## MEMBANGUN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS  DI INDONESIA
Oleh :
M. Aminullah Anggota TNI AD Yonif Raider 400/BR

## ABSTRAK
Politik  hukum  pemilihan  Kepala  Daerah  yang  demokratis  di  Indonesia sangat dibutuhkan saat ini. Hukum itu selalu tertinggal dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Itu juga yang saat ini terjadi terhadap aturan hukum Pilkada yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  yang  mana  tidak  mengantisipasi terjadinya  calon  tunggal  dalam  Pilkada  dan  juga  dalam  Undang-Undang  No.1 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pembatasan calon itu masih dibentengi melalui jalur  calon    perseorangan  yang  ketat.  Akibat  Undang-Undang  Pilkada    yang  tidak antisipatif  jika  dalam  suatu  Pilkada  terjadi  calon  tunggal,  maka  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  memberikan  rekomendasi  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) untuk ketiga kalinya memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  apakah  produk  hukum  pemilihan Kepala  Daerah  saat  ini  demokratis  di  Indonesia,  dan  ke  dua  bagaimana  konsep pembangunan  politik  hukum  pemilihan  Kepala  Daerah  yang  demokratis  di Indonesia.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah menggunakan  metode  Yuridis  Normatif  serta  menggunakan  Analisis  Kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh tidak demokratisnya produk hukum pemilihan Kepala Daerah  saat  ini  di  Indonesia,  dan  penulis  memberikan  masukan  tentang  konsep pembangunan  politik  hukum  pemilihan  Kepala  Daerah  yang  demokratis  di Indonesia.
Kata kunci : Politik Hukum Pemilihan Kepala Daaerah, Demokratis di Indonesia.

## ABSTRACT
The  Political  Legal  Democratic  Local  elections  in  Indonesia  today.  The  law always lags with developments in society, it also happened today happened to the role of  law  Pilkada  as  stated  in  the  constitution  No.  1  in  2015  on  the  determination  of government regulation in lieu No. 1 in 2014 of law gebrenatorial election, regents, and mayors which does not anticipate a single candidate in Pilkada and also in law No. 1 in 2015  on  amandements  to  the  law  No.  1  in  2015    on  the  determination  of  government regulation substitude bad law No. 1 in 2014 of law gebrenatorial election, regents, and mayors,  laws.  The  restriction  that  still  fortified  candidates  through  a  rigorous
independent  candidates. Cause  of  law  Pilkada  who  do  not  anticipate  if  in  a  election there  is  a  single  candidate.  The  regulatory  body  to  provide  remommendations  to  the electoral  comossion  (KPU)  for  the  third  time  extended  the  registration  period prospective  head  region.  The  formulation of  the  problem  in  this  study  is  whether  the laws  the  local  elections  of  regional  heads  and  how  the  concept  of  legal  political development  of  democratic  local  elections  in  Indonesia.  As  for  the  research  method used in this paper is using normative juridical methods and qualitative analysis. Results of research and analysis results obtained by undemocratic laws the local elections today in  Indonesia,  and  as  an  input  concept  of  legal  political  development  democratic  local elections in Indonesia.
Keywords : Political Legal Local elections, Democratic in Indones.

## A. Pendahuluan
Reformasi yang dialami Indonesia  yakni  tepatnya  pada tahun  1998  yang  ditandai  dengan tumbangnya  rezim  pemerintahan Presiden  Soeharto  yang  otoriter. Hembusan angin reformasi ini telah membawa  pengaruh  yang  cukup besar bagi bangsa Indonesia, hal ini terwujud dengan dilakukannya perubahan  yang  hampir  menyentuh semua  lini  di  Indonesia  termasuk Hukum dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Era  reformasi  memberikan sebuah harapan besar bagi
terjadinya perubahan menuju
penyelenggaraan  negara  yang  lebih demokratis, transparan, serta memiliki  akuntabilitas  tinggi  yang dapat mewujudkan good
governance dan  adanya  kebebasan berpendapat.  Melalui  reformasi  ini diharapkan dapat terciptanya sebuah produk hukum yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dilaksanakan  dalam  konfigurasi politik  yang  lebih  demokratis  dari sebelumnya.
Demokratisasi  di  Indonesia adalah  sebuah  proses  panjang  yang masih  harus  kita  lalui  dengan semua  beban  politiknya.  Bila  kita berbicara  tentang  demokrasi  secara formal  atau  prosedural,  Pemilu
secara  langsung  adalah  salah  satu lompatan besar bagi prestasi demokrasi Indonesia. Namun ketika kita  berbicara  tentang  demokrasi substansial,  banyak  pertanyaan  dan permasalahan  yang  masih  harus kita jawab bersama.
