Submitted : 6 Januari 2023, Accepted : 26 Januari 2023, Published : 22 Mei 2023 Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Performance Measurement With The Value For Money Approach As An Embodiment Of Good Governance (Case Study At The Surabaya Social Service For 2017-2021)
Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Surabaya Tahun 2017-2021 )
Isro’ul Hasanah 1* , Muhammad Taufik Hidayat 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 1,2
Isroulhasanah2@gmail.com 1 , taufikhidayat@untag-sby.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This research aim to measure, analyze and find what the performance of the Surabaya City Social Service is like from 2017-2021 as measured by the Government Agencies Performance Accountability Report on Value For Money. The metod used in this study is the use of qualitative descriptives methods, using data source,  namely  primary  and  secondary  data.  Data  collection  technique  use  surveys,  interviews  and documentation. The informants in the study were one general and staffing sub-coordinator head, two general  and  staffing  staff  and  another  from  the  community.  The  result  of  this  study  are  that  the performances  of  the  Surabaya  City  Social  Service  is  economical,  efficient  and  effective.  On  economic measurement  based  on  the  budget.  Efficient  measurement  is  based  on  the  ratio  of  the  number  of realized  outputs  produced  to  inputs.  Measuring  effectiveness  can  be  reviewed  through  comparisons between budget targets and actual realization. Based on the assessment of Good Governance applying the principle of acountability and transparency, the accountability assessment as measured by LAKIP and SAP  shows  that  the  Surabaya  City  Social  Service  has  carried  out  their  performance  in  an  accountable manner. As for the assessment of transparency, it has succeeded in implementing transparency in the public.
Keywords: Value  For  Money,  Economical,  Efficient,  Effectiveness,  Good  Governance,  Accountability, Transparency.

## ABSTRAK
Penelitian ini dengan tujuan guna pengukuran, penganalisisan dan mengetahui seperti apa kinerja pada Dinas Sosial Kota Surabaya dari tahun 2017-2021 yang di ukur dari Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempergunakan Value For Money . Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni mempergunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  menggunakan  sumber  data  yakni  data  primer  dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan survei, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian yakni satu kepala sub koordinator umum dan kepegawaian, dua staff umum dan kepegawaian dan satu lagi dari masyarakat. Hasil penelitian ini yakni Kinerja pada Dinas Sosial Kota Surabaya telah ekonomis,  efisien,  dan  efektif.  Pada  pengukuran  ekonomis  berlandaskan  pada  anggaran.  Pengukuran efisien  berdasar  pada  rasio  jumlah  realisasi output yang  terhasilkan  dengan input .  Pengukuran efektivitas  bisa  ditinjau  melalui  perbandingan  antara  target  aggaran  dengan  realisasi  yang sesungguhnya.  Berdasar  pada  penilaian Good  Governance menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi,  penilaian  akuntabilitas  yang  diukur  dari  LAKIP  dan  SAP  menunjukan  Dinas  Sosial  Kota Surabaya  sudah  melaksanakan  kinerja  mereka  dengan  akuntabel.  Untuk  penilaian  dari  transparansi menunjukan sudah berhasil untuk melaksanakan transparansi pada masyarakat.
Kata  kunci: Value  For  Money ,  Ekonomis,  Efisien,  Efektivitas, Good  Governance ,  Akuntabilitas, Transparansi.

## 1. Pendahuluan
Akuntabilitas publik bukan sebatas guna menampilkan kemampuan uang publik bisa dipergunakan  dengan  ekonomis,  efisien,  dan  efektif,  juga  berhubungan  dengan  suatu kewajiiban  untuk  memberik  informasi  dan  tanggungjawab  terkait  yang  sudah,  sedang,  dan
akan direncanakan lembaga pemerintahan. Selain itu juga berfungsi menjadi alat ukur kinerja lembaga  pemerintahan,  sehingga  bisa  diketahui  sejauh  apa  kinerja  pelayanan  publik  yang sudah dilakukan.
Pengukuran  kinerja  menjadi  faktor  penting  didalam  suatu  organisasi.  Tidak  hanya dalam penilaian anggaran sektor publik, akuntabilitas pengukuran kinerja sebuah organisasi juga  dibuthkan  guna  hasilkan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  berkualitas,  serta  tepat sasaran.  Pengukuran  kinerja  organisassi  sektor  publik  juga  dilaksanakan  dalam  membantu perbaikan kinerja pemerintah dengan fokus dalam tujuan dan sasaran program unit kerja dan kegiatan pada organisasi. Melalui organisasi sektor publik diwajibkan untuk tingkatkan efisien dan  efektivitasnya  untuk  memberi  pelayanan  publik  pada user layanan  publik.  Juga pengukuran  kinerja  dipergunakan  untuk  pengalokasian  sumber  daya  dan  membuat keputusan. Hal ini mampu wujudkan pertanggung jawaban publik dan perbaikani komunikasi organisasi.
Konsep value for money adalah suatu prinsip tata kelola organisasi sektor publik yang menjadi fundamental 3 elemen utama yakni: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Supaya bisa tercapai value for money di organisasi sektor publik yaitu mempergunakan biaya input paling kecil guna mencapai output yang optimum untuk wujudkan tujuan organisasi.
Dari  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  meneliti  pengukuran  kinerja  dengan mengambil  judul  “Pengukuran  Kinerja  Dengan  Pendekatan  Value  For  Money  Sebagai Perwujudan good Governance”.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Organisasi Sektor Publik
Organisasi  ialah  serikat  formal,  terstruktur,  dan  terorganisir  yang  disatukan  supaya mencapai  sebuah  tujuan  organisasi.  Tiap  organisasi  wajib  memiliki  manajemen  untuk pelaksanaan fungsi organisasi secara baik. Keberadaan manajemen organisaasi, pengawasn, dan  pengendalian  dalam  anggota  organisasi  dan  sumber  daya  lain  yang  bermanfaat  dalam jalankan organisasi berdasar pada visi dan misi yang sudah ditentukan.

