CC BY SA
Endang Tri Wahyurini

## Pemberdayaan dan Peran  Masyarakat Pesisir  pada Pengembangan Mangrove menuju Ekowisata di Kabupaten Pamekasan
Endang Tri Wahyurini Fakultas Pertanian, Universitas Islam Madura Endangtriwahyurinis.pi_rini@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Tanaman  mangrove  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting,  yaitu  sebagai  penyangga kehidupan  kawasan  pantai.  Mengembangkan  tanaman  mangrove  bukan  merupakan  usaha  yang mudah, hal ini memerlukan perhatian dan kepedulian dari semua pihak, baik masyarakat pesisir maupun  pemerintah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peranan pemerintah  dalam  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  dan  peran    masyarakat  pesisir  dalam pengembangan  tanaman  mangrove  menuju  “ekowisata”  di  Kabupaten  Pamekasan.  Metode penelitian    dengan  menggunakan  deskriptif  analitik,  data  primer  diperoleh  dari  survei  pada masyarakat petani mangrove yang bergabung pada LMDH  (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) (50  responden)  yang  aktif  dan  terlibat  langsung  dalam  kegiatan  pengembangan  tanaman mangrove.  Data    data  sekunder  diambil  dari  dokumen  yang  relevan,  adapun  analisis  data menggunakan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan pemerintah terhadap pemberdayaan  masyarakat  pesisir  dalam  pengembangan  tanaman  mangrove  memperoleh  skor rata-rata  49,94  termasuk  kategori  cukup,  (2)  Partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 41,81 termasuk kategori cukup.
Kata kunci: Pemberdayaan, partisipasi, masyarakat pesisir, mangrove, ekowisata.

## Abstract
Mangrove  have  the  most  important  functions,  like  the  pillar  or  life  in  shore  are.  The  way  to improve  the  mangrove  are  not  easy  as  its  look.  It  needs  attention  and  affection  from  all  the participants such as the Society of the shore and the goverment. The aim of this research is to know how the goverment  position to manage the society so that the  society can improve the mangroves to “Ecotourism” in Pamekasan. The researh methods are using analytics descriptive, primary documents form survey to the mangrove farmers that join LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) (50 respondents) active and connect directly in all of the  activities to improve the mangroves. The secondary documents is taken from the relevant documents, that the documents analyze is using analyticsdescriptive. The result of the survey showed (1) the goverments fuction in societies of the shore to improve the mangrove got the score 49,94 that include  in enough categories. (2) the participants of the activities to improve the mangroves got score 41,81 that include in enough category.
Keywords : improvement, participation,shore society, mangroves and ecotourism.
CC BY SA

## 1. PENDAHULUAN
Luas seluruh wilayah Indonesia dengan jalur laut 12 mil adalah 5 juta Km2 terdiri dari luas daratan  1,9  km2,  luas  teritorial  0,3  juta  km2,  sedangkan  luas  perairannya  3,1  juta    62%  dari seluruh  wilayah  Indonesia.  Indonesia  terdiri  dari    17.508  pulau  dan  jumlah  panjang  garis pantainya sekitar  81.000 km (Nontji, 2005).
Wilayah pesisir dapat diartikan  sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang  dipengaruhi  oleh  perubahan  di  darat  dan  laut  (UU  No.  27  Tahun  2007).  Kondisi  itu mempengaruhi produktifitas ekosistem di wilayah pantai.   Hal ini yang   menyebabkan wilayah pesisir menjadi salah satu andalan sumber perekonomian di Kabupaten Pamekasan.
Transisi  antara  daratan  dan  lautan  di  wilayah  pesisir  telah  membentuk  ekosistem  yang beragam  dan  sangat  produktif,  serta  memberikan  nilai  ekonomi  yang  luar  biasa  terhadap kehidupan manusia. Kemajuan  sektor kelautan dan perikanan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan  pembangunan ekonomi yang dikembangkan (Apridar,2010)
Sejalan  dengan  pertambahan  penduduk  dan  peningkatan  kegiatan  pembangunan  sosial ekonomi, “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir (Nurmalasari, 2001) dalam Sutrisno (2015).
Wilayah  pesisir  pada  dasarnya  tersusun  dari  berbagai  macam  ekosistem  (mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang satu sama lain saling berkait dan tidak berdiri  sendiri.  Perubahan  atau  kerusakan  yang  menimpa  satu  ekosistem  akan  menimpa ekosistem  lainnya.  Selain  itu  wilayah  pesisir  juga  dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di lahan atas (upland areas) maupun laut lepas (oceans). Kondisi empiris semacam ini mensyaratkan dalam melakukan pengelolaan pesisir dan lautan harus memperhatikan
Pembangunan kelautan hendaknya diarahkan untuk meraih empat tujuan secara seimbang. Pertama  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  secara  berkelanjutan  ,  kedua,  peningkatan  kesejahteraan seluruh pelaku usaha (para nelayan) ,ke tiga, pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan lainnya yang  berskala  kecil,  terpeliharanya  kelestarian  lingkungan  dan  sumberdaya  kelautan,  ke  empat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. (Apridar,2010).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pemerintah  Kabupaten  Pamekasan    berencana  membuat “Ekowisata” dikawasan hutan mangrove.  Dengan  berdirinya ekowisata diharapkan masyarakat luas  bisa  memanfaatkan  keberadaan  ekosistem  hutan  mangrove  beserta  kekayaaan  yang tersimpan  didalamnya.  Di  kawasan  “Ekowisata”  bisa    dimanfaatkan  sebagai  tempat  penelitian,
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
pendidikan  ,  kawasan  konservasi  dan  tempat  rekreasi.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan pembangunan kawasan pesisir dengan optimal dan terpadu(Ummah & Wajdi, 2016).
