-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702

## SENGKETA HAK GARAP DAN PENGUASAAN TANAH DI KALICARI SEMARANG  (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013)

## Pinanti Mega Dewanti, Sukirno
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
A  dispute  between  the  Plaintiff  and  the  Government  of  Semarang  City  on  the  issuance  of  the Decree  of  Mayor  of  Semarang,  Number:  143/285/2002  on  Determination  of  Land  of  Former Bengkok  and  Building  of  Asset  of  Kelurahan  Being  Semarang  City  Government's  Asset.  The problems  that  arise  in  this  writing  is  how  the  legitimacy  of  the  release  of  land  rights  and compensation  claim  based  on  the  Supreme  Court  Decision  Number  153  PK  /  TUN  /  2013 whether has provided legal certainty for the owner. The conclusion of this legal writing, that  the Panel of Judges is negligent in observing the validity of arable land in deciding cases that give the  decision  of  the  cancellation  of  the  Decree  of  Mayor  of  Semarang  Number  143/285/2002 dated September 12, 2002, concerning Determination of Land of Bengkok and Building of Asset of Village to Government's Asset Semarang City because Ny. Murdyaningsih has not been able to  prove  the  origin  of  the  land  that  became  the  case  according  to  the  prevailing  laws  and regulations.
Keywords : Land Dispute, Right to Develop Land and Mastery Land.

## Abstrak
Sengketa  antara  Penggugat  dengan  Pemerintah  Kota  Semarang  atas  di  terbitkannya Surat  Keputusan  Walikota  Semarang,  Nomor:  143/285/2002  tentang  Penetapan  Tanah  Bekas Bengkok  dan  Bangunan  Aset  Kelurahan  Menjadi  Aset  Pemerintah  Kota  Semarang. Permasalahan  yang  timbul  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  keabsahan  pelepasan  hak dan  ganti  kerugian  tanah  garapan  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153 PK/TUN/2013  apakah  telah  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemiliknya.  Kesimpulan  dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim lalai dalam mencermati mengenai keabsahan tanah garapan dalam memutus perkara yang memberi putusan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang  Nomor  143/285/2002  tanggal  12  September  2002,  tentang  Penetapan  Tanah  Bekas Bengkok  dan  Bangunan  Aset  Kelurahan  Menjadi  Aset  Pemerintah  Kota  Semarang  karena  Ny. Murdyaningsih  belum  dapat  membuktikan  asal-usul  tanah  yang  menjadi  perkara  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Garap dan Penguasaan.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  keberadaannya  untuk  kelangsungan hidup  umat  manusia  adalah  tanah.  Tanah  merupakan  kebutuhan  hidup  manusia  yang  sangat
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702
mendasar.  Seluruh  kegiatan  manusia  dilakukan  di  atas  tanah,  karena  itu  semua  orang  tidak akan terlepas dari tanah semasa hidupnya.
Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari  segi  individu  maupun  dampak  bagi  orang  lain.  Untuk  mencegah  masalah  tanah  tidak sampai  menimbulkan  konflik  kepentingan  dalam  masyarakat,  diperlukan  pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah (Saleh, 1982).
Di Jalan Supriyadi Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang d/h dk Kalicari Kelurahan  Sendangguwo  Kecamatan  Semarang  Timur  Kodya  Dati  II  Semarang  terdapat sebidang  tanah  yang  semula  merupakan  tanah  garapan.  Tanah  garapan  tersebut  lalu  beralih dengan cara diganti rugikan sebanyak dua kali terakhir kepada Murdyaningsih yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Sendangguwo.
Bahwa diatas tanah tersebut terpasang papan yang bertuliskan Surat Keputusan Walikota Semarang,  Nomor:  143/285/2002  tentang  Penetapan  Tanah  Bekas  Bengkok  dan  Bangunan Aset  Kelurahan  Menjadi  Aset  Pemerintah  Kota  Semarang.  Surat  keputusan  ini  didasarkan kepada Daftar Mutasi Tanah Eks Bengkok Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.   Surat keputusan ini kemudian digugat oleh Ny. Stephanie Rahardja dan Ny. Murdyaningsih lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
Menurut Penggugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 143/285/2002,  tanggal  12  September  2002  telah  melanggar  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik, yaitu melanggar asas profesionalitas. Sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang  untuk  membatalkan  Surat  Keputusan  Walikota Semarang  Nomor:  143/285/2002,  tanggal  12  September  2002,  tentang  Penetapan  Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang.
Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 37/G/2012/PTUN.Smg.  Majelis  Hakim  mempertimbangan  bahwa  Penggugat  harus  dapat membuktikan  menguasai  fisik  atas  tanah  yang  menjadi  bagian  dari  objek  sengketa  dalam perkara ini dan penguasaan atas tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa berdasarkan rechtitel (alas hak) yang sah menurut hukum.
Menurut  Majelis  Hakim  berdasarkan  fakta-fakta  persidangan  Penggugat  dan  Penggugat Intervensi  belum  dapat  membuktikan  dasar  penguasaannya  (rechtitelnya)  menurut  hukum, yang  mana  hal  ini  berarti  Penggugat  dan  Penggugat  Intervensi  tidak  cukup  membuktikan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702
adanya  hubungan  kausal  antara  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  dengan kerugian/kepentingannya. Maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kepentingan Penggugat dan  Penggugat  Intervensi  untuk  mengajukan  gugatan  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara seperti  dimaksudkan  ketentuan  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  tidak  terpenuhi,  sehingga  gugatan  penggugat  dan  penggugat  intervensi  dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Penggugat dan Penggugat Intervensi merasa tidak  puas dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor: 87/B/2013/PT.TUN.SBY.  Hakim  memutus  berbeda  dengan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Semarang. Bahwa dalam upaya banding ini, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  tingkat  pertama  atas  eksepsi  tersebut, utamanya  atas  eksepsi  terhadap  kepentingan  Penggugat  Intervensi/Pembanding  dengan pertimbangan  yang  pada  pokoknya  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  di  persidangan  dikaitkan dengan  fakta  hukum  yang  ada,  Penggugat  Intervensi/Pembanding  dalam  persidangan  dapat membuktikan  dasar  penguasaannya  (rechtitelnya)  menurut  hukum  terhadap  tanah  yang termaksud dalam obyek sengketa, sebagaimana ternyata dari bukti – bukti berupa Surat Ganti Rugi  Tanah  Garapan  antara  Rasimin  dengan  Murdyaningsih,  tertanggal  14  Juni  1984  dan Surat Muhadi tertanggal 24 Pebruari 1986  yang ditujukan kepada Ibu Murdyaningsih. Maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan unsur kepentingan Penggugat Intervensi/Pembanding untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara seperti dimaksudkan  ketentuan  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah  terpenuhi  dan  karenanya  Surat  Keputusan  Walikota  Semarang  Nomor:  143/285/2002 tanggal  12  September  2002  sepanjang  menyangkut  tanah  atas  nama  Penggugat  Intervensi adalah batal atau tidak sah.
Sesudah  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  tersebut  yaitu  Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 87/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 16 Juli  2013,  pihak  dari  Walikota  Semarang  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali, karena menganggap adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan berakibat fatal dalam suatu  putusan.  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  153  PK/TUN/2013,  hakim menolak permohonan peninjauan kembali pihak Walikota Semarang atas putusan Pengadilan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan  Bangunan  Aset  Kelurahan  Menjadi  Aset  Pemerintah  Kota  Semarang.  Dalam pertimbangan  hukumnya  alasan  peninjauan  kembali  tidak  dibenarkan  karena  putusan  judex juris  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undnagan  yang  berlaku  dan  tidak terdapat  kekhilafan/kekeliruan.  Bahwa  menurut  Majelis  Hakim,  Keputusan  Tata  Usaha Negara  in  litis  telah  terdapat  hak  garap  atas  tanah  sejak  tahun  1984  yang  diperoleh  dengan peralihan  hak  berdasarkan  ganti  rugi  dari  penggarap  terdahulu  dan  Keputusan  Tata  Usaha objek  sengketa  diterbitkan  dengan  melanggar  asas  audi  et  alteram  partem  serta  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan.
Berdasarkan  contoh  sengketa  di  atas  dapat  disimpulkan  begitu  besarnya  pengaruh  tanah bagi  kehidupan  manusia,  maka  banyak  orang  yang  akan  selalu  berusaha  memiliki  dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka timbul banyak permasalahan tentang tanah. Masalah  pertanahan  bukan  saja  merupakan  suatu  masalah  yang  hanya  mempunyai  satu  segi atau  sisi  saja,  tetapi juga  merupakan  suatu  masalah  bersifat lintas  sektoral,  sehingga  apabila tidak  ditangani  secara  cermat,  teliti  dan  profesional  dapat  menimbulkan  berbagai  benturan kepentingan.  Benturan  kepentingan  ini,  antara  lain  disebabkan  karena  tidak  jelasnya hubungan  antara  pihak-pihak  yang  menguasai  atau  menggarap  tanah  garapan  yang  belum diselesaikan oleh pemerintah, sedangkan di lain pihak kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat  dan  kritis.  Permasalahan-permasalahan  yang  timbul  terkait  kepemilikan  dan penguasaan tanah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang dijadikan penulisan  hukum  dengan  judul  “Sengketa  Hak  Garap  dan  Penguasaan  Tanah  Di  Kalicari Semarang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013)”.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  dengan  spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya berupa data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Keabsahaan  Pelepasan  Hak  Dan  Ganti  Kerugian  Tanah  Garapan  Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 Pk/Tun/2013
Sengketa tanah garapan yang muncul di Kota Semarang sampai kepada tingkat kasasi disebabkan karena adanya ketidakpastian hubungan hukum para penggarap dengan obyek
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
tanah  yang  telah  lama  dikuasai  dan  digarap  serta  dimanfaatkan  sebagai  salah  satu bagian dari kehidupan.
Pertimbangan  hukum  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153  PK/TUN/2013 telah menyatakan bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan  Judex  Juris  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  dan  tidak  terdapat  kekhilafan/kekeliruan  yang  nyata  dengan  pertimbangan,  dan amar  putusannya  menolak  permohonan  PK  yang  diajukan  Walikota,  maka  pertimbangan hukum  pada  tingkat  banding  yaitu  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya Nomor  87/B/2013/PT.TUN.Sby  tanggal  16  Juli  2013  yang  menjadi  dasar  keabsahan pelepasan hak, yaitu:
a. Berdasarkan  bukti-bukti  di  persidangan  dikaitkan  dengan  fakta  hukum  yang  ada, Penggugat  Intervensi/Pembanding  dalam  persidangan  dapat  membuktikan  dasar penguasaannya  (rechtitelnya)  menurut  hukum  terhadap  tanah  yang  termaksud  dalam obyek sengketa sebagaimana ternyata dari bukti – bukti berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan antara Rasimin dengan Murdyaningsih, tertanggal 14 Juni 1984 (bukti P.Int - 3 fotokopi  sesuai  dengan  aslinya)  dan  Surat  Muhadi  tertanggal  24  Pebruari  1986  yang ditujukan kepada Ibu Murdyaningsih, perihal : Pemberitahuan (bukti P.Int  - 4 fotokopi sesuai  dengan  aslinya),  maka  unsur  kepentingan  Penggugat  Intervensi/Pembanding untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi.
b. Dari  segi  prosedur  sebelum  diterbitkan  keputusan  obyek  sengketa  terhadap  pihak Penggugat  Intervensi/Pembanding  tidak  didengar  keterangannya  dan  diberikan kesempatan  untuk  membela  kepentingannya  sedangkan  sebelum  diterbitkan  keputusan obyek  sengketa  atas  tanah  dimaksud  telah  terdapat  hak  garap  yang  dipegang  oleh Penggugat  Intervensi/  Pembanding;  Bahwa  terhadap  tanah  dimaksud  dalam  keputusan obyek  sengketa  ternyata  Penggugat  Intervensi/Pembanding  telah  memiliki  hak  garap atas tanah dimaksud dalam keputusan obyek sengketa tersebut.
c. Bahwa  sejak  tahun  1984  yang  diperoleh  dengan  peralihan  hak  dengan  ganti  rugi  dari Rasimin  sebagai  penggarap  terdahulu,  yang  peralihannya  diketahui  oleh  Kepala Kelurahan  Sendangguwo  (bukti  P1  s/d  P4);  dan  walaupun  keputusan  obyek  sengketa diterbitkan  tanggal  12  September  2002  namun  Penggugat  Intervensi/Pembanding  baru mengetahuinya  tahun  2012,  sedangkan  pada  saat  Penggugat  Intervensi/Pembanding memasang papan tulisan ” Dijual ” sama sekali tidak melihat adanya papan dari pihak Tergugat/Terbanding  tentang  adanya/terbitnya  Keputusan  obyek  sengketa  ;  Bahwa
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702
dengan  demikian  maka  Majelis  Hakim  tingkat  banding  berpendapat  bahwa  dari  segi prosedur penebitran keputusan obyek sengketa tersebut melanggar azas audi et alter am partem dari Azas-azas umum pemerintahan yang baik.
d. Penerbitan  keputusan  obyek  sengketa  oleh  Tergugat/Terbanding  ada  cacat  yuridis sehingga  terhadap  gugatan  Penggugat  Intervensi/Pembanding  harus  dikabulkan seluruhnya
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menurut  pendapat  penulis  terjadinya  Sengketa  tanah garapan tersebut dipengaruhi atau dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang sangat mendasar terhadap  peristiwa  tersebut,  diantaranya  yang  menjadi  persoalan  pokok  adalah  Pertama, dasar pemberian atau riwayat perolehan dan penguasaan tanah sebagai sumber pemberian. Kedua, penelantaran penguasaan tanah.
Oleh  karena  itu  terdapat  kelalaian  yang  dilakukan  Majelis  Hakim  dalam  mencermati mengenai  keabsahan  pelepasan  hak  dan  ganti  kerugian  atas  tanah  garapan  berdasarkan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153  PK/TUN/2013  karena  setiap  pelaksanaan penyelesaian  sengketa  tanah,  Majelis  Hakim  seharusnya  mempertimbangkan  mengacu kepada  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pertanahan  sehingga  putusan  yang diputus tidak menimbulkan masalah atau sengketa baru.
2. Akibat Hukum  Terhadap Tanah  Garapan Berdasarkan Putusan Mahkamah  Agung Nomor 153 PK/TUN/2013
Putusan  hakim  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu  perkara  atau sengketa  antara  para  pihak.  Pendapat/pertimbangan/pernyataan  hakim  yang  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  dan  kemudian  diucapkan  oleh  hakim  di  persidangan  haruslah memiliki  kesamaan.  Suatu  putusan  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  pasti  atau  tetap (krach van gewijsde) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia.
Bahwa  mulanya  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang  Nomor 37/G/2012/PTUN.Smg  tanggal  5  Februari  2013  yang  menyatakan  gugatan  tidak  dapat diterima atau tetap menyatakan sah dan  berlaku Surat Keputusan Walikota Semarang No. 143/285/2002 tertanggal 12 September 2002 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
a. Berdasarkan  bukti-bukti  di  persidangan  dikaitkan  dengan  fakta  hukum  yang  ada,  oleh karena  Penggugat  dan  Penggugat  Intervensi  tidak  menguasai  langsung  tanah  yang menjadi  bagian  dari  objek  sengketa  a  quo  dan  terhadap  surat-surat  tanah  tersebut kesemuanya  masih  dipertentangkan  oleh  Para  Pihak,  maka  Majelis  Hakim
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702
berkesimpulan bahwa dalam sengketa ini terdapat masalah kepemilikan sehingga harus ditetapkan terlebih dahulu pihak yang berhak atas tanah a quo melalui peradilan umum. b. Penggugat  dan  Penggugat  Intervensi  belum  dapat  membuktikan  dasar  penguasaannya (rechtitelnya)  menurut  hukum,  yang  mana  hal  ini  berarti  Penggugat  dan  Penggugat Intervensi  tidak  cukup  membuktikan  adanya  hubungan  kausal  antara  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  digugat  dengan  kerugian/kepentingannya.  maka  terhadap  eksepsi- eksepsi Tergugat selebihnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya
Kemudian amar putusan tersebut dianulir oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  Nomor  87/B/2013/PT.TUN.Sby  tanggal  16  Juli  2013  yang  pada  pokoknya menyatakan bahwa Ny. Stephanie Rahardja dan Murydaningsih dapat membuktikan dasar penguasaannya (rechtitelnya) menurut hukum terhadap tanah yang termaksud dalam obyek sengketa  dan  tanah  garapan  miliknya  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang sebagai aset melalui Surat Keputusan Walikota Semarang No. 143/285/2002 tertanggal 12 September  2002  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  mereka  selaku  pemilik  tanah  garapan yaitu Murdyaningsih. Lalu permohonan kasasi atas putusan tingkat banding yang diajukan oleh  Walikota  Semarang  tersebut  ditolak  melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153 PK/TUN/2013 dengan pertimbangan bahwa:
1) Alasan-alasan  Peninjauan  Kembali  tidak  dapat  dibenarkan  karena  Putusan  Judex  Juris sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku, dan tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan.
2) Keputusan tata usaha negara in litis telah terdapat hak garap atas tanah sejak tahun 1984 yang  diperoleh  dengan  peralihan  hak  berdasarkan  ganti  rugi  dari  Rasimin  sebagai penggarap terdahulu dan obyek sengketa yang diterbitkan adalah melanggar asas audi et alteram  partem  dan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AAUPB)  khususnya Asas Kecermatan.
3) Alasan Peninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf  f  UU  No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009
Oleh  karena  itu  Akibat  hukum  dari  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153 PK/TUN/2013 telah memberikan kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada upaya hukum lain.  Ny.  Stephanie  Rahardja  dan  Murydaningsih  dapat  membuktikan  dasar penguasaaannya  (rechitelnya)  namun  bukan  dasar  kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
sehingga  status  tanah  garapan  sepenuhnya  saat  ini  dalam  penguasaan  Ny.  Stephanie Rahardja dan Ny. Murdyaningsih, dengan itu Walikota Semarang tidak dapat menetapkan kembali  atau  tidak  dapat  menyatakan  tanah  garapan  tersebut  sebagai  asetnya  atau  milik Pemerintah Kota Semarang.
3. Kepastian  Hukum  Penyelesaian  Perkara  Sengketa  Tanah  Garapan  Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 Pk/Tun/2013
Kepastian  hukum  melalui  penerapan  hukum  oleh  hakim  yang  ada  dalam  putusan hakim  merupakan  hasil  penilaian  dalam  fakta-fakta  di  persidangan  yang  harus  sesuai dengan  masalah  yang  terjadi  dan  berkembang.  Sebuah  kepastian  hukum  yang  tertuang dalam putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.(Wantu, 2012)
Berdasarkan  uraian  mengenai  kepastian  hukum  tersebut,  penyelesaian  perkara sengketa  tanah  garapan  antara  Murdyaningsih  dengan  Pemerintah  Kota  Semarang merupakan  jenis  kepastian  hukum  oleh  hukum.  Hukum  dalam  hal  ini  adalah  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  153  PK/TUN/2013  yang  telah  memberikan  justifikasi  atau pembenaran terhadap pertimbangan dan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/B/2013/PT.TUN.Sby. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  yaitu  setiap  putusan  yang  pada prinsipnya terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum baik banding atau kasasi. Termasuk  putusan  banding  dan  kasasi  yang  telah  melampaui  tenggang  waktu  dengan sendirinya telah melekat sifat kekuatan hukum yang tetap.
Menurut  analisis  penulis,  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153  PK/TUN/2013 belum  memberikan  kepastian  hukum  tentang  masalah  tanah  garapan  tersebut  khususnya terhadap  status  tanah  yang  dimiliki  oleh  Penggugat  Intervensi/Pembanding/Termohon Peninjauan  Kembali  II  yang  berupa  Surat  Ganti  Rugi  Tanah  Garapan  antara  Rasimin dengan Murdyaningsih tertanggal 14 Juni 1984.
Dengan  demikian,  penulis  tidak  sependapat  dengan  pertimbangan  hakim  dalam Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  87/B/2013/PT.TUN.Sby  yang memberi  putusan  pembatalan  Surat  Keputusan  Walikota  Semarang  Nomor  143/285/2002 tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan  Menjadi  Aset  Pemerintah  Kota  Semarang  karena  Ny.  Murdyaningsih  karena terhadap objek sengketa tersebut kesemuanya masih dipertentangkan oleh Para Pihak
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## D. Simpulan
1. Terdapat kelalaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam mencermati mengenai keabsahan pelepasan  hak  dan  ganti  kerugian  atas  tanah  garapan  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 karena setiap pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, Majelis  Hakim  seharusnya  mempertimbangkan  mengacu  kepada  peraturan  perundang- undangan di bidang pertanahan sehingga putusan yang diputus tidak menimbulkan masalah atau sengketa baru.
2. Akibat  hukum  dari  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  153  PK/TUN/2013  telah memberikan  kekuatan  hukum  yang  tetap dan  tidak ada  upaya  hukum  lain.  Ny.  Stephanie Rahardja  dan  Murydaningsih  dapat  membuktikan  dasar  penguasaaannya  (rechitelnya) namun  bukan  dasar  kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  sehingga  status  tanah  garapan sepenuhnya  saat  ini  dalam  penguasaan  Ny.  Stephanie  Rahardja  dan  Ny.  Murdyaningsih, dengan  itu  Walikota  Semarang  tidak  dapat  menetapkan  kembali  atau  tidak  dapat menyatakan tanah garapan tersebut sebagai asetnya atau milik Pemerintah Kota Semarang.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 belum dapat memberikan kepastian hukum  tentang  masalah  tanah  garapan  tersebut  khususnya  terhadap  status  tanah  yang dimiliki  oleh  Penggugat  Intervensi/Pembanding/Termohon  Peninjauan  Kembali  II  yang berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan antara Rasimin dengan Murdyaningsih tertanggal 14 Juni 1984 karena terhadap objek sengketa tersebut kesemuanya masih dipertentangkan oleh Para Pihak

## DAFTAR PUSTAKA
Saleh, K. Wantijk. 1982. Hak Anda Atas Tanah . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Wantu, France M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan  Hakim  di  Peradilan  Perdata .  Jurnal  Dinamika  Hukum  Vol.  2  No.  3 September 2012.