## PENCEGAHAN PEMBAJAKAN ATLET E-SPORTS MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TIM E-SPORTS
Cantika Maulidea 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: cantikamaulidea00@gmail.com, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## Abstrak
E-sports merupakan  olahraga  modern  yang  saat  ini  cukup  popular  dan  menjanjikan  di  Indonesia. Dalam olahraga kompetitif seringkali terjadi hal-hal tidak suportif yang terjadi, salah satunya adalah pembajakan  atltet  ( poaching).  Poaching dianggap  sebagai  hal  yang  tidak  suportitf  karena  dapat memberikan  kerugian  bagi  tim E-sports yang  atletnya  direbut  secara  tidak  sah.  Oleh  karena  hal tersebut  perlu  adanya  perlindungan  hukum  untuk  membatasi  tindakan-tindakan  para  pihak  yang terlibat  dalam  ekosistem E-sports. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif sebagai  metode  untuk  mencari  tahu  apa  akibat  hukum  dari  adanya  praktik poachinga dan  untuk menganalisis  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  diterapkan  kepada  tim E-sports sebagai bentuk pencegahan atau aturan atas praktik poaching. Hasil penelitian ini menemukan bahwa akibat  dari  adanya  praktik poaching adalah  timbulnya  sanksi  berupa  ganti  rugi,  dan  upaya  hukum untuk melindungi tim E-sports dari praktik poaching adalah melalui peraturan PBESI dan pengaturan klausul khusus dalam kontrak perjanjian kerja.
Kata Kunci: E-Sports , Perlindungan hukum, dan Pembajakan atlet

## Abstract
E-sports is a modern sport that is currently quite popular and promising in Indonesia. In competitive sports,  unsupportive  things  often  happen,  one  of  which  is  poaching.  Poaching  is  considered unsupportive  because  it  can  cause  losses  to  E-sports  teams  whose  athletes  are  illegally  captured. Because of this, there needs to be legal protection to limit the actions of the parties involved in the E- sports ecosystem. This research uses normative legal research methods as a method to find out what are the legal consequences of the existence of poaching and to analyze how forms of legal protection can be applied to E-sports teams as a form of prevention or rule over poaching practices. The results of this study found that the result of the  poaching  was  the  emergence  of  sanctions  in  the  form  of compensation, and legal efforts to protect the E-sports  team from the poaching are through PBESI regulations and the arrangement of specific clauses in employment agreement contracts.
Keywords: E-sports, Legal protection, and Poaching

## PENDAHULUAN
Berkembang  pesatnya  teknologi  di  Indonesia  membuat  masyarakat  harus  dapat beradaptasi dengan teknologi-teknologi terbaru yang ada. Pengaruh globalisasi yang sangat cepat  membuat  masyarakat  juga  dapat  beradaptasi  dengan  cepat  dikarenakan  semakin mudahnya  kita  untuk  mengakses  informasi.  Masyarakat  juga  terus  berlomba-lomba  untuk mengembangkan teknologi dalam berbagai bidang salah satunya dalam dunia game.
Dalam beberapa tahun terakhir ini semakin banyak game yang diciptakan dan didesain secara kompetitif misal seperti game mobile legend: bang bang, pubg mobile, clash of clans,
dan  free  fire  untuk game yang  dapat  dimainkan  menggunakan smartphone dan  dota2, overwatch,  call  of  duty,  valorant,  serta  apex  legend  untuk game yang  dimainkan menggunakan  komputer. Game-game tersebut  termasuk  dalam  kategori game  Massively multiplayer online games (MMOG).
MMOG  sendiri  adalah game yang  dapat  dimainkan  oleh  banyak  partisipan  pemain secara online tanpa adanya maksimal level dan terbagi menjadi beberapa tim pemain dalam 1 babaknya. Kini game tidak hanya dimanfaatkan untuk senang-senang semata, pemain yang serius dalam permainannya berusaha meluangkan waktunya untuk terus berlatih memainkan game agar bisa menjadi juara dalam pertandingan .
Semakin  banyak  pemain  maka  akan  semakin  sering  diadakannya  pertandingan membuat  masyarakat  jadi  semakin  gemar  untuk  bermain game ,  kepopuleran  ini  akhirnya membuat game diakui menjadi salah satu cabang keolahragaan yang dikenal dengan nama Olahraga Elektronik atau istilah umum yang sering dipakai adalah Electronic Sports (E-sports). E-sports sendiri  memiliki  kesamaan  dengan  olahraga  lainnya,  yaitu  membutuhkan  sebuah strategi yang mengharuskan pemain menganalis pergerakan pemain lainnya.
Hal ini sama seperti olahraga catur, yang sama-sama mengharuskan para pemainnya beradu strategi. Selain itu sama seperti olahraga sepak bola atau basket untuk bertanding, E- sports membutuhkan  sebuah  tim  karena  kategori game yang  ditandingkan  dalam E-sports adalah MMOG. Di Indonesia sendiri E-sports merupakan bidang olahraga yang masih sangat baru  meskipun  masih  sangat  baru,  Indonesia  sendiri  sudah  banyak  memiliki  banyak  atlet profesional dalam cabang E-sports yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah nama Pro-player.
Dukungan dari pemerintah Indonesia untuk E-sports di Indonesia sendiri terbukti dari adanya Pengurus Besar E-sports Indonesia (PBESI) yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia  (KONI),  selain  itu  ada  organisasi  asosiasi  pendukung E-sports lainnya  seperti Perkumpulan Olahraga Elektronik Indonesia (IESPA), Asosiasi Video Game Indonesia (AVGI), Asosiasi Game Indonesia, dan lainnya.
Meskipun ada banyak pemain tidak semua pemain dapat dikategorikan sebagai atlet E- sports, tidak  semua  pemain  dapat  berpartisipasi  di  pertandingan-pertandingan  besar terutama pertandingan Internasional. Menurut Peraturan Pengurus Besar E-sports Indonesia
No. 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan E-sports di Indonesia atlet E-sports dibagi menjadi 2 kategori yaitu atlet profesional dan pemain amatir.
Mendapatkan  pemain  yang  hebat  tidaklah  mudah  juga  untuk  tim-tim E-sports pemilihan pemain harus dilakukan secara ketat karena biaya untuk mengelola tim dan pemain tidaklah  murah,  sebuah  tim  harus  benar-benar  mencari  pemain  yang  sekiranya  layak  dan dapat  diandalkan  dalam  pertandingan.  Pemain  yang  memiliki  kemampuan  bermain  tinggi tentu  saja  menjadi  incaran  bagi  semua  tim E-sports. Hal  tersebut  dapat  menimbulkan ekosistem E-sports yang tidak sehat yakni rawannya terjadi praktik poaching antar sesama tim E-sports.
Secara  singkatnya poaching adalah  tindakan  pembajakan  pemain  yang  biasa  terjadi dalam olahraga manapun, yang mana suatu tim secara diam-diam merekrut pemain dari tim lain. Poaching jelas  dapat  merugikan  tim  yang  pemainnya  diambil . Tindakan  ini  dianggap curang karena bisa menurunkan perfoma suatu tim. Dari adanya praktik poaching itu sendiri timbul  akibat  hukum  yang  diatur  oleh  hukum,  sehingga  praktik poaching ini  tidak  bisa dianggap sepele.
