## Agus Triyono, Ahmad Joko Setyawan
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: agus.triyono@ums.ac.id
Abstrak : Media memiliki ideologi masing-masing dalam memahami suatu peristiwa atau  isu  tertentu.  Dengan  perbedaan  tersebut,  satu  fakta  yang  sama  dapat  dijadikan berita yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan mengenai pembakaran gereja yang terjadi pada tanggal 13 oktober 2015, di Aceh Singkil pada surat kabar harian Republika. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaiamana framing (pembingkaian) pemberitaan di Surat Kabar Harian Republika pada bulan Oktober sampai dengan  November  2015  mengenai  konflik Aceh  Singkil.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi dengan menggabungkan teknik analisis data  menggunakan  empat  perangkat  analisis  framing  Entman,  yaitu  pendefinisian masalah (define problem), perkiraan masalah (diagnose causes), penilaian moral (make moral  judgement),  dan  penyelesaian  masalah  (treatment  recommendation).  Temuan peneliti  menunjukan  bahwa  Surat  Kabar  Republika  membingkai  konflik Aceh  Singkil adanya pelanggaran regulasi tempat ibadah yang memicu terjadi pembakaran dan kurang responsifnya aparat untuk mencegah terjadinya konflik hingga menewaskan satu orang warga.
Kata kunci : Media Massa, Framing, Konflik Sosial
PENDAHULUAN Konflik merupakan salah satu esensi dari  kehidupan  dan  perkembangan manusia yang memiliki karakteristik yang beragam.  Manusia  memiliki  perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem  hukum,  bangsa,  agama,  suku, kepercayaan, aliran politik, serta budaya tujuan  yang  berbeda.  Dalam  sejarah manusia,  perbedaan  inilah  yang  selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan  tersebut  konflik  tidak  dapat dihindari (Wirawan, 2010).
Indonesia  menjadi  Negara  yang memiliki banyak suku dan budaya yang beragam, karena Indonesia adalah negara kepulauan.  Badan  Pusat  Statistik  dalam website  resminya  https://www.bps.go.id yang  diakses  09/03/2019  memaparkan bahwa  ada  ratusan  nama  suku  besar, dan  itu  belum  termasuk  subsukunya.
Selain  itu  Indonesia  juga  mempunyai  6 Agama  yang  diakui  oleh  negara,  yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha,  dan  Kong  Hu  Cu.  Keberagaman ini  menciptakan  keindahan  dalam  sikap bertoleransi, namun tidak dapat dihindari terjadinya konflik antar Suku dan Agama. Dalam menanggapi berbagai konflik yang  terjadi,  media  mempunyai  peran penting dalam pengolahan suatu konflik karena  media  sebagai  penyumbang informasi  terbesar  kepada  publik. Maraknya  isu  yang  simpang  siur, menjadikan media semakin berusaha keras untuk menyajikan fakta dalam beritanya. media memiliki dua sisi yaitu sisi negatif dan positif. Pada sisi negatif, media dapat mempertahankan  agar  konflik  itu  tetap terjadi  dan  pada  sisi  positifnya  media juga dapat menyelesaikan konflik dengan rekomendasinya agar situasi damai tercipta

## ACEH DAN KONFLIK AGAMA: KONSTRUKSI PADA HARIAN REPUBLIKA
(Akpan,  2013).  Media  menyediakan berbagai  informasi  mengenai  dunia politik,  lingkungan,  sosial,  dan  isu- isu  yang  sedang  naik  dipermukaan (Bratic,  2008).  Isu  yang  beredar  kadang memposisikan media menciptakan propaganda  yang  beimplikasi  terhadap kemajuan media tersebut yang menganut asas  media  komersil  (Nusyur,  2017). Beberapa  dekade  terakhir  ini  sistem kepemilikan  telah  berubah  dengan adanya  kebijakan  privatisasi.  Media yang  seharusnya  menjadi  milik  publik, telah  dijual  kepada  swasta.  Akibatnya adalah berita yang dihasilkan hanya akan mengikuti  kepentingan  para  pemilik modal (Triyono, 2012).
Secara  teoritis  menurut  Adorno (Prasetya,  2001)  ada  tiga  posisi  media dalam  pemberitaan  konflik.  Pertama adalah issue intensifer, dalam hal ini media berposisi  memunculkan  isu  atau  konflik dan  mempertajamnya.  Dalam  posisi  ini media  mem-blow  up  realitas  yang  jadi isu  menjadi  transparan.  Kedua, conflict diminsher, dalam posisi ini media sengaja menenggelamkan  suatu  isu,  terutama bila isu yang menyangkut media tersebut. Ketiga, conflict resolution, media diposisi ini menjadi penengah dalam sebuah konflik dengan  memunculkan  pemberitaan isu  dalam  berbagai  perspektif  serta mengarahkan  kelompok  yang  bertikai pada penyelesaian konflik.
Pada penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk  mengambil  konflik  keagamaan yang  terjadi  di  Aceh  Singkil  sebagai kajian utama. Aceh menjadi tempat yang sangat ikonik dengan kekentalan budaya dan  Agama  Islamnya,  sehingga  dijuluki sebagai serambi Mekkah. Filsafah hidup orang Aceh adalah intregasi antara hukom ngon adat (Agama  dan  Adat)  terdapat dalam pepatah daerah “ Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut” (Hukum  [Agama] dan  adat  bagai  zat  dan  sifat,  tak  dapat dipisahkan).  Hal  ini  dapat  dipahami bahwa  antara  budaya  dan  ajaran  Islam
telah  berinteraksi  dan  berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh selama  rautsan  tahun  (Nurdin,  2016). Oleh karena itu Islam menjadi way of life yang  mengkristal  dalam  budaya  Aceh. Dalam  sistem,  pranata,  hingga  struktur sosial sangat menonjol, yang artinya Aceh menjadikan  Islam  sebagai  pandangan hidup.    Hal  ini  semakin  terasa  saat bergulirnya  era  reformasi,  munculnya aspirasi yang menginginkan agar syariat Islam  dapat  diterpakan  di  Indonesia, minnimal  di  wilayah  mereka.  Khusus untuk mewujudkan keistimewaan pertama  yakni  penerapan  syari’at  Islam dalam  kehidupan  bermasyarakat,  pada tanggal 9 Agustus 2001 disahkan UU No. 18/2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai Proviinsi  Nanggroe  Aceh  Darusalam (NAD) (Kholiq, 2005).
Konflik  agama  yang  terjadi  di Aceh  Singkil  sudah  terjadi  sejak  tahun 1979  hingga  terakhir  pada  tahun  2015, penyebabnya tak lain adalah pelanggaran ikrar  toleransi  antara  umat  Islam  dan Kristen. Dalam perjanjian ikrar yang sudah disepakati oleh kedua umat di Wilayah ini mengenai  jumlah  gereja  yang  berada  di wilayah tersebut. Namun karena semakin lama  jumlah  jamaah  gereja  semakin banyak, membuat Gereja yang disepakati semakin  tidak  bisa  menampung  seluruh jamaat  yang  berada  di  wilayah  tersebut. Disinilah  permasalahan  konflik  ini muncul  kembali,  pembangunan  gereja dilakukan  karena  alasan  Gereja  yang sudah  ada  tidak  dapat  menampung  lagi jamaat yang semakin banyak. Tiga gereja terbakar dan sekitar 8.000 warga kristiani terpaksa  mengungsi  akibat  konflik  yang kembali pecah (Republika, 2015). Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang berada di Aceh Singkil. Karena perbedaan  antar  kedua  umat  beragama ini  menjadi  ancaman  setiap  saat  dan dapat pecah kembali kapan saja.
Peneliti menajadikan harian
Republika  sebagai  obyek  penelitian, tentunya dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Republika  menjadi  harian surat  kabar  yang  berideologikan  Islam dan  harian  ini  tersebar  hampir  secara menyeluruh  di  wilayah  Indonesia, sehingga  kekuatannya  berpengaruh terhadap  tindak  masyarakat  selanjutnya setelah  mendapatkan  informasi  dari surat  kabar  ini. Kedua, dalam  beberapa penelitian Republika menunjukan keberpihakannya  terhadap  Islam  saat memberitakan  peristiwa  keagamaan. Didirikan  1993  dengan  restu  Presiden ke-2  Indonesia  yaitu  Soeharto  serta mendapat dukungan finansial dari Ikatan Cendekiawan  Muslim  Indonesi  (ICMI), kini  Republika  diterbitkan  oleh  Mahaka Media.  Dengan  misi  yang  jelas  yaitu melayani  komunitas  Muslim,  Republika berhasil  tumbuh  hingga  saat  ini, meskipun  dilabeli  sebagai  “pers  Islami” yang biasanya mempunyai sirkulasi kecil dan  umur  yang  pendek  (Steele,  2018). Perbedaan surat kabar Republika dengan yang lainnya adalah berfokus pada solusi permasalahan yang akan diangkat dalam Republika,  bukan  hanya  memberitakan permasalahannya  yang  akan  menambah kegelisahan.  Rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah    bagaimana konstruksi  pemberitaan  konflik  di Aceh, Singkil oleh Surat Kabar Republika?. Penelitian serupa yang menggunakan Surat kabar yang mengangkat isu konflik agama sebagai bahan kajian juga pernah dilakukan. Mahmudah meneliti Kompas dan  Republika  memberitakan  insiden pembakaran  masjid  yang  berada  di Tolikara, Papua. Berdasarkan analisa yang didapat  sepanjang  edisi  20-24  Juli  2015, menunjukan  frame  Kompas  terhadap kasus ini terjadi karena kesalahpahaman sehingga  tidak  ada  pihak  yang  harus disalahkan, dan solusi terbaiknya adalah saling  memaafkan  dan  mengutamakan sikap  toleransi.  Sedangkan  pada  harian Republika  menampilkan  frame  yang
berbeda.  Republika  membingkai  kasus ini  sebagai  kasus  hukum,  yaitu  sebuah tindak  kekerasan  dan  diskriminasi terhadap  pemeluk  agama  lain.  Sehingga kasus ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar  Hak  Asasi  Manusi  (HAM), dan  solusi  terbaik  dari  permasalah  ini adalah  menegakkan  hukum  secara  adil dan  transparan,  serta  menghimbau umat Islam agar tidak terprovokasi oleh kejadian tersebut.
Pemberitaan konflik menjadi sebuah  nilai  sendiri  untuk  menarik masyarakat mengkonsumsinya. Isu yang  beredar  kadang  memposisikan media  untuk  menciptakan  propaganda yang  berimplikasi  terhadap  kemajuan media  tersebut  yang  menganut  asas media  komersil  (Nusyur,  2017).  Pada prinsipnya  media  massa  membentuk persepsi  khalayak  tentang  apa  yang dianggap  penting  oleh  media  dengan teknik pemilihan dan penonjolan. Media memberi  penekanan  mengenai  isu  yang lebih  penting  bagi  khalayak.  Media mungkin  tidak  akan  selalu  berhasil menginformasikan  kepada  publik  hal apa  yang  dipikirkan,  namun  berhasil memberitau  audiens  nya  tentang  apa yang harus dipikirkan (Santosa, 2017).
McQuail (2000) berpendapat bahwa  media  massa  memiliki  sifat  atau karakteristik  yang  mampu  menjangkau massa  dalam  jumlah  besar  dan  luas, bersifat publik, dan mampu memberikan poluliaritas  kepada  siapa  saja  yang muncul di media massa. Dari perspektif budaya,  media  massa  telah  menjadi acuan utama untuk menentukan definisi- definisi  terhadap  suatu  perkara  dan media massa memberikan gambaran atas realitas  sosial  (Morissan,  2013).  Media sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan manusia,  dengan  informasi  yang  setiap hari update atau  mengulang  berita  yang terus  menerus  disuguhkan  kepada khalayak sehingga tidak bisa terhindarkan (Plavšić, 2014). Sering tidak disadari oleh
kita  bahwa  “realitas”  yang  dipaparkan oleh media berbeda dari “realitas” yang sesungguhnya  terjadi.  Melalui  berita yang  didengar  dan  dilihat,  audience digiring untuk memahi berita yang telah dibingkai oleh media massa. Dengan ini audience  sudah  terperangkap  oleh  pola konstruksi media (Muslich, 2008).
Penjelasan  dari  framing  sendiri adalah  pendekatan  untuk  mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan oleh  wartawan  ketika  menseleksi  isu dan menulis suatu berita. Cara pandang tersebut pada akhirnya akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilagkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 2005).  Pengertian  sederhananya  adalah sebuah  strategi  bagaimana  realitas  atau dunia  dibentuk  dan  disederhanakan sedemikian  rupa  untuk  ditampilkan kepada khalayak agar mudah dipahami, dengan  perspektif  tertentu  dan  lebih menarik perhatian.
Istilah konstruksi sosial atas realitas didefinisikan  sebagai  proses  sosial melalui  tindakan  dan  interaksi  dimana individu  tersebut  menciptakan  secara terus  menerus  suatu  realitas  yang dimiliki  dan  dialami  bersama  secara subyektif  (Rachmavina,  2012).  Istilah konstruksi  atas  realitas  sosial  menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Berger dan  Luckmann  melalui  bukunya  The Sosial Construction of Reality: A Treatise in  the  Sociological  of  Knowledge  pada tahun 1966. Dalam buku tersebut Berger dan  Luckman  menggambarkan  proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana  indvidu  menciptakan  secara terus  menerus  suatu  realitas  yang dimiliki  dan  dialami  bersama  secara subyektif (Bungin, 2008)
METODE Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Kualitatif.
Kualitatif  sendiri  adalah  pendekatan yang  berupaya untuk menjelaskan suatu realitas dengan menggunakan deskriptif berbentuk  kalimat.  Selain  itu  metode penelitian kualitatif juga membantu kita untuk  memahami  fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif subyek/partisipan (Pujileksono, 2015).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber data langsung yang  diberikan  langsung  kepada pengumpul  data,  sedangkan  sumber sekunder  adalah  sumber  yang  tidak langsung  diberikan  kepada  pengumpul data,  misal  melalui  orang  lain  ataupun dokumen (Sugiyono, 2007). Data primer dalam  penelitian  ini  berupa  kumpulan teks berita yang diambil dari surat kabar Republika  tentang  konflik  yang  terjadi di  Singkil,  Aceh  pada  bulan  oktober sampai  dengan  November  2015.  Untuk data sekunder, peneliti melibatkan buku, artikel,  jurnal,  dan  juga  penelitian  yang berhubungan  dengan  fokus  penelitian. (Rahman, 2019).
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode dokumentasi.  Dokumentasi  adalah instrumen  data  yang  sering  digunakan dalam  berbagai  metode  pengumpulan data  yang  bertujuan  untuk  menggali data-data  lampau  secara  sistematis  dan objektif (Kriyantono, 2006). Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan  teks  berita  mengenai konflik  di  Aceh  Singkil  pada  bulan oktober  sampai  dengan  november  2015 dari koran Republika.
Dalam penelitian ini unit analisisnya berupa  teks  berita  mengenai  konflik pembakaran  gereja  di  Aceh  Singkil. Jangka  waktu  yang  dilakukan  peneliti dari  bulan  Oktober  hingga  November 2015.
Tabel 1. Berita Harian Surat Kabar Republika No. Judul Tanggal 1 Konflik Aceh Singkil Jangan Berlarut 15 Oktober 2015 2 JK Soroti Izin Gereja 15 Oktober 2015 3 Pengungsi dari Aceh Singkil Diminta Pulang 16 Oktober 2015 4 Intelijen Dinilai Lemah 16 Oktober 2015 5 Meretas Perdamaian di Aceh Singkil 17 Oktober 2015 6 Regulasi Rumah Ibadah Dievaluasi 17 Oktober 2015 7 Tersangka Aceh Singkil Ditahan 18 Oktober 2015 8 Bara dalam Sekam di Rumah Ibadah 21 Oktober 2015 9 Kemendagri Dorong Revisi Aturan RUmah Ibadah 21 Oktober 2015 10 Menteri Agama Ingin PBM Disempurnakan 21 Oktober 2015 11 Retaknya Tiga Dekade Perdamaian 22 Oktober 2015 12 Pesantren, Gereja, dan Meluasnya Kebun Sawit 23 Oktober 2015 13 Aroma Politik Dibalik Konflik 24 Oktober 2015 14 Tak Ada Konflik Susulan 12 November 2015 15 Memahami Toleransi di Negeri Kasih Sayang 12 November 2015 Sumber: (Republika,2015)
Analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis  framing.  Dalam  perspektif komunikasi, analisis framing digunakan untuk  membedah  cara  media  saat mengkontruksi fakta (Budi, 2020). Dalam analisis  ini  akan  mencermati  strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta agar  lebih  bermakna,  lebih  menarik, lebih  berarti  atau  lebih  diingat,  untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif media tersebut (Sobur, 2015). Metode  ini  cocok  untuk  mengetahui kecenderungan  sikap  media  dalam pemberitaannya  melalui  surat  kabar. Entman  melihat  framing  dalam  dua
dimensi besar, seleksi isu dan penekanan atau  penonjolan  aspek-aspek  tertentu dari realitas/isu. Framing dijalankan oleh media  dengan  menseleksi  isu  tertenu dan  mengabaikan  isu  yang  lain  (Nuha, 2016).  Framing  merupakan  pendekatan untuk  mengetahui  bagaimana  cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita (Anggoro, 2014).
Dalam pandangan entman, framing dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas  sehingga  isu  tertentu  mendapat alokasi  penempatan  yang  lebih  besar daripada yang lainnya.

## Tabel 2 - Perangkat Framing Entman
Define Problems Bagaimana  suatu  peristiwa  /  isu  dilihat?  Sebagai  apa?  Atau sebagai masalah apa? Diagnose causes (memperkiran masalah atau sumber masalah) Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai  penyebab  dari  suatu  masalah?  Siapa  (aktor)  yang dianggap sebagai penyebab masalah? Make moral judgement (membuat keputusan moral) Nilai  moral  apa  yang  disajikan  untuk  menjelaskan  masalah? nilai  moral  apa  yang  dipakai  untuk  melegitimasi  atau mendegitimasi suatu tindakan? Treatment recommendation (menekankan penyelesaian) Penyelesaian  apa  yang  ditawarkan  untuk  mengatasi  masalah /  isu?  Jalan  apa  yang  ditawarkan  dan  harus  ditempuh  untuk mengatasi masalah?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Media  merupakan  sebuah  alat yang  dapat  menentukan  ideologi yang  mendominasi  dan  berakhir  pada kekuasaan  terhadap  golongan  teretentu untuk  membangun  sebuah  opini  dan persepsi  khalayak  umum  tanpa  ada pemaksaan  ataupun  kekerasan  (Mahdi, 2015).  Seperti  halnya  Republika  yang memiliki  ideologi  maupun  persepsi sendiri  mengenai  suatu  peristiwa salahsatunya adalah konflik yang terjadi di Aceh, Singkil. Dalam hal ini Republika bebas  menentukan  judul  dan  isi  berita konflik yang sedang terjadi untuk dibaca oleh khalayak umum.
Dalam  penelitian  ini,  perangkat framing  entman  akan  membantu memahami  bagaimana  pembingkaian berita dalam surat kabar Republika dalam konflik yang terjadi di Aceh, Singkil pada bulan oktober dan November tahun 2015. Dalam  melakukan  analisis  teks,  peneliti memiliki  pandangan  berdasarkan  4 elemen,  yaitu  mendefinisikan  masalah (define problems), memperkirakan sumber  masalah  (diagnose  couses), membuat  keputusan  moral  (make moral  judgement),  dan  menentukan penyelesaian masalah (treatment recommendation). Berikut adalah pembingkaian Republika mengenai kasus pembakaran gereja di Aceh, Singkil:

## Pelanggaran Regulasi Tempat Ibadah
Picu Konflik Define Promblems Pada  pemberitaan  ini,  Republika mendefinisikan  permasalah  yang  terjadi di  Aceh  Singkil  sebagai  persoalan regulasi  tempat  ibadah.  Perjanjian regulasi  yang  sudah  disepakati  pada tahun 2001 mengizinkan empat undung- undung  (gereja  semipermanen)  dan satu  gereja  (bangunan  permanen)  di wilayah  kabupaten  Aceh  Singkil.  Hal ini  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh
Azwar  (30  tahun)  peserta  aksi  pada 6  oktober  2015  yang  mendesak  agar gereja  yang  tidak  memiliki  izin  segera ditertibkan.
“Azwar menjelaskan, empat undung- undung  itu  sejak  tahun  2001  telah berdiri  di  empat  kecamatan,  yakni Kecamatan
Gunung Meriah,
Kecamatan  Suro,  Kecamatan  Danau Paris,  dan  Kecamatan  Simpang Kanan.”  (Republika,  21  Oktober 2015).
Republika  mengambil  pernyataan dari salahsatu pengunjuk rasa mengingat sepekan sebelum terjadinya pembakaran gereja,  masyarakat  dan  juga  masa  yang menamai  kelompok Pemuda Peduli Islam (PPI) berunjuk rasa menuntut penertiban gereja dan undung-undung tidak berizin atau liar. Republika juga memberikan keterangan  dari  Wakil  Presiden  Jusuf Kalla yang menyoroti izin Gereja dilokasi konflik.
“Ya laporannya bahwa ada dulu izin untuk  gereja,  kemudian  bertambah menjadi  17,  mereka  setuju  untuk dikurangi.  Cuma  belum  dijalankan keputusannya”.  Selain  itu  beliau juga  menambahkan  pemerintah telah  mengeluarkan  aturan  terkait pendirian  tempat  ibadah.  Aturan tersebut  berupa  Surat  Keputusan Bersama  (SKB)  menteri  agama  dan menteri  dalam  negeri.”  (Republika. 15 Oktober 2015)
Dalam  pemberitaannya,  Republika mengambil judul “JK Soroti Izin Gereja” sekaligus  mempertegas  bahwa  konflik yang terjadi tidak lain dipicu oleh regulasi perizinan  Gereja.  Penambahan  gereja menjadi 17 adalah salahsatu pemicunya, dan  tidak  sigapnya  pihak  berwenang
karna  mengabaikan  tanda-tanda  akan munculnya  kerusuhan  akibat  masalah perizinan tersebut.
“Republika  memperkuat  informasi mengenai  pemicu  konflik  dengan menambahkan informasi dari LSM  Jaringan  Survei  Inisiatif (JSI),  yang  selama  ini  menyoroti masalah  keamanan  di  Aceh,  dalam keterangannya  mengenai  perizinan rumah ibadah jadi salah satu pemicu pembakaran gereja di Aceh Singkil.” (Republika. 15 Oktober 2015)
JSI  sendiri  adalah  lembaga  survey yang sering sekali mekakukan survey di daerah  Aceh.  Terlihat  dari  pengalaman lembaga  yang  berada  di  websitenya, kebanyakan  survey  yang  dilakukan terkait isu yang berada di daerah Aceh. Dalam  satu  kesempatan,  Republika mewawancarai  Roka,  salahsatu  jemaat gereja mengenai bangunan yang terbakar di  desa  Suka  Makmur  dan  juga  lokasi penembakan  di  Desa  Dangguran.  Dia menjelaskan  ketidaktahuannya  apakah gereja  yang  dibakar  tersebut  sudah memiliki  izin  atau  belum.  Namun menurutnya  pengurusan  izin  pendirian rumah  ibadah  non  islam  terbilang  sulit selama puluhan tahun di Aceh Singkil.
“Ya memanglah susah mendapatkan izin,  buktinya  dari  tahun  1962 sampai  2015  engga  keluar  izinnya”. (Republika, 21 Oktober 2015)
Republika  disini  ingin  melihat dari  sudut  pandang  jemaat  gereja yang  gerejanya  dibakar  oleh  masa  dan mendapati  bahwa  untuk  melakukan perizinan  pembangunan  untuk  rumah ibadah  non  Islam  memang  cukup susah,  dan  terbukti  dari  tahun  1962 memang tidak keluar izin tersebut. Pada kutipan  lainnya  Roka  menambahkan bahwa  mengapa  tidak  boleh  didirikan
rumah  ibadah  permanen  bagi  penganut agamanya.
“Kenapa  enggak  boleh  permanen? Sementara, yang punya duit juga kita (Umat  Nasrani).  Iman  kepercayaan itu  kan  masing-masing.  Kita  saling menghargai sajalah.”
Dari teks diatas terlihat kekecewaannya atas kerumitan perizinan rumah  ibadah,  namun  sama  sekali tidak  menyinggung  soal  perizinan  yang sudah  disepakati  pada  tahun  2001.  Ia menganggap  bentuk  sebuah  toleransi adalah  mengimani  kepercayaan  masing- masing dan saling menghargai.
“Hal  ini  diperkuat  oleh  Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Henriette Hutabarat Lebang  mengatakan,  tidak  ada maksud gereja untuk tidak mengurus perijinan. “Pada kenyataannya, untuk mengurus  perizinan  tempat  ibadah sangat sulit”. Ia menambahkan sering kali  perizinan  tak  dapat  diperoleh meski  sudah  diupayakan  secara maksimal.”  (Republika.  15  Oktober 2015)
Dalam  kutipan  dari  Ketua  Umum PGI ini Republika menyimpulkan bahwa memang benar untuk mengurus perizinan tempat  ibadah  non  muslim  atau  gereja sangatlah sulit, itu dijelaskan sendiri oleh ketu Umum PGI yang dalam hal ini juga ia tidak bermaksud untuk tidak mengurus perizinan tersebut.
Diagnose Couses Republika  menyebutkan  bahwa sepekan  sebelum  terjadi  pembakaran gereja yaitu pada tanggal 6 oktober 2015 ada  unjuk  rasa  di  depan  kantor  bupati Aceh  Singkil.  Masa  yang  berjumlah sekitar 300 orang yang menamai Pemuda Peduli  Islam  (PPI)  itu  menuntut  Bupati
Aceh Singkil Safriadi segera menertibkan gereja-gereja yang berdiri tanpa izin. Para pemuda  ini  menilai  keberadaan  rumah ibadah  illegal  mencederai  kesepakatan yang  telah  dirajut  bersama  pada  tahun 2001.
“PPI  lantas  mendesakkan  tenggat waktu  satu  pekan  terhitung  sejak tanggal    6  oktober  2015.  Dengan begitu, pada tanggal 13 otktober 2015 semua gereja di wilayah Aceh Singkil, selain lima rumah ibadah yang berdiri sesuai perjanjian tahun 2001, diminta dibongkar.”  (Republika,  21  Oktober 2015).
Dalam  berita  ini  republika  ingin menyampaikan bahwa ada desakan dari masyarakat  yang  tidak  setuju  adanya bangunan  gereja  liar  di  Aceh  Singkil sepekan sebelum terjadinya pembakaran tersebut.  Masa  sudah  meminta  agar rumah ibadah yang liar segera ditertibkan dan  diberikan  tenggat  waktu  selama sepekan.
Menurut  informasi  yang  dihimpun oleh  Republika,  tuntutan  dari  masa  PPI dan masyarakat tidak segera ditanggapi, hingga  pada  tanggal  12  Oktober  justru baru ditanggapi.
“Azwar  salahsatu  masa  yang  ikut menuntut menuturkan, pada tengah malam,  masih  tanggal  12  oktober, Bupati  dan  perwakilan  warga  lipat kajang sudah mencapai kesepakatan dengan  cukup  a  lot,  yakni  ada  10 gereja liar yang akan dibongkar pada tanggal 19 oktober 2015. Namun, hasil rapat itu sempat ditolak oleh masa di Lipat Kajang. Sampai akhirnya bupati diperbolehkan  untuk  berkunjung menemui  perwakilan  massa  di Markas  Koramil  Simpang  Kanan. Hari  pun  mulai  subuh  tanggal  13 oktober  2015.  Massa sudah  terlanjur bersiap  dengan  alat  pembongkaran
bangunan.  Sempat  ditenangkan tokoh  muslim  setempat,  massa lalu  surut  dan  berjanji  hanya  ingin melakukan  pawai  dan  tak  merusak apapun.  Namun  hal  yang  tidak diinginkan  terjadi  ketika  melewati salahsatu  gereja  di  desa  Suka Makmur.  Massa  pun  melakukan pembakaran  tanpa  ada  perlawanan oleh warga setempat.” (Republika, 21 Oktober 2015).
Dalam pemberitaan diatas, Republika menjelaskan  detail  kronologi  terjadinya pembakaran, dari tuntutan massa kepada bupati  sampai  pada  akhirnya  massa memutuskan  untuk  membakar  gereja. Sekaligus memberikan informasi kepada masyarakan  bahwa  kurangnya  respon dari  pemerintahan  setempat  ketika tuntutan pada 6 oktober baru ditanggapi saat 12 oktober, satu hari sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh massa.
Republika  juga  mengumpulkan informasi lebih dalam mengenai perjanjian yang  dibuat  sebelumnya  pada  tahun 2001, menyambangi seorang peneliti dan juga  dosen  antrpologi  FISIP  Universitas Malikussaleh  Lhoksumawe  dan  Institut Seni  dan  Budaya  Indonesia  (ISBI)  Aceh Selain sebagai dosen, itu ia juga menjadi Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA) dan  bergiat  di  Jaringan  Antar-Iman Indonesia  (JAII).  Saat  ini  juga  didapuk sebagai dewan pakar di Dewan Kesenian Aceh  (DKA).,  Jantho  yaitu  Teuku  Kemal Fasya.
“Kemal  menjelaskan  bahwa  di dalam  wilayah  Singkil  tidak  hanya ada  satu  suku  asli  saja,  namun juga  ada  beberapa  suku  karena wilayah  tersebut  juga  berbatasan dengan  Sumatera  Selatan.  Memang perkembangan pembangunan
undung-undung memunculkan ketegangan sejak tahun 1970. “Ketika secara  eksesif  itu  gereja-gereja
terbangun, terjadi shock” (Republika, 21 Oktober 2015).
Republika  dengan  narasumbernya ingin  menjelaskan  bahwa  Memang perkembangan  pembangunan  undung- undung memunculkan ketegangan sejak  tahun  1970.  Dengan  berdirinya gereja-gereja,  masyarakat  muslim  terasa terganggu. Dapat dijelaskan pada kutipan diatas  mengenai  kata  “eksesif”  yang diucapkan  Kemal  fasya  menurut  kbbi adalah sebagai keadaan yang melampaui kebiasaan  atau  ketentuan  yang  sudah berlaku  dalam  lingkungan  tersebut.  Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan gereja-gereja  memunculkan  keadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan di daerah ini. Seperti pada  perjanjian  tahun  2001  mengenai pembangunan  gereja  yang  sudah disepakati dengan daerah.

## Make Moral Judgement
Penilaian  moral  yang  diberikan Republika, bahwa pembakaran gereja yang terjadi di Aceh Singkil bukanlah gesekan antar  umat  beragama  yaitu  Nasrani  dan Muslim.  Sudah  lama  masyarakat  Aceh Singkil hidup saling berdampingan secara harmonis.
“Ketua  Majelis  Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil Rasyiduddin  menjelaskan  bahwa konflik yang sedang terjadi bukanlah luapan  konflik  antarumat  beragama. Umat  islam  dan  Kristen  di  Aceh Singkil hidup lama secara harmonis. Hanya  saja  masalah  mencuat  dalam hal  pendirian  rumah  ibadah  yang tanpa  mengindahkan  aturan  serta kesepakatan.  Bahkan,  pembiaran  ini sudah menggejala sejak tahun 1979.”
Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Kepala Desa Suka Makmur, Juli Sedarma Berutu,  beliau  menjelaskan  bahwa
hubungan  yang  harmonis  antarumat  di desanya dan Aceh Singkil pada umumnya.
“Sebagai  bukti  keharmonisan  dan toleransi,  di  Desa  Suka  Makmur berdiri  tiga  rumah  ibadah,  yakni gereja  HKI  (yang  dibakar  massa), gereja GKPPD, dan Masjid As-Salam. Bahkan,  satu  pesantren,  Pondok Pesantren  (Dayah)  Darul  Marhamah yang  berdiri  tepat  bersisian  dengan gereja GKPPD Desa Suka Makmur.” (Republika, 12 November 2015)
Bukti  yang  diucapkan  oleh  kepala Desa  Suka  Makmur  tersebut  sudah cukup  kuat  untuk  mengungkap  bahwa keharmonisan  yang  terjadi  masyarakat Muslim dan Nasrani sudah berjalan lama. Berbagai pihak mendesak pemerintah bertindak tegas agar peristiwa yang terjadi di  Aceh  Singkil  tidak  menyebar  luas  ke daerah  lain,  diantaranya  adalah  Ketua PBNU  Said  Aqil  Siroj  dan  juga  tokoh muda  Muhammadiyah  Saleh  Partaonan Daulay.
“Said Aqil Siroj menyampaikan “Apa pun  alasan  yang  melatarbelakangi, aksi  main  hakim  sendiri  terlebih dilakukan  dengan  cara  kekerasan tidak  dibenarkan  oleh  hukum.” beliau  pun  meminta  semua  pihak untuk  tenang  dan  tidak  terpancing atas  insiden  pembakaran  gereja  ini. Ia  pun  menegaskan,  Islam  bukan agama  yang  mengajarkan  kekerasan dan  meminta  aparat  bertindak persuasif  dengan  sesegera  mungkin membuat langkah-langkah mediasi.” (Republika, 15 oktober 2015)
Sementara itu, tokoh muda Muhammadiyah  Saleh  Partonan  Daulay mengatakan bahwa isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) diseputar kejadian pembakaran harus segera dihentikan.
“Di  tengah  suasasna  seperti  ini, pemerintah  tidak  boleh  sedikitpun lengah. Apalagi isu-isu SARA seperti ini  sangat  efektif  untuk  menyulut konflik  berkepanjangan”.  Saleh mendesak  agar  aparat  keamanan menelusuri  duduk  perkara  kasus ini.  Dengan  begitu  pemerintah bisa  mencari  solusi  terbaik  dalam menyelesaikan  setiap  masalah  yang ada.” (Republika, 15 oktober 2015)
Republika dalam beritanya memasukan  dua  organisasi  masyarakat Islam  terbesar  di  Indonesia  yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili oleh ketu PBNU sendiri Said Aqil Siraj dan juga Muhammadiyah yang diwakil oleh tokoh muda  Muhammadiyah  Saleh  Partonan Daulay,  kedua  tokoh  ormas  tersebut sepakat  agar  konflik  yang  terjadi  jangan sampai  menyebar  ke  daerah  dan  tidak mudah terpancing, hal ini tertuang dalam judul berita yang dimuat Republika yaitu “Konflik Aceh Singkil Jangan Berlarut”.
Treatmen Recomendation Dalam  menyelesaikan  permasalah pasca  kerusuhan  13  oktober  2015, Republika  mendapat  ada  beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat setempat.
“Empat  hari  pasca  pembakaran gereja,  para  pemuka  agama  hadiri rapat  tertutup  dengan  pangdam Iskandar  Muda  Mayjen  (TNI)  Agus Kriswanto  dan  Kapolda  NAD  Irjen (Pol) Husein Hamidi di Kantor Camat Gunung  Meriah.  Pembahasan  rapat ini disinyalir terkait negoisasi daftar final  gereja-gereja  illegal  yang  akan diterbitkan  19  oktober.”  (Republika, 12 November 2015)
Tepat  pada  tanggal  19  Oktober 2015  tim  Republika  menyaksikan pembongkaran  hari  pertama  yang
yang  dilakukan  di  Desa  Mandumpang. pembongkaran  atau  penertiban  gereja- gereja yang tidak berizin dilaksanakan.
“Hari  pertama  penertiban  selama 30  menit,  puluhan  aparat  satpol  PP Aceh Singkil merobohkan bangunan gereja  Katolik  Desa  Mandumpang Seluas 7x10 meter persegi. Tidak ada kisruh  maupun  cekcok  mulut  sama sekali dalam upaya pembongkaran.”
Dalam teks berita diatas menunjukan sudah adanya kesepakatan dan tidak ada protes dari jemaat gereja. Camat setempat Suro  Abdul  Manaf  menuturkan  bahwa pembongkaran  ini  merupakan  hasil kesepakatan kedua belah pihak, Muslim dan Nasrani.
“Pihak non Muslim saudara kita itu sudah  menyetujui.  Demi  kebaikan bersama,  mereka  rela  (sejumlah gereja-gereja  illegal  dibongkar).” (Republika, 12 November 2015). “Republika  juga  memberikan  sudut pandang dari pengurus gereja GKPPD Desa Siompin, Paima Berutu berumur 35 tahun Ia terlihat tegar menyaksikan gereja nya ditertibkan hingga menjadi puing.  Namun  tangisan  beliau  pun pecah  ketika  ingin  menyampaijan perjuangan membangun gereja yang memiliki  520  jemaat  itu.  Namun Paima  juga  mengakui  bahwa  gereja tersebut tidak memiliki izin lantaran sejumlah syarat yang tak terpenuhi.” (Republika, 12 November 2015).
Dalam teks diatas menunjukan bahwa walaupun masyarakat atau jemaat gereja sudah  merelakan  gerejanya  ditertibkan, namun tamypak kesedihan karena gereja itu  sudah  dibangun  sejak  1964  atas perjuangan  para  jemaat  gereja,  namun mereka  lebih  ingin  perdamaian  dan jalan tengah yang membuat perdamaian tercipta.
Selain  penertiban  beberapa  gereja  yang tak  berizin,  Republika  juga  dalam beritanya  menyarankan  untuk  mengkaji ulang  tentang  peraturan  rumah  ibadah. Salah  satu  yang  menginginkan  adanya revisi  aturan  rumah  ibadah  yaitu Kemendagri,  dalam  judul  berita  yang diberikan Republika “ Kemendagri Dorong Revisi Aturan Rumah Ibadah”.
“Kementrian Dalam Negeri
(Kemendagri) mematangkan rencana revisi  Peraturan  Bersama  Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri (PBM) Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006  tentang  Pendirian  Rumah Ibadah.  Revisi  ini  dinilai  mendesak mengingat kasus pembakaran ibadah di Tolikara, Papua dan Aceh Singkil, NAD.” (Republika, 21 Oktober 2015)
Hal tersebut ditanggapi oleh Menteri Agama  Lukman  Hakim  Saifuddin, hal  ini  dicantumkan  pada  judul  berita Republika  yaitu  “ Menteri Agama Ingin PBM  Disempurnakan” .  Lukman  hakim mengatakan  bahwa  rencana  revisi  PBM harus  untuk  penyempurnaan  peraturan terkait  dengan  pendirian  rumah  ibadah. Tujuannya  semua  masuarakat  Indonesia yang terdiri dari berbagai agama memiliki cara pandang yang sama terkait regulasi di bidang pendirian rumah ibadah.
“Tentu  dalam  kesempatan  ini  kami pemerintah mengharapkan masukan dari stakeholder para  pemangku kepentingan, khususnya tokoh agama  dan  ormas  keagamaan”. Selain  itu  juga  kemenag  meminta masukan kepada para akademis yang mendalami  persoalan  keagamaan. Lukman  berharap  dengan  adanya masukan,  peraturan  ini  menjadi sempurna dan dapat mengakomodasi masyarakat
Indonesia yang majemuk.”  (Republika,  21  Oktober
2010).
Dalam  teks  diatas  memperlihahtkan bahwa  keseriusan  para  pemangku kebijakan  seperti  Kemenag  dan  juga Kemendagri mengingkan adanya kajian  ulang  mengenai  PBM  mengingat masyarakat  Indonesia  yang  majemuk. Menurut  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat (ELSAM) masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat  suku  bangsa  oleh  sistem nasional.  Dalam  masyarakat  majemuk akan menimbulkan perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan politik yang terjadi di masyarakat. Hal ini sangat relevan terjadi di Indonesia karena Negara ini terdiri dari beberapa pulau dan suku yang berbeda. Usai konflik Aceh Singkil, peraturan baru  diterapkan  yaitu Qonun/Perda Aceh Nomor 4 Tahun 2006 tentang  pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan  pembangunan  tempat  ibadah. Peraturan itu berisi syarat pendirian rumah ibadah  yaitu  ada  140  orang  penduduk setempat  dan  bertempat  tinggal  tetap, adanya  dukungan  masyarakat  minimal 110 orang yang bukan pengguna tempat ibadah  tersebut,  rekomendasi  keuchik atau camat serta FKUB dan Kankemenag. Peraturan ini dirasa lebih mempermudah daripada  peraturan  sebelumnya  yaitu Pergub NAD No 25 Tahun 2007.  Hal ini tercantum  dalam  website aceh.kemenag. go.id yang diakses 27 januari 2020.

## Aparat kurang responsif
Define Problem Dalam  pemberitaan  ini,  Republika mendefinisikan  bahwa  aparat  dinilai lemah dalam peristiwa penyerangan dan pembakaran yang terjadi di Aceh Singkil.
“Peristiwa penyerangan dan pembakaran  gereja  di  Aceh  Singkil dipandang mencerminkan lemahnya peran  intelijen  aparat  hukum. Sejumlah  pihak  menilai  konflik  ini mestinya  sudah  bisa  diantisipasi.” (Republika, 16 Oktober 2015).
Dalam  teks  diatas,  Republika mencantumkannya  dengan  judul  yang langsung  menjurus  kepada  kinerja intelejen,  yaitu “Intelijen  Dinilai  Lemah” . Judul tersebut menggambarkan bagaimana  kinerja  intelijen  di  Indonesia yang tidak bisa mengantisipasi terjadinya konflik.
“Hal  ini  diperkuat  oleh  pernyataan Ketua  Komisi  II  DPR  Azis Syamsudin,  bukan  sekali  ini  saja aparat  hukum  kecolongan.  Ia mengingatkan  beberapa  bulan  lalu juga terjadi kericuhan berbau SARA yang  menyebabkan  terbakarnya sebuah  Masjid  di  Tolikara  Papua.” (Repiblika, 16 Oktober 2015).
Dalam  teks  diatas,  Republika menyambungkan kejadian SARA yang  terjadi  di  Tolikara  Papua  dengan kejadian  yang  ada  di  Aceh  Singkil.  Hal ini  menjadi  catatan  bahwa  Intelijen kita  masih  lemah  dan  kurang  responsif dalam  menilai  suatu  masalah.  Komisi  II sendiri  merupakan  satu  dari  11  komisi DPR yang memiliki ruang lingkup tugas dibidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi  daerah,  aparatur  Negara  dan reformasi birokrasi, kepemiluan, dan juga pertanahan dan reforma agrarian.
“Azis  Syamsudin  menambahkan berencana  menggelar  rapat  dengan Menko Polhukam Luhut Pandjahitan dalam  waktu  dekat.  “ini  kita antisipasi agar tidak terjadi lagi, baik ditempat  tertentu  maupun  ditempat lain” (Republika, 16 Oktober 2015)
Diagnose Couses Pada  tahap Diagnose  Couses, pihak berwenang  dinilai  mengabaikan  tanda- tanda  akan  munculnya  kericuhan  akibat permasalahan  perizinan  yang  mencuat. Hal  tersebut  dikuatkan  oleh  pernyataan dari  anggota  Komisi  III  dari  dapil  Aceh
Muhammad Nasir Djamil.
“Menurut Nasir, sebenarnya potensi konflik  itu  sudah  diketahui  oleh kepala  daerah,  pemuka  agama, pemuka  adat,  TNI,  dan  Polri.  “Tapi, kepala daerahnya abai dalam masalah ini”. (Republika, 16 Oktober 2015)
Komisi  III  sendiri  adalah  salahsatu  dari sebelas  komisi  DPR  RI  dengan  lingkup tugas  di  bidang  hukum,  hak  asaasi manusia  HAM,  dan  keamanan.  Hal tersebut dikuatkan dengan penjelasan dari peneliti Institute for Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi, ia menilai pemerintah  gagal  meredam  potensi kerusuhan.  Ia  mempertanyakan  kinerja komunitas  intelejen    daerah  (Kominda) yang  mestinya  bisa  mendeteksi  potensi kericuhan.
“Artinya  disini,  pemerintah  daerah yang  gagal  meredam  potensi  itu”. Tutur  peneliti  dari  Isess  ini.  Ia  pun menilai bahwa kebanyakan aparatur meremehkan  situasi.  Asumsinya, mereka merasa sudah punya sampul yang  bisa  mempengaruhi  jaringan- jaringan  radikal  di  daerahnya.” (Republika, 16 Oktober 2015)
Institute  for  Security  and  Strategic Studies  (Isess)  adalah  sebuah  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang bergerak dalam dalam kajian isu militer, pertahanan,  keamanan,  dan  strategis lainnya  dalam  kerangka  tata  kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, dan HAM. Sementara  itu,  Kapolri  Jenderal Badrodin  Haiti  mengakui  adanya kelemahan  prediksi  oleh  Kapolres  Aceh Singkil terkait penyerangan gereja.
“Hal  itu  membuat  bentrokan  yang dipicu  oleh  pembakaran  gereja  pun tidak dapat dicegah. “Sudah ditanya
Kapolda (Aceh) apakah butuh backup, dijawab  tidak”  Ujar  Badrodin.  Hal ini  seperti  ini  semestinya  memang tergantung  kepada  satuan  wilayah (kasatwil).  Ia  pun  mengklaim  selalu memberikan arahan kepada kasatwil terkait ancaman konflik.” (Republika, 17 Oktober 2015)
Dari  teks  diatas,  Republika  ingin mempertegas  bahwa  memang  antisipasi dari  aparat  hukum  masih  kurang. Hal  tersebut  menyebabkan  terjadinya pembakaran gereja dan juga satu korban jiwa.  Badrodin  dalam  teks  diatas  juga lebih  menyoroti  kinerja  dan  antisipasi dari satuan wilayah yang terjadi konflik.

## Make moral judgement
Sisi  moral  yang  dimunculkan Republika mengenai kurangnya keseriusan  aparat  dan  Pemda  dalam menangani desakan yang sudah dilakukan  oleh  warga  dalam  aksi  6 Oktober  2015.  Menurut  Azwar,  massa PPI diterima oleh wakil Bupati saat aksi, pada  saat  itu  Bupati  sedang  tidak  ada ditempat. Namun tuntutan tersebut baru ditanggapi  pada  tanggal  12  Oktober 2015.  Azwar  menuturkan  pada  tengah malah  tanggal  12  oktober  bupati  dan perwakilan warga mencapai kesepakatan dengan cukup alot, bahwa ada 10 gereja liar  yang  akan  dibongkar  pada  tanggal 19  oktober,  Namun  hasil  rapat  tersebut sempat  ditolak  oleh  massa,  haripun masuk  subuh  tanggal  13  Oktober  2015, massa sudah terlanjur bersiap dengan alat pembongkaran  bangunan.  Hal  tesebut sempat  ditenangkan  oleh  tokoh  muslim setempat,  dan  didepan  tokoh  muslim tersebut massa berjanji hanya melakukan pawai dan tak merusak apapun. Namun begitu pawai melewati salah satu gereja, massa  justru  melakukan  pembakaran, kendati  tidak  ada  perlawanan  dan pencegahan, massa bergerak ke desa lain. Hal serupapun terjadi, namun warga yg
berada di Dangguran sudah bersiap untuk menahan, dan terjadilah bentrokan. Sisi  moral  yang  ingin  dimunculkan oleh  Republika  disini  memperlihatkan bahwa  kurangnya  penanganan  dari aparat  dan  pemerintahan  yang  dapat menyebabkan  pecahnya  konflik,dan  ini bisa  terjadi  dimanapun  jika  pemerintah dan  aparat  kurang  peka  terhadap  isu yang terjadi di Indonesia.
Salah  seorang  jemaat  gereja  Roka, menuturkan bahwa kejadian berlangsung begitu mendadak, semua penduduk desa takut  termasuk  yang  beragama  islam. Kekhawatiran  semakin  bertambah  saat mendengar kejadian di Dangguran serta tersebar  kabar  adanya  korban  tewas. Warga  pun  beramai-ramai  mengungsi termasuk warga Islam.
“Kami mengungsi setelah ada bentrok di Desa Dangguran. Takutnya massa membabi-buta” (Republika,
18
Oktober 2015)
Republika  juga  berusaha  untuk mendapat  informasi  dari  jemaat  gereja yang terbakar, ini adalah salah satu upaya Republika untuk menghadirkan beberapa sudut  pandang  agar  informasi  yang didapat  dan  disampaikan  ke  khalayak tidak  terlihat  berat  sebelah.  Disini Republika  ingin  memperlihatkan  bahwa bukan  hanya  warga  nasrani  saja  yang ketakutan saat terjadinya konflik, namun warga muslim yang bertempat tinggal di lokasi pembakaran juga takut. Berbagai pihak mendesak pemerintah bertindak tegas agar peristiwa yang terjadi di  Aceh  Singkil  tidak  menyebar  luas  ke daerah  lain,  diantaranya  adalah  Ketua PBNU  Said  Aqil  Siroj  dan  juga  tokoh muda  Muhammadiyah  Saleh  Partaonan Daulay.
“Said Aqil Siroj menyampaikan “Apa pun  alasan  yang  melatarbelakangi, aksi  main  hakim  sendiri  terlebih
dilakukan  dengan  cara  kekerasan tidak  dibenarkan  oleh  hukum.” beliau  pun  meminta  semua  pihak untuk  tenang  dan  tidak  terpancing atas  insiden  pembakaran  gereja  ini. Ia  pun  menegaskan,  Islam  bukan agama  yang  mengajarkan  kekerasan dan  meminta  aparat  bertindak persuasif  dengan  sesegera  mungkin membuat langkah-langkah mediasi.” (Republika, 15 oktober 2015)
Sementara itu ,tokoh muda Muhammadiyah  Saleh  Partonan  Daulay mengatakan bahwa isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) diseputar kejadian pembakaran harus segera dihentikan.
“Di  tengah  suasasna  seperti  ini, pemerintah  tidak  boleh  sedikitpun lengah. Apalagi isu-isu SARA seperti ini  sangat  efektif  untuk  menyulut konflik  berkepanjangan”.  Saleh mendesak  agar  aparat  keamanan menelusuri  duduk  perkara  kasus ini.  Dengan  begitu  pemerintah bisa  mencari  solusi  terbaik  dalam menyelesaikan  setiap  masalah  yang ada.” (Republika, 15 oktober 2015)
Republika dalam beritanya memasukan  dua  organisasi  masyarakat Islam  terbesar  di  Indonesia  yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili oleh ketu PBNU sendiri Said Aqil Siraj dan juga Muhammadiyah yang diwakil oleh tokoh muda  Muhammadiyah  Saleh  Partonan Daulay,  kedua  tokoh  ormas  tersebut sepakat  agar  konflik  yang  terjadi  jangan sampai  menyebar  ke  daerah  dan  tidak mudah terpancing, hal ini tertuang dalam judul berita yang dimuat Republika yaitu “Konflik Aceh Singkil Jangan Berlarut”.
Treatment Recommendation Penyelesaian masalah yang direkomendasikan  Republika  mengenai aparat di Aceh Singkil melalu penjelasan
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan  (Menko  Polhukam)  Luhut Binsar Panjaitan.
“Pemerintah  sudah  berkoordinasi untuk mengamankan situasi. TNI dan Polri juga sudah melakukan langkah- langkah  untuk  melokalisasi  konflik. Luhut  berharap  kasus  Singkil  tidak menjadi isu yang liar.” (Republika, 16 oktober 2015).
Walaupun tindakan dianggap sudah  terlambat,  namun  upaya  untuk mencegah kerusuhan melebar harus tetap diantisipasi. Selain itu juga Kapolri Jendral Badrodin  Haiti  mengatakan  kepolisian telah  menyekat  wilayah  perbatasan Sumut dan Aceh.
“Perbatasan  kami  amankan  karena ada  beberapa  masyarakat  yang mengungsi  ke  Sumatra  Utara”. Badrodin  juga  menjajikan  perusuh akan  segera  diproses  sesuai  hukum yang  berlaku.  Setidaknya  ada  40 warga  yang  telah  ditahan  dan diperiksa sejauh ini.” (Republika, 15 Oktober 2015).
Pada teks diatas, Republika menampilkan respon dari aparat hukum setelah  konflik  terjadi,  dengan  tujuan untuk  mendinginkan  masyarakat  agar merasa aman dan memperlihatkan proses hukum yang sedang berlangsung. Republika juga menambahkan keterangan  dari  Sekertaris  Daerah  Aceh Singkil,  Azmi.  Azmi  mengklaim,  situasi dan  kondisi  wilayah  maupun  lokasi terjadinya  kericuhan  tersebut  sudah kondusif.
“Aparat  kita  udah  penuh  di  Singkil ini,  ada  900-an.  Jadi  ngga  perlu diragukan.  Selain  itu,  masyarakat kita  juga  udah  ngga  ada  masalah”. (Republika, 17 Oktober 2015).
Dalam  teks  diatas,  Republika menekankan kembali bahwa aparat sudah berjaga  untuk  mengantisipasi  adanya kerusuhan  kembali,  dan  memberikan keamanan  kepada  masyarakat  Aceh Singkil. Selain antisipasi tersebut, aparat juga berjanji akan menindaklanjuti warga yang  telibat  secara  adil.  Hal  tersebut ditambahkan  oleh  Kapolri  Jendral Badrodin Haiti.
“Badrodin  menegaskan,  proses  hukum terhadap pelaku pembakaran gereja dan juga penembakan dalam bentrokan antar warga di Aceh Singkil akan tetap  dilakukan dengan  tegas.  Menurutnya,  siapapun yang  terlibat  akan  diproses.  Badrodin tidak  akan  mengesampingkan  hukum meskipun  nantinya  ada  kesepakatan antara pelaku dan korban. Hukum harus tetap dilakukan.”  (Republika, 17 Oktober 2015)
Dari  teks  diatas,  aparat  kepolisian akan  menjalankan  hukum  secara  adil tanpa  memandang  dari  pihak  mana, badrodin juga menambahkan akan tetap berpatok  pada  hukum  meskipun  ada kesepakatan yang dibuat oleh pelaku dan korban.
Republika memiliki treatmen recommendation selain diatas, dalam media online  nya  memberitakan  mengenai pencopotoan  Kapolres  Aceh  Singkil AKBP Budi Samekto pasca kerusuhan di Aceh Singkil. Hal ini disebabkan kelalaian Kapolres  dan  tercantum  pada  judul berita online yang dibuat republika pada selasa  20  Oktober  2015  yaitu  “Kapolres Aceh  Singkil  Dicopot  Karena  Lalai”. Pemberitaan ini tidak keluar dalam media cetak  Republika  pada  bulan  oktober sampai dengan November 2015.
Pembahasan Pemberitaan  konflik  di Aceh  Singkil menarik  perhatian  Republika  yang terlihat  dari  intensitas  pemberitaan
Republika ada 15 berita selama sembilan hari  pemberitaan.  Apa  yang  dilakukan Republika sebenarnya salahsatu bentuk  kepekaan  media  dalam  mencari pemberitaan.  Pada  dasarnya  pekerjaan media  melihat  konflik  sebagai  ladang pemberitaan,  dimana  konflik  selalu dikenal  sebagai  penghasil  berita.  Dalam pemberitaan,  konflik  memiliki  potensi dalam  mengabarkan,  meredam,  atau mempertajam  konflik.  Secara  teoritis menurut  Andrew    Adorno  (Prasetya, 2001)  ada  tiga  posisi  media  dalam pemberitaan  konflik.  Pertama  adalah issue intensifer, dalam  hal  ini  media berposisi  memunculkan  isu  atau  konflik dan  mempertajamnya.  Dalam  posisi  ini media  mem-blow  up  realitas  yang  jadi isu  menjadi  transparan.  Kedua, conflict diminsher, dalam posisi ini media sengaja menenggelamkan  suatu  isu,  terutama bila  isu  yang  menyangkut  media tersebut. Ketiga, conflict resolution, media diposisi  ini  menjadi  penengah  dalam sebuah  konflik  dengan  memunculkan pemberitaan isu dalam berbagai perpektif serta  mengarahkan  kelompok  yang bertikai pada penyelesaian konflik. Tidak hanya  tiga  posisi  tersebut,  media  juga dapat membentuk apa yang kita lihat dan dengar  dengan  sudut  pandang  mereka, tidak  lain  untuk  kepentingan  ekonomi agar  masyarakat  dapat  mengkonsumsi apa  yang  mereka  produksi  (Bartholomé, Lecheler, 2015). Berdasarkan pemberitaan di Republika,  dapat  ditarik  benang  merah bahwa Republika menitikberatkan insiden pembakaran gereja di Aceh Singkil menjadi dua tema. Pertama, konflik Aceh Singkil dipicu oleh regulasi tempat ibadah yang  menyebabkan  pecahnya  konflik. Pada pemberitaan ini, Perjanjian regulasi yang  sudah  disepakati  pada  tahun  2001 menjadi argumen utama para pengunjuk rasa  karena  pada  tahun  itu  sudah disepakati jumlah bangunan gereja yang bisa  dibangun,  namun  pada  prakteknya
dilapangan  beberapa  bangunan  gereja bermunculan.  Republika  mengambil pernyataan dari salahsatu pengunjuk rasa mengingat  sepekan  sebelum  terjadinya pembakaran  gereja,  masyarakat  dan juga  masa  yang  menamai    kelompok Pemuda Peduli Islam (PPI) berunjuk rasa menuntut penertiban gereja dan undung- undung  tidak  berizin  atau  liar.  Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Presiden Indonesia  Jusuf  Kalla,  adanya  perjanjian sebelumnya  dan  semakin  bertambahnya bangunan gereja.
Dalam menampilkan pemberitaannya, Republika lebih menaruh perhatian  kepada  perjanjian  yang  sudah disepakati  untuk  pembangunan  gereja di wilayah Aceh Singkil pada tahun 2001 daripada  menampilkan  sisi  anarkisme perusakan  gereja  yang  dilakukan  oleh massa.  Hal  ini  terlihat  dari  judul  berita yang  menyoroti  periizinan  gereja dan  juga  evaluasi  mengenai  regulasi tempat  ibadah  yang  disarankan  oleh Mentri  Agama  Lukman  Hakim  yang menyatakan,  Peraturan  Bersama  Mentri (PBM)  Nomor  8  dan  9  tahun  2006  yang mengatur  masalah  kerukunan  agama dan pendirian rumah ibadah perlu yang disempurnakan.  Republika  mengambil komentar  dari  Lukman  Hakim  sebagai Mentri  Agama  karena  konflik  ini  tidak terlepas hubungannya dengan agama.
Berdasarkan temuan analisa diatas,  Republika  tidak  luput  dalam mengkontruksi  konflik  di  Aceh  Singkil. Republika  memilih  kejadian  mana  yang dapat dikeluarkan dan tidak dikeluarkan. Hal  ini  terlihat  dalam  pemberitaan Republika  yang  lebih  mempersoalkan mengenai  penyebab  terjadinya  konflik mengenai perizinan pembangunan gereja yang  sudah  disepakati  daripada  lebih mengkespos  massa  yang  melakukan pembakaran gereja.
Kedua, lemahnya aparat dan intelejen untuk  mengantisipasi  terjadinya  konflik di Aceh Singkil. Hal ini terlihat dari judul
berita  yang  diberikan  Republika  pada 16  oktober  2015  dengan  judul  “Intelijen Dinilai  Lemah”.  Hal  tersebut  dikuatkan oleh  pernyataan  dari  anggota  Komisi  III dari dapil Aceh Muhammad Nasir Djamil. Menurut  Nasir,  sebenarnya  potensi konflik  itu  sudah  diketahui  oleh  kepala daerah,  pemuka  agama,  pemuka  adat, TNI, dan Polri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti  juga  mengakui  adanya  kelemahan prediksi oleh Kapolres Aceh Singkil terkait penyerangan  gereja.  Hal  itu  membuat bentrokan yang dipicu oleh pembakaran gereja  pun  tidak  dapat  dicegah.  Dalam analisa  pemberitaan  diatas,  Republika ingin  memperlihatkan  penyebab  lain hingga  terjadinya  pembakaran  gereja, yaitu akibat aparat yang kurang responsif. Upaya  Republika  untuk  menjadi conflict  resolution dapat  dilihat  dalam pemberitaan  yang  disajikan  dengan adanya treatment recommendation berupa informasi  mengenai  penyempurnaan aturan  pembangunan  rumah  ibadah dalam PBM. Tidak hanya itu, penyelesaian yang  disajikan  Republika  dengan tertibkannya gereja-gereja yang dianggap liar  dan  menjadi  persoalan  utama pada  konflik  tanggal  13  oktober  2015. Penulis  menilai  Republika  mengadakan bentuk  peace  narrative,  dimana  media sebagai  pengonstruksi  realitas  memiliki peran  penting  di  tahap  penghilangan hambatan-hambatan  psikologis  pada pihak-pihak  yang  bertikai,  seperti prasangka,  stereotipe,  dan  sebagainya sebagai  upaya  resolusi  konflik.  Untuk itu  ada  tiga  hal  yang  bisa  dilakukan media untuk mendorong proses resolusi konflik,  yakni  melaksanakan  peace narrative,  membentuk  media  center, dan  menginisiasi  gerakan  melek  literasi (Nuswantoro, 2013).
KESIMPULAN Pemberitaan mengenai konflik yang  terjadi  di  Aceh  Singkil  memiliki nilai  berita  yang  tinggi,  terlihat  dari
banyaknya pesan yang ingin disampaikan kepada  masyarakat  terkait  adanya kepentingan  tersendiri.  Penelitian  ini pun  memperlihatkan  keunikan  dalam pemberitaan  terkait  pembakaran  rumah ibadah di Aceh Singkil. Republika sebagai media  yang  memiliki  segmen  pembaca mayoritas  Muslim  berupaya  sebagai media  yang  menitik  beratkan  pada penyebab yang melatarbelakangi konflik yang terjadi di Aceh Singkil.
Berdasarkan  hasil  analisis  peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  pembingakaian  surat  kabar Republika  yaitu  pelanggaran  peraturan mengenai  pembangunan  gereja  yang melatarbelakangi  terjadinya  kericuhan.
Meskipun  demikian,  Republika  tidak mengabaikan  penjelasan  dari  umat nasrani  yang  mempersoalkan  susahnya mendapat izin untuk membangun gereja di wilayah Aceh Singkil. Namun dalam penelitian ini memiliki keterbatasan,  media  yang  diambil  oleh peneliti  hanya  satu.  Peneliti  yang  ingin mengambil  tema  ini  dapat  menganalisis dengan dengan metode lain.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami  mengucapkan  terimakasih kepada  LPPM  UMS  yang  telah memberikan  dana  untuk  pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ini.

## REFERENSI
Anggoro, A. D. (2014). MEDIA, POLITIK dan KEKUASAAN (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV ). Jurnal Aristo , 2 .
Bartholomé,  G.,  Lecheler,  S.,  &  de  Vreese,  C.  (2015).  Manufacturing  Conflict?  How Journalists Intervene in the Conflict Frame Building Process. International Journal of Press/Politics , 20 (4), 438–457. https://doi.org/10.1177/1940161215595514 Budi P, M, Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion, Int. J. Adv. Sci. Technol 29 (8), 862-870, 2019
Bungin, B. (2008). Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann (Cetakan I). Jakarta: Kencana.
Eriyanto. (2005). Analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik media . LKiS.
F.U Akpan, S.O Ering, & A. ., & Adeoye. (2013). The Media And Conflicts In Nigeria. International Journal of Asian Social Science, Asian Economic and Social Society , 3 .
Kholiq,  M.  A.  (2005).  Pemberlakuan  Syari’at  Islam  Di  Nanggroe  Aceh  Darussalam (NAD). HUKUM , 12 .
Kriyantono,  R.  (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi (pertama).  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Mahdi, A. (2015). Berita Sebagai Representasi Ideologi Media (Sebuah Telaah Kritis ) . McQuail, D. (2000). Mass Communication Theory, 4th Edition . London: Sage Publication. Morissan.  (2013). TEORI  KOMUNIKASI:  Individu  Hingga  Massa .  Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
Muslich, M. (2008). Kekuasaan media massa mengonstruksi realitas . 36 (2), 150–159.
Nuha, M, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan, Prosiding
The 3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016
Nurdin,  A.  (2016).  INTEGRASI  AGAMA  DAN  BUDAYA:  Kajian  Tentang  Tradisi Maulod dalam Masyarakat Aceh. El Harakah , Vol.18 .
Nuswantoro, A. R. (2013). Media Massa dalam Situasi Konflik : dari Bandwagon Effect Sampai Peace Narrative. Jurnal Komunikasi , 1 .
Nusyur, R. (2017). JURNALISME DAMAI DALAM PEMBERITAAN PEMBAKARAN GEREJA  DI  ACEH  SINGKIL  PADA  HARIAN  WASPADA. Jurnal Komunikasi Global .
Plavšić,  V.  N.  &  D.  (2014).  Th  e  role  of  media  in  the  construction  of  social  reality. Sociological Discourse , 7 .
Pujileksono,  S.  (2015). Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif .  Malang:  Instrans Publishing.
Rahman, M, Sudarno, Humanist Islam in Indonesia Ahmad Syafii Maarif Perspective, Humanities & Social Sciences Reviews 7 (6), 780-786, 2019
Rachmavina,  K.  (2012). Representasi  Konflik  Intra  Kelompok  Penganut Agama  Islam  Di Indonesia Dalam Film Bergenre Biopik: Analisis Framing Film Sang Pencerah .
Santosa,  B.  A.  (2017).  PERAN  MEDIA  MASSA  DALAM  MENCEGAH  KONFLIK. Jurnal ASPIKOM , Volume 3 N . Sobur, A. (2015). Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framming (PT Remaja). Bandung.
Steele, J. (2018). Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-negara Muslim Asia Tenggara . Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka. Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Triyono,  A.  (2012).  PRODUKSI  TEKS  DALAM  PERSPEKTIF  EKONOMI  POLITIK MEDIA. Komuniti , III (1).
Vladimir Bratic, & L. S. (2008). Why and When to Use the Media for Conflict Prevention and Peacebuilding . Wirawan. (2010). KONFLIK DAN MANAJEMEN KONFLIK: Teori, Aplikasi, dan Penelitian . Jakarta: Salemba Humanika.