https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 135

## Akuntansi dan Manajemen
Vol. 18, No. 1, 2023, Hal. 135-149
Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perilaku Pengambilan Risiko dan Penghindaran Pajak

## Pada Perbankan Syariah Di Indonesia
Luciana Luthan 1 , Ihsani Mazelfi 2
1 Departemen Akuntansi, Universitas Andalas Padang Email: lucianaluthan@eb.unand.ac.id
2 Departemen Akuntansi, Universitas Andalas Padang Email: ihsanimazelfi@eb.unand.ac.id

## ABSTRACT
Sharia Supervisory Board (DPS)  in sharia banking plays an important role in supervising the activities of sharia banking to make sure that the bank can be free from usury (interest), gharar (unclear contract), and maisir (speculation). DPS in Islamic banks is expected to make Islamic banks more obedient to the rules. This study  examines the  effect  of  the  DPS  characteristics  on  risk-taking and  tax  avoidance  behavior  in Indonesian Islamic banking from 2010-2019. The characteristics studied included DPS financial expertise and the number of DPS meetings. Financial expertise is measured by the number of DPS who have expertise in finance. The research method used is multiple linear regression. The test results show that the number of DPS who are financial experts does not affect risk-taking behavior at Islamic banks. In contrast, the number of  DPS  meetings  positively  affects  Islamic  bank  risk-taking.  Then  the  number  of  DPS  who  are  financial experts has a positive effect on tax avoidance at Islamic banks while the number of DPS meetings has no effect on tax avoidance at Islamic banks. The results of this study can be used as determinant to issue policies related to DPS responsibilities to maximize its role as a supervisory board in tax avoidance and risk taking. Keywords : Sharia Governance, characteristics of the Sharia Supervisory Board, Risk Taking Behavior, Tax Avoidance

## ABSTRAK
DPS dalam perbankan syariah berperan dalam mengawasi setiap aktifitas perbankan syariah agar bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan akad) dan maisir (spekulasi). Keberadaan DPS di bank syariah diharapkan  membuat  bank  syariah  menjadi  lebih  taat  pada  aturan  dan  syariat  Islam.  Penelitian  ini menguji pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap perilaku pengambilan risiko dan penghindaran pajak pada perbankan syariah Indonesia tahun 2010-2019. Karakteristik yang diteliti terdiri atas keahlian keuangan DPS dan jumlah rapat DPS. Keahlian keuangan diukur dengan jumlah DPS yang  memiliki  keahlian  di  bidang  keuangan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  regresi  linear berganda.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  jumlah  DPS  yang  ahli  keuangan  tidak  berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah sedangkan jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko bank syariah. Kemudian jumlah DPS yang ahli keuangan berpengaruh positif terhadap  penghindaran  pajak  pada  bank  syariah  sedangkan  jumlah  rapat  DPS  tidak  berpengaruh terhadap  penghindaran  pajak  pada  bank  syariah.    Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk mengeluarkan kebijakan yang berhubungan denaan tanggungjawab DPS sehingga dapat memaksimalkan perannya sebagai dewan pengawas dalam mengawasi penghindaran pajak dan pengambilan risiko.
Kata kunci : Tata Kelola Syariah, karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Perilaku Pengambilan RIsiko, Penghindaran Pajak.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
136

## Pendahuluan
Dalam  menjalankan  kegiatan  operasional,  manajemen  perbankan  seringkali dihadapkan  pada  konflik  kepentingan.  Tujuan  jangka  panjang  perusahaan  untuk menjaga  keberlangsungan  ( going  concern )  bank  dan  memaksimalkan  kekayaan pemegang  saham  seringkali  bertabrakan  dengan  kepentingan  pribadi.  Manajemen cenderung mengejar pencapaian jangka pendek yaitu berupa laba yang tinggi ketika penilaian kinerja manajemen didasarkan pada pencapaian laba [10].
Sektor  perbankan  berkaitan  erat  dengan  pengambilan  risiko.  Stabilitas perbankan sangat ditentukan oleh kemampuan bank dalam mengelola risiko ini. Tidak sedikit manajemen bank melakukan pengambilan risiko yang agresif sebagai upaya memperoleh  target  pembiayaan  jangka  pendek  guna  mencapai  kinerja  yang diharapkan  oleh  pemegang  saham.  Selain  itu  terdapat  pula  aktivitas  penghindaran pajak  ( tax  avoidance )  yang  sering  dilakukan  karena  pajak  yang  dibayarkan  kepada pemerintah merupakan biaya yang dapat mengurangi laba bersih bank.
Untuk meminimalisir konfilik kepentingan dan mewujudkan tujuan, maka diperlukan tata kelola perusahaan ( corporate governance ). Tata kelola menyediakan struktur yang menentukan  tujuan  perusahaaan,  menentukan  alat  yang  digunakan  untuk mewujudkan  tujuan  tersebut  serta  untuk  melaksanakan  pengawasan  atas  kinerja perusahaan.  Tata  kelola  di  perbankan  terdiri  atas  beberapa  organ  yang  saling bersinergi yang terdiri atas direktur (manajemen), dewan komisaris dan komite audit. Khusus untuk perbankan syariah,  terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ  tambahan  yang  sangat  penting.  Keberadaan  DPS  berperan  dalam  mengawasi perbankan  jalannya  operasional  bank  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  peraturan yang berlaku.
Memahami peran DPS dan dampaknya terhadap pengawasan di bank syariah sangatlah  penting.  Namun  masih  sedikit  penelitian  yang  membahas  tentang  hal  ini. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  karakteristik  DPS  terhadap perilaku pengambilan risiko dan penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia. Keberadaan DPS pada bank syariah diharapkan dapat mengendalikan moral dan etika pelaku bank syariah.
Urgensi Penelitian ini adalah bahwa dengan memahami karakteristik DPS, bank syariah dapat meningkatkan efektifitas peran DPS sebagai bagian dari struktur tata kelola. Pemegang saham bank dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memilih anggota/ulama  DPS,  dan  mengoptimalkan  perannya  untuk  meningkatkan akuntabilitas  bank  syariah.  Penelitian  kali  ini  fokus  pada  karakteristik  DPS  yaitu keahlian keuangan DPS dan jumlah rapat DPS terhadap perilaku pengambilan risiko dan  penghindaran  pajak  di  bank  syariah.  Karakteristik  ini  dipilih  karena  keahlian keuangan  DPS  dapat  mencerminkan  kemampuan  DPS  dalam  memahami  kondisi operasional  dan  keuangan  bank  dan  jumlah  rapat  DPS  dapat  mencerminkan banyaknya waktu yang dihabiskan DPS untuk mengurus bank syariah.
Terdapat beberapa penelitian yang pernah menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko di bank syariah. Alman [1] melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
137 syariah dan menemukan bahwa pengaruh jumlah DPS, keanggotaan ganda DPS, dan perubahan  struktur  DPS  dalam  satu  tahun  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku pengambilan  risiko  pada  bank  syariah.  W.Waemustafa  &  A.Abdullah  [28]  menguji pengaruh skor efektifitas DPS dan remunerasi terhadap perilaku pengambilan risiko dan  menemukan  bahwa  skore  efektifitas  DPS  tidak  berpengaruh  terhadap  perilaku pengambilan  risiko,  sedangkan  remunerasi  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku pengambilan  risiko.  Mollah  &  Skully  [21]  menguji  pengaruh  jumlah  DPS  sebagai variabel  moderasi  terhadap  perilaku  pengambilan  risiko  dan  menemukan  bahwa jumlah DPS berpengaruh negative  terhadap perilaku pengambilan risiko. Penelitian yang  menguji  pengaruh  karakteristik  DPS  terhadap  penghindaran  pajak  juga  tidak banyak, Arinta  [2] menguji pengaruh keahlian keuangan DPS dan jumlah rapat DPS terhadap  penghindaran  pajak  dan  menemukan  bahwa  keahlian  keuangan  DPS  dan jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Teori Agensi dan Tata kelola ( Corporate Governance )
Perkembangan tata kelola berangkat dari teori keagenan ( agency theory) [16]. Teori ini  menggambarkan  hubungan  antara  pemegang  saham  sebagai  prinsipal  dan manajemen  sebagai  agen.  Manajemen  bertanggungjawab  kepada  pemegang  saham atas  semua  pekerjaannya  dalam  operasional  perusahaan,  dengan  tujuan meningkatkan nilai kekayaan pemegang saham. Peningkatan nilai ini biasanya diukur dengan  tingginya  tingkat  laba  perusahaan.  Sehingga  laba  sering  dijadikan  ukuran penilaian kinerja manajemen.
Dalam  menjalankan  perannya  sebagai  agen,  seringkali  manajemen  yang memiliki  informasi  yang  lebih  banyak  dibanding  prinsipal.  Hal  ini  mengakibatkan terjadinya  ketidaksimetrian  informasi.  Ketidaksimetrisan  informasi  menimbulkan konflik  kepentingan  di  dalam  tubuh  manajemen.  Tujuan  utama  manajemen meningkatkan  nilai  kekayaan  pemegang  saham  dengan  ukuran  kinerja  tingginya tingkat laba, seringkali disalahgunakan. Pencapaian tingkat laba tertentu belum tentu dapat menjamin kesuksesan perusahaan dan tercapainya keberlanjutan perusahaan ( going concern ). Tingginya tingkat laba semata-mata hanya pencapaian jangka pendek yang diatur sedemikian rupa, agar manajemen dianggap dapat memenuhi target tahun berjalan.
Praktek tata kelola dikembangkan agar dapat mengatasi konflik kepentingan ini sehingga dapat melindungi pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Menurut OECD [22] tata kelola melibatkan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan,  anggota  dewan,  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. Tata kelola menyediakan struktur yang menentukan tujuan perusahaaan, menentukan alat  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  serta  untuk  melaksanakan pengawasan atas kinerja manajemen.
Prinsip-prinsip  tata  kelola  terdiri  atas  transparansi  (keterbukaan), akuntabilitas,  responsibilitas  (tanggungjawab),  profesionalisme  dan  kewajaran ( fairness) .  Untuk  mewujudkan  tercapainya  prinsip-prinsip  ini,  maka  disusunlah struktur tata kelola yang harus dimiliki oleh setiap perusaahan, yaitu terdiri atas organ
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
138 utama yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), komisaris dan dewan direksi,  kemudian  organ  pendukung  yang  terdiri  atas  komite-komite,  sekretaris perusahaan, dan auditor internal.

