1 rbs@staff.uns.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi April 2018, 7(1):  152-163

## PERSPEKTIF SOSIOLOGIS SISTEM DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA
RB. Soemanto 1

## Abstract
Tourism  development  requires  potential  tourism    of  the  societies  which  is the  basis  of  tourism  service  development  strategy.  Problems  arise  in  the internal  and  external  conditions  of  tourism.  The  development  of  tourism requires  the  readiness  and  quality  of  tourism  services.  The  prime  tourist service  becomes  a  prerequisite  for  tourism  success.  The  answer  to  the question of  what, why, who and how in the tourism development become the cornerstone  of  sustainable  tourism  development. The  development  strategy is  mobilizing  and  empowering  all  potential  tourism  to  support  the implementation  of tourism programs. The Government  institutions, tourism actors, and elements of the community who cooperate to implement policies and  programs  of  tourism  development  to  strengthening  the  prime  tourist services.  Because  the  quality  of  tourist  services  is  key  of    the  tourists satisfaction.

## Keywords: sociology, system, strategy, tourism development

## Abstrak
Pengembangan  pariwisata  membutuhkan    potensi  kepariwisataan  yang menjadi  dasar  strategi  pengembangan    layanan  wisata.  Permasalahan timbul pada kondisi internal  dan eksternal  kepariwisataan. Pengembangan kepariwisataan  memerlukan  kesiapan  dan  mutu  layanan  wisata.  Layanan wisata prima menjadi syarat keberhasilan pariwisata. Jawaban pertanyaan: apa,  mengapa,  siapa  dan  bagaimana  dalam  pengembangan  pariwisata menjadi  landasan  pengembangan  pariwisata  keberlanjutan..  Strategi pengembangan  itu  bersifat  menggerakkan  dan  memberdayakan  seluruh potensi  dan  menghidupi  pelaksanaan  program-program  kepariwisataan. Pemerintah,  pelaku  wisata,  dan  unsur  masyarakat  yang  bekerjasama melaksanakan kebijakan dan program pengembangan pariwisata menguatkan  layanan  wisata  prima.  Dan  kualitas  layanan  wisata  menjadi kunci bagi kepuasan wisatawan.

## Kata Kunci: sosiologi, sistem, strategi, pengembangan parisiwata

## PENDAHULUAN
Kajian  sosiologis  mengenai  pariwisata  adalah  mengamati  dan memahami  tentang  apa,  mengapa  dan  bagaimana  peran    masyarakat  dalam proses  kegiatan  kepariwisataan.  Masyarakat  dan  pariwisata  meliputi
komunitas dan kelompok-kelompok sosial yang memiliki peranan langsung dan  tidak  langsung  dalam  kepariwisataan  terutama    yang  berhubungan dengan  lingkungan  alam,  sosial,  ekonomi  dan  kultural  sebagai  objek  dan daya  tarik  serta  tujuan  wisata.  Peranan  mereka  melakukan/menjalankan layanan  wisata,  mulai  dari  dari  kelompok  penyelenggara  layanan akomodasi,  jasa  kuliner,  layanan  perjalanan  wisata,  kelompok  pemandu wisata,  kelompok  layanan  objek  dan  daya  tarik  (atraksi)  wisata,  layanan transport  wisata, kelompok penjaja cinderamata, dan organisasi  sosial serta masyarakat  di  sekitar  lingkungan  objek  dan  daya  tarik  wisata.  Termasuk dalam  kelompok layanan jasa wisata ini adalah lembaga pemerintah.
Semua  yang  disebut  di  atas  secara  ideal  bekerja  dalam  kegiatan layanan  wisata  secara  sistemik.  Fungsi  layanan  mereka  saling  mendukung dan  menguatkan  untuk  memenuhi  tingkat  kepuasan  wisatawan.  Sebab kriteria keberhasilan layanan wisata itu adalah kepuasan wisatawan.
Sisi  lain  dari  kajian  sosiologi  pariwisata  adalah  perilaku  wisatawan domestik /nusantara dan wisatawan mancanegara. Sekitar dua setengah dasa warsa  terakhir  menjelang  memasuki  abad  ke-21  timbul  fenomena kepariwisataan domestic yaitu kecenderungan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata atau berwisata.  Kecenderungan lainnya  berupa timbulnya lembaga-lembaga  kepariwisataan  domestik  yang  melayani,  mengorganisir perjalanan wisata ke luar negeri, perjalanan wisata domestic dan kunjungan wisatawan mancanegara.
Seiring  dengan  dihentikannya  kebijakan  eksport  migas,  dan dikembangkannya  eksport  non-migas;  kebijakan  pemerintah  Indonesia diarahkan  kepada  kebijakan  pengembangan  pariwisata  nasional.  Secara kongkrit  kebijakan  tersebut  terlihat  dari  diterbitkan  dan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomer  9  Tahun  1990  tentang  Kepariwisataan  yang kemudian diperbaharui.
Secara  umum  arah  kebijakan  pengembangan  pariwisata  nasional bersifat  ekonomis,  untuk  meningkatkan  devisa  Negara.  Di  dalamnya mengandung pula tujuan lain, yaitu memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan  kekayaan  objek  dan  daya  tarik  wisata.  Di  antaranya  disebut pula untuk memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan hubungan social (integrasi)  nasional  dari  keberagaman  suku  bangsa,  kelompok  social    dan daerah/geografis  maupun  meningkatkan  persahabatan  dengan  bangsa- bangsa lain.
Bidang  pariwisata  juga  merupakan  andalan  bagi  banyak  negara  di dunia,  setidaknya  di  kawasan  ASEAN  yang  kegiatan  kepariwisataanya cenderung  meningkat.  Pada  saat  yang  bersamaan  pariwisata  juga diposisikan sebagai sumber devisa baru di Negara-negara tersebut. Artinya, persaingan usaha di  bidang pariwisata wilayah regional  ini dan  juga secara global tidak terelakkan. Sumberdaya pariwisata berupa obyek dan daya tarik wisata berikut tata kelola sistem layanan pariwisata menjadi ruang interaksi segenap  pelaku  layanan  wisata,  masyarakat,  pemerintah    dan  yang  lainnya untuk menghadapi tantangan yang timbul di kawasan tersebut.
Sadar  dan  paham  akan  tantangan  tersebut,  maka  pengembangan  pariwisata nasional    membutuhkan  strategi  yang  didasarkan  pada  tersedianya  potensi
internal  kepariwisataan  Indonesia  menghadapi  tantangan  dan  menjawab persoalan pengembangan pariwisata nasional ke depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi,  Masalah dan Tantangan Pariwisata

## 1. Potensi Kepariwisataan
Potensi  pariwisata  sebagai  salah  satu  faktor    dalam  pengembangan kepariwisataan  dan  menjadi    landasan  penting  bagi  strategi  pengembangan layanan  wisata.  Layanan  wisata  dimaksudkan  sebagai  keadaan,  penyiapan bantuan  mengurusi  segala sesuatu  atau hal-hal terkait kebutuhan berwisata atau  perjalanan  wisata  bagi  seseorang    atau  sekelompok  orang  yang  akan dan sedang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata. Sekarang layanan  tersebut  ditingkatkan  kualitasnya  menjadi  layanan  prima  atau ‘excellent  services’.  Layanan  prima  dalam  kepariwisataan  oleh  Evans  dan Lindsay  (1977)  digambarkan  sebagai  layanan  wisata  yang  baik  yang  bisa dan selalu memberikan kepuasaan orang (wisatawan) yang dilayani.
Keutamaan  pengembangan  pariwisata terletak  pada  pelayanan  prima, karena  prinsip  layanan  pariwisata  adalah  menjamin  kepuasan  wisatawan. Semua bentuk dan jenis usaha jasa pariwisata mengandalkan pada kepuasan pelanggan  (wisatawan).  Upaya  mewujudkan  layanan  wisata  prima membutuhkan  dukungan  banyak  factor.  Diantaranya  berupa:  (1) pengelolaan  layanan  wisata  profesional  dan  proporsional  dilakukan    oleh seluruh komponen kepariwisataan dari berbagai bentuk, jenis dan sifat objek dan  daya  tarik  wisata.  (2)  Komunitas  layanan  wisata  dan  lembaga pemerintah  wajib  menjalankan  layanan  wisata  prima  secara  kontinyu  dan profesional.  (3)  komponen  pelaku  layanan  wisata  mampu  mengelola interaksi  social  pada  lingkup  sistem  layanan  wisata  prima.  (4)  layanan wisata  memperhatikan  minat  dan  segala  sesuatu  yang  terkait  dengan kepentingan  wisatawan,  (5)  Sifat  layanan  wisata  memperhatikan  pada metode,  bentuk  dan  sifat  komunikasi,  keterandalan  pengetahuan  tentang objek  dan  daya  tarik  wisata,  daya  responsibilitas  pelayan,  sikap  dan  cara membantu,  sikap/rasa  hormat,  kesantunan  dan  penampilan.  serta ketrampilan/keahlian  lain  yang  dibutuhkan  wisatawan.  Karena  tingkat kepuasan  wisatawan menjadi faktor  penentu  bagi  keberlanjutan
(sustainability)  usaha  mengembangkan  kepariwisataan  terutama  di  daerah dan oleh masyarakat di daerah tujuan wisata.
Menurut  Greenleaf  (1970)  dan  Gaspersz  (1997)  dinyatakan  bahwa layanan prima  ditandai oleh sifat dan  spirit pemimpin pelayan /  pemimpin yang melayani ( leaders as servant ), pemimpin itu pelayan. Pelayanan wisata ini  mengutamakan  pemenuhan  kebutuhan  pelanggan  (orang  yang  dilayani) yang menyeluruh dan terpadu.
Semua  bentuk dan sifat layanan wisata  prima  tersebut memiliki atau berdasarkan  prinsip-prinsip  layanan    dengan  mengutamakan    : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, akurasi (ketepatan)  program dan acara wisata,  kenyamaanan,  keamanan,  tanggung  jawab,  kelengkapan  sarana  dan prasarana,  kemudahan,  disiplin  dalam    kegiatan  layanan  wisata,  ketepatan waktu, keramah tamahan, tanggung jawab, kemudahan, fasilitas pendukung, dan  variasi  layanan.  Dalam  pelaksanaan  layanan  wisata  perlu  diperhatikan juga  timbulnya  keluhan-keluhan  atau  komplain  layanan  yang  disampaikan wisatawan.

## 2. Masalah
Masalah  dalam  pengembangan  pariwisata  timbul  dari  dua  kondisi, yaitu internal dan eksternal kepariwisataan.
a. Kondisi internal
Kondisi internal timbul dari lingkup sistem pengembangan pariwisata. Sistem  ini  dapat  diuraikan  menurut  komponennya.  Pertama  hal  itu  dilihat dari  organisai  penyelenggara  kepariwisataan,  seperti:  organisasi  yang mengelola  obyek  dan  daya  tarik  wisata  yang  bersifat  wisata  alam, budaya/sosial  budaya,  wisata  ziarah  (sejarah  dan  warisan,  buatan,  yang hidup),  dan  lain-lain.  Korporasi  jasa  bidang  perjalanan  wisata,  akomodasi wisata,  Usaha  bidang  cinderamata  wisata,  Badan  Pemerintah  yang  terkait fungsi pengembangan kebijakan publik, keamanan dan sebagainya.
Permasalahan  internal  kepariwisataan  ini  dapat  berhubungan  dengan etika  dan  regulasi,  organisasi  dan  koordinasi  fungsi-fungsi  dan  peranan dalam sistem  layanan wisata, Interaksi peran dan fungsi organisasi  layanan wisata  dalam  bentuk  kemitraan,  persaingan  dan  konflik,  ego  sektoralisme organisasi, pembagian dan pemetaan daerah tujuan wisata, dan sebagainya.

## b. Kondisi eksternal
Kondisi ini mencakup hal-hal, seperti lingkungan maupun faktor yang berinteraksi    serta  berpengaruh  pada  tingkat  perkembangan  kepariwisataan di  daerah,  wilayah  dan    negara  tujuan  wisata.  Setiap  negara mengembangkan bidang pariwisata sebagai salah satu sumber devisa negara dan tujuan lain yang bersifat sosial, budaya serta politik. Dan setiap negara yang  mengembangkan  kebijakan  kepariwisataan  memiliki  landasan kebijakan  dasar  pengembangan  pariwisata  yang  berbeda;  diantaranya  tentu ada  kesamaan.  Hal  ini  disebabkan  tiap  negara  itu  memiliki  potensi kepariwisataan yang tidak sama dan kepentingan khusus masing-masing.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  kondisi  eksternal  bersumber  pada perbedaan  dan  kesamaan  kepentingan.  Pada  kepentingan  yang  sama menyebabkan  tiumbulnya  persaingan,  terutama  persaingan  pada  ranah ekonomi  atau  keuntungan  bisnis  bidang  pariwisata  ini.  Dalam  kepentingan yang berbeda permasalahan yang timbul berupa dampak negatifnya terhadap masyarakat,  seperti  perubahan  gaya  hidup  konsumtif  masyarakat  dan pesebaran  pengetahuan  serta  penggunaan  teknologi  untuk  meningkatkan kehidupan  masyarakat;  yang  diupayakan  sekeccil-kecilnya  dampak  negatif yang timbul .
3. Tantangan Pengembangan Pariwisata
Pengembangan  pariwisata  yang  keberlanjutan  membutuhkan  kondisi seperti  kesiapan  dan  mutu  layanan  wisata  yang  diberikan  pada  wisatawan. Kondisi  layanan  wisata  prima  seperti  digambarkan  di  atas  menjadi  ukuran yang dikenakan atau diperuntukkan  dalam pengelolaannya.
Usaha  pemerintah  di  Negara-negara  yang  menjadi  daerah  tujuan wisata  menunjukkan  hasil  yang  baik.  Kebutuhan  berwisata  dari  warga masyarakat  cenderung  meningkat.  Kebijakan  pengembangan  pariwisata nasional  Indonesia  dan  segenap  program-programnya  mulai  kegiatan promosi  dan  pemasaran,  pengembangan  fasilitas-fasilitas  layanan  wisata maupun  objek  dan  daerah  tujuan  wisata  dan  seterusnya  dilakukan  secara berencana dan dilaksanakan secara bertahap di wilayah-wilayah yang dipilih berdasarkan skala prioritas  pengembangannya sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki keunggulan objek dan daya tarik wisata.
Paradigma pengembangan pariwisata mengalami pergeseran yaitu dari yang  modern  kekotaan  ke  paradigma  ‘back  to  nature’.  Paradigma  baru  ini timbul dipicu oleh pesatnya perubahan gaya hidup modern di Negara-negara industri  yang  bersifat  mekanistik  dan  memiliki  tingkat  kesejahteraan (pendidikan  dan  pendapatan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan pendapatan per capita masyarakat di Negara berkembang). Sifat, tingkat dan jenis gaya  hidup  masyarakat dan  individu Negara  industri    berbeda dengan di Negara berkembang. Gaya hidup baru yang timbul di masyarakat Negara berkembang  cenderung  mereduksi  kedudukan  dan  peran  individu  sebagai makhluk  social,  dengan  menguatnya  individualisme.  Individu  sebagai makhluk  sosial  memiliki  dorongan  untuk  mengetahui  dan  terlibat  pada kehidupan  yang  dekat  dengan  situasi  hidup  alami  yang  dijalani  oleh masyarakat.  (baca:  masyarakat  di  Negara  berkembang).  Keadaan  ini  yang membedakan  keadaan  dan  proses  kehidupan  masyarakat  negara  industri; dan  menjadi  daya  tarik  yang  mendorong  membesarnya  arus  wisatawan mancanegara  berkunjung  ke  daerah-daerah  tujuan  wisata  di  Negara berkembang.
Paradigma  ‘back  to  nature’  kepariwisataan  mengharapkan  peranan masyarakat  dalam  pelayanan  wisata.  Keadaan  itu  juga  mendorong dilakukannya  pemberdayaan  layanan  wisata  masyarakat.  Sistem  layanan wisata merekrut peran baru dari masyarakat untuk menjalani layanan wisata. Dari  saat  itu  keterlibatan  masyarakat  dalam  layanan  wisata  berkembang menurut karakteristik, jenis objek dan daya tarik wisata yang dikembangkan untuk kepentingan pariwisata.
Sebagai tanggapan dan pengembangan  lanjut dari program pariwisata ‘back  to  nature’,  Pemerintah  Indonesia  membuat  kebijakan  baru  tentang pengembangan  pariwisata  nasional  dan  mengkaitkannya  dengan  kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan tersebut disebut dengan
‘Pengembangan pariwisata pro penanggulangan kemiskinan‘ atau ‘Pro poor tourism  policy’.  Intinya  mengembangkan  program-program  kepariwisataan di  daerah  yang  mengarah  pada  usaha  yang  mendukung  penanggulangan kemiskinan.
Sehubungan  dengan  kebijakan  pengembangan  pariwisata    nasional, Pemerintah  Indonesia  membangun  system  layanan  wisata  dan  untuk
menghadapi  tantangan-tantangan  dan  permasalahan  kepariwisatan  nasional dan daerah. Pertama, tantangan membangun system layanan wisata terpadu yang  didasarkan  pada  keterpaduan  semua  kepentingan  pelaku  wisata, pemerintah  dan  masyarakat  agar  sistem  pengembangan  pariwisata berkelanjutan  berjalan  lancar.  Sistem  pengembangan  berkelanjutan  ini menguatkan  terwujudnya  tujuan  pembangunan  pariwisata  nasional,  yaitu kesejahteraan    yang  berkeadilan  sosial.  Kedua,  tantangan  nyata  berupa pemberdayaan  semua  unsure  yang  terlibat  dalam  menghidupkan  dan menghidupi  pelaksanaan  sistem  pelayanan  wisata.  Dua  tantangan  tersebut harus  dihadapi  dan  dijalankan  secara  progresif,  yaitu  pelaksanaan  layanan wisata yang terus diperbaiki, disempurkan berdasarkan factor-faktor internal dan  eksternal  yang  sifatnya  mendorong  maupun  menghambat  proses layanan wisata yang dinamis.
Semua  layanan  jasa  wisata  bertema  pencarian  profit  ekonomis, sementara  interaksi  kepariwisataan  bercampur,  tergabung  kepentingan- kepentingan  yang  berbeda,  yaitu  kepentingan  ekonomi,  sosial,  budaya  dan kepentingan  politik.  Hal  ini  merupakan  tantangan  tersendiri,  karena timbulnya  benturan  berbagai  kepentingan  dalam mengembangkan kepariwisataan  dan  layanan  wisata.  Secara  positif  interaksi  kepariwisataan diharapkan  berkembang  dan  mendukung  tumbuhnya  kerjasama  dari berbagai  pelaku  wisata,  masyarakat  pariwisata  dan  pemerintah  dalam pencapaian tujuan pengembangan pariwisata.

## 4. Sistem dan Strategi Pengembangan Pariwisata
Strategi  adalah  ilmu  dan  seni  menggunakan  semua  sumber  daya kelompok sosial, masyarakat maupun bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam situasi  yang kacau maupun dalam kondisi stabil dan damai. Strategi  itu  dilaksanakan  berdasarkan  rencana  program  kegiatan  yang cermat untuk mencapai sasaran tertentu (KBBI, 1997).
Strategi  pengembangan  pariwisata  nasional  bertolak  dari  tantangan- tantangan yang dihadapi  untuk mengembangkan dan melaksanakan system layanan pariwisata terpadu. Kebijakan pengembangan  ‘pro poor tourism’ di Indonesia  dilaksanakan  melalui  program-program  yang  bertujuan  untuk mengangkat  derajat  partisipasi  masyarakat  dengan  memberikan  peluang warga  masyarakat  yang  bermukim dan  hidup  di  daerah serta    lokasi objek
dan  daya  tarik  wisata.  Mereka  didorong  untuk  berpartipasi  aktif  dengan potensi yang dimiliki serta memanfaatkan peluang yang timbul dari kegiatan kepariwisataan. Dari partisipasi dimungkinkan  bisa    meningkatkan peranan dan menumbuhkan kemandirian usaha melalui kegiatan pariwisata.
Partisipasi,  peran  aktif  dan  kemandirian  masyarakat  memberikan dampak  positif  bagi  meningkatnya  pendapatan,  pengetahuan  dan pengalaman  baru  melalui  interaksi  layanan  wisata  dengan  para  wisatawan domestik  maupun  mancanegara.  Tuntutan  kebutuhan  wisatawan  yang dinamis  dan  harus  dilayani  mempengaruhi  pengetahuan,  sikap,  tanggapan dan tindakan masyarakat pada wisatawan.
Strategi  pengembangan  pariwisata  nasional  dan  daerah  terkait  sistem layanan wisata prima berdasarkan pada satu system layanan wisata terpadu. Strategi  pengembangan  melalui  system  layanan  tersebut  dilakukan  dengan pendekatan  manajemen  layanan  wisata  prima  dan  terpadu  mendasarkan jawaban atas  pertanyaan: apa, mengapa, siapa dan bagaimana?

## 1. Apa
Program-program  kepariwisataan  yang  disusun    berdasarkan kebijakan  ‘Pro  poor  tourism’  harus  mempertimbangkan  kebutuhan kunjungan  wisata  para  calon  wisatawan  domestic  maupun  mancanegara. Secara sosiologis keputusan wisatawan untuk  mengunjungi objek dan daya tarik wisata didasarkan informasi termuat dalam paket promosi dan kegiatan pemasaran  wisata  serta  dari  sumber  lain  seperti  teman,  keluarga  dan kelompok sosial lainnya. Calon wisatawan membuat keputusan rasional dan afektual dalam memilih objek dan daya tarik wisata yang akan dikunjungi.
Kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata memberi dampak positif  maupun negatif  secara  sosial  ekonomi dan budaya  bagi  masyarakat, pelaku  wisata  dan  pemerintah.  Oleh  sebab  itu  layanan  wisata  prima  di daerah  tujuan    dan  lokasi  wisata  harus  tersedia  dan  dijalankan  secara kompeten  dan  professional  oleh  para  pelaku  wisata,  pemerintah  dan masyarakat  dan  memuaskan  para  wisatawan.  Karena  jika  arus  kunjungan wisatawan  meningkat;  pelaku  wisata,  pemerintah  setempat  dan  masyarakat akan menuai manfaat sosial ekonomi dan budaya yang makin baik.  Namun dampak negatifnya yang terjadi diantasipasi bersama seluruh pelaku wisata.

## 2. Mengapa
Strategi pengelolaan layanan prima bagi pengembangan kepariwisatan dijalankan secara terencana untuk mendapatkan manfaat ganda bagi  pelaku wisata,  pemerintah  dan  masyarakat  maupun  bagi  wisatawan.  Strategi tersebut  memberi  dukungan  bagi  pelestarian  objek  wisata  warisan  dan proses keberlanjutan pengembangan kepariwisataan itu sendiri.
Pelaku  wisata  memperoleh  pendapatan  seperti  yang  diharapkan; pemerintah  setempat  mendapatkan  tambahan  penghasilan  dalam  perolehan pendapatan asli daerah dan bisa menyediakan lapangan usaha dan pekerjaan bagi  warga  masyarakat.  Warga  masyarakat  berpartisipasi  dalam  kegiatan kepariwisataan  dan  memperoleh  manfaat  sosial  ekonomis  dan  budaya; mereka  memperoleh  pemberdayaan  berusaha  dan    mendorong  kemandirian karena manfaatnya langsung dan nyata dirasakan.  Pengaruh kepariwisataan itu  membawa  masyarakat  berperan  secara  sistemik  dalam  bingkai  system layanan wisata.

## 3. Siapa
Layanan  wisata  bersifat  prima  mendidik  dan  mengajarkan  pelaku wisata, masyarakat dan bahkan pemerintah setempat. Semua unsur pelayan wisata berperan aktif sesuai dengan posisi dan kepentingan masing-masing. Mereka  menyadari  bahwa  peranan  yang  dilakukan  secara  professional mendapatkan  manfaat  optimal  bagi  terpenuhi  kepantingannya.  Begitu  pula mereka  menyadari  bahwa  perilaku  layanan  prima  harus  menjadi  prinsip bekerja  di  bidang  kepariwisataan  ini  demi  terwujudnya  kepentingan bersama,  yaitu  manfaat  bersama  bagi  berkembangnya  kepariwisataan  di daerah dan lokasi tujun wisata.
Semakin  usaha  kepariwisataan  berkembang  maju,  semakin  membuka peluang usaha dan peran lembaga, perorangan yang kompeten dalam usaha layanan  wisata.  Pemerintah  memberikan  fasilitas  dan  perlindungan  usaha, unsur  pelaku  wisata  seperti  biro  perjalanan  wisata,  pemandu  wisata,  jasa kuliner,  lembaga  keuangan  (bank),  usaha  cinderamata,  jasa  akomodasi, pengelola  objek  dan  daya  tarik  wisata,  club  atau  paguyuban  seni  budaya masyarakat, dan lain-lainnya  menyambut dengan  melakukan  layanan prima bagi  wisatawan.  Semua  pihak  berperan  dan  memiliki  fungsinya  masing-
masing  serta  saling  membutuhkan  atau  mengisi  sehingga  wisatawan  akan dijamin mendapatkan kepuasan berkat layanan wisata tersebut.
Jalinan  layanan  prima  dalam  system  layanan  wisata  menguatkan, mempersatukan  peran  pelaku  wisata,  sehingga  secara  langsung  atau  tidak langsung  mendukung  serta  merealisir  kebijakan  dan  program  ‘pro  poor tourism’.

## 4. Bagaimana
Strategi  pengembangan  pariwisata  sebagai  upaya  pemerintah  secara berencana berdasarkan kesiapan potensi sumberdaya pariwisata, sumberdaya  manusia,  sumberdaya  sosial  budaya,  sumberdaya  pendukung berupa  fasilitas hardware dan software untuk  mewujudkan  kebijakan pemerintah  mengembangkan  pariwisata  yaitu  ‘pro  poor  tourism’.  Peranan pemerintah  penting  dan  berada  pada    posisi  di  depan  dalam  menyusun rencana  program  kepariwisataan  yang  dilaksanakan  dan  didukung  oleh segenap unsur pelaku usaha pariwisata, pemerintah dan unsur masyarakat.
Rancangan strategi pengembangan pariwisata disusun dan dilaksanakan  dalam  bingkai  kemitraan  antara  pemerintah,  pelaku  usaha kepariwisataan  dan  segenap  unsur  masyarakat.  Kemitraan  berlandaskan kerjasama antara pihak-pihak  tersebut didasari kepentingan masing-masing dan  terikat  dengan  kesepakatan  terhadap  kepentingan  bersama  tentang keberlanjutan  usaha  dan  kegiatan  kepariwisataan    untuk  menjalankan kewajiban  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  yang  berkeadilan sosial.
Kemitraan dan kerjasama ini harus dibingkai oleh kerangka pemikiran system layanan wisata secara prima. Sistem layanan wisata itu mendapatkan kesepakatan  dari  semua  unsur  kepentingan  dari  semua  pihak  yang  terlibat dalam  pengembangan  pariwisata.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  berperan secara  efektif  dan  efisien  dalam  menyusun  rencana  program  kerja  dan pelaksanaannya.  Pemerintah  bersikap  dan  bertindak  demokratis  dalam proses  perencanaaan  dan  pelaksanaan  program-program  pengembangan kepariwisataan.
Jaminan  perlindungan  ketertiban  dan  kelancaran  usaha  dan  kegiatan kepariwisataan  diyakini  manfaatnya  oleh  semua  unsur.  Interaksi  sosial
antara  semua  pihak  di  jajaran  lembaga  pemerintah,  kelompok  sosial  dan individu  pelaku  wisata  maupun  unsur  masyarakat  lainnya  dalam  proses kegiata  kepariwisataan  berlangsung    dalam  kondisi  yang  tertib,  aman  dan dapat dipertanggung jawabkan.
Proses  layanan  wisata  dimonitor,  dan  dievaluasi  capaian    hasilnya setiap  dan  selama  satu tahun.  Hal  ini  berguna  bagi  efektifnya  pengawasan, terhadap  pelaku  usaha  kepariwisataan.  Sebab  progress  atau  laporan kemajuan  kegiatan  pariwisata  bisa  diketahui  dan  dipahami  oleh  publik. Wujud kegiatan layanan prima dalam melaksanakan amanat sistem layanan wisata  prima  dilakukan  oleh  semua  pihak  dan  unsur.  Pengawasan  dan penegakan  hukum  dijalankan  oleh pemerintah, agar strategi  layanan wisata prima  menjadi  perilaku  semua  unsur  dan  pihak  yang  terlibat  dalam mengembangkan kepariwisataan.
Pendayagunaan  sumberdaya  pariwisata  dan  sumberdaya  manusia dijalankan secara professional dengan tujuan utamanya memberikan layanan wisata  dan  terwujudnya  kepuasan  bagi  wisatawan  baik  nusantara  maupun mancanegara.  Semua  pihak  memiliki  perilaku  dan  tindakan  yang bertanggung  jawab  terhadap  kebersihan,  ketertiban  dalam  merawat  , menjaga  dan  melestarikan  semua  objek  dan  daya  tarik  wisata,  demi keberlanjutan  kegiatan  dan  program  kepariwisataan  di  daerah  dan  lokasi tujuan wisata.
Pengelolaan  untuk  menjalankan  strategi  pengembangan  pariwisata  di daerah  tujuan  wisata  tergantung  pada  kualitas  kemitraan  dan  kerjasama semua  pihak  untuk  menjalankan  prinsip  layanan  prima  dalam  pariwisata berlandaskan sistem layanan wisata terpadu. Secara kongkrit sistem layanan tersebut teruji dalam pelaksanaan, jika arus kunjungan wisatawan ke daerah dan  lokasi  objek  dan  daya  tarik  wisata  meningkat.  Sebab  keadaan  itu sebagai indikator penting dari adanya kepuasan wisatawan.

## KESIMPULAN
Sektor  pariwisata  diangkat  pemerintah  Indonesia  sebagai  salah  satu sumber  devisa  penting.  Faktor    sosial  ekonomi,  budaya,  politik  dan keamanan  saling  terkait  dalam  fungsi  dan  peranannya  meningkatkan, menjaga  dan  melestarikan  pengembangan  pariwisata  nasional.  Strategi
pengembangan  pariwisata  adalah  langkah  berencana  dalam  menggerakkan dan  memberdayakan  seluruh  potensi  sebagai  sumberdaya  yang  akan menghidupkan dan menghidupi pelaksanaan program-program kepariwisataan berdasarkan kebijakan pemerintah di sektor ini. Pemerintah, pelaku wisata, dan unsur masyarakat harus bermitra dan bekerjasama dalam melaksanakan  kebijakan  ‘pro  poor  tourism’  dengan  jalan  menguatkan layanan  wisata  secara  prima.  Kualitas  layanan  wisata    tersebut  menjadi kunci  bagi  hadirnya  kepuasan  wisatawan.  Peningkatan  jumlah  dan  arus wisatawan yang berkunjung ke lokasi objek dan daya tarik wisata di daerah tujuan  wisata  merupakan  salah  satu  indikator  penting  dari  keterlibatan semua  unsur  terutama  peran  masyarakat  dalam  ikut  mengembangkan program  kegiatan  kepariwisataan.  Pelaksanaan  strategi  pengembangan pariwisata  berdasarkan  kebijakan  pemerintah  tersebut  dapat  dilaksanakan serta memiliki manfaat positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Z. 2014. Analisis  Spasial  Kasus  HIV/AIDS  Dan  Tempat  Berisiko
Tinggi Di Kabupaten Boyolali 2013. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Crompton, John I., 1996 . Priorities in Tourist, Decision Making Research in 1996  and  Beyond  From  North  American  Perspective. Asia  Pacific Journal of Tourism Research, 1 (1)
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, Jakarta: Balai Pustaka
Laws,  Eric.  1985. Tourist,  Destination  Management  Issues,  Analysis  and Policies . Roudledge: London
Soekadijo, RG. 1995.  Anatomi Pariwisata: Memahami  Pariwisata  sebagai Sistemic Linkage . Jakarta: Gramedia Pusata Utama
Greenleaf, 1970 dan Gaspersz,  1997.dalam: RB. Soemanto. 2010. Sosiologi Pariwisata . Jakarta: Universitas Terbuka.
Demartoto, A  Sumanto, R,  B  dan    Ariyani.,  N.  I.  2014.  Habitus Pengembangan  Pariwisata:  Konsep  Dan  Aplikasi.  Ed,  Drajat  Tri Kartono. Surakarta: UNS Press