Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 44-51

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan
Asmika Rahman
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

## Abstrak
Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi  atau  merubah  suatu  tatanan  kehidupan  masyarakat.  Tentu  bukanlah  hal  mudah  untuk  mempengaruhi  atau memberikan  pemahaman  politik  terhadap masyarakat. Ada beberapa  faktor  dominan yang  dapat mempengaruhi  pemahaman politik  masyarakat,  yaitu  faktor  pendidikan,  faktor  lingkungan,  faktor  jenis  kelamin,  faktor  keturunan  sampai  faktor  mata pencarian. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik  melalui  sarana  pendidikan  di  lingkungan  sekolah  secara  khusus  bagai  pemilih  pemula  dan  masyarakat  secara  umum. Tujuan penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar  mengenai  politik  melalui  sarana  pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  pendidikan  politik.  Sehingga  siswa  sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan.  Pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  salah  satu  media  sarana  pendidikan  politik  diharapkan  dapat  meningkatkan partisipasi politik pada para gerasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsep masyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan baik.
Kata Kunci : Konsep Dasar; Pendidikan Politik; Pemilih Pemula.

## Abstract
Politics is the means the most elegant in the grab or get a power. Policies that exist within a country is a political product that is used by a group of people, in this case is the Government, to influence or change an order of people's lives. Of course it is not easy to influence or give a political understanding on the community. There are several factors that can affect the dominant understanding of  the  political  community,  namely  educational  factors,  environmental  factors,  factors  of  gender,  heredity  factors  to  livelihood. Citizenship education has an important role in influencing or providing an understanding of politics through means of education in the school environment in particular like a novice voters and the public in General. The purpose of thiswriting is to make the students as well as community voters beginners can have fundamentally understanding about politics through means of civic education as a political  education.  So  the  student  as  novice  voters  and  the  public  in  general  political  literacy  and  are  able  to  demonstrate participatory attitude towards politics. Writing method used in this study is a journal paper libraries supported by the results of relevant  research.  Citizenship  education  as  one  of  the  media  means  of  political  education  is  expected  to  increase  political participation on the young gerasi or commonly referred to as novice voters, resulting in the application of the concept of community Democratic concluded properly.
Keywords : The Basic Concept; Political Education; Novice Voters.
How  to  Cite: Rahman,  A. (2018). Konsep  Dasar  Pendidikan  Politik  bagi  Pemilih  Pemula  melalui  Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 44-51.
*Corresponding author: E-mail: asmikarahman89@gamil.com
ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Di  era  serba  canggih  saat  ini,  kita  dituntut untuk berfikir secara cepat dalam hal apapun, tidak terlepas  dalam  urusan  politik.  Politik  merupakan sarana  yang  paling  elegan  dalam  meraih  atau mendapatkan  suatu  kekuasaan.  Kebijakan- kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk  politik  yang  digunakan  oleh  sekelompok orang,  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah,  untuk mempengaruhi  atau  merubah  suatu  tatanan kehidupan  masyarakat.  Misalnya  kebijakan  untuk menaikkan  harga  bahan  bakar  miyak,  menaikkan harga  bahan  pokok  makanan,  menaikkan  tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaran bermotor, merubah  kurikulum  pendidikan,  dan  lain sebagainya. Maka dari itu masyarakat ditutut untuk melek politik atau dengan kata lain faham terhadap politik,  agar  tidak  mudah  terprovokasi  atau  ditipu oleh  kebijakan-kebijakan  yang  tidak  pro  terhadap rakyat.  Rakyat  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  suatu  Negara,  karena sukses  atau tidaknya  sebuah  pemilu  akan  diukur  dari  sebatas mana  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan umum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif, presiden maupun pemilihan umum kepala daerah. Pelaksanaan  pemilihan  umum  tersebut  selalu terdapat pemilih pemula.  Menurut Undang-Undang No.  10  tahun  2008  Bab  IV  pasal  19  ayat  1  dan  2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah  warga  Indonesia  yang  pada  hari  pemilihan atau pemungutan  suara  adalah  warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau  lebih  atau  sudah/pernah  kawin  yang mempunyai  hak  pilih,  dan  sebelumnya  belum termasuk  pemilih  karena  ketentuan  Undang- Undang  Pemilu.  Pemilih  pemula  dalam  kategori politik  adalah  kelompok  yang  baru  pertama  kali menggunakan  hak  pilihnya  (Setiajid,  2011:19). Berati kriteria pemilih pemula merupakan mereka yang berusia 17  tahun ke atas atau telah menikah atau  yang  baru  pertama  kali  menggunakan  hak pilihnya  pada  saat  pemilihan umum  dilaksanakan. Salah  satu  peran  masyarakat  atau  pemilih  pemula dalam  politik  adalah  memiliki  fungsi  kontrol terhadap jalannya suatu pemerintahan, dari fungsi inilah  sehingga  dapat  berpengaruh  terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, pemerintah harus mempertimbangkan  segala  sesuatunya  berdasar atas  keinginan  dan  kebutuhan  rakyatnya,  bukan karena atas dasar keinginan suatu kelompok saja.
Tentu  bukanlah  hal  mudah  dalam mempengaruhi  atau  memberikan  pemahaman politik  terhadap  masyarakat  (rakyat).  Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi  pemahaman  politik  masyarakat, yaitu  faktor  pendidikan,  faktor  lingkungan,  faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Jika salah satu dari kelima faktor tesebut dapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akan mempengaruhi  pemahaman  masyarakat  terhadap politik. Dari segi budaya politik juga memiliki peran besar  dalam  pemahaman  masyarakat  terhadap politik,  yaitu  seperti  dikemukakan  oleh  Gabriel  Al Almond  dan  Sidney  Verba  (1990:21)  yang mengatakan  bahwa  budaya  politik  adalah  sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka  ragam  bagiannya,  dan  sikap  terhadap peranan  warga  negara  didalam  sistem  itu. Sedangkan  menurut  Mochtar  Mas’oed  dan  Colin Mac Andrew (1986:41) mengatakan budaya politik adalah  sikap  dan  orientasi  warga  suatu  negara terhadap  kehidupan  pemerintahan  negara  dan politiknya.
Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki peran  penting  dalam  mempengaruhi  atau memberikan  pemahaman  terhadap  politik  melalui sarana  pendidikan  di  lingkungan  sekolah  secara khusus  bagai  pemilih  pemula  dan  masyarakat secara  umum.  Materi-materi  yang  berkaitan dengan  politik  secara  eksplisit  terdapat  pada materi pelajaran di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)  kelas  XI  (sebelas),  yaitu  pada  BAB  Budaya Politik.  Bab  ini  menjelaskan  tentang  pengertian budaya,  politik,  budaya  politik,  tipe-tipe  budaya politik  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  harapannya, setelah peserta didik selesai menempuh materi ini, peserta  didik  mampu  untuk  mendeskripsikan pengertian  budaya  politik,  menganalisis  tipe-tipe budaya  politik  yang  berkembang  dalam masyarakat, mendeskripsikan pentingnya sosialisasi  pengembangan  budaya  politik,  serta mampu  menampilkan  peran  serta  budaya  politik partisipan.  Begitu  juga  pendidikan  politik  yang dapat kita berikan kepada masyarakat sekitar pada umumnya, yaitu dengan cara berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti ikut rapat RT, ikut kegiatan  ronda,  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum (Kepala Desa/Dukuh) dan lain sebagainya.
Tujuan  penulisan  ini  adalah agar  siswa sebagai  masyarakat  sekaligus  sebagai  pemilih
pemula  dapat  memiliki  pemahaman  secara mendasar  mengenai  politik  melalui  sarana pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  pendidikan politik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk  menunjukkan  sikap  partisipatif  terhadap politik. Adapun  manfaat teoritik dari  penulisan ini adalah bagi penulis dapat memberikan pengalaman yang  sangat  berharga  dalam  penyusunan sistematika  pembuatan  paper.  Penulis  juga mendapatkan  pengetahuan  tentang  konsep  dasar pendidikan politik dalam masyarakat. Penulis juga menyadari  bahwa  masih  banyak  kekurangannya dalam  penulisan  paper  ini.  Adapun  manfaat  bagi siswa  dan  masyarakat  luas  adalah  membentuk siswa  dan  masyarakat  yang  tahu  dan  faham  akan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana siswa dan  masyarakat  dibekali  dengan  pengetahuan budaya  politik  dan  diajarkan  tentang  bagaimana partisipasi seharusnya.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Politik
Politik memiliki makna cukup beragam. Ada yang  menyebutnya  dengan  seni  dan  ilmu pemerintahan, ilmu tentang negara, dan pembagian kekuasaan.  Pada  dasarnya  politik  berkenaan dengan  perilaku  manusia  dalam  mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan.
Ilmu  politik  merupakan  salah  satu  ilmu tertua dari beberapa cabang ilmu yang ada. Secara etimologis,  politik  berasal  dari  Bahasa  Yunani “ polis ”  yang  artinya  negara  kota.  Dari  istilah polis ini, berkembang konsep polites yang berarti warga negara  dan  konsep politikos yang  berarti kewarganegaraan.  Dari  arti  etimologis  tersebut, politik  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  yang berhubungan  dengan  atau  antara  warga  negara pada suatu negara kota. Dalam bahasa Inggris, akar katanya adalah politics , yang bermakna kebijaksanaan  ( policy ).  Jika  dilihat  dari  kedua bahasa  tersebut,  bahasa  Yunani  dan  Inggris,  maka politik  dapat  dipahami  sebagai  suatu  proses  dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan  erat  dengan  warga  negara  dalam  satu negara kota (Sitepu, 2012).
Pengertian politik dari para ahli diantaranya dikemukakan  oleh  Laswell  dkk  (1952)  bahwa
politik  merupakan  suatu  proses  dalam  bentuk “siapa  yang  mendapatkan  apa,  kapan  dan bagaimana”  ( politics  as  who  gets,  what,  when,  and how ).  Easton  (1981)  merumuskan  politik  sebagai pola-pola  kekuasaan,  aturan  dan  kewenangan, kehidupan publik, pemerintah, dan konflik.
Affandi  (1971)  berpendapat  bahwa  yang dimaksud  dengan  politik  sebenarnya  ialah  usaha- usaha  yang  dijalankan  oleh  para  warga  negara untuk mencapai kekuasaan dalam negara. Menurut Budiarjo  (2008)  politik  adalah  bermacam-macam kegiatan  dalam  suatu  sistem  (sosial)  yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan.

## Budaya Politik
Menurut  G.A.  Almond  dan  S.  Verba  (1991), budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap  sistem  politik  dan  aneka  ragam bagiannya,  dan  sikap  terhadap  peranan  warga negara  di  dalam  sistem  itu.  Menurut  Marbun (2005),  budaya  politik  adalah  pandangan  politik yang  mempengaruhi  sikap,  orientasi,  dan  pilihan politik seseorang. Budaya politik lebih mengutamakan  dimensi  psikologis  dari  suatu sistem  politik,  yaitu  sikap,  sistem  kepercayaan, simbol  yang  dimiliki  individu  dan  yang dilaksanakannya dalam masyarakat.
Menurut  Larry  Diamond  (2003),  budaya politik  adalah  keyakinan,  sikap,  ide-ide,  nilai, sentimen,  dan  evaluasi  suatu  masyarakat  tentang sistem  politik  negeri  mereka  dan  peran  masing- masing individu dalam sistem itu. Menurut Mas’oed dan  Andrews  (1986),  budaya  politik  adalah  sikap dan  orientasi  warga  suatu  negara  terhadap kehidupan  pemerintahan  negara  dan  politiknya. Menurut Almond dan Powell (1966), budaya politik adalah  suatu  konsep  yang  terdiri  dari  sikap, keyakinan,  nilai-nilai,  dan  keterampilan  yang sedang  berlaku  bagi  seluruh  anggota  masyarakat, termasuk pola kecendrungan-kecendrungan khusus serta  pola-pola  kebiasaan  yang  terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat.
1. Tipe-tipe Budaya Politik a. Budaya Politik Parokial ( Parochial Political Culture )
Budaya Politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Pada umumnya budaya politik ini terdapat dalam masyarakat yang tradisional  dan  sederhana.  Dalam  masyarakat
seperti  ini,  spesialisasi  sangat  kecil  dan  belum banyak berkembang.
b. Budaya  Politik  Subyek  ( Subject  Political Culture )
Menurut  Muchar  Mas’oed  dan  Colin MacAndrews,  budaya  politik  subjek  menunjukkan pada  orang-orang  yang  secara  pasif  patuh  pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang (UU),  tetapi  tidak  melibatkan  diri  dalam  politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. c. Budaya  Politik  Partisipan  ( Participant Political Culture )
Menurut  Almond  dan  Verba,  budaya  politik partisipan  adalah  suatu  bentuk  budaya  dimana anggota  masyarakat  cenderung  diorientasikan secara  eskplisit  terhadap  sistem  sebagai keseluruhan  dan  terhadap  struktur  dan  proses politik  serta  administratif.  Budaya  politik  ini ditandai  oleh  adanya  kesadaran  bahwa  dirinya ataupun  orang  lain,  sebagai  anggota  aktif  dalam kehidupan  politik.  Ini  menunjukkan  pada  orang orang  yang  tidak  dalam  kegiatan  politik,  paling tidak dalam kegiatan pemberian suara ( Voting ) dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan.

## 2. Pendidikan Politik
Menurut  Gabriel  Almond  dalam  Mas’oed (1986),  pendidikan  politik  adalah  bagian  dari sosialisasi  politik  yang  khusus  membentuk  nilai- nilai  politik,  yang  menunjukkan  bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan  seseorang  terhadap  peran  individu dalam  partisipasinya  dalam  pemerintahan,  partai politik  dan  birokrasi.  Tetapi  pada  hakikatnya adalah  terbangunnya  proses  pendawasaan  dan pencerdasan  seseorang  akan  tanggung  jawab individu  dan  kolektif  untuk  menyelesaikan permasalahan  bangsa  sesuai  otoritasnya  yang mengandung  makna  mentalitas  dan  etika  dalam berpolitik.
Menurut Surono  sebagaimana  dikutip Ramdlang  Naning  (1982:8),  pendidikan  politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan
dan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Alfian  (1990) mengidentifikasi  pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik  adalah  bagian  langsung  dari  kehidupan masyarakat  sehari-hari.  Disenangi  ataukah  tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa  ataupun  orang  awam.  Jadi  kalau  boleh disimpulkan,  pendidikan  politik  (dalam  arti  kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah  proses  sosialisasi  masyarakat  sehingga mereka  memahami  dan  menghayati  betul  nilai– nilai  politik  yang  terkandung  dalam  suatu  sistem politik  yang  ideal  yang  hendak  dibangun.  Hasil penghayatan  itu  akan  menghasilkan/melahirkan sikap  dan  tingkah  laku  politik  baru  yang mendukung  sistem  politik  yang  ideal  itu,  dan bersamaan  dengan  itu  lahir  pula  kebudayaan politik baru.
Menurut Kantaprawira  (2004),  pendidikan politik  yaitu  untuk  meningkatkan  pengetahuan rakyat  agar  mereka  dapat  berpartisipasi secara maksimal  dalam  sistem  politiknya.  Sesuai  paham kedaulatan  rakyat  atau  demokrasi,  rakyat  harus mampu  menjalankan  tugas  partisipasi.  Bentuk- bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui: a) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain- lain bentuk  publikasi  massa  yang  biasa  membentuk pendapat umum; b) Siaran radio dan televisi serta film (audio  visual  media);  c)  Lembaga  atau  asosiasi  dalam masyarakat  seperti  masjid  atau  gereja  tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

## 3. Bentuk dan Proses Pendidikan Politik
Bentuk  dan  proses  sosialisasi  atau pendidikan  politik  menurut  Kavang  (1998),  itu terbagi atas dua jenis, yaitu: (a) Bentuk dan proses yang  bersifat  laten  atau  tersembunyi  dimana kegiatan  atau  aktivitasnya  berlangsung  dalam lembaga-lembaga  sosial  non  politis  seperti lingkungan  keluarga,  lingkungan  sosial  dan keagamaan,  lingkungan  kerja  maupun  lingkungan sekolah  atau  kampus.  (b)  Bentuk  dan  proses  yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga  politis  tertentu  (termasuk  pemilu dan perangkat-perangkatnya).
Adapun bentuk sosialisasi politik berdasarkan jumlah peserta ( audience ) atau massa
yang  mengikutinya  dibedakan  menjadi  bentuk umum  dan  bentuk  terbatas.  Bentuk  umum  terjadi bila massa ( audience ) yang melaksanakannya tidak dibatasi  jumlahnya  sedangkan  bentuk  yang terbatas  jumlahnya  dibatasi  untuk  kalangan tertentu.

## 4. Partisipasi Politik
Secara etimologi kata partisipasi berasal dari kata latin “ Pars ” dan “ capere ”. Pars berarti bagian- bagian  dan capere berarti  mengambil  atau  ikut serta.  Jadi  diartikan  partisipasi  adalah  “ikut  serta mengambil  bagian”.  Kemudian  dalam  bahasa Inggris,  disebut participate atau participation berarti  mengambil  bagian  atau  mengambil peranan.  Rush  dan  Althoff  (2001) mengatakan bahwa  partisipasi  politik  adalah  keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik.
Menurut  Budiardjo  (2008),  sebagai  definisi umum  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi  politik adalah  kegiatan  seorang  atau  kelompok  orang untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam  kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  ( public policy ).  Kegiatan  ini  mencakup  kegiatan  seperti memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum, menghadiri  rapat  umum,  mengadakan  hubungan ( contacting )  atau lobbying dengan  pejabat pemerintah  atau  anggota  parlemen,  menjadi anggota  partai,  atau  salah  satu  gerakan  sosial dengan direct action dan sebagainya.

## 5. Bentuk Partisipasi Politik
Menurut  (Mas’oed  &  Andrews  1986) partisipasi  politik  terbagi  dalam  2  (dua)  bentuk, yakni  secara  Konvesional  dan  Non  Konvensional. Hal tersebut adalah:
a. Partisipasi  politik  secara  konvensional  adalah pemberian  suara  ( voting ),  diskusi  politik,
kegiatan
kampanye, membentuk dan bergabung  dalam  kelompok  kepentingan, komunikasi  individual  dengan  pejabat  politik dan administrasi.
b. Partipasi  politik  secara  non  konvensional adalah pengajuan petisi
demonstrasi,
konfrontasi  mogok,  tindakan  politik  terhadap harta benda
(perusakan, pemboman, pembakaran),  tindakan  kekerasan  politik
terhadap  manusia  (penculikan,  pembunuhan, perang gerilya dan revolusi).

## 6. Pemilih Pemula
Pemilih  adalah  sebagai  semua  pihak  yang menjadi  tujuan  utama  para  kontestan  untuk mereka pengaruhi dan keyakinan agar mendukung dan  kemudian  memberikan  suaranya  kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat  yang  merasa  diwakili  oleh  suatu ideology  tertentu  yang  kemudian  termanisfestasi dalam  institusi  politik  seperti  partai  politik (Prihatmoko, 2005).
Pemilih  di  Indonesia  dibagi  menjadi  tiga kategori.  Pertama  pemilih  rasional,  yakni  pemilih yang  benar-benar  memilih  partai  berdasarkan penilaian  dan  analisis  mendalam.  Kedua,  pemilih kritis  emosional,  yakni  pemilih  yang  masih  idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni  pemilih  yang  baru  pertama  kali  memilih karena  usia  mereka  baru  memasuki  usia  pemilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh  penyelenggara  pemilu  dalam  daftar  pemilih, dan  baru  mengikuti  pemilu  (memberikan  suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia  dengan  rentang  usia  17-21  tahun (Fenyapwain, 2013).
Pahmi  (2010)  mengatakan  bahwa  pemilih adalah  warga  Negara  Indonesia  yang  telah  genap berusia  17  tahun  atau  lebih  atau  sudah/pernah kawin.
Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab  IV  pasal  19  ayat  1  dan  2  serta  pasal  20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia  yang  pada  hari  pemilihan  atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau  sudah/pernah  kawin  yang  mempunyai  hak pilih,  dan  sebelumnya  belum  termasuk  pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.
Sedangkan  menurut  Suhartono  (2009:6) pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan  yang  santai,  bebas,  dan  cenderung pada  hal-hal  yang  informal  dan  mencari kesenangan,  oleh  karena  itu,  semua  hal  yang kurang menyenangkan akan dihindari.
7. Teori Perilaku Pemilih (Voting Behavior)
Perilaku  pemilih  (voting  behavior)  dapat dianalisis  dengan  tiga  pendekatan,  antara  lain adalah :
a. Pendekatan  Sosiologis.  Keterkaitan  antara model  sosiologis  dengan  perilaku  pemilih terhadap  keanggotaan  kelompok  mengatakan bahwa  pemilih  cenderung  mengadopsi  pola- pola  pemungutan  suara  dicerminkan  oleh faktor  ekonomi  dan  kedudukan  sosialnya dimana ia berada, terutama dalam kelompoknya.  Pengaruh  sosiologis  terhadap perilaku pemilih yakni identifikasi kelas sosial yakni  kesamaan  yang  dalam  pandangan pemilih ada diantara kedudukan sosial dirinya dengan kedudukan sosial partai politik. Namun juga  aspek  agama,  kelas  sosial,  etnisitas, gender,  dan  juga  aspek  daerah  tempat  tinggal (Sitepu, 2012).
b. Pendekatan  Psikologis.  Pemilih  yang  secara psikologis  terikat  dengan  partai  politik,  atau berupa  kesamaan  psikologis  yang  terlihat antara  diri  dan  keadaan  seseorang  dengan partai  yang  hendak  dipilihnya.  Lalu  kemudian ada lagi yang namanya identifikasi kelas sosial yaitu  kesamaan  yang  dalam  pandangan pemilih, ada diantara kedudukan sosial dirinya dan  kedudukan  sosial  partai  politik.  Para pemilih dilihat sebagai orang yang menidentifikasikan  dirinya  dengan  satu  partai politik  tertentu.  Jadi,  intinya  adalah  bahwa identifikasi seseorang pemilih dengan partaipartai  politik  tidak  didasarkan  kepada kesamaan  kelas  sosial  akan  tetapi  didasarkan pada  kesamaan  orientasi  budaya  (Sitepu, 2012).
c. Pendekatan  Rasional.  Alasan  pilihan  rasional berupa  perhitungan  tentang  untung  dan  rugi secara  pribadi  jikalau  seseorang  memilih sebuah partai  politik  (suatu  hal  yang  dapat menjelaskan
mudahnya perpindahan seseorang  dari  partai  satu  kepartai  yang lainnya).  Pendekatan  pilihan  rasional  melihat kegiatan  memilih  sebagai  produk  kalkulasi untung  dan  rugi.  Oleh  sebab  itu  yang  menjadi pertimbangan  adalah  tidak  hanya  “ongkos” memilih  dan  kemungkinan  suaranya  dapat memengaruhi  hasil  yang  diharapkan.  Bagi pemilih, pertimbangan untung rugi dipergunakan  untuk  membangun  keputusan
tentang  partai  atau  kandidat  yang  dipilih, terutama  untuk  membuat  keputusan  apakah ikut  memilih  atau  tidak  ikut  memilih  (Sitepu, 2012).
Studi  mengenai  perilaku  memilih  juga dikembangkan  oleh  Dennis  Kavanagh  (Imawan 1995) sebagai berikut:
a. Structural  Approach .  Dalam  pendekatan  ini struktur  social  dipandang  sebagai  basis  dari pengelompokan  politik.  Bahwa  tingkah  laku politik seseorang, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya, ditentukan oleh pengelompokan sosialnya yang pada umumnya didasarkan  atas  kelas  sosial,  agama,  desakota, bahasa dan nasionalisme.
b. Sociological Approach . Pendekatan ini berpendapatbahwa  tingkah  laku  politik seseorang  dipengaruhi  oleh  identifikasi  serta norma-norma yang dianut oleh satu kelompok. Dalam  pendekatan  ini,  mobilitas  seseorang untuk  keluar  dari  satu  kelompok  dan bergabung  dengan  kelompok  lain  masih dimungkinkan.
c. Ecological Approach . Pendekatan ini memandang  faktor-faktor  yang  bersifat ekologis,  seperti  daerah,  sangat  menentukan tingkah laku politik seseorang. Misalnya, dalam pendekatan  ini  percaya  bahwa  mereka  yang lahir  dan  dibesarkan  di  daerah  pesisir  pantai lebih  bersikap  demokratis  dibandingkan dengan mereka yang berada di pegunungan.
d. Social
Psychological Approach . Dalam pendekatan  ini  tingkah  laku  dan  keputusan politik  seseorang  sangat  dipengaruhi  oleh interaksi  antara  factor  internal,  seperti  sistem kepercayaan,  dan  factor  eksternal,  seperti pengalaman politik. Pendekatan ini memandang  bahwa  tingkah  laku  dan kepercayaan  individu  menentukan  dan membentuk norma-norma kelompok.
e. Rational  Choice  Approach .  Pendekatan  ini memandang  bahwa  semakin  modernnya  serta makin  tinggi  tingkat  pendidikan  masyarakat, maka
masyarakat
akan selalu memperhitungkan  keuntungan  dan  kerugian yang  akan  diperoleh  bila  melakukan  satu tindakan politik.

## SIMPULAN
Siswa  sebagai  pemilih  pemula  atau masyarakat  secara  umum  dituntut untuk  melek terhadap  politik,  agar  dapat  berperan  sebagai pengontrol  terhadap  jalannya  pemerintahan  yang berkuasa.  Untuk  menciptakan  masyarakat  yang melek  politik,  maka  diperlukan  pendidikan  politik sejak  dini.  Pendidikan  Kewarganegaraan  memiliki peranan penting  dalam  memberikan  pemahaman terhadap  politik  melalui  sarana  pendidikan  di lingkungan  sekolah  bagi  pemilih  pemula.  Politik dapat  dipahami  sebagai  suatu  proses  dan  sistem penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang berkaitan  erat  dengan  warga  negara  dalam  satu negara kota. Pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi  politik  yang  khusus  membentuk  nilai- nilai  politik,  yang  menunjukkan  bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Pendidikan politik  dalam  hal  ini dilakukan  melalui  mata pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan,  secara eksplisit terdapat pada materi pelajaran di jenjang Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  kelas  XI  (sebelas), yaitu pada BAB Budaya Politik.    Partisipasi politik adalah  kegiatan  seorang  atau  kelompok  orang untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam  kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  (public policy).  Pemilih  pemula  adalah  warga  negara Indonesia  yang terdaftar  sebagai  pemilih berdasarkan  ketentuan  undang-undang  pemilihan umum  dengan  usia  minimal  17  tahun  atau sudah/pernah  kawin  serta  baru  pertama  kali mendapatkan  hak  suara  pada  saat  pemilu dilaksanakan.  Perilaku  pemilih  (voting  behavior) dapat  dianalisis  dengan  tiga  pendekatan,  antara lain  (a)  Pendekatan  Sosiologis,  (b)  Pendekatan Psikologis,  (c)  Pendekatan  Rasional.  Pendekatan yang  digunakan  dalam  ha  ini  adalah  pendekatan rasional,  yaitu  pertimbangan  untung  rugi  dalam memilih  partai  atau  kandidat  calon pemimpin, terutama  untuk  membuat  keputusan  apakah  ikut memilih  atau  tidak  ikut  memilih  yang  dilakukan oleh siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara umum.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada Dr. Marzuki, M.Ag,. dan DR.  Suharno,  M.Si.  selaku dosen  pengampu
matakuliah  Penulisan  Karya  Ilmiah.  Telah membimbing  dan  mengarahkan  dalam  pembuatan paper  jurnal  ini.  Terimakasih  juga  kepada  prodi Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan, Program  Pascasarjana,  sudah  memberikan kesempatan  dalam  berkarya  dan  pengembangan diri.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  M.  (1971). Himpunan  Kuliah  Ilmu  Ilmu Kenegaraan . Alumni Bandung. Alfian. (1990). Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di  Indonesia , Kumpulan  Karangan, Jakarta:  PT. Gramedia.
Almond, G. & G. Bingham Powell, Jr. (1966). Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston: Little Brown and Company Inc.
Almond,  G.  &  Sidney  .V.  (1990). Budaya  Politik  Tingkah Laku  Politik  dan  Demokrasi  di  Lima  Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Budiardjo,  M.  (2008). Dasar  Dasar  Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Diamond,  L.  (2003). Developing  Democracy:  Towards Consolidation. Yogyakarta: IRE Press. Easton,  D.  (1981). A  Framework  for  Political  Analysis . Chicago: The University of Chicago Press.
Fenyapwain,  M.M.  (2013).  Pengaruh  Iklan  Politik  dalam Pemilukada  Minahasa  Terhadap  Partisipasi Pemilih  Pemula  di  Desa  Tounelet  Kecamatan Kakas. Journal  “Acta  Diurna” Volume  I.  No.  1 Tahun 2013.
Imawan,  R.  (1995).  Pemilihan  Umum  1992. Dinamika Pemilih  dalam  Pemilu  1992.  Suatu  Evaluasi . Jakarta:  Center  for  Strategic  and  International Studies.
Kantaprawira,  R.  (2004), Sistem  Politik  Indonesia,  Suatu Model  Pengantar ,  Edisi  Revisi,    Bandung:  Sinar baru Algensindo.
Kavang, D. (1998). Political Culture . Bandung: Armico. Khalehar,  M.F.A,,  Ade A.J.S,  Ivan  S.Z.,  Prayetno,  (2017), Perilaku  Memilih  Pemilih  Pemula  pada  Proses Pemilihan  Kepala  Desa  Laut  Dendang  Tahun 2016 ,  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial, 9  (1):
99-101.
Kharisma,  D.  (2015).  Peran Pendidikan Politik  terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. Jurnal Politico 1 (7): 1-15.
Laswell,  H.  D.,  Lerner,  D.,  &  Rothwell,  C.  E.  (1952). The Comparative  Study  of  Elites .  Stanford:  Hoover Institute Studies.
Marbun,  B.N.  (2005). Kamus  Politik. Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Mas’oed, M., & Andrews, C. (1986). Perbandingan Sistem Politik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Naning,  Ramdlang,  (1982), Pendidikan  Politik  dan Regenerasi , Jakarta: Liberty.
Pahmi,  S.Y.  (2010).  Politik  Pencitraan.  Jakarta:  Gunung Press.
Pasaribu,  P., (2017).  Peranan  Partai  Politik  dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 5 (1): 51-59 Prihatmoko,  J.J.  (2005).  Pemilihan  Kepala  Daerah Langsung. Filosofi,  Sistem  dan  Problema Penerapan  di  Indonesia. Semarang:  Pustaka Pelajar.
Rush, M & Althoff, P. (2001). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Setiajid.  (2011).  Orientasi  politik  yang  mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada  pemilihan  Walikota  Semarang  Tahun  2010. Integralistik No.1/Th.XXII/211, Januari-Juni 2011, hal. 18-33.
Sitepu, P. A. (2012). Teori-teori Politik . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suhartono.  (2009).  Tingkat  Kesadaran  Politik  Pemilih Pemula  Dalam  Pilkada;  Suatu  Refleksi  School- Based Democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi  Banten  Jawa  Barat)”,  (Hasil  Penelitian, Pascasarjana UPI, 2009) hal 6.
Suharyanto,  A.  (2017).  Pemahaman  Siswa  Tentang
Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan
Kewarganegaraan,  dalam  Prosiding  Seminar Nasional  Tahunan  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 530-534
Undang-Undang  nomor  10  tahun  2008.Tentang  Pemilih Pemula.