## UPAYA PELESTARIAN POTENSI PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN EKOWISATA KAWASAN KONSERVASI TAMAN WISATA ALAM BANGKO-BANGKO DESA BATUPUTIH
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
1 Nurin Rochayati, 2 Agung Pramunarti, 3 Agus Herianto
1, 2, 3 Dosen Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram Email: nurin.geo99@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk  menjelaskan  upaya  BKSDA  NTB  dalam  pelestarian  potensi  pariwisata  yang terdapat  di kawasan konservasi TWA Bangko-Bangko; 2) Untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi BKSDA NTB  dalam  pelestarian  potensi  pariwisata  di  kawasa  konservasi  TWA  Bangko-Bangko;  3)  Untuk  menjelaskan penerapan  konsep  dan  desain  pengembangan  ekowisata  di  kawasan  konservasi  TWA  Bangko-Bangko. Dalam penelitian  ini  peneliti menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Penelitian kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian ilmiah  untuk  memahami  masalah - masalah  manusia  dalam  konteks  sosial  dengan  menciptakan  gambaran menyeluruh  dan  kompleks  yang  disajikan,  melaporkan  pandangan  terperinci  dari  para  sumber  informasi,  serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti. Asumsi dari desain penelitian kualitatif  lebih  menekankan  pada  proses,  bukannya  hasil  atau  produk,  peneliti  merupakan  instrumen  kunci  atau pokok, peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan, yaitu secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiah, dan proses penelitian kualitatif bersifat induktif. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih  jenis  pendekatan  studi  kasus.  Adapun  fokus  pendekatan  studi  kasus  adalah spesifikasi  kasus  dalam  suatu  kejadian  baik  itu  yang  mencakup  individu,  kelompok  budaya  ataupun  suatu  potret kehidupan.

## Kata Kunci: Pelestarian Potensi Pariwisa
ta dan Pengembangan Ekowisata

## I. PENDAHULUAN
Potensi  pariwisata  yang  cukup  potensial dan  banyak  diminati  oleh  para  wisatawan  baik domestik  maupun  mancanegara  di  Propinsi Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  adalah  pariwisata bahari  (laut/pantai)  karena  secara  geografis NTB  yang  terdiri  dari  137  pulau  (27  buah  pulau yang  berpenghuni  dan  110  buah  pulau  yang tidak berpenghuni) merupakan propinsi kepulauan sekitar tujuh perdelapan wilayah NTB terdiri  atas  lautan  dan  potensi  yang  ada  cukup menarik  untuk  dikembangkan  menjadi  kawasan pariwisata yang bermutu, yang nantinya mampu memberikan  manfaat  baik  agi  para  wisatawan, masyarakat  maupun  pemerintah  (Santosa, 2002).
Sementara  itu,  untuk  Pulau  Lombok  sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan  yang  memiliki  potensi  besar dalam  pembangunan  ekonomi.  Keunggulan sektor  pariwisata  dijadikan  motor  penggerak perekonomian  yang  dapat  dilihat  dengan ditempatkannya  sektor  ini  sebagai  prioritas dalam pembiayaan pembangunan.
Pembangunan  sektor  pariwisata  secara teoretis  dan  empiris  tidak  dapat  dilepaskan  dari
daya  dukung  alam  dan  sosial  budaya  sebagai objek dan daya tarik wisatawan  yang merupkan lingkungan  dimana  kegiatan  kepariwisataan dilangsungkan.  Sektor  pariwisata  tidak  dapat dipisahkan  dari  isu  lingkungan  baik  biofisik, kimia,  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat sehingga pembangunannya
tetap
memperhatikan
kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup.
Secara konseptual ekotourisme atau ekowisata  merupakan  konsep  pembangunan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan baik  alam  maupun  budaya  serta  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaannya sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat (Achmad, 2002).
Berdasarkan  hasil  studi  direktorat  jenderal pariwisata  dan Uinited  Nation  Divelopment Program (UNDP), maka pemerintah daerah NTB telah  menetapkan  Peraturan  Daerah  (PERDA) Nomor  9  tahun  1989  yang  menetapkan  15 kawasan  pengembangan  pariwisata  di  NTB. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari BKSD NTB terdapat 11 kawasan konservasi
Taman  Wisata  Alam  (TWA)  dan  salah  satu diantaranya  adala  TWA  Bangko-Bangko  yang terletak  di  Desa  Batu  Putih  Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
Seperti  wilayah  NTB  pada  umumnya  TWA Bangko-Bangko  yang  terletak  di  bagian  selatan Pulau  Lombok  merupakan  wilayah  yang  sangat kurang  intensitas  curah  hujannya  sehingga mengakibatkan  terbatasnya  lahan  pertanian, tetapi  di  sisi  lain  dengan  kurangnya  intensitas curah  hujan  membuat  TWA  Bangko-Bangko memiliki  air  laut  yang  jernih  terumbu  karang yang  unik  dan  sehat,  ombaknya  yang  indah, pantai  yang  bersih  dan  pasir  putih  yang  alami membuat  objek  wisata  ini  perlu  untuk  dijaga kelestariannya  agar  tetap  alami,  aman  dan nyaman  untuk  dikunjungi  oleh  para  wisatawan baik domistik maupun mancanegara serta dapat memberikan  manfaat  ekonomi  bagi  pemerintah dan masyarakat setempat.
Selain menawarkan potensi pariwista bahari,  TWA  Bangko-Bangko  juga  menawarkan potensi  pariwisata  berupa  keindahan  tofografi kawasan  yang  sangat  bervariasi,  hamparan hutan  mangrove  dan  hutan  jati  yang  masih terjaga  kelestariannya  memberikan  daya  tarik tersendiri  bagi  keindahan  kawasan  TWA Bangko-Bangko.  Selain  menawarkan  potensi pariwisata  alam  tersebut  di  atas  TWA  Bangko- Bangko juga menawarkan atraksi wisata sejarah berupa  dua  buah  meriam  perang  peninggalan Jepang  pada  masa  perang  duania  ke-II  yang berada  di  ujung  sebelah  barat  kawasan konservasi TWA Bangko-Bangko.
Berpariasinya atraksi wisata yang ditawarkan  TWA  Bangko-Bangko  menjadi  daya tarik  tersendiri  bagai  wisatawan  baik  domestik maupun mancanegara, tetapi pada sisi lain TWA Bangko-Bangko  memiliki  persoalan  yang  cukup serius  yaitu  dijadikannya  kawasan  konservasi TWA Bangko-Bangko sebagai tempat permukiman oleh penduduk setempat, selain itu kawasan tersebut juga dijadikan sebagai daerah Transmigrasi  Angakatan  Darat  (TRANSAD). Sementara  itu,  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  kawasan  konservasi harus  bebas  dari  segala  aktivitas  penduduk dengan  tujuan  agar  kelestarian  kawasan konservasi  tetap  terjaga  dan  kegiatan  wisata dapat  dilakukan  tetapi  dengan  mengusung konsep ekowisata.
Pentingnya masalah tersebut di atas, maka sebagai objek wisata konservasi perlu dilakukan penelitian  mendalam  tentang  potensi  pariwisata dan  sejauh  mana  pengembangan  ekowista dilakukan  oleh  Balai  Konservasi  Sumberdaya
Alam  (BKSDA)  NTB  di  kawasan  tersebut  dan inilah  yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian di kawasan konservasi TWA Bangko- Bangko  de ngan  judul  “ Upaya  Pelestarian
Potensi Pariwisata dan Pengembangan Ekowisata  Kawasan  Konservasi  Taman  Wisata Alam Bangko-Bangko Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ” .