## Pengukuran Kinerja
Ialah sebuah proses menilai kemajuan pekerjaan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditntukan, juga informasi terhadap efisiensi pemakaian sumber daya untuk hasilkan produk (Zubair, 2016).
(Mahmudi,  2007)  berpendapat  tujuan  pelaksanaan  pengukuran  kinerja  dalam  sektor publik  ialah:  (1)  Dapat  ketahui  tingkat  tercapainya  tujuan  organisasi,  (2)  Sediakan  sarana pembelajaran pegawai, (3) Perbaikan kinerja periode kedepannya, (4) Memberi pertimbangan yang  sistematis  untuk  pembuatan  keputusan  memberi  reward  atau  punishment,  (4) Pemotivasian pegawai, (6) Terciptanya akuntabiilitas.
Indikator kinerja ialah pengetahuan yang menandai baik kualitatif ataupun kuantitatif bahwa  perusahaan,  kinerja  yang  terjadi  pada  perusahaan  tersebut  (Amir,  2018).  Sedangkan menurut (Sedermayanti, 2017) berpendapat ] indikator kinerja ialah sebuah standar kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan.

## Konsep Value For Money
Didefinisikan  sebagai  tolak  ukur  pengukuran  kinerja  dalam  organisasi  pemerintah berdasar dalam ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Arisaudi, 2016). (Setyanningrum, 2017)  menyatakan  sebagai  konsep  pengelolaaan  keuangan  organisasi  sektor  publik  yang didasari unsur ekonomis, efisiensi serta efektivitas.

## 1) Ekonomis
Menunjukkan  keterkaitan  dalam  harga  pasar  dan  masukan  yang  sering  disebut  ekonomi ialah  praktik  membeli  barang  dan  jasa  input  pada  tingkat  kualitas  tertentu  dan  harga paling  baik  yang  memungkinkan  ( spendingless ).  Teknik  pengukuran  tingkat  ekonomis adalah sebagai berikut:
Ekonomis = x 100 % Kriteria:
<100% = ekonomis >100% = tidak ekonomis =100% = ekonomis berimbang

## 2) Efisiensi
Berkaitan pada konsep produktivitas berdaya guna untuk pemakaian sumber daya, yakni pemakaian sumber daya diperkecil dan hasilnya dimaksimalkn. Rumusnya adalah sebagai berikut:
Efesiensi = x 100 %
Kriteria: <100% = efisien >100% = Tidak Efisien =100% = efisien berimbang

## 3) Efektifitas
Menurut  (Trihastuti  A,  2017),  berpedapat  bahwa  Efektivitas  adalah  sebuah  ukuran  yang menggambarkan sejauh apa target yang bisa dicapai baik melalui kuantitas ataupun waktu. Kian tinggi presentase target dicapai, kian tinggi tingkat efektivitasnya. Rumusnya adalah sebagai berikut:
Efektivitas = x 100 %
Kriteria: >100% = efektif <100% = tidak efektif =100% = efektif berimbang Value for money memiliki manfaat guna pengukuran kinerja keuangan organissasi sektor publik  sebab  amat  mempermudah  sebuah  instansi  pemerintah  supaya  bisa  memberi kesadaran  terhadap  uang  publik  menjadi  fundamental  dilaksanakannya  akuntabilitas publik.

## Good Governance
Governance adalah prinsip sesuai pada demokrasi, partisipasi masyarakat yang mesti dijalankan pada sektor kehidupan. Mempunyai fungsi agar tercipta transparansi (keterbukaan) pemerintah dengan masyarakat. Penerapan good governance dengan harapan mampu bangun pemerintahan dan jajarannya yang bersih dari korupsi.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas publik ialah kewajiban pihak pemegang amanah guna bertanggungjawab, sajikan  dan  ungkapkan  semua  aktivitasnya  dan  kegiatan  yang  jadi  tanggungjawabnya  pada pihak  pemberi  amanah  mempunyai  hak  dan  kewewenangan  guna  untuk  memohon
pretanggungjawaban  (Mardiasmo  2009).  (Mahmudi,  2015)  berpendapatakuntabilitas  ialah kewajiban  pemerintah  terkait  pengelolaan  sumber  daya,  melapor,  dan  mengungkap  semua aktivitas terkait pada pemakaian sumber daya publik pada pemberi mandat.

## Transparansi
Transparansi  berarti  keterbukaan,  maka  supaya  pemerintah  memiliki  keterbukaan pada masyarakatnya, dibangun sebagai dasar bebasnya arus informasi dengan langsung bisa diterima oleh mereka yang memerlukan.
Dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintah  PP  No  24  Tahun  2005,  Transparansi  ialah memberik informasi keuangan terbuka dan jujur pada masyarakt berdasar pada pertimbangan bahwa  masyarakt  mempunyai  hak  tahu  atas  pertanggungjawban  pemerintah  terkait pengelolaan keuangan sesuai undang-undang.

