Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK PADA JALAN TOL (E-TOLL) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Muhammad Alfian Williandanu 1 , Arikha Saputra 2
Fakultas Teknologi Informatika Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia Fakultas Hukum alvianmuhammad056@gmail.com , arikhasaputra@gmail.com

## Abstract
As  an  innovative  and  practical  means  of  payment,  electronic  money  is  expected  to  facilitate  the smooth  payment  of  mass,  fast  and  micro-economy  activities,  and  its  development  will  help  smooth transactions in public transportation such as toll roads, trains or other areas of public transportation. . Trade in mini markets, food courts or car parks. Given the importance of this role, the government carries out efficient and effective transportation operations by building toll roads that use electronic money cards (e-money) for payments. Consumers must use e-money cards for payment transactions, and this payment system also has weaknesses, namely consumers feel disadvantaged, namely they are not  entitled  to  security  in  the  event  of  loss  or  damage  to  the  e-money  card.  This  research  is  a normative legal research with a written method. Legal materials in this study include primary legal materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  legal  material  analysis technique used in this research is to use descriptive techniques followed by evaluation. The findings and conclusions of this study indicate that the use of electronic money (E-Toll) on toll roads is often problematic,  contrary  to  the  Consumer  Protection  Act  (UU  No.  8  of  1999)  which  is  of  course  very detrimental  to  consumers.  ,  Because  the  e-money  card  is  an  unregistered  card,  if  the  e-money cardholder is lost or damaged, there is no legal protection. If the card is lost or damaged, the bank is not responsible for re-issuing it. E-money cards, e-money card holders have no legal remedy for loss and damage due to a legal vacuum.
Keywords: Electronic Money, E-Money, E-Toll, Consumer Protection Act
 Alamat korespondensi:
Fakultas Teknologi Matematika, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia alvianmuhammad056@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya 1 .
Di era globalisasi yang semakin berkembang seperti saat sekarang ini, tentunya mempengaruhi kehidupan manusia  dari  berbagai sisi  kehidupan  banyak  hal  yang  berubah  dari  kehidupan manusia yang  tentunya  dipengaruhi  oleh  pesatnya  perkembangan  zaman,  dan  dalam  hal  ini  manusia  juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembangan pesat ini, termasuk salah satu diantaranya ialah kemajuan teknologi informasi
Pembayaran  menjadi  suatu  kompenen  penting  dalam  setiap  kegiatan  transaksi  perdagangan barang dan jasa. Namun semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini serta makin besarnya nilai transaksi  dan  risiko  mendorong  masyarakat  untuk  menginginkan  adanya  sistem  pembayaran yang aman dan lancar dan tentunya juga untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.
Sistem pembayaran telah berkembang pesat sejalan dengan kemajuan sistem keuangan modern dan  pesatnya  perkembangan  teknologi.  Dalam  sistem  pembayaran  ritel,  inovasi  pembayaran berlangsung  cepat,  memberikan  akses  kepada  masyarakat  terhadap  berbagai  instumen  pembayaran baru,  seperti  meluasnya  penggunaan  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM),  Kartu  Debit, mobile dan internet  banking ,  dan  bahkan  kartu  ( electronic  money )  uang  elektronik.  Uang  sebagai  alat pembayaran yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (yang selanjutnya disebut UU Mata Uang) 2
Perkembangan  sistem  pembayaran  yang  berbasis  elektronik  telah  memberikan  dampak munculnya  berbagai  inovasi  baru  dalam  sistem  pembayaran  yang  diharapkan  dapat  memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi 3 . Oleh karena itu, Bank  Indonesia  mengadaptasikan  suatu  alat  pembayaran  yang  dapat  mengakomodasikan  aspek- aspek  tersebut,  yang  dikenal  dengan  uang  elektronik.  Untuk  membantu  mengimbangi berkembangnya perekonomian nasional sekarang ini dengan permasalahan yang semakin rumit dan pelik  dengan  sistem  keuangan  yang  semakin  maju  dan  berkembang,  untuk  itulah  kebijakan  baru dalam  bidang  ekonomi  yang  berkesesuaian  dengan  bidang  keuangan 4 .  Dengan  adanya  kondisi sedemikian rupa, maka Bank sentral Indonesia yakni Bank Indonesia mengembangkan tugas dalam menetapkan  kebijakan  moneter  untuk  mengatur  sistematika  pembayaran,  yang  mana dimulai  dari dikeluarkannya metode atau sistem pembayaran elektronik ini ( e-money ). Kebijakan inilah yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  16/PRT/M/2017  tentang  Transaksi  Tol  Non  Tunai di  Jalan  Tol,  terkhusus  pada Pasal 6 ayat (2) yang secara implisit menyebutkan bahwa pada saat diterapkannya transaksi tol non tunai, maka seluruh ruas jalan tol tidak menerima lagi adanya transaksi tunai
Selain  keuntungan  tersebut,  masih  banyak  bentuk  penipuan  dan  penipuan  yang  cenderung merugikan  konsumen  dan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum  saat  melakukan  transaksi sistem  pembayaran  elektronik.  Semakin  kompleks  penggunaan  uang  elektronik  dalam  transaksi pembayaran  media  elektronik,  maka  pengguna  uang  elektronik  harus  semakin  dilindungi  oleh peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu,  diperlukan  kapasitas  aparat  penegak  hukum,  kesadaran hukum masyarakat, dan infrastruktur pendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.
Pengguna  alat  pembayaran  elektronik  yang  kita  ketahui  bersama  merupakan  buatan  dari manusia  tentunya  mempunyai  kelemahan-kelemahan  yang  mengikutinya,  beberapa  resiko  yang dapat terjadi saat menggunakan uang elektronik pada jalan tol (e-toll) yakni seperti hilangnya kartu, tidak seperti kartu ATM atau kartu kredit lainnya, kartu uang elektronik pada jalan tol ( e- toll ) tidak dapat di blokir saat terjadi kehilangan, apabila terjadi kehilangan maka hilang juga saldo yang ada di dalam kartu uang elektronik pada jalan tol (e-toll) tersebut atau tidak dapat dikembalikan saldo yang ada didalam kartu e-toll tersebut, kemudian masalah yang sering muncul dalam penggunaan kartu e- toll khususnya  pada  jalan  tol  yakni  mengenai  kerusakan  kartu  e-toll,  kerusakan  ini  sering  terjadi pada kartu uang elektronik yang berbasis chip , seperti kartu uang elektronik pada jalan tol (e-toll) , yang  menyebabkan  terjadinya  gagal  transaksi  karena  uang  elektronik  tidak  dapat  terbaca  oleh  alat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
reader di  merchant  tempat  transaksi.  Dan  dalam  hal  ini  konsumen  dirugikan  dan  tidak  dilindungi hak-haknya sebagai konsumen pemegang uang elektronik pada jalan tol (e-toll).
Dengan  adanya  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  sangat membantu  masyarakat  dalam  mencari  keadilan.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  atas  produk yang merugikan  konsumen  secara  umum  mempunyai      prinsip-prinsip      hukum,  salah  satunya  seperti prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha nya khusunya produsen barang yang memasarkan produknya tetapi dapat juga merugikan konsumennya. Dalam  hal  ini  konsumen  hanya  perlu  membuktikan  adanya  hubungan  kausalitas  antara  perbuatan pelaku  usaha  dan  kerugian  yang  dideritanya.  Dalam Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  juga  menekankan  bahwa  masalah  keamanan,  kenyamanan,  dan keselamatan  konsumen  juga  menjadi  hal  paling  utama  dalam  perlindungan  konsumen.  Barang dan/atau  jasa  yang  penggunanya  tidak  memberikan  kenyamanan,  terlebih  lagi  keamanan  atau membahayakan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan di masyarakat 5 .

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  normatif 6 Dalam penelitian Yuridis  normatif  hukum tertulis  dikaji  dari berbagai  aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan,  struktur/komposisi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan  penjelasan  pada tiap  pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.  Sehingga  dapat  kita  simpulkan  pada  penelitian  Yuridis  normatif  mempunyai  cakupan yang luas. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni degan mempelajari buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.
Dalam penelitian yuridis normatif terdapat beberapa sumber data yang digunakan antara lain data primer yang merupakan pengumpulan data dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  konsumen,  Peraturan  Bank  Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Peraturan Menteri PUPR Nomor  16/PRT/M/2017 tentang  Transaksi Tol  Non Tunai Di  Jalan  Tol dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/DASP  tentang  Uang  Elektronik  ( Electronic Money ) , data didapatkan dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:  buku-buku,  artikel-artikel,  jurnal,  hasil-hasil  penelitian,  dan  pendapat  para  ahli  hukum yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  konsumen  dan  Data  tersier  merupakan  data penunjang dari kedua data yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dalam  teknik  metode  pengumpilan  data  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah penelitian  kepustakaan (library  research) yaitu  dengan  membaca  dan  mempelajari  berbagai  macam literatur yang berkaitan dengan skripsi ini serta dokumen-dokumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  peraturan-peraturan  hukum  serta  jurnal-jurnal hukum terkait yang mendukung pembahasan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam perihal perlindungan hukum Penggunaan Uang Elektronik ( E-toll) Yang Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen  yaitu  Peranan e- money sebagai salah satu bentuk pembayaran non tunai disamping memberikan manfaat dan kemudahan bagi  pemegang  kartu  juga  memiliki  berbagai  potensi  risiko  keamanan.  Potensi  risiko  yang  dapat terjadi  dalam  pembayaran  mikro  antara  lain  adalah  risiko  pemalsuan  dan  duplikasi  kartu, modifikasi  data  atau  aplikasi e-money ,  pengubahan  message,  pencurian,  penyangkalan ( repudiation )  dan  risiko malfunction .  Dalam  rangka  meminimalisasi  risiko  yang dapat  terjadi tersebut,  Penyelenggaraan e-money harus  diatur  dalam  mewujudkan  kerangka  hukum  yang  kuat dan transparan serta mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemegang kartu Penerbit uang elektronik ( e-money ). 7 Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, yang dimana kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  dijelaskan  didalamnya  tentang  bagaimana  hak-  hak  konsumen  tepatnya  pada  pasal  4 dan  Sebelum  hak  dari  konsumen  dipenuhi,  maka  konsumen  pun  harus  melaksanakan  kewajiban
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  telah  diberikan  oleh  pelaku  usaha,  kewajiban  tersebut  juga  terdapat  pada  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 5.
Seterusnya jika pelaku usaha menolak untuk melakukan ganti rugi bisa dijabarkan pada Pasal 23  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yang  dimana  berisikan  jika  Pelaku  usaha  yang menolak  dan  tidak  mau  memberikan  tanggapan  atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  terhadap konsumen  konsumen  dapat  menggugat  terhadapa  pelaku  usaha  yang  dimana  dapat  mengajukan gugatan  ke  badan  peradilan  setempat,  Perihal  tentang  pasal  23  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  dapat  dijelaskan,  dilihat  terlebih  dahulu  dari  segi  mana  kesalahan  ini  terjadi  jika kesalahan ini terjadi pada konsumen bisa dijelaskan pada Pasal 27 Huruf d yang dimana kelalaian yang  diakibatkan  oleh  konsumen  jika  barang  yang  dibeli  karena  adanya  lalai  terhdapa konsumen seperti barang rusak atau barnag hilang Namun, apabila pengalihan tanggungjawab tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka diperbolehkan dicantumkan dalam perjanjian.
Dalam hal Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan motor penggerak produktivitas  produsen  barang  dan  penyedia  jasa  untuk  mencapai  tujuan  komersial  yang  tidak dapat  dipisahkan  dalam  praktik,  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen,  baik  material  maupun formal,  semakin  menjadi  pemikiran  yang  sangat  penting  dari  hubungannya  dengan  konsumen. Oleh  karena  itu,  konsumenlah  yang  merasakan  dampaknya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Pelaku  usaha  wajib  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  tentang  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa,  serta  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan,  karena informasi  tersebut  tidak  hanya  untuk  konsumen,  tetapi  juga  karena  ada  no  Kurangnya  informasi mengenai  pelaku,  produk  cacat  yang  sangat  merugikan  konsumen.  Menurut  pasal  7  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  pelaku  usaha  wajib  memberikan  informasi  yang  jelas  tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen, artinya segala sesuatu yang dilakukan pelaku usaha dengan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  konsumen  harus  dilakukan  oleh  konsumen  itu  sendiri. hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas tentang layanan yang diberikan oleh pelaku komersial berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Bedasarkan hal pernyataan tersebut Pengaturan hukum bagi pemilik uang elektronik sebagai alat  pembayaran  nontunai  apabila  terjadi  kerugian  akibat  kehilangan  dan  rusak  kartu  uang elektronik  berdasarkan  Peraturan  Perbankan  Indonesia  No.  20/6/PBI/2018  belum  diatur  secara optimal,  karena  hanya  dalam  kasus  kerugian E-money penerbit  hanya  dapat  dikompensasikan karena  kesalahan.  Bank  sebagai  penerbit  uang  elektronik  tidak  bertanggung  jawab atas  kerugian yang  diderita  oleh  pengguna.  Pemilik  atau  pemegang  mata  uang  elektronik bertanggung  jawab penuh  atas  segala  akibat  kerugian,  dan  pemilik  mata  uang  elektronik  tidak  dapat  memblokirnya, dapat dikatakan bahwa peraturan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen.
Jika kartu e-money hilang atau rusak Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang hialng karena kelalaian pemegang kartu, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan Bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru. Dan Saldo yang  terdapat  pada e-money bukan  merupakan  simpanan  dan  tidak  termasuk  dalam  program penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Jika  kartu  hilang  dan  rusak,  saldo  pada  kartu  akan  otomatis  hilang, sehingga  hak  konsumen atas keamanan tetap menjadi kelemahan dalam sistem pembayaran ini. Adanya kekosongan hukum dalam Pasal 43(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik Untuk Perlindungan  Konsumen,  yang  mewajibkan  penerbit  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip perlindungan  konsumen  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34(2)  huruf  b  Undang-undang tentang  perlindungan  hak  konsumen  mengatur  bahwa  jika  kartu  hilang,  tidak  ada  jaminan pengembalian,  yang  menjadi  kelemahan  penggunaan  uang  non  tunai.  Bank  Indonesia  (BI) mengatakan bank bisa mengganti dana yang hilang di kartu e-money nasabah. Namun, tidak semua kartu e-money yang hilang dapat diganti oleh bank karena memenuhi syarat tertentu. Satu-satunya kartu uang elektronik yang dapat diganti adalah yang terdaftar di bank. Sementara itu, kartu uang elektronik yang tidak terdaftar di bank tidak dapat diganti apabila kartu tersebut hilang.
Permasalahan muncul ketika konsumen harus diharuskan menggunakan kartu uang elektronik untuk  bertransaksi  dan  dalam  beberapa  kasus  kartu  uang  elektronik  yang  dimiliki  konsumen
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hilang.  Jika  kartu  hilang,  saldo  pada  kartu  akan  otomatis  hilang,  sehingga  hak  konsumen  atas keamanan tetap menjadi kelemahan dalam sistem pembayaran ini.
Maka perlindungan hukumnya tidak ditemukan bagi pemegang kartu e-money ketika hilang, yang seharunsnya dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, penerbit perlu mengatur secara jelas dan transparan tentang penyelenggaraan uang elektronik yang terkait hak dan tanggung jawab para  pihak,  khususnya  antara  konsumen  sebagai  pemegang  kartu  uang  elektronik,  pelayan  jasa jalan tol sebagai pedagang, dan bank sebagai penerbit. Penerbit berkewajiban untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yaitu pemegang uang elektronik dalam hal ini apabila terjadi kehilangan kartu e-money . Konsumen sebagai pemegang kartu uang elektronik perlu diberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan uang elektronik.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh peraturan  transaksi  uang  elektronik  dan  non-tunai  untuk  melindungi  penggunanya,  meskipun  tidak terwujud,  secara  efektif  memberikan  perlindungan  bagi  pengguna.  itu  semua.  Substansi  hukum Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik  telah  mengatur perlindungan  transaksi  nontunai  bagi  pengguna  uang  elektronik.  Struktur  hukum  yang  mengatur pengaturan  penggunaan  uang  elektronik  dalam  melakukan  transaksi  nontunai  diawasi  oleh  Bank Indonesia  dan  dengan  adanya  kekosongan  hukum,  dan  pemegang  tol  elektronik  tidak  dapat memperoleh perlindungan hukum. Tidak bertanggung jawab atas penggantian kartu atau saldo kartu. Oleh  karena  itu,  dalam  kartu  tagih  elektronik,  tidak  ada  upaya  hukum  bagi  pemegang  kartu  tagih elektronik, maka dari itu lebih baiknya pemerintah membuat ketentuan khusus untuk uang elektornik terutama dalam transaksi layanan berbasis biaya. Mengingat belum ada aturan baku penggunaan uang elektronik  di  jalan  tol  dan  jika  terjadi  kerusakan  dan  kehilangan  pada  kartu  e-  money  lebih  baik pengguna menggukan e-money yang sudah terdaftar di bank penerbit

## REFERENSI
Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), h.34 Ahmadi, Fahmi M. Dan Jaenal Arifin. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010)
Dewi, Eli Waria, Hukum Perlindungan Konsumen; (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
Djaja  Ermansjah,  Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Pustaka Timur, (Yogyakarta, 2010).
Ivan Fernandus Halawa, Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik Yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2015).
Linda  Nur  Hasanah,  Kedudukan  Hukum  Uang  Elektronik  (E-Money)  Dalam  Melakukan  Transaksi Pembayaran Non Tunai, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).
Miru,  Ahmad  dan  Sutarman  Yodo.  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo,
2011)
Sofyan  Abidin  Muhammad,  Dampak  Kebijakan  E-Money  Di  Indonesia  Sebagai  Alat  Sistem Pembayaran  Baru,  (Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri  Surabaya,  Surabaya,  2018), hlm. 3.
Soekanto, Mamudji, Penelitian hukum normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal: 16 Sunarso  Siswanto,  Hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Rineka  Cipta,  (Jakarta,  2009.)
Serfianto  R.  dkk,  Untung  Dengan  Kartu  Kredit,  Kartu  ATM-Debit,  &  Uang  Elektronik,  Visi Media, (Jakarta, 2012)
Sukarini,  Cyberlaw:  Kontrak  Elektronik  dalam  Bayang-Bayang  Pelaku  Usaha,  (Bandung:  Pustaka Sutra, 2008)
Philipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  sebuah  studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban, (Jakarta: 2007)
Priowirjanto,  Enny  Soerjati,  ‘Pengaturan  Transaksi  Elektronik  Dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia Dikaitkan  Dengan  Perlindungan  Konsumen’,  (Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.  1,  No.  2, 2014.)