Tim E-sports di Indonesia sendiri berbentuk sebuah Perseroan Terbatas (PT), yang mana sistem kerjanya mengikuti aturan-aturan PT dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Sebelumnya E-sports tidak  memiliki  landasan hukum  yang  pasti  dan  hanya  berlandaskan  pada  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Namun dengan kepopuleran E-sports yang semakin marak  di  Indonesia  ini  mendesak  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga  Republik  Indonesia (KEMENPORA)  untuk  membuat  peraturan  yang  mengatur E-sports guna  memberikan kepastian hukum bagi para pemain dan tim E-sport di Indonesia. Hingga pada akhirnya PBESI memberlakukan  Peraturan  PBESI  Nomor  034/PB-ESI/B/VI/2021  Tahun  2021  tentang Pelaksanaan Kegiatan E-sports di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  suatu penelitian untuk menganalisis  peraturan perundang-undangan.  Metode pendekatan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  dan  juga  pendekatan  konseptual. Pendekatan perundang-undang ini dilakukan dengan menganalisis dan menelaah beberapa
peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  lainnya  yang  masih  bersangkutan  dengan tentang  kegiatan  keolahragaan  terutama  pada  cabang  olahraga E-sports .  Sedangkan  Jenis pendekatan konseptual ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kegiatan E-sports di  Indonesia  dan  juga  berkaitan  dengan  praktik poaching yang  pernah terjadi dalam bidang E-sports sehingga hal ini dapat  membantu menemukan upaya hukum seperti  apa  yang  dapat  diterapkan  untuk  mencegah  dan  mengatasi  praktik poaching di Indonesia.  Sumber  hukum  penelitian  ini  berasal  dari  3  jenis  sumber  yaitu  sumber  hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan sumber bahan dengan menginvetarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang E-sports . Pegumpulan menggunakan cara mencari peraturan yang relevan dengan rumusan masalah, kemudian mengkaji undang- undang tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Untuk  melengkapi  bahan  hukum  digunakan  juga  metode  studi  kepustakaan  atau  studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian hukum yang diteliti, teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif perspektif. Analisis ini adalah untuk  mencari  kaitan  rumusan  suatu  konsep  atau  proposisi  hukum  antara  peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Poaching Dalam Ekosistem E-Sports Di Indonesia
E-sports dalam  bahasa  Indonesia  berarti  Olahraga  Elektronik,  merupakan  sebuah cabang olahraga yang masih terbilang sangat baru di Indonesia. E-sports sendiri adalah jenis olahraga  berbasis  peralatan  elektronik  seperti  komputer, smartphone atau  konsol game seperti  PlayStation  atau  Xbox. E-sports memiliki  perbedaan  definisi  yang  tak  hanya dikemukakan  oleh  praktisi  akademik  namun  juga  oleh  para market  analysts dan E-sports associations .  Menurut E-sports  associations , E-sports merupakan  kompetisi  antara  pemain manusia menggunakan video game dan komputer dengan menggunakan berbagai perangkat dan  platform  digital.  Kemudian  menurut market analysts  E-sports adalah  permainan  game komputer  atau  konsol  yang  kompetitif  dan  terorganisir  ditingkat  profesional  atau  amatir (semi-profesional).  Dari  kedua  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa E-sports adalah permainan  game  yang  dilakukan  secara kompetitif  (Werder,  2022).  Induk  cabang  olahraga prestasi E-sports di Indonesia adalah Pengurus Besar E-sports Indonesia (PBESI) yang berada
bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Eksistensi PBESI dibentuk oleh KONI untuk mengatur segala keperluan E-sports di Indonesia.
E-sports di Indonesia dipopulerkan oleh komunitas Indonesia gamers yang mana saat ini  dikenal  sebagai  Liga Game. Peranan  sebuah  komunitas  pemain game di  Indonesia membantu berkembangnya E-sports di Indonesia. Maraknya warung internet (warnet) pada tahun 2000an sangat membantu para komunitas gamers di Indonesia untuk mempopulerkan E-sports .  Dalam  upayanya  mengembangkan E-sports terjadi  banyak  kendala,  mulai  dari adanya  penolakan,  kurangnya  jangkau  untuk  menyebarkan  informasi  dan  juga  minimnya fasilitas  pada  saat  itu.  Kompetisi game pada  tahun  itu  dilaksanakan  dengan  tidak  mudah melalui  warnet-warnet  yang  sedang  marak  pada  saat  itu.  Kemudian  pada  tahun  2002, komunitas Liga Gamers menjadi penyelenggara acara World Cyber Games (WCG), membuka pintu pertama untuk mengikuti kompetisi game internasional di Indonesia (Kurniawan et al., 2019).
E-sports memiliki ekositemnya sendiri, ada tiga peranan penting yang masuk kedalam ruang  lingkup E-sports yaitu penyelenggara E-sports, tim E-sports dan  penonton. Penyelenggara E-sports adalah para perusahaan pembuat game yang menyediakan platform dan  menyelenggarakan  turnamen atau  liga.  Tim E-sports sendiri  tidak  hanya  berpartisipasi pada  ajang  turnamen  saja  untuk  mencari  pendapatan,  mereka  juga  sangat  mengandalkan pemasukan dari sponsor. Peranan penonton dalam dunia E-sports juga sangat mempengaruhi ekosistem dunia E-sports penonton biasanya akan mengakses fitur platform yang diciptakan oleh  penyelenggara E-sports, mereka  juga  senantiasi  mengunjungi  turnamen E-sports sehingga  dapat  menaikkan  penjualan  tiket  dan merchandise .  Penonton  juga  sangat dibutuhkan  dalam  sebuah  siaran  langsung  yang  dilakukan  oleh  para  atlet E-sports. Para pemain  atau  atlet E-sports biasanya  akan  mengadakan  siaran  langsung  di social  media youtube  atau  twitch,  mereka  menyiarkan  secara  langsung  kegiatan  mereka  saat  berlatih bermain game (Werder, 2022) .
Poaching sendiri  sudah  sering  terjadi  dalam  berbagai  bidang  olahraga  tak  terkecuali pada bidang E-sports di Indonesia. Poaching sangat umum terjadi karena kurangnya dedikasi yang  setara  untuk  melahirkan  dan  mempromosikan  atlet  berbakat  di  Indonesia.  Seringkali poaching atau  pembajakan  atlet  ini  dilakukan  untuk  kepentingan  prestise  suatu  daerah semata. Dalam olahraga tradisional di Indonesia seperti sepak bola, voli, dan olahraga lainnya
kecuali E-sports rata-rata tim atau atletnya dibina untuk mewakili daerah tempat tinggalnya masing-masing. Oleh karena itu sering terjadi pembajakan atlet antar daerah di Indonesia. Berbagai  daerah  di  Indonesia  berlomba-lomba  mencari  atlet  terbaik  untuk  mewakili daerahnya dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON), sehingga banyak terjadi pembajakan atlet yang mana atlet daerah tertentu memutuskan untuk melakukan mutasi ke daerah lain untuk mewakili daerah tempat atlet tersebut bermutasi.
Tim E-sports yang  ada  di  Indonesia  biasanya  tidak  mewakili  suatu  daerah  tertentu layaknya  olahraga  tradisional  di  Indonesia. E-sports tidak  hanya  bergantung  pada  PON, namun dalam ekosistemnya sering diadakannya pertandingan-pertandingan kompetitif yang memberikan  hadiah  cukup  besar.  Sering  kali  para  pencipta game atau  yang  biasa  dikenal sebagai developer  game membuat  pertandingan  bersakala  internasional.  Sebagian  besar game saat ini bersifat online oleh karena itu pertandingan skala internasional dapat dengan mudah untuk dilaksanakan secara online yang mana para tim dan atlet E-sports tidak perlu repot-repot untuk datang ke stadion untuk bertanding. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan  dari  adanya E-sports yang  mana  pertandingan  dapat  dilakukan  secara online. Tentu  dalam  pertandingan E-sports tidak  selalu  bersifat online bergantung  pada penyelenggara  pertandingan,  karena  terkadang  ada  pertandingan  yang  dilakukan  secara offline yang mana para tim E-sports yang berlawanan harus bertanding dalam satu tempat.
Kasus poaching yang terjadi pada tim E-sports di Indonesia cukup banyak terjadi, namun kebanyakan kasusnya tidak sampai ke meja hijau. Pada tahun 2020 terjadi kasus yang cukup menggemparkan dunia E-sports. Kasus  tersebut dialami oleh  3  tim E-sports yang  namanya sudah cukup terkenal dikalangan E-sports yaitu NXL dari PT NXL ESPORTS INDONESIA, BOOM E-sports dari PT BOOM JUARA EMAS , dan Bigetron E-sports dari PT BIGETRON MAKMUR JAYA . Kasus ini bermula dari tim NXL yang menduga bahwa pemain dari divisi game valorantnya telah terlibat praktik poaching karena pemain dari NXL bermain dengan tim BOOM E-sports . Namun dugaan tersebut tidak terbukti dikarenakan pemain valorant dari tim NXL tersebut tidak  terlibat  kontrak  dengan  tim  BOOM  ataupun  tim  Bigetron  saat  masih  terikat  kontrak dengan tim NXL.
Dari  adanya  dugaan  kasus poaching tersebut  ketiga  tim  saling  mengirimkan  surat somasi.  BOOM E-sports dan  Bigetron E-sports yang  diwakili  oleh  K-Case  Lawyer  justru menggugat balik dengan mengirimkan surat somasi kepada NXL karena merasa nama mereka
tercemar  atas  tuduhan poaching dari  NXL,  sehingga  NXL  digugat  balik  atas  tuduhan pelaggaran UU ITE. Pelanggaaran UU ITE yang dituduhkan kepada NXL berkaitan dengan cara NXL  yang  dengan illegal mengakses  percakapan  pribadi  BOOM E-sports melalui  aplikasi Discord  yang  mana  seharusnya  bersifat  rahasia.  Namun  pada  akhirnya  kasus  tuduhan poaching tersebut tidak terbukti, hingga kini pihak dari NXL pun tidak memberikan tanggapan apapun atas surat somasi yang BOOM dan Bigetron berikan kepada NXL perihal pelanggaran UU ITE.
Dalam E-sports merekrut  pemain  adalah  faktor  utama  yang  paling  penting  untuk mendapatkan  pemain  yang  dibutuhkan  untuk  tujuan  atau  target  tim,  namun  dalam  hal perekrutan  tersebut  sering  terjadi  praktik poaching.  Poaching sendiri  adalah  upaya  tim E- sports untuk  merekrut  atlet E-sports yang  masih  terikat  kontrak  perjanjian  dengan  tim E- sports lain melalui komunikasi secara langsung kepada atlet sasaran. poaching juga banyak memberikan  kerugian  yang  mana  apabila  ada  tim  yang  secara  sengaja  melakukan  praktik poaching mereka akan mendapat keuntungan biaya transfer pemain yang dipotong karena tidak perlu melakukan buyout (pembelian) . Metode praktik poaching dilakukan dengan cara yang  tidak  benar,  yang  mana  satu  tim  tersebut  merebut  pemain  dari  tim  lain  yang  masih terikat  kontrak  perjanjian  kerja,  sehingga poaching dapat  dianggap  sebagai  tindakan  yang tidak terpuji. Bahkan dari hal tersebut memungkinkan atlet menjadi melanggar kontrak dan dapat dituntut oleh tim asal atlet tersebut.
Berawal  dari  sekedar  sebuah  hobi  hingga  menjadi  bidang  yang  dianggap  dapat mengasilkan pundi-pundi rupiah hingga ratusan juta rupiah, membuat profesi atlet E-sports berkembang cepat dalam meraih kepopulerannya sebagai pilihan profesi yang menjanjikan terutama di kalangan para remaja. Para atlet E-sports di Indonesia saat ini didominasi oleh kalangan  remaja,  meskipun masih sangat  muda  mereka  memiliki  kemampuan  yang  sangat hebat untuk mewakili Indonesia dalam pertandingan E-sports di skala Internasional (Jasmine, 2021). E-sports sendiri bersifat kompetitif, untuk memenangkan pertandingan membutuhkan keterampilan dan strategi bermain yang kompetitif. Kualitas makro dan mikro yang dimiliki pemain E-sports menjadi  faktor  terbesar  dalam  memenangkan  persaingan.  Atlet  yang berkualitas  merupakan  kunci  kemenangan  suatu  tim,  oleh  karena  itu  timbulah  ekosistem yang tidak sehat karena adanya perebutan atlet. Setiap perusahaan yang berada pada bidang E-sports akan  berlomba-lomba  membentuk  tim E-sports yang  berkualitas,  mereka  dapat
menghalalkan berbagai cara salah satunya dengan melakukan tindakan kurang sportif berupa poaching kepada sesama tim E-sports lainnya.
Perbuatan poaching ini  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum, meskipun  belum  ada  hukum  tertulis  yang  mengatur poaching secara  detail.  Tindakan poaching dalam  olahraga  apapun  cukup  memenuhi  unsur  perbuatan  melawan  hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum biasanya diajukan oleh para pihak yang tidak memiliki hubungan perikatan saat terjadi konflik. Oleh karena itu, hukum yang berlaku berupaya untuk menjamin  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  pihak  yang  merasa  dirugikan. Perbuatan melawan hukum ketentuannya tertulis pada Pasal 1365 KUHPerdata, menentukan bahwa suatu tindakan yang dianggap melanggar/menyimpang dari hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pihak yang mengakibatkan suatu kerugian tersebut karena kesalahan yang diperbuatnya untuk bertanggung jawab menggantikan kerugian atas perbuatannya tersebut. Mengikuti ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka untuk mengajukan  satu  gugatan  perbuatan  melawan  hukum,  pihak  penggugat  harus  dapat membuktikan semua unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum, yaitu: (1). adanya suatu perbuatan yaitu perbuatan melanggar hukum, (2). dilakukan karena sebuah kesalahan, (3). menimbulkan  kerugian,  (4).  kesalahan  yang  mempunyai  hubungan  sebab  akibat  (Rizqy  & Syahrizal, 2019).
Terjadinya  praktik poaching yang  dilakukan  oleh  sebuah  tim,  sama  saja  dengan merampas hak suatu tim atas atletnya. Merampas hak milik orang lain merupakan salah satu unsur  dari  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Perusahaan E-sports yang  merasa  dirugikan karena adanya praktik poaching seharusnya bisa menjatuhkan gugatan kepada perusahaan yang diduga melakukan tindakan poaching kepada atlet yang dimilikinya. Seperti halnya pada kasus tuduhan poaching antara NXL, BOOM, dan Bigetron apabila benar terbukti BOOM dan Bigetron  melakukan poaching terhadap  atlet  dari  NXL,  maka  BOOM  dan  Bigetron  dapat dimintai pertanggungjawaban atau ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh NXL.
Pengaturan  hukum E-sports yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  berlandaskan  pada peraturan  yang  diterbitkan  oleh  PBESI  yaitu  Peraturan  Pengurus  Besar E-sports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan E-sports di Indonesia dan pada Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2022  tentang  Keolahragaan.  Tim E-sports di  Indonesia berdiri  dibawah  naungan  sebuah  Perseroan  Terbatas  (PT).  Dari  pasal  6  peraturan  PBESI
Nomor  034/PB-ESI/B/VI/2021  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  E-sports  di Indonesia, dapat kita ketahui bahwa tim E-sports profesional adalah tim E-sports yang sifatnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Konsep PT di Indonesia sangat cocok untuk membangun tim E-sports karena  adanya  prinsip  pemisahaan  saham.  Tim-tim E-sports profesional  di Indonesia seperti ONIC, Alter Ego, EVOS, RRQ, dan BOOM merupakan beberapa dari sekian banyak tim profesional yang sudah berbentuk PT. Oleh karena hal tersebut, tim-tim E-sports profesional  dalam  sistemnya  harus  patuh  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
B. Akibat hukum Yang Dapat Timbul Dari Adanya Praktik Poaching Dalam Olahraga E- Sports Di Indonesia
Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, yang mana terjadi dikarenakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum.  Dalam  penelitian  yang dilakukan oleh sovia menjelaskan bahwa akibat hukum, diartikan sebagai hasil tindakan yang dilakukan  oleh  seseorang  untuk  mencapai  akibat  yang  dikehendakinya  dan  diatur  secara hukum. Proses ini disebut tindakan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari adanya perbuatan hukum (Sovia Hasanah, 2019). Hampir semua peristiwa kehidupan dalam masyarakat diatur oleh hukum sehingga menjadi sebuah perbuatan hukum, di mulai dari hal yang  paling  kecil  sampai  hal  paling  besar  pun  hukum  selalu  ada  untuk  mengatur  dan melindungi  hak  kehidupan  masyarakat.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  mendukung  hak asasi  manusia  dan  menjamin  bahwa  semua  masyarakatnya  mempunyai  kedudukan  yang sama dalam hukum dan negara, serta masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung hukum dan negara tanpa kecuali. Hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari hal  apapun  termasuk  dalam  hal  olahraga. E-sports sendiri  sudah  diakui  sebagai  salah  satu olahraga prestasi, oleh karena hal tersebut pelaku dalam bidang E-sports harus tunduk pada hukum olahraga yang berlaku di Indonesia.
Tim E-sports di  Indonesia  berdiri  dibawah  naungan  perseroan  terbatas,  Tindakan- tindakan hukum yang dilakukan atau dijalankan oleh direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas berarti mempunyai tanggung jawab hukum yang wajib ditanggung oleh Perseroan Terbatas tersebut. Direksi bertanggung jawab atas segala urusan perseroaan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan berdirinya perseroan tersebut sebagaimana tertulis pada pasal 92 ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Untuk  melaksanakan  keperluan  dan
kewajibannya, setiap anggota direksi harus beritikad baik dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan  usahanya  dalam  perseroan.  Menurut  raffles  ruang  lingkup  tanggung  jawab terdiri  dari  dari persoalan  mengenai  kebebasan  dan  kesadaran.  Adanya  tanggung  jawab di awali  dari  adanya  kebebasan  dan  kesadaran  pada  diri  manusia,  yang  pada  akhirnya menimbulkan sebuah tanggung jawab (Raffles, 2020).
Dalam perusahaan E-sports dalam hal merekrut calon atlet baru dilakukan oleh pegawai tim E-sports yang mana bekerja di bagian divisi rekrutmen atau pihak lainnya sehingga tidak melulu  pihak  direksi  yang  secara  langsung  merekrut  calon  atlet.  Pemberian  tugas  dan wewenang  yang  diberikan oleh  direksi  kepada  orang lain,  atau  karyawannya harus  tertulis dalam  surat  kuasa  atau surat  keputusan direksi.  Hal  tersebut  dilakukan untuk  memastikan bahwa tindakan tersebut sah secara hukum dan merupakan bagian dari pelaksanaan Good Corporate Governance. Pada kasus lainnya terjadi hal dimana pemilik dari tim E-sports , yang mana dalam hal ini ia hanya sebagai pemegang saham dan tidak menduduki posisi direksi, melakukan kesepakatan kepada atlet incarannya dan bertindak mewakili tim E-sports dalam hal perekrutan atlet. Hal tersebut terlihat sangat lumrah dalam E-sports , namun hal tersebut jelas  menyalahi  ketentuan  hukum  perseroan  terbatas.  Mengenai  pemegang  saham,  hal tersebut  tercantum  pada  pasal  3  ayat  1  Undang-Undang  nomor  40  tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Pada kasus lainnya terjadi hal dimana pemilik dari tim E-sports , yang mana dalam hal ini ia  hanya  sebagai  pemegang  saham  dan  tidak  menduduki  posisi  direksi,  melakukan kesepakatan  kepada  atlet  incarannya  dan  bertindak  mewakili  tim E-sports dalam  hal perekrutan atlet. Hal tersebut terlihat sangat lumrah dalam E-sports , namun hal tersebut jelas menyalahi ketentuan hukum perseroan terbatas. Mengenai pemegang saham, hal tersebut tercantum  pada  pasal  3  ayat  1  Undang-Undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas yang berbunyi:
“ Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang  dibuat  atas  nama  Perseroan  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  Perseroan melebihi saham yang dimiliki. ”
Apabila  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemegang  saham  tersebut  tersebut  tidak disepakati oleh pemegang saham lainnya dan seluruh pihak perseoran,  keputusan tersebut
dapat menciderai hubungan kerja sama antara para pemegang saham lainnya yang ada dalam satu PT yang sama.
Pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi maupun kerugian yang disebabkan oleh  perbuatan  melawan  hukum  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  negeri  untuk melakukan pemeriksaan. Hukum perseroan mengenal yang namanya pertanggung jawaban perseroan.  Artinya,  segala  akibat  hukum  dari  sikap  suatu  perseroaan  tersebut,  baik  atau buruk, ditanggung oleh perseroaan itu sendiri (Setyarini et al., 2020). Poaching yang dilakukan oleh suatu  tim E-sports menimbulkan  kerugian bagi perseroan  yang  atletnya  telah  direbut karena praktik poaching tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa semua perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum serta  memberikan  kerugian  pada  pihak  lain  maka,  orang  yang  melawan  hukum  dan menimbulkan kerugian tersebut wajib melakukan pertanggujawaban sebagaimana mestinya.
Sehingga jika ada tim E-sports yang merasa dirugikan karena adanya praktik poaching yang dilakukan oleh tim lain, tim yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Ganti rugi yang dapat diajukan oleh tim E-sports pada perbuatan melawan hukum berupa: Ganti rugi dalam bentuk uang, ganti rugi dengan cara pengembalian kondisi seperti sedia kala, pernyataan dari tergugat bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat sifatnya tidak baik karena melawan hukum, melarang tergugat untuk melakukan perbuatan yang  telah dikehendaki penggugat, menghapuskan sesuatu yang kegiatannya bersifat  tidak baik karena telah melawan hukum, mengumumkan informasi keputusan atau sesuatu yang telah diputuskan (APRIANI, 2021).
Pihak  yang  dirugikan  dapat  memilih  bentuk  ganti  rugi  yang  sesuai  dengan  kondisi kerugiannya, karena pembayaran ganti rugi tidak mesti harus dalam berwujud materiil seperti uang. Ganti rugi dalam bentuk pengembalian keadaan seperti keadaan semula dirasa lebih tepat.  Pertanggungjawaban  berupa  ganti  rugi  ini  dilakukan  untuk  seberapa  mungkin mengembalikan  keadaan  semula  kepada  pihak  yang  dirugikan  (Sri  Redjeki  Slamet,  2013). Bentuk pengembalian keadaan seperti semula yang dapat dilakukan dalam kasus poaching adalah dengan mengembalikan atlet yang telah direbut secara tidak sah kembali kepada tim yang sebelumnya, atlet tersebut harus bekerja sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu pada kontrak tim yang mengikatnya sebelum terjadinya praktik poaching. Melarang tergugat untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki penggugat juga dapat dilakukan kepada tim E-sports yang menjadi penggugat, dalam kasus poaching ini tim yang telah dirugikan dapat
melarang  atlet  yang  telah  berpindah  pihak  untuk  tidak  bermain  dalam  turnamen  apapun sampai jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh penggugat.
Pihak  yang  dirugikan  berwenang  untuk  menjatuhkan  tuntutan  agar  pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.  Pihak  yang  dirugikan  juga  dapat  menuntut  agar  Pengadilan  Negeri  menjatuhkan putusan  untuk  melarang  tergugat  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  lagi  dikemudian hari (Rizqy Putra, 2021). Apabila dikemudian hari tergugat melakukan perbuatan yang sama kembali, maka tergugat dapat dikenai ganti rugi berupa uang paksa. Sehingga apabila suatu tim merasa dirugikan ia dapat menutut pihak direksi  perseroan terbatas yang diduga telah melakukan poaching terhadap  atletnya,  hal  tersebut  dikarenakan  tim E-sports berada dibawah naungan atau menjadi tanggung jawab dari perseroaan terbatas tersebut.
E-sports sebagai salah satu cabang olahraga di Indonesia  juga memerlukan perjanjian kerja,  sebagai  mana  tertulis  dalam  peraturan  PBESI  pasal  10  ayat  1  nomor:  034/PB- ESI/B/VI/2021 tentang pelaksanaan kegiatan E-sports di indonesia yaitu:
“Setiap  Tim  Esports  wajib memiliki  kontrak  kerja  dengan para  Atlet  Profesio nal  yang berada dalam keanggotaan Tim E- sports yang bersangkutan.”
Perjanjian  tersebut  guna  untuk  mengatur  hubungan  hukum  antara  pihak-pihak  yang terlibat  dalam E-sports di  Indonesia  yaitu  antara  atlet E-sports sebagai  pekerja  (pencari pekerja) dengan tim E-sports sebagai pengusaha (pemberi kerja).
Atlet E-sports dapat dikategorikan sebagai seorang pekerja jika sesuai dengan definisi dari  pekerja  itu  sendiri,  yang  mana  setiap  orang bekerja  akan  menerima  gaji  atau  imbalan dengan  bentuk  selain  uang.  Dalam  hal  ini,  atlet E-sports yang  bekerja  untuk  tim  wajib menerima gaji dari perusahaan tim E-sports yang menaunginya sebulan sekali dan pekerjaan yang dilakukan oleh atlet tersebut adalah bermain game secara rutin sebagai bentuk latihan rutin dengan  pelatih, melakukan  latihan tanding  dengan  tim E-sports lainnya  yang  disebut dengan  istilah scrim dan  mengikuti  pertandingan  yang  telah  disepakati  oleh  atlet  dan  tim sehingga dapat dikatakan atlet E-sports merupakan seorang pekerja yang dimaksudkan dalam Undang-undang ketenagakerjaan.
Seorang atlet harus dapat bernegosiasi dengan manajemen tim E-sports atau dengan induk organisasi olahraga yang mengaharapkan mereka mewakili dipertandingan atas nama tim ataupun atas nama negara (Janika & Mashudi, 2020). Hal ini tentu saja membuat profesi
atlet E-sports menjadi  terikat  dengan  perusahaan  yang  menaunginya,  sehingga  timbulah perjanjian hubungan kerja antara atlet E-sports dengan perusahaan E-sports yang menaungi tim.  Isi dalam  kontrak  perjanjian  kerja  antara  tim E-sports dan  atlet E-sports yang  termuat adalah berupa hak dan kewajiban dari kedua pihak yaitu antara atlet E-sports dan tim E-sports tersebut,  jam  kerja atlet  atau  jadwal  latihan  untuk  bermain game , pembayaran upah,  dan metode penyelesaian sengketa antar pihak (Agung, 2021).
Hubungan  hukum  yang  timbul  antara  atlet E-sports dan  perusahaan E-sports berlaku sebagaimana  dengan  ketentuan  dalam  UU  Sistem  Keolahragaan  Nasional.  Namun,  dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan  bahwa,  Setiap  orang  dapat  menjadi  olahragawan  profesional  apabila  pernah menjadi  atlet  atau  mengikuti  kompetisi  olahraga  secara  berskala,  memenuhi  syarat ketenagakerjaan dan lolos syarat medis yang telah ditentukan.
Jenis perjanjian kerja yang timbul antara atlet E-sports dengan tim E-sports adalah jenis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau biasa dikenal sebagai pekerja kontrak, sehingga atlet E-sports yang bekerja dalam suatu tim hanya bersifat sementara sesuai dengan jangka waktu yang ada dalam perjanjian kontrak kerja atlet. Apabila perjanjian kontrak kerja tersebut telah berakhir masa kontraknya, maka para atlet E-sports berhak untuk memilih berhenti dari tim  tersebut  atau  melanjutkan  perpanjang  masa  kontrak  perjanjan  kerja  tersebut  (Dewi, 2019).  Dalam  kasus poaching di E-sports biasanya  para  atlet  akan  mengakhiri  kontrak perjanjian kerja secara sepihak, mereka berpindah pihak ke tim lain dikarenakan tawaran tim lain lebih mgnggiurkan pada saat atlet tersebut masih terikat kontrak. Sehingga terjadi sebuah pelanggaran kontrak yang menimbulkan wanprestasi.
Apabila mencantumkan larangan praktik poaching didalam perjanjian, maka setiap atlet E-sports yang terlibat dalam praktik poaching dapat dianggap melanggar larangan tersebut sehingga  atlet  tersebut  dikategorikan  wanprestasi.  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  atlet terhadap timnya adalah berupa prestasi yang dilakukan tidak sempurna yang mana atlet tidak berkerja  sampai  waktu  yang  telah  disepakati  dalam  kontrak.  Hal  tersebut  tentu  saja memberikan kerugian yang cukup berpengaruh pada tim, yang mana dalam perusahaan E- sports sangat bergantung pada atletnya untuk bertanding meraih prestasi. Setiap atlet di tim E-sports wajib secara  hukum  untuk patuh  terhadap  ketentuan  perpindahan atlet  ke  tim E- sports lain. Apabila seorang atlet terbukti melakukan wanprestasi karena telah berpindah tim,
maka dapat dilakukan upaya hukum berupa somasi hingga gugatan ganti kerugian. Dalam hal atlet  melakukan wanprestasi  maka direksi  atau  manager  yang  mewakili  tim E-sports dapat menuntut  salah  satu  ganti  rugi  dari  lima  kemungkinan  sebagai  berikut  :  dapat  menuntut adanya  pembatalan/pemutusan  perjanjian  kerja  atlet,  dapat  menuntut  atlet  untuk melakukan pemenuhan perjanjian, menuntut atlet untuk memberikan ganti rugi, menuntut terjadinya pembatalan perjanjian serta ganti rugi dan dapat menuntut pemenuhan perjanjian serta pengganti kerugian (Sinaga & Darwis, 2020).
Kemungkinan  melilih  tuntutan  ganti  rugi  harus  sesuai  dengan  kondisi  kerugian  yang dialami  oleh  tim E-sports yang  telah  dirugikan  atas  kepindahan  atletnya . Dalam  hal  ini, gugatan  tersebut  dapat  didasarkan  atas  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  atlet.  Hal  itu dikarenakan atlet telah melanggar ketentuan larangan untuk berkomunikasi dengan tim E- sports lain secara langsung dengan topik perpindahan pemain pada tim E-sports lain yang bisa saja telah diatur dalam perjanjian. Meskipun sudah jelas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para atlet. kasus poaching pada tim E-sports Indonesia biasanya hanya berakhir dengan pemutusan kontrak, mereka lebih memilih untuk melepaskan atletnya dan mencari atlet baru. Namun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  dimasa  depan  para  tim E-sports akan memperjuangkan haknya terhadap atletnya.
Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Suatu kontrak perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan hukum berupa  adanya  perikatan  pada  atlet  dan  tim  yang  mengakibatkan  munculnya  hak  dan kewajiban antara atlet dan timnya. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang dapat dikatakan sebagai akibat  hukum  dari adanya  suatu  kontrak  perjanjian  kerja.  Dengan  kata lain, akibat hukum dari  adanya  kontrak  perjanjian  kerja sebenarnya  yaitu  adalah  pelaksanaan hak  dan kewajiban  dari  isi  kontrak  itu  sendiri.  Pasal  1339  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menjelaskan  bahwa  suatu  kontrak  tidak  hanya  mengikat  kepada  hal-hal  yang  telah  diatur dalam suatu kontrak, tetapi juga akan mengikat segala hal yang sifatnya wajib dilakukan oleh kebiasaan masyrakat dan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Akibat hukum yang timbul terhadap atlet yang melakukan pelanggaran  berbentuk sanksi yang akan dijatuhkan terhadap atlet yang terlibat praktik poaching . Hal mengenai pelanggaran kontrak harus diatur dalam isi perjanjian kerja, hal ini telah dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## C. Peraturan PBESI No. 034/PB-ESI/B/VI/2021 Sebagai Bentuk Regulasi Perlindungan Hukum E-sports di Indonesia
Di Indonesia kini berlaku Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pasal 1 angka 2 undang-undang Keolahragaan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keolahragaan  adalah  segala  faktor  yang  berhubungan  dengan  olahraga  yang  memerlukan pengaturan,  pembinaan,  Pendidikan,  pengembangan, pelatihan, peningkatan,  evaluasi dan pengawasan. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa dalam kegiatan bidang olahragapun memerlukan adanya regulasi dan pengawasan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai pencegahan dan sanksi tegas atas tindakan poaching, yang dilakukan oleh sesama tim E-sports yang timbul dari adanya pertandingan kejuaraan dibidang olahraga yang mana hal tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kegiatan olahraga.
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  modern  mendorong  sebuah  ekosistem  terus mengembangkan kualitas. Salah satu bidang yang berhasil lahir dari pesatnya perkembangan teknologi dalam olahraga adalah dengan terbentuknya bidang E-sports . Para generasi muda saat ini tentu memiliki semangat yang kuat dalam hal tersebut dan sangat berpotensi untuk memungkinkan lahirnya atlet-atlet profesional di olahraga E-sports . Perkembangan dunia E- sports di  Indonesia  kita  masih  memiliki  berbagai  aspek  permasalahan,  baik  dalam  hal administrasi,  maupun  persyaratan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  pertandingan E-sports . Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 menyebutkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam untuk ekosistem keolahragaan adalah, masyarakat harus membentuk satu induk organisasi.
Dalam  hal  ini E-sports sangat  membutuhkan  wadah  yang  dapat  membantu perkembangannya,  pada  akhirnya  KONI  membentuk  induk  organisasi  untuk E-sports yaitu dengan nama Pengurus Besar E-sports Indonesia (PBESI). Pelantikan Pengurus Besar E-sports Indonesia ini diharapkan akan menjadi momentum perkembangan E-sports ke arah yang lebih positif. Induk cabang olahraga prestasi E-sports di Indonesia adalah Pengurus Besar E-sports Indonesia (PBESI) yang berada bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Eksistensi PBESI dibentuk oleh KONI untuk mengatur segala keperluan E-sports di Indonesia, berlandaskan pada  Pasal  36  ayat  4 Undang-Undang  Nomor  03  Tahun  2005  tentang Sistem Keolahragaan  Nasional  yang  menjelaskan  tugas-tugas dari  KONI untuk  membuat  kebijakan guna untuk mengembangkan olahraga di Indoneisa, mengkoordinasi seluruh induk organisasi
olahraga, melakukan pengelolaan sesuai dengan wewenang yang dimiliki KONI, dan mengatur pertandingan multikejuaraan pada tingkat nasional.
PBESI merupakan organisasi masyarakat berbadan hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk  mengembangkan E-sports di  Indonesia.  Selain  PBESI  ada organisasi  yang membantu perkembangan E-sports lainnya seperti Asosiasi Video Game Indonesia (AVGI), Perkumpulan Olahraga  Elektronik  Indonesia  (IESPA),  Asosiasi  Game  Indonesia,  dan  lainnya.  AVGI  resmi diperkenalkan  sebagai  organisasi  asosiasi  game  independen  dan  profesional  yang didedikasikan  untuk  pengembangan  industri E-sports di  Indonesia.  Dikarenakan  industri E- sports di Indonesia saat ini bisa dibilang tengah berkembang dan naik daun. Kehadiran game dalam ranah platform mobile menjadi salah satu alasan pentingnya. Oleh karena itu, PBESI (Pengurus  Besar E-sports Indonesia)  pun  memiliki inisiatif untuk  mencanangkan  regulasi E- sports di Indonesia.
Pengurus Besar E-sports Indonesia (PBESI) telah resmi merilis regulasi untuk mengawasi jalannya  kegiatan E-sports di  Indonesia  beberapa  waktu  lalu.  Regulasi  tersebut  tercantum dalam dokumen Peraturan Pengurus Besar E-sports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan E-sports di  Indonesia  yang  terdiri  dari  46  pasal.  Pada  tahun 2021  regulasi  untuk  ekosistem E-sports di  Indonesia  dari  PBESI  telah  resmi  dan  sah  untuk diterapkan.  Regulasi E-sports Indonesia  dibuat  dengan  menyesuaikan  undang-undang keolahragaan terdahulu sebelum adanya revisi dari UU SKN. UU SKN terdahulu memberikan wewenang  kepada  induk  organisasi  olahraga  agar  dapat  membentuk  regulasi  dalam mengatur cabang olahraganya. Latar belakang PBESI dalam  hal membuat regulasi untuk E- sports adalah  bagian  dari  tanggung  jawab  dan  kewajiban  yang  diberikan  KONI  untuk mendeklarasikan PBESI sebagai induk perusahaan E-sports . Oleh karena itu, PBESI merupakan satu-satunya oraganisasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola E- sports sebagai  olahraga  prestasi  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  PBESI  berhak  mengeluarkan regulasinya sendiri untuk menertibkan dan mengatur E-sports di Indonesia agar ekosistem E- sports Indonesia bisa berkembang kearah yang lebih positif lagi.
Undang-Undang  Nomor  03  Tahun  2005  tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  dan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2001  tentang  Komite  Olahraga Nasional  Indonesia  merupakan  regulasi  yang  menjadi  dasar  dari  tindakan  dan  wewenang KONI.  Namun  kini  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  keolahragaan  telah  dirubah.
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) No 3 Tahun 2005 telah resmi diubah menjadi Undang-Undang Keolahragaan pada tanggal 15 febuari dalam rapat Paripurna DPR RI.  Ada  sekitar  816  pembahasan  keolahragaan  yang  tercatat  dalam  Daftar  Inventarisasi Masalah (DIM) seperti kelembagaan olahraga KONI-KOI, kesejahteraan hidup para atlet, biaya pendanaan olahraga, larangan narkoba (anti-doping), olahraga dengan berbasis teknologi ( E- Sports dan sport science ), dan lain sebagainya. Dalam pembahasan RUU keolahragaan ini juga terjadi banyak dinamika dan perdebatan terkait pembahasan isu-isu olahraga yang krusial dan substansial.  Namun,  perdebatan  tersebut  terjadi  atas  niat  dari  para  anggota  dari  berbagai fraksi  dan  pemerintah  guna  menyusun  RUU  keolahragaan  dengan  niat  yang  baik  untuk kemajuan bidang olahraga di Indonesia.
PBESI  selaku  regulator  memiliki  peranan  krusial  dalam  pencegahan poaching di Indonesia.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia,  adalah  hal  yang  lumrah  jika seorang atlet berpindah dari satu tim E-sports ke tim E-sports lainnya. Sehubungan dengan ini,  terdapat  dua  upaya  utama  yang  dilakukan  oleh  PBESI  sebagai  induk  organisasi  yaitu dengan  menerapkan  sistem  pemantauan  pada  kontrak  perjanjian  kerja  atlet  yang  telah disepakati  dan  membuat  jadwla  bursa  transfer  untuk  atlet E-sports yang  akan  diterapkan secara nasional di Indonesia. Seorang olahragawan diperbolehkan untuk berpindah, namun harus  mengikuti  aturan  yang  ditentukan  oleh  induk  organisasi  cabang  olahraga,  federasi olahraga internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik poaching memang tidak diatur secara tertulis dan jelas dalam peraturan PBESI, namun PBESI mengatur banyak hal guna mencegah terjadinya praktik poaching .
Tim  yang  terbukti  telah  melakukan  praktik poaching dapat  dapat  dicabut  status kelasnya dalam hal tidak lagi memenuhi kewajibannya atau disebabkan suatu tindakannya, sesuai dengan pasal 7 ayat 3 peraturan PBESI. Kemudian peraturan PBESI pada pasal 8 ayat 6 yang menyatakan:
“ Setiap  Tim  E-sports  Profesional  Indonesia  harus  tunduk  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. ”
Sehubungan  dengan  adanya  pasal  tersebut  maka  suatu  tim E-sports selain  mentaati peraturan  PBESI  mereka  juga  harus  mentaati  lainnya  terutama  dengan  undang-undang perseroan  terbatas,  tim E-sports yang  merupakan  badan  hukum  berbentuk  perseroan terbatas harus patuh pada pasal 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang menjelaskan
bahwa  pereseroan  dalam  menjalankan  tujuannya  dan  kegiatan  usahanya  tidak  boleh bertentangan  atau  menyimpang  dari  ketenuan  peraturan  undang-undang  yang  ada.  Pasal tersebut  dapat  digunakan  sebagai  acuan  terhadap  tim E-sports guna  membatasi  tindakan mereka agar tidak melakukan praktik poaching terhadap tim lainnya.
PBESI dapat menerapkan sistem pengawasan terhadap para atlet yang terdaftar pada tim E-sports sehingga  apabila  ada  pemain  yang  tiba-tiba  perpindah  pihak  ke  tim lain  maka dapat  dilakukannya  pemeriksaan  terhadap  atlet  dan  tim, sehingga dapat  diketahui  apakah atlet  tersebut  berpindah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  ada  atau  berpindah dikarenakan adanya praktik poaching. Oleh karena itu untuk setiap tim E-sport harus memiliki buku keanggotaan digital. Menurut peraturan PBESI, buku Keanggotaan Digital adalah buku yang dibuat secara digital dan memuat informasi Tim E-sports Profesional Indonesia dan Tim E-sports Amatir.
Hal tersebut diperlukan guna mempermudah PBESI melakukan pengawasan. Selain itu pada  pasal  7  ayat  5  PBESI  juga  menentukan  setiap  tim E-sports untuk  menunjuk perwakilannya timnya baik amatir maupun profesional. Perwakilan tersebut akan membuat buku keanggotaan digital dengan cara melaporkan data-data anggota pemainnya ke PBESI. Data  yang  diperlukan  salah  satunya  adalah  kontrak  perjanjian  kerja  antara  tim E-sports dengan  atlet-atlet  yang  berada  dibawah  perusahaan  tim E-sports tersebut.  Keharusan  ini menimbulkan  terjadinya  fungsi  pengawasan  dari  PBESI  terhadap  setiap  kontrak  perjanjian kerja atlet dalam tim E-sports . Kontrak perjanjian kerja tersebut kemudian akan diperiksa dan diberikan masukan secara hukum oleh Bidang Hukum dan Legalitas PBESI, masukan tersebut disesuaikan dengan Regulasi PBESI yang berlaku, khususnya PBESI akan memberikan masukan mengenai klausula buyout dan transfer yang merupakan unsur penting yang dilanggar dalam praktik poaching. PBESI  mengetahui  bahwa  praktik poaching sangat  marak  terjadi  dalam dunia E-sports, oleh karena itu dalam regulasinya mengatur perpindahan dan pemberhentian atletnya. Tertulis dalam pasal 11 peraturan PBESI ayat 1 dan 2.
Pengaturan pada pasal 11 ayat 2 tersebut guna memberikan wewenang kepada PBESI untuk mengatur ketentuan mengenai hal bursa transfer. Aturan yang berlaku secara nasional ini berguna untuk mengatur tata cara transfer atlet yang berlaku bagi tim E-sports profesional dan juga amatir. PBESI akan berwenang untuk mengumumkan jadwal bursa transfer pada tiap tahunnya  untuk  mengatur  tim E-sports yang  akan  melakukan  transaksi  perpindahan  atlet
pada waktu yang sama. Mekanisme ini dapat mencegah terjadinya praktik poaching karena transfer atlet hanya bisa dilaksanakan sesuai bursa transfer yang telah dipantau oleh PBESI.
Apabila  praktik poaching sudah  terjadi  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  pelanggaran sebagaimana  diatur  dalam  pasal  42  ayat  3,  pasal  tersebut  menjelaskan  jenis  pelanggaran diluar pertandingan yang mana mengatur pelanggaran  yang terjadi pada perpindahan atlet yang  tidak  sah.  Sehingga  dalam  pasal  tersebut poaching dapat  dikatakan  sebagai  sebuah pelanggaran dalam E-sports. Pelanggaran tersebut menimbulkan sanksi yang telah diatur juga oleh PBESI, pada pasal 42 ayat 4 huruf b sanksi yang diberikan kepada tim E-sports apabila melakukan  pelanggaran  terutama  pelanggaran  atas poaching adalah  sanksi  administratif. Dengan demikian PBESI dirasa sudah cukup memberikan peraturan yang cukup baik untuk mencegah terjadinya praktik poaching dalam E-sports , sehingga bergantung pada pihak-pihak dalam ekosistem E-sports yang perlu memahami hukum E-sports yang telah diberlakukan oleh PBESI.
D. Upaya Perlindungan Hukum Tim E-Sports Melalui Kontrak Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja merupakan awal terjadinya hubungan kerja antara atlet dengan timnya. Tim E-sports memiliki  peran  sangat  penting  sebagai  pihak  pertama  yang  dapat  mencegah terjadinya  praktik  poaching  dikarenakan  kontrak  perjanjian  kerja  antara  atlet  dengan perusahaan dan inisiatif dari terjadinya poaching berasal dari atlet dan tim E-sports itu sendiri.
Praktik poaching dapat dicegah dengan mencantumkan ketentuan mengenai protokol komunikasi  dalam  kontrak  perjanjian  kerja  antara  atlet  dengan  tim E-sports .  Namun, Kebanyakan perusahaan E-sports di Indonesia kurang memahami hukum E-sports , sehingga banyak  kontrak  yang  dibuat  tanpa  merincikan  ketentuan  berkomunikasi  untuk  mencegah poaching . Jika kontrak perjanjian kerja tidak menyatakan ketentuan tersebut secara tertulis, maka kontrol untuk mencegah poaching dalam kontrak adalah dari adanya prinsip itikad baik pada kontrak perjanjian kerja. Aspek itikad baik dalam berkontrak wajib dipatuhi oleh kedua pihak antara atlet dan pemilik tim E-sports , karena prinsip itikad baik dalam suatu kontrak mengikat para pihak. Selain itu dalam peraturan keolahragaan yang terbaru yakni Undang- Undang nomor 11 tahun 2022 pasal 61 huruf c mengatur bahwa seorang olahragawan harus menaati  kode  etik  dan  peraturan  uang  berlaku  pada  setiap  cabang  olahraga  yang dijalankannya. Sehingga tidak seharusnya seorang atlet melanggar kontrak yang telah dibuat
dengan timnya, mematuhi kode etik yang berlaku sama dengan menerapkan asas itikad baik yang ada didalam kontrak perjanjian kerja.
Semua  perjanjian  termasuk  perjanjian  kerja  juga  harus  dalam  pelaksanaannya  harus menerapkan  prinsip  itikad  baik.  Sebagaiman  pada  isi  Pasal  1338  ayat  3  KUH  Perdata  yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa faktor yang sangat penting dari hukum kontrak perjanjian kerja, fungsinya untuk memberikan wewenang kepada hakim di pengadilan guna mengawasi pelaksanaan suatu kontrak perjanjian agar tidak ada hal yang melanggar kepatutan dan keadilan. Sehingga hakim dalam prosesnya mengadili suatu perkara, berwenang  untuk  menjatuhkan  hukuman  jika  kontrak  perjanjian  tersebut  bertentangan dengan  perasaan  keadilan.  Oleh  karen  itu,  meskipun  kontrak  perjanjian  kerja  antara  atlet dengan perusahaan sudah mengatur ataupun belum mengatur poaching , atlet yang terlibat poaching jika  sudah  pada  tahap  persidangan  akan  tetap  berada  pada  posisi  yang  lemah dikarenakan perbuatannya dapat dianggap melanggar itikad baik.
Dalam  praktik poaching ,  perilaku  atlet  yang  bersedia  menerima  tawaran  dari  tim penawar dapat dianggap sebagai atlet yang mencari keuntungan secara tidak wajar. Dalam poaching penawaran  yang  ditawarkan  oleh  tim E-sports penawar  terhadap  seorang  atlet biasanya akan jauh lebih besar dan menggiurkan daripada yang diperoleh oleh atlet tersebut jika melalui proses transfer yang secara sah. Tindakan atlet tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan dengan metode yang salah, apalagi jika atlet tersebut masih terikat kontrak perjanjian kerja dan tiba-tiba menerima tawaran dari pihak lain maka dapat dikategorikan bahwa atlet tersebut sudah melakukan wanprestasi.
Tim E-sports selaku pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola atlet, tim E-sports merupakan  kunci  utama  untuk  mengontrol  pencegahan  terjadinya  praktik poaching .  Hal tersebut perlu dikontrol guna sebagai bentuk partisipasi dalam hal membangun ekosistem E- sports yang baik dan sehat di Indonesia, tim E-sports harus menerapkan sikap sportif dalam yang mana bila suatu tim tidak ingin menjadi korban dari praktik poaching , maka mereka juga tidak  boleh  melakukan  praktik poaching terhadap  atlet  dari  tim E-sports lainnya.  Selain menerapkan sikap yang sportif, tim E-sports secara hukum juga dapat mencegah terjadinya praktik poaching dengan  cara  mengatur  pasal  dan  mempertegas  mengenai  protokol komunikasi untuk atletnya secara jelas dalam kontrak perjanjian kerja atlet. Klausul mengenai
protokol komunikasi atlet harus jelas mengatur mengenai dengan siapa saja dan hal apa saja topik komunikasi yang dapat dilakukan oleh atlet. Tim E-sports harus menjadi pihak pengawas pertama  yang  dapat  mencegah  terjadinya  praktik poaching dengan  menuliskan  ketentuan komunikasi  tersebut  dalam  perjanjian  kerjanya  terhadap  atlet  yang  mereka  naungi,  serta memastikan  bahwa  atlet  mereka  mengetahui  dan  memahai  konsekuensi  hukum  apabila terjadi pelanggaran pada klausul tersebut.

## KESIMPULAN
1. Pembajakan  atlet  atau  biasa  dikenal  sebagai poaching dalam E-sports merupakan tindakan  yang  dianggap  sangat  tidak  sportif  atau  curang. Poaching cukup  memberikan kerugian  yang  dalam  bagi  para  pihak  yang  atletnya  direbut  secara  tidak  sah.  Dalam praktiknya poaching melibatkan  3  pihak,  antara  2  tim E-sports dan  atlet E-sports yang menjadi  sasaran.  Sebagai  perbuatan  melawan  hukum, poaching yang  dilakukan  oleh suatu  tim E-sports dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  berupa  tuntutan  ganti  rugi. Dikarenakan  suatu  tim E-sports berdiri  sebagai  suatu  perseroan  terbatas  (PT)  maka, tuntutan ganti rugi tersebut dapat diajukan kepada direksi perseroan terbatas dari tim E- sports yang  diduga  melakukan poaching. Selain  tim E-sports, atlet  yang  terlibat  dalam praktik poaching juga  harus  bertanggungjawab  atas  tindakannya  yang  dapat  dianggap sebagai  wanprestasi  karena  telah  memutus  kontrak  secara  sepihak.  Tim E-sports yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap 2 pihak yaitu kepada tim E-sports yang melakukan poaching ataupun pada atlet yang telah wanprestasi tersebut. Sehingga akibat  hukum  yang  timbul  dari  adanya poching adalah  sanksi  yang  berupa  ganti  rugi kepada pihak tim E-sports yang menuntut akibat adanya poaching.
2. Dalam rangka perkembangan E-sports di Indonesia, pemerintah mengerahkan upayanya untuk memberikan dukungan kepada E-sports di Indonesia salah satunya adalah dengan membuat  regulasi  untuk  memberikan  kepastian  hukum  pada  E-sports  di  Indonesia. Adanya regulasi tersebut diharap dapat mengatur serta menertibkan ekosistem E-sports yang ada di Indonesia, terutama mengenai masalah poaching. Dalam praktiknya poaching dapat  diakatakan  sebagai  pelanggaran  terhadap  perpindahan  atlet,  oleh  karena  hal tersebut Peraturan PBESI Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021 Tahun 2021 mengatur mengenai perpindahan atlet, bentuk pelanggaran dan juga sanksi. Hal tersebut merupakan upaya
hukum untuk melindungi tim E-sports dari praktik poaching. Peraturan PBESI juga secara tidak langsung memberikan wewenang kepada PBESI untuk melakukan pengawasan pada tim-tim E-sports yang ada di Indonesia. Selain melalui peraturan PBESI, tim E-sports dapat mencegah atau mengatur masalah poaching ini pada kontrak kerja mereka dengan atlet, sehingga kontrak perjanjian tersebut dapat menjadi bentuk upaya hukum sekaligus kunci utama untuk membatasi atlet agar tidak terlibat dalam praktik poaching.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, I. P. S. (2021). Keabsahan Hubungan Kerja Antara Perusahaan E-Sports Dengan Atlet E-Sports Dibawah Umur. Jurist-Diction , 4 (6), 2365.
https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31850
APRIANI, T. (2021). KONSEP GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI SERTA SISTEM PENGATURANNYA DALAM KUH PERDATA. GANEC SWARA , 15 (1), 929. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193
Dewi, N. (2019). HUBUNGAN KERJA ANTARA ATLIT E-SPORTS DENGAN PENGUSAHA CV PEMBERI KERJA. Jurist-Diction , 2 , 256. https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12111
Janika, Y. Z., & Mashudi, M. (2020). PERJANJIAN KERJA ANTARA ATLET SEPAKBOLA
PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAKBOLA. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , 8 (2), 262 – 275. https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.955
Jasmine, N. M. (2021). Gambaran Psychological Well-Being pada Pro-player Tim E-Sport Indonesia. Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM) , 1 (2). https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.28748
Kurniawan, F., Kepelatihan, P., Fakultas, O., Keolahragaan, I., & Yogyakarta, U. N. (2019). E- Sport dalam Fenomena Olahraga Kekinian. JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi) , 15 (2), 61 – 66.
Raffles. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Online , 3 (1), 107 – 137. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137 Rizqy Putra, M. (2021). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia. Jurnal Lex Renaissance , 6 (1).
https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art8
Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DAN SANKSI NYA. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang -Undangan Dan Pranata Sosial , 3 (2). https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931
Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Analogi
Hukum , 2 (1), 12 – 16. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16
Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN .
Sovia Hasanah. (2019, March 28). Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan
Akibat Hukum . Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti- perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137 Sri Redjeki Slamet. (2013). TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM:
SUATU PERBANDINGAN DENGAN WANPRESTASI. Suatu Perbandingan Dengan
Wanprestasi Lex Jurnalica , 10 .
Werder, K. (2022). Esport. Business & Information Systems Engineering .
https://doi.org/10.1007/s12599-022-00748-w