## II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pariwisata
Istilah  pariwisata  menurut  Poewodarmi dalam Ensiklopedia Nasioanal Indonesia Jilid 12 pariwisata berarti kegiatan perjalanan seseorang atau  serombongan  orang  dari  tempat  tinggal asalnya  ke  suatu  tempat  di  kota  lain  atau  di negara  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu (Karyono, 1997). Sedangkan menurut (Suwantoro, 1997) menjelaskan bahwa
pariwisata  adalah  kebutuhan  manusia  diseluruh dunia, sehinggga dengan meningkatnya kesejahteraan  dan  kemakmuran  suatu  bangsa dalam  bidang  ekonomi,  maka  muncul  sifat manusia  untuk  melakukan  perjalanan  untuk sementara  meninggalkan  rutinitas  di  tempat tinggal  mereka  untuk  mencari  keseimbangan, keserasian  dan  kebahagiaan  hidupnya.  Proses kepergian  ini  akan  terjadinya  interaksi,  saling berhubungan,  perasaan-perasaan,  persepsi- persepsi,  motivasi,  tekanan-tekanan,  kepuasan, kenikmatan  dan  lainya  diantara  sesama  pribadi atau kelompok.

## B. Pengembangan Pariwisata
Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah  suatu  proses  yang  berkesinambungan untuk melakukan matching dan adjustment yang terus  menerus  antara  sisi supply dan demand kepariwisataan  yang  tersedia  untuk  mencapai misi  yang  telah  ditentukan  (Nuryanti,  1994). Sedangkan  pengembangan  potensi  pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih meningkatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh suatu  obyek  wisata  dengan  cara  melakukan pembangunan  unsur-unsur  fisik  maupun  non fisik dari sistem pariwisata sehingga meningkatkan  produktivitas.  Dalam  hal  ini  yang dimaksud  produktivitas  obyek  wisata  berupa meningkatnya pendapatan daerah yang
diperoleh  dari  kunjungan  wisatawan  yang masuk.
Disamping  itu,  untuk  dapat  melakukan pengembangan  perlu  memperhatikan  berbagai aspek, suatu obyek wisata yang akan dikembangkan  harus  memperhatikan  syarat- syarat  pengembangan  daerah  menjadi  obyek wisata  yang  dapat  diandalkan,  yaitu:  1)  seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan  menentukan  potensi  obyek  wisata  yang memungkinkan  untuk  dikembangkan  sesuai dengan dana yang ada; 2) evaluasi letak potensi terhadap wilayah, pekerjaan ini mempunyai latar belakang  pemikiran  tentang  ada  atau  tidaknya pertentangan atau kesalahpahaman antar wilayah administrasi yang terkait; 3) pengukuran jarak  antar  potensi,  pekerjaan  ini  untuk mendapatkan  informasi  tentang  jarak  antar potensi,  sehingga  perlu  adanya  peta  agihan potensi obyekwisata.

## C. Pengertian Ekowisata
Ekowisata didefiniskan sebagai wisata asli yang  bertanggung  jawab,  menghormati  dan melestarikan  lingkungan  dan  meningkatkan kesejahteraan  penduduk  lokal.  Batasan  lain menyebutkan  bahwa  ekowisata  adalah  suatu jenis  pariwisata  yang  berwawasan  lingkungan dengan aktivitas melihat, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial bidaya etnis setempat, dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan  alam  sekitarnya  dengan  melibatkan penduduk  lokal  (Sudirman,  2002).  Sedangkan menurut  Sekarjakrarini  menjelaskan  bahwa ekowisata  adalah  konsep  pengembangan  dan penyelenggaraan pariwisata berbasis lingkungan  alam  dan  budaya  masyarakat setempat menuju pembangunan wisata berkelanjutan.
Dari  definisi  tersebut  di  atas,  sangat  jelas bahwa  ekowisata  dengan  lingkungan  memiliki hubungan  yang  sangat  dekat  dan  saling berkaitan  satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu  pula aktivitas-aktivitas dalam ekowisata yang dikembangkan di TWA Bangko-Bangko haruslah tidak bersebrangan dengan prinsip-prinsip pelestarian  lingkungan  dan  sosial  budaya sekitarnya.  Tetapi  sebaliknya,  dengan  adanya ekowisata, maka upaya-upya pelestarian lingkungan  dan  budaya  lokal  di  TWA  Bangko- Bangko menjadi lebih bermakna serta memberikan dampak positif.
Dengan demikian ekowisata harus mengandung  berbagai  komponen  antar  lain:  1) memberikan  kontribusi  terhadap  pelestarian sumberdaya keanekargam hayati;
2)
meningkatkan kesejahteran masyarakat lokal; 3) mengandung  muatan  interfretasi,  pembelajaran dan  pengalaman;  4)  adanya  perilaku  yang bertanggung  jawab  dari  wisatawan  dan  industri pariwisata (Sudirman, 2002).

## D. Prinsip Ekowisata
Adapun  prinsip-prinsip ekowisata menurut (Crabetree.et.al,  2001)  ada  depalan  prinsip penyelenggaraan  ekowisata  diantaranya  yaitu: 1)  memiliki  fokus  “ natural area ”  yang memungkin wisatawan memiliki peluang menikmati  alam  secara  personal  dan  secara langsung; 2) menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan  yang  memberikan  peluang  pada wisatawan  untuk  menikmati  alam  sehingga mereka  menjadi  lebih  mengerti,  lebih  mampu berapresiasi  serta  lebih  menikmati;  3)  kegiatan yang terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan  secara  ekologis;  4)  memberikan kontribusi  terhadap  konservasi  alam  dan warisan  budaya;  5)  memberikan  kontribusi secara  kontinyu  terhadap  masyarakat  lokal;  6) respek  serta  peka  terhadap  nili-nilai  budaya yang  ada  di  wilayah  tersebut;  7)  secara konsisten  memenuhi  harapan  konsumen;  8) dipasrkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat  sehingga  kenyataan  sesuai  dengan harapan.

## E. Ekowista dan Pembanguan Pariwisata
Berkelanjutan Ekowisata sebagai pilihan strategi pembangunan
pariwisata
berkelanjutan merupakn  derivasi  dari  konsep  pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ).
Munculnya  konsep  ini  sebagai  pilihan  strategi pembangunan  yang  didorong  oleh  kenyataan bahwa: pertama, secara fisik model pembangunan  yang  dilakukan  sebelumnya berkecendrungan  mengancam  daya  dukung ( carring  capasity )  lingkungan  hidup  yang  terjadi adalah perusakan SDA secara permanen.
Kedua, secara konseptual model pembangunan  yang  ada  telah  menciptakan kesenjangan akses pada sumber-sumber ekonomi  dan  politik.  Bila  keadaan  ini  terus berlangsung,  maka  potensi  ketegangan  sosial akan  mengancam  keberlanjutan  pembangunan itu sendiri. Untuk itu yang perlu ditekankan disini adalah  bagaimana  kedua  hal  tersebut  di  atas supaya  dihindari  dan  hanya  fokus  pada  model
pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  dan ekowisata itu sendiri.
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan suatu  jenis  pembangunan  yang  disatu  pihak mengacu  pada  pemanfaatan  sumber-sumber alam  maupun  SDM  secara  oftimal,  dan  dilain pihak  serta  pada  saat  yang  sama  memelihara keseimbangan optimal diantara berbagai tuntunan  yang  saling  bertentangan  terhadap sumber daya tersebut (Sudirman, 2002).

## III. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode  penelitian  kualitatif.    Sesuai  dengan masalah  dan  fokus  penelitian,  maka  subyek ( informan )  dalam  penelitian  ini  adalah pihak- pihak  yang  terlibat  dalam pengelolaan  kawasan konservasi  taman  wisata  alam  Bangko-Bangko dan  pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan antara  lain:  1)  kepala  dinas  BKSDA  NTB;  2) kepala  dinas  pariwisata  NTB;  3)  pemangku kepentingan dalam dunia pariwisata; 4) masyarakat  sekitar  kawasan  konsrvasi  dan:  4) wisatawan baik asing maupun domestik. Karena penelitian  ini  mempunyai  implikasi  luas  dalam upaya  pelestarian  potensi  pariwisata  dan pengembangan  ekowisata  kawasan,  dalam  hal ini  subyek  penelitian  dianggap  mengetahui  dan mengalami  proses  perkembangan  kawasan tempat mereka terlibat di samping berpartisipasi mendukung perkembangan kawasan.
Adapun sumber data utama (sumber data primer)  dalam  penelitian  ini  ialah  kata - kata  dan tindakan  selebihnya  adalah  data  tambahan seperti  dokumen  dan  data  lainnya  sebagai sumber  data  sekunder.  Kata - kata  dan  tindakan orang - orang  yang  diamati  atau  diwawancarai merupakan  sumber  data  utama.  Sumber  data utama  dicatat  melalui  catatan  tertulis  atau melalui perekaman, pengambilan foto dan film.
Pengumpulan  data  di  lapangan  dengan menggunakan pengamatan partisipatif (observasi), wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam observasi, fokus pengamatan  dilakukan  terhadap  tiga  komponen utama,  yaitu  ruang/tempat,  aktor  atau  pelaku dan  aktivitas  (kegiatan).  Secara  rinci  data  yang akan dikumpulkan dengan teknik ini adalah data tentang  upaya  pelestarian  potensi  pariwisata dan pengembangan ekowisata kawasan
konservasi  taman  wisata  alam  Bangko-Bangko. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung  dan  setelah  selesai  pengumpulan data. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## IV. Hasil Penelitian

## A. Upaya  BKSDA  NTB  dalam  Pelestarian Potensi Wisata di Kawasan Konservasi TWA Bangko-Bangko
Keberadaan  kawasan  konservasi  TWA Bangko-Bangko  sesungguhnya  akan  dapat memberikan solusi terhadap pelestarian sumberdaya  hutan  baik  flora  maupun  fauna yang keberadaannya mulai mengalami kepunahan  akan  tetapi  jika  peneliti  melihat keadaannya  saat  ini  keberaada  TWA  Bangko- Bangko tidak mencerminkannya sebagai kawasan  konservasi.  Fenomena  yang  sangat memprihatinkan  dan  tidak  bersesuaian  dengan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ada adalah  terjadinya  aktivitas  pembakaran  hutan atau  lahan  oleh  masyarakat  yang  bertempat tinggal di dalam kawasan. Dan jika permasalahan ini dibiarkan terjadi terus menerus  lalu  bagaimana  dengan  keberadaan flora  dan  fauna  langka  yang  keberadaannya  di lindungi oleh pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti  lakukan  dengan  salah  seorang  anggota masyarakat  yang  bertemapt  tinggal  di  sekitar kawasan  terkait  dengan  keberadaan  kawasan konservasi TWA Bangko-Bangko ia menjelaskan bahwa:

## “Sesungguhnya  masyarakat  Desa  Batu
Putih kurang setuju dengan keberadaan TWA  Bangko  Bangko  adapun  yang menjadi  alasan  sehingga  masyarakat kurang setuju dengan keberadan kawasan  ini  adalah  keadaan  hutan  itu sendiri, apa si yang ada di dalam hutan itu,  hutan  itu  sama  saja  keadaannya dengan hutan yang lain tidak ada apak- apaknya, lalu apa yang akan dijaga oleh pemerintah,  apakah  tidak  sebaiknya hutan  itu  dikelola  saja  oleh  masyarakat (Agus, wawancara tanggal
12

## September 2015)”.
Jika  peneliti  mencoba  memahami  apa yang dikatakan oleh masyarakat tersebut di atas dapat  dijelaskan  bahwa  pemerintah  dalam  hal ini  BKSDA  NTB  sepertinya  belum  memberikan
pemahaman  yang  komprehensif  terkait  dengan pentingnya  keberadaan  kawasan  konservasi TWA Bangko-Bangko bagi keberadaan flora dan fauna.
Melihat permasalahan yang begitu kompleks  BKSDA  NTB  tentunya  tidak  tinggal diam  dalam  melestarikan  potensi  wisata  di kawasan  konservasi  TWA  Bangko-Bangko adapun  upaya  yang  dilakukan  BKSDA  NTB dalam  melakukan  kegiatan  pengelolaan  antara lain  adalah  sebagai  berikut:  1)  penataan  batas kawasan;  2)  rencana  pengelolaan  jangka panjang;  3)  evaluasi  fungsi  kawasan;  4) pemeliharaan  jalur  batas;  dan  5)  patrol  rutin (Sumber:  Buku  Informasi  Kawasan  Konservasi NTB 2013).
Adapun sarana dan prasarana pengelolaan yang tersedia di kawasan konservasi  TWA  Bangko-Bangko  antara  lain adalah  sebagai  berikut:  a)  pondok  kerja permanen;  b)  satu  unit  sepeda  motor  untuk kegiatan patroli rutin; c) shelter/berugak; d) satu unit computer; dan 5) satu unit radio komunikasi (Sumber:  Buku  Informasi  Kawasan  Konservasi NTB 2013).
Rencana pengelolaan yang didukung oleh keberadaan  sarana  dan  prasarana  serta keberadaan  aparat  keamanan  (polisi  hutan) sesungguhnya  sudah  memenuhi  SOP  yang dibutuhkan  dalam  pengeloaan  TWA  dan  yang terpenting  adalah  implemetasi  dari  program pengeloaan  yang  sudah  direncanakan  harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta sikap tegas  dari  pemerintah  mutlak  dilakukan  demi kelestarian kawasan.

## B. Permasalahan  yang  dihadapi  BKSDA
NTB  dalam  Pelestarian  Potensi  Wisata di  Kawasan  Konservasi  TWA  Bangko- Bangko
Dalam  Undang-undang  No.  5  tahun  1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya  pada  pasal  29  ayat  satu dijelaskan  bahwa  “setiap  orang  dilarang melakukan  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam”. Jika diperhatikan  lebih  cermat  bunyi  pasal  satu  di atas tegas bahwa di dalam kawasan konservasi tidak  boleh  ada  aktivitas  manuisa  yang berhubungan dengan perubahan bentuk kawasan,  tetapi  pasal  29  ayat  satu  tersebut sangat  kontras  dengan  situasi  yang  terjadi  di kawasan  konservasi  TWA  Bangko  Bangko  dari observasi  yang  peneliti  lakukan  di  dalam kawasan konservasi terjadi aktivitas perambahan  hutan  dan  penebangan  liar  yang
sudah  berlangsung  cukup  lama  dan  sangat susah  untuk  dicarikan  jalan  keluarnya.  Hal  ini bersesuaian dengan apa yang diungkapkan oleh polisi  hutan  I  Wayan  Pramayatna  Agung  (36 tahun)  yang  bertugas  di  kawasan  konservasi TWA Bangko-Bangko bahwa:
“Kendala  yang  kita  hadapi  dalam melaksanakan tugas kami adalah banyaknya  perambah  yang  ada  di dalam  kawasan  konservasi,  mereka menganggap kawasan ini sudah menjadi  hak  milik  mereka  sehingga susah  untuk  di  atur  dan  kami  sebagai petugas keamanan jika mau melakukan patroli  kedalam  kawasan  biasanya  kita tidak  menggunakan  baju  dinas,  hal  ini kita  lakukan  untuk  menghindari  hal-hal yang  tidak  kami  inginkan,  karena masyarakat  disini  menganggap  bahwa jika  ada  petugas  yang  menggunakan baju dinas mereka berpikir mereka akan di usir dari kawasan ini. Lalu permasalahan  yang  lain  adalah  masih adanya  beberapa  masyarakat  yang melakukan  penebangan  kayu,  tetapi selama  saya  bertugas  disini  belum pernah terjadi penebangan kayu (wawancara tanggal 24 Mei 2015)”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  maka  dapat dijelaskan  bahwa  permasalahan  yang  di  alami oleh  kawasan  konservasi  TWA  Bangko-Bangko adalah  terjadinya  perambahan  hutan  yang sudah  berlangsung  cukup  lama  dan  masih berlangsung sampai pada hari ini dan permaslahan  yang  kedua  adalah  masih  adanya penebangan  liar  di  kawasan  hutan  dan  jenis kayu  yang  mereka  tebang  adalah  termasuk  ke dalam  jenis  kayu  yang  dilindungi  di  kawasan konservasi  yaitu  kayu  jati.  Jika  permasalahan klasik  ini  terjadi  terus  menerus  maka  dapat dikatakan bahwa rencana pengembangan pariwisata  di  kawasan  konservasi  ini  tidak  akan pernah  bisa  untuk  dilakukan  dengan  maksimal padahal  memiliki  potensi  wisata  yang  sangat bagus.
Untuk  diketahui  bahwa  masyarakat  yang tinggal  di  dalam  kawasan  konservasi  TWA Bangko-Bangko  dapat  di  klasifikasikan  menjadi dua:  Pertama,  masyarakat  perambah  hutan yang  bertempat  tinggal  di  kawasan  Kablet, Pemalikan  Agung,  dan  Pemalikan  Alit,  mereka berasal  dari  berbagai  kecamatan  di  Kabupaten Lombok Tengah  dan  Kabupaten  Lombok  Barat. Lalu  yang  kedua  adalah  masyarakat  yang menempati  tanah  milik  Transad  (Transmigrasi
Angakatan  Darat)  yang  berada  di  wilayah Slegon.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Ikin  (35  tahun)  masyarakat  perambah yang  aslinya  berasala  dari  Kecamatan  Lembar dia mengatakan bahwa :
“Saya tinggal di sini kurang lebih sudah lima  belas  tahun  buk,  dari  tahun  2000 saya  sudah  tinggal  di  sini,  dulunya pertama  kali  kesini  saya  ikut  sama orang tua buk dan aktivitas saya sehari- hari  di  kawasan  ini  adalah  bertani  dan berladang  dan  kadang-kadang  mencari kerang  dan  kepiting  di  pinggir  pantai

## (wawancara tanggal 26 Mei 2015)”.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mulaang  (40  tahun)  penggarap  tanah  milik Transmigrasi  Angkata  Darat  (Transad)  dalam wawancara  dengan  peneliti  dia  menjelaskan bahwa:
“Saya  tinggal  disini  kurang  lebih  sudah tiga puluh tahun buk, saya datang kesini ikut  orang  tua.  Dan  Aktivitas  kami sehari-hari adalah bertani buk, menggarap  tanah  milik  Transad  seluas 2  hektar  dengan  sistem  bagi  hasil dengan pemilik lahan (wawancara tanggal 28 Juni 2015).
Dari  hasil  wawancara  di  atas  sekiranya dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di  kawasan  konservasi  TWA  Bangko  Bangko dapat  dikatakan  bahwa  mereka  sudah  tinggal cukup  lama  dan  secara  turun  temurun  padahal tegas  dijelaskan  bahwa  barang  siapa  yang dengan  sengaja  tinggal  dan  merubah  bentuk kawasan  konservasi  maka  akan  dikenakan sanksi  hukum  sebagaiman  diatur  dalam  pasal 40 ayat 1.
Pada  dasarnya  masyarakat  yang  tinggal di kawasan konservasi baik masyarakat perambah  maupun  masyarakat  penggarap tanah  Transad  sudah  mengetahui  bahwa  tanah yang mereka tempati adalah termasuk ke dalam kawasan  konservasi  tetapi  di  sisi  lain  mereka beranggapan  bahwa  tanah  tersebut  adalah tanah  yang  diwariskan  dari  orang  tua  mereka. Berdasarkan petikan wawancara peneliti dengan Bapak Ikin (35 tahun) dia menjelaskan bahwa:
“Saya  tahu  dan  kami  tahu  bahwa wilayah  yang  saya  tempati  ini  adalah kawasan  konservasi,  tapi  kan  saya sudah  lama  tinggal  di  sini  dan  kami  di sini  beranggapan  bahwa  tanah  yang kami  tempati  ini adalah tanah gege  buk (wawancara tanggal 26 Mei 2015)”.
Apa  yang  diungkapkan  oleh  pak  Ikin sedikit  berdeda  dengan  apa  yang  di  tuturkan oleh  Bapak  Mulaang,  dari  hasil  wawancara  dia menerangkan bahwa :
“Yang  saya  tahu  k awasan  ini  adalah milik Transad buk. Dan status kepemilikan  saya  terkait  dengan  tanah yang  saya  tempati  dan  saya  garap adalah sebatas hak pakai saja buk, dan tanah pekarangan yang saya tempati ini adalah tanah Transad juga seluas 4 are buk  (wawancara  tangggal  28  Mei

## 2015).”
Dari  hasil  wawancara  di  atas  sekiranya dapat  dijelaskan  bahwa  adanya  pandangan yang berdeda antara perambah dengan pengelola  tanh  Tranasd.  Perambah  sudah menganggap  bahwa  tanah  yang  dia  garap  dan dia jadikan sebagai tempat tinggal adalah tanah gege  atau  tanah  tidak  bertuan  yang  oleh siapapun saja dapat memilikinya padahal sudah jelas tanah tersebut adalah bagian dari kawasan konservasi  TWA  Bangko-Bangko.  Di  sisi  lain penggarap  tanah  Transad  beranggapan  bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah miliknya tapi hak guna pakai saja.
Kaitanya  dengan  tanah  Transad  petugas Polisi  Kehutanan  Pak  Agung  (36  tahun) menjelaskan kepada penelti bahwa:
“Sebetulnya  belum  ada  batasan  yang jelas  antara  wilayah  konservasi  TWA Bnagko  Bangko  dengan  tanah  milik Transad, kita belum melakukan pengukuran secara langsung dilapanagan  karena  adanya  beberapa kendala  teknis  (wawancara  tanggal  24

## Mei 2015)”.
Sebetulnya  jika  pemerintah  dalam  hal  ini Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  bertindak  tegas  terhadap situasi  yang  terjadi  maka  dalam  jangka  waktu yang  tidak  terlalu  lama  kawasan  konservasi TWA Bangko Bangko akan dapat dikembangkan sesuai  dengan  rencana  kerja  yang  sudah ditentukan  sebelumnya,  tetapi  jika  pemerintah tidak  bertindak  tegas  maka  TWA  Bangko Bangko  tidak  akan  mengalami  perbaikan  dan potensi  yang  ada  di  dalamnya  tidak  dapat dimanfaatkan  dengan  baik.  Berdasarkan  hasil wawancara peneliti dengan pihak perambah Pak Ikin (35 tahun) dia mengakatakan bahwa :
“Kami  tidak  pernah  disuruh  pe rgi  buk, cuman  dulu  kami  yang  membuat
penginapan  di  pinggir  pantai  ini  pernah ada rencana mau digusur, tetapi kami di sini  punya  prinsip  bahwa  kalaui  kami  di gusur  atau  diusir  jangan  kami  saja, tetapi  semua  masyarakat  yang  ada  di dalam kawasan ini harus di usir supaya adil  buk  (wawancara  tanggal  26  Mei

## 2015).”
Dari  pernyataan  informan  tersebut  di  atas dapat dijelaskan bahwa sebetulnya mereka mau saja  untuk  meninggalkan  kawasan,  tetapi selama ini tindakan tegas dari pemerintah belum dilakukan  sepenuhnya.  Menurut  hemat  peneliti mungkin  perlu  untuk  dilakukan  pendekatan- pendekatan  yang  lebih  baik  artinya  melibatkan semua unsur baik pemerintah selaku pemegang kebijakan,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat,  tokoh  pemuda  dan  lain-lain.  Dan jika mengacu pada pasal 19, pasal 21 dan pasal 24  tentng  konservasi  sumber  daya  alam  dan ekosistemnya  maka  sudah  jelas  pemerintah berhak  untuk  melakukan  tindakan  tegas.  Dan diluar  pasal  yang  sudah  di  sebutkan  di  atas adapun  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  bila mana  mengunjungi  kawasan  konservasi  TWA Bangko  Bangko  maka  harus  memperhatikan aturan-aturan di bawah ini antara lain:
1.  Mempunyai  simaksi  (surat  izin  masuk wilayah  konservasi)  yang  dapat  diperoleh di  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam NTB.
2.  Dilarang  membawa  radio/tape/alat  music yang  akan  mengganggu  ketenangan satwa.
3.  Dilarang  membuat  coretan,  membuang sampah  dan  kegiatan  lain  yang  bersifat merusak.
4.  Ketika  meninggalkan  kawasan  dilarang membawa  tumbuhan  hidup/mati  dan  atau bagian-bagiannya  dan  satwa  hidup/mati dan  atau  bagian-bagiannya  yang  berasal dari kawasan tersebut.
5.  Mintalah  pendamping/pemandu  dari  balai konservasi  sumber  daya  alam  (BKSDA- NTB)  setempat  (Sumber:  Buku  Informasi Kawasan Konservasi NTB, 2013).
Aturan  tersebut  di  atas  sangat  berbeda dengan  apa  yang  peneliti  lihat  di  lapanagan, padahal  di  pintu  gerbang  masuk  wilayah konservasi  TWA  Bangko  Bangko  jelas  dipungut biaya bagi siapapun yang akan berkunjung baik wisatawan asing maupun wisatawan
mancanegara  tetapi  peneliti  tidak  melihat  ada larangan  dan  pemeriksaan  atau  pembelian  tiket masuk  kepada  siapapun  yang  berkunjung  ke TWA  Bangko  Bangko.  Kenyataan  di  atas diperjelas  oleh  seorang  wisatawan  lokal  asal Kota Mataram Hafis (23 thaun) mangatakan:
“Tadinya  si  saya  berpikir  akan  dipungut biaya  atau  karcis  masuk  bu,  karena  akan memasuki wilayah konservasi, tetapi ternyata  tidak,  dan  dipintu  masuk  saya melihat  orang-orang  pada  keluar  masuk tanpa  anda  pemeriksaan  khusus  dari petugas (wawancara tanggal 28 Mei 2015).
Mungkin  saja  petugas membiarkan  hal  ini terjadi  karena  didasari  oleh  pertimbangan- pertimbangan tertentu karena mereka memahami  tentang  situasi  dan  kondisi  yang saat  ini  terjadi  di  kawasan  konservasi  TWA Bangko  Bangko.  Tetapi  jika  masalah  ini dibiarkan  terus  berlanjut  maka  TWA  Bangko Bangko yang sesungguhnya menyimpan potensi wisata yang sangat bagus tidak dapat memberikan  manfaat  yang  besar  terhadap masyarakat.
C. Penerapan Konsep dan Desain
Pengembangan  Ekowisata  di  Kawasan Konservasi TWA Bangko-Bangko Seiring  dengan  isu  “ back  to  nature ”  yang semakin  popular  akhir-akhir  ini,  kegiatan  wisata yang  memanfaatkan  alam  sebagai  atraksi utamanya semakin marak. Penghargaan wisatawan terhdap sesuatu yang alami umumnya  lebih  tinggi  nilainya  dibandingkan dengan yang bersifat artificial.
Apalagi  jika  kondisi  alam,  flora  dan  fauna yang  dijadikan  atraksi  wisata  tersebut  bersifat unik  maka  wisatawan  siap  mengeluarkan  uang puluhan sampai ratusan dolar untuk mengunjungi daerah tersebut. Melihat kecendrungan  ini  maka  wisata  alam  sepertinya merupakan  kegiatan  yang  potensial  untuk dikembangkan termasuk di kawasan konservasi TWA  Bangko  Bangko.  Apalagi  semakin  banyak orang  stress  akibat  kehidupan  yang  semakin sibuk  serta  tuntutan  kerja  yang  semakin  intens, maka  kerinduan  untuk  beristirahat  sejenak, menghilangkan kepenatan hidup muncul kepermukaan.  Salah  satu  yang  semakin  sering dilakoni  oleh  mereka  adalah  kembali  melihat daerah  yang  masih  asli,  alami,  yang  maish indah dan penuh kedamaian.
Dalam  konteks  pengelolaan  konservasi TWA  Bangko  Bangko,  ekowisata  bermakna menyelenggarakan kegiatan wisata yang secara
ekonomi  dapat  berkelanjutan  dan  memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat serta mendukung upaya pelestarian  lingkungan (alam dan budaya).
Pengembangan pariwisata di TWA tentunya harus mengacu kepada ketentuan dan aturan yang berlaku sebagai taman wisata alam dan harus memperhatikan pelestarian ekosistem lingkungan  yang  ada  sehingga  pada  saat pembangunan  fasilitas  wisata  seperti  hotel  dan fasilitas  lainnya  disesuaikan  dengan  kondisi yang  ada.  Adapun  hal-hal  yang  cukup  menarik dan mempunyai nlai estetika  yang cukup tinggi di  bangun  di  sela-  sela  pepohonan  dengan arsitektur  bagunan  yang  menyatu  dengan lingkungan.  Di  sisi  lain  tidak  terdapat  pagar batas  antara  hotel  dengan  hutan  sehingga berbagai jenis satwa dapat masuk di areal hotel, hal  ini  merupakan  obyek  dan  daya  tarik tersendiri  yang  sangat  menyenangkan  bagi wisatawan, di tambah dengan kondisi lingkungan  pantai  yang  indah  dan  dapt  melihat berbagai jensi ikan pantai yang cukup jinak dan hamparan hutan yang cukup sejuk.
Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan  bahwa  kawasan  konsrvasi  TWA Bangko  Bangko  mempunyai  nilai  jual  yang sangat  tinggi  dan  pada  umumnya  dikunjungi oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Pembangunan sarana dan prasarana  wisata  harus  secepatnya  dilakukan karena  dari  yang  peneliti  amati  dilapangan belum  ada  satupun  sarana  wista  yang  sudah dibangun  oleh  pihak  pemerintah  baik  hotel maupun  fasilitas  lainnya.  Hanya  ada  beberapa penginapan atau home stay illegal yang berjejer di  pinggir  pantai  yang  dibuat  oleh  masyarakat perambah  yang  ada  di  dalam  kawasan konservais TWA Bangko Bangko.

## V. PEMBAHASAN
Keberadaan TWA Bangko Bangko
sebagai  kawasan  konservasi  terluas  di  NTB harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat  khususnya  masyarakat  sekitar kawasan  agar  program  kerja  yang  sudah  dan akan  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka melestarikan  potensi  sumberdaya  yang  ada  di dalam  kawasan  berjalan  dengan  baik.  Namun yang  terjadi  malah  sebaliknya,  berdasarkan hasil  observasi  dan  wawancara  yang  peneliti lakukan malah masyarakat sekitar sesungguhnya
kurang
setuju dengan keberadaan  kawasan  konservasi  TWA  Bangko Bangko.
Peliknya permasalahan di kawasan konservasi  TWA  Bangko  Bangko  perlu  segera dicarikan  jalan  keluar.  Sampai  saat  ini  di  dalam kawasan  konservasi  TWA  Bangko  Bangko terdapat  delapan  permukiman  liar  yaitu:  1) Selegong;  2)  Pemalikan  Alit;  3)  Pemalikan Agung;  4)  Kablet;  5)  Pandanan;  6)  Bangko Bangko;  7)  Teluk  Waru;  dan  8)  Pondok  Pace. Dari  ke  delapan  permukiman  liar  ini  hanya Selegong  dan  Bangko  Bangko  yang  tercacat secara  adminstratif  masuk  di  kawasan  Desa Batu Putih.
Masyarakat mengklaim bahwa tanah yang mereka  tempati  secara  turun  temurun    selama berpuluh-puluh  tahun  ini  adalah  tanah  Gege atau tanah yang tidak bertuan. Bangunan rumah yang mereka bangun adalah bangunan permanen.  Adapun  aktivitas  masyarakat  yang tinggal  di  dalam  kawasan  konservasi  TWA Bangko  Bangko  adalah  sebagai  perambah hutan  dan  akibat  dari  aktivitas  perambahan  ini adalah  terjadinya  kerusakan  hutan  yang  tidak terhindarkan lagi yang selanjutnya mengakibatkan  punahnya  sebahagiaan  flora dan fauna yang di lindungi di kawasan ini.
Selain  melakukan  perambahan  hutan secara  mebabi  buta  tanpa  mempertimbangkan dampak  yang  ditimbulkan,  masyarakat  juga membuat  home  stay  untuk  para  wisatawan mancanegara  yang  datang  ke  TWA  Bangko Bangko untuk menikmati aktivitas wisata seperti surfing,  sun  bathing,  swimming  dan  fishing. Home stay yang mereka buat adalah illegal alias tidak berizin.
Permasalahan terkait dengan
perambahan hutan di dalam kawasan konservasi  TWA  Bangko  Bangko  harus  segera dicarikan solusinya. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus bekerja keras dalam menangani  permasalahan  yang  ada  selama  ini. Program pengelolaan  yang sudah direncanakan harus  segera  diimplementasikan.  Pengukuran tapal  batas  yang  belum  jelas  dan  relokasi masyarakat  di  dalam  kawasan  harus  dilakukan dengan  secepatnya  karena  dua  hal  inilah sesungguhnya  yang  menjadi  penyakit  dalam pelestarian  potensi  pariwisata  di  kawasan konservasi TWA Bangko Bangko.
Tumpang  tindih  kepentingan  yang  terjadi selama  ini  antara  pemerintah  dan  masyarakat disebabkan  oleh  tidak  adanya  sinkronisasi berbagai unsur dalam hal ini adalah pemerintah, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD), tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat serta  akademisi.  Sinkronisasi  ini  dibutuhkan agar  tercermin  pembangunan  pariwisata  yang
berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan dengan berbasis kepada masyarakat.
Jika permasalahan terkait dengan tumpang tindih kepentingan yang ada selama ini sudah dapat di atasi dengan baik tanpa  adanya pihak  yang  merasa  dikorbankan  atau  dirugikan maka  konsep  pengembangan  ekowisata  di kawasan  ini  akan  dengan  sangat  mudah  untuk dilaksanakan. Ekowisata sendiri adalah penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami atau daerah-daerah yang dikelola berdasarkan keadaan  alam,  yang  mendukung  upaya-upaya pelestarian  lingkungan  (alam  dan  budaya)  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Anonim, 1996).
Pada
prinsipnya
pengembangan
ekowisata  di  kawasan  konservasi  TWA  Bangko Bangko sesungguhnya belum diterapkan dengan  maksimal  hal  ini  disebabkan  oleh tumpang  tidik  kepentingan  atau  sengketa  lahan antara  pihak  pemerintah  dengan  masyarakat khususnya  masyarakat  yang  berada  di  dalam kawasan.  Tetapi  pada  parakteknya  konsep ekowisata  sesungguhnya  sudah  mulai  di galakkan  oleh  para  wisatawan  khususnya wisatawan asing.  Hal  ini bisa peneliti amati  dari kegiatan para wisatawan yang sedang berwisata di TWA Bangko Bangko. Mereka mengumpulkan  anak-anak  kecil  usia  SD  yang tinggal  di  pinggir  pantai  selanjutnya  mereka diberikan  plastik  dengan  ukuran  cukup  besar dan  mereka  di  suruh  untuk  lomba  memungut sampah anorganik yang bertebaran di sepanjang  pantai  dan  barang  siapa  di  antara anak-anak  tersebut  yang  mendapatkan  sampah paling banyak maka akan diberikan hadiah baik berupa barang maupun uang.
Kegiatan membersihakan pantai khusunya  di  lokasi  surfing  sudah  dilakukan berkali-kali  oleh  para  wisatawan  hal  ini menunjukkan  bahwa  konsep  ekowisata  di kawasan  tersebut  sudah  berlangsung  cukup lama.  Artinya  wisatawan  sesungguhnya  sangat bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan  dengan  memanfaatkan  anak-anak yang  tinggal  di  kawasan  tersebut  untuk membersihkan  pantai  dan  sebagai  imbalan mereka  (wisatawan)  memberikan  upah  kepada mereka.  Artinya,  selain  kebersihan  pantai  yang tetap  terjaga  dampak  secara  ekonimis  juga dirasakan  oleh  masyarakat    sekitar.  Hal  ini sudah mencerminkan tentang konsep ekowisata. Menghormati dan melestarikan lingkungan  dan  meningkatkan  kesejahteraan penduduk lokal.
Oleh  karena  itu,  dalam  menyongsong kecendrungan  kepekaan  wisatawan  terhadap isu-isu  lingkungan  yang  semakin  tinggi  di  masa mendatang,  maka  pemahaman  akan  konsep ekowisata  serta  penerapan  standarnya  menjadi semakin  penting.  Hal  ini  juga  perlu  didukung dengan  menyelengarakan  sertifikasi  produk ekowisata  serta  pemasaran  produk-produk tersebut  sehingga  industri  pariwisata  lebih tertarik  mengikuti  program  sertifikasi  yang menyebabkan daya saing lebih kuat di pasaran.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Adapun  upaya  BKSDA  NTB  dalam pelestarian potensi wisata di kawasan konservasi  TWA  Bangko  Bangko  antara  lain adalah: 1) penataan batas kawasan; 2) rencana pengelolaan  jangka  panjang;  3)  evaluasi  fungsi kawasan;  4)  pemeliharaan  jalur  batas;  dan  5) patrol  rutin  (sumber,  buku  informasi  kawasan konservasi NTB 2013). Sementara itu, permasalahan  yang  dihadapi  BKSDA  NTB dalam  pelestarian  potensi  wisata  di  kawasan konservasi  TWA  Bangko  Bangko  sangat kompleks  mulai  dari  penetapan  tapal  batas kawasan  yang  belum  tuntas,  perambahan hutan,  adanya  perumahan  di  dalam  kawasan, adanya  lembaga  pendidikan  formal  dan  non formal serta tersdianya penginapan ilegal (home stay)  bagi  wisatawan  yang    dibangun  oleh masyarakat yang berada di dalam kawasan.
Sementara  itu,  penerapan  konsep  dan desain  pengembangan  ekowisata  di  kawasan konservasi TWA Bangko Bangko tentunya harus mengacu  kepada  ketentuan  dan  aturan  yang berlaku  sebagai  taman  wisata  alam  dan  harus memperhatikan pelestarian ekosistem lingkungan  yang  ada  sehingga  pada  saat pembangunan  fasilitas  wisata  seperti  hotel  dan fasilitas  lainnya  disesuaikan  dengan  kondisi yang  ada.  Adapun  hal-hal  yang  cukup  menarik dan mempunyai nlai estetika  yang cukup tinggi dibangun  di  sela-sela  pepohonan  dengan arsitektur  bagunan  yang  menyatu  dengan lingkungan.  Di  sisi  lain  tidak  terdapat  pagar batas  antara  hotel  dengan  hutan  sehingga berbagai jenis satwa dapat masuk di areal hotel, hal  ini  merupakan  obyek  dan  daya  tarik tersendiri  yang  sangat  menyenangkan  bagi wisatawan, di tambah dengan kondisi lingkungan  pantai  yang  indah  dan  dapt  melihat berbagai  jenis  ikan  pantai  dan  hamparan  hutan yang cukup sejuk.
B. Saran-saran Dalam upaya mendukung program pengelolaan kawasan yang sudah direncanakan maka  pihak  BKSDA  NTB  penting  untuk melakukan beberapa hal di bawah ini:
1.  Diperlukan  rencana  pengelolaan  yang
berwawasan lingkungan dengan memperhatikan eksistensi kawasan konservasi. 2.  Dibangunnya  sarana  dan  prasarana  wisata
baik berupa hotel maupun fasilitas pendukung lainnya.
3.  Masyarakat  perambah  yang  bermukim  di dalam  kawasan  konservasi  TWA  Bangko Bangko harus ditindak dengan tegas sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  jika  hal  ini  tidak  segera dilakukan maka mustahil pemerintah mampu  melakukan  pengelolaan  dengan maksimal.
4.  Batasan antara kawasan konservasi dengan  tanah  milik  Transad  perlu  untuk dibenahi  dengan  segera  agar  proses pemgembangan  kawasan  dapat  dilakukan dengan maksimal.
5.  Dalam  pelaksanaan  ekowisata  hendaknya diikuti aturan pengelolaan yang jelas sesuai dengan prinsip dan konsep ekowisata.
6.  Semua  aturan  yang  dibuat  dalam  rangka pengelolaan ekowisata yang terencana dan professional harus disusun secara kolaboratif  antara  pemerintah,  masyarakat sekitar kawasan dan LSM yang membidangi masalah lingkungan hidup.
7.  Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat  dan  pemerintah  terkait  dengan kawasan konservasi harus segera diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,
Mahfud. 2002. Potensi dan Pengembangan  Ekoturisme  di  Nusa Tenggara Bara t. Mataram: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat.
Crabtree  et  al.  2002. Setting  a  Wordwide Standard For
Ecotourism: Sharing Experience  in  Ecotourism  Certification:
Develoving  and Ecotourism Standartd .  A Paper Presented on the World Ecotourism Summit,  Quebec.  12  pp.  EAA,  NEAP, CRC  for  Sustainable Tourism of Australia and Green Globe 21.
Hamid,  Abdul.  1987. Geografi  Pariwisata Indonesia . Jakarta: Yayasan Bakti Membangun.
Karyono,  Hari.1997. Kepariwisataan. Jakarta: PT Gramedia Indonesia.
Miles  and  Hubermanl.1994. Qualitatif  Data Analysis  (Second  Edition).  London: Sage
Publications Inc. Pendit, Nyoman S. 1994. Perencanaan Pembangunan  Regional  dan  Kawasan untuk  Kepariwisataan  Alam. Jakarta:
Yayasan Bakti Membangun. Peraturan Daerah Nusa Tenggra Barat (PERDA-NTB)  Nomor  9  tahun  1989 tentang kepariwisatan.
Prastowo,  Andi.  2011. Metode  Penelitian Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian . Jakarta: Ar-Ruzza Media. Propil Taman Wista Alam Bangko-bangko Nusa Tenggara Barat. Mataram: Balai Konservasi Taman Wista Alam NTB. Santoso, Didik, 2002 . Potensi dan Pengembangan  Ekotourisme  di  Nusa Tenggara Barat . Mataram: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa
Tenggra Barat.
Spillane,  James  S.  1987. Pariwisata  Indonesia Sejarah  dan  Prospeknya. Yogyakarta: Andi.
Spillane,  James  S.  1994. Pariwisata  Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. Sudirman. 2002. Ekotourisme dan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan . Mataram. Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Nusa Tenggra Barat. Sujali, 1989. Geografi Pariwisata dan Kepariwisataan . Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Suwantoro, Gamal. 1997. Dasar-dasar Pariwisata . Yogyakarta: Penerbit Andi Undang-undang  No.  9  Tahun  1990 Tentang Kepariwisataan.
Yoeti,  Oka  A.  1997. Perencanaan  dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta:
Pradnya Paramita.