At-Ta’dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam Vol. 13 No. 1 Juni 2021, 82 – 93 DOI: https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.524

## EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI TENGAH DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA
Shelly Alvareza Zazkia 1 , Tasman Hamami 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Email kontributor: shellyalvarezazazkia@gmail.com

## Abstrak
Kurikulum  di  Indonesia  sering  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu,  namun  hasil dari  perubahan  tersebut  belum  optimal  dan  masih  jauh  dari  yang  diharapkan.Tujuan penelitian  adalah  untuk  mengungkap  berbagai  kendala  atau  permasalahan  yang  terjadi selama pergantian kurikulum dari Orde Lama. era ke era reformasi. Berbagai kendala yang ditemukan  antara  lain  kurangnya  profesionalisme  guru  dalam  menghadapi  perubahan kurikulum,  kurangnya  buku  referensi,  dan  masih  banyaknya  guru  yang  memiliki pemahaman  yang  berbeda  tentang  Kurikulum-13  dan  mengalami  kebingungan  dalam memahami konsep, substansi, dan mekanisme pembelajaran. Hasil evaluasi yang diperoleh adalah  pentingnya  sosialisasi  dan  penyelenggaraan  diklat  sebelum  mengimplementasikan kurikulum  dalam  kegiatan  proses  belajar  mengajar  formal,  maka  pemerintah  selalu memperhatikan  buku  referensi  yang  digunakan  oleh  guru  dan  siswa  karena  setiap perubahan  kurikulum  juga  diikuti.  (selain  metode)  bahan  yang  digunakan.  diubah (perbarui). Sehingga dengan itu guru dan siswa dapat melaksanakan isi kurikulum dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Kata kunci : Evaluasi Pengembangan Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Indonesia.

## Abstract
The  curriculum  in  Indonesia  often  changes  from  time  to  time,  but  the  results  of  these changes  have  not  been  optimal  and  are  still  far  from  being  expected.  The  research objective  is  to  reveal  the  various  constraints  or  problems  that  have  occurred  during curriculum changes from the Old Order era to the reform era. Various obstacles that were found were the lack of professionalism of teachers in facing curriculum changes, a lack of reference  books,  and  there  were  still  many  teachers  who  had  different  understandings  of Curriculum-13  and  experienced  confusion  in  grasping  the  concept,  substance,  and mechanism  of  implementing  Curriculum  of  2013  Education  Unit  Level  Curriculum.  The results  of  the  evaluation  obtained  were  the  importance  of  socialization  and  conducting teaching  training  before  implementing  the  curriculum  in  formal teaching-learning  process activities, then the government always paid attention to reference books that were used by teachers  and  students  because  every  curriculum  change  was  also  followed  (in  addition  to the method) of the material used. changed (update). So with that teachers and students can carry  out  the  contents  of  the  curriculum  properly  and  following  the  objectives  to  be achieved.
Keywords: Curriculum Development Evaluation, Islamic Religious Education, Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  dapat  dilakukan  dimana  saja,  berdasarkan  apa  yang  dilihat  dan  didengar. Namun  yang  sudah  dikenal  adalah  tripusat,  yaitu  sekolah,  keluarga,  dan  masyarakat  (Ahmad Tafsir,  2012:  110).  Pendidikan  telah  menempatkan  kedudukannya  sebagai  posisi  yang  sangat penting dalam diri setiap individu. Karena melalui pendidikan, manusia dapat menjalani aktivitas kehidupannya dengan baik, serta dapat menghadapi segala bentuk persoalan kehidupannya yang semakin  kompleks  ((Hamid  Wahid,  2018:  1).  Sesungguhnya  apresiasi  masyarakat  dan pengamalan ajaran Islam sangat tergantung pada kualitas ajaran Islam yang diterimanya (Saidah, 2007:  5).  Lembaga  Pendidikan  Islam  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  berupaya  dalam memperbaiki dan menyiapkan peserta didik untuk menjadi pelajar yang bertakwa kepada Allah serta  memiliki  akhlak  mulia  dan  senantiasa  mengamalkan  ajaran-ajaran  agama  Islam  yang bersumber  dari  Al-Quran  dan  Hadits  (Majid,  2012:  11).  Pendidikan  merupakan  faktor  penting bagi  sebuah  peradaban.  Sejarah  mencatat  bahwa  generasi  muda  merupakan  mereka  yang memiliki peran penting di dalam kemajuan peradaban. Tidak ada gunanya kita berbicara tentang kemajuan  bangsa  ketika  kita  mulai  melupakan  generasi  muda  dan  juga  anak  (Nashih  ‘Ulwan, 2012: iii).
Pendidikan merupakan sistem  yang terdiri dari berbagai unsur  yang saling berkaitan, di antaranya adalah unsur kurikulum. Kurikulum merupakan roh dari pendidikan, di samping guru yang  merupakan  pelaksana  kurikulum.  Oleh  karena  itu,  kurikulum  memegang  peranan  penting dalam proses pembelajaran  yang baik. Dalam rencana pendidikan, jadwal  merupakan pedoman dasar untuk kelangsungan proses pengajaran (Anwar dkk, 2018: 2).  Bahasa kurikulum tersebut berasal  dari  bahasa  Yunani  yang  aslinya  digunakan  dalam  bidang  olah  raga  yaitu curre yang artinya  “jarak  yang  harus  ditempuh  dalam  kegiatan  berlari  mulai  dari  start  hingga  finish‟. Pengertian  ini  kemudian  diterapkan  dalam  bidang  pendidikan  (Hasbullah,  2017:  21).  Dalam bahasa Arab istilah “kurikulum” diartikan dengan manhaj yang berarti „jalan yang terang‟, yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya‟. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan yang terang bagi pendidik dengan siswa dan nilai-nilai yang ada (Subekhan, 2018: 109).
Namun  bila  diperhatikan,  kurikulum  di  negeri  ini  senantiasa  berubah  mengikuti  atau seiring  dengan  pergantian  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Entah  perubahan  apalagi  yang akan dilakukan oleh menteri baru setelah ini. Oleh karena itu masyarakat Indonesia sudah sangat dini  mengenal  kurikulum  tersebut  dan  sudah  terbiasa  dengan  berbagai  perubahan  yang  dialami olehnya (Sukino, 2017: 26). Meski telah banyak berganti kurikulum, sepertinya hasil dari proses itu  masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Tak  jarang  para  pelaksana  di  dalamnya  seperti  guru  dan siswa yang menjadi terbebani setiap terjadi pergantian kurikulum di negeri ini (Dedi, 2013: 63). Kurikulum  juga  diharuskan  memiliki  manajemen  yang  baik  agar  proses  pendidikan  dan pembelajaran  di  dalamnya  Bisa  berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai  harapan.  Dalam  proses pelaksanaannya  pun,  kurikulum  seharusnya  dapat  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman dan  teknologi,  baik  dari  segi  metode,  media,  bahkan  materi  pembelajaran  (Razali,  2015:  216). Kurikulum juga dipandang sebagai sebuah sistem inti yang memiliki kedudukan penting dalam menjalankan seluruh kegiatan pendidikan (Rosmiaty, 2018: 44).
Pengembangan  kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  telah  mengalami  berbagai perubahan dari alur pergantiannya, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih  tetap  dipertahankan  hingga  sekarang.  Hal  ini  dapat  dicermati  dari  fenomena  berikut:
Perubahan dari tekanan  pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam,  serta  disiplin  mental  spiritual  sebagaimana  pengaruh  dari  timur  tengah,  kepada pemahaman  tujuan,  makna  dan  motivasi  beragama  Islam  untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran PAI. Kemudian perubahan dari cara berfikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berfikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama  Islam.  Perubahan  dari  tekanan  pada  produk  atau  hasil  pemikiran  keagamaan  Islam  dari para  pendahulunya  kepada  proses  atau  metodologinya  sehingga  menghasilkan  produk  tersebut. Untuk  merumuskan  tujuan  serta  pencapaian  dari  PAI  perlu  melibatkan  pakar,  guru,  serta stakeholder yang memiliki kredibilitas tinggi (Hasbullah, 2019: 17).
Perkembangan tersebut serat dengan kajian historis. Mengingat pendidikan agama Islam sudah  diajarkan  di  surau  (masjid)  sebelum  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  (Ayu,  2020:  11). Namun  pada  tulisan  ini, kajian  pengembangan  kurikulum  terfokuskan  pada  evaluasi  kurikulum khususnya  pada  masa  orde  lama,  orde  baru  sampai  era  reformasi.  Ketiga  periode  tersebut memiliki  identik  masing  masing  dalam  perkembangan  kurikulumnya.  Adapun  tujuan  dari evaluasi tidak lain adalah untuk mengukur seberapa jauh hasil suatu kegiatan, yaitu sejauh mana sebuah  rencana  kegiatan  itu  terlaksana.  Arikunto  mengatakan  tidak  kalah  penting  untuk  lebih merinci  sebuah  tujuan  evaluasi  untuk  mengetahui  apa-apa  yang  sudah  terlaksana  dan  belum terlaksana.  Proses  itu  sekiranya  dapat  membantu  pengukuran  evaluasi  sehingga  lebih  tepat  dan teliti.  Evaluasi  sendiri  adalah  serangkaian  usaha  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  terealisasinya sebuah  perencanaan  pada  akhirnya  yang  telah  ditentukan  di  awal.  Evaluasi  dilaksanakan terhadap  pelaksanaan  rencana  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  tingkat  keberhasilan  dari pelaksanaan itu tercapai (Teguh, 2015: 183) .

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan historis. Setidaknya terdapat 4 kegiatan  pokok  dalam  pendekatan  historis,  yaitu  heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan historiografi (Nugroho, 1974: 17). Heuristik merupakan langkah dalam mengumpulkan data-data masa  lalu.  Verifikasi  adalah  merupakan  langkah  dalam  menganalsis  orsinalitas  data  tersebut. Interpretasi  merupakan  langkah  dalam  mengkaitkan  antar  data  yang  didapat.  Penyajian merupakan  langkah  penyampaian  data  dalam  satu  fakta  sejarah.  Melalui  4  kegiatan  tersebut diharapkan dapat membentuk kembali konsep berdasarkan alur waktu dan periodik serta objektif dan evaluasinya tentang kebijakan kurikulum PAIsejak orde lama hingga masa reformasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama
Setiap negara memiliki keinginan yang sama yaitu memiliki warga negara sesuai dengan harapan  bangsa  mereka.  Oleh  karena  itu  hampir  di  setiap  negara  turut  campur  dalam  bidang pendidikan  di  negaranya.  Kemudian  tidak  sedikit  dari  negara  tersebut  yang  melakukan pengawasan  secara  massif  terhadap  kegiatan-kegiatan  pendidikan  agar  selalu  berjalan  dengan baik dan mampu mencapai tujuan dari yang mereka inginkan (Saerozi, 2007: 59).
Selain  itu,  karena  pendidikan  yang  diselenggarakan  tanpa  campur  tangan  pemerintah dapat berpotensi memunculkan berbagai konflik dalam masyarakat yang heterogen, diantaranya
dalam  hal  keagamaan,  budaya,  dan  status  sosial.  Oleh  karena  itu  untuk  menghindari  berbagai konflik tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah (Ali Imron, 1995: 4).
Pada masa ini kurikulum sesungguhnya baru dilakukan mulai tahun 1950. Pada tahun ini, pelaksanaan pendidikan agama Islam berada pada aturan SKB dua menteri (Menteri PP & K dan Menteri  Agama)  pada  1946.  Kurikulum  1947  masih  terdapat  muatan  dengan  nuansa  pemikiran dan  corak  sistem  pendidikan  jepang  maupun  sistem  pendidikan  belanda.  Mengapa  demikian? Bisa  dikatakan  bahwa  kurikulum  ini  masih  mengacu  pada  jepang  dan  belanda  karena  bangsa Indonesia  baru  merdeka  dan  masih  meraba-raba  kurikulum  yang  tepat  dan  efektif  untuk mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia. Dengan corak dan nuansa jepang serta belanda, proses pendidikan lebih ditekankan pada cinta negara, berdaulat serta memiliki kesadaran  yang mendalam terhadap berbangsa dan bernegara (Nana, 2011: 38).
Selanjutnya  Muhammad  Kosim  dalam  penelitian  jurnalnya  melakukan  analisis  terkait hal-hal  apa  saja  yang  terjadi  dengan  kurikulum  PAI  selama  orde  lama,  yaitu:  Salah  satu keinginan  rakyat  khususnya  umat  Islam  saat  masa  penjajahan  Belanda  yaitu  ingin  menjadikan mata  pelajaran  PAI  sebagai  mata  pelajaran  wajib  di  sekolah-sekolah.  Namun  ketika  keinginan tersebut diusulkan selalu ditolak oleh pemerintah Belanda dengan mengatakan bahwa pendidikan harus netral. Namun begitu memasuki orde lama, tepatnya setelah kemerdekaan Indonesia, PAI ditetapkan menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.  Di  antara  perhatian  pemerintah  tampak  pada  langkah  Ki  Hadjar  Dewantara,  Menteri Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  (PP&K)  pertama  dan  Mr.  Soewandi,  Menteri  PP&K ke-4,  yang  menetapkan  10  Dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  sebagai  pedoman  bagi  para  guru dalam mendidik murid-muridnya. Ke-10 pedoman dasar tersebut adalah: Perasaan bakti kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Perasaan  cinta  kepada  alam.  Perasaan  cinta  kepada  negara.  Perasaan cinta  dan  hormat  kepada  Ibu  dan  Bapak.  Perasaan  cinta  kepada  bangsa  dan  kebudayaan. Perasaan  berhak  dan  wajib  ikut  memajukan  negaranya  menurut  pembawaan  dan  kekuatannya. Keyakinan  bahwa  orang  menjadi  sebagian  yang  tak  terpisahkan  dari  keluarga  dan  masyarakat. Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib (Kosim, 2014: 5).

## 2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Masa Orde Baru
Orde  baru  merupakan  masa  pemerintahan  Indonesia  yang  dimulai  pada  tahun  11  Maret 1966. Orde baru disebut sebagai masa pembangunan, perubahan dari orde lama kepada orde baru telah  memberikan  warna  baru  bagi  pendidikan  nasional  khususnya  pendidikan  agama  Islam. Kemajuan  ini  yang  diharapkan  dapat  membangun  generasi  penerus  bangsa  untuk  mewujudkan Indonesia dalam kehidupan bernegara yang lebih baik (Heni, 2015: 177).
Setelah itu pemerintah selalu memperhatikan pendidikan agama di negeri ini. Pada tahun 1946  Menteri  Agama  dan  Menteri  Pendidikan  mengeluarkan  kebijakan  yaitu  bahwa  mata pelajaran  agama  diajarkan  di  Sekolah  Rakyat.  Namun  saat  itu  keadaan  Indonesia  belum  aman sehingga  peraturan  tersebut  belum  berjalan  dengan  signifikan.    Selanjutnya  pemerintah memberikan tugas kepada Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam yang diketuai oleh Ki Hajar  Dewantara  dna  Prof.  Abdullah  Sigit  untuk  mengawasi  berjalannya  penyelenggaraan pendidikan  agama  yang  diberikan  pada  sekolah  tersebut.  Kemudian  pembelajaran  PAI  makin dikuatkan oleh Prof. Mahmud Yunus dan Mr. Hadi dari Departemen Agama dan P&K. Di antara
kegiatannya  adalah  Departemen  Agama  mengangkat  guru-guru  agama,  kemudian  menanggung biaya dan materi PAI (Heni, 2015: 178).
Masa orde baru merupakan masa pembangunan, dimana pada masa ini pembangunan di semua  lini  sektor  disusun  secara  sistematis  termasuk  pembangunan  pada  bidang  pendidikan. Pada  masa  ini  pendidikan  agama  Islam  diarahkan  bagaimana  mensinkronkan  agama  dengan konsep  pancasila  yang  menjadikan  dasar  negara,  sehingga  masyarakat  mampu  memiliki  rasa patriotis bernegara dan berbangsa. Semua itu bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang sebaik mungkin yang siap untuk menghadapi persaingan global (Nursyirwan, 2009: 217).
Di  antara  kemajuan  pendidikan  Islam  pada  masa  orde  baru  adalah  dengan  mendirikan madrasah pada system pendidikan di pesantren. Madrasah tersebut adalah madrasah Ibtidaiyah, madrasah  Tsanawiyah,  dan  madrasah  Aliyah.  Semenjak  itu  pendidikan  di  pesantren  semakin berkembang pesat (Heni, 2015: 183).
Pada  masa  orde  baru  ini  Abdul  Aziz  membagi  hubungan  Islam  dengan  pemerintah menjadi  3  bagian,  yaitu  periode  antagonistik,  resiprokal  kritis,  dan  akomodatif.  Periode antagonistik adalah periode dimana hubungan keduanya masih penuh dengan konflik, Indonesia dikuasai  oleh  negara  sementara  umat  Islam  berada  di  pinggiran  wilayah.  Selanjutnya  periode resiprokal  adalah  masa  dimana  hubungan  antar  keduanya  mulai  membaik,  umat  Islam  mulai menunjukkan peran besar bagi negara sehingga negara memandang mereka memiliki andil besar dalam  pemabangunan.  Setelah  itu  masa  akomodatif,  yaitu  masa  yang  harmonis  bagi  keduanya karena sudah mulai bisa menerima dan saling membantu antar keduanya (Aziz, 1996: 26).

## 3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Reformasi
Sebagaimana  diketahui,  kurikulum  di  era  reformasi  juga  telah  mengalami  beberapa perubahan, diantaranya:

## a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Era  reformasi  telah  memberikan  ruang  yang  cukup  luas  untuk  merumuskan  kebijakan pendidikan  baru  yang  inovatif  dan  revolusioner.  Visi  era  ini  adalah  mewujudkan  masyarakat Indonesia  yang  berdaya  saing,  maju  dan  sejahtera.  Salah  satu  dampak  dari  langkah  reformasi adalah  terciptanya  inovasi  system  “Kurikulum  Berbasis  Kompetensi”  atau  yang  kerap  disebut kurikulum  KBK.  Dengan  diterapkannya  kurikulum  2004  memiliki  arti  langsung  bagi penyelenggaraan  pendidikan  agama  Islam,  terakhir  Islam  juga  dilandasi  oleh  “kemampuan” (Suharto,  2011:  97).  Ibnu  Hajar  menjelaskan  arti  “kompetensi”  dalam  kurikulum  ini  yaitu sebagai kemampuan atau sesuatu yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti proses kurikulum, baik  bersifat  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan,  sehingga  kemampuan  tersebut  dapat terefleksikan  dengan  baik  dalam  kebiasaan  berpikir  dan  tindakan  mereka  (Ibnu  Hajar,  2003: 159).
Dalam  pedoman  pelaksanaan  KBK  pada  mata  pelajaran  PAI  disebutkan  standar kompetensi  kurikulum  yaitu:  Memiliki  keyakinan,  saling  menghargai,  serta  menyadari  dalam menjalankan  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya.  Menggunakan  bahasa yang  baik  dalam  berkomunikasi  dan  untuk  menyampaikan  gagasan/informasi  serta  berinteraksi kepada  orang  lain.  Memilih  dan  menerapkan  teknologi  yang  dapat  digunakan  dari  berbagai sumber.  Berpikir  logis,  kritis  dan  lateral.  Berpartisipasi  serta  berkontribusi  aktif  dalam
masyarakat  dan  budaya  global.  Berkreasi  dan  menghargai  karya  artistik  budaya  dan  intelektual (Depdiknas, 2003: 4).
Literatur  lain  menyebutkan  yang  menjadi  standar  kompetensi  kurikulum  PAI  pada Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  terbagi  dua  bagian  dasar,  yaitu:  Pertama,  Kompetensi Pendidikan  Agama.  Siswa  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah  SWT,  memiliki  akhlak  yang mulia  dalam  menjalani  kehidupan  pribadi,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  menghormati agama  lain  dalam  menjaga  kerukunan  antar  umat  bergama.  Kedua,  Kompetensi  Spesifik Pendidikan Agama Islam. Dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW, dengan beriman  dan  berakhlak  mulia,  mencerminkan  perilaku  dan  hubungan  yang  baik  terhadap  Allah SWT  dan  sesama  manusia.  Dapat  beribadah  dan  bermuamalah  dengan  baik  dan  benar  serta menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama (Abdul Majid, 2004: 154).

## b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  atau  Kurikulum  2006  yang  diterbitkan oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional  mulai  tahun  pelajaran  2006/2007  diperkenalkan  dengan nama  KTSP  (Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan).  Kurikulum  2006  lebih  memberdayakan guru  untuk  membuat  konsep  pembelajaran  yang  membumi  sesuai  kebutuhan  dan  kondisi sekolah. Dalam standar isi tercakup struktur, beban dan jam pelajaran kelas (Joko Susilo, 2007: 94).  KTSP  disusun  dalam  rangka  memperbaiki  sistem  KBK  yang  dianggap  belum  tepat  untuk diterapkan  pada  dunia  pendidikan  di  Indonesia.  Namun  mengutip  dari  pendapat  Mulyasa dikatakan  bahwa  KTSP  merupakan  pengembangan  kurikulum  yang  dikembangkan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi  sekolah  masing-masing  baik  segi  budaya,  sosial,  politik,  serta karakter peserta didik di setiap daerahnya (Mulyasa, 2007: 8).
Imron  Zein  Arief dalam  tesisnya meneliti bagaimana penerapan  KTSP dengan berbagai kendalanya pada mata pelajaran PAI di SMA Hang Tuah Makassar. Ditemukan berbagai kendala sebagai  berikut:  Profesionalisme  guru  belum  maksimal.  Masih  minimnya  pengalaman  guru dalam  mengikuti  pelatihan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI),  kemampuan  guru  memilih  metode yang  sesuai,  media  dan  model  pembelajaran,  serta  kemampuan  menggunakan  TIK  dalam pembelajaran.  Kemudian  terikat  ke  buku  referensi.  Kendala  yang  terkait  langsung  dengan pelaksanaan  pembelajaran  adalah  kurangnya  buku-buku  yang  dapat  digunakan  oleh  guru  dan siswa sebagai referensi pembelajaran. Dengan adanya perubahan kurikulum yang diikuti dengan perubahan  topik  yang  akan  diajarkan  kepada  siswa,  hal  ini  membuat  sekolah  kesulitan  untuk mendapatkan  buku-buku  tersebut.  Selain  itu,  Kementerian  Agama  tidak  serta  merta menindaklanjuti laju perubahan kurikulum dalam penyediaan buku pelajaran agama ke sekolah, karena  buku  teks  tersebut  harus  memenuhi  standar  isi  dan  kemampuan  lulusan  yang dipersyaratkan  untuk  melaksanakan  Protokol  Kyoto.  Oleh  karena  itu,  guru-guru  PAI  terpaksa menyesuaikan  materi  pelajaran  yang  ada  dengan  buku-buku  terbitan  lama  yang  masih  relevan untuk  digunakan  dalam  pembelajaran.  Selanjutnya  profesionalisme  dan  kompetensi  guru.  Guru dalam  melaksanakan  pembelajaran  belum  terlihat  adanya  perubahan  yang  signifikan  terhadap cara-cara  mengajar  guru  karena  mereka  masih  terpola  dengan  cara-cara  mengajar  lama  yang cenderung  mengejar  capaian  target  kurikulum  tetapi  kurang  memperhatikan  target  daya  serap peserta didik yang masih rendah (Imron Zein, 2012: 120).
Solusi  untuk  mengatasi  masalah  ini  adalah  dengan  meningkatkan  kompetensi  dan profesionalitas  guru.  Sebuah  kaidah  mengatakan "At-Thariiqatu  ahammu  minal  maddah,  wal
mudarrisu  ahammu  minat  thariqah” artinya  “Metode  lebih  penting  daripada  materi,  dan  guru lebih  penting  dari  metode”.  “Metode  lebih  penting  daripada  materi” , metode  mempunyai pengaruh  besar  dalam  pengajaran  (Achmad  Padi,  2018:  99).  Tersampaikannya  materi  kepada siswa  tergantung  bagaimana  metode  yang  digunakan.  Karena  masih  banyak  guru  yang menguasai  materi  namun  kurang  dalam  penguasaan  metode  sehingga  menjadikan  proses pembelajaran  tidak  efektif  karena  materi  tidak  tersampaikan  kepada  siswa. Namun  kaidahnya tidak berhenti sampai situ, selanjutnya adalah “ wal mudarrisu ahammu minat thariqah”, artinya “Guru  lebih  penting  daripada  metode” . Guru  adalah  pelaku  dalam  kurikulum,  guru  sebagai subjek, sedangkan peserta didik adalah objek (Achmad Farid, 2020: 7). Sebaik apapun rancangan kurikulum,  sematang  apapun  kurikulum  yang  disusun,  itu  semua  tergantung  dari  guru  yang melakukan, karena guru yang menjalankan isi kurikulum tersebut. Jadi berbagai kompetensi dari seorang  guru  sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan  kurikulum.  Dari  penguasaan  materi  yang baik, penggunaan metode yang tepat, cara berinteraksi dengan siswa, cara menghidupkan kelas, memulai  pembelajaran  dengan  apersepsi,  dan  sebagainya. Hubungannya  adalah  ketika  guru profesional dalam mengajar, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai, maka itulah  yang  akan  menentukan  mutu  kualitas  lulusan  dari  lembaga  pendidikan  tersebut.  Begitu pula  sebaliknya,  seandainya  guru  tidak  dapat  menyampaikan  materi  dan  menggunakan  metode dengan  baik,  maka  akan  berpengaruh  terhadap  output  dari  lembaga  pendidikan  tersebut (Patimah, 2016: 148).
Sebuah  jurnal  mengatakan  bahwa  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  lembaga- lembaga  pendidikan  terhadap  pelaksanaan  PAIsudah  cukup  baik.  Namun  tetap  masih  terdapat berbagai macam kendala di setiap bidangnya. Dengan itu pelaksanaan pendidikan agama  Islam masih terus dipantau dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Begitu juga dengan kemampuan mengajar  dari  para  pendidiknya  yang  masih  perlu  untuk  ditingkatkan  (Abd.  Rouf,  2015:  188). Selain itu juga perlu dilakukan perubahan-perubahan strategis dalam bidang manajemen. Dalam hal  ini,  pimpinan  sekolah  dituntut  memiliki  visi,  misi,  tanggungjawab,  wawasan,  dan ketrampilan manajerial yang tangguh. Kemudian dengan mempersiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan seperti perpustakaan, ruang baca dan diskusi, dan laboratorium.

## c. Kurikulum 2013
Kurikulum  ini  merupakan  rancangan  terbaru  yang  dilaksanakan  pada  tahun  ajaran  baru 2013-3014.  Standar  proses  yang  awalnya  berfokus  pada  eksplorasi,  elaborasi,  dan  konfirmasi dilengkapi  dengan  observasi,  tanya  jawab,  pengolahan,  penalaran,  penyajian,  kesimpulan,  dan kreasi. Selain pembelajaran, hal itu tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di sekolah dan masyarakat.  Pembelajaran  sikap  tidak  hanya  dilakukan  secara  lisan,  tetapi  juga  melalui  contoh dan contoh (Asri, 2017: 4).
Memasuki dunia abad 21, iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan hal ini melahirkan berbagai pengaruh. Perkembangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi  tatanan  kehidupan  masyarakat  modern  dengan  ragam  permasalahannya. Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dari  dampak  negatif  tersebut  antara  lain meningkatnya  kejahatan,  kekerasan,  konflik  sosial,  isolasi  diri,  guncangan  budaya,  dan melemahnya  benteng  pertahanan,  moralitas  dan  agama  (Tasman,  2018:  6).  Dengan  adanya kurikulum  2013  sekaligus  menggantikan  kurikulum  sebelumnya.  Kurikulum  2013  merupakan kurkulum  yang  terintegrasikan  pada  pendekatan  saintifik.  Pendekatan  ini  peserta  didik  lebih
sering  mengexplorasi  tugas-tugas  yang  disampaikan  oleh  pendidik  gurunya.  Kurikulum  2013 dibentuk  untuk  menyempurnakan  kurikulum  sebelumnya  berdasarkan  kompetensi  siswa  serta karakter yang dibangun melalui kompetensi baru ini.
Karakteristik  utama  dalam  pembelajaran  K-13  ialah  tidak  hanya  menekankan  pada kecerdasan IQ, namun juga SQ yang memiliki tujuan ingin mengaitkan antara akal dengan hati nuraninya sehingga selain kecerdasan kognitif siswa juga memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik (Ade, 2019: 145). Pada pembelajaran kurikulum 2013 juga mengedepankan bagaimana cara anak belajar tidak di bawah tekanan. Pembelajaran pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendekatan  saintifik  dimana  peserta  didik  tidak  hanya  diam  menunggu  materi  yang  akan diajarkan  namun  peserta  didik  dapat  bereksplorasi  dimana  saja  dan  nantinya  dibawa  untuk didiskusikan  di  dalam  kelas.  Oleh  karena  itu  pentingnya  mewujudkan  pendidikan  yang menyenangkan.  Dalam  kurikulum  2013  peserta  didik  bukan  lagi  sebuah  obyek  pendidikan namun  sudah  menjadi  subyek,  dimana  peserta  didik  diberi  kebebasan  dalam  mengembangkan keilmuan yang akan dipelajari dalam proses belajar mengajar (Indah Sari, 2019: 48).
Selanjutnya penelitian Lismawati yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Pada  Pelajaran  PAI”  menyebutkan  bahwa  Kurikulum  2013  sejalan  dan  mengarah  pada kandungan Al-Quran surat  Luqman ayat 12-19  yang berisi tentang inti dari capaian Kurikulum 2013.  Namun  implementasi  Kurukulum  2013  masih  diwarnai  dengan  minimnya  sosialisasi  dan persiapan guru (Lismawati, 2016: 57). Fakta dilapangan penelitian ini adalah masih banyak guru yang  memiliki  pemahaman  yang  berbeda  terhadap  kurikulum  2013.  Selain  itu,  banyak  guru senior  yang  menilai  kurikulum  pendidikan  2013  tidak  berbeda  dengan  sistem  pengajaran sebelumnya.  Mereka  bertanya,  jika  guru  masih  bingung  dengan  konsep,  isi  dan  mekanisme kurikulum tingkat satuan pendidikan 2013. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa pentingnya sebuah kesiapan yang harus dimiliki guru (Lismawati, 2016: 58).
Melihat  problematika  yang  masih  serupa,  yaitu  “hubungan  yang  tidak  harmonis”  antara kurikulum  dengan  guru.  Ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  sosialisasi  serta  mengadakan pelatihan  sebelum  menerapkannya  dalam  kegiatan  proses  belajar-mengajar.  Karena  penerapan kurikulum termasuk bagaimana agar berhasil mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolah membutuhkan kerjasama yang solid antara anggota tim dan guru. Dalam proses pendidikan yang berubah dengan cepat akhir-akhir ini, kerjasama antar guru menjadi sangat penting.
Selain  itu,  pada  era  reformasi  ini,  terjadi  perubahan  kurikulum  KTSP  menjadi  K13 dengan dilatar belakangi bahwa semakin canggihnya teknologi serta Urgent nya manusia untuk terlibat  secara  aktif,  maka  kurikulum  13  mengedepankan  dan  menyeimbangkan  antara kecerdasan  akal  dan  kecerdasan  sosial,  sehingga  peserta  didik  tidak  hanya  terpaut  dengan menghafalkan  sebuah  materi  namun  bagaimana  cara  mengimplementasikannya  dan mengevaluasi  serta  menciptakan  hal  baru  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat.  Mendikbud mengungkapkan  berdasarkan  dengan  kemajuan  zaman  maka  kurikulum  sangat  penting  dituntut untuk  menyesuaikan  keadaan  diri  dan  sistemnya  diantaranya  berdasarkan  penelitian-penelitian prestasi siswa dalam kancah Internasional (Mulyasa, 2013: 60).
Oleh karenanya demi meningkatkan keterampilan berpikir siswa, perlu mengembangkan soal-soal  dengan  berbasis Higher  Order  Thinking  Skills (HOTS).  HOTS  merupakan  sebuah strategi  yang  disusun  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  daya  pikir  peserta  didik  (berpikir tingkat  tinggi),  sehingga  mereka  didorong  untuk  kritis  dan  kreasi  dalam  mengumpulkan
informasi  serta  ide-ide  sehingga  muncul  pemahaman  dan  implikasi  baru  (Adi,  2003:  171). Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  HOTS  merupakan  proses  atau  sistem  berpikir  yang  di dalamnya  berisi  kegiatan  mengolah  dan  mengevaluasi  berbagai  informasi  secara  kritis  dengan tujuan problem  solving ,  yaitu  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  tertentu  (Shin’an Musfiqi, 2014: 45).
HOTS merupakan bagian dari Taksonomi Bloom dalam ranah kognitif yang di dalamnya terdapat  enam  kategori/tingkatan  pemahaman  kognitif  seseorang.  Enam  tingkatan  kognitif  itu adalah, 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, 5. Sintesis/Kreasi, 6. Evaluasi. Namun  terjadi  perubahan  setelah  direvisi  oleh  Kratwohl  dan  Anderson  sehingga  menjadi:  1. Mengingat, 2. Memahami, 3. Mengaplikasikan, 4. Menganalisis, 5. Mengevaluasi, 6. Mencipta. Sebenarnya revisi ini hanya perubahan dari yang semula kata benda menjadi kata kerja. Namun sesuai  dengan  namanya,  baik  sebelum  maupun  setelah  direvisi,  HOTS  merupakan  bagian tertinggi  dari  Taksonomi  Bloom,  yaitu  tingkat  4  sampai  6,  yaitu  analisis-sintesis- evaluasi/menganalisis-mengevaluasi-mencipta. Sementara pada tingkat bawah atau rendah, yaitu tingkat 1 sampai 3, para ahli menyebutnya dengan LOTS (Lower Order Thinking Skills). Sebuah penelitian  (PISA/Program  International  Student  Assessment)  mengatakan  bahwa  kemampuan siswa dalam mengerjakan soal masih berada pada tingkatan LOTS (Jhon Riswanda, 2018: 50).
Selanjutnya  penelitian  dari  Nur  Rochmah  Laily  dkk  mengatakan  bahwa  soal  bertipe HOTS  bertujuan  untuk  menstimulus  siswa  agar  mampu  dalam  menyelesaikan  sebuah  masalah, sangat  dibutuhkan  agar  ketika  mereka  lulus  dari  suatu  lembaga  pendidikan  tertentu,  mereka sudah siap untuk menghadapi problematika yang lebih besar (Nur Rochmah, 2015: 25). Melihat itu  semua,  maka  dengan  HOTS  siswa  dapat  memahami  pelajaran  secara  mendalam,  dan  dapat memahami konsep dengan lebih baik. Dengan HOTS pula siswa dapat berargumen dengan baik, menemukan  ide  dan  gagasan,  serta  mampu  menyelesaikan  masalah  yang  lebih  kompleks  dari sebelumnya (Tri Widodo, 2013: 162).
Pentingnya  keterampilan  ini  juga  selayaknya  dibuktikan  pada  kegiatan  penilaian. Contohnya  dalam  pembelajaran  PAI  pada  mata  pelajaran  Fiqih.  Siswa  tidak  hanya  memahami materi  di  dalam  kepalanya,  tetapi  juga  terampil  dalam  menerapkannya.  Seperti  tata  cara berwudhu  yang  baik,  mengkafani  dan  menyolati  jenazah,  dan  sebagainya,  tentu  disesuaikan dengan  jenjang  pendidikannya.  Intinya  bahwa  pembelajaran  HOTS  merupakan  pembelajaran yang  mengubah  semulanya  sekedar  mengingat,  menjadi  pembelajaran  berpikir.  Pada  akhirnya hasil  yang  ingin  dicapai  adalah  siswa  dapat  berpikir  logis  dan  kritis,  menjadi problem  solving, dan terampil dalam kehidupan sosialnya (Hasan Baharun, 2018: 200).

## D. KESIMPULAN
Dengan melihat alur berbagai perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia, sejak masa orde  lama  hingga  masa  reformasi,  terdapat  perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Meskipun masih  ada  beberapa  koreksi  atau  kendala  yang  harus  selalu  dievaluasi  oleh  pemerintah  dan pemerhati  pendidikan  di  negeri  ini.  Melihat  fakta  yang  terjadi  sehingga  diperlukan  evaluasi diantaranya  pentingnya  sosialisasi  dan  mengadakan  pelatihan  mengajar  sebelum  menerapkan kurikulum  pada  kegiatan  proses  belajar-mengajar  formal.  Selain  itu  pemerintah  tidak  hanya selalu  mengganti  kurikulum  namun  juga  memperhatikan  buku  rujukan  yang  menjadi  pegangan guru  dan  siswa  dikarenakan  setiap  perubahan  kurikulum  juga  diikuti  selain  perubahan  metode
juga  materi  yang  berubah  (update).  Dengan  begitu  guru  dan  siswa  dapat  menjalankan  isi kurikulum dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Rouf.  (2015).  “Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  Umum”.  J urnal  Pendidikan  Agama Islam. 3(1).
Anwar,  A.,  &  Mulyani,  N.  (2018).  “Kurikulum  Pendidikan  Islam  dalam  Lintasan  Sejarah”. Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5 (1), 1-8.
Asri. M, (2017) “Dinamika Kurikulum di Indonesia ”, Jurnal Program Studi PGMI, 4 (2).
Azis.  Rosmiaty.  (2018).  “Implementasi  Pengembangan  Kurikulum”. Jurnal  Pendidikan  Agama Islam. 07 (01).
Depdiknas.  (2003). Standar  Kompetensi  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah . Jakarta: Depdiknas.
Farid,  Achmad,  Mizan  Khairusani.  (2020).  “Analisis  Evaluasi  Kurikulum  Pembelajaran  PAI  di SMP Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta”. Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam . 1(4).
Hajar,  Ibnu.  (2003).  “Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Kompetensi”, Jurnal Pendidikan Islam , 12(2).
Hamid  Wahid,  Abd,  dkk.  (2018).  “Rekonstruksi  Pendidikan  Islam  Kontemporer  Dalam Perspektif Transformasi Sosial”. Jurnal Pendidikan Islam , 07(1).
Hasan Baharun dan Kholifatus Sa’diyah. (2018). “Penilaian Berbasis Kelas Berorientasi HOTS Berdasarkan Taksonomi Bloom Pada Pembelajaran PAI”. Jurnal Pendidikan Islam , 7(2).
Hasbullah, H. (2017). “Model Pengembangan Kurikulum PAUD”. Aṣ-Ṣibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1 (01).
Hasbullah,  H.,  Juhji,  J.,  &  Maksum,  A.  (2019).  “Strategi  Belajar  Mengajar  Dalam  Upaya Peningkatan  Hasil  Belajar  Pendidikan  Agama  Islam”, Edureligia;  Jurnal  Pendidikan Agama Islam, 3(1), doi: 10.33650/edureligia.v3i1.859
Imron Zein Arief. (2012). “Penerapan KTSP Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai)
Di SMA Hang Tuah Makassar”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
Imron,  Ali.  (1995). Kebijaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia:  Proses,  Produk  dan  Masa Depannya . Jakarta: Bumi Aksara.
Irmadani, Indah Sari. (2019). “Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam” . Jurnal ANSIRU PAI 3(1).
Joko  Susilo,  Muhammad.  (2007). Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan:  Manajeman Pelaksanaan  dan  Kesiapan  Sekolah  Menyongsongnya. Cet  II.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Kosim, Muhammad. (2014). “Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama”. Jurnal KARSA , 22 (10).
Lismawati. (2016). “Evaluasi Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2013 Pada  Pelajaran  Al-Islam  Di  SD  Muhammadiyah  5  Jakarta”, Jurnal  Pendidikan  Islam 7(2).
Majid,  Abdul  dan  Dian  Andayani.  (2004). Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004 . Bandung: Rosdakarya.
Majid,  Abdul.  (2012). Belajar  Dan  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, E. (2007). KurikulumTingkat Satuan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mulyasa.  (2013). “Pengembangan  dan  Implementasi  Kurikulum  2013”. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Nashih  ‘Ulwan,  Abdullah.  (2012). Pendidikan  Anak  dalam  Islam .  (Terjemahan  Arif  Rahman Hakim dan Abdul Halim). Solo: Insan Kamil.
Notosusanto, Nugroho. (1974). Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah . Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
Nur  Rochmah  Laily  dan  Asih  Widi  Wisudawati.  (2015).  “Analisis  Soal  Tipe  Higher  Order Thinking  Skills  (HOTS)  Dalam  Soal  UN  Kimia  SMA  Rayon  B  Tahun  2012/2013”, Jurnal Kauni , 11(1).
Padi,  Achmad.  (2018).  “Ath-Thariqah  ahammu  minal  maddah  dalam  Perspektif  KH.  Hasyim Asy’ari  dan  Operasionalisasi  dalam  Pembelajaran  di  STIT  Raden  Wijaya  Mojokerto”. PROGRESSA Journal of Islamic Religious Instruction , 2(1).
Patimah. (2016). “Pendidik Dalam Pengembangan Kurikulum”. Jurnal Al Ibtida , 3 (1).
Perdana,  Dedi  Ilham.  (2013).  “Kurikulum  Dan  Pendidikan  Di  Indonesia:  Proses  Mencari  Arah Pendidikan  Yang  Ideal  Di  Indonesia  Atau  Hegemoni  Kepentingan  Penguasa  Semata?” Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2 (01).
Ratih,  Ayu.  Rizki  Pradika.  (2020).  “Kebijakan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  Di Indonesia”. Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam 07(1).
Razali  M.  Thaib  &  Irman  Siswanto.  (2015).  “Inovasi  Kurikulum  Dalam  Pengembangan Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif)” Jurnal Edukasi 1(2).
Riswanda,  Jhon.  (2018).  “Pengembangan  Soal  Berbasis  Higher  Order  Thinking  Skill  (HOTS) Serta  Implementasinya  Di  SMA  Negeri  8  Palembang” Jurnal  Penelitian  Pendidikan Biologi 2(01)
Saerozi,  M.  (2007).  Politik  Pendidikan  Agama  dalam  Era  Pluralisme.  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
Saidah, Nur. (2007). “Pendidikan Agama Islam, Problem Dan Tantangannya Sebagai Komponen Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)”, Jurnal Pendidikan Agama Islam 4(1).
Shin’an  Musfiqi  dan  Jailani  Jailani.  (2014).  “Pengembangan  Bahan  Ajar  Matematika  Yang Berorientasi Pada Karakter Dan Higher Order Thinking Skill (HOTS)”, PYTHAGORAS: Jurnal Pendidikan Matematika , 9(1).
Subekhan,  M.  (2018).  “Pengembangan  Kurikulum  Pondok  Pesantren  Modern  Manahijussadat Kp.  Serdang  Desa  Pasarkeong  Kecamatan  Cibadak  Kabupaten  Lebak  Provinsi  Banten”. Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4 (2), 107-134.
Suhendra,  Ade.  (2019). Implementasi  Kurikulum  2013  Dalam  Pembelajaran  SD/MI, , Jakarta:Prenadamedia.
Sukino, S. (2017). “Pengembangan Kurikulum Madrasah di Daerah Transisi”. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan , 3 (01), 24-42.
Tafsir. Ahmad. (2012). Ilmu Pendidikan Islami . Cet.1. Bandung : Remaja Rosadakarya.
Tasman  Hamami,  dkk.  (2018). Modul  Pelatihan  Implementasi  Kurikulum  Ismuba  di  Sekolah/ Madrasah DIY Yogyakarta: PWM DIY.
Thaba,  Abdul  Aziz.  (1996).  Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru.  Jakarta:  Gema  Insani Press.
Toto, Suharto. (2011). Filasafat Pendidikan Islam. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
Tri  Widodo  dan  Sri  Kadarwati.  (2013).  “Higher  Order  Thinking  Berbasis  Pemecahan  Masalah untuk  Meningkatkan  Hasil  Belajar  Berorientasi  Pembentukan  Karakter  Siswa”. Jurnal Cakrawala Pendidikan , FMIPA Universitas Negeri Semarang, Th XXXII, Vol.1.
Triwiyanto, Teguh. (2015). Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran . Jakarta: Bumi Aksara. W. Gunawan, Adi. (2003). “Genius Learning Strategi”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yuningsih,  Heni.  (2015).  “Kebijakan  Pendidikan  Islam  Masa  Orde  Baru”, JURNAL  TARBIYA 1(1)