QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 191

## ANALISIS KINERJA PERPAJAKAN DAERAH DI KOTA MEDAN

## Dede Ruslan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Email: dras_ruslan@yahoo.com

## Abstract
Delegation of authority taxation (tax assignment) was good to regional governments tend to date still lacks clear standards and universal. Tax assignment and restructuring of taxes and levies in a sustainable course can only be done by revising Law No. 28 of 2009 which is the basis in the management of local taxes and levies. How the performance of local taxation in  Medan  running  has  been  the  material  of  interest  to  be  studied.  Assessment  approach used  in  this  study  diguankan  kualitaitif  research  and  quantitative  research.  Whereas  in other research used to obtain a quantitative description on the contributions and the rate of development of local taxes to the local tax revenue and the performance of Medan, through analytical tools tax elasticity, tax ratio and TPI. The results showed that the performance of local taxes through tax elasticity is known that the average percentage change in local taxes to the percentage change in the GDP amounted to 1.99%, while the ratio of the tax does not show improvement every year. Tax ratio that existed during the period 2011-2015 ranged from  0.62%  to  0.85%.  For  the  effectiveness  of  the  tax  is  relatively  stable  with  ratanya average at  0.79 and  when viewed from the level of efficiency since the year 2011 to  2015 ranged  from  0%  to  2.15%.  In  an  average  rate  of  0.04%  CCER  only.  These  values  were lower and included in the category of good.. _________________________________ Keywords : tax performance, tax  elasticity, tax ratio and CCER.

## PENDAHULUAN
endelegasian  kewenangan  perpajakan  ( tax  assignment )  yang  baik kepada  pemerintah  daerah  cenderung  sampai  saat  ini  masih kurang  memiliki    standar    yang    jelas      dan      universal.    Meski demikian, tax
assignment merupakan  keniscayaan  sejalan  dengan  fungsi‐fungsi pemerintahan yang didelegasikan ke daerah terutama untuk meningkatkan kemandirian,  akuntabilitas,  efisiensi  penyediaan  barang  publik,  dan
P
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 192
kesejahteraan  masyarakat.  Di  Indonesia,  peningkatan  rasio  pajak  daerah terhadap  pendapatan  daerah  menjadi  salah  satu  faktor  yang  ikut mendorong pemerintah untuk terus melakukan tax assignment . Di samping tax  assignment ,  aspek  lain  yang  sangat  penting  dalam  kebijakan desentralisasi  fiskal  Indonesia  adalah  restrukturisasi  pajak  dan  retribusi daerah.
Tax  assignment dan  restrukturisasi  pajak  dan  retribusi  daerah  secara berkelanjutan  tentu  saja  hanya  bisa  dilakukan  dengan  merevisi  Undang‐ Undang  No.  28  Tahun  2009  yang  merupakan  dasar  dalam  pengelolaan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Oleh  karena  itu,  kajian  mendalam terhadap  kemungkinan  pendaerahan  beberapa  jenis  pajak  daerah  seperti Pajak  Tanah  dan  Bangunan  di  sektor  Perkebunan,  Perhutanan,  dan Pertambangan  (tidak  termasuk  tubuh  bumi)  dan  penerapan  sistem  untuk PPh,  serta  restrukturisasi  pajak  dan  retribusi  daerah  dengan mengelompokkan  pajak‐pajak  sejenis,  seperti Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, Pajak  Hiburan,  dan  Pajak  Penerangan  Jalan  (PPJ),  dan  Pajak  Reklame menjadi  pajak  barang  dan  jasa  tertentu,  dan  menggabungkan  semua  jenis retribusi  perizinan  di  daerah  menjadi business  license  tax. Apabila  revisi Undang‐Undang  ini  telah  selesai  maka  Undang‐undang  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  sudah  barang  tentu  mengalami penyesuaian.  Agar  kajian  ini  dapat  memiliki  jangkauan  waktu  cukup panjang maka antisipasi revisi UU 28 Tahun 2009 ini masuk sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan studi ini.
Tujuan  perubahan  Undang‐Undang  No  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : (1) Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, (2) Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment),  (3)  Meningkatkan  efektivitas  pengawasan  pungutan daerah,  (4)  Menyempurnakan  pengelolaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.
Sebagaimana  diketahui,  Undang‐undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (UU  PDRD)  mengamanatkan  bahwa, PBB  sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  akan  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah  paling  lambat  mulai  bulan  Januari  2014,  sedangkan  BPHTB dikelola oleh Pemerintah Daerah mulai Januari 2011.  Di kalangan praktisi PBB  termasuk  pencermatan  dari  widyaiswara  Pusdiklat  Pajak   yang kompetensinya mengajar materi PBB dan BPHTB, terdapat beberapa pasal
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 193
yang menggelitik untuk dikomentari antara lain pasal 81, pasal 87 ayat (4) dan pasal 90 ayat (1) huruf d beserta penjelasan dari  masing‐masing pasal tersebut. Adapun tujuan dari Undang‐undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  adalah  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab  Daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  sekaligus  memperkuat otonomi  daerah,  serta  memberikan  kepastian  bagi  dunia  usaha  mengenai jenis‐jenis  pungutan  daerah  dan  sekaligus  memperkuat  dasar  hukum pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Permasalahan  yang terlebih dahulu perlu dianalisis untuk mencermati masalah tersebut diatas diantaranya  adalah  melihat  bagaimana  kinerja  perpajakan  daerah  di  Kota Medan berjalan selama ini.
