## UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
(Studi Kasus di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)
Dinda Farras Haniya, Irvinne Alma Dhita, Illene Virgina Yasinta, Ayu Sekar Rini Ardiawati, Tavida Priskila Simatupang 1

## Abstract
Indonesia is famous for its areas that are prone to landslides. For example, in Cihanjuang Village, Cimanggung District, Sumedang Regency, which in early 2021 had experienced a serious landslide disaster. This landslide phenomenon requires an in-depth study so that the arrangement  and  management  is  carried  out  appropriately,  where  the  role  of  the government here is very large to be able to take the right policy on this problem. Thus, the purpose of this paper is to determine the cause of the landslide disaster and to identify and analyze  the  government's  efforts  in  dealing  with  the  landslide  disaster.  This  paper  uses descriptive qualitative research methods using data derived from secondary data. Based on the results, it was found that the landslide that occurred in Cihanjuang Village was caused by high rainfall, steep slopes, poor drainage system and lack of vegetation. However, the government already has several efforts to be undertaken, including long-term, short-term post-disaster  and  mitigation.  Based  on  the  analysis  that  has  been  made,  the recommendations  for  this  problem  are  increasing  awareness  and  socialization  for  the community, increasing mitigation and monitoring the policy that have been made .
Keywords: Landslide disaster; casual factor; government action

## PENDAHULUAN
Bencana  telah  lama  menjadi  fakta  kehidupan  di  Pasifik,  dari  benua  India  hingga Kepulauan Hawaii. Wilayah pasifik memiliki musim yang tidak stabil, lempeng tektonik aktif, "cincin api" gunung berapi, dan tanah longsor. Kondisi ini menciptakan apa yang bisa  menjadi  lingkungan  alam  yang  keras.  Pada  saat  yang  sama,  populasi  wilayah  ini tumbuh cepat,  dengan banyak orang pindah dari daerah pedesaan ke kota-kota disertai dengan,  bagi  sebagian  orang,  meningkatnya  pendapatan.  Bahaya  tinggi,  kerentanan tinggi, situasi bernilai tinggi ini diterjemahkan ke lokasi berisiko tinggi. Bencana alam dan  kerentanan  manusia  di  kawasan  Indo-Pasifik  meningkat  karena  perubahan  iklim, pertumbuhan  populasi,  dan  migrasi  pedesaan-ke-perkotaan  menjadi  kota-kota  besar.
1 Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro
Ketika jumlah bencana alam telah meningkat dari waktu ke waktu, jumlah kematian telah turun,  yang  menunjuk  ke  pergeseran  penting:  negara-negara  di  kawasan  telah meningkatkan kapasitas mengatasi mereka, dan baik respons nasional dan global terhadap bencana  telah  menurunkan  konsekuensinya.  Ini  adalah  berita  baik:  kecerdikan  dan kemampuan beradaptasi manusia telah terbukti sama dengan tantangan bahaya alam di salah satu bagian dunia yang paling rawan bencana. Namun, tidak berarti bahwa negara- negara  di  kawasan  dan  komunitas  internasional  akan  dapat  terus  menyesuaikan  diri, dengan  perubahan  lingkungan  dan  meningkatnya  kerentanan  manusia  yang  sekarang sedang berlangsung. (Gassert & Zimmerman, 2020)
Indonesia adalah negara dengan kerentanan bencana alam tertinggi di dunia. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya bencana alam. Faktor iklim dan cuaca adalah salah satu faktor yang mendominasi bencana alam di Indonesia. Berdasarkan data BNPB, 99% bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti gunung berapi, puting beliung, banjir, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi. Bencana alam di  Indonesia  tentu  potensial  dalam  merusak  kehidupan  sosial  ekonomi  wilayah pegunungan, daratan, dan pesisir di Indonesia (Diliawan, 2021).
Salah  satu  bencana  alam  yang  sering  melanda  wilayah  Indonesia,  yaitu  Tanah Longsor.  Iklim  tropis  basah  di  Indonesia  menunjang  tingginya  bencana  ini.  Bencana Tanah longsor dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan data dari  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana,  terjadi  penurunan  yang  di  mana  pada tahun 2017 terdapat 577 kasus dan menurun menjadi 197 kasus pada tahun 2020. Namun sayangnya,  pada  tahun  2019  terjadi  peningkatan  yang  signifikan  dibandingkan  tahun sebelumnya, yaitu dengan jumlah kasus sebesar 702 kejadian. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 572 kejadian, namun dilihat dari data terakhir bahwa di periode Januari tahun 2021 sudah terdapat 42 kasus tanah longsor yang berpeluang untuk terus  bertambah  di  akhir  tahun.  Dari  data  kasus  tanah  longsor  5  tahun  terakhir,  dapat dikatakan bahwa Indonesia masih rawan akan bencana tanah longsor. Berikut persentase indeks bencana tanah longsor di Indonesia dari tahun 2017 - 2021:
Gambar 1 Indeks Bencana Alam Tanah Longsor di Indonesia Tahun 2017 - 2021

## Gambar diolah Berdasarkan Data Geoportal Kebencanaan Indonesia
Tanah  longsor  terjadi  akibat  intensitas  curah  hujan  yang  tinggi  atau  terjadinya gempa bumi. Wilayah yang rawan gempa juga berpotensi menimbulkan tanah longsor. Bahaya  tanah  longsor  semakin  besar  bila  ada  pelapukan  batuan  vulkanik.  Morfologi tinggi, patahan akibat kondisi tektonik juga menyebabkan potensi tanah longsor semakin tinggi.  Degradasi  perubahan  tata  guna  lahan  menyebabkan  bencana  longsor  menjadi semakin  meningkat    (Susanti  dan  Miardini).  Kekuatan  gravitasi  pada  tanah  miring melebihi  kekuatan  memecah  ke  samping  yang  mempertahankan  tanah  tanah  pada posisinya,  kandungan  air  membuat  tanah  menjadi  lebih  berat,  meningkatkan  beban, mengurangi kekuatan memecah ke samping.
Tabel 1.1 Data Potensi Bencana Alam di Jawa Barat Tahun 2019-2021
Bencana Alam Tahun 2019 2020 2021 Tanah longsor 478 843 157 Puting beliung 86 461 72 Kebakaran hutan 30 37 11
Sumber: BPBD Jawa Barat
Provinsi  Jawa  Barat  bagian  selatan  merupakan  bagian  wilayah  yang  memiliki potensi bencana tanah longsor tinggi. Berdasarkan data di atas bahwa dalam kurun waktu 3  tahun  terakhir  Jawa  Barat  merupakan  daerah  yang  rawan  terjadinya  tanah  longsor. Berdasarkan data BPBD Jabar ada 840 di tahun 2020, 478 di 2019, dan 196 per Januari 2021. Sisanya didominasi kebakaran hutan, angin puting beliung, dan gempa bumi. Pada bulan Januari tepatnya tanggal 9 Januari 2021, terjadi hujan intens di berbagai daerah di
Jawa  Barat  Lokasi  kejadian  adalah  Dusun  Bojong  Kondang,  Desa  Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Longsor terjadi pada tebing setinggi 20 meter, dan panjang 40 meter yang menimpa sebanyak 14 rumah hingga rusak berat dan menimbulkan 15 korban jiwa dan ratusan warga mengungsi. Longsor kedua terjadi akibat retakan tanah dan menimpa sebanyak 4 rumah warga dan 12 korban jiwa. Longsor ketiga menimpa warga dan tim evakuasi (U Inspire Indonesia, 2021)
Bencana alam tanah longsor yang melanda wilayah Kabupaten Sumedang ini telah menimbulkan dampak fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis yang mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang dilansir dari Situation Report 4: Respon Bencana Longsor, Dampak dari peristiwa ini sendiri adalah korban jiwa dilaporkan 21 jiwa, yakni 1 Danramil, 1 mantri polisi, 1 Basarnas,1 BPBD, dan 7 warga. Luka berat 3 orang,  luka  ringan  22  orang,  dalam  pencarian  19  orang.  Kerusakan  24  hancur  total,  5 rusak berat, 1 masjid rusak sedang, 23 dalam zona merah (U Inspire Indonesia, 2021). Longsor yang terjadi di Sumedang ini menjadikan trauma massa bagi masyarakat dalam menjalankan  kehidupan  sehari-hari.  Masyarakat  Sumedang  memiliki  potensi  hidup  di tengah  ancaman  bencana.  Bencana  muncul  diluar  prediksi  manusia.  Tak  satupun  bisa memprediksi  bencana  alam.  Sumedang  yang  memiliki  potensi  sebagai  daerah  rawan bencana, semakin berpotensi saat kualitas lingkungan tidak baik akibat adanya degradasi tanpa pembangunan berkelanjutan yang dilakukan manusia.
Dalam  menentukan  dan  memaparkan  gambaran  umum  wilayah  yang  rawan longsor, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan lingkungan. Fenomena longsor perlu dijawab secara akurat dengan melakukan identifikasi dan investigasi mendalam terhadap setiap  kasus  tanah  longsor  sehingga  penataan  dan  pengelolaan  yang  dilakukan  tepat. Identifikasi  dan  investigasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  memetakan  wilayah  yang berpotensi longsor. Bencana bila tidak dikelola dapat menghancurkan lingkungan hidup sekitar. Pengelolaan bencana tidak hanya dilakukan ketika terjadi bencana, tetapi justru sebelum dan sesudah bencana dalam mencegah dan mengurangi dampak yang ada. Upaya penanganan bencana perlu menjadi prioritas pengelolaan lingkungan di Indonesia. Hal- hal  mengenai  bagaimana  upaya  pemerintah  akan  dibahas  lebih  lanjut  dalam  bagian pembahasan. Berdasarkan paparan di  atas, dalam mengetahui dan memahami tindakan pemerintah  dalam  menangani  bencana  alam  tanah  longsor  di  Desa  Cihanjuang Kecamatan  Cimanggung  Kabupaten  Sumedang  maka  penulis  mengangkat  “Upaya
Pengendalian  dalam  Menangani  Bencana  Alam  Tanah  Longsor  di  Desa  Cihanjuang Kecamatan  Cimanggung  Kabupaten  Sumedang”  sebagai  tema  penulisan  makalah  ini, dengan rumusan sebagai berikut; (a) apa saja penyebab terjadinya bencana tanah longsor di  Desa  Cihanjuang,  Kabupaten  Sumedang?,  (b)  bagaimana  upaya  pemerintah  dalam menangani  bencana tanah longsor di  Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang?,  dan (c) bagaimana analisis upaya pemerintah dalam menangani bencana alam tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kabupaten Sumedang?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  pada  penulisan  ini,  yaitu  deskriptif, bertujuan  untuk  menggambarkan  keadaan/gejala  kelompok  tertentu  serta  menjabarkan hubungan  tertentu  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya.  Lokus  penelitian  yang digunakan berada di  Desa Cihanjuang  Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Sumber dan jenis dalam mengumpulkan data, yaitu menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal maupun portal berita. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyebab Bencana Tanah Longsor di Desa Cihanjuang
Badan  Geologi,  Pusat  Vulkanologi  dan  Mitigasi  Bencana  Geologi  menyatakan bahwa penyebab terjadinya bencana alam tanah longsor di Sumedang ini disebabkan oleh adanya pergerakan tanah. Berdasarkan hasil Peta Prakiraan Wilayah menyatakan lokasi bencana  berada  pada  Zona  Potensi  Gerakan  Tanah  Menengah  hingga  Tinggi.  Artinya daerah ini memiliki potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah (Badan Geologi Kementerian ESDM, 2021). Adanya pergerakan tanah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pertama, curah hujan tinggi yang mana sekitar 36  – 143 mm/hari di sekitar  wilayah  desa  Cihanjuang.   Kedua,  wilayah  Desa  Cihanjuang,  Kecamatan Cimanggung,  Kabupaten  Sumedang  memiliki  bentuk  morfologi  tapal  kuda  dengan kemiringan  lereng  lebih  curam  dari  tempat  lainnya  morfologi  wilayah  bencana  adalah daerah  perbukitan  yang  memiliki  kemiringan  lereng  Miring  (sloping)  :  4º  -  8º,  Agak curam ( moderately steep ) : 8º - 16º, Curam ( steep ) : 16º - 35º (U Inspire Indonesia, 2021). Selain  itu  BMKG  menyatakan  bahwa  kemiringan  lereng  perbukitan  sekitar  Desa Cihanjuang mencapai 25% - 45% yakni curam.
Ketiga, Lereng bukit ialah lahan terbuka dengan kurangnya vegetasi berakar kuat dan tanpa perkuatan lereng. Keempat, drainase pada wilayah bencana kurang baik yang mana  drainase  tidak  terurus  dengan  baik  dan  jumlahnya  sedikit  sehingga  aliran  air permukaan meresap ke dalam tanah, hal ini menyebabkan air tersebut akan turun searah dengan gaya gravitasi dan terus menerus mengalir ke bawah yang mana menambah beban lereng dan terjadilah longsor (Badan Geologi Kementerian ESDM, 2021). Hal tersebut selaras  dengan  penelitian  mengenai  penerapan  pemetaan  zona  rawan  longsor  di Sumedang  yang  menyatakan  bahwa  terjadinya  bencana  tanah  longsor  sangat  berkaitan erat dengan keadaan alam, selain itu manusia pun memiliki peran besar dalam bencana tanah longsor seperti  melakukan pengalih fungsi  hutan untuk  dijadikan sebagai  daerah resapan air menjadi perkebunan dan pemukiman (Yassar, 2020).

## Upaya Pemerintah dalam Menangani Bencana Tanah Longsor di Desa Cihanjuang
Kabupaten Sumedang
Salah satu yang dapat mencerminkan prinsip good governance, yaitu pemerintah yang memiliki responsivitas yang tinggi terhadap masyarakat, artinya pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus peka akan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat itu. Seperti halnya  pada  kasus  tanah  longsor  yang  sedang  dihadapi  oleh  Warga  Desa  Cihanjuang Kabupaten  Sumedang  yang  telah  menelan  korban  jiwa  serta  kerusakan  di  wilayah tersebut.  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  perlu  melakukan  berbagai  upaya  dalam menangani bencana alam yang sedang terjadi sebagai bentuk realisasi dari prinsip good governance, yaitu terkait responsivitas. Upaya dalam menangani bencana tanah longsor di  Desa  Cihanjuang  tidak  jauh  dari  konsep  manajemen  lingkungan  yang  merupakan aspek-aspek  dari  keseluruhan  fungsi  manajemen  yang  mengarah  pada  implementasi kebijakan lingkungan (ISO 14001 dalam Purwanto 2004). Upaya tersebut dilaksanakan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  secara  bertahap  untuk  dapat  memperbaiki kerugian yang telah dialami oleh Warga Desa Cihanjuang.
Langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang,  yaitu mengerahkan  alat  berat  untuk  mempercepat  proses  evakuasi  yang  dibantu  oleh Kementerian  PUPR  yang  mendapatkan  perintah  langsung  dari  Presiden  Jokowi  untuk meninjau langsung dan membantu menyiapkan strategi dalam penanganan bencana alam di Desa Cihanjuang (Kencana, 2021). Kemudian Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah mendirikan tempat pengungsian sebagai penanganan jangka pendek. Berdasarkan
laman resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pemkab Sumedang, 2021), mereka telah membagi tempat pengungsian ke dalam 3 zona. Zona pertama berada di SDN Cipareuag, zona kedua berada di Taman Burung dan zona ketiga berada di SD Azzahra dengan total jumlah pengungsi pada ketiga zona tersebut, yaitu sebesar 1.126 jiwa. Setiap tenda-tenda pengungsian telah disediakan berbagai kebutuhan para pengungsi, seperti makanan, air bersih,  pakaian,  obat-obatan  hingga  kebutuhan  wifi.  Di  masa  pandemi  seperti  ini, Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  tetap  memastikan  pelaksanaan  protokol  kesehatan serta  memperhatikan  kesehatan  para  pengungsi  dengan  menyediakan  vitamin-vitamin yang  dibutuhkan  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya,  yaitu  menyediakan  wifi  untuk kelancaran  aktivitas  sehari-hari  para  pengungsi.  Bantuan-bantuan  yang  diberikan  oleh lembaga, perseorangan serta LSM perlu dicatat terlebih dahulu pada aplikasi SITABAH (Sistem Informasi Tanggap Bencana dan Musibah) agar dapat diaudit nantinya, hal ini diharapkan  dapat  memudahkan  petugas  dalam  memastikan  kebutuhan  apa  yang diperlukan para pengungsi.
Setelah  selesai  masa  tanggap  darurat,  pada  tanggal  29  Januari  2021  telah dikeluarkan  Keputusan  Bupati  Sumedang  Nomor  73  Tahun  2021  Tentang  Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati tersebut maka wilayah yang terkena dampak tanah longsor sudah dapat masuk pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah merencanakan 2 skema untuk membangun lahan relokasi korban tanah longsor sebagai hunian  permanen  para  korban.  Berdasarkan  laman  resmi  Pemerintah  Kabupaten Sumedang  (Pemkab  Sumedang,  2021),  Bupati  Sumedang  Dony  Ahmad  Munir  telah menyiapkan  2  skema  dengan  skema  pertama,  yaitu  membangun  di  tanah  kas  Desa Tegalmanggung  Kecamatan  Cimanggung,  sedangkan  untuk  skema  kedua  akan bekerjasama dengan Asperumnas.  Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 Miliar untuk pembangunan lahan relokasi korban tanah longsor. Upaya  ini  menjadi  salah  satu  upaya  jangka  panjang  dalam  penanganan  bencana  tanah longsor  di  Desa  Cihanjuang  dengan  dibantu  oleh  Kementerian  PUPR.  Selain  itu  bagi warna  zona  merah  yang  masih  tidak  diperbolehkan  untuk  kembali  ke  rumahnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memiliki 2 alternatif. Pertama, warga zona merah dapat  mencari  hunian  sementara  secara  mandiri  yang  biayanya  akan  ditanggung  oleh
pemerintah.  Kedua,  warga  zona  merah  dapat  menempati  apartemen  atau  rumah  susun transit Dinas Perkim Provinsi Jawa Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan berbagai upaya mitigasi agar bencana tersebut dapat dihindari. Pertama, penguatan struktur tanah pada kawasan Desa  Cihanjuang  yang  berkategori  zona  merah  atau  rawan  bencana  tanah  longsor. Pemerintah Kabupaten Sumedang dibantu oleh Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan instansi-instansi  terkait, seperti Badan Geologi dan Kementerian ESDM dalam upaya penguatan struktur tanah di kawasan rawan longsor. Kedua, penanaman vegetasi pada daerah rawan longsor dengan menggunakan metode Bioengineering . Kegiatan ini memerlukan  koordinasi  antara  BNPB,  BPBD  Kabupaten  Sumedang  dan  masyarakat setempat.  Berdasarkan  laman  resmi  BNPB,  penanaman  pohon  akan  dilakukan  secara bertahap dengan target jumlah bibit yang ditanam sebanyak 1.000 bibit (Diliawan, 2021). Jenis vegetasi yang akan ditanam, di antara bibit sukun, aren, nangka, alpukat dan vetiver. Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  yang  bekerjasama dengan instansi lain telah memiliki upaya-upaya dalam menangani bencana tanah longsor di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang, meliputi upaya pasca bencana jangka panjang, jangka pendek hingga upaya mitigasi.

## Analisis  Upaya  Pemerintah  dalam  Menangani  Bencana  Tanah  Longsor  di  Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang
Seperti yang sudah dibahas pada rumusan masalah sebelumnya, bahwa pemerintah telah melakukan beberapa  upaya dalam  menangani  bencana tanah longsor yang ada di Sumedang.  Namun,  terdapat  beberapa  kelebihan  dan  kekurangan  yang  dialami pemerintah dalam upaya penanganan bencana tanah longsor tersebut.  Kelemahan yang dialami  pemerintah,  yaitu  cuaca  yang  kurang  mendukung  dalam  melakukan  kegiatan penanganan bencana tanah longsor seperti evakuasi. Pemerintah telah mengerahkan 900 personel  dalam  mencari  korban  bencana  tanah  longsor,  namun  akibat  dari  cuaca  yang buruk maka beberapa kali tim harus menghentikan pencarian tersebut (Mardhani, 2021). Proses evakuasi juga sulit dilakukan karena kontur tanah yang tidak seimbang. Bantuan yang diberikan pemerintah seperti makanan, pakaian, obat-obatan pada setiap pengungsi di beberapa tenda juga mengalami kendala dalam pengiriman, hal ini dapat terjadi karena akses  menuju  tempat  pengungsian  terhalang  oleh  jalan  yang  tertutup  oleh  material
longsor. Longsor susulan juga terjadi di daerah yang sama, sehingga beberapa upaya yang telah direncanakan pemerintah harus terhambat.
Kelebihan dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagi Desa Cihanjuang adalah adanya anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah Sumedang untuk merekonstruksi wilayah  tersebut  sesuai  dengan  Keputusan  Bupati  Sumedang  Nomor  73  Tahun  2021 Tentang  Penetapan  Status  Transisi  Darurat  ke  Pemulihan  Bencana  Banjir  dan  Tanah Longsor di  Kecamatan  Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Namun, hal ini perlu ditinjau ulang kembali oleh pemerintah terkait kontur tanah yang tidak  seimbang  akibat  dari  tanah  longsor  (Fadli,  2021).  Pemerintah  juga  melakukan metode Bioengineering ,  yaitu  merupakan  cara  yang  dapat  digunakan  untuk meminimalisir  terjadinya  tanah  longsor  dengan  menggunakan  segala  macam  vegetasi yang  tidak  hanya  terdiri  dari  satu  jenis  tanaman,  metode  ini  juga  dapat  dikombinasi dengan  berbagai  bahan  tanaman  yang  telah  mati.  Dengan  metode  ini  dapat  digunakan untuk mencegah bencana tanah longsor dengan menggunakan tanaman pepohonan yang berakar  tunjang  untuk  pembangunan  dinding  penahan  tanah.  Pepohonan  yang  berakar tunjang dapat memberikan pegangan yang kuat pada struktur tanah sehingga tanah tidak mudah  bergerak  dan  dapat  menyerap  air  tanah  yang  memiliki  potensi  menyebabkan longsor. Kelebihan dengan menggunakan metode Bioengineering juga dapat lebih ramah lingkungan dan murah.

## KESIMPULAN
Tanah longsor yang terjadi di Desa Cihanjuang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng yang terjal, sistem drainase yang tidak dikelola  dengan  baik,  dan  vegetasi  yang  kurang. Pemerintah  Kabupaten  Sumedang dibantu  oleh  berbagai  instansi  bersangkutan  seperti  Kementerian  PUPR,  BNPB  serta BPBD Kabupaten Sumedang telah melakukan berbagai upaya dalam menangani bencana tanah longsor di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang, antara lain seperti mengerahkan alat  berat  untuk  mempercepat  proses  evakuasi,  mendirikan  tempat  evakuasi  atau pengungsian di tiga wilayah, dan penyediaan kebutuhan pengungsi (makanan, air bersih, pakaian, obat-obatan dan wifi). Selanjutnya dalam menindaklanjuti bencana longsor di Desa Cihanjuang dikeluarkanlah Keputusan Bupati Sumedang untuk merehabilitasi dan merekonstruksi  wilayah  yang  terkena  dampak  longsor.  Kemudian  dilakukan  mitigasi
bencana, yaitu penguatan struktur tanah dan penanaman vegetasi di daerah yang rawan longsor. Terdapat  kelebihan  dan  kekurangan  dalam  upaya  penanganan  bencana  tanah longsor  di  Desa  Cihanjuang,  kelebihannya  adalah  pemerintah  melakukan  metode bioengineering yang di mana metode ini sangat ramah lingkungan dan murah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah cuaca yang kurang mendukung dan adanya longsor susulan yang menghambat kinerja pemerintah dalam menangani bencana.

## Saran
Untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  melakukan  penanganan terhadap bencana tanah longsor di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Meningkatkan kewaspadaan akan bencana
a) Melakukan evakuasi karena mengingat daerah masih rawan longsor susulan.
b) Masyarakat diungsikan ke tempat yang lebih aman.
2. Menata ulang kawasan di daerah terdampak
a) Melakukan  reboisasi,  yaitu  dengan  menghijaukan  kembali  di  lereng  daerah aliran sungai dan lereng yang rawan.
b) Daerah yang masuk dalam alur gerakan tanah longsor harus segera direlokasi.
3. Menambah upaya mitigasi
a) Membangun  wilayah buffer sebagai  penyangga  antara  tebing  dengan  lahan permukiman.
b) Mengatur drainase, yaitu dengan adanya bangunan-bangunan pelengkap sistem drainase  seperti Headwall dapat  melindungi  dari  longsor  dengan  melakukan konstruksi khusus pada outlet saluran tertutup serta ujung gorong-gorong.
c) Membuat bronjong dalam pembangunan jalan di daerah rawan longsor untuk menahan erosi tanah pada lereng.
4. Mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  lebih  mengerti  dan  memahami potensi bencana tanah longsor.
a) Melakukan penyuluhan terkait mitigasi bencana
b) Melakukan penyuluhan terkait pelestarian lingkungan
5. Dilakukan  pengawasan  terhadap  upaya  mitigasi  yang  dilakukan  (penanaman vegetasi) agar terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan, yakni 1000 bibit pohon.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Geologi Kementerian ESDM. (2021). “Laporan dan Rekomendasi Gerakan Tanah Kec.  Cimanggung,  Kabupaten  Sumedang  Provinsi  Jawa  Barat,”  Artikel.
< https://vsi.esdm.go.id/index.php/gerakan-tanah/kejadian-gerakan-tanah/3390- laporan-dan-rekomendasi-gerakan-tanah-kec-cimanggung--kabupaten- sumedang-provinsi-jawa-barat > diakses pada tanggal 01 April 2021.
Diliawan,  Rahmadi  dan  Lia  Agustina.  (2021).  “Penanaman  Vegetasi  Upaya  Mitigasi Daerah Rawan Longsor Kabupaten Sumedang,” Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  < https://bnpb.go.id/berita/penanaman-vegetasi-upaya-mitigasi-daerah- rawan-longsor-kabupaten-sumedang > diakses pada tanggal 30 Maret 2021.
Fadli,  Ardiansyah.  (2021).  “Penanganan  Pasca-longsor  Sumedang,  Satu  Rumah  Baru untuk Satu Keluarga,” Kompas. < https://properti.kompas.com/read/2021/01/14/120802021/penanganan-pasca- longsor-sumedang-satu-rumah-baru-untuk-satu-kepala?page=2 >
diakses pada tanggal 30 Maret 2021.
Gassert,  F.,  Burke,  S.,  &  Zimmerman,  R.  (2020).  UPTEMPO:  The  United  States  and Natural Disasters in the Pacific (pp. 24-57, Rep.). New America . Retrieved June
5, 2021, from http://jstor.proxy.undip.ac.id:2048/stable/resrep24321.6 Kencana,  Maulandy  Rizky  Bayu.  (2021).  “Jokowi  Minta  Percepatan  Penanganan Bencana Longsor di Sumedang,” Liputan6. < https://m.liputan6.com/bisnis/read/4457956/jokowi-minta-percepat- penanganan-bencana-longsor-di-sumedang > diakses pada tanggal 30 Maret 2021. Mardhani, Reza. (2021). Cuaca Jadi Kendala Evakuasi Longsor di Sumedang. ActNews.
< https://news.act.id/berita/cuaca-jadi-kendala-evakuasi-longsor-di- sumedang> diakses pada tanggal 30 Maret 2021.
Pemerintah  Kabupaten  Sumedang.  (2021).  “Ada  Dua  Skema  untuk  Bangun  Lahan
Relokasi Korban Longsor,” Berita. < https://tahu.sumedangkab.go.id/berita/detail/ada-dua-skema-untuk-bangun-
lahan-relokasi-korban-longsor > diakses pada tanggal 30 Maret 2021.
Pemerintah  Kabupaten  Sumedang.  (2021).  “Penanganan  Bencana  Cimanggung  Masuk
Masa Transisi Darurat,” Berita. < https://tahu.sumedangkab.go.id/berita/detail/penanganan-bencana-cimanggung- masuk-masa-transisi-darurat > diakses pada tanggal 30 Maret 2021.
Purwanto, A. T. (2004). Manajemen lingkungan: dulu, sekarang dan masa depan. Jurnal. http://andietri. tripod. com/index. htm.
Susanti, P. D., & Miardini, A. (2019). Identifikasi Karakteristik dan Faktor Pengaruh pada Berbagai Tipe Longsor. Jurnal Agritech , 39(2), 97-107.
U  Inspire  Indonesia.  (2021).  “SITUATION  REPORT  #4  RESPON  BENCANA LONGSOR  Kampung  Daud/Bojong  Kondang,  Desa  Cihanjuang,  Ke. Cimanggung  Kab.Sumedang,  Prov.  Jawa  Barat,”  < https://uinspire.id/wp- content/uploads/2021/01/Situational-Report-4.pdfv >  diakses  pada  tanggal  29 Maret 2021.
Yassar, F. M. (2020). Penerapan Weighted Overlay Pada Pemetaan Tingkat Probabilitas Zona Rawan Longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jurnal Geosains dan Remote Sensing , 1-10.