## Journal of Bionursing
2023, VOL.5, NO. 2, 157-167
Pengelolaan Sumber Daya Posyandu Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita: Studi Kualitatif
1 Lina Rahmawati 🖂 , 2 Muhammad Zen Rahfiludin, 3 Martha Irene Kartasurya
1 Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
2,3 Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Correspondence Author:  linarahmawati@students.undip.ac.id
KEYWORDS growth monitoring, posyandu, stunting

## PENDAHULUAN
Pemantauan  pertumbuhan  secara  berkala dengan alat yang tepat sangat penting untuk deteksi awal postur badan pendek dan stunting, serta untuk mengurangi  dampak  yang  merugikan  saat  masa anak – anak  dan  dewasa  (Mavinkurve,  Zaini  & Jalaludin  2021).  Posyandu  balita  termasuk  UKBM (Upaya  Kesehatan  Berbasis  Masyarakat)  yang memberi pelayanan penimbangan berat badan dan penentuan  status  pertumbuhan  balita(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2011). Pelaksanaan posyandu  didampingi  oleh  tenaga  kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2011), yaitu bidan desa.
Bidan  desa  merupakan  bidan  yang
ditempatkan  dan  bertempat  tinggal  di  desa,  dan merupakan  salah  satu  jaringan  pelayanan puskesmas.  Salah  satu  tugas  bidan  desa  adalah deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu  dan  anak,  termasuk  gizi  (Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  2014).  Bidan  desa selama  ini  mendampingi  kader  kesehatan  dalam pelaksanaan  posyandu  di  desa.  Bidan  koordinator adalah bidan di puskesmas atau di Dinas Kesehatan kabupaten/kota  yang  karena  kemampuannya mendapat  tanggung  jawab  membina  bidan  di wilayah  kerjanya.  Fungsi  bidan  koordinator  antara lain membina bidan dalam pengelolaan program KIA (Kesehatan  Ibu  dan  Anak),  memantau  dan mengevaluasi  program  KIA,  mengidentifikasi

## ABSTRACT
Background. Various problems were faced by midwives at the posyandu to monitor the growth of toddlers. These problems include anthropometric measurements sometimes needing to be carried out  correctly,  lack  of  standardized  anthropometric  tools,  lack  of  budget  for  Supplementary Feeding (PMT) for toddlers, not running the 5 tables system, and low visits to the posyandu.
Objectives: This study aims to describe the barriers and solutions in managing posyandu resources by midwives to optimize the monitoring of the growth and development of toddlers.
Methods . The type of research is qualitative with a case study design. Data were collected through in-depth interviews and observations from September to December 2022 at 4 health centers in Tegal  Regency,  with  the  prevalence  of  stunted  toddlers  in  low  (2  health  centers)  and  high  (2 health centers). In-depth interviews were conducted with 4 village midwives (primary informants) and  3  coordinating  midwives  (triangulation  informants).  Observations  were  conducted  at  4 posyandu in the puskesmas working areas. This analysis used a thematic approach.
Results. The study results showed a lack of cadres’ ability in taking anthropometric measurements correctly, the fulfilment of the posyandu budget depending on village government policies, and the  distance  of  the  posyandu.  Efforts  are  conducting  routine  cadre  coaching  and  incentives, advocacy to village government and cross-sector, and shadow posyandu.
Conclusion . The study concludes that the obstacles to posyandu management can be overcome by strengthening cross-sectoral cooperation.
Conclusion. From the results of this study, it can be concluded that there is a relationship between the duration of diabetes mellitus and self-management in patients with diabetes mellitus at the Ungaran Timur Health Center.
masalah  dan  menetapkan  solusi  yang  mengarah pada peningkatan mutu program KIA (Kemenkes RI 2010).    Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menggali  informasi  hambatan  dalam  mengelola sumber  daya  di  posyandu,  beserta  solusinya,  dari perpektif para bidan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kualitatif yang menggunakan rancangan studi kasus. Fokus penelitian ini adalah pada bidan desa sebagai informan  utama,  serta  bidan  koordinator  sebagai informan  triangulasi.  Mereka  dipilih  menggunakan metode  purposive  sampling  di  wilayah  Kabupaten Tegal. Terdapat empat bidan desa sebagai informan utama,  dua  di  antaranya  berasal  dari  puskesmas dengan  prevalensi  balita  stunting  rendah, sedangkan  dua  lainnya  berasal  dari  puskesmas dengan prevalensi balita stunting tinggi. Selain itu, terdapat  tiga  bidan  koordinator  sebagai  informan triangulasi,  dua  di  antaranya  berasal  dari puskesmas  dengan  prevalensi  balita  rendah,  dan satu  berasal  dari  puskesmas  dengan  prevalensi balita  stunting  tinggi.  Data  mengenai  prevalensi balita  stunting  diperoleh  dari  ePPGBM  (Elektronik Pencatatan  Pelaporan  Gizi  Berbasis  Masyarakat) dengan  tingkat  keberhasilan  pengisian  data  lebih dari  90%  pada  tanggal  6  September  2022  pukul 20.27 WIB.
Data  dikumpulkan  melalui  wawancara mendalam  dan  observasi.  Wawancara  dilakukan dengan  menggunakan  panduan  wawancara  semi- terstruktur.  Peneliti  melakukan  wawancara mendalam  dengan  tujuan  untuk  memperoleh informasi  tentang  kendala  yang  dihadapi  dalam
pengelolaan  sumber  daya  posyandu  serta  solusi yang  telah  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan deteksi  balita  stunting  di  posyandu.  Wawancara dilakukan  secara  langsung  (face-to-face)  dengan durasi sekitar satu jam setiap informan. Selain itu, peneliti  juga  melakukan  observasi  di  posyandu dengan menggunakan daftar periksa (ceklis). Objek observasi meliputi sarana dan prasarana posyandu, penerapan  pengukuran  tinggi/panjang  dan  berat badan oleh kader, serta sistem lima meja.
Setelah  wawancara  selesai,  peneliti membuat  verbatim  dari  rekaman  wawancara  dan menganalisisnya. Verbatim disusun menjadi matriks dengan mengidentifikasi kode, kategori, dan tema. Kode-kode menggambarkan konsep atau pola yang muncul, kategori mengelompokkan kode-kode yang terkait,  dan  tema  mewakili  pola  atau  pemahaman yang lebih mendalam. Analisis matriks ini membantu peneliti  mengidentifikasi  pola-pola  penting  dan memahami  data  yang  dikumpulkan  secara  lebih mendalam. Penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik  Penelitian  Kesehatan  Fakultas  Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan nomor 362/EA/KEPK-FKM/2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya beberapa  masalah  yang  dihadapi,  antara  lain kurangnya  motivasi  kader  dalam  melakukan pengukuran  antropometri  dengan  benar,  usia  tua kader,  tergantungnya  pemenuhan  anggaran posyandu  pada  kebijakan  pemerintah  desa,  jarak posyandu  yang  jauh,  dan  persepsi  ibu  terhadap layanan  posyandu.  Untuk  mengatasi  masalah- masalah  tersebut,  dilakukan  beberapa  upaya,
seperti  pelatihan  rutin  bagi  kader,  insentif  bagi kader,  penempatan  kader  sesuai  dengan kemampuannya, advokasi kepada pemerintah desa dan lintas sektor, posyandu bayangan, dan edukasi kepada  ibu-ibu.  Bagian  ini  akan  dipresentasikan dengan  membahasa  masalah  dan  solusi  secara bersamaan.

## Kurangnya kemampuan kader: pelatihan kader dan pemberian insentif
Dalam konteks masalah kurangnya motivasi kader, upaya yang dilakukan meliputi pelatihan rutin bagi  kader  agar  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan  yang  memadai  dalam  melakukan pengukuran antropometri dengan benar. Selain itu, diberikan  insentif  kepada  kader  sebagai  bentuk penghargaan dan motivasi tambahan. Pengukuran antropometri  oleh  kader  di  4  posyandu  masih dilakukan  dengan  cara  yang  salah.  Informan menyampaikan  kader  kadang  tidak  melepas  alas kaki,  jaket,  dan  penutup  kepala  balita  ketika  akan ditimbang.  Melepas  alas  kaki  dan  penutup  kepala juga  kadang  tidak  dilakukan  ketika  mengukur panjang badan balita. Begitu juga ketika mengukur tinggi  badan,  kader  kadang  lupa  untuk menempelkan  kaki  balita  ke  tembok.  Masalah  lain yang  dihadapi  terkait  kapasitas  kader  yaitu kemampuan  kader  dalam  memahami  materi kesehatan  yang  diajarkan  oleh  petugas  dan  tidak adanya anggaran untuk pertemuan bulanan kader.
"Kalau kemampuan menerima dan menyampaikan  sih  biasanya  sesuai  dengan yang diajarkan. Karena semangat sih ya, mau belajar.  Kecuali  yang  udah  s epuh  banget….” (IU-NU)
“…Untuk  pertemuan  bulanan,  tidak  dibiayai oleh puskesmas atau dana BOK…” (IU -IN)
Kesalahan  dalam  pengukuran  antropometri juga  terjadi  di  posyandu  Kota  Parepare  (Juniarti 2021) dan Kabupaten Ogan Hilir (Febry et al. 2022), terutama pada pengukuran tinggi dan berat badan. Pengukuran  antropometri  yang  tidak  tepat  dapat menyebabkan  tidak  tepatnya  klasifikasi  dan diagnosis  status  gizi,  sehingga  intervensi  yang diambil pun tidak tepat (Sunjaya et al. 2021). Bidan desa  tidak  mengoreksi  kesalahan  kader  ketika posyandu karena memberi pelayanan kesehatan di meja  lima.  Keempat  puskemas  sudah  melakukan pembinaan  melalui  pertemuan  kader  bulanan  dan pelatihan  pengukuran  antropometri  (tingkat puskesmas  dan  desa)  setiap  tahun.  Namun  ada kader yang kurang mudah memahami pengetahuan yang diberikan, ada yang sulit. Ada juga kader yang terkesan menolak untuk diingatkan/diberi pengetahuan karena karakter kader dan kurangnya uang transport.
“Kendala  pasti  ada  ya,  karena  orang karakternya berbeda – beda. Ada yang diajari, “oh  ya.”  Langsung  mudeng.  “oh  kayak  gini kayak gini.” Ada yang kritis, ada yang memang, “Oh bu, berarti habis dari ini, ini, ini.” Kayak gitu ada. ada yang baru dikasih ini, “Lah, bu.” Alesan kayak  gitu  ya  ada  mbak.  Jadi  kendalane  ya karena ee itu karakter orangnya beda – beda. Sama  biasa  oh,  dana  ya.  Kalau  disuruh  dari puskesmas dari desa, “Mbak ini pendataan ini, pendataan  ini.”  Tapi  nggak  ada  uang  jalan, uang  transport  ya  agak  lama.  Digarap  ta digarap Cuma agak lama.” (IU -NU)
Kurangnya  kemampuan  kader  dalam memahami  materi  kesehatan  yang  diajarkan  oleh petugas  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Novianti (2018)  yang  menyampaikan  bahwa  masih
kurangnya  pengetahuan  kader  posyandu  terkait materi kesehatan ibu dan anak, gizi, dan ASI ekslusif yang  akan  disampaikan  pada  saat  penyuluhan  di posyandu  (Novianti  2018).  Kader  yang  belum mampu  tidak  bertugas  di  meja  penimbangan. Pertemuan bulanan kader digunakan sebagai media untuk  monitoring  dan  evaluasi  bagi  kader.  Bidan desa juga memberi kesempatan pada  kader untuk bertanya via media whatsapp. Bahkan kader dapat datang  langsung  berkonsultasi  dengan  petugas  di puskesmas.
Bidan  desa  menyampaikan  hal  tersebut kepada  puskesmas.  Salah  satu  upaya  oleh Puskesmas dalam mengurangi kesalahan tersebut yaitu  dengan  melakukan  pemantauan  status  gizi (PSG)  di  posyandu.  Petugas  gizi  bersama  bidan langsung mengoreksi dan mengulang kembali cara pengukuran  antropometri  yang  benar  pada  kader, kemudian  kader  mempraktikkannya.  Metode  ini disebut  metode  pembelajaran  role  play  and simulation,  dimana  petugas  gizi  puskesmas mempraktikkan cara pengukuran antropometri yang benar,  kemudian  diikuti  dengan  kader.  Metode  ini cocok  untuk  meningkatkan  kemampuan  motorik kader (Waryana 2016).
Sistem  lima  meja  belum  sepenuhnya dijalankan dalam posyandu, terutama meja empat. Tidak ada meja khusus untuk meja 4. Kader tidak memberi  konseling  pada  meja  4  karena  kader merasa  tidak  mampu  untuk  memberi  konseling karena  kurang  menguasai  materi  kesehatan.  hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan utama.
“Tempat, sama SDM. Kadang – kadang ya sing penting  sudah  nimbang.  Padahal  kan  udah dijelasin,  ga  Cuma  nimbang  kan  dibutuhkan
edukasi PHBS di rumah, edukasi – edukasinya. Tapi  ya  kayak  gitu.  Karena  nggak  kobernya karena banyak, udah ngantri banyak, udah ada yang nangis, udah ada yang, “mau duluan, mau duluan.”  Kan  akhirnya  nggak  harusnya  mau bilang apa, nggak jadi.” (IT -NU)
Meja  4  adalah  penyuluhan/konseling  oleh kader pada ibu balita yang mengacu pada data KMS (Kartu  Menuju  Sehat)  maupun  pada  hasil pengamatan terhadap balita (Waryana 2016). Tidak dilaksanakan penyuluhan/konseling di meja 4 oleh kader sesuai dengan hasil penelitian Aditianti (2019) yang  menyatakan  bahwa  kegiatan  konseling penyuluhan  dilaksanakan  hanya  jika  ada  petugas kesehatan  karena  kurangnya  pengetahuan  kader dan  persepsi  kader  bahwa  dirinya  tidak  mampu memberi konseling dan penyuluhan (Aditianti et al. 2019). Bidan desa memberikan konseling pada ibu secara  singkat  karena  bidan  desa  memberi pelayanan pada balita dan ibu hamil di meja 5.
Kader  yang  kurang  bisa  memahami  materi kesehatan yaitu kader yang berusia 40 atau 50-an dan  dengan  tingkat  pendidikan  SD  dan  SMP. Penempatan  kader  pada  meja  posyandu  sesuai dengan kemampuannya. Hasil penelitian Chahyanto (2019)  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan antara  tingkat  pendidikan  dengan  peningkatan pengetahuan  terkait  posyandu.  Kader  yang  lebih mudah  memahami  materi  adalah  kader  dengan tingkat  pendidikan  lebih  tinggi  (Chahyanto  et  al. 2019). Bidan desa bekerja sama dengan puskesmas telah  mengadakan  pertemuan  kader  setiap  bulan. Pertemuan  ini  sebagai  wahana  pembinaan  kader, salah  satunya  adalah  pemberian  materi  tentang kesehatan.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanan  di  posyandu  (Khomsan,  Ali ;  Merita;
Anwar  2014).  Pemberian  pelatihan  dengan memberikan  pengetahuan  dan  melakukan  praktik dapat  meningkatkan  kemampuan  kader  dalam mendeteksi  stunting  (Tampake  et  al.  2021). Pemberian  pelatihan  secara  berkesinambungan sangat penting untuk meningkatkan perilaku kader dalam menjalankan perannya (Tambi, Imelda, F.S; Yueniwati 2019).
Selain karena karakter kader, penyebab tidak dilaksanakannya  pengukuran  antropometri  dengan benar  yaitu  kurangnya  kesadaran  atau  motivasi kader.  Hal  ini  disebabkan  oleh  insentif  yang  tidak sebanding  dengan  beban  kerja.  Bahkan  ada  satu desa  yang  tidak  memberikan  insentif  pada kadernya.  Terdapat  hubungan  antara  motivasi dengan  keaktivan  kader  posyandu.  Kader  yang mempunyai motivasi yang tinggi akan menjadi kader yang  aktif  dan  berupaya  untuk  memajukan posyandu.  Begitu  juga  sebaliknya,  kader  dengan motivasi  rendah  cenderung  tidak  berupaya  dalam kemajuan posyandu (Profita 2018).
Sebagian besar desa memberi insentif bagi kader,  namua  ada  satu  desa  yang  tidak  memberi insentif.  Insentif  yang  diberikan  berupa  uang  tunai sebagai  pengganti  transport  kader  dalam melaksanakan kegiatan.
“…untuk  uang  transport  atau  tenaga  kader setiap bulan itu belum terealisasi. Padahal kami bidan  desa  itu  mengusulkan  setiap tahun…Hanya saja dari tenaganya saja belum ada  reward  dari  pemerintah  desanya  itu sendiri.” (IU -IN)
Insentif kader adalah salah satu bentuk dari pengakuan prestasi kerja. Pengakuan prestasi kerja (employee  recognition)  berhubungan  erat  dengan
kinerja. Pengakuan kerja dapat bersifat materi dan nomaterial(Masri  &  Suliman  2019).  Salah  satu bentuk  penghargaan  dari  pemerintah  desa  pada kader adalah insentif. Semakin tinggi insentif yang diterima  kader,  semakin  tinggi  kinerja  kader  di posyandu  (Simanjuntak  2012).  Dukungan  kepala desa sangat penting dalam meningkatkan motivasi kader posyandu. Posyandu yang kurang mendapat dukungan  dari  kepala  desa  cenderung  tidak  lebih maju  dibanding  posyandu  yang  didukung  oleh kepala desa (Profita 2018).
Motivasi adalah keinginan yang timbul dalam diri  seseorang  karena  terinsipasi  dan  terdorong untuk melakukan aktivitas dengan ikhlas, gembira, dan bersungguh – sungguh sehingga mendapatkan hasil  yang  berkualitas.  Motivasi  kerja  dipengaruhi oleh  kebutuhan  hidup,  kebutuhan  masa  depan, kebutuhan  harga  diri,  dan  kebutuhan  pengakuan prestasi  kerja(Afandi  2018).  Pengakuan  prestasi kerja  (employee  recognition)  berhubungan  erat dengan  kinerja.  Pengakuan  prestasi  kerja  dapat meningkatkan  performa  karyawan,  meningkatkan kemauan untuk lebih bertanggung jawab, dan dapat meningkatkan  linkungan  kerja  yang  sehat. Pengakuan  kerja  dapat  bersifat  material  dan nonmaterial (Masri & Suliman 2019).
Pertemuan  bulanan  kader  sebagai  sarana pembinaan  oleh  puskesmas,  tidak  dibiayai  oleh pemerintah  desa.  Atas  kesepakatan  bersama, pertemuan  tersebut  didanai  secara  mandiri  oleh kader  dalam  bentuk  arisan.  Arisan  tersebut  dinilai dapat  menarik  minat  kader  untuk  datang  ke pertemuan. Bahkan dua desa kadang memberikan hadiah  untuk  kader  yang  dapat  menjawab
pertanyaan  saat  pertemuan.    Pemberian  hadiah tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi  kader  yang  dapat  meningkatkan  keaktivan kader (Oruh 2021).
