## KESEJAHTERAAN YANG RETAK: MENGKRITISI UPAYA PEMULIHAN PASCAPANDEMI DARI POSISI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESEJAHTERAAN

## A FRACTURED WELFARE: CRITICIZING POST-PANDEMIC RECOVERIES FROM INDONESIA'S POSITION AS A WELFARE STATE
Setyabudi Gusti Nur Asla Shabia 1 , Natasha Devanand Dhanwani 2 , Rewina Ika Pratiwi 3
Departemen Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada 123 E-mail: 1 gustinurshabia@gmail.com, 2 natunatasha513@gmail.com, 3 rere.pratiwi30@gmail.com

## ABSTRACT
This paper discusses recovery attempts that are undertaken by the Indonesian government in responding to the Covid-19 pandemic. On one hand, the recovery efforts have offerred hopes regarding Indonesia’s economic growth  through the ‘Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)’ (National Economic Recovery) program. On  the other hand, the  program has ignored the fact that the pandemic was not only caused an economic downturn in the macro sense, but also resulted in a multidimensional crisis. Through a systematic review method, this paper seeks to criticize the conducted recovery efforts, and then re-question Indonesia's claim as a welfare state in handling the pandemic, especially concerning the three of PEN programs namely social protection, food security, and health. This article is aimed to result the answers which emphasizing the changes in the regulatory level and how the regulations should accommodate the recovery of social welfare aspects, in order to establish the resilience. Keywords: social welfare, welfare state, Covid-19 pandemic, recovery, resilience

## ABSTRAK
Tulisan ini mendiskusikan upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons pandemi Covid-19. Di satu sisi, upaya pemulihan yang dihadirkan menawarkan harapan mengenai pertumbuhan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, di sisi lain program pemulihan tersebut justru mengabaikan fakta bahwa pandemi tidak hanya membawa keterpurukan ekonomi dalam pengertian makro, tetapi juga krisis multidimensi. Melalui metode systematic review , tulisan ini berusaha mengkritisi upaya pemulihan yang dilakukan dan mempertanyakan ulang klaim Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang dikontekstualisasikan pada penanganan pandemi, khususnya pada tiga program PEN, yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Tulisan ini kemudian berupaya untuk memberikan jawaban yang menitikberatkan pada perubahan pada tataran regulasi dan kemudian bagaimana regulasi tersebut harus mengakomodasi aspek kesejahteraan sosial, sehingga resiliensi dapat terwujud.
Kata Kunci: kesejahteraan sosial, negara kesejahteraan, pandemi Covid-19, pemulihan pascapandemi, resiliensi

## PENDAHULUAN
“Kita semua mencatat 2020 sebagai tahun ujian yang  amat  berat.  Alhamdulilah  kita  mampu menghadapinya dengan ketegaran. Kita mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa kita atasi dan permasalahan perekonomian bisa kita selesaikan satu demi satu. [...] Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia  meningkat,  maka  pemulihan  ekonomi
akan  terjadi  di  tahun  2021,”  demikian  pidato Presiden Joko Widodo untuk menutup tahun 2020 pada 31 Desember 2020 silam (Presidenri. go.id, 2020). Tatkala Joko Widodo dengan apik menyinggung pemulihan kesehatan sebagai kunci menyelesaikan pandemi di Indonesia, ia juga tak lupa menyinggung bahwa pemulihan kesehatan diarahkan  pada  tujuan  untuk  “meningkatkan
kepercayaan dunia” dan “memulihkan ekonomi” di  2021—sebuah  kalimat  yang  menyiratkan kepentingan  pemerintah  untuk  cepat-cepat menyelesaikan  pandemi  sebagai  cara  untuk menjalankan  roda  perekonomian  Indonesia kembali, tanpa mengabaikan bahwa pada tanggal yang sama, ada sekitar 22.138 jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia, terdapat pula kabar bahwa rumah sakit terlalu penuh hingga tak bisa menerima pasien.
Ketidaksensitifan,  ketidaksigapan,  dan tendensi pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan  ekonomi  dan  mengesampingkan penanganan  pandemi  Covid-19  dari  aspek lainnya, seperti aspek kesehatan bukan pertama kalinya. Sejak kasus pertama Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan pada Desember 2019 dan dilaporkannya kasus pertama di luar Tiongkok pada 13 Januari 2020 (Suryahadi et al ., 2020), Indonesia telah lalai dalam mencegah pandemi Covid-19  merebak  di  Indonesia.  Indonesia menggenjot  sektor  pariwisata    pada  bulan Februari,  di  saat  negara-negara  lain  menutup perbatasannya dan mulai mempersiapkan jaring pengaman  sosial  untuk  jaminan  kesehatan. Indonesia juga tidak memberlakukan pembatasan sosial di kota-kota tertentu secara sigap dan tegas (Lane, 2020).
Pada akhirnya, ketidaksigapan pemerintah justru menjadi bumerang bagi Indonesia. Sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020 sampai Maret 2021, Indonesia telah mencatat 1,4 juta kasus dengan 38.049 ribu di antaranya meninggal dunia (Covid19.go.id, 2021). BPS (2020) juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami  kenaikan  jumlah  penduduk  miskin sebanyak  1,13  juta  jiwa  sejak  awal  pandemi hingga  September  2020,  mengakibatkan  total penduduk miskin di Indonesia berjumlah 27,55 juta jiwa. Kendati terus-terusan mementingkan perekonomian,  pada  triwulan  2020  Indonesia mengalami  kontraksi  (pertumbuhan  ekonomi negatif) di angka 3% (Nainggolan, 2020). Kondisi ini akhirnya menunjukkan bahwa Indonesia pun tidak imun dalam menghadapi krisis multidimensi dari pandemi.
Kendati  masih  berkutat  dengan  krisis, Indonesia  telah  mengeluarkan  serangkaian
kebijakan  dan  tindakan  pemulihan.  Menurut Coombs  (2009),  krisis  dapat  dibagi  menjadi tiga tahap, yaitu prakrisis, krisis, dan post -crisis. Bila mengacu pada terminologi kata pemulihan menurut KBBI, berarti usaha menjadikan suatu keadaan “kembali menjadi semula, menjadi baik (baru) lagi, sembuh atau baik kembali” (KBBI, n.  d),  Indonesia  sudah  memposisikan  dirinya seolah-olah berada dalam situasi post-crisis atau setelah krisis terjadi. Ini ditandai, salah satunya, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kata pemulihan kerap dipakai dalam usaha merestorasi keadaan sebelum krisis atau bencana. Akan tetapi, definisi ini sendiri terjebak dalam logika pembuat kebijakan yang secara sistematis hanya  memprioritaskan  hal-hal  yang  sifatnya material dan ekonometris pun pendekatannya masih teknokratis, terkuantifikasi, dan berorientasi untuk membangun kembali secara cepat “apa yang sudah ada sebelumnya” dan jarang memberikan ruang  untuk  merefleksikan  secara  kritis  apa yang  harus  dipulihkan  dan  bagaimana  pihak- pihak lokal (dalam hal ini bisa dibaca sebagai warga dari suatu negara) menginginkan keadaan pascabencana yang sebenarnya (Vaughan, 2021).
Sifat  pemulihan  yang  material  dan ekonometris  membuat  pemulihan  seringkali mengingkari adanya keterlibatan perasaan manusia di  dalamnya  (Barrios,  2017).  Selain  itu,  kata pemulihan yang ingin mengembalikan keadaan seperti semula secara naif mengabaikan ada hal- hal yang tidak dapat pulih, seperti kematian, yang seringkali berhubungan dengan kondisi struktural yang timpang (Nancy, 1992), perasaan-perasaan tertentu seperti kehilangan ( loss ) hingga nelangsa ( grief ) (Barrios, 2017), penyakit yang efeknya berkepanjangan  setelah  sembuh  (Komaroff, 2020),  dan  waktu,  kesempatan,  serta  tenaga yang sudah dihabiskan ketika bencana. Belum lagi  ketika  istilah pemulihan di  suatu  negara disempitkan  sedemikian  rupa  hingga  terbatas pada satu sektor yang terdampak krisis—dalam hal  ini  pandemi  COVID-19—saja,  misalkan sektor ekonomi.
Alternatif  dari  pengelolaan  dampak  krisis selain “pemulihan” adalah “resiliensi” yang secara lebih jauh lebih berusaha untuk menumbuhkan kemampuan suatu kelompok masyarakat, lokal
Kesejahteraan  yang  Retak:  Mengkritisi  Upaya  Pemulihan  Pascapandemi  dari  Posisi  Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan
maupun nasional, untuk meminimalisasi risiko dan menyesuaikan penghidupan komunitas agar dapat lebih meminimalisasi risiko tersebut (Keck dan Sakdapolrak, 2013). Resiliensi yang sejati, selangkah lebih maju daripada pemulihan, tidak mengabaikan  isu  atau  akar  dari  kerentanan, karena tidak semua orang dapat lepas dari hal- hal  yang  melimitasi  mereka  untuk  mengakses sumber daya, untuk belajar, atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang selanjutnya membuat mereka terjebak dalam kerentanan dan kekerasan struktural (Lewis dan Kelman, 2010; Lorenz, 2010).  Resiliensi salah satunya dapat terbentuk  ketika  masyarakat  menumbuhkan kapasitas  transformatif,  di  mana  masyarakat (bersama  pemerintah)  mengusahakan  adanya perubahan  dan  penyesuaian  yang  mendasar ( radical change )  dan  struktural  dalam  sistem sosial-politik  yang  menjamin  kesejahteraan masyarakat  di  masa  depan,  dan  telah  melihat kerentanan yang terdistribusi secara berbeda-beda (Keck dan Sakdapolrak, 2013: 11; Lorenz, 2010).
Dari  paragraf  sebelumnya,  menarik  untuk melihat bahwa usaha menjamin resiliensi suatu negara  dalam  situasi  post-pandemi  terhubung dengan konsep kesejahteraan. Konsep “sejahtera” bertaut erat dengan tercapainya wellbeing karena terpenuhinya kebutuhan serta keberadaan sistem yang  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan. Karenanya,  sejahtera  dapat  diartikan  sebagai terpenuhinya  kebutuhan  yang  dalam  konteks tersebut, kondisi sejahtera tidak dapat diupayakan seorang diri melainkan harus dilakukan secara kolektif (Spicker, 2000). Meskipun terdapat empat jenis structural interest yang saling melengkapi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, yakni:  (1) voluntary sector (2) welfare state ;
(3) private practice ; dan (4) corporate welfare, salah satu aktor yang prominen dalam mencapai pemenuhan  kesejahteraan  bagi  rakyat  adalah negara,  mengingat  apa  yang  dilakukan  oleh negara  merepresentasikan  (dan  tampaknya, akan  menstimulasi)  tindakan  kolektif  dalam tataran masyarakat secara keseluruhan (Stoesz, 1989; Spicker, 2000: 123).  Negara merupakan institusi paling ideal sebagai pemenuh kebutuhan dan pemerataan akses dalam bentuk perlindungan sosial maupun pemberi layanan publik (Paskarina, 2015). Menilik Indonesia adalah sebuah negara
kesejahteraan, bagaimana negara dan pemangku kepentingan  menaruh  kesejahteraan  rakyat sebagai orientasi menciptakan sejumlah kebijakan dan  tindakan  pemulihan  pandemi  COVID-19 menjadi penting untuk dikritisi.
Sayangnya,  belum  banyak  literatur  yang mengkritisi  penanganan  dampak  pandemi COVID-19,  baik  dalam  konteks  manajemen ketika krisis pandemi terjadi maupun pemulihan dampak dari krisis, yang terkait dengan posisi Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Beberapa literatur  telah  menyoal  kondisi  pandemi  yang tetap dieksploitasi dan dipolitisasi oleh elit- elit ekonomi dan politik demi merealisasikan kepentingan mereka (Fealy, 2020; Lane, 2020, Mietzner, 2020; Warburton, 2020), tetapi tulisan- tulisan  ini  belum  menaruh  Indonesia  sebagai negara  kesejahteraan  atau  memakai  kerangka pikir  kesejahteraan.  Tulisan  Sumarto  (2017) dan Ka Ho Mok dkk (2020) dua-duanya telah menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial— dalam  hal  ini  perubahan  rezim  kesejahteraan dari  suatu  negara—tetapi  tulisan  Sumarto (2017) tidak berhubungan dengan pandemi serta pemulihannya,  sementara  tulisan  Ka  Ho  Mok dkk (2020), meskipun telah menyinggung soal pemulihan dan mengkritisi relasi negara, pasar, dan masyarakat dalam penyediaan kesejahteraan, mengambil analisis atas negara-negara di Asia Timur, analisis yang makro dan belum melihat dinamika yang lebih mengerucut dan spesifik ke satu negara.
Dalam  artikel  inilah,  penulis  akan melihat  bagaimana  kebijakan  dan  tindakan pemulihan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia telah mengedepankan kesejahteraan untuk  dan bagaimana seharusnya kebijakan dan tindakan tersebut dilakukan sebagai negara kesejahteraan demi  mencapai  resiliensi—bukan  pemulihan semata.  Esping-Andersen  (1990)  menyebut bahwa landasan dasar dari terwujudnya sebuah negara  kesejahteraan  adalah  dilaksanakannya de-komodifikasi  yang  artinya  negara  tidak berdagang dalam upaya menyediakan kebutuhan warga  negaranya.  Keterlibatan  aktor  privat dan  pasar  (seperti  perusahaan  swasta)  dalam mengusahakan  kesejahteraan  memang  sebuah keniscayaan,  tetapi  hubungan  negara  dengan
pasar, misalkan dalam kerjasama publik-privat, harus  dikritisi  dengan  saksama  (Ka  Ho  Mok dkk, 2020). Oleh karena itu, penulis mengajukan pertanyaan:  (1)  Bagaimana  kebijakan  dan tindakan pemulihan pandemi COVID-19 yang diciptakan dan diberlakukan di Indonesia telah mengedepankan komodifikasi sebagai komitmen negara  kesejahteraan?  (2)  Bagaimana  hal  ini berpotensi  mempengaruhi  kondisi  pemulihan &  resiliensi  yang  ingin/harusnya  dicapai  oleh Indonesia?  Dalam  menjawab  dua  pertanyaan tersebut, tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian (1) Kebijakan dan Tindakan Pemulihan Pandemi COVID-19 di Indonesia, (2) Membaca Kesejahteraan yang Semu dalam Pemulihan yang “Sekenanya ” , dan (3) Resiliensi: Transformasi untuk Menaruh Prasyarat Kesejahteraan.

## KEBIJAKAN DAN TINDAKAN PEMULIHAN
Membicarakan  “kesejahteraan”  di  Indonesia tidak  akan  lepas  dari  konteks  kesejahteraan yang  termasuk  dalam  Undang  Undang  Dasar 1945.  Bahkan  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945,  Indonesia  telah memproklamirkan bahwa tanggung jawab negara salah  satunya  adalah  “...  untuk  memajukan kesejahteraan  umum”.  Selain  itu,  tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum ini dijabarkan ke dalam pasal-pasal di UUD 1945, terutama Pasal 28 C (1) dan 28 H (pasal 1, 2, dan 3) yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, mendapat manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan  kualitas  hidupnya,  bertempat tinggal  di  lingkungan  yang  baik,  memperoleh pelayanan kesehatan, berbagai kemudahan dan perlakuan  khusus,  memperoleh  jaminan  sosial untuk  mengembangkan  dirinya,  meningkatkan kualitas dirinya dan sejahtera lahir batin. Hal ini menunjukkan bahwa, secara normatif, Indonesia telah berkomitmen menjadi negara kesejahteraan.
Pengakuan diri sebagai negara kesejahteraan tersebut diperjelas kembali dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut, ditegaskan kembali posisi negara Indonesia sebagai pengemban tanggung jawab
atas kesejahteraan masyarakat, tepatnya melalui usaha mengakomodasi hak-hak dasar masyarakat dan memberikan berbagai jaminan perlindungan sosial. Hal ini mewajibkan kesejahteraan sebagai sebuah kondisi yang harus selalu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan.
Dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia, pemulihan harus tetap direncanakan dan  diimplementasikan  dengan  menggunakan kerangka kesejahteraan. Menurut Yusuf (2020), ekonomi  adalah  persoalan  mengalokasikan sumber  daya  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat setinggi-tingginya, sehingga seluruh variabel  yang  mempengaruhi  kesejahteraan, di  luar  pendapatan  dan  penghasilan,  seperti kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan  yang  layak, dan  kebebasan  harus  dikelola  secara  utuh  dan interdependen (Yusuf, 2020).
Melihat  program  Pemulihan  Ekonomi Nasional (PEN) yang dipublikasikan Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian  (Maarif, 2021),  Indonesia  telah  memasukkan  semua aspek  terkait  kesejahteraan  seperti  kesehatan, perlindungan  sosial,  keberlangsungan  usaha (dimensi  pekerjaan  yang  layak),  dan  proyek ketahanan  pangan,  sehingga  pemulihan “ekonomi”  yang  dimaksudkan  pemerintah memang memiliki spektrum yang luas. Dalam tiga sub bab ini, penulis memilih tiga program PEN yang mewakili kluster  (1) kesehatan, (2) perlindungan sosial, (3) ketahanan pangan yang masuk Proyek Strategis Nasional, yang pernah menuai pro dan kontra dari masyarakat terkait implementasinya.  Selain  itu,  ketiga  program ini  lah  yang  paling  berdampak  langsung  pada terjaminnya kelangsungan hidup warga negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan kunci bertahan hidup di kala pandemi.

## 1.  Bansos dan Prakerja: Upaya Beserta Polemiknya
Bansos  berupa  uang  tunai,  sembako,  hingga Kartu  Prakerja  merupakan  manifestasi  upaya pemerintah  menghadirkan  perlindungan  sosial dalam  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN).  Pemerintah  tampak jor-jor- an dalam penggelontoran  dana  dan  pengadaan  program.
Kesejahteraan  yang  Retak:  Mengkritisi  Upaya  Pemulihan  Pascapandemi  dari  Posisi  Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan
Dari lima sektor yang akan menjadi sasaran utama PEN ini, perlindungan sosial mendapatkan alokasi dana paling tinggi di tahun 2020 dengan jumlah Rp 203,9 T meskipun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp110,2 T.
Jumlah  yang  besar  ini  masuk  akal  karena Indonesia  menjadikan  program  perlindungan sosial sebagai imunitas terhadap krisis ekonomi dan  meningkatnya  kelompok  rentan.  Dalam situasi  yang  lebih  makro,  Pandemi  Covid-19 telah memukul mundur pertumbuhan ekonomi global  dan  menghadirkan  krisis  ekonomi berkepanjangan  yang  lebih  besar  dari  krisis Perang Dunia II. Indonesia tentu tidak memiliki kekebalan dari krisis ini (Suryahadi et al., 2020; Ka  Ho  Mok  et  al.,  2020).  Selain  itu,  angka pengangguran terbuka di Indonesia meningkat dari  4,99%  per  Februari  2020  menjadi  7,07% per Agustus 2020 (BPS, 2020), diikuti dengan kenaikan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal, khususnya pertanian, dan penurunan jumlah  pekerja  di  sektor  industri  pengolahan. Naiknya jumlah pekerja informal—yang dalam konteks ini bekerja tanpa jaminan kesehatan dan keselamatan—inilah  yang  memberikan  sinyal darurat  akan  meningkatnya  jumlah  kelompok rentan.