Menurut  Sumitro  (1988)  Pajak  adalah  iuran  rakyat  pada  kas  negara berdasarkan  Undang‐Undang  (yang  dapat  di  paksakan)  dengan  tidak mendapat jasa  timbal  (kontra  prestasi)  yang  langsung  dapat  di  tunjukkan dan  yang  di  gunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum”.“Dapat  di paksakan”  mempunyai  arti,apabila  utang  pajak  tidak  di  bayar,utang tersebut  di  tagih  dengan  kekerasan,  seperti  surat  paksa,  sita,  lelang  dan sandera.
Sementara  itu  menurut  Brotodiharjo,R  (1982)  pajak  adalah  iuran  rakyat kepada  negara  (yang  dapat  di  paksakan)  yang  terutang  oleh  wajib  pajak membayarnya  berdasarkan  peraturan‐peraturan,dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  di  tunjuk  dan  yang  dapat  di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.
Menurut Undang‐Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang‐ Undang  No.  18  tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, yang  dimaksud  dengan  Pajak  Daerah  adalah  Iuran  wajib  yang  dilakukan oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang‐ undangan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerinta  daerah  dan pembangunan daerah.
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 194
Menurut Davey (1988:39‐40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara  lain  (1)  Pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan pengaturan  dari  daerah  sendiri;  (2)  Pajak  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  nasional  tetapi  penetapan  tarifnya  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah; (3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah; (4)  Pajak  yang  dipungut  dan  diadministrasikan  oleh  pemerintah  pusat tetapi  hasilnya  diberikan  kepada,  dibagihasilkan,  atau  dibebani  pungutan tambahan  (opsen)  oleh  Pemerintah  Daerah.  Sedangkan  menurut  Undang‐ undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian  Pajak  Daerah  adalah  “iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi  atau  badan  kepada  Daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang‐ undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.
Pajak  merupakan  komponen  penerimaan  yang  sangat  penting.  Menurut Mikesell and Hay (1969,75) : “Taxes are of special importance because :(1) they  provide  a  verry  large  portion  of  the  revenue  of  governmental  units  on  all levels,  (2)  they  are  compulsory  contributions  to  the  cost  of  government,  whether the affected taxpayer approves or disapproves of the levy.
Efektivitas  merupakan  suatu  ukuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu(Sedarmayanti, 2009:  59).  Dimana  semakin  besar  persentase  target  yang  dicapai,  maka semakin  tinggi  efektivitasnya.  Efektivitas  pajak  adalah  perbandingan antara  penerimaan  pajak  dengan  target  (potensi)  penerimaan  pajak  yang telah  dicapai  (realisasi  pajak).Efektivitas  pajak  daerah  menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengumpulkan  pajak  daerah sesuai  dengan  jumlah  penerimaan  pajak  daerah  yang  ditargetkan.  Jadi, efektivitas  yang  dimaksud  adalah  seberapa  besar  realisasi  penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Puspitasari, 2014 dalam Halim, 2004). Untuk menghitung tingkat  efektivitas  dalam  pemungutan  pajak  dapat  menggunakan  rumus sebagai berikut (Puspitasari, 2014 dalam Halim, 2004):
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 195

## METODOLOGI KAJIAN
Pendekatan  kajian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diguankan penelitian  kualitaitif  dan  penelitian  kuantitaf.  Sedangkan  dalam  peneltian kuantitaif digunakan untuk memperoleh gambaran secara objektif tentang kontribusi  dan  laju  perkembangan  pajak  daerah  terhadap  PAD  serta kinerja pajak daerah Kota Medan, melalui alat analitis

## HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Perpajakan Daerah Kota Medan
Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  sumber  penerimaan  daerah  yang dikelola  dan  dimanfaatkannya  sepenuhnya  oleh  daerah.  Pendapatan  asli daerah  merupakan  sumber  keuangan  daerah  yang  digali  dari  dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  serta  lain‐lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah. Oleh  karena  itu  perkembangannya  berkaitan  erat  dengan  upaya  fiscal ( fiscal  effort )  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  menggali  dan mengembangkan  potensi  penerimaan  yang  dimiliki  oleh  daerah  lainnya. Gambaran  komposisi  PAD  Kota  Medan  periode  tahun  2010‐2015  dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 1 Komposisi PAD Kota Medan Tahun 2010‐2015 (Dlm Rp Milliar)
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Realisasi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Pajak Daerah 308,12 609,38 892,67 881,35 962,73 996,03 2 Retribusi Daerah 212,16 236,69 127,84 188,46 171,01 200,16
Pajak Penerimaan Target
Pajak Penerimaan Realisasi PDRB Daerah Pajak Penerimaan Ratio
Tax
PDRB Perubahan % Daerah Pajak Penerimaan
Perubahan % Elasticity Tax    TPI
3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 9,53 4 Lain-Lain PAD yang sah 59,13 Total PAD (Rp. Milyar) 588,94
Sumber : Laporan Realisai APBD Kota Medan : Badan Pengelola Keuangan Daerah (Berbagai tahun, diolah)
Berdasarkan  Tabel 1 diatas diperoleh gambaran bahwa realisasi PAD dari tahun  ketahun  mengalami  fluktuasi  dengan  rata untuk tahun 2010‐2015 adalah sebesar 22,36%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi  pada  tahun  2011  yaitu  sebesar  68,96%  dan  pertumbuhan  terendah pada  tahun  2013  yaitu  sebesar  5,08%.  Pertumbuhan  untuk  tahun  2014  ke 2015  adalah  sebesar  7,62%.  Per digambarkan dalam gambar 1 sebagai berikut
Sumber : Laporan Realisai APBD Kota Medan : Badan Pengelola Keuangan Daerah (Berbagai tahun, diolah)
Gambar 1 . PAD dan Pertumbuhan
Untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  sektor PAD  yang  potensial  untuk  dikembangkan  dalam  rangka  meningkatkan penerimaan  pendapatan  asli  daerah  di  Pemerintah  Kota  Medan,  berikut rincian  perkembangan  sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  ditunjukkan dalam  tabel  2.    Berdasarkan  tabel  2 PAD  untuk  Kota  Medan  selama  periode  2010 retribusi  daerah,  pendapatan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  lain‐lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  mengalami  terus peningkatan
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 196 11,73 9,78 9,5 5,7 8,52 127,27 117,61 126,86 244,81 185,01 995,07 1147,9 1206,17 1384,25 1489,72
Sumber : Laporan Realisai APBD Kota Medan : Badan Pengelola Keuangan Daerah (Berbagai tahun,
abel 1 diatas diperoleh gambaran bahwa realisasi PAD dari tahun  ketahun  mengalami  fluktuasi  dengan  rata‐rata  pertumbuhan  PAD 2015 adalah sebesar 22,36%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi  pada  tahun  2011  yaitu  sebesar  68,96%  dan  pertumbuhan  terendah pada  tahun  2013  yaitu  sebesar  5,08%.  Pertumbuhan  untuk  tahun  2014  ke 2015  adalah  sebesar  7,62%.  Pergerakan  PAD  Kota  Medan  tahun digambarkan dalam gambar 1 sebagai berikut :
Sumber : Laporan Realisai APBD Kota Medan : Badan Pengelola Keuangan Daerah (Berbagai tahun,

## PAD dan Pertumbuhan
Untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  sektor‐sektor  mana  saja  dari PAD  yang  potensial  untuk  dikembangkan  dalam  rangka  meningkatkan penerimaan  pendapatan  asli  daerah  di  Pemerintah  Kota  Medan,  berikut rincian  perkembangan  sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  ditunjukkan dalam  tabel  2.    Berdasarkan  tabel  2  menunjukkan  bahwa  sumber‐sumber PAD  untuk  Kota  Medan  selama  periode  2010‐2015,  yaitu  pajak  daerah, retribusi  daerah,  pendapatan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  mengalami  terus
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 197
Tabel  2. Rincian  Perkembangan  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah Pemerintah Kota Medan
No Uraian Jumlah 2011 2012 2013 2014 2015 Pendapatan Pajak Daerah 609,38 892,67 881,35 962,73 996,03 1 Pajak Hotel 58,60 65,86 76,94 82,05 8,26 2 Pajak Restoran 70,67 83,18 93,13 107,53 124,40 3 Pajak Hiburan 16,24 21,59 27,16 30,12 31,16 4 Pajak Reklame 28,00 26,98 23,35 17,71 12,83 5 Pajak Penerangan Jalan 172,67 146,30 167,03 190,55 222,31 6 Pajar Parkir 5,91 6,86 7,45 8,31 12,41 7 Pajak Air 3,07 7,94 8,21 9,07 10,79 8 Pajak BPHTB 254,22 259,11 243,75 228,39 201,81 9 Pajak PBB 0,00 30,79 26,59 30,02 29,92 Pendapatan Retribusi Daerah 236,69 127,84 188,46 171,01 200,16 1 Retribusi Jasa Umum 114,35 33,33 39,69 40,94 49,23 2 Retribusi Jasa Usaha 19,61 14,94 12,52 12,18 7,45 3 Retribusi Perijinan Terpadu 102,73 79,57 136,25 117,89 143,48 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 11,73 9,78 9,50 5,71 8,52 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 0,15 0,18 0,56 0,00 0,00 2 Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan BUMD 11,35 9,26 8,94 5,71 8,52 3 Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta 0,23 0,34 0,00 0,00 0,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 137,27 117,61 126,86 244,81 285,01 1 Pendapatan Jasa Giro 15,77 7,15 4,18 9,22 16,96 2 Komisi 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Pendapatan Denda Pajak 1,83 2,04 1,81 2,55 1,09 5 Pendapatan dari Pengembalian 0,95 12,48 11,34 18,18 33,19 6 Fasilitas Sosial 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Penerimaan Lain-lain 4,72 95,94 109,53 214,86 233,77 8 Pendapatan dari kekurangan bagi hasil propinsi 110,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumber : Laporan Realisasi APBD, Badan Pengelola Keuangan Kota Medan (Berbagai tahun) Diolah
Jika  di  perhatikan  dari  sumber‐sumber  pandapatan  asli  daerah  tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah masih mendominasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah di kota Medan bila dibandingkan dengan sumber
penerimaan  yang  lain  yakni  pendapatan  hasil  pen daerah  yang  dipisahkan  dan  lain yang  masih  memberi  kontribusi  kecil.  Besarnya  kontribusi  laba  BUMD terhadap  PAD  dapat  dijadikan  indikator  kuat  atau  lemahnya  BUMD dalam suatu daerah. Berdasarkan keteran sektor‐sektor  PAD  yang  perlu  dikembangkan  adalah  pajak  daerah  dan retribusi  daerah.    Selama  periode  2011 pertumbuhan  yang  melambat,  artinya  terjadi  penurunan  yang  cukup signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut ini
Sumber : Laporan Realisasi APBD, Badan Pengelola Keuangan Kota Medan (Berbagai tahun)

## Diolah
Gambar  2. Perkembangan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Tahun  Anggaran 2011‐2015
Dalam  periode  tersebut  Pajak  Daerah  mengalami  rata sebesar  14,48%,  dengan  pertumbuhan  terendah  pada  periode  tahun  2013 dengan  pertumbuhan  negatif  sebesar tahun 2012 sebesar 46,49%.
