## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH JAWA TIMUR TENTANG PENGEMBANGAN SMK MINI DI PONDOK PESANTREN

## Maskuri & Minhaji
Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo masykuri.ismail@gmail.com
Islamic  education  in  the  form  of  boarding  school,  in  accordance  with  that nature  will  make  efforts  to  improve  and  change  the  condition.  As  an  oldest educational  institution  in  Indonesia,  boarding  schools  get  serious  attention from  various  circles,  both  public  and  private.  Currently,  Islamic  boarding schools  in  Indonesia  are  not  putting  science  knowledge  separated  into  small part.  However,  the  leaders  and  managers  of  boarding  school  have  unified  ' science knowledge ' as an integral part of the boarding school. East Java as the province  with  the  second  largest  number  of  boarding  schools  after  West  Java has proved itself by producing educational policies that favor the development of boarding school. Local regulation Number 9, 2014 on the Implementation of Education  became  the  legal  basis  for  the  implementation  of  Mini  Vocational High School (SMK Mini) development program. That is the basic idea actually appeared from the East Java Governor to respond to global competition in the business  world.  Education  policy  as  a  public  policy  necessarily  born  out  from the  political  process  in  East  Java,  which  involve  policy  actors.  In  the implementation phase received tremendous attention. That's will be analyze by researcher with public policy approaches, systems theory, power, and Hegelian dialectics.
Kata Kunci : kebijakan SMK mini, pondok pesantren ………………………….………………………………………………………………………………...

## Pendahuluan
Tidak  ada  yang  abadi  di  dunia  yang kita  diami  kecuali  perubahan  itu  sendiri. Manusia yang tidak mau dengan perubahan sama  saja  dengan  anti  terhadap  sunatullah. Perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat  selalu  mengalami  perubahan sejalan  dengan  dinamika  perkembangan ilmu  pengetahun  dan  teknologi.  Perubahan sering  dimaknai  sebagai  sebuah  pergantian dan  berubahnya  keadaan  dari  masa  lampau ke  masa  sekarang.  Sering  dikatakan  sebagai perubahan  dari  satu  sistem  ke  sistem  yang baru (Martono,
2012; 2). Sebelum
kemunculan  pesatnya  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  sebagai  peradaban  baru, manusia hidup berdampingan dengan alam. Komunikasi dibangun dengan sangat tradisional,  berjalan  lambat,  mau  pergi  ke tempat-tempat  umum  yang  biasa  menjadi kunjungan  harus  menunggu  lama  dan berjalan sangat  pelan.  Hidup tanpa pesawat telepon,  tanpa  televisi,  tanpa  koran,  tanpa facebook, sms, dan segala macam kecanggihan teknologi informasi.
Kini  segalanya  telah  berubah,  apa yang dulu dikenal dengan cangkul dan sapi atau  kerbau  sebagai  pembajak,  telah  beralih ke  mesin-mesin  hasil  penerapan  ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  yang  dapat mempermudah  dan  mempercepat  kerja manusia  (Tilaar,  2012:  54).  Dampak  positif kemajuan teknologi informasi dapat membantu  manusia  mengenal  dunia  tanpa harus  menggunakan  paspor  dan  visa, menyeberang lautan tanpa harus naik kapal, sehingga  batas  negara  satu  dengan  negara lainnya tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Pesatnya  informasi  tidak  bisa  dihentikan oleh  siapa  pun  dengan  cara  apa  pun, sekalipun  ada  kebijakan  penghentian,  tapi itu tidak berlangsung lama, karena saat yang lain  dapat  hidup  kembali.  Maka,  dunia pendidikan,  termasuk  pondok  pesantren tidak  bisa  alergi  dan  menjauhkan  diri  dari arus  perubahan  global  yang  begitu  cepat. Pesantren  yang  pada  masal  awal  berdirinya berlangsung  sangat  sederhana  dan  apa adanya,  kini  dengan  kecepatan  teknologi informasi,  dunia  pesantren  mau  tidak  mau harus  menyelami  dan  mengadaptasi  diri dengan perubahan tersebut.
Perubahan  yang  diinginkan  oleh kalangan  pesantren  tentu  perubahan  yang membawa  dampak  positif. Disamping pesantren harus menyiapkan benteng
pertahanan  identitas  dan  karakteristik, sehingga keasliannya tetap
terjaga.
Nurcholis  Madjid  menyebutkan,  bahwa pesantren  memiliki  nilai-nilai  dan  makna keislaman  sekaligus  keaslian  ( indigenous ) Indonesia  (Madjid:  1997;  107).  Pendidikan pesantren  juga  sering  dikatakan  sebagai pendidikan  tertua  di  Indonesia.  Pendidikan merupakan  proses  tanpa  akhir  yang  bisa dilakukan oleh siapa pun, dan negara dalam proses  pendidikan  menjadi  kunci  dalam mengemban  tanggungjawab.  Pendidikan telah ada seiring dengan kelahiran peradaban  manusia  itu  sendiri  (Soyomukti:
2012:  22).  Kesadaran  masyarakat  akan keberlangsungan sejarah peradaban melahirkan  lembaga-lembaga  pendidikan yang  memiliki  hubungan  dengan  struktur ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  terus berkembang.  Dengan  demikian,  pesantren
sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan  akan terus  berupaya  melakukan  perubahan- perubahan  untuk  menjawab  tantangan  dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

## Pembahasan
Dalam  pondok  pesantren  terdapat elemen-elemen penting  sebagai keasliannya, yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam  klasik,  santri,  dan  kiai  (Dhofir,  1996: 44-60)  yang  tidak  boleh  hilang  diterpa  arus perubahan.  Bila  ada  pesantren  mengalami pergeseran dari keasliannya, maka pesantren  tersebut  tidak  bisa  dikategorikan pesantren  asli.  Para  kiai  pendiri  dan pengasuh  pondok  pesantren  bukanlah manusia  yang  anti  terhadap  perubahan. Mereka menyadari bahwa dunia pendidikan didirikan dalam rangka membentuk manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  yang diikuti  oleh  penguasaan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi.  Untuk  menguasai  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  diperlukan seperangkat  pendukung  kebijakan  yang harus  dilakukan  oleh  para  kiai  sebagai pemegang  sentral  kekuasaan  (Ritzer  & Goodman, 2011: 140) dalam pesantren.
Kekuasaan bagi Weber adalah bentuk dominasi  yang  sah.  Ada  tiga  hal  mendasar yang  digunakan  Weber  dan  pengikutnya dalam memberikan legitimasi sebuah otoritas,  yakni  rasional,  tradisional,  dan karismatik.  Namun  Weber  tetap  lebih menekankan  pada  tindakan  individu  dalam memberikan  gambaran  tentang  tigal  hal mendasar  tadi  untuk  melegitimasi  otoritas. Kiai, sebagai figur sentral dalam kebanyakan pondok pesantren, dalam pandangan penulis masuk dalam semua proses legitimasi  otoritas  tadi.  Ia  bisa  menjadi pemegang otoritas rasional karena di dalam pondok  pesantren  ada  struktur  yang  dibuat melalui proses kesepakatan bersama. Ia juga memegang  otoritas  (kekuasaan)  tradisional,
karena  ia  adanya  kepercayaan  ditengah kehidupan  pesantren,  bahwa  figur  kiai memiliki ‘kesucian’ tradisi yang berlangsung dalam  kurun  waktu  lama.  Kiai  juga memegang  peran  penting  dalam  otoritas karismatik.  Otoritas  ini,  seperti  dalam  teori Weber  adalah  didasarkan  pada  ketaatan para  pengikutnya,  adanya  sosok  teladan, kekuatan  khusus  yang  dimiliki  sang  kiai sebagai pemimpin pondok pesantren.
Ditengah pergumulan antara mempertahankan identitas dan memberikan ruang
terbuka terhadap pesatnya perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  keberadaan  pondok  pesantren menjadi  dilema.  Satu  sisi  pesantren  harus tetap
mempertahankan identitas keasliannya,  sementara  pada  sisi  lain pesantren  harus  terbuka  dengan  seluruh transformasi  iptek  yang  berkembang  tak terbendungkan. Menerima keterbukaan, bagi  kalangan  pesantren  tradisional  akan membahayakan  identitas  pesantren  itu sendiri. Dan inilah alasan mendasar beberapa  pesantren  yang  enggan  menerima kehadiran  arus  keterbukaan.  Karena  ia khawatir,  santri  yang  berada  di  pondok pesantren bisa kehilangan arah cara pandang  dalam  beragama  (Mastuhu,  1994: 50).  Sekalipun  demikian,  sistem  pendidikan pesantren  masih  dianggap  sebagai  tiruan dari pendidikan yang dihadirkan Hindu dan Buda sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Pandangan spekulatif ini
disampaikan  oleh  Mujamil  Qomar  yang dikutip  dari  berbagai  sumber.  Memang benar, bahwa pandangan Mujamil ditentang oleh  banyak  kalangan  pesantren  karena dianggap telah meracuni ruh keislaman para pecinta  pesantren.  Tidak  mungkin  kiai-kiai meniru  sistem  pendidikan  yang  disajikan Hindu  dan  Buda  yang  dalam  praktek keagamaannya  banyak  bercampur  dengan perilaku  syirik,  animisme  dan  dinamisme (Fathurrohman  &  Sulistyorini,  2012:  239).
Sebenarnya tidak perlu merisaukan terhadap istilah adopsi, karena para
kalangan  pemimpin  pesantren  sebenarnya tahu  ada  kaidah  yang  menyatakan: ambillah hikmah  dari  mana  pun  asalnya .  Dengan demikian, perkembangan sistem pendidikan pesantren selalu mengikuti pola perkembangan  yang  terjadi  dalam  kurun waktu tertentu.
Dari  generasi  ke  generasi  penerus, pesantren  selalu  menyelami  perubahan sebagai  anugerah  Tuhan  yang  harus disyukuri. Pembahasan perubahan, bisa kita bayangkan    sesuatu  yang  terjadi  dalam kurun  waktu  tertentu,  berurusan  dengan perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah selama  jangka  waktu  tertentu  pula.  Untuk itu,  konsep  perubahan  dalam  pandangan Piotr  Sztompka  mencakup  tiga  hal  yang mendasari,  yaitu  (1)  perbedaan,  (2)  terjadi pada waktu yang berbeda, dan (3)  diantara sistem sosial yang sama (Sztompka, 2011; 3). Mengelola perubahan dibutuhkan kreatifitas dan  kearifan  kiai,  serta  para  pengelola pendidikan  Islam,  pesantren  khususnya. Perubahan  adalah  proses  transformasi    dari keadaan  sekarang  menuju  pada  keadaan yang akan diharapkan pada masa yang akan datang.  Perubahan  juga  menjadi  cermin kehidupan,  sehingga  apabila  tidak  mau dengan  perubahan  alias  berhenti  tanpa  ada gerak  maka  sesungguhnya  berada  dalam masa kejumudan (Wibowo, 2006;1). Didalam perubahan ada harapan membawa pembaruan yang memberikan kemaslahatan kehidupan  (Fathurrohman  &  Sulistyorini, 2013: 301). Pembaruan itulah yang kemudian dituangkan  dalam  formulasi  kebijakan. Dalam  kebijakan  memerlukan  kreatifitas, karena  didalam  proses  kebijakan  ada keharusan  melakukan  penyesuaian  dengan perkembangan  dan  tuntutan  masyarakat sebagai  dampak  dari  perubahan  dan pembaruan.
Kebijakan  masa  lalu  harus  dijadikan sebagai  pijakan  melangkah  pada  kebijakan masa  yang  akan  datang.  Sebagaimana kaidah  fikih  yang  kita  kenal, taghoyarul ahkambi  al-thaghayuril  azman  wa  al-amkinat
(perubahan  hukum  tergantung  dengan perubahan  suatu  masa  dan  kondisi  yang mengitarinya).  Allah  telah  menggariskan konsep  perubahan,  bahwa  sesungguhnya Allah  tidak  akan  merubah  keadaan  suatu kaum  sebelum  mereka  mengubah  keadaan diri  mereka  sendiri  (QS,  13:  11).  Dalam perubahan  menghasilkan  sebuah  kebijakan ( ahkam )  yang  disesuaikan  dengan  apa  yang terjadi pada suatu masa tertentu ( azman ) dan kondisi  sosial  ( amkinat )  yang  mengitari  saat terjadinya  sebuah  perubahan.  Kebijakan tidak  bisa  dipisahkan  dengan  satu  sistem yang  terjadi  pada  masa  yang  sama. Sebagaimana  dalam  teori  kebijakan  publik, bahwa  kebijakan  itu  harus  selalu  dievaluasi dalam pelaksanaannya agar kebijakan tersebut  dapat  berdampingan  dan  sejalan dengan  nilai-nilai  filosofis,  sosiologis,  dan yuridis.  Dikatakan,  bahwa  kebijakan  publik itu merupakan strategi yang akan mengantarkan  masyarakat  pada  masa  lalu, memasuki  masa  transisi,  dan  menuju pembentukan  masyarakat  yang  diidealkan bersama (Tilaar & Nugroho, 2009: 184-185).
Apa yang dilakukan pesantren dalam mengembangkan pendidikan sejalan dengan perkembangan  zaman  dan  tuntutan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  bukanlah  tanpa alasan. Bila kebutuhan masa lalu masyarakat menyerahkan  putra-putrinya  ke  pondok dalam  rangka  memahami  dan  mengkaji kitab-kitab  kuning  semata,  sehingga  kelak bisa  menjadi  penerus  kiainya  ketika  pulang ke rumahnya. Kini, dengan segala konsekuensinya, pesantren mengembangkan pola pendidikan, dari yang hanya menyelenggarakan pendidikan klasik melalui kajian kitab kuning, mau tidak mau harus menyelenggarakan
pendidikan tambahan,  yang  biasa  dikenal  dengan pendidikan umum.
Hampir  sulit  menemukan  pesantren yang  tidak  menyelenggarakan  pendidikan umum, jika masih ada dan eksis,  jumlahnya tidak  banyak,  hanya  beberapa  pesantren tertentu yang tetap eksis. Namun, pesantren
salaf murni tersebut dalam pola manajemenya  juga  menggunakan  teknologi informasi.  Untuk  mempertahankan  eksisten pondok pesaantren, maka konsep perubahan yang akan menghasilkan kebijakan  bagi  penyelenggaraan  pendidikan di  pondok  pesantren  selalu  mengalami perkembangan  sesuai  dengan  apa  yang menjadi  tuntutan  masyarakat.  Sudah  tidak perlu  lagi  mempertentangkan  antara  ilmu umum  dan  agama,  karena  pada  dasarnya ilmu  itu  bersumber  dari  Allah.  Imam  Al- Ghozali  membuat  klasifikasi  ilmu  dalam kategori ilmu  mahmud (terpuji)  dan ilmu mazdmum (tercela).  Dari  kedua  klasifikasi ilmu,  al-Ghozali  juga  membaginya  dalam bagaimana  hukum  mempelajari  sebuah ilmu,  mana  yang  fardu  ‘ain  dan  mana  yang fardu  kifayah.  Jadi,  tidak  ada  pembagian antara ilmu agama dan ilmu umum, bagi al- Ghozali  ilmu  itu  harus  dipelajari  sesuai kebutuhan  individu  muslim  dan  kebutuhan sosial  masyarakat  itu  sendiri(al-Ghozali, 1954: 14-16).
Pendidikan  umum  yang  dikelola pesantren  berjenjang  mulai  dari  pendidikan anak  usia  dini  hingga  perguruan  tinggi. Namun,  untuk  perguruan  tinggi  jumlahnya masih sedikit.
Dengan
menerima pendidikan  umum  di  pondok  pesantren, maka  mau  tidak  mau,  pesantren  harus mengakui dan mengikuti sistem penyelenggaraan  pendidikan  yang  dibuat oleh  negara,  pemerintah  yang  sedang berkuasa.  Kebutuhan  manajemen  modern mengelola pesantren yang mulanya berjalan tanpa birokrasi administratif yang rumit dan berbelit, kehadiran  pendidikan umum membuat  pesantren  harus  mau  belajar  dan terus  beradaptasi  dengan  perkembangan regulasi  sistem  pendidikan  nasional  yang membutuhkan  tenaga  kependidikan  yang berkompeten.  Pendidikan  umum  satu  sisi menjadi penopang keberlangsungan pendidikan  pesantren,  namun  pada  sisi  lain bisa menggeser karakteristik pesantren yang serba  mudah  dan  apa  adanya  dalam  pola
penyelenggaraannya.  Namun,  tidak  jarang pondok  pesantren  yang  gulung  tikar  akibat tidak  mau  menerima  kehadiran  pendidikan umum.  Inilah  yang  menjadi  kesadaran  para kiai  pemegang  sentral  dalam  mengambil kebijakan pesantren untuk menerima pendidikan  umum  atau  tidak.  Menerima berarti  mengikuti  segala  hal  yang  berkaitan dengan  prosedur  dan  mekanisme  yang diatur  dalam  sistem  pendidikan  nasional. Dan,  menolak  berarti  mempertahankan keaslian pesantren sesuai dengan permulaan berdirinya pesantren itu sendiri. Tetapi, para kiai  lebih  banyak  menerima  sebagai  akibat dari tuntutan perkembangan zaman,
masayarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.  Dengan  menerima,  kiai-kiai menganggapnya  sebagai  anugerah  Allah yang harus disyukuri. Apalagi sudah banyak kiai-kiai  yang  tidak  mempertentangkan  dan mengkonfrontasikan antara ilmu agama dan ilmu  umum,  karena  pada  dasarnya  ilmu  itu bersumber dari Yang Maha Alim.
Menghadapi problematika pendidikan pondok pesantren dalam interaksinya sebagai akibat perubahan sosial karena pengaruh globalisasi ataupun modernisasi,  kalangan  pemimpin  pesantren sudah  melakukan  banyak  pembenahan.
Salah  satu  bentuk  pembenahan  tersebut adalah dengan banyaknya pesantren mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan  umum,  mulai  dari  tingkat pendidikan  dasar  (SD  dan  SMP)  sampai perguruan tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan proses penyelenggaraan pendidikan,  kalangan  pesantren  membuat dua kurikulum yang berlaku secara bersamaan sebagai sebuah perpaduan, yaitu kurikulum  keagamaan  dan  umum  serta berbagai ketrampilan teknologis yang dirancang secara sistematik-integralistik
(Depag  RI,  2004:  55).  Sudah  barang  tentu, akan  banyak  memberikan  dampak  bagi proses  penyelenggaraan  pendidikan  di pondok pesantren setelah masuknya
kurikulum baru yang dibentuk oleh pemerintah.
Masing-masing  pondok  pesantren dalam mengembangkan pendidikannya
memiliki karakteritik yang berbeda, sekalipun  kesamaan  tunggal  figur  kiai sebagai  pengaruh  sentral  tetap  menjadi perhatian  utama.  Menerima  pendidikan umum  di  pondok  pesantren  sebagai  bagian dari  pemenuhan  tuntutan  zaman  dan masyarakat  tidaklah  berdiri  sendiri  tanpa ada  dampak.  Pesantren  bisa  mengalami pergeseran pola manajemen, pengembangan kurikulum,  dan  relasi  antara  guru  dengan murid (santri).

## Pendidikan Kejuruan di Pondok Pesantren
Kehadiran pendidikan umum,
khususnya  Sekolah  Menengah  Kejuruan (sebagai  jenjang  pendidikan  menengah) akan menuntut pesantren melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas penyelenggaraannya.  Pendidikan  menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, yang terdiri atas pendidkan menengah umum dan pendidikan
menengag kejuruan sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  18 ayat (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Sedang  pengelolaan  pendidikan, ada  kewenangan  pemerintah  propinsi  yaitu kewenangan koordinasi, sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  50  ayat  (4)  bahwa pemerintah  daerah  propinsi  melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga
kependidikan,  dan  penyediaan  fasilitas penyelenggaraan  pendidikan  lintas  daerah kabupaten/kota  untuk  tingkat  pendidikan dasar dan menengah.
Dinamika penyelenggaraan pemerintah dibidang pendidikan telah banyak mengalami perubahan, sehingga kewenangan koordinasi  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah propinsi berkembang menjadi
kewenangan pengelolaan. Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  hal  pengelolaan pendidikan  menengah  telah  beralih  ke propinsi. Bila masyarakat akan
menyelenggarakan  pendidikan  menengah, baik  umum  maupun  kejuruan,  maka  ijin penyelenggaraan  harus  diajukan  ke  Dinas Pendidikan  Propinsi  melalui  rekomendasi Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota.    Posisi pondok pesantren dalam pengelolaan pendidikan menengah juga harus mengikuti pola  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah. Seperti dikatakan Muzayyin, bahwa pondok  pesantren  merupakan  sub  sistem pendidikan  yang  ada  di  Indonesia,  maka segala  gerak  dan  usaha  yang  dilakukan dalam arah pengembangannya harus berada dalam  lingkup  tujuan  pendidikan  nasional (Arifin, 2011: 246).
Sebagai sub sistem pendidikan nasional,  pondok  pesantren  akan  memiliki keterikatan dengan kewenangan yang dimiliki  oleh  pemerintah.  Maka,  apa  yang dikatakan  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur) bahwa  pesantren sebagai  sub  kultur
mengalami  pergeseran  menjadi  sub  sistem dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional.  Pesantren  sudah  tidak  bisa  secara merdeka  mengelola  pendidikan  umum sesuai  keinginan  dan  kekhasan  pesantren. Yang  bisa  dilakukan  pesantren  adalah mengadopsi  dan  menjadikan  kehadiran pendidikan  menengah  kejuruan  sebagai sebuah  tantangan  dan  peluang.  Dikatakan tantangan  karena  pesantren  akan  tertantang untuk bisa mempertahakan nilai-nilai keasliannya  sekaligus  memberikan  jawaban atas sinisme masyarakat terhadap
keberadaan  pesantren  yang  selama  ini dikesankan  sebagai  pendidikan  kelas  dua dan  rendah.  Sementara  dijadikan  peluang,
karena pendidikan
kejuruan akan
menambah basis keilmuan sekaligus menjawab  dunia  kerja  yang  menuntut profesionalitas dibidangnya. Dulu, komputer  dimasa  pesantren  masih  belum menerima  kehadiran  pendidikan  umum
menjadi  barang  langka  dan  istimewa, bahkan  sebagian  kiai  pesantren  ada  yang mengharamkannya karena dianggap menerima  produk  non  muslim.  Kini, pendidikan  kejuruan  akan  memberikan dampak  yang  luas  bagi  masyarakat  pecinta pendidikan pondok pesantren. Mereka tidak perlu  lagi  kerepotan  menyekolahkan  putra putrinya di Sekolah Menengah Kejuruan bila ingin  menguasai  dua  bidang  keilmuan sekaligus,  ilmu  kajian  keagamaan  sekaligus ilmu kejuruan berbasis ketrampilan.
Perkembangan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah
dalam pengelolaan  pendidikan  berlaku  secara umum,  berlaku  kepada  pihak  mana  saja yang  akan  menyelenggarakan  pendidikan. Regulasi  itu  wataknya  selalu  mengalami perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, muatanya harus berisikan asas-asas pengayoman,
kebangsaan, kenusantraan, kebhineka tunggal  ika-an,  dan  lain  sebagainya  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 6 ayat (1)  (Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia,  2011)Inilah yang  mengharuskan  pesantren  dengan  pola manajemennya harus ikut serta menyesuaikan  dengan  apa  yang  telah ditentukan  pemerintah.  Jadi,  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan  di  pesantren,  disamping  harus tetap  mempertahankan  keasliannya,  juga mempedomani  regulasi  penyelenggaraan pendidikan yang ditentukan pemerintah.
Memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai dampak adanya perkembangan  dan  kemajuan  teknologi, maka  pondok  pesantren,  dengan  segala konsekuensinya  harus mengamini apa yang menjadi  tuntutan  kebutuhan  masyarakat. Santri  sebagai  peserta  didik  yang  sedang mencari ilmu di pondok pesantren tidak lagi hanya  mengandalkan  penguasaan  ilmu keagamaan  klasik  ala  pondok  pesantren
salaf.  Santri  perlu  dibekali  dengan  berbagai ketrampilan agar kelak kehadirannya
ditengah kehidupan masyarakat yang
kompetitif  mampu  menjadi  manusia  yang mandiri  dan  berdaya  serta  kreatif  dalam membawa  diri  ditengah  kehidupan  yang terus maju. Sebagai jawaban atas kegelisahan pondok pesantren akan
tuntutan  kebutuhan  masyarakat,  pondok pesantren dengan semboyan kaidah menjaga tradisi  lama  yang  baik  dan  mengambil sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat.
Penyelenggaraan pendidikan kejuruan  bagi  pondok  pesantren  sudah menjadi  suatu  keniscayaan  yang  harus dipenuhi.  Seperti  yang  telah  dijelaskan diatas,  bahwa  modernisasi  dan  globalisasi sebagai  akibat  perubahan  sosial  telah diantisipasi  dan  disiapkan  oleh  kalangan pesantren.  Kehadiran  pendidikan  kejuruan di pesantren sebagai jawaban atas perkembangan  tuntutan  modernisasi  untuk mempersiapkan  santri  sebagai peserta didik agar  memiliki  ketrampilan  profesional  yang menjadi  kebutuhan  dunia  kerja  maupun masyarakat itu sendiri.
Sudah  tidak  lagi  pesantren  hanya mempersiapkan  santri  sebagai  ustadz  yang mengajarkan  pengajian  al-qur’an  dan  kitab kuning,  menjadi  juru  dakwah,  memimpin tahlil  dan  berbagai  acara  keagamaan ditengah masyarakat.  Kiai, bagi kebanyakan kalangan pesantren yang merupakan pemimpin  sentran,  sudah  bisa  menangkap akan  kebutuhan  tersebut,  sehingga  dengan dasar pandangan al-Ghozali tentang kewajiban  mempelajari  ilmu,  peradaban dunia  yang  terus  berkembang  sebagai  arus globalisasi  teknologi,  maka  mendirikan  dan menyelenggarakan pendidikan kejuran (Sekolah Menengah Kejururan, SMK) adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan.
Kebijakan pendidikan menengah kejuruan  adalah  hasil  proses  politik  yang ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Kurikulum  pendidikan  kejuruan
disusun  oleh  pemerintah,  sementara  disisi lain pesantren harus tetap mempertahankan kurikulum yang telah lama disusun pesantren. Dalam mengembangkan kurikulum, semua penyelenggara pendidikan, baik pemerintah maupun masyarakat  harus  mengacu  pada  standar nasional  pendidikan  untuk  mewujudkan tujuan  pendidikan  nasional  sebagaimana disebutkan  dalam  UU  Sisdiknas  pasal  36 ayat  (1).  Terlebih  sejak  digulirkannya Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya  mengatur  tentang  otonomi daerah  (kewenangan  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan),  keberadaan  pesantren  kembali menemukan  momentum  untuk  memainkan kiprahnya  sebagai  bagian  dari  elemen penting  dalam  proses  pembangunan  sosial. Masing-masing daerah otonommemiliki kewenangan  sesuai  dengan  potensi  dan aspirasi masyarakat setempat. Untuk mewujudkan  kebijakan  otonomi  daerah tersebut,  maka  kedudukan  Pemerintah Daerah;  Propinsi,  Kabupaten,  dan  Kota diberi  kewenangan  oleh  Pemerintah  Pusat dalam  mengelola  kewenangan  otonomi daerahnya.  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  berkewajiban  memberikan  layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranyaa pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, seperti  disebutkan  dalam  UU  Sisdiknas pasal 11 ayat ayat (1).
Kajian tentang otonomi daerah dalam urusan  pemerintahan  bidang  pelayanan pendidikan  maka  tidak  bisa  dipisahkan dengan desentralisasi pendidikan itu sendiri.  Sejak  kemunculan  otonomi  daerah bersamaan dengan desentralisasi pendidikan, maka ada secercah harapan bagi daerah-daerah untuk menunjukkan
kreatifitasnya  sesuai  dengan  kekhasan  dan
keunggulan  lokal.  Dalam  pandangan  Tilaar, desentralisasi  pendidikan  merupakan  suatu keharusan  sebagai  realita  politik  yang  tidak bisa dibantah. Untuk itu, Tilaar mengingatkan  kepada  para  penyelenggara pendidikan  terhadap  keterkaitan  kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu pembangunan masyarakat demokratis, pengembangan sosial kapital, dan
peningkatan daya saing bangsa (Tilaar, 2004:
20). Respon  positif  yang  mesti  disikapi dunia pendidikan dalam menangkap peluang  otonomi  daerah  sebagai  tantangan adalah  adanya  upaya  meningkatkan  mutu pendidikan  dan  produktifitas  nasional. Tantangan yang dimaksudkan dalam otonomi  daerah  bagi  penyelenggaraan pendidikan yaitu, pertama, peningkatan nilai tambah  ( added  value )  sebagai  konsekuensi yang  harus  terus  dikembangkan  atas perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Dalam  konteks  ini,  lembaga pendidikan pesantren perlu memiliki perencanaan  matang  dan  sistematis  sesuai dengan semangat standar nasional pendidikan. Kedua, penelitian dan pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terhadap adanya arus
transformasi  budaya  dan  ilmu  diberbagai bidang  sehingga  mampu  menghadirkan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas. Ketga, perkembangan  globalisasi  menuntut persaingan.  Untuk  itu  lembaga  pendidikan pesantren dengan didasari semangat keberagamaan,  sebagaimana  perintah  Allah agar  manusia  selalu  melakukan  persaingan secara  sehat  dengan  cara  yang  sehat  pula ( fastabiqu  al-choirat )  (Mutohar,  2013:  15-16).
Bersaing itu sunatullah, untuk itu mempersiapkan  peserta  didik  (santri)  di pesantren  dalam  menghadi  persaingan global  peru  dipersiapkan  sedini  mungkin. Jadi,  kehadiran  otonomi  daerah  bagi  dunia pendidikan  Islam  harus  direspon  secara positif.
Otonomi daerah memberikan
kewenangan  kepada    Pemerintah  Daerah Propinsi  untuk  menerbitkan  kebijakan  baru bagi
penyelenggaraan pendidikan menengah  kejuruan  dikalangan  pesantren. Jika  Gubernur  Jawa  Timur  selaku  Kepala Daerah  dan  Pemerintah  membentuk  suatu produk  hukum  yang  akan  menjadi  payung bagi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di lingkungan pesantren,  itu  harus  dibaca  dalam  konteks menterjemahkan  pengaturan  kewenangan untuk mengurus roda pemerintahan dibidang pendidikan sesuai dengan karakteristik  masyarakat  Jawa  Timur  yang memiliki  banya  pendidikan  pesantren. Dalam  suatu  kesempatan,  sebagaimana dimuat  media  Bhirawa,  Gubernur  Jawa Timur,  DR.  Soekarwo  menyatakan  bahwa kehadiran program
pengembangan pendidikan  kejuruan  di  pondok  pesantren dimaksudkan untuk mengajak para pengelola pendidikan pesantren agar
tanggap dan responsif terhadap peningkatan daya saing.
Para  pengelola  pendidikan  pesantren tidak perlu merisaukan, bila perlu menyambutnya dengan senang hati. Pemerintah  tentu  tidak  tinggal  diam  dalam urusan  memperhatikan  mutu  pendidikan pesantren atas kebijakan Pendidikan Kejuruan Berbasis Pesantren. Dengan demikian,  yang  perlu  dipersiapkan  adalah menjadikan  kebijakan  Gubernur  sebagai sebuah  peluang  dan  tantangan  sekaligus. Sehingga pesantren akan terus berbenah diri dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat pesantren yang terus mengalami perubahan.
Agar  ada  pembagian  jelas  antara kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, maka  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  tahun  2007  tentang  Pembagian Kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.  Regulasi  pembagian  kewenangan tersebut  dimaksudkan  agar  ada  kejelasan dalam pelaksanan desentralisasi (penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh
Pemerintah  kepada  Daerah  Otonom  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia), dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari Pemerintah Kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
dan/atau  perangkat  pusat  di  daerah),  tugas pembantuan  (penugasan  dari  Pemerintah kepada  daerah  dan  desa  dan  dari  daerah kepada  desa  untuk  melaksanakan  tugas tertentu  yang  disertai  pembiayaan,  sarana dan  prasarana  serta  sumber  daya  manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya  kepada  yang menugaskan)  dan  otonomi  daerah.  Dengan peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  tentang
SMK  Berbasis  Pondok  Pesantren,  berarti daerah propinsi telah melaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah  pusat  sebagaimana  pembagian kewenangan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah.  Seluruh  produk  hukum,  baik yang  dari  pusat  maupun  daerh  propinsi tentang penyelenggaraan pendidikan menengah  kejuruan  bagi  pesantren  yang menyelenggarakannya  harus  diikuti  dan diadopsi  sesuai  kemampuan  yang  dimiliki pesantren itu sendiri.

## Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan di Pesantren
Atas  ulasan  sebagaimana  yang  saya tulis  diatas,  bahwa  salah  satu  kegelisahan atau  problem  akademiks  yang  mendasari kajianini adalah munculnya kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  kejuruan  pada satuan pendidikan menengah atas kejuruan, atau  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Mini (selanjutnya  ditulis  SMK  Mini)  yang dibentuk  oleh  Pemerintah  Daerah  Propinsi Jawa  Timur  di  pondok  pesantren.  Efeknya, pendidikan  kejuruan  yang  diselenggarakan di pondok pesantren dapat menggeser nilai- nilai  budaya  yang  selama  ini  berkembang, semisal  bahwa  santri  mencari  ilmu  adalah
dalam  rangka  mencari  rido  Tuhan  dan menghilangkan kebodohan. Dengan kehadiran  pendidikan  SMK  di  pondok pesantren,  maka  pesantren  akan  mengalami pergeseran  cara  pandang  santri  atau  wali santri,  bahwa  pendidikan  bukan  sekedar mencari  Rido  Tuhan  tetapi  lebih  dari  itu santri  harus  siap  menjadi  orang  yang mandiri, bisa bekerja secara profesional. Bila yang dikejar oleh santri mencari ilmu dalam rangka  memenuhi  tuntutan  kerja,  maka sudah  barang  tentu  akan  mengalami pergeseran  cara  pandang.  Mereka  para santri  akan  berupaya  semaksimal  mungkin agar setelah menamatkan sekolahnya mereka bisa bekerja.
Ada  tiga  hal  penting  yang  patut mendapat  perhatian  dalam  proses  dan implementasi kebijakan penyelenggaran SMK  Mini  di  pondok  pesantren.  Pertama, kebijakan  penyelenggaraan  SMK  mini  di pondok pesantren tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan kurikulum yang telah lama disusun  oleh  pondok  pesantren.  Pesantren, sekalipun  ada  yang  sederhana,  tapi  sudah banyak  juga  pondok  pesantren  yang menerapkan  kurikulum  milik  asli  pondok pesantren  yang  disusun  sendiri  sesuai karakteristiknya.
Kedua, kebijakan anggaran.  Sebagaimana  amanat  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945  pasal  31  ayat  (4)  bahwa  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya  dua  puluh  persen  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara serta  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan ketentuan kebijakan anggaran tersebut,  lahirlah  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Sudah  menjadi  kewajiban  daerah, khsususnya  daerah  Propinsi  memberikan akselerasi  dan  akses  terhadap  kebijakan anggaran pendidikan, sesuai perintah peraturan  perundang-undangan.  Dengan kebijakan  anggaran  tersebut  dan  kewajiban
pemerintah dan pemerintah daerah memberikan  pelayanan  dan  kemudahan bagi  penyelenggara  pendidikan,  pesantren harus  memiliki  kepekaan  dan  kemampuan dalam
mengelola anggaran yang diberlakukan  dipesantren.  Ketiga,  kebijakan kelembagaan.  Penyelenggaran  pendidikan SMK  di  pesantren  sudah  barang  tentu  akan membawa  dampak  bagi  pesantren  secara institusi.  Penyediaan  tenaga  pendidik  dan kependidikan,  struktur  organisasi,  sistem penyelenggaraan pendidikan, dan kebutuhan  lain  untuk  keberlangsungan pendidikan SMK adalah
keharusan pesantren  dalam  mengubah  arah  kebijakan sebagai  implementasi  tujuan  pendidikan pesantren  itu  sendiri.  Dalam  konteks  ini, penulis  memfokuskan  analisis  kajian  pada tata  aturan  kelembagaan  yang  disusun  oleh Pemerintah  Daerah  Propinsi    Jawa  Timur yang  diberlakukan  dilingkungan  pondok pesantren
yang menyelenggarakan
pendidikan  SMK.  Seperti  diketahui,  bahwa Pemerintah  Propinsi  memiliki  kewenangan dalam  memberikan  pelayanan  pendidikan menengah.

## Kerangka Teoritik
Ada  tiga  teori  yang  akan  dijadikan kerangka  teoritik  dalam  melakukan  kajian kebijakan  Gurbernur  Jawa  Timur  tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Kejuruan
(SMK  Mini)  di  Pondok  Pesantren,yaitu  teori sistem,  teori  kekuasaan,  dan  teori  kebijakan publik.

## Teori Sistem
Melakukan  kajian  teori  sistem  tidak bisa  dipisahkan  dari  teori  sosial  yang memiliki  kesamaan,  atau  dikatakan  sebagai cikal  bakal  lahirnya  sebuah  teori  sistem. Teori  sistem  merupakan  bagian  sosiologi pada umumnya, namun Beaker menyatakan
bahwa teori sistem dianggap tidak memiliki basis  sejarah  yang  jelas  dalam  kajian sosiologi. Jika bukan karena kehadiran karya pemikir sosial Jerman Niklas Luhman, maka tidak  ada  kajian  teori  sistem  secara  lebih detail  dalam  bagian  sosiologi  sehingga diperhatikan  dan  mendapat  pengakuan besar diseluruh dunia (George & Goodman, 2011:  351).  Untuk  menelusuri  basis  teori sistem,  maka  kita  bisa  menggunakan pandangan  awal  dan  gagasan  konseptual yang  disampaikan  oleh  Walter  Bukley.  Ia mengemukakan  manfaat  yang  diperoleh sosiologi  dari  teori  sistem,  yaitu Pertama, sumber  teori  sistem  itu  bermula  dari  ilmu- ilmu  pasti  yang  bisa  diterapkan  dalam kontek  ilmu  perilaku  dan  ilmu  sosial, setidaknya  pengikut  teori  sistem  memiliki pandangan yang sama dalam hal menyatukan ilmu-ilmu pasti tersebut. Kedua, penerapan  teori  sistem  dapat  dilakukan dalam  beragam  level  aspek  dunia  sosial, baik  skala  besar  maupun  kecil,  dari  yag obyektif  sampai  yang  paling  subyektif. Ketiga, teori  sistem  dapat  dijadikan  sebagai sanggahan  atas  gagasan  bahwa  masyarakat dalam  skala  besar  harus  diperlakukan sebagai fakta sosial. Namun bagi teori sistem fokus kajian harus diarahkan pada hubungan  atau  proses  yang  terjadi  dalam semua level. Bahkan
Bukley menggambarkan  pola  hubungan  itu  sebagai kompleksitas hubungan yang satu sama lain, langsung  atau  tidak,  ada  keterkaitan  dalam jaringan  kausal.  Sehingga  masing-masing komponen  memiliki  keterkaitan  dengan komponen lain yang pada akhirnya menjadikan komponen tersebut stabil dalam kurun waktu tertentu (Bukley, tt: 41).
Keempat, dan  ini  yang  oleh  Buklye sebagai hal paling penting dalam kajian toeri sistem,  yaitu  sifatnya  yang  integratif. Struktur obyektif skala besar, sistem simbol, tindakan  dan  interaksi,  serta  kesadaran  diri terintegrasi  dalam  proses  hubungan.  Teori sistem  lebih  cenderung  melihat  dunia  sosial dalam  konteks  yang  selalu  dinamis  yang
perhatiannya  diarahkan  pada  kemunculan ditengah  dinamika  sosial  budaya  secara umum.  Basis  pandangan  Bukley  dalam pengembangan  teori  sistem  adalah  adanya dinamika  keterkaitan  dalam  ranah  sosial budaya,  satu  sama  lain bisa  dikatakan tidak dapat dipisahkan, atau intergratif.
Jika  Bukley  memandang  dinamika sosial  selalu  memiliki  keterkaitan  satu  sama lain  sehingga  terjadi  proses  yang  dinamis, maka Niklas Luhman mengembangkan teori sistem  melalui  pendekatan  sosiologi  yang memadukan  fungsionalisme  strukturalnya Talcot  Parson.  Luhman  menjadikan  gagasan Parson  sebagai bangunan dasar teori  umum yang  kompleks  bagi  pendekatan  sosiologi baru  sehingga  tercermin  temuan-temuan baru  dalam  sistem  biologis  dan  sistem sibernitas. Untuk memahami sistem sebagaimana  dalam  konsep  Luhman,  kunci utamanya  adalah  pemisahan  antara  sistem dengan lingkungannya, perbedaanya terletak  pada  kompleksitas.  Sistem  selalu kurang kompleks bila dibandingkan dengan lingkungan. Namun, kendati
tidak
sekompleks lingkungan, sistem dapat mengembangan subsistem baru dan membangun berbagai relasi antar sub sistem itu  sendiri  agar  dapat  melakukan  proses hubungan  dengan  lingkungan.  Seperti  yang ditekankan  oleh  Parsons,  sistem  sosial  yang paling  spesifik  dan  menjadi  bagian  penting adalah masyarakat.
Bagi
Parsons, masyarakat  merupakan  kolektivitas  yang relatif  mandiri,  dan  anggotanya  mampu memenuhi  seluruh  kebutuhan  individu maupun  kolektif,  dan  semuanya  bekerja dalam koletivitas itu sendiri.
Parsons  mendefinisikan  sistem  sosial sebagai  sistem  interaksi  antar  individu dalam  suatu  lingkungan  fisik,  sehingga  ada kecenderungan  untuk  termotivasi  ke  arah optimisasi  kepuasan.  Hubungan  satu  sama lain  itu  kemudian  berbaur  dalam  bentuk simbol  yang  terstruktur  secara  kultural  dan menjadi milik bersama. Definisi sistem sosial Parson ini berdasarkan  pada konsep-konsep
aktor,  interaksi,  lingkungan,  optimisasi kepuasan, dan kebudayaan (Parsons & Shils, 1951:  319).  Dalam  kajian  sistem  sebagai sebuah  teori  tersendiri,  Parson  memang lebih  menekankan  pada  peran  struktur  dan fungsional  yang  ada  dalam  sistem  sosial  itu sendiri.  Sehingga  apa  yang  dikatakan Parsons sebagai sistem sosial hanya menjadi pemicu teori sistem itu sendiri.
Dalam  kajian  penelitian  ini,  penulis lebih  menekankan  kajian  teori  sistem Luhman.  Pemikiran  Luhman  tentang  sistem dikenal  dengan  autopoiesis  yang  merujuk pada  sel-sel  biologis  sampai  dengan  sistem bagi  seluruh  masyarakat  dunia.  Istilah  ini juga oleh Luhman dipakai untuk menunjukkan
sistem-sistem yang
berkembang  di  dunia,  seperti  ekonomi, sistem  politik,  sistem  hukum,  sistem  ilmiah, birokrasi, dan sistem lainnya. Ciri-ciri sistem autopoiesis dalam pemikiran Luhman dapat diketahui  melalui  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Menghasilkan  unsur-unsur  dasar  yang menjadi  bangunan  bagi  sistem.  Sebagai sebuh  ilustrasi  adalah  keberadaan  uang dalam  sistem  ekonomi.  Uang  bisa dikatakan  sebagai  unsur  dasar  dalam sistem  ekonomi,  namun  tanpa  sistem ekonomi  uang  tidak  akan  ada  nilainya, hanya  sehelai  kertas  atau  sekeping logam.  Sehingga  uang  dan  ekonomi muncul secara bersamaan sebagai hubungan interdependensi.
2. Ia  menata  dirinya  dengan  melakukan penataan  terhadap  batas-batas  dan struktur internalnya sendiri,
memisahkan  apa  yang  ada  di  dalam sistem dengan lingkungan yang mengitari.  Luhman  selalu menggunakan ilustrasi  ekonomi  sebagai  sebuah  contoh dalam sistem autopoiesis, seperti kelangkaan barang akan menjadi bernilai tinggi ketika semua orang membutuhkan terhadap  barang  yang  sedang  ramai dicari orang. Tetapi, udara yang melimpah  dimana-mana  tidak  semahal
harga  kelangkaan  barang.  Udara  tidak bisa  diabaikan  begitu  saja  karena  udara merupakan  bagian  yang  tidak  bisa dipisahkan  dengan  lingkungan.  Semua hubungan antara barang dan
lingkungan,  termasuk  udara  ditentukan oleh  penataan  diri  sistem  tersebut.
Luhman  menolak  penentuan  sistem bukan  ditentukan  oleh  keniscayaan fungsional sistem, sebagaimana keyakinan kaum fungsionalis struktural.
3. Sistem  ini  merujuk  pada  diri  sendiri, sebagai  ilustrasi,  Luhman  memberikan contoh  tentang  harga  sebagai  rujukan dirinya  sendiri.  Memasukkan  fluktuasi nilai  uang  pada  saham  di  suatu perusahaan  menjadi  contoh  bagi  sistem ekonomi itu sendiri. Harga di bursa efek tidak ditentukan oleh individu manapun,  namun  oleh  ekonomi  itu sendiri.  Hal  itu  memiliki  kemiripan dengan  sistem  sosial  lainnya,  seperti sistem  hukum  memiliki  rujukan  pada undang-undang  yang  mengacu  pada sistem  hukum  itu  sendiri,  sehingga undang-undang  disusun,  dilaksanakan, dijelaskan/ditafsirkan, dan lain sebagainya  sejalan  dengan  sistem  itu sendiri.
4. Sistem  autopiesis  merupakan  sistem yang  tertutup  yang  tidak  ada  kaitan langsung  dengan  lingkungan,  namun  ia tetap  berhubungan  dengan  representasi lingkungannya. Sekalipun tertutup,
sistem  ini  tetap  bisa  mengganggu representasi bagi lingkungan. Tanpa ada gangguan,  sistem  ini  akan  mengalami degradasi  atau  hancur  oleh  kekuatan lingkungan yang menaklukkannya
(Ritzer & Goodman, 2011: 357-358).
Seperti  jelaskan  Luhman diatas,
masyarakat merupakan suatu sistem autopoiesis. Mengapa? Karena dalam masyarakat  sebagai  sistem  menghasilkan unsur  dasar,  menciptakan  batas  dan struktur,  merujuk  pada  diri  sendiri,  dan masyarakat  juga  tertutup.  Komunikasi
adalah  bagian  penting  dalam  unsur  dasar masyarakat,  karenanya  masyarakat  merujuk kepada  sesama  anggotan  melalui  proses komunikasi.  Di  dalam  masyarakat  ada individu-individu  yang  hanya  memiliki relevansi  jika  mereka  mampu  ambil  bagian dalam  komunikasi  atau  dengan  kata  lain bepartisipasi ditengah interaksi komunikasi. Mengenai  masyarakat  sebagai  bagian  dari sistem  autopoiesis  karena  apa  pun  yang bukan merupakan komunikasi adalah lingkungan,  ini  mencakup  sistem  biolosgis dan psikis. Individu sebagai organisme  dan kesadaran bukanlah bagian dari masyarakat, namun  ia  berada  di  luar  masyarakat.  Inilah yang  menyebabkan  lahirnya  gagasan  yang dianggap  aneh karena  menyatakan manusia sebagai  individu  bukanlah  bagian  dari masyarakat.
Sistem  psikis  yang  dimaksudkan Luhman  dalam  teori  sistem  adalah  adanya kesadaran individu yang kesemuanya memiliki  kesamaan.  Semuanya  bersandar pada  makna  dan  memiliki  keterkaitan dengan  pilihan-pilihan  yang  dibuat  oleh sistem  (Ritzer  &  Goodman,  2011:  359). Sistem  psikis  dan  sosial  yang  bersandar pada  makna  oleh  Luhman  dikategorikan sebagai  sistem  tertutp  karena  beberapa alasan,  yaitu  makna  selalu  merujuk  pada makna  itu  sendiri,  makna  itulah  yang sebenarnya  melakukan  perubahan  terhadap makna,  dan  pada  biasanya  makna  juga menghasilkan  makna  lain  yang  bebih banyak  jumlahnya.  Sebagai  contoh,  sistem publik atau kebijakan publik sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak  bermakna  dipandang  sebagai  sesuatu yang  berada  diluar  sistem  sebagai  adanya sebab  tindakan,  dan  yang  memiliki  makna tentu dimasukkan sebagai  sistem itu  sendiri yang  akan  memberikan  motivasi  bagi tindakan pengguna sistem.
Sistem sosial Luhman juga dihinggapi oleh  kontingensi  ganda.  Komunikasi  yang terjadi  dalam  sistem  sosial  akan  dapat diterima  tergantung  estimasi  penerima
terhadap  komunikator.  Cara  pandanga Luhman  terhadap  kontingensi  ganda  ini akan  menciptakan  suatu  laingkaran  yang mustahi. Bagaimana tidak? Penerima tergantung pada komunikator dan
begitupun  komunikator  tergantung  pada penerima.  Teori  sistem  dalam  pendekatan Luhman  juga  memperhatikan  evolusi  yang melibatkan  tiga  komponen,  yaitu  variasi, seleksi, dan stabilisasi. Secara kasar, Luhman mendefinisikan evolusi sebagai proses coba- coba,  tidak  bersifat  teologis,  segala  sesuatu yang  tidak  mungkin  menjadi  mungkin adanya.  Masyarakat  modern  dalam  catatan Luhman  akan  selalu  berhadapan  dengan kompleksitas  lingkungan  yang  dilakukan melalui  proses  diferensiasi.  Ada  empat macama diferensiasi, yaitu segmenter,
stratifikatoris, pusat-pinggiran, dan fungsional  (Ritzer  &  Goodman,  2011:  360- 372). Interaksi,  komunikasi,  dan  hubungan makna dalam sistem memiliki ketergantungan  satu  sama  lain  sehingga sistem  bisa  digunakan  sebagai  alat  untuk membuat sebuah kebijakan. Namun demikian,  sebagai  perbandingan,  teori sistem  dunia  juga  muncul  karena  akibat adanya  ketergantungan  antar  dunia,  yaitu negara  maju  dan  negara  yang  masih  dalam proses  berkembang.  Teori  sistem  dunia  ini muncul bertolak dari adanya teori ketergantungan.  Dunia  dianggap  sebagai satu  sistem  ekonomi,  yaitu  sistem  kapitalis. Analisis  yang  dipakai  dalam  teori  sistem dunia  adalah  tidak  ada  negara  yang  bisa melepaskan diri dari sistem kapitalis. Maka, sebagai  reaksi  sistem  kapitalis,  teori  sistem dunia muncul untuk memberikan kontribusi bagi  negara-negara  di  dunia  agar  tidak memiliki  ketergantungan  dengan  negara maju.  Sehingga  teori  sistem  dunia  ini  ada kesamaan  basis  analisis  dengan  teori ketergantungan (Martono, 2012: 71).
Berangkat dari paparan teoritik Luhman  dan  Bukley,  serta  pakar  lainnya diatas,  penulis  memberikan  tambahan
penjelasan  definitif  sebagai  penguat  teori sistem. Von Bertalanffy, sebagaimana dikutip oleh  Nasuh  menjelaskan  pengertian  sistem secara  sederhana,  yaitu self  of  elemens standing in interrelation (rangkaian-rangkaian elemen  yang  terdiri  dari  beberapa  bagian yang  saling  berhubungan)  (Nasuka,  2005: 17).  Definisi  agak  panjang  diberikan  oleh Buyung,  bahwa  sesuatu  dikatakan  sebagai sistem apabila memenuhi kriteria; 1). Terdiri dari  beberapa  unsur,  bagian-bagian,  dan elemen,  2).  Satu  sama  lain  saling  menjalin hubungan,  saling  mempengaruhi,  interaksi, dan interdependensi diantara unsur, elemen, dan bagian tersebut, 3). Semua yang menjadi bagian,  unsur,  dan  elemen  menjadi  satu kesatuan  yang  terpadu,  utuh,  dan  totalitas, dan  4).  Dalam  kesatuan  tersebut  memiliki tujuan,  fungsi,  dan  out  put  (Buyung,  1986: 4).
Menilik  dari  kajian  teoritik  dan pengertian  sistem  sebagaimana  diatas, dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional pasal  1  angka  3,  bahwa  yang  dimaksud dengan  sistem  pendidikan  nasional  adalah keseluruhan  komponen  pendidikan  yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai  tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks kajian dan analisis kebijakan pendidikan  sebagai  bagian  dar  kebijakan publik,  pendekatan  sistem  dalam  teori Luhman dipakai karena memiliki keterkaitan  ilmiah.  Ada  unsur,  bagian, elemen, dan masyarakat yang satu sama lain saling  berinteraksi,  berkomunikasi  dalam satu  kesatuan  penyelenggaraan  pendidikan sehingga  apa  yang  menjadi  cita-cita  bangsa untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dapat terwujud.

## Teori Kekuasaan
Selain  teori  sistem,  dalam  penelitian juga menggunakan pendekatan teori kekuasaan.  Michel  Foucault  memberikan
satu  pandangan  teoritik  tentang  hubungan kekuasaan dengan pendidikan.
Bagi Foucault  kekuasaan  tidak  bisa  dipisahkan dari  pengetahuan,  karena  dari  kekuasaan itulah  akan  menghasilkan  pengetahuan (Foucault,  2002:  20).  Indikasi  keterkaitan antara  kekuasaan  dan  pengetahuan  banyak diketahui  melalui;  pertama,  peram  bahasa. Bahasa  bagi  Foucault  dapat  dipakai  untuk mengartikulasikan kekuasaan. Bahasa bukan sekedar  alat  komunikasi  saja,  lebih  dari  itu memiliki powerfully propaganda dan wacana.
Sejalan dengan Foucault, Habermas menyatakan  keterkaitan  kekuasaan  dan politik  sebagai  turut  sertanya  bahasa  dalam pola  komunikasi,  diskursif,  kritis  dalam kehidupan sosial (Haryatmoko, 2003: 22).
Memang banyak yang memiliki pandangan  tentang  kekuasaan  sebagai sesuatu yang mempesona, karenanya banyak orang yang berusaha untuk memperolehnya  dengan  melakukan  usaha segala  cara.  Kekuasaan  dalam  konteks  ini diartikan  sebagai  barang  milik,  terserah pemiliknya  mau  digunakan  untuk  apa, untuk  siapa,  dan  dikemanakan  (Mahfud, 2016:  20). Tidak salah jika kemudian muncul definisi sempit dan negatif dengan kekuasaan  karena  proses memperoleh dengan  cara  yang  kurang  sehat,  bahkan dianggap permainan kotor. Foucault, sebagaimana  tulis  Choirul  Mahfud,  sama sekali tidak sejalan dengan definisi kekuasaan  seperti  itu.  Kekuasaan  dalam konsep  Foucault  bersifat  orisinil  dan realistis,  ia  lebih  menekankan  bagaimana kekuasaan  itu  dijalankan,  diterima,  dan dipandang  sebagai  sebuah  kebenaran  yang bermanfaat bagi berbagai bidang kehidupan. Gagasan  Foucault  ini  ada  kesamaan  dengan pemikirian Hobes tentang kekuasaan, sebagaiman kutipan Zainudin Maliki, bahwa kekuasan  bagi  seseorang  merupakan  alat untuk meraih masa depan yang lebih bagus. Untuk  itu,  sesorang  yang  akan  berkuasa melakukan  upaya  memperoleh  kekuasaan dan  bagaimana  menggunakannya.  Asset,
dukungan massa, dan sumber daya manusia yang  ada  dimanfaatkan  untuk  meraih  dan mempertahankan  kekuasaan  (Maliki,  2010: 5-6).
Max Weber membuat gagasan pemikirannya  mengenai  kekuasaan  yang dikaitkan dengan rasionalitas dan kesadaran tindakan  seseorang.  Sehingga  kekuasaan bagi  Weber,  sebagaimana  Zainudin  kutip, bahwa kekuasaan sebagai sebuah kemungkinan  seseorang  dalam  relasinya berada  pada  posisi  untuk  bisa  memberikan pengaruh  pada  orang  lain  untuk  bisa menjalankan apa yang dinginkan, meskipun menghadapi  resistensi.  Ada  tiga  sumber kekuasaan menurut  Weber, yaitu  kekuasaan yang  bersumber  dari  tradisi,  kharisma,  dan instrumen  rasional.  Lebih  lanjut  Weber menyatakan bahwa kekuasaan yang
diterima selalu bertalian dengan kewenangan  (otoritas)  yang  bersumber  dari masyarakat.  Dan,  otoritas  itu  dibedakan menjadi  tiga  bagian,  yaitu  a).  otoritas gerontokrasi; masyarakat yang dipimpin oleh orang tua, b) otoritas patriarkalisme, kekuasaan  yang  dengan  kewenangannya melakukan  pengawasan  ditangan  satu kekerabatan  berdasarkan  warisan,  dan  c) otoritas patrimonial, sebuah otoritas administrasi yang dimiliki karena hubungan kekerabatan  dengan  pemimpinnya.    Dalam konteks  ini,  penulis    lebih  memilih pendekatan  teori  kekuasan  yang  digagas oleh  Foucault  dan  Weber  sebagai  basic kajian  teoritik.  Ada  keterkaitan  kekuasaan dengan  pengetahuan  sebagai  hasil  dari proses  pendidikan  sebagaimana  gagasan Foucault.  Kekuasaan  itu  selalu  bersanding dengan kewenangan (otoritas) yang dihasilkan  dari  tradisi,  karisma,  dan  legal rasional.  Di  pesantren  ada  tradisi,  ada karisma,  sementara  legal  rasional  banyak dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan.Sekalipun  kekuasaan  legal rasional  berada  dalam  wilayah  negara (pemerintahan),  bukan  berarti  di  lembaga pendidikan  tidak  ada.  Semua  pesantren
memiliki struktur kepengurusan, baik dalam yayasan  maupun  lainnya.  Maka  ketika seseorang  memegang  jabatan  (amanah) dalam  suatu  jabatan  kepengurusan  di pesantren,  termasuk  menjadi  kepala  suatu lembaga  pendidikan  umum  di  pesantren, sesungguhnya  ia  telah  memiliki  otoritas legal.  Karena  kewenangan  yang  dimiliki berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibentuk  oleh  pemerintah  maupun  yayasan pesantren itu sendiri. Kekuasaan itu menjadi milik  semua  orang,  tergantung  skalanya, termasuk dalam dunai pendidikan.
Kekuasaan  dalam  pendidikan  itu  bersifat transformatif, tidak ada hubungan subordinasi antara subyek yang satu dengan lainnya.  Lihat  Tilaar,  Kekuasaan  dan Pendidikan (2009: 144).
Jabatan  Gubernur  adalah  jabatan politik  yang  diperoleh  melalui  suatu  cara yang  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan (rasionalitas).
Seperti dijelaskan Tilaar, bahwa
keterkaitan  kekuasaan  dengan  pendidikan sebagai  sebuah  kebijakan  publik  tidak  bisa dipisahkan. Tujuan bernegara
kita, sebagaimana  disebutkan  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  alinea  keempat, bahwa  negara  harus  melindungi  segenap warga  dan  seluruh  tumpah  darahnya,  dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  tentu harus  dilakukan  dengan  cara  adanya political will pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam membentuk sistem pendidikan di negerinya. Pasal  31  UUD  1945  telah  memerintahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan
nasional  dan  mengalokasikan  anggaran pendidikan,  baik  di  APBN  maupun  APBD sekurang-kurangnya  sebesar  20  %  (dua puluh persen).
Kebijakan  negara,  dengan  membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi warganya  tanpa  ada  diskriminasi  dan
anggaran  pendidikan  yang  begitu  besar adalah  wujud  nyata  kebaikan  politik. Sebagai  gambaran,  jika  APBN  kita  pada tahun anggaran 2015 mencapai 2000 triliyun lebih, maka anggaran pendidikan (termasuk yang  ada  di  kementerian  agama  dan kementerian  lain  serta  lembaga  setingkat menteri) adalah sebesar 400 triliyun mestinya. Dengan pendekatan sistem, sebagaiman  dijelaskna  Luhmann,  interaksi dan  komunikasi  menjadi  penting  dalam pembentukan  sistem  pendidikan.  Tidak cukup hanya dengan mengandalkan interaksi penyelenggara negara. Perlu kehadiran  kelompok  kepentingan  ( stake holder )
lain, terutama masyarakat
pendidikan  dan  pemerhatinya,  agar  sistem pendidikan,  mulai  dari  pusat  bersinergi dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Dalam hal, kebijakan Pendidikan  Kejuruan  (SMK  Mini)  di pesantren, konfigurasi politik, baik di DPRD (terutama komisi yang membidangi masalah pendidikan  di  daerah),  perlu  membangun sinergitas agar kebijakan pendidikan kejuruan  tersebut  terbentuk  dan  terlaksana dengan baik.

## Teori Kebijakan Publik
Selain  dua  teori  diatas,  sistem,  dan kekuasaan,  penulis  juga  menggunakan  teori kebijakan  publik  sebagai  kerangka  teoritik untuk  melakukan  kajian  analisis  terhadap kebijakan  Gubernur  Jatim  dan  Peraturan Daerah  Jawa  Timur  Nomor  9  Tahun  2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan,
terutama  pasal  41.  Seperti  kita  ketahui, bahwa pasal 41 sebagaimana perda dimaksud secara substansif berisikan kebijakan  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Timur atas  dukungan  terhadap  pengembangan Balai  Latihan  Kerja  atau  SMK  Mini  di pondok pesantren. Kebijakan ini merupakan implementasi  dari  kewenangan  daerah otonom dalam merespon aspirasi
masyarakat  Jawa  Timur.  Dilain  pihak, pendidikan  pondok  pesantren  merupakan bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  30  ayat (4), pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan  diniyah,  pesantren,  pasraman, pahbaja  samanera,  dan  bentuk  lain  yang sejenis.  Muatan  perda  yang  dengan  jelas menyebutkan  pondok  pesantren  sebagai bagian penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur  dalam  pengembangan  SMK  Mini adalah bukti bahwa kebijakan pemerintahan daerah Jawa Timur masih memiliki kepedulian  terhadap  pendidikan  yang  ada dilingkungan pesantren.
Secara  akademis,    kebijakan  publik merupakan  bagian  dari  ilmu-ilmu  politik. Robert  Eyestone,  sebagaiman  tulis  Leo Agustino,  mendefinsikan  kebijakan  publik sebagai hubungan antar unit dalam struktur pemerintahan. Hubungan antar unit tersebut dapat  diartikan  sebagai  hubungan  elemen- elemen  dalam  negara  (Agustino,  2008:  6). Konsep  yang  ditawarkan  Eyestone  masih dianggap terlalu luas dan dapat menyangkut banyak hal. Untuk itu, Thomas R.  Dye, sebagaimana dikutip Budi Winarno, membuat rumusan kebijakan publik sebagai apa  pun  yang  dipilih  dan  dan  tidak  dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Winarno, 2014:  20). Dalam kajian teoritis  kebijakan  publik,  Budi  lebih  lanjut menyatakan  bahwa  pendefinisian  kebijakan publik  tetap  harus  mengacu  pada  apa  yang sebenarnya  perlu  dilakukan  ketimbang  apa yang  harus  diusulkan  dalam  mengatasi persoalan  tertentu.  Untuk  itu,  kebijakan diarahkan  pada  tindakan  yang  dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang memiliki  maksud  tertentu  dalam  mengatasi suatu persoalan.
Kebiakan publik, oleh Tilaar
dikategorikan sebagai fakta strategis daripada faktor  politis  ataupun  fakta  teknis.    Sebagai strategi,  dalam  kebijakan  publik  sudah
terangkum preferensi-preferensi politis yang dilakukan  para  aktor  yang  terlibat  dalam proses  perumusan  kebijakan  (Tilaar  & Nugroho,  2016:  22).  Choirul  Mahfud, sebagaimana  mengutip  konsep  kebijakan publik  versi  William  N.  Dunn,  menyatakan bahwa  kebijakan  publik  merupakan  daftar pilihan  berbagai  tindakan  yang  dilakukan oleh suatu isntitusi atau pejabat pemerintah, yang  satu  sama  lain  saling  berkaitan (Mahfud,2016: 22).
Kebijakan  pengembangan  pendidikan SMK  Mini  di  pondok  pesantren  merupakan rumusan  atau  pernyataan  politik  yang dilakukan  oleh  DPRD  (legislatif)  dan Gubernur  Propinsi  Jawa  Timur  (eksekutif). Legislatif  dan  Eksekutif  merupakan  dua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah  yang  memiliki  kewenangan  dalam membentuk kebijakan publik (produk hukum daerah). Kewenangan ini merupakan penjabaran  atau  implementasi  kebijakan otonomi atau desentralisasi. Sehingga di era otonomi  daerah  ini,  Sistem  Pendidikan Nasional  dituntut  untuk  terus  melakukan berbagai perubahan, penyempurnaan, penyesuaian,  dan  terobosan  inovatif  agar terbentuk  sistem  pendidikan  yang  otonom dan  demokratis,  menghargai  partisipasi masyarakat dalam keragaman, tanpa
kehilangan semangat nasionalismenya (Fattah, 2012: 45).

## Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan
Pembentukan  atau  proses  kebijakan daerah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan Daerah Jawa Timur, tidaklah berdiri sendiri. Dalam hal kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan, SMK Mini di pesantren, pemerintah Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan
penyerapan,  baik  yang  dilakukan  oleh DPRD  Propinsi  maupun  Gubernur  Jawa Timur  selaku  kepala  Pemerintah  Daerah. Seperti diamanatkan dalam Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,  bahwa  proses  pembentukan produk  hukum,  baik  di  pusat  maupun  di daerah, harus melalui kajian akademik yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik.
Bila  sebuah  produk  hukum  daerah berasal  dari  kepala  daerah  maka  kewajiban untuk  menyusun  naskah  akademik  dan lampiran-lampirannya harus dilakukan oleh Gubernur  dengan  perangkatnya.  Dalam struktur pemerintah daerah, ada kepala biro hukum  yang  bertugas  melakukan  proses sinkronisasi dan komunikasi dengan kelompok kepentingan. Kebijakan pengembangan  SMK  Mini  di  pesantren merupakan kewenangan pemerintahan yang berada di Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ide dan gagasannya berasal dari Dinas Pendidikan,  lalu  dikoordinasikan  dengan biro  hukum  yang  ada  di  sekretariat Pemerintah  Propinsi  Jawa  Timur.  Ketika proses  sinkronisasi  dan  verifikasi  selesai, lalu disetujui oleh Gubernur untuk selanjutnya dibawa ke DPRD agar dilakukan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyampaian  draft  raperda  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  di  Jawa  Timur dari  Gubernur  kepada  DPRD  dilakukan melalui  rapat  paripurna.  Nah,  ketika  sudah masuk pada tahap paripurna pertama, maka draft  raperda  tersebut  menjadi  raperda. Berdasarkan raperda yang sudah disampaikan  dalam  rapat  paripurna,  DPRD melakukan  pembahasan  internal  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan  DPRD  Jawa  Timur  tentang  Tata Tertib  DPRD.  Proses  pembahasan  di  DPRD dapat dilakukan dengan membentuk panitia khusus yang anggotanya berasal dari unsur- unsur fraksi yang ada. Tentu sebelum masuk paripurna,  DPRD  menyerahkan  ke  alat kelengkapan yang khusus menangani bidang  legislasi,  yaitu  Badan  Legislasi (Baleg).
Pembahasan raperda
tentang penyelenggaraan  pendidikan  di Jawa  Timur
yang  sudah  masuk  ke  DPRD  dilakukan pembahasan  dengan  berbagai  agenda  yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD.  Ada  penyerapan  aspirasi  melalui konsultasi publik dengan melibatkan kelompok-kelompok  kepentingan diluar parlemen, seperti akademisi, lembaga swadaya  masyarakat  yang  bergerak  dalam masalah  pendidikan,  organisasi  masyarakat, dan masyarakat pendidikan lainnya, terutama  penyelenggara  pendidikan  di pesantren.  Namun,  menurut  Prof.  DR. Muzakki  (Guru  Besar  UIN  Sunan  Ampel,) menyatakan bahwa draft raperda penyelenggaraan  pendidikan  sudah  pernah diajukan  ke  paripurna  DPRD  Jawa  Timur sebelum  tahun  2014  sebagai  hak  inisiatif DPRD.  Namun  Gubernur  Jawa  Timur menolak  karena  dianggap copy  paste dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan.  Akhirnya,  disepakati  untuk disempurnakan. Saat itulah, Gubernur Jatim mengusulkan  tentang  pengembangan  SMK Mini di pondok pesantren dengan melibatkan  tenaga  ahli  dari  perguruan tinggi.  Jadi,  menurut  Muzaki,  bahwa  ide SMK Mini itu bukan dari inisiatif DPRD tapi memang Gubernur Jatim.
Proses-proses pembahasan raperda di DPRD  sebelum  lebih  jauh  melibatkan masyarakat  luas,  alat  kelengkapan  DPRD membahasnya terlebih dahulu dengan mitra kerjanya,  yaitu  Dinas  Pendidikan  Jawa Timur  dengan  dibantu Biro  Hukum  daerah. Proses ini dilakukan dalam rangka meminta penjelasan  dan  keterangan  terhadap  usul Gubernur tentang penyelenggaraan pendidikan.  Dalam  konteks  kajian  ini, fokusnya adalah penyebutan SMK Mini. Apa sesungguhnya  yang  melatar  belakangi, sehingga Gubernur berkepentingan terhadap  SMK  Mini  di  pesantren.  Adakah misi  kapitalisasi  di  pesantren?  Ataukah pemberdayaan
ekonomi masyarakat
pendidikan  di  pesantren,  terutama  para
santri  yang  sedang  menempuh  pendidikan di SMK?
Menyebut kapitalisasi
seakan membawa  kita  pada  pikiran  revolusi industri  di  Perancis.  Kapitalis  adalah sekelompok  orang  yang  memiliki  alat-alat produksi  dan  memberi  upah  bagi  para pekerja. Sementara kapital adalah uang yang menghasilkan  lebih  banyak  uang.  Dalam kapitalis,  uang  bukanlah  alat  atau  sesuatu yang akan digunakan tetapi uang yang akan diinvestasikan.  Dalam  pandangan  Marx, kapital bukan hanya persoalan uang semata, ia  justru  mengkaji  kapital  sebagai  relasi sosial tertentu. Dengan demikian, uang akan memiliki  kapital  karena  adanya  relasi  sosial antara  ploretariat  (kelompok  pekerja)  yang sekaligus menjual produknya kepada pemilik  uang.  Dari  sinilah  muncul  definisi kapitalis sebagai relasi sosial yang memunculkan  eksploitasi  antara  ploretariat dan  para  kelompok  pemodal.  (Ritzer  &
Goodman , 2011: 62-63)
Kebijakan  ekonomi  yang  berlaku  di negeri  kita  sudah  menganut  dua  sistem sekaligus, yaitu kebijakan ekonomi kerakyatan  dan  kapitalis.Hal  tersebut  dapat dipahami  sebagaimana  disebutkan  pada pasal  33  ayat  (4)  UUD  Tahun  1945.  Prinsip ekonomi  efesien  berkeadilan  oleh  banyak pakar,  seperti  dikatakan  Prof.  Dr.  Setya Arinanto,  M.Si.  dalam  buku  perkuliahan pasca sarjana UI Fakultas
Hukum,
menyatakan bahwa ciri-ciri ekonomi kapitalis adalah efesiensi dalam menjalankan roda ekonomi. Sehingga prinsip ini sama halnya
dengan menyembunyikan  sistem  kapitalis  ditengah demokrasi  ekonomi  di  Indonesia.  Bagi kalangan  akademik,  kapitalisasi  bukanlah barang  yang  menyeramkan,  apalagi  dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kapitalisasi  telah  merambah  ke  semua  lini kehidupan,  maka  mau  tidak  mau  pesantren pun  harus  melakukan  respon.  Pemegang peran  penting  kekuasaan  tertinggi  di pesantren adalah kiai (walau dalam
beberapa kasus ada pesantren yang
menerapkan dewan pengasuh secara kolektif),  maka  dalam  proses  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  kiai  sebagai  figur sentral  sering  diajak  pembicaraan  dan pembahasan  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan.
Seperti  dijelaskan  dalam  teori  sistem, bahwa  interaksi  dan  komunikasi  dalam sebuah pembentukan sistem menjadi keniscayaan  yang  tak  terelakan.  Badan publik  yang  diisi  oleh  para  aktor  kebijakan tentun akan membangun komunikasi
sebagai proses dalam pembentukan kebijakan. Dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana dijelaskan dalam teori kekuasaan,  maka  para  aktor  bukan  hanya melakukan  pembahasan  dengan  sesama pemilik kekuasaan. Ada masyarakat sebagai pihak yang akan menjadi obyek dan subyek dalam pelaksanaan kebijakan.
Kebijakan anggaran dalam pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  SMK Mini di pondok pesantren dibebankan pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Jawa Timur dalam  setiap tahunnya. Sesuai  perintah  perda,  maka  Gubernur membentuk peraturan tentang pedoman dan pelaksanaan kebijakan SMK Mini. Peraturan inilah  yang  akan  menjadi  pedoman  dalam proses dan mekanisme pengelolaan anggaran  SMK  Mini.  Untuk  itu,  proses kebijakannya  dimulai  dari  bawah,  yakni pondok-pondok  pesantren  melalui  dinas pendidikan yang ada di Kabupaten mengajukan  usulan  program.  Selanjutnya, dinas  pendidikan  Propinsi  Jawa  Timur melakukan  verifikasi  dan  eksekusi  terhadap kebijakan  SMK  Mini,  sekaligus  melakukan monitoring  dan  evaluasi.  Karena  tidak mungkin  sebuah  implementasi  kebijakan tanpa  ada  evaluasi.  Sehinga  Pemerintah Propinsi dalam menyampaikan
pertanggungjawabannya, baik kepada
pemerintah  pusat  maupun  legislatif  daerah di  Jawa  Timur  berjalan  secara  transaparan dan akuntabel.
Kebijakan Penyelengggaraan Pendidikan di Jawa Timur yang didalamnya mengatur tentang pengembangan SMK Mini di  pondok  pesantren  telah  berjalan  sejak tahun  anggaran  2014,  sebelum  perda tersebut disahkan. Untuk mengimplementasikan  pengembangan  SMK
Mini,  setiap  tahun  Pemerintahan  Daerah Jawa  Timur  menyusun  kebijakan  anggaran yang  dituangkan  dalam  Perda  tentang APBD.  Tahun  anggaran  2015  adalah  tahun pertama  dalam  pelaksanaan  kebijakan pengembangan  SMK  Mini  berdasarkan perda  penyelenggaraan  pendidikan.  Setelah perda  APBD  disahkan  dan  diundangkan, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan program  pengembangan  SMK  Mini  yang prosedurnya  dimulai  dari  usulan  masing- masing SMK yang ada di pondok pesantren.
Program pengembangan SMK Mini di pesantren  diberikan  dalam  bentuk  bantuan hibah  kepada  masing-masing  sekolah  yang telah  dinyatakan  resmi  dalam  program bantuan hibah tersebut oleh dinas pendidikan  propinsi.  Syibli,  (kepala  SMK Burhanul Abror, Besuki Situbondo:
wawancara,  14/12/2016)  menyatakan  bahwa sekolahnya  mendapat  bantuan  hibah  SMK Mini pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 250.000.000,  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah).  Saya  mengajukan  usulan  program setelah  mendapat  informasi  dari  media maupun dinas pendidikan Kabupaten Situbondo bahwa pada tahun anggaran 2015 ada  bantuan  hibah  untuk  SMK  yang  ada dilingkungan  pesantren.  Proposal  yang sudah  kami  ajukan  lalu  diverifikasi,  baik administratif maupun faktual. Sekolah kami disurvey  oleh  tim  yang  dibentuk  dinas Pendidikan  Propinsi  Jawa  Timur.  Dan, setelah  dinyatakan  sah  mendapat  bantuan, kami  mengikuti  bimbingan  teknis  untuk mengetahui tata kelola pelaksanaan pengembangan SMK Mini. Sebelumnya saya juga  tidak  tahu  apa  yang  dimaksud  dengan
SMK  Mini.  Ternyata  SMK  yang  ada  di pondok pesantren.
Dalam pelaksanaan program pengembangan SMK Mini, kami mengikutsertakan 100 siswa untuk mengikudi bimbingan pengembangan sekolah  kami.  Waktu  proses  pembelajaran dilakukan  diluar  jam  belajar  di  ruang  kelas sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar sebagaimana biasa. Selama 6 bulan peserta  didik  di  sekolah  kami  mengikuti dengan  seksama.  Khusus  untuk  sekolah kami mendapat bantuan berupa pengembangan  multi  media.  hasilnya, sampai sekarang kami
dapat mengembangkan studio hasil pelatihan kerja multi  media,  bahkan  para  alumninya  masih kami  ajak  untuk  mengelola  sehingga  ada kesinambungan.
Berkaitan dengan problematika pelaksanaan  program  pengembangan  SMK Mini sebenarnya tidak ada yang sulit. Hanya saja, dalam hal pengelolaan keuangan, kami harus  melakukannya  secara  teliti.  Setiap pembelanjaan  diatas  5  juta  kami  harus melakukannya  dalam  bentuk  kerjasama kerja dengan pihak ketiga, karena petunjuknya  memang  demikian.  Mengelola uang  negara  memang  dibutuhkan  ekstra hati-hati  agar  tidak  menemukan  masalah, dan  alhamdulillah  sampai  selesai  program bantuan  SMK  Mini  tidak  ada  temuan  dari BPK soal pelanggaran ketentuan pengelolaan  keuangan  daerah.  Dukungan masyarakat  dan  pihak  yayasan  sangat  luar biasa  dalam  pengembangan  SMK  Mini. Kami  cukup  bangga  dengan  program  ini karena  dapat  memberikan  pengetahuan ketrampilan bagi siswa dalam
mengembangkan bakatnya.
Kesimpulan Sejalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta seni, pondok pesantren harus tetap  eksis.  Untuk  itu,  tidak  perlu  alergi dengan perubahan. Karena menolak
perubahan  sama  saja  dengan  menolak sunatullah.  Yang  abadi  di  dunia  ini sesungguhnya perubahan itu sendiri.
Termasuk  dalam  hal  menangkap  peluang kebijakan MEA (Masyarakat  Ekonomi Asia), pondok  pesantren  harus  terlibat  dalam proses  mempersiapkan  peserta  didiknya untuk  menjadi  santri  yang  ahli  agama sekaligus  terampil  dalam  dunia  usaha sehingga  terbentuk  kemandirian  dan  siap bekerja diberbagai sektor usaha, baik formal maupun  informal.  Itulah  yang  kemudian menjadi alasan Gubernur Jawa Timur untuk membuat payung hukum bagi pengembangan  dunia  usaha  di  pondok
pesantren.  Sebagai  aktor  kebijakan  publik, Gubernur Jatim mewadahinya dalam bentuk produk  hukum  daerah  yaitu  Peraturan Daerah  Nomor  9  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan.  Dalam  pasal 41,  secara  terang  disebutkan  nomenklatur SMK Mini. Ini merupakan terobosan hukum bagi proses pembentukan peraturan perundangan  di  daerah.  Hampir  pasti  tidak ditemukan dalam sistem pendidikan nasional  sebutan  SMK  Mini.  Namun  Jawa Timur  menjadi  satu-satunya  propinsi  yang memiliki keberanian tersebut.
Sebutan  SMK  Mini  dimaksudkan untuk  mewadahi  pengembangan  SMK  yang ada dilingkungan pondok pesantren.
Pondok  pesantren  Burhanul  Abror,  Besuki Situbondo  adalah  salah  satu  dari  sekian pondok  pesantren  yang  menerima  bantuan hibah pengembangan SMK Mini pada tahun anggaran  2015.  Sangat  bermanfaat  bagi pengembangan ketrampilan santri dalam hal multi  media.  Multi  media  dipilih    dalam pengembangan  SMK  Mini  karena  prodi inilah  yang  ada  dan  menarik  siswa. Hasilnya,  SMK  Burhanul  Abror  telah membentuk studio dan produknya juga bisa dimanfaatkan.  Siswa    alumni  alumni  SMK Mini  mampu  mengembangkannya.    Bahkan mereka mendapat perhatian bukan saja dari masyarakat sekitar Besuki, banyak yang dari luar daerah.

## Daftar Pustaka
Agustino,  L.  (2008). Dasar-dasar  kebijakan publik. Bandung: Alfabeta. Amtu, O. (2011). Manajemen pendidikan di era otonomi  daerah:  Konsep,  strategi,  dan implementasi. Bandung: Alfabeta. Arifin,  M.  (2011). Kapita  selekta  pendidikan islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Bidang  Dikmenjur  dan  PERTI.  (2014).
Pedoman  teknis  bantuan  SMK  Mini dalam  pengembangan  SMK  di  Pondok pesantren  Tahun  2014 .  Jawa  Timur:
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur.
Budiardjo, M. (2015). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bukley,  W.  (tt) Sociology  and  modern  system theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice- Hall),
Bungin,  B.  (2014). Penelitian  kualitatif: Komunikasi,  ekonomi,  kebijakan  publik, dan  ilmu  sosial  lainnya (edisi  kedua) . Jakarta: Prenada Media Group. Buyung,  B. (1986) .  Sistem  administrasi  negara Indonesia. Jakarta: Karunika.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.
(2004). Profil pondok pesantren Mu’adalah. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Kelembagaan Agama Islam dan
Pondok Pesantren. Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2010). Peraturan  pemerintah  nomor  17  tahun 2010
tentang pengelolaan dan penyelenggaraan  pendidikan .  Jakarta: Sinar Grafika.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2014).
Peraturan  pemerintah  nomor  32  tahun 2013  tentang  perubahan  pp  nomor  19 tahun  2005  tentang  standar  nasional pendidikan . Jakarta: Permata Press. Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2014).
Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan  daerah .  Bandung:  Citra Umbara.
Dhofier,  Z.  (1994). Tradisi  pesantren:  Studi tentang  pendangan  hidup  kyai (cetakan keenam) . Jakarta: LP3S.
Dinas  Pendidkan  Propinsi  Jawa  Timur.
(2005). Musrenbang  Jatim  tahun  2015.
Surabaya:  Renstra  Dinas  Pendidikan Propinsi Jatim.
Efendi,  N.  (2014). Manajemen  perubahan  di pondok pesantren. Yogyakarta: Teras. Fattah, N. (2012). Analisis kebijakan pendidikan. Bandung:  Remaja  Rosda Karya. Foucault, M. (2002). Wacana kuasa/pengetahuan. Yogyakarta: Bentang Budaya.
Ghozali,  I.  (1954), Ihya’  Ulumuddin .  Mesir: Darul Ihya, juz awal.
Haryatmoko.  (2003). Etika  politik dan kekuasaan. Jakarta: Kompas.
Jalal,  F.,  &  Supriadi,  D.  (2001). Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah. Jakarta:  Depdiknas-Bappenas-Adicita Karya Nusa.
Madjid,  N.  (1997). Bilik-bilik  pesantren. Jakarta: Paramadina. Mahfud,  C.  (2016). Politik  pendidikan  Islam:
Analisis  kebijakan  pendidikan  Islam  di Indonesia  pasca  orde  baru .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Maliki,  Z.  (2010). Sosiologi  politik,  makna kekuasaan dan transformasi politik.
Yogyakarta:  Gajah  Mada  University
Press.
Martono,  N. Sosiologi  perubahan  sosial: Perspektif klasik, modern,  posmodern, dan poskolonial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2012), Marzuki. Metodologi penelitian. (1983). Yogyakarta: FE UII.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1992).
Analisis  data  kualitatif, terj.  Tjetjep Rohendi  Rohidi.  Jakarta:  Universitas Indonesia Press.
Muhajir, N. (1996). Metode penelitian kualitatif. Yogyakarta : Rake Sarasin.
Nasuka. (2005). Teori sistem, sebagai salah satu alternatif  pendekatan  dalam  ilmu-ilmu agama Islam. Jakarta: Prenada Media. Noor,  J.  (2015). Metodologi  penelitian (cet. Keenam).  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Parsons, T., & Edward, A. S. Toward a general theory  of  action (Mass:  Harvard University Press, 1951),
Pemerintah  Daerah  Jawa  Timur.  (2014).
Peraturan  daerah  Jawa  Timur  nomor  9 tahun  2014  tentang  penyelenggaraan pendidikan . Surabaya: Pemerintah Daerah Jawa Timur.
Qomar,  M.  (2013). Strategi  pendidikan  Islam.
Jakarta: Erlangga.
Ritzer,  G.,  &  Goodman,  D.  J.  (2011). Teori Sosiologi:  dari  sosiologi  klasik  sampai perkembangan  mutakhir  teori  sosial postmodern. Bantul:  Kreasi  Wacana, Penerjemah Nurhadi, cetakan ketujuh. Saerozi,  M.  (2003). Politik  pendidikan  agama dalam  era  pluralisme:  Telaah  historis  atas kebijakan  pendidikan  agama  konvensional di  Indonesia .  Yogyakarta:  IAIN  Sunan Kalijaga.
Salahudin,  M.  (2013). Kebijakan  pesantren Mu’adalah  dan  realisasinya  di  perguruan Islam  Pondok  Tremas  Pacitan. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Undang-undang dasar negara  Republik  Indonesia. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
Strauss,  A.  &  Corbin,  J.  (2003). basics  of qualitative  research:  Grounded  theory procedur and techniques, terj. M. Shodiq. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Syafi’i,  I.  K.  (2002). Sistem  pemerintahan Indonesia. Jakarta; Rineka Cipta.
Sztompka, P. (2011). Sosiologi perubahan sosial (cetakan  keenam) . Jakarta:  Prenada Media Group.
Tilaar,  H.  A.  R.  (2009). Kekuasaan  dan pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Tilaar,  H.  A.  R.,    &  Nugroho,  R.  (2009). Kebijakan  pendidikan,  pengantar  untuk memahami  kebijakan  pendidikan  dan kebijakan  pendidikan  sebagai  kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Toha,  M.  (2012). Birokrasi  pemerintah  dan kekuasaan  di  Indonesia. Yogyakarta:
Metapena Institut. Usman,  H.  (1996). Organisasi:  Teori  praktek penelitian dan kasus . Bandung: Alfabeta.
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  publik,  teori, proses,  dan  studi  kasus (cetakan  kedua) . Yogyakarta: Center of  Academic Publishing Service, CAPS.