DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1 Received: 7 Januari 2021 , Revised: 17 Februari 2021, Publish: 3 Maret 2021

## POLITIK DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Refika Refika 1) , Muntholib Muntholib 2) , Kemas Imron Rosadi 3)
1) Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru, Riau, Indonesia, refikaaja87@gmail.com
2) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia
3) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia, kemasimronrosadi@uinjambi.ac.id

## Corresponding Author: Refika Refika
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana politik dan kebijakan manajemen  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  literatur dengan  menganalisis  sumber-sumber  pustaka  terkait  politik  dan  kebijakan  manajemen pendidikan.  Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  hasil-hasil  penelitian  (jurnal  nasional  dan  jurnal internasional),  buku-buku  pustaka,  dokumen-dokumen  atau  informasi-informasi  yang  terdapat dalam  internet.  Data  yang  terkumpul  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif  dengan memperhatikan  tujuan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  kebijakan  politik  di Indonesia sangat menentukan maju mundurnya pendidika di Indonesia, khususnya bagi lembaga pendidikan  Islam.  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  kebijakan pendidikan  Islam,  tidak  luput  dari  peran  kaum  muslimin  sebagai  pemangku  kebijakan,  oleh karena itu umat Islam mesti berperan dalam perpolitikan. Selain itu, pemerintah dalam membuat kebijakan,  hendaklah  berorientasi  kepada  kebutuhan  masyarakat.  Dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di  Indonesia,  pemerintah  tidak  dapat  merealisasikannya  sendiri,  tapi  mesti  ada kolaborasi dengan masyarakat (lembaga pendidikan), yaitu peran pimpinan dan tenaga pendidik yang  ada  di  setiap  lembaga  pendidikan.  Pemerintah  mesti  memperhatikan  kualitas  dan  juga meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, agar mereka bisa fokus mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa.
Kata Kunci : Politik, Kebijakan, Manajemen, Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN
Pendiddikan  merupakan  pemegang  kendali  utama  dalam  upaya  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  setiap  lembaga pendidikan  sangat  membutuhkan  sistem  pendidikan  yang  bermutu.  Sebagaimana  amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 4 ayat 6 yang berbunyi:  pendidikan  diselenggarakan  dengan  memberdayakan  semua  komponen  masyarakat
melalui  peran  serta  dalam  penyelenggaraan  dan  pengendalian  mutu  layanan  pendidikan.  Mutu penyelenggaraan  dan  pengendalian  layanan  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  terencana  dan terprogram secara sistematis dalam grand desain , rencana strategis ataupun rencana operasional yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan visi institusi pendidikan yang bersangkutan (Aziz: 2016).
Keterkaitan  antara  pendidikan  dengan  kebijakan  politik,  keduanya  memiliki  hubungan timbal  balik  yang  erat,  baik  imbasnya  dari  segi  positif  maupun  segi  negatif.  Kebijakan  politik pendidikan mulai ditetapkan setelah Indonesia merdeka, kebijakan ini memberikan dampak atau manfaat  bagi  umat  Islam,  karena  berkaitan  dengan  pengembangan  dan  peningkatan  mutu pendidikan Islam. Hal inilah yang melatar belakangi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.  Diantaranya  lahir  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1950  Jo  Nomor  12  tahun  1954 tentang  pendidikan  dan  pengajaran  disekolah,  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1989  tentang sistem pendidikan nasional dan juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Islam mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh  kepentingan  oleh  pemangku  kepentingan  dalam  pengambilan  keputusan  kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami politik, agar  umat  Islam  di  Indonesia  yang  memangku  kepentingan  atau  aktivis  politik  Islam  dapat memperjuangkan  kebutuhan  dan  kepentingan  pendidikan  Islam,  tujuannya  yaitu  agar memperoleh  persamaan  dan  kesetaraan  antara  pendidikan  yang  dikelola  oleh  kementrian pendidikan  nasional  dengan  pendidikan  Islam  yang  dikelola  oleh  kementrian  agama  dalam sistem pendidikan nasional (Sudiarti,dkk: 2020).
