Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)

## PENYELESAIAN SENGKETA KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

## (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang - Korea
Selatan)
Novi Setiawati 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail : novisetia97@gmail.com 1 , dewamangku.undiksha@gmail.com 1 , raiyuliartini@gmail.com 2

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji status kepemilikan Pulau Dokdo serta penyelesaian sengketa Pulau  antara Jepang dan  Korea  Selatan.  Penelitian  ini merupakan penelitian  yang menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  Pendekatan  kasus  dan Pendekatan  History.  Data  yang  diperoleh  dan  diolah  adalah  data  sekunder,  pengumpulan  data  dilakukan menggunakan  metode  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  data-data tersebut kemudian disusun secara sitematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini  menunjukan  bahwa  Pulau  Dokdo  merupakan  Pulau  yang  berada  diantara  negara  Jepang  dan  Korea selatan, kedua negara saling mengklaim status kepemilikan Pulau Dokdo dengan bukti-bukti. Penyelesaian sengketanya hingga kini belum juga selesai,  sengketa ini berimbas kepada hubungan kedua negara. Sesuai dengan  ketentuan  Hukum  Internasional  maka  sengketa  ini  dapat  diselesaikan  melalui  cara  damai  yakni dengan  cara  mediasi,  membuat  perjannjian  pengembangan  bersama  dan  melalui  prosedur  wajib  yakni melalui Konsiliasi, Arbitrase, dan juga melalui Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (ITLOS).
Kata Kunci : Pulau Dokdo, Status Kepemilikan, Penyelesaian Sengketa

## Abstract
This  research aimed  to make sure and  analyzing the ownership status of Dokdo  Island and island  dispute completion  between  Japan  and  South  Korea.  This  research  used  normatif  method  with  constitution approach, Case approach and historical approach. The data was secondary data, in collecting the data this research  used  library  method  by  collected  the  source  as  a  primary  and  secondary  data.  The  data  was arranged systematically and analyzed by descriptive method. The result of this research showed that Dokdo Island was island that located in between Japan and South Korea. They were claimed each other about the ownership  of  Dokdo  Island  by  some  evidieances.  This  disputation  was  never  ending  untill  now.  This deputation  impacted  to  the  relation  of  both  nations.  Based  on  international  law  this  desputation  could  be done by Mediation, make an agreement with required procedures, they are Conciliation, Arbitration and also by and The Internasional Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS)
Keywords : Dokdo Island,Ownership Status , Dispute Complettion
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)

## PENDAHULUAN
Dalam  hukum  internasional  adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan  suatu  negara  karena  wilayah termasuk  dalam  salah  satu  karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi  Montovideo  1933  tentang  Hak  dan Kewajiban  Negara,  tidak  mungkin  ada  suatu negara tanpa wilayah dimana tempat bermukimnya  penduduk  negara  tersebut. Suatu wilayah tidak perlu luas bagi didirikanya  suatu  negara  karena  dalam hukum  internasional  tidak  ditentukan  syarat berapa  harusnya  luas  suatu  wilayah  untuk dapat  dianggap  sebagai  unsur  konstitutif suatu  negara.  Kedaulatan  tertinggi  suatu negara  dibatasi  oleh  batas  wilayah  negara tersebut,  artinya  kedaulatan  suatu  negara berlaku  di  wilayah  negaranya  saja.  Tanpa adanya  wilayah  suatu  negara  tidak  dianggap sebagai  subjek  hukum  internasional,  oleh karena  itu  harus  ada  kejelasan  menegenai wilayah  dan  batas  wilayah  suatu  negara dengan negara lain (Mouna, 2008:20)
Pentingnya  wilayah  bagi  keberadaan suatu negara sering menyebabkan terjadinya beberapa  perebutan  wilayah  suatu  negara oleh  negara  lain,  Wilayah  yang  di  klaim biasanya  berupa  wilayah  daratan,  wilayah laut, atau bahkan perebutan  pulau. Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh  dua  hal  yaitu  dalam  bentuk  klaim terhadap  seluruh  bagian  wilayah  negara, atau dapat juga dalam bentuk klaim terhadap suatu  bagian  dari  wilayah  negara  yang berbatasan (Mochtar, 2003:164), menariknya bahwa  sengketa  wilayah  sering  dialami  oleh satu negara dengan negara lain yang secara geografis  berdekatan  atau  bertetangga  dan bahkan  sengketa  tersebut  sudah  terlalu berlarut-larut  hingga  menyebabkan  negara- negara tetangga tersebut saling menjatuhkan satu sama lain.
Salah  satu  sengketa  wilayah  yang menarik  untuk  dibahas  yakni  sengketa  pulau yang dialami oleh Jepang dan Korea Selatan
untuk merebutkan Pulau Dokdo. Pulau Dokdo atau  Takeshima  terletak  di  tengah-tengah antara  Korea  dan  Jepang.    Pulau  Dokdo terdiri  atas  dua  buah    pulau    karang  yang bernama  Seodo  dan  Dongdo  yang  secara harfiah  dapat  diartikan  sebagai  pulau  barat dan  pulau  timur.  Total  luas  Pulau  Dokdo adalah  sekitar  187.453  m²,  dengan  luas Seodo  88.674  m²  dan    luas  Dongdo  adalah 73.297  m².  Pulau  Dokdo  atau  Takeshima berjarak  sekitar  134  mil  laut  dari  Korea Selatan dan sekitar 138 mil laut dari Jepang. Jarak  dari  Pulau  Ulleungdo  milik  Korea Selatan adalah sekitar 58 mil laut. Sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 Mil.  Pulau ini sendiri  merupakan  pulau  yang  tidak  layak huni,  namun  ada  hal  menarik  disana  yakni arus  hangat  dari  wilayah  selatan  yang bertemu  arus  dingin  dari  wilayah  utara  di sekitar  pulau  membuat  pulau  ini  menjadi daerah dengan kekayaan laut yang melimpah dan  juga  mengandung  banyak  hidrokarbon (Syafitri, 2013:6).
Sengketa  ini  dimulai  sejak  berakhirnya Perang Dunia II, dan  pada tahun 2012 ramai diberitakan  dikarenakan  Duta  Besar  Jepang untuk  Korea  Selatan  menyatakan  bahwa secara  historis  maupun  yuridis  pulau  Dokdo atau  Takeshima  merupakan  wilayah  Jepang, tentu pernyataan tersebut memicu kemarahan  warga  Korea  Selatan,  dan  aksi saling  balaspun  terjadi  dimana  pernyataan Duta  Besar  Jepang  tersebut    dibalas  oleh Presiden  Korea  Selatan  dengan  melakukan kunjungan ke  Pulau  Dokdo  pada  tahun  yang sama  dan  kunjungan  tersebut  dianggap penghinaan terhadap warga Jepang (Syafitri, 2013:6)
Korea  Selatan  maupun  Jepang  sama- sama  memiliki  bukti  yang  menguatkan  yang mana  dasar  klaim  Jepang  yakni  didasarkan pada  perjanjian  Jepang  dan  Sekutu  yakni perjanjian  San  Fransisco  1951  yang  dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “Jepang mengakui
Kemerdekaan Korea, dan melepaskan  semua  hak,  kepemilikan  dan
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
klaim  atas  Korea,  termasuk  Pulau  Quelpart, Port  Hamilton  dan  Dagelet”.  Berdasarkan pada Pasal 2  Jepang berpendapat bahwa ia hanya mengakui kemerdekaan Korea, sedangkan  kewajiban  untuk  melepaskan Pulau  Dokdo  atau  Takeshima  tidak  tertera dalam  pasal  tersebut,  dan  Korea  Selatan membantahnya  dengan  dasar  historisnya atau  fakta  sejarahnya  yang  dimilikinya  yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa  Pulau  Dokdo  atau  Takeshima  pada awalnya  merupakan  suatu   wilayah  yang tidak  ada  pemiliknya   yang  dinamakan Ussankuk   dan  telah  bersatu  dengan  Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.
Hingga  saat  ini  ketegangan  antara kedua  negara  terus  berlanjut  yang  hingga memicu  konflik  yang  berkepanjangan  dan dampak sengketa ini sudah berimbas terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  dari kedua negara, hal inilah yang  menjadi dasar penulis  tertarik  untuk  mengkaji,  mencermati, dan  nantinya  dapat  mengetahui  proses penyelesaian  sengketa  tersebut  dikaji  dalam Hukum Internasional, sehingga penulis mengangkat  sengketa  ini  untuk  dijadikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pulau  Dokdo  Dalam  Persfektif  Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  antara  Jepang- K orea  Selatan)”.  Sehingga  adapun  rumusan masalah dari penelitian ini yakni:
1.  Bagaimana  status  kepemilikan  Pulau Dokdo  antara  Jepang  dan  Korea  Selatan menurut Hukum Internasional?
2.  Bagaimana penyelesaian sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  merupakan  jenis  penelitian  normatif, penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji konvensi  yang  berlaku  atau  yang  sedang
diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan internasional.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  Pendekatan  Perundang- undangan  ( statue  approac h),  Pendekatan kasus  ( case  approach). Sumber  bahan hukum  yang  digunakan  yakni  sumber  bahan hukum  Primer  terdiri  dari  Konvensi  Hukum Laut  1982  (UNCLOS  1982),  aturan  hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa internasional. Bahan hokum Skunder  yaitu  buku-buku,  hasil  penelitian lain, tulisan dari para ahli.