Dimulai sejak April 2020 hingga perpanjangan yang dilakukan hingga Desember pada  tahun yang sama, pemerintah mendistribusikan bantuan sembako untuk warga wilayah Jabodetabek dan pemberian bantuan sosial tunai untuk wilayah di luar Jabodetabek. Besar bantuan yang disuntikkan oleh pemerintah kepada tiap penerima manfaat adalah  sebesar  Rp600.000  per  bulan  untuk April--Juni dan berkurang menjadi Rp300.000 per bulan untuk periode bantuan hingga bulan Desember 2021 (Dewi, 2020). Di samping dua bantuan tersebut, pemerintah juga memberikan sokongan dana desa, listrik gratis, Kartu Prakerja, subsidi gaji karyawan, hingga BLT untuk usaha mikro.  Namun,  pada  uraian  ini  penulis  hanya akan berfokus pada bantuan sembako, bantuan sosial  tunai,  dan  Kartu  Prakerja,  yang  dalam pelaksanaannya menuai berbagai permasalahan.
Pertama,  terkait  dengan  bantuan  sosial (bansos). Pada Desember 2020 silam, Menteri Sosial,  Juliari  Batubara  diduga  bertanggung
jawab  pada  pencurian  dana  bansos  Covid-19 senilai  Rp20,8  miliar  (Purnamasari,  2020). Sebelum  kasus  Juliari  Batubara  terkuak, permasalahan  bansos  lainnya  juga  telah mengemuka.  Indonesia Corruption Watch (ICW) (2020)  juga menyebutkan adanya pungutan liar dalam penyaluran sembako menurut temuan di lapangan. Secara keseluruhan, ICW menemukan sebanyak 239 temuan di lapangan terkait dengan polemik  distribusi  bantuan  sosial  sejak  2  Juni 2020 hingga 31 Agustus 2020 (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Jenis Masalah dan Dugaan Penyalahgunaan Bansos
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020)
Data  pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa pemotongan nilai bantuan menjadi yang paling banyak dilaporkan. Berdasarkan rilis ICW (2020), pemangkasan  tersebut  dapat  berupa  pungutan liar,  yaitu    penerima  manfaat  terkena  “biaya potongan”  dari  total  yang  seharusnya  mereka dapatkan. Di samping itu, bentuk pemotongan juga  dapat  berupa  pemangkasan  nilai  nominal pada bantuan sembako. ICW (2020) melaporkan terjadinya pengurangan nilai nominal sembako yang  berdasarkan  pengakuan  pengurus  di tingkat desa adalah ditujukan untuk pemerataan bantuan.  Pihak  desa  mengatakan  pungutan/ potongan tersebut nantinya akan dihimpun dan didistribusikan  kembali  kepada  warga  belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
ICW  (2020)  juga  menemukan  adanya inclusion error . Pada tabel 1 terdapat 43 laporan yang menyebutkan bantuan sosial yang diberikan nyatanya salah sasaran. Warga melaporkan bahwa warga lain yang seharusnya lebih “mampu” secara ekonomi  tetap  menerima  bansos,  sedangkan kelompok  warga  lain  yang  dianggap  “kurang mampu” tidak terdaftar sebagai penerima manfaat
bansos. Berdasarkan laporan yang diterima oleh ICW  (2020),  misalnya  adalah  Aparatur  Sipil Negara (ASN), kepala desa, aparatur desa, hingga pekerja swasta yang seharusnya tidak lebih layak dibanding lansia tanpa keluarga dan warga yang baru saja mengalami PHK.
Kedua, terkait dengan Kartu Prakerja yang diperuntukkan negara bagi warga yang terkena PHK  dan  yang  masih  belum  mendapatkan pekerjaan.  Pada  11  April  2020,  pemerintah pertama kali meluncurkan program kartu prakerja yang  hingga  saat  ini  pelaksanaannya  masih menuai  banyak  catatan  rumpang.  Masih  dari ICW  (2020)  yang  melakukan  kajian  terhadap pelaksanaan program ini, bahwa Kartu Prakerja ditengarai sebagai program “bagi-bagi kue” alih- alih program yang secara serius digagas untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja, terutama sejak pandemi Covid-19 melanda.
Polemik  pertama  dalam  program  Kartu Prakerja  ini  adalah  adanya  dugaan  afiliasi politik pada lembaga penyelenggara dan konflik kepentingan. Di samping itu terdapat tudingan bahwa lembaga penyelenggara pelatihan dianggap tidak  memiliki  kredibilitas  atau  pengalaman dalam  penyelenggaraan  pelatihan  prakerja. Belum  lagi  jumlah  insentif  yang  “lumayan” seringkali  dianggap  sebagai  tawaran  yang menggiurkan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta. Namun, pada besaran nominal inilah kemudian polemik turunan dari digagasnya program tersebut bermula.
Kartu Prakerja yang awalnya tidak disiapkan sebagai  bantuan  sosial  pandemi,  mengalami perubahan anggaran dari yang mulanya peserta hanya  akan  mendapatkan  insentif  Rp500  ribu menjadi  Rp.  2,55  juta  (Audriene,  2020)  saat pandemi. Sebab program Kartu Prakerja justru dimasukkan ke dalam salah satu program bantuan sosial terhadap masyarakat yang baru mengalami PHK. Sayangnya, program Kartu Prakerja yang nilai  insentifnya  dianggap  “lumayan”  serta ragam kelas keterampilan yang ditawarkan hanya mampu diambil oleh mereka yang juga “mampu” dalam mengupayakan aksesnya.
Nyatanya, Kartu Prakerja tidak dapat secara inklusif  diakses  oleh  semua WNI  meski  telah memenuhi kriteria usia. Program Kartu Prakerja
adalah  program  yang  dalam  pelaksanaannya hampir  sepenuhnya  dilakukan  secara  daring. Mulai  dari  pendaftaran  hingga  pelaksanaan pelatihan yang tentu saja membutuhkan peranti yang memadai serta koneksi internet yang baik. Pasalnya, Indonesia masih memiliki sekitar 15 ribu desa yang akses internetnya buruk, bahkan belum terjangkau internet ( blankspot ) (Kominfo, 2019). Pada akhirnya program ini hanyalah ramah untuk  mereka  yang  memiliki  akses  terhadap perangkat dan jaringan internet yang memadai. Di  samping  itu,  ragam  kelas  yang  ditawarkan seperti kelas self-makeup , memasak, pemasaran, bisnis online shop , public speaking, hingga kelas menjadi kreator konten dianggap hanya berpihak pada kebutuhan “pasar” di lingkungan urban.

## 2. Food Estate : Kebijakan Ketahanan Pangan Bukan Untuk Kesejahteraan Petani
Ketahanan  pangan  menjadi  salah  satu  bagian sentral  dalam  Program  Pemulihan  Ekonomi Nasional (PEN). Dalam APBN 2021, anggaran Ketahanan Pangan adalah Rp14,96 T dari total Rp  152,4  T.  Hal  itu  menjadi  anggaran  ketiga tertinggi setelah Cadangan Belanja PEN (75,8) dan Pengembangan ICT (19,4 T) (Maarif, 2021). Pengembangan Food Estate atau  lumbung pangan  ini  menjadi  komitmen  Kementerian Pertanian  untuk  mengakselerasi  pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terdampak pandemi Covid-19  dengan  meningkatkan  kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian, 2021)
Apa itu Food Estate dan  mengapa pembangunannya diperkirakan pemerintah dapat membangun kesejahteraan petani? Pemahaman tersebut harus bertolak dari definisi yang dibangun pemerintah. Food Estate merupakan  lumbung pangan  dengan  konsep  pertanian  dari  hulu  ke hilir, memproduksi tanaman pangan, hortikultura, ternak, serta kluster berbasis korporasi petani di mana petani akan mengimplementasikan pertanian modern  melalui  mekanisasi  dan  pertanian  4.0 serta menjual produk olahan (Alamsyah, 2020). Tujuannya,  menurut  Kementerian  Pertanian, ada dua: (1) ke konsumen, untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan dari FAO akibat pandemi COVID-19 dengan memproduksi pangan untuk
Kesejahteraan  yang  Retak:  Mengkritisi  Upaya  Pemulihan  Pascapandemi  dari  Posisi  Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan
267 juta rakyat Indonesia, dan (2) ke produsen, untuk  memfasilitasi  sarana,  prasarana,  dan infrastruktur pertanian yang dibutuhkan petani, juga  untuk  memberikan  kapasitas  petani memroses panennya menjadi produk olahan yang kelak akan lebih menguntungkannya (Alamsyah, 2020; Kementerian Pertanian, 2020).
Untuk  produsen, Food Estate memiliki skema  bernama  koperasi  petani.  Petani  yang tergabung  dalam  poktan  (kelompok  tani) atau  gapoktan  (gabungan  kelompok  tani) akan  disokong  sarana  produksi,  alat  mesin pertanian, hingga dibekali penyuluhan, asuransi, pembiayaan termasuk kredit bank, dan sertifikasi (Kementerian Pertanian, 2019). Sebagai gantinya, koperasi  petani  diharapkan  menjual  produk primernya ke korporasi petani (PT) yang sudah bekerja  sama  dengan  “mitra  bisnis  strategis,” salah satunya swasta dan perbankan. Meskipun akan dikembangkan di banyak daerah, saat ini Food Estate “baru”  dibangun  di  Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah, yang  mencapai  30.000  hektar  dan  Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, seluas 215 hektar (Lumbanbatu dan Karokaro, 2021; Marie, 2020).
