Kajian Sadd Al-Dzari’ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara
Lia Apriliani Staff Perencanaan Kelurahan Desa Mindahan lh14.4m1n@gmail.com
Abstract
Keyword: Unregistered marriages, Sadd al- Dzariah
This  study  was  conducted  on  the  fact  that  in  Bumiharjo  Village, Jepara Regency, the number of unregistered marriages in 2017 was ± 14 couples. This reality is contrary to Law no. 1 of 1974 concerning marriage, that marriage must be recorded by a Marriage Registrar from the  Office  of  Religious  Affairs.  This  study  was  conducted  using  a qualitative approach with a descriptive type of study, to analyze the factors behind unregistered marriages, and a review of them in sadd al- dzari`ah. The results of this study can be stated that the practice of unregistered  marriage  is  motivated  by  family,  economic,  and environmental factors. As for sadd al-dzariah's review that in practice, unregistered marriage has the potential to pose risks, because it does not have permanent legal force that can harm the wife and child in the  event  of  a  divorce,  child's  relationship  with  parents,  and inheritance.
Abstrak
Kata Kunci:
Nikah Siri, Sadd al-Dzariah
Kajian ini dilakukan terhadap fakta bahwa di Kelurahan Bumiharjo Kabupaten  Jepara  jumlah  perkawinan  siri  pada  tahun  2017 sebanyak ± 14 pasangan. Realitas tersebut bertolak belakang dengan Undang-  undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan  Agama.  Kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  kajian  deskriptif,  untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi nikah siri, dan tinjauan tentangnya  dalam  sadd  al-dzari`ah.  Hasil  kajian  ini  dapat dinyatakan  bahwa  praktik  nikah  siri  dilatarbelakangi  oleh  faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Adapun dari tinjauan sadd al- dzariah bahwa dalam praktiknya, nikah siri berpotensi memunculkan risiko, karena   tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi perceraian, hubungan anak dengan orang tua, serta kewarisan.

## Pendahuluan
Sebagaimana  kita  ketahui  pernikahan merupakan  salah  satu  syariat  yang  Allah  Swt turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan  itu,  kita  bisa  memenuhi kebutuhan  biologis,  melestarikan  keberadaan manusia,  dan  juga  sebagai  salah  satu  sarana untuk  beribadah  kepada  Allah  Swt.  Dimana tujuan  utama  perkawinan  adalah  untuk memperoleh  kehidupan sakinah,  mawaddah , dan rahmah (Nasution, 2012, p. 281). Allah Swt   telah   mensyariatkan pernikahan salah satunya disebutkan dalam QS.Al-Rum ayat 21:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah  Dia  menciptakan  untukmu  isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum yang berfikir”
Dan  juga  Hadis  yang  diriwayatkan  dari Abdullah bin Mas ‟ ud r.a:
“Wahai    para    pemuda,    barang  siapa diantara   kamu  ada   yang mampu menikah, hendaklah  dia  menikah.  Karena  pernikahan itu  mampu  menjaga  pandangan    mata    dan kemaluan,  hendaklah  berpuasa  karena  puasa itu ibarat obat” ( Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri:1014).
Dalam  bahasa  Indonesia,  perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya  membentuk  keluarga  dengan  lawan
jenis,melakukan  hubungan  kelamin  atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan,  berasal  dari  kata nikah yang menurut  bahasa  artinya  mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh  ( wathi ).  Kata  nikah    itu  sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan ( coitus ),  juga  untuk  arti  akad  nikah  (Ghazali, 2010,  p.  7).  Ulama  madzhab  Syafi ` i mendefinisikan  nikah  dengan,  akad    yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri  dengan  lafazh  nikah  atau  kawin, atau yang searti dengan itu (Luthfi, 2010, p. 8).
Menurut  KHI  pasal  2,  pernikahan  adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi  Hukum  Islam).  Dalam  Undang- Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa setiap  Perkawinan  harus  dicatat.  Dalam masyarakat  Indonesia  salah  satu  bentuk Perkawinan yang dikenal yang disembunyikan adalah nikah siri.
Siri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni al-sirr yang  berarti  rahasia.  Dengan demikian, nikah sirri berasal dari bahas Arab yang dikenal dengan sebutan zawaj as-sirri atau pernikahan  secara  rahasia.  Pernikahan  siri secara  garis  besar  yang  dikenal  luas dimasyarakat terbagi dua. Pertama, pernikahan tanpa      wali.      Pernikahan      semacam      ini dilaksanakan      secara  sembunyi  (siri)
dikarenakan  wali  pihak  perempuan  tidak setuju,  atau  karena  menganggap  absah pernikahan  tanpa  wali,  atau  hanya  ingin memuaskan  nafsu  syahwat  belaka  tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.  Kedua,  pernikahan  yang  sah  secara agama,  namun  tidak  diumumkan  secara meluas  dan  tidak  pula  dicatatkan  dalam lembaga  pencatatan  negara  yang  berwenang atau  ada  kalanya  dicatatkan  ke  pencatatan negara  namun  tidak  diketahui secara meluas (Luthfi, 2010, p. 42).
Menurut jurnal yang di tulis oleh Ali Uraidy dengan  judul    Perkawinan  Siri  dan  Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-Undang No. 1  Tahun  1974,  menyebutkan  bahwa perkawinan  siri  adalah  aqad  nikah  antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya  hanya  didasarkan  pada ketentuan-ketentuan  agama  Islam  saja  tanpa memperhatikan  ketentuan-  ketentuan  dalam Undang-  undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Perkawinan  siri  ini  merupakan pernikahan  yang  tidak  didaftarkan  di  Kantor Pencatatan  Nikah.  Perkawinan  siri  ini nantinya  akan  membawa  akibat  hukum  bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta  benda  dalam  perkawinan,    karena perkawinan    siri    yang    mereka    lakukan tersebut    tidak  memiliki  alat  bukti  yang autentik  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan hukum.
Adanya Undang-undang Perkawinan
adalah untuk pencegahan perkawinan siri pada dasarnya bernuansa menutup jalan kemafsadatan, dalam ilmu Usul Fikih disebut dengan sadd  al-dzariah .  Penerapan sadd  al- dzariah sangat diperlukan untuk meminimalisir mafsadah yang ditimbulkan dari pernikahan  tersebut.  Karena  dengan  adanya pernikahan  siri  akan  berpeluang  terjadinya pelanggaran  dan  atau  tindakan  melawan Hukum  Pernikahan  yang  diatur  dalam  KHI dan UU yang berlaku.
Melihat  Fenomena-fenomena  tentang nikah  siri  yang  terjadi  di  masyarakat,  maka kajian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan latarbelakang dipraktikkannya nikah sirri  dan  tinjauannya  dalam sadd  al-dzariah , berdasarkan  pada  praktik  yang  berlangsungs secara massif di  Desa  Bumiharjo  kecamatan Keling kabupaten Jepara.

## Pernikahan Siri
Kata siri berasal dari bahasa Arab, yang arti harfiyahnya, “rahasia” ( secret marriage ). Menurut terminologi  Fikih  Maliki,  nikah  siri  adalah nikah  yang  atas  pesan  suami,  para  saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya,  sekalipun  keluarga  setempat.
Ibnu  Taimiyah  dalam  kitabnya, Ahkamal- Zawaj ,  menyatakan  bahwa  nikah  siri  adalah apabila  laki-laki  menikahi  perempuan  tanpa wali  dan  saksi-saksi,  serta  merahasiakan pernikahannya,  sehingga  langsung  dapat disimpulkan,  bahwa  pernikahan  ini  batil menurut  jumhur  ulama.  Wahbah  Zuhaili
menyatakan bahwa nikah siri yakni nikah yang dirahasiakan  dan  hanya  diketahui  oleh  pihak yang  terkait  dengan  akad.  Pada  akad  ini  dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan  pernikahan  itu,  dan  tidak seorangpun  dari  mereka  diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain.
Nikah  siri  adalah  pernikahan  yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan  Agama  (KUA)  atau  oleh  Petugas Pencatat  Nikah  (PPN),  pernikahan  model  ini dilangsungkan  secara  sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi (Nurhaedi, 2003, p. 5).
Istilah  nikah  siri  atau  nikah  yang dirahasiakan  memang  sudah  dikenal  di kalangan ulama. Hanya saja nikah siri dikenal pada  masa  dahulu  berbeda  pengertiannya dengan nikah siri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud  dengan  nikah  siri  yaitu  nikah  yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan  terjadinya  nikah  tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya  tidak  ada walimat al-‘ursy .
Berikut  ini  adalah  pendapat  para ulama Islam tentang nikah siri.
Hukum  nikah  siri  dalam  Islam  adalah  sah sepanjang  hal-hal  yang menjadi  rukun  nikah terpenuhi,  dimana  rukun  nikah  dalam  agama Islam adalah sebagai berikut:
a. Adanya calon mempelai pria dan wanita
b. Adanya wali dari calon mempelai wanita
c. Adanya dua orang saksi dari kedua belah pihak
d. Ijab
e. Qabul
Jika  dalam  pelaksanaan  nikah  siri  rukun nikah  yang  tertera  di  atas  terpenuhi,  maka pernikahan    seseorang  dianggap    sah    secara syariat  agama Islam, hanya saja tidak tercatat dalam buku catatan sipil.
Dan  proses  nikah  siri  lainnya  yang  tidak memenuhi  rukun-rukun  di  atas  maka pernikahan  tersebut  tidak  dianggap  sah menurut  syariat  Islam,  dalam  hadits disebutkan : “Tidak  ada  nikah  kecuali  dengan adanya  wali  dan  dua  saksi  yang adil” (HR.  al- Khamsah  kecuali  an-Nasa`i,  dishahihkan  al- Imam  al-Albani rahimahullahu dalam al-Irwa ‟ no.  1839,  1858,  1860  dan  Shahihul  Jami ‟ no.7556, 7557).
Adapun  hukum  nikah  siri  oleh  beberapa mazhab  terjadi  perbedaan sebagai berikut :
a. Menurut  pandangan  mazhab  Syafi ‘ i  dan Hanafi
Tidak      membolehkan      nikah      siri. Khalifah      Umar      r.a.      pernah mengancam nikah siri dengan hukuman had (Al-Zuhaily,  2014,  p.  71) . Larangan nikah  siri  ini    berdasarkan  pada  hadis yang  artinya ,  “umumkan  nikah  ini,  dan laksanakan  di  masjid,  serta  ramaikanlah dengan menabuh gendang” .
Ada yang berpendapat bahwa nikah sirri
boleh  dengan  syarat  memenuhi  rukun dan syaratnya. Adapun masalah orangtua pihak  perempuan  yang  tidak  menjadi walinya    terjadi    perbedaan    pendapat. Ada  yang  mengatakan  wali nikah tidak wajib sebab yang wajibadalah orang yang menikahkan, saksi, dan kedua  mempelai melakukannya    dengan    sukarela (Saebani, 2010, p. 84).
b. Menurut terminologi Fikih Maliki Mazhab  Maliki  tidak  membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan,  dan  kedua  pelakunya  dapat dilakukan  hukuman  had  (dera  rajam), jika    telah    terjadi    hubungan    seksual antara    keduanya    dandiakuinya    atau dengan kesaksian empat orang saksi (Al- Zuhaily, 2014, p. 71).
Pernikahan  siri  disebut  juga  nikah  ‘ urfi (adat), karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Saw dan para sahabat, dimana mereka tidak perlu untuk mencatatkan  pernikahan  mereka  tanpa  ada permasalahan  dalam hati mereka. Nikah ‘urfi mudah  untuk  dipalsu  dan  digugat,  berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat.
Faktor-faktor pendorong nikah ‘urfi antara lain:
a. Problem Poligami
b. Undang-undang usia terkait batasan
c. Tempat tinggal yang tidak menetap.
d. Faktor Harta/Mahar yang tinggi.
e. Faktor Agama.
Sebagian  orang  lebih  menempuh  jalan  ini untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terikat dalam suatu pernikahan resmi (Saleh, 2011, p. 87).
Pengertian Sadd Al-Dzari’ah
Kata Sadd  al-Dzari ‘ ah merupakan  bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan al-dzari ‟ ah .  Kata as-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.
Sedangkan al-Dzari ‘ ah merupakan    kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan  sebab  terjadinya  sesuatu.
Bentuk  jamak    dari al-Dzari ‘ ah adalah al- Dzarai‘ .  Karena itulah, dalam beberapa kitab Usul Fikih, seperti Tanqih al-Fushul fi Ulum al- Ushul karya  al-Qarafi,  istilah  yang  digunakan adalah Sadd  al-Dzari ‘ ah.
Ada juga yang  mengkhususkan  pengertian dzari ‘ ah dengan    sesuatu    yang  membawa kepada    yang    dilarang    dan    mengandung kemudaratan.  Akan  tetapi  Ibn  Qayyim  al- Jauziyah  (ahli  Fikh)  mengatakan  bahwa pembatasan    pengertian dzari ‘ ah kepada sesuatu  yang dilarang saja tidak  tepat, karena ada juga dzari ‘ ah yang bertujuan  kepada  yang dianjurkan.
Oleh  sebab  itu,  menurutnya  pengertian dzari ‘ ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari ‘ ah itu mengandung dua pengertian,    yaitu:    yang    dilarang (Sadd    al- Dzari ‘ ah) dan    yang  dituntut  untuk
dilaksanakan (fath al- dzari ‘ ah).
Pada  awalnya,  kata al-dzari ‘ ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan oleh  orang  Arab  dalam  berburu.  Si  unta dilepaskan  oleh  sang  pemburu  agar  bisa mendekati  binatang  liar  yang  sedang  diburu. Sang  pemburu  berlindung  di  samping  unta agar  tak  terlihat  oleh  binatang  yang  diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu,  sang  pemburu  pun  melepaskan panahnya.  Karena  itulah,  menurut  Ibn  al- Arabi,  kata al-dzari ‘ ah kemudian  digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.
Ibn  al-Qayyim  dan  Imam  al-Qarafi menyatakan  bahwa dzari ‘ ah itu    ada    kalanya dilarang  yang  disebut Sadd  al-Dzari ‘ ah , dan ada  kalanya  dianjurkan  bahkan  diwajibkan yang  disebut fath  al-dzari ‘ ah. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk
melaksanakan  shalat  jumat  yang  hukumnya wajib.
Tetapi Wahbah az-Zuhaili berbeda pendapat  dengan  Ibn  al-Qayyim.  Dia menyatakan  bahwa  meninggalkan  kegiatan tersebut  tidak  termasuk  ke  dalam dzari ‘ ah tetapi  dikategorikan  sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan.  Menurut al-Qarafi, Sadd  al- Dzari ‘ ah adalah  memotong jalan   kerusakan (mafsadah) sebagai   cara untuk      menghindari  kerusakan  tersebut. Meski  suatu  perbuatan  bebas  dari  unsur kerusakan (mafsadah), namun  jika  perbuatan
itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka  kita  harus mencegah  perbuatan  tersebut.  Dengan ungkapan yang senada, menurut asy- Syaukani, al- dzari ‘ ah adalah  masalah  atau  perkara  yang pada  lahirnya    dibolehkan    namun    akan mengantarkan    kepada    perbuatan  yang dilarang (al-mahzhur).
Dalam  karyanya  al-Muwafaqat,  asy-Syatibi menyatakan  bahwa Sadd    al-Dzari ‘ ah adalah menolak  sesuatu  yang  boleh (jaiz) agar  tidak mengantarkan  kepada  sesuatu  yang  dilarang (mamnu ‘ ). Menurut  Mukhtar  Yahya  dan Fatchurrahman, Sadd    al-Dzari ‘ ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.
Sedangkan  menurut  Ibn  al-Qayyim  al- Jauziyyah,  jalan  atau  perantara  tersebut  bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.
Dari  beberapa  pengertian  diatas,  tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit al-Dzari ‘ ah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun, al-Qarafi  dan  Mukhtar    Yahya    menyebutkan al-Dzari ‘ ah secara    umum    dan    tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibn al-Qayyim juga  mengungkapkan  adanya al-Dzari ‘ ah yang pada awalnya memang dilarang.
Dalam kajian Ushul Fikih, Sadd  al-Dzari ‘ ah adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan
lain.  Para  fukaha membatasi  perkataan  atau perbuatan sebagai akibat dari   media   tersebut kepada   perkataan   atau   perbuatan   yang terlarang. Sadd    al-Dzari ‘ ah didefenisikan sebagai    sesuatu  yang  menghambat  atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara.
Sedangkan menurut para ahli Ushul Fikih adalah  mencegah  sesuatu  yang  menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan  itu  sendiri  ataupun  untuk menyumbat    jalan  sarana  yang  dapat menyampaikan  seseorang  pada  kerusakan (Djazuli, 2005, p. 164).
Dari  berbagai  pandangan  diatas,  bisa dipahami  bahwa Sadd    al-Dzari ‘ ah adalah menetapkan    hukum    larangan    atas    suatu perbuatan  tertentu  yang  pada  dasarnya diperbolehkan  maupun  dilarang  untuk mencegah  terjadinya  perbuatan  lain  yang dilarang.
Dasar Hukum Sadd Al-Dzari’ah
a. Al-Quran
Surah Al-An ‟ am ayat : 108:
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan  memaki  Allah  dengan  melampaui batas  tanpa  pengetahuan.  Demikianlah Kami  jadikan  Setiap  umat  menganggap baik pekerjaan mereka .kemudian kepada Tuhan  merekalah  kembali  mereka,  lalu Dia  memberitakan  kepada  mereka  apa yang  dahulu  mereka  kerjakan”.  (QS.  al-
An ‘ am:108).
Pada  ayat  di  atas,  mencaci  maki  Tuhan atau  sembahan  agama  lain  Adalah al- dzari ‘ ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang  dilarang,  yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mechanism  defense ,  orang  yang Tuhannya  dicaci  kemungkinan  akan membalas  mencaci  Tuhan  yang  diyakini oleh orang sebelumnya mencaci.  Karena itulah,    sebelum    balasan    cacimaki    itu terjadi,  maka  larangan  mencaci  maki Tuhan  agama  lain  merupakan  tindakan preventif (sadd Al-dzari ‟ ah).
Surah al-Baqarah ayat 104 menjelaskan: “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  katakan  (kepada Muhammad): raa ‘ ina , tetapi katakanlah: unzhurna , dan dengarlah. dan bagi orang- orang yang kafir siksaan yang pedih (QS. al-Baqarah:104).
Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa  dipahami  adanya  suatu  bentuk pelarangan  terhadap  sesuatu  perbuatan karena  adanya  kekhawatiran  terhadap dampak negatif  yang akan terjadi. Kata raa ‘ ina berarti  sudilah    kiranya    kamu memperhatikan    kami.    Saat    para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata  ini  dengan  nada  mengejek  dan menghina    Rasulullah  Saw.  Mereka menggunakannya  dengan  maksud  kata
raa ‘ inan sebagai  bentuk  isim  fail  dari masdar kata ru ‘ unah yang berarti bodoh atau tolol.
Karena  itulah,  Tuhan  pun  menyuruh para  sahabat  Nabi  Saw  mengganti  kata raa ‘ ina yang  biasa  mereka  pergunakan dengan unzhurna yang juga berarti  sama dengan raa ‘ ina. Dari  latar  belakang  dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari Sadd al- Dzari ‘ ah .
b. Sunah
Dari  Abdullah  bin  Amr  r.a,  ia  berkata,
“Rasulullah  Saw  bersabda:  Termasuk  di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua  orang  tuanya.  Beliau  kemudian ditanya,  Bagaimana  caranya  seorang lelaki  melaknat  kedua  orang  tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki  ayah  orang  lain,  kemudian  orang yang  dicaci  itu  pun  membalas  mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut” (Al- Syathibi, 2009, p. 360).
Hadis  ini  dijadikan  oleh  Imam  Syathibi sebagai  salah  satu  dasar  hukum    bagi konsep Sadd    al-Dzari ‘ ah. Berdasarkan hadis    tersebut,  menurut    tokoh    ahli Fikih  dari  Spanyol  itu,  dugaan (zhann) bisa  digunakan  sebagai  dasar  untuk penetapan hukum dalam konteks Sadd  al- Dzari ‘ ah (As-Suyuthi, no date, p. 176) .
c. Kaidah Fikih Di antara kaidah fikih yang bias dijadikan
dasar  penggunaan Sadd  al-  Dzari ‘ ah adalah:  Menolak  keburukan (mafsadah) lebih  diutamakan  dari  pada  meraih kebaikan (maslahah .  Kaidah    ini merupakan    kaidah    asasi      yang    bisa mencakup  masalah-masalah  turunan  di bawahnya.  Berbagai  kaidah  lain  juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, Sadd  al-Dzari ‘ ah pun  bisa  disandarkan kepadanya.  Hal  ini  juga  bisa  dipahami, karena  dalam Sadd  al-  Dzari ‘ ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.
d. Logika
Secara logika, ketika seseorang membolehkan  suatu  perbuatan,  maka mestinya      ia      juga      membolehkan segala   hal   yang   akan mengantarkan kepada      hal      tersebut.      Begitupun sebaliknya,      jika  seseorang  melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang  segala  hal  yang  bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut.
Hal  ini  senada  dengan  ungkapan  Ibnu Qayyim  dalam  kitab I ‘ lam  al-Muwaqi ‘ în: ketika  Allah  melarang  suatu  hal,  maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala  jalan  dan  perantara  yang  bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan  tersebut.  Namun  jika  Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang
dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”
Sebagaimana  halnya  dengan  qiyas,  dilihat dari  aspek  aplikasinya, Sadd  al-Dzari ‘ ah merupakan  salah  satu  metode  pengambilan keputusan  hukum ( istinbath al - hukm )   dalam Islam.   Namun   dilihat   dari      sisi   produk hukumnya, Sadd al- Dzari ‘ ah adalah salah satu sumber hukum. Tidak  semua  ulama  sepakat dengan Sadd al- Dzari ‘ ah sebagai  metode dalam menetapkan  hukum.  Secara  umum  berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:
a. Yang menerima sepenuhnya;
b. Yang tidak menerima sepenuhnya;
c. Yang menolak sepenuhnya.
Kelompok  pertama,  yang  menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan  hukum,  adalah  mazhab  Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab  Maliki  bahkan  mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan Fikih dan  Ushul  Fikih  mereka  sehingga  bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H),  misalnya,  mengembangkan  metode  ini dalam  karyanya Anwar  al-Buruq  fi  Anwa ’ al- Furuq . Begitu pula Imam asy- Syathibi (w. 790
H)  yang  menguraikan  tentang  metode  ini dalam kitabnya al-Muwafaqat .
Kelompok  kedua,  yang  tidak  menerima sepenuhnya    sebagai    metode  dalam menetapkan  hukum,  adalah  mazhab  Hanafi dan    mazhab    Syafi ‘ i.  Dengan  kata  lain,
kelompok ini menolak Sadd al- Dzari ‘ ah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.
Contoh  kasus  Imam  Syafii  menggunakan Sadd al- Dzari ‘ ah , adalah ketika beliau melarang seseorang  mencegah  mengalirnya    air  ke perkebunan  atau  sawah.    Hal    ini    menurut beliau  akan  menjadi  sarana  ( Dzari ‘ ah ) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan juga Dzari ‘ ah kepada tindakan  mengharamkan  sesuatu  yang dihalalkan  oleh  Allah.  Padahal  air  adalah rahmat  dari  Allah  yang  boleh  diakses  oleh siapapun (Ghani, 2015, p. 465).
Contoh kasus penggunaan Sadd al- Dzari ‘ ah oleh  mazhab  Hanafi  adalah  tentang    wanita yang  masih  dalam  iddah  karena  ditinggal mati  suami.  Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan  wewangian,  celak  mata,  pacar, danpakaian  yang  mencolok.  Dengan  berhias, wanita  itu  akan  menarik  lelaki.  Padahal  ia dalam  keadaan  tidak  boleh  dinikahi.  Karena itulah,  pelarangan  itu  merupakan Sadd  al- Dzari ‘ ah agar  tidak  terjadi  perbuatan  yang diharamkan, yaitu   pernikahan   perempuan dalam   keadaan   iddah (Nasrun, 1997, p. 161).
Sedangkan  kasus  paling  menonjol  yang menunjukkan  penolakan  kelompok  ini terhadap  metode Sadd  al-Dzari ‘ ah adalah transaksi-transaksi  jual  beli  berjangka  atau kredit  ( buyu ‘ al-ajal ).  Dalam  kasus  jual  beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama
3  tahun  dengan  harga  Rp.  150  juta  kepada seorang  konsumen.  Setelah  selesai  transaksi,
keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada  pihak  showroom.  Oleh  pihak showroom,  mobil  itu  dibeli  secara  tunai dengan harga Rp. 100 juta (Zuhaili, 1989, pp. 892–893).
Transaksi  seperti  inilah  yang  oleh  mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur  riba  yang  sangat  kentara.  Pada kenyataannya,  transaksi  jual  beli  tersebut adalah  penjualan  mobil  secara  kredit  seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta.  Barang  yang  diperjualbelikan  seolah  sia- sia dan tidak bermakna apa-apa.
Sementara  bagi  mazhab    Hanafi,  transaksi semacam  itu  juga  dilarang.  Namun  mereka menolak menggunakan Sadd al-Dzari ‘ ah dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan  alasan  bahwa  harga  barang  yang dijual  tersebut  belum  jelas,  karena  terdapat dua  harga.  Disamping  itu,  si  konsumen  yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya  memiliki  barang  tersebut  karena masih  dalam  masa  kredit.  Dengan  demikian, transaksi  kedua  yang  dilakukan  si  konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid). Perbedaan dua harga itu juga mengandung  unsur  riba  (Zuhaili,  1989,  pp. 889–893).
Bagi  mazhab  Syafi‘i,  transaksi  jual  beli
kredit  seperti  adalah  sah  secara  formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk  melakukan  riba,  misalnya,    adalah urusan  dosanya  sendiri  dengan  Allah.  Yang menjadi  patokan    adalah    bagaimana    lafaz dalam    akad,    bukan    niat    dan    maksud    si penjual  yang  tidak  tampak.  Tidak  boleh melarang  sesuatu  akad  hanya  berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.
Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan  hukum,  adalah  mazhab  Zahiri. Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  mereka  yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual  ( zahir  al-lafzh ).  Sementara sadd  al- dzariah adalah  hasil  penalaran  terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan,  meskipun  sudah  sampai  tingkatan dugaan yang kuat.
Dengan demikian, bagi mereka konsep Sadd al-Dzari ‘ ah adalah  semata-mata  produk  akal dan  tidak  berdasarkan  pada  nash  secara langsung. Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh  ulama  dari  mazhab  Zahiri,  bahkan menulis  satu  pembahasan  khusus  untuk menolak  metode Sadd  al-Dzari ‘ ah dalam kitabnya al-Ahkam    fi    Ushul    al-Ihkam .    Ia menempatkan  sub  pembahasan  tentang penolakannya terhadap Sadd al- Dzari ‘ ah dalam pembahasan  tentang  al-ihtiyath (kehati-hatian dalam  beragama). Sadd  al-  Dzari ‘ ah lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan
menjaga  kehormatan  agama  dan  jiwa  agar tidak tergelincir pada hal -hal yang dilarang.
Konsep Sadd al- Dzari ‘ ah tidak bisa berfungsi untuk menetapkan  boleh  atau  tidak  boleh sesuatu.  Pelarangan  atau  pembolehan hanya bisa  ditetapkan  berdasarkan  nash  dan  ijmak ( qath ‘ i ).  Sesuatu  yang  telah  jelas  diharamkan oleh  nash  tidak  bisa  berubah  menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau  ijmak.  Hukum  harus  ditetapkan berdasarkan  keyakinan  yang  kuat  dari  nash yang  jelas  atau  ijma ‟ .  Hukum  tidak  bisa didasarkan oleh dugaan semata.
Contoh  kasus  penolakan  kalangan  az- Zhahiri  dalam  penggunaan Sadd  al-Dzari ‘ ah adalah  ketika  Ibnu  Hazm  begitu  keras menentang  ulama  Hanafi  dan  Maliki  yang mengharamkan  perkawinan  bagi  lelaki  yang sedang  dalam  keadaan  sakit  keras  hingga dikhawatirkan  meninggal.  Bagi  kalangan Hanafi  dan Maliki, perkawinan itu akan  bisa menjadi  jalan  ( dzari ‘ ah )  bagi  wanita  untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak.
Namun  bagi  Ibnu  Hazm,    pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan
Adapun  tentang  mazhab  Zhahiri  yang menolak mentah-mentah Sadd al- Dzari ‘ ah , hal itu    karena    mereka    memang    sangat berpegang    teguh    pada  prinsip  berpegang kepada  Kitabullah  dan  Sunah.  Dengan  kata
lain,  semua  perbuatan  harus  diputuskan berdasarkan zhahir nash dan zhahir perbuatan.
Namun  tentu  terlalu  berpegang  secara tekstual  kepada  tekstual  nash  juga  bisa berbahaya.  Hal  itu  karena  sikap  demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalahah. Jika memang mafsadah jelasjelas bisa  terjadi,  apalagi  jika  telah  melewati penelitian  ilmiah  yang  akurat,  maka Sadd  al- Dzari ‘ ah adalah  sebuah  metode  hukum  yang perlu dilakukan.
Dengan Sadd  al-Dzari ‘ ah ,  timbul  kesan upaya  mengharamkan  sesuatu  yang  jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri.  Namun  agar  tidak  disalahpahami demikian,  harus  dipahami  pula  bahwa pengharaman  dalam Sadd  al-Dzari ‘ ah adalah karena faktor eksternal ( tahrim li ghairih ).
Secara  substansial,  perbuatan  tersebut tidaklah  diharamkan,  namun  perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal  ( li  ghairih )  tertentu,  perbuatan  itu menjadi  haram.  Jika  faktor  eksternal  yang merupakan  dampak  negatif  tersebut  sudah tidak  ada,  tentu  perbuatan  tersebut  kembali kepada hukum asal, yaitu halal.
Terkait dengan kedudukan Sadd al-Dzari ‘ ah , Elliwarti  Maliki,  seorang  doktor  wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa Sadd al-Dzari ‘ ah merupakan  metode  istinbath  hukum  yang mengakibatkan  kecenderungan  sikap  defensif
(mempertahankan  diri)  di  kalangan  umat Islam.  Pada  gilirannya,  hal  ini  bisa menimbulkan  ketidakberanian  umat  untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah.
Di  samping  itu,  produk-produk  fikih dengan berdasarkan Sadd al-Dzari ‘ ah cenderung    menjadi    bias    gender. Sadd  al- Dzari ‘ ah menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat,  seperti  larangan  wanita  ke  luar rumah  demi  mencegah  bercampur  dengan lelaki yang bukan mahram.
Sinyalemen  Elliwarti  Maliki  itu  mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu dipersalahkan bukanlah Sadd al-Dzari ‘ ah - nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan  hukum  yang  berdasarkan Sadd  al- Dzari ‘ ah tentu  masih  bisa  dicek  kembali bagaimana thuruq al-istinbath-nya.
Jika  memang  dampak  negatif  yang dikhawatirkan  terjadi  tersebut,  ternyata  tidak terbukti,  maka  tentu  saja  keputusan  tersebut bisa  dikoreksi  kembali.  Sedangkan  tudingan bahwa Sadd  al-Dzari ‘ ah menimbulkan  sikap defensif, tentu perlu pembuktian empirik lebih lanjut.
Dalam  jurnal yang di tulis oleh Hifdhotul Munawaroh dengan judul Sadd al-Dzari ‘ ah dan aplikasinya pada permasalahan Fikih kontemporer, menyebutkan  terdapat  kaidah fikih yang    dapat    dijadikan    dasar Sadd  al-
Dzari ‘ ah sebagai metode istinbath hukum dan
sebagai  petunjuk  (dalil),  yaitu:    menolak keburukan    (mafsadah)    lebih    diutamakan daripada  meraih kebaikan (maslahah)”.
Fenomena Pernikahan Siri di Desa Bumiharjo Fenomena  pernikahan  siri    merupakan fenomena  yang  biasa  terjadi  di  masyarakat. Munculnya    nikah    siri    ini    setelah diundangkannya    Undang-  undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor.9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor.  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- undang      Nomor    1  tahun    1974    tentang Perkawinan).  Karena dalam kedua peraturan tersebut,  disebutkan    bahwa    tiap-tiap perkawinan  selain  harus  dilakukan  menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.
Di  desa  Bumiharjo  Kecamatan  Keling Jepara,  pasangan  suami  istri  yang  melakukan nikah  siri  berjumlah  ±14  keluarga.  Menurut Erna  yang  berusia  28  tahun  anak  kedua  dari ibu Rubiah mengatakan bahwa awalnya dirinya tidak tahu jika orang tuanya nikah siri . Dirinya tidak  mempermasalahkan    status  pernikahan orang tuanya.  Karena selama  ini  keluarganya dalam    keadaan    baik-baik    saja.    Lilis    tidak pernah  menanyakan    kepada    orang    tuanya alasan    dari    pernikahan    orang    tuanya tersebut.  (Erna,  anak  dari  ibu  Rubi ‟ ah, wawancara, 2020:19 April)
Rubiah  (47  tahun)  ibu  dari  Lilis  yang
dinikahi  siri  sejak  32  tahun  yang  lalu menyatakan bahwa, dirinya mau dinikahi siri oleh  suaminya  karena  Rubiah  cinta  terhadap suaminya.  Dikarenakan  kurang  nya  umur maka ia rela untuk dinikahi secara siri. Saudari I (33 tahun) menjadi istri dari pernikahan siri dikaruniai 2 orang anak. Ida  menikah  dengan suaminya  semenjak  masih  lajang.  Menurut Ida    ia  menikah  siri  dengan  suaminya dikarenakan hamil di luar nikah. Pada saat itu keluarga  besarnya  memutuskan  untuk  segera menikahkannya meskipun siri. Karena  malu, kedua  orang tua  saya  waktu  itu  memutuskan untuk    segera  menikahkan  saya,  kalau  nikah siri kan tidak ribet, penting sah, ungkapnya.
Menurut  Ibu  AR  (52  tahun)  mengatakan bahwa  dirinya  dinikahi  siri  oleh  suaminya sebenarnya  berat,  tapi  bagaimana  lagi,  setiap saya  mengajak  untuk  dilaporkan  di  KUA, suami selalu menolak dengan alasan ribet dan lain-lain.  AR  saat  dinikahi  berstatus  janda dengan  anak  satu  sedangkan  suaminya mempunyai  anak  dua.  Suami  pertamanya, seorang perantauan dan sudah lama tidak ada kabar hingga W (panggilan akrab) mengajukan cerai      ke      Pengadilan      dan      menerima pinangan      dari      suami  keduanya  disaat kondisi ekonomi keluarganya menurun.
Di samping itu W juga merasa risih dengan status  jandanya. “Saya  tidak ingin gagal yang ke  dua  kali.  Walaupun  saya  di  nikahi sirri.
Anak- anak sudah mengetahui karena usianya menginjak  remaja.  Namun  mereka  tidak
menuntut.  Kami  tidak  pernah    konflik    yang berlebihan”.  (AR,  wawancara.  2020: tanggal 19 April)
Menurut  AR  harta  gono  gini  selama menikah  dengan  suami  keduanya,  tidak pernah  dipermasalahkan.  Menurut  W,  anak- anak  mereka  tidak  pernah  mempertanyakan warisan. Dikarenakan sebagai orang tua ia dan suaminya sudah membagi bagian anak-anaknya yang menurut W dan suaminya sudah cukup adil.  Saya  dan  suami  saya  sudah  memikirkan terkait  pembagian  warisan  untuk  anak-anak, tentunya  mereka  menerima  dengan  ikhlas” ungkapnya.
Dan  pada  tahun  2017  oleh  kepada  Desa Bumiharjo  yaitu  BBU  menekankan  kepada masyarakat  untuk  menikah  secara  resmi  dan didaftarkan kepada Pemerintah agar mempunyai kekuatan hukum. (Ahmad Fatoni, 2020:19 April)
Berdasarkan   hasil   wawancara   tersebut dapat   disimpulkan   bahwa fenomena nikah siri  di  Desa  Bumiharjo  dipengaruhi  oleh kondisi  masyarakat  yang  agamis,  serta pengakuan  masyarakat  bahwa  nikah  sirri adalah sah menurut agama Islam. Disamping itu faktor budaya masyarakat Desa Bumiharjo tidak mempersoalkan tentang pernikahan siri. Harta warisan hasil dari pernikahan siri tidak menjadi  persoalan  yang  signifikan  pada keluarga yang status pernikahannya siri.
Analisis  Faktor  Pernikahan  Siri  Di  Desa Bumiharjo
Sebagaimana  yang  telah  dibahas  pada  bab sebelumnya pernikahan di bawah  tangan  atau nikah  siri  bagi  masyarakat  Desa  Bumiharjo yang  disinyalir  masih  terbilang  banyak  yaitu ±14  keluarga.  Bukan  saja  dilakukan  oleh kalangan   masyarakat   bawah,   tapi   juga   oleh lapisan   masyarakat menengah ke atas, kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatar  belakanginya.  Akan  tetapi  peneliti hanya  secara  umum  menjelaskan  terjadinya pernikahan siri yang disebabkan oleh beberapa faktor,  yaitu:  faktor  agama,  faktor  sosial budaya,  faktor  pendidikan,  faktor  ekonomi. (AF, Modin Desa Bumiharjo)
Menurut  LM  (29  tahun)  seorang  aktivis perempuan  mengatakan, ‘Mereka  (perempuan) sudah  merasa  hidupnya  terjamin  ketika  dinikahi meskipun itu nikah siri, padahal hal tersebut (nikah siri) mempunyai dampak terhadap status anak serta spikologis dalam hal pendidikan ’.
Menurut ibu M (43 tahun) yang di nikahi secara siri, mengungkapkan   bahwa,   dirinya mau      dinikahi      siri      dikarenakan      faktor ekonomi, setelah suami pertamanya meninggal dunia.  Ia  mengatakan  bahwa  mau  menerima pinangan  meskipun  dinikahi  secara  siri.  Saat ini Y (panggilan akrabnya) dikaruniai 2 orang anak  yang  berusia  9  tahun  dan  4  tahun.    Y menyatakan  bahwa  ia  tidak  memiliki  beban moral    terhadap  lingkungan      sekitar. Menurutnya   pernikahannya   sah   menurut agama,  meskipun  tidak  diakui  oleh  Negara.” (wawancara M, 27 Maret :2020)
Menurut Ahmad Zubaidi tokoh masyarakat mengatakan  bahwa  terjadinya  nikah  siri  di Desa  Bumiharjo  selain  faktor  ekonomi  dari pihak  perempuan,  juga  karena  Pendidikan yang  rendah.  Rata-rata  mereka  yang  menikah siri lulusan  SD, atau  bahkan  tidak  lulus SMP. (Ahmad  Zubaidi,  Wawancara, 2020: 19 April) S  adik  dari  M  memberikan  keterangan bahwa  semua  anak-  anak  Y  secara  psikologis saat  ini  tidak  pengaruh  dalam  pergaulan maupun status sosial lainnya. AF Moden Desa Bumiharjo  mengatakan  bahwa  nikah  siri  (di bawah tangan) selain berpotensi menimbulkan fitnah,  juga  secara  hukum  sangat  merugikan kaum  wanita.  Namun  menurut  masyarakat secara  umum  menikah  di  bawah  tangan  sah menurut agama Islam, maka hal ini tidak bisa dihilangkan  atau  dicegah.  Yang  bisa mengurangi  budaya  nikah  siri  adalah  semua pihak  terlibat.  Baik  para  kyai,  tokoh masyarakat,  serta  para  orang  tua  yang bertanggung jawab kepada anak gadisnya.
Dari hasil wawancara  responden  tersebut diatas dapat disimpulkan,  bahwa faktor  yang mempengaruhi  pernikahan  siri  karena  faktor ekonomi.  Di samping itu, kebutuhan seorang wanita akan perlindungan oleh suaminya juga merupakan  faktor  yang  mempengaruhi terjadinya    pernikahan    siri  ini.  Faktor  SDM karena tingkat pendidikan yang masih rendah juga mempengaruhi terjadinya pernikahan siri. Nikah  siri  dalam  pandangan  Islam  adalah pernikahan yang dilaksanakan untuk
memenuhi    ketentuan  mutlak    dari  sahnya akad    nikah    yang  ditandai  dengan    adanya; calon   pengantin  laki-laki  dan  perempuan, wali    pengantin  perempuan  dan  dua  orang saksi, ijab dan qabul (Amin, 2015, p. 28).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  mengenai pelaksanaan  nikah  siri  di  Desa  Bumiharjo dalam  perspektif  hukum  Islam  adalah  sah, karena  pada  dasarnya  semua    rukun    dan syarat-  syarat  pernikahan  telah  dipenuhi  dan tidak  melanggar  aturan  agama  Islam.  Akan tetapi,  pernikahan  tersebut  tidak  dicatatkan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  karena  pihak yang melakukan pernikahan tidak melaporkan.  Sehingga  oleh  negara  dianggap tidak  sah karena pernikahan tersebut dianggap tidak  pernah  terjadi  karena  tidak  dicatatkan oleh PPN.
Analisis Sadd Al-Dzari’ah Pernikahan Siri
Setelah  peneliti  menjelaskan  tentang perkawinan  bawah  tangan  di  Desa  Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Pada bab bagian  akhir  ini  menjelaskan  analisis Sadd  al- Dzari ‘ ah terhadap perkawinan bawah tangan.
Perkawinan  merupakan  peristiwa  hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran kematian  dan  lain-lain.  Untuk  membuktikan adanya  perkawinan  tidak  cukup  hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa  adanya  bukti  tertulis  berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk.
Dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan
dikeluarkannya  akta  surat  nikah  oleh  pejabat yang berwenang, maka fungsi akta merupakan alat bukti sempurna (otentik). Jika tidak maka praktik  pernikahan  yang  dilakukan  pada sebagian masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan  Keling  Kabupaten  Jepara  adalah ilegal.
Dalam  konteks  Indonesia,  praktik  nikah yang  tidak  tercatat  yang dipahami selama ini, sebenarnya  bukan  yang  dimaksud  oleh  fiqih dengan  nikah  yang  tidak  tercatat.  Karena kebanyakan  orang  melihat  bahwa  nikah  yang tidak    tercatat  itu,  adalah    nikah    yang    tidak dicatatkan,  meskipun  telah  memenuhi    syarat dan    rukun    nikah,    serta    diketahui    banyak orang.
Nikah seperti  ini,  dalam  hukum  Islam  sah- sah  saja  sehingga  sebagai  akibatnya segala hal yang diperkenaan oleh adanya akad nikah yang boleh dilakukan oleh suami-isteri. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dan dipandang tidak sah di mata hukum.
Dengan  melihat  paktik  perkawinan  bawah tangan  yang  telah  dijelaskan  di  atas menimbulkan terjadinya masalah dan kemafsadatan  atau  lainnya.    pada  dasarnya hukum Sadd al-Dzari ‘ ah meminimalisir kemafsadatan. Sadd  al-Dzari ‘ ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah  dan  melarang  serta  menutup  jalan
atau  wasilah  suatu  pekerjaan  yang  awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut  menjadi  dilarang  untuk  dilakukan, sebagaimana dalam praktek perkawinan siri jika wasilah suatu pekerjaan tersebut mengantarkan pada  kerusakan  maka  menjadi  dilarang. Wahbah  Zuhaili  (1999:108)  mengatakan: Mencegah  segala  sesuatu  (perkataan  maupun perbuatan)  yang  menyampaikan  pada  sesuatu yang  dicegah  atau  dilarang  yang  mengandung kerusakan  atau  bahaya.    Menurut    al-Syatibi,
Sadd  al-Dzari ‘ ah yaitu    melaksanakan    suatu pekerjaan    yang    semula    mengandung kemaslahatan  menuju  pada  suatu kerusakan (kemafsadatan).
Dari      sudut      pandang mafsadah ,      ada beberapa      hal      yang      dapat  memunculkan mafsadah (kerusakan)  dalam  nikah  siri.
Mafsadah yang  berpeluang  muncul  tersebut adalah sebagai berikut:
a. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami
b. Penyelesaian  kasus  gugatan  nikah  siri, hanya  bisa  diselesaikan  melalui  hukum adat, tidak bisa di pengadilan agama.
c. Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang  kuat (mitsaqan  ghalidhan) karena
tidak tercatat secara hukum.
d. Apabila  memiliki  anak,  maka  anak tersebut  tidak  memiliki  status,  seperti akta    kelahiran.    Sebab    untuk
memperoleh    akta    kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah.
e. Istri    tidak    memperoleh    tunjangan apabila    suami    meninggal,    seperti tunjangan  jasa  raharja.  Apabila  suami sebagai  PNS,  maka  istri  tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami
f. Anak dan istri terancam tidak mendapat hak  waris,  karena  tidak  ada  bukti administrasi pernikahan (Saleh, 2011, p. 27).
Dalam    kaidah    Fikih,  menolak kemafsadatan  didahulukan  daripada meraih kemaslahatan.  Dari  kaidah  di  atas  jelas dikatakan  bahwa  segala  yang  mengandung keburukan  (mafsadah)  haruslah  dihindari, sehingga  dapat  menjadi  sandaran  dalam penerapan Sadd  al-Dzari ‘ ah karena    di dalamnya    terdapat    unsur  mafsadah  yang harus di hindari.
Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu  yang  sama  kita  dihadapkan  kepada pilihan  menolak  kemafsadatan  atau  meraih kemaslahatan, maka harus didahulukan adalah menolak  kemafsadatan.  Karena  dengan menolak  kemafsadatan  maka  akan  meraih kemaslahatan juga. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.
Melihat kasus yang ada ini, yang terjadi di Desa  Bumiharjo  dilihat  dari  segi  jenis kemafsadatan  yang  ditimbulkannya  maka
perbuatan  itu  pada  dasarnya  perbuatan  yang dibolehkan  atau  dianjurkan,  tetapi  dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang,  baik  dengan  tujuan  yang  disengaja atau  tidak.  Namun,  jika  dilihat  dari  dampak kemashlahatan  dan  kemafsadatannya    maka bisa    dilihat    bahwa    dampak    dari kemafsadatannya  lebih  besar.  Sehingga alangkah  baiknya  jika  perkawinan  siri  tidak dilaksanakan.
Adapun  cara  dalam  meminimalisir pernikahan  siri  agar  tidak  semakin  meluas yaitu  : Pertama ,  mengkampanyekan  dampak- dampak  negatif  nikah  siri  bagi  keluarga, terutama  bagi  perempuan  dan  anak-anak dengan  cara  sosialisasi  melalui  pemerintah setempat. Kedua ,  membuat  sistem  yang memudahkan seseorang untuk menikah secara legal.  Misalnya,  soal  prosedur  dan  biaya pencatatan nikah di KUA.
Dari  uraian  di atas maka  prinsip  kehati- hatian merupakan cermin  dari Sadd al-Dzari ‘ ah dalam    menentukan    setiap    pengambilan hukum    dalam  permasalahan  terutama permasalahan  yang diangkat kali ini. Dengan tidak  melakukan  perkawinan  bawah  tangan, maka  besar  harapan  masyarakat  yang  akan menikah  tidak  melakukan  perkawinan dibawah  tangan  atau  secara  siri  karena dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  banyak kemadharatan yang ditimbulkan dari perkawinan siri.
Simpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan  mengenai  praktik  nikah  siri ditinjau  dari Sadd  al-Dzari ‘ ah di  Desa Bumiharjo  Kecamatan  Keling  Kabupaten Jepara dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Fenomena    Nikah    Siri    di    desa Bumiharjo    dipengaruhi    oleh    kondisi masyarakat    yang    agamis,    serta masyarakat    menyakini    bahwa    nikah dibawah  tangan  sah  menurut  agama Islam.
Di samping itu faktor budaya masyarakat Desa  Bumiharjo  tidak  mempersoalkan tentang  pernikahan  siri.  Harta  warisan hasil dari pernikahan siri tidak menjadi persoalan yang signifikan pada keluarga yang status pernikahannya siri . Kekayaan hasil  dari  pernikahan  siri  tidak  di persoalkan  oleh  ahli  waris  walaupun secara  Hukum  Negara  Anak  hasil  dari nikah siri tidak berhak atas warisan.
2. Ditinjau  dari  sudut  pandang Sadd  al- Dzari ‘ ah bisa  menimbulkan  beberapa mafsadah (kerusakan)  dalam  nikah  siri.
Mafsadah yang  berpeluang muncul bisa menimbulkan  beberapa  permasalahan yang baru.
Nikah  siri  mempunyai  kerusakan, karena  tidak    mempunyai  kekuatan hukum tetap yang dapat merugikan istri dan  anak  apabila  nanti  terjadi perceraian.
Pencatatan  nikah  merupakan  langkah
untuk  menutup  kerusakan,  yaitu melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan,  seperti  perlindungan  dan pelayanan  hukum  oleh  instansi  yang berwenang, diakui dalam daftar kependudukan,    dapat    memperoleh akta   kelahiran  anak  dan  seterusnya, serta  akibat  dari  terjadinya  pernikahan, seperti  nafkah  istri,  hubungan  anak dengan  orang  tua,  kewarisan,  dan  hak- hak    lain    dalam    pelaksanaan administrasi  negara  yang  mesti  harus dipenuhi sebagai bukti diri.
Bisa  dikatakan  pencatatan  nikah berkedudukan  penting  sebagaimana halnya  kedudukan  dan  fungsi  saksi dalam  akad  nikah,  yaitu  sebagai  bukti
telah dilangsungkannya akad pernikahan dengan sah.
Melihat dari dampak- dampak jelek yang banyak ditimbulkan dari pernikahan siri bagi  kalangan  wanita  dan  anaknya, dengan beristinbath menggunakan salah satu kaidah dalam qowaid al-fiqhiyah yaitu
Sadd  al-Dzari ‘ ah yang  dapat  memotong perantara-perantara  kerusakan  dengan melarang    perbuatan    yang  dibolehkan karena akan menyampaikan kepada yang dilarang.
Maka menurut penulis perbuatan nikah siri  itu  dilarang  dengan  melihat  pada kemafsadatan yang  ditimbulkan.  Dan melakukan  pencatatan  nikah  adalah
wajib,  karena  mempunyai mashlahah yang besar.

## Daftar Pustaka
Al-Syathibi (2009) al-Muwafaqat . Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
Al-Zuhaily,  W.  (2014) Al-Fiqh  Al-Isl ā m ī wa Adillatuhu , Darul Fikr . Beirut: Dar El-Fikr.
Amin, M. (2015) ‘Dualisme Hukum Nikah Sirri di  Indonesia  dalam  Perspektif  Fiqih Indonesia’, Studi KeIslaman , 15(1), p. 28. As-Suyuthi, J. (no date) al-Asybah wa an-Nazhair .
Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
Djazuli,  H.  A.  (2005) Ilmu  Fiqh,  Pengalian,
Perkembangan,  Penerapan  Hukum  Islam .
Jakarta: Prenada Media.
Ghani,  A.  (2015)  ‘Adh-Dharuurah  wa  al-
Haajjah  dalam  Riba  (Studi  Analisis Pemikiran Dr. Wahbah az-Zuhaili’, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 5(2), pp. 191–
218. Available at:
https://ejournal.almaata.ac.id/index.ph p/JESI/article/view/209/203.
Ghazali, A. R. (2010) Fikih Munakahat . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Luthfi,  M.  M.  (2010) Nikah  Sirri .  Surakarta: Wacana Ilmiah Press.
Nasrun, H. (1997) Ushul Fiqh 1 . Jakarta: Logos. Nasution,  K.  (2012) Filsafat  Perkawinan  Islam:
Studi  Interkoneksitas  Dalam  Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Moderen . Yogyakarta: ACAdeMIA.
Nurhaedi,  D.  (2003) Nikah  di  Bawah  Tangan: Praktek  Nikah  Sirri  Mahasiswa  Jogya .
Yogyakarta: Saujana.
Saebani,  B.  A.  (2010) Fiqh  Munakahat .
Bandung: CV. Pustaka Setia.
Saleh,  M.  (2011) Masail  Fiqhiyah  Membahas
Tentang Isu-Isu Fiqih Kontemporer . Jakarta:
UIN Jakarta.
Zuhaili,  W.  (1989) Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuh .
Beirut: Dar al-Fikr.