Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 125-223 November 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
125-135 Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang?
Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149 Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih 150-164 Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu 165-175 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi 176-187 Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan,  Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati 188-198 Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad 199-210 Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule 211-223 Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014- 2019 Siti Fatimah, Anirwan

## Penggunaan  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan Masyarakat

## Muhammad Subandi
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Jl. Gunung Kombeng No.27, Kutai Kartanegara Corresponding Author: msubandi@unikarta.ac.id
Keyword: Village Funds; Development; Community Empowerment.
Kata Kunci: Dana Desa; Pembangunan; Pemberdayaan Masyarakat.
Abstract: The purpose of this research is to obtain information about the use of village  funds  for  the  development  and  empowerment  of  rural  communities.  This research  uses  qualitative  methods,  and  primary  data  is  collected  using documentation techniques from village government archives and interviews to add information. From the results of this research, it is known that the use of village funds  has  been  used  for  infrastructure  development  such  as  access  roads  to agriculture, plantations, settlements, schools, road culverts, and garbage disposal sites. While in the field of empowerment, village funds are used for training such as tilapia  hatchery,  betutu  fish  cultivation,  farmer  groups,  entrepreneurship,  screen printing, BUMDes management, and RT administration; social assistance such as for Posyandu in the form of infrastructure and healthy food for toddlers and the elderly, clean  water  reservoirs  for  people  in  mountainous  areas;  scholarships  for meritorious  and  underprivileged  students;  sports  equipment  for  football  and volleyball teams; socialization of juvenile delinquency; as well as BUMDes capital participation. Based on the results of this research, it can be concluded that village funds have been  used for development and empowerment activities according to community  needs,  and  have  been  supported  by  community  participation  in  the planning process..
Abstrak: Tujuan  riset  ini  adalah  untuk  mendapatkan  informasi  tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Riset  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  data  primer  dikumpulkan  dengan teknik  dokumentasi  dari  arsip  pemerintah  desa  serta  wawancara  untuk menambah informasi. Dari hasil riset ini diketahui bahwa penggunaan dana desa telah  digunakan  untuk  pembangunan  prasarana  seperti  jalan  akses  pertanian, perkebunan,  permukiman,  dan  sekolah,  gorong-gorong  jalan,  dan  tempat pembuangan  sampah.  Sedangkan  pada  bidang  pemberdayaan,  dana  desa digunakan  untuk  pelatihan-pelatihan  seperti  pembenihan  ikan  nila,  budidaya ikan betutu, kelompok tani, kewirausahaan, sablon, pengelolaan  BUMDesa, dan administrasi RT; bantuan-bantuan sosial seperti bagi Posyandu berupa prasarana serta makanan sehat untuk balita dan lansia, tandon air bersih bagi masyarakat daerah  pegunungan;  beasiswa  bagi  siswa  berprestasi  dan  tidak  mampu; perlengkapan olahraga bagi tim sepak bola dan voli; sosialisasi kenakalan remaja; serta penyertaan modal BUMDesa. Berdasarkan hasil riset ini dapat disimpulkan bahwa  dana  desa  telah  digunakan  untuk  kegiatan  pembangunan  dan pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat, dan telah didukung dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaannya.

## PENDAHULUAN
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  telah  memberikan keleluasaan dan terbukanya kesempatan yang lebar bagi desa untuk mengatur wilayahnya, hal yang sangat spesial dari hadirnya regulasi tersebut ialah desa dalam menjalankan kewenangan untuk mengatur perkembangannya telah di dasari oleh dua asas utama, yaitu asas rekognisi dan asas  subsidiaritas.  Berdasarkan  penjelasan  mengenai  asas  pengaturan  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  dimaksud  dengan  asas  rekognisi  yaitu  pengakuan terhadap  hak  asal  usul,  dan  asas  rekognisi  adalah  penetapan  kewenangan  dan  penentuan keputusan  lingkup  lokal  bagi  kepentingan  masyarakat  desa.  Dengan  berdasarkan  kedua  asas
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4, No. 2, November  2022, pp. 165-175 Received 9 Sept. 2022   Revised 11 Oct. 2022   Accepted 11 Oct. 2022
tersebut, maka desa dalam menentukan dan menjalankan kewenangan dapat sesuai dengan asal usulnya dan diberikannya hak penetapan kewenangan skala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal, hal ini menjadikan desa sebagai subjek (pelaksana) pembangunan sekaligus sebagai objek  (penerima)  manfaat  dari  hasil  pembangunan  itu  sendiri.  Dengan  adanya  asas  tersebut, maka  desa  berhak  merencanakan  sendiri  dan  melaksanakan  sendiri  pembangunannya  secara partisipatif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di desa itu sendiri. Ini berarti desa yang sekarang sudah jauh lebih  mandiri  dari  desa  sebelumnya  dalam  hal  pengaturan  dan  kewenangannya,  karena  pada sebelumnya  desa  hanya  sebagai  objek  dari  pembangunan  oleh  Pemerintah  Daerah  maupun Pemerintah Pusat.