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  maka  dapat  dihitung  besarnya  kontribusi masing‐masing jenis pajak daerah terhadap jumlah total penerimaan pajak daerah  selama  kurun  waktu  2011 berikut :
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 198
penerimaan  yang  lain  yakni  pendapatan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  lain‐lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah yang  masih  memberi  kontribusi  kecil.  Besarnya  kontribusi  laba  BUMD terhadap  PAD  dapat  dijadikan  indikator  kuat  atau  lemahnya  BUMD dalam suatu daerah. Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diperoleh sektor  PAD  yang  perlu  dikembangkan  adalah  pajak  daerah  dan retribusi  daerah.    Selama  periode  2011‐2015,  pajak  daerah  mengalami pertumbuhan  yang  melambat,  artinya  terjadi  penurunan  yang  cukup
unjukkan dalam grafik berikut ini.
Sumber : Laporan Realisasi APBD, Badan Pengelola Keuangan Kota Medan (Berbagai tahun)
Perkembangan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Tahun  Anggaran
Dalam  periode  tersebut  Pajak  Daerah  mengalami  rata‐rata  pertumbuhan sebesar  14,48%,  dengan  pertumbuhan  terendah  pada  periode  tahun  2013 dengan  pertumbuhan  negatif  sebesar  ‐1,27%  dan  tertinggi  pada  periode
atas  maka  dapat  dihitung  besarnya  kontribusi masing jenis pajak daerah terhadap jumlah total penerimaan pajak daerah  selama  kurun  waktu  2011‐2015  yang  akan  disajikan  dalam  tabel
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 199
Tabel 3 . Kontribusi Jenis Pajak terhadap Pendapatan Pajak Daerah
No Uraian Jumlah Rata- rata 2011 2012 2013 2014 2015 Pendapatan Pajak Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 Pajak Hotel 9,62 7,38 8,73 8,52 8,26 8,50 2 Pajak Restoran 11,60 9,32 10,57 11,17 12,49 11,03 3 Pajak Hiburan 2,67 2,42 3,08 3,13 3,13 2,88 4 Pajak Reklame 4,59 3,02 2,65 1,84 1,29 2,68 5 Pajak Penerangan Jalan 28,34 16,39 18,95 19,79 22,32 21,16 6 Pajar Parkir 0,97 0,77 0,85 0,86 1,25 0,94 7 Pajak Air 0,50 0,89 0,93 0,94 1,08 0,87 8 Pajak BPHTB 41,72 29,03 27,66 23,72 20,26 28,48 9 Pajak PBB 0,00 30,79 26,59 30,02 29,92 23,46
Sumber :  Laporan Realisasi APBD, Badan Pengelola Keuangan Kota Medan (Berbagai tahun)

## Diolah
Terlihat pada tabel di atas rata‐rata kontributor terbesar penerimaan pajak daerah  di  Kota  Medan  2011‐2015  adalah  Pajak  BPHTB  sebesar  28,48% dengan  nilai  nominal  Rp  246,37  milyar  diikuti  Pajak  PBB  sebesar  23,46% dengan  nilai  nominal  Rp  199,55  milyar,  kemudian  secara  berturut‐turut Pajak  Penerangan  Jalan  (21,16%),  Pajak  Restoran  (11,03%)  dan  Hotel (8,5%).    Selanjutnya  Pajak  Hiburan  dan  Pajak  Reklama  masing‐masing sebesar 2,88% dan 2,68%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Salomo  dan  Ikhsan  (2002:95)  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak  daerah  yaitu  Pajak  Penerangan  Jalan.  Selanjutnya  Salomo  dan Ikhsan  (2002:96)  menjelaskan  bahwa  jenis‐jenis  pajak  daerah  tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan di masa mendatang.
Berdasarkan data tersebut diatas, di Kota Medan  jenis pajak daerah yang memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  adalah  pajak  BPHTB,  Pajak  PBB, Pajak  Penerangan  jalan,  Pajak  restoran  dan  Pajak  Hotel.  Hal  ini  tentunya sangat  berimplikasi  pada  jenis  investasi  yang  menarik  untuk dikembangkan  di  Kota  Medan  yaitu  potensi  investasi  di  bidang  Properti terkait  dengan  sektor  Perumahan  yang  akan  dapat  meningkatkan  pajak
PBB  dan  BPHTB,  lalu  investasi  di  sektor  restoran  berikut  dengan  sektor turunannya berupa investasi kul
Agar  lebih  mudah  memahami  kontribusi  penerimaan  setiap  jenis  pajak daerah  terhadap  seluruh  penerimaan  pajak  daerah  maka  penulis  juga menyajikan dalam bentuk gambar berikut ini :
Gambar 3. Kontribusi Setiap Jen
Berdasarkan data tersebut diatas, di Kota Medan  jenis pajak daerah yang memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  adalah  pajak  BPHTB,  Pajak  PBB, Pajak  Penerangan  jalan,  Pajak  restoran  dan  Pajak  Hotel.  Hal  ini  tentunya sangat  berimplikasi  pada  jenis  investasi  yang  menarik  untuk dikembangkan  di  Kota  Medan  yaitu  potensi  investasi  di  bidang  Properti terkait  dengan  sektor  Perumahan  yang  akan  dapat  meningkatkan  pajak PBB  dan  BPHTB,  lalu  investasi  di  sektor  restoran  berikut  de turunannya berupa investasi kuliner dan investasi di sektor perhotelan.
Berdasarkan  data  dan  uraian  diatas,  selanjutnya  dapat  dianalisis  kinerja pajak daerah yang terdi dari tiga hal yaitu analisis mengenai upaya pajak ( tax effort ) yang mencakup elastisitas pajak daerah ( pajak ( tax ratio ), kemudian tax effectivenes tax efficiency .
Tax Elasticity (Elastisitas Pajak Daerah)
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 200
PBB  dan  BPHTB,  lalu  investasi  di  sektor  restoran  berikut  dengan  sektor turunannya berupa investasi kuliner dan investasi di sektor perhotelan.
Agar  lebih  mudah  memahami  kontribusi  penerimaan  setiap  jenis  pajak daerah  terhadap  seluruh  penerimaan  pajak  daerah  maka  penulis  juga menyajikan dalam bentuk gambar berikut ini :
Kontribusi Setiap Jenis Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah
Berdasarkan data tersebut diatas, di Kota Medan  jenis pajak daerah yang memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  adalah  pajak  BPHTB,  Pajak  PBB, Pajak  Penerangan  jalan,  Pajak  restoran  dan  Pajak  Hotel.  Hal  ini  tentunya sangat  berimplikasi  pada  jenis  investasi  yang  menarik  untuk dikembangkan  di  Kota  Medan  yaitu  potensi  investasi  di  bidang  Properti terkait  dengan  sektor  Perumahan  yang  akan  dapat  meningkatkan  pajak PBB  dan  BPHTB,  lalu  investasi  di  sektor  restoran  berikut  dengan  sektor turunannya berupa investasi kuliner dan investasi di sektor perhotelan.
Berdasarkan  data  dan  uraian  diatas,  selanjutnya  dapat  dianalisis  kinerja pajak daerah yang terdi dari tiga hal yaitu analisis mengenai upaya pajak p elastisitas pajak daerah ( tax elasticity ) dan rasio tax effectivenes (hasil guna) serta terakhir adalah
(Elastisitas Pajak Daerah)
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 201
Analisis  elastisitas  pajak  atau  yang  sering  juga  disebut tax  bouyancy dengan  melihat  seberapa  besar  perbandingan  persentase  perubahan penerimaan  pajak  daerah  dengan  persentase  perubahan  PDRB.  Hal  ini adalah  untuk  melihat  kepekaan  perubahan  PDRB  tahun  depan  yang disebabkan  perubahan  penerimaan  pajak  daerah  tahun  sekarang.  Agar lebih  mudah  memahami  perhitungannya  maka  di  bawah  ini  disajikan perhitungannya dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 4 . Tax Elasticity
Tahun Pajak Daerah PDRB Harga Konstan Pertumbuhan Tax Elasticity (Rp Milyar) (Rp Milyar) (%) (%) 2011 609,38 97674,56 2012 892,67 105162,01 46,49 7,67 6,06 2013 881,35 110794,43 -1,27 5,36 -0,24 2014 962,73 117507,60 9,23 6,06 1,52 2015 996,03 124277,41 3,46 5,76 0,60 Rata-rata 1,99

## Sumber : Diolah
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  rata‐rata  presentase  perubahan  pajak daerah  terhadap  presentase  perubahan  PDRB  adalah  sebesar  1,99%.  Hal ini  berarti  selama  periode  2011‐2015,  jika  pajak  daerah  tahun  sekarang sebesar  1%  maka  PDRB  pada  tahun  yang  akan  datang  akan  meningkat sebesar  1,99%.  Angka  ini  terlihat  sangat  kecil.  Hal  ini  berarti  setiap terdapat perubahan PDRB, maka penerimaan pajak daerah tidak berubah secara  signifikan,  dengan  demikian  jika  Pemerintah  Kota  Medan mengambil  kebijakan  dengan  tujuan  meningkatkan  penerimaan  pajak daerah dalam rangka meningkatkan PDRB adalah kebijakan yang kurang tepat. Karena konstribusi PAD terhadap PDRB sangat kecil yaitu rata rata untuk  lima  tahun  terakhir  hanya  sebesar  0,78%.  Namun  jika  upaya peningkatan  pajak  daerah  adalah  dalam  rangka  meningkatkan  PAD adalah tepat, sebab rata‐rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD cukup signifikan,  yaitu  sebesar  69,70%.  Hal  ini  cukup  penting  karena  PAD dipandang sebagai ciri kemandirian suatu daerah. Hal ini juga berarti jika upaya peningkatan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli  Daerah,  maka  hal  tersebut  merupakan  kebijakan  yang  tepat,  sebab rata‐rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah tahun 2011‐2014  cukup  signifikan  yaitu  sebesar  69,70%.  Hal  ini  cukup  penting karena Penerimaan Asli Daerah dipandang sebagai ciri kemandirian suatu Daerah.
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 202

## Tax Ratio (Rasio Pajak)
Selanjutnya  Ukuran  kinerja  perpajakan  pada  umumnya  menggunakan rasio  pajak  ( tax  ratio ),  yaitu  dengan  cara  membagi  realisasi  penerimaan pajak  dengan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Oleh  karena  itu, terkait  dengan  rasio  pajak,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) menggambarkan  jumlah  pendapatan  potensial  yang  dapat  dikenai  pajak. PDRB  juga  menggambarkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat  yang  jika berkembang  dengan  baik  merupakan  potensi  yang  baik  bagi  pengenaan pajak  di  wilayah  tersebut.  Mengetahui  angka‐angka  rasio  pajak  di  Kota Medan  akan  membantu  dalam  menganalisis  secara  sederhana  hubungan antara  pajak  daerah  Kota  Medan  dengan  PDRB‐nya.  Dengan  Rasio  pajak dapat  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam membayarkan  pajak,  mengukur  kinerja  perpajakan,  dan  melihat  potensi pajak  yang  dimiliki.  Sehingga  semakin  tinggi tax  ratio suatu  daerah menggambarkan  semakin  tinggi  kemandirian  suatu  daerah.  Semakin mandiri suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar  pajak  yang  nantinya  akan  meningkatkan  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.  Adapun Rasio Pajak Daerah Kota Medan terhadap PDRB ditunjukkan dalam tabel sevai berikut :
Tabel 5 . Tax Ratio
Tahun Pajak Daerah PDRB Harga Konstan Pertumbuhan Tax Ratio (Rp Milyar) (Rp Milyar) (%) (%) 2011 609,38 97674,56 0,62 2012 892,67 105162,01 46,49 7,67 0,85 2013 881,35 110794,43 -1,27 5,36 0,80 2014 962,73 117507,60 9,23 6,06 0,82 2015 996,03 124277,41 3,46 5,76 0,80 Rata-rata 0,82 Tax  Ratio yang  diperoleh  Kota  Medan  dapat  dilihat  pada  table  di  atas.
Terlihat  pada  tabel  lima  tahun  terakhir  dari  2011‐2015 tax  ratio yang diperoleh  Kota  Medan  sebagai  salah  satu  ukuran  kinerja  pajak  daerah tidak  menunjukan  peningkatan  setiap  tahunnya.  Tax  ratio  yang  ada selama  periode  2011‐2015  berkisar  antara  0,62%  sampai  0,85%,      dimana tak ratio setiap tahunnya hanya sebesar 0,01 atau rata‐rata sebesar 0,82%. Hal ini belum menunjukan upaya pajak daerah ( tax effort ) masih kecil atau belum  signifikan.  Sebagai  patokan,  Devas  (1983:67)  mengatakan  bahwa
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 203
apabila tax effort (upaya pajak)  yang  diperoleh mencapai 2%  maka upaya pajak yang dilakukan adalah baik.
Tax Effectiveness (Hasil Guna Pajak)
Pengukuran  efektifitas  pajak  dilakukan  dengan  menggunakan  Tax Performance Index (TPI). TPI ini Mengukur hubungan antara hasil pungut suatu  pajak  dengan  potensi  hasil  pajak  itu  sendiri,  dengan  anggapan semua  wajib  pajak  membayar  pajaknya  masing‐masing.  TPI  diperoleh dengan  membandingkan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  dengan Rencana  Penerimaan  Pajak  Daerah.  Pengukuran  efektivitas  ini  dilakukan dengan  data  mengenai  target  penerimaan  pajak  daerah.  Pengukuran efektivitas diperoleh dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah  dengan  Rencana  Penerimaan  Pajak  Daerah  yang  diperoleh  dari Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan.    Berikut  ini  pengukuran Tax Performance Index (TPI), untuk tahun 2011‐2015
T abel 6. Perhitungan Tax Performance Index Tahun Realisasi Pajak Daerah Rencana Pajak Daerah TPI (Rp Milyar) (Rp Milyar) 2011 609,38 585,03 1,04 2012 892,67 1088,00 0,82 2013 881,35 1190,00 0,74 2014 962,73 1167,40 0,82 2015 996,03 1267,10 0,79 Rata-rata 0,79 Sumber : Diolah
Ratio  TPI  untuk  menghitung  tingkat  efektifitas  berdasarkan  tabel perhitungan Tax Performance Index di atas menunjukan tingkat efektifitas yang  cenderung  berfluktuasi  yang  relatif  stabil.  Tahun  2011  terlihat tingkat  efektifitas  yang  dicapai  pada  tahun  ini  adalah  sebesar  1,04. Penerimaan  Pajak  pada  tahun  itu  sebesar  nominal  Rp  609,38  milyar sedangkan  rencana  penerimaan  sebesar  Rp.585,03,  pada  tahun  tersebut penerimaan  pajak  dapat  dikatakan  efektif,  namun  untuk  tahun  2012 hingga  tahun  2015  TPI  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan menjadi tidak efektif, dimana penerimaan pajak daerah pada tahun‐tahun tersebut  lebih  kecil  dari  rencananya.  Sehingga  untuk  tahun  2012  sampai dengan  2015  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan  dapat  dinyatakan  tidak berhasil dalam mencapai target yang direncanakan.
