## Muhammad Sjaiful Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari
Abstract: Sharia-based contract is an agreement that is derived from the nomenclature of Islamic law. It is definitely designed as the agreement that shall refer to norms based on legal sources of Islam, i.e. the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad. This paper discusses the main issue as  follows:  the  dynamics  of  developments  and  characteristic  principle  of  freedom  of  contract  in Sharia-Based Agreement". The research refers to the legal writing i.e. normatively legal research which the issue is conceptually approached. Through this approach, the author wants to explore and formulate the concept of freedom of contract principle in Sharia-based agreements, both in terms of its growth and characteristics. The result of the research shows that characteristics of the principle of freedom  of  contract  in  Sharia-Based  Agreement  contain  the  basic  paradigm  based  on  a philosophical  view  of  divinity  and  apocalyptic.  The  meaning  is  that  the  principle  of  sharia-based agreement is not established on absolute freedom of contract, but on the freedom that does not violate Islamic  values.  Therefore,  the  principle  of  freedom  of  contract  in  the  Sharia-based  agreement functionates to ensure the engagement of the parties in obeying the agreement, because in the Islamic perspective, the freedom of contract as a form of agreement among parties to enter into a contract fundamentally becomes the principle for the parties to obey or comply the contract.
Keywords: Sharia-based Contract, the Freedom of Contract Principle, and Islam.
Abstrak: Perjanjian  berbasis  syariah  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  lahir  dari  nomenklatur hukum  Islam,  sebab  itu  desain  perjanjian  ini  sudah  pasti  harus  merujuk  kepada  penormaan  yang bersumber  dari  sumber-sumber  hukum  yang  diakui  otoritasnya  dalam  Islam  yaitu  Al-qur‟an  dan Hadits  Nabi  Muhammad  SAW.  Isu  sentral  tulisan  ini  menyangkut  dinamika  pekembangan  dan karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah. Dalam penulisan ini, tipe yang  digunakan  mengacu  kepada  penulisan  hukum  ( legal  research )  normatif,  dengan  pendekatan masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual.  Melalui  pendekatan  ini,  penulis  hendak menggali  serta  memformulasikan  konsep  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian  berbasis syariah,  baik  dari  segi  dinamika  perkembangan  maupun  karakteristiknya.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  karakteristik  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian  berbasis  syariah memiliki  paradigma  dasar  yang  bertumpu  kepada  kerangka  pandang  filosofis  keilahian  atau kewahyuan.  Maknanya  bahwa  asas  perjanjian  syariah  yang  ditegakkan  atas  dasar  kebebasan berkontrak  bukanlah  tegak  atas  dasar  kebebasan  yang  sifatnya  mutlak  tetapi  kebebasan  dimaksud adalah  kebebasan  yang  tidak  melanggar  nilai-nilai  syariah.  Dari  karakteristik  itulah,  maka  asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah memiliki fungsi antara lain adalah untuk menjamin keterikatan dari para pihak guna mematuhi isi perjanjian. Sebab di dalam perspektif Islam, kebebasan berkontrak sebagai wujud kesepakatan dari para pihak untuk memasuki perjanjian, telah menjadi asas penting secara fundamental bagi para pihak untuk mentaati atau mematuhi isi perjanjian.
Kata kunci: Perjanjian Syariah, Asas Kebebasan Berkontrak, dan Islam

## Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  perjanjian  atau  kon- trak 1 melahirkan  hubungan  hukum  yang mengikat  antara  para  pihak  yang  ber- sepakat,  yang  baik  itu  dibuat  secara  lisan maupun  tertulis.  Perjanjian 2 juga  akan menjadi hu-kum atau undang-undang yang mengikat  para  pihak  yang  bersepakat  itu. Karena  itu,  bagi  para  pihak  yang  sudah menyatakan  diri  terikat  pada  perjanjian yang  telah  disepakati,  mesti  mentaati  pe- laksanaan  perjanjian  itu.  Ketaatan  para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah  dise-pakati  merupakan  bahagian  dari penegakan asas pacta sunt servanda . Asas ini  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Hugo de  Grotius,  ahli  hukum  berkebangsaan Belanda  yang  kemudian  menginspirasi bagi  penegakan  asas  dalam  BW.  Asas pacta sunt servanda ini menyatakan bahwa semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Ketentuan  ini mengisyaratkan  peletakan  komitmen  dari para pihak yang wajib mentaati dan melak- sanakan  perjanjian  yang  telah  disepakati seperti halnya mentaati undang-undang.
Selain  keharusan  mentaati  perjanji- an,  para  pihak  juga  tatkala  hendak  me- rancang  desain  perjanjian  baik  dalam format  lisan  maupun  tertulis,  maka  kebe- basan kehendak bagi mereka untuk  meng- ekspresikan  apa  saja  yang  hendak  dimuat sebagai  klausul  dalam  perjanjian  meru- pakan aksioma yang mesti berjalan sebagai koridor  guna  memastikan  para  pihak merasa  kepentingan  hukumnya  terakomo-
1 Agus  Yudha  Hernoko,  2013, Hukum  Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial ), Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hal. 13.
2 Agus  Sardjono,  2008, Prinsip-Prinsip  Hukum Kontrak  dalam  Cross  Border  Transaction:  Antara Norma  dan  Fakta, dalam  Jurnal  Hukum  Bisnis Volume  27,  nomor  4,  Yayasan  Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hal. 6.
dir  secara  proporsional.  Maknanya  bahwa wujud  perjanjian  haruslah  dibangun  atas dasar konsensus  yang lahir dari kebebasan berkehendak  dari  para  pihak  yang  hendak memasuki suatu perjanjian.
Pentingnya  penekanan  sebuah  per- janjian  yang  lahir  dari  wujud  konsensus kebebasan  berkehendak  para  pihak,  maka tentu  saja  suatu  perjanjian  yang  terbentuk tidak  boleh  lahir  dari  hubungan  ber- dasarkan paksaan atau penyalahgunaan ke- adaan  dari  salah  satu  pihak  yang  merugi- kan pihak lain. Bila itu terjadi, konsekuen- sinya  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Dapat dibatalkannya  perjanjian  karena  faktor paksaan ataupun penyalahgunaan keadaan, tidak lain merupakan kehendak untuk me- lindungi pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan dalam perjanjian. 3
Wujud  konsensus  kebebasan  ber- kehendak  para  pihak  dalam  kontrak  itu, kemudian  terkristalisasi  dalam  suatu  asas yang dikenal dengan nama asas kebebasan berkontrak.  Menurut  Agus  Yudha  Her- noko 4 dengan  mengutip  Peter  Mahmud Marzuki,  bahwa  asas  kebebasan  berkon- trak menyatakan seseorang pada umumnya memiliki pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.  Di  dalam  asas  ini  terkandung suatu  pandangan  bagi  seseorang  bebas untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan perjanjian,  bebas  dengan  siapa  ia  meng- adakan perjanjian, bebas tentang  apa  yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.
Meskipun  jejak  asas  kebebasan  ber- kontrak  ini  bila  ditelusuri  merupakan produk  asas  yang  lahir  dari  hukum  kano- nik  Romawi  dahulu,  namun  asas  ini tampaknya  telah  memberikan  pengaruh terhadap  berbagai  produk  hukum  perjan-
3 Agus Yudha Hernoko, op.cit., hal. 177.
4 Ibid., hal. 110.
jian yang ada di berbagai sistem hukum di dunia  saat  ini,  termasuk  perjanjian  yang lahir dari sistem hukum berbasis syariah.
