Volume 17, Nomor 1:378-383 Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
PERANANAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TERORISME DI DALAM PENANGANAN PELAKU TERDUGA TERORIS
Anto Mutriady lubis 1) , Rahmadany 2) , Janner Damanik 3)
Prodi Hukum Universitas Amir Hamzah antomutriady@gmail.com
RINGKASAN  - Terorisme  merupakan  suatu  bentuk  tindakan  yang  teroganisir dengan  cara  pengancaman  dan  melakukan  tindakan  kekerasan,  penyerangan terhadap  warga  masyarakat  atau  objek-objek  vital  pemerintah  dengan menggunakan bahan peledak atau bom. Terorisme tidak sering menyerang sarana publik, tempat ibadah akan berkembang pada penyerangan aparat kepolisian atau penyerangan ke dalam kantor aparat kepolisian. Peran kepolisian dalam melindungi masyarakat  dari  tindak  pidana  terorisme  dibutuhkan  peran  kepolisian  dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana terorisme. Tidak hanya berdampak pada individu,  namun  terdapat  tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan  untuk mengurangi terjadinya terorisme dan proses penyelesaian terorisme pada individu.
Akibatnya, tingkat hukum tertentu dapat diterapkan pada proses penanaman hukum di benak para teroris, dimulai dengan proses awal penanaman hukum di benak para teroris dan meluas ke penggunaan ancaman dan penggunaan adanya hukum. dalam penggunaan adanya hukum dalam penggunaan adanya hukum dalam penggunaan.

## Kata Kunci : Kepolisian, Penanganan Tindak Pidana, Terorisme

## PENDAHULUAN
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang berperan dalam memelihara keamanan dan mengamankan masyarakat, menegakan hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian .  Dalam  hal  memastikan  keamanan  dan  stabilitas  nasional,  peran  politik  sangat besar.  Terorisme  merupakan  taktik  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan keamanan  dan  stabilitas  nasional.  Karena  terorisme  bertujuan  menanamkan  rasa takut  dan  melaksanakannya  melalui  penggunaan  peluru  dan  senjata  api,  yang digunakan  untuk  melakukan  penelitian  tentang  masalah-masalah  vital  bangsa, terutama sarana ibadah dan hukum. Untuk itu, peran kepolisian didalam menindak
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan teroris.
Untuk  mengatasi  masalah  tindak  pidana  teroris,  perlu  diperluas  asas-asas hukum yang tertuang dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, serta  yang  termaktub  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. . Penanganan penyidikan kasus terorisme harus  sesuai  dengan  unsur-unsur  suatu  perbuatan  pidana  terorisme  yang  diatur didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pemberntasan  Tindak  Pidana Terorisme  dan  pelaksanaan  kegiatan  penyidikan  yang  dilakukan  penyidikan kepolisan  dengan  memperhatikan  pedoman  peraturan  kapolri  Nomor  23  Tahun 2011.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  di  lakukan  dengan  yuridis  penelitian  normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaan  yaitu  metode  atau  cara  yang  digunakan  didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum pustaka yang ada. Berikut ini adalah contoh metode ysng yang digunakan:
1. Primer Bahan Hukum
Sumber data penelitian yang digunakan merupakan data skunder yang terdir dari bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang Nomor 15 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang prosedur penindakan tindak pidana terorisme.
2. Sekunder Sumber
Selain  primer  hukum,  terdapat  sumber  sekunder  yaitu  publikasi  tentang hukum  yang  bukan  merupakan  makalah  penelitian,  seperti  buku,  makalah penelitian, artikel, dan majalah, jurnal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Peranan  Peraturan  Kapolri  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Prosedur Penindakan  Tersangka  Terorisme  Didalam  Penaganan  Pelaku    Terduga Teroris
Menyikapi berbagai peristiwa terorisme yang menimbulkan korban secara massal dan kerugian, maka kita perlu membaca kembali Undang-undang tersebut yang dalam pembentukannya melewati proses dan langkah strategis selama setahun sebelum  akhirnya  disahkan  menjadi  undang-undang.  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002), setahun kemudian Perpu ini disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan (UU No. 15 Tahun 2003).
Peraturan  Kapolri  Nomor  23  Tahun  2011  menyatakan  seseorang  terduga atau  pelaku  tindak  pidana  teroris  bersalah  dan  dimintai  pertanggungjawaban pidananya. sebagaimana yang di sebutkan didalam pasal 8 Undang-undang Nomor 48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menjelaskan  bahwa  setiap orang  yang  disangka,ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang menyatakan kesalahanya dan telah memproleh kekuatan hukum tetap.
Penindakan  para  tersangka  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  teroris dilaksanakan  dalam  beberapa  tahapan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  4 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  yang berupa penindakan terencana (deliberate assault) (Emergency Assault). Penindakan terencana merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan waktu persiapan yang cukup, perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan, briefing/pengarahan  secara  detail,  simulasi  penindakan  atau  gladi  lapangan  dan menghadirkan  sumber  daya  yang  di  TKP  sebelum  penindakan  dan  Penindakan segera  dilaksanakan  dengan  waktu  persiapan  yang  lebih  lanjut,  situasi  darurat, situasi kontinjensi (keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi), dan pertimbangan keamanan tertentu.
Penindakan  tersangka  yang  dilaksanakan  secara  terencana  atau  segera dilakukan dengan tiga tahapan yakni
Volume 17, Nomor 1:378-383 Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
a. Kegiatan  pra  penindakan (Pre  Assault) ,  yang  meliputi  perencanaan  dan lankah-lankah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan.
b. Kegiatan  Aksi  Penindakan (Assault  in  Action), merupakan  tahapan penindakan yang ditandai berakhirnya upaya negoisasi atau tanpa negoisasi melalui keputusan penindakan manejer.
c. Kegiatan paska penindakan (After Assault ), tahapan saat penindakan telah dilaksanakan dan penanganan TKP diserahkan kepada menejer TKP.
Penanganan  tindak  pidana  terorisme  diatas  dalam  mengatur  sistem penanganan  perkara  tindak  pidana  terorisme  yang  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  perundang-undangan.  Sehingga  dengan  adanya  tahapan-tahapan pengaturan  didalam  penanganan  perkara  terduga  teroris  para  penyidik  dapat melaksanakan  fungsinya  sejalan  dengan  ketentuan  hukum  khususnya  kitab undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 sebaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Tugas penyidik merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah  menemukan  konstruksi  peristiwa  pidana  yang  terjadi.  Sebagai  hasil  dari penyelidikan  penyelidikan,  tindakan  penyelidikan  memang  harus  mengarah  ke kepentingan penyelidikan. Undang-undang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas penyelidikan, penyelidik dikordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyelidik (Vide Pasal 105 KUHAP)
Dalam  hal  pengajaran  teori  kepada  siswa,  sebagaimana  tertuang  dalam KUHAP, pidana pristiwa selesai bila siswa menemukan hubungan antara dirinya dengan  pristiwa  pidana.  Jadi,  dalam  kasus  para  teroris,  sebelum  terjadinya terorisme,  dilakukan  proses  pemusnahan  yang  panjang  jika  ada  gerakan  yang berusaha menindas masyarakat dan ruang publik yang ditetapkan sebagai teroris. Pada tahap penyidikan sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 kitab undang-undang hukum  acara  pidana  (KUHAP)  dilakukan  dengan  langkah-langkah  penindakan terhadap  terorisme  yang  merencanakan  aksi  terornya  kepada  masyarakat,  yang disertai  penangkapan,  kehanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  barang  bukti  dari teroris pelaku teroris.
Di  dalam  melakukan  penagkapan  dan  terpidana  tersangka  teroris
Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
dilaksanakan  dengan  memperhatikan  hak-hak  tersangka  sebagaimana  diatur didalam pasal 50 sampai pasal 68 ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  Hak-hak  pidana  sangat  penting  untuk  dibatasi  oleh  undang-undang. Tersangka  adalah  pihak  yang  mengambil  sebagian  kemerdekaan  pribadinya, misalnya ditangkap, ditahan disita barangnya dan dalam hal ini.
Dengan  menyimpulkan  bahwa  peraturan  kapolri  Nomor  23  Tahun  2011 terkait prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme berperan didalam menyesuaikan  pelaksanaan  dari  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana sebagai dasar pelaksanaan beracara pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  yang  direalisasikan  dalam  bentuk pelaksanaan tugas internal kepolisian didalam penanganan perkara terorisme.

## SIMPULAN
Dalam  menangani  tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan  oleh  kepolisian sesuai  Undang-undang  No.  15  tahun  2003  sebagaimana  telah  diganti  dengan Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Peranan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  No.  23  tahun  2011  tentang  tata  cara penindakan tindak pidana terorisme.
Dengan penambahan Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan tindak pidana tindak pidana terorisme internal sebagai sarana untuk  menjamin  keberhasilan  penyidikan  hukum  tindak  pidana  terorisme  secara profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang  Nomor  15  tahun  2003  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-undang    Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme.
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) https://kawanhukum.id/penegakan-hukum-kasus-terorisme-dalam-lingkup-
nasional-dan-internasional/,diakses tanggal 7 Oktober 2022.
Aziz syamsudun, Tindak Pidana khusus , Sinar Grafika, Jakarta,   Tahun 2011 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta,  Tahun 2008. Munir  Fuady  dan  sykvia  Laura  L.Fuady,Hak  Asasi  Tersangka  Pidana,Kencana,
Volume 17, Nomor 1:378-383 Januari 2023|ISSN (P):1829-7463 \ ISSN (E):2716-3083
Jakarta,  Tahun 2015.
Adam chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1), Rajawali Pers, Tahun 2010 H.  Salim,  HS, Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu  Hukum ,Rajawali  Pers,  Tahun 2010