## PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI DESA

## SOLAM RAYA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : erwandi.unka@gmail.com

## Abstrac
BPD is representative of the community  that  is  in  the  village  government system  so  that  it  has  a  role  in  absorbing  and channeling  the  aspirations  of  the  community in  various  aspects  including  in    developing the  socio-cultural  goals  so  that  community culture can be preserved in social life through the involvement of village government.
Keywords: Village Consultative Body,
Aspiration, Culture
Abstrak BPD merupakan perwakilan
masyarakat yang berada pada sistem pemerintahan  desa  sehingga  memiliki  peran dalam  menyerap  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  dalam  berbagai  aspek  termasuk dalam mengembangkan sosial budaya tujuannya agar kebudayaan masyarakat dapat terpelihara  dalam  kehidupan  sosial  melalui keterlibatan pemerintah desa. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi, Budaya.

## Latar Belakang
Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa atau BPD sebagai lembaga pemerintahan desa memiliki  arti  penting  dalam  melestarikan kebudayaan  di  dalam  masyarakat  mengingat BPD  sebagai  lembaga  yang  mewakili masyarakat  desa  di  lembaga  pemerintahan. Amanat  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014 Tentang Desa khususnya Bab  I Pasal  1 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara demokratis.  Selanjutnya  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  Tentang  Desa khususnya pasal 63 poin e bahwa BPD wajib menghormati  nilai  sosial  budaya  dan  adat istiadat  masyarakat  Desa.  salah  satu  wujud dari  menghormati  adat  istiadat  masyarakat desa yaitu dengan membuat peraturan  desa
tentang pelestarian nilai-nilai adat kebudayaan masyarakat setempat.
Sesuai dengan  amanat Undang- Undang  nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa,  BPD  sebagai  salah  satu  lembaga perwakilan  masyarakat  ditingkat  desa  harus dapat  menampung  aspirasi  masyarakat  yang kemudian    memberikan    suatu    kepastian agar  kebudayaan  yang  terdapat  di  dalam masyarakat  tersebut  dapat  terus  terjaga  dan di  lestarikan  sebagai  bentuk  identitas  bagi masyarakatnya.  Pembangunan  kebudayaan masyarakat  di  desa  merupakan  salah  satu landasan  dari  terbentuknya  suatu  masyarakat yang  bermartabat,  demikian  juga  jika pembangunan  budaya  kurang  mendapat perhatian akan berdampak kurang baik dalam membangun  karakteristik  bangsa,  mengingat bangsa  Indonesia  terdiri  dari    berbagai macam suku dan budaya yang harus dihargai dan  dihormati  oleh  semua  elemen  dalam pembangunan.
Pentingnya  budaya  tidak  saja  sebagai potensi yang dapat dikembangkan akan tetapi jika  dilihat  dari  sejarahnya,  kebudayaan merupakan  salah  satu  unsur  yang  dapat menciptakan  berbagai  nilai-nilai  pemersatu masyarakat. keberadaan kebudayaan masyarakat  yang  masih  ada  hingga  saat  ini seperti  kebudayaan  tari,  seni  budaya  kuda lumping, wayang juga menjadi salah satu
kegiatan yang positif yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Permasalahan  yang  dihadapi  dalam mempertahankan  kebudayaan  yaitu  semakin luasnyaperkembanganbudaya-budayamodern dan  budaya  asing  yang  dapat  melemahkan kebudayaan lokal, Sedangkan di daerah solam raya terdapat adanya kebudayaan masyarakat seperti  kuda  lumping  dan  tarian  adat  dayak yang  belum  dijadikan  sebagai  potensi  di Desa  Solam  Raya  sehingga  diperlukan  suatu strategi  yang  dapat  menampung  kehendak masyarakat setempat.

## Pembahasan

## A. Deskripsi wilayah Penelitian
Deskripsi Wilayah Penelitian
Desa  Solam  Raya  merupakan  salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sungai  Tebelian  Kabupaten  Sintang  dengan Luas  wilayah  2.160  Ha.  Sedangkan  secara adminisratif batas wilayah Desa Solam Raya yaitu :
- - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perembang
- - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bonet Lama
- -  Sebelah  Selatan  berbatasan dengan Desa Rarai
- -  Sebelah  Barat  berbatsan  dengan Desa  Kenyabur  Baru,  Desa  Riam Kijang Kecamatan Tempunak.
Berdasarkan tata letak batas administratif tersebut dapat dijelaskan bahwa
letak  desa  Solam  Raya  berada  di  pedalaman atau  tidak  terletak  di  pinggiran  jalan  utama menuju ke Kabupaten Melawi,  hal  ini cukup menguntungkan karena letak desa Solam Raya berbatasan  dengan  Kecamatan  Tempunak dimana  akses  jalan  menuju  kecamatan Tempunak  dan  juga  menuju  ke  keamatan Sungai  Tebelian  dapat  dilalui  dengen kendaraan roda empat. Selain itu keberadaan desa-desa yang berbatasan dengan Desa Solam Raya  umumnya  masyarakat  transmigrasi yang sudah sejak lama di tempatkan di daerah sekitar  Kecamatan  Sungai  Tebelian  sehingga akan  lebih  beragam  kebudayaan  yang  ada  di desa tersebut.
Jumlah  Rumah  Tangga  masyarakat Desa  Solam  Raya  berdasarkan  data  tahun 2014  yaitu  645  kepala  keluarga  sedangkan dari aspek mata pencaharian masyarakat desa Solam  Raya  umumnya  petani  dan  pekebun hal  ini  terlihat  dari  luas  perkebunan  yaitu 1600 Ha dari luas wilayah Desa Solam Raya. Areal  perkebunan  masyarakat  yang  semakin meningkat  berdampak  pada  perpindahan penduduk  sehingga  penduduk  di  Kecamatan sungai  Tebelian  umumnya  berasal  dari  luar Kalimantan  hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh program transmigrasi pada tahun 80-an  yang sudah  ada  di  Kecamatan  Sungai  tebelian. namun demikian tingkat keharmonisan masyarakat yang multikultur tersebut
sangat tinggi dan saling mendukung dalam melaksanakan kebudayaan masing-masing.
B. Tata Cara Menyerap Aspirasi Masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Desa  Solam  Raya    Kecamatan Sungai  Tebelian  diperoleh  informasi  yaitu berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  BPD selama  ini  sistem  dan  tata  cara  penyaluran aspirasi  dari  masyarakat  yaitu  melalui  rapat- rapat  BPD  dengan  para  tokoh  masyarakat yang  diundang  sesuai  dengan  rencana  waktu pembahasan  Musrenbangdes.  peran  tokoh masyarakat  tentunya  sudah  mewakili  apa yang menjadi keinginan masyarakat dan untuk mengetahui keinginan masyarakat para tokoh masyarakat  biasanya lebih memahami secara menyeluruh.
Lebih  lanjut  hasil  wawancara  dengan Kepala Desa Solam Raya menuturkan bahwa peran BPD sudah baik dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi  masyarakat  kepada  forum rapat musrenbang yang disampaikan selanjutnya  oleh  pemerintah  desa  kepada pemerintah  kecamatan.  Sedangkan  aspirasi yang diperlukan untuk meningkatkan berbagai  potensi  yang  ada  di  masyarakat juga  disampaikan  kepada  pemerintah  desa sehingga  kebijakan  pemerintah  desa  tidak harus  menunggu  hasil  musrenbang  jika memungkinkan untuk diambil kebijakan
di  tingkat  desa.  Demikian  juga  dengan pelestarian  adat  budaya  di  masyarakat  yang dapat  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat.
Berikutnya  hasil  wawancara  dengan Ketua  BPD  Desa  Solam  Raya  Kecamatan Sungai  Tebelian  disampaikan  selama    ini BPD  sudah  melaksanakan  perannya  dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  di  desa  Solam  Raya  dalam berbagai  bentuk  baik  secara  tertulis  maupun yang  disampaikan  secara  lisan  dalam  hasil rapat  koordinasi  BPD  dengan  masyarakat. Berkaitan  dengan  tatacara  penyampaian aspirasi  juga  sudah  berlangsung  sesuai dengan  iklim  demokrasi  dimana  pola-pola aspirasi  yang disampaikan berkenaan  dengan aspek-aspek  pembangunan yang belum maksimal  dilakukan  oleh  pemerintah  desa. Selain itu aspirasi dalam bentuk budaya yaitu melestarikan  adat  budaya  masyarakat  juga merupakan aspirasi  yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa dimana pemerintah desa memberikan ruang dan kebebasan bagi setiap suku yang ada untuk dapat melestarikan adat budaya  demi  keberlangsungan  pembangunan daerah.
Lebihlanjut dituturkan oleh Ketua BPD pada  dasarnya  masyarakat  sudah  memahami berbagai  tatacara  dalam  menyampaikan aspirasinya, selain itu juga  masyarakat
sangat  menhormati  peran  BPD  yang  dalam era  desentralisasi  ini  sangat  membantu masyarakat  dalam  menjembatani  keinginan masyarakat dengan pemerintah. Bahkan dalam proses-proses tatacara menjaring aspirasi oleh BPD  sangat  kompleks  yang  di  kemukakan tidaksaja  dalam  hal  pembangunan  namun dalam hal permasalahan-permasalahan dalam masyarakat  juga  sering  disampaikan  kepada BPD. hal itu membuktikan bahwa antara BPD dan masyarakat terdapat suatu koordinasi yang sangat  baik  sehingga  pola-pola  perencanaan pembangunan juga akan semakin terarah.
Berdasarkan  hasil-hasil  wawancara yang  telah  diperoleh  dari  Ketua  BPD  Solam Raya  dapat  dideskripsikan  yaitu  kondisi demokrasi  desa  yang  sudah    diamanatkan oleh  Undang-Ukat  untuk  menyampaikan Undang-Undang  nomor  32  tahun  2012 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang tentang  desa  merupakan  bentuk  kebijakan yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dan dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  masyarakat dalam,  menyampaikan  aspirasinya  sehingga akan  sangat  memudahkan  bagi  pemerintah memberikan  arah  pembangunan.  Secara normatif  pemerintah  desa  dan  BPD  dalam mejalankan  kebijakan  juga  sudah  mengacu pada  proses-proses  dan  tatacara  yang  dapat dipahami  oleh  masyarakat.  kebersamaan masyarakat dan pemerintah merupakan salah
satu modal dalam menjalankan pembangunan. Apapun  yang  diharapkan  oleh  kebijakan tentunya  akan  terus  berlangsung  seiring dengan waktu  serta kondisi  yang sesuai  bagi iklim  demokrasi  di  tingkat  desa  dan  dengan demikian  kebudayaan  masyarakat  sebagai bagian  dari  hasil  cipta  dan  karya  juga  akan dapat  dijalankan  dengan  tidak  bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Berikutnya  hasil  wawancara  dengan Anggota  BPD  Desa  Solam  Raya  Kecamatan Sungai  Tebelian  dikatakan  bahwa  untuk melaksanakan kerja pelayanan kepada masyarakat terutama dalam melakukan peran sebagai  perwakilan  masyarakat  di  tingkat desa  anggota  BPD  diberikan  kesempatan untuk  seluas-luasnya    menjaring    apasaja yang  menjadi  keinginan  masyarakat.  Sistem dan  tatacara  dalam  menampung  aspirasi sudah  dipahami  oleh  anggota  BPD  yang mewakili dari setiap dusun yang ada. Tatacara penyampaian  aspirasi  sudah  disosialisasikan kepada  masyarakat  dan  untuk  saat  ini  sudah berjalan  dengan  benar  oleh  karena  itu  dalam melestarikan budaya khususnya kesenian yang berasal dari luar daerah juga sudah dilakukan oleh  masyarakat,  demikian  juga  dengan masyarakat asli daerah yang diberi kebebasan dalam mengapreseasikan kebudayaan bersama dalam  berbagai  momen  baik  secara  keluarga maupun kelompok. Kondisi ini terus dijaga
demi terciptanya suatu kondisi yang aman dan juga harmonis bagi semua warga masyarakat. Selanjutnya menurut  anggota  BPD diperoleh informasi    bahwa    peran   BPD dalam menampung dan  menyalurkan aspirasi masyarakat   tidak  terbatas  waktu  artinya kapan saja masyarakat  dapat  menyampaikan aspirasinya  kepada  anggota   BPD,  selain itu BPD juga sudah  menjadwalkan  rapat dengan  masyarakat  sebelum   musrenbang desa dilakukan namun  terbatasnya  waktu maka diperlukan tatacara diluar rapat-rapat khusus masyarakat dengan  BPD.  Tatacara tentunya tidak harus bersifat  formal  karena kebiasaan dalam masyarakat umumnya  lebih terbuka jika sistem  penyampaian  aspirasi disampaikan pada anggota BPD  pada saat yang tidak ditentukan seperti pada  saat rapat. Oleh karenya tatacara demikian  lebih  efektif dan tidak bertentangan  dengan  ketentuan tetapi yang disampaikan jelas  merupakan kepentingan bersama bagi masyarakat luas.
Berangkat  dari hasil wawancara  yang terhimpun dari anggota BPD Solam Raya dapat dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  penyampaian aspirasi  oleh  masyarakat  umumnya  tidaksaja pada  saat  rapat  BPD  dengan  masyarakat tetapi juga dapat dilakukan secara bebas tanpa adanya ketentuan waktu. Hal ini dikarenakan pada  saat  rapat  waktunya  sangat  terbatas sehingga belum dapat menampung hal-hal
yang  akan  disampaikan  oleh  masyarakat. Berkenaan  dengan  tatacara  penyampaian aspirasi khususnya dalam hal seni dan budaya yang cukup terkenal di desa solam raya sejak dulu sudah di berikan kesempatan yang sama kepada setiap suku dan kelompok masyarakat untuk dapat melaksanakan proses adat isitiadat dalam  berbagai  momen.  Potensi  yang  dapat memberikan  nilai  positif  kepada  masyarakat tersebut  di  lindungi  oleh  pemerintah  desa karena dapat menciptakan berbagai kreatifitas dan  pendidikan  budaya  bagi  generasi  muda oleh karenanya pelestarian seni budaya tidak saja  didukung  oleh  pemerintah  akan  tetapi juga didukung  oleh  BPD sebagai  perwakilan masyarakat.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan Ketua Kelompok Seni Budaya di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian mengatakan dalam  mejalankan  aktivitas  kebudayaan  di desa  solam  raya  ini  sudah  berlangsung  lama dan  sudah  memperoleh  ijin  dari  pemerintah desa,  hal  ini  tidak  saja  pada  kesenian  daerah akan tetapi pada budaya daerah lainnya  yang biasa  digunakan  masyarakat  juga  sudah disampaikan  kepada  pemerintah  desa  untuk tetap  dijaga  dan  dijalankan  oleh  masyarakat. Selain itu dikatakan oleh ketua kelompok seni budaya  dalam  berbagai  acara  seni  budaya daerah  sering  ditampilkan  sebagai  upaya memperkenalkan kebudayaan daerah dan hal
ini  juga  merupakan  keinginan  masyarakat pada  awalnya  yang  ingin  memberikan  nilai positif bagi terciptanya pembangunan budaya yang berkelanjutan.