## Tata Kelola Bank Syariah
Bagi perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan aturan islam, tata kelola tidak sebatas  pertanggungjawaban  kepada  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan namun  juga  kepada  Allah  SWT  [15].  Seorang  muslim  percaya  bahwa  aturan  hidup sesuai ajaran al quran dan sunnah mengendalikan seluruh aspek kehidupannya [12]. Dari dasar inilah kemudian prinsip tata kelola pada bank syariah menjadi lebih lengkap meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, profesionalisme, kewajaran dan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah ( compliance to shariah principle ) [25]. Lengkapnya prinsip tata kelola ini diharapkan dapat melindungi seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah serta etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.
Pada  perbankan  syariah,  terdapat  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  DPS merupakan  organ  tambahan  yang  sangat  penting.  DPS  berperan  dalam  mengawasi perbankan  jalannya  operasional  bank  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  peraturan yang berlaku. DPS mengawasi setiap aktifitas perbankan syariah agar bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan akad) dan maisir (spekulasi). Keberadaan DPS di bank syariah diharapkan membuat bank syariah menjadi lebih taat pada aturan dan syariat Islam.
Di Indonesia, implementasi tata kelola pada industri perbankan syariah diawasi oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Peraturan  Nomor  11/33/PBI/2009  [4]  tentang Pelaksanaan Tata kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan acuan  yang  digunakan  OJK  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  penerapan  tata kelola pada bank syariah. Peraturan ini merinci elemen tata kelola  pada perbankan syariah yang terdiri atas: (1) Dewan Komisaris, (2) Direksi, (3) DPS, dan (4) Komite- komite. DPS merupakan karakter spesifik dari tata kelola menurut pespektif Islam [1]. DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi  kegiatan  bank  agar  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah.  DPS  bersifat independen, dipilih dan disahkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

## Karakteristik Dewan Pengawas Syariah
Memahami karakteristik DPS penting karena akan menentukan efektifitas peran DPS. Penelitian  kali  ini  menyoroti  kompetensi  DPS  pada  bidang  syariah  mu’amalah  dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum serta jumlah rapat DPS dalam setahun, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengambilan risiko dan penghindaran pajak.
Seorang ulama DPS juga harus memiliki kompetensi khusus dibidangnya selain tentu saja memahami syariat Islam dengan baik. Terkait harus adanya kompetensi ini
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
139 diatur dengan jelas pada peraturan No:6/24/PBI/2004. Kompetensi yang dimaksud adalah  bahwa  ulama  yang  menjadi  anggota  DPS  haruslah  adalah  pihak-pihak  yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan dibidang  perbankan  dan  atau  keuangan  secara  umum.  Peraturan  ini  menjelaskan bahwa anggota DPS haruslah ulama yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan  memiliki  keahlian  di  bidang  perbankan  atau  keuangan.  Hal  ini  bertujuan  agar dalam  pengawasan,  DPS  dapat  memahami  kebijakan  keuangan  yang  diambil  oleh manajemen  perbankan  syariah  dengan  baik.  Selain  itu,  berdasarkan  Peraturan  No. 11/33/PB1/2009    mewajibkan  DPS  mengadakan  rapat  rutin  yang  diselenggarakan paling  kurang  satu  kali  dalam  satu  bulan  dengan  pengambilan  keputusan  rapat berdasarkan  musyawarah  mufakat.  Keberadaan  para  ulama  ini  dianggap  mampu membatasi manajemen untuk tidak mengambil tindakan yang beresiko ( risk averse ) dan  penghindaran  pajak  pada  bank  syariah.  DPS  sebagai  bagian  dari  struktur  tata kelola lebih digerakkan oleh etika dibandingkan keserakahan ( greed ) [20]. Sehingga, anggota dewan komisaris yang kuat akan mendukung pembatasan pengambilan risiko dan penghindaran pajak ketika berintegrasi dengan DPS yang secara religius memiliki sifat cenderung menghindari risiko [21].
Peraturan  mengenai  rapat  DPS  juga  diatur  dalam  Peraturan  No. 11/33/PB1/2009 Pasal 49 yang menyatakan bahwa rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu (1) kali dalam satu (1) bulan. Rutinnya rapat DPS memungkinkan berjalannya  diskusi  rutin  terkait  segala  hal  yang  harus  di  bahas  mengenaik  bank syariah.

