## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK POLICE 4.0 UNTUK MERESPON SECARA CEPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA PADA WILAYAH HUKUM POLRES PAYAKUMBUH
Iyah Faniyah 1* , Fajar Maulana 2
1,2 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Email: 1 iyahfaniyah01@gmail.com , 2 maulanafajar034@gmail.com
*Corresponding Author: iyahfaniyah01@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 02/03/2023 Dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  maka  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan  Kepolisian  yang PRESISI  (Prediktif,  Responsibilitas,  dan  Transparansi  Berkeadilan), merespon dengan cepat dengan mengeluarkan kebijakan penerapan Teknologi
Informasi  Elektronik  Era  Police  4.0.  Kebijakan  ini  didasarkan  kepada Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110. Dengan adanya Teknologi Informasi Quick Respon,  maka  Polres  Payakumbuh  telah  berhasil  mengungkap  sejumlah tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh, dari tahun 2020 sampai tahun 2021, serta pengungkapan tersebut terus meningkat setiap tahunnya.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Pertama,  Bagaimana penerapan  teknologi  informasi  elektronik  Police  4.0.  untuk  merespon  cepat terjadinya tindak pidana pada wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh? Kedua, Kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan  teknologi  informasi  elektronik  Police  4.0.  untuk  merespon  cepat terjadinya tindak pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  didukung  pendekatan  yuridis empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  sebagai  data  utama  dan data  primer  sebagai  data  pendukung,  yang  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan/studi  dokumen  dan  studi  lapangan  dengan  teknik  wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif  analitis.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan  dan  analisis diperoleh kesimpulan: Pertama penerapan pelaksanaan sistem informasi polri dalam  merespon  cepat  terjadinya  tindak  pidana  di  era  Police  4.0  di  Wilayah hukum  Kepolisian  Resor  Payakumbuh  adalah  sangat  membantu  Sat  Reskrim Polres  Payakumbuh  dalam  menyelesaikan perkara  tindak pidana  yang  ada  di wilayah  hukum  Polres  Payakumbuh.  Dengan  sistem  informasi,  identitas pelaku  dapat  diketahui  dengan  cepat,  serta  memudahkan  penyidik/penyidik pembantu  dalam  mengumpulkan  alat  bukti  agar  perkara  tersebut  dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Kedua, kendala yang dihadapi Kepolisian Resor  Payakumbuh  dalam  penerapan  teknologi  informasi  elektronik  Police 4.0.  untuk  merespon  cepat  terjadinya  tindak  pidana  yakni  keterbatasan personil yang mampu mengoperasionalkan sistem informasi dan keterbatasan jumlah  teknologi  informasi  yang  belum  sebanding  dengan  jumlah  tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh.
Direvisi, 17/03/2023 Dipublikasi, 04/04/2023
Kata Kunci: Sistem Informasi Polri, Tindak Pidana, Era Police 4.0.

## Abstract
Keywords: National Police Information System, Crime, Era Police 4.0. Developing  of  technology  largely,  the  Indonesian  National  Police  create PRESISI  (Predictive,  Responsibility,  and  Transparance  Justice),  responding to  the  development  of  the  new  technological  era,  the  National  Police  then responded  quickly  by  issuing  various  policies  in  tackling  the  occurrence  of criminal  acts  and  has  been  implemented  by  carry  out  the  new  policy  in eradicating crime. One of them is the Indonesian Police Regulation Number 1 Year  2018  about  Police  Service  110.  Since  2020  and  until  now  has experienced developments. which is quite good. In addition, the main basis for the  National  Police  of  the  Republic  of  Indonesia  to  issue  Regulation  of  the Head  of  the  State  Police  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  1  of  2018 regarding Police Services 110 is Law of the Republic of Indonesia Number 19 of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning Information  and  Electronic  Transactions.  The  problems  in  this  study  are:
