Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGIDAP
NECROPHILIA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MAYAT
Vania Romasta Siahaan 1* , Gita Rismawati 2 , Mardian Putra Frans 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia 312020259@student.uksw.edu 1* , 312020240@student.uksw.edu 2 , mardian.putra@uksw.edu 3
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 21 Juni 2024

## Abstract
This research examines necrophilia as a sexual orientation deviation that has not been regulated in the National Criminal Code. The National Criminal Code Article 271 focuses on corpses, digging up or dismantling graves, taking, moving or transporting corpses and treating corpses in an uncivilized manner  while  the  rape  of  corpses  is  not  regulated  in  the  National  Criminal  Code.  Thus,  there  is  a legal  vacuum.  This  is  a  new  problem  because  the  status  of  necrophilia  is  mentioned  as  a  form  of disease so how is the form of responsibility. The purpose of this study is to find out how the regulation and form of criminal liability for perpetrators who have necrophilia in the crime of corpse rape. The research method used in this writing is juridical-normative legal research, using a statutory approach in order to discuss legal issues in this research. The results of this study found that criminal liability for people with necrophilia in the crime of corpse rape is basically not clearly regulated in the new Criminal Code. From the perspective of criminal acts, it is regulated in Article 271 of Law Number 1 Year 2023 (National Criminal Code) and from the perspective of the crime of rape, it is formulated in Article 415 of the National Criminal Code. While the crime against the corpse itself is regulated in Article 415 of the National Criminal Code and Article 271 of the new Criminal Code, Article 269 of the National Criminal Code and Article 270 of the National Criminal Code.
Keywords: Criminal Liability, Necrophilia, Crime of Corpse Rape
Alamat korespondensi: Alamat Institusi: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga E-mail Korespondensi: 312020259@student.uksw.edu
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Penelitian  ini  membahas  isu  hukum  tentang  penyakit necrophilia yang  merupakan penyimpangan orientasi seksual yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Pasal 271 berbicara tentang  menggali  atau  membongkar  mayat,  mengambil,  memindahkan  atau  mengangkut  mayat  dan memperlakukan mayat secara tidak beradab, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun  2023  tidak  mengatur  pemerkosaan  mayat.  Sehingga  terjadi  kekosongan  hukum.  Ini  menjadi persoalan baru karena status necrophilia ini disebutkan sebagai bentuk penyakit sehingga bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Adapun tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengidap necrophilia dalam tindak pidana perkosaan mayat.  Sehingga penelitian ini akan memberikan argumen bahwa pelaku yang melakukan tindakan tidak beradab terhadap mayat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai ketentuan Pasal  271  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  No.  1  Tahun  2023  (selanjutnya  KUHP  Nasional) sementara  pelaku  pemerkosaan  mayat  yang  mengidap necrophilia yaitu  kelainan  orientasi  seksual dapat dipertanggungjawabkan secara pidana namun hukumannya hanya dapat diberikan sebagian. Ini didasarkan  pada  Pasal  271  KUHP  Nasional,  yang  mengatur  hanya  orang  normal  tidak  pada  orang yang  memiliki  kelainan  necrophilia.  Pasal  38  KUHP  Nasional  juga  mengatur  tentang  disabilitas mental  yang  dialami  setiap  orang  yang  mengalami  gangguan  fungsi  piker,  emosi,  dan  perilaku. Namun  penyimpangan  seksual  seperti necrophilia tidak  termasuk  dalam  kategori  gangguan  ini. Pelaku necrophilia dikategorikan sebagai orientasi seksual. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 271 KUHP Nasional. Orang yang melakukan pemerkosaan mayat yang mengidap necrophilia akan  dipertanggungjawabkan  secara  tidak  sama.  Oleh  karena  itu  tulisan  ini  akan  memberikan argumentasi  bahwa  sebenarnya  aturan  yang  mengatur  pertanggungjawaban  hukum  pelaku pemerkosaan mayat yang mengidap necrophilia masih kosong.