## Perilaku Pengambilan Risiko di Perbankan Syariah
Surat edaran No 8/19/Dpbs [4] mengatur pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS terhadap perbankan syariah. Pada peraturan ini dijelaskan  detail  prosedur  yang  harus  dilakukan  DPS  dalam  mengawasi  aktifitas perbankan syariah. Dengan adanya peraturan ini, DPS memiliki otoritas mengawasi aktifitas  bank  syariah  dari  penetapan  hingga  ke  penerapan  SOP  dan  memiliki wewenang  dalam  mengawasi  perilaku  pengambilan  risiko  dan  penghindaran  pajak oleh pihak manajemen.

## Penghindaran Pajak
Penghindaran  pajak  merupakan  suatu  strategi  pajak  yang  bertujuan  untuk meminimalisir  laba  kena  pajak  badan  melalui  perencanaan  perpajakan,  baik  secara legal  maupun  ilegal.  Manajemen  memiliki  kencenderungan  melakukan  manajemen pajak  dengan  memanfaatkan  peluang  celah  peraturan  karena  adanya ketidakkonsistenan antara standar akuntansi keuangan dengan undang-undang pajak [9].  Penghindaran  pajak  ini  dilakukan  sebagai  upaya  manajemen  untuk  mencapai peningkatan laba guna mencapai target yan diharapkan pemegang saham [7].
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
140

## Latar belakang keahlian keuangan DPS dan Perilaku Pengambilan Risiko
Pengambilan  risiko  dapat  dipengaruhi  oleh  latarbelakang  karakteristik  manajerial, termasuk diantaranya latar belakang pendidikan [8]. Latar belakang pendidikan yang membentuk  keahlian  seseorang  dapat  menggambarkan  wawasan  dan  bakat  yang dimilikinya. Orang yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda akan memiliki kemampuan nalar berbeda dalam memecahkan sebuah persoalan. Dalam kaitannya dengan dewan, McNulty [18] menyatakan bahwa dewan yang memiliki serangkaian keterampilan yang luas dan memiliki pengalaman yang lebih besar akan berhati-hati dalam mengambil risiko karena pemahaman mereka yang baik tentang selera risiko organisasi. Oleh karena kompleksnya aktivitas di perbankan syariah maka diperlukan juga anggota DPS yang ahli di bidang keuangan, sehingga DPS tidak hanya memahami masalah syariah saja namun juga situasi ekonomi dan keuangan yang sedang dihadapi bank  syariah.  DPS  yang  ahli  keuangan  ini  diperlukan  agar  dapat  melakukan pengawasan  dan  memberikan  saran  yang  tepat  dan  terukur  kepada  bank  syariah sehingga dapat tanggungjawab mereka dengan lebih efektif [6].
Penelitian  terdahulu  yang  mengamati  pengaruh  keahlian  keuangan  terhadap perilaku  pengambilan  risiko,  masih  terbatas  pada  pengamatan  terhadap  dewan komisaris  di  institusi  keuangan  dan  perbankan  konvensional.  Peneliti  hanya menemukan  satu  penelitian  yang  mengamati  pengaruh  keahlian  keuangan  DPS terhadap perilaku pengambilan risiko yaitu yang dilakukan oleh Ramly & Nordin [26]. Peneliti ini melakukan penelitian terhadap 16 bank syariah di Malaysia selama tahun 2010-2015 dan menemukan bahwa keahlian keuangan DPS dapat mendorong bank syariah  untuk  meminimalisir  pengambilan  risiko.  Dengan  demikian,  hipotesis  yang perlu diuji adalah:
H 1 : keahlian keuangan dan akuntansi DPS berpengaruh terhadap pengambilan risiko pada perbankan syariah

## Latar belakang pendidikan keahlian keuangan DPS dan Penghindaran Pajak
Penghindaran  pajak  merupakan  sebuah  peluang  investasi  beresiko.  Manajemen menekan pembayaran pajak sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan laba demi mencapai tingkat laba yang diinginkan pemegang saham, meskipun tindakan tersebut belum tentu dibenarkan oleh pemegang saham [3]. Analisis perbandingan manfaat dan biaya menjadi dasar pertimbangan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena risikonya tidak kecil ketika nanti ditemukan sebagai sebuah kecurangan.
Tata  kelola  perusahaan  diharapkan  dapat  mengendalikan  tindakan penghindaran pajak. Unsur-unsur tata kelola yang ada pada perusahaan harus benar- benar  menjalankan  fungsinya  sebagai  pengawas.  Huang  &  Zhang  [13]  menyatakan bahwa  keahlian  keuangan  dapat  mendorong  dilakukannya  penghindaran  pajak dengan lebih agresif terutama ketika mekanisme pengawasan unsur-unsur tata kelola lemah.
Dalam  kaitannya  dengan  keberadaan  anggota  DPS  yang  memiliki  keahlian keuangan,  DPS  diharapkan  dapat  memperkuat  fungsi  pengawasan.  Pemahaman
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
141 keuangan dewan yang baik tentunya dapat menekan keagresifan penghindaran pajak [3]. Pemahaman terhadap kondisi ekonomi, keuangan atas transaksi bank syariah akan memudahkan DPS mendeteksi peluang penghindaran pajak yang mungkin terjadi. DPS melakukan  monitor  akan  kelayakan  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  sehingga dapat mencegah kerugian yang berdampak pada pemegang saham. Dari pemaparan diatas maka hipotesis yang perlu diuji adalah:
H 2 :  keahlian  keuangan  DPS  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  pada  bank syariah

## Jumlah Rapat DPS dan Perilaku Pengambilan Risiko
Rapat anggota dewan merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas tata kelola. Vafeas [27] juga berpendapat bahwa jumlah rapat dewan merupakan atribut dewan yang penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Walaupun jumlah rapat  tidak  menggambarkan  seluruh  aktivitas  DPS,  namun  waktu  yang  mereka habiskan  untuk  pengawasan  sangat  menentukan.  Semakin  sering  rapat,  seharusnya semakin banyak hal penting yang dapat dibahas dan masalah yang dipecahkan. Dalam kaitannya  dengan  pengambilan  risiko,  diharapkan  dengan  rutinnya  rapat  dewan, perilaku manajemen dalam mengambil risiko dapat dikendalikan. Dengan demikian, hipotesis yang perlu di uji adalah:
H 3 :  Jumlah  rapat  DPS  berpengaruh  terhadap  pengambilan  risiko  pada  perbankan syariah

## Jumlah Rapat DPS dan Penghindaran Pajak
Rutinnya rapat DPS diharapkan dapat menjadi kegiatan pengawasan yang baik untuk mencegah  terjadinya  penghindaran  pajak  oleh  manajemen.  Barros  &  Sarmento  [5] menyatakan bahwa semakin seringnya rapat dewan, maka dapat mengurangi utang pajak  perusahaan.  Menjaga  rendahnya  ETR  dapat  menjadikan  anggota  dewan  lebih tangguh  dan  fokus  sehingga  dapat  memantau  manajemen  untuk  tidak  oportunis dengan melakukan strategi penghidaran pajak. Dari pemaparan diatas maka hipotesis yang perlu diuji adalah:
H 4 : Jumlah rapat DPS berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank syariah
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Kerangka penelitian

## Gambar 1 Kerangka Penelitian

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara menganalisis data secara historis

## Populasi dan sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  Bank  Syariah  di  Indonesia.  Sampel  yang  digunakan adalah  bank  umum  syariah  di  Indonesia.  Sampel  dipilih  dengan  metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1) Bank umum syariah yang menyajikan laporan keuangan dari tahun 2010-2019.
2) Bank  Umum  Syariah  yang  menyajikan  laporan  tata  kelola  lengkap  berturut- turut  dari  tahun  2010-2019  sejak  aturan  berlakunya  peraturan  nomor 11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan  tata  kelola  perbankan  syariah  di Indonesia.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dari  bank syariah  di  Indonesia.  Data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian  meliputi  laporan keuangan yang terdiri dari laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan dari tahun 2010 sampai tahun 2019 yang diperoleh melalui situs web masing-masing bank syariah.

## Operasionalisasi Variabel

## Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah perilaku pengambilan risiko DPS dan penghindaran pajak. Perilaku pengambilan risiko merupakan variable yang  berkaitan  dengan  portofolio  pinjaman  bank  [1].  Pada  penelitian  kali  ini  log_z digunakan untuk mengukur perilaku pengambilan risiko [17], [20], [21].
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 143
CAR = Capital-to-asset ratio
ROA = Return on Asset
Volatility ROA = standar deviasi ROA
Untuk  penghindaran  pajak  diukur  dengan  rumus  Tarif  Pajak  Efektif  ( Effective  Tax Ratio ) [2], [3].