## 3. Metode Penelitian
Desain penelitian pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yakni mempergunakan studi kasus dan penelitian lapangan ( field research ). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya di Jl. Arief Rahman Hakim No.131-133, Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya, Jatim. Tujuan penelitian yaitu mengukur kinerja instansi pemerintah di Kota Surabaya menggunakan pendekatan  Value  For  Money  sebagai  perwujudan  Good  Governance.  Waktu  penelitian dilaksanakan pada bulan Desember – Selesai. Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu (1) Survey Pendahuluan, melaksanakan  survei  prapenelitian  pada  objek  penelitian.  (2)  Wawancara  (3)  Dokumentasi, pengecekan  langsung  dokumen,  catatan,  arsip,  dan  buku  terkait  permasalahan  yang  hendak diteliti.  Metode  analisis  data  mempergunakan  metode  kualitatif.  Tahapannya  ialah:  (1) Mengumpulkan  informasi  dan  identifikasi  data  pada  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya,  (2) Mendeskripsikn data penelitian terkait kajian penelitian pada Dinas Sosial Kota Surabaya, (3) Melaksanakan analisis data dan pembahasan mengenai pengukuran dengan metode value for money dan good governance pada Dinas Sosial Kota Surabaya, (4) Menarik kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Berdasar  UU  RI  Nomor  15  Tahun  2004  menjelaskan  untuk support berhasilnya penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, tata dalam  peraturan  undang-undang,  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan  dan  rasa  keadilan diperhatikan  dengan  bertanggungjawab.  Hal  ini  mendukung  mengenai  pengukuran  kinerja Dinas  Sosisal  Kota  Surabaya  dengan  mempergunakan value  for  money .  Ekonomis  berkaitan pada masukan , efisiensi mengenai masukan dan keluaran, efektivitas berkaitan keluaran  dan dampak . Perlu  dilakukan  pengukuran  dan  pencatatan  pada  seluruh  aktivitas  yang  dilakukan Dinas  Sosial  Kota  Surabaya,  sehingga  dapat  mengukur  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu organisasi (Permana & Riharjo, 2017).

## Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya Dari Aspek Ekonomi
Berikut  Ialah  tingkat  pencapaian  program  dan  kegiatan  pada  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosisal Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021, jadi target anggaran yang telah tercapai yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Pengukuran Ekonomi Tahun 2017 Tahun Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (RP) 2017  Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 168,314,871,206 155,024,570,193 Program pemberdayaan kelembagaan  1,894,803,188 1,604,302,913
kesejahteraan sosial Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 41,942,998,547 41,473,122,245 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan 12,244,834,930 10,802,497,255 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal 6,643,437,561 5,864,611,661 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 155,081,750 153,728,191 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,557,227,069 3,012,458,207 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 425,775,507 369,771,409 Jumlah Anggaran 235,186,029,758   218,305,062,074 Sumber: LAKIP 2017 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022 Tabel 2. Pengukuran Ekonomi Tahun 2018 Tahun Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (RP) 2018  Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 177.653.645.732   163.255.660.121 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 2.149.606.121 1.915.096.753 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 34.268.173.384 31.836.650.780 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan 14.686.579.538 12.643.117.572 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal 7.283.419.528 6.737.624.861 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 190.938.625 179.519.627 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.716.695.316 4.117.789.735 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 619.336.453 557.952.265 Jumlah Anggaran 241.568.394.697   221.243.411.714 Sumber: LAKIP 2018 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022 Tabel 3. Pengukuran Ekonomi Tahun 2019 Tahun Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (RP) 2019  Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 187,000,542,966   169,061,326,982
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 2,548,348,618 2,223,652,924 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 40,084,660,475 39,360,695,203 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan 14,539,998,849 13,000,487,251 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal 7,784,548,596 7,217,476,855 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,063,339,681 4,861,409,341 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 778,110,926 697,149,420 Jumlah Anggaran 257,799,550,111   236,422,197,976 Sumber: LAKIP 2019 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022 Tabel 4. Pengukuran Ekonomi Tahun 2020 Tahun Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (RP) 2020  Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 4.176.817.339 3.719.504.630 Program Partisipasi Keagamaan 13.510.136.668 12.003.405.683 Program Partisipasi Kepahlawanan 4.557.140.816 4.401.028.015 Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial 32.034.289.491 28.521.870.957 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 581.453.280 306.120.400 Program Pengendalian Layanan Sosial 2.923.252.045 2.830.030.489 Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni 18.382.596.116 18.019.411.517 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.954.286.940 4.775.245.024 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 777.943.393 617.531.076 Jumlah Anggaran 81.897.916.088 75.194.147.791 Sumber: LAKIP 2020 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022 Tabel 5. Pengukuran Ekonomi Tahun 2021 Tahun Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (RP) 2021 Program Rehabilitasi Sosial 27.292.007.679 21.500.401.031 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 12.309.453.517 10.030.354.865
ProgramPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5.255.034.771 4.631.526.876 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2.119.354.082 1.378.043.126 ProgramKoordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 13.411.965.175 12.371.622.422 ProgramPengelolaan Taman Makam Pahlawan 1.368.575.662 1.141.218.350 Program Kawasan Permukiman 23.907.646.911 22.966.455.624 Program Perekonomian dan Pembangunan 3.265.894.576 2.798.681.819 Program Pemberdayaan Sosial 243.846.608 199.288.880 ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 17.020.729.014 14.719.339.021 Jumlah Anggaran 106.194.507.995 91.736.932.014
Sumber: LAKIP 2021 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  maka  dapat  dilakukan  perhitungan  untuk  mengukur  tingkat ekonomi pada tahun 2017 – 2021, adalah sebagai berikut:
Pada tahun 2017 92,83%, lalu menurun tahun 2018 menjadi 91,37%, lalu meningkat pada 2019 menjadi 91,70%, meningkat lagi di 2020  91,81% dan menurun lagi di tahun 2021 menjadi 86,38%.  Hal  ini  biasa  terjadi  disebabkan  program  dan  kendala  di  tiap  tahunnya  pun  pasti berbeda.  Maka  dari  kriteria  ekonomis  menyatakan  kinerja  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  pada tahun 2017-2021 terbukti ekonomis karena memiliki persetasi rasio <100% tiap tahunnya.

## Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya Dari Aspek Efisiensi
Berikut  ini  adalah  tabel  pengukuran  efisiensi  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  pada  tahun 2017-2021:
Pengukuran Efisiensi 2017
1. Program pelayanaan dan rehabiliitasi Kesejahteraan sosial Anggaran tersedia Rp168,314,871,206 dan realisasi Rp155,024,570,193 dengan persentase efisiensinya 92.10%, maka target tercapai.
2. Program pmberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Anggaran  yang  tersedia  Rp1,894,803,188  dan  realisasi  Rp1,604,302,913  persentase efisiensinya 84.67%, maka target tercapai
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Anggaran  tersedia  Rp41,942,998,547  dan  realisasi  Rp41,473,122,245,  persentase  efisiensi 98.88%, maka target tercapai.
4. Program Peningkatn Ketentraman, Ketertiaan dan Kenyamnan Lingkungan Anggaran  tersedia  Rp12,244,834,930  dan  realisasi  Rp10,802,497,255  dengan  persentase efisiensi 88.37%, maka target tercapai.
5. Program penngembangan wawassan dan karakter kebangsan dalam konteks budaya lokal Anggaran tersedia Rp6,643,437,561 dan realisasinya  Rp5,864,611,661 dengan persentase efisiensi 88.28%, maka target tercapai.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran  tersedia  Rp155,081,750  dan  realisasinya  Rp155,081,750  dengan  persentase efisiensi 99.13%, maka target tercapai..
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran  tersedia  Rp3,557,227,069  dan  realisasinya  Rp3,012,458,207  dengan  persentase efisiensinya 84.69%, maka target tercapai.
8. Progrm Pembangunanan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan Anggaran  tersedia  Rp425,775,507  dan  realisasi  Rp369,771,409  persentase  efisiensinya 81.67%, maka target tercapai.
Pengukuran efisiensi tahun 2018 :
1. Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial Anggaran  Rp177.653.645.732  dan  realisasinya  Rp163.255.660.121  persentase  efisiensinya 91,89%, maka target tercapai.
2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Anggaran  Rp2.149.606.121  dan  realisasinya  Rp1.915.096.753  dengan  persentase efisiensinya  89,09%, maka target tercapai.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Anggaran  Rp34.268.173.384  dan  realisasinya  Rp31.836.650.780  persentase  efisiensinya 92,90%, maka target tercapai.
4. Program Penngktan Ketenterraman, Ketertibann dan Kenyamnan Lingkungan Anggaran  Rp14.686.579.538  dan  realisasinya  Rp12.643.117.572  persentase  efisiensinya 86,09%, maka target tercapai .
5. Program pengmbangn wawassan dan karakter kebangsan pada kontekss budaya lokal Anggaran  Rp7.283.419.528  dan  realisasinya  Rp6.737.624.861  persentase  efisiensinya 92,51% , maka target tercapai.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran Rp190.938.625 dan realisasinya Rp179.519.627 persentase efisiensinya  94,02%, maka target tercapai.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran  Rp4.716.695.316  dan  realisasinya  Rp4.117.789.735  dengan  persentase efisiensinya  87,30%, maka target tercapai.
8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan Anggaran  Rp619.336.453  dan  realisasinya  Rp557.952.265  dengan  persentase  efisiensinya 90,09%, maka target tercapai.
Pengukuran efisiensi Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2019,:
1. Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial Anggaran  Rp187,000,542,966  dan  realisasinya  Rp169,061,326,982  persentase  efisiensinya 90.41%, maka target tercapai.
2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Anggaran  Rp2,548,348,618  dan  realisasinya  Rp2,223,652,924  dengan  persentase efisiensinya  87.26%, maka target tercapai.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran  Rp40,084,660,475  dan  realisasinya  Rp39,360,695,203  persentase  efisiensinya 98.19%, maka target tercapai.
4. Program Peningkatan Ketenterman, Ketertiban dan Kenyamnan Lingkungn Anggaran  Rp14,539,998,849  dan  realisasinya  Rp13,000,487,251  persentase  efisiensinya 89.41%, maka target tercapai.
5. Program pengembangn wawassan dan karakter kebangsan dalam konteks budaya lokal Anggaran  Rp7,784,548,596  dan  realisasinya  Rp7,217,476,855  dengan  persentase efisiensinya  92.72%, maka target tercapai.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran  Rp5,063,339,681  dan  realisasinya  Rp4,861,409,341  persentase  efisiensinya 96.01%, maka target tercapai.
7. Program Pembangunn dan Pengelolan Sarana dan Prasaraana kedinasan Anggaran  Rp778,110,926  dan  realisasinya  Rp697,149,420  persentase  efisiensinya  89.60%, maka target tercapai.
Penjelasan  dari  pengukuran  efisiensi  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  pada  tahun  2020, adalah sebagai berikut:
1. Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Anggaran  Rp4.176.817.339  dan  realisasinya  Rp3.719.504.630  persentase  efisiensinya 89,05%, maka target tercapai tahun.
2. Program Partisipasi Keagamaan Anggaran  Rp13.510.136.668  dan  realisasinya  Rp12.003.405.683  persentase  efisiensinya 88,85%, maka target tercapai.
3. Program Partisipasi Kepahlawanan Anggaran  Rp4.557.140.816  dan  realisasinya    Rp4.401.028.015  persentase  efisiensinya 96,57%, maka target tercapai.
4. Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Anggaran  Rp32.034.289.491  dan  realisasinya  Rp28.521.870.957  persentase  efisiensinya 89%, maka target tercapai.
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Anggaran Rp581.453.280 dan realisasinya Rp306.120.400 persentase efisiensinya  52,65%, maka target tercapai.
6. Program Pengendalian Layanan Sosial Anggaran  Rp2.923.252.045  dan  realisasinya  Rp2.830.030.489  persentase  efisiensinya 96,81%, maka target tercapai.
7. Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni Anggaran  Rp18.382.596.116  dan  realisasinya    Rp18.019.411.517  dengan  persentase efisiensinya  98%, maka target tercapai.
8. Program Pelayanan Administrrasi Perkantorn Anggaran  Rp4.954.286.940  dan  realisasinya    Rp4.775.245.024  dengan  persentase efisiensinya 96,38%, maka target tercapai.
9. Program Pembangunn dan Pengelolan Sarana dan Prasaraana kedinasan Anggaran Rp777.943.393 dan realisasinya Rp617.531.076 dengan persentase efisiensinya 79,37%, maka target tercapai.
Pengukuran efisiensi Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2021 :
1. Program Rehabilitasi Sosial Anggaran  Rp27.292.007.679  dan  realisasinya  Rp21.500.401.031  dengan  persentase efisiensinya  78,80%, maka target tercapai.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggaran  Rp12.309.453.517  dan  realisasinya  Rp10.030.354.865  persentase  efisiensinya 81,48%, maka target tercapai.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Anggaran  Rp5.255.034.771  dan  realisasinya  Rp4.631.526.876  persentase  efisiensinya 88,13%, maka target tercapai.
4. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggaran  Rp2.119.354.082  dan  realisasinya  Rp1.378.043.126  persentase  efisiensinya 65,02%, maka target tercapai.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggaran  Rp13.411.965.175  dan  realisasinya  Rp12.371.622.422  dengan  persentase efisiensinya  92,24%, maka target tercapai.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Anggaran  Rp1.368.575.662  dan  realisasinya  Rp1.141.218.350  persentase  efisiensinya 83,38%, maka target tercapai.
7. Program Kawasan Permukiman Anggaran  Rp23.907.646.911  dan  realisasinya  Rp22.966.455.624  persentase  efisiensinya 96,06%, maka target tercapai.
8. Program Perekonomian dan Pembangunan Anggaran  Rp3.265.894.576  dan  realisasinya  Rp2.798.681.819  dengan  persentase efisiensinya  85,69%, maka target tercapai.
9. Program Pemberdayaan Sosial Anggaran Rp243.846.608 dan realisasinya Rp199.288.880 persentase efisiensinya  81,72%, maka target tercapai.
10. Program Penunjng Urusaan Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran  Rp17.020.729.014  dan  realisasinya  Rp14.719.339.021  persentase  efisiensinya 86,47, maka target tercapai.

## Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya Dari Aspek Efektivitas
Berikut  ini  adalah  tabel  pengukuran  efisiensi  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  pada  tahun 2017-2021:
Berdasarkan hasil wawancara dengan 2(dua) Staff Umum dan Kepegawaian, kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Surabaya telah disusun berdasarakan tuntutan yang  ada  di masyarakat  melalui  forum  yang  disediakan  sehingga  masyarakat  dengan  mudah  memberika saran/masukan.  Sejalan  dengan  pendapat  (Novitasari  &  Ardini  ,  2021)  bahwa  prinsip akuntabilitas  mewajibkan  pemerintah  menata  pelayanan  dengan  baik  dan  memberi  layanan pada masyarakat secara baik pula.
Tabel 6. Pengukuran Efektivitas 2017 No Sasaran Indikator Kinerja Hasil yang Diharapkan (Outcome) Hasil yang Dicapai (Output) Tingkat Efektif 1 Tujuan: Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya 5,124.52 Ha 4,5050.06 79,03% Sasaran: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS Presentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS 85% 90.33% 106.27% 2 Tujuan: Meningkatkan penanganan PMKS Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi 12 % 12.12% 101%
Sasaran: Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi 100% 100% 100% 3 Tujuan: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk 1.02 0.27 173.53% Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni 100% 100% 100% 4 Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan 4 % 5.38% 134.50% Sasaran: Meningkatkan nilai- nilai kepahlawanan Persentase kegiatan yang mendorong nilai-nilai kepahlawanan yang di fasilitasi 100% 100% 100% 5 Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 76 % 87.26% 114.82% Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 62 % 84.62% 136.48% Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 90.84 % 100% 110.08% Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan 100% 100% 100% Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100% 100% 100%
Sumber: LAKIP 2017 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022
Tabel 7. Pengukuran Efektivitas 2018 No Sasaran Indikator Kinerja Hasil yang Diharapkan (Outcome) Hasil yang Dicapai (Output) Tingkat Efektif 1 Tujuan: Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya 6.717,51 Ha 6.086,26 90.60% Sasaran: Presentase terlaksananya 85% 107.62% 126,61%
Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS 2 Tujuan: Meningkatkan penanganan PMKS Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi 13% 27,28% 209,84% Sasaran: Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi 100% 100% 100% 3 Tujuan: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk 0,99 0.37 162,25% Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni 100% 100% 100% 4 Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan 4% 14,29% 357,14% Sasaran: Meningkatkan nilai- nilai kepahlawanan Persentase kegiatan yang mendorong nilai-nilai kepahlawanan yang di fasilitasi 100% 100% 100% 5 Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 77% 91,77% 119,18% Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 64% 91,77% 143,39% Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 91,53 % 100% 109,25% Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan 100% 100% 100% Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100% 100% 100%
Sumber: LAKIP 2018 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022
Tabel 9. Pengukuran Efektivitas 2019 No Sasaran Indikator Kinerja Hasil yang Diharapkan (Outcome) Hasil yang Dicapai (Output) Tingkat Efektif 1 Tujuan: Memantapkan sarana Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan 8,295.65 Ha 7.871,92 94,89%
prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas
kualitas lingkungannya Sasaran: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS Presentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS 85% 99,20% 116,70% 2 Tujuan: Meningkatkan penanganan PMKS Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi 14% 28,24% 201,73% Sasaran: Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi 100% 100% 100% 3 Tujuan: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk 0,95 0,44 153,51% Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni 100% 99,00% 99,09% 4 Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan 4% 12,50% 312,50% Sasaran: Meningkatkan nilai- nilai kepahlawanan Persentase kegiatan yang mendorong nilainilai kepahlawanan yang di fasilitasi 100% 100% 100% 5 Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 78% 89,81% 115,14% Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 66% 88,81% 134,56% Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 91,96 % 100% 108,74% Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan 100% 100% 100%
Kinerja Pengelolaan
Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100% 99,13% 99,13%
Sumber: LAKIP 2019 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022
Tabel 10. Pengukuran Efektivitas 2020 No Sasaran Indikator Kinerja Hasil yang Diharapkan (Outcome) Hasil yang Dicapai (Output) Tingkat Efektif 1 Tujuan: Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya 85% 86,55%   101,83% Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni 100% 99,57% 99,57% 2 Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan PMKS Persentase PMKS yang tertangani 45% 60,72 % 134,90% Sasaran: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS Presentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS 85% 60,72% 71,44% 3 Tujuan: Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam Kehidupan bermasyarakat Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai- nilai keagamaan 100% 100 % 100% Sasaran: Meningkatkan kegiatan yang memberikan pemahaman nilai- nilai keagamaan Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi yang berjalan dengan lancar 100% 100 % 100% 4 Tujuan: Meningkatkan pemahaman nilai- nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai- nilai kepahlawanan 100% 100 % 100%
Sasaran: Meningkatkan kegiatan yang memberikan pemahaman nilai- nilai kepahlawanan Persentase kegiatan yang mendorong nilai- nilai kepahlawanan yang difasilitasi yang berjalan dengan lancar 100% 73,33% 73,33% 5 Tujuan: Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Nilai SAKIP 71 % 76,94 % 108,37% Sasaran: Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana Serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya 100% 100 % 100%
Sumber: LAKIP 2020 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022
Tabel 11. Pengukuran Efektivitas 2021
No Sasaran Indikator Kinerja Hasil yang Diharapkan (Outcome) Hasil yang Dicapai (Output) Tingkat Efektif 1 Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan PMKS Persentase PMKS yang tertangani 45 % 50,63 % 112,52% Sasaran: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS Presentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS. 85 % 50,63 % 59,56 % 2 Tujuan: Meningkatkan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai- nilai keagamaan. 100% 97,81 % 97,81 % Sasaran: Meningkatkan kegiatan yang memberikan pemahaman nilai- nilai keagamaan Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi yang berjalan dengan lancar . 100% 22,09 % 22,09 % 3 Tujuan: Meningkatkan pemahaman nilai- nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat. Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan. 100% 91,45 % 91,45 % Sasaran: Meningkatkan kegiatan yang Persentase kegiatan yang mendorong nilai- nilai 100 % 66,67 % 66,67 %
memberikan nilai kepahlawanan kepahlawanan pemahaman nilai- yang di fasilitasi yang berjalan dengan lancar. 4 Tujuan: Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh. Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya. 100% 73,99 % 73,99 % Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni . Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni . 100% 100 % 100 % 5 Tujuan: Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Nilai SAKIP 85% 80.38 % 94,56 % Sasaran: Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya 100% 100% 100%

## Sumber: LAKIP 2021 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022
Tabel 12. Hasil wawancara dengan Narasumber Kegiatan disusun berdasarkan tuntutan yang
ada di masyarakat No Narasumber Hasil wawancara 1 Staff Umum dan Kepegawaian Kita  memiliki  forum  perangkat  daerah  yang  dapat menampung aspirasi masyarakat, sehingga apabila sudah  terkumpul  dapat  direkap  lalu  melakukan evaluasi  serta  perbaikan  dari  kegiatan  yang  Dinas Sosial  Kota  Surabaya  sedang  lakukan  atau  yang akan dilakukan. 2 Staff Umum dan kepegawaian Biasanya  pada  saat  rapat  bidang  penyusuna perencanaan, kami melibatkan tokoh setempat dan narasumber universitas sehingga dari situ pendapat atau  masukan  yang  diberikan  oleh  mereka  dapat dijadikan sebagai evaluasi
Sumber: Hasil wawancara dengan 2(dua) Staff Umum dan Kepegawaian Berdasarkan hasil wawancara dengan 2(dua) Staff Umum dan Kepegawaian, kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Surabaya telah disusun berdasarakan tuntutan yang ada di masyarakat  melalui  forum  yang  disediakan  sehingga  masyarakat  dengan  mudah  memberika saran/masukan.  Sejalan  dengan  pendapat  (Novitasari  &  Ardini  ,  2021)  bahwa  prinsip akuntabilitas  mewajibkan  pemerintah  menata  pelayanan  dengan  baik  dan  memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik pula.
Tabel 13. Hasil wawancarra dengan Narasumber Masyarakat dapat mengakses informasi-
infomasi terkait pelaksanaan program No Narasumber Hasil wawancara
1 Staff Umum dan Kepegawaian Melalui website Dinas Sosial Kota Surabaya dengan link https://dinassosial.surabaya.go.id/ dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang mana didalamnya selalu terupdate mengenai program terkini. Selain itu media sosial seperti IG dan FB terbuka untuk umum dan masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi. 2 Masyarakat Saya dengan mudah dapat mengakses website yang dimiliki oleh Dinsos Kota Surabaya untuk mengetahui apa saja sih kegiatan/program yang sedang dilaksanakan akhir-akhir ini, dan juga selain itu Dinsos Kota Surabaya memiliki media sosial yang suka memberikan informasi yang dibutuhkan.
Sumber:  Hasil  wawancara  dengan  staff  umum  dan  kepegawaian  dan  masyarakat  Kota Surabaya
Berdasarkan  hasil  wawancara  serta  didukung  pendapat  ahli  disimpulkan  Dinas  Sosial Kota Surabaya berhasil menyelenggrakan transparansii terkait masyarakat bisa akses informasi seperti  pelaksanaan  program  melalui  website  dan  media  sosial  yang  Dinas  Sosial  Kota Surabaya  miliki.  Melalui  keterbukaan  ini  mencerminkan  bahwa  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya menerapkan konsep good governance dengan baik.