Keadaan    kawasan  pantai  dan  laut  di  Indonesia  masih  sangat  memprihatinkan  hal  ini akibat dari rusaknya beberapa sumberdaya alam hayati pesisir seperti hutan mangrove. Demikian juga  kondisi  hutan  mangrove  di  sepanjang  pantai  Kabupaten  Pamekasan  .  Berdasarkan  data Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Pamekasan  (2003a)  menunjukkan  bahwa  luas hutan  mangrove  di  Kabupaten  Pamekasan  sejumlah  720  ha  dan  sekitar  200  ha  dalam  kondisi rusak.
Untuk  mengurangi    dampak  yang  lebih  besar  lagi  terhadap  tekanan  sumber  daya mangrove, diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan secara intensif sehingga dapat  menjadikan  masyarakat  sebagai  komponen  utama  penggerak  partisipasif  dalam pengembangan  tanaman  mangrove.  Begitu  pula  sebaliknya  rendahnya  pemahaman  masyarakat terhadap  fungsi  dan  peranan  tanaman  mangrove  dapat  menyebabkan  makin  menurunnya  daya dukung lingkungan sumberdaya pesisir dan kualitas hidup komunitas penduduk setempat.
Kusmana (1995) dalam Sutrisno (2015) menyatakan bahwa fungsi hutan mangrove dibagi atas tiga yaitu: (1) fungsi fisik, dapat melindungi lingkungan dari pengaruh oseanografi (pasang surut, arus, angin topan, dan gelombang), mengendalikan abrasi dan mencegah intruisi air laut ke darat; (2) fungsi biologi, sangat berkaitan dengan perikanan yaitu sebagai daerah asuhan ( nursery ground ),  daerah  mencari  makan  ( feeding  ground ),  dan  daerah  pemijahan  ( spawning  ground )  dari beberapa  jenis  ikan  dan  udang,  serta  merupakan  penyuplai  unsur-unsur  hara  utama  di  pantai khususnya  daerah  lamun  dan  terumbu  karang;(3)  fungsi  ekonomi,  sebagai  sumber  kayu  kelas satu, bubur kayu, bahan kertas, chips, dan arang(Wajdi, 2016).
Peran  pemerintah  dan  masyarakat  sangat  mempengaruhi  faktor  keberhasilan  rencana membuat  kawasan  “Ekowisata”  di  Kabupaten  Pamekasan.  Upaya  pelestarian  mangrove  harus selalu dilakukan hal ini untuk . Perlu dilakukan perhatian dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat  dalam  upaya  pelestarian  ini.  Kurangnya  pemahaman    masyarakat  pesisir    terhadap manfaat    mengusahakan  tanaman  mangrove  harus  segera  diperbaiki.  Kurangnya  pemahaman bahwa  mangrove  bermanfaat  untuk  kegiatan  usaha  yang  mempunyai  dampak  secara  langsung dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pengolahan hasil perikanan, pertambakan, pertanian dan  kurang  memperhatikan  pengelolaan  tanaman  mangrove  berkelanjutan  sehingga  tanaman mangrove  yang ada tidak diperhatikan pertumbuhannya.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  rumusan  masalah    dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan bagaimana partisipasi
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
masyarakat  pesisir  dalam  pengembangan  tanaman  mangrove  di  Kabupaten  Pamekasan dalamuapaya  menuju  kawasan  Ekowisata.  Sedangkan    tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove menuju Ekowisata  di Kabupaten Pamekasan.

## 2. METODE
Lokasi penelitian dilaksanakan di  Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah pesisir yang merupakan tempat pengembangan  tanaman  mangrove  yang  direncanakan  sebagai  kawasan  “Ekowisata”.  Waktu penelitian dilaksanakan  pada bulan Pebruari sampai dengan bulan November  2016.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenahi fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan  besarnya  jumlah  petani    mangrove  yang  terlibat  langsung  dalam  aktivitas pengembangan tanaman mangrove di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang  memenuhi  penstrataan  dengan  tingkat  kesalahan  5  %  (Nasir  ,2003).    Formulasi  untuk menentukan  sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  purposive  sampling  yaitu menentukan sampel yang akan diteliti yaitu seluruh anggota LMDH Sabuk Hijau yang berperan langsung dalam kegiatan pengembangan tanaman mangrove.
Analisis  deskriptif  yang  digunakan  adalah  penyajian  tabel  dan  grafik  yang  digunakan  seperti Custom table, distribusi frekuensi (Santoso, 2003), selain itu juga untuk memberi gambaran profil dan sampel yang bermanfaat untuk mendeskripsikan variabel pemberdayaan masyarakat pesisir dan  partisipasi  masyarakat  pesisir  dalam  pengembangan  tanaman  mangrove  di  Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan skor jawaban. Untuk mengtahui secara tepat tingkat persentase skor jawaban digunakan rumus sebagai berikut:
% =  n/N =100 %
Keterangan: n = nilai yang diperoleh, N = jumlah responden, % = persentase. (Suharsimi, 2006) Untuk  mengetahui  distribusi  masing-masing  variabel  yang  pengumpulannya  dengan menggunakan  angket,  setiap  indikator  dari  data  yang  telah  dikumpulkan  terlebih  dahulu diklasifikasikan dan kemudian diberi skor. Dalam menentukan penskoran untuk masing-masing indikator dari variabel pemberdayaan masyarakat pesisir berdasarkan pada kuisioner  yang sudah dipersiapkan.
Penentukan  kategori  deskripsi  persentase  dengan  jumlah  item  pertanyaan  20,  maka diperoleh skor maksimal: 20 x 5 = 100 dan skor minimal: 20 x 1 = 20. Selanjutnya dibuat tabel
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: (a) Menetapkan skor tertinggi: 90, (b) Menetapkan  skor  terendah:  20,  (c)  Menetapkan  rentang  skor.  Rentang  diperoleh  dengan  cara mengurangi skor tertinggi dengan skor terendah sehingga diperoleh: 90-20 = 70. Interval kelas diperoleh dengan cara membagi rentang dengan panjang kriteria, sehingga diperoleh: 70:5 = 14. Kriteria  interval  untuk  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  dapat  dibuat  sebagaimana  Tabel  1. Sedangkan  dalam  menentukan  skor  untuk  masing-  masing  indikator  dari  variabel  partisipasi masyarakat pesisir, perlakuannya sama dan dimodifikasi sesuai dengan jumlah item kuisioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identitas responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  50  petani  yang  tergabung  dalam Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Sabuk  Hijau  kawasan  pesisir  dan  terlibat  langsung dalam  pengembangan  tanaman  mangrove.    Identitas  responden  secara  rinci  dapat  dilihat  pada Tabel  2.Tabel  2  terlihat  bahwa  umur  responden  paling  banyak  berkisar  40-50  tahun  (37,37  % disusul umur 31-40 (24,91 %), hal ini menunjukkan pada kisaran umur 31-50
Pendidikan  responden  sebagian  besar  tingkat  SMA  (47,69  %),  kemudian  disusul pendidikan  SMP  (23,84  %),  hal  ini  diduga  yang  berpendidikan  setingkat  SMA  merupakan generasi  muda,  sementara  yang  berpendidikan  setingkat  SD  adalah  generasi  tua.  Dilihat  dari pendidikannya, mereka  sudah cukup untuk didorong untuk mengetahui pentingnya pengelolaan hutan mangrove. Pekerjaan responden sebagian besar adalah petani yang mencapai 51,60 %, hal ini  wajar  karena  masyarakat    yang  tinggal    dikawasan  pesisir  pada  kegiatan  dipantai  sebagai pencari dan pengolah lorjuk, petani garam maupun petambak  bandeng/udang dan nelayan. Oleh karena itu sangatlah wajar kalau  mereka sangat peduli terhadap kelestarian pantai dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pengembangan tanaman mangrove yang berada  di wilayahnya.

## Wilayah Pesisir dan Tanaman Mangrove
Program pengelolaan wilayah pesisir yang telah diimplementasikan mengenai batas suatu wilayah pesisir di beberapa negara antara lain: pertama, batas wilayah pesisir kearah darat pada umumnya adalah jarak secara arbitrer dari rata-rata pasut tinggi (Mean High Tide) dan batas arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas jurisdiksi provinsi. Hal ini sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 50 ayat 2 dan 3, bahwa Gubernur berwenang memberikan Hak Pengusahaan Perairan  Pesisir  (HP-3)  di  wilayah  perairan  pesisir  sampai  dengan  12  mil  laut  diukur  dari  garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan, dan perairan lintas kabupaten/kota. Dan BuPamekasan/Walikota berwenang memberikan HP-3 wilayah perairan pesisir kepada 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi. Sementara Perda Kabupaten Pamekasan No. 4 Tahun 2003,
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
Pasal  5  ayat  1,  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  menetapkan  kebijaksanaan  pengelolaan wilayah pesisir dan laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 1. Pengukuran Skala Likert pada Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
No Interval persentase Kriteria 1 30 - 40 Sangat rendah 2 41 - 50 Rendah 3 51 - 60 Cukup 4 61 - 70 Tinggi 5 71 - 90 Sangat tinggi Tabel 2. Identitas Responden No Uraian Frekuensi % 1 Umur 20 - 30 22 7,80 31 - 40 71 25,18 41 - 50 105 37,23 51 - 60 64 22,70 > 60 20 7,09 Jumlah 282 100 2 Pendidikan Tidak sekolah 6 2,13 SD 67 23,76 SMP 51 18,08 SMA 134 47,52 D3/S1 24 8,51 Jumlah 282 100 3 Pekerjaan Tani 145 51,60 Nelayan 18 6,41 Wiraswasta 39 13,88 PNS 1 0,36 Perangkat desa 69 24,56
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
Lain-lain 10 3,56 Jumlah 282 100,00

## Data Primer diolah (2016)
Lahan sawah di wilayah pesisir seluas 50 Ha  Kabupaten Pamekasan, dan luas tambak 70 Ha dan luas tanah kosong potensial seluas 70 ha ( Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pamekasan ,2003).  Tambak  seluas  tersebut  merupakan  potensi  ekonomi  yang  sangat  menjanjikan  untuk dikembangkan  lebih  lanjut  dengan  mengoptimalkan  potensi  tambak  yang  sekarang  ada. Pemanfaatan tambak menurut responden dikelola dengan dua cara yaitu sebagai tambak garam dan  sebagai  tambak  budidaya  terutama  budidaya  bandeng  dan  udang.    Yang  membudidayakan udang  dilakukan  secara  intensif    tetapi  jumlahnya  cukup  banyak.  Selain  itu  terdapat  juga masyarakat pencari lorjuk yaitu sejenis  kerang  yang memiliki keunikan tersendiri. Harga lorjuk ini cukup mahal jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.
Pada musim kemarau  yaitu sekitar bulan Juli sampai September tambak dikelola dengan usaha  tambak  garam  dan  menurut  responden  tambak  garam  ini  lebih  menguntungkan  jika dibanding  dengan  budidaya  bandeng  maupun  udang.  Sutrisno  (2013)  potensi  lahan  tambak garam dikawasan pesisir memiliki kekuatan untuk usaha garam yang baik dan menguntungkan, mengingat  kebutuhan  garam  dalam  negeri  belum  tercukupi  dan  untuk  mencukupi  kebutuhan garam tersebut masih mengimpor. Kondisi ini merupakan prospek yang perlu dimanfaatkan oleh para petambak garam termasuk petambak garam di Kabupaten Pamekasan.
Tanaman bakau (mangrove) adalah ekosistem yang berupa hamparan lahan pantai yang berisi sumberdaya alam hayati dengan kekhasan atau ciri khas hidup di wilayah pantai. Wilayah pantai berhutan bakau (mangrove) berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan .
Tanaman mangrove dan ekosistem mangrove cukup tahan terhadap berbagai gangguan dan tekanan lingkungan. Namun demikian mangrove tersebut sangat peka terhadap pengendapan atau sedimentasi, tinggi rata-rata permukaan air, pencucian serta tumpahan minyak. Keadaan ini mengakibatkan  penurunan  kadar  oksigen  dengan  cepat  untuk  kebutuhan  respirasi  dan  pada akhirnya  dapat  menyebabkan  kematian  mangrove.  Perubahan  faktor-faktor  yang  mengontrol pola salinitas substrat dapat menyebabkan perubahan komposisi spesies, dan salinitas yang lebih dari 90 ppm dapat mengakibatkan kematian biota dalam jumlah besar. Perubahan salinitas dapat diakibatkan oleh perubahan siklus hidrologi, aliran air tawar dan pencucian terus menerus seperti kegiatan pengerukan. (Sutrisno,2015)
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
Kerusakan  tanaman  mangrove  ini  berakibat  menurunnya  produktivitas  tambak,  karena tanaman  mangrove  berfungsi  sebagai  tempat  pemijahan,  tempat  pengasuhan  dan  tempat makanan  bagi  biota  laut  termasuk  ikan,  udang,  dan  kepiting.  Peran  utama  masyarakat  pesisir dalam  pengelolaan  tanaman  mangrove  sangat  menentukan  keberhasilan  kelestarian  wilayah mangrove.  Ditegaskan  pula  bahwa  masyarakat  yang  tergabung  dalam  kelembagaan  baik  secara lokal, regional maupun nasional akan lebih mendorong terciptanya wilayah tanaman mangrove.

## Pemberdayaan Masyarakat
Rasyid  (1996)  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  merupakan  tugas  pokok  dari pemerintah,  disamping  dua  tugas  lainnya  yakni  pelayanan/service  dan  pengaturan/regulatory. Tugas pemberdayaan pada hakikatnya diarahkan pada terwujudnya sebuah komunitas masyarakat yang  berdaya  dan  mandiri  yang  mampu  berperan  sebagai  mitra  dari  pemerintah  dalam pembangunan. Dengan pengertian lain, yaitu sebuah masyarakat yang mampu berperan sebagai subyek  dalam  pembangunan,  tidak  sebagai  obyek  dari  pembangunan  seperti  yang  telah  terjadi selama  ini.  Pemberdayaan  masyarakat  bukan  membuat  masyarakat  menjadi  makin  tergantung pada  berbagai  program  pemberian  ( charity) .  Pendekatan  utama  dalam  konsep  pemberdayaan adalah  bahwa  masyarakat  tidak  dijadikan  obyek  dari  berbagai  proyek  pembangunan  tetapi merupakan  subyek  dari  upaya  pembangunannya  sendiri  (Sumodiningrat,  1999).  Sementara  itu pemberdayaan  masyarakat  pesisir  ditujukan  untuk  masyarakat  diwilayah  pesisir  dalam pengembangan tanaman mangrove di Kabupaten Pamekasan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peranan  pemerintah  terhadap  pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove di Kabupaten Pamekasan dievaluasi dengan menggunakan variasi nilai yang terbagi dalam 5 (lima) kategori dengan interval nilai yaitu: sangat  rendah  (20,00–  30,00),  rendah  (30,01–40,00),  cukup  (40,01-50,00),  tinggi  (50,01–60,00), dan sangat tinggi (60,01– 70,00). Sedangkan  untuk indikator penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan  studi  banding  dievaluasi  dengan  menggunakan  variasi  nilai  yang  terbagi  dalam  5  (lima) kategori  dengan  beberapa  modifikasi.  Hasil  analisis  peran  pemerintah  terhadap  pemberdayaan masyarakat  pesisir  dalam  pengembangan  tanaman  mangrove  di  Kabupaten  Pamekasan  secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.  Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata dari semua indikator dan variabel pemberdayaan masyarakat pesisir:
Pertama,  penyuluhan  memperoleh  skor  17,34  termasuk  katagori  tinggi,  artinya  peran pemerintah  dalam  penyuluhan  berkaitan  dengan  pengembangan  tanaman  mangrove  sudah dianggap  baik  dan  efektif  sehingga  masyarakat  pesisir  diharapkan  dapat  mengembangkan tanaman  mangrove  untuk  menjaga  kelestarian  pantai.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
Kartasaputra (1994) bahwa tujuan penyuluhan jangka pendek untuk menumbuhkan perubahan- perubahan yang lebih terarah dalam aktivitas usahatani dipedesaan, perubahan-perubahan mana hendaknya  menyangkut:  tingkat  pengetahuan,  kecakapan  atau  kemampuan  sikap  dan  motif tindakan  petani.  Namun  demikian  masih  ada  9,22  %  masyarakat  pesisir  yang  masuk  katagori sangat rendah, hal ini juga wajar karena diduga mereka kurang interaktif dengan masyarakat lain atau  berpandangan  lain  bahwa  urusan  kelestarian  pantai  adalah  urusan  pemerintah,  sehingga mereka  tidak  perlu  “repot-repot”  ikut  terlibat  didalamnya.  Mestinya  pendapat  seperti  itu  tidak perlu terjadi karena lingkungan pantai sebagai salah satu kesatuan kegiatan ekonomi adalah milik bersama yang harus dikelola dan dijaga bersama.
Kedua,  peran  pemerintah  dalam  sosialisasi  tentang  pengembangan  tanaman  mangrove termasuk katagori cukup dengan skor 11,82, hal ini menunjukkan pemerintah masih perlu terus menerus  mengadakan  sosialisasi,  seperti  pemasangan  spanduk,  baliho,  papan  peringatan, pertemuan  melalui  RT/RW  disertai  dengan  tindakan  dan  bantuan  berupa  bibit  mangrove  agar masyarakat pesisir dapat tertarik dan melaksanakan anjuran dalam sosialisasi tersebut. Terdapat 28,37 % responden masuk dalam katagori tinggi, artinya mereka sudah menyadari bahwa peran pemerintah dalam sosialisasi sudah dianggap cukup baik oleh karena itu perlu dorongan untuk implementasinya.  Sementara  itu  masih  terdapat  12,06  %  responden  yang  termasuk  katagori rendah, hal ini diduga mereka masih aPamekasans terhadap pengembangan tanaman mangrove untuk kelestarian pantai, mereka beranggapan bahwa semua itu adalah urusan pemerintah, oleh karena itu sosialisasi pengembangan tanaman mangrove perlu diintensifkan agar mereka tumbuh kesadarannya  mengingat  kelestarian  pantai  itu  penting.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian (Supriyanto,  2004)  yang  menyatakan  bahwa  kegiatan  sosialisasi  sebagai  upaya  peningkatan pengetahuan  dianggap  sebagai  suatu  keharusan  yang  perlu  diikuti  semua  masyarakat  ditengah menurunnya  sumberdaya  perikanan  tangkap  akibat  rusaknya  ekosistem  payau  berupa  tanaman mangrove.
Ketiga, peran pemerintah dalam pembinaan tentang pengembangan tanaman mangrove hubungannya  dengan  kelestarian  pantai  termasuk  dalam  katagori  tinggi  dengan  skor  14,67. Artinya  pembinaan yang dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  dinas/instansi  terkait  sudah cukup efektif  dan  perlu  konsistensi  implementasi  program  serta  pembinaan  dalam  pengembangan tanaman  mangrove.  Senada  hasil  penelitian  Supriyanto  (2004),  masyarakat  menganggap pembinaan yang dilakukan dinas/instansi terkait bermanfaat secara langsung dan ditindaklanjuti dengan kegiatan fisik dilapangan seperti: rehabilitasi lahan tambak yang rusak berikut bibit pohon dan benih ikan, pakan dan batuan pemeliharaan. Masih terdapat 6,38 % responden masuk dalam
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
katagori sangat rendah dalam menerima pembinaan, hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih agar mereka dapat menerima dengan baik dalam pembinaan pengembangan tanaman mangrove untuk kelestarian pantai.
Tabel 4. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Indikator dan Variabel Interval Kriteria Frekuensi % Skor Penyuluhan 07,00 -10,40 Sangat rendah 26 9,22 10,41 -13,80 Rendah 14 4,96 13,81 -17,20 Cukup 70 24,82 4.889/282= 17,21 - 20,60 Tinggi 145 51,42 17,34 20,61 - 24,00 Sangat tinggi 27 9,57 Jumlah 282 100,00 Sosialisasi 06,00 - 08,60 Sangat rendah 34 12,06 08,69 -11,20 Rendah 91 32,27 3.332/282= 11,21 -13,88 Cukup 67 23,76 11,82 13,89 -16,40 Tinggi 80 28,37 16,41 -19,00 Sangat tinggi 10 3,55 Jumlah 282 100,00 Pembinaan 06,00 - 8,60 Sangat rendah 18 6,38 08,69 -11,20 Rendah 14 4,96 11,21 -13,80 Cukup 31 10,99 4.136/282= 13,81 -16,40 Tinggi 181 64,18 14,67 16,41 -19,00 Sangat tinggi 38 13,48 Jumlah 282 100,00 Pemberdayaan   20,00 - 30,00 Sangat rendah 13 4,61 Masyarakat 30,01 - 40,00 Rendah 24 8,51 14.082/282=
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
Pesisir 40,01 - 50,00 Cukup 99 35,11 49,94 50,01 - 60,00 Tinggi 120 42,55 60,01 - 70,00 Sangat tinggi 26 9,22 Jumlah 282 100,00
Sumber : Data primer  (2016)
Keempat,  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan studibanding termasuk dalam katagori cukup baik dengan skor  49,94.  Hal  ini  masih  perlu  ditingkatkan  pemberdayaannya,  mengingat  betapa  penting pengembangan  tanaman  mangrove  untuk  kelestarian  pantai.  Namun  demikian  ada  42,55  % responden masuk dalam katagori tinggi sehingga mereka perlu didorong untuk mengembangkan tanaman  mangrove.  Penelitian  Parawansa  (2007)  dalam  Sutrisno  (2015)  memperkuat  penelitian ini  bahwa  prioritas  kebijakan  pengelolaan  hutan  mangrove  Teluk  Jakarta  secara  berkelanjutan berdasarkan  aspirasi  stakeholders  secara  berturut-turut  adalah  pemberdayaan  masyarakat, penerapan teknologi dan pengelolaan terpadu.

## Partisipasi Masyarakat
Mulyana  (1996)  menyatakan  bahwa  partisipasi/peran  serta  masyarakat  dapat  didefinisikan:  (1) adanya  subyek  yang  berinteraksi  yaitu  individu  yang  berada  dalam  suatu  unit  masyarakat (kelompok),  organisasi  perekonomian,  pemerintah  dan  bangsa.  Masing-masing  memiliki keleluasaan  untuk  mengambil  keputusan  sendiri-  sendiri  tetapi  terikat  dalam  suatu  ikatan solidaritas  tertentu  untuk  mewujudkan  kepentingan  atau  rencana  bersama;  (2)  adanya  kerelaan dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peran yang diberikan oleh kelompok secara iklas. Keikutsertaan  tidak  atas  dasar  kekuasaan  pemimpin  (formal);  dan  (3)  partisipasi  berkonotasi kepada keterlibatan anggota perorangan dalam proses pengelolaan suatu kegiatan (pengambilan keputusan bersama, pengarahan, sumberdaya, pengawasan dan penyesuaian).
Hasil  penelitian  terhadap  partisipasi  masyarakat  pesisir  dalam  pengembangan  tanaman mangrove  di  Kabupaten  Pamekasan  terdiri  dari  4  indikator  yaitu  perencanaan,  pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Variabel partisipasi masyarakat dievaluasi dengan menggunakan variasi nilai yang terbagi dalam 5 (lima) katagori yaitu: sangat rendah (15 - 24), rendah (25 - 33), cukup  (34  -  42),  tinggi  (43  -  51),  dan  sangat  tinggi  (52  -  60).  Sementara  itu  untuk  indikator perencanaan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan dievaluasi dengan menggunakan variasi nilai yang terbagi dalam 5 (lima) katagori dengan beberapa modivikasi. Hasil analisis partisipasi masyarakat  pesisir  dalam  pengembangan  tanaman  mangrove  di  Kabupaten  Pamekasan  secara
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
rinci  dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Dapat  dilihat  pada  Tabel  5  bahwa  skor  rata-  rata  dari  semua indikator dan variabel partisipasi masyarakat pesisir:
Pertama,  proses  perencanaan  masih  perlu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pesisir agar mereka merasa terlibat dalam perencanaan pengembangan tanaman mangrove, memperoleh skor  rata-rata  13,41  termasuk  katagori  cukup.  Namun  demikian  terdapat  51,06  %  responden masuk  dalam  katagori  tinggi,  artinya  proses  perencanaan  sebagian  besar  melibatkan  partisipasi masyarakat  pesisir  karena  dalam  pengembangan  selanjutnya  peranan  mereka  sangat  besar sehingga  partisipasinya  perlu  dilibatkan  dalam  proses  perencanaan  pengembangan  tanaman mangrove.  Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa proses perencanaan yang baik perlu melibatkan masyarakat yang menerima dampak secara langsung. UU No 25/2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan, dapat memberikan tuntunan bagi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan menjadi lebih efisien dan efektif, karena perencanaan meliputi keputusan tentang waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bila akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan.
Kedua, partisipasi masyarakat pesisir dalam pembibitan mangrove memperoleh skor rata- rata 10,67 termasuk katagori cukup. Artinya partisipasi masyarakat pesisir adalah cukup baik dan peduli terhadap pembibitan mangrove, karena mereka menganggap pembibitan mangrove adalah salah  satu  kegiatan  untuk  pengembangan  tanaman  mangrove  yang  mempunyai  manfaat  besar terhadap pelestarian pantai sehingga masyarakat pesisir merasa peduli terhadap kegiatan yang satu ini. Terdapat 8,87 % responden yang masih sangat rendah kepeduliannya/partisipasinya terhadap pembibitan  mangrove,  hal  ini  diduga  mereka  masih  merasa  aPamekasans  karena  menganggap pembibitan  mangrove  merupakan  tugas  pemerintah  untuk  menyediakan.  Pendapat  seperti  itu sebenarnya  tidak  perlu  terjadi,  oleh  karena  itu  peranan  penyuluhan  dan  sosialisasi  yang  gencar dan  efektif  perlu  dilakukan  agar  mereka  mengetahui  dan  tertarik  betapa  pentingnya pengembangan tanaman mangrove dalam peletarian pantai.
Ketiga,  partisipasi  masyarakat  pesisir  dalam  penanaman  mangrove  sudah  cukup  baik dengan  skor  rata-rata  8,94.  Menurut  mereka  bibit  yang  sudah  tersedia  baik  oleh  swadaya masyarakat  maupun  bantuan  pemerintah  atau  bantuan  swasta,  perlu  segera  ditanam  sesuai perencanaan  dan  baku  teknis  penanaman  sehingga  pengembangan  tanaman  mangrove  dalam rangka  pelestarian  pantai  dapat  berjalan  dengan  baik.  Partisipasi  masyarakat  pesisir  dalam penanaman  mangrove  yang  mengacu  pada  teknis  penanaman  dari  hasil  penyuluhan  dan sosialisasi  dibawah  bimbingan  dinas/instansi  terkait  dan  penyuluh  menjadikan  mereka  antusias
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
untuk terlibat dalam penanaman. Namun demikian masih ada 9,93 % responden sangat rendah partisipasinya  terhadap  penanaman  mangrove,  hal  ini  perlu  diantisipasi  dengan  pendekatan penyuluhan dan sosialisasi yang gencar dan terus menerus agar mereka mau merubah sikapnya untuk berpartisipasi dalam penanaman mangrove.
Tabel 5. Partisipasi Masyarakat Pesisir
Sub  variabel dan variabel Interval Kriteria Frekuensi Persentase  Skor rata- rata 6,0- 8,6 Sangat rendah 34 12,06 Sub variabel 8,7-11,2 Rendah 32 11,35 3782/282= Perencanaan 11,3 -13,8  Cukup 55 19,50 13,41 13,9 -16,4  Tinggi 144 51,06 16,5 -19,0 Sangat tinggi 17 6,03 Jumlah 282 100 Sub variabel 5,0-6,8 Sangat rendah 25 8,87 Pembibitan 6,9-8,6 Rendah 40 14,18 2687/282= 8,7-10,4 Cukup 127 45,04 9,53 10,5 -12,2  Tinggi 72 25,53 12,3 -14,0 Sangat tinggi 18 6,38 Jumlah 282 100 Sub varaibel 5,0-6,8 Sangat rendah 28 9,93 9,93 Penanaman 6,9-8,6 Rendah 64 22,70 2522/282=  2522/282= 8,7-10,4 Cukup 124 43,97 8,94 10,5 -12,2  Tinggi 55 19,50 12,3 -14,0 Sangat tinggi 11 3,90 Jumlah 282 100
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
Sub varaibel 5,0-6,8 Sangat rendah 7 2,48 2,48 Pemeliharaan  6,9-8,6 Rendah 26 9,22 2799/282= 8,7-10,4 Cukup 128 45,39 9,93 10,5 -12,2  Tinggi 93 32,98 12,3 -14,0 Sangat tinggi 28 9,93 Jumlah 282 100 Variabel 15- 24 Sangat rendah 2 0,71 Partisipasi 25-33 Rendah 28 9,93 11790/282= masyarakat 34-42 Cukup 119 42,20 41,81 pesisir 43-51 Tinggi 115 40,78 52-60 Sangat tinggi 18 6,38 Jumlah 282 100
Sumber : DataPrimer diolah (2016)
Keempat, partisipasi masyarakat pesisir terhadap pemeliharaan tanaman mangrove cukup baik dengan memperoleh skor rata-rata 9,93. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman mangrove,  perlu  pemeliharaan  dan  perawatan  sesuai  baku  teknis  tanaman  mangrove  dibawah bimbingan teknis penyuluh agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga kelestarian  pantai  dapat  tercapai.  Masih  ditemukan  2,48  %  responden  yang  sangat  rendah partisipasinya  terhadap  pemeliharaan  tanaman  mangrove,  hal  ini  masih  tergolong  wajar  tetapi perlu didorong untuk ikut serta dalam partisipasi  pemeliharaan tanaman mangrove yang sudah dikembangkan.
Kelima,  partisipasi  masyarakat  pesisir  yang  terdiri  dari  indikator  tersebut  (perencanaan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan) memperoleh skor rata-rata 41,81 termasuk katagori cukup.  Artinya  masyarakat  pesisir  sudah  mulai  peduli  terhadap  pengembangan  tanaman mangrove.  Mereka  menganggap  bahwa  lingkungan  pantai  yang  lestari  akibat  pengembangan tanaman mangrove merupakan keuntungan bagi kegiatan ekonomi, sehingga mereka menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian pantai. Masih ada 0,71 % responden partisipasinya masih
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
sangat  rendah,  oleh  karena  itu  perlu  dorongan,  penyuluhan  dan  sosialisasi  yang  terus  menerus agar  mereka  timbul  kesadaran  betapa  pentingnya  kelestarian  lingkungan  pantai  untuk  kegiatan ekonomi.

## KESIMPULAN
1.Peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir memperoleh skor rata-rata 49,94 termasuk  pada  katagori  cukup,  artinya  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  yang  dilakukan  oleh pemerintah  melalui  penyuluhan,  sosialisasi,  pembinaan  dan  studi  banding  termasuk  dalam katagori cukup baik.
2.Peranan  masyarakat  pesisir  melalui  perencanaan,  pembibitan,  penanaman,  dan  pemeliharaan dalam  pengembangan  tanaman  mangrove  memperoleh  skor  rata-rata  41,81  termasuk  katagori cukup, artinya masyarakat pesisir sudah mulai peduli terhadap pengembangan tanaman mangrove dalam  pelestarian  pantai.  Karena  mereka  menganggap  bahwa  lingkungan  pantai  yang  lestari merupakan  keuntungan  bagi  kegiatan  ekonomi,  sehingga  mereka  menyadari  betapa  pentingnya pengembangan tanaman mangrove dalam menjaga kelestarian pantai.

## Daftar Pustaka
Agustono,  1996.  Nilai  Ekonomi  Hutan  Mangrove  Bagi  Masyarakat  (Studi  kasus  dimuara Cimanuk Indramayu ). Tesis PPs IPB, Bogor.
Anonimous,  2015.    BPS.  Kab.  Pamekasan..  Pamekasan  dalam  Angka.  Pamekasan Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2015.
Rahiem  Fathor,  2005.  Hubungan  Kerapatan  Mangrove  dengan  Jumlah  Ikan  di  Kawasan Mangrove  Kecamatan  Tlanakan  Kabupaten  Pamekasan  Madura.  Tesis  Program Pascasarjana Unibraw, Malang.
Kusmana, C. 1995. Habitat Hutan Mangrove dan Biota. Laboratorium Ekologi Hutan. Fakultas Kehutanan. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
Mulyana,  Slamet.  1996.  Peranserta  Masyarakat  dan  Upaya  Pengendalian  Kerusakan  Ekosistem Kawasan  Pesisir.  Makalah  disampaikan  pada  pelatihan  penanganan  pengendalian dan pengelolaan kawasan pesisir. Pantai dan laut.  Pemda Tingkat I  Jawa Tengah. Tanggal 21-26 Oktober 1996.
Nasir. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Nurmalasari,  Y.  2001.  Analisis  Pengelolaan  Wilayah  Pesisr  Berbasis  Masyarakat. http://www.stmik-  im.ac.id/userfiles/jurnal%20yessi.pdf.  Diakses  tanggal  10 Februari 2013.
Parawansa,  Indar.  2007.  Pengembangan  Kebijakan  Pembangunan  Daerah  dalam  Pengelolaan
CC BY SA
Endang Tri Wahyurini
Hutan  Mangrove  di  Teluk  Jakarta  secara  Berkelanjutan.  Disertasi.  Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor
Rasyid,  Ryaas  M.  1996.  Makna  Pemerintahan,  Tinjauan  dari  segi  Etika  dan  Kepemimpinan.
Yasrif Watampua, Jakarta.
Santoso, Singgih. 2003. SPSS Versi 10. Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Elex Media Komputindo. Jakarta.
Sugijono. 1999. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta. Bandung.
Suharsimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta. Sumodiningrat,  G.  1999.  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Jaring  Pengaman  Sosial.  Gramedia.
Jakarta.
Supriyanto. 2004. Hubungan Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi Hutan Mangrove  di  Desa  Jetis  Kecamatan  Nusawungu.  Kabupaten  Cilacap.  Tesis.  PP Undip. Semarang.
Sutrisno. 2015 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati. Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015
UU RI No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Ummah,  Y.  C.,  &  Wajdi,  M.  B.  N.  (2016).  Dismantling  Paradigm  Book  Ta’limul  Muta’allim.
Educatio : Journal of Education , 1 (2), 1–10. Retrieved from http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/educatio/article/view/26
Wajdi,  M.  B.  N.  (2016).  HARMONISASI  NILAI  PENDIDIKAN  ISLAM  DENGAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL. Jurnal Studi Islam: Pancawahana , 11 (1), 51–78.