## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education

## Penerapan Metode Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia
Akbar Fitrian 1, Ali Muhammad 2
Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : akbarfitr08@gmail.com 1 , Alimuhammad32@gmail.com 2

## Abstrak
Sistem  pemidanaan  di  Indonesia  perlu  dioptimalkan  lagi  bentuk  penghukumannya,  selama  ini  bentuk penghukuman di Indonesia hampir secara keseluruhan hanya dengan pidana kurungan penjara, mulai dari tindak  pidana  yang  ringan  sampai  berat  seluruhnya  akan  berakhir  di  dalam  kurungan  Lembaga pemasyarakatan.  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kondisi  lapas  di  seluruh Indonesia mengalami over kapasitas yang membuat masalah – masalah baru yang tentunya juga berdampak besar bagi masyarakat luas. Kemudian selama ini masyarakat menuntut untuk pelaku pidana dihukum seberat – beratnya, padahal sebenarnya dalam proses penyelesaian perkara pidana harus dengan putusan yang seadil
– adilnya  baik  bagi  korban  dan  pelaku.  Permasalahannya  bagaimana  proses  penyelesaian  perkara  pidana untuk  mendapatkan  keputusan  yang  seadil – adilnya  bagi  pelaku  dan  korban.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mendapatkan informasi bagaimana proses penyelesaian perkara pidana dan bentuk pemidanaan yang seadil – adilnya. Kegunaan penelitian untuk memberikan informasi bagaimana proses penyelesaian perkara pidana guna mendapat bentuk penghukuman yang seadil – adilnya dengan melihat hak pelaku dan korban. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendeketan yuridis filosofis. Hasil penelitian mengenai proses penyelesaian  perkara  pidana  guna  mendapat  keputusan  yang  seadil – adilnya  yaitu  dengan  pendekatan restorative justice dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan aparat penegak hukum terkait lainnya guna mendapat putusan yang adil, tidak hanya dengan bentuk kurungan penjara namun juga  dapat  dengan  alternatif  penghukuman  lainnya.  Kesimpulannya,  proses  penyelesaian  perkara  pidana dengan  pendekatan  restorative  justice  belum  optimal  dilakukan  dan  bentuk  pemidanaannya  secara keseluruhan masih dengan bentuk kurungan penjara, kemudian korban yang dirugikan tidak hanya dijadikan saksi dalam persidangan namun dengan ikut serta dalam penentuan keputusan perkara, proses penyelesaian perkara  dengan  melibatkan  pihak – pihak  yang  terkait  dengan  berdiskusi  dalam  menentukan  keputusan, bentuk  penghukuman  tidak  hanya  dengan  pidana  kurungan  penjara  namun  juga  dapat  dengan  alternatif penghukuman lainnya..
Kata Kunci: Pemidanaan, Restoratif, adil .

## Abstract
The criminal system in Indonesia needs to be optimized again in the form of punishment, so far the form of punishment in Indonesia is almost entirely only imprisonment, ranging from mild to serious crimes all of which will  end  up  in  prison.  This  is  one  of  the  factors  that  affect  the  condition  of  prisons  throughout  Indonesia experiencing overcapacity which creates new problems which of course also have a big impact on the wider community. Then all this time the community demands that criminals be punished as severely as possible, even though in fact in the process of resolving criminal cases it must be with the fairest decision for both the victim and the perpetrator. The problem is how is the process of resolving criminal cases to get a fair decision for the perpetrators and victims. The purpose of this study is to obtain information on the process of resolving criminal cases and the fairest form of punishment. The use of research is to provide information on how the process of resolving  criminal  cases  is  in  order  to  get  the  fairest  form  of  punishment  by  looking  at  the  rights  of  the perpetrators  and  victims.  The  research  method  uses  qualitative  methods  and  a  philosophical  juridical approach. The results of the research on the process of resolving criminal cases in order to get a fair decision, namely  with  a  restorative  justice  approach  by  involving  the  perpetrators,  victims,  families of  perpetrators, families of victims and other relevant law enforcement officers in order to get a fair decision, not only in the form  of  imprisonment  but  also  can  be  with  other  punishment  alternatives.  In  conclusion,  the  process  of resolving criminal cases with a restorative justice approach has not been optimally carried out and the form of punishment as a whole is still in the form of imprisonment, then victims who are harmed are not only used as witnesses  in  the  trial  but  by  participating  in  determining  case  decisions,  the  process  of  resolving  cases  by involving parties - parties involved in discussing in determining decisions, the form of punishment is not only imprisonment but also other alternative punishments.
