INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4600-4613 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital
Hengki Irawan 1 ✉ , Zainudin Hasan 2
Universitas Bandar Lampung Email: henngki.irawan011@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Melalui metodologi kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian ini bermaksud untuk  memberikan  gambaran  umum  tentang  bagaimana  teknologi  mempengaruhi pengadilan  di  Indonesia,  khususnya  metode  litigasi  dan  bantuan  hukum  dalam  kaitannya dengan  tren  dan  kemajuan  di  Era  Digital  saat  ini.  Baik  dampak  baik  maupun  buruk  dari kemajuan teknologi terhadap taktik litigasi dan bantuan hukum diuraikan secara rinci dalam penelitian ini. Tinjauan literatur menemukan bahwa investigasi, analisis bukti, dan pemantauan tahanan dapat dibuat lebih efisien dengan bantuan teknologi di kepolisian. Namun, kita juga harus memikirkan masalah yang mungkin timbul terkait keamanan data dan privasi. Keadilan semakin  terancam  ketika  masyarakat  tidak  memiliki  akses  yang  adil  terhadap  data  dan teknologi.  Sistem  hukum  mengalami  peningkatan  dalam  penggunaan  blockchain  dan  AI untuk membuatnya lebih efisien dan lebih murah. Dengan munculnya e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia telah membuat lompatan teknologi yang akan merevolusi cara kita berperkara. Dengan e-filing, e-payment, dan e-summons, para pencari keadilan dapat menangani semua aspek perkara mereka secara elektronik.
Kata Kunci: Teknologi, Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum, Tren dan Inovasi

## Abstract
Through  a  qualitative  methodology  based  on  a  literature  review,  this  research  intends  to present an overview of the positive ways in which technology has affected Indonesian courts, particularly litigation methods and legal assistance in light of the trends and advancements of the present Digital Era. Both the beneficial and bad effects of technological advancements on litigation  tactics  and  legal  aid  are  detailed  in  this  study.  The  literature  review  found  that investigations, evidence analysis, and detainee monitoring can all be made more efficient with the help of technology in the police force. But we must also think about possible problems with  data  security  and  privacy.  Justice  is  further  jeopardized  when  people  do  not  have equitable access to data and technology. The legal system is seeing a rise in the usage of blockchain and AI to make it more efficient and less expensive. With the advent of e-Court and e-Litigation in the Courts, the Indonesian Supreme Court has made a technological leap forward that will revolutionize the way we litigate. With e-filing, e-payment, and e-summons, justice seekers can handle all aspects of their cases electronically.
Keywords: Technology, Litigation and Legal Aid Strategies, Trends and Innovations

## PENDAHULUAN
Di dunia digital yang serba cepat saat ini, inovasi dan teknologi sangat penting di setiap bidang, termasuk penegakan hukum. Sistem hukum telah mendapat banyak manfaat dari transformasi digital, yang memungkinkan akses, analisis, dan pemrosesan data terkait yang jauh lebih baik. Sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan, telah sangat  terpengaruh  oleh  pertumbuhan  eksponensial  inovasi  teknologi.  Teknologi  telah menjadi komponen penting dalam penegakan hukum di era digital ini. Pembuatan undang- undang positif, atau aturan dan regulasi untuk penggunaan teknologi secara legal, sering kali  tertinggal  di  belakang  laju  kemajuan  teknis  (Yunita  &  Iskandar  PsV  Kabupaten  Deli Serdang Sumatera Utara, 2023)
Menurut karya penting Profesor Larry Lessig, "Code and Other Laws of Cyberspace," kode komputer secara signifikan memengaruhi norma-norma perilaku dan undang-undang online.  Secara  khusus,  ia  menekankan  pentingnya  memahami  cara-cara  teknologi menyusun  kehidupan  kita  dan  dampaknya  terhadap  keadilan.  Dan  Profesor  Richard Susskind: Profesor Susskind telah menekankan perubahan besar yang dibawa oleh teknologi dalam aspek teoretis dan praktis penegakan hukum, dan beliau adalah seorang spesialis hukum terkemuka di bidang teknologi dan penegakan hukum. Gagasannya tentang "The
End of Lawyers?" dan "Pengadilan Online" telah memicu diskusi yang signifikan mengenai lintasan sistem hukum.
Tindakan komunitas yang lebih besar rentan terhadap konflik dan masalah. Salah satu  area  di  mana  konflik  ini  sering  muncul  adalah  dengan  orang-orang  yang  memiliki keterbatasan,  yang  sering  kali  masih  belum  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat. Perlakuan  mereka  dalam  lingkungan  hukum  dipengaruhi  oleh  situasi  ini.  Karena keterbatasan mereka, mereka lebih cenderung menjadi target prasangka, marginalisasi, dan pelecehan ketika mengejar keadilan. Hal ini membuat mereka sulit, bahkan tidak mungkin, untuk  mendapatkan  hak-hak  mereka,  yang  meliputi  prinsip-prinsip  seperti  keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan. Setiap warga negara seharusnya memiliki hak dasar untuk mendapatkan bantuan hukum, yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan  dari  tindakan  hukum.  Alasannya,  setiap  orang  memiliki  hak  yang  melekat untuk  diperlakukan  secara  adil  di  pengadilan,  termasuk  kemampuan  untuk  membayar perwakilan hukum.
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," sistem hukum dan Konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua warga negara  merupakan  langkah  penting  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  hukum. Bantuan  hukum  dari  seorang  ahli  hukum  adalah  apa  yang  dimaksud  oleh  Soerjono Soekanto ketika ia mengatakan "bantuan hukum". Bantuan hukum ada untuk orang-orang yang  membutuhkannya  sehingga  mereka  dapat  menyadari  hak-hak  mereka  dan memperoleh perlindungan hukum yang wajar (Nurwahyuni et al., 2023)
Sebelum  munculnya  digitalisasi,  orang-orang  mungkin  menyelesaikan  perbedaan mereka  secara  damai  atau  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  setempat,  yang  pada akhirnya akan berujung pada keputusan dari hakim. Terobosan baru datang seiring dengan kemajuan teknologi, yang memungkinkan penggunaan yang lebih mudah dan lebih efisien dari semua jenis mekanisme yang dapat dilakukan secara online. Dalam situasi seperti ini, hal  ini  dapat  menginspirasi  suatu  negara  untuk  memperkenalkan  kebijakan  baru  yang sejalan dengan tren modernisasi (Yuspin et al., 2023)
Penting bagi hukum Indonesia untuk berevolusi seiring dengan perubahan sosial dan teknis.  Aturan  hukum  dapat  dibuat  lebih  efektif  dan  efisien  dengan  bantuan  teknologi, terutama  digitalisasi.  Masyarakat  mengharapkan  proses  hukum  yang  lebih  cepat,  lebih transparan,  dan  lebih  mudah  diakses,  dan  sistem  hukum  Indonesia  perlu  mengadopsi teknologi  digital  untuk  mengikuti  perubahan  budaya  dan  substansi.  Perubahan  yang
berorientasi pada keadilan dan efisiensi dimungkinkan oleh digitalisasi ini, yang mengubah fungsi lembaga hukum dan interaksi publik dengan sistem hukum (Putra, 2020)
Cara  orang  bertindak  dipengaruhi  oleh  perubahan  besar  dalam  dunia  korporat, hukum, dan industri lainnya. Aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat lokal termasuk otomatisasi, robotika, dan kecerdasan buatan (Fuad et al., 2022). Akses  mudah  ke  informasi  di  berbagai  sektor  kini  tersedia  untuk  publik  (Wirakusuma  & Riwanto,  2022).  Munculnya  model  bisnis  baru  didorong  oleh  transformasi  digital,  yang menandakan pergeseran besar dalam kehidupan masyarakat.
Informasi dan layanan menjadi lebih tersedia bagi masyarakat umum sebagai hasil dari digitalisasi. Menurut penelitian, "digitalisasi" adalah penggunaan data dan teknologi digital  untuk  meningkatkan  keuntungan,  memperluas  operasi,  dan  membangun  budaya digital  (Yunaningsih  et  al.,  2021).  Di  mana  era  digital  yang  akan  datang  akan  memiliki dampak  yang  luas  pada  banyak  bagian  dari  eksistensi  manusia,  termasuk  lanskap perusahaan  dan peradilan. Setiap aspek keberadaan manusia,  mulai dari  dunia korporat hingga sistem hukum, dipengaruhi oleh digitalisasi. Menurut penelitian lain, digitalisasi dan kemajuan teknis sangat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa komersial (Hakim et al., 2023). Sengketa bisnis biasanya diselesaikan melalui proses litigasi atau non-litigasi.
Meskipun proses litigasi mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk hadir di pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) biasanya menjadi pilihan para pelaku bisnis. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa ADR memberikan alternatif yang lebih efisien,  mudah  beradaptasi,  dan  informal  dibandingkan  dengan  proses  pengadilan konvensional. Terkait penegakan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis secara khusus, sebuah  studi  komprehensif  harus  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis tantangan  dan  peluang  yang  muncul  untuk  mengevaluasi  kesiapan  negara  dalam menghadapi transformasi (Karuniawan, 2017)
Kompleksitas,  biaya,  dan  risiko  yang  terkait  dengan  inovasi  teknologi  terus meningkat karena proses bisnis yang terus berkembang, tekanan persaingan yang ketat, dan kemajuan teknologi yang cepat dan mendalam. Sebagai sumber daya dan subsistem yang vital dalam organisasi, teknologi sangatlah penting. Oleh karena itu, teknologi memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap profitabilitas dan daya saing jangka panjang. Agar dapat  berkembang  dan tetap kompetitif di  pasar, bisnis harus selaras dengan kemajuan teknologi  yang  mendukung  strategi  mereka  dan  memungkinkan  mereka  untuk meningkatkan operasi dan layanan mereka. Dalam situasi ini, kinerja organisasi atau bisnis ditentukan  sebagian  oleh  kemampuan  beradaptasi  dan  daya  tanggap  terhadap  inovasi teknologi (Lessig, 2009)
Gagasan badan peradilan Indonesia yang agung diwujudkan oleh Mahkamah Agung Republik  Indonesia,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  peradilan  modern  yang memanfaatkan  teknologi  informasi.  Dalam  pidato  kenegaraan  yang  disampaikan  di hadapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  pada  tanggal  16  Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk para pihak yang berperkara (Presiden Republik Indonesia, 2019)
Dengan  tren  dan  kemajuan  Era  Digital  saat  ini,  penelitian  ini  bermaksud  untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana teknologi memberikan dampak positif bagi pengadilan di Indonesia, khususnya pada metode litigasi dan bantuan hukum.

## METODE PENELITIAN
Dengan menggunakan tinjauan pustaka, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian, tinjauan pustaka mengumpulkan  buku-buku,  majalah,  jurnal,  dan  sumber-sumber  lain  yang  relevan. Menemukan penulis asli dari karya-karya yang telah diterbitkan sebelumnya adalah dasar dari  strategi  pemecahan  masalah  ini.  Peneliti  yang  ingin  menggunakan  metodologi penelitian tinjauan literatur harus memiliki pengetahuan yang luas tentang topik yang akan diteliti.  Untuk  lebih  memahami  dan  menggambarkan  bagaimana  teknologi  telah mempengaruhi  pengadilan  di  Indonesia,  khususnya  teknik  litigasi  dan  bantuan  hukum sehubungan dengan tren  dan  kemajuan di era  digital, tinjauan literatur  dilakukan untuk mendukung isu-isu yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dampak Tegnologi pada Aksebilitas keadilan
Sifat global dari kehidupan yang semakin meluas, memberikan pilihan-pilihan baru yang tidak hanya menangani berbagai bagian kehidupan, seperti sistem hukum nasional, tetapi juga meningkatkan kehidupan global, bahkan jika hal tersebut mempromosikan lokalisasi di seluruh  dunia.  Setelah  kemerdekaannya,  Indonesia  bertekad  untuk  membentuk  hukum nasional  yang  sesuai  dengan  identitas  bangsa  melalui  proses  evolusi  hukum.  Hukum Indonesia sebagian besar berfokus pada undang-undang tertulis. Kerangka hukum yang ada  didasarkan  pada  positivisme,  sebuah  perspektif  filosofis  yang  menekankan  pada
tindakan formal dan nyata serta memiliki wewenang untuk menetapkan yurisdiksi nasional melalui demarkasi teritorial.
Kondisi  meta-narasi  hukum  saat  ini  akan  mengalami  pemeriksaan  dengan mempertimbangkan  kemajuan  teknologi  informasi.  Sifat  global  kehidupan  telah menyaksikan  prevalensi  yang  semakin  meningkat,  menghadirkan  kemungkinan- kemungkinan baru yang tidak hanya mencakup berbagai bagian kehidupan, seperti sistem hukum nasional, tetapi juga berfungsi untuk menyegarkan eksistensi global, mirip dengan penyebaran  nilai-nilai  lokal  di  seluruh  dunia.  Keberadaan  kontemporer  hukum  modern dapat dikaitkan dengan faktor-faktor historis yang telah membentuk hubungan yang saling bergantung antara hukum dan masyarakat, serta evolusi negara modern. Modernitas ini memiliki  atribut-atribut  berikutnya:  (Yunita  &  Iskandar  PsV  Kabupaten  Deli  Serdang Sumatera Utara, 2023)
1. Memiliki format tertulis.
2. Undang-Undang berlaku untuk seluruh wilayah Negara.
3. Hukum  berfungsi  sebagai  alat  yang  disengaja  yang  digunakan  untuk mengaktualisasikan keputusan politik dari suatu komunitas.
Kehadiran hukum tertulis merupakan persyaratan penting bagi negara kontemporer yang semakin rumit dan beragam. Legislasi tertulis membentuk kerangka hukum formal dan tidak fleksibel, dibuat oleh pihak yang berwenang, dan tidak memiliki kaitan dengan prinsip- prinsip kepastian hukum dan keadilan.
Dampak teknologi terhadap aksesibilitas keadilan sangat besar. Teknologi memiliki beberapa dampak terhadap aksesibilitas keadilan:
1. Teknologi  dapat  memfasilitasi  akses  yang  adil  terhadap  keadilan  bagi  individu  yang tinggal  di  daerah  terpencil  atau  sulit  dijangkau.  Salah  satu  aplikasi  potensial  dari teknologi  informasi  dalam  sistem  pengadilan  adalah  memfasilitasi  kemampuan pengguna untuk menjelajahi sistem pengadilan dengan mengakses informasi umum di website pengadilan.
2. Layanan  Hukum  Online:  Pemanfaatan  teknologi  dapat  memfasilitasi  percepatan  dan penyederhanaan layanan hukum. Misalnya, aplikasi yang dicetak tebal dapat digunakan untuk tujuan pengajuan permohonan hukum atau mendapatkan informasi hukum.
3. Peningkatan  Aksesibilitas  terhadap  Informasi  Hukum:  Teknologi  dapat  memfasilitasi pengambilan  informasi  hukum  yang  lebih  cepat.  Situs  web  pengadilan  dapat menawarkan  rincian  seperti  penjadwalan  pengadilan,  putusan  pengadilan,  dan informasi hukum terkait lainnya.
Namun demikian, pemanfaatan teknologi juga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap ketersediaan  keadilan. Terganggunya aksesibilitas terhadap informasi teknologi dapat  disebabkan  oleh  berbagai  hal,  termasuk  faktor  kebijakan  pembangunan  dan terbatasnya  akses  terhadap  pengetahuan  tersebut.  Selain  itu,  pengembang  teknologi  di sektor  swasta  dapat  secara  tidak  sengaja  merusak  perlindungan  mendasar  dari  aturan hukum  yang  melekat  dalam  sistem  hukum.  Pemantauan  yang  terus  menerus  terhadap dampak kemajuan teknologi pada proses peradilan akan sangat penting ketika membahas pengaruh teknologi terhadap aksesibilitas keadilan.

## Tren dan Inovasi digital Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum
Penerapan  digitalisasi  dalam  sistem  hukum  meningkatkan  administrasi  peradilan, terutama  bagi  masyarakat  yang  terpinggirkan  yang  menghadapi  tantangan  dalam mengakses  bantuan  hukum.  Digitalisasi  memungkinkan  individu  yang  secara  geografis terpencil, kurang mampu secara ekonomi, dan memiliki mobilitas terbatas untuk mengakses dan  memperoleh  layanan  hukum  dengan  mudah.  Platform  internet  dan  aplikasi  seluler memberikan kesempatan kepada individu untuk mengakses nasihat hukum, konsultasi, dan dukungan  tanpa  perlu  melakukan  perjalanan  yang  jauh  atau  mengeluarkan  biaya  yang mahal. Teknologi memfasilitasi penggunaan sistem pengaduan online untuk mempercepat proses  pengajuan  pengaduan  dan  meminta  bantuan  hukum,  sehingga  memperluas jangkauan keadilan ke  populasi yang lebih besar (Santiadi, 2019). Pengadilan online dan mediasi  digital  meningkatkan  aksesibilitas  dan  keterjangkauan  penyelesaian  sengketa hukum. Pendekatan ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang terpinggirkan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses kerangka hukum konvensional sebagai akibat dari faktor fisik, ekonomi, atau geografis. Penyelesaian sengketa secara daring memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik dari lokasi masing-masing, sehingga meminimalisir kebutuhan  untuk  melakukan  perjalanan  dan  biaya  yang  terkait.  Digitalisasi  membantu mempersempit kesenjangan keadilan dan menawarkan pilihan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.
Integrasi blockchain dan AI memiliki potensi untuk memperbarui sistem peradilan di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi prosedur hukum dan penyediaan konsep-konsep inovatif. Kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar  dan  menggunakan  teknik  pembelajaran  mesin  untuk  memprediksi  hasil  kasus, memeriksa tren hukum, dan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan hukum (Alarie et al., 2018). Kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi hukum dengan membantu penilaian dan analisis kasus. Selain itu, otomatisasi operasi administrasi
pengadilan  dapat  mengurangi  tenaga  kerja  manual  dan  meningkatkan  efisiensi  secara keseluruhan (Greenleaf et al., 2018)
Sebaliknya, teknologi  blockchain memiliki  potensi untuk meningkatkan keandalan dan  keamanan  data  legislatif.  Kekekalan  dan  transparansi  dari  teknologi  blockchain membuatnya  mampu  menjaga  catatan  kepemilikan,  transkrip  pengadilan,  dan  kontrak. Menerapkan  teknologi  blockchain  dalam  sistem  hukum  dapat  mengurangi  perubahan dokumen  (Benisi  et  al.,  2020).  Lebih  jauh  lagi,  teknologi  ini  memiliki  potensi  untuk meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  peradilan.  Teknologi  Blockchain  memiliki potensi  untuk  memfasilitasi  pengembangan  kontrak  pintar,  yang  merupakan  algoritme perangkat  lunak  yang  dirancang  untuk  melaksanakan  kewajiban  hukum  secara  mandiri. Efisiensi  proses  hukum  dan  transaksi  ditingkatkan.  Integrasi  kecerdasan  buatan  dan teknologi  blockchain  dalam  sistem  hukum  Indonesia  menghasilkan  banyak  keuntungan. Meningkatkan aktivitas hukum melalui inovasi, modernisasi, keamanan, keterbukaan, dan efisiensi.
