## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM KONTES KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI
Margareta Noviani Amus 1* , Saryono Yohanes 2 , Herminus Ratu Udju 3 , Siti Ainul Kholipah 4 Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia 1 , Politeknik SCI Cirebon, Indonesia 4 Email: amusnovi1@gmail.com 1 , nengiip30@gmail.com 4 *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 28-05-2023 Direvisi : 09-06-2023 Disetujui  : 09-09-2023
Strategi  utama  bagi  organisasi  pelayanan  administratif  di  Indonesia, termasuk  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  adalah meningkatkan kualitas pelayanan guna memenuhi kepuasan masyarakat. Pelayanan yang memuaskan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting dalam memenuhi hak-hak administratif penduduk dan perlindungan  terkait  penerbitan  dokumen  kependudukan.  Pemerintah telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik sebagai upaya untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik  dari  para  aparatur  pemerintah.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  empiris  yang  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder  dengan  melakukan  penggalian  langsung  dari  sumbernya, yaitu  mengkaji  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 dalam  konteks  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Manggarai. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  Pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh Dispendukcapil  Kabupaten  Manggarai  belum  mencapai  tingkat optimal,  sebagaimana  terlihat  dari  keluhan  masyarakat  mengenai pembuatan  berkas  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan.  (2)  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menghambat pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  dalam  konteks pelayanan  publik  di  bidang  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di Kabupaten  Manggarai,  antara  lain  sarana  dan  prasarana  yang  kurang memadai,  sumber  daya  manusia  yang  terbatas,  dan  rendahnya kesadaran masyarakat.

## ABSTRACT
The  main  strategy  for  administrative  service  organizations  in Indonesia, including the Population and Civil Registration Office, is to improve  service  quality  to  meet  public  satisfaction.  A  satisfactory service is one that meets the needs and expectations of the community. The quality of public services is an important indicator in fulfilling the population's  administrative  rights  and  protections  related  to  the issuance  of  population  documents.  The  government  has  issued  Law Number 25 of 2009 concerning Public Services as an effort to provide the  best  quality  of  service  from  government  officials.  This  research  is an  empirical  juridical  research  that  uses  primary  data  and  secondary data  by  extracting  directly  from  the  source,  namely  examining  the implementation  of  Law  Number  25  of  2009  in  the  context  of  the Population  and  Civil  Registration  Office  of  Manggarai  Regency.  The data was analyzed descriptively qualitatively. The results showed that: (1)  Public  services  provided  by  the  Population  and  Civil  Registration Office of Kabupaten Manggarai have not yet reached an optimal level,
Kata kunci : Pelaksanaan; Penghambat;  Pelayanan;  Kartu Identitas; Penduduk.
Keywords: Implementation; Obstacles; Services; Identity Cards; Population.
as can be seen from public complaints about the production of files that are  not  in  accordance  with  predetermined  standards.  (2)  There  are several  factors  that  hinder  the  implementation  of  Law  No.  25/2009  in the  context  of  public  services  in  the  field  of  population  and  civil registration  in  Kabupaten  Manggarai,  including  inadequate  facilities and  infrastructure,  limited  human  resources,  and  low  public awareness.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Sejak  diberlakukan  otonomi  daerah,  pelayanan  publik  telah  menjadi  topik  yang sering  dibahas,  karena  kualitas  pelayanan  publik  menjadi  indikator  keberhasilan implementasi  otonomi  daerah  (Dora, 2018).  Pemerintah selalu mengedepankan prinsip bahwa  aparatur  pemerintah  bertugas  sebagai  pelayan  masyarakat.  Pemerintah  telah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik dengan  tujuan  untuk  memberikan  standar  pelayanan  terbaik  dari  para  aparatur pemerintah  (Christarto,  2020).  Terwujudnya  pelayanan  publik  yang  berkualitas merupakan  salah  satu  ciri  dari  pemerintahan  yang  baik (Good  Governance) sebagai tujuan  dari  pendayagunaan  aparatur  negara  (Widanti,  2022).  Salah  satu  pelayanan publik  tersebut  adalah  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  sampai  saat  ini pemerintah  masih  terus  melakukan  inovasi  pelayanan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan masyarakat (Atthahara, 2018).  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan  menjelaskan  bahwa  Administrasi  Kependudukan melibatkan  serangkaian  langkah  untuk  mengatur  dan  mengorganisir  proses  penerbitan dokumen  dan  data  kependudukan,  termasuk  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan,  serta  pemanfaatan  hasilnya  untuk pelayanan publik dan pembangunan di sektor lainnya (Setyobudi, 2013).
Kualitas  pelayanan  publik  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  mempengaruhi tingkat  kepuasan  masyarakat  dalam  memperoleh  hak-hak  administratif  penduduk  dan perlindungan terkait penerbitan dokumen kependudukan (Siti Maryam, 2017).
Pelayanan  publik  di  Kabupaten  Manggarai  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah terkait pelaksanaan pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Soraya & Astuti, 2019). Produk pelayanan yang  diberikan  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Manggarai  adalah  Kartu  Keluarga  (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Pernikahan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Kelahiran,dan  Akta  Pengangkatan  Anak  (Putri  &  Pambudi,  2018).  Penerapan  standar pelayanan  publik  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  harus didasarkan  pada  prinsip  kepentingan  publik,  kepastian  hukum,  kesetaraan  hak, keseimbangan  hak  dan  tanggung  jawab,  profesionalisme,  partisipasi  masyarakat, perlakuan  yang  adil  tanpa  diskriminasi,  transparansi,  akuntabilitas,  pelayanan  khusus
untuk  kelompok  rentan,  kepatuhan  terhadap  waktu,  kecepatan,  kemudahan,  dan keterjangkauan.  Salah  satu  permasalahan  umum  terkait  pelayanan  publik  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Manggarai  adalah  pelayanan  pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (Devantie & Nurcahyanto, 2018).
Pelayanan  pembuatan  KTP  elektronik  merupakan  salah  satu  contoh  bentuk pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  aparatur  pemerintah  (Septiany,  Maksudi,  & Purnamasari,  2016).  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Manggarai merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas dalam pelaksanaan pembuatan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  elektronik.  Pada  tahun  2012,  pelayanan  publik  terkait KTP elektronik dilakukan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Manggarai.  Proses  pembuatan  KTP  elektronik  ini berlaku  untuk  semua  penduduk  Kabupaten  Manggarai  yang  telah  mencapai  usia  17 tahun dan terdaftar dalam sistem kependudukan (Ana Jenadun, 2018).
Pembuatan  KTP  elektronik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Manggarai  menghadapi  tantangan  yang  disebabkan  oleh  jumlah  penduduk Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP elektronik yang sangat  banyak,  namun  ketersediaan  fasilitas  pendukung  seperti  ruang  tunggu  yang terbatas  dan  waktu  tunggu  yang  lama  menjadi  masalah  utama.  Situasi  ini  secara langsung  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai.

## Metode Penelitian
Dalam  memperoleh  data,  maka  penulis  mengambil  lokasi  penelitian  Di  Kantor Catatan sipil Kabupaten Manggarai, Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi ini yaitu dengan  melakukan  penelitian  di  lokasi  tersebut,  penulis  dapat  memperoleh  data  yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Metode  Penelitian  Deskriptif. Penelitian  Hukum  Empiris  yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk melihat  hukum  dalam  arti  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di lingkungan masyarakat,dan kantor catatan sipil kabupaten manggarai.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  dalam  pelayanan  publik  di bidang  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di  Kabupaten  Manggarai  membutuhkan pemenuhan beberapa prinsip, seperti keterbukaan, kesederhanaan, kejelasan, keamanan, dan  ketepatan  waktu.  Pentingnya  penerapan  undang-undang  pelayanan  publik  sejak tahun  2009  mendorong  setiap  daerah  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih baik  kepada  masyarakat.  Undang-undang  tersebut  memberikan  wewenang  yang  lebih besar  kepada  daerah  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan publik (Latuheru, 2021).
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  telah  menandatangani  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 sebagai  implementasi  dari Undang-Undang  Nomor
25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Peraturan pemerintah ini mencakup berbagai hal  seperti  ruang  lingkup  pelayanan  publik,  sistem  pelayanan  terpadu,  penyusunan standar  pelayanan,  aksesibilitas  dan  kategori  kelompok  masyarakat  dalam  pelayanan berjenjang,  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Berkaitan dengan jenis pelayanan publik, Keputusan Men-PAN RI No. 63 Tahun 2003 membedakan jenis-jenis pelayanan publik menjadi tiga kelompok berikut ini:
a. Kelompok  pelayanan  administratif  yaitu  pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk  dokumen  resmi  yang  dibutuhkan  oleh  publik,  misalnya  status kewarganegaraan,  sertifikat  kompetensi,  kepemilikan  atau  penguasaan  terhadap suatu  barang  dan  sebagainya.  Dokumen-dokumen  ini  antara  lain  KTP,  akte pernikahan,  akte  kelahiran,  akte  kematian,  BPKB,  SIM,  paspor,  sertifikat kepemilikan/penguasaan Tanah dan sebagainya.
b. Kelompok  pelayanan  barang  yaitu  pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk/jenis  barang  yang  digunakan  oleh  publik,  misalnya  3  jaringan  telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
c. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang  dibutuhkan  oleh  publik,  misalnya  pendidikan,  pemeliharaan  kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.
d. Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  dalam  konteks    pelayanan publik  di  bidang  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  seharusnya  diterapkan  serta dijalankan dengan pelayanan terpadu,pedoman penyusunan standar pelayanan,proporsi  akses  dan  kategori  kelompok  masyarakat  dalam  dalam pelayanan  berjenjang,  dan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik. sudah harus disadari dan mulai  memperhatikan aturan  yang ada oleh pegawai kantor capil manggarai. Hal ini di benarkan oleh beberapa responden pada saat diwawancara oleh peneliti.

## Pelayanan KTP Elektronik
Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik) adalah sebuah identitas resmi yang  dibuat  secara  elektronik,  dengan  menggunakan  teknologi  komputerisasi,  baik dalam  aspek  fisik  maupun  penggunaannya.  KTP  elektronik  memiliki  tujuan  untuk mempermudah  proses  pembuatan  KTP  baru,  penggantian  KTP  yang  hilang,  serta perpanjangan  masa  berlaku  KTP.  Selain  itu,  KTP  elektronik  juga  memudahkan  dalam pencarian data dan informasi mengenai penduduk, karena data yang terkait dengan KTP elektronik  langsung  terhubung  dengan  basis  data  yang  terintegrasi.  Program  KTP elektronik  ini  diterapkan  sebagai  respons  terhadap  kelemahan  sistem  pembuatan  KTP konvensional  yang  memungkinkan  seseorang  memiliki  lebih  dari  satu  KTP,  karena belum  adanya  basis  data  yang  menyatukan  seluruh  data  penduduk  di  Indonesia.  Hal tersebut  memberi  peluang  bagi  penduduk  yang  ingin  berbuat  curang  dengan manggandakan KTP, Misalnya dapat digunakan untuk:
1. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat disemua kota.
2. Mengamankan hasil korupsi.
3. Menyembunyikan identitas diri teroris)
Didorong  oleh  pelaksanaan  pemerintahan  elektronik  atau  (e-Government)  serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik  Indonesia  menerapkan  sistem  informasi  kependudukan  yang  berbasiskan teknologi  yaitu  Kartu  Tanda  Penduduk  elektronik  atau  e-KTP.  Dalam  pelayanan pembuatan KTP elektronik tidak dipungut biaya oleh Dispendukcapil.
Ketika  peneliti  menanyakan  tentang  proses  pelayanan  KTP  elektronik  di Dispendukcapil  setempat,  dalam  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Vinsensiu  Tatu, Pejabat  Pegawai  Dukcapil  Kabupaten  Manggarai,  ditemukan  bahwa  pegawai  selalu melayani  permohonan pembuatan KTP elektronik jika pemohon  datang  dengan berkas lengkap  dan  sesuai  prosedur.  Namun,  terdapat  kelalaian  dari  pihak  pegawai  dalam memperhatikan dan memperbarui persyaratan yang telah dipampangkan di depan kantor atau  bagian  informasi.  Beberapa  orang  seringkali  datang  ke  kantor  tanpa  membawa dokumen-dokumen penting seperti KK, Akta Lahir, dan Ijazah  yang dibutuhkan untuk proses  pembuatan  KTP  elektronik.  Oleh  karena  itu,  kami  tidak  dapat  melanjutkan proses  pembuatan  KTP  elektronik  mereka  hingga  mereka  melengkapi  dokumen- dokumen  tersebut  dan  kembali  ke  kantor  kami.  Dokumen-dokumen  ini  sangat  penting karena akan digunakan untuk memverifikasi data pada KTP elektronik dengan dokumen lainnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  proses pelayanannya  masih  kurang  dalam  proses  pembuatan  KTP  elektronik  Berikut  ini merupakan data jumlah perekaman KTP elektronik Kabupaten Manggarai Tahun 2022

## Pelayanan Akta kelahiran
Selama  penelitian,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Aloysius Dinong,  salah  satu  penduduk  setempat,  mengenai  layanan  pembuatan  akta  kelahiran oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Dispendukcapil)  Kabupaten  Manggarai. Bapak  Aloysius  Dinong  menyatakan  bahwa  meskipun  pelayanan  administrasi kependudukan yang diberikan oleh pegawai sudah baik, namun proses pembuatan akta kelahiran membutuhkan waktu yang lama. Padahal, dalam standar pelayanan Kabupaten Manggarai  disebutkan  bahwa  proses  pembuatan  akta  kelahiran  seharusnya  hanya memakan  waktu  2  hari.  Namun,  kenyataannya,  pengurusan  akta  kelahiran  bisa memakan  waktu  lebih  dari  2  hari,  bahkan  ada  yang  membutuhkan  waktu  lebih  dari  1 bulan.
