Abstrak: Dalam Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, disebutkan bahwa agama yang diakui di indonesia  adalah  Islam,  Kristen,  Khatolik,  Hindu  Budha,  dan  Khong  Hu  Chu.  Dampaknya, kepercayaan  yang  tidak  disebutkan  kehilangan  kedudukan  hukum  serta  perlindungan hukum  oleh  negara.  Masalah  terhadap  kebebasan  beragama  juga  dipengaruhi  oleh perbedaan  penafsiran  atas  istilah  “agama”  dan  “keyakinan”  oleh  masyarakat  dan  penegak hukum.  Pertama,  istilah  “agama”  dan  “keyakinan”  memiliki  pengertian  yang  berbeda. “Agama” merujuk pada agama-agama yang dianut warga negara Indonesia, sesuai dengan Penjelasan  dalam  UU  No.  1/PNPS/1965.  Sedangkan  istilah  “keyakinan”  tidak  memiliki landasan hukum. Kedua, istilah “agama” dan “keyakinan” memiliki makna yang identik. Jika pendapat ini diakui maka terjadi generalisasi antara “agama wahyu”, dengan “agama budaya (kepercayaan). Disisi lain, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 belum memiliki tafsir konstitusional yang memadai dalam menyelesaikan masalah ini.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Kebebasan Beragama; Konsitusi; UUD NRI 1945; UU No.

## 1/PNPS/1965
Abstract: In the explanation of Law no. 1/PNPS/1965 stated that the recognized religions in Indonesia  are  Islam,  Christianity,  Catholicism,  Hindu  Buddhism,  and  Confucianism.  As  a result, other beliefs loses its  legal standing and  legal  protection  by the state. The issue of religious freedom  is also influenced by the different interpretations of the terms "religion" and  "belief"  by  the  public  and  law  enforcer.  First,  the  terms  "religion"  and  "belief"  have different  meanings.  "Religion"  refers  to  the  religions  adopted  by  Indonesian  citizens,  in accordance  with  the  explanation  in  Law  no.  1/PNPS/1965.  While  the  term  "belief"  has  no legal basis. Second, the terms "religion" and "belief" have identical meanings. If this opinion

## Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia
Askari Razak 1 , A. Sakti R.S. Rakia 2 , A. Darmawansya 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email : askarirazak66@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email: saktialwiyah@um-sorong.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email: darmawansyaandi@gmail.com *surel korespondensi: saktialwiyah@um-sorong.ac.id
Vol.8, No.3 2022

## Article History
Received: 24/08/2022 Revised: 03/09/2022 Accepted: 06/09/2022
Citation Suggestion: Askari Razak, A. Sakti R.S. Rakia, A. Darmawansya. Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia.JUSTISI. Vol. 8, No. 3. 177-197
is  recognized,  then  there  will  be  generalization  between  "agama  wahyu",  and  "agama budaya”.  On  the  other  hand,  Article  29  paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  does  not  yet  have  an  adequate  constitutional  interpretation  in resolving this issue.
Keywords:  Legal  Protection;  Religious  Freedom;  Constitution;  1945  Constitution  of  the Republic of Indonesia; Law Number 1/PNPS/1965.

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk rasional dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan  dari hal-hal yang  dianggap  dapat  memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan  ruhani  dalam  menjalani kehidupan. 1 Kebutuhan  dalam  aspek  jasmani  berkaitan  dengan  pemenuhan  sandang, pangan dan papan sebagai kebutuhan dasar. 2 Sedangkan untuk kebutuhan ruhani, manusia berhak mendapatkan ketenangan jiwa yang diperoleh berdasarkan wasiat leluhur, ataupun sejenisnya. 3 Salah satu aspek ruhaniah yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia adalah berkaitan  dengan  pemenuhan  aspek  keagamaan  yang  dipandang  sangat  penting  bagi manusia. 4 Usia agama dalam perjalanan hidup manusia menurut Huston Smith, 5 berbanding lurus dengan usia peradaban manusia itu sendiri dan tetap bertahan dalam arus ideologis yang silih berganti.
Secara  historikal  keberadaan  agama  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah kemerdekaan  bangsa  Indonesia. 6 Dalam  pidatonya,  Bung  Karno  bahkan  menyebut  bahwa “Bukan  saja  bangsa  Indonesia  bertuhan,  tetapi  hendaklah  tiap-tiap  orang  Indonesia bertuhan….”. 7 Lebih  lanjut,  Bung  Karno  menyebutkan  bahwa  dalam  perenungan  dan pemikiran  mendalam  yang  ia  lakukan  terhadap  agama  di  Indonesia,  kesimpulan  yang
1 Made, Y. A. D. N. (2020). Kebugaran Jasmani Dan Rohani Perspektif Teologi Hindu. JÃąÄ nasiddhÃ Ē nta: Jurnal Teologi Hindu, 1(2). http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/jnanasidanta/article/view/492
2 Paita,  S.,  Tewal,  B.,  &  Greis,  M.  (2015).  Pengaruh  kompensasi  dan  lingkungan  kerja  terhadap  kinerja  pegawai melalui  motivasi  kerja  pada  Balai  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keagamaan  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(3). (Physiological needs, consisting of: clothing, food, shelter, other physical needs).
3 Hermana,  H.  (2010).  Persepsi  Masyarakat  terhadap  Petilasan  Sunan  Kalijaga  dan  Taman  Kera  di  Kota Cirebon. Patanjala, 2(3),  502-520.  DOI:  http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.244.  Lihat  juga  Mz,  S.  R.  (2018). Akhlak  Islami  Perspektif  Ulama  Salaf. Edukasi  Islami:  Jurnal  Pendidikan  Islam, 7(01),  67-100. DOI: http://dx.doi.org/10.30868/ei.v7i01.212 4 Hamid,  A.  (2017).  Agama  dan  kesehatan  mental dalam  perspektif  psikologi  agama. Healthy  Tadulako  Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako), 3(1), 1-14. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/HealthyTadulako/article/view/8714 5 Huston Smith, The World‟s Religions : Our Great Wisdom Traditions (FX Dono Sunardi & Satrio ed, 1st edn, PT. Serambi Ilmu Semesta 2015) 11.
6 Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. CIVIS, 5(1), 640-653. DOI: https://doi.org/10.26877/civis.v5i1/Januari.626.  Anwar,  C.  (2018).  Islam  Dan  Kebhinekaan  Di  Indonesia:  Peran Agama
Dalam Merawat Perbedaan. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 4(2), 1-18.
DOI: http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074
7 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila  :  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan  Aktualisasinya    (1st  edn, Paradigma 2013) 181.
dihasilkan  adalah  “Ketuhanan”  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari suasana  kebatinan  bangsa  Indonesia,  meskipun  istilah  “Tuhan”  disebut  secara  berbeda- beda. 8 Dasar pemikiran ini kemudian melahirkan sila pertama dari Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya sila pertama Pancasila, maka relasi agama dan negara berjalan harmonis dan tidak ada subordinasi antar agama dan negara.
Hubungan  antara  agama  dan  negara  Indonesia  memang  tidak  dapat  dipisahkan. 9 Dalam  UUD  NRI  1945,  kata  “agama”  secara  spesifik  disebutkan  terdapat  pada  beberapa Pasal yakni Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (2), 10 Pasal 28E ayat (1), 11 Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (2), 12 dan Pasal 31 ayat (5).  Pasal-pasal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  agama  merupakan  salah  satu  unsur  yang penting,  tidak  hanya  sebagai  kebutuhan  dasar  warga  negara,  tetapi  juga  terhadap pelaksanaan pemerintahan negara. Bahkan, sekalipun kata “agama” dihapus dari Konstitusi sekalipun,  pada  hakikatnya  eksistensi  agama  tidak  akan  hilang  dalam  suasana  kebatinan bangsa Indonesia.
