## Research Article

## Konsekuensi Yuridis Disharmoni Perjanjian Baku Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati Dengan Regulasi Franchise Di Indonesia
Dhea Fanny Avianissa 1* , Ery Agus Priyono 2
1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * dhiafanny@gmail.com

## ABSTRACT
Laws and regulations regarding franchising mandate that franchisors are required to provide guidance to franchisees in the form of training; management operational guidance; marketing; study; as well as sustainable  development  and  but  this  obligation  is  not  always  stated  in  the  franchise  contract.  This study aims to analyze the legal consequences (juridical consequences) of disharmony of the standard franchise agreement of Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati with franchise regulations in Indonesia. The research method is normative juridical, the data used is secondary data and the specifications of this research are analytical descriptive in nature. The results of the study show that there is disharmony of the  standard  Sel-Sel  Cheese  Tea  Kramatjati  franchise  agreement  with  franchise  regulations  in Indonesia,  because  the  obligation  of  the  Sel-Sel  Cheese  Tea  Kramat  Jati  franchisor  to  provide guidance to franchisees in accordance with franchise regulations in Indonesia, is not contained in the standard sel franchise agreement. Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati. Disharmonization of the standard franchise  agreement  for  the  Sel-Sel  Cheese  Tea  Kramat  Jati  franchise  with  franchise  regulations  in Indonesia is categorized as an object that is prohibited as a condition for the validity of the agreement and consequently the agreement is null and void.
Keywords: Disharmonization, Standard Agreement, Franchise .

## ABSTRAK
Peraturan  perundang-undangan  tentang  Waralaba  ( franchise )  mengamanatkan  bahwa Franchisor diwajibkan  memberi  pembinaan  kepada franchisee berwujud  pelatihan;  bimbingan  operasional manajemen; pemasaran; penelitian; serta pengembangan secara berkelanjutan dan tapi kewajiban ini tidak  selalu  dituangkan  dalam  kontrak  franchise.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang akibat  hukum  (konsekuensi  yuridis)  disharmonisasi  perjanjian  baku  franchise  Sel-Sel  Cheese  Tea Kramat  Jati  dengan  regulasi  franchise  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yuridis  normatif,  data  yang digunakan  data  sekunder  dan  spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa ada disharmoni perjanjian baku franchise Sel-Sel Cheese Tea Kramatjati dengan regulasi  franchise  di  Indonesia,  karena  kewajiban  Franchisor  Sel-Sel  Cheese  Tea  Kramat  Jati  kan untuk  melakukan  pembinaan  kepada  franchisee  sebagaimana  regulasi  franchise  di  Indonesia,  tidak termuat  dalam perjanjian  baku  franchise Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati. Disharmonisasi perjanjian baku franchise Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati dengan regulasi franchise di Indonesia dikategorikan sebagai  obyek  suatu  yang  dilarang  sebagai  syaratnya  sahnya  perjanjian  dan  konsekuensinya perjanjian batal demi hukum.
Kata Kunci: Disharmonisasi; Perjanjian Baku; Franchise.

## A. PENDAHULUAN
Pada  zaman  yang  kian  mengglobal  saat sekarang,  progres  perekonomian  makin  maju juga  canggih.  Keuniversalan  memberi  dampak kuat  pada  perekonomian  negara  kita  yang  terus berkembang  dinamis  mengikuti  perkembangan zaman,  sehingga  mendorong  para  pelaku  usaha untuk  berinovasi  mencari  terobosan  baru  serta menjumpai  langkah  efektif  agar  eksistensinya konsisten  dalam  memajukan  serta  memperluas jejaring  usahanya  (Rivai,  2012).  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  banyaknya  jenis-jenis  usaha yang  berkembang  di  masyarakat.  Satu  diantara usaha  yang  merebak  dewasa  ini  dalam  bidang perniagaan baik barang maupun jasa yaitu usaha waralaba (Franchise) (Atmoko, 2019).
Franchise  merupakan  sebuah  sistem usaha  yang  mempunyai  ciri  khas  terkait  bisnis dalam  sektor  perdagangan  atau  jasa,  misalnya macam  produk  serta  bentuk  yang  sudah  di usahakan;  personalitas  perusahaan,  dari  logo, desain,  merek,  hingga  pakaian  juga  penampilan pekerja  perusahaan;  strategi  pemasaran;  juga dukungan implementasi (Asuan, 2017). Franchise didasari  sebuah  perjanjian  di  mana  terkenal sebagai  perjanjian  franchise.  Wujud  perjanjian franchise  ini  minimal  mencantumkan  dua  pihak, yaitu  pertama  (pemberi  waralaba)  selaku pemodal  produk,  jasa,  atau  sistem  operasi  yang istimewa  bersama  merek  spesifik  yang  sudah paten  atau  disebut  juga  franchisor.  Pihak  kedua selaku penerima waralaba, yakni seseorang yang melaksanakan  usaha  melalui  penggunaan  nama
dagang yakni logo; desain; dan merek dari pihak pertama  disertai  memberi  royalti  pada  pihak pertama  (franchisor)  atau  dapat  disebut  juga sebagai franchisee (Odop, 2006).
Perjanjian  franchise  menjadi  asas  lahirnya tautan  hukum  di  antara  franchisor  (pemilik waralaba)  bersama  franchisee  (penerima waralaba),  wujud  dari  hubungan  tersebut  ialah pada  hak  dan  kewajiban  kedua  pihak  yakni selaku pemberi ketetapan yang mengikat pemilik waralaba  dengan  penerima  franchise  dalam melaksanakan  bisnis  franchise,  karena  itulah diwajibkan menjunjung tinggi serta melaksanakan isi  perjanjian  itu  bagi  para  pihak  terkait  (Idrus, 2017).  Para  pihak  yang  melanggar  isi  perjanjian franchise  tersebut.  Maka  pihak  yang  satu  dapat menuntut  pihak  yang  melanggar  sesuai  dengan hukum yang berlaku (Ruauw, 2013).
Pengaturan mengenai Perjanjian franchise dalam  Peraturan  Perundang-undangan  sifatnya masih  administratif  serta  perpajakan  (Supit, 2016).  Di  Indonesia  dalam  praktiknya  ,  derajat franchise  tak  memegang bargaining  position dalam  menetapkan  perjanjian,  sebab  pada umumnya  perjanjian  franchise  diciptakan  dalam wujud formal yang di mana perjanjian ditetapkan sepihak  oleh  pemilik  franchise.  Pemilik  franchise sering  kali  saat  menyusun  berbagai  ketentuan dalam  perjanjian  lebih  mengutamakan  hak franchisor  dibanding  tanggung  jawabnya,  namun kebalikannya  lebih  menekankan  tanggung  jawab franchise dibanding dengan hak-haknya. Terlebih dalam  perjanjian  franchise  sering  tak  relevan
dengan  berbagai  asas  hukum  perjanjian  yang berdampak  pada  kontradiksi  keterpautan  hukum diantara pihak-pihak didalam perjanjian franchise tersebut (Badriyah, 2019).
Perjanjian  baku  diutarakan  Mariam  Darus Badrulzaman, merupakan teori perjanjian tersurat yang  diciptakan  dengan  tidak  mendiskusikan isinya  lebih  dulu  serta  biasanya  terwujudkan dalam  beberapa  perjanjian  tak  terbatas  yang bersifat  spesifik.  Sehingga  perjanjian  baku merupakan  perjanjian  dengan  pembakuan  isi serta  diwujudkan  berbentuk  lembar  isian (Badrulzaman,1986).  Gagasan  dari  Purwahid Patrik,  perjanjian  baku  merupakan  sebuah perjanjian  yang  didalamnya  mengandung berbagai  persyaratan  spesifik  serta  disusun sepihak. Perjanjian baku bersifat ‘take it or leave it’ . Pihak selain adherent (Patrik, 1998) atau pihak penyusun  perjanjian,  saat  menghadapi  adherent tak  diberi  opsi  lain,  hanya  ada  dua  opsi  yakni menerima  atau  menolak.  Dengan  begitu  maka dapat  dikatakan  bahwa  pihak  adherent mempunyai  kedudukan  monopoli.  Adherent leluasa untuk menyusun isi perjanjian, maka dari itu pihak oposisi ada dalam otoritasnya. Mengenai karakteristik  perjanjian  baku  yaitu  bersifat seragam  bagi  seluruh  perjanjian  yang  serupa yang  dimaksudkan  ialah  adanya  kesamaan  dari berbagai  persyaratan  perjanjian  bagi  seluruh perjanjian  dengan  sifat  yang  serupa  (Badriyah, 2019).
Salah  satu  contoh  perjanjian  franchise dengan  menggunakan  kontrak  baku  ialah
perjanjian  franchise  Sel-Sel  Cheese  Tea  yang dapat  dilihat  melalui  tata  cara  bermitranya. Franchisor terlebih dahulu menjelaskan beberapa pilihan  paket  yang  dapat  dipilih  oleh  franchisee untuk dapat bergabung yaitu paket ekonomis atau paket  silver.  setelah  itu  franchisee  melakukan pembayaran  sejumlah  paket  yang  dipilih  dan franchisor  akan  mengirimkan  kontrak  atau berbagai  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku dalam  hal  ini  isi  dari  perjanjian  tersebut  telah  di tentukan  dengan  sepihak  oleh  adherent  (pihak penyusun)  akibatnya  keinginan  franchisee menjadi  tak  leluasa  sebab  tak  terdapat pemufakatan keinginan. Merujuk Pasal 8 PP No. 42  Tahun  2007  mengenai  Waralaba  yang menentukan  bahwa  franchisor  diwajibkan memberi pembinaan kepada franchisee berwujud pelatihan;  bimbingan  operasional  manajemen; pemasaran;  penelitian;  serta  pengembangan secara  berkelanjutan.  Merujuk  pada  peraturan tersebut  maka  terdapat  ketidaksesuaian  atau disharmoni  dalam  pelaksanaan  perjanjian Franchise  Sel-Sel  Cheese  Tea  yaitu  setelah Franchisee  Melakukan  pembayaran  sejumlah paket  yang  diambil  lalu  barang  akan  dikirim setelah  itu  Franchisor  hanya  mengirimkan sejumlah video mengenai tata cara penyajian dan pembuatan  tidak  adanya  pembinaan  berwujud pelatihan; bimbingan serta operasional manajemen  pemasaran  secara  berkelanjutan yang  dalam  hal  ini  dapat  membuka  peluang terjadinya  ketidaksesuaian  prosedur  pembuatan sehingga  dapat  membuat  bisnis  tidak  berjalan
dengan  semestinya.  Merujuk  Pasal  3  PP No.  42 Tahun 2007 mengenai waralaba harus memenuhi kriteria  sebagai  berikut:  a.  memiliki  ciri  khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan;  c.  memiliki  standar  atas  pelayanan dan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  yang dibuat  secara  tertulis;  d.  mudah  diajarkan  dan diaplikasikan;  e.  adanya  dukungan  yang berkesinambungan;  dan  f.  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  telah  terdaftar.  Merujuk  pada kriteria waralaba tersebut maka franchise Sel-Sel Cheese  Tea  dapat  disebut  sebagai  franchise dikarenakan  telah  memenuhi  kriteria  sebagai berikut:  a.  ciri  khas  usahanya  terdapat  pada pilihan  paket  untuk  dapat  menjadi  mitra  dan  hal unik  dari  waralaba  sel-sel  cheese  tea dibandingkan  dengan franchise cheese tea yang lain  adalah  dari  varian  minuman  yang  disajikan. Sel-Sel Cheese Tea sering meluncurkan berbagai menu  series  limited  dan  unik.  b.  terbukti  sudah memberikan  keuntungan  dapat  dilihat  dengan masih  bertahan  dan  berkembangnya  usaha tersebut  dari  tahun  2017  hingga  sekarang.  c. memiliki  standar  atas  pelayanan  dan  barang dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  yang  dibuat secara tertulis dapat dilihat melalui kerangka kerja yang  jelas  dan  standar  operasional  kerja  yang tertulis dalam perjanjian franchise Sel-Sel Cheese Tea. d. mudah diajarkan dan diaplikasikan dapat dilihat  dengan  setelah  melakukan  pembayaran sejumlah  paket  yang  diambil  lalu  barang  akan dikirim  setelah  itu  franchisor  akan  mengirimkan sejumlah video mengenai tata cara penyajian dan
pembuatan.  e.  adanya  dukungan  yang berkesinambungan  dalam  Franchise  Sel-Sel Cheese Tea tidak adanya dukungan berkesinambungan.  f.  Hak  Kekayaan  Intelektual yang  telah  terdaftar  dapat  dilihat  dari  nomor pendaftaran  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual yaitu IDM000888994.
Landasan  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu; Teori Penerimaan
( ontvangstheorie ),  yang  mengemukakan  bahwa persesuaian  kehendak  terjadi  pada  saat  pihak yang  menawarkan  menerima  langsung  jawaban dari  pihak  yang  menerima  penawaran.  Hal  ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hoge Raad,  bahwa  persetujuan  terjadi  bila  pihak  yang menawarkan  telah  menerima  jawaban  dari  pihak yang ditawari (Busro, 2012). Sebab kata sepakat atau  pemufakatan  keinginan  berlangsung  jika kedua  belah  pihak  (pemberi  dan  penerima penawaran) sama-sama menyetujui  berbagai hal yang merupakan elemen pokok dalam perjanjian. Perihal  ini  senada  dengan  ungkapan  Sudikno Mertokusumo,  pemufakatan keinginan  yang melahirkan perjanjian, pada dasarnya berlangsung  jikalau  penawaran  dari  pihak pertama  mencapai  pada  pihak  lawannya  lalu penerimaan  pihak  lawannya  mencapai  pihak pertama.  Disebutkan  dalam  Perjanjian  Franchise Sel-Sel  Cheese  Tea  penawaran  dapat  dillihat melalui  Tata  cara  bergabung  dalam  Franchise Sel-Sel  Cheese  Tea  yaitu  sebagai  berikut; pertama  hubungi  marketing  Sel-Sel  Cheese  Tea untuk  mendapatkan  harga  terbaik.  Selanjutnya
calon  mitra  menyiapkan  lokasi  outlet  yang  akan dibeli. Kemudian, calon mitra melakukan payment sesuai kesepakatan harga diawal. Terakhir, paket akan  dikirim  dan  calon  mitra  siap  untuk grand opening .
