## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 51-62
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Implementasi bantuan sosial pada era pandemi Covid-19: Evaluasi aspek transparansi dan akuntabilitas
Dumilah Ayuningtyas, a *, Humaatul Islam b , Sahfira Ulfa Hasibuan c , Cindy Margaretha d , Naurah Naziihah e , Nisa’atul Maharanita Fitrianingrum f , Ayudina Larasati g , Qurrata Ayuni h
Universitas Indonesia. Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia a dumilah@gmail.com ; b humaatul.islam@gmail.com; c sahfiraulfa@gmail.com; d cindy.margaretha@ui.ac.id.com; e naurah.naziihah@gmail.com; f nisaatul.maharanita@ui.ac.id; g ayudinalarasanti@gmail.com; h qurrataayuni@ui.ac.id * Corresponding Author
Abstrak :  Virus  Covid-19  telah  menyebar  ke  seluruh  dunia  dengan  kecepatan  yang  mengkhawatirkan, menginfeksi jutaan orang yang membutuhkan bantuan pemerintah selama pandemi. Tujuan penelitian ini adalah  mengevaluasi  proses  penyaluran  bantuan  sosial  yang  diberikan  pemerintah  Indonesia  di  masa pandemi Covid-19. Survei cepat secara daring dilakukan pada 279 responden dari 12 provinsi di Indonesia. Wawancara  juga  dilakukan  untuk  memperkuat  hasil  survei  cepat  dan  merupakan  bentuk  triangulasi metoda.  Hasil  penelitian  mendapatkan  sebagian  besar  responden  merasa  penyaluran  bantuan  sosial  di masa pandemi belum transparan dan belum tepat sasaran, antara lain disebabkan oleh terpisahnya alokasi anggaran  di  beberapa  kementerian,  kurang  akurat  dan  belum  terintegrasinya  data.  Penguatan  peran pemerintah  daerah  dan  keterlibatan  organisasi  kemasyarakatan  serta  adanya  fleksibilitas  penyesuaian bentuk  bansos  dan  mekanisme  pemberian  bansos  sesuai  dengan  kebutuhan  lokal  atas  inisiatif kepemimpinan di daerah-daerah masing-masing merupakan rekomendasi penelitian ini.
Kata Kunci: Covid-19; Bantuan Sosial; Pemerintah; Transparansi
How to Cite : Ayuningtyas, D., Islam, H., Hasibuan, S. U., Margaretha, C., Naziihah, N., Fitrianingrum, N. M., Larasanti, A., & Ayuni, Q. (2022). Implementation of social assistance in the era of the Covid- 19 Pandemic: Evaluation of transparency and accountability aspects. Integritas : Jurnal Antikorupsi ,
8 (1), 51-62. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.796

## Pendahuluan
Coronavirus disease of 2019 (Covid-19) membuat perubahan mendasar pada setiap aspek kehi- dupan,  termasuk  kesehatan  masyarakat  global.  Wabah  pertama  tercatat  di  sebuah  provinsi  di China,  dalam  tiga  bulan penyakit  tersebut menyebar  ke  hampir  setiap  negara.  Indonesia  yang semula merasa aman dari Covid-19 ternyata juga tak mampu melindungi diri dari penyakit mema- tikan  ini.  Sejak  Presiden  Jokowi  dan  Menteri  Kesehatan  Terawan  Agus  Putranto  secara  resmi mengumumkan kasus Covid-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020, Covid-19 terus menyebar ke seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta sebagai pusat penyebaran. Dimulai dengan dua penemu- an kasus positif di Depok, jumlah kasus meningkat berlipat ganda menjadi beberapa ribu  dan menyebar ke 34 negara provinsi dalam waktu kurang dari sebulan. Akibat penyebaran virus yang demikian meluas dan sulit untuk dikendalikan, Presiden pada 13 April 2020 mengumumkan bah- wa Covid-19 telah menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 (Dosen Lintas Fakultas UGM, 2020).
PSBB berdampak besar pada kehidupan masyarakat, karena membatasi interaksi antar komu- nitas dan aktivitas sehari-hari, mengganggu aktivitas ekonomi, dan banyak yang kehilangan mata pencaharian  karena  perusahaan  tidak  mampu  mempertahankan  karyawan.  Selain  itu,  tingkat kejahatan juga akan meningkat karena pendapatan menurun. Covid-19 berdampak negatif pada sebagian  besar  masyarakat,  Covid-19  tidak  hanya  meningkatkan  jumlah  kelompok  marginal, tetapi juga membentuk kelompok marginal baru. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang paling rentan terkena hantaman kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi penyebaran virus, yaitu penerapan PSBB. Tanpa jaring pengaman sosial yang kuat, kelompok sosial ini menghadapi situasi keterpurukan yang semakin mendalam. Pemerintah memilih memberikan bantuan sosial
(Bansos) kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk mengantisipasi  segala  permasalahan  sosial  ekonomi  terkait  Covid-19.  Kebijakan  Bansos  dapat membantu kelompok marginal dalam menghadapi dampak ekonomi, tapi dalam keadaan pande- mi  di  mana  setiap  kebijakan  harus  dilakukan  secara  cepat  dan  teburu-buru,  dapat  membuka potensi korupsi dan tindakan tidak transparan para pejabat publik.
Transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen penting dari tata pemerintahan yang baik (Kohler & Bowra, 2020). Menurut Ellwood (1993), ada empat dimensi akuntabilitas: perta- ma, integritas dan legalitas; kedua, proses; ketiga, program; keempat, kebijakan.
Konsep transparansi mencakup menfasilitasi pemahaman pemangku kepentingan mengenai mekanisme  pengambilan  keputusan.  Menurut  Kohler  dan  Bowra  (2020),  transparansi  dimulai dengan  prosedur  yang  jelas  mengenai  standar  akses  ke  informasi,  hal  ini  dimaksudkan  untuk memastikan bahwa administrator pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Studi ini mengevaluasi penyediaan dan distribusi bantuan sosial oleh pemerintah Indonesia selama  Pandemi  Covid-19.  Secara  khusus,  mempertimbangkan  transparansi  dan  akuntabilitas penyaluran bansos Covid-19 dalam rangka mengevaluasi dan memastikan sistem pemerintahan yang baik.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif ( mix method ). Kuesioner dibagikan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat tentang transparansi dan kesesuaian sasaran implementasi Bansos. Untuk melengkapi kumpulan data skala besar ini, pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terstruktur kepada masya- rakat dan tenaga medis dilakukan untuk menetapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan bantuan sosial dan dampaknya. Tahapan penelitian diawali dengan desk study untuk mengetahui  bagaimana  situasi  pemberian  dan  penyaluran  Bansos  di  Indonesia  dari  berbagai literatur tentang penelitian yang terkait sebelumnya. Tahap selanjutnya, dilakukan survei online untuk  mengetahui  gambaran  persepsi  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  prinsip-prinsip akuntabilitas  implementasi  Bansos  untuk  menggali  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi kebijakan pemberian Bansos Covid-19. Sebanyak 279 responden dari berbagai dae- rah  di Indonesia mengisi survei cepat. Responden tersebar pada  provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Lam- pung, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Tengah. Dari 279 responden 34,05% (95 orang) di antaranya adalah penerima Bansos. Keterbatasan penelitian ini adalah sampel responden kurang mewakili populasi penduduk Indonesia. Penelitian kemudian dilanjutkan dengan wawancara ter- hadap 7 informan yang memenuhi kriteria kecukupan dan kesesuaian yang memahami informasi dan memeiliki posisi dan tanggung jawab terkait topik/area penelitian untuk membentuk pema- haman  secara  lebih  mendalam.  Studi  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menggeneralisasi  praktik pemberian bantuan sosial melainkan untuk memperoleh gambaran dan informasi umum tentang pelaksanaan bantuan sosial di beberapa provinsi di Indonesia pada akhir tahun 2020.
Dalam  upaya  menjaga  kualitas  dan  keabsahan  data,  peneliti  melakukan  teknik  triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu: (1) Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan mengecek  data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber  dengan  teknik  yang  sama;  (2) Triangulasi  teknik  atau  metode,  yaitu  menguji  kredibilitas  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengecek  data  melalui  teknik  pengumpulan  data  yang  berbeda-beda  atau  dan  menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data (Dalam hal ini, data yang diperoleh dengan wawancara mendalam, lalu dicek dengan observasi partisipatif, dan dokumentasi) untuk sumber data yang sama secara serempak (Hernawati, 2017; Sugiyono, 2010; Wibowo, 2014). Upaya menjaga kuali- tas data dilakukan pula dengan dukungan teknis seperti merekam dan mencatat proses wawan- cara, mendokumentasikan dan menggunakan daftar tilik pada saat observasi. Seluruh tahapan proses penelitian dilaksanakan dengan menjaga etika penelitian hingga diperolehnya surat izin Nomor  596/UN2.F10.D11/PPM00.02/2020  dari  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas Indonesia. Kajian tentang pandemi Covid-19 berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyara- kat. Pemberian bantuan sosial dari pemerintah merupakan perwujudan tanggung jawab negara
dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemberian bantuan sosial pendampingan merupakan bentuk  isu  penting  dari  tata  pemerintahan  yang  baik  dalam  ketahanan  kesehatan  masyarakat dalam konteks pandemi Covid-19.

## Hasil dan Pembahasan
Bagian ini menyajikan hasil pelaksanaan pemberian bantuan sosial selama pandemi COVID- 19,  mengevaluasi  apakah  implementasi  Bansos  telah  memenuhi  targetnya.  Rahmansyah  et  al. (2020) memetakan penyaluran bansos di Indonesia selama pandemi Covid-19. Mereka menemu- kan  beberapa  kendala  dalam  proses  penyaluran  bansos  antara  lain:  alokasi  anggaran  dalam kementerian; kurangnya koordinasi dan keselarasan kebijakan bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah tentang jenis dan mekanisme penyaluran bantuan sosial; data penerima bantu- an yang kadaluwarsa dan tidak terintegrasi; dan kurang memadainya komunikasi untuk mengin- formasikan  kepada  masyarakat  tentang  pilihan  bantuan  sosial.  Untuk  meminimalkan  masalah terkait penyaluran bansos, Rahmansyah et al. (2020) menyimpulkan bahwa kerjasama, koordina- si,  dan  harmonisasi  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga  swasta  perlu didukung oleh sistem yang efisien, terintegrasi, transparan, dan sistem yang bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran penyaluran bantuan sosial. Barany et al. (2020) berpendapat bahwa ada lima aspek utama yang perlu diperhatikan untuk memfasilitasi efektif dan pendistribusian program bansos yang efisien, yaitu: cakupan program, alur administrasi, durasi pandemi, kesiap- an pemerintah, dan mekanisme distribusi. Mereka menekankan pemerintah perlu menyiapkan skema kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahtera- an Sosial (PPKS), untuk semua kelas sosial yang terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid- 19.
Sementara itu, Olivia et al. (2020) berpendapat bahwa Indonesia tidak dapat mengandalkan sektor informal  untuk memberikan penyangga terhadap goncangan ekonomi yang dipicu  oleh Covid-19. Pekerja informal, yang bergantung pada mobilitas di pasar tenaga kerja dan mungkin bekerja di tempat-tempat ramai, termasuk di antara yang paling terpukul oleh krisis Covid-19 dengan hilangnya mata pencaharian akibat kebijakan social distancing (kasus PSBB di Indonesia). Program stimulus dan pemberian bantuan sosial harus transparan dan akuntabel untuk memasti- kan  target  yang  akurat,  namun  berbagai  penelitian  terkait  dengan  penyediaan  bantuan  sosial menunjukkan temuan mengenai kesulitan yang sedang berlangsung dalam menerapkan prinsip- prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## Alokasi Anggaran dan Jenis Bantuan Sosial
Pramanik (2020) membahas Bansos dari sudut pandang yang agak berbeda dari Tuwu dan Mufida.  Pramanik  menganalisis  pengaruh  Bansos  dalam  bentuk  paket  sembako  dan  bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat di daerah Padalarang pada masa pande- mi Covid-19. Penelitian dengan metode klausal pada sampel 40 orang penduduk penerima Bansos di  kota  Padalarang  menggambarkan  paket  sembako  dan  bantuan  langsung  tunai  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kelangsungan hidup responden. Hasil ini menguatkan fakta bahwa Bansos dapat membantu kelompok marginal dalam menghadapi dampak ekonomi, tetapi  evaluasi  terhadap  pendataan,  mekanisme  penyaluran,  dan  bentuk  bantuan  harus  terus dilakukan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor pariwisata dan ritel mengalami penurunan yang cukup signifikan dampak dan daya beli masyarakat juga menurun, seiring dengan lesunya ekonomi. Meskipun demikian, evaluasi pengumpulan data,  mekanisme distribusi, dan bentuk-bentuk pendampingan harus terus dilakukan.
Hasil survei memperlihatkan bahwa bantuan yang didapatkan oleh masyarakat sangat bera- gam jenisnya dan tidak hanya berupa uang tunai. Selain dari pemerintah banyak kelompok masya- rakat dan LSM yang juga turun langsung memberikan bantuan. Bentuk bantuan yang diketahui atau diterima oleh responden secara langsung ditampilkan pada Tabel 1. Di antara para respon- den,  uang  tunai adalah  bentuk  bantuan sosial  yang  paling  banyak  didistribusikan,  diikuti oleh makanan, dan voucher. Sedangkan APD untuk tenaga medis, susu, suplemen makanan, dan mas- ker non medis menjadi bentuk bantuan yang paling sedikit diterima oleh responden.
Selain bentuk Bansos yang ditampilkan pada Tabel 1, pemerintah Indonesia menjalankan ber- bagai kebijakan perlindungan masyarakat dan memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi dampak  ekonomi,  di  antaranya:  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Prakerja,  Stimulus UMKM Mikro dan Ultra Mikro, serta penurunan tarif listrik (Pramanik, 2020). Sebagian besar dari program-program ini merupakan program-program yang telah rutin dilakukan pemerintah. Ter- kait  dengan  Covid-19,  pemerintah  kemudian  meningkatkan  jumlah  penerima  bantuan  dari program-program yang telah disebutkan sebelumnya (Pramanik, 2020).
Tabel 1. Bentuk Bansos yang Pernah Diterima atau Diketahui oleh Responden Bentuk Bantuan Jumlah Responden APD tenaga medis, bahan pangan, dan uang tunai 1 APD tenaga medis 1 Bahan pangan dan uang tunai 3 Bahan pangan 117 Kuota internet atau pulsa 3 Susu, suplemen, produk lain, dan masker non medis 1 Tidak tahu 2 Transfer melalui rekening pribadi 2 Uang tunai 144 Voucher 5 Total 279
Meski bentuk Bansos sudah beragam, ternyata Bansos yang diterima masyarakat sering kali masih  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  penerima.  Pernyataan  ini  diperkuat dengan  pernyataan informan yang berada di Papua sebagai berikut:
“ Terjadi  permasalahan,  barang-barang  yang  menjadi  bantuan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan.  Atau  harga  barang  yang  dibelanjakan  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya diterima masyarakat. Sehingga ada protes dari masyarakat.”
Pemerintah pusat telah membuat standarisasi terkait paket sembako Bansos yang diberikan kepada masyarakat. Dikutip dari Wicaksono (2021), Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial mengatakan bahwa, isi paket sembako  ada 10 jenis yaitu mi instan, kornet, sarden, saos sambal, kecap manis, susu, minyak goreng, teh celup, dan beras serta sabun mandi. Niat baik tersebut tersampaikan namun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal di beberapa daerah di Indonesia termasuk Papua. Dengan memberlakukan kebijakan yang sesuai dengan local condition dapat menjadi solusi terkait bentuk bansos kedepannya, sehingga walau- pun terdapat range , standarisasi, dan menu yang ditawarkan tapi kemudian jika dimungkinkan Pemda boleh melakukan pengajuan bahan pokok yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal sesuai daerah  masing-masing, misalnya seperti sagu  atau  jagung  yang menjadi makanan  pokok  pada daerah tertentu.
Program alternatif perlu dikembangkan untuk mengisi kesenjangan akuntabilitas kebijakan yang di sesuai dengan kondisi masyarakat yang berbeda. Jenis Bansos yang beragam dikarenakan alokasi anggaran dan program penyaluran Bansos yang terpisah antara tiap lembaga pemerintah. Selain itu banyak kelompok masyarakat dan LSM yang juga turun langsung memberikan bantuan.
Menggunakan metode triangulasi, sumber diperiksa dengan melihat dan mendokumentasikan informasi langsung oleh narasumber, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan juga melibat- kan metode observasi yang memastikan bahwa informasi dan data yang diterima sesuai dengan kondisi yang terjadi.
Sumber  dana  bansos  tersebar  di  masyarakat  berdasarkan  hasil  survei  singkat  ditunjukkan pada Tabel 2. Sumber dana yang beragam seperti terlihat pada Tabel 2 seharusnya dapat diman- faatkan  untuk  memberikan  pengaruh  Bansos  yang  lebih  luas  pada  masyarakat.  Tanpa  adanya koordinasi dan sinergisitas antar pemberi dana, implementasi Bansos tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga tidak akan tepat sasaran.
Gambar 1. Contoh Bansos yang disalurkan di Indonesia [Sumber: Dokumentasi Pribadi]
Tabel 2. Sumber Dana dari Bansos yang Pernah Diterima atau Diketahui oleh Responden Sumber Dana Bantuan Sosial Jumlah Pemerintah Daerah, Kemenkes, dan Swasta 1 APBD dan APBN 1 BNPB 1 BPJS ketenagakerjaan 2 Jawaban kesatu dan kedua 1 Kementerian Kesehatan 17 Lembaga Sosial/Agama/komunitas lainnya 16 Pemerintah Daerah 120 Pemerintah dan Lembaga Sosial 1 Pemerintah dan Swasta 1 Pemerintah Pusat / Presiden 110 Swasta 5 Tidak tahu 1 Universitas 2 Total 279
Bansos selama masa pandemi juga disalurkan oleh berbagai negara untuk meringankan beban ekonomi rakyatnya. Bentuk dan target penerima Bansos yang diatur tiap negara untuk rakyatnya diatur melalui berbagai program yang bertujuan untuk meringankan beban rakyat selama pan- demi berlangsung. Salah satu contohnya di Negara Malaysia, Bansos yang disalurkan oleh Peme- rintah Malaysia direncanakan melalui program ‘Prihatin Rakyat” ( Caring for People ) . Melalui prog- ram  tersebut,  Pemerintah  Malaysia  menyalurkan  dana  bantuan  sebesar  MYR260  miliar  untuk membantu  keberlangsungan  perusahaan  atau  bisnis  rakyat  menengah  -  ke  bawah  dan  mikro bisnis dari dampak sosial-ekonomi pandemi Covid-19. Pemerintah menyatakan bahwa golongan tersebut memegang peranan penting dalam keberlangsungan perekonomian Malaysia, dari mana 2/3 tenaga kerja berasal dan peran mereka dalam membangun 40% perekonomian negara. Pe- nyaluran dana dari program tersebut dilakukan oleh pemerintah Malaysia dengan mengumpul- kan data dan informasi sebagai acuan untuk mengetahui perusahaan atau bisnis mana yang paling rentan dan paling membutuhkan bantuan dengan cepat (Lim, 2020).
Contoh perencanaan dan penyaluran Bansos di negara lain bisa dilihat dari Inggris. Pemerintah Inggris merencanakan dana Bansos ekonomi sebesar £280 miliar untuk mendukung keberlang-
sungan pekerjaan rakyat, bisnis-bisnis, dan pelayanan publik di Inggris. Bantuan dana tersebut memungkinkan Pemerintah Inggris untuk membayar gaji pekerja di 9,9 juta pekerjaan di Inggris. Dana sebesar £46,4 miliar dikucurkan dalam bentuk hibah ( grants ), melindungi pekerjaan yang terancam hilang karena pandemi, dan hibah untuk wiraswasta dari dana Bansos ekonomi terse- but. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai macam skema peminjaman dana, hibah bagi pebisnis, keringanan tarif bisnis, pemotongan pajak, diliburkannya hipotek, peningkatan dukung- an kesejahteraan, penangguhan pajak, dan skema Kickstart and Restart . Hal-hal tersebut merupa- kan  bagian  dari  rencana  lengkap  pekerjaan  yang  melindungi,  menciptakan  dan  mendukung pekerjaan di setiap wilayah dan negara Inggris (Parliament by the Prime Minister, 2021).
Refleksi implementasi Bansos berdasarkan perencanaan dan penyaluran Bansos di Malaysia dan Inggris, secara garis besar bantuan disalurkan dalam bentuk dana tunai untuk mendukung aspek sosial dan ekonomi negara. Penyaluran Bansos dalam bentuk tunai juga dapat menjadi per- timbangan untuk diterapkan di Indonesia supaya tidak ada lagi bentuk Bansos yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima. Sedangkan target penerima Bansos tiap negara difokuskan pada pekerja,  pebisnis,  wiraswasta,  dan  masyarakat  yang  rentan  terimplikasi  pandemi  Covid-19 (Lansia dan warga menengah-ke bawah).

## Transparansi dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19
Hasil dari survei online adalah 154 responden (55,19%) merasa tidak ada transparansi dalam pelaksanaan Bansos oleh pemerintah di masa pandemi, 120 responden (43,01%) lainnya merasa ada  transparansi  dalam pelaksanaan  bantuan social, dan  5  responden  (1,79%) memilih  untuk tidak berkomentar. Hasil survei online terkait transparansi bansos dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Hasil Survei Transparansi pada Proses Implementasi Bantuan Sosial
Kepala Desa berusia 55 tahun di Kota Mataram mengenai distribusi bantuan sosial di wilayah- nya menyatakan bahwa:
“Kepala desa membagi waktu pengambilan bansos sesuai dengan lingkungan masing -masing. Prosesnya  berjalan  dengan  baik.  Warga  patuhi  aturan  yang  ditetapkan,  mendatangi  kantor kepala desa dan mengantri untuk mendapatkan bansos, membawa fotokopi KTP dan KK sebagai lampiran (bukti). Tidak ada tumpang tindih karena daftar penerima sudah terdata dengan baik dan akurat. Aparat desa disini juga sudah mendata warganya siapa saja yang berhak menerima. Pendataan dari awal kita lakukan detail biar tidak ada yg kelupaan. Sebelum bansos dibagikan, diinformasikan juga mengenai sembako apa yang didapat oleh warga dan jumlah uang yang diberikan per KK sebagai bentuk transparansi. Kita juga melakukan pengawasan yang ketat saat pembagian bansos agar tidak terjadi penyalahgunaan.”
Sejumlah daerah memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan pendistribusian bansos, hal ini terkait dengan data yang tumpang tindih dan kurangnya transparansi pendistribusian. Dibuk- tikan dengan pernyataan salah satu informan berikut ini:
“Bantuan akan disalurkan melalui transfer ke rekening masing -masing penerima. Sebelumnya kita mengecek dulu validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini, sesuai dengan yang tertera  atau  tidak.  Ternyata  ditemukan  di  lapangan  adanya  ketidaksesuaian  data  misalnya terdata miskin  tidak  berpenghasilan  namun  saat  dicek memiliki pekerjaan  tetap  dengan  gaji yang cukup. Kemudian data yang semrawut membuat sasaran penerima bansos tumpang tindih.
Misal orang sudah dapat bantuan melalui bantuan tunai. Terus ada lagi skema bantuan beras, ada  lagi  prakerja,  dan  sebagainya.  Masih  ada  kejadian  yang  dapat  double  seperti  itu.  Saat pembagian tidak merata, seperti ada yang mendapatkan sampai beberapa tahap namun ada juga  yang  tidak  pernah  mendapatkan  padahal  layak.  kriteria  pemilihan  inilah  yang  masih kurang transparan.”
Salah seorang responden (Perempuan, 26 tahun) yang berprofesi sebagai seorang mahasiswa di DKI Jakarta bercerita mengenai pengalaman pribadinya bahwa ada Ketua RT yang menimbun Bansos dari pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongannya sehingga ada daftar penerima Bansos yang tidak menerima bantuan, hal ini kemudian menimbulkan rasa kecemburu- an antar masyarakat.
Gambar 3. Proses Penyaluran Bansos [Sumber: Dokumentasi Pribadi]
Temuan mengenai keluhan pada proses penyaluran Bansos juga ditemukan pada proses wa- wancara, Guruh ( Freelancer , 36 tahun) yang berdomisili di Kutai Kartanegara menyampaikan, “Saya pernah mencoba akses bantuan pemerintah dari Kartu Prakerja. Namun dalam 3 gelom - bang terakhir (8,9,10), dimana saya mendaftar sebagai calon penerima bantuan, tidak pernah satu kalipun lolos sebagai penerima bantuan). Kartu prakerja menurut informasinya merupakan upaya  pemerintah  membeikan  pelatihan  yang  sesuai  dengan  pilihan,  dan  mengganti  biaya sebesar Rp.1.800.000 ribu. Dan di lakukan 3 kali pemberian. Dan yang saya harapkan ada pem- beritahuan  mengapa  tidak  pernah  lolos  sebagai  penerima  bantuan.  Karena  ada  kolega  yang sebenarnya mampu secara finansial, namun bisa mendapatkan Bansos Kartu Prakerja.”
Ketidakpercayaan masyarakat pada transparansi proses penyaluran Bansos turut diperburuk dengan kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial baru-baru ini. KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial untuk pena- nganan pandemi Covid-19. Penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menemukan uang sejumlah Rp11,9 miliar; 171.085 Dollar Amerika Serikat; dan 23.000 Dollar Singapura pada Minggu, 6 Desember 2020 dini hari. Dalam konferensi pers, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan terdapat lima tersangka dalam kasus ini dan diperki- rakan Juliari Batubara menerima uang suap sebesar 17 miliar yang berasal dari pungutan biaya Bansos.  Menurut  keterangan  dari  tersangka  lainnya,  masing-masing  paket  Bansos  dikenakan biaya Rp10.000 (Fikri, 2020).
Pemerintah sebagai penanggungjawab sebuah negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan transparansi. Transparansi dapat terlaksana dengan adanya keterbukaan pada masyarakat. Ur- gensi keterbukaan publik tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). Setiap warga negara berhak atas keterbuka- an publik dalam pelaksanaan negara yang dijalankan oleh pemerintah. Informasi tentang penye- lenggaraan negara dapat berupa proses pembentukan kebijakan publik, keterbukaan anggaran,
hingga evaluasinya. Manfaat dari transparansi adalah warga negara menjadi pintar dan paham bagaimana kualitas kerja pemerintah kemudian dapat menilai, menentukan sikap, dan memberi masukan pada tiap kebijakan. Dalam demokrasi, menghadirkan komunitas dapat meningkatkan fungsi check and balance sehingga tidak memberikan ruang untuk pejabat melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka keterbukaan publik untuk menghadirkan partisipasi masyara- kat perlu terus diusahakan untuk mengawal implementasi bantuan sosial bagi kelompok lemah.

## Ketepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19
Dalam artikelnya yang memaparkan kebijakan pemerintah pada penanganan pandemi Covid- 19, Tuwu (2020) menyatakan bahwa meskipun Bansos dari pemerintah dapat membantu me- nyambung  hidup  untuk  jutaan  orang  terkena  dampak,  namun  kenyataan  di  lapangan  banyak terjadi juga kekisruhan akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kekisruhan ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Hal ini terjadi karena masih berantakan dan belum memadainya data yang tersedia.
Sejalan dengan Tuwu (2020), Mufida (2020) membahas mengenai data penerima Bansos yang tidak satu pintu. Masing-masing Lembaga pemerintah memiliki data penerima, kriteria, dan alo- kasi anggaran Bansosnya sendiri. Penelitian Suparmadi and Santoso (2019) juga menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan (data) yang dimiliki pemerintah untuk menentukan siapa penerima bantuan tidak memadai.
Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintah. Dalam  kondisi  bencana  di  suatu  daerah,  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  berkewajiban memberikan bantuan sosial. Tetapi tetap terlihat ketidaksiapan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19.
Hasil dari survei online adalah 151 responden (54,12%) merasa bahwa penyaluran bantuan sosial di masa pandemi belum tepat sasaran, 126 responden (45,16%) lainnya merasa sudah tepat sasaran, dan 2 responden (0,71%) memilih untuk tidak berkomentar. Hasil survei online ketepat- an sasaran bantuan sosial di masa pandemi dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 . Survei online ketepatan sasaran bantuan sosial di masa pandemi
Data warga yang berhak menerima Bansos tunai diperoleh dari RT/RW. Proses validasi data kemudian melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencegah terjadi double data atau data yang tidak sesuai. Setelahnya, dilakukan validasi ulang oleh Dinas Sosial. Namun, fakta di lapangan menyebutkan bahwa pembagian Bansos tunai masih banyak yang tidak tepat sasaran. Sejak pandemi Covid-19 terjadi, tidak sedikit masyarakat yang tadinya termasuk kelom- pok kelas menengah kini menjadi kelompok miskin. Baik itu karena kehilangan pekerjaan mau- pun penghasilan yang menurun. Sedangkan yang berfinansial cukup, namanya terdaftar di data penerima. Hasil survei online sejalan dengan salah satu temuan di Bekasi pada proses wawancara yang dikemukakan oleh Bunga (Dokter, 31 tahun),
“ Yang terjadi di lingkungan perumahan saya, warga yang berkecukupan juga ternyata menda- patkan sembako sehingga sepertinya agak kurang tepat sasaran. Apabila keluarga kita tidak ada yang  menjadi  salah  satu  petugas  tersebut,  saya  rasa  pemerintah  masih  kurang  di  dalam
transparansi karena penerima bantuan dan jumlahnya atau bentuk bantuannya juga tidak di- share dan diinfokan ke publik.”
Sejalan dengan Bunga, Siti (Karyawan Swasta, 34 tahun) di Bukittinggi mengkritisi penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran,
“Untuk di daerah saya, BLT dibagikan perdaerah dibagi dalam beberapa tahap, ditingkat kabu - paten  ataupun  kota.  Namun  pembagian,  dan  masyarakat  yang  mendapatkan  tidak  merata, kriteria  pemilihan  kurang  transparan.  Ada  yang  mendapatkan  BLT  sampai  beberapa  tahap, namun ada yang tidak pernah mendapatkan padahal menurut saya layak mendapatkan. Infor- masi  saya  dapat  dari  medsos,  FB  dan  sumber  langsung,  yang  bercerita  pengalaman  tidak mendapatkan  BLT,  padahal  warga  sekitarnya  mendapatkan,  walau  secara  kondisi  ekonomi daerah mereka hampir sama.”
Berdasarkan  Sabarisman et al.  (2020) ketua RT/RW  atau seseorang dari pihak pemerintah pusat yang ditunjuk untuk terjun langsung dalam pendataan sampai distribusi Bansos memiliki peranan yang penting untuk mengetahui ketepatan sasaran Bansos. Berdasarkan penelitian yang dilakukan  saat  penyaluran  bansos  sembako  di  wilayah  Jabodetabek,  terdapat  ketidaksesuaian antara kuota penerima Bansos yang telah ditetapkan pemerintah dengan banyaknya masyarakat yang harusnya mendapatkan Bansos. Hal tersebut menunjukkan hubungan erat antara tingginya tingkat  ketepatan  penyaluran  Bansos  dengan  banyaknya  jumlah  kuota  penerima  Bansos  dan pertimbangan  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan  kuota  penerima  Bansos.  Karena  secara prinsip keadilan sosial, Bansos perlu menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan ( no one left behind ). Prinsip tersebut sulit diterapkan jika data pemerintah mengenai masyarakat yang berhak  menerima  Bansos  masih  belum up-to-date sehingga  keputusan  siapa  yang  berhak  dan tidak berhak menerima Bansos tidak tepat sasaran (Sabarisman et al., 2020).
Pemerintah  memiliki  tujuan  yang  baik  terkait  kebijakan  Bansos  termasuk  persyaratannya. Namun  alangkah  lebih  baik  apabila  persyaratan  mempertimbangkan  aspek  lokal  yang  tidak dipukul rata semua daerah. Sehingga akan lebih sesuai diterapkan sesuai keadaan masyarakat setempat di masing-masing daerah dan tujuan baik dapat terlaksana secara tepat sasaran. Seperti kutipan wawancara dengan seorang dosen berusia 40 tahun dari Papua berikut ini:
“ Hal yang menjadi kesulitan dari persyaratan penerima bansos ini adalah sebagian besar pen- duduk Papua tidak memiliki NIK dikarenakan luasnya lokasi dan kesulitan geografis selain itu adanya kepercayaan masyarakat bahwa NIK tidak sesuai dengan keyakinan dan budaya masya- rakat Papua. Hal ini menjadi salah satu penyebab Papua menjadi provinsi yang agak terlambat dalam penyaluran Bansos. ”
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  di  daerahnya  sosial  budaya  dapat menyebabkan  proses implementasi  lebih  sulit sehingga  pemerintah  perlu  mengadopsi  dengan budaya lokal.

## Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawal Program Bantuan Sosial
Bantuan Sosial yang telah dianggarkan oleh pemerintah tentu diharapkan dapat menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada kelompok masyarakat yang merasa terabai- kan.  Perlu  diperhatikan  beberapa  hal  untuk  memastikan  ketepatan  sasaran  penerima  Bansos, diantaranya komprehensi data keluarga miskin yang berhak menerima Bansos dan penyaluran Bansos melalui metode  yang efektif.  Data  keluarga miskin di Indonesia perlu  terintegrasi dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat agar penyaluran Bansos berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Persoalan data sangat penting dalam proses pe- nyaluran karena tidak jarang ada orang yang tidak seharusnya memenuhi syarat untuk menda- patkan Bansos, malah mendapatkan Bansos. Pembaharuan dan sinkronisasi data antara pemerin- tah  pusat dan daerah  merupakan sebuah  keharusan agar data yang ada  dapat dipercaya, oleh karena itu diperlukan koordinasi dalam melibatkan pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga pengawas dalam mengontrol untuk meminimalkan kesalahan data.  Permasalahan berupa data yang tidak akurat, merupakan salah satu pokok permasalahan implementasi bantuan sosial pada pandemi  Covid-19.  Data  masyarakat  yang  layak  untuk  dibantu  dan  memiliki  potensi  untuk dibantu harus selalu diperbaharui, sehingga terjadinya kesalahan penerima bantuan sosial dapat
diminimalkan. Di masa depan, diharapkan penyaluran Bansos lebih tepat sasaran jika data pen- duduk Indonesia sudah terintegrasi. Pemerintah diharapkan memperbaiki data penduduk dengan sigap dan cermat mengingat penyaluran Bansos akan terus berjalan selama pandemi belum akan berakhir dalam waktu dekat. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan usaha peme- rintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan data penduduk seharusnya dapat menjadi solusi efektif untuk menjalankan program Bansos yang tepat sasaran. Kebijakan tersebut  berfungsi  untuk  penentuan  kebijakan  dan  pemenuhan  kebutuhan  data  bagi  warga negara  Indonesia,  namun  sangat  disayangkan  implementasinya  belum  berjalan  sebagaimana mestinya.
Setiap  daerah  dapat menyelesaikan masalah  masing-masing  yang  hanya  dapat  diselesaikan oleh kepala desa, lurah, dan Pemda yang paling mengerti kondisi daerah tersebut. Bentuk Bansos dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal atas inisiatif kepemimpinan di daerah maisng-masing supaya dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Pengubahan dapat dilakukan dengan catatan tetap diawasi bersama oleh forum yang melibatkan wakil stakeholder seperti masyarakat, tokoh desa,  dan  tokoh  masyarakat.  Misalnya  banyak  masyarakat  yang  belum  paham  dengan  gejala Covid-19 salah satunya adalah demam. Masyarakat awam masih belum bisa membedakan keada- an ketika kondisi sudah demam. Bentuk Bansos dapat dimanfaatkan ke arah screening, dengan pemenuhan termometer untuk keperluan screening mandiri di masyarakat.
Keterlibatan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan di seluruh Indonesia patut mendapat perhatian. Unit-unit ini berperan aktif dalam merawat bagian masyarakat yang rentan, terutama  kaum  miskin  dan  lanjut  usia  (Pradana  et  al.,  2020).  Kesatuan  masyarakat  tersebut berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjangkau anggota masyarakat terkecil (Pradana et al., 2020). Tulisan Pradana et al. (2020)sejalan dengan temuan di lapangan seperti diceritakan Siti (Karyawan Swasta, 34 tahun),
“Dana bantuan di masa pandemi COVID -19 disediakan pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, dibagian dalam bentuk BLT (bantuan lang- sung tunai) namun di beberapa daerah ada yang memodifikasinya. Bantuan ini untuk membantu perekonomian masyarakat, dan juga agar dapat bertahan hidup di masa pandemi ini.”
Senada dengan kutipan di bawah ini oleh Kepala Desa NTB
“Di lapangan berdasarkan analisis situasi kami lakukan inisiatif untuk mengubah dan memodifi - kasi besaran bantuan atau alokasi penerima. Kami tau ini berisiko karena tidak sesuai dengan aturan tapi buat saya inilah ukuran kepemimpinan kita.” (Lurah NTB)
Berdasarkan temuan di lapangan, khususnya saat wawancara dengan informan dari Lombok dan Papua, terungkap pula bahwa suatu tindakan atau kebijakan yang diambil oleh lurah dan ke- pala  distrik  dapat  berubah  tergantung  situasi  yang  ada.  Seperti  ada  masyarakat  yang  belum terdaftar  tetapi  akhirnya  diputuskan  dapat  diberikan  Bansos  namun  dengan  mengurangi  isi bantuan. Misalnya beras yang semula 10 Kg untuk 1 orang dialokasikan menjadi 2 orang dengan jumlah 5 Kg. Pada kasus ini terlihat pemimpin daerah mengambil risiko, dengan mempertimbang- kan kondisi kekinian ( current situation ) dan kearifan lokal masing-masing wilayah. Kemampuan membaca situasi dibutuhkan untuk mengoptimalkan penyaluran Bansos dari pemerintah pusat bagi warganya yang membutuhkan.

## Simpulan
Permasalahan implementasi Distribusi Bansos yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia masih diikuti dengan beberapa kekurangan, terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas. Permasalahan implementasi secara umum dikelompokkan menjadi: (1) Alokasi anggaran yang terpisah antara tiap lembaga pemerintah; (2) Sistem penyaluran yang tidak transparan; (3) Data dan  kriteria  masyarakat yang  berhak  menerima  Bansos  belum  terintegrasi  pada  tiap  lembaga pemerintah; (4) Kurangnya keterlibatan masyakat dalam penentuan kebijakan.
Berdasarkan  hasil  tersebut,  maka  yang  dapat  kami  sarankan  adalah:  (1)  Pemerintah  perlu melakukan pendekatan baru dalam pelaksanaan bansos agar tepat sasaran dengan menemukan cara-cara  untuk  integrasi  data  bansos  misalnya  seperti  kebijakan  implementasi  satu  data;  (2)
Memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dalam implementasi Bansos di suatu daerah tertentu selama masih dalam pengawasan forum wakil masyarakat, unsur media, tokoh/akade- misi yang ada, untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas masih tetap berjalan; hal ini dilakukan  untuk memastikan ketepatan alokasi  bagi penerima bansos dengan menerapkan prinsip local problem solved by local  people . Akan lebih baik apabila pemerintah  daerah  dapat memasukan bahan pokok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, seperti contoh pemberian sagu dan jagung yang merupakan makanan pokok di beberapa wilayah.

## Daftar Pustaka
Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19: Sudahkah menjaring sesuai sasaran. In Centre for Strategic and International Studies (pp. 1 – 11). Centre for Strategic and International Studies. https://www.csis.or.id/publications/bantuan-sosial-ekonomi-di-tengah-pandemi-covid- 19-sudahkah-menjaring-sesuai-sasaran
Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial accountability and management. Local Government Studies , 19 (3), 368 – 386. https://doi.org/10.1080/03003939308433687
Fikri, A. (2020). KPK tahan menteri sosial terkait perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid- 19 . Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1986-kpk-tahan-menteri-sosial-terkait- perkara-dugaan-suap-pengadaan-bansos-covid-19
Hernawati, S. (2017). Metodologi penelitian dalam bidang kesehatan, kuantitatif & kualitatif . Library Forikes. http://forikes-ejournal.com/ojs-2.4.6/index.php/lib/article/view/639 Kohler, J. C., & Bowra, A. (2020). Exploring anti-corruption, transparency, and accountability in the World Health Organization, the United Nations Development Programme, the World Bank Group, and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Globalization and Health , 16 (1), 101. https://doi.org/10.1186/s12992-020-00629-5 Lim, L. L. (2020). The socioeconomic impacts of COVID-19 in Malaysia: Policy review and guidance for protecting the most vulnerable and supporting enterprises . International Labour Organization.
Mufida, A. (2020). Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemic Covid 19. Adalah: Buletin Hukum & Keadilan , 4 (1), 159 – 166. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15669
Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the time of Covid-19. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 56 (2), 143 – 174.
https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581
Parliament by the Prime Minister. (2021). Covid-19 response: Spring 2021 . https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme nt_data/file/963491/COVID-19_Response_-_Spring_2021.pdf
Pradana, M., Rubiyanti, N., S., W., Hasbi, I., & Utami, D. G. (2020). Indonesia ’ s fight against COVID- 19: the roles of local government units and community organisations. Local Environment , 25 (9), 741 – 743. https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1811960
Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 1 (12), 113 – 120. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pub. L. No. 14 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no- 14-tahun-2008
Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 90 – 102. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995
Sabarisman, M., Setiawan, H. H., Sulubere, M. B., Pudjianto, B., & Delfirman, D. (2020). Ketepatan sasaran dan nilai kemanfaatan bantuan sosial sembako di Jabodetabek . Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D . Alfabeta.
Suparmadi, S., & Santoso, S. (2019). Sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan sosial untuk keluarga miskin dengan metoda simple additve weighting (SAW). Journal Of Science And Social Research , 2 (1), 21 – 28. https://doi.org/10.54314/jssr.v2i1.387
Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Journal Publicuho , 3 (2), 267. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535 Wibowo, A. (2014). Metodologi penelitian praktis bidang kesehatan . PT Rajagrafindo Persada. Wicaksono, W. (2021). Special content: 7 bansos dilanjutkan, mampukah tingkatkan daya beli di era pandemi? Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/news/read/4475500/special- content-7-bansos-dilanjutkan-mampukah-tingkatkan-daya-beli-di-era-pandemi