How to cite: Joniada,  I.  M.  W.  &  I  Kristanti,  I.  G.  A.  M.  I.  (2024).  Pandemi  COVID-19  Merenggut  Hak Kesehatan Pekerja. Syntax Literate. (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## PANDEMI COVID-19 MERENGGUT HAK KESEHATAN PEKERJA
I Made Wisnu Joniada, I Gusti Ayu Made Iin Kristanti Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia Email: wisnujoniada.apt@gmail.com, iinkatarina78@gmail.com

## Abstrak
Selama pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang memilih merumahkan karyawannya mulai dari  yang  dirumahkan  sementara  atau  sampai  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dan menunggak  iuran  BPJS  Kesehatan  para  pekerja.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  mengkaji  dan menganalisis  bentuk  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  para  pekerja  ditinjau  dari  hak  asasi manusia serta tindakan perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan para pekerja ditinjau dari  hak asasi manusia. Berdasarkan penelitiaan disimpulkan bahwa Hak atas kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia.  Perlindungan  hukum  terhadap  pemenuhan  hak kesehatan  masyarakat  dijamin  dalam    Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1). Salah satu bentuk pemenuhan hak kesehatan pekerja adalah dengan  mewajibkan  perusahaan  untuk  membayarkan  iuran  BPJS  Kesehatan  para  pekerja. Tindakan perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan para pekerja tidak sesuai dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut beresiko  menyebabkan  pekerja  tidak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  pembayaran  denda dan pengentian pelayanan publik seperti pembuatan SIM atau paspor.
Kata Kunci : Pandemi, Hak Asasi Manusia, Tunggakan, Kesehatan

## Abstract
During  the  Covid-19  pandemic,  many  companies  chose  to  lay  off  their  employees,  starting from  those  who  were  temporarily  laid  off  or  until  termination  of  employment  (PHK)  and arrears of workers' BPJS Health contributions. The purpose of this research is to examine and analyze the form of fulfilling the right to health of workers in terms of human rights and the actions  of  companies  that  are  in  arrears  in  paying  BPJS  Health  contributions  to  workers  in terms  of  human  rights.  Based  on  the  research  it  was  concluded  that  the  right  to  health  is  a human  right.  Legal  protection  for  the  fulfillment  of  public  health  rights  is  guaranteed  in  the 1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Article  28  H  paragraph  (1).  One  form  of fulfilling workers' health rights is by requiring companies to pay BPJS Health premiums for workers. The actions of companies that are in arrears in paying BPJS Health contributions for workers are not in accordance with efforts to fulfill human rights. The arrears in BPJS Health contributions risk causing workers to not get health services, payment of fines and termination of public services such as making a driver's license or passport.
Keywords : Pandemic, Human Rights, Arrears, Health

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia,  karena  itu  kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap
negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber  daya  manusia  untuk  mencapai  masyarakat  yang  sejahtera.  Di  negara  berkembang seperti  Indonesia,  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  maka  diperlukan adanya  peran  pemerintah  melalui  layanan  publik  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya (Khariza, 2015).
Pentingnya  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  dan  sebagai  kondisi  yang diperlukan  untuk  terpenuhinya  hak-hak  lain  telah  diakui  secara  internasioal.  Hak  atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan:
Everyone  has  the  right  to  a  standard  of  living  adequate  for  the  health  and  well- being  of  himself  and  of  his  family,  including  food,  clothing,  housing  and  medical care  and  necessary  social  services,  and  the  right  to  security  in  the  event  of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control (Arifin et al., 2019).
Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk  kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  sendiri  dan  keluarganya,  termasuk  hak  atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak  atas  keamanan  pada  saat  menganggur,  sakit,  cacat,  ditinggalkan  oleh  pasangannya, lanjut  usia,  atau  keadaan-keadaan  lain  yang  mengakibatkan  merosotnya  taraf  kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.
Pemenuhan hak kesehatan pekerja merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan bagian terpenting dari kesejahteraan yang wajib diberikan sebagai wujud tanggung jawab negara. Kesejahteraan tersebut berupa kesehatan yang wajib mendapatkan perlindungan oleh pemerintah. Kesehatan wajib dipenuhi secara hukum dan konstitusi. Untuk itu, pemenuhan hak pekerja merupakan bagian utama dalam membangun  kesejahteraan  serta  pemberian  jaminan  kesehatan  kepada  pekerja  sangat berdampak  pada  meningkatnya  produktivitas.  Jaminan  BPJS  Kesehatan  oleh  perusahaan merupakan langkah negara dalam menjamin pemenuhan jaminan kesehatan pekerja melalui program  BPJS  dengan  maksud  kewajiban  tersebut  dapat  memberikan  konsekuensi  secara optimal dari perusahaan tanpa mempertimbangan aspek lain termasuk kondisi COVID-19 (Luhukay, 2021).
Wabah  COVID-19  telah  menyebar  ke  seluruh  dunia  termasuk  ke  Indonesia sehingga  WHO  menyatakan  bahwa  fenomena  ini  sebagai  sebuah  Pandemi.  Akibat  yang ditimbulkan  bukan  hanya  pada  kesehatan  jiwa  manusia  yang  terjangkit  virus  ini  bahkan sampai menelan jutaan korban jiwa dan kondisi ekonomi yang sangat terdampak.
Selama  pandemi  Covid-19  banyak  perusahaan  yang  memilih  merumahkan karyawannya  mulai  dari  yang  dirumahkan  sementara  atau  sampai  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK).  Hal  itu  dilakukan  perusahan  agar  bisa  bertahan  di  kala  pandemi.  Namun muncul dampak lain, yaitu buruh atau pekerja tidak bisa berobat menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Karena perusahaan tempatnya bekerja nunggak iuran bulanan, alias kewajiban bayar  iuran  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan  tidak  ditunaikan  dengan  baik. Buruh  dan  keluarganya,  yang  mengalami  hal  tersebut  (perusahaan  nunggak  iuran)  tidak bisa berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Status pekerja tersebut tidak di-PHK tapi juga tidak  dipekerjakan.  Sedangkan  mau  mendaftar  sebagai  peserta  baru  BPJS  juga  tidak  bisa karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar di BPJS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).
Seorang  pekerja  sebut  saja  Suryani  panik  karena  anak  gadisnya  harus  menjalani perawatan medis di rumah sakit pemerintah. Suryani kaget karena kartu BPJS Kes tak bisa digunakan.  Baru  kemudian  dia  mengetahui  bahwa  perusahaannya  sudah  lama  tak  bayar iuran  BPJS,  lantaran  kesulitan  keuangan.  Kemudian  Suryani  ingin  mendaftar  kepesertaan mandiri ke BPJS. Namun ditolak karena NIK dia masih terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah.  Kemudian  dia  datang  ke  perusahaannya  membayar  sejumlah  rupiah.  Tak  lama kemudian kartu BPJS Kes milik Suryani aktif kembali.
Di  Kudus,  tercatat  ada  20  perusahaan  yang  menunggak  iuran  BPJS  Kesehatan dengan  total  nilai  sekitar  Rp  250  juta.  Bahkan  ada  perusahaan  yang  memanipulasi  status kepegawaian untuk mencegah menggelembungnya tunggakan. "Sengaja memalsukan status pegawai  yang  sebenarnya  belum  keluar,  tapi  dilaporkan  (ke  BPJS  Kesehatan-red)  sudah keluar,"  ujar  seorang  pria  pemimpin  perusahaan  yang  minta  dirahasiakan  namanya. Menurutnya, perusahaan sengaja melakukan hal demikian demi menekan beban anggaran, terutama selama pandemi ini, mengalami kesulitan keuangan. Tapi pekerja yang mendapat perlakuan demikian tidak protes karena tahu kondisi perusahaan.
Kepala  BPJS  Kesehatan  Cabang  Kabupaten  Kudus,  Agustian  Fardianto menyampaikan terdapat 20 perusahaan di Kudus yang menunggak iuran. Mereka beralasan karena situasi pandemi. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Kudus  menyampaikan dari  tahun  2020  ada  sekitar  20  perusahaan  yang  tersendat  pembayaran  iurannya.  Jumlah iuran  keseluruhannya  mencapai  Rp  250  juta.  Bahkan  satu  di  antaranya  merupakan perusahaan besar yang menunggak 50 persen lebih dari total tunggakan atau Rp 160 juta. Di  Banyumas,  sebagaimana  data  dari  Kantor  BPJS  Kesehatan  Kabupaten  Banyumas, hingga  21  Oktober  2021  terdapat  total  226  Badan  Usaha  di  Banyumas  yang  menunggak iuran (Tribunnews.com, 2022).
