Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## HIBAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
Oleh : IBNU RUSYDI, S.H., M.Pd.I *

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research is  to  analyze the  relationship between bequest and inheritance according to compilation of Islamic law and Civil Law and to analyze the possibility abolishment of bequest when the realizing the bequest was more than one third (1/3). The result of this research are : The relatinship between bequest and inheritance according to Compilation’s of Islamic Law, bequest from the parent to the children  can  be  calculated  as  a  part  of  inheritance.  According  to  Civil  Law (KUHPerdata),  the  bequest  is  a  prepayment  (voorschot)  as  a part of  inheritance  for legatee.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  menganalisa  hubungan  hibah  dengan kewarisan  sesuai  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata,  dan  untuk menganalisis penghapusan kemungkinan hibah ketika menyadari hibah itu lebih dari sepertiga  (1/3).  Hasil  penulisan  ini  adalah:  bahwa  hubungan  antara  hibah  dan kewarisan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu,    hibah  yang  diberikan  orang  tua kepada  anak-anak  dapat  dihitung  sebagai  bagian  dari  warisan.  Menurut  Hukum Perdata  (KUHPerdata),  hibah  itu  adalah  prabayar  ( voorschot )  sebagai  bagian  dari warisan untuk penerima waris.
Kata Kunci : Hibah dan Warisan
* Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## I.  Pendahuluan
Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat KUHPerdata)  Pasal  1666  menyatakan  bahwa,  hibah  adalah  suatu  persetujuan dengan  mana  si  penghibah  di  waktu  hidupnya  dengan  cuma-cuma  dan  dengan tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  si penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu.    Penghibahan  termasuk perjanjian  sepihak,  dimana  hanya  satu  pihak  saja  yang  mempunyai  kewajiban atas  perjanjian  ini,  yaitu  si  penghibah,  sedangkan  pihak  yang  menerima  hibah sama  sekali  tidak  mempunyai  kewajiban.  Penghibahan  termasuk  perjanjian “dengan  Cuma-Cuma”  ( om  niet )  dimana  perkataan  “dengan  Cuma-Cuma”  itu ditujukan  pada  hanya  adanya  prestasi  dari  satu  pihak  saja,  sedang  pihak  yang lainnya  tidak  usah  memberikan  kontra-prestasi  sebagai  imbalan.  Perjanjian  yang demikian,  juga  dinamakan  “sepihak”  (“unilateral”)      sebagai      lawan      dari perjanjian   “bertimbal-balik”   (“bilateral”). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi (R Subekti: 1995, 94-95).
Perkataan  “di  waktu-hidupnya”  si  penghibah,  adalah  untuk  membedakan si  penghibah  itu  dari  permberian-pemberian  yang  dilakukan  dalam  suatu testament (surat  wasiat),  yang  baru  akan  mempunyai  kekuatan  dan  berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap watu selama si pemberi itu masih hidup, dapat dirobah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W.  dinamakan  “ legaat ”  (“hibah  wasiat”)  yang  diatur  dalam  Hukum  Waris, sedangkan  penghibahan  ini  adalah  suatu  perjanjian.  Karena  penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah (R Subekti: 1995, 94-95).
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya  disingkat  KHI)  Pasal    171 huruf  (g)  dikatakan  hibah  pemberian  sesuatu  benda  secara  sukarela  dan  tanpa imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk  dimiliki. Selanjutnya menurut Pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah  berumur  sekurang-kurangnya  21  tahun,  berakal  sehat  tanpa  adanya paksaan  dapat  menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3  harta  bendanya  kepada orang  lain  atau  lembaga  di  hadapan  dua  orang  saksi  untuk  dimiliki.  Selanjutnya pada  ayat  (2)  menyatakan  harta  benda  yang  dihibahkan  harus  merupakan  hak
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
dari  penghibah.  Dengan  demikian  apabila  seseorang  yang  menghibahkan  harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk  itu.  Selain  itu,  unsur  kerelaan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  tanpa adanya    paksaan    dari    pihak    lain    merupakan    unsur    yang    harus    ada  dalam pelaksanaan hibah.
Selanjutnya    menurut    Pasal    211    KHI  menyatakan  bahwa  hibah  dari orang  tua  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan.  Sehubungan  fungsi  hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras,  agama  dan  golongan,  maka  hibah  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  untuk memecahkan  masalah  hukum  waris  dewasa  ini.  Pasal  212  KHI menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.
Kasus  pembatalan  hibah  merupakan  kasus  yang  sering  terjadi dikarenakan  pihak  penerima  hibah  tidak  memenuhi  persyaratan  dalam menjalankan  hibah  yang  telah  diberikan.  Menurut  hukum,  hibah  yang  sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali.
Mengenai  hibah  di  Indonesia  di  atur  dalam  beberapa  ketentuan,  yaitu  di dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Hukum  Adat  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut,  hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya.
Konsentrasi  pembahasan  dalam  tulisan  ini  adalah  mengenai  hubungan hibah dengan kewarisan menurut KHI dan Hukum Perdata.

## II.  Pembahasan

## 2.1.  Hibah menurut KHI
Sebagaimana  telah  diuraikan  bahwa  hibah,  merupakan  pemberian dari  seseorang  pemberi  hibah  kepada  orang  lain  sebagai  penerima  hibah ketika  si  pemberi  hibah  (yang  punya  harta)  masih  hidup,  sedangkan warisan  diberikan  ketika  si  pewaris  (yang  punya  harta)  telah  meninggal dunia.  Walaupun  waktu  pemberiannya  berbeda  namun  keduanya  memiliki hubungan yang sangat erat. terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli  waris  karena  akan  menentukan  terhadap  bagian  warisan  yang  akan
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
diterimanya. Menurut  Pasal  211  KHI bahwa hibah  yang  diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
Memang,    prinsip    pelaksanaan    hibah    orang    tua    kepada    anak sesuai  dengan  petunjuk  Rasulullah  saw  yakni  hendaknya  bagian  mereka disamakan.  Kalaupun  dibedakan,  hanya  bisa  dilakukan  jika  mereka  saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah    kepada    satu    anak,    tidak    kepada    orang  lain, yang  terpenting  dalam  pemberian  hibah  tersebut  adalah  dilakukan  secara musyawarah  dan  atas  persetujuan  anak-anak  yang  ada.  Hal  ini  penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.
Dengan  demikian  dapat  ditegaskan  bahwa  pemberian  hibah  dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara   pendapat   dianggap   sebagai   sikap   mendua   umat Islam di Indonesia menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh secara hibah, justru sebelum  si  pewaris  meninggal  dunia.  Bahwa  kemudian  KHI,  menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat.  Karena,  bukanlah  sesuatu  yang  aneh,  apabila  pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih- lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.
Kadang-kadang  hibah  yang  diberikan  kepada  sebagian  ahli  waris diikuti  dengan  perjanjian,  bahwa  apabila  ia  sudah  menerima  hibah  dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi  hibah  meninggal  dunia.  Perjanjian  semacam  ini  disebut  dengan pengunduran  diri  ( takharruj ).  Fatchur  Rahman  mendefinisikan Takharuj adalah  suatu  perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  ahli  waris  untuk mengundurkan  diri  (mengeluarkan)  salah    seorang    ahli    waris    dalam menerima    bagian    pusaka  dengan  memberikan  suatu  prestasi,  baik prestasi  tersebut  berasal  dari  harta  milik    orang    yang    pada mengundurkannya,    maupun    berasal    dari    harta  peniggalan  yang  bakal dibagi-bagikan (Fathur Rahman dalam Ahmad Rofiq: 2000, 474)
Takharruj merupakan  transaksi  antara  dua  pihak  atau  lebih,  satu pihak  menyerahkan  sesuatu  sebagai  pihak  lain,  dan  pihak  lain
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
menyerahkan  bagian  warisnya  sebagai  tegenprestasi  kepada  pihak petama.
Persoalannya  sekarang,  perlu  diidentifikasikan  agar  jelas,  apakah hibah  yang  diberikan  seseorang  kepada  anak-anaknya  itu  dianggap sebagai  warisan,  ataukah  sebagai  hibah  biasa  sebab  keduanya  memiliki implikasi  hukum  yang  berbeda. Pertama ,  apabila  hibah  itu  diperhitungkan sebagai  warisan,  maka  sangat  tergantung  pada  kesepakatan  anak- anaknya,  atau diperhitungkan menurut  sistem  kewarisan,   karena  seperti diutarakan oleh  Umar  ibn  al-Khattab bahwa perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua , apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah saw, pembagiannya  harus  rata.  Ini  ditegaskan  oleh tindakan  Rasulullah saw, “ jika  anak-anakmu  yang  lain  tidak  engkau  beri  dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali hib ah tersebut” (Ahmad Rofiq: 2000, 475).
Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan sesuai  dengan  ketentuan  kitab  fiqh  klasik  masih  menimbulkan  berbagai masalah  bila  dihadapkan  dengan  realitas  sosial  masyarakat  Indonesia, antara lain:
a.  Adanya  kecenderungan  sebagian  masyarakat  Indonesia  yang  tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan. Hak  waris  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  adalah  2:1 dianggap  sudah  final  karena  landasan  hukumnya qath’i  al-wurud dan qat’i  al-dilalah (dalil  yang  pasti  yakni  dari  Al-Qur`an  dan  Sunnah Rasulullah  SAW)  sehingga  tidak  bisa  ditafsirkan  lain,  tetapi  kenyataan masyarakat  muslim  Indonesia  ada  kecenderungan  tidak  ingin membeda-bedakan pemberiannya baik terhadap anak laki-laki maupun anak  perempuan,  terlebih  lagi  dengan  adanya  isu  kesetaraan  gender, yang  berimplikasi  terhadap  pembagian  harta  warisan  dengan  tidak membeda-bedakan  hak  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan,  adapun kalangan  masyarakat  muslim  yang  tetap  konsisten  melakukan pembagian  warisan  2:1  sepertinya  lebih  cenderung  kepada  bentuk kepatuhan  dan  ketaatannya  terhadap  ajaran  agama,  bukan  dilandasi oleh kesadaran hukumnya.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Sehubungan  dengan  itu  banyak  kalangan  masyarakat  muslim yang taat terhadap agamanya membagi-bagikan harta mereka sewaktu masih  hidup  kepada  anak-anaknya,  tanpa  membeda-bedakan  bagian anak  laki-  laki  dan  perempuan  sehingga  yang  menjadi  harta  warisan hanya  sebagian  kecil  saja.  Hal  ini  tiada  lain  hanyalah  sebagai  bentuk “menghindari”  pembagian    dari    sistem    bagi    waris    2  :  1    dan    lebih mengarah  kepada pembagian warisan 1 : 1.
Membagi-bagikan  harta  dengan  bentuk  hibah  sewaktu  pewaris masih hidup, dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak  perempuan  memperoleh  bagian  yang  sama  tidak  dapat disalahkan,  bahkan  hal  itu  merupakan  sebuah  solusi  dalam  hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari Ibn Abas R.A. katanya, Nabi saw pernah bersabda yang artinya sebagai berikut:
“Samakanlah  pemberian  yang  kamu  lakukan  terhadap  anak- anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu  diberikan  kepada  anak  perempuan”.  (HR.  Bayhaqi  :  1994,  Juz  6, 177).
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa hibah yang  diberikan  oleh  si  pemberi  hibah  pada  waktu  masih  hidup  dapat dijadikan solusi dalam pembagian harta warisan kepada ahli warisnya.
b.  Ahli  waris  non  muslim  tidak  menjadi  ahli  waris  dari  pewaris  muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan.
Dasar  hukum  ahli  waris  non  muslim  tidak  mewarisi  pewaris muslim adalah hadits dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw bersabda yang  artinya:  “Seorang  muslim  tidak  mewarisi  dari  seorang  kafir, (demikian  juga)  seorang  kafir  tidak  mewarisi  dari  seorang  muslim”. (Sayyid Sabiq : 1997, 261).
Menurut hukum waris  Islam  yang selama ini diterapkan  di lingkungan  Peradilan  Agama,  ahli  waris  non  muslim  tidak  akan mendapat harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis di  atas.  Demikin  juga  pasal  171  huruf  (b)  dan  (c)  KHI,  menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.
Apabila  hal  tersebut  di  atas  tetap  dipertahankan  maka  ada semacam ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya, di antara
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
solusinya  adalah  dengan  hibah  yang  harus  diberikan  oleh  orang  tua (pewaris  muslim)  ketika  masih  hidup  kepada  ahli  warisnya  yang  non muslim  agar  kegoncangan  sosial  dalam  sebuah  keluarga  dapat dihindari.
c.  Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling  mewarisi  karena  tidak memiliki hubungan kekerabatan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat  (1) KHI bahwa harta peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal-pasal  176  sampai dengan  193  KHI,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak menerima  wasiat,  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari harta  warisan  anak  angkatnya.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  KHI  bahwa terhadap    anak    angkat    yang    tidak    menerima    wasiat    wajibah sebanyak-banyaknya diberikan kepadanya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Berkaitan  dengan  masalah  di  atas  Pasal  211  KHI  telah memberikan  solusi,  yaitu  dengan  cara  hibah  yang  diberikan  orang  tua kepada  anaknya  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan.  Pengertian “dapat  “  dalam  pasal  tersebut  bukan  berarti  imperatif  (harus),  tetapi merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat  ditempuh  untuk menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa  warisan.  Oleh  karena  itu, sepanjang  par  ahli  waris  tidak  ada  yang  mempersoalkan  hibah  yang sudah  diterima  oleh  sebagian  ahli  waris,  maka  harta  warisan  yang belum  dihibahkan  dapat  dibagikan  kepada  semua  ahli  waris    sesuai dengan      bagiannya    masing-masing.    Tetapi      apabila    ada  sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli  waris  lainnya,  maka  hibah  tersebut  dapat  diperhitungkan  sebagai harta  warisan,  dengan  cara  memperhitungkan  hibah  yang  sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima.
Apabila  hibah  yang  sudah  diterima  masih  kurang  dari  bagian warisan  maka  tinggal  menambah  kekurangannya,  dan  sebaliknya apabila  hibah  tersebut  melebihi  dari  bagian  warisan  maka  kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## 2.2.  Hibah menurut KUH Perdata
Sebagaimana yang  telah  diuraikan  terdahulu  bahwa  Inbreng (Pemasukan) adalah  memperhitungkan  pemberian  barang-barang  yang dilakukan  oleh  orang  yang  meninggalkan  harta  warisan  pada  waktu  ia masih  hidup    kepada    para    ahli    waris  (Wiriono  Prodjodikoro  dalam  Idris Ramulyo:  2004,  126).  Semua    hibah-hibah    yang    pernah    diberi  pewaris kepada  para  ahli  waris  dalam  garis  lurus  ke  bawah  (anak  cucu  dan seterusnya) kecuali kalau pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan,  seakan-akan  merupakan  persekot  (uang  muka)  atas  bagian para  ahli  waris  dalam  harta  peninggalan  pewaris  (Soerojo  Wongsowidjojo dalam Idris Ramulyo: 20014, 126).
Inbreng (Pemasukan)  diatur  dalam  Pasal  1086  s.d.  1099 KUHPerdata.  Perhitungan  itu  harus  dilakukan  ahli  waris  keturunan  dari orang  yang  meninggalkan  harta    warisan    yaitu    anak,    cucu,    dan seterusnya    ke    bawah,  kecuali  bilamana  orang  yang  meninggalkan  harta warisan  secara  tegas  membebaskan  mereka  dari  perhitungan  ini,  sedang perhitungan  itu  oleh  waris  lain  hanya  meski  dilaksanakan,  bilamana  ini dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan.
Apabila  perhitungan  ini  dilaksanakan,  maka  pemberian-pemberian yang  dulu    dilakukan    oleh    orang    yang    meningggalkan    harta    warisan selama  ia masih hidup, dianggap sebagai pemberian di depan ( voorschot ) dari bagian si ahli waris itu dalam harta warisan.
Adapun      yang      harus      diperhitungkan    adalah:      seluruh penghibahan  ( schenkingen )  oleh  orang  yang  meninggalkan  harta  warisan pada  waktu  ia  masih  hidup.  Menurut  Jurisprudensi  dari  Hoge  Raad  di Negeri  Belanda,  penghibahan  ini  mencakup  juga  lain-lain  perbuatan  yang juga  menguntungkan  ahli  waris,  seperti  pembebasan  utang, sebagaimana diatur pada Pasal 1086 KUHPerdata.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  hibah mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  pembagian  waris  adalah  karena adanya pemasukan ( inbreng ). Apabila pewaris pada waktu masih hidupnya telah  memberikan  benda-benda  secara  hibah  ( schenking )  kepada  ahli waris,  karena  pemberian  semacam  itu  dapat   dianggap  sebagai  uang muka    atas  bagian  warisan  yang  akan  diperhitungkan  kemudian.  Hal  ini
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
tidak  dibedakan  apakah  mereka  itu  menerima  warisannya  secara  penuh atau menerima dengan bersyarat.

## 2.3.  Pembatalan Hibah menurut KHI
Menurut Pasal 211 KHI menyatakan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
Pembatalan  atau  penarikan  kembali  atas  suatu  pemberian  (hibah) merupakan    perbuatan    yang    diharamkan,    meskipun    hibah    tersebut terjadi  antara  dua  orang  yang  bersaudara atau  suami  isteri.  Adapun hibah yang  boleh  ditarik  kembali  hanyalah  hibah  yang  dilakukan  atau  diberikan orang tua kepada anaknya.
Menurut  hadis  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Rasulullah  saw  bersabda yang  artinya :  “bahwa  orang  yang    meminta    kembali    hibahnya    adalah laksana  anjing  yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu”.  (HR.  Muslim:  2000,  juz  3,  1240)  Dalam  riwayat  yang  lain,  Ibnu  Umar dan  Ibnu  Abbas  mengemukakan  bahwa  Rasulullah  pernah  berkata  yang artin ya:  “tidak  halal  bagi  seorang  muslim  yang  memberikan  suatu pemberian  kemudian  ia  meminta  kembali  pemberiannya  itu,  kecuali  orang tua  dalam  suatu  pemberian  yang  ia  berikan  kepada  anaknya”  (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al Hakim, An Nasa’ dan Ibnu Majah)
Namun  demikian  kalaupun  tertutup  kemungkinan  untuk  menarik kembali  suatu  barang  yang  telah  dihibahkan  (menurut  sebagian  pendapat kecuali  hibah  yang  diberikan  terhadap  anak),  penarikan  itu  dapat  juga dilakukan  seandainya  hibah  yang  diberikan  tersebut  guna  mendapatkan imbalan  dan  balasan  atas  hibah  yang  diberikannya.  Misalnya  seseorang yang  telah  berusia  lanjut  memberikan  hibah  kepada  seseorang  tertentu, dengan  harapan  kiranya  si  penerima  hibah  memeliharannya,  akan  tetapi setelah  hibahnya  dilaksanakan,  si  penerima  hibah  tidak  memperhatikan keadaan  si  pemberi  hibah.  Maka  dalam  hal  seperti  ini  si  penerima  hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.
Ketentuan  hukum  tentang  hal  ini  dapat  dipedomani  hadis  yang diriwayatkan  oleh  Salim  dari  ayahnya,  dari  Rasulullah  saw.,  beliau bersabda yang  artinya  sebagai  berikut:  “barang siapa hendak  memberi suatu  hibah, maka ia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas”.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
KHI  menganut  prinsip  bahwa  hibah  hanya  boleh  dilakukan  1/3  dari harta  yang  dimilikinya,  hibah  orang  tua  kepada  anaknya  dapat diperhitungkan sebagai waris.
Apabila hibah dilaksanakan  menyimpang dari ketentuan tersebut, maksudnya  yaitu  diharapkan  agar  tidak  terjadi  perpecahan  diantara keluarga.  Prinsip  yang  dianut  oleh  hukum  Islam  adalah  sesuai  dengan kultur bangsa  Indonesia  dan sesuai pula  dengan apa  yang dikemukakan oleh  Muhammad  bin  Hasan,  bahwa  orang  yang  menghibahkan  semua hartanya  itu  adalah  orang  yang  dungu  dan  tidak  layak  bertindak  hukum. Oleh    karena    orang    yang  menghibahkan  harta    dianggap  tidak  cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak  memenuhi  syarat  untuk  melakukan  penghibahan.  (Abdul  Manan: 2008, 138)
Sehubungan  dengan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dikemukakan bahwa  pada  prinsipnya  hibah  tidak  dapat  dibatalkan  atau  ditarik  kembali, namun  apabila  hibah  yang  diberikan  seseorang  pemberi  hibah  yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya, maka hibah dapat dibatalkan, karena tidak  memenuhi  syarat  dalam  penghibahan  serta  melanggar  ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 KHI.

## 2.4.  Pembatalan Hibah menurut KUH Perdata
Menurut  KUHPerdata,  tidak  ada  ketentuan  yang  memberikan pembatasan  tentang  hibah  yang  diberikan  si  pemberi  hibah  sebagaimana yang  diatur  dalam  KHI.  Pada  prinsipnya  hibah  yang  telah  diberikan  oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik  kembali  atau  dibatalkan, kecuali    dalam    hal-hal    sebagaimana    yang  diatur  dalam  Pasal  1688 KUHPerdata, yaitu :
a.  Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah Dalam  hal    ini  barang  yang  dihibahkan  tetap  tinggal  pada penghibah,  atau  ia  boleh  meminta  kembali  barang  itu,  bebas  dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima  hibah  serta  hasil  dan  buah  yang  telah  dinikmati  oleh penerima  hibah  sejak  ia  alpa  dalam  memenuhi  syarat-syarat penghibahan  itu.  Dalam  hal  demikian  penghibah  boleh    menjalankan
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
hak-haknya  terhadap  pihak  ketiga  yang  memegang  barang  tak bergerak  yang  telah      dihibahkan  sebagaimana  terhadap  penerima hibah sendiri.
b.  Jika  orang  yang  diberi  hibah  bersalah  dengan  melakukan  atau  ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat  jika  barang  itu  hendak  atau  telah  dipindahtangankan, dihipotekkan  atau  dibebani  dengan hak  kebendaan  lain oleh penerima hibah,  kecuali  kalau  gugatan  untuk  membatalkan  penghibahan  itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam  pengumuman  tersebut  dalam  Pasal  616  KUHPerdata.  Semua pemindahtanganan,  penghipotekan  atau  pembebanan  lain  yang dilakukan  oleh  penerima  hibah  sesudah  pendaftaran  tersebut  adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
c.  Jika  penghibah  jatuh  miskin  sedang    yang  diberi  hibah  menolak  untuk memberi nafkah kepadanya.
Dalam  hal  ini  barang  yang  telah  diserahkan  kepada  penghibah akan  tetapi  penerima  hibah  tidak  memberikan  nafkah,  sehingga  hibah yang  telah  diberikan  dapat  dicabut  atau  ditarik  kembali  karena  tidak dilakukannya pemberian nafkah.

## III. Penutup

## 3.1.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a.  Hubungan  hibah dengan kewarisan menurut KHI, dimana hibah yang telah  diberikan  orang  tua  kepada  anaknya  dapat  diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan menurut  KUH Perdata  pemberian yang dilakukan  oleh  orang  yang  meningggalkan  harta  warisan  pada  waktu masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan ( voorschot ) dalam harta warisan dari bagian si ahli waris.
b.  Menurut KHI, bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali,  kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Begitu pula menurut  KUH  Perdata  bahwa  hibah  yang  telah  diberikan  oleh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
seseorang  kepada  orang  lain  tidak  dapat  ditarik  kembali  atau dibatalkan,  kecuali:  (a)  Jika  syarat-syarat  penghibahan  itu  tidak dipenuhi  oleh  penerima  hibah,  (b)  Jika  orang  yang  diberi  hibah bersalah  dengan  melakukan  atau  ikut  melakukan  suatu  usaha pembunuhan atau suatu  kejahatan  lain  atas  diri  penghibah, (c) Jika penghibah  jatuh  miskin  sedang  yang  diberi  hibah  menolak  untuk memberi nafkah kepadanya.

## 3.2.  Saran
a.   Hendaknya proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah melibatkan calon ahli waris, agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
b.  Hendaknya  Pejabat  yang  membuat  akta  hibah  memperhatikan  rukun dan  syarat  hibah,  agar  jangan  sampai  terjadi  pembatalan  hibah dikarenakan tidak dipenuhinya rukun dan syarat hibah tersebut.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## Daftar Pustaka
Bayhaqi, Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, Dar al-Baz, 1994.
Manan,  Abdul, Aneka    Masalah  Hukum    Perdata    Islam    di    Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Muslim, Shahih Muslim, Dar Ihya Turas, Beirut, 2000.
Ramulyo,  Idris, Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan  Kewarisan  Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Rofiq,  Ahmad, Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2000.
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah Edisi ke-14 , Al-Ma ’arif, Bandung, 1997.
Subekti, Aneka Perjanjian , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.