## TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH    KABUPATEN ENREKANG
Ingrid Chaminra 1 , Rahman Syamsuddin 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 10400116074@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana  pengimplementasian Perda No. 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang. Yaitu  bagaimana  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  No.  7  Tahun  2014  telah  diterapkan sebagaimana mestinya dan juga apakah pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten  Enrekang  sudah  sangat  transparansi  atau  belum  adanya  keterbukaan  umum dalam masalah pendanaan tersebut.
Kata Kunci: Pemerintahan, Peraturan.

## Abstract
The  discussion  above  tells  about  how  the  realization  of  the  govenrtment  in  the development and structuring of the city in Enrekang district within the next 4- 5 years in accordance  with  the  sound  of  regional  regulation  number  4  of  2014  concerning  the medium-term  development  plan  in  Enrekang  distric,  whether  in  2020  this  realization was found yesterday in the medium-term or turned around improperly in the Enrekang district  and  what  are  the  infrastructures that  have  been stablished  as  long  as the  local regulation is implemented.
Keywords: govenrtment, regulatin.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial parlementer yang dimana presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang berdaulat. 1 Maka hasil dari sebuah pemerintahan pemerintahan presidensial  parlementer  lahirlah  sebuah  sistem  kewenangan  yaitu  berupa  asas desentralisasi,  desentralisasi  merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah (otonom) untuk mengatur urusan pemerintahan dalam wilayah NKRI. Dilihat  dari  pelaksanaanya  fungsi  pemerintahan,  desentralisasi  atau  otonomi  itu menunjukan  satuan-satuan  desentralisasi  (otonom)  lebih  fleksibel  dalam  memenuhi berbagai  perubahan  yang  terjadi  dengan  cepat,  dan  juga  melaksanakan  tugas  dengan
1 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010),hal.257
efektif dan inovatif. 2

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  diatas  adalah  menggunakan  pendekatan  deskripsif  dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata  atau  tulisan  dari  perilaku  yang  diamati. 3 Berdasarkan  penguraian  diatas penggunaan  data  kualitatif  dapat  menghasilkan  data  yang  deskriptif  tentang  strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Enrekang. Ada beberapa pendekatan yang digunakan  dalam  penyususunan  jurnal  diatas  adalah  pendekatan  sosial-yuridis  diamana pendekatan  yang  digunakan  untuk  melihat  gejala-gejala  sosial  yang  berkaitan  dengan hukum  dalam  praktek  legalisasi  di  Indonesia.  Pendekatan  sosial-yuridis  ini  mengkaji bagaimana  ketentuan  normatif  diwujudkan  di  dalam  masyarakat. 4 Penulis  juga menggunakan metode pendekatan normatif dimana, menggunakan data sekunder  sebagai sumber  tambahan,  berupa  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian, dan proses legalisasi. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Secara geoegrafis Kabupaten Enrekang berada di jantung jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Kabupaten Enrekang secara  administrasi  terdiri  dari  12  kecamatan  yang  tersebar  dalam  112  Desa  dan  17 Kelurahan.  Luas  wilayah  efektif  menurut  Kecamatan  Enrekang  diurutan  pertama  ada Desa Maiwa dengan luas wilayah 392,87 km2, Enrekang luas wilayah 291,19 km2, dan Curio  luas  wilayah  178,51  km 2 .  Jumlah  penduduk  diKabupaten  Enrekang  terus mengalami  peningkatan  sejak  tiga  tahun  terakhir  yakni  tahun  2015  hingga  2017.  Pada tahun 2015 penduduk Kabupaten Enrekang berjumlah 199.998 jiwa kemudian meningkat
2 Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,2005),hal 330
3 Lexy J moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Remaja Rosdakarya,2002),hal.9
4 Jurnal  RECHTSVINDING,  Noor  Muhammad  Aziz, urgensi  penelitian  dan  pengkajian  hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan vol. 1 Januari-April 2012
5 Soerjono  Soekanti  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  suatu  tinjauan  singkat, (Jakarta, CV.Rajawali,1990),hal.15
menjadi 203.320 jiwa. Peningkatan jumlah tersebut disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran.  Peningkatan  ini  sebenarnya  tidak  merata  tiap  perkecamatan  ada  yang  jumlah perkecamatannya lebih sedikit dibanding kecamatan yang satunya. Besarnya penduduk di kecamatan Enrekang karena Kecamatan Enrekang Merupakan letak Ibu Kota Kabupaten, dan  pada  umumnya  jumlah  penduduk  yang  tinggi  akan  berkonsentrasi  di  daerah perkotaan.

## B. Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Di Kabupaten Enrekang.
Penerapan dari peraturan daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  yaitu  melaksanakan  pembangunan  daerah  selama  5  (lima) tahun  dan  membuatkan  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  Rencana  Strategis (RENSTRA)  bagi  satuan  kerja  perangkat  daerah,  rencana  pembangunan  jangka menengah  ini  dijabarkan  kedalam  bentuk  dokumen  Rencana  Pemerintahan  Daerah (RKPD) ini menjadi dasar acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja  (RENJA)  serta  prioritas  dan  plafon  anggaran  (PPA)  setiap  tahunya.  Perencanaan Jangka  Menengah (Medium-  term  planning) biasanya  mencakup  waktu  4-5  tahun, tergantung  dari  masa  jabatan  kepala  daerah,  disamping  tujuan  diatas,  RPJMD  yang dilakukan di enrekang itu bersifat berkelanjutan, jadi adapun perda pembaharuan yang di gunakan  dalam  pembentukan  RPJMD  Kabupaten Enrekang  tahun  2018-2021  itu  sendiri adalah  perda  No.  1  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  di  Kabupaten  Enrekang  disamping  itu  realisasi  terhadap  pembangunan  dan pendapatan  daerah  tetap  dilanjutkan  dari  masa  periode  2014-  2018,  direalisasikan  di perda pembaharuan tahun 2018-2021.
Setiap  tahapan  penyusunan  RPJMD  pasti  akan  menghasilkan  rancangan  awal pembentukan  APBD  di  Kabupaten  Enrekang,  dan  juga  membahas  permasalahan  isu strategis  daerah,  kinerja  keuangan,  dan  juga  meng  analisis  proyeksi  pendapatan  dan belanja  daerah.  Terlepas  dari  pengaruh  pendapatan  daerah,  adapun  Visi,  Misi,  dari kabupaten  Enrekang  itu  sendiri  adalah  “Terwujudnya  Enrekang  Maju,  Aman,  Dan Sejahtera (Emas) Yang Berkelanjutan Dan Religius”.

## KESIMPULAN
Pemerintahan  Kabupaten  Enrekang  telah  melakukan  pembangunan  sesuai dengan  apa yang tertera dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang, dan juga peran kepala daerah telah berperan secara  maksimal  dalam  menjalankan  perangkat  daerah  dan  juga  aset,  pembangunan, pendanaan,  dan  juga  perpajakan  dimana  akuntabilitas  dan  transparansi  baik  instansi manapun berjalan dengan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady,  Muhammad  Ikram  Nur.  "Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in Gowa,  South  Sulawesi  Province)." FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 13.3 (2019): 241-254.
Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010
Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada,2005),hal 330
Lexy J moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung, Remaja Rosdakarya,2002 . 1 Januari-April 2012
Soerjono  Soekanti  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  suatu  tinjauan singkat, Jakarta, CV.Rajawali,1990
Jurnal  RECHTSVINDING,  NooMuhammad  Aziz, urgensi  penelitian  dan  pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan vol.
Perda  no.  1  tahun  2019  tentang  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah kabupaten enrekang
Syamsuddin,  Rahman,  and  Muhammad  Ikram  Nur  Fuady.  "Upaya  Penguatan  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo." Jurnal Wawasan Yuridika 4.1 (2020): 63-79.
Syamsuddin,  Rahman,  et  al.  "The  Effect  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of Theft." International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 305-312.