Kontroversi  mulai  menguak ketika muncul RUU Pilkada hingga disahkannya  Undang-Undang  No. 22  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota  ( selanjutnya  disebut  UU  Pilkada) yang bertujuan
untuk mengembalikan  pemilihan  Kepala Daerah  tidak  langsung  melalui wakil rakyat di DPRD. Beban biaya dan  celah  korupsi  yang  disebutkan di  paragraf  sebelumnya  banyak digunakan oleh pihak yang mendukung  dan    sebagai  argumen untuk  meloloskan  UU  Pilkada  ini. Tetapi di sisi yang berlawanan, UU Pilkada ini dianggap akan membuat demokrasi Indonesia mundur
kembali  setelah  mencapai  prestasi adanya pemilihan secara langsung. Banyak yang mulai
berspekulasi  akan  latar  belakang dari  dirumuskannya  UU  Pilkada ini.  Muatan  politis  atas  perumusan Pilkada  ini  menjadi  kental  ketika para  pendukungnya  banyak  yang berasal  dari  kubu  koalisi  Merah
Putih,  seperti  halnya  Gerindra  dan PAN,  yang  merupakan  pihak  yang kalah  dalam  pertarungan  Pilpres 2014  yang  baru  saja  kita  lewati. Adapun  yang  menolak  adanya  UU Pilkada  ini  dikomandoi  oleh  PDIP yang merupakan pemenang pemilu. Isu  perlawanan  terhadap  RUU  ini semakin  memanas  ketika  Basuki Tjahaya  Purnama,  Plt  Gubernur DKI  Jakarta,  menyatakan  mundur dari  Gerindra  yang  menjadi  partai pendukung  UU  Pilkada  tersebut. Bersamaan  dengan  itu  perlawanan dari  kepala-Kepala  Daerah  mulai dari  Bupati,  Walikota,  hingga Gubernur  daerah  lainnya  mulai turut andil melakukan protes.
Hukum sejatinya harus dibuat  secara  demokratis  yaitu dibuat  secara  sadar,  sistematis,  dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  yang  semakin  maju, sejahtera,  aman,  dan  tenteram  di dalam bingkai dan landasan hukum yang  adil  dan  pasti 1 .  Hal  ini merupakan  upaya  bukan  untuk mencapai  tujuan  kelompok  tertentu
1 Jimly  Asshiddiqie,    1998. Agenda Pembangunan  Hukum  Nasional  Di    Abad Globalisai. PT Balai Pustaka,  Jakarta,  hal.
melainkan  untuk  mencapai  tujuan negara  sebagaimana  yang  tercakup dalam  alinea  keempat  UUD  1945, yaitu  melindungi  segenap  bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial 2 .
Ditolak  atau  diterimanya Perppu  Pilkada  oleh  DPR  tentu masih  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor  seperti  permainan  elite-elite partai  di  dalam  DPRD 3 dan pragmatisme  partai-partai  politik. Kebenaran  dalam  niatan  politis untuk memperjuangkan rakyat tersebut  pun  akan  sulit  untuk dibuktikan  karena  satu  hal  yang pasti  adalah  produk  hukum  baik
UU Pilkada maupun Perppu Pilkada tersebut tidak mencerminkan hukum yang demokratis karena sama-sama kental dengan muatan politis pragmatis  yang  mana  tujuannya demi  kepentingan  kelompok/elit tertentu saja.
2 Loc.cit
3 B.N Marbun,  2006, DPRD: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 223
Berdasarkan  uraian  tersebut di  atas  maka  Penulis  tertarik  untuk meneliti dengan judul “Membangun Politik Hukum
Pemilihan  Kepala  Daerah  yang Demokratis  di Indonesia”.
B. Perumusan Masalah
Dari  uraian  latar  berlakang di  atas,  maka  rumusah  masalah pada penelitian ini adalah:
1. Apakah produk hukum pemilihan  Kepala  Daerah saat  ini  telah  demokratis  di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pembangunan  politik  hukum pemilihan  Kepala  Daerah yang demokratis di Indonesia?
B. Pembahasan
1. Tinjauan Umum Mengenai Politik Hukum
1.1.  Pengertian Politik Hukum
Pengertian  “politik  hukum”
sering sekali menimbulkan kebingungan, disebabkan kesan yang  timbul  dari  adanya  perkataan politik  di  depan  hukum  tersebut. Undang-undang sebagai bagian yang  membentuk  hukum,  kerap dipersoalkan, apakah dia merupakan produk hukum atau produk politik.
Politik  sendiri,  sering dipahami sebagai proses
pembentukan kekuasaan di masyarakat  yang  mengambil bentuk dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik  juga  dikatakan  sebagai satu  seni  dan  ilmu  untuk meraih  kekuasaan  baik  secara konstitusional maupun inkonstitusional. Dalam definisi yang beragam, dikatakan  juga  bahwa  politik
adalah  segala  sesuatu  tentang proses perumusan dan pelaksanaan  kebijakan  publik. Politik hukum merupakan
terjemahan dari istilah
rechtspolitiek.
1.2.  Ruang lingkup Politik Hukum
Ruang  lingkup  kajian politik  hukum  meliputi  aspek yang  luas,  akan  tetapi  dalam kesempatan  ini  pembicaraan terbatas pada beberapa wilayah tertentu, sesuai dengan maksud dan tujuan yang dapat
dipahami  dari  segi  pengguna instrumen ini. Satjipto Rahardjo menguraikan beberapa pertanyaan yang
timbul  dalam  studi  politik
hukum yang meliputi
pertanyaan tentang 4 :
a. Tujuan  apa  yang  hendak dicapai  dengan  sistem hukum yang ada;
b. Cara-cara apa yang paling baik untuk mencapai tujuan negara;
c. Kapan  waktunya  hukum dirubah  dan  bagaimana perubahan  itu  sebaiknya dilakukan; dan
d. Dapatkah dirumuskan suatu  pola  yang  mapan dalam  proses  pemilihan tujuan  dan  cara  untuk mencapai tujuan tersebut.

## 1.3 Peranan Politik Hukum
Keadaan dan kenyataan hukum  dewasa  ini  sangat memprihatinkan karena peraturan  perundang-undangan hanya  menjadi  lalu  lintas peraturan,  tidak  menyentuh persoalan pokoknya, tetapi berkembang, dan menjalar dengan aspirasi dan interpretasi yang tidak sampai pada kebenaran, keadilan dan kejujuran.  Fungsi  hukum  tidak bermakna  lagi,  karena  adanya
4 Satjipto  Rahardjo,200, Ilmu  Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.35.
kebebasan  tafsiran  tanpa  batas yang  dimotori  oleh  kekuatan politik  yang  dikemas  dengan tujuan tertentu.
Hukum  hanya  menjadi sandaran politik untuk mencapai tujuan, padahal politik sulit ditemukan arahnya.  Politik  berdimensi multi  tujuan,  bergeser  sesuai dengan garis partai yang mampu menerobos hukum dari sudut  manapun  asal  sampai pada  tujuan  dan  target  yang
dikehendaki
(mewujudkan
tujuan Negara) 5 .
Organski  berpendapat bahwa  suatu  bangsa  modern sekarang  ini  telah  menempuh pembangunan melalui tiga tingkat  yaitu,  politik  unifikasi, politik industrialisasi, dan politik  negara  kesejahteraan. Pada  tingkat  unifikasi,  politik hukumnya  adalah  bagaimana mencapai integrasi politik untuk  menciptakan  persatuan dan  kesatuan  nasional.  Pada tingkat kedua
yaitu indutrialisasi,  pada  tingkat  ini
politik  hukum  yang  digunakan
5 C.F.G.  Sunaryati  Hartono.  1991.
Politik  Hukum  Manuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional. Alumni. Bandung. hal. 1.
mengacu pada perjuangan untuk  pembangunan  ekonomi dan modernisasi politik.
Sedangkan pada tingkat negara kesejahteraan,  politik  hukum yang  digunakan  mengacu  pada pekerjaan  utama  negara  untuk melidungi  rakyat  dari  sisi negatif industrialisasi, mengoreksi kesalahan- kesalahan  yang  terjadi  pada tahap-tahap sebelumnya.
Langkah-langkah ini lebih menekankan  pada  terciptanya kesejahteraan rakyat. 6
Indonesia saat  sekarang ini  juga  ingin  mencapai  tiga tahap  tersebut  dalam  waktu bersamaan.  Dari  sudut  hukum tidak kurang dari 242  Undang- Undang, 11 Perpu, 608 Peraturan  Pemerintah,  1003
Keputusan  Presiden  dan  82 Instruksi  Presiden  lahir  sejak reformasi  1998  di  bidang politik,  ekonomi,  dan  sosial. Lahirnya  peraturan  perundang- undangan  ini  bertujuan  untuk menyatukan  Negara  Kesatuan
6 MD  Mahfud  Moh.,  Kontribusi Pemikiran  Untuk  50  Tahun;  Restropeksi Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana FH UII dan UII Press,Yogyakarta,
2007,   hal. 64-65.
Republik  Indonesia,  mengatasi krisis ekonomi dan mengembangkan  kesejahteraan sosial sekaligus. 7
Jikalau  politik  hukum dilihat  sebagai  proses  pilihan keputusan  untuk  membentuk kebijakan dalam mencapai tujuan negara yang telah
ditentukan,  maka  jelas  pilihan kebijakan demikian akan
dipengaruhi oleh berbagai konteks yang meliputinya seperti kekuasaan politik, legitimasi, sistem
ketatanegaraan, ekonomi,
sosial dan budaya.
