## BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI NEGARA HUKUM
Oleh: Idris STAIN Mandailing Natal
E-mail : idrisdafa297@gmail.com

## ABSTRACT
Children  who  are  close  to  the  law  (children  who  commit  crimes)  must  be  processed according to legal provisions so that legal supremacy is achieved. One of the solutions is through the juvenile justice system as an  effort  to  protect  the law against  children  as an effort to make children happy without neglecting equality. to a child who is believed and claimed to be guilty, the jury is given a crime reward. The policy of criminal responsibility in  the  legal  protection  chart  for  children  is  to  distribute  crimes  and  actions  for  children who commit crimes, as well as the provisions contained in the Law regarding the Juvenile Crime Justice System.
Keywords: Policy, Criminal Responsibility, Legal Protection, Children

## ABSTRAK
Kepada  anak  yang  berdekatan  dengan  hukum  (anak  yang  melaksanakan  perbuatan kejahatan) haruslah diperoses bagi ketetuan hukum  yang legal alhasil tercapainya tegaknya supermasi hukum. Salah satu penyelesaiannya  yakni lewat sistem peradilan kejahatan anak selaku  salah  satu  upaya  proteksi  hukum  kepada  anak  selaku  upaya  buat  ceria  anak  dengan tanpa  melalaikan  tengaknya  kesamarataan.  kepada  anak  yang  dipercayai  serta  diklaim bersalah,  oleh  juri  diserahkan  ganjaran  kejahatan.  Kebijaksanaan  pertanggungjawaban kejahatan dalam bagan proteksi hukum untuk anak merupakan membagikan kejahatan serta aksi untuk anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan, begitu juga determinasi  yang ada dalam Hukum mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak.
Kata Kunci: Kebijakan, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Anak

## 1. PENDAHULUAN
Menjaga  kesinambungan  hidup anak  merupakan  tanggungjawab  orang berumur,  yang  tidak  bisa  diabaikan. Oleh  sebab  itu  orang  berumur  harus menjaga  serta  ceria  kanak-  kanak  yang belum berusia hingga kanak- kanak yang berhubungan berusia ataupun bisa berdiri  sendiri.  Orangtua   yang  pertama kali akan bertanggungjawab atas
terwujudnya  keselamatan  anak  baik, bagus  dengan  cara  rohani,  badan ataupun social. Apabila ditelusuri dengan  cermat,  rasa  kasih  cinta  ialah keinginan  kejiwaan  yang  sangat  pokok dalam hidup serta kehidupan anak, yang sebetulnya  bertumpu  pada  batin  batin orang  berumur.  Dalam  kenyataanya banyak  orang  berumur  yang  tidak mengetahui  perihal  ini,  yang  pengaruhi
kemajuan  kehidupan  anak.  Anak  yang dibesarkan  dalam  atmosfer  bentrokan, mengarah hadapi kegelisahan jiwa, yang bisa  mendesak  anak  melaksanakan tindakan- tindakan minus, yang dikategorikan selaku perbuatan kejahatan.  Permasalahan  anak  yang melaksanakan perbuatan kejahatan berusia ini senantiasa ialah perkara yang faktual  nyaris  di  seluruh  kota-  kota  di Indonesia apalagi di semua negeri.
Kenyataan  kurang  baik  hal  anak di  bumi  ataupun  di  bermacam  wilayah bukan  saja  dampak  perang  ataupun bentrokan  bersenjata  ataupun  pada  area wilayah yang belum mempunyai keamanan  nasional  yang  maksimum, hendak  namun  pula  menyerang  kanak- kanak  yang  terletak  dalam  area  ataupun negeri  yang  sudah  membuat,  apalagi ekonomi  membuat  permasalahan  lain yang  lebih  kompleks  diatasnya,  ialah antara  lain  merupakan  anak  jalanan, pekerja anak, pemanfaatan intim kepada anak selaku pekerja seks anak, perdangangan anak, penganiayaan kepada  anak  serta  yang  kerap  kali diluncurkan  alat  massa  merupakan anakyang melaksanakan perbuatan kejahatan.
Terjadinyatindak  kejahatan  yang dicoba  oleh  anak  bukan  cuma  ialah kendala  kepada  kedisiplinan  warga
sekedar,  hendak  namun  ialah  ancaman bisa  mengecam  era  depan  sesuatu bangsa  serta  negeri.  Atas  bawah  ini, anak  butuh  dilindungi  dari  perbuatan- perbuatan  yang  mudarat,  supaya  anak selaku bawah penerus bangsa senantiasa terpelihara untuk era depan bangsa serta negeri. Negeri, penguasa, warga, keluarga, serta orang berumur bertanggung jawab serta bertanggungjawab kepada penajaan proteksi anak. Proteksi Anak merupakan seluruh  aktivitas  buat  menjamin  serta mencegah  anak  serta  hak-  haknya supaya bisa hidup, berkembang, bertumbuh, serta ikut serta, dengan  cara maksimal  cocok  dengan  derajat  serta derajat  manusiawi,  dan  menemukan proteksi dari kekerasan serta pembedaan.  Pada  hakikatnya  perbuatan kejahatan  yang  dicoba  oleh  anak  ialah refleksi  dari  watak  warga  yang  kurang bertanggungjawab  dalam  melaksanakan pembinan  serta  pengawasan  kepada anak itu. Selaku konsekuensinya hendak menciptakan  angkatan  yang  kurang bagus. Perihal ini lumayan membahayakan,  oleh  sebab  itu  anak butuh menemukan atensi serta perlakuan yang bijak serta tepat.
Kepada anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan diproses bagi hukum  supaya  tercapainya  tegaknya hukum.  Salah  satu  penyelesaiannya
merupakan lewat sesuatu sistem
peradilan  kejahatan  anak  selaku  salah satu upaya proteksi anak buat ceria anak dengan  tanpa  melalaikan  tengaknya kesamarataan. Penjatuhan kejahatan oleh seseorang hakim selaku perebutan kepada  kebebasan  kepada  seseorang anak,  serta  ini  ialah  opsi  terakhir  serta opsi  ini  pasti  saja  wajib  lewat  estimasi yang  amat  matang  serta  mengaitkan banyak  pihak  yang  berkompeten  serta pula  wajib  dipercayai  bermaksud  buat membagikan  ataupun  dalam  bagan kebutuhan  yang  terbaik  untuk  anak  itu. Dengan begitu anak  yang melaksanakan perbuatan  kejahatan  haruslah  terdapat penindakan  dengan  cara  spesial  untuk buat melainkan kalau tindakan- tindakan yang  dicoba  didasarkan  atas  situasi  adil dari kanak- kanak bukan didasarkan atas situasi  criminal  mind  yang  tiba  dari dalam dirinya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pidana
Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan  atas  diri  seorang  yang  teruji dengan  cara  legal  serta  menyakinkan melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan. Bagi determinasi kitab undang-undang,  hukuman  itu  terdiri dari:  Hukuman  Pokok  dan  Hukuman Tambahan.
Hukuman pokok terdiri dari
a. Hukuman mati;
b. Hukuman penjara;
c. Hukuman kurungan; dan:
d. Pencabutan berupa hak tertentu;
e. Perampasan barang-barang tertentu; dan
f. Pengumuman
keputusan hakim. Undang-undang Nomor. 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
Kejahatan Anak tidak menjajaki determinasi  kejahatan  pada  pasal  10 KUHP, serta membuat sanksinya dengan cara  tertentu.  Ganjaran  yang  bisa dijatuhkan pada anak berbentuk kejahatan  utama  serta  pidana  pokok yang terdiri dari:
Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat:
1. Pembinaan di luar lembaga
2. Pelanyanan masyarakat, atau
3. Pengawasan
c. Latihan kerja
d. Pembinaan  dalam  lembaga, dan
e. Penjara.
Pidana tambahan bagi anak terdiri atas:
a. Perampasan  keuntungan  yang diperoleh  dari  tindak  pidana, atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.
Tindakpidana yang bisa
dijatuhkan
pada anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan sangat lama separuh dari ganjaran orang berusia. Dalam perihal perbuatan kejahatan yang diancam dengan ganjaran  mati  ataupun  bui  sama  tua hidup,  hingga  untuk  anak  bahaya kejahatan  itu  maksimum  10  tahun. Dengan  determinasi  artikel  ini,  hingga ketentuan-  ketentuan  dalam  KUHP mengenai  bahaya  kejahatan  untuk  anak wajib  dibaca  separuh  dari  bahaya hukuman bagiorang berusia. Untuk anak yang  belum  menggapai  baya  12  tahun ataupun melaksanakan perbuatan kejahatan yang diancam dengan hukuman  mati  ataupun  kejahatan  bui sama tua hidup, hingga terhadapnyatidak bisa  dijatuhkan  ganjaran  kejahatan, melainkan  menjatuhkan  salah  satu hukuman aksi.
Kesalahan  kurungan  yang  bisa dijatuhkan  pada  anak  Amat  lama separuh dari maksimal bahaya kurungan orang  dewasa.  Sedemikian  itu  pula dengan  kekeliruan  ubah  cedera  yang bisa dijatuhkan pada anak yakni separuh dari  maksimal  bahaya  kekeliruan  ubah cedera  untuk  orang  dewasa.  Bila kelihatannya ubah cedera itu tidak dapat dibanyar,  hingga  harus  ditukar  dengan harus bimbingan kegiatan amat lama 90 hari kegiatan dengan jam  kegiatan tidak lebih  dari  4  jam  satu  hari,  serta  tidak bisa  dilaksanakan  pada  malam  hari. Sebab anak berkuasa buat  istirahat  serta memamfaatkan  lama  anggal,  berkawan dengan anak sebayanya, main, berekreasi, serta berekreasi cocok dengan atensi, kemampuan, serta kandungan kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Bila diperhatikan dalam peraktiknya, beberapa  besar  ketetapan  tubuh  hukum berbentuk kekeliruan bui, meski pelakon kelalaian  di  dasar  berumur  18  tahun. Lemahnya sistem kekeliruan ubah cedera,  walhasil  hakim  lebih  senang menjatuhkan bui pendek dari menjatuhkan  kekeliruan  ubah  cedera. Dalam  hadapi  kasus  kekeliruan  yang diancam  dengan  kekeliruan  bui  dengan tata  cara  kumulatif-  pengganti  dengan kekeliruan ubah cedera, dengan faktanya juri  lebih  banyak  memilah  sistem
alternatifnya(  bui  ataupun  ubah  cedera) serta pengganti yang diseleksi mayoritas kekeliruan  bui.  Kekeliruan  dengan pemastian  yang  bisa  dijatuhkan  pada anak maksimum 2 tahun.
Bila dijatuhkan kekeliruan bersyarat,  hingga  ditetapkan  pemastian umum serta pemastian eksklusif. Pemastian  umum  yakni  anak  tidak hendak melaksanakan kelakuan kekeliruan  lagi  sepanjang  menempuh kekeliruan bersyarat. Kebalikannya pemastian eksklusif, misalnya tidak bisa
membimbing kenderaan bermotor, ataupun  harus  beranggapan  kegiatan- kegiatan  yang  diprogramkan  gedung permasyarakatan (BAPAS). Jadi pemastian umum tidak mengulagi kelakuan  kekeliruan  lagi,  sebaliknya pemastian spesialnya melaksanakan ataupun tidak melaksanakan Hal istimewa yang ditetapkandalam ketetapan dengan mengusahakan independensi anak. Era ganjaran pemastian  eksklusif  wajib  lebih  pendek dari pemastian umum serta amat lama 3 tahun.  Sepanjang  ganjaran  bersyarat, pengawasan  pada  anak  dicoba  oleh beskal  penggugat  umum.  Kebalikannya edukasi dicoba oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuannya yakni supaya  anak  bandel  itu  memenuhi pemastian  yang  sudah  didetetapkan kepadanya.  Anak  yang  menempuh
ganjaran  bersyarat  dibimbing  di  gedung permasyarakatan( BAPAS) serta terletak legal  semacam  klien  permasyarakatan. Sepanjang  terletak  legal  semacam  klien permasyarakatan, anak bisa beranggapan pelatihan sekolah.
Kesalahan kejahatan pengawasan yang  bisa  dijatuhkan  pada  anak  yang melaksanakan  kelakuan  kesalahan  amat pendek 3 bulan serta amat lama 2 tahun. Kekeliruan pengawasan yakni kekeliruan  eksklusif  yang  dikenakan pada  anak,  ialah  pengawasan  yang dicoba  oleh  beskal  penggugat  umum pada  aksi  anak  dalam  kehidupan masing-  masing  hari  di  rumah  anak  itu, serta pemberian edukasi yang diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan. Anak yang oleh hakim diputus buat diserahkan pada negaraditempatkan di badan permasyarakatan anak negeri.
Pembinaan  jadi  tanggung  jawab  badan permasyarakatan  anak.  Buat  itu  kepala badan permasyarakatan anak bisa mengajukan permisi pada Mentri Peradilan  RI,  supaya  anak  negeri  itu ditempatkan  di  badan  pelatihan  yang diselenggarakan  oleh  penguasa  ataupun swasta.  Artinya  yakni  buat  kepantingan serta era depan anak, ataupun dalam Hal kemauan  anak  menginginkan,  anak  itu bisa  diserahkan  pada  Panti  Sosial penguasa ataupun swasta, ataupun orang dewasa membimbing( OTA) yang
penuhi pemastian.
Dalam
Mengenai hakim menyudahi anak harus menduga pembelajaran,  pembinaan,  atau  edukasi aktivitas, sampai hakim dalam menetapkannya  membenarkan  tubuh tempat penataran, pembinaan, dan edukasi aktivitas itu dilaksanakan, dalam Mengenai  juri  mengakhiri  jika  anak dibina  di  luar  tubuh,  sampai  dalam putusannya sekaligus membenarkan tubuh  tempat  penataran  dan  pembinaan dilaksanakan. Untuk membenarkan
apakah pada anak nakal akan dijatuhkan
kesalahan  atau  kelakuan,  sampai  hakim mempertimbangkan berat atau entengnya kelakuan
kesalahan kenakalan yang dicoba oleh anak itu.
Disamping  itu  pula  dicermati: suasana  anak,  suasana  rumah  tangga orang  berusia  ataupun  orang  dewasa ataupun  orang  berusia  membimbing, hubungan  antara  badan  keluarga,  serta suasana  lingkungannya.  Disamping  itu hakim  harus  mencermati  Informasi Pembimbing Kemasyarakatan serta putuan  hatrus  diucapkan  dalam  rapat yang  terbuka  buat  umum.  Hal  ini diaksudkan memajukan kelakuan balance  dari  sesuatu  peradilan.  Dengan rapat  yang  terbuka  buat  umum,  siapa saja  bisa  mengahadiri  rapat  serta mengenali isis semua ketetapan.
Ketetapan  yang  tidak  diucapkan  dalam
rapat  yang  terbuka  untk  umum  yakni tertunda untuk hukum..

## 2. Tindakan
Kepada anak yang belum dewasa 12 tahun meski melaksanakan perbuatan kejahatan belum bisa diajukan ke dalam konferensi  majelis  hukum  anak.  Ini didasarkan pada estimasi sosiologis serta intelektual,  kalau  anak  yang  belum dewasa  12  tahun  itu  belum  bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Hendak  namun  dalam perihal anak itu melaksanakan perbuatan kejahatan  dalam  batasan  baya  12  tahun, hendak  namun  belum  menggapai  18 tahun  hingga  beliau  diajukan  ke  depan majelis  hukum  anak.  Ganjaran  kepada anak  yang  melaksanakan  perbuatan kejahatan,  bisa  diberi  aksi  diiringi dengan  peringatan  serta  syarat-  syarat bonus  yang  diresmikan  oleh  hakim.