Dari segi kapasitas anggaran, pada masa sekarang ini desa sudah dibantu dengan adanya dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya  diprioritaskan  untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa, yang mana pada sebelumnya desa hanya menerima alokasi dana desa (ADD) yang  bersumber  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sekarang dengan hadirnya Dana Desa diharapkan dapat membantu desa dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pembangunan  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan dua hal penting yang perlu dilaksanakan oleh suatu desa,  pembangunan  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat,  sebagaimana  pendapat  (Theresia  et  al.,  2014)  menjelaskan  bahwa pembangunan  adalah  suatu  usaha  atau  proses  perubahan,  demi  tercapainya  tingkat kesejahteraan  atau  mutu  hidup  suatu  masyarakat  (dan  individu-individu  di  dalamnya)  yang berkehendak  dan  melaksanakan  pembangunan  itu.  Selanjutnya  pemberdayaan  masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  guna  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa itu sendiri, hal ini sejalan dengan pendapat  (Mardikanto & Soebianto, 2013) mendefinisikan  pemberdayaan  masyarakat  adalah  proses  partisipatif  yang  memberi kepercayaan  dan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengkaji  tantangan  utama pembangunan  mereka  dan  mengajukan  kegiatan-kegiatan  yang  dirancang  untuk  mengatasi masalah tersebut.
Suatu aktivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai oleh dana desa dapat kita ketahui pada beberapa hasil penelitian sebelumnya, seperti di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul,  ditemukan bahwa ana desa dalam Bidang Pembangunan digunakan untuk pembangunan jalan, pemenuhan alat kesehatan dan pengobatan gratis, pelatihan untuk tenaga pengajar TK dan PAUD, pemeliharaan pasar desa, tambahan  penyertaan  modal  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa),  serta  penyediaan  fasilitas untuk kelompok usaha masyarakat, selanjutnya untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa direalisasikan  untuk  pelatihan  kepada  masyarakat  dalam  hal  pengolahan  hasil  pertanian, perikanan,  peternakan  dan  perdagangan  baik  bagi  kelompok  maupun  perorangan  (Yoshua, 2020).  Sedangkan  untuk  program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kapanewon  Rongkop Kabupaten  Gunungkidul,  Dana  Desa  direalisasikan  untuk  kegiatan  seperti  pengadaan  fasilitas kesehatan yang disediakan pada rumah warga meliputi jambanisasi, penyediaan air bersih, serta rehabilitasi maupun pembangunan rumah tidak layak huni (Afriyanti & Lestari, 2021).  Pada Desa Tetehosi  Sorowi,  Kecamatan  Lahewa  Timur,  Kabupaten  Nias  Utara,  dana  desa  untuk pembangunan  jalan  dan  air  bersih,  dan  pelatihan  bagi  aparatur  pemerintah  desa  dan Pemberdayaan  kelompok  Wanita  desa  dalam  hal  peningkatan  keterampilan  seperti  membuat kerajinan tangan (Hulu et al., 2018). Pada Kabupaten Kebumen dan Pekalongan, kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya aksesibilitas warga,  serta  mampu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  (Sofianto, 2017).  Pada  Kabupaten  Bondowoso,  pengalokasian  dana  desa  untuk  pembangunan  Sebagian besar  untuk  pembangunan  jalan  desa,  dan  sebagiannya  untuk  sarana  dan  prasarana  saluran irigasi, perekonomian, lingkungan, air bersih, Kesehatan, sosial dan sanitasi, sedangkan untuk

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
pemberdayaan di fokuskan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, dan sebagiannya untuk kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif, peningkatan  kapasitas  lembaga  masyarakat,  pengembangan  teknologi  tepat  guna  (TTG), pelatihan kerja (Wicaksono et al., 2019). Pada Kabupaten Magelang, penggunaan dana desa di bidang pembangunan adalah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan lain-lain,  serta  untuk  bidang  pemberdayaan  yaitu  peningkatan  kapasitas  SDM,  pendidikan, keagamaan  dan  kebangsaan,  bantuan  keuangan/sarana  prasarana  dan  penyertaan  modal BUMDesa (Syafingi et al., 2018). Selanjutnya di Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimatan Barat, penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan seperti drainase, pasar desa, jembatan, jalan permukiman, jalan pertanian, listrik tenaga diesel, MCK, PAUD, taman belajar keagamaan, lingkungan, serta untuk bidang  pemberdayaan  seperti  pembinaan  Lembaga  sosial  keagamaan,  Lembaga  RT,  dan kelompok olahraga (Rozandi & Digdowiseiso, 2021).
Pada beberapa desa lainnya di wilayah  Negara Indonesia,  dana desa hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja, seperti pada Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Wijaya & Aprilia, 2020), Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat  (Zitri  et  al.,  2020)  dan  Desa  Gumelem  Kulon  Kabupaten  Banjarnegara  (Chasanah  et  al., 2017), contoh lainnya pada Desa Wukirsari Kabupaten Sleman (Winarni & Yuanjaya, 2016) dan Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang (Wahyuni & Yulistiyono, 2021) yang menggunakan  dana  desa  hanya  untuk  penunjang  kegiatan  pembangunan  talud  atau  tembok penahan  jalan  usaha  tani  serta  gorong-gorong  atau  drainase,  selanjutnya  di  Desa  Seppong Kecamatan  Tammerodo  Sendana  Kabupaten  Majene  lebih  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur  pendidikan  dan  Kesehatan  (Akbar  &  Prabawati,  2018).  Pada  Desa  Sungai  Pakit Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggunakan keseluruhan dana desa untuk pembangunan fisik  seperti  gapura,  jalan  permukiman,  mobil  operasional  siaga  desa,  dan  pembelian  latrit (Mujiono & Mutiarin, 2019). Selanjutnya, pada Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang dan Desa  Tanimulya  Kecamatan  Ngamprah  di  Kabupaten  Bandung  Barat,  penggunaan  dana  desa hanya untuk pembangunan seperti perbaikan drainase, gorong-gorong, tembok penahan tanah, septitank  dan  posyandu  (Zulfida  &  Samah,  2021).  Kondisi  berbeda  adalah  sejak  tahun  2020, dimana telah terjadi wabah pandemik Covid-19, maka penggunaan dana desa lebih diutamakan untuk  penanggulangan  bencana  keadaan  darurat  dan  mendesak,  hal  ini  dapat  dilihat  dari penggunaan dana desa di Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Seragen tahun anggaran 2020, dimana realisasi dana desa Sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan penanganan Covid- 19, dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), sedangkan untuk pembangunan hanya sebatas pembuatan gorong-gorong saja (Rozandi & Digdowiseiso, 2021).
