Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## FUNGSI SOSIAL PADA TRADISI PANTANG MELAUT MASYARAKAT PESISIR ACEH
Nurkhalis 1)

## 1 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
email: nurkhalis@utu.ac.id

## Abstrak
Sumber  daya  laut  Indonesia  yang  melimpah  ruah  cenderung  mengakibatkan  masyarakat kawasan  pesisir  Aceh  alami  perselisahan,  perseteruan  atau  berujung  pada  konflik berkepenjangan seperti polemik penggunaan  alat penangkapan ikan dan  kepentingan sarat penguasaan  dominan  sumber  daya  alam    masyarakat  pesisir.  Namun  potensi  lain,  adanya kearifan  lokal  laut  di  Aceh  justru  mengubah  tatanan  sosial  semula  dari  dissosiasi  sosial tersebut menjadi assosiasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja fungsi sosial  tradisi  pantang  melalui  kearifan  lokal  laut  di  Aceh.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  Snow  Ball  dalam  menentukan  informan penelitian.  Kesimpulan  pada  penelitian  mendapati  bahwa  terdapat  fungsi  sosial  tradisi pantang  melaut  yakni  sikap  saling  menghormati  atau  menghargai,  terciptanya  kerukunan bukan  saja  antarseama  nelayan  serta  masyarakat  lainnya,  integrasi  sosial  dan  terhindar dari  munculnya  konflik.  Kelembagaan  adat  pada  masyarakat  pesisir  memberikan kebermanfaat dalam keeratan hubungan sosial masyarakat
Keywords: sumber daya laut, masyarakat pesisir, fungsi sosial, kearifan lokal

## Abstract
Indonesia's  abundant  marine  resources  tend  to  cause  Aceh  coastal  communities  to experience disputes, feuds or lead to conflicting conflicts such as the polemic of the use of fishing gear and the dominant interest in dominating the natural resources of coastal communities.  But  another  potential,  the  existence  of  local  marine  wisdom  in  Aceh actually  changed  the  original  social  order  from  social  dissociation  into  social associations. This study aims to find out what are the social functions of the tradition of abstinence  through  the  local  wisdom  of  the  sea  in  Aceh.  This  study  uses  qualitative research  methods  with  Snow  Ball  techniques  in  determining  research  informants.  The conclusion  of  the  study  found  that  there  is  a  social  function  of  the  tradition  of abstinence,  namely  mutual  respect  or  respect,  the  creation  of  harmony  is  not  only between  fishermen  and  other  communities,  social  integration  and  avoid  conflict. Customary  institutions  in  coastal  communities  provide  benefits  in  the  closeness  of community social relations
Keywords: marine resources, coastal communities, social functions, local wisdom
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  melalui  kelembagaan  resminya  telah  berpikir  dan mencanangkan  program  demi  menjaga  sumber  daya  alam  wilayah  laut.  Terbukti  dari banyaknya dana pengalokasian bagi pengembangan kemaritiman Indonesia. Setidaknya terdapat  23  UU  sektoral  yang  terkait  dengan  bidang  kelautan,  tapi  tidak  ada  UU  yang mengintegrasikan  pengelola  dan  pemanfaatan  sumberdaya  kelautan  memuat  dasar filosofis,  sosiologis  dan  yuridis,  serta  sesuai  dengan  konsepsi  geopolitik bangsa (www.antaranews.com).
Ternyata  kucuran  dana  besar  dari  pemerintah  selama  ini  tidak  berbanding  lurus dengan  progres  kemajuan pada  masyarakat  kawasan  tersebut.  Alih-alih  menyelesaikan persoalan  kemaritiman  semakin  menjadikan  pelaku  kriminal  sebut  saja  pembajak  laut lebih kreatif melanggar pada zona laut Indonesia.
Permasalahan  kelautan  yang  muncul  dalam  beberapa  dekade  belakangan  ini sebenarnya bagai siklus menahun. Dalam artian, masalah tetap sama dari dahulu hingga kini  seputar  konflik  sosial  nelayan, illegal  fishing ,  pencemaran  lingkungan  dan diburunya jenis biota atau ikan laut terlindungi oleh negara(Muh. Iqbal Latief & Sakaria To Anwar: 2018, 426).
Sebagai catatan dari literatur mengemuka, ditemukan bahwa adanya konflik antar  nelayan  Bangkalan,  Sampang,  dan  Pasuruan  di  perairan  selat  Madura  telah terjadi  sejak  Orde  Baru  hingga  Otonomi  daerah.  Secara  empirik  menunjukkan bahwa konflik telah terjadi sejak tahun 1993 hingg 2004. Sumber konflilk meliputi kasus  pelanggaran  penggunaan  alat  tangkap  dan  pelanggaran  wilayah  tangkap (Agus Subianto, 2014: 287). Hal itu membuktikan bahwa situasi kelautan Indonesia sungguh miris dan memprihatinkan.
Memperbincangkan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  (termasuk kemaritiman),  maka  pada  proses  atau  tahapannya  membutuhkan  pengoptimalan pemanfaatan dari segala sumber daya yang ada. Dimulai dari adanya sumber daya alam  ( natural  resources )  sebagai  sumber  daya  utama pengolahan bagi  manusia  di jaman  nomaden  sampai  modern.  Selain  itu,  pemanfaaatan  sumber  daya  manusia ( human  resources )  menjadi  pelaku  pembangunan  berkelanjutan  di  masa  depan. Dan  terakhir,  sekaligus  terpenting    ialah  sumber  daya  sosial  ( social  recources ) yakni sumber daya bergerak dinamis dengan unsur sosialnya; individu, kelompok, masyarakat  dan  kebudayaan  (Soetomo,  2009:  187-207).  Demi  mengangkat  harkat dan  martabat  negara  ini,  maka  sebaiknya  sumber  daya  sosial  tidak  lagi  menjadi suatu yang dikesampingkan.
Keberadaan  Sumber  daya  sosial,  secara  lebih  jelas  bisa  diperhatikan  dari perkembangan  tatanan  kehidupan  dalam  suatu  masyarakat.  Pada  masyarakat Indonesia    tatanan  kehidupan  tersebut  sama  halnya  berbicara  dengan  berbagai aturan  dan  norma  berlaku    meliputi    persoalan  adat,  tradisi,  kebudayaan  dan kearifan lokal.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Seperti  diketahui  sebelumnya,  bangsa  Indonesia  memiliki  keberagaman Adat  Istiadat,  kebudayaan  dan  Kearifan  Lokal.  Terbukti  dari  adanya    kedua peraturannya;  UUD  1945  ada  pasal  18  B  ayat  2  dan  Pasal  1  ayat  30  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009,
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionanya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang (UUD 1945).
Kearifan  Lokal  adalah  nilai-nilai  luhur  berlaku  yang  berlaku  dalam  tatanan hidup untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)
Kearifan  lokal  diartikan  sebagai  pandangan  hidup  dan  pengetahuan  serta berbagai  strategi  kehidupan  yang    berwujud  aktivitas  masyarakat  lokal  yang dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  dalam  menjawab  berbagai  masalah  dalam pemenuhan  kebutuhan  mansuia.  Melalui  kearifan  lokal,  dimana  masyarkatnya mempunyai  pemahaman,  program,  kegiatan,  pelaksanaan  terkait  untuk mempertahankan,  memperbaiki  dan  mengembangkan  unsur  kebutuhan  dan  cara pemenuhannya  dengan  memperhatikan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya alam sekitarnya (Suparmini et al, 2013:11).
Saat  peratutan  perundang-undangan  bidang  kelautaan  belum  mampu memberikan  langkah  pasti  bagi  kondisi  keamanan  pengelolaan  dan  pemanfaatan laut.  Namun,  keberadaaan  Aceh  yang  telah  lama  memiliki  Kearifan  Lokal  Laut menjadi sebuah jalan keluar bagi jawaban regulasi kelautan tersebut.Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi sosia melalui dari adanya kearifan lokal laut Aceh.

## 2. TINJAUANPUSTAKA Adat dan Hukum Adat
Adat  berasal  dari  bahasa  Arab  “a’dadun”  artinya  berbilang,  mengulang, berulang-ulang  dilakukan  sehingga  menjadi  suatu  kebiasaan.  Sesuatu  kebiasaan  yang terus  menerus  dilakukan  dalam  tatanan  perilaku  masyarakat  Aceh  dan  berlaku  tetap sepanjang waktu, disebut dengan “adat” (Badaruzaman Ismail, 2013: 4).
