## Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Perjanjian Damai dengan Taliban Tahun 2020

## Awani Yamora Masta
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Pascasarjana, Universitas Indonesia, 16424, Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia * Korespondensi: awani.yamora@ui.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Masta, A. Y. (2022). United States Foreign Policy: Peace Agreement with the Taliban in 2020. Society, 10(2), 289-300.
DOI: 10.33019/society.v10i2.422
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 30 September , 2022;
Diterima: 30 Oktober, 2022; Dipublikasi: 23 November, 2022;
Peristiwa  9/11  tahun  2001  membuat  Amerika  Serikat mengeluarkan kebijakan Global War on Terror (GWOT). Salah satu  implementasi  dari  kebijakan  ini  adalah  perang  melawan kelompok  Al-Qaeda  di  bawah  rezim  Taliban  di  Afghanistan. AS  telah  melancarkan  beberapa  serangan  terhadap  Taliban, menewaskan  banyak  tentara  AS  dan  masyarakat  sipil  di wilayah  tersebut.  Setelah  puluhan  tahun  memerangi  Taliban dengan  kekuatan  militer,  AS  akhirnya  menandatangani perjanjian  damai  dengan  Taliban  pada  29  Februari  2020. Meskipun militer AS masih berada di garis depan peperangan, ia  memilih  untuk  menggunakan  pendekatan  yang  lunak terhadap  lawan  perangnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat untuk  mengadakan  perjanjian  damai  dengan  Taliban  pada tahun  2020.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  pengambilan keputusan.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dan  data  dari  tulisan  ilmiah  dan  berita kredibel  yang  membahas  topik  terkait  atau  serupa.  Temuan dalam  penelitian  ini  menyiratkan  bahwa  ada  tiga  faktor  yang mempengaruhi  perjanjian  damai  dengan  Taliban  yang ditandatangani  oleh  AS  pada  tahun  2020.  Faktor  tersebut adalah politik dalam negeri, kapasitas ekonomi dan militer, dan konteks internasional.
Kata Kunci: Amerika  Serikat;  Perjanjian  Damai;  Taliban; Teori Pengambilan Keputusan

## 1. Pendahuluan
Pembahasan  tentang  konflik  kekuatan  besar  merupakan  hal  yang  lumrah  dalam  kajian hubungan  internasional,  dimana  aktor-aktor  tertentu  dapat  menentukan  dinamika  keamanan
Society, 10 (2), 296-308, 2022
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422
internasional.  Salah  satu  yang  terbaru  adalah  serangan  Al-Qaeda  di  Pentagon.  Fenomena  ini mungkin  salah  satu  contoh  paling  populer  dalam  hubungan  internasional  modern  yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam pendekatan koersif.
AS mengalami tragedi terorisme terburuk pada tahun 2001, yang sekarang disebut sebagai peristiwa 9/11. Saat itu, Al-Qaeda menghancurkan gedung kembar World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Menanggapi serangan ini, AS kemudian mengeluarkan kebijakan Global War on Terror (GWOT) yang kemudian menjadi legalitas AS dalam menginisiasi segala bentuk upaya untuk melawan kelompok teroris ( Stohl, 2008 ). Salah satu bentuk implementasi dari kebijakan ini  adalah  perang  melawan  kelompok  Al-Qaeda  pimpinan  Osama  Bin  Laden.  Kebijakan  ini dibuat untuk mengimbau agar kelompok Al-Qaeda menyerah kepada AS. Al-Qaeda yang saat itu berlindung di Afghanistan di bawah rezim Taliban, menolak seruan AS tersebut. Penolakan ini kemudian memicu invasi AS ke Afghanistan untuk melawan Taliban.
Dengan  demikian,  AS  telah  melakukan lusinan  serangan  militer  terhadap  Taliban  selama 18 tahun terakhir. Perjalanan panjang memerangi kelompok Taliban menjadi perhatian banyak kalangan.  Tak  sedikit  pula  yang  beranggapan  bahwa  seharusnya  konflik  ini  sudah  berakhir sejak lama. Beberapa warga AS dan pihak internasional mengatakan perang Afghanistan tidak layak  dilanjutkan  ( Hubbard,  2021 ).  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  inisiatif  pertama  yang menandakan dimulainya proses pembicaraan mengenai kesepakatan damai telah dilaksanakan pada  tanggal  28  Juli  2018,  melalui  Pertemuan  AS  -  Taliban  pada  masa  kepresidenan  Donald Trump.  Sehingga  pada  akhirnya,  hubungan konflik  AS  –  Taliban  kemudian  berubah  menjadi perjanjian  damai  yang  ditandatangani  pada  29  Februari  2020  di  Doha,  Qatar  ( International Crisis Group, 2020 ).
Perjanjian damai  yang dibuat  oleh  AS  cukup  aneh.  Pasalnya,  kekuatan  militer  dan  posisi AS yang masih kuat dalam sistem internasional memungkinkan AS untuk tetap menggunakan pendekatan  militer  dalam  melakukan  intervensi  di  Afghanistan.  Selain  itu,  fakta  sejarah menunjukkan  bahwa  negara-negara  besar  cenderung  tidak  menggunakan  perjanjian  damai untuk  menyelesaikan  konflik  dengan  lawan  perangnya,  apalagi  perang  dengan  kelompok teroris.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  peristiwa  perang  atau  konflik  yang  terjadi  selama  ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa konflik antar aktor yang bertikai biasanya tidak berakhir dengan kesepakatan damai. Misalnya, Jerman berperang melawan sekutu dalam Perang Dunia I  dari  tahun  1914  hingga  1918.  Jerman  akhirnya  kalah,  dan  sekutu  memenangkan  perang tersebut  ( Roberts,  2004 ).  Berikutnya  adalah  Perang  China-Jepang  Kedua,  dimana  Jepang berkonflik dengan China dari tahun 1937-1945 ( Mitter & Moore, 2011 ). Perang ini juga berakhir dengan kekalahan Jepang dan kemenangan China. Perang Dunia II tahun 1939-1945 ( Weisiger, 2013 )  juga  membuahkan  hasil  serupa  dimana  kemenangan  menjadi  milik  Blok  Barat, sedangkan  Blok  Timur  dinyatakan  kalah.  Contoh  yang  cukup  berbeda  dapat  dilihat  pada Perang  Korea,  dimana  Korea  Utara  berperang  dengan  Korea  Selatan  selama  tiga  tahun,  dari tahun  1950-1953  ( Kim,  2013 ).  Namun,  akhir  dari  perang  ini  juga  bukanlah  perjanjian  damai, melainkan  gencatan  senjata.  Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  perang  bersenjata  cenderung berakhir dengan kekalahan dan kemenangan atau gencatan senjata, bukan kesepakatan damai.
Aksi AS yang pada akhirnya menghentikan operasi militer yang telah dilakukan bertahun- tahun dan menelan biaya ribuan pasukan AS ini menarik untuk dikaji. Anomali negara besar yang cenderung tidak menggunakan perjanjian damai dengan musuh-musuhnya dan kekhasan AS  yang  memiliki  kekuatan  militer  sangat  besar  namun  memilih  menggunakan  pendekatan “lunak”  untuk  menghadapi  lawan-lawannya  menimbulkan  tanda  tanya  yang  cukup  besar. tentang alasan di balik keputusan negara adidaya untuk memilih perjanjian damai.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422
Untuk  mengkaji  lebih jauh,  penulis  membatasi  periode  penelitian dari  tahun  2018 (ketika inisiatif  pertama  untuk  memulai  perjanjian  perdamaian  terjadi)  hingga  tahun  2020  (ketika perjanjian  perdamaian  ditandatangani)  dengan  narasi  pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut “Mengapa Amerika Serikat menyepakati perjanjian damai dengan Taliban di tahun 2020?”.

## 2. Studi Pustaka
Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pada  penelitian- penelitian sebelumnya, pembahasan yang memanas mengenai konflik AS-Taliban secara garis besar  didominasi  oleh  3  poin,  yaitu:  (1)  Efektivitas  upaya  penyelesaian  konflik  yang  telah dilakukan;  (2)  Transformasi  pandangan  Taliban  saat  ini  yang  tidak  lagi  dipandang  sebagai teroris,  namun  berpotensi  untuk  diajak  rekonsiliasi;  dan  (3)  Pembenaran  intervensi  AS  di Afghanistan.  Intervensi  AS  di  Afghanistan  telah  menimbulkan  banyak  perdebatan,  terutama dalam  hal  justifikasi  yang  dimiliki  AS  dan  efektivitas  intervensi  dalam  mengatasi  masalah domestik  di  Afghanistan.  Taliban  memiliki  potensi  kuat  untuk  diajak  rekonsiliasi,  sehingga intervensi AS gagal memberikan dampak yang lebih baik.
Pada  kategori  pertama,  rezim  ( Shahrani,  2015 ); tribal  politics ( Baczko,  2016 );  dan just  war theory ( Connah, 2020 ) memainkan peran penting dalam masalah ini. Penerapan, dampak, dan efektivitas penggunaan kekuatan militer suatu rezim dalam mempertahankan otoritasnya juga menjadi  topik  diskusi  yang  cukup  hangat  terkait  isu  ini.  Dalam  menyelesaikan  konflik  dan menggunakan upaya militer, aspek nonmiliter seperti politik juga diperlukan.
Pada  kategori  kedua,  pendekatan  diplomasi  ( Behuria et  al., 2019 )  dan  analisis  wacana ( Renner  &  Spencer,  2013 )  merupakan  instrumen  penting  dalam  penyelesaian  konflik,  yang dalam hal ini merujuk pada konflik AS-Taliban. Terjadi perubahan karena Taliban yang semula dipandang  sebagai  teroris  dan dianggap  musuh,  kemudian  berubah  menjadi  kemitraan  yang berpotensi untuk diajak berdamai.
Dalam  kategori  ketiga,  diskusi  mengenai  pembenaran  intervensi  AS  di  Afghanistan memainkan  peran  penting.  Dari  sudut  pandang  hukum  internasional  ( Ulfstein,  2003 ),  ada pandangan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  AS  dibenarkan  sebagai  langkah  upaya pertahanan diri ( self-defense ). Namun, di sisi lain, ada pula pandangan bahwa intervensi yang dilakukan  AS  juga  turut  menyebabkan  kegagalan  pemerintah  di  Afghanistan  sehingga  tidak sesuai dengan tujuan awal penerapan kebijakan War on Terror .
Temuan sementara dari kajian pustaka yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas latar belakang upaya penyelesaian konflik yang dilakukan  AS  hingga  akhirnya  membuat  perjanjian  damai  dengan  Taliban  pada  tahun  2020. Kajian  ini  Mengenai  kepentingan  perjanjian  perdamaian  AS  –  Taliban  penting  untuk  diteliti lebih lanjut untuk lebih memahami apa yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS sehingga memilih langkah-langkah nonmiliter untuk menyelesaikan konflik dengan Taliban. Untuk itu, dengan  menggunakan  kerangka  teoritis  pembuatan  kebijakan  luar  negeri.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendorong  AS  menandatangani perjanjian damai dengan Taliban.

## 3. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimaksudkan untuk  menjelaskan  data  yang  diperoleh,  baik  berupa  tulisan  ilmiah  maupun  sumber  lain, maupun  tindakan  yang  diambil  dari  tulisan  atau  data  tersebut  ( Neuman,  2009 ).  Metode kualitatif ini  menggunakan  pendekatan  deduktif  hubungan  antara  teori  dan  penelitian untuk mengimplementasikan teori yang akan digunakan yaitu teori pengambilan keputusan Coplin.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422
Pendekatan  deduktif  digunakan  untuk  mendeskripsikan  atau  memberikan  gambaran tentang  objek  yang  akan  diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  terkumpul  dalam  suatu penelitian yang kemudian hasil penelitian tersebut akan diolah dan kesimpulannya dianalisis dalam  bentuk  gambaran  umum.  Cara  ini  ditempuh  untuk  mendapatkan  penjelasan  yang obyektif  tentang  latar  belakang  yang  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  AS  dalam penandatanganan perjanjian damai dengan Taliban.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  mekanisme  studi  kepustakaan  dengan  teknik triangulasi  untuk  menganalisis  data.  Jenis  dan  sumber  data  primer  untuk  penelitian  ini diperoleh  dari  dokumen  resmi  Pemerintah  AS  dan  pernyataan  elit  politik  atau  pejabat pemerintah  internasional.  Sementara  itu,  data  sekunder  akan  diperoleh  dari  laporan  dan literatur sebelumnya yang membahas isu-isu terkait konflik antara AS dan Taliban.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Teori  pengambilan  keputusan  ( decision-making  theory )  yang dikemukakan  oleh  William D. Coplin  menjelaskan  bahwa  tindakan  negara  yang  diwujudkan  dalam  kebijakan  luar  negeri dihasilkan dari tiga determinan yang mempengaruhi pembuat kebijakan: kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional ( Coplin & Marbun, 2003 ).

## 4.1. Kondisi Politik Dalam Negeri
Perjanjian  perdamaian  AS  -  Taliban  sedang  berlangsung  selama  kepresidenan  Donald Trump. Menilik kondisi politik dalam negeri AS pada masa kepemimpinan kedua presiden ini, banyak  terjadi  gejolak  memperdebatkan  esensi  perang  AS-Taliban.  Dalam  hal  pengaruh domestik,  banyak  orang  Amerika  menganggap  perang  dengan  Taliban  di  Afghanistan  tidak lagi layak diperjuangkan. Dilansir dari salah satu laman berita AS, U.S. News & World Report, media  ini  mengatakan  bahwa  setelah  hampir  20  tahun  berada  di  negara  tersebut,  sebagian besar  warga  AS  mengatakan  bahwa  perang  di  Afghanistan  tidak  layak  dilanjutkan  dan menyayangkan  keputusan  AS  yang  masih  ingin  melanjutkan.  konfliknya  dengan  Taliban ( Hubbard,  2021 ).  Pernyataan  ini  juga  didapat  dari  survey  yang  dilakukan  oleh  AP-NORC Institute  (Associated  Press  –  The  Nonpartisan  and  Objective  Research  at  the  University  of Chicago).
Sejalan dengan argumen tersebut, Shadi Hamid, seorang senior politik AS dalam kebijakan luar  negeri,  khususnya  di  Timur  Tengah,  juga  memiliki  pandangan  serupa.  Hamid berpendapat  bahwa  Taliban  lebih  mengenal  dan  mengenal  Afghanistan  daripada  AS. Pandangan  ideal  yang  dicita-citakan  AS  di  Afghanistan  bukanlah  sesuatu  yang  dibutuhkan rakyat Afghanistan. Taliban lebih tahu apa yang dibutuhkan dan rezim seperti apa yang harus didirikan  di  Afghanistan.  Bahkan  Hamid  juga  menyebut  kegagalan  pemerintah  Afganistan dukungan  AS  bukan  hanya  karena  Taliban.  Sebaliknya,  kegagalan  ini  juga  dipengaruhi  oleh kebutaan dan bias AS terhadap Afghanistan ( Hamid, 2022 ).
Setiap  calon  presiden  atau  presiden  terpilih  AS  lainnya  selalu  berjanji  untuk  mengakhiri perang  dengan  Taliban  dan  membawa  kembali  pasukan  AS  yang  telah  berperang  di Afghanistan  ( Council  on  Foreign  Relations,  2019 ).  Mereka  menyampaikan  janji-janji  tersebut selama  masa  kampanye  dan  masa  jabatan  presiden  mereka.  Namun,  inisiasi  dan  proses pembentukan perjanjian damai antara AS dan Taliban baru terjadi pada masa kepemimpinan Donald Trump. Inisiasi awal perjanjian perdamaian dimulai pada masa kepemimpinan Donald Trump pada 28 Juli 2018, yang kemudian ditandatangani pada 29 Februari 2020.
Riset  ini  juga  menilai  bahwa  kesepakatan  damai  ini  juga  dipicu  oleh  perubahan  strategi geopolitik AS yang mulai fokus ke Asia. Hal ini kemudian menimbulkan konflik atau “urusan”
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422
lain di kawasan Timur Tengah yang tidak lagi menarik bagi AS. Salah satu contoh nyata yang mendukung  argumen  tersebut  adalah  kebijakan Pivot  to  Asia yang  dibentuk  pada  masa kepemimpinan  Barack  Obama. Pivot  to  Asia juga  sering  disebut  sebagai rebalance  strategy dimana  fokus  kebijakan  luar  negeri  AS  mulai  bergeser  dari  sebelumnya  di  bawah kepemimpinan Bush yang cenderung berpusat pada kawasan Timur Tengah, kemudian mulai berubah  lebih  fokus  pada  kawasan  Asia  yang  dianggap  sebagai  kawasan  dengan  aktivitas politik dan ekonomi yang akan berkembang pesat ( Campbell & Andrews, 2013 ).
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  semua  calon  presiden  AS  dan  presiden  terpilih  selalu mengkampanyekan  janji  mereka  untuk  mengakhiri  konflik  dengan  Taliban  di  Afghanistan. Namun penelitian ini berargumen bahwa keseriusan penerapan hal tersebut lebih terlihat saat Donald  Trump  menjabat.  Berkaca  pada  upaya  yang  dilakukan,  presiden  lainnya  (Obama) memang  mulai  menggalakkan  kebijakan Pivot  to  Asia .  Namun,  upaya  untuk  meredam intensitas  konflik  dengan  Taliban  di  Afganistan  tidak  terlalu  terlihat  pada  era ini,  mengingat anggaran biaya konflik semakin meningkat setiap tahunnya pada masa pemerintahannya.

## Gambar 1. Bantuan Militer AS untuk Afghanistan tahun 2001-2020
Sumber: Stockholm International Peace Research Institute (2021)
Berbeda dengan Obama, Trump tampak lebih serius menangani proses perdamaian dengan Taliban. Hal ini dibuktikan dengan digagasnya pertemuan pertama dengan pihak Taliban yang kami  jadwalkan  pada  tanggal  28  Juli  2018  yang  terus  berlangsung  intensif  pada  masa kepemimpinan Donald Trump sehingga perjanjian damai dengan pihak Taliban ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2020. Sedangkan pada awal tahun Masa kepresidenannya, Joe Biden hanya  diminta  untuk  melanjutkan  isi  perjanjian  damai  yang  telah  disepakati  dengan  Taliban sebelumnya, yakni mengembalikan pasukan AS.
Langkah terakhir implementasi perjanjian damai di tangan Biden menuai sejumlah pro dan kontra. Beberapa juga berpendapat bahwa proses perjanjian damai yang diteruskan dari Trump ke  Biden  menempatkan  Biden  pada  posisi  yang  sulit  ( Gross,  2021 ).  Namun,  di  awal pengangkatannya  sebagai  Presiden  AS,  seorang  kepala  negara  perlu  memberikan  kesan yang baik dan menjaga kepercayaan warganya. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memenuhi janji-janji yang telah dicanangkan selama masa kampanye dan mewujudkan agenda  yang  menjadi  tujuan  masyarakat  secara  umum  yaitu  mengakhiri  konflik  dengan Taliban di Afghanistan dan mengembalikan pasukan AS. Maka wajar jika proses kesepakatan damai akhirnya dilanjutkan pada era kepemimpinan Joe Biden.

## 4.2. Kondisi Ekonomi dan Militer
Jika  dilihat  lebih  jauh,  penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  perang  yang  dilakukan  AS dengan  Taliban  di  Afganistan  telah  mengakibatkan  banyak  kerugian.  Selama  18  tahun menginvasi  Afghanistan,  biaya  yang  dikeluarkan  AS  untuk  menjalankan  misinya  telah mencapai lebih dari 2 triliun USD ( Duffin, 2019 ).

## Gambar 2. Total Pengeluaran AS dalam perang melawan Taliban tahun 2019-2022 Sumber: Duffin (2019)
Tak hanya itu, selain anggarannya yang fantastis, perang AS – Taliban di Afghanistan juga telah menewaskan banyak pasukan militer AS dan warga sipil di negara tersebut. Invasi yang dilakukan AS di Afghanistan tercatat telah menewaskan lebih dari 2.000 tentara AS ( Gollob & O’hanlon, 2020 ) dan puluhan ribu korban dari kategori lainnya.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422

## Tabel 1. Estimasi angka kematian pasukan AS dan koalisinya dalam perang melawan Taliban

## Sumber: Statista Research Department (2022)
Selain itu, banyak kebijakan ekonomi AS yang seperti salah langkah dalam mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi konflik mereka dengan Taliban. Contoh terdekat dapat diambil dari  AS  yang  meningkatkan  anggaran  untuk  konflik  dengan  Taliban  pada  2007-2008  (lihat Gambar  1 ).  Langkah  tersebut  terkesan  kurang  bijaksana  mengingat  AS  sedang  mengalami krisis ekonomi yang parah atau biasa disebut The Great Recession pada tahun 2006-2008 ( Bennet & Kochhar, 2019 ). Meski AS kemudian memangkas anggarannya pada 2009-2010, AS akhirnya menaikkan  anggaran  konflik  dengan  Taliban  secara  drastis  pada  2011.  Ini  seolah  AS  tidak mengambil  pelajaran  penting  dari  krisis  ekonomi  sebelumnya  dan  tetap  memprioritaskan konfliknya.  dengan  Taliban  meskipun  dianggap  tidak  ada  habisnya  dan  tidak  berdampak positif bagi AS.
Angka  2  triliun  USD  yang  dikeluarkan  AS  dan  jumlah  kematian  yang  diakibatkannya terlalu  dibesar-besarkan,  mengingat  penyaluran  anggaran  lebih  ditujukan  untuk  keamanan Afghanistan sendiri. Upaya extra mile yang dilakukan oleh AS untuk melindungi Afghanistan dari  Taliban  tampaknya  terlalu  memaksakan.  Mengapa  demikian?  Karena  pada  dasarnya, keamanan Afghanistan seharusnya menjadi tanggung jawab domestik Afghanistan itu sendiri, bukan  AS.  Pada  akhirnya,  hal  ini  juga  melenceng  jauh  dari  tujuan  awal  ditetapkannya kebijakan War on Terror yang seharusnya berakhir dengan tewasnya Osama bin Laden. Dari perspektif militer, konflik AS-Taliban tidak memberikan manfaat yang baik bagi AS. Saat  ini,  banyak  negara  “pesaing” AS  aktif mengembangkan  dan  menerapkan  teknologi  baru untuk  membuat  pasukan  konvensional  mereka  jauh  lebih  efektif  dalam  perang.  China,  Iran, Rusia,  dan  Korea  Utara  dapat  membuktikan  bahwa  negara  lain  telah  banyak  berinvestasi,
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422
memodernisasi  kekuatan  militernya,  dan  melengkapi  kapasitas  militernya  dengan  teknologi tercanggih.
Pada  2020,  misalnya,  kapasitas  militer  Rusia  diakui  sebagai  yang  paling  modern  dalam sejarah sejak runtuhnya Uni Soviet. Angkatan Laut China juga hampir 20% lebih besar dari AS dan diperkirakan 15 tahun lebih maju dari AS dalam modernisasi dan ekspansi ( Wood, 2020 ). Tidak  hanya  itu,  Korea  Utara  baru-baru  ini  mendemonstrasikan  rudal  balistik  antarbenua paling  canggih  dan  pernah  ada  dalam  sejarah  pengembangan  senjata  nuklir.  Perkembangan signifikan  juga  dapat  dilihat  dari  negara  Iran  yang  menggandakan  upayanya  untuk mendukung  kelompok  teroris,  memperluas  persediaan  rudal  yang  mengancam  negara  di kawasan  Teluk  Persia,  dan  menggunakan  pemerasan  nuklir  untuk  membuat  negara-negara Eropa mematuhi aspirasi nuklir Iran.
Tentunya kemampuan militer AS masih sangat mumpuni dan maju dalam tatanan global. Bahkan  tidak  sedikit  pula  yang  memandang  bahwa  visi  AS  untuk  menjadi  supremasi  global dimungkinkan dengan kemampuan teknologinya. Namun, perang yang dilakukan oleh AS dan Taliban  tidak  mencerminkan  kemajuan  teknologi  AS.  Budaya  populer  perang  gerilya  dalam konflik ini memberi kesan bahwa AS tidak bergerak maju dari perang konvensional ini. Dengan demikian,  konflik  dengan  Taliban  tidak  lagi  relevan  dan  dapat  menyoroti  kemajuan  dan stabilitas militer AS dari negara lain.

## 4.3. Konteks Internasional
Menurut  teorinya,  Coplin  menjelaskan  bahwa  3  (tiga)  indikator  termasuk  dalam  variabel konteks  internasional  dalam  pembuatan  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara:  pengaruh geografis, ekonomi, dan politik. Namun, penelitian ini menemukan bahwa faktor geografis dan ekonomi kurang relevan dengan pembahasan konflik AS-Taliban karena perang antara kedua aktor  tersebut  tidak  didasarkan  pada  ambisi  perebutan  wilayah  (geografis)  atau  kepentingan ekonomi.  Konflik  AS-Taliban  lebih  cenderung  disebabkan  oleh  ambisi  AS  yang  tidak  ingin Taliban  menguasai  Afghanistan  karena  dianggap  sebagai  kelompok  teroris  dan  bertentangan dengan  prinsip  AS.  Oleh  karena  itu,  penulis  menganggap  bahwa  kedua  indikator  tersebut bukanlah  dasar  perang  antara  AS  dan  Taliban.  Sehingga  pembahasan  dalam  konteks internasional  bagian  ini  akan  lebih  didominasi  oleh  pembahasan  faktor  politik  dari  pihak internasional hingga konflik AS-Taliban.
Beberapa  negara,  seperti  China  dan  Iran,  percaya  bahwa  AS  harus  pergi  ( Sun,  2020 )  dan berhenti  mencampuri  urusan  Afghanistan  ( Fathollah-Nejad  &  Azizi,  2021 ).  Selaras  dengan China  dan  Iran,  Rusia  juga  memiliki  pandangan  yang  sama  dan  cenderung  terlihat  berpihak pada  Taliban.  Tak  hanya  itu,  Rusia  dan  Taliban  bahkan  sudah  lama  menjalin  hubungan. Sebelum AS memutuskan untuk mengakhiri konflik dengan Taliban di Afghanistan, beberapa negara  telah  melakukan  hubungan  luar  negeri  dengan  Taliban  baik  dalam  bentuk  bantuan untuk  memfasilitasi  penanganan  konflik  dengan  pemerintah  Afghanistan  atau  bentuk hubungan luar negeri lainnya, seperti yang dilakukan oleh China dan Rusia yang sudah mulai memulai interaksi bilateral.
China telah berusaha mempertahankan hubungan pragmatis dengan Taliban baru-baru ini. Pragmatis  dalam  konteks  ini  adalah  bahwa  China  mempertahankan  hubungannya  dengan pemerintah  Afghanistan  dan  Taliban.  Sejauh  ini,  hubungan  China  dengan  Taliban  dan Afghanistan terlibat dalam membawa perdamaian ke negara-negara yang berkonflik tersebut. Dari  upaya  yang  dilakukan,  China  berhasil  memberikan  kesan  sebagai  negara  yang  paling tepat untuk mendorong proses perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan ke arah yang lebih baik ( Pandey, 2019 ). Namun, meskipun China terlihat lebih banyak terlibat dalam
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422
proses perdamaian, tidak sedikit juga yang menganggap bahwa  China berpihak pada Taliban dengan memberikan beberapa bantuan kepada Taliban dalam konflik tersebut ( Kelemen, 2019 ). Negara Rusia mengalami hal yang sama. Sejak 2015, Moskow telah menjalin kontak dengan Taliban dan secara aktif menyelesaikan konflik dengan mengadakan beberapa pertemuan intra- Afghanistan  pada  2019  ( Noorzai et  al., 2020 ).  Selain  itu,  Rusia  juga  telah  “memperkirakan” kemenangan yang akan diraih Taliban, sehingga Rusia berharap negaranya dapat membangun kerja  sama  yang  kooperatif  dengan  Taliban  untuk  masa  depan  Afghanistan  yang  lebih  baik. Selama  konflik  dengan  Taliban,  Rusia  selalu  menunjukkan  kesediaannya  untuk  membantu perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Namun di sisi lain, Rusia juga kerap diduga  banyak  memberikan  bantuan,  termasuk  memberikan  senjata  kepada  Taliban  selama konflik ini ( Kurita, 2019 ).
Tidak  seperti  kebanyakan  negara,  Iran  memiliki  kebijakan  yang  cukup  kontradiktif  dan berani  terhadap  Afghanistan.  Iran  menjaga  hubungan  baik  dengan  pemerintah  Afghanistan untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan budayanya.  Namun, di sisi lain, Iran juga memberikan dukungan signifikan kepada Taliban, yang pada akhirnya memengaruhi gejolak dan proses politik, sosial, dan ekonomi di Afghanistan ( Akbarzadeh & Ibrahimi, 2019 ). Kebijakan luar negeri negara lain dalam menjelaskan posisinya atas konflik di Afghanistan masih banyak diperdebatkan. Negara lain umumnya memposisikan negaranya sebagai negara yang  anti  kekerasan  dan  menolak  penindasan.  Namun,  di  sisi  lain,  banyak  kecurigaan  yang menempatkan negara-negara tersebut sebagai aktor yang memfasilitasi dan memihak Taliban dalam konflik di Afghanistan.
Dalam literatur, ketersediaan informasi selain AS, Rusia, China, dan negara besar lainnya, kebijakan luar negeri negara lain tidak terlalu populer mengingat AS. Secara keseluruhan lebih mendominasi konflik ini, negara lain memiliki kebijakan luar negeri yang cukup mirip. kepada pihak  China  dan  Rusia  terhadap  Taliban  di mana  mereka  umumnya  juga  memposisikan  diri sebagai  pihak  ketiga  yang  berusaha  membantu  menyelesaikan  konflik  di  Afghanistan, meskipun upaya ini tidak banyak diberitakan oleh media. Seperti upaya hubungan luar negeri Turki  yang  juga  menunjukkan  keinginan  untuk  berpartisipasi  sebagai  mediator  konflik  di Afghanistan  dengan  menjadi  tuan  rumah  pertemuan  pembicaraan  damai  pada  Maret  2019 ( Saber, 2019 ).
Penelitian ini menemukan bahwa tidak cukup informasi mengenai faktor kebijakan negara lain  terhadap  Taliban  yang  secara  signifikan  mendorong  ditandatanganinya  perjanjian damai oleh AS. dalam memposisikan diri terhadap konflik di Afghanistan.
Namun  dari  beberapa  contoh  hubungan  bilateral  yang  dilakukan  oleh  beberapa  negara besar dengan Taliban selama konflik, dapat dilihat bahwa terlepas dari upaya yang dilakukan oleh  negara-negara  tersebut  untuk  membantu  mewujudkan  perdamaian,  masih  ada kemungkinan  besar  bahwa  mereka  terlibat.  memfasilitasi  Taliban.  Sejalan  dengan  penjelasan sebelumnya,  hal  ini  tentunya  mempengaruhi  posisi  AS  sebagai  negara  yang  terang-terangan terlibat konflik di Afghanistan sebagai pihak yang melawan Taliban.
Dari  uraian di  atas,  terlihat  beberapa  negara  besar  menyayangkan  konflik  antara  AS  dan Taliban. Bahkan dalam konteks konflik ini, tampaknya ada kecenderungan dari negara-negara tersebut  untuk  berpihak  pada  Taliban.  Tekanan  dari  beberapa  negara  “pesaing”  yang kemampuan  militer  dan  ekonominya  saat  ini  dapat  membahayakan  posisi  AS  jika  mereka mendukung  dan  memutuskan  untuk  membantu  Taliban  dalam  konflik  ini  tentunya  harus menjadi pertimbangan yang cukup besar bagi AS dalam menanggapi konflik di Afghanistan. Oleh  karena  itu,  sangat  rasional  jika  AS  pada  akhirnya  mengakhiri  konflik  dengan  Taliban
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422
melalui perjanjian damai untuk mengamankan posisi AS dan menghindari potensi konflik yang mungkin timbul jika perang melawan Taliban terus berlanjut.

## 5. Kesimpulan
Kebijakan  luar  negeri  AS  yang  memutuskan  untuk  menandatangani  perjanjian  damai dengan Taliban dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu kondisi politik dalam negeri AS, kondisi ekonomi dan militer AS, dan konteks internasional.
Dari  segi  kondisi  politik  dalam  negeri,  AS  banyak  menerima  kritik  dan  penolakan  atas ambisinya  yang  selalu  memperpanjang  konflik  dengan  Taliban  di  Afghanistan.  Tanggapan tersebut  sebagian  besar  diperoleh  dari  tokoh  politik  AS  bahkan  warga  AS  sendiri.  Selain  itu, alasan  mengapa  pada  akhirnya  AS  memilih  untuk  berdamai  dalam  konflik  yang  telah berlangsung selama lebih dari 18 tahun ini adalah karena adanya perubahan strategi geopolitik AS  yang  mulai  fokus  ke  Asia  (Pivot  ke  Asia).  Hal  ini  kemudian  mengakibatkan  konflik atau “urusan” lain di kawasan Timur Tengah yang tidak lagi menarik dan populer bagi AS.
Dari segi ekonomi, AS juga mengalami kerugian yang sangat besar dengan menghabiskan anggaran lebih dari 2 triliun USD dan kehilangan ribuan nyawa tentara AS dalam konfliknya dengan Taliban. Kerugian dan pengorbanan tersebut dinilai tidak sepadan dengan hasil yang diperoleh AS, dimana AS masih belum mampu memenangkan pemerintahan Afghanistan atas Taliban.  Tak  hanya  itu,  banyak  kebijakan  AS  yang  dinilai  kurang  tepat  dalam  memberikan anggaran  yang  masih  mengutamakan  pengadaan  untuk  memerangi  Taliban  di  Afghanistan ketimbang prioritas lain ketika terjadi krisis ekonomi.
Jika dirunut dari segi militer, perang yang dilancarkan AS dan Taliban tidak mencerminkan kemajuan  teknologi  AS  yang  diprediksi  akan  menjadi  supremasi  global.  Budaya  populer perang  gerilya  dalam  konflik  ini  memberi  kesan  bahwa  AS  tidak  bergerak  maju  dari  perang konvensional.  Dengan  demikian,  konflik  dengan  Taliban  tidak  bisa  lagi  menyoroti  kemajuan dan stabilitas militer AS dari negara lain.
Selain  itu,  konteks  internasional  juga  berperan  dalam  perjanjian  damai  AS-Taliban  ini. Meski  tidak  terlalu  signifikan,  posisi  Taliban  yang  perlahan  mulai  mendapat  dukungan  dari beberapa  negara  besar  seperti  Rusia  dan  China  juga  patut  menjadi  pertimbangan.  Kedua negara  yang  secara  historis  memiliki  “persaingan”  dengan  AS  telah  berkontribusi  dalam menekan AS untuk mengakhiri konflik dengan Taliban melalui perjanjian damai.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan kasih kepada Bapak Broto Wardoyo selaku dosen pembimbing tesis dalam  studi  Ilmu  Hubungan  Internasional  Program  Pascasarjana  Universitas  Indonesia  yang telah mendukung dan membantu dalam memberikan masukan dalam penulisan ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Akbarzadeh, S., & Ibrahimi, N. (2019). The Taliban: a new proxy for Iran in Afghanistan? Third World Quarterly , 41 (5), 764–782. https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1702460
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.422
Baczko, A. (2016). Legal Rule and Tribal Politics: The US Army and the Taliban in Afghanistan (2001–13). Development and Change , 47 (6), 1412–1433. https://doi.org/10.1111/dech.12276 Behuria, A., Hassan, Y. U., & Saroha, S. (2019). US-Taliban Talks for Afghan Peace: Complexities Galore. Strategic Analysis , 43 (2), 126–137. https://doi.org/10.1080/09700161.2019.1595483 Bennett, J., & Kochhar, R. (2022, June 30). Two Recessions, Two Recoveries . Pew Research Center’s Social  &  Demographic  Trends  Project. https://www.pewresearch.org/social- trends/2019/12/13/two-recessions-two-recoveries-2/
Campbell,  K.,  &  Andrews,  B.  (2013). Explaining  the  US  „Pivot‟  to  Asia. The  Asia  Group. http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Americas/0813p p_pivottoasia.pdf
Connah,  L.  (2020).  US  intervention  in  Afghanistan:  Justifying  the  Unjustifiable? South  Asia Research , 41 (1), 70–86. https://doi.org/10.1177/0262728020964609
Council  on  Foreign  Relations.  (2019,  July  30). The  Presidential  Candidates  on  the  War  in Afghanistan . https://www.cfr.org/article/presidential-candidates-war-afghanistan Coplin,  W.  D.,  &  Marbun,  M.  (2003). Pengantar  Politik  internasional:  Suatu  Telaah  Teoritis .
Bandung, Indonesia: Sinar Baru Algesindo.
Duffin, E.  (2019). Total U.S. War Spending in Afghanistan by category FY 2001-2019. Statista. https://www.statista.com/statistics/1075910/total-uswar-spending-afghanistan- category
Fathollah-Nejad, A., & Azizi, H. (2021, September 22). Iran and the Taliban after the US fiasco in Afghanistan .  Middle  East  Institute. https://www.mei.edu/publications/iran-and- taliban-after-us-fiasco-afghanistan
Gollob, S., & O’Hanlon, M. E. (2020). Afghanistan Index: Tracking Variables of Reconstruction and  Security  in  Post-9/11  Afghanistan  Washington,  DC:  Brookings  Institution. https://www.brookings.edu/afghanistan-index/
Gross, T. (2021, March 4). Trump‟s Deal To End War In Afghanistan Leaves Biden With “A Terrible Situation.” NPR.org. https://www.npr.org/2021/03/04/973604904/trumps-deal-to-end- war-in-afghanistan-leaves-biden-with-a-terrible-situation
Hamid, S. (2022, March 9). Americans never understood Afghanistan like the Taliban did . Brookings. https://www.brookings.edu/opinions/americans-never-understood-afghanistan-like- the-taliban-did/
Hubbard, K. (2021, August 19). Poll: Most Americans Think the War in Afghanistan was „Not Worth Fighting‟ .  U.S.  News  &  World  Report.  . https://www.usnews.com/news/national- news/articles/2021-08-19/poll-most-americans-think-the-war-in-afghanistan-was-not- worth-fighting
International Crisis Group. (2020, August 11). Taking Stock of the Taliban‟s Perspectives on Peace . https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/311-taking-stock-talibans- perspectives-peace
Kelemen,  B.  (2019,  June  26). China  &  the  Taliban:  Pragmatic  Relationship .  CEIAS. https://ceias.eu/china-the-taliban-pragmatic-relationship/
Kim, M. (2013). Empire’s Babel: US Military Interrogation Rooms of the Korean War. History of the Present , 3 (1), 1–28. https://doi.org/10.5406/historypresent.3.1.0001
Kurita,  M.  (2019).  Pakistan-Russia  Relations:  Developments  and  Limitations.  In NIDS Commentary (No. 85). National Institute for Defense Studies.
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/commentary/pdf/commentary085e.p df
Mitter, R., & Moore, A. W. (2011). China in World War II, 1937–1945: Experience, Memory, and Legacy. Modern Asian Studies , 45 (2), 225–240.
https://doi.org/10.1017/s0026749x10000387
Neuman, L. W. (2009). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.). Pearson.
Noorzai, R., Sahinkaya, E., & Sarwan, R. G. (2020, July 4). Afghan Lawmakers: Russian Support to Taliban  No  Secret .  VOA. https://www.voanews.com/a/extremism-watch_afghan- lawmakers-russian-support-taliban-no-secret/6192205.html
Pandey, S. (2019). Understanding China’s Afghanistan Policy: From Calculated Indifference to Strategic  Engagement.  In  ORF  Issue  Brief  (No.  305).  Observer  Research  Foundation. https://www.orfonline.org/research/understanding-chinas-afghanistan-policy-from- calculated-indifference-strategic-engagement-54126/
Renner,  J.,  &  Spencer,  A.  (2013).  De-antagonising  the  Other:  Changing  Constructions  of  the Taliban  and  the  Possibility  of  Reconciliation. Global  Society , 27 (4),  475–496. https://doi.org/10.1080/13600826.2013.823915
Roberts, P. M. (2004). The Origins of World War I (review). The Journal of Military History , 68 (1),
265–267. https://doi.org/10.1353/jmh.2003.0404 Statista Research Department. (2022, September 30). Soldiers killed in action in Afghanistan 2001- 2021 . https://www.statista.com/statistics/262894/western-coalition-soldiers-killed-in- afghanistan/
Saber,  N.  (2019,  January  7). Can  Turkey  broker  peace  in  Afghanistan? dw.com. https://www.dw.com/en/can-turkey-broker-peace-in-afghanistan/a-46985146
Shahrani, N. M. (2015). The Impact of the 2014 U.S.-NATO Withdrawal on the Internal Politics of Afghanistan. Asian Survey , 55 (2), 273–298. https://doi.org/10.1525/as.2015.55.2.273 Stohl, M. (2008). The Global War on Terror and State Terrorism. Perspectives on Terrorism , 2 (9), 4–10. http://www.jstor.org/stable/26298369 Sun,  Y.  (2020,  April  8). China‟s  Strategic  Assessment  of  Afghanistan .  War  on  the  Rocks. https://warontherocks.com/2020/04/chinas-strategic-assessment-of-afghanistan/ Stockholm International Peace Research Institute. (2021, September 22). 20 years of US military aid to
Afghanistan
| SIPRI . https://www.sipri.org/commentary/topical- backgrounder/2021/20-years-us-military-aid-afghanistan
Ulfstein,  G.  (2003).  Terrorism  and  the  Use  of  Force. Security  Dialogue , 34 (2),  153–167. https://doi.org/10.1177/0967010603034002003
Weisiger, A. (2013). World War II. Logics of War , 105–140.
https://doi.org/10.7591/cornell/9780801451867.003.0005
Wood, D. (2020, October 15). The Status of U.S. Military Power in 2020 . The Heritage Foundation. https://www.heritage.org/defense/commentary/the-status-us-military-power-2020

## __________________________

## Tentang Penulis
Awani  Yamora  Masta merupakan  lulusan  Hubungan  Internasional  Universitas  Andalas dengan lama studi 3 tahun dua bulan.  Saat ini, Yamora sedang melanjutkan studinya sebagai mahasiswa pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, dengan fokus studi  keamanan  internasional.  Yamora  tertarik  pada  studi  keamanan  internasional,  kebijakan luar negeri, kerja sama atau hubungan luar negeri, dan terorisme.
E-Mail: awani.yamora@ui.ac.id