Dari berbagai hasil penelitia sebagaimana dikemukakan di atas telah banyak memberikan Informasi  terkait  penggunaan  dana  desa,  maka  pada  penelitian  ini  akan  mendeskripsikan penggunaan dana desa di Desa Jongkang yang terletak di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Desa  Jongkang  mulai  menggunakan  dana  desa  sejak tahun  2016,  dana  desa  yang  diperoleh  tersebut  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan pembangun dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi penting dan bermanfaat mengenai penggunaan dana desa di Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu. Desa Jongkang dibentuk pada tahun 2011, yang pada awalnya desa ini merupakan salah satu dusun dari Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu. Desa Jongkang terdiri dari 7 Rukun Tetangga (RT), jumlah penduduk Desa Jongkang adalah sekitar 1.607 jiwa. Potensi usaha yang ada di Desa Jongkang terdapat di sektor pertanian. Pada Desa Jongkang terdapat lahan sawah seluas 106 hektar, jumlah rumah tangga perikanan sebanyak 20 orang, jumlah keramba sebanyak 36 kotak dengan total luas kolam sebesar 0,26 hektar. Dengan demikian bisa dibilang bahwa Desa Jongkang merupakan suatu desa yang memiliki potensi di bidang pertanian dalam arti luas. Sejak pembentukannya, Desa Jongkang dalam membiayai pembangunan desanya hanya mengandalkan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang  dialokasikan  pada setiap  tahunnya.  Kemudian  berdasarkan  data  penggunaan  Dana  Desa oleh Pemerintah Desa Jongkang, bahwa tercatat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, jumlah penggunaan dana desa di Desa Jongkang adalah sebesar Rp1.125.095.936, yaitu untuk
membiayai  penyelenggaraan  kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Penggunaan  dana  desa  untuk  masing-masing  bidang  tersebut  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2017
No. Bidang Penggunaan (Rp) % 1 Pembangunan desa 696.086.321 62% 2 Pemberdayaan masyarakat desa 296.661.600 38% Total Realisasi 1.125.095.936 100%
Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jongkang tahun 2016-2017
Berdasarkan  data  tabel,  dapat  diketahui  bahwa  penggunaan  dana  desa  lebih  besar digunakan  untuk  membiayai  pelaksanaan  kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa  dengan persentase sebesar 62%, sedangkan sisanya sebesar 38% dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pembangunannya, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan sasaran prioritas dari penggunaan dana desa di Desa Jongkang, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa, yaitu pada pasal 4 dijelaskan bahwa “prioritas penggunaan  dana  desa  untuk  membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. Kemudian terkait dengan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pada ketentuan tersebut telah dijelaskan pada pasal 5 bahwa “dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  peningkatan  kualitas  hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan”, dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, dalam  Peraturan  Menteri  Desa  tersebut  juga  telah  dijelaska n  pada  pasal  7  yaitu  “dana  desa digunakan  bagi  anggaran  program  dan  kegiatan  bidang  pemberdayaan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal agar desa dapat hidup mandiri ”. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dan pedoman bagi Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa Jongkang dalam menentukan prioritas penggunaan dana  desa  untuk  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa  dan  kegiatan- kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat bagi warga masyarakat desa Jongkang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan hasil penggunaan dana  desa  di  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  berlokasi  di  Desa Jongkang  Kecamatan  Loa  Kulu  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  data  penelitian  diambil  dari dokumen  perencanaan  dan  realisasi  penggunaan  dana  desa  yang  digunakan  untuk  bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Teknik pengumpulan data  primer  menggunakan  studi  dokumentasi,  yaitu  menelaah  dokumen  laporan  pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang anggarannya bersumber dari dana desa.  Untuk  menambah  Informasi  juga  dilakukan  melalui  Teknik  wawancara  kepada  para informan,  yaitu  Kepala  Desa  beserta  perangkatnya  serta  beberapa  tokoh  masyarakat. Selanjutnya,  analisis  data  dengan  model  interaktif  menggunakan  mekanisme  reduksi  dan penyajian  data,  serta  pengambilan  kesimpulan.  Reduksi  atau  pemilahan  data  berguna  untuk menyaring  data-data  dan  informasi  relevan  yang  diperoleh  dari  hasil  studi  dokumentasi, selanjutnya  dilakukan  penyajian  data  dan  informasi  kedalam  pembahasan  untuk  kemudian disusun kesimpulan tentang hasil penelitian.

## HASIL DAN DISKUSI
Dari hasil analisis terhadap dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pembiayaannya bersumber dari dana desa serta informasi yang
diperoleh  dari  hasil  wawancara  dari  para  informan,  dapat  diuraikan  informasi  tentang penggunaan dana desa sebagai berikut:

## 1. Dana Desa Untuk Pembangunan Desa
Dana desa  untuk  pembangunan telah  digunakan untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai berikut:
a. Perkerasan jalan menuju ke lokasi pertanian, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan akses jalan bagi para petani sawah padi untuk akses ke lokasi persawahan mereka, karena pada sebelumnya jalan-jalan menuju area persawahan tersebut masih berupa jalan tanah yang pada waktu hujan pastilah jalan tersebut sangat becek dan licin. Maka dengan adanya perkerasan jalan akan lebih memudahkan bagi para petani untuk akses menuju sawahnya, dan  diharapkan  petani  bisa  lebih  produktif  dalam  mengelola  pertanian  sawah  padinya. Rencana kedepannya jalan usaha pertanian ini akan ditingkatkan lagi dengan di semenisasi secara bertahap.
b. Pengurukan  jalan  menuju  lokasi  usaha  perkebunan,  dilakukan  pada  jalan-jalan  akses menuju ke lokasi perkebunan masyarakat, seperti kebun rambutan, langsat, dan durian. Dengan dilakukannya pengurukan jalan tersebut, maka kualitas jalan akan lebih kuat dan tinggi,  serta  kedepannya  akan  mudah  dilakukan  perkerasan  maupun  semenisasi  jalan. Diharapkan dari adanya pengurukan jalan ini akan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengelola perkebunannya dengan baik.
c. Semenisasi  jalan  akses  ke  sekolah,  merupakan  salah  satu  kegiatan  pembangunan infrastruktur prasarana dasar yang penting untuk dipenuhi sesuai kebutuhan masyarakat desa. Kegiatan ini dikerjakan pada jalan akses ke sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan wilayah  permukiman  penduduk,  kegiatan  semenisasi  jalan  ini  bertujuan  untuk memudahkan bagi masyarakat untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah TK dan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya melalui jalan tersebut, karena sebelum jalan tersebut di semenisasi pada saat hujan jalan tersebut becek dan licin, sehingga kurang aman bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan.
d. Perkerasan  jalan  permukiman,  dimaksudkan  untuk  meyediakan  prasarana  jalan  di wilayah-wilayah  permukiman  yang  jalan-jalannya  masih  lembek,  maka  dengan  adanya perkerasan  jalan  permukiman  ini,  para  warga  masyarakat  dimudahkan  dalam  hal mobilisasinya  guna  berinteraksi  dengan  warga  lainnya  maupun  keperluan-keperluan lainnya. Kegiatan perkerasan jalan juga dilakukan pada gang-gang di wilayah permukiman masyarakat yang memang dibutuhkan, karena keberadaan gang juga sangat penting bagi aktivitas keseharian warga.
e. Pembuatan gorong-gorong pada jalan-jalan menuju lokasi usaha pertanian masyarakat dan di  wilayah  permukiman  warga.  Dengan  adanya  gorong-gorong  tersebut  juga  sangat berguna  untuk  menormalisasikan  saluran-saluran  atau  parit-parit  pada  jalan  serta mencegah terjadinya banjir pada waktu musin hujan dan pada saat air Sungai Mahakam pasang.
f. Pembuatan tempat pembuangan sampah bagi warga yang diletakkan pada beberapa titik di  wilayah  permukiman,  tempat  sampah  ini  berguna  sebagai  pusat-pusat  pembuangan sampah oleh warga masyarakat, yang kemudian sampah-sampah tersebut akan diangkut oleh mobil pengangkut sampah Kecamatan dan kemudian di bawa ke tempatpembuangan akhir (TPA).
2. Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Penggunaan dana desa untuk bisang pemberdayaan masyarakat dijabarkan pada kegiatan- kegiatan berikut:
a. Pelatihan bagi kelompok tani, merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa bagi para  Kelompok  Tani  yang  dilakukan  melalui  pennyelenggaraan  pelatihan.  Kegiatan pelatihan  diikuti  oleh  warga  masyarakat  yang  mempunyai  kegiatan  usaha  di  bidang pertanian sawah padi dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang. Dari kegiatan pelatihan ini,  para  peserta  diberikan  pembekalan  dari  segi  pengetahuan  (teori-teori)  dan keterampilan dalam hal pembenihan serta cara penanggulangan penyakit pada tanaman padi.  Dari  hasil  mengikuti  pelatihan  ini  diharapkan  para  petani  sawah  padi  mampu
mengembangkan  serta  mengelola  pertanian  dengan  baik,  serta  dapat  meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen padi, sehingga beras yang dihasilkan dapat lebih banyak dan  lebih  bermutu,  dengan  begitu  para  petani  bisa  menjual  beras  hasil  panen  padinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen-konsumen beras di dalam desa sendiri, serta mutu beras yang dihasilkan tidak kalah dibandingkan dengan beras-beras dari luar daerah.
b. Pelatihan  pembenihan  ikan  nila,  merupakan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  desa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam  praktik  pembibitan  dan  pemeliharaan  ikan  nila.  Dengan  adanya  pelatihan  ini diharapkan  bagi  para  warga  masyarakat  yang  sudah  mempunyai  usaha  maupun  yang masih berminat menjalankan usaha keramba atau kolam ikan nila, mereka memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup guna mengelola usaha perikanannya, sehingga diharapkan hasil produksi dari usaha kolam maupun keramba ikan nila  bisa meningkat serta bisa dijual di pasar luar desa maupun untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ikan nila bagi masyarakat desa sendiri. Pelatihan ini di ikuti oleh warga sebanyak 40 orang.
c. Pelatihan tata cara budidaya ikan betutu, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dilaksanakan dengan jumlah peserta pelatihan dari masyarakat sebanyak 35 orang. Tujuan dari  pelatihan  ini  adalah  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  bagi masyarakat  yang  berminat  melakukan  budidaya  ikan  betutu.  Diharapkan  dari  hasil kegiatan  pelatihan  ini,  bagi  masyarakat  yang  berminat  mengusahakan  budidaya  ikan betutu sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, sehingga apabila usaha perikanan betutu tersebut mampu dijalankan dengan baik dan berhasil, maka pasti akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri melalui hasil penjualannya, karena ikan  betutu  merupakan  salah  satu  jenis  ikan  air  tawar  yang  mempunyai  nilai  jual  yang cukup tinggi dibanding ikan air tawar lainnya seperti  ikan mas, nila, patin, dan lainnya. Selain itu, ikan betutu juga berpeluang besar bisa menjadi produk unggulan desa untuk di ekspor ke luar Negeri dengan harga jual yang lebih tinggi. Pangsa pasar ikan betutu cukup bergengsi karena dipasok ke restoran-restoran kota besar dan merupakan komoditi ekspor dengan harga tinggi (Purnamasari, 2009).
d. Pelatihan  kewirausahaan  bagi  masyarakat,  yaitu  pelatihan  tentang  kewirausahaan  dan usaha kecil menengah (UKM) bagi masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang. Tujuan  dari  kegiatan  pelatihan  ini  adalah  memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan warga masyarakat dalam hal kewirausahaan dan kemampuan dalam menjalankan UKM. Dari  hasil  diadakannya  pelatihan  tersebut,  masyarakat  telah  dibekali  pengetahuan  dan keterampilan  tentang  kewirausahaan,  dan  kemampuan  untuk  menjalankan  UKM,  serta dengan  adanya  pelatihan  tersebut,  diharapkan  masyarakat  desa  mampu  memperluas usaha yang mereka miliki, dan bagi masyarakat yang belum mempunyai kegiatan usaha, mereka  dapat  mengidentiifikasi  peluang-peluang  usaha  yang  bisa  dijadikan  diusaha  di desa.
e. Pelatihan  bagi  organisasi  kepemudaan,  ditujukan  untuk  pemberdayaan  organiasai kepemudaan, yaitu Karang Taruna, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan yang dislaksanakan adalah pelatihan keterampilan menyablon. Melalui kegiatan pelatihan ini,  para  anggota  Karang  Taruna  diberikan  pengetahuan  dan  diajarkan  mengenai keterampilan  cara  menyablon  yang  benar.  Dengan  berbekal  keterampilan  menyablon tersebut,  diharapkan  para  pemuda  Karang  Taruna  mampu  berkarya,  misalnya  dalam menyablon  baju,  spanduk  dan  umbul-umbul  yang  memiliki  nilai  jual,  dan  berpotensi menjadi produk unggulan desa.
f. Pelatihan pengelolaan BUMDesa, yaitu sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi para pengelola BUMDesa Nasi Bekepor. Dengan adanya kegiatan pelatihan ini, para pengelola BUMDesa Nasi Bekepor diberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi,  dan  wewenang  dalam  mengelola  BUMDesa,  diharapkan  dengan  diberikannya pelatihan ini, maka para Pengelolaa mampu menjalankan usaha yang dikelola  BUMDesa secara optimal, guna mengupayakan peningkatan pendapatan asli desa (PADes) melalui hasil usaha BUMDesa tersebut.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
g. Penyertaan modal BUMDesa, bertujuan untuk memberikan modal usaha bagi organisasi tersebut. Dengan adanya modal tersebut, kini BUMDesa Nasi Bekepor telah menjalankan usaha  penjualan/penukaran  tabung  elpiji,  serta  menjual  obat-obatan  pertanian  seperti pupuk,  racun  hama,  racun  rumput,  dan  sebagainya.  Dengan  adanya  usaha  yang  telah dijalankan  oleh  BUMDesa  tersebut  sangat  membantu  masyarakat,  misalnya  dalam  hal kebutuhan  gas  elpiji  masyarakat  tidak  perlu  lagi  membeli  ke  daerah  luar/kota,  namun tabung gas elpiji 3 kg sudah tersedia di BUMDesa dengan harga yang murah atau di bawah harga  daerah  lain.  Kemudian  bagi  para  petani,  mereka  juga  tidak  perlu  bersusah  payah mencari obat-obatan pertanian ke kota, namun di BUMDesa sudah mampu menyediakan kebutuhan tersebut serta menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko-toko penjual obat-obatan pertanian di luar desa.
h. Pelatihan  administrasi  bagi  Ketua  RT,  sebagai  langkah  pemberdayaan  masyarakat  desa bagi  seluruh  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  yang  dilaksanakan  dengan  jumlah  peserta sebanyak  7  orang  Ketua  RT,  pelatihan  yang  dilakukan  terutama  tentang  administrasi kependudukan.  Dengan  adanya  pelatihan  ini,  seluruh  Ketua  RT  diberikan  pembekalan mengenai  tata  cara  pencatatan  administrasi  kependudukan  serta  hal-hal  lainnya  terkait dengan  kependudukan.  Dari  hasil  pelatihan  ini  diharapkan  seluruh  Ketua  RT  mampu menjalankan  peran  dan  fungsinya  dengan  baik  sebagai  Ketua  RT,  dan  mereka  mampu menyediakan data-data yang tepat dan akurat bagi kepentingan Pemerintah Desa sebagai bahan  perumusan  perencanaan  pembangunan  desa  maupun  sebagai  data  pendukung perumusan kebijakan bagi Pemerintah Daerah.
i. Penyediaan  prasarana  untuk  pelayanan  Kesehatan,  merupakan  langkah  pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan dasar kesehatan, yaitu dengan menyediakan prasarana kesehatan bagi Posyandu berupa ranjang untuk periksa, timbangan, meteran tinggi badan, dan prasarana kesehatan pendukung lainnya. Dengan adanya kegiatan ini adalah sangat membantu  Posyandu  dalam meningkatkan kualitas pelayananannya kepada masyarakat pengguna layanan.
j. Penyediaan  makanan  sehat  untuk  balita  dan  lansia,  merupakan  salah  satu  kegiatan pemberdayaan masyarakat  dalam  rangka menyelenggarakan  pelayanan  dasar  di  bidang kesehatan yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi balita, dan makanan sehat  bagi  penduduk  lanjut  usia.  Pemenuhan  gizi  balita  dilakukan  dengan  pemberian makanan  bayi,  susu,  dan  vitamin  yang  dibutuhkan  oleh  bayi,  terutama  bagi  bayi  dari kalangan  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Dengan  adanya  kegiatan  ini,  terutama  bagi kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu merasa sangat terbantukan, karena kebutuhan  gizi  anak-anak  mereka  dapat  terpenuhi  dengan  baik,  sehingga  membantu pertumbuhan  bayi  dan  anak-anak  desa  secara  optimal.  Kemudian  penyediaan  makanan sehat  bagi  penduduk  lansia  juga  sebagai  bentuk  kepedulian  pemerintah  desa  terhadap masyarakatnya  yang  sudah  memasuki  usia  lanjut  guna  membantu  pemenuhan kebutuhannya untuk mengkonsumsi makanan sehat.
k. Pengadaan  tandon  bagi  kelompok  masyarakat,  Kegiatan  ini  diadakan  pada  tahun  2016, yaitu sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Tujuan dari kegiatan  ini  adalah  untuk  menyediakan  tandon  bagi  para  warga  yang  tinggal  di  daerah pegunungan, supaya dengan adanya tandon tersebut bisa dijadikan tempat penampungan dan penyaluran air bersih, dan para warga  tersebut bisa mengkonsumsi air bersih yang layak.
l. Pemberian  beasiswa,  yaitu  bagi  para  siswa  SD  dan  siswa  SMP.  Beasiswa  terdiri  dari  2 kriteria,  yaitu:  beasiswa  berprestasi  dan  beasiswa  bagi  siswa  kurang  mampu,  untuk beasiswa berprestasi diberikan khusus kepada para siswa SD yang memang berprestasi di sekolahnya, sedangkan beasiswa tidak mampu khusus diberikan kepada para siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu atau miskin dengan jumlah penerima beasiswa sebanyak 46 orang. Diharapkan dengan adanya beasiswa, para siswa penerima beasiswa bisa lebih meningkatkan  semangat,  serta  prestasinya  dalam  belajar,  sehingga  nantinya  akan berdampak pada terciptanya sumber daya-sumber daya manusia yang unggul, khususnya bagi masyarakat lokal.
m. Penyediaan bantuan perlengkapan olahraga, yaitu bagi para pemuda tim sepak bola, dan tim bola voli. Perlengkapan olahraga yang terdiri dari: kostum, bola, sepatu, jarring, serta perlengkapan lainnya yang diberikan kepada tim sepka bola, dan club bola voli yang aktif, yang jumlah penerimanya adalah sebanyak 46 orang. Kegiatan ini adalah sebagai wujud kepedulian  dan  dukungan  pemerintah  desa  dalam  mendukung  pengembangan  kegiatan olahraga  sepak  bola  dan  bola  voli,  diharapkan  dengan  adanya  kegiatan  ini  dapat  lebih meingkatkan semangat berlatih dan bertanding serta sportivitas bagi tim sepak bola dan tim  bola  voli,  sehingga  nantinya  para  tim  sepak  bola  dan  tim  bola  voli  akan  mampu berprestasi  dan  membawa  nama  baik  desa  dalam  hal  pencapaian  prestasi  di  bidang olahraga.
n. Sosialisasi  menghadapi  kenakalan  remaja,  kegiatan  ini  dilaksanakan  pemerintah  desa bekerjasama  dengan  Pihak  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  Kecamatan  Loa  Kulu.  Kegiatan sosialiasai yang disampaikan adalah mengenai penanggulangan kenakalan remaja, bahaya narkoba,  pergaulan  bebas,  serta  aktivitas  negatif  lainnya.  Dengan  adanya  kegiatan  ini, masyarakat memperoleh pembelajaran penting, terutama mengenai cara pencegahan serta penanggulangan kenakalan para remaja akibat dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas, serta aktivitas negatif lainnya. Diharapkan dari hasil kegiatan ini, para warga masyarakat dapat lebih waspada dan lebih ketat lagi untuk mengawasi para remaja-remaja, khususnya bagi anak-anak mereka sendiri dan di lingkungan keluarga.
Berdasarkan Informasi Penggunaan dana desa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disajikan  data  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dianggarkan  dari dana desa (tabel 2 dan gambar 1).
