## KONSOLIDASI TANAH YANG BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN RELOKASI KAWASAN KUMUH: ANALISIS EMPIRIS YURIDIS
B.F. Sihombing 1 dan Elza Syarief 2
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan 12640, Indonesia
2 Universitas Internasional Batam, Batam 29426, Indonesia

## Abstrak
Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan dalam menata Kawasan Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Ahok sangat  kontroversi  dengan  tidak  menerapkan  konsep  konsolidasi  tanah  dan  terus  mendapat penolakan  keras  dari  para  warga  masyarakat,  menjadi  sorotan  publik  dan  mendapat  kontra  dari masyarakat  luas  di  Indonesia  karena  melakukan  penggusuran  paksa  dan  merelokasi  warga  ke beberapa  rusun. Sementara itu, kebijakan Gubernur Provinsi  DKI Jakarta  Anies Baswedan, yang akan membangun shelter , hunian sementara bagi eks warga di tempat itu yang dahulu tergusur dan berencana  menata  ulang  kawasan  tersebut  dengan  konsep  konsolidasi  tanah  secara  konsisten, berkeadilan dan berkesinambungan.
Kata kunci: Konsolidasi tanah, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang Undang No. 1 Tahun 2011, Relokasi, Kebijakan publik

## Abstract
This study aims to find out about the policies of the Governor of Jakarta Province, held by Basuki Tjahaja Purnama (a.k.a Ahok) and Anies Baswedan in managing the Aquarium Village Area, North Jakarta.  The  approach  method  used  in  this  study  is  to  use  an  empirical  juridical  approach.  The results of the study show that the policy of Ahok is very controversial because by not applying the concept of land  consolidation and continues to receive a strong rejection from the community, it becomes the public spotlight and gets contra from the wider community in Indonesia for carrying out forced evictions and relocating residents to several flats. In contrast, the policy of the Governor of Jakarta Province, Anies Baswedan, is to build temporary shelters for former residents in the area who  were  previously  evicted  and  plans  to  reorganize  the  area  with  the  concept  of  consistent, equitable, and sustainable land consolidation.
Keyword:  Sustainable  land  consolidation,  Basic  Agrarian  Law  (BAL),  Law  No.  1  of  2011, Relocation, Public policy

## A. Pendahuluan
Transisi penggunaan lahan yang didorong oleh urbanisasi menyebabkan perubahan  besar  ruang  produksi  dan  ruang hidup serta masalah lingkungan ekologis yang serius, dan menimbulkan hambatan yang jelas untuk menerapkan strategi pembangunan yang
1 Ishak,  Marenda,  Ida  Nurlinda,  and  Yani  Pujiwati. “Konsolidasi  Tanah:  Studi  Kasus  Kecamatan Gedebage.” Jurnal Mimbar 37, no. 1 (2011): 87-96.
terintegrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI)  Jakarta . Oleh  karena  itu  penatagunaan tanah  atau  konsolidasi  tanah  merupakan  tata guna tanah sebagai bagian dari hukum agraria nasional dan mempunyai landasan hukum serta sistem  hukum  dan  sistem  kelembagaan  yang melingkupinya 1,  2 .  Selanjutnya  Pasal  14  dan
2 Idham,  H.,  and  M.  Kn  SH. Konsolidasi  tanah perkotaan  dalam  perspektif  otonomi  daerah  guna meneguhkan kedaulatan rakyat dan negara berkesejahteraan . Penerbit Alumni, 2022.
Pasal  15  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  Nomor  5  Tahun  1960.  Pasal  14 UUPA menggariskan agar pemerintah membuat  suatu  rencana  umum  mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air  dan  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam untuk kepentingan negara, keperluan keagamaan  dan  sosial  kebudayaan  serta kesejahteraan.  Kemudian  atas  dasar  rencana umum penggunaan tanah tersebut, pemerintah daerah  (Pemda)  harus  membuat  rencana penggunaan  tanah  yang  lebih  rinci  untuk daerah  masing-masing  tentang  penerapan penatagunaan tanah atau konsolidasi tanah.
Dari berbagai permasalahan yang berkaitan  dengan  transisi  penggunaan  lahan yang  didorong  oleh  urbanisasi  tersebut  maka pendekatan penatagunaan tanah atau konsolidasi  tanah  merupakan  solusi  yang terbaik  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebab konsolidasi tanah, kegiatan  penataan  wilayah  yang  miskin prasarana,  sarana  dan  utilitas  lingkungan, menjadi kawasan yang ideal 3 . Oleh karena itu kebijakan hukum tentang pengaturan pelaksanaan  konsolidasi  tanah  yang  berkaitan dengan sistem hukum dan sistem kelembagaan yang  melingkupinya  merupakan  isu  strategis dalam  rangka  penatagunaan  tanah  lebih  baik dan  teratur.  Kemudian  penekanan  konsep pelaksanaan konsolidasi tanah adalah mengembangkan  tanah  sebagai  lahan  yang ditata  dengan  prinsip  keadilan,  keterbukaan, kebersamaan  dan  proporsional.  Selanjutnya pelaksanaan konsolidasi tanah dalam program pembangunan berkelanjutan di daerah perkotaan, adalah melibatkan semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan dan sasarannya.
Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  4  Tahun  1991 tentang  Konsolidasi  Tanah  Pasal  1  angka1, pengertian
konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan  pertanahan  mengenai  penataan kembali  penguasaan  dan  penggunaan  serta usaha  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan
3 Pariasa, I. Gede, I. Made Rajeg, and I. Gusti Ayu Gede Sosiowati. “The Application of Metaphor Identification Procedure (Mip) And Conceptual Metaphor In Japanese Poetry.” PhD diss., Udayana University, 2017.
pembangunan,  untuk  peningkatan  kualitas lingkungan  dan  pemeliharaan  sumber  daya alam  dengan  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat.  Oleh  karena  itu  partisipasi masyarakat  dapat  secara  efektif  memperkuat konsolidasi  tanah  dan  memimpin  masyarakat pedesaan menuju pembangunan berkelanjutan. Sedangkan menurut United Nations 4 , pembangunan berkelanjutan di daerah perkotaan memerlukan sebagai berikut:” Sustainable  development  of  urban areas  requires  integration  and  coordination, including  regarding  land-use  issues,  food security,  employment  creation,  transportation infrastructure development, biodiversity conservation,  water  conservation,  renewable energy sourcing, waste and recycling management,  and  the  provision  of  education, health care and housing. ” Artinya, pembangunan berkelanjutan di daerah perkotaan memerlukan integrasi dan koordinasi,  termasuk  mengenai  masalah penggunaan lahan, keamanan pangan, penciptaan lapangan kerja, transportasi pembangunan infrastruktur, konservasi keanekaragaman hayati, konservasi air, sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah dan  daur  ulang,  dan  penyediaan  pendidikan, perawatan kesehatan dan perumahan.
Sedangkan tujuan dari konsolidasi tanah dapat  dimaknai  sebagai  kebijakan  pemerintah tentang  penataan  kembali  penguasaan  dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk  kepentingan  pembangunan,  untuk peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam adalah untuk mencapai  pemanfaatan  tanah  secara  optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas  penggunaan  tanah,  artinya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah  untuk  kepentingan  masyarakat  agar terwujud  suatu  tatanan  pengawasan  dan penggunaan  tanah  yang  tertib  dan  teratur. Pandangan  ini  searah  dengan  pendapat
4 Economic and Social Survey, Sustainable Development Challenges , Department  of  Economic  and  Social Affairs . (2013). Available: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documen ts/2843WESS2013.pdf)
Supriadi 5 tentang  tujuan  konsolidasi  tanah, untuk  mencapai  pemanfaatan  tanah  secara optimal  melalui  peningkatan  efisiensi  dan produktivitas  penggunaan  tanah,  terwujudnya suatu  tatanan  penguasaan  dan  penggunaan tanah yang tertib dan teratur melalui penataan kembali  penguasaan  dan  penggunaan  tanah sebagai  produk  hukum,  penguasaan  tanah adalah  hubungan  hukum  antara  orang  per orang,  kelompok  orang,  atau  badan  hukum dengan tanah.
Dari  berbagai  uraian  tersebut  maka makalah  ini  membahas  tentang  bagaimana Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun  2016  menata  Kawasan  Kampung Akuarium, Jakarta Utara, warga masyarakat di kawasan  tersebut  digusur  dan  penggusuran tersebut  terkait  dengan  rencana  penataan kawasan  Kota  Tua,  dan  warga  masyarakat tersebut direlokasi ke beberapa rusun di sekitar Jakarta  Utara.  Akan  tetapi  pada  saat  ini,  isu tentang Kawasan Kampung Akuarium kembali jadi perhatian 6 . Oleh karena itu pokok bahasan yang  kedua  makalah  ini  adalah  membahas tentang  bagaimana  Gubernur  DKI  Jakarta Anies  Baswedan  berencana  menata  ulang kawasan  tersebut  seperti  membangun shelter, atau  semacam  tempat  bernaung  untuk  warga setempat  yang  masih  bertahan  di  atas  puing- puing  penertiban  di  sana  sebagai  hunian sementara  bagi  eks  warga  di  tempat  itu  yang dahulu tergusur 7 .

## B. Kerangka Teoritis
Secara filosofis konsolidasi tanah adalah pola  yang  sangat  berkeadilan  karena  semua masyarakat  diajak  untuk  dapat  menentukan perencanaan  bagi  pembangunan  wilayahnya. Cara  ini  adalah  jalan  yang  paling  baik  dalam memposisikan  masyarakat  sebagai  agen  dari proses pembangunan itu sendiri. Cara ini juga
5 Supriadi, Hukum Agraria , Jakarta, Sinar Grafika, 2007
6 Nugroho,  Setyo  Adi, Rumah-rumah  Bedeng Bermunculan Lagi di Kampung Akuarium , Kompas.com (2017).
Available: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/02/12390 101/rumah-rumah-bedeng-bermunculan-lagi-di- kampung-akuarium
7 Jessi,  Carina, Ditanya  Status  Lahan  Kampung Akuarium, Jawaban Anies..., Kompas.com -
mengedepankan kepentingan bersama, kesetaraan  dalam  perencanaan,  pembangunan yang  berbasis  dari  kekuatan  dimasyarakat, sehingga  dipandang  lebih  memenuhi  rasa keadilan  dan  kemanusian  bagi  masyarakat. Dengan  proses  yang  bersifat  partisipatif tersebut,  maka  peminggiran  masyarakat  atau anggapan sebagai objek pembangunan tersebut,  dapat  dihindari.  Pada  sisi  lain konsolidasi tanah juga merupakan upaya, yang sebenarnya dilakukan pemerintah agar masyarakat  memperoleh  kesempatan  dalam mengisi ruang bagi keberhasilan pembangunan itu  sendiri.  Di  samping  itu,  konsolidasi  tanah bermakna pada menciptakan lingkungan yang lebih  terkontrol,  penataan  sosial  masyarakat, dan perbaikan lingkungan masyarakat 8 .
Menurut  Undang  Undang  No  1  tahun 2011  Tentang  Perumahan  Dan  Kawasan Permukiman  Pasal  1  angka  18,  konsolidasi tanah  adalah  penataan  kembali  penguasaan, pemilik, penggunaan pemanfaatan tanah sesuai dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dalam usaha  penyediaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan  perumahan  dan  permukiman guna  meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan pemeliharaan  sumber  daya  alam  dengan partisipasi  masyarakat.  Dalam  seminar  peran konsolidasi  tanah  dalam  pengadaan  tanah untuk pembangunan yang mendukung penataan  ruang  dan  pengembangan  wilayah yang partisipatif. Dengan demikian perencanaan  pembangunan  daerah  sebaiknya diikuti  oleh  proyek  konsolidasi  tanah  secara sukarela  dan  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat dengan tujuan untuk mengimplementasikan sebanyak mungkin elemen dalam rencana pembangunan meskipun  dalam  implementasi  praktis  sering menjadi  isu  krusial  bagi  program  konsolidasi tanah.
Selanjutnya pengertian konsolidasi tanah merupakan  suatu  kebijakan  pertanahan  untuk
02/11/2017, http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/02/11102 661/ditanya-status-lahan-kampung-akuarium-jawaban- anies
8 Ishak  S,  Marenda, Konsolidasi  Tanah  “Kebijakan Pertanahan  Dalam  Rangka  Penatagunaan  Kembali Lahan ,  Prosiding  SNaPP2011  Sains,  Teknologi,  dan Kesehatan  ISSN:2089-3582  255,  Vol  2,  No.1,  Tahun 2011,
menata  penguasaan  dan  penggunaan  tanah dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat sehingga  meningkatkan  kualitas  lingkungan dan  memiliki  kepastian  hukum 9 ,  peraturan perundang-undangan  hak  milik,  perencanaan penggunaan lahan dan perlindungan lingkungan 10 serta konsolidasi tanah membutuhkan  pemahaman  yang  berkaitan dengan  kondisi  historis,  sosial  dan  hukum 11 . Menurut  Sutedi 12 ,  konsolidasi  tanah  adalah kebijakan  pertanahan  mengenai  penataan kembali penguasaan, pemilikan, dan penggunaan  tanah  sesuai  dengan  Tata  Ruang Wilayah,  penetapan  lokasi  konsolidasi  tanah berkaitan  erat  dengan  rencana  tata  ruang  dan hak  atas  tanah,  serta  usaha  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup/pemeliharaan sumber daya alam, praktik kompensasi ekologis akan mendorong pengembangan konsolidasi lahan ekologis dan menginternalisasi  dampak  negatif  terhadap lingkungan  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat  secara  langsung,  baik  di  kawasan perkotaan maupun pedesaan 13 . Dengan demikian konsolidasi tanah merupakan pendekatan  penting  untuk  meningkatkan aktivitas  penggunaan  lahan,  luas  dan  kualitas lahan yang dibudidayakan dan untuk memperbaiki  standar  kehidupan  dan  kondisi pedesaan 14 .
Sedangkan  konsep  konsolidasi  tanah perkotaan  menurut Oloan  Sitorus  adalah sebagai  kebijakan  pertanahan  di  wilayah perkotaan  ( urban )  dan  pinggiran  kota  ( urban fringe ) mengenai penataan kembali penguasaan  dan  penggunaan  tanah  sesuai dengan  rencana  tata  ruang  serta  usaha pengadaan tanah untuk kepentingan
9 Dwipa Suyanta, Konsolidasi Tanah Swadaya Di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi  Bali ,  Penerbit  Universitas  Gajah  Mada, Jogyakarta, 2013
10 Prishtina, Land Consolidation Strategy 2010 – 2020 , Ministry of Agriculture, Forestry and Rural DevelopmentLand Consolidation Strategy, Republic of Kosovo, 2010, p.4
11 Sky, Per Kare.  “Land consolidation in Norway in an international  perspective.” Spanish  Journal  of  Rural Development 6 (2015).
12 Sutedi,  Adrian. Tinjauan  Hukum  Pertanahan . Pradnya Paramita, 2009.
pembangunan  guna  peningkatan  kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. 15 Selanjutnya  konsep  konsolidasi tanah  perkotaan  berdasarkan  praktik  adalah suatu aktivitas untuk menata letak dan bentuk tanah  dari  yang  tidak  teratur  menjadi  teratur melalui penggeseran, penggabungan, pemecahan, penghapusan dan pengubahan hak atas tanah di kawasan pinggiran perkotaan dan atau  di  kawasan  perkotaan  dalam  rangka pemekaran dan penataan permukiman termasuk  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial yang  diperlukan  oleh  pemilik  tanah  yang disesuaikan  dengan  Rencana  Umum  Tata Ruang Kota (RUTRK)/Rencana Pembangunan Daerah  dengan  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat.
Menurut  Direktorat  Tata  Ruang  dan Pertanahan  Bappenas,  konsolidasi  tanah merupakan alternatif strategis yang ditawarkan dalam penyediaan tanah  untuk  pembangunan, karena  melalui  konsolidasi,  masyarakat  tidak tergusur  tetapi  turut  serta  berpartisipasi menyumbangkan tanahnya, turut serta menikmati hasil-pembangunan, nilai tanahnya menjadi  naik,  dan  yang  jelas  memperoleh jaminan  kepastian  hak  atas  tanah  karena menerima sertifikat, serta memperoleh lingkungan  yang  tertata,  serasi,  selaras  dan seimbang.  Oleh  karena  itu  tujuan  konsolidasi tanah  adalah  untuk  mencapai  pemanfaatan tanah  secara  optimal,  melalui  peningkatan efisiensi  dan  produktivitas  penggunaan  tanah (Pasal  2  angka  1  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor:4  Tahun  1991 Tentang  Konsolidasi  Tanah),  dan  Pasal  2 angka 2 merumuskan tentang sasaran konsolidasi  tanah  adalah  terwujudnya  suatu
13 Shuai, Y. I. N., W. E. I. Chao-Fu, Y. A. N. G. Xin- Yue,  and  L.  U.  O.  You-Jin.  “The  ecological compensation of land consolidation and its evaluation in hilly  area  of  southwest  China.” Energy  Procedia 5 (2011): 1192-1199.
14 Boztoprak,  Tahsin,  Osman Demir,  and  Yakup  Emre Coruhlu.  “Comparison  of  expropriation  and  land consolidation  on  the  regulation  of  agricultural land.” Sigma  Journal  of  Engineering  and  Natural Sciences 34, no. 1 (2016): 43-55.
15 Sitorus,  Oloan. Keterbatasan  hukum  konsolidasi tanah perkotaan sebagai instrumen kebijakan pertanahan  partisipatif  dalam  penataan  ruang  di Indonesia . 2020.
tatanan  penguasaan  dan  penggunaan  tanah yang tertib dan teratur.
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  (1)  dan  (2) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor:4  Tahun  1991  Tentang  Konsolidasi Tanah  adalah  mengatur  perihal  pelaksanaan konsolidasi  tanah  yang  lebih  spesifik  di Indonesia  sebagai  berikut:  Pasal  3  (1)  Dalam rangka  peningkatan  kualitas  lingkungan  dan sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan  prasarana  dan  fasilitas  umum dilaksanakan  pengaturan  penguasaan  dan penatagunaan tanah dalam bentuk konsolidasi Tanah  di  wilayah  perkotaan  dan  di  pedesaan. (2)  Kegiatan  Konsolidasi  Tanah  meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya  dengan  dilengkapi  prasarana  jalan, irigasi,  fasilitas  lingkungan  dan  atau  serta fasilitas  penunjang  lainnya  yang  diperlukan, dengan  melibatkan  partisipasi  para  pemilik tanah dan atau penggarap tanah.
Dari  pengertian  tersebut  maka  dapat dimaknai bahwa konsolidasi tanah merupakan konsep pembangunan lingkungan permukiman yang terintegrasi, menata kembali penguasaan, pemilikan,  dan  penggunaan  tanahnya  secara optimal,  tertib,  serta  teratur.  Menurut  Sakti (2017)  konsep  konsolidasi  tanah  perkotaan dengan pendekatan pemanfaatan ruang secara horizontal (hamparan) sudah banyak diterapkan  di  Indonesia,  tapi  dengan  model pembangunan  yang  memanfaatkan  ruang  ke atas  (vertikal)  belum  banyak  dikenal 16 . Kemudian  proses  pelaksanaan  konsolidasi tanah adalah melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilik tanahnya berbasis pada prinsip membangun tanpa menggusur, pengembangan daerah  tanpa  dislokasi 17 ,  mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam bentuk implementasi konsolidasi tanah dari, oleh, dan untuk  warga  masyarakat  sendiri  sebagai peserta  konsolidasi  tanah,  pemegang  hak  atas tanah  atau  penggarap  tanah  negara  obyek konsolidasi tanah.
16 Trie  Sakti  , Konsolidasi  Tanah  Perkotaan,  KORAN republika.co.id .
(2014).
Available: http://www.republika.co.id/berita/koran/opini- koran/14/06/16/n7991t19-konsolidasi-tanah-perkotaan
Sumber: https://bpn16.wordpress.com/2010/09/05/kons olidasitanah/ (diakses16Januari 2018)
Gambar 1. Konsep Dasar Konsolidasi Tanah Horizontal
Sumber : https://bpn16.wordpress.com/2010/09/05/kons olidasitanah/ (diakses16Januari 2018)
Gambar 2. Pengkaplingan Ulang
17 Agrawal,  P.  “Urban  land  consolidation:  a  review  of policy  and  procedures  in  Indonesia  and  other  Asian countries.” GeoJournal 49, no. 3 (1999): 311-322.

## Sumber: Desa Berwawasan, 2018
Gambar 3. Model Konsolidasi Lahan Untuk Peremajaan Kota
Hasil dan manfaat dari konsolidasi tanah pada Gambar 1,2 dan 3 tersebut adalah sebagai berikut:  (1)  Adanya  kepastian  hukum  atas kepemilikan  tanah  bagi  peserta  konsolidasi tanah; (2) Mempercepat kegiatan administrasi pertanahan  dan  menunjang  sistem  perpajakan tanah  yang  lebih  akurat  dan  lebih  adil;  (3) Terwujudnya  suatu  tatanan  penguasaan  dan pemanfaatan  tanah  secara  optimal  yang  tertib dan  teratur  melalui  peningkatan  efisiensi  dan produktifitas penggunaan tanah yang dilengkapi dengan prasarana-sarana lingkungan, terbangunnya sarana fisik lingkungan  sesuai  dengan  tata  kota  dan dilakukan  secara  berkesinambungan  (jalan, saluran,  pertokoan,  sarana  pendidikan  dan kesehatan,  jalur  dan  tempat  evakuasi  dan lainnya);  (4)  Mendorong  partisipasi  aktif masyarakat dalam pembangunan secara bersama-sama  sekaligus  mengurangi  tingkat kerawanan sosial akibat perbedaan lingkungan permukiman; dan (5) Mencegah spekulasi dan kenaikan  harga  tanah  karena  dapat  dinikmati langsung oleh pemilik asal sehingga mendorong terciptanya kestabilan harga tanah.

## C. Metodologi Penelitian
Studi  kebijakan  publik  pada  dasarnya dimaksudkan menguak tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, mengapa tindakan itu dilakukan, dengan cara dan mekanisme apa dilakukan,  untuk  kepentingan  siapa,  dan
18 Medda, Francesca, and Peter Nijkamp. “A combinatorial  assessment  methodology  for  complex transport policy analysis.” Integrated Assessment 4, no. 3 (2003): 214-222.
bagaimana  hasil,  akibat,  dan  dampaknya. Dengan demikian metodologi yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Decision-making is not a one-shot activity, but part  of  a  choice  process  in  which  choice possibilities,  relevant  criteria  and  urgency  of choices  gradually  become  more  clear.  In  the reality  of  actual  policy  analysis  we  observe that  decision-making  is  based  less  on information  engineering and  more  on compliance with legal procedures or regulatory frameworks. Consequently, in many choice  situations  –  especially  in  those  within the public domain – we observe a tendency to suppress straightforward optimisation behaviour and instead to favour ‘satisficing’ or compromise  modes  of  planning 18 . Pendapat Medda et.al., tersebut  dapat  dimaknai  bahwa dalam hal pembuatan keputusan adalah bukan murni kegiatan sepihak, namun juga merupakan  bagian  dari  proses  memilih  yang didalamnya  terdapat  banyak  kemungkinan yakni  kriteria  yang  berhubungan  sehingga pilihan  yang  lebih  penting  menjadi  semakin jelas.
Kemudian penulis menilai bahwa model penelitian  yang  tepat  untuk  kasus  ini  adalah menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris,  bertujuan  untuk  memeriksa  asumsi implisit hukum atau efek dan efisiensi legislasi. Pengujian empiris bertujuan untuk memeriksa asumsi implisit hukum atau efek dan efisiensi legislasi 19 .  Kemudian  jenis  penelitian  ini adalah penelitian kepustakaan dan sumber data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan-bahan  yang  memberikan  informasi tentang  bahan  hukum  primer  dan  skunder secara sistematis dengan menjelaskan hubungan  antara  fakta  dengan  peraturan perundang-undangan kualitatif dengan menggunakan data kualitatif.
19 Van  Hoecke,  Mark.  “Methodology  of  comparative legal research.” Law and method (2015): 1-35.

## D. Hasil
Secara  realitas  bahwa  luas  wilayah perkotaan adalah relatif tetap, sedangkan pada sisi lain kebutuhan akan ruang atau tanah/lahan secara  garis  lurus  dan  terus-menerus  semakin meningkat.  Pada  sisi  lain  penyediaan  lahan merupakan  masalah  utama  pembangunan perumahan  sebagai  salah  satu  pemenuhan kebutuhan  hak  dasar  rakyat.  Hal  ini  dipicu karena  terbatasnya  tanah  di  perkotaan  yang menyebabkan  pemerintah  kota  terus  dituntut agar dapat memanfaatkan tanah secara efisien dengan cara meningkatkan intensitas penggunaannya.
Kemudian peningkatan terhadap kebutuhan  ruang  atau  tanah/lahan  akan berimplikasi terhadap ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tanah yang diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan perluasan  ruang  kota.  Kondisi  ini  semakin diperburuk lagi dengan tumbuh dan berkembangnya  penguasaan,  pemilikan,  dan pemanfaatan  tanah  secara  tidak  sah  (liar), lingkungan  kumuh  ( slum  area ),  dan  acapkali muncul  spekulan  tanah  karena  harga  tanah selalu  naik  secara  tidak  wajar  dan  lain sebagainya.  Selanjutnya  fenomena  tersebut sering kali menyebabkan upaya-upaya pemerintah atau lebih spesifik bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk membenahi atau menata lingkungan  permukiman  kumuh  di  wilayah perkotaan senantiasa mengalami kesulitan, dan tidak  sering  mengalami  kegagalan.  Faktor- faktor ini merupakan penyebab yang dihadapi oleh  pemerintah  daerah  (Pemda)  dalam membebaskan  tanah-tanah  jika  dibutuhkan untuk peruntukan pembangunan.
Permasalahan  ini  juga  terjadi  dengan Kawasan  Kampung  Akuarium,  Penjaringan, Jakarta Utara, salah satu kawasan kumuh selain Pasar  Ikan  dan  Luar  Batang  yang  berbatasan langsung  dengan  Pelabuhan  Sunda  Kelapa. Kebijakan  penggusuran  dilakukan  dalam rangka  menata  dan  merevitalisasi  Wisata Bahari  Sunda  Kelapa  dan  akan  dipercantik menjadi cagar budaya dalam rangka optimalisasi  aset  Provinsi  DKI  Jakarta  yang dimiliki.  Oleh  karena  itu  Gubernur  Provinsi DKI Jakarta yang dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama  alias  Ahok  pada  tahun  2016. Kemudian  landasan  hukum  tentang  kebijakan
revitalisasi  Kawasan Cagar Budaya Kota Tua Jakarta adalah didasarkan pada Surat Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  34 Tahun  2005  Kawasan  Kota  Tua  Jakarta ditetapkan  sebagai  kawasan  cagar  budaya dengan  luas  846  ha.  Sesuai  dengan  yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya,  maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi melakukan  kebijakan  revitalisasi  pada  Tahun 2012.
Oleh  karena  kasus  ini  menjadi  sorotan publik,  masyarakat  luas  baik  pro  maupun kontra  terhadap  kebijakan  Ahok  sehingga menjadi perhatian bagi penulis untuk meneliti dan menjadikannya sebagai fokus utama dalam penelitian ini, menganalisis tentang kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menata Kawasan  Kampung  Akuarium,  Penjaringan, Jakarta  Utara  dan  penggusuran,  petugas menggunakan alat berat melakukan pembongkaran  bangunan  di  kawasan  tersebut serta eksekusi penggusuran dan pembongkaran dilakukan  pada  hari  Senin  tanggal  11  April 2016.  Selanjutnya  pasca  pembongkaran  dan penggusuran  Kawasan  Kampung  Akuarium, Penjaringan,  Jakarta  Utara  yang  menjadi  satu dengan  Pasar  Ikan  itu  kini  telah  rata  dengan tanah  dan  sangat  berbeda  dengan  suasana sebelum digusur dan dibongkar paksa.
Sumber: Merdeka.com, 2016 (diakses 17 Januari 2018)
Gambar 4. Suasana Sebelum Dibongkar (Rabu, 30/3/2016)
Sumber: CNN Indonesia, 2016 (diakses 17 Januari
2018)
Gambar 5. Suasana Sebelum Dibongkar (Sabtu,16/04/2016)
Sumber: Tribunnews, 2016 (diakses 17 Januari 2018)
Gambar 6: Suasana Setelah Dibongkar (Senin,11/4/2016)
20 Aghnia Adzkia , Ahok Klaim Desain Penataan Pasar Ikan Sudah Lengkap ,CNN (2016). Available: https://www.cnnindonesia.com/nasional/201604140926 29-20-123849/ahok-klaim-desain-penataan-pasar-ikan- sudah-lengkap/ (diakses 18 Januari 2018)

## Sumber: Wartakota, 2016
Gambar 7: Suasana Setelah Dibongkar (Senin,11/4/2016)
Kemudian  studi  ini,  peneliti  membahas tentang  Komperasi  Analisis  Kebijakan  yang meliputi  tindakan-tindakan  yang  dilakukan pemerintah,  mengapa  tindakan  itu  dilakukan, dengan  cara  dan  mekanisme  apa  dilakukan, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, akibat,  dan  dampaknya  Basuki  Tjahaja Purnama  alias  Ahok  pada  tahun  2016  dalam menata Kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, melakukan penggusuran  dan  merelokasi  warga  ke beberapa  rusun  di  sekitar  Jakarta  Utara  serta kebijakan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Anies Baswedan sebagai berikut:
Tabel 1. Komperasi Analisis Kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dalam Menata Kawasan Kampung Akuarium,
Penjaringan, Jakarta Utara
Analisis Kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 20 (Gubernur DKI Jakarta sejak 19/11/ Anies Baswedan 21 (Gubernur DKI Jakarta periode 16/10/2017 hingga Tahun 2022)
21 Glery  Lazuardi,  Gubernur  Baru  Jakarta:Anies Baswedan:  Kami  Akan  Menata  Ulang  Kampung Akuarium,
(2017).
Available:
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/02/a nies-baswedan-kami-akan-menata-ulang-kampung- akuarium
2014 hingga 9/5/2017) 1/.Tindakan- tindakan  yang dilakukan pemerintah Mengklaim rancangan pemugaran Pasar  Ikan  di kawasan Penjaringan, Jakarta  Utara, telah  ada  sejak 2014 dan konsep pembangunan Pasar Ikan sudah lengkap. -Penataan kawasan Kota Tua mengacu pada Surat Keputusan  (SK) Gubernur  nomor 34  tahun  2005 yang  diterbitkan di  era  Gubernur Sutiyoso 22 . -Akan menata ulang dan melibatkan dinas terkait dengan hukum  dan  tata kota dalam suatu konsep pengembangan. 2/.Cara dan mekanisme apa dilakukan -Mengklaim pemugaran bangunan ini sah lantaran milik cagar budaya pemerintah setempat dan tanah/lahan adalah  berada di bawahnya karena menurutnya tanah  tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. -Bangunan- bangunan  liar yang  ada  di atasnya dihancurkan 23 .
-Akan  dibentuk tim Task  Force
yang bertugas melakukan penataan  ulang di wilayah tersebut termasuk kawasan  Sunda Kelapa, dan sudah mempunyai konsep mengenai penataan  ulang Kampung Akuarium. -Untuk  menata ulang akan melibatkan Jaringan  Rakyat Miskin Kota dan akan  melibatkan Badan Pertanahan
22 Alsadad Rudi, Kata Anies, Warga Sudah Buat Konsep Penataan  Kampung  Akuarium, Kompas.com  (2017). Available: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/30/12054 861/kata-anies-warga-sudah-buat-konsep-penataan- kampung-akuarium
23 Jessi Carina, Dulu Dibongkar Ahok, Kini Anies Akan Bangun  Shelter  untuk  Warga  Kampung  Akuarium , Kompas.com
(2017).
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/01/19550 301/dulu-dibongkar-ahok-kini-anies-akan-bangun- shelter-untuk-warga-kampung/
24 Alsadad Rudi, Kata Anies, Warga Sudah Buat Konsep Penataan  Kampung  Akuarium, Kompas.com  (2017). http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/30/12054
Nasional
(BPN) 24 untuk memastikan tidak ada pengelolaan tanah secara ilegal. -Ingin  membuat bangunan kembali permukiman  di sana,di atas lahan  yang  telah dihancurkan. 25 , dan lewat pendekatan sosiologis kepada warga sehingga penataan kampung  dapat diterima  kedua belah pihak. 26 3/.Untuk kepentingan siapa Optimalisasi aset Provinsi DKI Jakarta yang dimiliki dan akan menjadikan kawasan wisata bahari  Jakarta, bangunan  yang ada dipugar serta akan ditata serta kawasan disekitarnya akan dibuat taman. -Berjanji akan mencari solusi yang  tepat  dan memberikan keadlian bagi warga  Kampung Akuarium. 27 -Infrastruktur lunak merujuk pada  kebutuhan infrastruktur berdasarkan kebutuhan warga sehingga penataan kampung  dapat diterima  kedua belah pihak yang menyangkut sosiologis warganya, seperti mayoritas
861/kata-anies-warga-sudah-buat-konsep-penataan- kampung-akuarium 25 Jessi Carina, loc.cit,
26 Mesha  Mediani , Anies  Jamin  Penataan  Kampung Akuarium  Sesuai  Kebutuhan  Warga ,  CNN  Indonesia, (2017).
https://www.cnnindonesia.com/nasional/201711061021 30-20-253718/anies-jamin-penataan-kampung- akuarium-sesuai-kebutuhan-warga
27 Jessi  Carina ,  Ditanya  Status  Lahan  Kampung Akuarium,  Jawaban  Anies..., Kompas.com  (2017). Available:
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/02/11102 661/ditanya-status-lahan-kampung-akuarium-jawaban- anies
(warga) mengerjakan apa,  profesi  dan kegiatan utamanya apa. Sehingga bangunan, taman, dan fasilitas sesuai profil  sosiologis warga di kampungnya, 28 4/.Bagaimana hasil,  akibat, dan dampaknya -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan beberapa rumah susun untuk  menjadi tempat  tinggal warga antara lain Rumah Susun Marunda, Rawa Bebek,  Kapuk Muara,  Cakung Barat dan Tipar Cakung. -Namun tak semua warga Pasar Ikan korban penggusuran mau  pindah  ke rumah susun, beberapa kepala keluarga memilih bertahan di atas perahu  mereka yang  tertambat di  sungai  di sekitar Pasar Ikan setelah tempat  tinggal mereka dihancurkan, dan  sementara mereka yang tinggal di Rusun Rawa Bebek mengeluhkan sempitnya tempat  tinggal -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun shelter ,  tempat berteduh  untuk warga yang tinggal di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir, lokasi yang telah digusur  karena kini masih banyak warga yang bertahan meski harus tinggal  di  atas puing-puing Kampung Akuarium dan Kunir
yang ditertibkan 30 . -Selama ini rumah  yang  ada tidak  tepat  dan tidak sehat, banyak di  antara mereka jatuh sakit bahkan selama 1,5 tahun ini sudah meninggal 20 orang karena kondisi perumahan  yang tidak sehat. 31 28 Ibid.,
29 Aghnia Adzkia, Ahok Tuduh 'Manusia Perahu' Pasar
Ikan
Intai
Tanggul . (2018).
Available: https://www.cnnindonesia.com/nasional/201604140838
dan  minimnya fasilitas. 29

## Sumber: Diolah dari berbagai pemberitaan media masa elektronik
Dari  tabel  1,  dapat  diketahui  tentang bagaimana  dan  apa  kebijakan  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  rangka  menata Kawasan  Kampung  Akuarium,  Penjaringan, Jakarta  Utara  melalui  Komperasi  Analisis Kebijakan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta. Pendekatan  konsep  konsolidasi  tanah  sebagai instrumen yang sangat efektif dalam pembangunan  pedesaan  maupun  perkotaan  , yang  memberi  kesempatan  kepada  pemilik lahan  untuk  memperbaiki  situasi  mereka cenderung  diabaikan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  yang  dijabat  oleh  Basuki  Tjahaja Purnama  alias  Ahok  pada  tahun  2016, melakukan  pengusuran  dan  pembongkaran rumah-rumah  warga  yang  tinggal  di  kawasan tersebut.
Konsolidasi  tanah  dapat  memainkan peran penting dalam meningkatkan pembangunan  pedesaan  dan  perkotaan  jika diterapkan  sebagai  instrumen  pembangunan, dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas biaya  investasi  publik  dan  swasta  di  jaringan transportasi  dan  komunikasi,  utilitas  dan sistem irigasi dan lainnya. Dengan memfasilitasi pembaharuan masyarakat, konsolidas tanah dapat meningkatkan stabilitas sosial  dan  menghindari  timbulnya  potensi konflik antara promosi pertumbuhan ekonomi melalui  perencanaan  tanah  atau  lahan  secara terpadu  dan  koordinasi  yang  efektif  untuk semua  kepentingan.  Dengan  kata  lain  bahwa konsolidasi tanah atau lahan dapat menyediakan kerangka kerja untuk mengimplementasikan perencanaan lahan lokal yang terintegrasi. Strategi tersebut harus memastikan bahwa konsolidasi lahan melindungi dan meningkatkan lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan  tidak  membuat  situasi  semakin buruk.  Pada  sisi  lain  konsolidasi  tanah  harus
40-20-123843/ahok-tuduh-manusia-perahu-pasar-ikan- intai-tanggul/
30 Jessi Carina, loc.cit.,
31 Ibid.,
mempertimbangkan  karakteristik  sosial  dan lingkungan  setempat,  ekonomi,  dan  harus didasarkan  pada  harapan  dan  kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam  kaitan  ini  konsep  konsolidasi tanah  dalam  kebijakan  yang  sudah  atau  yang akan  dilaksanakan  oleh  Gubernur  Provinsi DKI Jakarta guna menata Kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara cenderung  masih  dilalaikan  oleh  Basuki Tjahaja  Purnama  alias  Ahok.  Kemudian kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Anies Baswedan  dalam  hal  penataan  Kampung Akuarium  nanti  adalah  akan  meninjau  ulang rencana-rencana  penggusuran  yang  dimiliki Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta 32 dan mengajak empat elemen terkait yakni pemerintah,  warga,  faslitator,  dan  pakar  tata kota 33 .  Dengan  demikian  salah  satu  indikasi konsep konsolidasi tanah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan  secara  bersama-sama  sekaligus mengurangi  tingkat  kerawanan  sosial  akibat perbedaan  lingkungan  permukiman  akan dilakukan  oleh  Anies  Baswedan  dalam penataan  di  Kampung  Akuarium  adalah melalui  pola  rembukan  dengan  warga  karena dari situ nanti akan ketemu ketemu kebutuhan- kebutuhan, sehingga solusi akan sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian  beberapa  hal  yang  bertalian dengan  kebijakan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  dalam  rangka  menata  Kawasan Kampung  Akuarium,  Penjaringan,  Jakarta Utara dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kebijakan  Basuki  Tjahaja  Purnama  alias
Ahok Rencana penataan Kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara awalnya disesuaikan dengan rencana  induk  penataan  Kawasan  Kota Tua  akan  terintegrasi  dengan  Museum Bahari dan Masjid Luar Batang, mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014  dan  melakukan  pengusuran  warga
32 Lalu  Rahadian, Anies  'Serang'  Praktik  Penggusuran Ahok  di  Kampung  Akuarium ,  (2017),  Available: https://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/201701 07151945-516-184740/anies-serang-praktik- penggusuran-ahok-di-kampung-akuarium/
33 Mesha Mediani , loc.cit.,
masyarakat yang telah bermukim didaerah tersebut dan dipindahkan ke rumah susun. Kebijakan  ini  mendapat  penolakan  keras dari  warga  hingga  ada  upaya  paksa  dan Ahok menggunakan kekuasannya. Warga korban penggusuran memilih tetap tinggal di  Kampung  Akuarium  karena  masalah ekonomi karena rumah susun (Rusun) itu harus  bayar  sekitar  Rp300,000/bulan, belum  biaya  air  dan  listrik 34 .  Pada umumnya  mata  pencaharian  mereka adalah  nelayan  sehingga  tidak  mampu biaya-biaya  tersebut.  Kemudian  alasan warga  tetap  rela  kembali  ke  Kampung Akuarium  meski  harus  tinggal  di  bedeng beratap  seng  adalah  alasan  tempat  kerja yang  dekat,  sekolah  anak-anak  ,  dan kehidupan mereka di kawasan ini. 35
Dengan  demikian  Ahok  dalam kebijakannya  tersebut  cenderung  tidak menggunakan pendekatan konsep konsolidasi tanah sehingga ia tidak dapat memahami bagaimana cara menata lingkungan  diatas  tanah  negara  yang menjadi aset pemerintah dan tanah negara yang  dikelola  oleh  warga  puluhan  tahun lamanya.  Sebagai  contoh  setelah  satu tahun pengusuran paksa warga dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  di  kawasan  Kampung Akuarium,  pada  April  2016  namun  tidak ada  perubahan  yang  signifikan  bahkan indikator  akan  dilaksanakan  penataan kawasan  yang  kena  gusur,  tanda-tanda pembangunan  di  sana  sama  sekali  tidak ada.  Akbatnya  beberapa  warga  berani mendirikan kembali bangunan semipermanen di Kampung Akuarium.
2. Kebijakan Anies Baswedan Akan menata ulang Kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara  dengan  konsep konsolidasi  lahan ( land consolidation ). Setelah penggusuran di  kawasan  tersebut,  namun  beberapa warga  masih  bertahan  di  atas  puing-
34 Faisal  Abdalla. Alasan  Warga  Kampung  Akuarium Enggan  Tinggal  di  Rusun ,(  2018).  Available: http://news.metrotvnews.com/metro/MkMMB9wk- alasan-warga-kampung-akuarium-enggan-tinggal-di- rusun,
35 Ibid.,
puingnya  hingga  sekarang  dan  akan dibangun shelter ,  tempat  penampungan sementara yang lebih layak untuk mereka para  warga  masyarakat  yang  telah  kena penggusuran  serta  akan  dilengkapi  ada wisata bahari, perumahan dan commercial, tempat usaha kecil mikro dan menengah  (UMKM) 36 yang  mengikuti potensi kawasan tersebut, berbasis kemaritiman, dan perikanan.
Selanjutnya  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  akan  tetap  memperhatikan infrastruktur lunak dalam menata kawasan kumuh dan miskin di ibu kota, khususnya Kampung  Akuarium  yang  hingga  kini kondisinya  belum  layak  untuk  ditinggali. Infrastruktur lunak merujuk pada kebutuhan infrastruktur berdasarkan kebutuhan  warga  melalui  pendekatan sosiologis kepada warga sehingga penataan  kampung  dapat  diterima  kedua belah  pihak.  Menurut  Anies  Baswedan, infrastruktur  lunak  yang  menyangkut sosiologis  warganya,  seperti  mayoritas (warga)  mengerjakan  apa,  profesi  dan kegiatan utamanya apa. Sehingga bangunan,  taman,  dan  fasilitas  sesuai profil sosiologis warga di kampungnya 37 dan  ibu  kota  ditata  kembali  tanpa  harus terjadi praktik penggusuran 38 .

## E. Pembahasan
Pelaksanaan konsolidasi tanah, penatagunaan  kembali  tanah  menjadi  marak karena kesan kumuh yang tercipta dikota-kota besar  dan  juga  program  pemerintah  yang membutuhkan alokasi ruang bagi pembangunan  merupakan  tantangan  yang serius bagi Pemerintah Pusat dan Daerah pada umumnya,  contoh  kasus  tentang  kebijakan penataan  Kawasan  Kampung  Akuarium, Penjaringan,  Jakarta  Utara  yang  dilaksanakan oleh  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  guna menata Kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara oleh Basuki Tjahaja Purnama alias  Ahok pada tahun 2016 dengan
36 LB  Ciputri  Hutabarat, Shelter  Kampung  Akuarium Bakal  Dilengkapi  Fasilitas  Wisata ,  (2018).  Available: http://news.metrotvnews.com/metro/RkjjOXRk-shelter- kampung-akuarium-bakal-dilengkapi-fasilitas-wisata
cara paksa dan Ahok menggunakan kekuasannya,  melakukan  pengusuran  dan pembongkaran  rumah-rumah  warga  yang tinggal  di  kawasan  tersebut  dan  merelokasi warga ke beberapa rusun.
Kebijakan Ahok yang sangat kontroversi dengan  tidak  menerapkan  konsep  konsolidasi tanah  sehingga  kebijakannya  terus  mendapat penolakan  keras  dari  para  warga  masyarakat, menjadi  sorotan  publik  dan  mendapat  kontra dari  masyarakat  luas  di  Indonesia.  Kemudian kebijakan  Anies  Baswedan  yang  akan  yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk menata ulang Kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta
Utara dengan konsep konsolidasi tanah ( land consolidation ), kegiatan penataan Kawasan Kampung Akuarium,  Penjaringan,  Jakarta  Utara  yang yang  saat  ini  kumuh  dan  tak  beraturan,  tidak ada  sarana-prasarana  pendukung  harus  ditata menjadi  wilayah yang teratur, rapi  dilengkapi dengan  sarana-prasarana  pendukung  sehingga menjadi  lokasi  yang  ideal  dan  dilaksanakan secara konsisten, berkeadilan dan berkesinambungan.
Oleh karena itu sudah saatnya pelaksanaan  konsolidasi  tanah  harus  direspon oleh pemerintah melalui kebijakan yang logis dengan  mengedepankan  prinsip  berkeadilan dalam  rangka  untuk  meningkatkan  peran masyarakat  dalam  pembangunan.  Pada  sisi lainnya,  konsolidasi  tanah  akan  menjadi tantangan  lebih  besar  karena  pada  semua  sisi pembangunan relatif membutuhkan lahan dan alokasi  tanah  yang  demikian  besar  sehingga pemerintah  harus  dapat  menjawab  tantangan permasalahan  tanah  dengan  cara  melibatkan peran  serta  masyarakat  dan  dukungan  dan koordinasi  dari  para  pemangku  kepentingan ( Stakeholders )  seperti  instansi  pemerintah yang terkait, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan  dan  lembaga  lainnya  yang dapat  membantu  keberhasilan  pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah.
Kemudian dalam hal kegiatan pemilihan lokasi  merupakan  kegiatan  awal  dan  menjadi isu  yangat  strategis  dan  secara  absolut  akan
37 Mesha Mediani , loc.cit.,
38 Lalu Rahadian, loc.cit.,
menentukan  berhasil  tidaknya  pelaksanaan konsolidasi tanah. Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan lokasi akan berimplikasi negatif dan kebijakan konsolidasi tanah akan menghadapi persoalan besar dan kegagalan dalam pelaksanaanya. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah,  penentuan  lokasi  kegiatan  harus memperhatikan faktor tata ruang serta rencana prioritas pembangunan daerah setempat dengan  mempertimbangkan  aspek  yuridis, ketentuan  tata  ruang  yang  didasarkan  pada Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ) dengan segala  turunannya  yang  diundangkan  melalui Peraturan Daerah (Perda) setempat.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan konsolidasi tanah, penatagunaan kembali tanah harus melibatkan peran  serta  masyarakat  dan  dukungan  dan koordinasi  dari  para  pemangku  kepentingan ( Stakeholders )  seperti  instansi  pemerintah yang terkait, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan  dan  lembaga  lainnya  yang
dapat  membantu  keberhasilan  pelaksanaan kegiatan  konsolidasi  tanah.  Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, penentuan lokasi kegiatan harus  memperhatikan  faktor  tata  ruang  serta rencana prioritas pembangunan daerah setempat  dengan  mempertimbangkan  aspek yuridis,  ketentuan  tata  ruang  yang  didasarkan pada  Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RUTR) dengan  segala  turunannya  yang  diundangkan melalui  Peraturan  Daerah  (Perda)  setempat. Kebijakan  Anies  Baswedan  yang  akan  yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk menata ulang Kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara dengan konsep konsolidasi tanah ( land consolidation ), kegiatan penataan Kawasan Kampung Akuarium,  Penjaringan,  Jakarta  Utara  yang saat  ini  kumuh  dan  tak  beraturan,  tidak  ada sarana-prasarana  pendukung  harus  ditata menjadi  wilayah yang teratur, rapi  dilengkapi dengan  sarana-prasarana  pendukung  sehingga menjadi  lokasi  yang  ideal  dan  dilaksanakan secara konsisten, berkeadilan dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aghnia Adzkia, Ahok Klaim Desain Penataan Pasar Ikan Sudah Lengkap ,CNN (2016). Available: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160414092629-20-123849/ahok-klaim-desain- penataan-pasar-ikan-sudah-lengkap/
Aghnia  Adzkia, Ahok  Tuduh  'Manusia  Perahu'  Pasar  Ikan  Intai  Tanggul .  (2018).  Available: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160414083840-20-123843/ahok-tuduh-manusia- perahu-pasar-ikan-intai-tanggul/
Agrawal, P. "Urban land consolidation: a review of policy and procedures in Indonesia and other Asian countries." GeoJournal 49. 3 (1999): 311-322. Rudi, Alsadad, Kata Anies, Warga Sudah Buat Konsep Penataan Kampung Akuarium, Kompas.com (2017).  Available:  http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/30/12054861/kata-anies- warga-sudah-buat-konsep-penataan-kampung-akuarium
Boztoprak,  Tahsin,  Osman  Demir,  and  Yakup  Emre  Coruhlu.  "Comparison  of  expropriation  and land consolidation on the regulation of agricultural land." Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 34, no. 1 (2016): 43-55.
Carina,  Jessi. Ditanya  Status  Lahan  Kampung  Akuarium,  Jawaban  Anies... (2017).  Available: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/02/11102661/ditanya-status-lahan-kampung- akuarium-jawaban-anies
Dwipa  Suyanta, Konsolidasi  Tanah  Swadaya  Di  Desa  Darmasaba  Kecamatan  Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali , Yogyakarta: PenerUniversitas Gajah Mada, 2013
Economic and Social Survey , Sustainable Development Challenges , Department of Economic and Social Affairs . (2013). Available:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2843WESS2013.pdf)
Faisal Abdalla. Alasan  Warga  Kampung  Akuarium Enggan Tinggal di Rusun ,( 2018). Available: http://news.metrotvnews.com/metro/MkMMB9wk-alasan-warga-kampung-akuarium- enggan-tinggal-di-rusun,
Glery  Lazuardi, Gubernur  Baru  Jakarta:Anies  Baswedan:  Kami  Akan  Menata  Ulang  Kampung Akuarium, (2017).  Available:  http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/02/anies- baswedan-kami-akan-menata-ulang-kampung-akuarium
Idham,  H.,  and  M.  Kn  SH. Konsolidasi  tanah  perkotaan  dalam  perspektif  otonomi  daerah  guna meneguhkan kedaulatan rakyat dan negara berkesejahteraan . Jakarta: Alumni, 2022.
Ishak  S,  Marenda, Konsolidasi  Tanah  “Kebijakan  Pertanahan  Dalam  Rangka  Penatagunaan Kembali  Lahan ,  Prosiding  SNaPP2011  Sains,  Teknologi,  dan  Kesehatan  ISSN:2089-3582 255, Vol 2, No.1, Tahun 2011,
Ishak,  Marenda,  Ida  Nurlinda,  and  Yani  Pujiwati.  "Konsolidasi  Tanah:  Studi  Kasus  Kecamatan Gedebage." Jurnal Mimbar 37,  1 (2011): 87-96. Jessi  Carina ,  Ditanya  Status  Lahan  Kampung  Akuarium,  Jawaban  Anies..., Kompas.com  (2017). Available:  http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/02/11102661/ditanya-status-lahan- kampung-akuarium-jawaban-anies
Rahadian,  Lalu, Anies  'Serang'  Praktik  Penggusuran  Ahok  di  Kampung  Akuarium ,  (2017), Available: https://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20170107151945-516- 184740/anies-serang-praktik-penggusuran-ahok-di-kampung-akuarium/