Perjanjian  berbasis  syariah  merupa- kan  sebuah  perjanjian  yang  lahir  dari nomenklatur  hukum  Islam,  sebab  itu  de- sain  perjanjian  ini  sudah  pasti  harus  me- rujuk  kepada  penormaan  yang  bersumber dari  sumber-sumber  hukum  yang  diakui otoritasnya  dalam  Islam  yaitu  Al-qur‟an dan  Hadits  Nabi  Muhammad  SAW. Sehubungan  dengan  itu,  apabila  dikaitkan dengan  asas  kebebasan  berkontrak  yang saat ini sudah sangat dikenal sebagai salah satu  asas  yang  menjadi  tegaknya  berbagai perjanjian  dalam  sistem  hukum  di  dunia. Asas  kebebasan  berkontrak  ini,  cukup relevan untuk kita analisis seputar kedudukannya  dalam  produk  perjanjian berbasis syariah.
Karena  bagaimanapun  juga,  karakteristik perjanjian berbasis syariah memiliki paradigma  dogmatis  yang  berbeda  dengan nomenklatur  produk  perjanjian  yang  lahir dari  sistem  hukum  lainnya.  Misalnya, perjanjian  yang  lahir  dari  produk  sistem hukum civil  law dan common  law ,  serta sistem  hukum  komunis,  dan  lain-lain. Tentu saja yang membedakan nomenklatur perjanjian  tersebut  adalah  terletak  dari sudut  pandang  ideologi  hukum  yang menjadi  penyangga  dari  paradigma  dog- matis produk-produk perjanjian tersebut 5 . Untuk  itu,  tulisan  ini  bermaksud melakukan  kajian  singkat  secara  kompre- hensif  menyangkut  keberadaan  asas  kebe- basan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah.  Kajian  ini  tentunya  melihat  cara pandang  ideologis  yang  mengkarakter  da- lam  perjanjian  syariah  yaitu  tidak  bisa melepaskan  diri  dari  spirit  Islam  sebagai
5 C.K.L.  Bello,  2013, Ideologi  Hukum  (Refleksi Filsafat  atas  Ideologi  Di  Balik  Hukum ),  Bogor: Insan Merdeka, hal. 33.
agama  yang  tidak  hanya  mengatur  peri kehidupan  kalangan  muslim  tetapi  juga sebagai  agama rahmatan  lil  alamin yang bermanfaat  bagi  seluruh  umat  manusia. Urgensitas Islam sebagai norma yang juga memberikan  manfaat  bagi  seluruh  per- adaban  dicatat  secara  baik  oleh  Abdul Shomad 6 sebagai berikut:
...bahwa  setiap  amal  perbuatan  yang dilakukan  oleh  setiap  manusia  hen- daknya  membawa  suatu  faedah  dan manfaat  serta  tidak  mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi umat manusia. Suatu tanggung jawab sosi- al  hendaknya haruslah tercermin da- lam  setiap  akad  perjanjian,  supaya hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dari akad tersebut tidak mengganggu hak orang  lain,  dan  tidak  menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Apa yang ditulis oleh Abdul Shomad tersebut  adalah  untuk  memberikan  pene- gasan  penting  tentang  keberadaan  hukum Islam  yang  selalu  memberikan  kemash- lahatan bagi umat manusia.
Dengan  demikian,  pengkajian  ten- tang  asas  kebebasan  bekontrak  yang  ter- wujud  secara  aplikatif  dalam  perjanjian syariah,  memang  mesti  dicermati  dalam kerangka  yang  tidak  boleh  menyimpang dari  Islam  sebagai  titik  pijaknya.  Sebab dari sanalah kesimpulan filosofis dapat di- ambil  sesuai  cara  pandang  aqidah  Islam 7 . Tentu  aqidah  Islam  merupakan  pokok penting  yang  menjadi  tegaknya  semua hubungan  hukum  yang  berbasis  hukum
6 Abd  Shomad, Rekonstruksi  Akad  Bank  Syariah Untuk  Mencapai  Kemashlahatan  Sebagai  Wujud Rahmatan  Lil-Alamin’ ,  dikutip  dalam  Moch. Isnaeni,  2013, Perkembangan  Hukum  Perdata  Di Indonesia ,  Surabaya:  Laksbang  Grafika,  hal.  122- 123.
7 Abd.  Shomad, Hukum  Ekonomi  Syariah Perspektif  Filsafat, dalam  Budi  Kagramanto  dan Abd.  Shomad  (ed),  2009, Perkembangan  dan Dinamika  Hukum  Perdata  Indonesia ,  Surabaya: Lutfansah Mediatama,  hal. 233.
syariah,  yang  tentu  saja  tetap  memper- hatikan aspek rahmatan lil alamin 8 .
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah tersebut, tulisan ini menempatkan isu  sentral  mengenai  Dinamika  Perkem- bangan  dan  Karakteristik  Asas  Kebebasan Berkontrak  dalam  Perjanjian  Berbasis Syariah. Lebih lanjut, isu sentral ini dirinci pada  dua  pokok  permasalahan,  yaitu  :  1) seputar  dinamika  perkembangan  asas  ke- bebasan  berkontrak  dalam  perjanjian  ber- basis syariah, dan 2) karakteristik asas ke- bebasan  berkontrak  dalam  perjanjian  ber- basis syariah.

## Metode Penelitian
Dalam  penulisan  ini,  tipe  penelitian yang  digunakan  mengacu  kepada  tipe penelitian  hukum  ( legal  research )  norma- tif,  yang  karakteristik  penelitiannya    men- cari  kebenaran  hukum  bersifat  koherensi. Yaitu  kebenaran  yang  berdasarkan  kepada kesesuaian  antara  yang  ditelaah  dengan aturan  yang  ditetapkan.  Peter  Mahmud Marzuki 9 mengatakan  bahwa  penelitian hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mene- mukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  dan  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Yang menurutnya,  dari  situlah  proses  penulisan hukum  semestinya  beranjak  karena  hal tersebut  sesuai  dengan  karakter  preskriptif dari ilmu hukum 10 .
Mengingat  penulisan  ini  mengguna- kan tipe penelitian hukum yang karakteris- tik  adalah  mencari  kebenaran  koherensi, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah  pendekatan  konseptual.  Melalui
8 Sita  Ita  Rosita, Studi  Pembiayaan  Mudharabah dan  Laba  Perusahaan  Pada  PT  Bank  Muamalat Indonesia  Tbk.  Cabang  Bogor ,  Jurnal  Ilmiah Kesatuan, Volume 14, Nomor 1, April 2014, 2-3.
9 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penulisan Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.93
10 Peter Mahmud Marzuki, Ibid. , hal. 22.
pendekatan  ini,  penulis  hendak  menggali serta  memformulasikan  konsep  asas  kebe- basan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah,  baik  dari  segi  dinamika  perkem- bangan  maupun  karakteristiknya.  Melalui pendekatan  konseptual  tersebut,  sehingga dengan mudah kita juga dapat mengidenti- fikasi  penggunaan  asas  kebebasan  ber- kontrak  dalam  perspektif  hukum  Islam, yang  tentu  saja  penulis  harus  merujuk kepada  doktrin-doktrin  yang  berkembang dalam  hukum  Islam,  karena  dari  sinilah konsepsi ini beranjak.
Agus Yudha Hernoko 11 menulis bah- wa  penelitian  hukum  normatif,  tidak  di- maksudkan untuk melakukan verifikasi uji hipotesis.  Sehingga  dalam  penulisan  hu- kum  tidak  dikenal  adanya  hipotesis,  de- mikian  pula  halnya  dengan  istilah  “data”. Dalam  penulisan  hukum  digunakan  istilah bahan  hukum  atau source  of  law . . Ber- dasarkan  uraian  tersebut,  maka  untuk  pe- nulisan  ini  menggunakan  sumber-sumber hukum  sebagai  berikut:  1)  bahan  hukum supra,  yaitu  Alqur‟an  dan  Hadits  Nabi Muhammad  SAW ; 2)  bahan  hukum primer,  yaitu  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah, yang berlaku di Indonesia; dan 3) bahan  hukum  sekunder,  yaitu  berbagai tulisan  dan  makalah  ilmiah,  teks  hukum, jurnal  ilmiah  yang  menulis  tentang Perjanjian Syariah di Indonesia.
Bahan  hukum  baik  primer  maupun sekunder  yang  diperoleh  dengan  meng- gunakan  metode  bola  salju (snow  ball theory), akan  diinventarisasi  dan  diidenti- fikasi  untuk  selanjutnya  digunakan  dalam menganalisis  permasalahan  yang  berhu- bungan  dengan  penulisan  ini.  Dalam  me- lakukan  inventarisasi  serta  identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (card system) yang  penatalaksanaannya  dilaku-
11 Agus Yudha Hernoko, Op.cit, hal. 40.
kan  dengan  secara  kritis,  logis,  dan  siste- matis.  Dengan  langkah-langkah  demikian diharapkan  akan  lebih  mempermudah  alur pembahasan  dan  penyelesaian  penulisan ini 12 .

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelusuran  Historis  Asas  Kebebasan Berkontrak
Kebebasan berkontrak sampai sekarang tetap menjadi asas penting dalam berbagai  sistem  hukum.  Asas  kebebasan berkontrak  dalam  sistem civil  law dan common  law ,  berkembang  seiring  dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekan- kan  kepada  semangat  individualism  serta pasar  bebas 13 .  Sehubungan  dengan  itu,
Yohanes Sogar Simamora 14 juga mengurai bahwa asas kebebasan berkontrak merupa- kan topik dalam setiap kajian hukum yang berkaitan  dengan  kontrak.  Ini  mungkin menjadi  domain  terpenting  dalam  kontrak tetapi dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Tidak seperti asas itikad baik yang menunjukkan fungsi lebih kuat, kebe- basan  berkontrak  justru  mengalami  penu- runan  secara  fungsional  karena  kuatnya intervensi  Negara  dalam  membatasi  indi- vidu dalam menciptakan dan mengatur hu- bungan  kontraktual.  Adanya  intervensi negara,  dalam  perkembangan  selanjutnya mengintervensi asas kebebasan berkontrak mungkin  disebabkan  untuk  mencegah  tin- dakan yang bersifat penyalahgunaan kewe- nangan  yang  dapat  merugikan  salah  satu pihak. Kemungkinan juga intervensi nega- ra  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari
12 Ibid., hal. 42.
13 Ridwan  Khairandy,  2013, Hukum  Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) , Yogyakarta: FH UII Press, hal. 100.
14 Yohanes Sogar Simamora, 2013, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di  Indonesia ,  Surabaya:  Kantor  Hukum  “Wins  & Partners” bekerjasama Laksbang Justitia,  hal. 30.
terjadinya  kontrak  yang  isi  klausula  di- anggap  bertentangan  dengan  kepentingan umum.
Sehubungan dengan itu, Agus Yudha Hernoko 15 mengurai  bahwa  asas  kebe- basan  berkontrak  merupakan  asas  yang menduduki  posisi  sentral  dalam  hukum kontrak,  meskipun  asas  ini  tidak  dituang- kan  menjadi  aturan  hukum  namun  mem- punyai  pengaruh  yang  sangat  kuat  dalam hubungan kontraktual para pihak.
Asal  mula perkembangan asas kebebas- an berkontrak menurut catatan Yohanes Sogar Simamora adalah berawal dari abad 18 dan 19 yakni  pada  masa  ajaran  Hukum  Alam  dan filsafat laissez  faire begitu  dominan.  Oleh karena  hakim  pada  masa  itu,  sebagai  kon- sekuensi pengaruh teori hukum alam, menganut paham  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak untuk  memiliki  ( right  to  own  property )  dan karenanya  berhak  untuk  melakukan  perbuatan hukum  menjual  atau  membeli  atau  jenis  yang lain  menyangkut  harta  mereka  serta  membuat kontrak  mereka  sendiri.  Campur  tangan  pe- merintah  ditolak  sebaliknya  individu  harus diberikan  kebebasan,  yaitu  kebebasan  untuk mengejar  kebahagiaan  dan  kebebasan  untuk mengadakan  hubungan  sesuai  yang  dikehen- daki.  Dalam  era  ini,  konsep  klasik  kebebasan berkontrak  meliputi  dua  hal  yaitu  kontrak  di- dasarkan  kepada  persetujuan  dan  kontrak  me- rupakan  hasil  dari  pilihan  kebebasan 16 .  Jadi asas  kebebasan  berkontrak  pada  masa  klasik telah  didudukan  dalam  posisi  yang  sangat sentral  dalam  perjanjian  yang  hendak  dibuat oleh  para  pihak.  Menurut  Agus  Yudha Hernoko,  asas  kebebasan  berkontrak  tersebut, sangat dipengaruhi oleh paham individualisme yang  secara  embrional  lahir  pada  masa  per- adaban  Yunani,  yang  dilanjutkan  oleh  kaum Epicuristen dan  berkembang  pesat  pada  masa
15 Agus Yudha Hernoko, Ibid, hal. 108.
16 Yohanes Sogar Simamora, Op.cit., hal. 32.
Renaissance (dan semakin ditumbuhkembang- kan  pada  masa Aufklarung melalui  antara  lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau 17
Perkembangan  asas  kebebasan  ber- kontrak  tersebut,  mencapai  puncaknya setelah periode Revolusi Perancis. Sebagai asas  yang  bersifat  universal  yang  ber- sumber  dari  paham  hukum  klasik,  maka asas  kebebsan  berkontrak  ( freedom  of contract ) muncul bersamaan dengan lahir- nya  paham  ekonomi  klasik  yang  meng- agungkan laissez  faire atau  persaingan bebas 18 .
Menurut tulisan Ridwan Khai- randy 19 ,  kebebasan  berkontrak  pada  masa klasik itu, memiliki kecenderungan kearah kebebasan  tanpa  batas  ( unrestricted  free- dom  of  contract ).  Pada  masa  itu,  kebe- basan  berkontrak  menjadi  paradigma  baru dalam  hukum  kontrak.  Menurut  Ridwan Khairandy, keberadaan kebebasan berkon- trak  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dari berbagai  pengaruh  aliran  filsafat  politik dan  ekonomi  liberal  yang  berkembang pada  abad  kesembilan  belas.  Seperti konsep laissez faire atau persaingan bebas yang digagas Adam Smith yang menekan- kan prinsip non-intervensi oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.  Filsafat  utilitarian  Jeremy  Bentham yang menekankan adanya free choice juga memberikan  pengaruh  cukup  besar  bagi perkembangan asas  kebebasan berkontrak. Baik  pemikiran  Adam  Smith  maupun Jeremy  Bentham  didasarkan  kepada  filsa- fat  individualisme.  Kedua  pemikiran  ter- sebut, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh filsafat etika Emanuel Kant. Semua filsafat
17 Agus Yudha Hernoko. Loc. Cit.
18 Ibid .
19 Ridwan  Khairandy,  2003, Itikad  Baik  dalam Kebebasan Berkontrak , Jakarta: Universitas
Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, hal. 45.
yang  menekankan  pada  aspek  kebebasan indvidu  yang  dikembangkan  para  filosof Barat  dimaksud,  jika  dilacak  lebih  jauh, berakar  kepada  filsafat  hukum  alam  ( na- tural  law )  yang  sangat  berkembang  pada abad  pencerahan  ( enlightenment atau aufklarung ) 20 .
Memasuki  awal  abad  ke-19  terjadilah perubahan sosial dan ekonomi di Inggris yang membawa  implikasi  pada  praktik  peradilan yang  kemudian  berimplikasi  pada  terjadinya perubahan  paradigma  terhadap  pemahaman tentang asas kebebasan berkontrak yang tadinya menganut pemahaman klasik, yaitu kebebasan berkontrak hanya dapat diterima dalam sebuah situasi  yang  menempatkan  kedudukan  para pihak  berada  dalam  posisi  tawar  menawar ( equality  in  bargaining  power ).  Selanjutnya, pada  abad  ke-20,  makna  asas  kebebasan berkontrak mulai mengalami perubahan dalam pengertian yang tidak se-ekstrim abad sebelum- nya,  sebab  makna  kebebasan  berkontrak  abad ke-19 sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia modern.
Asas  kebebasan  berkontrak  yang berkembang  sampai  mempengaruhi  ber- bagai  sistem  hukum  di  dunia  ini,  meru- pakan asas yang bersifat universal. Seperti juga  untuk  Indonesia  yang  masih  meng- adopsi hukum perjanjian versi BW pening- galan  Kolonial  Belanda,  telah  mengakui penempatan  asas  kebebasan  berkontrak yang  terkristalisasi  dalam  Pasal  1320  BW yang  menyatakan  bahwa  syarat  sahnya perjanjian  adalah  sepakat  mereka  yang mengikatkan  dirinya.  Secara  historis  pasal ini  mencerminkan  kontrak  ada  waktu  itu yang  berpijak  pada  revolusi  Perancis 21 . Selain pada pasal tersebut, juga kebebasan berkontrak  tersirat  dalam  Pasal  1338  BW
20 Peter  Mahmud  Marzuki,  2012, Pengantar  Ilmu Hukum  (Edisi  Revisi) ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup, 2012, hal. 92.
21 Ridwan Khairandy., Op. cit., hal. 87.
Ayat (1) bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya 22 .
Revolusi  Perancis  yang  mengusung tiga  semboyan liberte’,  fraternite’, dan egalite’ (kemerdekaan,  persaudaraan,  dan persamaan) 23 telah  menginspirasi  pem- buatan  kontrak  dengan  menitikberatkan individualisme  sebagai  dasar  semua  ke- kuasaan. Gagasan ini kemudian menimbul- kan  konsekuensi  bahwa  setiap  orang  juga bebas  untuk  mengikatkan  diri  kepada orang  lain,  kapan  dan  bagaimana  yang  di- inginkan  kontrak  terjadi  berdasarkan kehendak  yang  mempunyai  kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
Sebagaimana  yang  telah  diurai  oleh Yohanes Sogar Simamora, asas kebebasan kontrak  memasuki  abad  ke-20  mengalami perubahan  paradigma  sesuai  dengan  tun- tutan  dunia  modern.  Pada  abad  tersebut, keberatan  terhadap  asas  kebebasan  ber- kontrak  dengan  penekanan  individualistik yang  bertumpu  pada  pendekatan  subjektif mulai  mengemuka.  Pada  akhirnya,  kebe- basan  berkontrak  dengan  pendekatan  sub- jektif  tergeser  oleh  pendekatan  objektif sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  masya- rakat  modern  sejak  memasuki  awal  abad ke-20.
Pendekatan  doktrin  objektivitas  ter- hadap  makna  asas  kebebasan  berkontrak diperkenalkan  oleh  Hakim  Oliver  Wendel Holmes  bahwa  seluruh  doktrin  kontrak adalah  formal  dan  eksternal.  Professor Samuel  Williston  menyatakan  bahwa  se- mua  pengadilan  umumnya  telah  mening- galkan  pendekatan  subjektif  terhadap  asas
22 Muhammad  Syaifuddin,  2012, Hukum  Kontrak
( Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat, Teori,  Dogmatik,  dan  Praktik  Hukum  Seri  Peng- ayaan  Hukum  Perikatan ,  Bandung:  CV  Mandar Maju,  hal. 82.
23 Peter Mahmud Marzuki., Op.cit, hal. 75.
kebebasan  berkontrak  dan  lebih  menyukai pendekatan  obyektif  yang  didasarkan kepada  manifestasi  eksternal  dari  kesepa- katan  bersama.  Pendekatan  ini  berusaha mengurangi  peranan  kehendak  di  dalam kontrak 24 .
Hakim Oliver Wendel  dan Professor Samuel  Williston,  menyetujui  apabila kewajiban  yang  lahir  dari  hubungan  kon- traktual  harus  ditafsirkan  sesuai  dengan maksud  subjektif  para  pihak,  tetapi  harus menurut  interpretasi  yang reasonable dari bahasa  dan  perilaku  para  pihak.  Interpre- tasi  yang reasonable tentu  saja  bermakna bahwa  para  pihak  dalam  kontrak  haruslah mencerminkan kehendak yang tidak merugikan  pihak  lain,  melanggar  norma- norma  kesusilaan,  melanggar  kepatutan, dan  bertentangan  dengan  kepentingan umum.  Dengan  demikian  asas  kebebasan berkontrak  pada  masa  klasik  yang  mene- kankan  paradigma  individualisme  sebagai karakteristik  dasar  yang  mengkooptasi perjanjian  telah  mengalami  perubahan  pa- radigma  ketika  masyarakat  barat  berada pada fase modernisme parah awal abad ke- 20  ketika  paham  absolutisme  individualis- tik mulai ditinggalkan. Sejalan dengan itu, menurut  pendapat  Arthur S Hartkamp  dan Marianne 25 menguraikan  tentang  prinsip kebebasan  berkontrak  tersebut,  sebagai berikut:
The principle of freedom of contract, according  to  which,  as  a  rule,  any body  is  free  to  enter  into  a  contract with  somebody  of  his  choice,  to agree  upon  the  contents  of  the contract,  and  to  submit  it  to  a  form and  application  of  a  chosen  law. This  principle  is  also  a  least  partly
24 Ridwan Khairandy., Op. cit, hal. 116.
25 Arthur  S Hartkamp dan Marianne MM Tilemma,
1995, Contract  Law  In  the  Netherlands ,  The Hague-London-Boston:  Kluwer  Law  International, hal. 34.
contained in the provision mentioned before.
Dari uraian tersebut, kendatipun asas kebebasan  berkontrak  menjadi mainframe dari  perjanjian  versi  BW,  akan  tetapi  asas kebebasan  berkontrak  menurut  Arthur  S Hartkamp  dan  Marianne 26 tetap  berada dalam  batasan  yang  menghormati  hak-hak dan kepentingan orang lain.
Dinamika  Perkembangan  Asas  Kebe- basan  Berkontrak  dalam  Perjanjian Syariah di Indonesia
Dalam konteks sistem hukum Indonesia,  Hukum  Islam  juga  telah  men- dapat perhatian penting, formalisasi terhadap Hukum Islam terutama menyang- kut  penegakan  Perjanjian  Syariah,  mulai digagas untuk pertama kali melalui rintisan berdirinya perbankan syariah dan lembaga- lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Asuransi  Syariah,  dan  Pegadaian  Syariah. Rintisan  praktik  perbankan  Islam  di Indonesia dimulai pada awal periode 1980- an,  melalui  diskusi-diskusi  bertemakan bank  Islam  sebagai  pilar  ekonomi  Islam. Tokoh-tokoh  yang  terlibat  dalam  peng- kajian  tersebut,  untuk  menyebut  beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba,  gagasan  perbankan  Islam  dipraktik- kan  dalam  skala  yang  relatif  terbatas  di antaranya  di  Bandung  (Bait  At-Tamwil Salman  ITB)  dan  di  Jakarta  (Koperasi Ridho  Gusti ).  Sebagai  gambaran,  M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan  rekomendasi  Bank  Syari‟at Islam  sebagai  konsep  alternatif  untuk menghindari  larangan  riba,  sekaligus  ber- usaha menjawab tantangan bagi kebutuhan
26 Ibid., hal. 37.
pembiayaan  guna  pengembangan  usaha dan  ekonomi  masyarakat.  Jalan  keluarnya secara  sepintas  disebutkan  dengan  tran- saksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni  mudlarabah,  musyarakah  dan  mura- bahah.
Prakarsa  lebih  khusus  mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru di- lakukan  tahun  1990.  Pada  tanggal  18–20 Agustus  tahun  tersebut,  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  menyelenggarakan  loka- karya  bunga  bank  dan  perbankan  di Cisarua,  Bogor,  Jawa  Barat.  Hasil  loka- karya  tersebut  kemudian  dibahas  lebih mendalam  pada  Musyawarah  Nasional  IV MUI  di  Jakarta  22  –  25  Agustus  1990, yang  menghasilkan  amanat  bagi  pemben- tukan  kelompok  kerja  pendirian  bank Islam  di  Indonesia.  Kelompok  kerja  di- maksud  disebut  Tim  Perbankan  MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pen- dekatan  dan  konsultasi  dengan  semua pihak yang terkait.Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai  akte  pendiriannya,  berdiri  pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei  1992,  BMI  resmi  beroperasi  dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai  bulan  September  1999,  BMI  telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada  saat  berlakunya  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan adalah  berdirinya  Badan  Arbitrase  Mua- malat  Indonesia  (BAMUI).  BAMUI  ber- diri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan  pemrakarsa  MUI  dengan  tujuan menyelesaikan  kemungkinan  terjadinya sengketa  muamalat  dalam  hubungan  per- dagangan,  industri,  keuangan,  jasa  dan lain-lain  di  kalangan  umat  Islam  di  Indo-
nesia.  Dengan  demikian  dalam  transaksi- transaksi  atau  perjanjian-perjanjian  bidang perbankan  syariah  lembaga  BAMUI  dapat menjadi  salah  satu choice  of  forum bagi para  pihak  untuk  menyelesaikan  perseli- sihan  atau  sengketa  yang  mungkin  terjadi dalam  pelaksanaan  transaksi  atau  per- janjian  tersebut.  Perkembangan  kemudian berkenaan  dengan  BAMUI,  melalui  Surat Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  No. Kep-09/MUI/XII/2003  tanggal  24  Desem- ber 2003 menetapkan di antaranya peruba- han  nama  BAMUI  menjadi Badan
Arbitrase  Syari‟ah  Nasional  (BASYAR- NAS) 27 dan  mengubah  bentuk  badan  hu- kumnya  yang  semula  merupakan  Yayasan menjadi  „badan‟  yang  berada  di  bawah MUI  dan  merupakan  perangkat  organisasi MUI.
Selain  peraturan-peraturan  tersebut, terhadap  jenis  kegiatan,  produk  dan  jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti  semua  fatwa  Dewan  Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang  mempunyai  kewenangan  mengeluar- kan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan  jasa  keuangan  syariah,  serta  meng- awasi  penerapan  fatwa  dimaksud  oleh lembaga-lembaga  keuangan  syariah  di Indonesia.  Sampai  saat  ini  DSN  telah memfatwakan sebanyak 43 fatwa, melingkupi  fatwa  mengenai  produk  per- bankan  syariah,  lembaga  keuangan  non- bank  seperti  asuransi,  pasar  modal,  gadai serta  berbagai  fatwa  penunjang  transaksi dan akad lembaga keuangan syariah, yakni sebagai berikut:
27 Abdul Ghofur Anshori, 2010, Hukum Perjanjian Islam  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, hal. 3
NOMOR FATWA TENTANG 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro 02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan 03/DSN-MUI/IV/2000 Deposito 04/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah 05/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Salam 06/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Istishna 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) 08/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah 09/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah 10/DSN-MUI/IV/2000 Wakalah 11/DSN-MUI/IV/2000 Kafalah 12/DSN-MUI/IV/2000 Hawalah 13/DSN-MUI/IX/2000 Uang Muka dalam Murabahah 14/DSN-MUI/IX/2000 Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS 15/DSN-MUI/IX/2000 Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS 16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam Murabahah 17/DSN-MUI/IX/2000 Sanksi  atas  Nasabah  Mampu  yang  Menunda-nunda Pembayaran 18/DSN-MUI/IX/2000 Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS 19/DSN-MUI/IX/2000 Al-Qardh 20/DSN-MUI/IX/2000 Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah 21/DSN-MUI/X/2001 Pedoman Umum Asuransi Syari‟ah 22/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Istishna Paralel 23/DSN-MUI/III/2002 Potongan Pelunasan Dalam Murabahah 24/DSN-MUI/III/2002 Safe Deposit Box 25/DSN-MUI/III/2002 Rahn 26/DSN-MUI/III/2002 Rahn Emas 27/DSN-MUI/III/2002 Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik 28/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) 29/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Pengurusan Haji LKS 30/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Rekening Koran Syari‟ah 31/DSN-MUI/VI/2002 Pengalihan Utang 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syari‟ah 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syari‟ah Mudharabah 34/DSN-MUI/IX/2002 L/C Impor Syari‟ah 35/DSN-MUI/IX/2002 L/C Ekspor Syari‟ah 36/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Wadi‟ah Bank Indonesia
37/DSN-MUI/X/2002 Pasar Bank Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah 38/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) 39/DSN-MUI/X/2002 Asuransi Haji 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah 42/DSN-MUI/V/2004 Syariah Charge Card 43/DSN- MUI/VIII/2004 Ganti Rugi (Ta‟widh)
Berdasarkan  tabel  tersebut,  keber- adaan  lembaga  pembiayaan  Islam  atau yang pada perkembangan mutakhir disebut sebagai  Lembaga  Keuangan  Syariah  di Indonesia  telah  diakui  sejak  diberlaku- kannya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan,  dan  lebih dikukuhkan dengan diundangkannya Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  7  tahun  1992  beserta  beberapa Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia (PBI) sebagaimana telah dibahas  di  muka. Berkenaan dengan transaksi dan instrumen keuangan  Bank  Syariah  juga  telah  di- keluarkan  beberapa  Peraturan  Bank  Indo- nesia  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN).
Formalisasi  Hukum  Ekonomi  Syari- ah  di  Indonesia  yang  di  dalamnya  tentu saja  mengadopsi  berbagai  perjanjian  ber- basis  syariah  secara  tidak  langsung  tentu masuk  dalam  pembahasan  berbagai  asas yang  menjadi  dasar  bagi  tegaknya  per- janjian-perjanjian berbasis syariah yang di- dalamnya  sudah  termasuk  asas  kebebasan berkontrak  sebagai  bahagian  integral  yang tidak terpisahkan bagi tegaknya per-janjian yang dimaksud.

## KarakteristikDasar  Asas  Kebebasan
Berkontrak  dalam  Perspektif  Perjan- jian Syariah
Asas  kebebasan  berkontrak  dalam Perjanjian  Islam Mabda’  Hurriyah  at- Ta’aqud . Asas ini merupakan prinsip dasar dalam  hukum  perjanjian  Islam  dalam  arti- an  para  pihak  bebas  membuat  suatu  per- janjian  ( Freedom  of  Making  Contract ). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan  bebas  menentukan  dengan  siapa membuat  perjanjian  serta  bebas  menentu- kan  bagaimana  cara  menentukan  penyele- saian  sengketa  jika  terjadi  dikemudian hari 28 .
Berdasarkan uraian tersebut, sesung- guhnya Hukum Islam mengakui kebebasan berkontrak,  bahwa  setiap  orang  dapat membuat  akad    jenis  apapun  tanpa  terikat kepada  sebab-sebab  tertentu  dan  mema- sukkan  klausul  apa  saja  ke  dalam  akad yang  dibuatnya  itu  sesuai  dengan  kepen- tingannya  sepanjang  tidak  bertentangan dengan apa yang dimuat secara substansial dalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi Muham- mad  sebagai  sumber  hukum  utama  dalam Hukum Islam.
Al-Qur‟an dan Hadits Nabi  Muham- mad  secara  prinsip  telah  menempatkan asas  kebebasan  berkontrak  sebagai  bagian integral  dari  tegaknya  perjanjian  yang  di- buat  para  pihak.  Asas  kebebasan  berkon- trak ini merupakan konkretisasi  lebih jauh dan  spesifikasi  yang  lebih  tegas  terhadap
28 Gemala Dewi, Widya Ningsih, dan Yenti Salma, 2007, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 31.
asas-asas  perjanjian  yang  berlangsung  da- lam  kehidupan  masyarakat.  Konteks  kehi- dupan  masyarakat  yang  dimaksud  disini tidak hanya masyarakat homogenitas mus- lim  tetapi  juga  melibatkan  kelompok  ma- syarakat non-muslim.
Peletakan  asas  kebebasan  berkon- trak 29 dalam Islam pada dasarnya merujuk kepada  beberapa  dalil  dalam  Al-Qur‟an dan Hadits Nabi Muhammad sebagai sum- ber utama Hukum Islam, yakni:
1. Firman  Allah  SWT,  “Wahai  orang- orang beriman, penuhilah akad- akadmu  (perjanjian-perjanjian)”  (Qur- an Surah Al-Maidah; Ayat (1);
2. Sabda Nabi Muhammad SAW 30 ,
“Orang-orang  Muslim  itu  senantiasa setia  kepada  syarat-syarat  (janji-janji) mereka”
Berdasarkan  dua  rujukan  tersebut, maka  menurut  kaidah  usul  fiqih  (metode penemuan  Hukum  Islam),  menunjukkan bahwa  perintah  syariat  untuk  memenuhi perjanjian  adalah  wajib.  Artinya,  menurut perspektif  Hukum  Islam,  memenuhi  akad itu  hukumnya  wajib.  Dalam  al-Qur‟an Surah  al-Maidah  Ayat  (1),  menunjukkan kata  yang  bersifat  jamak  yang  diletakkan kata  sandang al yang  menunjukkan  ke- umuman. Sehingga dari ayat tersebut dapat disimpulkan  bahwa  orang  dapat  membuat akad  apa  saja  baik  yang  bernama  maupun yang  tidak  bernama  dan  akad-akad  itu wajib dipenuhi 31 .
29 Syamsul  Anwar,  2007, Hukum  Perjanjian Syariah  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat, PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  hal. 84-85.
30 Al-Hakim, al-Mustadrak (Riyad: Maktabah  wa Matabi’  an-Nasyr  al-Haditsah ),  II,  hal.  49.  Hadits ini  diriwayatkan  oleh  al-Hakim  dari  Sahabat  Abu Hurairah.
31 Lihat  tafsir  dari at-thabathabai’,  al-Mizan  fi Tafsir al-Qur’an , al-Jashshas, 1970, hal. 172.
Penghormatan  Islam  terhadap  kebe- basan  berkontrak  tidak  terlepas  dari paradigma dasar Hukum Islam yang selalu bertujuan  untuk  menciptakan  kemanfaatan bagi  umat  manusia  karena  mengingat ajaran  Islam  adalah  pembawa  rahmat  bagi seluruh alam ( rahmatan lil-alamin ). Selain itu,  urgensi  asas  kebebasan  berkontrak yang  dijamin  oleh  syariah  adalah  untuk menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak pada  asasnya  merupakan  fitrah  manusia yang  harus  tetap  dipertahankan.  Namun demikian, asas kebebasan berkontrak yang ditegakkan dalam perjanjian syariah adalah asas  kebebasan  berkontrak  yang  tidak  di- tegakkan  atas  dasar  individualistik-prag- matis.
Paradigma dasar dari asas kebebasan berkontrak  perspektif  syariah  adalah  ber- ada  dalam  kerangka  pandang  filosofis  ke- ilahian atau kewahyuan. Maknanya bahwa asas perjanjian  yang ditegakkan atas dasar kebebasan  berkontrak  bukanlah  tegak  atas dasar  kebebasan  yang  sifatnya  mutlak  te- tapi kebebasan dimaksud adalah kebebasan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah.
Nilai-nilai  syariah  yang  dimaksud adalah  batasan-batasan  apa  yang  dilarang dalam  Hukum  Syariah,  yaitu  batasan- batasan  yang diharamkan dalam al-Qur‟an dan  Hadits  Nabi  Muhammad.  Pembatasan berupa larangan dalam Syariat  Islam anta- ra lain yang terkait dengan larangan makan harta bersama secara batil. Yang dimaksud secara  batil  adalah  memakan  atau  meng- ambil  harta  orang  lain  dengan  cara  yang tidak  dibenarkan  dan  tidak  sah  menurut Hukum Syariah, baik  yang dilarang secara langsung  oleh  al-Qur‟an  dan  Hadits  Nabi Muhammad  atau  yang  dinyatakan  oleh hasil  penggalian  hukum  (ijtihad)  para  ahli Hukum  Islam  (Ulama).  Secara  umum  da- pat  dikatakan  bahwa  memakan  harta dengan cara batil  juga termasuk di  dalam-
nya  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan dan ketertiban umum. Batil yang dimaksud disini  adalah  sesuatu  perbuatan  hukum yang melanggar Syariat Islam.
Syariat  Islam  memberikan  kebe- basan kepada setiap orang untuk   melaku- kan  akad  sesuai  yang  diinginkannya, sebaliknya  apabila  ada  unsur  pemaksaan atau  pemasungan  kebebasan  akan  menye- babkan  legalitas  kontrak  yang  dihasilkan batal  atau  tidak  sah.  Asas  ini  meng- gambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu  kebolehan  (mubah)  yang  mengan- dung  arti  bahwa  hukum  Islam  memberi kesempatan  luas  perkembangan  bentuk dan macam  muamalah baru sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  hidup  masyara- kat.  Banyak  bidang-bidang  usaha  yang telah  diisyaratkan  dalam  Al-Qur'an,  mi- salnya: pertanian ( thariq al-zira'ah ), peter- nakan,  industri  ( thariq  shina'ah ),  baik industri  pakaian,  industri  besi    ataupun industri  bangunan,  perdagangan  ( thariq tijarah ),  industri  kelautan,  dan  jasa. Namun  kebebasan  berkontrak  tersebut memiliki  limitasi  terhadap  hal-hal  yang sudah jelas  dilarang dalam  syariat.  Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar  tidak  terjadi  penganiayaan  antara sesama  manusia  melalui  kontrak  yang dibuatnya.  Limitasi  tersebut  antara  lain larangan  bertransaksi  secara  ribawi,  la- rangan  perjudian  atau    untung-untungan, dan larangan  gharar (ketidakpastian risiko, spekulasi  atau  bahaya  yang  dapat  menye- satkan  pihak  lain,  yang  di  sini  juga  ter- masuk  larangan  ijon  (mukhabarah)  atau menjual  barang  yang  tidak  dapat  diserah- kan karena belum dikuasai) dalam melaku- kan transaksi.
Pemaknaan  batil  disini  juga  adalah bila  objek  perjanjian  yang  bertentangan dengan  norma-norma  kesusilaan  yang diatur  dalam  Hukum  Islam  (Syariat),
missalnya  objek  perjanjian,  adalah  barang yang  diharamkan  atau  dilarang  dalam  al- Qur‟an  dan  Hadits  Nabi  Muhammad,  se- perti  minuman  keras,  daging  babi,  prosti- tusi, judi, utang piutang yang mengandung unsur riba, dan perdagangan orang.
Pada  sisi  lain,  terdapat  pula  la- rangan-larangan  yang  menyangkut  teknis dalam bertransaksi, seperti larangan mono- poli, larangan menimbun barang untuk me- naikkan  harga,  larangan  menaikkan  pena- waran  untuk  mengelabui  pembeli  lain bukan  untuk  sungguh-sungguh  membeli, larangan  perampasan  atau  akad  yang  me- ngandung  penipuan  dan  merampas  milik orang  lain  tanpa  izin.  Demikian  pula dilarang  melakukan  eksploitasi  dan unfair dealings serta masih banyak lagi ketentuan dalam  perdagangan  yang  diatur  secara  je- las-jelas dilarang pelaksanaannya.
Selain itu asas kebebasan berkontrak perspektif perjanjian syariah, juga dibatasi oleh  ketentuan  tidak  adanya  unsur  paksa- an, kekhilafan dan penipuan. Dasar hukum asas  ini  tertuang  dalam  Surah  Al-Baqorah ayat 256 dengan kata “ tidak ada paksaan ” sebagaimana  yang  diatur  dalam  al-Qur‟an SurahAl-Baqorah  ayat  256.Adanya  kata tidak  ada  paksaan  menegaskan  bahwa Islam  menghendaki  dalam  hal  perbuatan apapun  harus  didasari  oleh  kebebasan untuk  bertindak  sepanjang  itu  benar  dan tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  sya- ri‟ah.  Artinya,  dalam  hukum  Islam  kedua belah  pihak  dibebaskan  membuat  perjan- jian  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam.
Dari  seluruh  pembahasan  tersebut, maka  penulis  hendak  menegaskan  sekali lagi  bahwa paradigma dasar  yang menjadi tegaknya  asas  kebebasan  berkontrak  per- spektif  syariah  yaitu  bertumpu  kepada karakteristik  kewahyuan.  Maknanya  bah- wa  kebebasan  berkontrak  haruslah  tetap
mengakomodir  nilai-nilai  syariah  yang berlandaskan  kepada  aqidah  Islam.  Sebab Aqidah  Islam  menurut  Abdul  Shomad  de- ngan  mengutip  Syaikh  Mahmoud  Syaltut, adalah  fondasi  dasar  dari  semua  bentuk penormaan  dan  hubungan  hukum,  baik bersifat  individual  maupun  terkait  dengan kehidupan  sosial  masyarakat,  dalam  per- spektif Hukum Islam.
Berpijak  dari  argumentasi  tentang karakteristik  perjanjian  dalam  hukum Islam  tersebut,  maka  ini  adalah  untuk memperkuat  pandangan  bahwa  hukum Islam  ketika  membahas  tentang  asas  ke- bebasan  berkontrak,  pada  dasarnya  me- miliki  karakteristik  yang  berbeda  secara paradigmatik  (mendasar)  dengan  asas  ke- bebasan berkontrak dalam pejanjian sistem hukum  lainnya.  Karakteristik  yang  paling menonjol  dari  asas  kebebasan  berkontrak perspektif  Hukum  Islam  yaitu  bersifat kewahyuan  yang  telah  diatur  secara  khas dalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi Muham- mad SAW.
Asas  kebebasan  berkontrak  sebagai- mana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya adalah  bermakna  pada  lahirnya  kehendak bebas  dari  para  pihak  untuk  menentukan apa  saja  yang  hendak  diatur  dalam  suatu perjanjian  yang  dibuat.    Islam  juga  secara prinsip menghormati penegakan asas kebe- basan berkontrak. Secara filosofis, penem- patan  asas  kebebasan  berkontrak  menurut perspektif  syariah  memiliki  fungsi  yang antara  lain  adalah  untuk  menjamin  keter- ikatan  dari  para  pihak  guna  mematuhi  isi perjanjian.  Sebab  di  dalam  perspektif Islam,  kebebasan  berkontrak  sebagai  wu- jud  kesepakatan  dari  para  pihak  untuk memasuki  perjanjian,  telah  menjadi  asas penting  secara  fundamental  bagi  para pihak  untuk  mentaati  atau  mematuhi  isi perjanjian.  Melalui  asas  tersebut  yang memberikan  jaminan  bagi  para  pihak
untuk memasuki kontrak sesuai kehendak- nya,  maka  konsekuensinya  asas  ini  secara implisit  memiliki  fungsi  yang  menjadi penjaga  bagi  para  pihak  untuk  mentaati klausula kontrak yang telah disepakati.
Dengan  demikian  penempatan  asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam, memiliki makna untuk menjaga kesakralan perjanjian.  Sebab  dalam  Islamperjanjian adalah  suci  danmelaksanakan  perjanjian adalah tugas suci seseorang. Dalam Qur‟an Surah  Al  Maa-idah  ayat  1  telah  mewajib- kan  orang-orang  beriman  untuk  mematuhi perjanjian  yang  mereka  buat  ( Aufu  bi  al- Uqud ).  Perintah  Al-Quran  ini  menjadi dasar  utama  kesucian  terhadapsemua  per- janjian.  Perintah  Al-Quran  tersebut  me- ngandung  makna  bahwa  selama  manusia beriman,  maka  mereka  wajib  melaksana- kan  perjanjian  yang  mereka  buat.  Makna ini  merupakan  interpretasi  eksplisit  dari perintah tersebut. Dapat juga diartikan, pe- rintah tersebut sebagai kekuatan pemberian untuk  pemerintah  muslim  untuk  mengatur pembuatan  perjanjian  untuk  melindungi kepentingan  umum  seperti  kesehatan,  ke- makmuran, keamanan, dan moral.
Islam  telah  meletakkan  asas  kebe- basan  berkontrak  yang  secara  filosofis bukanlah  atas  dasar  individualisme-prag- matis.  Justru  melalui  asas  kebebasan  ber- kontrak,  akan  memberikan  fungsi  dalam perjanjian agar manusia tidak dapat meng- ambil  keuntungan  dari  orang  lain  dengan memaksa  mereka  dalam  perjanjian  yang tidak adil atau dengan membuat perjanjian tersebut menjadi mencederai publik.
Keseimbangan  harus  ada  antara  ke- bebasan untuk membuat dan melaksanakan perjanjian  dan  tugas  pemerintah  untuk melindungi masyarakat. Ahli hukum Islam telah menyeimbangkan hak-hak ini dengan menginterpretasikan  dan  menentukan  un- sur-unsur  yang  diperlukan  dalam  perjanji-
an.  Jika  perjanjian  tidak  mengandung semua unsur yang diatur oleh hukumIslam maka  pengadilan  berhak  atau  wajib  untuk tidak menegakkan perjanjian tersebut.
Sesungguhnya  keberadaan  asas  ke- bebasan berkontrak yang diletakkan dalam Perjanjian Syariah adalah untuk menjamin terwujudnya asas perjanjian lain yaitu asas pacta  sunt  servanda .  Asas  yang  manyata- kan  bahwa  siapa  yang  menyepakati  per- janjian  maka  ia  wajib  terikat  kepada  per- janjian yang telah dibuat itu.
Berkaitan  dengan  keterikatan  para pihak  dalam  kontrak  yang  mereka  buat, Wahberg 32 menyatakan  bahwa  bagi  Islam prinsip  p acta  sunt  servanda juga  ber- dasarkan  basis  suci  “muslim  harus  mema- tuhi  kontrak  yang  mereka  buat”.  Konsep ini  terdapat  dalam  Qur‟an  Surah  Al  Fath ayat  10  dan  16  dan  pada  ayat  selanjutnya yaitu  ayat    10  menyatakan  bahwa  orang- orang  yang  berjanji  setiakepada  kamu  se- sungguhnya  mereka  setia  kepada  Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang  siapa  melanggar  janjinya  niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri  dan barang siapa  yang me- nepati  janjinya  kepadaAllah,  maka  Allah akan  memberi  pahala  yang  Besar.  Kemu- dian  Ayat  (18)  menyatakan  bahwa  se- sungguhnya  Allah  telah  ridha  terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji  setia  kepadamu  di  bawah  pohon, maka  Allah  mengetahui  apa  yang  ada dalam  hati  mereka  lalu  menurunkan  kete- nangan  atas  mereka  dan  memberi  balasan kepada  mereka  dengan  kemenangan  yang dekat (waktunya).
Shaikh Ismail al Jazaeri menafsirkan ayat-ayat  tersebut  dengan  menyimpulkan
32 Ridwan Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya  Kontrak ,  Jurnal  Hukum  Fakultas Hukum UII, Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, h. 37.
bahwa ayat ini dapat berlaku untuk semua jenis  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak kecuali  dalam  hal  yang  dilarang  oleh  Al- Quran.  Kedudukan  khusus  perjanjian  ini disimpulkan dari/oleh kaidah dalam Hukum  Islam Al-Aqd  Shari’at  al-muta’a- qidin bahwa,  “perjanjian  adalah  Syariah atau hukum yang suci para pihak.” Hal ini menjelaskan  jika  hubungan  kontraktual dipandang  lebih  ketat  oleh  syariah  dan menjelaskan  penolakan  atas  teori efficient breach . Semua kewajiban kontraktual ten- tunya  harus  dilaksanakan  secara  khusus, kecuali  jika  bertentangan  syariah  atau  ke- tertiban umum ( public policy )  yang sesuai dengan syariah.
Ketentuan  yang  berkaitan  dengan pacta  sunt  servanda itu  dalam  ajaran hukum Islam merupakan perintah langsung dari  Allah  sendiri  (dan  bukan  berasal  dari hukum  yang  dibuat  manusia).  Dengan demikian, kaidah fiqih Islam yang menyatakan “Al-Aqd Sharia’at al-muta’a- qidin” ,  secara  tegas  dinyatakan  bahwa kontrak  merupakan  hukum  yang  sakral bagi  para  pihak  yang  membuat  kontrak, dan menuntut pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan  isi  kontrak  tersebut,  walau- pun  dibuat  dengan  orang  kafir.  Allah berfirman:  ”Penuhilah  perjanjianmu  de- ngan  mereka  hingga  berakhir  perjanjian. Dengan  demikian,  ajaran  hukum  secara tegas  menghendaki  Aufu  bi  al-Uqud  (pe- nuhi  kontrakmu).  Para  pihak  yang  mem- buat  harus  menghormati  kontrak  yang mereka buat. Penghormatan atas kesakralan  perjanjian  juga  ditemukan dalam  maksim  kaidah  yakni al  muslimum inda  shurutihim (muslim  harus  menepati janji yang mereka buat).
Dengan  demikian  fungsi  asas  ke- bebasan  berkontrak  dalam  perspektif  per- janjian  syariah  antara  lain  untuk  menjadi pedoman  moral  bagi  para  pihak  yang
berkontrak agar senantiasa komitmen men- jaga  klausula  akad  dalam  perjanjian. Fungsi  asas  ini  sekaligus  menjadi  koridor bagi  para  pihak  untuk  menjaga  perjanjian tetap  berada  dalam  kerangka  itikad  baik para pihak dimana melalui asas kebebasan berkontrak  ini  para  pihak  tidak  boleh  me- maksakan  kehendaknya  kepada  pihak  lain dengan  cara-cara  paksaan,  penipuan,  dan penyalahgunaan  wewenang  ataupun  pe- nyalahgunan  keadaan  tatkala  memasuki perjanjian.

## Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian pembahasan dengan  merujuk  pokok-pokok  rumusan  masa- lah maka dapat ditetapkan kesimpulan sebagai berikut:
a. Dinamika perkembangan Perjanjian Syari- ah  yang  di  dalamnya  juga  terkait  asas kebebasan berkontrak. Tentu saja, kita tidak boleh  melepaskan  diri  dari  sudut  pemba- hasan  perkembangan  Hukum  Islam  itu sendiri.  Pembahasan  perkembangan  Hu- kum  Islam  juga  terkait  dengan  sejarah perkembangan  Agama  Islam  itu  sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, perkembangan asas ke- bebasan  berkontrak  perspektif  perjanjian syariah, seiring dengan penyebaran Agama Islam  di  beberapa  wilayah  (negara)  di dunia.  Pada  saat  bersamaan  baik  para pemikir barat maupun ilmuwan Islam yang menkonsentrasikan  diri  pada  hukum perjanjian  Islam  mulai  tertarik  untuk melakukan  pengkajian  terhadap  sejumlah asas yang dikenal dalam Hukum Perjanjian berbasis Syariah.
b. Karakteristik  Asas  Kebebasan  Berkontrak dalam  Perjanjian  Berbasis  Syariah,  adalah memiliki  paradigma  dasar  yang  bertumpu kepada kerangka pandang filosofis keilahi- an atau kewahyuan. Maknanya bahwa asas perjanjian  syariah  yang  ditegakkan  atas
dasar kebebasan berkontrak bukanlah tegak atas dasar kebebasan  yang sifatnya mutlak tetapi  kebebasan  dimaksud  adalah  kebe- basan  yang  tidak  melanggar  nilai-nilai syariah. Dari karakteristik itulah, maka asas kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian syariah  memiliki  fungsi  antara  lain  adalah untuk menjamin keterikatan dari para pihak guna  mematuhi  isi  perjanjian.  Sebab  di dalam  perspektif  Islam,  kebebasan  ber- kontrak  sebagai  wujud  kesepakatan  dari para  pihak  untuk  memasuki  perjanjian, telah  menjadi  asas  penting  secara  funda- mental bagi para pihak untuk mentaati atau mematuhi isi perjanjian.

## Daftar Bacaan

## Buku
Al-Hakim,  1972, al-Mustadrak (Riyad: Maktabah  wa  Matabi’  an-Nasyr  al- Haditsah ).
Anwar, Syamsul, 2007, Hukum Perjanjian Syariah  Studi  tentang  Teori  Akad dalam  Fikih  Muamalat, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Anshori,  Abdul  Ghofur,  2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bello,  C.K.L,  2013, Ideologi  Hukum (Refleksi  Filsafat  atas  Ideologi  Di Balik Hukum ), Bogor: Insan Merdeka.
Dewi,  Gemala,  Widya  Ningsih,  dan  Yenti Salma,  2007, Hukum  Perikatan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Hartkamp,  Arthur  S.  dan  Marianne  MM Tilemma, 1995, Contract Law In the Netherlands ,  Kluwer  Law  Interna- tional, The Hague-London-Boston.
Hernoko  ,  Agus  Yudha,  2011, Hukum
Perjanjian  (Asas  Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial ), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Khairandy, Ridwan, 2013, Hukum Kontrak Indonesia  dalam  Perspektif  Perban- dingan  (Bagian  Pertama) ,  FH  UII Press, Yogyakarta.
_____,  2003, Itikad  Baik  dalam  Kebe- basan  Berkontrak ,  Universitas  Indo- nesia Fakultas Hukum Pascasarjana.
Marzuki, Peter Mahmud, 2012, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi) , Kencana Prenada Media Grup.
_____,  2005, Penulisan  Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Shomad,  Abd, Rekonstruksi  Akad  Bank Syariah Untuk Mencapai Kemashlahatan Sebagai Wujud Rahmatan Lil-Alamin’ , dikutip dalam Moch. Isnaeni, 2013, Perkembangan  Hukum  Perdata  di Indonesia ,  Laksbang  Grafika,  Sura- baya.
_____, Hukum Ekonomi
Syariah
Perspektif  Filsafat, dalam  Budi Kagramanto  dan  Abd.  Shomad  (ed),
2009, Perkembangan  dan  Dinamika Hukum  Perdata  Indonesia ,  Lutfan- sah Meiatama, Surabaya.
Simamora,  Yohanes  Sogar,  2013, Hukum Kontrak  (Kontrak  Pengadaan  Ba- rang  dan  Jasa  Pemerintah  di  Indo- nesia ,  Kantor  Hukum  “Wins  & Partners” bekerjasama  Laksbang
Justitia Surabaya.
Syaifuddin,  Muhammad,  2012, Hukum Kontrak ( Memahami  Kontrak  dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan  Praktik  Hukum  Seri  Pengayaan
Hukum Perikatan , CV Mandar Maju, Bandung.

## Jurnal dan Tafsir Qur’an
At-thabathabai‟,  1970 ,  al-Mizan  fi  Tafsir al-Qur’an , al-Jashshas.
Khairandy,  Ridwan, Landasan  Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak , Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  UII, Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.
Rosita, Sita Ita, Studi Pembiayaan Mudha- rabah  dan  Laba  Perusahaan  Pada PT  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk. Cabang  Bogor ,  Jurnal  Ilmiah  Kesa- tuan,  Volume  14,  Nomor  1,  April 2014.
Sardjono,  Agus, Prinsip-Prinsip  Hukum Kontrak  dalam  Cross  Border  Tran- saction:  Antara  Norma  dan  Fakta, Jakarta: Yayasan  Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis Volume 27, Nomor 4, 2008.