## 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐸𝑇𝑅) = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

## 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

## Variabel Independen
Ada dua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari: keahlian DPS di bidang keuangan [13], [19] dan jumlah rapat DPS [5] [26].
Pengujian hipotesis dengan bootstrapping
Bootstraping adalah suatu metode untuk menderivasikan estimasi yang kuat dari error standar dan interval kepercayaan untuk mengestimasi proporsi, rerata, median, odds ratio , koefisien korelasi atau koefisien regresi. Bootstrapping dapat digunakan untuk mengembangkan uji hipotesis. Bootstraping sangat berguna sebagai alternatif untuk estimasi parameter ketika ada keraguan dapat memenuhi asumsi klasik pada data [29]. Hal ini memungkinkan karena bootstrap berusaha untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang sifat estimator untuk parameter yang buruk [14].
Asumsi yang harus dipahami dalam bootstrapping adalah bahwa sampel yang dipilih  dalam  penelitian  merupakan  data  yang  memiliki  informasi  terbaik  tentang populasi.    Maka  data  ini  kemudian  digunakan sebagai  “populasi  pura - pura”  dalam bootstrapping . Dari data yang ada kemudian dilakukan pengambilan sampel berulang kali. Proses yang disebut dengan sample with replacement [29].  Proses ini memilih satu angka dari data, setelah angka tersebut dipilih, maka akan dikembalikan lagi pada data. Data  yang  dikembalikan  tersebut  akan  berpeluang  untuk  terpilih  lagi.  Peneliti dibolehkan untuk mengulang mengambil sampel yang sama, misalnya hingga 2000 kali, sehingga  dapat  memperoleh  sampel  hingga  2000.  Informasi  sampel  agregat  dari sampel bootstrap ini pada akhirnya akan membantu mendapatkan estimasi parameter populasi yang relatif akurat, misalnya rata-rata populasi.

## Analisis regresi linier berganda
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dengan persamaan sebagai berikut:
𝑅𝑇  =  𝛽 0 +  𝛽 1 𝐽𝐴𝐷𝑃𝑆  +  𝛽 2 𝐽𝑅𝐷𝑃𝑆 + 𝑒 (1)
𝑇𝐴 =  𝛽 0 +  𝛽 1 𝐽𝐴𝐷𝑃𝑆 + 𝛽 2 𝐽𝑅𝐷𝑃𝑆 + 𝑒 (2)
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
RT   = Perilaku Pengambilan risiko ( Risk Taking )
TA = Penghindaran Paja006B ( Tax Avoidance )
JADPS  = Jumlah DPS yang ahli keuangan JRDPS  = Jumlah Rapat DPS e = Error

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Penelitian
Obyek  penelitian  ini  adalah  11  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  yang  beroperasi  secara nasional,  terdaftar  di  Bank  Indonesia  &  Otoritas  Jasa  Keuangan  serta  melaporkan laporan  tahunan  maupun  laporan  tata  kelola  dalam  periode  2010 – 2019.  Data penelitian ini diperoleh dari website perbankan syariah. Data yang dibutuhkan terdiri atas:
1. Informasi perbankan syariah yang mengeluarkan laporan tahunan dan laporan tata kelola, dari tahun 2010-2019.
2. Informasi  jumlah  anggota  DPS  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  keuangan selama tahun 2010-2019.
3. Informasi jumlah rapat DPS selama satu tahun, dari tahun 2010-2019
Tabel 1 Gambaran Data Sampel Penelitian Deskripsi Data Jumlah Bank Syariah Jumlah Tahun Total Sampel Bank umum syariah yang terdapat di Indonesia dari tahun 2010-2019 14 10 140 Dikurangi data yang tidak tersedia 27 Sampel akhir Sebelum Bootstrap 113 Sampel akhir setelah bootstrap 2000
Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa total sampel yang berhasil didapatkan adalah sebanyak  113  sampel.  Sampel  kemudian  di bootstrapping karena  tidak  lulus  uji normalitas,  menjadi  total  2000  sampel.  Total  2000  sampel  ini  dihasilkan  melalui proses sample with replacement [29]. 113 sampel awal dianggap sebagai “populasi pura- pura” yang dianggap paling mewakili populasi yang ada. 113 data ini kemudian dipilih  secara  acak,  kemudian  dikembalikan  lagi  pada  data,  untuk  dipilih  kembali hingga 2000 kali, melalui bantuan SPSS.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
145
Pengaruh  Latar  Belakang  Keahlian  Keuangan  DPS  dan  Jumlah  Rapat  DPS terhadap Perilaku Pengambilan Risiko Bank Syariah

## Uji Normalitas
Sebelum  melakukan  pengujian  regresi  linear  berganda,  dilakukan  uji  asumsi  klasik diantaranya  uji  normalitas.  Uji  normalitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal.
Table 2 Hasil Uji Normalitas Jumlah Sampel 113 Kolmogorov-smirnov Z 0, 272
Berdasarkan  tabel  2  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  olahan  data  Kolmogrof Smirnov  dengan  model  unstandardized  didapatkan  nilai  0,  273  dengan  tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai uji signifikansi Kolmogrof Smirnov < 0, 05 maka dapat disimpulkan  bahwa  residual  perusahaan  bertumbuh  tidak  berdistribusi  normal. Karena  data  tidak  terdistribusi  normal,  maka  peneliti  memutuskan  untuk menggunakaan bootstrapping dalam melakukan regresi linear berganda.

## Regresi Linear Berganda dengan B ootstrapping
Pada  tabel  3  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  JADPS  tidak  berpengaruh  terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah, hal ini ditunjukkan oleh nilai 0,525 > signifikansi  0,  05.  Sedangkan  untuk  variabel  JRDPS  berpengaruh  positif  signifikan terhadap pengambilan risiko bank syariah yang ditunjukkan oleh nilai 0,036 < 0, 05.

## Tabel 3 Hasil Uji Regresi dengan Bootstraping Persamaan 1
Variabel signifikansi Tingkat Signifikansi JADPS 0,525 Tidak Signifikan JRDPS 0,036 Signifikan
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  keberadaan  DPS  dengan  keahlian keuangan tidak berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank syariah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya DPS yang memiliki keahlian keuangan tidak serta merta mendorong bank syariah mengurangi terhadap pengambilan risiko. Hal ini mungkin terjadi karena masih sedikitnya jumlah DPS yang memiliki keahlian di dalam kompisisi DPS  bank  syariah.  Rata-rata  hanya  terdapat  satu  orang  anggota  DPS  yang  ahli keuangan di dalam struktur DPS sebuah bank syariah di Indonesia. Argumen mereka mungkin  tidak  cukup  kuat  untuk  menahan  agresifitas  pengambilan  risiko.  Dengan demikian penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ramly & Nordin [26]. Ramly & Nordin  [26]  menyatakan  bahwa  keahlian  DPS  dapat  mengurangi  risiko  kredit,  jika persentasenya tinggi.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
146
Hasil penelitian diatas juga menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan risiko, dimana semakin seringnya rapat DPS membuat bank syariah menjadi semakin confidence dalam mengambil risiko. Jumlah rapat DPS menggambarkan banyaknya waktu yang dihabiskan dalam pengawasan [27]. Semakin  sering  rapat,  semakin  banyak  hal  penting  yang  dibahas,  semakin  banyak masalah yang diselesaikan dengan baik, sehingga meningkatkan keyakinan DPS untuk mengizinkan bank mengambil risiko yang lebih besar dalam operasional sejauh tetap aman.

## Pengaruh  Latar  Belakang  Keahlian  Keuangan  DPS  dan  Jumlah  Rapat  DPS terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

## Uji Normalitas
Sebelum  melakukan  pengujian  regresi  linear  berganda,  terlebih  dahulu  penguji melakukan uji asumsi klasik, diantaranya uji normalitas. Tabel 5 menunjukkan hasil Kolmogorov-smirnov dengan model unstandardized didapatkan nilai 0, 232 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai uji signifikansi Kolmogrof Smirnov < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual perusahaan bertumbuh tidak berdistribusi normal.
Table 4 Hasil Uji Normalitas
Jumlah Sampel 113 Kolmogorov-smirnov Z 0, 232
Berdasarkan  tabel  4  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  olahan  data  Kolmogrof Smirnov  dengan  model  unstandardized  didapatkan  nilai  0,  273  dengan  tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai uji signifikansi Kolmogrof Smirnov < 0, 05 maka dapat disimpulkan  bahwa  residual  perusahaan  bertumbuh  tidak  berdistribusi  normal. Karena  data  tidak  terdistribusi  normal,  maka  peneliti  memutuskan  untuk menggunakaan bootstrapping dalam melakukan regresi linear berganda.

## Regresi Linear Berganda dengan bootstrapping
Pada tabel 5 dapat disimpulkan bahwa variabel JADPS berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada bank syariah, hal ini ditunjukkan oleh nilai 0,032 < signifikansi  0,  05.  Sedangkan  untuk  variabel  JRDPS  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak pada bank syariah yang ditunjukkan oleh nilai 0,088 > 0, 05.
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Berganda Dengan Bootstraping Persamaan 2
Variabel signifikansi Tingkat Signifikansi JADPS 0,032 Signifikan JRDPS 0,088 Tidak Signifikan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
147
Hasil  dari  uji  regresi  menunjukkan  bahwa  jumlah  DPS  dengan  keahlian keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa  DPS  yang  ahli  keuangan  turut  mendukung  penjagaan  laba,  agar  dapat memaksimalkan  kekayaan  pemegang  saham.  Penghindaran  pajak  tidak  akan membahayakan bank syariah karena DPS memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik,  yang  tentu  saja  dapat  meningkatkan  fungsi  pengawasan.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian Arinta [2].
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyimpulkan bahwa rutinnya rapat DPS tidak mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Barros & Sarmento [5].

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah DPS dengan keahlian keuangan tidak  mempengaruhi  pengambilan  risiko  pada  bank  syariah.  Namun  jumlah  DPS dengan keahlian kuuangan ii berpengaruh positif signifikan  terhadap  penghindaran pajak. Selain itu, jumlah rapat DPS ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan risiko bank syariah, namun tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Saran
Sampel  penelitian  ini  terbatas  pada  bank  syariah.  Penelitian  ke  depan  bisa dikembangkan  dengan  menggunakan  lembaga  keuangan  syariah  lainnya  dengan pengukuran variabel yang sama. Selain itu dapat pula dilakukan penambahan variabel lain  dalam  pengukuran,  misalnya  menguji  karakteristik  DPS  yang  lain  terhadap pengambilan  risiko  dan  penghindaran  pajak.  Dapat  juga  menguji  pengaruh karakteristik DPS terhadap variabel yang lain.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgement )
“Artikel jurnal ini ditulis oleh Luciana Luthan dari departemen Akuntansi berdasarkan hasil penelitian Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perilaku  Pengambilan  Risiko  dan  Penghindaran  Pajak  Pada  Perbankan  Syariah  Di Indonesia yang dibiayai oleh Universitas Andalas melalui Program Hibah Penelitian, dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  2020.  Isi  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab penulis.”

## Referensi
[1] Alman, M. (2012). Shari’ah Supervisory Board Composition Effects On Islamic Banks’ Risk - Taking Behavior Shari ’ ah Sup ervisory Board Composition Effects
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 148
On Islamic Banks ’ Risk -Taking Behavior. Journal of Banking and Regulation, 82, no.1, 1 – 43.
[2] Arinta,  Y.  N.  (2019).  Pengaruh  Corporate  Gorvenance  Islam  terhadap  Tax Avoidance. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 6(2), 69.
[3] Armstrong, et al (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 1 – 17.
[4] Bank Indonesia, (2006). Surat edaran No 8/19, Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
[5] Barros, V., & Sarmento, J. M. (2020). Board Meeting Attendance and Corporate Tax  Avoidance:  Evidence  from  the  UK.  Business  Perspectives  and  Research, 8(1), 51 – 66.
[6] Bukair,  A.  A.,  &  Abdul-Rahman,  A.  (2013).  The  Influence  of  the  Shariah Supervision  Board  on  Corporate  Social  Responsibility  Disclosure  by  Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. Asian Journal of Business and Accounting, 7(2), 506 – 519.
[7] Desai,  M.  A.,  &  Dharmapala,  D.  (2006).  Corporate  tax  avoidance  and  high- powered incentives. Journal of Financial Economics, 79(1), 145 – 179.
[8] Donald  C.  Hambrick.  Phyllis  A.  Mason.  (1984).  Upper  Echelons:  The Organization as a reflection of Its Top Managers. The Academy of Management Review.
[9] Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. Accounting Review, 84(2), 467 – 496.
[10]  Brigham & Houston. (2019). Fundamentals of Financial Management. Cengage Learning, Boston
[11]  Ghozali,  I.  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariete.  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
[12]  Hafeez,  M.  M.  (2013).  An  Analysis  of  Corporate  Governance  in  Islamic  and Western Perspectives. International Journal of Business, Economics and Law, 2(3), 98 – 103.
[13]  Huang, H., & Zhang, W. (2019). Financial expertise and corporate tax avoidance. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 00(00), 1 – 15.
[14]  IBM. (2013). IBM SPSS Bootstrapping 22.
[15]  Indrawaty,  &  Wardayati,  S.  M.  (2016).  Implementing  Islamic  Corporate Governance  (ICG)  and  Islamic  Social  Reporting  (ISR)  in  Islamic  Financial Institution (IFI). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 338 – 343.
[16]  Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial. Journal of Financial Economics, 3, 305 – 360.
[17]  Laeven L, Levine R (2009) Bank governance, regulation and risk taking. J Financ Econ 93:259 – 275
[18]  McNulty, T., Florackis, C., & Ormrod, P. (2012). Corporate Governance and Risk: A Study of Board Structure and Process.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 149
[19]  Minton,  B.,  Taillard,  J.P.A.,  and  Williamson,  R.,  (2010).  Do  independence  and financial expertise of the board matter for risk taking and performance? Charles A. Dice Centre for Research in Financial economics working paper, WP2010-14.
[20]  Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2016). The governance, risk-taking,  and  performance  of  Islamic  banks.  Journal  of  Financial  Services Research, 1 – 25.
[21]  Mollah, S., & Skully, M. T. (2017). Strong Board and Risk-Taking in Islamic Banks. SSRN Electronic Journal, January.
[22]  OECD. (2004). OECD principles of corporate governance.
[23]  Peraturan  bank  indonesia  nomor  :  6/2/pbi/2004  tentang  bank  bank  umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, (2004).
[24]  Peraturan  Bank  Indonesia.  (2009).  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah. In Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33/PBI/ 2009.
[25]  Priyono, sugeng. (2019). Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perbankan Islam di Indonesia (1st ed.). Young Progresive muslim.
[26]  Ramly, Z., & Nordin, N. (2018). Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk  Committee  and  Risk-taking  of  Islamic  Banks  in  Malaysia.  International Journal of Economics and Financial Issues, 8(4), 290 – 300.
[27]  Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. Journal of Financial Economics, 53(1), 113 – 142.
[28]  W.Waemustafa,  &  A.Abdullah.  (2015).  Mode  of  Islamic  Bank  Financing: Does Effectiveness of Shariah Supervisory Board Matter?, Australian Journal of Basic and Applied Sciences.
[29]  Widhiarso, W. (2012). Berkenalan dengan Bootstrap. 1 – 8.