## KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA
Yuanita Permatasari E-mail: yuanitaprmt@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pranoto E-mail: maspran7@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to find out the recognition and enforcement of international arbitration award in Indonesia, as well as the authority of the courts in annulment the international arbitration award in Indonesia. This research is a normative and prescriptive legal research. The type and source of materials used is the source of secondary legal material. The legal substances used in this study are of two kinds, namely primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials in this study is obtained through assessment of existing libraries, books, law journals, and court awards. Based on the result of the discussion, it can be concluded: Firstly, the international arbitration award can be recognized and enforced if the award is registered and obtain an execution from the Central Jakarta District Court. International arbitration rulings can only be recognized and enforced if they full fil the conditions in Article 66 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution law. Second, the international arbitration award is final and binding. However, in reality many international arbitration awards are requested for annulment to the Court in Indonesia.
Keywords : international arbitration award, annulment of international arbitration award, enforcement of international arbitration award

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan, maka putusan tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan dan memperoleh exequatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, putusan arbitrase internasional bersifat final and binding. Sehingga, putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase. Namun, dalam realitanya banyak putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan di Indonesia.
Kata Kunci : putusan arbitrase internasional, pembatalan putusan arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase internasional

## A. Pendahuluan
Era globalisasi seperti sekarang ini telah membawa dampak yang luar biasa terhadap segala bidang kehidupan. Salah satunya adalah kemajuan di bidang bisnis. Kemajuan dalam
dunia bisnis dapat dilihat dari banyaknya kegiatan transaksi bisnis dan kontrak bisnis yang terjadi baik yang domestik maupun lintas batas negara. Majunya kegiatan bisnis memberikan dampak positif bagi perkonomian suatu negara, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan
paham, perselisihan pendapat atau sengketa akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi teradap kontrak dagang yang telah disepakati sebelumnya. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan oleh para pihak (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001: 1).
Arbitrase menjadi salah satu model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup diminati terutama oleh kalangan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan yang terjadi di antara mereka. Pemanfaatan arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa semakin besar terutama untuk penyelesaian sengketa dagang internasional di mana melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada yurisdiksi yang berlainan atau pelaksanaan kontraknya melibatkan yurisdiksi asing (Sujayadi, 2015: 189–190).
Sifat kerahasiaan arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diharapkan, seperti kehilangan reputasi, bisnis, pemicu tuntutan lainnya yang dikarenakan adanya penyingkapan informasi bisnis kepada publik. Dalam arbitrase hal tersebut dapat dihindari karena proses pemeriksaan arbitrase secara tertutup, sehingga kerahasiaan para pihak dapat terjaga. Walaupun arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, akan tetapi pengadilan mempunyai peran dalam hal pendaftaran dan upaya paksa pelaksanaan putusan arbitrase terhadap para pihak yang tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan arbitrase oleh karena arbitrase tidak dapat mengeksekusi sendiri putusan yang dijatuhkannya. Suatu putusan arbitrase dimanapun putusan tersebut dijatuhkan, akan selalu tidak mempunyai “titel eksekutorial” sebelum putusan tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya di pengadilan negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan.
Pengakuan dan pelaksaan putusan arbitrase internasional di Indonesia bergantung pada keputusan hakim untuk menolak atau menerima pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dengan demikian putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, pada kenyataannya tidak semua putusan yang dikeluarkan oleh forum arbitrase memberikan kepuasan kepada para pihak yang bersengketa dan tidak jarang pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mengajukan permohonan
pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan.
UU Arbitrase mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70. Terdapat ketidakseragaman pemahaman dalam praktek pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional melalui pengadilan di Indonesia. Selain ketidakseragaman pemahaman mengenai penerapan Pasal 70 UU Arbitrase, terdapat pula perbedaan paham mengenai kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional. Penulis melakukan penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan untuk menganalisa tentang penerapan alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase.
Adanya perbedaan sikap dan pendapat hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan arbitrase internasonal dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas apakah Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif ataukah tidak limitatif serta apakah pengadilan di Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus pembatalan putusan arbitrase internasional hal tersebut yang akan di analisis dalam artikel ini pertanyaan, apa dasar kewenangan hakim dalam memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

## C. Hasil penelitian dan pembahasan
Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase merupakan hal yang penting dalam keseluruhan rangkaian proses arbitrase, pengakuan dan pelaksanaan putusan merupakan hal yang penting bagi para pihak. Dalam proses pengakuan dan pelaksaan putusan arbitrase internasional, forum arbitrase yang telah menjatuhkan putusan arbitrase yang bersangkutan tidak dapat memaksakan pelaksanaan putusannya di negara tempat putusan arbitrase internasional akan dilaksanakan. Oleh karena itu, proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan di negara tempat
putusan arbitrase internasional akan dilaksanakan. Namun, Putusan arbitrase maupun putusan badan peradilan yang dibuat di luar negeri sejak dahulu tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain.
Putusan arbitrase internasional dianalogikan dengan putusan hakim asing sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan diluar wilayah Indonesia tidak dapat langsung dijalankan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai putusan arbitrase internasional tidak diatur di dalam RV, dikarenakan RV hanya mengatur pelaksanaan putusan arbitrase domestik. Agar putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, putusan arbitrasenya harus terlebih dahulu memperoleh eksekuatur.
Suatu putusan arbitrase untuk dapat dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional atau bukan perlu diperhatikan dimana tempat putusan arbitrase dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU Arbitrase merumuskan pengertian arbitrase internasional, yaitu: “Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu forum arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Indonesia, atau putusan suatu forum arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”.
Putusan arbitrase internasional sangat diharapkan oleh para pihak yang bersengketa untuk dapat dilaksanakan di negara yang bukan negara tempat di mana putusan telah dijatuhkan. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia karena adanya Pasal 436 ayat (1) Rv tersebut. Oleh karena itu, Indonesia meratifikasi konvensi internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu: Convention  on  Recognition  and  Enforcement  of Foreign Arbitral Awards 1958 (selanjutnya disebut Konvensi New York 1958).
Meskipun Indonesia terikat dengan Konvensi New York 1958 untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional. Namun, tidak semua putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia hanya putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah memenuhi syarat-syarat Pasal 66 UU Arbitrase untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 66 UU Arbitrase, yaitu:
1.  Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun
multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
2.  Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
3.  Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
4.  Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
5  Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut mengakibatkan putusan arbitrase internasional tidak dapat diakui dan dilaksanakan, meskipun putusan tersebut telah memenuhi beberapa syarat diatas. Apabila putusan arbitrase internasional telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka selanjutnya putusan tersebut dapat dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selanjutnya, Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, maka putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara relatif berwenang melaksanakannya sita eksekutorial atas harta kekayaan serta barang- barang milik termohon eksekusi yang terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksankan adalah putusan arbitrase internasional yang terkandung dalam Pasal 66 UU Arbitrase. Hal yang perlu diperhatikan agar suatu putusan arbitrase internasional agar dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi beberapa asas, yaitu:
1.  Asas Putusan Arbitrase Internasional Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan arbitrase yang diajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaannya
di Indonesia haruslah putusan arbitrase internasional yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusannya tidak sedang diajukan pembatalan putusan arbitrase internasional di negara tempat putusan arbitrase dikeluarkan. Asas ini sejalan dengan ketentuan Pasal III Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa: “ each contracting state shall recognize arbitral awards as binding and enforce them ”. 2.  Asas Resiprositas
Asas ini tercermin pada Pasal 66 huruf a UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum
Indonesia jika memenuhi syarat, yaitu: putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Berdasarkan asas resiprositas ini dapat diartikan bahwa tidak semua putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia meskipun Indonesia merupakan negara anggota konvensi.
3.  Putusan terbatas sepanjang sengketa dagang Putusan arbitrase internasional dapat diakui serta dapat dilaksanakan terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Menurut penjelasan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.
4.  Asas ketertiban umum Putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia hanya terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika putusan arbitrase internasional dimintakan eksekusinya di Indonesia yang menjadi patokan untuk menilai apakah putusan bertentangan dengan ketertiban umum,harus merujuk pada nilai-nilai ketertiban umum Negara Indonesia. bukan nilai-nilai ketertiban umum yang terdapat di negara tempat di mana putusan dijatuhkan (Yahya Harahap.2001: 38-39).
Putusan arbitrase internasional bersifat final and binding , sehingga merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para.
Pada prinsipnya putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, terhadap ketentuan umum tersebut terdapat pengecualian, apabila didasari oleh alasan yang sangat eksepsional dapat diajukan perlawanan atau plea dalam bentuk permintaan annulment atau pembatalan (Yahya Harahap, 2003: 277).
Kasus penelitian ini yaitu kasus PT. Daya Mandiri Resource dan PT. Dayaindo Resources Internasional (selanjutnya disebut PT. Daya). Kasus ini berawal dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Daya kepada Sueg AG. Sueg AG akhirnya mengajukan gugatan kepada badan arbitrase London  Court  of  InternationaI  Arbitration di London. Dalam putusan arbitrase London Court of InternationaI Arbitration No. 101655 (selanjutnya disebut Putusan Arbitrase LCIA No. 101655)., PT. Daya sebagai pihak yang kalah diwajibkan melaksanakan putusan LCIA No. 101655 PT. Daya mengajukan pembatalan putusan arbitrase internasional tersebut di pengadilan Indonesia. Namun, dalam putusannya pengadilan menyatakan tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional tersebut.
Permohonan pembatalan putusan arbitrase berkaitan dengan hukum dari negara dimana putusan arbitrase dijatuhkan atau hukum dari negara tempat putusan arbitrase dijatuhkan atau disebut lex  arbiri sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan di pengadilan di negara mana dan berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan.
Lex arbitri merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari negara tempat arbitrase diselenggarakan. Lex  arbitri ini menentukan apakan perjanjian arbitrase sah; apakah sengketa tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase; apakah pengadilan akan memberikan upaya hukum provisional/sementara; apakah harus ada putusan yang berdasarkan pertimbangan yang beralasan; apakah keputusan arbitrase dapat ditinjau kembali mengenai materi atau dasar-dasar lainnya (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000: 51-52).
Di Indonesia, ketentuan mengenai lex arbitri diatur dalam UU Arbitrase. Ketentuan dalam UU Arbitrase antara lain adalah mengenai perjanjian arbitrase, syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, proses pemeriksaan arbitrase, alasan pembatalan putusan arbitrase, biaya arbitrase, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal 65 UU Arbitrase menentukan pengadilan yang berwenang
menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pengaturan tentang pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 UU Arbitrase.
Putusan Arbitrase LCIA No. 101655 telah memenuhi kriteria putusan arbitrase internaional, yaitu putusannya dijatuhkan di luar wilaya Indonesia, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, penulis sependapat dengan majelis Hakim yang menafsirkan Putusan Arbitrase LCIA No. 101655 tanggal 24 November 2010 sebagai putusan arbitrase internasional.
PT. Daya dalam mengajukan memohonkan putusan arbitrase LCIA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralasan bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Dengan demikian, suatu permohonan pembatalan atas putusan arbitrase baru dapat dikabulkan apabila isi permohonan pembatalan tersebut dapat mengajukan suatu putusan Pengadilan sebagai bukti terjadinya alasan yang dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase.
Meskipun alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut merupakan alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, namun ketentuan Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UU Arbitrase tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk membatalkan keputusan arbitrase internasional. Hal tersebut dikarenakan oleh karena putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan di wilayah Negara lain sehingga berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan ( lex arbitri ), sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan Hukum Indonesia (UU Arbitrase). Lagipula berlakunya Hukum Indonesia, termasuk UU Arbitrase, tidak dapat diberlakukan di wilayah Negara lain, termasuk untuk menilai dan membatalkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di negara yang bersangkutan (Tin Zuraida. 2009: 277).
Landasan hukum pembatalan putusan arbitrase internasional yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung berlandaskan kepada Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang mengatur bahwa: “ the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent auhtority of the country in which, or under the law which, that award was made ”. Competent  authority yang dimaksud dalam
pasal ini adalah pengadilan yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional.
Berdasarkan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958, pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan yang memiliki jurisdiksi primer yaitu negara dimana putusan dijatuhkan atau negara yang hukumnya digunakan dalam arbitrase. Dalam menentukan jurisdiksi mana yang merupakan jurisdikasi primer, Sudargo Gautama mengungkapkan bahwa perlu diperhatikan apa yang dimaksud dengan istilah Country  of  origin . Menurut Van den Berg “ Country of origin ” adalah negara yang hukum arbitrasenya digunakan untuk arbitrase internasional bersangkutan dan putusan arbitrase bersangkutan tersebut mempunyai suatu akibat hukum yang penting untuk arbitrase internasional (Sudargo Gautama. 2004: 59).
Frase  “ competent  authority ” dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 ini memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu: pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan di pengadilan di negara mana atau berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan. Pengadilan yang bukan merupakan competent authority sebagaimana dimaksud diatas, hanya dapat menentukan dapat atau tidaknya putusan tersebut untuk diakui dan dilaksanakan.
Ketentuan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang mengatur “ competent authority of the country in which or under the law of which the award was made ” membuat pengadilan di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan tersebut karena Hukum Inggris dan Wales digunakan sebagai lex arbitri dalam proses pemeriksaan arbitrase LCIA di Inggris. Dengan demikian pengadilan di Indonesia tidak memiliki jurisdiksi eksklusf dalam membatalkan putusan arbitrase internasional.
Berdasarkan perjanjian penyelesaian sebagaimana telah dikemukakan diatas, Hukum Inggris dan Wales adalah choice  of  law yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, selain itu LCIA yang bertempat di Inggris menjadikan Inggris sebagai Country  of  origin karena putusan tersebut dijatuhkan di Inggris. Oleh karena Indonesia bukan sebagai country of origin dalam perkara ini, maka pengadilan di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional.
Pengadilan yang dapat membatalakan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan
di Inggris karena tempat dijatuhkannya putusan atas sengketa tersebut adalah Inggris. Dengan demikian dapat disimpulkan apabila memperhatikan ketentuan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958, maka pengadilan di Indonesia tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional karena Indonesia bukanlah competent  authority . Pengadilan di Indonesia haruslah memenuhi unsur competent  authority , yaitu negara tempat putusan arbitrase tersebut dijatuhkan atau hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, namun unsur-unsur tersebut tidak terbukti sehingga Pengadilan di Indonesia bukanlah competent authority yang dimaksud dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958.
Majelis hakim dalam kasus PT. Daya menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Sedangkan apabila melihat beberapa kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional yang dibatalkan di pengadilan di Indonesia, hakim berpendapat bahwa pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Berikut ini adalah contoh kasus pembatalan putusan arbitrase internasional yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pertamina, dan PLN terikat dalam suatu perjanjian untuk mengeksplorasi, membangun dan mensuplai energi panas bumi atau yang lebih dikenal dengan proyek Karaha Bodas. Proyek Karaha Bodas terhenti di tengah jalan melalui KEPPRES No.39/1997. Akibat pembatalan proyek, otomatis membuat perjanjian antara KBC dengan Pertamina dan PLN menjadi tidak dapat dilaksanakan dan menjadi awal dari sengketa. Dalam perjanjian yang disepakati antara KBC, Pertamina dan PLN, salah satu klausulnya menyebutkan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan dengan memakai prosedur arbitrase UNCITRAL dan tempat proses arbitrasenya adalah Jenewa.
Kemudian, Majelis Arbitrase Jenewa pada putusannya pada 18 Desember 2000 menghukum Pertamina dan PLN membayar ganti rugi sebesar US$ 216 juta dengan rincian US$ 111 juta untuk ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan dan US$ 150 juta untuk ganti rugi perkiraan keuntungan yang hilang.
Terhadap putusan arbitrase Jenewa 18 Desember 2000, Pertamina mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan Majelis Arbitrase Jenewa telah melebihi kewenangannnya dan putusan itu sendiri dinilai cacat hukum. Dalam Putusan Sela tanggal 7 mei 2002 No.
86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan pembatalan putusan arbitrase Jenewa yang diajukan oleh Pertamina.
Pada tingkat banding, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan Konvensi New York 1958, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memerika dan memutus kasus ini, mengingat putusan arbitrase yang dipersoalkan adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di Swiss.
Para pemohon dalam mengajukan gugatannya menggunakan alasan diluar Pasal 70 UU Arbitrase, yaitu: “majelis arbitrase telah melampaui kewenangannya”. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 70 UU Arbitrase dapat bersifat tidak terbatas dengan adanya frase “antara lain”. Frase “antara lain” memiliki makna yang sama dengan terminologi “inter  alia” yang memiliki arti “[a]mong  other  things”, menyebut sebagian saja dari beberapa yang lain. Melalui frase tersebut, banyak advokat praktik mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan mendasarkan pada alasan di luar ketentuan Pasal 70 UU UU Arbitrase (Sujayadi, 2015: 10).
Mahkamah Agung dalam putusan banding yang diajukan pertamina tidak melakukan koreksi terhadap penggunaan alasan pembatalan diluar Pasal 70 UU Arbitrase. Dengan demikian, Pasal 70 UU Arbitrase tidaklah limitatif karena hakim sendiri tidak menyatakan bahwa alasan yang digunakan untuk membatalkan putusan haruslah berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase.
Mengenai permohonan putusan arbitrase internasional yang diajukan di Indonesia dan telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil Hukum Indonesia digunakan dalam proses arbitrase sehingga pengadilan di Indonesia berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional bersangkutan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus permohonan tersebut berdasarkan kepada Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 , yang mengatur ketentuan bahwa “ competent authority of the country in which of under the law which the award was made ”. Pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan diri sebagai competent  authority menimbulkan pertanyaan karena Hukum Indonesia hanya digunakan untuk menafsirkan kontrak bukan untuk mengatur proses arbitrase ( procedural law ). Sehingga seharusnya majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional bersangkutan
Kontrak antara para pihak tidak diatur lebih lanjut mengenai hukum yang berlaku dalam proses arbitrase, sehingga pengadilan berkesimpulan oleh karena dalam kontrak para pihak telah memilih Hukum Indonesia, maka Hukum Indonesia juga berlaku untuk proses arbitrasenya. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri menyatakan diri sebagai competent  authority untuk pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional tersebut karena digunakannya Hukum Indonesia sebagai lex arbitri berdasarkan frase “under the law which the award was made” dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958.
Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang mengatur bahwa pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase adalah “ competent  authority  of  the  country  in which  or  under  the  law  of  which  the  award  was made , maka Pengadilan Negeri telah melanggar ketentuan tersebut karena Pengadilan Negeri bukanlah competent authority sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut.
Interpretasi dari frase “ competent  authority” Pasal V ayat (1) huruf (e)  Konvensi New York 1958 hanya merujuk pada satu otoritas yang berwenang ( one  competent  auhtority ). Hanya ada satu pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase internasional, yaitu pengadilan di mana putusan arbitrase dibuat.
Selain itu, alasan mengapa pengadilan di Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan tersebut adalah meskipun Hukum Indonesia adalah choice  of  law , namun hal tersebut tidak menjadikan Indonesia memiliki jurisdiksi primer karena Indonesia bukanlah Country  of  origin . Menurut Van den Berg “ Country of origin ” adalah negara yang hukum arbitrasenya digunakan untuk arbitrase internasional bersangkutan. Dalam prakteknya Country of origin ialah negara di mana telah dilangsungkannya arbitrase ( place of arbitration ) atau di mana telah dibuat putusan arbitrase internasional tersebut. Sebagaimana diketahui para pihak telah menentukan forum arbitrase di Jenewa dalam kontrak kerjasama untuk menyelesaikan sengketan yang terjadi. Oleh karena itu, Swiss merupakan country of origin yang mana berarti hanya pengadilan di Swiss yang dapat membatalkan putusan arbitrase internasionalnya Walaupun telah terdapat pengaturan yang cukup tegas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dalam UU Arbitrase, namun UU Arbitrase tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional sehingga menimbulkan keraguan bagi masyarakat, terutama kalangan pelaku
bisnis yang banyak memanfaatkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Banyaknya putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya di Indonesia menimbulkan masalah yang sering dipersoalkan yaitu apakah pengadilan di indonesia berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Pasal 16 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Maka pengadilan tetap harus menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional terlepas apakah pengadilan di Indonesia memang berwenang atau tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase.

## D. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1.  Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Konvensi New York 1958, PERMA No. 1 Tahun 1990, dan UU Arbitrase. Putusan arbitrase internasional hanya akan diakui dan dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya putusan arbitrase internasionalnya akan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menilai apakah putusan arbitrase internasional telah memenuhi syarat-syarat Pasal 66 UU Arbitrase untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan agar suatu putusan arbitrase internasional agar dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi beberapa asas, asas- asas umum pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu:
a.  Asas Putusan Arbitrase Internasional Berkekuatan Hukum Tetap
b.  Asas Resiprositas
c.  Putusan Terbatas Sepanjang Sengketa Dagang
d.  Asas Ketertiban Umum
2.  Putusan arbitrase internasional bersifat final and  binding , sehingga merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para. Pada prinsipnya putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, terhadap ketentuan umum tersebut terdapat pengecualian, apabila didasari oleh alasan yang sangat eksepsional dapat diajukan perlawanan atau plea dalam bentuk
permintaan annulment atau pembatalan. Pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan yang memiliki jurisdiksi primer, yaitu pengadilan di negara mana atau berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal
V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang mengatur “ competent  authority  of  the country in which or under the law of which the award was made ”.

## E. Saran
1.  Bagi pihak yang bersepakat untuk menyele- saikan sengketa melalui arbitrase, apabila sengketa telah diputus maka pihak yang kalah harus berkomitmen untuk melaksanakan
putusan arbitrasenya karena putusan arbitrase bersifat final  and  binding. Sehingga sudah seharusnya tidak ada putusan arbitrase yang dibatalkan karena putusan arbitrase bersangkutan haruslah final and binding.
2.  UU Arbitrase perlu dilakukan revisi terkait pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional melihat dalam realita yang terjadi banyak putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pembatalannya di Indonesia. Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional ini sangatlah diperlukan karena UU Arbitrase sendiri tidak menyatakan dengan tegas apakah Pasal 70 UU Arbitrase berlaku untuk putusan arbitrase internasional. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda, khususnya Hakim dalam memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional.

## Daftar Pustaka

## Buku
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. Hukum Arbitrase . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Mediagrup.
M. Yahya Harahap, 2001. Arbitrase . Jakarta: Sinar Grafika.
Sudargo Gautama. 2004. Arbitrase Luar dan Pemakaian Hukum Indonesia . Bandung: Citra Aditya.
Tin Zuraida. 2009. Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Interansional di Indonesia . Surabaya: PT. Wastu Lanas Grafika.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
Konvensi New York 1958

## Putusan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Banding/Wasit-Int/2002.

## Jurnal
Mochamad Basarah. 2010. “Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum Di Pengadilan NasionalTerhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri)” Jurnal Wawasan Hukum . Volume 22. No. 01.
Sujayadi. 2015. “Patologi Dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 Uu No. 30/1999”. Jurnal Hukum Acara Perdata . Volume 1.No. 2.