Ketentuan  bonus  itu  misalnya  peranan buat  melapor dengan cara periodik  pada Pembimbing Kemasyarakatan. Buat memastikan pada anak hendak dikenakan kejahatan ataupun aksi haruslah  dengan  mencermati  berat entengnya  kesalahan  ataupun  kenakalan yang  dicoba  oleh  anak  itu.  Tidak  hanya itu pula harus mencermati: kedaan anak, kondisi  rumah  tangga  orang  berumur ataupun  orang  tua  ataupun  orang berumur  membimbing,  ikatan  antara badan  keluarga,  kedaan  penghuninya
serta mencermati Informasi Pembimbing Kemasyarakatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Peradilan kejahatan anak menciptakan  keselamatan  untuk  anak, alhasil anak diadili dengan cara tertentu. Seluruh  kegiatan  yang  dicoba  dalam peradilan  kejahatan  anak,  seyoginya dicoba oleh interogator  anak, penggugat
biasa  anak,  hakim  anak,  ataupun  aparat badan  permasyrakatan  anak,  bersumber pada  prinsip  untuk  keselamatan  anak. Hakim  menjatuhkan  kejahatan  ataupun aksi  diartikan  buat  membagikan  yang terbaik untuk anak, tanpa mempertaruhkan  kebutuhan  warga  serta tegaknya  karisma  hukum.  Ganjaran kejahatan  yang  dijatuhkan  pada  anak didasarkan  pada  bukti,  kesamarataan, serta  keselamatan  anak.  Pemberian pertanggungjawaban  kejahatan  kepada anak  wajib  memikirkan  kemajuan  serta kebutuhan  terbaik  untuk  anak  di  era yang  hendak  tiba.  Penindakan  yang salah  akanmenyebabkan  cacat  apalagi musnahnya  bangsa  di  era  depan,  sebab
anak  merupakan  angkatan  penerus bangsa serta angan- angan negeri.
Sistem peradilan kekeliruan anak pada dasarnya buat  melakuka emendasi, rehabilitasi, walhasil  kilat ataupun lamban,  anak  bisa  balik  ke  dalam kehidupan  warga  natural  serta  bukan buat  memberhentikan  angan-  angan serta kemampuan era depannya. Melempangkan kesamarataan pada anak serta  mencermati  era  depan  anak,  ialah usaha-  usaha  buat  membina  serta menjauhi  anak.  Penjatuhan  kesalahan atau  kelakuan  merupan  suatu  kelakuan yang  harus  dipertanggungjawabkan  dan dapat  bermanfaat  buat  anak.  Masing- masing aplikasi kesalahan atau kelakuan,
diusahakan
tidak menimbulkan  korban,  bobot,  kehabisan intelektual, badan, dan sosial. Kesalahan dan  kelakuan  beradat  edukatif  yang yakni  suatu  sistem dimana anak berlaku seperti  pelakon  aksi  kesalahan  tidak hanya  diserahkan  suatu  ganjaran  berupa pemidanaan  semata,  namun  diserahkan suatu  tindakanyang  memposisikan  anak bukan  berlaku  seperti  pelakon  aksi kesalahan  semacam  orang  berumur tetapi  yakni orang  yang belum berumur, yang membutuhkan bimbingan, bimbinganmoral, intelektual dan kejiwaan  serta  membenarkannya  biar jadi  calon  orang  berumur  yang  lebih baik  (konstruktif),  tidak  menciptakan
anak  berlaku  seperti  pelakon  aksi kesalahan kejahatan tindak pidana.
Proteksi spesial untuk anak  yang berdekatan  dengan  hukum(  anak  ysng melskuksn perbuatan kejahatan) dilaksanakan  lewat:  a.  Perlakuan  atas anak  dengan  cara  kemanusiaan  cocok dengan  derajat  serta  hak-  hak  anak;  b. Penyediaan  aparat  pendaping  spesial anak  semenjak  dini;  c.  Penyediaan  alat serta infrastruktur spesial; d. Penjatuhan ganjaran  yang  pas  buat  kebutuhan  yang terbaik  untuk  anak;  e.  Kontrol  serta pencatatan lalu menembus kepada kemajuan  anak  yang  berdekatan  dengan hukum;  f.  Pemberian  agunan  buat menjaga  ikatan  dengan  orang  berumur
serta  keluarga;  serta  gram.  Proteksi  dari pemberitaan  bukti  diri  lewat  alat  massa serta  buat  menjauhi  labelisasi.  6  Bagi determinasi  hukum  yang  terdapat  di Indonesia  persisnya  dalam  Hukum mengenai  Sistem  Peradilan  Kejahatan Anak  menata  ganjaran  yang  bisa dijatuhkan pada anak yang
melaksanakan  tindak  pidana  dapat berupa:
Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat:
1. Pidana  pembinaan  di  luar lembaga;
2. Pelayanan masyarakat;
atau
3. Pengawasan.
c. Latihan kerja;
d. Pembinaan  dalam  lembaga; dan
e. Penjara.
Pidana tambahan terdiri atas:
a. mengambil  keuntungan  dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.
Tindakan  yang  dapat  dikenakan  kepada anak meliputi:
a. penyerahan kepada orang tua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPSK;
e. Wajib mengikuti suatu pendidikan  formal  dan/atau latihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Mencabut surat izin
mengemudi;
g. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
Determinasi  hukum  ini  lebih besar menata mengenai pengganti kejahatan  yang  bisa  dijatuhkan  kepada anak serta kejahatan itu lebih ceria anak. Disamping  itu  pula  hukum  ini  memiliki akar terkini yang belum sempat diaplikasikan  di  Indonesia  lebih  dahulu Antara lain:
b. Prinsip  kesamarataan  restoratif ialah  mengusahakan  penanganan bentrokan hukum dengan mengaitkan  korban  serta  para keluarganya.
c. Perbuatan kejahatan yang ancaman  pidana  dibawah  tujuh tahun bisa didiversi ialah dituntaskan  diluar  cara  hukum, sedangkan  perbuatan  kejahatan yang ancamannya di atas 7 tahun tidak dapat didiversi.
d. UU ini menata kencang mengenai  aturan  metode  serta waktu  durasi  penahanan,  waktu durasi penangkapan dan
memilah tipe pemidanaan.
e. Terdapatnya  peranan  tiap  pihak buat tidak mempublikasikan masalah  anak,  ini  searah  dengan determinasi  Artikel  17  bagian  2 Hukum  Nomor.  35  tahun  2014 mengenai  pergantian  atas  UU Nomor. 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak.
f. Terdapatnya pengaturan ganjaran kejahatan serta ganjaran administratif  kepada  aparat  serta petugas yang tidak melaksanakan kewajiban  utama  serta  guna  dan wewenang  yang  diatur  dalam UU.
Aksi  yang  bisa  dikenakan  pada anak  Dalam  Hukum  mengenai  Sistem Peradilan  Kejahatan  Anak  memastikan aksi  yang  bisa  dijatuhkan  pada  anak mencakup:
a. Pengembalian  kepada  orang tua/wali Anak  dijatuhi  aksi  dikembalikan pada  orang  berumur,  orang  tua,  ataupun orang  berumur  membimbing.  Bila  bagi evaluasi  juri  anak  sedang  bisa  dibina dilingkungan  orang  berumur  ataupun orang  tua  ataupun  orang  berumur asuhnya.
b. Penyerahan kepada seseorang Dalam perihal ini hakim membagikan  peluang  pada  anak  buat memilah  dengan  siapa  ia  diserahkan
bersumber  pada  keyakinan,  serta  dikira nyamanan oleh anak.
c. Perawatan di rumah sakit jiwa Aksi ini diberika pada anak yang pada  durasi  melaksanakan  perbuatan kejahatan mengidap kendala jiwa, ataupun penyakit jiwa.
d. Perawatan di LPSK
Anak bisa dijatuhi aksi pemeliharaan di sesuatu badan bila pada durasi melaksanakan perbuatan kejahatan anak hadapi sakit.
e. Kewajiban  mengikuti  suatu pendidikan  formal  dan/atau latihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta
Aksi lain yang bisa jadi dijatuhkan  juri  pada  anak,  merupakan memberikan  pada  penguasa  ataupun badan  swasta  yang  beranjak  dibidang pembelajaran, pembinaan, serta bimbingan  kegiatan  buat  dididik  serta dibina. Meski pada prisifnya pembelajaran, pembinaan, serta bimbingan  kegiatan  itu  diselenggarakan oleh penguasa di Badan Permasyarakatan  Anak.  Hendak  namun dalam  perihal  kebutuhan  sang  anak menginginkan, hingga juri bisa memutuskan  sang  anak  itu  diserahkan pada  badan  swasta,  semacam  madrasah, panti sosial serta badan sosial yang lain.
f. Pencabutan surat izin
mengemudi Bila  bagi  estimasi  juri  dengan dicabutnya  pesan  permisi  mengemudi hendak  lebih  bermamfaat  untuk  sang anak hingga itu bisa dicoba.
g. Perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau
Hakim bersumber pada determinasi  ini  bisa  menyudahi  pada anak  buat  membenarkan  kehancuran yang diakibatkan tindakannya.

## 4. SIMPULAN
Kebijaksanaan pertanggungjawaban  kejahatan  dalam bagan  proteksi  hukum  untuk  anak merupakan  membagikan  kejahatan  serta aksi  untuk  anak  yang  melaksanakan perbuatan kejahatan. Disamping mencari kekeliruan  yang  dicoba  oleh  anak  yang lebih  wajib  dicermati  ataupun  dicari merupakan  aspek  penganjur  ataupun dorongan  seseorang  anak  melaksanakan perbuatan kejahatan telah dikenal dengan nyata serta menyakinkan, hingga berikanlah  kepada  anak  aksi  yang sepatutnya diserahkan serta yang terbaik untuk keselamatan anak, sebab membagikan  aksi  yang  salah  hendak berdampak minus untuk era depan anak.
Fase- fase  anak merupakan sesuatu  cara peralihan  dimana  aksi  laris  anti  sosial yang potensial diiringi banyaknya
pergolakan  batin  membuat  anak  anak muda  kehabisan  pengawasan  yang  jadi bumerang  menurutnya.  Bila  didiamkan tanpa  terdapatnya  pembinaan  yang  pas serta  kilat,  hingga  pertanda  kenakalan anak  ini  hendak  jadi  tindakan-  tindakan yang  membidik  pada  kejahatan.  Oleh karena itu, Anak yang sudah melaksanakan  aksi  yang  jelek  wajib diperbaiki,  dibimbing  supaya  anak  itu dapat  bertabiat  wajar  balik.  Disamping hak-  haknya  terpelihara,  era  depan  anak tidak jadi korban dengan memasukkannya  dalam  cara  sistem majelis hukum kejahatan serta menyambut  ganjaran  atas  perbuatannya itu.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Maidin  Gultom,  2014, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung; Refika Aditama.
M.  Natsir  Djamil,  2013, Anak  Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem
Peradilan Pidana Anak , Jakarta,
Sinar Grafika.
Nashriana,  2011, Perlindungan  Hukum
Pidana Bagi Anak di
Indonesia , Jakarta; Rajawali Pers.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP). Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana Anak