Pada tanggal 27 Januari 1965, Presiden Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut  UU  PNPS  1965).  Latar  belakang  ditetapkan  undang-undang  ini  adalah, Pertama, untuk mengukuhkan semangat Ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila. Kedua, timbulnya aliran-aliran keagamaan baru yang diduga bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang perilakunya  melanggar  hukum. Ketiga,  perilaku  melanggar  hukum  tersebut  dipandang membahayakan  persatuan  bangsa. Keempat,  mencegah  penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama  yang  bersangkutan. Kelima,  peraturan  ini  pada  dasarnya  tidak  bermaksud  untuk mengganggu  gugat  hak  hidup  Agama-gama  yang  sudah  diakui  oleh  Pemerintah  sebelum sebelum UU PNPS 1965 diundangkan. 13
Respon  publik  terhadap  keberlakuan  UU  PNPS  1965  cukup  beragam  yang  dapat dikelompokkan  ke  dalam  3  (tiga)  pandangan. Pertama,  kelompok  yang  menyatakan  UU PNPS  1965  sangat  konstitusional  dan  menghendaki  dipertahankan  eksistensinya. Kedua, kelompok  yang  menyatakan  UU  PNPS  1965  sudah  konstitusional,  tetapi  perlu  dilakukan revisi. Ketiga,  kelompok  yang  menyatakan  UU  PNPS  1965  adalah  inkonstitusional  dan
8 Soekarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno (Floriberta Aning ed, 1st edn, Media Pressindo 2015) 108.
9 Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara Di Indonesia. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 14(1), 1-28. DOI: https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635.  Shaleh,  A.  I.,  &  Wisnaeni,  F.  (2019).  Hubungan  Agama  dan  Negara Menurut  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 237-249. DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249
10 Digunakan untuk menyebut “Peradilan Agama”.
11 Digunakan 2 (dua) kali dalam satu paragraf.
12 Digunakan 2 (dua) kali dalam satu paragraf.
13 Lihat  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  Dan/Atau Penodaan Agama.
karenanya harus dibatalkan dan dicabut. 14
UU  PNPS  1965  telah  beberapa  kali  diuji  konstitusionalitasnya  oleh  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  MKRI)  sejak  tahun  2009  hingga  tahun 2019. 15 Dalam putusan pengadilan MKRI,  salah  satu ratio decidendi yang  secara konsisten dikeluarkan  oleh  MKRI  adalah  bahwa  UU  PNPS  1965  masih  memiliki  konstitusionalitas meskipun  terdapat  berbagai  kekurangan-kekurangan.  MKRI  juga  memerintahkan  kepada pembentuk undang-undang agar segera melakukan revisi terhadap UU PNPS 1965 karena kebutuhan  yang  mendesak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Selain  itu,  menurut Mahkamah, apabila UU PNPS 1965 tidak segera direvisi  maka akan menimbulkan masalah dalam praktek.
Apa yang tercantum dalam beberapa amar putusan MKRI terkait dengan pengujian UU PNPS  1965  yang  memerintahkan  agar  segera  dilakukan  revisi  karena  kebutuhan  yang mendesak  memang  sangat  urgent.  Persoalan  mengenai  keberadaan  agama  menjadi kontroversi  karena  dalam  Penjelasan  UU  PNPS  1965,  hanya  ada  beberapa  agama  yang dianut oleh penduduk di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu  (Confusius).  Ketentuan  ini  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  dianggap  merugikan warga negara. Misalnya, kelompok aliran kepercayaan sunda wiwitan yang ingin  membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), 16 namun mengalami kesulitan karena kolom untuk keterangan agama  selama  ini  hanya  terdiri  dari  agama-agama  yang  tercantum  dalam  UU  PNPS  1965 saja. 17 Ketentuan  ini  kemudian  dianulir  oleh  MKRI  dalam  Putusan  MKRI  Nomor  97/PUU- XIV/2016 yang mengabulkan gugatan atas permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum pembuatan KTP. 18
Masalah atas dikotomi antara “agama” dan “kepercayaan” dalam UU PNPS 1965 juga mempengaruhi  situasi  keberagamaan  di  Indonesia.  Kekerasaan  atas  nama  agama  sering terjadi  karena  “kepercayaan”  tidak  dianggap  sebagai  “agama”.  Beberapa  kasus  seperti kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah, 19 kekerasan terhadap penganut Syiah, 20 ataupun
14 Lihat Paragraf [3:32] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 28 Oktober 2009.
15 Putusan  MKRI Nomor  140/PUU-VII/2009, Nomor 84/PUU-X/2012, Nomor 56/PUU-XV/2017, Nomor 76/PUU- XVI/2018; dan Nomor 5/PUU-XVII/2019.
16 Administrasi  kependudukan  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan, termasuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
17
Tim Kompas, Para Penghayat Kepercayaan Masih Terpinggirkan (31 May 2021).
<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terpinggirkan/> Accessed 01 June 2021.
18 Hakim  konstitusi  MKRI  memutuskan  bahwa  aliran  kepercayaan  tradisional  dapat  mencantumkan  nama alirannya dalam KTP. Lihat Putusan MKRI Nomor 97/PUU-XIV/2016.
19 Ayomi  Amindoni,  Penganut  Ahmadiyah  dipersekusi  lagi,  penegakan  hukum  tumpul?  (21  May  2017). <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44189085> Accessed 01 June 2021.
20 Fathiyah  Wardah,  Aktivis:Kekerasan Terhadap  Warga  Syiah  Sampang Berpotensi  Genosida  (27  August  2013). <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-kekerasan-terhadap-warga-syiah-sampang-berpotensi- genosida/1737595.html> Accessed 01 June 2021.
tragedi bom bunuh diri ( suicide bomber) di sejumlah wilayah di Indonesia, 21 terjadi karena “kepercayaan-kepercayaan” tersebut dianggap bukan bagian dari “agama”. Data yang dirilis oleh  KontraS  pada  tanggal  22  Oktober  2019  menunjukan  bahwa  kekerasan  atas  nama agama yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebanyak 163 kasus, oleh pemerintah sebanyak 177  kasus,  oleh  organisasi  masyarakat  sebanyak  148  kasus,  serta  oleh  polisi  sebanyak  92 kasus. 22
Dalam  konstitusi  Indonesia,  khususnya  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  disebutkan bahwa  negara  menjamin  kebebasan  kepada  tiap-tiap  warga  negara  untuk  menjalankan keyakinannya.  Pasal  29  ayat  (2)  menyebutkan  secara  bersamaan  kata  “agama”  dan  kata “kepercayaan”  dalam  satu  paragraf.  Pasal  29  ayat  (2)  ini  kemudian  menimbulkan  2  jenis pemahaman, pertama,  konstitusi  mengakomodir  seluruh  aliran  teologis  baik  berbentuk agama atau kepercayaan. Kedua, menurut konstitusi agama dan kepercayaan adalah satu hal yang  sama  dari  segi  makna.  Namun  apapun  logika  yang  digunakan,  konstitusi  tidak membedakan  antara  “agama”  dan  “kepercayaan”  seperti  ketentuan  yang  tercantum  dalam UU PNPS 1965 yang terlalu dikotomis.
Dikotomi  yang  terjadi  pada  UU  PNPS  1965  inilah  yang  seringkali  mengakibatkan perbedaan  penafsiran  yang  pada  akhirnya  dijadikan  legitimasi  untuk  menekan  kelompok keagamaan  lainnya,  karena  anggap  bukan  bagian  dari  “agama”  yang  dianut  warga Indonesia.  Dengan  asumsi  tersebut,  maka  praktik  kekerasan  atas  nama  agama,  ataupun tindakan onrechmatigdaads oleh pemerintah atas nama agama menjadi tidak terelakan. Hal ini  terjadi  karena  “agama”  atau  “aliran  kepercayaan”  diluar  dari  yang  disebutkan  dalam Penjelasan UU PNPS 1965 dianggap ilegal. Adanya spesifikasi agama dalam Penjelasan UU PNPS  1965  juga  dapat  berakibat  pada  hilangnya  hak  bagi  warga  negara  tertentu  dalam mendapatkan  perlindungan  hukum,  ketika  menjalankan  kepercayaan  serta  peribadatannya diruang publik.
Meskipun dalam putusan pengadilan MKRI telah memerintahkan agar UU PNPS 1965 direvisi, namun hingga hari ini belum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum  melaksanakan  putusan  pengadilan  MKRI,  sehingga  UU  PNPS  1965  masih  berlaku hingga  sekarang.  Masalah  legitimasi  dan  perlindungan  hukum  terhadap  penganut  agama dan kepercayaan juga dipengaruhi oleh frasa “agama” dan “kepercayaan” dalam ketentuan Pasal  29  ayat  (2)  UUD  NRI  1945 yang  dituangkan  dalam  satu  paragraf  secara  redaksional. Ketentuan  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  mengadung  2  frasa  yakni  “agama”  dan “kepercayaan” dianggap merujuk pada kata “agama”. Jadi, baik “agama” dan “kepercayaan” adalah  “agama”.  Logika  ini  digunakan  untuk  membenarkan  UU  PNPS  1965  sehingga
21 Abriawan  abhe,  Daftar  Kasus  Ledakan  Bom  di  Indonesia  2  Dekade  Terakhir  (28  March  2021). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia- 2-dekade-terakhir> Accessed 01 June 2021.
22 Rizky Suryarandika  & Nashih Nashrulah, KontraS :  Kekerasan atas Nama  Agama Tinggi di  Indonesia  (22 Oct 2019). <https://nasional.republika.co.id/berita/pzqlrs320/kontras-kekerasan-atas-nama-agama-tinggi-di- indonesia> Accessed 01 June 2021.
penganut “kepercayaan” tidak memiliki legitimasi hukum.
Jika penafsiran atas Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “agama” dan “kepercayaan” adalah  bermakna  “agama”,  maka  UU  PNPS  1965  adalah  konstitusional.  Namun  jika penafsiran  atas  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  memiliki  makna  hukum  bahwa  kontitusi melindungi  baik  “agama”  dan  “kepercayaan”  yang  memiliki  pengertian  terpisah,  maka  UU PNPS 1965 jelas inkonstitusional. Namun hingga sekarang belum ada upaya yang riil untuk menguraikan  makna  ini  sehingga  logika  hukum  UU  PNPS  masih  digunakan  secara  umum. Akibatnya keberadaan aliran “kepercayaan” dapat kehilangan legitimasi serta perlindungan hukum.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjawab  apa  esensi    jaminan  terhadap  kebebasan menganut  agama  dan  kepercayaan  berdasarkan  UUD  NRI  1945,  dan  bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinannya.

## PEMBAHASAN

## Hubungan Agama dan Negara Menurut Teori Lingkaran Konsentris
Latar  belakang  masalah  hubungan  antara  agama,  hukum  dan,  Negara  merupakan  suatu tema diskursus yang telah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih merupakan tema yang  mengundang  perhatian  berbagai  kalangan. 23 Dalam  fase  abad  klasik,  abad pertengahan,  hingga  sekarang,  perjalanan  Agama  dan  Negara  tampil  dalam  sekurang- kurangnya  3  (tiga)  model  yakni  Agama  diatas  Negara, 24 Negara  diatas  Agama, 25 atau pemisahan antara Agama dan Negara (sekular). 26
23 Nieuwenhuis, A. J. (2012). State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks. International Journal of Constitutional Law, 10(1), 153-174. DOI:  https://doi.org/10.1093/icon/mos001. Joppke, C. (2018).  Culturalizing  religion  in  Western  Europe:  Patterns  and  puzzles. Social  Compass, 65(2),  234-246.  DOI: https://doi.org/10.1177/0037768618767962.  Mukhammadsidiqov,  M.  (2020).  The  importance  of  regulating  the relationship between the state and religion in ensuring the stability of society. The Light of Islam, 2020(2), 12-17. https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/2/.
24 Kazemipur, A., & Rezaei, A. (2003). Religious Life under Theocracy: The Case of Iran. Journal for the Scientific Study  of  Religion,  42(3),  347–361.  http://www.jstor.org/stable/1387739.  (The  establishment  of  the  theocratic regime in Iran has led to a transformation of the nature of faith, marked by a marked shift from "organized" to a more "personal" religion, where emphasis is placed on belief rather than practice...The fact that religion is  not only a social institution, but also a "cultural resources" that can be utilized by individuals, depending on the socio- political circumstances surrounding them and their reading of these circumstances.).
25 Sun,  Y.  (2017).  The  rise  of  Protestantism  in  post-Mao  China:  State  and  religion  in  historical Perspective. American  Journal  of  Sociology, 122(6),  1664-1725.  DOI:  https://doi.org/10.1086/691718. (Theoretically,  this  article  makes  a  claim  that  the  effect  of  any  religion‟s  institutional  features  on  its  growth  is contingent on the sociopolitical context of the religion, and that the state is the most powerful actor in creating and shaping that context)
26 Perez, N., Fox, J., & McClure, J. M. (2017). Unequal state support of religion: On resentment, equality, and the separation of religion and state. Politics, Religion & Ideology, 18(4), 431-448. DOI: https://doi.org/10.1080/21567689.2017.1400429.  (A  major  argument  for  the  separation  of  religion  and  state  is that of equality: if a given state chooses one religion to support, members of minority religions will expectedly feel alienated, and grow resentful of the state itself and its organs). Yavuz, M. H. (2019). Understanding Turkish Secularism in the 21th Century: A Contextual Roadmap. Southeast European and Black Sea Studies, 19(1), 55-78. DOI:  https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1576367.  (Turkish  secularism  and  Islamism  represent  two  faces  of one coin – contemporary Turkish politics – when one considers their goals and strategies).
Untuk membenarkan keberadaan agama dan negara, Agama dengan hukum, ataupun Negara  dengan  hukum  dikenal  beberapa  teori.  Dari  sudut  Ketuhanan  dikenal  teori Theocratische Theorieen yakni pandangan bahwa tindakan penguasa/negara itu selalu benar karena  berasal  dari  Tuhan. 27 Menurut  pandangan Theocratische  Theorieen,  Tuhan menciptakan  negara  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Secara  langsung  melalui  wahyu, sedangkan  secara  tidak  langsung  melalui  penguasa  karena  kodrat  Tuhan.  Pemikiran  yang menganggap kekuasaan negara berasal dari Tuhan berasal dari pemikiran St. Agustinus yang membagi  negara  menjadi  2  (dua)  bagian  yakni Civitas  Dei  (negeri  Tuhan)  dan  Civitas Diabolic/therena  (negeri  Iblis). 28 Dalam  pada  itu,  St.  Agustinus  dalam  kadang-kadang menyebut Civitas  Diabolic/therena  dengan  sebutan  Saeculum  (sekuler),  yang  artinya kehidupan duniawi yang berada dalam satu tempat ruang dan waktu. 29 Istilah Saeculum ini yang seringkali digunakan untuk menyebut pemisahan antara agama dan negara.
Menurut  Tahir  Azhary, 30 seiring  perjalanannya  para  pemikir  barat  banyak  yang  telah benar-benar  memisahkan  antara  hubungan  agama  dengan  hukum  dan  negara.  Azhary melanjutkan, khususnya dalam Islam, tidak dikenal adanya dikotomi antara agama, hukum, dan negara. Untuk memperkuat argumentasi tersebut maka Azhary mengintrodusir sebuah teori yang disebut “Teori Lingkaran Konsentris” . Dalam Teori Lingkaran Konsentris, Agama, Hukum, dan Negara tak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama sebagai komponen paling pertama menempati posisi paling, kemudian disusul dengan Hukum dan Negara.
Dalam  teori  Lingkaran  Konsentris  pengaruh  Agama  sangat  besar  terhadap  hukum, sekaligus  pula  Agama  merupakan  sumber  dari  hukum  disamping  sumber-sumber komplementer  lainnya.  Sedangkan  posisi  terakhir  yakni  Negara  pada  lingkaran  terluar mencakup dua komponen terdahulu yakni Agama dan hukum. 31

## Agama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia
Diskursus  mengenai  kebebasan  agama  sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  pada dasarnya  telah  banyak  didiskusikan  atau  dituangkan  dalam  bentuk  tulisan  ilmiah, 32 yang pada  intinya  menekankan  bahwa  agama  mesti  dimaknai  sebagai  sesuatu  yang given  dari Tuhan  sehingga  tidak  dapat  dikurangi  dalam  bentuk  apapun.  Komitmen  pemerintah Indonesia  dalam  melindungi  umat  beragama  tertuang  dalam  beberapa  peraturan
27 Abu Dauh Busroh, Ilmu Negara (12th edn, PT. Bumi Aksara 2016) 30.
28 Soetandyo  Wignjosoebroto, Pergeseran  Paradigma  dalam  Kajian-Kajian  Sosial  dan  Hukum  (1st  edn,  Setara Press 2013) 27.
29 Ibid.
30 Tahir  Azhary, Negara  Hukum  :  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (5th edn, Prenada Media Group 2015) 67.
31 Ibid.
32 See  Javier  Martínez-Torrón,  „Manifestations  of  Religion  or  Belief  in  the  Case  Law  of  the  European  Court  of Human Rights‟ (2017) 12(2-3) Religion & Human Rights 122. < https://brill.com/view/journals/rhrs/12/2-3/article- p112_112.xml?ebody=citedBy-46518&language=en>    or  see  Victorio  H.  Situmorang,  „Kebebasan  Beragama Sebagai
Bagian Dari Hak Asasi Manusia‟ (2019) 10(1) Jurnal HAM 57.
<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>
perundang-undangan, baik secara eksplisit maupun implisit.
Dijelaskan  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (RANHAM 2015-2019), bahwa  tanggung  jawab  pemerintah  di  bidang  Hak  Asasi  Manusia  dilaksanakan  tanpa memandang pembedaan manusia atas dasar agama,  suku, ras,  etnis,  kelompok,  golongan, status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  dan  keyakinan  politik  tertentu  dalam mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Hal  ini  berarti  komitmen pemerintah terhadap agama mesti dijalankan secara egaliter.
Salah  satu  pentingnya  aspek  agama  bagi  kehidupan  umat  manusia,  yakni  bertujuan untuk mendasari setiap perbuatan umat beragama sebagai makhluk Tuhan, yang juga dapat berfungsi sebagai salah satu pedoman etik. Hal ini senada dengan uraian Huston Smith yang menyebutkan  bahwa,  “ agama  yang  hidup  menghadapkan  individu  dengan  pilihan  paling penting yang ditawarkan oleh hidup”. 33 Agama mengundang jiwa umat kepada petualangan besar untuk mengarungi samudera batin manusia, serta jasmani manusia sebagai makhluk sosial.  Dengan  pemikiran  ini,  kedudukan  agama  sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia menjadi relevan.
Dalam  proses  penegakan  HAM,  terutama  dibidang  agama,  hukum  terkadang  tidak dapat  berjalan  sendiri  untuk  mengatasi  problematika  dibidang  keagamaan,  terlebih  lagi manaka  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  suatu  hal  tertentu  yang  berkaitan  dengan keasasian  tidak  memberikan  ketentuan-ketentuan  yang  tegas  dan  jelas.  Hukum,  dalam kaitannya  dengan  HAM,  seharusnya  mampu  mengarahkan  semua  kekuatan  sosial  ke  arah peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan semua warga negara. 34 Dalam penegakan hukum dibidang manusia, harus diakui bahwa terkadang hukum menjadi sebuah otoritas yang tidak sempurna  dalam  memberikan  keadilan  berkaitan  dengan  isu  HAM. 35 Oleh  sebab  itu, penegakkan hukum di bidang HAM membutuhkan dukungan dari berbagai kekuatan dalam masyarakat sipil. 36 Kekuatan-kekuatan dibutuhkan untuk mencegah subordinasi hukum hak asasi  manusia  pada  kepentingan  ideologis  dan  untuk  meningkatkan  interpretasi  dan penerapannya  untuk  mempromosikan  prinsip-prinsip  martabat  manusia,  kebebasan  dan kesetaraan. 37
Di  Indonesia,  agama  sebagai  bagian  dari  HAM  diatur  dalam  sejumlah  peraturan perundang-undangan. Disamping itu, beberapa organ negara dibentuk dengan tujuan untuk
33 Smith, H. Loc.cit.
34 Hans-Georg  Ziebertz,  „Introduction  to  the  Special  Issue:  Religion  and  Human  Rights:  Complementary  or Contrary‟(2021) 12(2) Religions 109.
35 David Miller, “The Responsibility to Protect Human Rights,” in Legitimacy, Justice and Public International Law, ed. Lukas H. Meyer, First Edit (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 232.
36 Leslie  London  and  Helen  Schneider,  “Globalisation  and  Health  Inequalities:  Can  a  Human  Rights  Paradigm Create  Space  for  Civil  Society  Action?,” Social  Science  &  Medicine  74,  no.  1  (January  2012):  6–13, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.03.022
37 Nicola M. Pless, Thomas Maak, and Howard Harris, “Art, Ethics and the Promotion of Human Dignity,” Journal of Business Ethics 144, no. 2 (August 23, 2017): 223–32, https://doi.org/10.1007/s10551-017-3467-9.
melindungi dan/atau mengembangkan keberagamaan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum  yang  dianut  Indonesia.  Beberapa  organisasi  masyarakat  terbentuk  karena kepentingan  yang  sama  dalam  hal  keberagamaan,  yakni  dorongan  terhadap  akses  yang sama  pada  setiap  umat  beragama  demi  mendapatkan  kebebasan  dan  perlindungan  yang sah  secara  hukum.  Hanya  saja,  masih  terdapat  komunitas-komunitas  yang  hanya  fokus terhadap  pembangunan  rumah  ibadah, 38 tanpa  memandang  perlunya  sinergitas  secara sistematis terhadap kerukunan umat beragama yang merupakan bagian dari HAM.

## Konsep dan Teori tentang Perlindungan Hukum
Dalam  menjalankan  hak  dan  kewajiban,  warga  negara  melakukan  perbuatan  hukum (rechthandeling)  dan  hubungan  hukum  (rechtbetrkkingen). 39 Ketika  melakukan  perbuatan hukum  ataupun  hubungan  hukum,  masing-masing  masyarakat  tertentu  memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi ketegangan dan konflik dalam lalu lintas hukum,  maka  maka  dibentuk  aturan-aturan  untuk  mengatur  dan  melindungi  kepentingan tersebut, termasuk bagaimana upaya perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan anatara pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Konsep perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu Negara  hukum  dikarenakan  dalam  suatu  Negara  hukum  peraturan-peraturan  yang  akan dibentuk  untuk  warganya  dibentuk  pula  oleh  hukum.  Dalam  perkembangannya,  antara warga dan Negara akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya hak  dan  kewajiban  antara  satu  sama  lain.  Perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu  hak yang wajib diberikan oleh Negara kepada seluruh warganya.
Menurut  CST  Kansil,  perlindungan  hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum  yang  harus diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberi  rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun  fisik  dari  gangguan  dan  ancaman  pihak  manapun. 40 Menurut  Satjipto  Rahardjo, perlindungan  hukum  adalah  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi  kepentingannya. 41 Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  perlindungan  hukum  adalah suatu  tindakan  untuk  melindungi  atau  memberikan  pertolongan  kepada  subyek  hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. 42
Perlindungan  hukum  merupakan  upaya  melindungi  subyek-subyek  hukum  melalui peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.
38 Ahmad Faqih, „The Role of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) for Religious Harmony and the Rights of Freedom of Religion or Belief (Forb)‟ (2021) 11(1) Jurnal Studi Agama-agama 76 <https://doi.org/10.15642/religio.v11i1>
39 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (2nd edn, Sinar Grafika 2011) 29.
40 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (2nd edn, Balai Pustaka 1989) 102.
41 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Awaludin Marwan ed, 8th edn,  PT. Citra Aditya Bakti 2014) 3.
42 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  Indonesia  :  Sebuah  studi  tentang  prinsip- prinsipnya,penanganannya  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dan  pembentukan  peradilan administrasi negara (1st edn, Bina Ilmu 1987) 14.
Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :
a. Perlindungan  hukum  Preventif,  adalah  perlindungan  hukum  yang  diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.  Hal ini  terdapat  dalam  perturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk mencegah suatu pelanggaran  serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif, yakni merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  telah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran. 43

## Dikotomi Negara Berketuhanan dan Negara Beragama Dalam Konstitusi Indonesia
Dalam  UUD  NRI 1945,  salah  satu  ketentuan  yang  mengatur  tentang  kebebasan beragama yakni  Pasal  29  ayat  (2)  yang  menyebutkan,  “ Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Pembentukan  Pasal  29  ayat  (2)  dalam  sidang  BPUPK melalui  perdebatan  panjang,  yang  diawali  oleh  pernyataan  Dr.  KRT  Radjiman Wedyodiningrat,  yang  pada  sidang  pertama  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan Kemerdekaan  (BPUPK)  menanyakan  “ Atas  weltanschauung  yang  manakah  negara  baru  ini didasarkan ? atau negara baru ini berdasarkan atas weltanschauung apa ?. 44
Dalam perdebatan tersebut, respon anggota BPUPK terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama,  kelompok  yang  mengajukan  usul  agar  negara  Indonesia  kelak  berdasarkan kebangsaan  tanpa  ikatan  khas  pada  ideologi  keagamaan. Kedua,  kelompok  yang mengusulkan  Islam  sebagai  dasar  negara. 45 Kepala  Departemen  Umum  Pemerintahan Pendudukan Jepang, Jenderal Nishimura, mengambil sikap netral sepenuhnya. 46 Singkatnya, selama masa reses 2 Juni-9 Juli 1945 dikumpulkan usul-usul mengenai dasar negara yaitu, usul  “Kebangsaan  dan  Ketuhanan”  sebanyak  11 Iin  (anggota),  lalu  “Kerakyatan  dan  Islam” diusulkan sebanyak 3 Iin. 47
Terkait  dengan  masalah  “Ketuhanan”,  pada  hakikatnya  tidak  terdapat  perbedaan prinsipil antar Iin (anggota), baik yang mengusulkan “Kebangsaan dan Ketuhanan” maupun “Kerakyatan dan Islam”.  Setiap Iin nampak sependapat dengan konsep bahwa kebangsaan atau kerakyatan, atau warga negara, tidak dapat dipisahkan dari unsur Ketuhanan. 48 Adapun
43 Ibid.
44 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Latar  Belakang,  Proses,  Dan  Hasil  Pembahasan  1999-2002  :  Buku  VIII  Warga Negara  Dan  Penduduk,  Hak  Asasi  Manusia,  Dan  Agama  (1st  edn,  Sekretariat  Jenderal  Dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010) 87.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid.
mengenai “agama”, maka diperoleh kesepakatan Pasal 29 sebagai berikut : 49
(1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
(2) Negara  mendjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaanja itu.
Klausula  mengenai  agama  kemudian  berubah  redaksi  pada  Konstitusi  RIS  dan  Konstitusi UUDS Sementara. Dalam Konstitusi RIS, redaksi agama diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut :
”Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran  keinsyafan  batin  dan  agama,  hak  ini meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan begitu pula kebebasan menganut agama atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di  muka  umum  maupun  dalam  lingkungannya  sendiri  dengan  jalan  mengajarkan, mengamalkan  beribadat  mentaati  perintah  dan  aturan-aturan  agama,  serta  dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.”
Sedangkan dalam Pasal 18 UUDS :
”Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran.”
Keberadaan  Pasal  29  diketahui  memiliki  2  (dua)  substansi,  yakni  ayat  (1)  mengenai “Ketuhanan”,  serta  ayat  (2)  mengenai  “agama”  dan/atau  “kepercayaan”.  Secara  tegas disebutkan  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  bahwa,  “ Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”, yang apabila diterjemahkan secara harfiah maka maknanya bukanlah “negara berdasar atas agama”. Hal ini senada dengan apa yang diuraikan oleh Yudi Latif, 50 bahwa Indonesia bukanlah “negara agama” yang hanya merepresentasikan satu agama saja. “Negara” (begitu sebutannya),  dalam  beberapa  pandangan  ahli  terdapat  berbagai  penafsiran.  Menurut Kranenburg,  “negara”  adalah body  of  politic  atau  sebagai  organisasi  kekuasaan. 51 Dalam pandangan Logemann, “negara” dalam literatur ilmu hukum adalah organisasi fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi inilah yang disebut sebagai jabatan. 52
Konsep  negara  cenderung  mengandung  makna  yang  abstrak.  Akan  tetapi,  dengan adanya lembaga-lembaga negara maka eksistensi “negara” menjadi konkrit. Dalam konteks ini, pendapat Logemann lebih relevan diikuti, karena memandang negara sebagai organisasi fungsi-fungsi.  Kata  “fungsi”  memiliki  arti  atau  sifat  operasional  ataupun  pelaksanaan pemerintahan.  Dengan  demikian,  frasa  “ Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” memiliki  makna  bahwa  segala  bentuk  pelaksanaan  pemerintahan,  mesti  didasarkan  pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata “Ketuhanan” memiliki arti “sifat menuhan”. Oleh sebab itu, “Ketuhanan”  atau  “sifat  menuhan”  yang  welas  asih  dan  egaliter,  merupakan  acuan  bagi penyelenggara  pemerintahan  (jabatan).  Hal  ini  senada  juga  dengan rechtsidee  bangsa
49 Ibid.
50 Yudi Latif, Revolusi Pancasila, (1st edn, Mizan 2015) 46.
51 R. Kranenburg, Ilmu Negara Umum (B. Sabaroedin ed, 3rd edn, Pradnya paramita 1981) 58.
52 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara  ( 9th edn, Raja Grafindo Persada 2014) 70.
Indonesia dalam preambule UUD NRI 1945, alinea ketiga, yang menyiratkan pembentukan negara berdasarkan nilai Ketuhanan.

## Esensi Kebebasan Menganut Agama dan Kepercayaan Berdasarkan UUD NRI 1945.
Kebebasan menganut agama dan kepercayaan tertuang dalam Pasal 29 ayat (2), yaitu :
“ Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Ketentuan  ini  memiliki  pokok  pikiran  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  memeluk suatu  agama  tertentu,  berikut  kebebasan  dalam  beribadat  menjalankan  agamanya  dan kepercayaannya.  Namun  terdapat  perdebatan  yang  timbul  atas  ketentuan  ini  karena perbedaan kata “agama” dan kata “kepercayaan” dalam ketentuan tersebut. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa antara terminologi antara “agama” dan “kepercayaan” adalah tidak sama. 53 Perbedaan itu terjadi karena merupakan suatu bentuk spesifikasi dan konsep yang tidak universal. Penamaan agama atau kepercayaan merupakan spesies, sementara genusnya adalah adanya bentuk kesamaan umum. 54
Hal  ini  tidak  berbeda  dengan  artikel  yang  menyebutkan  bahwa  istilah  “agama”  dan “kepercayaan” memiliki makna yang berbeda. 55 Kata “agama” merujuk pada agama-agama yang diakui di Indonesia. Sedangkan “kepercayaan” Kegiatan keagamaan yang dipraktekkan oleh  berbagai  suku  bangsa  di  Indonesia  dalam  berbagai  upacara  adat  ataupun  terhadap pemujaan  roh  leluhurnya  dianggap  sebagai  aliran  kepercayaan,  seperti  animisme  dan dinamisme.  Konsep  ini  cukup  identik  dengan  dasar  pemikiran  dalam  ketentuan  UU  PNPS 1965.
Dalam uraian yang lain, ada yang membedakan istilah agama menjadi “agama samawi” dan  “agama  budaya”.  Agama  samawi  adalah  agama  yang  diperoleh  melalui  wahyu  nabi, sedangkan agama budaya adalah warisan kultur yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan serta  kebiasaan  manusia  secara  kumulatif. 56 Penalaran  ini  sedikit  lebih  tegas  untuk membedakan antara “agama” yang bersifat hubungan vertikal (teologis), dan “kepercayaan” yang  bersifat  hubungan  horizontal  (sosiologis).  Namun  penalaran  ini  membawa kebingungan tersendiri apabila dikaitkan dengan UU PNPS 1965. Jika “agama samawi” hanya terdiri dari agama-agama wahyu nabi, yang dengan itu diakui dalam UU PNPS 1965, namun aliran konfusius yang identik dengan “agama budaya” adalah salah satu agama yang diakui dalam  UU  PNPS  1965.  Artinya,  penalaran  tentang  “agama”  dan  “kepercayaan”  dalam  UU PNPS 1965 mengalami kekacauan semantis serta inkonsisten.
Pada  dasarnya,  untuk  menafsirkan  hakikat  Pasal  29  ayat  (2)  tidak  cukup  dengan
53 Ceprudin, Persamaan  Hak  Penganut  Agama  dan  Kepercayaan  di  Indonesia  (Thesis,  Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana UKSW 2015).
54 Ibid.
55 Hasan, Hasan, Hasruddin Nur, Patuntung Sebagai Kepercayaan Masyarakat Kajang Dalam (Ilalang Embayya) Di Kabupaten Bulukumba (2019) 2(2) Phinisi Integration Review 185. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.9981>
56 Dudu D. Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa (1st edn, PT. Refika Aditama 2010) 15.
penafsiran tekstual saja, tetapi juga penafsiran kontekstual. Secara tekstual, frasa “agamanya dan  kepercayaannya”  terdiri  dari  kata  “agama”  dan  “kepercayaan”,  serta  dihubungkan dengan  kata  hubung  “dan”  sebagai  konjungsi  koordinatif,  yakni  konjungsi    yang menghubungkan  dua  unsur atau   lebih  yang   sama   pentingnya,  atau   memiliki   status yang  sama. 57 Artinya, antara kata “agama” dan kata “kepercayaan”  memiliki status makna yang sama.
Memang,  terdapat  perbedaan  kata  dan  makna  antara  “agama”  dan  “kepercayaan”, yang  dalam  bahasa  inggris  diistilahkan  dengan  “ religion”  dan  “beliefs”,  namun  penafsiran atas Pasal 29 ayat (2) tidak dapat dilakukan dengan membandingkan kata per kata karena akan  kehilangan  orisinilitas  maknanya. 58 Sebenarnya,  sekiranya  perbedaan  antara  “agama” dan kata “kepercayaan” ingin diteruskan secara mendalam, maka hal ini akan berujung pada perdebatan  yang  sangat  panjang.  Hukum  HAM  modern  telah  banyak  mengemukakan argumentasi filosofis untuk membedakan, atau mensejajarkan antara kata “agama” ( religion) dan  kata  “kepercayaan”  ( beliefs)  untuk  merujuk  pada  pandangan  theistic  tentang  alam semesta. 59 Karena agama, secara umum, terlalu sulit untuk didefinisikan.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  mengadopsi  katalog  hak-hak  di  bidang  agama,  di bawah judul kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Pendekatan yang sama telah diikuti dalam instrumen HAM dalam wilayah regional, namun kebanyakan tidak membahas tentang kebebasan beragama yang mencoba mendefinisikan agama. 60 Dengan kata lain, antara kata “ religion”  dan  “beliefs”  kadang-kadang  digunakan  secara  bersamaan  karena  adanya  status makna  yang  sama.  Hal  ini  senada  dengan  uraian  Natan  Lerner  yang  menguraikan  bahwa “ …Since  the  creation  of  the  United  Nations,  a  wide  spectrum  of  global  and  regional instruments intended to protect human rights has been developed...Religious human rights, or human rights related to religion and beliefs”. 61
Kata  konjungsi  “dan”  antara  kata  “agama”  dan  “keyakinan”  pada  Pasal  29  ayat  (2), sebenarnya dapat diandaikan dengan penggabungan kedua kata tersebut menjadi “agama keyakinannya”  untuk  menghasilkan  makna  tunggal.  Jika  ingin  mengidentikan  antara  kata “agama” dan kata “keyakinan”,  dapat pula diberikan kata “atau”, sehingga menjadi kalimat “agama atau keyakinannya”. Hal ini pada dasarnya tidak melanggar esensi Pasal a quo secara tekstual,  karena  masih  dalam  lingkup  dan  status  makna  yang  sama,  serta  sesuai  dengan konteks historis penyusunan Pasal a quo.
Namun  demikian,  penalaran  ini  tidak  hanya  bermaksud  untuk  memberikan  makna
57 Mujid Farihul Amin, Konjungsi yang Berasal dari Kata Berafiks dalam Bahasa Indonesia (2018) 13(1), Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra 129. <https://doi.org/10.14710/nusa.13.1.129-136 >
58 Sebagai  contoh,  kata  “hitam  manis”  apabila  dipisahkan  menjadi  kata  “hitam”  dan  kata  “manis”  akan memberikan perbedaan konotasi yang mempengaruhi makna.
59 Natan  Lerner,  „ Religion,  Secular  Beliefs  and  Human  Rights  :  25  Years  After  the  1981  Declaration  (2nd  edn, Martinus Nijhoff Publishers 2006) 5.
60 Ibid.
yang  sama  antara  kata  “agama”  dan  kata  “kepercayaan”.  Lebih  jauh  lagi,  penalaran  ini membuktikan bahwa konstitusi memberikan perlindungan yang sama terhadap “agama” dan “kepercayaan”.  Konstitusi  tidak  hanya  memberikan  perlindungan  kepada  “agama”  atau “kepercayaan” ataupun model aliran kepercayaan lainnya, tetapi memberikan perlindungan yang sama terhadap semuanya.
Secara  historis,  penyusunan  ketentuan  mengenai  agama  dan  kepercayaan  dalam konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) telah memikirkan tentang hal ini. Dalam sidang Badan Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPK),  agama  dan  kepercayaan merupakan  suatu  hal  yang  melekat  dengan  bangsa  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  agama  dan kepercayaan  harus  menjadi  bagian  dari  negara  Indonesia,  baik  agama  mayoritas  maupun agama minoritas. Penalaran ini kemudian ditutup oleh Soepomo dalam sidang pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidatonya sebagai berikut: 62
“…dan dengan sendirinja dalam negara sedemikian seseorang akan merdeka memeluk agama  jang  disukainja.  Baik  golongan  agama  jang  terbesar,  maupun  golongan  jang terketjil, tentu akan merasa bersatu dengan negara (dalam bahasa asing „zal zich thuis voelen‟ dalam negaranja)”.
Apa yang dikatakan oleh Soepomo jelas menyebutkan bahwa warga negara Indonesia bebas menganut agama yang disukai, baik agama mayoritas ataupun agama minoritas, dalam arti baik agama samawi maupun agama budaya.
Agama ataupun kepercayaan adalah “kode genetik” bangsa Indonesia yang sejak lama dipertahankan.  Bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  hidup  dengan  tradisi  dan kebudayaan tertentu yang diwarisi secara turun temurun. Kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun tersebut bertemu dengan agama. Agama datang membawa nilai-nilai spiritual  dengan  maksud  untuk  menyelamatkan  manusia  dari  penderitaan.  Kebiasaan memiliki kekuatan pada warisan secara turun temurun, sementara agama datang membawa kebenaran  yang  didasari  oleh  kitab  wahyu  nabi. 63 Realitas  ini  menunjukan  bahwa  pada prinsipnya  tidak  ada  pertentangan  mendasar  antara  agama  dan  budaya  karena  memuliki hubungan mutualisme. Oleh sebab itu, dikotomi dalam UU PNPS 1965 tidak memiliki dasar penalaran  jelas  untuk  dapat  dijadikan  legitimasi  untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap agama dan kepercayaan. Praktis, UU PNPS 1965 tidak memiliki dasar konstitusional untuk  diberlakukan,  terutama  menyangkut  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  warga negara terhadap kebebasan beragama.

## Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berkeyakinan dan Beribadat
Salah  satu  unsur  dari  negara  hukum  modern  sebagaimana  diuraikan  oleh  J.F.  Stahl, 64
62 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar (1st edn, Jakarta 1971) 94.
63 Rizal  Mubit,  Peran  Agama  dalam  Multikulturalisme  Masyarakat  Indonesia  (2016)  11(1)  Epistemé  163.  < https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>
64 Tahir Azhary, Loc.cit, p.89.
perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  salah  satu  pilar  terpenting  untuk menunjang  terselenggaranya  negara  hukum  yang  sejahtera  ( welfare  state).  Jaminan  atas perlindungan HAM bagi warga negara tertuang dalam Konstitusi dan sejumlah perundang- undangan. Tidak hanya itu, setiap periode tertentu pemerintah mencanangkan Rencana Aksi Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (RAN  HAM)  sebagai  wujud  dari  eksistensi  kehadiran  negara dalam melindungi segenap bangsa indonesia.
Meskipun  kebebasan  beragama  dijamin,  namun  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  kebebasan  beragama  bagi  warga  negara  tidak  sepenuhnya  berhasil  dilakukan karena UU PNPS 1965 tidak memadai. Hal ini disebabkan karena masalah pada Penjelasan UU  PNPS  1965  yang  cenderung  membedakan  antara  “agama”  dan  “kepercayaan”  yang diidentikan dengan “aliran-aliran” diluar  dari agama-agama yang dianut bangsa Indonesia. Disisi lain, dalam Penjelasan UU PNPS 1965, ternyata terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa  keberadaan  UU  PNPS  1965  tidak  bermaksud  mengganggu  keberagamaan  agama atau kepercayaan yang telah ada sebelum kemerdekaan.
Paradoks  dalam  Penjelasan  UU  PNPS  1965  sebenarnya  dalam  amar  putusan pengadilan MKRI telah memerintahkan agar kekurangan-kekurangan dalam UU PNPS 1965 diperbaiki  demi  menunjang  kehidupan  beragamaan  yang  harmonis.  Bahkan  dalam  amar putusannya  MKRI  cenderung  mendesak  legislatif  agar  segera  merevisi  undang-undang a quo dengan mengingatkan bahwa perintah MKRI adalah bersifat memaksa. 65 Dalam konsep negara  hukum  Indonesia,  kebebasan  beragama  diakui  sebagai  salah  satu  aspek  HAM. Praktis,  pada  dasarnya  kebebasan  beragama  perlu  dihormati  karena  lapisan  hukum  yang mengaturnya berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.
