## DIGITALISASI PENYIARAN INDONESIA DALAM BINGKAI KEPENTINGAN PUBLIK

## Ade Nuriadin
Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada Email: adenuriadin@gmail.com

## Abstract
Indonesia through the Ministry of Communication and Information Regulation No. 22 of 2011has set the migration of analogue broadcasting to digital broadcasting by 2018. This process  to  get  a  variety  of  responses  from  the  public  related  to  the  readiness  of  the government in implementing the law. The process is not considered to involve the public so  that  the  public  representation  of  the  regulation  deemed  to  be  lacking.  In  fact,  the digitization of broadcasting can not be separated from society because it uses frequencies belong to the public. Laila Green found in drafting the regulations must comply with the public service obligation in this case the interests of the public. Meanwhile, Harbermas forward the concept of Public Service Broadcasting as an interesting concept fatherly used in viewing the digital broadcasting system in Indonesia.
Keywords:  Digitalization  of  Broadcasting  Indonesia,  Public  Interest,  Public  Service Obligation dan Public Service Broadcasting

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  melihat  pekembangan  digitalisasi  di  Indonesia  maka Community  Service Obligations ( Kewajiban Pelayanan Publik) yang kemudian disingkat CSO , menjadi faktor penting.  Dengan  berbasis  kepada  CSO  perkembangan  digital  akan  sejalan  dengan kepentingan publik. Green (2002), dalam bukunya Communication, Techology, and Society mengemukakan bahwa dalam melihat kepentingan publik maka salah satu aspek yang perlu diperhatiakan ialah CSO. CSO sendiri berkaitan dengan regulasi yang mengatur mengenai information  and  communication  technology (ICT).  Namun,  regulasi  dipandang  sebagai aturan yang disusun berdasarkan kepentingan dari organisasi, institusi, maupun individu yang mungkin berbeda dari pandangan masyarakat umum atau berbeda dari kepentingan publik secara umum. Menurut Green (2002: 134) bahwa para pemilik modal, dalam proses pembuatan  regulasi  memiliki  akses  dalam  mempengaruhi  proses  tersebut  sehingga membuat kepentingan mereka terwakili dalam regulasi yang disusun.
Digitalisasi Televisi di Indonesia masih menjadi polemik. Keputusan untuk migrasi dari siaran analog ke siaran digital dinilai terlalu terburu-buru dan memiliki payung hukum yang tidak kuat. Para pengamat media menilai seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan hukum lewat peraturan menteri tetapi juga diatur dalam undang-undang. Karena masalah digitalisasi  bukan  hanya  menjadi tanggungjawab  dari KeKemenkominfo.  Sebab, banyak aspek  yang  harus  dipertimbangkan  baik  dari  perizinan  penyiaran  sampai  kepada kepentingan publik, bahkan KPI yang merupakan perwakilan publik tidak dilibatkan dalam proses ini.
Perkembangannya  saat  ini,  pemerintah  melalui  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  No.  5  Tahun  2016  tentang  Uji  Coba Teknologi  Telekomunikasi,  Informatika  dan  Penyiaran.  Konsideran  regulasi  tersebut
adalah  dalam  rangka  penelitian  dan  penetapan  arah  kebijakan  penyelenggaraan telekomunikasi,  informatika  dan  penyiaran.  Beberapa  jenis  teknologi  yang  berkembang dan perlu dilakukan ujicoba diantaranya open BTS, Google Loon, PPDR ( public Protection and Disaster Relief ), 5G, TV digital  metode  SFN ( single frequency network ) dan MFN ( multi frequency network ). Ujicoba yang dilakukan tersebut cukup membingungkan baik bagi publik maupun bagi pelaku bisnis. Sebab, selama ini pemerintah belum menyelesaikan urusan  regulasi  penyiaran  digital  yang  seharusnya  dibuat  dalam  bentuk  UU,  tetapi pemerintah  lebih  memilih  untuk  melakukan  berbagai  ujicoba  siaran  yang  dikawatirkan proses  ini  nantinya  sama  sekali  berbeda  saat  digitalisasi  penyiaran  disahkan.  Hal  ini kemudian menimbulkan pertanyaan, siapa yang diuntungkan dari penerapan teknologi ini? Jika itu pihak swasta (pelaku bisnis) seperti yang selama ini dicurigai, maka pelaku bisnis yang mana?
Pada  pertemuan  yang  dilakukan  di  Universitas  Gadjah  Mada  pada  tanggal  25 Oktober  2013  dalam  rangka  upaya  pengkajian  peraturan  digitalisasi  dari  perspektif akademisi,  yang  saat  itu  perwakilan  dari  KeKemenkominfo  adalah  Anang  Latif.  Dari pertemuan  tersebut,  Latif  cenderung  menyampaikan  dari  sudut  pandang  keuntungan dengan diterapkannya digitalisasi penyiaran dengan memfokuskan kepada manfaat dari sisi tampilan  dan  kualitas  gambar.  Sedangkan  aspek  regulasi  dan  kepentingan  publik  dari digitalisasi  televisi  di  Indonesia  tidak  dikemukakan  dalam  pertemuan  tersebut.  Bahkan, keuntungan yang lebih besar yang dapat diperoleh masyarakat Indonesia dari digitalisasi penyiaran  tidak  pula  diperbincangkan  dalam  forum  tersebut,  sehingga  terkesan  bahwa digitalisasi  hanyalah  projek  buru-buru  dan    mewakili  kepentingan  pebisnis.  Rianto,  dkk menyebutkan bahwa perkembangan televisi digital tidak terlepas dari kepentingan negara asal  teknologi  ini  berkembang  baik  politik  maupun  ekonomi.  Dari  itu  kemudian  lebih spesifik pertanyaan pertenyaan yang muncul apakah digitalisasi televisi di Indonesia benar- benar  mengutamakan  kepentingan  publik  atau  malah  menjadi  kesempatan  bagi kepentingan bisnis untuk memperkuat posisi mereka pada penyiaran digital di Indonesia? Dalam hal ini, bahkan pebisnis sendiri kemudian perlu dipertanyaakan kembali, pengusaha dari dalam atau dari luar NKRI?

## 2. KAJIAN TEORITIK

## Digitalisasi Televisi di Indonesia
Negara berkembang dinilai memiliki cara tersendiri dalam mengadopsi teknologi dan kemudian menggunakan teknologi tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Billon, Lera-Lopez, and Marco pada tahun 2010 dengan judul “ Differences in Digitalization Levels: a Multivariate Analysis Studying The Global Digital ”, mencoba melihat bagaimana kelompok-kelompok kecil mengadopsi teknologi pada negara maju dan negara  berkembang.  Hal  ini  dilihat  karena  adanya  faktor digital  divide yaitu  perbedaan antara  individu,  keluarga,  bisnis,  dan  letak  geografis  yang  berbeda  pada  level  sosial ekonomi  dengan  anggapan  kesempatan  mereka  tidak  sama  dalam  mengakses  teknologi informasi dan komunikasi dan penggunaannya pada aktifitas mereka yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukan beberapa temuan diantaranya yaitu bahwa adanya hubungan positif antara  pendidikan  yang  tinggi  dengan  digitalisasi.  Kemudian,  regulasi  yang  baik  perlu disusun guna mendorong penggunaan ICT yang baik pada kelompok masyarakat. Hal ini yang  coba  diupayakan  bagi  siaran  digital  di  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  perlu mendapatkan  pemahaman  yang  memadai  mengenai  digitalisasi  penyiaran  dan  juga perlindungan secara hukum dalam UU. Indonesia sendiri termasuk ke dalam negara dengan kategori  indeks low-digital  group .  Ketegori  ini  menjelaskan  bahwa  kemampuan  untuk mengakses  teknologi  secara  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia  masih  sangat  renda.
Walaupun  demikian,  Indonesia  masih  lebih  unggul  dibandingkan  sejumlah  negara  lain yang  ada  di  Asia . Melihat  temuan  tersebut  menunjukan  bahwa  pendidikan  dan  regulasi sangat berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam perkembangan teknologi dan penggunaan  teknologi  dalam  aktifitas  mereka  baik  sebagai  individu  mapun  kelompok. Selain  itu,  kesempatan  untuk  mendaptkan  akses  juga  perlu  diperluas  hingga  kebagian terpelosok dan terpinggir negara ini.
Perubahan  televisi  analog  ke  televisi  dipengaruhi  oleh  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi termasuk dengan melihat perubahan pengguna internet di dunia yang  terus  meningkat.  Pada  tahun  2002  pengguna  internet  diperkirakan  mencapai  605.6 miliar  jiwa.  Di  Indonesia  sendiri,  menurut  data  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet Indonesia  (APJII),  jumlah  pengguna  internet  pada  tahun  2013  mencapa  71,19  juta, meningkat 13 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai sekitar 63 juta pengguna. Dari data  yang  dipublikasikan  oleh Kominfo  pada laman  web  mereka  menunjukan  Indonesia berada di  posisi keenam jumlah total pengguna internet yaitu sebesar 102,8 juta
Perkembangan  televisi  digital  memperoleh  kritik,  bahwa  dalam  proses  ini  tidak diberikan spektrum bagi pemain baru. Padahal pemain baru diharapkan dapat lebih mampu mengembangkan  inovasi  yang  berbeda  dalam  jasa  yang  ditawarkan.  Dalam  hal  ini, kebijakan  yang  ada  lebih  kepada  membatasi  kompetisi.  Televisi  digital  berdasarkan Permen  Kemenkominfo  No.  22/2011  tidak  memiliki  aturan  yang  kuat  mengenai  izin penyiaran,  serta  tidak  melibatkan  KPI  di  dalamnya,  sehingga  digitalisasi  televisi  di Indonesia sepenuhnya jatuh ke pihak pemodal yang lebih buruk lagi dapat jatuh ke tangan pemilik modal asing.
Regulasi  penyiaran  digital  dimulai  sejak  tahun  2007  melalui  Permen Kemenkominfo. Kemudian, disusul dengan beberapa peraturan menteri lainnya.  Adapun perkembangan regulasi dalam proses digitalisasi di Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1
Regulasi Dalam Proses Digitalisasi Regulasi Isi Siaran Peraturan  Kementrian  Komunikasi  dan Informasi Republik Indonesia No. 07/PER/M.KOMINFO/3/2007 - Standar penyiaran digital terestrial untuk televisi immobile di Indonesia - Lembaga Penyiaran Publik yang bebes  bersiaran  harus  berupaya mengadopsi teknologi digital Peraturan Mentri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 39/PER/M.KOMUNFO/10/2009 tentang framework  dasar  dari  penyiaran  televisi digital  teristrial  untuk  secara  bebas mengisi dengan penerimaan yang permanen ( free-to-air ) - Perpindahan dari televisi analog ke televisi digital Peraturan  Kementrian  Komunikasi  dan Informasi Republik Indonesia No. 21/PER/M.KOMINFO/4/2011 - Standar  pentiaran  digital  bagi radio dengan Very High Frequency  (VHF)  band  di Indonesia
Dari  tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  Kemenkoinfo  melakukan  beberapa pergantian  peraturan  yaitu  Permen  No  39  tahun  2009  dengan  Permen  22  tahun  2011. Perubahan regulasi ini memiliki beberapa implikasi dalam mengembangkan dua institusi penyiaran. Pertama, Lembaga Penyiaran Peyelenggaran Program Siaran (LPPPS) dimana lembaga ini mengatur sejumlah program siaran untuk masyarakat dalam wilayah tertentu melalui channel atau slot channel frekuensi  radio.  Kedua,  Lembaga  Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM), yang mana  merupakan instutusi yang memiliki  program  penyiaran  dari  beberapa channel melalui multiplexing  tools dan transmisi yang diarahkan kepada masyarakat dalam zona yang terpisah.
Pemerintah  akan  memisahkan  penyelenggara multiplexer (mux)  dengan penyelenggara siaran, awalnya berjumlah 33 zona namun kemudian berubah menjadi 15 zona.  Dalam  1  zona  terdapat  6  mux  dan  1  mux  terdapat  12 channel .  Dengan  demikian dalam 1 zona akan tersedia 72 channel televisi digital. Jadi dapat dibayangkan jika tidak terdapat regulasi yang ketat mengenai pembagian chennel yang ada, maka tak ada jaminan kepentingan publik dapat terwakili. Maka, keuntungan yang tersedia dari teknologi siaran digital tersebut tidak akan ada bedanya dengan siaran analog yang ada saat ini. Kemudian, perpindahan  tersebut  dapat  dibayangkan  akan  mengarah  kepada  komersialisasi  dan eksploitasi  siaran  dengan  tujuan  bisnis  semata.  Padahal,  dengan  keunggulan  yang ditawarkan oleh siaran digital, maka sistem siaran yang kompetitif dengan mengutamakan keterwakilan kelompok masyarakat akan membentuk sistem siaran yang terus dinamis dan mampu  merefleksikan  dirinya  sendiri.  Sebab,  perkembangan  sistem  siaran  digital  tidak terbatas pada definisi menyediakan siaran dengan kualitas yang jauh lebih baik semata baik dari gambar maupun suara, akan tetapi lebih jauh lagi dilihat mampu memberikan implikasi yang besar dalam proses baik secara politik, ekonomi, hingga budaya.
Perkembangan televisi digital saat ini sudah jauh lebih maju dengan keunggulan interaktif  yang  dapat  dimiliki  oleh  setiap  individu  dari  ruang-ruang  privat  yang  mereka miliki misalnya dari rumah, kamar tidur, dan lain sebagainya. Dimaksudkan di sini ialah bahwa  televisi  digital  secara  signifikan  sebagai  medium  dengan  memadukan  teknologi televisi  dan  internet.  Perkembangan  dapat  dilihat  dari  adanya  “ cinema-like ”,  jangkauan terhadap multisiaran, mengembangkan televisi interaktif yang semuanya saling terhubung sehingga  lebih  luas  lagi  dapat  dilihat  bahwa  siaran  TV  digital  mampu  memberikan kontribusi yang nyata dan bahkan langsung dalam aspek ekonomi, politik bahkan budaya. Dalam  perpindahan  dari  analog  ke  digital,  Wahyuni  menyusun  langkah  dalam
membuat roadmap yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan digitalisasi televisi di  Indonesia.  Untuk  tahap  awal,  menguji  coba  televisi  digital  diterapkan  pada  wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi). Kemudian menguji coba televisi digital pada wilayah lain seperti Bandung, Batam, Surabaya, Makassar, dan Medan. Tahap  berikutnya  ialah  dengan  membuat master  plan regulasi  yang  kemudian diimplementasikan pada seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan langkah selanjutnya ialah membuat regulasi televisi digital yang didalamnya terdapat proses seleksi terhadap  perizinan  yang  ketat.  Selanjutnya  menentukan  izin  terhadap  penyedia  televisi digital atau stasiun televisi yang bersiaran secara digital. Di Indonesia pelaksanaan televisi digital juga berhubungan dengan penyediaan set-top box seperti negara-negara lain yang telah  menerapkan  digitalisasi  penyiaran. Set-top  box dalam  pasal  12  dalam  Permen  22 menyebutkan  bawha  harus  mengandung  komponen  dalam  negeri  sekurangnya  20%  dan ditingkatkan secara bertahap menjadi 50% dalam waktu 5 tahun ke depan.
Tahap selanjutnya ialah dengan penyediaan jaringan di lima zona di awali dengan zona pertama serta dibarengi dengan simulasi siaran. Zona 1 terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Barat,  dan  Jawa  Timur.  Zona  2  terdiri  dari  Sumatra  Utara,  Banten,  Kepulauan  Riau, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Zona 3 terdiri dari Aceh, Sumatra Barat, Riau Jambi,
Sumatra  Selatan,  Bangka  Belitung,  Bengkulu,  Lampung,  Bali,  Kamilamntan  Barat, Kalimantan  Tengah,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Selatan,  dan  Maluku.  Zona  4  terdiri  dari Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimatan Selatan, NTB, NTT, Maluku Utara, dan Papua Barat. Kemudian yang terakhir ialah Zona 5 yang hanya Papua. Setelah sampai pada tahap zona lima, maka siaran analog secara keseluruhan dihentikan.
Community  Service  Obligation dan Public  Service  Broadcasting Dalam  Regulasi Digitalisasi Televisi di Indonesia
Community  service  obligation (CSO)  merupakan  bentuk  kewajiban  yang  harus diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan kepentingan  publik  dalam  digitalisasi  televisi  yang  saat  ini  sedang  dirancang  oleh KeKemenkominfo. Menurut William Melody, ada dua elemen penting dalam membahas kepentingan  publik. Pertama, perspektif  dari  sejumlah  kelompok  yang  ada  di  dalam masyarakat  yang  mungkin  diefektifkan  secara  signifikan  oleh  kebijakan  yang  diadopsi, tetapi  tidak  memiliki  kepentingan  ekonomi  di  dalamnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kepentingan  publik  terhadap  pantas  atau  tidaknya  anak-anak  menyaksikan  tayangan televisi, media yang banyak menayangkan kekerasan, dan bentuk-bentuk kesalahan pada media yang membahayakan masyarakat. Perspektif ini penting untuk menjamin bahwa di dalam keputusan akhir dari kebijakan yang ditetapkan yang berkaitan dengan kepentingan publik tidak dihilangkan.
Kedua , masyarakat sebagai satu kesatuan yang secara langsung memfokuskan pada struktur menyeluruh dari keuntungan, biaya, serta konsekuensi terhadap masyarakat. Hal ini  akan  melibatkan  sebuah  perubahan  ekonomi  dari  luar,  kehidupan  masyarakat  yang layak,  sosial,  dan  kesadaran  budaya  dari  pilihan  kebijakan  yang  ditetapkan.  Jadi  pada dasarnya,  kepentingan  publik  dilihat  dari  aspek  yang  lebih  luas  lagi.  Di  mana  terdapat faktor ekonomi, masyarakat, sosial dan budaya yang menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dipilih.
Green (2002: 136) menyatakan bahwa regulasi itu bersifat dinamis. Berdasarkan The  Western  Regulatory  Cyrcle, proses pembuatan  regulasi dimulai  dari  persoalan  yang muncul. Kemudian persoalan tersebut coba diselesaikan dengan mengumpulkan informasi dan  mengevaluasi  dengan  mencari  solusi  yang  tepat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan berbagai  cara  seperti  melalui  pertemuan  komite,  studi,  konsultasi  dengan  sejumlah stakeholder, laporan-laporan, dan lain sebaginya. Pada akhirnya kebijakan dapat dihasilkan oleh pemerintah, menyusun dalam UU, mengimlementasikan, dan kemudian mengevaluasi kembali pelaksanaan UU tersebut.
Melihat  penetapan  sistem  siaran  digital  di  Indonesia  dan  bagaimana  seharusnya sebuah  regulasi  ditetapkan  mengenai  sistem  siaran  digital  tersebut  memunculkan  kritik yang  perlu  ditanggapi  dengan  serius  baik  pemerintah  maupun  masyrakat.  Pemerintah, dibawah KeKemenkominfo telah menetapkan digitalisasi televisi melalui Permen 22/2011. Penetapan  ini  tentu  saja  melalui  proses  perumusan  secara  internal  dan  mungkin  juga internal. Sebuah keputusan yang dianggap sudah cukup matang untuk dilempar ke publik. Namun,  keputusan  tersebut  mendapatkan  banyak  peninjaun  kembali.  Hal  yang  paling krusial  yang  seharusnya  sudah  dipikirkan  terlebih  dahulu  oleh  pembuat  keputusan  yaitu KeKemenkominfo ialah keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan tersebut. Sebagai sebuah kritik, KPI yang merupakan perwakilan publik tidak dilibatkan dalam penyususan keputusan tersebut. Kemudian, sejumlah kelompok masyarakat baik dari praktisi maupun akademisi  hingga  organisasi  masyarakat  tidak  dilibatkan  dalam  proses  tersebut.  Hal  ini kemudian membawa sistem digitalisasi penyiaran Indonesia pada status yang sulit diterima oleh semua kalangan, sebab kepentingan bersama tidak terwakili dalam keputusan tersebut. Sementara itu, perspektif CSO menekankan bahwa penyiaran digital di Indonesia harusnya
mengutamakan kepentingan publik dengan proses yang sejak awal telah melibatkan publik di dalamnya.
Pada  dasarnya  seperti  yang  telah  dikemukakan  sebulumnya  bahwa  digitalisasi televisi  di  Indonesia  tidak  semata  masalah  perpindahan  dari  televisi  analog  ke  televisi digital. Tetapi terdapat masalah penyiaran yang lebih luas seperti izin siaran, pembagian frekuensi baik untuk stasiun televisi swasta, televisi publik, mapun komunitas. Habermas mengemukakan tentang konsep public service broadcasting yakni berakar pada kesatuan pengetahuan publik dan pemahaman sebuah ruang publik yang mana kehidupan sosial dan politik berkembang secara demokratis, dan sebisanya dalam tradisi independen.
Pada dasarnya melihat ciri ruang publik  yang dibayangkan oleh Habermas yaitu media massa dalam hal ini televisi setidaknya harus memenuhi tiga syarat. Pertama, para aktornya  bukan  dari  kalangan  bisnis  yang  dengan  cara  tertentu  berkolaborasi  dengan kekuasaan, melainkan “orang-orang privat”, yaitu orang biasa yang tentu dalam konteks saat itu dari kelas menengah. Kedua , terjadi proses pemberdayaan diantara mereka lewat apa  yang  disebut public  use  of  reason .  Pertimbangan-pertimbangan  rasional  tanpa  rasa takut dinyatakan secara publik dan dilandasi oleh keprihatinan persoalan-persoalan yang merugikan  publik.  Ruang  publik  menjadi  ‘tempat  pengeraman  kegilasan  politis  warga’ yang  menghendaki  perubahan. Ketiga ,  ruang  publik  sendiri  sebagai  media  untuk memediasi  isu-isu  privat  pada  individu  di  dalam  kehidupan  keluarga,  bisnis  dan  sosial mereka, maka dikhotomi antara bourgeois (anggota kelas ekonomi) dan citoyen (anggota komunitas politik) diatasi lewat pencairan kepentingan-kepentingan publik. Public service broadcasting mengarah  pada  institusi  yang  dipandang  ideal  dari  sebuah  negara  dalam memberikan pelayanan melalui penyiaran publik. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, public service broadcasting mengarah kepada organisasi tertentu atau bagian dari sistem penyiaran yang dilihat sebagai pelayanan publik ( public service ).
Konsep tersebut yang saat ini diabaikan dalam sistem peyiaran digital di Indonesia yang saat ini sedang diupayakan (bahkan juga dalam sistem penyiaran analog). Habermas menawarkan  ruang  ideal  yang  mampu  memberikan  keterbukaan  informasi.  Hal  tersebut kemudian lebih luas lagi memberikan implikasi yang lebih jauh lagi yaitu sistem demokrasi dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Sistem  siaran  baik  analog maupun digital, diupayakan berlandasan atas konsep layanan publik dengan memberikan ruang yang luas dan bebas kepada publik. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan tersebut, yang seharusnya sudah dimulai sejak awal dari proses pembentukan sebuah regulasi.

## Digitalisasi Televisi: Antara Publik dan Privat (?)
Perpindahan dari penyiaran analog ke penyiaran digital tidak terlepas dari ruang lingkup ekonomi politik komunikasi. Telah disebutkan di atas bahwa digitalisasi televisi tidak  bisa  terlepas  dari  pengaruh  ekonomi  dan  politik  dari  negara  asal  teknologi  ini berkembang. Indonesia mengadopsi, mau tidak mau, negara ini masuk ke dalam jaringan dari  televisi digital  dunia.  Karena  telah  menjadi  karakter  perkembangan  ekonomi  dalam teknologi  informasi  dan  komunikasi  ialah  membentuk  jaringan  yang  saling menghubungkan satu sama yang lainnya.
Karakter  ekonomi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tersebut  kemudian melahirkan  perusahaan  media  yang  mengembangkan  perusahaannya  dengan  berjejaring. Vincent  Mosco  mengemukakan  bahwa  terdapat  bentuk  perusahaan  media  yang mengembangkan perusahaannya secara horizontal dan vertikal. Bentuk horizontal terlihat dari  sebuah perusahaan  media  yang  mempunyai  bisnis  media  yang  tidak  sejenis  bahkan memiliki bisnis di luar dari bisnis media. Misalnya, pemilik televisi yang juga memiliki radio, surat kabar, dan media lainnya. Dalam hal ini, bentuk bisnis yang tidak berhubungan
dengan media, seperti Trans Studio yang milik Trans Corporation juga bagian dari sistem bisnis media. Sedangkan perusahaan media yang terkonsetrasi secara vertikal dapat dilihat dari media yang bergerak dalam jenis media yang sama. Hal ini dapat dilihat dari PT. Media Nusantara Citra yang memiliki RCTI, Global TV, dan MNC TV atau  Viva Media yang memegang kendali atas ANTV dan TVOne, demikian juga dengan Trans Corporation yang memiliki TransTV dan dan Trans7.
Hal yang kini menjadi polemik dari kepemilikan media di Indonesia ialah lahirnya monopoli  terhadap  media  yang  berujung  kepada  monopoli  informasi.  Dengan  semakin kuatnya pemilik media, maka semakin besar pengaruh mereka terhadap informasi. Dengan demikian akan semakin kuat para pemilik media terhadap penyiaran di Indonesia. Bahkan dalam hal  ini Mosco menyebutkan bahwa media massa dapat mempengaruhi regulasi yang ditetapkan.
Pengaruh agen yang merupakan bagian dari kelas pebisnis media telah terlihat dari dibentuknya  Asosiasi  Televisi  Swasta  Indonesia  (ATVSI)  pada  penyiaran  di  Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tanggal 4 Agustus dengan pendiri RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, dan ANTV. Saat ini hampir semua stasiun televisi swasta telah bergabung menjadi anggota ATVSI yaitu RCTI, SCTV, TPI (MNC TV), Indosiar, ANTV, Global TV, Metro TV, Trnas 7 dan TVOne. ATVSI sendiri memiliki visi memajukan industri televisi siaran Indonesia dengan  misi  yaitu  memajukan,  menampung,  menyalurkan  kepentingan  dan  keinginan bersama dalam mengembangkan etika perilaku, tanggun jawab profesional dan pelayanan bagi anggota demi kepentingan masyarakat.
Sejak  didirikannya,  ATVSI  telah  aktif  dalam  mengadvokasi  dan  mengkritisi kebijakan-kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  permasalahan  penyiaran.  Asosiasi  ini mengusulkan  materi  baru  UU  Penyiaran  pada  tahun  2003  yang  lebih  mengutamakan kepentingan bisnis dari pada kepentingan publik.  Hal ini kemudian yang dapat kita lihat dalam penetapan siaran digital di Indonesia. Di mana sistem siaran digital dinilai kurang siap, namun sudah dijalankan oleh KeKemenkominfo malalui Permen 22/2011.
Pada dasarnya, ada dua model bisnis usaha siaran digital yang harus mendapatkan perhatian  demi  mengembangkan  sistem  penyiaran  digital  yang  demokratis,  baik  secara ekonomi maupun politik. Pertama , model bisnis lembaga penyiaran publik dan komunitas. Model  ini  menempatkan  TVRI  sebagai multiplekser yang  menyediakan  frekuensi  untuk televisi  komunitas  dan  televisi  pendidikan  yang  berorientasi  kepada  publik.  Di  sisi lain, TVRI  juga  harus  diberi  kesempatan  dan  menjadi  satu-satunya  lembaga  penyiaran  yang bersiaran secara nasional. Dengan kata lain TVRI menjadi public service core system. Di mana    sistem  ini  telah  berevolusi  disekitar  monopoli  pelayanan  publik  yang  telah  ada sebelumnya atau independensi penyiaran pelayanan publik secara historikal telah diletakan pada pusat  sistem  (seperti pada negara Kanada,  Australia,  dan Jepang). Model ini  dapat dikarakteristikan  berdasarkan  iuran  pelayanan  publik yang  kuat  yang  mereka  miliki  dan kompetisi langsung yang minim, serupa dengan sebuah derajat relatif otonomi dari negara, berfariasi dari negara ke negara berdasarkan pada tardisi nasional seperti yang terjadi di Eropa Barat pada tahun 90-an.
Kedua ,  model  bisnis  penyiaran  swasta  yang  perlu  kiranya  dibedakan  antara penyelenggara multipleksing dan penyelenggara penyiaran dengan menghidari conflict of interest dan  kecenderungan  monopoli.  Pembatasan  siaran  swasta  dengan  regulasi  yang ketat  sangat  diperlukan.  Sebab,  dengan  monopoli  penyiaran  swasta  selain  menopoli informasi juga akan mematikan bisnis siaran pada tingkatan lokal.
Jika  tidak  ada  pembatasan  yang  ketat  terhadap  penyiaran  swasta  yang  bersiaran secara nasional, maka bisa dipastikan akan terbentuk private enterprise core system. Sistem ini  merupakan  sistem  nasional  yang  dibangun  melingkupi  sejumlah  praktek  penyiaran komersil, dimana aturan negara telah dibatasi secara tradisi pada alokasi dan regulasi secara
frekuensi  dari  pengambilan  penyiaran privately-owned .  Sistem  ini  dapat  dilihat  pada Negara Amarika Serikat khususnya pada Amerika Latin dan sebagian dari Asia. Sistem ini dinilai  tidak  kompetibel  terhadap  upaya  membentuk  regulasi  yang  sesuai  dengan kepentingan publik. Kenyataannya, saat ini kecenderungan yang ada bahwa dalam bisnis ini  sendiri  memiliki  pemain-pemain  asing  media  yang  memiliki  model  besar.  Dengan regulasi  sistem  peyiaran  digital  Indonesia  yang  tidak  mampu  melindungi  kepentingan publik, dan mungkin juga kepentingan pebisnis dalam negeri, maka peluang bagi pebisnis asing untuk merajai siaran digital sangat dimungkinkan.

## 3. PENUTUP
Telah dibahas sebelumnya langkah yang harus dilakukan dalam perpindahan dari sistem  penyiaran  analog  ke  sistem  penyiatan  digital  di  Indonesia.  Ada  tahap  dan  proses yang harus dilakukan. Hal ini tidak sertamerta melalui Permen 22/2011 telah menjadi dasar hukum  yang  kuat  dalam  melaksanakan  digitalisasi  penyiaran.  Indonesia  yang  memiliki wilayah  yang  luas  dengan  pekembangan  masyarakat  dan  teknologi  komunikasi  yang berbeda  di  setiap  daerah  menjadi  petimbangan  yang  harus  diutamakan  sebelum  benar- benar mematikan siaran analog di tahun 2018.
Ada dua hal yang menjadi kesimpulan dalam paper ini yaitu regulasi digitalisasi penyiaraan masih jauh dari mengutamakan kepentingan publik dan bagaimana status dari lembaga  penyiaran  publik  dan  lembaga  penyiaran  swasta  dalam  digitalisasi  penyiaran. Pertama ,  rugalasi  digitalisasi  penyiaran  perlu  ditinjau  kembali.  Regulasi  yang mementingkan  kepentingan  publik  adalah  regulasi  yang  di  dalamnya  terdapat  sejumlah perspektif  dari  sejumlah  kelompok  yang  ada  di  dalam  masyarakat  yang  mungkin diefektifkan  secara  signifikan  oleh  kebijakan  yang  diadopsi,  tetapi  tidak  memiliki kepentingan  ekonomi.  Kemudian  keuntungan,  biaya  dan  konsekuensi  dari  regulasi digitalisasi  penyiaran  juga  harus  dipertimbangkan.  Sejuah  mana  regualasi  tersebut memberikan ruang bagi masyarakat baik itu dalam mengakses, menyampaikan pendapat, sampai kepada keterlibatan aktif masyarakat dalam bisnis penyiaran.
Regulasi  tidak  sesederhana  mengeluarkan  permen  oleh  Kemenkominfo,  apalagi menyangkut penyiaran yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan yang tdiak sedikit dan saling terkait. Regulasi sendiri merupakan hal yang bersifat dinamis. Dengan proses berdasarkan The  Western  Regulatory  Cyrcle, proses  pembuatan  regulasi  dimulai  dari persoalan  yang  muncul.  Kemudian  persoalan  tersebut  coba  diselesaikan  dengan mengumpulkan  informasi  dan  mengevaluasi  dengan  mencari  solusi  yang  tepat.  Hal  ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui pertemuan komite, studi, konsultasi dengan  sejumlah  stakeholder,  laporan-laporan,  dan  lain  sebaginya.  Pada  akhirnya kebijakan dapat dihasilkan oleh pemerintah, menyusun dalam UU, mengimlementasikan, dan kemudian mengevaluasi kembali pelaksanaan UU tersebut. Harapannya di Indonesia sebelum benar-benar men- switch off siaran analog, terlebih dahulu dilakukan proses yang disusun dan disesuaikan dengan pembagian zona wilayah. Dalam hal ini ada tahapan yang harus  dibereskan  pada  setiap  zona  sebelum  benar-benar  sepenuhnya  bermigrasi  ke digitalisasi penyiaran pada tahun 2018.
Kedua , status dari lembaga penyiaran publik dan penyiaran swasta. Kedua bentuk penyiaran  tersebut  harus  disusun  dalam  regulasi  yang  jelas.  Jangan  sampai  teknolgi penyiaran  digital  malah  semakin  memperkuat  posisi  para  pemain  swasta  (khususnya pemain  asing).  Telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  idealnya  hanya  lembaga  penyiaran publik yang bersiaran secara nasional dalam upaya menciptakan negara yang demokratis. Namun nampaknya dalam Permen 22/2011 hal itu tidak benar-benar diperjelas. Kenyataan yang ada bahwa swasta yang memiliki kesempatan paling besar dalam sistem digitalisasi penyiran.
Upaya  untuk  membuat  TVRI  sebagai public  service  core  system akan  semakin sulit. Posisi lembaga penyaran publik semakin terpuruk dalam kondisi  hidup enggan mati pun  tak  mau.  Sementara  itu  penyiaran  swasat  semakin  besar  pengaruhnya  dalam penyusunan  regulasi,  bahkan  bisa  diprediksi  penyiaran  digital  akan  mengarah  kepada private enterprise core system . Jika hal ini benar terjadi, maka kehadiran teknologi akan menjadi  bagian  dari  usaha  televisi  swasta  dalam  memperkuat  monopoli  dan  oligopili penyiaran yang mereka miliki di Indonesia yang berujung pada hal terburuk yaitu matinya demokrasi. Selain itu, secara pasti juga akan membunuh televisi lokal yang sejauh ini mulai tumbuh di setiap daerah di Indonesia.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Billon, Margarita., Lera-Lopez, Fernando., and MarcoSource, Rocío. 2010. Differences in digitalization levels: a multivariate analysis studying the global digital/Review of World Economics / Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 146, No. 1 (April2010), pp. 39-73/http://www.jstor.org/stable/40587845/diakses pada 25/04/2014 11:18
Habermas. 1989. The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society . Inggris dan Amerika Serikat: MIT Press.
Hardiman,  F.  Budi.  2010. Ruang  Publik: Melacak  “Partisipasi  Demokratis”  dari  Polis sampai Cyberspace . Yogyakarta: Kanisius
McQuail,  Denis.  2011. Teori  Komunikasi  Massa (Buku  2  Edisi  6)  .  Jakarta:  Salemba Humanika.
Dijk, Jan Van. 2006. The Network Society . Second Edition. London: Sage Publication
Flew, Terry. 2005. New Media: An Introduction 2nd Edition. New York: Oxford University Press.
Green, Lelia. 2002 . Communication, Technology, and Society . London, Thousands Oak, and New Delhi: Sega Publication
Krull,  Wilhelm.  2004. Towards  A  Research  Policy  For  The  New  Europe:  Changes  And Challenges For Public and Private Funders / Minerva, Vol. 42, No. 1 (March 2004), pp. 29-39/Dipublikasikan oleh: SpringerStable/ http://www.jstor.org/stable/41821267 diakses pada: 25/04/2014 11:28
Levi-Faur,  David.  1999. The  Governance  of  Competition:  The  Interplay  of  Technology, Economics,  and  Politics  in  European  Union  Electricity  and  Telecom
Regimes /Journal of Public Policy, Vol. 19, No. 2 (May - Aug., 1999), pp. 175- 207Published by: Cambridge University Press/ sumber http://www.jstor.org/stable/4007587/ diunduh pada 25/04/2014 11:38
Pavlik,  John  V.  1996. New  Media  Technology:  Cultural  and  Commercial  Perspectives. Boston: Allyn and Bacon
Rianto,  Puji,  dkk.  2012. Digitalisasi  Televisi  Di  Indonesia:  Ekonomi  Politik,  Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijaka n (Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa)
Rogers,  Everett  M.  1986. Communication  Technology:  the  New  Media  in  Society. New York: The Free Press
Sumber Internet:
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_digital
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3920/Kominfo+Diminta+Libatkan+KPI+Da lam+Proses+Digitalisasi+Penyiaran/0/berita_satker#.U1pqZ1V_vGQ
http://tekno.kompas.com/read/2012/01/30/1743088/Kemenkominfo.Ayo.Pindah.ke.TV.D igital
http://www.antaranews.com/berita/414167/apjii-penguna-internet-di-indonesia-terus- meningkat
http://www.antaranews.com/berita/421097/soal-digitalisasi-televisi-kpi-seharusnya- dilibatkan http://www.tifafoundation.org/diskusi-terbatas-digitalisasi-televisi-di-indonesia/