## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 14 (1) (2022): 54-62 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia
Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi
Makbull Rizki*
Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, 45363
Submitted : 11 Juni 2021 Revision : 18 Desember 2021 Accepted : 10 Januari 2022

## Abstrak
Tantangan dunia pertahanan dan keamanan selalu bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan baik bentuk, sifat, maupun sumber dari ancaman itu sendiri. Pada era  sebelumnya tantangan pertahanan keamanan masih berupa  penyerangan  langsung  dengan  peralatan  perang  dan  melibatkan  kontak  fisik  yang  lebih  intens, sementara  di  era  teknologi  dan  informasi  yang  berkembang  cepat  tantangan  keamanan  dan  pertahanan memunculkan satu dimensi baru yaitu keamanan siber. Artikel ini akan menggambarkan bagaimana ancaman dan serangan siber itu menjadi tantangan bagi dunia pertahanan di era sekarang dan bagaimana perkembangan sistem pertahanan dan keamanan siber yang dimiliki oleh Indonesia saat ini Kata Kunci: Pertahanan, Keamanan, Teknologi dan Informasi, Siber.

## Abstract
The challenges in the world of defense and security are always dynamic, always changing in form, nature, and source of the threat itself. In the previous era, the challenges of defense and security were form by direct attacks with war equipment and involving  more  intense  physical  contact,  while  in  the  era  of  technology  and  information  which  is  developing  rapidly, security and defense challenges have created a new dimension, namely cyber security. This article will describe how cyber threats and attacks are a challenge for the world of defense in this current era, and how is the development of Indonesia's current cyber defense and security system.
Keyword : Defence, Security, technology and information, Cyber.
How  to  Cite: Rizki,  M.  (2021). Perkembangan  Sistem  Pertahanan/  Keamanan  Siber  Indonesia  dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi. Politeia : Jurnal Ilmu Politik , 14 (1): 54-62. *Corresponding author: E-mail: rizkimaqbul@gmail.com

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan informasi  adalah  sebuah  peluang sekaligus  tantangan  yang  melahirkan perubahan dalam segala aspek
kehidupan  mulai  dari  ruang  lingkup terkecil  yaitu  individu,  sampai  pada ruang  yang  begitu  luas  yaitu  negara bahkan dunia.
Pesatnya  kemajuan  di  bidang teknologi  dan  informasi  juga  telah memberikan  pengaruh  besar  terhadap seluruh  komponen  kehidupan,  mulai dari  ekonomi,  politik,  sosial  serta keamanan.
Sifat  alamiah  dari  ancaman  dan keamanan  adalah  dinamis,  terbukti bahwa ancaman dan keamanan bukanlah hal yang dapat selesai untuk diperbincangkan,  di  diskusikan  dan berhenti untuk diperbaharui.
Pada  abad  ke-21,  ancaman  yang sering  terjadi  adalah  ancaman  yang bersifat  tidak  terlihat (intangible), minsal-nya  ancaman  ideologi  berupa terorisme  dan  radikalisme  yang berpengaruh  pada  keamanan  nasional khususnya  di  Indonesia.  Perubahan bentuk,  sifat  dan  model  dari  ancaman tersebut  yang  kemudian  menjadi pemicu bagi setiap negara untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan  sistem  dan  alternatif cara  untuk  menangkal  ancaman tersebut.
Perkembangan  teknologi  dan informasi  di  era  sekarang  ini  telah membentuk  ruang  kehidupan  baru untuk  manusia  saling  berinteraksi, ruang  tersebut  disebut  dengan cyber space. Secara  singkat cyber  space merupakan  sebuah  tempat  maya dimana  komunikasi  antar  pengguna terjadi.
Kemunculan  dan  meningkatnya penggunaan cyber space ini
menghadirkan  kemudahan  bagi  para penggunanya  untuk  berhubungan dengan orang lain, namun hal tersebut juga  bersamaan  dengan  dampak negatif yang berupa ancaman keamanan  dari  dan  untuk  individu,
organisasi dan pemerintahan. 1 Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) republik Indonesia.  Terdapat  sekitar  82  juta penduduk  Indonesia  yang  berada  di ruang internet dan aktif menggunakan internet.  Dan  hal  tersebut  membuat Indonesia  berada  di  peringkat  ke delapan sebagai negara dengan pengguna  internet  aktif  terbanyak  di dunia.
