## K e l o l a

## Jurnal Manajemen Pendidikan
Magister Manajemen Pendidikan
FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
e-ISSN 2549-9661 Volume: 5, No. 2, Juli-Desember 2018 Halaman: 205-216

## Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SMP Negeri

## Eni Mariani
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana enimariani88@gmail.com
Bambang Suteng Sulasmono
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana sulasmonobambang@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  evaluate  the  design,  installation,  process,  and  products  of  the  inclusive education program implementation in a Salatiga Public Middle School. This type of research is program evaluation with a discrepancy evaluation model. Information sources in this study are the  Principal,  Local  Content  Teacher,  Counseling  Guidance  Teacher  who also acts as Special  Facilitators  Teacher  (GPK).  Data  collection  technique  include  interviews, observation  and  document  study.  Data  analysis  technique  include  data  collection,  data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validation through technical and source triangulation. The results: (1) the design evaluation showed the general curriculum and assessment plans have not been modified, educators do not yet have adequate competence, facilities and infrastructure do not yet support the needs of special needs student (ABK); (2) the  installation  evaluation  showed  there  is  no  entrance  test,  the  learning  design  and assessment have not considered the existence of ABK, funding is taken from BOS funds and support from some ABK parents; (3) the process evaluation showed the ABK have difficulty following learning, the support from the community and agencies has not been maximized; and (4) the product evaluation showed that student learning outcomes, namely the assessment of  student  ID  cards  are  still  equated  with  normal  students.  Based  on  the  results  of  the evaluation,  the  researchers  gave  the  following  recommendations:  1)  Teachers  and  GPK collaborated  in  developing  curriculum  and  competencies,  2)  Principals  and  teachers collaborated  in  designing  models  and  technical  instructions  to  handle  ABK,  as  well  as increasing  collaboration  with  several  agencies,  and  3)  The  education  office  needs  to  pay attention to the implementation of inclusive education programs and provide assistance in the form of costs, training, seminars, and fulfillment of facilities and infrastructure.
Keywords: Discrepancy Evaluation Model, Inclusion Education, Program Evaluation

## Article Info
Received date: 1 Agustus 2018 Revised date: 22 Desember 2018 Accepted date: 22 Desember 2018

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, pasal 5 antara lain  ditentukan bahwa setiap  wagra  negara  memperoleh  hak  yang sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang bermutu,  dan  warga  negara  yang  memiliki
bakat  istimewa  dan  kelainan  fisik,  emosional, intelektual  dan  sosial  berhak  mendapatkan pendidikan khusus. Lebih lanjut Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi menentukan bahwa siswa yang memiliki bakat atau  kecerdasan  istimewa  serta  siswa  yang memiliki  keterbatasan  fisik,  sosial,  emosional
dan mental dapat mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya.
Pendidikan  inklusi  merupakan  sistem pendidikan yang terbuka bagi semua siswa baik siswa normal, memiliki bakat khusus dan siswa yang memiliki kekurangan. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan inklusi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pendidikan  inklusi  dapat  menjadi  jembatan untuk  mewujudkan  pendidikan  untuk  semua ( education for all/EFA ), tanpa ada seorangpun yang  tertinggal  dari  layanan  pendidikan (Kustawan, 2012: 7). Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak  berkebutuhan  khusus  (ABK)  belajar  di sekolah-sekolah  terdekat  di  kelas  biasa bersama-sama  teman  seusianya.  Sekolah penyelenggara  pendidikan  inklusi  adalah sekolah  yang  menampung  semua  murid  di sekolah  yang sama.  Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan  dan  kebutuhan  setiap  murid maupun  bantuan  dan  dukungan  yang  dapat diberikan  oleh  para  guru  agar  anak-anak berhasil  (Wathoni,  2005:  101).  Hal  ini  juga diungkapkan  oleh  Kustawan  (2012:  7)  yang menyatakan  bahwa  pendidikan  inklusi  adalah sistem  pendidikan  yang  terbuka  bagi  semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan  sesuai  dengan  kondisi  masing- masing  individu.  Dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah- sekolah terdekat, yang terbuka bagi semua serta tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak. Sekolah penyelenggara pendidikan  inklusi  adalah  sekolah  yang menampung  semua  murid,  mengakomodasi murid  baik  karena  keterbatasan  fisik  maupun mental,  serta  sekolah  yang  juga  menyediakan program  pendidikan  layak  dan  menantang, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu.
Dalam  pelaksanaannya,  pendidikan inklusi memerlukan penyesuaian dan fleksibilitas  di  berbagai  bidang,  baik  bidang pendidikan, pengajaran, sosial, perilaku maupun budaya. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran  pendidikan  inklusi  harus  ada kesesuaian  antara  kurikulum,  pendekatan pembelajaran, proses pembelajaran dan sistem evaluasi  dengan  kondisi  siswa.  Sehingga kurikulum nasional harus dimodifikasi sedemikian guna menyesuaikan dengan kebutuhan  siswa.  Hal  ini  dilakukan  agar  anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran  seperti  siswa  normal  lainnya. Dalam  modifikasi  kurikulum  itu  diperlukan kerjasama  antara  guru,  guru  pembimbing khusus/GPK,  orangtua,  para  professional  dan peserta  didik.  Kerjasama  dilakukan  untuk memodifikasi program kerja, penetapan tujuan, isi,  strategi,  metode  pembelajaran,  organisasi kelas,  assesmen,  evaluasi,  komunikasi  dan pembiayaan (Muftuhatin, 2014: 208).
Tujuan  penyelenggaraan  pendidikan inklusi menurut Alfian (2013: 75) adalah:
1) untuk  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya  bagi  anak  berkebutuhan  khusus untuk  mendapatkan  pendidikan  yang layak,
2) membantu  mempercepat  program  wajib belajar pendidikan dasar,
3) membantu meningkatkan mutu pendidikan dengan  menekan  angka  tinggal  kelas  dan putus sekolah,
4) menciptakan pendidikan yang menghargai keanekaragaman,  tidak  diskriminatif  dan ramah terhadap pembelajaran.
Sedang karakteristik pendidikan inklusi menurut Zakia (2015) adalah:
1) pendidikan  inklusi  merupakan  wujud usaha merespon keragaman individu,
2) pendidikan inklusi untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar,
3) pendidikan  inklusi  membawa  anak  untuk belajar yang bermakna dalam hidup,
4) pendidikan inklusi untuk anak-anak marginal,  esklusif  dan  membutuhkan pendidikan khusus.
Sekolah yang menyelenggarakan program  pendidikan  inklusi  harus  memenuhi standar  kualifikasi  yang  telah  ditentukan  dan para  gurunya  pun  harus  memiliki  kompetensi dalam  menangani  anak  berkebutuhan  khusus. Guru  yang  berperan  dalam  pelaksanaan program  pendidikan  meliputi  guru  kelas,  guru mata  pelajaran,  dan  guru  pembimbing  khusus (GPK)  (Kemendikbud.  2012:  43;  Kustawan, 2012:73).  Dalam  hal  sarana  dan  prasarana Kustawan  (2012)  mengatakan  bahwa  sebagai penyelenggara  pendidikan  inklusi  hendaknya sekolah  menyediakan  sarana  dan  prasarana yang  memadai  untuk  menjamin  kebutuhan siswa dan agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti  pembelajaran  dengan  siswa  normal lainnya. Permendiknas No 70 Tahun 2009 pasal 11 juga memberikan ketentuan bahwa sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana  yang aksesibel agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
Sistem assesmen pembelajaran seharusnya dirancang untuk mengetahui kondisi siswa, di mana assesmen pembelajaran meliputi  tahap  perencanaan,  pengumpulan informasi  untuk  mencapai  hasil  belajar, pelaporan  dan  penggunaan  informasi  hasil belajar  siswa.  Assesmen  meliputi  penilaian tertulis,  sikap,  kinerja  atau  produk,  portofolio dan  unjuk  kerja.  Dalam  Permendiknas  No  70 Tahun  2009  juga  ditentukan  bahwa  anak berkebutuhan  khusus  yang  menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dibawah standar  nasional  pendidikan  mendapat  surat tanda tamat belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh Sekolah yang bersangkutan.
Dalam  Permendiknas  No  70  Tahun
2009 ditentukan pula bahwa biaya penyelenggaran  pendidikan  inklusi  menjadi tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah, masyarakat  dan  orangtua.  Masyarakat  dan
orangtua  harus  berperan  untuk  mendukung pendidikan,  karena  pendidikan  merupakan tanggung  jawab  bersama.  Masyarakat  harus berperan  dalam  perencanaan,  penyediaan tenaga ahli, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembelajaran, pendanaan, pengawasan  dan  penyaluran  lulusan.  Dalam penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusi Sekolah  dapat  bekerjasama  dan  membangun jaringan  dengan  satuan  pendidikan  khusus, perguruan  tinggi,  organisasi  profesi,  lembaga rehabilitasi,  rumah  sakit,  pusat  kesehatan masyarakat, terapi klinik, LSM dan masyarakat (Permendiknas No 70 Tahun 2009).
Praktik  penyelenggaraan  pendidikan inklusi  telah  menarik  perhatian  sejumlah peneliti.  Mitiku,  dkk  (2014:  118)  misalnya menemukan  bahwa  walaupun  ada  beberapa peluang  yang  mendukung  pendidikan  inklusi, hal  itu  tidak  dapat  dianggap  sebagai  jaminan karena  kurangnya  kesadaran,  komitmen,  dan kerjasama.  Serta  ada  tantangan  nyata  yang menghambat implementasi penuh dari pendidikan  inklusif.  Secara  umum  dapat disimpulkan  bahwa  tantangan  lebih  besar daripada kesempatan pada implementasi penuh dari  pendidikan  inklusif  dan  harus  ada kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan,  LSM,  dan  badan-badan  yang bersangkutan  untuk  mewujudkan  pendidikan inklusi.
Di  Indonesia    Sunardi,  dkk  (2011:  1) menemukan  bahwa  kebanyakan  sekolah- sekolah telah mengembangkan rencana strategis  (untuk  program  inklusif),  namun masih  banyak  sekolah  yang  belum  menata ulang struktur organisasi mereka. Peneliti lain, Sari  (2012:  190),  juga  menemukan  bahwa pelaksanaan  inklusi  di  SD  Negeri  tempat penelitiannya,  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar para guru, GPK, kepala sekolah memang benar-benar  melakukan  tanggung  jawabnya dan  tahu  tugasnya  sebagai  penyelenggara sekolah inklusi.
Di lain pihak Sartica dan Ismanto (2016: 49),  menemukan  bahwa  program  pendidikan inklusi  di  lokasi  penelitian  mereka  sudah memenuhi  kebutuhan  siswa,  fasilitas  khusus memang tidak mencukupi bagi anak berkebutuhan  khusus,  kompetensi  guru  cukup baik, belajar secara umum dengan memperhatikan setiap individu, prestasi akademik  dan  non  akademik  siswa  dengan kebutuhan  khusus  cukup  baik.  Muftuhatin (2014:  201)  juga  menemukan  bahwa  evaluasi pembelajaran  sudah  cukup  bagus  karena  guru sudah menerapkan dua metode dalam evaluasi yaitu  dengan  soal  yang  disamakan  dengan reguler  dan  yang  kedua  dengan  soal  sesuai dengan  kebutuhan  mereka,  disertai  dengan portofolio yang  mencatat  perkembangan mereka  selama  pembelajaran.  Sementara Lukitasari, dkk (2017:121) menemukan bahwa dampak positif kebijakan pendidikan inklusi di kota penelitian mereka terlihat dari meningkatnya  jumlah  peserta  didik  ABK  di sekolah  regular  dari  tahun  ke  tahun  dan berkurangnya diskriminasi yang dialami siswa ABK oleh teman sebaya, guru dan masyarakat.
Hasil  penelitian  yang  sedikit  berbeda ditemukan oleh Widyawati (2013: 109) di mana sekolah sudah mendapat izin dan juga panduan untuk  melaksanakan  program  inklusif,  namun infrastruktur khusus tidak memadai, sementara kurikulum  sudah  dimodifikasi.  Kompetensi guru  cukup  memadai  dalam  menangani  anak dengan kebutuhan khusus, sementara pendanaan pendidikan inklusi hanya mengandalkan  dana  BOS,  dan  tidak  ada pemantauan  terus  menerus  dari  departemen pemerintahan  terkait.  Anak  berkebutuhan khusus  yang  berprestasi  dan  tidak  berprestasi sudah dilayani dengan baik.
Dari  berbagai  hasil  penelitian  diatas maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang pendidikan  inklusi.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  peneliti  memiliki  persamaan  dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  sama  sama mengevaluasi  program  Pendidikan  Inklusi.
Perbedaannya  dengan  penelitian-penelitian  di atas  adalah  pada  model  evaluasi  yang  hendak digunakan, di mana penelitian ini menggunakan  Model  Evaluasi  Kesenjangan ( Discrepancy Evaluation Model ).
Salah  satu  sekolah  yang  menerapkan program pendidikan inklusi adalah SMP Negeri 7  Salatiga.  Namun  dalam  pelaksanaannya mengalami  beberapa hambatan diantara masih kurangnya  SDM  dalam  proses  pembelajaran selaku  GPK,  guru-guru  belum  memiliki keahlian khusus dan masih kurang mendapatkan sosialisasi untuk menangani anak berkebutuhan  khusus.  Sarana  dan  prasarana yang tersedia masih belum menunjang kegiatan pembelajaran yang terdapat anak berkebutuhan khusus.  Kurikulum  juga  belum  dimodofikasi untuk  dapat  memberikan  pembelajaran  yang sesuai  dengan  semua  kebutuhan  siswa,  selain itu  penilaian  juga  belum  mewakili  kondisi siswa.  Sekolah  juga  belum  memiliki  JUKNIS untuk  menangani  anak  berkebutuhan  khusus. Dengan  banyaknya  hambatan  yang  dihadapi sekolah  dan  belum  pernah  dilakukan  evaluasi program  pendidikan  inklusi  di  SMP  N  7 Salatiga,  maka  peneliti  melakukan  penelitian evaluasi program pendidikan inklusi.
Menurut  Widoyoko  (2013:10)  evaluasi program  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  dengan  sengaja  dan  secara  cermat untuk  mengetahui  tingkat  keterlaksanaan  atau keberhasilan  suatu  program  dengan  cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya,  baik  terhadap  program  yang sedang  berjalan  maupun  program  yang  telah berlalu.  Sejalan  dengan  hal  ini  Arikunto  & Jabar  (2009:  18)  menjelaskan  bahwa  evaluasi program  adalah  upaya  untuk  mengetahui tingkat  keterlaksanaan  suatu  kebijaksanaan secara  cermat  dengan  cara  mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Selanjutnya Tayibnapis (2008: 24)
menambahkan  bahwa  evaluasi  program  harus mengumpulkan informasi yang valid, informasi yang dapat dipercaya, informasi  yang berguna
untuk program yang  dievaluasi. Dapat dipahami  bahwa  evaluasi  program  adalah rangkaian  kegiatan  dalam  upaya  untuk mengumpulkan  informasi  yang  dilakukan dengan  sengaja  dalam  tingkat  keterlaksanaan secara cermat,  valid dan dapat  dipercaya serta berguna  untuk  di  evaluasi,  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  kebijakan  suatu  program dengan  cara  mengetahui  efektivitas  dari masing-masing  komponen  terhadap  program yang  sedang  berjalan  maupun  program  yang berlalu sehingga evaluasi dapat berjalan sesuai tujuan dan mendapat hasil yang maksimal.
Model Kesenjangan ( Discrepancy Model )  yang  dikembangkan  oleh  Malcolm Provus  (1971)  dalam  bukunya  berjudul Discrepancy  Evaluation. Provus  percaya bahwa  evaluasi  merupakan  suatu  seni  (arts) melukiskan ketimpangan antara standar kinerja dengan  kinerja  yang  terjadi  (Wirawan:  2011: 106). Komponen yang perlu diperhatikan pada evaluasi model kesenjangan menurut Malcolm Provus  adalah:  1)  desain  merupakan  kegiatan merumuskan program yang didalamnya melibatkan siswa, staff dan sumber daya  yang ada  untuk  melakukan  suatu  aktivitas  dalam mencapai  tujuan.  2)  instalasi  merupakan rancangan  yang  menentukan  sebuah  program sebagai  standar  untuk  mempertimbangkan langkah-langkah  proses  pelaksanaan  program. 3) proses merupakan kegiatan memperoleh data tentang  sejauh  mana  program  telah  berjalan dalam  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  4) produk  merupakan  hasil  dari  tujuan  program yang  telah  dicapai.  5)  analisis  biaya  dan manfaat merupakan suatu kegiatan membandingkan  penggunaan  biaya  yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai (Rose & Nyre,  1977:  15).  Pada  penelitian  ini,  tidak dilakukan analisis biaya dan manfaat.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk
mengevaluasi  desain,  instalasi,  proses  dan produk  pelaksanaan  program  pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Salatiga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan  pendekatan  kualitatif.  Model  evaluasi yang  digunakan  adalah  model  evaluasi kesenjangan  yang  mencakup  4  (empat)  tahap yaitu  tahap  desain,  instalasi,  proses  dan  tahap produk. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 7 Salatiga. Sumber informasi dalam penelitian ini dalam  Kepala  Sekolah,  Guru  MULOK  selaku GPK,  dan  guru  BK  selaku  GPK.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi wawancara,  observasi  dan  studi  dokumen. Teknik  validasi  data  menggunakan  teknik triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik. Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik analisis  data  kualitatif  model  Miles  dan Huberman yang  meliputi  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan (Sugiyono, 2015: 404-412).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Hasil evaluasi terhadap desain, instalasi, proses  dan  produk  program  inklusi  di  SMP Negeri ini tergambar sebagai berikut ini.

## Evaluasi Desain Program Inklusi
Pada  tahap  disain  ditemukan  bahwa tidak  terdapat  kesenjangan  pada  aspek  tujuan, dan peserta didik, namun terdapat kesenjangan pada  aspek  assesmen,  kurikulum,  tenaga pendidik,  rencana  kegiatan  pembelajaran, sarana  dan  prasara  pendidikan  serta  dukungan masyarakat.    Gambaran  tentang  ketiadaan kesenjangan  dan  adanya  kesenjangan  pada tahap  desain  tersebut  tertera  dalam  tabel  1 berikut ini.
Tabel 1. Hasil Evaluasi pada  Tahap Desain No Komponen Standar Permendiknas Kinerja SMP N 7 Salatiga Kesenjangan 1 Tujuan Memberikan  kesempatan,  tidak ada diskriminasi Bersosialisasi  dengan  sesama,  mendapat hak pendidikan yang sama Tidak ada kesenjangan 2 Peserta didik Anak  normal  dan  ABK  di sekolah yang sama Anak  normal  dan  anak  berkebutuhan khusus belajar di Sekolah Formal Tidak ada kesenjangan 3 Assesmen Penilaian  Khusus  bagi  anak berkebutuhan khusus Belum ada rencana penilaian khusus bagi anak berkebutuhan khusus Terdapat kesenjangan 4 Kurikulum Modifikasi kurikulum bagi Sekolah yang memiliki ABK Belum ada rencana modifikasi kurikulum bagi ABK Terdapat Kesenjangan 5 Tenaga Pendidik Memiliki  kompetensi  untuk menangani ABK Guru masih mengalami  kesulitan dalam menangani ABK Terdapat kesenjangan 6 Rencana Kegiatan Pembelajaran Pembelajaran dikembangkan sesuai kebutuhan siswa Belum  ada  pengembangan  rencana pembelajaran khusus dan masih menggunakan metode umum Terdapat kesenjangan 7 Sarana dan Prasarana Sarana  dan  prasarana  harus memenuhi  kebutuhan  siswa, terutama untuk ABK Sarana  dan  prasarana  untuk  kebutuhan anak berkebutuhan khusus masih kurang memadai Terdapat kesenjangan 8 Pembiayaan Mendapat  dana  dari  pemerin tah, masyarakat & orangtua Menggunakan  dana  BOS  dan  sebagian dana dari orangtua ABK Terdapat kesenjangan 9 Dukungan Masyarakat Program  pendidikan  inklusi menjadi  tanggungjawab  Peme- rintah, masyarakat dan instansi. Hanya mendapat dukungan dari sebagian orangtua  ABK  dan  beberapa  instansi, namun belum maksimal Terdapat kesenjangan Sumber: Permendiknas No 70 Tahun 2009 & Data Penelitian

## Evaluasi Instalasi Program Inklusi
Pada tahap disain ditemukan
kesenjangan  pada  seluruh  aspek  instalasi.
Gambaran  tentang  adanya  kesenjangan  pada tahap  instalasi  tersebut  tertera  dalam  tabel  2 berikut ini.
Tabel 2 . Hasil Evaluasi pada Tahap Instalasi
No Komponen Standar Permendiknas Kinerja SMP N 7 Salatiga Kesenjangan 1 Peserta didik Sekolah menerima anak normal dan ABK. Untuk mendeteksi dilakukan tes masuk Sekolah  menerima  anak  normal  dan ABK.  Tidak  ada  tes  yang  dirancang saat penerimaan peserta didik Terdapat kesenjangan 2 Assesmen pembelajaran Assesmen dilakukan untuk mengetahui  kondisi  ABK  meliputi aspek  kompetensi,  potensi  dan karakteristik siswa Belum  adanya  rencana  pelaksanaan dalam assesmen pembelajaran terkhusus untuk ABK Terdapat kesenjangan 3 Kurikulum Kurikulum  dirancang  berdasarkan standar nasional dengan dimodifikasi  sesuai  kebutuhan  dan kemampuan siswa Belum  adanya  rencana  pelaksanaan untuk  modifikasi  kurikulum,  hanya adanya  rencana  program  layanan tentang keterampilan bagi ABK Terdapat kesenjangan 4 Tenaga pendidik Pemerintah menyediakan SDM dan meningkatkan kompetensi nya Dinas  hanya  menunjuk  2  GPK  dan untuk meningkatkan kompetensi guru dan GPK masih minim Terdapat kesenjangan 5 Rancangan pembelajaran Rencana pembelajaran dikembangkan dengan mempertimbangkan perbedaan individu Belum adanya rencana pelaksanaan metode pembelajaran bagi ABK dan belum mempertimbangkan perbedaan individu Terdapat kesenjangan 6 Sarana dan prasarana Sarpras harus bersifat aksesibel, sehingga ABK dapat belajar dengan baik Belum  adanya  rencana  pelaksanaan untuk  penyediaan  sarpras  bersifat aksesibel  sehingga    guru  mengalami kendala saat mengajar Terdapat kesenjangan 7 Pembiayaan Pembiayaan harus ditanggaung bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua Pembiayaan  hanya diambil dari dana BOS  dan  dukungan  biaya  dari sebagian orangtua ABK Terdapat kesenjangan