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 204
Tax Effeciency (Daya Guna Pajak)
Untuk  menghitung  efisiensi  pajak  (daya  guna  pajak)  maka  penulis  akan sajikan  dalam  tabel  7.    Terlihat  pada  tabel  7  nilai  CCER  yang  ada  sejak Tahun 2011 hingga 2015 berkisar antara 0% hingga 2,15%. Secara rata‐rata angka  CCER  hanya  sebesar  0,04%.  Angka  ini  termasuk  rendah  dan termasuk  dalam  katagori  yang  baik,  sebab  Devas  (Salomo  dan  Ikhsan, 2002:128) mengatakan bahwa bila angka CCER tidak lebih dari 20% berarti masih cukup baik dan dapat dikatakan efisien.
Tabel 7 Tax Effeciency yang di ukur dari Cost of Collection Effeiciency Ratio
Tahun Realisasi Pajak Daerah Biaya Pemungutan PD CCER (%) (Rp Milyar) (Rp Milyar) 2011 609,38 13,11 2,15 2012 892,67 1,40 0,16 2013 881,35 0,00 0,00 2014 962,73 0,00 0,00 2015 996,03 0,00 0,00 Rata-rata 0,04 Sumber : Diolah

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Secara umum kinerja perpajakan daerah Kota Medan diperoleh gambaran bahwa  realisasi  PAD  dari  tahun  ketahun  mengalami  fluktuasi  dengan rata‐rata  pertumbuhan  PAD  untuk  tahun  2010‐2015  adalah  sebesar 22,36%.  Dari  PAD  tersebut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  masih mendominasi  dalam  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  di  kota  Medan dengan  rata‐rata  pertumbuhan  sebesar  14,48%  untuk  periode  2011‐2015. Kontribusi  terbesar  terbesar  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Medan 2011‐2015 adalah Pajak BPHTB sebesar 28,48%.
Dilihat  dari  kinerja  pajak  daerah,  ditunjukkan  melalui  elastisitas  pajak diketahui  bahwa  rata‐rata  presentase  perubahan  pajak  daerah  terhadap presentase  perubahan  PDRB  adalah  sebesar  1,99%,  sedangkan  dari  sisi rasio  pajak  tidak  menunjukan  peningkatan  setiap  tahunnya.  Tax  ratio yang  ada  selama  periode  2011‐2015  berkisar  antara  0,62%  sampai  0,85%. Untuk  tingkat  efektivitas  pajak  relatif  stabil  dengan  rata  ratanya  sebesar 0,79 dan jika dilihat dari tingkat efisiensinya sejak Tahun 2011 hingga 2015 berkisar  antara  0%  hingga  2,15%.  Secara  rata‐rata  angka  CCER  hanya
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 205
sebesar  0,04%.  Angka  ini  termasuk  rendah  dan  termasuk  dalam  katagori yang baik.
Saran Mencermati  perkembangan  penerimaan  pajak  daerah  yang  cukup  besar, seyogyanya  Pemerintah  Daerah  Kota  Medan  melalui  Dinas  Pendapatan Daerah  agar  lebih  menggali  lagi  penerimaan  pajak  daerah  dengan  cara melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dengan cara :
1) Memperluas basis penerimaan
2) Meningkatkan  kinerja  fiskus  dengan  cara  melakukan  pelaksanaan tahap‐tahap administrasi pemungutan pajak dengan benar, melakukan penetapan  perencanaan  penerimaan  yang  berdasarkan  potensi  pajak yang sebenarnya dan meningkatkan efisiensi biaya pemungutan

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, Faisal H. Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Distorsi, Peluang dan Kendala. Jakarta : Erlangga 1997.
Bird,  Richard  M.  &  Francois  Vaillancourt. Desentralisasi  Fiskal  Di  Negara- Negara  Berkembang ,  terjemahan  Alimizan  Ulfa,  Gramedia,  Jakarta, 2000
Cocrhane, Glynn. Policies for Strengtening Goverment in Developing Countries.,
World Bank Staff Working Papers. No 582. Washington D.C. 1983
Davey.  K.J. Pembiayaan  Pemerintahan  :  Praktek-praktek  Internasional  dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga . UI Press, Jakarta, 1988.
Devas,  Nick  dkk. Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia .  UI  Press. Jakarta.1989
Dimock, Marshal Edward and Gladys Ogden Dimock. Administrasi Negara . Diterjemahkan oleh Husni Thamrin Pane. Cetakan Kelima. Rineka Cipta. Jakarta 1982
Dumairy, Perekonomian Indonesia , Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994
Effendi,  Elfian. Jangan  Menunggu  Kapal  Pecah,  salah  urus  hutan,  Otonomi Daerah  dan  Desentralisasi  Fiskal .  Lembaga  Penerbit  FEUI,  Jakarta, 2001
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 206
Handayaningrat,  Soewarno. Pengantar  Study  Administrasi  Dan  Manajemen .. CV Haji Masagung. Jakarta.1990
……… Administrasi  Pemerintahan  Dalam  Pembangunan  Nasional .  Cetakan Kesepuluh. CV Haji Masagung. Jakarta. 1994
Hidayat,  Syarif  dan  Carunia  Mulya  Firdausy. Exploring  Indonesian  Local State-Elite’s  orientation  towards  local  autonomy .  Japan  International Cooperation Agency. Jakarta, 2002
Hoessein, Bhenyamin. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah , Jurnal Bisnis dan Birokrasi, Jakarta, Juli 2000.