Berdasarkan  dari  uraian  di  atas  terlihat bahwa ada disharmoni antara perjanjian baku sel- sel  cheese  tea  kramat  jati  dengan  regulasi  yang mengatur  tentang  franchise  di  indonesia. Berangkat  dari  hal  tersebut  penelitian  ini  akan secara  spesifik  membahas  permasalahan tentang;  apakah  kontrak  Franchise  Sel-Sel Cheese  Tea  Sudah  Memenuhi  Peraturan Perundang-Undangan Indonesia? Dan bagaimana  Konsekuensi  Yuridis  Disharmoni Perjanjian Baku Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati Dengan Regulasi Franchise Di Indonesia?
State  of  the  art (kebaharuan  hasil penelitian)  jika  dibandingkan  dengan  penelitian lain. Penelitian  ini  secara  spesifik  akan menganalisis tentang konsekuensi yuridis adanya disharmonisasi  perjanjian  baku  Sel-Sel  Cheese Tea  Kramat  Jati  dengan  regulasi  franchise  di Indonesia.  Penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas  tentang  perjanjian  baku,  seperti penelitian yang dilakukan oleh M. Roesli, Sarbini, dan Bastianto Nugroho yang berjudul “Kedudukan Perjanjian  Baku  Dalam  Kaitannya  Dengan  Asas Kebebasan  Berkontrak”,  penelitian  tersebut menyimpulkan  bahwa  perjanjian  baku  bisa melanggar  asas  kebebasan  berkontrak  apabila asas  kebebasan  berkontrak  dimaknai  secara
sempit,  namun  bisa  saja  perjanjian  baku  tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak apabila  asas  kebebasan  berkontrak  dimaknai secara luas yaitu bahwa para pihak telah sepakat untuk  mengikatkan  diri  pada  perjanjian  baku tersebut (Roesli, Sarbini, & Nugroho, 2019).
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Asri  Hayyunniarizka  Wulandari,  Suradi,  & Bambang  Eko  Turisno  yang  berjudul  “Tinjauan Yuridis  Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak Di Dalam Perjanjian Franchise Berdasarkan Latar Belakang  Yang  Mana  Sudah  Disampaikan  Di Atas,  Dapat  Diambil  Dua  Permasalahan  Yaitu Seblak  Duarr”  penelitian  tersebut  berpendapat bahwa  penerapan  asas  kebebasan  berkontrak tersebut  belum  maksimal.  Hal  itu  dikarenakan adanya salah satu unsur pada asas kebebebasan berkontrak yang tidak dipenuhi, yakni kebebasan dalam  menentukan  objek  perjanjian.  Di  dalam pembuatan  isi  perjanjian  franchisor  tidak melibatkan  franchisee  saat  menentukan  isi  dari perjanjian,  ini  lah  yang  menyebabkan  frabchisee tidak  memiliki  kebebasan  menentukan  isi  dari perjanjian  franchise  seblak  duarr  (Wulandari, Suradi, & Turisno, 2021).
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ery Agus Priyono yang berjudul “Aspek Keadilan Dalam  Kontrak  Bisnis  Di  Indonesia  (Kajian  pada Perjanjian  Waralaba)”  penelitian  tersebut menyimpulkan  tidak  tercapainya  keadilan  bagi para  pihak  khususnya  penerima  waralaba dikarenakan  posisi  tawar  pemberi  waralaba (franchisor) yang sangat kuat, tidak seimbang jika
dibandingkan  dengan  posisi  tawar  penerima waralaba  (franchisee)  yang  lemah.  Hal  ini berimbas  pada  isi  kontrak  yang  sepenuhnya dibuat  oleh  pemberi  waralaba  (franchisor)  yang tentunya  cenderung  memberikan  manfaat sebesar-besarnya  bagi  pemberi  waralaba (franchisor) (Priyono, 2018).
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Stephen K. Kim, & Amrit Tiwana yang  berjudul  “ Franchising contracts as routines: Untangling the adaptive value of incomplete contracts” penelitian tersebut  menyimpulkan  bahwa  semakin  lengkap kontrak  waralaba,  semakin  banyak  rantai  yang dapat  mendorong  penyelarasan  dari  toko waralaba.  Semakin  lengkap,  semakin  banyak ketentuan  kontrak  yang  menjelaskan  aturan  dan proses untuk mengatasi kejadian tak terduga dan menyelesaikan  perselisihan  studi  empiris mengonfirmasi  bahwa  ketidaklengkapan  kontrak menimbulkan  biaya  transaksi  dan  menuntut upaya  penegakan  yang  lebih  besar  oleh  rantai (Kim, & Tiwana, 2022).
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lina Maulidiana yang berjudul “Implementation of Franchise  Agreement  Perspective  In  Contract Law”  Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa waralaba  adalah  dokumen  perjanjian  hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba (tentang  hak  dan  kewajiban)  Oleh  karena  itu dalam  perjanjian,  harus  ada  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah pihak yaitu franchisor dan franchisee (Maulidiana, 2017).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  menggunakan pendekatan  dengan  metode  yuridis  normatif, pelaksanaan  penelitian  hukum  yuridis  normatif yakni  melalui  teknik  menelaah  berbagai  bahan pustaka  yang  merupakan  data  sekunder  dan dikenal  pula  riset  hukum  kepustakaan  (Sumitro, 1990).  Data  dasar  dalam  penelitian  hukum normative  ialah  data  sekunder  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer  yaitu  literatur  yang  terkait dengan  franchise  (Soekanto,  &  Mamudji,  2004). Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis yakni sebuah cara peneliti saat menelaah persoalan yang dikerjakan melalui penggambaran secara  konkret  serta  ditautkan  bersama  norma hukum  yang  terikat  (Priyono,  2018).  Perolehan data  sekunder  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  studi  kepustakaan  dengan  menelusuri bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer (peraturan  perundang-undangan),  bahan  hukum sekunder  (buku  dan  literatur,  jurnal,  pendapat hukum, doktrin, sejumlah teori dari literatur hukum dan  hasil  penelitian),  dan  Bahan  hukum  tersier (kamus besar Bahasa Indonesia dan internet).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perjanjian  Franchise  Sel-Sel  Cheese  Tea Ditinjau  Melalui  Peraturan  Perundang-

## Undangan
Era  globalisasi  telah  mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, tak luput pula bidang ekonomi.  Salah  satu  kemajuan  yang  cepat
berlaku  di  sektor  perdagangan  dan  jasa  ialah bisnis  Franchise  (Agrianto,  2020).  Dalam  dunia usaha,  perjanjian  merupakan  salah  satu  aspek terpenting baik itu pelaksanaan antar perseorangan  dan  perseorangan  ataupun perseorangan  dan  organisasi.  Bentuk  dari perjanjian dibagikan dalam dua kelompok, tertulis serta  lisan  (H.S,  2005).  Perjanjian  tertulis  ialah sebuah  perjanjian  yang  diciptakan  para  pihak dengan wujud tulisan, sementara perjanjian lisan ialah  sebuah  perjanjian  yang  diciptakan  pihak- pihak  terkait  secara  lisan.  Wujud  perjanjian waralaba terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 42  Tahun  2007  mengenai  Waralaba  yang berbunyi:  penyelenggaraan  waralaba  atas  dasar perjanjian tertulis diantara pemberi waralaba  dan penerima  waralaba  secara  mematuhi  hukum Indonesia.  Bertumpu  pada  Pasal  1313 KUHPerdata,  para  ahli  hukum  mengutarakan, perjanjian  merupakan  suatu  perilaku  yang  berisi dua hal guna melahirkan pemufakatan keinginan dalam  rangka  menciptakan  akibat  hukum.  Suatu perilaku yang berisi dua yang dimaksudkan ialah penawaran  serta  penerimaan.  Kedua  hal  ini dikenal  dengan  satu  perilaku  hukum  dengan berisi dua (Badriyah,2019).
Terkait  rentang  waktu  mewajibkan penawaran,  mengikuti  situasi  yang  ada.  Para pihak  sanggup  menyelenggarakan  kata  sepakat guna menerangkan bahwa penawaran diwajibkan dalam  periode  spesifik  secara  pasti,  lalu penerimaan cuma terjadi apabila dibagikan dalam periode itu (Satrio,1992). Terdapat empat konsep
tentang  bilamana  pada  dasarnya  kesempatan berlangsungnya pemufakatan keinginan; (Vollmar,  1996).  Pertama  konsep  ungkapan/ Pernyataan (Uitingstheorie), mengutarakan  bila kata sepakat (toesteming) berlangsung kala pihak yang  menerima  penawaran  menerangkan  jika  ia menerima  penawaran  tersebut.  Sehingga  dari sudut  pandang  pihak  penerima,  kesepakatan telah  berlangsung  yaitu  saat  ia  mengungkapkan penerimaan.  Kekurangan  konsep  ini  yakni amatlah  teoritik,  sebab  pandangan  berlakunya kesepakatan  secara  impulsif;  Kedua  konsep Pengiriman  (Verzendtheorie),  mengutarakan  bila kata  sepakat  berlangsung  jika  pihak  yang menerima  penawaran  menyampaikan  telegram. Komentar  atas  konsep  ini,  bagaimana  perihal tersebut dapat dideteksi. Meskipun telegram telah dikirim,  tetapi  ada  kemungkinan  pihak  yang menawarkan tidak mengetahuinya. Konsep inipun amatlah teoritik, dipandang berlakunya kesepakatan  secara  impulsif.  Ketiga  konsep Pengetahuan (vernemingstheorie), mengutarakan bila  kata  sepakat  berlangsung  jika  pihak  yang memberi penawaran tersebut mengenal kehadiran  penerimaan (acceptatie), meski penerimaan tersebut belum ia terima atau ketahui secara  langsung.  Komentar  atas  konsep  ini, bagaimana  pihak  yang  memberi  penawaran memahami isi penerimaan tersebut jika ia belum mendapat acceptatie .  Keempat,  yaitu  konsep Penerimaan (ontvangstheorie), mengutarakan bila  pemufakatan  keinginan  berlangsung  tatkala pihak  yang  memberi  penawaran  menerima
jawaban  secara  langsung  dari  pihak  yang menerima penawaran.
Mencermati keempat konsep tersebut, teori keempatlah yang lebih bisa  diterima, sebab  kata sepakat atau pemufakatan keinginan berlangsung jika  kedua  belah  pihak  (pemberi  dan  penerima penawaran) sama-sama menyetujui  berbagai hal yang merupakan elemen pokok dalam perjanjian. Perihal  ini  senada  dengan  ungkapan  Sudikno Mertokusumo,  pemufakatan keinginan  yang melahirkan perjanjian, pada dasarnya berlangsung  jikalau  penawaran  dari  pihak pertama  mencapai  pada  pihak  lawannya  lalu penerimaan  pihak  lawannya  mencapai  pihak pertama.  pihak  yang  menawarkan  menerima langsung  jawaban  dari  pihak  yang  menerima penawaran  Sejalan  dengan  hal  tersebut  dengan mendasarkan pada teori Penerimaan ( ontvangstheorie ),  yang  mengemukakan  bahwa persesuaian  kehendak  terjadi  pada  saat,  hal inilah  yang  terjadi  dalam  Perjanjian  Franchise Sel-Sel  Cheese  Tea  penawaran  dapat  dillihat melalui  Tata  cara  bergabung  dalam  Franchise Sel-Sel  Cheese  Tea  yaitu  sebagai  berikut; pertama  hubungi  marketing  Sel-Sel  Cheese  Tea untuk  mendapatkan  harga  terbaik.  Selanjutnya calon  mitra  menyiapkan  lokasi  outlet  yang  akan dibeli. Kemudian, calon mitra melakukan payment sesuai kesepakatan harga diawal. Terakhir, paket akan  dikirim  dan  calon  mitra  siap  untuk  grand opening.
Tata  cara  berFranchise  Sel-Sel  Cheese Tea  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  penawaran
dikarenakan  dalam  proses  Prakontraktual tersebut  dapat  dilihat  melalui  Poin  1  yaitu “hubungi  marketing  Sel-Sel  Cheese  Tea  untuk mendapatkan harga terbaik.”   Pihak  marketing Sel-Sel  Cheese  Tea  dalam  proses  ini  akan menawarkan  sejumlah  paket  usaha  yang  dapat dipilih  oleh  franchisee  yaitu  Paket  Ekonomis senilai  6  Juta  atau  Paket  Silver  senilai  13  juta. Penawaran  pada  intinya  adalah  suatu  tindakan hukum, begitu pula dengan penerimaan termasuk dalam suatu tindakan hukum. Maka terdapat dua tindakan  hukum  yakni  penawaran  dan penerimaan  yang  sama-sama  berhubungan  satu dengan  lainnya  dalam  rangka  menciptakan pemufakatan  keinginan.  Tahapan  tersebut  dapat dikatakan  juga  sebagai  Prakontraktual.  Dalam perjanjian  terdapat  beberapa  tahapan  yakni Prakontraktual, Kontraktual, juga Post Kontraktual.
Meninjau  dalam  Hukum  Perjanjian  di negara  kita,  manusia  memegang  hak  istimewa dalam  rangka  menciptakan  perjanjian  bersama pihak  mana  saja  yang  dikehendakinya  serta leluasa  menetapkan  klausula-klausula  yang hendak  dituangkan  didalam  perjanjian  itu. Keleluasaan  menetapkan  terkait  apa  saja  yang diperjanjikan dalam penyusunan sebuah perjanjian  adalah  pelaksanaan  asas  mendasar didalam  penyusunan  sebuah  perjanjian,  yaitu asas  kebebasan  berkontrak  (Sekarini,  & Damardha,  2014).  Asas  ini  adalah  asas  yang membagikan  sebuah  interpretasi  bahwa  tiap-tiap insan  boleh  menyusun  sebuah  perjanjian
bersama  siapa  saja  juga  untuk  perihal  apapun.
Jaminan  kebebasan  diberikan  oleh  asas kebebasan  berkontrak  kepada  individu  dalam sejumlah urusan terkait dalam perjanjian, seperti; bebas  menetapkan  ia  hendak  menjalankan perjanjian  ataukah  tidak,  bebas  menetapkan bersama siapa ia  hendak menjalankan  perjanjian, bebas  menetapkan  isi  perjanjian,  bebas menetapkan  wujud  perjanjian,  dan  berbagai kebebasan  lain  yang  tak  melanggar  ketentuan perundang-undangan  (Miru,  2007).  Perjanjian franchise berisikan himpunan prasyarat, ketetapan,  serta  akad  yang  diciptakan  serta diinginkan  para  pihak  (Wulandari,  Suradi,  & Turisno, 2021). Dalam perjanjian baku franchise, sejumlah  kewajiban  franchisor  acapkali  tak dituangkan  dengan  gamblang,  akibatnya  sering melahirkan  kesenjangan.  Alasannya  untuk menstandardisasi  usaha  franchise,  franchisor mampu menetapkan supaya franchisee melaksanakan  ketetapan  itu,  tentu  dengan berbagai biaya lainnya (other fees) yang menjadi beban  pribadinya.  Dalam  begitu  franchisee  tak sanggup  mengelak,  meski  acapkali  ditemukan sejumlah tanggung jawab yang sesungguhnya tak perlu (Sitompul, Syaparudin & Suranta, 2010).
1.1. Tabel  Perbandingan  Regulasi  Franchise dengan  Perjanjian  Baku  Franchise  Sel-Sel Cheese Tea
Regulasi Franchise di Indonesia (PP No. 42
Tahun 2007 mengenai
Perjanjian Baku Franchise Sel-Sel
Cheese Tea
Franchise)
Pasal  5  PP  No.  42
Tahun  2007  mengenai waralaba menyebutkan, perjanjian waralaba berisikan klausula minimal:
a. Nama serta alamat para pihak; b. Jenis hak
kekayaan
intelektual;
c. Kegiatan usaha;
d. Hak serta tanggung  jawab tiap-tiap pihak;
e. Bantuan,  fasilitas, bimbingan
operasional, pelatihan juga pemasaran  yang dibagikan franchisor  pada franchisee;
f. Area usaha;
g. Periode perjanjian;
h. Prosedur pembayaran
imbalan;
Perjanjian Franchise Sel-Sel  Cheese  Tea memuat beberapa Klausula, yaitu: Perjanjian  ini  disusun serta disahkan
tertanggal  24  Mei  2022
antara: 1. Perusahaan:  PT
Bersatu Cipta
Sukses Brand:  Sel  Sel Cheese Tea Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama “Penyedia  Paket
Usaha” 2. Nama: Ali Amin
No
Identitas
(KTP): xxxxxx Pekerjaan: Swasta Alamat:  Jl  Inpres No  29  Rt  003  Rw 001 Kel. Kampung
Tengah Kec Kramat jati, Jakarta timur.
Kemudian dianggap  selaku Pihak  Kedua  “
i. Kepemilikan, pergantian kepemilikan  juga
hak ahli waris;
j. Penanganan konflik; serta
k. Prosedur
memperpanjang,
mengakhiri,  serta
memutuskan perjanjian.
Penerima  Paket Usaha”
Kedua  belah  pihak setuju  mengikatkan  diri dalam perjanjian Kerjasama dalam bidang  makanan  dan minuman melalui ketetapan serta sejumlah  persyaratan berikut ini:
Merujuk  Pasal  8  PP No.  24  Tahun  2007 mengenai  Waralaba; Pemberi
Waralaba diwajibkan membagikan pembinaan secara
berkelanjutan berbentuk  pelatihan, bimbingan  operasional manajemen, pemasaran,  penelitian, serta  pengembangan
kepada Penerima Waralaba.  Pembinaan sebagaimana yang dimaksudkan
pada ayat  tersebut  dapat dilihat  dalam  Pasal  24 Permendagri  No.  71
Tidak mengatur tentang kewajiban franchisor memberikan pembinaan
berkelanjutan  kepada franchesee. Tahun  2019  mengenai Penyelenggara franchise di antaranya; a) pendidikan dan pelatihan  tentang sistern manajemen pengelolaan franshise yang dikerjasamakan, jadi Penerima franchise sanggup melaksanakan aktivitas usaha franchise  tersebut
secara  baik  juga membawa
keuntungan; b) membagikan bimbingan operasional manajemen secara  rutin,  jadi jika menemui kelalaian operasional sanggup ditangani
sesegera
mungkin;
c) memberi  bantuan dalam
pengembangan
pasar dengan cara promosi, semisal lewat
iklan, leaflet/
katalog/ brosur
ataupun pameran; kemudian
d) riset dan pengembangan pasar serta produk yang diperdagangkan, agar relevan
dengankebutuhan serta sanggup
diterima pasar secara baik.
Berdasarkan perbandingan antara regulasi Franchise  di  Indonesia  sebagaimana  yang  diatur dalam Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2007 mengenai  Franchise  dengan  Perjanjian  Baku Franchise  Sel-Sel  Cheese  Tea,  diketahui setidaknya  ada  2  (dua)  disharmoni  yang  terjadi. Disharmoni  yang  pertama  yaitu  mengenai minimal  klausul  yang  harus  dimuat  dalam perjanjian  franchise  dan  disharmoni  yang  kedua yaitu  tentang  kewajiban  Franchisor  memberikan pelatihan  kepada  franchesee  yang  ditentukan dalam regulasi franchise di Indonesia sedangkan dalam  perjanjian  baku  franchise  Sel-Sel  Cheese Tea  Kramat  Jati  tidak  menentukan  kewajiban tersebut.

## 2. Konsekuensi Yuridis Disharmoni Perjanjian
Baku  Sel-Sel  Cheese  Tea  Kramat  Jati Dengan Regulasi Franchise di Indonesia
Ketentuan  mengenai  Hak  dan  Kewajiban Pihak  Pertama  (pemberi  franchise)  tak  relevan dengan peraturan dalam Pasal 8 PP No 42 Tahun 2007  mengenai  Waralaba  dan  Pasal  24 Permendag  No  71  Tahun  2019  mengenai Penyelenggara Waralaba tersebut. Merujuk Pasal 1320 Kuhperdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: Sepakat mereka yang mengikat dirinya,  Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab  yang  tidak  dilarang.  diketahui  bahwa perjanjian  baku  sel-sel  chesee  tea  Kramat  jati tersebut bertentangan dengan regulasi perjanjian Franchise  di  Indonesia  hal  ini  dapat  dilihat  dari syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  mana secara  garis  besar  bisa  dibedakan  menjadi  2 yaitu  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif.  Syarat Subjektif yaitu adanya kata sepakat dan dilakukan oleh subjek hukum yg cakap. Syarat objektif yaitu suatu  hal  tertentu  dan  sebab  yg  halal  tidak dilarang  oleh  Undang-Undang.  Sehingga perjanjian sel-sel chesee tea Kramat jati tersebut yg  bertentangan  dengan  regulasi  perjanjian Franchise  di  Indonesia  melanggar  syarat  objektif dan konsekuensinya adalah batal demi hukum.
Merujuk  Pasal  8  PP  No.  24  Tahun  2007 mengenai Waralaba; Pemberi Waralaba diwajibkan  membagikan  pembinaan  secara berkelanjutan  berbentuk  pelatihan,  bimbingan
operasional  manajemen,  pemasaran,  penelitian, serta pengembangan kepada Penerima
Waralaba.  Akan  tetapi  dalam  Pelaksanaan Perjanjian  Franchise  Sel-Sel  Cheese  Tea  Tidak mengatur tentang kewajiban franchisor memberikan  pembinaan  berkelanjutan  kepada franchesee.  Dalam  hal  ini  apabila  pemberi waralaba melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal  8,  dapat  dikenakan  sanksi  administratif yang  terdapat  di  Pasal  16  ayat  (2)  PP  No  42 Tahun  2007  yakni  bisa  berbentuk:  Peringatan tertulis; Denda; dan/atau Pencabutan surat tanda pendaftaran  waralaba.  Ketentuan  mengenai Sanksi  administratif  berbentuk  peringatan  tertulis dalam  Pasal  16  ayat  (2)  itu,  bisa  diperhatikan melalui  Pasal  17  ayat  (2)  yakni:  Peringatan tertulis  mampu  dibagikan  maksimal  3  (tiga)  kali dalam periode 2 (dua) minggu dihitung semenjak tanggal penerbitan surat peringatan sebelumnya.
Sanksi  administratif  berbentuk  denda, dikenakan pada franchisor yang tak melaksanakan  pendaftaran  prospektus  (lihat Pasal  10)  ataupun  franchisee  yang  tak melaksanakan  pendaftaran  perjanjian  franchise (lihat  pasal  11)  pasca  dikeluarkannya  surat peringatan  tertulis  ketiga.  Kemudian  lewat  Pasal 18  ayat  (2)  dan  (3)  dijelaskan  tentang  ketentuan denda  juga  pencabutan  surat  tanda  pendaftaran waralaba  yaitu;  Denda  dikenakan  paling  banyak Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Sanksi administratif  berupa  pencabutan  Surat  Tanda Pendaftaran Waralaba dijatuhkan pada franchisor yang  tak  melaksanakan  pembinaan  terhadap
franchisee pasca dikeluarkannya surat peringatan tertulis ketiga.
Atas  dasar  Klausula  yang  terdapat  dalam perjanjian  Franchise  Sel-Sel  Cheese  Tea  dapat dikategorikan sebagai kontrak baku yang di mana ditemukan  kekurangan  dalam  implementasi penyusunan  perjanjian  baku,  yaitu  terdapat sejumlah klausul yang timpang, maka dari itu tak merefleksikan keselarasan derajat. Ketidakberhasilan dalam mengakomodasi keselarasan  derajat  para  pihak  dalam  perjanjian baku mengakibatkan terganggunya sejumlah hak dasar  para  pihak.  Perjanjian  baku  memang  tak dicekal  sebab  menjadi  wujud  atas  asas kebebasan  berkontrak.  Meski  begitu,  tak disediakannya  peluang  bagi  para  pihak  untuk bernegosiasi  langsung  (face  to  face),  membuat seakan-akan  menjurus  pemaksaan.  Pada kenyataannya,  yang  mendesak  pihak  itu  ialah tingkat  kebutuhan,  akibatnya  ia  tak  punya  opsi selain  membubuhkan  tanda  tangannya  pada perjanjian  itu  meski  mungkin  sesungguhnya berlawanan dengan kepentingan pribadinya.
Perjanjian  baku,  baik  langsung  ataupun tidak,  ibarat  pisau  dengan  dua  sisi  dalam kebebasan berkontrak. Yang dapat dilihat dari sisi penyusunannya,  perjanjian  baku  menjadi  refleksi atas  asas  kebebasan  berkontrak,  namun  sisi lainnya perjanjian baku pun sudah menyekat atau bahkan memusnahkan asas kebebasan berkontrak  karena  tak  disediakannya  peluang bagi  para  pihaknya  agar  diperbolehkan  saling bertemu serta memusyawarahkan beberapa poin
isi kemufakatan yang dikehendaki (Westra, 2020). Ketidaksetaraan  kedudukan  para  pihak  dalam perjanjian bertentangan dengan prinsip persamaan,  yang  pada  dasarnya  memberi perbuatan  sama  relevan  dengan  hukum  yang valid. Penerapan prinsip persamaan derajat dapat dilihat  melalui  proses  permulaan  pembuatan perjanjian.  Didalam  penyusunan  perjanjian  baku mestinya atas dasar berbagai prinsip pokok HAM, semisal persamaan/ kesetaraan serta kebebasan supaya  sanggup  diterapkan  dalam  sejumlah klausul yang diciptakan. Memandang sampai kini belum  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  isi serta  berlakunya  sejumlah  kontrak  baku  supaya membawa nilai keadilan yang meluhurkan harkat serta martabat manusia (Badriyah, 2014).
Ketidakselarasan  derajat  dalam  perjanjian baku,  penyebabnya  ada  sejumlah  perihal, diantaranya  (Sinaga,2018):  Pertama,  disebabkan pihak  penyusun  perjanjian  baku  lazimnya mempunyai  otoritas  atas  sumber  daya,  meliputi sumber daya ekonomi; teknologi; maupun ilmu, di mana  lebih  kuat  jika  disbanding  pihak  penerima perjanjian  baku,  satu  diantara  wujudnya  ialah tampak melalui sejumlah klausul yang ditemukan dalam  wujud  standar  atau  baku  di  mana  isi  nya menjurus  tak  seimbang  atau  dikenal  dengan klausula  eksemsi/eksonerasi.  Klausula  ini membatasi  atau  bahkan  mengalihkan  wujud kewajiban atas sebuah ancaman bisnis terhadap pihak  lawannya,  akibatnya  sanggup  melahirkan kerugian  ataupun  keuntungan  yang  tak  normal pada  salah  satu  pihak.  Hal  tersebut
menyebabkan  klausula  eksemsi  dalam  kontrak baku  dikatakan  bersifat  merugikan  akibat ketidakseimbangan  kedudukan  para  pihak. Ketidakseimbangan  kedudukan  ini  dapat  dilihat dengan  adanya  klausula-klausula  di  dalam kontrak  baku  yang  semata-mata  hanya mementingkan kepentingan si pelaku usaha yang memiliki posisi tawar lebih kuat.
Kedua,  faktor  adanya  ketidak  seimbangan kedudukan  para  pihak  adalah  akibat  adanya keterbatasan  akses  informasi  yang  seharusnya diperoleh  oleh  penerima kontrak baku. Penerima kontrak  dalam  menandatangani  kontrak  baku hanya  berfokus  pada  hal-hal  penting  dalam kontrak,  hal-  hal  seperti  pemilihan  forum penyelesaian  sengketa,  ganti  rugi  apabila wanprestasi,  kebijakan-kebijakan  yang  berubah, dan  sebagainya,  tidak  menjadi  perhatian (Prasnowo,  &  Badriyah,  2019).  Keterbatasan dalam hak untuk menyampaikan pendapat dalam kontrak terhambat karena pihak penerima kontrak dihadapkan  pada  pilihan  “take  it  or  leave  it” terutama  apabila  penerima  kontrak  dihadapkan pada  obyek  kontrak  yang  bersifat  pemenuhan kebutuhan  mendasar  seperti  kebutuhan  akan sandang,  pangan  dan  papan,  maka  pilihan  ini akan  menimbulkan  dilema.  Ketiga  adanya kelemahan di bidang ekonomi atau kelemahan di bidang  pengetahuan  pada  pihak  penerima kontrak baku menyebabkan aspek keseimbangan kedudukan  menjadi  tidak  terpenuhi.  Pihak penerima  kontrak  baku  pada  umumnya menandatangani  kontrak  yang  disodorkan  akibat
kebutuhan  terhadap  obyek  kontrak.  Keempat, faktor lainnya adalah kekuasaan atau kewenangan  yang  dimiliki  salah  satu  pihak  lebih besar,  hal  ini  tampak  dalam  kontrak  yang dilakukan antara pemerintah dalam kapasitasnya selaku  subyek  hukum  privat  dalam  hubungan keperdataan misalnya kontrak pengadaan barang dan jasa.
Adanya kelebihan-kelebihan tersebut membuat  pihak  pembuat  kontrak  baku menyiapkan  kontrak  dengan  bersandar  pada kepentingan- kepentingan yang ada  di pihaknya. Kontrak  jenis  ini  yang  belum  dibakukan  adalah jenis,  harga,  jumlah,  tempat  dan  waktu  atau dengan  kata  lain  yang  dibakukan  bukan formulirnya  saja  tetapi  juga  klausula-klausula yang  terdapat  di  dalamnya.  Kontrak  baku membuat  salah  satu  pihak  hanya  memiliki  dua pilihan  menerima  atau  menolak  (take  it  or  leave it).  Pihak  pembuat  kontrak  baku  cenderung melindungi  kepentingannya  sendiri  sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawan dan meminimalkan  kewajibannya  sendiri  dengan mengatur  sebanyak  mungkin  kewajiban  pihak lawan. hal demikian seringkali memicu munculnya ketidakseimbangan yang pada akhirnya menimbulkan  ketidakadilan.  Ketidakseimbangan inilah  yang  seringkali  menimbulkan  konflik (Harianto, 2016).
Pengadilan  Amerika  Serikat  mengatasi kontrak  baku  yang  berat  sebelah  disana  mulai dikembangkan doktrin ketidakadilan
(Unconscionability)  yang  melarang  kontrak  yang isinya  sangat  tidak  seimbang  sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Kontrak  yang  demikian  oleh  pengadilan  di Amerika  Serikat  dapat  dibatalkan  Sebagian  atau seluruhnya.  Selain  dibatalkan  kontrak  baku  yang berat sebelah atau klausula-klausula didalam nya berdasarkan  doktrin  ketidakadilan  tersebut  dapat juga  dibatalkan  bila  ada  ketentuan  khusus mengenai  kontrak  baku  (Rantung,  Anis,  & Christine, 2020). Mahkamah Agung (Hoge Raad) di negeri Belanda memberikan beberapa putusan mengenai  petunjuk  hukum  dalam  hubungan dengan  masalah  kontrak  baku,  khususnya  yang mengandung  klausula  eksemsi.  Petunjuk- petunjuk  hukum  tersebut  ialah;  (Kleyn,  1978). Mesti  dilihat  kepada  beratnya  kesalahan  dari pelaku, termasuk dengan menganalisis kesungguhan dari kepentingan-kepentingan yang ada.  Mesti  dilihat  dan  dihubungkan  dengan  sifat dan isi selebihnya (di luar klausula eksemsi) dari kontrak.  Mesti  dilihat  kedudukan  para  pihak dalam  masyarakat  dan  hubungan  antara  para pihak  dalam  kontrak  tersebut.  Misalnya,  harus dipertimbangkan  faktor-  faktor  berikut  ini: pertama,  kedudukan  yang  kuat  atau  kedudukan monopolistis dari salah satu pihak dalam kontrak. Kedua,  apakah  salah  satu  pihak  mempunyai kewajiban  mengadakan  kontrak  (misalnya, perusahaan  menjalankan  kepentingan  umum). Ketiga, apakah antara para pihak ada perbedaan keahlian (seperti dokter, arsitek, akuntan dan lain- lain).  Mesti  dilihat  bagaimana  cara  terjadinya
klausula  yang  merugikan  itu.  Misalnya,  harus diperhatikan:  Apakah  klausula  tersebut  lahir sesudah  adanya  perundingan  yang  cukup  atau tidak.  Apakah  klausula  tersebut  lahir  dalam keadaan  yang  menyesatkan  atau  tidak.  Mesti dilihat  berapa  besarnya  kesadaran  dan kemengertian  pihak  yang  kepadanya  diajukan kontrak yang bersangkutan terhadap maksud dari klausula yang merugikan tersebut.
Dengan  demikian  eksistensi  dari  kontrak baku  dalam  praktek  sehari-hari  tidak  dapat dielakkan  karena  merupakan  kebutuhan  yang nyata.  Namun  dilain  pihak  banyak  rambu-rambu hukum  yang  mencoba  membatasi  berlakunya kontrak  baku  tersebut  (Agus,  2018).  Terutama jika  kontrak  baku  tersebut  mengandung  unsur ketidakadilan.  Salah  satu  yang  menjadi  benteng pertahanan agar pelaksanaan kontrak baku tidak memberatkan  salah  satu  pihak  dalam  kontrak adalah adanya berbagai penafsiran kontrak yang tidak  memihak  kepada  pembuat  kontrak  baku. Metode  penafsiran  kontrak  tersebut  ialah; (Rantung,  Anis,  &  Christine,  2020).  Apabila  ada pertentangan  antara  klausula  baku  dengan klausula  yang  tidak  baku  dalam  suatu  kontrak, maka  yang  dimenangkan  adalah  klausula  yang tidak  baku  tersebut.  Penafsiran  klausula  baku haruslah untuk kerugian pihak yang menyediakan kontrak baku tersebut (asas contra proferentem). Seperti juga terhadap penafsiran kontrak lainnya, maka  penafsiran  terhadap  klausula  baku dilakukan  dengan  lebih  melihat  kepada  maksud para pihak daripada  hanya melihat kepada kata-
kata  demi  kata-kata  dalam  kontrak  tersebut (metode penafsiran historis/teleologis).

## D. SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa perjanjian Franchise Sel-Sel Cheese Tea apabila dilihat  dari  sudut  pandang  regulasi  Franchise  di Indonesia  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2007 mengenai  Franchise,  maka  diketahui  setidaknya ada  2  (dua)  disharmoni  yang  terjadi.  Disharmoni yang  pertama  yaitu  mengenai  minimal  klausul yang harus dimuat dalam perjanjian franchise dan disharmoni  yang  kedua  yaitu  tentang  kewajiban Franchisor  memberikan  pelatihan  kepada franchesee  yang  ditentukan  dalam  regulasi franchise  di  Indonesia  sedangkan  dalam perjanjian  baku  franchise  Sel-Sel  Cheese  Tea Kramat Jati tidak menentukan kewajiban tersebut. Ketentuan  mengenai  Hak  dan  Kewajiban  Pihak Pertama  (pemberi  franchise)  tak  relevan  dengan peraturan  dalam  Pasal  8  PP  No  42  Tahun  2007 mengenai Waralaba dan Pasal 24 Permendag No 71  Tahun  2019  mengenai  Penyelenggara Waralaba tersebut.
Konsekuensi  yuridis  disharmoni  perjanjian baku  sel-sel  cheese  tea  Kramat  Jati  dengan regulasi  franchise  di  Indonesia  dengan  merujuk pada  Pasal  1320  KUHPerdata  mengenai  syarat sahnya  suatu  perjanjian,  yaitu:  Sepakat  mereka yang  mengikat  dirinya,  Kecakapan  untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu,  Suatu  sebab  yang  tidak  dilarang.
diketahui  bahwa  perjanjian  baku  sel-sel  chesee tea  Kramat  jati  tersebut  bertentangan  dengan regulasi  perjanjian  Franchise  di  Indonesia  hal  ini dapat  dilihat  dari  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata yang mana secara garis besar bisa dibedakan  menjadi  2  yaitu  syarat  subjektif  dan syarat objektif. Syarat Subjektif yaitu adanya kata sepakat  dan  dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang cakap. Syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab  yang  halal  tidak  dilarang  oleh  Undang- Undang.  Sehingga  perjanjian  sel-sel  chesee  tea Kramat  jati  tersebut  yang  bertentangan  dengan regulasi  perjanjian  Franchise  di  Indonesia melanggar  syarat  objektif  dan  konsekuensinya adalah batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Agrianto,  Muhammad  I.  (2020).  Pelaksanaan Perjanjian  Franchise  Menurut  Hukum Perdata Dikota Samarinda . Journal of Law;
Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.6,  (No.2),  p.1. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/ DD/article/view/5212
Asuan.  (2017).  Eksistensi  Waralaba  (Franchise) Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  42
Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominat.
Solusi ,Vol.15,(No.3),p.260.
https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.71 Agus,  D.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  Atas Penggunaan  Perjanjian  Baku  Dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang  Perlindungan  Konsumen. Nurani Hukum;  Journal  of  Legal  Studies ,  Vol.1, (No.1).p.72.https://jurnal.untirta.ac.id/index. php/nhk/article/view/4817/3461
Atmoko, D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan  Hukum  Praktek  Bisnis Waralaba  Di  Indonesia. Jurnal  Krtha Bhayangkara ,Vol.13,(No.1),p.44. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.14 Badriyah,  Siti  M.  (2014).  Reorientasi  Perjanjian Franchise  sebagai  upaya  Keseimbangan Hubungan  Hukum  Antara  Para  Pihak.
Masalah - Masalah Hukum , Vol.43,(No.2),p.208.https://ejournal.undip.a c.id/index.php/mmh/article/view/9041/1399
Harianto, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak:
Problematika Penerapannya Dalam
Kontrak  Baku  Antara  Konsumen  dengan
Pelaku  Usaha. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan , Vol.11, (No.2), p.147. https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk /article/view/33
Idrus,  Norman  S.  (2017).  Aspek  Hukum Perjanjian  Waralaba  (Franchise)  Dalam Perspektif  Hukum  Perdata  Dan  Hukum Islam. Jurnal  Yuridis ,  Vol.4,  (No.1),  p.29. http://dx.doi.org/10.35586/.v4i1.125
Kim,  Stephen  K.,  &  Tiwana,  Amrit.  (2022).
Franchising contracts as routines:
Untangling  the  adaptive  value  of incomplete  contracts.  Journal  of  Business Research,Vol.152,p.180.  https://doi.org/10. 1016/j.jbusres.2022.07.046
Maulidiana,  L.  (2017).  Implementation  Of Franchise  Agreement  Perspective  In Contract Law. Saburai International Journal of  Social,  Sciences  And  Development , Vol.1,(No.1),p.62.  https://doi.org/10.24967/ saburaiijssd.v1i1.37
Priyono,  Ery  A.  (2018).  Aspek  Keadilan  Dalam
Kontrak  Bisnis  Di  Indonesia  (Kajian  pada Perjanjian Waralaba). Law Reform , Vol.14,
(No.1),  pp.15-18.  https://doi.org/10.14710/ lr.v14i1.20233
Prasnowo, Aryo Dwi., & Badriyah, Siti Malikhatun. (2019).  Implementasi  Asas  Keseimbangan Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Baku. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana ,  Vol.8,
(No.1),p.63.https://doi.org/10.24843/JMHU.
2019.v08.i01.p05
Ruauw,  Merry  T.J.  (2013).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Franchishor  Dan  Franchisee Dalam Perjanjian Franchise. Jurnal Hukum
Unsrat ,Vol.1,(No.1),pp.111-119.
http://repo.unsrat.ac.id/394/
Rivai,  Muhammad  M.  (2012).  Pengaturan Waralaba  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum Bisnis. Jurnal  Liquidity ,  Vol.1,  (No.2),  pp. 159-166.https://www.academia.edu/22874 80/PENGATURAN_WARALABA_DI_INDO NESIA_PERSPEKTIF_HUKUM_BISNIS
Rantung,  Alexandre.,  Anis,  Friend  &  Tooy, Christine  S  (2020).  Penggunaan  Kontrak Baku  Dalam  Perjanjian  Dan  Penerimaan
Pihak  Yang  Terlibat  Di  Dalamnya. Lex
Privatum, Vol.VIII,  (No.20),  pp.26-27.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexpri vatum/article/view/29779
Roesli,  Muhammad.,  Sarbini.,  &  Nugroho,
Bastianto.  (2019).  Kedudukan  Perjanjian Baku  Dalam  Kaitannya  Dengan  Asas Kebebasan  Berkontrak. DIH:  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol.15, (No.1), pp.1–8.
https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260
Sekarini,  Marsha  Angela  Putri.,  &  Darmadha,  I Nyoman. (2021). Eksistensi Asas Kebebasan  Berkontrak  Berkaitan  Dengan Klausula  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian Baku. Kertha Semaya , Vol.02, (No.03), p.3. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasema ya/article/view/40183
Sinaga,  Niru  A.  (2018).  Implementasi  Asas Kebebasan  Berkontrak  Pada  Perjanjian Baku  Dalam  Mewujudkan  Keadilan  Para Pihak. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara , Vol.9,(No.1),pp.41-43.
https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295
Supit,  I.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Bagi Franchise  (Waralaba)  Dalam  Perjanjian Bisnis  Di  Indonesia. Lex  Administratum ,
Vol.IV,(No.4),p.92.https://ejournal.unsrat.ac .id/index.php/administratum/article/view/11 828
Sitompul,  Henry  D., Syaparudin  &  Suranta,  Ferri Aries.  (2010).  Perlindungan  Hukum  Bagi Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Franchise.
Mercatoria, Vol.3,(No.2),p.147. https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercat oria/article/view/603
Wulandari,  Asri  Hayyunniarizki.,  Suradi.,  & Turisno,  Bambang  Eko.  (2021).  Tinjauan Yuridis  Penerapan  Asas  Kebebasan Berkontrak  Di  Dalam  Perjanjian  Franchise Seblak  Duarr. Diponegoro  Law  Journal , Vol.10,(No.2),p.305. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/a rticle/view/30695

## BUKU
Badriyah, Siti M. (2019). Aspek Hukum Perjanjian
Franchise .  Semarang:  CV  Tiga  Media Pratama, cetakan pertama.
Busro, A. (2012 ). Hukum perikatan berdasar buku III Kuhperdata . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Kleyn,  WM.  (1978). Compendium  Hukum Belanda .  Gravenhage:  Yayasan  Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda.
Badrulzaman,  Mariam  D.  (1986 ).  Perlindungan
terhadap  Konsumen  Dilihat  Dari  Perjanjian Baku (Standar) . Bandung: Binacipta.
Miru,  A.  (2007). Hukum  Kontrak  Dan Perancangan  Kontrak .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Odop,  N.  (2006). Berbisnis  Waralaba  Murah .
Yogyakarta: Media Pressindo.
Patrik,  P.  (1998). Perjanjian  Baku  dan
Penyalahgunaan  Keadaan,  Seri  dasar
hukum  Ekonomi  5,  Hukum  Kontrak  di Indonesia .  Jakarta:  ELIPS  dan  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
HS,  Salim.  (2005). Perkembangan  Hukum Kontrak  Di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Sinar Grafika.
Satrio,  J.  (1992). Hukum  Perjanjian,  Cetakan Kesatu . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2004). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Sumitro,  Ronny  Hanitijo.  (1990). Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Vollmar,  HFA.  (1996).  Pengantar  Studi  Hukum
Perdata,  Jilid  I,  Cetakan  ke-4.  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.

## HASIL PENELITIAN
Westra,  K.  (2020).  Implementasi  Asas Keseimbangan  Dalam  Pengaturan  Kontrak Baku  Perspektif  Kegiatan  Bisnis.  Retrieved from  https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/105 48/