Jika  kebebasan  beragama  dan  beribadat  merupakan  Hak  Asasi  Manusia,  maka  perlu adanya  penghormatan  demi  hukum  terhadap  hak  tersebut.  Dalam  literatur  ilmu  hukum, dikatakan bahwa hukum memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menggunakannya haknya secara terukur, yakni ditentukan keluasannya. Kekuasaan inilah yang disebut sebagai hak. 66 Tentu  saja  yang  dimaksud  disini  adalah  hak  yang  bersifat  “hak  dasar”,  sebab  “hak asasi”  tidak  dapat  dibatasi  dalam  keadaan  apapun.  Kebebasaan  beragama  bagi  warga sebagai suatu hak dalam bingkai HAM seharusnya diberikan secara imparsial.
Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Awal Grand Desain Pembangunan  Hukum  Nasional)  yang  dirilis  BPHN  Kemenkumham,  disebutkan  bahwa negara  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  untuk  memastikan  pelaksanaan  kebebasan beragama tidak melukai kebebasan beragama umat lain. Negara harus mewujudkan prisnip ( the best life possible). 67 Pengaturan tentang Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan  kemajemukan  agama  yang  ada  dan  tumbuh  di  Indonesia,  karena  semua
65 Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019.
66 Satjipto Rahardjo, Loc.cit. p.53.
67 Pokja  Penyusunan  DPHN, Dokumen  Rencana  Pembangunan  Hukum  Nasional  (Kajian  Awal  Grand  Desain Pembangunan Hukum Nasional) (1st edn, BPHN KEMENKUMHAM 2019) 354.
penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. 68
Persoalan  yang  timbul  kaitannya  dengan  perlindungan  terhadap  kebebasan berkeyakinan dan beribadat menurut kajian Pokja DPHN tahun 2019, nampak pada materi muatan dalam UU PNPS 1965. Lebih lanjut, poin-poin dalam UU PNPS 1965 yang dianggap bermasalah adalah sebagai berikut :
a. Dalam  kasus  penegakan  hukum  UU  PNPS  1965,  ada  5  kategori  jenis  perbuatan penodaan  agama  yang  didakwakan:  (i)  perbuatan,  pernyataan  lisan  atau  tertulis yang  secara  eksplisit  ditujukan  untuk  menghina  atau  menyerang  agama  atau simbol-simbol  yang  disakralkan  oleh  suatu  agama;  (ii)  perbuatan  penyebarluasan publikasi suatu agama dengan perbuatan merendahkan atau menghina agama lain; (iii) penyebaran ajaran yang berbeda dari ajaran mainstream; (iv) “kesalahan” dalam menjalankan ritual keagamaan; dan (v) perbuatan- perbuatan lainnya yang didakwa sebagai sebagai penodaan agama.
b. Definisi dan cakupan penodaan agama secara luas dan tidak ada pembedaan yang jelas antara perbuatan “penodaan agama” dengan “aliran menyimpang.”
c. Pengadilan juga masih sering melakukan kesalahan dalam menafsirkan unsur-unsur “dengan sengaja” dan “di muka umum.
d. Tuduhan  penodaan  agama  juga  sering  terjadi  karena  adanya  intimidasi  dan tekanan  massa  yang  mempengaruhi  lembaga  penegak  hukum  untuk  dapat bertindak netral dan objektif,  serta mempengaruhi  jalannya peradilan yang bebas dan tidak memihak ( fair trial).
e. Untuk  memenuhi  unsur  “dengan  maksud”  agar  supaya  orang  tidak  menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuahan YME, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf b UU ini (kedua unsur pidana yang disebutkan dalam Pasal 4 UU ini sifatnya  kumulatif),  seringkali  pengadilan  memanggil  saksi  ahli  dari  ahli  agama tertentu, sedangkan yang tepat adalah saksi ahli psikologi.
f. UU PNPS 1965 merupakan peraturan yang berasal  dari Penetapan Presiden yang dibentuk  berdasarkan  Surat  Presiden  Nomor  2262/HK/59  tentang  Bentuk Peraturan-Peraturan Negara (tidak tercantum dalam UUD 1945).
g. Ketetapan  MPRS  Nomor  XIX/MPRS/1966  tentang  Peninjauan  Kembali  Produk- Produk  Legislatif  Negara  Di  Luar  Produk  MPRS  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan UndangUndang  Dasar  1945  dan  juga  Ketetapan  MPRS  Nomor  XXXIX/MPRS/1968 tentang  Pelaksanaan  Ketetapan  MPRS  Nomor  XIX/MPRS/1966,  maka  segala Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden harus dilakukan evaluasi/peninjauan.
h. Berdasarkan  Pasal  2  dan  Lampiran  IIA  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1969 tentang  Pernyataan  Berbagai  Penetapan  Presiden  dan  Peraturan  Presiden,
ditetapkan bahwa Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama,  yang  selanjutnya  disebut  UU  PNPS 1965  ditetapkan  sebagai  Undang-Undang  Kondisional.  Undang-Undang Kondisional  adalah  Undang-Undang  yang  harus  segera  diganti  atau  diubah sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
i. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai  Penetapan  Presiden  dan  Peraturan  Presiden,  sampai  sekarang  (2019) dengan  berlakunya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (50 tahun),  UU PNPS 1965  belum  dilakukan  perubahan  atau  penggantian.  Dengan  alasan  tersebut, seharusnya  UU  PNPS  1965  diajukan  penggantian  atau  perubahannya,  sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal  28E,  Pasal  28I,  dan  Pasal  29  yang  mengatur  tentang  kebebasan  memeluk agama dan kepercayaan. 69
Poin-poin  yang  dirakum  oleh  Pokja  DPHN  diatas  membuktikan  bahwa  perlindungan hukum  terhadap  kebebasan  umat  beragama  tidak  ditunjang  oleh  aturan  hukum  yang memadai. Lambatnya pembentukan peraturan organik sebagai aturan turunan dari Pasal 29 ayat (2) hingga saat artikel ini ditulis, belum dilakukan revisi atau perubahan sesuai dengan amanah Mahkamah Konstitusi, yang mendesak agar pembaharuan aturan hukum kaitannya dengan  kebebasan  beragama  dan  beribadat  disesuaikan  dengan  perkembangan  dan kebutuhan warga negara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  konsitusi  pada  dasarnya  telah memberikan  perlindungan  baik  “agama”  atau  “kepercayaan”  dengan  jumlah  perlindungan yang  sama.  Hal  ini  karena  secara  semantis  konstitusi  tidak  membedakan  secara  spesifik antara  “agama”  atau  “kepercayaan”,  meskipun  tidak  menyamakan  pengertian  antara keduanya. Kebebasan beragama dan beribadah berdasarkan kepercayaan merupakan bagian dari  HAM,  oleh  sebab  itu  tidak  dapat  dikurangi  dalam  bentuk  apapun.  Dalam  konteks pembentukan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  hubungan  antara  agama  dan  negara dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia saling memberikan pengaruh satu sama lain. Oleh sebab  itu,  perdebatan  dikotomis  dalam  UU  PNPS  1965  tidak  memiliki  kedudukan konstitusionalitas karena tidak memadai sebagai Undang-Undang.

## REFERENSI
Abriawan abhe, Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir (28 March 2021). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20- 623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir> Accessed 01 June 2021.
Ahmad Faqih, „The Role of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) for Religious Harmony
and the Rights of Freedom of Religion or Belief (Forb)‟ (2021)  11(1) Jurnal Studi Agama-agama 76 < https://doi.org/10.15642/religio.v11i1 > Anwar,  C.  (2018).  Islam  Dan  Kebhinekaan  Di  Indonesia:  Peran  Agama  Dalam  Merawat
Perbedaan. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 4(2), 1-18. DOI: http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074
Ayomi Amindoni, Penganut Ahmadiyah dipersekusi lagi, penegakan hukum tumpul? (21 May 2017).  <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44189085>  Accessed 01 June 2021.
Busroh, A.B. (2013). Ilmu Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Ceprudin, Persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia (Thesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW 2015).
Dahlan,  M.  (2014).  Hubungan  Agama  dan  Negara  Di  Indonesia. Analisis:  Jurnal  Studi Keislaman, 14(1), 1-28. DOI: https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635 .