Keywords: sentencing, restorative, fair.

## PENDAHULUAN
Arah  penegakan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  saat  ini  berangsur  mengalami  pergeseran, penyelesaian  perkara  pidana  di  Indonesia  awalnya  masih  mempertahankan  paradigma  retributif,  dimana pemidanaan  masih  berfokus  pada  pemberian  hukuman  pada  pelaku  sementara  korban  yang  dalam  hal  ini mengalami kerugian masih kurang diperhatikan, terbukti dengan posisi korban yang hanya sebatas saksi dalam siding di pengadilan tidak memiliki kewenangan lebih untuk ikut serta  dapat mempengaruhi putusan dalam persidangan. Kemudian juga bentuk pemidanaan di Indonesia masih mengutamakan pidana kurungan penjara bagi pelaku sehingga hampir seluruh perbuatan pidana muaranya ada pada Lembaga pemasyarakatan mulai dari  tindak  pidana  yang  ringan  hingga  berat  seluruhnya  pada  akhirnya  dimasukan  ke  dalam  Lembaga pemasyarakatan. hal ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat kondisi lapas di Indonesia mengalami kapasitas berlebih.
Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam pasal 10 huruf a diatur mengenai jenis – jenis pidana yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Isi dalam pasal tersebut sedikit berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam RUU KUHP pasal 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri atas, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dalam aturan yang baru terdapat bentuk alternatif pidana lainnya seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Bentuk pemidanaan ini dapat digunakan untuk alternatif bentuk pemidanaan lainnya selain kurungan penjara. Dan pidana kurungan penjara dapat digunakan sebagai jalan akhir dalam putusan perkara pidana sebagai bentuk penghukuman sesuai dengan kesepakatan.
Dalam  pergeseran  bentuk  pemidanaan  kali  ini,  alternatif  bentuk  penghukuman  berupa  pencabutan kemerdekaan menjadi hal yang sering disoroti, karena sampai sekarang pidana pencabutan kemerdekaan masih sulit untuk dihilangkan dari pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan pendapat dari Herman G. Moeller, hakekat dari  fungsi  penjara  adalah  mengakibatkan  dehumanisasi  dan  kerugian  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  lama menjalani masa pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan, hal tersebut terjadi karena mantan pelaku pidana setelah  keluar  tidak  dapat  melanjutkan  kehidupannya  kembali  secara  produktif  di  tengah  masyarakat.  Hal tersebut  terjadi  karena  banyak  faktor  di  tengah  masyarakat  yang  membuat  mantan  narapidana  tidak  dapat diterima, seperti labelling dan hancurnya keluarga pelaku ketika sedang menjalani masa pidana. Kemudian juga pidana  kurungan  penjara  dinilai  kurang  efektif  karena  tidak  sesuai  dengan  pandangan  modern  yang  lebih memanusiakan  pelaku  pidana  dan  memfokuskan  pada  unsur  perbaikan  pelaku  pidana,  karena  dengan penerapan  sanksi  penjara  menimbulkan  dampak  negatif  bagi    terpidana  secara  individu  maupun  bagi masyarakat  secara  luas.  Bagi  pelaku  pidana  tidak  hanya  dialami  sendiri,  tetapi  keluarga  dari  pelaku  juga menerima dampak negatif terlebih lagi jika keluarga bergantung hidupnya pada pelaku, ketika pelaku sedang menjalani masa pidana maka keluarganya harus mengambil alih peran pelaku, kemudian masyarakat secara luas juga dapat menerima dampak negatifnya berupa tingginya tingkat residivisme mantan pelaku pidana di tengah masyarakat yang mengganggu keamaanan dan ketertiban di tengah masyarakat karena kurang efektifnya proses pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan.
Selain itu juga ketika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana masyarakat dan orang – orang di sekitarnya cenderung untuk menghakimi  dan menuntut pelaku dihukum seberat – beratnya dengan maksud untuk membuat pelaku jera, namun hal ini justru mengarah bahwa tujuan dari pemberian pidana sebagai bentuk balas  dendam  dan  cenderung  mengabaikan  posisi  korban  yang  mengalami  kerugian  dan  juga  mengabaikan peran  korban  dalam  ikut  serta  menentukan  proses  berjalannya  perkara.  Kemudian  pandangan  masyarakat terhadap pelaku pidana yang sangat tidak ramah dan menganggap seluruh orang yang melakukan tindak pidana adalah seorang penjahat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sesuai dengan apa yang sudah  dilakukan  bahkan  harus  lebih  berat  yang  semata – mata  hanya  bertujuan  untuk  balas  dendam  dan memberikan kepuasan tersendiri. Kemudian juga peran korban dalam perkara yang dianggap sudah terwujud dan terselesaikan setelah negara memberikan putusan hukuman pada pelaku.
Untuk menyikapi permasalahan tersebut terdapat paradigma penghukuman yaitu restorative justice yang pada akhir – akhir ini sering terdengar dan mulai digalakan sebagai upaya dalam penyelesaian perkara pidana
dengan memperhatikan hak – hak pelaku dan korban.  Dalam restorative juctice proses penyelesaian perkara pidana tidak hanya menekankan pada pemberian hukuman pada pelaku namun juga dengan melibatkan korban dan aparat – aparat penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan perkara hal ini bertujuan untuk memberikan rasa  seadil – adilnya  bagi  kedua  belah  pihak  serta  memulihkan  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  seperti semula.
Selama ini konsep Restorative Justice baru dilaksanakan dan berjalan dalam penyelesaian perkara pada anak  sesuai  dengan  amanat  Undang – Undang  no.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Sebenarnya  keadilan  restoratif  juga  efektif  digunakan  dalam  penyelesian  perkara  dewasa.  Hal  ini  dilakukan supaya proses penyelesaian perkara juga melibatkan korban dan aparat yang berwenang untuk mencari jalan tengah dimana pada akhirnya pelaku pidana tidak hanya diputus untuk melakukan hukuman kurungan penjara tetapi  dapat  dengan  alternatif  bentuk  hukuman  lainnya  seperti  melakukan  praktik  kerja  sosial,  mengganti kerugian yang sudah ditimbulkan oleh pelaku kepada korban, keluarga korban, dan juga masyarakat. Untuk itu program utama yang dilakukan dalam Restorative Justice ini adalah “a meeting place for people” yaitu untuk menemukan solusi dalam memperbaiki hubungan dan kerusakan akibat perbuatan pidananya, hal ini dilakukan karena  Lembaga  pemasyarakatan  atau  lebih  dikenal  dengan  penjara  bukan  merupakan  cara  penyelesaian terbaik dalam menyelesaikan perkara – perkara pidana, terlebih lagi jika perkara yang dilakukan pelaku masih tergolong ringan dan akibat yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih dapat di restorasi sehingga dampak  perkara  tersebut  dapat  dikembalikan  ke  keadaan  seperti  sedia  kala.  Hal  ini  juga  dilakukan  untuk menghilangkan dampak buruk bagi pelaku dan korban sekaligus juga untuk menghilangkan dampak buruk bagi lapas. Karena semakin banyak   pelaku yang menjalani masa pidana di dalam lapas maka akan menimbulkan overcrowded  atau  kapasitas  berlebih,  kurang  optimalnya  proses  pembinaan  di  dalam  lapas  serta   membuat situasi  yang  tidak  kondusif  di  dalam  lapas  dimana  banyak  terjadi  penyimpangan – penyimpangan  serta pertukaran ilmu kejahatan yang pada akhirnya memberikan dampak buruk kembali bagi masyarakat secara luas. Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana  proses  penyelesaian  perkara  dengan  pendekatan  metode    Restorative  Justice  dalam menentukan bentuk penghukuman yang seadil – adilnya?