Ida, Laode. Otonomi  Daerah, Demokrasi & Clean Government . PSPK, Jakarta, 2000
Kasim,  Azhar.  Pengukuran  Efektivitas  Dalam  Organisasi.  Pusat  Antar
Universitas Ilmu‐Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta. 1993
Kaho,  Josef  Riwu. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia,
Identifikasi  Beberpa  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyelenggaraannya . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
Kartasasmita, Ginanjar. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan . Jakarta : Cidesindo 1996
Kelley,  Patrick  L.  and  Oliver  Oldman. Income  Tax  Administration .  The Foundation Press Inc. New York. 1973
Koswara,  E. Untuk  Demokrasi  Dan  Kemandirian  Rakyat .  Yayasan  Pariba. Jakarta. 2001
Koswara, E. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No 22 Tahun  1999.  Suatu  Telaah  menyangkut  Kebijakasanaan  dan Kompleksitasnya . Analisis CSIS No.1 Jakarta
Kuncoro,  Mudrajad. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah,  Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang . Erlangga. Jakarta. 2003
Lubis,  Hari  S.B.  dan  Martani  Huseini. Teori  Organisasi .,  Pusat  Antar Universitas Ilmu‐Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta. 1987
Mariana,  Dede. Memahami  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . Majalah  Governance,  Pusat  Penelitian  Kebijakan  Publik  dan
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 207
Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung, Juni 2005
Mansyuri,  R. Panduan  Konsep  Utama  Pajak  Penghasilan  Indonesia .  PT  Bina Rena Pariwara. Jakarta. 1994
Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta : Andi 2002
Musgrave,  Richard  A.  dan  Peggy  Musgrave. Keuangan  Negara  dalam  Teori
dan Praktek (edisi Bahasa Indonesia) Penerbit Erlangga Jakarta 1993 Nordin, Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota  Di  Era  Otonomi  Daerah.  Dalam  DELEGASI Jurnal Ilmu Administrasi No 2 Agustus 2005 STIA Banjarmasin
Prasentiantono, Tony A (ed.) Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia, Substansi dan  Urgensi  :  Kumpulan  Tulisan  Dr.Guritno  Mangkusubroto , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
Pamoedji, S. Pembinaan Perkotaan di Indonesia . Penerbit Ichtiar. Jakarta. 1980
Pattimura, Luthfi. Manajamen Otonomi Daerah. LKSPI. Jakarta. 2003
Piliang,  Indra  J. Otonomi  Daerah  Evaluasi  dan  Proyeksi.  Divisi  Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. Jakarta 2003
Rachbini,  Didik.J. Politik  Deregulasi  Dan  Agenda  Kebijakan  Ekonomi .  Info Bank. Jakarta. 1994
Rasyid,  Ryas. Perspektif  Otonomi  Luas,  di  dalam  Otonomi  atau  Federalisme, Dampaknya terhadap Perekonomian , Suara Pembaruan, Jakarta 2000
Radianto, Otonomi  Keuangan  Daerah  Tingkat  II  Maluku ,  Prisma,  LP3ES Jakarta. 1997.
Salomo,  Roy  V  dan  M.  Ikhsan. Keuangan  Daerah  di  Indonesia .  STIA  LAN Press Jakarta 2002
Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah . Sinar Harapan, Jakarta, 1999
Sidik,  Machfud, Keuangan  Daerah .  Modul  Universitas  Terbuka.  Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.1996
Sidik,  Machfud. Optimalisasi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Dalam Rangka  Peningkatkan  Kemampuan  Keuangan  Daerah. disampaikan
QE Journal │ Vol.05 - No. 04 Desember 2016 - 208
dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema “Strategi Meningkatkan Kemampuan  Keuangan  daerah  Melalui  Penggalian  Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah” Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 ‐ di Bandung, 10 April 2002.
Smith,  B.C. Decentralization  :  The  Territorial Dimension Of  The  State .  George Allen & Unwin. London. 1985.
Simanjuntak,  Robert.A. Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Fiskal,  Kajian Hubungan  Keuangan  Pusat-Daerah  Pasca  Orde  Baru ,  disampaikan sebagai bahan Seminar & Dialog Nasional “Platform Untuk Masa Depan  Ekonomi  Indonesia”.  Diselenggarakan  ISEI  Cbg  Padang dengan  IRIS  Univ.Marryland  serta  USAID.  Padang,  15‐16  April 1999.
Surbakti,  Ramlan. Otonomi  Daerah  Seluas-luasnya  dan  Faktor  Pendukungnya . www.otoda.or.id. Tanpa tahun
Soelarno,  Slamet. Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah .  STIA  LAN  Press. Jakarta.1999
Toha,  Mahmud  dan  M.  Soekarni. Studi  Kelayakan  Ekonomi,  Pembentukan Propinsi  Baru:  Kasus  Banten .  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan. Jakarta. 2000
United  Nation, Public  Administration  in  Second  United  Development  Decade , Departement  of  Economic  and  Social  Affair,  United  Nation,  New York, 1971
Uppal,  J.S. Taxation  in  Indonesia .  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada  University Press. 2000
Waldo, Dwight. Pengantar Studi Public Administration . Terjemahan Selamet W.  Admosoedarmo.  Cetakan  keenam.  Radar  Jaya  Offset. Jakarta.1991
White, Leonard D. Introduction To The Study Of Public Administration . Fourth Edition. The Mc Millan Co. New York.1958
Widjaja,  A.W. Titik  Berat  Otonomi  pada  Daerah  Tingkat  II .  Jakarta.  Rajawali Press, 1998
Zandjani, Tubagus Chairul Amachi. Perpajakan . Gramedia. Jakarta. 1992