## ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: STUDI KOMPARATIF TIGA PERIODE KEPEMIMPINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Rahayu 1) ,  Salman Jumaili 1)
1) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

## ABSTRACT
This study aims to analyze the Central Government Financial Statement (LKPP) by comparing the three periods of leadership  of  the  President  of  the  Republic  of  Indonesia,  beginning  with  the  last  3  (three)  periods,  namely  the period 2004-2009, 2009-2014, and 2014-present. Comparison is done to provide the condition of Indonesia viewed from  the  financial  statements.  LKPP  will  be  analyzed  using  financial  ratio  analysis,  analysis  of  increase  and decrease of assets, liabilities and equity accounts, and The analysis of financial ratios used is the ratio of liquidity, solvency, income effectiveness, spending efficiency, revenue growth and shopping growth. Comparison is also made to BPK Opinion results. The results obtained from this study is that the highest level of liquidity ratios occurred in 2008, the lowest solvability ratio of equities occurred in 2006, the lowest solvency ratio of assets occurred in 2012, the  highest  income  effectiveness  ratio  occurred  in  2008,  the  ratio  the  lowest  expenditure  efficiency  occurred  in 2016, the highest revenue growth rate occurred in 2008, and the lowest level of spending growth occurred in 2008. The  highest  asset  and  liability  value  was  in  2016.  The  highest  equity  value  was  in  2015.  The  highest  SiLPA  was obtained in the year 2008. For the BPK audit opinion, in 2016, LKPP first obtained Unqualified Opinion.
Keywords : The Central Government Financial Statement (LKPP), President

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan membandingkan tiga  periode  kepemimpinan  presiden  Republik  Indonesia,  yang  dimulai  dengan  3  (tiga)  periode  terakhir,  yaitu periode  tahun  2004-2009,  2009-2014,  dan  2014-sekarang.  Perbandingan  dilakukan  untuk  memberikan  kondisi Indonesia  dilihat  dari  laporan  keuangan.  LKPP  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  rasio  keuangan, analisis kenaikan dan penurunan akun aset, kewajiban, dan ekuitas, serta . Analisis rasio keuangan yang digunakan adalah  rasio  likuiditas,  solvabilitas,  efektivitas  pendapatan,  efisiensi  belanja,  pertumbuhan  pendapatan  dan pertumbuhan belanja. Perbandingan juga dilakukan terhadap hasil Opini BPK. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tingkat rasio likuiditas yang tertinggi terjadi pada tahun 2008, rasio solvabilitas atas ekuitas yang terendah  terjadi  pada  tahun  2006,  rasio  solvabilitas  atas  asset  yang  terendah  terjadi  pada  tahun  2012,  rasio efektifitas  pendapatan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2008,  rasio  efisiensi  belanja  terendah  terjadi  pada  tahun  2016, tingkat pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2008, dan tingkat pertumbuhan belanja terendah terjadi pada  tahun  2008.  Nilai  aset  dan  kewajiban  tertinggi  berada  pada  tahun  2016.  Nilai  ekuitas  tertinggi  berada  pada tahun 2015. SiLPA tertinggi diperoleh pada tahun 2008. Untuk opini audit BPK, pada tahun 2016, LKPP pertama kalinya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Kata kunci : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Presiden.
1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Struktur  pemerintah  terdiri  dari  Pemerintah  pusat maupun  daerah.  Institusi  tersebut  merupakan  pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat.  Untuk  menjalankan  tugas  dan  kewajiban tersebut,  pemerintah  memerlukan  dana  yang  dapat dipungut dari masyarakat dengan berbagai macam jenis pendapatan  masyarakat,  kemudian  membelanjakannya untuk  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah  dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya,  membentuk  departemen  atau  dinas  yang melaksanakan program dan kegiatan. Kinerja keuangan departemen  atau  dinas  antara  lain  dapat  diukur  dengan metode  analisis  rasio  keuangan  yang  bisa  didapatkan melalui data sebuah laporan keuangan. Rasio keuangan yang  dapat  menunjukan  kinerja  keuangan  seperti  rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio pertumbuhan, jumlah sumber  daya  yang  digunakan  atau  pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.
Kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional  (Mahsun,  2006).  Artinya,  tidak  ada indikator  tunggal  yang  dapat  digunakan  untuk menunjukan  tingkat  keberhasilan  secara  komprehensif. Pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik  dapat dilakukan  melalui  pendekatan  analisis  anggaran, analisis  laporan  keuangan,  metode balance  scorecard dan perfomance audit (Mahsun, 2006).
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  disampaikan berupa  laporan  keuangan  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laporan  keuangan  pemerintah  yang  telah  diaudit oleh  Badan  Pemeriksaa  Keuangan  (BPK)  harus disampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) selambat-lambatnya  enam  bulan  setelah  berakhirnya tahun anggaran.
Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor  24  tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah  telah  menyusun  Laporan  Keuangan  sejak tahun  2004.  Opini  yang  diterima  untuk  tahun  tersebut adalah  opini  audit disclaimer (Tidak  Memberikan Pendapat)  dan  baru  menerima  opini Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2016. Pencatatan akuntansi sebelum tahun 2004 mengalami  banyak  perubahan.  Awal  pencatatan dimulai dengan  menggunakan sistem pencatatan single entry ,  yang  kemudian  beralih  menjadi double  entry. Bentuk pertanggungjawaban yang dengan menggunakan  Laporan  Keuangan  di  mulai  sejak  tahun 2004  hingga  sekarang.  Pada  tahun  2004,  basis pencatatan masih bersifat cash toward accrual . Terjadi
perubahan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yang berubah menjadi accrual.
Efektivitas  dan  efisiensi  penggunaan  anggaran bagi  kesejahteraan  masyarakat  sangat  penting.  Jangan sampai  anggaran  lebih  banyak  dipakai  untuk  belanja aparatur  dibandingkan  belanja  publik.  Peningkatan pemberian  opini  audit  yang  diberikan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari opini audit disclaimer ke qualified membawa  gambaran  pada  membaiknya kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh.
Kinerja  pemerintah  merupakan  suatu  hal  yang menjadi  fokus  perhatian  dalam  pengelolaan  keuangan negara  (Mardiasmo,2007).  Artinya  kinerja  keuangan dapat  menunjukan  bagaimana  kondisi  keuangan pemerintah  serta  kemampuan  pemerintah  dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembanguan negara. Oleh karena itu kinerja pemerintah  perlu  dilakukan  untuk  mengukur  sejauh mana  kemajuan  dicapai  oleh  pemerintah  dalam menjalankan tugasnya ( progress report ).
Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah maka  perlu  dilakukan  suatu  analisis  terhadap  kinerja keuangan pemerintah pusat dalam mengelola keuangan negara.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja pemerintah  dalam  mengelola  keuangan  negara  adalah dengan  melakukan  analisis  rasio  keuangan.  Hasil analisis  rasio  keuangan  ini  selanjutnya  digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  negara, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan, mengukur  efisiensi  belanja,  serta  mengukur  sejauh mana  kinerja  keuangan  dari  pertumbuhan  pendapatan dan belanja tiap tahunnya.
Kinerja  keuangan  pemerintah  menjadi  poin penting serta topik  yang  menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan,  dengan meneliti  kinerja  keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah  baik  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sesuai yang  diamanatkan  oleh  rakyatnya  untuk  mencapai kesejahteraan.
Kepemimpinan  menjadi  sorotan  utama  dalam penelitian  ini.  Berbagai  pendapat  dan  hasil  penilaian ekonomi  dijadikan  indikator  keberhasilan  pemimpin, yaitu  dalam  hal  ini  kepemimpinan  presiden  Republik Indonesia. Analisis untuk menilai keberhasilan tersebut dapat  dipertajam  dengan  mengaitkan  antara  kondisi  di lapangan  dengan  kondisi  keuangan  negara.  Penelitian ini mencoba melakukan studi komparatif untuk 3 (tiga) masa  kepemimpinan  terakhir  presiden  Republik Indonesia.  Perbandingan  dilakukan  bukan  untuk mencari  kekurangan  ataupun  kelebihan  presiden  dari sosok pribadi, tetapi lebih  menekankan kepada  kondisi negara  dan  masyarakat,  serta  perekonomian  pada masing-masing periode tersebut. periode Kepemimpinan  Presiden  Republik  Indonesia  terlihat pada tabel di bawah ini:
NO. NAMA PRESIDEN PERIODE 1 JOKO WIDODO (JOKOWI) 20 OKTOBER 2014-SEKARANG 2 SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY-2) 20 OKTOBER 2009-20 OKTOBER 2014
2 SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY-1) 20 OKTOBER 2004-20 OKTOBER 2009
Tabel 1.

## Periode Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  kinerja  keuangan pemerintah pusat pada 3 (tiga) periode kepempimpinan presiden  RI  dengan  judul  “Analsis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  (LKPP):  Studi  Komparatif  3  (tiga) Periode  Kepemimpinan  Presiden  Republik  Indonesia”. Penelitian ini membatasi dari salah satu sudut pandang paling  mendasar  yaitu  pengukuran  kinerja  dari prespektif financial yang  terdapat  pada  Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  tahun  anggaran 2004 sampai tahun 2016.
2.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka
2.1.1.  Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  tahun  2005 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) mendefinisikan laporan keuangan adalah suatu penyajian  data  keuangan  termasuk  catatan  yang menyertainya  (bila  ada),  yang  dimaksudkan  untuk mengkomunikasikan  sumber  daya  ekonomi  (aktiva) dan/atau  kewajiban  suatu  entitas  pemerintah  pada  saat tertentu  atau  perubahan  atas  aktiva  dan/atau  kewajiban selama  suatu  periode  tertentu  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  menjelaskan  bahwa  laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Kasmir (2008) mendefinisikan “laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Halim (2002)  menjelaskan  bahwa  “laporan  keuangan merupakan  informasi  keuangan  yang  memuat  data berbagai  elemen  struktur  kekayaan  dan  struktur finansial  yang  merupakan  pencerminan  hasil  aktivitas ekonomi suatu organisasi pada periode tertentu”.
Laporan  keuangan  merupakan  hasil  dari  proses akuntansi  yang  berisi  informasi  keuangan  (Mahsun, 2006).  Mahmudi  (2007)  mendefinisikan  “laporan keuangan  adalah  informasi  yang  disajikan  untuk membantu stakeholders dalam  memuat  keputusan sosial,  politik,  dan  ekonomi  sehingga  keputusan  yang diambil bisa berkualitas”.
Informasi  mengenai  pengelolaan  dana  atau keuangan  publik  dapat  dilihat  dari  laporan  keuangan (Mahsun,  2006).  Artinya  informasi  tentang  posisi keuangan  publik  dan  informasi  lain  yang  berkaitan dengan laporan keuangan dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

## 2.1.2.  Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) menyebutkan  komponen-komponen  yang  terdapat dalam  suatu  set  laporan  keuangan  terdiri  dari  laporan pelaksanaan  anggaran  ( budgetary  reports )  dan  laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan  Realisasi  Anggaran  mengungkapkan kegiatan  keuangan  pemerintah  pusat/daerah  yang menunjukkan  ketaatan  terhadap  APBN/APBD. Laporan  Realisasi  Anggaran  menyajikan  ikhtisar sumber,  alokasi  dan  penggunaan  sumber  daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
b. Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih menyajikan  secara  komparatif  dengan  periode sebelumnya  pos-pos  berikut:  (1)  Saldo  Anggaran Lebih    awal;  (2)  Penggunaan    Saldo  Anggaran Lebih;  (3)  Sisa  Lebih/Kurang  Pembiayaan Anggaran  tahun  berjalan;  (4)  Koreksi  Kesalahan Pembukuan  tahun  Sebelumnya;  dan  (5)  Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan  rincian  lebih  lanjut  dari  unsur-unsur yang  terdapat  dalam  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran  Lebih    dalam  Catatan  atas  Laporan Keuangan.
c. Neraca; Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu entitas  pelaporan  mengenai  aset,  kewajiban,  dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh  neraca  terdiri  dari  aset,  kewajiban,  dan ekuitas.
d. Laporan  Operasional; Laporan  Operasional  menyajikan  ikhtisar  sumber daya  ekonomi  yang  menambah  ekuitas  dan penggunaannya  yang  dikelola  oleh  pemerintah pusat/daerah  untuk  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur  yang  dicakup  secara  langsung  dalam Laporan  Operasional  terdiri  dari  pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
e. Laporan Arus Kas; Laporan  Arus  Kas  menyajikan  informasi  kas sehubungan  dengan  aktivitas  operasi,  investasi, pendanaan,  dan  transitoris  yang  menggambarkan saldo  awal,  penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
Unsur  yang  dicakup  dalam  Laporan  Arus  Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
f. Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan  atau  penurunan  ekuitas  tahun  pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
g. Catatan atas  Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan  naratif  atau  rincian  dari  angka  yang
tertera  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran, Laporan  Perubahan  SAL,  Laporan  Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus  Kas.  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  juga mencakup  informasi  tentang  kebijakan  akuntansi yang  dipergunakan  oleh  entitas  pelaporan  dan informasi  lain  yang  diharuskan  dan  dianjurkan untuk  diungkapkan  di  dalam  Standar  Akuntansi Pemerintahan  serta  ungkapan-ungkapan  yang diperlukan  untuk  menghasilkan penyajian  laporan keuangan secara wajar.
Komponen-komponen  laporan  keuangan  tersebut di atas disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:
a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
b. Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
2.1.3.  Rasio-rasio yang Dipergunakan dalam Analisis Laporan Keuangan
Rasio  merupakan  pedoman  yang  bermanfaat dalam  mengevaluasi  posisi  dan  operasi  keuangan perusahaan  dan  mengadakan  perbandingan  dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya (Kasmir 2008). Beberapa  jenis  rasio  yang  dapat  dikembangkan berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber  dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat antara lain:
a. Rasio likuiditas
Rasio likuiditas menujukan kemampuan pemerintah  untuk  memenuhi  kewajiban  jangka pendeknya  atau  untuk  melihat  kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan. Walaupun pemerintah  sudah  menyusun  anggaran  kas,  tetapi analisis  likuiditas  akan  lebih  bermanfaat  bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada  anggaran  kas  (Mahmudi,  2007).  Analisis likuiditas  dapat  dilihat  dari  rasio  lancar.  Rasio lancar  merupakan  ukuran  standar  untuk  menilai kesehatan  keuangan  organisasi.  Rasio  lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya.
b. Rasio solvabilitas Rasio  solvabilitas  digunakan  untuk  melihat kemampuan pemerintah dalam  memenuhi seluruh kewajiban  yang  dimiliki  pemerinyah,  baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Kasmir  (2008)  mendefinisikan  bahwa  rasio solvabilitas  merupakan  rasio  yang  digunakan untuk  mengukur  sejauh  mana  aktiva  perusahaan dibiayai  dengan  utang.  Artinya,  berapa  besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengann aktivanya.
c. Rasio efektivitas pendapatan negara Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan pemerintah  dalam  merealisasikan  pendapatan negara  selain  pendapatan  hibah  dengan  target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill. Kemampuan  pemerintah  dalam  menjalan  kan
tugas  dikategorikan  efektif  apabila  mencapai minimal  sebesar 100 persen (Halim, 2002). Rasio efektivitas  berkaitan  dengan  keberhasilan  suatu kegiatan  operasi  atau  program  pemerintah.  Suatu kegiatan  dinilai  efektif  apabila  kegiatan  atau program tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap  pelayanan  kepada  masyarakat  yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.  Rasio  e fektivitas memberi  gambaran tentang kontribusi pendapatan negara (pendapatan pajak  dan  pendapatan  negara  bukan  pajak)  selain hibah terhadap jumlah total pendapatan pemerintah pusat (Mahmudi, 2007).
d. Rasio efisiensi belanja Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat  penghematan  anggaran  yang  dilakukan oleh  pemerintah  pusat.  Angka  yang  dihasilkan dari rasio efisiensi belanja bersifat absolut, artinya tidak  ada  standar  baku  yang  dianggap  baik  untuk rasio  efisiensi  belanja  (Mahmudi,  2007).  Tingkat efisiensi kegiatan pemerintah pusat dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah pusat dengan  menunjukkan  apakah  pemerintah  pusat telah  menggunakan  semua  faktor  produksinya dengan  efektif  dan  efisien.  Jika  tingkat  efisiensi rendah,  berarti  belanja  negara  semakin  kecil sehingga  kinerja  pemerintah  pusat  semakin membaik. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengambil  langkah  untuk  menekan  belanja negara dan meningkatkan pendapatan negara.
e. Analisis pertumbuhan pendapatan Analisis  pertumbuhan  pendapatan  bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat dalam tahun  anggaran  yang  bersangkutan  atau  selama beberapa  periode  anggaran,  kinerja  anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif (Mahmudi,2007).
Jika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan  secara  negatif  maka  menunjukan adanya penurunan kinerja pendapatan. Sebaliknya,  jika  kinerja  anggarannya  mengalami pertumbuhan  secara  positif  maka  menunjukan adanya peningkatan kinerja pendapatan.
f. Analisis pertumbuhan belanja Analisis  pertumbuhan  belanja  bermanfaat  untuk mengetahui  perkembangan  belanja  dari  tahun  ke tahun.  Pada  umumnya  pertumbuhan  belanja memiliki  kecenderungan  untuk  naik.  Alasannya, kenaikan  belanja  biasanya  dikaitkan  dengan penyesuian  terhadap  inflasi,  perubahan  nilai  mata uang,  dan  penyesuaian  faktor  makro  ekonomi (Mahmudi, 2007).

## 2.1. Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  penelitian  ini  adalah: Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003,  amka  bentuk  pengelolaan  keuangan  pemerintah pusat  dipertanggungjawabkan  salah  satunya  dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyusunan  Laporan  Keuangan  disusun  berdasarkan pada  PP  24  tahun  2005  yang  diganti  dengan  PP  71
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Indikator Kinerja
Pemerintah Rasio Keuangan Analisis Kenaikan dan Penurunan Akun Opini Audit
Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Untuk  mengukur  kinerja  keuangan  tersebut,  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  rasio  keuangan,  dan ditambah dengan melakukan analisis atas kenaikan dan penurunan  akun,  serta  opini  auditor  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kerangka  pemikiran  penelitian  ini  terlihat  pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
3.1.   Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  (LKPP)  audited  mulai  dari  tahun 2004 sampai dengan tahun 2016.

## 3.2.  Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data    sekunder    dikumpulkan langsung  dengan  cara  mendowload  LKPP.  Pada  saat penelitian ini dilakukan data audited tahun 2016 belum didapat, dikarenakan LKPP audited belum dikeluarkan.

## 3.3.  Metode Analisis Data
Data    dianalisis    dengan    menggunakan    metode deskriptif    kuantitatif.  Metode  kuantitatif  digunakan untuk mengolah data LKPP. Data LKPP diolah dengan menggunakan  rasio-rasio  keuangan,  (Mahmudi,  2007) diantaranya yaitu:
1. Rasio Likuiditas Dihitung dengan cara:
Aktiva Lancar
Utang Lancar
2. Rasio Solvabilitas (debt to equity) Dihitung dengan cara:
Total Utang Total Ekuitas 3. Rasio Solvabilitas (debt to assets) Dihitung dengan cara: Total Utang Total Asset
4. Rasio Efektvitas Pendapatan
Dihitung dengan cara:
Realisasi Pendapatan
Target Pendapatan
5. Rasio Efisiensi Belanja

## Dihitung dengan cara:
Realiasi Belanja
Target Belanja
6. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan
Realisasi Pend thn t-(thn t-1) Realisasi Pend thn t-1
7. Tingkat Pertumbuhan Belanja
Realisasi Belanja thn t-(thn t-1) Realisasi Belanja thn t-1

## 3.4.  Alat Analisis Data
Analisis akan dilakukan dengan cara:
1. Data  yang  digunakan  adalah  data  yang  diperoleh dari LKPP audited sejak tahun 2004-2016.
2. Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan.
3. Data  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  trend kenaikan dan penurunan atas akun-akun tertentu.
4. Analisis  akan  dilakukan  terhadap  tiga  periode kepemimpinan presiden RI.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis Rasio Keuangan Berdasarkan  pada  LKPP  2004-2016,  telah dilakukan
analisis rasio keuangan dengan menggunakan  beberapa  rasio,  yaitu  terlihat  pada  tabel di bawah ini:
Tabel 2.
Rasio Keuangan LKPP Tahun 2004-2016
Berdasarkan  pada  tabel  2.  di  atas,  analisis  atas rasio keuangan, yaitu:
1. Rasio likuiditas Rasio likuiditas menujukan kemampuan pemerintah untuk  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  atau untuk  melihat  kemampuan  pemerintah  untuk mendanai  kebutuhan.  Walaupun  pemerintah  sudah menyusun  anggaran  kas,  tetapi  analisis  likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan  jika  hanya  mendasarkan  pada anggaran  kas  (Mahmudi,  2007).  Analisis  likuiditas
PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010 Rasio likuiditas Rasio solvabilitas- deb to equity Rasio solvabilitas- deb to assets Rasio efektivitas pendapatan Rasio efisiensi belanj a Rasio Pertm bhn Pendptn Rasio Pertm bhn Belanj a 1 2016 78,62% 248,25% 71,29% 87,11% 89,50% 3,18% 3,20% 2 2015 69,64% 209,22% 67,66% 85,60% 91,04% -2,74% 1,64% 3 2014 74,64% 286,25% 74,11% 94,81% 94,69% 7,76% 7,69% 4 2013 68,66% 289,69% 74,34% 95,80% 95,61% 7,53% 10,68% 5 2012 90,67% 169,02% 62,83% 98,52% 96,31% 10,53% 15,15% 6 2011 108,26% 180,97% 64,41% 103,48% 98,05% 21,64% 24,27% 7 2010 126,54% 286,18% 74,11% 100,29% 92,54% 17,26% 11,17% 8 2009 123,18% 381,18% 79,22% 97,45% 93,66% -13,53% -4,91% 9 2008 145,62% 448,05% 81,75% 109,68% 99,63% 38,68% 30,11% 10 2007 112,07% 845,49% 89,42% 101,98% 100,70% 10,94% 13,57% 11 2006 116,50% -1208,07% 109,02% 96,79% 95,43% 28,83% 30,90% 12 2005 93,13% -794,51% 114,40% 91,68% 90,19% 22,77% 19,30% 13 2004 69,05% -271,35% 158,36% 99,90% 99,33% #DIV/0! #DIV/0! No. Tahun Rasio keuangan
No. Tahun Aktiva lancar Utang lancar 1 2016 304.611.773.163.182 387.444.848.777.136 2 2015 326.755.380.598.002 469.227.744.936.972 3 2014 262.980.618.272.981 352.308.954.175.480
4 2013 252.741.464.557.987 368.086.831.707.954 5 2012 241.315.134.207.260 266.136.388.831.668 6 2011 266.807.824.111.647 246.444.880.163.115 7 2010 254.779.627.714.260 201.343.960.842.088 8 2009 231.388.713.199.864 187.839.287.320.918 9 2008 264.069.841.008.506 181.343.265.322.490 10 2007 156.599.727.674.012 139.732.332.373.059 11 2006 125.985.156.709.628 108.140.970.556.881 12 2005 128.551.436.803.753 138.027.347.740.000 13 2004 86.895.890.197.385 125.838.076.233.260
dapat  dilihat  dari  rasio  lancar.  Rasio  lancar merupakan ukuran  standar untuk  menilai  kesehatan keuangan  organisasi.  Rasio  lancar  menggambarkan apakah  pemerintah  memiliki  aset  yang  mencukupi untuk melunasi utangnya.
Rasio
ini membandingkan  antara  aset  lancar  dengan  utang lancar.
Rasio  likuiditas  tertinggi  terdapat  pada  tahun 2008  yaitu  145,62%  dan  terendah  pada  tahun 2013  yaitu  68,66%. Hal  ini  menandakan  bahwa kemampuan tertinggi pemerintah pusat  untuk dapat membiayai  kebutuhannya  terjadi  pada  tahun  2008, dan terendah pada tahun 2013.
Rasio  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  antara akun  aktiva  lancar  dan  utang  lancar.  Jika  dilihat secara  terpisah,  maka  diperoleh  data  bahwa  aktiva lancar  tertinggi  dimiliki  oleh  Pemerintah  RI  pada tahun  2015.  Hal  ini  juga  terjadi  untuk  akun  utang lancar,  yaitu  tertinggi  dimiliki  pada  tahun  2015. Data tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 3.
Jumlah Aktiva Lancar dan Utang Lancar Tahun 204-2016
2. Rasio solvabilitas Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan  pemerintah  dalam  memenuhi  seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik kewajiban  jangka  panjang  ataupun  jangka  pendek. Kasmir (2008) mendefinisikan bahwa rasio
solvabilitas  merupakan rasio  yang digunakan  untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.  Artinya, berapa besar beban utang  yang  ditanggung  perusahaan  dibandingkan dengann aktivanya.
Rasio solvabilitas-deb  to  equity dihitung  dengan membandingkan  antara  total  utang  dengan  total ekuitas. Nilai  rasio  terendah  terjadi  pada  tahun tahun  2006  sebesar  -1208,07%  dan  tertinggi pada  tahun  2007  sebesar  845,49% .  Nilai  pada tahun  2006  terjadi  dikarenakan  ekuitas  bernilai negatif. Pada periode Jokowi, rasio ini berada dalam nilai berkisar 200an %.
Rasio  solvabilitas-deb  to  assets    dihitung  dengan membandingkan  antara  total  utang  dengan  total assets. Nilai  rasio  terendah  terjadi  pada  tahun
2012 sebesar 62,83dan tertinggi pada tahun 2004 sebesar 158,36%.
3. Rasio efektivitas pendapatan negara
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan negara  selain  pendapatan  hibah  dengan  target  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  rill.  Kemampuan pemerintah dalam menjalan kan tugas dikategorikan efektif  apabila  mencapai  minimal  sebesar  100 persen  (Halim,  2002). Rasio  efektivitas  berkaitan dengan keberhasilan
suatu kegiatan
operasi  atau  program  pemerintah.  Suatu  kegiatan dinilai  efektif  apabila  kegiatan  atau  program tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap  pelayanan  kepada  masyarakat  yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.  Rasio  e fektivitas memberi  gambaran tentang  kontribusi  pendapatan  negara  (pendapatan pajak  dan  pendapatan  negara  bukan  pajak)  selain hibah  terhadap  jumlah  total  pendapatan  pemerintah pusat (Mahmudi, 2007).
Rasio  efektivitas  pendapatan  dihitung  dengan membandingkan  antara  realisasi  dengan  target pendapatan. Pendapatan  yang  paling  efektif terjadi  pada  tahun  2008  sebesar  109,68%,  dan pendapatan  yang  paling  tidak  efektif  terjadi pada tahun 2015 sebesar 85,60%.
4. Rasio efisiensi belanja Rasio  efisiensi  belanja  digunakan  untuk  mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Angka  yang dihasilkan dari rasio efisiensi belanja bersifat absolut, artinya tidak  ada  standar  baku  yang  dianggap  baik  untuk rasio efisiensi belanja (Mahmudi, 2007).
Tingkat  efisiensi  kegiatan  pemerintah  pusat  dapat mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  pusat dengan menunjukkan apakah pemerintah pusat telah menggunakan  semua  faktor  produksinya  dengan efektif  dan  efisien.  Jika  tingkat  efisiensi  rendah, berarti  belanja  negara  semakin  kecil  sehingga kinerja  pemerintah  pusat  semakin  membaik.  Oleh karena  itu,  pemerintah  pusat  perlu  mengambil langkah  untuk  menekan  belanja  negara  dan meningkatkan pendapatan negara.
Rasio efisiensi belanja dihitung dengan membandingkan  antara  realisasi  biaya  dengan anggaran  biaya. Anggaran  biaya  yang  paling efisien  terjadi  pada  tahun  2016  sebesar  89,50% dan  anggaran  biaya  yang  paling  tidak  efisien terjadi pada tahun 2007 sebesar 100,70%.
5. Analisis pertumbuhan pendapatan Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui  apakah  pemerintah  pusat  dalam  tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya  mengalami  pertumbuhan  pendapatan secara positif atau negatif (Mahmudi,2007).
TAHUN ASET KEWAJIBAN EKUITAS 2016 5.456.881.565.245.610 3.889.949.813.238.970 1.566.931.752.006.640 2015 5.163.321.643.105.700 3.493.530.747.415.070 1.669.790.895.690.630 2014 3.910.922.331.111.790 2.898.383.597.986.110 1.012.538.551.125.670 2013 3.567.585.745.586.740 2.652.099.779.815.930 915.485.965.770.801 2012 3.432.982.833.385.360 2.156.885.973.634.860 1.276.096.859.750.490 2011 3.023.447.176.100.690 1.947.373.299.152.990 1.076.073.876.947.690 2010 2.423.688.352.538.010 1.796.078.207.812.440 627.610.144.725.567 2009 2.122.897.478.369.310 1.681.708.394.583.360 441.189.083.785.950 2008 2.071.702.508.105.380 1.693.691.256.713.010 378.011.251.392.365 2007 1.600.211.672.865.020 1.430.965.464.059.550 169.246.208.805.469 2006 1.219.964.557.311.820 1.330.063.071.144.650 -110.098.513.832.838 2005 1.173.134.982.337.270 1.342.050.703.668.530 -168.915.721.331.257 2004 851.880.822.430.464 1.349.032.809.327.400 -497.151.986.896.941
NO. TAHUN OPINI KETERANGAN 1 2016 WTP WAJAR TANPA PENGECUALIAN 2 2015 WDP WAJAR DENGAN PENGECUALIAN 3 2014
WDP WAJAR DENGAN PENGECUALIAN 4 2013
WDP WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
5 2012
WDP WAJAR DENGAN PENGECUALIAN 6 2011
WDP WAJAR DENGAN PENGECUALIAN 7 2010
WDP WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
8 2009
WDP WAJAR DENGAN PENGECUALIAN 9 2008 TMP TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT 10 2007 TMP TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT
11 2006 TMP TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT
12 2005 TMP TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT
13 2004 TMP TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT
Jika  kinerja  anggarannya  mengalami  pertumbuhan pendapatan secara negatif maka menunjukan adanya penurunan  kinerja  pendapatan.  Sebaliknya,  jika kinerja  anggarannya mengalami  pertumbuhan secara positif maka menunjukan adanya peningkatan kinerja pendapatan.
Pertumbuhan  pendapatan  yang  paling  tinggi terjadi  pada  tahun  2008  sebesar  38,68%  dan paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar  - 13,53%.
6. Analisis pertumbuhan belanja
Analisis  pertumbuhan  belanja  bermanfaat  untuk mengetahui  perkembangan  belanja  dari  tahun  ke tahun.  Pada  umumnya  pertumbuhan  belanja memiliki  kecenderungan  untuk  naik.  Alasannya, kenaikan  belanja  biasanya  dikaitkan  dengan penyesuian  terhadap  inflasi,  perubahan  nilai  mata uang,  dan  penyesuaian  faktor  makro  ekonomi (Mahmudi, 2007).
Pertumbuhan  belanja  yang  paling  rendah terjadi  pada  tahun  2009  sebesar  -4,19%  dan paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  2006  sebesar 30,90%.

## 4.2. Trend kenaikan dan penurunan akun
Pada  tahap  analisis  ini  dilakukan  analisis  atas kenaikan  dan  penurunan  akun-akun  tertentu  pada laporan  keuangan.  Kenaikan  penurunan  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 4. Jumlah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Pusat Tahun 2004-2016
Pada  tabel  4.  menunjukkan  nilai  aset,  kewajiban, dan  ekuitas  Pemerintah  Pusat  sejak  tahun  2004-2016. Terlihat  bahwa  setiap  tahun  aset  dan  kewajiban mengalami  kenaikan,  dan  jumlah  terbesar  berada  pada tahun  2016.  Hal  yang  berbeda  terjadi  untuk  akun ekuitas,  kenaikan dan penurunan terjadi pada beberapa tahun untuk akun tersebut. nilai ekuitas tertinggi terjadi pada tahun 2015.
Data pada tabel 4. tergambar pada grafik di bawah ini:
Gambar 2.
Kenaikan dan Penurunan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Pusat tahun 2004-2016
Keterangan tahun 1. 2016
2. 2015 3. 2014 4. 2013 5. 2012 6. 2011 7. 2010 8. 2009 9. 2008
10. 2007 11. 2006 12. 2005 13. 2004

## 4.3. Opini Audit atas LKPP
Berdasarkan  pada  data  awal  tersebut  di  atas, diperoleh  gambaran  bahwa  terjadi  perbaikan  keuangan pada tahun 2016, hal ini juga terlihat dalam pemberian opini  BPK,  dimana  LKPP  untuk  pertama  kalinya memperoleh  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  pada tahun 2016. Berikut daftar pemberian opini BPK.
Tabel 5. Opini Audit BPK Tahun 2004-2016

## 4.4. SiLPA (SikPA) atas LKPP
Selisih  Lebih  Pembiayaan  Anggaran/Selisish
Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiLPA/SikPA) Pemerintah  Pusat  terlihat  cukup  stabil. SiLPA tertinggi  terjadi  pada  tahun  2008  dengan  jumlah sebesar  Rp79.950.430.305.529,00  dan  terendah terjadi  pada  tahun  2007  yaitu  terdapat  SiKPA sebesar  Rp7.387.288.768.184,00. Angka  ini  masih perlu  untuk  dianalisis  lagi  dengan  melihat  komponen
NO. TAHUN SiLPA (SiKPA) 1 2016 Rp26.162.398.789.393 2 2015 Rp24.685.095.188.710 3 2014 Rp22.103.390.346.916 4 2013 Rp25.862.316.415.059 5 2012 Rp22.064.486.727.762 6 2011 Rp46.501.872.158.526 7 2010 Rp44.689.530.774.402 8 2009 Rp23.948.894.793.758 9 2008 Rp79.950.430.305.529 10 2007 (Rp7.387.288.768.184) 11 2006 Rp273.913.693.682 12 2005 (Rp5.535.482.212.206) 13 2004 (Rp3.014.097.677.000)
kenaikan  atau  penurunan  dari  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun yang bersangkutan.

## Tabel 6.
SiLPA (SiKPA) Pemerintah Pusat Tahun 2004-2016
5.  SIMPULAN DAN SARAN
5.1.   Simpulan
Simpulan dari penelitian ini yaitu:
1. Rasio  likuiditas  tertinggi  terdapat  pada  tahun  2008 yaitu  145,62%  dan  terendah  pada  tahun  2013  yaitu 68,66%.
2. Rasio  Solvabilitas  debt  to  equity  terendah  terjadi pada  tahun  tahun  2006  sebesar  -1208,07%  dan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 845,49%.
3. Rasio  Solvabilitas  debt  to  assets  terendah  terjadi pada tahun 2012 sebesar 62,83% dan tertinggi pada tahun 2004 sebesar 158,36%.
4. Pendapatan  yang  paling  efektif  terjadi  pada  tahun 2008 sebesar 109,68%, dan pendapatan yang paling tidak  efektif  terjadi  pada  tahun  2015  sebesar 85,60%.
5. Anggaran  biaya  yang  paling  efisien  terjadi  pada tahun  2016  sebesar  89,50%  dan  anggaran  biaya yang  paling  tidak  efisien  terjadi  pada  tahun  2007 sebesar 100,70%.
6. Pertumbuhan  pendapatan  yang  paling  tinggi  terjadi pada tahun 2008 sebesar 38,68% dan paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar -13,53%.
7. Pertumbuhan  belanja  yang  paling  rendah  terjadi pada  tahun  2009  sebesar  -4,19  dan  paling  tinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 30,90%.
8. Nilai aset dan kewajiban tertinggi terjadi pada tahun 2016,  dan  nilai  ekuitas  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2015.
9. Opini WTP diperoleh pada tahun 2016.
10. SiLPA tertinggi diperoleh pada tahun 2008.

## 5.2.  Saran
Penelitian  ini  masih  banyak  kekurangan.  Oleh karen itu, peneliti menyarankan agar:
1. Melengkapi analisis dengan menggunakan laporan keuangan sebelum diaudit, untuk melihat besarnya koreksi yang dilakukan atas audit oleh BPK.
2. Melengkapi analisis dengan ikhtisar hasil temuan BPK.
3. Melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan  rincian  angka-angka  dalam  laporan keuangan,  data  perkembangan  ekonomi,  serta ketaatan atas peraturan yang berlaku.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan  Daerah  Edisi  pertama,  Salemba  empat, Jakarta
Kasmir,  2008,    Analisis  Laporan  Keuangan,  Rajawali Pers, Jakarta.
Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta. STIE YKPN.
Mahsun.  M.  2006.  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Public.
BPFE: Yogyakarta
Mardiasmo, 2007,  Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.