Wahyu -- GLOBALISASI DAN TANTANGAN BAGI SISTEM KEUANGAN ISLAM: PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No.1, Maret 2011 pp. 5-12 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## GLOBALISASI DAN TANTANGAN BAGI SISTEM KEUANGAN ISLAM: PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM

## Bambang Wahyu
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

## Abstract
The challenge of Islamic financial system today faced on globalization which has numerous power to influence the character and development of Islamic financial system. The risk- sharing and profit-sharing as core of Islamic finance be improved in order to increase the final solution of modern financial problems. But such ways has discussed mainly related to lack of  financial instruments and diversification of portfolio.
Keywords:  Risk-spreading  and  sharing , risk-shifting  via  fixed  price  debt  contract , asset- based  securitization , loss  and  profit  sharing , subprime  mortgage ,  globalisasi,  sistem keuangan Islam, intermediasi keuangan, manajemen risiko, sistem fiskal dan moneter, aset portofolio, sektor finansial dan sektor riil

## I. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berakibat langsung pada struktur pasar  dan  institusi  keuangan  dunia.  Derasnya  arus  teoritisasi  sistem  finansial,  akselerasi inovasi  teknologi  keuangan, deregulasi dan  reformasi  institusi telah  merubah  wajah  sistem dan mekanisme finansial sehingga mendorong munculnya perkembangan sistem keuangan global.  Beberapa  contoh  dapat  dikemukakan  seperti  pemadatan  ( embedding )  ruang  dan waktu kerja manusia berdasarkan teknologi dalam sistem kapitalisme mengakibatkan semua ruang  kehidupan  (ruang  keluarga,  ruang  tidur,  ruang  tamu,  dll)  menjadi  wahana  untuk menjual  produk  (TV  Plasma,  DVD,  seperangkat  sofa,  AC,  dll) 1 .  Ruang  kerja  tidak  lagi membutuhkan tempat khusus seperti ruang kantor. Semua transaksi bisnis dapat dilakukan di restoran, ruang hotel, atau rumah pribadi. Waktu kerja pun bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan produktivitas (jam lembur, sift malam, dll).
Perkembangan  ini de  facto memacu  individu  berinvestasi  dalam  ragam  bisnis, memperoleh  tingkat  suku  bunga  yang  lebih  murah  dari  sebelumnya,  serta  berbagi  risiko dengan  individu  atau  lembaga  lain.  Perkembangan  dramatis  dalam  sektor  finansial  dunia semakin  kuat  karena  keikutsertaan  pihak  luar,  seperti  pemerintah  dan  lembaga internasional.  Struktur  pasar  global  yang  selama  ini  menjadi  prerogatif  individu  dan perusahaan  multinasional  mengalami  perubahan  signifikan  karena  selain  masuknya pemerintah ( nation-state ) dan lembaga internasional juga mengakibatkan posisi individu dan perusahaan  multinasional  menjadi  dominan 2 .  George  Soros  dengan Quantum  Fund -nya
1 Anthony Giddens. Contemporary Critic of Historical Materialism (London: MacMillan, 1981) hal. 69
2 Dengan demikian, prediksi Kenichi Ohmae tentang memudarnya peran negara-bangsa dalam konstelasi perdagangan  dunia  tidak  benar.  Peran  negara-bangsa  bahkan  semakin  dominan  dari  masa  sebelumnya  karena
Wahyu -- GLOBALISASI DAN TANTANGAN BAGI SISTEM KEUANGAN ISLAM: PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No.1, Maret 2011 pp. 5-12 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
sanggup merekayasa dan mengguncang pasar dunia melalui spekulasi perdagangan valas. Maka  keputusan  individu  sering  memiliki  implikasi  global  berkenaan  dengan  dinamika  dan akselerasi  struktur  pasar  finansial 3 .Tentu  saja,  teknologi  informasi  yang  menjadi ikon globalisasi  memungkinkan  keterjaringan  manusia  modern  dalam networking .  Pelaku  pasar dunia  melakukan  kolaborasi  aktif  dengan  pihak-pihak  lain  dengan  tujuan  membakukan ( fixing )  globalisasi  secara mondial di  mana  pemerintah  tidak  lagi  merujuk  pada  posisi administratif  dan  supervisi  melainkan  telah  menjadi  penjual  atau  pembeli  dalam  konstelasi pasar kompetitif.
