## Legalitas

## Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme

## Mukhtar I. Kadoli, Triono Eddy, dan Alpi Sahari
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara Correspondence email:mukhtar@gmail.com
Abstrak .  Perkembangan  lingkungan  strategis  yang  diiringi  dengan  maraknya  isu  globalisasi  selain  berdampak  positif  terhadap kehidupan  masyarakat,  juga  telah  membawa  dampak    yang  besar  terhadap  situasi  kamtibmas.  Dimana  perkembangan  tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal berbasis sosial dan keagamaan yang mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila berupa aksi kekerasan, teror dan bentuk- bentuk  gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan  terganggunya  siuasi  kamtibmas  yang  kondusif.  Penanggulangan  radikalisme diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dengan sasaran perioritas untuk dilaksanakan yang dilakukan secara profesional dan proporsional untuk terwujudnya daya cegah dan daya tangkal terhadap gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi yakni radikalisme dan intoleransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian,  sumber  data,  teknik  pengumpulan  data  dan  analisis  data.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Ekstrimisme  Berbasis  Kekerasan  yang  Mengarah  pada Terorisme  tidak  diikuti  dengan  penjelasan  secara  rinci  perihal  kegiatan  apa  saja  yang  masuk  kategori  ekstrimisme  sehingga terjadinya multi tafsir dan memunculkan stigmatisasi di masyarakat. Hal ini tentunya berimpilkasi terhapap upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Satbrimob dalam penanggulangan aksi radikalsime. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah  melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan  kelompok-kelompok  radikal  yang  menjadi  lingkup  tugas  dimasing-masing  Batalyon  sebagai  salah  satu  implementasi program Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikaldan anti pancasila
Kata Kunci: Satuan Brimob, Penanggulangan, Aksi Radikalisme
Abstract. The development of the strategic environment accompanied by the rise of globalization issues, apart from having a positive impact on people's lives, has also had a great impact on the security and security situation. Where these developments are supposed to make the community order more advanced and develop as well as ensure  security and public order, but what happens is the opposite, namely bringing up various social and religious-based extreme and radical movements that lead to forms and actions that are not in line with Pancasila values. in the form of acts of violence, terror and other forms of disturbance that result in the disruption of  a  conducive  security  and  security  situation.  Countering  radicalism  is  directed  at  developing  the  potential  and  strength  in countering, preventing and overcoming all forms of law violations and other forms of disturbance that can disturb the community with priority targets  to be carried out professionally and proportionally to realize the  prevention and deterrence power against disturbances  of  Kamtibmas  which  high  levels  of  radicalism  and  intolerance.  The  research  method  used  in  this  thesis  research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis which is also referred to as library research or document study. The enactment of Presidential Regulation (Perpres) Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for the Prevention and Combating of Violent Extremism that Leads to Terrorism is not followed by a detailed explanation of what activities fall into the category of extremism, resulting in multiple interpretations and creating stigmatization in society. This of course has implications for the efforts made by the Police, especially the Satbrimob in overcoming acts of radicalism. The Satbrimob Polda North Sumatra in accordance with its duties and functions in overcoming acts of radicalism is to carry out partnership patrols in every area prone to the spread and activities of radical groups that are the scope of tasks in each Battalion as one of the implementations of the Quick Wins Strategic Plan and transformation towards a PRECISION Police. namely "controlling and enforcing the law for radical and anti-Pancasila organizations".

## Keywords: Mobile Brigade Unit, Countermeasures, Radicalism Action

## PENDAHULUAN
Kondisi  lingkungan  strategis  yang  didasarkan  pada  geografi,  demografi,  sumber  daya  alam,  idiologi,  politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan saat ini yang terjadi di Sumatera Utara sangat berpengaruh terhadap Kamdagri  dengan  meningkatnya  kemungkinan  terjadinya  kontijensi  yang  berdampak  pada  kualitas  kehidupan  dan
Mukhtar I. Kadoli, Triono Eddy, dan  Alpi Sahari. Optimalisasi Peran Satuan Brimob  Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme
kebhinekaan berupa gangguan kamtibmas berkadar tinggi. 1 Hal ini harus ditanggulangi dengan sasaran Kamtibmas tetap terpelihara sebagaimana  dimaksud  dalam  Inpres  No. 2  Tahun  2013  tentang  Penanganan  Gangguan  Keamanan  dalam Negeri.  Menyikapi hal ini Polri yang bertanggung jawab atas upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum,  perlindungan  dan  pengayoman  masyarakat  harus  dapat  melakukan  langkah-langkah  strategis  dengan mentransformasi Polri yang PRESISI (PREdiktif, responSIbilitas, transparanSI berkeadilan). 2
Kapolri  Bapak  Jenderal  Polisi  Listyo  Sigit  Prabowo.,  telah  menyusun  program  prioritas  PRESISI  untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi yang timbul dari kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di  dalam  Road  Map  tranformasi  8  komitmen  Kapolri  yang  selanjutnya  dijabarkan  dalam  beberapa  program  yakni: Pertama , PREdiktif dengan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Kedua , PREdiktif dengan membangun daya cegah dan daya tangkal warga. Ketiga , responSIbilitas melalui kerjasama  dengan stake  holders . Keempat ,  responSIbilitas  dengan  mengintensifkan  kegiatan  dialogis  di  kantong- kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Kelima , transparanSI berkeadilan dengan penegakan hukum yang  optimal.  Program  prioritas  PRESISI  ini  selaras  dengan  program  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Rencana  Aksi  Pencegahan  dan  Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. 3
Di samping Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 di atas, Indonesia telah merumuskan beberapa peraturan perundang-undangan menyangkut radikalisme terkait pemberantasan tindak pidana terorisme yakni Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  1  Tahun  2002  yang  kemudian  disetujui  menjadi  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik memuat perwujudan  ketentuan-ketentuan  yang  dikeluarkan  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa  (PBB)  dalam Convention  Against Terorism  Bombing (1997)  dan Convention  on  the  Suppression  of  Financing  Terorism (1997),  antara  lain  memuat ketentuan- ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus  terhadap  tindak  pidana  terorisme  internasional.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2002 juga mempunyai kekhususan, antara lain: 4
1. Merupakan  ketentuan  payung  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana terorisme.
2. Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut ” safe guarding rules ”.
3. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
4. Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik ( sunshine principle ) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif ( sunset principle ) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan. Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme
5. Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini  tidak  berlaku  bagi  kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi.
7. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan  sekaligus  merupakan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  yang  bersifat  koordinatif ( coordinating act ) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.
Penggunaan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  terjadinya  terorisme  di  berbagai  tempat  di  Indonesia  telah  menimbulkan  kerugian  baik  materil
1 Dono  Indarto, Strategi  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  guna  Pemantapan  Harkamtibmas  dalam  rangka terwujudnya Pembangunan Nasional , Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, Angkatan ke-23 TA. 2014, hal. 1 2 Listyo Sigit Prabowo, Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan) , Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri, di hadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021, hal. 3
3 Ibid
4 F. Budi Hardiman, Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi , Imparsial, Jakarta, 2003, hal 7
Mukhtar I. Kadoli, Triono Eddy, dan  Alpi Sahari. Optimalisasi Peran Satuan Brimob  Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme
maupun immateril serta menimbulkan ketidak amanan bagi masyarakat oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif ( coordinating act )  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau  terdakwa  mendapat  perlindungan  khusus  terhadap  hak  asasinya  ( safe  guarding  rules )  dan  juga  diatur  tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Pemberantasan tindak pidana terorisme berlandaskan kepada 6 (enam) prinsip yaitu: 5
1. National security adalah untuk mewujudkan prinsip teritorialitas dari hukum pidana sekaligus untuk melandasi pertahanan dan keamanan Negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Balance of justice adalah untuk menegakkan prinsip equality before the law , baik terhadap tersangka/terdakwa maupun terhadap korban sehingga due proses harus digandengkan dengan model crime control dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
3. Safe guarding rules adalah prinsip yang harus dipertahankan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya abuse of power dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana ini.
4. Safe harbor rules adalah prinsip yang diharapkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada tersangka pelaku tindak  pidana  terorisme  dan  prinsip  ini  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  telah diperkuat dengan ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan memberikan kemudahan (fasilitas) sesudah tindak pidana tersebut dilakukan ( accessories after the facts ) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
5. Sunshine principle adalah prinsip yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dalam kasus pidana terorisme.
6. Sunset principle adalah prinsip yang mengadakan pembatasan waktu ( time limits ) terhadap kebijakan pemerintah yang  bersifat  pembentukan  kelembagaan  khusus  dan  atau  mekanisme  khusus  tertentu  yang  diperlukan  untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
Berkaitan  dengan  dengan  hal  tersebut,  pemahaman  radikalisme  menginginkan  adanya  perubahan  sosial  dan politik secara drastis dengan kekerasan dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam memenuhi tujuannya. Di sisi lain, ideologi  radikalisme  merupakan  aksi  dari  terjadinya  aksi-aksi  terorisme,  pemahaman  yang  sempit  mengenai  sebuah keyakinan  agama  disertai  dengan  adanya  keinginan  untuk  mengembalikan  daulat  khilafah  dimanifestasikan  melalui aksi-aksi  teror  sehinggah  menimbulkan  kecemasan  dan  rasa  tidak  aman  bagi  masyarakat  luas.  Hal  ini  sebagaimana pernah  terjadi  di  wilayah  hukum  Polda  Sumatera  Utara,  bahwa  perkembangan  radikalisme  keagamaan  telah  cukup mencapai titik yang mengkhawatirkan bahkan termasuk daerah rawan radikalisme dan terorisme. Indikasi dari adanya kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi, seperti perampokkan Lippo Bank pada tahun 2003 dan perampokkan Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 oleh jaringan teroris, penyerangan Mapolsek Hamparan perak Deli Serdang pada tanggal 22 September 2010 serta aksi percobaan bom bunuh diri di Gereja St Yosep Medan tanggal 28 Agustus 2016. Selain itu, terdpat setidaknya tiga organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS ( Islamic State of Iraq and Syiria ) yaitu Liga Muslim Indonesia (LMI), Hizbutt Tahir Indonesia (HTI) dan Laskar Jundullah Sumut. Dengan memperhatikan fakta empiris tersebut, maka diperlukan adanya komitmen dari seluruh pihak  termasuk  jajaran  Polda  Sumatera  Utara  (Sumut)  untuk  mengantisipasi  terjadinya  perkembangan  radikalisme. 6 Keunggulan menggunakan  rumusan masalah  dalam  bentuk pertanyaan ini  adalah  untuk  mengontrol  hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,
1. Bagaimana peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme?
2. Bagaimana  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peran  Satuan  Brimob  Polda  Sumut  dalam  penanggulangan  aksi radikalisme?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat  keilmuan  hukum 7 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual
5 Ibid
6 Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku Teror Perlu, Dan Itu Tugas Sipil, dalam
http://www.lazuardibirru.org/berita/news/rehabilitasi-dan-reintegrasi-pelaku-teror-perlu-dan-itu-tugas-sipil/
7 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

## Approach) 8
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan  peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme
Perkembangan  lingkungan  strategis  yang  diiringi  dengan  maraknya  isu  globalisasi  selain  berdampak  positif terhadap  kehidupan  masyarakat,  juga  telah  membawa  dampak    yang  besar  terhadap  situasi  kamtibmas.  Dimana perkembangan tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim  dan  radikal  berbasis  sosial  dan  keagamaan  yang  mengarah  kepada  bentuk  dan  tindakan  yang  tidak  sejalan dengan  nilai-nilai  pancasila  berupa  aksi  kekerasan,  teror  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan terganggunya siuasi kamtibmas yang kondusif.
Sehubungan dengan hal tersebut pemahaman radikalisme menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara  drastis  dengan  kekerasan  dan  menjadikan  agama  sebagai  pondasi  dalam  memenuhi  tujuannya.  Di  sisi  lain, ideologi  radikalisme  merupakan  aksi  dari  terjadinya  aksi-aksi  terorisme,  pemahaman  yang  sempit  mengenai  sebuah keyakinan  agama  disertai  dengan  adanya  keinginan  untuk  mengembalikan  daulat  khilafah  dimanifestasikan  melalui aksi-aksi  teror  sehinggah  menimbulkan  kecemasan  dan  rasa  tidak  aman  bagi  masyarakat  luas.  Hal  ini  sebagaimana pernah  terjadi  di  wilayah  hukum  Polda  Sumatera  Utara,  bahwa  perkembangan  radikalisme  keagamaan  telah  cukup mencapai titik yang mengkhawatirkan bahkan termasuk daerah rawan radikalisme dan terorisme. Indikasi dari adanya kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi, seperti perampokkan Lippo Bank pada tahun 2003 dan perampokkan Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 oleh jaringan teroris, penyerangan Mapolsek Hamparan perak Deli Serdang pada tanggal 22 September 2010 serta aksi percobaan bom bunuh diri di Gereja St Yosep Medan tanggal 28 Agustus 2016. Selain itu, terdapat setidaknya tiga organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS ( Islamic State of Iraq and Syiria ) yaitu Liga Muslim Indonesia (LMI), Hizbutt Tahir Indonesia (HTI) dan Laskar Jundullah Sumut. Dengan memperhatikan fakta empiris tersebut, maka diperlukan adanya komitmen dari seluruh pihak termasuk jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan radikalisme.
Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah  melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikaldan anti pancasila”. Di mana patroli kemitraan tersebut tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan, akan tetapi difungsikan sebagai  instrument  pendukung  kegiatan  intelijen  untuk  mengidentifikasi  kelompok-kelompok  radikal  baru  maupun potensi  terjadinya  terorisme.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  berjalan  optimal,  yang  ditandai  dengan kegiatan  patroli  kemitraan  baru  dapat  dilaksanakan  dua  kali  dalam  seminggu  dan  belum  dapat  menyentuh  wilayah- wilayah  yang  menjadi  lingkup  tugas  masing-masing  Batalyon  pada  Satuan  Brimob  Polda  Sumatera  Utara.  Hal  ini sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sebagai berikut: 10
“ Kondisi patroli kemitraan yang baru dapat dilaksanakan dua kali dalam seminggu dan belum dapat menyentuh wilayah-wilayah  yang  menjadi  lingkup  tugas  masing-masing  Batalyon  pada  Satuan  Brimob  Polda  Sumatera  Utara terjadi  tidak  terlepas  dari  masih  adanya  berbagai  persoalan  internal  baik  kondisi  sumber  daya  manusia,  dukungan anggaran dan sarana prasarana maupun metode yang digunakan”.
Arah kebijakan Polri sebagaimana dirumuskan oleh Kapolri Bapak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo., yang telah menyusun program prioritas PRESISI untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi yang timbul
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
9 Ibid , hlm 177.
10 Hasil wawancara dengan Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021
Mukhtar I. Kadoli, Triono Eddy, dan  Alpi Sahari. Optimalisasi Peran Satuan Brimob  Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme
dari  kelompok  radikal  pro  kekerasan  dan  intoleransi  di  dalam  Road  Map  tranformasi  8  komitmen  Kapolri  yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa program yakni: Pertama , PREdiktif dengan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Kedua , PREdiktif dengan membangun daya cegah dan  daya  tangkal  warga. Ketiga ,  responSIbilitas  melalui  kerjasama  dengan stake  holders . Keempat ,  responSIbilitas dengan mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Kelima , transparanSI  berkeadilan  dengan  penegakan  hukum  yang  optimal.  Program  prioritas  PRESISI  ini  selaras  dengan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Ekstremisme  berbasis  Kekerasan  yang  mengarah  pada  Terorisme.  Hal  ini memerlukan  langkah-langkah  pemecahan  masalah  untuk  mengoptimalkan  patroli  kemitraan  Satuan  Brimob  Polda Sumatera Utara guna mengantisipasi perkembangan radikalisme sehingga stabilitas Kamtibmas yang kondusif dapat terwujud.
Impelementasi  mewujudkan  rasa  aman  di  kewilayahan  terhadap  segala  bentuk  ancaman  kontijensi  yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi mewajibkan Polri selaku aparat penegak hukum, pelindung dan pengayom  masyarakat  untuk  melaksanakan  tugas  dengan  dilandasi  akselerasi  tranformasi  Polri  menunju  Polri  yang mandiri,  profesional  dan  dipercaya  masyarakat  dalam  rangka  Harkamtibmas.  Hal  ini  tentunya  merupakan  tanggung jawab yang sangat berat apa lagi dikaitkan dengan keterbatasan jumlah Personel Polri yang ada dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, disamping  keterbatasan sarana dan prasarana sampai dengan anggaran yang ada.
Salah  satu  kebijakan  yang  tempuh  untuk  mewujudkan  apa  yang  menjadi  harapan  masyarakat  sesuai  dengan transformasi Polri yang meliputi akselerasi sustainability program maka diperlukan adanya sinergitas antar fungsi Polri yang  menjalankan  tugas  untuk  antisipasi  kontijensi  dengan  mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  organisasi  dalam menangkal,  mencegah  dan  menanggulangi  segala  bentuk  ancaman  kontijensi  yang  berpengaruh  pada  gangguan kamtibmas berkadar tinggi, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. 11 Tugas ini diamanahkan  kepada  Brimob  polri  sebagai  fungsi  tehnis  Kepolisian  bantuan  taktis  operasional back  up Satuan Kewilayahan  terdepan  terhadap  gangguan  kamtibmas  berkadar  tinggi  dengan  mengkaselerasi  strategi  sinergitas polisional patroli Kamandahan..

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Peran  Satuan  Brimob  Polda  Sumut  Dalam  Penanggulangan  Aksi Radikalisme
Karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme adalah mencapai tujuannya yang menjadikan pelaku sebagai korban untuk mencapai tujuan dari  pelaku  utama  yang  memiliki  motif  untuk  melakukan  tindakan  teror,  dapat  disimpulkan  ciri-ciri  ekstremisme berbasis  kekerasan  yang  mengarah  pada  terorisme,  antara  lain: 12 Pertama ,  organsisasi  yang  baik,  berdisiplin  tinggi, militant. Kedua ,  organsisasinya  merupakan  kelompok-kelompok  kecil,  disiplin  dan  militansi  ditanamkan  melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun. Ketiga , mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan. Keempat , tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain. Kelima ,  memilih  sasaran  yang  menimbulkan  efek  psikologis  yang  tinggi  untuk  menimbulkan  rasa  takut  dan mendapatkan publikasi yang luas.
Substansi hukum yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah  pada  Terorisme  pada  dasarnya  hampir  sama  dengan  pemaknaan  terorisme.    Karakteristik  terorisme berdasarkan  pengelompokannya  antara  lain  terdiri  dari: Pertama ,  karakteristik  Organisasi  yang  meliputi  organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan intemasional. Kedua , karakteristik Operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik dan kolusi. Ketiga , karakteristik Perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan  menyerah  hidup-hidup. Keempat ,  karakteristik  Sumber  daya  yang  meliputi:  latihan  atau  kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi. 13
Terorisme berorientasi pada suatu perbuatan yang menimbulkan dampak merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara yang bertanggungjawab untuk memeliharan ketertiban dan ketentraman yang tentunya berakibat tidak  baik  dan  harus  ditanggulangi  secara  konfrehensif.  Kejahatan  terorisme  adalah extra  ordinary  crime .  Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya UU terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif. Pengertian extra ordinary crime adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi crime againts humanity dan genoside (sesuai dengan Statuta Roma). Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam extra ordinary crime dengan alasan sulitnya  pengungkapan  karena  merupakan  kejahatan transboundary dan  melibatkan  jaringan  internasional. 14
11 Hasil wawancara dengan Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021
12 Loudewijk F Paulus, Terorisme . http://buletinlitbang.dephan.go.id. Diakses tanggal 3 Agustus 2021
13 Sunarto, Kriminalisasi dalam Tindak Pidana Terorisme , Jurnal Equality, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2007, hal.  159
14 Soeharto, Op. cit. , hal 3
Mukhtar I. Kadoli, Triono Eddy, dan  Alpi Sahari. Optimalisasi Peran Satuan Brimob  Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme
Berdasarkan pertimbangan extra ordinary crime inilah yang melahirkan tipologi terorisme sebagaimana dirumuskan oleh  “ National  Advisory  Committee ”  (Komisi  Kejahatan  Amerika)  dalam The  Report  of  the  Task  Force  of  the  on Disorders and Terrorism (1996) yang mengemukakan sebagai berikut: 15
a)  Terorisme  politik,  yaitu  perilaku  kekerasan  kriminal  yang  dirancang  guna  menumbuhkan  rasa  ketakutan dikalangan masyarakat demi kepentingan politik.
b)  Terorisme  nonpolitik,  yaitu  mencoba  menumbuhkan  rasa  ketakutan  dengan  cara  kekerasan,  demi  kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisir.
c)  Quasi terorisme, digambarkan dengan dilakukan secara insidental, namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik.
d)  Terorisme  politik  terbatas,  diartikan  sebagai  terorisme,  yang  memiliki  motif  politik  dan  idiologi  namun  lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan. Contohnya adalah perbuatan terorisme yang bersifat pembunuhan balas dendam ( vadetta-type executions ).
f)  Terorisme  Negara  atau pemerintahan,  yaitu suatu  Negara  atau  pemerintahan,  yang  mendasarkan  kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakat.
Tindak pidana terorisme diartikan sebagai pelanggaran HAM berat yang pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 yang menganut konsepsi terjadinya perluasan paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimes against Humanity . Crime against Humanity meliputi tindak pidana  untuk  menciptakan  suatu  keadaan  yang  mengakibatkan  individu,  golongan  dan  masyarakat  umum  ada  dalam suasana yang teror. Dalam kaitan HAM, crimes against humanity masuk kategori gross violation of human rights yang dilakukan  sebagai  bagian  serangan  yang  meluas  atau  sistematik  yang  diketahui  bahwa  serangan  itu  ditujukan  secara langsung  terhadap  penduduk  sipil,  lebih-lebih  diarahkan  pada  jiwa-jiwa  orang  tidak  bersalah  ( publik  by  innocent ). 16 Untuk itu tindak pidana terorisme masuk kategori sebagai extra ordinary crime berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, yaitu  pola  tindak  pidana  yang  sangat  sistematis  dan  biasanya  dilakukan  oleh  pihak  pemegang  kekuasaan  sehingga kejahatan  tersebut  baru  bisa  diadili  jika  kekuasaan  itu  runtuh.  Alasan  kedua,  bahwa  kejahatan  tersebut  sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.
Kategori extra  ordinary  crime yang  melekat  pada  tindak  pidana  terorisme  didasarkan  pada  alasan  sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan transboundary dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme (lebih banyak) merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun  kesulitan  pengungkapan  bukan  karena  perbuatannya  ataupun  sifat  internasionalnya,  namun  disebabkan karakteristiknya  kejahatannnya  yang  terorganisir  . 17 Walaupun  demikian,  terorisme  bukan  merupakan  tindak  pidana dalam yuridiksi International Criminal Court (ICC). 18
Beberapa fakta pendorong kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme berkaitan dengan korban yang sangat serius baik yang berkaitan dengan nyawa, kemerdekaan, harta benda, serta obyek-obyek vital strategis, lingkungan hidup, berbagai fasilitas umum dan internasional, serta timbulnya rasa takut terhadap masyarakat yang bersifat luas. Demikian pula  korban  dan  calon  korban  sering  kali  tidak  berdosa,  mengingat  sasaran  terorisme  yang  bersifat  acak.  Pola kriminalisasi inilah yang melahirkan konsep pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
Menurut  Muladi, 19 sistem  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  terorisme  dilihat  dari  karakter  kejahatan terorisme itu sendiri yang dikategorikan sebagai “ Mala  per se ” yakni kejahatan terhadap hati nurani ( crimes  against conscience ), menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang tetapi pada dasarnya memang tercela ( natural wrong ). Kerangka crimes against conscience inilah yang menjadi kerangka dasar sistem pemidanaan diberbagai Negara  baik  Negara  yang  menganut  sistem  hukum common  law maupun civil  law .  Untuk  itu,  dalam  kerangka pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di berbagai Negara baik yang menganut sistem hukum common law maupun civil law mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yakni orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( subjective guilt ). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.  Pertanggungjawaban  pidana  pada  dasarnya  dapat  persyaratan  yakni,  ada  suatu  tindakan  ( commission  atau
15 Muladi, Op.cit , hal. 170
16 Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama , Hak Asasi Manusia & HAM, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 23
17 Sunarto, Op. cit. , hal 157
18 M. Jodi Santoso, Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana , http://jodisantosoantiteror.blogspot.com/2007/06/terorisme- dalam-sistem-peradilan-pidana.html. Dipublikasikan Tanggal 18 Juni 2007. Diakses tanggal 16 Juli 2021
19 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2003, hal. 8
ommission )  oleh  si  pelaku,  yang  memenuhi  rumusan-rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan  tindakan  itu  bersifat “melawan hukum” atau unlawful serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan. 20
Negara  yang  menganut  sistem  hukum common  law dapat  dicontohkan  bahwa  sistem  pemidanaannya  lebih berorientasi pada pemberantasan tanpa melihat kerangka motif maupun faktor pelaku melakukan tindak pidana terorisme. Dapat  dicontohkan  pada  “ Criminal  Code ”  yang  menjadi  kerangka  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  oleh Departemen of Justice Negara Kanada bahwa “ Deffining terrorist activity in the criminal code as an action that takes place either within or outside of Canada that: is taken or threatens the publics or national security by killing, seriously harming or endangering a person, causing substansial property damage that is likely to seriously harm people or by interfering with or disrupting an essential service, facility or system ”. 21
Selain  Negara  Canada  maka  Negara  Singapura  juga  memandang  tindak  pidana  terorisme  dilihat  dari  aspek perbuatan dengan maksud mengancam masyarakat dan keamanan nasional tanpa melihat keadaan motif psikologi pelaku untuk  melakukan  tindak  pidana  terorisme  sehingga  orientasi  pemidanaan  terfokus  pada  penggunaan  saksi  hukuman pidana  penjara  berat  dan  penumpasan  terhadap  pelaku.  Di  Negara  Singapura  yang  memasukkan  dalam  peraturannya mengenai  pemidanaan  yang  berorientasi  pada  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  dengan  memandang  terorisme sebagai “ terrorist  acts  often  contain  elements  of  welfare,  politics  and  propaganda ”. 22 Negara  Kanada  dan  Singapura merupakan  Negara  yang  telah  menandatangani  Konvensi  PBB  dan  Protokol  yang  berhubungan  dengan  terorisme termasuk  Negara  Indonesia  yang  meratifikasi  Konvensi  PBB  menyangkut  pemberantasan  terorisme  sehingga berpengaruh pada sistem pemidanaan yang diatur dalam UU Terorisme Indonesia, dapat dicontohkan pada delik formil UU Terorisme Indonesia khususnya Pasal 7 sebagai berikut:
“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

## SIMPULAN
1. Pemahaman  radikalisme  menginginkan  adanya  perubahan  sosial  dan  politik  secara  drastis  dengan  kekerasan  dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam memenuhi tujuannya. Di sisi lain, ideologi radikalisme merupakan aksi dari  terjadinya  aksi-aksi  terorisme,  pemahaman  yang  sempit  mengenai  sebuah  keyakinan  agama  disertai  dengan adanya  keinginan  untuk  mengembalikan  daulat  khilafah  dimanifestasikan  melalui  aksi-aksi  teror  sehinggah menimbulkan  kecemasan  dan  rasa  tidak  aman  bagi  masyarakat  luas.  Terkait  radikalisme  selanjutnya  dikeluarkan Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Rencana  Aksi  Pencegahan  dan  Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Aksi radikalisme pernah terjadi di wilayah hukum Polda  Sumatera  Utara,  bahwa  perkembangan  radikalisme  keagamaan  telah  cukup  mencapai  titik  yang mengkhawatirkan bahkan termasuk daerah rawan radikalisme dan terorisme. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah  melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI yaitu  “penertiban  dan  penegakkan  hukum  bagi  organisasi  radikaldan  anti  pancasila”.  Di  mana  patroli  kemitraan tersebut tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan, akan tetapi difungsikan sebagai instrument pendukung kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok radikal baru maupun potensi terjadinya terorisme.
2. Brimob  Polri  sebagai  fungsi  tehnis  Kepolisian  bantuan  taktis  operasional  back  up  Satuan  Kewilayahan  terdepan terhadap  gangguan  kamtibmas  berkadar  tinggi  bertujuan  untuk    memberikan  pelayanan  prima  kepada  Satuan Kewilayahan  dan  masyarakat  dengan  kecepatan,  ketepatan,  kemampuan  dan  peralatan  yang  mencukupi. Mengantisipasi  gangguan  Kamtibmas  berkadar  tinggi  berupa  timbulnya  kelompok  radikal  pro  kekerasan  dan intoleransi agar tidak mengarah pada gangguan nyata dikewilayahan maka diperlukan pengotimalan sinergi polisional yang  dalam  pelaksanaannya  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun  eksternal.  Kondisi  faktual  dalam pengimplementasian sinergi polisional patroli Kamandahan saat ini dirasakan belum optimal khususnya pelaksanaan yang  dilakukan  di  Unit  Intelijen  Sat  Brimob  Polda  Sumut  disebabkan  karena  keterbatasan  sumber  daya  yang  ada meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta metode yang digunakan..
20 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 67.
21 Abdul Wahid, Sunardi, Op.cit , hal. 79
22 Ibid

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Dono  Indarto, Strategi  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  guna  Pemantapan  Harkamtibmas  dalam  rangka terwujudnya Pembangunan Nasional , Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, Angkatan ke-23 TA. 2014. Listyo Sigit Prabowo, Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan) , Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri, di hadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021.
F. Budi Hardiman, Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi , Imparsial, Jakarta, 2003.
Rehabilitasi
dan
Reintegrasi Pelaku Teror Perlu, Dan Itu Tugas
Sipil, dalam http://www.lazuardibirru.org/berita/news/rehabilitasi-dan-reintegrasi-pelaku-teror-perlu-dan-itu-tugas-sipil/. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010,  hlm  93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Loudewijk F Paulus, Terorisme . http://buletinlitbang.dephan.go.id. Diakses tanggal 3 Agustus 2021. Sunarto, Kriminalisasi dalam Tindak Pidana Terorisme , Jurnal Equality, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2007. Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama , Hak Asasi Manusia & HAM,
Refika Aditama, Bandung, 2004. M. Jodi Santoso, Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana , http://jodisantosoantiteror.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html. Dipublikasikan Tanggal 18 Juni 2007. Diakses tanggal 16 Juli 2021.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2003. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2000.