## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 2, No 2, 2023, 93-98
Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak (Juridical Analysis of the Application of Diversion and Restorative Justice in  the  Juvenile  Criminal  Justice  System  at  the  Investigation Level for the Realization of Child Protection)
Gita Damaiyanti 1 , Ramon Nofrial 2 , Erniyanti Erniyanti 3 Universitas Batam, Riau 1,2,3
gitadamaiyanti2022@gmail.com 1 , ramon@univbatam.ac.id 2 , erniyanti@univbatam.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 2 Desember 2022 Revisi 1 pada 9 Desember 2022 Revisi 2 pada 14 Desember 2022 Disetujui  pada  15  Desember 2022

## Abstract
Purpose: This  study  is  to  find  out  the  legal  arrangements  for diversion and restorative justice in the juvenile justice system at the investigative  level  in  order  to  realize  child  protection  in  the  Riau Islands Regional Police, to find out the implementation of diversion and  restorative  justice  in  the  juvenile  justice  system  at  the investigative  level  in  order  to  realize  child  protection  in  the  Riau Islands Regional Police and to Know the Constraints / Barriers and Solutions to diversion and restorative justice in the juvenile justice system at the investigative level in order to realize child protection in the Riau Islands Regional Police.
Method: This  research  is  normative  legal  research,  supported  by sociological/empirical research, using secondary data sources from library research to obtain a theoretical basis in the form of opinions or writings of experts, as well as to obtain information both in the form of formal provisions and data through official texts.
Result: The formal criminal justice system which ultimately places children in prison status certainly brings considerable consequences in terms of child growth and development. The punishment process given  to  children  in  prisons  does  not  succeed  in  making  children deterrent and become better individuals to support their growth and development  process,  prisons  often  make  children  more  skilled  in committing crimes.
Keywords: Diversion, Investigation, Child Protection How  to  Cite: Damaiyanti,  G.,  Nofrial,  R.,  Erniyanti,  E.  (2023). Analisis  Yuridis  Penerapan  Diversi  dan  Keadilan  Restoratif  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  Tingkat  Penyidikan  Demi Mewujudkan  Perlindungan  Anak. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia, 2(2), 93-98.
1. Pendahuluan
Anak  merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa,  yang  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran srategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (M. Nasir Djamil, 2013:8-9). Pandangan visioner menyebutkan anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu  bangsa  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Keberhasilan  pembangunan  anak  akan  menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) berbunyi bahwa: Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati sebagai  kepentingan  terbaik  bagi  kelangsungan hidup umat manusia (Koes Irianto, 2018: 101). Secara Konseptual anak-anak pada awalnya disebut dengan Istilah  khusus  yakni Children  in  Especialy  Dificult  Circumstances ( CEDC )  atau  anak-  anak  yang membutuhkan perlindungan khusus yakni jika anak berada dalam lingkungan dimana hubungan antara anak dan  orang-orang  disekitarnya,  khususnya  orang  dewasa  penuh  dengan  tindak  kekerasan  atau  cenderung tidak peduli alias menelantarkan
Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan perganti terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Salah satu solusi yang sangat efektif dapat ditempuh dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  anak  adalah  pendekatan restoratif  justice, yang  dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Restoratif justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapi  kesepakatan  dan  penyelesaian. Restoratif  justice dianggap  cara  berfikir/paradigma  baru  dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (Martha Lalungkan, 2015).
Proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini tidak mampu memberikan perlindungan khusus yang memuaskan  bagi  kesejahteraan  anak  dan  bahkan  terlihat  masih  cenderung  represif  dengan  banyaknya putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Fakta hukum inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai formulasi diversi dalam sistem peradilan anak  di  Indonesia.  Dengan  kajian  ini  sangat  diharapkan  dapat  diketahui  formualsi  diversi  dalam  sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, sehingga ada hal yang akan ditawarkan mengenai model sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.
Rumusan masalah dirumuskan dengan pertanyaan:
1. Bagaimana pengaturan hukum diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau,
2. Bagaimana  Implementasi  diversi  dan  keadilan  restoratif  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau,
3. Faktor  Kendala/Hambatan  serta  Solusi  diversi  dan  keadilan  restoratif  dalam  sistem  peradilan  pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau .
Sehubungan hal tersebut,  Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan Hukum diversi dan keadilan  restoratif  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  pada  tingkat  penyidikan  demi  mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Untuk menegetahui Implementasi diversi dan keadilan  restoratif  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  pada  tingkat  penyidikan  demi  mewujudkan perlindungan  anak  di  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  serta  Untuk  Mengetahui  Faktor Kendala/Hambatan  serta  Solusi  diversi  dan  keadilan restoratif  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

## 2. Metode Penelitian
Secara  khusus  menurut  jenis,  sifat,  dan  tujuan  spesifikasi  penelitian  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto dibedakan  menjadi  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  (Soerjono
Soekanto,  2013).  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  yaitu  penelitian  yuridis  empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan (Khairul Riza, dkk,  2022).  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  didukung  penelitian  sosiologis/empiris, menggunakan  sumber  data  sekunder  dari  penelitian  kepustakaan  guna  mendapatkan  landasan  teoretis berupa pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi. Data sekunder berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder,  maupun  tersier.    Analisa  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  content  analisa  yang kemudian menginterprestasikannya dengan bahasa penulis sendiri (Nicha Suwalla, dkk, 2022).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengaturan Hukum Pengaturan Hukum Penerapan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak  Pada  Tingkat  Penyidikan  Di  Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  terdapat  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan  yaitu  Menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Anak  menggunakan  istilah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Anak  yang berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang- Undang  Hukum  Pidana  (Pasal  40  ayat  (1)  Konvensi  Hak  Anak)  (Rika  Saraswati,  2016:113).  Dalam prespektif Konvensi  Hak  Anak,  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dikategorikan  sebagai  anak  dalam situasi yang khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhankebutuhanya tidak terpenuhi,  sering  mengalami  tindak  kekerasan,  berada  di  luar  lingkungan  keluarga  dan  membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak.
Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa “Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak”. Konsep Restorative  Justice telah  muncul  lebih  dari  dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan  Anak  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mendefenisikan Restorative  Justice sebagai  suatu proses  semua  pihak  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  tertentu  duduk  bersama-sama  untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Restorative Justice pada  prinsipnya  merupakan  suatu  falsafah  (pedoman  dasar)  dalam  proses  perdamaian  di  luar peradilan  dengan  menggunakan  cara  mediasi  atau  musyawarah  dalam  mencapai  suatu  keadilan  yang diharapkan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  hukum  pidana  tersebut  yaitu  pelaku  tindak  pidana (keluarganya)  dan  korban  tindak  pidana  (keluarganya)  untuk  mencari  solusi  terbaik  yang  disetujui  dan disepakati para pihak.
Implementasi  Penerapan  Diversi  Dan Restorative  Justice Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masi  terdapat  kendala  dilapangan.  Pada  dasarnya  Penerapan Restorative  Justice terhadap  tindak  pidana yang dilakukan oleh anak juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan pada penyelesaian kasus-kasus pidana yang  mendudukan  anak-anak  sebagai  pelaku.  Selama  ini  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  harus mempertanggung jawabkan secara pidana pula, yakni dengan pemenjaraan dengan maksud memberi efek jera  pada  diri  anak-anak,  namun  pemenjaraan  telah  memasung  sebagian  besar  hak  anak.    Konsep Restorative Justice memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena konsep restorative justice menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Dewasa ini kebanyakan anak yang berhadapan dengan pidana dan kasusnya sampai masuk pengadilan kemudian harus diadili. Hal ini sangat berdampak negatif pada sang anak yang timbul dari proses peradilan tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung
akan  memberikan dampak  psikologis bagi anak. Kebanyakan putusan dari pengadilan adalah merampas hakhak anak untuk belajar dan memperoleh perlindungan dalam tumbuh kembangnya.
Menghindari  dampak  buruk  dalam  proses  peradilan  bagi  pelaku  anak,  maka  dibuatlah  sebuah  pedoman untuk  menghindarkan  anak  dari  dampak  negatif  proses  peradilan  pidana  yaitu  dengan  diberikannya kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk mengambil kebijakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang menimpa anak dilakukan dengan jalan tidak formal seperti pelaku yang sudah dewasa yaitu dengan musyawarah  tidak  meneruskan  ke  pengadilan,  menyerahkan  kepada  orang  tua  atau  diserahkan  lembaga sosial guna dilakukan pengawasan dan pendidikan hal ini disinyalir lebih berkeadilan bagi anak demi masa depan dan tumbuh kembangnya dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal (Van Apeldorn,  2015).  Maka  dari  itu  keadilan  restoratif  sangat  diperlukan  untuk  kepentingan  anak  dan  guna menjamin masa depannya (M. Ghufran H. dan Kordi K, 2016). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  penerapan restorative justice pada  anak  yang  melakukan  tidak  pidana  pencurian  dan  untuk  mengetahui  seberapa  efektifkah penerapan restorative  justice yang  diberlakukan  kepada  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian, serta untuk mengetahui alasan dan hambatan diberlakukannya restorative justice pada anak yang melakukan tindak pidana pada anak.
Faktor Kendala/Hambatan Serta Solusi Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Anak dibawah umur (Studi Penelitian Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Kepulauan Riau) yaitu Adapun yang  menjadi  Faktor  Kendala/Hambatan  Penerapan Restorative  Justice dalam  Tindak  Pidana  Anak Dibawah Umur yaitu:
a. Kesulitan  mempertemukan  keseimbangan  pelbagai  kepentingan  pihak-pihak  (pelaku,  korban, masyarakat dan Negara)
b. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip Human Developman, Mutually, Empaty, Responsibility, respect and Fairness
c. Perasaan korban yang merasa mengalami karena merasa ditekan
d. Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya;
Penerapan  keadilan  restoratif  harus  dilakukan  secara  sistematik  dengan  terlebih  dahulu  memantapkan sistem  hukum  yang  mendasari,  baik  struktur  kulturnya,  substansi  maupun  insider  yang  akan  terlibat langsung. yang akan terlibat langsung.

## 4. Kesimpulan
Pengaturan Hukum Penerapan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau terdapat dalam beberapa peraturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  anak,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP,  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Penempatan  Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dari Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dari  Rehabilitasi  Sosial,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2011 Tentang  Penempatan,  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  di  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  Dari Rehabilitasi Sosial serta Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia,  dan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor
166A/KMA/SKB/XII/2009,  148A/A/JA/12/2009,  B/45/XII/2009,  M.HH-08  HM.03.02  Tahun  2009,  10 PRS-s/KPTS/2009,  02/  Men.PP  dan  PA/XII/2009,  10/PRS-s/KPTS/2009,  02/Men.PP  dan  PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak yang berhadapan Hukum.
Implementasi  Penerapan  Diversi  Dan Restorative  Justice Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masi terdapat kendala dilapangan, pelaksanaan penerapan restorative justice sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum disebabkan oleh masih banyaknya aparat  penegak  hukum  mulai  dari  tingkat  penyidikan,  sampai  pada  pelaksanaan  putusan  Hakim  yang dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  masih  belum  memahami  secara  mendalam  tentang  konsep Restorative Justice sebagai salah satu penyelesaian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pemahaman yang dimiliki masih sebatas pengertian secara semantik atau bahasa, sehingga prinsip- prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam restorative justice masih kurang mereka pahami. Faktor Kendala/Hambatan Serta Solusi Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Anak dibawah umur (Studi Penelitian  Pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Polisi  Daerah  Kepulauan  Riau)  masih  sangat terbatasnya  baik  sarana  fisik  bangunan  tempat  pelaksanaan  restorative  justice,  maupun  non  fisik  yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan proses hukum. Faktor substansi hukum, karena model restorative justice belum secara tegas diatur dalam undang-undang, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dan dinyatakan berlaku.

## Daftar Pustaka
Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian , 2(1), 39-47. doi: https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580
Koes Irianto, Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2018
M.  Ghufran  H.  dan  Kordi  K., Durhaka  Kepada  Anak  Refleksi  Mengenai  Hak  dan  Perlindungan  Anak , Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Martha Lalungkan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak , Jurnal LexCrimen, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015
Nicha Suwalla, Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan , 2(1), 49-57. doi: https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1577 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, cet.Ketiga, Jakarta, 2013 Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2015 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dari Rehabilitasi Sosial
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dari Rehabilitasi Sosial
Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia  Republik  Indonesia,  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia,  dan  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009,  148A/A/JA/12/2009,  B/45/XII/2009,  M.HH-08  HM.03.02  Tahun 2009, 10 PRS-s/KPTS/2009, 02/ Men.PP dan PA/XII/2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak yang berhadapan Hukum