Ada  catatan  penting  bagi  Indonesia  terkait  pemahaman  tentang  adat  ini.  Pasca berakhirnya orde baru, beberapa komunitas lokal di berbagai wilayah Indonesia melahir gerakan penjaga adat yang disebut dengan gerakan masyarakat adat. Dalam pertemuan kongres pertama berlangsung pada tanggal 21 Mei 1998 di Jakarta (Leena Avonius & Sehat Ihsan Shadiqin, 2010:10). Ada beberapa poin kesimpulan adat antara lain;
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Pertama,  adat  adalah  sesuatu  yang  bersifat  luhur  dan  menjadi  landasan kehidupan  Masyarakat  Adat  yang  utama.  Kedua,  adat  nusantara  ini  sangat majemuk,  karena  itu  tidak  ada  tempat  bagi  kebijakan  negara  yang  berlaku seragam  sifatnya.  Ketiga,  jauh  sebelum  negara  berdiri,  msyarakat  Adat  di nusantara  telah  terlebih  dahulu  mampu  mengembangkan  suatu  kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan masyarakat Adat ini. Keempat. Masyarakat adat pada dasarnya  terdiri  dari  makhluk  manusia  yang  lain.  Oleh  sebab  itu,  warga masyarakat  Adat  juga  berhak  atas  kehidupan  layak  dan  pantas  menurut  nilai sosial  yang  berlaku.  Untuk  itu  seluruh  tindakan  negara  yang  keluar  dari kepatutan  kemanusiaan  universal  yang  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  yang dipahami  oleh  masyarakat  Adat  harus  segera  diakhiri.  Kelima,  atas  dasar kebersamaan senasib sepenanggungan masyarakat Adat Nusantara wajib untuk saling membahu membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat Adat yang layak dan berdaulat (Keputusan Kongres Masyarakat Adat No.
02/KMAN/1999)
Sedangkan  hukum  adat  adalah  suatu  norma  yang  mengandung  nilai  dan  nilai- nilai  hukum  dalam  tatanan  perilaku  kehidupan  masyarakat  yang  mesti  dipanuti  dan dipatuhi  untuk  ketertiban,  kerukunan  serta  kesejahteraan  masyarakat.  Bagi  siapapun yang  yang  melanggar  adat  (hukum  adat)  akan  diberikan  sanksi  hukum.  Dalam  hal  ini hukuman  yang  dijatuhkan  pimpinan  adat/ketua  adat,  berdasarkan  hasil  keputusan musyawarah  berasaskan  nilai-nilai  kepatutan,  kelayakan  dan  keseimbangan  dengan mendahulukan  prinsip-prinsip  damai  sebagai  suatu  landasan  mekanisme  mewujudkan keadilan (Badruzzaman Ismail, 2013:4)
Sementara  itu,  dalam  sejarah  kerajaan  Aceh  dimana  Iskandar  Muda  telah membukukan  hukum  dan  membangun  sebuah  sistem  peradilan  yang  kompleks  dan tidak  diragukan  lagi.  Kalaupun  semua  versi  adat  Aceh  yang  masih  ada  lebih  banyak berbicara  menyangkut  masa-masa  yang  lebih  dekat  dengan  masa  sekarang,  nama Iskandar  Muda  selalu  melekat  pada  versi-versi  itu  sebagai  bapak  Legendaris  daulat hukum (Anthony Reid, 2011:101)

## Kearifan Lokal Laut Aceh
Kearifan  ( wisdom )  secara  etimologi  berarti  kemampuan  seseorang  dalam menggunakan  akal  dan  pikirannya  untuk  menyikapi  sesuatu  kejadian,  objek  atau situasi.  Sedangkan  lokal  menunjukkan  pada  ruang  interaksi  dimana  peristiwa  atau situasi tersebut terjadi. Maka dengan itu kearifan lokal adalah perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan di sekitarnya, yang dapat bersumber
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
dari  nilai  agama  adat  istiadat,  petuah  nenek  moyang  atau  budaya  setempat  yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di dalam masyarakat secara  meluas,  turun  temurun,  akan  berkembang  menjadi  nilai-nilai  yang  dipegang teguh  disebut  sebagai  kebudayaan  (budaya)  (Respati  Wikantiyoso  &  Pindo  Tutuko (ed), 2009:7)
Mengingat  Indonesia  menjadi  negara  kepulauan  atau  disebut  juga  dengan negara  maritim.    Tatkala  adanya  kearifan  lokal  laut  di  kawasan  Aceh sejak  400 tahun  yang  lalu,  yaitu pada  masa pemerintahan  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636) yang  memerintah  kerajaan  Islam  Aceh.  Saat  itu  Panglima  Laot  bertugas,  pertama, memungut  cukai  pada  kapal-kapal  yang  singgah  di  pelabuhan  dan  kedua, memobilisasi rakyat terutama nelayan untuk berperang
( Www.panglimalaotaceh.org/sejarah) .

## Lembaga Adat Laot: Panglima Laot
Panglima  Laot  merupakan  suatu institusi  Adat  yang  mengatur  tentang  tata  cara meupayang/penangkapan  ikan  di  laut.  Panglima  Laot  selain  sebagai  institusi  juga sebagai seorang ketua lembaga itu sehingga orang menyebut mereka sebagai Panglima Laot. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dimana kerajaan sudah dileburkan  kedalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  tugas  panglima  laot  mulai bergeser menjadi mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian  sengketa  jika  terjadi  pelanggaran  dilaut.  Tetapi  dari  masa  itu  sampai dengan  tahun  1982,  panglima  laot  masih  berdiri  secara  sendiri-sendiri  sesuai  dengan wilayah  masing-masing,  baik  di  desa,  mukim  ataupun  kecamatan  atau  dikenal  dengan Panglima Laot Lhok/kuala/dermaga tempat boat di tambat. Saat itu panglima laot belum begitu  dikenal  oleh  orang  banyak. Berikut    beberapa  wewenanng,  tugas  dan  fungsi Panglima Laot (Www.panglimalaotaceh.org/sejarah),

## Tugas Panglima Laot :
1. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
2. Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
3. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
4. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
5. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
6. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal ;
7. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Dan  kini,  keberadaan  Panglima  Laot  sama  halnya  dengan  pekerja  sosial selalu  saja  memberikan pengabdian  kepada  orang  banyak  namun  tanpa  adanya  gaji bagi  pekerjaan  mereka.  Timbul  keinginan  dari  Panglima  laot  di  masa  mendatang akan  berencana  membangun  sebuah  metode  pengelolaan  ekonomi  modern. Keberadaan  metode  ini  bertujuan  sebagai  lembaga  keungan  dengan  manajemen syariah. Ada keinginan untuk  mengubah  anggapan  orang  selama  ini bahwa  nelayan itu miskin dan kumuh termasuk dalam program-program mereka (M.Adli et al, 2006: 18).

## Teori Struktural Fungsional
Selama  hidupnya  Parsons  membuat  sejumlah  besar  karya  teoritisnya.  Karya- karya  Parsons  dari  masa  awalnya  sebagai ahli  teori social  action —meghasilkan  karya berjudul The Structure Of Social Action, dimana pemikiran dipengaruhi oleh ilmuwan sosial  sekelas  Emile  Durkheim,  Alfred  Marshall,  Vilfredo  Pareto  dan  Max  Weber— sampai  pada  sumbangan-sumbangan  utamanya  terhadap  fungsionalisme,  ke  karyanya yang  sekarang  sebagai  ahli  ‘teori  sistem  yang  umum’,  merupakan  usaha  yang  tak berkesudahan  guna  menghasilkan  suatu  kesatuan  teori  (Margaret  M  Poloma,  2010: 195).
Dalam  bagian  ini  akan  dibahas  karya  yang  mengemuka,  teori  struktural fungsionalisme.  Bahasan  tentang  teori  tersebut  dimulai  dengan  empat  fungsi  penting dalam suatu sistem “tindakan”, terkenal dengan skema AGIL.
Parson  yakin  ada  empat  fungsi  penting  diperlukan  semua  sistem  terdiri  dari Adaptation (A), dimana sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan  lingkungan  itu  dengan  kebutuhannnya. Goal  Attainment (G), sebuah sistem harus mendefinisikn dan mencapai tujuan utamanya. Integration (I),  sebuah  sistem  harus  mengatur  antarhubungan  bagian  yang  menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelol antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya  (A,  G,  L).  Latency  (L),  sebuah  sistem  harus  memperlengkapi, memelihara  dan  memperbaiki,  baik  motivasi  individual  maupun  pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (George Ritzer & Douglass J. Goodman, 2011: 121)
Penggunaan skema AGIL tersebut di atas, akan berperan aktif dan hidup tatkala disandingkan  dengan  kesesuaian  tingkat  dalam  sistem  teoritisnya.  Adapun pembagiannya  antara  lain;  Organsime  Perilaku  mengarah  pada  skema Adaptation . Sistem  Kepribadian  mengacu  pada  skema Goal  Attainment .  Sementara  itu,  Sistem Sosial  dengan  skema Integration .  Dan  Sistem  Kultural  sepadan  untuk  skema Latency (George Ritzer, 2012 :411).
Secara  singkat  dapat  diungkapkan  bahwa  teori  Struktural  Fungsionalisme mengindikasikan  adanya  hubungan  timbal  balik  antara  empat  sistem  aksi  yang  terdiri perilaku, kepribadian,  sistem sosial dan sistem kultural. Oleh karena itu, penelitian  ini fokus  pada  kearifan  lokal  laut  Aceh  sebagai  proses  identifikasi  diri  seseorang  atau
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
sekelompok  orang  dalam  masyarakat  yang  panjang  dan  berlangsung  turun  temurun sebagai  akibat  interaksi  antara  manusia  dengan  lingkungannya,  dimana  keseluruhan pembahasan dari tindakan/ interaksi sosial, sistem yang terjalin dengan sistem instansi lembaga adat laut (panglima laot) nantinya sangatlah tetap dan sesuai kajiannya apabila dianalisis lebih lanjut dengan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.