b. Bagaimana prinsip – prinsip dalam penyelesaian perkara dengan metode Restorative Justice ?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan melihat  teori – teori,  konsep – konsep,  pandangan  para  ahli  yang  menguasai  kaitannya  dengan  konsep Restorative Justice dalam system peradilan pidana, serta dasar – dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam mengatur dan mewujudkan tujuan dari penerapan restorative justice dalam system pemidanaan di Indonesia. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis filosofis dengan melihat nilai – nilai serta pesan filosofis dan makna dari konsep restorative Justice itu sendiri guna meongoptimalkan system pemidanaan di Indonesia agar penyelesaian hukum dapat ditegakan seadil – adilnya bukan hanya untuk korban namun juga untuk pelaku dan masyarakat secara luas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem  pemidanaan  di  Indonesia  dengan  pendekatan  Restorative  justice  atau  keadilan  restorasi merupakan suatu metode dalam penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat setempat dan aparat penegak hukum yang terkait untuk bersama – sama mencari  jalan  tengah  dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  hal  ini  dilakukan  untuk  memulihkan  hubungan antara  pelaku  dan  korban  seperti  semula  dengan  memperhatikan  hak – haknya,  tidak  hanya  menuntut sepenuhnya kepada pelaku namun juga membuat pelaku untuk dapat memahami kesalahannya serta dampak dari  perbuatan  pidananya  sehingga  pelaku  dapat  bertanggung  jawab  dan  tidak  mengulangi  perbuatannya kembali dikemudian hari, dilain sisi hak korban yang dirugikan juga dapat terpenuhi dengan mendapat restitusi atau resparasi, rasa aman, dengan jalan tengah diantara keduanya. Selain itu dengan pendekatan keadilan restoratif ini juga dapat membuat masyarakat memahami apa yang melatar belakangi perbuatan pelaku dan andil  masyarakat  dalam  kejadian  tersebut  guna  mencegah  kejahatan  terulang  kembali  dan  memajukan
kesejahteraan masyarakat  (mutual agreement encouraged) (Muladi, 2019).
Albert  Eglash  (1977)  menjelaskan  bahwa  system  peradilan  pidana  memiliki  3  (  tiga)  bentuk  system pemidanaan yang berbeda antara lain :
1. Keadilan  retributive  merupakan  suatu  system  pidana  yang  lebih  berfokus  dan  menekankan  pada proses penghukuman kepada pelaku.
2. Keadilan distributive merupakan system pidana yang lebih mekankan pada proses rehabilitasi kepada pelaku kejahatan.
3. Keadilan  restorative  atau  restorative  justice  yang  lebih  berfokus  dan  menekankan  kepada  proses pemulihan  hubungan  dan  mengganti  rugi  dari  kerugian  korban  dengan  tetap  mengedepankan rehabilitasi  kepada  pelaku  serta  dengan  menciptakan  situasi  dan  kondisi  yang  kondusif  dan  tertib secara umum. Dengan kata lain dalam keadilan restorasi ini pelaku dapat bertanggung jawab dengan suatu proses yang melibatkan korban dan pihak – pihak terkait lainnya, dan menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.
Dari pendapat Albert Eglash tersebut dapat diketahui perbedaan dari sistem – sitem pemidanaan yang ada, dimana pada system pidana retributive hanya berorientasi pada penuntuttan dan pemberian hukuman yang  semata – mata  hanya  untuk  membuat  pelaku  pidana  jera  dan  minimnya  proses  pembelajaran  untuk membuat pelaku sadar akan kesalahannya. Kemudian pada keadilan distributive yang sudah mulai mengalami kemajuan  dengan  proses  rehabilitasi  yang  diberikan  kepada  pelaku  pidana,  dan  selanjutnya  system pemidanaan keadilan restorative yang mana lebih sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia sekarang  yang  tidak  semata – mata  hanya  untuk  memberikan  penjatuhan  hukuman  namun  juga  dengan memberikan suatu pembinaan dan proses restorasi untuk korban sehingga menemukan jalan tengah untuk keduanya dan masyarakat secara luas. Selain itu pandangan masayarakat yang buruk terhadap pelaku pidana yang  mana selama  ini masyarakat  selalu memberikan  labelling  yang  buruk  terhadap  pelaku  pidana  karena masyarakat secara luas menilai bahwa orang yang pernah melakukan tindak pidana dimasukan ke dalam lapas adalah seorang penjahat dan selamanya penjahat tetap akan mengulangi perbuatan pidananya kembali, hal ini  yang  membuat  angka  residivisme  di  Indonesia  juga  semakin  meningkat  karena  tidak  ada  tempat  bagi mantan pelaku kejahatan untuk kembali di tengah masyarakat dengan proses penyelesaian perkara dengan pendekatan  restorative  justice  labelling  yang  buruk,  residivisme  serta  hal – hal  buruk  lainnya  dapat diminimalisir.
Dengan  menggunakan  pendekatan  restorative  justice  dapat  menyelesaikan  permasalahan – permasalahan tersebut dengan mengutamakan sisi legalistic formal, tetapi dapat juga dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, dan juga reparasi atau perbaikan dengan pelaku mengganti rugi kerusakan akibat perbutannya, konferensi antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga dari pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat setempat, dan juga suatu victim awareness work yaitu suatu bentuk usaha dari pelaku untuk  lebih  memperhatikan  dan  peduli  akan  dampak  dari  perbuatannya  tersebut.  Kemudian  juga  disaat sekarang  system  peradilan  pidana  dianggap  tidak  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi Manusia  serta  bentuk  transparansi  dari  kepentingan  umum yang  banyak  tidak dirasakan  oleh masyarakat. Melihat  hal  tersebut membuat  masyarakat  lebih memilih  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pidana yang dialaminya di luar system peradilan. Penyelesaian di luar sistem peradilan dilakukan secara mandiri oleh para pihak  yang  terlibat  yaitu  pelaku  dan  korban  ataupun  dengan  melibatkan  petugas  penegak  hukum.  Hal  itu dilakukan  masyarakat  karena  tidak  adanya  kepuasan  terhadap  sistem  peradilan  pidana  yang  ada  dan  juga terkait mekanisme, administrasi, dan hasil akhir dari proses penyelesaian perkara yang berjalan. Hal tersebut karena terdapat pandangan yang keliru bahwa seringkali ukuran dari keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai  dengan  keberhasilan  menjebloskan  pelaku  pidana  ke  dalam  Lembaga  pemasyarakatan  dengan penjatuhan hukuman. Padahal seharusnya tolak ukur dari keberhasilan penegakan hukum oleh apparat yang berwenang  adalah  dengan  tercapainya  nilai – nilai  keadilan  di  tengah  masyarakat.yang  ditandai  dengan adanya  suatu  keamanan,  ketertiban  masyarakat,  tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dalam pelaksanaannya berdasarkan Surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018, keadilan restoratif atau reatorative  justice  juga  memiliki  prinsip – prinsip  yang  juga  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam pelaksanaanya yaitu, keadilan  restoratif  bukan  berarti  sebagai  metode  untuk menghentikan  suatu  perkara atau memaksaan perkara untuk berakhir dengan damai, namun sebagai bentuk pemenuhan keadilan untuk pelaku  dan  korban  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluaraga  pelaku,  keluarga  korban,  masyarakat setempat  serta  apparat – apparat  penegak  hukum  terkait  sebagai  mediator.  Kemudian  juga  dalam pelaksanaannya proses penyelesaian perkaranya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian, dan pencabutan hak – hak yang perlu dimintakan penetapan hakim. Berdasarkan prinsip tersebut maka konsep pemidanaan dengan pendekatan keadilan restorative bukan bersifat memaksa dan menuntut untuk perkara diselesaikan  secara  damai  namun  dengan  mempertimbangkan  hak – hak  dari  kedua  belah  pihak  dan masyarakat  dengan  melibatkan  komponen – komponen  terkait  guna  mendapat  jalan  tengah  yang  seadil – adilnya.  Kemudian juga konsep keadilan restoratif hasilnya bukan saja hanya dengan memberikan hukuman kurungan penjara namun juga dapat dengan mengganti kerugian korban, mencabut hak – hak berdasarkan ketetapan  hakim  dan  juga  dapat  diselesaikan  dengan  perjanjian  perdamaian.  Hal  ini  dapat  mengurangi permasalahan – permasalahan yang ada di Lembaga pemasyarakatan yang kondisinya di seluruh Indoensia mengalami overcrowded karena posisi pelaku pidana dalam ketetapannya bukan hanya untuk menjalani masa pidana di lapas namun dapat juga dengan pidana alternatif yang memungkinkan pelaku untuk menjalani masa hukuman di luar tembok lapas.
Selama  ini  proses  penyelesaian  perkara  melalui  pendeketan  restorative  juctice  baru  berjalan  dalam penyelesaian perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan  Pidana  Anak,  dan  implementasi  dari  pendekatan  tersebut  adalah  dengan  diversi  yaitu  proses penyelesian  perkara  di  luar  ssstem  peradilan,  hal  ini  dilakukan  sebagai  wujud  dalam  upaya  perlindungan terhadap  anak.  Sebenarnya  konsep  pendeketan  Restorative  Juctice  ini  juga  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan  perkara  dewasa,  karena  pada  dasarnya  konsep  dari  restorative  juctice  ini  adalah  untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban seperti semula dan juga pemberian sanksi pidana juga dapat diberikan dengan alternatif lain tanpa pidana kurungan penjara. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 pasal 1 angka 1 yang mana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak  pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak  lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Berdasarkan  pendekatan  restorative  justice  dalam  sistem  pemidanaan menurut  Barda  Nawawi  Arief terdapat 2 syarat yang mendasari tujuan dari keadilan restorative yaitu asas legalitas dan asas kesalahan yang dimaksudkan yaitu proses dari pemidanaan sangat berhubungan dengan pokok pikiran tentang suatu tindak pidana  dan  pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  tersebut.  Kemudian  menurut  Andi  Hamzah  masalah terkait penjatuhan pidana sangat diperlukan dalam penyelesian proses hukum dan peradilan pidana, dan juga penjatuhan  pidana  tersebut  merupakan  wujud  dari  peraturan  pidana  dalam  Undang – Undang  dan  hakim memiliki hak yang mutlak dalam menentukan berapa lama pidana kurungan yang diputuskan kepada terdakwa kasus  yang  konkret.  Proses  restorative  justice  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dari  masing – masing komponen yang terlibat dalam perkara tersebut, yang mana masing – masing tersebut memiliki kapasitas dan hak  yang  sama  dan  juga  dijamin  keamanannya  dalam  proses  musyawarah  dalam  penentuan  keputusan perkara.
Prinsip  dari  pendekatan  keadilan  restorative  ini  tidak  dapat  disamakan  dan  sangat  bereda  dengan metode  pembalasan  atau  restributive  tetapi  lebih  dengan  menggunakan  pendekatan  pemulihan  yang bertujuan untuk memperbaiki dan membenarkan pelaku pidana. Awalnya pendekatan keadilan restorative muncul setalah diperkenalkan oleh Albert Eglash pertama kali di dalam tulisannya yang membahas tentang reparation, menurut  Albert  restorative justice merupakan suatu alternatif pendekatan restitutive terhadap pendekatan  retributive  dan  keadilan  rehabilitative.  Restorative  justice  merupakan  suatu  metode  yang digunakan sebagai dasar dan upaya dalam menangani perkara dengan bertujuan untuk mencari jalan tengah dalam suatu system peradilan pidana yang ada di Indonesia ini. Kemudian keadilan restorative ini juga menjadi suatu konsep pemikiran untuk menjawab pengembangan dari system peradilan pidana yang berfokus pada
kebutuhan pelibatan masyarakat, pelaku yang harus bertanggung jawab, korban yang harus dilibatkan dalam penyelesaian  perkara,  serta  apparat  penegak  hukum  yang  seluruh  komponen  tersebut  bekerja  dalam mekanisme peradilan pidana yang ada pada saat ini. Berikut merupakan prinsip umum yang berlaku secara universal di dalam konsep pendekatan restorative justice dalam penyelesian perkara pidana :

## 1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process)
Menurut  Van  Ness  dan  Strong,  peradilan  pidana  yang  ada  di  seluruh  negara,  pelaku  pidana  selalu diberikan hak untuk dapat memahami lebih dulu terkait procedural – rposedural perlindungan tertentu ketika pelaku  dihadapkan  pada suatu  proses  penuntuttan  atau  pemidanaan.  Prinsip  penyelesaian yang  adil  (  due process ) harus dapat dianggap sebagai bentuk upaya dalam melindungi dan memberikan keselarasan bagi kekuasaan  negara  di  dalam  menahan,  menuntut,  dan  pelaksanaan  hukuman  dari  suatu  proses  putusan penghukuman.  Kemudian  berkaitan  dengan  upaya  perlindungan  berdasarkan  Bassioni  upaya  dalam memproteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk dalam gagasan dari due  process  merupakan  hak  untut  diduga  tidak  bersalah  (  presumption  of  innocence  )  dan  hak  untuk mendapatkan persidangan yang adil serta didalamnya juga terdapat hak untuk mendapat bantuan hukum.

## 2. Perlindungan yang setara
Menurut  Wright  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan restorative justice harus ada keadilan dari suatu proses saling memahami makna dan tujuan dari keadilan itu sendiri  dengan  tidak  melihat  suku,  jenis  kelamin,  agama,  bangsa,  dan  kedudukan  social  lainnya.  Terdapat keraguan di dalam proses penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice dalam memberikan adanya  suatu  rasa  keadilan  diantara  seluruh  pihak  yang  terlibat,  karena  dapat  saja  salah  satu  pihak  yang terlibat memiliki kelebihan baik dari segi ekonomi, intelektual, politik,  atau bahkan fisik,  akan hal tersebut maka dapat terjadi suatu ketidak adilan diantara suatu pihak yang sama – sama terlibat dalam suatu proses restorative.

## 3. Hak-hak Korban Dalam penyelesaian masalah
Didalam pendekatan restorative justice, hak – hak dari korban perlu mendapat perhatian, karena korban di dalam perkara ini merupakan pihak yang dirugikan dan memiliki kepentingan dan memiliki andil penting serta harus dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Namun di dalam proses system peradilan pidana pada umumnya posisi korban kurang diperhatikan serta kurang adanya perlindungan dari pemerintah yang berwenang dalam system peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan  kalaupun  itu  ada  hanya  sekedar  pemenuhan  sistem  administrasi  atau  manajemen  peradilan  pidana. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Rowland, bahwa kepentingan – kepentingan dari korban sering tidak  sesuai  dan  tidak  selaras  dengan  kepentingan – kepentingan  dari  negara.  Kemudian  Karmen  debagai pendukung  dari  konsep  perlinfungan  bagi  hak – hak  korban  juga  berpendapat  bahwa  jelas  tidak  adil  bagi korban jika dalam hal ini negara lebih mementingkan kebutuhan – kebutuhan material, psikologi, serta hukum bagi pelaku pidana, sementara di dalam perkara ini negara tidak memberikan tanggung jawab secara penuh atas kehidupan yang layak bagi korban.

## SIMPULAN
Proses penyelesaian perkara dengan menggunakan metode Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan suatu metode yang tepat digunakan dalam proses penyelesaian perkara untuk menghasilkan suatu keputusan yang seadil – adilnya karena dalam prosesnya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban,  masyarakat  setempat  serta  aparat  penegak  hukum  terkait  untuk  bersama – sama  berdiskusi menentukan bagaimana proses penyelesaian perkara. Hak korban dan pelaku juga sama – sama diperhatikan, korban yang dalam perkara tersebut dirugikan dapat ikut serta dalam proses penyelesian perkara, tidak hanya dijadikan  sebagai  saksi  dalam  persidangan,  kemudian  pelaku  juga  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  dan daapat  mengganti  kerugian  korban  jika  kerugian  tersebut  dapat  direstorasi  dan  keamanan  keduanya  juga dapat dijamin.
Dengan  pendekatan  Restorative  Justice  bentuk  penghukuman  tidak  hanya  dalam  bentuk  kurungan
penjara  namun  dapat  dengan  alternatif  penghukuman  lainnya  seperti  pelayanan  masyarakat,  rehabilitasi social, mengganti kerugian dan penghukuman lainnya sesuai hasil kesepakatan. Dengan adanya pendekatan tersebut juga dapat meminimalisir tingkat overcrowded yang terjadi di hampir seluruh lapas di Indonesia dan proses pembinaan di lapas dapat optimal.
Prinsip dalam pendekatan restorative justice bukan sebagai metode untuk menghentikan suatu perkara atau memaksaan perkara untuk berakhir dengan damai, namun sebagai bentuk pemenuhan keadilan untuk pelaku dan korban karena dalam pendekatan ini teradapat proses  diskusi untuk  memperoleh  kesepakatan sesuai dengan kondisi pelaku dan korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Puji, Kuat. “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 12, No 3, 2012
Arief,  Hanafi.  “Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”.  Fakultas
Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Vol. 10, No. 2, 2012
Hikmawati, Puteri. “Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”. Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. 7, No 1, 2016.
Fitri, Eka. “Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”. University of Surabaya Repository. Vol. 8, No. 4, November 2020.
Rachmat, Azwad. “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”. Kalabbirang Law Journal. Vol. 2, No. 1,  April 2020 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Rancangan Undang – Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP ) pasal 66 ayat 1
, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.
Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Kapolri ) nomor 8 tahun 2018 Peratoran Kejaksaan nomor 15 tahun 2020Andri,  dkk. (2020). Analisis Kesulitan Belajar Matematika Kelas V Sd Negeri 25 Rajang