al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 7 DOI 10.19105/al-ihkam.v12i2.1479

## Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

## Umi Supraptiningsih
( Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jln. Panglegur Km. 04 Pamekasan, Email: umistainpamekasan@gmail.com )
Abstrak:
Dalam  rangka  untuk  mempertahankan  dan  memenuhi  kebutuhan dan  kelangsungan  hidupnya,  perempuan  bersedia  untuk  menjadi isteri kedua atau ketiga  bahkan keempat  dengan  status  perkawinan siri.  Mereka  sadar  dan  paham  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan secara  siri  mempunyai  konsekuensi  dan  resiko  terhadap  diri  dan keturunannya.  Perempuan  hanyalah  membutuhkan  jaminan  untuk kelangsungan  hidupnya  dan  keturunannya.  Peristiwa  semacam  ini sudah  menjadi  hal  yang  umum  dan  biasa  terjadi  pada  masyarakat pedesaan  di  Kecamatan  Proppo  Kabupaten  Pamekasan.  Mereka hanya memahami bahwa inilah kehidupan rumah tangga yang harus dilakukan  untuk  meneruskan  kehidupan  dan  keberlangsungan keturunannya.  Tanpa  memikirkan  bagaimana  dengan  hak-hak mereka  serta  keturunannya.  Masa  depan  keturunannya  yang tentunya  sangat  panjang  sering  terabaikan,  karena  mereka  hanya memikirkan  ketercukupan  sesaat.  Perlindungan      hukum      terhadap anak  serta  perempuan  yang  dipoligami  dan  dinikahi  siri,  tidak diperoleh  baik  perlindungan  dalam  bidang  administrasi,  perdata maupun pidana.

## Kata Kunci:
Perlindungan, Anak, Istri, Poligami, Siri

## Abstract:
In  order  to  maintain  and  meet  the  needs  and  survival,  women  are willing  to  become  second  or  third  wives  even  fourth  series  marital status. They are aware and understand that marriage is done siri have consequences and risks to themselves and their offspring. Women just need  a  guarantee  of  survival  and  offspring.  The  events  of  this  kind have become commonplace and are common in rural communities in subdistrict Proppo of Pamekasan. They just understand that this is the home life should be made to continue the life and the sustainability of the offspring. Without thinking about what their rights as well as their
descendants.  The  future  is  certainly  very  long  offspring  often overlooked  because  they  only  think  about  the  adequacy  moment. Legal  protection  of  children  and  women  of  polygamy  and  married siri, not gained both protection in the field of administrative, civil and criminal.

## Keywords:
Protection, Child, Wife, Poligami, Siri
Pendahuluan
Kekerasan  terhadap  perempuan  dari  hari  ke  hari  semakin meningkat,  baik  kekerasan  yang  terjadi  dalam  lingkup  keluarga maupun  diluar  keluarga.  Apa  yang  sebenarnya  melatarbelakangi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan? Ada anggapan bahwa pemerintah  menerbitkan  berbagai  peraturan  dan  penjatuhan  sanksi terhadap  pelaku  kekerasan  terhadap  perempuan,  namun  justru menyebabkan kasus-kasus kekerasan semakin meningkat. Anggapan tersebut  tidak  tepat  karena  sebelum    pengaturan  dan  penjatuhan sanksi  diterapkan,  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  perempuan sudah banyak terjadi. Persoalannya masyarakat beranggapan bahwa pertengkaran  suami  isteri  dalam  rumah  tangga  adalah  persoalan privasi  keluarga  masing-masing.  Dengan  aturan  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  dalam Undang-Undang  No.  23/2004,  baik  perempuan  sendiri  maupun masyarakat  dapat  membawa  kasus  tersebut  ke  ranah  hukum meskipun  tidak  secara  otomatis  mengurangi  kasus  KDRT  tetapi justru lebih meningkat.
Banyak  faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  kekerasan terhadap  perempuan,  antara  lain  karena  perempuan  secara  kodrati lemah  dibandingkan  dengan  lelaki,  perempuan  yang  selalu menggantungkan  hidupnya  pada  lelaki  terutama  dalam  bidang ekonomi.  Ketidakmandirian  perempuan  merupakan  kondisi  yang dimanfaatkan  oleh  lelaki  untuk  menguasai  perempuan  baik  secara fisik maupun non fisik.
Dalam  beberapa  kasus,  untuk  mempertahankan  dan memenuhi  kebutuhan  dan  kelangsungan  hidupnya,  perempuan terpaksa  bersedia  untuk  menjadi  isteri  kedua  atau  ketiga  bahkan keempat  dengan  status  perkawinan  siri.  Mereka  memahami, bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  secara  siri  mempunyai

## Umi Supraptingsih
konsekuensi  dan  resiko  terhadap  diri  dan  keturunannya.  Yang dibutuhkan  perempuan  hanya  bagaimana    mereka    mempunyai jaminan  dapat  belanja tiap  hari  tanpa  harus susah  bekerja.  Selain itu,  walaupun  perkawinannya  dilakukan  secara  siri,  ada kebanggaan  tersendiri  bila  keturunannya  memiliki  darah  dari seorang tokoh atau ulama. Bagai simbiosis  mutualisme ,  lelaki  merasa nyaman  dengan  poligami  dan perkawinan siri yang dilakukan dan perempuan  merasa  kelangsungan  hidupnya  dapat  berlangsung dalam satu imajinasi sosial tertentu. Hal semacam itu sudah menjadi peristiwa  yang  umum  dan  biasa  terjadi  pada  masyarakat  pedesaan di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
Ketidakmandirian  perempuan  dibidang  ekonomi,  berawal dari  tingkat  pendidikan  perempuan  pedesaan  yang  rendah  serta kultur  masyarakat  pedesaan  yang  tradisional.  Perempuan  selalu dinomorduakan dengan cukup menempuh pendidikan di Madratsah Ibtidaiyah  (MI) dan dilanjutkan ke pesantren yang hanya bertujuan untuk  menunggu  jodoh.  Mereka  minim  akses  informasi  dan komunikasi  dengan lingkungan yang lebih luas dan hanya berkutat dalam  pergaulan  di  lingkungannya  sendiri  yang  sangat  terbatas. Akibatnya  yang  terjadi  pada  perempuan-perempuan  pedesaan  ini adalah ironi: “inilah garis hidup dan kehidupan saya, asalkan tetap bisa  melangsungkan  hidup  dan  mempunyai  keturunan  dari  tokoh yang mempunyai kharisma”.
Mereka      menerima  “jalan  hidup”  dan  tidak  melakukan tuntutan   apapun. Apakah perilaku ini salah satu tradisi yang sudah terbangun  dengan  kuatnya  sehingga  mereka  menganggap  sebagai perilaku  yang  normal?  Para  perempuan  ini  hidup  dalam  doktrin masa  lalu  di  saat  mereka  hidup  dalam  zaman  yang  mengalami perubahan  dan  perkembangan.  Perkembangan  pembangunan, pendidikan,  sosial,  ekonomi  bahkan  budaya  yang  terus  mengalami kemajuan yang menuntut   hak-hak   perempuan   dan keturunannya dapat terpenuhi.
Kecamatan  Proppo,  secara  geo-demografis  berada  di  daerah pertengahan  sebelah  selatan  dari  wilayah  Pamekasan.  Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kecamatan di wilayah  Kabupaten  Pamekasan  dengan  jumlah  penduduk  70.995 jiwa, sebanyak 34.241 jiwa laki-laki dan 36.754 jiwa perempuan. Dari jumlah  perempuan  yang  lebih  banyak  dibanding  laki-laki
didominasi  pada  usia  25  tahun  sampai  49  tahun  yaitu  sejumlah 11.631 jiwa. 1 Kehidupan perekonomian masyarakatnya secara umum termasuk  yang  tertinggal  dengan  masyarakat  lain  di  Kabupaten Pamekasan.
Ketertinggalan  tersebut  merupakan  salah  satu  akibat  dari persoalan  rumit  antara  perempuan,  kemiskinan,  dan  agama.  Kalau kita  menghubungkan  antara  kemiskinan  dan  agama,  maka  yang menjadi  obyek,  salah  satunya,  adalah  perempuan.  Dalam  rangka untuk  tetap  hidup  dan  demi  kepentingan  anak,  maka  tidak  sedikit perempuan terpaksa, merelakan diri untuk dipoligami dengan jalan pernikahan siri.
Dari  hasil  observasi  terhadap  para  istri  yang  dipoligami dengan perkawinan siri tersebut, diperoleh beberapa temuan faktual. Di  antaranya,  mereka  tidak  mendapatkan  hak-haknya  sebagaimana mestinya.  Mereka  harus  sembunyi-sembunyi  untuk  menjalani kehidupan  berumahtangga  dengan  suaminya.  Menariknya, terdapat resistensi dari lingkungannya terhadap pilihan hidup yang mereka  jalani.  Cibiran,  cemoohan,  sindiran  dari  lingkungan terhadap, harus dihadapi. Bahkan anak-anak hasil keturunan mereka juga  turut  mendapatkan  perilaku  yang  kurang  simpatik  dari masyarakat. Namun demikian praktik poligami dengan perkawinan siri  tetap  saja  berlangsung  bahkan  semakin  subur  dan  terus bertambah dari hari ke hari.
Beberapa  permasalahan  yang  perlu  dilakukan  pembahasan dalam tulisan ini, yaitu pertama: Bagaimana   perlindungan   hukum terhadap      anak      serta  perempuan  yang  dipoligami  dan  dinikahi siri?; kedua :  Bagaimana   pemahaman  perempuan  pedesaan  tentang poligami  dan  perkawinan  siri  serta  akibat  hukumnya?; ketiga Bagaimana  kondisi  rumah  tangga  perempuan  pedesaan  sebagai isteri poligami dengan status pernikahan siri?.

## Metode Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  ( qualitative  approach )  karena  data  yang  dikumpulkan  lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam
1 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pamekasan, Kabupaten  Pamekasan  Dalam  Angka , tahun 2009.

## Umi Supraptingsih
al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 7 252
bentuk verbal bukan dalam bentuk angka 2 yang semaksimal mungkin berusaha  mendeskripsikan  realitas  aslinya  untuk  kemudian  data dimaksud  dianalisis  dan  diabstraksikan  dalam  bentuk  teori  sebagai tujuan finalnya.
Selain  pendekatan  kualitatif  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini,  peneliti  juga  menggunakan  pendekatan-pendekatan dalam  penelitian  hukum  yaitu  pendekatan  undang-undang  ( statute approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  pendekatan  historis ( historical approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 3 Lokasi  penelitian  dilakukan  di  2  (dua)  Desa  yaitu  Desa Klampar  dan  Desa  Rangperang  Daya,  Kecamatan  Proppo, Kabupaten Pamekasan.  Pemilihan lokasi  ini  didasarkan bahwa  di  2 (dua)  Desa  tersebut  banyak  terjadi  perempuan  yang  dipoligami dengan perkawinan siri.
Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  metode  interaktif  dan noninteraktif.  Metode  interaktif  dilakukan  pada  saat  melakukan wawancara  mendalam  dan  observasi  partisipasi,  sedangkan  metode noninteraktif  diarahkan  pada  analisis  isi  dokumen.  Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  yang  holistik  dan integratif  tentang fokus  penelitian.  Ketiga  teknik  pengumpulan  data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.

## Perlindungan   Hukum   terhadap   Anak   serta   Perempuan   yang Dipoligami dan Dinikahi secara Siri
Istilah  “perlindungan  hukum”  dalam  bahasa  Inggris  kita dapatkan padanannya, yaitu legal protection , sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu rechtsbecherming . 4 “Perlindungan Hukum” yang terdiri dari  dua  kosa  kata  tersebut  tidaklah  selalu  mempunyai  pemaknaan yang sama, tergantung kalimat berikutnya yang mengikuti kata-kata perlindungan hukum.
2 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2005),  92
4 Harjono, Perlindungan Hukum (Membangun sebuah konsep Hukum)  – dalam Konstitusi Sebagai  Rumah  Bangsa ,  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi,  2008), 374
Berkaitan  dengan  pengertian  perlindungan  hukum  ini,  ada dua  aspek  yang  perlu  diperhatikan: pertama :  jika  sasaran perlindungan  hukum  lebih  pada  subyek  atau  orang,  maka mempunyai  pengertian  bahwa  harus  menempatkan  perlindungan hukum  tersebut  pada  hak-hak  seseorang  yang  harus  dipenuhi  oleh pihak  atau  orang  lain. Kedua :  bilamana  perlindungan  hukum sasarannya  pada  obyek  atau  benda,  maka  lebih  pada  bagaimana obyek  tersebut  menjadi  aman,  tidak  ada  pihak  yang  mengusik  atau mengganggu dan bermanfaat sesuai dengan fungsi obyek atau benda tersebut.  Dalam  konteks  perlindungan  hukum  terhadap  anak, penekanannya  pada  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  seseorang anak  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  atau  orang  lain,  seperti  dari orang tua, masyarakat dan negara. Perlindungan  hukum  tiada  lain  kecuali  dimaknai  sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum  atau perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum. 5 Tugas  negara  dalam rangka  mensejahterakan  rakyat  dengan  cara  memberikan perlindungan  hak  bagi  setiap  rakyat  Indonesia  serta  rakyat berkewajiban  untuk  mentaati  hak  orang  lain  dan  mematuhi  segala aturan yang ada di suatu negara. Bukti perlindungan negara terhadap rakyat  sebagaimana  disebutkan  dalam  ketentuan  pasal  27  dan  pasal 28,  28A  sampai  dengan  28I  UUD  1945.  Philipus  M.  Hadjon menyatakan  bahwa  “prinsip  perlindungan  hkum  bagi  rakyat terhadap  tindak  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dar  konsep tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  diarahkan  pada  pembatasan-pembatasan  dan  peletakan kewajiban  pada  masyarakat  dan  pemerintah.” 6 Dalam  konteks perlindungan  hukum,  hukum  tidak  hanya  semata-mata  menjaga ketertiban  dan  kepastian  hukum  saja,  melainkan  menentukan  arah, membentuk,  dan  berusaha  mewujudkan  masyarakat  yang  hendak
5 Ibid. , 375
6 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Rakyat  Bagi  Rakyat  di  Indonesia  (Sebuah  Studi tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan Umum  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara) ,  (Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu,
1987), 38

## Umi Supraptingsih
dicapai  sesuai  dengan  tujuan  bernegara,  yakni  masyarakat  yang sejahtera. 7
Ada beberapa fungsi hukum menurut Sjachran Basah, yaitu : (1) direktif, sebagai  pengarah  dalam  membangun  untuk  mambentuk masyarakat  yang  hendak  dicapai  sesuai  dengan  tujuan  kehidupan bernegara;  (2) integratif, sebagai  pemelihara  (termasuk  ke  dalamnya hasil-hasil  pembangunan)  dan  menjaga  keselarasan,  keserasian,  dan keseimbangan  dalam  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat;  (3) prespektif, sebagai penyempurnaan, baik terhadap sikap tindak warga, apabila  terjadi  pertentangan  dalam  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat; dan (4) korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi negara maupun warga, apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan. 8
Sedangkan  fungsi  hukum  adalah  untuk  memberikan perlindungan,  Lili  Rasjidi  dan  B.  Arief  Sidharta  mengatakan  bahwa “hukum  itu  ditumbuhkan  dan  dibutuhkan  manusia  justru berdasarkan  produk  penilaian  manusia  untuk  menciptakan  kondisi yang  melindungi  dan  memajukan  martabat  manusia  serta  untuk memungkinkan  manusia  menjalani  kehidupan  yang  wajar  sesuai dengan martabatnya.” 9
Perlindungan hukum masuk dalam ranah hukum publik lebih tepatnya  hukum  tata  negara  atau  hukum  tata  pemerintahan,  yaitu pemenuhan  hak  masyarakat  atau  warga  negara yang  diperoleh  dari negara  berupa  perlindungan  hukum.  Semua  warga  negara mempunyai  hak  yang  sama  untuk  dapat  menikmati  keamanan, kenyamanan  dan  perlindungan  hukum  yang  telah  diberikan  oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ada  dua  upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan, yaitu Pertama berupa tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran  terhadap  hak  tidak  akan  terjadi  atau  disebut  dengan pencegahan  ( preventif) . Kedua ,  upaya  perlindungan  hukum korektif ,
7 Juniarso  Ridwan,  dan  Achmad  Sodik, Hukum  Tata  Ruang  –  dalam  konsep  kebijakan otonomi daerah , (Bandung: Nuansa, 2008), 114,   lihat pula Lily Rasydi dan IB. Wijaya Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 85
8 Ibid.,  lihat  pula  Sjachran  Basah, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindak Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1992), 13.
9 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi , (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 1994),  64
yaitu upaya hukum yang dilakukan bilamana pelanggaran hak telah terjadi,  maka  upaya  hukum  tidak  lagi  bersifat  preventif,  tetapi menjadi  bersifat korektif 10 karena  tujuannya  melakukan  koreksi terhadap  akibat-akibat  yang  terjadi  karena  adanya  perbuatan  yang dilakukan oleh pelanggar hak. Upaya hukum korektif dapat bersifat non yudisial karena melibatkan lembaga non peradilan sebagai misal pejabat-pejabat  administrasi  negara.  Upaya  hukum  yang  lain  yaitu upaya  hukum  korektif  yang  dilakukan  oleh  lembaga  yudisial sehingga  telah  memasuki  proses  penegakan  hukum  ( law enforcement ). 11
Dari  pendapat  Harjono,  maka  konsep  perlindungan  hukum yang  dibahas  oleh  beberapa  pakar  hukum  dan  dimasukkan  dalam sarana  perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan hukum korektif baik yang bersifat non yudisial maupun yang bersifat yudisial.  Upaya  perlindungan  terhadap  hak  dapat  berupa  tindakan- tindakan  yang  diperlukan  agar  supaya  pelanggaran  terhadap  hak tidak akan terjadi. Tidak selalu upaya hukum dilakukan melalui jalur yudisial  tetapi  bisa  non  yudisial  yaitu  berupa:  peringatan,  teguran somasi, keberatan, pengaduan kepada pejabat eksekutif. 12
Upaya  hukum  korektif  digunakan  sesudah  ( after )  adanya pelanggaran  dan  sekaligus  dalam  upaya  hukum  ini  terkandung maksud  untuk  mengembalikan  atau  memulihkan  keadaan  setelah terjadinya  pelanggaran  kepada  posisi  semula  yang  benar. 13 Aspek perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) dan anak lebih tepat menggunakan  upaya  hukum  yang  bersifat  korektif,  bilamana perbuatan  tersebut  sudah  terjadi,  karena  kata  korektif  terkandung dua nuansa, yaitu nuansa sesudah ( after ) dan nuansa mengembalikan pada yang benar. 14
Beberapa  hal  yang  perlu  kita  kritisi,  bahwa  anak-anak  kita lahir  di  dunia  bukan  atas  permintaan  si  anak  tetapi  atas  kehendak kedua  orang  tuanya  (bapak  dan  ibu),  sehingga  sudah  menjadi kewajiban  dari  orang  tua  untuk  memberikan  penghidupan  yang layak  sesuai  dengan  kemampuan  dari  orang  tua.  Perlu  diingat  ada
10 Penegak hukum sudah mulai melakukan aktifitasnya 11 Harjono, Perlindungan Hukum..., 386.
12 Ibid.
13 Ibid., 387. 14 Ibid.

## Umi Supraptingsih
beberapa hak yang melekat pada diri anak sebagaimana disebutkan dalam  pasal  4  sampai  dengan  pasal  18  UU  No.  23/2002  tentang Perlindungan  Anak,  antara  lain  hak  untuk  hidup,  tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.  Dari  hak  yang  dimiliki  si  anak  tersebut  tentunya ada pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya. Pasal 20 UU No. 23/2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  ”Negara, pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.
Perundang-undangan  yang  selama  ini  mengatur  tentang perlindungan  anak  dinilai  masih  kurang  dalam  hal  penegakan hukum  dan  penerapan  hukum. 15 Perlindungan  disini  diperlukan karena  pada  kondisi  tertentu  perempuan  dan  anak-anak  ini  tidak dapat  dengan  sendirinya  melindungi  dirinya  sehingga  dibutuhkan kehadiran  orang  lain  yang  dapat  memberikan  perlindungan  atas dirinya.
Menurut  H.  Muchsin,  ada  tiga  tinjauan  aspek  hukum perlindungan  anak. Pertama, perlindungan  dari  aspek  hukum administrasi negara berupa perlindungan atas kewarganegaraan dan pencatatan  kependudukan  seperti  akte  kelahiran,  akte  adopsi,  dan pencatatan lainnya yang berkaitan dengan tertib administrasi. Dalam perlindungan  dari  aspek  administrasi  negara  ini,  pada  kasus  anak yang lahir dari perkawinan siri, dimana orang tua tidak memiliki akta nikah,  maka  anak  ini  tidak  mempunyai  akta  kelahiran.  Hal  ini disebabkan  syarat  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  selain  Kartu Tanda  Penduduk  kedua  orang  tua,  Kartu  Susunan  Keluarga,  dan Surat  Nikah.  Kantor  Catatan  Sipil  dan  Kependudukan Kabupaten/Kota  dapat  menerbitkan  Akta  Kelahiran  tanpa menyertakan  Surat  nikah  dan  KTP  ayah,  akan  tetapi  dalam  akta kelahiran  akan  tertulis  anak  dari  ibu  tanpa  menyebutkan  nama ayah. 16
15 Tedy  Sudrajat,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  sebagai  Hak  Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia , ” Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , No. 54 Tahun III (Agustus, 2011),  121.
16 H. Muchsin, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif ..., 23.
Kedua, perlindungan  dari  aspek  hukum  perdata  yaitu berkaitan  dengan  hak-hak  keperdataan  anak  seperti  hak-hak  sipil atau pribadi yang harus diperoleh anak sejak dia lahir termasuk hak asasi manusia. Hak keperdataan ini meliputi hak atas perlindungan terhadap  agama,  kesehatan,  pendidikan,  hak  sosial,  dan perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional. Dalam perlindungan  dari  aspek  perdata,  tentunya  secara  hukum  tidak dapat  dibuktikan  bahwa  anak  tersebut  adalah  lahir  dari  ayah biologis tanpa dapat dibuktikan dalam akta nikah, sehingga hak-hak keperdataan  berupa  hak  atas  nafkah,  hak  atas  pendidikan  dan  hak waris  bilamana  ayahnya  meninggal,  maka  tidak  dapat  diperoleh. Sebagaimana diatur dalam  Pasal 42 yang menyatakan bahwa “Anak yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 43, menyatakan: (1) Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya;  (2) Kedudukan  anak  tersebut  pada  ayat  (1)  diatas  selanjutnya  akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketiga, perlindungan  dari  aspek  hukum  pidana  meliputi perlindungan  atas  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  serta perlindungan  dari  peraturan  hukum  pidana.    Perlindungan  dari tindak kekerasan dan diskriminasi, dapat dijabarkan bahwa bentuk- bentuk tidak terpenuhinya hak-hak anak sudah masuk pada tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan disini meliputi: kekerasan fisik, psikis, dan verbal.
Kekerasan  Fisik  dapat  berupa  penelantaran (orang  tua  tidak memenuhi  kewajibannya  memberikan  nafkah  lahir  dan  batin, pendidikan),  terjadinya  pemukulan.  Kekerasan  psikis  meliputi perlakuan  atau  sikap  yang  menimbulkan  anak  merasa  terancam, tidak  nyaman,  ada  beban  berat  pada  kejiwaan  anak.  Kekerasan verbal, mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang membuat anak  merasa  tidak  dihargai  martabatnya.  Pada  posisi  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  siri  pada  aspek  pidana  tentunya  akan terjadi  yaitu  kekerasan  fisik  dapat  berupa  penelantaran  (orang  tua dalam  hal  ini  ayah  tidak  memenuhi  kewajiban memberikan  nafkah lahir dan batin serta  pendidikan).
Implementasi  hak  anak  sebagai  hak  asasi  manusia  dalam perspektif  sistem  hukum  keluarga  di  Indonesia  Pemerintah,

## Umi Supraptingsih
Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban  memajukan  dan  melindungi  hak-hak  anak  serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Oleh karena itu kewajiban tersebut tidak akan berjalan jika tidak ditentukan oleh isi aturan (Content  of  Law), kesiapan  aparatur  pemerintah  dalam menyelenggarakan  isi  aturan (Structure  of  Law), penghargaan masyarakat  terhadap  isi  dan  tugas,  fungsi  pemerintah  dalam menyelenggarakan  isi  aturan (Culture  of  Law), dan  sesuai  dengan konstitusi, hukum Islam dan hukum adat. 17
Istri  yang  dinikahi  melalui  perkawinan  siri  tidak  dapat menuntut  kepada  suami  tentang  hak-haknya.  Hanya  kesukarelaan suami  untuk  berkunjung  kepada  istri  dan  anak-anaknya. Istri  tidak dapat melakukan tuntutan melalui alat penegak hukum  karena alat penegak hukumpun akan dapat memproses secara hukum bilamana ada  palaporan/pengaduan  warga  yang  mengalami  kekerasan fisik/psikis  (termasuk  penelantaran,  penganiayaan)  bilamana  dapat dibuktikan  secara  hukum  bahwa  mereka  mempunyai  hubungan keluarga suami, istri, anak-anak ataupun mereka yang hidup dalam lingkup rumah tangga.
Pada  kasus  yang  terjadi  di  Kecamatan  Proppo,  Kabupaten Pamekasan, Istri yang dipoligami dengan dinikahi siri lebih banyak tidak tahu dan tidak paham tentang hak-haknya sebagai istri, mereka lebih menerima apa adanya. Hidup dijalani saja kalau terjadi sesuatu akan dipikirkan nanti saja.

## Pemahaman    Perempuan    Pedesaan    tentang    Poligami    dan Perkawinan Siri serta Akibat Hukumnya
Poligami,  merupakan  pernikahan  yang  dijalani  oleh  1  (satu) orang  laki-laki  dengan  2  (dua)  orang  perempuan  atau  lebih  dalam waktu  yang  bersamaan.  Perdebatan  tentang  poligami  di  Indonesia dari masa ke masa tidak pernah berhenti dibicarakan. Selama hokum nasionalnya  yang  mengatur  tentang  perkawinan  yakni  UU  No  1 Tahun  1974  masih  bercorak  abu-abu.  Dikatakan  bercorak  abu-abu karena  regulasi  negara  sesungguhnya  berusaha  mengatur  praktik
17 Tedy  Sudrajat,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Anak  sebagai  Hak  Asasi Manusia , ” Kanun Jurnal Ilmu Hukum , No. 54, Tahun XIII, (Agustus, 2011), 129.
poligami  di  Indonesia  diatur  secara  ketat,  sebab  UU  Perkawinan menganut asas monogami. 18
Praktik  poligami  yang  diatur  secara  ketat  oleh  negara  pada dasarnya  tetap  dalam  kerangka  untuk  memberikan  perlindungan hukum  terutama  kaum  perempuan  dan  anak-anak  yang  berada dalam  rumah  tangga  yang  berpoligami.  Oleh  karena  itu  ketentuan detailnya  dituangkan  lebih  lanjut  dalam  Komplasi  Hukum  Islam (KHI).  Persyaratan  poligami  yang  diatur  dalam  KHI  termuat  dalam Bab IX dengan judul Beristeri lebih dari satu orang.
Pasal 55 berbunyi: 1.Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, hanya sampai empat orang isteri; 2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri- isteri  dan  anak-anaknya;  dan  3.  Apabila  syarat  utama  yang disebutkan  pada  ayat  (2)  tidak  mungkin  terpenuhi,  suami  dilarang beristeri lebih dari seorang. Pasal 56 berbunyi: 1. Suami yang hendak beristeri  lebih  dari  satu  orang  harus  mendapat  izin  dari  Pengadilan Agama;  2.Pengajuan  permohonan  izin  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Bab VIII PP Nomor 9 Tahun 1975; dan 3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga  atau  keempat  tanpa  izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak mempunyai kekuatan hukum.
Mengingat persyarakat dalam berpoligami sangat ketat, maka para  pelaku  poligami  yang  tentunya  tidak  dapat  memenuhi persyaratan  tersebut  akan  memilih  dengan  cara  melakukan perkawinan  siri  atau  dibawah  tangan  walaupun  sudah  mengetahui bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  mempunyai  perlindungan dan kekuatan hukum.
Pernikahan  siri  atau  sering  juga  diartikan  oleh  masyarakat umum dengan nikah bawah tangan adalah Pertama , pernikahan tanpa wali.  Artinya  pernikahan  tersebut  tidak  dihadiri  oleh  pihak  wali karena  tidak  mendapat  perstujuan  wali,  atau  hanya  karena  ingin memuaskan  nafsu  syahwat  belaka  tanpa  mengindahkan  lagi ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  syari’at. Kedua ;  pernikahan yang  sah  secara  agama,  namun  tidak  dicatatkan  secara  resmi  pada
18 Shinta  Dewi  Rismawati, “ Persepsi  Poligami  Di  Mata  Perempuan  Pekalongan , ” Jurnal MUWÂZÂH , Vol. 6, No. 2, Desember 2014, 249.

## Umi Supraptingsih
instansi  berwenang  sebagaimana  diatur  dalam  perturan  perundang- undangan negara. Ketiga ; pernikahan yag sudah dicatat, tetapi masih dirahasiakan atau belum diresmikan secara terbuka kepada khalayak karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. 19
Jika syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, akan tetapi tidak dilakukan pencatatan dengan berbagai alasan karena ada penghalang menurut ketentuan Undang-undang, meskipun nikah tersebut dinilai sah,  namun  Rasul  menyuruh  masyarakat  yang  menikah  untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (kenduri/syukuran),  guna  untuk  menghindari  dari  fitnah.  Selain dapat  menimbulkan  dampak  negatif,  nikah  siri  dapat  pula menimbulkan  dosa  bagi  pelakunya,  karena  melanggar  ketentuan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  (ulul  amri).  Sementara  al-Quran memerintahkan  setiap  muslim  untuk  menta’ati ulu  al-amr selama tidak  bertentangan  dengan  hukum  Allah.  Dalam  hal  pencatatan tersebut,  ia  bukan  saja  tidak  bertentangan,  tetapi  justru  sejalan dengan semangat al-Quran. 20
Perempuan  Kecamatan  Proppo,  Kabupaten  Pamekasan  yang dipoligami dan dinikahi siri, mayoritas mereka sudah paham bahwa poligami  itu  adalah  seorang  laki-laki  yang  menikah  lebih  dari  satu pada  saat  yang  bersamaan.  Mereka  juga  paham  bahwa  pernikahan Siri yaitu pernikahan yang hanya dilaksanakan dihadapan kyai dan tidak dicatatkan serta tidak mempunyai akta nikah. Akibat dari tidak mempunyai  akta  nikah,  maka  tidak  dapat  menuntut  hak-haknya, baik hak atas istri maupun hak-hak terhadap anak mereka.
Dengan  menggunakan  teori  Roscoe  Poud,  yang  dalam pendapatnya  tentang hukum: “ Law is a  tool of  a  social engineering ”, 21 yang  juga  sama  dengan  pandangan  Mochtar  Kusumaatmadja bahwa  hukum  itu  merubah  masyarakat.  Fungsi  hukum  menurut Roscoe  Poud  tidak  hanya  berfungsi  mengatur,  tetapi  juga  harus berfungsi  membangun  masyarakat.    Bila  dilihat    dari  perspektif politik  hukum,  maka hukum  berasal dari atas ke bawah (top down ) maksudnya  disini  adalah  hukum  itu  berasal  dari  pemerintah
19 Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran,” Jurnal Ushuluddin , Vol. XXII No. 2, Juli 2014, 217. 20 Ibid.
21 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,  (Bandung: PT.Alumni, 2002), 14
untuk  dijalankan  oleh  masyarakat  karena  hukum  butuh regulasi dari  pemerintah.  Teori  Roscoe  Poud  ini  yang  pada  kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia.
Tujuan  dari  Teori  Roscoe  Poud  ini,  bahwa  perempuan  yang dipoligami  dan  dinikahi  siri  paham  akan  perkawinan  yang dilakukan bahwa sebuah pelanggaran namun kasus seperti ini terus menerus  terjadi  bahkan  mengancam  hak-hak  yang  seharusnya diterima  oleh  dirinya  dan  juga  anak-anaknya.  Dibutuhkannya peraturan  yang  bersifat  memaksa  dari  pemerintah  untuk  dapat melakukan perubahan terhadap perilaku masyarakat tersebut.
Pengaturan  pemerintah  yang  seharusnya  lebih  tegas  dan segera  dalam  rangka  membendung  praktik  poligami  liar  yang semakin  marak  terjadi.  Korban  yang  paling  banyak  terjadi  adalah anak-anak,  kemana  anak-anak  harus  mendapatkan  perhatian,  kasih sayang  dan  perlindungan.  Hasil  penelitian  penulis  menunjukkan bahwa  75  %  (tujuh  puluh  lima  prosen)  Anak  Yang  Berhadapan dengan  Hukum (ABH)  terjadi  pada anak-anak broken home. Kurang atau  tidak  adanya  perhatian  dan  kasih  sayang  dalam  keluarga sebagai faktor utama terjadinya ABH, terutama anak sebagai pelaku. Reformasi  terhadap  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menjadi  harapan  untuk  mempertegas  legalitas  perkawinan  serta dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  perempuan  dan anak.

## Kondisi  Rumah  Tangga  Perempuan  Pedesaan  sebagai  Isteri Poligami dengan Status Pernikahan Siri
Perempuan  Desa  Rangperang  Daya  dan  Desa  Klampar Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan bersedia dipoligami dan dinikahi  siri,  ada  beberapa  faktor  yang  melatar  belakangi,  yaitu pertama dilatar  belakangi  keterpaksaan    karena  tidak  ada  yang menikahi,  sehingga  khawatir  menjadi  perawan  tua.  Anggapan masyarakat bahwa jika sudah mencapai usia 20 tahun tidak ada yang melamar  adalah  aib,  malu  sama  tetangga  itu  lebih  besar  dari  pada menikah  dengan  cara  yang  melanggar  aturan  Undang-Undang. Perempuan pedesaan yang masih memegang kebiasaan atau kultur masyarakat partiarchi ,  menganggap  laki-laki  atau  suami  boleh  saja melakukan sesuatu apapun yang dia kehendaki walaupun ada hak- hak perempuan atau istri dan anak yang diabaikan. Hal semacam ini

## Umi Supraptingsih
mendapat  dukungan  dari  lingkungan  masyarakat  dan  keluarga, sehingga  jika  ada  laki-laki  yang  masih  tunduk  dengan  kemauan perempuan atau istri dianggap laki-laki kalah atau nespa . Kedua ,  dilatar  belakangi  suka-sama  suka,  saling  mencintai walaupun  suami  sudah  punya  istri  hal  ini  tidak  diperdulikan. Bahkan yang memprihatinkan bukan hanya akad perkawinan yang dilanggar tapi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan agamapun juga dilanggar. Mereka sudah hidup dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan.  Dalam  menganalisa  fokus  ketiga  ini  digunakan  teori Teori  Roscoe  Poud,  dengan  maksud  praktik  seperti  ini  tidak  lagi terus  menerus  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat  akan  tetapi harus terjadi perubahan dan untuk itu diperlukan alat pemaksa dari pemerintah yang sifatnya top down. Ciri yang menonjol dari hukum pada  masyarakat  modern,  adalah  pengunaannya  secara  sadar  oleh masyarakatnya.  Di  sini  hukum  tidak  hanya  di  pakai  untuk mengukuhkan  pola-pola  kebiasaan  dan  tingkah  laku  yang  terdapat dalam  masyarakat  melainkan  juga  untuk  mengarahkannya  kepada tujuan-tujuan  yang  dikehendaki,  menghapus  kebiasaan  yang dipandangnya  tidak  sesuai  lagi,  menciptakan  pola-pola  kelakuan baru dan sebagainnya. 22
Walaupun  pernikahan  siri  tidak  memiliki  status  hukum  di hadapan  Negara,  akan  tetapi  pada  dasarnya  sifat  dari  tuntutan pidana  adalah  mencari  kebenaran  materiil.  Oleh  karena  itu,  si  laki- laki  dapat  saja  dijerat  dengan  hukum  pidana,  selama  si  perempuan dapat  membuktikan  bahwa  perkawinan  sebelumnya  memang  ada. Apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut (misalnya kesaksian dari kyai yang menikahkan, saksi  dan  lain-lain),  maka  laki-laki  dapat  dijerat  atas  kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan sebagaimana diatur dalam  KUHP Pasal 279. 23
22 Shinta  Dewi  Rismawati, Pembangunan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Gender  (Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW), Jurnal MUWÂZÂH Vol. 3, No. 2, Desember 2011,  438.
23 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1.Barang siapa mengadakan perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan  atau  perkawinan-perkawinannya  yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan  atau  perkawinan-perkawinan  pihak  lain  menjadi penghalang untuk itu.
Mengenai pasal 279 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal ,  menjelaskan  bahwa  suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih  belum  dilepaskan  (belum  ada  perceraian).  Oleh  karena  itu, laki-laki  dapat  dikenakan  pidana  berdasarkan  Pasal  279  KUHP selama  bisa  dibuktikan  bahwa  memang  sebelumnya  telah  ada perkawinan. Delik dalam pasal 279 KUHP bersifat delik aduan. Posisi istri menjadi lemah jika sumber pendapatan hanya dari suami, disini lagi-lagi  perempuan  ada  pada  kondisi  dilematik,  disatu  sisi menginginkan keadilan namun disisi lain ekonomi keluarga menjadi taruhan. Ketiga , Masyarakat Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan  ada  yang  berada  diluar  negeri  dalam  rangka  untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan. Kehidupan diluar negeri yang jauh dari  istri  atau suami tentunya menjadi  persoalan sendiri. Sehingga  banyak  para  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang  menikah diluar  negeri  dengan  sesama  TKI,  mereka  cukup  menikah  didepan kyai  di  luar  negeri  dan  sesampainya  di  Indonesia  ada  yang  terus berlanjut  menjadi  pasangan  suami  istri  tapi  juga  banyak  yang berpisah.  Praktik  seperti  ini  bukan  lagi  rahasia  tapi  sudah  menjadi pengetahuan umum. Bahkan perempuan yang bekerja di luar negeri tanpa didampingi muhrimnya menjadi sangat rawan, sehingga para perempuan  akan  memilih  menikah  dengan  laki-laki  di  luar  negeri dalam  rangka  menjaga  keamanan.  Persoalan  terbesar  akan  terjadi jika mereka kembali ke Indonesia, istri atau suami yang mengetahui peristiwa  ini  banyak  yang  mengajukan  perceraian  di  Pengadilan Agama.
Kondisi  rumah  tangga  perempuan  pedesaan  sebagai  istri poligami dengan status pernikahan siri bahwa rumah yang ditempati rata-rata  rumah  orang  tua,  perabotan  rumah  tangga,  cukup  sebagai standar  rumah  di  pedesaan.  Ketercukupan  sandang  dan  makan  juga rata-rata  cukup,  itupun  bukan  saja  dari  suami  hasil  perkawinannya
(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain  bahwa  perkawinan  yang  telah  ada  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  itu  diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 1 - 5 dapat dinyatakan.

## Umi Supraptingsih
tetapi  dari  hasil  kerja  perempuan  sendiri  dan  peninggalan  mantan suami pertama.
Untuk  membahas  kebutuhan  minimal  hidup  manusia, tentunya  kita  harus  menggunakan  rujukan  tentang  Standar Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.  Standar  KHL  adalah  dasar  dalam  penetapan  Upah Minimum. Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi  oleh seseorang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
Sejak diundangkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah  Minimum  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  88  ayat  (4),  yang menyatakan  bahwa  “Pemerintah  menetapkan  upah  minimum sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  huruf  a  berdasarkan kebutuhan  hidup  layak  dan  dengan  memperhatikan  produktivitas dan  pertumbuhan  ekonomi”.  Pembahasan  lebih  dalam  mengenai ketentuan  KHL,  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  No. 17/2005 tentang  Komponen  dan  Pentahapan  Pencapaian  Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17/2005 direvisi  oleh  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  13/2012  tentang Perubahan  Penghitungan  KHL.  Komponen  yang  termasuk  dalam standar  KHL,  terdiri  dari:  makanan  dan    minuman,  sandang, perumahan,  pendidikan,  kesehatan,  transportasi,  rekreasi  dan tabungan.
Komponen Kualitas/Kriteria Jumlah Kebutuhan I MAKANAN DAN MINUMAN 1 Beras  Sedang Sedang 10 kg 2 Sumber Protein : a. Daging Sedang 0.75 kg b. Ikan Segar Baik 1.2 kg c. Telur Ayam Telur ayam ras 1 kg 3 Kacang-kacangan : tempe/tahu Baik 4.5 kg 4 Susu bubuk Sedang 0.9 kg 5 Gula pasir Sedang 3 kg 6 Minyak goring Curah 2 kg 7 Sayuran Baik 7.2 kg
8 Buah-buahan (setara pisang/pepaya) Baik 7.5 kg 9 Karbohidrat lain (setara tepung terigu) Sedang 3 kg 10 Teh atau Kopi Celup/Sachet 2 Dus isi 25 = 75 gr 11 Bumbu-bumbuan Nilai 1 s/d 10 15% JUMLAH II SANDANG 12 Celana panjang/ Rok/Pakaian muslim Katun/sedang 6/12 potong 13 Celana pendek Katun/sedang 2/12 potong 14 Ikat Pinggang Kulit sintetis, polos, tidak branded 1/12 buah 15 Kemeja lengan pendek/blouse Setara katun 6/12 potong 16 Kaos oblong/ BH Sedang 6/12 potong 17 Celana dalam Sedang 6/12 potong 18 Sarung/kain panjang Sedang 1/12 helai 19 Sepatu Kulit sintetis 2/12 pasang 20 Kaos Kaki Katun, Polyester, Polos, Sedang 4/12 pasang 21 Perlengkapan pembersih sepatu a. Semir sepatu Sedang 6/12 buah b. Sikat sepatu Sedang 1/12 buah 22 Sandal jepit Karet 2/12 pasang 23 Handuk mandi 100cm x 60 cm 2/12 potong 24 Perlengkapan ibadah a. Sajadah Sedang 1/12 potong b. Mukena Sedang 1/12 potong c. Peci,dll Sedang 1/12 potong JUMLAH III PERUMAHAN 25 Sewa kamar dapat menampung jenis KHL lainnya 1 bulan 26 Dipan/ tempat tidur No.3, polos 1/48 buah 27 Perlengkapan tidur a. Kasur busa Busa 1/48 buah

## Umi Supraptingsih
266
b. Bantal busa Busa 2/36 buah 28 Sprei dan sarung bantal Katun 2/12 set 29 Meja dan kursi 1 meja/4 kursi 1/48 set 30 Lemari pakaian Kayu sedang 1/48 buah 31 Sapu Ijuk sedang 2/12 buah 32 Perlengkapan makan a. Piring makan Polos 3/12 buah b. Gelas minum Polos 3/12 buah c. Sendok garpu Sedang 3/12 pasang 33 Ceret aluminium Ukuran 25 cm 1/24 buah 34 Wajan aluminium Ukuran 32 cm 1/24 buah 35 Panci aluminium Ukuran 32 cm 2/12 buah 36 Sendok masak Alumunium 1/12 buah 37 Rice Cooker ukuran 1/2 liter 350 watt 1/48 buah 38 Kompor dan perlengkapannya a. Kompor 1 tungku SNI 1/24 buah b. Selang dan regulator SNI 10 liter c. Tabung Gas 3 kg Pertamina 1/60 buah 39 Gas Elpiji Masing-masing 3 kg 2 tabung 40 Ember plastic Isi 20 liter 2/12 buah 41 Gayung plastic Sedang 1/12 buah 42 Listrik 900 watt 1 bulan 43 Bola lampu hemat energi 14 watt 3/12 buah 44 Air Bersih Standar PAM 2 meter kubik 45 Sabun cuci pakaian Cream/deterjen 1.5 kg 46 Sabun cuci piring (colek) 500 gr 1 buah 47 Setrika 250 watt 1/48 buah 48 Rak portable plastik Sedang 1/24 buah 49 Pisau dapur Sedang 1/36 buah 50 Cermin 30 x 50 cm 1/36 buah JUMLAH IV PENDIDIKAN 51 Bacaan/radio Tabloid/4 band 4 buah/ (1/48) 52 Ballpoint/pensil Sedang 6/12 buah JUMLAH V KESEHATAN 53 Sarana Kesehatan a. Pasta gigi 80 gram 1 tube b. Sabun mandi 80 gram 2 buah
c. Sikat gigi Produk local 3/12 buah d. Shampo Produk local 1 botol 100 ml e. Pembalut atau alat cukur Isi 10 1 dus/set 54 Deodorant 100ml/g 6/12 botol 55 Obat anti nyamuk Bakar 3 dus 56 Potong rambut Di tukang cukur/salon 6/12 kali 57 Sisir Biasa 2/12 buah JUMLAH VI TRANSPORTASI 58 Transportasi kerja dan lainnya Angkutan umum 30 hari (PP) JUMLAH VII REKREASI DAN TABUNGAN 59  Rekreasi Daerah sekitar 2/12 kali 60  Tabungan (2% dari nilai 1 s/d 59) 2% JUMLAH JUMLAH (I + II + III + IV + V +
VI + VII)
Dari  hasil  sumber  data  primer  penelitian  berupa  observasi, didapatkan bahwa perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri serta anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan minimal hidup hanyalah kebutuhan  makan  dan  minum  saja.  Untuk  mencukupi  kebutuhan makan dalam satu hari mereka dapatkan sebanyak 3 (tiga) kali.
Penghasilan yang mereka peroleh dalam tiap hari rata-rata Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga kalau dibuat rata-rata pendapatan mereka tiap orang dalam satu bulan rata-rata Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah). Bilamana kita lihat upah  minimum  kabupaten  pekerja  di  Kab.  Pamekasan  sebesar  Rp 1.209.900  (satu  juta  dua  ratus  Sembilan  ribu  Sembilan  ratus  rupiah) tiap  bulan.  Uang  belanja  pemberian  suami  tidak  dapat  diharapkan secara  rutin  tiap  hari  ataupun  tiap  bulan  karena  hanya  sewaktu- waktu saja memberinya.
Kebutuhan  sandang/pakaian  mereka  kurang  atau  bahkan tidak diperhatikan, dalam satu tahun mereka hanya membeli satu kali sampai  dua  kali  saja  bertepatan  dengan  lebaran.  Mengingat

## Umi Supraptingsih
pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari  tidak  dapat  dihindari sedangkan  penghasilan  yang  relatif  belum  dapat  mencukupi,  maka kehidupan mereka sangat jauh dari kecukupan. Itu gambaran secara kongkrit pemenuhan kebutuhan hidup istri yang dipoligami dengan perkawinan siri serta anak-anak mereka.
Sikap dari masyarakat lingkungan juga tidak baik, masyarakat menilai  bahwa  perempuan  tersebut  telah  mengganggu  dan  merebut suami  orang,  sehingga  cibiran  dan  cemoohan  terjadi  pada  mereka termasuk anak-anak mereka.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  tersebut,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut
Pertama Perlindungan      hukum      terhadap      anak      serta perempuan    yang dipoligami dan dinikahi siri, tidak diperoleh baik perlindungan  dalam  bidang  administrasi,  perdata  maupun  pidana. Secara  hukum  istri  dan  anak  tidak  dapat  membuktikan  bahwa mereka adalah suami istri yang dibuktikan dengan akta nikah, begitu pula  atas  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri,  tidak  dapat dibuktikan secara hukum atas hubungan anak dengan ayah. Istri dan anak  tidak  dapat  menuntut  kepada  suami  atau  ayah  tentang  hak- haknya,  seperti  hak  untuk  mendapatkan  pangan,  sandang,  papan, dan pendidikan serta hak untuk dikunjungi dalam waktu tertentu.
Kedua Perempuan  yang  dipoligami  dan  dinikahi  siri  faham bahwa, poligami adalah seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu pada  saat  yang  bersamaan.  Pernikahan  Siri  yaitu  pernikahan  yang hanya  dilaksanakan  dihadapan  kyai  dan  tidak  mempunyai  surat nikah.  Mereka  juga  paham  bahwa  pernikahan  yang  dilakukan melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Begitu  pula  akibat hukum  dari  pelanggaran  tersebut  yaitu  kehilangan  hak-hak  atas dirinya dan keturunannya.
Ketiga Latar  belakang  perempuan  pedesaan  bersedia dipoligami dan dinikahi siri yaitu karena keterpaksaan khawatir tidak ada  yang  menikahi,  suka-sama  suka,  saling  mencintai,  dan  karena bertemu  di  luar  negeri,  karena  sama-sama  bekerja  di  luar  negeri. Keempat Kondisi  rumah  tangga  perempuan  pedesaan  sebagai  isteri poligami dengan status pernikahan siri rata-rata rumah yang ditempati adalah rumah orang tua, begitu pula dengan perabotan rumah tangga,
sangat  sederhana  sebagai  standart  rumah  di  pedesaan.  Mereka  hanya dapat makan dan minum seadanya. Ketercukupan sandang dan makan juga rata-rata cukup, itupun bukan saja dari suami yang mempoligami tapi dari hasil bekerja sendiri dan peninggalan mantan suami.

## Daftar Pustaka
Akbar, Ali, Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran , Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014
Al-Hamid,  Zaid  Hesein, Pendidikan  Anak  Menurut  Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 1987
Asse,      Ambo, Pernikahan  di  Bawah  Tangan  (Nikah  Siri)  Termasuk
Perbuatan Melawan Hukum , Varia Peradilan - Majalah Hukum
Tahun XXIX No. 344 Juli 2014 Basah,  Sjachran, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindak
Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992
Dewi, Shinta Rismawati, Model Konstruksi Hukum Hakim dalam Putusan Kasus Kekerasan  dalam Rumah Tangga , Jurnal  Penelitian, Vol. 6 No. 2, Nopember 2009 Dewi,  Shinta  Rismawati, Persepsi  Poligami  di  Mata  Perempuan Pekalongan, Jurnal  MUWÂZÂH,  Volume  6,  Nomor  2, Desember 2014
Dewi, Shinta Rismawati, Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan Gender (Pendekatan  Studi  Hukum  Kritis  Bagi  Perlindungan  Hak  Asasi
Perempuan  Di  Indonesia  Pasca  Ratifikasi  CEDAW), Jurnal
MUWÂZÂH Volume 3, Nomor 2, Desember 2011
Haddad,  Yakan  Muna, Hati-hati  Terhadap  Media  yang  Merusak  Anak ,
Jakarta: Gema Insani Press, 1992
Harjono, Perlindungan  Hukum  (Membangun  sebuah    Konsep  Hukum)
–    dalam  Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa ,  (Jakarta:  Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
H.R.  Abdussalam, Hukum  Perlindungan  Anak ,  Jakarta:  Restu  Agung, 2007
Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan ,
Bandung: PT. Alumni, 2002
Latifah, Hambatan  Budaya  Dalam  Kesehatan  Anak ,  Musawa  -  Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 4 No. 2, Juli 2006

## Umi Supraptingsih
M.  Hadjon,  Philipus, Perlindungan  Rakyat  Bagi  Rakyat  di  Indonesia (Sebuah  Studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan Peradilan Administrasi Negara) , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
Malahayati  dkk, Konsep  Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Terhadap  Penata  Laksana  Rumah  Tangga  di  Indonesia ,  Jurnal Nanggroe,  Vol.  4  No.  1  (April  2015),  Bagian  Hukum  Tata
Negara Universitas Malikussaleh
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005
Muhadjir,  Noeng, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Yogyakarta:  Rake Sarasin, 1996
Muchsin,  H, Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum
Pidana) , Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308
Juli 2011 Mulia, Siti Musdah, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender , Yogyakarta: Kibar Press, 2007
Muthahhari,  Murtadha, Hak-Hak  Wanita  dalam  Islam ,  Jakarta:  PT. Lentera Baritama, 2001
S. Nasution, Metode Research , Jakarta: Bumi Aksara, 1996
Nonet,  Philippe  dan  Philip  Selznick, Hukum  Responsif,  diterjemahkan dari  Law  and  Society  in  Transition oleh  Raisul  Muttaqien,
Bandung:  Nusamedia, 2007
Parawansa,  Khofifah  Indar, Mengukir  Paradigma  enembus  Tradisi  – Pemikiran tentang Kesetaraan Jender , Jakarta: LP3ES, 2006 Prawirohamidjojo,        R.    Soetojo, Pluralisme    Dalam    Perundang- undangan Perkawinan  di  Indonesia ,  Surabaya:  Airlangga University Press, 2006 Rasjdi,  Lili  dan  IB.  Wijaya  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,
Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993
Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi ,
Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994
Ridwan,  Juniarso,  dan  Achmad  Sodik, Hukum  Tata  Ruang  –  dalam konsep kebijakan otonomi daerah , Bandung: Nuansa, 2008, Sudrajat,  Tedy, Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Anak  sebagai  Hak
Asasi  Manusia, Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum  No.  54,  Th.  XIII (Agustus, 2011).
Sudrajat,  Tedy, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Sebagai  Hak Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Sistem  Hukum  Keluarga  Di Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu  Hukum,  No.  54  Tahun  III (Agustus, 2011) Syaltut,  Mahmud, Min  Taujihat  Al-Islam ,  Kairo:  Al-Idarat  Al-`Amat lil Azhar, 1959,
Syamsuddin,  Sahiron, Islam  Tradisi  dan  Peradaban ,  Yogyakarta:  Bina Mulia  Press  bekerjasama  dengan  SUKA  Press  UIN  Sunan Kalijaga, 2012 Utsman, Sabian, Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet  dan    Philip  Selznick  Perbandingan  Civil  Law  System  &
Common  Law System   Spiral   Kekerasan   &   Penegakan   Hukum, Yogyakarta:  Pustaka, 2008
Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia , Yogyakarta: Teras, 2011
Wahid , Abdurrahman , Islam Tanpa Kekerasan, Yogyakarta: LKiS, 1998 Badan  Penasehat  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  Propinsi Jawa Timur, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia , Surabaya:
tp, 1993
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pamekasan, Kabupaten  Pamekasan Dalam Angka , tahun 2009 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Surabaya:  CV. Aisyiah, 1998