Dalam  konteks  ini  terlihat  bahwa  globalisasi  merupakan  proses  pertumbuhan  yang multidimensi  dan  multibentuk  melalui  keterhubungan  antar  negara  dan  antar  individu  di seluruh  dunia.  Dan  proses  pertumbuhannya  menyangkut  aspek  ekonomi,  budaya,  dan sosial-politik.  Dalam  dimensi  ekonomi,  proses  ini  mencakup  pertumbuhan  angka perdagangan,  pergerakan  mata  uang,  investasi  global  dan  produksi  yang  melibatkan regulasi,  standarisasi,  dan  eksistensi  kelembagaan.  Tenaga  kerja  murah,  kemudahan investasi  dan  transportasi,  liberalisi  perdagangan,  serta  bebasnya  aliran  modal  mampu memobilisir pertumbuhan ekonomi dunia secara global.
Dalam  pengelolaan  risiko  bisnis  di  atas,  investor  dan  pelaku  usaha  cenderung memberlakukan  “penyebaran  dan  pembagian  risiko”  ( risk-spreading  and  sharing ) dibandingkan  “pemindahan  risiko  dengan  kontrak  harga  tetap”  ( risk-shifting  via  fixed  price debt  contract ) 4 .  Jika  sebelumnya  sistem  kedua  mendominasi  perdagangan  global  maka pemikiran  dan  analisis  risiko  bisnis  global  yang  fluktuatif  menyebabkan  pelaku  usaha memilih sistem pertama. Inovasi baru dalam bisnis mengharuskan analisis harga risiko yang dikaitkan  dengan  ketersediaan  informasi  serta  mengadopsi  standar  internasional  dalam prinsip  transparansi, akuntabilitas, dan  tata  kelola  yang baik  ( good  corporate governance ). Maka  lanskap  sistem  finansial  internasional  mendorong  tumbuhnya  sistem risk-sharing , sekuritas berbasis aset ( asset-based securitization ), dan transaksi bagi hasil ( loss and profit sharing ) dengan tujuan menjaga stabilitas perdagangan internasional.

## II.  Kontestasi Sistem Keuangan Global dan Sistem Keuangan Islam
Sistem  keuangan  Islam  pun  tidak  luput  dari euphoria globalisasi  di  atas.  Banyak negara  Islam  yang  terlibat  semenjak  lama  dengan  perdagangan  internasional.  Hal  ini disebabkan  tidak  ada  negara  yang  mampu  mengisolasi  diri  dalam  ranah  ekonomi  global. Masyarakat dunia, dalam perspektif ekonomi, adalah masyarakat yang terintegrasi oleh satu sistem  dunia  untuk  mencari  bentuk  tata  baru  perekonomian  yang  lebih  adil 5 .  Dalam konseptualisasi  seperti  ini,  masing-masing  pelaku  usaha  bebas  memilih  sistem  transaksi yang menguntungkan dan menjaga stabilitas keuntungan itu.