Bayangan pemerintah soal “kesejahteraan” bagi  petani  dan  “ketahanan  pangan”  bagi masyarakat ternyata tidak sesuai dengan realitas di  lapangan,  yang  malah  mengindikasikan kenyataan  yang  sebaliknya.  Kepentingan politik dan ekonomi di balik Food Estate malah menaruh petani kecil dan penduduk lokal sekitar wilayah Food Estate dalam ancaman kerentanan. Realitas di lapangan, dapat digambarkan dari dua potongan berita ini.
“ Padi saya tak merunduk, berdiri tegak, artinya bulir tak berisi. Silakan pemerintah lihat sendiri. Ini karena kami diminta menanam lebih cepat .” (Mardi Pranoto, petani di Desa Belanti Siam, Kalimantan Tengah, dalam Kompas 30 Januari 2021)
Kepala Desa Tewai Baru Sigho mengungkapkan, warganya tidak menolak keberadaan program (Food Estate) tersebut lantaran yakin bakal ter- libat di dalamnya. Ia berharap program itu bisa membawa dampak perekonomian juga sebagai alternatif mata pencaharian yang baru bagi warganya, apalagi kawasan hutan yang dibuka
merupakan tempat mereka mencari nafkah den- gan mengambil kayu, juga bercocok tanam. “Ini kan masih awal, keterlibatan warga di sini baru sebagai juru masak di camp-camp …” (Sigho, Kepala Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah, dalam Kompas 7 Maret 2021).
Kasus  pertama  menunjukkan  petani  yang mengalami  penurunan  produksi  dan  merugi karena  mengikuti  aturan  penanaman  dan  bibit dari  pemerintah.  Sementara  itu,  kasus  kedua menceritakan harapan masyarakat yang tinggal di  sekitar  hutan  yang  telah  ditebang  untuk penanaman  singkong.  Padahal,  hutan  tersebut bisa lebih memberikan mereka akses terhadap sumber  daya  produktif  yang  kini  digantikan singkong  yang  belum  tentu  bermanfaat  atau memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Ini belum memasukkan potensi perampasan lahan, hilangnya  sumber  pangan  lokal,  dan  ancaman kerusakan ekologis yang dapat bermuara pada bencana  alam  (lihat  Hartono,  2020;  Stefany, 2021). Hal-hal  ini pun berpotensi mengancam penghidupan warga dan menjauhkan mereka dari kata sejahtera.
Selain itu, Food Estate juga merupakan proyek ketahanan pangan yang melibatkan perusahaan- perusahaan agribisnis besar dalam rantai pasok pertanian di Food Estate .  Skema  korporasi petani  sebenarnya  sudah  menggambarkan  hal ini,  dari  keterlibatan  perusahaan  swasta  dan BUMN  dalam  memberikan  input  produksi, bank sebagai penyedia kredit, dan swasta serta BUMN  yang  menjadi off  taker atau penyerap komoditas melalui skema pertanian kontrak ( contract farming ), dan punya keleluasaan untuk mengekspor (lihat Kementerian Pertanian, 2019). Food Estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara  dimodali  oleh  tujuh  perusahaan.  Dua perusahaan di antaranya, PT Karya Tani Semesta dan PT Agri Indo Sejahtera, telah menyepakati kontrak dagang bawang merah dan bawang putih dari  luar  negeri—yang  merupakan  komoditas di  Humbang  Hasundutan—yang  berarti  akan mengirimkan komoditas di Food Estate untuk diekspor (Pebrianto dan Setiawan, 2020). Hal ini menunjukkan bukan saja Food Estate membentuk pengembangan kerja sama dengan perusahaan- perusahaan  agribisnis  yang  mengarah  pada pertanian kontrak tetapi juga akan mencantolkan
rantai  pangan  lokal  di Food Estate dengan rantai pangan global. Dalam pertanian kontrak, meskipun petani masih menjadi pemilik lahan dan tenaga produktif, kendali ekonomi perusahaan pengontrak yang berupa agribisnis besar dapat mengeksploitasi, memonopoli, dan memanipulasi relasi  petani-pengusaha  dan  menghapus  kuasa petani untuk berdaya (Eaton dan Shepherd, 2000; Echánove & Steffen, 2005; dalam Shabia, 2019).

## 3.  Ilusi Herd Immunity dalam Bayang- bayang Kepentingan Ekonomi
Akhir-akhir ini, berbagai media sosial dan berita nasional telah mengumumkan bahwa beberapa lansia, tenaga kesehatan, maupun pekerja-pekerja di pasar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Dilihat sekilas, keadaan vaksinasi di Indonesia ini berjalan harmonis dan tepat sasaran karena menyasar kelompok yang rentan terhadap virus atau mereka yang paling mudah terpapar. Namun, keadaan aslinya tidak seharmonis itu. Dalam data Laporcovid19  (2021)  vaksinasi  di  Indonesia kerap  mengalami  berbagai  kendala,  misalnya infrastruktur data penerima vaksinasi Covid-19 yang  berantakan,  informasi  mengenai  jadwal vaksinasi  yang  tidak  jelas,  tata  cara  vaksinasi yang  berbeda-beda  di  setiap  wilayahnya  dan banyaknya pintu untuk mendapat vaksin, namun tidak  diperuntukkan  untuk  kelompok  rentan, padahal anggaran PEN Kesehatan di tahun 2021 naik sebanyak 177,6 persen menjadi 176,3 dari realisasi tahun 2020 63,5 triliun (Thomas, 2021). Selain berbagai kendala teknis, terdapat kendala- kendala yang berkutat pada persoalan atau tataran kebijakan, misalkan dalam penggunaan influencer dalam vaksinasi yang berakhir petaka dan juga terbentuknya skema vaksinasi yang melibatkan swasta  sebagai  pembantu  pemerintah  dalam memvaksinasi 20 sampai 30 persen masyarakat Indonesia yang disebut juga Vaksinasi Gotong Royong (Fachriansyah, 2021).
Dalam rencana vaksinasi program nasional, Indonesia  memesan  merk  vaksin  Sinovac  di tahun  2020  kemudian  melakukan  vaksinasi dari bulan Februari lalu. Namun, hal ini menuai berbagai  permasalahan  ketika  banyak  warga tidak mempercayai vaksin Sinovac, mulai dari keraguan pada kualitas, serta kandungan babi di
dalam vaksin. Efikasi vaksin yang hanya 65,3 %  saja  turut  membuat  banyak  orang  makin bertanya-tanya.  Jalan  pintas  untuk  mengatasi ketakutan masyarakat ini pun diambil pemerintah melalui upacara vaksinasi kepada orang-orang pertama  calon  penerima  vaksin  di  Istana Kepresidenan, Jakarta (13/2/2021), di antaranya terdapat Presiden Joko Widodo sendiri dan artis Raffi Ahmad. Raffi “digunakan” untuk memantik ketertarikan  dan  kepercayaan  masyarakat menilik pengaruhnya sebagai aktor papan atas Indonesia dengan follower sebanyak 51 juta di Instagramnya. Naas, penggunaan Raffi Ahmad sebagai figur pemantik menjadi masalah ketika selang semalam setelah vaksinasi, sebuah foto menampakkannya  bersama  istri,  dan  beberapa orang  lain  termasuk  Basuki  Tjahaja  Purnama “Ahok”,  mantan  Gubernur  DKI  Jakarta (Fachriansyah, 2021) menghadiri sebuah pesta mewah di Jakarta tanpa menggunakan masker atau mematuhi peraturan physical distancing .
Masyarakat dan jajaran selebritas Indonesia merespon  tersebarnya  foto  ini  sebagai  suatu pelatuk yang dapat memunculkan miskonsepsi tentang vaksin, yaitu selepas vaksinasi seseorang lantas mampu untuk melakukan kegiatan tanpa protokol  kesehatan.  Hal  ini  dianggap  sebagai kegagalan  pemerintah  dalam  menggunakan influencer yang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan masyarakat ketika masyarakat mencerna mentah-mentah tindakan Raffi. Selain itu, terlihat bahwa negara mengemas vaksinasi sebagai  kegiatan  yang  seremonial  berlogika pemasaran, dengan menggunakan Raffi Ahmad sebagai influencer ,    bukannya  representasi kelompok prioritas demi mengonstruksi makna vaksinasi  sebagai  bagian  dari  pemenuhan  hak terhadap kelompok prioritas.
Dengan latar belakang yang mirip, vaksin gotong  royong  menjadi  salah  satu  objek pemasaran  pemerintah.  Vaksin  gotong-royong merupakan program vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur vaksinasi kepada karyawan/keluarga  dan  individu  lain  terkait dengan keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/ badan usaha menurut PMK No.10 Tahun 2021. Peraturan ini diluncurkan  oleh  Menteri  Kesehatan  Budi  G.
Kesejahteraan  yang  Retak:  Mengkritisi  Upaya  Pemulihan  Pascapandemi  dari  Posisi  Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan
Sadikin pada 25 Februari 2022. Meski peraturan ini baru diresmikan pada 25 Februari 2022, tetapi pro dan kontra sudah banyak dilontarkan sejak Desember 2021. Penolakan dilontarkan lantaran kebijakan itu akan memicu ketimpangan akses bagi masyarakat kelas bawah. Lapor Covid-19 menyatakan  bahwa  kemampuan  finansial seseorang  atau  sekelompok  orang  seharusnya tidak  menentukan  siapa  yang  mendapatkan vaksinasi  terlebih  dahulu.  Vaksin  seharusnya lebih  dulu  menyasar  kelompok  rentan. Vaksin gotong-royong  akan  menyalahi  hal  tersebut. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi mandiri oleh satu  perusahaan  bisa  saja  tidak  mendaftarkan semua karyawannya, memprioritaskan segelintir jabatan  strategis,  dan  menyerahkan  karyawan yang lain untuk  menggunakan program vaksin nasional  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah (Irfany,  2021).  Hal  inilah  yang  lantas  disebut sebagai ketimpangan akses.
Oleh  karena  itu,  vaksinasi  gotong  royong bukan  hanya  mencederai  adanya  keadilan, tetapi  menurut  Irma  Hidayana  (2021),  hal itu  bertentangan  dengan  prinsip maleficence- beneficence . Beneficence adalah  bagaimana vaksinasi  memiliki  tujuan  untuk  mencegah timbulnya  penyakit  bagi  individu  ataupun kelompok masyarakat sehingga bermanfaat dalam melindungi semua orang, sedangkan maleficence bermakna bahwa pelaksanaan vaksinasi jangan sampai justru membahayakan atau mencederai masyarakat.  Asfinawati,  Direktur  YLBHI bersama Dicky Budiman, Epidemiolog Griffith University,  menegaskan  bahwa  mereka  tidak setuju dengan skema vaksinasi ini. Asfinawati mengatakan bahwa vaksin gotong royong seolah- seolah bertendensi baik, namun dalam praktiknya hanya menitikberatkan pada pemulihan ekonomi nasional,  bukannya  memproteksi  masyarakat. Sementara  itu,  Dr.  Dicky  menyatakan  bahwa pemberian  akses  vaksin  secara  setara  adalah komponen  dasar  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah. Vaksin dalam vaksin gotong royong menjadikan  vaksin  sebagai  barang  ekonomi yang  memiliki demand dan supply ,  tidak  lagi sebagai public goods (Relawan LaporCovid-19, 2021). Fokus vaksin yang menurut WHO adalah memproteksi kelompok rentan, terdampak, dan menyelamatkan  sebanyak-banyaknya  manusia
tidak lagi terlihat. Irma menjelaskan dengan hal ini rakyat biasa yang berada di kelas bawah dan tidak memiliki afiliasi dalam sektor swasta pada akhirnya akan tertinggal (Hidayana, 2021).

## MEMBACA KESEJAHTERAAN YANG SEMU DALAM PEMULIHAN YANG “SEKENANYA”
Tiga  studi  kebijakan  pemulihan  pandemi Covid-19  yang  telah  dipaparkan  di  atas  telah menunjukkan kekontrasan antara kesejahteraan yang  dibayangkan  pemerintah  dengan  yang sebenarnya  terjadi  di  lapangan.  Bila  dilihat sepintas,  Indonesia  seakan  telah  merumuskan agenda  pemulihan  yang  komprehensif  dengan meperhatikan  perbaikan  dalam  sektor-sektor di  luar  ekonomi  yang  akan  merealisasikan kesejahteraan. Namun, hal ini menjadi berantakan ketika masing-masing kebijakan tersebut dikritisi satu per satu.
Pertama, adanya bentuk-bentuk komodifikasi dalam pengimplementasian kebijakan. Salah satu tanda-tanda  adanya  komodifikasi  adalah  “… bagaimana kondisi baik atau kesejahteraan kita ( well-being )  bergantung  pada  kondisi-kondisi keuangan kita ( cash nexus )” (Esping-Andersen, 1990:  35)  dan  bergantung  pula  pada  pasar dengan  segala  ketidaksetaraannya  (Esping- Andersen, 1990: : 22). Artinya, seseorang baru bisa menjadi sejahtera ketika memiliki uang dan masih  harus  berkompetisi  dengan  orang  lain yang memiliki uang lebih banyak karena pasar yang tidak setara. Hal ini terjadi dalam kebijakan soal vaksinasi dan bantuan sosial. Vaksin adalah barang  publik  ( public goods ),  tetapi  program vaksinasi mandiri malah akan memberikan akses vaksin terhadap kelompok yang bukan prioritas penerima vaksin. Kemampuan mengakses vaksin mandiri ditentukan lewat kemampuan finansial seseorang serta afiliasi seseorang terhadap sebuah perusahaan, yang selanjutnya akan berbuah pada ketidaksetaraan  akses.  Pada  konteks  ini,  jika mengacu pada tatanan konsep yang dibangun oleh Esping-Anderson (1990), maka negara harusnya dapat  menghadirkan de-commodification of service . Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia juga  seharusnya  mengikutsertakan  seluruh
warganya  dalam  penyediaan  barang  publik (Mas’udi dan Hanif, 2011).
Sebagaimana vaksin, bantuan sosial berupa kartu  prakerja  juga  dapat  dikritisi  sebagai sebuah  kebijakan  yang  tidak  mengedepankan de-komodifikasi. Memang, tidak seperti vaksinasi mandiri,  Program  Kartu  Prakerja  diberikan kepada  seluruh  pekerja  yang  berminat  untuk mendaftar tanpa harus membayar. Namun, de- komodifikasi yang dilakukan pemerintah menjadi tidak  sempurna  ketika  pelaksanaan  Program Kartu Prakerja dilakukan dalam platform daring yang  menimbulkan  eksklusi  yang  baru,  yakni mereka yang bisa mengakses layanan Program Kartu  Prakerja  adalah  pekerja  yang  hidup dengan gadget yang  mumpuni  dan  jaringan internet  yang  baik,  sementara  pekerja  yang masih terbentur dengan keterbatasan jaringan dan kepemilikan gadget , tidak bisa ikut serta. Artinya, keterlibatan dalam sebuah skema kesejahteraan masih  bergantung  pada  kemampuan  finansial seseorang (untuk memiliki gadget dan membeli internet  yang  baik). Terlebih,  ragam  pelatihan yang ditawarkan pada Program Kartu Prakerja sama  sekali  tidak  menjawab  permasalahan ketenagakerjaan  di  Indonesia  yang  tentu  tidak dapat  diukur  hanya  dengan  melihat  “kota” sebagai ruang acuan mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan. Eksklusi ini lantas akan menghalangi orang dari kondisi baik, karena sumber  daya  dan  keterjangkauan  mencapai kesejahteraan secara langsung menjadi terputus (Spicker, 2000: 79). Negara pun akhirnya tidak lebih  hanya  melahirkan  kebijakan  sosial  yang justru  mengawinkan  kebutuhan  dasar  manusia dengan pasar tenaga kerja dan kemudian tetap melakukan  komodifikasi  terhadap  keduanya (Esping-Andersen, 1990: 35).
Kedua, Indonesia sebagai negara kesejahteraan terlihat  memanfaatkan  kekuasaannya  ( abuse of power) untuk  mementingkan  keuntungan ekonomi  dalam  program-program  pemulihan alih-alih  memaksimalkannya  demi  mencapai kesejahteraan. Cara paling bobrok adalah dengan mengorupsinya. Yang lainnya adalah mengejar kepentingan  bisnis  dengan  mengikutsertakan perusahaan-perusahaan  swasta  dalam  program pemulihan,  yang  malah  akan  lebih  memetik
keuntungan  dibandingkan  kelompok  penerima program pemulihan. Ini misalnya terjadi dalam kebijakan  bantuan  sosial  pangan,  Program Kartu Prakerja, dan Food Estate . Program Kartu Prakerja  yang  dijagokan  akan  menjadi  solusi terhadap masalah pengangguran yang meningkat sejak pandemi, jutsru hanya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan swasta yang menjadi vendor alih-alih menyelesaikan permasalahan struktural terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara  itu, Food Estate akan  menggeser sistem pertanian yang tadinya relatif lebih “bebas” untuk disalurkan ke pasar-pasar tertentu, kepada perusahaan-perusahaan  kontraktor  yang  bisa memaksimalkan keuntungan demi “pertumbuhan ekonomi” yang manfaatnya akan dirasakan lebih dulu oleh perusahaan dan elit-elit negara, bukan petani. Ini mengklarifikasi pemikiran Vaughan (2020: 204), bahwa negara kerap mengeksploitasi sebuah  kondisi  pemulihan  krisis  sebagai  cara untuk  melipatgandakan  kepentingan  politik, ekonomi, dan hal-hal teknis sebelum bencana, termasuk tujuan perencanaan dan pembangunan yang terbendung karena bencana.
Ketiga,  pemulihan  tidak  berusaha untuk  meminimalisasi  kerentanan,  malah mengamplifikasinya.  Pemulihan  harusnya memberikan program-program yang setidaknya, bila  sulit  untuk  merestorasi  kesejahteraan masyarakat yang ada sebelum pandemi, bergerak perlahan  untuk  mengurangi  kerentanan  yang disebabkan pandemi Covid-19 agar kesejahteraan di masa depan bisa dicapai. Salah satu caranya adalah  dengan  menjamin  program  pemulihan dalam  sektor  kesehatan  yang  memberikan imunitas  tanpa  kecuali.  Nyatanya,  pemerintah terlihat masih mempertimbangkan skema untung- rugi di mana kelompok ekonomi menengah ke atas,  yang  kemungkinan  besar  paling  mampu memperoleh  akses  untuk  vaksinasi  mandiri, memperoleh vaksin terlebih dahulu dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Hal ini terhubung dengan logika bahwa bila pekerja kelas menengah atau menengah ke atas yang memiliki daya beli yang  tinggi  dalam  situasi  normal  dipulihkan terlebih dahulu, roda perekonomian dapat berputar kembali.  Artinya,  Indonesia  terlihat  belum mengejawantahkan  pemulihan  yang  menaruh kesejahteraan  sebagai  hak,  bukan  kemampuan
Kesejahteraan  yang  Retak:  Mengkritisi  Upaya  Pemulihan  Pascapandemi  dari  Posisi  Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan
ekonomi. Kini, pekerja berpenghasilan menengah ke  bawah  dihadapkan  pada  kerentanan  baru, yakni ketiadaan perlindungan dari virus Corona dibanding  pekerja-pekerja  lain  yang  jenis pekerjaannya adalah pekerjaan kerah putih dan berpendapatan menengah ke atas.
Seperti  program  vaksinasi  mandiri, Food Estate ,  alih-alih  mendongkrak  kesejahteraan petani, malah akan menyebabkan petani terekspos pada  kerentanan  yang  muncul  karena  metode industrial (yang tidak berkelanjutan) di bawah payung efisiensi, dan orientasi untuk memenuhi pasar global yang penuh dengan ketidakpastian harga.
Paparan  di  atas  menunjukkan  sebuah realitas  yang  secara  normatif  bertentangan dengan  amanat  kesejahteraan  yang  dibuat  dan seharusnya dicapai oleh negara menurut UUD 1945,  yang  mengamanatkan  bahwa  negara memiliki  kewajiban  memajukan  kesejahteraan umum dengan memenuhi hak setiap warga negara untuk  mendapatkan  standar  hidup  yang  baik serta  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dengan kesempatan  dan  manfaat  yang  setara  dan  adil (lihat Pembukaan, Pasal 27, Pasal 28 C, Pasal 28  H). Artinya,  konstitusi  menyatakan  bahwa sistem kesejahteraan di Indonesia dibangun di atas prinsip kewarganegaraan universal.
Hal ini semakin runyam karena meskipun UUD 1945 telah mengamanatkan kesejahteraan dengan komprehensif, UU No. 11 Tahun 2009 yang merupakan peraturan turunan operasional dari konstitusi ternyata mengandung pasal-pasal yang mereduksi makna akan kesejahteraan. Di dalam undang-undang ini berbagai permasalahan kesejahteraan  dialihkan  dan  dianggap  sebagai permasalahan  individu  akibat  tidak  adanya semangat  kompetisi  dan  berkreasi,  serta  tidak bisanya  seseorang  masuk  dalam  sistem  pasar (Mas’udi  dan  Hanif,  2011:  120).  Selain  itu, kesejahteraan dianggap sebagai sebuah masalah sosial kelompok rentan, di mana undang-undang ini  tidak  memberikan  kerangka  kerja  yang memadai untuk membedah akar permasalahan yang  menyebabkan  masalah  sosial  atau kerentanan, yang bila digali akan bermuara pada ketiadaan akses kelompok tertentu pada sebuah sumber daya karena kurangnya kemampuan dan
kesempatan  yang  tidak  setara  (ibid:  113-114). Rezim kesejahteraan sosial yang berfokus pada individu ini berpotensi membuat  negara memiliki justifikasi untuk melepaskan tanggung jawabnya pada  perseorangan  untuk  kesejahteraan  diri mereka sendiri.
Hubungannya  dengan  pemulihan  pandemi Covid-19,  harus  direlasikan  kembali  dengan tujuan  pemulihan  ekonomi  yang  dikehendaki pemerintah, dalam hal ini yang menjadi tujuan adanya PCPEN. Tujuan pemulihan ekonomi yang menjadi agenda PCPEN adalah mewujudkan  “… Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari Covid-19  dan  reformasi  pelayanan  kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan  percepatan  penyerapan  tenaga  kerja;  dan Indonesia  Tumbuh,  mewujudkan  pemulihan dan  transformasi  ekonomi  nasional”  (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020). Yang artinya, bidang ekonomi, kesehatan, dan pekerjaan mendapatkan porsi yang sama dalam prioritas pemulihan.
Namun,  tindakan  pemulihan  yang  telah dibahas dalam paragraf-paragraf sebelumnya lebih timpang ke arah ekonomi, hingga kepentingan ekonomi  pun  turut  menginfiltrasi  agenda pemulihan  kesehatan  dan  penyerapan  tenaga kerja. Yusuf (2020) mengatakan bahwa tindakan menangani  pandemi  yang  mendikotomikan kesehatan  dan  ekonomi,  atau  kesehatan  dan pendapatan, lantas memprioritaskan salah satunya merupakan tindakan yang salah dan tidak akan membuat pemulihan akan cepat tercipta, apalagi kondisi kesejahteraan. Ini ditunjukkannya dalam skenario intervensi minimal dan maksimal yang dikerahkan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19  terlebih  dahulu,  di  mana  intervensi maksimal  malah  akan  membuat  pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak sebegitu tertekan dan  kerugian  ekonomi  yang  lebih  kecil  bila dibandingkan dengan intervensi minimal.
Hal  ini  pun  dapat  terjadi  dalam  konteks pemulihan karena  ekonomi yang diprioritaskan dapat menjadi momok yang membuat dampak buruk  pandemi  ini  tidak  berkesudahan  dan tidak bisa dipulihkan dalam waktu yang dekat. Persentase penduduk miskin yang naik sebanyak 10,19% pada September 2020, menjadi 27,55 juta
orang atau meningkat 1,13 juta orang terhadap September 2019 (BPS, 2021), bersamaan dengan penambahan  positif  Covid-19  sekitar  112.212 kasus atau jumlah tertinggi sejak awal pandemi Covid-19  di  Indonesia  pada  bulan  yang  sama (CNN  Indonesia,  2020),  menunjukkan  sektor ekonomi dan kesehatan sama-sama tidak menuai dampak yang baik dalam pandemi ini.
Kesejahteraan  semu  yang  diadopsi  dalam usaha pemulihan ini, lantas semakin menunjukkan bahwa  usaha  pemulihan  yang  dikehendaki Indonesia  memang  hanya  berkutat  pada  arti “pulih”  yang  sempit,  yang  hanya  membangun kembali  yang  ada  sebelumnya,  akan  tetapi, selain  usaha  ini  luput  untuk  mengetengahkan prioritas  apa  yang  dikehendaki  masyarakat untuk  kondisi  setelah  bencana—dalam  hal  ini pandemi Covid-19—juga mengembalikan kondisi ketidaksetaraan  dan  kerentanan  yang  tidak terdistribusi secara merata dalam sistem sebelum bencana  (Vaughan,  2020).  Kerentanan  yang ada dalam kondisi prapandemi tidak ditangani terlebih dahulu sebelum menangani kerentanan yang  muncul dalam kondisi pandemi. Karena itu, negara seperti “mengatasi gejala” dari sebuah penyakit  dan  langsung    merumuskan  tindakan pemulihan    alih-alih  mencari  tahu  penyebab penyakit—alias  penyebab  kerentanan—yang kompleks  (Bankoff,  et  al.,  2014;  dalam  Voss, 2009). Padahal, penyebab penyakit yang tidak tersentuh atau tidak diubah akan sewaktu-waktu menyebabkan  penyakit  “kambuh”  kembali, yakni kerentanan sosial ekonomi dalam pandemi Covid-19.

## PENUTUP

## Resiliensi: Transformasi untuk Menaruh Prasyarat Kesejahteraan
Indonesia  jelas  belum  berorientasi  untuk meningkatkan resiliensi terhadap pandemi atau terhadap krisis skala nasional lainnya dalam usaha pemulihan. Meskipun istilah resiliensi juga masih harus dikritisi karena terkesan hanya seperti jargon kosong dalam pembangunan dan mereduksi tindakan-tindakan pascabencana atau pascakrisis menjadi hanya dalam tataran teknis (McDonnell, 2020: 50), resiliensi bisa menjadi
kerangka  kerja  pemulihan  yang  baik  sebagai guideline dari pemulihan.
Perihal  keengganan  Indonesia  dalam mengedepankan  ketidaksejahteraan  dalam tindakan pemulihan pandemi memiliki akar masalah jauh sebelum pandemi itu terjadi, yakni pada regulasi soal kesejahteraan sosial sebagai titik  tumpu  berbagai  kebijakan  yang  memang mengejawantahkan soal kesejahteraan ini. Dalam hal  ini,  resiliensi  dapat  terwujud  melalui  “... penguatan/penciptaan  kapasitas  transformatif. Kapasitas  transformatif  adalah  kemampuan orang-orang untuk mengakses aset dan bantuan dari  arena  sosial  politik,  untuk  berpartisipasi dalam proses penciptaan keputusan, dan untuk menciptakan  institusi  yang  memperbaiki kesejahteraan  individu,  tetapi  juga  memupuk ketahanan masyarakat terhadap krisis di masa depan”  (Keck  dan  Sakdapolrak,  2013:  11). Dibandingkan dengan kedua kapasitas yang lain, yakni kapasitas penanganan ( coping capacities ) dan kapasitas adaptasi ( adaptive capacities ), kapasitas transformatiflah yang paling dibutuhkan Indonesia menilik dalam dimensi kapasitas ini, dorongan untuk mengusahakan ketahanan sosial terletak  pada  perubahan  suatu  tatanan/sistem yang  cukup  mendasar  (atau  bahkan  radikal), serta  berfokus  pada  perbaikan  kesejahteraan masa kini dan masa depan. Artinya, perubahan makna  kesejahteraan  dalam  tataran  regulasi di  Indonesia—sesuatu  yang  mendasar—bisa didorong melalui hal ini.
Dalam mengusahakan transformasi tatanan yang cukup mendasar tersebut, serta perbaikan kesejahteraan  yang  revolusioner,  Paul  Spicker (2000)  menawarkan  beberapa  prasyarat  dari terwujudnya  kesejahteraan  sosial  pada  sebuah tatanan  masyarakat.  Setidaknya,  negara  harus menjamin  tiga  hal,  yaitu  (1)  pembangunan ekonomi, (2) keamanan dasar, dan (3) struktur atas  hak.  Dari  tiga  hal  yang  disebut  oleh Spicker  (2000)  sebagai The Preconditions of Welfare tersebut,  negara  harus    menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan  ekonomi  yang  tidak  hanya berfokus  pada  pertumbuhan  ekonomi  secara makro. Pembangunan ekonomi yang diupayakan
Kesejahteraan  yang  Retak:  Mengkritisi  Upaya  Pemulihan  Pascapandemi  dari  Posisi  Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan
oleh negara harus memperhatikan aspek-aspek penghapusan  kemiskinan  yang  kompleks  dan melampaui  pemahaman  tentang  pembangunan ekonomi dalam arti sempit itu sendiri. Artinya, pemenuhan  kebutuhan  “material”  yang merupakan  keniscayaan  dari  dilakukannya pembangunan  ekonomi  harus  memperhatikan betul  aspek  kedua  dan  ketiga.  Jika  melihat upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pemulihan ekonomi pada masa pandemi, aspek kedua dan ketiga inilah yang kerap diabaikan.
Aspek  kedua,  jaminan  atas  keamanan, menjadi  penting  karena  dalam  mewujudkan kondisi  “sejahtera,”  masyarakat  tidak  hanya cukup  dengan  jaminan  atas  terpenuhinya kebutuhan  dalam  konteks  material,  tetapi juga  perjalanan  atau  proses  dalam  melakukan pemenuhan tersebut. Artinya, masyarakat juga harus  mendapatkan  jaminan  atas  keamanan yang  merupakan  hak  dasar  dan  berkaitan  erat dengan  prasyarat  yang  ketiga.  Aspek  hak dan  keamanan  ini  akan  berkelindan  dengan kondisi  terminimalisasinya  ketimpangan  serta terwujudnya pemerataan. Setelah tiga hal tersebut dipenuhi dalam upaya pemerintah menciptakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material yang tentu  sebuah  keniscayaan  dalam  mewujudkan kesejahteraan, barulah kesejahteraan yang “ideal” dapat diwujudkan.
Temuan  Relawan  LaporCovid19  (2021) pada 4 Maret 2021 tentang data kematian yang dikeluarkan pemerintah nasional tidaklah sama dengan  angka  kematian  per  daerah.  Hal  itu menjustifikasi  adanya  penghilangan  data  dan masih tetap menguak perlakuan negara yang hanya mengobjektifikasi  individu  dan  mengabaikan bahwa  setiap  angka  kematian  mewakili kehidupan  individu  dan  perjuangan  keluarga untuk menyokong kehidupan individu tersebut. Penghilangan  kematian  demi  membingkai pemulihan yang tampak berhasil secara statistik merupakan    bukti  bahwa  Indonesia  masih menggerakkan  pemulihan  dengan  pendekatan yang  materialistik  dan  ekonometris  (Vaughan, 2021),  yang  akhirnya  meniadakan  perasaan- perasaan  orang-orang  yang  telah  kehilangan atas meninggalnya ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, saudara, bahkan teman mereka (Barrios,
2017).  Padahal,  krisis  dirasakan  oleh  tiap-tiap individu  dengan  kehilangan-kehilangan  secara personal dan merusak batin, mencarut-marutkan akal  pikiran,  dan  menghancurkan  kehidupan mereka,  yang  seharusnya  tidak  akan  terjadi jika  apa  yang  dijanjikan  dalam  UUD  1945 dalam  pemenuhan  kesejahteraan  benar-benar direalisasikan dan negara menaruh kesejahteraan dalam penanganan pandemi.
Sudah  saatnya  pemerintah  menaruh penderitaan dan perjuangan keluarga yang telah kehilangan  anggota  keluarganya,  atau  tengah mencari  jalan  keluar  untuk  membayar  biaya perawatan  Covid-19  yang  mencekik  sebagai alasan  fundamental  untuk  mengusahakan pemulihan pandemi yang sebenar-benarnya. Data kematian harus benar-benar direkognisi karena setiap kematian mewakili berhentinya perjuangan satu orang akan kehidupan. Jika perasaan dan bahkan keberadaan mereka yang telah meninggal tidak lagi diakomodasi dan tidak dianggap, maka pemulihan selamanya tidak akan tercapai, karena pengakuan keberadaan tiap-tiap individu adalah unsur utama dari penyejahteraan.

## PUSTAKA ACUAN
Alamsyah, I. E. (2020). Korporasi Petani Basis Lum - bung Pangan di Kalteng. Republika. Diakses dari https://republika.co.id/berita/qdb0zp349/ korporasi-petani-basis-lumbung-pangan-di- kalteng  pada tanggal 30 Maret 2021
Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statis - tik:  Keadaan  Ketenagakerjaan  Indonesia Februari  2020.  Diakses  dari  https://www. bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/ agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka- -tpt--sebesar-7-07-persen.html pada tanggal 30 Maret 2021 Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020.  Diakses  dari  https://www.bps.go.id/ pressrelease/2020/05/05/1672/februari- 2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt- -sebesar-4-99-persen.html  pada  tanggal  30
Maret 2021
Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen.  Diakses  dari  https://www.bps.go.id/ pressrelease/2021/02/15/1851/persentase- penduduk-miskin-september-2020-naik-men -
jadi-10-19-persen.html#:~:text=Persentase%20 p e n d u d u k % 2 0 m i s k i n % 2 0 p a d a % 2 0 September,persen%20poin%20terhadap%20 September%202019. pada tanggal  30 Maret 2021
Barrios, R. E. (2017). Hallarse: Defining Recovery in
Affective Terms. In Governing Affect: Neolib - eralism and Disaster Reconstruction . Lincoln dan London: University of Nebraska Press.
Coombs, W. T. (2009). Conceptualizing crisis commu - nication. In R. L. Heath & H. D. O’Hair (Eds.), Handbook of crisis and risk communication (pp. 100–119). New York: Routledge. CNN  Indonesia.  (2020).  Catatan  September:
112.212  Kasus  Baru  Covid  dalam  30  Hari. Diakses  dari  https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20201001093050-20-553035/catatan- september-112212-kasus-baru-covid-dalam- 30-hari  pada tanggal 30 Maret 2021 Esping-Andersen, Gosta. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press Fachriansyah, Rizki. (2021). Raffi Ahmad under Fire for Breaching Covid-19 Protocols after Vac - cination. Jakarta Post .  Diakses  dari  https:// www.thejakartapost.com/news/2021/01/15/ raffi-ahmad-under-fire-for-breaching-covid- 19-protocols-after-vaccination.html  pada tanggal 30 Maret 2021
Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repres - sive Pluralism, Dynasticism, and the Overbear - ing  State. Bulletin of Indonesian Economic
Studies, 56( 3), 301-323. https://doi.org/10.10 80/00074918.2020.1846482 Hartono, D. N. (2020, Agustus 1). Food Estate : Mem- buka Kembali Gambut demi Pandemi. Pantau Gambut. Diakses dari https://pantaugambut.id/ cerita/food-estate-membuka-kembali-gambut- demi-pandemi pada tanggal 30 Maret 2021
Hidayana, Irma. 2021. Sektor Swasta dan Vaksinasi.
Kompas.id . Diakses dari https://www.kompas. id/baca/opini/2021/02/08/sektor-swasta-dan- vaksinasi/ pada tanggal 30 Maret 2021
Indonesia Corruption Watch (2020). Rilis Media: Hasil Pemantauan Bansos. Diakses dan diunduh dari https://www.antikorupsi.org/id/article/hasil- pemantauan-bansos-239-temuan-dan-aduan- warga-tertinggi-terkait-pemotongan-dan pada tanggal 30 Maret 2021
Indonesia Corruption Watch. (2020). Catatan Kritis: Polemik Mitra dan Lembaga Pelatihan Program Kartu  Prakerja.  Diakses  dan  diunduh  dari https://www.antikorupsi.org/id/article/polemik- mitra-dan-lembaga-pelatihan-program-kartu- prakerja pada tanggal 30 Maret 2021
Irfany, Robby. (2021). Beda Vaksin Mandiri dengan Vaksin Nasional. Tempo . Diakses dari https:// koran.tempo.co/read/berita-utama/462364/ beda-vaksinasi-mandiri-dengan-vaksinasi- nasional. pada tanggal 30 Maret 2021 Ka Ho Mok, Ku, Y., Yuda, T. K. (2020). Managing the COVID-19 pandemic crisis and changing welfare  regimes, Journal of Asian Public Policy. https://doi.org/10.1080/17516234.202
0.1861722 Kartika-Dewi,  Retia.  (2020,  Desember  6).  Tiga
Bantuan  Sosial  yang  Disalurkan  Kemensos. Kompas.com .  Diakses  dari  https://www. kompas.com/tren/read/2020/12/06/130536565/ tiga-bantuan-sosial-yang-disalurkan-kemensos- pada-2020?page=all  pada  tanggal  30  Maret 2021
KBBI, n.d. “Pulih”. Diakses dari  https://www.google.
com/amp/s/kbbi.web.id/pulih.html pada tang - gal 9 Maret 2021
Keck,  M.,  and  Sakdapolrak,  P.  (2013).  What  is Social Resilience? Lesson Learned and Ways Forward. Erdkunde, 67 (1), 5-19. DOI 10.3112/ erdkunde.2013.01.02 Kementerian  Pertanian.  (2019). Grand Design Pengembangan Korporasi sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Pertanian untuk Kesejahter - aan  Petani.  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal Kementerian Pertanian RI.

## Kesejahteraan  yang  Retak:  Mengkritisi  Upaya  Pemulihan  Pascapandemi  dari  Posisi  Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan
Kementerian Pertanian. (2020). Dampingi Presiden Jokowi di Kalteng, Mentan SYL Siap Percepat Bangun Food Estate . Diakses dari https://www.
pertanian.go.id/home/?show=news&act=view &id=4443 pada tanggal 30 Maret 2021
Kementerian Pertanian. (2021, Februari 3). Kemen - tan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Food Estate . Diakses dari http://horti - kultura.pertanian.go.id/?p=5717 pada tanggal 30 Maret 2021
Komaroff, A. (2020, Oktober 15). The Tragedy of Long COVID. Harvard Health Publishing. https:// www.health.harvard.edu/blog/the-tragedy-of- the-post-covid-long-haulers-2020101521173
pada tanggal 30 Maret 2021
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional  Capai  Realisasi  Lebih  dari  Rp500 Triliun. Diakses dari https://covid19.go.id/p/ berita/program-pemulihan-ekonomi-nasional- capai-realisasi-lebih-dari-rp-500-triliun  pada tanggal 30 Maret 2021
Hernawan.  (2019,  April  25).  Berkolaborasi  Atasi Blankspot Internet di Desa-desa. Kominfo. Diakses  dari  https://kominfo.go.id/content/ detail/18262/berkolaborasi-atasi-blankspot- internet-di-desa-desa/0/sorotan_media  pada tanggal 30 Maret 2021
Kompas. (2020, 30 Januari). Petani Gagal Panen di Lumbung Pangan Kalteng. Kompas, pp. 11.
Kompas. (2020, 7 Maret). Kebun Singkong 600 Hektar di Gunung Mas. Kompas, pp. 4 Lane, M. (2020). The Politics of National and Local Responses  to  the  COVID-19  Pandemic  in Indonesia.  Singapore:  ISEAS  Yusof  Ishak Institute. Diunduh dari https://www.iseas.edu. sg/wp-content/uploads/2020/03/ISEAS_Per - spective_2020_46.pdf pada tanggal 30 Maret 2021
Lewis, J., and Kelman, I. (2010). Places, People and Perpetuity:  Community  capacities  in  ecolo - gies of catastrophe. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 9 (2), 191- 220. Diakses dari https://www.researchgate.net/ publication/242745157_Places_People_and_
Perpetuity_Community_Capacities_in_Ecolo - gies_of_Catastrophe  pada tanggal 30 Maret 2021
Lumbanbatu, B. N., & Karokaro, A. S. (2021, Januari 24). Food Estate di  Humbang  Hasundutan Mulai  Jalan:  Bagaimana  Keterlibatan  Pet - ani?. Mongabay. Diakses  dari  https://www. mongabay.co.id/2021/01/24/food-estate-di- humbang-hasundutan-mulai-jalan-bagaimana- keterlibatan-petani/  pada  tanggal  30  Maret 2021
Lorenz,  D.  F.  (2010).  The  diversity  of  resilience:
contributions from a social science perspective. Nat Hazards, 67, 7-24. DOI 10.1007/s11069-
010-9654-y
Maarif, N. (2020, Desember 22). Anggaran Pemulihan Ekonomi 2021 Capai Rp372 T, Ini Rincian - nya. detikFinance. Diakses dari https://finance. detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5305199/ anggaran-pemulihan-ekonomi-2021-capai-rp- 372-t-ini-rinciannya  pada  tanggal  30  Maret
2021
Marie, Y. (2020, Desember 7). Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah, Untuk Siapa?. Mong- abay. Diakses  dari  https://www.mongabay. co.id/2020/12/07/proyek-food-estate-di- kalimanten-tengah-untuk-siapa/ pada tanggal 30 Maret 2021
Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Reli - gious Polarisation and Institutionalised Cor - ruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 00 (0), 1-23.
DOI 10. 1177/ 1868 1034 20935561
Mas’udi, Wawan dan Hasrul Hanif. (2011). Welfare Politics in Contemporary Indonesia: Examining Welfare Vision on Law 11/2009. PCD Journal . 3 (1-2), pp 95-124.
Nainggolan, E. UP. (2020, Agustus 3). Strategi Kebi - jakan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN). Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Diakses  dari  https://www.djkn.kemenkeu. go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan- Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html pada tanggal 30 Maret 2021
Pebrianto, F., dan Setiawan, K. (2020, Oktober 28). Bantu Jokowi, Indofood sampai Calbee Wings Tanam Modal untuk Lumbung Pangan. Diakses dari  https://bisnis.tempo.co/read/1400196/ bantu-jokowi-indofood-sampai-calbee-wings- tanam-modal-untuk-lumbung-pangan?page_ num=2  pada tanggal 30 Maret 2021
Purnamasari, Deti Mega. (2020, Desember 6) Total Korupsi  Bansos  Covid-19  Diduga  Rp20,8 Miliar,  Jatah  Juliari  Rp17  Miliar. Kompas. com .  Diakses  dari  https://nasional.kompas. com/read/2020/12/06/11392211/total-korupsi- bansos-covid-19-diduga-rp-208-miliar-jatah- juliari-rp-17?page=all pada tanggal 30 Maret 2021
Paskarina, Caroline. Et al. (2015). Mendemokratisasi - kan Kesejahteraan: Mengelola Akses, Strategi, dan Kapasitas Kontrol Publik dalam Berebut Kontrol atas Kesejahteraan: Kasus-kasus Poli- tisasi Demokrasi di Tingkat Lokal. Yogyakarta: Penerbit PolGov dan PCD Press.
Relawan LaporCovid-19. (2021). Siaran Pers: Adil & Bijakkah Vaksinasi Mandiri. LaporCovid19. org. Diakses dari https://laporcovid19.org/post/ adil-dan-bijakkah-vaksin-mandiri pada tanggal 30 Maret 2021 Relawan LaporCovid-19. (2021). Siaran Pers: Selisih Angka Kematian Terus Terjadi, Jawa Tengah Tertinggi.  Diakses  dari  https://laporcovid19. org/2021/03/siaran-pers-laporcovid-19-selisih- angka-kematian-terus-terjadi-jawa-tengah-
tertinggi/ pada tanggal 30 Maret 2021
Shabia, G. N. A. (2019). Mengonsumsi Melawan Arus:
Praktik  dan  Signifikansi  Solidaritas  dalam Dua Pertanian Solidarische Landwirtschaft (SOLAWI) di Freiburg, Jerman (Skripsi, Uni - versitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia). Dokumen tidak dipublikasikan.
Spicker, Paul. (2000). The Welfare State: A General Theory . London: SAGE Publication.
Stefany, Y. (2021, Januari 19). Menyoal Food Estate di  Sumatera  Utara. Mongabay. https://www. mongabay.co.id/2021/01/19/menyoal-food- estate-di-sumatera-utara/  pada  tanggal  30 Maret 2021
Stoesz, David. (1989). A Theory of Social Welfare.
Social Work , 34 (02), 101-107. Diakses dari https://www.jstor.org/stable/23715780  pada tanggal 30 Maret 2021
Sumarto,  M.  (2017).  Welfare  Regime  Change  in Developing Countries: Evidence from Indo - nesia. Social Policy & Administration, 51(6), 940-959. DOI 10.1111/spol.12340
Suryahadi, Asep. et al. (2020). Estimating The Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies . 56 (2), 175- 192. DOI 10.1080/00074918.2020.1779390
Thomas, Vincent Fabian. (2021). Anggaran PEN 2021
Naik 21 Persen, Bidang Kesehatan dapat Rp 176  T.  Tirto.    Diakses  dari  https://tirto.id/ anggaran-pen-2021-naik-21-persen-bidang- kesehatan-dapat-rp176-t-gaxR    pada  tanggal 30 Maret 2021 Transkrip Menyambut Tahun 2021. (2020). Presidenri. go.id .  Diakses  dari  https://www.presidenri. go.id/transkrip/menyambut-tahun-2021/ pada tanggal 30 Maret 2021
Warburton,  E.  (2020).  Indonesia:  Polarization, Democratic  Distress,  and  the  Coronavirus. Carnegie Endowment for International Peace. Diakses  dari  https://carnegieendowment. org/2020/04/28/indonesia-polarization-dem - ocratic-distress-and-coronavirus-pub-81641 pada tanggal 30 Maret 2021
Yusuf, A. A.  (2020).  Mengukur  Ongkos  Ekonomi “Sesungguhnya”  dari  Pandemi  Covid-19. SDG Universitas Padjajaran. Diakses dari http://sdgcenter.unpad.ac.id/mengukur- ongkos-ekonomi-sesungguhnya-dari-wabah- covid-19/ pada tanggal 30 Maret 2021 Scheper-Hughes, Nancy. (1992). Death Without Weep- ing . Berkeley: University of California Press. Vaughan,  Tyson.  2021.  Re-mooring:  Rethinking Recovery and Resilience in the Anthropocene.
In Disastrous Times . Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Voss,  M.  (2008).  The  vulnerable  can’t  speak.  An integrative vulnerability approach to disaster and  climate  change  research. Behemoth A Journal on Civilisation, 3, 39-56. DOI 10.1524/
behe.2008.0022