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat  Kabupaten  Manggarai  tentang  pelayanan pembuatan  akta  kelahiran  memang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  sudah  di  tentukan Dispendukcapil  Kabupaten  manggararai.  Hal  ini  juga  di  sampaikan  oleh  warga  lain yaitu  Bapak  Ferdy Sunardi  dalam mengurus akta kelahiran di  Dispendukcapil bahwa: “Pelayanan yang di berikan dalam pembuatan akta kelahiran kurang memuaskan karena proses pembuatan yang lebih dari 2 hari dari ketentuan membuat masyarakat Kabupaten Manggarai malas dalam mengurusi akta kelahiran anak. Saya mengurus akta kelahiran karena  anak  saya  mau  masuk  sekolah.  Karena  akta  kelahiran  di  butuhkan  untuk pendaftaran sekolah.
Dari  hasil  wawancara,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  pelayanan  publik  yang disediakan  oleh  Dispendukcapil  Kabupaten  Manggarai  tidak  mencapai  tingkat maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari  keluhan  masyarakat  mengenai  lamanya  proses
pembuatan  akta  kelahiran.  Keterlambatan  dalam  pelayanan  pembuatan  akta  kelahiran yang tidak sesuai  dengan standar  yang telah ditetapkan dapat  menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dispendukcapil seharusnya menghadirkan inovasi  dalam  pelayanan  pembuatan  akta  kelahiran.  Selain  itu,  perlu  dibedakan  antara individu yang sudah memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki.
A. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009 dalam Konteks Pelayanana Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai
Faktor  yang menjadi  penghambat  pelaksanaan Undang-undang Nomor 25  Tahun 2009  dalam  konteks  pelayanana  publik  di  bidang  kependudukan  dan  catatan  sipil Kabupaten Manggarai. berdasarkan hasil dari wawancara peneliti ialah:
1. Sarana Prasarana
Kurangnya prasarana dan sarana yang memadai merupakan faktor penting dalam menentukan  kualitas  pelayanan  publik.  Namun,  di  kantor  Dispendukcapil  Kota Manggarai,  terdapat  kekurangan  sarana  dan  prasarana  karena  ketidakproporsionalan antara  jumlah  pegawai  dan  luas  ruangan.  Ruangan  yang  tidak  memadai  menyebabkan ketidaknyamanan bagi  pegawai dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan ruang juga mengganggu kelancaran tugas pegawai. Selain itu, peneliti juga mencatat bahwa kantor Dispendukcapil  Kabupaten  Manggarai  tidak  menyediakan  cukup  ruang  tunggu  atau tempat  duduk  untuk  antrian,  sehingga  menyebabkan  warga  duduk  terlalu  berdekatan satu sama lain. Beberapa warga bahkan harus berdiri di luar kantor sepanjang hari saat menunggu  pelayanan.  Hal  ini  membuat  masyarakat  merasa  bosan  dan  tidak  nyaman. Selain  itu,  perlu  dicatat  bahwa  tidak  ada  kotak  saran  yang  disediakan  di  kantor Dispendukcapil Kabupaten Manggarai.
2. Sumber daya manusia (SDM)
Dalam  konteks  pelayanan  publik,  responsiveness  merujuk  pada  kemampuan petugas pelayanan untuk memberikan layanan dengan kejelasan, kecepatan, dan sesuai prosedur.  Namun,  penelitian  menemukan  adanya  kendala  dalam  implementasi responsiveness  di  lapangan.  Salah  satu  kendala  yang  ditemukan  adalah  kurangnya kemampuan  teknis  petugas  pelayanan.  Kemampuan  ini  mencakup  pengetahuan, keterampilan,  pengalaman,  dan  dedikasi  petugas  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dalam hal  ini,  kemampuan  petugas  pelayanan  di  Kantor  Disdukcapil  Kabupaten  Manggarai dinilai masih kurang baik. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar petugas tidak memberikan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat. Penting untuk memperhatikan bahwa  sarana  dan  prasarana  yang  mencukupi  dan  memenuhi  standar  adalah  faktor penting dalam mencapai pelayanan terbaik dan mencapai visi misi Kantor Disdukcapil Kabupaten Manggarai.
3. Fakor kesadaran Hukum
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor  yang menghambat pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Manggarai. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses permohonan dokumen  kependudukan  seperti  KTP,  KK,  KIA,  Akta  Kelahiran,  Akta  Kematian,  dan sebagainya.  Selain  itu,  masyarakat  juga  belum  sepenuhnya  menyadari  manfaat  dari
memiliki  dokumen  kependudukan  tersebut,  serta  ada  keengganan  dalam  mengurus dokumen kependudukan. Banyak masyarakat yang belum bisa meluangkan waktu untuk mengurus  dokumen  kependudukan,  sehingga  ketika  datang  ke  kantor  Dispendukcapil Kabupaten  Manggarai,  mereka  harus  menghadapi  antrean  yang  sudah  didahului  oleh orang  lain,  bahkan  belum  memenuhi  persyaratan  yang  diperlukan.  Pemahaman masyarakat  yang  kurang  menjadi  faktor  penghambat  yang  menyebabkan  program pelayanan di Kabupaten Manggarai tidak mencapai tingkat optimal.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  permasalahan  dalam  pelayanan  publik  di  Dispendukcapil Kabupaten  Manggarai  dan  faktor  penghambat  pelaksanaan  Undang-Undang  No.25 Tahun 2009 dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  Dispendukcapil  Kabupaten  Manggarai  belum  optimal. Keluhan masyarakat mengenai proses pembuatan akta kelahiran  yang memakan waktu lama  dan  tidak  sesuai  dengan  standar  menjadi  bukti  dari  kurangnya  keefektifan pelayanan  tersebut.  Faktor  penghambat  dalam  implementasi  Undang-Undang  No.25 Tahun  2009  meliputi  kekurangan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  sumber  daya manusia  yang  kurang  optimal,  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat.  Oleh  karena  itu, perlu dilakukan perbaikan dengan meningkatkan sarana dan prasarana, mengembangkan sumber  daya  manusia,  dan  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  guna  mencapai pelayanan  publik  yang  berkualitas  di  Dispendukcapil  Kabupaten  Manggarai  dan memenuhi harapan masyarakat.

## Bibliografi
ANA  JENADUN,  HELINA.  (2018). Kepemimpinan  Transformasional  Camat  Dalam Peningkatan  Kinerja  Pegawai  Pada  Kantor  Camat  Rahong  Utara  Kabupaten Manggarai . Universitas Bosowa.
Atthahara, Haura. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus aplikasi  Ogan  Lopian  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  di  Kabupaten Purwakarta. Jurnal Politikom Indonesiana , 3 (1), 66. https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1412
Christarto, Andry Benefinto. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Yogyakarta .  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Devantie,  Elisabeth  Kezia,  &  Nurcahyanto,  Herbasuki.  (2018).  Analisis  Kepuasan Penyelenggaraanpenerbitan  E-Ktp  Di  Tempat  Perekaman  Data  Kependudukan (Tpdk)  Disdukcapil  Kecamatan  Semarang  Barat. Journal  of  Public  Policy  and Management Review , 7 (2), 765–778.
Dora,  Rezkia  Reisa.  (2018).  Analisis  Kinerja  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Meningkatkanan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi , 2 (2), 1–22.
Latuheru, Jurles J. (2021). Smart governance di halmahera utara sebagai upaya inovasi pelayanan public di  dinas kependudukan dan pencatatan sipil. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik , 10 (3).
Putri, Eko Kurnia, & Pambudi, Argo. (2018). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran melalui Egovernment  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Yogyakarta. Journal of Public Policy and Administration Research , 7 (3), 272–290.
Septiany, Siti Rahayu, Maksudi, Beddy Iriawan, & Purnamasari, Irma. (2016). Kualitas pelayanan  kartu  tanda  penduduk  elektronik  di  Kecamatan  Cisarua  Kabupaten Bogor. Jurnal Governansi , 2 (1), 35–44.
Setyobudi,  Yustinus  Farid.  (2013).  Peran  Masyarakat  Dalam  Pelayanan  Publik  Sesuai Dengan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik. Jurnal Dimensi , 2 (1).
Siti Maryam, Neneng. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM , 6 .
Soraya,  Tania,  &  Astuti,  Puji.  (2019).  Inovasi  pelayanan  administrasi  kependudukan secara online di kabupaten pati. Journal of Politic and Government Studies , 8 (04), 61–70.
Widanti, Ni Putu Tirka. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik:  Sebuah  Tinjauan  Literatur. Jurnal  Abdimas  Peradaban , 3 (1),  73–85.
https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11