David Miller, D. (2009). “The Responsibility to Protect Human Rights,” in Legitimacy, Justice and  Public  International  Law,  ed.  Lukas  H.  Meyer,  First  Edi.  Cambridge:
Cambridge University Press
Dewantara,  A.  W.  (2015).  Pancasila  Sebagai  Pondasi  Pendidikan  Agama  Di
Indonesia. CIVIS, 5(1), 640-653. DOI:
https://doi.org/10.26877/civis.v5i1/Januari.626
Fathiyah  Wardah,  Aktivis:Kekerasan  Terhadap  Warga  Syiah  Sampang  Berpotensi  Genosida (27  August  2013).  <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-kekerasan- terhadap-warga-syiah-sampang-berpotensi-genosida/1737595.html> Accessed 01 June 2021.
Hamid, A. (2017). Agama dan kesehatan mental dalam perspektif psikologi agama. Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako), 3(1), 1-14. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/HealthyTadulako/article/view/871
4 .
Hans-Georg  Ziebertz,  „Introduction  to  the  Special  Issue:  Religion  and  Human  Rights: Complementary or Contrary‟(2021) 12(2) Religions 109.
Hasan,  Hasan,  Hasruddin  Nur,  Patuntung  Sebagai  Kepercayaan  Masyarakat  Kajang  Dalam (Ilalang Embayya) Di Kabupaten Bulukumba (2019) 2(2) Phinisi Integration Review 185. https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.9981
Hermana, H. (2010). Persepsi Masyarakat terhadap Petilasan Sunan Kalijaga dan Taman Kera
di Kota Cirebon. Patanjala, 2(3), 502-520. DOI:
http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.244
HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara  ( 9th edn, Raja Grafindo Persada 2014) 70. Huston  Smith, The  World‟s  Religions  :  Our  Great  Wisdom  Traditions  (FX  Dono  Sunardi  & Satrio ed, 1st edn, PT. Serambi Ilmu Semesta 2015) 11.
Javier Martínez-Torrón, „Manifestations of Religion or Belief in the Case Law of the European
Court  of  Human  Rights‟  (2017)  12(2-3)  Religion  &  Human  Rights  122.  < https://brill.com/view/journals/rhrs/12/2-3/article- p112_112.xml?ebody=citedBy-46518&language=en
Joppke,  C.  (2018).  Culturalizing  religion  in  Western  Europe:  Patterns  and  puzzles. Social Compass, 65(2), 234-246. DOI: https://doi.org/10.1177/0037768618767962 . Kaelan,  K.  (2013). Negara  Kebangsaan  Pancasila  :  Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis,  dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma.
Kazemipur, A., & Rezaei, A. (2003). Religious Life under Theocracy: The Case of Iran. Journal for the Scientific Study of Religion, 42(3), 347–361.
http://www.jstor.org/stable/1387739
Latif, Yudi. (2015). Revolusi Pancasila. Jakarta: Mizan.
Leslie  London  and  Helen  Schneider,  “Globalisation  and  Health  Inequalities:  Can  a  Human Rights Paradigm Create Space for Civil Society Action?,” Social  Science &
Medicine 74, no. 1 (January 2012): 6–13, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.03.022
M.  Hadjon,  Philipus.  (1987). Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  Indonesia  :  Sebuah  studi tentang  prinsip-prinsipnya,penanganannya  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  umum  dan  pembentukan  peradilan  administrasi negara. Jakarta: Bina Ilmu.
Machmudin,  Dudu  D.  (2010). Pengantar  Ilmu  Hukum  :  Sebuah  Sketsa.  Jakarta:  PT.  Refika Aditama.
Made,  Y.  A.  D.  N.  (2020).  Kebugaran  Jasmani  Dan  Rohani  Perspektif  Teologi  Hindu. JÃąÄ nasiddhÃ Ē nta: Jurnal Teologi Hindu, 1(2). http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/jnanasidanta/article/view/49 2 .
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Latar  Belakang, Proses,  Dan  Hasil  Pembahasan  1999-2002  :  Buku  VIII  Warga  Negara  Dan Penduduk,  Hak  Asasi  Manusia,  Dan  Agama.  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Mujid Farihul Amin, Konjungsi yang Berasal dari Kata Berafiks dalam Bahasa Indonesia (2018)
13(1), Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra 129. https://doi.org/10.14710/nusa.13.1.129-136
Mukhammadsidiqov, M. (2020). The importance of regulating the relationship between the state  and  religion  in  ensuring  the  stability  of  society. The  Light  of Islam, 2020(2), 12-17. https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/2/ . Mz,  S.  R.  (2018).  Akhlak  Islami  Perspektif  Ulama  Salaf. Edukasi  Islami:  Jurnal  Pendidikan Islam, 7(01), 67-100. DOI: http://dx.doi.org/10.30868/ei.v7i01.212
Natan  Lerner,  „ Religion,  Secular  Beliefs  and  Human  Rights  :  25  Years  After  the  1981 Declaration (2nd edn, Martinus Nijhoff Publishers 2006) 5.
Nicola M. Pless, Thomas Maak, and Howard Harris, “Art, Ethics and the Promotion of Human Dignity,” Journal  of  Business  Ethics  144,  no.  2  (August  23,  2017):  223–32, https://doi.org/10.1007/s10551-017-3467-9.
Nieuwenhuis,  A.  J.  (2012).  State  and  religion,  a  multidimensional  relationship:  Some comparative law remarks. International Journal of Constitutional Law, 10(1),
153-174. DOI: https://doi.org/10.1093/icon/mos001 .
Paita, S., Tewal, B., & Greis, M. (2015). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis  dan  Akuntansi, 3(3).  (Physiological  needs,  consisting  of:  clothing, food, shelter, other physical needs).
Perez, N., Fox, J., & McClure, J. M. (2017). Unequal state support of religion: On resentment,
equality,  and  the  separation  of  religion  and  state. Politics,  Religion  &
Ideology, 18(4), 431-448. DOI:
https://doi.org/10.1080/21567689.2017.1400429
Pokja Penyusunan DPHN. (2019). Dokumen Rencana Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Awal  Grand  Desain  Pembangunan  Hukum  Nasional)  Jakarta:  BPHN KEMENKUMHAM.
Putusan MKRI Nomor 140/PUU-VII/2009, Nomor 84/PUU-X/2012, Nomor 56/PUU-XV/2017, Nomor 76/PUU-XVI/2018; dan Nomor 5/PUU-XVII/2019. R. Kranenburg. (1981). Ilmu Negara Umum. Jakarta:, Pradnya paramita.
Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Rizal  Mubit,  Peran  Agama  dalam  Multikulturalisme  Masyarakat  Indonesia  (2016)  11(1) Epistemé 163. https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184
Rizky  Suryarandika  &  Nashih  Nashrulah,  KontraS  :  Kekerasan  atas  Nama  Agama  Tinggi  di
Indonesia (22 Oct 2019). <https://nasional.republika.co.id/berita/pzqlrs320/kontras-kekerasan-atas- nama-agama-tinggi-di-indonesia> Accessed 01 June 2021.
Shaleh,  A.  I.,  &  Wisnaeni,  F.  (2019).  Hubungan  Agama  dan  Negara  Menurut  Pancasila  dan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 237-249. DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249
Soekarno, S. (2015). Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno. Jakarta: Media Pressindo. Soeroso, S. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika 2011)
Sun, Y. (2017). The rise of Protestantism in post-Mao China: State and religion in historical Perspective. American  Journal  of  Sociology, 122(6),  1664-1725.  DOI:
https://doi.org/10.1086/691718 .
Tahir  Azhary, Negara  Hukum  :  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya  Dilihat  dari  Segi Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa Kini. Jakarta: Prenada Media Group.
Tim  Kompas,  Para  Penghayat  Kepercayaan  Masih  Terpinggirkan  (31  May  2021). <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat- kepercayaan-masih-terpinggirkan/> Accessed 01 June 2021.
Victorio  H.  Situmorang,  „Kebebasan  Beragama  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia‟ (2019)  10(1)  Jurnal  HAM  57.  < http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-
67
Wignjosoebroto,  Soetandyo Pergeseran  Paradigma  dalam  Kajian-Kajian  Sosial  dan  Hukum. Malang: Setara Press.
Yamin, Muhammad. (1971). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1st edn, Jakarta. Yavuz,  M.  H.  (2019).  Understanding  Turkish  Secularism  in  the  21th  Century:  A  Contextual Roadmap. Southeast  European  and  Black  Sea  Studies, 19(1),  55-78.  DOI:
https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1576367 .