## PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

## M. Zahari MS

## Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

## ABSTRACT
Acceptance  of  local  revenue  (PAD)  is  an  important  revenue  source  for  the implementation  of  regional  autonomy.  Excavation  potential  local  taxes  and  local retribution optimally will be able to make a significant contribution to the increase in revenue  from  PAD  in  Sarolangun  district.  The  purpose  of  this  study  to  determine  the potential  of  local  tax  revenues  and  levies  as  well  as  its  effect  on  PAD  Sarolangun district. This research was conducted at the Department of PPKAD Sarolangun district. The  research  method  used  descriptive  qualitative  method  and  multiple  linear regression.
The results showed that the potency of taxes and local retribution still low and needs  to  be  improved.  During  the  period  of  2010-2015,  the  contribution  of  local  tax revenue  to  the  PAD  an  average  of  23.1  %  one  year,  and  the  contribution  of  local retribution  revenue  an  average  of  16.01%  one  year.  Overall,  local  taxes  and  local retribution affect the PAD increase in Sarolangun district.
Keywords: acceptance of local revenue, local taxes and local retribution

## I.   PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang
Penerimaan  pemerintah  yang paling sentral adalah pajak,
sumbangan  pajak  bagi    anggaran pemerintah    sangat    besar,  sehingga
peran  pajak  begitu  sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan  pendapatan  dari  sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem  pajaknya  karena  sistem  lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan  ini  dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara  dari  sektor  pajak  agar  tidak bocor,  upaya  ini  dilakukan  agar penerimaan  negara  dari  pajak  dari tahun-tahun terus meningkat.
Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat    daerah.    Hal    ini    tidak
terlepas
dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten  atau  kota  yang  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang
keuangan    daerah      ditempuh    oleh pemerintah    pusat    agar    pemerintah daerah  mempunyai      kemampuan untuk      membiayai      pembangunan daerahnya      sesuai  dengan  prinsip daerah otonomi.
Pembiayaan daerah dahulu, berasal  dari  pemerintah  pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan  tidak  hanya  berasal  dari pusat  saja  akan  tetapi  diutamakan berasal  dari  daerahnya      sendiri, sehingga
pemerintah daerah berusaha  meningkatkan  pendapatan
asli daerah  itu    sendiri. Untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah pemerintah daerah berusaha
memperbaiki sistem pajak    daerah dan retribusi daerah.
Kabupaten  Sarolangun  yang merupakan  salah  satu  kabupaten  yang ada  di  Provinsi  Jambi  berusaha  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah terutama  yang  bersumber  dari  pajak dan
retribusi daerah. Dalam melakasanakan  pungutan  pajak  di Kabupaten  Sarolangun,  sistem  yang dilakukan dapat berupa penarik langsung  oleh  pegawai  pemerintahan dan  ada  pajak-pajak  tertentu  dimana wajib   pajak  bisa  membayar  langsung di  kantor  pelayanan  pajak  Kabupaten.
Sedangkan sistem pemungutan retribusi    daerah    menggunakan karcis. Karcis sebagai bukti
pembayaran  dari  penyediaan  jasa layanan kepada masyarakat.
Pada  tahun  2015  realisasi  PAD sebesar Rp. 90.080.356.280,-. Realisasi pajak  daerah  mencapai  sebesar  Rp. 23.852.965.251,- atau memberikan kontribusi  terhadap  penerimaan  PAD sebesar  26,47%  dan  realisasi  retribusi sebesar Rp.2.978.879.137,-
atau memberikan kontribusi terhadap
penerimaan PAD sebesar 3,30%.
Potensi-potensi  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  yang  ada  di Kabupaten Sarolangun  seharusnya  bisa dimaksimalkan  lagi  untuk  menunjang peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Sarolangun. Terutama mendorong  perekonomian  Kabupaten Sarolangun melalui pembangunan sarana  prasarana  yang  menunjang kegiatan  perekonomian  masyarakat. Dengan    adanya    pembangunan tersebut    diharapkan  perekonomian dapat    berkembang    dan    tujuan akhirnya      adalah    kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas,
maka penulis tertarik untuk mengadakan  penelitian  lebih  lanjut menyangkut  penerimaan  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  dalam  rangka peringkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan    pada    uraian dalam latar belakang, maka permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagaimana  potensi  penerimaan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah di Kabupaten Sarolangun?
2.   Bagaimana pencapaian target penerimaan  pendapatan  asli  daerah di Kabupaten Sarolangun?
3.   Apakah penerimaan  pajak  daerah dan    retribusi    daerah    pengaruh terhadap  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun? 1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui potensi penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  di  Kabupaten Sarolangun.
2.  Untuk mengetahui pencapaian target  penerimaan  pendapatan  asli daerah di Kabupaten Sarolangun 3.    Untuk  mengetahui  pengaruh penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Sarolangun.

## 1.4. Manfaat Penelitian
1.  Penelitian  ini  diharapkan  menjadi masukan  bagi  pemerintah  daerah
Kabupaten Sarolangun
dalam pengambilan  keputusan  kebijakan diwaktu akan datang.
2.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat Kabupaten Sarolangun mengetahui pentingnya membayar pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  demi
meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi masyarakat.

