Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS KASUS ROCKY GERUNG YANG DIDUGA MELAKUKAN PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN JOKOWI DODO
Maria Alfira Nata 1 , Antonia Alfiayu Zigha Nanga 2 , Lousiano Grandiroyvan Wera
Moa 3 , Yohanes Arman 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia natamaria928@gmail.com, antonia@gmail.com, lousiano@gmail.com, nanaarman54@gmail.com
Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023

## Abstract
This study analyzes the case of insult against President Jokowi Dodo by Rocky Gerung, an intellectual and critic of the government. This study uses a qualitative method with a case study approach, which allows the researcher to understand the phenomenon from various aspects. Qualitative data were collected from various sources, such as mass media, social media, and legal documents. This study uses the Differential Association theory and the Labelling theory to  explain  Rocky  Gerung's  behavior.  The  results  of  the  study  show  that  Rocky  Gerung's statement has the potential to be considered as insulting the president personally, even though he claims to be a critique of the government's policy. Insulting the leader of the state should not be done in the space of democracy and freedom of expression. As an intellectual, Rocky Gerung should express his opinion with responsibility and respect for public institutions.
Keywords: Insult; Rocky Gerung; Case Study
* Alamat korespondensi: Universitas Katolik Widya Mandira E-mail: natamaria928@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Penghinaan  terhadap  tokoh-tokoh  penting,  terutama  presiden,  telah  menjadi  fenomena  yang menimbulkan  kekhawatiran  di  ranah  sosial  dan  politik  di  Indonesia.  Kasus-kasus  penghinaan  ini memunculkan perdebatan intens, yang menggambarkan perbedaan pendapat dalam penilaian terhadap batas-batas kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap institusi publik.
Sejarah  mencatat  berbagai  insiden  di  mana  presiden  atau  figur  politik  utama  menjadi  sasaran penghinaan.  Bentuk  penghinaan  tersebut  beragam,  mulai  dari  pernyataan  verbal  yang  menghina, manipulasi citra, hingga penggunaan simbol atau bahasa yang merendahkan  martabat. Tidak jarang, penghinaan semacam itu menciptakan kegaduhan dalam masyarakat, memicu reaksi beragam dari pihak yang terlibat dalam ranah politik dan publik.
Respons  masyarakat  terhadap  kasus  penghinaan  ini  juga  mencerminkan  polarisasi  dalam masyarakat. Sebagian memandangnya sebagai ekspresi kebebasan berpendapat yang harus dilindungi, sementara yang lain menilai penghinaan tersebut sebagai tindakan yang tidak  etis, bahkan dianggap dapat membahayakan stabilitas sosial dan citra institusi presiden.
Pengambilan  langkah  hukum  terkait  kasus  penghinaan  terhadap  presiden  seringkali menimbulkan  perdebatan  yang  kompleks.  Batasan  antara  kebebasan  berekspresi  dan  tindakan  yang merugikan  atau  merendahkan  institusi  negara  terkadang  menjadi  kabur  dan  menantang.  Selain  itu, perkembangan  teknologi,  khususnya  media  sosial,  telah  memberikan  dimensi  baru  dalam  cara penghinaan tersebar, sering kali dengan cepat dan meluas di dunia maya.
Diskusi  tentang  kasus  penghinaan  terhadap  presiden  tidak  hanya  menyoroti  kompleksitas kebebasan  berpendapat  dalam  ranah  demokrasi,  tetapi  juga  menyoroti  perlunya  pendekatan  yang bijaksana terhadap etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, masalah ini juga menuntut pertimbangan serius mengenai perlunya mekanisme yang jelas dan adil untuk menangani kasus-kasus  semacam  ini,  menjaga  keseimbangan  antara  hak  untuk  menyatakan  pendapat  dan perlindungan  terhadap  lembaga-lembaga  negara.  Tema  ini  terus  menjadi  subjek  perdebatan  yang relevan dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan tantangan dan konflik dalam memahami batasan- batasan kebebasan berpendapat dalam lingkup demokrasi yang dinamis.
Penting  untuk  menekankan  bahwa  fenomena  penghinaan  terhadap  tokoh-tokoh  penting, khususnya presiden, tidak hanya memiliki dampak pada tingkat sosial dan politik, tetapi juga menyentuh ranah hukum. Sejumlah kasus penghinaan terhadap presiden telah menjadi subyek penanganan hukum, di mana pemerintah atau lembaga terkait berusaha menjaga kedaulatan dan martabat institusi negara. Namun,  interpretasi  hukum  dan  pengambilan  tindakan  seringkali  menimbulkan  perdebatan  terkait batasan  kebebasan  berbicara  dan  tindakan  yang  dianggap  merendahkan  martabat  presiden. Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru, di mana penghinaan terhadap presiden dapat dengan cepat disebarkan di platform daring, menciptakan lingkaran informasi yang sulit untuk dikelola.
Dalam  konteks  yang  semakin  terbuka  dan  terhubung  secara  digital,  pemerintah  dan  lembaga terkait diharapkan dapat menghadapi tantangan dalam menegakkan aturan dan hukum yang adil, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang diperlukan dalam masyarakat demokratis. Kesadaran  akan  implikasi  hukum,  etika,  dan  implikasi  sosial  dari  penghinaan  terhadap  tokoh-tokoh publik, terutama presiden, adalah krusial dalam membentuk pandangan yang seimbang dan bijaksana terkait penanganan kasus-kasus semacam ini.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Studi  kasus  yang  diaplikasikan  dengan  baik  akan  memungkinkan  peneliti  untuk  dapat menyelidiki suatu masalah tidak hanya melalui satu lensa, melainkan beberapa lensa yang beragam, sehingga mampu membantu peneliti menemukan dan memahami fenomena yang diteliti dari berbagai aspek  .Studi  kasus  merupakan  penelitian  yang  menekankan  pada  pemahaman  yang  lebih  mendalam akan fenomena tertentu terhadap individu. Studi kasus juga berguna dalam mengekspolorasi masalah yang belum atau pun masih sedikit yang diketahui tentang fenomena tertentu . Penelitian ini bertujuan untuk  memahami  meneganai  kasus  Rocky  Gerung  yang  diduga  menghina  Presiden  Jokowi  Dodo. Sumber data yang digunakan adalah video dan artikel yang terkait dengan kasus ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik observasi online. Data dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis kualitatif.  Data  kualitatif  adalah  data  mentah  dari  dunia  empiris.  Data  kualitatif  itu  berujud  uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(open-ended  narrative),  tanpa  mencoba  mencocokkan  suatu  gejala  dengan  kategori  baku  yang  telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pernyataan Rocky Gerung Yang diduga menghina Presiden Jokowi Dodo
a. Konteks
Pada acara seminar di Bekasi pada tanggal 31 Juli 2023, Rocky Gerung mengungkapkan sejumlah pernyataan yang dianggap kontroversial terkait kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak mendukung buruh dan golongan rakyat kecil. Lebih lanjut, dalam pidatonya, Rocky Gerung juga mengajukan seruan untuk  melakukan  konfrontasi  dengan  Presiden  Jokowi.  Namun,  yang  paling  menarik  perhatian  dan menjadi titik kontroversi adalah ketika ia secara terang-terangan menyebut Presiden Jokowi sebagai "bajingan tolol" dan "bajingan pengecut". Rekaman video yang memuat pernyataan tersebut kemudian tersebar  luas  di  berbagai  platform  media  sosial,  menimbulkan  reaksi  tajam  dari  berbagai  kalangan, khususnya dari pendukung Jokowi Dodo.
b. Isi
Berikut  adalah  kutipan  pernyataan  Rocky  Gerung  yang  diduga  berita  bohong  dan  menghina Presiden Jokowi, dengan sensor pada kata-kata kasar:
Begitu  Jokowi  kehilangan  kekuasaannya,  dia  jadi  rakyat  biasa,  nggak  ada  yang  peduli  nanti. Tetapi, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi ke China buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak mikirin nasib kita. Itu b*** yang t**. Kalau dia b*** pintar, dia  mau  terima berdebat  dengan  Jumhur  Hidayat.  Tapi  b***  t**  itu  sekaligus  b***  yang  pengecut. Ajaib, b*** tapi pengecut.
1. Rocky Gerung mengkritik Jokowi sebagai presiden yang kehilangan kekuasaan dan tidak peduli dengan nasib rakyat.
2. Rocky Gerung menuduh Jokowi sebagai presiden yang egois dan ingin mempertahankan legasinya dengan menjual IKN ke China.
3. Rocky  Gerung  mengejek  Jokowi  sebagai  presiden  yang  bodoh  dan  pengecut  yang  tidak berani berdebat dengan lawan politiknya, yaitu Jumhur Hidayat.
4. Rocky Gerung menggunakan kata-kata kasar yang dianggap menghina martabat dan simbol persatuan bangsa, yaitu presiden.
c. Makna
Pernyataan  Rocky  Gerung  tersebut  memiliki  makna  yang  negatif  dan  menyerang  kredibilitas, integritas, dan kinerja Presiden Jokowi. Rocky Gerung menuduh Jokowi sebagai pemimpin yang egois, bodoh, dan takut. Ia juga mengejek Jokowi sebagai orang yang tidak berani berdebat dengan lawan politiknya,  seperti  Jumhur  Hidayat,  yang  merupakan  tokoh  oposisi.  Rocky  Gerung  juga  menyindir Jokowi sebagai orang yang menjual IKN atau Ibukota Negara ke China, yang merupakan negara mitra dagang Indonesia yang sering dikritik karena memiliki pengaruh yang besar.
d. Unsur-unsur
Pernyataan Rocky Gerung tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek hukum, yaitu penghinaan presiden, penyebaran berita bohong, dan hasutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, penghinaan presiden adalah tindakan yang menghina, mencela,  atau  merendahkan  martabat  presiden  sebagai  kepala  negara  dan  simbol  persatuan  bangsa. Penghinaan presiden dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak  Rp  500  juta.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, penyebaran berita bohong adalah tindakan yang menyebarluaskan informasi yang tidak  benar  atau  menyesatkan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  atau  masyarakat. Penyebaran berita bohong dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling  banyak  Rp  1  miliar.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum Pidana, hasutan adalah tindakan yang menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau memberontak terhadap penguasa yang sah. Hasutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Pasal-pasal yang digunakan untuk melaporkan Rocky Gerung
Laporan terhadap Rocky Gerung dilakukan sebanyak 25 kali, di berbagai tempat, oleh berbagai pihak, pada tanggal yang berbeda beda, dan dengan pasal yang berbeda-beda.
§ Laporan pertama dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Metro Jaya pada 31 Juli 2023, dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan kedua dilakukan oleh Ferdinand Hutahaean di Polda Metro Jaya pada 1 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4460/VII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Laporan ini menggunakan Pasal 14 dan/atau  Pasal  15  UU  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana,  yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
§ Laporan ketiga dilakukan oleh DPP PDIP di Bareskrim Polri pada 2 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/217/VIII/2023/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45  ayat  2  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  yang  mengatur  tentang  ujaran  kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan  keempat  dilakukan  oleh  Relawan  Jokowi  di  Polda  Metro  Jaya  pada  3  Agustus  2023, dengan nomor LP/B/4471/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan kelima dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Sumatra Utara pada 4 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4472/VIII/2023/SPKT/Polda Sumut. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2  Jo  Pasal  45  ayat  2  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  yang  mengatur  tentang  ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan keenam dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Sumatra Utara pada 5 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4473/VIII/2023/SPKT/Polda Sumut. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2  Jo  Pasal  45  ayat  2  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  yang  mengatur  tentang  ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan ketujuh dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Sumatra Utara pada 6 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4474/VIII/2023/SPKT/Polda Sumut. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2  Jo  Pasal  45  ayat  2  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  yang  mengatur  tentang  ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan kedelapan dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 7 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4475/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan kesembilan dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 8 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4476/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ - Laporan kesepuluh dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 9 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4477/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan kesebelas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 10 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4478/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan keduabelas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 11 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4479/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan ketigabelas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 12 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4480/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan  keempatbelas  dilakukan  oleh  Relawan  Jokowi  di  Polda  Kalimantan  Timur  pada  13 Agustus  2023,  dengan  nomor  LP/B/4481/VIII/2023/SPKT/Polda  Kaltim.  Laporan  ini menggunakan  Pasal  14  dan/atau  Pasal  15  UU  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
§ Laporan kelima belas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Timur pada 14 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4482/VIII/2023/SPKT/Polda Kaltim. Laporan ini menggunakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
§ Laporan  keenam  belas  dilakukan  oleh  Relawan  Jokowi  di  Polda  Kalimantan  Tengah  pada  15 Agustus  2023,  dengan  nomor  LP/B/4483/VIII/2023/SPKT/Polda  Kalteng.  Laporan  ini menggunakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan  ketujuh  belas  dilakukan  oleh  Relawan  Jokowi  di  Polda  Kalimantan  Tengah  pada  16 Agustus  2023,  dengan  nomor  LP/B/4484/VIII/2023/SPKT/Polda  Kalteng.  Laporan  ini menggunakan  Pasal  14  dan/atau  Pasal  15  UU  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
§ Laporan kedelapan belas dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Tengah pada 17 Agustus 2023, dengan nomor LP/B
§ Laporan ke 19 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Tengah pada 18 Agustus 2023, dengan  nomor  LP/B/4485/VIII/2023/SPKT/Polda  Kalteng.  Laporan  ini  menggunakan  Pasal  14 dan/atau  Pasal  15  UU  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana,  yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
§ Laporan ke 20 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Tengah pada 19 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4486/VIII/2023/SPKT/Polda Kalteng. Laporan ini menggunakan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang sah, atau Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap kepala negara asing atau wakilnya.
§ Laporan ke 21 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 20 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4487/VIII/2023/SPKT/Polda Kalsel. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2  Jo  Pasal  45  ayat  2  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  yang  mengatur  tentang  ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan ke 22 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 21 Agustus 2023, dengan  nomor  LP/B/4488/VIII/2023/SPKT/Polda  Kalsel.  Laporan  ini  menggunakan  Pasal  14 dan/atau  Pasal  15  UU  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana,  yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
§ Laporan ke 23 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 22 Agustus 2023, dengan  nomor  LP/B/4489/VIII/2023/SPKT/Polda  Kalsel.  Laporan  ini  menggunakan  Pasal  207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang sah, atau Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap kepala negara asing atau wakilnya.
§ Laporan ke 24 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 23 Agustus 2023, dengan nomor LP/B/4490/VIII/2023/SPKT/Polda Kalsel. Laporan ini menggunakan Pasal 28 ayat 2  Jo  Pasal  45  ayat  2  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  yang  mengatur  tentang  ujaran kebencian berdasarkan SARA.
§ Laporan ke 25 dilakukan oleh Relawan Jokowi di Polda Kalimantan Selatan pada 24 Agustus 2023, dengan  nomor  LP/B/4491/VIII/2023/SPKT/Polda  Kalsel.  Laporan  ini  menggunakan  Pasal  14 dan/atau  Pasal  15  UU  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana,  yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan  laporan-laporan  yang  dikenakan  terhadap  Rocky  Gerung  terdapat  5  pasal  yang dikenakan yaitu :
§ Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Unsur-unsur pasal ini adalah:
Ada  perbuatan  menyiarkan,  mempertontonkan,  atau  menempelkan  tulisan  atau  gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi.
Isi  tulisan,  gambar,  atau  rekaman  tersebut  mengandung  ujaran  kebencian  berdasarkan SARA.
Ada maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum.
§ Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Unsur-unsur pasal ini adalah:
Ada  perbuatan  menyiarkan,  mempertontonkan,  atau  menempelkan  tulisan  atau  gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi.
Isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut berupa berita atau pemberitahuan bohong.
Ada maksud untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
§ Pasal  156  KUHP,  yang  mengatur  tentang  perasaan  permusuhan,  kebencian,  atau  penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Unsur-unsur pasal ini adalah:
Ada perbuatan lisan atau tulisan yang dilakukan di muka umum.
Isi  lisan  atau  tulisan  tersebut  menimbulkan  perasaan  permusuhan,  kebencian,  atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
§ Pasal  160  KUHP,  yang  mengatur  tentang  penghasutan  untuk  melakukan  perbuatan  pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan. Unsur-unsur pasal ini adalah:
Ada perbuatan lisan atau tulisan yang dilakukan di muka umum.
Isi  lisan  atau  tulisan  tersebut  menghasut  untuk  melakukan  perbuatan  pidana,  melakukan kekerasan  terhadap  penguasa  umum,  atau  tidak  menuruti  ketentuan  undang-undang  atau perintah jabatan.
§ Pasal 207 KUHP, yang mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang sah. Unsur-unsur pasal ini adalah:
Ada perbuatan lisan atau tulisan yang dilakukan di muka umum.
Isi lisan atau tulisan tersebut menghina penguasa atau badan umum yang sah

## Analisis kasus Rocky Gerung yang diduga menghina presiden Jokowi Dodo
§ Ada  beberapa  kelompok  yang  beranggapan  bahwa  Rocky  Gerung  menghina  presiden,  seperti: Relawan Indonesia Bersatu, yang melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri karena menyebut Presiden Jokowi sebagai “bajingan tolol”. PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi, yang mendesak Rocky Gerung untuk meminta maaf atas ucapannya yang dianggap tidak berkeadaban. Sebagian  netizen  yang  mengkritik  Rocky  Gerung  di  media  sosial  dan  membuat  dua  kata umpatannya menjadi trending topic di Twitter.
§ Sementara itu, ada juga beberapa kelompok yang menganggap bahwa pernyataan Rocky Gerung bukan  merupakan  penghinaan,  seperti:  Rocky  Gerung  sendiri,  yang  mengklarifikasi  bahwa  ia hanya mengkritik kebijakan presiden dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN), bukan menghina Jokowi secara pribadi. Sebagian akademisi dan aktivis yang mendukung Rocky Gerung sebagai pembicara yang kritis dan berani. Sebagian netizen yang membela Rocky Gerung dan menganggap ucapannya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berdemokrasi.
Menurut penulis Tindakan Rocky Gerung mengandung unsur yang merendahkan dan menghina Presiden  Jokowi  Dodo  yang  sepantasnya  Tindakan  tersebut  tidak  patut  untuk  dilakukan,  walaupun dalalm  hal  ini  rocky  sendiri  menyatakan  kalua  dia  hanya  menkritik  kebijakan  Presiden  dalam
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
membangun Ibu Kota Negara (IKN). Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana demokrasi   ini dalam   konteks   kehidupan kenegaraan merupakan sistem yang banyak diingini oleh setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya.  Demokrasi kembali   dianggap   sebagai   suatu   sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara  modern menerima    mutlak    perlunya demokrasi ditegakkan(Susanto, 2019). Di dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi, namun kebebasan ini memiliki batas.
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan  ini  merupakan  hak  konstitusional  yang  dijamin  oleh  negara.  Negara  Indonesia  sebagai  negara hukum  dan  demokrasi  berwenang  mengatur  dan  melindungi  pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia. Pernyataan yang merendahkan seorang pemimpin negara seperti presiden merupakan Tindakan yang tak  pantas  dan  merusak  citra  dan  kewibawaan  institusi  serta  dapat  menimbulkan  ketegangan  di Masyarakat.  Di  sisi  lain,  Rocky  sebagai  seorang  intelektual  lebih  baik  dalam  menyampaikan  kritik, terdapat  tanggung  jawab  untuk  menyampaikan  pendapat  secara  bertanggung  jawab, mempertimbangkan  efek,  dan  konsekuensi  dari  kata-kata  yang  diucapkan.  Berdasaekan  teori-teori Kriminologi  yang  menjelaskan  dasar  mengapa  terjadi  tindakaan  kejahatan,  penulis  merasa  bahwa terdapat 2 teori yang mendasari mengapa Rocky Gerung melakukan Tindakan Tersebut.
1. Teori Differential Association menyatakan bahwa perilaku tertentu, termasuk perilaku yang bisa dianggap menyimpang atau provokatif, dipelajari melalui interaksi dengan individu-individu yang memiliki sikap dan nilai yang menyimpang dari norma hukum. Rocky Gerung, sebagai seorang yang sering berinteraksi dengan lingkungan yang kritis terhadap pemerintah, mungkin terpengaruh oleh  pandangan  dan  nilai-nilai  kritis  dari  lingkungan  sosialnya,  yang  memengaruhi  cara pandangnya terhadap kebijakan pemerintah dan pejabat publik.
2. Teori Labelling juga relevan karena menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh label atau stigma yang diberikan oleh masyarakat. Rocky Gerung sudah memiliki citra sebagai pengkritik dan pembangkang, yang mungkin membuatnya merasa perlu untuk mempertahankan identitasnya dengan cara yang provokatif atau kontroversial.
Terkait Teori ke 2 ini penulis mersa demikian karena sebelum-sebelumnya Rocky Gerung juga pernah terkait beberapa kasus seperti: pada tahun 2019, Rocky Gerung dilaporkan oleh Surya Atmaja Karena  diduga  melakukan  penistaan  agama  yang  terjadi  dalam  acara  ILC  TV  One  yang  menyebut bahwa Tuhan adalah fiksi. Serta, pada tahun 2018 Rocky juga pernah dilaporkan oleh Muhammad Zakir Rasyidin  karena  diduga  melakukan  penghinaan  terhadap  Presiden  Jokowi  Dodo  yang  terjadi  dalam acara mata Najwa.
Kasus Rocky Gerung yang diduga melanggar UU ITE dengan pernyataannya terkait kebijakan pemerintahan Jokowi dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain:
§ Dampak hukum, yaitu proses penegakan hukum yang harus dijalani oleh Rocky Gerung sebagai tersangka. Ia berpotensi dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar jika terbukti bersalah.
§ Dampak  politik,  yaitu  polarisasi  dan  konflik  antara  pendukung  dan  penentang  Rocky  Gerung maupun Jokowi. Kasus ini dapat memicu perdebatan dan kritik yang sengit mengenai kinerja dan kebijakan pemerintah, terutama menjelang Pemilu 2024.
§ Dampak sosial, yaitu keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan media. Kasus ini dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak toleran terhadap kritik dan berusaha membungkam suara rakyat. Kasus ini juga dapat menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dan objektivitas informasi yang disampaikan oleh media.
§ Dampak akademik, yaitu tantangan dan peluang bagi intelektual dan akademisi untuk berperan dalam  mendorong  demokrasi  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kasus  ini  dapat  menjadi  bahan refleksi  dan  pembelajaran  bagi  intelektual  dan  akademisi  untuk  mengembangkan  kajian  dan pendapat  yang  berdasarkan  fakta  dan  data,  serta  menghindari  ujaran  yang  dapat  menimbulkan kegaduhan dan kebencian.

## IV. KESIMPULAN
Pernyataan Rocky Gerung, meskipun ia klaim sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN), tetap memiliki potensi untuk dianggap menghina presiden secara pribadi. Penghinaan terhadap seorang pemimpin negara tidak seharusnya dilakukan dalam ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sebagai seorang intelektual dan pembicara yang kritis, Rocky Gerung seharusnya memahami tanggung jawabnya dalam menyampaikan kritik secara bertanggung jawab tanpa merendahkan pribadi seseorang atau institusi.
Teori  kriminologi  seperti  Differential  Association  dan  Labelling  bisa  dihubungkan  dengan perilaku  Rocky  Gerung.  Interaksi  dengan  lingkungan  yang  kritis  terhadap  pemerintah  dapat memengaruhi pandangan serta perilakunya. Label sebagai pengkritik dan pembangkang mungkin juga mempengaruhi perilakunya untuk mempertahankan identitasnya dengan cara kontroversial.

## REFERENSI
Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, and Meilanny Budiarti Santoso, ‘Kontrol Sosial  Keluarga  Dalam  Upaya  Mengatasi  Kenakalan  Remaja’, Jurnal  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) , 2.3 (2022), 485
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834>
Dhiba, Hana Farah, Fachrizza Sidi Pratama, and Rafsanjani Ismarus, ‘Analysis of the Application of Labelling Theory in Indonesian Immigration Glasses: A Case Study of Nigerian Diplomats Who Are  Suspected  To  Be  Victims  of  “Mursery”  By  the  Immigration  Officers  in  South  Jakarta’, Journal of Law and Border Protection , 4.1 (2022), 23–31
<https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i2.283>
Hisyam,  Ciek  Julyati,  Alma  Miftaqiyah,  Aryo  Anargya,  Hakim  Putra,  Chieka  Aisyah,  Dela  Novi Ardani,  and  others,  ‘Analisis  Pelaku  Kenakalan  Remaja  “  Klitih  ”  Dalam  Perspektif  Teori Asosiasi Diferensial Sutherland’, 1.4 (2023)
Huberman, and Miles, ‘Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif’, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 02.1998 (1992), 1–11
Latumaerissa, Denny, Jetty Martje Patty, and Carolina Tuhumury, ‘Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)’, Jurnal Belo , 7.2 (2021), 236–55
Nurahma,  Gilang  Asri,  and  Wiwin  Hendriani,  ‘Tinjauan  Sistematis  Studi  Kasus  Dalam  Penelitian Kualitatif’, Mediapsi , 7.2 (2021), 119–29 <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4> Prahassacitta, Vidya, Batara Mulia Hasibuan, Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Humaniora, Universitas Bina,  and  Kampus  Kijang,  ‘DALAM  PENERAPAN  PASAL  PENGHINAAN  UNDANG- UNDANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK  DISPARITY  FREEDOM  OF EXPRESSION PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF DEFAMATION ARTICLE IN INFORMATION An Analysis of Court Decisions Year 2010-2016 Period’, 19, 2019, 61–79
Salamor, A M, ‘Studi Kriminologis Residivis Perempuan Tindak Pidana Penipuan Di Lapas Perempuan Kelas III Ambon’, Jurnal Belo , 7.November (2021), 156–64
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/4701>
Susanto,  Muhamad  Iqbal,  ‘Kedudukan  Hukum  People  Power  Dan  Relevansinya  Dengan  Hak Kebebasan  Berpendapat  Di  Indonesia’, Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi ,  2.2 (2019), 225–37 <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844>
Suteja,  I  Gede  Novian,  ‘Analisis  Kinerja  Keuangan  Dengan  Metode  Altman  Z-Score  Pada  PT  Ace Hardware Indonesia Tbk’, Khatulistiwa Informatika , 5.1 (2018), 12–17
Syawal,  S,  and  Helaluddin,  ‘Psikoanalisis  Sigmund  Freud  Dan  Implikasinya  Dalam  Pendidikan’,
Academia.Edu , March, 2018, 1–16
<http://www.academia.edu/download/60642918/Psikoanalisissigmudfreud20190919-88681- dfxtxf.pdf> Yuna, Sri, ‘Metodologi Penyusunan Studi Kasus’, Jurnal Keperawatan Indonesia , 10.2 (2006), 76–80 ‘Arti Kata Kasus- Kamus Besar Bahasa Indonseia (KBBI) Online’ <https://kbbi.web.id/kasus>