E-Faktur Dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
Nelta Suryatna Putri Bu’ulolo 1 , Meilinda Stefani Harefa 2 , Vebry Lumban Gaol 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Medan nelta@student.uhn.ac.id 1 , meilindastefani@uhn.ac.id 2 , vebry.lumbangaol@uhn.ac.id 3

## Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai CV ABC. Penelitian ini merupakan penelitian data deskriptif kualitatif dan menggunakan data primer yaitu yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi dan dokumentasi. CV ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian spare parts serta salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengisian SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dengan tarif 11% yang diatur dalam Undang-Undang No.  7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan telah melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN dengan tepat waktu sehingga tidak pernah terkena sanksi keterlambatan pelaporan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.42 Tahun 2009 Pasal 15A dan PMK No.242/PMK.03/2014.

## Abstrak
The purpose of this study is to know the application of e-Tax Invoice in the filling and reporting of Periodic Tax Return Value Added Tax CV ABC. This research is qualitative descriptive data research and uses primary data that is obtained or collected directly in the field by researchers from the person concerned. The data collection methods used are literature studies, observation and documentation. CV ABC is a company that operates in the field of sales and purchase of spare parts and one of the clients of Eben Ezer Simamora Tax Consultancy Office.  From the results of the research, it can be concluded that the filling of Periodic Tax Return Value Added Tax using the e-Tax Invoice application has been implemented in accordance with the applicable regulations, namely the regulations of the Directorate General of Taxes Number PER-16/PJ/2014 with rates 11% with the rates regulated in Law No. 7 of 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations and performed the obligation to report Periodic Tax Return Value Added Tax in a timely manner so that it was never subjected  to  a  reporting  delay  sanction  and  has  been  in  conformity  with  the  legislative  regulations No.42 Year 2009 Article 15A and PMK No.242/PMK.03/2014.

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus diberikan perhatian khusus pada masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menyediakan sumber daya dari dalam negerinya sendiri yaitu berupa pajak. Hal ini membutuhkan keterlibatan masyarakat berupa kesadaran dan kepedulian membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat

## Info Artikel
Diterima :
7 Nopember 2023
Revisi  :
13 Nopember 2023 Terbit  : 21  Desember 2023
Key words: Value Added Tax, e-Tax Invoice, Periodic Tax Return Value Added Tax
Kata  Kunci: Pajak  Pertambahan  Nilai, e-Faktur, SPT Masa PPN
Corresponding Author: Meilinda Stefani Harefa E-mail : meilindastefani@uhn.ac.i d
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang, 2009a).
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak bersifat memaksa, dan setiap wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang telah dibayar dan dilaporkan. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan/atau peraturan perpajakan tanpa jasa timbal balik dari negara.
Diantara sekian banyak pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satunya adalah PPN. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung yang beban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain sebagai konsumen akhir. Selain sifat tidak langsung, PPN bersifat multi stage tax yang artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau ritel, semuanya dikenakan PPN . Meskipun pajak ini dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, namun tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanisme pajak yang menganut sistem pengkreditanyaitu pajak keluaran dan pajak masukan.
Saat terjadi transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh wajib pajak, sebagai wajib pajak yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengeluarkan faktur pajak. Faktur pajak digunakan sebagai bukti bahwa PKP memungut pajak atas penyerahan BKP atau JKP, sebagai bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli BKP atau JKP atau orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP serta sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan (Zulianto, 2023).
Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat e-Tax Invoice atau e-Faktur yaitu aplikasi elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh DJP yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Tujuan dari penggunaan e-Faktur adalah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak. Penelitian ini dilakukan pada CV ABC yang bergerak dalam penjualan dan pembelian spare parts seperti ban, oli mesin, rantai motor, kampas rem, busi dan lain- lain. CV ABC beralamat di Swadaya Simpang Benteng Lk.22, Rengas Pulau, Kota Medan. Saat ini CV ABC masih belum memahami bagaimana penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan PPN pada perusahaannya sehingga CV ABC pada bulan Mei 2023 dalam hal perpajakannya meminta jasa kepada Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E.Ak., CA., BKP., S.H., M.H.
Berdasarkan penjelasan diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada CV ABC. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian  selanjutnya bagi peneliti  lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN. Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:
1. Menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan edukasi bagi perusahaan dalam menerapkan pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e-Faktur.

## METODE PENELITIAN Jenis  Penelitian
Subjek penelitian adalah CV ABC yang berlokasi di Swadaya Simpang Benteng Lk.22, Rengas Pulau, Kota Medan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian spare parts seperti oli mesin, kampas rem, rantai motor,  busi,  dan lain-lain. Objek  penelitian adalah penerapan e-Faktur dalam  pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV ABC. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023.

## Subjek, Objek, dan Waktu Penelitian
Jenis data  yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu  informasi tentang objek atau subjek yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun bisa dilihat atau dirasakan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui teks, gambar, audio, hingga video. Dalam penlitian ini, jenis data kualitatif yang diperlukan berupa penjelasan dari pihak perusahaan, serta keterangan-keterangan tertulis dari pihak yang berwenang di perusahaan tersebut.

## Sumber  Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya baik melalui survei, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti .

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan dengan mengumpulkan data yang berkaitan penelitian, berupa e-SPT Masa PPN dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
2. Wawancara
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu pemilik ( owner) dan staf pada CV ABC.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan e-Faktur.
4. Tinjauan Pustaka
Studi  pustaka pada penelitian  ini  dilakukan  dengan kajian  teoritis  dan  referensi  lain berupa  jurnal penelitian sejenis yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerapan e-Faktur.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Endraswara (2013) metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan  dalam  penelitian  yang  menggambarkan  data-  data  penelitian  melalui  kata-kata.  Berdasarkan  metode  tersebut,  penulis  menjelaskan  mengenai penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN CV ABC.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## Pengisian SPT Masa PPN
Pelaporan PPN CV ABC menggunakan SPT Masa 1111. Dalam melaporkan SPTnya, CV ABC menggunakan aplikasi e-Faktur atau e-Tax Invoice sesuai dengan peraturan perpajakan yang  berlaku. Dan  dalam  aplikasi  inilah  CV ABC membuat faktur pajak berbentuk elektronik atas transaksi kena pajaknya sekaligus membuat SPT Masa PPN dan CSV untuk melakukan pelaporan PPN tiap masa-nya. Untuk menggunakan aplikasi e-Faktur, PKP diharuskan terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik ( Digital Certificate) untuk keamanan transaksi penggunaan e-Faktur. Berikut tahapan pembuatan faktur pajak yang telah dilakukan oelh CV ABC:
1. Membuka file e-Faktur yang telah terinstal kemudian login mengunakan username dan password yang telah terdaftar.
2. Setelah log-in, pilih pada menu Faktur, kemudian pilih Pajak Keluaran (jika dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran) atau Pajak Masukan (jika dalam pembuatan Faktur Pajak Masukan), lalu pilih administrasi faktur.
3. Pilih Rekam Faktur, kemudian input dokumen transaksi faktur pajak, seperti detail transaksi, tanggal pembuatan, dan tahun pajak.
4. Kemudian input Lawan Transaksi seperti NPWP, nama lawan transaksi serta alamat lengkap.
5. Input detail barang atau jasa yang dikenakan PPN seperti kode barang/jasa transaksi (jika ada), nama barang/ jasa transaksi, harga satuan, dan jumlah barang transaksi. Harga total dan jumlah PPN akan terhitung secara otomatis. Jika transaksi barang/ jasa sudah ter- input semua maka data dapat disimpan dengan pilih simpan.
6. Data yang sudah disimpan akan muncul pada halaman faktur pajak keluaran dengan status belum approve, kemudian pilih data faktur pajak keluaran yang diinginkan atau memilih data keseluruhan dengan mem- block seluruh data yang sudah ada. Setelah itu pilih menu upload agar status berubah menjadi approval sukses. Perlu diingat sebelum memilih upload pastikan kembali bahwa data yang di-input sudah benar dan tidak akan diubah dikarenakan apabila sudah  memilih upload maka tidak dapat mengubah / menghapus data tersebut. Jika status berubah menjadi  approval sukses maka pilih menu Management Upload, lalu pilih upload faktur.
7. Pada tampilan monitor upload pilih faktur pajak keluaran yang akan di-upload. Jika sudah benar maka dapat dilanjutkan dengan memilih start uploader.
8. Jika sudah melakukan start uploader maka akan muncul kode verifikasi dengan memasukkan captcha
dan password e-Faktur yang sudah diperoleh dari DJP, lalu pilih submit.
9. Untuk meng- input faktur pajak masukan pilih Propulated Data lalu pilih faktur pajak masukan.
10. Kemudian  masukkan  masa  dan  tahun  lalu  pilih get  data,  lalu  masukkan  sertifikat  elektronik.  Untuk  membuka  sertifikat  elektronik  dibutuhkan sertifikat passphrase lalu pilih simpan. Setelah itu input captcha lalu pilih validate.
11. Kemudian pilih data yang akan di- upload lalu pilih upload.
Berikut ini tahapan pengisian SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV ABC:
1. Pilih menu SPT, kemudian pilih posting.
2. Pilih masa pajak,tahun pajak dan pembetulan jika SPT Masa PPN yang dibuat adalah pembetulan. Jika sudah benar pilih Cek Jumlah Dokumen PKPM (Pajak Keluaran Pajak Masukan) setelah proses berjalan maka akan muncul pajak keluaran dan pajak masukan yang sudah diposting pada masa pajak dan tahun pajak tersebut lalu pilih posting.
3. Pilih maka kembali ke menu utama lalu pilih menu SPT, kemudian pilih Buka SPT.
4. Jika proses sudah selesai selanjutnya maka kembali ke menu utama lalu pilih menu SPT, kemudian pilih Buka SPT.
5. Pilih SPT yang akan yang akan diubah, lalu klik buka SPT.
Dalam mengisi SPT Masa PPN terdapat beberapa Formulir Lampiran. Pertama, Formulir 1111 AB merupakan formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan. Kedua, Formulir 1111 A1 adalah formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP. Ketiga, Formulir 1111 A2 adalah formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan  Faktur  Pajak. Keempat,  Formulir 1111 B1  yaitu formulir Daftar Pajak  Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean. Kelima, Formulir 1111 B2 adalah formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. Keenam, Formulir 1111 B3 yaitu formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas.
6. Selanjutnya, pilih Formulir Lampiran 1111 AB.
7. Setelah memilih Formulir Lampiran 1111 AB akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu, pada halaman Formulir Lampiran 1111 AB terdapat  bagian I,  II, dan III. Data yang diperoleh dari tampilan bagian I, II, dan III merupakan data dari Formulir A2 dan Formulir B2 lalu pilih simpan.
8. Selanjutnya  pilih  Formulir  Induk,  lalu  pilih  1111.
9. Pada bagian I terdapat Penyerahan Barang dan Jasa yang terdiri dari terutang PPN, tidak terutang PPN, dan jumlah seluruh penyerahan. Lalu bagian II pilih SSP (Surat Setoran Pajak) untuk meng- input NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dikarenakan CV ABC mengalami kurang bayar.
10. Pada bagian II-H  dapat diisi jika kondisi  lebih bayar.
11. Bagian III, IV, dan V terdiri dari PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi, dan pajak penjualan atas barang mewah.
12. Bagian VI merupakan kelengkapan SPT. Jika formulir sudah lengkap maka pilih simpan.

## Pelaporan SPT Masa PPN
Syarat  yang  diperlukan  untuk  melaporkan  SPT  yaitu  wajib  memiliki NPWP,  memiliki EFIN  ( Electronic  Filing Identification Number),  Sertifikat Elektronik (Digital Certificate), Faktur Pajak  Masukan/bukti pemotongan pajak dan Faktur Pajak Keluaran/bukti pemungutan pajak. Dalam melaporkan SPT Masa PPN aplikasi yang dapat digunakan yaitu e-Faktur Web-based. Pada aplikasi tersebut semua dokumen yang telah diunggah pada aplikasi e-Faktur 3.0 akan otomatis tersaji.
Untuk mengakses e-Faktur Web-based dapat diakses pada alamat https://web-efaktur.pajak.go.id .
Setiap wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP harus menyetorkan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak. Tepatnya, pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014.
Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berikut pelaporan SPT Masa PPN yang telah dilakukan oleh CV ABC melalui aplikasi e-Faktur Web-based:
1. Buka aplikasi e-Faktur Web-based  pada  laman https://web-efaktur.pajak.go.id menggunakan browser. Buka menu options lalu cari kata kunci certificates kemudian  klik view certificates. Setelah muncul data sertifikat, klik import dan pilih sertifikat  elektronik  PKP yang PPN-nya akan dilaporkan, lalu masukkan passphrase. Kemudian tutup browser dan buka kembali. Jika instalasi sertifikat elektronik sudah berhasil maka NPWP dan nama perusahaan akan terisi secara otomatis.
2. Masuk ke laman https://web-efaktur.pajak.go.id . Pada menu login akan muncul nomor NPWP dan nama perusahaan. Kemudian masukan password akun PKP lalu klik tombol login.
3. Untuk melakukan posting SPT, pilih menu Administrasi SPT, lalu klik submenu Monitoring SPT, kemudian pilih posting SPT.
4. Selanjutnya akan  muncul  isian data Posting  SPT.  Lalu  input tahun  pajak, masa pajak, dan status SPT.  Klik submit jika data sudah terisi.
5. Setelah berhasil diposting akan muncul keterangan Sukses Posting. Dan akan terdapat 3 kotak pada kolom Action, Buka  (untuk mengisi  SPT),  Hapus (untuk menghapus SPT), Cetak (untuk mencetak SPT).
6. Kemudian klik Buka untuk melihat dan mengisi detail SPT. Setelah berhasil terbuka terdapat 3 (tiga) menu, yaitu: Lampiran Detail, Lampiran AB, dan Induk. Untuk pelaporan e-Faktur Web-based ini, data pajak keluaran dan pajak masukan yang telah berhasil di-upload pada aplikasi e-Faktur 3.0 secara otomatis akan muncul dalam e-Faktur Web-based, sehingga tidak perlu input data lagi, cukup lakukan cek ulang apakah telah sesuai nilainya dengan yang di aplikasi.
7. Selanjutnya klik Lampiran AB, lalu klik Rekapitulasi Penyerahan. Dalam hal terdapat Faktur Pajak Ditanggung maka tulis secara manual pada kolom B.2 atau tuliskan angka 0 (nol) jika tidak ada penyerahan.
8. Klik Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan untuk melihat detail perhitungan. Dalam hal terdapat Kompensasi atau Hasil Perhitungan Kembali PM, isi manual pada kolom yang sudah disediakan. Jika isian dalam Lampiran AB telah diisi, lanjutkan dengan memberi tanda centang pada pernyataan, lalu klik submit.
9. Kemudian  akan  muncul  notifikasi  untuk  memasukkan  file  sertifikat  elektronik.
10. Setelah pengisian Lampiran AB, lanjutkan ke pengisian SPT Induk. Pilih menu Induk, lalu klik Penyerahan Barang dan Jasa untuk melihat detail penyerahan. Jika terdapat penyerahan yang Tidak Terutang PPN isi nilai DPP atas penyerahan tersebut.
11. Jika status  SPT Kurang  Bayar input kode NTPN. Lalu klik tambah.
12. Terakhir,  klik  Kelengkapan  SPT  lalu  centang  surat  pernyataan,  isikan  nama,  tempat  dan  tanggal  pelaporan SPT, isi nama dan jabatan penandatangan lalu klik simpan.
13. Langkah  selanjutnya,  pada  menu  Daftar  SPT  klik  Lapor.
14. Kemudian akan muncul keterangan Detail SPT yang akan dilaporkan. Untuk menambahkan file Lampiran SPT, klik Choose File. Lalu klik Lapor.
15. Setelah proses pelaporan SPT berhasil pada kolom Action, klik Lihat BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) untuk mendapatkan BPE. Dan klik Cetak SPT bila ingin mengunduh SPT Masa PPN Formulir Induk dan Lampiran AB.

## KESIMPULAN
1. Pengisian  dan  pelaporan  SPT  Masa  PPN  melalui  aplikasi  e-Faktur  telah  diterapkan  oleh  CV  ABC  sesuai  dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dengan tarif 11% yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN ini dilakukan dengan bantuan KKP Eben Ezer Simamora dikarenakan CV ABC merupakan klien dari KKP Eben Ezer Simamora.
2. CV ABC telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN dengan tepat waktu sehingga tidak pernah terkena sanksi keterlambatan pelaporan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.42 Tahun 2009 Pasal 15A dan PMK No.242/PMK.03/2014.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat, J. P. (2010). SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 99/PJ/2010 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  PER-45/PJ/2010  TENTANG  BENTUK, ISI,  DAN  TATA  CARA  PENGISIAN  SERTA  PENYAMPAIAN  SURAT  PEMBERITAHUAN  MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA. Direktorat Jenderal Pajak. https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/14415
Endraswara,   S.   (2013). Metodologi   Penelitian   Antropologi   Sastra   (D.   Surani   (ed.)).   Ombak. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=913481
Gaol, V. M. L. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai  Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi  Pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan). Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH), 01(01), 93 – 105. https://doi.org/https://doi.org/10.51622/vsh.v1i1.33
Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  (pp.  1 – 11).
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122018/pmk-no-243pmk032014
Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan
Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 2023 – 2032. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16486
Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru 2016) (Terbaru 20). Andi Offset.
Sakti, N. W., & Hidayat, A. (2015). E-faktur Mudah dan Cepat : Penggunaan Faktur Pajak secara Online. In F. Pratiwi  (Ed.), E-faktur  Mudah  dan  Cepat : Penggunaan Faktur Pajak secara Online (Pertama). Visimedia Pustaka. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1144415
Solikhah, B., & Suryarini, T. (2021). Perpajakan (T. S. Hariyoto & Munta ’ alim (eds.); Revisi 202). UNNESPRESS.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Undang-Undang,  R.  I.  (2009a). UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR  16  TAHUN  2009  TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN  TATA  CARA  PERPAJAKAN  MENJADI  (pp.  1 – 11).  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf
Undang-Undang, R. I. (2009b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa  Dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  (pp.  1 – 73).  Kementerian  Keuangan  Republik
Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7ba0c9a6-d0dd-4d7f-a8a8- b4099b3c321c/42TAHUN2009UU.pdf
Undang-Undang, R. I. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)       (pp.       1 – 224).       Kementerian Keuangan       Republik       Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia (11th ed.). Salemba Empat. https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20398441#parentHorizontalTab3
Zulianto, M. R. (2023). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMBALAN (INSENTIF) PENJUALAN  PADA  PT  ANUGERAH  KARYAMATA MANDIRI DI PALANGKARAYA. Soetomo Accounting
Review,1,327 – 343. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/download/6484/3096