http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/restorica

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

## Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the Implementation of the Regional Health Insurance for the City of Palangka Raya
Laksminarti 1
Gunawan 2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya, Central Kalimantan, Indonesia email:

## laksminarti@gmail.com

## Abstrak
Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah salah satu dinas yang ada di Pemerintah Kota Palangka Raya. Salah satu fungsi dinas Sosial adalah sebagai implementator peraturan daerah no 3 Tahun 2016 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya. Hal ini karena jaminan kesehatan salah satu kebutuhan dasar masyarakat Kota Palangka Raya sehingga hal ini menarik untuk diteliti.
Penelitian ini  dilakukan di Kantor Dinas Kota Palangka Raya dengan menggunakan metode  kualitatif  deskriptif.    Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer berupa hasil observasi dan wawancara Pegawai Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan masyarakat umum serta pendukung data lainnya. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  nya  adalah  reduksi  data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.
Hasil Penelitian ini bahwa dengan keterbatasan yang Ada Dinas Sosial tetap berupaya memberikan  layanan  terbaiknya  bagi  masyarakat.  Struktur  Birokrasi  berjalan  baik, Komunikasi  berjalan  lancer  baik  dinternal  maupun  eksternal,  Disposisi  dijalankan dengan baik dan Sumber daya juga  tergolong baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.  Dari  hasil  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Dinas  Sosial  mampu mengimplementasikan  Perda  nomor  3  tahun  2016  tersebut  dengan  cukup  baik meskipun ada beberapa kendala/hambatan.
Faktor  Penghambat  belum  terimplementasinya  dengan  baik  Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Daerah  di Palangka Raya antara lain : 1) Masih terbatasnya sumber daya khsusunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dinas Sosial Kota Palangka Raya, 2). Keterbatasan akses kepada masyarakat  sehingga database yang ada terkadang rawan akan kesalahan. 3). Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, dalam hal ini adalah  jangkauan sinyal dan sarana wifi yang mennyebabkan layanan online sering tertunda. Kata Kunci: Implementasi Jaminan
Kesehatan
Peraturan Daerah Keywords : Implementation Guarantee Health Local regulations Accepted
Februari 2020

## Published
April 2020

## Abstract
The Social Service Office of the City of Palangka Raya is one of the services in the City Government  of  Palangka  Raya.  One  of  the  functions  of  the  Social  Office  is  as  the implementer of regional regulation No. 3 of 2016 Implementation of the Regional Health Insurance for the City of Palangka Raya. This is because health insurance is one of the basic needs of the people of Palangka Raya City so that this is interesting to study.
Sources of data in this study are primary data in the form of observations and interviews of Palangka Raya City Social Service Officers and the general public and other data supporters. Data  collection  techniques  are  observation,  interview,  documentation.  The  data  analysis technique is data reduction, data presentation, conclusion drawing, and data verification.
This research was conducted at the City Office of Palangka Raya using descriptive qualitative methods. The results of this study are that with existing limitations, the Social Service still strives to provide the best service for the community. The structure of the bureaucracy is running  well,  communication  is  running  smoothly  both  internally  and  externally,  the disposition is well run and resources are also good in providing services to the public. From these results, it can be said that the Social Service Office was able to implement Perda number 3 of 2016 quite well even though there were several obstacles/obstacles.
Inhibiting factors have not been implemented properly Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning  the  Implementation  of  Regional  Health  Insurance  in  Palangka  Raya,  among others: 1) Limited resources in particular Human Resources (HR) in the City of Palangka Raya Social Service, 2). Limited access to the community so that existing databases are sometimes prone to errors. 3). Limited supporting facilities and infrastructure, in this case, is signal coverage and wifi facilities that cause online services to be often delayed.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  28  H  dan Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1992  tentang Kesehatan  menetapkan  bahwa  setiap  orang  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Oleh  sebab  itu setiap  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  berhak memperoleh  perlindungan  terhadap  kesehatannya  dan negara  bertanggung  jawab  mengatur  agar  hak  hidup sehat  bagi  penduduknya,  termasuk  bagi  masyarakat miskin  dan  tidak  mampu.  Kenyataannya,  yang  terjadi, derajat  kesehatan  masyarakat  masih  rendah.Hal  ini tergambar dari Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kematian bayi pada tahun  2016  sebesar  32.007  dan  angka  kematian  ibu sebesar 4912 (data BPS tahun 2016).
Rendahnya  derajat  kesehatan  masyarakat, salah satunya, karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan.  Kesulitan  ini  di  pengaruhi  oleh  berbagai faktor  seperti  kurangnya  tenaga  medis,  sulitnya jangkauan  pelayanan  ke  puskesmas  kurangnya  sarana prasarana,  dan  belum  optimalnya  perumusan  dan pelaksanaan  kebijakan  yang  di  tetapkan.  Penanganan faktor tersebut idealnya di lakukan oleh negara karena negara  merupakan  institusi  yang  pertama  harus memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  hak- hak warga negaranya.
Warga negara adalah manusia di dalam sebuah Negara  yang  membawa  ek  sistensi,  martabat  dan  hak bawaannya  sebagai  makhluk  yang  harus  di  akui,  di hormati,  di  penuhi,  dan  di  lindungi  oleh  dan  melalui negara. Sebaliknya warga negara harus tunduk terhadap Negara. Pelayanan kesehatan sebagai salah satu urusan yang  masih  di  tangani  oleh  pemerintah  idealnya meletakkan  masyarakat  (warga  negara)  sebagai  pihak yang berdaulat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan yang di berikan dan di sediakan oleh pemerintah tidak hanya pada sisi kualitas tetapi juga pada sisi kuantitas.
Sebagai  sebuah  negara  yang  masih  tergolong negara  berkembang,  persoalan  kesehatan  di  Indonesia masih  menjadi  permasalahan  yang  panjang  walaupun secara operasional telah banyak upaya dan usaha yang telah di lakukan. Meskipun demikian secara kontekstual pemerintah  belum  sepenuhnya  mampu  menanggulangi persoalan  kesehatan.  Untuk  menghindari  terjadinya kondisi  tersebut  maka  pemerintah  menetapkan kebijakan, program dan sasaran pembangunan di bidang kesehatan dengan program peningkatan Kesehatan Ibu dan  Anak,  peningkatan  kesehatan  untuk  masyarakat miskin,  Revitalisasi  Puskesmas,  Posyandu,  pemberian Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, penempatan  dokter  Pegawai  Tidak  Tetap  (PTT)  di semua  puskesmas,  pemberian  bantuan  obat-obatan, penurunan  harga  obat-obatan  melalui  obat  generik dengan  harga  murah,  serta  peningkatan  mutu  dan Kesehatan  (Epidemiologi,2007 ).  Program  dan  kegiatan prioritas  lain  yang  di  tempuh  pemerintah  mencakup pemberian  perhatian  yang  terus-menerus  untuk mengatasi  kasus  gizi  buruk,  termasuk  mengambil langkah-langkah  efektif  mengatasi  masalah  penyakit epidemi  (menular)  seperti Tubercholousis (TBC), malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan juga avian influenza ( flu burung ) maupun HIV/AIDS.
Dalam  konteks  ini  Pemerintah  Kota  Palangka Raya menyadari bahwa pengelolaan dan pengembangan kesehatan merupakan salah satu elemen produktif bagi kesehatan masyarakat di Kota Palangka Raya. Kebijakan yang  telah  di  tempuh  Pemda  pada  waktu  lampau memang  belum  sepenuhnya  mampu  mengatasi persoalan  kesehatan  masyarakat  seperti  pembangunan puskesmas,  penambahan  tenaga  medis  dan  peralatan medis serta optimalisasi peran posyandu dan polindes di setiap  desa.  Kebijakan  yang  telah  di  tempuh  tersebut ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak yang konstruktif  dan  optimal  bagi  masyarakat  yang  mana terlihat dari masih banyak masyarakat  yang menderita penyakit  endemi  seperti,  malaria,  filaria,  tingginya
Lakminarti, Gunawan. 2020. Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the Implementation of the Regional Health Insurance for the City of Palangka Raya
kematian ibu hamil, penyakit diare dan masih banyaknya ibu hamil yang tidak memeriksa kesehatan di posyandu / polindes.
Koran Kalteng Pos pada tanggal 24 Maret 2018 memuat pernyataan Bapak H. Akhmad Fauliansyah, SH selaku  Kepala  Dinas  Sosial  Kota  Palangka  Raya  yang mengatakan  bahwa  berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2015 jumlah warga miskin di Palangka Raya yang harus di tanggulangi sekitar 41.130 jiwa per 15.365 Kepala Keluarga (KK) per 10.438 rumah tangga.  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  saat  ini  telah memberikan  program  kesehatan  gratis  kepada  25.000 jiwa  dari  APBD  dan  35.740  jiwa  program  Kartu Indonesia  Sehat  (KIS)  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk  dapat menekan  dan  menanggulangi  masalah  kemiskinan  di setiap  daerah.  Seperti  Pemerintah  Kota  (Pemko) Palangka Raya, yang memiliki banyak program baik dari daerah  sendiri  sampai  pusat.  Menyikapi  kondisi  yang demikian  maka  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  harus meletakkan  kebijakan  yang  lebih  produktif  dan berdampak langsung dalam mengoptimalkan pengelolaan  dan  pengembangan  pelayanan  kesehatan masyarakat  terutama  di  daerah-daerah  pedesaan  yang jangkauannya jauh dari sarana kesehatan agar program kesehatan yang di jalankan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat di Palangka Raya. Kebijakan yang telah di tempuh saat ini antara lain dapat di lihat dari semakin banyaknya  tenaga  medis  yang  di  tempatkan  di puskesmas,  pengadaan  alat-alat  medis,  pembangunan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, memberikan kesempatan  kepada  para  tenaga  kesehatan  untuk melanjutkan pendidikan secara berkesinambungan.
Tanggung jawab untuk mensukseskan program Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS)  di  Kota  Palangka  Raya bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial Kota Palangka Raya.  Hal  ini  karena  KIS  juga  berkaitan  dengan dinas/lembaga  lain  yaitu  BPJS  Kesehatan,  Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  serta  Dinas  Sosial. Ketiga  elemen  tersebut  memiliki  peran  masing-masing terkait  kebijakan  KIS  tersebut  dan  saling  berkaitan antara  dinas  yang  satu  dengan  yang  lain.  Karena  itu penguatan Komunikasi & Koordinasi dari masing-masing dinas tersebut perlu kiranya di perkuat agar layanan KIS di  Kota  Palangka  Raya  bisa  di  imlementasikan  dengan efektif dan efisien.
Beberapa  hal  yang  harus  menjadi  Pedoman Dinas Sosial, BPJS Kesehatan dan Dinas Kependudukan &  Catatan  Sipil  dalam  rangka  Koordinasi  layanan  KIS yaitu :
1. Koordinasi  harus  terpusat,  sehingga  ada  unsur pengendalian  guna  menghindari  tiap  bagian bergerak sendiri-sendiri.
2. Koordinasi  harus  terpadu,  keterpaduan  pekerjaan menunjukkan  keadaan  yang  saling  mengisi  dan memberi.
3. Koordinasi  harus  berkesinambungan,  yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi,  selalu  di  usahakan  dan  selalu  ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
4. Koordinasi  harus  menggunakan  pendekatan  multi instansional,  dengan  wujud  saling  memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain.
Salah satu masalah yang di temukan di lapangan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Palangka Raya adalah masih banyak masyarakat yang  tidak  memberikan  informasi  secara  jujur  terkait KIS.  Ada  masyarakat  yang  sudah  memiliki  KIS  secara mandiri  tetapi  mengatakan  belum  ada  sehingga mengurus  kembali  yang  KIS  gratis  dari  Pemerintah. Selain itu keterbatasan Sumber daya manusia yang ada di  Dinas  Sosial  juga  menyebabkan  layanan  pembuatan kartu KIS dan monitoring terkait kepesertaan KIS belum maksimal.
Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2014:149-154)  mengajukan  pendekatan  masalah implementasi  dengan  terlebih  dahulu  mengemukakan pertanyaan  pokok,  yakni:  faktor  apa  yang  mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di rumuskan empat faktor  yang  merupakan  syarat  utama  keberhasilan proses  implementasi,  yakni  komunikasi,  sumber  daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk  tata  aliran  kerja  birokrasi.  Empat  faktor tersebut  menjadi  kriteria  penting  dalam  implementasi suatu kebijakan.
1. Komunikasi,  keberhasilan  kebijakan  mensyaratkan agar  implementor  mengetahui  apa  yang  harus  di lakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan ( target group ) sehingga akan mengurangi distorsi  implementasi.  Apabila  tujuan  dan  sasaran suatu  kebijakan  tidak  jelas  atau  bahkan  tidak  di ketahui sama sekali oleh kelompok sasaran,  maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup  beberapa  indikator  yaitu  tranformasi informasi  ( transimisi ),  kejelasan  informasi  ( clarity ) dan  konsistensi  informasi  ( consistency ).  Dimensi tranformasi  menghendaki  agar  informasi  tidak hanya  di  sampaikan  kepada  pelaksana  kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.  Dimensi  kejelasan  menghendaki  agar informasi yang jelas dan mudah di pahami, selain itu untuk  menghindari  kesalahan  interpretasi  dari pelaksana  kebijakan,  kelompok  sasaran  maupun pihak  yang  terkait  dalam  implementasi  kebijakan. Sedangkan  dimensi  konsistensi  menghendaki  agar informasi  yang  di  sampaikan  harus  konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
2. Sumber  daya,  walaupun  isi  kebijakan  sudah  di komunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila  implementor  kekurangan  sumber  daya untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak  akan
berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut  dapat berwujud  sumber  daya  manusia,  yakni  kompetisi implementor,  dan  sumber  daya  finansial.  Sumber daya  adalah  faktor  penting  untuk  implementasi kebijakan  agar  efektif.  Tanpa  sumber  daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.  Sumber  daya  di  sini  berkaitan  dengan  segala sumber  yang  dapat  di  gunakan  untuk  mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini  mencakup  indikatornya  yakni:  sumber  daya manusia,  anggaran,  fasilitas,  informasi  dan kewenangan.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila  implementor memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di  inginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika implementor  memiliki  sifat  atau  perspektif  yang berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi  kebijakan  juga  menjadi  tidak  efektif. Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  akan  sangat berpengaruh  dalam  implementasi  kebijakan.  Dan dapat  di  lihat  indikatornya  yakni  Apabila implementator  memiliki  sikap  yang  baik  maka  dia akan  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  apa  yang  di  inginkan  oleh  pembuat kebijakan,  sebaliknya  apabila  sikapnya  tidak mendukung  maka  implementasi  tidak  akan terlaksana dengan baik.
4. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan. Salah  satu  dari  aspek  struktur  yang  penting  dari setiap  organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP.  Ini  merupakan  indikatornya  yakni  SOP menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementor  dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang
Lakminarti, Gunawan. 2020. Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the Implementation of the Regional Health Insurance for the City of Palangka Raya
akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan menimbulkan  red  tape,  yakni  prosedur  birokrasi yang  rumit  dan  kompleks.  Ini  pada  gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  atau pendekatan  Penelitian  Kualitatif.  Penelitian  Kualitatif yaitu  penelitian  yang  menguraikan  permasalahan berdasarkan  fenomena-fenomena  sosial  manusia  yang terjadi  di  masyarakat.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor (2002)  mengemukakan  bahwa  pendekatan  kualitatif adalah  melihat  dan  mendeskripsikan  fenomena  sosial yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  melihat kegiatan  yang  di  lakukan  masyarakat,  merupakan prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.
Pada  penelitian  ini,  sumber  datanya  ada  2 macam yaitu :
1. Data Primer Data primer merupakan data utama yang digunakan  penulis  dalam  penelitian.  Data  primer tersebut  di  peroleh  peneliti  dari  informan,  dan sumber  data  yang  di  peroleh  langsung  dari  obyek penelitian berdasarkan hasil observasi dari kegiatan yang  di  lakukan  oleh  informan.  Observasi  yang  di maksud  ialah  dengan  melakukan  wawancara  dan pengamatan  secara  langsung  pada  obyek  yang  di teliti  di  lapangan,  sehingga  dari  hasil  observasi  itu dapat memberikan gambaran dan informasi secara langsung dari obyek yang di amati.
2. Data Sekunder Data Sekunder yaitu data pendukung yang di  gunakan  oleh  peneliti  sebagai  data  pelengkap untuk  menyempurnakan  hasil  penelitiannya.
Sumber  data  sekunder  dapat  di  peroleh  melalui data  dari  instansi  atau  kepustakaan  maupun  data- data dari lembaga yang terkait dengan Dinas Sosial
dan kartu Indonesia Sehat. Bisa juga  data-data yang di  kutip  dari  media  internet,  media  elektronik, dokumen-dokumen,  Majalah,  dan  buku-buku perpustakaan  untuk  memperoleh  kevalidan  data yang di peroleh.
Teknik  analisis  data  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  suatu  teknik  analisis  data  yang  di gunakan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang di  dapat  dalam  penelitian  dan  mengembangkan  serta menghubungkan dengan teori-teori yang melandasinya. Model  analisis  yang  di  terapkan  dalam  penelitian  ini adalah model analisis interaktif yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun 2016 Tentang  Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Palangka Raya
Dinas  Sosial  Kota  Palangka  Raya  dalam
upaya  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Palangka Raya telah  berusaha  memberikan  pelayanan  terbaiknya kepada  masyarakat  Kota  Palangka  Raya.  Hal  ini tentu dengan segala kekurangan yang ada dan juga kelebihan  yang  ada  di  Dinas  Sosial  Kota  Palangka Raya menjadi tolak ukur sejauh mana implementasi Perda  no  3  tersebut  bisa  di  lakukan  di  Palangka Raya.
Dalam  hal  struktur  birokrasi  misalnya Dinas  Sosial  sudah  menjalin  kerja  sama  dengan dinas  lain  untuk  mempercepat  proses  layanan.
Meskipun ada kendala seperti ditemuan penelitian bahwa  meskipun  sudah  menjalin  kerja  sama  tapi data  masyarakat  masih  banyak  yang  bermasalah maka tentu ini menjadi PR agar kedepan kerjasama lintas institusi tersebut memudahkan dalam layanan khususnya terkait birokrasi yang dilakukan sebagai
sebuah  bagian  penting  dalam  layanan.  Struktur birokrasi yang cepat dan tepat tentu menjadi impian masyarakat sebagai penerima layanan.
Terkait  Sumber  Daya  yang  ada,  Saat  ini Dinas  Sosial  sudah  di  perkuat  dengan  SDM sebanyak 40 ASN tediri dari 36 PNS dan 4 Orang tenaga  kontrak.  Dimensi  sumber  daya  manusia tentu tidak hanya bicara kuantitas tapi juga kualitas dari SDM tersebut. Nah tentu dengan jumlah SDM yang ada berdasarkan hasil penelitian bahwa masih kurang  sehingga  perlu  adanya  penambahan  SDM. Dengan adanya SDM yang mumpuni baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka akan memungkinkan Dinas Sosial  lebih maksimal  dalam layanan  KIS  sesuai  dengan  Visinya  dalam mengoptimalkan  implementasi  perda  no  3  tahun 2016  tentang  penyelenggaran  jaminan  kesehatan daerah di Palangka Raya. Untuk dapat menciptakan sumber  daya  manusia  yang  handal  di  Dinas  Sosial tersebut tentu memerlukan waktu sehingga meski dengan  keterbatasan  SDM  tetapi  yang  harus dilakukan  sekarang  adalah  SDM  yang  ada  saat  ini bisa  lebih  mampu  dan  memperkuat  kapasitasnya dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat. Kompetensi  dan  kapasitas  SDM  yang  ada  saat  ini harus  terus  di  tingkatkan  sembari  menunggu penambahan SDM yang baru.
Dalam kaitannya sumber daya lainnya yaitu sumber  daya  anggaran  maka  Dinas  Sosial  dalam layanan KIS telah di berikan kuota oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar 9,8 M per 2018. Tentu ini nilai yang tidak sedikit juga tidak terlalu banyak jika mengingat target yang ingin di capai dalam KIS di Palangka Raya sebesar 40.000 jiwa penerima KIS.
Anggaran  tersebut  harus  di  manfaatkan  untuk masyarakat  khususnya  bagi  penerima  KIS  itu sendiri.  Pemerintah  melalui  Lembaga  terkait  juga harus  terus  mengawasi  sejauh  mana  anggaran tersebut bisa bermanfaat bagi rakyatnya.
Anggaran yang  ada di Dinas Sosial untuk KIS sendiri pun merupakan perencanaan keuangan periodik  yang  tersusun  atau  pun  rencana  tertulis mengenai  kegiatan  yang  di  nyatakan  secara kuantitatif dan umumnya di nyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu dalam hal ini tentu  tiap  tahun  di  laporkan.  Memaksimalkan anggaran  tentu  juga  harus  berbanding  lurus kedepannya agar anggaran semakin meningkat dan layanan kepada costumer dalam hal ini masyarakat penerima KIS juga seyogyanya meningkat juga.
Salah satu hal yang utamanya terkait hasil penelitian adalah sejauh mana disposisi / komitmen dari  penyelenggara  layanan  publik  yaitu  unsur pimpinan  dan  seluruh  staf  di  Dinas  Sosial menjalankan  tugas,  pokok  dan  fungsinya  secara professional  dan  bertanggung  jawab.  Dari  hasil temuan lapangan ditemukan bahwa pegawai Dinas Sosial  Kota  Palangka  Raya  sejauh  ini  telah menjalankan tugas dengan penuh komitmen tinggi.
Hal ini seperti diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Sosial  dalam  wawancara  di  atas  yang  mengatakan bahwa pegawai di Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam  menjalankan  tugasnya  mengutamakan panggilan hati. Dengan adanya niatan dan panggilan hati dalam  menjalankan tugas inilah sejatinya yang harus terus di lakukan pelayan publik
Memberikan  layanan  dengan  tulus  ikhlas dan  hati  yang  bersih  akan  mampu  mendorong seorang pelayan publik memberikan layanan secara maksimal  tanpa  membeda  bedakan  status  dan golongan  dari  pelanggan  dalam  hal  ini  adalah masyarakat. Tentu jiwa-jiwa melayani yang sudah di lakukan  oleh  pegawai  di  Dinas  Sosial  perlu  terus didorong  dan  di  tularkan  kepada  instansi-instansi lain supaya mampu memberikan layanan terbaiknya bagi  masyarakat  di  Kota  Palangka  Raya.  Panggilan hati ini yang menjadi pedoman utama dalam layanan ini  adalah  utama  sebelum  melakukan  hal  lainnya.
Lakminarti, Gunawan. 2020. Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the Implementation of the Regional Health Insurance for the City of Palangka Raya
Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  seyogyanya Dinas Sosial Kota Palangka Raya berkomitmen dan secara sadar sebagai pelayan publik
Memberikan  layanan  publik,  terkait komunikasi  yang  di  bangun  Dinas  Sosial  telah melalukan komunikasi dengan lembaga dan instansi lain  dalam  upaya  memaksimalkan  layanan  bagi masyarakat.  Hal  ini  karena  terkait  layanan  KIS  ini Dinas Sosial kota Palangka Raya tidak bisa berjalan sendiri.  Meskipun  masih  ada  kendala  misalnya komunikasi yang kadang slow respond dengan BPJS Kesehatan  tapi  dinas  Sosial  harus  membangun komunikasi yang baik.
Salah  satu  faktor  penghambat  terkait implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2016 di kota Palangka Raya adalah keterbatasan SDM yang ada  di  Dinas  Sosial  kota  Palangka  Raya.  Sudah seharusnya ada penambahan karena SDM menjadi pilar penting bagi Dinas Sosial kota Palangka Raya menjalankan  tugas – tugas  layanannya.  Selain  itu perlu juga ada kerjasama yang baik dari masyarakat dalam  memberikan  data  kepada  Dinas  Sosial sehingga ada informasi yang benar dalam pendataan KIS  yang  di  maksud.  Hal  ini  penting  karena masyarakat  adalah  objek  dari  layanan  tersebut, sedang  Dinas  Sosial  adalah  yang  menjalankan layanan.
Sistem  informasi  yang  sudah  sedemikian maju, Dinas Sosial juga harus mampu mengikutinya.
Salah satunya adalah peningkatan jaringan. Apa lagi system  KIS  tersebut  memanfaatkan  data  base sehingga  perlu  adanya  dukungan  jaringan  internet yang mumpuni.
2. Faktor  Penghambat  Implementasi  Peraturan Daerah No  3 Tahun  2016 di Kota Palangka Raya Dalam  studi  kebijakan,  di  pahami  benar bahwa  bukan  persoalan  yang  mudah  untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada  tingkatan  lokal,  apa  lagi  kebijakan  yang
memiliki  cakupan  serta  pengaruh  luas,  artinya menyangkut  kelompok  sasaran  serta  daerah  atau wilayah yang besar.
Pada tataran implementasi kebijakan yang ada  di  lapangan  pun,  persoalan  yang  sama  terjadi, bahkan  menjadi  lebih  rumit  lagi  karena  dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrasi itu sendiri, dengan kompleksitas nya masing-masing. Tidak saja dalam proses  implementasi,  dalam  realitas  di  temukan juga  walaupun  kebijakan  dengan  tujuan  yang  jelas telah  di  keluarkan  tetapi  mengalami  hambatan dalam  implementasi  (tidak  atau  belum  dapat  di implementasikan)  karena  di  hadapkan  dengan berbagai kesulitan atau hambatan. tetapi, asumsi ini bukan  untuk  menegaskan  bahwa  semua  kebijakan "sulit dalam implementasinya", sebab ada kebijakan yang mudah di implementasikan, bahkan dapat saja kebijakan  tersebut  langsung  terimplementasi dengan sendirinya.
Mengimplentasikan  sebuah  kebijakan selalu  ada  pro  dan  kontra  yang  tentu  akan mempengaruhi  hasil  kebijakan  itu  sendiri.  Tetapi sejatinya  dengan  berbagai  masalah  yang  mengikuti implementasi  kebijakan  seharusnya  bisa  menjadi bagian  penting  dalam  rangka  meningkatkan kelemahan menjadi kelebihan sehingga penghambat akan  menjadi  bagian  penting  dalam  perbaikan kebijakan yang di lakukan kedepannya.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, beberapa faktor penghambat Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun  2016  Tentang Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Palangka  Raya  ada  beberapa  faktor  penghambat yaitu :
a. Terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  di  Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Dengan  luas  wilayah  Palangka  Raya dan demgrafi yang tidak di satu titik maka hal
ini menjadi masalah penting dalam optimalisasi sebuah  kebijakan.  Kondisi  ini  memungkinkan SDM di Dinas Sosial Kota Palangka Raya harus bekerja keras karena SDM nya terbatas.
b. Keterbatasan Akses Data Masyarakat Salah  satu  kendala  yang  sering  di hadapi  oleh  Dinas  Sosial  dalam  layanan  KIS diantaranya  adalah  keterbatasan  akses  data masyarakat.  Meskipun  sudah  membangun kerjasama dengan  dinas / institusi lain sampai RT  ternyata  ada  di  temukan  data-data  yang tidak sesuai. Banyak masyarakat yang di layani sehingga  ketika  data  tidak  sesuai  tentu  akan sedikit banyak mempengaruhi layanan yang di berikan oleh institusi tersebut.
c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Sarana  dan  prasarana adalah  alat penunjang untuk pelayanan publik agar layanan yang  diberikan  bisa  lebih  maksimal  lagi  bagi masyarakat,karena apa bila kedua hal ini tidak tersedia  atau  terbatas  maka  semua  kegiatan layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat tidak  akan  dapat  mencapai  hasil  yang  di harapkan  sesuai  dengan  rencana  dan  tujuan yang  ingin  di  capai.  Salah  satu  keterbatasan sarana dan prasarana yang di hadapi oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah keterbatasan Sinyal  dan  Wifi.  Hal  ini  karena  kantor  Dinas Sosial yang sebelumnya berada di Jalan Ponco Wati Kemudian pindah kekompleks perkantoran baru di Jalan G.obos XI.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan serta di dukung oleh data-data yang telah di kumpulkan selama  penelitian  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa dengan  keterbatasan  yang  ada  Dinas  Sosial  tetap berupaya  memberikan  layanan  terbaiknya  bagi masyarakat.  Struktur  Birokrasi  berjalan  baik,
Komunikasi  masih  ada  sedikit  hambatan  di  eksternal, Disposisi di jalankan dengan baik dan sumber daya masih ada  kekurangan  khususnya  Sumber  Daya  manusianya terkait  spesialisasi  tentang  BPJS.  Dari  hasil  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  Dinas  Sosial  mampu mengimplementasikan  Perda  nomor  3  tahun  2016 tersebut  dengan  cukup  baik  meskipun  ada  beberapa kendala / hambatan.
Faktor  yang  menjadi  Penghambat  belum terimplementasinya  dengan  baik  Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Palangka Raya antara lain:
1. Masih terbatasnya sumber daya khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Sosial Kota Palangka Raya
2. Keterbatasan  akses  kepada  masyarakat  sehingga data base yang ada terkadang rawan akan kesalahan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, dalam hal ini adalah jangkauan sinyal dan sarana wifi yang menyebabkan layanan online sering tertunda.

## SARAN
Beberapa  upaya  yang  bisa  di  lakukan  untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya antara lain :
1. Harus  ada  penambahan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) di Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
2. Masyarakat harus menyampaikan Data yang benar kepada  Dinas Sosial tanpa ada yang di tutup-tutupi untuk mempermudah pemberian layanan
3. Perlu  adanya  penambahan  sarana  dan  prasarana penunjang agar layanan publik yang di berikan bisa lebih maksimal dan memuaskan.
Lakminarti, Gunawan. 2020. Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the Implementation of the Regional Health Insurance for the City of Palangka Raya

## REFERENSI
Agustino,  Leo.  2014. Dasar – dasar  Kebijakan  Publik . Bandung : Alfabeta
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press
Hazim,  Nur  Kholif.  2004. Kamus  Lengkap  Bahas Indonesia“super baru” Surabaya : Terbit Terang
Maleong,  Lexy.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung : PT. Remaja
Pasolong,  Harbani  .  2007. Teori  Administrasi  Publik . Bandung: Alfabeta
Santosa, Panji. 2008. Administrasi Publik‘’Teori dan Aplikasi Good Governance’’ . Bandung : Refika Aditama.
Sinambela, LijanPoltak. 2001. Reformasi Pelayanan Publik “Teori,  Kebijakan  Dan Implemetasi .  Jakarta  :PT. Bumi Aksara.
Sugiyono.2007. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D . Bandung :Alvabeta
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2002. Kebijakan  dan Managemen  Otonomi  Daerah.Yogyakarta  : Lukman Offset
Tanjung,  NurBahdin.  2005. Pedoman  Penulisan  Karya Ilmiah . Jakarta : Kencana Predana Media Group
Thoha,  Miftah.  2008. Ilmu  Administrasi  Publik Kontemporer . Jakarta : Kencana Media Grup
Winarno,  Budi.  2002. Teoridan  Proses  Kebijakan  Publik. Yogyakarta : Pressindo

## Peraturan Perundang
– Undangan
Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan