## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG
Atik Rochaeni 1) , Endah Christianingsih 2)
1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia
2) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nurtanio, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  tentang  Implementasi  Kebijakan  Program  Kampung  Keluarga Berencana  Di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung  dilakukan  untuk mengetahui  secara  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  dengan  menggali  berbagai sumber  informasi  primer  dan  sekunder  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif  dengan  mendeskripsikan  keadaan  tertentu  dari  fakta  yang terjadi pada proses penelitian berupa persepsi, perilaku, motivasi, serta tindakan dan  yang  lainnya  dengan  tidak  memanipulasi  fenomena  yang  telah  diamati. Dimensi  yang  menjadi  alat  ukur  implementasi  yaitu:  terkait  ukuran  dasar  serta tujuan  yang  meliputi  kebijakan,  sumber-sumber  kebijakan,  komunikasi  antar organisasi  dan  berbagai  kegiaan  pelaksanaan,  karakteristik  dari  badan-badan pelaksana,  berbagai  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik,  dan  kecenderungan pelaksana (Implementors).
Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Program Kampung  Keluarga  Berencana  Di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung, ukuran ideal pencapaian standar sasaran program belum tercapai secara optimal, sumber  daya  manusia  cukup  memadai,  sedangkan  sumberdaya  finansial  serta sumber  daya  fasilitas  masih  relatif  kurang,  komunikasi  dengan  transmisi/ penyaluran  informasi  sudah  berjalan  dengan  baik,  jelas  dan  konsisten,  struktur organisasi  dapat  bekerja  dengan  baik,  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang lengkap  dan  jelas,  namun  dalam  sisi  kerja  sama  masih  harus  ditingkatkan, pengaruh  program  terhadap  kondisi  ekonomi  dan  sosial,  terhadap  opini  publik cukup  positif,  dukungan  elit  politik  yang  baik,  respon,  pemahaman  dan  sikap yang serius dari agen pelaksana yang sudah baik namun perlu ditingkatkan.
Kata  Kunci :  Kebijakan,  Implementasi  Kebijakan,  Program  Kampung  Keluarga Berencana.

## Abstract
Research  on  the  implementation  of  policies  regarding  the  Family  Planning  Village Program  in  Arjasari  District,  Bandung  Regency  was  conducted  to  determine  the implementation  of  these  policies  by  exploring  various  sources  of  primary  and secondary  information  using  a  descriptive  qualitative  approach  that  describes  a certain situation from the facts that occur in the research process, both in the form of behavior,  perceptions,  motivations,  actions  and  others  without  manipulating  the observed phenomena. The dimensions that are used to measure implementation are: basic  measures  and  policy  objectives,  policy  resources,  inter-  organizational communication  and  implementation  activities,  characteristics  of  implementing agencies,  economic,  social  and  political  conditions,  and  implementing  tendencies. (Implementors).
The  results  of  the  study  indicate  that  the  implementation  of  policies  regarding  the Family  Planning  Village  Program  in  Arjasari  District,  Bandung  Regency,  the  ideal measure  of  achieving  program  target  standards  has  not  been  optimally  achieved, human  resources  are  adequate,  financial  resources  and  facility  resources  are  still relatively  lacking,  communication  with  transmission  /  distribution  information  is running  well,  clearly  and  consistently,  the  organizational  structure  can  work  well, the  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  is  complete  and  clear,  but  in  terms  of cooperation still needs to be improved, the influence of the program on economic and social  conditions,  on  public  opinion  is  quite  positive  ,  good  political  elite  support, response,  understanding  and  serious  attitude from  implementing  agencies  that  are already good but need to be improved.
Keywords : Policy, Policy Implementation, Family Planning Village Program.

## PENDAHULUAN
Laju  pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  dinilai  banyak  memberi dampak  negatif  dalam  kehidupan  berbangsa.  Timbulnya  dampak  tersebut diantaranya  berpengaruh  terhadap  lingkungan,  yang  pada  akhirnya menimbulkan  krisis  energi  dan  pangan,  karena  terbatasnya  sumber  daya pangan  dan  energi  merupakan  akibat  dari  kerusakan  lingkungan  hidup, serta  memberi  pengaruh  pada  kesehatan  lingkungan,  terutama  bagi masyarakat  yang  hidup  di  lingkungan  kumuh.  Selain  mempengaruhi lingkungan, adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang  tidak memadai sesuai  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk,  maka  dapat  menimbulkan pengangguran,  kriminalitas  serta  rusaknya  moral  masyarakat  karena berkaitan  dengan  tinggi  dan  rendahnya  beban  negara  untuk  memberikan kehidupan yang layak kepada setiap warga negaranya.
Upaya  Pemerintah  melalui  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional  (BKKBN)  untuk  menanggulangi  permasalahan tersebut,  yaitu  dengan  menggalakkan  program  KB  (Keluarga  Berencana). Program KB Nasional adalah suatu program untuk meningkatkan kualitas penduduk,kesehatan  dan  kesejahteraan  sosial,  serta  mutu  sumber  daya manusia.  Program  tersebut  yang  sejak  awal  hingga  sekarang  diwujudkan melalui  berbagai  upaya  seperti  :  pengaturan  kelahiran, . kematangan  usia perkawinan, serta upaya meningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Pedoman GBHN (Garis Besar Haluan Negara) lalu ditindaklanjutim  melalui  Program  Pembangunan  Nasional  (PROPENAS) yang telah dicanangkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.
BKKBN diberikan kewenangan untuk mewujudkan agenda Nawacita sebagai  agenda  prioritas  Presiden  Joko . Widodo  beserta  kabinetnya  yang meliputi 9 program unggulan. Dalam hal ini yang menjadi sorotan utama, yakni  pada  pembangunan  penduduk  yang  terdapat  di  urutan  prioritas nomor 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Indonesia melalui Pembangunan  Kependudukan  dan  KB.  Meskipun  demikian,  tugas  pokok dari BKKBN yaitu menjaga stabilitas jumlah angka kelahiran dan kematian pertahun agar tidak terjadi ketidaksesuaian angka kelahiran dan kematian pertahunnya. Dengan demikian, BKKBN memunculkan Program Kependudukan  Keluarga  Berencana  dan  Pembangunan  Keluarga  (KKBPK) sebagai program unggulan.
Program  KKBPK  memang  menjadi  kewenangan  daerah  di  tingkat Kabupaten/Kota,  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  No.38 Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, tiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan program KKBPK ini secara efektif dan memberikan manfaat  untuk  banyak  orang.  Dalam  pelaksanaannya,  kebijakan  BKKBN Pusat  sebagai  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  yang  bertanggung jawab  terhadap  keberhasilan  program  KKBPK  secara  nasional  dijadikan acuan.
Pada  Tahun  2016  Presiden  Joko  Widodo  membumingkan  Program Keluarga  Berencana  Nasional,  yang  saat  ini  dikenal  dengan  Program KKBPK,  yaitu  dengan  mencanangkan  Kampung  Keluarga  Berencana (Kampung  KB).  Kampung  KB  tersebut  merupakan  realisasi  dari  Program KKBPK  yang  intinya  merupakan  upaya  pemerintah  mengendalikan peningkatan  jumlah  penduduk,  juga  yang  lebih  utama  sebagai  upaya meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  terutama  masyarakat  miskin. Dengan  demikian,  diharapkan  masyarakat  tersebut  dapat  berkembang menjadi  masyarakat  yang  mandiri  serta  sejahtera.  Agar  tujuan  tersebut dapat  terwujud,  tentunya  diperlukan  perencanaan    kegiatan  program KKBPK  di  desa  sebagai prototype Kampung  KB  di  masing-masing
kabupaten/kota  diseluruh  Indonesia  didasarkan  pada  kearifan  lokal  yang dimiliki oleh masing-masing desa yang terpilih sebagai Kampung KB.
Keberadaan  kampung  KB  dapat  menjadi  suatu  solusi  yang  tepat untuk  dapat  mengendalikan  laju  pertumbuhan  penduduk,  hal  tersebut dikarenakan adanya kampung KB di Kabupaten Bandung saat ini dengan jumlah 86 yang tersebar di 31 Kecamatan dengan jumlah Posyandu 4.288 buah,  yang  terdiri  dari  738  Madya,  1.601  Purnama  dan  1.949  Mandiri. Terlihat  dari  jumlah  posyandu  tersebut,  pembangunan  KB  di  Kabupaten Bandung  dapat  dikatakan  sangat  luar  biasa.  Selain  itu,  Kabupaten Bandung  tidak  memiliki  posyadu  pratama.  Dengan  potensi  tersebut Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dapat  memberikan  arahan  lain  dengan mengeluarkan  inovasi  agar  masyarakat  dapat  memahami  apa  saja  fungsi keluarga,  sehingga  program  Sabangsa  dapat  dipahami  oleh  seluruh masyarakat.  Dengan  demikian  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  Kabupaten  Bandung  dan  komponen  pembangunan  daerah harus  mengadakan  berbagai  langkah  penguatan  program  KKBPK  yang tepat  sasaran.  Oleh  karenanya,  penguatan  sinergitas  dan  komitmen  para stakeholders di  seluruh  tingkatan  wilayah  harus  dilakukan  guna mewujudkan keluarga yang sejahtera serta masyarakat yang maju, mandiri dan  berdaya  saing,  dan  tujuan  akhirnya  bermuara  pada  peningkatan kualitas  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang  sesuai  dengan  visi  dan  misi Pemerintah Kabupaten Bandung.
Berdasarkan observasi  yang dilakukan di wilayah Kecamatan Arjasari Kabupaten  Bandung,  diketahui  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Program Kampung  Keluarga  Berencana  telah  berjalan  namun  belum  optimal, pelaksanaan  program  KKBPK  di  Kecamatan  Arjasari  saat  ini  dihadapkan pada  beberapa  persoalan,  seperti  perbedaan  pandangan  terhadap  KB  dan ketidakselarasan produk hukum terkait kependudukan dan KB, serta laju pertumbuhan  penduduk  yang  cenderung  masih  tinggi,  yakni  1,63%,  dan masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJT (Metode Kontrasepsi Jangka  Panjang)  yaitu  sekitar  24,94%  dari  total  akseptor  dan  masih
kurangnya pengetahuan remaja terkait isu tentang reproduksi yang sehat. Fenomena tersebut dirasakan menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program, sehingga digunakan  teori  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  sebagai  acuan  dalam penelitian  ini.  Menurutnya,  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan ( disposition )  para  pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana,  serta  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Adapun  tujuan penelitian  ini,  yaitu  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan  Program Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  pemaparan  pendahuluan,  maka  penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  sebuah  cara  pemecahan masalah yang diteliti dengan langkah menggambarkan dan memahami apa yang dilihat secara alamiah, serta didasarkan pemahaman dari kenyataan dilapangan.  Penggunaan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  dimaksudkan  untuk  mendeskripsikan,  menganalisis  dan menginterpretasikan    kondisi  yang  sedang  terjadi  secara  menyeluruh terkait dengan fokus penelitian.
Guna  mendapatkan  data  primer  maupun  sekunder,  maka  peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian, yakni wawancara mendalam,  observasi,  studi  pustaka,  dan  dokumentasi.    Sementara  itu, untuk  informan  ditentukan  atas  pertimbangan  bahwa  informan  tersebut dianggap  mengetahui  dan  dapat  memberikan  data  serta  informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Kampung  Keluarga  Berencana  (Kampung  KB)  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten Bandung. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## TABEL INFORMAN PENELITIAN
Kategori Informan Peran Informan Informan dari unsur pemerintah tingkat Dinas Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Bandung Kasi Bina Ketahanan Keluarga, Anak Balita dan Lansia DP2KBP3A Kabupaten Bandung Informan dari unsur pemerintah tingkat Kecamatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Informan dari unsur pemerintah tingkat Desa Sekretaris Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Informan dari unsur masyarakat Pengurus Kampung KB di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tokoh Masyarakat di RW 06 Kampung
Cipeuteuy Desa Baros  Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tokoh Masyarakat di RW 08 Kampung
Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung Tokoh pemuda di Kampung
KB Mandiri Desa Baros Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  informan  dalam penelitian  ini  meliputi  informan  dari  unsur  pemerintah  tingkat  Dinas, informan  dari  unsur  pemerintah  tingkat  Kecamatan,  informan  dari  unsur pemerintah  tingkat  Desa  dan  informan  dari  unsur  masyarakat  sebagai pengurus Kampung KB, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kampung KB  Mandiri  pada  salah  satu  wilayah  Kabupaten  Bandung  yang  dianggap mampu  memberikan  informasi  dan  data  sesuai  dengan  kebutuhan penelitian. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel, prosedur penelitian  dilakukan melalui tahapan proses pengumpulan data, redukdi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
Pada  dimensi  ukuran-  ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  kebijakan, indikator pertama yang digunakan dalam mendalami penelitian Implementasi  Kebijakan  Program  Kampung  Keluarga  Berencana  di Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung  adalah  ukuran  ideal  pencapaian standar dan sasaran program, untuk mengetahui seperti apa ukuran ideal pencapaian  standar  dan  sasaran  program  Kampung  KB  di  Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dan bagaimana cara mencapainya.
Ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program Kampung KB di  Kecamatan  Arjasari  adalah  meningkatnya  capaian  program  KKBPK  di Kampung  KB  (kesertaan  KB  MKJP,  kesertaan  jumlah  keluarga  yang  aktif dalam  BKB-HI,  BKR,  dan  PIK-R,  BKL,  serta  UPPKS.  Meningkatnya pengetahuan  remaja  dan  keluarga  tentang  isu-isu  kependudukan), Meningkatnya  jumlah  program  kegiatan  lintas  sektor  di  Kampung  KB, dengan  menjalankan  4  langkah  mekanisme  operasional  kampung  KB, yaitu  :  perencanaan,  koordinasi dengan  lintas  sektor,  sosialisasi  kegiatan, dan  monitoring  dan  evaluasi.  kemudian  tersedianya    sistem  pencatatan dan pelaporan untuk setiap seksi atau pelaporan online . Cara mencapainya dengan  kerja  keras  tim  DP2KBP3A,  Pihak  Pemerintahan  Kecamatan Arjasari, dan peran serta aktif seluruh masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  ukuran  ideal  pencapaian  standar  dan sasaran program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dapat  diukur  melalui  hasil  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga dengan baik  yang berorientasi  dalam meningkatkan kesehatan dan kesejateraan masyarakat yang  ditunjukkan  dengan  terbebasnya  masyarakat  dari  kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Pendalamam  pada  dimensi  ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan kebijakan  pada  implementasi  kebijakan  tentang  Program  Kampung Keluarga  Berencana  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  diukur dengan  indikator  kedua  yaitu  tingkat  pencapaian  tujuan  program,  untuk
mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian tujuan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung selama ini. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan keluarga kecil berkualitas  dengan  semangat  kebersamaan  dan  kemandirian,  tingkat pencapaian  tujuan  program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten  Bandung  sudah  cukup  baik  meskipun  masih  banyak  hal  yang harus  ditingkatkan,  terutama  dari  sisi  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  Program  Keluarga  Berencana.  Adapun  terbentuknya  Kampung KB,  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  di  tingkat kampung  atau  yang  setara  melalui  program  KKBPK  serta  pembangunan sektor  lain  dalam  rangka  mewujudkan  keluarga  kecil  berkualitas.  Tujuan tersebut  belum  dapat  diraih  secara  menyeluruh  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten  Bandung,  akibat  partisipasi  masyarakat  yang  belum  optimal. Tujuan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari  Kabupaten Bandung dalam pandangan masyarakat belum tercapai sebagaimana yang diharapkan,  walaupun  tidak  dapat  dipungkiri,  sedikit-banyaknya  sudah memberikan pengaruh yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan kualitas keluarga.
Dimensi  ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  kebijakan  yang menggunakan indikator ketiga yaitu manfaat yang dirasakan, digali sejelas- jelasnya  bagaimana  manfaat  yang  dapat  dirasakan  masyarakat  dan pemerintah  dengan  adanya  program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten  Bandung,  melalui  pengamatan/observasi,  wawancara,  dan pengumpulan  dokumentasi,  yakni  dengan  adanya  program  Kampung  KB menurut  informan  adalah:  terwujudnya  upaya  pengentaskan  kemiskinan, mendekatkan pembangunan kepada masyarakat, membangun masyarakat berbasis  keluarga,  menyejahterakan  masyarakat,  serta  memenuhi kebutuhan  masyarakat  melalui  pelaksanaan  integrasi  program  lintas sektor.
Dengan  mengkaji  hasil  dari  pengamatan  dan  wawancara  dengan sejumlah  informan,  baik  dari  unsur  pemerintahan  maupun  dari  unsur masyarakat, mengemuka hal yang jelas mengenai manfaat yang dirasakan masyarakat  dengan  adanya  pelaksanaan  program  Kampung  KB  di
Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung.  Kenyataan  tersebut  dibuktikan dengan  adanya  peningkatan  kedisiplinan  masyarakat  dalam  menjaga kesehatan  keluarga  dan  perbaikan  lingkungan,  peningkatan  kegairahan menjalankan  kegiatan  ekonomi,  serta  meningkatnya  wawasan  dan kecerdasan masyarakat dalam menggapai kesuksesan di masa depan.

## Sumber-sumber kebijakan
Dimensi pertama dari sumber-sumber kebijakan mendalami ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  untuk  pelaksanaan program  Kampung  KB di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung.  Pada indikator ketersedian sumber daya manusia, digali bagaimana ketersedian sumber  daya  manusia  dari  segi  kuantitas  dan  kualitasnya  untuk memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan  Program  Kampung  KB  di  Kecamatan Arjasari  Kabupaten  Bandung,  karena  sumber  daya  manusia  merupakan salah satu modal utama dalam implementasi sebuah kebijakan.
Diperoleh  informasi,  bahwa  dalam  hal  ketersedian  sumber  daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Kampung KB di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  pada  tingkat  Dinas  secara kualitas sudah cukup baik, namun secara kuantitas masih relatif kurang. Sebaliknya,  kalau  dari  unsur  masyarakat  secara  kualitas  masih  harus terus ditingkatkan, tetapi secara kuantitas sudah cukup memadai.
Sementara  itu,  ada  pendapat  yang  mengklasifikasikan sumber daya manusia  berdasarkan  status  kepegawaian,  yakni  terdapat  dua  sumber daya  manusia  dalam  pelaksanaan  Program  Kampung  KB  di  Kecamatan Arjasari  Kabupaten  Bandung.  Pertama,  SDM  dari  unsur  birokrasi  yang mempunyai  gaji  dari  pemerintah;  Kedua,  SDM  dari  unsur  masyarakat (pengurus  &  kader)  yang  bekerja  secara  suka  rela.  Kedua  unsur  SDM tersebut jelas memiliki kualitas yang berbeda, tetapi secara kuantitas dari unsur masyarakat jumlahnya lebih banyak.
Mengamati  dan  mengkaji  sejumlah  keterangan  yang  didapat  dalam penelitian  ini  berdasarkan  indikator  ketersedian  sumber  daya  manusia, diketahui  bahwa  sumber  daya  manusia  dalam  implementasi  program Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung  dilihat  dari  sisi kualitas  dan  kuantitas  cukup  berbeda,  mengingat  secara  jumlah  masih
relatif  kurang,  walaupun  secara  kualitas  rata-rata  keseluruhan  cukup baik.  Hal  tersebut  dipengauhi  banyak  hal,  termasuk  perbedaan  status kepegawaian,  tingkat  kesadaran,  motivasi  kerja,  dan  tingkat  pemahaman regulasi yang berbeda-beda.
Indikator kedua dalam mengukur dimensi sumber-sumber kebijakan adalah  mekanisme  penganggaran  dan  kecukupan  anggaran,  untuk mengetahui  bagaimana  mekanisme  penganggaran  dan  kecukupan anggaran  yang  tersedia  untuk  pelaksanaan  program  Kampung  KB  di Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  baik  yang  bersifat top  down maunpun bottom  up .  Alur  penganggaran  secara top  down :  Mekanisme penganggaran  pelaksanaan  Program  Kampung  KB  dilakukan  secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat, melalui Pokja Kampung KB di tingkat Provinsi,  Kabupaten  dan  Desa/Kelurahan  dengan  memperhatikan kebutuhan-kebutuhan  krusial  pelaksanaan  program.  Sementara  itu, mekanisme  penganggaran  Program  Kampung  KB  dari  alur bottom  up : Penganggaran  program  Kampung  KB  dilaksanakan  melalui  musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes), dan untuk anggarannya berasal dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi, APBD, dan juga dari  ADD.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  pada  sejumlah informan  baik  dari  unsur  pemerintahan  maupun  unsur  masyarakat dalam  indikator  mekanisme  penganggaran  dan  kecukupan  anggaran program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung, dilakukan dengan dua cara yaitu top down dan bottom up .  Anggaran yang sudah  disiapkan  setiap  tahunnya  melalui  program  kegiatan  yang  disusun dari  atas  (Pusat,  Provinsi,  dan  Kabupaten),  serta  anggaran  yang  diajukan dari  bawah  yang  dimulai  dari  penyusunan  jenis-jenis  kegiatan  dan kebutuhan  anggarannya  dari  pengurus  Kampung  KB  yang  kemudian diajukan  dan  dibahas  dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa, selanjutnya diajukan ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.
Sumber anggaran Program Kampung KB berasal dari BKKBN Pusat, BKKBN  Propinsi,  APBD  Kabupaten,  dan  juga  dari  ADD.  Dalam  penelitian ini mengemuka bahwa anggaran tersebut pada tingkat Kampung KB belum cukup memadai untuk dapat melaksanakan keseluruhan agenda kegiatan
yang  sudah  disusun  dan  ditetapkan,  sehingga  dibuat  langkah  kebijakan dengan cara skala prioritas.
Pada  dimensi  sumber-sumber  kebijakan,  indikator  ketiga  adalah tentang  ketersediaan  dan  kecukupan  fasilitas,  untuk  menggali  informasi sedalam-dalamnya bagaimana ketersediaan dan kecukupan fasilitas/sarana  prasarana  pendukung  untuk  pelaksanaan  Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
Sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Program Kampung KB  di  Kecamatan  Arjasari  menurut  pendapat  informan,  telah  dipenuhi oleh  Bupati  Bandung  melalui  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya digali  dari  Sumber  Daya  Manusia  pada  Upaya  Kesehatan  Bersumberdaya Masyarakat    (UKBM)    di  kampung  KB,  yang  merupakan  wujud  partisipasi dari  masyarakat.  Namun  disisi  lain,  ada  pendapat  yang  menyatakan kondisi  ketersediaan  fasilitas/sarana  prasarana  pendukung  Program Kapung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  bahwa  fasilitas pendukung  pelaksanaan  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten Bandung  memang  sudah  tersedia,  tetapi  belum  lengkap  sesuai  dengan kebutuhan  kelompok-kelompok  kegiatan  yang  ada.  Selama  ini,  semua kegiatan  masih  berpusat  di  sekretariat  pengurus  Kampung  KB.  Rumah Data  Kependudukan,  Pusat  Informasi  dan  Konseling  Remaja,  dan  bidang- bidang lainnya belum memiliki tempat dan peralatan sendiri.
Berdasarkan  dari  keterangan  para  informan  yang  ditunjang  hasil pengamatan  peneliti,  terlihat  realita  bahwa  dalam  indikator  ketersediaan dan kecukupan fasilitas/sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung  masih belum memadai dan cenderung banyak kekurangan. Hal itu nampak pada sebagian  besar  Kampung  KB,  belum  tersedianya  fasilitas  rumah  literasi, serta fasilitas untuk konseling remaja  di beberapa desa belum ada. Rata- rata fasilitas/sarana prasarana yang tersedia di setiap Kampung KB hanya sebatas  timbangan  bayi  dan  timbangan  lansia,  serta  meteran  pengukur tinggi tubuh.

## Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan
Indikator  pertama  dalam  dimensi  komunikasi  antar  organisasi  dan kegiatan-kegiatan, yaitu tentang penyaluran informasi/sosialisasi. Indikator ini menggali informasi tentang pola penyaluran informasi/sosialisasi kebijakan dalam pelaksanakan Program Kampung KB di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  cara  yang  digunakan,  dan lancar tidaknya proses sosialisasi.
Penyaluran  informasi/sosialisasi  kebijakan  dalam  melaksanakan Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung dilaksanakan  oleh  Pokja  Kampung  KB  dari  DP2KBP3A,  Kecamatan Arjasari, dan Kader Kampung KB sebagai ujung tombak dalam pemerataan informasi  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  dilakukan  dalam beberapa  cara, yaitu diantaranya pembuatan papan nama dan juga memanfaatkan media cetak  seperti  banner,  baliho,  dll.  Sosialisasi  bentuk  lain  yaitu  penyuluhan secara  langsung  terkait  program  Kampung  Keluarga  Berencana.  Dalam pelaksanaan  sosialisasi  tidak  jarang  menemui  kendala,  misalnya  masih kurangnya jumlah peserta yang hadir dari unsur masyarakat.
Mengkaji sejumlah keterangan informan, melalui indikator penyaluran informasi/sosialisasi  kebijakan  dalam  melaksanakan  program  Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, diperoleh gambaran bahwa meskipun  sosialisasi  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  bahkan  dengan berbagai  cara,  bukan  hanya  melalui  pertemuan-pertemuan/penyuluhan langsung,  tetapi  juga  dengan  memanfaatkan  berbagai  media  dan  sarana platform digital,  namun  pada  tingkat  terendah  di  lapisan  masyarakat, masih  dikeluhkan  terjadinya  ketidak  merataan  informasi  (terutama penyuluhan) yang hanya melibatkan penggiat-penggiat lama di masyarakat dan kurang melibatkan unsur masyarakat lainnya secara luas.
Dalam  mendukung  hasil  pengukuran  pada  indikator  pertama, indikator  mengukur  tingkat  kejelasan  informasi,  untuk  mengetahui masalah kejelasan informasi pada sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan  Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten Bandung,  apakah  cukup  jelas  dan  mudah  dipahami  atau  sebaliknya,  dan menggali alasannya.
Informasi  pada  sosialisasi  kebijakan  dalam  melaksanakan  Program Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  sudah  cukup jelas  sebenarnya,  namun  masih  saja  terdapat  masyarakat  yang  belum benar- benar memahami manfaatnya. Hal tersebut terjadi karena frekuensi sosialisasi dan tingkat kehadiran masyarakat yang masih kurang banyak.
Menyimak  penjelasan-penjelasan  informan,  masalah  kejelasan informasi  dari  materi  sosialisasi  kebijakan  program  Kampung  KB  di Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung  ditangkap  sebagian  masyarakat dengan cukup jelas, bahkan ada masyarakat yang secara pro aktif menggali dan  mempelajari  informasi  melalui platform  digital ,  seperti  media online , website BKKBN  dan  media  sosial  Namun  sayangnya  masih  ada penghambatnya, dalam hal ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai  masih  kurang,  dan  adanya  sikap  kurang  merangkul  semua kalangan  masyarakat  dari  para  pengurus  Kampung  KB  dan  para  kader yang terlibat.
Dalam  dimensi  komunikasi  antar  organisasi  dan  kegiatan-kegiatan, digunakan  indikator  ketiga  yaitu  tingkat  konsistensi  sosialisasi  kebijakan dalam  melaksanakan  program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten  Bandung.  Sosialisasi  kebijakan  dalam  melaksanakan  program Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung  sudah  cukup konsisten  dilakukan,  apalagi  yang  melalui  media  cetak  dan  media  luar ruang yang selalu terpasang terutama di kantor-kantor pemerintahan desa dan  kecamatan,  juga  di  posyandu.  Hanya  saja  sosialisasi  yang  bersifat tatap  muka  tidak  secara  terus  menerus  dilakukan,  mengingat  adanya kendala pandemi Covid-19.
Tingkat  konsistensi  sosialisasi  kebijakan  dalam  melaksanakan Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung berdasarkan sejumlah keterangan informan dan hasil pengamatan peneliti pada  beberapa  lokasi  pelaksanaan  Program  Kampung  KB  secara  umum sudah  cukup  konsisten,  namun  belum  cukup  menyasar  secara keseluruhan  terhadap  semua  kalangan  masyarakat  yang  seharusnya menerima materi sosialisasi tersebut.

## Karakteristik Badan Pelaksana
Kinerja  struktur  organisasi  pengurus  dalam  melaksanakan  Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, mulai dari Pokja Provinsi,  Kabupaten  sampai  tingkat  Kecamatan  dirasakan  cukup  baik, karena  sepenuhnya  mengikuti  pedoman  dari  buku  petunjuk  teknis Kampung  Keluarga  Berencana. Disamping  itu,  secara  normatif  kinerja jajaran pengurus dari mulai Pokja hingga Kader Kampung KB dan jajaran birokrasi  yang  ada  mulai  dari  tingkat  Kabupaten,  Kecamatan,  hingga Desa/Kelurahan  sudah  cukup  baik  dan  patuh  terhadap  aturan  yang berlaku,  hanya  saja  masih  kurang  memanfaatkan  pastisipasi  masyarakat terutama  kalangan  muda  yang  memiliki  pendidikan  tinggi  dan  diyakini akan lebih berkontribusi kepada pelaksanaan Program Kampung KB.
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Kampung  Keluarga  Berencana di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  sudah  tersedia.  SOP  yang digunakan yaitu diantaranya buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung Keluarga  Berencana,  mulai  dari  awal  kegiatan  hingga  tahap  akhir  yaitu laporan dan juga evaluasi program semua mengikuti buku petunjuk teknis tersebut.  Ketersediaan  buku  petunjuk  teknis  pelaksanaan  Kampung  KB menjadi  pandaun  SOP  pelaksana  kebijakan.  Dalam  pelaksanaan  SOP, pokja  dan  kader  mengerjakan  terlebih  dahulu  poin-poin  yang  menjadi skala  prioritas,  karena  tidak  mungkin  keseluruhan  progran  dilaksanakan sekaligus.
Berdasarkan  keterangan  informan  penelitian  dan  mengkaji  hasil pengamatan  dilengkapi  dengan  hasil  pengumpulam  dokumentasi  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  kebijakan  Program  Kampung  KB  di Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  menunjukkan  bahwa  Standar Operasional  Prosedur  sebagai  panduan  teknis  sudah  tersedia  cukup lengkap,  detail,  dan  jelas.  SOP  tersebut  akan  terlihat  hasilnya  secara optimal  apabila  dilaksanakan  dengan  sungguh-  sungguh  oleh  semua jajaran implementor kebijakan.
Berikutnya,  mengenai  harmonisasi  kerjasama  yang  dilakukan  oleh pengurus  Kampung  KB  dengan  unsur  Pemerintah  tingkat  Desa,  tingkat Kecamatan  dan  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Bandung dalam  melaksanakan  Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten Bandung.
Kerjasama merupakan langkah strategis dalam melaksanakan sebuah kebijakan,  terlebih  dalam  program  Kampung  KB.  Kebijakan  tersebut memerlukan  keterlibatan  lebih  banyak  dari  pihak-pihak  lain  yang  terkait. Kerjasama selalu dilakukan oleh  pengurus  Kampung KB,  Kader  Kampung KB dengan unsur Pemerintah tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Bandung  untuk  menjalankan kebijakan guna mendapatkan dampak positif serta tujuan yang ditetapkan yaitu  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  pada  tingkat  kampung atau  yang  setara  melalui  program  KKBPK  serta  pembangunan  sektor  lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Berdasarkan  pendapat  dan  masukan  dari  informan,  dan  hasil pengamatan  di  lapangan  yang  dilakukan  peneliti,  kerjasama  yang dilakukan  oleh  pengurus  Kampung  KB  dengan  unsur  Pemerintah  tingkat Desa,  tingkat  Kecamatan  dan  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Bandung  dalam  melaksanakan  program  Kampung  KB  di  Kecamatan Arjasari  Kabupaten  Bandung,  sudah  terjalin  cukup  baik.  Namun kerjasama  tersebut  perlu  ditingkatkan  dan  diperluas  dengan  instansi  lain (lintas sektor) dan juga pihak ketiga yang sebenarnya mempunyai program yang  berhubungan  dengan  kepedulian  sosial  (CSR)  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  mendukung  percepatan  pelaksanaan  program Kampung  KB,  seperti  perusahan  farmasi  dan  alat-alat  kesehatan,  atau bahkan menggali potensi program CSR dari perusahaan-perusahaan besar, BUMN, dan BUMD, dan juga yang lainnya.

## Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
Kontribusi program terhadap perkembangan ekonomi adalah indikator pertama yang digunakan untuk mencari tahu bagaimana bentuk kontribusi Program Kampung Keluarga Berencana terhadap perkembangan perekonomian  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  tingkat
kecukupan berkontribusinya, dan mengungkap alasan yang menyertainya.
Dari  sisi  kontribusi  ekonomi,  bentuk  kontribusi  program  Kampung Keluarga  Berencana  terhadap  perkembangan  perekonomian  di  Kecamatan Arjasari  Kabupaten  Bandung  cukup  nyata.  Selain  dengan  adanya Kampung  KB  yang  menciptakan  keluraga  kecil  yang  sejahtera  karena membatasi jumlah anak, dalam kegiatan kelompok kerja terdapat kegiatan Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS)  yang melaksanakan  pembinaan  keterampilan  masyarakat  dalam  meningkatkan perekonomian keluarga.
Kegiatan usaha kecil/keluarga yang merupakan hasil dari pembinaan dalam  salah  satu  kegiatan  Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten  Bandung,  yaitu  bahwa  dari  delapan  fungsi  keluarga,  fungsi ekonomi  merupakan  salah  satu  bidang  yang  mendapat  perhatian  serius dalm pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.  Kehadiran  Program  Kampung  KB  dirasakan  masyarakat  telah memberikan  kontribusi  nyata  terhadap  perkembangan  ekonomi.  Banyak kelompok  masyarakat  yang  mengikuti  Program  Kampung  KB  yang  telah memiliki kegiatan usaha dalam menopang ekonomi keluarganya.
Kontribusi Program Kampung Keluarga Berencana terhadap perkembangan  perekonomian  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung berdasarkan  hasil  pengamatan  di  beberapa  lokasi  Kampung  KB  dan  atas keterangan sejumlah informan dalam penelitian ini memberikan gambaran adanya  kontribusi  yang  cukup  nyata  bagi  masyarakat  dalam  mendorong perkembangan  ekonomi.  Terbukti  kegiatan-kegiatan  usaha  kecil/keluarga bermunculan dengan berbagai produk hasil keterampilan tangan, industri pakaian  jadi,  kuliner  dan  bidang  usaha  lainnya,  yang  juga  sudah  dapat memanfaatkan  majunya  perkembangan  teknokogi  informasi  berupa kehadiran marketplace dan media sosial.
Selanjutnya,  kondisi  sosial  dan  politik  di  Kecamatan  Arjasari  setelah dilaksanakannya Program Kampung KB menjadi  lebih baik,  hal  ini  cukup dirasakan  oleh  masyarakat.  Program  kampung  KB  berhasil  menekan angka  pengangguran,  kriminalitas  dan  rusaknya  moralitas  masyarakat karena  berhubungan  dengan  tinggi  rendahnya  beban  negara  untuk
memberikan  penghidupan  yang  layak  kepada  setiap  warga  negaranya. Sementara  dari  sisi  politik,  dengan  kesejahteraan  dan  ketenteraman  yang tercipta  di  masyarakat,  terbukti  pasrtisipasi  politik  masyarakat  semakin meningkat  secara  positif,  terlihat  dari  kenaikan  anggka  partisipasi  dalm Pemilu, Pileg, dan Pilkada.
Berbagai  jenis  kegiatan  dalam  pelaksanaan  Program  Kampung  KB  di Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung  yang  menjadi  penyebab  makin baiknya  kondisi  sosial  dan  situasi  politik,  diungkapkan  informan  bahwa salah  satu  kegiatan  lintas  sektor  Program  Kampung  KB  adalah  penataan pemukiman  penduduk  yang  berorientasi  pada  kenyaman  hidup  bersama bagi  masyarakat.  Kegiatan  bina  keluarga,  bina  lansia,  dan  konseling remaja, serta kegiatan- kegiatan lainnya menjadikan semakin nyaman dan tertibnya  kondisi  sosial  masyarakat.  Kondisi-kondisi  tersebut  juga menjadikan  situasi  politik  di  masyarakat  lebih  kondusif  dan  makin  jauh dari perselisihan akibat perbedaan kepentingan politik.
Dukungan  elit  politik  terhadap  sebuah  kebijakan  akan  mendorong semakin  terbukanya  peluang  bagi  pencapaian  tujuan  kebijakan.  Para  elit politik, baik yang berkuasa maupun pihak oposisi di Kabupaten Bandung semuanya memberikan dukungan yang baik pada Program Kampung KB di Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung.  Bentuk  dukungan  mereka terlihat dalam setiap pembahasan Program Kampung KB tidak pernah ada yang  menyanggah  atau  mempersulit  pelaksanaan  kebijakan.  Jajaran  elit politik,  menurut  Pengelola  Pemerdayaan  Masyarakat  Kecamatan  Arjasari dalam  menyikapi  pelaksanaan  Program  Kampung  KB  tidak  lagi  terkotak- kotak dalam lingkaran kepentingan politiknya masing-masing.
Berdasarkan  infromasi  yang  diperoleh,  maka  dapat  dikemukakan bahwa  tingkat  dukungan  elit  politik  terhadap  program  Kampung  KB  di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, cukup baik, tanpa memperlihatkan  warna  dan  haluan  politik  ataupun  posisi  pihak  yang berkuasa  ataupun  oposisi,  semua  elit  politik  mendukung  program  ini. Bentuk dukungan mulai dari tingkat perumusan kebijakan, pembentukan tim pelaksana program, implementasinya dengan dukungan sosialiasi dan sokongan  anggaran  seperti  halnya  peyaluran  dana  aspirasi  DPRD

## Kabupaten Bandung.
Kecenderungan pelaksana ( implementors )
Kecenderungan  pelaksana  ( implementors )  adalah  sikap  keseluruhan pelaksana  kebijakan  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan  Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten Bandung  yang  dibedah  melalui  Respon implementor terhadap  setiap masalah  yang  terjadi  dalam  melaksanakan  Program  Kampung  KB  di Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  pemahaman implementor terhadap  kebijakan  dalam  melaksanakan  program  Kampung  KB  di Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  dan  sikap implementor dan pengurus  Kampung  Keluarga  Berencana  di  Kecamatan  Arjasari  dalam menangani masyarakat yang tidak mau ikut Program Keluarga KB.
Pada  indikator  pertama  yaitu  respon  implementor,  digali  informasi secara luas, bagaimana respon implementor terhadap setiap masalah yang terjadi  dalam  melaksanakan  program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten  Bandung,  bentuk  responnya,  dan  alasan  yang  mendasarinya, sehingga  diperoleh  gambaran  objektif  tingkat  pengaruhnya  terhadap pelaksanaan kebijakan program Kampung KB.
Ketika menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  para implementor kebijakan menunjukkan respon yang selalu baik. Implementor  kebijakan  tidak  hanya  mengandalkan  pengurus  dan  kader Kampung KB, namun dari tingkat Dinas maupun Kecamatan selalu turun tangan  dalam  mengatasi  dan  menyelesaikan  masalah  secara  persuasif, yaitu dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kekeluargaan.
Mencermati  keterangan  yang  disampaikan  semua  informan  di  atas, dan  hasil  pengamatan  langsung  di  lapangan,  maka  dapat  disampaikan bahwa  Respon  implementor  terhadap  setiap  masalah  yang  terjadi  dalam melaksanakan  Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten Bandung,  cukup  baik.  Mereka  sering  bergerak  cepat  menangani  masalah di  kalangan  masyarakat  melalui  cara  persuasif,  yaitu  pendekatan  dan pembinaan bertahap yang dapat diterima dan dipahami masyarakat.
Selanjutnya mengenai pemahaman implementor, digali dari
informasi  mengenai  tingkat  pemahamannya  terhadap  kebijakan  dalam melaksanakan  Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten Bandung.  Pemahaman  yang  dimaksud  adalah  mengenai  regulasi  program dan  petunjuk  teknisnya,  sehingga  dapat  melaksanakan  kebijakan  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pandangan  salah  seorang  informan menyatakan  bahwa  tingkat  pemahaman  implementor  terhadap  kebijakan dalam  melaksanakan  Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten Bandung, cukup baik. Hal tersebut dikarenakan selain sumber daya kebijakan yang lengkap, juga petunjuk teknis dan pelatihan-pelatihan tentang  Kampung  KB  sering  dilaksanakan.  Pemahaman  akan  kebijakan menjadi  syarat  mutlak  yang  harus  dimiliki  para  pelaksana  kebijakan Kampung  KB,  bahkan  tidak  hanya  para  pelaksana  yang  harus  paham, melain juga lapisan masyarakat luas juga sebaiknya ikut memahami poin- poin  kebijakan  sehingga  dapat  berpartisapi  lebih  optimal  dalam mensukseskan  pelaksanaan  program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari Kabupaten Bandung.
Implementor kebijakan Program Kampung KB di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dari mulai tingkat Dinas, Kecamatan, sampai ke Desa cukup  baik.  Mereka  sudah  mempelajari  konten  kebijakan  dan  petunjuk teknis  secara  detail.  Dengan  implementasi  yang  terus-menerus  di lapangan, maka pemahaman akan isi kebijkan semakin baik.
Selanutnya, dalam menggali informasi objektif tentang dimensi yang mendalami  adanya  respon,  pemahaman  dan  sikap  yang  serius  dari  agen pelaksana,  pada  indikator  diukur  berdasarkan  sikap  implementor  untuk mengetahui  secara  pasti  sikap  implementor  dan  pengurus  Kampung Keluarga  Berencana  di  Kecamatan  Arjasari  dalam  menangani  masyarakat yang  tidak  mau  ikut  Program  Keluarga  KB.  Sekretaris  DP2KBP3A Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa sikap implementor dan pengurus Kampung  Keluarga  Berencana  di  Kecamatan  Arjasari  dalam  menangani masyarakat  yang  tidak  mau  ikut  program  Kampung  KB  ditunjukkan dengan  cara  yang  bijaksana,  yakni  melalui  pendekatan  persuasif  dengan memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya Program Kampung KB yang pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat.
Program Kampung KB merupakan sebuah program sosial kemasyarakatan yang harus diikuti secara suka rela dari masyarakat atas kesadaran  yang  muncul  dari  arti  pentingnya  dan  manfaat  Kampung  KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam menangani masyarakat  yang  tidak  mau  ikut  program  Keluarga  KB,  para  implementor kebijakan  tidak  bersikap  arogan,  tetapi  dengan  melakukan  pendekatan- pendekatan secara personal dan kelompok dengan cara yang bijak, dengan secara  perlahan-lahan  memberikan  penjelasan  tujuan  dan  manfaat  yang akan diraih keluarga dan masyarakat dalam mengikuti program Kampung KB.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Program  Kampung  KB  di  Kecamatan  Arjasari  Kabupaten  Bandung,  dapat dikatakan bahwa penentuan ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program  kurang kondisional dan adaptif dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat,  khususnya  dalam  menentukan  skala  prioritas  program  yang hanya  mengikuti  petunjuk  secara  nasional.  Masih  kurang  melibatkan sumber daya manusia dari kalangan anak muda yang berpendidikan tinggi dan  pengurus  Kampung  KB  masih  didominasi  aktivis  sosial  yang  sudah karatan.  Masalah  finansial  dan  fasilitas  pendukung  masih  sepenuhnya mengandalkan  anggaran  pemerintah,  belum  ada  upaya  menggali  dari pihak  lain  (swasta)  misalnya  dalam  program  CSR.  Sosialisai  program Kampung  KB  belum  menyasar  ke  seluruh  lapiasan  masyarakat  dan  lebih banyak  disampaikan  ke  pihak-pihak  yang  sudah  terbiasa  hadir/aktif dalam  kegiatan-kegiatan  RW  dan  desa.  Kerjasama  antara  pengurus Kampung  KB  lebih  banyak  dilakukan  dengan  instansi  pemerintahan  yang ada  kaitannya  dengan  kepentingan  saja.  Selain  itu,  kerjasama  dengan instansi  lain  yang  di  Kabupaten  Bandung,  serta  pihak  ketiga/swasta, jarang  dilakukan.  Program  pengendalian  kelahiran  anak  masih  menjadi prioritas  utama  dan  kegiatan  pelatihan  peningkatan  ekonomi  keluarga volume dan frekuensinya masih sangat kurang. Masih terdapat kader dan pengurus  Kampung  KB  yang  mewariskan  jabataban  kepengurusannya kepada keluarga terdekat tanpa memperhitungkan kompetensi SDM-nya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Anggara,  S.  (2012). Ilmu  Administrasi  Negara. Bandung:  Pustaka  Setia Bandung.
BKKBN.  (2015). Keluarga  Berencana  dan  Kontrasepsi:  Cetakan  Ke-5. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Creswell,  J.  W.  (2013). Research  Design  Qualitative  and  Quantitative Approaches. London: Sage Publications.
Dunn,  W.  (2000). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Gadjah Mada University.
Islamy, I. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Madani,  M.  (2011). Dimensi  Interaksi  Aktor  dalam  proses  perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
Moleong,  L.  J.  (2009). Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Parson,  W.  (2011). Public  Policy,  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
Santoso, P. (2008). Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT.Refika Aditama.
Suharno. (2010). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
Suryani, S. (2009). Beberapa Faktor yang Behubungan dengan Pengambilan Keputusan Dalam  Keluarga Berencana Pada Kelompok  Ibu di Wilayah Puskesmas I Sukoharjo. Surakarta: FIK Universitas Muhammadiyah.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
Winarno,  B.  (2012). Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik. Yogayakarta:  Media Pressindo.
Wiyoto, B. (2005). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Griya Pustaka.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Peraturan  Presiden  No.  3  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Ketujuh  Atas Keputusan  Presiden  Nomor  103  Tahun  2001  tentang  Kedudukan,  Tugas,
Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Keppres  Nomor  09  Tahun  2004  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen