## MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN MARITIM PESISIR YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE DENGAN PENDEKATAN ADAT LAOT
Rahcmad Munazir 1) , Zulfan Yusuf 2) , Mujiburrahman 3) , Muhammad Nur 4) 1,2,3,4) Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Serambi Mekkah email : munazir.rm@gmail.com, zulfanyusuf49@yahoo.com, mujiburrahmanmuji@gmail.com, mnur_kemala@yahoo.com
Abstract: This research is a study that focus on local wisdom aspect as the force behind the sustainable development, whether development in economic, social, culture, education and other aspects. The scope of this research problem is coastal development based on the local coastal wisdom itself. Where wisdom is  positioned  as  a  potential  for  environmentally  friendly  and  sustainable  development.  So  this  study looks  at  how  the  strategy  of  Panglima  Laot  as  an  institution  of  adat  laot  or  local  wisdom  which  is  a maritime  cultural  heritage  that  developed  in  Aceh  coast  in  maintaining  sustainable  coastal environment. This research  was conducted in  Pidie District of Aceh Province,  where  Pidie District is one of the coastal regency in Aceh. By borders, the North side of the regency is bounded by the Malacca Strait, South by West Aceh and Aceh Jaya Regencies, the East with Pidie Jaya Regency and the West is bounded by the Regency of Aceh Besar. This research uses qualitative research methods.   In addition, the study also uses a multi-disciplinary approach. The approach used in this research is the approach of sociology, anthropology and history. The existence of three disciplinary approaches, can provide a comprehensive description of Panglima Laot, so that the researchers can build concepts in answering research problems. The results of this study indicates that, Panglima Laot as chief of adat (custom) has its own role in regulating fishermen as coastal custom communities. The existence of Panglima Laot is strategic enough in limiting the behavior of fishing communities, especially behavior that can damage the coastal environment. To curb such behavior, the Panglima Laot undertook by customary approach as  a  strategy  in  preventing  the  destruction  to  the  coastal  environment  caused  by  the  behavior  of fishermen.  The  customary  approach  strategy  used  by  panglima  laot  as  adat  leader  in  encouraging sustainable coastal maritime conservation in Pidie District.

## Keywords : strategy, panglima laot, maritime environment, sustainable
Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat aspek kearifan lokal sebagai modal dalam pembangunan  yang  berkelanjutan, baik pembangunan dari aspek ekonomi, sosial,  budaya, pendidikan dan aspek lainnya. Fokus persoalan penelitian ini adalah pembangunan pesisir yang berlandaskan pada kearifan  lokal  pesisir  itu  sendiri.  Di  mana  kearifan  diposisikan  sebagai  potensi  pembangunan  yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga penelitian ini melihat bagaimana strategi  panglima laot sebagai  lembaga  adat  laot  atau  kearifan  lokal  yang  merupakan  warisan  budaya  maritim  yang berkembang  di  pesisir Aceh  dalam  mewujudkan  pesisir  yang  lestari  dan  berkelanjutan.  Penelitain  ini dilakukan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, di mana Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupten pesisir  yang  ada  di  Aceh.  Secara  batas  wilayah,  Sebelah  Utara  kabupaten  ini  berbatas  dengan  Selat Malaka,  Sebelah  Selatan  dengan  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Aceh  Jaya,  sebelah  Timur  dengan Kabupaten  Pidie  Jaya  dan  sebelah  Barat  berbatas  dengan  Kabupaten  Aceh  Besar.  Penelitian  ini mengunakan metode penelitian kualitatif. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan multi  disiplin  ilmu.  Pedekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  sosiologi, antropologi  dan  sejarah. Adanya  pendekatan  tiga  disiplin  ilmu  tersebut,  dapat  memberikan  gambaran yang  menyeluruh  terhadap  panglima  laot,  sehingga  dapat  terbangun  konsep  oleh  peneliti  dalam menjawab  masalah  penelitian.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  panglima  laot  sebagai ketua  adat  memiliki  peran  tersendiri  dalam  mengatur  nelayan  sebagai  masyarakat  adat  pesisir. Keberadaan  panglima  laot  cukup  strategis  dalam  membatasi  perilaku  masyarakat  nelayan,  khususnya perilaku  yang  merusak  lingkungan  pesisir.  Untuk  membatasi  perilaku  tersebut,  panglima  laot
melakukan  dengan  pendekatan  adat  sebagai  strategi  dalam  mencegah  kerusakan  lingkungan  pesisir yang disebabkan oleh perilaku nelayan. Strategi pendekatan adat tersebut yang digunakan panglima laot sebagai pemimpin adat dalam mendorong kelestarian lingkungan maritim pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Pidie.
Kata kunci : strategi, panglima laot, lingkungan maritime, lestari.
Secara geografis, sebagian besar kabupaten/kota  yang  berada  di  Aceh  terletak  di pinggir  laut,  atau  berbatas  langsung  dengan  laut. Keadaan  geografis  tersebut  mendorong  sebagian masyarakat Aceh bertempat tinggal atau bermukim di pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan.  Kondisi  ini  tentunya  akan  membuat masyarakat  saling  berinteraksi,  baik  dengan sesamanya  maupun  dengan  alam,  sehingga melahirkan budaya dan kearifan lokal (Mujiburrahaman,  2015:1).    Kearifan  lokal  ( local wisdom ) sendiri dalam kamus terdiri dari dua kata: kearifan ( wisdom ) dan lokal ( local ). Dalam Kamus Inggris  Indonesia, local berarti  setempat, sedangkan wisdom (kearifan)  sama  dengan kebijaksanaan.  Secara  umum  maka local wisdom (kearifan  setempat)  dapat  dipahami  sebagai gagasan-gagasan  setempat  ( local )  yang  bersifat bijaksana,  penuh  kearifan,  bernilai  baik,  yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam antropologi, kearifan lokal dikenal sebagai local genus .    Menurutu  Gobyah,  kearifan  lokal ( local genius )  adalah  kebenaran  yang  telah mentradisi  atau ajeg dalam  suatu  daerah.  Dalam masyarakat pesisir Aceh dikenal adanya pemimpin adat  masyarakat  nelayan  yang  disebut  dengan lembaga  adat panglima  laot .  Ini  merupakan lembaga  adat  yang  menjalankan  kearifan  lokal masyarakat  pesisir  yang  dimiliki  oleh  masyarakat Aceh. Soerjono Soekanto (1987: 154) menyatakan
bahwa  masyarakat  adalah  orang  yang  hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian  tidak  ada  masyarakat  yang  tidak memiliki  kebudayaan  dan  sebaliknya  tidak  ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai bingkai dari potret  budaya  tersebut. Panglima  laot sebagai warisan  budaya  maritim,  tentu  sudah  mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh yang mengatur tatalaksana  kehidupan  nelayan  dalam  berinteraksi sebagai  nelayan  yang  menggantungkan  hidupnya pada laut.
Panglima  laot sudah  ada  sejak  zaman Kerajaan  Samudra  Pasai  pada  abad  ke  14, kemudian  dipertegas  oleh  Sultan  Iskandar  Muda (1607-1636).  Pada  saat  itu  posisi panglima  laot adalah  perpanjangan  tangan  sultan  dalam  rangka mengerjakan  dua  tugas  utama,  yaitu  memungut cukai  dari  kapal-kapal  dagang  yang  berlabuh  di pelabuhan  dan  memobilisasi  rakyat  untuk kepentingan  perang  (Adli  dkk  2006:  7).  Menurut A.M. Djuliati Suroyo (2013: 303) Aceh pada masa Sultan  Iskandar  Muda  pernah  mengeluarkan hukum  adat  laut,  yang  khusus  mengatur penangkapan  ikan  di  laut,  kaitannya  dengan  para nelayan,  upah  kerja,  perahu,  peralatan  dan  lain- lain.  Pejabat  yang  mengurus  semua  itu  adalah panglima  laot .  Dalil  yang  disebutkan  di  atas merupakan  bukti panglima  laot sudah  berjalan cukup  lama  dalam  kehidupan  nelayan  Aceh. Kerifan  lokal  lembaga  adat panglima  laot ini
merupakan  warisan  budaya  maritim  Indonesia dimana  ini  adalah  salah  satu  kekayan  khasanah budaya bangsa Indonesia sebagai negara maritim.
Lembaga adat laot sangat menjunjung tinggi kelestarian alam laut dan pesisir, ini adalah wujud kearifan  yang  merupakan  ruh  dari  lembaga  adat panglima  laot. Dalam  masyarakat  yang  masih menjunjung  kearifan  lokalnya,  penghormatan terhadap  alam  adalah  sesuatu  yang  amat  penting. Dalam  masyarakat  tersebut  ditemui  sejumlah prinsip  dan  pola  perilaku  yang  seharusnya. Menurut  Sony  Keraf  istilah  prinsip  etika  dalam lingkungan  yang  harus  diperhatikan  yakni  sikap hormat  pada  alam  ( respect for nature ),  tanggung jawab ( moral responsibility for nature ), solidaritas kosmis  ( cosmic solidarity ),  kasih  sayang  dan kepedulian  pada  alam  ( care for nature ).  Manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral terhadap  alam,  dengan  perilaku  yang  berpihak pada  lingkungan,  hidup  sederhana  dan  selaras dengan  alam,  dan  keadilan  (Kamruzzaman Bustamam-Ahmad dkk, 2010: IX)
Kabupaten Pidie merupakan salah kabupaten pesisir  yang  ada  di  Aceh,  tentu  juga  memiliki lebaga  adat panglima  laot yang  mengatur kehidupan pesisir. Jumlah panglima laot lhok yang dimiliki  Kabupaten  Pidie  berjumlah  sembilan orang,  ditambah  satu  orang panglima  laot kabupaten  dimana  keseluruhan  Kabupaten  Pidie memiliki sepuluh orang panglima laot . Keberadaan panglima  laot di  Kabupaten  Pidie sebagai  pemuka  adat  di  wilayah  laut  Kabupaten Pidie menarik untuk di teliti,  salah satu aspek yang menarik  dilihat  bagaimana  strategi panglima  laot dalam  mewujudkan  lingkungan  yang  lestari sebagai mana  wujud ruh dari  sebuah  kearifan.  Di
samping  itu,  keberadaan panglima laut di  Pidie juga  ada  mengalami  pasang  surut,  salah  satunya adalah  adanya  pergeseran  nilai  dari  lembaga  adat itu  sendiri  sebagai  lembaga  adat.  Seperti  yang terjadi  di lhok Kecamatan  Kembang  Tanjong Kabupaten Pidie, kala bantuan datang silih berganti setelah tsunami justru ini menciptakan konflik baru yang  berimbas  pada  pelaksanaan  adat  oleh panglima laot (Mujiburrahman, 2015: 152).
Mengacu  pada  penjelasan  diatas,  penelitian ini  dilakukan  di  Kabupaten  Pidie  untuk  melihat bagaimana strategi panglima laot Kabupaten Pidie dalam  mewujudkan  lingkungan  maritim  yang lestari

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif, dimana  penelitian  yang  menitik  beratkan  pada pengamatan  dan  wawancara,  sehingga  peneliti berusaha  untuk  mengangkat  secara  ideografis berbagai  fenomena  dan  realitas  sosial  (Gumilar, 2005:  64).  Dalam  hal  ini  peneliti  akan  turun langsung  kelapangan  untuk  mewawancarai narasumber  yang  relevan  terhadap  penelitian  dan disertai  observasi  yang  seksama.  Sedangkan  data sekunder  adalah  data-data  yang  didapat  dari sumber  bacaan  dan  berbagai  macam  sumber lainnya  yang  terdiri  dari  surat-surat  pribadi,  buku harian,  notulen  rapat,  sampai  dokumen-dokumen resmi  dari  berbagai  instansi  pemerintah.  Data sekunder juga dapat berupa majalah, koran, buletin publikasi  dari  berbagai  organisasi,  lampiran- lampiran  dari  badan-badan  resmi  seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi,tesis, hasil survey,  studi  histories,  dan  sebagainya  (Nazar, 2003:45).  Setelah  data  terkumpul,  kemudian
dilanjutkan  dengan  analisa  data  dan  pembahasan data untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  masalah  yang  berkembang  dalam masyarakat  tentunya  akan  dicarikan  solusi  oleh pihak  pemangku  kepentingan,  dalam  hal  ini  oleh pimpinan masyarakat itu sendiri. Setiap komunitas masyarakat memiliki pemimpin sendiri, baik yang diformalkan maupun tidak diformalkan. Di dalam masyarakat  nelayan  ada panglima laot yang menjadi  pemimpin  adat,  salah  satu  fungsi pimpinan  adalah  mengatur  segala  bentuk  tatanan dalam segala sendi kehidupan. Termasuk masalah pemeliharaan  lingkungan,  pemimpin  memiliki kekuasaan  dalam  mengatur,  termasuk  mengatur bagaimana  orang  harus  bersikap  yang  seharunya dalam  menjaga  lingkungan. Panglima laot ,  salah satu  pimpinan  adat  yang  memiliki  kewenangan adat  terhadap  nelayan,  sehingga  dalam  menjaga lingkungan  pesisir  ada  pendekatan  adat  yang dilakukan panglima laot dalam  menjaga lingkungan sebagai warisan untuk anak cucu.

## a.  Kearifan Pesisir
Salah  satu  kearifan  lokal  yang  ada  di Aceh,
adalah panglima  laot .  Ini  merupakan  kearifan pesisir  yang  sudah  berkembang  sejak  zaman kerajaan (Mujiburrahman, 2015:5). Panglima laot merupakan  pemimpin  adat  di  dalam  masyaralat nelayan Aceh. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2000  tentang  penyelenggaraan  kehidupan  adat, pasal  1  ayat  (14)  menyebutkan  yang  dimaksud dengan panglima  laot adalah  orang  yang memimpin  adat  istiadat  dan  kebiasaan-kebiasaan yang  berlaku  di  bidang  penangkapan  ikan  dan penyelesain  sengketa.  Mengacu  pada  Undang-
Undang No 11 Tahun 2006, panglima laot sebagai lembaga  adat  yang  memimpin  dan  mengatur hukum  adat  di  bidang  laut  serta  masyarakat nelayan Aceh. Menurut Mujiburrahaman, panglima laot merupakan pemimpin adat terhadap persekutuan  masyarakat  nelayan  serta  yang menjalankan adat laot, hukom adat laot dan hukom meupayang serta yang mengawasinya (Mujiburrahman, 2015:21).
Panglima  laot sebagai  kearifan  lokal  pesisir aceh  sangat  strategis  dalam  mengatur  semua perilaku  masyarakat  nelayan,  selaku  orang menggantungkan hidupnya terhadap laut.
Keberadaan  laut  tentu  tidak  bisa  dipisahkan dengan  nelayan,  dimana panglima  laot juga sesuatu yang inheren terhadap laut dan nelayan di Aceh.  Kearifan  pesisir  ini  merupakan  keayaan budaya  maritim  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia sebagai Negara maritim. Panglima laot memiliki  wilayah  kekuasaan  adat  yang  meliputi. Sepanjang bineh pasie (tepi pantai). Dari arah darat dimulai  dari  titik  terakhir  ombak  laut  pecah  atau tempat  tumbuhnya  tanaman tapak guda (sejenis tanaman menjalar, yang daunnya mirip tapak kaki kuda)  hingga  ke  laut  lepas  dalam  jangkauan masyarakat  adat  setempat  (Syarif,  2003:36-37).
Setiap panglima  laot memiliki  wilayah  kerja  di setiap kuala, di  mana kuala tersebut  menjadi tempat berlabuh parahu nelayan. Panglima laot ini lazim  dikenal  dengan  nama panglima  laot  lhok , sedangkan panglima  laot kabupaten  berkerja sesuai  dengan  wilayah  kabupaten,  hingga panglima laot provinsi yang meliputi wilayah kerja provinsi  pula  (Muji,  2015:7). Panglima  laot sebagai  ketua  adat,  atau  pemimpin  adat  untuk
masyarakat nelayan, tentu panglima laot memiliki peran  yang  besar  dalam  keberlangsungan  proses interaksi  sosial  di  dalam  masyarakat  nelayan. secara  umum  ada  empat  peranan panglima  laot dalam  masyarakat  nelayan.  Peran  tersebut  adalah peran  pada  tatanan  adat  laot,  hukom  adat  laot, hukom meupayang dan menyelesaikan sengketa.
Mengacu  pada  monografi  perikanan  Daerah Istimewa Aceh (Anonim, 1973: 102) paling tidak ada  empat  tugas  utama  panglima  laot.  Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:
1. Mengawasi dan memelihara hukum adat laut.
2. Mengatur tatacara penangkapan ikan.
3. Menyelesaikan  berbagai  pertikaian  yang terjadi dalam hubungannya dengan penangkapan ikan di laut.
4. Menyelenggarakan  upacara  adat  laut, menangani kecelakaan di laut, gotong royong dan masalah sosial lainnya.
Dalam  buku  pegangan  adat  tgk  imum menasah  menyebutkan  bahwa, Panglima  laot adalah  orang  yang  memimpin  adat  istiadat  atau kebiasaan  yang  berlaku  di  bidang  penangkapan ikan  di  laut.  Selain  itu  lembaga  ini  juga  bertugas mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan  perahu  dan  menyelesaikan  sengketa bagi hasil. Kekuasaan panglima laot hanya berlaku di wilayah laut meliputi semua aspek kehidupan di laut.  Tugas panglimat laot tidak  hanya  sekedar melakukan  pengaturan  tetapi  juga  memberikan sanksi (M. Saleh, 2007: 16).
b. Strategi Panglima Laot Dalam
Mewujudkan  Lingkangan  Maritime  Yang Lestari
Strategi  berasal  dari  kata Strategos dalam bahasa  Yunani  merupakan  gabungan  dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai  dasar  atau  skema  untuk  mencapai sasaran  yang  dituju.  Jadi  pada  dasarnya  strategi merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan.  Menurut Marrus  (2002:  31)  strategi  didefinisikan  sebagai suatu  proses  penentuan  rencana  para  pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,  disertai  penyusunan  suatu  cara  atau upaya  bagaimana  agar  tujuan  tersebut  dapat dicapai.
Dalam mewujudkan lingkungan yang lestari, panglima  laot memiliki  strategi  khusus  yang diterapakan.  Startegi  ini  merupakan  upaya  yang dilakukan  oleh panglima  laot lhok yang  ada  di kawasan  pidie  dalam  mewujudkan  kelestarian alam  di  wilayah  maritim  pidie.  Hukum  adat merupakan  hukum  yang  menjunjung  tinggi terhadap alam. Secara rinci, hukum adat yang ada di  pesisir  aceh  yang  merupakan  nialai  kearfian masyarakat nelayan dapat dibagi menjadi beberapa bagian.  Adat  istiadat  kenelayanan  atau adat laot yang dimiliki oleh masyarakat Aceh secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yang pertama adat laot , kedua  hukum  adat,  ketiga hukom meupayang (Mujiburrahman,  2015:74).  Dalam  menjalankan adat  tersebut  dibutuhkan  hukum  adat  yang kemudian dapat menjatuhkan hukum adat terhadap yang  melangar  adat.  Menurut  Adli  Abdullah pelaksanaan adat laot dapat disederhanakan paling tidak  menjadi  tiga  hal,  yaitu:  pertama  pengaturan alat  tangkap  dan  wilayah,  kedua  masalah pelaksanaan  sosial,  ketiga  masalah  aturan  dan pelarangan  yang  disertai  sanksi  (Adli,  2006:62). Ketiga  komponen  adat  tersebutlah  yang  menjadi
niali-nilai  utama  dalam  mewujudkan  lingkungan lestari  oleh panglima  laot sebgai  strategi  dalam pencapaian solusi.
Menurut  Mujiburrahman, panglima  laot memiliki  peran  yang  besar  dalam  masyarakat nelayan,  sekurang  kurangnya  ada  empat  peran yang  dimainkan  oleh panglima  laot .  Keempat peran tersebut, diantaranya adalah
(Mujiburrahman: 2015: 114-151): 1. Peranan Panglima
laot dalam Menjalankan Adat Laot 2. Peranan Panglima laot dalam Menjalankan Hukom Adat Laot .
3. Peranan Panglima laot dalam Menjalanakan Hukom Meupayang 4. Peranan Panglima laot dalam Menyelesaikan Sengketa Adat
Keempat  aspek  peranan  tersebut  merupakan peran strategis turun-temurun yang dimainkan oleh panglima  laot dalam  mewujudkan  kelestarian lingkungan.  Hukum  adat  diperlukan  untuk membatasi perilaku, dalam hal ini perilaku nelayan yang  secara  langsung  berhubungan  dengan  laut. Sebagaimana  diketahui,  bahwa  kerusakan  alam laut  sangat  dipengaruhi  oleh  perilaku  manusia yang tidak memberi rasa hormat kedapa alam. Di sisi lain, hukum adat juga ikut mengisi kekosongan hukum positif. Ini dapat dilihat bahwa, hukum adat tetap  berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat. Soerjono  mengemukan  ada  empat  alasan  kenapa fenomena hukum adat terus bergulir.
1. Hukum  adat  pasti  ada,  hukum  tertulis  tidak akan mungkin mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan warganya secara proposional.
2. Pada  masyarakat  yang  sedang  mengalami perubahan  sosial  yang  relatif  cepat  tetapi terarah,  peranan  hukum  adat  lebih  menonjol dari pada hukum tertulis.
3. Di  dalam  kebudayaan  majemuk  seperti Negara kita Indonesia, eksistensi kebudayaan-kebudayaan khusus ( Sub
Culture )  tidak  mungkin  diabaikan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Pola-pola  dalam  hukum  adat  dapat dipergunakan  untuk  melembagakan  hukum tertulis (Adli, 2006: 24).
Penegakan  hukum  adat laot ,  adat  laot  dan hukum  mepayang  merupakan  langkah  strategis adat, dan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam  kehidupan  masyarakat  nelayan  dalam mewujudkan  lingkungan  yang  lestari.  Ketiga instrumentasi  adat  tersebut  merupakan  alat  yang sangat  efektif  untuk  menjaga  keseimbangan  alam yang lestari.

## 1.  Adat laot
Adat laot merupakan  sesuatu  yang  sudah belangsung  secara  turun  temurun  dan  terus menerus  sebagai  komponen  adat  yang  tidak  bisa dipisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  nelayan.
Keberadaan adat laot ini merupakan strategi yang sangat  potensial  untuk  dapat  digunakan  dalam membatasi perilaku para nelayan dalam bertindak yang  berisiko  dalam  pengrusakan  lingkungan pesisir  maritim.  Ada  empat  unsur  adat laot yang dijalankan oleh panglima laot yaitu, adat khanduri laot , adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan dan adat barang hanyut (Muji, 2015:114). Unsur-unsur tersebut  cukup  berperan  dalam  mewujudkan kondisi  pesisir  maritime  yang  lestari.  Menurut
panglima laot Kabupaten Pidie, adat laot salah satu jalan  yang  adil  untuk  semua  pihak  dalam mengintervensi  para  nelayan  selaku  orang  yang menyatu  dengan  laut  dalam  bertindak  supaya menjaga kelstarian alam, dan keseimbangannya.

## 2. Hukom adat laot
Hukom adat laot merupakan  pantang laot pada hari-hari yang telah ditentukan. Ada beberapa hari yang telah dipantangkan untuk melaut dalam hukom adat  laut  Aceh.  Pertama  pantang  melaut bagi  nelayan  selama  satu  hari,  yaitu  pada  hari Jumat, terhitung sejak tenggelamnya matahari pada hari  Kamis  sampai  tenggelam  matahari  pada  hari Jumat.  Kedua,  pantang  melaut  selama  tiga  hari setelah  tiga  hari khanduri laot ,  dihitung  sejak keluar  matahari khaduri laot hingga  tenggelam matahari pada hari ketiga. Ketiga, pantang melaut pada  Hari  Raya  Idul  Fitri.  Pantangan  ini  berlaku selama tiga hari dihitung sejak tenggelam matahari pada hari megang hingga terbenam matahari pada hari  kedua  Idul  Fitri.  Keempat,  pantang  melaut pada  Hari  Raya  Idul  Adha  selama  tiga  hari dihitung  sejak  tenggelam  matahari  pada  hari megang hingga  tenggelam  matahari  pada  hari ketiga  Idul  Adha.  Kelima,  pantang  melaut  pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, terhitung sejak tenggelam  matahari  pada  tanggal  16  Agustus sampai dengan tenggelamnya matahari tanggal 17 Agustus. Sejak Aceh dilanda musibah gempa dan tsunami  pada  26  Desember  2004  yang  memakan banyak  korban, panglima  laot juga  melarang melaut pada tanggal 26 Desember, terhitung sejak tenggelamnya mata hari pada 25 Desember sampai tenggelam  matahari  26  Desember.  Hal  itu dilakukan  sebagai  penghormatan  kepada  korban
tsunami  dan  termasuk  para  nelayan  yang  banyak menjadi korban. Kesemua pantang laot pada hari- hari  yang  telah  dirincikan  di  atas  merupakan hukom adat laot yang  dijalankan  oleh panglima laot (Muji, 2015:136-137).

## 3. Hukom meupayang
Hukum meupayang adalah  hukum  yang mengatur  tatacara  atau  aturan  dalam  menangkap ikan  di  laut  lepas.  Karena  tak  jarang  pula  dalam menangkap  ikan  di  laut  juga  terjadi  sengketa.
Hukum meupayang ikut  mengatur  jarak  oprasi berdasarkan jenis kapal, sampai pembagian hasil.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Panglima laot dalam mewujudkan lingkungan  yang  lestari  menggunakan  strategi pendekatan  adat,  yaitu  dengan  memaksimalkan dalam  penegakan  hukum  adat.  Adapun  aspek pelaksanaan  adat  tersbut  terletak  pada adat laot , hukom adat laot dan hukom meupayang .  Nilai- nilai  kearifan  yang  berkembang  dan  sudah mengakar  di  pesisir  tersebut  merupakan  strategi yang  dimiliki panglima laot dalam  mewujudkan lingkungan pesisir yang lestari.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Adli, et al .,  (2006) Selama kearifan  adalah  kekayaan:  Eksitensi Panglima  Laot  di  Aceh”. Banda  Aceh: Lembaga Hukom Adat Laot Aceh  dan Yayasan KEHATI. Hal 7.
Bustamam-Ahmad,  Kamaruzzaman, et , al ., (2010). Kearifan Lokal di Laut Aceh . Banda  Aceh:  Center  Study  of  Sea Customery  law  and  Fisheries  Policy
Syiah Kuala University and Syiah Kuala
University Press. Hal IX
Dinas  Perikanan  Aceh.  (1973). Monografi
perikanan Daerah Istimewa Aceh . Banda Aceh: Dinas Perikanan Aceh. Gumilar, Rusliwa Somantri. (2005).
Memahami  Metode  Kualitatif. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, 9 (2), 64.
Mujiburrahaman. (2015). Perkembangan
Panglima Laôt Dan  Peranannya  Dalam Kehidupan  Masyarakat  Nelayan  Di Kecamatan Kembang Tanjong
Kabupaten  Pidie,  Provinsi  Aceh  (1990- 2007).  Tesis  Pada  Jurusan  Ilmu  Sejarah Pasca  Sarjana  Universitas  Diponegoro,
Semarang.
Suhaidy,  M.  Saleh.  (2007). Buku Pegangan
Teungku Imeum Meunasah. Banda Aceh:
Dinas Syari'at  Islam Provinsi NAD. Hal
16.
Soekanto,  Soeryono.  (1987). Memperkenalkan
Sosiologi
dalam sosiologi suatu
pengantar.  Jakarta:  Rajawali  Pers.  Hal.
154
Suroyo,  A.M.  Djuliati, et al. ,  (2013) Sejarah Maritim Indonesia 1: Menelusuri Jiwa
Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad
ke 17. Semarang: Jeda. Hal 303.
Syarif,  Sanusi  M.  (2003). Riwang  U  Laot:
Leun  Pukat  dan  Panglima  Laot  dalam
Kehidupan  Nelayan  di  Aceh. Banda Aceh:  Yayasan  Rumpun  Bambu  dan CSSP. Hal 38-37.