Pasal  yang  berkaitan  erat  dengan  perlakuan  tidak  beradab  terhadap  mayat  dirumuskan  dalam Pasal  271  KUHP  Nasional  yang  berlaku  3  (tiga)  tahun  kemudian,  terhitung  sejak  tanggal  2  Januari 2023  (KUHP  Nasional).  Pasal  271  KUHP  Nasional  dirumuskan  bahwa  “setiap  orang  yang  secara melawan  hukum  menggali  atau  membongkar  makam,  mengambil,  memindahkan  atau  mengangkut jenazah  dan/atau  memperlakukan  jenazah  secara  tidak  beradab,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  kategori  III”.  Sementara  kejahatan terhadap mayat sendiri  dalam dua yaitu, Pasal 269 KUHP Nasional yang berbunyi “setiap orang yang menodai  atau  secara  melawan  hukum  merusak  atau  menghancurkan  makam  atau  tanda-tanda  yang ada  di  atas  makam,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  kategori  II”  dan  Pasal  270  KUHP  Nasional  berbunyi  “setiap  orang  yang  mengubur, menyembunyikan,  membawa,  atau  menghilangkan  jenazah  untuk  menyembunyikan  kematian  atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.
Berdasarkan Pasal 415 KUHP Nasional, Pasal 271 KUHP Nasional, Pasal 269 KUHP Nasional dan  Pasal  270  KUHP  Nasional   menyinggung   ancaman  pidana  jika  ditujukan  bagi  setiap  pelaku, namun tidak secara jelas menyebut kriteria maupun keadaan pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana termasuk  pelaku necrophilia yang  mempunyai  kelainan  orientasi  seksual  yang  menyimpang  maka pelaku  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  secara  penuh  karena  Pasal  271  KUHP Nasional tidak mengatur secara spesifik terkait kondisi si pelaku.
Berdasarkan uraian diatas penulis mengemukakan argumen bahwa pelaku pemerkosaan mayat yang  mengidap necrophilia maupun  kelainan  orientasi  seksual  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana  namun  hukumannya  hanya  dapat  diberikan  sebagian.  Hal  ini  dikarenakan  Pasal  271  KUHP Nasional  tidak  mengatur  secara  spesifik  keadaan  si  pelaku  pemerkosa  mayat  yang  mengidap necrophilia maupun  kelainan  orientasi  seksual.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  yang  dikaji  dalam tulisan  ini  terdiri  dari  apakah  pengidap necrophilia yang  melakukan  tindak  pidana  pemerkosaan mayat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya atau hanya sebagian. Tujuan penelitian ini  untuk  menganalisis  kepastian  hukum  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pemerkosaan mayat yang mengidap necrophilia dapat dimintai hukuman sepenuhnya atau hanya sebagian.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  literatur,  terdapat  dua  penelitian  sebelumnya  yang  membahas topik hukum serupa, yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anil Aggrawal pada tahun 2009 dengan judul “Necrophilia ” . Penelitian ini merupakan penjelasan secara empiris tentang necrophilia
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dengan  menjelaskan  tipologi  dan  etiopatologinya  melalui  aspek  hukum  dan  etika necrophilia yang menggunakan studi kasus terbaru yang dikutip untuk menjelaskan lebih lanjut fenomena ini.
Kedua,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Richard  B.  Krueger,  Geoffrey  M.  Reed,  Michael  B. First,  Adele  Marais,  Eszter  Kismodi,  dan  Peer  Briken pada  tahun  2017  dengan  judul Proposals  for Paraphilic  Disorders  in  the  International  Classification  of  Diseases  and  Related  Health  Problems, Eleventh  Revision  (ICD-11) .  Penelitian  ini  merupakan  usulan  revisi  ICD-11  di  bidang  ini  dan membandingkannya  dengan  DSM-5. The  Working  Group  other  Classification  of  Sexual  Disorders and Sexual Health (WGSDSH) merekomendasikan agar pengelompokan gangguan preferensi seksual diubah  namanya  menjadi  gangguan paraphilic dan  dibatasi  pada  gangguan  yang  melibatkan  pola gairah  seksual  yang  berfokus  pada  tidak  memberikan  persetujuan  kepada  orang  lain  atau  terkait dengan  tekanan  besar  atau  risiko  langsung  cedera  atau  kematian.  Konsisten  dengan  kerangka  ini, WGSDSH  juga  merekomendasikan  agar  kategori Fetisisme,  Transvestisme  Fetishistik ,  dan Sadomasokisme menurut  ICD-10  dikeluarkan  dari  klasifikasi  dan  kategori  baru  gangguan  sadisme seksual koersif, gangguan frotteuristic , gangguan paraphilic lainnya yang melibatkan non-consenting individu,  dan  gangguan  parafilia  lainnya  yang  melibatkan  perilaku  soliter  atau  individu  yang menyetujui  ditambahkan.  Usulan  WGSDSH  untuk  gangguan paraphilic dalam  ICD-11  didasarkan pada peran WHO sebagai badan kesehatan masyarakat global dan fungsi ICD sebagai alat pelaporan kesehatan masyarakat.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  kedua  penelitian  di  atas,  penelitian  ini  tidak  berfokus  pada pertanggungjawaban  pidana  bagi  pengidap  necrophilia  dalam  pemerkosaan  mayat.  Pada  ketentuan hukum bagi pelaku pemerkosaan mayat pengidap necrophilia. Jadi, penelitian ini akan menunjukkan bahwa  orang  yang  melakukan  tindak  beradab  terhadap  mayat  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana  menurut  Pasal  271  KUHP  Nasional,  sementara  orang  yang  melakukan  pemerkosaan  mayat yang mengidap necrophilia (sebuah kelainan orientasi seksual) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,  meskipun  hukumannya  hanya  dapat  diberikan  sebagian.  Oleh  karena  itu,  novelty  dalam penelitian ini adalah menawarkan solusi atas problematika perlindungan hukumnya bagi pelaku tindak pidana pemerkosa mayat yang mengidap necrophilia (penyimpangan seksual).

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  Penulisan  ini menggunakan metode penelitian hukum  yuridis-normatif. Penelitian  jenis  ini  merupakan  metode  yang  dilakukan  dalam  melaksanakan  penelitian  pada  bahan sekunder.  Penelitian  ini  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pengidap necrophilia dalam tindak pidana pemerkosaan mayat. Tulisan yang memiliki sifat hukum yuridis normatif juga disebut sebagai  prosedur  yang  menggunakan  logika  ilmu  hukum  untuk  mendapatkan  kebenaran.  Dengan demikian,  tulisan  ini  dapat  menjelaskan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  mereka  yang  menderita necrophilia  karena  memperlakukan  mayat  secara  tidak  beradab.  Pada  proses  pengkajian  masalah tulisan ini, pendekatan statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) digunakan untuk menyelesaikan  tulisan  ini.  Bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  digunakan  dalam  tulisan  ini. Tulisan  ini  memiliki  sifat  deskriptif-analisis  karena  selain  memberikan  gambaran  tentang  masalah yang  akan  dibahas,  itu  juga  menganalisis  produk  hukum  yang  relevan  untuk  memberikan  jawaban atas masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif melihat  hukum  sebagai  norma  yang  harus  diterapkan  dan  norma  sebagai  hukum  positif.  Dengan menggunakan metode normatif, sumber penelitian berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  dan konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  ditelaah  dengan  menganalisis  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan sudut pandang dengan melihat  aspek  hukum  yang  berkaitan,  berupa  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengacu pada buku- buku  literatur,  jurnal,  dan  dokumen  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Analisis  penelitian  ini  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum, mengklasifikasinya,  menghubungkan  konsep  untuk  selanjutnya  menarik  kesimpulan  dari  hasil penelitian  mengenai  permasalahan  yang  dikaji.  Analisis  penelitian  ini  dengan  mengkaji pertanggungjawaban  pidana  bagi  pengidap necrophilia dalam  tindak  pidana  perkosaan  mayat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Analisis ini dilakukan dengan pendekatan yuridis dan konseptual yang juga merujuk pada kasus yang ditemukan dan kemudian diteliti untuk menelaah permasalahan yang faktanya terjadi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Necrophilia
Necrophilia , sering disebut dengan necrolagnia, necrocoitus, necrochlesis, dan thanatophilia yang  merupakan  suatu  ketertarikan  seksual  atau  tindakan  seksual  yang  melibatkan  mayat. Kebanyakan  nekrofilia  mengidentifikasi  diri  sebagai  laki-laki  heteroseksual  dan  berusia  antara  dua puluh  dan  lima  puluh  tahun,  tetapi  ada  juga  kasus  nekrofilia  homoseksual  dan/atau  perempuan. Necrophilia digolongkan sebagai paraphilia yang cukup langka namun telah dipraktekkan di seluruh dunia  selama  berabad-abad.  Necrophilia  termasuk  kedalam  paraphilia  dimana  pelakunya mendapatkan kenikmatan seksual dengan berhubungan seks dengan orang yang sudah meninggal. Hal ini diklasifikasikan sebagai paraphilia oleh ICD10 dan Manual Diagnostik dan Statistik. Penyakit ini dapat  terlihat  sendiri  atau  berhubungan  dengan  sejumlah  paraphilia  lainnya,  yaitu sadisme, kanibalisme,  vampirisme (praktik  meminum  darah  dari  seseorang  atau  hewan), necrophagia (memakan daging orang mati), necropedophilia (ketertarikan seksual terhadap mayat anak-anak), dan necrozoophilia (ketertarikan  seksual  terhadap  mayat  atau  pembunuhan  hewan  juga  dikenal  sebagai nekrobestialitas).  Seringkali  jenazah  yang  digunakan  untuk  tujuan  seksual  tidak  segar,  melainkan digali  dari  kuburan  dalam  kondisi  membusuk  atau  menjadi  mumi. Necrophagists sebenarnya memakan  mayat  yang  membusuk  untuk  mendapatkan  kenikmatan  seksual.  Ini  berbeda  dengan kanibal, yang lebih menyukai daging segar atau memakan orang yang dicintai yang sudah meninggal untuk  tujuan  spiritual.  Ada  spektrum  luas  dari  nekrofagisme,  mulai  dari  mereka  yang  hanya  ingin menjilat  alat  kelamin  atau  payudara  orang  mati,  hingga  orang  yang  hanya  ingin  melahap  bagian tertentu,  hingga  nekrofilia  yang  memakan  seluruh  tubuh. Necrophilia sebagian  besar  terlihat  pada pria.
Dalam  ICD-8  WHO,  yang  disetujui  pada  tahun  1965,  mengantarkan  perluasan  substansial pada  kategori  terkait  untuk  parafilia  dalam  bab  gangguan  jiwa.  Di  bawah  pengelompokan penyimpangan  seksual,  kategori  tertentu  dimasukkan  untuk Homoseksualitas,  Fetishisme,  Pedofilia. Transvestitisme, Eksibisionisme , dan penyimpangan seksual lainnya. Masokisme, narsisme, nekrofilia, sadisme ,  dan voyeurisme dimasukkan  dalam  istilah  tambahan  untuk  penyimpangan  seksual  lainnya (WHO,  1965).  ICD-9,  disetujui  pada  tahun  1975,  termasuk  pengelompokan  Seksual  Gangguan  dan Penyimpangan  pada  bab  Gangguan  Jiwa.  Pengelompokan  ini  mencakup  kategori  khusus  untuk Homoseksualitas,  Bestialitas,  Pedofilia,  Transvestisme,  Ekshibisionisme. Trans-Seksualisme , Gangguan  Identitas Psikoseksual , Frigiditas dan  Impotensi,  serta  Penyimpangan  atau  Gangguan Seksual  lainnya.  Diantaranya  pencantuman  istilah  penyimpangan  seksual  lainnya  atau  gangguan tersebut adalah fetisisme, masokisme, dan sadisme . ICD-9 adalah versi pertama klasifikasi ICD yang memasukkan  definisi  setiap  kondisi  dalam  bab  Gangguan  Mental.  Sebelumnya,  belum  ada  definisi atau panduan diagnostik lainnya disediakan untuk kondisi apa pun di ICD. Definisi untuk beberapa kategori  yang  berkaitan  dengan paraphilias  inthe ICD-9  berfokus  secara  eksklusif  pada  perilaku seksual  tertentu  dengan  tidak  ada  referensi  ke  pola  gairah.  Misalnya, Bestialitas dulu  didefinisikan sebagai  "Hubungan  seksual  atau  anal  dengan  hewan",  dan Pedofilia didefinisikan  sebagai "penyimpangan  seksual  di  mana  orang  dewasa  melakukan  aktivitas  seksual  dengan  anak-anak.  dari jenis kelamin yang sama atau berlawanan". Namun, untuk Eksibisiisme , gagasan tentang pola gairah preferensial diperkenalkan: "Penyimpangan seksual yang kenikmatan dan kepuasan seksual utamanya diperoleh  dari  pemaparan  alat  kelamin  kepada  orang  yang  lawan  jenis”.  Definisi  ICD-9  bagi Transvestisme menggambarkan kondisi ini didasarkan pada pola gairah tertentu dan membedakannya dari  masalah  terkait  terhadap  identitas  gender:  "Penyimpangan  seksual  yang  didalamnya  terdapat kenikmatan  seksual  berasal  dari  mengenakan  pakaian  lawan  jenis.  Ada  tidak  ada  upaya  konsisten untuk  mengambil  identitas  atau  perilaku  lawan  jenis".  ICD-10  saat  ini  merupakan  klasifikasi  resmi WHO penyakit dan kelainan disetujui pada tahun 1990.
Necrophilia terbagi menjadi sepuluh subkategori. Kelas I: adalah necrophilia role player atau pemain  peran  yang  paling  ringan  kaarena  pengidapnya  tidak  menikmati  berhubungan  intim  dengan mayat.  Menurut  kelas  II:  Nekrofilia  romantic,  bermain  peran  dengan  pasangan  yang  salah  satunya berpura-pura  menjadi  orang  yang  sudah  meningggal  dapat  meningkatkan  gairah  seksual.  Pengidap
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
nekrofilia  romantis  hanya  menikmati  mayat  orang  yang  dicintai  bukan  semua  mayat.  Mayat  orang yang  dicintainya  masih  dapat  menemaninya  termasuk  dalam  hal  seksual  dalam  pikiran  nekrofilia romantic.  Kelas  III:  Nekrofilia  fantasi  orang  dengan  nekrofilia  berfantasi  tentang  hal-hal  yang berkaitan dengan kematian dari pada benar-benar memilki hubungan dekat dengan mayat. Misalnya, orang  dengan  nekrofilia  menggap  kehadiran  benda-benda  mati  atau  keranda  sebagai  sesuatu  yang menggairahkan. Kelas IV: Nekrofilia taktil. Orang dengan kondisi nekrofilia taktil bisa mendapatkan kepuasan  seksual  dari  menyentuh,  mengelus,  atau  menjilati  mayat,  Kelas  V:  Nekrofilia  fetish. Memotong bagian tubuh mayat, seperti bagian payudara atau jari, dan menyimpannya sendiri untuk memenuhi keinginan seksualnya, Kelas VI: Nekromutilomania. Adalah istilah yang menggabungkan istilah  mutilasi  dan  necrophilia.  Jenis  gangguan  ini  menghasilkan  kepuasan  seksual  dari  memutilasi seseorang.  Kelas  VII: Necrophilia oportunistik  berhubungan  intim  dengan  orang  yang  sudah meninggal jika ada kesempatan, Kelas VIII: Nekrofilia reguler. menikmati berhubungan intim dengan mayat jika ada kesempatan  dan kurang menikmati seks dengan orang hidup, Kelas IX: Necrophilia pembunuhan. Jenis nekrofilia paling berbahaya disebabkan oleh fakta bahwa penderita hanya memilih untuk berhubungan intim dengan individu yang baru meninggal dunia untuk menjaga tubuh mereka “hangat”  dan  mereka  tidak  ragu  mencari  korban  dan  kemudian  membunuh  mereka  dengan  sengaja. Kelas X: Necrophilia eksklusif. Mereka yang menderita kondisi ini tidak dapat merasakan gairah saat berhubungan  intim  dengan  orang  hidup.  Untuk  mencapai  tujuannya,  mereka  saring  melakukan berbagai cara, seperti menggali kubur, mengakses kamar jenazah hingga membunuh.

## Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Mayat
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  inggris  disebut  sebagai responsibility ,  atau criminal  liability .  Dalam  kenyataannya,  konsep  pertangungjawaban  pidana  melibatkan  nilai-nilai moral  dan  etika  umum  yang  dipegang  oleh  masyarakat  atau  kelompok  masyarakat  tertentu,  serta hukum.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencapai  keadilan.  Keahlian  bertangungjawab  dapat  didefenisikan sebagai  keadaan  psikologis  yang  sehat  dimana  seseorang  memilki  kemampuan  untuk  membedakan antara  hal-hal  yang  baik  dan  buruk  serta  dapat  membiasakan  diri  dengan  tingkah  laku  yang  sesuai dengan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemampuan bertangungjawab tidak diatur dalam  KUHP  secara  umum.  Menurut  E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi  bahwa  kemampuan bertanggungjawab  didasarkan  pada  keadaan  dan  kemampuan  "jiwa",  daripada  keadaan  “berpikir” seseorang.  Namun  istilah  yang  resmi  digunakan  dalam  Pasal  44  KUHP  adalah verstandelijke vermogens untuk terjemahan dari verstandelijke vermogens sengaja digunakan istilah "keadaan. dan kemampuan jiwa seseorang. Artinya bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan bagi setiap pelaku yang dianggap memiliki kemampuan jiwa dan kemampuan berpikir .
Van  Hamel,  mendefinisikan  tindak  pidana  sebagai  tindakan  manusia  yang  diatur  dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Lebih jelas, Pompe  berpendapat  bahwa  istilah  “tindak  pidana”  atau  “straftbaar  feit”  secara  teoritis  dapat didefenisikan  sebagai  pelanggaran  norma  atau  gangguan  terhadap  tertib  hukum  yang  dilakukan terhadap  seseorang  pelaku  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Dalam  hal  ini,  penjatuhan hukum  terhadap  pelaku  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjaga  stabilitas  hukum  dan  menjamin kepentingan  umum.  Dalam  hal  seseorang  melakukan  pelanggaran tindak  pidana  maka  seseorang  itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pertanggungjawaban sendiri dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana yang kemudian dikenal sebagai toerekenbaarheid dalam bahasa Belanda dan criminal  responsibility atau criminal  liability dalam  bahasa  Inggris.  Berdasarkan  perumusahn Simons. Strafbaar  feit ,  sebuah  perbuatan  kriminal  harus  merupakan  perbuatan  manusia,  tidak  adil (bertentangan  dengan  hukum),  dilakukan  oleh  orang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan ( toerekeningsvatbaar) ,  dan  orang  itu  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Dalam  hukum  pidana, mempertanggungjawabkan seseorang berarti meneruskan hukuman yang objektif terhadap orang yang melakukan  perbuatan  pidana. Pertanggungjawaban  pidana  ditentukan  berdasarkan  pada  kesalahan pembuat  dan  bukan  hanya  pemenuhan  unsur-unsur  tindak  pidana,  menentukan  pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai elemen yang menentukan pertanggungjawaban pidana  dan  bukan  hanya  komponen  mental  dari  tindak  pidana.  Ini  berarti  bahwa  seseorang  yang melakukan  sesuatu  yang  melanggar  hukum  akan  dihukum  sesuai  dengan  sesuatu  yang  mereka
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lakukan. Kemampuan  seseorang  untuk  bertanggung  jawab  atas  tindakannya  juga  harus  diberengi dengan  hukum  dalam  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Sejalan  dengan  pengertian  Van Hamel  yang  menyatakan  pertanggungjawaban  adalah  suatu  kondisi  mental  dan  psikologis  yang normal yang membawa 3 (tiga) jenis kemampuan untuk memahami arti dan konsekuensi tindakannya, memahami  bahwa  tindakannya  tidak  dibenarkan  atau  dilarang  oleh  masyarakat,  menetapkan kemampuan terhadap tindakannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban ( teorekensvatbaarheid ) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pengidap  necrophilia  dalam  tindak  pidana  pemerkosaan mayat  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  KUHP.  KUHP  hanya  mengatur  sanksi  pidana  bagi  kejahatan perkosaan  yang  diatur  dalam  Pasal  415  huruf  a  KUHP  Nasional  yang  dirumuskan  sebagai  berikut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun bagi “Setiap orang yang melakukan perbuatan  cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui  orang  tersebut  pingsan  atau  tidak  berdaya”. Sementara  pasal  yang  terkait  erat  dengan  kejahatan  terhadap  mayat  dirumuskan  dalam  Pasal  271 KUHP  Nasional  yang  berbunyi  “setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  menggali  atau membongkar makam, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.  Kejahatan terhadap mayat juga diatur dalam dua pasal yaitu, Pasal 269  KUHP  Nasional  yang  berbunyi  “Setiap  Orang  yang  menodai  atau  secara  melawan  hukum merusak  atau  menghancurkan  makam  atau  tanda-tanda  yang  ada  di  atas  makam,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II” dan Pasal 270 KUHP  Nasional  berbunyi  “Setiap  Orang  yang  mengubur,  menyembunyikan,  membawa,  atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  6  (enam)  Bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  kategori  II”. Namun dalam KUHP Baru, tindakan pemerkosaan terhadap jenazah belum diatur secara eksplisit.
Penegak  hukum  dalam  hal  menangani  kasus  perkosaan  jenazah  maupun  kejahatan  terhadap jenazah lainnya di Indonesia selama ini hanya mampu memutus sebagai tindak pidana pembunuhan berencana.  Padahal  dalam ratio  decidendi dalam  putusan  aquo  telah  mengakui  bahwa  tindakan perkosaan  maupun  kekerasan  terhadap  jenazah  termasuk  kejahatan  dan  yang  tidak berperikemanusiaan.  Berdasarkan  Pasal  271  KUHP  Nasional  terdapat  ketentuan  perlakuan  tidak beradab  terhadap  mayat  dapat  dijerat  pidana  yang  dirumuskan  “setiap  orang  yang  secara  melawan hukum  menggali  atau  membongkar  makam,  mengambil,  memindahkan  atau  mengangkut  jenazah dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. Meski demikian namun faktanya rumusan Pasal  271  KUHP  Nasional  masih  kabur  dan  tidak  jelas,  sehingga  kepastian  hukum  tidak  dapat diberikan kepada seluruh warga negara. Perumusan yang tidak cermat, terlalu meluas dan kurang jelas tentu akan menyusahkan dalam penerapannya dan dapat merugikan banyak orang. Selain itu adanya frasa  “setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum”  dalam  Pasal  271  KUHP  Nasional  menyiratkan bahwa aturan ini ditujukkan bagi setiap orang namun tidak jelas apakah aturan ini dapat diterapkan bagi pengidap necrophilia yang dianggap sebagai suatu kelainan orientasi seksual.
Melihat dari segi hukum positif di Indonesia pelaku tindak pidana diatas dapat dijerat dengan Pasal 271 KUHP baru hal ini dikarenakan dalam Pasal 271 KUHP baru telah mengatur sanksi pidana bagi  seseorang  yang  memperlakukan  mayat  secara  tidak  beradab,  dalam  hal  ini  kejahatan pemerkosaan  terhadap  mayat  dapat  digolongkan  sebagai  suatu  perlakuan  tidak  beradab  terhadap mayat.  Namun  sejalan  dengan  pendapat  WHO  di  bawah  pengelompokan  penyimpangan  seksual, kategori  khusus  dimasukkan  untuk homoseksualitas,  fetichisme,  pedofilia,  transvestisme, eksibisionisme, dan  penyimpangan  seksual  lainnya. Masokisme,  narsisme,  nekrofilia,  sadisme,  dan voyeurisme terdaftar  sebagai  istilah  inklusi  untuk  penyimpangan  seksual  lainnya.  ICD-9  yang disetujui pada tahun 1975 memasukkan pengelompokan gangguan seksual dan penyimpangan dalam bab gangguan jiwa. Sehingga pertanggungjawaban pidana pelaku harus melihat kemampuan si pelaku tersebut untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
Pertanggungjawaban pidana sebagian bagi pelaku pemerkosaan mayat pada kasus necrophilia ini memiliki korelasi dengan Pasal 38 KUHP baru yang merupakan salah satu pasal yang mengatur tentang disabilitas mental pelaku tindak pidana. Pasal 38 KUHP baru dirumuskan "setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat  dikurangi  pidananya  dan/atau  dikenai  tindakan."  Lebih  lanjut  ketentuan  ini  dijelaskan  dalam
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal  39  KUHP  baru  yang  dirumuskan  "setiap  orang  yang  pada  waktu  melakukan  Tindak  Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/  atau  disabilitas  intelektual  derajat  sedang  atau  berat  tidak  dapat  dijatuhi  pidana,  tetapi  dapat dikenai  tindakan.  Namun  Pasal  38  KUHP  baru  ini  dirasa  kurang  bisa  memberi  kepastian  hukum terkait  pertanggungjawaban  pidana  yang  dapat  diberikan  bagi  pelaku  pengidap necrophilia ,  jika melihat  pada  Pasal  38  KUHP  baru  ketentuan  ini  lebih  ditujukan  bagi  disabilitas  mental  sementara necrophilia tidak  termasuk  pada  gangguan  mental  dan  sejenisnya. Necrophilia lebih  kepada penyimpangan orientasi seksual.

## IV.  KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku necrophilia dalam  hukum  Indonesia  belum  diatur secara  eksplisit.  Meskipun  tindakan  pemerkosaan  terhadap  mayat  dianggap  tidak  bermoral  dan bertentangan  dengan  norma  sosial,  KUHP  hanya  mengatur  sanksi  pidana  bagi  perlakuan  tidak beradab  terhadap  mayat,  seperti  menggali  atau  membongkar  makam.  Beberapa  kasus necrophilia telah  terjadi  di  Indonesia  dan  di  luar  negeri,  tetapi  hukum  Indonesia  tidak  secara  spesifik mengaturnya.  Di  Indonesia,  tindakan  seksual  terhadap  mayat  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran terhadap  norma  dan  hukum  yang  berlaku.  Meskipun  tidak  ada  ketentuan  khusus  untuk necrophilia dalam  hukum  pidana,  tindakan  semacam  itu  bisa  dihukum  berdasarkan  pasal-pasal  yang  berkaitan dengan  perlindungan  terhadap  jenazah  dan  penghormatan  terhadap  martabat  manusia. Pertanggungjawaban  pidana  pelaku necrophilia dapat  dipertimbangkan  dengan  memperhatikan faktor-faktor  tertentu,  seperti  apakah  pelaku  memiliki  gangguan  mental  atau  kelainan  orientasi seksual.  Namun,  dalam  banyak  kasus, necrophilia tetap  dianggap  sebagai  tindakan  kriminal  serius dan dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana penuh seperti pada Pasal 271 KUHP Nasional yang mengatur perlakuan tidak beradab terhadap mayat. Namun dalam hal necrophilia digolongkan sebagai penyimpangan orientasi seksual, pelaku pemerkosa mayat yang mengidap necrophilia hanya dapat  menerima  sebagian  dari  hukuman  yang  ada.  Dalam  beberapa  peraturan,  pelaku  dengan gangguan mental atau penyimpangan seksual dapat memperoleh pengurangan hukuman berdasarkan Pasal 38 KUHP Nasional. Kasus necrophilia seringkali dipandang sebagai gangguan psikologis yang memerlukan  intervensi  dan  pengobatan  khusus.  Para  ahli  telah  memberikan  pemahaman  tentang necrophilia dan  faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya,  termasuk  gangguan  psikologis, pengalaman  traumatik,  atau  faktor  lingkungan.  Meskipun  Pengurangan  pertanggungjawaban  pidana telah diatur dalam Pasal 38 KUHP baru, serta kejahatan terhadap mayat juga telah diatur dalam Pasal 271  KUHP  Nasional,  rumusan  pasal  tersebut  masih  kabur  dan  tidak  jelas.  Tidak  secara  spesifik memberikan  ketegasan  bahwa  pelaku  pemerkosaan  mayat  yang  mengidap necrophilia merupakan suatu  penyimpangan  orientasi  seksual  yang  memerlukan  perhatian  khusus  dari  psikolog.  Sehingga terjadi kekosongan hukum yang mana tidak ada aturan jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengidap necrophilia .

## REFERENSI
Aggrawal, A. (2009). A New Classification of Necrophilia. Journal of Forensic and Legal Medicine , 16 (6), 316–320.
Krueger, R. B., Reed, G. M., First, M. B., Marais, A., Kismodi, E., & Briken, P. (2017). Proposals for Paraphilic Disorders in the International Classification of Diseases and Related Health Problems, Eleventh Revision (ICD-11). Archives of Sexual Behavior , 46 (5), 1529–1545. Aggrawal, A. (2014). Textbook of Forensic Medicine and Toxicology . Avichal Publishing Company. Agrawal, A. (2016). Necrophilia: Aspek Forensik dan Medico-Legal . Pers CRC. Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Pertama.). Jakarta: Rajawali Pers.
Hamzah, A. (1999). Asas-asas Hukum Pidana . Bandung: Rineka Cipta. Holyone, M., Singamedja, N., Senjaya, O., & Pura, M. H. (2019). Hukum Pidana Indonesia . (H. Adhi, Ed.). Jakarta: Sarana Nusantara.
Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Jakarta: Kencana Prenada Media. K, R. (2007). Semua Tentang Nekrofilia . Perpustakaan Kejahatan. Jaring.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika. Lamintang. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru. Lamintang. (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: Remaja Rosdakarya. Robin, G., & Duncan, C. (2002). Hubungan Yang Tidak Pantas: Yang Tidak Konvensional, Yang Tidak Disetujui, Dan Yang Terlarang . Inggris: Pers Psikologi.
Syamsudin, M. (2021). Mahir Meneliti Permasalahan Hukum . Jakarta: Kencana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) .
World Health Organization. (1965). ICD-8 international statistical classification of mental and behavioural disorders . World Health Organization . Geneva.
World Health Organization. (1977a). International Classification of Diseases (1975 Revis.). Geneva: World Health Organization.
World Health Organization. (1977b). International Classification of Diseases . World Health Organization (1975 Revis.). Geneva: World Health Organization. World Health Organization. (1992). ICD-10 international statistical classification of diseases and related health problems (10 Revisio.). Geneva: World Health Organization. The ICD-9-CM (Clinical Modification), which was in use until October 1, 2015, in the USA, is an adaptation of the ICD-9 for clinical use in the USA,  originally published in 1979. U. S. N. C. for H. S. (2011). International Classification of Diseases,Ninth Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM).” Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention . Retrieved from http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd9cm.htm