Berdirinya  pusat  keuangan  syariah  internasional  ( hub )  di  sejumlah  negara  Eropa tidak  terlepas  dari  faktor  ini.  Negara  Islam  Timur  Tengah  yang  kuat  memegang  prinsip transaksi  syariah  diakomodasi  oleh  sistem  global  dengan  mendirikan  pusat  keuangan
perkembangan  teknologi  membuat  masyarakat  dunia  terjaring  dalam  suatu networking bisnis  tanpa  batas geografis dan teritorial. Negara-bangsa bekerja sama dengan lembaga internasional, perusahaan multinasional, dan individu saling bahu membahu memfiksasikan wacana globalisasi secara sistematis. Anthony Giddens. The Constitution of Society (Cambridge: Polity Press, 1984) hal. 182-183. Lihat pula pembahasan Kenichi Ohmae. The End of Nation-State: The Rise of Regional Economies (New York: The Free Press, 1995) 3 Anthony Giddens. The Third Way: The Renewal of Social Democracy (Cambridge: Polity Press, 1998) hal. 35
4 Zamir  Iqbal&Abbas  Mirakhor. An  Introduction  To  Islamic  Finance (Singapore:  John  Wiley&Sons (Asia) Pte Ltd, 2007) hal. 296
5 Permasalahan ini dapat dilihat pada sejumlah kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi dunia yang tidak berpihak pada kesejahteraan umat manusia. Lihat Emitay Etzioni. The Moral Dimension: Toward A New Economics (New  York:  MacMillan,  1998)  dan  James  Robertson. Future  Wealth:  A  New  Economic  for  21 st Century (London: Cassel Publication, 1990)
Wahyu -- GLOBALISASI DAN TANTANGAN BAGI SISTEM KEUANGAN ISLAM: PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No.1, Maret 2011 pp. 5-12 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
syariah. Inggris yang dulunya memegang teguh konservatisme pasar bebas pada akhirnya membuka diri untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah internasional. Kepentingan negara-negara  Eropa  adalah  pengelolaan  keuangan  investasi  Timur  Tengah.  Maka rasionalitas ekonomi melihat kondisi ini sebagai alternatif sistem finansial internasional yang menguntungkan.
Hal  ini  berbeda  dengan  sistem  keuangan  konvensional  yang  tidak  memberi  jaminan stabilisasi sistem finansial dan tingkat keuntungan. Krisis ekonomi subprime mortgage pada akhir  tahun  2007  dan  awal  2008  menjadi  contoh  rapuhnya  fondasi  sistem  finansial  itu. Ceritanya seperti ini: Krisis bermula dari booming sektor properti di AS yang mengakibatkan harga  rumah  melambung  tinggi.  Pemilik  rumah  pun  tertarik  menjamin  rumahnya  ke  bank untuk memperoleh pinjaman ( home equity loan ) untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Pihak  bank  kemudian  mengemas  kredit  ini  dalam  berbagai  instrumen  keuangan  termasuk obligasi  yang  dilempar  ke  pasar  obligasi  internasional  ( mortgage  bond  market )  sehingga menarik minat banyak perusahaan keuangan internasional 6 .
Perusahaan seperti Merril Lynch, JP Morgane Chase, Lehman Brothers, Bear Stearns, Morgan  Stanley,  Citigroup,  Bruyette&Woods,  Washington  Mutual,  Indymac,  Countrywide Financial,  Wells  Fargo,  HSBC,  dan  lain-lain  berlomba  membeli  saham  hipotek  yang ditawarkan. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi AS mengalami perlambatan akibat tingginya harga  minyak  mentah  dunia.  Sektor  moneter  terkena  imbas  karena  angka  inflasi membumbung  tinggi.  Fenomena  ini  mengakibatkan  sektor  properti    ambruk.  Banyak nasabah  mengalami  kesulitan  membayar  cicilan  kredit  sehingga  harus  menjual  rumahnya kembali.  Maka booming penjualan  rumah  menyebabkan  harga  properti  hancur.  Nasabah yang tidak mampu melunasi kredit akhirnya membiarkan bank menyita ( foreclosure ) rumah mereka,  yang  jumlahnya  sekitar  30-40  persen  dari  total  jumlah  nasabah.  Pihak  bank dihadapkan pada menyusutnya nilai jaminan aset dan uang tidak kembali.
Perusahaan keuangan internasional mengalami kondisi paling parah karena krisis ini ternyata menjadi “gunung es” krisis keuangan dunia sehingga mengguncang pasar uang AS dan  Eropa.  Citigroup  pada  kuartal  IV  tahun  2007  mengalami  kerugian  US$  8,9  miliar ditambah  kerugian  saat  tutup  buku  sebesar  US$  18  miliar.  Menurut  David  Hiller,  analis ekuitas  Bear  Stearns,  total  kerugian  penghapusan  buku  mencapai  US$  15-250  miliar. Akhirnya  pemerintah  AS  turun  tangan  mengatasi  krisis  keuangan  tersebut.  Gedung  Putih memangkas 1 persen PDB ( Gross Domestic Product ) masyarakat AS dan The Fed ( Federal Reserve )  memotong  suku  bunga  di  bursa  saham  sebesar  75  poin  untuk  mempermudah nasabah mencicil kredit. Tapi kebijakan ini justru membuat panik para pelaku pasar di Wall Street.  Untuk  menghindari  kerugian  yang  lebih  besar,  pemerintah  AS  mengeluarkan kebijakan bail-out yaitu  tindakan  penyelamatan  sementara  dalam  bentuk  jaminan  finansial agar efek berantai krisis finansial itu tidak mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dan tidak mempengaruhi sektor keuangan yang lain.
6 Sebenarnya  mekanisme  kredit hipotek  ini  sederhana.  Bank  hanya  menyalurkan  dana  kepada  nasabah untuk  memiliki  rumah.  Ketika  kredit  sudah  cair,  nasabah  memiliki  rumah  dan  tinggal  mencicil  kredit pinjamannya setiap bulan. Masalahnya menjadi rumit ketika bank membuat kemasan baru yang berlapis untuk menarik  minat  perusahaan  keuangan  internasional  di  pasar  obligasi  seperti  CDO  ( collateralized  Debt Obligation ), SIV ( structural Investment Vehicle ), dan lain-lain. Jumlah obligasi hipotek yang terkumpul senilai US$ 27 triliun (lebih besar dari treasury bond ). Kondisi perekonomian AS yang baik jangka waktu 2002-2006 turut  andil  memperbesar  margin  keuntungan  sektor  properti  sehingga  bank  di  AS  berani  menawarkan  kredit hipotek dengan bunga rendah pada 2 tahun pertama peminjaman. Baru pada tahun ketiga dan selanjutnya, sistem bunga dibuat naik tak pasti dan berubah-ubah ( adjustable rate ). Para broker properti pun membujuk rayu para pemilik rumah untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan rumahnya selagi bunga rendah. Harian Republika edisi Senin, 28 Januari 2008.
Ada dua pelajaran menarik dari krisis subprime mortgage yaitu: (a) sistem keuangan global  ternyata  dibangun  dengan  dasar  optimisme  yang  besar  pada  kinerja  mekanisme pasar bebas walaupun de facto sering menimbulkan distorsi ekonomi dan (b) pada akhirnya membutuhkan  “intervensi  terbatas”  pemerintah  untuk  menyelamatkan  mekanisme  pasar tersebut.  Kegiatan  ekonomi  tidak dapat  sepenuhnya diserahkan  kepada  mekanisme  pasar karena  cara  kerja  pasar  tidak  selamanya  berjalan  efektif  dan  efisien. Market  failure , penyediaan  barang  publik,  keadilan,  pemerataan  distribusi  pendapatan  dan  sirkulasi kekayaan tidak selamanya mampu dilakukan pasar. Kondisi ini disebabkan de facto realitas pasar  tidak  dapat  beroperasi  karena  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  pasar  kompetitif (asimetri informasi, monopoli dan oligopoli, hambatan perdagangan, masalah eksternalitas, dan lain-lain). Pasar bekerja berdasarkan hukum demand-supply yang mensyaratkan suatu komoditas  yang tradable .  Komoditas  itu  harus  memiliki  harga  sedangkan  harga  harus terukur  ( sizeable ).  Dalam  kenyataannya  banyak  komoditas  yang  tak  dapat  diukur ( unsizeable )  sehingga  tidak  memiliki  harga  dan  tak  dapat  diperdagangkan  atau  tak  dapat disediakan oleh pasar. Penanganan terhadap komoditas seperti itu membutuhkan intervensi pemerintah  agar  komoditas  dapat  diperdagangkan  kembali  dalam  mekanisme  pasar kompetitif.  Dengan  demikian  kerja  sama  strategis  antara  pemerintah,  pasar,  dan  pelaku usaha  untuk  menjalankan  aktivitas  ekonomi  mutlak  diperlukan,  sebagaimana  yang ditawarkan sistem keuangan Islam.

## III.  Tantangan Baru, Kesempatan Baru
Tantangan baru sistem keuangan Islam terdapat pada akumulasi teori, operasional, dan  implementasinya 7 .  Akumulasi  teori  keuangan  Islam  sebagaimana  dikembangkan ilmuwan  dan  ekonom  Islam  harus  menjadi  landasan  teoritis  untuk  membangun  sistem keuangan  berbasis profit  sharing yang  produktif  dan  menguntungkan.  Pada  ranah operasional, perkembangan dan inovasi teknologi, intermediasi keuangan, dan manajemen risiko  dapat  diejawantahkan  secara  komprehensif.  Secara  implementatif  juga  harus diupayakan  langkah-langkah  membumikan  sistem  keuangan  Islam  sebagai  sub  sistem ekonomi Islam.
Dalam  rasional  ekonomi,  perkembangan  sistem  keuangan  didukung  oleh  kuatnya fondasi institusi. Dan institusi keuangan yang kuat berkaitan dengan upaya melindungi hak milik,  hak  investor,  dan  kontrak.  Optimisme  publik  terhadap  institusi  keuangan  sangat tergantung dari jaminan ini. Institusi keuangan Islam telah menunjukkan kinerja positif dalam menjamin hak dan kontrak tersebut sehingga sistem surplus sharing dapat diperluas dalam formulasi  kebijakan.  Sistem  keuangan profit  sharing didasarkan  pada  transaksi  saling percaya ( mutual trust ) di mana tingkat kepercayaan publik merupakan fondasi utama untuk mengembangkan  kegiatan  bisnis  dan  investasi  yang  berpengaruh  pada  kinerja  institusi, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian negara.
Di  samping  itu,  semakin  tinggi  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  institusi keuangan  maka  makin  seimbang tingkat  investasi  dan akselerasi pasar barang  pun  makin meningkat.  Kondisi  ini  berbanding  terbalik  dengan  institusi  keuangan  yang  mengalami penurunan  kepercayaan  maka  keseimbangan partisipasi  publik tergantung dari aturan dan institusi hukum yang melindungi hak milik investor dan pihak lain yang diikat kontrak. Maka institusi  keuangan  yang  memiliki  tingkat  pertumbuhan  minimal  tidak  hanya  disebabkan rendahnya  tingkat  kepercayaan  tapi  juga  minimnya  perlindungan  hak  dan  kepemilikan investor.  Dari  sisi  negara,  hal  ini  dapat  diantisipasi  dengan  memperkuat  institusi  hukum, mendorong  transparansi,  akuntabilitas,  dan  tata  kelola  yang  baik  melalui  keterbukaan informasi  dan  edukasi  dalam  sistem profit  sharing dan risk  sharing .  Kebijakan  pemerintah dalam memperkuat institusi keuangan adalah:
7 Zamir Iqbal& Abbas Mirakhor, op.cit . hal. 297
1. Memperkuat basis transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi yang baik di sektor privat dan publik.
2. Meningkatkan jaminan hukum pada sistem fiskal dan pasar modal.
3. Meningkatkan supremasi hukum untuk melindungi hak dan kepemilikan investor, serta memperkuat kontrak.
4. Melakukan reformasi sektor finansial dengan partisipasi masyarakat dan pelaku pasar.
5. Melakukan  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi  luar  negeri  ( foreign  direct investment ).

## IV.  Tawaran Sistem Keuangan Risk-Sharing
Sistem risk-sharing telah lama hilang dari khazanah sistem keuangan modern. Salah satu  penyebabnya  adalah  sistem  perbankan  modern  melakukan  intermediasi  untuk menyediakan  uang  bagi  pelaku  usaha  dengan  tingkat  bunga  sesuai  kontrak 8 .  Pengalihan sistem  perbankan  pada  suku  bunga  tetap  dalam  mengamankan  kinerja  operasional perbankan  menjadi  penyebab  in-efisiensi  dunia  keuangan.  Dengan  kata  lain,  sistem  suku bunga  ternyata  gagal  melakukan  stabilisasi  keuangan  baik  di  tingkat  lokal  ataupun  global. Fungsi lembaga intermediasi pun sebatas menjalankan otoritas mereduksi angka transaksi, memonitor  harga,  dan  menjalankan  manajemen  risiko  tanpa  menjelaskan  struktur  kredit yang  tak  seimbang.  Pada  akhirnya  sistem  suku bunga  menjadikan  bank  sebagai  “pemberi pinjaman  terakhir”  ( the  lender  of  last  resort )  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan keuangan.  Sebagai  lembaga  intermediasi  dan  menjaga  kepentingan  institusi  perbankan, informasi  keuangan  publik  ditutup  sehingga  sisi  pembiayaan  dan  sisi  penghimpunan  dana menjadi  tidak  seimbang.  Maka  ketidakseimbangan  informasi  ini  menghasilkan  spekulasi pelaku usaha dan mekanisme operasional perbankan, yang disebut moral hazzard . Kondisi  inilah  yang  menjadi  salah  satu  alasan  urgensi  menerapkan  sistem risk- sharing yang menegaskan sikap saling percaya antara mekanisme operasional dan pelaku usaha. Stabilitas yang ditunjukkan oleh kinerja operasional institusi keuangan dalam bidang perdagangan,  investasi,  bahkan  produksi  membuat  sistem risk-sharing menjadi  alternatif pilihan sistem keuangan global sehingga mampu mengambil hati banyak investor.

## V.  Implementasi Secara Luas
Tantangan utama pengembangan sistem keuangan risk-sharing adalah ketidakseimbangan  keuangan  secara  fiskal,  moneter,  dan  faktor  eksternal  yang mempengaruhinya 9 .  Fenomena  ini  sering  dialami  negara-negara  Islam  sehingga  sulit mengimplementasikan sistem keuangan Islam. Padahal kebutuhan utama sistem keuangan Islam  atau risk-sharing terletak  pada  kebijakan  struktural  atas  sistem  fiskal  dan  moneter. Sistem  fiskal 10 memegang  peran  penting  dalam  institusi  negara  Islam  karena  berkaitan dengan  kebijakan  pemerintah  untuk  mengatur  sistem  pajak  (pendapatan  negara)  dan belanja  pemerintah  ( government  expenditure ).  Kebijakan  fiskal  akan  mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengantisipasi distorsi pertumbuhannya. Salah satu solusi Islam dalam  kebijakan  fiskal  adalah  membedakan  antara  pendapatan  reguler  dan  pendapatan aksidental. Pendapatan reguler diperoleh dari zakat, sementara pendapatan aksidental dari pajak 11 . Selain pendapatan negara, Islam juga mengatur pembelanjaan pemerintah dengan menerapkan  prinsip  efektif-efisien  demi  kemaslahatan  umum  dan  asas  manfaat  yang
8 Ibid , hal. 302
9 Ibid , hal. 305 10 Dalam konteks ini, sistem fiskal dipahami sebagai langkah pemerintah/negara untuk mengatur perubahan sistem pajak (pendapatan negara) dan government expenditure (pembelanjaan negara).
11 Pada  masa  Rasulullah, Khulafar  Rasyidah dan  kekhalifahan  Islam  setelahnya,  pendapatan  reguler diambil dari sejumlah komponen seperti zakat, jizyah , kharaj , ushr , infak, dan shadaqah sedangkan pendapatan temporer/aksidental dari harta ghanimah , fa’i , dan harta temuan.
Wahyu -- GLOBALISASI DAN TANTANGAN BAGI SISTEM KEUANGAN ISLAM: PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No.1, Maret 2011 pp. 5-12 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
maksimal. Dengan demikian, titik keseimbangan sistem fiskal terdapat pada pilihan berbagai instrumen kebijakan pajak dan zakat serta pola pembelanjaan negara.
Adapun  sistem  moneter  Islam 12 menerapkan  variabel  cadangan  uang  bukan  suku bunga. Bank sentral mengimplementasikan kebijakan moneter dengan tujuan menghasilkan pertumbuhan sirkulasi uang untuk mencukupi pembiayaan pertumbuhan ekonomi potensial dalam output periode  menengah  panjang,  stabilitas  harga,  dan  tujuan  sosial  ekonomi lainnya.  Dalam  perspektif  pelaku  usaha,  karena  tidak  ada  aset  berbasis  bunga  maka  ia dihadapkan  pada  pilihan  berinvestasi  dengan profit-sharing dengan  risiko  tertentu  atau mendiamkan  uangnya  menjadi  tidak  produktif  ( idle  asset ) 13 .  Jika  pilihan  kedua  maka  nilai uangnya akan dikurangi zakat. Di samping itu akan tersedia berbagai peluang bisnis dengan tingkat  risiko  berbeda.  Investor  akan  memilih  peluang  investasi  sesuai  perkiraan  laju keuntungan  yang  diharapkan.  Titik  keseimbangan  sistem  moneter  terletak  pada  eliminasi bunga  ( zero  interest )  sehingga  tingkat  keuntungan  berdasarkan  kegiatan  investasi  dan pembiayaan sektor riil yang dilakukan perbankan. Dengan demikian, sistem moneter Islam mengaitkan  sektor  finansial  dan  sektor  riil  di  mana  investasi  dan  produktivitas  sektor  riil berpengaruh pada return sektor finansial.
Di sini terlihat sistem keuangan risk-sharing berbanding seimbang dengan kebijakan fiskal dan moneter di mana (a) bank sentral terlibat langsung dalam kepemilikan perusahaan dengan memberi pengaruh ( leverage ) pada bank sentral. Penyertaan modal bank sentral di bank  komersial  dan  perusahaan  akan  menjamin  kebijakan  dan  peraturan  bank  sentral dipatuhi. Dengan demikian, kebijakan moneter akan berlaku efektif. (b) sebagai konsekuensi dari  (a)  maka  hubungan  antara  bank  sentral  dengan  bank  komersial  mampu  merekayasa situasi kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, titik keseimbangan belum sepenuhnya  mampu  diaplikasikan.  Menurut  Chapra 14 ,  ada  beberapa  kelemahan:  (a) keterlibatan bank sentral dalam transaksi saham emiten swasta akan menimbulkan distorsi karena  motifnya  berbeda  kecuali  dalam  saham-saham  pemerintah.  (b)  instrumen  ekuitas tidak efektif bagi kebijakan moneter karena tidak berpengaruh dominan pada pertumbuhan ekonomi.  Pembelian  saham  perusahaan dengan  sistem profit-sharing mempunyai  dampak kecil dibandingkan obligasi pemerintah. (c) intervensi bank sentral pada bank komersial dan perusahaan bisa  menimbulkan principle agency problem dan moral  hazzard karena  tujuan intervensi untuk menjaga target dan sasaran kebijakan moneter.
Sistem  fiskal  bertujuan  mengoptimalkan  alokasi  sumber  daya  ekonomi  terutama dalam penyediaan kebutuhan pokok, stabilitas harga, dan sustainability of economic growth . Dalam  hal  ini,  sistem  transaksi  Islam  yang  menekankan  analisis  risiko  membutuhkan kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan tingkat investasi dan bisnis di masyarakat. Jika institusi negara tidak mampu menjamin kepastian itu maka investor dan pelaku usaha akan menolak sistem risk-sharing . Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sistem keuangan Islam akan berjalan efisien manakala tidak terjadi paradox of growth atau angka keuntungan sektor finansial  berkaitan erat dengan  sektor  riil.  Kebijakan  moneter  bertujuan  mengurangi defisit  dengan  cara  mempertahankan  batas  harga  dan  mengeliminasi  suku  bunga. Kebijakan  fiskal  yang  bertujuan  meningkatkan  pendapatan  pemerintah  dilakukan  secara reguler  dengan  zakat  dan  mengefektifkan  anggaran government  expenditure .  Di  samping itu,  operasi  pasar  keuangan  domestik  dapat  dilakukan  secara  berkala  serta  memberi tekanan  pada  operasi  keuangan  untuk  menaikkan  tingkat  keuntungan  pemegang  saham atau nasabah penabung.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  aset  portofolio  bank  Islam  tidak  memiliki komponen  yang  kuat  untuk  melakukan  transaksi profit-sharing karena  (a)  minimnya
12 Sistem  moneter  adalah  langkah  kebijakan  pemerintah  untuk  memperbaiki  dan  mengatur  kondisi perekonomian  dengan  mengendalikan  jumlah  peredaran  uang.  Jumlah  ini  akan  mempengaruhi  tingkat output perekonomian dan stabilitas harga. Instrumen yang biasa digunakan adalah open market operation , penentuan tingkat suku bunga, atau penentuan cadangan wajib sektor perbankan, dan moral suassion (himbauan moral).
