## PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)

## Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah
Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-Undang  No.  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan anak. UU ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. UU No. 11 tahun 2012 ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU No. 3 tahun 2007 dianggap belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, di Aceh, hukum adat juga turut mengatur  penyelesaian  berbagai  kasus,  termasuk  anak-anak  di  dalamnya.  Dengan  demikian  diperlukan pembahasan begaimanakah bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 dan dalam adat Aceh serta relevansi antara keduanya. Untuk membahasnya digunakan pendekatan comparative law dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data, yaitu UU No. 11 tahun 2012 itu sendiri dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum adat Aceh terkait  penyelesaian  perkara.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  menurut  UU  No.  11  tahun  2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Dalam proses litigasi, misalnya,  anak  harus  dibedakan  penanganannya  dari  orang  dewasa.  Kemudian,  menekankan  aspek  non litigasi melalui diversi. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. Kemudian,  bagi  aparat  penegak  hukum  yang  menangani  anak  haruslah  yang  telah  mengikuti  pelatihan khusus untuk itu. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pendamping. Adapun secara hukum adat Aceh sebenarnya  telah  diatur  apa  saja  kewenangan  yang  dapat  diselesaikan  secara  adat  dan  bagaimana  cara menyelesaikannya, namun sayangnya belum mengatur bentuk perlindungan terhadap anak secara khusus. Dengan demikian, yang dapat dijadikan relevansi kajian ini terhadap hukum adat Aceh adalah perlu diadopsi ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 menjadi bagian dari hukum Adat Aceh.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum, dan Adat Aceh .

## A. Pendahuluan
Tulisan  ini  membahas  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  anak  yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Peradilan Adat Gampong  di  Aceh.  Dewasa  ini  di  Indonesia,  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahuan 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum  UU  ini  diberlakukan,  peradilan  anak  merujuk  kepada  UU  No.  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak. Dengan diberlakukannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi. 1 Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997.
1 Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Substansi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  11  tahun  2012  ini,  antara  lain, adalah mengenai  penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Substansi  yang  paling  mendasar  dalam Undang-Undang  ini  adalah  pengaturan  secara  tegas  mengenai  Keadilan  Restoratif  dan Diversi  yang  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  Anak  dari  proses peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dan  diharapkan  Anak  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara wajar. 2
Sebenarnya, dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 pemerintah Indonesia telah pula memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:
1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah,
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa,
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli,
4. Suasana  tanya  jawab  di  laksanakan  secara  kekluargaan,  sehingga  anak  merasa aman dan tidak takut.
5. Setiap  anak  berhak  mendapat  perlindungan  dari  tindakan-tindakan  yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya,
6. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang  tua,  wali,  orang  tua  asuh,  petugas  sosial,  saksi  dan  orang-orang  yang berkempentingan,
7. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetai memakai pakaian bebas resmi. 3
Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  merupakan  hal  yang  menjadi  pembeda  paling penting  antara  UU  No.  11  tahun  2012  dengan  UU  No.  3  tahun  2007. Diversi sendiri  di artikan  sebagai    pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses  di  luar  peradilan  pidana. 4 Keadilan  Restoratif  merupakan  suatu  proses  Diversi, yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  Anak,  dan  masyarakat  dalam  mencari solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi  dan  menenteramkan hati  yang  tidak  berdasarkan pembalasan. 5
Merujuk  kepada  pengertian  diversi  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  setiap  kasus anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  terlebih  dahulu  diselesaikan  melalui  jalur  non litigasi. Di sinilah sebenarnya hukum adat dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk-
2 Ibid.
3 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.70.
4 Pasal 1 poin 7, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5 Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah
bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Adat masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat  dianggap  memberikan  nilai  positif  terhadap  penyelesaian  kasus  anak  secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri oleh masyarakat adat. Atas dasar pemikiran  ini  sudah  seyogyanya  melihat  dan  membandingkan  bagaimana  masyarakat menyelesaikan kasus anak.
Masyarakat  Aceh  dari  dulu  hingga  kini  juga  memiliki  adat  tersendiri  yang mengatur  berbagai  sendi  kehidupan  bermasyarakat,  termasuk  di  dalamnya  dalam penyelesaian  perkara,  baik  perkara  pidana  maupun  perkara  perdata.  Adat  Aceh  telah diakui  pula  sebagai  bagian  dari  keistimewaan  Aceh.  Pengakuan  tersebut  telah  terlihat dalam  Keputusan  Perdana  Menteri  No.  1/Missi/1959  kepada  Provinsi  Aceh.  Keputusan ini  memberikan  status  Daerah  Istimewa  kepada  Aceh  dalam  tiga  bidang,  yaitu  bidang peradatan,  agama  dan  pendidikan.  Keputusan  tersebut  memberi  wewenang  yang  lebih besar  kepada  pemerintah  Daerah  untuk  memberlakukan,  mengembangkan,  serta mempertahankan  Adat  dan  lembaga  adat  dalam  kehidupan  bermasyarkat  di  Aceh. Kemudian sebagai pelaksaan keputusan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1990 tentang pembinaaan dan pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan Masyarakat beserta  lembaga  Adat  di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Dimana  pengembangan  dan pembinaan  adat  diserahkan  kepada  Gampong  dan  Mukim  serta  lembaga-lembaga  adat yang telah ada maupun yang akan dibentuk.
Lebih  lanjut,  peraturan  perundang-undangan  yang  mengakui  eksistensi  adat  di Aceh adalah UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Pasal 3 ayat (2) UU ini mengatur empat keistimewaan Aceh, meliputi:
1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;
3. Penyelenggaraan pendidikan; dan
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Dalam  hal  penyelenggaraan  kehidupan  adat,  dalam  pasal  6  ditegaskan  bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan  adat  serta  lembaga  adat  di  wilayahnya  yang  dijiwai  dan  sesuai  dengan Syari’at Islam. Kemudian ditetapkan pula Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan  Kehidupan  adat,  dan  diikuti  dengan  Undang-undang  18  tahun  2001 tentang  otonomi  khusus  yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-undang  Pemerintahan Aceh  dalam  Bab  Tentang  Wali  Nanggro  dan  Lembaga  Adat,  kemudian  Qanun  nomor  4 tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim dan Qanun Provinsi Aceh nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
Eksistensi  peradilan  pidana  Adat  di  Aceh  sendiri  terjelma  dari  adanya  Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam pelaksanaannya, Suatu perkara

## Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
akan  diproses  secara  hukum  adat  di  tingkat  perangkat  gampong  dengan  peradilan  adat bila  suatu  kasus  sudah  dilaporkan  pada  perangkat  gampong,  baik  kepada keuchik,  tuha peut, teungku imum atau sekretaris gampong . Biasanya tanpa laporan dari masyarakat pihak perangkat gampong tidak  beraksi  kecuali  dalam  masalah-masalah  yang  sangat  mendesak atau  krusial  seperti  pembunuhan,  penganiayaan  dan  ketertiban  umum  lainnya.  Namun, masalah keluarga seperti ahli waris, perkawinan dan masalah lainnya meskipun diketahui oleh perangkat gampong, jarang sekali mereka langsung memproses, tapi terlebih dahulu menunggu  laporan.  Bila  suatu  kasus  tidak  bisa  lagi  diselesaikan  secara  adat,  pihak gampong akan memberikan wewenang umumnya melalui hukum formal. 6
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  yang  menjadi  permasalahan  yang  akan  dibahas lebih lanjut difokuskan pada:
1. Bagaimanakah  bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  dalam  Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berhadap dengan hukum?
2. Bagaimanakah  bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  peradilan  adat  gampong  di Aceh  terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimanakah relevansi antara keduanya dengan undang-undang perlindungan anak di Indonesia?
Sumber  data  yang  digunakan  untuk  membahas  permasalahan  di  atas  digunakan bahan hukum primer, yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  hukum  adat  di  Aceh.  Adapun pendekatan  yang  digunakan  adalah comparative  law. Tujuan  perbandingan  di  sini  adalah melihat ruang kosong yang terdapat dalam hukum adat yang selama ini dianggap perlu mendapat  penguatan,  terutama  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  Dengan  demikian,  perbandingan  di  sini  tidak  dimaksudkan  untuk  melemahkan satu sistem hukum, namun dalam rangka saling memperkuat sebagai bagian dari  upaya pengembangan hukum di Indonesia, baik hukum nasional maupun hukum adat.

## B. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Batasan Usianya
Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:
1. Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Maksudnya  adalah  anak  sebagai  pelaku tindak pidana.
6 Juniarti,  “Peran  Strategis  Peradilan  Adat  di  Aceh”  dalam Memberikan  Keadilan  Bagi  Perempuan  dan  Kaum Marjinal , AICIS  ke XII, UIN SUNAN ANPEL SURABAYA.

## Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah
2. Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  yaitu  anak  yang  mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak pidana.
3. Anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana,  yaitu  anak  yang  dapat  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Kategori  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tentu  saja  memiliki  ketentuan  umur tersendiri.  Mereka  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur  di  bawah  12  tahun,  walaupun  melakukan  tindak  pidana,  belum  dikategorikan sebagai  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Dengan  demikian,  ia  berada  di  luar ketentuan  ini.  Begitu  juga,  orang  yang  telah  berumur  di  atas  18  tahun  tidak  lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.
Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18  tahun.  Sedangkan  kategori  anak  yang  juga  belum  berumur  18  tahun.  Untuk  kategori anak  sebagai  korban  dan  anak  sebagai  saksi  disamakan  usianya,  yaitu  18  tahun.  Di  sini tidak  diberi  batasan  apakah  anak  di  bawah  usia  12  tahun  disebut  korban  dan  menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.

## C. Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu:
a. Perlindungan
Yang  dimaksud  dengan  ”pelindungan”  meliputi  kegiatan  yang  bersifat  langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. b. Keadilan
Yang  dimaksud  dengan  “keadilan”  adalah  bahwa  setiap  penyelesaian  perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
c. Nondiskriminasi
Yang  dimaksud  dengan  ”nondiskriminasi”  adalah  tidak  adanya  perlakuan  yang berbeda  didasarkan  pada  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
d. Kepentingan terbaik bagi anak
Yang  dimaksud  dengan  ”kepentingan  terbaik  bagi  Anak”  adalah  segala pengambilan  keputusan  harus  selalu  mempertimbangkan  kelangsungan  hidup  dan tumbuh kembang Anak.

## Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
e. Penghargaan terhadap pendapat anak
Yang  dimaksud  dengan  ”penghargaan  terhadap  pendapat  Anak”  adalah penghormatan  atas  hak  Anak  untuk  berpartisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya  dalam pengambilan  keputusan,  terutama  jika  menyangkut  hal  yang  memengaruhi  kehidupan anak.
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak  asasi  yang  paling  mendasar  bagi  Anak  yang  dilindungi  oleh  negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
Yang  dimaksud  dengan  ”pembinaan”  adalah  kegiatan  untuk  meningkatkan kualitas,  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku, pelatihan  keterampilan,  profesional,  serta  kesehatan  jasmani  dan  rohani  Anak  baik  di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  pelatihan  keterampilan,  profesional,  serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
h. Proporsional
Yang  dimaksud  dengan  ”proporsional”  adalah  segala  perlakuan  terhadap  Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
Yang  dimaksud  dengan  “perampasan  kemerdekaan  merupakan  upaya  terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
j. Penghindaran pembalasan
Yang  dimaksud  dengan  “penghindaran  pembalasan”  adalah  prinsip  menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.
Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Asas  pertama,  misalnya,  menekankan  asas perlindungan  terhadap  anak.  Perlindungan  ini  didasarkan  pada  keadaan  pelaku  yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan  agar  proses  hukum  yang  dilakukan  mengacu  kepada  kepentingan  terbaik bagi  anak,  untuk  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  dan  seterusnya. Berdasarkan  asas-asas  ini  pula,  maka  diperlukan  aturan  dan  tindakan  khusus  untuk menangani perkara anak.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  Hasil  penelitian  terhadap  UU  No.  11  tahun  2012  menunjukkan  bahwa  terdapat berbagai  bentuk  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Di  sini bentuk  perlindungan  tersebut  dibagi  kepada  empat  bagian,  yaitu  bentuk  perlindungan

## Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah
yang  terdapat  selama  proses  hukum  berlangsung  –  digunakan  istilah  litigasi,  bentuk perlindungan  dalam  proses  non  litigasi,  aparat  penegak  hukum,  dan  pendamping  Anak yang berhadapan dengan hukum.

## 1. Litigasi
Terdapat  beberapa  aturan  khusus  yang  diatur  oleh  UU  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah:
a. Ruang sidang khusus anak.
b. Identitas  anak  dirahasiakan  dalam  pemberitaan  di  media  cetak  maupun elektronik.
c. Pelaku  anak  sebelum  12  tahun  dikembalikan  kepada  orang  tuanya  atau walinya.
d. Petugas tidak memakai atribut kedinasan.
e. Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan.
f. Wajib  didampingi  oleh  orang  tua  dan/atau  orang  yang  dipercaya  oleh  anak, atau pekerja sosial.
g. Mendapat pertimbangan atau saran dari  pembimbing kemasyarakatan setelah tindak  pidana  dilaporkan,  bila  perlu  meminta  pertimbangan  dari  ahli pendidikan,  psikolog,  psikiater,  tokoh  agama,  pekerja  sosial  professional  atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
h. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
i. Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya.
j. Pemeriksaan  perkara  anak  dalam  sidang  yang  dinyatakan  tertutup  untuk umum, kecuali pembacaan putusan.
Selain  ketentuan  di  atas,  masih  terdapat  hak-hak  anak  dalam  setiap  proses peradilan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 11 thn 2012, yaitu: a.   diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b.   dipisahkan dari orang dewasa;
c.   memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d.   melakukan kegiatan rekreasional;
e.   bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f.   tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g.   tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h.   memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i.   tidak dipublikasikan identitasnya;
Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
j.   memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k.   memperoleh advokasi sosial;
l.   memperoleh kehidupan pribadi;
m.  memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n.   memperoleh pendidikan;
o.   memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p.   memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Non Litigasi melalui diversi
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Artinya  penyelesaian  perkara  tersebut  diselesaikan secara  musyawarah  dan  kekeluargaan.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  mendapatkan keadilan  restoratif,  yaitu  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  muenekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula, dan bukan pembalasan.
Diversi  dapat  ditempuh  sejak  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan perkara  anak  di  pengadilan  negeri.  Artinya  proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana anak  dapat  dilakukan  sejak  kasusnya  ditangani  oleh  kepolisian  atau  bahkan  sebelum disidik  oleh  aparat  kepolisian.  Apabila  perkara  tersebut  telah  dilimpahkan  kepada kejaksaan selaku penuntut, diversi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversi masih tetap  diupayakan  meskipun  perkara  tersebut  sudah  mulai  disidangkan  di  pengadilan. Dengan demikian diversi dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum.
Meski  secara  terus  menerus  dapat  diupayakan  diversi  sampai  ke  tahapan  proses peradilan,  namun  diversi  tidak  berlaku  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan ancaman hukum lebih dari tujuh (7) tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (residivis).

## 3. Aparat penegak hukum
Aparat  penegak  hukum  di  sini  meliputi  polisi  sebagai  penyidik,  jaksa  sebagai penuntut, dan hakim sebagai pihak yang menyidangkan dan memutuskan perkara. Dalam kaitan  dengan  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  hukum,  terdapat  aturan tersendiri  yang  berbeda  dengan  penanganan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi, jaksa, dan hakim. Penyidik adalah penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan  untuk  itu,  yaitu  telah  berpengalaman  sebagai  penyidik,  mempunyai  minat,

## Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah
perhatian,  dedikasi,  dan  memahami  masalah  anak,  dan  telah  mengikuti  pelatihan  teknis tentang peradilan anak.
Ketentuan khusus tersebut diberlakukan juga bagi penuntut umum, yaitu penuntut umum  yang  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Jaksa  Agung  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk  oelh  Jaksa  Agung.  Kualifikasi  yang  dibutuhkan  adalah  telah  berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan khusus ini berlaku  juga  bagi  hakim  pengadilan  anak.  Jadi  hakim  yang  dapat  memeriksa  di  sidang pengadilan  adalah  hakim  yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Ketua  Mahkamah Agung  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  atas  usulan  ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan  sebagai  hakim  peradilan  anak  adalah  telah  berpengalaman  sebagai  hakim dalam  lingkungan  peradilan  umum,  mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan memahami  masalah  anak,  dan  telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang  peradilan  anak. Ketentuan ini berlaku juga bagi hakim banding dan hakim kasasi.

## 4. Pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum
UU No. 11 tahun 2012 turut mengatur adanya keterlibatan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum. pendamping tersebut adalah:
a. Pembimbing  kemasyarakatan,  yaitu  Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian kemasyarakatan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan  pendampingan  terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
b. Pekerja  Sosial  Profesional  adalah  seseorang  yang  bekerja,  baik  di  lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi  dan profesi pekerjaan sosial  serta  kepedulian  dalam  pekerjaan  sosial  yang  diperoleh  melalui pendidikan,  pelatihan,  dan/atau  pengalaman  praktik  pekerjaan  sosial  untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
c. Tenaga Kesejahteraan  Sosial  adalah  seseorang  yang  dididik  dan  dilatih secara profesional  untuk  melaksanakan  tugas  pelayanan  dan  penanganan  masalah sosial  dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
d. Keluarga  adalah  orang  tua  yang  terdiri  atas  ayah,  ibu,  dan/atau  anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
e. Wali  adalah  orang  atau  badan  yang  dalam  kenyataannya  menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
f. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.

## Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
g. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  LPKA  adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
i. Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  yang  selanjutnya  disingkat  LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
j. Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  yang  selanjutnya  disingkat LPKS  adalah  lembaga  atau  tempat  pelayanan  sosial  yang  melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
k. Klien  Anak  adalah  Anak  yang  berada  di  dalam  pelayanan,  pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
l. Balai  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Bapas  adalah  unit  pelaksana teknis  pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan

## D. Perlindungan Hukum dalam Peradilan Adat Gampong di Aceh
Setiap  gampong  di  Aceh  turut  memainkan  peran  dalam  menyelesaikan  perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Proses penyelesaian perkara oleh gampong ini disebut dengan peradilan adat gampong. Secara legal formal, eksistensi peradilan adat gampong telah dikuatkan kembali melalui Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong  dalam  Provinsi  Nanggoe  Aceh  Darussalam.  Kata  “dikuatkan  kembali”  perlu ditulis untuk menerangkan bahwa sebelum Qanun No. 5 tahun 2003 tersebut, bahkan jauh sebelum  Indonesia  merdeka,  masyarakat  Aceh,  dan  juga  masyarakat-masyarakat  lain  di Indonesia, telah menerapkan peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 7
Pasal  4  huruf  f  Qanun  No.  5  tahun  2003  menyebutkan  fungsi  gampong  adalah penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong. Secara jelas diterangkan di sini bahwa fungsi  gampong  adalah  penyelesaian  persengketaan  hukum,  meski  dengan  kewenangan yang  terbatas,  yaitu  sengketa  atau  perkara  adat  dan  istiadat  di  suatu  gampong. Berdasarkan pasal ini dapat dipastikan pula bahwa gampong, selain merupakan lembaga pemerintahan,  juga  sebagai  lembaga  adat,  dan  di  antara  tugas  lembaga  adat  tersebut adalah menyelesaikan sengketa adat. Ketentuan ini dapat dilihat pula dalam huruf c Pasal 4  qanun  ini  yang  menerangkan  bahwa  fungsi  gampong  adalah  pembinaan kemasyarakatan  di  bidang  pendidikan,  peradatan,  sosial  budaya,  ketentraman  dan ketertiban masyarakat di Gampong. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, e, f, dan g
7 Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh”, dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember 2011: 189-215, hlm. 191.

## Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah
Qanun No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat memasukkan keuchik, tuha peuet, tuha lapan,  dan  imeum  meunasah  sebagai  lembaga  adat.  Dengan  demikian  jelaskan  bahwa gampong dan pemerintah gampong berfungsi sebagai lembaga adat gampong.
Fungsi  lembaga  adat  untuk  menyelesaikan  sengketa  diperkuat  kembali  dalam qanun  No.  10  tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat.  Dalam  Pasal  4  mengenai  wewenang lembaga adat disebutkan bahwa di antara wewenang adat adalah menerapkan ketentuan adat; menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan menegakkan hukum adat.
Setiap peradilan tentu saja harus memiliki aparaturnya, sehingga fungsi peradilan bisa  berjalan.  Dengan  demikian  siapakah  yang  dapat  bertindak  sebagai  hakim  dalam peradilan gampong? Mengenai hal ini, Qanun No. 5 tahun 2003 menegaskan bahwa yang akan bertindak sebagai hakim adalah keuchik dibantu oleh imeum meunasah dan tuha peuet gampong sebagai anggota. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ayat (2).  Selain tuga  unsur  tersebut,  dapat  ditambah lagi  dengan  ulama,  cerdik  pandai,  tokoh adat,  dan ulee  jurong sebagai  penerima  laporan  awal. 8 Tidak  ditemukan  siapakah  yang menjalankan fungsi panitera, penuntutan dalam kasus pidana adat, dan siapa pula  yang menjadi  eksekutornya.  Sehingga  ketentuan  ini  perlu  mendapat  perhatian  tersendiri mengenai sistem peradilan gampong.
Selain  ketentuan  di  atas,  masih  muncul  pertanyaan,  yaitu  apa  sajakah  ruang lingkup  sengketa  adat  dan  adat  istiadat  yang  diizinkan  oleh  qanun  ini  diselesaikan  oleh gampong?  Dalam  Pasal  13  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan Adat  dan  Adat  Istiadat  tertera  beberapa  hal  yang  boleh  diselesaikan  melalui  lembaga peradilan adat gampong yaitu:
a. perselisihan dalam rumah tangga;
b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c. perselisihan antar warga;
d. khalwat/mesum;
e. perselisihan tentang hak milik;
f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
g. perselisihan harta sehareukat;
h. pencurian ringan;
i. pencurian ternak peliharaan;
j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
k. persengketaan di laut;
l. persengketaan di pasar;
m. penganiayaan ringan;
n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
8 Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel , (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, t.t), hlm. 10.

## Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. 9
Susunan  dewan  hakim  dalam  peradilan  adat  terdiri  dari  keuchik, teungku  imeum , tuha  peut ,  dan  lain-lain,  dapat  disebutkan  bahwa  peradilan  adat  gampong  tidak memberikan  aturan  khusus  untuk  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Dengan demikian,  ketentuan-ketentuan  peradilan  adat  untuk  orang  dewasa  berlaku  juga  untuk kasus anak.
Terdapat setidaknya 12 asas yang dibangun dalam peradilan adat, yaitu:
1. Terpercaya atau Amanah (Acceptability). Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.
2. Tanggung Jawab/Akuntabilitas (Accountability). Prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban  dari  para  pelaksana  peradilan  adat  dalam  menyelesaikan  perkara  tidak  hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.
3. Kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi (Equality before the law/NonDiscriminaton) Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
4. Cepat, Mudah dan Murah (Accessibillity to all Citizens). Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
5. Ikhlas  dan  Sukarela  (Voluntary  nature).  Keadilan  adat  tidak  boleh  memaksa  para  pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
6. Penyelesaian damai/kerukunan (Peaceful Resolution). Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “ Uleue beu mate ranteng bek patah ”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
7. Musyawarah/Mufakat  (Consensus).  Keputusan  yang  dibuat  dalam  peradilan  adat berdasarkan  hasil  musyawarah  mufakat  yang  berlandaskan  hukum  dari  para  pelaksana peradilan adat.
8. Keterbukaan untuk Umum (Transparency). Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus- kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan  maupun  pengambilan  serta  pembacaan  putusan  harus  dijalankan  secara terbuka.
9. Jujur  dan  Kompetensi  (Competence/Authority).  Seorang  pemimpin  adat  tidak  boleh mengambil  keuntungan  dalam  bentuk  apapun  baik  material  maupun  non  material  dari penanganan perkara.
10. Keberagaman (Pluralism). Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
9 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

## Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah
11. Praduga  Tak  Bersalah  (Presumption  of  Innocence).  Hukum  adat  tidak  membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
12. Berkeadilan (Proportional Justice). Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman  sesuai  dengan  berdasarkan  parahnya  perkara  dan  keadaan  ekonomi  para pihak. 10
Berdasarkan  asas-asas  di  atas  disebutkan  bahwa  peradilan  adat  lebih mengedepankan  aspek  musyawarah  untuk  menyelesaikan  setiap  kasus  yang  ada. Peradilan  adat  menginginkan  agar  setiap  kasus  diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan menghasilkan  putusan  yang  diterima  secara  bersama-sama.  Praktik  ini  dinilai  dapat menghilangkan  kerugian  salah  satu  pihak.  Perlu  pula  diterangkan  di  sini  bahwa  untuk mencapai  kesepakatan  bersama  peradilan  adat  tidak  memiliki  keseragaman  dalam memutuskan  perkara  namun  melihat  secara  kasuistik.  Sehingga  proses  dan  metode penyelesaiannya juga melihat kasus perkasus. Di sini dituntut kebijakan dan kejelian dari perangkat hukum melihat kasus.
Peneliti,  terkait  dengan  perlindungan  anak,  tidak  melihat  adanya  aturan  khusus untuk perlindungan anak dalam hukum adat. Artinya, hal ini juga diserahkan sepenuhnya kepada kearifan keuchik dan aparaturnya. Hal ini disebutkan dalam ketentuan asas nomor tiga di atas, yaitu asas kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi. Di  sini  peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Selayaknya di sini ada perhatian khusus terhadap anak yang masih belum berumur 18 tahun. Karena mereka memiliki kebutuhan tertentu yang berbeda dengan orang dewasa.
Selain asas peradilan adat, masih terdapat tanggung jawab pemimpin adat, yaitu:
1. Melaksanakan  proses  peradilan  adat.  Para  pemangku  adat  bertanggung  jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk  persoalan  sampai  pada  tahap  rapat  persiapan  sidang  akhir  dan  sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.
2. Memutuskan  dengan  adil.  Para  pemangku  adat  harus  memastikan  bahwa  setiap keputusan-keputusan  yang  diambil  dari  sebuah  proses  paradilan  adat  sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang  diambil  berdasarkan  hasil  proses  pembuktian  dan  musyawarah,  bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Melindungi  hak-hak  para  pihak  yang  bersengketa.  Para  pemangku  adat bertanggung  jawab  terhadap  pemenuhan  hak-hak  para  pihak  yang  bersengketa mulai  dari  proses  menerima  laporan,  memeriksa  duduk  persoalan,  proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.
10 Anonim, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel , hlm. 6.

## Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
4. Mencatat Proses dan Keputusan Peradilan. Setiap proses dan keputusan-keputusan yang  telah  diambil  harus  dicatat  secara  akurat  dalam  dokumen  administrasi peradilan adat.
5. Mengarsipkan berkas perkara. Berkas perkara termasuk surat pejanjian yang berisi keputusan-keputusan  adat  harus  disimpan  atau  diarsipkan  secara  aman  oleh pemangku  adat,  hal  ini  penting  dilakukan  untuk  menjamin  dan  mempelancar proses  peradilan  bagi  kasus-kasus  lain  serta  kasus  yang  sama  terulang  kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat. 11
Terdapat  hal  menarik  yang  dapat  dicermati  dari  tanggung  jawab  di  atas,  di antaranya  adalah  melindungi  hak-hak  para  pihak  yang  bersengketa.  Peradilan  adat menghendaki  terciptanya  perlindungan  terhadap  pihak-pihak  yang  bersengketa. Perlindungan di sini tidak dipisahkan antara orang dewasa dengan anak-anak. Lagi-lagi di sini, diserahkan kepada dewan hakim untuk mengaturnya. Pada sisi lain, ketiadaan aturan khusus  mengenai  perlindungan  hak-hak  anak,  sangat  dimungkinkan  hak-hak  anak  akan terabaikan  dan  tidak  terjamin.  Dengan  demikian,  hak-hak  anak  dalam  sistem  peradilan adat harus diatur secara ketat.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disebutkan  bahwa  dalam  sistem  peradilan adat  tidak  diatur  secara  spesifik  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum. Keadaan ini sangat rawan terhadap tidak terlindunginya anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan adat di Aceh, dan  Aceh secara lebih luas.

## E. Relevansinya terhadap Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Adat
UU No. 11 tahun 2012 mengatur adanya diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan  melibatkan  Anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang tua/Walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Proses Diversi wajib memperhatikan:
a. kepentingan korban;
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Secara umum, proses diversi ini bertujuan untuk:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
11 Anonim, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel , hlm. 13-14.

## Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa  ketentuan  adat  di  Aceh,  dan  Aceh  secara lebih  luas  belum  memiliki  aturan  khusus  tentang  perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Dengan  demikian,  berbagai  ketentuan  dalam  UU  No.  11 tahun  2012  perlu  menjadi  acuan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  anak  oleh hukum  adat.  Ketentuan  yang  sangat  mungkin  diadobsi  dapat  mencakup  prosedur penyelesaian sengketa dan aparat penegak hukumnya, yaitu keuchik, teungku imeum, tuha peut, dan lain-lain.
Terkait  dengan  prosedur  penyelesaian  perkara  harus  dipertimbangkan  hal-hal berikut, seperti:
1. Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Yang meliputi  nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.
2. Pelaku  anak  sebelum  12  tahun  dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  walinya,  serta mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  paling  lama  6  (enam)  bulan.  Dalam  ketentuan Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  Pasal  21  Ayat  (3)  ditegaskan  kembali  agar pendidikan, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak oleh Bapas untuk kemudian dilakukan evaluasi. Apabila setelah dievaluasi, anak masih membutuhkan pendidikan, pembinaan  dan  pembimbingan  lanjut,  maka  instansi  yang  melaksanakan  pendidikan tersebut dapat memperpanjang proses tersebut paling lama 6 (enam) bulan. Setiap bulan secara  berkala,  baik  instansi  pemerintah  maupun  LPKS  wajib  memberikan  laporan perkembangan anak kepada Bapas.
3. Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak. Hal ini dilakukan dalam setiap tingkatan pemeriksaan.
4. Mendapat pertimbangan atau saran dari tokoh agama dan tenaga pendidik. Tidak hanya  dari  tokoh  agama  dan  tenaga  pendidik,  anak  juga  harus  dihadirkan psikiater, psikolog, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Hal ini dianggap penting untuk menyembuhkan anak dari apa yang dialaminya terutama secara psikologi.
5. Pemeriksaan  perkara  anak  dalam  sidang  yang  dinyatakan  tertutup  untuk  umum. Pasal  56  UU  No.  11  Tahun  2012  ditegaskan  bahwa  setelah  Hakim  membuka persidangan,  maka  sidang  dinyatakan  tertutup  untuk  umum.  Prosedur  ini bertujuan  untuk  menjaga  kerahasiaan  proses  penanganan  kasus  yang  sedang dijalani  oleh  anak,  supaya  anak  tidak  malu  dan  trauma,  yang  nantinya berpengaruh terhadap psikologi dan perkembangan mental anak itu sendiri.

## Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
6. Mementingkan  musyawarah  untuk  mencari  jalan  terbaik  bagi  anak  dan  lingkungan sosialnya. Dalam hal musyawarah, selain melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau  orang  tua/walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial Profesional, juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
7. Memulihkan nama baik anak melalui mekanisme adat.
Adapun terkait dengan aparat penegak hukum di gampong perlu memperhatikan keadaan dan kebutuhan khusus anak, yaitu, menggunakan istilah UU No. 11 tahun 2012, mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan  memahami  masalah  anak.  Yang  dimaksud dengan  “mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan  memahami  masalah  Anak”  adalah memahami  mengenai  beberapa  hal,  yaitu:  tentang  pembinaan  Anak  yang  meliputi  pola asuh  keluarga,  pola  pembinaan  sopan  santun,  disiplin  Anak,  serta  melaksanakan pendekatan  secara  efektif,  afektif,  dan  simpatik;  pertumbuhan  dan  perkembangan Anak; dan  berbagai  tata  nilai  yang  hidup  di  masyarakat  yang  memengaruhi  kehidupan  Anak. Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  perkara  anak,  layaknya  mereka  atau  para penyidik yang ditunjuk oleh Peradilan Adat untuk senantiasa meminta pertimbangan dari berbagai  pihak,  baik  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan,  ahli  pendidikan,  psikolog, psikiater, tokoh agama dan kalangan lainnya yang dirasa perlu sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

## F. Penutup
Perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  terdapat  dalam berbagai bentuk, yaitu:
1.  Dalam UU No. 11 tahun 2012 bentuk-bentuk perlindungan tersebut terdapat berbagai unsur:
a.  Unsur aturan yang terkait dengan prosedur penyelesaian perkara secara litigasi
b.  Unsur penyelesaian perkara secara non litigasi
c.  Unsur aparat penegak hukum
d.  Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
2.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  qanun  Aceh  adalah  penyelesaian  berbasis musyawarah  dengan  mengacu  kepada  adat  yang  berlaku  dalam  suatu  masyarakat dengan  mengedepankan  musyawarah  dan  perlindungan  terhadap  pihak-pihak  yang berperkara. Bentuk perlindungan yang terdapat anak yang berhadapan dengan hukum dalam  qanun  adat  Aceh  belum  terinci  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  UU  No.  11 tahun 2012.
3.  Relevansi  UU  No.  11  tahun  2012  terhadap  qanun  Aceh  adalah  qanun  adat  perlu mengadaptasi berbagai ketentuan terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum  yang  terdapat  dalam  UU  No.  11  tahun  2012.  Sehingga,  diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan yang sama, baik ketika diselesaikan secara adat maupun oleh aparat penegak hukum.

## Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah. 2014. Paradigma  Saksi  Mahkota  dalam  Persidangan  Pidana  di  Indonesia.  Dalam Jurnal  Ilmiah Peuradeun, Vol. 2, No. 2, May 2014.
Anonim, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel , hlm. 6.
Hermawan,  Sulhani.  2014.  Hukum  Islam  Dan  Transformasi  Sosial  Masyarakat  Jahiliyyah (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam). Dalam Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2, No. 3, September 2014.
Juniarti,  “Peran  Strategis  Peradilan  Adat  di  Aceh”  dalam Memberikan  Keadilan  Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal , AICIS  ke XII, UIN SUNAN ANPEL SURABAYA.
Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di  Aceh”,  dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember 2011: 189-215.
Pasal 1 poin 7, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel , (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, t.t), hlm. 10.
Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Bandung: Refika Aditama, 2008.

## Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum