## DAMPAK PENERAPAN ABSEN SIDIK JARI ( FINGER PRINT ) TERHADAP PNS

## PEREMPUAN DI LINGKUP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Inayatillah
Fakultas Adab & Humaniora UIN Ar-Raniry

## Abstrak
Tulisan  ini  menyoroti  tentang  dampak  pemberlakuan  finger  print  bagi  PNS  perempuan  baik  karyawati maupun  dosen  di  lingkungan  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  Tulisan  ini  terinspirasi  dari  banyaknya perdebatan  dan  sekaligus  keluhan  akibat  dari  pemberlakuan  sistem  absensi  digital  ini.  Bukan  hanya  para karyawan dan dosen laki-laki yang merasa sedikit keberatan dengan kebijakan ini, apalagi para karyawati dan dosen  perempuan yang memiliki peran atau  beban  ganda  (double burden) di ranah publik  dan domestik. Perbedaan penafsiran pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama pada pasal 3 ayat 1 dan 3, serta Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  pada  pasal  3  ayat  1,  2  dan  3  merupakan  awal  dari permasalahan, karena pada dasarnya peraturan tersebut memberikan toleransi sampai pukul 09.00 dengan kewajiban memenuhi ketentuan jam kerja 7,5 jam perhari. Bahkan bagi dosen rincian jam kerja di sesuaikan dengan jabatan fungsional masing-masing dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memiliki makna bahwa dosen  tidak  harus  berada  di  kampus  sampai  sore  hari  karena  adanya  kewajiban  yang  lain  dalam  bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Adanya toleransi dalam kedua peraturan tersebut sangat membantu PNS perempuan yang bisa berangkat ke kantor lebih telat dibandingkan suami dan anak-anak yang pergi ke sekolah, tanpa harus mengabaikan peran sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Akan tetapi sangat disayangkan, peraturan ini tidak diterapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai sebuah kebijakan yang mashlahah terutama bagi PNS perempuan.
Kata Kunci : Perempuan, Double Burden, Finger Print, Disiplin kerja

## A. Pendahuluan
Sejatinya  sebuah  peraturan  dibuat  bertujuan  untuk  dilaksanakan  bukan  untuk dilanggar, akan tetapi ketika peraturan itu dibuat tanpa adanya sosialisasi yang lebih jelas dari instansi terkait, tentulah akan sulit sekali untuk sampai pada tujuan yang sebenarnya. Karena  peraturan  butuh  pemahaman,  sehingga  tujuan  yang  diharapkan  dapat  tercapai. Begitu  juga  dengan  absensi  sidik  jari  atau finger  print diberlakukan  bertujuan  untuk meningkatkan kinerja dosen dan pegawai, akan tetapi dalam penerapannya tidak sedikit keluhan  yang  datang  dari  dosen  dan  karyawan  terutama  yang  rumahnya  jauh  dari kampus, karena jika telat satu detik saja otomatis “uang makan” tidak dihitung, walaupun pada hari itu dosen yang bersangkutan akan mengajar 4 mata kuliah sekaligus melakukan bimbingan penulisan skripsi pada mahasiswa.
Dampak Penerapan Absen Sidik Jari (Finger Print) Terhadap Pns Perempuan Di Lingkup Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Lebih lanjut, keluhan di atas kebanyakan datang dari para dosen perempuan dan karyawati yang notabene tidak hanya bekerja sebagai Pegawai Negeri  Sipil (PNS), tetapi juga punya peran yang melekat pada dirinya yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga. Di pagi hari mereka harus berpacu dengan waktu, dimana harus menyiapkan sarapan untuk suami dan anak, bahkan ada yang sempat menyapu dan mencuci baju. Ketika pulang kerja pun,  perempuan  sebagai  pegawai  negeri  tetap  mengerjakan  urusan  domestik.  Sampai malam pun sang ibu masih menemani anak belajar mengulang pelajaran di sekolah. Bisa dikatakan  perempuan  tidur  paling  larut  dan  bangun  paling  pagi  dalam  sebuah  rumah tangga.  Semua  dapat  dilakukannya,  mulai  dari  mengatur  keuangan,  menata  kebersihan rumah, mengasuh anak dan lainnya. 1
Sementara itu peraturan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mewajibkan setiap PNS dan dosen untuk melakukan scan tepat waktu tanpa boleh negosiasi. Mereka harus melakukan scan dua  kali  sehari  sesuai  dengan  ketentuan  jam  kedatangan  serta  jam  pulang.  Bahkan para    dosen  tetap  harus  datang  hanya  untuk finger  print meskipun  pada  hari  itu  dosen yang bersangkutan tidak memiliki jadwal mengajar. Pengamatan yang dilakukan penulis, belakangan  sedikit  demi  sedikit  mulai  berkurang  dosen  yang  datang  ke  kampus  hanya untuk finger print , mungkin mereka mulai lelah, ditambah lagi bagi dosen yang rumahnya lumayan  jauh  jaraknya  dengan  kampus,  apalagi  jika  hanya  untuk  sekadar  bolak  balik finger print . 2 Beberapa dosen di UIN SGD Bandung juga mengalami hal yang serupa, dalam SuakaOnline.com  mengatakan  bahwa  aturan  tersebut  menghamburkan  waktu  dosen, meski  dalam  satu  hari  mereka  hanya  mengajar  satu  mata  kuliah,  dosen  tetap  harus mengabsen agar bisa mendapatkan uang makan. 3
Sebenarnya  begitu  banyak  nilai  positif  dari  menggunakan  finger  print  untuk absensi  sekaligus  untuk  megukur  tingkat  kedisiplinan  PNS.  Beberapa  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  finger  print  sudah  dianggap  efektif  sebagai  indikator pengukur tingkat kedisiplinan. Penelitian yang dilakukan oleh Nia Andriani, dkk tentang “Analisis Pengaruh Penerapan Absensi Sidik Jari Finger Print Terhadap Kedisiplinan Kerja Karyawan  (Studi  Kasus  Pada  Dosen  dan  Karyawan  Politeknik  Negeri  Bengkalis)” menunjukkan  bahwa  absensi  sidik  jari  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap karyawan disiplin kerja, dengan koefisien determinasi 25,30%. 4
1 Luluk  Wulandari,  S.Pd,  dalam  Double  Burden  (Beban  Ganda)  Perempuan  Bekerja http://lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/ruang-guru/663-double-burden-beban-ganda-perempuan- bekerja
2 Hasil wawancara dengan beberapa dosen di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 2 Juli 2015 3 Diakses pada http://suakaonline.com/5302/2015/04/25/waktu-dosen-dibatasi-finger-print/
4 Nia  Andriani,  dkk.,  “Analisis  Pengaruh  Penerapan  Absensi  Sidik  Jari  Finger  Print  Terhadap Kedisiplinan Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Dosen dan Karyawan Politeknik Negeri Bengkalis)”

## Inayatillah
Sebaliknya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syahir  Badruddin  tentang  “Efektifitas Pelaksanaan  Finger  Print  di  IAIN  Raden  Fatah Palembang”  menunjukkan  bahwa  kinerja pegawai pasca diterapkannya finger print sebagai alat rekam kontrol kinerja belum dapat diukur  secara  pasti  karena  belum  terjadi  perubahan  yang  signifikan  pada  peningkatan kerja. Artinya bahwa finger print masih dijadikan sebagai alat untuk membuktikan bahwa pegawai  hadir  datang  dan  pulang  tepat  waktu,  sedangkan  pada  saat  jam  kerja  masih terjadi peristiwa sebagaimana sebelum alat ini dipakai. 5
Berdasarkan hal di atas, problematikanya adalah kebijakan yang diterapkan terlalu kaku  dengan  tidak  memberi  dispensasi  waktu  sedikitpun.  Padahal  pada  dasarnya Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2013  Tentang  Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama pada pasal 3 ayat 1 dan  3,  serta Peraturan Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam  Nomor  2  Tahun 2013  tentang Disiplin  Kehadiran  Dosen  Di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  pada  pasal  3 ayat  1,  2  dan  3  membolehkan  atau  memberi  dispensasi  kepada  PNS  sampai  pukul  09.00 dengan  kewajiban  memenuhi  ketentuan  jam  kerja  7,5  jam  perhari.  Bahkan  bagi  dosen rincian jam kerja disesuaikan dengan jabatan fungsional masing-masing dengan ketentuan yang  berlaku.  Artinya  dosen  tidak  harus  berada  di  kampus  sampai  sore  karena  adanya kewajiban penelitian dan pengabdian masyarakat.

## B. Kebijakan Absensi Finger Print (Sidik Jari) Bagi PNS
Belum  optimalnya  penggunaan  absensi  manual  yang  disebabkan  oleh  terbukanya peluang  terjadinya  kecurangan,  salah  satunya  adalah  manipulasi  absensi  dengan  cara meminta orang lain atau teman kerja untuk menandatangani daftar kehadiran manual atau melalui absensi yang dirapel di akhir bulan. Sehingga datang  atau  tidak  seorang pegawai pada  bulan berjalan tidak  akan  terlihat  pada  daftar  kehadiran  manual karena semua pegawai menandatanganinya. Hal ini akan menjadikan  penghambat  bagi  instansi  untuk memantau  kedisiplinan  pegawai dalam hal ketepatan waktu kedatangan dan jam pulang pegawai setiap hari.
Untuk  mengatasi  permasalahan  di  atas  sekaligus  dalam  rangka  realisasi  reformasi birokrasi  di  institusi  pemerintahan,  maka  penggunaan  absensi  elektronik  diyakini  bisa menjadi  salah  satu  solusi  kedisiplinan  PNS.  Absensi finger  print (sidik  jari)  adalah  suatu metode  baru  yang  saat  ini  telah  berkembang,  mesin  dengan  bantuan  softwere  untuk mengisi  data  kehadiran  suatu  komunitas  kelompok  maupun  instansi  yang menggunakannya.  Sehingga  dengan  mengguakan  alat  ini,  absensi  yang  direkapitulasi
5 Syahir  Badruddin,  “Efektifitas  Pelaksanaan  Finger  Print  Di  Iain  Raden  Fatah  Palembang”  dalam Wardah: No. XXVII/ Th. XV/ Juni 2014
Dampak Penerapan Absen Sidik Jari (Finger Print) Terhadap Pns Perempuan Di Lingkup Uin Ar-Raniry Banda Aceh
setiap sebulan sekali akan dapat dengan mudah diketahui pelanggaran jam kerja maupun keterlambatan yang telah dilakukan, dikarenakan sulit untuk dilakukan manipulasi.
Kebijakan finger  print ini  sudah  diberlakukan  tidah  hanya  di  beberapa  instansi pemerintah tetapi juga di beberapa sekolah dan perguruan tinggi, salah satunya adalah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pemberlakuan absen sidik jari di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh merujuk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian,  PP  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  PMA  No.  49  Tahun  2014  tentang  Pemberian, Penambahan  dan  Pengurangan  Tunjangan  Kinerja  PNS  di  Lingkungan  Kementrian Agama,
Surat Edaran Sekjen Kementrian Agama RI Nomor:
SJ/B.II/1.b/Kp.01/02/7486/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Peningkatan Disiplin PNS  di  lingkungan  Kementrian  Agama  RI,  Surat  Edaran  Kepala  BAKN  No. 23/SE/1980  tentang  Peraturan  Dsisiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  Peraturan  Direktur Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Disiplin  Kehadiran  Dosen  Di Lingkungan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam.  SK  Rektor  IAIN  Ar-Raniry  Nomor: In.01/R/Kp.00.4/232/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil  di  lingkungan  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  Surat  Edaran  Rektor  Nomor: Un.07/R/HK.00.7/105/2015 tentang ketentuan Jam Masuk dan Pulang Kantor Bagi PNS Di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 2 Februari 2015.
Menindak lanjuti hal di atas, maka finger print ini telah disetting sesuai jam kerja di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu dengan hitungan masuk standar pukul 08.20 dan  pulang  jam  17.00.  Akan  tetapi,  masuk  kerja  mulai  jam  07.15  sudah  dapat  direkam, sedangkan  jam  pulang  dapat  dimulai  jam  17.00  sampai  batas  maksimal  jam  18.15.  Jika melewati  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  maka  akan  berpengaruh  pada  akumulasi  jam kerja  atau  bahkan  tidak  dihitung  masuk  kerja.  Ini  berlaku  untuk  hari  senin  hingga  hari kamis, sedangkan pada hari jumat ada perbedaan jam pulang yaitu jam 16.40. Untuk jam istirahat dari hari senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.30 sampai dengan 13.30. untuk hari Jumat diberlakukan jam istirahat siang lebih lama dari hari biasanya yaitu pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.30. Intinya jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam perminggu yaitu sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995.
Oleh  karenanya  setiap  PNS  wajib  datang  melaksanakan  tugas  dan  pulang  sesuai dengan  ketentuan  jam  kerja  di  atas.  Keterlambatan  masuk  kerja  dan/atau  pulang  lebih cepat  dihitung  secara  kumulatif  di  akhir  bulan.  Bagi  PNS  yang  setelah  di  hitung  secara kumulatif  kekurangan  jam  kerjanya  5  (lima)  hari  kerja  ke  atas  (37,5  jam)  dalam  1  (satu bulan,  maka  kepada  yang  bersangkutan  diberikan  sanksi  pemotongan  uang  makan  dan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).

## Inayatillah
Berbeda  dengan  kebijakan finger  print bagi  dosen,  Peraturan  Direktur  Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, rincian  jam  kerja   dosen   sebagaimana   dimaksud   pada ayat   (I)   disesuaikan   dengan jabatan  fungsional  masing-masing  dengan  ketentuan:
a. Asisten  Ahli:
Bidang  (A).  Unsur  Pendidikan  dan  Pengajaran ≥ 5% setara  4,125 jam  perhari Bidang (B).  Unsur  Penelitian ≥25% setara 1,875 jam  perhari
Bidang  (C).  Unsur  Pengabdian  pada  Masyarakat ≤ l 0%  setara  0,75 jam  perhari Bidang  (D).  U nsur  Penunjang ≤ 10: % setara  0,75 jam perhari
b. Lektor:
Bidang  (A).  Unsur  Pendidikan  dan  Pengajaran  ≥ 45% setara  3,375 jam  perhari Bidang  (B).  Unsur  Penelitian   ≥ 35% setara  2,625 jam  per  hari
Bidang  (C).  Unsur  Pengabdian   pada  Masyarakat  ≤ l0%  setara  0,75 jam  perhari Bidang  (D).  Unsur  Penunjang <10%  setara  0,75 jam perhari
c. Lektor  Kepala  :
Bidang  (A).Unsur   Pendidikan  dan  Pengajaran  ≥ 40% setara  3 jam  perhari Bidang  (B).Unsur   Penelitian  ≥ 40% setara  3 jam  per  hari
Bidang  (C).  Unsur  Pengabdian   pada  Masyarakat  ≤ l0%  setara  0,75 jam  perhari Bidang  (D).  Unsur  Penunjang <10%  setara  0,75 jam perhari
d. Profesor/Guru   Besar  :
Bidang  (A).  Unsur  Pendidikan  dan  Pengajaran  ≥ 35% setara  2,625 jam  per hari Bidang  (B).  Unsur  Penelitian  ≥45% setara  3,375 jam  per hari
Bidang  (C).  Unsur  Pengabdian   pada  Masyarakat  ≤ l 0%  setara  0,75 jam  per  hari Bidang  (D).  Unsur  Penunjang <10%  setara  0,75 jam  per  hari
Dari  aturan  di  atas,  maka  dosen  tidak  harus  berada  di  kampus  sampai  sore dikarenakan adanya beban tugas yang lain yaitu penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang. Sayangnya aturan tersebut tidak diberlakukan di lingkungan UIN Ar-Raniry, sehingga hal  inilah yang menimbulkan perdebatan diantara dosen, terutama dosen yang ingin melakukan penelitian ketika tidak ada jadwal mengajar.
Sementara  di  Universitas  Syiah  Kuala  telah  membuat  terobosan  baru  dengan memberlakukan absensi finger print untuk dosen hanya pada saat masuk jam perkuliahan. Hal ini dimaksudkan  untuk  lebih  efisien  dalam  hal  belajar  mengajar,  sehingga  hal  ini  akan  lebih meningkatkan  kedisiplinkan  dosen  karena  pada  absen finger sudah  ada  jadwal  yang  telah ditetapkan. Dengan absen finger print data yang dihasilkan lebih akurat sehingga lebih memudahkan para  dosen  untuk  mengambil  data  untuk  keperluan  dosen  sendiri  seperti  untuk  pengurusan pangkat  dan  nantinya  diharapkan  dengan  data  yang  ada  agar  bisa  mempercepat  untuk  proses
Dampak Penerapan Absen Sidik Jari (Finger Print) Terhadap Pns Perempuan Di Lingkup Uin Ar-Raniry Banda Aceh
pembayaran.  Sistem finger  print ini  sangat  efisien  bila  dibandingkan  dengan  sistem  yang  dulu diterapkan karena pada sistem ini tidak memerlukan banyak petugas. Setiap dosen yang melakukan sidik jari, maka akan terdeteksi penjadwalan berupa: matakuliah, lokasi, ruang, dan jam mengajar. Jika dosen melakukan absensi dalam batas waktu toleransi, maka mesin ini akan mengirim SMS ke dosen tentang berhasil absensi. Jika dosen melakukan absensi di luar waktu atau tidak ada jadwal, maka akan dikirim SMS berupa berita diluar jadwal. 6
Terobosan  yang  dilakukan  oleh  Universitas  Syiah  Kuala  tepatnya  di  FKIP  patut untuk  diapresiasi  dan  bisa  menjadi  contoh  untuk  diterapkan  di  UIN  Ar-Raniry  Banda Aceh, dimana absensi ini memiliki keterkaitan langsung dengan sertifikasi dosen dan ini berpengaruh  nyata  terhadap  kinerja  dosen.  Ramalia  Dewi  Verina  dalam  penelitiannya mengenai  “Analisis  Faktor–faktor  Kinerja  Dosen  (Studi  Kasus  Fakultas  Pertanian  IPB)” menyimpulkan  bahwa  dengan  diberlakukannya finger  print memberikan  dampak  yang lebih  baik  karena  dosen  memiliki  aktivitas  akademik  dan  disiplin  terhadap  pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat, penelitian, dan penunjang. 7

## C. Hubungan Penerapan Absensi Finger Print Dengan Disiplin Kerja PNS
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat disiplin PNS masih  tergolong  rendah, sehingga  penerapan  absensi  sidik  jari  dianggap  penting  sebagai  tolok  ukur  kedisiplinan pegawai  dalam  rangka  menuju  kebijakan  reformasi  birokrasi,  yang  berhubungan  dengan remunerasi atau tunjangan kinerja.
Untuk mewujudkan kedisiplinan bukanlah hal yang mudah semudah membalikkan telapak tangan. Semua itu butuh proses atau pembiasaan dalam sebuah lingkungan organisasi. Perlu adanya budaya disiplin, sehingga sebuah organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para anggotanya dengan standar yang harus dipenuhi.
Budaya kerja disiplin akan terwujud jika semua orang yang ada disebuah institusi memiliki pemahaman yang baik mengenai apa itu disiplin. Disiplin berasal dari bahas latin “Disciplina” yang berarti  latihan  atau  pendidikan  kesopanan  dan  kerohanian  serta  pengembangan  tabiat.  Jadi  sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. 8
Menurut Alfred R. Lateiner dan I.S. Levine, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang  di  tubuh  para  pekerja  yang  membuat  mereka  dapat  mematuhi  keputusan  dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 9 Artinya disiplin sudah menjadi budaya dan menjadi sebuah kekuatan sehingga apapun peraturan yang yang ditetapkan bisa dijalankan.
6 Diakses  pada  http://www.fkip.unsyiah.ac.id/2015/02/19/fkip-unsyiah-memberlakukan-absensi- finger-print-dosen-setiap-jam-mengajar/
7 Ramalia  Dewi  Verina  dalam penelitiannya  mengenai  “Analisis  Faktor–faktor  Kinerja  Dosen  (Studi Kasus Fakultas Pertanian IPB)” http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69460
8 I.G. Wursanto, Managemen Kepegawaian. Kenisisus, Yogyakarta, 1989, hal. 108
9 I.S.  Livine  Teknik  Memimpin  Pegawai  dan  Pekerja.  Terjemahan  oleh  Iral  Soedjono,Cemerlang, Jakarta, 1980, hal 71

## Inayatillah
Sementara  A.S.  Moenir  dalam  bukunya  Pendekatan  Manusia  dan  Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian mengemukakan bahwa disiplin adalah ketaatan yang sikapnya  impersonal,  tidak  memakai  perasaan  dan  tidak  memakai  perhitungan  pamrih atau kepentingan pribadi. 10 Jadi sebuah peraturan dibuat untuk dilaksanakan oleh semua pegawai yang ada di dalam suatu instansi, termasuk pimpinannya.
Jika  dikaitkan  dengan  disiplin  kerja,  Alex  S.  Nitisemito  mengemukakan  bahwa kedisiplinan  lebih  dapat  diartikan  suatu  sikap  atau  perilaku  dan  perbuatan  yang  sesuai dengan  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  perusahaan  atau  instansi  yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 11 Jadi meskipun sebuah peraturan tidak  tertulis  maka  harus  ditaati  juga,  karena  hal  tersebut  sudah  menjadi  budaya  kerja yang ada di tempat tersebut.
Sejalan  dengan  Nitisemito,  Astrid  S.  Susanto  juga  mengemukakan  bahwa kedisiplinan itu dapat bersifat  positif dan negatif. Disiplin positif merupakan suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau tradisi dimana seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan,  adapun  disiplin  negatif  sebagai  unsur  di  dalam  sikap  patuh  yang  disebabkan oleh  adanya  perasaan  takut  akan  hukuman.  Hal  ini  menjadi  tugas  seorang  pemimpin untuk  mengusahakan  terwujudnya  suatu  disiplin  yang  mempunyai  sifat  positif,  dengan demikian dapat menghindarkan adanya disiplin yang bersifat negatif. 12 Sehingga pegawai akan  berusaha  untuk  mendisiplinkan  dirinya  sendiri  tanpa  harus  ada  aturan  yang  akan memaksanya  dan  pegawai  akan  memiliki  kesadaran  untuk  menghasilkan  produk  yang berkualitas tanpa perlu banyak diatur oleh atasannya.
Jika  para  pegawai  menganggap  bahwa pemberlakuan  absensi sidik jari merupakan hal yang positif dan demi kemaslahatan bersama, maka adanya pro dan kontra bisa diminimalisir. Begitu  juga  sebaliknya,  jika  pemberlakuan  absensi  sidik  jari  merupakan  sesuatu  yang  ditakuti karena adanya hukuman, maka ini akan menjadi konflik baru dalam sebuah institusi.
Selanjutnya, untuk mengukur tingkat disiplin pegawai, Moenir  dalam “Pelayanan Umum di Indonesia” membaginya berdasarkan ketentuan disiplin waktu dan disiplin perbuatan. Artinya para pegawai tepat waktu baik ketika datang maupun ketika pulang, dan tidak keluar ketika jam kerja  serta  menyelesaikan  tugas  sesuai  waktu  yang  ditetapkan.  Kemudian  disiplin  perbuatan adalah  para  pegawai  patuh  dan  tidak  menentang  peraturan,  tidak  malas  dan  tidak  menyuruh orang lain bekerja demi dirinya, serta tidak suka berbohong. 13
Sedangkan  menurut  I.S.  Levine,  ukuran  kedisiplinan  adalah  apabila  pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat
10 A.S.  Moenir,  Pendekatan  Manusia  dan  Organisasi  Terhadap  Pembinaan  Kepegawaian,  Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 152
11 Alex S. Nitisemito, Manajemen Sumber Saya Manusia, Sasmito Bross, Jakarta, 1980, hal. 260 12 Astrid S. Susanto, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1974, hal 305.
13 .S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 95.
Dampak Penerapan Absen Sidik Jari (Finger Print) Terhadap Pns Perempuan Di Lingkup Uin Ar-Raniry Banda Aceh
pada  pekerjaannya,  apabila  mereka  mempergunakan  bahan-bahan  dan  perlengkapan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai pada waktunya. 14
Adapun disiplin kerja sebenarnya  dimaksudkan  untuk  memenuhi  tujuan-tujuan dari disiplin kerja itu sendiri sehingga pelaksanaan kerja menjadi lebih  efektif dan efisien. Pada  dasarnya  disiplin  kerja  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  kondisi  yang  teratur, tertib dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
Absensi sangat berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh masing- masing  instansi.  Namun  belum  semua  instansi  menerapkan  sistem  sidik  jari  tersebut, bukan  berarti  tidak  menjalankannya.  Intinya  adalah  setiap  pegawai  harus  menunjukkan output  hasil  kerja.  Bukan  hanya  sekadar  hadir dan  absen  pagi  serta  sore.  Hal  ini  sejalan dengan fakta yang diungkap oleh Syahir Badruddin dalam “Efektifitas Pelaksanaan Finger Print Di Iain Raden Fatah Palembang” dengan mencontohkan masih banyak pegawai yang datang pada waktu yang ditentukan, lalu setelah itu mereka pulang atau pergi ke tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat di luar kerja, ketika pada saat pulang mereka datang kembali untuk melakukan presensi. 15
Oleh karenanya sebuah institusi dalam mengambil kebijakan tidak hanya merujuk kepada  absensi,  akan  tetapi  juga  melihat  dari  output  yang  dihasilkan.  Berdasarkan pengamatan  dilapangan,  beberapa  dosen  sering  tidak  melakukan  absensi  finger  print, karena  sering  terlambat,  akan  tetapi  kinerjanya  sangat  baik,  bahkan  mendapat penghargaan sebagai dosen teladan.

## D. Hubungan Penerapan Absensi Finger Print Dan Dampaknya bagi PNS Perempuan di Lingkup UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Dewasa  ini,  kiprah  perempuan  diranah  produktif  mulai  menunjukkan eksistensinya. Hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang terlibat secara aktif bekerja di  semua  lini,  mulai  dari  bidang  ekonomi,  sosial,  politik  hingga  agama.  Angger  Wiji Rahayu  mengungkapkan  bahwa  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  perempuan pada  tahun 1980 sebesar  32,43%,  tahun  1990 sebesar  38,79%, dan pada tahun  2014  TPAK perempuan  sudah  menjadi  50,22%. 16 Artinya  sudah  lebih  dari  setengah  dari  jumlah populasi perempuan yang bekerja.
14 I.S.  Livine  Teknik  Memimpin  Pegawai  dan  Pekerja.  Terjemahan  oleh  Iral  Soedjono,  Cemerlang, Jakarta, 1980, hal 72.
15 Syahir  Badruddin,  “Efektifitas  Pelaksanaan  Finger  Print  Di  Iain  Raden  Fatah  Palembang”  dalam Wardah: No. XXVII/ Th. XV/ Juni 2014
16
Angger Wiji Rahayu, Perempuan Dan Belenggu Peran Kultural 29/1/2015
http://www.jurnalperempuan.org/blog-feminis-muda/previous/3

## Inayatillah
Akan  tetapi  peran  kultual  yang  melakat  pada  perempuan  sangat  sulit  untuk  dilepas. Adanya steriotip yang  berpandangan  bahwa  perempuan  lebih  submitif,  pasif,  dan  emotional. Kemudian  juga  keadaan  ini  didukung  oleh  kemampuan  perempuan  untuk    mengandung, melahirkan  dan  menyusui  anak,  sehingga dianggap sepatutnya berada di rumah.  Masalah inilah yang masih membelenggu perempuan ketika berkiprah di ranah produktif. Bagi perempuan yang memilih bekerja, maka dia harus melakukan dua hal sekaligus, menjadi produktif dengan bekerja di ranah publik dan tetap mengurus urusan domestik dengan berperan sebagai Ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya.
Ketika  perempuan  menjalankan  peran  gandanya,  maka  permasalah  selanjutnya adalah  bagaimana  perempuan  membagi  waktu  antara  urusan  di  sektor  domestik  dan publik.  Logikanya  tidak  mungkin  kedua-duanya  berjalan  normal  atau  seimbang, kemungkinan salah satu peran tersebut akan terbengkalai atau tidak maksimal. Kalaupun bisa dijalankan secara beriringan, pasti mereka punya strategi terhadap  peran ganda  yang dijalankannya  agar  seluruh  pekerjaan  yang  dilakukan  dapat seimbang.
Jika  dikaitkan  dengan  perberlakukan  peraturan  absensi finger  print dengan  tidak  adanya toleransi waktu bagi karyawati dan dosen perempuan yang memiliki peran atau beban ganda ( double burden ) di ranah publik dan domestik, tentu sangat memberatkan. Mereka harus berangkat pagi-pagi berpacu  dengan  waktu  agar  bisa  sampai  tepat  waktu  ke  kampus  tanpa  meninggalkan  peran domestik  mereka.  Bahkan  dari  hasil  wawancara  dengan  para  dosen  dan  pegawai,  mereka mengatakan bahwa mereka meninggalkan rumah dalam keadaan yang tidak semestinya, dengan tumpukan  piring  yang  belum  di  cuci,  dan  lain  sebagainya,  bahwa  juga  belum  sempat  sarapan, karena mendahulukan anak-anak dan suami yang juga PNS. 17
Problematika di atas mungkin bisa saja diminimalisir jika pembuat kebijakan khususnya di lingkungan  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh  memberikan  toleransi  waktu  sampai  pukul  09.00, sehingga kebijakan ini akan membantu khususnya PNS perempuan yang memiliki peran ganda dan jarak rumahnya jauh dari kampus. Meskipun harus pulang lebih telat dari yang lain. Dan ini tidak melanggar Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin  Kehadiran  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Kementerian  dan  Peraturan  Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, karena pada dasarnya peraturan tersebut memberikan toleransi sampai pukul 09.00 dengan kewajiban memenuhi ketentuan jam kerja 7,5 jam perhari.
Oleh  karenanya  sebuah  institusi  dalam  mengambil  kebijakan  untuk  menilai kedisiplinan  dan  kinerja  pegawai  dan  dosen  tidak  hanya  merujuk  kepada  absensi,  akan tetapi  juga  melihat  dari  output  yang  dihasilkan.  Berdasarkan  pengamatan dilapangan,  beberapa  dosen  khususnya  perempuan  sering  tidak  melakukan
17 Hasil wawancara dengan dosen dan karyawati, tanggal 3 Juli 2015
Dampak Penerapan Absen Sidik Jari (Finger Print) Terhadap Pns Perempuan Di Lingkup Uin Ar-Raniry Banda Aceh
absensi finger print , karena sering terlambat, akan tetapi kinerjanya sangat baik, bahkan mendapat penghargaan sebagai dosen teladan. 18

## E. Penutup
Dari  pembahasan  di  atas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  mengambil kebijakan untuk menilai kedisiplinan dan kinerja pegawai dan dosen tidak hanya merujuk kepada absensi, akan tetapi juga melihat dari output yang dihasilkan. Surat Edaran Rektor Nomor:  Un.07/R/HK.00.7/105/2015  tentang  ketentuan  Jam  Masuk  dan  Pulang  Kantor Bagi  PNS  Di  Lingkungan  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh  tanggal  2  Februari  2015  perlu ditinjau ulang karena Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang  Disiplin  Kehadiran  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Kementerian  dan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Disiplin Kehadiran Dosen Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam pada dasarnya peraturan tersebut memberikan toleransi sampai pukul 09.00 dengan kewajiban memenuhi ketentuan jam kerja 7,5 jam perhari. Sehingga sangat membantu PNS perempuan yang bisa berangkat ke  kantor  lebih  telat  dibandingkan  suami  dan  anak-anak  yang  pergi  ke  sekolah,  tanpa harus mengabaikan peran sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta sebagai PNS.

## Daftar Pustaka
Badruddin Syahir, “ Efektifitas Pelaksanaan Finger Print Di Iain Raden Fatah   Palembang ” dalam Wardah: No. XXVII/ Th. XV/ Juni 2014
Livine,  I.S, Teknik  Memimpin  Pegawai  dan  Pekerja .  Terjemahan  oleh  Iral  Soedjono, Cemerlang, Jakarta, 1980, hal 72.
Moenir, A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , Jakarta, 2010, hal. 95.
Nitisemito, Alex. S, Manajemen Sumber Saya Manusia , Jakarta, 1980, hal. 260 Rahayu,  Wiji  Anger, Perempuan  Dan  Belenggu  Peran  Kultural 29/1/2015 http://www.jurnalperempuan.org/blog-feminis-muda/previous/3
Susanto, S, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1974, hal 305.
…………..., Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian ,   Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 152
18 Hasil wawancara dengan dosen dan karyawati, tanggal 3 Juli 2015