Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM “RED ONE PIECE” YANG DIUNGGAH

## OLEH WIBU TANPA IZIN
I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat 1 , I Made Wiwekananda Tohjiwa 2 , Nyoman Chandra Pratista Wiramadha 3
1 E-mail: maspuspitaningrat@gmail.com ; 2 E-mail: Wiwekanandatj2307@gmail.com ; 3 E-mail: chandrapratista@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Abstrak, Kepopuleran Anime didukung  oleh  kemajuan  teknologi,  informasi  dan komunikasi  yang  pesat,  dapat  memberikan  celah  kepada  penggemar  melakukan  suatu pelanggaran  hak  cipta  yaitu  mengunggah  film Anime tanpa  izin  pencipta,  seperti  film “ Red One Piece ” yang kini beredar pembajakan di negara yang belum mendapatkan izin publish  dari  pemegang  hak  cipta.  Adapun  permasalahan  yang  diangkat  dari  tulisan  ini yaitu:  (1)  Aturan  hukum  terhadap  hak  cipta  suatu  film  Anime,  dan  (2)  Perlindungan hukum terhadap  hak cipta film Anime yang diunggah oleh wibu tanpa izin. Penelitian ini termasuk  penelitian  secara  doktrinal  yang  menggunakan  data/bahan  hukum  primer, data/bahan  hukum  sekunder  dan  data/bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan data/bahan  hukum  dilakukan  dengan  sistem  kartu  serta  menggunakan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dalam penelitian ini yaitu: Pertama, aturan  hukum mengenai hak cipta suatu film telah ada pada Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  dan  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk si pencipta sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat  (3). Pembajakan juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h. Kata Kunci : Anime, Wibu, Hak Cipta
Abstract,  The  popularity  of  Anime  is  supported  by  rapid  advances  in  technology, information  and  communication,  can  provide  loopholes  for  fans  to  commit  copyright infringement, namely uploading Anime films without the author's permission, such as the film "Red One Piece" which is now circulating piracy in countries that have not obtained publishing permission from copyright holders. The issues raised from this paper are: (1) Legal  rules  against  the  copyright  of  an  Anime  film,  and  (2)  Legal  protection  of  the copyright  of  Anime  films  uploaded  by weebs without  permission. This  research  includes doctrinal research that uses primary legal data/materials, secondary legal data/materials and  tertiary  legal  data/materials.  The  technique  of  collecting  data/legal  materials  is carried  out  with  a  card  system  and  uses  a  statutory  approach,  a  fact  approach,  and  a conceptual  analysis  approach.    The  results  in  this  study  are:  First,  the  legal  rules regarding  the  copyright  of  a  film  have  existed  in  Law  Number  28  of  2014  and  Law Number 11 of 2008. Second, the legal protection that can be provided for the creator has been  stated  in  Law  Number  28  of  2014  in  Article  9  paragraph  (2)  and  paragraph  (3). Piracy may also be subject to sanctions as stipulated in Article 113 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 in Article 9 paragraph (1) letter c, letter d, letter f, and/or letter h. Keywords : Anime, Wibu, Copyright
PENDAHULUAN Anime adalah karya animasi buatan  negara  Jepang  yang saat  ini  telah berkembang sebagai bentuk budaya popular  dengan  penggemar  yang  cukup banyak. Anime tidak  hanya  dipandang sebagai  sarana  hiburan  semata,  sebagian besar  orang  bahkan  menganggap  kartun
tersebut sebagai  tontonan  hari-hari,  karena ceritanya  kerap  menginspirasi.  Istilah “ Anime ”  sangat  lazim  di  kenal  di  luar jepang sebagai jenis animasi yang berhubungan  dan  atau  diproduksi  oleh negara Jepang.
Anime bisa  menjadi  sangat  populer dan  digemari  seluruh  lapisan  masyarakat dari segala usia karena memiliki alur cerita yang  menarik,  grafik,  gambar,  seni  suara, dan soundtrack musik yang indah. Kepopuleran Anime tidak hanya
dikalangan  masyarakat  jepang,  tetapi  juga oleh masyarakat internasional salah satunya masyarakat Indonesia. 1
Dalam  hal  kekayaan  Intelektual, Anime  adalah  salah  satu  bentuk  karya intelektual karena Anime merupakan suatu ciptaan oleh manusia menggunakan kejeniusannya dan kreativitas yang kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  nyata yakni  film  animasi.  Mengenai  suatu ciptaan  pada  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya  disebut  UU  HC)  Pasal  1 Angka  5  mendefinisikan  "setiap  karya cipta  yang  dihasilkan  atas  inspirasi, imajinasi kemampuan,
kecekatan, keahlian,  pikiran,  seseorang  baik  dibidang ilmu  pengetahuan  ,sastra,  seni,  yang diekspreasikan dalam bentuk nyata.” 2 Karya  intelektual  itu  kemudian sangat perlu dijaga dan dilindungi keberdaannya  agar  tidak  terjadi  hal  hal yang  merugikan  bagi  si  pencipta.  Untuk mengapresiasi  si  pencipta  atas  suatu  karya intelektualnya,  maka  diberikanlah  hak cipta  atau  hak  eksklusif  pencipta  atas karyanya  yang  lahir  dari  kreativitas intelektualnya. Tidak semua orang memiliki kemampuan mempekerjakan
1 Mokhammad zakky. (2017).
"pengertian  &  sejarah  anime  jepang  lengkap. infoakurat.com. diakses dari https://www.infoakurat.com/2017/08/pengertia n-sejarah-anime.html.” diakses pada tanggal 10 November 2022.
2 Ni  Made  Rian  S,  I  Made  Sarjana, PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT  PEMBAJAKAN  FILM  PADA SITUS  ONLINE,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum Kertha Semaya vol.4 no.2, hlm.3
otaknya dengan intelektual yang dimilikinya secara maksimal untuk berkarya, tidak semua orang dapat menghasilkan “ intelectual property rights ”.  Itu  sebabnya  hak  atas  kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.
Sesuai  dengan  Pasal  1  Angka  (1) UUHC  yang  berisi  “Bahwa  Hak  Cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”. 3
Hak ekslusif yang dimaksud dalam Undang-Undang  tersebut  terdiri  atas  hak moral  dan  hak  ekonomi.  Setiap Anime yang  tercipta  otomatis  mendapatkan  hak- hak tersebut berdasarkan prinsip deklaratif. Yang  dimaksud  dengan  Hak  Moral  adalah hak  yang  melekat  secara  abadi  pada  diri Pencipta,  tidak  dapat  dipisahkan  dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya  hak  tersebut  melekat  selama  hidup pencipta  bahkan  hingga  setelah  meninggal dunia.
Hak  Moral  yang  terlekat  pada  diri pencipta  untuk  tetap  mencantumkan  atau tidak mencantumkan namanya pada salinan  sehubungan  dengan  pemakaian ciptaannya  untuk  umum,  menggunakan nama  samarannya,  mengubah  ciptaannya sesuai dengan kepatutan
dalam masyarakat,  mengubah  judul  dan  anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi ciptaan,  modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya.
Sedangkan Hak ekonomi berdasarkan  UUHC  Pasal  8  merupakan hak  eksklusif  pencipta  atau  pemegang  hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas
ciptaan. Tingginya
tingkat kepopuleran  karya  animasi  jepang  ini menarik  orang-orang  atau  para  “wibu” untuk  melakukan  pembajakan  pada  karya
3
Monika Suhayati, 2014, PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP HAK  EKONOMI  PEMILIK  HAK  TERKAIT,
Jurnal Hukum, hlm. 207.
tersebut  dan  tentunya  merugikan  si pencipta yang telah menciptakannya.
Pembajakan  adalah  salah  satu pelanggaran  hak  cipta  terhadap  hak  moral dan  hak  ekonomi  dari  pencipta,  Pada jaman  sekarang  pembajakan  semakin marak  terjadi  dikarenakan  perkembangan teknologi  yang  memudahkan  setiap  orang mengcopy, atau menggandakan atau bahkan  merekam  suatau  karya  intelektual dalam  hal  ini  film  Anime  tanpa  ijin  dari pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  yang kemudian  hasil  dari  pembajakan  tersebut diunggah dengan mudah  melalui  web  atau situs-situs  film  Anime  dan  juga  media sosial.
Di  Indonesia,  masyarakat  dengan mudah  dapat  mengakses  film  animasi Negeri  Sakura  ini  secara  gratis  dan  sudah ter-translasi  atau  ter-dubbing  melalui  situs atau  website  tertentu,  khusunya  komunitas “wibu”  yang  kegiatan  utamanya  adalah penyulihan  suara  atau  perekaman  ulang suara  film  Anime  dengan  menggunakan teknik vokal beragam dan suara yang khas pada  tokoh  karakter  film  dengan  tujuan untuk  menerjemahkan  film  tersebut  dari Bahasa  Jepang  ke  bahasa  lainnya  yang dilakukan  oleh  seorang  atau  berberapa orang penggemar. 4 Menurut laporan tahunan BSA/IDC  Global  Software  Study  yang dirilis bulan Mei 2005, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pembajakan ke-5 tertinggi di dunia setelah Vietnam,  China,  Ukraina  dan  Zimbabwe. 5
Berdasarkan  hal  itu  penulis  tertarik melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan  Hak  Cipta  Film Red  One
Piece Yang  Diunggah  Oleh  Wibu  Tanpa Izin"
4 Ni  Made  Gearani  Larisa  Paramita, 2019,  PERLINDUNGAN  HUKUM  HAK CIPTA  FILM  ANIME  YANG  DIUNGGAH OLEH KOMUNITAS FANDUB TANPA IZIN PENCIPTA,  Bagian  Hukum  Bisnis  Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4.
5 Sariyun Naja Anwar, 2009, PENGARUH FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP  INTENSITAS  PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK BAJAKAN,
Dinamika Informatika, hlm. 131.

## RUMUSAN MASALAH
1. Apa  saja  aturan  hukum  terhadap  hak cipta suatu film Anime? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap  hak  cipta  film  Anime  yang diunggah oleh wibu tanpa izin?

## METODE PENELITIAN
Tipe penulisan penelitian ini adalah Doctrinal Research , yang merupakan suatu penelitian yang menghasilkan  penjelasan  yang  sistematis mengenai  norma-norma  hukum  yang mengatur  suatu  kategori  hukum  tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar  norma  hukum,  menjelaskan  bidang- bidang  yang  sulit  dan  juga  memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan  norma  hukum  yang  akan datang (ius constituendum ) . 6
Penelitian  ini  juga  menggunakan data/bahan hukum berupa: primer, sekunder  dan  tersier.  Data/bahan  hukum primer berupa peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  baik  di  tingkat nasional  maupun  di  tingkat  lokal. 7 Selain itu  penulisan  jurnal  ini  menggunakan data/bahan hukum sekunder berupa literatur,  jurnal  maupun  karya  tulis  yang berkaitan dan relevan
dengan permasalahan  tersebut. 8 Data/bahan  tersier berupa  kamus  untuk  mengartikan  istilah- istilah asing yang perlu diterjemahkan.
Teknik  pengumpulan  data/bahan hukum  dilakukan  dengan  menggunakan sistem kartu ( card system ) yaitu menelusuri,  membaca  serta  mencatat beberapa  isi  penting  dari  literatur  yang terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah, seperti: pendekatan perundang-undangan (statue-approach),
6 Peter  Mahmud  Marzuki,  2008, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, h. 32.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
2007, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat, PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, h. 12.
8 Ibid. , h. 155.
pendekatan  fakta (fact  approach) dan pendekatan  analisis  konseptual (analytical conseptual approach) . 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aturan  Hukum  Hak  Cipta  Film Anime
Anime  merupakan  suatu  karya intelektual  karena  dihasilkan  dari pemikiran  atau  ide  seseorang.  Suatu ide  dan  pemikiran  yang  kemudian dituangkan  dalam  bentuk  karya  film animasi tidaklah hal yang mudah, kerja keras seorang pencipta perlu diapresiasi  dengan  memberikan  suatu hak  yang  disebut  dengan  Hak  Cipta. Hak-hak  tersebut  kemudian  harus dilindungi  dengan  aturan-aturan  agar tidak  dilanggar  oleh  orang  lain  yang dapat  merugikan  si  pencipta  dari  segi moral dan ekonomi.
Aturan-aturan  hukum  mengenai hak  cipta  suatu  film  telah  ada  yakni pada  UUHC.    Pada  UUHC  tersebut telah  tertera  segala  pengertian  terkait hak cipta dan bentuk bentuk pelanggaran.  seperti  pada  Pasal  8 sampai  dengan  Pasal  11  buku  ketiga tentang  hak  ekonomi.  Berdasarkan UUHC  terdapat  salah  satu  objek  yang dilindungi  ialah  Pasal  40  huruf  m menjelaskan bahwa karya sinematografi  adalah  ciptaan  yang berupa gambar bergerak ( movingimages ) antara lain film dokumenter, film iklan, reportarse atau film  cerita  yang  dibuat  dengan skenario, dan film kartun.
Di  dalam  pemutaran  film  di dalam  bioskop  banyak  orang  yang merekam  dan  membajak  suatu  film yang kemudian hal itu akan merugikan pihak pelaku perfilman yang hasil dari kerja  kerasnya  di  bajak.  Sebagai  satu contoh kasus pembajakan film tersebut yaitu  pembajakan  film  “RED  ONE PIECE”  yang  kini  banyak  sekali beredar  potongan  potongan  ataupun full  video  hasil  dari  perekaman  di bioskop,  selain  dari  rekaman  bioskop
9 Peter  Mahmud  Marzuki, Op.Cit .,  h. 93.
pembajakan  banyak  beredar  dimedia sosial  yang  mendapatkan  video  dari situs-situs  ilegal  dan  bisa  diunduh dengan mudah. Perbuatan mengunduh ( download) film  asing  dalam  hal  ini Anime  bajakan  dari  internet  tentunya dapat dikategorikan sebagai penggandaan  suatu  ciptaan  secara tidak  sah  yang  dapat  dikenakan ketentuan  dalam Pasal  113  ayat  (3)
UUHC dan  lebih  lanjut  lagi,  apabila setelah mengunduh lalu didistribusikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat
dikategorikan  sebagai  “pembajakan” sebagaimana  didalam Pasal  1  Angka 23 UUHC. 10
Suatu  pembajakan  film  Anime pastinya  telah  melanggar  pasal  yang mengatur  tentang  hak  ekonomi,  yang dimaksud  dengan  hak  ekonomi  dari pencipta  termuat  pada  Pasal  9  UU 28/2014 tentang hak cipta.
Kemudian  juga  pada  Pasal  9 ditegaskan  bahwa  setiap  orang  yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  mendapatkan  izin  pencipta  atau pemegang  hak  cipta,  dan  setiap  orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Kemudian dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) mengatur  tentang  informasi  serta transaksi  elektronik,  atau  teknologi informasi  secara  umum.  Berikut  ini adalah  pasal  dari  UU  ITE  yang mengatur terkait Hak Kekayaan
Intelektual diantaranya: Pasal 25 Gan  gan  Gunawan  Raharj,  2020, PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  HAK  CIPTA  DI  BIDANG PEMBAJAKAN  FILM,  Jurnal  Meta  Yuridis
Vol. 3 No (2), hlm. 94.
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan  sebagai  karya  intelektual, hak  cipta,  paten,  merek,  rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib  dilindungi  oleh  Undang-Undang ini  dengan  memperhatikan  ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Pasal 27 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik. Perlindungan Hukum Terhadap Hak  Cipta  Film  Anime  Yang Diunggah Oleh Wibu Tanpa Izin Film  Anime  termasuk  salah  satu ciptaan  yang  dilindungi  oleh  hukum Indonesia.  Dalam  Hak  Kekayaan Intelektual,  hak  cipta  merupakan  salah satu bidang yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimuat  dalam  Pasal  40  UUHC. Berdasarkan  hal  tersebut,  bahwa  film Anime merupakan karya yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan perlindungan  kepada  individu  dengan mengharmonisasikan  relasi  nilai-  nilai atau kaidah-kaidah yang menjadi sikap dan  tindakan  dalam  menciptakan ketertiban  dalam  pergaulan  hidup manusia.
Kurangnya  kesadaran  hukum dan  perlindungan  hak  cipta  ini menyebabkan  maraknya  wibu  tanpa izin  ini  semakin  menyebar  luaskan aktivitas  internet  yang  mudah,  cepat, unik  dan  tidak  mengenal  batas  teritori wilayah  antar  negara  dengan  maksud tujuan  komersial.  Hal  ini  melahirkan masalah  mendasar  mengenai  kekuatan hukum  dalam  tugasnya  melindungi hak  cipta  dan  penegakan  sanksinya. Pasal 1 Angka 12 UUHC:
Penggandaan  adalah  proses, perbuatan,  atau  cara  menggandakan satu Salinan Ciptaan dan/atau
fonogram  atau  lebih  dengan  cara dan  dalam  bentuk  apapun,  secara permanen atau sementara. Kegiatan  wibu  yang  seperti  itu tergolong tindak pidana jenis pembajakan  karya  sinematografi  yaitu film  Anime.  Pembajakan  tanpa  seizin dari  pencipta  film  Anime  itu  sendiri adalah  bentuk  pelanggaran  yang  harus dijatuhi sanksi.
Perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  untuk  si  pencipta  sudah tertuang  pada  UUHC  yaitu  pada  Pasal 9  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  yang  memuat bahwa “setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana  di  maksud  pada  Pasal  9 ayat  (1)  wajib  mendapatkan  izin  dari pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan  secara  komersial  tanpa izin pencipta.”
Berdasarkan  pada  penjelasan pasal  diatas,  kegiatan  wibu  yang mempertunjukan  karya  film  Anime tersebut  melalui  internet  tanpa  izin  si pencipta merupakan suatu pelanggaran hak  cipta  dan  dapat  dikenakan  saksi sebagaimana  ditaur  pada  Pasal  113 ayat  (2)  UUHC  yang  menegaskan bahwa:  “ Setiap  orang  yang  dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta/Pemegang  HC  melakukan pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat  (1)  hurf  c,  huruf  d,  huruf  f, dan/atau  huruf  h  untuk  penggunaan secara  komersial  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp. 500.000.000,00. ” Wibu  tersebut  juga  melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU ITE  pada Pasal 32 yang menjelaskan:  “ Setiap  orang  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan  hukum  dengan  cara  apapun mengubah,  menambah,  mengurangi,
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi
elektronik  atau  dokumen  elektronik milik  orang  lain  atau  milik  publik
dipidana  penjara  delapan  tahun  dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. ” Ketentuan  Pasal  48  ayat  (2) Undang-Undang  Informasi  Transaksi Elektronik mengatur tindakan perekaman  dan/atau  mendistribusikan juga  mendapatkan  ancaman  pidana paling  lama  9  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 3.000.000.000,00.Perlindungan  dalam UU  ITE  dapat  dikaitkan  dengan kegiatan “wibu” yang disebabkan oleh perangkat yang digunakan wibu dalam kegiatanya  merekam  film  Anime tersebut  dengan  kamera  atau  alat perekam yang kemudian disebarluaskan  atau  didistribusikan dalam  internet  tanpa  izin  pencipta dengan tujuan komersial.

## KESIMPULAN
Aturan  hukum  mengenai  hak  cipta suatu  film,  khususnya  terkait  pelanggaran pembajakan  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta dan  juga  diatur  dalam  Undang  Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  untuk  si  pencipta  sudah  tertuang pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  pada  Pasal  9  ayat (2)  dan  ayat  (3).  Pembajakan  juga  dapat dikenakan  sanksi  sebagaimana  diatur  pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 9 ayat (1) hurf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h  untuk  penggunaan  secara  komersial dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp.  500.000.000,00.  Kemudian ketentuan  Pasal  48  ayat  (2)  Undang- Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik mengatur  tindakan  perekaman  dan/atau mendistribusikan juga mendapatkan ancaman  pidana  paling  lama  9  tahun  dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Budi  Agus  Riswandi  &  M.Syamsudin, 2004, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Budaya  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Kaligis,  O.C,  2012, Teori-Praktik  Merek dan Hak Cipta , PT. Alumni, Bandung. Marzuki,  Peter  Mahmud  2008, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Supasti Dharmawan, Ni Ketut, et.al, 2016, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) , Deepublish, Yogyakarta. Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum: Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,
Genta Publishing, Yogyakarta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,
2007, Penelitian  Hukum  Normatif:
Suatu  Tinjauan  Singkat, PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudjana, 2008, Hukum Kekayaan Intelektual , CV Keni Media, Bandung. JURNAL Anwar,  S.  N.  (2009).  Pengaruh  Faktor Psikologis Terhadap Intensitas Penggunaan Peraangkat Lunak Bajakan. Dinamika Informatika , 131. Ni  Made  Rian  S.,  I.  M.  (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta  karya  Sinematografi  Terkait Pembajakan  Film  Pada  Situs  Online. Jurnal  ilmiah  ilmu  Hukum  Kertha
Semaya , 3.
Paramita,  N.  M.  (2019).  Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  Film  Anime  yang diunggah  oleh  Komunitas  Fandub Tanpa Izin Pencita. 4.
Raharja, G.G.G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Di
Bidang  Pembajakan  Film. Jurnal  Meta Yuridis , 94.

## INTERNET
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pel anggaran-hak-cipta-mengambil-naskah- di-internet-cl90  (Diakses  tanggal  12 November 2022 Pukul 23.33 PM) https://www.its.ac.id/news/2022/03/30/lep as-perfilman-indonesia-dari-cekikan- parasit-bernama-pembajakan/  (Diakses tanggal 16 Desember 2022 Pukul 19.55
PM)
PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5599) Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Serta  Transaksi Elektronik,  Atau  Teknologi  Informasi Secara  Umum  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)