## 1.5. Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian adalah suatu  kesimpulan  awal  yang  masih bersifat  sementara.  Dalam  penelitian ini, diduga  pajak  daerah  dan  retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap  peningkatan  pendapatan  asli daerah. I.II   Tinjauan Pustaka 2.1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah dalam Undang-Undang  No.33  tahun  2004 tentang  Perimbangan    Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Pasal  1 adalah  hak  Pemerintah  Daerah  yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangkutan.  Pada  pasal  6  dinyatakan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli daerah Sendiri yang sah :
1.  Hasil Pajak Daerah
2.  Hasil Retribusi Daerah
3.  Hasil  Perusahaan  milik  Daerah dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4.  Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
b.  Pendapatan  berasal  dari  pemberian Pemerintah yang terdiri dari:
1.  Sumbangan dari pemerintah
2.  Sumbangan  lain  yang  diatur dengan peraturan perundangan
3.  Pendapatan lain-lain yang sah Peningkatan Pendapatan daerah dilaksanakan  melalui  langkah-langkah sebagai berikut:
a.  Intensifikasi, melalui upaya:
1.  Pendapatan dan peremajaan objek dan  subjek  pajak  dan  retribusi daerah.
2.  Mempelajari kembali pajak daerah  yang  dipangkas  guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi. 3.  Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada. 4.  Memperbaiki prasarana dan sarana  pungutan  yang  belum memadai. b.  Penggalian sumber-sumber penerimaan  baru  (ekstensifikasi). Penggalian sumber-sumber pendapatan  daerah  tersebut  harus ditekankan  agar  tidak  menimbulkan ekonomi  biaya  tinggi.  Sebab,  pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan  daerah  melalui  upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan  kegiatan  ekonomi  di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi  daerah  sehingga  potensi tersebut  dapat  dimanfaatkan  secara berkelanjutan.
c.  Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  Peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat  ini  merupakan unsur yang penting meningkat bahwa paradigma  yang  berkembang  dalam masyarakat  saat  ini  adalah  bahwa pembayaran  pajak  dan  restribusi sudah  merupakan  hak  dari  pada kewajiban masyarakat terhadap Negara,  untuk  itu  perlu  dikaji kembali  pengertian  wujud  layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

## 2.2. Pajak Daerah
Berdasarkan
Undang–Undang Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Restribusi  Daerah,  yang dimaksud  dengan  “Pajak  Daerah,  yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang
terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Seperti  halnya  dengan  pajak pada umumnya, pajak daerah
mempunyai peranan ganda yaitu :
1.  Sebagai  sumber  pendapatan  daerah (budgetary).
2.  Sebagai alat pengatur (regulatory).
Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah  daerah,  setiap  pajak  harus memenuhi  Smith’s  Canons  (Groves  : 1951,11-15), yaitu : a.  Unsur  keadilan (equity) ,  yaitu  bahwa pajak  harus  adil  baik  secara  vertical maupun  horizontal.  Adil  secara vertical artinya pajak harus
dikenakan  sedemikian  rupa  sehingga dirasakan  adil  diantara  berbagai tingkat  atau  golongan  pendapatan yang berbeda. Adil secara horizontal artinya  pajak  dikenakan  sedemikian rupa sehingga dirasakan adil diantara berbagai  sektor  yang  berbeda  pada tingkat  atau  golongan  pendapatan yang sama.
b.  Unsur  kepastian  ( certainty ),    yaitu pajak  hendaknya  dikenakan  secara jeles  pasti  dan  tegas  kepada  setiap wajib  pajak.  Hal  ini  akan  menolong pemerintah dalam membuat perkiraan mengenai rencana
pendapatan daerah yang akan datang dan  juga  akan  ada  keikhlasan  dan usaha yang sungguh-sungguh bagi si wajib pajak dalam membayar pajak.
c.  Unsur  kelayakan  ( convenience ), yaitu  bahwa  wajib  pajak  harus dengan  senang  hati  membayar  pajak kepada  pemerintah  karena  pajak yang  dibayarnya  layak  dan  tidak memberatkan para wajib pajak. Oleh karna pemerintah daerah harus menggunakan  uang  pajak  untuk
menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan masyarakat  tau  bahwa  uang  tidak diselewengkan penggunanya.
d.  Efisien  ( economy ),  artinya  pajak daerah  yang  dipungut  pemerintah daerah  jangan  sampai  menciptakan biaya  pemungutan  yang  lebih  tinggi daripada  pendapatan  pajak  yang diterima  pemerintah  daerah.  Pajak- pajak yang demikian sebaiknya tidak dipungut lagi. e.  Unsur ketetapan (adequance),
artinya  pajak  tersebut  dipungut  tepat pada  waktunya  dan  jangan  sampai memperberat  anggaran  pendapatan dan belanja  pemerintah daerah yang bersangkutan.
Jenis  pajak  daerah  menurut
Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan restribusi Daerah dan PP  Nomor  91  tahun  2010  tentang  Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan  penetapan  kepala  daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
(1) Jenis Pajak provinsi, diri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor;
c. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
(2)   Jenis  Pajak  kabupaten/kota,  terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan.
Disamping  jenis  atau  objek
pajak  daerah  seperti  yang  disebutkan diatas,  daerah  juga  diberi  keleluasaan atau  peluang  untuk  menciptakan  pajak daerah  lainnya  asal  sesuai  dengan ketentuan Undang-undang
yang berlaku.  Beberapa  kriteria  yang  harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru (Suparmoko: 2002, 59) adalah: a.  Pungutan  itu  harus  bersifat  pajak,
artinya  dapat  dipaksakan  dan  balas jasanya tidak dapat langsung ditunjuk.
b.  Objek  pajak  dan  besar  pajak  yang baru  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  umum.  Yang  dimaksud dengan  kriteria  ini  adalah  bahwa pajak  tersebut  dimaksudkan  untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar  pemerintah  dan  masyarakat dengan memperhatikan aspek
ketentraman  dan  kestabilan  politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Contohnya  :  pajak  atas  seluruh komoditi, pajak atas minuman beralkohol.
c.  Potensi  pajak  tersebut  memadai artinya  biaya  pemungutannya  tidak akan lebih besar daripada penerimaan pajak.
d.  Pajak  baru  itu  tidak  berdampak ekonomi negatif, artinya tidak menyebabkan alokasi faktor produksi yang salah dan menghambat pembangunan. Pajak tidak mengganggu  alokasi  sumber-sumber ekonomi  dan  tidak  merintangi  arus sumber  daya  ekonomi  antar  daerah maupun  kegiatan  ekspor  –  impor.
Contoh jenis pajak yang
bertentangan  dengan  kriteria  ini adalah  pajak  yang  dipungut  atas kegiatan  ekonomi  tertentu  tanpa alasan  ekonomi  atau  sosial  yang kuat,  contoh:  pajak  atas  produksi
garam;  pajak  atas  hasil  perkebunan; pajak atas produksi semen; pajak atas lalu lintas barang.
e.  Pajak  dikenakan  sedemikian  rupa dengan memperhatikan aspek keadilan (equity) dan  kemampuan membayar (ability  to  pay) si  wajib
pajak.
f.  Pajak  yang  dikenakan  akan  dapat menjaga kelestarian lingkungan.
Pajak  harus  bersifat  netral  terhadap lingkungan,  yang  berarti  bahwa pengenaan  pajak  tidak  memberikan peluang  kepada  pemerintah  daearah atau pemerintah pusat atau masyarakat  luas  untuk  merusak lingkungan. Contoh pajak atas pengambilan hasil hutan lindung.
g.  Objek  pajak  terletak  di  wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas  yang  cukup  rendah  serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Yang dimaksud mobilitas  rendah  adalah  objek  pajak sulit  untuk  dipindahkan,  misalnya pajak  hotel,  pajak  restoran.  Yang dimaksud dengan melayani masyarakat diwilayah tertentu adalah bahwa  beban  pajaknya  ditanggung oleh  masyarakat  lokal,  misalnya pajak penerangan jalan.
Sistem Pengenaan Pajak dapat berupa :
1. Pajak Progresif, yaitu sistem pengenaan  pajak  dimana  semakin tingginya  dasar  pajak  ( tax  base ) seperti  tingkat  penghasilan  pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
2.  Pajak  proporsional,  yaitu  sistem pengenaan  pajak  dimana  tarif  pajak (%)  yang  dikenakan  tetap  sama besarnya walaupun nilai objek pajaknya berbeda-beda.
3. Pajak regresif, yaitu sistem
pengenaan  pajak  dimana  walaupun
nilai atau objek pajak meningkat dan juga  jumlah  pajak  yang  dibayar  itu semakin kecil.
2.3. Retribusi Daerah
Di samping pajak daerah,
sumber  pendapatan  asli  daerah  yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada
terbentuknya pendapatan  asli  daerah  adalah  retribusi daerah.  Menurut  Undang-undang  28 Tahun  2009,  retribusi  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  dan/atau  diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Tarif  retribusi  bersifat  fleksibel sesuai  dengan  tujuan  retribusi  dan besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah masing-masing untuk  melaksanakan  atau  mengelola jenis  pelayanan  publik  di  daerahnya. Semakin efesien pengelolaan pelayanan publik  di  suatu  daerah,  maka  semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.
Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan  iuran  retribusi  itu  dianut asas manfaat (benefit prinsiples).
Dalam  asas  ini  besarnya  pungutan ditentukan  berdasarkan  manfaat  yang diterima  oleh  si  penerima  manfaat  dari pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah.  Namun  yang  menjadi persoalannya  ialah  dalam  menentukan berapa  besar  manfaat  yang  diterima oleh  orang  yang  membayar  retribusi tersebut  dan  menentukan  berapa  besar pungutan yang harus dibayarnya.
Untuk menilai manfaat harus ditempuh  melalui  beberapa  langkah (Suparmoko, 2002; 85-86), yaitu:
a.  Diidentifikasi  manfaat  fisik  yang dapat diukur besarnya
b.  Diterapkan  nilai  rupiahnya  dengan cara  menggunakan  harga  pasar,  atau harga barang pengganti, atau dengan
mengadakan
survei tentang kesediaan membayar. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan
berbagai  jenis  pungutan  itu  atas  dasar kriteria  tertentu  agar  memudahkan prinsip-prinsip  dasar  pungutan  retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas  antara  tarif  retribusi  dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## II.   METODE  PENELITIAN

## 3.1.  Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian    ini  adalah  data sekunder.    Data  skunder  diperoleh melalui studi kepustakaan yang berasal dari  berbagai  literatur  seperti  buku, jurnal, hasil penelitian maupun laporan  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  diteliti.  Adapun  sumber data  diperoleh  dari  instansi  terkait, antara lain; Dinas Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun,  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Kabupaten  Sarolangun,  dan Bappeda Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi.

## 3.2.  Metode Pengumpulan Data
Metode    pengumpulan    data dalam penelitian ini, digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang   hal-hal   yang   ada   kaitannya dengan    penelitian    dengan    jalan melihat  kembali    laporan    tertulis yang    lalu    baik      berupa    angka maupun    keterangan  (Arikunto,1998). Adapun data yang dikumpulkan berupa data time  series periode  tahun  2000  – 2015,  yang  meliputi  antara  lain:  data pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan pendapatan  asli  daerah    Kabupaten

## Sarolangun.

## 3.3.  Metode Analisis Data
Proses  analisis  data  merupakan usaha    untuk    memperoleh    jawaban permasalahan    penelitian.  Analisis  data bertujuan  menyederhanakan  data  ke dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  dibaca dan  diinterpretasikan.  Analisis  data dalam  penelitian  ini,  diawali  dengan analisis  deskriptif,  yaitu  statistik  yang dipergunakan  untuk  menganalisis  data yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya  tanpa  bermaksud  membuat kesimpulan  yang  berlaku  umum  atau generalisasi (Sugiyono, 2008:29).
Langkah berikutnya untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka data yang telah diperoleh tersebut dilakukan  pengolahan  data  melalui model  regresi  linier  berganda  dengan bantuan program SPSS versi 21.0.
Persamaan Regresi linier berganda dalam penlitian diformulasikan sebagai berikut: PAD  =  ß 0 + ß 1 PD  + ß 2 RD + e
Dim ana: PAD  =   Pendapatan Asli Daerah ßo =  Konstanta
ß 1 , ß 2 =  Koefisien regresi PD =  pajak daerah RD =   retribusi daerah e =   Error 3.4. Pengujian Hipotesis a.  Koefisien Determinasi (R-Square) Uji R 2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting  dalam  regresi,  karena  dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi,  atau  dengan  kata  lain angka  tersebut  dapat  mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi  (R 2 )  ini  mencerminkan seberapa  besar  variasi  dari  variabel terikat  Y  dapat  diterangkan  oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R 2 = 0), artinya  variasi  dari  Y  tidak  dapat diterangkan  oleh  X  sama  sekali. Sedangkan  R 2 =  1,  artinya  variasi dari  Y  secara  keseluruhan  dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila  R 2 =  1,  maka  semua  titik pengamatan  berada  tepat  pada  garis regresi.  Dengan  demikian  baik  atau buruknya  suatu  persamaan  regresi ditentukan oleh R 2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Rumus  koefisien  determinasi  (R 2 ), menurut Widarjono (2005) adalah: b 1 (  X 1 Y ) R 2 = y 2
Berdasarkan  humus  tersebut,  maka dalam penelitian ini dapat diterjemahkan menjadi :
R 2 =   Koefisien determinasi X 1 =   Variabel  pertumbuhan ekonomi b 1 =   Koefisien regresi Y  =   Variabel PAD b. Uji t Uji  t  merupakan  suatu  pengujian yang  bertujuan  mengetahui  apakah koefisien regresi satu variabel independen  signifikan  atau  tidak terhadap  variabel  dependen  dengan menganggap independen lainnya konstan (Ceteris Paribus).
Uji t  di rumuskan sebagai berikut : β1  – β1* t = t (n-k-1) se ( β1 )
Keterangan:
t =  t hitung  yang diperoleh
β 1 =  Koefisien regresi se  =  Simpangan baku n  =  Jumlah data k  = Jumlah variabel independen Nilai t  di  hitung  selanjutnya  di bandingkan dengan nilai t tabel pada derajat kebebasan (df) dengan tingkat  keyakinan  95  persen  atau taraf  signifikan  sebesar  α  =  5%
(0,05),  akan  dapat  diperoleh  hasil dengan kategori sebagai berikut:
t hitung >  t tabel ,  maka  Ho  di tolak  dan  menerima  Ha,  artinya vartiabel  independen  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. t hitung <  t tabel, maka  Ho
diterima  dan  menolak  Ha,  artinya vartiabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. c.  Uji F Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-
variabel  independen secara keseluruhan    signifikan    secara statistik    dalam  mempengaruhi variabel dependen. Maka variabel-variabel independen secara  keseluruhan  atau  secara bersama-sama  variabel  tersebut berpegaruh    terhadap    variabel dependen.    Menurut  Widarjono (2005), dalam bukunya Ekonometrika Teori dan Aplikasi, nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:
R 2 / (k – 1) F  = (1 – R 2 ) / (n – k)
Keterangan :
F =   F hitung yang diperoleh
R 2 =   Koefisien determinasi k =   Jumlah variabel independen n =   Jumlah sampel Pengujian tersebut dilakukan  dengan  membandingkan nilai  F hitung dengan    F tabel pada derajat kebebasan tertentu yaitu n-k- 1 dengan taraf nyata atau signifikan α 5 %. Kreterianya adalah:
F hitung >  F tabel ,    maka  Ho  ditolak dan Ha  diterima yang berarti  ada pengaruh yang nyata secara bersama-sama antara variabel- variabel  independen terhadap variabel dependen. F hitung <  F tabel ,    maka  Ho  diterima dan Ha ditolak yang berarti  ada pengaruh yang tidak  nyata  secara bersama-sama antara variabel- variabel independen terhadap variabel dependen.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Potensi Pajak Daerah
Potensi  pajak  daerah  di  Kabupaten Sarolangun  tergambar  dari  realisasi penerimaan  yang  dapat  dikelola  oleh Dinas  PPKAD  Kabupaten  Sarolangun, dimana  realisasi  penerimaannya  pada tiap  tahun  selalu  melebihi  target  yang telah ditetapkan yaitu rata-rata mencapai  120,47  persen  per  tahun. Gambaran  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel berikut:

## Tabel 4.1

## Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2010-2015 TAHUN Pajak Daerah Target (Rp.000) Realisasi (Rp.000) Ratio Realisasi/Target (%) Perkemb. Realisasi (%) 2010 3,490,000.00 3,670,276.14 105.17 - 2011 4,310,000.00 4,898,266.65 113.65 33.46 2012 5,050,000.00 7,185,834.56 142.29 46.70 2013 7,804,847.22 10,158,779.58 130.16 41.37 2014 9,373,000.00 11,643,860.44 124.23 14.62 2015 22,224,500.00 23,852,965.25 107.33 104.85 Rata-rata 120.47 48.20 Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Sarolangun, diolah. Tabel  4.1  menunjukkan  bahwa penerimaan pajak daerah terus
mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun,  dimana  pada  tahun  2010  jumlah penerimaan  pajak  daerah  sebesar  Rp. 3,670  miliar  dan  tahun  2015  menjadi
Rp.  23,852  miliar  atau  meningkat sebesar  20,182  persen.  Dilihat  dari
prosentase  realisasi  penerimaan  relatif befluktuasi, peningkatan tertinggi
terjadi  pada  tahun  2015  sebesar  104.85 persen  sedangkan  peningkatan  terendah terjadi  pada  tahun  2014  sebesar  14,62 persen dan rata-rata prosentase realisasi penerimaan  sebesar  48,20  persen  per tahun.
4.2. Potensi Retribusi Daerah.
Pencapaian  target  penerimaan retribusi  daerah  relatif  mengalami penurunan  pada  tiap  tahunnya  yaitu pada  tahun  2010  terealisasi  sebesar 90,29  persen  dan  pada  tahun  2013 hanya  terealisasi  sebesar  64,28persen berarti adanya penurunan dalam merealisasi  retribusi  daerah  sebesar 26,01 persen. Relatif rendahnya pencapaian  target  penerimaan  retribusi pada  tahun  2013  adalah  disebabkan terlalu  tinggi  menetapkan  target,  yang kurang memperhitungkan potensi penerimaan retribusi tersebut. Perkembangan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten
Sarolangun  selama  tahun  2010  –  2015, sebagai berikut:

## Tabel 4.2

## Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2010 – 2015 TAHUN Retribusi Daerah Target (Rp.000) Realisasi (Rp.000) Ratio Realisasi/Target (%) Perkemb. Realisasi (%) 2010 6,708,715.48 6,057,359.05 90.29 - 2011 4,976,300.00 4,686,124.49 94.17 -22.64 2012 5,126,800.00 3,715,141.85 72.47 -20.72 2013 10,411,482.00 6,692,764.95 64.28 80.15 2014 7,037,111.47 7,780,550.91 110.56 16.25 2015 3,792,321.37 2,978,879.13 78.55 -61.71 Rata-rata 85.05 (1.73)
Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Sarolangun, diolah.
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa  jumlah  penerimaan  retribuasi berfluktuasi,  dimana  pada  tahun  2010 terealiasai  sebesar  Rp.  6,057  miliar  dan tahun 2015 terjadi
penurunan penerimaan retribusi yaitu hanya
mencapai Rp. 2,978 miliar atau mengalami penurunan  rata-rata sebesar
1,73 persen per tahun.

## 4.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Penyelenggaraan  otonomi  dan pembangunan yang terarah dan berkesenambungan tentunya akan memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit jumlahnya. Kemampuan keuangan
daerah yang cukup akan dapat membuat daerah  lebih  mandiri  dalam  mengatur
dan mengurus rumah tangganya.
Dengan demikian perkembangan daerah dapat  dicerminkan  oleh  salah  satu kemampuan  daerah  dalam  kapasitasnya mengelola keuangan daerah yang bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah secara  efektif  dan  efisien.  Untuk  itu, pemerintah  daerah  akan  terus  berusaha untuk  menggali  dan  mengola  sumber- sumber  penerimaan  daerah  di  berbagai sektor, diantaranya melalui sektor pajak, retribusi,  perusahaan  milik  daerah,  dan penerimaan  lain  yang  sah.  Gambaran realisasi mengenai kemampuan keuangan  daerah  yang  bersumber  dari pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Sarolangun  dapat  disimak  pada  tabel berikut ini:

## Tabel 4.3
Perkembangan Realisasi dan Pencapaian Target PAD Kabupaten Sarolangun,
Tahun 2010-2015 TAHUN PAD Target (Rp.000) Realisasi (Rp.000) Pencapaian Target (%) Perkemb. Realisasi (%) 2010 23,683,715.48 20,475,919.59 86.46 - 2011 26,896,483.59 31,832,232.48 118.35 55.46 2012 31,453,982.00 28,007,764.67 89.04 (12.01) 2013 31,293,482.00 31,307,858.05 100.05 11.78 2014 46,532,380.78 56,310,983.39 121.01 79.86 2015 77,734,794.41 90,080,356.18 115.88 59.97 Rata-rata 105.13 39.01 Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Sarolangun, diolah. Tabel  4.3  menunjukkan  bahwa prosentase pencapaian target
berfluktuasi  dan  relatif  menunjukkan perkembangan,  prosentase  pencapaian target  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2014 yaitu  sebesar  121,01  persen  dan terendah  terjadi  pada  tahun  2010 sebesar  86,  sehingga  selama  kurun waktu  5  tahun  rata-rata  pencapaian target sebesar 105,13 persen per tahun.
Dilihat dari
perkembangan realisasi  penerimaan  PAD,  walau  pada tahun  2012  terjadi  penurunan  sebesar
12,01 perpen, secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan rata- rata sebesar 39,01 persen per tahun.

## 4.4.    Kontibusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Perkembangan  keuangan  daerah yang  masih  rendah  senantiasa  menjadi sentral  pembicaraan,  perdebatan,  dan pembahasan oleh para praktisi, perencana  strategi,  dan  akademisi.
Bukan  saja  untuk  mengungkapkan fenomena  perimbangan  keuangan  yang relatif pincang melainkan juga merupakan langkah nyata kepeduliannya  terhadap  kemampuan keuangan  daerah,  terutama  sumber- sumber  penerimaan  yang  berasal  dari
daerah sendiri (PAD). Dominasi sumber dana  dari  pemerintah  pusat  masih sangat  kentara  sehingga  amatlah  sulit bagi  daerah  untuk  mengelola  sesuai selera, kebutuhan, dan esensi pemanfaatan dana tersebut. Masalahnya kini, miskipun diakui  bahwa  UU  No.  22  dan  No.  25 tahun  1999  yang  diganti  dengan  UU
No.  34  tahun  2004  telah  mengatur tentang  adanya  kewenangan  luas  bagi pemerintah daerah untuk
menyeleggarakan  pemerintahan  daerah dan  pengelolaan  keuangan  daerah, namun  dalam  kenyataan  pada  awal pelaksanaan  otonomi  daerah  masih banyak  daerah  yang  belum  siap melaksanakan  tugas  tersebut  sehingga masih  memerlukan  bantuan  dana  dari pemerintah pusat dalam kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat.  Hal  ini  berarti  hingga  kini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih terus
berlangsung.
Kemampuan  keuangan  daerah Kabupaten Sarolangun yang berasal dari sumber  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  dalam  memperkuat  pendapatan asli  daerah  masih  relatif  kecil,  yaitu selama  5  tahun  pengamatan  ternyata
rata-rata sumbangan pajak daerahterhadap  pendapatan  asli  daerah adalah  sebesar  23,10  persen  per  tahun, dan  retribusi  daerah  sebesar  16,01 persen  per  tahun.  Untuk  lebih  jelasnya dapat disimak pada tabel berikut ini: Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Sarolangun, Tahun 2010 – 2015 TAHUN Realisasi Penerimaan (Rp.000) Ratio Pajak/PAD (%) Ratio Retribusi/ PAD (%) Pajak Daerah Retribusi Daerah PAD 2010 3,670,276.14  6,057,359.05  20,475,919.59 17.92 29.58 2011 4,898,266.65  4,686,124.49  31,832,232.48 15.39 14.72 2012 7,185,834.56  3,715,141.85  28,007,764.67 25.66 13.26 2013 10,158,779.58  6,692,764.95  31,307,858.05 32.45 21.38 2014 11,643,860.44  7,780,550.91  56,310,983.39 20.68 13.82 2015 23,852,965.25  2,978,879.13  90,080,356.18 26.48 3.31 Rata-rata 23.10 16.01 Pada tabel di atas memperlihatkan  bahwa  kemampuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam memperkuat PAD Kabupaten Sarolangun masih relatif rendah, bahkan retribusi  daerah  cenderungan  menurun yaitu pada tahun 2010 mampu menyumbang  sebesar  29,58  persen namun  pada  tahun  2015  turun  drastis menjadi  3,31 persen.
Relatif  rendahnya  kemampuan PAD dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Sarolangun,  tentunya  berdampak  pada kemandirian  daerah  untuk  membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  bagi kepentingan pelayanan masyarakat
setempat. Hal ini berarti ketergantungan
daerah  Kabupaten  Sarolangun  pada bantuan  dana  dari  Pemerintah  Pusat masih cukup tinggi.
4.5. Analisis Verifikatif
a.  Estimasi Persamaan Model
Regresi Linier Berganda
Dalam  penelitian  ini  penulis mencoba  untuk  menjelaskan  apakah pajak  daerah  dan  retribusi  daerah mempengaruhi peningkatan penerimaan
PAD di Kabupaten Sarolangun, dilakukan  pengujian  data time  series dengan  metode  regresi  linier  berganda melalui  bantuan  komputer  program SPSS versi  21 .  Berdasarkan  hasil estimasi,  maka  dapat  dilihat  pada  tabel 4.5 berikut ini:

## Tabel 4.5
Coefficients a Regresi Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5363667.118  17153195.696 .313 .775 PD 3.448 .625 .970 5.514 .012 RD .442 2.489 .031 .178 .870

## a. Dependent Variable: PAD
Hasil  olah  data  diatas  dapat    buat persamaan  regresi  linier  berganda sebagai berikut :
PAD  =  ß 0 + ß 1 PD + ß 2 DR + ePAD  = 5363667,118 + 3,448 PD + 0,442 RD + eDari   persamaan   hasil   regresi   diatas mempunyai    arti    yang    dapat disampaikan sebagai berikut:ß0
(Konstanta) = 5363667,118artinya
bahwa  pada  saat  variabel  pajak  dan retribusi  daerah  tidak  ada  atau    dalam keadaan    konstan,    maka    besarnya PAD    di    Kabupaten  Sarolangun sebesar  5363667,118 dengan  asumsi
faktor-faktor    lain    dianggap  konstan atau nol.PD (Pajak Daerah) = 3,448Artinya  apabila  terjadi  kenaikan pada  variabel  pajak  daerah  dalam  satu satuan, maka  dapat meningkatkan pendapatan  asli  daerah  sebesar  3,448 dimana  faktor  lainnya  dalam  keadaan konstan atau nol.RD (Retribusi Daerah)
= 0,442Artinya apabila terjadi kenaikan  pada  variabel  retribusi  daerah dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah sebesar  0,442  dimana  faktor  lainnya dalam keadaan konstan atau nol.
b.    Koefisien  Determinasi  R 2 Dalam analisis Determinasi (R 2 ) ini
digunakan  untuk  mengukur  variasi model  antara    variabel    bebas  dan variabel  terikat.
Tabel 4.6 Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .959 a .920 .867 9507426.38643 a. Predictors: (Constant), RD, PD b. Dependent Variable: PAD
Dari  tabel  4.6  diketahui  nilai koefisien  determinan  (R 2 )  sebesar  0,92.
Ini  berarti  bahwa  92  persen  variasi peningkatan  pendapatan  asli  daerah dapat  diterangkan  oleh  variasi  pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  dan selebihnya  sebesar  8  persen  ditentukan oleh  variasi  variabel  lain  yang  tidak dapat  diketahui  dengan  pasti.  Hal tersebut menunjukkan terjadinya variasi  antara  variabel  bebas  dengan variabel  terikat  sangat  berkaitan  karena hasil determinasinya mendekati 100 %.

## 4.4. Pengujian Hipotesis
1.   Uji t Uji  t  merupakan  pengujian  hipotesis yang  diajukan  untuk  menemukan apakah hipotesis yang diajukan diterima  atau  ditolak.
a.   Variabel Bebas (Pajak Daerah) Dari  hasil  olah  data  diketahui  t hitung sebesar 5.514 apabila tingkat  signifikan  95  %  atau    ½  α (5%)  =  2,5  %  (uji  dua  arah)  maka diperoleh  t  tabel    sebesar  4.302,
sehingga  t  hitung    >  t  tabel.
Dimana  kriteria  untuk  uji  tes  ini adalah  Ho  akan  ditolak  apabila  t hitung    >  t  tabel.  Sehingga  dapat dinyatakan  hipotesa  alternatif  (Ha)
yang  menyatakan    variabel    pajak daerah    mempunyai    pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten  Sarolangun    diterima dan hipotesa nihil   (Ho) ditolak. b.   Variabel Bebas (Retribusi Daerah)
Dari  hasil  olah  data  diketahui  t hitung  sebesar  0.178  apabila  tingkat signifikan 95 % atau  ½ ( 5% ) =
2,5 % (uji dua arah) maka  diperoleh t  tabel    sebesar  4.302,  sehingga  t hitung    <  t  tabel.  Dimana  kriteria untuk  uji  tes  ini  adalah  Ho  akan diterima  apabila  t  hitung    <  t  tabel. Sehingga  dapat  dinyatakan  hipotesa alternatif  (Ha)  yang  menyatakan variabel retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten  Sarolangun    ditolak  dan hipotesa nihil   (Ho) diterima. 2.   Uji F Uji  F  merupakan  pengujian hipotesis yang diajukan untuk
mengetahui    seberapa    jauh    varibel bebas    secara    bersama-sama    dapat mempengaruhi  variabel  terikat.  Dari olah  data  dapat  diketahui  nilai  uji  F sebesar 58,05.
Jadi  dengan  df  =  45  dan tingkat  signifikan (5%)  =  0,05 maka  diketahui  Ftabel  sebesar  3,23 sedangkan  Fhitung  sebesar  58,05 sehingga  Fhitung  >  Ftabel.  Dimana kriteria  untuk  uji  tes  ini  adalah  Ho akan  ditolak  apabila  Fhitung    > Ftabel,  dan  Ho  akan  diterima  apabila Fhitung    <  F  tabel.  Jadi  dapat disimpulkan    variabel    bebas    (pajak daerah    dan    retribusi    daerah)    secara serempak/bersama-sama mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel terikat (PAD) dapat diterima.

## IV . KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.  Kesimpulan daerah di Kabupaten Sarolangun menunjukkan  trend  yang  terus meningkat selama tahun pengamatan,  sehingga  kontribusinya terhadap  pendapatan  asli    daerah lebih  besar  dibandingkan  dengan kontribusi retribusi daerah.
2. Potensi retribusi daerah di Kabupaten Sarolangun menunjukkan trend yang berfluktuatif dan cenderung menurun sehingga kontribusinya terhadap  pendapatan  asli    daerah masih relatif  kecil. 3.  Secara  simultan  pajak  dan  retribusi daerah berpangaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah  di  Kabuapten  Sarolangun. Ini   menunjukkan bahwa   keduanya sama-sama berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah. 5.2.  Saran-saran 1.   Pajak daerah merupakan komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah,  oleh  karena  itu  pajak daerah  harus  terus  ditingkatkan. Prosentasi  kenaikan  tarif  pajak daerah  bukan  merupakan    solusi yang    tepat    untuk    meningkatkan jumlah
pendapatan karena kenaikan  tarif  pajak  daerah  akan memberatkan wajib pajak dan mematikan  sektor  ekonomi.  Jumlah pendapatan  dari  pajak      daerah dapat ditingkatkan
dengan mengawasi    penarikan    yang  lebih baik.    Contohnya  pajak  parkir, jumlah  pajak  parkir  sebetulnya sangat banyak tetapi kurang dimaksimalkan  sehingga  perolehan tidak dapat ditingkatkan.
2.  Retribusi    daerah    mempunyai
jumlah    yang    besar    akan    tetapi tingkat  pengaruh lebih    kecil dibanding  pajak  daerah.  Hal  ini dikarenakan  rumah  sakit      umum hanya      melakukan      pelaporan kepada      kantor      Kabupaten Sarolangun saja, sementara pemasukan  dan  pengeluaran  di tangani  sendiri. Ini  dilakukan  untuk meningkatkan    kualitas  pelayanan yang  menyangkut  kesehatan    yang diterima    oleh    masyarakat    dari rumah    sakit    umum.  Walaupun pengaruhnya  lebih  kecil  bukan berarti  retribusi  tidak    penting, retribusi   harus   tetap   ditingkatkan melalui penerimaan- penerimaannya karena retribusi tetap mempunyai pengaruh  terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. 3.  Pajak  dan  retribusi  daerah  secara bersama-sama  berpengaruh,  oleh
karena  itu  pajak  dan    retribusi daerah harus ditingkatkan.
Peningkatan  pajak  dan  retribusi daerah  dapat    dilakukan  dengan menambah  jumlah  petugas,  hal  ini dapat  membantu  penarikan  yang datang  langsung  kepada  wajib pajak  dengan  sistem door  to  door .
Penambahan tenaga kerja ini
dilakukan  agar  tidak  memakan waktu  yang  banyak,  mengingat jangkauan  wilayah  yang          luas. Pajak      dan      retribusi      dapat ditingkatakan   dengan memperbaiki sistem  penarikan  dan  pengelolaan, perbaikan    sistem    dan  pengelolaan diharapkan akan mampu menambah    jumlah    pajak    dan retribusi    daerah.  Perbaikan  sistem dan pengelolaan akan meminimalisir adanya korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Armida., S. Alisyahbana, 2000, Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah: Makalah disampaikan pada kongres ISEI
XIV, 21-23 April, di Makasar.
Arsyad,  Lincolin,  1999,  Pengantar Perencanaan  dan  Pembangun- an  Ekonomi  Daerah,  Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
Badan   Pusat   Statistik Provinsi   Jambi,
2014, Pendapatan    Domestik Regional Bruto (PDRB), beberapa  terbitan, BPS  Jambi. Jambi
----------, 2014, Propinsi  Jambi dalam Angka tahun 2014 , BPS Jambi. Jambi
Budiono,  1999, Teori  Pertumbuhan Ekonomi ,  Seri  Sinopsis,  Edisi 1,  Cetakan  Keempat,  BPFE, Yogyakarta.
Jhingan, M.L., 2000, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan , PT. Raja Grafindo Persada. Glasson, John, 1990. Pengenalan Perancangan  Wilayah  Konsep dan Amalan (alih  bahasa Ahris Yaakup). Dewan bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia Kualalumpur.
Peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun 2001  tentang Pajak  Daerah.
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2001  Nomor 118.
Prasetyo,  P.  Eko.  2009. Fundamental Makro  Ekonomi ,  Beta  Offset,
Yogyakarta. Sidik,  Machfud,  2000,  Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi  Fiskal  (Antara Teori dan  aplikasinya Di
Indonesia), Makalah  Dalam Seminar Nasional , Yogyakarta. -----------, 2002, Kebijakan, Implementasi, Pandangan Kedepan Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah, Makalah Dalam Seminar Nasional , Yogyakarta.
Sugiyono,  2011.  Metode Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan R&D , Alfabeta, Bandung.
Sukirno,  Sadono,    2008. Pengantar
Teori Makroekonomi , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suparmoko,  2002. Ekonomi  Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan  Daerah. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak  Daerah  dan Restribusi  Daerah. Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Lembaran  Negara  Republik
IndonesiaTahun  2004  Nomor 126.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah. Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 20014 tentang  Pemerintahan Daerah.
Widarjono,  Agus.  2005. Ekonometrika, Ekonosia, Yogyakarta.