13 Metwally. Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995) hal. 71
14 M.  Umer  Chapra. The  Future  of  Economic:  An  Islamic  Perspective (United  Kingdom:  The  Islamic Foundation, 2000) hal. 115-117
kerangka  hukum  dan  institusi  yang  memfasilitasi  kontrak  dan  persetujuan  dalam  aset portofolio  sehingga  yang  menentukan  tingkat  keuntungan  aset  adalah  sektor  riil  bukan sebaliknya. (b) kurangnya jumlah dan variasi instrumen keuangan yang diaplikasikan  bank Islam.  Kedua  hal  ini  mengakibatkan  sistem  keuangan  Islam  memiliki  risiko  tinggi  dan konsentrasi  aset  portofolio  bersifat  jangka  pendek  dan  terbatas  aset  perdagangan.  Pada sebab pertama, negara-negara Islam tidak memiliki pasar modal dan pasar uang potensial untuk  menyediakan  kebutuhan  modal  dan  jaminan  aset  investor.  Sebab  kedua  biasanya berhubungan dengan kurangnya instrumen yang mendukung formasi modal sehingga tidak ada instrumen finansial jangka pendek untuk menyediakan likuiditas.
Sejumlah  tantangan  akan  dihadapi  sistem  keuangan  Islam  dalam  konteks globalisasi. Tantangan itu antara lain memperkenalkan produk baru yang disari dari hukum syariah dalam menjalankan likuiditas di pasar, menyusun perangkat manajemen risiko, serta memisahkan  portofolio.  Di  samping  itu,  rekayasa  finansial  pada  bank  Islam  memerlukan komitmen stakeholder dalam  memahami  karakter  “pendapatan  berisiko”  ( the  risk  return ) pada sistem keuangan Islam serta menyusun instrumen baru yang berbeda dengan the risk return sesuai  dengan  permintaan  investor,  lembaga  intermediasi  keuangan,  dan  likuiditas serta  keamanan  investor.  Situasi  global  dan  integrasi  sistem  keuangan  global  akan mempengaruhi  cara  kerja  pasar  modal.  Integrasi  akan  mencipta  pasar  uang  yang  lebih mudah  dan  transparan  dengan  susunan  instrumen  variatif,  struktur  yang establish ,  dan diversifikasi  portofolio  dan  manajemen  risiko  serta  permintaan  pasar  jangka  pendek  dan panjang. Selama ini terlihat bahwa pasar uang syariah belum mampu menaungi pasar antar bank  sementara  kebutuhan  transaksi,  penyimpanan  dana, dan  jumlah  peminjaman  sangat potensial.
Wahyu -- GLOBALISASI DAN TANTANGAN BAGI SISTEM KEUANGAN ISLAM: PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No.1, Maret 2011 pp. 5-12 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## DAFTAR PUSTAKA
Chapra, M. Umer. 2000. The Future of Economic: An Islamic Perspective . United Kingdom: The Islamic Foundation
Etziony,  Emitay.  1998. The  Moral  Dimension:  Toward  A  New  Economics. New  York: MacMillan
Giddens, Anthony. 1981. Contemporary Critic of Historical Materialism . London: MacMillan
___________. 1984. The Constitution of Society . Cambridge: Polity Press
___________. 1998. The Third Way: The Renewal of Social Democracy . Cambridge: Polity Press
Iqbal,  Zamir&  Abbas  Mirakhor.  2007. An  Introduction  to  Islamic  Finance .  Singapore:  John Wiley& Sons (Asia) Pte Ltd
Metwally, 1995. Teori dan Praktik Ekonomi Islam . Jakarta: Bangkit Daya Insana
Ohmae,  Kenichi,  1995. The  End  of  Nation-State:  The  Rise  of  Regional  Economies .  New York: The Free Press
Robertson, James. 1990. Future Wealth: A New Economic for 21 st Century . London: Cassel Publication
Harian Republika edisi Senin, 28 Januari 2008.