Selama  ini  Negara  lebih  memanjakan  pembiayaan  sekolah  umum  dari  pada  madrasah. Dalam pada itu madrasah lebih banyak bersatus swasta dari pada negeri. Dalam konteks sekolah negeri-swasta  inilah  belanja  negara  dialokasikan  secara  tidak  berimbang  antara  sekolah  swasta dan  negeri.  Sekolah  negeri  jauh  lebih  besar  anggarannya,  sementara  sekolah  swasta  banting tulang menggali dana, sekedar untuk operasional rutin, maka lengkaplah nestapa madrasah yang kebanyakan swasta tersebut. Belum lagi dengan perubahan politik anggaran pendidikan Islam di tingkat pemerintah pusat belum serta merta didukung anggaran daerah secara simultan. Sebagai contoh  kebijakan  anggaran  APBD  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  tersandung  oleh  Surat  Edaran (SE)  Menteri  Dalam  Negeri  Moh.  Ma’ruf  nomor  903/2429/SJ  tanggal  21  September  2005 tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  2006  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  2005, surat  tersebut  “oleh  sebagian  Kepala  Daerah  diartikan  sebagai  larangan  alokasi  APBD  untuk pendidikan  keagamaan.  Karena  bidang  agama  tidak  mengalami  desentralisasi.  Sehingga anggaranya diambilkan dari belanja pemerintah pusat di APBN, bukan dari APBD”
Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  (Pemerintahan  Daerah)  pada  pasal  10  ayat  3, salah satu urusan pemerintahan yang tidak termasuk didesentralisasikan ke daerah adalah urusan agama.  Hal  ini  menimbulkan  berbagai  interpretasi  pemerintah  daerah  terhadap  kedudukan Pendidikan  Agama  (madrasah),  yang  penyelenggaraannya  oleh  Kementerian  Agama.  Padahal menurut  UU  nomor  20  tahun  2003  secara  yuridis  dinyatakan  sebagai  sub  sistem  pendidikan nasional.  Konsekwensinya  adalah  madrasah  harus  mengikuti  satu  ukuran  yang  mengacu  pada
sekolah-sekolah pemerintah (negeri) dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada hal kita  tahu  bahwa  madrasah  berada  dibawah  kendali  Kementerian  Agama.  Dengan  demikian terjadi dualisme dalam pembinaan pendidikan antara sekolah (madrasah)  dibawah Kementerian Agama  dengan  Sekolah  dibawah  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  seperti  yang  telah diuraikan  diatas.  Dualisme  semacam  ini  berimplikasi  pada  munculnya  kebijakan-kebijakan daerah  yang  kurang  menguntungkan  sekolah  (madrasah)  yang  berada  dibawah  Kementerian Agama (Muid: 2020).
Rendahnya  anggaran  pendidikan  yang  disediakan  oleh  Negara  berkembang,  menjadi alasan klasik rendahnya kemampuan pemerintah mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi  kebutuhan  sekolah  yang  sangat  mempengaruhi  kualitas  pendidikan.  Hal  inilah  yang membedakan kualitas pendidikan dinegara berkembang dengan Negara maju. Dunia pendidikan telah  lama  terpuruk,  walaupun  pendidikan  telah  mendpatkan  perhatian  yang  tinggi  dari  para birokrasi  pemerintah  sebagai  pengambil  kebijakan,  tapi  perhatian  itu  hanya  berbentuk sloganisme,  secara  factual  fasilitas  dan  sarana  pendidikan  memburuk,  kesejahteraan  guru  dan tenaga kependidikan rendah, yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan kesehatan keluarganya. Jika  hanya  mengandalkan  gaji  dari  guru,  fasilitas  pembelajaran  tidak  memadai,  penerapan pembelajaran  didalam  kelas  tidak  memadai,  dan  kualitas  lulusan  seadanya  yang  tidak mempunyai daya saing yang mempuni.
Implikasinya  bagi  generasi  muda  potensial,  memandang  jabatan  guru  dan  tenaga kependidikan  merupakan  lahan  kering,  yang  tidak  mampu  memberikan  jaminan  kesejahteraan. Oleh karena itu generasi yang merasa memiliki potensi, kemampuan, kecerdasan yang memadai tidak  memilih  jabatan  guru  untuk  dijadikan  pilihan.  Hal  ini  menggambarkan  kemerosotan kualitas sumber daya manusia pendidikan yang sangat memprihatinkan. Apalagi saat ini, semua jenjang dan jenis pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dihadapkan pada persaingan  mutu  yang  ketat  dan  manajemen  lembaga  pendidikan  yang  kompleks,  sehingga dituntut keprofesionalan dari setiap pimpinan lembaga pendidikan (Sagala: 2017).
Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan  politik,  khususnya  pendidikan  Islam,  karena  apapun  bentuk  dan  seberapapun  besar kecilnya  perubahan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  pasti  akan  memiliki  dampak terhadap  dunia  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  studi literatur terkait politik dan kebijakan manajemen pendidikan Islam.

## KAJIAN PUSTAKA

## Politik Pendidikan
Ki  Suprioko  mendefinisikan  politik  pendidikan  menjadi  beberapa  pengertian,  yaitu politik  pendidikan  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  untuk mencapai tujuan pendidikan. Politik pendidikan berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat  tercapai.  Politik  pendidikan  membahas  mengeni  bagaimana  metode  mencapai  tujuan pendidikan  diantaranya  tentang  anggaran  pendidikan,  kebijakan  pemerintah  dan  partisipasi masyarakat.  Politik  pendidikan  berbicara  sejauh  mana  pencapaian  tujuan  pendidikan  sebagai
bentuk  manusia  Indonesia  yang  berkualitas,  penyangga  ekonomi  nasional,  dan  pembentuk karakter  bangsa  (Galih:  tt).  Politik  pendidikan  bertujuan  untuk  memperjelas  arah  kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik kedepannya (Syafi’i: 2020).
Politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia  diwarnai  dengan  peta  perpolitikan  pemerintah.  Sejak zaman  pra  kemerdekaan,  pasca  kemerdekaan  (orde  lama),  orde  baru  dan  era  reformasi, pendidikan Islam masih berada dalam posisi secara umum belum berpihak kepada pemberdayaan umat.  Pendidikan  dijadikan  alat  oleh  pemerintahan  untuk  menggiring  rakyat  dan  umat  untuk tujuan politik yang diinginkan. Pada hakikatnya tidak salah jika pemerintah menginginkan agar lulusan  lembaga  pendidikan  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan,  namun  seharusnya pemerintah  juga  memberikan  kebebasan  dan  perhatian  kepada  dunia  pendidikan  untuk menentukan arahnya dengan tetap memperoleh bantuan, dukungan, dan fasilitas dari pemerintah (Nata: 2012).

## Kebijakan Manajemen Pendidikan
Jika menelaah manajemen pendidikan tidak terlepas dari sebuah kebijakan. Sebagaimana Tilaar dan Rian Nugroho menjelaskan kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan dari sebuah proses,  dan  merupakan  hasil  dari  perumusan  langkah-langkah  strategis  pendidikan  yang merupakan  penjabaran  dari  visi  dan  misi  pendidikan  dalam  mewujudkan  tercapainya  tujuan pendidikan di masyarakat dalam rentang waktu tertentu (Nugroho: tt).
Kebijakan  pendidikan  memiliki  karakteristik  yang  khusus  yaitu  memiliki  tujuan pendidikan,  kebijakan  pendidikan  harus  memiliki  tujuan  yang  khusus,  jelas  dan  terarah  untuk memberikan  kontribusi  pada  pendidikan.  Untuk  memberlakukan  kebijakan  pendidikan  perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi, agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara  sah  berlaku  untuk  sebuah  wilayah.  Maka  kebijakan  pendidikan  harus  memenuhi  syarat konstitusional  sesuai  dengan  hirarki  konstitusi  yang  berlaku  disebuah  wilayah.  Kebijakan pendidikan  harus  dibuat  oleh  orang  yang  berwewenang,  yaitu  para  ahli  dibidangnya  agar  tidak menimbulkan kerusakan  pada pendidikan dan lingkungan diluar pendidikan. Para administrator pendidikan,  pengelola  lembaga  pendidikan,  dan  para  politisi  yang  berkaitan  langsung  dengan pendidikan  adalah  unsur  minimal  pembuat  kebijakan  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  yang telah  dibuat,  dapat  dilakukan  evaluasi  jika  baik  maka  dapat  dipertahankan  dan  dikembangkan, namun jika mengandung kesalahan maka harus dilakukan perbaikan (Madyan: 2020).
Kebijakan  pendidikan  berbentuk  diantaranya:  Undang-Undang  Pendidikan,  keputusan pengadilan,  peraturan  mentri,  dan  masih  banyak  bentuk  lainnya  lagi  yang  menyangkut pendidikan.  Bentuk  output  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  yaitu:  Undang-undang,  peraturan pemerintah  maupun  segala  macam  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  untuk  mengatur pendidikan.  PP  No.61  Tahun  1999,  PP  No.  152 Tahun  2000,  PP  No.  153  Tahun  2000,  PP  No. 155  Tahun  2000,  UU  Sisdiknas  Tahun  2003  dan  UU  No.  12  Tahun  2012  tentang  pendidikan tinggi merupakan seperangkat kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia.
Manajemen Pendidikan Islam adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan suatu  pendidikan,  yang  merupakan  seni  dan  ilmu  mengelola  sumber  daya  pendidikan  Islam dalam mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Definisi lainnya yaitu proses perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengendalian  sumber  daya  pendidikan  Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih bersifat  umum  untuk  semua  aktifitas  pendidikan  pada  umumnya,  sedangkan  manajemen pendidikan  Islam  lebih  khusus  lagi  mengarah  pada  manajemen  yang  diterapkan  dalam pengembangan pendidikan Islam. Aspek manager dan leader yang islami atau yang dijiwai oleh
ajaran  dan  nilai-nilai  Islam  atau  berciri  khas  Islam,  harus  melekat  pada  manajemen  pendidikan Islam (Muhaimin: 2015).
Dalam manajemen sekolah, secara umum masalah yang dihadapi sekolah antara lain; (1) Administrasi  sekolah  yang  belum  dibenahi  dengan  baik,  contohnya  data  sekolah  yang  kurang dinamis; (2) team working sekolah yang lemah yaitu sebagian pejabat sekolah sulit berkoordinasi dengan  para  guru  dan  personal  lainnya  dalam  melaksanakan  strategi  sekolah;  (3)  Kurangnya kelengkapan  kearsipan  sekolah;  (4)  kurangnya  partisipasi  masyarakat  pada  pembangunan sekolah  didaerahnya;(5)  kurangnya  fasilitas  dan  kelengkapan  belajar  di  dalam  kelas;  (6)  di beberapa daerah kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat di sekitar sekolah karena rata- rata  tingkat  pendidikan  masih  rendah,  akibatnya  pola  pikir  masyarakat  lebih  mengutamakan untuk  bekerja  memenuhi  nafkah  keluarganya,  sehingga  tidak  memiliki  kesempatan  untuk memperhatikan  pendidikan;  (7)  kesibukan  masyarakat  terdidik  disekitar  sekolah  dalam menjalankan  aktivitas,  sehingga  tidak  ada  waktu  luang  untuk  bersama-sama  memikirkan kemajuan sekolah disekitarnya; (8) manajemen sekolah memiliki misi bernuansa bisnis (Sagala: 2017).
Lembaga  pendidikan  perlu  bertransformasi  dalam  bentuk  strategi-strategi  pengelolaan, strategi tersebut harus mempertimbangkan kondisi yang rill yang ada dalam lembaga pendidikan Islam,  tuntutan-tuntutan  masyarakat  di  masa  depan,  tuntutan-tuntutan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  persaingan  yang  makin  ketat,  serta  strategi  tersebut  harus operasional  atau  dapat  dipraktekkan  secara  langsung  dilapangan.  Strategi  lembaga  pendidikan Islam  baik  berupa  pesantren,  madrasah,  sekolah,  serta  perguruan  tinggi,  yaitu  sebagai  berikut: 1)Merumuskan visi, misi dan tujuan lembaga secara jelas serta berusaha mewujudkannya melalui kegiatan  yang  rill  sehari-hari.  2)Membangun  kepemimpinan  yang  profesional(terlepas  dari intervensi  ideologi,  politik,  organisasi  dan  mazhab  dalam  menempuh  kebijakan  lembaga). 3)Menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan  dan  bertanggungjawab  terhadap  kesuksesan  peserta  didiknya.  4)Menyempurnakan strategi  rekrutmen  siswa/  santri/  mahasiswa  secara  proaktif  dengan  ”menjemput”  bahkan ”mengejar bola”. 5)Berusaha keras memberikan kesadaran dalam diri siswa/ mahasiswa bahwa belajar  adalah  kebutuhan  mendasar  yang  menentukan  masa  depan  mereka.  6)Merumuskan kurikulum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta  didik  dan  masyarakat.  7)Menggali  stategi pembelajaran yang dapat mengakselerasi kemampuan siswa yang masih rendah menjadi lulusan yang kompetitif. 8)Menggali sumber-sumber keuangan non konvensional dan mengembangkannya secara produktif. 9)Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan pembelajaran, terutama ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium. 10)Mengondisikan  lingkungan  belajar  yang  aman,  nyaman  dan  menstimulasi  belajar. 11)Mengondisikan  lingkungan  yang  islami,  baik  dalam  beribadah,  bekerja,  pergaulan  sosial, maupun  kebersihan.  12)Berusaha  meningkatkan  kesejahteraan  pegawai  diatas  rata-rata kesejahteraan pegawai lembaga lain. 13)Mewujudkan etos kerja yang tinggi dikalangan pegawai melalui  kontrak  moral  dan  kontrak  kerja.14)Berusaha  memberikan  pelayanan  prima  kepada siapapun,  baik  jajaran  pimpinan,  guru/dosen,  karyawan,  siswa/santri/mahasiswa,  maupun  tamu serta masyarakat luas. 15)Meningkatkan promosi untuk membangun citra. 16)Mempublikasikan kualitas  proses  dan  hasil  pembelajaran  kepada  publik  secara  terbuka.  17)Membangun  jaringan kerjasama  dengan  pihak-pihak  lain  yang  menguntungkan,  baik  secara  finansial  maupun  secara sosial.  18)Menjalin  hubungan  erat  kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan  dukungan  secara
maksimal. 19)Beradaptasi dengan budaya lokal dan kebinekaan. 20)Menyingkronkan kebijakan- kebijakan lembaga dengan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional.
Selain  strategi  atau  langkah  yang  harus  dilakukan,  ada  juga  beberapa  hal  yang  harus dihindari  dalam  mengelola  lembaga  pendidikan  Islam,  yaitu  sebagai  berikut:1)Politik kepentingan.  Apapun  kepentingannya  baik  pribadi,  kelompok,  maupun  organisasi  tidak diperkenankan masuk dalam lembaga pendidikan Islam, politik yang dibenarkan hanyalah politik pemberdayaan.  2)Kecendrungan  bisnis  pribadi.  Usaha  dalam  memperoleh  laba  dari  hasil  suatu barang  dan  jasa  serta  kegiatan  lainnya  hanya  untuk  kepentingan  lembaga.  3)Pemborosan,  baik pemborosan  waktu,  biaya,  tenaga  dan  strategi.  Sebab  segala  sesuatu  harus  dilakukan  secara efektif dan efesien (Qomar: tt).

## Kebijakan Pendidikan di Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam
Terkait  dengan  pendidikan  agama  Islam  dan  dinamika  kebijakan  politik  di  Indonesia, dimana  pendidikan  agama  Islam  diajarkan  di  setiap  jenjang  pendidikan  formal,  mulai  sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi, yang dipayungi oleh amanah UUD 1945, UU No. 20 Tahun  2003  dan  PP  No.  55  Tahun  2007,  dianggap  tidak  akan  membawa  perubahan  yang maksimal  kepada  peserta  didik  baik  secara  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik,  karena  ada beberapa hal yang tidak searah dengan tujuan pendidikan dengan prakteknya, maka hal ini harus dibenahi  oleh  kebijakan  pemerintah,  seperti  anggaran  pendidikan  20  %  harus  benar-benar terwujud,  dan  semestinya  lebih  besar  ke  pendidikan  keagamaan,  karena  bangsa  Indonesia  akan keluar  dari  berbagai  persoalan  jika  agama  dijadikan  prioritas  yang  akan  membekas  di  hati, fikiran dan dijadikan pedoman hidup.  Hal  ini  akan terwujud jika ada payung hukum  yang kuat dan didukung juga oleh anggaran yang kuat (Tobroni: 2018).
Sekolah  dalam  sistem  pendidikan  di  Indonesia  ditempatkan  pada  posisi  yang  kurang berdaya,  semua  operasional  pendidikan  dan  sekolah  ditentukan  oleh  birokrasi  diatasnya. Berdasarkan  kajian  Bank  dunia  kondisi  persekolahan  di  Indonesia  dikelompokkan  pada  tiga kategori  yaitu;  maju,  sedang  dan  kurang.  Kerumitan  dan  kompleksitas  masalah  manajemen sekolah  menjadi  tidak  efektif  di  Indonesia  disebabkan  beberapa  faktor  yaitu;  (1)  Umumnya kepala  sekolah  memiliki  otonomi  yang  sangat  terbatas  dalam  mengelola  sekolah  dan memutuskan  pengalokasian  sumber  daya,  (2)  Kepala  sekolah  diidentifikasi  kurang  memiliki keterampilan  mengelola  sekolah  dengan  baik,  (3)  Kecilnya  peran  serta  masyarakat  khususnya para pengusaha dalam pengelolaan sekolah (Sagala: 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  literatur  dengan  menganalisis  sumber-sumber pustaka  terkait  politik  dan  kebijakan  manajemen  pendidikan.  Penelitian  ini  dilakukan  terhadap hasil-hasil  penelitian  (jurnal  nasional  dan  jurnal  internasional),  buku-buku  pustaka,  dokumen- dokumen  atau  informasi-informasi  yang  terdapat  dalam  internet.  Data  yang  terkumpul  dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis peneliti kajian tentang politik dan kebijakan manajemen pendidikan di  berbagai  negara  pada  dasarnya  mempunyai  sudut  pandang  yang  sama,  dimana  menilai pendidikan  merupakan  hal  yang  utama  yang  harus  di  prioritaskan  bagi  setiap  Negara  dan pendidikan  merupakan  investasi  yang  baik  bagi  pembangunan  di  setiap  Negara.  Sebagaimana
hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  International  Institute  for  Applied  Systems  Analysis (IIASA:  2018),  menyatakan  bahwa  Terdapat  hubungan  yang  positip  antara  pendidikan  dengan dimensi  pembangunan,  sehingga  pendidikan  menjadi  prioritas  utama  di  seluruh  belahan  dunia, namun  demikian  pendidikan  tetap  berada  pada  posisi  yang  tidak  menguntungkan  dalam  sector pembangunan, terbukti kecilnya anggaran yang disediakan dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap  sector  pendidikan.  Mestinya,  pendidikan  harus  di  prioritaskan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  yang  kuat.  Kesejahteraan  fisik,  mental  dan  sosioemosional  pendidikan  dapat menjadi blok fundamental pembangunan, bagaimanapun pendidikan selalu berkaitan erat dengan kesejahteraan  manusia,  jadi  untuk  meraih  kesejahteraan  tersebut  syaratnya  adalah  keberhasilan dalam  pendidikan.  Pendidikan  memiliki  peran  positif  dalam  mencapai  tujuan  lingkungan pembangunan berkelanjutan, maka berinvestasi  dalam pendidikan merupakan kunci  pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Pandangan pentingnya pendanaan pada  aspek pendidikan, disampaikan juga oleh Derek Glover  dan  Rosalind  Levačić (2020) bahwa  p embiayaan  dalam  pendidikan  sangat  diperlukan, pendanaan pendidikan akan terdapat perbedaan antara pendanaan yang bersumber dari local dan pusat.  Perbedaan  besarnya  anggaran  yang  diperoleh  dipengaruhi  oleh    :  Pendidikan  umum didanai  secara  langsung  oleh  pemerintah  daerah  dan  sebagian  lagi  di  danai  oleh  pusat,  adanya pembagian  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  local  dan  pemerintah  pusat,  seperti pemerintah membayar staf dan local  membayar  pendanaan diluar staf, sejauh mana pendidikan di  danai  oleh  pajak  daerah,  atau  hibah  pemerintah  pusat  kepada  otoritas  local,  bukan  hibah langsung kepada sekolah
Dalam  alokasi  dana  pendidikan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  tidak  terlepas  dari kebijakan  politik,  jika  anggaran  yang  diperuntukkan  pemerintah  pusat  terbatas,  otomatis kapasitas  sekolah  swasta  dalam  mendukung  pendidikannya  juga  akan  dibatasi,  Namun  dituntut setiap  pimpinan  di  lembaga  pendidikan  utuk  proaktif  mencari  dukungan  dari  pihak  lain  untuk memenuhi  kebutuhannya.  Dalam  penelitiannya  yang  lain, Derk  Glover  dan  Rosalind Levacic(2020) membagi biaya dalam berapa bentuk: (1) Biaya berulang, yaitu biaya yang harus dipenuhi dari tahun ke tahun, seperti; gaji guru, alat tulis, dan bahan bakar. (2) Biaya langsung adalah  biaya  yang  dapat  didistribusikan  untuk  aktivitas  tertentu  seperti  biaya  untuk keberlangsungan proses pembelajaran, biaya staf, tenaga pengajar dan peralatan .(3) Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan agar aktivitas sekolah tetap berjalan, seperti operasional gedung,  biaya  manajemen  dan  administasi  serta  layanan  pusat  berupa  perpustakaan.(4)  Biaya variable  adalah  biaya  yang  meningkat  menurut  volume  kegiatan  di  suatu  lembaga  pendidikan, baik  sekolah  maupun  perguruan  tinggi,  yang  berhubungan  langsung  dengan  jumlah  siswa/atau mahasiswa( misalnya jika rasio murid:guru adalah 30:1, maka biaya variable 1 sampai 30 murid adalah biaya 1 guru). (5) Biaya total  adalah biaya yang muncul setelah menggabungkan semua factor  biaya  di  lembaga  pendidikan  tingkat  manajemen,  caranya  dengan  membagi  total  biaya keseluruhan  dengan  jumlah  siswa/  mahasiswa  yang  terlibat,  untuk  mengetahui  biaya  rata-rata yang  timbul  dari  mendidik  satu  orang  siswa/mahasiswa.  Dalam  penelitian  ini,  di  jelaskan
bahwasanya  perencanaan  dan  persiapan  pengolahan  pendanaan  dalam  lembaga  pendidikan sangat diperlukan demi terwujudnya kondisi yang efisien dan adil bagi semua siswa.
Keterlibatan  pimpinan  dalam  manajemen  pendidikan  didukung    penelitian  yang dilakukan  oleh Rida  Blaik  Hourani  dan  David  Litz (2018)  dimana  kebutuhan  akan  kebijakan yang  mendukung  kemitraan  dan  kolaborasi  kelembagaan  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan kesetaraan, tidak terlepas dari peran pemimpi di sebuah lembaga pendidikan. Bahkan kemajuan pendidikan dinilai bukan hanya peran dari pimpinan sebuah lembaga saja, tetapi juga ditentukan dari keterlibatan tenaga pendidiknya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Erika Kruger dan  Lynette  Jacobs (2019),  Pendidikan  yang  berkualitas  termasuk  dalam  agenda  globalisasi, karena dengan pendidikan yang berkualitas di suatu Negara dianggap mampu mengatasi masalah kemiskinan.  Pendidikan  yang  berkualitas,  tergantung  dari  kemampuan  seorang  guru  dalam mengembangkan  potensi  yang  ada  pada  peserta  didiknya.  Di  Amerika  serikat,  para  guru  lebih memilih  mengabdikan  diri  pada  lembaga  pendidikan  yang  lebih  memperhatikan  kesejahteraan mereka,  alasannya  karena  guru  tidak  akan  mampu  memberikan  pembelajaran  yang  berkualitas, sebelum  kesejahteraannya  terpenuhi.  Di  Afrika  Selatan  telah  dikeluarkan  Undang-Undang  dan kebijakan tentang jaminan tempat bekerja dan jaminan kesehatan pribadi guru.
Eve Eisenschmidt, Triin Lauri and Reet Sillavee (2019), menyatakan dalam penelitiannya untuk  mendidik  proaktif  dan  warga  negara  demokratis  yang  bertanggung  jawab,  pemimpin pendidikan  dan  guru  harus  memahami  bagaimana  suatu  kebijakan  dikembangkan.  Guru  dan pemimpin seharusnya menyadari bagaimana cara untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan kebijakan,  siapa  pemangku  kepentingan  yang  paling  relevan,  dan  apa  hubungannya  tren internasional dan kebutuhan lokal. Yang dibutuhkan adalah peran sekolah, di samping keluarga, merupakan lingkungan pengembangan yang sangat  penting untuk  mendidik  warga negara yang aktif - pendidik memiliki tanggung jawab untuk memimpin siswa dalam memahami peluang dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
Sekolah  didorong  untuk  mengembangkan  kurikulum  mereka  sendiri  di  dalam  kerangka kurikulum inti nasional (yaitu pengembangan kurikulum berbasis sekolah). Ini dianggap sebagai cara meningkatkan otonomi sekolah dan demokrasi dalam pendidikan. Seperti banyak reformasi di negara transisi, termasuk Negara Estonia, pengembangan kurikulum berbasis sekolah.
Hugh  Lauder (2020),  penelitiannyaterdapat  teori  yang  dapat  diuji  dalam  pasar pendidikan, yaitu; (1) Orang tua akan memilih sekolah yang terbaik untuk anaknya. (2) Sekolah akan menjadi tempat berbaur, bersosialisasi tanpa adanya perbedaan social.(3)Sekolah memiliki keragaman  dalam  mengembangkan  kurikulum  dan  pedagogic  sesuai  dengan  kebutuhan  siswa atas tuntutan kualitas yang di inginkan orang tua.(4)Pasar pendidikan akan meningkatkan kinerja sekolah  dalam  mengembangkan  kompetensi  siswa.(5)Kualitas  pengajaran  akan  ditingkatkan dalam  pasar  pendidikan,  karena  dituntut  moral,  motivasi  dan  kinerja  yang  harus  selalu ditingkatkan.  Model  efektivitas  sekolah  yang  baikYaitu;  (1)Sekolah  sebagai  organisasi  yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.(2)Sekolah memiliki drajad otonomi yang signifikan.
Menurut George  Mavunga (2019),  tantangan  yang  dihadapi  oleh  lembaga  pendidikan yaitu;  lambatnya  transformasi:  peningkatan  pendaftaran  siswa,  kesiapan  akademik  siswa, kemungkinan  protes  mahasiswa  yang  selalu  ada,  tuntutan  korporatisme  dan  dampak  revolusi industri pada proses belajar mengajar. Jadi hal yang terpenting bagi lembaga pendidikan adalah menyiapkan out put yang siap pakai di dunia kerja, harus ada relevansi antara keterampilan yang diberikan  di  lembaga  pendidikannya  dengan  dunia  kerja  yang  akan  membutuhkan  tenaga  yang enerjik dan berkompetens.
Andrew  Rosser (2018)  berpendapat  mengapa  Indonesia  gagal  dalam  mengembangkan sistem pendidikan yang  bermutu  tinggi  yang mampu  menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten. Menurutnya, hal ini terjadi bukan hanya faktor sumber dana yang tidak memadai, defisit sumber daya manusia, sesat struktur insentif, dan manajemen yang buruk. Menurutnya hal ini  terjadi  akibat  adanya  masalah  politik  dan  kekuasaan.  Secara  khusus  ini  mencerminkan dominasi  elit  politik,  birokrasi,  dan  perusahaan  selama  orde  baru  dan  control  mereka  yang berkelanjutan  atas  aparat  Negara  pasca  periode  orde  baru,  termasuk  birokrasi  pendidikan  dan pendidikan institusi umum.Peningkatan kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran di Indonesia membutuhkan  sumber  daya  yang  berkualitas  bagi  sekolah  dan  perguruan  tinggi,  serta  program pelatihan  bagi  guru,  jadi  sangat  dibutuhkan  otonomi  kelembagaan  dan  desentalisasi  tanggung jawab manajerial.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  telaah  dari  beberapa  artikel  jurnal  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat diketahui  bahwasanya  politik  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  menangani persoalan  pendidikan  hendaklah  berorientasi  kepada  kebutuhan  masyarakat.  Dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia,  khususnya  bagi  lembaga  pendidikan  Islam, hendaknya  pemerintah  bijaksana  dengan  bersikap  adil  atau  jangan  tebang  pilih  dalam memberikan  bantuan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  sudah  tertuang  dalam  Undang-Undang maupun  peraturan  pemerintah.  Karena  walau  bagaimanapun,  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  di  Indonesia  ini  tidak  cukup  hanya  peran  dari  pemerintah  saja,  tidak  hanya  cukup dengan  membuat  kebijakan  yang  bagus  saja,  tetapi  harus  ada  kolaborasi  antara  pemerintah dengan  lembaga  pendidikan,  yaitu  peran  pimpinan  dan  tenaga  pendidik.  Agar  mereka  bisa menghasilkan output yang berkualitas, maka pemerintah perlu meningkatkan dahulu kompetensi gurunya dan tingkatkan kesejahteraannya, agar tenaga pendidik focus dalam mencerdaskan anak bangsa.

## DAFTAR RUJUKAN
Aziz,  Safrudin.  2016. Manajemen  Mutu  Perguruan  Tinggi  Koreksi  dan  Implementasi . Yogyakarta: Gava Media.
Eisenschmidt, Eve, Lauri, Triin and Sillavee, Reet. 2019. “ Educational Policy and Leadership to Improve Democratic Citizenship Education ,” Brill, h. 124-144, https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvrxk389.11
Glover, Derek dan Levačić, Rosalind. 2020. “ Cost structures in education ,” dalam Educational Resource  Management,  2  ed.,  An  international  perspective,  UCL  Press,  h.  53–70, https://www.jstor.org/stable/j.ctv17ppc2t.8
Glover,  Derek  dan  Levačić,  Rosalind.  2020.  “ The  allocation  of  public  finance  to  education ,” dalam  Educational  Resource  Management,  2  ed.,  An  international  perspective,  UCL Press, h. 37–52, https://www.jstor.org/stable/j.ctv17ppc2t.7
Hourani, Rida. B dan Litz, David. 2018. “ Juvenile Education in Abu Dhabi: Insights from and Implications  of  School  Policies  for  Educational  Equity  and  Inclusion ,”  Journal  of Correctional Education (1974-), No.2, h. 33–58, https://www.jstor.org/stable/26508063
International  Institute  for  Applied  Systems  Analysis  (IIASA).  2018.  “ Education  and  the sustainable development agenda ” (International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), https://www.jstor.org/stable/resrep24554
Kruger,  Erika  dan  Jacobs,  Lynette.  2019.  “ Teachers’  Workplace  and  Personal  Wellness: Perspectives  from  South  African  Legislation  and  Policies ,” dalam Rethinking  Teacher Education  for  the  21st  Century,  ed.  oleh  Marta  Kowalczuk-Walêdziak  dkk.,  1  ed., Trends,  Challenges  and  New  Directions,  Verlag  Barbara  Budrich,  h.  184–200, https://doi.org/10.2307/j.ctvpb3xhh.16
Lauder, Hugh. 2020. “ Revolutions in Educational Policy:: The Vexed Question of Evidence and Policy  Development ”  dalam  Knowledge,  Policy  and  Practice  in  Education  and  the Struggle for Social Justice, ed. oleh Andrew Brown dan Emma Wisby, Essays Inspired by the Work of Geoff
Whitty, UCL
Press, h. 179–196,
https://www.jstor.org/stable/j.ctv13xpshq.19
Madyan,  dan  Munawwarah,  El.  2020. Politik  dan  Kebijakan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia . Bengkulu: Literasiologi Indonesia
Mavunga,  George.  2019.  “ The  Culture  of  Middle-level  Academic  Management  at  a Comprehensive  South  African  University ”  Journal  of  Higher  Education  in  Africa  / Revue  de  l'enseignement  supérieur  en  Afrique,  Vol.  17,  No.  1/2,  h.  63-82, https://www.jstor.org/stable/26940206
Muhaimin. 2015. Manajemen  Pendidikan:  Aplikasi dalam Penyusunan  Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah . Jakarta: Prenada Media Group.
Muid,  Abd,  dan  Arfeinia,  Rizka.  2020.” Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Islam ”. Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam, Volume2No.2Juni, https://jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/105/93
Nata,  Abuddin.  2012.  Manajemen  Pendidikan:  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Putra, Galih R.N. tt. Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Qomar, Mujamil. tt. Manajemen Pendidikan Islam . Jakarta: Erlangga.
Rosser,  Andrew.  2018.  “ Beyond access::  Making Indonesia’s education system work ”  (Lowy Institute for International Policy), https://www.jstor.org/stable/resrep17553
Sagala,  Syaiful.  2017. Manajemen  Strategik  Dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan .  Bandung: Alfabeta.
Sudiarti,  Sri.  Anwar,  Kasful.  Shaleh,  Ahmad.  S.  2020.  “ Sistem  Manajemen  Pendidikan  Islam Dipengaruhi oleh Politik ”.Tadbir:Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume8,No.1,Februari, https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/ view/965/923
Syafi’i. 2020. Politik Pendidikan Agama di Sekolah: Studi Tentang Polemik Pendidikan Agama Dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional .  Jakarta:  Young Progressive Muslim.
Tobroni.  2018. Memperbincangkan  Pemikiran  Pendidikan  Islam  dari  Idealisme  Substantif Hingga Konsep Aktual . Jakarta: Kencana.