Pergeseran Paradigma Hukum Dari Positivisme Ke Arah Spiritualisme

## K. A. Bukhori
Dosen Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: kabukhori@yahoo.com

## Abstract
Positivists  may  declare  that  metaphysics  (transcendental)  is  dead,  but  now  it  is logical  positivism  that  first  died.  It  is  remarkable  that  the  era  of  Muslim,  Jewish and Christian theist thinkers is now again engaged in a vast exploration of the idea of  "God's  hypothesis."  This  paper  will  try  to  describe  the  law  and  spiritualism. The  study  of  law  here  is  meant  to  describe  law  or  law  through  the  approach  of historical  perspective,  namely  in  the  era  of  positivism  that  gave  birth  to  modern law in liberal society.  At such times spiritual values which include: moral ethics and religion are not in place so that modern law experiences a spiritual crisis. In its  development,  there  emerged  a  positivist  critical  thinking  movement  which sought to escape and sue positivist thought.
Keywords: Legal Paradigm, Positivism, Spiritualism.

## Abstrak
Positivis  boleh  saja  mengumumkan  bahwa  metafisika  ( transcendental )  sudah mati,  akan  tetapi  kini  justru  positivisme  logislah  yang  duluan  mati.  Sangat menarik  perhatian  bahwa  era  pemikir  teisme  dari  Muslim,  Yahudi  dan  Kristen kini  kembali  terlibat  dalam  eksplorasi  yang  sangat  luas  terhadap  gagasan “hipotesis  Tuhan”.  Tulisan  ini  akan  mencoba  menggambarkan  hukum  dan spiritualisme.  Kajian  hukum  di  sini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  hukum atau  ilmu  hukum  melalui  pendekatan  perspektif  historis,  yakni  pada  era positivisme  yang  melahirkan  hukum  modern  pada  masyarakat  liberal.  Pada  saat semacam  itu  nilai-nilai  spiritual  yang  meliputi:  etika  moral  dan  agama  tidak mendapat  tempat  sehingga  hukum  modern  mengalami  krisis  spiritual.  Dalam perkembangannya kemudian muncul gerakan pemikiran kritis yang post positivis yang berupaya untuk melepaskan diri dan menggugat pemikiran positivis.
Kata Kunci : Paradigma Hukum, Positivisme, Spiritualisme.

## Pendahuluan
Garis  depan  ilmu  senantiasa  berubah (the  changing  of  science) (Satjipto, 2003. 8). Ilmu tidak dapat berpretensi (telah) menemukan kebenaran absolut. Ilmu senantiasa merupakan proses pencarian terhadap kebenaran. Kebenaran-kebenaran ilmiah tidaklah bersifat mutlak (absolut), berubah-ubah dan tidak abadi. Ia bersifat
nisbi,  sementara  dan  kira-kira.  Namun  kebanyakan  ilmuwan  mengakui  adanya kebenaran mutlak yang merupakan otoritas dari Al-khaliq.
Menurut  Liek  Wilardjo  (1990,  272)  teori  itu  dengan  sendirinya  juga konsep yang terkandung di dalamnya, akan diterima secara ilmiah benar dan baik dalam  pengertian  bahwa  ia  bermanfaat  dalam  menyingkapkan  beberapa  butiran- butiran kebenaran yang tersembunyi dalam perbendaharaan alam, walaupun hanya berarti penegasan-penegasan yang dapat diuji secara emfiris pada umumnya.
Dalam  bahasa  Thomas  Khun,  ilmu  dari  waktu  ke  waktu  mengalami revolusi dimulai dengan perubahan dalam paradigma yang digunakan. Salah satu peristiwa  besar  dalam  dunia  ilmu  pengetahuan  adalah  berakhirnya  era  Newton melalui  suatu  revolusi  dan  untuk  waktu  yang  lama  diterima  sebagai  keunggulan ilmu  pengetahuan  yang  mampu  mengakhiri  keterbatasannya  untuk  menjelaskan dan  mempetakan  alam.  Sejak  fisika  dan paradigma  Newton  yang  baru  itu,  maka seluruh alam dianggap telah dapat dilihat dalam suatu susunan yang tertib. Tetapi era  Newton  bukan  akhir  segalanya,  alam  masih  menyimpan  kompleksitas  yang tidak dapat dijelaskan atau dijangkau oleh teori Newton (Liek, 1990, 272).
Kini garis depan ilmu telah berubah. Era Newton  diganti teori Relativitas Einstein yang lebih mampu mengamati fenomena alam yang kompleks. Menurut Phillip  Clayton  (2003,  10) era  sains  telah  berubah,  yakni  telah  menerima keterbatasan-keterbatasan  dalam  prediksi  (mekanika  kuantum),  aksiomatisasi, determinisme,  atomisme  maupun  pemahaman  berdasar  hukum  atas  perilaku manusia. Teori Emergensi kini menyarankan bahwa alam terbuka ke atas. Hakikat kesadaran  manusia  terbuka  ke  atas  yang  menerima  getaran-getaran  keabadian transendental, memberi model yang sangat kuat bagi integrasi antara jiwa dan roh. Sebuah gambaran yang persis sama dengan apa yang diajarkan oleh agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam.
Di sini tampak menunjukan bahwa ilmu pada hakikatnya satu (the unity of Knowledge) yang dikonsepkan dalam istiah “Consilience” . Pergantian paradigma dalam  ilmu  fisika  dari  mekanik  ke  teori  kuantum  yang  lebih  komplek,  memberi pelajaran  sangat  berharga  kepada  studi  hukum  atau  ilmu  hukum.  Memahami hukum  tidak  cukup  hanya  menggunakan  pendekatan  positivis-analitis,  dilihat secara linier dan mekanik. dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi  normatif  yang  sangat  sederhana.  Kebenaran  anthropologi,  sosiologi, ekonomi,  psikologis,  managerial  dan  lain-lain  tidak  (boleh)  ditampilkan.  Batas antara order dan disorder dilihat seara hitam putih (Liek, 1990, 272).
Dalam  kesimpulan  tulisannya  Philip  Clyton  mengatakan  bahwa  kini  kita mulai  melihat  suatu  renaisans,  kebangkitan  kembali  metafisika  ( transendental ), dari  repleksi  sistematik  mengenai  hakikat  dan  kreativitas  Tuhan.  Positivis  boleh saja  mengumamkan  bahwa  metefisika  ( transcendental )  sudah  mati,  akan  tetapi, rasanya  kini  justru  positivisme  logislah  yang  duluan  mati.  Sangat  menarik perhatian bahwa era pemikir teisme dari Muslim, Yahudi dan Kristen kini kembali terlibat  dalam  eksplorasi  yang  sangat  luas  terhadap  gagasan  “hipotesis  Tuhan” (Phillip Clayton, 2003, 10).
Tulisan  ini  akan  mencoba  menggambarkan  hukum  dan  spiritualisme. Kajian  hukum  di  sini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  hukum  atau  ilmu
hukum  melalui  pendekatan  perspektif  historis,  yakni  pada  era  positivisme  yang melahirkan hukum modern pada masyarakat liberal. Pada saat semacam itu nilai- nilai  spiritual  yang  meliputi:  etika  moral  dan  agama  tidak  mendapat  tempat sehingga  hukum  modern  mengalami  krisis  spiritual.  Dalam  perkembangannya kemudian  muncul  gerakan  pemikiran  kritis  yang  post  positivis  yang  berupaya untuk  melepaskan  diri  dan  menggugat  pemikiran  positivis.  Pemikiran  semacam itu  berangkat  pada  pemahaman  hukum  yang  tidak  hanya  bersifat  formal,  yang mementingkan  peraturan,  prosedur  dan  logik,  tetapi  lebih  menekankan  pada perkembangan  mutakhir  ilmu  pengetahuan (the  pronter  changing  of  science) , yang  memahami  ilmu  sebagai  satu  kesatuan (the  unity  of knowledge) yang  tidak lepas  dari  fakta  emfirik  dan  realitas  alam  dan  perilaku  sosial  yang  berkaitan dengan  nilai-nilai  yang  menyertainya,  seperti  etik,  moralitas  dan  nilai-nilai spiritual.

## Landasan Teori

## A. Positivis dan Perkembangannya
Sebelum  membicarakan  berbagai  perkembangan  yang  berkaitan  dengan paradigma  positivis,  maka  perlu  dikemukakan  terlebih  dulu  beberapa  hal  yang berkaitan  dengan  hukum  alam  ( nature )  yang  keberadaannya  dianggap  amat penting sebagai pijakan dalam pengembangan filsafat positivis.
Hukum  alam  sesungguhnya  merupakan  suatu  konsep  yang  mencakup banyak  teori.  Berbagai  anggapan  dan  pendapat  yang  dikelompokkan  dalam hukum alam ini bermunculan. Istilah hukum alam dituangkan dalam berbagai arti oleh  berbagai  kalangan  pada  masa  yang  berbeda.  macam-macam  anggapan tersebut  di  antaranya, pertama merupakan  ideal  yang  menuntun  perkembangan hukum dan pelaksanaannya; kedua suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya; ketiga suatu metode untuk menuntun hukum yang sempurna; keempat isi dari hukum yang sempurna yang dapat didiskusikan secara akal,  dan kelima suatu  kondisi  yang  harus  ada  bagi  kehadiran  hokum  (Satjipto, 1991, 161).
Dalam  perkembangannya,  bidang  hukum  menunjukkan  perubahan  yang paradigmatic .  Hukum  tidak  lagi  dibangun,  dan  dijabarkan  sesuai  dengan  tatanan nilai  yang  bersifat  transendental  atau  berasal  dari  hukum  alam,  tetapi  telah bergeser  pada  pandangan  yang  melihat  peran  manusia  begitu  dominan  dalam merumuskan  ketentuan  aturan  hukum.  Tokoh  pendekatan  ini  di  antaranya  Hugo de  Graat  atau  Grotius  yang  memunculkan  pemahaman  hukum  alam  bersifat sekuler.  Menurut  paham  ini,  hukum  berasal  dari  alam  dan  keberadaannya  tidak bergantung  dari  Tuhan.  Adanya  hukum  alam  tidak  bergantung  pada  eksistensi Tuhan.  Hukum  alam  akan  tetap  ada  terlepas  ada  tidaknya  Tuhan.  Hukum  yang berlaku  di  suatu  masyarakat  merupakan  bagian  dari  hukum  alam.  Karena  itu, hukum  alam  oleh  para  pendukungnya  dianggap  berjasa  dalam  meletakkan landasan ideal nilai-nilai atau norma universal, seperti hak asasi manusia (HAM), persamaan  derajat  manusia,  perlakuan  yang  sama  dihadapkan  hukum,  dan  lain- lain.
Kelemahan  hukum  alam  adalah  karena  ide  atau  konsep  tentang  apa  yang disebut  hukum  bersifat  abstrak.  Hal  ini  akan  menimbulkan  perubahan  orientasi berpikir  dengan  tidak  lagi  menekankan  pada  nilai-nilai  yang  ideal  dan  abstrak, melainkan  lebih  mempertimbangkan  persoalan  yang  nyata  dalam  pergaulan masyarakat.  Latar  belakang  ini  yang  pada  akhirnya  melahirkan  aliran  hukum positif (Wayan, 1990, 22).
Aliran  hukum  positif  berangkat  dari  pandangan  bahwa  hukum  tidak berasal  dari  Tuhan  atau  alam,  melainkan  dari  manusia  sendiri  berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat saja digali  dari  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat.  Hukum  lahir  untuk mengikat  masyarakat  karena  adanya  perjanjian  sosial  ( social  contract ),  manusia sendirilah  yang  memang  menghendaki.  Aliran  hukum  positif  memandang  perlu untuk  memisahkan  secara  tegas  antara  hukum  dan  moral.  Dalam  kacamata positivis,  tiada  hukum  kecuali  perintah  penguasa,  bahkan  aliran  positivitas legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang.
Pengaruh  positivis  modern  telah  memasuki  segala  sektor  keilmuan. Ditandai dengan kebangkitan semangat Eropa, melalui Renaisance , sebagai abad pencerahan  yang  diyakini  akan  mampu  membawa  harapan  melalui  ilmu pengetahuan pada orde peradaban yang dapat memecahkan segala persoalan hidup manusia.  Besamaan  dengan  itu  teknologi  ( spiritualisme )  menjadi  semakin memudar  karena  keberadaannya  dianggap  sudah  tidak  mampu  mengatasi persoalan-persoalan  hidup  yang  nyata.  Implikasi  semangat  positivis  telah membawa  pembaharuan  di  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan  sosial,  politik, ekonomi, hukum dan bidang-bidang lain.
Di  bidang  hukum  sejak  lebih  kurang  200  tahun,  negara-negara  di  dunia menggunakan  konsep  hukum  modern.  Praktis,  hukum  menghadapi  pertanyaan yang spesialistik, teknologis, bukan pertanyaan moral. Keadaan yang demikian itu sangat  kuat  nampak  pada  hukum  sebagai  profesi.  Kaum  professional  adalah orang-orang  yang  ahli  dalam  perkara  perundang-undangan,  tetapi  jangan ditanyakan  kepada  mereka tentang  urusan  moral  atau  moralitas.  Ekses  hukum  di Amerika yang sudah menjadi bisnis mengundang orang untuk berkomentar bahwa sifat  kesatrian,  professional oblesse ,  menolong  orang  yang  susah  sudah  semakin luntur. Tipe bantuan hukum yang demikian itu disebut sebagai penembak bayaran. Hukum  positif  muncul  bersamaan  dengan  berkembangnya  tradisi keilmuan  yang  mampu  membuka  cakrawala  baru  dalam  sejarah  umat  manusia yang  semula  terselubung  cara-cara  pemahaman  tradisional.  Hukum  positif mengajarkan bahwa hukum positiflah yang mengatur dan berlaku dibangun di atas norma  yuridis  yang  telah  ditetapkan  oleh  otoritas  negara  yang  di  dalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengidentikkan  antara  keadilan  dengan  legalitas    yang  didasarkan  atas  aturan- aturan  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  negara.  John  Austin  menggambarkan hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, hukum harus dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya kebenaran hukum  harus  disandarkan  pada  ide-ide  baik  dan  buruk  yang  didasarkan  pada ketetapan kekuasan yang tertinggi (Austin, 1991, 28).
Positivisme  adalah  aliran  yang  mulai  menemui  bentuknya  dengan  jelas melalui  karya  Agust  Comte  (1798-1857)  dengan  judul Course  de  Philoshopie Positive . Positivisme hanya mengikui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang  bisa  diobservasi  dengan  hubungan  obyektif  fakta-fakta  ini  dan  hukum- hukum  yang  menentukannya,  meninggalkan  semua  penyelidikan  menjadi  sebab- sebab atau asal-usul tertinggi.  Agus Comte membagi evolusi menjadi tiga tahap, pertama, tahap teologis di mana semua fenomena dijelaskan dengan menunjukkan kepada  sebab-sebab  supernatural  dan  intervensi  yang  bersifat  ilahi; kedua tahap metafisika.  Pada  tahap  ini,  pemikiran  diarahkan  menuju  prinsip-prinsip  dan  ide- ide tertinggi yang dipahami sebagai ada di bawah permukaan sesuatu, dan ketiga , tahap  positif  yang  menolak  semua  konstruksi  hipotesis  dalam  filsafat  dan membatasi  diri  pada  observasi  empirik  dan  hubungan  fakta-fakta  di  bawah bimbingan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam.
Garis besar ajaran positivisme berisi sebagai berikut: pertama , hanya ilmu yang  bebas  nilai  yang  dapat  memberikan  pengetahuan  yang  sah; kedua ,  hanya fakta  (ikhwal/peristiwa  empiris)  yang  dapat  menjadi  obyek  ilmu; ketiga ,  metode filsafat  tidak  berbeda  dengan  metode  ilmu; keempat ,  tugas  filsafat  adalah menemukan  asas-asas  umum  yang  berlaku  bagi  semua  ilmu  dan  menggunakan asas-asas  tersebut  sebagai  pedoman  bagi  perilaku  manusia  dan  menjadikan landasan  bagi  semua  organisasi  sosial; kelima ,  semua  interpretasi  tentang  dunia harus didasarkan hanya pada pengalaman (empiris verifikatif), keenam , mengacu pada ilmu-ilmu alam, dan ketujuh berupaya memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam (Muslehuddin, 29). Positivisme  oleh  Hart  diartikan  sebagai  berikut: pertama ,  hukum  adalah perintah, kedua ,  analisis  terhadap  konsep-konsep  hukum  adalah  suatu  yang berharga  untuk  dilakukan; ketiga ,  keputusan-keputusan  dapat  didedukasikan secara  logis  dari  peraturan-peraturan  yang  sudah  ada  terlebih  dahulu  tanpa menunjukkan  kepada  tujuan-tujuan  sosial,  kebijakan  serta  moralitas; keempat , penghukuman  secara  moral  tidak  dapat  ditegakkan  dan  dipertahankan  oleh penalaran  rasional,  pembuktian  atau  pengujian,  dan kelima ,  hukum  sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan  yang  diinginkan.  Inilah  yang  sekarang  sering  diterima  sebagai pemberian arti terhadap positivism (Satjipto, 1991, 268).
Positivisme  merupakan  suatu  paham  yang  menuntut  agar  setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan  realitas  sebagai  sesuatu  yang  eksis  dan  objektif  yang  harus dilepaskan dari sembarang macam prokonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Pada  saat  diaplikasikan  ke  dalam  pemikiran  hukum,  positivisme  menghendaki dilepaskannya  pemikiran  yuridis  mengenai  hukum  sebagaimana  dianut  oleh  para eksponen aliran hukum kodrat. Oleh sebab itu, setiap norma hukum haruslah eksis dalam  alamnya  yang  objektif  sebagai  norma-norma  yang  positif  ditegaskan sebagai  wujud  kesepakatan  kontraktual  yang  kongkrit  antara  warga  masyarakat. Hukum  bukan  lagi  mesti  dikonsepkan  sebagai  asas-asas  moral  metayuridis  yang abstrak  tentang  hakikat  keadilan,  melainkan  sesuatu  yang  telah  menjalani positivisasi  sebagai legee atau lex guna  menjamin  kepastian  mengenai  apa  pula
yang  sekalipun  normatif  harus  dinyatakan  sebagai  hal-hal  yang  bukan  terbilang hokum (Soetandyo, 1998, 2).
Dalam negara modern, hukum positif dibuat oleh penguasa yang berdaulat. Penguasa  digambarkan  sebagai  manusia  superior  yang  bersifat  menentukan. Penguasa  ini  mungkin  seorang  individu,  sebuah  lembaga,  atau  sekelompok individu.  Menurut  John  Austin,  karakteristik  hukum  positif  terletak  pada karakteristik  imperatifnya.  Artinya,  hukum  dipahami  sebagai  suatu  perintah  dari penguasa. Pemikiran semacam itu kemudian dikembangkan Rudolf van Hearinga dan George Jellinek yang menekankan pandangan pada orientasi untuk mengubah teori-teori negara berdaulat sebagai gudang dan sumber kekuasaan hukum.
Paham positivisme mempengaruhi kehidupan bernegara untuk mengupapayakan  positivisasi  norma-norma  keadilan  agar  segera  menjadi  norma perundang-undangan  untuk  mempercepat  terwujudnya  negara  bangsa  yang diidealkan. Paham ini mempunyai struktur  yang terintegrasi kukuh secara sentral dan  berotoritas  sentral  yang  tidak  bisa  dijabarkan,  positivisasi  hukum  selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum di negara- negara  yang  tumbuh  modern  dan  menghendaki  kesatuan  dan  atau  menyatukan.
Tidak  Cuma  yang  menuju  ke nation  state ,  melainkan juga  yang  dulu  menuju  ke colonial state . Tak ayal pula, positivisasi hukum selalu berhakikat sebagai proses nasionalisasi  dan  etaisasi  hukum  menuju  kemampuan  negara  dan  pemerintah untuk monopoli kontrol sosial yang formal lewat pendayagunaan hukum positif. Hukum adalah perintah penguasaan negara. Hakikat hukum menurut John
Austin terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap,  logis,  dan  tertutup.  Karena  itu,  pihak  penguasalah  yang  menentukan  apa yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak  diperbolehkan.  Kekuasaan  dari  penguasa dapat  memberlakukan  hukum  dengan  cara  menakuti  dan  mengarahkan  tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkan.
John  Austin,  pada  mulanya,  membedakan  hukum  dalam  dua  jenis,  yaitu hukum  dari  Tuhan  untuk  manusia  dan  hukum  yang  dibuat  oleh  manusia  dapat dibedakan  dengan  hukum  yang  sebenarnya  dan  hukum  yang  tidak  sebenarnya. Hukum yang sebenarnya inilah yang disebut sebagai hukum positif yang meliputi hukum  yang dibuat oleh penguasa dan hukum  yang disusun oleh manusia secara individual untuk melaksanakan hak-hak  yang diberikan kepadanya.  Hukum  yang tidak  sebenarnya  adalah  hukum  yang  tidak  dibuat  oleh  penguasa  sehingga  tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum  yang  sebenarnya memiliki empat unsur  yaitu  perintah  ( Command ),  sanksi  ( sanction ),  kewajiban  ( duty ),  dan kedaulatan ( soveignty ).
Sementara  menurut  Hans  Kelsen,  hukum  harus  dibersihkan  dari  anasir- anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan nilai-nilai etis. Pemikiran inilah  yang  dikenal  dengan  teori  hukum  murni  ( reine  rechlehre ). Jadi hukum adalah suatu kategori keharusan ( sollens kategorie ) bukan kategori faktual ( sains  kategorie ).  Hukum  baginya  merupakan  suatu  keharusan  yang  mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.
Teori  hukum  murni  boleh  dilihat  sebagai  suatu  pembangunan  yang  amat seksama  dari  aliran  positivisme.  Ia  menolak  ajaran  yang  bersifat  ideologis  dan hanya  menerima  hukum  sebagaimana  adanya,  yaitu  dalam  bentuk  peraturan-
peraturan  yang  ada.  Teori  hukum  ini  adalah  teori  tentang  hukum  positif.  Ia berusaha untuk mempersoalkan dan menjawab pertanyaan apakah hukumnya dan bukan  bagaimana  hukum  yang  seharusnya.  Karena  itu,  menurut  Hans  Kelsen keadilan  sebagaimana  lazimnya  dipertanyakan  hendaknya  dikeluarkan  dari  ilmu hukum.  Ia  adalah  suatu  konsep.  Ideologis,  suatu  ideal  yang  irasional.  Pendapat yang  mengemukakan  bahwa  keadilan  itu  ada,  ternyata  tidak  dapat  memberikan batasan  yang  jelas  sehingga  menimbulkan  keadaan  yang  kontradiktif. Bagaimanapun  keadilan  itu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kehendak  dan  tindakan manusia. Ia tidak bisa menjadi subjek ilmu pengetahuan. Apabila dipandang dari sudut  pengetahuan  rasional,  yang  ada  hanya  kepentingan-kepentingan.  Oleh karena itu, hanya ada konflik kepentingan-kepentingan.
Dasar-dasar  pokok  pikiran  teori  Hans  Kelsen  adalah  sebagai  berikut: pertama ,
tujuan  teori  tentang  hukum,  seperti  juga  setiap  ilmu  adalah  untuk  mengurangi kekalutan  dan  meningkatkan  kesatuan  ( unity ); kedua ,  teori  hukum  adalah  ilmu, bukan  kehendak,  keinginan.  Ia  adalah  pengetahuan  tentang  hukum  yang  ada bukan  tentang  hukum  yang  seharusnya  ada; ketiga ,  ilmu  hukum adalah  normatif bukan  ilmu  alam, keempat ,  sebagai  suatu  teori  tentang  hukum  adalah  formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau cara yang spesifik, dan keenam , hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum  positif  tertentu  adalah  seperti  antara  hukum  yang  mungkin  dan  hukum yang ada.
Hans  Kelsen  juga  dikenal  sebagai  pencetus  teori  berjenjang,  ( stuffen theory )  teori  ini  melihat  hukum  sebagai  suatu  sistem  yang  terdiri  dari  susunan norma  berbentuk  piramida.  Norma  yang  lebih  rendah memperoleh  kekuatan  dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya  dan  sebaliknya  semakin  rendah  kedudukannya  akan  semakin  kongkrit. Norma yang paling tinggi menduduki puncak piramida yang disebut norma dasar ( grund norm ). teori berjenjang ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawasky.
Namun,  lebih  mengkhususkan  pada  pembahasan  norma  hukum  saja.  Sebagai penganut dari aliran positif, hukum dipahami identik dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa.

## C. Pospositivis dan Dekonstruksi
Dalam  perkembangannya,  muncul  aliran  yang  merupakan  reaksi  dari dominasi  pemikiran  rasionalisme  yang  dianggap  mempunyai  banyak  kelemahan yang didasarkan pada pemikiran yang hanya terpaku pada nilai-nilai atau asumsi- asumsi  yang  bersifat  khayal.  Karena  itu,  akhirnya  melahirkan  aliran  sejarah (historis)  yang  menginginkan  suatu  teori  harus  didasarkan  pada  kenyataan- kenyataan  atau  fakta.  Tokoh  dari  aliran  sejarah  ini  di  antaranya  adalah  Von Savigny  yang  menolak  untuk  mengagung-agungkan  akal  seseorang.  Hukum, baginya tidak dibuat tapi tumbuh dan ditemukan dalam masyarakat.
Menurut  Von  Savigny,  hukum  timbul  bukan  karena  perintah  penguasa atau  kebinasaan,  tetapi  karena  perasaan  keadilan  yang  terletak  di  dalam  jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Karena itu, Savigny mengeluarkan  pendapatnya  yang  amat  terkenal  bahwa  hukum  itu  tidak  dibuat tetapi  tumbuh  bersama  masyarakat.  Pendapat  Savigny  amat  bertolak  belakang
dengan  pandangan  positivisme,  sebab  mereka  berpendapat  bahwa  dalam membangun  hukum  maka  studi  terhadap  sejarah  atau  bangsa  mutlak  diperlukan. Pendapat  tersebut  oleh  Puchta  dibenarkan  dan  dikembangkan  dengan mengajarkan  bahwa  hukum  suatu  bangsa  serikat  pada  jiwa  bangsa  yang bersangkutan.
Teori hukum lain yang lahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum  dan  antitesis  aliran  sejarah,  yaitu sociological  juris-prudence yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang  hidup  dalam  masyarakat.  Teori  ini memisahkan  secara  tegas  antara  hukum positif  dengan  hukum  yang  hidup.  Tokoh  aliran  ini  terkenal  di  antaranya  adalah Eugen  Ehrlich  yang  berpendapat  bahwa  hukum  positif  baru  akan  berlaku  secara efektif  apabila  berisikan  atau  selaras  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.  Tokoh  lain  yaitu  Roscoe  Pound  yang  mengeluarkan  teori  hukum adalah alat untuk merekayasa sosial ( law as a tool of social engineering ). Roscoe Pound juga mengajurkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hokum (Sutandyo.2008, 3)
Penggunaan  paradigma  rekayasa  sosial  menekankan  pada  efektivitas hukum,  yang  umumnya  diabaikan  pada  studi  hukum  tradisional  yang  lebih menekankan  pada  struktur  dan  konsistensi  rasional  dari  sistem  hukum.  Dengan memperhatikan  perihal  efektivitas  hukum,  maka  perhatian  studi  hukum  menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas  dan  legitimasi  saja.  Membicarakan  efektivitas  hukum  hanya  dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan  lingkungan  sosialnya.  Hukum  tidak  dilihat  sebagai  institusi  yang  steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas (Satjipto, 2002, 83).
Bersamaan dengan itu, berkembang juga aliran realisme hukum. Menurut aliran  ini,  hukum  itu  adalah  hasil  dari  kekuatan-kekuatan  sosial  dan  alat  kontrol sosial.  Ciri-ciri  ajaran  realisme  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Karl.  N. Liewellyn  adalah  sebagai  berikut: pertama ,  tidak  ada  mahzab  realis.  Realisme adalah  gerakan  dari  pemikiran  dan  kerja  tentang  hukum, kedua ,  realisme  adalah konsep  hukum  yang  harus  diuji  tujuan  dan  akibat-akibatnya.  Realisme mengandung  konsepsi  tentang  masyarakat  yang  berubah  lebih  cepat  dari  pada hukum; ketiga , realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang  ada  dan  hukum  yang  seharusnya  untuk  tujuan-tujuan  studi: keempat , realisme  tidak  percaya  pada  ketentuan  dan  konsepsi  hukum  sepanjang menggambarkan  apa  yang  sebenarnya  dilakukan  oleh  pengadilan  dan  orang,  dan kelima realisme  menekankan  evolusi  tiap  bagian  dari  hukum  dengan mengingatkan akibatnya (Friedman, 116).
Pospositivis  dapat  dipahami  sebagai  mode  pemikiran  atau  dapat  juga merupakan  tahapan  dalam  lintasan  sejarah.  pospositivis  secara  umum  dapat dikatakan  sebagai  gugatan  terhadap  positivis  yang  bercirikan  rasionalistik, teknosentrik, dan universal yang telah mencapai status hegemonis di dunia. Kalau positivis melahirkan modernisme, maka post positivisme akan melahirkan pikiran post modernisme.
Era  pospositivisme  sering  dipahami  sebagai  gejala  berkembangnya pemikiran  yang  memberontak  pada  tatanan  positivisme  dengan  indikasi  bersifat anti  rasionalisme.  Dengan  demikian,  berarti  telah  timbul  peluang  dan  tempat berkembangnya pemikiran non rasional. Inilah yang oleh Jacques Derrida disebut sebagai dekontruksi ,  yakni  pembongkaran  cara  berpikir  yang  logis  dan  rasional. Dekonstruksi membongkar unsur-unsur kekuasaan yang muncul dalam kesadaran. Dekontruksi dilakukan terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggap dominan dan benar,  karena  yang  dianggap  benar  selama  ini,  ternyata  tidak  membahagiakan manusia.
Dekontruksi telah membongkar positivisme yang selama ini dalam bidang hukum dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat modern. konsepsi kebenaran hukum merupakan nilai  yang teramat penting menunjukkan kecenderungan  yang relatif  dan  kabur.  Nilai  kebenaran  dipahami  dengan  menggunakan  pandangan yang  berbeda  dan  mengarah  pada  suatu  pemahaman  bahwa  kebenaran  itu ukurannya  menurut  persepsi  pembuat  hukum.  Pembuat  hukum  didasarkan  atas kemauan  pihak  penguasa  yang  ditopang  kelompok  politik  mayoritas  dengan dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang.  Padahal,  kehendak  dan  pandangan politik kelompok mayoritas belum tentu mencerminkan kebenaran.
Dalam  bidang  hukum  publik,  khususnya  hukum  ketatanegaraan, demokrasi dengan sistem perwakilan dianggap sebagai sistem yang terbaik dalam negara  modern.  Namun  dalam  perkembangannya  sudah  mulai  dipertanyakan. Mereka  menganggap  bahwa  representasi  amat  penting  bagi  modernisasi, organisasi,  struktur  politik  dan  filsafat  yang  mendasarinya.  Akan  tetapi, representasi  adalah  asing  dan  berlawanan  dengan  apa  yang  dipandang  bernilai menurut pola post modernisme.
Dalam  alam  positivisme,  perspektif  spiritual  dengan  segala  aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah hilang unsur yang esensial yang berupa nilai transedental. Hal  ini  terjadi  sebagai  akibat  cara  berpikir  yang  didasari  dari  pandangan keduniaan  yang  diurus  oleh  kaisar  dan  keagamaan  yang  diserahkan  pada  tokoh agama  (pendeta,  rahib  dan  ulama).  Cara  berpikir  seperti  itu  muncul  bersamaan dengan  runtuhnya  kekuasaan  Romawi  dan  berdirinya  negara-negara  bangsa  di Eropa melalui perjanjian West Phalia tahun 1648 M yang dianggap sebagai awal kebangkitan  Eropa,  yang  memunculkan  etika  protestan  sebagai  kekuatan  yang mempengaruhi kapitalis Barat.

## Hasil dan Diskusi Spiritualisme dan Dialog Nilai
Corak  spiritual  dalam  alam  pospositivisme  dapat  dilihat  pada  jangkauan yang  lebih  luas  yang  berupa  agama,  etika,  dan  moralitas.  Agama,  etika  dan moralitas  tidak  lagi  dipahami  dalam  satu  aspek  saja,  yaitu  aspek  yang  terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata yang dapat dilihat melalui doktrin- doktrin  dan  peribadatan,  tapi  lebih  dari  itu  persoalan  nilai-nilai  tersebut  dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan  hukum.  Sebab  krisis  masyarakat  barat  yang  dianggap  sebagai  kegagalan
peradaban  modern  karena  pemikiran  modern  telah  memisahkan  spiritualisme dengan  segala  aspeknya  dalam  satu  kesatuan  pembangunan  peradaban  yang dibangun.
Danah  Zohar  dan  Ian  Marshall  dalam  bukunya “Spiritual  Intellegence, The  Ultimate  Intellegence” ,  mengkritisi  kegagalan  peradaban  barat  dengan mengenalkan  berpikir  spiritual (spiritual  thinking) dengan  menggunakan pendekatan  kecerdasan  spiritual (spiritual  quition) ,  yang  akan  diperoleh kecerdasan  yang  paling  sempurna (ultime  intelegen) ,  dilakukan  dengan  cara menerabas garis-garis formalisme (existing rule) dan transendental, sehingga akan dapat  diperoleh  pemikiran  baru  yang  mendekati  kebenaran  yang  hakiki (the ultimate truth) . Pemikiran semacam itu sangat menarik untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakan .
Manusia perlu spiritual quotient karena di masyarakaat barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (the crisis of meaning) . Spitual quiation merupakan alat  bagi  manusia  untuk  dapat  membangun  berbagai  perspektif  baru  dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan  kehadiran  tuhan  tanpa  bertemu  dengan  Tuhan.  SQ  dapat  digunakan untuk  membangkitkan  potensi-potensi  kemanusiaan  yang  terpendam,  membuat diri  manusia  semakin  kreatif  dan  mampu  mengatasi  problem-problem  esensial. SQ  juga  merupakan  petunjuk  ketika  manusia  berada  di  antara order dan chaos , memberikan intuisi tentang makna daan nilai (Danah, 2000). Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (relu-bound) , juga tidak hanya  bersifat  kontektual,  tetapi  ingin  keluar  dari  situasi  yang  ada  dalam  usaha untuk  mencari  kebenaran,  makna  atau  nilai  yang  lebih  dalam.  Dengan  demikian berpikir menjadi suatu infite game . Ia tidak ingin diikat dan dibatasi patokan yang ada,  tetapi  ingin  melampaui  dan  menembus  situasi  yang  ada  ( transendental ).
Kecerdasaan  spiritual  tidak  berhenti  menerima  keadaan  dan  beku,  tetapi  kreatif dan  membebaskan.  Dalam  kreativitasnya,  ia  mungkin  bekerja  dengan mematahkan  patokan  yang  ada (rule  breaking) sekaligus  membentuk  yang  baru (rule  making) .  Kecerdasan  spiritual  sama  sekali  tidak  menyingkirkan  potensi intelegen  dan  emosi  yang  ada,  tetapi  meningkatkan  kualitasnya,  sehingga mencapai tingkat kecerdasaan sempurna (ultimate intelligence) (Danah, 2000).
Penemuan SQ  yang dilakukan melalui penelitian berbagai tempat, seperti di  Meksiko  dan  Swedia  menunjukan  bahwa  spiritualisme  dan  perspektifnya menjadi alternatif mutahir untuk memungkinkan manusia modern bisa keluar dari rasa keterasingan di tengah keramaian untuk menemukan jati diri sebagai manusia dengan  pendekatan  spiritual,  yang  di  dalamnya  ditemukan  integrasi  nilai  secara subtantif. Di sini menunjukkan bahwa temuan ilmiah tidak harus bersifat rasional dan  logik,  tetapi  bisa  juga  sarat  dengan  nuansa  nilai  yang  tidak  dapat  dijelaskan secara  rasional  tetapi  dapat  dirasakan  melalui  intuisi  batin  manusia.  Perspektif spiritual  menjadi  penting  dalam  dunia  ilmu  atau  pengembangan  ilmu  untuk menjadi ilmu lebih bermakna bagi kehidupan manusia.
Menurut Kenneth Boulding, Ilmu itu sarat dengan nilai. Kebahagiaan yang amat  besar  dari  keberhasilan  masyarakat  keilmuan  dalam  memajukan  ilmu pengetahuan  adalah  berkat  sistem  nilainya,  di  mana  suatu  pengabdian  yang
impersonal  kepada  kebenaran  dianggap  sebagai  nilai  tertinggi,  kepada  siapa kebanggaan  pribadi  maupun  kebanggaan  nasional  harus  menundukkan  dirinya. Edward Teller menyebut, ciri utama dari ilmu “ialah bahwa ia menuntut disiplin mental  yang  besar,  dan  bahwa  ia  membawa  kepada  pencapaian  intelektual  yang akrab hubungannya dengan keserasian dan keindahan”.
Mill  dan  Brandt  dalam  teori  moralnya,  mengatakan  tindakan  benar  yang baik  adalah  tindakan  yang  menghasilkan  kebaikan  pada  lebih  banyak  orang. Immanuel  Kant  mengemukakan  manusia  berkewajiban  melaksanakan  moral imperatif,  agar  masing-masing  bisa  bertindak  baik  yang  dilakukan  karena kesadaran  bukan  pemaksaan.  A.I.  Melden  mengatakan  hak  moral  kebebasan individu  mempunyai  saling  keterkaitan  antar  individu,  hak  atas  kebaikan komunitas dibutuhkan, termasuk hak memberitahu produk Iptek yang merugikan komunitas.  Ilmu  diarahkan  pada  keutamaan  dan  kebaikan  sosial  dalam  suatu komunitas.  Kebaikan  yang  dimaksud  bukan  sekedar  kebaikan  fisik,  melainkan kebaikan memberi kebahagiaan non fisik.
Dalam perjalanan sejarah dan pengalaman emfirik, sering dijumpai adanya pandangan bahwa kebenaran ilmu hanya untuk ilmu, bahkan lebih pragmatis lagi, yakni  tergantung  kepada  berbagai  kepentingan,  termasuk  kepentingan  ideologi dan  politik,  Kebenaran  ilmu  menjadi  buta  karena  para  ilmuwan  penemunya  tak beretika dan tak bermoral, sehingga tidak heran kalau hasil temuannya digunakan untuk kepentingan yang tidak bertangungjawab, ilmunya menjadi tidak bermanfat dan mendatangkan bencana kemanusiaan.
Namun  demkian  ilmu  dan  pengembangannya  tidak  bisa  lepas  dari  etika dan  moral.  Sekalipun  sering  dicampuradukkan  dalam  penggunaannya,  tetapi persoalan  baik  buruk,  sopan,  jujur,  patriotik,  solider  adil,  teguh  pada  pendirian yang  benar,  mencintai  keindahan,  dan  lain  lain,  kesemuannya  akan  berkaitan dalam pengembangan ilmu dan perilaku keseharian seorang ilmuwan. Karena itu pengembangan ilmu menuntut value, etika dan moralitas memanusiakan manusia sampai  pelestarian  lingkungan.  Demikian  juga  amat  dibutuhkan  produk  seni berupa keindahan dan keharmonisan, serta moralitas yang mensucikan batin.
Demikian  juga  menurut  Liek  Wilardjo  keterikan  ilmu  kepada  nilai-nilai membuatnya tidak dapat dipisahkan dari etika. Perkataan “etis” menunjuk kepada bagaimana  suatu  budaya  berpendapat  seharusnya  bertingkah  laku.  Etika member nasehat  mengenai  tingkah  laku,  biasanya  dalam  bentuk  pernyataan,  semboyan, pepatah,  peribahasa  dan  sebagainya,  yang  mengandung  arti,  tetapi  tidak menyatakan  dengan  tuntas,  tujuan-tujuan  yang  baik  dan  didambakan,  yang diharapkan  bisa  dicapai  dengan  mengikuti  nasehat-nasehat,  serta  akibat-akibat buruk bila melanggar nasehat-nasehat tersebut.
Dalam  situasi  hipotesis  yang  dilematis  harus  dipahami  bahwa  kebenaran merupakan  suatu  nilai,  demikian  juga  kebaikan  dan  kemaslahatan.  Ketiganya tidak  bisa  dilepas  dalam  bagian-bagian  tersendiri,  tetapi  berkaitan  yang menampilkan pandangan bahwa “ilmu yang tidak bebas nilai”. Seorang ilmuwan dalam  menyampaikan  kebenaran  tidak  bisa  lepas  dari  tata  nilai  keyakinan  dan intuisi hati nurani yang menyuarakan etik kemanusiaan dan moral, serta nilai-nilai yang digali dari relung-relung kehidupan masyarakat (budaya) dan kemanfaatannya untuk umat manusia.
Kebenaran  spiritual  selama  ini  sengaja  atau  tidak  disengaja  dijauhi  oleh para  ilmuwan,  karena  dianggap  lekat  dengan  wilayah  kajian  teologi  (agama). Pertanyaan  muncul,  kenapa  Allah  menurunkan  agama  yang  mengajarkan  nilai- nilai  kebenaran,  kebaikan  dan  keindahan.  Lebih  rumit  lagi  pemahaman  dan penafsiran antar agama terhadap suatu nilai sering kali berbeda. Inilah barang kali pentingnya  dilakukan  dialog  agama  atau  nilai,  dalam  rangka  mencari  dan menghubungkan titik-titik persamaan menjadi konfigurasi tatanan nilai yang amat dibutuhkan manusia yang mendambakan terciptanya ketenteraman dan kedamaain kehidupan manusia.
Ilmu  tidak  boleh  tinggal  diam  untuk  mendialogkan  persoalan  nilai,  dan tidak  boleh menganggap  bahwa  persolan nilai  dianggap  bukan  wilayahnya.  Ilmu perlu didorong lagi untuk memasuki wilayah-wilayah seperti itu dan memfasilitasi dalam  bentuk  memberikan  sumbangan  kelebihan  (metodelogi)  yang  dimiliki, dalam  rangka  untuk  melakukan  konvergensi  atau  titik  temu  antara  persoalan kebenaran  ilmu  dan  kebenaran  ilahiah  yang  vertikal.  Inilah  tugas  kita  bersama sebagai seorang ilmuwan.
Alam  pemikiran  spiritual  Islam  misalnya,  tumbuh  tidak  lepas  dari  proses asimilasi dan akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Yunani. Dalam Al-Qur’an  sendiri  tidak  ditemukan  kata  filsafat (al-falsafah) ,  karena  Al-Qur’an menggunakan  bahasa  Arab  asli,  sementara  al-falsafah  merupakan  bahasa  Arab bentukan  yang  sudah  terpengaruh  kata  filsafat  dari  bangsa  Yunani.  Filsafat sebagai  ilmu  hakikat,  dalam  Al-Quran  disebut  dengan  kata hikmah ,  atau al- hikmah .  Al-Quran  berisi  kumpulan  tertulis  mengenai  wahyu  Tuhan,  sedang hikmah atau filsafat adalah ilmu mengenai hakikat sesuatu (Musya, 1992, 14). Menurut  Ali  Ashraf,  Ilmu  berangkat  dari  nilai  atau  moral  Al-Qur’an  dan
Hadits,  yang  mana  keduanya  bukan  hanya  menampilkan  ayat-ayat  (bukti kebenaran),  tetapi  juga hudan (pedoman  kebijakan),  juga rahmah (anugerah Allah).  Karena  itu  ilmu  bukan  hanya  mencari  kebenaran  yang  didasarkan  pada penalaran dan diskursus, melainkan juga mencari kebijakan, kemaslahatan, ridha dan kasih sayang Allah (Noeng, 2001, 66-67).
Dalam perspektif Islam, ilmu secara aksiologis tidak hanya sekedar untuk ilmu,  tetapi  lebih  dari  itu  ilmu  harus  bermanfaat  untuk  kemaslahatan,  yakni kepentingan  orang  banyak.  Ilmu  ada  dan  ditemukan  di  dalam  alam  kehidupaan masyarakat. Manusia disuruh untuk menggunakan potensinya, yakni akal dan hati untuk  memahaminya.  Dalam  Islam  akal (al-aql) menempati  kedudukan  yang teramat  penting,  disamping  hati (kalbu) dan  indera  yang  lain.  Karena  itu  firman Allah  yang  pertama  kali  turun  melalui  Nabi  Muhammad  SAW  adalah  surat  Al- Alaq  yang  dikenal  dengan  surat  Iqra  (membaca),  disebutkan  dalam  Al-Qur’an “ Bacalah  dengan  menyebut  nama  Tuhanmu  yang  menciptakan”,  “Bacalah  dan Tuhanmu yang paling pemurah”. (QS Al-Alaq, ayat 1 dan 3).
Dengan potensi yang dimiliki, manusia diperintahkan membaca kekuasaan Allah  yang  ada  di  alam  ini,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Al-Quran “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan  siang  terdapat  tanda-tanda  bagi  orang  yang  berakal” (QS  Ali-Imran,  ayat 190). “Di  antara  tanda-tanda  kekuasaan  Allah,  ialah  menciptakan  langit  dan bumi  dan  bangsa  berlain-lain  bahasa  dan  warna  kulit.  Sesungguhnya  yang
demikian  ini  terdapat  tanda-tanda  bagi  orang  yang  mengetahui  (berilmu)” (QS Ar-Ruum ayat 22).
Ilmu dalam Islam di samping bisa digali berdasarkan Al-Quran dan Hadits juga  terdapat Maslahat  Mursalah ,  yang  merupakan  sumber  hukum  tambahan berdasarkan  penelitian empiris (istiqra) ,  yang  diperoleh  dari  fenomena  alam  dan perilaku  masyarakat,  ditemukan  dengan  tujuan  untuk  kemaslahatan  kehidupan manusia.    Hal  tersebut  didasarkan  pada  Al-Quran  yang  menyebutkan “Dan tiadalah  Kami  mengutus  kamu  (nabi),  melainkan  untuk  menjadi  rakhmat  bagi alam semesta” (QS Al-Anbiya, ayat 107).
Kemaslahatan  dapat  ditangkap  secara  jelas  oleh  orang  yang  mempunyai dan mau berfikir, sekalipun dalam khazanah pemikiran Islam terdapat perbedaan dalam  memahami  hakikat  maslahat.  Perbedaan  tersebut  bermula  dari  perbedaan kemampuan  intelektualitas  orang  perorang  dalam  menafsirkan  ajaran  Islam  yang terdapat  dalam  Al-Quran  dan  hadits,  di  mana  masing-masing  ahli  pikir mempunyai  keterbatasan,  sehingga  tidak  mampu  memahamai  hakikat  maslahat secara sama, karena adanya perbedaan yang bersifat temporal dan kondisi daerah (lokal) yang tidak sama.
Dimensi spiritual bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni aqidah , yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat fana , sementara  Tuhan  adalah  penguasa  atas  alam  semesta  beserta  isinya (robbul alamin) yang  bersifat  kekal (baqa) .  Kebahagian  terbesar  seorang  muslim  mana kala dia mampu pasrah secara totalitas mematuhi perintah (hukum-hukum) Allah yang  bersifat  kodrati (sunnatullah) ,  baik  yang  bersifat  umum  atau  pun  yang terperinci,  sebagai  konsekuensi  dari  pengakuannya  bahwa  Allah  Maha  Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung padanya (Q.S. 112: 1-2). Segala  bentuk  penghambaan  manusia  terhadap  makhluk,  baik  alam (gunung,  matahari,  angin  dll)  atau  kepada  penguasa,  pembesar,  atasan  kerja  dll adalah  syirik  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  Allah.  Karena  syirik  merupakan perbuatan  yang  merendahkan  martabat  manusia,  yang  mestinya  manusia  hanya melakukan  penghambaan  dan  pertolongan  hanya  pada  Allah  semata. Hanya kepada-Mu aku menyembah dan hanya kepada-Mu aku mohon pertolongan (Q. S. 1: 5). Sikap  tersebut  sebagai  konsekuensi  bahwa  manusia  sebagai khalifah di muka  bumi (fil  ard) (Q.  S.  2:  30),  semata-mata  dalam  rangka  melakukan penghambaan  atau  pengabdian  kepada  Allah  (Q.  S.  51:  56).  Manusia  yang diperintahkan  oleh  Allah  untuk  menjadi  penguasa  di  muka  bumi,  mempunyai tugas (amanah) pertama,  menjaga  dan  memelihara  bumi  dan  isinya  dari kerusakan,  kedua,  melakukan  pengelolaan  alam  lingkungan  untuk  kesejahteraan manusia secara berkelanjutan (sustainable) , ketiga, melakukan tugas risalah, yakni melakukan  penegakan  aturan  (hukum)  terhadap  segala  bentuk  kemungkaran  dan perusakan  terhadap  alam,  dan  keempat,    semua  yang  dilakukan  manusia  dalam menjalankan hidup, kehidupan dan penghidupan akan dikembalikan atau diminta pertangungjawabannya kepada Allah.
Konsekuensi  lebih  lanjut  manusia  tidak  diberbolehkan  berbuat  kerusakan (fasad) , berbuat serakah (eksploitatif) tidak adil (dzalim) dan tidak boleh berbuat
kesombongan (sum’ah) ,  serta  tidak  boleh  berbuat  boros  atau  konsumtif (di’a). Tetapi  sebaliknya  harus  berbuat  baik (ihsan) ,  berperilaku  santun  dan bersahabatan.  Semuanya  itu  dalam  rangka  untuk  meujudkan  kedamaian  di  bumi ini (islah) .
Karakteristik alam pada hakikatnya mengikuti ketentuan sunnatullah, yang bercirikan  pertama,  bersifat  pasti (exact) ,  yakni  semua  yang  diciptakan  Allah berada  dalam  keadaan  seimbang  (QS.  67:  3-4  ),  dan  segalanya  ada  di  alam diciptakan  menurut  ukuran  yang  sudah  ditentukan  dan  ditetapkan  (QS.  54:  3). Kedua,  alam  bersifat  tetap (immutable) ,  yakni  matahari,  bintang,  dan  bulan berperilaku patuh (istiqomah) bergerak menurut garis edarnya (QS. 36  : 40), dan bersifat  tetap  tidak  berubah  dan  tidak  ada  yang  mengubah-ubah  (QS  6  :  115). Ketiga,  sifat  alam  tak  mengenal  siapapun (obyektif) ,  yakni  Allah  menurunkan hujan  dari  langit  ke  bumi  dan  tumbuh-tumbuhan,  tanaman  untuk  keseluruhan kesejahteraan  manusia  (QS  16:  14-18).  Allah  mencipta  makhluk,  termasuk manusia  dalam  keadaan  berpasang-pasangan  (QS.  36:  36),  dan  semuanya  akan memperoleh rizki berdasarkan ikhtiar yang dilakukannya.
Agar manusia bisa menjalankan fungsinya maka diciptakan aturan hukum yang bersifat kongkrit. Menurut Ziauddin Sardar, hukum adalah suatu pusat nilai yang berisi aturan, yang bertujuan untuk kesejahteraan umum yang universal bagi semua  makhluk, mencakup  kesejahteraan  manusia  untuk  saat  sekarang  dan  yang akan  datang  serta  di  alam  baka  nanti.  Dengan  syariat  manusia  akan  mengetahui rambu-rambu  antara  yang  dibolehkan  (halal)  dan  dilarang  (haram),  antara perbuatan merusak (fasad), kedamaian dan kebaikan (ihsan).
Hukum  yang  mengatur  masalah  alam  diturunkan  oleh  Allah  melalui firman-Nya  lebih  banyak  bersifat  global.  Ketentuan  hukum  tersebut  mengatur masalah  seperti  alam  semesta,  astronomi,  penciptaan  bumi,  kemakmuran  bumi, keanekaragaman  hayati,  berupa  flora  dan  fauna.  Semua  kemakmuran  alam lingkungan  diperuntukan  untuk  manusia,  dan  manusia  sebagai  khalifah diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, memakmurkan dan melestarikannya.
Bagi  umat  Islam  aturan  hukum  pengelolaan  alam  dan  upaya  penegakan hukumnya dalam rangka menjaga dari kerusakan yang diakibatkan oleh perusakan dan pencemaran alam lingkungan bukanlah persoalan yang terpisah dari perintah ajaran Islam, tetapi merupakan satu kesatuan (integral) ajaran dan perintah agama, yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Sebab ajaran Islam tidak membedakan antara  urusan  atau  kepentingan  dunia  dan  akhirat,  sebagaimana  yang  dikenal dalam masyarakat barat (sekuler). Dengan demikian upaya pengelolaan alam yang berkelanjutan pada hakikatnya adalah kreativitas ibadah.
Perspektif  spiritual  Ilmu,  termasuk  ilmu  hukum  bukan  hanya  didasarkan pada  kebenaran  yang qauliyyah ,  yang  tingkat  kebenarannya  pada  taraf haqq  al- yakin ,  yang  terhimpun  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits,  tetapi  juga  berdasarkan kebenaran  yang  diperoleh  dengan  kemampuan  potensi  manusia  melalui ulum naqliyyah ,  yakni  perenungan,  penalaran  dan  diskursus  yang  berkembang  di masyarakat.  Manusia  menggali,  mengolah  dan  merumuskan  ilmu  dengan  tujuan tidak  semata  untuk  ilmu  tetapi  juga  untuk  kebijakan,  kemaslahatan  masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.
Melalui  dialog  nilai,  Philip  Clayton  menawarkan  paradigma  saints  yang berangkat pada filsafat emergence. Pada era sekarang manusia menyadari bahwa kejadian-kejadian  dunia  alamiah  tidak  dapat  dijelaskan  hanya  mereduksi  pada komponen-komponen  terkecilnya,  tetapi  juga  harus  dikaitkan  dengan  obyek- obyek dan kejadian-kejadian lain dalam konteks yang lebih luas di mana mereka menjadi bagiannya. Di sini paradigma hukum mempunyai makna baru ketika kita mendaki  tangga  kemunculan  berikutnya  pada  tataran  wujud  yang  mempunyai kehendak bebas seperti kita.
Filsafat  emergence  menawarkan  cara-cara  untuk  melengkapi  karya-karya para
ilmuwan yang ada sebelumnya, dengan menunjukkan cara baru bagaimana sains, filsafat  dan  teologi  dapat  saling  berhubungan  secara  harmonis.  Mendialogkan antara  iman  dan  sains,  hukum  wahyu  dan  hukum  dunia  menjadi  penting, sekalipun  barangkali  masih  belum  diperoleh  titik  temu,  sampai  kita  mampu belajar  lebih  jauh  melalu  refleksi  yang  modelnya  sudah  dilakukan  para  ilmuwan terdahulu  seperti  ibnu  Sina  (Avicenna)  dan  Ibnu  Rusyd  (Averoes).  Dialog  nilai merupakan sumbangan pemikiran yang amat menjanjikan di masa mendatang.
Cara  yang  dilakukan  dengan  mendiskusikan  kembali  secara  intens  dan mendalam sampai alam tataran konseptual tipe hukum, yakni hukum tabiat Ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral.  Kegiatan-kegiatan  seperti  itu  dapat  membuktikan  bahwa  sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan sains. Tugas bersama  yang perlu kita pikul adalah memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya akan mendukung hasil-hasil sains, dan kepercayaan kepada  Tuhan  merupakan  jawaban  atas  pertanyaan  mendasar  yang  diajukan ilmuwan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya.

## Kesimpulan
Dari  uraian  tersebut  dapat  dirumuskan  beberapa  kesimpulan,  sebagai berikut:  Pemahaman  hukum  positivis  berangkat  dari  pandangan  bahwa  hukum tidak  berasal dari Tuhan atau alam, melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum. Positivis memandang perlu untuk  memisahkan  secara  tegas  antara  hukum  dan  moral.  Hukum  bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal. Dalam kaca mata positivis tiada hukum kecuali  perintah  penguasa,  bahkan  aliran  positivis  legalisme  menganggap  bahwa hukum  identik  dengan  undang-undang.  Hukum  dipahami  dalam  perspektif  yang rasional  dan  logic.  Keadilan  hukum  bersifat  formal  dan  prosedural.  Dalam positivis,  dimensi  spiritual  dengan  segala  perspektifnya  seperti  agama,  etika  dan moralistas  diletakkan  sebagai  bagian  yang  terpisah  dari  satu  kesatuan pembangunan peradaban modern. Hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan  unsur  yang  esensial,  yakni  nilai-nilai  spiritual.  Pospositivisme  secara umum  dapat  dikatakan  sebagai  reaksi  atau  gugatan  terhadap  positivisme. Pospositivis  mempunyai  ciri  dekonstruktif,  relatifis,  dan  pluralis.  Pada pemahaman hukum pospositivisme, spiritualisme dapat dipahami dalam berbagai makna  sebagai  spirit  (ruhaniyah)  yang  berkaitan  dengan  substansi  ajaran  agama dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  etika  dan  moral.  Terdapat  kecenderungan
kuat  untuk  memahami  hukum  tidak  hanya  dipandang  dari  segi  normatif  yang positivis,  tapi  lebih  dari  itu  hukum  harus  dilihat  dalam  wajah  yang  utuh menyuruh.  Kajian  seperti  itu  mulai  terasa  dan  mendapat  tempat  dalam  post positivis. Upaya untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal  yang  sifatnya  substantif  dan  transendental  dengan  mendasarkan  pada  fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral. Filsafat emergence, yang  menawarkan  cara-cara  untuk  melengkapi  karya-karya  para  ilmuwan  yang ada  sebelumnya,  dengan  menunjukkan  cara  baru  bagaimana  sains,  filsafat  dan teologi dapat saling berhubungan secara harmonis. Mendialogkan antara iman dan sains,  hukum  wahyu  dan  hukum  dunia  menjadi  penting,  sekalipun  barangkali masih belum diperoleh titik temu. Dialog nilai merupakan sumbangan pemikiran yang amat menjanjikan di masa mendatang. Upaya untuk mendiskusikan kembali secara  intens  dan  mendalam  persoalan  hukum,  agama,  etik  dan  moral  menjadi teramat  penting.  Kegiatan  seperti  itu  dapat  membuktikan  bahwa  sesungguhnya tidak  lagi  diperlukan  ketegangan  antara  kepercayaan  kepada  Tuhan  dengan  ilmu hukum.  Melalui  upaya  seperti  itu  dapat  memperlihatkan  bahwa  kepercayaan kepada  Tuhan  sesungguhnya  akan  mendukung  hasil-hasil  pengembangan  ilmu hukum,  dan  kepercayaan  kepada  Tuhan  merupakan  jawaban  atas  pertanyaan mendasar yang diajukan ilmuwan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya.

## Daftar Pustaka
Clayton, Philip. 2003. Membaca Tuhan dalam Keteraturan Alam, Repleksi Ilmiah dan  Religius, Makalah  Disampaikan  pada  Intrnasional  Conference  on Religion and Scieence in the Post-Colonial Word, Yogyakarta,
Darmodiharjo,  Darji  dan  Shidarta.  1995. Pokok-pokok  Filsafat  Hukum .  Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
Friedman,  W.  1990. Teori  dan  Filsafat  Hukum . Telaah  Krisis  Atas  Teori-teori Hukum ,Terjemahan M. Arifin. Jakarta: Rajawali.
Law  and  Society,  Review  The  Journal  of  the  Law  and  Society  Association,
Volume 31 No. 2. 1997.
Muslehuddin,  Muhammad.  1991. Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran Orientalis .Yogyakarta: PT. Tiara Wacara.
Peursen, C.A. Van. 1991. Orientasi di Alam Filsafat . Jakarta: PT. Gramedia.
Pizzi,  William  T, Trials  Without  Truth,  Why  Our  System  of  Ciminal  Trials  has Become an Expensive Failure and we Need to Do to Rebuild It , New York University Press, 1999.
Rahardjo,  Satjipto,  2002, Sosiologi  Hukum,  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah , Surakarta, Muhammadiyah University Press.
____, 1991. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
____. “Paradigma Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah”,
Makalah .Symposium  Nasional  Ilmu  Hukum  Tentang  Paradigma  dalam Ilmu  Hukum Indonesia, Program S3  Fakultas Hukum UNDIP,  Semarang, 10 Pebruari 1998.
____. 1997. Negara Hukum dan Deregulasi Moral . Jakarta: Kompas.
____. Menjalankan Hukum dengan Kecerdasaan Spiritual , Kompas, 30 Desember 2009.
Ritzer,  George  (Penyadur  Aliman).  1992. Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan BerparadigmaGanda . Jakarta: Rajawali Press.
Sidharta, Arief. 1996. “Refleksi Tentang Fundamental dan Sifat Keilmuwan Ilmu Hukum  Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional Indonesia”, Disertasi . Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.
1996.
____,  “Paradigma  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektif  Sejarah”, Makalah . Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia,  Program  S3  Fakultas  Hukum  UNDIP,  Semarang,  10  Pebruari 1998.
Wignjosoebroto,  Soetandyo,  2002,  Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  dinamika Masalahnya, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
____, 1995. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional . Jakarta Rajawali Press.
____,  “Permasalahan  Paradigma  dalam  Ilmu  Hukum”, Makalah .  Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia, Program S3 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 10 Pebruari 1998.
Wison, Edward O, Concilience, The Unity of Knowlwdge , Alfred A. Knopf, New York, USA, 1998.
Wilardjo,  Like, Realita  dan  Desiderata ,  Duta  Wacana  University  Press, Yogyakarta, 1990.
Zohar,  Danah  dan  Marhal  Ian, Spiritual  Intellegence,  The  Ultimate  Intellegence , Bloomsbury, Landon, 2000.