## Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku)

## Belardo Prasetya Mega Jaya
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten.. Email : belardoprasetya@gmail.com

## Info Artikel:
| Submission : 5 Mei 2020                                 | Revisions : 18 Mei 2020                                   | Accepted : 21 Juni 2020 : 18 Juni 2020

## Abstract
Each  country  has  authority  against  a  crime  that  occurred  inside  or  outside  its  territory,  but countries  that  have  jurisdiction  to  prosecute  criminals  often  have  obstacles  and  problems  in processing  and  judging  it  when  the  perpetrators  of  crime  are  in  the  territory  of  another  country. For example, the suspect in the bribery case of Harun Masiku who is in Singapore and has not yet returned  to  Indonesia.  That  is  why,  the  aim  of  this  research  are:  (1)  to  describe  and  explain  the concepts and types of state criminal cooperations; and (2) to analyze how international cooperation becomes a solution for settle the transnational criminal case (Harun Masiku Case). This research is a normative legal research. The results  showed that  the  cooperation is  divided into several  types, namely:  extradition,  Mutual  Legal  Assistancein  Criminal  Matters,  direct  surrender,  and  forced withdrawal  based  on  the  agreement  of  the  country  concerned.  International  cooperation  will facilitate arrest, detention, and facilitate the implementation of criminal jurisdiction against Harun Masiku who is currently in another country, so that the case can be resolved.
Keywords  : International  Cooperation;  Extraditio;,  Mutual  Legal  Assistance  (MLA;,  Criminal Jurisdiction.

## A. PENDAHULUAN
Di  dalam  hukum  internasional,  negara-negara  memiliki  hak,  kekuasaan  penuh,  ataupun kewenangan untuk membuat, memberlakukan, melaksanakan dan/atau memaksakan hukum atau peraturan  perundang-undangan  nasionalnya  kepada  obyek-obyek  hukum  yang  berdimensi internasional,  baik  yang  berupa  orang  ataupun  badan  hukum,  benda  bergerak  ataupun  benda tidak  bergerak,  serta  segala  macam  kejahatan  yang  ada  atau  terjadi  baik  di  dalam  kedaulatan wilayah 1 maupun  di  luar  batas-batas  wilayahnya. 2 Hal  tersebut  disebut  yurisdiksi  negara berdasarkan hukum internasional ( jurisdiction of state under international law ). Jadi sumber hak, kekuasaan, dan wewenang tersebut adalah hukum internasional. 3
Yurisdiksi negara terhadap orang atau badan hukum disebut dengan yurisdiksi personal, yang  dibedakan  menjadi  yurisdiksi  personal  berdasarkan  kewarganegaraan  aktif  dan  yurisdiksi personal  berdasarkan  kewarganegaraan  pasif. 4 Yurisdiksi  negara  terhadap  benda  bergerak ataupun  benda  tidak  bergerak  disebut  yurisdiksi  kebendaan,  sedangkan  yurisdiksi  negara terhadap  obyek  hukum  yang  berupa  peristiwa-peristiwa  hukum,  dibedakan  menjadi  yurisdiksi negara  terhadap  peristiwa-peristiwa  hukum  sipil  atau  peristiwa-peristiwa  keperdataan  yang disebut  yurisdiksi  sipil  dan  yurisdiksi  negara  terhadap  peristiwa  hukum  terhadap  peristiwa- peristiwa hukum pidana atau yurisdiksi kriminal negara.
Diantara semua macam yurisdiksi negara berdasarkan hukum internasional tersebut, yang relevan  untuk  dibahas  lebih  lanjut  dalam  hubungannya  dengan  hukum  pidana  internasional adalah  yurisdiksi  personal  dan  yurisdiksi  kriminal.  Yurisdiksi  personal  berkaitan  dengan  si pelaku  dan  korban  dari  suatu  kejahatan,  sedangkan  yurisdiksi  kriminal berkaitan  dengan kejahatan itu sendiri. 5 Pada praktiknya penerapan terhadap hak, kekuasaan, ataupun kewenangan untuk  membuat,  memberlakukan,  melaksanakan  dan/atau  memaksakan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  nasionalnya  atas  obyek-obyek  hukum  tersebut  kerap  mengalami  kendala dan permasalahan yakni ketika pelaku melarikan diri ke wilayah negara lain atau sedang berada di dalam wilayah negara lain dalam jangka waktu yang lama demi menghindari tuntutan pidana dari  negara  tempat  dia  melakukan  kejahatannya  atau  negara  yang  dirugikan  oleh  karena tindakannya.  Contohnya  tersangka  Harun  Masiku  yang  diduga  memberi  suap  kepada  Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memuluskan
1 M. Fahmi Siregar, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM Pekapolri No 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidanan Berbasis HAM di Indonesia” Jurnal Pushan Unimed, Volume VI, No 1 Juni 2015, hlm. 187-188.
2 I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana Internasional, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.  hlm. 82. Lihat juga Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3 I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Bandung: CV Yrama Widya, 2006, hlm. 101.
4 Yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan aktif adalah yurisdiksi nasionalnya terhadap warga negeranya yang melakukan  tindak  pidana  sekalipun  tindak  pidana  itu  dilakukan  dalam  yurisdiksi  negara  lain,  sedangkan  yurisdiksi personal  berdasarkan  kewarganegaraan  pasif  dititikberatkan  kepada  si  pelaku  kejahatan  adalah  orang  yang  bukan warga  negaranya  atau  orang  asing,  sedangkan  mengenai  tempat  terjadinya  kejahatan  adalah  sama  yakni  di  suatu tempat di wilayah negara lain (Yuliana Surya Galih, “Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya”,  Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7 No. 1- Maret 2019, hlm. 64).
5 Ibid., hlm. 103.
jalannya dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas. 6
Berdasarkan  data  Imigrasi,  jejak  Harun  terlacak  terbang  ke  Singapura  dan  hingga  kini belum kembali ke Tanah Air. 7 Dalam kasus tersebut, meskipun negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku, tetapi menghadapi kendala atau masalah dalam memproses dan mengadilinya sebab dia berada di wilayah negara lain, karena berdasarkan kaidah hukum pidana internasional, terdapat  larangan  bagi  suatu  negara  untuk  menangkap  dan  membawa  secara  langsung  atas seseorang  yang  berada  di  wilayah  negara  lain  meskipun  diduga  telah  melakukan  pelanggaran terhadap  hukum  nasionalnya  sebab  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran  terhadap  asas kemerderdekaan dan kedaulatan suatu negara. 8
Pada  27  April  2007,  Pemerintah  Republik  Indonesia  menandatangani  perjanjian kerjasama internasional yakni perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan ( Defense Cooperation  Agreement )  dengan  Singapura.  Oleh  karena  itu  seharusnya  Pemerintah  Indonesia dapat  segera  melakukan  proses  ekstradisi  dengan  Singapura  untuk  mengambil  dan  membawa Harun  Masiku  dari  Singapura  dimana  tempat  pelaku  berada  ke  Indonesia  kemudian memprosesnya lebih lanjut  dengan hukum nasional.  Akan tetapi  sampai  saat  ini Harun Masiku belum bias ditangkap dan diproses hukum.
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  upaya  melakukan  kerjasama  yang  konkret  dengan negara  dimana  pelaku  tersebut  berada  untuk  membantu  negara  yang  memiliki  yurisdiksi  untuk menangkap dan mengadili si pelaku tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai konsep dan macam-macam yurisdiksi kriminal negara  dan  akan  menganalisis  bagaimana  kerjasama  internasional  menjadi  suatu  solusi  untuk menerapkan yurisdiksi kriminal negara.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( Normative  Legal  Research )  yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional  dan  peraturan  perundang-undangan  nasional  Indonesia. 9 Fokus  kajiannya  adalah hukum  positif,  hukum  positif  yang  dimaksud  adalah  hukum  yang  berlaku  suatu  waktu  dan tempat  tertentu,  yaitu  suatu  aturan  atau  norma  tertulis  yang  secara  resmi  dibentuk  dan diundangkan  oleh  penguasa,  di  samping  hukum  yang  tertulis  tersebut  terdapat  norma  di  dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. 10
6 Berita  Online,  Detik.com,  Rabu,  15  Januari  2020  dapat  diakses  secara  online  di  https://news .detik.com/berita/d-4889501/kpk-panggil-anggota-dpr-riezky-aprilia-di-kasus-suap-paw-harun-masiku  diakses  pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 08.00 WIB.
7 Berita  Online,  Detik.com,  Rabu,  15  Januari  2020  dapat  diakses  secara  online  di  https://news.det ik.com/berita/d-4859403/begini-strategi-kpk-memburu-harun-masiku-di-luar-negeri diakses pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 08.10 WIB.
8 Tolib Effendi, Hukum Pidana Internasional, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hlm. 48.
9 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  cet.  9,  Jakarta:  Rajawali Press, 2006, hlm. 23.
10 Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, Strategi Penulisan Hukum, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.
Normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka. 11 Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu  hukum  normatif,  adalah  bagaimana  seorang  peneliti  menyusun,  merumuskan  masalah penelitiannya  secara  tepat  dan  tajam,  dan  bagaimana  seorang  peneliti  memilih  metode  untuk menentukan  langkah-langkahnya  serta  bagaimana  ia  melakukan  perumusan  dalam  membangun teorinya. 12

## C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Macam-Macam Bentuk Kerjasama Internasional dalam Menyelesaikan Kasus Kriminal Lintas Negara
Suatu  negara  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  setiap  orang  yang  melakukan kejahatan  di  negaranya.  Akan  tetapi  dalam  banyak  kasus,  banyak  pelaku  kejahatan  yang setelah  melakukan  kejahatan  di  dalam  wilayah  suatu  negara  kemudian  melarikan  diri  ke wilayah  negara  lain  atau  sedang  berada  di  negara  lain  dalam  jangka  waktu  yang  lama  demi menghindari  tuntutan  pidana  dari  negara  tempat  dia  melakukan  kejahatan.  Contohnya tersangka  kasus  suap  Harun  Masiku  yang  berada  di  wilayah  negara  lain  yakni  di  Singapura dan  hingga  kini  belum  kembali  ke  Indonesia.  Dalam  kasus  tersebut  Indonesia  seharusnya mempunyai  yurisdiksi  untuk  mengadili  Harun  Masiku  akan  tetapi  terhambat  dengan keberadaan Harun Masiku yang berada di Singapura.
Hambatan  tersebut  disebabkan  karena  dibatasi  kedaulatan  negara  lain.  Setiap  negara mempunyai kedaualatan masing-masing, sebuah asas fundamental yang menjadi dasar dalam hubungan  antar-negara. 13 Indonesia  tidak  bisa  asal  masuk  dan  menangkap  pelaku  kejahatan yang  berada  di  negara  lain.  Untuk  mengatasi  masalah  kedaulatan  negara  dalam  penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut dibutuhkan mekanisme yang dapat menjembatani negara- negara untuk mengatasi perbedaan dalam sistem hukum, benturan birokrasi antarnegara, dan saling  membantu  satu  sama  lain  dalam  hal  penegakan  hukum.  Mekanisme  yang  dimaksud tentu  saja  membutuhkan  kerja  sama  internasional  karena  dengan  melibatkan  lebih  dari  satu negara maka kerja sama memegang peranan penting. 14
Dalam hukum internasional, terdapat beberapa pranata hukum yang berkenaan dengan usaha  suatu  negara  untuk  memperoleh  seseorang  pelaku  kejahatan  yang  berada  di  wilayah negara lain, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara dimana tempat pelaku berada untuk  bisa  menahan,  menangkap,  menahan  dan  menyerahkan  orang  tersebut  kepada  negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya. Beberapa pranata hukum atau
11 Soejono & Abdurahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, 2003,  hlm. 56.
12 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 80.
13 Kimberly  Prost,  “Breaking  Down  the  Barriers:  International  Cooperation  in  Combating  Transnational  Crime,” emispheric Network  for  Legal Cooperation on Criminal Matters of the Meetings of  Ministers of Justice or of Other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA) dapat diakses secara online di http://www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_
prost
.en.html.
14 Marfuatul Latifah, “Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia”, Negara Hukum, Jurnal DPR RI, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 54.
kerjasama  yang  dimaksud  adalah  ekstradisi,  hubungam  timbal  balik  dalam  masalah  pidana, penyerahan  secara  langsung  atas  seseorang  pelaku  kejahatan  di  wilayah  perbatasan  dan pengambilan secara paksa atas seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan kesepakatan dengan  negara  tempat  pelaku  kejahatan  berada.  Untuk  lebih  memahaminya,  akan  dijelaskan sebagai berikut: 15

## a. Ekstradisi ( Extradition )
Ekstradisi  merupakan  praktik  pengambilan  dan  membawa  seseorang  pelaku kejahatan  atau  penyerahan  dari  satu  negara  ke  negara  lain,  atas  permintaan,  orang  yang dituduh atau dihukum karena melakukan kejahatan serius di wilayah hukum negara yang meminta  ekstradisi. 16 Berbicara  tentang  perjanjian-perjanjian  ekstradisi,  tidak  dapat dilepaskan  dari  usaha  penghormatan  internasional  dalam  mencegah,  memberantas  dan menghukum  pelaku  kejahatan  internasional  maupun  pelaku  kejahatan  yang  berdimensi internasional  atau  lintas  negara. 17 Penghormatan  internasional  dalam  mencegah memberantas  dan  menghukum  pelaku  kejahatan  internasional  maupun  pelaku  kejahatan yang  berdimensi  internasional  atau  lintas  negara  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  adanya kerjasama atau perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak. 18
Ekstradisi  dapat  terlaksana  setelah  Negara  tempat  si  pelaku  berada  (Negara Diminta/ Requested State ) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan Negara yang meminta (Negara Peminta/ Requesting State ), karena Negara Peminta memiliki kewenangan untuk mengadili si pelaku. 19 Proses ekstradisi dimulai dari adanya  permintaan  dari  negara  yang  memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili  dan menghukum  pelaku  kepada  negara  dimana  tempat  pelaku  berada  atau  melarikan  diri, namun negara dimana tempat pelaku berada atau melarikan diri tidak boleh menyerahkan langsung  orang  tersebut  kepada  negara  yang  memiliki  yurisdiksi  sebab  hal  tersebut melanggar hak asasi manusia dari orang yang bersangkutan yakni hak atas rasa aman dan kebebasan dari rasa takut selama berada di negara tersebut.
Permintaan  ekstradisi  harus  dilakukan  melalui  saluran  diplomatik,  misalnya diajukan oleh kepala negara ataupun oleh menteri, baik secara langsung atau melalui duta besar  di  negara  yang  bersangkutan.  Permintaan  tersebut  harus  dilengkapi  dengan beberapa dokumen terkait seperti uraian tentang identitas pribadi pelaku kejahatan  yang dilakukan,  alat  bukti  yang  mendukung  dan  lain-lain.  Suatu  tindak  pidana  dapat
15 I Wayan Parthiana, Op.Cit., hlm. 136-150.
16 Joanna Harrington, “The Role For Human Rights Obligations In Canadian Extradition Law” Canadian Yearbook of International Law No 43 , University of Alberta, 2018, p. 1.
17 Flora  Pricilla  Kalalo,  “Efektifitas  Perjanjian  Ekstradisi  Sebagai  Sarana  Pencegahan,  Pemberantasan  dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional”, Lex et Societatis , Vol. IV/No. 1/Jan/2016, hlm. 7.
18 Yordan  Gunawan  &  R  Wilanti,  The  Urgency  of  Rome  Statute  of  the  International  Criminal  Court  Ratification  for Republic  of  Indonesia, US-China  L.  Rev. Vol  12  No  1,  2015.  Hlm.  26,  dapat  diakses  secara  online  di https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/uschinalrw12&div =4&id=&page=
19 Deli Waryenti, “Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya”, Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei- Agustus  2012,  ISSN  1978-5186,  hlm.  2.  Dapat  diakses  secara  online  di  web  berikut  jurnal.fh.unila.ac.id.  Lihat  juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.
diekstradisikan  tanpa  mempertimbangkan  apakah  perbuatan  yang  dituduhkan  kepada orang  yang  diminta  telah  dilakukan  secara  keseluruhan  atau  sebagian  di  wilayah  pihak yang diminta. 20
Setelah mengajukan permintaan ekstradisi, jawaban atas permintaan dari negara yang  memiliki  yurisdiksi  tersebut  kemudian  disampaikan  juga  melalui  saluran diplomatik.  Jika  permintaan  dikabulkan,  maka  surat  pemberitahuan  tentang  pengabulan dapat  disertai  dengan  rincian  mengenai  tempat  dan  waktu  orang  yang  diminta  akan diserahkan. Penyerahan tersebut dapat pula disertai dengan penyerahan barang-barang si pelaku,  baik  barang  bergerak  maupun  barang  yang  digunakan  dalam  melakukan kejahatan,  ataupun  barang  yang  menjadi  akibat  atau  hasil  dari  kejahatan.  Setelah  orang yang  bersangkutan  telah  diserahkan  dan  sudah  berada  di  wilayah  negara  yang  memiliki yurisdiksi untuk mengadili, maka negara tersebut dapat segera memprosesnya lebih lanjut dengan hukum nasionalnya . 21
Akan  tetapi  perjanjian  ekstradisi  tidak  bersifat  mutlak  karena  tanpa  adanya pejanjian  itupun  kerjasama  penegakan  hukum  dapat  dilaksanakan  berlandaskan  asas resiprositas (timbal balik). Asas resiprositas diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1979  tentang  Ekstradisi.  Asas  ini  meliputi  3  (tiga)  hal  yaitu:  (1)  adanya kepentingan politik yang sama: (2) ada keuntungan yang sama: (3) ada tujuan yang sama, dan  penghormatan  atas  asas  “ state  sovereignty ”.  Asas  resiprositas  tidak  memerlukan suatu  perjanjian  akan  tetapi  cukup  dengan arrangement ”saja  yang  hanya  berlaku  atas dasar “ on case by case basis ”). 22
Masalah  ekstradisi  mengemuka  ketika  banyak  Warga  Negara  Indonesia  yang disangka  melakukan  kejahatan  di  Indonesia,  baik  sebelum,  sedang  atau  telah  diproses pengadilan,  lalu  kemudian  melarikan  diri  ke  luar  negeri.  Setelah  mereka  berada  di  luar negeri  maka  seolah-olah  pemerintah  tidak  berdaya  untuk  menjangkau  orang  tersebut, sehingga akhirnya kasus tersebut perlahan-lahan menjadi hilang. Upaya hukum ekstradisi merupakan salah satu  solusi secara formal  yang  dapat  dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Saat ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979  tentang  Ekstradisi  untuk  tujuan  penyerahan  orang  (pelaku  kejahatan).  Undang- undang  tersebut  sebagai  pedoman  bagi  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dan membuat perjanjian dengan negara asing dan  sedapat  mungkin  membantu  penegakan  hukum  di  negara  lain  sepanjang  tidak bertentangan dengan kepentingan dan hukum di Negara Indonesia. Berkaitan dengan hal
20 Efan  Setiadi,  “Perjanjian  Ekstradisi  Antara  Indonesia  Dan  Vietnam”, International  &  Diplomacy, Vol.2  No.1  Juli Desember 2016, hlm. 82.
21 I Wayan Parthiana, Op.Cit., hlm. 136-150.
22 Syarifuddin  “Relevansi  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1979  Tentang  Ekstradisi  Dengan  Perkembangan  Hukum Ekstradisi  Internasional  (Studi  Kasus  :  Perjanjian  Ekstradisi  Indonesia-Singapura)”, Jurnal  Komunikasi  Hukum , Universitas  Pendidikan  Ganesha,  Volume  2,  Nomor  1,  Pebruari  2016,  ISSN  :  2356-4164,  hlm.  98.  Dapat  diakses secara
online di web berikut ejournal
.undiksha.ac.id.
tersebut, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan beberapa negara, terutama negara- negara yang sering dijadikan tempat pelarian. 23
Sampai  saat  ini  Indonesia  telah  membuat  beberapa  perjanjian  ekstradisi  yaitu: tahun 1974 dengan Malaisia; tahun 1976 dengan Filipina; tahun 1978 dengan Thailand , tahun 1992 dengan Australia, tahun 1997 dengan Hongkong dan Korea, dan yang terakhir adalah  tahun  2007  dengan  Singapura. 24 Bagi  Indonesia  perjanjian  ekstradisi  dengan Singapura  adalah  sangat  penting  mengingat  banyaknya  pelaku  kasus  korupsi  dan  kasus lain  yang  lari  dan  bersembunyi  ke  Singapura, 25 salah  satunya  Harun  Masiku.  Pada  27 April  2007,  pemerintah  Republik  Indonesia  menandatangani  perjanjian  ekstradisi  dan perjanjian kerjasama pertahanan ( Defense Cooperation Agreement ) dengan Singapura.
b. Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana  ( Mutual Legal Assistance in Criminal Matters )
Banyak jenis kerja sama hukum yang dikembangkan dan dilakukan oleh negara- negara,  yang  salah  satunya  adalah  kerja  sama  Bantuan  Timbal  Balik  dalam  Masalah Pidana  ( Mutual  Legal  Assistance  in  Criminal  Matters atau  disingkat  MLA). 26 Bantuan hukum  timbal  balik  dalam  masalah  pidana  (MLA)  adalah  salah  satu  bentuk  kerjasama internasional  selain  Ekstradisi,  yakni  suatu  bentuk  kerjasama  hukum  dalam  rangka penegakan  hukum  pidana  khususnya  terhadap  tindak  pidana  yang  memiliki  unsur transnasional atau internasional. Awal mulanya, bantuan hukum timbal balik berawal dari kerjasama antar negara  dalam suatu proses saling membantu  dalam penyidikan masalah pidana yang bermula dari kerjasama antar kepolisian maupun “ letters  rogatory ” 27 ,  yang merupakan  suatu  sistem  permintaan  bantuan  yang  didasarkan  pada  sikap  saling menghargai dalam rangka mendapatkan alat bukti, yang selanjutnya berkembang menjadi suatu bentuk perjanjian dan berbagai bentuk bantuan lainnya. 28
Berdasarkan  Pasal  13 United  Nations  Convention  Againts  Transnational Organized  Crime s  (UNTOC)/Palermo  Convention  2000,  bantuan  hukum  pidana  timbal balik  atau Mutual  Legal  Assistance  in  Criminal  Matters (MLA)  ini  meliputi  perolehan
23 Bambang  Hartono  &  Recca  Ayu  Hapsari,  “Mutual  Legal  Assistance  pada  Pemberantasan  Cyber  Crime  Lintas Yurisdiksi di Indonesia”, p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961, Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 61.
24 Nurlely  Darwis,  “Efektifitas  Penerapan  Undang-Undang  Ekstradisi  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  “Trans  Nasional Crime”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 8 No.2, Maret 2018, hlm. 4. Dapat diakses secara online di web berikut https://journal.universitassuryadarma.ac.id/.
25 Sefriani, Hukum Internasional suatu Pengantar; Edisi kedua; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 241
26 Firdaus,  “Perjanjian  Bantuan  Timbal  Balik  Dalam  Masalah  Pidana  Antara  Republik  Indonesia  dan  Republik  Islam Iran”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017, hlm. 351.
27 Letters  rogatory merupakan  suatu  surat  yang  diterbitkan  oleh  pengadilan  suatu  negara  untuk  memperoleh  bantuan dari  pengadilan  negara  lain.  Adanya Letters  rogatory dikarenakan  berdasarkan  prinsip  kedaulatan,  pengadilan  suatu negara  dilarang  untuk  melaksanakan  kekuasaan  diluar  wilayah  jurisdiksinya  termasuk  juga  untuk  mendapatkan  alat bukti  yang  terdapat  di  luar  negeri  untuk  kepentingan  persidangan,  sehingga  suatu  negara  harus  mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada negara yang diminta apabila ingin mendapatkan alat bukti tersebut.
28 Cyrer,  Robert,  Friman,  Hakan,  et  all, An  Introduction  to  International  Criminal  Law  and  Procedure ,  Cambridge University Press, 2010, hlm. 102. sebagaimana dikutip oleh Firdaus, Op.Cit., hlm. 354.
barang  bukti  dan  pernyataan,  menyediakan  bantuan  dokumen-dokumen  hukum, melaksanakan  penelusuran  dan  penyitaan,  melaksanakan  pemeriksaan  objek  dan  lokasi, menyediakan informasi, bukti, penilaian ahli, dokumen dan arsip-arsip, mengidentifikasi atau penelusuran proses kejahatan, harta benda, atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dan perampasan untuk kepentingan penyitaan. 29
Selain itu, MLA juga meliputi tindakan memfasilitasi kehadiran saksi-saksi dan berbagai  bentuk  bantuan  lainnya  yang  tidak  dilarang  oleh  hukum  nasional.  Meskipun begitu  bantuan  yang  diberikan  oleh  suatu  negara  tidak  harus  terbatas  pada  yang disebutkan  di  atas,  bantuan  lainnya  juga  dapat  diberikan  sepanjang  tidak  bertentangan dengan hukum nasional  suatu negara. 30 Proses pengajuan MLA harus tetap menghargai, menghormati  dan  menjunjung  tinggi  kedaulatan  negara  lain  yang  terkait  dengan  prinsip kepastian,  kerahasiaan,  keterbukaan,  kejahatan  ganda,  penistaan,  hak  asasi  manusia, proporsionalitas dan resiprositas. 31
Pada  tahun  2006,  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  1 tentang  Bantuan Timbal  Balik dalam Masalah Pidana sebagai  landasan bagi  Pemerintah Republik  Indonesia dalam  meminta kepada dan/atau menerima permintaan bantuan dari negara  asing. 32 Bantuan  timbal  balik  menjadi  landasan  hukum  bagi  para  pihak  untuk memberikan  bantuan  timbal  balik  berkenaan  dengan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan Negara Peminta. 33
Sama  seperti  ekstradisi,  MLA  dapat  dilakukan  baik  secara  formal  melalui perjanjian  maupun  informal  yang  dilandaskan  pada  prinsip  resiprositas.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  No  1  tahun  2006  tentang  Bantuan  Timbal Balik  dalam  Masalah  Pidana  yang  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  MLA  dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik atau hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan  nasional  dan  berdasarkan  kepada  prinsip-prinsip  persamaan  kedudukan, saling  menguntungkan,  dan  memperhatikan,  baik  hukum  nasional  maupun  hukum internasional yang berlaku. 34
Adapun  Indonesia  memiliki  perjanjian  bantuan  timbal-balik  dengan  negara- negara  sebagai  berikut:  1)  Australia,  27  Oktober  1995,  diratifikasi  dengan  UU  No.  1 Tahun 1999; 2) China, 24 Juli 2000, diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 2006; 3) Korea
29 Pasal 13 United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime s (UNTOC) atau Palermo  Convention 2000.
30 Firdaus, Loc.Cit. Lihat  juga  Jhon  E  Harris,  International  Cooperation  in  Fighting  Transnational  Organized  Crime  : 114th  International  Special  Emphasis  on  Mutual  Legal  Assistance  and  Extradition,  Director,  Office  of  International Affairs, Criminal Division, U.S. Department of Justice, United States of  America, Training  Course Visiting Experts Papers, Resource Material Series No. 5, p. 139.
31 Ibid., hlm. 355.
32 Latifah,  Marfuatul,  “Penunjukan  Otoritas  Pusat  Dalam  Bantuan  Timbal  Balik  Pidana  Di  Indonesia” Jurnal  Negara Hukum : Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm. 51-69.
33 Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari, Loc.Cit .
34 Pasal 5 Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
Selatan, 30 Maret 2002 (masih dalam proses ratifikasi) 4) Hong Kong SAR, 3 April 2008 (masih  dalam  proses  ratifikasi)  5)  India,  25  Januari  2011  (masih  dalam  proses ratifikasi). 35

## c. Penyerahan  Secara  Langsung  atas  Seseorang  Pelaku  Kejahatan  di  Wilayah Perbatasan
Dalam  praktik  hubungan  bilateral  antara  dua  negara  yang  wilayahnya berbatasan,  aparat  penegak  hukum  kedua  pihak  di  wilayah  perbatasan  seringkali menghadapi  permasalahan  yaitu  pelaku  kejahatan  yang  lintas  batas  negara. 36 Praktik semacam  ini didasarkan  atas kebiasaan masyarakat  internasional dan justru lebih efektif jika  dibandingkan  dengan  proses  dan  prosedur  ekstradisi,  namun  menurut  Penulis,  agar legalitasnya  lebih  kuat,  akan  lebih  baik  jika  para  pihak  melakukannya  dalam  bentuk perjanjian bilateral yang secara khusus untuk itu ataupun mengatur suatu masalah tertentu tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas.
d. Pengambilan  Secara  Paksa  atas  Seseorang  yang  Melakukan  Kejahatan Berdasarkan Kesepakatan dengan Negara Tempat Pelaku Kejahatan Berada
Praktik lain juga yang pernah terjadi, meskipun jarang suatu negara  mengambil secara paksa  atas  seseorang dari wilayah negara  lainnya dengan persetujuan dari negara yang bersangkutan, selanjutnya dibawa ke wilayah negara yang ke negara yang memiliki yurisdiksi  mengadilinya.  Cara  ini  hanya  bisa  berlangsung  jika  ada  kesepakatan  dan kerjasama terlebih dahulu antar kedua negara. Negara setempat, bahkan turut membantu menangkap  dan  menahan  pelaku  sampai  pelaku  dijemput  dan  dibawa  ke  negara  yang memiliki  yurisdiksi  mengadili.  Sifat  paksaannya  adalah  terletak  pada  orang  yang  akan diambil  dipaksa  untuk  mengikuti  kehendak  negara  yang  memiliki  yurisdiksi mengadilinya  tanpa  dapat  melakukan  pembelaan  apapun  sebagaimana  layaknya  dari orang yang ada dalam posisi seperti itu. Ditinjau dari hukum internasional, cara seperti ini legal karena didasari oleh kesepakatan dan perjanjian antara kedua negara sebagai suatu negara yang berdaulat. 37

## 2. Penyelesaian Kasus Harun Masiku Melalui Kerjasama Internsional
Penyelesaian  suatu  kasus  dalam  hukum  internasional  sebagaimana  diuraikan sebelumnya,  memiliki  beberapa  pranata  hukum  yang  berkenaan  dengan  usaha  suatu  negara untuk  memperoleh  seseorang  pelaku  kejahatan  yang  berada  di  wilayah  negara  lain,  yaitu dengan  melakukan  kerjasama  dengan  negara  dimana  tempat  pelaku  berada  untuk  bisa menahan,  menangkap,  menahan  dan  menyerahkan  orang  tersebut  kepada  negara  yang memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili  dan  menghukumnya.  Beberapa  pranata  hukum  atau kerjasama baik berupa ekstradisi, hubungam timbal balik dalam masalah pidana, penyerahan
35 Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari, Op.Cit, hlm. 63.
36 I Wayan Parthiana, Op.Cit., hlm. 148.
37 Ibid.
secara langsung atas seseorang pelaku kejahatan di wilayah perbatasan  ataupun pengambilan secara  paksa  atas  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  berdasarkan  kesepakatan  dengan negara tempat pelaku kejahatan berada dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku.
Pemerintah  Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1979  tentang Ekstradisi  untuk  tujuan  penyerahan  orang  (pelaku  kejahatan).  Undang-undang  tersebut merupakan  pedoman  bagi  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  meminta  dan/atau memberikan  bantuan  timbal  balik  dan  membuat  perjanjian  dengan  negara  asing  dan  sedapat mungkin  membantu  penegakan  hukum  di  negara  lain  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  dan  hukum  di  Negara  Indonesia.  Selain  itu  Pemerintah  Republik  Indonesia menandatangani  perjanjian  ekstradisi  dan  perjanjian  kerjasama  pertahanan  ( Defense Cooperation  Agreement )  dengan  beberapa  negara  lain  termasuk  dengan  Singapura  pada  27 April 2007.
Ekstradisi  dapat  terlaksana  secara  efektif  apabila  Negara  tempat  si  pelaku  berada (Negara  Diminta/ Requested  State )  telah  mengadakan  perjanjian  internasional  mengenai ekstradisi  tersebut  dengan  Negara  yang  meminta  (Negara  Peminta/ Requesting  State ).  Oleh karena itu, jika benar tersangka kasus Harun Masiku tersebut berada di Singapura seharusnya Pemerintah  Indonesia  dapat  segera  melakukan  proses  ekstradisi  dengan  Singapura  untuk mengambil  dan  membawa  Harun  Masiku  dari  Singapura  dimana  tempat  pelaku  berada  ke Indonesia  kemudian  memprosesnya  lebih  lanjut  dengan  hukum  nasional.  Melalui  saluran diplomatik,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kepala  Negara  ataupun  Menteri,  baik  secara langsung  atau  melalui  duta  besar  di  negara  yang  bersangkutan,  Indonesia  harus berkomunikasi  dan  mengirim  permintaan  ekstradisi  kepada  Singapura.  Permintaan  tersebut dilengkapi  dengan  beberapa  dokumen  terkait  seperti  uraian  tentang  identitas  pribadi  pelaku kejahatan yang dilakukan, alat bukti yang mendukung dan lain-lain.
Pemerintah Indonesia juga dapat melakukan kerja sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah  Pidana  ( Mutual  Legal  Assistance  in  Criminal  Matters )  dalam  menyelesaikan  kasus Harun Masiku. Kerjasama ini meliputi  perolehan barang bukti dan pernyataan, menyediakan bantuan dokumen-dokumen hukum, melaksanakan penelusuran dan penyitaan, melaksanakan pemeriksaan  objek  dan  lokasi,  menyediakan  informasi,  bukti,  penilaian  ahli,  dokumen  dan arsip-arsip,  mengidentifikasi  atau  penelusuran  proses  kejahatan,  harta  benda,  atau  peralatan- peralatan yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dan perampasan untuk kepentingan penyitaan. 38
Seharusnya  Pemerintah  Indonesia  dapat  segera  melakukan  proses  Bantuan  Timbal Balik  dalam  Masalah  Pidana  dengan  Singapura  baik  secara  formal  melalui  perjanjian  kedua belah  pihak  ataupun  bisa  secara  informal  yang  dilandaskan  pada  prinsip  resiprositas  (timbal balik).  Asas  resiprositas  tidak  memerlukan  suatu  perjanjian  akan  tetapi  cukup  dengan arrangement ”saja yang hanya berlaku atas dasar “ on case by case basis ”). Agar Pemerintah Singapura mau membantu menangkap Harun Masiku dari Singapura dan membawa pelaku ke
38 Pasal 13 United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime s (UNTOC) atau Palermo  Convention 2000.
Indonesia,  Indonesia  harus  juga  memberikan  suatu  keuntungan  timbal  balik  kepada Singapura.
Penyerahan  pelaku  ke  Indonesia  juga  dapat  diserahkan  di  wilayah  perbatasan  kedua negara.  Praktik  semacam  ini  didasarkan  atas  kebiasaan  masyarakat  internasional  dan  justru lebih efektif jika dibandingkan dengan proses dan prosedur ekstradisi. Praktik lain juga yang pernah  terjadi  dan  dapat  diterapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  menyelesaikan  kasus Harun  Masiku,  yakni  dengan  mengambil  secara  paksa  atas  seseorang  dari  wilayah  negara lainnya dengan persetujuan dari negara  yang bersangkutan. Cara ini hanya bisa berlangsung jika didahului dengan kesepakatan dan kerjasama terlebih dahulu antar kedua negara sehigga cara  seperti  ini  legal  karena  didasari  oleh  kesepakatan  dan  perjanjian  antara  kedua  negara sebagai suatu negara yang berdaulat.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  kerjasama  internasional  antara negara  yang  memiliki  yurisdiksi  dengan  negara  dimana  tempat  pelaku  berada  akan memudahkan dalam hal penangkapan, penahanan, dan memudahkan dalam proses mengadili orang yang menjadi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain, karena implementasi dari  yurisdiksi  kriminal  akan  menjadi  efektif  apabila  dibantu  oleh  negara  dimana  Harun Masiku  berada.  Hendaknya  setiap  negara  harus  sama-sama  memberikan  dukungan  terhadap proses  penangkapan,  penahanan  suatu  pelaku  kejahatan  yang  bersifat  lintas  negara,  jangan malah  justru  melindungi  pelaku  kejahatan  ataupun  tidak  mau  tau  dan  membantu  untuk memproses  pelaku  kejahatan  yang  lari  dan  menetap  di  negaranya.  Untuk  lebih  memperkuat legalitas,  sebaiknya  para  pihak  melakukannya  dalam  bentuk  perjanjian  bilateral  maupun multilteral  yang  secara  khusus  untuk  itu  ataupun  mengatur  suatu  masalah  tertentu  tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan Uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
a) Di  dalam  hukum  internasional,  terdapat  beberapa  pranata  hukum  yang  berkenaan dengan usaha suatu negara untuk memperoleh seseorang pelaku kejahatan yang berada di  wilayah  negara  lain,  yaitu  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  negara  dimana tempat  pelaku  berada  untuk  bisa  menahan,  menangkap,  menahan  dan  menyerahkan orang  tersebut  kepada  negara  yang  memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili  dan menghukumnya.  Beberapa  pranata  hukum  atau  kerjasama  yang  dimaksud  adalah ekstradisi,  hubungam  timbal  balik  dalam  masalah  pidana,  penyerahan  secara  langsung atas  seseorang  pelaku  kejahatan  di  wilayah  perbatasan  dan  pengambilan  secara  paksa atas  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  berdasarkan  kesepakatan  dengan  negara tempat pelaku kejahatan berada.
b) Kerjasama  internasional  tersebut  dapat  menjadi  suatu  solusi  dalam  penangkapan, penahanan,  dan  memudahkan  dalam  proses  mengadili  tersangka  Harun  Masiku  yang berada di negara lain, karena implementasi dari yurisdiksi negara untuk mengadili akan menjadi  efektif  apabila  dibantu  oleh  negara  dimana  pelaku  berada.  Pemerintah
Indonesia harus terus melakukan upaya kerjasama international tersebut sehingga kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dapat terselesaikan.

## 2. Saran
Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
a) Pemerintah  Indonesia  sudah  memiliki  perjanjian  ekstradisi  dengan  beberapa  negara termasuk  Singapura,  maka  Pemerintah  Indonesia  hanya  perlu  mengimplementasikan perjanjian  tersebut  dengan  melakukan  komunkasi  dan  diplomasi  dengan  Singapura untuk bekerjasama menangkap Harun Masiku
b) Hendaknya  setiap  negara  harus  sama-sama  memberikan  dukungan  terhadap  proses penangkapan,  penahanan  suatu  pelaku  kejahatan  yang  bersifat  lintas  negara,  jangan malah justru melindungi pelaku kejahatan ataupun tidak mau tau dan membantu untuk memproses pelaku kejahatan yang lari dan menetap di negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Asri  Wijayanti  &  Lilik  Sofyan  Achmad, Strategi  Penulisan  Hukum, Bandung:  CV  Lubuk Agung, 2011.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008. Cyrer,  Robert,  Friman,  Hakan,  et  all, An  Introduction  to  International  Criminal  Law  and Procedure , Cambridge University Press, 2010.
I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana Internasional, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Bandung: CV Yrama Widya, 2006.
Soejono & Abdurahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, 2003
Soerjono Soekanto  & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu  Tinjauan  Singkat , cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006
Sefriani; Hukum  Internasional  suatu  Pengantar ;  Edisi  kedua;  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Tolib Effendi, Hukum Pidana Internasional, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

## Jurnal & Artikel :
Bambang  Hartono  &  Recca  Ayu  Hapsari,  “Mutual  Legal  Assistance  pada  Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia”, p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961, Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Deli Waryenti, “Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya”, Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186. Dapat diakses secara online di web berikut jurnal.fh.unila.ac.id.
Efan  Setiadi,  “Perjanjian  Ekstradisi  Antara  Indonesia  dan  Vietnam”, International  & Diplomacy, Vol. 2 No. 1 Juli Desember 2016.
Firdaus, “Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan  Republik  Islam  Iran”, Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure, ISSN  1410-5632  Vol.  17 No. 4, Desember 2017, Dapat diakses secara online di web berikut ejournal.balitbangham.go.id.
Flora  Pricilla  Kalalo,  “Efektifitas  Perjanjian  Ekstradisi  Sebagai  Sarana  Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional”, Lex et Societatis , Vol. IV/No. 1/Jan/2016.
Jhon E Harris,  “International  Cooperation in  Fighting Transnational Organized Crime : 114th International  Special  Emphasis  on  Mutual  Legal  Assistance  and  Extradition”, Training Course  Visiting  Experts  Papers,  Resource  Material  Series  No.  57, Director,  Office  of International  Affairs,  Criminal  Division,  U.S.  Department  of  Justice,  United  States  of America.
Joanna  Harrington,  “The  Role  For  Human  Rights  Obligations  In  Canadian  Extradition  Law”
Canadian Yearbook of International Law No 43 , University of Alberta, 2018.
Latifah,  Marfuatul,  “Penunjukan  Otoritas  Pusat  Dalam  Bantuan  Timbal  Balik  Pidana  Di Indonesia” Jurnal Negara Hukum , , Jurnal DPR RI, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. M.  Fahmi  Siregar,  “Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana  &  HAM  Pekapolri  No  8  Tahun  2009  & Penegakan  Hukum  Pidanan  Berbasis  HAM  di  Indonesia” Jurnal  Pushan  Unimed, Volume VI, No 1 Juni 2015.
Marfuatul  Latifah,  “Penunjukan  Otoritas  Pusat  Dalam  Bantuan  Timbal  Balik  Pidana  di Indonesia”, Negara  Hukum, Jurnal  DPR  RI,  Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI, Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
Nurlely Darwis, “Efektifitas Penerapan Undang-Undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan “Trans Nasional Crime”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Fakultas Hukum Universitas Dirgantara  Marsekal  Suryadarma  |  Volume  8  No.2,  Maret  2018,  Dapat  diakses  secara online di web berikut https://journal.universitassuryadarma.ac.id/.
Penny  Naluria  Utami, “Dampak  Hukum  Pengesahan  Persetujuan  antara  Republik  Indonesia dan  Republik  Islam  Iran  tentang  Ekstradisi ” Jurnal  Legislasi  Indonesia, Vol  15  No.4  - Desember  2018  :  355-368,  Dapat  diakses  secara  online  di  web  berikut  e- jurnal.peraturan.go.id.
Syarifuddin  “Relevansi  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1979  Tentang  Ekstradisi  Dengan Perkembangan  Hukum  Ekstradisi  Internasional  (Studi  Kasus  :  Perjanjian  Ekstradisi Indonesia-Singapura)”, Jurnal  Komunikasi  Hukum ,  Universitas  Pendidikan  Ganesha,
Volume  2,  Nomor  1,  Pebruari  2016,  ISSN:  2356-4164,  Dapat  diakses  secara  online  di web berikut ejournal.undiksha
.ac.id.
Yordan  Gunawan  &  R  Wilanti,  The  Urgency  of  Rome  Statute  of  the  International  Criminal Court Ratification for Republic of Indonesia, US-China L. Rev. Vol 12 No 1, 2015. Yuliana  Surya  Galih,  “Yurisdiksi  Hukum  Pidana  Dalam  Dunia  Maya”, Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi, Volume 7 No. 1- Maret 2019.

## Berita dan Web:
Berita  Online,  Detik.com,  Rabu,  15  Januari  2020  dapat  diakses  secara  online  di https://news.detik.com/berita/d-4889501/kpk-panggil-anggota-dpr-riezky-ap rilia-di-kasus-suap-paw-harun-masiku.
Berita  Online,  Detik.com,  Rabu,  15  Januari  2020  dapat  diakses  secara  online  di  htt ps://news.detik.com/berita/d-4889501/kpk-panggil-anggota-dpr-riezky-april ia-di-kasus-suap-paw-harun-masiku.
Kimberly  Prost,  “Breaking  Down  the  Barriers:  International  Cooperation  in  Combating Transnational Crime,” emispheric Network for Legal Cooperation on Criminal Matters of the  Meetings  of  Ministers  of  Justice  or  of  Other  Ministers  or  Attorneys  General  of  the Americas (REMJA) dapat diakses secara online di http://www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_ prost.en.html

## Konvensi dan Peratura Perundang-Undangan:
United  Nations  Convention  Againts  Transnational  Organized  Crimes  (UNTOC)/Palermo Convention 2000.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.