Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249

## ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Analysis of the Functional Position of Goods/Services Procurement Manager within the South Sumatra Provincial Government
Siti Kartinah Ningrum 1)* , Muhammad Izman Herdiansyah 2)
1,2,) Universitas Bina Darma Palembang
1,2) Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111
Diajukan 11 Maret 2024 / Disetujui 21 Maret 2024

## Abstrak
Tujuan  yang  ingin  di  capai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis implementasi  pencapaian  jabatan  fungsional  pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa  di  lingkungan  Provinsi Sumatera  Selatan.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  diteliti  dikarenakan  target  pencapaian  pemenuhan  jabatan fungsional  pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  belum  tercapai  secara maksimal  sedangkan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  merupakan  unsur  utama  yang  memainkan  peran  strategis bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakatnya. Penelitian  ini  melibatkan  tujuh  orang  informan  kunci  yang  terdiri  dari  Pejabat  Fungsional  Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang terbagi atas lima orang dan Pejabat Struktural sebanyak dua orang. Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemenuhan kebutuhan  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  telah  didukung  dengan  proses komunikasi  yang  baik,  dimana  terjadi  perubahan-perubahan  aturan  dalam  rentang  waktu  yang  tidak  terlalu lama  sehingga  membingungkan para pegawai  yang  menjadi peserta dalam program tersebut. Selain itu juga telah  didukung  oleh  sumber  daya  yang  handal  yang  memiliki  keahlian  dibidangnya,  memiliki  waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur yaitu selama 12 bulan dan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,  misalnya  fasilitas  komputer  yang  terhubung  dengan  internet,  printer,  dan  ruangan  yang  memadai. Pada aspek disposisi, para implementor dan peserta telah memahami maksud dan sasaran program kebijakan, khususnya  pelaksanaan  yang  mengedepankan  rasa  keadilan.  Faktor  lain  yaitu  struktur  birokrasi  yang mendukung dengan adanya pengawasan, dukungan pihak eksekutif dan legislatif.
Kata Kunci: Jabatan Fungsional; Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; Struktur Birokrasi

## Abstract
The  aim  to  be  achieved  in  this  research  is  to  determine  and  analyze  the  implementation  of  the functional position of goods and services procurement manager in the South Sumatra Province. This is very important to research because the target for fulfilling the functional position of manager of procurement of goods  and  services  in  South  Sumatra  Province  has  not  been  achieved  optimally,  whereas  procurement  of goods  and  services  is  the  main  element  that  plays  a  strategic  role  for  the  smooth  implementation  of development  and  is  a  form  of  state  service  to  its  people.  This  research  involved  seven  key  informants consisting  of  Functional  Officials  for  Procurement  of  Goods  and  Services  Management  divided  into  five people  and  Structural  Officials  consisting  of  two  people.  The  analysis  technique  used  is  descriptive qualitative.  The  research  results  show  that  fulfilling  the  needs  of  the  Functional  Position  of  Goods  and Services  Procurement  Manager  has  been  supported  by  a  good  communication  process,  where  changes  in rules  occur  within  a  short  period  of  time,  thereby  confusing  the  employees  who  are  participants  in  the program. Apart from that, it has also been supported by reliable resources who have expertise in their fields, have a clear and measurable implementation time of 12 months and the availability of adequate facilities and infrastructure, for example computer facilities connected to the internet, printers and adequate space. In the disposition aspect, implementors and participants understand the aims and objectives of the policy program, especially implementation that prioritizes a sense of justice. Another factor is the bureaucratic structure that supports supervision and support from the executive and legislative parties.
Keywords: Functional Position; Communication; Resources; Disposition; Bureaucratic Structure
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
*Korespondensi Penulis: E-mail: sitiningrum1305@gmail.com

## Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  langkah  strategis  untuk  mewujudkan  memajukan  kesejahteraan umum Republik  Indonesia. Pembangunan yang dimaksud dapat berupa pembangunan manusianya atau pembangunan fisiknya. Pembangunan fisik yang dilakukan dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana yang tentunya harus diimbangi dengan peran pengadaan barang/jasa yang baik. Namun, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang mengutamakan keuntungan, tetapi bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik (Suparman, 2014).
Pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  unsur  utama  yang  memainkan  peran  strategis  bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakat (McCrudden & Gross, 2006; Kattel & Lember, 2010; Islam & Siwar, 2013). Pengadaan barang dan jasa  adalah  bentuk  pelayanan  public  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  ekonomi  di  daerah  bahkan  ekonomi  nasional  secara  keseluruhan  (Rahmadana,  2020, Tomalili et al., 2019, Nurlukman, 2017).
Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  adalah  efisien,  efektif,  terbuka,  bersaing,  transparan, adil  atau  tidak  diskriminatif  serta  akuntabel.  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  diselenggarakan oleh  pelaku  pengadaan  yang  terdiri  dari  Pengguna  Anggaran  (PA),  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  Pokja  Pemilihan/Pj.Pengadaan,  PPHP/Pj.PPHP,  Agen Pengadaan, Tim Penyelenggara dan Penyedia (Suparman, 2014). Pelaku pengadaan selain Penyedia dan Agen Pengadaan dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat  sebagai  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)/Pokja  Pemilihan/Pj  Pengadaan  diwajibkan memiliki  Sertifikat  Keahlian  Pengadaan  Barang/Jasa  Tingkat  Dasar,  suatu  tanda  bukti  pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa (Justitia, 2019).
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (PANRB)  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Jabatan  Fungsional  (JF)  merupakan  peraturan  yang dibentuk  dengan  metode  omnibus  law  yang  memuat  beragam  substansi  aturan  jabatan  fungsional Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  keberadaannya  mengamandemen  sekaligus  293  Peraturan Menteri  PANRB  tentang  jabatan  fungsional  dan  angka  kreditnya  dalam  satu  ketentuan,  termasuk pada  JF  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa  (PBJ).  Peraturan  yang  diundangkan  pada  tanggal  12 Januari 2023 ini mencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan,  dan  Pembinaan  Jabatan  Fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  merupakan  peraturan serupa  dan  telah  ditetapkan  4  tahun  sebelumnya.  Bahkan  peraturan  yang  diundangkan  tanggal  29 Juli  2019  itu  juga  telah  diimplementasikan  pada  JF  Pengelola  PBJ  melalui  Peraturan  Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang menggantikan  Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  77  Tahun  2012.  Selain  itu,  BKN  juga  telah menyusun  peraturan  pelaksanaannya  yaitu  Peraturan  BKN  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembinaan  Kepegawaian  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa,  sebelum digantikan  oleh  Peraturan  BKN  Nomor  11  Tahun  2022  tentang  Pedoman  Teknis  Pembinaan Kepegawaian  Jabatan  Fungsional  yang  diundangkan  pada  10  Agustus  2022,  dan  akhirnya  dicabut melalui Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional yang diundangkan 27 Juni 2023.
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757 Jurnal of Business & Applied Management
Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
Berdasarkan  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  j enjang  jabatan  fungsional  Pengelola Pengadaan  Barang/Jasa  terdiri  dari  tiga  tingkatan,  meliputi:  1)  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa Pertama  (disingkat  dengan  Pengelola  PBJ  Pertama):  golongan  III/a  dan  III/b,  dengan  tugas melaksanakan  187  kegiatan-kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  tingkat  dasar,  2)  Pengelola Pengadaan  Barang/Jasa  Muda  (disingkat  dengan  Pengelola  PBJ  Muda):  golongan  III/c  dan  III/d, dengan  tugas  melaksanakan  175  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  tingkat  menengah  dan  3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya (disingkat dengan Pengelola PBJ Madya): golongan VI/a sampai  dengan  IV/c  dengan  tugas  melaksanakan  92  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  tingkat lanjut.
Para  pengelola  pengadaan  Barang  dan  Jasa  dituntut  harus  memiliki  kompetensi  dalam pengelolaan, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan  kegiatan  perencanaan  pengadaan,  pemilihan  penyedia,  manajemen  kontrak,  dan manajemen informasi aset. Kegiatan Perencanaan Pengadaan barang dan jasa, meliputi: penyusunan rencana  kebutuhan  barang  /  jasa;  analisis  pasar  barang/jasa;  penyusunan  biaya  pengadaan barang/jasa; pemaketan, penyusunan organisasi PBJ; penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa; cara pengadaan barang/jasa, penetapan strategi pengadaan barang/jasa; dan pengelolaan  dokumen  perencanaan  pengadaan.  Kegiatan  Pemilihan  penyedia  barang  dan  jasa, meliputi  penyusunan  rencana  pemilihan  penyedia  barang/jasa;  penyusunan  spesifikasi  teknis, penetapan  HPS,  penyusunan  rancangan  kontrak,  penyusunan  dokumen  pengadaan,  pengumuman pengadaan  barang/jasa,  evaluasi  kualifikasi,  pemberian  penjelasan,  pembukaan  dokumen penawaran,  evaluasi  penawaran,  penetapan  dan  pengumuman  pemenang,  pengelolaan  sanggahan, dan penunjukan penyedia barang / jasa.
Kemudian  kegiatan  manajemen  kontrak  mencakup  penandatanganan  kontrak,  penerbitan surat perintah mulai kerja, persiapan pelaksanaan kontrak, pengelolaan program mutu, pengendalian dan  pengawasan  pelaksanaan  kontrak,  penilaian  prestasi  pelaksanaan  pekerjaan,  penyelesaian perbedaan/perselisihan  kontrak,  perubahan  kontrak,  penanganan  kegagalan  teknis  pelaksanaan kontrak,  pemutusan  kontrak,  penerimaan  dan  penyerahan  barang/hasil  pekerjaan.  Sedangkan kegiatan  Manajemen  informasi  aset  pengadaan  barang  dan  jasa  meliputi:  penyampaian  informasi aset hasil pengadaan barang/jasa; inventarisasi kebutuhan aset dalam rangka pengadaan barang/jasa; pengelolaan  data  dan  informasi  aset;  peningkatan  komunikasi  dan  koordinasi  informasi  aset  dan pengelolaan/penataan dokumen informasi aset.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  lingkungan  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan. Sehubungan  dengan  jabatan  fungsional  pengadaan  barang  dan  jasa  di  lingkungan  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Selatan  masih  terdapat  permasalahan  yang  dihadapi  yaitu  pada  jabatan fungsional pengelola barang jasa masih belum mencapai target dari yang direncanakan. Berdasarkan data dari LKPP, kondisi kebutuhan pegawai untuk Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757 Jurnal of Business & Applied Management
Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249

## Tabel 1. Kondisi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Jenjang Jabatan di Provinsi Sumsel Tahun 2023
Instansi Rekomendasi Kebutuhan (Orang) Jumlah JF PPBJ Aktif (Orang) Keterisian Pertama  Muda  Madya  Total  Pertama  Muda  Madya  Total Prov. Sumsel 22 19 4 45 2 15 2 19 42% Kab. Banyuasin 18 9 3 30 1 1 0 2 7% Kab. Empat Lawang 14 8 1 23 0 0 0 0 0% Kab. Lahat 16 8 3 27 2 8 0 10 37% Kab. Muara Enim 22 10 1 33 1 5 0 6 18% Kab. Muba 26 10 1 37 6 8 0 14 38% Kab. Musi Rawas 12 10 1 23 1 8 0 9 39% Kab. Muratara 23 7 1 31 0 0 0 0 0% Kab. Ogan Ilir 15 10 1 26 0 1 0 1 4% Kab. OKI 0 0 0 0 0 4 1 5 - Kab. OKU 13 7 1 21 3 1 0 4 19% Kab. OKU Selatan 8 5 0 13 2 0 0 2 15% Kab. OKU Timur 20 9 2 31 0 0 0 0 0% Kab. PALI 17 8 0 25 0 0 0 0 0% Kota Lubuk Linggau 21 10 2 33 0 6 0 6 18% Kota Pagaralam 9 7 1 17 0 0 0 0 0% Kota Palembang 19 10 1 30 0 3 0 3 10% Kota Prabumulih 3 6 0 9 0 6 0 6 67% Total 278 153 23 454 18 66 3 87 19%
Sumber: Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa berdasarkan rekomendasi jabatan fungsional sebanyak 454 orang yang tersebar di seluruh instansi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, namun hanya 87 atau  sebesar  19%  orang  yang  aktif  mampu  mencapainya  sehingga  mensisakan  sebanyak  367  atau
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
sebesar  81%  orang  yang  belum  mencapainya.  Hal  ini  dikarenakan  sulitnya  para  pegawai  dalam mencapai angka kredit serta perjenjangan.
Sehubungan  dengan  pencapaian  angka  kredit,  para  pegawai  cenderung  tidak  mengetahui harus  mengajukan  kemana  permohonan  penilaiannya.  Bila  daerah tempat tugasnya  tidak  memiliki tim  penilai  maka,  yang  bersangkutan  harus  mengusulkan  ke  pusat  yang  tentunya  membutuhkan waktu  yang  lebih  lama  lagi  agar  PAK  dapat  terbit.  Selain  itu,  informasi  yang  minim  membuat seorang PNS formasi jabatan fungsional cenderung hanya diam  menunggu petunjuk dari BKDnya terkait  karir  mereka  kedepan.  Kemudian  hal  ini  diperparah,  kadangkala  pihak  BKD  tidak memahami  peraturan  tersebut  yang  membuat  kari  PNS  formasi  Jabatan  fungsional  bisa  saja  diam ditempat. Oleh karena itu peran BKD sangat besar dalam memberikan informasi bagi PNS formasi jabatan  fungsional.  BKD  harus  memiliki  inisiatif  dalam  memberikan  sosialisasi  terkait pengembangan  karir  PNS  formasi  Jabatan  fungsional  tersebut.  Pada  perjenjangan  kendala  yang dihadapi  yaitu  PNS  belum  memahami  terkait  dengan  pengembangan  karir  PNS  dalam  jabatan fungsional. Seorang pejabat fungsional harus memahami peraturan yang menjadi landasan karirnya, karena  jabatan  fungsional  sangat  berbeda  dengan  jabatan  administrasi  maupun  jabatan  pimpinan tinggi,  terutama  kenaikan  pangkatnya.  Seorang  pejabat  fungsional  naik  pangkat  dengan menggunakan  angka  kredit,  lain  halnya jabatan  administrasi  yang  kenaikan  pangkatnya  reguler  (4 tahun sekali).
Begitu  pentingnya  jabatan  fungsional  pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  rangka mewujudkan  pelayanan  publik  yang  baik,  efisien,  efektif,  dan  berkualitas,  oleh  sebab  itu  maka perlunya  dukungan  pegawai  ASN  yang  professional,  bertanggungjawab,  adil,  jujur  dan  kompeten dalam bidangnya sehingga memiliki kinerja dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
Berbagai penelitian yang berhubungan dengan jabatan fungsional pengelolan barang di jasa di  antaranya  Patria,  (2021)  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  penyelenggaran pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah Sumatera Barat belum terlaksana secara efektif, efisien  dan  akuntabel  serta  belum  dapat  mencapai  tujuan  pengadaan,  oleh  sebab  itu  maka dibutuhkan  penanganan  oleh  ASN  sebagai  KPA  yang  memiliki  Kompetensi  dibidang  Penggadaan Barang/Jasa. Saptanita et al., (2023) hasil penelitiannya menunjukan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan  fungsional  pengelola  pengadaan  barang  jasa  di  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Setda Kabupaten  Mojokerto  telah  berjalan  meskipun  belum  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan. Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nugroho,  (2023)  dimana  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  adanya  potensi  keterlambatan  kenaikan  pangkat  melebihi  waktu  reguler  (4 tahun)  pada  5  orang  Pejabat  Fungsional  Aktif.  1  orang  JF  Non  aktif  yang  sedang  tugas  belajar memiliki  beberapa  alternatif  kenaikan  pangkat,  meliputi  kenaikan  pangkat  reguler,  kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Biro  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Sekretariat  Daerah  Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Kota Palembang 30135 Provinsi Sumatera Selatan. Informan kunci sebagai subjek daripada penelitian adalah orang yang akan digali informasi  yang  berkaitan  dengan  penelitian  untuk  melakukan  cross-check  data.  Dalam mempertimbangkan  subjek  penelitian,  seorang  peneliti  harus  mempertimbangkan  berbagai  aspek yang ada, Adapun beberapa aspek menurut Mukhtar, (2013), yaitu:
1. Mereka yang relatif paham dengan masalah penelitian yang akan dibahas
2. Mereka yang mengerti tentang kondisi sosial yang menjadi lokasi penelitian
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
3. Mereka yang tidak berada dalam konflik rekan, bawahan, dan atasan.
4. Mereka yang bersedia berbagi informasi, pemahaman ilmu, dan pengetahuan.
5. Mereka yang bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan
6. Mereka yang credible, acceptable, dan trustworthy.
Tabel 2. Tabel Personil ASN Biro Pengadaan No Jabatan Jumlah (Orang) 1 Kepala Biro 1 2 Kepala Bagian 3 3 Kepala Subbagian 9 4 Pelaksana 4 5 JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama 7 6 JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda 18 7 JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Madya 2 TOTAL 44
Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Narasumber  (informan)  yang  mempunyai  informasi  memiliki  peran  penting  sebagai  data dalam  penelitian  kualitatif.  Posisi  informan  dan  peneliti  memiliki  peran  yang  satu,  sehingga informan  tidak  hanya  memberikan  masukan  atau  informasi  terkait  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti, tetapi  informan  dapat  lebih  memilih  selera  dan  arah  dalam  menyajikan  informan  yang  dimiliki. Penelitian  pada  informan  merupakan  orang  atau  pelaku  yang  memberikan  informasi  secara  rinci dengan  fakta  dan  data  serta  mengetahui  permasalahan  dan  terlibat  langsung  dengan  masalah penelitian  yaitu  dengan  mengambil  informan  sebanyak  tujuh  orang  informan  yang  terdiri  dari Pejabat  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  sebanyak  lima  orang  dan  pejabat struktural sebanyak dua orang.
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  kualitatif.  Langkah- langkah yang ditempuh dalam analisis data menurut Miles et al., (2018), yaitu sebagai berikut:
1. Data reduction (reduksi  data)  sebagai  suatu  proses  pemilihan,  pemusatan,  perhatian, penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan- catatan  lapangan,  sehingga  data  itu  memberi  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  hasil observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Pada  penelitian  ini  proses  reduksi  dilakukan dengan  mengidentifikasi  hasil  wawancara  yang  menggunakan  bahasa  kedaerahan (palembang) yang di transformasi ke dalam bahasa indonesia yang baik dan benar sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para pembaca.
2. Data display (penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Dalam  penelitian  kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya.  Melaui  penyajian  data  tersebut,  maka  data  terorganisasikan  sehingga  akan semakin mudah dipahami;
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
3. Analisis  data  sebagai  tahapan  dilakukannya  kegiatan  yang  berupa  mengolah  data  yang diperoleh  dari  narasumber  maupun  dokumen,  kemudian  akan  disusun  kedalam  sebuah laporan penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan pembahasan.
4. Conclusion  drawing  atau  verification (simpulan  atau  verifikasi),  peneliti  membuat kesimpulan  berdasarkan  data  yang  telah  diproses  melalui  reduksi  dan  display  data. Penarikan  kesimpulan  yang  dikemukakan  bersifat  sementara  dan  akan  berubah  bila  tidak ditemukan  bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang  valid  dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan  data  maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

## Hasil dan Pembahasan

## Komunikasi (Communication)
Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan, dalam  hal  ini  kebijakan  tersebut  berhubungan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (JF  PPBJ)  di  lingkungan  Provinsi  Sumatera  Selatan sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  LKPP  Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Pedoman Penyusunan  dan  Pengelolaan  Rencana  Aksi  Pemenuhan  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa. Peraturan  tersebut  ingin  menyampaikan  suatu  informasi  atau  pesan  kepada  seluruh  pegawai  yang berhubungan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  Jabatan  Fungsional PPBJ baik Level Pertama, Muda maupun Madya.
Wawancara peneliti dengan salah seorang staf JFPPBJ Muda dengan hasil sebagai berikut:
“…. informasi  mengenai  rekomendasi  kebutuhan  pemenuhan  JF  PPBJ  biasanya diinformasikan  melalui  Whatsapp  grup  atau  dikomunikasikan  langsung  ke  pejabat struktural yang membidangi pembinaan jabatan fungsional ” .
Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Bagian  Pembinaan  dan  Advokasi Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Setda  Provinsi  Sumatera  Selatan  diperoleh hasil sebagai berikut:
“….  keje lasan  petunjuk  dalam  pemenuhan  kebutuhan  jabatan  fungsional  pengadaan barang  dan  jasa  sudah  diatur  dalam  peraturan  LKPP  Nomor  8  Tahun  2022  dan Peraturan  LKPP  Nomor  6  Tahun  2021.  Kemudian  sesuai  dengan  Perpres  Nomor  16 Tahun  2018  di  pasal  74  menjelaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebutuhan  JF  PPBJ dilakukan oleh SDM yang memiliki kompeten yaitu Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa ” .
Kejelasan petunjuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ mengacu kepada kejelasan tujuan,  hal  ini  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Bagian  Pembinaan  dan  Advokasi Pengadaan Barang / Jasa pada proses wawancara sebagai berikut:
“….  tujuan  dari  rekomendasi  kebutuhan  JF  PPBJ  yang  telah  ditetapkan  oleh  LKPP sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 bahwa seluruh pelaksanaan kebutuhan JF PPBJ baik Pokja pemilihan maupun  pengadaan  dilaksanakan  oleh  SDM  PPBJ  dari  Jabatan  Fungsional  PBJ, dimana tujuannya benar-benar dari SDM yang kompeten ” .
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  pemenuhan  kebutuhan  JF  PPBJ  berdasarkan  wawancara peneliti dengan Pegawai JF PPBJ Muda sebagai berikut:
“…. proses  pelaksanaan  pemenuhan  kebutuhan  jabatan  fungsional  pengadaan  barang dan jasa  saya rasa telah transparan sebagaimana yang diatur dalam peraturan LKPP Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan  Pengelolaan  Rencana  Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ” .
Komunikasi yang berhubungan dengan perintah pelaksanaan harus konsisten, berikut hasil wawancara peneliti Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada dengan hasil sebagai berikut:
“….  dalam  proses  pelaksanaan  pemenuhan  kebutuhan JF  PPBJ  tetap  dilaksanakan secara  konsisten  sebagaimana  yang  diaturan  oleh  peraturan  LKPP  No  8  Tahun  2022 dan  Keputusan  Deputi  ada  juknis  dan  SOP  dari  LKPP  dimana  proses  pendaftaranya menggunakan aplikasi ” .
Selain adanya konsistensi dalam hal aturan dan petunjuk, hal yang tidak kalah pentingnya dalam  melaksanakan  suatu  program  kebijakan  adalah  para  pelaksana  kebijakan  atau  implementor mengetahui  segala  aturan  dan  tata  cara  pelaksanaannya  beserta  penilaiannya.  Hasil  wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan hasil sebagai berikut:
“….  dari  proses  pemenuhan  JF  tersebut  secara terstruktur  mulai  dari  tahapan pelaksana  sampai  aturan  dalam  tata  cara  pemenuhan  sudah  tersampaikan  dan  sudah diikuti oleh semua implementor serta proses penilaiannya dilaksanakan oleh TIM dari LKPP sebagai lembaga pembina, dimana Pemprov Sumsel hanya pengajuan ”
Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  ditemui  beberapa  kendala  atau  permasalahan  yang dihadapi  oleh  pegawai  JF  PPBJ,  hal  ini  sebagaimana  wawancara  peneliti  dengan  dengan  salah seorang pegawai JF PPBJ dengan hasil sebagai berikut:
“….  pada  saat  pengajuan  kenaikan  pangkat  JF  PPBJ  terka dang  terjadi  perubahan – perubahan  pada  aturan  yang  mengaturnya  sehubungan  dengan  perkembangan  dan kebijakan birokrasi dan instansi pembina ” .
Lebih lanjut wawancara peneliti dengan pegawai Fungsional Pertama dengan hasil sebagai berikut:
“….  permasalahan yang  saya  hadapi  sehubungan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  JF PPBJ yaitu informasi yang diterima kadang tidak jelas yang menyebabkan salah dalam memahaminya ” .
Berdasarkan  uraian  hasil  wawancara  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  komunikasi  atas pemenuhan  kebutuhan Jabatan  Fungsional  Pengelola Barang  dan Jasa secara umum  telah  berjalan dengan  baik  dengan  adanya  kejelasan  komunikasi,  petunjuk  pelaksanaan  yang  jelas,  adanya kejelasan  tujuan,  pelaksanaan  yang  baik  dan  transparan,  penilaian  angka  kredit  kredit  yang  jelas, konsistensi dalam pelaksanaannya, para pelaksana yang memahami aturan dan tata cara pelaksanaan JF  PPBJ.  Walaupun  masih  terdapat  kendala  yang  dihadapi  para  pegawai  dalam  mengikuti  uji kompetensi dan asessmen, dikarenakan kadang terjadi perubahan regulasi atau kebijakan birokrasi dan  instansi  pembina.  Kemudian  adanya  komunikasi  informasi  yang  kurang  jelas  sehingga menimbulkan  kesalahpahaman  dan  anggapan  bahwa  lebih  banyak  resiko  yang  dihadapi dibandingkan dengan kesejahteraan yang akan diperoleh.
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
Bila dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Setyawan, (2017) dan R. Nugroho, (2020) tiga hal penting yang harus terdapat dalam sebuah komunikasi meliputi transmisi, kejelasan dan  konsistensi.  Transmisi  merupakan  sosialisasi  kepada  seluruh  objek  dari  peraturan  yaitu  para pegawai  yang  akan  mengikuti  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan Barang  dan  Jasa  di  lingkungan  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dimana  dalam  hal  ini  sosialisasi  telah dilakukan baik secara lisan, melalui WhatApps group dan surat edaran. Kemudian adanya kejelasan, dimana  dalam  penelitian  ini  telah  adanya  sosialiasi  mengenai  petunjuk  pelaksanaan,  tujuan pelaksanaan,  pelaksanaan  program  secara  transparan  dan  sosialisasi  mengenai  penilaian  dan evaluasi.  Namun  dalam  hal  kejelasan  ini  belum  memenuhi  seluruh  aspek,  dimana  masih  kurang jelasnya  informasi  mengenai  tanggung  jawab  yang  dibandingkan  dengan  penghasilan  yang  akan diperoleh pegawai. Hal lainnya adalah konsistensi yaitu dimana para implementor konsisten dalam menjalankan  aturan,  dalam  penelitian  ini  para  implementor  telah  konsisten  menjalankan  apa  yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam aturan LKPP Nomor 8 Tahun  2022  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan  Pengelolaan  Rencana  Aksi  Pemenuhan  Pengelola Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  nomor  3  Tahun  2023 tentang  penilaian  angka  kredit.  Namun  dari  sisi  konsistensi  juga  belum  memenuhi  semua  aspek dimana peraturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan sering berubah dalam waktu dekat sehingga membingungkan para pegawai yang menjadi peserta dalam program tersebut.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dody  Setyawan  et  al., (2021), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialiasi yang dilakukan belum memenuhi semua  unsur,  dimana  selama  ini  hanya  dilakukan  sosialisasi  tertutup  hanya  kepada  OPD  Kota Malang dan tidak melanjutkannya kepada masyarakat umum, sehingga sasaran kebijakan Perda No 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum banyak yang mengetahui.

## Sumber Daya (Resources)
Sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya manusia sebagai implementor pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan guna menjamin bahwa pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini kebijakan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Bagian  Pembinaan  dan  Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:
“…. dalam  pelaksanaan  pemenuhan  JF  PPBJ  telah  didukung  oleh  Tim  Penilai  yang handal Tim tidak mudah untuk meluluskan ASN yang akan menjadi JF, sangat selektif sekali ” .
Dalam  menjalankan  tugasnya  sehubungan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  tentu  saja  para-Tim  Penilai  diberikan  waktu dalam bekerja. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut
“….  sesuai  peraturan  LKPP  Nomor  8  Tahun 2022 tentang  pedoman  penyusunan  dan pengelolaan  rencana  aksi  pemenuhan  Pengelola  PBJ,  tertulis  bahwa  untuk  ukuran keberhasilan  terlaksananya  pemenuhan  pengelola  PBJ  diperlukan  panduan  waktu penyelesaian 12 bulan ” .
Guna  menunjang  pelaksanaan  suatu  kebijakan  maka  diperlukan  unsur  penunjang salahsatunya sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai JFPPBJ yang mengajukan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional dengan hasil sebagai berikut:
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
“….  sewaktu  pengajuan  kenaikan  jenjang  Jabatan  Fungsional  selain  mengumpulkan angka kredit, saya mengikuti tes kompetensi dan uji asessmen oleh LKPP secara online melalui zoom, dimana selama pelaksanaannya didukung oleh perangkat komputer yang terhubung  dengan  jaringan  internet  dan  kami  di  awasi  oleh  beberapa  perangkat komputer tersebut sehingga dipastikan tidak ada orang lain yang membantu di sekeliling saya ” .
Faktor  lain  yang  dapat  membantu  terlaksananya  suatu  kebijakan  berjalan  sesuai  dengan yang  telah  direncanakan  adalah  para  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  dan  Tim  Penilai  diberikan  wewenang  penuh  untuk melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  wawancara  peneliti dengan  salah  seorang  peserta  peningkatan  Jenjang  Fungsional  PBJ  pada  wawancara  dengan  hasil sebagai berikut:
“…. program  pemenuhan  JF  PPBJ  itu  terbuka  untuk  siapa  saja  yang  memiliki komptensi di bidang PBJ, namun dalam pelaksanaannya tidak ada jaminan bahwa kita yang  mengikuti  program  ini  semuanya  lulus.  Semua  berjalan  sesuai  aturan  yang berlaku, oleh sebab itu maka kita selaku peserta harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin ” .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sehubungan  dengan  sumber  daya  (resource)  dapat  dijelaskan secara  garis  besar  telah  berjalan  dengan  baik,  dengan  adanya  dukungan  dari  Tim  Penilai  yang handal  yang  terdiri  dari  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP),  Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan Tim Penilai Pusat maupun Unit Kerja, waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur, wewenang penuh kepada Tim Penilai dan dukungan dari sarana dan prasarana.
Bila dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Setyawan, (2017) dan R. Nugroho, (2020) yang mengatakan bahwa pada aspek sumber daya berhubungan dengan proses kesiapan yang dilakukan  oleh  implementor,  berkaitan  dengan  batas  tugas  dan  adanya  ketersediaan  sarana  dan prasarana. Sehubungan dengan aspek proses kesiapan implementor dapat dijelaskan bahwa program kebijakan  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di lingkungan  Provinsi  Sumatera  Selatan  telah  didukung  oleh  Tim  Penilai  yang  handal  yang  terdiri dari  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP),  Pejabat  Pembina Kepegawaian  (PPK),  dan  Tim  Penilai  Pusat  maupun  Unit  Kerja.  Kemudian  keterkaitan  dengan batas  waktu  tugas  dapat  dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  lingkungan  Provinsi  Sumatera  Selatan  memiliki  waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur yaitu selama 12 bulan. Selanjutnya sehubungan dengan adanya ketersediaan  sarana  dan  prasarana  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pemenuhan kebutuhan  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  lingkungan  Provinsi Sumatera  Selatan  telah  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  diantaranya  komputer yang terhubung dengan internet, printer, dan ruangan yang memadai.
Penelitian ini sejalan dengan Saptanita et al., (2023) hasil penelitiannya menunjukan bahwa pelaksanaan  pengisian  jabatan  fungsional  pengelola  pengadaan  barang  jasa  di  Bagian  Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan baik.

## Disposisi (Disposition)
Disposisi  berhubungan  dengan  sejauh  mana  para  implementor  atau  pelaksana  kebijakan mendukung  suatu  kebijakan,  dalam  penelitian  ini  hal  tersebut  ditandai  dengan  adanya  komitmen pelaksana  kebijakan,  pemahaman  pelaksana  atas  maksud  dan  sasaran  program  kebijakan, melaksanakan  program  kebijakan  dengan  adil,  dukungan  atas  program  kebijakan.  Sehubungan
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
dengan komitmen implementor, berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Setda  Provinsi  Sumatera  Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:
“…. sebagai  implementor  kami  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ ” .
Selain  komitmen  hal  lain  yang  dibutuhkan  oleh  seorang  implementor  dalam  sikapnya menjalankan  program  kebijakan  khususnya  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional  Pengelola PBJ  agar  dapat  berjalan  sesuai  aturan  yang  telah  ditetapkan  adalah  mengetahui  dan  memahami maksud  dan  sasaran  dari  program  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  hasil  wawancara peneliti dengan Kasubag Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Muda dengan hasil sebagai berikut:
“…. saya  sangat  memahami  maksud  dan  sasaran  program  kebutuhan  Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi ” .
Agar  proses  pelaksanaan  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan Barang dan Jasa dapat diterima hasilnya oleh semua pihak yang mengikuti, maka impelentor harus bersikap  adil  atau  mengedepankan  prinsip  keadilan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  hasil  wawancara peneliti dengan salah seorang peserta peningkatan Jenjang Fungsional Pengeola Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana wawancara yang dilakukan sebagai berikut:
“…. para  pelaksana  wajib  melaksanakan  program  dengan  mengedepankan  rasa keadilan yang mendasar tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin atau karakteristik demografi lainnya ” .
Namun  dalam  pelaksanaannya  sehubungan  dengan  disposisi  masih  ditemui  beberapa kendala  yang  dihadapi,  sebagaimana  hasil  wawancara  peneliti  dengan  salah  seorang  pegawai  JF PPBJ Muda sebagai berikut:
“…. dalam  pelaksanaan  program  pemenuhan  JF  Pengelola  PBJ  masih  terkendala dengan minat yang kurang dari pegawai untuk mengikuti program Jabatan Fungsional PPBJ, salah satu penyebabnya adalah peraturan/kebijakan yang sering berubah ” .
Hal  senada  disampaikan  oleh  salah  seorang  pegawai  Jabatan  Fungsional  Muda  lainnya sebagai berikut:
“…. belum  ada  sesuatu  yang  bisa  ditawarkan  kepada  para  pegawai  agar  dapat  menarik minat  mereka  mengikuti  program  pemenuhan  Jabatan  Fungsional  PPBJ  dikarenakan susahnya untuk memenuhi syarat dan lulus dalam uji kompetensi ” .
Berdasarkan  uraian  wawancara  di  atas,  menunjukkan  bahwa  sehubungan  dengan  disposisi secara umum telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan adanya komitmen dari implementor dan  peserta,  para  implementor  yang  memahami  maksud  dan  sasaran  program  kebijakan, pelaksanaan  yang  mengedepankan  rasa  keadilan.  Walaupun  didalamnya  masih  terdapat  beberapa permasalahan  yang  dihadapi  yaitu  masih  adanya  unsur  kedekatan  sehingga  mengabaikan  rasa keadilan,  dan  kurangnya  pegawai  yang  mengikuti  program  tersebut  dikarenakan  kebijakan  atau peraturan yang berubah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama serta sulitnya untuk lulus dalam uji kompetensi.
Bila dikaitkan dengan teori yang dikemukan oleh Setyawan, (2017) dan R. Nugroho, (2020) dijelaskan bahwa para implementor bukan hanya mengetahui mengenai kebijakan tersebut, namun juga  wajib  memiliki  kemampuan  dalam  melaksanakannya.  Pada  penelitian  ini  diperoleh  hasil
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
94
bahwa  para  implementor  telah  memiliki  komitmen  yang  didukung  oleh  pemahaman  mengenai maksud  dan  sasaran  program  kebijakan  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional  Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dimana dalam pelaksanaannya para implementor mengedepankan rasa keadilan. Namun masih terdapat indikator yang belum tercapai yaitu adanya minat yang kurang dari pegawai untuk mengikuti program Pemenuhan JF PPBJ ini terkait peraturan yang berubah-ubah dan resiko ke depannya.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dody Setyawan et al., (2021), dimana hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  implementor  belum  sepenuhnya  berhasil  melaksanakan tugasnya  untuk  menerapkan  aturan  Kawasan  Tanpa  Asap  Rokok  di  Kota  Malang,  hal  ini  terlihat dari  penerapan  aturan  itu  baru  berlaku  hanya  di  beberapa  tempat  tertentu  saja  dan  masih  banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan tersebut.

## Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structures)
Aspek  struktur  birokrasi  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  pencapaian  keberhasilan pelaksanaan  suatu  program  kebijakan,  oleh  sebab  itu  maka  proses  akhir  ini  harus  dipersiapkan secara tepat dan benar.
Sehubungan  dengan  struktur  birokrasi,  berikut  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala Bagian  Pembinaan  dan  Advokasi  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:
“…. struktur birokrasi yang ada saat ini, saya rasa telah sangat mendukung kebijakan khususnya  pemenuhan  kebutuhan JF  PPBJ  dimana masing-masing  bagian  mengetahui tupoksinya dan jalur koordinasi. Sehingga memudahkan dalam implementasi kebijakan program tersebut ” .
Selain  dukungan  struktur  birokrasi  hal lain  yang  sangat  penting  dan tidak  dapat diabaikan dalam  menjaminnya  pelaksanaan  suatu  program  kebijakan  agar  mencapai  tujuan  yang  diharapkan adalah  adanya  pengawasan  dalam  pelaksanaan  program  tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara peneliti  dengan  Kepala  Sub  Bagian  yang  membidangi  JF  PPBJ  pada  wawancara  yang  dilakukan sebagai berikut:
“…. dalam  pelaksanaan  program  pemenuhan  kebutuhan  jabatan  fungsional  pengelola pengadaan  barang  dan  jasa  dilakukan  pengawasan  melalui  tingkat  hirarki  dengan pendekatan  yang  terstruktur.  Pengawasan  melalui  SIRenaksi  PPBJ  (  Sistem  Informasi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ) karena ada timeline nya, jadwal di aplikasi tersebut ” .
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  dalam  mendukung  program  kebijakan  adalah  adanya dukungan  dari  eksekutif  dan  legislatif.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  hasil  wawancara  peneliti dengan  Kepala  Bagian  Pembinaan  dan  Advokasi  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pengelola  Pengadaan PBJ Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:
“…. anggota  eksekutif  dan  legislatif  tentu  sangat  mendukung  kebijakan  program pemenuhan  JF  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  karena  mereka  adalah  faktor kunci  dalam  memastikan  keberhasilan  dan  integritas  proses  tersebut  khususnya kebijakan dalam penganggaran ” .
Namun  dalam  pelaksanaannya  program  pemenuhan  Jabatan  Fungsional  Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa masih menimbulkan beberapa permasalahan. diantaranya sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Kepala  Sub  Bagian  yang  membidangi  JF  PPBJ  berdasarkan  wawancara sebagai berikut:
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
“…. Permasalahan yang sering muncul terkait birokrasi di instansi sehubungan dengan pemenuhan  kebutuhan  jabatan  fungsional  pengelola  PBJ  yaitu  respon/balasan  surat permohonan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ butuh waktu yg cukup lama ” .
Hal  senada  disampaikan  oleh  salah  seorang  pegawai  Fungsional  Pertama  sebagaimana wawancara yang dilakukan sebagai berikut:
“…. permasalahan yang sering muncul terkait birokrasi di instansi sehubungan dengan pemenuhan  kebutuhan  jabatan  fungsional  pengelola  PBJ  yaitu  proses  yang  rumit  dan lambat  dalam  perekrutan  atau  penempatan  pegawai  yang  memiliki  kualifikasi  sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut ” .
Lebih  lanjut  wawancara  peneliti  dengan  salah  seorang  pegawai  Fungsional  Muda  sebagai berikut:
“…. sulitnya  SDM  yang  berminat  pindah  ke  Jabfung  PPBJ  untuk  mendapatkan persetujuan/rekomendasi pindah dari instansi asal ” .
Begitupula hasil wawancara peneliti dengan Fungsional Muda lainnya sebagai berikut:
“…. permasalahan yang sering muncul terkait birokrasi di instansi sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ yaitu birokrasi yang berbelit- belit dalam proses seleksi dan persyaratan administratif dapat memperlambat pengisian jabatan fungsional yang kosong ” .
Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas secara garis besar bahwa struktur birokrasi yang ada  sudah  baik  dengan  adanya  dukungan  dari  struktur  birokrasi  itu  sendiri,  adanya  pengawasan, dukungan pihak eksekutif dan legislatif. Adapun struktur birokrasi pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat dijelaskan pada tabel 3 berikut.
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
Tabel 3. Struktur Birokrasi Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Pihak Terkait Kegiatan Legislatif  DPR/DPRD Persetujuan atas anggaran pelaksanaan pemenuhan JF PPBJ Eksekutif Presiden Terkait Peraturan Pemenuhan JF PPBJ Instansi Pembina (LKPP) Rekomendasi perhitungan pemenuhan JF PPBJ di Indonesia KemenPAN dan RB Persetujuan atas Rekomendasi perhitungan pemenuhan JFPPBJ Setda Prov Sumatera Selatan Menyerahkan hasil rekomendasi LKPP ke Biro Organisasi Setda Provinsi dan BKD Provinsi untuk divalidasi dan diakui oleh Pemerintah Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Melakukan validasi BKD Provinsi Melakukan validasi Biro PPBJ Membuat edaran ke Organisasi Perangkat Daerah untuk menjadi JF PPBJ dan memasukkan usulan ke dalam SIPerpindahan LKPP. LKPP Menjadwalkan untuk uji kompetensi dan assesmen Sumber: Data diolah peneliti, 2023
Walaupun masih terdapat didalamnya permasalahan yang terjadi sehubungan dengan waktu yang  lama  dalam  pengajuan  kebutuhan,  proses  yang  rumit  dan  lambat  dalam  perekrutan  dan penempatan,  sulitnya  berpindah  Jafung,  birokrasi  yang  berbelit-belit  dalam  proses  seleksi  dan persyaratan administratif.
Bila  dikaitkan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Setyawan,  (2017)  dan  R.  Nugroho, (2020)  pada  tahap  struktur  birokrasi  ada  2  hal  yang  perlu  diperhatikan  adanya  struktur  birokrasi yang memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan adanya rasa tanggungjawab dari implementor dalam pelaksanaan kegiatan. Jika dilihat dari struktur birokrasi yang memberikan kejelasan  maka  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  struktur  birokrasi  yang  ada  sehubungan dengan  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan dukungan dengan  memberikan informasi yang dibutuhkan, mendampingi, dan memfasilitasi peserta dengan pengalaman yang mereka miliki sehingga  memudahkan  untuk  mengikuti  proses  tersebut.  Kemudian  sehubungan  dengan  tanggung jawab  atas  pekerjaannya  maka  para  implementor  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  lingkungan  Provinsi  Sumatera  Selatan  melakukan pengawasan  mulai  dari  kepala  instansi  yang  membidangi  pembinaan  jabatan  fungsional  PPBJ, sekretaris  daerah,  kepala  daerah,  LKPP  selaku  lembaga  yang  menetapkan  kebijakan  pembinaan SDM di bidang PBJ, hingga KPK melalui program  monitoring center for prevention (MCP) KPK serta adanya dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif. Namun masih terdapat beberapa indikator yang  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  sehingga  menimbulkan  permasalahan  yang berhubungan dengan waktu yang lama dalam pengajuan kebutuhan, proses yang rumit dan lambat dalam  perekrutan  dan  penempatan,  sulitnya  berpindah  Jafung,  birokrasi  yang  berbelit-belit  dalam proses seleksi dan persyaratan administratif.
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
Penelitian  ini  sejalan  dengan  Dody  Setyawan  et  al.,  (2021),  dimana  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  struktur  birokrasi  Perda  No  2  Tahun  2018  sudah  baik,  namun  penggunaan SOP  hanya  mengacu  pada  aturan  tersebut  saja.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  sebagian  besar perangkat daerah belum mampu mengambil tindakan dan keputusan lebih lanjut.

## Simpulan
Dari  hasil  analasis  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa telah didukung dengan proses komunikasi yang baik,  dimana  terjadi  perubahan-perubahan  aturan  dalam  rentang  waktu  yang  tidak  terlalu  lama sehingga membingungkan para pegawai yang menjadi peserta dalam program tersebut.
Selain  itu  juga  telah  didukung  oleh  sumber  daya  yang  handal  yang  memiliki  keahlian dibidangnya, memiliki waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur yaitu selama 12 bulan dan adanya ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  misalnya  fasilitas  komputer  yang  terhubung dengan  internet,  printer,  dan  ruangan  yang  memadai.  Pada  aspek  disposisi,  para  implementor  dan peserta  telah  memahami  maksud  dan  sasaran  program  kebijakan,  khususnya  pelaksanaan  yang mengedepankan rasa keadilan. Faktor lain yaitu Struktur birokrasi yang mendukung dengan adanya pengawasan, dukungan pihak eksekutif dan legislatif.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  diharapkan  Pemerintah  Pusat  sebagai  penyusun kebijakan,  hendaknya  menyusun  aturan  yang  fleksibel  mengatur  dalam  jangka  panjang  sehingga tidak  terlalu  cepat  berubah  yang  dapat  membingungkan  para  implementor  dan  pegawai  sebagai objek  aturan  tersebut.  Kemudian  diperlukan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai  tujuan  dan sasaran  program  kebijakan  serta  penerapan  prinsip  keadilan  dalam  pelaksanaannya  untuk memastikan komitmen dari semua pihak terkait baik dari implementor maupun peserta. Selanjutnya diharapkan pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat untuk merampingkan birokrasi yang ada dan dilakukan secara online dengan petunjuk dan aturan yang jelas.
Peneliti juga menyarankan untuk terus dilakukan program yang dapat meningkatkan minat pegawai  dalam  mengikuti  program  yang  telah  digariskan  dan  meningkatkan  kompetensinya  agar dapat  lulus  dalam  uji  kompetensi.  Selain  itu  juga  perlu  ditingkatkan  mekanisme  pengajuan kebutuhan,  menyederhanakan  proses  yang  rumit  dan  lambat  dalam  perekrutan  dan  penempatan, sulitnya berpindah Jafung, serta menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit dalam proses seleksi dan persyaratan administratif.

## Daftar Pustaka
Islam, & Siwar. (2013). Does More transparency Go Along With Better Governance? Economics & Politics , 18 (2), 121 – 167.
Justitia, T. A. (2019). Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru. VMedia.
Kattel,  R.,  &  Lember,  V.  (2010). Public  procurement  as  an  industrial  policy  tool:  An  option  for developing countries? Journal of Public Procurement , 10 (3), 368 – 404. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JOPP-10-03-2010-B003
McCrudden,  C.,  &  Gross,  S.  G.  (2006). WTO  Government  Procurement  Rules  and  The  Local Dynamics  of  Procurement  Policies :  a  Malaysian  Case  Study.  European  Journal  of
Vol. XVII (No. 1): 083-098. Th. 2024 p-ISSN: 1979-9543 e-ISSN: 2621-2757
Jurnal of Business & Applied Management Versi Online: https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/ DOI: 10.30813/jbam.v17i1.5249
International Law, 17(1), 151 – 185.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2018). Qualitative  Data  Analysis;  A  Methods Sourcebook . SAGE.
Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif . Referensi (GP Press Group).
Nugroho,  R.  (2020). Public  Policy:  Teori  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Proses  Kebijakan, Perumusan,  Implementasi,  Evaluasi,  Revisi,  Risk  Management  dalam  Kebijakan  Publik, Kebijakan sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan . Elex Media Komputindo.
Nugroho,  S.  A.  (2023).  Pengaruh  Dinamika  Regulasi  Jabatan  Fungsional  terhadap  Kenaikan Pangkat  Pejabat  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa  di  BP2JK  Wilayah Gorontalo. Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) , 2 (2), 85 – 93.
Nurlukman,  A.  D.  (2017). E-procurement :  Inovasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  dalam Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Berbasis e-Government di  Indonesia. Journal  of  Government and Civil Society , 1 (1), 65 – 79.
Patria,  N.  (2021).  Kompetensi  Pengadaan  Barang/Jasa  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Pada Pemerintah Provinsi. JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 5 (1), 253 – 273.
Rahmadana. (2020). Pelayanan Publik . Yayasan kita menulis.
Saptanita,  K.,  Sawitri,  D.,  Orbaningsih,  D.,  Wiyanti,  T.  C.,  &  Murjana,  I.  M.  (2023).  Evaluasi Implementasi  Kebijakan  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  dalam  Pengisian  Jabatan Fungsional  Sekda  Kabupaten  Mojokerto. Valid  Jurnal  Ilmiah , 20 (2),  107 – 120. https://doi.org/DOI. 10.53512/valid.v20i2.300
Setyawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik . Intelegensia Media.
Setyawan,  Dody,  Priantono,  A.,  &  Firdausi,  F.  (2021).  Model  George  Edwar  III:  Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  di  Kota  Malang.
Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio) , 3 (2), 9 – 19. https://doi.org/DOI:10.51747/publicio.v3i2.774
Suparman,  E.  (2014).  Aspek  Hukum  Perdata  dalam  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang tentang pengadaan Barang/Jasa. LKPP.
Tomalili,  R.,  Tatawu,  G.,  &  Sensu,  L.  (2019).  Kedudukan  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Dalam Pelayanan Publik. Halu Oleo Legal Research , 1 (1), 111 – 122.