BPJS  Kesehatan  Cabang  Klungkung  yang  mewilayahi  empat  kabupaten (Karangasem,  Klungkung,  Gianyar  dan  Bangli)  menyebutkan  ada  142  badan  usaha  di Kabupaten  Gianyar  menunggak  iuran  BPJS  Kesehatan  pekerjaanya,  Rp  1,7  Miliar  lebih. Nilai  tunggakan  itu  terbanyak  dibandingkan  di  Karangasem,  Klungkung,  dan  Bangli.
Diantara  empat  kabupaten,  Karangasem,  Bangli,  Klungkung  dan  Gianyar,  Kabupaten Gianyar  paling  banyak  terdaftar  badan  usaha  yang  menjaminkan  tenaga  kerjanya. Tunggakan  ini  didominasi  oleh  badan  usaha  yang  bergerak  di  bidang  pariwisata  yang paling  terdampak  pandemi  Covid-19.  Resikonya,  pekerjanya  akan  mengalami  kendala ketika  membutuhkan  pelayanan  kesehatan  yang  ditanggung  BPJS  kesehatan.  Maka  untuk mengingatkan  badan  usaha,  BPJS  Kesehatan  Cabang  Klungkung  bekerjasama  dengan Kejaksaan  Negeri  Gianyar  mengingatkan  agar    pemberi  kerja  memenuhi  kewajibannya. Kepala  Cabang  BPJS  Kesehatan  Cabang  Klungkung  ini  menyampaikan  bahwa  ketika masih  ada  ikatan  hubungan  industrial,  badan  usaha  tetap  ada  kewajiban  sebagai  pemberi kerja memberikan jaminan kesehatan pada pekerjaannya (NusaBali.com, 2022).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  bentuk  pemenuhan  hak atas kesehatan para pekerja ditinjau dari hak asasi manusia dan Mengkaji dan menganalisis tindakan  perusahaan  yang  menunggak  pembayaran  iuran  BPJS  Kesehatan  para  pekerja ditinjau dari  hak asasi manusia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan    yuridis  normatif.  Menurut  (Soekanto  & Mamudji,  2009),  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti, melalui penelusuran terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diteliti.
Menurut  Peter  M  Marzuki,  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach) dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dan  menelaah  berbagai  aturan  hukum  perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data penelitian diambil dari  kepustakaan  (Library  Research)  yaitu  dengan  mengkaji  beberapa  artikel,  website, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang mendukung bahasan penelitian. Selanjutnya data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder  tersebut,  kemudian dianalisa secara kualitatif dengan melakukan kajian atau telaah terhadap landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis (Marzuki, 2017).

## Hasil dan Pembahasan

## Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Para Pekerja Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia
Kesehatan  merupakan  faktor  yang  paling  penting  dalam  tercapainya  suatu kesejahteran  yang  wajib  diwujudkan  negara  dalam  baik  secara  nyata  yang  berlandaskan pada konstitusi dan Undang-Undang Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam ketentuan baik secara nasional atau internasional. Ketentuan internasional Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menjelaskan secara jelas adanya Jaminan hak  atas  kesehatan  hal  ini  juga  dapat  dilihat  dalam  Konvensi  Internasional  tentang  Hak
Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  yang  diuraikan  dalam  12-14    ayat  1  Deklarasi  Universal tentang Pemberantasan  Kelaparan dan kekurangan Gizi.
Jaminan  terhadap  hak  atas  kesehatan  diatur  dalam  konstitusi  yang  termuat  dalam, Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  1945,  menyatatakan  secara  jelas  jaminan  atas  kesejahteraan, hidup  dalam  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  layak,  amanah  di  jabarkan  lebih  dalam dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menguraikan adanya  Jaminan  terhadap  hak  atas  kesehatan  yang  mewajibkan  negara  melindungi  hak tersebut.  Perlindungan    terhadap    pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman.  Hal  ini  dilaksankan  dengan  memberikan  Perlindungan  hukum sebagai  bagian  tanggung  jawab  negara  dalam  upayah  menciptakan  rasa  aman,  tentram dalam  menciptakan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  bebas  dari  penyakit.  Sejalan dengan  hal  ini  Satjipto  Raharjo  berpendapat  mengenai  perlindungan  terhadap  hak  atas Kesehatan  merupakan  pemberian  upayah  pengayoman  negara  kepada  hak  asasi  manusia dan  perlindungan  tersebut  di  berikan  agar  hak-hak  nya  di  berikan  dan  di  tuangkan  dan dijamin oleh hokum (Raharjo, 1991).
Dalam  merumuskan  prinsip  prinsip    perlindungan  hukum  di  Indonesia  secara fisosofis  berlandaskan  pada  pancasila  sebagai  idiologi  dan  falsafat  bangsa  Indonesia. Dalam  perlindungan  terhadap  hak  untuk  memperoleh  kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia  yang  secara  filosofis  di  tuangkan  dalam  Sila  ke  2  pancasila  di  mana  dalam  sila tersebut  menguraikan    mengenai  konsep  kemanusian  yang  adil,  ini  menunjukan  bahwa pentinya memanusiakan manusia sebagai bagian dari pelindungan negara terhadap hak hak Kesehatan (Luhukay, 2021).
Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  secara  filisofis  negara  wajib  melaksanakan perlindungan  akan  hak-hak  asasi  manusia  yang  udah  di  bawa  sejak  lahir  oleh  subyek hukum  yang  diatur  dalam  perundang  undangan,  hal  ini  dilaksankan  dengan  maksud  agar menghindari kesewenangan. Kepatian wajib di munculkan dalam suatu regulasi hukum dan melindungi hak yang di bawa sejah lahir dengan maksud agar memberikan suatu kepastian sehingga  muncul  suatu  keseimbangan  yang  bijak  dan  dapat  memberikan  keadilan mengingat  suatu  regulasi  hukum  yang  tidak  memberikan  kepastian  dan  tidak mencerminkan keadilan tidak hanya dikatakan hukum itu buruk melainkan dikatakan bukan hukum.
Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dengan jelas  menekankan  bahwa  jaminan  akan  kehidupan  yang  baik  dan  lingkungan  hidup  yang sehat  bebas  dari  penyakit  dan  mencapai  kesejahteraan  merupakan  hak  hak  warga  negara yang  wajib  di  lindungi  sesuai  amanah  kostitusi.  Tanggung  jawab  negara  terhadap pelaksanaan  tanggung  jawab  negara  terhadap  pelaksanaan  kesehatan  dituangkan  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masayarakat akan pelayanan kesehatan dan juga sebagai
pengganti  Undang  -Undang  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992. Dalam  Undang-Undang  kesehatan  telah  mengatur  secara  khusus  mengenai  hak  dan kewajiban warga dalam memperoleh kesehatan yaitu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menyatakan  setiap  orang berhak atas kesehatan termasuk bagi pekerja.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk  lain.  Pemberi  kerja  adalah  orang  perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum,  atau badan-badan  lainnya  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  mengamanatkan  bahwa  untuk  melindungi  keselamatan  pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimaldiselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja,  pengendalian  bahaya  di  tempat  kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
Muktie, A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan yang di berikan kepada pekerja atau buruh tidak hanya berbicara hak akan tetapi kewajiban juga, untuk itu manusia Sebagai subyek hukum wajib memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hokum (Rahim,  2016).    Berdasarkan  latar  belakang  inilah  ha  katas  Kesehatan  wajib  di  penuhi secara hukum dan konstitusi. Untuk itu di penuhinya hak pekerja atau buruh merupakan hal yag  saling  menguntungkan  artinya  dengan  memberikan  jaminan  Kesehatan  atau perlindungan  sosial  bagi  tenaga  kerja  atau  buruh  juga  akan  berdapak  pada  kualitas  kerja artinya  meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dapat meningkatnya pecapaian dan produkivitas kerja (Mangkey, 2022).
Bentuk  upaya  Negara  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yaitu  dengan meluncurkan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).Program  ini  diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  BPJS  yang  diamanatkan dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN).Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk mengayomi  masyarakat  kecil  yang  selama  ini  kesulitan  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan.
Ketentuan  bunyi  Pasal  14  Undang-Undang  BPJS  menyebutkan  “Setiap  orang, termasuk  orang  asing  yang  bekerja  paling  singkat  6  (enam)  bulan  di  Indonesia,  wajib menjadi  Peserta  program  Jaminan  Sosial,  “wajib”  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  BPJS ini memberi makna, setiap orang baik anak-anak maupun dewasa, orang miskin, atau orang kaya  semuanya  wajib  ikut  program  jaminan  sosial  kesehatan  di  BPJS.  Hal  ini  tentunya, Pasal 14 Undang-Undang BPJS ini bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang
menyebutkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Pada prinsipnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia baik kegiatan orang asing  maupun  kegiatan  apapun  yang  dilaksanakan  di  Indonesia,  wajib  menjadi  Peserta program Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun ketenagakerjaan yang merupakan hasil akumulasi  atau  kumpulan  berbagai  Undang-Undang  dan  peraturan  yang  ada  di  Indonesia yang  kajiannya  fokus  pada  jaminan  dan  perlindungan  akan  Kesehatan  dan  kesejahteran. perlindungan    jaminan  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang  di  tuangkan dalam  berbagai  aturan  regulasi  bahwa  setiap  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  wajib memenuhi jaminan Kesehatan tersebut ini merupakan perananan negara dalam pemenuhan hak yang selalu perjuangkan oleh para buruh pekerja.
Iuran  bagi  Peserta  Pekerja  Penerima  Upah  yang  bekerja  di  BUMN,  BUMD  dan Swasta  sebesar  5%  (  lima  persen)  dari  Gaji  atau  Upah  per  bulan  dengan  ketentuan  4% (empat  persen)  dibayar  oleh  Pemberi  Kerja  dan  1%  (satu  persen)  dibayar  oleh  Peserta. Tidak  ada  denda  keterlambatan  pembayaran  iuran  terhitung  mulai  tanggal  1  Juli  2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan  kembali,  peserta  yang  bersangkutan  memperoleh  pelayanan  kesehatan  rawat inap. Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% (lima persen) dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:
1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.
2. Besaran denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bagi  Peserta  Pekerja  Penerima  Upah  pembayaran  denda  pelayanan  ditanggung  oleh pemberi kerja (Kesehatan, 2022).
Berdasarkan  tinjauan  tersebut  di  atas,  pemenuhan  hak  kesehatan  pekerja merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan  bagian  terpenting  dari  kesejahteraan  yang  wajib  diberikan  sebagai  wujud tanggung  jawab  negara.  Kesejahteraan  tersebut  berupa  kesehatan  yang  wajib mendapatkan  perlindungan  oleh  pemerintah.  Kesehatan  wajib  dipenuhi  secara  hukum dan  konstitusi.  Untuk  itu,  pemenuhan  hak  pekerja  merupakan  bagian  utama  dalam membangun  kesejahteraan  serta  pemberian  jaminan  kesehatan  kepada  pekerja  sangat berdampak pada meningkatnya produktivitas. Jaminan BPJS Kesehatan oleh perusahaan merupakan  langkah  negara  dalam  menjamin  pemenuhan  jaminan  kesehatan  pekerja melalui  program  BPJS  dengan  maksud  kewajiban  tersebut  dapat  memberikan konsekuensi secara optimal dari perusahaan tanpa mempertimbangan aspek lain.

## Tindakan  Perusahaan  Yang  Menunggak  Pembayaran  Iuran  BPJS  Kesehatan  Para Pekerja Ditinjau Dari  Hak Asasi Manusia
Hukum  investasi  merupakan  kodifikasi  dan  implementasi  secara  administratif  dari kebijakan  investasi  nasional,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Joseph  Battat  bahwa:  an investment  law  and  its  regulations  are  respectively  the  codification  and  administrative implementation of the national investment policy (Group, 2010). Kebijakan investasi yang merefleksikan  pandangan  pemerintah  terhadap  investasi  yang  harus  sesuai  dengan  tujuan nasional dan juga hak dan kewajiban untuk melindungi investor dan investasi dituangkan untuk  dapat  diimplementasikan  melalui  ketentuan  hukum  investasi  sehingga  hukum investasi menjadi legislative instrument for implementing the investment policy.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga ruang lingkup yang  diatur  antara  lain  yang  terkait  terkait  dengan  kebijakan  dasar  penanaman  modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan  ekonomi  dengan  pelaku  ekonomi  kerakyatan  yang  diwujudkan  dalam pengaturan  mengenai  pengembangan  penanaman  modal  bagi  usaha  mikro,  kecil, menengah,  dan  koperasi,  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  penanam  modal,  serta fasilitas  penanaman  modal,  pengesahan  dan  perizinan,  koordinasi  dan  pelaksanaan kebijakan  penanaman  modal  yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai  kelembagaan, penyelenggaraan  urusan  penanaman  modal,  dan  ketentuan  yang  mengatur  tentang penyelesaian sengketa.
Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pihak investor memiliki tanggung jawab untuk:
1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menanggung  dan  menyelesaikan  segala  kewajiban  dan  kerugian  jika  penanam  modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan  iklim  usaha  persaingan  yang  sehat,  mencegah  praktik  monopoli,  dan  hal lain yang merugikan negara;
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan yang berbadan hukum.
Perusahaan  merupakan  bentuk    kegiatan  usaha/investasi  yang  dapat  menghasilkan keuntungan baik berupa barang dan jasa. Perusahaan yang berdiri di Indonesia dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV) yang di bentuk melalui undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
Perusahaan dilekati tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk  pada  norma  dasar  yang  termuat  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia. Deklarasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap organ masyarakat (every organ of  society)  terikat  untuk  menaati  ketentuan  substantif  HAM.  Pemaknaan  frasa  tersebut diperluas  sehingga  meliputi  entitas  yang  tidak  termasuk  dalam  individu  perorangan  atau Negara, yakni perusahaan (Rizki, 2012).
Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menegaskan bahwa tanggung jawab  untuk  menghormati  HAM  mensyaratkan  perusahaan  untuk  menghindari  sebagai penyebab  atau  berkontribusi  terhadap  munculnya  dampak  yang  merugikan  bagi  HAM melalui  aktivitas  mereka  sendiri  dan  mengatasi  saat  terjadi  dampak  tersebut.  Tanggung jawab  korporasi  mencakup  upaya  untuk  mencegah  atau  mengurangi  dampak  yang merugikan  terhadap  HAM  yang  secara  langsung  terkait  dengan  operasi,  produk  atau  jasa sebagai  akibat  dari  adanya  hubungan  bisnis.  Selanjutnya,  Prinsip-Prinsip  Panduan menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM berlaku untuk semua bisnis, terlepas  dari  ukuran,  sektor,  konteks  kegiatan,  kepemilikian,  dan  struktur  yang  mereka miliki.  Selain  itu,  perusahaan  juga  harus  memiliki  kebijakan  dan  proses  yang  tepat  untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM.
Dalam  rangka  memenuhi  tanggungjawab  mereka  untuk  menghormati  HAM, perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan proses yang pantas sesuai dengan ukuran dan keadaan, termasuk:
1. Sebuah  kebijakan  komitmen  untuk  memenuhi  tanggungjawab  mereka  untuk menghormati HAM;
2. Suatu  proses  uji  tuntas  HAM  untuk  mengidentifikasi,  mencegah,  melakukan  mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak-dampak pada HAM;
3. Proses-proses  untuk  melakukan  pemulihan  atas  setiap  dampak  buruk  terhadap  HAM yang  merugikan  yang  mereka  hasilkan  atau  ketika  mereka  terlibat  (Komnas  HAM, 2017).
Fenomena  perusahaan  yang  menunggak  iuran  BPJS  Kesehatan  para  pekerja  tidak seseuai  dengan  upaya  pemenuhan  hak  kesehatan  yang  merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia.
Dalam  rangka  pemulihan  ekonomi  dan  mendorong  iklim  investasi  yang  lebih  baik, pemerintah  Indonesia  telah  mengambil  beberapa  kebijakan  yang  sebenarnya  dapat digunakan pemberi kerja / investor untuk tetap dapat bertahan selama pandemi tanpa harus melalukan efisiensi dengan menunggak iuran BPJS Kesehatan pekerja.
Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter  untuk  menghadapi  Covid-19.  Di  bidang  fiskal,  Pemerintah  melakukan  kebijakan refocusing  kegiatan  dan  realokasi  anggaran.  Selanjutnya,  Kementerian  Keuangan  akan merealokasi dana APBN sebesar Rp62,3 triliun. Sedangkan di bidang moneter, kebijakan
moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak covid-19  terhadap  perekonomian  nasional.  Oleh  sebab  itu  otoritas  moneter  harus  dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha (Sari et al., 2021). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa  pemerintah  telah  menyiapkan  strategi  guna  mendorong  UMKM  dan  koperasi bangkit pasca wabah COVID-19 nanti. Ada lima kebijakan yang akan dilakukan dalam tiga fase, yaitu:
1. Fase  survival  dimana  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  akan  membantu  UMKM  dan koperasi  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  agar  dapat  bertahan.  Ada  restrukturisasi bagi kredit mereka, cicilan bisa ditunda enam bulan, bunga kita subisidi, pemodalan baru yang mudah dan ringan bagi UMKM dan koperasi.
2. Fase recovery, yang nantinya akan diidentifikasi sektor mana saja dan daerah mana saja yang  sudah  dapat  dilakukan  reaktivasi.  Tentunya  juga  menunggu  kebijakan  dari Kementerian  Kesehatan  dan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19,  serta kesiapan pelaku UMKM untuk menerapkan protokol kesehatan.
3. Fase ketiga, meningkatkan kemampuan UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya melalui digitalisasi UMKM. Pentingnya UMKM untuk masuk ke ranah digital, terutama untuk  kemudahan  UMKM  mengakses  pembiayaan  melalui  perbankan  atau  lembaga pembiayaan.  Jika  UMKM  sudah  digitalisasi  maka  record  digital  dari  kesehatan keuangannya dapat menjadi bahan pertimbangan dari lembaga pembiayaan.
Kebijakan pemerintah untuk UMKM yang terdapat pada situs Kementerian Keuangan Republik  Indonesia  pada  kanal  khusus  COVID-19  pada  tanggal  1  Juni  2020  setidaknya mencantumkan sebelas kebijakan pemerintah bersama BI dan OJK, antara lain:
1. PPh  final  0,5%  (PP  23/2018)  ditanggung  pemerintah  untuk  pelaku  UMKM.  Wajib pajak  UMKM  tidak  perlu  melakukan  setoran  pajak  dan  pemotong  pajak  tidak melakukan  pemotongan  pajak  pada  saat  melakukan  pembayaran  kepada  pelaku UMKM.
2. Insentif  poin  1  diberikan  untuk  masa  pajak  April  2020  hingga  September  2020. Pengajuan  permohonan  insentif  dapat  dilakukan  secara  online  melalui www.pajak.go.id.
3. Penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil  (kredit  s.d.  Rp500  juta)  melalui  BPR,  perbankan  dan  perusahaan  pembiayaan, maupun  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  sebesar  6%  selama  3  bulan  pertama,  dan  3% selama 3 bulan kedua.
4. Penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah (kredit  Rp500  juta  s.d.  Rp10  miliar)  melalui  BPR,  perbankan  dan  perusahaan pembiayaan sebesar 3% selama 3 bulan pertama, dan 2% selama 3 bulan kedua.
5. Penundaan  cicilan  pokok  dan  pemberian  subsidi  bunga  untuk  Ultra  Mikro  (UMi), Membina  Ekonomi  Keluarga  Sejahtera  (Mekaar),  dan  Pegadaian  selama  6  bulan sebesar 6%.
6. Penundaan  cicilan  pokok  dan  pemberian  subsidi  bunga  untuk  nasabah  Koperasi, Petani, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan  dan  Perikanan  (LPMUKP),  UMKM  Pemda,  dan  UMKM  merchant  online platform selama 6 bulan sebesar 6%.
7. Restrukturisasi  KUR  berupa  perpanjangan  jangka  waktu  KUR,  penambahan  limit plafon  KUR,  dan/atau  penundaan  pemenuhan  persyaratan  administratif  dalam  proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID- 19.
8. Relaksasi  pemenuhan  persyaratan  administrasi  dalam  proses  pengajuan  KUR  berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID-19.
9. Relaksasi syarat administratif dan kecepatan pemberian kredit UMi.
10. Kemudahan dan perluasan penyaluran kredit UMi.
11. Anggaran  Kartu  Prakerja  dinaikkan  dari  Rp10  triliun  menjadi  Rp20  triliun  untuk  5,6 juta  orang  pekerja  yang  terkena  PHK  atau  dirumahkan,  pekerja  informal,  dan  pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan  Rp1  juta,  insentif  pasca  pelatihan  Rp600  ribu/bulan  selama  4  bulan,  dan insentif survei kebekerjaan Rp150 ribu untuk 3 kali survei.

## Kesimpulan
Hak  atas  kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia.  Perlindungan  hukum  terhadap pemenuhan  hak  kesehatan  masyarakat  dijamin  dalam    Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28  H  ayat  (1).  Pemenuhan  hak  kesehatan  pekerja merupakan hak dasar yang di jamin oleh negara hal ini di karenakan Kesehatan merupakan aspek  utama  dalam  mencapai  kesejahteraan  umum.  Salah  satu  bentuk  pemenuhan  hak kesehatan pekerja adalah dengan mewajibkan perusahaan untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan para pekerja.
Tindakan  perusahaan  yang  menunggak  pembayaran  iuran  BPJS  Kesehatan  para pekerja tidak sesuai dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut beresiko menyebabkan pekerja tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pembayaran  denda  dan  pengentian  pelayanan  publik  seperti  pembuatan  SIM  atau  paspor. Kondisi  ekonomi  dan  investasi  di  Indonesia  yang  melemah  akibat  pandemi  COVID-19 tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan tindakan perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemberi modal memiliki tanggung  jawab  untuk  menciptakan  keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan kesejahteraan pekerja.

## BIBLIOGRAFI
Arifin, M. A., Amelia, A. R., & Ismaniar, L. (2019). Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan . Sleman: Deepublish. Group,  W.  B.  (2010). Investment  law  reform:  A  handbook  for  development  practitioners . World Bank. Kesehatan, B. (2022). Iuran . Bpjs-Kesehatan.Go.Id. Khariza,  H.  A.  (2015). Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (Studi  Deskriptif  Tentang Faktor-Faktor  Yang  Dapat  Mempengaruhi  Keberhasilan  Implementasi  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  Di  Rumah  Sakit  Jiwa  Menur  Surabaya) .  Universitas Airlangga.
Komnas  HAM.  (2017). Rencana  Aksi  Nasional  Bisnis  dan  Hak  Asasi  Manusia .  Jakarta: Komnas HAM.
Luhukay, R. S. (2021). Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Jurnal Ilmiah Living Law , 13 (2), 111– 121.
Mangkey, R. A. (2022). Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara terhadap Jaminan Kesehatan  bagi  Warga  Negara  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Lex Administratum , 10 (1). Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Jakarta: Prenada Media. NusaBali.com.  (2022). Badan  Usaha  di  Gianyar  Nunggak  Rp  1,7  M  Iuran  BPJS Kesehatan . NusaBali.Com.
Raharjo, S. (1991). Ilmu Hukum, Cet. 3 . Badung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rahim,  I.  (2016). Prinsip  Perlindungan  Hukum  terhadap  pasien  terkait  dengan  Informed Consent . Universitas Sam Ratulangi. Rizki, R. M. (2012). Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran HAM Berat . Jakarta: Fikahati Aneska.
Sari, N., Rizki, M., & Solihati, K. D. (2021). Dampak Stimulus Pemerintah Untuk UMKM Pada  Era  Pandemi  Covid-19. Journal  of  Business  Administration  Economics  & Entrepreneurship , 3 (1), 1–8.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers . Tribunnews.com.  (2022). Di  Musim  Pandemi  Banyak  Perusahaan  Nunggak  BPJS Kesehatan, Karyawan Panik . Tribunnews.Com.

## Copyright holder:
I Made Wisnu Joniada, I Gusti Ayu Made Iin Kristanti (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: