## Research Article
Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang
Chanidia Ari Rahmayani 1* , Aminah 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * chanidiaar@gmail.com

## ABSTRACT
Plastic waste is a non organic waste that is difficult to decompose, toxic and pollute the environment. The amount of  plastic  waste  annually  tends  to  increase,  and  threatens  environmental  sustainability. Environmentally  sound plastic Waste management efforts are required. The Promulgation of Semarang Mayor Regulation number 27 year 2019 on control of plastic use, is expected to support environmental sustainability in the city of Semarang. The purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  effectiveness  of  plastic  waste  control  to  support  environmental sustainability in the city of Semarang. The research method used is normative juridical by analyzing the problems based on prevailing legislation and literature discussing the problem. Results from the research can be stated that the regulation of plastic waste control set in the Semarang Mayor Regulation Number 27 year 2019 about the control of plastic use has been adhered to and implemented well by the modern and self-service store business actors,  however,  this  regulation  has  not  been  obeyed  and  implemented  well  by  restaurants/eateries/cafe/food vendors. The necessity of socialization and enforcement of the law of Semarang Mayor Regulation No. 27 year 2019 on the control of plastic use, especially for the restaurant business actors/cafe/food vendors.
Keywords: Environmental Law, Plastic Waste, Environmental Sustainability.

## ABSTRAK
Sampah  plastik adalah  sampah  non  organik  yang  sulit  terurai,  beracun  dan  mencemari  lingkungan.  Jumlah sampah  plastik  setiap  tahun  cenderung  semakin  meningkat,  dan  mengancam  kelestarian  lingkungan  hidup. Diperlukan  upaya  pengelolaan  sampah  plastik  yang  berwawasan  lingkungan.  Diundangkannya  Peraturan Walikota  Semarang  Nomor  27  Tahun  2019  tentang  Pengendalian  Penggunaan  Plastik,  diharapkan  dapat mendukung  kelestarian  lingkungan  hidup  di  Kota  Semarang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis bagaimana  efektivitas  pengendalian  sampah  plastik  untuk  mendukung  kelestarian  lingkungan  hidup  di  Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan. Hasil dari penelitian  dapat  dinyatakan  bahwa  regulasi  pengendalian  sampah  plastik  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Walikota  Semarang  Nomor  27  Tahun  2019  Tentang  Pengendalian  Penggunaan  Plastik  telah  dipatuhi  dan dilaksanakan  dengan  baik oleh  pelaku  usaha  toko  modern  dan  swalayan,  namun  demikian  regulasi  ini  belum dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan. Perlunya sosialisasi  dan  penegakkan  hukum  terhadap  Peraturan  Walikota  Semarang Nomor  27  tahun  2019  tentang Pengendalian  Penggunaan  Plastik  terutama  bagi  para  pelaku  usaha  restoran/rumah  makan/cafe/penjual makanan.
Kata kunci: Hukum Lingkungan; Sampah Plastik; Kelestarian Lingkungan Hidup.

## A. PENDAHULUAN
Sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Indonesia  diperkirakan  menjadi  penyumbang  terbesar kedua dari 129 negara di dunia mengenai polusi plastik (Jambeck,  et  al.,  2015). Berdasarkan  publikasi Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK) jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta  ton  per  tahun,  dimana  produksi  sampah  setiap orang  per  hari  sebanyak  0,7  kg  (PPID  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019). Dalam hal ini sampah dapat diklasifikasikan menjadi sampah organik dan  sampah  anorganik,  sampah  plastik  termasuk sampah anorganik  yang  sulit  terurai  dan  memerlukan pengelolaan khusus. Sampah plastik menjadi masalah besar di Indonesia, menurut hasil studi dari University of  Georgia  diperkirakan  322  juta  ton  sampah  plastik dibuang  setiap  tahun  ke  laut  di  sekitar  Indonesia. Polusi  sampah  plastik  telah  menjadi  masalah lingkungan  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  dan menarik inisiasi tindakan sektoral pada bagian kontrol dan  perawatan.  Pemerintah,  politisi  serta  masyarakat merasakan keprihatinan ini (Permana, Rizal, & Hasan, 2020).
Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi  tinggi  dan  memiliki  karakter  yang  menyukai belanja  bahan  makanan  (Kuswardhani, &  Zulhelfa, 2016). Salah satu jenis sampah adalah kantong plastik yang  digunakan  saat  berbelanja  di  supermarket  dan
minimarket,  menurut  (Selke,  &  Culter,  2016) mengungkapkan  bahwa  sebagian  besar  produk kemasan  juga  terbuat  dari  bahan  plastik.  Dampak sampah plastik yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan  hidup  tercermin  dari  sifatnya  yang  sulit terurai,  dimana  proses  pembusukan  sampah  plastik dengan  tanah  sampai  menjadi  terdekomposisi sempurna  dibutuhkan  waktu  hingga  100-500  tahun (Karuniastuti,  2012).  Jika  sampah  plastik  itu  dibakar secara  terbuka  maka  akan  mengeluarkan  emisi Polychlorinated  Dibenzo-p-dioxins merupakan  salah satu  zat  yang  beracun  (Lemieux,  et.al,  2000).  Zat plastik yang masuk ke lingkungan akibat limbah plastik tidak  akan  terurai  dalam  waktu  dekat.  Jika  limbah masuk ke sungai, zat tersebut akan dibawa ke laut oleh arus laut. Sungai dianggap sebagai kontributor utama plastik dan mikroplastik di laut (Moore, Lattin, & Zellers, 2011). Dan ketika sampah plastik tersebut dibuang dan sampai  menumpuk  di  lautan  akan  mencemari  lautan dan  merusak  biota  laut  (Ivar  do  Sul,  &  Costa,  2014). Nanopartikel  pada  plastik  dapat  menyebabkan kerusakan otak dan gangguan perilaku kalau tercerna pada makhluk laut  (Mattsson et al., 2017). Semakin meningkatnya  sampah  mencemari  lautan  setiap tahunnya,  diprediksi  pada  tahun  2050  di  lautan  akan lebih  banyak  plastik  daripada  ikan  (Rhodes,  2018). Bioakumulasi  dan  biomagnifikasi  kemungkinan  besar terjadi  dan  akhirnya  akan  mempengaruhi  kesehatan manusia dari seafood yang dikonsumsi (Akhbarizadeh, Moore  &  Keshavarzi,  2019).  Kurangnya  kesadaran
masyarakat  dan  pelaku  usaha  mengenai  sangat berbahayanya  dampak  sampah  plastik  terhadap kerusakan  lingkungan  hidup,  diduga  menjadi  salah satu  alasan  dan penyebab  mengapa  permasalahan sampah plastik di Indonesia menjadi sedemikian parah dan kompleks.
Persoalan  sampah  plastik  yang  semakin  hari menjadi  semakin  parah  dan  kompleks  juga  terjadi  di Kota  Semarang.  Dimana  Semarang  selain  sebagai ibukota  Provinsi Jawa  Tengah  dan  salah  satu  kota besar  di  Indonesia,  juga  menjadi  pusat  bisnis  dan ekonomi,  pusat  pendidikan  dan    beragam  kegiatan sosial.  Produksi  sampah  di  Kota  Semarang  selama tahun  2019  diperkirakan  mencapai  1.200  ton  setiap hari  atau  sekitar  432.000  ton  per  tahun,  jika  jumlah sampah  tidak  dapat  dikendalikan  maka  tempat pembuangan  akhir  (TPA)  yang  disediakan  seluas  46 Ha akan penuh dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun  (Tribun  Jateng,  2019).  Menurut  laporan  Badan Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang,  volume  sampah plastik  di  Semarang  sebanyak  16,28%  dari  total produksi  sampah.  Berdasarkan  data  data  jumlah sampah  yang  ada,  produksi  sampah  plastik  di  Kota Semarang diperkirakan sebanyak 19.54 ton setiap hari atau  7.034  ton  per  tahun.  Sampah  plastik  di  Kota Semarang  cenderung  meningkat  setiap  tahun  seiring dengan  pertambahan  populasi  penduduk  dan perkembangan dunia usaha, sehingga resiko ancaman kerusakan  lingkungan  hidup  sebagai  dampak  negatif dari sampah plastik semakin meningkat.
Sebagai  respons  dan  tindak lanjut  terhadap keberadaan  UU  No.  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan  Sampah.  Dalam  rangka  mengurangi penggunaan  plastik  dan  peredaran  sampah  plastik, serta  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat  dan  pelaku  usaha  dalam  mengelola sampah  plastik,    dengan  tujuan  mewujudkan lingkungan  Kota  Semarang  yang  bersih,  indah,  dan sehat,  maka  pada  tanggal    18  Juni  2019  telah diundangkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik (Perwalkot  Semarang  No.  27  Tahun  2019),  dengan tujuan untuk: a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan;  b.  mengendalikan terjadinya  dampak  perubahan  iklim;  c.  menjamin keberlangsungan  makhluk  hidup  dan  kelestarian ekosistem; d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup;  e.  mengurangi  sampah  rumah tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga; dan  f.  menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga (Perwalkot Semarang No. 27 Tahun 2019, Pasal 2).
Sebenarnya  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah  (UU  No.  18  Tahun  2008)  telah  diatur kewajiban  bagi  setiap  orang  dalam  pengelolaan sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis sampah rumah  tangga  yang  berwawasan  lingkungan  (UU  No. 18  Tahun  2008,  Pasal    12  Ayat  1).  Selain  itu  setiap
produsen  diwajibkan  harus  mencantumkan  label  atau tanda  yang  berhubungan  dengan  pengurangan  dan penanganan  sampah  pada  kemasan  dan/atau produknya, serta mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh  proses  alam  (UU  No.  18  Tahun  2008,  Pasal  14 dan 15). Amanah undang-undang tentang pengelolaan sampah  ini  diduga  belum  didukung  partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dengan baik. Diperlukan upaya  lebih  serius  dan  sungguh-sungguh  dalam mengurangi  dan  menangani  sampah  plastik  yang berwawasan  lingkungan.  Sanksi  yang  ada  dalam peraturan, terutama yang terkait dengan pengendalian sampah, belum memberikan efek kepada pelaku usaha serta  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat sehingga membuat kurangnya efektivitas pelaksanaan pengendalian sampah plastik di Kota semarang.
Merujuk  latar  belakang  sebagaimana  diuraikan di  atas,  isu  hukum  yang  ingin  dikaji  dalam  jurnal  ini adalah:  Apa  saja  peraturan  tentang  Pengelolaan  dan Pengendalian  Sampah  Plastik  di  Indonesia?  dan Bagaimanakah  efektivitas  pengendalian  sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang?
Beberapa  referensi  berdasarkan  penelitian- penelitian  terdahulu  digunakan  sebagai  bahan pendukung, antara lain:
Penelitian dari Rosita Candrakirana dengan judul "Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dalam  Bidang Pengelolaan  Sampah  Sebagai  Perwujudan  Prinsip
Good  Environmental  Governance di  Kota  Surakarta" berfokus  pada  bagaimana  pengaturan  pengelolaan sampah di Kota Surakarta dan bagaimana perwujudan prinsip good environmental governance (Candrakirana, 2019).  Dalam  hal  ini  penulis  mengkaji  bagaimana Efektivitas  Pengendalian  Sampah  Plastik  berdasar Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.
Penelitian oleh Yusma Dewi dan Trisno Raharjo dengan judul "Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya" berfokus pada  aturan      dalam      Undang-Undang  Nomor  18 Tahun   2008   tentang Pengelolaan Sampah Terkait dengan    Pencegahan    Penggunaan    Plastik  yang Dapat  Menimbulkan  Sampah  Plastik  yang  Berbahaya dan  belum  adanya  peraturan  perundang-undangan yang  melarang  penggunaan  plastik  yang membahayakan kesehatan  lingkungan  (Dewi,  & Raharjo,  2019).  Dalam  hal  ini  penulis  mengkaji bagaimana peraturan yang mengatur pengelolaan dan pengendalian sampah plastik di Indonesia.
Penelitian  oleh  Ni  Putu  Pranasari  Tanjung  dan Muhammad  Wiman  Wibisana  dengan  judul  "Politik Hukum  Penanganan  Sampah  Plastik  Sekali  Pakai" berfokus  pada  tujuan    yang  dicapai  dengan pembatasan  sampah  plastik  sekali  pakai,  serta  untuk memahami dan mengkaji biaya lingkungan yang dapat dikenakan  terhadap  sampah  plastik  sekali  pakai (Tanjung,  &  Wibisana,  2020).  Dalam  hal  ini  penulis
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 18-33
mengkaji bagaimana
bagaimana Efektivitas pengendalian sampah plastik di Kota Semarang.
Penelitian  oleh  Zulganef,  Aida  Wijaya,  dan  Sri Astuti Pratminingsih yang berjudul "Government Efforts In  Managing  Plastic  Bag  Usage" berfokus  pada manajemen  pemerintah  tentang  penggunaan  kantong plastik  saat  berbelanja  yang  berhubungan  dengan peraturan  pemerintah  dan  kesadaran  ramah lingkungan  (Zulganef,  Wijaya  &  Pratminingsih,  2019). Dalam  hal  ini  penulis  mengkaji  tentang  peraturan pemerintah  mengenai  pengurangan  kantong  plastik apakah sudah efektif dilakukan di minimarket maupun pelaku usaha seperti restoran.
Penelitian oleh Delia Vina dan Lidia Mayangsari yang berjudul "The Application Of Theory Of Planned Behavior  In  Single-Use  Plastic  Bags  Consumption  In Bandung"  berfokus  pada  perilaku  konsumen  dalam menggunakan plastik sekali pakai (Vina, & Mayangsari, 2020)  Dalam  hal  ini  penulis  mengkaji  bagaimana bagaimana  minimarket  dan  pelaku  usaha  restoran dalam penggunaan plastik sekali pakai.
Oleh karena itu kebaruan penelitian ini berfokus terhadap bagaimana Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik berdasar Peraturan Walikota Semarang Nomor 27  Tahun  2019  tentang  Pengendalian  Penggunaan Plastik,  peraturan  yang  mengatur  pengelolaan  dan pengendalian  sampah  plastik  di  Indonesia,  serta Efektivitas  pengendalian  sampah  plastik  di  Kota Semarang.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  menekankan pada  penelaahan  dokumen-dokumen  hukum  dan bahan-bahan  pustaka.  Penelitian  menggunakan metode  penelitian  kepustakaan  dengan  spesifikasi deskriptif  analitis  yang  menggunakan  sumber  data sekunder. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sumber  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi sumber  penelitian yang  berupa  data  primer,  data hukum sekunder dan data hukum tersier. Data primer diperoleh dari bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  objek permasalahan  yang  akan  diteliti,  penelitian  ini mengungkapkan  efektivitas dari  peraturan  yang menjadi objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini yakni buku-buku teks (textbooks) yang ditulis oleh para ahli hukum  yang  berpengaruh,  hasil  tulisan  ilmiah  seperti tesis, disertasi, jurnal, makalah, laporan penelitian yang relevan  dengan  topik  penelitian.  Sedangkan  data tersier diperoleh dari bahan hukum yang memberikan petunjuk  atau  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  meliputi kamus  bahasa  indonesia,  kamus  bahasa  inggris, kamus hukum, encyclopedia hukum dan lain-lain.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Manfaat  plastik  dalam  kehidupan  masyarakat modern sangat luas dan banyak digunakan. Bahannya yang murah, ringan dan mudah dibuat membuat plastik begitu  nyaman digunakan  dalam  kehidupan  sehari- hari,  mendorong  produksi  plastik selama  seabad terakhir dilakukan secara besar-besaran, tren ini akan berlanjut  selama  10  hingga  15  tahun  ke  depan, sehingga limbah (sampah) plastik semakin banyak dan sulit  diatasi,  dan  menjadi  persoalan  besar  terhadap kerusakan lingkungan hidup, mengharuskan pemerintah  untuk  mengatur  tindakan  individu (perseorangan)  dalam  menggunakan  plastik,  dan mengatur para pebisnis atau pelaku usaha berinovasi dalam  memproduksi  plastik  dan  berkewajiban mengelola limbahnya (UN Environment, 2018).
Produksi plastik di dunia mencapai 400 juta ton setiap  tahun,  terbesar  dalam  bentuk  kantong  plastik sekitar  36%  atau  144  juta  ton  dan  kebanyakan digunakan  sekali  pakai (single-use),  sehingga  sekitar 50%  limbah  (sampah)  plastik  adalah  dari  kantong plastik.  (UN  Environment,  2018)  Karenanya UN Environment merekomendasikan  penanganan  dan pengurangan  sampah  kantong  plastik  sekali  pakai dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Perbaikan sistem  pengelolaan  limbah  (sampah);  b.  Promosi alternatif  ramah  lingkungan;  c.  Meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi publik; dan d. Strategi dan  kesepakatan  pengurangan  sukarela.  Dalam  hal
perbaikan sistem pengelolaan sampah dianjurkan agar digunakan kantong plastik secara berulang (reuse) dan dilakukan daur ulang (recycle) sampah plastik.
Sejalan  dengan  rekomendasi  UN  Environment yang  menghendaki  pemerintah  harus  mengatur tindakan individu (perseorangan) dalam menggunakan plastik,  dan  para pebisnis  atau  pelaku  berkewajiban mengelola  limbah  (sampah)  plastik  (UN  Environment, 2018). Di Indonesia telah diterbitkan dan diberlakukan peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  sebagai pengaturan  Pemerintah  terhadap  tindakan  individu (perseorangan)  dan pelaku  usaha dalam  pengelolaan sampah plastik  untuk  penanggulangan  kerusakan lingkungan hidup, diantaranya yang terpenting adalah: (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah;  (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Selain  itu,  secara  khusus  di  Kota Semarang  telah  diundangkan  Peraturan  Walikota Semarang  Nomor  27  Tahun  2019  Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

## a. Payung Hukum Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik
Regulasi  Pengelolaan  sampah  di  Indonesia tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Menurut  Undang-Undang  ini  pengelolaan  sampah adalah  kegiatan  yang  sistematis,  menyeluruh,  dan berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 18-33
penanganan  sampah.  Dilihat  jenisnya,  sampah  yang harus  dikelola  berdasarkan  Undang-Undang  ini  terdiri atas:  a.  sampah  rumah  tangga;  b. sampah  sejenis sampah  rumah  tangga;  dan  c. sampah  spesifik. Adapun  tujuan  pengelolaan  sampah  yang  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini  adalah  yang berwawasan  lingkungan  untuk  meningkatkan kesehatan  masyarakat  dan  kualitas  lingkungan  serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  sampah yang  berwawasan  lingkungan,  tugas  Pemerintah (Pusat)  dan  Pemerintah  Daerah  adalah  menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, melalui: a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan,  dan  melaksanakan  upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; d.  melaksanakan  pengelolaan  sampah  dan memfasilitasi  penyediaan  prasarana  dan  sarana pengelolaan sampah; e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan  manfaat  hasil  pengolahan  sampah;  f. memfasilitasi  penerapan  teknologi  spesifik  lokal  yang berkembang  pada  masyarakat  setempat  untuk mengurangi  dan  menangani  sampah;  dan  g. melakukan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah, masyarakat,  dan  dunia  usaha  agar  terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.  Selanjutnya
dalam  menyelenggarakan  pengelolaan  sampah kewenangan  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah diatur sebagai berikut.
Wewenang  Pemerintah  dalam  pengelolaan sampah  meliputi: menetapkan  kebijakan  dan  strategi nasional pengelolaan sampah; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; c. memfasilitasi  dan  mengembangkan  kerja  sama antardaerah,  kemitraan,  dan  jejaring  dalam pengelolaan sampah; d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan,  dan  pengawasan  kinerja  pemerintah daerah  dalam  pengelolaan  sampah;  dan  e. menetapkan  kebijakan  penyelesaian  perselisihan antardaerah  dalam  pengelolaan  sampah.  Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah: menetapkan kebijakan  dan  strategi  dalam  pengelolaan  sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; b. memfasilitasi kerja sama  antardaerah  dalam  satu  provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; c. menyelenggarakan  koordinasi,  pembinaan,  dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan  sampah;  dan d.  memfasilitasi penyelesaian  perselisihan  pengelolaan  sampah  antar kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi.
Selanjutnya wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup: (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota
mempunyai kewenangan:  a.  menetapkan  kebijakan  dan  strategi pengelolaan  sampah  berdasarkan  kebijakan  nasional
dan  provinsi;  b.  menyelenggarakan  pengelolaan sampah  skala  kabupaten/kota  sesuai  dengan  norma, standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah;  c.  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  kinerja  pengelolaan  sampah  yang dilaksanakan  oleh  pihak  lain;  d.  menetapkan  lokasi tempat  penampungan  sementara,  tempat  pengolahan sampah terpadu,  dan/atau  tempat  pemrosesan  akhir sampah;  e.  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh)  tahun  terhadap  tempat  pemrosesan  akhir sampah  dengan  sistem  pembuangan  terbuka  yang telah  ditutup;  dan  menyusun  dan  menyelenggarakan sistem  tanggap  darurat  pengelolaan  sampah  sesuai dengan kewenangannya. (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Kewajiban  setiap  orang  dalam  pengelolaan sampah  adalah  mengurangi  dan  menangani  sampah baik  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.  Sedangkan  bagi  pengelola  kawasan permukiman,  kawasan  komersial, kawasan  industri, kawasan  khusus,  fasilitas  umum, fasilitas  sosial,  dan fasilitas  lainnya  berkewajiban  menyediakan  fasilitas pemilahan sampah. Selanjutnya produsen berkewajiban  mengelola  kemasan  dan/atau  barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai
oleh proses alam. Setiap orang selain harus memenuhi kewajiban,  juga  harus  menaati  larangan  sebagai berikut  a.  memasukkan  sampah  ke  dalam  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia; b.  mengimpor sampah;  c.  mencampur  sampah  dengan  limbah berbahaya dan  beracun; d.  mengelola  sampah  yang menyebabkan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan; e.  membuang sampah  tidak  pada  tempat yang  telah  ditentukan  dan  disediakan; f.  melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat  pemrosesan  akhir;  dan/atau  g.  membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
Pengelolaan  sampah  diselenggarakan  melalui pengurangan sampah  dan  penanganan  sampah. Kegiatan  pengurangan  sampah  mencakup:a. pembatasan  timbunan  sampah;  b.  pendaur  ulangan sampah;  dan/atau  c. pemanfaatan  kembali  sampah. Kegiatan  pengurangan  sampah  menjadi  kewajiban bagi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  Pelaku Usaha  dan  Masyarakat.  Dalam  hal  ini  pengurangan sampah  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib melakukan  kegiatan  sebagai  berikut: a.  menetapkan target  pengurangan  sampah  secara  bertahap  dalam jangka  waktu  tertentu;  b.  memfasilitasi  penerapan teknologi  yang  ramah  lingkungan;  c.  memfasilitasi penerapan  label  produk  yang  ramah  lingkungan;  d. memfasilitasi  kegiatan  mengguna  ulang  dan  mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur  ulang. Pelaku  usaha wajib  menggunakan bahan
produksi  yang  menimbulkan  sampah  sesedikit mungkin,  dapat  diguna  ulang,  dapat  didaur  ulang, dan/atau  mudah  diurai  oleh  proses  alam.  Demikian halnya  Masyarakat  wajib  menggunakan  bahan  yang dapat  diguna  ulang,  didaur  ulang,  dan/atau    mudah diurai  oleh  proses  alam.  Sedangkan  kegiatan penanganan  sampah  meliputi:  a.  pemilahan  dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis,  jumlah,  dan/atau  sifat  sampah;    b. pengumpulan  dalam  bentuk  pengambilan  dan pemindahan  sampah  dari  sumber  sampah  ke  tempat penampungan  sementara  atau  tempat  pengolahan sampah  terpadu;    c.    pengangkutan  dalam  bentuk membawa  sampah  dari  sumber  dan/atau  dari  tempat penampungan  sampah  sementara  atau  dari  tempat pengolahan  sampah  terpadu  menuju  ke  tempat pemrosesan  akhir;  d.    pengolahan  dalam  bentuk mengubah  karakteristik,  komposisi,    dan  jumlah sampah; dan/atau  e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk  pengembalian  sampah  dan/atau  residu  hasil pengolahan  sebelumnya  ke  media  lingkungan  secara aman.
Selanjutnya  untuk  menegakkan  aturan pengelolaan  sampah  agar  memenuhi  ketentuan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah ini telah diatur  sanksi  administratif  dan  tindak  pidana.  Dimana Pemerintah  Daerah  baik  Bupati  maupun  Walikota diberikan kewenangan mengenakan sanksi administratif  kepada  pengelola  sampah  yang melanggar  ketentuan  persyaratan  yang  ditetapkan
dalam  perizinan,  dalam  bentuk:    a.  paksaan pemerintahan;      b.  uang  paksa;  dan/atau    c. pencabutan izin.  Selain sanksi administratif, juga telah diatur sanksi pidana dalam bentuk pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik. Sanksi pidana juga dikenakan    kepada  pengelola  sampah  yang  secara melawan  hukum  dan  dengan  sengaja  melakukan kegiatan  pengelolaan  sampah  dengan  tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang  dapat  mengakibatkan  gangguan kesehatan masyarakat,  gangguan  keamanan,  pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan.
Meskipun  regulasi  pengelolaan  sampah  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah  sudah  cukup lengkap,  mencakup pengaturan  tugas  dan  wewenang Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  baik  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota  dalam  menyelenggarakan pengelolaan  lingkungan;  kewajiban  setiap  orang  dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah baik dalam mengurangi  maupun  menangani  sampah,  termasuk sanksi administratif dan sanksi pidana bagi setiap yang melanggar  ketentuan  hukum  pengelolaan  sampah sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini. Kelemahan  Undang-Undang  ini  diantaranya  adalah tidak  mengatur  secara  spesifik  pengelolaan  sampah plastik.  Regulasi  pengelolaan  sampah  plastik  secara spesifik  sangat  penting  untuk  menanggulangi
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 18-33
kerusakan  lingkungan  dan  menjamin  kelestarian lingkungan  hidup,  mengingat  dampak  kerusakan lingkungan  sebagai  akibat  sampah  plastik  yang  tidak mudah  terurai  sangatlah  besar.  Karena  diperlukan waktu 100-500 tahun agar sampah plastik dapat terurai secara sempurna, apabila sampah plastik dibakar akan mengeluarkan zat beracun, dan ketika sampah plastik menumpuk  di  lautan  akan  merusak  biota  laut.  Selain tingginya  dampak  kerusakan  lingkungan  akibat sampah  plastik,  regulasi  pengelolaan  sampah  plastik secara  spesifik  menjadi  semakin  penting  seiring dengan  posisi  Indonesia  sebagai  negara  penghasil sampah  plastik  kedua  terbanyak  di  dunia  setelah China.
Pengelolaan  sampah  di  Kota  Semarang khususnya  sampah  plastik  selain  harus  memenuhi ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah juga diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Diundangkannya  peraturan  Walikota  Semarang tersebut  di  atas  memberikan  kepastian  dan  payung hukum  diselenggarakan  pengelolaan  sampah  plastik secara  spesifik  terutama  melalui  pengendalian penggunaan plastik. Pengendalian penggunaan plastik menurut  Peraturan  Walikota  Semarang ini dimaksudkan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah, dengan tujuan untuk:  a.  mengendalikan  terjadinya  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan;  b.  mengendalikan
terjadinya  dampak  perubahan  iklim;  c.  menjamin keberlangsungan  makhluk  hidup  dan  kelestarian ekosistem; d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup;  e.  mengurangi  sampah  rumah tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga; dan  f.  menjamin  pemenuhan  dan perlindungan  hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019  tentang  Pengendalian  Sampah  Plastik  ditujukan bagi pelaku usaha dan/atau penyedia plastik, meliputi: a.  hotel;  b.  restoran/rumah  makan/cafe/penjual makanan; dan c. toko modern.  Pelaku usaha dan/atau penyedia  plastik  tersebut  dilarang  menyediakan kantong  plastik,  pipet  minum  plastik,  atau  Styrofoam. Pelarangan ini dikecualikan untuk penggunaan kantong plastik  yang  tidak  dapat  digantikan  oleh  kantong alternatif  ramah  lingkungan.    Setiap  pelanggaran terhadap  ketentuan  ini    dikenai  sanksi  berupa:  a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin  usaha;  dan/atau  d.  pencabutan  sementara  izin usaha.  Pengendalian  penggunaan  plastik  di Kota Semarang  menghendaki  peran  serta  Masyarakat  dan Pelaku  Usaha  secara  aktif  dalam  hal:  a.  mengurangi penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam;  b.  menggunakan  bahan  lain  sebagai pengganti  kantong  plastik,  pipet  minum  plastik,  atau styrofoam,  yang  lebih  ramah  lingkungan;  dan  c. berperan  serta  dalam  sosialisasi  pengendalian penggunaan plastik.
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 18-33

## b. Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk mendukung Kelestarian Lingkungan
Pengelolaan sampah plastik adalah sistem yang rumit  tidak  hanya dalam  hal  penyediaan  dana  dan fasilitas  yang  memadai,  juga  harus  melibatkan beberapa  kegiatan  lintas  sektoral  mulai  dari pemerintah,  sektor  swasta,  pelaku  usaha  dan masyarakat.  Temuan  hasil  penelitian    (Pertiwi,  et  al. 2018)  menunjukkan  bahwa  pemisahan  sampah  pada sumbernya tidak dilakukan oleh rumah tangga, bahkan ada  yang  lebih  buruk  sebagian  rumah  tangga sampahnya tidak dikumpulkan di tempat sampah dan kemudian  dibuang  petugas  sampah  dibawa  ke Transfer  Depo  Sampah  (TPS),  melainkan  dibiarkan begitu saja, dibakar, dan kadang ada yang ke sungai menyebabkan.  Pada  sisi  lain,  sampah  yang  didaur ulang mengalami prosedur sangat panjang, diawali dari sampah  plastik  yang  dibuang  ke  tong  sampah dikumpulkan  oleh  pemulung,  setelah  terkumpul kemudian  dijual  ke  pengepul  untuk  dilakukan penyortiran.  Selanjutnya,  sampah  plastik  yang  telah disortir  dijual  oleh  pengepul  ke  pabrik  limbah  plastik untuk  digunakan  sebagai  bahan  baku  biji  plastik  di pabrik  primer.  Selain  itu,  beberapa  pengepul  juga menjual stok limbah plastik mereka langsung ke pabrik pengolahan lanjutan (manufaktur primer) tanpa melalui proses  penggilingan  plastik.  Panjangnya  mata  rantai pengelolaan limbah (sampah) plastik di Kota Semarang sampah  plastik  yang  didaur  ulang  relatif  sedikit dibanding  sampah  plastik yang  kemudian  mencemari
lingkungan.  Dari  sejumlah  sampah  plastik  yang dihasilkan  oleh  rumah  tangga,  hanya  sekitar  23,59% yang digunakan kembali melalui proses daur ulang.
Diundangkannya  Peraturan  Walikota  Semarang Nomor  27  Tahun  2019  tentang  Pengendalian Penggunaan  Plastik  diharapkan  bisa  menjadi  solusi bagi pengurangan sampah plastik untuk penanggulangan kerusakan lingkungan. Tujuan utama pengendalian  penggunaan  plastik  adalah  untuk pengendalian  peredaran  sampah  plastik  dari  sumber penghasil  sampah,  terutama  dari  pelaku  usaha perhotelan, restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan dan toko modern. Melalui regulasi Peraturan Walikota  Semarang  ini  diharapkan  dapat  mengurangi penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik, dan atau  styrofoam.  Keberadaan  Peraturan  Walikota Semarang  ini  mendorong  semangat  dan  keseriusan berbagai  pihak    dalam  mengurangi  dan  menangani sampah  plastik  di  Kota  Semarang,  baik  dari  pihak Pemerintah,  Masyarakat  maupun  Pelaku  Usaha  yang terkait.  Hal  ini  dapat  diamati  dalam  acara  deklarasi “semarang  wegah  nyampah”  dengan tagline “Bumi Butuh Tresnomu” yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang  dalam    rangka  lebih  mensosialisasikan Peraturan  Walikota  Semarang  tentang  Pengendalian penggunaan  Plastik  Yang  diselenggarakan    pada Jumat 27 Desember 2019. Deklarasi Semarang Wegah Nyampah merupakan bentuk gerakan Pemerintah Kota Semarang  guna  mendorong  dan  mengedukasi masyarakat  agar  lebih  peduli  dan  melakukan  upaya
pengurangan  sampah  terutama  sampah  plastik  serta menolak  penggunaan  kantong  plastik  sekali  pakai. Dalam  acara  tersebut,  hadir  tidak  kurang  dari  2.350 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN,  pemilik  store  (toko  modern),  pimpinan swalayan (supermarket),dan pemilik kantin / restoran / café (Radar Semarang, 2019).
Meskipun  sosialisasi  terhadap  Peraturan Walikota  Semarang  Nomor  27  Tahun  2019  tentang Pengendalian  Penggunaan  Plastik  telah  dilaksanakan secara  intensif,  namun  demikian  untuk  menganalisis bagaimanakah  keefektifan  pengendalian  sampah plastik  di  Kota  Semarang  guna  menanggulangi kerusakan  lingkungan  masih  dihadapkan  pada sejumlah kendala diantaranya adalah diundangkannya Peraturan  Walikota  ini  masih  relatif  baru  yaitu  pada tanggal 18 Juni 2019, sehingga akses dan kecukupan data  tentang  pengendalian  sampah  plastik  dan kinerjanya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan di  Kota  Semarang  masih  sangat  terbatas.  Namun demikian  melihat  semangat  dan  keseriusan Pemerintah,  dan  respons positif  para  Pelaku  Usaha dan Masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi aktif  dalam  sosialisasi  diberlakukannya  Peraturan Walikota  Semarang  tentang  Penggunaan  Plastik  ini mengindikasikan regulasi pengendalian sampah plastik di  Kota  Semarang  efektif  untuk  menanggulangi kerusakan lingkungan.
Sebagai dukungan empiris terhadap keefektifan regulasi  pengendalian  sampah  plastik  di  Kota
Semarang  untuk  mendukung  kelestarian  lingkungan hidup. Berdasarkan observasi penulis dalam sejumlah kesempatan belanja di toko modern dan supermarket yang ada di Kota Semarang, diantaranya toko modern Indomaret dan  Alfamart,  dan  Swalayan  ADA  yang banyak  dikunjungi  para  pelanggan  dari  berbagai kalangan tingkat ekonomi terutama tingkat menengah. Sejumlah Pelaku Usaha toko modern dan swalayan itu tidak lagi menyediakan layanan kantong plastik kepada para pembeli. Pembeli yang berencana belanja dalam jumlah  relatif  banyak  sudah  mempersiapkan  atau membawa  kantong  belanja  sendiri  dari  rumah. Perubahan  perilaku  pelaku  usaha  dalam  memberikan pelayanan  kepada  pembeli  tidak  lagi  menyediakan kantong plastik sekali pakai (single-use) terutama pada toko  modern  dan  swalayan,  yang  diikuti  dengan perubahan  perilaku  pembeli  (konsumen)  membawa kantong  belanja  dari  rumah  yang  tidak  sekali  pakai, berpengaruh  signifikan  terhadap  pengurangan penggunaan  kantong  plastik  sekali  pakai,  yang berpotensi  mengurangi  banyaknya  sampah  plastik  di Kota Semarang. Seperti diketahui berdasarkan laporan persampahan  Kota  Semarang  dilihat  dari  komposisi volume  sampah,  jumlah  sampah  plastik  relatif  besar mencapai  17.71%,  selain  itu  kantong  plastik  sekali pakai berpotensi menjadi sampah anorganik yang tidak laku  dijual  dan  jumlahnya  cukup  tinggi  sekitar  27% (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2018).
Namun  demikian,  para  pelaku  usaha restoran/rumah  makan/cafe/penjual  makanan  di  Kota
Semarang  belum  sepenuhnya  mematuhi  regulasi pengendalian  sampah  plastik  yang  tertuang  dalam Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  27  tahun  2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis sebagian besar pelaku  usaha  restoran/rumah  makan/cafe/penjual makanan  masih  memberikan  layanan  menggunakan pipet  minum  plastik  dan  Styrofoam  belum menggantikan  pipet  minuman  dengan  bahan-bahan yang  ramah  lingkungan  seperti  batang  bambu  yang relatif  kecil  atau  menggantikannya  dengan  pipet minuman  dari  bahan  logam  yang  tidak  sekali  pakai. Demikian  halnya  dengan  pembungkus  minuman  dan makanan  untuk  layanan  pembelian  yang  dibawa pulang  dan  hantaran  melalui  aplikasi  online (gofood), kebanyakan  pelaku  usaha    restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan masih menggunakan cup minum  plastik,  sedotan  minuman  plastik,  dan pembungkus  makanan  dari  bahan  styrofoam  yang tidak  ramah  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  perlu diupayakan  sosialisasi  dan  penegakkan  hukum regulasi  pengendalian  penggunaan  plastik  yang  lebih intensif dan masif terutama kepada para pelaku usaha restoran/rumah  makan/cafe/penjual  makanan  di  Kota Semarang.  Mengingat  jumlah  rumah  makan  dan restoran  di  Kota  Semarang  pada  tahun  2017  sudah mencapai 4.352 unit dan rata-rata tamu restoran/rumah makan  berskala  menengah  dan  besar  mencapai  310 orang per hari (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2018).  Diketahui  bahwa  pertumbuhan  restoran  dan
rumah  makan  di  Kota  Semarang  sekitar  10%,  per tahun,  dengan  demikian  jumlah  restoran  dan  rumah makan  di  Kota  Semarang  pada  tahun  2020 diperkirakan mencapai 5.265 unit.
Berpijak  pada  uraian-uraian  hasil  dan pembahasan di atas, dapat dinyatakan bahwa regulasi pengendalian  sampah  plastik  yang  dituangkan  dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang  Pengendalian  Penggunaan  Plastik  telah dipatuhi  dan  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pelaku usaha  toko  modern  dan  swalayan,  namun  demikian regulasi  ini  belum  dipatuhi  dan  dilaksanakan  dengan baik oleh pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual  makanan.  Dengan  demikian regulasi  pengendalian  sampah  plastik  belum sepenuhnya  efektif  untuk  mendukung  kelestarian lingkungan  hidup  di  Kota  Semarang.  Sosialisasi  dan penegakkan  hukum  Peraturan  Walikota  Semarang Nomor  27  Tahun  2019  Tentang  Pengendalian Penggunaan  Plastik  perlu  ditingkatkan  secara  lebih masif  dan  intensif  terutama  kepada  pelaku  usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan.

## D. SIMPULAN
Sampah plastik dengan karakteristiknya sebagai sampah  non-organik  yang  sulit  terurai,  beracun,  dan mencemari lingkungan. Menjadi masalah besar dalam menjamin  kelestarian  lingkungan.  Diperlukan  upaya serius pengendalian sampah plastik yang berwawasan lingkungan.  Di  Indonesia  sebenarnya  telah  ada
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 18-33
regulasi  sebagai  payung  hukum  pengelolaan  sampah yang berwawasan lingkungan, yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun demikian kelemahan Undang-Undang ini adalah belum mengatur secara spesifik bagaimana pengelolaan sampah plastik yang  berwawasan  lingkungan.  Regulasi  pengelolaan sampah plastik berwawasan lingkungan sangat penting untuk  menanggulangi  kerusakan  lingkungan  dan menjamin  kelestarian  lingkungan  hidup.  Menindak lanjuti  amanah  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan  sebagai  respons terhadap  fenomena  semakin meningkatnya  jumlah  sampah  plastik  setiap  tahun  di Kota Semarang. Untuk pengendalian laju pertumbuhan semakin  banyaknya  sampah  plastik,  dikeluarkan regulasi dan diundangkan.
Regulasi  Peraturan  Walikota  Semarang mengenai  Pengendalian  Plastik  ini  telah  dipatuhi  dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku usaha toko modern  dan  swalayan,  namun  demikian  regulasi  ini belum sepenuhnya dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual  makanan  di  Kota  Semarang. Kebanyakan  pelaku  usaha  ini  masih  memberikan layanan  penjualan  menggunakan  cup  dan  pipet minuman  plastik,  dan  pembungkus  makanan  dari bahan  Styrofoam  yang  tidak  ramah  lingkungan. Direkomendasikan  perlu  sosialisasi  dan  penegakkan hukum terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor
27 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik terutama bagi  para  pelaku  usaha  restoran/rumah  makan/cafe/ penjual  makanan  perlu  diupayakan  secara  masif  dan intensif.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL & PROSIDING
Akhbarizadeh,  Razegheh.,  Moore,  Farid.,  &
Keshavarzi,  Behnam.  (2019).  Investigating microplastics bioaccumulation and biomagnification  in  seafood  from  the  Persian Gulf: a threat to human health?. Food Additives &  Contaminants:  Part  A,  Vol.36, (No.11), pp.1696-1708.
Pertiwi,  Andarani.,  Kiky,  S.M.  Puspandiyah.,  Wiwik,
Budiawan.,  Ratna,  P.,  Budi,  P.  Samadikun.,  & Arya,  Rezagama.  (2018).  Preliminary  Study  on Plastic  Waste  Handling  in  Semarang  City- Indonesia:  Estimated  Generation  and  Existing Management. In E3S Web of Conferences. EDP Sciences. Vol.73, pp.1-5.
Candrakirana,  R.  (2015).  Penegakan  hukum lingkungan  dalam  bidang  pengelolaan  sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance  di  kota  Surakarta. Yustisia; Jurnal Hukum, Vol.4, (No.3), pp.581-601.
Dewi,  Yusma.,  &  Raharjo,  Trisno.  (2019).  Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan
Lingkungan Serta  Solusinya. Kosmik  Hukum, Vol.19, (No.1), pp.22-45.
Ivar do Sul, Juliana A., & Costa, Monica F. (2014). The present and future of microplastic pollution in the marine  environment. Environmental  pollution,
Vol.185, (No.3), pp.352–364.
Jambeck,  Jenna R.,  Geyer,  Ronald.,  Wilcox,  Chris.,
Siegler,  Theodore  R.,  Perryman,  Miriam., Andrady,  Anthony.,  Narayan,  Ramani.,  &  Law, Kara Lavender. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, Vol. 34, (No. 6223), pp. 768-771.
Karuniastuti.  (2012). Danger  of  Plastic  Waste  on Human  Health  and  Environment. Forum
Technology, Vol.3, (No.1), pp.6–14.
Kuswardhani.,  &  Zulhelfa.  (2016).  The  Effect  of Government Policy on Using Fewer Plastic Bags Towards  Society's  Awareness  of  Going  Green. Proceedings Of The Asia Tourism Forum. 2016 - The 12Th Biennial Conference Of Hospitality And Tourism Industry In Asia, pp 535-540.
Lemieux, Paul M., Lutes, Christopher C., Abbott, Judith A.,  &  Aldous,  Kenneth  M.  (2000).  Emissions  of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated  dibenzofurans  from  the  open burning  of  household  waste  in  barrels. Environmental  Science  &  Technology, Vol.34, (No.3), pp.377-384.
Mattsson,  Karin.,  Johnson,  Elyse V.,  Malmendal, Anders., Linse, Sara., Hansson, Las- Anders., &
Cedervall,  T ommy.  (2017).  Brain  damage  and behavioural  disorders  in  fish  induced  by  plastic nanoparticles  delivered  through  the  food  chain. Scientific Reports, Vol.7, (No.1), pp.1-7.
Moore,  C.  J.,  Lattin,  G.  L.,  &  Zellers,  A.  F.  (2011).
Quantity and type of plastic debris flowing from two urban rivers to coastal waters and beaches of  Southern  California. Revista  de  Gestão Costeira Integrada-Journal of Integrated Coastal Zone Management, Vol.11, (No.1), pp.65-73.
Permana,  Rega.,  Rizal,  Ahmad.,  &  Hasan,  Zahidah.
(2020). Plastic  Consumption  in  Group of  Teens and  Young  Adults  from  Pangandaran  District, Indonesia:  A  Glimpse  of  Environmental Awareness among the Locals outside Big Cities. Asian  Journal  of  Advanced  Research  and Reports, Vol.12, (No.2), pp.1-9.
Rhodes,  Christopher J.    (2018). Plastic  Pollution  and Potential  Solutions.  Science  Progress, Vol.101, (No.3), pp.207-258.
Tanjung, Ni Putu Pranasari., & Wibisana, Muhammad Wiman.  (2020).  Politik  Hukum  Penanganan Sampah  Plastik  Sekali  Pakai. Jurnal  Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.9, (No.1), pp.209-221.
Vina,  Delia.,  &  Mayangsari,  Lidia.  (2020).  The Application  of  Theory  of  Planned  Behavior  in Single-Use  Plastic  Bags  Consumstion  in Bandung. Journal of Global Business and Social
Entrepreneurship  (GBSE), Vol.6,  (No.18), pp.124-137.
Zulganef,  Aida,  Wijaya.,  &  Pratminingsih,  Sri  Astuti.
(2019). Government Efforts in Managing Plastic Bags. Public Administration, Vol.6, (Special Issue
II, electronic edition), pp.135–154.

## BUKU
Marzuki, Peter M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group.
Selke, Susan. E. M., & Culter, John D. (2016). Plastics
Packaging.  In:  Plastic  Packaging:  Properties, Processing,  Applications,  and  regulations.
Cincinnati, Ohio, USA: Hanser Publications.

## SUMBER ONLINE
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Semarang.  (2018).  Kota Semarang  Dalam  Angka  2018 . Retrieved  from https://semarangkota.bps.go.id/publication/2018/ 08/16/eebfdda3a016d15bd59c4d78/kota- semarang-dalam-angka-2018.html PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2019).  Gerakan  Nasional  Pilah  Sampah  Dari
Rumah  Resmi  Diluncurkan.  Retrieved  from http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2100
Radar  Semarang.  (2019).  Pemkot  Semarang  Serius Kendalikan  Sampah  Plastik.  Retrieved  from https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semar
ang/2019/12/28/pemkot-semarang-serius- kendalikan-sampah-plastik/
Tribun  Jateng. (2019).  Produksi  Sampah  Kota Semarang  1.200  Ton  per  Hari,  46  Hektar  TPA Jatibarang  Bakal  Penuh.  Retrieved  from https://jateng.tribunnews.com/2019/ 04/05/produksi-sampah-kota-semarang-1200- ton-per-hari-46-hektar-tpa-jatibarang-bakal- penuh.
UN  Environment.  (2018).  Single-use  plastics:  A roadmap  for  sustainability.  Retrieved  from https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500 .11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.