First,  how  is  the  implementation  of  the  technology  information  of  electronic Police  4.0.  in  responding  quickly  to  the  occurrence  of  criminal  acts  in  the Payakumbuh  Police  area?  Second,  what  are  the  obstacles  of  Payakumbuh Police to implementing the technology information of electronic Police 4.0. in responding quickly to the occurrence of criminal acts? This research is legal research  with  analytical  descriptive  specifications.  The  approach  used  is  a normative  juridical  approach  and  is  supported  by  an  empirical  juridical approach.  The  data  source  used  is  secondary  data  with  data  collection techniques  in  the  form  of  document  studies  and  field  studies  through interviews.  Then  the  data  was  analyzed  qualitatively  and  described  in descriptive  analytical  form.  Based  on  the  results  of  the  discussion  and analysis,  it  was  concluded:  First,  the  implementation  of  the  technology information of electronic Police 4.0. in responding quickly to the occurrence of  criminal  acts  in  the  Payakumbuh  Police  area  greatly  helped  the Payakumbuh  Police  Criminal  Investigation  Unit  in  resolving  criminal  cases in  the  Payakumbuh  Police  jurisdiction.  With  the  information  system,  the identity of the perpetrator can be known quickly, as well as making it easier for  investigators/assistant  investigators  to  collect  evidence  so  that  the  case can  be  escalated  to  the  investigation  process.  Second,  the  obstacles  faced Payakumbuh Police in the implementation of the Polri information system in responding  quickly  to  the  occurrence  of  criminal  acts,  namely  the  limited personnel who can operate the information system and the limited amount of information  technology  that  has  not  been  proportional  to  the  number  of criminal  acts  committed.  occurred  in  the  jurisdiction  of  the  Payakumbuh Police.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi  baru sedang marak dibicarakan pada beberapa  dekade akhir- akhir  ini  yang  dikenal  dengan  nama  era  revolusi  industri  4.0.  era  ini  memiliki  ciri peningkatan  teknologi  digitalisasi,  robotisasi  dan  kecerdasan  otomatisasi  yang  sangat  cepat. Demikian  halnya  dengan internet  of  things serta  kecerdasan  buatan,  seperti  ekonomi  dan bisnis  baik  sifatnya  nasional,  global,  masyarakat  atau  individu. 1 Era  revolusi  industri  4.0 bukan  hanya  sekedar  slogan  yang  diulang  terus-menerus.    Beberapa  pilar  yang  disepakati oleh seluruh negara di dunia untuk dibangun ada enam pilar penting, yaitu masyarakat digital, teknologi  di  tempat  kerja,  keamanan  sipil,  hidup  sehat,  mobilitas  cerdas  dan  energi berkelanjutan. 2 Tatanan  sosial  pada  era  industri  4.0  ini  dikenal  dengan  istilah  masyarakat
1 Schwab, Klaus, The Four Industrial Revolution .1st Ed. Crown Bussines, New York, Crown Bussines, 2017, hlm. 29
2 Markplus  Inc  terhadap  Gambaran  Kepuasan  Masyarakat  pada  Institusi  Polri  Berfokus  pada  Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Tahun 2020.
informasi.  Banyak  masyarakat  yang  memiliki  anggapan  bahwa  industri  4.0  mesin-mesin canggih digunakan dan pekerjaan yang dilakukan manusia akan ditekan.
Di  tengah  kemajuan  peradaban,  teknologi  menjadi  bagian  solusi  atas  berbagai permasalahan  sosial,  walaupun  manfaat  yang  diperoleh  harus  dibayar  dengan  ekses  kondisi yang diciptakan lebih volatility (bergejolak), uncertainty (tidak pasti), complexity (kompleks), dan ambiguity (tidak  jelas  atau  ambigu)  atau  yang  disingkat  dengan  VUCA.  Menurut Haryatmoko,  karena  adanya  perubahan  dinamika  yang  sangat  cepat  menjadikan  kondisi bergejolak dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi maupun politik. Kondisi yang tidak pasti  saat  ini  menjadikan  isu  dan  peristiwa  sulit  untuk  diprediksi.  Sementara  itu,  situasi kompleks  lahir  karena  adanya  gangguan  dan  kekacauan  yang  menimpa  setiap  organisasi. Adapun kondisi ambigu atau ketidakjelasan tercipta dari beban berat realitas dan makna yang bergabung  pada  berbagai  situasi  yang  ada,  hal  ini  nampak  dari  adanya  situasi  mengambang atau tidak ada kejelasan atas suatu keadaan. 3
Perubahan  kondisi  dinamis  tersebut  kemudian  turut  memberikan  pengaruh  terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Sebagai salah satu contoh adalah kasus yang saat ini banyak  terjadi  di  Indonesia  yaitu  kasus  ujaran  kebencian  ( speech  hate ).  Jika  dilihat  dari sifatnya bersifat parsial, tapi kasus ujaran kebencian kenyataannya kasuistik terhadap tindak pidana merusak fasilitas umum. Permasalahan SARA juga terjadi secara parallel di sisi lain, karena  melahirkan  kejahatan-kejahatan  yang  lain.  Mencermati  situasi  yang  ada,  public kemudian  bertanya-tanya  apakah  institusi  kepolisian  bisa  menanggulangi  keadaan  tersebut, karena  dalam  waktu  yang  sama,  kepolisian  banyak  berhasil  mengungkap  tindak  pidana  lain dalam skala yang besar.
Kondisi VUCA dalam bidang keamanan dalam negeri seperti itu dialami banyak negara seperti  di  AS  pada  masalah  ‘ Black  Lives  Matter’ ;  di  Indonesia  pada  masalah  ‘FPI’;  di Perancis  pada  masalah  ‘Karikatur  Nabi’;  dan  di  Malaysia  pada  masalah  ‘Korupsi Pemerintahan’.  Ke  semua  permasalahan  keamanan  dalam  negeri  yang  dialami  berbagai negara  tersebut  menciptakan  berlarutnya  krisis  multidimensi,  pada  aspek  kerukunan, instabilitas  politik,  hingga  meningkatnya  gejala  anarkistis.  Dengan  adanya  VUCA  institusi kepolisian  di  dunia  terdorong  untuk  beradaptasi  dengan  pendekatan  pemolisian  yang  lebih terdepan  yang  dikenal  dengan  pemolisian  prediktif  ( predictive  policing ).  Kondisi  ini  juga terasa  di  Indonesia,  karena  telah  beradaptasi  secara  komprehensif  untuk  menyempurnakan berbagai strategi yang telah dilaksanakan selama ini.
Sebagai  alat  negara,  Kepolian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  memiliki  tugas menjaga  keamanan  dalam  negeri.  Polri  selalu  cermat  dalam  dalam  mengantisipasi  berbagai gejolak, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas. Dalam prakteknya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk memberi pelayanan dan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat. Faktor yang paling penting dan utama untuk dilaksanakan adalah hadirnya Polri sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Pasal  2  UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyebutkan:  fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sementara  itu,  Pasal  4  Kepolisian  Negara
3 Haryatmoko, Jalan  Baru  Kepemimpinan  &  Pendidikan:  Jawaban  atas  Tantangan  Disrupsi-Inovatif ”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hlm. 85
Republik  Indonesia  bertujuan  untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Menyikapi  perkembangan  pada  era  revolusi  industri  4.0  serta  maraknya  terjadi  tindak pidana di Indonesia, Polri kemudian merespon dengan cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan  dalam  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana.  Salah  satunya  adalah  melalui penerapan  sistem  informasi  yang  terintegrasi,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan dikeluarkannya kebijakan Layanan Polri 110 dan Pusat Kendali.
Menurut  Pasal  1  angka  (3)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi  110 menyebutkan: Layanan Polisi  110 adalah salah  satu  bentuk  pelayanan  Polri  kepada  masyarakat  melalui  sarana  telepon  dengan  nomor telepon  110  untuk  melaporkan/mengadukan  tentang  permasalahan  yang  terjadi  berkaitan dengan  gangguan  keamanan  ketertiban  masyarakat  atau  tindak  pidana/pelanggaran. Sementara  itu,  Pasal  1  Angka  (5)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat Kendali ( Command Center ) menyebutkan: Pusat Kendali ( Command  Center )  Polri  adalah  suatu  sistem  terpadu  berbasis  teknologi  informasi  yang terintegrasi di lingkungan Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polres, untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.
Melalui  dua  kebijakan  tersebut,  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  terkait  sejumlah permasalahan tindak pidana yang dihadapi.  Sistem  informasi terintegrasi  tersebut  bagi  Polri memiliki  kegunaan  dalam  menindaklanjuti  tindak  pidana.  Sistem  informasi  yang  ada digunakan  sebagai  dasar  Polri  dalam  melakukan  penyelidikan,  yang  kemudian  dapat membantu  dalam  pengungkapan  tindak  pidana.  Dengan  adanya  sistem  infromasi,  Polri menindaklanjuti tindak pidana dengan menerima laporan, kemudian dengan laporan tersebut Polri  memanfaatkan  sistem  informasi  sebagai  tindakan  respon  cepat  terhadap  tindak  pidana tersebut.  Misalnya,  pelaku  tindak  pidana  dapat  dilacak  identitas  dan  keberadaannya menggunakan sistem informasi.
Terkait  dengan  maraknya  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Payakumbuh  banyak  kendala yang  dialami  oleh  pihak  kepolisian.  Kendala  tersebut  di  antaranya  terutama  terkait  dengan sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  jumlah  personil  yang  masih  terbatas  serta  juga  kualitas sumber  daya  yang  belum  sepenuhnya  menguasai  teknologi  informasi  (IT)  yang  handal. Padahal  tingkat  intesitas  tindak  pidana  yang  semakin  hari  semakin  merajalela  dengan berbagai  cara  yang  juga  tidak  kalah  canggih,  sehingga  diperlukan  adanya  berbagai  strategi yang diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan tersebut.
Hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa  Kepolisian  Resor  Payakumbuh  telah merespon cepat kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri melalui penggunaan sistem informasi untuk  merespon  cepat  terjadinya  tindak  pidana.  Penggunaan  sistem  informas  tersebut  telah diterapkan  sejak  tahun  2020  yang  lalu  dan  sampai  saat  ini  telah  mengalami  perkembangan yang  cukup  baik.  Dengan  adanya  sistem  informasi  tersebut,  Kepolisian  Resor  Payakumbuh telah  banyak  membantu  dalam  mengungkap  tindak  pidana,  yang  diawali  dengan  laporan kemudian  melacak  identitas  dan  keberadaan  pelaku  tindak  pidana  tersebut,  serta  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  tindak  pidana.  Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  bahwa sejak  digunakan  tahun  2020,  sistem  informasi  telah  berhasil  mengungkap  sejumlah  tindak
pidana,  yaitu  pada  tahun  2020  sebanyak  95  kasus  tindak  pidana  dan  tahun  2021  meningkat menjadi 112 kasus tindak pidana.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  teknologi  informasi  elektronik Police  4.0. untuk  merespon  cepat terjadinya tindak pidana pada wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif dan yuridis empiris, yang mengambarkan tentang  Penerapan Sistem Informasi Polri dalam  Merespon  Cepat  Terjadinya  Tindak  Pidana  di Era  Police  4.0 pada  Kepolisian  Resor Payakumbuh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

## HASIL PENELITIAN
A. Penerapan  Teknologi  Informasi  Elektronik  Police  4.0.  untuk  Merespon  Cepat Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  hasil  bahwa  penerapan  sistem informasi Polri dalam merespon cepat terjadinya tindak pidana di era Police 4.0 di Kepolisian Resor Payakumbuh dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

## 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
Mampu  memberikan  jaminan  rasa  aman  di  masyarakat  dengan  merespon  dan  hadir secara cepat pada setiap situasi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Penegakan hukum dilaksanakan  untuk  memberikan  rasa  keadilan  sehingga  tidak  ada  lagi  yang  tumpul  ke  atas tajam  ke  bawah,  “tebang  pilih”,  maupun  keberpihakan  dalam  proses  penanganan  tindak pidana.
Program  pemantapan  kinerja  pemeliharaan  Kamtibmas  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kegiatan  Polri  dalam  menjaga  dan  memelihara  situasi  Kamtibmas  tetap kondusif  bagi  terselenggaranya  program  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Kehadiran  dan keberadaan  anggota  Polri  berseragam  untuk  melakukan  pencegahan  terjadinya  kejahatan sangat  diperlukan  guna  meningkatkan  rasa  aman  di  masyarakat.  Kondisi  Kamtibmas  yang aman  dan  kondusif  merupakan  dambaan  setiap  warga  negara,  karena  masyarakat  dapat menjalankan aktivitasnya dengan optimal tidak diliputi oleh rasa khawatir dan takut.
Polri  adalah  aparat  negara  yang  diberi  tugas  untuk  memelihara  Kamtibmas  melalui penggelaran  operasional  Polri  mulai  dari  kegiatan  preemtif,  preventif  maupun  penegakan hukum.  Selain  itu,  pertimbangan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di masyarakat  turut  serta  mendorong  Polri  dalam  mengembangkan  aspek  pemeliharan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dan  penegakan  hukum.  Berikut  merupakan  uraian kegiatan dalam upaya pemantapan kinerja pemeliharan Kamtibmas:
a.  Pemeliharaan Kamtibmas dengan pendekatan pemolisian prediktif a. Penguatan  partisipasi  masyarakat  dalam  skema  masyarakat  informasi  di  ruang  siber ( Society 5.0 ) b. Penguatan Bhabinkamtibmas dengan penerapan “ personal smart tools ”
c. Pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dengan  pengarusutamaan  moderasi beragama dalam memperkokoh NKRI.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  memasuki  moda  ekonomi industri 4.0 yang berpengaruh signfikan terhadap tatanan sosial ekonomi masyarakat. Terkait hal  ini,  Polri  mengembangkan  teknologi  kepolisian  modern  4.0  dalam  pelayanan  tugas kepolisian  meliputi  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta  penegakan hukum.  Beberapa  kegiatan  dalam  program  Perubahan  Teknologi  Kepolisian  Modern  4.0 yakni sebagai berikut:
a. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.
b. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri.
c. Menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian.
Bhabinkamtibmas  adalah  anggota  Polri  yang  mengemban  tugas  untuk  melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus mengemban fungsi Polmas di desa atau kelurahan. Dalam pelaksanaannya Polmas ini dibagi menjadi 3 model yaitu Polmas Model A, Polmas Model B dan Polmas Model C, antara lain:
a. Memberikan  bimbingan  Kamtibmas  kepada  warga  masyarakat  dengan  cara  antara  lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;
b. Memberikan penyuluhan Kamtibmas; dan
c. Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.
Kota  Payakumbuh  merupakan  yang  memiliki  karakteristik  masyarakat  dengan  jumlah tindak pidana yang tinggi, yaitu sistem informasi telah berhasil mengungkap sejumlah tindak pidana, di mana pada tahun 2020 sebanyak 95 kasus tindak pidana dan tahun 2021 meningkat menjadi 112 kasus tindak pidana. Dari 207 kasus atau LP tersebut ternyata terdapat 95 kasus penipuan online yang dilaporkan oleh masyarakat ke SPKT Polres Payakumbuh.
Hasil  wawancara  dengan  Yulia  selaku  Tim  Analisis  Kasus  berbasis  IT  Polres Payakumbuh  bahwa  Bhabinkamtibmas  Polres  Payakumbuh  saat  ini  telah  menggunakana sistem  informasi  karena  sudah  memiliki  alat  teknologi  berupa  gadget  atau  smartphone,  dan masyarakat  yang  dikunjungi  oleh  Bhabinkamtibmas  pun  sebagian  besar  juga  memiliki  alat teknologi  berupa  gadget  atau  smartphone  yang  memungkinkan  untuk  saling  terhubung  satu sama lain. 4
Menurut  Ahmad  Ramli  dalam  Sutarman  “bahwa  teknologi  informasi  saat  ini  menjadi pedang  bermata  dua,  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan, kemajuan  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  untuk  melakukan perbuatan  melawan  hukum…  ..” 5 .  Sebenarnya  alat  teknologi  tersebut  apabila  digunakan dengan  baik,  maka  dapat  membantu  Bhabinkamtibmas  untuk  menyampaikan  pesan Kamtibmas kepada masyarakat.
Pemanfaatan  alat teknologi  juga bisa memudahkan masyarakat  untuk  menerima pesan Kamtibmas dengan baik dan bisa juga dijadikan sebagai media untuk berdiskusi secara online antara  Bhabinkamtibmas  dan  masyarakat  yang  sudah  terhubung  dengan  alat  teknologi tersebut.  Oleh  karena  itu,  pemanfaatan  alat  teknologi  juga  bisa  mendukung  terwujudnya falsafah Pemolisian Masyarakat (Polmas) secara optimal. Dengan kata lain alat teknologi ini
4 Wawancara  dengan  Yulia  selaku  Tim  Analisis  Kasus  berbasis  IT  Polres  Payakumbuh,  tanggal  15 September 2022.
5 Sutarman, Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya , Laksbang, Jakarta, 2007, hlm. 21
bisa  menjadi  pedang  yang  baik  untuk  mencegah  terjadinya  kasus  penipuan online apabila digunakan oleh anggota Polri melalui kemitraan bersama masyarakat.

## 2. Layanan publik Polri yang prima
Polri  diharapkan  dapat  lebih  cepat,  mudah,  serta  transparan  dengan  prosedur  yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Dalam hal ini termasuk menghilangkan adanya pungli dan calo.  Sedangkan  di  bidang  kultur  hendaknya  setiap  personel  Polri  harus  menghilangkan kekerasan  yang  eksesif,  koruptif  maupun  arogansi  kewenangan  yang  tentunya  tidak  sesuai dengan  nilai-nilai  Tribrata  dan  Catur  Prasetya.  Satu  hal  yang  tidak  kalah  penting  adalah menumbuhkan  budaya  kerja  atau  etos  kerja  yang  tinggi  sehingga  mampu  mendorong produktivitas kinerja Polri.
Reformasi  birokrasi  dapat  melahirkan  inovasi  yang  semakin  memudahkan  dan meningkatkan  pengawasan  keamanan  dan  ketertiban  untuk  mewujudkan  lingkungan  yang semakin  kondusif.  Berbagai  capaian  yang  telah  dilaksanakan  Polri  melalui  inovasi  layanan masyarakat  seperti E-Samsat,  SIM  Online,  SKCK  Online,  Smart  SIM,  E-Tilang dan  lain sebagainya.  Inovasi  seperti  ini  tentunya  telah  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.
Keberhasilan  pelaksanaan  reformasi  organisasi  tentunya  juga  harus  didukung  oleh profesionalisme  aparatur  yang  diwujudkan  melalui  sistem  manajemen  yang  baik.  Pola-pola pendidikan  dan  pelatihan  SDM  harus  berorientasi  pada  jawaban  atas  kebutuhan  organisasi dan  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  harus  diimbangi  dengan  SDM  unggul  di  lingkungan Polri.  Penguasaan  IPTEK  menjadi  modal  penting  untuk  menghadapi  persaingan  dan mengantisipasi perubahan. Pendidikan, pelatihan dan riset di bidang IPTEK kepolisian harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme SDM di lingkungan Polri.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  salah  satu  Langkah  pemberian layanan publik Polri yang prima kepada masyarakat Payakumbuh adalah Polres Payakumbuh menindaklanjuti  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008 tentang Layanan Polisi 110 dengan membentuk Layanan Polisi 110 sebagai salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat melalui sarana telepon dengan nomor telepon 110 untuk melaporkan/mengadukan  tentang  permasalahan  yang  terjadi  berkaitan  dengan  gangguan keamanan ketertiban masyarakat atau tindak pidana/ pelanggaran. 6
Operator  Layanan  Polisi  110  di  Polres  Payakumbuh  dilaksanakan  oleh:  Operator Tingkat 1, yang ditunjuk dengan surat perintah Kepala Polres dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor. Tugas Operator Tingkat 1 tersebut adalah:
a. Melakukan verifikasi data pelapor/pengadu;
b. Melakukan klarifikasi kebutuhan pelapor/ pengadu;
c. Mencatat Laporan/Pengaduan secara singkat ke dalam aplikasi Layanan Polisi 110;
d. Memberitahukan  nomor  Laporan/Pengaduan  kepada  pelapor/pengadu  secara  lisan  dan notifikasi melalui Short Message Service dengan sender POLISI_110;
e. Meneruskan Laporan/Pengaduan ke SPKT Polres yang akan dilanjutkan ke Petugas Piket fungsi terkait;
f. Memonitor tindak lanjut dari satuan fungsi kepolisian terkait dan/atau petugas di lapangan;
6 Wawancara  dengan  Yulia  selaku  Tim  Analisis  Kasus  berbasis  IT  Polres  Payakumbuh,  tanggal  15 September 2022.
g. Menerima  laporan  perkembangan  penanganan  Laporan/  Pengaduan  dari  petugas  di lapangan atau unit patroli; dan
h. Memutakhirkan  data  status  Laporan/Pengaduan  sudah  selesai  ditindaklanjuti  ke  dalam aplikasi Layanan Polisi 110.
Ruang  Operator  Tingkat  1  berada  di  Markas  Kepolisian  Resor  Payakumbuh.  Sarana dan  prasarana  Layanan  Polisi  110,  meliputi:  a.  ruang  operator;  b.  perangkat  keras;  dan  c. perangkat lunak.
Tabel 1. Sarana dan Prasarana Layanan Polisi 110 pada Polres Payakumbuh
No Kesatuan Jenis Perangkat Jumlah Satuan Link VPN
1 POLRES IP Telephone 3 Unit 1 Mbps Meja Operator + Kursi 3
Unit Printer + Refill (5 set@5) - Colour 1 Unit Router Mikrotik 1 Unit Switch 1 Unit UPS 3 Unit PC Operator + Monitor 3 Unit Headset 3 Unit Radio Fix 1 Unit Sumber data: Polres Payakumbuh tahun 2022

## 3. Penegakan hukum secara berkeadilan
Penegakan hukum  merupakan salah satu  tolak ukur kinerja Polri yang dapat  langsung dirasakan,  dinilai  dan  menjadi  perhatian  masyarakat.  Pada  tataran  implementasi,  masih ditemukan berbagai  penyimpangan dan keluhan  masyarakat,  akibat dari  kurang terampilnya penyidik,  kurang  profesional  dan  masalah  dalam  integritas,  sehingga  perlu  dilakukan  upaya optimalisasi dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
a. Proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
b. Pengembangan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

## 4. Profesionalisme SDM
Dalam  setiap  organisasi,  ketersediaan  sumber  daya  organisasi  yang  memadai,  baik faktor manusia, sarana prasarana, anggaran dan metode atau yang dikenal dengan 4 M ( man, money, material and method ) akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Namun  demikian,  dari  keempat  jenis  sumber  daya  tersebut,  banyak  ahli  yang  berpendapat bahwa faktor SDM adalah faktor yang utama dan paling penting dalam setiap organisasi.
Keberadaan  SDM  yang  unggul  dan  berkualitas  bagi  Polri  sebagai  organisasi  publik yang dalam tugasnya seringkali bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat menentukan keberhasilannya.  Selain  itu,  pengembangan  SDM  Polri  juga  mempertimbangkan  situasi  dan kondisi masyarakat yang sangat dinamis disebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mendorong SDM Polri untuk berkembang dengan police 4.0. melalui: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri menuju era police 4.0.
b. Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja.
c. Perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri.
d. Pengelolaan SDM unggul yang humanis.
e. Peningkatan kesejahteraan pegawai Polri.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  memasuki  moda  ekonomi industri 4.0 yang berpengaruh signfikan terhadap tatanan sosial ekonomi masyarakat. Terkait hal  ini,  Polri  mengembangkan  teknologi  kepolisian  modern  4.0  dalam  pelayanan  tugas kepolisian  meliputi  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta  penegakan hukum.  Beberapa  kegiatan  dalam  program  Perubahan  Teknologi  Kepolisian  Modern  4.0 yakni sebagai berikut:
a. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.
b. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri.
c. Menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian.
Hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa  Kepolisian  Resor  Payakumbuh  telah merespon cepat kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri melalui penggunaan sistem informasi untuk  merespon  cepat  terjadinya  tindak  pidana.  Penggunaan  sistem  informas  tersebut  telah diterapkan  sejak  tahun  2020  yang  lalu  dan  sampai  saat  ini  telah  mengalami  perkembangan yang  cukup  baik.  Dengan  adanya  sistem  informasi  tersebut,  Kepolisian  Resor  Payakumbuh telah  banyak  membantu  dalam  mengungkap  tindak  pidana,  yang  diawali  dengan  laporan kemudian  melacak  identitas  dan  keberadaan  pelaku  tindak  pidana  tersebut,  serta  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  tindak  pidana.  Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  bahwa sejak  digunakan  tahun  2020,  sistem  informasi  telah  berhasil  mengungkap  sejumlah  tindak pidana,  yaitu  pada  tahun  2020  sebanyak  95  kasus  tindak  pidana  dan  tahun  2021  meningkat menjadi 112 kasus tindak pidana.
Penerapan  sistem  informasi  Polri  pada  Polres  Payakumbuh  telah  menjadi  salah  satu sarana  yang  dapat  membantu  personel  bekerja  secara  mudah,  cepat,  dan  efisien.  Selain  itu, penerapan sistem informasi Polri juga dapat menambah berbagai informasi baru melalui pola penyaringan validitas dan reliabilitas berbagai informasi yang ada.

## B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam Penerapan Teknologi Informasi Elektronik Police 4.0. untuk Merespon Cepat Terjadinya Tindak Pidana
Terkait  dengan  maraknya  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Payakumbuh  banyak  kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam penerapan sistem informasi Polri dalam merespon cepat terjadinya tindak pidana antara lain adalah:

## 1. Kendala Sumberdaya Manusia (SDM)
Di Indonesia, SDM sebagai kunci utama kemajuan individu dan organisasi pada saat ini tengah berkompetisi dalam tatanan global di dunia. Dalam kaitannya dengan perkembangan SDM  kepolisian  di  tengah  revolusi  4.0,  salah  satu  fokus  utama  yakni  pada  penyeimbangan antara  perkembangan  eksternal  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  internal  di  tubuh  lembaga kepolisian.  Perkembangan  eksternal  yang  merupakan  adanya  revolusi  4.0  dan  melihat tantangan  tersebut,  sedangkan  kondisi  internal  berupa  kemampuan  lembaga  dalam memetakan  personel  dan  mengarahkan  kemampuan  SDM  untuk  dapat  memenangkan persaingan.
Sejak  periode  kepemimpinan  Kapolri  Idham  Azis,  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia memiliki 7 (tujuh) program prioritas yang salah satunya adalah mewujudkan SDM yang  unggul  (Makdori,  2019).  Sasaran  prioritas  tersebut  tidak  kemudian  lepas  secara keseluruhan  dari  periode  kepemimpinan  sebelumnya,  tetapi  tetap  mengusung  visi  promoter dan melanjutkan periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satu fokus utama yakni pada poin
pertama  berkaitan  dengan  mewujudkan  SDM  yang  unggul.  Berdasar  pada  penilaian  kapolri bahwa untuk mewujudkan visi profesional, modern, terpercaya (promoter), upaya yang harus ditempuh adalah dengan meningkatkan.
Sejak  periode  kepemimpinan  Kapolri  Idham  Azis,  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia memiliki 7 (tujuh) program prioritas yang salah satunya adalah mewujudkan SDM yang  unggul  (Makdori,  2019).  Sasaran  prioritas  tersebut  tidak  kemudian  lepas  secara keseluruhan  dari  periode  kepemimpinan  sebelumnya,  tetapi  tetap  mengusung  visi  promoter dan melanjutkan periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satu fokus utama yakni pada poin pertama berkaitan dengan mewujudkan SDM yang unggul. Berdasar pada penilaian Kapolri bahwa untuk mewujudkan visi profesional, modern, terpercaya (promoter), upaya yang harus ditempuh  adalah  dengan  meningkatkan  kompetensi  personel  melalui  pengembangan  SDM personel, terutama personel di tataran masa bakti strategis. Di tengah era revolusi 4.0, maka tentunya  pengembangan  SDM  tersebut  juga  menyertakan  adanya  pemanfaatan  teknologi komunikasi dan informasi dalam setiap pelaksaan tugas dan fungsi kepolisian yang notabene menjadi penunjang utama dalam keunggulan kinerja.
Perihal  kesiapan  personel  anggota  kepolisian  di  tengah  Revolusi  4.0,  fenomena  yang terjadi  adalah  kurang  optimalnya  kesiapan  yang  dimiliki.  Ketidaksiapan  ini  bisa  dilihat  dari adanya kemampuan bahasa internasional yang seringkali digunakan, baik dalam dunia maya (internet)  atau  memahami  lingkungan  sosial  hari  ini.  Bahasa  Inggris  sebagai  bahasa internasional,  bahasa bisnis,  dan bahasa teknologi  merupakan salah satu  kunci  utama dalam proses adaptasi dengan konten online yang masih dinilai sangat kurang pemahamannya bagi personel Polri.
Keberhasilan  penerapan  sistem informasi tersebut  juga didukung  oleh profesionalisme aparatur  yang  diwujudkan  melalui  sistem  manajemen  yang  baik.  Pola-pola  pendidikan  dan pelatihan  SDM  yang  berorientasi  pada  jawaban  atas  kebutuhan  organisasi  dan  masyarakat. Kebijakan tersebut  diimbangi dengan SDM unggul  di  lingkungan Polri. Penguasaan  IPTEK menjadi  modal  penting  untuk  menghadapi  persaingan  dan  mengantisipasi  perubahan. Pendidikan,  pelatihan  dan  riset  di  bidang  IPTEK  kepolisian  harus  menjadi  bagian  tak terpisahkan dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme SDM di lingkungan Polri. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi harus dilihat sebagai  sarana pendukung. Penguasaan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  bukan  dalam  konteks  sebagai user (pengguna)  semata,  namun  harus  benar-benar  dapat  dilakukan  penguasan  keilmuannya. Dengan  demikian,  dapat  benar-benar  mandiri  dan  mampu  berkompetisi  serta  antisipatif dalam menghadapi perkembangan situasi yang berubah sangat dinamis dan cepat. 7
Kenyataan di  lapangan menunjukkan bahwa masih  ditemukan kendala SDM di  Polres Payakumbuh. Terkait dengan kendala SDM yang terjadi pada Polres Payakumbuh dalam hal ini  jumlah  personil  yang  masih  terbatas  serta  juga  kualitas  sumber  daya  yang  belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi (IT) yang handal. Padahal tingkat intesitas tindak pidana  yang  semakin  hari  semakin  merajalela  dengan  berbagai  cara  yang  juga  tidak  kalah
7 Wawancara  dengan  Yulia  selaku  Tim  Analisis  Kasus  berbasis  IT  Polres  Payakumbuh,  tanggal  15 September 2022.
canggih,  sehingga  diperlukan  adanya  berbagai  strategi  yang  diharapkan  bisa  menjadi  solusi mengatasi permasalahan tersebut. 8
Selain  keterbatasan  jumlah  personil  dan  pengusasaan  IT,  terdapat  fakta  bahwa kemampuan berbahasa Inggris yang juga masih belum begitu baik. Kondisi ini salah satunya dengan melihat indikator persyaratan nilai TOEFL ( Test of English as a Foreign Language ) dan/atau  IELTS  ( International  English  Language  Testing  Systems )  yang  merupakan komponen  syarat  kelulusan.  Namun,  fakta  menunjukkan  bahwa  hal  ini  tidak  secara  ideal terjadi.  Dengan  kata  lain  bahwa  tidak  semua  anggota  kepolisian  mampu  memenuhi persyaratan  kemampuan  berbahasa  asing  atau  bahkan  mayoritas  belum  lulus.  Demikian halnya di Kepolisian Resor Payakumbuh kemampuan personil dalam hal penguasaan bahasa asing  masih  sangat  terbatas  sementara  bahasa  asing  sangat  dibutuhkan  termasuk  dalam pengoperasian  dan  mengaplikasikan  sistem  informasi  yang  saat  ini  diterapkan  di  Polres Payakumbuh.

## 2. Meningkatnya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum
Dinamika  Revolusi  4.0  di  tubuh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  khususnya  di Kepolisian  Resor  Payakumbuh  adalah  belum  sepenuhnya  optimal.  Kondisi  ini  ditandai dengan  masih  tingginya  tingkat  kejahatan  dan  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  di  wilayah hukum Polres Payakumbuh. Kondisi ini kemudian menjadi kendala dalam penerapan sistem informasi  yang  dilaksanakan.  Terlebih  dengan  terbatasnya  jumlah  personil,  kualitas  SDM serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  yaitu  Pertama,  Penerapan  teknologi  informasi elektronik Police  4.0. untuk  merespon  cepat  terjadinya  tindak  pidana  pada  wilayah  hukum Kepolisian  Resor  Payakumbuh  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  adalah  identitas pelaku dapat diketahui dengan cepat, serta memudahkan penyidik/penyidik pembantu dalam mengumpulkan  alat  bukti  agar  perkara  tersebut  dapat  ditingkatkan  ke  proses  penyidikan. Kedua,  Kendala  yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  Resor  Payakumbuh  dalam  penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk  merespon cepat terjadinya tindak pidana  di Polres  Payakumbuh  yakni  keterbatasan  personil  yang  mampu  mengoperasionalkan  sistem informasi dan keterbatasan jumlah teknologi informasi yang belum sebanding dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Farid  Ali, Metode  Penelitian  Sosial  Dalam  Bidang  Ilmu  Administrasi  Negara  dan Pemerintahan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Haryatmoko, Jalan  Baru Kepemimpinan &  Pendidikan: Jawaban atas  Tantangan  Disrupsi- Inovatif ”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.
Markplus  Inc  terhadap  Gambaran  Kepuasan  Masyarakat  pada  Institusi  Polri  Berfokus  pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Tahun 2020.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Cetakan  Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
8 Wawancara  dengan  Yulia  selaku  Tim  Analisis  Kasus  berbasis  IT  Polres  Payakumbuh,  tanggal  15 September 2022.
Schwab, Klaus, The Four Industrial Revolution .1st Ed. Crown Bussines, New York, Crown Bussines, 2017.
Sutarman, Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya , Laksbang, Jakarta, 2007.