2. Tinjauan  Umum  Mengenai  Dasar dan Tujuan Negara
2.1 Dasar Negara
Memahami dasar
negara dalam konteks sekarang ini,  kita  tentu  harus  kembali mencerna pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam  rapat- rapat  Badan  Penyelidik  Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).  Dengan  memahami proses terbentuknya kesepakatan yang dicapai
7 Ibid .,hal.68 14.
tentang dasar negara yang akan dibentuk  pada  tahun  1945 tersebut dengan segala
pergulatan  pemikirannya,  kita akan  lebih  mampu  menghayati perkembangan  yang  kita  alami sekarang, Sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup serta pedoman
bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, juga dasar negara, Pancasila menjadi sumber  dari  segala  sumber politik  hukum  dan  cita-cita hukum ( rechtsidee ) yang termuat  dalam  norma  dasar Negara
( Staasfundamentalnorm ) dan menjadi  moralitas  konstitusi serta yang akan mendasari arah pembentukan  hukum  semua peraturan  perundang-undangan yang diciptakan sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar  1945.  Hukum  berfungsi sebagai pelindungan
kepentingan manusia, agar kepentingan manusia
terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan
hukum  dapat  berlangsung  adil, tertib, dan damai. 8 Hukum yang telah
dilanggar harus ditegakkan melalui  penegakkan  hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap  tindakan  sewenang- wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena
dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tenang,  tertib,  dan  damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam hukum. Hukum adalah  untuk  manusia  maka, pelaksanaan hukum dilaksanakan untuk tidak
menimbulkan keresahan di dalam  masyarakat.  Masyarakat
yang  mendapatkan  perlakuan yang baik, benar akan mewujudkan keadaan yang tata
tentrem  raharja.  Hukum  dapat melindungi  hak  dan  kewajiban
setiap individu dalam kenyataan  yang  senyatanya,
8 Soejadi,  2003,  Reflek si  Mengenai
Hukum  Dan  Keadilan,  Aktualisasinya  Di
Indonesia, UniversitasGadjah
Mada,
Yogyakarta, hal. 8.
dengan  perlindungan  hukum yang kokoh akan terwujud.

## 2.2.Tujuan Negara
Di  Indonesia  rumusan tujuan  negara  tercantum  dalam Pembukaan  UUD  1945  Alinea Keempat. Namun, dalam kenyataannya  menurut  Prof. Muchsan, pemerintah Indonesia sampai sekarang belum sepenuhnya
menjalankan  tujuan  Negara.
Oleh  karena  itu  menyebutkan empat  (4)  tujuan  Negara  yang belum  sepenuhnya  dijalankan berdasarkan
rumusan
Pembukaan  UUD  1945  Alinea Keempat 9 ,  yaitu Protectional Goal (Tujuan  Perlindungan) yaitu “...melindungi  segenap bangsa Indonesia…”, dari segi hukum  yaitu  pemenuhan  hak, terdiri  dari  tiga  (3)  pemenuhan hak subyek (orang):
a) Hak  Asasi  Manusia  (hak tertinggi);
b) Hak  regularity  (biasa); seperti  :  hak  milik,  hak mendapatkan  pelayanan yang baik; dan
9 Muchsan, 2011, Politik Hukum , Magister Hukum Kenegaraan, FH UGM, Yogyakarta,
c) Hak khusus ( specific right ); seperti : hak untuk
mendapatkan  gaji  dari pekerjaannya. Terhadap ketiga pemenuhan hak  tersebut  di  atas,  di Indonesia terhadap pemenuhan  hak  tertinggi belum sepenuhnya terjadi. 1. Welfare Goal (Tujuan Kesejahteraan);  “… Negara akan mensejahterahkan bangsa…” Ukuran  yang
dipakai Negara untuk mensejahterahkan bangsa,
hanya  sandang,  pangan  dan papan. Ironisnya, justru negara tidak mensejahterahkan rakyat, contohnya  :  Penggusuran tanah pemukiman untuk
pembangunan  oleh  negara tanpa ada solusi penempatan penggantinya, dengan
alasan  “untuk  kepentingan umum”;
2. Educational  Goal (Tujuan Kecerdasan)
“ …Negara akan  mencerdaskan  semua warga  Negara…” contoh  :
pendidikan di Indonesia
belum terwujud sepenuhnya;
3. Peacefullness  Goal (Tujuan Kedamaian) “ …Negara akan mewujudkan kedamaian  yang  kekal  dan abadi ..”. kalimat “kekal dan
abadi” terlihat begitu ekstrim.  Tujuan  kedamaian ini  terbagi  atas  dua  (2), yaitu :
a) Kedamaian eksternal.
contoh; kenyataannya
banyak  investor  yang kurang  merasa  nyaman di Indonesia dikarenakan adanya terorisme; b) Kedamaian intern. contoh  :  Tawuran  dan konflik sosial yang kerap terjadi di Indonesia.
Moh.  Mahfud  merinci ruang  lingkup  domain  politik hukum  secara  lebih  mengena, dan lebih tepat dengan maksud dan  tujuan  negara  Indonesia, yaitu 10 :
1. Tujuan Negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai
orientasi  politik  hukum, termasuk  penggalian  nilai
10 Moh. MD Mahfud , Op.cit . hal.16.
dan  dasar  tujuan  negara sebagai  pemandu  politik
hukum;
2. Sistem  hukum  nasional yang diperlukan untuk
mencapai  tujuan  itu,  serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya;
3. Perencanaan  dan  kerangka pikir  dalam  perumusan kebijakan hukum;
4. Isu  nasional  dan  faktor- faktor
yang
mempengaruhinya; dan
5. Pemagaran  hukum  dengan prolegnas dan judicial review, legislative review .
3. Tinjauan Umum Mengenai
Konsepsi Nilai Demokrasi.
3.1.Sejarah Perkembangan Nilai Demokrasi Di Indonesia Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk  “satu  kesatuan sebagai  bangsa “nation” dan
“membentuk  negara yang
merdeka” penuh dengan dinamika  dan  pasang  surut. Dari berbagai peristiwa perjalanan  perjuangan  tersebut ada suatu peristiwa yang perlu terus  kita  jadikan  sebagai catatan  penting,  karena  pada
saat-saat itulah sebuah
komitmen atau konsensus
bangsa diletakkan. Konsensus nasional tersebut menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan  dan  kesatuan  bangsa Indonesia  dalam  perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa penghianatan berupa pemberontakan, gerakan
separatis, coup  d’Etat ,  bahkan perjuangan  politik  yang  legal melalui Konstituante, yang
dilakukan oleh berbagai kelompok  masyarakat  untuk merubah atau mengganti konsensus tersebut dapat
diatasi.
Konsensus nasional yang  selama  ini  nilai-nilai dasarnya  menjadi  dasar  dalam penanaman,  penumbuhan,  dan pengembangan  rasa,  jiwa  dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan  pedoman  bagi  bangsa Indonesia melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita  nasionalnya,  ternyata mengalami  suatu  kemunduran (degradasi).  Degradasi  rasa, jiwa dan semangat kebangsaan.
Indikasi dari degradasi tersebut terlihat  semakin  menipisnya kesadaran dan kurang
dihayatinya tata kehidupan yang  didasarkan  pada  nilai- nilai  ideologi  Pancasila  pada hampir semua generasi bangsa.
Terkait  dengan  hal  ini, maka  segala  elemen  bangsa harus kembali  memaknai nilai- nilai kebangsaan Sehingga diharapkan  nilai-nilai  tersebut untuk  dapat  dijadikan  sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Nilai-nilai  Kebangsaan  yang terkandung  dalam  pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 11 1. Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa  kedaulatan  berada ditangan  rakyat,  setiap warga  negara  memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap  penyelenggaran pemerintahan;
11
http://www.jimlyschool.com/read/analisis/261/k onsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan- ketaatan- hukum-dalam-meningkatkan-
pemahaman-nilainilai-konstitusi/ . Diunduh pada hari Jumat 14 Nopember   2014
2. Nilai kesamaan
derajat, setiap warga
negara memiliki hak, kewajiban dan
kedudukan  yang  sama  di depan hukum; dan
Nilai  ketaatan  hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati  setiap  hukum dan peraturan yang
belaku.
3.2.  Perwujudan  Nilai  Demokrasi
Melalui Pemilihan Umum Langsung.
Proses  reformasi  yang
bergulir pada penghujung tahun  1998,  pada  hakekatnya merupakan proses demokratisasi  yang  dilakukan bangsa Indonesia secara gradual, berkesinambungan dan sistematis serta
menyeluruh.  Proses  ini  akan merupakan “ on going  process ” mengingat  agendanya  yang berlanjut  di  samping  interaksi pelbagai fenomena sosial politik  yang  harus  dihadapi karena  lingkungan  strategis yang  berubah  dengan  cepat, baik  yang  bersifat  nasional, regional maupun internasional.
Bangsa  Indonesia  telah sepakat untuk melakukan meminjam  istilah  BJ  Habibie-
“evolusi yang dipercepat”
( accelerated  evolution )  dengan membangun  sistem  demokrasi yang  sehat  atas  dasar  evaluasi dan introspeksi terhadap
pelbagai sistem demokrasi
yang  pernah  diterapkan  di
Indonesia  yang  dinilai  ternyata gagal,  yaitu  demokrasi  liberal pada  awal  kemerdekaan  yang
tidak menjamin stabilitas
pemerintahan, demokrasi
terpimpin  pada  era  orde  lama dan demokrasi Pancasila di era orde  baru  yang  menghasilkan pemerintahan yang otoriter.
Dalam  proses  tersebut
pelbagai indeks demokrasi ditegaskan pengaturannya,
seperti  pemantaban  kehidupan
konstitusionalisme, promosi dan perlindungan
HAM,
kekuasaan  kehakiman  yang
merdeka, otonomi daerah,
pemilihan  umum  yang  jujur dan  adil  secara  langsung  baik pemilu legislatif, DPD,
Presiden/wakil  Presiden  serta
Pilkada,  pemisahan  Polri  dari
TNI,  “ civilian  control  to  the military ”
perkembangan
masyarakat  madani,  kebebasan mass media, pemerintahan yang  terbuka,  akuntabel  dan responsif dan sebagainya dalam  waktu yang  relatif sangat cepat. Sejak  Tahun  1998 kita telah berusaha untuk membangun dan mengimplementasi sistem
demokrasi  tersebut  atas  dasar serangkaian  nilai-nilai  yang diyakini  secara  akademis  dan empiris sebagai “ core values of democracy ”  sebagaimana  yang berlaku  di  Negara  maju  dan memperoleh  pengakuan  dari PBB. Nilai-nilai dasar
tersebut 12 adalah:
1. Prinsip pemerintahan berdasar  konstitusi  (baru) yang menjamin checks and balances yang sehat;
2. Pemilihan umum yang demokratis  ( free  and  fair ), yang  pada  akhirnya  telah mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat;
12 http://www.jimlyschool.com/read/analisis/261/k onsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan- ketaatan- hukum-dalam-meningkatkan-
pemahaman-nilainilai-konstitusi/ . Diunduh pada hari Jumat 14 Nopember   2014.
3. Desentralisasi kekuasan dan  tanggung  jawab  atas dasar sistem otonomi daerah untuk lebih mendekatkan  rakyat  pada pengambilan keputusan;
4. Sistem pembuatan undang- undang  yang  demokratis, aspiratif dan terbuka prosesnya;
5. Sistem peradilan yang independen,  yang  bebas dari tekanan atau pengaruh
dari  manapun  datangnya; dan 6. Pembatasan kekuasaan
kepresidenan  atas  dasar
konstitusi.
Peran  media  yang  bebas sebagai  sarana  kontrol sosial
Mengapa  ada  dua  istilah
“dipilih  melalui  Pemilu”  dan  “dipilih secara  demokratis”.   Apakah pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) secara demokratis merupakan
bagian  Pemilu? Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah secara materiil, Pilkada adalah kegiatan Pemilu karena mekanisme dan tata cara mengadopsi Pemilu   seperti
yang  diatur  dalam  undang-undang
Pemilu (waktu itu UU  No.  12/2003 tentang
Pemilu  dan  UU  No.
23/2003  tentang  Pilpres).  Tetapi  secara formil  Pilkada  berdasarkan  UU  No. 32/2004  bukan  Pemilu  sebagaimana dimaksud pelembagaan Pemilu dalam UUD 1945 karena menempatkan
Pilkada bagian dari kegiatan pemerintah dengan  menugaskan  pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah  (KPUD)  tanpa keterlibatan atau peran serta   KPU. Padahal  KPUD  adalah jajaran vertikal  KPU.  Dengan  pengaturan seperti itu Pilkada  bukan  termasuk kategori Pemilu karena tidak diselenggarakan oleh KPU   yang
memiliki sifat nasional seperti
dimaksud  UUD  1945,  namun
tata cara dan   mekanismenya mengadopsi Pemilu   legislatif dan Pilpres. Akibat dari tumpang
tindihnya pengaturan seperti ini,
pengaturan Pilkada   dalam
UU No. 32/2004 menjadikan Indonesia tidak memiliki standar
Pemilu yang   bersifat nasional dan  selanjutnya  gagal  melembagakan sistem Pemilu  sebagaimana dimaksud UUD 1945. Kerumitan ini diselesaikan dengan   keputusan MK yang tidak lagi menempatkan
KPUD  bertanggung  jawab  kepada
DPRD,  dan  UU  No.  22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu (kini diubah menjadi UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu) yang menempatkan Pilkada sebagai bagian dari Pemilu.
Penggunaan  istilah  “dipilih secara  demokratis”  menimbulkan  multi tafsir.  Di dalam  ilmu  perundang- undangan  dan  ilmu  HTN  ada  yang dinamakan tafsir hukum apabila teks  sebuah  peraturan  menimbulkan multi  tafsir,  maka  dapat  dilakukan penafsiran hukum, antara lain gramatikal, sistemik, dan historis. Kalau dilihat dari sisi gramatikal,istilah
demokratis
membingungkan mekanisme apa yang   diterapkan.
Demokratis hanya
sebuah  proses,  tetapi  siapa  yang memilih ini menjadi   persoalan. Sistemik adalah menafsir dengan logika
konstruksi misalnya asas-asasnya
dan konsistensi dengan
pengaturan  yang lain. Dari sisi sistemik ini, dalam pasal yang  sama dan
amandemen  tahun  yang  sama  mengapa dirumuskan  DPRD  dipilih  melalui
Pemilu sedangkan Kepala
Daerah dipilih secara demokratis.
Sedangkan pada amandemen berikutnya  Presiden  dipilih  secara langsung.  Dalam  sistem  pelembagaan
Pemilu seharusnya ada konsistensi  pemilihan.  Oleh  sebab  itu dari sisi sistemik Kepala Daerah mestinya ditafsir dipilih melalui Pemilu langsung.  Saat  itu  tidak  langsung
dirumuskan dipilih melalui Pemilu  langsung  karena  belum  tahu apakah nantinya Presiden akan dipilih  langsung,  dan  juga  memberi keluwesan karena ada
Kepala Daerah yang tidak dipilih
berdasarkan
undang-undang
keistimewaan, yaitu   Yogyakarta.  Dari segi  historis,  yaitu  melihat  dari  sejarah perumusan atau pembentukan ketentuan  itu.  Dari  risalah  sidang  dapat diketahui maksud
perumusan demokratis.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Berdasarkan  hasil  peneltian  ini menunjukan  bahwa  sejak  lahir,
hukum Pemilukada yaitu Undang-Undang Nomor 1
tahun 2015 dan Undang- Undang  Nomor  8  tahun  2015 sudah  tidak  demokratis  karena proses penerbitan Undang- Undang  Pemilukada  ini  bukan karena dasar kepentingan
bangsa,  persatuan  dan  kesatuan bangsa melainkan sangat kental dengan  muatan  politik  rivalitas yaitu  terjadi  ketika    ambisi kalangan  elit  partai,  yang  kalah dalam  pertarungan  pemilihan
Presiden dengan mengembalikkannya Pemilukada  ke  DPRD  maka Koalisi Merah Putih yang kalah pada pertarungan Pemilu
Presiden  maka  akan  menjadi raja  di  daerah  karena  besarnya koalisi pada kursi DPRD. Inilah praktek vulgarisasi politik balas dendam berbalut apologi “seolah-olah” populis yang dari
kaca mata konstruksi demokrasi jelas-jelas tidak elok, tak mendidik dan menciderai mahkota kedewasaan serta nilai-nilai demokrasi di
Indonesia. Selain itu ada
bebarapa  hal  dalam  Undang- Undang Pemilikada yang dirasakan  belum  baik  sehingga nilai-nilai Pemilu yang
demokratis  pun  belum  dapat diwujudkan dengan baik yaitu:
b. Undang-Undang  Nomor  8
Tahun  2015  tidak  mengatur sanksi bagi jual beli dukungan partai politik;
c. Tidak diaturnya sanksi money politics secara khusus  dan  tegas  dalam Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2015;
d. Beratnya persayaratan calon perseorangan sehingga membuat  tertutupnya  akses bagi  calon  perseorangan dengan sendirinya telah menghilangkan  hak  politik warga    negara  yang  telah dijamin  dalam  Pasal  27 Ayat (1) dan Pasal 2D Ayat
(3) UUD 1945;
e. Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 2015
tidak mengantisipasi  jika  dalam suatu  Pilkada  terjadi  calon tunggal  yang  saat  ini  terjadi pada  Pilkada  tahun  2015; dan
f. Dihapusnya Uji Publik dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 padahal  sejatinya  uji  publik bermanfaat untuk
membongkar oligarki di dalam  partai  politik.  Proses demokratisasi di dalam partai  politik  pun  akan semakin fair, sehingga mendorong  partai  politik semakin selektif, transparan,
dan akuntabel dalam
mengajukan  calon  Kepala Daerah.  Uji  publik  apabila rancang  lebih  matang  dan mendalam,  keberadaan  uji publik  memiliki  pengaruh yang cukup signifikan terhadap  proses  rekrutmen Kepala  Daerah  di  internal partai  politik  yang  selama ini  cenderung  tertutup  dan oligarkis. Hanya kader- kader yang memiliki sumber daya ekonomi serta kedekatan dengan elit partai politik saja yang bisa
dicalonkan  sebagai  Kepala
Daerah  tanpa  memikirkan aspek kapabilitas dan integritas.
2. Isu  terbesar  dalam  dampak negatif  pilkada  adalah  konflik horisontal  yang  terjadi  dalam masyarakat,  terjadi  kerusuhan
antara sesama saudara masyarakat. Hal ini tentu dapat memicu perpecahan dan
merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu konsep
pembangunan  politik  hukum pemilihan  Kepala Daerah  yang demokratis di Indonesia
sehingga dapat terlaksana
secara demokratis adalah hukum  Pilkada  ke  depannya yang  ditawarkan  oleh  penulis antara lain:
a. sejatinya  politik  hukum
Pilkada lahir untuk
merajut  integritas  suatu bangsa dalam kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme harus mengedepankan sikap nasionalisme sehingga
tidak  terjadi  perpecahan diantara  etnis  yang  ada, kalau  hal  ini  terjadi  maka harmonisasi  antar  etnis dapat terwujud konflik pun dapat dihindari;
b. Politik hukum Pilkada
harus  menjadi  bangunan demokrasi yang  kokoh yang menghantarkan masyarakat  yang  terdiri dari  beragam  etnik  dan kepentingan menuju kesejahteraan dalam persamaan hak serta kewajiban.  Selain  itu  agar dapat diterima oleh masyarakat  maka  perlu ditingkatkan tingkat pendidikan  yang  adalah faktor yang sangat dominan dalam
mendorong masyarakat untuk  berubah,  baik  itu menyangkut masalah politik,  ekonomi,  sosial budaya. Semua itu ditentukan  oleh  tingkat kesadaran  hukum  ataukah kesadaran  politik,  semua ini  hanya  terjadi  kalau pemerintah berupaya melakukan sosialisasi tentang manfaat dilaksanakan sistem pemilihan  Kepala  Daerah secara langsung pada masyarakat.  Dengan  cara
ini sebuah perubahan dapat diterima oleh
masyakat  sebagai  suatu kebutuhan atau sistem yang baik untuk digunakan
dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia; c. Sistem  Pemilihan  Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor  8  tahun  2015 tentang  Pilkada  ini  pun janganlah  dilihat  sebagai bangunan  final,  melainkan yang  secara  terus  menerus dibangun  untuk  mencapai tujuan nasional atau tujuan
negara  yaitu  kesejahteraan rakyat Indonesia;
d. Untuk  mencapai  tujuan negara  maka  calon  Kepala
Daerahnya pun harus memiliki kemampuan
yang baik yaitu intelektual,
sprititual, berintegirtas, mempunyai track  record yang  baik  yang  mana semuanta  harus  disaring secara  ketat  mulai  dari  uji publik; dan
e. Konsep uji publik lagi-lagi kita  harus  sadar  betul bahwa keberadaan uji publik dalam tahapan Pilkada  ini  bukan  hanya suatu  formalitas  belaka. Untuk  itu,  hasil  uji  publik tetap harus memiliki dampak yang jelas terhadap pencalonan
Kepala  Daerah  yang  akan diusung oleh partai politik. Hanya calon yang lulus uji publik saja yang
dinyatakan  layak  untuk mewakili partai.

## 2. Saran
1. Bagi  pemerintah  maupun  DPR agar kedepannya dapat melakukan revisi Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  2015 khususnya  mengenai  antisipasi calon  tunggal  dan  pengaturan secara khusus mengenai money
politics;
2. Bagi  pemerintah  maupun  DPR serta  para stake  holder agar
dapat  menilai  kembali  manfaat uji  publik  bagi  calon  Kepala Daerah  karena  tujuan  dari Pilkada  sendiri  adalah  untuk menciptakan  pemimpian  yang dapat mensejahterakan rakyatnya;
3. Bagi  KPU,  KPUD,  dibantu
POLRI,  dan  NGO,  agar  lebih aktif  melakukan  sosialisasi,
pendidikan politik bagi masyarakat,  mengenai  manfaat Pilkada secara langsung namun tidak perlu sampai menimbulkan konflik atau perpecahan di dalam
masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimly  Asshiddiqie,    1998. Agenda Pembangunan  Hukum  Nasional  Di Abad Globalisai. PT Balai   Pustaka,
Jakarta,
1 B.N  Marbun,    2006, DPRD: Pertumbuhan  dan  Cara  Kerjanya , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
Satjipto  Rahardjo,200, Ilmu  Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung,
C.F.G. Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum  Manuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional. Alumni. Bandung.
MD Mahfud Moh., Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun; Restropeksi Terhadap Masalah Hukum Dan
Kenegaraan, Cetakan Pertama, Program
Pascasarjana FH UII dan UII Press,Yogyakarta, 2007,
Soejadi,  2003,  Reflek si  Mengenai Hukum  Dan  Keadilan,  Aktualisasinya Di  Indonesia, UniversitasGadjah  Mada, Yogyakarta,
Muchsan, 2011, Politik Hukum ,
Magister Hukum Kenegaraan, FH UGM, Yogyakarta,
http://www.jimlyschool.com/read/analis is/261/konsepsi-nilai-demokratis- kebersamaan-dan-ketaatan-  hukum- dalam-meningkatkan-pemahaman- nilainilai-konstitusi/ . Diunduh pada hari Jumat 14 Nopember 2014