“…sudah dibentuk arisan, kan  itu  menarik  ya. Barangkalli  dapet.  Kadang  juga  dari  petugas puskesmas itu mempunyai ide secara spontan. Misalnya itu dia memberi pertanyaan ke mereka para kader seperti doorprize seperti itu…” (IU - IN)
Pemenuhan anggaran Posyandu tergantung pada kebijakan pemerintah desa: Advokasi kepada pemerintah desa dan lintas sektoral
Terkait  pemenuhan  anggaran  posyandu yang tergantung pada  kebijakan pemerintah  desa, dilakukan  advokasi  kepada  pemerintah  desa  dan lintas  sektor  untuk  memperoleh  dukungan  dan perhatian  yang  lebih  dalam  mengalokasikan anggaran  yang  cukup  untuk  keberlangsungan posyandu. anggaran digunakan untuk pelatihan dan insentif kader, alat antropometri, sarana penunjang, dan pengadaan makanan tambahan.
Alat  antropometri  yang  digunakan  di  empat posyandu antara lain dacin, baby scale, timbangan injak  jarum,  timbangan  injak  digital,  microtoise, meteran,  dan  alat  deteksi  stunting.  Beberapa  alat tersebut  belum  terstandar  (Kementrian  Kesehatan RI  2022).  Alat  antropometri  yang  terstandar  terdiri dari  alat  ukur  berat  badan  bayi  (baby  scale)  dan balita,  dacin,  alat  ukur  berat  badan  injak  digital (standing  weight),  alat  ukur  panjang  badan (infantometer/lenghthboard), alat ukur tinggi badan (stadiometer),  dan  Pita  Lingkar  Lengan  Atas (LiLA)/LKA  (Kementrian  Kesehatan  RI  2022).  Alat antropometri  yang  lazim  digunakan  di  posyandu Indonesia antara lain dacin, timbangan
injak(Aditianti et al. 2019), meteran, alat ukur yang terbuat dari kayu, microtoise, dan tikar pertumbuhan buatan  sendiri(Fuada,  Salimar  &  Irawati  2014); (Amareta, DIA; Puspito Hikmah 2016). Tersedianya sarana yang cukup dapat menunjang kader dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena untuk mendapatkan  hasil  yang  akurat,  maka  alat  ukur yang digunakan  pun harus  terstandar  (Handayani, Wulandari & Laksono 2020).
Aturan  tata  letak  posyandu  adalah  adanya lima meja yang mempunyai fungsi masing – masing. Empat  posyandu  dalam  penelitian  ini  sudah difasilitasi  dengan  meja  dan  kursi,  dengan  kondisi yang  baik.  Meja  kursi  tersebut  milik  kader/bidan yang rumahnya menjadi tempat posyandu. Semua posyandu  tersebut  belum  memiliki  tempat  khusus tersendiri, semua masih bertempat di rumah kader dan bidan desa. Idealnya posyandu memiliki tempat yang  digunakan  khusus  untuk  kegiatan  posyandu (Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  2006),  namun masih  banyak  posyandu  di  Indonesia  yang menempati rumah warga (kader) dan fasilitas umum seperti masjid, madrasah, dan rumah RW (Aditianti et  al.  2019).  Tempat  kegiatan  posyandu  yang dipakai termasuk meja dan kursi.
Pemerintah  desa  menganggarkan  PMT penyuluhan  untuk  balita  di  posyandu.  Salah  satu bidan  menyampaikan  bahwa  dana  dari  desa  tidak cukup  untuk  membiayai  pengadaan  PMT.  Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan utama.
“Kalau  menurut  saya,  kurang.  Jelas.  Dengan nominal untuk jumlah pengunjung saja mungkin mengelolanya  itu  malah  bingung.  Dengan nominal  jumlah  seperti  itu  dengan  dikalikan jumlah pengunjung…” (IU -IN)
PMT
penyuluhan penting untuk meningkatkan status gizi(Rosyida, Hidayatunnikmah &  Marliandiani  2021).  Bidan  desa  bersama  kader menyiasati  kekurangan  dana  PMT  dengan  cara meminta warga yang berkunjung ke posyandu untuk menaruh uang ke dalam wadah yang disediakan di posyandu.  Iuran  ini  bersifat  sukarela  dan  sudah mendapatkan  ijin  dari  pemerintah  desa.  Hal  ini sesuai dengan penelitian Aditianti, et al (2019) yang menyampaikan bahwa dana PMT berasal dari dana kencleng, yaitu dana yang berasal dari iuran warga yang  dimasukkan  ke  dalam  wadah(Aditianti  et  al. 2019).
Pengajuan  anggaran  untuk  kebutuhan posyandu  dapat  dilakukan  dengan  optimalisasi fungsi  advokasi  (Kementrian  Kesehatan  RI  2019), namun hasilnya bergantung dari hasil musyawarah desa(Kementerian  Desa,Pembangunan  Daerah Tertinggal  2021),  serta  arah  kebijakan  pemerintah desa.  Bidan  desa  mengajukan  anggaran  untuk kebutuhan  posyandu  ke  pemerintah  desa  melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes).  Hal  tersebut  sesuai  dengan pernyataan informan triangulasi.
“…Jadi kebutuhan bidan apa, bidan ikut musren baru kita sampaikan ke Pak Lurah…” (IT -NL)
Hasilnya  musrenbangdes  pun  beragam, sesuai dengan kebijakan anggaran desa masing – masing. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  penguatan  dan peningkatan advokasi pada pemangku kepentingan (Kementrian  Kesehatan  RI  2019).  Musrenbangdes akan  menghasilkan  program  dan  kegiatan  desa yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
Anggaran untuk kebutuhan posyandu dapat bersumber  dari  ADD  (Alokasi  Dana  Desa) (Pemerintah Kabupaten Tegal 2021) dan DD (Dana Desa)(Kementerian  Desa,Pembangunan  Daerah Tertinggal 2021). Namun secara umum anggaran di desa  masih  diprioritaskan  untuk  pembangunan infrastruktur (Wicaksono 2022) dan pembiayaan di berbagai  negara  pun  masih  berfokus  pada  aspek kuratif(Handoyo 2021).  Penelitian Handayani et al (2020)  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan antara  peran  kepala  desa  dengan  kemampuan kader  kader,  yaitu  dengan  menyediakan  fasilitas yang  cukup,  memonitor  dan  mensupervisi  kinerja kader, dan mengembangkan posyandu (Handayani, Wulandari & Laksono 2020). Adanya komitmen yang kuat  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dapat meningkatkan  efektivitas  kinerja  (Risfianty  2016). Selain sumber – sumber dana yang telah disebutkan sebelumnya,  terdapat  potensi  sumber  dana  lain seperti  sumbangan  donatur  perorangan/kelompok, sumber  dana  sosial  (zakat,  infaq,  sodaqoh),  dan swasta/dunia  usaha  (berupa  Corporate  Social Responsibility/CSR)(Kementerian Kesehatan Republik  Indonesia  2011).  Hal  ini  seperti  yang dilakukan  oleh  posyandu  di  Kabupaten  Bandung yang  mendapat  sumbangan  dari  pengusaha (Aditianti et al. 2019).

## Jarak ke Posyandu: Posyandu bayangan
Persentase  kehadiran  balita  di  posyandu beragam, dari 50% - 90%. Hal tersebut karena ibu bekerja dan tidak ada yang mengantar balita, balita sedang  sakit,  tidak  ada  atau  kurang  menariknya jenis  PMT,  jarak  posyandu  yang  jauh,  ibu  balita berpikir bahwa posyandu hanya untuk menimbang
berat  badan  dan  tidak  perlu  ke  posyandu  jika imunisasi sudah lengkap.
“…Alhamdulillah  sih  Kebanyakan  sih  hadir. Kecuali yang sakit atau orang tuanya ke sawah kan anaknya nggak ada yang jaga, jadi nggak hadir.  Kalau disitu  kan  kebanyakan  ibunya  ke sawah.” (IU -NA)
Masalah yang tidak kalah penting yaitu masih adanya  masyarakat  yang  tidak  melakukan kunjungan  ke  posyandu  karena  bekerja  dan  tidak ada yang mengantar balita, balita sedang sakit, tidak ada  atau  kurang  menariknya  jenis  PMT,  jarak posyandu  yang  jauh,  ibu  balita  berpikir  bahwa posyandu hanya untuk menimbang berat badan dan tidak  perlu  ke  posyandu  jika  imunisasi  sudah lengkap. Hal ini sesuai dengan penelitian Saepudin, et  al  (2018)  yang  menyebutkan  bahwa  masih  ada masyarakat  yang  mempunyai  persepsi  bahwa posyandu  hanya  pelayanan  penimbangan  berat badan  yang  dilaksanakan  rutin  setiap  bulan (Saepuddin, Rizal & Rusmana 2018). Pandangan ini tentu  terlalu  sempit,  mengingat  posyandu  memiliki berbagai  pelayanan  kesehatan  seperti  pelayanan kesehatan  ibu  dan  anak,  keluarga  berencana, imunisasi, gizi, dan pencegahan dan penanggulangan  diare  (Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia 2011).
Bidan  desa  menjemput  balita  yang  tidak datang  ke  posyandu,  kemudian  membawanya  ke posyandu untuk ditimbang. Tentu setelah mendapat ijin  dari  ibu.  Selain  itu,  bidan  desa  juga  memberi edukasi  pada  ibu  balita  tentang  pentingnya kunjungan  ke  posyandu.  Pemberian  pengetahuan dengan  berkomunikasi  secara  berulang – ulang (pervasion)  dapat  mengubah  perilaku  masyarakat
(Waryana  2016).  Meningkatnya  kunjungan posyandu  dapat  dicapai  dengan  memberikan informasi  yang  tepat  dan  terus  menerus  terkait pentingnya  posyandu  dan  pelayanan  yang  bisa didapat di posyandu (Saepuddin, Rizal & Rusmana 2018).
“…Dari  bu  kader  sendiri  mempunyai  nia t  dan mempunyai  apa  ya  namanya  eee  intinya  niat dan  mau  melaksanakan,  jemput  bola…  Kita juga  menyampaikan  ke  orang  tua,  bahwa posyandu itu bukan hanya untuk 5 tahun. Tapi sampai ke pra sekolah…” (IU -IN)
Pembentukan posyandu bayangan dilakukan untuk  mendekatkan  pelayanan  kesehatan  karena jarak  posyandu  yang  jauh  dari  rumah  beberapa warga.  Semakin  sulit  masyarakat  menjangkau fasilitas  kesehatan,  maka  akan  semakin  rendah tingkat pemanfaatannya (Suparmi, Maisya & Lestari 2019).  Bidan  desa  berupaya  meningkatkan kunjungan  posyandu  dengan  cara  mengumumkan via  media  sosial  (Whatsapp),  kemudian  kader mengajak secara langsung, dan memberi undangan bagi balita. Upaya – upaya tersebut sesuai dengan penelitian  Novianti,  et  al  (2018)  yaitu  dengan mengajak secara langsung, mengumumkan jadwal posyandu via media sosial seperti WA, dan memberi undangan atas nama balita (Novianti 2018).

## KETERBATASAN PENELITIAN
Kelemahan  penelitian  ini  adalah  melibatkan hanya  empat  desa  sehingga  tidak  dapat mengeneralisir kepada semua posyandu.

## SIMPULAN DAN SARAN
Tiga  tema  hambatan  dalam  pengelolaan sumber  daya  di  posyandu  adalah  Kurangnya kemampuan  kader  dalam  melakukan  pengukuran antropometri dengan benar,  pemenuhan anggaran posyandu  yang  tergantung  pada  kebijakan pemerintah  desa,  dan  jarak  posyandu..  Temuan dalam  penelitian  ini  menekankan  pentingnya penghargaan  bagi  kader  melalui  insentif  dan pelatihan.  Pemberian  insentif  yang  sesuai merupakan  penghargaan  materi  yang  dapat meningkatkan  motivasi  kader  dalam  menjalankan perannya. Sementara penghargaan non materi juga dapat  berupa  pemberian  pelatihan  secara berkesinambungan dan teratur dapat meningkatkan keterampilan  kader,  terutama  dalam  pemantauan pertumbuhan. Penugasan kader di sistem lima meja disesuaikan dengan kemampuan kader.
Peningkatan kualitas dan jarak fasilitas Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan balita ke posyandu.  Peningkatan  advokasi  dan  kerja  sama lintas  sektor  juga  diharapkan  dapat  mengatasi masalah  di  posyandu,  termasuk  pembiayaan. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggali tentang  efektvitas  pembiayaan,  komunikasi  yang efektif  pada  meja  empat  posyandu,  dan  peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditianti, A., Luciasari, E., Permanasari, Y., Julianti,
E.D. & Permana, M. 2019, ‘St udi Kualitatif Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Anak Balita Di Posyandu Di Kabupaten Bandung’, Penelitian Gizi dan Makanan (The Journal of Nutrition and Food
Research), vol. 41, no. 1, pp. 41 – 54.
Afandi, P. 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Konsep, dan Indikator, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
Amareta, DIA; Puspito Hikmah, F. 2016,
‘Peningkatan Keterampilan Kader Dalam Pengukuran Panjang Badan Bayi Sebagai Upaya Deteksi Dini Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbersari’, J - Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 1, no. 1, pp. 9 – 13.
Chahyanto, B.A., Pandiangan, D., Aritonang, E.S. & Laruska, M. 2019, ‘Pemberian Informasi Dasar Posyandu Melalui Kegiatan Penyegaran Kader Dalam Meningkatkan Pengetahuan Kader Di Puskesmas Pelabuhan Sambas Kota Sibolga’, Jurnal Action: Aceh Nutrition Journal, vol. 4, no. 4, pp. 7 – 14.
Febry, F., Misnaniarti, M., Ainy, A., Budi, I.S. & Safriantini, D. 2022, ‘Pencegahan stunting balita melalui refreshing kader Posyandu dengan pelatihan pemantauan pertumbuhan dan pen gisian KMS’, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine, vol. 3, no. 1, pp. 14 – 23.
Fuada, N., Salimar & Irawati, A. 2014, ‘Kemampuan Kader Posyandu dalam Melakukan Pengukuran Panjang/Tinggi Badan Balita’, Ekologi Kesehatan, vol. 13, no. 3, pp. 229 – 39.
Handayani, F., Wulandari, R.D. & Laksono, A.D.
2020, ‘Efforts to Improve the Performance of Posyandu Cadres Based on Analysis of

## Cadre Empowerment in Tulungagung
Regency, Indonesia’, Medico -Legal Update, vol. 20, no. 4, pp. 188 – 93.
Handoyo, L. 2021, ‘ Situasi Pembiayaan Kesehatan Untuk Manajemen Penyakit Tidak Menular Di Pelayanan Primer Berbagai Negara Selama Pandemi Covid- 19’, Jurnal
Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo, vol. 7, no. 1, p. 137.
Juniarti, R.T. 2021, ‘Analisis Tingkat Pengetahuan
Kader Posyandu Dalam Pengukuran Antropometri Untuk Mencegah Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Lapadde Kota Parepare’, Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan, vol. 4, no. 2, p. 282.
Kemenkes RI 2010, Pedoman Bidan Koordinator, Annual Reports 1989-2009, Jakarta.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 .
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2011, Pedoman Umum Pelayanan Posyandu, Kementrian Kesehatan RI, vol. 5, Kementerian Kesehatan RI, jakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2014 .
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2019 .
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
NOMOR HK.01.07/MENKES/51/2022 Tentang Standar Alat Antropometri Dan Alat Deteksi Dini Perkembangan Anak 2022 (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia).
Khomsan, Ali ; Merita; Anwar, F. et al. 2014,
‘ Impact of Nutritional Education on Service Quality in Integrated Service Posts (Posyandu) ’ , Pakistan Journal of Nutririon, vol. 13, no. 3, pp. 122 – 8.
Masri, N. El & Suliman, A. 2019, ‘Talent
Management, Employee Recognition and Performance in the Rese arch Institutions’,
Studies in Business and Economics, vol. 14, no. 1, pp. 127 – 40.
Mavinkurve, M., Zaini, A.B.A. & Jalaludin, M.Y.
2021, ‘The Short Child: Importance Of Early Detection And Timely Referral’, Malaysian Family Physician, vol. 16, no. 3, pp. 6 – 15.
Novianti, R. et al. 2018, ‘Peran Posyandu untuk Menangani Stunting di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus’, Journal Of Public Policy And Management Review, vol. 10, no. 3, pp. 1 – 10.
Oruh, S. 2021, ‘Analisis faktor Keaktifan Kader dalam Kegiat an Posyandu’, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, vol. 10, pp. 319 – 25.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 2021 .
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2006 Tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model Di Jawa Tengah 2006 .

## Profita, A.C. 2018, ‘Factors Associated with the
Activeness of Cadres in Maternal and Baby Clinic of Pengadegan Village Banyumas District’, Indonesian Journal of Health Administration, vol. 6, no. 2.

## Risfianty, A.E.K. 2016, ‘Studi Komitmen Dan
Kinerja Kepemimpinan Pejabat Struktural Di RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan’, Jurnal Manajemen Kesehatan Stikes Yayasan RS Dr. Soetomo, vol. 4, no. 1, pp. 64 – 75.
Rosyida, D.C., Hidayatunnikmah, N. & Marliandiani,

## Y. 2021, ‘Pendampingan Penerapan
Pembuatan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk Ibu dan Balita Guna Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak’,
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 4, no. 2, p. 187.
Saepuddin, E., Rizal, E. & Rusmana, A. 2018,
‘Posyandu Roles as Mothers and Child Health Information Center’, Record and Library Journal, vol. 3, no. 2, p. 201.

## Simanjuntak, M. 2012, ‘Karakteristik Sosial
Demografi dan Faktor Pendorong Peningkatan Kinerja Kader Posyandu’,
Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, vol. 2, no.
1, pp. 49 – 58.
Sunjaya, D.K., Herawati, D.M.D., Indraswari, N., Megawati, G. & Sumintono, B. 2021,
‘Training and Assessing Model for the
Ability of Community Health Volunteers in Anthropometric Measurement Using the Rasch Stacking and Racking Analyses’, Journal of Environmental and Public Health, vol. 2021.
Suparmi, Maisya, I.B. & Lestari, H. 2019, ‘Jaminan Kesehatan Sebagai Solusi Mengatasi Hambatan Akses dan Biaya Dalam Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu di Indonesia’, Badan Litbangkes, pp. 1– 6.
Tambi, Imelda, F.S; Yueniwati, Y.S. 2019, ‘The Effect Of Theory Of Planned Behavior Models To Behavior Of Cadres As The First Aiders Of Stroke Attacks’, In dian Journal of Public Health Research and Development, vol. 10, no. 7, pp. 584 – 9.
Tampake, R., Arianty, R., Mangundap, S.A., Emy,
B. & Sasmita, H. 2021, ‘The effectiveness of training on improving the ability of health cadres in early detection of stunting in toddlers’, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, vol. 9, no. E, pp. 373 – 7.
Waryana 2016, Promosi Kesehatan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Nuha Medika, Yogyakarta.
Wicaksono, C.E. et al. 2022, ‘Revenue and Expenditure Budgets and Village Development Index to Reduce Stunting: A Case Study from Indonesian Provinces’, International Journal of Economics, Business and Management Research, vol. 06, no. 08, pp. 235 – 48.