## PEMBAHASAN

## Status  Kepemilikan  Pulau  Dokdo  Antara Jepang dan Korea Selatan
Nama  Pulau  Dokdo  lebih  dikenal  di masyarakat  Korea  Selatan,  Dokdo  dalam bahasa  Korea  Selatan  diartikan  sebagai Pulau Batu, sementara dimasyarakat Jepang nama  Pulau  Dokdo  lebih  dikenal  dengan Pulau  Takeshima  yang  dalam  bahasa Jepang  diartikan  sebagai  Pulau  Bambu. Pulau  Dokdo  atau  Takeshima  terletak  di tengah-tengah  antara  Korea  dan  Jepang. Pulau  Dokdo  terdiri  atas  dua  buah    pulau karang  yang  bernama  Seodo  dan  Dongdo yang  secara  harfiah  dapat  diartikan  sebagai pulau barat dan pulau timur. Total luas Pulau Dokdo  adalah  sekitar  187.453  m²,  dengan luas  Seodo  88.674  m²  dan    luas  Dongdo adalah  73.297  m².  Pulau  Dokdo  atau Takeshima  berjarak  sekitar  134 mil  atau  215 KM  laut  dari  Korea  Selatan,  dan  sekitar  138 mil atau 220 KM laut dari Jepang. Jarak dari Pulau  Ulleungdo  milik  Korea  Selatan  adalah sekitar  58  atau  92  KM    mil  laut.  Sedangkan Pulau  Oki  yang  merupakan  pulau  milik Jepang  adalah  sekitar  100  Mil  atau  160  KM (Syafitri, 2013:6). Pulau Dokdo itu sendiri pada dasarnya  tidak  merupakan  Pulau  yang  layak huni  dikarenakan  kondisi  Pulau  Dokdo  yang merupakan  wilayah  pulau  karang  yang tandus  dan  berukuran  kecil,  akan  tetapi potensi sumber daya alam  dan sumber daya
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
mineral  banyak  terkandung  dalam  wilayah Pulau  Dokdo  hal  ini  disebabkan  oleh  arus dingin dari wilayah utara dan arus panas dari wilayah  selatan  bertemu  di  sekitaran  Pulau Dokdo sehingga menyebabkan jumlah plankton  berlimpah,  karena  jumlah  plankton yang  berlimbah  mengakibatkan  ikan-ikan disana  sangat  banyak  dan  banyak  ikan-ikan yang  berimigrasi  ke  daerah  Pulau  Dokdo (Korea Now, 2005).
Konflik  perebutan  pulau  Dokdo  ini sudah berlangsung cukup lama berawal sejak masa  dinasti  Silla  yakni  pada  abad  ke-6. Masuk  abad  ke-17  Jepang  telah  membentuk kedaulatan  Dokdo  untuk  menunjukan  fakta bahwa Jepang telah lama mengakui keberadaan dari  Pulau  Dokdo. pemerintahan Jepang  secara  resmi  memberikan  rakyatnya perjalanan ke Pulau Utsuryo dan menggunakan Dokdo atau Takeshima sebagai  pelabuhan  navigasi  untuk  kapal. Tahun  1904  muncul  perang  Rusia-Jepang, saat  itu  Korea  dan  Jepang  membuat  suatu perjanjian  yang  menyatakan  bahwa  Korea menyerahkan sepenuhnya urusan luar negeri atau  diplomatik  serta  pemerintahan  dalam negerinya  kepada  Jepang  dan  menyerahkan wilayah  Korea  untuk  Jepang  saat  Jepang membutuhkan  untuk  kepentingan  perang. Pada  saat  itu  Pulau  Dokdo  digunakan  oleh Jepang sebagai pusat operasi komunikasinya dengan  tujuan  untuk  bisa  mendeteksi  serta mencegah serangan dari negara Rusia(Dian, 2017: 50).
Tahun 1910 Jepang menguasai seluruh  hak  dan  fungsi  politik  luar  negeri Korea Selatan yang pada saat itu berlangsung  kurang  lebih  35  tahun.    Hingga pada  akhir  1945  setelah  berakhirnya  Perang Dunia  Ke-II,  Jepang  pada  saat  itu  menyerah terhadap  sekutu  sehingga  membuat  Jepang mengembalikan  wilayah-wilayah  jajahannya kepada pemilik asalnya.  Tahun 1946 Jepang mengeluarkan edaran militer No. 677 SCAPIN dan mengembalikan Jejudo, Ulleungdo  kepada  pemiliknya  yakni  Korea Selatan.  Pada  kesempatan  lainnya  Amerika serikat membuat rancangan perdamaian San
Fransisco untuk sekutu yang mana rancangan pertama hingga ke lima mengatur bahwa  Dokdo  merupakan  wilayah  Korea Selatan,  menyadari  hal  tersebut  Jepang marah  terhadap  Korea  selatan  sehingga melobi  konsulat  Amerika  sehingga  atas desakan  Jepang,  pada  rancangan  keenam Pulau  Dokdo  bukan  lagi  termasuk  wilayah Korea  Selatan  akan  tetapi  masuk  wilayah Jepang.  Hingga  pada  rancangan  ketujuh sampai kesembilan Dokdo tidak lagi disebutkan  hingga  akhirnya  September  1951 perjanjian San Fransisco Pasal 2 menyatakan  Jepang  mengakui  kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim Korea termasuk pulau Quelpart,  Port  Hamilton,  dan  daglet  (Jejudo, Geomundo, dan Ulleungdo) (Dian, 2017: 52).
Tahun 1956 saat perang Korea terjadi pasukan PBB dan Komandan Udara Amerika Serikat membuat Zona Pertahanan Serangan Udara  Korea  (KADIZ)  dan  memasukkan Pulau  Dokdo  ke  dalam  KADIZ  guna melindungi  daerah  Korea  Selatan  dari serangan udara dan terus berlanjut. Hal inilah yang  dianggap  bahwa  pihak  PBB  juga mendukung  Pulau  Dokdo  termasuk  dalam wilayah  kedaulatan  Korea  Selatan  Korea (Dian, 2017: 53).
Tahun  1965  saat  berlangsungnya Perang  Dingin  Perdana  Menteri  Korea Selatan Chong Il Kwon dan Perdana Menteri Jepang Kono Ichiro sepakat bahwa perselisihan  akan  di  tangguhkan.  Masuk pada  era  ke-21  yakni  tahun  2005  sengketa Pulau  Dokdo  mencuat  kembali  permasalahn perebutan  Pulau  Dokdo  dikarenakan  pihak Jepang  melalui  Pemerintahanya  melakukan perayaan Takeshima  Day yang  jatuh  pada tanggal 22 Februari (Dian, 2017: 51).
Tiga  tahun  setelahnya  tepatnya  pada tahun  2008  kementrian  Luar  Negeri  Jepang mengeluarkan  brosur  mengenai  kepulauan Takeshima  yang  berjudul  “ 10  Issues  Of Takeshima ”  yang  mana  dalam  brosur tersebut  menguraikan  mengenai  sengketa Takeshima  (Dokdo),  serta  klaim  Jepang terhadap  Pulau  Dokdo.  Tahun  berikutnya
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
yakni  tahun  2012  tepatnya  pada  bulan  15 Agustus 2012  Presiden Korea Selatan yakni Lee  Myung –Bak    melakukan  kunjungan  ke Pulau  Dokdo    hal  ini    membuat  Jepang marah.
Hingga  kini  kepimilikan  Pulau  Dokdo belum  jelas  kepemilikannya.  Baik  Jepang maupun Korea Selatan hanya dapat membuktikan  dengan  klaim  yang  diyakini oleh masing-masing negara diantaranya:
1.  Jepang
Dasar  yang  digunakan  Jepang  untuk mengklaim  Pulau  Dokdo  yakni  mengacu pada perjanjian San Fransisco 1951 Pasal 2. Berdasarkan  dasar  ini  Jepang  berpendapat bahwa mereka hanya mengakui kemerdekaan  Korea  sedangkan  kewajiban untuk  mengembalikan  pulau  Dokdo  tidak disebutkan  dalam  perjanjian  tersebut.  Hal  ini menjadi  suatu  keyakinan  pihak  Jepang bahwa  Pulau  Dokdo  merupakan  wilayah teritorialnya. Paasal 2 Perjanjian San Fransisco 1951 menyatakan bahwa :
“Japan Recognizing the independence of Korea,  remunces  all  right,  title  and claim  to  Korea,  including  the  island  of Quelpart, Port Hamilton, and Deglet”
Jepang  mengakui  Kemerdekaan  Korea,  dan melepaskan  semua  hak,  kepemilikan  dan klaim  atas  Korea,  termasuk  Pulau  Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet.
Selain  perjanjian  San  Fransisco  pihak Jepang  juga  memiliki  dasar  lain  yakni  saat penandatanganan  perjanjian  aneksasi  tahun 1910  tersebut  secara  otomatis  wilayah Semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang.  Namun  tidak  dengan  wilayah  Pulau Dokdo karena Pulau tersebut  tidak termasuk dalam wilayah Semenanjung Korea sehingga jepang  menganggap  Pulau  Dokdo  termasuk dalam  wilayah  yang  tidak  ada  penghuninya, dan  setelah  menganggap  Pulau  Dokdo merupakan wilayah yang tidak ada
pemiliknya  kemudian  Pulau  Dokdo  mulai diokupasi  oleh  Jepang,  dan  memasukan Pulau  Dokdo  menjadi  wilayah  Prefektur Shimane,  pada  saat  itu  Jepang  mulai menyebut  Pulau  Dokdo  sebagai  Pulau Takeshima (Syafitri, 2013:7).

