## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (249-270)
ANALISIS SWOT STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PENANGANAN KONFLIK HORIZONTAL ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG
Rendy Adiwilaga 1 , Mustabsyirotul Ummah Mustofa 2 , Kansah Eka Permana 3
Universitas Bale Bandung, Bandung, Indonesia 1
Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia 2
Komite Nasional Pemuda Indonesia Bandung, Indonesia 3 E-mail: rendyadiwilaga@gmail.com

## ABSTRAK
Organisasi  Massa  atau  Kemasyarakatan  (Ormas)  pada  prinsipnya  merupakan representasi kehidupan demokrasi yang mapan dan sehat, karena adanya ormas termasuk  dalam  kategori  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  bagi  masyarakat. Sayangnya,  banyak  Civil  Society  Organization  (CSO)  yang  terlibat  konflik kepentingan yang berujung pada kekerasan terbuka, tak terkecuali di Kabupaten Bandung  yang  memiliki  produktivitas  pendirian  CSO  yang  cukup  tinggi. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang mengandung variabel kekuatan, kelemahan,  Peluang,  serta  ancaman,  dan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kasus.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  dari  aspek  kekuatan,  pemerintah daerah  diwakili  oleh  Kesbangpol  sebagai  satuan  kerja  yang  bersentuhan langsung  dengan  Ormas,  yang  pertama  adalah  dukungan  dari  “sampingan” dalam  pembinaan  yaitu  TNI  dan  POLRI.  Terdapat  kontrol  penuh  mengenai penyaluran  dana  hibah  dari  Pemerintah  Kabupaten  Bandung.  Sedangkan kelemahannya  adalah  minimnya  jumlah  dan  kualitas  SDM  yang  intens mendampingi  Ormas  sehingga  mengakibatkan  kurangnya  pengawasan,  dan banyak pimpinan Ormas yang tidak mengetahui fungsi Kesbangpol. Padahal dari segi peluang masyarakat sudah gencar menggunakan media sosial sehingga bisa melakukan pengawasan setiap saat, ditambah lagi setiap ormas memiliki militansi yang  kuat,  yang  berguna  dalam  hal  mobilisasi  program  jika  ormas  tersebut mengetahui  keberadaan  Kesbangpol.  Terkait  ancaman,  dimungkinkan  Ormas semakin  tidak  mempertimbangkan  keberadaan  Kesbangpol  dan  Pemerintah Daerah sehingga eskalasi konflik antar ormas semakin meningkat.
Kata Kunci : Analisis SWOT, Strategi, Konflik, Organisasi Kemasyarakatan

## ABSTRACT
Mass or Community Organizations (Ormas) in principle represent an established and  healthy  democratic  life,  because  the  existence  of  mass  organizations  is included  in  the  category  of  freedom  of  association  and  assembly  for  the community. Unfortunately, many Civil Society Organizations (CSOs) are involved

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (249-270)
in  conflicts  of  interest  which  lead  to  open  violence,  including  the  Bandung Regency  which  has  a  fairly  high  productivity  of  CSO  establishments.  This  study uses  a  SWOT  analysis  which  contains  the  variables  of  strengths,  weaknesses, opportunities  and  threats,  and  a  qualitative  method  with  a  case  study  approach. The  results  of  the  study  show  that  from  the  aspect  of  strength,  the  local government is represented by Kesbangpol as a work unit that has direct contact with Ormas, the first of which is support from "sides" in coaching, namely the TNI and  POLRI.  There  is  full  control  over  the  distribution  of  grant  funds  from  the Government  of  Bandung  Regency.  Meanwhile,  the  weaknesses  are  the  minimum number and quality of human resources who intensely accompany CSOs resulting in  a  lack  of  oversight,  and  many  CSO  leaders  do  not  know  the  function  of Kesbangpol. In fact, in terms of opportunities, the community has intensively used social  media  so  they  can  carry  out  surveillance  at  any  time,  plus  every  mass organization  has  strong  militancy,  which  is  useful  in  terms  of  program mobilization  if  the  mass  organization  knows  about  Kesbangpol's  existence.  With regard  to  threats,  it  is  possible  for  mass  organizations  to  not  consider  the existence of the Kesbangpol and Regional Government so that conflict escalations between mass organizations are increasing.
Keywords : SWOT Analysis, Strategy, Conflict, Community Organization

## PENDAHULUAN
Kebebasan  berekspresi  manusia pada  hakikatnya  merupakan  bagian integral  dari  implementasi  demokrasi, serta  amanat  konstitusi  sebagai  hukum positif  yang  diakui  dalam  kehidupan bernegara.  Sudah  menjadi  kewajiban setiap  manusia  bahkan  setiap  negara untuk menjunjung dan melindungi hak- hak  tersebut,  tak  terkecuali  Indonesia sebagai  negara  yang  menganut  asas demokrasi  dimana  hak-hak  rakyat sangat  dihormati.  Keinginan  untuk mengekspresikan  diri  muncul  sebagai konsekuensi  logis  dari  manusia  dan hakikatnya  sebagai  makhluk  sosial, dimana  dalam  menjalin  komunikasi dengan  sesamanya  pasti  berdasar  pada bentuk ekspresi personalnya.
Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam demokrasi yakni
kebebasan  berserikat  dan  berkumpul.
Di Indonesia sendiri, kegiatan berkumpul, berserikat, atau
berorganisasi  dijamin  oleh  negara bahkan  difasilitasi  dan  dilindungi langsung  oleh  negara.  Suburnya  partai politik,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM),  dan  organisasi  kemasyarakatan (selanjutnya disebut “Ormas”) menjadi bukti  bahwa  negara  hadir  dalam tumbuh suburnya kegiatan berorganisasi di Indonesia. Ormas, kemudian menjadi sorotan  penting  dalam  riset  ini, mengingat,  pasca  runtuhnya  rezim Orde  Baru  dan  bangkitnya  gelombang reformasi  setelah  lengsernya  Soeharto, organisasi-organisasi baru baik di ranah pusat  dan  daerah  menjamur  secara sporadis. Tak hanya partai politik yang bermunculan  secara  masif  (48  partai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (249-270)
yang  menjadi  peserta  pada  pemilu 1999),  local  strongmen  di  daerah- daerah mulai bermunculan pasca “kembalinya  TNI  ke  barak”.  Penguasa keamanan yang sebelumnya dimonopoli aparat negara, kini berpindah  pada  raja-raja  kecil  yang kemudian menyusun ulang kendaraannya dengan membentuk Ormas baru, serta mengembangkan dan menguatkan  Ormas  lama  yang  sudah aktif, baik sebagai sayap partai maupun sayap Lembaga militer negara.
Menurut  undang-undang  Nomor 17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan,  ditegaskan  bahwa pemerintah  (pusat)  dan  pemerintah
daerah berkewajiban melakukan pembinaan  ormas  guna  meningkatkan kinerja  dan  menjaga  keberlangsungan hidup ormas dalam melakukan pemberdayaan  tersebut.  Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghormati  dan  mempertimbangkan aspek  sejarah,  rekam  jejak,  peran,  dan integritas  ormas  dalam    kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program,  dan  pedampingan.  Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan, serta penelitian dan pengembangan. Organisasi Masyarakat atau biasa disingkat  ormas,  merupakan  organisasi yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak,  kebutuhan,  kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila.    Secara  umum misi setiap ormas dapat dikelompokkan dalam  dua  kategori,  pertama  adalah menyediakan  pilihan-pilihan (choice) yang  beragam  dan  berkualitas  kepada masyarakat,  termasuk  melahirkan  dan mencetak pemimpin pada semua bidang kehidupan. Kedua, menyalurkan  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih berbagai  pilihan  yang  ditawarkan kepadanya.
Menurut Undang-Undang Nomor 17  tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan,  tujuan  pembentukan Ormas  pada  prinsipnya  berfungsi meningkatkan partisipasi dan
keberdayaan  masyarakat,  memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai  agama  dan  kepercayaan  terhadap Tuhan  yang  Maha  Esa  untuk  dapat melestarikan  dan  memelihara  norma, nilai  moral,  etika,  dan  budaya  yang hidup  dalam  kehidupan  masyarakat, selain  itu  ormas  juga  memiliki  fungsi secara ideal mengembangkan kesetiakawanan  sosial,  gotong  royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga, memelihara, dan memeperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa.
Riza  N  Arfani  (1996:  32) mengemukakan bahwa ormas termasuk ke  dalam  salah  satu  jenis  kelompok

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
kepentingan  atau  kelompok  penekan (pressure group). sebagaimana diketahui  bahwa  keberadaan  kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan dalam suatu sistem politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyalur  aspirasi  masyarakat  kepada pemerintah apabila mengalami kemandekan (deadlock), aspirasi  yang diperhatikan  dalam  hal  ini  adalah kepentingan  yang  sudah  di  akomodir dalam satu kelompok masyarakat, salah satu  bentuk  dari  kelompok  masyarakat tersebut  adalah  adanya  kelompok  atau organisasi masyarakat.
Hak  untuk  membentuk  ormas
diberikan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten  Bandung.  Perkembangan ormas di Kabupaten Bandung, khususnya  ormas  yang  bergerak  dan aktif  di  bidang  keamanan,  saat  ini sudah  mengalami  peningkatan  yang cukup  signifikan,  hal  tersebut  terlihat dari  adanya  ormas  yang  dibentuk  di setiap kecamatan di Kabupaten
Bandung, dimana ormas tersebut terdiri dari  berbagai  macam  golongan  seperti, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan,
organisasi sosial, dan organisasi politik. Sayangnya, melihat potret keseharian  organisasi  masyarakat  pada saat ini, ormas hanya sekedar bentukan individu dengan predikat local strongmen, yang membentuk kelompok tertentu  juga  dengan  tujuan  tertentu. Hasilnya,  ormas  cenderung  terlibat dalam  konflik  kepentingan  yang  amat sangat  terbuka.  Lebih  lanjut,  perilaku
dan  aktifitas  yang  dilakukan  oleh anggota ormas kebanyakan tidak mencerminkan kewajibannya sebagaimana  mestinya,  sebagai  contoh salah satu perilaku ormas terlihat dalam kehidupan masyarakat seperti premanisme,  pemalakan,  perkelahian, pemungutan  liar.  Alih-alih  berperan aktif  dalam  pelestarian  keamanan, sebaliknya  beberapa  oknum  ormas cenderung  menganggu  keamanan  dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, ditambah dengan pemberitaan di media masa akhir-akhir ini yang mengabarkan sering terjadinya bentrokan  antar  ormas  di  berbagai daerah termasuk di
Kabupaten
Bandung.  Sehingga  tujuan  dan  fungsi dari  ormas  kian  bias  dalam  kehidupan masyarakat. Menyikapi hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan penanganan preventif khususnya  dalam  menyikapi  konflik sosial  yang bergejolak di suatu daerah, dimana salah satu daerah yang memiliki intensitas tinggi terkait konflik  yang  dilakukan  oleh  ormas berada di Kabupaten Bandung. Bentrok antar Ormas mungkin sudah tidak asing lagi  bagi  masyarakat  di  Kabupaten Bandung,  terdapat  berbagai  macam permasalah tentang Ormas di
Kabupaten  Bandung.  Sebagai  contoh konflik  antar  Ormas  terjadi  dibulan Desember  2019  yang  terjadi  di  dua tempat  di  Kecamatan  Solokan  Jeruk dan  Kecamatan  Majalaya.  Terjadi konflik  antar  Ormas  yang  melibatkan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
dua Ormas yaitu Pemuda Pancasila dan Manggala Garuda Putih.
Berdasarkan hasil observasi penulis,  permasalahan  bermula  karena kesalahpahaman,  terkait  bisnis  “ debt collector ” (penarikan kendaraan
bermotor).  Berawal  dari  adu  mulut sampai pemukulan oleh oknum anggota ormas  sehingga  keributan  pecah  di beberapa  kecamatan  di  Kabupaten
Bandung. Pada akhirnya, terjadi pengrusakan sekretariat milik Manggala di Kecamatan Solokan Jeruk
Dan  permasalahan  meluas  sampai  ke beberapa  daerah  di  Jawa  Barat. kejadian  tersebut  berhasil  ditangani oleh pihak Kepolisian.
Berikut  merupakan  data  bentrok antar  ormas  selama  satu  tahun  terakhir di Kabupaten Bandung:
Tabel 1. Data Bentrokan Antar Ormas Dan LSM di Kabupaten Bandung
Tahun 2019-2020 No Waktu/Tanggal Kejadian Ormas Yang Terlibat Konfik Lokasi konflik Permasalahan Konflik 1 Desember 2019 Manggala Garuda putih dengan Pemuda Pancasila Kecamatan Solokan Jeruk dan Kecamatan Ciparay Permasalahan bermula dari masalah pribadi antara ketua ranting manggala garuda putih dengan anggota koti pemuda pancasila, anggota pemuda pancasila diserang dan dipukuli sampai masuk rumah sakit permasalahpun melebar dan bentrokan besar terjadi  di kecamatan ciparay. 2 Januari 2020 GIBAS dengan BPPKB Banten Kecamatan Cikancung Bentrok dipicu prmbagian hasil proyek pembangunan tower di kampung Pendeuy Desa Hegarmanah yang tidak disalurkan oleh pihak Gibas kepada BPPKB Banten bentrokan tersebut banyak memakan
korban,korban terbanyak dari pihak BPPKB banten.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (249-270)
No Waktu/Tanggal Kejadian Ormas Yang Terlibat Konfik Lokasi konflik Permasalahan Konflik 3 Januari 2020 XTC dengan Moonraker Kecamatan Rancaekek Bentrokan dipicu akibat dendam lama, hingga terjadi saling bacok antar anggota 4 Februari 2020 Pemuda pancasila dengan anggota Brigez Kecmatan cimaung Dipicu karena rebutan pengamanan proyek pengecoran jalan Perhutani sehingga terjadi perang antar 2 ormas, dan mengkibatkan anggota Brigez meninggal  dunia. 5 Februari 2020 GMBI dengan FPI Kecamatan Soreang Bentrokan terjadi karena FPI melakukan sweping dengan arogan ke sejumlah warung-warung yang menjual miras, salah satu pemilik warung miras yang terkena sweping adalah anggota GMBI sehingga terjadilah konflik. 6 Juli 2020 GMBI dengan Paguyuban Baladewa Kecamatan Dayeuh Kolot dan Baleendah Permasalahan dipicu dendam lama antar kedua Ketua kelompok tersebut, Sumber: olahan penulis dari berbagai sumber media, 2023 Berdasarkan hasil  observasi  yang dilakukan, penulis mencoba mengangkat permasalahan sebagai indikator  analisis  tentang  strategi  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bandung  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten  Bandung  terkait  pembinaan organisasi  masyarakat  di  Kabupaten Bandung.  Hal  ini  dapat  di  amati  dari identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Adanya  konflik  kepentingan  antar organisasi  masyarakat  di  Kabupaten Bandung. Contoh konflik kepentingannya  seperti  perebutan, pengelolaan  lahan  dan  keamanan proyek  pembangunan,  serta  adanya saling backup nasabah  Bank  yang mempunyai masalah hutang piutang.
2. Kurang  baiknya  koordinasi  atau hubungan antar Organisasi Masyarakat    di  Kabupaten  Bandung akibat adanya perbedaan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
kepentingan  serta  sisi  historis  yang cukup  pelik  terkait  penguasaan wilayah  oleh  masing-masing local strongmen.
3. Kurangnya  kepercayaan  sebagian masyarakat  akibat  paradigma  yang kurang  baik  di  sebagian  Organisasi Masyarakat  di  Kabupaten  Bandung dikarenakan  oknum  dari  beberapa Organisasi  masyarakat  yang  banyak sekali  melakukan  tindakan  represif terhadap masyarakat.
Berdasarkan  rumusan  masalah diatas  maka  penulis  mengidentifikasi dan  membatasi  permasalah  sebagai berikut: Bagaimana strategi Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bandung  mengenai penanganan  konflik  Horizontal  yang melibatkan Organisasi Masyarakat diwilayah  Kabupaten  Bandung  dikaji melalui analisis SWOT?

## KAJIAN PUSTAKA
Civil Society Dalam pengertiannya, Civil Society memiliki pengertian dan definisi  yang  beragam,  namun terdapat
2  ahli  yang  mengemukakan  definisi civil  society yang  menurut  penulis cukup  merepresentasikan  pembahasan artikel  ini,  definisi  teoritikal  tersebut ialah sebagai berikut:
1. Sumarto  (2009:  15)  menjelaskan bahwa civil  society pada  prinsipnya
merupakan  ruang  bersama  dimana didalamnya terdapat kelompok- kelompok  sosial  yang  meliputi Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi
masyarakat , media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi  keagamaan,  dan  lain-lain yang  secara  keseluruhan  dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta.
2. Menurut  Hikam  dalam  Hadiwijoyo (2012:  25), civil  society dapat diartikan  sebagai  wilayah-wilayah kehidupan  sosial  yang  terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary) , keswasembadaan (self-generating) , dan  keswadayaan (self-supporting) ,
kemandirian tinggi berhadapan dengan  negara,  dan  keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
Artinya,  ormas  pada  prinsipnya merupakan  sebuah  wadah  atau  ruang yang  dibentuk  dan  dimiliki  oleh masyarakat  yang  berfungsi  sebagai kelompok penyeimbang bersama swasta  dan  pemerintah  dalam  hal pengembangan  masyarakat  itu  sendiri, pemenuhan ekspresi
kebebasan organisasi,  dan  lain  sebagainya  yang sejatinya  mengacu  pada  norma,  nilai, maupun peraturan hukum yang berlaku di  suatu  wilayah.  Dan  idealnya,  ormas seharusnya memiliki kemandirian tinggi  dan  tidak  menggantungkan  diri kepada negara. Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) di Indonesia
Riza  N.  Arfani  (1996:  32) menuturkan  bahwa  ormas  sejatinya merupakan  salah  satu  dan  termasuk  ke dalam jenis kelompok kepentingan atau kelompok  penekan (pressure  group).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
Perlu  diketahui,  keberadaan  kelompok kepentingan  atau  kelompok  penekan dalam suatu sistem politik dan pemerintahan berfungsi sebagai distributor  aspirasi  masyarakat  kepada pemerintah apabila mengalami deadlock atau  kebuntuan.  Aspirasi yang  diperhatikan  dalam  hal  ini  ialah kepentingan  yang  telah  diakomodir dalam satu kelompok masyarakat. Mengacu  pada  Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi  Kemasyarakatan,  tujuan Ormas  ialah  meningkatkan  partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat,  menjaga  nilai  agama  dan kepercayaan  terhadap  Tuhan  yang Maha  Esa  untuk  dapat  melestarikan dan  memelihara  norma,  nilai  moral, etika,  dan  budaya  yang  hidup  dalam kehidupan  masyarakat.  Selain  itu,
ormas memiliki fungsi untuk mengembangkan kesetiakawanan
sosial,  gotong-royong,  dan  toleransi dalam  kehidupan  bermasyarakat,  serta menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Melanjutkan  penjelasan  Undang- undang tersebut, ditegaskan pula bahwa pemerintah termasuk di dalamnya  pemerintah  daerah,  diminta untuk  melakukan  pembinaan  atau pemberdayaan  terhadap  ormas  untuk meningkatkan  kinerja  dan  menjaga keberlangsungan  hidup  Ormas.  Dalam melakukan pemberdayaan tersebut, pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah,
rekam  jejak,  peran,  dan  integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan  itu  dapat  dilakukan dengan cara fasilitasi kebijakan melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ialah melalui penguatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi,  pengembangan  kemitraan, dukungan  keahlian,  program,  dan pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan, dan penelitian serta  pengembangan.  Dan  terakhir, peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan atau kursus. Dibukanya keran kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi pasca reformasi, melahirkan fenomena maraknya kemunculan  ormas-ormas  baru  yang lebih  masif.  Kehadiran  ormas-ormas baru  ini  di  satu  sisi  merupakan  hal positif  dikarenakan  hadir  sebagai manifestasi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.  Namun  keinginan  yang tidak  diatur  dan  dibendung  undang- undang pada akhirnya akan melahirkan permasalahan baru. Maka untuk menghindari  terbentuknya  ormas  yang terkesan  ilegal,  diperlukan  adanya pendaftaran terhadap atap resmi pemerintah. Adapun teknisnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  82/PUU-XI/2013

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
tanggal  23  Desember  2014  dan ditindaklanjuti  oleh  Surat  Kemendagri Nomor  220/0109/  Kesbangpol  tanggal 16  Januari  2014  perihal  penjelasan Putusan  MK  terhadap  Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi  Kemasyarakatan,  kemudian diatur bahwa Organisasi Kemasyarakatan  dapat  terdaftar  di setiap  tingkat  instansi  pemerintah,  dan dapat  juga  tidak  terdaftar.  Namun konsekuensinya  jika  tidak  terdaftar, mereka  tidak  mendapat  pelayanan  dari pemerintah.  Pemerintah  pun  tidak dapat  menetapkan  Ormas  tersebut sebagai Ormas terlarang, dan juga tidak
dapat melarang kegiatan Ormas tersebut  sepanjang  tidak  melakukan kegiatan  yang  berlawanan  dengan hukum. Adapun  rangkaian  mekanisme pendaftaran Ormas, pertama-tama dilakukan  oleh  Pengurus  Pusat  atau sebutan lainnya, kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)  setempat  sesuai  dengan domisili  sekretariat  pusat  atau  sebutan lainnya.  Surat  keterangan  terdaftar yang  dikeluarkan  bagi  pengurus  pusat atau  sebutan  lainnya  berlaku  bagi seluruh  struktur  kepengurusan  ormas. Adapula  syarat  yang  harus  dipenuhi ialah:
1. Surat  permohonan  kepada  Menteri Dalam  Negeri  melalui  Direktur
Jenderal  Kesatuan  Bangsa  dan
Politik;
2. Akta Pendirian;
3. Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah  Tangga  yang  disahkan Notaris;
4. Mengisi  form  isian  yang  sudah dilampirkan  dalam  website  ataupun kantor Kesbangpol sekitar;
5. SK  tentang  Susunan  Pengurus Ormas;
6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
7. Riwayat Hidup pengurus inti.
Mengacu  pada  Undang-undang  Nomor 17  tahun  2013,  Ormas  sendiri memiliki  hak  dan  kewajiban.  Hak tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan untuk
mencapai tujuan organisasi; 2. Mempertahankan hak hidupnya
sesuai dengan tujuan organisasi
3. Mengatur  dan  mengurus  rumah tangga  organisasi  secara  mandiri dan terbuka;
4. Memperoleh  hak  atas  kekayaan intelektual untuk nama dan lambang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mendapatkan  perlindungan  hukum terhadap  keberadaan  dan  kegiatan organisasi;
6. Melakukan kerjasama dengan
pemerintah, pemerintah daerah,
swasta,  organisasi  masyarakat  lain, dan  pihak  lain  dalam  rangka pengembangan  dan  keberlanjutan organisasi.
Dan  untuk  kewajiban  organisasi masyarakat ialah sebagai berikut:
1. Menjaga  persatuan  dan  kesatuan bangsa,  serta  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia;

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
2. Memelihara  nilai  agama,  budaya, moral, etika,  dan  norma  keasusilaan serta  memberikan  manfaat  untuk masyarakat;
3. Menjaga  ketertiban  umum  dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
4. Melakukan kegiatan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
5. Berpartisipasi  dalam  pencapaian tujuan negara.
Dinamika  Ormas  di  Kabupaten Bandung Idealitas ormas pada pembahasan sebelumnya pada prinsipnya memberikan harapan kepada masyarakat untuk terakomodirnya kepentingan  masyarakat  luas  serta terciptanya  iklim  bermasyarakat  yang kondusif dan ideal. Sayangnya, menyadur  pada  potret  keseharian organisasi  masyarakat  saat  ini,  ormas sejauh  ini  hanya  sekedar  kelompok- kelompok  yang  diisi  oleh  individu- individu  yang  cukup  heterogen.  Lebih lanjut,  perilaku  dan  aktifitas  yang dilakukan oleh anggota Ormas kebanyakan tidak mencerminkan kewajibannya  sebagaimana  mestinya. Sebagai  contoh  salah  satu  perilaku Ormas terlihat dalam kehidupan masyarakat seperti premanisme, pemalakan,  pumungutan  liar  yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat ditambah dengan pemberitaan di media masa akhir-akhir ini yang mengabarkan sering terjadinya bentrokan  antar  Ormas  di  berbagai daerah termasuk di
Kabupaten
Bandung.  Sehingga,  tujuan  dan  fungsi dari  Ormas  kian  bias  dalam  kehidupan masyarakat.
Adanya perbedaan pendapat atau pandangan tertentu dari individu maupun kelompok masyarakat. Konflik sosial  dapat  berupa  konflik  antar
Ormas, antar warga, antar suku, agama, ras, dan golongan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang terjadi di  suatu  daerah  salah  satunya  konflik yang dilakukan oleh ormas di Kabupaten Bandung.

## Tabel 2. Data Ormas Kabupaten
Bandung tahun 2020 secara
Kewilayahan (Kecamatan)
NO KECAMATAN JUMALAH ORGANISASI

## MASYARAKAT
1 SOREANG 44 2 PASIR JAMBU 8 3 CIWIDEY 3 4 RANCABALI 2 5 KUTAWARINGIN 8 6 KATAPANG 31 7 MARGAHAYU 13 8 MARGAASIH 5 9 CILENGKRANG 2 10 BOJONGSOANG 13 11 CICALENGKA 15 12 NAGREG 6 13 RANCAEKEK 12 14 PASEH 7 15 SOLOKANJERUK 5 16 MAJALAYA 12 17 IBUN 4 18 CIPARAY 18 19 PACET 4 20 BALEENDAH 23 21 BANJARAN 26 22 PANGALENGAN 10 23 CIKANCUNG 2 24 KERTASARI 2 25 ARJASARI 5 26 CANGKUANG 11

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
NO KECAMATAN JUMALAH ORGANISASI MASYARAKAT 27 PAMEUNGPEUK 10 28 CIMAUNG 11 29 CILEUNYI 16 30 CIMENYAN 4 31 DAYEUHKOLOT 6 Total Jumlah Ormas Tahun 2020 317 Sumber: Data Kesbangpol Kabupaten Bandung, 2023

## Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan salah satu  instrumen  analisis  yang  ampuh apabila digunakan dengan tepat. Analisis  SWOT  merupakan  akronim dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman). Faktor kekuatan  dan  kelemahan  terdapat dalam  tubuh  suatu  organisasi  atau dalam  arti  faktor  lingkungan  internal sedangkan peluang dan ancaman merupakan  faktor-  faktor  lingkungan yang  dihadapi  organisasi  atau  dalam arti faktor lingkungan eksternal. Penjelasan mengenai SWOT adalah sebagai berikut:
1. Strengths (kekuatan), memiliki beberapa faktor antara lain kompetensi  khusus  yang  terdapat dalam  organisasi  yang  berimplikasi pada kepemilikan keunggulan komparatif  oleh  organisasi.  Apabila keberhasilan tersebut telah diketahui,  perlu  diidentifikasi  apa karakteristik  dari  keberhasilan  atau kesuksesan  tersebut,  dan  apa  yang merupakan  kekuatan-kekuatan  unik organisasi (Salusu, 1996: 292).
2. Weakness (kelemahan), yakni keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang  serius  bagi  penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Kelemahan  yang  dirasakan  oleh organisasi pada prinsipnya mengacu pada  hal-hal  teknis  seperti  lokasi yang  jauh  dari  fasilitas  umum,
sumber daya seperti kondisi keuangan yang tidak stabil, terbatasnya  tenaga  terampil,  kurang mampunya organisasi dalam memanfaatkan  sumber  daya  yang ada, kurang disiplinnya sumber daya manusia, dan lemahnya
kepemimpinan.  Salah  satu  akar  dari kelemahan  organisasi  ialah  apabila organisasi  tersebut  tidak  memiliki tujuan, sasaran, serta struktur organisasi  yang  teratur  (Salusu,
1996: 294-295)
3. Opportunities (peluang)  berbicara tentang  berbagai  situasi  lingkungan yang  menguntungkan  bagi  suatu organisasi.
4. Threats (ancaman), merupakan
kebalikan  dari  peluang.  Ancaman merupakan  faktor  lingkungan  yang tidak menguntungkan
suatu bisnis/kegiatan,  yang  jika  tidak segera diatasi, ancaman akan menjadi  ganjalan  bagi  organisasi  di masa sekarang maupun masa depan.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  tipe  atau jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (249-270)
penelitian  yang  bermaksud  memahami fenomena tentang apa yang ditimbulkan, dihasilkan, atau konsekuensi  atas  tindakan  dari  subjek penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  rancangan  penelitian studi  kasus.  Studi  kasus  sendiri merupakan  studi  tentang  suatu  kasus dalam  kehidupan  nyata,  dalam  konteks atau setting kontemporer.  Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer  (kasus)  atau  beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui  pengumpulan  data  yang  detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai  laporan),  dan  melaporkan deskripsi  kasus  dan  tema  kasus (Creswell, 2013: 135-136). Kasus  yang  peneliti  kaji  dalam penelitian ini ialah kelebihan, kekurangan, ancaman dan peluang dari Pemerintah  Kabupaten  Bandung  yang direpresentasikan oleh Kesbangpol terkait  penanganan  konflik  horizontal antar  ormas  yang  kerap  terjadi  di Kabupaten Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekuatan  ( strengths )  Pemerintahan Daerah  dalam  Penanganan  Konflik Horizontal  Ormas  di  Kabupaten
Bandung
Perlu  dijelaskan  terlebih  dahulu bahwa pada prinsipnya, garda terdepan penanganan  permasalahan  ormas  atau satuan perangkat kerja yang bersentuhan  langsung  dengan  Ormas ialah  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik (Kesbangpol) Kabupaten  Bandung. Untuk  itu,  penjelasan  selanjutnya secara  general  akan  menitik  beratkan pada analisa Kesbangpol dalam melakukan  manuver  strategi  dalam penanganan konflik horizontal ormas di Kabupaten Bandung. Faktor kekuatan ( strengths ) merupakan faktor-faktor internal penyelenggara Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik  yang  dilihat  dari  aspek regulasi pembinaan ormas di Kabupaten  Bandung.  Beberpa  faktor tersebut  digunakan  untuk  mengawasi tingkat berhasil atau tidaknya penanganan  konflik  horizontal  yang dilakukan Ormas di kabupaten Bandung.
1. Adanya  dukungan  dari  jajaran Tim samping TNI dan POLRI
Aspek  internal  dalam  diskursus ini  yakni  lebih  kepada  perumusan kebijakan  Badan  Kesbangpol  terkait pembinaan ormas di Kabupaten
Bandung sebagai alat pelaksana, Badan Kesbangpol  melaksanakan  kegiatan
Pembinaan  ormas  sehingga  terciptanya
Kabupaten Bandung yang aman, nyaman  dan  kondusif.  Berikut  hasil wawancara  peneliti  dengan  Kasubdit Bina Ormas: “Banyak kegiatan rutin Pembinaan ormas diantaranya diadakan  jambore  antar  ormas  berikut

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
sosialisasi wawasan kebangsaan. Seminarpun rutin kami lakukan tujuannya bahwa ormas harus menjadi mitra  kerja  bagi  Kesbangpol,  kami pihak Kesbangpol hanya mempasilatasi dan kegiatan disesuaikan  dengan  anggaran  yang sudah  diatur  di  Draf  Anggaran
Kegiatan”.
Dari  pernyataan  diatas,  bahwa Badan  kesbangpol  pada  dasarnya menjalankan  kegiatan  yang  sudah diprogramkan  oleh  Badan  Kesbangpol. Strategi  pembinaan  ormas  tidak  bisa lepas  instasi  lain  yang  biasa  disebut jajaran samping yaitu TNI dan POLRI.
Berikut  adalah  hasil  wawancara lebih lanjut dengan Kasubdit Pembinaan ormas.
“tanggal 14 September baru saja kami  dan  jajaran  samping  yaitu  TNI, POLRI  dan  BAWASLU  baru  saja melakukan seminar Pembinaan dengan mengundang  seluruh  ormas  yang terdaftar  di  Badan  Kesbangpol  baik dari  ormas  kepemudaan,  mahasiswa dan  ormas  keagamaan  yang  bertujuan agar  seluruh  elemen  dapat  singkron walaupun  berbeda  pilihan,  seminar yang bertemakan Antisipasi Kerawanan Pilkada. Untuk mengantisipasi kerawanan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung menjalin kemitraan dengan menggandeng ormas. Dengan menggandeng  Ormas,  diharapkan  bisa mendeteksi potensi-potensi
permasalahan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan Pilkada”.
Peneliti  menyimpulkan  bahwa sejauh  ini  Pemerintah  Kabupaten Bandung  melalui  Badan  Kesbangpol cukup  tanggap  akan  deteksi  dini  atau mitigasi  terkait  konflik  sosial  politik, dengan  strategi  pembinaan  seperti  ini diharapkan  bisa  meminimalisir  adanya konflik atau bentrokan antar ormas dan elemen  masyarakat  lainnya.  Namun terkait  efektif  atau  tidaknya  upaya preventif tersebut, akan dijelaskan pada poin-poin selanjutnya.
2. Adanya  Kuasa  Distribusi  Dana Hibah
Dengan adanya dana hibah untuk pembinaan  terhadap  ormas  menjadi salah  satu  kekuatan  bagi  Badan Kesbangpol.  Berikut  adalah  hasil wawancara  yang  lebih  lanjut  dengan Kasubdin  bina  Ormas  dan  Sub  Intel dari Badan Kesabangpol.
“Menyikapi masalah tersampaikan  atau  tidaknya  hasil pembinaan  kami  kepada  ormas  di Kabupaten Bandung, kami pihak Kesbangpol  sudah  menyedikan  dana hibah  untuk  Pembinaan  lebih  lanjut kepada  anggota  ormas  yang  ada  di wilayah  kecamatan  ataupun  pedasaan maka  dari  itu  setelah  cairnya  dana hibah  dari  Kesbangpol  kami  pihak Kesbangpol  tidak  ikut  campur  lagi terkait  pembinaan  terhadap  anggota ormas yang ada dibawah, karena kami sudah  membekali  apa  yang  harus disampaikan  oleh  para  pemimpin  atau pengurus  masing-masing  ormas  yang ada  dikabupaten  kepada  anggotanya,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
karena  kalau  semuanya  diurus  oleh pihak Kesabangpol tidak akan tergarap karena  tugas  pokok  yang  terlalu banyak dan sangat kurangnya personil”.
Intepretasi  peneliti  dari  hasil wawancara diatas bahwa Badan Kesbangpol  sangat  berharap  bahwa ormas  harus  bisa  menjadi  mitra  kerja yang  baik.  Agar  semua  strategi pembinaan  dapat  terealisasikan  dengan baik  dan  dapat  berjalan  sesuai  dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kelemahan ( weaknesses ) Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Konflik Horizontal Ormas di Kabupaten Bandung Faktor  kelemahan  (weaknesses) merupakan salah satu faktor yang tidak bisa dihindarkan karena akan selalu ada kelemahan  disetiap  lembaga  atau intansi pemerintah sebagai penyelengara kebijakan. Badan Kesbangpol sebagai penyelenggara terkait  pembinaan  ormas  di  Kabupaten Bandung tentunya harus bisa mengurangi atau memperbaiki kelemahan  tersebut  supaya  pembinaan terhadap ormas di Kabupaten Bandung dapat terselenggara dengan baik. Berikut  adalah  hasil  pengamatan  dan wawancara  peneliti  terkait  kelemahan badan Kesbangpol dalam menyelengarakan  pembinaan  terhadap ormas di Kabupaten Bandung, menurut Kasubdit  Bina  Ormas  dikantor  Badan Kesabangpol. “Tidak dapat ditutup-tutupi
terkait kelemahan  kami, sayapun menyadari  terkait  kelemahan  dalam
menyelengarakan  pembinaan  terhadap ormas  khususnya  yang  terdaftar  di
Kesbangpol umumnya yang ada dikabupaten  Bandung  berbicara  lebih lanjut  masalah  kelemahan  kamipun semaksimal mungkin mengurangi kelmahan kami”.
Berikut  adalah  kelemahan  Badan
Kesbangpol Kabupaten bandung. 1. Kurangnya Jumlah Personil Kurangnya personil badan Kesbangpol Kabupaten Bandung mengkibatkan  kurang  maksimalnya kinerja badan Kesabngpol, dari kurangnya  personil  yang  ada  dibadan Kesbangpol Kabupaten Bandug tentunya  muncul  banyak  kelemahan dalam kinerja kebangpol biasa dikatakan kurang berhasil dalam penyelengaraan  pembinaan  ormas  di Kabupaten Bandung. 2. Kurangnya  Pengawasan  terhadap Ormas Pengawasan terhadap ormas sangatlah penting karena utnuk saat ini kegiatan  atau  program  yang  telah diselengarakan oleh badan kesabangpol hanya untuk perwakilan ormas. Salahsatu  contoh  kegiatan  pembinaan ormas  yang  diselengarakan  badan Kesbangpol adalah seminar kebangsaan tujuannya adalah
menambah  wawasan  atau  mingkatkan SDM yang ada diormas tersebut melalu seminar kebangsaan badan Kesbangpol mengundang  perwakilan  ormas  yang sudah  terdaftar  di  badan  Kesbangpol melalui perwakilan dari masing-masing ormas  badan  kesabngpol  berharap mereka mensosialisasikan kembali

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
terhadap anggotanya namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan.
Melihat  potret  keseharian  ormas yang  ada  di  beberapa  kecamatan  dan desa  di  Kabupaten  bandung,  ormas hanyalah  sekumpulan  kelompok  atau gerombolan  yang  tidak  teratur  dan sistematis  dalam  pergerakannya,  masih banyak  anggota  ormas  yang  tidak faham tentang pemahaman kebangsaan, dan  masih  ada  juga  yang  tidak mengetahui  apa  itu  badan  Kesbangpol, badan Kesbangpol pun masih ada yang tidak  tahu  apalagi  kalau  berbicara fungsinya,  Hal  ini  terjadi  karena minimnya pengawasan badan Kesbangpol terhadap hasil dari program  kegiatan  yang  diselengarakan dan  beberapa  ormaspun  belum  bisa menjadi mitra kerja yang baik. Adanya  dana  hibah  untuk  ormas yang sudah terdaftar dibadan Kesbangpol Kabupaten Bandung nyatanya belum efektif untuk meningkatkan  SDM  anggota  ormas, karena  masih  banyak  oknum  para petinggi  ormas  yang  tidak  terbuka terkait  adanya  dana  hibah  kepada anggotanya. Selain itu, pihak pemerintah daerah pun tidak melakukan follow  up terhadap  dana yang  sudah  dikucurkan.  Perspektif pemerintah  daerah  masih  menganggap ormas hanya membutuhkan uang tanpa perlu dibina.
3. Banyak  tokoh  Ormas  yang  tidak
Mengetahui Peran dan Fungsi
Badan Kesbangpol
Banyaknya  tokoh  Ormas  yang tidak  mengetahui  peran  dan  fungsi,
bahkan  eksistensi  Kesbangpol  itu sendiri  adalah  fakta  lapangan  yang sangat  nyata.  Tentunya  ini  menjadi preseden  buruk  dan  menghambat penyelengaraan  pembinaaan  terhadap ormas,  bahkan  kebanyakan  kelompok ormas  di  kecamatan  Majalaya  sebagai salah  satu  sample,  tidak  peduli  dengan adanya Badan Kesbangpol, dan bahkan ada  yang  tidak  tahu  apa  itu  badan kesbangpol,  sangat  banyak  kelompok masyarakat  atau  ormas  di  Kecamatan Majalaya  yang  belum  terdaftar  di badan  Kesbangpol.  Hampir  setiap wilayah  di  kecamatan  Majalaya  setiap Preman  mendirikan  ormas  dan  tidak terdaftar di badan Kesbangpol.
4. Birokrasi  Badan  Kesabangpol  tidak aware terhadap Permasalah Ormas
Akibat  dari  kurang aware- nya
Kesbangpol terhadap permasalah ormas  akibatnya  banyak  permasalahan ormas  yang  belum  bisa  diselesaikan dan masalahpun berlarut hingga sekarang,  berikut  hasil  wawancara peneliti  dengan  Kasubdit  Bina  Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten
Bandung.
“Kami  menyadari  akan  hal  itu, kembali  lagi  ke  pertanyaan  yang pertama  karena  kurangnya  jumlah personil  kami  dan  sampai  saat  inipun pihak  kami  masih  tetap  berusaha memperbaiki  semua  kekurangan  dan kelemahan yang ada badan Kesbangpol Kabupaten Bandung”. Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah bahwa pihak penyelenggara  pembinaan  yaitu  badan Kesbangpol  tidak  menutupi  apa  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
menjadi  kekurangan  dan  kelemahan yang  dialami  badan  Kesbangpol  masih tetap  berusaha  memperbaiki  apa  yang harus diperbaiki.
Peluang  ( opportunity )  Pemerintahan Daerah  dalam  Penanganan  Konflik Horizontal  Ormas  di  Kabupaten Bandung
Peluang ( opportunity ) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi  jalannya  pembinaan terhadap ormas di Kabupaten Bandung.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan  Kasubdit  Bina  Ormas  dan
Kasundit Politik Dalam Negeri.
“Berbicara  masalah  peluang kami  dalam  pembinaan  ormas  di kabupaten  bandung  khususnya  yang sudah  terdaftar  dan  berbadan  hukum, tentunya  pasti  ada  peluang  dengan adanya  peluang  tersebut  kami  selaku pihak penyelenggara pembinaan terhadap ormas tentunya harus memaksimalkan peluang tersebut apalagi  saat  ini  sangat  banyak  tugas kami terkait pembinaan ormas,
kamipun  harus  tanggap  ketika  melihat peluang  apalagi  di  era  4.0  seperti sekarang”.
Pada  hasil  wawancara  tersebut peneliti  menganalisis  terkait  peluang badan  Kesbangpol  dalam  pembinaan ormas di Kabupaten Bandung.
1. Kemajuan  teknologi  informasi  yang sangat pesat di Kabupaten Bandung.
Kemajuan  teknologi  informasi yang  sangat  pesat  khususnya  di Kabupaten Bandung merupakan salahsatu peluang untuk badan Kesabangpol  dalam  pembinaan  ormas
di Kabupaten Bandung. Bahkan dengan kemajuan  internet  yang  sangat  pesat pemerintah Kabupaten Bandung melalui  badan  Kesabangpol  sangat membantu sekali, bagi pihak penyelenggara, dengan makin pesatnya teknologi harusanya badan Kesabangpol bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Tidak menutup kemungkinan bahwa  perkembangan  teknologi  yang sangat  pesat  dapat  disalhgunakn  juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan kemajuan teknologi badan Kesbngpol berharap bisa memaksimalkan kinerja badan Kesabangpol  dalam  pembinaan  ormas di Kabupaten Bandung.
2. Dana hibah yang cukup besar untuk masing-masing ormas.
Dengan  adanya  dana  hibah  tentu saja  merupakan  salah  peluang  bagi badan  Kesbangpol  dalam  pembinaan terhadap ormas di Kabupaten Bandung. Berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan,  diputuskan  bahwa  dana hibah dapat diberikan maksimal pengajuan Rp. 75.000.000 untuk ormas baru. Namun umumnya minimal cairnya  adalah  Rp.  25.000.000.  beda halnya  dengan  ormas  lama  yang  tidak ditentukan  batas  minimal  ajuannya.
Itupun tidak semudah yang dibayangkan  karena  melewati  proses yang  panjang.  Satu  contoh,  SAPMA Pemuda  Pancasila  dalam  pengajuan dana hibah tahun 2018 pernah mengajukan  dana  hibah  sebesar  150 juta,  SAPMA  harus  mengeluarkan uang  sebesar  akumulasi  7  juta  rupiah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
untuk  “pelicin”,  dan  yang  cair kemudian  sejumlah  Rp.  35.000.000. seperti  apa  yang  dikutip  dari  hasil wawancara  dengan  Billy  Adam  ketua Demisioner SAPMA, menurutnya:
“Tahun  2018  kita  mengajukan sebesar  150  jutaan,  namun  kemudian yang cair cuma 35jutaan. Itupun harus ini  itu  dulu  dengan  orang  kesbangpol. Kita  melihatnya  kaya  dibuat  susah, ujung-ujungnya dikerjakan sama pihak kesbangpol biar sesuai format. Hampir keluar 7 juta buat pengajuan dana”
Di luar dinamika tersebut,
nyatanya setiap ormas memiliki alokasi dana  yang  cukup  besar.  Nominal tersebut  cair  untuk  periode  2  tahun kegiatan organisasi. Sumber pendanaan pun  didapat  dari  APBD.  Memang  ada perbedaan  untuk  ormas  baru,  ormas lama sendiri bahkan ada yang mengajukan  hingga  200  Juta,  yakni Ormas Mangala pada tahun 2019.
Kesimpulannya  adalah  bahwa badan  Kesbangpol  enggan  merinci urusan  pembinaan  setelah  distribusi dana  hibah  turun  kepada  ormas,  tidak ada  lagi  pengawasan,  apakah  dana hibah tersebut digunakan sebagai mana mestinya atau tidak.
c. Jiwa militansi anggota ormas Militan  adalah  kata  yang  tidak asing  lagi  didengar  ditelinga  kita,  kata tersebut biasa dikaitan dengan aksi para kelompok  terorisme,  maka  dari  itu banyak  dari  sebagian  masyarakat  yang mengangap kata militan adalah kejahatan  terorisme.  Namun  dalam pemahaman peneliti militan atau
militansi  adalah  pengabdian  penuh, semangat  yang  tinggi  dan  berhaluan sangat keras dalam berorganisasi.
Jiwa  militansi  sebagian  anggota ormas dapat diapresiasi dan merupakan sebuah  peluang  yang  sangat  baik  bagi
Badan Kesabngpol dalam
penyelengaraaan  pembinaan  terhadap ormas,  seeorang  yang  mempunai  jiwa militan  pastinya  tidak  kenal  kata menyerah  sesulit  apapun  hambatan yang  akan  ditempuhnya  demi  tercpai sebuah  tujuan.  Seseorang  yang  militan biasanya  dilatar  belakangi  kekuasaan atau  kecintaan  terhadap  sesuatu,  atau bisa  juga  karena  prinsip-prinsip  yang dianutnya.  Kebanyakan  dari  beberpa anggota  ormas  hanya  mengutamakan militansi,  dan  ujung-ujungnya  adalah bersifat arogan.
Ancaman  ( threats )  Pemerintahan Daerah  dalam  Penanganan  Konflik Horizontal  Ormas  di  Kabupaten Bandung
Ancaman  ( threats )  merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat kinerja badan Kesabngpol dalam  pembinaan  terhadap  ormas  di
Kabupaten  Bandung.  Berikut  adalah hasil wawancara peneliti dengan Kasubdit  Bina  ormas  dikantor  badan Kesbangpol Kabupaten Bandung. “Terkait ancaman dalam penyelenggara pembinaan ormas tentunya kamipun mengantisipasi
seminim  mungkin  supaya  ancaman tersebut  dapat  dihindari,  kamipun koordinasi  dan  selalu  melibatkan  tim jajaran  samping  yaitu  TNI  dan  POLRI dan kamipun sudah menyiapkan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
Insentif  tim  jajaran  samping  yang sudah masuk di draf anggaran kegiatan”. Penelitipun menyimpulkan terkait  ancaman  yang  dihadapi  oleh badan Kesbangpol, bahwa badan Kesbangpol  sangat  mengandalkan  tim jajaran  samping  yaitu  TNI  dan  POLRI maka penelitipun mewawancari salahsatu  intansi  dari  jajaran  samping tersebut.  Berikut  hasil  wawancara peneliti  dengan  Kanit  Reserse  Tekab Polres Bandung. “Untuk  kegiatan  kami  dengan badan Kesbangpol Kabupaten Bandung, kami selalu berusaha menjadi  mitra  kerja  yang  baik  bagi badan Kesbangpol, untuk memaksimalkan kinerja kamipun punya mekanisme  atau  cara  sendiri  agar semuanya  dalam  berjalan  dengan lancer.  Terkait  ancaman  kamipun selalu  mendeteksi  sejak  dini  agar ancaman tersebut dapat dihindari.”
Berdasarkan penelitan diatas Kesimpulannya adalah badan Kesbangpol  dan  tim  jajaran  samping yaitu  TNI  dan  POLRI  berusaha semaksimal  mungkin  bekerja  sama dengan baik, untuk selanjutnya ancaman apa saja yang dapat menghambat kinerja badan Kesbangpol dalam  pembinaan  ormas  di  Kabupaten
Bandung, ialah sebagai berikut:
1. Eskalasi Konflik Kepentingan

## Meluas
Untuk  saat  ini  konflik  antar ormas  sudah  tidak  asing  lagi  bagi masyarakat Kabupaten Bandung  sering terjadi  konflik  antar  ormas,  pemicu
konflikpun  beragam,  perebutan  lahan keamanan proyek bahkan debt collector ,  karena  dengan  ego  masing- masing ormas yang notabene tidak mau kalah,  bukan  hanya  anggota  resmi  dari ormas  tersebut  bahkan  simpatisan  dari beberapa ormaspun ikut “meramaikan” konflik  tersebut,  meskipun  mereka tidak  paham  apa  penyebab  terjadinya konflik.  Bahkan  setiap  terjadi  konflik antar ormas pihak dari badan Kesbangpol Kabupaten Bandung cenderung  acuh  tak  acuh,  hanya  pihak dari  jajaran  sampingnya  saja  yang kemudian turun tangan. Mengingat beberapa tahun terakhir  adalah  tahun  politik,  tidak sedikit  para  kandidat  calon  yang memanfaatkan  ormas  yang  ada  di kabupaten  Bandung  untuk  dijadikan tim  sukses  bagi  para  masing-masing pasangan calon, tidak menutup kemungkinan  hasil  dari  pembinaan oleh  badan  Kesabangpol,  bagaikan  air di  daun  talas  dan  akhirnyapun  sia-sia saja.  Akibat  berbedanya  pilihan  besar kemungkinan  konflikpun  akan  terjadi. Maka pihak penyelenggara harus dapat mendeteksi  sejak  dini  konflik  sosial politik.  Peneliti  juga  mewawancarai sesepuh  dari  salah  satu  ormas  yang  di Kecamatan  Majalaya  nama  ormas  itu adalah OMBAK (organisasi
masyarakat  berbasis  anti  kekerasan), berikut hasil wawancara peneliti dengan sesepuh dari ormas tersebut.
“Tujuan  saya  mendirikan  ormas ini  dikhusukan  saya  merekrut  mereka yang  pernah  merasakan  hidup  dalam penjara  eks  residivis,  dengan  tujuan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
mengarahkan mereka membimbing
agar  tidak  kembali  lagi  ke  masa kelamnya dulu, akan tetapi gesekanpun selalu  ada  baik  dengan  preman maupun  ormas  tugas  kami  selaku pemimpin  pasti  akan  membela  kami tidak  peduli  mau  salah  ataupun benar”.
2. Ormas  tidak  menganggap  lagi Badan Kesbangpol
Hal  ini  pula  yang  menjadi ancaman  bagi  badan  Kesabangpol
Kabupaten  Bandung  karena  untuk  saat ini kesbangpol hanya melakukan pembinaan dengan cara sosialisasi atau seminar kebangsaan saja. Pada akhirnya,  yang  paham  terkait  wawasan kebangsaan  hanyalah  segelintir  atau sebagian  saja  dari  anggota  ormas,
untuk saat inipun di wilayah
Kecamatan  Majalaya,  Ibun  dan  Paseh banyak ex  residivis yang  mendirikan kelompok  atau  paguyuban,  penelitipun pernah  mewawancarai  salah  satu  ketua kelompok,  beliau  adalah ex  residivis dan  menjadi  ketua  di  kelompok tersebut,  berikut  hasil  wawancara penelti  dengan  ketua  kelompok  ormas di  kecamatan  Majalaya.  kelompok tersebut  bernama  MADEP  DEMI KEBENARAN.
“Bagi saya gak penting terdaftar atau  tidaknya  kelompok  saya  di Kesabngpol,  sayapun  bahkan  kurang tahu  sarat-sarat  untuk  mendaftarkan organisasi saya saya hanya fokus untuk membersarkan  organisasi  saya,  gak penting  juga  buat  saya,  tujuan  saya mendirikan  [organisasi  ini  hanya merangkul  dan  memberikan  wadah
bagi  para  ex  residivis  kecamatan Majalaya”.
Dari  pernyataan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  situasi  aktual penanganan  konflik  horizontal  akan berpotensi meledak jika masing-masing ormas  tidak  patuh  terhadap  konstitusi dasar di daerah. Terlebih, Ormas-ormas baru  yang  menghimpun  eks  tahanan tidak  menganggap  bahwa  Kesbangpol merupakan  organisasi  yang  perlu disikapi  dan  penting  secara  hukum. Sejatinya  ini  merupakan  kesekian kalinya  situasi  penanganan  konflik horizontal Ormas di Kabupaten Bandung mengarah pada preseden yang semakin buruk.

## KESIMPULAN
Strategi penanganan konflik horizontal Ormas di Kabupaten bandung  oleh  pemerintah  kabupaten melelui  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan
Politik  masih  belum  maksimal,  secara umum program kerja badan Kesangpol Kabupaten Bandung pada tahun anggran  2018  sampai  dengan  2020 terdiri  dari:  (1)  Pembinaan  Organisasi Masyarakat Kabupaten Bandung sebagai  langkah  peningkatan  hidup demokratisasi  dan  pemahaman  4  pilar kebangsaan; (2) Peningkatan
klarifikasi  isu  politik  dan  publik  opini dengan orientasi pada upaya penciptaan kondisi  kondusif;  dan  (3)  Peningkatan status  kelembagaan  badan  Kesbangpol Kabupaten Bandung.
Berdsarkan hasil evaluasi peneliti dalam pelaksaan program kerja, selama kurun  waktu  2018  sampai  2020  badan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
Kesbangpol Kabupaten Bandung belum  mencapai  hasil  yang  optimal kondisi  tersebut  dikarenakan  terdapat hambatan-hambatan. Hambatan pertama, Strategi Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten Bandung mengenai pembinaan Organisasi Masyarakat diwilayah Kabupaten Bandung dianalisis menggunakan analisis SWOT,  terdapat  beberapa  program yakni dalam kekuatan, Badan Kesbangpol memiliki tim  jajaran samping  dan  adanya  kontribusi  dana hibah.  Selain  itu,  ada  juga  penanaman wawasan kebangsaan dalam lingkungan  ormas  dan  melakukan media  musyawarah  dalam  bentuk jambore  nasional  yang  bekerja  sama dengan  dinas  Ketenagakerjaan  yang memberikan  pelatihan  khusus  kepada anggota  ormas  dalam  bentuk  pelatihan peningkatan softskill. Hambatan kedua, Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  dalam memperbaiki pembinaan dengan Organisasi  Masyarakat  terdapat  dua aspek.  Yakni  hambatan  internal  dan hambatan  eksternal.  Hambatan internal ialah  kurang  aware  nya  birokrasi terhadap  konflik  ormas.  Pun  halnya hambatan  eksternal  ialah  cenderung apatisnya  masyarakat  di  Kabupaten bandung dalam menyikapi permasalahan ormas. Masyarakat bahkan cenderung kurang menganggap kehadiran Kesbangpol sebagai penengah permasalahan ormas. Hambatan ketiga, upaya
Penambahan  jumlah  personil  badan
Kesbangpol  Kabupaten  Bandung,  ini juga  menjadi  penghambat  kegiatan, sehingga  kurang  optimalnya  kinerja badan Kesbangpol Kabupaten Bandung. Upaya yang dilakukan badan Kesabngpol  dalam  pembinaan  ormas agar terciptanya kondusifitas di Kabupaten  Bandung  melalui  cara seminar wawasan kebangsaan kebangsaan  upaya  tersebut  dilakukan untuk  meminimalisir  konflik  antar ormas di Kabupaten Bandung.
Untuk  tercapainya  optimalisasi dari peran dan fungsi badan Kesabngpol  Kabupaten  Bandung  yang direalisasikan melalui berbagai
program  atau  kegiatan,  ialah  perlu adanya  kesinambungan  antara  pihak penyelenggara yaitu badan Kesbangpol dengan Organisasi Masyarakat. Rekomendasi yang dapat
diberikan  dari  hasil  penelitian  ini adalah  pertama,  Sebaiknya  Pemerintah Kabupaten  Bandung  membuat  perda khusus  untuk  penanggulangan  konflik yang  berkepanjangan,  mengingat  saat ini, konflik horizontal belum menemukan  titik  akhir  dan  cenderung sustain atau berkelanjutan dari tahun ke tahun.  Komposisi  Perda  juga  perlu mengatur  kewajiban  Ormas  untuk melakukan  pendaftaran  secara  resmi kepada Kesbangpol sehingga Pemerintah Daerah mampu mengawasi secara  intens  perkembangan  Ormas khususnya di Kabupaten Bandung.
Selanjutnya  Pemerintah  Daerah dalam  hal  ini  Bupati,  sebaiknya memberikan  arahan  langsung  kepada kelompok  masyarakat  yang  mengaku

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
kelompok mereka sebagai ormas namun  tidak  tahu  aturan  tidak  peduli dengan  adanya  badan  Kesbangpol  di Kabupaten  Bandung.  Bupati  perlu objektif dalam menyikapi kasus ini dan jangan larut dalam konflik kepentingan dengan  ikut  aktif  dalam  pelestarian ormas-ormas sebagai kendaraan politik. Bupati  perlu  menempatkan  diri  dan memisahkan kewenangan sebagai seorang  pemimpin  daerah  dengan dirinya  sebagai  Pembina  salah  satu ormas.
Pemerintah  Kabupaten  Bandung juga  perlu  membentuk  tim  investigasi untuk  memonitoring  kelompok  mana sajakah  yang  mengaku  ormas  yang belum terdaftar di Kesbangpol, pemerintah  perlu  menegaskan  bahwa kuasa penuh keamanan regional, merupakan wewenang penuh pemerintah  Daerah  bersama  dengan Kepolisian. Bukan sebaliknya, pemerintah daerah malah tunduk kepada  tuntutan  Ormas  terlebih  Ormas yang  tidak  tercatat  dalam  pangkalan data. Pemerintah  daerah  juga  perlu mengevaluasi kebijakan mengenai pemberian  dana  hibah  bagi  ormas. Kalaupun memang jika menghentikannya  dikhawatirkan  akan melahirkan  konflik  baru,  setidaknya pemerintah  daerah  memiliki political will untuk  melakukan  pengawasan secara  intens  dengan  melakukan  audit terhadap  dana  yang  sudah  diberikan. Pemerintah  perlu  seberani  itu  karena pada  prinsipnya  dana  hibah  juga berasal dari pajak masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Arfani,  Riza  Noer.  (1996). Demokrasi
Indonesia  Kontemporer .  Jakarta: Raja GrafindoPersada. Hadiwijoyo. (2012) . Negara,
Demokrasi,  dan  Civil  Society .
Yogyakarta. Graha Ilmu.
Kartono,  Kartini,  (1998). Pemimpin dan  Kepemimpinan :    Jakarta:
RajaGrafindo Persada. Koentjaraningrat.  (2009). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: RinekaCipta. Mangunhardjana. A. M, 1986,
Pembinaan:  Arti  dan  Metodenya,
Kanisius , Yogyakarta.
Moleong,  L.J.  (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung:PT. Remaja Rosdakarya. Noer  Arfani,  Riza.  (1996). Demokrasi Indonesia  Kontemporer .  PT  Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Salusu, J. (2006). Pengambilan Keputusan  Stratejik ,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utamna.
Salusu, J. (1996). Pengambilan Keputusan Strategik untuk OrganisasiPublik  an  Organisasi non Profit . Jakarta : PT Grasindo
Sj.  Sumarto,  Hetifah.  (2009). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance:  Prakarsa  Inovasi dan  partisipatif  di  Indonesia. Yayasan Obor: Jakarta.
Sugiyono.  (2005) .  Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D .
Bandung : Alfabeta.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(249-270)
Winardi,  J.  (2003) .  Entrepreneur  Dan Entrepreneurship . Jakarta : Prenada Media. Perundang-undangan: Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.