Tabel 2. Realisasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat No. Pembangunan No Pemberdayaan Masyarakat 1 Perkerasan jalan akses lokasi pertanian 1 Pelatihan bagi kelompok tani 2 Pengurukan jalan akses perkebunan 2 Pelatihan pembenihan ikan nila 3 Semenisasi jalan akses sekolah 3 Pelatihan budidaya ikan betutu 4 Perkerasan jalan permukiman 4 Pelatihan kewirausahaan 5 Gorong-gorong jalan akses pertanian 5 Pelatihan menyablon 6 Tempat pembuangan sampah 6 Pelatihan pengelolaan BUMDesa 7 Penyertaan modal BUMDesa 8 Pelatihan administrasi RT 9 Bantuan prasarana Posyandu 10  Bantuan makanan sehat balita dan lansia 11  Bantuan tandon air bersih 12  Beasiswa SD dan SMP 13  Bantuan perlengkapan olahraga 14  Sosialisasi bahaya kenakalan remaja
Sumber: Dokumen laporan realisasi APBDesa Jongkang, 2016-2017

## Gambar. 1
Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Sumber: Dokumen laporan realisasi APBDesa Jongkang, 2016-2017
Dari sajian data tabel 2 dan gambar 1 dapat diperoleh Informasi bahwa sebagian besar penggunaan  dana  desa  telah  terealisasi  pada  bidang  pemberdayaan masyarakat  sebesar  70% atau sebanyak 14 (empat belas) kegiatan, serta sisanya 30% atau berjumlah 6 (enam) kegiatan adalah untuk pembangunan.

## 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa
Penggunaan  dana  desa  sebagaimana  diuraikan  di  atas  juga  tidak  terlepas  dari  adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan diperoleh informasi bahwa proses perencanaan pembangunan desa telah dijalankan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku tentang desa, seperti peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa, dan pedoman pembangunan  desa,  sehingga  proses  perumusan  perencanaan  pembangunan  desa  sudah dilakukan  secara  partisipatif  melalui  penggalian  aspirasi  masyarakat  yang  dimulai  dari penyelenggaraan musyawarah di setiap RT, aspirasi masyarakat yang sudah terkumpul dari hasil musyawarah  RT  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  musyawarah  desa  (Musdes)  yang diselenggarakan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  selanjutnya  dari  pelaksanaan musyawarah desa tersebut dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara  untuk  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  desa  menyusun  rancangan  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang pada tahap selanjutnya pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil wawancara ini diperkuat dengan adanya bukti dokumen bahwa pemerintah desa bersama masyarakatnya melaksanakan proses perencanaan secara partisipatif yang ditunjukkan dengan tersedianya  dokumen  berupa  undangan,  daftar  hadir,  berita  acara  serta  foto  dokumentasi berkaitan  dengan  kegiatan  rapat  serta  musyawarah  yang  membahas  tentang  perencanaan kegiatan  pembangunan  desa  baik  di  tingkat  RT,  Musdes  oleh  BPD,  dan  Musrenbandes  yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta tersedianya dokumen RKPDesa, dan APBDesa beserta laporan realisasinya.

## KESIMPULAN
Dana  desa  telah  digunakan  untuk  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan total sebanyak 20 (dua puluh) jenis kegiatan. Pada bidang pembangunan, dana desa digunakan pada 6 (enam) jenis kegiatan atau sebesar 30% yang terdiri atas: 1) perkerasan jalan akses pertanian, 2) pengurukan jalan akses perkebunan, 3) semenisasi
Pembangunan ; 6; 30% Pemberdayaa n masyarakat;
14; 70%
jalan akses sekolah, 4) perkerasan jalan permukiman, 5) gorong-gorong jalan akses pertanian, dan  6)  tempat  pembuangan  sampah.  Sedangkan  Penggunaan  dana  desa  untuk  bidang pemberdayaan masyarakat telah teralokasikan pada 14 (empat belas) jenis kegiatan atau sebesar 70%  dari total seluruh kegiatan yang dianggarkan dari dana desa, meliputi: 1)  pelatihan bagi kelompok tani, 2) pelatihan pembenihan ikan nila, 3) pelatihan budidaya ikan betutu, 4) pelatihan kewirausahaan dan UKM, 5) pelatihan keterampilan menyablon bagi karang taruna, 6) pelatihan bagi pengelola BUMDesa, 7) penyertaan modal BUMDesa, 8) pelatihan administrasi bagi Ketua RT, 9) bantuan prasarana untuk pelayanan kesehatan di Posyandu, 10) bantuan makanan sehat untuk  balita  dan  lansia,  11)  bantuan  tandon  untuk  penampungan  air  bersih  bagi  kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, 12) beasiswa berprestasi dan tidak mampu bagi para pelajar SD dan SMP, 13) bantuan perlengkapan olahraga bagi tim sepak bola dan bola voli, dan  14)  sosialisasi  bagi  pemuda  desa  mengenai  penanggulangan  kenakalan  remaja,  bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan aktivitas negatif lainnya. Ketepatan penggunaan dana desa untuk kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan telah didukung dengan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam perencanaan pembangunan desa.
