ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX COVID -19 MELALUI MEDIA SOSIAL

## Bella Alberta dan Jeslin Eka Putri

## Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

## ABSTRACT
In the dissemination of news and information, not all of them can be justified or what is usually referred to as a hoax. Hoax is information that is engineered with the aim of covering up real information and filling social media with wrong information to cover up real information, in other words, hoaxes are defined as a way to distort facts by using information that is convincing but cannot be done. One of the hoaxes that is currently always a public concern in Indonesia is hoax news  about  Covid-19.  A  lot  of  information  about  covid-19  that  is  disseminated  through  social media  can  be  accepted  by  almost  all  people  and  this  information  cannot  be  justified  or  is  in uncertainty. it can cause panic and psychological pressure or can even lead to misunderstanding between communities and governments. For those who spread hoax news about Covid-19, it is also difficult to overcome. Criminal law enforcement related to the spread of covid-19 hoax news is regulated in Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The perpetrators of spreading hoaxes related to covid- 19 and others with fines of up to 1 billion. This is what the government needs to pay attention to in an effort to deal with all hoax news that has circulated widely in the community.

## Keywords: law enforcement, hoax,covid-19, social media

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Adanya teknologi dan informasi saat ini telah memudahkan masyarakat untuk memenuhi  segala  kebutuhan.  Berbagai  situs  maupun  aplikasi  teknologi  dan  informasi  berupa media sosial  juga telah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun berita- berita terkini yang terjadi diseluruh belahan dunia dengan cepat.
Adapun  berita  dan  informasi  yang  disebar  luaskan  melalui  berbagai  situs  media  sosial tersebut dapat diakses seluruh pengguna internet baik individu maupun kelompok. Perkembangan berita dan informasi yang begitu pesat selalu diikuti dengan perkembangan kejahatan dan tindakan *Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeebaran Berita Hoax COVID-19 Melalui Media Sosial Bella Alberta, Jeslin Eka Putri
yang  semakin  canggih  dalam  kehidupan  masyarakat.  Bahkan  dalam  penyebaran  berita  dan informasi  yang  ada  tidak  semuanya  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya  atau  yang biasanya disebut sebagai hoax . Pengertian hoax yaitu sebuah informasi yang direkayasa dengan tujuan untuk menutupi informasi yang sebenarnya dan memenuhi media sosial dengan informasi yang salah untuk menutupi informasi yang sebenarnya, dengan kata lain hoax diartikan sebagai upaya  memutarbalikan  fakta  menggunakan  informasi  yang  menyakinkan  tetapi  tidak  dapat diverifikasi kebenarannya. 1 Hoax juga dapat diartikan sebagai informasi atau berita yang memuat hal-hal yang belum pasti atau bukan fakta yang sebenarnya terjadi.
Seseorang  maupun  kelompok  dibebaskan  dalam  memberikan  informasi  maupun  untuk mengeluarkan pendapatnya,melalui media sosial sebagai bentuk berekspresi dan bereksperimen, tetapi  apapun  bentuk  informasi,  berita,  maupun  pendapat  yang  dikeluarkan  harus  di  perhatikan pula benar atau salahnya. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya menangani segala  berita  hoax  yang  telah  beredar  luas  di  masyarakat.  Salah  satu hoax yang  saat  ini  selalu menjadi perhatian masyarakat di Indonesia adalah berita hoax mengenai covid -19.
Banyaknya  informasi  mengenai covid -19  yang  disebarkan  melalui  media  sosial  dapat diterima  oleh  hampir  seluruh  masyarakat  dan  informasi  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan  atau berada dalam ketidakpastian. Bahkan ditengah masa pandemi covid -19 seperti saat ini, infomrasi palsu  atau hoax seringkali  dikaitkan  dengan  isu  politik.  Jika  hal  ini  terus  terjadi  maka  akan menimbulkan kepanikan dan tekanan psikologis atau bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman antar  masyarakat  maupun  pemerintah.  Bagi  penyebar  berita  hoax  mengenai covid -19  juga  sulit untuk di atasi. Oleh karena itu, diperlukannya berbagai tindakan yang diambil untuk mengatasi penyebaran berita hoax covid -19 di media sosial.
Berdasarkan  uraian  dan  data-data  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih dalam mengenai penegakan hukum  yang diberikan kepada para penyebar berita hoax covid -19. Permasalahan  yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana  terhadap  penyebaran  berita hoax  covid -19  melalui  media  sosial?  dan  2.  Apakah  faktor penghambat penegakan hukum pidana penyebaran berita hoax covid -19 melalui media sosial?

## 2. METODE
Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif- empiris ( applied law research ) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan ketentuan  hukum  normatif  melalui  peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum  positif  dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 2 Penulisan ini
1 Henri  Septanto, Pengaruh  Hoax  dan  Ujaran  Kebencian  Sebuah  Cyber  Crime  dengan  Teknologi  Sederhana  di Kehidupan Sosial Masyarakat , Jurnal Sains dan Teknologi Kalbi Scientia, Volume 5, Nomor 2, Agustus Tahun 2018, hlm. 157.
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 7.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeebaran Berita Hoax COVID-19 Melalui Media Sosial Bella Alberta, Jeslin Eka Putri
juga dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan  dan  menggambarkan  sesuai  dengan  permasalahan  tentang  manusia,  keadaan  atau gejala lainnya yang erat kaitannya dengan penulisan ini. 3 Dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan berupa perundang-undangan serta berbagai literatur yang memuat data dari berbagai tulisan, dokumen dan media sosial terkait dengan isu-isu hoax di tengah merebaknya covid -19.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyebaran  Berita Hoax  Covid -19  Melalui Media Sosial
Penegakan hukum pidana mengenai penyebaran berita hoax covid -19 diatur dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tersebut  diatur tentang penyebaran berita bohong ( hoax ) bagi  yang melanggar dapat  dikenakan sanksi berikut: Pasal 28 ayat (1)  yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2)  yaitu muatan yang  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat.
Adapun perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE  yaitu:  1)  adanya  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  perbuatan  seseorang  atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA, 2) Perbuatan tersebut memuat gambar- gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya, 3) Membuat tulisan yang menjelek-jelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan  ajaran  agama  tersebut  atau,  4)  Menyebarluaskan  hal-hal  yang  bersifat  pribadi  yang bertentangan  atau  melanggar  norma-norma  kesopanan  dan  kesusilaan,  5)  Perbuatan  yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial. 4
Terdakwa  hanya  dapat  dihukum  menurut  pasal  ini,  apabila  ternyata  bahwa  kabar  yang disiarkan  itu  adalah  kabar  bohong.  Yang  dipandang  sebagai  kabar  bohong,  tidak  saja memberitahukan  suatu  kabar  yang  kosong,  akan  tetapi  juga  menceritakan  secara  tidak  betul tantang  suatu  kejadian.  Menaikkan  atau  menurunkan  harga  barang  dan  sebagainya,  dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum , Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm, 6.
4 Fransiskus  Sebastian  Situmorang  , Tinjauan  Yuridis  Terhadapketentuan  Pasal  28  Ayat  2  UU  Informasi  Dan Tekhnologi , Jurnal Hukum Kertha Wicara, Volume 06, Nomor 05, Desember Tahun 2017, hlm. 9.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeebaran Berita Hoax COVID-19 Melalui Media Sosial Bella Alberta, Jeslin Eka Putri
Pelaku  penyebaran  kabar  bohong  ( hoax )  terkait covid -19  dan  lainnya  dengan  denda  hingga  1 miliar. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik  bisa  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun dan/atau  denda  maksimal  Rp  1  miliar.  Ada  tiga  kategori  penyebar  berita  seputar  virus  corona (COVID-19) penyebab keonaran yang dapat dipidana, yaitu:
1) Yang mengetahui ketidakbenaran berita tersebut dan sengaja menyebarkannya,
2) Yang patut menduga berita yang ia sebarkan adalah berita bohong, dan
3) Yang menyebarkan berita yang belum pasti, berlebihan, atau tidak lengkap.
Selain tiga kategori tersebut, jika penyebaran berita seputar virus corona (COVID-19) yang bermuatan  pencemaran  nama  baik  dilakukan  via  sistem  elektronik  seperti  media  sosial,  maka perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan:
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Penjelasan  dalam  Pasal  27  ayat  (3 ) mengacu  pada  ketentuan  pencemaran  nama  baik dan/atau  fitnah  yang  diatur  dalam  KUHP.  Pelanggaran  ketentuan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE diancam atas tindak pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa:
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .”
Berdasarkan  berbagai  ketentuan  hukum  pidana  tersebut,  segala  perbuatan  menyebarkan informasi seputar virus corona ( COVID -19) yang bermuatan pencemaran nama baik atau fitnah maupun hoax melalui sistem elektronik berupa media sosial dipidana berdasarkan ketentuan UU ITE  dan  perubahannya.  Ketentuan  tersebut  merupakan  delik  aduan.  Pihak  yang  merasa dicemarkan nama baiknya atau difitnah atas penyebaran berita seputar virus corona (COVID-19) dapat mengadukan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian.
b) Faktor  Penghambat  Penegakan  Hukum  Pidana  Penyebaran  Berita Hoax  Covid -19

## Melalui Media Sosial
Dalam  menangani  penegakan  hukum  pidana  penyebaran  berita hoax  covid -19  terdapat faktor  yang menjadi  hambatan dalam proses penanganannya. Fator-faktor penghambat tersebut antara lain:
a) Faktor Susbstansi Hukum (Perundang-Undangan)
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeebaran Berita Hoax COVID-19 Melalui Media Sosial Bella Alberta, Jeslin Eka Putri
Dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran hoax dari segi substansi hukum pihak kepolisian  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Teknologi,  dimana  penyidik  kepolisian  dalam  melakukan  upaya  pencegahan  penyebaran  berita bohong atau hoax bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulanginya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan Undang- Undang ITE bersifat lex specialis , yang mengatur secara khusus tentang ITE. Tetapi dalam proses penanggulangannya  dibutuhkan  langkah  strategis  kepolisian  yang  bersandar  kepada  aturan hukum,  sehingga aat  ini aturan  yang mengaturnya masih terkait dalam Pasal  55 dan 56 KUHP serta pasal-pasal didalam KUHAP. 5
b) Faktor Penegak Hukum
Dalam  rangka  penegakan  hukum  oleh  setiap  lembaga  penegak  hukum,  keadilan  dan kebenaran  harus  dinyatakan,  terasa,  terlihat  serta  harus  diaktualisasikan  dalam  upaya penanggulangan berita bohong atau hoax , ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE dan pemahaman dan pengetahuan terkait dunia cyber belum memadai dimiliki oleh aparat kepolisian. Dalam rangka menanggulangi pelaku penyebaran berita bohong atau hoax , pihak kepolisian masih mengandalkan  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  lain  atau  bahkan  masih  menggunakan kemampuan  ahli  ITE  diluar  insitusi  kepolisian  dan  dibutuhkan  waktu  koordinasi  yang  panjang juga  terkait  dengan  biaya  operasional.  Kemampuan  personil  (anggota)  yang  memahami  atau menguasai informasi dan transaksi elektronik juga masih terbatas. 6
c) Faktor Sarana dan Prasarana
Kendala dalam sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar hoax sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar hoax , masih memiliki  keterbatasan  dalam  akses  dan  koordinasi  dengan  provider  penyedia  layanan  dan  jasa seluler  dan  internet.  Belum  memiliki  serves  khusus  untuk  digital  forensik,  sebagai  pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. 7 Sarana dan prasarana yang mendukung terdiri dari  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang
5 Firman  Rostama  Trisna, Tindakan  Hukum  Terhadap  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax)  Di  Media  Sosial Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik ,  Jurnal Maksigama, Volume 13, Nomor 1, Mei Tahun 2019, hlm 49-51.
6 Ibid
7 Renza Ardhita Dwinanda, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media , Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember Tahun 2019, hlm. 121.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeebaran Berita Hoax COVID-19 Melalui Media Sosial Bella Alberta, Jeslin Eka Putri
memadai,  keuangan  yang  cukup.  Tanpa  sarana  dan  fasilitas  yang  memadai,  penegakan  hukum tidak  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  penegak  hukum  tidak  mungkin  menjalankan  perannya sebagaimana mestinya.
d) Faktor masyarakat
Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang mudah percaya pada hoax adalah terbatasnya pengetahuan  masyarakat.  Pengetahuan  yang  rendah  menyebabkan  kendala  dalam  menyaring informasi  yang  datang  dari  media  sosial  melalui  jaringan  internet  tidak  cukup  kuat  untuk menyaring dan mengonfirmasi berita yang ada. 8 Faktor masyarakat ini sering dijumpai, khususnya masyarakat  desa  yang  kurang  mengerti  dunia  media  sosial  secara  spesifik.  Masyarakat  desa seringkali mengalami  kesulitan memilah informasi  yang beredar di  media sosial,  apakah berita hoax atau fakta. 9 Seperti halnya isu covid -19 yang merupakan berita hangat di dunia, virus yang mudah sekali menyebar melalui kontak antar orang satu dengan orang yang lain, membahayakan dan mematikan. Berita tersebut memang ada benarnya akan tetapi bila didengar oleh orang-orang yang  hanya  menitik  beratkan  berita  pada  hal  yang  ektrim  dapat  membuat  psikis  seseorang terganggu dan menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan akan sesuatu. Untuk itu pemerintah memberikan himbauan terhadap masyarakat  agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Berita hoax mulai  banyak  menghantui  masyarakat.  Polisi  pun  gencarkan  patroli cyber dan mendapatkan pelaku penyebar hoax soal covid -19 di Indonesia.

## 4. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Penegakan  hukum  pidana  mengenai  penyebaran  berita hoax  covid -19  yang  mencakup segala  perbuatan  menyebarkan  informasi  seputar  virus  corona  (COVID-19)  yang  bermuatan pencemaran nama baik atau fitnah maupun hoax melalui sistem elektronik berupa media sosial dipidana berdasarkan ketentuan UU ITE dan perubahannya termasuk KUHP dan KUHAP. Pelaku penyebaran kabar bohong ( hoax ) terkait covid -19 dan lainnya dengan denda hingga 1 miliar. Ada tiga  kategori  penyebar  berita  seputar  virus  corona  ( covid -19)  penyebab  keonaran  yang  dapat dipidana,  yaitu  yang  mengetahui  ketidakbenaran  berita  tersebut  dan  sengaja  menyebarkannya, yang patut menduga berita yang ia sebarkan adalah berita bohong, dan yang menyebarkan berita yang belum pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Namun dalam penegakannnya masih ditemukan berbagai faktor penghambat yang menjadi kendala dalam mengatasi penyebaran berita hoax covid - 19 diantaranya faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.
8 Masrudi, Hoax, Media Baru Dan Daya Literasi Kita , Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Volume 10, Nomor 2, Desember Tahun 2019, hlm. 152-161.
9 Dadang  Sugiana,  Ira  Mirawati  dan  Putri  Trulline, Peran  Ulama  Sebagai  Opinion  Leader  Di  Pedesaan  Dalam Menghadapi Informasi Hoaks , Avant Garde, Volume 07, Nomor 01, Juli Tahun 2019, hlm. 18.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeebaran Berita Hoax COVID-19 Melalui Media Sosial Bella Alberta, Jeslin Eka Putri

## b. Saran
Pemerintah  perlu  memperbaharui  atau  merevisi  kembali  terkait  Undang-Undang  yang mengatur  segala  bentuk  penyebaran  berita  bohong/ hoax ,  meningkatkan  efektivitas  para  aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan agar para aparat penegak hukum serta memperbaiki sarana  dan  prasarana  yang  ada  ,  dan  memberikan  penyuluhan  berupa  himbauan  dan  informasi kepada masyarakat untuk berhai-hati dalam menerima segala bentuk informasi mengenai berita covid -19.

## Daftar Pusataka
Buku:
Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Setiono.  2005. Pemahaman  Terhadap  Metodologi  Penelitian  Hukum .  Surakarta:  Program Pascasarjana UNS.

## Jurnal
Dadang Sugiana dan Ira Mirawati dan Putri Trulline. 2019. Peran Ulama Sebagai Opinion Leader Di Pedesaan Dalam Menghadapi Informasi Hoaks . Avant Garde. Volume 07. Nomor 01.
Firman Rostama Trisna. 2019. Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media  Sosial  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik . Jurnal Maksigama. Volume 13. Nomor 1.
Fransiskus Sebastian Situmorang. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadapketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU Informasi Dan Tekhnologi . Jurnal Hukum Kertha Wicara. Volume 06. Nomor 05.
Henri  Septanto.  2018. Pengaruh  Hoax  dan  Ujaran  Kebencian  Sebuah  Cyber  Crime  dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat . Jurnal Sains dan Teknologi Kalbi Scientia. Volume 5. Nomor 2.
Masrudi.  2019. Hoax,  Media  Baru  Dan  Daya  Literasi  Kita .  Orasi:  Jurnal  Dakwah  dan Komunikasi. Volume 10. Nomor 2.
Renza Ardhita Dwinanda. 2019. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media . Jurnal Panorama Hukum. Volume 4. Nomor 2.

## Undang-Undang:
Undang-Undang 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik