## POTENSI DAN PERMASALAHAN REFORMASI TRANSPORTASI UMUM MASSAL DI KOTA MALANG
Filki Suri Widyatami
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tanri Abeng Jalan Swadarma Raya No.58, Kota Jakarta Selatan 12250, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Email: filki.widyatami@tau.ac.id

## ABSTRAK
Angkutan umum massal di Kota Malang mulai mengalami penurunan, pada tahun 2016 untuk rata – rata faktor muat ( Load factor ) dari trayek AH, LDH dan ADL masing – masing sebesar 41%, 40% dan 54%. Penurunan faktor muat dipengaruhi oleh pelayanan angkutan umum yang rendah berdasarkan pengukuran SPM tahun 2015 (Filki Suri, 2016). Maka dari itu perlu adanya sebuah reformasi  untuk  angkutan  umum  massal  agar  diminati  lagi  oleh  masyarakat. Institute  for Transportation & Development Policy membuat sebuah panduan reformasi untuk angkutan umum di  Indonesia.  Dimana  ada  lima  prinsip  dasar  reformasi,  yaitu  terciptanya  institusi  pengelolaan angkutan, tarif angkutan yang terintegrasi, jaringan angkutan umum yang efesien, kualitas layanan yang  andal  dan  industri  angkutan  umum  yang  professional.  Menggunakan  studi  persepsi  dari stakeholder  terkait  untuk  mendapatkan  potensi  dan  permasalahan  reformasi  angkutan  umum massal, menggunakan gap analysis untuk membandingkan tingkat keterjaungkauan, syarat, kriteria dan  langkah  –  langkah  reformasi  angkutan umum  massal  terhadap  kesiapan  dokumen,  anggaran dari presepsi masyarakat dan pemerintah. Serta analisis studi presepsi, untuk mengetahui presepsi masyarakat  terhadap angkutan massal.  Hasil  dari presepsi masyarakat mengatakan lokasi tempat tinggal dan tempat kerja terjangkau dari angkutan massal, tetapi banyak yang tidak menggunakan angkutan  massal.  Sebanyak  71,9%  mengatakan  tidak  menggunakan  angkot  karena  waktu menunggu yang lama. Dan hasil analisis gap menggunakan prinsip dari ITDP, gap terbesar terjadi antara  kondisi  yang  diharapkan  adalah  skema  tarif  yang  lebih  efeisein  dan  sistem  tiket  yang akuntable. Tetapi pemerintah belum ada studi terkait hal tersebut.
Kata Kunci : Transportasi massal. Reformasi Transportasi, Analisis Gap, Faktor Muat

## ABSTRACT
Mass Public Transportation in Malang City has a degradation, in the year 2016 average load factor at AH, LDH, and ADL lines  each are 41%, 40%, 54%. Based on standard service evaluation in 2015, The  decrease  in  loading  factor  is  influenced  by  low  public  transport  services  (Filki  Suri, 2016). Therefore, there is a need a reform for mass public transportation to make it more attractive to  the  public.  Institute  for  Transportation  &  Development  Policy  developed  a  reform  guide  for public  transport  in  Indonesia.  There  are  five  basic  principles  of  reform,  that  is  the  creation  of transportation  management  institutions,  integrated  transportation  fares,  an  efficient  public transportation network, reliable service quality and a professional public transportation industry. Using  GAP  analysis  to  compare  affordability,  requirements,  criteria  and  steps  for  mass  public transport  reform  towards  the  readiness  of  documents,  budgets  and  public  and  government perceptions. And using analysis of perception, to find out public perceptions of mass transit. The results of the public perception say that the location of their residence and workplace is affordable from mass transportation, but many do not use mass transportation.  As many as 71.9% said they did  not  use  public  transportation  because  of  the  long  waiting  time.  And  the  results  of  the  gap analysis using the principles of ITDP, the biggest gap occurs between the expected conditions is a more efficient fare scheme and an accountable ticket system. But the government has not yet had a study related to this.
Keyword: Mass Transportation, Reform of Transportation, GAP Analysis, Load Factor

## 1. PENDAHULUAN
Transportasi umum massal di Kota Malang mulai mengalami penurunan, pada tahun 2016 untuk rata –  rata  faktor  muat  ( Load  factor )  dari  trayek  AH,
LDH dan ADL masing – masing sebesar 41%, 40% dan 54%. Penurunan faktor muat dipengaruhi oleh pelayanan angkutan umum yang rendah berdasarkan  pengukuran  SPM  tahun  2015 (Widyatami,  2016).  Selain  dari  faktor  muat
pelayanan seperti waktu tunggu untuk trayek AL, ABH dan ADL masing – masing sebesar 15 menit, 0,5  –  1  jam,  dan  0,5  –  1  jam,  2  dari  3  trayek mempunyai  waktu  tunggu  yang  tidak  sesuai. (Backtiar,  2006).  Dari  penelitian  tersebut  terbukti bahwa  angkutan  umum  yang  ada  saat  ini  kurang efektif  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat,  di  tambah  kurangnya  perhatian pemerintah terhadap pelayanan angkutan tersebut, membuat masyarakat beralih untuk menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online .
Permasalahan  yang  ada  saat  ini  pada  angkutan umum  yang  ada  bukan hanya dari  segi  pelayanan yang  kurang  tetapi  adanya  transpotasi online . Disinilah  peran  pemerintah  yang  seharusnya  bisa mengatur  dan  membenahi  agar  tidak  menjadi sebuah  persaingan  melainkan  dapat  saling melengkapi dan menjadi transportasi multimoda.
Dari  permasalahan  –  permasalahan  yang  tersebut maka  perlulah  adanya  reformasi  angkutan  massal yang  diharapkan  menjadi  langkah  awal  untuk mendorong masyarakat beralih kembali menggunakan  angkutan  umum.  Karena  angkutan umum masih dibutuhkan untuk beberapa kalangan dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan.
Reformasi  angkutan  umum  pada  penelitian  ini menggunakan panduan  yang  berasal  dari Institute for Transportation & Development Policy. Dimana ada lima prinsip dasar reformasi, yaitu terciptanya institusi pengelolaan angkutan, tarif angkutan yang terintegrasi, jaringan angkutan umum yang efesien, kualitas layanan yang andal dan industri angkutan umum yang professional.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui presepsi masyarakat terhadap angkutan massal dan menganalisis  gap  antara  kondisi  angkutan  massal saat  ini,  kondisi  yang  diharapkan  dan  apa  yang dilakukan pemerintah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  terdapat  dua  hal  yang  dianalisis. Yang pertama   mengidentifikasi potensi dan permasalahan  angkutan  umum  di  Kota  Malang. Untuk  analaisis  yang  pertama  menggunakan metode  analisis  deskriptif  kualitatif,  dengan membandingkan  kondisi  eksisting  angkutan massal  kota  Malang  dengan  kondisi  yang diharapkan.  Membandingkannya  dengan  metode gap analisis. Untuk data eksisiting angkutan massal kota  Malang  di  dapatkan  dengan  memberikan kuisioner dan pengambilan data  – data dari pihak terkait. Pihak – Pihak yang terkait tersebut adalah Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota
Malang,  Dinas  Perhubungan  Kota  Malang,  Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan  Permukiman  dan  ORGANDA  Kota Malang. Untuk kondisi yang diharapkan menggunakan  pedoman  reformasi angkutan massal  dari Institute  for  Transportation  & Development Policy.
Analisis  yang  kedua  yaitu  mengetahui  presepsi masyarakat  dengan  adanya  reformasi  angkutan massal, pengumpulan data menggunakan kuisioner terhadap  masyarakat  pengguna  angkutan  massal, maupun  bukan  pengguna.  Selanjutnya  dianalisis menggunakan metode studi prespsi.

## Gambar 1. Diagram Alir Kajian

## 2.1 Metode Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data  terdapat  dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer didapatkan  dengan  menggunakan  kuisioner  yang dibagikan  kepada  responden yang berada  di Kota Malang.  Cara  mengambil  sampel  dari  populasi menggunakan  teknik sampling .  metode sampling dipergunakan  karena  objek  yang  akan  diteliti cukup  luas.  Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik
jumlah  penduduk  di  Kota  Malang  sebanyak 843.810  penduduk.  Untuk  menentukan  jumlah sample, digunakan rumus Isaac dan Michael.
𝑛 = 𝜆 2 .𝑁.𝑃.𝑄 𝑑 2 (𝑁−1)+ 𝜆 2 𝑃.𝑄 …….. (1)
dimana: n = ukuran sample N = ukuran populasi d = galat pendugaan Q = P = 0,5 2 =  Chi  Square,  dengan  taraf  kesalahan  1%,  5%, dan 10% (diambil 10% = 2,706
Sehingga  dari  rumus  tersebut  didapatkan  jumlah respondennya minimal 183 responden.
Untuk  data  primer,  selain  melakukan  survey kuisioner  kepada  masyarakat.  Dilakukan  juga survey  wawancara  kepada stakeholder terkait, yaitu  kepada  Organda  dan  Dinas  Perhubungan Kota Malang tentang kesiapan reformasi angkutan serta presepsi tentang reformasi angkutan.
Untuk  data  sekunder  didapatkan  dari  instansi  - instansi terkait. Data eksisting transportasi massal di dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Malang berupa  Data  Inventaris  Jumlah  dan  Kondisi Armada Angkutan Kota, Rencana Umum Jaringan Trayek  (Angkutan  Umum)  Kota  Malang  dan Tatanan  Transportasi  Lokal  Kota  Malang.  Data rencana  perencanaan  diperoleh  dari  Badan Perencanaan  Pembangunan  daerah  Kota  Malang berupa  data  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) Kota Malang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang.

## 2.2 Metode Analisis Data
Ada dua metode yang digunakan. Metode analisis pertama menggunakan studi persepsi, dengan cara jejak pendapat yang didapatkan melalui kuisioner yang  disebar  kepada  responden. Dari  data  berupa pendapat  setiap  responden  yang  terkumpul disajikan dalam bentuk table dan grafik. Dari tabel dan  grafik  tersebut  kemudian  dianalisa.  Presepsi sendiri  adalah  suatu  proses  yang  membuat seseorang memilih, mengorganisasikan dan menginterprestasikan  rangsangan  –  rangsangan menjadi suatu gambaran. (Jienardy, 2017).
Metode kedua yaitu gap analisis. Gap analisis atau analisa kesenjangan dartikan sebagai perbandingan kinerja  aktual  dengan  kinerja  potensial  atau  yang diharapkan (Jienardy, 2017). Pada kajian ini yang di  bandingkan  adalah  keadaan  eksisting  dari angkutan  kota  Malang  yang  datanya  di  dapatkan dari wawancara stakeholder terkait dan data – data sekunder. Serta keadaan potensial yang
diharapkan.  Untuk  keadaan  potensial  ini  diambil dari  panduan  reformasi  angkutan  massal    dari Institute  for  Transportation  &  Development Policy .  Serta  dari  data  sekunder  yaitu  data rancangan  pembangunan  daerah.  Selanjutnya  di analisis dari data – data tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil dan Pembahasan Studi Persepsi
Dari kuisioner yang disebarkan kepada responden didapatkan karateristik responden sebagai berikut:

## Tabel  1.  Hasil  Kuisioner  Karakteristim Responden
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)
Untuk  karakteristik  responden  rata  –  rata  berusia 20  -29  tahun  sebanyak  74,7%.  Untuk  jenis pekerjaan  terbanyak  sebagai  pegawai  dengan presentase  41,8%.  Dan  tingkat  pendapatan  rata  – rata  di  bawah  Rp.  2.000.000.  Dari  umur,  jenis pekerjaan dan pendapatan tersebut yang mempengaruhi  jenis  transportasi  yang  digunakan sehari  –  hari.  Dengan  pendapatan  rata  –  rata dibawah  Rp.  2.000.000  responden  memilih menggunakan motor pribadi untuk menuju tempat kegiatan,  karena  dengan  menggunakan  motor pribadi  rata  –  rata  biaya  yang  dikeluarkan  cukup kecil.  Berdasarkan  responden  rata  –  rata  biaya yang dikeluarkan dibawah Rp. 50.000 rupiah.
Untuk kuisioner presepsi  ada  10  pertanyaan yang ditanyakan kepada responden. Didapatkan presepsi dari 10 pertanyaan sebagai berikut:
No Pertanyaan Pilihan Jawaban Hasil Laki - Laki 48,40% Perempuan 51,60% Kurang dari 20 tahun 1% 20 -29 tahun 74,70% 30 -39 tahun 4,40% 40 -49 tahun 5,50% lebih dari 50 tahun 14,30% Pegawai/ karyawan 41,80% Mahasiswa/Pelajar 27,50% Wirausahawan 15,40% ibu Rumah tangga 11% Lain - Lain 4,30% Di bawah Rp. 2.000.000 35,20% Rp. 2.000.000 - Rp. 4.000.000 24,20% Rp. 4.000.000 - Rp. 6.000.000 26,40% di atas Rp. 6.000.000 14,30% Motor Pribadi 70,30% Mobil Pribadi 15,40% Angkutan Kota 4,30% Ojek Online 5,40% Lain - Lain (Sepeda, Berjalan kaki) 4,60% di bawah Rp. 50.000 45,10% Rp. 50.000 - Rp. 100.000 30,80% Rp. 100.000 - 150.000 13,20% di atas Rp. 150.000 11% 3. Pekerjaan / profesi 1 Jenis Kelamin 2 Usia 4 Tingkat Pendapatan 5 Transportasi yang digunakan sehari hari 6 Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan transportasi (Perminggu)
Tabel 2. Hasil Kuisioner Presepsi Masyarakat
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)
Dari  hasil  kuisioner  studi  presepsi  tersebut didapatkan  untuk  lokasi  perumahan  tergolong masih  terjangkau,  karena  ada  sekitar  69,8% responden  yang  lokasi  rumahnya  menjangkau angkutan  kota.  Tetapi  sekitar  26%  harus  berjalan kaki lebih dari 700 meter.  Dan sekitar 27% harus berjalan kaki antara 100 – 300 meter. Pada lokasi aktivitas  atau  lokasi  bekerja  sekitar  82,3  % responden  yang  terlayani  angkutan  kota.  Rata  – rata  terbanyak sekitar 31,5% yang hanya berjalan kaki  kurang dari  100  meter  untuk  menuju  tempat
kerjanya. Rata – rata terbanyak sekitar 31,5% tidak berpindah  rute.  Meskipun  rata  –  rata  terjangkau dengan angkutan, tetapi masyarakat masih banyak memilih  untuk  menggunakan  kendaraan  pribadi bahkan menggunakan angkutan online. Ini terjadi karena jika menaiki kendaraan umum masyarakat harus jalan kaki, menuju tempat halte. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan sistem integrasi  angkutan  massal.  Bisa  bekerja  sama dengan angkutan online. Kelebihan dari angkutan online  adalah  bias  menjangkau  dan  bias point  to
No Presepsi Pilihan Hasil Ya 69,80% Tidak 30,20% Ya 82,30% Tidak 17,70% Kurang dari 100 meter 22,90% 100 - 300 meter 27,10% 300 - 500 meter 19,80% 500 -700 meter 4,20% Lebih dari 700 meter 26,00% Kurang dari 100 meter 31,50% 100 - 300 meter 22,80% 300 - 500 meter 16,30% 500 -700 meter 5,40% Lebih dari 700 meter 23,90% Tidak pindah rute 31,50% 1 kali berpindah rute 30,40% 2 kali berpindah rute 29,30% Lebih dari 2 kali berpindah rute 8,70% Sangat tidak nyaman 7,60% Tidak nyaman 30,40% cukup 48,90% nyaman 12% sangat nyaman 1,10% Sangat tidak nyaman 12% Tidak nyaman 34,80% cukup 40,20% nyaman 13% sangat nyaman 0% Tidak setuju, tetap tunai 12% Setuju, namun diterapkan secara bertahap 63% Setuju, untuk segera direalisasikan 25% 8 Menurut anda, apakah Moda/Sarana/Kendaraan Angkot/Angkutan Kota di Kota Malang nyaman?
Menurut anda, apakah fasilitas pejalan kaki untuk akses rute layanan angkot/angkutan kota disekitar tempat bekerja/beraktivitas anda sudah nyaman?
Apa pendapat anda apabila cara pembayaran angkot/angkutan kota menggunakan metode kartu uang elektronik?
2
3
4
5 6
7
Apabila harus menggunakan angkot/angkutan kota, berapakah kali anda harus berpindah rute layanan angkot/angkutan kota dari rumah/apartemen/kost menuju tempat bekerja/beraktivitas
Apakah lokasi rumah/apartemen/kost anda terjangkau oleh rute layanan angkot/angkutan kota?
1
Apakah lokasi tempat bekerja/beraktivitas anda terjangkau oleh rute layanan angkot/angkutan kota? Apabila harus menggunakan angkot/angkutan kota, berapakah jarak yang harus anda tempuh untuk mencapai rute layanan angkot/angkutan kota
Apabila harus menggunakan angkot/angkutan kota, berapakah jarak yang harus anda tempuh untuk mencapai rute layanan angkot/angkutan kota dari tempat bekerja/beraktivitas?
point . Angkutan online ini bisa digunakan sebagai angkutan  dari  dan  menuju  kawasan  aktivitas  dan rumah menuju halte. Tetapi sistem ini bisa bekerja dengan kerjasama dan diatur oleh pemerintah.
Untuk  tingkat  kenyamanan  angkutan  sebanyak 48,9% responden mengatakan cukup. Ini menandakan  perlu  adanya  perubahan  terkait kenyamanan angkutan. Angkutan yang ada saat ini menggunakan  kendaraan  mobil  penumpang  yang bias diisi 11 hinga 12 orang. Untuk kendaraan bisa diganti  dengan  kendaraan  nyaman  bisa  berupa minibus  dengan  kapasitas  sama  tetapi  dari  segi tempat duduk lebih nyaman dengan menggunakan AC.
Sama  seperti  di  DKI  Jakarta  dimana  sistem angkutan  massal  pembayaran  kartu  elektronik, diharapkan  hal  yang  sama  diterapkan  pada  Kota Malang.  Dan  presepsi  masyarakat  mengatakan setuju, namun diterapkan secara bertahap sebanyak 63%.  Dengan  begitu  dari  sisi  masyarakat  mau menerima untuk sistem pembayaran tersebut. Dan
dari  sisi  sopir  penumpang  sebanyak  65% mengatakan  tidak  setuju  dan  tetap  tunai.  Banyak dari  mereka  mengatakan  bahwa  dengan  adanya sistem  pembayaran  tersebut  terlalu  merepotkan bagi  sopir  angkutan.  Disini  peran  pemerintah dibutuhkan  untuk  lebih  mengudakasi  dengan adanya  kemajuan  teknologi  dan  cara  pembayaran kepada sopir – sopir angkutan.
Untuk  pertanyaan  ke  sembilan  tentang  faktor terbesar  tidak  menggunakan  angkutan  kota terdapat  tujuh  poin  yang  ditanyakan  kepada masyarakat  dan  masyarakat  dapat  memilih  lebih dari  satu.  Poin  –  poin  tersebut  adalah  kendaraan yang  tidak  nyaman,  waktu  tempuh  perjalanan, harus pindah – pindah rute, tarif/harga yang mahal, tidak  terjangkau  rute  layanan,  waktu  menunggu angkot yang terlalu lama, dan fasilitias pejalan kaki yang  tidak  nyaman.  Jawaban  dari  masyarakat untuk  pertanyaan  ke  sembilan  ditampilkan  pada Gambar 2
Gambar 2. Hasil Presepsi Masyarakat Terhadap Faktor Tidak Menggunnakan Angkutan Kota
Sebanyak  71,9%  mengatakan  faktor  utama masyarakat  tidak  menggunakan  angkutan  kota adalah  waktu  menunggu  angkutan  kota. Angkutan kota yang ada saat ini dikelolah oleh paguyuban  dengan  sistem  memberikan  setoran kepada  pemilik  angkutan  kota.  Ini  membuat sopir  angkutan  berlomba  –  lomba  untuk mendapatkan  penumpang.  Dengan begitu  sopir tidak  ada  jam  pasti  mengenai  keberangkatan, dan  dengan  tidak  adanya  halte  sopir  juga  bias ngetem dimana saja. Ini yang membuat adanya
ketidakpastian waktu dan membuat masyarakat tidak menggunakan angkutan kota.
Solusi  dari  permasalahan  tersebut  dengan adanya  campur  tangan  pemerintah  yang membuat sistem angkutan kota adanya pengaturan  dari  jam  pasti  keberangkatan  dan headway untuk setiap angkutan.
Untuk  hasil  dari  pertanyaan  nomer  sepuluh adalah  mengurutkan  dari  urutan  terpenting hingga  yang  paling  tidak  penting  untuk  aspek
33,30% 54,20% 46,90% 2,10% 28,10% 71,90% 27,10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kendaraan tidak nyaman Waktu tempuh perjalanan Harus pindah pindah rute tarif/harga mahal tidak terjangkau rute layanan waktu menunggu angkot fasilitas pejalanan kaki
faktor/alasan terbesar anda tidak menggunakan angkot/angkutan kota
yang harus dikembangkan pada angkutan. Pada pertanyaan nomer sepuluh tersebut menggunakan  sistem  pembobotan.  Dimana untuk  urutan  pertama  paling  penting  diberi bobot 8, hingga urutan terakhir yang paling tidak penting  diberi  bobot  satu,  dan  hasilnya ditampilkan pada tabel 3.

## Tabel  3.  Hasil  Pembobotan  Untuk  Aspek Yang Harus Dikembangkan
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)
Dari  hasil  survey  pembobotan  tersebut  di dapatkan  urutan  untuk  aspek mana  yang paling penting untuk segera diperbaiki atau dikembangkan.  Urutan  pertama  yaitu  waktu menunggu,  urutan  kedua  kendaraan  yang nyaman  dan  modern,  urutan  ketiga  jangkauan rute, urutan ke-empat tarif harga, urutan ke-lima fasilitas pejalan kaki, urutan ke-enam jarak dari dan  menuju  halte,  urutan  ke-tujuh  adalah fasilitas halte tempat tunggu. Dan urutan terakhir menurut  masyarakat  yang  paling  tidak  penting adalah papan informasi rute.
Hasil survey untuk presepsi masyarakat terhadap faktor  menunggu  dengan  hasil  survey  terhadap aspek yang perlu diperbaiki hasilnya sama, yaitu sama  sama  tentang  waktu  menunggu.  Dari  sini perlu  adanya  pembenahan  dari  pemerintah tentang  pengelolaan  angkutan.  Pembenahan seperti  waktu headway antar  kendaraan,  dan pelarangan  angkutan  untuk  berhenti  dalam waktu yang cukup lama.

## 3.1 Hasil dan Pembahasan Gap Analisis
Pada  gap  analisis  menggunakan  standar  dari ITDP ( Institute for Transportation &
Development Policy ) tentang Panduan Reformasi Angkutan Umum di Indonesia. ITDP membuat  panduan  tesebut  ditargetkan  kepada pemerintah  kota  sebagai  panduan  pembenahan angkutan umum perkotaan.
Terdapat  lima  prinsip  dasar  reformasi  industry angkutan  umum  yaitu  terciptanya  institusi pengelola angkutan umum yang berfungsi untuk menjamin fleksibilitas serta mengelola manajemen  operional  angkutan  umum.  Yang kedua  adalah  tariff  angkutan  umum  yang terintegrasi, dimana dengan terciptanya struktur pembayaran  yang  terintegrasi  untuk  semua moda akan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transfer antar moda serta  meningkatkan  efisiensi  dan  ketertarikan dalam menggunakan transportasi umum.
Yang ketiga yaitu jaringan angkutan umum yang efisien, dengan mengoptimalisasi rute pelayanan angkutan umum menjadi lebih mudah, sederhana  dan  terhubung.  Sehingga  akan menciptakan  perjalanan  yang  efisien,  hemat waktu, dan biaya yang lebih terjangkau.
Yang  keempat  yaitu  kualitas  layanan  yang andal. Armada angkutan umum wajib beroperasi dengan memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Ketepatan waktu dalam beroperasi armada yang layak jalan, serta pramudi yang dibekali oleh pelatihan  yang  profesional  diperlukan  untuk menciptakan  layanan  angkutan  umum  yang andal.
Yang  kelima  yaitu  industri  angkutan  umum yang  professional.  Terciptanya  pelaku  industri angkutan  umum  yang  dapat  memenuhi  SPM (Standar  Pelayanan  Minimum)  yang  telah ditetapkan.  Industri  yang  dapat  menjamin keberlangsungan kepastian kerja dan kesejahteraan karyawannya.
Pada gap analisis akan membandingkan kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan berdasarkan  ITDP  serta  apa  saja  yang  telah dilakukan  pemerintah  terkait  angkutan  umum tersebut. Hasil tersebut ditampilkan pada tabel 4.
Aspek Yang Dikembangkan Bobot Kendaraan yang nyaman dan modern 636 Waktu Menunggu 718 Jangkauan Rute 510 Tarif / harga 369 Fasilitas Pejalan Kaki 347 Jarak dari dan menuju halte 346 Fasilitas halte/ tempat tunggu 295 Papan Informasi rute 235

## Tabel 4. Hasil Gap Analisis
No Prinsip Dasar Permasalahan Kondisi Eksisting Kondisi Yang diharapkan Yang dilakukan pemerintah 1. tidak adanya sistem kelembagaan dalam mengatur layanan operasional harian angkutan umum 1. Adanya badan/ institusi pemerintah yang mengelola operasional dan tiket 2. kepemilikaan kendaraan masih kepemilikkan perseorangan, membuat pemerintah susah untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap angkutan kota 2. Memiliki SDM dan Organnisasi yang kuat 3. Memiliki tupoksi yang jelas a. Tarif saat ini untuk jauh dan dekat sama, tetapi pada saat berpindah rute penumpang dikenakan lagi biaya a. adanya skema tarif yang lebih efisien (berdasarkan waktu/ jarak dan tarif terintegrasi antar rute b. tidak memiliki skema pembayaran yang akuntabel b. adanya sistem tiket yang lebih akuntabel a. Banyaknya rute yang sudah tidak beroperasi dan penurunan load factor a. Rute yang saling terhubung dan meminimalkan transfer a. pemerintah sedang melakukan studi untuk sisitematika pemberian subsidi kepada sopir angkutan agar sopir tidak mengetem terlalu lama b. perjalanan yang memerlukan pindah rute c. headway antar angkutan yang tidak menentu d. waktu tunggu yang lama dan ngetem 1 Tercipatanya institusi pengelola angkutan umum
2 Adanya tarif
angkutan umum yang terintegrasi
3 Jaringan angkutan umum yang efisien 1. Dalam masa studi dalam pembentukan koperasi dalam pengelolaan operasional angkutan kota a. belum adanya studi terhadap sistem tiket b. adanya kepastian waktu perjalanan dan kedatangan armada b. pemerintah sedang melakukan studi terkait pembenahan rute
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)
Pada  prinsip  dasar  pertama  tentang  terciptanya institusi  pengelola  transportasi  massal.  Gap yang  terjadi  antara  kondisi  yang  diharapkan adalah adanya badan/ institusi pemerintah yang mengelola operasional dan tiket, memiliki SDM dan  organisasi  yang  kuat  dan memiliki  tupoksi yang  jelas.  Pembentukan  koperasi  sebagai pengelola  operasional  angkutan  massal  masih dalam  tahap  studi.  Dalam  hal  ini  pemerintah sudah  mulai  memikirkan  tentang  organisasi pengelola  sebagai  tahapan  dalam  mereformasi angkutan massal.
Pada  prinsip  dasar  yang  kedua  tentang  tarif angkutan  yang  terintegrasi.  Pada  prinsip  yang kedua terjadi gap yang sangat besar dari kondsi
yang  diharapkan  dengan  apa  yang  dilakukan pemerintah.
Pada
kondisi yang diharapkanadanya skema tarif yang lebih efisien dan  sistem  tiket  yang  akuntable.  Tetapi pemerintah belum ada studi terkait hal tersebut.
Prinsip  dasar  yang  ketiga  tentang  jaringan angkutan umum yang efisien. Gap yang terjadi antara  kondisi  yang  diharapakan  adalah  rute yang  saling  terhubung  dan  meminimalkan transfer  dan  kepastian  waktu  perjalanan  dan kedatangan. Dengan yang dilakukan pemerintah sedanng  melakukan  studi  terkait  pembenahan rute dan sisitematika pemberian subsidi kepada sopir  angkutan  agar  sopir  tidak  mengetem terlalu lama.
No Prinsip Dasar Permasalahan Kondisi Eksisting Kondisi Yang diharapkan Yang dilakukan pemerintah a. armada angkutan yang kurang nyaman b. jumlah armada yang tidak seimbang, benyak yang kosong c. Tidak memiliki perawatan armada d. memiliki keselamatan yang rendah e. banyak armada yang tidak layak jalan dan tidak memiliki izin a. model bisnis yang masih informal a. model bisnis yang menjamin kepastian usaha bagi operator b. masih ada persaingan antar armada c. belum ada lembaga manajemen operasional yang memiliki fleksibilitas dalam mengatur keuangan d. tidak ada skema perawatan dan peremajaan armada yang jelas a. armada yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan a. akan melakukan peremajaan angkutan dan melarang angkutan yang tidak layak jalan dan tidak memiliki izin b. adanya badan pengelola manajemen operasional seperti BLU (Badan Layanan Umum) yang mempunyai akses fleksibilitas dalam mengelola keuangan a. Pemerintah akan membentuk BLU berupa koperasi yang akan mengatur tentang manajemen operasional, skema [erawatan dan peremajaan armada d Terciptanya industri angkutan umum yang profesional
5 4 Kualitas layanan yang andal
Prinsip  keempat  tentang  kualitas  layanan  yang handal. Gap yang  terjadi  antara  kondisi  yang diharapkan adalah armada yang dapat memberikan  keamanan  dan  kenyamanan, dengan  yang  dilakukan  pemerintah  adalah dengan  melakukan  peremajaan  angkutan  dan melarang  angkutan  yang  tidak  layak  jalan  dan tidak memiliki izin.
Prinsip  kelima  tentang  Terciptanya  industri angkutan  umum  yang  professional. Gap yang terjadi  antara  kondisi  yang  diharapkan  adalah model  bisnis  yang  menjamin  kepastian  usaha bagi  operator  dan  adanya  badan  pengelola manajemen  operasional  seperti  BLU  (Badan Layanan  Umum)  yang  mempunyai  akses fleksibilitas dalam mengelola keuangan, dengan yang  dilakukan  pemerintah  adalah  membentuk BLU  berupa  koperasi  yang  akan  mengatur tentang manajemen operasional, skema perawatan dan peremajaan armada.
Gap atau  kesenjangan  dilihat  dari  kondisi eksisting  dan  yang  diharapkan  serta  peran pemerintah  dalam  menghadapi gap tersebut.
Dari  ke  lima  prinsip  dasar  tersebut  diurutkan yang menajdi prioritas utama dalam mereformasi  angkutan  massal  Kota  Malang. Prioritas  pertama  yaitu  dalam  pembentukan koperasi  sebagai  kelembagaan  di  bawah pengawasan pemerintah dan tupoksi yang jelas. Tugas  dari  koperasi  tersebut  sebagai  pengatur layanan  operasional  harian  seperti  pengaturan waktu layanan, pengaturan headway . Pengaturan  kepemilikan  armada,  pengelola keuangan dan juga bertugas dalam pengawasan pelayanan angkutan massal, pengawasan terhadap  SPM  (Standar  Pelayanan  Minimum). Prioritas kedua yaitu tentang pembenahan rute. Di kota Malang terdapat 23 trayek, tetapi yang mempunyai  kartu  izin  pengawasan  (KPS)  16 trayek. Banyaknya trayek yang tidak beroperasi karena  banyak  jalur  yang  kurang  peminat,  dan saling  tumpeng  tindih.  Ini  perlu  adanya  studi lebih lanjut, studi tentang demand dan rute.

## 4. KESIMPULAN
Presepsi masyarakat tentang angkutan massal di Kota  Malang  adalah  sebanyak  69,8%  lokasi rumah  terjangkau  dengan  angkutan  massal  dan sebanyaj  82,3%  lokasi  tempat  kerja  juga terjangkay  dengan  angkutan  massal.  Tetapi banyak masyarakat tidak menggunakan angkutan  massal  karena  berdasarkan  presepsi
masyarakat  sebanyak  48,9%  merasa  kondisi angkutan massal cukup.  Dan rata – rata presepsi masyarakat  sebanyak  71,9%  mengatakan  tidak menggunakan  angkot  karena  waktu  menunggu yang lama.
Gap yang terjadi antara kondisi yang diharapkan dengan yang dilakukan pemerintah berdasarkan lima prinsip dari ITDP ( Institute for Transportation  &  Development  Policy ).  Dari kelima  prinsip  tersebut.  Gap  yang  sangat  jauh antara  kondisi  yang  diharapkan  adalah  skema tarif  yang  lebih  efeisein  dan  sistem  tiket  yang akuntable.  Tetapi  pemerintah  belum  ada  studi terkait hal tersebut. Untuk keempat prinsip yang lain  seperti  terciptanya  institusi  pengelola angkutan umum, jaringan angkutan umum yang efisien,  kualitas  layanan  yang  andal,  dan terciptanya  industri  angkutan  umum  yang professional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar,  Anang  (2005),  Evaluasi  Kinerja
Angkutan Umum Kota Malang. http://riset.unisma.ac.id/index.php/JU-
ke/article/view/1592
Institute  for  Transportation  and  Development Policy (2019). Panduan Reformasi Angkutan Umum di Indonesia
Jienardy,  Christine  (2017),  Gap  Analisis Presepsi dan Ekspektasi Konsumen Terhadap Kualitas  Layanan,  Harga,  Kualitas  Produk Esus. https://journal.uc.ac.id/index.php/performa/a rticle/view/398
Kota  Malang.  Peraturan  Daerah  Kota  Malang tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RWRT) tahun 2010 – 2030
Kota  Malang.  Tatanan  Transportasi  Kota Malang. (2019)
Kota  Malang.  Peraturan  Daerah  Kota  Malang tentag Rencana Pembangunan Jangka Menangah  Daerah  (RPJMD)  tahun  2018  –
2023
Kota Malang. Studi Kelayakan Sarana Angkutan Umum Massal. (2014)
Widyatami,  F.S.,  Alfiansyah,  A.  (2016), Kajian  Jumlah  Armada  Angkutan  Kota Malang  Berdasarkan  SPM  2015  (Studi Kasus: Trayek AH, LDH, ADL) http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/v iew/3120