Dari  hasil  kegiatan-kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa  diharapkan  mampu berkontribusi  positif  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  warga masyarakat  serta  penanggulangan  kemiskinan  atau  masyarakat  kurang  mampu.  Kegiatan- kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, terutama kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan diharapkan mampu memberikan pembekalan yang  cukup bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mendayagunakan potensi dan sumber  daya  yang  ada  di  lokal  desa,  misalnya  bagi  para  petani  setelah  mereka  mengikuti pelatihan tentang pembenihan dan penanggulangan penyakit tanaman padi diharapkan mereka mampu meningkatkan hasil panen padi, serta menghasilkan beras yang lebih bermutu yang tidak kalah  dibandingkan  dengan  beras-beras  dari  luar  daerah.  Dengan  demikian  Desa  Jongkang diharapkan  dapat  menghidupi  dirinya  secara  mandiri,  seperti  dalam  upaya  pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan asli desa melalui pengelolaan BUMDesa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Akhirnya,  artikel  dari  hasil  penelitian  ini  mudah-mudahan  bisa  memberikan  informasi yang  bermanfaat  bagi  para  pembaca,  serta  mampu  memberikan  suatu  gambaran  informasi penting mengenai manfaat dana desa bagi perkembangan suatu desa di Negara Indonesia. Penulis mengucapkan  terima  kasih,  khususnya  kepada  Kepala  Desa  beserta  jajaran  dan  tokoh-tokoh masyarakat  Desa  Jongkang  yang  telah  bersedia  membantu  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini hingga dihasilkannya artikel ini.

## REFERENSI
Afriyanti, & Lestari, R. W. S. (2021). Identifikasi Penggunaan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Masyarakat Dan Desa ,
1 (2), 106 – 122. https://doi.org/10.47431/JMD.V1I2.153
Akbar, M., & Prabawati, I. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Seppong Kecamatan
Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. Publika , 6 (8). https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/24829 Chasanah,  K.,  Rosyadi,  S.,  &  Kurniasih,  D.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) , 3 (2), 12 – 32. https://doi.org/10.52447/IJPA.V3I2.921
Hulu,  Y.,  Hamdani,  R.,  Muhammad,  H.,  &  Nasution,  A.  (2018).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN  ILMU-ILMU SOSIAL , 10 (1), 146 – 154. https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.9974
Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Perspektif Kebijakan

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
Publik) . Alfabeta.
Mujiono,  M.  I.,  &  Mutiarin,  D.  (2019).  Implementasi  Penggunaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) , 1 (1), 49 – 53. https://doi.org/10.47650/JGLP.V1I1.18
Purnamasari,  E.  (2009).  Prospek  Usaha  Budidaya  Ikan  Betutu  (Oxyeleotris  Marmorata  Blkr) Dalam Karamba Di Kecamatan Muara Bengkal (The Prospective Of Sand Goby (Oxyeleotris Marmorata  Blkr)  Culture  In  Fish  Cage  At  Muara  Bengkal  Subdistrict). EPP , 6 (2),  34 – 40. http://agb.faperta.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-vol-6-no-2-elly.pdf Rozandi,  M.,  &  Digdowiseiso,  K.  (2021).  Implementasi  Penggunaan  Dana  Desa  Terhadap Pembangunan  (Studi  Kasus  Desa  Sengkubang  Kecamatan  Mempawah  Hilir  Provinsi Kalimatan Barat). Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora , 6 (1), 45 – 60. https://doi.org/10.47313/PJSH.V6I1.1036
Sofianto,  A.  (2017).  Kontribusi  Dana  Desa  terhadap  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 1 (1), 23 – 32. https://doi.org/10.21787/MP.1.1.2017.23-32
Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa  untuk Pemberdayaan Masyarakat. Pandecta Research Law Journal , 13 (2), 139 – 149. https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V13I2.16020
Theresia,  A.,  Andini,  K.  .,  Nugraha,  P.  G.  .,  &  Mardikanto,  T.  (2014). Pembangunan  Berbasis Masyarakat . Alfabeta.
Wahyuni,  M.  E.,  &  Yulistiyono,  H.  (2021).  Implementasi  Tata  Kelola  Dana  Desa  dalam Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Sumberingin, Kecamatan  Kabuh,  Kabupaten  Jombang). Jurnal  Ilmiah  Aset , 23 (2),  155 – 166. https://doi.org/10.37470/1.23.2.185
Wicaksono,  G.,  Boedijono,  Puspita,  Y.,  Bidhari,  S.  C.,  Kusumaningrum,  N.  D.,  &  Asmandani,  V. (2019).  Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  di  Kabupaten  Bondowoso. Jurnal  Riset  Manajemen  Dan  Bisnis  (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT , 4 (1), 9 – 20. https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100265
Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan  Martapura  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur. Jurnal  Kebijakan Pemerintahan , 3 (2), 75 – 83. https://doi.org/10.33701/JKP.V3I2.1377
Winarni,  F.,  &  Yuanjaya,  P.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dalam  Meningkatan Pembangunan  Di  Desa  Wukirsari,  Kabupaten  Sleman. NATAPRAJA , 4 (1),  49 – 64. https://doi.org/10.21831/JNP.V4I1.12614
Yoshua, K. (2020). Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  Di  Desa  Srimartani  Kecamatan  Piyungan,  Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Repository  Sekolah  Tinggi  Pembangunan  Masyarakat  Desa  “APMD.” http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1343
Zitri,  I.,  Rifaid,  &  Lestanata,  Y.  (2020).  Implementasi  Dana  Desa  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  (Study  Kasus  Desa  Poto  Tano  Kecamatan  Poto  Tano  Kabupaten  Sumbawa Barat). Journal  of  Governance  and  Local  Politics  (JGLP) , 2 (2),  164 – 190. https://doi.org/10.47650/JGLP.V2I2.60
Zulfida, I., & Samah, E. (2021). Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa. J-LAS  (Journal  Liaison  Academia  and  Society) , 1 (1),  19 – 22.  https://j- las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/186