licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pemalsuan Tanda Tangan Kredit Bank Dalam Pengikatan Hak Jaminan Atas Kebendaan Milik Orang Lain The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Syesil Ramaliza Husna 1 , Taupiqqurrahman 2 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, Syesilramaliza@upnvj.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Civil  law  is  one  of  the  many  positive  laws  that  are  actively  enforced  in Indonesia, which is a constitutional state governed by a wide variety of positive laws.  What  is  more  often  referred  to  as  "private  law"  is  more  accurately described as "civil law," which is a body of legislation that controls many sorts of laws linked to individual interests. In civil law, we often encounter phrases linked to deeds that are illegal (PMH). The very definition of an illegal conduct is one that goes against the law and results in negative consequences for other people. The forgery of bank credit signatures, in which there is a guarantee right for material that belongs to another person and which results in losses for the party that is involved, namely the owner of the property rights to the item, is one of the things that are connected to this illegal crime. When it comes to researching and producing this essay, a qualitative legal research technique was used alongside a statutory approach and a case approach. According to the findings of this research, creditors and borrowers have both participated in  illegal  behavior.  The  purpose  of  this  writing  is  to  find  out  the  legal repercussions that are associated with bank credit that was obtained from the act  of  forging  a  signature  in  which  there  is  a  guarantee  of  material  that belongs to another person. This credit can be said to be invalid because it does not meet the legal requirements of an agreement, and the debtor is obligated to make up for any losses that were sustained, in addition to being responsible for returning collateral that does not belong to the debtor.
Manuscript History:
Received: 2023-01-07
Accepted: 2023-03-19
Corresponding Author: Syesil Ramaliza Husna, Syesilramaliza@upnvj.ac.id Keywords : Guarantee Righ ; Signature Forger ; Act against the law
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Husna,  S.  R.,  &  Taupiqqurrahman.  (2023).  Pemalsuan Tanda  Tangan  Kredit  Bank  Dalam  Pengikatan  Hak Jaminan  Atas  Kebendaan  Milik  Orang  Lain. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6 (2). doi: 10.31328/wy.v6i2.4432

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjamin tinggi supremasi hukum yang dimana terdapat penegakan dan keadilan hukum di dalamnya, dimana hal ini tertuang pula  dalam  Pasal  1 ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara  Indonesia adalah Negara  Hukum”.  Implikasinya,  masyarakat  harus  tunduk  kepada  hukum  yang  berlaku. Penegakan dan keadilan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam jalur hukum, salah satunya adalah hukum perdata. Hukum perdata diartikan sebagai salah satu
hukum  yang  menjadi  dasar  dalam  mejalankan  hubungan  hukum  antar  individu  dengan tujuan yang pasti yaitu melindungi kepentingan antar individu. Secara umum ada beberapa peraturan  yang  mejadi  objek  pembahasan  dalam  lingkup  hukum  perdata,  diantaranya wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Beberapa  individu  menggunakan  istilah "perbuatan melawan hukum" untuk merujuk pada tindakan apa pun yang menyimpang dari hukum, mengganggu haka tau kekuasaan orang lain, atau menyebabkan kerugian finansial. Bagi pelaku tindakan tersebut secara hukum wajib untuk bertanggungjawab, dimana para korban  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  tuntutan  atas  kerugian  yang  terkait  dengan pelanggaran tersebut, yang dapat mencakup kerugian materiil dan imateriil.
Salah satu contoh yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dapat kita lihat pada kasus pemalsuan tanda tangan. Perbuatan pemalsuan tanda tangan sendiri termasuk dalam  perbuatan  melawan  hukum  materiil  karena  menimbulkan  kerugian  yang  dimana didalamnya  mengahruskan  terdapatnya  tanggung  jawab  atau  ganti  rugi  utnuk  mengatasi kerugian yang disebabkan tersebut. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya mengatur terkait pembuktian yang mana hal ini tertuang dalam Pasal 1886  KUHPerdata, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa alat pembuktian dapat berupa bukti tertulis, bukti saksi,  persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah.  Salah  satu  bagian  dari  pembuktian  tulisan dapat meliputi akta di bawah tangan atau akta otentik yang berkedudukan sebagai alat bukti yang terkuat. Salah satu bagian paling penting dalam akta otentik yang dapat kita temui yaitu tanda tangan yang mana hal ini dijadikan sebagai tanda persetujuan terhadap syarat-syarat ketentuan dalam akta.
Selain pemalsuan tanda tangan seringkali kita jumpai bahwa dalam pengajuan kredit bank ditemukan bahwa harta kebendaan yang dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit bank  itu  sendiri  bukanlah  milik  dari  debitur.  Hal  ini  tentu  melanggar  adanya  ketentuan terkait  dengan  prinsip  kehati-hatian  dari  bank.  Salah  satu  kelalaian  yang  dilakukan  oleh pihak  bank  adalah  kurangnya  sifat  hati-hati  yang  mengakibatkan  adanya  beberapa pemalsuan dalam perjanjian kredit tersebut, salah satunya yaitu pemberian jaminan bukan atas  benda  milik  debitur.  Hal  ini  tentu  sangat  berkaitan  terhadap  kedudukan  dari  benda jaminan  tersebut  terlebih  lagi  jaminan  tersebut  diperoleh  atas  dasar  pemalsuan  tanda tangan  sehingga  hal  ini  mendasari  akan  terjadinya  penghapusan  jaminan  utang  tersebut. Sehingga  penelitian  ini  diadakan  untuk  menjelaskan  atau  mencari  tahu  bagaimana kedudukan  dari hak  kebendaan yang  dijadikan sebagai jaminan dalam sebuah perjanjian kredit  bank  dimana  kredit  bank  ini  muncul  karena  adanya  pemalsuan  tanda  tangan didalamnya.
Kasus yang terkait dengan permasalahan dalam pembahasan ini dapat kita lihat dari kasus Irwansyah. Berdasarkan kutipan dari liputan 6.com kasus ini bermula pada awal tahun 2022, dimana dalam kasus ini Irwansyah menjadi salah satu korban pemalsuan tanda tangan yang  dilakukan  oleh  adiknya  sendiri,  yaitu  Hafiz  Fatur.  Kasus  ini  bermula  pada  saat munculnya  tagihan  peminjaman  uang  yang  datang  ke  rumahnya,  namun  Irwansyah mengungkapkan bahwa dirinya tidak  pernah melakukan transaksi dengan bank tersebut. Sejak munculnya tagihan bank tersebutlah akhirnya diketahui bahwa adik dari Irwansyah yaitu Hafiz Fatur melakukan tindakan penipuan dimana beberapa dokumen penting milik Irwansyah juga ikut dipalsukan tanda tangannya untuk meminjam uang di bank. Kerugian yang diperoleh Irwansyah dalam kasus ini mencapai sekitar Rp. 5 Miliar yang didalamnya terdapat  4  unit  rumah  dan  1  mobil  sebagai  agunan  kepada  pihak  bank. 3 Pada  saat  ini Irwansyah mempertimbangkan penyelesaian persoalan ini melalui jalur perdata ketimbang pidana dikarenakan dalam hal ini Irwansyah sangat berharap bahwa atas segala kerugian
3 Ady Anugrahadi. “Irwansyah Tak Mau Penjarakan Adik, Pilih Jalur Perdata Selesaikan Dugaan Penipuan”. Diakses 18  Februari  2023. https://www.liputan6.com/news/read/4855039/irwansyah-tak-mau-penjarakan-adik-pilih-jalur- perdata-selesaikan-dugaan-penipuan
yang dialaminya dapat dikembalikan sebagaimana hak-nya dan bukan untuk memenjarakan Hafiz Fatur selaku adiknya.
Tujuan dari  penulisan  yang  dilatar belakangi dengan adanya  kasus terkait  dengan pemalsuan tanda tangan  dalam kredit  bank serta kedudukan dari benda milik orang lain yang dijaminkan dalam kredit bank tersebut adalah untuk mengetahui terkait dengan posisi dari  kredit  bank  itu  sendiri,  apakah  kredit  bank  tersebut  harus  tetap  dibayarkan  sesuai dengan  perjanjian  awal  ataukah  kredit  bank  tersebut  menjadi  dibatalkan.  Selain  itu, diharapkan dengan adanya penulisan ini pembaca juga dapat mengetahui terkait  dengan kedudukan benda jaminan tersebut, apakah benda jaminan tersebut berhak dilakukan sita terhadapnya atau tidak.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang betujuan untuk membuat deskripsi secara akurat mengenai fakta  serta kaitannya dengan fenomena atau kasus yang diambil. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memvalidasi dan membuktikan secara empiris mengenai perbuatan yang dinilai melawan hukum yang dalam hal ini lebih difokuskan terhadap aktivitas pemalsuan tanda tangan kredit bank yang mana didalamnya terdapat pengikatan hak jaminan atas kebendaan milik orang lain.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yakni pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus dalam penulisan ini digunakan untuk memungkinkan  para  pembaca  membangun  argumen  hukum  dari  sudut  pandang  situasi aktual  yang  sedang  terjadi.  Sedangkan  pendekatan  undang-undang  digunakan  untuk menyesuaikan peraturan hukum yang relevan dengan kasus dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat  hukum  dari  perjanjian  kredit  bank  atas  dasar  pemalsuan  tanda  tangan ditinjau dari aspek hukum perdata
Kata Kredit berasal dari bahasa latin “ credere” yang memiliki arti kepercayaan (dalam bahasa inggris faith dan trust). 4 Layanan kredit di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1980-an melalui fasilitas kartu kredit. Salah satu tujuan dari diadakannya kredit bank sendiri sebagai  sebuah  wadah  untuk  membantu  para  nasabah  dalam  memenuhi  segala kebutuhannya, baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Kredit merupakan pinjam-meminjam uang atas dasar kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur yang mengharuskan debitur menuntaskan seluruh utangnya sesuai dengan kesepakatan waktu dengan  tambahan pemberian bunga sesuai kesepakatan  perjanjian yang telah ditentukan bersama-sama. 5
Pada dasarnya pemalsuan tanda tangan menjadi salah satu bentuk tindak pidana, hal ini diatur pula didalam Pasal 263 KUHP yang menerangkan bahwa : “ Barang siapa membuat surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun ”.
Namun,  pemalsuan  tanda  tangan  ini  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukum sendiri memiliki arti sebagai
4 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedika Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236 .
5 Parimandana, I. Wayan Agus Sima, and Ida Bagus Putra Atmadja. “Penyelesaian Kasus Hukum Mengenai Jaminan Fidusia Yang Terkait Kredit Macet Pada CIMB Niaga Auto Finance.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1, no. 10 (2018): 3-12.
tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPerdata). Pemalsuan tanda tangan disini sudah  jelas  melanggar  hukum  serta  membawa  kerugian  terhadap  pihak-pihak  terkait sehingga  pemalsuan  tanda  tangan  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  perbuatan melawan hukum.
Perjanjian  diartikan  sebagai  hubungan  hukum  yang  berdasarkan  pada  suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum. Hubungan hukum ini timbul antara suatu badan hukum  dengan  badan  hukum  lainnya,  dimana  satu  badan  hukum  mempunyai  hak  untuk melakukan  jasa  dan  badan  hukum  yang  lain  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan jasanya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan. 6 Perjanjian  kredit  dinilai  menimbulkan  hak pribadi  yang  menempatkan  kedudukan  kreditur  sebagai  kreditur  konkuren  (kreditur mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  kreditur  lainnya),  oleh  karena  itu  diperlukan suatu perjanjian tambahan (accessoir) berupa perjanjian jaminan, yang dapat berupa hak tanggungan  atau  fidusia.  Sehingga  didapatkan  posisi  perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian yang utama yang menjadikan perjanjian jaminan sangat bergantung pada perjanjian itu.
Perjanjian  harus  dibuat  berdasarkan  syarat-syarat  perjanjian  antara  kedua  belah pihak, baik kreditur maupun debitur,  dan perjanjian tersebut dapat berupa tanda  tangan lisan atau tertulis (dapat dengan dokumen pribadi dan akta nyata). Dengan pinjaman bank, perjanjian biasanya dibuat secara tertulis, karena dianggap lebih aman bagi para pihak. Hal ini dilakukan dengan harapan agar janji tidak ingkar janji dan juga dapat dijadikan sebagai bukti  yang  sah  jika  terjadi  sesuatu  yang  tidak  diinginkan  atas  kredit  bersama  tersebut. Walaupun perjanjian tertulis dinilai lebih aman bagi para pihak, namun pada kenyataannya masih  ada  saja  perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  dalam  perjanjian tersebut,  salah  satunya  adalah  pemalsuan  tanda  tangan  kredit  bank.  Dalam  kredit  bank sendiri  terdapat  beberapa  syarat  didalamnya,  salah  satunya  syarat  administratif.  Syarat administratif merupakan salah satu syarat dimana syarat tersebut membutuhkan dokumen- dokumen penting dan tanda tangan untuk menyetujui perjanjian kredit.
Tanda  tangan  menjadi  aspek  terpenting  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  hukum pembuktian suatu perjanjian sebagai sebuah syarat yang akan digunakan sebagai sebuah alat bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Namun, terkadang bank  masih  saja  kurang  teliti  dan  berhati-hati  dalam  menyelidiki  dan  mencari  tahu kebenaran nasabahnya, sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan, seperti penipuan dan pemalsuan  dokumen-dokumen  penting  oleh  debitur. 7 Bank  wajib  menggunakan  prinsip mengenal nasabah agar bank dapat mengetahui krakterisitik dari calon nasabah agar tidak terjadi kecurangan seperti pemalsuan dokumen-dokumen penting, pemalsuan tanda tangan untuk  mendapatkan  pencairan  kredit  dengan  menjaminkan  benda  hak  milik  orang  lain sebagai agunan kredit di bank. 8 Pemalsuan dokumen yang dalam pembahasan kali ini terkait dengan pemalsuan tanda tangan menjadi salah satu bagian dari perbuatan melawan hukum.
Pelanggaran hukum perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  menyimpang  dari  hukum  adalah  “setiap  perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang mewajibkan orang yang karena kesalahan pemberian kerugian, mengganti kerugian itu”. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat  bahwa  unsur-unsur  dari  perbuatan  yang  menyimpang  dari  hukum  perdata  adalah terdapat perbuatan yang salah, terdapat sebab akibat antara pelanggaran dengan perbuatan dan pelanggaran. Oleh karena itu, bank dan debitur dianggap telah melakukan pelanggaran hukum  atau  perbuatan  melawan  hukum  karena  telah  mengakibatkan  adanya  kerugian-
6 Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta
7 I Gusti Ayu Trisna Komala. “Hapusnya perikatan kredit bank akibat pemalsuan tanda tangan oleh Debitur terhadap benda milik orang lain”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020.
8 Wowor,  Glen.  “Kajian  Yuridis  Tentang  Perjanjian  Baku  Antara  Kreditur  dan  Debitur  Menurut  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”Lex Privatum 4, no. 1 (2016). 41-50.
kerugian terhadap pihak lain. Selain itu, debitur dapat dianggap melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum karena memalsukan tanda tangan sehingga dapat dianggap tidak sah oleh bank sehingga perbuatan  tersebut melawan hukum karena bank dianggap telah lalai memenuhi kewajibannya, yakni bank tidak memperhatikan prinsip solvabilitas bank.
Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, hal ini tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian ada 4, antara lain persetujuan dari yang mengikat, kemungkinan untuk membuat suatu kontrak, terdapat sebuah pokok permasalahan tertentu dan adanya suatu alasan yang mendukung  atau tidak  terlarang. Syarat sahnya suatu  perjanjian dibedakan  menjadi dua, yaitu  syarat  subjektif  yang  dalam  hal  ini  terdiri  dari  kesepakatan  dan  kewenangan  para pihak, dan syarat objektif yang meliputi hal-hal khusus dan alasan hukum. Apabila syarat subyektif dalam suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (dengan  mengajukan  permohonan  pembatalan  kepada  pengadilan),  tetapi  apabila  syarat obyektif tidak terpenuhi maka akad dianggap batal demi hukum dan tidak sah.
Pemalsuan  tanda  tangan  disini  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  syarat  sebagai suatu penyebab yang hala, dimana syarat adanya sebab yang halal ini merupakan salah satu syarat  obyektif  untuk  sahnya  suatu  perjanjian.  Hal  ini  mengakibatkan  batalnya  akad, sehingga akad dianggap tidak pernah ada dan tidak timbul akad yang sah menurut hukum antara para pihak yang mengadakan akad. Sehingga akibat hukum yang timbul dari tindakan memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan kredit bank tersebut menjadi batal dan tidak sah sama sekali karena adanya suatu tindakan kecurangan dalam dokumen perjanjian kredit bank yang dilakukan oleh debitur terhadap kredit yang sudah dicairkan oleh kreditur. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian baik bagi pihak bank maupun pihak yang tidak terlibat dalam pembuatan akad kredit, yang dalam hal ini adalah pemilik barang jaminan dari benda yang dijadikan jaminan di bank tersebut.
Suatu  kewajiban  yang  tidak  terpenuhi  dalam  perjanjian  kredit  dapat  digolongkan sebagai  perbuatan  wanprestasi  dan  apabila  salah  satu  pihak  melanggar  peraturan  yang berlaku didalam perjanjian tersebut maka pihak yang melanggar harus bertanggung jawab secara  penuh  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  kasus  ini  dapat  kita  ketahui bahwa  segala  kewajiban  dari  kreditur  atau  hak  dari  debitur  sudah  terpenuhi  dengan pemberian  fasilitas  kredit  sebesar  nominal  tertentu  kepada  debitur,  namun  segala kewajiban  dari  debitur  dan  hak  dari  kreditur  tidak  terpenuhi  akibat  adanya  wanprestasi dimana debitur tidak membayar tagihannya dan setelah diselidiki lebih lanjut terdapat pula perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  debitur  dengan  melakukan  pemalsuan tanda tangan kredit bank dan menjaminkan benda yang bukan miliknya. Konsekuensi dari berakhirnya  kontrak  itu  sendiri  diatur  dalam  Pasal  1451  dan  1452  KUHPerdata  yang menjelaskan bahwa akibat hukum dari berakhirnya kontrak adalah kembalinya ke keadaan semula sebelum berakhirnya kontrak. . 9 Pihak kreditur atau dalam hal ini bank termasuk pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum debitur, sehingga kreditur berhak menuntut pembatalan akad, pemulihan bahkan ganti rugi. Namun apabila dalam hal ini debitur lepas tangan dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk ganti rugi, maka pihak lain  atau  pihak  kreditur  dapat  mengajukan  gugatan  untuk  mendapatkan  kembali  hak miliknya yaitu berupa uang kredit yang telah dicairkan sebelumnya. Gugatan yang dilakukan ini  menjadi  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  dari  tujuan  pembatalan  itu  sendiri,  yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian tersebut terjadi.
Kedudukan  jaminan  atas  hak  kebendaan  milik  orang  lain  yang  terdapat  dalam perjanjian kredit bank
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cauti , yang berarti kesanggupan nasabah sebagai debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur, yang
9 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Kencana, Jakarta, h.294.
terjadi  sebagai  pemilikan  barang-barang  tertentu  yang  bernilai  finansial.. 10 Ketentuan undang-undang penjaminan ini terdapat dalam Buku II KUH Perdata dan di luar Buku II KUH Perdata, yang antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Perwalian, dll. Posisi jaminan dalam kontrak pinjaman sangat penting, karena jaminan memungkinkan kreditur untuk menuntut haknya sebagai kreditur. Jika nanti terjadi sesuatu yang tidak terduga  dalam  kasus  pengabaian  ini,  ada  jaminan  nyata  untuk  mendapatkannya kembali. 11 Sehingga dapat dikatakan bahwa Jaminan adalah tolak ukur kemampuan yang dimiliki nasabah selaku debitur yang menjadi bagian dari keyakinan pihak bank. 12
Manfaat jaminan dapat dirasakan oleh debitur dan kreditur, manfaat bagi kreditur adalah  apabila  dikemudian  hari  debitur  tidak  dapat  mengembalikan  pokok  atau membayar  bunga,  bank  dapat  mengeksekusi  objek  jaminan  sebagai  bentuk  realisasi jaminan  transaksi.  Sedangkan,  bagi  debitur  jaminan  memberikan  keuntungan  dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank. Dalam bentuknya yang paling mendasar, jaminan yang  diberikan  kepada  kreditur  dapat  berupa  jaminan  materiil  maupun  immateriil. Jaminan  immateriil  adalah  jaminan  nonmateri  seperti  borgtocht,  liabilitas,  dan  bank garansi. Sedangkan jaminan materiil (jaminan berupa hak  kebendaan) adalah jaminan atas  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak.  Ada  dua  kategori  berbeda  yang  didalam perjanjian  kebendaan,  yaitu  perjanjian  utama  dan  perjanjian  accessoir  (tambahan). Berdasarkan  kedua  macam  perjanjian  kebendaan  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa perjanjian pokok dalam tulisan ini adalah perjanjian kredit bank, sedangkan perjanjian tambahan adalah perjanjian fidusia berupa mobil dan tanggungan berupa rumah.
Fidusia  adalah  lembaga  penjamin  yang  mengatur  perpindahan  kepemilikan  suatu benda atas dasar kepercayaan, dimana benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.  Jaminan fidusia sendiri secara jelas diatur  dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia  No.  42  Tahun  1999.  Dengan  berlakunya  Undang-undang  Penjaminan  Wali Amanat, maka penjaminan wali amanat dibedakan menjadi dua golongan: bergerak (fisik dan tidak berwujud) dan tidak bergerak (bangunan tidak dibebani oleh perlengkapan). Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1985,  hanya  jenis  bangunan  tertentu  yang dikecualikan  dari  undang-undang  hipotek,  yaitu  rumah  susun.  Jaminan  fidusia  ini merupakan  tambahan  dari  akad  pokok  yang  mengikat  para  pihak  untuk  memenuhi janjinya.
Selain jaminan yang dapat diandalkan, hak gadai juga merupakan bentuk jaminan. Pengertian gadai diatur dalam Pasal 1 Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa hak gadai atas barang tidak bergerak dan barang tidak bergerak yang selanjutnya disebut  hak  gadai  adalah  hak  tanggungan  yang  melekat  pada  barang  tidak  bergerak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertanian, termasuk atau tidak termasuk barang-barang lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah, untuk pembayaran utang-utang tertentu kepada kreditur lain. Hak jaminan yang ditempatkan  atas  tanah  itu  dirancang  untuk  menjadi  hak  penguasaan  khusus  yang diberikan  kepada  kreditur  agar  kreditur  dapat  memberikan  kuasa  dalam  hal  debitur melanggar perikatannya terhadap perjanjian. Kreditur memiliki hak prioritas pertama di atas semua kreditur lainnya dan berwenang untuk menjual setiap tanah yang ditetapkan
10 Pradnyana, Ida Bagus Gde Surya, and I. Nengah Suharta. " Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit ." Kertha Semaya: Journal Ilmu  Hukum 5, no. 1 (2016): 1-6, h.2.
11 Sambe, Newfriend N. " Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ." Lex Crimen 5, no. 4 (2016): 76-93. h.77.
12 Maulana, Muhammad. "Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." Islam Futura 14, no. 1 (2014) : 72- 93, h. 85.
sebagai  jaminan  piutang  dalam  pelelangan  umum.  Hasil  penjualan  dapat  digunakan seluruhnya atau sebagian untuk pembayaran utang (droit de preference).
Jaminan kebendaan, seperti jaminan fidusia dan hak tanggungan, tidak dapat ditarik kembali  karena  benda  yang  bersangkutan  mempunyai  hubungan  langsung  dengan debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti objeknya, dan dapat dipindahtangankan. Jaminan utang sendiri dapat berupa benda yang mana dalam hal ini sering  disebut  sebagai  jaminan  kebendaan  yang  berkedudukan  sebagai  penanggungan utang  dari  debitur  kepada  kreditur.  Pemberian  kredit  yang  dilakukan  baik  dari perseorangan  ataupun  badan  usaha  yang  dalam  penulisan  ini  adalah  bank  sangat berkaitan dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur kepada bank, dimana terhadap setiap objek jaminan kredit yang telah diberikan dari debitur kepada kreditur tersebut harus  segera  diikatkan  sebagai  sebuah  jaminan  utang.  Fungsi  dan  kedudukan  dari jaminan  utang  disini  ditekankan  sebagai  salah  satu  pegangan  bagi  pihak  yang berkepentingan (yang dalam hal ini bank berkedudukan sebagai pihak kreditur) sehingga bank memiliki kepercayaan atas jaminan dan tidak khawatir, jaminan yang diberikan oleh debitur  ini  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  apabila  dikemudian  hari  terjadi perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi karena dengan adanya jaminan ini Bank dapat menawarkan jaminan untuk dijual sebagai pengganti pinjaman.
Berkaitan  dengan  jaminan  utang,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  mengakibatkan hapusnya  jaminan  utang  tersebut.  Pengakhiran  jaminan  fidusia  sendiri  diatur  dalam ketentuan  Pasal  25-26  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Kewajiban Fidusia, dalam hal jaminan fidusia dapat dihapus karena berakhirnya utang yang dijamin kredibilitasnya.  ,  melepaskan  hak  penerima  wali  amanat  atas  wali  amanat  dan  tujuan pemusnahannya  yang menjadi objek wali amanat. Mengenai batalnya hak tanggungan, dapat disebutkan dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa sejak utang yang  dijamin  dengan  hak  tanggungan  dihapuskan,  maka  pemberi  hipotek  telah melepaskan  hak  tanggungan  dan  hak  tanggungan  telah  dilunasi.  Presiden  Pengadilan, tanah atau hak tanggungan dibatalkan sama sekali.
Jaminan hak tanggungan atas rumah  milik pihak ketiga atau fidusia dengan benda milik orang lain yang dalam hal ini tidak terlibat apapun didalam perjanjian kredit antara debitur  dan  kreditur  akan  menjadi  sebuah  masalah  apabila  debitur  melakukan  suatu perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, hal ini tentu sangat merugikan pihak ketiga karena pihak ketiga secara tidak langsung akan kehilangan harta benda yang telah dijadikan  jaminan  hutang  tersebut  tanpa  sepengetahuannya.  Berdasarkan  keadaan tersebut,  pemilik  dari  benda  yang  dijaminkan  dalam  suatu  perjanjian  ini  dapat mengajukan  gugatan  untuk  pembatalan  perjanjian  pemberian  jaminan  atas  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur. 13
Setiap  hubungan  hutang  piutang  sangat  berlandaskan  kepada  perjanjian  secara tertulis, namun dalam hal ini tidak ada jaminan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut kelalaian dapat dihindarkan. Salah satu kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank adalah kurangnya  sifat  hati-hati  yang  mengakibatkan  adanya  beberapa  pemalsuan  dalam perjanjian kredit tersebut, salah satunya yaitu pemalsuan tanda tangan yang dalam hal ini  tergolong  pada  perbuatan  melawan  hukum.  Berkaitan  dengan  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  dalam  suatu  perjanjian  kredit,  hal  ini  tentu  sangat  berkaitan terhadap kedudukan dari benda jaminan tersebut yang diperoleh atas dasar pemalsuan tanda tangan dan terlebih benda yang dijaminkan merupakan kepemilikan orang lain, hal ini  tentu  sangat  mendasari  akan  terjadinya  penghapusan  jaminan  utang  tersebut. Keadaan ini jelas melanggar salah satu prinsip kehati-hatian dimana hal ini tercantum
13 Lobot, S. A., Rumimpunu, D., & Assa, W. (2022). Kebijakan Hukum bagi yang Menjaminkan Tanah Orang Lain Tanpa Izin. Lex Crimen, 11(4).
dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang  menyatakan bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  melaksanakan  usahanya  berasaskan  demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian.
Keabsahan suatu perjanjian sangat berkaitan dengan terpenuhinya syarat subjektif dan  objektif,  namun  dengan  adanya  salah  satu  prinsip  yang  tidak  dilaksanakan  maka perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  sah  dikarenakan  salah  satu  syarat  perjanjian  tidak terpenuhi  yaitu  syarat  objektifnya,  oleh  karena  itu  apabila  debitur  tidak  sanggup membayarkan utangnya maka harta benda yang dijadikan jaminan tidak bisa dilakukan sita  terhadapnya  karena  benda  jaminan  tersebut  bukan  milik  atau  atas  nama  debitur. Perjanjian kredit diantara keduanya juga dianggap tidak sah sehingga ketika debitur tidak melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  hutang  maka  terhadap  benda  jaminan fidusia  dan  tanggungan  yakni  berupa  mobil  dan  rumah  maka  benda  jaminan  tersebut tidak dapat dijual untuk pelunasan hutangnya. Kedudukan dari benda jaminan tersebut berpeluang besar untuk diambil  kembali oleh pemilik aslinya apabila  pemilik asli  dari benda  jaminan  tersebut  mengajukan  gugatan  kepada  kreditur  dan  debitur  atas  dasar perbuatan melawan hukum, dan untuk itu  kepada pihak yang melakukannya diwajibkan untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.

## PENUTUP
Perjanjian  kredit  bank  melibatkan  para  pihak  yang  berkedudukan  sebagai  subjek dalam  perjanjian  tersebut,  diantaranya  adalah  kreditur  dan  debitur.  Pemalsuan  tanda tangan dalam perjanjian kredit bank menyebabkan salah satu syarat sah dalam perjanjian tidak terpenuhi. Pemalsuan tanda tangan disini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat suatu sebab yang halal, dimana syarat suatu sebab yang halal menjadi bagian dari syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Hal ini mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah, artinya diperlakukan  seolah-olah  tidak  pernah  terjadi  dan  tidak  ada  perjanjian  hukum  yang mengikat antara para pihak yang terlibat.
Kedudukan dari benda jaminan dalam perjanjian atas dasar pemalsuan tanda tangan sendiri tidak dapat dilakukan sita jaminan  karena perjanjian tersebut dianggap tidak sah akibat tidak terpenuhinya syarat dari perjanjian itu sendiri. Terlebih lagi dalam kasus ini kita mengetahui bahwa benda jaminan bukanlah milik dari debitur dalam perjanjian kredit bank itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  apabila  debitur  tidak  sanggup  membayarkan  utangnya  maka harta  benda  yang  dijadikan  jaminan  tidak  bisa  dilakukan  sita  terhadapnya  karena  benda jaminan tersebut bukan milik atau atas nama debitur.

## Saran
Untuk  mengantisipasi  adanya  kasus  yang  sama  yaitu  terjadinya  penyalahgunaan barang milik orang lain yang dijadikan sebagai benda jaminan dalam  perjanjian kredit bank dimana  kredit  bank  disini  diajukan  dengan  adanya  pemalsuan  tanda  tangan,  maka diharapkan bagi pihak bank agar selalu berhati-hati dalam melakukan pencairan pinjaman kredit kepada calon debitur. Bank juga diharapkan untuk melakukan penelitian mendalam serta mempertegas penerapan prinsip kehati-hatian bank sehingga tidak terjadi pemalsuan atau penipuan dalam kegiatan kredit bank itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya ketegasan terhadap prinsip kehati-hatian bank maka tidak menimbulkan korban penipuan lainnya, terlebih lagi dalam hal ini penipuan yang dilakukan atas  dasar  pemalsuan tanda tangan dan jaminan kredit bank bukan benda milik debitur itu sendiri yang menyebabkan adanya  kerugian  bagi  pihak  yang  tidak  bersangkutan.  Kekeliruan  ini  tentu  menimbulkan kerugian  bagi  pihak  lain,  dan  kepada  pihak  debitur  yang  telah  melakukan  tindakan  ini diharapkan  mampu  memberikan  itikad  baik  untuk  mengganti  kerugian  bagi  pihak  bank maupun  pemilik  harta  benda  jaminan  baik  itu  memberikan  ganti  rugi  materiil  maupun imateriil.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil . Jakarta : Kencana.
Rachmadi Usman. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia . Jakarta : PT Gramedika Pustaka Utama.
Sudikno. 2008. Ilmu Hukum . Yogyakarta : Penerbit Liberty.

## Jurnal
I Gusti Ayu Trisna Komala. (2020). Hapusnya perikatan kredit bank akibat pemalsuan tanda tangan oleh Debitur terhadap benda milik orang lain . Jurnal Kertha Semaya, 8 (11). Lobot, S. A., Rumimpunu, D., & Assa, W. (2022). Kebijakan Hukum bagi yang Menjaminkan Tanah Orang Lain Tanpa Izin . Lex Crimen, 11(4).
Maulana, Muhammad. (2014). Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah . Islam Futura 14, no. 1: 72-93, h. 85.
Parimandana, I. Wayan Agus Sima, and Ida Bagus Putra Atmadja. (2018). Penyelesaian Kasus Hukum Mengenai Jaminan Fidusia Yang Terkait Kredit Macet Pada CIMB Niaga Auto Finance . Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1, no. 10. 3-12.
Pradnyana, Ida Bagus Gde Surya, and I. Nengah Suharta. (2016). Tanggung Jawab Debitur Terhadap  Musnahnya  Obyek  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Kredit. Kertha Semaya: Journal Ilmu  Hukum 5, no. 1. 1-6, h.2.
Sambe, Newfriend N. (2016). Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 . Lex Crimen 5, no. 4 : 76-93. h.77. Wowor, Glen. (2016). Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Baku Antara Kreditur dan Debitur Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Lex Privatum 4, no. 1. 41-50.

## Website
Ady  Anugrahadi.  “Irwansyah  Tak  Mau  Penjarakan  Adik,  Pilih  Jalur  Perdata  Selesaikan
Dugaan Penipuan”. Diakses 18 Februari 2023. https://www.liputan6.com/news/read/4855039/irwansyah-tak-mau- penjarakan-adik-pilih-jalur-perdata-selesaikan-dugaan-penipuan