INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11635-11644 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implikasi  Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ
Ashari 1 ✉ , Muh.Alfian Fallahiyan 2 , Agung Setiawan 3 , Rahmadani 4
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
Emai: ashariari05@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kebijakan pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah merupakan  wujud  respon  dari  pemerintah  untuk  memastikan  penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah  tetap  berjalan  dengan  baik  selama  masa  transisi,  namun  kewenangannya  dibatasi  dalam tindakan  yang  bersifat  strategis  yang  berdampak  pada  perubahan  status  hukum  pada  aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, namun melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat, pelaksana tugas, dan penjabat sementara dalam mengelola kepegawaian daerah, termasuk dalam hal pemberhentian,  penjatuhan  sanksi  dan  mutasi  pegawai.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah dan implikasi kewenangannya setelah adanya surat edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  821/5492/SJ.  Metode  Penelitian  yang    digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Jenis    penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan. Adapun  hasil  penelitian  adalah  pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah  dapat  dilakukan  oleh Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dimana penjabat kepala daerah Provinsi dapat diisi oleh  seseorang  yang  sedang  menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi  madya/setingkat  di  lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah Provinsi saja, sedangkan Penjabat kepala Daerah bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri dan ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur. Sementara implikasi kewenangan Penjabat Kepala Daerah setelah surat edaran dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat sebab bila menunggu penandatanganan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bakal terlalu lama prosesnya sehingga akan berdampak terhadap pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Kata kunci: kewenangan, penjabat kepala daerah, kepegawaian.

## Abstrac
Policy for appointing acting regional heads to fill vacancies in head positions regions are a form of response from the government to ensure implementation Regional government continued to run well during the transition period, but its authority was limited limited to strategic  actions that have an impact  on  changes  in  legal  status  on  organizational,  staffing  and  budget  allocation  aspects,  but through  a  Ministerial  Circular  Domestic  Affairs  Number  821/5492/SJ  dated  14  September  2022 provides limited approval to officials, task  executors, and temporary officials in managing regional personnel,  including  in  terms  of  dismissal,  imposition  of  sanctions  and  employee  transfers.  The purpose of this research is to find out the mechanism for appointing acting regional heads and the implications  of  its  authority  following  the  circular  letter  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Number 821/5492/SJ. Method The research used in this research is a type of normative legal research with legislative approach. The results of the research are the appointment of the Acting Head Regions can be carried out by the central government through the Minister of Home Affairs who is the official The provincial  regional  head  can  be  filled  by  someone  who  currently  occupies  a  leadership  position middle/high level within the central government and not necessarily from the scope of the Ministry Domestic or provincial regional government only, while acting regional heads regents/mayors come from high level pratama leadership officials of the Provincial Government or Ministry of Home Affairs and  appointed  by  the  Minister  on  the  recommendation  of  the  Governor.  While  implications  The authority of the Acting Regional Head after the circular letter can shorten the span of control staffing so that staffing problems at the regional level can be responded to quickly because if you wait for the signing of the letter of approval from the Minister of Home Affairs it will be The process takes too long so it will have an impact on filling positions in the environment local government.
Key words: authority, acting regional head, personnel.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota dalam pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  menyebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Ind onesia secara Nasional diadakan serentak pada tahun 2024”. Artinya pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada pilkada, sementara terdapat total 271 (dua ratus tujuh  puluh  satu)  kepala  daerah  yang  terdiri  dari  24  (dua  puluh  empat)  Gubernur,  191 (seratus sembilan puluh satu) Bupati dan 56 (lima puluh enam) Walikota yang habis masa kepemimpinannya.
Akibatnya  penundaan  pilkada  tersebut  menyebabkan  terjadinya  masa  transisi  yang cukup panjang dan sebagian besar daerah otonom mengalami kekosongan jabatan kepala daerah  untuk  jangka  waktu  yang  relatif  lama,  sehingga  untuk  memastikan peneyelenggaraan  pemerintahan  tidak  terhambat  dan  tetap  berjalan  sebagaimana
mestinya,  oleh  karena  itu  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  kekosongan  jabatan Kepala Daerah di isi oleh pejabat pengganti yang disebut se bagai “Penjabat  Kepala Daerah” . (Rahmazani 2023, 198) Sebagaimana Pasal 201 ayat 9 UU 10/2016 mengatur bahwa:
“untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  Walikota  dan  Wakil  Walikota  yang  berkahir  masa  jabatannya  pada  tahun  2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai  dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.”
Kebijakan pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala  daerah  merupakan  wujud  respon  dari  pemerintah  untuk  memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan baik selama masa transisi. Akan tetapi sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan yang hendak di capai, (Pamungkas 2023, 90) karena Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif yang di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, adanya pembatasan kewenangan kepada penjabat kepala daerah  diatur  dalam  pasal  34  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administra si  Pemerintahan  yang  berbunyi  “ Plh  atau  Plt  melaksanakan  tugas  serta menetapkan  dan/atau  melakukan  keputusan  dan/atau  tindakan  rutin  yang  menjadi wewenang jabatannya sesuai peraturan perundang- undangan” . Kemudian dalam Pasal 14 ayat  (7)  dijelaskan  bahwa  “Badan  dan  /atau  pejabat  pemerintahan  yang  memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.”
Sebagaimana diketahui bahwa jabatan penjabat kepala daerah merupakan salah satu kewenangan  yang  diperoleh  melalui  mandat,  oleh  karena  itu  sesuai  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  bahwa  pejabat  pemerintahan  yang memperoleh  kewenangan  melalui  mandat  tidak  diperbolehkan  mengambil  keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran antara lain:
1. melakukan mutasi pegawai.
2. Membatalkan  perijinan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pejabat  sebelumnya  dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dangan pejabat sebelumnya.
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
4. Membuat  kebijakan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  program  pembangunan pejabat sebelumnya.
Untuk itu dengan mandasarkan pada asas efektifitas dan efisiensi, Kementerian Dalam Negeri menggunakan salah satu instrumen Peraturan Kebijakan yakni melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022. Substansi pokok dari  Surat  Edaran  Mendagri  adalah  memberikan  persetujuan  terbatas  kepada  penjabat, pelaksana tugas, dan penjabat sementara dalam mengelola kepegawaian daerah, termasuk dalam hal pemberhentian, penjatuhan sanksi dan mutasi pegawai. Sehingga penjabat tidak perlu  lagi  mengajukan  permohonan  persetujuan  tertulis  kepada  Mendagri  dan  cukup melaporkan kepada Mendagri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya tindakan tersebut. Berdasarkan latar berlakang di atas penulis tertarik untuk mengakaji mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah dan implikasi kewenangan penjabat kepala daerah dalam  tata  kelola  kepegawaian  setelah  dikeluarkannya  surat  edaran  mendagri  Nomor 821/5492/SJ

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis  penelitian hukum normatif,  yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, buku-buku,  perundang-undangan  dan  sumber  lainnya.  Metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  karena  yang  akan  diteliti  adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (Marzuki 2013,  133)  Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dilakukan  dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Dasar pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah telah dinyatakan dalam Pasal 86 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:
“Apabila  kepala  daerah  dan/atau  wakil  kepala  daerah  diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  sampai  dengan  adanya  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  terlihat  bahwa pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah berkaitan  dengan mekanisme  pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan huku m tetap”.
Selain hal tersebut, pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah juga dilakukan ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah telah memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ). Penjabat (Pj) kepala daerah tersebut ditugaskan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam masa transisi sampai dilakukan pelantikan kepala daerah baru hasil dari pemilihan kepala daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Ayat (7) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
“Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota”
Dengan  demikian,  maka  pengaturan  mekanisme  pengangkatan  Penjabat  Kepala Daerah dapat didasarkan pada aturan yang menjadi rujukan yaitu pada Undang – Undang no  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  juga  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Pemerintah  pusat  melalui  Menteri  Dalam Negeri telah membuka ruang bahwasannya penjabat (Pj) kepala daerah provinsi dapat diisi oleh  seseorang  yang  sedang  menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi  madya/setingkat  di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah provinsi saja sebagaimana sebelumnya.
Selain itu, nomenklatur  istilah pelaksana tugas (Plt)  kepala  daerah  sebagai  pejabat publik  pengganti  selama  kepala  daerah  petahana  melaksanakan  cuti  kampanye  diganti menjadi  penjabat  (Pj)  kepala  daerah.  Penggantian  nomenklatur  tersebut  dilakukan mengingat  pelaksana  tugas  (Plt)  kepala  daerah  seharusnya  hanya  dapat  diisi  oleh  wakil kepala daerah karena kedudukannya yang sejajar dengan kepala daerah dan dipilih oleh rakyat melalui proses politik dalam pemilihan kepala daerah.
Pengangkatan  penjabat  sementara  menimbulkan  beberapa  permasalahan  dalam aspek hukum, karena penjabat  sementara  berbeda dengan  penjabat  definitif. Dalam hal
mekanisme  penunjukan  Penjabat  saja  jelas  berbeda  dengan  penjabat  definitif.  Apalagi dengan  pelaksanaan  pemilu  serentak  untuk  memilih  gubernur,  bupati  dan  walikota diselenggarakan ditahun 2024. Secara otomatis maka ditahun 2022 akan muncul ratusan daerah provinsi, kabupaten/kota yang membutuhkan Penjabat.
Penjabat (Pj) Gubernur menurut pasal Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan ditunjuk oleh Menteri. Sementara itu Penjabat Sementara (Pjs) bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah  Provinsi  atau  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  ditunjuk  oleh  menteri  atas  usul gubernur.
Pasal 201 Undang – Undang No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati menjadi Undang – Undang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  akan  secara serentak dilakukan pada tahun 2024. Padahal, sejumlah kepala daerah telah menyelesaikan jabatannya sebelum tahun 2024. Dalam antrian, selama beberapa tahun, sejumlah daerah di indonesia akan dijabat oleh penjabat sementara yg diangkat oleh menteri dalam negeri. Kondisi ini menciptakan persoalan, yang dimana problematika terkait mekanisme dan juga prosedural dalam penunjukan penjabat sementara kepala daerah. Untuk itu dalam ayat 10 diamanatkan bahwa terkait pengisiannya haruslah didasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan.  Dalam  konteks  pengisian  jabatan  Kepala  Daerah  yang  kosong  dikarenakan implikasi pemilihan serentak, norma yang paling relevan adalah Pasal 201 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016. (Mahardika 2022, 29)
Pemilihan Pejabat Kepala Daerah yang akan menggantikan kepala daerah dinilai tidak sejalan  dengan  amanah  konstitusi.  Dimana  dalam  UU  Nomor  10  tahun  2016  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pengangkatan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota untuk mengisi kekosongan kepala daerah. Para pejabat ini berasal dari aparatur sipilnegara (ASN) yang akan bertugas sampai dengan terpilih nya kepala daerah hasil dari Pilkada 2024.Menariknya, dalam pengisian pun dilakukan secara berbeda-beda. Misalnya, di tingkat Provinsi Presiden akan memilih satu dari tiga nama yang diusulkan oleh Kemendagri. Untuk tingkat Kabupaten/kota, akan dipilih oleh Kemendagri dari tiga nama
yang  diusulkan  oleh  gubernur.  Artinya,  kewenangan  pemilihan  pejabat  kepala  daerah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
Dengan mekanisme ini, pertanyaannya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legitimasi pejabat kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) Undang – Undang  Dasar 1945 berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten  dan  kota  dipilih  secara  demokratis.  Dengan  mekanisme  pemilihan  yang dimonopoli oleh Pemerintah Pusat tanpa ada memperhatikan aspirasi rakyat, kebijakan ini telah  menghilangkan  makna  demokratis  amanat  Undang – Undang  1945.Artinya,  secara konstitusionalitas pemilihan pejabat kepala daerah menjadi persoalan. Belum lagi, pejabat kepala daerah akan memimpin dalam kurung waktu yang terbilang cukup lama.
b. Implikasi  Kewenangan  Penjabat  Kepala  Daerah  Dalam  Tata  Kelola  Kepegawaian Setelah Dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ
Surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  menteri  dalam  negeri  secara  teoritik  bukan merupakan wewenang atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi merupakan istilah dari bahasa asing yaitu ad tribuere yang berarti “memberikan kepada”. Pada tatanan konsep hukum tata negara  dan  hukum  administrasi  negara,  atribusi  diartikan  sebagai  wewenang  yang bersumber  dari  redaksi  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan,  misalnya  dalam undang- undang  dasar  pasal  4  ayat  1  berbunyi  “presiden  republik  indonesia  memegang kekuasaan  pemerintahan  menurut  undang- undang  dasar”  artinya  pre siden  memiliki wewenang untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan, selain itu wewenang atribusi juga ada pada DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan. (Susanto 2020, 434)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan  atribusi  adalah  pemberian  kewenangan  kepada  badan/atau  pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang- Undang.  Untuk  itu  badan/atau  pejabat  pemerintahan  memperoleh  wewenang  melalui atribusi apabila:
1. diatur  dalam  undang-undang  dasar  negara  republik  Indonesia  tahun  1945  dan/atau undang-undang.
2. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada.
3. Atribusi diberikan kepada badan/atau pejabat pemerintahan . Kewenangan  delegasi  send iri  merupakan  kewenangan  “wewenang  pelimpahan”. Wewenang  delegasi  harus  didahului  oleh  wewenang  atribusi,  yang  artinya pejabat/pemerintah  dalam  membuat  suatu  kebijakan  dalam  hal  ini  pendelegasian  yang
mulanya  harus  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  syarat-syarat  dari delegasi adalah sebagai berikut:
1. Harus definitif
2. Harus didasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak dilakukan kepada bawahan.
4. Kewajiban memberikan keterangan/penjelasan oleh delegataris kepada delagans.
5. Ada kemungkinan wewenang yang dilimpahkan ditarik kembali jika badan/organ yang menerima pelimpahan wewenang tidak bisa melaksanakan (asas contrario actus), harus didahului dengan pencabutan oleh peraturan yang setara atau lebih tinggi.
Mandat  diartikan  “memerintahankan”  konsep mandat  memiliki  makna  penugasan,
bukan pelimpahan wewenang. (Susanto 2020, 434)
1. Mandat  merupakan  penugasan  wewenang  dari  atasan  kepada  bawahan  untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat.
2. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
3. Tidak perlu ada dasar peraturan (dapat dilakukan secara lisan atau tulisan).
4. Merupakan hal rutin dalam hubungan intern hirarki organisasi pemerintahan.
5. Dalam praktik sering dialihkan menjadi delegasi semu.
Untuk  itu  tindakan  Menteri  Dalam  Negeri  selaku  pejabat  tata  usaha  negara  yang mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran yang memberikan izin kepada penjabat agar dapat  memberhentikan  dan  mutasi  pegawai  pada  dasarnya  dilakukan  dengan  berbagai pertimbangan  dan  mengedepankan  asas  efisiensi.  Namun  jika  Menteri  Dalam  Negeri memberikan  persetujuan  secara  abstrak  dan  umum  maka  Mendagari  telah  membentuk suatu  norma  hukum  baru  melalui  peraturan  kebijakan  yang  pada  dasarnya  tidak  dapat dibentuk  suatu  norma  hukum  baru,  artinya  lembaga  yang  mengeluarkan  peraturan kebijakan tidak dapat membentuk hukum berupa undang-undang beserta peraturan terkait. (Rahmazani 2023, 207)
Dari sisi formilnya pembentukannya, surat edaran merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan dan hanya berlaku pada instansi terkait dan jajarannya. Kalau dilihat dari substansi dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ, didalamnya telah dengan jelas menyebutkan bahwa surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Penjabat kepala  daerah  di  Indonesia,  yang  dalam  hal  ini  terdiri  dari  Penjabat  Gubernur,  Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dari sisi Formilnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  sudah tepat, karena  spesifik ditujukan kepada  seluruh penjabat kepala  daerah di Indonesia yang terdiri dari penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang
masih dalam satu instansi. Tujuan dari Menteri Dalam Negeri Membuat Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ berdasarkan keadaan penting dan mendesak mengingat adanya 271 Penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam waktu yang lama, selain itu juga karena adanya ketentuan yang mengatur larangan penjabat kepala daerah untuk melakukan pemberhentian, penjatuhan sanksi dan mutasi pegawai kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.
Untuk  itu  dalam  rangka  efektifitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan daerah,  khususnya  dalam  bidang  kepegawaian  kemendagri  memandang  perlu  adanya penyederhanaan untuk menciptakan iklim birokrasi yang cepat, mengingat adanya potensi penumpukan  permohonan  persetujuan  dari  penjabat  kepada  Kemendagri,  sehingga Kemendagri  melihat  hal  tersebut  sebagai  sebuah  keadaan  yang  mendesak  dan  penting maka perlu membuat suatu kebijakan  yang  berupa Surat Edaran. (Pamungkas 2023, 99) Aspek positif dari kebijakan ini adalah dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat sebab bila  menunggu  penandatanganan  surat  persetujuan  dari  Mendagri  bakal  terlalu  lama prosesnya  sehingga  akan  berdampak  terhadap  pengisian  jabatan  di  lingkungan pemerintahan daerah .
Selain  itu  pemberian  kewenangan  kepada  penjabat  kepala  daerah  melalui  Surat
Edaran No. 821/5492/SJ sangat terbatas terhadap dua hal, yakni pemberhentian/pemberhentian  sementara/penjatuhan  sanksi  bagi  Aparatur  Sipil  Negara yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak lanjut proses hukum serta mutasi antar daerah dan instansi. Dengan demikian penjabat  kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. Namun dalam hal mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Penjabat kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.
SIMPULAN
mekanisme  pengangkatan  Penjabat  Kepala  Daerah  dapat  didasarkan  pada  aturan yang menjadi rujukan yaitu pada Undang – Undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, bahwa  Penjabat  Kepala  Daerah  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  pusat  melalui  Menteri Dalam  Negeri  dimana  penjabat  kepala  daerah  Provinsi  dapat  diisi  oleh  seseorang  yang sedang  menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi  madya/setingkat  di  lingkungan  pemerintah pusat  dan  tidak  harus  dari  lingkup  Kementerian  Dalam  Negeri  atau  pemerintah  daerah provinsi  saja,  sedangakan  Penjabat  kepala  daerah  bupati/wali  kota  berasal  dari  pejabat
pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri dan ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur. Sementara implikasi kewenangan penjabat kepala daerah setelah Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ ialah tidak memerlukan izin dari kemendagri dalam hal mutasi pegawai sebagai bentuk penyederhanaan untuk menciptakan iklim  birokrasi  yang  cepat,  mengingat  adanya  potensi  penumpukan  permohonan persetujuan  dari  penjabat  kepada  Kemendagri  dapat  mempersingkat  rentang  kendali kepegawaian  sehingga  permasalahan  kepegawaian  di  tingkat  daerah  dapat  direspon dengan  cepat  sebab  bila  menunggu  penandatanganan  surat  persetujuan  dari  Menteri Dalam Negeri bakal terlalu lama prosesnya sehingga akan berdampak terhadap pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Mahardika,  Ahmad  Gelora. "Problematika  Yuridis  Pengisian  Penjabat  Sementara  Kepala Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di  Indonesia."  Legacy:  Jurnal  Hukum  dan Perundang-undangan Vol. 2, No. 2 (2022)
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
Pamungkas,  Catur  Agil. "Menguji  Ketepatan  Penambahan  Kewenangan  Penjabat  Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri." MEDIA OF LAW AND SHARI Vol. 4, No. 2 (2023)
Rahmazani. " Problematika Pengisian Jabaatan Penjabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024." jurnal konstitusi Vol.20, No. 2 (juni 2023)
Susanto,  Sri  Huri. "Metode  Perolehan  dan  Batas-Batas  Wewenang  Pemerintahan." Administrative Law & Governance Journal Vol. 3, No. 3 (2020)
Undang – Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
https://www.hukumonline.com/berita/a/se-pendelegasian-kewenangan-pj-kepala-daerah- dipertanyakan--begini-penjelasan-mendagri-lt632c2b20e2dcb?page=all