## 5. Penutup
Perhitungan persentase yaitu  92,83% pada 2017,  91,37% untuk tahun 2018,  91,70% untuk tahun 2019, 91,81% untuk tahun 2020, dan  86,38% untuk tahun 2021. Dengan demikian menunjukan bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya telah ekonomis atau sudah berhasil kelola pemakaian anggaran dengan bijak dan hemat. Perhitungan persentase 89,72%  untuk  tahun  2017,    90,49%  untuk  tahun  2018,    91,94%  untuk  tahun  2019,    87,40% untuk  tahun  2020,  dan    83,90%  untuk  tahun  2021.  Dengan  demikian  Dinas  Sosial  Kota Surabaya  telah  menggunakan  target  dan  anggaran  keseluruhan  secara  efisien  dan  mampu melaksanakan  kegiatan  secara  optimal.  Dari  segi  efektivitas  menunjukan  pada  tahun  2017- 2021  dinilai  efektif..  Dari  prinsip  akuntabilitas  telah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kota Surabaya  dan  sudah  jalankan  prosedur  berlaku,  bisa    diartikan  tanggung  jawab  pada pemerintah telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prinsip good governance.
Dinas Sosial Kota Surabaya perlu selalu melakukan peningkatan kemampuan keuangan daerah  dan  memperhatikan  lagi  tingkat  ekonomis  dan  efesiensi  pada  pemakaian  dana. Pemerintah  wajib  dapat  tekan  realisasi  terhadap  anggaran  yang  tersedia  supaya  terbentuk kinerja keuangan daerah yang lebih baik di tahun berikutnya.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Syukry. (2010). Perwujudaan Transparaansi dan Akuntabiilitas Publiik Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. 12 Januari 2010 Amir,  M.F.  (2018). Memahamii  Evaluasi  Kinerja  Karyaawan  Konsep  dan  Penilaian  Kinerja  di Perusahaan . Jakarta : Mitra Wacana Media.
Andriani,  W.,  Rosita,  I.,  &  Ihsan,  H.  (2015).  Penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  dalm  wujudkan  good  governance  Politeknik  Negeri  Padang. Akuntansi dan Manejemen. 10(2), 51-60. Astuti, S. (2016). Penerapan Konsep Value For Money Menilai Kinerja Pelayanaan Sektor Publik Rumah  Sakit  Labuan  Bajo  Kota  Makasar .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
Ateng,  B.  D.  G.,  Waworundeng,  W.,  &  Kumayas,  N.  (2022).  Efektivitas  Pelayanan  Sistem Informasi E-Passport Di Kantor Imigrasi Kelas I Manado. GOVERNANCE, 2(2). Dika Husni S. & Priyadi, M . (2019). Analisis Value for Money Dalam Pengukran Kinerja Dinas Kesehatan  Kota  Surabaya . Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi  (JIRA), 8(12). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2719/2729
Dwiyanto, A. (2015). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press
Farida,  V.,  Jati,  A.  W.,  &  Harventi,  R.  (2018).  Analisa  Akutanbilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (Add)  Di  Kecamatan  Candipura  Kabupaten  Lumajang. Jurnal  Akademi  Akutansi , 1(1).
Imanuel    R.  A.  Poli,.  (2020). Analisis  Pengukuran  Kinerja  Keuangan  Pemerintahan  Provinsi Sulawesi  Utara  Berdasarkan  Konsep  Value  For  Money . Jurnal  EMBA .  8(4)  :  781-788. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/31072
Khairunnisa, A. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip  Value  for  Money  (Studi  Kasus  pada  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Provinsi Sumatera Utara) . ( Doctoral dissertation, UMSU). Mahmudi. (2015). Manejemen Kinerja Sektor Publik . Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Mahmudi. 2007. Manejemen Kinerja Sektor Publik . Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Andi Mardiasmo. (2016). Efisiensi dan Efektifitas . Jakarta : Andy. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Andi.
Meiliya D., E., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan  Pada  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Oku. Balance:  Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 5(2) : 135-144.
Miftakul Erviani I. N. (2021). Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan  Good  Governance . Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi. 10(9). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4176
Mukminati Ridwan A. (2017). Konsep Vallue For Money: Alternatif Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan  Umum  Luwu  Timur.  Universitas  Muhammadiyah  Makassar. ASSETS .  7(1)  :
104-119.
https://docplayer.info/72371291-Konsep-value-for-money-alternatif- pengukuran-kinerja-pada-dinas-pekerjaan-umum-luwu-timur.html
Narastri,  M.,  dkk,  (2021).  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Dan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  Surabaya  :  Sebuah  Tinjauan  Teoritis. Jea17  Jurnal  Ekonomi Akuntansi, 6(1). https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEA17/article/view/5220/3657 Novitasari,  M.  E.  I.,  &  Ardini,  L.  (2021).  Pengukuran  Kinerja  Dengan  Pendekatan  Value  For Money Sebagai Perwujudan Good Governance. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(9).
Permana, D. A., & Riharjo, I. B. (2017). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Value For Money . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA ), 6(5). Putu  Adi  Erawan.  (2018). Peranan  Value  For  Money  Untuk  Mengukur  Kinerja  Pemerintahan Kabupaten  Buleleng.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Humanika ,  8(3).  Desember  2018. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/20010/11982 Risha Novia Haryadi. (2021). Analisis Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: 10(1). Januari 2021. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3725/3740
Rismawati,  Mattalata.  (2018). Evaluasi  Kinerja  Penilaian  Kinerja  Atas  Dasar  Prestasi  Kerja
Berorientasi Kedepan . Makassar : Celebes Media Perkasa.
Rosi  Permata  Sari.  (2020).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan. Universitas Medan Area Saut  Parlindungan  Sinaga,  dkk  (2021). Implementasi  Konsep  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good Governance)  Kecamatan  Di  Kota  Pematangsiantar .  8(1).  September  2021.  Universitas Sumatera Utara. http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/33 Sayuti,  S.,  Majid,  J.,  &  Juardi,  S.  S.  (2018).  Perwujudan  Nilai  Transparansi,  Akuntabilitas  dan Konsep  Value  For  Money  dalam  Pengelolaan  Akuntansi  Keuangan  Sektor  Publik. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1(1) : 16-28. Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung : Refika Aditama Setyaningrum  Irna.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Pengawasan Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
Sugiono, (2017), Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung : CV Alfabeta. Trihastuti,  A.  Pristiana,  U.,&  Hidayati,  C.,  (2017). Peningkatan  Kualitas  Dan  Produktivitas Santan  Kelapa  Pada  Kelompok  Usaha  Perajin  Kelapa . JPM17:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat, 2(02). http://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/jpm17/article/view/1065/948Sawir,
Tsabita  Ananda  M. (2022).  Analisis  Kinerja  melalui  Pendekatan  Value  For  Money  Pada  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Riau  Periode  2018-2020. Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Wahdaniyah. (2021). Perwujudan Nilai–Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Bappeda Kab. Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar .
www. syukriy.wordpress.com/.../pewu judan-transparansi-da...
Yohana  Maria  V.I.L,  (2021).  Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten Flores Timur. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Yulitiawati,  Y.,  &  Rusmidarti,  R.  (2021).  Analisa  Pengukurn  Kinerja  Organisaasi  Sektor  Publik Dengan Menggunakan Pendekataan Vallue For Money Di Kabupaten OKU. JETAP , 1(2), 91-109. http://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/966
Zubair, E. & Koton, Y,P. (2016). Pengelollaan Danau Limboto Dlam Perspektif Kebijakn Publik . Yogyakarta : Penerbit CV Budi Utamo.