## Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Tentang Poligami
Abd Raziq 1 , Faturrahman 2 1 STAI Al Azhar Gowa, Indonesia
2 STAI Al  Furqan Makassar, Indonesia
E-mail* nurraziq87@gmail.com
Abstract
Pub
Masalah poligami selalu hangat dan menjadi pembicaraan bagi kaum pria atau  wanita, yang mendukung atau yang menentang, dari yang berkeinginan sampai yang berangan-angan. Bagi kaum  pria  selalu  menjadi  trend  pembicaraan  di  antara  sesama  sebagai  sesuatu  asyik dibicarakan,  sebaliknya  bagi  kaum  wanita,Mengingat  masalah  poligami  ini  suatu  hal  yang penting di bahas dari sudut pandang sosiologi dan antropologi, dilihat dari segi struktur dan fungsi  keluarga.  Bagaimana  poligami  ini  di  praktekan  oleh  orang-orang  terdahulu  sampai datangnya  ajaran  Islam  mengaturnya,  bagaimana  masyarakat  menyikapinya  dan  dampak yang  timbul  oleh  pelaksana  poligami.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendapatkan  gambaran umum  mengenai  pelaksanaan  praktek  poligami  guna  memberi  pencerahan  kepada masyarakat  terutama  yang  menentang  praktek  syariat  Islam.Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  metode  kepustakaan.  Mengkaji  berbagai  literatur  kepustakaan yang  membahas  dan  mengkaji  tentang  topik-topik  yang  ada  di  jurnal-jurnal  atau          berita- berita  yang  factual  yang  berhubungan  dengan  makalah.  Hasil  penelitian  menunjukan  pada dasarnya  praktik  poligami  sudah  ada  sejak  dahulu  sebelum  Islam  datang,  tanpa  batas hitungan  tanpa  aturan,  datang  Islam  dan  membenahinya,  dibatasi  poligami  dan  dicukupkan empat  saja.  Sikap  masyarakat  menyikapi  poligami  sangat  beragam  umumnya  memandang positif bila dilakasanakan dengan teratur terstruktur dan fungsi keluarga belangsung  normal membawa  kesejahteraan  keluarga.  Dampak  dari  adanya  poligami  yang  tidak  dapat melaksanakan  struktur  dan  fungsi  keluarga  dengan  baik  menimbulkan  sikap  antipati  dan cemoohan  kepada  pelaku  poligami,  terutama  dari  kalangan  kaum  wanita.  Poligami  hanya akan  menimbulkan  kedzaliman  dan  kesusahan  dalam  melaksanakan  struktur  dan  fungsi keluarga di antara mereka dan akan sulit untuk berbuat adil.
Keywords: Poligami, Struktur dan Fungsi Keluarga, Syariat Islam
lished by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Ta’addud atau  poligami  bukan  suatu  kebiasan  baru  yang  di  ada-adakan  bagi seseorang,  tapi  poligami  sudah  di  praktekan  sejak  dahulu.  Kaum  Yahudi,  Nasrani,  serta bangsa-bangsa  lain  seperti  Cina,  India,  Faris  (Iran  sekarang),  Mesir  Kuno,  serta  bangsa Afrika  kemudian  Eropa,  Yunani,  Romawi  dan  Amerika  telah  mempraktekan  poligami, menikah  lebih  dari  satu  dan  tidak  terbatas.(Farhat,  2002).  Poligami  di  praktekkan  oleh bangsa-bangsa terdahulu sebagai  cara meneruskan keturunan dan menunjukan bagi para lelaki  akan  keperkasaannya,  tanpa  batas  tanpa  aturan.  Kaum  Yahudi  sendiri  sudah mengenal poligami dan termasuk kaum yang mempraktikan poligami secara kebanyakan. Dan  telah  disebutkan  dalam  sejarah  bagaimana  para  nabi-nabi  dari  Bani  Israil  yang mempraktikkan  poligami  dalam  kehidupan  mereka.  Dari  Kitab  mereka  menyerukan untuk  berpoligami  dengan  tujuan  memperbanyak  keturunan  di  muka  bumi,  seperti  di sebutkan dalam kitab mereka, al Ahkam Al Ibriyah ( ال ع ب ري ت ال أ ح ك بم ) : Nikah poligami dengan

## Jurnal Tana Mana
niat  untuk  memperbanyak  keturunan  dan  di  haruskan  untuk  setiap  orang  Yahudi melaksanakannya demi melanjutkan keturunan, barang siapa tidak melaksanakannya, dan hidup  membujang  maka  akan  mendapatkan  kemurkaan  dari  Allah  kepada  Bani Israil.(Wunis, 2016)
Adapun bagi kaum Nasrani, Isa bin Maryam SA. Tidak di utus dengan syariat baru, tapi  meneruskan  dan  menyempurnakan  syariat  nabi-nabi  terdahulu.  Kitab  Injil  tidak menjelaskan  secara  jelas  pelarangan  untuk  berpoligami.Dan  diantara  syariat  yang diteruskan adalah syariat berpoligami. Dr. Muhammad Fuad Al Hasyimi berkata : Gereja tetap  mengakui  tentang  dibolehkannya  untuk  berpoligami  sampai  akhir  abad  17. Penegasan bahwa Kaum Nasrani melarang poligami, tidaklah datang dari perkataan Nabi Isa  Al  Masih, لأ ك م ل ب ل لأ ن صق    جبم ئ ت لأا نب ي ءب ، أ و ال ن ىمب س لأ نق ص    ج ئ ت    أ ن ي    ت ىنظ ا لا Janganlah  kalian menyangka  kedatanganku  untuk  menghapus  Namus  atau  syariat  nabi-  nabi,  tidaklah kedatanganku untuk menghapusnya tetapi menyempurnakan.
Tapi keadaannya  lain di saat sekarang, bagi kaum  Nasrani, poligami itu dilarang, dan pelarangan ini langsung datang dari pihak gereja. Di dalam kitab Ta’addud Al Zaujaat Fil  Adyan  halaman  17,  bab  Ta’addud  Al  Zaujaat  Fil  Masehiat,  di  sebutkan,  bahwa  gereja sekarang  di  bawah  pimpinan  Paulus  Roma,  mengharamkan  poligami,  dan  juga  beberapa aliran-aliran  mengikuti  Paulus  dalam  pengharamannya,  seperti  aliran  Ortodok  yang menetapkan bahwa seorang suami tidak boleh mengawini perempuan lain selama istrinya masih ada, pelarangan poligami adalah dari perkataan Paus : و ا ح ةد كل ل لي ك ن  و إ م أر ت ه و دحا   كل ل لي ك ن بهلجر hendaklah  setiap  laki-laki  satu  perempuan  dan  setiap  perempuan  satu  laki-laki. Aliran  Kristen  Ortodok  melarang  perkawinan  yang  baru  selama  masih  terjalin  dengan yang  lama,  begitu  juga  aliran  Armenia  Ortodok  mengatakan  bahwa  tidak  bisa dilaksanakan  akad  pernikahan  kedua  sebelum  fasakh  pernikahan  yang  lama,  (Farhat, 2002)

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  kepustakaan. Dalam  penelitian  ini  mengkaji  berbagai  literatur  kepustakaan  yang  membahas  dan mengkaji  tentang  topik-topik  yang  ada  di  jurnal-jurnal  atau      berita-berita  yang  factual yang  berhubungan  dengan  makalah.  Pendekatan  Masalah  Untuk  memperoleh  kejelasan dan  kemudahan  dalam  mengkaji  permasalahan,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan sebagai berikut: a. Pendekatan Syar‟i, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-Quran, sunnah  Nabi,  ijtihad  ulama,  dan  kaidah-kaidah  ushuliyah.  Metode  Pengelolahan  dan Analisis Data Data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder, kemudian diolah  melalui  metode  kualitatif,  yaitu  pengolahan  gagasan,  ulasan,  pandangan  dari berbagai ahli tentang masalah yang berhubungan dengan Poligami

## HASIL DAN PENELITIAN Sejarah Poligami Dalam Islam
Dalam  makalah  ini  akan  dijelaskan  tentang  sejarah  awal  poligami  dalam  Islam, yang  mana  saling  berhubungan  dengan  adanya  praktek  poligami  pada  bangsa  Arab terdahulu,  sebelum  di  utusnya  Nabi  Muhammad  SAW.  Praktek  poligami  bukan  ciri  khas orang timur atau orang barat saja, tetapi semua bangsa-bangsa menjalankan praktek ini. Begitu  juga  Jazirah  Arab,  mereka  biasa  dan  sudah  lama  melaksanakan  poligami  tanpa batas,  bebas  tanpa  aturan,  sesuai  dengan  keinginan  mereka.  Masa  itu,  masa  dimana praktek  patriarki  jelas  di  tanamkan.  Kaum  laki-laki  menjadi  penentu  kehidupan  wanita, sebagai  pemilik  jiwanya,  dan  menempatkan  mereka  sebagai  mahluk  rendah  yang termarjinalkan  dalam  kehidupan,  ibarat  barang  yang  bisa  dipindah-pindahkan  sesuka mereka dan bebas di perlakukan seenaknya, jadi pelampias nafsu dan kesenangan kaum laki atau tuannya, manakala tuannya membutuhkannya maka mereka  mesti siap melayani
kapan dan dimana saja. Wanita, jelasnya menjadi makhluk kelas dua dan subordinat dalam pandangan kaum laki-laki. (Muhammad, 2020).
Islam  datang  membawa  sinar  harapan  bagi  wanita-wanita  Arab  dan  sekitarnya. Datang dari sang Pencipta alam ini dan mengharamkan serta menghapus cara pernikahan bangsa  Arab,  yang  pada  waktu  itu  banyak  di  antara  mereka  para  kaum  lelaki  memiliki sepuluh  wanita.  Gailan  RA.  tatkala  memeluk  Islam,  saat  itu  memiliki  sepuluh  istri,  maka Rasulullah  SAW.  memerintahkan  Gailan  RA  untuk menahan  empat  istri  dan  melepaskan yang sisanya. Begtu juga Qais bin Al Harist Al Asady saat masuk Islam memiliki delapan istri, maka Nabipun SAW. memerintahkan untuk melepaskan yang empat dan menyisakan yang sisanya. (Ayyub, 2003)
Islam  menghadirkan  keadilan  untuk  manusia  dan  membebaskan  penghambaan dari  manusia  kepada  Rabb  yang  Maha  Agung,  kapada  cahaya  kebenaran.  Kenapa  tidak? Karena Islam datang memperbaiki keadaan ummat masa itu, tidak saja masalah poligami saja  yang  diperbaiki  dan  diluruskan,  tapi  semua  praktek  kebudayaan  yang  menyimpang dan tidak berkemanusian.(Muhammad, 2020)
Poligami  merupakan  sistim  yang  berkemanusian  dan  bermoral.  Kenapa berkemanusiaan dan bermoral? Karena Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan dalam pelaksanaanya,  tidak  seenaknya  tanpa  etika.  Seorang  lelaki  dibolehkan  berhubungan dengan  wanita  lain  dengan  akad  yang  jelas  dan  diramaikan,  tidak  sembunyi-sembunyi. Dan  diharamkan  berhubungan  dengan  wanita  selain  istrinya  tanpa  ikatan  pernikahan dengan  disaksikan  oleh  wali  dan  orang-orang  sekitarnya,  dipestakan (walimah). Dalam poligami  banyak  mengandung  hikmah  yang  luhur  dan  suatu  sistim  yang  manusiawi. Karena  untuk  kemaslahatan  bersama  dan  kebutuhan  sosial  masyarakat  dan  pribadi. Menjaga dan mengangkat wanita yang tidak bersuami hingga jelas statusnya, terlindungi kehidupannya  dan  mendudukannya  dalam  barisan  para  istri  yang  terjaga  muru’ahnya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena banyak kita temui dalam lingkungan kita sehari- hari,  para  wanita  yang  mencapai  umur  dan  belum  menikah  atau  janda,  di  tinggal  mati suaminya,  atau  cerai  yang  bersamanya  beban  tanggung  jawab  anak-anaknya  yang  telah menjadi yatim. Dalam hal ini Islam tidak melarang berpoligami dan tidak mewajibkannya, tetapi  mengaturnya  serta  meletakkan  syarat-syarat  yang  kuat  penuh  keimanan  dalam melaksanakannya,  tidak  dibebaskan  sekehendak  hati  bahkan  membatasi  hanya  sampai empat dan tidak boleh lebih.(Dr, 2007) Allah ta’ala berfirman dalam suratAn-Nisa ayat 3 :
“Dan apabila kalian kuatir tidak bisa berlaku adil pada hak-hak perempuan yatim apabila kalian menikahinya, maka nikahilah perempuan-perempuan lain selain anak yatim yang kalian sukai, dua, tiga atau empat, dan jika kalian merasa kuatir tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu saja atau kawini hamba sahaya-hamba sahaya yang kalian miliki.” Jelas dari ayat di atas, bahwa perintah menikah boleh lebih dari satu dan di batasi tidak boleh lebih dari empat, bergandengan dengan hurup takut/kuatir mendzalimi yatim. Sebagian ulama tafsir menyampaikan bahwa kalau takut para wali-wali yatim tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim yang di bawah tanggung jawab mereka, maka janganlah mereka mengawininya, tapi kawinilah perempuan-perempuan lain selain
mereka.(Zuhayli, 1996)

## Sistim Sosial Dalam Keluarga
Keluarga (usrah) merupakan  sistem  sosial  yang  memiliki  struktur  dan  fungsi penting dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur keluarga masuk dalam kumpulan sosial terkecil yang terjadi dari hasil perkawinan yang terdiri kepala  keluarga, ibu rumah tangga dan putra putrinya yang terdiri dari orang-orang yang ada kaitan darah atau dari perkawinan.(Goode, 2004)
Murdock  berpendapat  bahwa  keluarga  adalah  kelompok  sosial  yang  berada  di tengah-tengah  masyarakat  banyak  yang  bertempat  tinggal  bersama,  antara  suami  dan
istri, ada ikatan pernikahan di antara keduanya serta memiliki keturunan dari pernikahan sah dan hidup bersama di antara mereka melakukan sosialisasi.(Abustam, 1992)
Keluarga dalam Islam tidak akan tercipta kecuali dengan jalan pernikahan yang di syariatkan.  Dalam  keluarga  memiliki  struktur  yang  masing-masing  memiliki  fungsi  di dalamnya  saling  menunjang  satu  sama  lain.  Masing-masing  memiliki  beban  dan  amanah yang  harus  di  pertanggung  jawabkan  kepada  kepala  rumah  tangga  yang  ada  dalam struktur keluarga.
Dalam Islam, struktur keluarga sangat jelas, bahwa setiap unsur di dalam keluarga saling memiliki  keterikatan,  Agama  mengaturnya  dengan  detail  dengan  bimbingan  yang  benar. Suami  memiliki  tanggung  jawab  dalam  keluarga  sangat  dominan,  karena  sebagai  suami sekaligus kepala keluarga dan ayah (murobbi) bagi anggota keluarga lainnya, apakah putra putrinya  yang  ada  dalam  tanggung  jawabnya  atau  orang  lain  masih  ada  hubungan keluarga. Setiap unsur dalam keluarga, baik suami, isteri dan anak-anaknya memiliki rasa kedekatan  satu  sama  lain  dengan  adanya  rasa  identitas  sebagai  bagian  dari  keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.(Hammad, 1985)
Fungsi  suami  sebagai  pemimpin  dan  kepala  keluarga  seperti  yang  tercantum  di ayat 45 surat An Nisa, “bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya, karena Allah telah memberikan  kelebihan  sebagian  atas  yag  lainnya  (isterinya)….”  mempunyai  tanggung jawab  terhadap  isteri  dan  anak-anaknya,  tanggung  jawab  kehidupannya  ( ma’isyah ), pendidikan  dan  pengajaran  serta  mengajarkan  pergaulan  yang  baik  di  antara  keluarga merupakan tanggung sang suami.
Istri  begitu  juga,  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  rumah  tangga  suaminya,  menjadi tempat berlabuh sang suami, menjaga dirinya dan hartanya tatkala suami tidak di rumah, mendidik  dan  mengajarkan  kepada  anak-anak  agamanya  dan  rasa  tanggung  jawab  dan saling tolong menolong di antara mereka sesuai dengan fungsinya.
Kehidupan dalam keluarga adalah tempat pembinaan para anggotanya untuk menghadapi kehidupan  di  masyarakat  luas.  Pembinaan  keluarga  dalam  naungan  Islam,  memberikan kekuatan dan ribath (keterikatan) satu sama lain dan sebagai pondasi bagi unsur-unsur di dalamnya.("Ak, 1998)
Ikatan  keluarga  bisa  rapuh  tatkala  timbul  percikan-percikan  ketidak  cocokan antara suami isteri dalam perkawinan tersebut dan bisa putus kalau salah satu di antara mereka  tidak  saling  mengerti  dan  mengalah  akan  sampai  pada  perceraian.  Terjadinya perceraian  maka  akan  mengganggu  pada  sendi-sendi  kehidupan  keluarga.  Pendidikan untuk  keluarga  yang  didasarkan  dari  agama  adalah  suatu  pembekalan  yang  utama,  rasa saling  menyayangi,  saling  membutuhkan  dan  berbagi  satu  sama  lain,  merupakan  cara untuk  bisa  memahami  satu  sama  lain,  dan  tatkala  terjadi  gesekan-gesekan  di  antara mereka, maka unsur agama bisa menjadi timbangan.
Diantara percikan-percikan yang menjadikan suatu keluarga putus (bubar ) adalah kasus sang suami menikah lagi ( poligami ). Menikah atas pilihan sendiri dan tanpa memberikan pemahaman  pada  isteri  sebelumnya,  bisa  menjadi  bumerang  bagi  suami.  Isteri memandang  bahwa  suami  berpoligami  adalah  suatu  pengkhianatan  terhadap  cinta  di antara  mereka,  apalagi  sang  isteri  tidak  memahami  aturan  syariat  ini  kecuali  yang dipahaminya  dari  para  pelaku  poligami  yang  bermasalah.  Menurut  sebagian  wanita, poligami  adalah  suatu  penyebab  kekerasan  pada  wanita,  pemuas  nafsu  sex  laki-laki, pemecah  keharmonisan  keluarga,  dan  sebagai  bentuk  perkawinan  yang  buruk.(Setiati, 2007)
Apakah Dalam Poligami Ada Keadilan?
Syariat  Islam  tidak  mewajibkan  bagi  ummatnya  untuk  ta’addud  atau  poligami, tetapi  dalam  nash  al  Qur’an  yang  ada,  syariat  hanya  membolehkan  untuk  ummatnya berpoligami dengan ketentuan dan syarat-syarat yang kuat dan mengikat, dan tidak boleh lebih  dari  empat,  sekali  lagi  hanya  dicukupkan  empat  saja.  Kalau  tidak  bisa  mengikuti
ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  diatur  oleh  syariat,  maka  poligami  itu  sendiri  bisa terlarang untuk dilakukan dan dicukupkan satu isteri saja, karena syarat-syarat tersebut merupakan pengikat sang suami dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Ketegasan syariat dalam poligami ini tiada lain untuk menjaga dan melindungi kaum perempuan dari kedzaliman  dan  perlakuan  tidak  adil  dari  suami,  Islam  tidak  sewenang-wenang  dalam memberlakukan suatu hukum, dan ini menunjukan keagungan dan kesempurnaan agama ini.
Orang-orang menganggap bahwa seakan-akan ayat poligami itu suatu kekeliruan yang ada, kenapa? Karena banyak berita negatif dari para pelaku poligami yang mencuat kepermukaan,  tersebar  di  media-media.  Terdengar  berita  bahwa  para  pelaku  poligami banyak yang terjebak dalam masalah-masalah krusial, banyak di antara mereka hanya bisa mengambil ayat poligaminya tapi tidak bisa menerapkan kewajiban-kewajiban untuk bisa adil ( musawah ) di antara isteri-isterinya. Banyak yang gagal dan tumbang di tengah jalan, banyak penyesalan yang terjadi setelah hidup menjalaninya.
Sang isteri gagal dalam memahami poligami,  banyak yang mengambil sikap yang salah dalam menyikapi, kekhawatiran yang terbayang dalam benaknya selalu menghantui kehidupan  rumah  tangganya,  kehidupan  yang  dirasakan  tadinya  damai  dan  tenang, menjadi  gersang  dan  prahara  dengan  hadir  madunya.  Ketakutan  ini  sangat  mendasar, setelah  mengetahui  dari  pengalaman  yang  ada  dari  orang-orang  dan  cerita-cerita  dari rumah  tangga  lain  yang  salah  dalam  menjalaninya.  Pengalaman  yang  dilakukan  sang suami  setelah  mengambil  isteri  yang  kedua,  lupa  akan  hak  dan  kewajiban  dan  tanggung jawabnya terhadap keluarganya yang pertama, terhadap isterinya, anak-anaknya, ini yang terjadi dari orang-orang pelaku poligami yang salah dan terlalu memaksakan diri dalam mengambil keputusan poligami.
Islam  sangat  menekan  kepada  orang-orang  yang  akan  mempraktekan  poligami, harus  mengambil  langkah-langkah  yang  benar  yang  di  gariskan  oleh  al-Qur’an.  Mesti dipikirkan  matang-matang  dengan  persiapan  yang  benar.  Karena  dia  akan  melakukan suatu  amalan  atau  perbuatan  yang  mana  kelak  di  hadapan  Allah  akan  di  minta pertanggung  jawaban.  Islam  menekankan  keadilan  dalam  berpoligami,  tidak  bisa  tidak, dan  harus.  Kalau  tidak  akan  bisa  berbuat  adil  dalam  bermu’amalah,  mabiit,  mu’asyarah (menggauli)  serta  nafkah  atau  kuatir  menyakiti  istri-istrinya,  maka  dilarang  untuk melakukannya dan cukuplah satu saja.
Ayat 3 dalam surat An Nisa sudah di tekankan :
“ … apabila tidak bisa berbuat adil, maka  satu saja…” Sesungguhnya  kondisi  sekarang  di  mana-mana,  banyak  orang-orang  yang  mendengar tentang poligami menjadi tabu dan membenci syariat ini dikarenakan kesalahan dari para pelaku  poligami  yang  tidak  mengikuti  aturan  syariat.  Mareka  hanya  mengikuti  hawa nafsunya, ada kesombongan dalam mengambil ayat tentang bolehnya poligami tapi di sisi lain  lupa  atau  tidak  mau  menerapkan  ayat  lain  tentang  .keadilan  dan  inilah  penyebab banyak  orang-orang  yang  menyerang  praktek  ini  di  karenakan  salah  menerapkan  ayat poligami.(Haysuni, 1993)

## Poligami Hanya Untuk Suami, Bukan Untuk Istri
Mungkin  terlintas  dalam  benak  seorang  perempuan,  kenapa  Al-Qur’an menurunkan  ayat  poligami  hanya  untuk  laki-laki,  tidak  untuk  perempuan?  Atau  dengan kalimat  lain,  kenapa  Al-Qur’an  tidak  membolehkan  poliandri  bagi  perempuan  dengan memiliki  suami  yang  banyak?  Sesungguhnya,  menyamakan  laki-laki  dan  perempuan dalam masalah poligami adalah sesuatu yang tidak mungkin.
Ayat  poligami  diturunkan  hanya  untuk  kaum  laki-laki,  tidak  diturunkan  untuk kaum  perempuan,  karena  bukan  suatu  yang  lazim  dan  akan  terlihat  menyimpang  kalau seorang  perempuan  melakukan  praktek  poliandri,  karena  perempuan  memiliki kelemahan-kelemahan dalam kehidupannya di banding kaum laki-laki, yang mana seorang
laki-laki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Adapun pelarangan Islam praktek  poliandri  bagi  perempuan  adalah  menyimpan  hikmah  yang  besar  dalam kelangsungan hidup manusia.