Dengan  meningkatnya  prevalensi  teknologi  blockchain  dan  AI,  sektor  hukum mengalami transformasi yang cepat, merangkul teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan sistem peradilan. Mahkamah Agung Indonesia membuat kemajuan yang signifikan dalam memberikan layanan yang efisien, tidak rumit, dan terjangkau bagi para pencari keadilan. Tema sesi khusus laporan tahunan 2018 yang berjudul "Era Baru Peradilan Modern" selaras dengan tujuan tersebut. Pengenalan e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan merupakan kemajuan penting yang telah membawa transformasi substansial dalam proses litigasi.  Inovasi  teknologi  ini  memfasilitasi  administrasi  perkara  secara  elektronik  untuk individu  yang  mencari  keadilan,  yang  mencakup  berbagai  aspek  seperti  pendaftaran perkara  ( e-filing),  pembayaran  (e-payment),  dan  komunikasi  panggilan/pemberitahuan secara elektronik ( e-summons) melalui platform online.
Penerapan  layanan  manajemen  perkara  secara  elektronik  telah  meningkatkan kenyamanan  bagi  para  pencari  keadilan.  Aplikasi  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  tiga tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara  dalam  proses pengadilan,  termasuk  waktu,  akses,  dan  integritas,  seperti  yang  diidentifikasi  oleh Mahkamah  Agung  Indonesia.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  memiliki  potensi  untuk mengurangi  durasi  pemrosesan  perkara,  meringankan  beban  proses  pengadilan, merampingkan cara para pihak berinteraksi dengan petugas pengadilan, dan mengurangi keterbatasan  akses  masyarakat  terhadap  informasi  dan  pemahaman  tentang  sistem pengadilan (Pudjoharsoyo, 2019)
Mahkamah  Agung  Indonesia  akan  meresmikan  layanan E-Court  pada  Hari  Ulang Tahunnya  yang  ke-74.  Layanan  ini  tidak  hanya  mencakup  administrasi  perkara  secara elektronik,  tetapi  juga  persidangan  secara  elektronik.  Pengenalan  administrasi  perkara secara elektronik, yang dimulai pada tahun 2018, telah merevolusi pendekatan tradisional terhadap proses pengadilan, sehingga para pihak tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan untuk  mengajukan  perkara  mereka.  Pengguna  terdaftar  memiliki  kemampuan  untuk mendaftarkan  kasus  klien  mereka  melalui  perangkat  teknologi  informasi,  seperti smartphone, tanpa perlu mengunjungi pengadilan secara fisik (Satria, 2019)
Perluasan E-Court,  yang  sebelumnya  terbatas  pada  layanan  administrasi  dan persidangan  perkara  secara  elektronik,  telah  mendapatkan  pengakuan  hukum  melalui pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang berkaitan dengan administrasi  dan  persidangan  perkara  secara  elektronik  di  pengadilan.  Peraturan  ini mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah berlaku sejak tahun 2018. Peraturan ini, yang biasa disebut sebagai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, telah berfungsi sebagai kerangka kerja legislatif untuk penyediaan layanan E-Court di dalam sistem pengadilan.
Istilah  " E-Court"  berkaitan  dengan  aplikasi  elektronik  dari  prosedur  peradilan. Platform  online  memfasilitasi  proses  pendaftaran  perkara,  berbagi  dokumen,  dan pengaturan  persidangan. E-Litigasi  mengacu  pada  pemanfaatan  teknologi  untuk memfasilitasi seluruh proses litigasi, yang meliputi administrasi kasus, berbagi informasi, dan penyampaian putusan.
Prosedur hukum di Indonesia  dapat  dibuat lebih efisien  dan  lebih murah dengan digitalisasi.  Efisiensi  dapat  ditingkatkan  dengan  penggunaan  teknologi  teknologi  seperti manajemen kasus digital, pengadilan elektronik, dan pengarsipan elektronik. Penggunaan pengadilan  online  telah  menyederhanakan  prosedur  peradilan  di  Indonesia.  Karena pengiriman fisik tidak lagi diperlukan, pengarsipan secara elektronik menghemat waktu dan biaya. Selain menyederhanakan pengambilan keputusan dan menghilangkan penumpukan perkara, digitalisasi juga menyederhanakan manajemen perkara di pengadilan. Biaya sistem hukum juga berkurang dengan digitalisasi. Meminimalkan dokumen dan pertemuan tatap muka  dapat  membantu  pengadilan  menghemat  biaya.  Dengan  bantuan  teknologi pengadilan digital, sistem peradilan dan pihak yang berperkara dapat menghemat biaya administrasi dan operasional (Pratiwi et al., 2020). Khususnya bagi masyarakat yang lebih terpencil, ini berarti lebih sedikit uang yang dihabiskan untuk transportasi dan perumahan. Biaya  litigasi  dapat  dikurangi  dengan  meningkatnya  aksesibilitas  informasi  hukum  dan
putusan pengadilan yang dimungkinkan oleh digitalisasi (Santiadi, 2019). Itulah sebabnya digitalisasi telah membuat proses hukum menjadi lebih efisien dan lebih murah.
Korupsi dalam sistem peradilan dapat dikurangi dan akses publik terhadap informasi hukum dapat  ditingkatkan melalui penggunaan teknologi yang  mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dokumen hukum, seperti keputusan, peraturan, dan prosedur, dapat lebih mudah dipublikasikan dan diakses melalui digitalisasi. Publik memiliki akses yang cepat dan terbuka terhadap  informasi terkait  melalui platform online  dan  repositori hukum. Sistem konvensional mengurangi kebingungan publik dan kuantifikasi informasi dengan melakukan hal  ini.  Akurasi  dan  kemampuan  audit  keduanya  ditingkatkan  dengan  digitalisasi  proses hukum,  yang  memungkinkan  pembentukan  catatan  elektronik  yang  tepat  (Kamello  & Sastro, 2023). Meminimalkan keterlibatan langsung dengan pihak berwenang adalah salah satu  cara  teknologi  digital  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  sistem  peradilan  dan mencegah korupsi. Dengan mengotomatiskan proses yang sebelumnya manual, pengadilan elektronik  dapat  membantu  mengurangi  korupsi  dalam  sistem  peradilan  tradisional. Metode ini mengurangi kemungkinan para pihak yang terlibat dalam interaksi ilegal. Lebih mudah untuk mendeteksi dan mencegah korupsi ketika keputusan administratif dan yudisial transparan. Akses publik terhadap informasi hukum dan pemberantasan korupsi di sektor hukum dapat ditingkatkan melalui digitalisasi sistem hukum (Susanto, 2020)
Keunggulan e-Court dan e-Litigasi
1. Pendaftaran dan Pengelolaan Perkara Menjadi Efisien. Anda dapat menghemat waktu dan  mengurangi  beban  administrasi  dengan  mendaftarkan  gugatan  secara  online. Proses peradilan juga tetap berjalan dengan lancar melalui sistem manajemen kasus digital.
2. Pemanfaatan Dokumen Elektronik. Dokumen elektronik digunakan dalam e-Court dan e-Litigasi sebagai pengganti dokumen fisik. Hal ini tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga merampingkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses dokumen.
3. Peningkatan Kegunaan. Setiap orang yang berkepentingan dalam suatu kasus memiliki akses yang konstan dan di mana saja ke semua dokumen kasus yang relevan. Hal ini membuat  sistem  hukum  lebih  mudah  diakses  dengan  mengurangi  batas-batas geografis.
4. Penghematan uang. E-Court dan e-Litigation memiliki potensi untuk  merampingkan proses  pengadilan,  mengurangi  biaya  seperti  perjalanan,  pencetakan  dokumen,  dan administrasi manual (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022)

## Tantangan dan Solusi
1. Perlindungan  Data. Untuk  memastikan bahwa data elektronik tetap utuh  dan privat, langkah-langkah keamanan yang ketat harus diterapkan. Solusi utama untuk kesulitan ini termasuk penerapan firewall dan enkripsi.
2. Pengadilan  Elektronik  membingungkan  banyak  orang  yang  terlibat  dalam  sistem hukum. Adopsi teknologi ini membutuhkan pelatihan bagi pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat. Untuk menjamin penggunaan yang efisien dan sukses, literasi digital perlu ditingkatkan.

## Masa Depan e-Court dan e-Litigasi di Indonesia
E-Court dan e-Litigasi telah mengantarkan era baru penegakan hukum di Indonesia. Sistem  peradilan  di  masa  depan  diprediksi  akan  lebih  transparan,  efisien,  dan  mudah beradaptasi. Prosedur hukum dapat dipercepat, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah,  dan  kepercayaan  terhadap  sistem  peradilan  dapat  diperkuat  dengan  kemajuan konseptual  ini.  Ini  adalah  langkah  penting  untuk  mewujudkan  visi  Indonesia  dalam mengatasi  masalah-masalah  global  melalui  solusi-solusi  kreatif  yang  berasal  dari  dalam negeri.  Meskipun  masih  akan  ada  persidangan  tatap  muka  sebagai  hasil  dari  E-Litigasi, jumlahnya akan berkurang secara signifikan dari lima belas menjadi empat. Pertemuan tatap muka hanya diperuntukkan bagi Sidang Pertama, Sidang Kedua, Verifikasi Bukti, dan, jika diperlukan,  Pemeriksaan  Ahli  atau  Saksi  (Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2022)
Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan adalah bagian dari proses menjawab yang bertujuan untuk meminimalisir kontak tatap muka. Para Pihak tidak perlu lagi hadir secara fisik di pengadilan dan menyerahkan dokumen kepada Hakim berkat E-Litigasi.
Yang dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat hanyalah akses ke komputer pribadi atau laptop untuk melihat jadwal persidangan. Sebagai contoh, Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan  dokumen  jawaban  dalam  format  PDF,  RTF,  atau  DOC  ke  akun  E-Court selambat-lambatnya  pada  hari  Selasa,  19  November,  pukul  10:59  pagi,  agar  dapat dipertimbangkan  dalam  agenda  sidang  penyerahan  jawaban  pada  hari  Selasa,  19 November,  pukul  11:00  pagi.  Hakim  akan  memeriksa  berkas  tersebut  sebelum mengirimkannya kepada para pihak melalui akun e-court setelah diunggah. Apabila para pihak tidak mengirimkan berkas melalui akun e-court pada batas waktu yang ditentukan, Hakim akan menyelidiki alasan keterlambatan tersebut. Hakim memiliki kewenangan untuk menjadwal  ulang  agenda  persidangan  satu  kali  apabila  para  pihak  dapat  memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai alasan mengapa dokumen-dokumen tersebut tidak
dikirimkan pada tenggat waktu yang ditentukan. Namun, sidang akan dilanjutkan dengan agenda  yang  berbeda  jika  para  pihak  tidak  dapat  memberikan  alasan  yang  sah,  karena dapat  ditentukan  dari  sudut  pandang  hukum  bahwa  mereka  tidak  menggunakan  hak mereka untuk melakukannya (Marthen Lanteng, 2023)
Pendaftaran  perkara  secara online, pembayaran,  dan distribusi berkas perkara (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) semuanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Elektronik, yang merupakan alat  pengadilan yang melayani  publik. Selain  proses persidangan yang lebih terbuka, cepat, dan memangkas biaya perkara secara drastis, E-Court juga menjadi jawaban atas kekhawatiran para penegak hukum dan pencari keadilan. Sebagai penyempurnaan dari Perma No. 3, penerapan e-Court diatur dalam Perma No. 1. Dengan adanya perbaikan ini, seharusnya  kita  dapat  melihat  penegakan  hukum  yang  benar-benar  membantu  para pencari  keadilan.  Bagi  sistem  pengadilan  di  Indonesia,  aplikasi  ini  merupakan  sebuah anugerah.  Dalam  upaya  untuk  mengekang  korupsi  yang  merajalela  di  sistem  peradilan, aplikasi  ini  membatasi interaksi antara penggugat dan staf pengadilan.  E-Court memiliki potensi untuk mengatasi beberapa masalah yang mengganggu sistem hukum Indonesia, termasuk kasus-kasus pelecehan yang ditujukan kepada pengadilan (Contempt of court). ruang  sidang  (Court  Contempt).  E-Court  merupakan  perkembangan  positif  menuju administrasi peradilan yang lebih kontemporer di Indonesia. Namun, masih banyak masalah dan kesulitan yang perlu diperbaiki (Putra, 2020).

## SIMPULAN
Artikel ini menyimpulkan bahwa sifat keadilan dalam penegakan hukum modern sangat dipengaruhi  oleh  tren,  inovasi,  dan  terobosan  teknologi.  Alat  investigasi  baru,  akses informasi  yang  disederhanakan,  dan  proses  hukum  yang  disederhanakan  semuanya dimungkinkan  oleh  kemajuan  teknologi.  Namun,  kita  juga  harus  memikirkan  masalah- masalah  terkait  privasi,  etika,  dan  ketidakadilan  akses.  Oleh  karena  itu,  kita  perlu memberikan pertimbangan serius tentang bagaimana memastikan bahwa teknologi baru dapat  membantu,  bukan  melukai,  konsep  keadilan  dalam  sistem  peradilan  kita.  Industri hukum  sedang  mengalami  transformasi  yang  cepat  sebagai  akibat  dari  meningkatnya prevalensi  teknologi  blockchain  dan  AI.  Sektor  ini  merangkul  teknologi  untuk  membuat sistem peradilan menjadi lebih efisien dan terjangkau. Dengan munculnya e-Court dan e- Litigasi  di  Pengadilan,  Mahkamah  Agung  Indonesia  telah  membuat  lompatan  teknologi yang akan merevolusi cara kita berperkara. Dengan e-filing, e-payment, dan e-summons, para pencari keadilan dapat menangani semua aspek dari kasus mereka secara elektronik. Dalam upaya untuk mengekang korupsi yang merajalela dalam sistem peradilan, aplikasi ini
membatasi interaksi antara penggugat dan pegawai pengadilan. Selain itu, masalah dalam sistem peradilan di Indonesia, seperti pelecehan terhadap pegawai pengadilan ( contempt of  court),  dapat  dikurangi  dengan  bantuan  e-Court.  Pengenalan  E-Court  dan  E-Litigasi merupakan langkah ke arah yang tepat untuk memodernisasi sistem peradilan di Indonesia. Namun demikian, harus tetap di awasi karena masih banyak masalah dan persoalan yang harus diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alarie, B., Niblett, A., & Yoon, A. H. (2018). How artificial intelligence will affect the practice of law. University of Toronto Law Journal, 68(supplement 1), 106–124.
Benisi,  N.  Z.,  Aminian,  M.,  &  Javadi,  B.  (2020).  Blockchain-based  decentralized  storage networks: A survey. Journal of Network and Computer Applications, 162, 102656.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Perma Nomor  7 Tahun 2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Fuad, F., Dewi, A., & Munawar, S. (2022). The application of social philosophy in the era of revolution industry 4.0 in Indonesia. Borobudur Law Review, 4(1), 45–53.
Greenleaf,  G.,  Mowbray,  A.,  &  Chung,  P.  (2018).  Building  sustainable  free  legal  advisory systems: Experiences from the history of AI & law. Computer Law & Security Review, 34(2), 314–326.
Hakim,  H.  A.,  Kurniaty,  Y.,  Krisnan,  J.,  &  Praja,  C.  B.  E.  (2023).  Artificial  intellegence  and medicine:  Proposed  model  of  Indonesian  criminal  liability. AIP  Conference Proceedings, 2706(1).
Kamello, T., & Sastro, M. (2023). The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia. Veteran Law Review, 6(SpecialIssues), 15–27.
Karuniawan, Y. (2017). Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang. Surakarta: IAIN Surakarta.
Lessig, L. (2009). Code: And other laws of cyberspace. ReadHowYouWant. com.
Marthen Lanteng. (2023). Transformasi Hukum Berperkara Secara e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan. DJKN Kemenkeu RI.
Nurwahyuni, N. W., Kusumah, R. R., & Hasanah, D. A. (2023). Strategi Dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu. Jurnal Suara Hukum, 5(2), 32–54.
Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The application of e-court as an effort
to  modernize  the  justice  administration  in  indonesia:  challenges  &  problems. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 2(1), 39–56.
Presiden Republik Indonesia. (2019). “Pidato Presiden di Hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Ke-74 Tahun 2019” (Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 16 Agustus 2019).
Pudjoharsoyo,  A.  S.  (2019). Arah  Kebijakan  Teknis  Pemberlakuan  Pengadilan  Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia). Jakarta.
Putra, D. (2020). A modern judicial system in Indonesia: legal breakthrough of e-court and e-legal proceeding. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 9(2), 275–297.
Santiadi, K. (2019). Expanding Access to Justice through E-Court in Indonesia. Prophetic Law Review, 1(1), 75–89.
Satria,  R.  (2019). Persidangan  Secara  Elektronik  (E-Litigasi)  di  Pengadilan  Agama.  1–14. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara- elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8
Susanto, S. (2020). E-court as the prevention efforts against the Indonesia judicial corruption. Yustisia, 9(1), 116–138.
Wirakusuma, M. A., & Riwanto, A. (2022). The E-Aspiration System as an Implementation of Public Participation from the Good Governance Perspective. Varia Justicia, 18(3), 248– 258.
Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia, 3(1), 9–16.
Yunita,  S.,  &  Iskandar  PsV  Kabupaten  Deli  Serdang  Sumatera  Utara,  W.  (2023).  Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital. Journal on Education, xx(x), 9212–9219.
Yuspin,  W.,  Sukirman,  A.  N.,  Budiono,  A.,  Pitaksantayothin,  J.,  &  Fauzie,  A.  (2023).  Legal Reconstruction of Indonesian Banking Laws: Challenges and Opportunities for Digital Bank Regulation. Varia Justicia, 19(1), 52–69.