Sumber: Permendiknas No 70 Tahun 2009 & Data Penelitian

## Evaluasi Proses Program Inklusi
Pada  tahap  proses  ditemukan  bahwa terdapat kesenjangan pada seluruh aspek proses pendidikan  inklusi  yang  meliputi  kegiatan belajar siswa, kegiatan mengajar guru, kegiatan
pembelajaran,  sarana  dan  prasara  pendidikan serta dukungan masyarakat.  Gambaran tentang adanya  kesenjangan  pada  tahap  proses pendidikan inklusi tersebut tertera dalam tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Hasil Evaluasi pada Tahap Proses No Komponen Standar Permendiknas Kinerja SMP N 7 Salatiga Kesenjangan 1 Kegiatan  belajar siswa ABK  belajar  bersama  anak normal dan memperoleh layanan khusus dari guru GPK ABK  dan  anak  normal  belajar bersama. Terkadang ABK mengalami  kesulitan  karena  tidak mendapatkan  layanan  khusus  saat proses pembelajaran berlangsung Terdapat kesenjangan 2 Kegiatan mengajar guru Guru kelas menerapkan pembelajaran  sesuai  kebutuhan siswa GPK mendampingi anak berkebutuhan khusus Guru memberikan materi pembelajaran  secara  umum  dan belum didesain dengan mempertimbangkan adanya ABK
GPK belum bisa sepenuhnya melakukan  pendampingan  terhadap ABK Terdapat kesenjangan 3 Kegiatan pembelajaran Kegiatan  pembelajaran  harus sesuai  kebutuhan  siswa  dengan setting kelas inklusi Menggunakan  strategi  variatif dan PAKEM sesuai karakteristik kebutuhan siswa Guru melakukan proses penilaian dan hasil belajar secara beragam dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi siswa ABK  mendapat  dan  mengikuti materi  yang  sama  dengan  anak normal. Guru  dapat  memaklumi  dengan adanya  ABK  tapi  kurang  mendapat perhatian khusus dari guru Proses  penilaian  diserahkan  pada GPK  dan  hasil  penilaian  belum dibedakan dengan anak normal. Terdapat kesenjangan 4 Sarana dan prasarana Penyediaan sarana dan prasarana secara  umum,  namun  harus disediakan  secara  khusus  yang bersifat aksesibel untuk ABK Pemenuhan  sarana  dan  prasarana diambil  dari  dana  BOS  saat  perlu baru diajukan Terdapat kesenjangan 5 Dukungan masyarakat Berperan  dalam  perencanaan, penyediaan tenaga ahli, mengambil keputusan, pelaksanaan pembelajaran, pendanaan, pengawasan,
penyaluran lulusan melalui komite Sekolah, dewan pendidikan  dan  forum-forum pemerhati pendidikan inklusi Mendapat  dukungan  dari  sebagian orangtua  ABK  Menjalin  kerjasama dengan  instansi,  namun  belum maksimal. Komite belum mengetahui tentang adanya program pendidikan  inklusi  karena  kepela Sekolah belum menyampaikan Terdapat kesenjangan
Sumber: Permendiknas No 70 Tahun 2009 & Data Penelitian

## Evaluasi Produk Program Inklusi
Pada  tahap  produk  ditemukan  adanya kesenjangan  pada  aspek  rapot,  namun  tidak terdapat  kesenjangan  pasa  aspek  hasil  belajar dan  ijazah.  Perlu  dicatat  bahwa  untuk  aspek ujian  dan  lulusan  belum  dapat  dilakukan evaluasi karena sampai saat penelitian
dilakukan belum ada anak berkebutuhan khusus yang mengikuti ujian sekolah, sehingga  belum ada juga lulusan. Gambaran tentang ketiadaan kesenjangan  dan  adanya  kesenjangan  pada tahap  produk  tersebut  tertera  dalam  tabel  4 berikut ini.
Tabel 4. Kesenjangan Pada Tahap Produk No  Komponen Standar Permendiknas Kinerja SMP N 7 Salatiga Kesenjangan 1 Hasil belajar Kenaikan  kelas  berdasarkan standar Sekolah Anak  berkebutuhan  khusus  tetap  naik kelas dan tidak ada kata tinggal kelas Tidak ada kesenjangan 2 Rapot Penilaian untuk rapot bagi anak berkebutuhan  khusus  berbeda dengan anak normal Penilaian untuk rapot anak berkebutuhan khusus masih sama dengan anak normal Terdapat kesenjangan 3 Ujian Anak berkebutuhan khusus mengikuti ujian Sekolah Anak  berkebutuhan  khusus  mengikuti ujian Sekolah n.a 4 Ijazah Anak berkebutuhan khusus mendapatkan ijazah dari Sekolah Anak berkebutuhan khusus mendapatkan ijazah  berupa  surat  tanda  tamat  belajar yang blangkonya dikeluarkan Sekolah Tidak ada kesenjangan 5 Lulusan Anak berkebutuhan khusus yang  lulus  Sekolah  mendapat surat  keterangan  dan  ijazah untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi Belum adanya lulusan anak berkebutuhan khusus  dan  masih  menjadi  problematis bagi  Sekolah  tentang  kelanjutan  anak berkebutuhan  khusus  pada  jenjang  lebih tinggi n.a
Sumber: Permendiknas No 70 Tahun 2009 & Data Penelitian

## Pembahasan
Pada evaluasi tahap desain secara umum tujuan  penyelenggaraan  program  pendidikan inklusi  di lokasi  penelitian  sama seperti  acuan yang ada yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh  peserta  didik  untuk  belajar  bersama sehingga  tidak  adanya  diskriminasi,  sasaran peserta didik inklusi adalah anak berkebutuhan khusus  untuk  dapat  belajar  secara  bersama- sama dengan siswa normal di Sekolah regular. Karena  memang  seharusnya  sistem  layanan pendidikan inklusi  terbuka untuk  semua siswa dan  tidak  membeda-bedakan  latar  belakang kehidupan siswa, serta memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, tidak ada diskriminasi, memberikan hak dan kesempatan yang sama, memberikan keadilan dan perluasan akses  bagi  semua.  Desain  penyelenggaraan inklusi  itu  sejalan  dengan  pendapat  Ahsan (2014),  Ilahi  (2013),  Wathoni  (2005),  dan Kustawan  (  2012)  yang  menyatakan  bahwa pendidikan inklusi dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa baik yang normal  dan  penyandang  cacat  atau  anak berkebutuhan khusus. Namun demikian ditemukan pula kesenjangan pada tahap desain yaitu dalam aspek sistem assesmen pembelajaran karena belum ada rencana secara umum penilaian khusus untuk anak berkebutuhan  khusus.  Di  samping  itu  sekolah masih  menggunakan  kurikulum  nasional  dan
belum  ada  rencana    modifikasi  kurikulum. Temuan  ini,  untuk  sebagian  sejalan  dengan hasil  penelitian  Sari  (2012),  yang  menyatakan bahwa pelaksanaan inklusi di SD Negeri tempat penelitiannya,  tidak  berjalan  sebagai  mana mestinya.  Jadi  temuan  ini  berbeda  dengan pandangan Muftuhatin (2014 yang menyatakan bahwa seharusnya kurikulum nasional dimodifikasi  sesuai  dengan  kebutuhan  siswa, agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti  pembelajaran  seperti  siswa  normal lainnya. Dalam modifikasi diperlukan kerjasama  antara  guru,  GPK,  orangtua,  para professional  dan  peserta  didik.  Kerjasama dilakukan  untuk  memodifikasi  program  kerja penetapan tujuan, isi, strategi, metode pembelajaran,  organisasi  kelas,  assesmen, evaluasi, komunikasi dan pembiayaan.
Dari  aspek  tenaga  pendidik,  tenaga pendidik  di  sekolah  ini  belum  memiliki kompetensi  yang  tepat  untuk  menangani  anak berkebutuhan khusus. Rencana dalam kegiatan pembelajaran  belum  dikembangkan  sehingga metode pembelajaran masih  secara umum dan belum ada rencana dengan metode pembelajaran  khusus  bagi  ABK.  Hal  itu berbeda  dengan  aturan  Kemendikbud  (2012) maupun  pendapat  Kustawan  (2012)  yang menyatakan  bahwa  Guru  adalah  pihak  yang paling  berperan  penting  dalam  pelaksanaan pembelajaran  di  kelas,  sehingga  guru  harus
memenuhi  kualifikasi  dan  kompetensi  yang tepat  untuk  melakukan  proses  pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan seluruh siswa dan  mampu  menangani  anak  berkebutuhan khusus.
Rencana  sekolah  dalam  penyediaan sarana  dan  prasarana  juga  masih  kurang memadai  untuk  menjamin  kebutuhan  ABK  di sekolah.  Hal  itu  tidak  sejalan  dengan pandangan Kustawan (2012) yang mengatakan bahwa pendidikan inklusi hendaknya menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang memadai untuk menjamin kebutuhan siswa dan anak  berkebutuhan  khusus  dapat  mengikuti pembelajaran  dengan  siswa  normal  lainnya. Juga tidak sejalan dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 pasal 11 yang menentukan bahwa sekolah  harus  menyediakan  sarana  dan prasarana yang aksesibel agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
Sekolah  hanya  mendapat  dukungan pelaksanaan  dari  orangtua  anak  berkebutuhan khusus  dan  beberapa  instansi. Padahal pendidikan merupakan tanggung jawab bersama  antara  sekolah,  mayarakat  dan pemerintah.  Masyarakat  juga  harus  berperan dalam  perencanaan,  penyediaan  tenaga  ahli, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembelajaran,  pendanaan,  pengawasan  dan penyaluran  lulusan.  Temuan  ini  menunjukkan bahwa  sekolah  belum  sepenuhnya  mampu melaksanakan  Permendiknas  No  70  Tahun 2009 yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusi Sekolah  dapat  bekerjasama  dan  membangun jaringan  dengan  satuan  pendidikan  khusus, perguruan  tinggi,  organisasi  profesi,  lembaga rehabilitasi,  rumah  sakit,  pusat  kesehatan masyarakat, terapi klinik, LSM dan masyarakat.
Terdapat  kesenjangan  dalam  tahap instalasi pada komponen peserta didik,  karena sekolah  tidak  memiliki  tes  yang  dirancang secara  umum  saat  penerimaaan  peserta  didik
baru.  Di  samping  itu  dalam  sistem  assesemen pembelajaran  juga  belum  ada  rancangan penilaian  khusus  bagi  ABK.  Temuan  ini menunjukkan  bahwa  sekolah  belum  mampu sepenuhnya melaksanakan ketentuan Permendiknas  No  70  Tahun  2009  yang menetapkan bahwa sistem assesmen pembelajaran  seharusnya  dirancang  untuk mengetahui  kondisi  siswa,  dimana  assesmen pembelajaran  meliputi  tahap  perencanaan, pengumpulan  informasi  untuk  mencapai  hasil belajar,  pelaporan  dan  penggunaan  informasi hasil  belajar  siswa.  Assesmen  meliputi penilaian  tertulis,  sikap,  kinerja  atau  produk, portofolio dan unjuk kerja.
Terdapat kesenjangan yang terjadi pada tahapan proses yaitu dalam hal kegiatan belajar siswa,  di  mana  anak  berkebutuhan  khusus masih  mengalami  kesulitan  dalam  proses pembelajaran karena siswa tidak mendapatkan layanan  khusus  saat  proses  pembelajaran berlangsung.  Temuan  ini  berbeda  dengan pandangan Zakia (2015) dan Muftuhatin (2012) yang menyatakan bahwa seharusnya pendidikan  inklusi  membantu  siswa  untuk mengatasi  hambatan-hanbatan  siswa  dalam belajar.  Maka  dari  itu  proses  pelaksanaan pendidikan  inklusi  memerlukan  penyesuaian dan fleksibilitas baik dalam bidang pendidikan, pengajaran, sosial, perilaku dan budaya
Pada  kegiatan  mengajar  guru  masih menggunakan  materi  atau  bahan  ajar  secara umum  dan  belum  rancangan  yang  didesain dengan  mempertimbangkan  adanya  anak berkebutuhan  khusus  dan  GPK  belum  bisa sepenuhnya melakukan pendampingan terhadap  anak  berkebutuhan  khusus.  Saat kegiatan  pembelajaran  anak  berkebutuhan khusus  masih  mengikuti  dan  mendapatkan materi  yang  sama  dengan  siswa  normal,  guru memaklumi adanya anak berkebutuhan khusus tapi  tidak  untuk  dikembangkan,  serta  untuk proses  penilaian  bagi  anak  berkebutuhan khusus  juga  masih  disamakan  dengan  siswa normal.  Temuan  ini  berbeda  dari  arahan
Direktorat  PPK-LK  (2011)  bahwa  guru  atau pendidik
seharusnya memberikan pendampingan, bukan hanya menjadi tanggung jawab  guru  GPK  saja.  Karena  dalam penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusi semua  pihak  di  Sekolah  harus  melakukan penyesuaian  baik  dari  segi  kurikulum,  sarana dan  prasarana  dan  sistem  pembelajaran  yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Mitiku, dkk  (2014)  bahwa  meskipun  ada  beberapa peluang  yang  mendukung  pendidikan  inklusi, namun kurangnya kesadaran dan kerjasama hal itu  tidak  dapat  dianggap  sebagai  jaminan terselenggaranya program pendidikan inklusi.
Evaluasi pada tahap produk menunjukkan  bahwa  Sekolah  telah  membuat penetapan  khusus  bahwa  ABK  tidak  akan pernah  tinggal  kelas.  Temuan  ini  sejalan dengan  pandangan  Ilahi  (2013:  25)  yang mengatakan  bahwa  pendidikan  inklusi  harus dimaknai sebagai bentuk reformasi pendidikan yang  menekankan  sikap  anti  diskriminasi, perjuangan  persamaan  hak  dan  kesempatan, keadilan dan perluasan akses bagi semua, serta mengubah pandangan sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Temuan di atas  mendukung  temuan  penelitian  Lukitasari, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa impelementasi kebijakan pendidikan inklusi di kota  Salatiga  dinilai  baik  terlihat  dari meningkatnya  jumlah  peserta  didik  ABK  dan kurangnya  diskriminasi  terhadap  siswa  ABK. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sartica dan  Ismanto  (2016),  yang menemukan bahwa  prestasi  akademik  dan  non  akademik adalah  siswa  dengan  kebutuhan  khusus  di lokasi penelitian mereka cukup baik.
Namun  demikian  ditemukan  pula adanya fakta bahwa penilaian untuk rapot bagi anak berkebutuhan khusus masih sama dengan penilaian  bagi  siswa  normal.  Fakta  tersebut berbeda  dengan    Permendiknas  No  70  Tahun 2009  yang  menentukan  bahwa    seharusnya
sistem  hasil  belajar  sekolah  inklusi  berupa angka-angka disertai narasi penguasaan materi. Untuk  itu  Sekolah  yang  menyelenggarakan program pendidikan inklusi harus memodifikasi  sistem  penilaiannya  dengan mempertimbangkan kondisi anak berkebutuhan khusus.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa pada tahap desain, tujuan penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusi dan  peserta  didik  inklusi  sama  dengan  acuan yang  ada  yaitu  memberikan  kesempatan  yang sama  tanpa  adanya  diskriminasi  serta  sasaran peserta didik inklusi adalah ABK. Kesenjangan yang ditemukan adalah  belum adanya rencana dalam sistem assesmen pembelajaran, penilaian dan  modifikasi  kurikulum.  Disamping  itu tenaga  pendidik  belum  memiliki  kompetensi yang  tepat  menangai  ABK,  sementara  sarana dan  prasarana  yang  ada  juga  kurang  memadai bagi ABK.
Pada tahap instalasi, terdapat kesenjangan  karena  pada  saat  penerimaan peserta  didik  baru  tidak  dilakukan  tes  masuk, dalam  rancangan  pembelajaran  dan  rancangan penilaian  belum  dilakukan  modifikasi  dengan mempertimbangkan ABK, belum ada pembelajaran  tambahan  berupa  pembekalan keterampilan  untuk  ABK,  pembiayaan  untuk pelaksanaan  program  hanya  diambil  dari  dana BOS  dan  dukungan  dari  sebagian  orang  tua ABK.
Pada tahap proses, terdapat kesenjangan bahwa ABK masih mengalami kesulitan dalam mengikuti  pembelajaran,  karena  pelaksanaan pembelajaran belum mempertimbangkan keadaan ABK dan penilaian hasil belajar ABK masih  disamakan  dengan  siswa  normal. Dukungan  dari  masyarakat  dan  beberapa instansi  juga  belum  maksimal.  Sedangkan  di tahap  produk  kesenjangan  terdapat  pada  hasil
belajar siswa dalam penilaian rapot yang masih sama dengan siswa normal.
Saran
Dari  penelitian  evaluasi  yang  telah dilakukan, maka peneliti memberikan rekomendasi untuk perbaikan program, sebagai berikut:  1)  guru  saling  bekerjasama  dalam pengembangan  kurikulum  dan  alat  evaluasi sehingga dapat menyelenggarakan pembelajaran  yang  lebih  sesuai  dengan kebutuhan  ABK.  Selain  itu  guru  juga  perlu meningkatkan kompetensinya dalam menangani  ABK;  2)  Kepala  Sekolah  perlu memberikan ruang yang dapat digunakan untuk memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  ABK, meningkatkan  pengembangan  diri  para  guru dan  GPK,  merancang  model  dan  petunjuk teknis untuk menangani berbagai kriteria ABK, serta memaksimalkan jalinan kerjasama dengan beberapa  instansi;  3)  Dinas  Pendidikan  perlu membangun  komunikasi dan  melakukan pembinaan  serta  pengawasan  pada  Sekolah yang  menyelenggarakan  program  pendidikan inklusi. Dinas juga perlu menambah  GPK yang khusus menangani ABK, memberikan dukungan  maksimal  dalam  pengembangan kompetensi  guru  dan  GPK,  memperhatikan pelaksanaan  program  pendidikan  inklusi  dan memberikan  bantuan  baik  berupa  biaya, pelatihan,  seminar  maupun  pemenuhan  sarana dan prasarana.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  yang  tulus  diberikan kepada  Dr.  Ade  Iriani,  MM  yang  menjadi Pembimbing  I  dalam  penulisan  Tesis  yang substansinya  kemudian  tersaji  dalam  bentuk artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsan,  M.  T.  2014.  “Inclusive  Education:  A
Strategy to Address Diversity to Ensure Equal  Right  to  Education.  Editorial”. Asian  Journal  of  Inclusive  Education (AJIE). Vo.2, No.1, April 2014, 1-3.
Alfian. 2013. Pendidikan Inklusif di Indonesia.
Edu-Bio. Vol. 4.
Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis  Praktis  Bagi  Mahasiswa  dan
Praktisi  Pendidikan .  Jakarta:  Bumi Aksara
Direktorat  Pembinaan  PKLK  Pendidikan Dasar.  2012.  Permendiknas  Nomor  70
Tahun 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ilahi,  Muhammad  Takdir.  2013.  Pendidikan Inklusif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media .
Kemendikbud. 2009. Permendiknas Nomor 70
Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif  Bagi  Peserta  Didik  yang Memiliki Kelainan  dan  Memiliki
Potensi  Kecerdasan  dan/atau  Bakat Istimewa. Kemendikbud: Jakarta.
Kustawan, Dedy. 2012. Pendidikan Inklusif & Upaya  Implementasinya.  Jakarta:  PT. Luxima Metro Media.
Lukitasari,  S.,  Sulasmono,  B.,  &  Iriani,  A. 2017. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan  Inklusi. Kelola:  Jurnal Manajemen Pendidikan , 4 (2), 121-134. https://doi.org/https://doi.org/10.24246/ j.jk.2017.v4.i2.p121-134.
Maftuhatin, Lilik. 2014. Evaluasi pembelajaran anak  berklebutuhan  khusus  (ABK)  di kelas inklusif di  SD Plus  Darul ‘Ulum Jombang. Jurnal Studi Islam. Volume 5. 201-227 .
Mitiku,  M., Yitayal,  A.,  Semahegn, M., 2014.
Challenges and Opportunities to Implement  Inclusive  Education.  Asian Journal of Humanity, Art and Literature , Volume 1 (2) 118-135.
Rose  Clare  &  Glenn  F.  Nyre.  1977. The Practice  of  Evaluation.  Princetion:
Education  Testing  Service ; Princeton,
New Jersey: ERIC/TM Report 65.
Sari,  W.  Quida.  2012.  Pelaksanaan  inklusi  di
Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh. Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus . Volume (1) 190-197.
Sartica,  D.,  &  Ismanto,  B.  2016.  Evaluasi
Penyelenggaraan  Program  Pendidikan Inklusif  di  Kota  Palangka  Raya  1. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan ,
3 (1),
49-66. https://doi.org/https://doi.org/10.24246/ j.jk.2016.v3.i1.p49-66 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian
Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Sunardi.  Mucawir,  Y.,  Gunarhadi.  Proyono.
John, L., Yeager. 2011. The implementation  of  inclusive  education for  students  with  special  needs  in
Indonesia. Excellence in Higher education . Volume 2. 1-10.
Tayibnapis, Yusuf. F. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program
Pendidikan  dan  Penelitian.  Jakarta:
Rineka Cipta.
Wathoni, Khasirul. 2005. Implementasi Pendidikan  Inklusi  Dalam  Pendidikan Islam. Ta’allum. Volume 01. 99-109.
Widoyoko, Eko, Putro. 2013. Evaluasi Program Pembelajaran:  Panduan  Praktis  Bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widyawati,  R.  2017.  Evaluasi  Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. Kelola: Jurnal  Manajemen  Pendidikan , 4 (1),
109-120.
https://doi.org/https://doi.org/10.24246/ j.jk.2017.v4.i1.p109-120 .
Wirawan.  2012.  Evaluasi:  Teori,  Model,
Standar,  Aplikasi  dan  Profesi.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zakia, Dieni, Laylatul. 2015. Guru Pembimbing  Khusus  (GPK):  Pilar Pendidikan  Inklusi:  Prosiding  Seminar
Nasional  Pendidikan:  Meretas  Sukses Publikasi  Ilmiah  Bidang  Pendidikan Jurnal Bereputasi. Surakarta, 21 November 2015