## PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)
Oleh Mohammad Sajudin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

## ABSTRAK
Dengan Sering terjadinya perdamaian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, menunjukan bahwa masyarakat secara sosiologis, menghendaki adanya lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution). Paper ini membahas tentang kebijakan formulasi dalam UU No. 22 Tahun 2009 terhadap penanggulangan Tindak Pidana pelanggaran lalu lintas  dan  hambatan  apa  yang  dihadapi  Polri  dalam  penanggulangan  pelanggaran  lalu lintas melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) serta bagaimana cara mengatasinya. Perkembangan  pemikiran  tentang  ADR (Alternative  Dispute  Resolution) antara  lain dapat dilihat dari hasil pertemuan tingkat internasional yang telah menghasilkan berbagai instrumen Internasional yang memberikan rekomendasi dan pedoman bagi negara-negara untuk  menjadikan  ADR  sebagai  media  penyelesaian  perkara  tindak  pidana.  Fakta obyektif  menunjukkan  bahwa  ADR  yang  dilaksanakan  di  beberapa  negara  telah menunjukkan  hasil  positif.  Melihat  kondisi  penegakan  hukum  pidana  terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas yang telah berlangsung selama ini, sudah seyogyanya ADR dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan.
Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Alternative Dispute Resolution

## ABSTRACT
With the frequent occurrence of reconciliation in the settlement of traffic accident cases,  it  shows  that  community  sociologically  calls  for  the  institution  of  ADR (Alternative Dispute Resolution). This paper discussed the formulation ofpolicy in Act No. 22 of2009 on Prevention of Traffic Criminal Violations and the obstacles faced by the  Indonesian  National  Police  (Polri)  in  handling  traffic  violations  through  ADR (Alternative Dispute Resolution) and how to handle it. The development of the idea of ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  can  be  seen  from  the  meeting  results  of  at international level which had resulted in various international instruments which provide recommendations and guidelines for the countries to make ADR as a medium for criminal settlement The objective facts show that ADR carried out in several countries have shown positive results. Considering the condition of criminal enforcement against violations in the field of traffic that has lasted so far, ADR should be used as an alternative solution in the criminal cases of traffic offenses out of court.
Keywords: Traffic Violations, Alternative Dispute Resolution

## A. Pendahuluan
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional  sebagai  bagian  dari  upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Lalu  lintas  dan angkutan  jalan  sebagai  bagian  dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan  potensi  dan  perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan
Berdasarkan  data  dari  Satlantas Polrestabes  Kota  Semarang  selama Januari-Maret  2011,  terdapat  sebelas orang  tewas  karena  kecelakaan  di jalanan  Kota  Semarang.  Sementara, jumlah  kecelakaan  sebanyak  49  kasus dengan korban meninggal 11, luka berat 23  dan  luka  ringan  38  serta  kerugian material Rp 85.850.000. Jenis kendaraan yang  terlibat  kecelakaan,  sepeda  motor menduduki peringkat pertama dengan 46 motor.  Setelah  itu  disusul  kendaraan berat  29,  mobil  17,  di  luar  kendaraan bermotor  7  dan  bus  5  dengan  jumlah keseluruhan 104 kendaraan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama
tahun 2010, jumlah kecelakaan
mengalami peningkatan cukup signifikan.  Pada  Januari-Maret  2010 terjadi 27 kasus dengan korban tewas 4, luka  berat  12  dan  luka  ringan  40  serta kerugian  materi  yang  diderita    Rp 74.950.000.  Sementara  jenis  kendaraan yang terlibat di luar kendaraan bermotor 8, sepeda motor 34, mobil 10, truk/trailer 3  dan  bus  1  dengan  jumlah  total  56 kendaraan. 1
Kasat  Lantas  Polrestabes  kota Semarang, AKBP Tjuk Winarko mengatakan,  berdasar  analisis  dan evaluasi, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan. Pertama dan paling banyak, yaitu  kelalaian  manusia  (human  error), seperti mengantuk, lelah, dan mendahului  tanpa  memperhatikan  jarak pandang.  Faktor  kedua  segi  kelayakan kendaraan. Kondisi kendaraan yang jauh dari  layak,  menjadi  pemicu  terjadinya kecelakaan. Misalnya rem blong, uji kir kendaraan  yang  tidak  maksimal  bisa turut  mendukung  terjadinya  kecelakaan Jalan  Rusak  faktor  ketiga  adalah lingkungan.  Kondisi  jalan  yang  rusak sangat  berbahaya  Dan  faktor  keempat disebabkan masalah cuaca, seperti kabut maupun  hujan  yang  mengakibatkan
1 Suara merdeka. http://suaramerdeka.com/vl/index.php/read/new s/2011/04/10/82591
terhalangnya  pandangan  mata  dan  jalan licin,  bisa  menimbulkan  terjadinya kecelakaan. 2
Kepadatan  penduduk  yang  terus bertambah,  kebutuhan  orang  yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa  implikasi  semakin  ramainya transportasi  di  jalanan.  Kepadatan  lalu lintas  di  jalan  tentu  saja  memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan  kenyamanan  berlalu  lintas  dapat tetap  terpelihara.  Disamping  itu  juga disiplin  masyarakat  dalam  mentaati peraturan  lalu  lintas  harus  pula  dijaga. Keteguhan penegak hukum dalam hal ini polisi  lalu  lintas  harus  senantiasa ditingkatkan  agar  polisi  tidak  mudah teijebak  oleh  berbagai  bujuk  rayu masyarakat  yang  selalu  saja  menggoda polisi  untuk  tidak  mematuhi  hukum yang berlaku.
Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya  ke  depan  di  arahkan  pada penanggulangan  secara  komprehensif yang  mencakup  upaya  pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum.  Upaya  pembinaan  tersebut
2 http://suaramerdeka.com/vl/index.php/read/cet ak/2011/04/11/142970/Tiga-Bulan-1-KorbanTe was-kecelakaan
dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan
penyuluhan  hukum  serta  pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana  dan  prasarana  jalan,  serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan  di  bidang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  yang  lebih  intensif. Upaya  pengaturan  meliputi  manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana  dan  prasarana  lalu  lintas.  Upaya penegakan  hukum  dilaksanakan  lebih efektif  melalui  perumusan  ketentuan hukum  yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.
Tentu  saja  kondisi  penegakan hukum yang demikian itu menimbulkan dilema  di  masyarakat  Untuk  patuh hukum  saja  biayanya  sudah  begitu mahal,  apalagi  untuk  melanggar hukum jauh  lebih  mahal  lagi  Paradigma  yang muncul  kemudian  adalah  paradigma penyadaran masyarakat bahwa penegakan hukum adalah untuk kepentingan  bersama  seluruh  anggota masyarakat,  karena  itu  tidak  dapat dibebankan secara sepihak kepada polisi lak lintas belaka. Patuh hukum memang memerlukan  biaya  yang  mahal,  sebagai contoh  dalam  hal  berkendara  di  jalan
raya  untuk  mematuhi  hukum  setiap pengendara  sepeda  motor  misalnya harus memiliki SIM,
STNK, mengenakan  helm  yang  standar,  serta perangkat  kendaraan  yang  laik  jalan. Bila  satu  keluarga  dalam  satu  rumah tangga  masyarakat  terdiri  dari  seorang ayah,  seorang  ibu  dan  2  orang  anak, maka  dengan  satu  kendaraan  sepeda motor  untuk  orang  serumah  sudah memerlukan  biaya  tidak  sedikit  untuk mendapatkan 4 SIM dan 4 helm standar, bila  tidak,  maka  seluruh  anggota keluarga  tidak  akan  dapat  menikmati bersepeda  motor  secara  bergantian dengan  mematuhi  hukum.  Apalagi sepeda  motor  dalam  masyarakat  adalah sarana  transportasi  minimal  yang  tidak dapat  dihindari  lagi  apabila  ingin melancarkan segala urusan untuk memenuhi hajat hidup di masyarakat
Dengan  terjadinya  tindak  pidana pelanggaran  lalu  lintas  masyarakat secara  diam-diam  diterapkan  oleh anggota  masyarakat,  terutama  dalam peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas.  Dalam kasus  ini  seringkali  terjadi  perdamaian antara  pihak  penabrak  dengan  pihak korban  (yang  ditabrak).  Perdamaian  itu biasanya  diikuti  dengan  pembayaran sejumlah  uang  oleh  pihak  penabrak kepada  korban  sebagai  penggantian
biaya pengobatan di rumah sakit. Kalau dengan  kesepakatan  ini,  pihak  korban telah  merasa  adil  sementara  pihak pelaku  sendiri  dengan  tulus  ikhlas membayarkan  sejumlah  uang,  tinggal lagi  masalah  watak  Polri,  jika  Polri sangat  kaku  dan  hanya  berfikir  yuridis formal, maka pihak penabrak tetap akan diajukan  ke  sidang  pengadilan.  Karena memang  secara  formal  tidak  ada ketentuan  pengecualian,  semua  kasus pidana  harus  diselesaikan  lewat  proses peradilan,  tidak  peduli  apakah  si penabrak  itu  telah  membayar  sejumlah uang kepada korban atau tidak. Dengan seringnya  terjadi  perdamaian  dalam kasus kecelakaan  lalu  lintas,  ini menunjukan bahwa sebenarnya masyarakat, secara sosiologis, menghendaki  adanya  lembaga  ADR ( Altermtive  Dispute  Resolutiori) dalam hukum pidana. 3
Perkembangan  pemikiran  tentang ADR  ( Altermtive  Dispute  Resolutiori) antara  lain  dapat  dilihat  dari  hasil pertemuan  tingkat  internasional  yang
3 Zul  Akrial ,2009,Perdamaian  Dalam  Hukum Pidana,http:zulakrial. blogspot com E-mail: zul-akrial@yahoo.co.id Dosen  Hukum  Pidana Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Riau,  Pekanbaru.senin,  6  April 06,2009
telah  menghasilkan  berbagai  instrumen
Internasional yang
memberikan rekomendasi dan pedoman bagi negara-negara  untuk  menjadikan  ADR (Altemative Dispute Resolutiori) sebagai media  penyelesaian  perkara  tindak pidana. Tanpa mengesampingkan berbagai  kritik  terhadap  penggunaan ADR  ( Altermtive  Dispute  Resolutiori), fakta  obyektif  menunjukkan  bahwa ADR  ( Altemative  Dispute  Resolutiori) yang  dilaksanakan  di  beberapa  negara telah menunjukkan hasil positif.
Dengan melihat
kondisi penegakan  hukum  pidana  terhadap pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  yang telah  berlangsung  selama  ini,  sudah seyogyanya  ADR  ( Altemative  Dispute Resolutiori) dijadikan alternatif penyelesaian  perkara  tindak  pidana pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan.
Berdasarkan  Surat  Kapolri  No  Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14 Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus Melalui Alternalif Dispute Resolutiori (ADR)  serta  Peraturan
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi  Pemolisian  Masyarakat
Dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Polri
Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur  tentang  penanganan  kasus pidana  melalui  ADR  dengan  sifat kerugian  materi  kecil,  disepakati  para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah  mufakat,  dilakukan  harus menghormati  norma  sosial/adat  serta memenuhi  asas  keadilan  dan  apabila dicapai  melalui  ADR  pelakunya  tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain. Perlunya  menjadikan  ADR (Altemath’e Dispute  Resohition) sebagai  alternatif penyelesaian  perkara  tindak  pidana pelanggaran lalu lintas selain bermanfaat bagi masyarakat, sejalan dengan perkembangan  hukum  dalam  tataran global, sejalan pula dengan hukum yang hidup  dan  berkembang  dalam  tataran lokal, yakni masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui perundingan atau permusyawarahan untuk mencapai kesepakatan.

## B. Permasalahan
Perumusan  masalah  yang  dikaji  adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Kebijakan  formulasi hukum pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penanggulangan
Tindak  Pidana  pelanggaran  lalu lintas?
2. Hambatan-hambatan  apa  sajalah yang  dihadapi Polri dalam
penanggulangan pelanggaran laulintas melalui ADR (Altemative  Dispute  Resolution) dan bagaimana cara
mengatasinya?
C. Pembahasan
1.   Pengertian- pengertian
1.1.  Kebijakan Hukum Pidana
Istilah  kebijakan  berasal  dari istilah "policy” (Inggris) atau "politiek"
(Belanda).  Bertolak  dari  pemahaman kedua  istilah  asing  itu,  maka  istilah 'Kebijakan  Hukum  Pidana"  dapat  pula disebut  dengan  istilah  "Politik  Hukum Pidana".  Dalam  kepustakaan  asing istilah 'Politik Hukum Pidana" ini sering dikenal  dengan  berbagai  istilah  antara lain  : "penal  policy ",  " criminal  law policy" atau "strafrechtspolitiek" *
Para sarjana yang berusaha
merumuskan tentang pengertian kebijakan  hukum  pidana,  antara  lain adalah:
Sudarto  merumuskan  pengertian politik  hukum  pidana  sebaggi berikut:
1. Usaha untuk mewujudkan
peraturan-peraturan  yang baik
sesuai  dengan  keadaan  dan situasi pada suatu saat 4
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan  yang  berwenang untuk  menetapkan  peraturan- peraturan  yang  dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk
mengekspresikan  apa  yang terkandung  dalam  masyarakat dan untuk mencapai  apa yang dicita-citakan. 5
Roeslan  Saleh  mengemukakan tiga  alasan  mengenai  masih  perlunya pidana  dan  hukum  pidana  yang  dipakai dalam  penanggulangan  kejahatan  yaitu : 6
1. Perlu  tidaknya  hukum  pidana tidak  terletak  pada  persoalan tujuan  yang  hendak  dicapai, tetapi  terletak  pada  persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan;  persoalannya  bukan terletak  pada  hasil  yang  akan dicapai, tetapi dalam
4 Soedarto,  1981, Hukum  dan  Hukum  Pidana , Alumni, Bandung.hlm.159
5 Soedarto,  1983, Hukum  dan  Perkembangan masyarakat ,  Sinar  Baru,Alumni, Bandung.hlm.20
6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan Hukum Pidana, Alumni Bandung,hlm.153
pertimbangan antara nilai dari hasil dan nilai dari batas-batas kebebasan.
2. Ada  usaha  perbaikan  yang tidak  berarti  saina  sekali  bagi si terpidana dan adanya reaksi atas pelanggaran norma.
3. Pengaruh pidana bukan
semata-mata ditujukan pada si pelaku, juga untuk mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang taat norma.
Dengan penggunaan hukum pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Sudarto mengemukakan beberapa hal yang pada intinya adalah sebagai berikut: 7
a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan makmur  merata  material spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan
dengan ini maka
(penggunaan) hukum
pidana  bertujuan  untuk menanggulangi  kejahatan
dan
mengadakan
pengugeran terhadap tindakan  penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan
pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang
diusahakan  untuk  dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan
yang  tidak  dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus
memperhitungkan  prinsip biaya  dan  hasil  ( cost benefit principle).
d  Penggunaan  hukum  pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai  ada  kelampauan beban
tugas ( overbelastmg ). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada
hakekatnya  merupakan  bagian  integral dari  upaya  perlindungan  masyarakat (sosial  defence) dan  upaya  mancapai kesejahteraan (social  welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir  atau  tujuan  utama  dari  politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 8
Peraturan-peraturan hukum pidana dapat  berfungsi  dengan  baik,  maka peraturan  hukum  yang  diundangkan  ke tengah masyarakat perlu juga berangkat dari  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  dikatakan  oleh  Satjipto Rahardjo,  antara  lain  bahwa  hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  kultur  suatu  bangsa. Oleh karena itu pelaksanaan hukum juga berhubungan  erat  dengan  pandangan suatu  bangsa  mengenai  pentingnya hukum di dalam masyarakatnya. 9
Masalah  pelanggaran  hukum  lalu lintas,  diharapkan  penegakan  hukum yang  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat saat ini, Sedangkan menurut Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief
8 Barda Nawawi Arief,1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.2 9 Saljipto  Rahardjo,  1990, Hukum,  Masyarakat
dan Pembangunan, Alumni, Bandung.hlm.120.
mengenai  penegakan  hukum  dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan  hukum  pidana)  yang  mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kajahatan,
mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional, penegakan hukum  pidana  yang  rasional  tersebut terdiri  dari  tiga  tahap,  yaitu  tahap formulasi,  tahap  aplikasi,  dan  tahap eksekusi yaitu : 10
1) Tahap  Formulasi,  adalah  tahap penegakan  hukum  pidana in abstracto oleh  badan  pembentuk undang-undang.  Dalam  tahap  ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai  yang  sesuai  dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan pidana  untuk  mencapai  hasil Perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat  keadilan  dan  daya  guna. Tahap  ini  dapat  juga  disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum  pidana  (tahap  penerapan
10 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm.173
hukum pidana) oleh aparat-aparat
penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga
pengadilan.  Dalam  tahap  ini aparat penegak hukum menegakkan  serta  menerapkan peraturan  perundang  -  undangan pidana  yang  telah  dibuat  oleh badan pembentuk undang -undang.  Dalam  melaksanakan tugas  ini,  aparat  penegak  hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan  dan  daya  guna.  Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif
3) Tahap  Eksekusi,  yaiu  tahap penegakan  (pelaksanaan)  hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat  pelaksana  pidana  bertugas menegakkan  peraturan  pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan  pidana  yang  telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankian tugasnya harus berpedoman  kepada  peraturan perundang-undangan pidana yang telah  dibuat  oleh  pembentuk undang-undangan (legislator) dan nilai-nilai  keadilan  serta  daya
guna.
1.2.    Lalu  Lintas  dan  Pelanggaran Lalu Lintas
a. Lalu Lintas
Lalu  lintas  di  dalam  Undang -undang Republik Indonesia No 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas Dan  Angkutan  Jalan  didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di  Ruang  Lalu  Lintas  Jalan, 11
Sedang  yang  dimaksud  dengan Ruang  Lalu  Lintas  Jalan  adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak  pindah  Kendaraan,  orang, dan/atau  terang  yang  berupa  Jalan dan fasilitas pendukung.
Pemasalahan  lalu  lintas  serara umum  melauti  keamanan  dan keselamatan lalu lintas yang sangat terang,  kemacetan  lalu  lintas  dan pelanggaran lalu lintas serta ketertiban lalu lintas.
Persoalan-persoalan lalu lintas terebut menimbulkan terbagai kerugian  baik  kerugian  materiil maupun non materiil.
b. Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran merupakan suatu  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam
11 Pasal 1 angka 1 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
norma  masyarakat  atau  hukum yang  terlaku.  Dalam  konteks  ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak  mematuhi  aturan-aturan  lalu lintas yang terlaku. Pada umumnya pelanggaran  lalu  lintas  merupakan awal  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas.
Sanksi/hukuman  bagi  para pengguna  jalan  yang  melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam,  yaitu  tergantung  dari
tingkat pelanggaran yang
dilakukan.  Sanksi  yang  paling ringan yaitu peringatan atau teguran  agar  pemakai  jalan  lebih disiplin,  kemudian  Sanksi  tilang dan denda dikenakan bagi pemakai jalan  yang  melakukan  pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan
surat-surat mengemudi, diantaranya  Surat  Ijin  Mengemudi (SIM)  dan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan (STNK).
1.3.    Alternative  Dispute  Resolution
(ADR)
Mediasi  penal (penal  mediation)
sering juga disebut dengan berbagai istilah,  antara  lain  : mediation  in criminal  cases  atau  mediation  in
penal  matters yang  dalam  istilah Belanda  disebut strajbemiddeling, dalam  istilah  Jerman  disebut Der Aubergerichtliche Tatusgleich (disingkat  ATA)  dan  dalam  istilah
Perancis  disebut de  mediation penak. Karena mediasi penal terutama  mempertemukan  antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka  mediasi  penal  ini  sering  juga dikenal dengan istilah Victim Offender  Mediation  (VOM,  Tater Orfer-Ausgleicti(TOA),atauOffende rvictim Arrangement (OVA). 12
Mediasi  penal  merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan  (yang  biasa  dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute  Resolution, ada  pula  yang menyebutnya Apropriate  Dispute Resolution . 13 )  ADR  pada  umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus  perdata, 14 tidak  untuk kasus-kasus  pidana.  Berdasarkan
12 Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Penerbit Pustaka Magister Semarang.hlm.1.
13 Ibid,hlm.2
14 Lihat UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
perundang-undangan  yang  berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada  prinsipnya  dapat  dilakukan penyelesaian kasus di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal
tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian  kasus  pidana  di  luar pengadilan
Walaupun  pada  umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa  perdata,  namun  dalam praktek  sering  juga  kasus  pidana diselesakan  di  luar  pengadilan melalui  berbagai  diskresi  aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah
perdamaian atau lembaga permaafan yang  ada  di  dalam  masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa,  musyawarah  adat  dsb).  Pratik penyelesaian  perkara  pidana  di  luar pengadilan  selama  ini  tidak  ada landasan hukum formalnya, sehingga  sering  terjadi  suatu  kasus yang  secara  informal  telah  ada penyelesaian damai (walaupun melalui  mekanisme  hukum  adat), namun  tetap  saja  diproses  ke pengadilan  sesirai  dengan  hukum yang berlaku.
2.  Kebijakan  Formulasi  Hukum
Pidana  dalam  Undang-undang
Republik  Indoresia  Nomor  22 Tahun 2009 terhadap Penanggulangan pelanggaran
Lalu Lintas
Substansi pokok dalam kebijakan formulatif terdiri dari tiga materi, yaitu:
- Masalah tindak  pidana;
- Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana;
- Masalah pidana dan pemidanaan.
Untuk memperoleh gambaran yang  lebih  jelas  dari  permasalahan, maka akan diawali dengan menjelaskan mengenai  hukum  positif  yang  terdapat dalam  KUHP  dan  di  luar  KUHP  yaitu Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, a.  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP)  rebagai  hukum pidana  umum (lexgeneralis ),  telah mengatur  masalah  pelanggaran  dan tindak  pidana  di  bidang  lalu  lintas angkutan  jalan  yang  diatur  dalam Pasal  359,  Pasal  360,  Pasal  408, Pasal  409,  Pasal  410  dan  Pasal  492 dan  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas Angkutan  Jalan,  yang  diatur  dalam Bab XIII, Pasal 54 - Pasal 70.
Pasal-pasal  yang  terkait  dengan pelanggaran  dan  tindak  pidana  lalu lintas  angkutan  jalan  dalam  KUHP sebagai berikut:
Pasal 359:
Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana  dengan  pidana  selama lamanya  lima  tahun,  atau  pidana kurungan  selama  lamanya  satu tahun.
Perbuatan  yang  dilarang  adalah karena kekhilafannya menyebabkan orang mati.
Pasal 360 :
1. Barangsiapa  karena  kekhilafan menyebabkan  orang  luka  berat, dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  lima  tahun  atau pidana  kurungan  selama-lamanya satu tahun.
2. Barangsiapa  karena  kekhilafan menyebabkan orang luka
sedemikian  rupa  sehingga  orang itu  menjadi  sakit  sementara  atau tidak  dapat  menjalankan  jabatan atau pekerjaannya sementara dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  sembilan  tahun atau  dipidana  dengan  pidana kurungan  selama-lamanya  enam bulan atau pidana denda
setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
Perbuatan yang dilarang adalah :
1. Karena  kekhilafan  menyebabkan orang luka, berat.
2. Karena  kekhilafan  menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga  orang  itu  menjadi  sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara.
Pasal408 :
Barangsiapa  dengan  sengaja  dan dengan melawan hukum, menghancurkan,  merusakkan  dan membuat sehingga tak dapat dipakai lagi  :  bangunan  jalan  kereta  api, jalan  tram,  telegrap,  telepon  dan listrik, atau bangunan untuk membendung air, membagi air atau membuang  air,  saluran  gas  dan saluran  air  riol  (saluran  air  kotor) yaitu jika semua dipergunakan bagi keperluan  umum,  dipidana  dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
Perbuatan yang dilarang
adalah menghancurkan, merusakkan dan membuat sehingga tak  dapat  dipakai  lagi,  bangunan jalan kereta api, jalan tram, telegrap, telepon  dan  listrik,  atau  bangunan
untuk  membendung  air,  membagi air  atau  membuang  air,  saluran  gas dan  saluran  air  riol  (saluran  air kotor).
Pasal409 :
Barangsiapa  karena  kekhilafan menyebabkan suatu bangunan tersebut  pada  pasal  di  atas  ini dihancurkan, dirusakkan atau dibuat sehingga tidak dapat
dipakai  lagi,  dipidana  dengan pidana  kurungan  selama-lamanya satu bulan atau denda
sebanyak-banyaknya  seribu  lima ratus rupiah.
Perbuatan yang dilarang adalah dihancurkan, dirusakkan atau dibuat sehingga tidak dapat dipakai lagi
Pasal410 :
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan atau merusakkan sehingga tidak dapat dipakai  lagi  itu  suatu  gedung atau  alat  gedung  pelayar  yang sama sekali atau sebagian
kepunyaan  orang  lain,  dipidana dengan pidana, penjara selama-lamanya lima tahun.
Perbuatan  yang  dilarang pasal  ini  adalah  menghancurkan
atau  merusakkan  sehingga  tidak dapat  dipakai  lagi  suatu  gedung atau  alat  pelayar  yang  sama sekakali atau sebagian
kepunyaan orang lain. Pasal492 : (1) Barangsiapa yang sedang mabuk di tempat umum merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam  keselamatan  orang lain,  atau  melakukan  sesuatu perbuatan  yang harus dijalankan dengan  hati-hati  benar  supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana kurungan selama- lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya  tiga  ratus tujuh puluh lima rupiah. (2) Jika pada
waktu melakukan pelanggaran itu belum  lewat  satu  tahun,  sejak pemidanaan  yang  dahulu  telah menjadi tetap, terhadap si tersalah  karena  pelanggaran  ini juga  atau  karena  pelanggaran yang  diterangkan  dalam  Pasal 536,  iadipidana  dengan  pidana kurungan  selama-lamanya  dua minggu.
Perbuatan  yang  dilarang
adalah  Mabuk  ditempat  umum merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam  keselamatan  orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus  hati-hati  benar  supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain. Pengaturan mengenai bobot pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu-  Lintas Angkutan Jalan dapat dilihat pada Pasal 273-Pasal  317  untuk  masing-masing pelanggaran  ketentuan  pidana,  bobot pidana dan jenis-jenis pidana ditentukan secara  bervariasi,  artinya  untuk  jenis tindak  pidana  yang  satu  bobotnya berbeda  dengan  jrnis  tindak  pidana lainnya.
Untuk lebih jelasnya akan disajikan  dalam  tentuk  skema  yang dapat  memberikan  gambaran  mengenai pengaturan  bobot  pidana  berdasarkan Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009.
1) Melihat  kondisi  penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran  di  bidang  lalu lintas  yang  telah  berlangsung selama  ini,  sudah  seyogyanya ADR (Alternative  Dispute Resokion) dijadikan  alternatif penyelesaian  perkara  tindak pidana  pelanggaran  lalu  lintas di luar pengadilan,
2) Perlunya pembaharuan hukum dalam  Undang-undang  lalu lintas yang akan datang dengan memasukan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui ADR (Alternative  Dispute Resolutions) dengan kelengkapan  rumusanya,  agar penerapan ADR terdapat legalisasi  atau  payung  hukum yang kuat.
Tabel 1
Bobot Kualifikasi Tindak Pidana Pelanggaran pada Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan No Pasal-pasal Ketentuan
Pidana UUNo. 22 Tahun 2009 Jenis dan Bobot Pidana Pidana Penjara Pidana Kurungan Denda
1 Pasal 273 ayat (1) 6 bln - 12 juta Pasal 273 ayat (2) 1 thn - 24juta Pasal 273 ayat (3) 5 thn - 120 juta Pasal 273 ayat (4) 6bln - 1.5 juta 2 Pasal 274 ayat (1) 1 thn - 24 juta Pasal 274 ayat (2) 1 thn - 24 juta 3 Pasal 275 ayat (1) 1 bln 250 rb Pasal 275 ayat (2) 2 thn 50 juta 4 Pasal 276 1 bln 250 rb 5 Pasal 277 1 thn 24 juta 6 Pasal 278 - 1 bln 250 rb 7 P asal 279 - 2 bln 500 ribu 8 Pasal 280 - 2 bln 500 ribu 9 Pasal 281 - 4 bln 1 juta 10  Pasal 282 - 1 bln 250 ribu 11  Pasal 283 - 3 bln 750 ribu 12  Pasal 284 - 2 bln 500 ribu 13  Pasal 285 ayat (1) - 1 bln 250 ribu Pasal 285 ayat (2) - 2 bln 500 ribu 14  Pasal 286 - 2 bin 500 ribu 15  Pasal 287 ayat(l) - 2 bln 500 ribu Pasal 287 ayat (2) - 2 bln 500 ribu Pasal 287 ayat (3) - 1 bln 250 ribu Pasal 287 ayat (4) - 1 bln 250 ribu Pasal 287 ayat (5) - 2 bln 500 ribu Pasal 287 ayat (6) - 1 bln 250 ribu 16  Pasal 288 ayat (1) - 2 bln 500 ribu Pasal 288 ayat (2) - 1 bln 250 ribu Pasal 288 ayat (3) - 2 bln 500 ribu 17  Pasal 289 - 1 bln 250 ribu 18  Pasal 290 - 1 bln 250 ribu 19  Pasal 291 ayat(l) - 1 bln 250 ribu 20  Pasal 291 ayat (2) - 1 bln 250 ribu 21  Pasal 292 - 1 bln 250 ribu 22  Pasal 293 ayat (1) - 1 bln 250 ribu Pasal 293 ayat (2) - 15 hari 100 ribu 23  Pasal 294 - 1 bln 250 ribu 24  Pasal 295 - 1 bln 250 ribu 25  Pasal 296 - 3 bln 750 i ibu 26  Pasal 297 - 1 tahun 3 juta 27  Pasal 298 - 2 bln 500 ribu 28  Pasal 299 - 15 hari 100 ribu 29 33 Pasal 304 - 1 bhi 250 ribu 34 Pasal 305 - 2 bin 500 ribu 35 Pasal 306 - 1 bin 250 ribu 36 Pasal 307 - 2 bin 500 ribu 37 Pasal 308 huruf (a), (b), (c) - 2 bin 500 ribu 38 Pasal 309 6 bin 1.5 juta Pasal 300 huruf (a), (b) - 1 bln 250 ribu
30  Pasal 301 - 1 bln 250 ribu 31  Pasal 302 - 1 bln 250 ribu 32  Pasal 303 - 1 bln 250 ribu 33  Pasal 304 - 1 bln 250 ribu 34  Pasal 305 - 2 bln 500 ribu 35  Pasal 306 - 1 bln 250 ribu 36  Pasal 307 - 2 bln 500 ribu 37  Pasal 308 huruf (a), (b), (c) - 2 bln 500 ribu 38  Pasal 309 - 6 bln 1.5 juta 39  Pasal 310 ayat (1) 6 bln - 1 juta Pasal 310 ayat (2) 1 tahun - 2 juta Pasal 310 ayat (3) 5 tahun - 10 juta Pasal 310 ayat (4) 6 tahun - 12 juta 40  Pasal3Hayat(l) 1 tahun - 3 juta Pasal 3H ayat (2) 2 tahun - 4 juta Pasal 3H ayat (3) 4 tahun 8 juta Pasal 3H ayat (4) 10 tahun 20 juta Pasal 3H ayat (5) 12 tahun 24 juta 41  Pasal312 3 tahun 75 juta 42  Pasal 313 6 bln 15 juta 43  Pasal 314 - - - 44  Pasal 315 ayat (1) - - - Pasal 315 ayat (2) - - - Pasal 315 ayat (3) - - - Sumber: Data sekunder yang diolah
Pelanggaran lalu lintas bila di lihat di dalam KUHP termasuk ke dalam jenis pelanggaran.  Akibat  dari  kecelakaan tersebut  sebagaimana  telah  disinggung pada penjelasan terdahulu menimbulkan berbagai  macam  akibat  seperti  luka ringan, luka berat, bahkan ada pula yang menyebabkan  korban  meninggal  dari kecelakaan  lalu  lintas,  menyebabkan kerugian materiil bagi pemilik kendaraan  yang  bersangkutan  seperti kendaraan menjadi rusak ringan, maupun rusak berat.
Dengan adanya akibat kecelakaan tersebut  tentunya  diperlukan  proses penyelesaiannya yang terbaik agar tidak menjadi berkepenjangan. Biasanya apabila  terjadi  suatu  kecelakaan  lalu lintas  masing-masing  pihak  saling ngotot  mencari  yang  benar,  dan  tidak ada  yang  mau  mengakui  kesalahan, akibatnya tak heran pula diantara mereka timbul pertengkaran mulut, karena ingin mempertahankan  prinsip  sama-sama ingin benar semua. Penyelesaian semacam  tersebut  menurut  penulis adalah  hal  yang  tidak  mesti  dilakukan,
hendaknya  masing-masing  pihak  bila terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  dapat menyelesaikannya  dengan  cara  yang baik,  dengan hati  yang dingi  dan saling memahami diri sehingga persoalan dapat diselesaikan.
Dalam  penyelesaian  kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes  Semarang,  pada  dasarnya penyelesaian  kecelakaan  lalu  lintas dilakukan dengan dua cara : 15
1. Dengan cara kekeluargaan
Dimana dalam penyelesaian semacam  ini  para  pihak  yang mengalami  kecelakaan  melakukan perundingan/musyawarah
untuk mencari  jalan  terbaik  terhadap musibah  kecelakaan  yang  telah terjadi, terutama dalam  menentukan siapa  yang  menanggung  biaya perobatan  kalau  yang  bersangkutan mengalami  luka,  patah  atau  cacat dan apabila meninggal dunia, berapa besar uang duka yang diminta pihak keluarga  korban  dan  berapa  pula kesanggupan untuk membayar uang duka.
2. Dengan  jalur  hukum  atau  lewat peradilan  Berkas  perkara  yang
15 Hasil Wawancara dengan penyidik unit laka lantas polrestabes kota semarang, Ajun Inspektur Polisi satu basuki Raharjo, Tanggal 19 September 2011
sudah  lengkap  untuk  selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan, apabila pihak kejaksaan menyatakan terkas  perkara  lengkap  dibuatkan Surat dakwaan untuk dilimpahkan ke  pengadilan.  Di  pengadilan terkas  perkara  tersebut  telah diterima selanjutaya majelis hakim yang menangani perkara memanggil terdakwa untuk
diadakan  pemeriksaan  terhadap saksi-saksi,  barang  bukti,  korban sehingga hakim memperoleh suatu keyakinan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa melakukan  pelanggaran  terhadap peraturan  lalu  lintas.  Kecelakaan yang  terjadi  di  Wilayah  hukum Polrestabes Semarang  selama tiga tahun  terakhir  yaitu  tahun  2008, tahun  2009,  dan  tahun  2010,  dari data  yang  diperoleh  di  Polantas Polrestabes Semarang dapat dilihat  pada  tabel  1  berikut dibawah ini.

## Tabel I
Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polrestabes Semarang Selama tiga tahun terkhir : Tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010
NO Akibat Kecelakaan Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Jumlah 1 Meninggal dunia 13 21 26 60 2 Luka berat 12 28 31 71 3 Cacat 3 2 8 13 4 Luka Ringan 6 5 29 34
Sumber data Polantas Polresbates Semarang 2010
Dari  tabel  tersebut  di  atas  dapat diketahui jumlah angka kecelakaan yang tertinggi  di  wilayah  hukum  Polrestates Semarang selama tiga tahun terakhir ini yaitu  kecelakaan  yang  menyebabkan luka berat 71 orang, sedangkan kecelakaan  meninggal  dunia  jumlah  60 orang, menyebabkan luka ringan jumlah
34 orang dan cacat jumlah 13 orang.
Sedangkan kerugian materiil yang ditimbulkan akibat dari kecelakaan lalu  lintas  selama  tiga  tahun  terakhir yaitu tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, untuk tebih jelasdapat dilihat pada tabel II

## Tabel II
Kerugian materiil ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tahun 2008,
tahun 2009, dan tahun 2010 No  Bulan Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 1 Januari 1.000.000,- 22.200.000 6.450.000 2 Pebruari 1.000.000,- 300.000 7.750.000 3 Maret 1.000.000,- 2.000.000 4.900.000 4 April 3.000.000,- 4.000.000 3.200.000 5 Mei 3.000.000,- 350.000 6.000.000 6 Juni 5.500.000,- - 2.600.000 7 Juli 1.000.000,- - 3.200.000 8 Agustus 6.000.000,- 200.000 7.500.000 9 September 1.000.000,- 4.400.000 21.300.000 10 Oktober 9.700.000,- 13.400.000 11 Nopember 2.500.000,- 4.100.000 9.000.000 12 Desember 5.000.000,- 4.600.000 4.500.000 Jumlah 32.200.000,- 43.550.000 89.800.000 Sumber data : Polantas Polrestates Semarang 2010 1.400.000
Dari    table  II,  dapat  diketahui
dimana kerugian materiil yang ditimbulkan akibat terjadinya
kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi selama  tahun  2008,  2009,  2010  di wilayah  hokum  Polrestabes  Semarang  , yaitu  tertinggi  terjadi  tahun  2010, sebanyak Rp 89.800.000,-
Dalam  menjalankan  tugas  dan
kewenangan Polri, untuk menyelesaikan kasus  pelanggaran  lalu  lintas  tersebut, umumnya masyarakat menggunakan dua cara,  ada  yang  diselesaikan  secara kekeluargaan/damai,  da  nada  pula penyelesaian melalui pengadilan. Untuk lebih jelasnya mengenai cara penyelesaian  kecelakaan  tersebut  diatas
dapat dilihat pada table III. Tabel III
Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polantas Polrestabes Semarang.
No. Jenis Penyelesaianya Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 1 Cara Kekeluargaan/Damai 24 56 127 2 Proses Peradilan 12 15 38
Sumber Data: Polantas Polrestabes Semarang tahun 2010
Dari  tabel  III  tersebut  dapat diketahui  dimana  dalam  penyelesaian kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang umumnya mereka lebih banyak menyelesaikannya dengan cara
kekeluargaan  atau  secara  damai  jumlah keseluruhan  selama  tiga  tahun  terakhir
2008  s/d  2010  sebanyak  207  kasus. Sedangkan  yang  diselesaikan  melalui pengadilan sebanyak 65 kasus.
Dari  data  di  Pengadilan  Negeri Semarang  tentang  jumlah  kasus  lalu lintas  yang  telah  di  putus  oleh pengadilan  Negeri  Semarang  terhitung dari  tahun  2008  s/d  2010,  dapat  dilihat dari table di bawah ini:
No  Jenis Perkara Th 2008 Th 2009 Th 2010 Jumlah 1 Meninggal dunia 7 6 15 28
2 Luka berat 4 8 20 32 3 Cacat 1 1 3 5 Sumber data : Pengadilan Negeri Semarang tahun 2010 Dari  Tabel  IV  tersebut  dapat diketahui dimana jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang telah di putus oleh  Pengadilan  Negeri  Semarang selama  tiga  tahun  terakhir  dari  tahun 2008  s/d  2010,  yang  terbanyak  pada tahun 2010 jumlah 38 kasus, tahun 2009, jumlah 15 kasus, sedangkan tahun 2008 jumlah 12 kasus.
Bedasarkan hasil wawancara dengan  Penyidik  Unit  laka  lantas Polrestabes  Semarang,  Ajun  Inspektur Polisi Satu Basuki Rahardjo, tanggal 19 Septemter  2011,  dikatakan  bahwa  : 16 permasalahan yang timbul sehubungan dengan proses penyeleseaian kecelakaan lalu lintas dimana untuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal  dunia,  dimana  dari  pihak keluarga  korban  meminta  uang  duka untuk  berdamai  cukup  tinggi,  sehingga terkadang  salah  satu  pihak  tidak  bisa memenuhi permintaannya akhirnya kasusnya terpaksa dilanjutkan ke Pengadilan.  Selain  itu  apabila  terjadi kecelakaan  lalu  lintas  masing-masing
16 Hasil Wawancara dengan penyidik unit laka lantas polrestabes kota semarang, Ajun Inspektur Polisi satu basuki Raharjo, Tanggal 19 September 2011
pihak salah menyalahkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hendaknya para pihak berjiwa besar, dan mengalami kecelakaan lalu lintas menunjukkan  sikap  bijak  tidak  saling menyalahkan sehingga dapat dimusyawarahkan 3. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas melalui ADR ( Alternative Dispute Resolution) dan  bagaimana  cara mengatasinya Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS,  tanggal  14 Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR)  Sehubungan  dengan rujukan tersebut  di  atas,  dengan hormat dijelaskan  kembali  bahwa  salah  satu bentuk  penyelesaian  masalah  dalam penerapan  Polmas  adalah  penerapan konsep  Alternatif  Dispute  Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial  melalui  jalur  alternatif  selain proses  hukum  atau  non  litigasi  antara lain melalui upaya perdamaian. Akhir-akhir ini banyak proses
penegakkan  hukum  terhadap  kasus tindak  pidana  dengan  kerugian  sangat kecil  menjadi  sorotan  media  massa  dan masyarakat,  terkesan  aparat  CJS  terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hat tersebut di atas, agar di ambil langkah- langkah sbb:
1) Mengupayakan  penanganan  kasus pidana  yang  mempunyai  kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2) Penyelesaian  kasus  pidana  dengan, menggunakan ADR harus disepakati  oleh  pihak-pihak  yg berperkara  namun  apabila  tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3) Penyelesaian  kasus  pidana  yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat  dan  harus  diketahui  oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat. 4) Penyelesaian  kasus  pidana  dengan menggunakan ADR harus
menghormati norma hukum sosial /
adat serta memenuhi azas keadilan.
5) Memberdayakan  anggota  Polmas dan  memerankan  FKPM  yang  ada di  wilayah  masing-masing  untuk
mampu mengidentifikasi kasus -kasus  pidana  yang  mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan  untuk  diselesaikan melalui konsep ADR.
6) Untuk  kasus  yang  telah  dapat diselesaikan  melalui  konsep  ADR agar  tidak  lagi  di  sentuh  oleh tindakan  hukum  lain  yang  kontra produktif dengan tujuan Polmas.
Hambatan-hambatan
Polri dalam
penanggulangan  pelanggaran  lalu  lintas lewat ADR antara lain : 1) Masalah
penentuan biaya pengobatan bagi korban yang terlalu tinggi  sehingga  salah  satu  pihak tidak sanggup untuk memenuhinya.
2) Belum  adanya  pengaturan  secara hukum dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas diluar pengadilan.
Sedangkan  cara  mengatasinya  adalah sebagai berikut:
1) Hendaknya  para  pihak  mempunyai jiwa  besar,  dan  saling  melihat kenyataan yang terjadi bila mengalami  kecelakaan  lalu  lintas hendaknya menunjukkan sikap yang bijak tidak saling mencari kebenaran masing-masing.
2) Hendaknya  para  pihak  mempunyai
jiwa  besar,  dan  saling  melihat kenyataan yang terjadi bila
mengalami  kecelakaan  lalu  lintas hendaknya menunjukkan sikap yang bijak tidak saling mencari
kebenaran masing-masing.
3) Perlunya Peraturan Perundang -undangan merespon  kenyataan -kenyataan lapangan
yang menghendaki  adanya  ADR  dalam perkara  pidana.  Walaupun  tidak seluruh  perkara  pidana  yang  diberi peluang  untak  diselesaikan  secara ADR,  namun  terdapat  indikasi terhadap  tindak  pidana-  tindak pidana tertentu yang sekarang justru
lebih banyak orientasi penyelesaiannya  dilafalkan  secara damai,  maka  untak  hal-hal  seperti inilah  yang  perlu  direspon  dan dirumuskan untak diberikan landasan  legalitas,  sehingga  tidak lagi dilafalkan secara illegal seperti yang selama ini terjadi

## D. Penutup
1. Kesimpulan
1) Kebijakan formulasi dalam Undang-undang Republik
Indonesia  No  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  tidak  mengatur  adanya
penyelesaian  diluar  pengadilan tetapi  dalam  aplikasinya  bahwa kasus pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat sering dilakukan lewat jalur mediasi, dan sebenarnya mediasi sudah dikenal dalam  hukum  adat  dan  dalam kenyataan sehari-hari
2) Perkembangan pemikiran tentang ADR (Alternative Dispute
Resolution )  antara  lain  dapat dilihat  dari  hasil  pertemuan tingkat  internasional  yang  telah menghasilkan berbagai insrtumen Internasional  yang  memberikan rekomendasi  dan  pedoman  bagi negara-negara  untuk  menjadikan ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai media
penyelesaian perkara tindak pidana. Tanpa mengesampingkan berbagai kritik terhadap penggunaan  ADR (Alternative Dispute Resolution), fakta obyektif menunjukan bahwa ADR (Alternative Dispute Resolution), yang dilaksanakan di beberapa negara telah menunjukkan hasil positif.

## 2. Saran
1) Melihat kondisi penegakan
hukum pidana
terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas yang  telah  berlangsung  selama ini,  sudah  seyogyanya  ADR
(Alternative  Dispute  Resolution) dijadikan alternarif penyelesaian perkara tindak pidana
pelanggaran  lalu  lintas  di  luar pengadilan.
2) Perlunya  pemmbaharuan  hukum dalam Undang-undang lalu lintas yang akan datang dengan memasukkan penyelesaian perkara  pelanggaran  lalu  lintas melalui ADR (Alternative Dispute  Resolutions )  dengan kelengkapan  rumusannya,  agar penerapan
ADR terdapat
legalisasi  atau  payung  hukum yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di
Luar Pengadilan, Penerbit
Pustaka Magister Semarang.
_________, 1996, Bunga Rampai
Kebijakan  Hukum  Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
___________1991, Kebijakan
________Kriminal,
BahanPenataran Kriminologi, FHUNPAR, Bandung. ____________1996, Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan dengan PidanaPenjara, Cetakan II,  Badan  Penerbit  UNDIP,
Semarang.
____________1998,
Beberapa
______________Aspek
PenegakanHukumdan
PengembanganHukum Pidana , PT Citra Adifya Bakti, Bandung.
____________,2002, Kapita  Selekfa
Hukum  Pidana, PT.  Citra Aditya Bakti.Bandung.
Jimmy Jones Sembiring,2011 Cara
Menyelesaikan  Sengketa  di luar  Pengadilan  (Negosiasi, Mediasi, Konsilisasidan Arbitrase), Trasmedia
Pustaka, Jakarta.
Muljatno.  1990, Asas-Asas  Hukum
Pidana. Liberty. Yogyakarta
M. Karyadi, 1976,
Perundang-undangan Lalu
Lintas  dan  angkutan  .Jalan Raya  di  Indonesia  Komentar Serta  Tanya  Jawab ,  Penerbit "poma''. Bogor.
Soedarto,  1983, Hukum  dan  Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
Soedarto, Proses  Kodifikasi  Hukum Pidana dan
Kedudukan
Hukum  Pidana  di  Bidang
Ekonomi,  dalam  Aspek-aspek Pidana  di  BidangEkonomi,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suryono  Soekanto.  1956, Faktor-faktor
Yang Mempengandu Penegakan  Hukum, Penerbit CVRajawali, Jakarta. Saljipto Rahardjo, 1980, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung.
Syahrizal  Abbas,  2010, Mediasi  dalam
Hukum  SyariahAAukum  Adat dan Hukum Nasional, KencanaPersada Media Group, Jakarta.
Takdir Rahmandi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
http://suaramerdeka.com/vl/inde.php/re ad/news/2011/04/10/82591
httpy/suaramerdeka.com/vI/index.i)hi)re ad/cetak/2011/04/1l/142970/ Tiga Bulan 1 1 -Korban-Tewas- Kecelakaan. Zul  Akrial ,2009,  Perdamaian  Dalam Hukum Pidana , http:zulakrial. blogspot com E-mail: zul-akrial@yahoo.co.id Dosen Hukum Pidana Fakultas  Hukum  Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
Peraturan Perundang-undangan:
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-undang  Republik  Indonesia
No  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-undang  Republik  Indonesia
No  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia.  Undang-undang Republik  Indonesia  No  48  Tahun  2009 tetang Pokok-pokok Kekuasaan
Kahakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009,  Nomor  157, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-undang  Republik  Indonesia
No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.