## 2.  Korea Selatan
Korea  Selatan  mengklaim  Pulau  Dokdo bukan  tanpa  dasar  yang  kuat,  fakta  sejarah yang  menyatakan  bahwa  berdasarkan  pada acuan  historis  yang  dikutip  dalam  beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan  bahwa    Dokdo  adalah  wilayah Ussanguk  (pulau  yang  tidak  berpenghuni) yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada  awal  abad  ke-6  yakni  512  SM  yang menunjukan  bahwa  kontrol  efektif  Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti  Silla.  Para  sejarawan  Korea  Selatan juga sependapat dengan acuan historis yang diberikan oleh pemerintah, sejarawan mengatakan  bahwa  Dokdo  berada  di  bawah control  efektif  Korea  Selatan  sejak  512  SM dan  tercatat  dalam The  Annals  Of  The Kongdom Of Shilla yang tertulis bahwa pada saat kekuasaan dinasti Silla telah menaklukkan  Ulleungdo  dan  Dokdo  (Dian, 2017:54).
Selain  dokumentasi  sejarah  yang  di keluarkan  oleh  pemerintah  Korea  Selatan, Negara  Korea  Selatan  juga  membuktikan berdasarkan SCAPIN yang dikeluarkan untuk menginstruksi Panglima  Tertinggi untuk Sekutu  yakni No.  677  pada  tahun  1946, dalam  SCAPIN  tersebut  menyatakan  bahwa Pulau Dokdo berada diluar kontrol administrasi Jepang, dan pada masa penjajahan  Jepang  terhadap  Korea  Selatan Pulau  Dokdo  termasuk  dalam  wilayah  yang harus  dikembalikan  oleh  Jepang  bersamaan dengan Kemerdekaan Korea Selatan. Berdasarkan SCAPIN No. 677 tersebut pulau Dokdo  masuk  dalam  2  pulau  lainnya  yakni Pulau  Ullung  dan  Pulau  Cheju  yang  sudah kembali  ke  dalam  wilayah  Korea  Selatan
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
ditandai  dengan  bukti-bukti  sejarah  (Fauzia, 2013:9).
Selanjutnya SCAPIN
No. 1033
menyatakan  bahwa    larangan  untuk  Jepang mengeksploitasi  sumber  daya  laut  yang berdekatan  dengan  Kepulauan Liancout Rocks (bahasa  lain  untuk  Pulau  Dokdo). (Fauzia, 2013:9)
Namun  jika  dilihat  berdasarkan  Hukum Laut  Internasional  1982  (UNCLOS  1982) maka harus melihat letak Pulau Dokdo. Pulau Dokdo  berada  diantara  Jepang  dan  Korea Selatan  yang  mana  jarak  Pulau  Dokdo  atau Takeshima  berjarak  sekitar  134 mil  atau  215 KM  laut  dari  Korea  Selatan,  dan  sekitar  138 mil atau 220 KM laut dari Jepang. Jarak dari Pulau  Ulleungdo  milik  Korea  Selatan  adalah sekitar  58  atau  92  KM    mil  laut.  Sedangkan Pulau  Oki  yang  merupakan  pulau  milik Jepang adalah sekitar 100 Mil atau 160 KM.
Berdasarkan  letak  Pulau  Dokdo  maka dapat  di  beri  gambaran  bahwa  Pulau  Dokdo merupakan  bagian  dari  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  dari  Jepang  dan  Korea Selatan,  ZEE dalam UNCLOS 1982 terdapat dalam  BAB  V.  pasal  57  yang  menjelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona maritime yang diukur dari garis pangkal hingga  jarak  200  mil  laut.  Di  dalam  ZEE sebuah  negara  pantai  memiliki  hak  eksklusif untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  sember daaya  alam,  kebebasan  navigasi,  hak penerbangan udara, dan melakukan penanaman kabel serta jalur pip. Sehubungan dengan kabel dan jalur pipa, ini merupkan  hak  di  laut  bebas  yang  juga  tetap dimiliki  oleh  negara  asing  di  dalam  kawasan ZEE  dan  landasan  kontinen.  Pasal  58 UNCLOS  mengemukakan  bahwa  di  dalam ZEE,  semua  negara  memiliki  kebebasan seperti  yang  disebutkan  dalam  pasal  87 UNCLOS,  berkaitan  dengan  navigasi  dan penerbangan  serta  pemasangan  kabel  dan jalur pipa bawah laut, sepanjang hal tersebut tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  lain  di dalam UNCLOS(Andi, 2007:31).

## Penyelesaian  Sengketa  Pulau  Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan
Sengketa  Pulau  Dokdo  sudah  berimbas terhadap  hubungan  kedua  negara,  dimana semakin  tahun  semakin  memanas  pasca  isu Pulau  Dokdo  mencuat  kembali.    Banyak kerjasama  yang  dilakukan  kedua  negara menjadi  ancaman  pasca  terjadinya  sengketa ini,  ketidakpercayaan  publik  Korea  Selatan terhadap  Jepang  maupun  Publik  Jepang terhadap  Korea  Selatan  mengakibatkan semakin  dinginnya  hubungan  kedua  negara. Hal  ini  dibuktikan  pada  tahun  2012  tepatnya bulan  Agustus    kantor  Konsulat  Korea Selatan mengalami teror sehingga pintu kaca kantor Konsulat Jenderal Korsel di Hiroshima, Jepang,  pecah  setelah  dilempar  bata  oleh orang tak dikenal  (Kompas:2012).
Hubungan  bilateral  yang  tegang  antar kedua negara juga mengakibatkan banyaknya perjanjian-perjanjian yang dilakukan  kedua  negara  putus  begitu  saja atau tidak diperpanjang dan bahkan  Jepang dan  Korea  Selatan  enggan  terlibat  dalam suatu  perjanjian  bilateral.  seperti  halnya putusanya  perjanjian Cerrency  Swap antara Jepang  dan  Korea  akibat  dari  Sengketa Pulau Dokdo. Cerreny Swap adalah kerjasama  dibidang  ekonomi  oleh  Jepang dan Korea Selatan yang ditandatangani pada tahun  2001  di  bawah  Chiang  Mai  Initatives. Pada 2015 Perjanjian Cerreny Swap dibiarkan mengalami kadaluwarsa oleh kedua negara  sebagai  bentuk  penolakan  atas aktivitas  politik  yang  dilakukan  oleh  kedua negara akibat adanya sengketa Pulau Dokdo. (Putri:2017).
Selain  berdampak  langsung  terhadap berkembangan  hubungan  bilateral  kedua negara  akibat  dari  sengketa  Pulau  Dokdo, sengketa  ini  juga  sudah  masuk  dalam  dunia olahraga  yakni  pada  perhelatan  Olimpiade London 2012 pada saat itu salah satu pemain Korea Selatan dilarang untuk naik ke podium untuk  menerima  mendali  perunggu  cabang sepak  bola,  keputusan  tersebut  diambil  oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC)

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
Keputusan  itu  diambil  IOC  setelah  pemain tersebut menunjukkan bendera Korea Selatan bertuliskan kalimat mendukung klaim Korea  Selatan  atas  Kepulauan  Dokdo  dalam pertandingan
memperebutkan medali perunggu melawan Jepang (Kompas:2012)
Masyarakat  di  Korea  Selatan  maupun Jepang  juga  mengalami  kesenjangan  yang terlihat jelas akbiat  dari adanya konflik Pulau Dokdo.  Pemerintah  kedua  negara  sering melakukan  propaganda  yang  ditunjukan untuk masyarakat kedua negara. Masyarakat Korea  Selatan  juga  membuat  brosur  adanya poster atau tulisan yang disebar luaskan dan di tempel di berbagai tempat umum yang ada di  wilayah  Korea  Selatan,  tujuan  dibuatnya poster  ini  oleh  masyarakat  yakni  dengan tujuan  agar  masyarakat  Korea  tetap  ingat bahwa  Pulau  Dokdo  merupakan  wilayah Korea  Selatan.  Tahun  2008  Pemerintah Jepang  melakukan  propaganda  terhadap masyarakatnya  melalui  dunia  pendidikan dimana  pemerintah  Jepang  memasukkan kurikulum  yang  membahas  mengenai  hak kepemilikan  kepulauan  Takeshima.  (Dian, 2018:56).
Akibat  dari  adanya  propaganda  yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan masyarakat  kedua  negara  semakin  merasa Anti  terhadap  Jepang  dan  anti  terhadap Korea Selatan, hal ini dibuktikan dengan hasil survei  yang  dilakukan  Yomiuri  oleh  Jepang dan Ilbo oleh Korea Selatan. Yomiuri dan Ilbo merupakan  surat  kabar  nasional  di  kedua negara,  survei  ini  dilakukan  melalu  survei telepon  dan  dilaksanakan  mulai  tanggal  23 sampai  25  Mei    2014.  Hasil  survey  yang dilakukan  oleh  Yomiuri  menunjukan  bahwa 73%  responden  Jepang  mengatakan  Korea Selatan    tidak  dapat  dipercaya.  Hasil  serpua juga  ditunjukan  oleh  Ilbo  melalui  survei  di Korea  Selatan  sebanyak  83%  responden warga  Korea  Selatan  menganggap  Jepang tidak dapat dipercaya (Fauzi, 2014:7).
Sebelum survei itu dilakukan pada bulan Maret    tahun  2014  muncul  aksi  unjuk  rasa Anti-Korea  di  Jepang    yang  mana  dilakukan di  Shin-Okubo  Jepang  kota  yang  terletak
beberapa menit dari Shinjuku Tokyo, kota ini merupakan  kota  yang  dihuni  oleh  etnis Korea.  Ratusan  pengunjuk  rasa  Anti-Korea berkumpul  dan  berbaris  di  jalan-jalan  kota sambil membawa poster bertuliskan “Kembali Ke  Korea”,  “Kita  Bunuh  etnis  Korea”  dan menyebut  orang  Korea  dengan  sebutan “Kecoak”  dan  meneriakan  “Kembali  Ke Korea”.  Demonstrasi  yang  dilakukan  oleh warga  Jepang  itu  terjadi  hampir  setiap minggu (Tegar, 2015).
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  kedua negara  akan  tetapi  upaya-upaya  yang  telah dilakukan  oleh  Korea  Selatan  dan  Jepang selalu  berakhir  dengan  jalan  buntu.  Tahun 1998 Jepang dan Korea Selatan
menyepakati  Perjanjian  Perikanan  1998  ( the Fisheries Agreenebt ) di laut Jepang. Sebenarnya Perjanjian Perikanan merupakan pengaturan sementara dalam sengketa Pulau Dokdo. Terlambatnya kedua negara ini untuk menetapkan  batas  maritime  antara  Jepang dan Korea Selatan mengakibatkan terhambatnya  kedua  negara  untuk  dapat menikmati  hasil  laut  yang  melimpah  di perairan Pulau Dokdo (Syafitri, 2013:11).
April  2006  Jepang  dan  Korea  Selatan melakukan Negosiasi untuk dapat menyelesaikan  sengketa  ini  hal  ini  bermula saat
Jepang mengumumkan untuk melakukan  riset  ilmiah  dalam  rangka  untuk meneliti  fitur  geografis  bawah  laut  di  laut Jepang,  wilayah  yang  akan  diteliti  Jepang yakni  di  daerah  sekitaran  Pulau  Dokdo. Kedua  negara  sepakat  untuk  melakukan pertemuan dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun pertemuan ini berlangsung sangat alot dan tegang sehingga  menyebabkan  pertemuan  tersebut tidak  menghasilkan  apapun  untuk  dapat menyelesaikan  sengketa  Pulau  Dokdo,  akan tetapi  mendapat  kesepakatan  untuk  Jepang menunda  rencana  riset  ilmiah  tersebut  dan Korea  Selatan  menunda  mendaftarkan  fitur geografis kepada Organisasi Hidrologi Internasional.  Jepang  dan  Korea  Selatan juga membuat kesepakatan untuk melakukan riset ilmiah bersama-sama yang pada riset ini

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
menghasilkan bahwa ada gas hidrat di dalam laut Ulleung Tsusima Basin (Syafitri, 2013:11).
Jepang  dan  Korea  Selatan  tidak  hanya menyelesaikan  sengketa  ini  hanya  melalui Negosiasi,  Jepang  tercatat  sudah  tiga  kali membawa  permaslahan  ini  ke  Mahkamah Internasional  yakni  pada  tahun  1954,  1962 dan  yang  terbaru  pada  tahun  2012,  namun Korea  selatan  selalu  menolak  (Fauzia, 2013:10).    Penolakan  itu  didasarkan  pada Korea Selatan menganggap bahwa tidak ada sengketa  wilayah  mengenai  Pulau-Pulau  di Laut  Timur  Jepang,ditegaskan  juga  bahwa kunjungan Presiden ke Pulau Dokdo bertujuan  untuk  mendesak  Jepang  untuk menyelesaikan keluhan-keluhan yang ditinggalkan  pada  masa jajahan  Jepang  atas Korea (Republika:2012).
Pandangan  yang  berbeda  mengenai sengketa  Pulau  Dokdo  ini  mengakibatkan sengketa  ini  tidak  kunjung  menemukan  jalan tengah  Untuk  itu  penulis  mencoba  untuk memberikan pandangan yang nantinya dapat dilakukan  oleh  Jepang  dan  Korea  Selatan untuk menyelesaikan Sengketa Pulau Dokdo mengacu    pada  Hukum  Internasional  yakni antara lain :
a.  Membuat Perjanjian
Pengembangan Bersama ( Joint Development Agreement) Nilai  ekonomi  Pulau  Dokdo  yang melimpah
yang mana memiliki hidrogakarbon  atau  minyak  gas  bumi  yang terkandung  di  dalamnya  dan  jumlah  ikan yang  terbilang  cukup  besar.  Nilai  ekonomi yang  tinggilah  menjadi  salah  satu faktor  baik Korea  Selatan  maupun  Jepang  untuk  tidak melepas Pulau Dokdo dari bagian
negaranya.  Fakta  bahwa  Pulau  Dokdo merupakan  bagian  dari  Zona  Ekonomi Eksklusif kedua negara menyebabkan ketumpang  tindihan  terhadap  kepemilikan Pulau Dokdo. Kedua negara memiliki kedaulatan  yang  sama  atas  Pulau  Dokdo, sehingga  sengketa  ini  tidak  dapat  dipandang sebelah mata.
Perjanjian  Pengembangan  Bersama dinilai  langkah  yang  tepat  untuk  dapat meredam  situasi  kedua  negara.  Perjanjian Pengembangan Bersama merupakan kesepakatan  bilateral  atau  multilateral  yang dapat  dilakukan  oleh  Jepang  dan  Korea Selatan  terhadap  Pulau  Dokdo.  Perjanjian Pengembangan Bersama  ini dapat dilakukan agar dapat sesegera mungkin memanfaatkan kekayaan  yang  ada  di  laut  Pulau  Dokdo untuk dapat dilakukan eksplorasi, eksplotitasi, serta  konservasi  untuk  dapat  mengelola sehingga  nantinya  dapat  dimafaatkan  untuk mememnuhi  kebutuhan  energi    baik  Negara Jepang  ataupun  Korea  Selatan  (Syafitri, 2013:12).
Perjanjian  Pengembangan  Bersama ini  pada  dasarnya  mimiliki  konteks  yang berbeda dengan kasus ini, Perjanjian Pengembangan bersama merupakan perjanjian  yang  dilakukan  baik  bersifat bilateral  atau  multilateral  yang  dilakukan negara  terhadap  wilayah  berdaulatnya  yang dilaksankan di wilayah maritimnya yang tidak dipersengketakan.  Akan  tetapi  dalam  hal sengeketa pulau Dokdo melakukan
Pengembangan Bersama layak untuk dipertimbangkan  mengingat  Korea  Selatan dan  Jepang  memiliki  kedaulatan  yang  sama terhadap  Pulau  Dokdo  karena  termasuk dalam  Zona  Ekonmi  Eksklusif  kedua  negara ini, sehingga apabila Pengembangan Bersama  ini  diwujudkan  oleh  kedua  negara dengan  melakukan  eksplorasi,  eksploitasi, serta  konservasi  terhadap  kekayaan  yang ada  di  dalamnya  tidak  lagi  bertentangan dengan UNCLOS 1982 (Syfitri, 12:2013).
b.  Mediasi
Mediasi adalah suatu cara penyelesaian  melalui  pihak  ketiga.  Pihak ketiga  tersebut  disebut  dengan  mediator.  Ia bisa  negara,  organisasi  internasional  (missal PBB)  atau  individu  (politikus,  ahli  hukum, atau ilmuwan), ia ikut serta secara aktif dalam proses  negosias.  Biasanya  ia  dengan kapasitasnya  sebagai  pihak  yang  netral berupaya  mendamaikan  para  pihak  dengan
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
memberikan  saran  penyelesaian  sengketa (Huala, 2006:22).
Mediasi  dapat  dilakukan  oleh  Jepang dan Korea Selatan untuk dapat menyelesaikan  sengketa  Pulau  Dokdo  yang selama  ini  menjadi  pemicu  konflik  yang berkepanjangan antar kedua negara, mediasi dapat  dipilih  oleh  kedua  negara  dengan menunjuk  pihak  ketiga  sebagai  mediator. Pihak  ketiga  yang  dapat  ditunjuk  oleh  kedua negara  yakni  bisa  saja  Amerika  Serikat, karena selama ini Amerika Serikat merupakan  sekutu  dari  kedua  negara  baik Korea  Selatan  dan  Jepang  terlebih  ketika Korea Utara muncul terang-terangan sebagai sebuah ancaman kawasan Asia Timur.
Selama  ini  Amerika  Serikat  adalah negara  yang    merasa  dirugikan  atas kesenjangan  yang  terjadi  oleh  Jepang  dan Korea  Selatan  dikarenakan  akibat  adanya kesenjangan  yang  timbul  antar  kedua negara    banyak  kerjasama  Trilateral  yang dilakukan oleh  Amerika Serikat, Jepang dan juga    Korea  Selatan  menjadi  terganggu, belum  lagi  ancaman  nuklir  yang  dilakukan Korea  Utara  menyebabkan  Amerika  Selatan merasa terancam keamanannya dan membutuhkan  kedua  negara  ini  untuk  dapat meredam  eksistensi    nuklir  Korea  Utara. Amerika  Serikat  telah  berupaya  penuh  untuk memperbaiki  kerusakan  hubungan  bilateral antara  Jepang  dan  Korea  Selatan  distiap kesempatan petinggi tiga negara ini bertemu, Amerika  Serikat  selalu  menyatakan  bahwa pentingnya  menjaga  hubungan  baik  antara Jepang  dan  Korea  Selatan  untuk  keamanan wilayah  Asia  Timur  dan  Amerika  Serikat selalu  menyatakan  siap  untuk  menjadi mediator  untuk  Jepang  dan  Korea  selatan (Fauzi, 2014).
c.  Menyelesaikan Sengketa Dengan Prosedur  Wajib  yang  Diatur  Dalam Konvensi  Hukum  Laut  1982  (UNCLOS
1982)
1.   Konsiliasi
Pasal  282  UNCLOS  1982 menjelaskan  bahwa  apabila  negara- negara  yang  menjadi  pihak  dalam suatu  sengketa  perihal  interpretasi atau penerapan Konvensi telah bersepakat  melakukan  penyelesaian sengketa  melalui  suatu  persetujuan umum, regional, bilateral atau penyelesesaian  secara  lain,  bahwa sengketa  demikian,  atau  permintaan pihak manapun dalam sengketa, maka harus ditundukan pada suatu prosedur yang menghasilkan keputusan mengikat. Jika para pihak dalam hal ini
Jepang  dan  Korea  Selatan  menyetujui untuk menyelesaikan melalui Konsiliasi maka
dapat menerapakan penyelesaian  Konsiliasi  yang  telah diatur  dalam  UNCLOS  1982  yang terdapat pada lampiran V.
Jepang  dan  Korea  Selatan dapat menunjuk empat orang konsiliator
yang masing-masing merupakan  orang  yang  mempunyai reputasi  yang  tertinggi  dalam  hal keadilan,  kemampuan  dan  integritas. Nama-nama  yang  telah  ditunjuk  oleh Jepang  dan  Korea  Selatan  nantinya merupakan  daftar  konsiliator.  Seelah itu  nantinya  akan  dibentuk  komisi konsiliasi  yang  terdiri  dari  5  orang anggot.  Pihak  Jepang  dan  Korea Selatan  bebas  memilih  2  konsiliator dari  daftar  konsiliator  yang  telah  di daftarkan. Melalui komisi konsiliator ini lah sengketa akan diselesaikan. Penyelesaian  sengketa  melalui  komisi Konsiliator tecatat tidak pernah digunakan  oleh  Negara-negara  dalam menyelesaikan  sengketa  laut  yang dihadapinya,  akan  tetapi  Jepang  dan
Korea  Selatan  dapat  menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui
Konsiliasi.
2.  Arbitrase

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
Aribtrase  diatur  dalam  Annex VII  UNCLOS  1982.  Arbitrase  terdiri dari  5  arbiter,  dimana  masing-masing pihak yang bersengketa dapat menunjuk  seorang  arbiter,  dan  3 aribiter lainnya ditunjuk bersama-sama oleh para pihak negara yang bersengketa. Keputusan Arbitrase diambil  oleh  suara  mayoritas  dari anggota  dan  keputusannya  bersifat final  serta  tidak  adalagi  banding  di dalamnya,  kecuali  para  pihak  telah sepakat  sebelumnya  untuk  melakukan prosedur banding.
Sengketa  Pulau  Dokdo  tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan  di  pengadilan  Arbitrase, karena selama ini jalan yang ditempuh kedua  negara  baik  Jepang  dan  Korea
Selatan tidak menemukan jalan tengahnya, pengalaman Jepang terbilang  cukup    dalam  menyelesaikan penyelesaian sengketa terutama mengenai  maritim  melalui  pengadilan arbitrase,  seperti  Jepang  melawan Austria  dan  Selandia  baru  perihal sengketa Selatan Bluefin Tuna. berdasarkan  pengalaman  yang  telah dimiliki  Jepang  sehingga  diharapkan nantinya dapat mengajak Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui Pengadilan
Arbitrase  agar  mendapat  kejelasan yang  pasti  mengenai  kepemilikan Pulau Dokdo. 3.  Pengadilan Internasional Untuk Hukum
Laut (ITLOS)
Lembaga Pengadilan Internasional  Hukum  Laut  (ITLOS)  ini diatur dalam Annex VI UNCLOS 1982 yang  mana  Pengadilan  Internasional berkedudukan  di  Hamburg  Jerman (Heru, 2007:94). Pengadilan Internasional  Hukum  Laut  merupakan badan hukum independen yang dibentuk  oleh  UNCLOS  1982  untuk dapat menyelesaikan sengketa-
sengketa yang diatur dalam UNCLOS 1982, ITLOS juga merupakan lembaga  pengadilan  lain  yang  fungsi hampir  sama  dengan  Mahkamah Internasional, dan sama halnya dengan Mahkamah Internasional dimana suatu sengketa dapat
diselesaikan  melalui  ITLOS  apabila kedua  negara  menyatakan  sepakat untuk melakukan penylesaian sengketa yang dihadapinya dibawaatau diselesaikan melalui ITLOS. Yuridiksi Pengadilan Internasional  Hukum  Laut  sudah diatur  dalam  pasal  21  Annex  VI UNCLOS 1982 yang mana disebutkan bahwa yuridiksi pengadilan
Internasional Hukum Laut yakni terdiri dari  semua  sengketa  dan  semua aplikasi yang diserahkan sesuai dengan  konvensi  ini  dan  semua  hal yang telah diatur dalam perjanjian lain yang memberikan yuridiksi di Pengadilan.   ITLOS  sendiri  sudah menangani banyak kasus hukum laut,
banyak negara seperti negara Prancis,  Inggris  Jepang,  Panama, New  Zealand  dan  Australia  memilih ITLOS untuk menyelesaikan sengketa kelautannya. Sampai saat ini, sengketa yang masuk ke ITLOS lebih banyak  mengenai  masalah  Zona Ekonomi Ekslklusif (ZEE).
Menyelsaikan  sengketa Pulau
Dokdo ke ITLOS tentu akan mengalami berbagai kendala terutama di pihak Korea Selatan yang sejak awal menolak
untuk menyelesaikan  sengketa  ini  melalui jalur  hukum,  karena  Korea  Selatan selalu  beranggapan  bahwa  segketa ini  hanya  isu  politik  yang  telah  terjadi dari  masa  ke  masa.  Perbedaan pandangan mengenai sengketa Pulau Dokdo  menyebabkan  sengketa  ini tidak  di  selesaikan  melalui  jalur hukum,  penolakan  Korea  Selatan untuk  menyelesaikan  sengketa  ini
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
melalui  jalur  hukum  sudah  dibuktikan dengan beberapa penolakan- penolakan yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Jepang yang menginginkan  sengketa  Pulau  Dokdo diselesaikan di Mahkamah Internasional.  Diluar  dari  kepentingan politik  yang  melatarbelakangi  Korea Selatan menolak untuk menyelesaikan  sengketa  ini  melalui jalur  hukum,  perlu  dipertimbangkan oleh Korea Selatan bahwa menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo ke  ITLOS  merupakan  hal  yang  tepat dan tentu berbeda dengan menyelsaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional, jika menyelesaikan sengketa melalui
Mahkamah  Internasional  memakan waktu  yang  lama,  dikarenakan  harus menunggu  giliran  kasus  lain  (diluar hukum  laut)  yang  sudah  selesai diperiksa,  sedangkan  di  ITLOS  waktu yang  digunakan  tentu  terbilang  tidak memakan waktu lama karena berhubungan  dengan  kelautan  maka otomatis  penyelesaiannya  akan  lebih cepat. Korea Selatan maupun Jepang harus  segera  mengambil  sikap  untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui  jalur  Hukum  terutama  melalui ITLOS.  Agar  sengketa  ini  dapat terselesaikan dan mendapat kepastian hukum yang jelas.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Pulau Dokdo berjarak sekitar 134 mil atau
215  KM  laut  dari  Korea  Selatan,  dan sekitar  138  mil  atau  220  KM  laut  dari Jepang.  Status kepemilikan  Pulau  Dokdo
sendiri  hingga  kini  belum  jelas,  Jepang dan  Korea  Selatan  sama-sama  memiliki dasar kuat untuk mengklaim Pulau Dokdo yakni  Jepang  dengan  dasar  Perjanjian San  Fransisco  1951  yang  diperkuat dalam Pasal 2. Sementara Korea Selatan mengklaim  Pulau  Dokdo  berdasarkan pada  pada  acuan  historis  yang  dikutip dalam beberapa dekomentasi pemerintah Korea  Selatan  yang  menyatakan  bahwa Dokdo  adalah  wilayah  Ussanguk  (pulau yang  tidak  berpenghuni)  yang  telah menjadi  sasaran  pada  dinasti  Silla  pada awal  abad  ke-6  yakni  512  SM  yang menunjukan  bahwa  kontrol  efektif  Korea Selatan  atas  Pulau  Dokdo  berawal  pada saat dinasti Silla dan juga berdasar pada SCAPIN  No.  667  dan  1003.  Jika  dilihat berdasarkan  UNCLOS  1982  maka  Pulau Dokdo  termasuk  bagian  dari  Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.
2.  Sengketa  ini  berdampak  kepada  seluruh kegiatan  yang  ada  yakni  berdampak  ke dalam  hubungan  bilateral  kedua  negara, ekonomi,  masyarakat  dan  sudah  masuk dalam  dunia.  Banyak  upaya  yang  telah ditempuh  oleh  pihak  Jepang  dan  Korea Selatan  baik  dengan  cara  membuat Perjanjian Perikanan tahun 1998,
melakukan  negosiasi  yang  menghasilkan untuk  menunda  riset  ilmiah  di  wilyah  laut Jepang  dan  melakukan  riset  ilmiah secara  bersama,  Jepang  membawa sengketa  ini  ke  Mahkamah  Internasional yakni  pada  tahun  1954,  1962,  dan  2012 akan  tetapi  selalu  ditolak  oleh  Korea Selatan.  Adapun  upaya  lain  yang  dapat ditempuh  kedua  negara  yakni  membuat Perjanjian  Pengembangan  Bersama  di wilayah Pulau Dokdo, melakukan Mediasi dengan  meminta  pihak  ketiga  untuk menjadi  mediator,  lalu  menyelesaikan sengketa  dengan  prosedur  wajib  yang telah  ditentukan  dalam  UNCLOS  1982 yakni  melalui  Konsiliasi,  Arbitrase,  dan Pengadilan  Internasional  Hukum  Laut (ITLOS).
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan terhadap kedua negara yakni:
1.  Agar  Jepang  maupun  Korea  Selatan
untuk  dapat  meninggalkan  keegoisan masing-masing untuk dapat
menyelesaikan sengketa ini, Korea
Selatan  dan  Jepang  hendaknya  kembali duduk  bersama  untuk  dapat  melakukan perundingan dengan pemikiran yang lebih tenang dan rasional guna dapat menyelesaikan sengketa ini.
2.  Agar  Jepang  dan  Korea  Selatan  dapat memilih  secara  tegas  untuk  menempuh upaya-upaya untuk
menyelesaikan sengketa  ini  yakni  dengan  cara  melalui Perjanjian Perjanjian Pengembangan Bersama, melakukan Mediasi lalu menyelesaikan sengketa dengan prosedur  wajib  yang  telah  ditentukan dalam  UNCLOS  1982  yakni  melalui
Konsiliasi,  Arbitrase,  dan  Pengadilan Internasional Hukum Laut (ITLOS). Jepang  dan  Korea  Selatan  harus  segera menyelesaikan  sengketa  ini  dengan  cara damai.Penyelesaian sengketa Pulau
Dokdo  ini  diharapkan  dapat  memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan Pulau Dokdo.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Adolf,  Huala.  2006. Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional .  Sinar  Grafika: Jakarta.
Arsana,  Andi.  2007. Batas  Maritim  Antar Negara  Sebuah  Tinjauan  Teknis  dan Yuridis . Gadjah Mada University Press:
Yogyakarta.
Mauna,  Boer.  2008. Hukum  Internasional. Alumni: Bandung.
Kansil,  C.S.T.  dan  Christine  S.T.  Kansil.
2002. Modul  Hukum  Internasional .
Djambatan: Jakarta
Mochtar,  Kusumaatmadja.  2003. Pengantar Hukum Internasional . Alumni: Bandung
Sefriani,  2016. Hukum  Internasional  Suatu Pengantar .  Raja  Grafindo  Persada: Jakarta.

## JURNAL ILMIAH
Fauzi.  2014. Kepentingan  Amerika  Serikat Dalam  Upaya  Memperbaiki  Hubungan Bilateral  Jepang-Korea  Selatan  Pasca Distorsi Sejarah . Journal FISIP.
Volume I (2).
Dyah.  Fauzia.  2013. Strategi  Jepang  Dan Korea  Selatan  Dalam  Menyelesaikan Sengketa Teritorial Pulau Takeshima/Dokdo . Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Volume 2 (3).
Syafitri,  dkk.  2013. Sengketa  Pulau  Dokdo Antara  Jepang  Dan  Korea  Selatan . Journal of Internasional Law . Volume 1 (2).

## SKRIPSI
Adilia, Dian. 2017. Sengketa Pulau Takeshima  (Dokdo)  Antara  Jepang dan  Korea  Selatan  Dalam  Prespektif Realisme . Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan  Internasional.  Universitas Pasundan. Aldean,  Tegar.  2015. Dampak  Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima Korea Selatanan-Jepang Terhadap Perkembangan Hallyu Di Jepang Tahun 2012-2015 . Universitas Komputer Indonesia Bandung. Adnyana, Kadek Try Suka. 2018. Penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku  Antara  Cina  dan  Jepang Dalam Perspektif Hukum Internasional . Skripsi Jurusan Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha.

## INTERNET

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
Admin.  2016. Ketentuan  Intervensi  Dalam
Piagam PBB . https://www.suduthukum.com/2016/12/ ketentuan-intervensi-dalam-piagam- pbb.html (Diakses
tanggal
14
November 2018).
Historia.  2010. Sengketa  Masa  Lalu . https://historia.id/mondial/article s/sengketa-masa-lalu-DORX6 (Diakses  tanggal  17  Desember 2018).
Kompas.  2012. Sengketa  Dibawa  ke ICJ . https://internasional.kompas.co m/read/2012/08/12/032001441/ sengketa.dibawa.ke.ICJ (Diakses  tanggal  20  Desember 2018).
Kompasiana. 2013. Asia Timur Memanas ,  Jepang  Klaim  Pulau Dokdo Milik
Korea. https://www.kompasiana.
com/lakeisha/552a1c57f17e61a b5cd623ce/asia-timur- memanas-jepang-klaim-pulau- dokdo-milik-korea (Diakses tanggal 8 Januari 2019).

## BAHAN PEMBELAJARAN
Geraldi , Aldo  Rico.  2017. Mata  Kuliah Hukum Laut Internasional . Dipersentasikan pada hari senin tanggal 18 September 2017.

## INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
United Nations . 1982. United Nations Convention  Of  The  Law  Of  The  Sea
(UNCLOS).
Peach  Treaty .  1951. San  Fransisco  Peace Treaty on 8 th September 1951
Montevideo  convention  1993  of  State  Rights and Obligations