## Penelitian Terdahulu terkait Kearifan Lokal di Aceh
Penelusuran  penelitian  terdahulu  dirasa  perlu  dihadirkan.  Dikarenakan mempertimbangkan dua hal. Pertama, untuk dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah hasil penjiplakan (plagiat). Kedua, untuk dapat melihat celah yang belum  diteliti  oleh  penulis  lain  atau  dengan  kata  lain  penelitian  melihat  dari  sudut pandang  yang  belum  diambil  kesempatan  penelitian  oleh  orang  lain  tentang  suatu fenomena  atau  gejala  sosial  tertentu.Setelah  menelusuri  berbagai  penelitian  atau  riset lain  yang  berhubungan  dengan  kearifan  lokal.  Maka  peneliti  telah  menemukan  dua penelitian  tentang  kearifan  lokal  dengan  mengambil  setting  lokasi  di  wilayah  Aceh yang kedua penelitian tersebut telah dibukukan dengan penerbitan lokal dan nasional.
Pertama, penelitian dari saudara Masrizal berjudul Pengendalian Masalah Sosial Melalui  Kearifan  Lokal.  Adapun  fokus  penelitian  adalah  bagaimana  langkah pengendalian  sosial  dari  masalah  sosial  melalui  kearifan  lokal  dengan  mengambil lokasi  di  kawasan  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar.  Pada  penelitian  ini  teknik pengumpulan  data  menggunakan  Observasi,  Wawancara  Mendalam,  Focus  Group Discussion  dan  Dokumentasi.  Hasil  penelitian  tersebut  menemukan  bahwa  pada masalah  pengangguran  beberapa  alternatifnya  ialah  pendekatan  pembangunan  yang menyeimbangkan  antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, implementasi  pendekatan  pembangunan  sosial  perlu  didukung  komitmen  politik pemerintah pusat dan juga daerah. Selain itu, Pendekatan Pemerintah Indonesia melalui Gerakan  Nasional  Penanggulangan  Pengangguran  (GNPP)  perlu  melibatkan  semua unsur  di  tingkat  nasional  dan  daerah.  Selanjutnya,  mengurangi  angka  pengangguran melalui  pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Lainnya, pendekatan pembangunan yang mengubah sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi islam  (syariah).  Dan  keberhasilan  program  pembangunan  desa  yang  nantinya  diukur bukan saja hanya dengan indikator sosial kuantitatif tetapi juga dengan indikator sosial kualitatif (Masrizal, 2015:121-122)
Kedua,  penelitian  dari  Saudara  Sabirin  yang  berjudul  Pemberdayaan Masyarakat  Berbasis  Kearifan  Lokal.  Adapaun  rumusan  masalah  yang  digunakan adalah  bagaimana  gambar  pemberdayaan  masyarakat  yang  terjadi  di  gampong  Rima Keneurum  dan bagaimana efektivitas pemberdayaan  gampong pasca  Tsunami.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  Observasi,  Dokumentasi  dan  Wawancara.  Hasil penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa  dalam  pemberdayaan  di  Gampong  Rima  banyak
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
pihak  yang  terlibat,  mulai  dari  pemerintah  dengan  BRR-nya  maupun  pihak Non Goverment Organization (NGO) baik Lokal, Nasional dan Internasional. Dan pada pon lain,  pemberdayaan  masyarakat  pasca  tsunami  kurang  efektif  dikarenakan  banyaknya program  berlebihan,  tidak  tepat  sasaran  dan  penanganan  yang  kurang  tepat  sehingga dalam pencapaian hasil juga tidak begitu memuaskan (Sabirin, 2015)
Dengan  demikian,  persamaan  dari  kedua  penelitian  tersebut  dengan  apa  yang menjadi  tema  peneliti  yakni  kesamaan  dalam  membahas  kearifan  lokal  dalam masyarakat.  Sedangkan  perbedaan  dari  kedua  penelitian  dengan  apa  yang  peneliti lakukan  ialah  kedua  penelitian  ini  konsen  pada  kajian  atau  disiplin  ilmu  Sosiologi Pedesaan sedangkan Kearifan Lokal Laut Aceh yang menjadi fokus dalam penelitin ini konsen pada keilmuan Sosiologi Pesisir.

## 3. METODEPENELITIAN
Pada penelitian ini, berkenaan dengan metode atau pendekatan yang digunakan ialah  Kualitatif.  Penelitian  Kualitatif  dimana  proses  risetnya  melibatkan  berbagai pertanyaan  dan  prosedur  yang  harus  dilakukan.  Data  terkumpul  dari  mereka  yang disebut  informan.  Penganalisaan  data  induktif  dibangun  secara  pembagian  menuju tema-tema  umum.  Peneliti  lalu  membuat  interpretasinya  dari  pemaknaan  terhadap berbagai data. Penulisannya disusun secara fleksibel struktur laporan tetap menekankan gaya  induktif  dan  kemudian  memfokuskan  amatan  pada  pemaknaan  individual  dan kompleksitas situasi yang terjadi serta teramati (Septiawan Santana K, 2010:1) .
Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif ini akan mengambil  pada  dua  lokasi  yaitu  Kota  Banda  Banda  Aceh  dan  Kota  Meulaboh. Berkenaan  dengan  waktu  pelaksanaan  penelitian,  maka  peneliti  telah  menentukan bahwa jadwal yang disepakati terhitung dari Maret hingga juli 2018.
Penentuan informan lebih tepatnya akan peneliti lakukan dengan  menggunakan teknik  Snowball.  Adapun  yang  dimaksudkan  dengan  teknik  Snowball,  penentuan informan  yang  dimulai  dalam  kelompok  kecil  yang  diminta  untuk  menunjuk  kawan masing-masing.  Kemudian  dari  kawan  yang  telah  ada untuk  kembali menunjuk kawan masing-masing pula, dan begitu seterusnya sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besarnya,  bagaikan  bola  salju  yang  kian  bertambah  besar  bila  meluncur  dari  puncak bukit ke bawah.
Dalam  teknik  Snow  Ball  membagi  informan  kedalam  beberapa  bagian  antara lain:  informan  kunci,  informan  subjek  dan  informan  non  subjek.  Dengan  demikian, pemilihan  penentuan  informan  dengan  metode  Snowball  sangatlah  tepat,  mengingat penelitian  kearifan  lokal  laut  Aceh  menjadi  tata  hidup  sekelompok  orang  di  kawasan pesisir Aceh dan perkembagan tradisinay hanya mengarah pada kelompok tersebut. Dan informan kuncinya, Ketua Majelis Adat Aceh. Selain itu untuk informan subjek di sini,
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
tokoh  Panglima  Laot  dan  informan  non  subjek  ialah  mereka  akademisi  dan  pemerhati kearifan lokal laut di Aceh.

## 4. TEMUAN DANPEMBAHASAN
Fungsi sosial dari adanya kearifan lokal laut Aceh.
Pada  bagian  ini,  melalui  pengumpulan  data  dengan  wawancara  bersama informan kunci, informan subjek dan informan non subjek berupaya mengetahui fungsi sosial  apa  saja  yang  diperoleh  melalui  kearifan  lokal  laut  di  Aceh  Barat.  Dari  hasil wawancara  tersebut  diperoleh  bahwasanya  fungsi  sosial  yang  terbentuk  yakni  saling menghormati  serta  menghargai,  kerukunan  masyarakat,  terjadinya  integrasi  sosial  dan menghindari terjadinya konflik.
Sikap  saling  menghormati  dan  menghargai  antarsesama  nelayan  diperoleh  dari pertanyaan yang disampaikan pak Tarzan,
“Melalui  adanya  kearifan  lokal  laut  bermanfaat  selama  ini  adanya  saling menghargai  antarsesama.”  (Wawancara  dengan  pak  Tarzan,  Panglima  Laot Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018)
Apa yang disampaikan pak Tarzan serupa dengan pernyataan pak Amran,
“Sikap  saling  menghargai  meski  bukanlah  orang  yang  kuliah  hingga  strata  satu. Sebagaimana nasehat dari orang tua. Bahwa yang tua dihormati, sesama disegani dan anak  kecil  disegani.”  (Wawancara  dengan  pak  Amran  Johan,  Panglima  Padang Seurahet, Aceh Baratpada tanggal 08 April 2018)
Pernyataan  dari  pak  Tarzan  dan  pak  Amran  ditambahkan    oleh  pak  Ridwan Bakar  bahwa  nelayan  di  tengah  laut  bahkan  saling  membantu  tatkala  ada  ada  yang mengalami kerusakan boat atau tenggelam,
“Selama ini kebermanfaatan dari adanya kearifan lokal laut Aceh saling menghormati, menghargai  dan  hadirnya  sikap  saling  membantu  sama  lain  khususnya  nelayan  di tengah  laut  yang  mengalami  musibah  baik  kerusakan  boat  atau  tenggelam.” (Wawancara  dengan  pak  Ridwan  Bakar,  mantan  Panglima  Laot  Kuala  Bubon,  Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018)
Di  sisi  lain,  pak  Hafinuddin  melengkapi  bahwa,  selama  ini  melalui  kearifan lokal  laut  Aceh  turut  menjalin  kerukunan  pelaku  dunia  usaha  dan  masyarakat  secara meluas,
“Manfaat  dari  adanya  kearifan  lokal  laut,  minim  adanya  konflik,  membentuk kesadaran  masyarakat  menjaga  laut  dengan  mentaati  kearifan  lokal  laut,  masyarakat bisa  tidak  perlu  mengikuti  perundang-undangan  negara  disebabkan  adanya  kearifan lokal  laut  sebagai  warisan  turun  temurun  lebih  bermusyawarah  menciptakan kerukunan  serta  perdamaian  bagi  masyarakat  pesisisr  Aceh.mempererat  hubungan antara  pelaku  dunia  usaha  perikanan  (nelayan)  tatkala  ada  perselisihan  akan  segera diatasi  panglima  laut.”  (Pak  Hafinuddin,  Dosen  Fakultas  Perikanan  dan  Kelautan  di Universitas Teuku Umarpada tanggal 11 April 2018)
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Pada  kesempatan  lain,  kearifan  lokal  laut  Aceh  mampu  langkah pengintegrasian  sosial  masyarakat  sehingga  semakin  lama  antarsesama  nelayan  atau dengan  masyarakat  lainnya  terjalin  keakraban  yang  menyatukan.  Hal  tersebut  sesuai dengan pernyataa dari pak Tarzan.
Selama  ini  kearifan  lokal  laut  ini  mampu  menyatukan  masyarakat  bukan sebatas  nelayan  saja  tapi  orang  sekitar  masyarakat  pesisir.  Selain  itu  jika  ada orang meninggal pun tidak boleh melaut meski terlebih dahulu mengebumikan jenazah.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018).
Apa yang telah diungkapkan oleh pak Tarzan turut dibenarkan oleh pak Amran menjadi pengalaman pribadi sewaktu membantu nelayan dari Sibolga dan Padang,
“Sepertinya  halnya  dahulu  ada  nelayan  Sibolga  dan  Padang  mengalami  kerusakan mesin boat maka kami mengajak mereka ke dermaga  untuk diperbantukan perbaikan mesin  dengan  bantuan  beberapa  teman  mekanik.  Setelah  boat  siap  diperbaiki  maka tinggal keputusan nelayan luar Aceh melanjutkan perjalanan kembali atau beristirahat di  dermaga  Aceh  Barat.”  (Wawancara  dengan  pak  Amran  Johan,  Panglima  Padang Seurahet, Aceh Baratpada tanggal 08 April 2018)
Peristiwa  menyebabkan  kesatuan  sosial  antarsesama  nelayan  pernah  pula dialami oleh pak Ridwan Bakar. Sesuai dengan pernyataannya berikut ini,
“Kearifan  lokal  laut  Aceh  mampu  membentuk  kesatuan  sosial  masyarakat.  Hal  itu terbukti  tatkala  pernah  ada  kejadiaan  nelayan  tenggelam  telah  beberapa  hari  belum ditemukan maka panglima laot menghimbau agar semua nelayan di Aceh barang tidak boleh melaut dalam kurun waktu seminggu sebelum mayat ditemukan.” (Wawancara dengan  pak  Ridwan  Bakar,  mantan  Panglima  Laot  Kuala  Bubon,  Aceh  Baratpada tanggal 09 April 2018)
Dan  fungsi  sosial  selanjutnya  diperoleh  dari  pernyataan  informan  bahwa kearifan  lokal  laut  selama  ini  menjadi  hal  menghindari  terjadinya  konflik  terutama antarsesama nelayan. Sesuai dengan pernyataan,
“Selama ini kearifan adat lokal laut Aceh melalui panglima laot bersama Polisi Resort dan  Polisi  Air  (Airut)  mendamaikan  nelayan  lokal  yang  berseteru  antara  penangkap ikan  jaring,  penangkap  ikan  pancing  hingga  penangkap    menggunakan  trol/pukat harimau.”  (Wawancara  dengan  pak  Ridwan  Bakar,  mantan  Panglima  Laot  Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018)
Terkait  dengan  kearifan  lokal  laut  Aceh  berfungsi  menghindari  dari  adanya konflik turut dibenarkan oleh pak Amran,
“Pernah  suatu  saat  Polres  (Polisi  Resort)  menyurati  panglima  tentang  perubahan warna air laut karena kejatuhan limbah batu bara ke dalam laut. Ketika itu masyarakat berencana membawa kasus limbah untuk disengketakan tetapi panglima laot memberi pemahaman  akan  menyampaikan  komplain  masyarakat  ke  PT  Mifa  selaku  pemilik limbah.”  (Wawancara  dengan  pak  Amran  Johan,  Panglima  Padang  Seurahet,  Aceh Baratpada tanggal 08 April 2018)
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Apa  yang  telah  diungkapkan  kedua  informan  sebelumnya  serupa  dengan  apa yang  disampaikan  oleh  Pak  Tarzan  bahwasanya  baginya  kearifan  lokal  laut  Aceh mampu  mendamaikan  tatkala  ada  sengketa  dan  memberi  saran  atau  nasehat  agar siapapun nantinya menjaga agar terhindar dari penyebab konflik,
“Kearifan  lokal  laut  Aceh  melalui  panglima  laot  selama  ini  turut  mendamaikan adanya  sengketa  antara  masyarakat  dengan  pekerja  di  area  tambang  batu  bara  yang ada di Meulaboh. Sampai kini, tidak ada lagi sengketa yang berlanjut karena pekerja tambang  telah  berhati-hati  agar  tidak  kejatuhan  lagi  batu  bara  saat  bongkar  muat ataupun  pembuangan  limbah  ke  area  zona  laut.”  (Wawancara  dengan  pak  Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018)
Dari  penjelasan  perihal  fungsi  kearifan  lokal  laut  Aceh  selama  ini  pada masyarakat di kawasan pesisir Aceh Barat antara lain terdiri dari adanya sikap saling menghormati atau menghargai, terciptanya kerukunan bukan saja antarseama nelayan serta  masyarakat  lainnya.  Selain  itu  fungsi  sosial  berikutnya  ialah  terbentuknya kesatuan masyarkat (integrasi sosial) dan turut menghindari kemunculan konflik.

## 1. KESIMPULAN
Fungsi kearifan lokal laut Aceh selama ini pada masyarakat di kawasan pesisir Aceh Barat antara lain terdiri dari adanya sikap saling menghormati atau menghargai, terciptanya kerukunan bukan saja antarseama nelayan serta masyarakat lainnya. Selain itu  fungsi  sosial  berikutnya  ialah  terbentuknya  kesatuan  masyarkat  (integrasi  sosial) dan turut menghindari kemunculan konflik.

## 2. DAFTARPUSTAKA
Agus Subianto. 2014. Konflik Nelayan: Dalam Tiga Rezim . Surabaya: Menuju Insan Cemerlang
Badruzzaman  Ismail.  2013. Panduan  Adat  dalam  Masyarakat  Aceh .  Banda  Aceh: Boebon Jaya
George  Ritzer.  2012.  Teori  Sosiologi:  Dari  Sosiologi  Klasik  Sampai  Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
____________,  dan  Douglass  J.  Goodman.  2011. Teori  Sosiologi  Modern .  Jakarta:
Kencana.
Leena Avonius, Sehat Ihsan Shadiqin (ed). 2010. Adat dalam Dinamika Politik Aceh . Banda Aceh: ICAIOS-ARTI
M. Adli Abdullah, et al (editor). 2006. Selama Kearifan adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot Di Aceh . Banda Aceh-Jakarta: Lembaga Hukum Adat Laot-Yayasan Kehati
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Masrizal.  2015.  Pengendalian  Masalah  Sosial  Melalui  Kearifan  Lokal.  Banda  Aceh: Syiah Kuala University Press
Margaret M. Poloma. 2010. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada Muh Iqbal Latief, Sakaria To Anwar. 2018. 20 Tahun Reformasi Indonesia Dalam Perspektif  Sosiologi  (1998-2018).  Makassar:  Departemen  Sosiologi  FISIP Unhas.
Respati Wikantiyoso & Pindo Tutuko. 2009. Kearifan Loka Dalam Perencanaan dan  Perancangan  Kota:  Untuk  Mewujudkan  Arsitektur  Kota  yang Berkelanjutan . Malang: Konservasi Arsitektur & Kota
Sabirin.  2015. Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  Kearifan  Lokal .  Yogyakarta: Samudra Biru
Septiawan  Santana  K.  2010.  Menulis  Ilmiah  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Jakarta: Yayasam Obor Indonesia
Soetomo.  2009.  Pembangunan  Masyarakat:  Merangkai  Sebuah  Kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## Keputusan/Peraturan Undang-Undang:
Keputusan  Kongres  Masyarakat  Adat  No.  02/KMAN/1999  tanggal  21  Maret  1999 tentang deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pasal 18 B ayat 2
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009Pasal 1 ayat 30

## Jurnal dan Website
Jurnal:  Daniel  M.  Rosyid  (Dosen  Fakultas  Teknologi  Kelautan  Institut  Teknologi Sepuluh  November,  Surabaya).  2016. Arsitektur  Maritim  di  Indonesia . Disampaikan pada materi Kuliah Umum bertemakan “Peran Industri Maritim Dalam Strategi Pembangunan Nasional Abad 21” pada 26 November 2015 di kampus Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat
Jurnal:  Suparmini  et  al.  2013.  Pelestarian  Lingkungan  Masyarakat  Baduy  Berbasis Kearifan Lokal. Humaniora, Volume 18, Nomor 1, April 2013
Http://Www.panglimalaotaceh.org/sejarah
Http://www.antaranews.com/berita/450134/indonesia-perlu-regulasi-untuk-kelola- sumber-daya-kelautan