Pengaruh Tarif Pajak dan Pelaksanaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru
Rahel Oselbi 1 , Rhezka Arianti Daulay 2 , Yolanda 3 , Dwi Fionasari 4
Universitas Muhammadiyah Riau E-mail: 200301129@student.umri.ac.id
Article History: Received: 31 Januari 2024 Revised: 18 Februari 2024 Accepted: 21 Februari 2024
Abstract: Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan secara optimal dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Karena pada tahun 2021, PBB berencana akan berkontribusi memberikan pendapatan pada perkotaan, karena perkotaan merupakan target tertinggi PBB tapi sampai saat ini dalam pelaksanaannya masih belum tergarap dengan baik dan masih belum mencapai target dikarenakan kinerja yang masih optimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat apakah tarif pajak dan pelaksanaan sanksi berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, penelitian ini bersifat kuantitatif yang mana datanya penulis peroleh dari data primer yang berupa sebaran kuesioner kepada responden, yang menjadi populasi dan sampel penulis dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
Keywords:
Tarif Pajak, Pelaksanaan Sanksi, Pajak Bumi Bangunan.
PENDAHULUAN Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber pendapatan penting bagi setiap daerah, sehingga setiap pemerintah daerah mempunyai cara tersendiri untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokuskan pada pajak bumi dan bangunan di perkotaan karena jenis pajak ini memiliki target yang paling tinggi namun juga memiliki disparitas yang paling tinggi. PBB di perkotaan merupakan target tertinggi yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pada tahun 2021, namun dalam pelaksanaannya ternyata belum mencapai target karena potensi PBB yang belum tergarap secara maksimal. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan target pemungutan pajak dari sektor PBB perkotaan, namun dari segi kinerja belum bisa dikatakan optimal. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengakitbatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target. Berikut data sasaran dan capaian PBB wilayah Kota Pekanbaru tahun 2019 – 2022:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Gambar 1. Grafik Target Dan Realisasi Tahun Pajak PBB-P2 Tahun 2019- 2022 Kota Pekanbaru
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 (Data diolah 2022) Berdasarkan data dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pajak tersebut memiliki target dengan jumlah yang berbeda di setiap tahunnya. Pada data tahun 2019 target dan realisasi sangat jauh berbeda dengan tahun 2020 dimana target naik dari pada tahun sebelumnya sehingga pencapaian sangat menurun pada masa pandemi. Penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan signifikan di tahun 2020-2022 akibat pandemi covid-19 jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana pandemi covid-19 belum mewabah, penerimaan PBB- P2 sebesar Rp132.709.013.913 miliar, angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 130.061.415.773 miliar. Di tahun 2020 realisasi PBB sebesar Rp 115.007.706.893 miliar, angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp297.057.589.810 miliar. Begitu pula di tahun 2021, realisasi PBB yang tercapai sebesar Rp116.784.332.666 miliar tergolong masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 294.206.981.210 miliar. Kemudian di tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp 175.000.000.000 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp 140.122.537.537 miliar. Terjadi peningkatan realisasi di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Namun, realisasi yang diperoleh belum dapat mencapai target. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan secara optimal. Program pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut ditujukan untuk membantu pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19. Selain itu diharapkan kas atau pendapatan daerah mengalami kenaikan agar pembangunan dan pemerintahan bisa berjalan dengan semestinya.Adanya pemberian insentif ini juga diharapkan pada masyakat untuk semakin sadar akan pentingnya membayar pajak.
Menurut Waluyo (2017:151) tarif pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas objek bumi dan bangunan sebesar 0,5%(lima persepuluh persen). Permatasari dan Laksito (2016:7) mengatakan bahwa indicator tarif pajak adalah Prinsip kemampuan membayar pajak, Kemampuan dalam membayar pajak,dan Tarif pajak yang belaku di Indonesia. Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) Indikator sanksi perpajakan adalah Sanksi yang diberikan haru tegas dan jelas, Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan, Penyempitan atau peluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang, Ruang lingkup berakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek,subjek dan wilayah, dan Bahasa hukum harus singkat,jelas tegas tanpa mengandung keraguan dan arti ganda.
Sedangkan indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) adalah Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi(not arbitrary) tidak ada toleransi, Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang, dan Hendaklah sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. Kepatuhan merupakan ketaatan dalam menjalankan aturan yang berlaku (Asriyani dan Susena 2016). Adapun indicator kepatuhan wajib pajak ini adalah Membayar pajak penting, Pelaporan kepemilikan bumi dan bangunan secara benar penting, Pembayaran tepat waktu perioritas utama, Pelaporan tepat waktu perioritas utama, Sanksi dan denda perbuatan memalukan (Amrul et al 2020).

## METODE PENELITIAN
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner tertutup kepada wajib pajak. Kuisioner diberikan secara langsung kepada wajib pajak selaku responden.
Definisi Operasional Variabel Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan 3 variabel yang terdiri dari tarif pajak, pelaksanaan sanksi, dan kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independen pada penelitian ini adalah tarif pajak dan pelaksanaan sanksi .Untuk lebih terarahnya penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan sehingga, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Dimana mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimaksud diantaranya yaitu mengisi formulir dengan benar, menghitung pajak terhutangnya dengan benar, membayar tepat waktu, melaporkan informasi ketika petugas membutuhkan informasi lebih, dan mematuhi kebijakan tersebut. Kuesioner yang digunakan mengacu pada kuesioner (Tawas et al., 2016).
2. Tarif Pajak Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase (%), tapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja (Tawas et al., 2016).
3. Pelaksanaan sanksi Pelaksanaan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano dan Rahayu, 2006:112)

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 28
Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru. Sampel yang penulis gunakan ialah sebanyak 100 sampel yang mana datanya penulis peroleh dari sebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 24 untuk pengolahan data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik statistik antara lain uji t dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Berdasarkan uji Validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka variabel X1,X2 dan Variabel Y dinyatakan valid karena r hitung ≥ r tabel. Sedangkan dalam uji Normalitas dapat digambarkan dalam plot of regression standardized residual , didalam plot ini terlihat titik-titik menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Parsial (Uji T)
Tabel 1. Uji t Unstandardize d Coefficients Standardiz e d Coefficient s T Sig. Model
B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,993 2,171 1,379 ,171 Tarif Pajak ,481 ,065 ,513 7,366 ,000 Pelaksanaan Sanksi ,464 ,077 ,421 6,044 ,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Dari Tabel diatas dapat dilihat masing-masing nilai t hitung dan signifikansi variabel bebas. Dengan demikian maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Tarif pajak. Diperoleh nilai t hitung sebesar 7,366 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka diketahui t hitung (7,366) > t tabel (1,985) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Artinya adalah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pelaksanaan sanksi. Diperoleh nilai t hitung sebesar 6,044 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka diketahui t hitung (6,044) > t tabel (1,985) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Artinya adalah pelaksanaan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 2. Uji R2 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,762 a ,581 ,572 2,53082
Dari Tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R 2 sebesar 0,581 atau 58,1%. Artinya adalah bahwa sebesar 58,1% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tarif pajak dan pelaksanaan sanksi.
Pembahasan Jika r hitung ≥ r tabel, maka item-item pernyataan dinyatakan valid. Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r dengan persamaan N-2 = 100 – 2 = 98 = 0,197 (lihat r tabel pada df 98). Dan dari tabel uji validitas diperoleh nilai r hitung seluruh pernyataan > r tabel (0,197). Artinya adalah alat ukur yang digunakan valid, dan variabel yang telah diuji tersebut dinyatakan berpengaruh. Didalam penelitian ini penulis menggunakan Grand Theory Kepatuhan . theory kepatuhan adalah teori yang menyatakan bahwa setiap perusahaan harus melaksanakan aturan yang dibuat oleh otoritas perancang hukum karena otoritas itu mempunyai hak untuk mengatur perilaku perusahaan . Menurut Sutinen & Kuperan (2019). Hubungaan Theory Kepatuhan dengan penelitian ini yaitu untuk melihat dan meningkakatkan motivasi wajib pajak agar tepat waktu membayar dan menunaikan kewajibannya.jika wajib pajak tidk patuh akan kewajibannya maka pemerintah berhak untuk memberikan hukum dan sanksi kepada waji pajak tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang undangan perpajakan. Setelah penulis melakukan olah tabulasi data, yang datanya penulis peroleh dari sebaran kuesioner yang diisi oleh responden maka dapat disimpulkan sebagai berikut
Hipotesis Pertama (Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak) Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden menujukkan bahwa tarif pajak ini berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, dimana jika tarif pajak tidak berubah ubah atau jika tarif pajak ini sesuai dengan undang undang dan hukum perpajakan maka wajib pajak pun akan taat dan patuh dalam menunaikan kewajiban dalam membayar pajaknya.
Tarif pajak ini merupakan kebijakan pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan dan dibuat agar dapat mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak . Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:7) pengertian tarif pajak adalah “ Tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar ” Hipotesis Kedua (Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak) Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis kedua menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pelaksanaan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, bahwa pelaksanan sanksi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dengan adanya sanksi terhadap wajib pajak ini juga bisa meningkatkan dan memotivasi wajib pajak akan kewajiban membayar dan melaporkan pajak Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho: 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009:4).
Ketika wajib pajak terlambat, kurang atau tidak membayarkan pajak terutangnya wajib

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir jika mereka tidak patuh maka mereka dapat terkena sanksi yang nantinya akan lebih merugikan mereka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan data yang didapatkan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara tarif pajak dan pelaksanaan sanksi dengan kepatuhan wajib pajak,Semakin rendah tarif pajak dan adanya pelaksaanan sanksi yang baik dan tegas maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan kewajibanya.

## DAFTAR REFERENSI
Adri, D, (2021).Bapenda Pekanbaru Akui Banyak Pelaku Usaha Enggan Membayar Pajak Pelanggan,Cakaplah.com.TersediaPada:https;//www.cakaplah.com/berita/baca/67114/20 21/03
/24/bapenda-pekanbaru akui banyak-pelaku-usaha-enggan-bayarkan-pajak- pelanggan#sthash.5FVOU2.7owii4SR.dpb Cynthia, P. N. dan Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah, 18(4), 352–362. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82169
Perpajakan, P. P., Pajak, S., Nasionalisme, P. D. A. N., Universitas, E., & Surakarta, K. (n.d.). Pengaruh pengetahuan perpajakan,.Perusahaan, P. U., Perusahaan, U., Ferawati, S. D., Inayah, N. L., Perusahaan, U., Size,
I. C., & Life, C, (2021). UBHARA Accounting Journal. 1(November), 418–428. Rofiah, B, (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Rejowinangu Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. http://repo.iain- tulungagung.ac.id/19280/
Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). Inventory: Jurnal Akuntansi, 1(2), 151. https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443
Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R, (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. Jurnal STEI Ekonomi, 28(02), 233– 253. https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253
R.A. Kamaroellah, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan,” IQTISHADIA. J. Ekon. Perbank. Syariah, vol. 4, no. 1, p.822017, doi: 10.19105/iqtishadia.v4i1.1158.
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5051/5
Vol. 1, No. 1, 2020 hal. 1-21 Adriyanti Agustina Putri, Dwi Fionasari, Erlin Carolina Contents list available at http://ejournal.uin-suska.ac.id ISSN: Journal homepage: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/ Biaya Kepatuhan Pajak Memoderasi Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 11 No. 1, Juni 2021 Jurnal Akuntansi & Ekonomika Available at http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae Pengaruh Penerapan Sistem Automatic Exchange Of Information, Sistem Administrasi Modern, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak The Effect of Automatic Exchange of Information System Application, Modern Administration System, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Retri Wiyarni1, Dwi Fionasari*2, Della Hilia Anriva3, Annie Mustika Putri4, Norra Isnasia Rahayu