Tingginya  angka  pengguna  aktif internet  seharusnya  juga  dibarengi dengan  tingkat  keamanan  siber  yang terjamin, sehingga lalu lintas informasi dan  aktivitas  masyarakat  maupun pemerintahan  Indonesia  dalam  dunia internet  tersebut  dapat  terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
Sementara  kondisi  di  Indonesia masih  dalam  keamanan  siber  yang rendah  dan  lemah,  hal  tersebut  yang mendorong  terjadi  banyak  peretasan data  pribadi  individu,  seperti  alamat, identitas  sampai  kartu  debit  nasabah bank,  selain  daripada  menyasar  data individu,  kelemehan  keamanan  siber Indonesia  juga  turut  diwarnai  dengan kasus-kasus spionase, intelehen,
hacking dan lain-lain.
Kasus  kasus  seperti  peretasan, spionase  dan  kebocoran  informasi, merupakan pertanda
bagi ketidaksiapan  keamanan  Indonesia
1 M.  Smith  (205).  Research  Handbook  on Internasional Law and Cyberspace. Massachusetts: Elgar Publishing Limited.
dalam menghadapi ancaman keamanan  era  baru  yaitu  ancaman siber. Berdasarkan hasil riset sebelumnya  yang  dilakukan  oleh lembaga  perusahaan  dalam  bidang internet  dan  cyber  space,  Akamai technologies.  Pada  tahun  2013  lalu Indonesia  menjadi  negara  paling berpotensi  menjadi  target hacker. Pada tahun  tersebut  juga  kejahatan  internet di Indonesia meningkat dua kali lipat. 2
Data  lain  menunjukan  bahwa perkiraan  kerugian  akibat  kejahatan siber  yang  terjadi  di  Indonesia mencapai  angka  USD  895  Milyar, angka  tersebut  adalah  1,20%  dari  total kerugian  akibat  kejahatan  siber  di dunia.  Merujuk  pada  data United Nations  Institute  for  Disarmament research (UNIDIR).  Pada  tahun  2021 terjadi  pelonjakan  peningkatan  jumlah negara  anggota  PBB  yang  telah memiliki  sistem  pertahanan  dan keamanan  siber  yang  secara  umum dikenal  dengan  istilah cyber  security programs. Jumlah  negara  yang  telah memiliki  sistem  tersebut  meningkat dari  68  negara  pada  tahun  2011 menjadi 114 negara di tahun 2012 dari total 193 negara anggota PBB.
Terkait dengan hal tersebut, dunia keamanan  dan  pertahanan  juga  telah melahirkan suatu persepektif baru, jika sebelumnya negara ditempatkan sebagai unsur terpenting untuk dilindungi, maka persepktif baru yang muncul  menempatkan  manusia  sebgai unsur  paling  penting.  Persfektif tersebut  dikenal  dengan  nama “human security”.
2 Akamai (2013). The State of The Internet Report. Dalam,  Adi  Rio  Arianto  dan  Gesti  (2019). Membangun  Pertahanan  Keamanan  Siber  Nasional, dst. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Vol. 9 (1).
Perisitiwa-peristiwa  penyerangan lewat media internet terhadap lembaga-lembaga  pemerintahan  di berbagai negara termasuk di Indonesia menunjukan  bahwa  ancaman  dan bentuk  perang  yang  terjadi  antar negara  saat  ini  berbeda  bentuk  dari perang  generasi  sebelumnya.  Perang yang  bersifat  konvensional  melibatkan kontak  fisik  tidak  terlalu  dominan, namun telah berganti kepada ancaman dan perang dalam dunia teknologi dan informasi. 3
Sudah seharusnya negara memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh masyarakatnya terkhusus  dalam  ruang  siber.  Negara dalam  hal  ini  harus  bekerja  untuk menangkal  seluruh  ancaman  terhadap negara, baik ancaman terhadap individu  warga  negara,  perusahaan negara,  lembaga  pemerintahan,  dan keutuhan  seluruh  wilayah  negara Indonesia.
Berdasarkan permasalahan- permasalahan  di  atas,  maka  artikel  ini akan  mencoba  memberikan  penjelasan terkait  sistem  pertahanan  siber  yang dimiliki oleh Indonesia serta bagaimana perkembangan sistem pertahanan Indonesia saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode  studi  kasus.  Penelitian  ini menggunakan  sumber  data  sekunder. Data yang diperoleh melalui hasil studi literasi atau studi kepustakaan. Sumber
3 David  Putra  Setyawan  dan  Arwin  Datumaya, (2016).  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 13 (1).
data  adalah  buku  maupun  jurnal  yang melalui proses penelitian dengan topik penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ancaman dan Serangan Siber

## Ancaman Siber
Ancaman  siber  adalah  potensi kemunculan  pelanggaran  keamanan, izin,  hukum  ataupun  aturan,  yang dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak memiliki hak atas informasi atau akses pada  teknologi  milik  negara  dengan tujuan materil maupun immateril.
Ancaman  siber  dapat  difahami berdasarkan  pada  empat  kategori ancaman siber yaitu: sumber ancaman, jenis  ancaman,  bentuk  ancaman  dan aspek ancaman. 4 Sumber  ancaman  dapat  berupa aktor yang mewakili pemerintah (State Actor) atau  non  pemerintah (non-state actor), sehingga  pelaku  bisa  bersifat perorangan,  kelompok,  golongan, organisasi atau bahkan sebuah negara.
Jenis  ancaman  terdiri  dari  tiga kelompok diantaranya yaitu, Ancaman perangkat  keras (hardware  threat), Ancaman  Perangkat  Lunak (software threat), dan  Ancaman  Data/informasi (data/information threat).
Adapun
bentuk-bentuk ancaman  siber  yang  dapat  terjadi terhadap  negara  diantaranya  adalah serangan  terhadap  website  lembaga negara  atau  pemerintahan  dengan berbagai pola cara seperti, defacement, phising,  malware, Advance  Persistent Threats  (APT). Kemudian  ada  bentuk
4 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2014). Pedoman Pertahan Siber. Jakarta: Indonesia.
ancaman  siber  berupa  penyusupan, spam  dan  Penyalahgunaan  protokol komunikasi.
Sementara aspek ancaman merupakan  semua  hal  terkait  yang melatarbelakangi  terjadinya  ancaman dan  serangan  siber,  yang  termasuk  di dalamnya aspek-aspek politik, ideologi,  ekonomi,  budaya,  sosial, militer, teknologi serta aspek lain yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa  dan  bernegara  termasuk kepentingan individual. Serangan Siber (cyber attack)
Serangan  Siber  (CyberAttack) terjadi  ketika  intensitas  dan  skala ancaman siber meningkat dan berubah dari  ancaman  yang  bersifat  potensial menjadi  factual  seperti  tindakan  yang bertujuan untuk memasuki, menguasai, mengubah, mencuri, menghilangkan,  menghancurkan,  dan melumpuhkan  sistem  atau  aset informasi.
Serangan  siber  terdiri  dari perang  siber  dan  gangguan  siber. Perang  siber  adalah  semua  tindakan yang  dilakukan  secara  sengaja  dan terkoordinir untuk menggangu kedaulatan negara, sedangkan gangguan  siber  adalah  tindakan  yang dilakukan  dengan  tidak  disengaja, kegiatan bersifat pasif dan dalam skala kegiatan,  ancaman  dan  gangguan kecil.

## Pertahanan/Keamanan Siber
Keamanan  atau  pertahanan siber  adalah  sebagian  bagian  dari cara-cara  atau  mekanisme  yang dilaksanakan  dan  digunakan  untuk melindungi dan meminimalisir gangguan  terhadap  kerahasiaan  data, integritas, serta ketersediaan
informasi.
Negara-negara yang telah melakukan  pembaharuan  di  bidang pertahanan  dan  keamanan,  telah banyak  melakukan  gerakan-gerakan pembangunan  kapasitas  pertahanan keamanan siber masing-masing, mulai dari  langkah-langkah  dasar  seperti merancang dan mengesahkan peraturan atau undang-undang tentang  cybercrime,  meningkatkan sumber daya manusia bidang teknologi dan informasi, meningkatkan kemampuan penegakan hukum  sampai  pada  membentuk  tim khusus  tanggap  darurat  khusus  yang biasa  disebut Computer  Emergency Response Team (CERT).
Lebih  dari  badan  tanggap darurat, beberapa negara telah membentuk  lembaga  negara  atau organisasi  yang  secara  khusus  bekerja dalam  membidangi  pertahanan  siber atau  keamanan  siber  di  negaranya masing-masing.
Salah  satu  contoh  negara  yang sejak lama telah memberikan perhatian  khusus  terhadap  masalah keamanan  dan  pertahanan  siber  ini adalah  brunei  Darussalam,  yang  pada tahun  2004  membentuk  lembaga bernama Brunei  Computer  Emergency
Response  Team  (BruCERT) dibawah Information Technology Protective Security  Services  (ITPSS), sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Kementrian  Komunikasi  Pemerintah Brunei  Darussalam  yang  khusus menangani  masalah  ancaman  dan serangan siber.
Mekanisme pertahanan dan keamanan  siber  sendiri  memiliki elemen-elemen  pokok  yang  menjadi karakteristik  negara  yang  memiliki cyber  security yang  baik,  diantara elemen-elemen tersebut adalah:
1. Dokumen  security  policy, Sebuah dokumen  yang  berisi  aturan sebagai  standar  dan  panduan dalam menjalankan proses pengamanan informasi. 2. Information infrastructure,
merupakan  wadah  atau  media yang  berperan  sebagai  penyebar informasi  seperti  perangkat  keras dan perangkat lunak.
3. Perimeter  defense sebagai  media yang menjadi komponen pertahanan pada information infrastructure.
4. Network  Monitoring  System ialah media  yang  berperan  untuk melakukan pengawasan kelayakan, utilisasi serta performance infrastruktur informasi. 5. System  Information  and  Event Management  ialah  media  yang berperan dalam melakukan pengawasan  terhadap  berbagai macam kejadian pada jaringan. 6. Network Security Assesment merupakan  elemen  dari cyber security yang  memiliki  peran dalam  melakukan  mekanisme control dan memberikan measurement  level  keamanan informasi.
7. Human resource dan security awareness yang  berkaitan  dengan sumber  daya  manusia  serta kewaspadaannya
terhadap keamanan informasi. 5
5 I Wayan Midhio, Reksoprodjo dan Zaelani (2018). Pembangunan Kapasitas Cyber security Di Negara Asean: Analisis Komparatif Terhadap Brunei Dan Indonesia. Jurnal Prodi Perang Asimetris. Vol 4 (2).
Pertahanan/Keamanan Siber

## Indonesia
Merujuk  pada  bagian  awal artikel ini, bahwa keamanan pertahanan  siber  dibentuk  atas  lima bidang  kerja,  yaitu  kepastian  hukum, tindakan procedural,
struktur organisasi,  capacity  building  dan kerjasama internasional.
Jika  membedah  satu  persatu aspek  tersebut  maka  Indonesia  dapat dikatakan  masih  sebagai  negara  yang berproses  dalam  pembentukan  dan penguatan  sistem  keamanan  dan pertahanan siber sampai saat ini.
Dalam  aspek  kepastian  hukum,
Indonesia telah beberapa kali merancang  dan  melakukan  perubahan terhadap  aturan  yang  mengatur tentang bidang keamanan dan pertahanan siber republic Indonesia. Catatan  dokumen  menyebutkan bahwa kebijakan cyber security Indonesia mulai telihat saat pengesahan  aturan  hukum  dalam Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatik No. 26 / PER / M.Kominfo /5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan  Jaringan  Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Aturan  lainya  tentang cyber security Indonesia  tertuang  dalam pedoman  pertahanan  siber  yang dikeluarkan oleh kementerian pertahanan Indonesia pada tahun 2014 yaitu  peraturan  menteri  pertahanan republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun 2014.
Aturan  lainya  berkaitan  dengan pendirian lembaga negara khusus yang mengatur  dan  mengurusi  masalah siber  di  Indonesia  yang  diberi  nama Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)
lewat  peraturan  Presiden  Nomor  53 Tahun 2017.
Aspek  Lainya  yaitu  struktur organisasi,  pemerintahan  Indonesia membentuk  lembaga  negara  khusus sandi  siber  BSSN  seperti  yang disebutkan  pada  bagian  sebelumnya, pembentukan  lembaga  tersebut  dapat diidentifikasi menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam membentengi  negara  dari  ancaman siber  dari  aktor  dalam  maupun  luar negara.
Badan  Siber  dan  Sandi  Negara (BSSN) sendiri merupakan alat pemerintahan  yang  didirikan  atas dasar tumpeng tindihnya kewenangan, tugas  dan  fungsi  dari  beberapa lembaga  yang  membidangi  masalah siber  sebelumnya  seperti  Kementerian Komunikasi  dan  Informasi  (Kominfo),
Badan Intelegen Negara (BIN), Kementerian  Pertahanan  (Kemhan),
Polri dan institusi lainya.
Pada aspek tindakan procedural dalam  hal  pertahanan  atau  keamanan siber  Indonesia  masih  semerawut  dan saling  tumpeng  tindih  lembaga, khususnya  pada  bagian  keamanan, sering  kali  badan  siber  dan  sandi negara  tidak  lebih  eksis  dari  lembaga Polri atau TNI dalam hal siber.
Aspek  lainya  pada  bagian capacity  building  Indonesia  terlihat mulai  memberikan  perhatian  khusus terhadap penanganan masalah siber di Indonesia,  seperti  penggagasan  aturan undang-undang  ITE  sebagai  upaya pencegahan  perbuatan  yang  dapat membahayakan persatuan dan keamanan dan pertahanan negara. Dalam dunia pendidikan pemerintah  juga  telak  memasukan pendidikan  teknologi  terhadap  pelajar Indonesia,  dengan  tujuan  melek teknologi  dan  memiliki  kesadaraan
untuk memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar.
Aspek  terakhir  yang  dapat dilihat  dalam  pembangunan  kapasitas cyber  security adalah  aspek  kerjasama internasional. Dalam aspek ini Indonesia memiliki beberapa kerjasama internasional  dalam  hal  keamanan siber  diantaranya  seperti  kerjasama antara  pemerintahan  Indonesia  dan Australia  (Indonesia-Australia  Cyber Copperation),  ikut  dalam  Asean Regional  Forum  (ARF).  Menurut Zaenali  Hamzah  (2019).  Indonesia mengikuti  empat  forum  kerjasama internasional terkait cyber security .

## Indonesia Saat Ini
Data  serangan  siber  indonesia periode  waktu  1  januari  sampai  12 April 2020.
Periode/bulan Jumlah Serangan Januari 25,224,811 Februari 29,188,645 Maret 26,423,989 Data  Diolah  dari  laporan  Pusat  Operasi Keamanan Siber Nasional Indonesia.
Berdasarkan data tersebut dapat  diketahui  bahwa  indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang mengalami  ancaman  serangan  siber yang  cukup  tinggi.  Ancaman  siber yang  diterima  memiliki  bermacam- macam  pola  mulai  dari  peretasan website  sampai  pada  penyebaran berita bohong.
Perlu adanya penangkalan dan sistem pendeteksian diri bagi ancaman serangan  siber  yang  lebih  baik  dari pihak  berwajib  yaitu  pemerintah indonesia  melalui  lembaga-lembaga terkait.
Serangan siber akan memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan negara, karena dapat menciptakan  instabilitas  politik  di masyarakat,  yang  biasanya  melalui penyebaran  hoax,  maupun  terganggu nya  pelaksanaan  agenda  negara melalui peretasan website.
Sebagai saran dan rekomendasi dari  penulis  artikel  ini,  maka  ada beberapa  hal  yang  harus  dan  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  indonesia, diantaranya adalah:
Menciptakan dan mengembangkan  infrastruktur  digital milik  negara,  hal  tersebut  dapat mengurangi  resiko  pemanfaatan  data pengguna  dalam  hal  ini  adalah masyarakat  indonesia  oleh  oknum- oknum  yang  dapat  membahayakan keselamatan dan kerahasiaan data. Selanjutnya pihak terkait dapat melakukan peningkatan kafasitas personil  dalam  bidang  pemetaan  dan prediksi  ancaman,  dengan  harapan badan  keamanan  siber  memiliki kemampuan pemetaan dan pencegahan  sedini  mungkin  terhadap upaya  serangan  siber  dari  pihak manapun,
Ketiga,  pemerintah  indonesia harus  membentuk  sistem  pertahanan keamanan  yang  lebih  mandiri,  baik dalam  hal  pengadaan  alat  keamanan maupun  bidang  teknologi  informasi, dan  tetap  terlibat  dalam  kerjasama internasional dalam bidang keamanan.
Terakhir adalah membuat rencana  strategi  nasional  yang  tepat dalam  bidang  keamanan  siber  dan pertahanan siber.

## SIMPULAN
Pembangunan  dan  penguatan sistem  keamanan  siber  di  Indonesia
sudah  merupakan  suatu  keharusan yang  dilakukan  oleh  pemerintahan Republik  Indonesia.  Hal  tersebut karena  berkaitan  langsung  dengan keamanan,  stabilitas  dan  persatuan negara Indonesia.
Serangan  siber  secara  nyata telah  memberikan  dampak  yang  besar bagi  negara  terserang,  terkhusus Indonesia,  berdasarkan  data  yang  ada telah  menjadi  negara  dengan  urutan tertinggi menjadi sasaran penyerangan siber  oleh  para  hacktivist.  Total kerugian  yang  sangat  besar  patut menjadi  sebuah  bahan  evaluasi  bagi bidang  keamanan  dan  pertahanan terkhsusus pada bagian cyberspace.
Perlu  adanya  aturan  hukum yang  lebih  tegas  dan  jelas  tentang sistem pertahanan dan keamanan siber republic Indonesia yang membagi garis kerja  yang  jelas  antara  banyaknya lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan  dan  pertahanan  negara kesatuan  republik  Indonesia  seperti antara  BSSN,  TNI,  POLRI,  PUS  HAN SIBER  KEMHAN  RI,  Kominfo,  serta lain-lain.
Pengembangan sistem pertahanan  siber  Indonesia  perlu melakukan  perluasan  pemahaman tentang  penggunaan  teknologi  dan informasi kepada masyarakat, sehingga konflik-konflik  horizontal  yang  akhir- akhir  ini  terjadi  di  masyarakat  karena kesalahan  penyebaran  informasi  dan banyaknya penyebaran informasi bohong yang dengan mudah dipublikasi-kan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung jawab. Selain itu
upaya-upaya kerjasama  antar  banyak  negara  lewat forum,  maupun  antara  Indonesia dengan  negara  lain  dalam  hal pertahanan  dan  keamanan  siber  harus terus  dilakukan  dan  diperbanyak
dengan  harapan  bahwa  kerjasama tersebut  akan  melahirkan  keuntungan bagi pihak-pihak
yang ikut bekerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianto  A.,  Anggraini  G,  (2019). Building  Indonesia’s  National Cyber  Defense  and  Security  To
Face  The  Global  Cyber  Threats Through  Indonesia  Security Incident Response Team On  Internet  Infrastructure  (ID- SIRTII).  Jurnal  Pertahanan  dan Bela Negara. Vol.9 (1) Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (2020). Rekapitulasi Insiden Web Defacement, Januari-April 2020. Ardiyanti,  Handrini.  (2014). Cyber security dan Tantangan Pengembangannya  di  Indonesia.
Jurnal.dpr.go.id Center  for  Strategic  and  International
Studies. (2013). The Cyber Index: International  Security  Trends and Realities. UNIDIR Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2014). Pedoman Pertahan Siber. Jakarta: Indonesia. M.  Smith  (2015).  Research  Handbook on  Internasional  Law  and Cyberspace. Massachusetts:
Edwar Elgar Publishing Limited. Raden  dan  Efriza  (2017).  Bela  Negara Sebagai  Metode  Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia.  Jurnal  Pertahanan dan Bela Negara. No. 3 (7).
Setyawan  David  dan  Datumaya  A.
(2016).  Diplomasi  Pertahanan Indonesia  dalam  Pencapaian Cybersecurity  melalui  ASEAN Regional Forum on Cybersecurity  Initiatives,  Jurnal Penelitian Politik, Vol. 13 (1).
Wayan  Midhio,  Reksoprodjo  dan Zaelani  (2018).  Pembangunan
Kapasitas Cyber  security di Negara Asean: Analisis
Komparatif  Terhadap  Brunei Dan  Indonesia.  Jurnal  Prodi Perang Asimetris. Vol 4 (2).