuhkan  pemahaman  dari  setiap kepala daerah terkait prosedur pembuatan  kebijakan.  Sehingga  hal yang paling mendasar dalam membuat inovasi adalah dasar hukum yang melandasi keputusan itu kuat.
Berdasarkan  pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang  No  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan
Daerah, urusan  pemerintahan  dibagi  menjadi
tiga yaitu  urusan  pemerintahan
absolut, urusan pemerinta-han kongkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya berdasarkan
pasal 9 ayat (3) urusan pemerintahan kongkuren adalah urusan pemerintahan  yang  dibagi  antara pemerintah pusat dan daerah propinsi
dan  daerah  kabupaten/kota.    Atas
dasar urusan pemerintahan kongkuren  inilah  menjadi  dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana  dimaksud  oleh  pasal  9 ayat  (4)  Undang-Undang  No  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Adapun  bunyi  lengkapnya  dari pasal 9 Undang-Undang No 23 tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah adalah;
(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan  pemerintahan  absolut, urusan  pemerintahan  konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan  pemerintahan  absolut sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.
(3) Urusan  pemerintahan  konkuren sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.
(4) Urusan  pemerintahan  konkuren yang  diserahkan  ke  Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Presiden  sebagai kepala pemerintahan.
Selanjutnya  berdasarkan  pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi lagi urusan pemerintahan  kongkuren  terdiri  atas urusan  pemerintahan  wajib  dan urusan  pemerintahan  pilihan.  Untuk urusan  pemerintahan  wajib  sendiri berdasarkan  pasal  11  ayat  (2) Undang-Undang  No  23  tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah, membagi lagi yaitu
urusan pemerintahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  dan  yang  tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar. Bunyi  lengkap  pasal  11  Undang- Undang  No  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, adalah:
1) Urusan  pemerintahan  konkuren sebagai-mana  di  maksud  dalam Pasal  9  ayat  (3)  yang  menjadi kewenangan Daerah ter-diri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2) Urusan Pemerintahan Wajib
sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  terdiri  atas  Urusan Pemerintahan  yang  berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar  dan Urusan Pemerintahan yang tidak ber-kaitan  dengan  Pelayanan Dasar.
3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan  Dasar  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  adalah Urusan Pemerintahan Wajib
yang sebagian substansinya merupa-kan Pelayanan Dasar.
Inovasi  yang  berkaitan  dengan pengembangan kawasan industri dapat  dikategorikan  sebagai  urusan pemerintahan wajib  yang  tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar serta dapat juga masuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Hal ini sebagaimana bunyi  pasal 12 ayat  (2) huruf  (l)  dan  ayat  (3)  huruf    (g)
Undang-Undang  No  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Adapun bunyi lengkapnya adalah:
(2)   Urusan Pemerintahan Wajib yang  tidak  berkaitan  dengan Pelayanan  Dasar    sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi  kependudukan  dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan  masyarakat  dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
(3)  Urusan  Pemerintahan  Pilihan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian ; dan
h. transmigrasi.
Dari  landasan  yuridis  diatas telah menggambarkan bahwa pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan  otonomi  atas  dasar kewenangan  kongkuren  dalam  hal urusan  pemerintahan  wajib  yang tidak  berkaitan  dengan  pelayanan dasar  serta  urusan  pemerintahan pilihan dapat melakukan pe- ngembangan kawasan industri
didalam daerah otonomnya. Pengembangan kawasan
industri  salah  satunya  bertujuan untuk  penyerapan  tenaga  kerja  serta peningkatan
perekonomian masyarakat  sehingga  akan  tercapai dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan sebagimana dalam konsideran undang-undang  No  23  tahun  2014 tentang  otonomi  daerah,  bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat  melalui  pe-ningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta  masyarakat,  serta  peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan
suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pentingnya  inovasi  dalam  pe- ngembangan kawasan industri adalah merupakan salah satu bentuk indikator  adanya  kemandirian  dalam pengelolaan  dan  penyelenggaraan otonomi  daerah.  Tanpa  inovasi masyarakat  akan  tetap  tertinggal dibandingkan dengan kemajuan masyarakat daerah lain, serta memiliki  daya  saing  yang  rendah dalam percaturan regional dan
global. Pembangunan
kawasan industry  ini  merupakan  bagian  dari pembangunan  daerah  yang  bertujuan untuk  peningkatan  dan  pemerataan pendapatan  masyarakat.  Hal  ini sebagaimana  tercantum  dalam  pasal 258 ayat (1),
“Daerah  melaksanakan  pembangu- nan untuk peningkatan dan
pemerataan  pendapatan  masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha,  meningkatkan  akses  dan kualitas  pelayanan  publik  dan  daya saing Daerah”.
Oleh  karena  itu  pemerintah daerah  harus  secara  aktif  untuk berinovasi  meningkatkan  daya  saing daerahnya dengan melakukan
pembangunan daerah disegala bidang.  Salah  satu  bidang  yang memberikan  dampak  luas  terhadap kesejahteraan  masyarakatnya  adalah pembangunan kawasan industri.
Untuk  itu  perlu  kiranya  pemerintah daerah  dengan  cara  menarik  para investor  untuk  turut  serta  membantu pembangunan daerah.
Selanjutnya  pemerintah  daerah perlu memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan  kepada  para investor untuk menanamkan
modalnya  di  daerah  sebagai  bagian dari  investasi  daerah.  Perlu  kiranya pemerintah daerah melakukan inovasi  dari  berbagai  aspek  untuk merangsang  investor  dari  berbagai perusahaan  dengan  cara  melibatkan peran  serta  masyarakat  dan  sektor swasta  dalam  rangka  melakukan pembangunan daerah. Berbagai insentif  dan  kemudahan  perlu  diatur lebih  lanjut  dalam  sebuah  peraturan daerah.
Kewenangan daerah dalam memberikan insentif
dan kemudahan-kemudahan  kepada  para investor  sebenarnya  sudah  diberikan kelonggaran oleh pasal 278 Undang- Undang  No  23  tahun  2014  tentang
Pemerintahan  daerah.  Adapun  bunyi lengkap dari pasal tersebut adalah:
Pasal 278 1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah  melibatkan  peran  serta masyarakat  dan  sektor  swasta dalam pembangunan Daerah.
2) Untuk  mendorong  peran  serta masyarakat  dan  sektor  swasta se-bagaimana  dimaksud  pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan  insentif  dan/atau kemudahan  kepada  masyarakat dan/atau  investor  yang  diatur
dalam Perda dengan
berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Oleh  karena  itu  perlu  kiranya dalam  mempercepat  pembangunan ekonomi daerah diperlukan penanaman  modal  untuk  mengolah potensi  ekonomi  menjadi  kekuaan ekonomi  riil  dengan  meng-gunakan modal  yang  berasal  berbagai  pihak. Undang-Undang  No  25  tahun  2007 tentang penanaman modal, memberikan  garis  besar  tentang tujuan  adanya  penanaman  modal sebagaimana  dalam  pasal  3  ayat  (2) antara lain untuk menciptakan
lapangan  kerja  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk kabupaten sidoarjo sendiri sebenarnya sudah ada Peraturan  Daerah  No  5  Tahun  2014 tentang  Penanaman  Modal.  Dinama dalam  peraturan  daerah  tersebut pemerintah daerah
telah berkomitmen untuk memberikan berbagai  fasilitas    kemudahan  bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya didaerah kabupaten  sidoarjo.  Hal  ini  telah diamanatkan dalam pasal 29 Peraturan  Daerah  No  5  Tahun  2014 tentang Penanaman Modal.
Adapun  bunyi  lengkapnya  pasal  29
ter-sebut adalah:
“Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penanaman  modal  berupa  pemberian insentif  dan/atau  pemberian  ke- mudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi  dan  kemampuan  Daerah yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Dalam  pembangunan  dan  pe- ngembangan  kawasan  industri  yang ada  ditingkat  perdesaan,  pemerintah daerah  sidoarjo  juga  mempunyai
wewenang untuk menyusun rancangan  pembangunan  kawasan
perdesaan  yang  dibahas  bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah desa. Selanjutnya pembangunan kawasan perdesaan ini ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah.
Adapun  landasan  yuridis  dari kewenangan  pemerintah  daerah  ini secara tegas telah diatur  dalam pasal 83 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Adapun bunyi pasal 83 adalah:
(1) Pembangunan
Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan  antar-Desa  dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota.
(2) Pembangunan  Kawasan  Per- desaan dilaksanakan dalam upaya  mempercepat  dan  me- ningkatkan  kualitas  pelayanan, pembangunan, dan pem- berdayaan  masyarakat  Desa  di
Kawasan Perdesaan melalui pen- dekatan
pembangunan partisipatif.
(3) Pembangunan  Kawasan  Per- desaan meliputi:
a. penggunaan  dan  pemanfaatan wilayah  Desa  dalam  rangka
penetapan kawasan pem- bangunan  sesuai  dengan  tata ruang Kabupaten/Kota;
b. pelayanan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan;
c. pembangunan infrastruktur,
peningkatan ekonomi perdesaan, dan  pengembangan  teknologi tepat guna; dan
d. pemberdayaan  masyarakat  Desa untuk meningkatkan akses
terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. (4)  Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi, Pemerintah  Daerah  Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa.
(5)  Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana di- maksud pada ayat (4) ditetapkan oleh  Bupati/  Walikota  sesuai dengan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Berdasarkan  dari  pasal  83  ayat (5) Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang  Desa,  bahwa  Bupati  atau walikota  memiliki  wewenang  untuk menetapkan  rencana  pembangunan kawasan  perdesaan  didalam  wilayah
daerah otonomnya, termasuk rencana pembangunan kawasan industri sebagai bentuk inovasi pembangunan daerah  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya,  se- hingga  memiliki  daya  saing  yang tinggi  dalam  kancah  persaingan regional maupun global.
Atas  berbagai  kajian  yuridis diatas,  maka  jelaslah  bahwa  kepala daerah  memiliki  kewenangan  untuk membuat  kebijakan  berupa  inovasi dalam  membangun  kawasan  industri di wilayah yuridiksinya dan khususnya di daerah kawasan perdesaan berdasarkan Undang-
Undang No 6 tahun 2014.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah,
bupati sebagai kepala daerah berwenang  mengatur  pembangunan kawasan  pedesaan  sebagai  kawasan industri  dengan  menetapkan  standar upah perdesaan yang mengacu kepada  kebutuhan  hidup  layak  yang dihitung berdasarkan prinsip
keadilan dan diterima oleh pengusaha dan pekerja. Daftar Pustaka 1) Undang Undang Republik Indonesia,  Nomor  25  Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 2) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 3) Undang-Undang Republik Indonesia,  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
4) Peraturan  Daerah  Kabupaten Sidoarjo  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Penanaman Modal,
Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 53.