## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
Margono,S.H. Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: margono.24@yahoo.com
ABSTRAK
P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dari status terhadap laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaran dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status anak dari laki-laki dan prempuan yang melakukan perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Sebelum ada UU yang mengatur tentang Kewarganegaran Republik Indonesia yang baru yaitu UU No 12 tahun 2006 kedudukan seorang perempuan dalam kawin campuran sangat tidak mendapat dukungan dimata hukum negara setempat. Setelah ada UU tentang kewarganegaraan yang baru nasib anak dalam pernikahan campuran diakui oleh negara indonesia sebagai warganegara Indonesia. Di bawah UU yang baru, anak-anak hasil perkawinan campur memiliki dua kewarganegaraan sampai mereka berusia 18 tahun plus 3 tahun. Perlindungan hukum terhadap status anak dari laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran sebelum dan sesudah ada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya sehingga anak hanya mendapatkan perlindungan hukum untuk berstatus terbatas mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak akan memiliki dua kewarganegaraan dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya dan hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih luas untuk memberikan hak memilih kewarganegaraan kepada si anak yang lahir dari perkawinan campuran.

## Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, Perkawinan Campuran
ABSTRACT
T hese researches aim is to determine the legal protection of the status of men and women who perform mixed marriages before and after enactment of the law No. 12 of 2006 concerning citizenship and to know the status of the legal protection of children from men and prempuan the mating mixture before and after the enactment of Law No. 12 of 2006 concerning citizenship. Based on the description of the results of researches and analysis of data, it can be concluded before there are laws on citizenship of the Republic of Indonesia and the new Law No. 12 of 2006 the position of a married woman in the mix so no support in the eyes of the law of the country concerned. Once there is a new law on citizenship fate of children in mixed marriages recognized by Indonesia as an Indonesian citizen. Under the new law, the children of mixed marriages have dual citizenship until they are 18 years plus 3 years. Legal protection of the status of children of the men and women who hold mixed marriages there before and after the Act No.. 12 of 2006 on Citizenship. Under the old Citizenship Act, children follow the citizenship of his father’s only so children get only limited legal protection to follow the citizenship status of his father. However, based on the new Law on Citizenship Law. 12 of 2006 on Citizenship child would have dual citizenship
and having children 18 years old or married, then he must make his choice and it is a form of legal protection for a broader grant of citizenship to the children born of mixed marriages.
Keywords: legal protection, Children, Mixed Marriage
Pendahuluan Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. 1 Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Sebelum adanya undang-undang perkawinan, perkawinan campuran diatur dengan Koniklijk Besluit Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini dsebut Regeling OP de Gemengde Huwelijken (selanjutnya disebut RGH) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran.
Menurut Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa perkawinan campuran sebagai Perkawinan antara orang-orang di indonesia tunduk kepada hukum-hukum berlainan. Sedangkan Pasal 2 RGH menyebutkan bahwa seseorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan selama itu belum putus, maka siperempuan tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum publik maupun hukum sipil. 2
Pengertian Perkawinan campuran sebagaimana disebut dalam Pasal 1 RGH, memiliki jangkauan luas asalkan pihak-pihak yang melangsungkan tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran. Perkawinan antara dua orang berkewarganegaraan asing dan bukan penduduk indonesia yang dilansungkan diluar indonesia, misalnya orang arab dengan orang perancis, merupakan ketentuan dalam pasal ini. 3

## Rumusan masalah
1.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap status laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
2.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap status anak dari laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?

## Metode Penelitian
1.  Pendekatan Penelitian Penulis menggunakan metode pendekatan Yurisdis sosiologis.
2.  Jenis Penelitian Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya. 4
3.  Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
a.  Penelitian Kepustakaan 1)  Bahan Hukum Primer

## 2)  Bahan Hukum Sekunder
1  Wignjodiporo Soerojo, 1971, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Bandung, Alumni, hal 139 2  Maria Ulfah Sudibyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan
3  R. Soetojo Prawirohamidjoyo, 1986, Pluralisme dalam perundang-undangan di indonesia, Surabaya, Penerbit Airlanga university,. Hal.90.
4  Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, Jakarta:UI Press, hal 12.
b.  Penelitian lapangan
Penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.
Penulis mengambil lokasi penelitian di Departemen Hukum dan HAM dan Dinas kependudukan Dan Catatan sipil Yogyakarta.
4.  Analisis Data Metode analisis data yang sesuai dengan peneliti deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan proses perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran,dengan pendapat responden yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## Pembahasan
1.  Perlindungan Hukum Terhadap Status dari Laki-Laki dan Perempuan yang Melakukan Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Sebelum diberlakukannya undang-undang mengenai Kewarganegaran Republik Indonesia yang baru yaitu UU No 12 tahun 2006, kedudukan seorang perempuan dalam kawin campuran sangat tidak mendapat dukungan dimata hukum negara setempat. Berbagai kasus telah terjadi karena UU kewarganegaraan yang lama (UU no 62 tahun 1958). Ketidakadilan sangat dirasakan oleh kaum wanita pelaku kawin campuran, karena merasa tidak mempunyai hak atas anak yang telah dilahirkan. Dan kekuatan dimata hukum bagi kaum wanita yang menikah campuran sangat tidak diuntungkan. Namun sekarang setelah ada UU tentang kewarganegaraan yang baru nasib anak dalam pernikahan campuran diakui oleh negara indonesia sebagai warganegara indonesia, mendapatkan status kewarganegaraan dari sang ibu. Dan dengan diberlakukannya UU tersebut Wanita indonesia yang menikah dengan warga negara asing serasa mendapat angin segar dan merasa sudah mendapatkan keadilan dimata hukum tentang status anaknya. Dalam UU no 62 tahun 1958 perempuan indonesia yang menikah dengan laki-laki asing merasa sangat dirugikan, dan anak yang dilahirkan tidak bisa mendapat kewarganegaraan indonesia sesuai dengan kewarganegaraan ibunya. 5
Undang-undang itu menggariskan bahwa Indonesia menganut asas ius sanguinis patriarkal. Artinya, anak yang lahir dari perkawinan ibu WNI dan ayah WNA otomatis mengikuti kewarganegaraan sang ayah. Sementara itu, status kewarganegaraan anak WNA untuk menjadi WNI hanya bisa setelah si anak berusia 18 tahun. Sehingga jika setiap tahunnya keluarga kawin campuran itu menetap di Indonesia, bahkan anak-anak hasil perkawinan tersebut tiap tahunnya harus memperpanjang KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara) dan berurusan dengan pihak imigrasi. Jika tidak akan terkena sanksi overstay, status penduduk gelap, dan akan kena deportasi. Selain itu, dengan berklakunya UU tentang kewarganegaraan yang lama wanita Indonesia juga akan kehilangan kewarganegaraannya jika menikah dengan pria dari negara- negara yang mewajibkan kewarganegaraan yang sama, seperti Bhutan, Taiwan, Iran dan Zimbabwe. Dan masih banyak lagi kelemahan dan masalah yang dimiliki oleh UU no 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang dirasakan oleh kaum wanita yang menikah dengan laki-laki asing. Contohnya jika terjadi perceraian tentu hak asuh si anak sangat sulit dimenangkan oleh sang ibu karena tidak memiliki kewarganegaraan dari sang ibu. Misal juga sang ibu yang ingin membawa kabur anaknya kembali ke Indonesia karena perlakuan yang tidak menyenangkan
5  http://dwimuhammadarif.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html, Download 12 Mei 2013, pukul 07.00WIB
dari sang suami di luar negeri, hal ini jika dilaporkan tentu akan terjadi kasus penculikan yang dilakukan oleh sang ibunya sendiri. Padahal sang ibu tentu tidak ingin menculik anaknya sendiri, karena anaknya adalah milik sang ibu juga. Dari ketidakadilan yang dirasakan oleh para wanita yang melakukan pernikahan dengan warga asing tersebut menuntut para wanita tersebut ingin memperjuangkan hak-hak yang dimiliki atas anak yang telah dilahirkan. Dan perjuangan yang dilakukan oleh kaum wanita tersebut tidak membutuhkan waktu yang sedikit, melainkan membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah lebih dari 47 tahun wanita pelaku pernikahan campuran bersama anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan itu terikat dalam berbagai peraturan yang ironis, dan kini akhirnya mereka bisa bernafas lega. Mereka tidak lagi dianggap sebagai kaum minoritas yang selalu tertindas dan tidak punya kekuatan hukum di negeri sendiri. Beban dan tekanan psikologis, yang harus mereka tanggung bertahun-tahun dan telah terjadi berbagai kasus yang disebabkan oleh hal tersebut ( UU no 62 tahun 1958), kini sedikit bisa terangkat dan dirasakan oleh kaum wanita pelaku kawin campuran sudah memiliki kekuatan hukum.
Undang-undang perkawinan yang baru telah membawa perubahan besar terhadap kaum wanita pelaku pernikahan campuran. Di bawah UU yang baru, anak-anak hasil perkawinan campur memiliki dua kewarganegaraan sampai mereka berusia 18 tahun plus 3 tahun. Bagitu juga dengan para ibunya, yang boleh memilih kewarganegaraan yang diinginkannya, kecuali untuk empat negara seperti Bhutan, Taiwan, Iran dan Zimbabwe. Undang-undang kewarganegaraan yang baru tersebut adalah UU No 12 tahun 2006. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, kasus-kasus yang dulu pernah terjadi kini semakin dapat dikurangi. Dan hal tersebut disambut baik oleh kaum wanita pelaku perkawinan campuran. Karena usaha yang dilakukannya untuk mendapatkan hak atas anak yang dilahirkannya tersebut dapat terpenuhi dan tidak merupakan usaha yang sia-sia belaka.

## 2.  Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak dari Laki-Laki dan Perempuan yang Melangsungkan Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah ada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Ketentuan UU Kewarganegaraan lama mengatur bahwa anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya contohnya jika perempuan berstatus WNI menikah dengan laki-laki Warga Negara Singapura maka setelah anak lahir status kewarganegaraan si anak mengikuti ayahnya kelak hingga berumur 18 tahun atau sesudah menikah, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menurut UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958. Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya: 6
a.  Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI), Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal( faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.
b.  Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI), Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus
dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati , maka pemohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa. Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas Setiap kali melakukan perjalanan keluar negri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 :
“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga- negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia”.
Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.” Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing :
-  Menjadi warga Negara Indonesia. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, kalaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri)meningggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.
-  Menjadi warga Negara asing. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).
Menurut pasal 4 UU RI No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, terdapat ketentuan baru mengenai warga Negara RI. misalnya; sebelum UU ini berlaku, perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA, maka anak yang lahir akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun sekarang kewarganegaraannya tidak berbeda ( tetap menjadi WNI), adapun ketentuan menjadi WNI berdasarkan UU tersebut adalah sebagai berikut :
1)  Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI;
2)  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA;
3)  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNA dan ibu WNI;
4)  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganrgaraan kepada anak tsb;
5)  Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI dan jika ayahnya WNA maka harus disertai pengakuan dari ayahnya;
6)  Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya WNI;
7)  Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
Menurut UU Kewarganegaraan Baru Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pengaturan mengenai anak hasil perkawinan campuran Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal.

## Kesimpulan
1.  Sebelum ada UU yang mengatur tentang Kewarganegaran Republik Indonesia yang baru yaitu UU No 12 tahun 2006 kedudukan seorang perempuan dalam kawin campuran sangat tidak mendapat dukungan dimata hukum negara setempat. Setelah ada UU tentang kewarganegaraan yang baru nasib anak dalam pernikahan campuran diakui oleh negara indonesia sebagai warganegara Indonesia. Di bawah UU yang baru, anak-anak hasil perkawinan campur memiliki dua kewarganegaraan sampai mereka berusia 18 tahun plus 3 tahun.
2.  Menurut UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya sehingga anak hanya mendapatkan perlindungan hukum untuk berstatus terbatas mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak akan memiliki dua kewarganegaraan dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya dan hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih luas untuk memberikan hak memilih kewarganegaraan kepada si anak yang lahir dari perkawinan campuran.

## Daftar Pustaka

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pan Muhammad Faiz, Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran, http:// junal hukum. biog.spot.com/perkawinan-campuran-2, html, junal hukum 29 november 2011, pukul 21.00
Soekanto,  Soerjono,  1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Soemitro, Kenny Hanitijo, 1988, Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri,
Semarang: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Wardiono, Kelik dan Khudzaifah Dimyati, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Muhammadiyah University Press