Beberapa alasan kenapa perempuan dilarang untuk poliandri, di antaranya bahwa kaum  perempuan  kalau  hamil  sekali  dalam  setahun  dari  satu  suami,  tapi  lain  dengan kaum  laki,  dalam  setahun  mungkin  bisa  memiliki  beberapa  anak  dari  istri-istrinya  yang dipoligami.  Poliandri  seorang  perempuan  apabila  hamil  sulit  untuk  mengidentifikasi anaknya  dari  suami  yang  mana,  ini  merupakan  pengkaburan  nisbat  nasab  keturunan anaknya.  Begitu  juga  seorang  perempuan  tidak  bisa  melakukan  tugasnya  sebagai  isteri dengan  baik  dengan  suami-suaminya  di  sebabkan  karena  perempuan  selalu  mengalami siklus haid, nifas. Di tambah bila sang perempuan poliandri di saat bercinta dengan salah seorang suaminya, ini dapat di artikan bahwa dia memiliki teman bercinta yang lain yang mana tatkala berhubungan intim akan rentan dengan penyakit.(Farhat, 2002) Dan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 :
“…  Dan  wanita-wanita  yang  sudah  bersuami  diharamkan  atas  kalian  mengawininya, kecuali hamba-hamba sahaya kalian, sebagai ketetapan Allah atas kalian.”
Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dalam Berpoligami Poligami  barangkali  merupakan  praktek  sosial  yang  paling  kontroversial  bagi masyarakat  modern  terutama  di  Indonesia  dengan  besarnya  populasi  muslim.  Poligami secara  harfiah  bermakna  perkawinan  atau  pernikahan  dengan  lebih  dari  satu pasangan.Asas  perkawinan  di  Indonesia  adalah  monogami,  adapun  dilegalkannya pernikahan  poligami  berdasarkan  pada  hukum  adat  dan  hukum  perdata  Islam.  Poligami termasuk  praktik  pernikahan  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan. Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut,  poligami  dapat  diizinkan  selama  terjadi persetujuan  antar  pihak-pihak  yang  bersangkutan.( Alasan  Antropologis  Orang Muhammadiyah Tidak Poligami By RedaksiIB21 , n.d.) Pengaturan  perkawinan  monogami  ini  sangatlah  relevan  dengan  aturan  syariat yang  telah  Allah  tetapkan,  bahwa  asasnya  satu  dan  Undang-Undang  Perkawinan memerincikan peraturan ini dalam bab dan pasal-pasal.
Dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan Bab I pasal 3 berbunyi :
(1) “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.”
(2) “Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristri  lebih dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan”.(RI, 2011)
Dari pasal-pasal di atas, kita bisa memahami bahwa Undang-Undang hanya membolehkan perkawinan  satu  isteri  tidak  boleh  lebih.  Dan  aturan  ini  sesuai  dengan  risalah  syariat, bahwa asas menikah dalam Islam adalah satu, kalaupun ada keinginan bagi seorang suami untuk  menambah,  maka  aturanpun  di  berlakukan  dengan  persyaratan  yang  ketat,  yaitu bisa berbuat  adil, bertanggung jawab dan siap mengemban amanah keluarga serta tidak menzalimi, baik terhadap isteri yang pertama atau yang kedua.
Dalam ayat 2, izin diberikan pengadilan kepada sang suami untuk poligami, itupun setelah  melewati  aturan  dan  syarat  yang  khusus  yang  mengikat  sang  suami.  Izin  inipun tidak akan di berikan pengadilan kecuali sudah mendapat persetujuan dari isteri pertama, tujuannya tiada lain untuk melindungi isteri dari kesewena-wenaan suami.
Di  dalam  pasal  4  disebutkan  juga  bahwa  apabila  suami  berniat  untuk  menikah  lagi  dia wajib memberitahukan pengadilan setempat yang akan memberi  izin, dengan syarat :
- Bahwa  apabila  isteri  sudah  tidak  mampu  menjalankan  kewajibannya,  atau  cacat, sakit yang sulit sembuh  serta tidak mampu memberikan keturunan.
- Ada  izin  dari  isteri  serta  mampu  membiayai  kehidupan  keluarga  serta  bisa menjamin bahwa bisa berbuat adil terhadap mereka.(RI, 2011)
Melihat  dari  pasal  4  ayat  1  dan  2  di  atas  Khoirudin  Nasution  menulis  dalam  bukunya bahwa ada dua syarat yang harus ada untuk orang yang ingin berpoligami, syarat tersebut adalah :
1. syarat  alternatif,  apabila  isteri  tidak  sanggup  menjalankan  kewajibannya,  atau mempunyai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, atau cacat badan serta tidak bisa mengandung/melahirkan.
2. syarat  kumulatif.  yaitu  diperlukannya  persetujuan  dari  isteri  secara  tertulis,  serta mampu menjamin kehidupan isteri dan anak-anaknya dan siap berlaku adil.
3. Dan  apabila  isteri-isteri  tidak  memungkinkan  diminta  persetujuannya  serta  bukan menjadi  pihak dalam  persetujuan,  atau  tidak  ada berita  dari  kurang  lebih  dua  tahun atau  hal-hal  lain  yang  bisa  mendapat  pandangan  lain  dari  hakim  pengadilan,  dalam kondisi begini, tidak deperlukan persetujuannya.(Nasution, 2009)
Adapun menurut Yusdani tentang pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa bolehnya suami menikah lagi dan pengadilan bisa memberikan izin atasnya apabila diinginkan oleh sang suami. Peraturan tersebut di atas pada dasarnya untuk mengikat sang suami untuk tidak berpoligami atau agar suami tatkala ingin berpoligami harus benar-benar memenuhi syarat syarat tersebut. (Yusdani, 2015) Melihat kenyataan yang ada, kalau kita amati, di mana-mana, di belahan bumi  Islam, selalu  adanya  kecenderungan  untuk  membatasi  suami  yang  ingin melakukan  poligami atau  boleh  dikata,  memberikan  kesulitan  untuk  dapat  melaksanakannya.  Ada  beberapa aturan yang diterapkan dalam prosesnya, ada aturan yang mudah dan adapula yang sulit, dari pembuatan perjanjian tertulis di hadapan isteri dan pengadilan sampai kepada penolakan.
Perjanjian  berisi  pernyataan  yang  mengharuskan  memenuhi  segala  aturan  yang  di inginkan  isteri  tatkala  ingin  berpoligami  sampai  kepada  pernyataan  kalau  sampai  dia berpoligami  bahwa  jatuh  cerai,  apabila  sang  suami  melakukan  poligami  maka  jatuhlah talak satu bagi sang isteri.
Kalau kita amati, bahwa persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan lebih ketat dan rinci dari pada persyaratan yang di atur dalam fiqih Nikah, yang kita bisa rincikan  bahwa  seseorang  yang  ingin  berpoligami  harus  benar-benar  memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di bawah ini :
a. Melalui pengadilan
b. Kesepakatan istri
c. Mampu secara finansial
d. Mampu berbuat adil di antara isteri
e. Boleh menikah lagi apabila isteri cacat dan atau sakit tidak sembuh-sembuh
f. Isteri tidak bisa menjalankan tugasnya.(RI, 2011)
Dengan melihat aturan-aturan di atas, karena asas perkawinan di Indonesia adalah monogami,  maka  pilihan  poligami  merupakann  pilihan  yang  mesti  bulat  dan  siap  serta mampu  baik  materi  dan  fisik,  mampu  memberikan  kepuasan  batin  serta  sanggup mengatur  emosionalnya  di  antara  isteri-isterinya  dan  anak-anaknya  hingga  bisa  benar- benar  berbuat  adil  sesuai  yang  di  isyaratkan  oleh  Al-Qur’an  kemudian  Undang-Undang yang ada. Karena tujuan diterapkannya aturan dan undang-undang tersebut, baik itu dari Hukum  Agama  atau  Undang-Undang  Negara  tiada  lain  maksudnya  untuk  kebaikan  dan kesejahteraan  ummatnya,  dan  harus  di  terapkan  dan  ditegakkan  untuk  melindungi  hak- hak  orang  lain  dan  hak-hak  sendirinya,  agar  tidak  terjadi  pelanggaran,  kedzaliman  dan kecurangan di antara mereka yang pasti akan merugikan semuanya, baik sang suami atau isteri-isterinya.  Sungguh  Islam  tidak  begitu  saja  membolehkan  ummatnya  untuk melakukan  poligami  kalau  tidak  bisa  menerapkan  keadilan  di  antara  mereka,  dan  Islam memerintahkan  untuk  menikahi  satu  isteri  saja  kalau  memang  nanti  tidak  bisa  berbuat adil.
Ali Trigiyatno mengutif penjelasan dari Riduan Syahrani bahwa salah satu sebab munculnya  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  adalah  terkait  kondisi  sosiologis tentang  praktik  poligami.  Secara  sosiologis  historis,  poligami  sebelum  adanya  Undang- Undang  Perkawinan  dilakukan  dengan  mudah  tanpa  memperhatikan  kaidah  agama. Sehingga  munculah  sejumlah  persyaratan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut bahwa  untuk  melakukan  poligami,  yaitu  harus  mendapat  persetujuan  dari  istri, mendapatkan izin dari pengadilan dan sejumlah persyaratan lain. Sejumlah ketentuan itu diharapkan  oleh  pembuat  regulasi  perkawinan  untuk  mempersulit  terjadinya  poligami. Namun  pada  praktiknya,  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  tersebut  tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif. (Trigiyatno, 2011). Dari keterangan di atas dapat kita pahami  secara  nyata  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  yang  ada  di  Indonesia  belum bisa  dapat  diimplementasikan  secara  benar  oleh  para  pelaku  poligami  sebagaimana harapan Negara di karenakan kurang adanya pemahaman, kesadaran, kesungguhan para poligami  dalam  memahami  hukum  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan,  lemahnya administrasi perkawinan, belum adanya sanksi bagi pelanggar poligami,

## KESIMPULAN
Hasil  Penelitian  menunjukan  pada  dasarnya  praktik  poligami  sudah  ada  sejak dahulu sebelum Islam datang, tanpa struktur dan fungsi yang baku. Tanpa batas hitungan tanpa aturan. Syariat Islam membenahinya, dibatasi poligami dan dicukupkan empat saja. Tidak  dibenarkan  lebih  dari  empat.  Meskipun  syariat  Islam  pada  dasarnya  menerapkan pernikahan  monogami  namun  tidak  melarang  bagi  orang  Islam  yang  mempunyai kemampuan  untuk  poligami.  Di  Indonesia  terdapat  UU  yang  mengatur  poligami.  Sikap masyarakat  menyikapi  poligami  sangat  beragam  umumnya  memandang  positif  bila dilakasanakan  dengan  teratur  terstruktur  dan  fungsi  keluarga  belangsung  normal membawa  kesejahteraan  keluarga.  Dampak  dari  adanya  poligami  yang  tidak  dapat melaksanakan struktur dan fungsi keluarga dengan baik menimbulkan sikap antipati dan cemoohan kepada pelaku poligami, terutama dari kalangan kaum wanita. Poligami hanya akan  menimbulkan  kedzaliman  dan  kesusahan  dalam  melaksanakan  struktur  dan  fungsi keluarga  di  antara  mereka  dan  akan  sulit  untuk  berbuat  adil.  Dalam  Undang-Undang Perkawinan  yang  ada,  bahwa  poligami  belum  bisa  menghasilkan  suatu  bentuk  keadilan dan  perlindungan  kepada  harapan  mereka  dengan  poligami  itu  bisa  mewujudkan ketertiban sosial tidak untuk kepentingan biologis suami saja, di tambah karena lemahnya kesadaran masyarakat memahami arti dari tanggung jawab dalam berpoligami, lemahnya administrasi serta tidak adanya sanksi bagi pelanggar poligami, ini menyebabkan semua harapan  untuk  bisa  memaknai  filosofis  dari  poligami  di  dalam  Undang-Undang Perkawinan tidak akan bisa terlaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ak, K. A. Al. (1998). No Title. In Bina Al usrah Al Muslimah Fi Dhouil Qur’an was Sunnah . Darul Ma’rifah.
Abustam,  M.  I.  (1992).  No  Title.  In Partisipasi  Angkatan  Kerja  dan  Pengalokasian  Waktu Dalam  Rumah  Tangga  Petani  Menurut  Situasi  Sosial  Ekonomi  di  Daerah  Pedesaan Sulawesi Selatan . FPIPS-IKIP.
Alasan Antropologis Orang Muhammadiyah Tidak Poligami By RedaksiIB21 . (n.d.). Ayyub, S. H. (2003). No Title. In Fiqih Al Usrah Al Muslimah (II). Darus Salam. Dr,  M.  F.  (2007).  No  Title.  In Poligami  Catatan  Pengalaman  dan  Interpretasi  Ajaran (1st ed.). Penerbit Pustaka.
Farhat, D. K. H. (2002). No Title. In Ta’addud Al Zauzaat Fil Adyaan (1st ed.). Daarul Afaq Al Arabiyah.
Goode, W. J. (2004). No Title. In Sosiologi Keluarga . Bumi Aksara. Hammad,  D.  S.  Z.  A.  (1985).  No  Title.  In Bina  Al  Usrah  Al  Muslimah (1st  ed.).  Ad  Darul
Su’udiyah. Haysuni, B. M. Al. (1993). No Title. In Da’wah Ila Ta’addud Al Zawaaj . Darul Shuma’i. Muhammad, K. H. H. (2020). No Title. In M. A. Fakih (Ed.), Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai (1st ed.). IRCISoD.
Nasution,  K.  (2009).  No  Title.  In Hukum  Perdata(  Keluarga)  Islam  Indonesia  dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim . ACAdemia+TAZZAFA.
RI,  M.  A.  (2011).  No  Title.  In Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Berkaitan Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Serta  Pengertian  Dalam  Pembahasannya (pp.  63– 106). Mahkamah Agung RI.
Setiati,  D.  E.  (2007).  No  Title.  In  M. Hamzah  (Ed.), Hitam  Putih  Poligami (1st  ed.). Cisera Oublishing.
Trigiyatno, A. (2011). No Title. In Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami) (p. 339). Muwazah.
Wunis,  S.  D.  A.  (2016).  No  Title.  In Ta’addud  Al  Zaujaat  Syari’ah  Daimah  wa  Sunnah Baqiyah . Al Alukah.
Yusdani. (2015). No Title. In , Menuju Fiqh Keluarga Progesif . KAUKABA DIPANTARA. Zuhayli, P. D. W. Al. (1996). No Title. In At Tafsir Al Wajiz Ala Hamisy Al Qur’an Al Adhim (2nd ed.). Darul Fikir.

## Copyright Holder :
© Uripto, T., & Arifin, T. (2020) First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under: CC BY SA