Berlandaskan      hasil      wawancara yang  terhimpun  dari  Ketua  Seni  Budaya Desa  Solam  Raya  dapat  dijelaskan  bahwa terdapat  kepuasan  dari  masyarakat  dalam mengapresiasikan  kesenian  tradisional  dan juga  adat  istiadat  di  desa    Solam    Raya    hal ini  karena  dukungan  pemerintah  desa  dan juga  BPD  dalam  bentuk  kebijakan.  seni budaya di Desa Solam Raya sering dijadikan pengisi acara dalam setiap momen resmi yang dilakukan  di  Desa  dan  Kecamatan  sebagai bentuk  memperkenalkan  keharmonisan  dan keragaman  kebudayaan  di  desa  Solam  Raya. Bentuk  dukungan  pemerintah  diharapkan dapat menjamin keberlangsungan dari kesenian  dan  adat  budaya  sehingga  nilai positif  yang  menjadi  tujuan  utama  yaitu melestarikan  dan  memperkenalkan  kepada generasi muda dengan mudah dapat terlaksana. keberhasilan  pemerintah  desa  Solam  Raya dalam mengangkat dan melestarikan seni dan budaya  juga  menjadi  potensi  daerah  yang terus  didukung  secara  kooperatif  oleh  BPD sebagai  bagian  dari  wadah  menyampaikan aspirasi masyarakat setempat.
Dari  hasil  observasi  tersebut  dapat dijelaskan bahwa sistem penyampaian atau
penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah  melalui  BPD  sudah  berjalan sesuai  dengan  keharusan  yang  diamanatkan peraturan  kepada  BPD  demikian  juga sebaliknya BPD Solan Raya telah menjalankan perannya  sebagai  perwakilan  masyarakat yang menampung dan menyampaikan perihal usulan masyarakat ke pemerintah desa.
Proses pembangunan menjadi tanggungjawab  bersama  seluruh  elemen pemerintah  dengan  melibatkan    unsur lainnya seperti sektor swasta atau kelompok- kelompok  masyarakat  yang  tergabung  dalam aktivitas tertentu atau kegiatan positif lainnya yang dapat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan harus  dilandasi  oleh  rasa  kebersamaan, untuk membangun kebersamaan dalam pembangunan  diperlukan  adanya  koordinasi yang berjalan dengan baik sesuai dengan ranah kewenangan masing-masing agar tidak terjadi perbedaan  pandangan  dalam  menggerakan potensi yang ada di masyarakat.

## C. Koordinasi Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Kepala  Desa  Solam  Raya  diperoleh informasi  bahwa  dalam  menyelenggarakan pembangunan  agar  tercipta  kebersamaan baik  antara  pemerintah  desa  dengan  BPD
memerlukan  adanya  koordinasi  yang  baik, tujuan  dari  keberadaan  pemerintahan  desa dan  BPD  pada  dasarnya  sama-sama  ingin mewujudkan adanya suatu pembangunan yang terarah  bagi  masyarakat.  Sedangkan  dalam setiap  penyerapan  aspirasi  pada  masyarakat BPD  memiliki  tatacara  dan  sistematika tersendiri  yang  sesuai  dengan  kewenangan BPD namun demikian hal-hal tersebuttentunya harus  dikoordinasikan  kepada  pemerintah desa  agar  tidak  memiliki  perbedaan  dalam merealisasikan pembangunan.
Selanjutnya  menurut  Kepala  Desa bahwa  sistem  koordinasi  tidak  saja  harus dilakukan  dengan  pemerintah  desa  akan tetapi  juga  di  dalam  internal  BPD  sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan desa. Sistem  koordinasi  yang  dilakukan selama ini sudah  berjalan  dengan  baik  dimana  secara bersama-sama  pemerintah  desa  dan  BPD merencanakan  program  pembangunan  dan juga  bersama  melaksanakan  pembangunan yang  sudah  berjalan  dan  untuk  membangun suatu kerjsama yang efektif dianatara anggota BPD serta pemerintah di desa maupun dusun dilakukan rapat-rapat koordinasi.
Berlandaskan  hasil  wawancara  yang terhimpun dari Kepala Desa dapat dijelaskan bahwa  untuk  membangun  kebersamaan bentuk  koordinasi  di  lakukan  dengan  bPD yang menjalankan fungsi pengawasan  pada
pemerintah  desa.  Demikian  juga  dengan pemerintahan desa sering melakukan koordinasi  dengan  BPD  melalui  rapat-rapat koordinasi  untuk  mendengarkan  berbagai pandangan  dan  pendapat  dalam  mejalankan pembangunan  desa  khususnya  desa  Solam Raya. Sehubungan dengan pelestarian kesenian  daerah  atau  seni  budaya  daerah yang  sudah  berjalan  saat  ini  juga  dilakukan koordinasi  dalam  rangka  meningkatkan kinerja  kelompok  seni  budaya  agar  terus mengembangkan kelompoknya sehingga dapat  dijadikan  salah  satu  ciri  khas  bagi masyarakat di Desa Solam Raya.
Berikutnya  hasil  wawancara  dengan Ketua  BPD  Solam  Raya  menjelaskan  bahwa walaupun  BPD  sudah  memiliki  fungsi  dan tugasnya  yang  tertuang  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  namun  tetap melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah desa,  hal  ini  dilakukan  karena  fungsi  BPD dalam  meyerap  aspirasi  masyarakat  harus ditindak lanjuti kepada pemerintah desa oleh karenanya  melalui  koordinasi  akan  lebih memudahkan  sistem  kerja  anggota  BPD. Selain itu dijelaskan oleh Ketua  BPD bahwa koordinasi  juga  dilakukan  di  dalam  internal anggota  BPD  dan  juga  dengan  tokoh-tokoh masyarakat  serta  ketua  kelompok  seni  dan budaya  agar  diperoleh  suatu  gambaran  yang lengkap sesungguhnya keberadaan seni dan
budaya yang telah diaspirasikan masyarakat kepada BPD.
Lebih  lanjut  menurut  Ketua  BPD Solam  Raya  selain  melaksanakan  fungsi pengawasan  dan  juga  penetapan  peraturan desa,  BPD  juga  harus  dapat  menjalankan perannya di dalam masyarakat yaitu menyerap setiap  aspirasi  yang  menjadi  keinginan masyarakat.  Salah  satu  aspirasi  masyarakat yang sudah di rencanakan oleh BPD untuk di ajukan kedalam rpat BPD yaitu meningkatkan kualitas  kelompok  seni  dan  budaya  yang sudah  ada  di  masyarakat  desa  Solam  Raya. Untuk  dapat  mewujudkannya  sudah  pasti diperlukan  koordinasi  lebih  lanjut  dengan pemerintah  desa,  hal  ini  dilakukan  agar terdapat pemahaman dan informasi yang jelas arah  serta  tujuan  dari  peningkatan  kualitas seni  dan  budaya  daerah  agar  dapat  menjadi salah satu andalan desa Solam Raya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  diperoleh  dari  Ketua  BPD  dapat dipahami  bahwa  BPD  dan  pemerintah  desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda sehingga  program  kerja  yang  direncanakan juga  berbeda  namun  untuk  tetap  meyatukan tujuan  BPD  dan  pemerintah  desa  sama-sama memahami peran masing-masing. Koordinasi dimaksudkan  untuk  mengetahui  secara  jelas dan  lengkap  arah  dan  tujuan  pembangunan yang direncanakan pada tahun  anggaran
berikutnya.  Selain  itu    koordinasi    yang paling  penting  yaitu  melalui  rapat  dengan pemerintah  desa  sebagai  bagian  dari  sistem pengawasan BPD kepada pemerintahan desa. Dalam  konteks  pelestarian  seni  dan  budaya pemerintah  desa  dan  BPD  satu  tujuan  yaitu ingin  membangun  suatu  kebersamaan  dalam menyelesaikan  dan  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia agar seni dan budaya di Desa Solam Raya dapat menjadi suatu potensi bagi masyarakatnya.
Lebih  lanjut  hasil  wawancara  dengan Anggota  BPD  mengatakan  bahwa  untuk melaksanakan  peran  sebagai  perwakilan masyarakat  koordinasi  merupakan  sistem yang paling efektif sehingga seluruh anggota BPD  tidak  mengalami  hambatan  dalam menyerap  aspirasi  masyarakat.  Koordinasi yang dilakukan pada tokoh masyarakat dapat dilakukan  setiap  kali  melaksanakan  rapat selanjutnya dilakukan juga koordinasi dengan seluruh BPD dalam rapat resmi sesuai dengan keperluannya.  Adapun  sistem  koordinasi pada  dasarnya  untuk  membangun  kerjasama antara  semua  unsur  yang  bertanggungjawab dalam  pembangunan  desa.  Berkaitan  dengan peningkatan  dan  pelestarian  kesenian  daerah dan  juga  budaya  daerah  sudah  jelas  harus dikoordinasikan  dengan  pihak  pemerintah desa  sebagai  pemangku  wilayah  agar  dapat mengetahui dengan baik kondisi sosial budaya
masyarakatnya.
Selain itu menurut  Anggota BPD dalam   hasil      wawancaranya  di  peroleh hasil yaitu dengan  melakukan  koordinasi selama ini sangat efektif dan mudah  dalam membangun    kebersamaan  demikian  juga dengan masyarakatnya  melalui  koordinasi tersebut akan lebih  memudahkan sistem penyerapan  aspirasi    serta   menyampaikan aspirasi  yang  akan  menjadi  bagian  dari  arah pembangunan masyarakat di desa Solam Raya, sejak dulu kesenian  tradisional masyarakat seperti kelompok kuda lumping, kelompok wayang dan juga seni tari dari kelompok masyarakat Dayak sudah dijadikan  bagian dari pembangunan masyarakat berbasis  seni budaya. bahkan dianjurkan kepada masyarakat untuk  dapat     terus  mempertahankan   dan meningkatkan menjadi kesenian  yang  dapat mendatangkan hasil ekonomi bagi pelakunya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  terhimpun  dari  anggota  BPD  dapat dipahami  bahwa  dalam  rangka  menjalankan peran  sebagai  perwakilan  masyarakat  hasil dari  penyampaian  aspirasi  dikoordinasikan kepada  ketua  dan  anggota  BPD  dalam  rapat BPD  yang  selanjutnya  menjadi  salah  satu usulan  yang  disampaikan  BPD  kepada pemerintah  desa.  Sistem  koordinasi  juga dilakukan  dengan  unsur  pemerintah  desa dalam     rangka     memberikan   pemahaman
bahwa  kesenian  daerah  dapat    dijadikan suatu  bentuk  pengembangan  manusia  dalam konteks  seni  dan  budaya  oleh  karena  harus ada  perhatian  agar  tujuannya  menjadi  nyata dan  semakin  bermanfaat  bagi  masyarakat. Upaya  membangun  koordinasi  pada  semua pihak juga dilakukan oleh BPD agar terdapat kesamaan dan tidak adanya perbedaan dalam mengarahkan  tujuan  dari  pembangunan  itu sendiri.  pemahaman  terhadap  keberadaan seni dan budaya harus dilihat sebagai potensi dan  untuk  itu  diperlukan  keinginan  bersama memberikan perhatian pada kesenian daerah.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan Ketua  kelompok  seni  budaya  di  Desa  Solam Raya  diperoleh  informasi  yaitu  pelaksanaan fungsi  koordinasi  dengan  pemerintah  desa dan  juga  BPD  dilakukan  kepada  masyarakat tentunya  sudah  maksimal  demikian  juga dengan  uapaya  mengembangkan  kesenian daerah  selama  ini.  Menurut  ketua  kelompok seni  dan  budaya  bahwa  untuk  dapat mengembangkan  seni  dan  budaya  pada dasrnya  tidaklah  mudah  diperlukan  kemauan yang  tinggi  dari  semua  pihak  karena  secara sekilas keberadaan seni dan budaya belumlah dapat  diandalkan  sebagai  bagian  dari  upaya meningkatkan  pendapatan  asli  desa  sehingga sistem  koordinasi  perlu  dilakukan  secara berkelanjutan dengan semua masyarakat agar sama-sama dapat memahami nilai-nilai   yang
dapat di peroleh dari pengembangan kesenian daerah.
Selanjutnya  menurut  ketua  kelompok seni  dan  budaya  bahwa  semuanya  dapat memahami  bahwa  pendanaan  merupakan salah  satu  aspek  yang  diperlukan  dalam mendukung  terselenggaranya  kesenian  yang berkualitas  dan  untuk  itu  diperlukan  proses- proses  yang  bertahap  sehingga  diperlukan kesabaran  bagi  pelaksanan  kesenian  atau penggiat kesenian namun demikain semangat untuk terus melakukan koordinasi harus terus dijaga karena  kesenian daerah  bagaimanapun sanagt  tergantung  dengan  pemerintah  dalam menjalankannya.
Lebih  lanjut  di  jelaskan  oleh  Ketua kelompok  seni  dan  budaya  bahwa  untuk meningkatkan dan mengembangkan kesenian daerah  tidak  dapat  dipungkiri  harus  ada koordinasi  yang  efektif  pada  semua  pihak selain  pada  pemerintah  desa  koordinasi  juga harus  dibangun  dengan  sektor  swasta  dan juga  pemerintah  kecamatan  serta  pemerintah Kabupaten  karena  kesenian  suatu  daerah adalah  salah  satu  modal  bagi  daerah  yang dapat  dikembangkan  menjadi  potensi  besar untuk  kemajuan  daerah  tersebut,  untuk  itu melalui  BPD  diharapkan  koordinasi  dengan semua  pihak  dapat  berjalan  dengan  baik  dan untuk  itu  upaya  yang  sudah  disampaikan kepada BPD adalah memberikan informasi
kepada  semua  pihak  tersebut  agar  diperoleh suatu  keyakinan  akan  besarnya  potensi  yang dapat  dimanfaatkan  secara  berkelanjutan  di Desa Solam Raya.
Berlandaskan  hasil  wawancara  yang telah  terhimpun  dapat  dijelaskan  bahwa harapan masyarakat terhadap lembaga perwakilan  masyarakat  yaitu  BPD  sebagai jembatan  yang  dapat  menyampaikan  aspirasi masyarakat  pada  tingkat  pemerintahan  yang lebih tinggi, hal ini mengingat BPD merupakan bagian  dari  sistem  pelaksanaa  pemerintahan yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  dan yang  paling  mengetahui  berbagai  keinginan dan  tujuan  yang  dikehendaki  masyarakat. Koordinasi  BPD  dengan  semua  pihak  dalam melestarikan  kesenian  daerah  menjadi  salah satu  tanggungjawab  yang  hingga  saat  ini masih terus dilakukan melalui berbagai bentuk koordinasi  kepada  banyak  pihak  termasuk kepada  dunia  usaha  yang  ada  di  desa  Solam Raya.
Selanjutnya hasil observasi menunjukan adanya dokumen-dokumen hasil rapat  koordinasi  antara  pemerintah  desa  dan BPD  dalam  membahas  berbagai  bentuk  arah pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  pada setiap tahun anggaran, selain itu terlihat BPD melakukan  rapat-rapat  koordinasi  di  dalam internal  BPD  yaitu  pada  saat  merencanakan program kerja, pelaksanaan pengawasan
dan  juga  pada  saat  menyusun  rencana  yang diusulkan  pada  musrenbang  desa  dimana terdapat  poin  yang  berkenaan  dengan  usulan meningkatkan  keberadaan  kelompok  seni dan  budaya  di  desa  Solam  Raya.  Koordinasi juga  terlihat  dari  seluruh  anggota  BPD dengan  masyarakat  di  beberapa  dusun  dalam bentuk  rapat  bersama  mengajukan  usulan rencana pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
D. Partisipasi Masyarakat Dalam

## Meyampaikan Aspirasi Kepada BPD
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian  diperoleh  informasi  yaitu  dalam setiap    penyusunan    APBDes    yaitu      pada saat  Musrenbag  desa  masyarakat  sudah terlibat  terutama  tokoh-tokoh    masyarakat dan  juga  tokoh  agama  serta  ketua  kelompok pemuda,  ketua  kelompok  seni  budaya. Antusias  mengikuti  Musrenbang  desa  juga tampak  pada  masyarakat  dimana  proses- proses  pembahasan  yang  menjadi  rencana pembangunan juga datangnya dari masyarakat setempat. Dinamika ini sejak otonomi daerah mulai  dirasakan  karena  salah  satu  syarat dalam  mengajukan  usul  pembangunan  yaitu adanya keterlibatan masyarakay. Oleh karena itu  untuk  membangun  partisipasi  pemerintah desa  mensosialisasikan  manfaat  dari  adanya keterlibatan masyarakat.

## 104 Perahu, Volume 5 Nomor 2, September 2017, Hlm 93-106
Lebih      lanjut      menurut        Kepala Desa  diperoleh  informasi  yaitu  dalam melangsungkan    kegiatan    seni      budaya yang  menjadi  keinginan  masyarakat  sudah diupayakan  beberapa  hal  yaitu  alokasi  dana melalui  ADD  kepada  kelompok  pemuda  dan juga  kelompok  seni  budaya  yang  sifatnya berkelanjutan.  Sedangkan  untuk  menambah motivasi dalam melestarikan kesenian diharapkan kepada kelompok  kesenian  untuk dapat  langsung  mendatangi  instansi  yang berwenang pada tingkat kabupaten. Dukungan pemerintah desa dalam bentuk kebijakan juga sudah dilakukan karena merupakan usulan dari BPD yang sangat mengetahu dan memahami aspirasi masyarakat tersebut.
Berangkat dari hasil wawancara  yang telah  terhimpun  dari  Kepala  Desa  dapat diasumsikan  bahwa  keterlibatan  masyarakat cukup tinggi dan bahkan meningkat terutama sejak  pemerintahan  desa  diberikan  hak mengatur  pembangunan  sendiri  kemudian dalam  menyampaikan  aspirasinya  kepada BPD  juga  sudah  meningkat  karena  BPD sudah menjadi lembaga yang berbeda dengan pada saat sebelumnya BPD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa.  hal ini tentunya secara administratif membedakan kedudukan  BPD  yang  utmanya  mengawasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Selanjutnya berdasarkan hasil
wawancara  dengan  Ketua  BPD  Desa  Solam Raya  Kecamatan  Sungai  Tebelian  diperoleh informasi  bahwa  pada  saat  ini  dengan mengacu  pada  Undang-Undang  nomor  6 tahun  2014  BPD  lebih  leluasa  menggunakan perannya  dalam  mendekatkan  diri  dengan masyarakat karena harus memperoleh aspirasi dari  masyarakay  untuk  bahan  yang  akan diajukan  dalam  Musrenbangdesa  dan  juga setelah ditetapkan menjadi APBDes.
Berikutnya  menurut  hasil  wawancara denganKetuaBPDdikatakanadiantaraaspirasi masyarakay yang paling dominan disampaikan yaitu sehubungan dengan kesenian dan budaya dimana  kebudayaan  masyarakay  selama  ini belum ada suatu kekuatan hukum secara jelas untuk  mengapresiasikannya,  sehingga  bagi masyarakat desa diperlukan adanya kepastian dalam  menyikapi  setiap  kondisi  kebijakan yang  belum  tentu  dapat  memihak  pada bidang kebudayaan. Dalam hal ini BPD telah mengusulkan  kepada  pemerintah  desa  untuk merencanakan  adanya  suatu  kebijakan  yang secara  hukum  menjamin  adanya  kebebasan dalam menjalankan kesenian dan budaya pada suatu daerah tertentu.
Berlandasakan  pada  hasil  wawancara yang  terhimpun  dari  Ketua  BPD  dapat dideskripsikan  bahwa  masyarakat  sangat memahami  bahwa  peran  budaya  dapat membantu menjaga keaslian masyarakat
dengan tidak menolak berbagai kemajuan yang terjadi,  kendala  yang  dihadapai  yaitu  belum adanya  jaminan  kebijakan  yang  mendorong lahirnya kebebasan dalam mengaktualisasikan kedalam  bentuk  kesenian  yang  sedapat mungkin mendatangkan hasil bagi pemerintah dan  masyaakat.  Dengan  keberdaan  BPD keinginan  tersebut  sudah  menuju  pada  arah yang  cukup  jelas  dimana  paling  tidak  bagi masyarakat adat perlu adanya kebijakan pada tataran  pemerintah  desa.  Sehingga  di  Desa Solam  Raya  hal  ini  sudah  menjadi  bagian dari  sistem  pembangunan  berkelanjutan  atau menjadi  program  kerja  berkelanjutan  sesuai dengan adanya anggaran yang dapat dibagikan untuk keperluan tersebut.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan Ketua Kelompok Seni Budaya di Desa Solam Raya  Kecamatan  Sungai  Tebelian  diperoleh informasi bahwa kesenian daerah yang sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok selama ini  sudah  sering  ditampilkan  dalam  berbagai acara    khususnya    disekitar    desa      Solam Raya  sehingga  muncul  keinginan  untuk dapat  diorganisir  dengan  resmi  dan  dengan demikian  akan  dapat  memiliki  akses  dalam mengusahakan  bantuan  kepaa  pemerintah dan  pihak  swasta.  Dari  hasil  pengalaman para  penggiat  kesenian  menurut  ketua kelompok  seni  selain  dapat  menghasilkan nilai ekonomis juga sebagai bagian  dari
membangun  kebersamaan  dan  keharmonisan karena  saat  ini  bagi  kelompok-kelompok kesenian  akan  muncul  adanya  ancaman  bagi budaya seandainya tidak di berikan ruang dan landasan kebijakan yang pasti.
Berikutnya  dituturkan  juga    oleh ketua  kelompok  kesenian  daerah  di  Desa Solam  Raya  bahwa  sejak  lama  keinginan untuk  memperoleh  perhatian  dan  dukungan pemerintah  sudah  ada  namun  untuk  menuju kearah  tersebut  masih  terbentur  berbagai  hal seperti  dukungan  pemerintah  desa  dan  BPD. Masyarakat  tidaklah  dapat  bergerak  sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah desa karena  proses  pembinaan  tentunya  harus dimulai dari bawah terlebih dahulu.
Berlandasakan pada hasil-hasil wawancara  yang  terhimpun  dari  Ketua Kelompok  Seni  Budaya  di    Desa    Solam Raya  dapat  diasumsikan  bahwa  inspirasi masyarakat  dalam  melestarikan  kebudayaan daerah dimulai dari pesatnya perubahan zaman yang semakin menggeser peran budaya dalam kehidupan  masyarakat,  selain  itu  perhatian pemerintah lebih terpokus pada pembangunan fisik  atau infrastruktur sehingga belum dapat menjamin  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam rea  otonomi  daerah  merupakan  kesempatan bagi  masyarakat  untuk  dapat  meningkatkan peran  kebudayaan  di  daerah  dalam  berbagai kesempatan dan untuk itu diperlukan  adanya
dukungan  pemerintah  desa  sebagai  landasan utama dalam meningkatkan pembinaan kepada generasi berikutnya bahwa kebudayaan dapat menjadi wadah dalam menyampikan berbagai pesan  kepada  masyarakat  dan  generasi  muda pada masa sekarang ini. Potensi budaya yang ada  dapat  saja  memberikan  dampak  positif bagi pemerintah desa namun untuk mencapai kearah  tersebut  tentunya  memerlukan  waktu da kerjasama yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rozali  2005 Pelaksanaan  Otonomi Luas  dengan  Pemilihan    Kepala Daerah  Secara  Langsung, Jakarta  : RajaGrafindo Persada,.
Afiffudin.  2010. Pengantar  Administrasi
Pembangunan  (Konsep,  Teori  dan Implikasinya di Era Reformasi). Bandung : Alfabeta.
Arikunto,  S.  2007. Prosedur  Penelitian .
Jakarta : Renika Cipta
Gie,  The  Liang.  2002, Analisis  Administrasi Dan Manajemen , Gramedia, Jakarta. Handayaningrat, Soewarno, 1991, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan  Nasional, Jakarta  :  CV.
Haji Mas Agung.
Hetifah, Sj Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi,  dan  Good  Governance. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Lugiarti, Eppy. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program  Pengembangan  Masyarakat di  Komunitas  Desa  Cijayanti .  Tesis. Pascasarjana, IPB.
Ndraha,  Taliziduhu  (1990). Pembangunan Masyarakat,
Mempersiapkan
Masyarakat  Tinggal  landas. Jakarta  : PT. Rineka Cipta.
Melisa  Fitra,Melisa  Fitra,  (2009), Peranan Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Desa.” (Skripsi Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, ) dalam
Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Pengembangan Sumber  Daya  Manusia ,  PT  Rineka
Cipta,. Jakarta. Siagian.S P. 2003, Teori dan Praktek
Kepemimpinan , cet.Kelima
Jakarta:Rineka Cipta.
Slamet,  Y.  2003. Pembangunan  Masyarakat Berwawasan  Partisipasi .  Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Solekhan,  Moch. . 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa .  Malang:  Setara Press. Soetomo., 2006, Strategi-Strategi Pembangunan Masyaraka t. Yogyakarta:
Pustaka. Pelajar.
Soekanto,  Soerjono  (2002). Sosiologi  Suatu Pengantar .  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Sumardjo  dan  Saharudin,  2003. Metode- metode
Partisipatif dalam
Pengembangan  Masyarakat. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik: Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah dan  Kebijakan  Sosial, Cetakan  Kedua.
Edisi Revisi. Bandung: ALFABETA.
Syamsi,  Ibnu  1986  Partisipasi ,  Komunikasi, Persuasi dan Displin dalam
Pembangunan Jakarta: Rineka Cipta. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Wijaya, HAW. 2004. Penyelenggaran Otonomi  Di  Indonesia,  Dalam  Rangka Sosialisasi  Undang-  Undang  No.  32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah.