## MODEL  PENGELOLAAN  DANA  DESA  MELALUI  PRINSIP  AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI DI KABUPATEN BANDUNG
Lilis Saidah Napisah dan Cecep Taufiqurachman  – STIE Ekuitas Bandung

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  akuntabilitas  publik dan  transparansi  terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Akuntabilitas  publik  dan transparansi  merupakan  independen  serta  pengelolaan  dana  desa  merupakan variable  dependen.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  deskriptif  dan verifikatif.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  data  diperoleh  dari penyebaran  kuesioner  pada  perangkat  desa  dan  masyarakat  desa.  Sampel penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh.  Metode  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  program  yang  digunakan menggunakan  SPSS  23.00.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  secara  parsial akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan transparansi  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Secara simultan  akuntabilitas  publik  dan  transparansi  berpengaruh  secara  signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan sebesar 38,3% sedangkan sisanya 61,7% dipengaruhi variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata kunci : Akuntabilitas Publik, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 37  Tahun  2007  pasal  4  ayat  7  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  pengelolaan dana  desa  yang  baik  membutuhkan  Akuntabilitas  dan  Tranparansi  agar  dapat  sesuai  dengan kebijakan yang berlaku. Diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah,  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  adalah  dengan  menyampaikan  informasi  laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan.  Laporan  Keuangan  tersebut  diharapkan  dapat dikelola  dengan  baik,  transparan,  ekonomis,  efisien,  efektif  dan  akuntabel.  Petunjuk  teknis penggunaan dana desa tahun 2018  yaitu  untuk  padat karya tunai, dimna penggunaan dana desa dapat difokuskan pada pekerjaan  yang  menyerap banyak tenaga  kerja untuk  mengurangi  angka pengangguran  di  desa.  Adapun  sasaran  utama  dari  program  Padat  Karya  Tunai  ini  adalah

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS
VOLUME 6 NO 2 JULI 2020
jrak@plb.ac.id
masyarakat  yang  masuk  kategori  menganggur,  setengah  menganggur  (bekerja  kurang  dari  35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima  Program  Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah  gizi (stunting).  Maka dari itu di perlukan pengelolaan  yang  sangat tepat agar terlaksana dengan baik.
Menurut  Setiana  dan  Yuliani  (2017:206)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  pemegang amanah/agent/kepala  desa  dan  aparatnya  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawab kepada  pihak  pemberi  amanah  (principal)  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk pertangunggjawaban  tersebut.  Menurut  Poae  dan  Saerang  (2013:29)  akuntabilitas  mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan- pilihannya dan tindakannya.
Menurut  Setiana  dan  Yuliani  (2017:206)  transaparansi  adalah  memberikan  informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya pada  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Poae  dan  Saerang  (2013:29)  transparan merupakan suatu kebebasan mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan- keputusannya.
Menurut Wisnawati,dkk (2018) Pengelolaan Dana Desa harus berdasarkan pada prinsip- prinsip  pelaksanaan  yang  transparan  dan  terbuka,  peran  aktif  masyarakat  mulai  dari  proses perencanaa,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  pemeliharaan,  pelakasanaan  kegiatan  yang  dapat  di pertanggungjawabkan  secara  admininstratif,  teknis  dan  hukum,  peningkatan  fungsi  peran lembaga  kemasyarakatan,  dan  pelestarian  kegiatan  yang  dikembangkan  secara  berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Penggunaan Dana Desa dibagi menjadi dua bagian, yaiutu untuk penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  sebesar  30%  dan  sebesar  70%  untuk  pemberdayaan masyarakat desa.
Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas khususnya masyarakat  yang berada  di daerah pedesaan. Penting  bagi aparatur Desa untuk  mengelola dana desa  sesuai  yang  akuntabel  dan  trasparan  terhadap  kebijakan  yang  berlaku  agar  tercapaikan semua  tujuan.  Dari  permasalahan  yang  ada  dan  latar  belakang  diatas  yang  dihadapi  oleh pemerintah desa  dalam pengelolaan dana desa tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  "  Model  Pengelolaan  Dana  Desa  Melalui  Prinsip  Akuntabilitas  Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung”.
.

## Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah: Untuk  mengetahui  Model  Pengelolaan  Dana  Desa,  prinsip  Akuntabilitas  Transparansi di Kabupaten  Bandung  dan  pengaruh  prinsip  Akuntabilitas  Publik  dan  Transparansi  terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung.

## Road Map Penelitian
Road  Map  penelitian  ini  mengacu  pada  Road  Map  Topik  Riset  dan  Sub  Topik  Riset  Bidang
Unggulan  STIE  Ekuitas  pada  Topik  Akuntansi  Keuangan  dan  Sub  Topik  Implementasi Akuntansi Keuangan, terlihat pada gambar dibawah ini :

## 2016                                2017                              2018                                 2019

## LANDASAN TEORI

## Akuntabilitas Publik
Menurut Bastian (2010:385) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas  Publik  adalah  kewajiban  untuk  menyampaikan  pertanggungjawaban  atau  untuk menjawab,  menerangkan  kinerja,  dan  tindakan  seseorang  atau  badan  hukum  dan  pimpinan kolektif  atau  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangna  untuk  meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”
Menurut  Mardiasmo  dalam  Yunita  dan  Chirtianingrum  (2018:  100)  adalah  sebagai berikut:  ”  Akuntabilitas  Publik  adalah  kewajiban  pemegang  kepercayaan  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan  dan  mengungkapkan  semua  kegiatan  dan  kegiatannya  yang merupakan  tanggung  jawabnya  kepada  prinsip  yang  memiliki  hak  dan  wewenang  untuk menerima pertanggungjawaban.”
Menurut  Setiana  dan  Yuliani  (2017:206)  menyatakan  bahwa  Akuntabilitas  adalah: “Akuntabilitas  adalah  kewajiban  pemegang  amanah/agent/kepala  desa  dan  aparatnya  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawab  kepada  pihak  pemberi  amanah  (principal)  yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertangunggjawaban tersebut.”
Menurut  Program  Pembangunan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  dalam  Yunita  dan Chirtianingrum (2018:101) menyebutkan bahwa prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:
1. Transparansi,  berkaitan  mengenai  kemampuan  organisasi  mengngungkapkan  fakta mengenai kinerjanya.
2. Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.
3. Dapat dikendalikan, berkaitan dengan mengenai penyelesaian tugas yang telah diberikan.
4. Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jawab atas standar kinerja yang ada.
5. Tanggapan,  berkaitan  mengenai  pemenuhan  harapan  nyata  pemangku  kepentimngan  yang harus dipenuhi organisasi.
Pengemban gan Akuntasi Keuangan Implementa si Akuntansi Keuangan Riset Dampak Implementa si Akuntansi Keuangan
Riset Tata Kelola Akuntansi Keuangan
Menurut  Yunita  dan  Chirtianingrum  (2018:101-103)  pertama,  Transparansi  merupakan bagian integral dari prinsip akuntabilitas.  Berdasarkan prinsip transparansi,  indikator desa  yang menerima dana desa telah menerapkan prinsip ini apakah organisasi yang bersangkutan mampu menyajikan  fakta  tentang  kinerjanya.  Desa  yang  menerima  Program  Dana  Desa  telah  dapat menyajikan  fakta  tentang  kinerjanya.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  laporan  realisasi  dan  laporan pertanggungjawaban tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Desa) yang telah diinformasikan kepada publik secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh publik, misalnya melalui papan buletin. Kedua, berdasarkan prinsip pertanggungjawaban, indikator desa yang  menerima  dana  desa  telah  menerapkan  prinsip  ini  adalah  apakah  organisasi  yang bersangkutan menghadapi konsekuensi dari kinerjanya.
Penyalahgunaan  manajemen  keuangan  desa  adalah  tindakan  yang  dilarang  oleh  aparat desa.  Jika  dilakukan  maka  yang  bersangkutan  dapat  dikenai  sanksi  administratif  dalam  bentuk peringatan  lisan/tertulis,  pemecatan  sementara  bahkan  dapat  dilanjutkan  dengan  pemutusan hubungan  kerja.  Selain  itu,  tindakan  tersebut  jika  memenuhi  syarat  penyalahgunaan  keuangan negara  yang  mengakibatkan  kerugian  negara,  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  korupsi sebagaimana diatur oleh UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Korupsi.  Masyarakat  dapat  membuat  laporan  atau pengaduan  kepada  Badan  Konsultasi  Desa  (BPD)  dan  Pemerintah  Desa,  mengenai  objek kegiatan  dan  estimasi  nilai  kerugian  yang  disalahgunakan.  Dalam  pelaporan  atau  pengaduan, perlu  disertai  penjelasan  konkret  tentang  obyek  kegiatan  yang  menjadi  dugaan  tindakan penyalahgunaan. Ketiga, berdasarkan prinsip pengendalian, indikator desa yang menerima dana desa  telah  menerapkan  prinsip  ini  adalah  apakah  organisasi  yang  bersangkutan  melakukan  apa yang diinginkan pihak yang ditugaskan.
Pengawasan pengelolaan keuangan pelaksanaan  program dana desa sudah  cukup  efektif karena  telah  dilakukan  pengawasan  langsung  terhadap  inspektorat  dan  BPK.  Namun  fungsi kontrol  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  belum  dikelola  dengan  baik.  Mekanisme  pengaduan masyarakat harus diserahkan secara tertulis kepada Kepala Desa.  Keempat, berdasarkan prinsip tanggung  jawab,  indikator  desa  yang  menerima  dana  desa  telah  menerapkan  prinsip  ini  adalah apakah  organisasi  yang  bersangkutan  memiliki  tanggung  jawab  atas  standar  kinerja  yang  ada. Kewajiban aparat desa dalam pertanggungjawaban laporan realisasi program dana desa meliputi laporan  pendapatan,  pengeluaran  dan  pembiayaan.  Format  pelaporan  telah  disesuaikan  dengan format  yang  ditetapkan  dalam  Permendagri  No.  113  Realisasi  APBDesa  2014.  Format  laporan pertanggungjawaban  untuk  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  telah  melampirkan  Laporan Pertanggungjawaban  tentang  Realisasi  Implementasi  APBDeskripsi  mengenai  fiskal  terkait. Kelima,  berdasarkan  prinsip  daya  tanggap,  indikator  desa  yang  menerima  dana  desa  telah menerapkan  prinsip  ini  adalah  apakah  organisasi  yang  bersangkutan  telah  memenuhi  harapan nyata  para  pemangku  kepentingan.  Sejauh  ini  belum  ada  penyimpangan  dari  pengelolaan  dana desa. Untuk pelaksanaan program dana desa, aparat desa telah berkoordinasi dengan masyarakat melalui  Dewan  Konsultasi  Desa  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  dalam  pelaksanaan program dana desa.

## Transparansi
Menurut  Nordiawan  (2009:36)  menyatakan  bahwa  definisi  dari  transparansi  adalah sebagai  berikut:  “Transparansi  adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur
kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaaatannya  pada  peraturan perundang-undang.”
Menurut Pasal 4, paragraf 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13, 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “Transparansi adalah prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  memiliki  akses  ke informasi sebanyak mungkin tentang keuangan daerah.”
Menurut  Setiana  dan  Yuliani  (2017:206)  trasparansi  adalah  memberikan  informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”
Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal- hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal  yaitu  masyarakat  luas  sehingga  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keyangan daerah. Menurut Krina  dalam  Hanifah  dan  Praptoyo  (2015:7)  mengatakan  bahwa  prinsip-  prinsip  transparansi dapat diukur melaluli sejumlah indikator berikut:
1. Mekanisme  yang  menjamin  sistem  keterbukaan  dan  standarisasi  dari  semua  proses-proses pelayanan publik;
2. Mekanisme  yang  memfasilitasi  pertanyaan-pertanyaan  publik  tentang  kebijakan  dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sector publik;
3. Mekanisme  yang  memfasilitasi  pelaporan  maupun  penyebaran  isformasi  maupun penyimpangan tindakan apparat publik di dalam kegiatan melayani.
Sedangkan  indikator-  indikator  prinsip  transparansi  menurut  Kristianten  dalam  Ultafiah (2017:25) adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan dan akses informasi  yang jelas tentang perencanaan, prosedur       pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat;
3. Keterbukaan proses pengelolaan;
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa. Beberapa  manfaat  yang  didapat  jika  transparansi  ini  dilaksanakan,  antara  lain  menurut Jamaludin (2015:6):
1. Menciptakan  horizontal  accountability  antara  pemerintah  Desa  dengan  penduduk  Desa  dan pihak-pihak lain sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa.
2. Menciptakan  hubungan  harmonis  antara  pemerintah  Desa  dengan  masyarakat  Desa  dalam mendukung  pengambilan  keputusan  yang  ekonomis  untuk  kepentingan  pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa.
3. Membandingkan  kinerja  anggaran  /  penggunaan  anggaran  dan  untuk  menilai  kondisi  dana dengan  hasil  yang  dicapai,  sehingga  berguna  untuk  menyusun  prioritas  anggaran  untuk mewujudkan program yang diprioritaskan.
4. Sebagai kontrol publik terhadap pemerintah Desa

## Pengelolaan Dana Desa
Dalam  pengelolaan  dana  Desa  menuerut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  113 tahun  2014  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  merupakan  keseliruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini:
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan Pertanggungjawaban.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Operasional Variabel Penelitian
Adapun variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel Bebas/Independent (X)
Menurut  Sekaran  (2017:79)  variabel  bebas  adalah  variabel  yang  memengaruhi  variabel terikat,  baik  secara  positif  atau  negatif.  Dalam  hubungannya  dengan  judul  yang  ditetapkan yang menjadi variabel bebas adalah Akuntabilitas dan Transparansi
2. Variabel Terikat/Dependent (Y)
Menurut  Sekaran  (2017:77)  variabel  terikat  merupakan  variabel  yang  menjadi  perhatian peneliti.  Dengan  kata  lain,  variabel  terikat  merupakan  variabel  utama  yang  menjadi  faktor yang  berlaku  dalam  investigasi.  Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengelolaan Dana Desa.

## Tabel 1 Operasional Variabel Penelitian
Variabel Definisi Variabel Indikator Skala Akuntabilas Publik (X 1 ) Akuntabilitas  Publik  adalah  kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab,  menerangkan  kinerja,  dan tindakan  seseorang  atau  badan  hukum dan  pimpinan  kolektif  atau  organisasi kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau berkewenangna untuk meminta keterangan  atau  pertanggungjawaban. Bastian (2010:385) 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2. Akuntabilitas Manajerial 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan 5. Akuntabilitas Fiansial Mardiasmo ( 2009) Ordinal Transparansi (X 2 ) Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat  untuk  mengetahui  dan memiliki  akses  ke  informasi  sebanyak mungkin tentang keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  nomor  13/PPKD/ 1. Informasi 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan Mahmudi (2015) Ordinal
Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 2006 Pengelolaan Dana Desa (Y) pengelolaan  keuangan  desa  adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan desa dan akuntabilitas keuangan. Dalam pengelolaan  dana  desa,  diperlukan untuk  mengawasi  awal  transparansi mereka  dan  untuk  memastikan  apakah pemerintah  desa  telah  melaksanakan mandat  masyarakat  dalam  penggunaan dana  desa  dan  apakah  pengelolaan dana  desa  dilakukan  oleh  pemerintah sesuai  dengan  kebutuhan  penduduk desa  atau  dalam  hal  ini  sesuai  dengan keputusan perencanaan desa dan musyawarah pembangunan (selanjutnya disebut Musrenbangdes). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No 113 tahun 2014 1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap Pelaporan 4. Tahap Pertanggungjawaban Peraturan Menteri  Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Ordinal

## PEMBAHASAN

## Kondisi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  terhadap  variabel  Pengelolaan  Dana Desa  pada  tabel  4.9  diperoleh  hasil  “sangat  tinggi”.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  jawaban responden  atas  variabel  Pengelolaan  Dana  Desa  (Y)  yang  didominasi  jawaban  “sangat  setuju” sehingga  diperoleh  total  skor  sebesar  2.542  dengan  prosentase  90,14%,  maka  diperoleh kesimpulan  bahwa  Pengelolaan  Dana  Desa  dikategorikan  “sangat  tinggi”.  Hal  ini  berarti pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Aparatur Desa dan diketahui masyarakat desa telah diterapkan  dengan  baik.  Pengelolaan  dana  desa  terdiri  dari  5  indikator  yaitu  Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban diukur dengan 12 pernyataan. Pada jawaban responden mengenai variable pengelolaan dana desa untuk yang menjawab sangat setuju sebesar 51,42% dan yang menjawab setuju sebesar 48,57%. Dapat diartikan bahwa semua desa yang ada pada Kecamatan Cimenyan memang sudah melakukan pengelolaan sesuai dengan kebikan  yang  berlaku  dengan  baik  dan  mempunyai  pemahan  mengenai  undang-undang  yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa tersebut.

## Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  dan  Transparansi  terhadap  pengelolaan  Dana  Desa  pada Desa di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
Berdasarkan  hasil  pengujian  output  regresi  uji  F  secara  simultan  pada  tabel  4.26 menunjukan  bahwa  angka  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi α = 0,05 (0,000 < 0,005). Hipotesis ke 4 yang menyatakan akuntabilitas publik dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa diterima, sehingga dapat disimpulkan
bahwa  akuntabilitas  publik  dan  transparansi  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  pengelolaan dana desa.
Dalam  analisis  deskriptif  menunjukkan  bahwa  pada  desa  di  Kecamatan  Cimenyan Kabupaten Bandung sudah menerapkan Akuntabilitas Publikn  dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan  adanya  pertanggungjawaban  setiap  tugas  dan  wewenang  dengan  mendapatkan  proporsi sebesar  89,59%.  Selain  itu  desa  di  Kecamatan  Cimenyan  Kabupaten  Bandung  menerapkan Transparansi  dengan  baik,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  keterbukaan  informasi  yang semestinya  harus  diketahui  dengan  mendapatkan  proporsi  sebesar  92,34%.  Serta  desa  di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung  pun telah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian pengelolaan yang berpedoman pada undang- undang dengan mendapatkan proporsi sebesar 90,14%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Akuntabilitas  Publik  dan  Transparansi  terhadap Pengelolaan Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa:
1. Berdasarkan hasil pembahasan akuntabilitas publik desa di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung  dari  hasil  penggujian  mendapatkan  persentase  sebesar  89,89%.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  akuntabilitas  publik  yang  ada  pada  desa  di  Kecamatan  Cimenyan Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan.
2. Berdasarkan  hasil  pembahasan  transparansi  desa  di  Kecamatan  Cimenyan  Kabupaten Bandung  mendapatkan  persentase  sebesar  85,31%.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa keterbukaan atau transparansi telah berjalan dengan sangat baik.
3. Berdasarkan  hasil  pembahasan  pengelolaan  dana  desa,  pada  desa  di  Kecamatan  Cimenyan Kabupaten  Bandung  dari  hasil  penggujian  mendapatkan  persentase  sebesar  90,14%.  Hal tersebut  menunjukan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  yang  ada  pada  desa  di  Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah berjalan dengan  sangat baik.
4. Akuntabilitas  publik  dan  trasparansi  secara  simultan  berpengaruh  positif  terhadap pengelolaan  dana  desa.  Maka  dapat  diartikan  bahwa  peningkatan  akuntabilitas  publik  dan transparansi akan meningkatkan pengelolaan dana desa secara baik.

## Saran
Saran yang diajukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan antaralain:
a. Akuntabilitas  publik  pada  desa  di  Kecamatan  Cimenyan  Kabupaten  Bandung,  berdasarkan tanggapan  responden  masih  ada  kelemahan  didalam  yang  tidak  berjalan  sesuai  dengan semestinya.  Diharapkan  perangkat  desa  dan  masyarakat  berperan  aktif  dalam  proses pertanggungjawaban.
b. Transparansi pada desa di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebaiknya, memasang billboard  atau  menyedisksn  informasi  yang  dapat  diakses  dan  dilihat  oleh  pihak  yang berkepentingan mengenai desa. Dalam melakukan pemasangan billboard atau media lainnya yang  menunjang  transparansi  lebih  baik  dilakukan  pada  tempat-tempat  yang  strategis  dan diperbanyak.
c. Pengelolaan  dana  desa  pada  Kecamatan  Cimenyan  Kabupaten  Bandung  perlu  ditingkatkan lagi,  terutama  dengan  keseuaian  pengelolaan  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri RI No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Dengan  cara  meningkatkan  akuntabilitas  publik  dan  transparansi  terhadap pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Satu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Ghozali,  I.  (2016),  Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23  (Edisi  8).
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hanifah dan Praptoyo. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes).  Jurnal  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indosesia (STIESIA) Surabaya, Vol. 4 No. 8, hal 7.
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/06/laporan-diperketat-dana- desa-di-bandung-barat-belum-disalurkan-402572 diunduh pada 28 Januari 2019 https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/15/oq0040416-ratusan-desa- di-kabupaten-bandung-belum-laporkan-penggunaan-dana-desa diunduh pada 28 Januari 2019
https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 diunduh pada 17 Februari 2019 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=6400 diunduh pada 28 Januri 2019 https://odesa.id/tag/cimenyan/ diunduh pada 21 Mei 2019
https://bandungkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/6a9ca3559cc9fea40692e1ae/kabup aten-bandung-dalam-angka-2018.html diunduh pada 28 Januari 2019 https://bandungkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/a2187515c1f0cc29eb05adca/keca matan-cimenyan-dalam-angka-2018.html diunduh pada 29 Januari 2019 https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf diunduh pada 30 September 2018
https://www. jabarekspres.com diunduh pada 05 Juli 2019
Jamaludin Y. (2016). Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Indonesia. Jurnal Fakultas FISIP Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 7 No.1, hal 5-12.
Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat.
Nurrizkiana,  dkk.  (2017).  Determinasi  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah  dan  Implikasinya  terhadap  Kepercayaan  Public-Stakeholders.  Jurnal  Akuntansi dan Investasi Universitas Mataram, NTB Vol. 18 No. 1, hal 28-47.
Nyoman,  dkk.  (2015).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Ketepatan  Waktu  dan Pengawasan  Internal  Terhadap  Kinerja  Anggaran  Berkonsep  Value  For  Money  Pada Instansi  Pemerintah  Di  Kabupaten  Buleleng.  E-Journal  Fakultas  Ekonomi  Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 3 No. 1, hal 11-12.
Mahmudi.  (2015).  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik.  Edisi  Ketiga.  Cetakan  Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Pertiwi,  D.  (2015).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Pengawasan  Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di SKPD Riau. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 2 No. 2, hal 14.
Poe dan  Saerang. (2013).  Pengaruh Akuntabilitas dan Aksibilitsnya Terhadap Trasparansi dan
Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Di  Pemerintahan  kabupaten  Kepulauan Talaud. Jurnal Accountability, Vol.2 No. 1, hal 29-34.
Sekaran, U. (2017), Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiono. (2012), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Setiana  dan  Yuliani.  (2017),  Pengaruh  Pemahaman  dan  Perangkat  Desa  Terhadap Akuntabnilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Jawa  Timur.  Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Muhamadiyah, Vol. 1 No. 2, hal 206.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Umami dan Nurodin. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan  Desa.  Jurnal  Ilmian  Ilmu  Ekonomi  Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi, Vol. 6 No. 11, hal 79.
Ultafiah,  W.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Trasparansi  Terhadap  Pengelolaan  Dana Desa  Untuk  Mewujudkan  Good  Governance  Pasa  Desa  Di  Kecamatan  Merapai  Barat, Kabupaten  Lahat.  Palembang.  Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Muhammadiayah Palembang, Vol. 1 No. 1, hal 25- 9.
Wisnawati, dkk. (20118). Pengaruh Akuntabilitas publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan  Anngeraja  kabupaten  Enrekang  Rappang.  Jurnal  STISIP  Muhammadiyah Rappang, Vol. 4 N0.2, hal 113.
Yunita  dan  Chirtianingrum.  (2018).    Measurement  of  Accountability  Management  of  Village Funds. Jurnal facultas of Economy University of Bangka Belitung, Vol. 2 No. 1, hal 100- 102.