## Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual pada Anak
Oleh :
Muhammad Ansori Lubis ansoriboy67@gmail.com Universitas Darma Agung

## Abstract
Children are often victims of sexual violence. Children who become victims of this crime continue to  increase,  as  if  the  perpetrators  never  feel  the  concern  that  the  law  will  ensnare  with  severe sanctions.  In  providing  protection  for  child  victims  of  sexual  violence  and  providing  legal assistance for child victims of sexual violence, there are still many obstacles encountered. these obstacles  are  both  obstacles  from  internal  factors  and  obstacles  from  external  factors.  The implementation  of  legal  protection  for  child  victims  of  sexual  violence  in  reality  still  cannot  be implemented  optimally  in  accordance  with  the  policies  of  existing  laws  and  regulations  in Indonesia.  In  enforcing  the  law  in  the  crime  of  sexual  violence  against  children,  it  can  fulfill  a sense of justice for the victim, the victim's family and the community. Based on Law Number 35 of 2014  concerning  the  legal  protection  of  children  in  article  64  (special  protection  of  children  in conflict  with  the  law  as  referred  to  in  article  59  paragraph  (2)  letter  b)  is  carried  out  through: humane  treatment  by  paying  attention  to  needs  in  general,  separation  from  adults,  effective provision  of  legal  aid  and  other  assistance,  or  other  cruel,  inhuman  and  degrading  treatment, avoidance  of  the  imposition  of  the  death  penalty  and/or  life  imprisonment,  avoidance  of  arrest, detention or imprisonment, except as a last resort and within the shortest time. provision of justice before the court.
Keywords : Legal Protection, Prevention, sexual

## Abstrak
Anak  kerap  kali  menjadi  korban  terhadap  perilaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Anak  yang menjadi  korban  dari  tindak  pidana  ini  terus  saja  bertambah,  seakan  pelaku  tidak  pernah merasakan  kekhawatiran  bahwa  hukum  akan  menjerat  dengan  sanksi  yang  berat.  Dalam pemberian  perlindungan  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual  serta  pemberian  bantuan  hukum bagi  anak  korban  kekerasan  seksual  ini  masih  banyak  kendala  yang  dijumpai.  kendala  tersebut baik  kendala  dari  faktor  internal  dan  juga  kendala  dari  faktor  eksternal.  Pelaksanaan  dari perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada kenyataannya masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan yang ada di  Indonesia. Dalam  menegakkan  hukum  dalam  tindak  pidana  kekerasan  seksual  pada  anak  ini dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pihak  korban,  keluarga  korban  serta  masyarakat.  Dalam upaya penjatuhan hukuman diberikan secara maksimal serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual bagi anak. berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam pasal 64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  59  ayat  (2)  huruf  b)  dilakukan melalui  :  perlakuan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan umumnya,  pemisahan  dari  orang  dewasa,  pemberian  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara efektif,  pemberlakuan  kegiatan  rekreasional,  pembebasan  dari  penyiksaan,  penghukuman,  atau perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  serta  merendahkan  martabat  dan  derajatnya, penghindaran  dari  penjatuhan  pidana  mati  dan/atau  pidana  seumur  hidup,  penghindaran  dari penangkapan,  penahanan  atau  penjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan  dalam  waktu  yang paling singkat. pemberian keadilan di muka pengadilan.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pencegahan, seksual A.  Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  ada  di dalam kandunganPerlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Kekerasan  itu  sendiri  pada dasarnya  adalah  semua  bentuk  perilaku, baik  verbal  maupun  non-verbal,  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang  lainnya,  sehingga  menyebabkan  efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis  terhadap  orang  yang  menjadi sasarannya”. 1
Fenomen  ini  menciptakan  korban  anak dalam  jumlah  yang  cukup  banyak  dan mengakibatkan  anak  mengalami  gangguan perkembangan,  baik  secara  fisik  maupun secara  psikologis.  Anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  ataupun  dari keluarganya, kerap kali tidak tahu apa yang harus dikerjakan atau segan mengusahakan penyelesaian  permasalahan  itu,  karena kurang/tidak mempunyai pengetahuan, dana, keberanian, dan harapan atau mungkin  juga  karena  adanya  anggapan bahwa  kekerasan  seksual  yang  menimpa diri anak merupakan sebuah aib yang harus ditutupi.  Tidak  jarang,  orang  tua  dari  anak yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual sering merasa
malu
untuk mengungkapkan/melaporkan kejadian- kejadian  yang  menimpa  anak  tersebut, sehingga  mereka  tidak  melapor  dan  segan menangani  permasalahan  tersebut  secara tuntas, melalui mekanisme hukum yang ada.
Maraknya  kasus  kekerasan  terhadap anak  setiap  hari,  menjadi  perhatian  khusus bagi  semua  pihak  terutama  pemerintah. Menyikapi  hal  tersebut  maka  pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang  RI  Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
1
Suzanalisa, Penanggulangan Dan Pencegahan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak Di  Kota  Jambi,  Legalitas  Edisi  Desember  2017 Volume IX Nomor 2
Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.
Kejahatan seksual terhadap anak masih  menjadi  masalah  serius  dan  ini merupakan bencana sosial yang meresahkan  masyarakat.  Angka  kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut  adanya  perlindungan  terhadap anak. salah satu penyebab utama munculnya kejahatan seksual terhadap anak di  Indonesia  adalah  kurangnya  pendidikan, pengajaran,  pemahaman  dan  penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi.
Kekerasan  seksual  pada  saat  ini menurut Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  23
Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual,  yang  didasari  oleh  perlu  adanya peningkatan  komitmen  dari  pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  serta semua  pemangku  kepentingan  yang  terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.  Secara  faktual,  di  Indonesia  kasus kekerasan  seksual  setiap  tahun  mengalami peningkatan,  korbannya  bukan  hanya  dari kalangan  dewasa  saja  sekarang  sudah merambah  ke  remaja,  anak-anak  bahkan balita.  Kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak  terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu. Peningkatan  tersebut  tidak  hanya  dari  segi kuantitas  atau  jumlah  kasus  yang  terjadi, bahkan  juga  dari  kualitas.  Hal  yang  lebih tragis  lagi  pelakunya  adalah  kebanyakan dari  lingkungan  keluarga  atau  lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Mengacu  pada  Konvensi  PBB  tentang Hak  Anak  (Convention  on  the  Right  of  the Child),  maka  definisi  anak:  “Anak  berarti setiap  manusia  di  bawah  umur  18  tahun, kecuali menurut undang-undang yang belraku  pada  anak,  kedewasaan  dicapai lebih  awal”.  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Hadi  Supeno  mengungkapkan
bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan  Anak  yang  dalam  strata hukum  dikategorikan  sebagai  lex  specialist, semua  ketentuan  lainnya  tentang  definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang  dilahirkan  serta  berkaitan  dengan pemenuhan hak anak. 2
Children  are  the  living  messages  we send to a time we will not see (anak adalah pesan  hidup  yang  kita  kirim  untuk  masa yang  tidak  kita  lihat),  begitulah  John  W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan  pentingnya  anak  sebagai generasi  penerus  sekaligus  asset  terbesar untuk masa depan. Dalam  pandangan yang visioner,  anak  merupakan  bentuk  investasi yang  menjadi  indikator  keberhasilan  suatu bangsa
dalam melaksanakan pembangunan. 3
Keberhasilan  pembangunan  anak  akan menentukan  kualitas  sumber  daya  manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akanmenjadi penerus bangsa sehingga  mereka  harus  dipersiapkan  dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang  menjadi  anak  yang  sehat jasmani  dan  rohani,maju,  mandiri  dan sejahtera  menjadi  sumber  daya  yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan  di  masa  datang.  Oleh  karena  itu upaya  pembangunan  anak  harus  dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap  tumbuh  kembang  selanjutnya. Pentingnya  posisi  anak  bagi  bangsa  ini, menjadikan  kita  harus  bersikap  responsif dan  profesif  dalam  menata  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung  jawab  untuk  menghormati  dan menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan, jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa, status  hukum  anak,  urutan  kelahiran  anak,
2 Beni  Ahmad,  Sosiologi  Hukum,  Pustaka Setia Jakarta, 2007, hal. 37
3 Maulana  Hasan  Wadang,  Advokasi  dan Hukum Perlindungan Ana, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hal. 1
4 Solehuddin,  Pelaksanaan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  yang  Bekerja  di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan  CV.  Karya  Sejati  Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal. 5
dan  kondisi  fisik  dan/atau  mental.  Negara dan  pemerintah  juga  berkewajiban  serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan  sarana  dan  prasarana  dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  21  dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan  Anak.  Pasal  23  dan  Pasal  24 UndangUndang  tentang  Perlindungan  Anak mengatur  mengenai  jaminan  negara  dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian  pustaka  (library  research),  yaitu penelitian  yang  menggunakan  literatur  yang sesuai  dengan  permasalahan  yang  dikaji sebagai  sumber  datanya.  Sehingga  dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan  sumber-sumber  kepustakaan yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  pokok penelitian  yang  dirumuskan  baik  sumber primer  maupun  sumber  sekunder.  Menurut Mahmud  dalam  bukunya  Metode  Penelitian Pendidikan  menjelaskan  bahwa  penelitian kepustakaan  yaitu  jenis  penelitian  yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah  dan  sumber  data  lainnya  untuk menghimpun  data  dari  berbagai  literatur, baik  perpustakaan  maupun  di  tempat- tempat  lain.2  Dari  penjelasan  di  atas  dapat dipahami  bahwa  penelitian  kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi  lebih  dari  itu,  peneliti  harus  mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

## B.  Analisis Pembahasan
1. Upaya  Penanggulangan  Kejahatan Dalam  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Instrumen  Hukum  Pidana  Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tindakan kekerasan  seksual  ialah  perbuatan  yang sangat  merugikan  dan  sangat  melanggar hak  sebagai  manusia,  serta  merupakan salah  satu  dari  sekian  banyak  kejahatan untuk  harga  diri  seseorang  dan  merupakan bentuk  diskriminasi  yang  harus  di  hilangkan agar  tidak  mudah  terjadi.  Sangat  jelas  juga sudah  dijelaskan  dalam  UU  No.  12  Tahun 2022.  Terkait  dengan  Pasal  1(1)  Undang  - Undang Nomor 12 Tahun  2022 (UU TPKS),
tindak  pidana  kekerasan  seksual  adalah perbuatan  yang  termasuk  dalam  kategori kekerasan  seksual.  Itu  diatur  oleh  hukum dan tidak diatur oleh hukum ini.
Sebelumnya,  istilah  kekerasan  seksual dalam  teks  akademik  UU  TPKS  mencakup tiga jenis kekerasan seksual dapat menemukan  standar  dalam  undang-undang dan  peraturan  yang  berlaku.  Penyebutan niat  seksual  secara  terpisah  ini  menurut penjelas  dari  (Wieringa  et  al.,  2019). Namun,  ada  aturan  berdasarkan  ketiga bentuk  kekerasan  seksual  itu  masih  sangat terbatas  bila  dibandingkan  menggunakan berita  jenis  kekerasan  seksual  yang  sudah teridentifikasi.
Menurut  data  dari  laporan  Komnas Perempuan, masih ada sekiranya lima belas jenis  tindak  kekerasan  seksual  (Komnas Perempuan, 2013) Menurut Komnas Perempuan,  daftar  pelanggaran  seksual dalam  daftar  tidak  sepenuhnya  akurat; mungkin ada beberapa pelanggaran seksual yang  belum  teridentifikasi  oleh  dampak keterbatasan informasi (Komnas
Perempuan,  2013).  Tetapi,  hanya  satu  dari empat  kategori  utama  pelanggaran  seksual yang disebutkan di atas yang akan dihukum atau dikriminalisasi di bawah TPKS.
Di luar itu masih banyak sekali hal yang harus  di  perhatikan,  ada  sembilan  jenis kejahatan seksual lainnya, termasuk sterilisasi  paksa,  kawin  paksa,  eksploitasi seksual, seks, dan kejahatan seks elektronik,  dan  lain-lain.  Dengan  hadirnya UU  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual seharusnya dapat di jadikan sebuah landasan peraturan yang baik dan menyeluruh, pemerintah perlu memberantas secara  nyata  dan  serius  tentang  kekerasan seksual  karena  sangat  prihatin  melihat banyak  sekali  kasus  tentang  kekerasan seksual yang terjadi.
Peraturan  Perundang - undangan yang sebelumnya tentang tindak pidana kekerasan seksual yang sudah ada seharusnya  di  lengkapi  dan  harus  lebih komplek Beberapa peraturan tentang kekerasan  seksual  menurut  (Ilyasa,  2021) dibahas  di  bawah  ini:  a.  Kitab  Undang  - Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Menurut yang  dijelaskan  dalam  terjemahan  KUHP oleh  Moelyatno  menormalkan  kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan perbuatan  asusila  (percabulan).  Dalam hukum  pidana  mendefinisikan  keduanya
merupakan  kejahatan  terhadap  moral  yang baik.
Masalah  lainnya  adalah  pemerkosaan dipandang  sebagai  kejahatan  terhadap kesusilaan dan bertentangan dengan normanorma  moral  masyarakat.  Padahal, pemerkosaan adalah suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap seseorang atau terhadap integritas fisik/seksualitas seseorang. Alasan pemerkosaan dan percabulan diklasifikasikan  sebagai  kejahatan  terhadap akal  sehat,  Menurut  (Lamintang,  2009) berpendapat bahwa dalam ketentuan Tindak pidana yang dianggap perlu untuk memperoleh  perlindungan  bagi  masyarakat dari  cara  dan  perilaku  niaga  yang  tidak bermoral atau melawan hukum diatur dalam KUHP  Bab  14  Pasal  2  dan  dinyatakan ditetapkan  oleh  badan  legislatif.  Berupa kata-kata atau perbuatan yang bertentangan dengan  keabsahan  karena  bertentangan dengan pandangan orang tentang keabsahan  di  bidang  kehidupan  seks,  dari sudut  pandang  masyarakat  di  mana  kata- kata  itu  diucapkan  atau  perbuatan  itu dilakukan,  dan  seksualitasnya.  Kebiasaan masyarakat yang mengejar kehidupan (Lamintang, 2009). Upaya  Penanggulangan  dalam  tindak pidana  kekersan  terhadap  anak  di  bawah umur  dengan  perumusan  berbagai  undang- undang  yang  bertujuan  menghapuskan diskriminasi  terhadap  anak,  diwujudkan dengan  merencanakan  perumusan  dan pengesahan  undang-undang  yang  sangat berkaitan dengan kepentingannya,oleh karena  itu  kebijakan  kriminal  terhadap kekerasan  pada  anak  merupakan  slah  satu upaya  implementasi  adanya  perumusan tersebut.  Kebijakan  kriminal  atau  upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan  masyarakat  (soscial  defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat  (social  welfare).Oleh  karena  itu dapat  dikatakan,  bahwa  tujuan  akhir  atau tujuan  utama  dari  kebijakan  kriminal  ialah perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan  kriminal  pada  hakikatnya merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan sosial,  yaitu  usaha  yang  rasional  untuk mencapai
kesejahteraan
masyarakat.Sebagai
usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam
berbagai  bentuk.Pertama,  yakni  bersifat represif  yang  menggunakan  sarana  penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan  pidana(criminal  justice  sistem. Dalam  hal  ini  secara  luas  sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Kedua, yakni berupa usahausaha prevention withaout  punishment  (tanpa  menggunakan sarana  penal),  dan  yang  ketiga,  adalah pendayagunaan  usaha-usaha  pembentukan opini  masyarakat  tentang  kejahatan  dan sosialisasi  hukum  melalui  mass  media secara luas. 5 Dikaitkan dengan
kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal  di  sini  dapat  dimaksudkan  sebagai usaha  yang  rasional  dalam  menanggulangi kekerasan  pada  anak.Dengan  demikian, upaya  penanggulangan  kekerasan  pada anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi Seksual  dalam  Sitem  Hukum  di Indonesia Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta  mendaoat  perlindungan dari  kekerasan  diskriminasi.”  Pengertian perlindungan  dan  tujuan  perlindungan  anak sejalan  dengan  konvensi  hak  anak  dan perlindungan  HAM  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut UUD  NRI  1945).  Pada  Pasal  22  ayat  (2) UUD  NRI  1945  dikatakan  bahwa:  “Setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
5 Ni  Putu  Rai  Yuliartini  and  Dewa  Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum
Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual,”
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6.2 (2021), 342–49.
Dalam
melakukan perlindungan terhadap  anak  terdapat  beberapa  aspek penting, yaitu:
a.  Terjamin  dan  terpenuhinya  hak-hak anak;
b.  Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
c.  Perlindungan  anak  dari  kekerasa  dan diskriminasi;
d.  Terwujudnya  anak  yang  berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Dalam  Pasal  20  UU  Perlindungan  Anak ditakatan bahwa Negara, Pemerintah,
Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga, dan Orang Tua atau  Wali  berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggeraan  perlindungan  anak.  Untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap  anak  tersebut  Negara  melalui badan  legislatif  membuat  aturan-aturan hukum yang memuat perlindungan terhadap anak,  termasuk  dalam  kasus  anak  sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial. 6
Pasal  5  undang-undang  perlindungan anak,  anak  sebagai  korban  atau  diberikan hak-hak berupa :
a.  Mendapatkan perlindungan untuk keamanan  pribadi,  Keluarga,  dan  juga harta bendanya,  serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya  yang  akan,  sedang,  atau telah diberikan;
b.  Ikut  serta  di  dalam  proses  memilih  dan juga  menentukan  bentuk  perlindungan dan juga dukungan keamanan;
c.  memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
d.  memperoleh penerjemah;
e.  bebas  dari  pertanyaan-pertanyaan  yang menjerat;
f.  mendapatkan  informasi  yang  berkaitan dengan perkembangan kasus;
g.   mendapatkan  informasi  yang  berkaitan dengan putusan pengadilan;
6 Ika  Agustini,  Rofiqur  Rachman,  and  Ruly Haryandra,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Kekerasan  Seksual:  Kajian  Kebijakan Hukum  Pidana  Indonesia  Dan  Hukum  Pidana Islam,”  Rechtenstudent  Journal  UIN  KHAS Jember, 2.3 (2021), 342–55
h.  mendapatkan  informasi  dalam  hal-hal terpidana dibebaskan;
i.  dirahasiakan  segala  yang  berkaitan dengan identitasnya;
j.  mendapatkan sebuah identitas baru;
k.  mendapatkan  sebuah  tempat  kediaman sementara;
l.  mendapatkan  sebuah  tempat  kediaman baru;
m. memperoleh  penggantian  biaya  untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n.  mendapatkan nasihat hukum;
o.  mendapatkan bantuan  biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
p.  mendapatkan pendampingan.
Pasal  90  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa anak sebagai korban berhak atas :
a.  upaya  rehabilitasi  medis  dan  juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
b.  jaminan  untuk  keselamatan,  baik  fisik, mental, maupun keselamatan sosial; dan c.  kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.
Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk  untuk  menjamin  perlindungan terhadap anak, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang  memiliki  peran  cukup  besar  dalam melakukan  perlindungan  terhadap  anak, peran dari KPAI antara lain sebagai berikut : a.  Melakukan pendampingan terhadap terlaksananya hak-hak anak;
b.  Melakukan pemantauan terdadap terlaksananya perlindungan terhadap anak;
c.  Melakukan kajian strategis terhadap permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
Perlindungan  hukum  dianggap  penting, karena  dalam  pembentukan  suatu  negara akan  dibentuk  pula  hukum  yang  mengatur tiap-tiap  warga  negaranya.  Perlindungan hukum  merupakan  suatu  gambaran  riil  dari bekerjanya  sebuah  fungsi  hukum  guna mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum. Perlindungan hukum berhak dilakukan  untuk  siapa  saja  tidak  terkecuali anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya  insani  dan  membangun  manusia Indonesia  seutuhnya  menuju  masyarakat yang  adil  dan  makmur,  materiil  spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  UUDNRI  Tahun 1945.  Perlindungan  anak  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  3  UU  Perlindungan Anak bertujuan
untuk
menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Dalam upaya nya melaksanakan pemberian  perlindungan  terhadap  para korban dari tindak pidana mengenai kekerasan seksual pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum sendiri mengalami  berbagai  kendala  yaitu  ialah kesulitan dalam melakukan pencarian mengenai  alat  bukti  bahwasannya  memang benar  kejadian  terdapat  suatu  Tindakan pidana yaitu kekerasan seksual. Hal tersebut  dapat  terjadi  di  karena  kan  kurang nya  sumber  informasi  telah  yang  diberikan oleh  korban.selain  itu  juga  pihak  korban maupun  keluarga  dari  korban  sendiri  justru memiliki  anggapan  bahwa  suatu  kejadian yang dialami oleh korban sendiri merupakan suatu  aib  yang  dimana  dianggap  bisa membuat nama baik dari pihak keluarganya menjadi  tercemar  karena  adanya  tindak pidana  tersebut  jika  para  masyarakat mengetahuinya. 7
Selanjunya  para  anak  yang  menjadi seorang  korban  menganggap  dirinya  ini tidak  memiliki  daya  sehingga  mereka  justru memilih  untuk  bersikap  pasrah,  diam maupun  ketakutan  untuk  menceritakan teraik dengan apa yang telah mereka alami. Sehingga  mereka  akan  cenderung  untuk menarik dirinya untuk jauh dari pergaulannya  serta  mereka  menganggap bahwa  dirinya  telah  melakukan  dosa.  Yang terakhir  ialah  terdapat  suatu  ancaman  yang diberikan oelh pihak pelaku, dimana
7 Mutiara  Nastya  Rizky  and  others, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Eksploitasi  Seksual  Komersial  Melalui  Media Sosial,” Media Iuris, 2.2 (2019), 197–216
ancaman  ini  membuat  korban menjadi  tidak berani dan juga ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.
Selain  itu  kendala  lain  nya  yang  sering kali  dirasakan  dan  juga  ditemui  ialah mengenai kendala  dalam bidang pemberian fasilitas  terkait  dengan  bantuan  hukum. Dimana  pada  beberapa  daerah  yang terdapat  di  Indonesia  sendiri  berkaitan dengan  upaya  dalam  pemberian  fasilitas terhadap perlindungan serta juga melaksanakan pengawasan bagi para korban  dari  tindak  pidana  terkait  dnegan kekerasan seksual seperti
fasilitas mengenai rumah aman justru masih kekuranagan tempat. Hal tersebut di karenakan kurangnya anggaran biaya untuk menyediakan  rumah  aman  serta  termasuk juga dengan biaya operasional dari pemberian bantuan tersebut. 8
Belum  tersedianya  rumah  aman  bagi anak  korban  kekerasan  seksual  menjadi kendala  dalam  memberikan  pengawasan dan pendampingan konseling untuk memulihkan trauma psikologis korban sehingga  untuk  sementara  waktu  peran serta dari keluarga korban untuk mendampingi  dan  menjadi  garda  terdepan dalam pemulihan psikis terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian  pihak  Dinas  P2KBP3A  juga  ikut rutin untuk melakukan pendampingan terhadap  korban  agar  kondisi  psikis  dari korban cepat membaik  agar  dapat  menatap masa  depannya  lagi.  Kendala  yang  dapat muncul dalam kaitannya pemberian perlindungan  dalam  kaitannya  menegakkan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual ialah dapat pula bersumber pada diri dari korban. Maksudnya  ialah  korban  sendiri  yang menghendaki agar tidak dilindungi oleh para penegak  hukum  sehingga  hak  korban sendiri tidak dapat terlaksana. 9
Misalnya  saja  mengenai  keamanan  diri bagi  korban  agar  terhindar  dari  pelaku  jika pelaku  belum  dapat  tertangkap,  korban
8 Nopiana  Mozin  and  Maisara  Sunge, “Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan,”  Jurnal  Ius Constituendum, 6.1 (2021), 166–81.
9 Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, and Aga  Anum  Prayudi,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan  Seksual,”  PAMPAS:  Journal  of Criminal Law, 2.1 (2021), 30–44.
memiliki  hak  untuk  dapat  disembunyikan  di rumah  aman  akan  tetapi  pihak  korban enggan  atau  bahakan  tidak  bersedia  untuk ditempatkan  di  rumah  aman  yag  telah disediakan.  Hal  ini  sendiri  dapat  saja  terjadi dikarenakan  kurang  adanya  rasa  percaya pada  penegak  hukum  itu  sendiri.  Kendala lain yang sering timbul adalah suatu kendala yang  bersumber  dari  aparat  penegakkan hukum.  Kendala  tersebut  dapat  berupa adanya  seorang  oknum  dari  penyidik  yang seringkali melaksanakan sautu penyimpangan  yang  dalam  hal  ini  terkait dengan  kepentingan  atas  hak-hak  yang dimiliki oleh korban kejahatan. 10
Tidak dapat menutup kemungkinan berkaitan  dengan  adanya  penyimpangan  ini dapat  pula  menimbulkan  suatu  akibat  yaitu mengenai  mental  yang  buruk  dimana  hal tersebut  dipertunjukkan  oleh  para  oknum- oknum  dari  pihak  kepolisian  sebagai  pihak penegak  hukum  itu  sendiri.  karena  ada beberapa  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  harus  memberikan  sejumlah uang  guna  mendapatkan  perlindungan  dari pihak  kepolisian  dan  banyaknya  jumlah anak  yang  menjadi  korban  perkosaan  yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan.  Perbedaan  jumlah  memang kerap  menjadi  kendala  dalam  segala  hal, tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban,  seiring  meningkatnya  tindak  pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya. 11
Bantuan  Hukum  merupakan  bantuan yang  di  berikan  kepada  penerima  bantuan hukum  yang  menghadapi  masalah  hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik  dalam  menanggani  secara  litigasi maupun non-litigasi. Pemberi bantuan hukum  memberikan  bantuan  hukum  yang
10 Belli  Jenawi,  “Kajian  Hukum  Terhadap Kendala  Dalam  Perlindungan  Hukum  Oleh Aparat  Penegak  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Pelecehan  Seksual  (Ditinjau  Dari  UU  No.  35 Tahun 2014),” Lex Crimen, 6.8 (2017)
11 Ni  Kadek  Citra  Purnama  Dewi  and  I Nyoman  Gede  Remaja,  “Efektivitas  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng,” Kertha Widya, 8.1 (2021), 156–75.
meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi, mewakili,  membela,  dan/atau  melakukan tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan hukum  penerima  bantuan  hukum  tersebu sebagai bahagian dari pelaksanaan jaminan kepstian hukum. dalam menjalankan bantuan  hukum  ini  sering  kali  menemukan berbagai kendala yang di hadapi khususnya tidak  efektifnya  implementasi  pelaksanaan regulasi  yang  sering  tidak  berajan  tidak sesuai sebagaimana mestinya, permasalahan  dari  pemberian  bantuain hukum  ini  adalah  mengenai  belum  adanya bantuan hukum yang merata. 12

## C.  Kesimpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial  anak  melalui  media  sosial  di Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  serta  terdapat  pada  UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang didalamnya mengatur  mengenai  bentuk  perlindungan yang  diberikan  terhadap  anak  sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial, yaitu upayaarehabilitasi, upayaaperlindunganndari
pemberitaannidentitas  melalui  media  masa dan untuk
menghidari
labeliasi, pemberianjaminannkeselamatan,  mendapat pendampingan atau advokasi selama proses  perkara  dan  setelahnya,  serta pemberian aksesbilitas untuk ddapat tmemperoleh iinformasi iperkembangan perkara.  Dalam  menjalakan  perlindungan hukum  tersebut  diperlukan  pula  peran  dari masyarakat luas.
Berdasarkan  asas-asas  perlindungan hukum yang diatur dalam instrumen internasional  dan  sistem  hukum  Indonesia, dapat  disimpulkan  bahwa  hak-hak  anak korban  kejahatan  seksual  harus  dilindungi dan  diutamakan  sebagai  hal  yang  penting. Prinsip-prinsip  tersebut  menjamin  bahwa anak  korban  kejahatan  seksual  harus dilindungi  dari  diskriminasi  dan  kepentingan terbaik  anak  harus  diutamakan  dalam semua  keputusan  yang  berkaitan  dengan
12 Hamka  Pradana  and  Sulung  Najmawati, “Efektivitas  Peran  DP2PA  Dalam  Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,”  Mitsaq:  Islamic  Family  Law  Journal, 1.1 (2023), 57–70.
hak  dan  kesejahteraan  anak.  Anak  juga memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan  dengan  dirinya  sendiri.  Prinsip- prinsip  ini  harus  diterapkan  dalam  praktik, termasuk  dalam  penegakan  hukum  dan pemberian  layanan  kesehatan,  pendidikan, dan  dukungan  sosial.  Namun  demikian, masih  diperlukan  upaya  yang  lebih  serius dan  terpadu  untuk  menjamin  perlindungan yang  tepat  dan  efektif  bagi  anak  korban kejahatan seksual.

## Daftar Pustaka
Belli  Jenawi,  “Kajian  Hukum  Terhadap Kendala  Dalam  Perlindungan  Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014),” Lex Crimen, 6.8 (2017)
Beni  Ahmad,  Sosiologi  Hukum,  Pustaka Setia Jakarta, 2007
Hamka  Pradana  and  Sulung  Najmawati, “Efektivitas  Peran  DP2PA  Dalam Memberikan  Perlindungan  Terhadap Anak  Korban  Kekerasan  Seksual,” Mitsaq: Islamic Family Law Journal, 1.1 (2023)
Ika  Agustini,  Rofiqur  Rachman,  and  Ruly
Haryandra, “Perlindungan Hukum
Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual:
Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia  Dan  Hukum  Pidana  Islam,”
Rechtenstudent  Journal  UIN  KHAS Jember, 2.3 (2021)
Maulana  Hasan  Wadang,  Advokasi  dan
Hukum  Perlindungan  Ana,  Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000 Mutiara Nastya Rizky and others, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Korban  Eksploitasi  Seksual  Komersial Melalui  Media  Sosial,”  Media  Iuris,  2.2 (2019)
Ni Kadek Citra Purnama Dewi and I Nyoman Gede  Remaja,  “Efektivitas  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan  Dan  Anak  Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap Perempuan  Dan  Anak  Sebagai  Korban Tindak Pidana Kekerasan Di
Kabupaten  Buleleng,”  Kertha  Widya,
8.1 (2021)
Ni  Putu  Rai  Yuliartini  and  Dewa  Gede Sudika  Mangku,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan
Seksual,”  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan,  6.2 (2021) Nopiana Mozin and
Maisara Sunge, “Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,”  Jurnal  Ius  Constituendum, 6.1 (2021)
Solehuddin, Pelaksanaan
Perlindungan
Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  yang Bekerja  di  Bidang  Konstruksi  (Studi  di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013 Suzanalisa, Penanggulangan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi, Legalitas Edisi Desember 2017 Volume IX Nomor 2 Syuha  Maisytho  Probilla,  Andi  Najemi,  and Aga  Anum  Prayudi,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual,”  PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2.1 (2021)