## Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam
Volume 5 Nomor 2, Desember 2021 http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar E-ISSN: 2598-8999, P-ISSN: 2597-9930
Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia:

## Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam
Norhayati 1* , Hafiz Anshary 2 , Masyitah Umar 3
123 Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia *norhayati@gmail.com
Keywords :
Compilation of Islamic Law; father  inheritance share; Inheritance Law

## Abstract
This article aims to analyze the renewal of Islamic inheritance law  in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding inheritance rights for fathers from the perspective of ijtihad, maslahah,  and  maqashid  sharia.  This  study  is  a  part  of  legal  research  using  the  library method.  The  approach  used  in  this  study  is  historical  and  juridical  normative.  The  data obtained  were  then  analyzed  with  the  interactive  qualitative  analysis  of  the  Miles  and Huberman model, namely data reduction, data verification, and concluding. This study found that  the  provision  of  the  father's  inheritance  was  rejected  as  a  valid  product  of  ijtihad. Viewed from the perspective of maqashid al-syar'iyyah, this provision does not at all try to maintain the five basic principles above, both the maintenance of religion (din), soul (nafs), reason  (aqal),  offspring  (nasab),  property  (mal).  On  the  other  hand,  these  provisions  only bring harm. Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam; Hak Waris Ayah; Hukum Warisan

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pembaharuan  hukum  waris  Islam  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  terkait  hak  waris  bagi  ayah  dengan  perspektif  ijtihad, maslahah,  dan  maqashid  syariah.  Kajian  ini  merupakan  bagian  dari  penelitian  hukum dengan metode kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah historis dan yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Kajian ini menemukan bahwa ketentuan bagian waris ayah tertolak sebagai produk ijtihad yang sah. Dilihat dari perspektif maqashid al-syar’iyyah, ketentuan tersebut tidak  sama  sekali  berusaha  memelihara  lima  prinsip  dasar  di  atas,  baik  pemeliharaan agama  (din),  jiwa  (nafs),  akal  (aqal),  keturunan  (nasab),  harta  (mal).  Sebaliknya, ketentuan tersebut hanya mendatangkan kemudharatan. Article History : Received : 12 – 10 – 2021 Accepted : 20 – 12 – 2021

## PENDAHULUAN
Diskursus  dan  praktik  hukum  kewarisan  dalam  Islam  di  Indonesia  senantiasa menimbulkan dialektika yang intens baik dikalangan ulama, akademisi, maupun dikalangan masyarakat.  Pada  tataran  ini Haries  (2014) menyebutkan  bahwa  hukum  kewarisan  yang berlaku  di  Indonesia  bersifat  pluralistik  sehingga  setiap  komunitas  masyarakat dimungkinkan  memiliki  hukum  tersendiri  terkait  kewarisan.  Hal  ini  karena  praktik kewarisan  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dimensi  sosial  budaya,  adat  istiadat,  dan dinamika ekonomi suatu masyarakat (Muzainah dan Syaikhu 2020; Tarmizi, Supardin, dan Kurniati  2020) .  Dialektika  tersebut  kemudian  melahirkan  berbagai  tawaran  pembaruan implementasi  hukum  kewarisan  dalam  Islam.  Prinsip  dasar  yang  menjadi  pertimbangan
utama  dalam  pembaruan  hukum  kewarisan  tersebut  adalah  aspek  maslahat  dan proporsionalitas dalam menentukan pembagian waris (Thalib 1982; Azizah 2021) . Salah  satu  pembaharuan  hukum  waris  Islam  dalam  Kompilasi  hukum  Islam  ialah bagian waris bagi ayah. Sebelum terbit Kompilasi Hukum Islam, secara tekstual dipahami oleh umat Indonesia bahwa kemungkinan bagian warisan yang dapat diterima ayah adalah seperenam  dan  ashabah (Syuhada‟  2015; Asy‟ari  2014) .  Sedangkan  sejak  kehadiran Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  ayah  juga  dapat  dimungkinkan  memperoleh  sepertiga bagian  dari  warisan (Rusydi  2015) .  Pada  pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) disebutkan bahwa :
“Ayah  mendapat  sepertiga  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan    anak;  bila meninggalkan anak, ayah mendapat seperenam bagian.”
Kemudian,  maksud  pasal  tersebut  diperjelas  lagi  melalui  Surat  Edaran  Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1994 bahwa :
“ayah  mendapat  sepertiga  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi meninggalkan  suami  dan  ibu,  bila  ada  anak,  ayah  mendapat  seperenam  bagian” (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2011) .
Secara normatif besaran bagian ayah ini merupakan wujud pembaruan dalam hukum kewarisan  di  Indonesia.  Pembaruan  tersebut  menunjukkan  adanya  kontekstualisasi penafsiran  ayat-ayat  kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Upaya kontekstualisasi tersebut dipandang dapat menjadikan hukum kewarisan dalam Islam lebih fleksibel  dan  akomodatif  terhadap  perkembangan  zaman (Marro‟aini  dan  Kholis  2019; Mahsus  2020) .  Terlebih  lagi  dalam  Al-Qur‟an  ketetapan  terkait  hak  waris  ayah  hanya berhubungan  dengan  satu  kondisi  saja  yaitu  ketika  di  antara  ahli  waris  terdapat  anak. Sedangkan dalam kondisi pewaris tidak mempunyai anak, tidak disebutkan berapa bagian ayah. Padahal, dalam kondisi yang sama, ibu, sebagai ahli waris yang sejajar dengan ayah, ditetapkan  secara  jelas  bagiannya  baik  ketika  pewaris  ada  anak  ataupun  tidak (Mursidah 2018; Intizam 2019; Nuraeni 2014) . Pembaharuan  hukum  waris  pada  pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam  menimbulkan perdebatan intelektual dikalangan ulama, akademisi, maupun praktisi hukum di Indonesia (Sarmadi 2013; Azizah 2021) . Perdebatan tersebut seringkali berpangkal dari ketentuan hak waris  ayah  sebanyak  sepertiga  bagian  ketika  tidak  ada  anak  dari muwaritsi. Ketentuan  ini disatu  sisi  dipandang  merupakan  kontekstualisasi  hukum  waris  dengan  kondisi  kekinian, sedangkan  disisi  lain  dipandang  melanggar  ketentuan  hukum  yang  sudah  menjadi kesepakatan bersama bahwa ijma‟ ulama menentukan ayah mendapat bagian ashobah yang dipetik dari permasalahan gharawain dan hasil ijtihad tersebut sama sekali tidak berpangkal kepada al-Qur’an, al-Hadits dan ijma’ ulama’.
Perdebatan  intelektual  terkait  hak  waris  ayah  di  Indonesia  pada  dasarnya  menarik untuk  dianalisis  dengan  perspektif Maqashid  Syariah .  Urgensi  ini  didasari  argumen  bahwa sekecil apapun keliru dalam melakukan pembagian waris maka akan menimbulkan dampak yang  sangat  fatal,  salah  satunya  termakan  hak  yang  bukan  miliknya.  Hal  ini  tentu bertentangan dengan Maqashid Syariah khususnya hifdzu al-mal . Kajian  terkait  hak  waris  ayah  pada  dasarnya  sudah  pernah  dilakukan  sebelumnya. Aulia  (2011) dalam  penelitiannya  mengkaji  tentang  relevansi  hak  waris  ayah  sebanyak sepertiga  bagian  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  kajiannya  Aulia  menemukan bahwa  penetapan  hak  waris  ayah  sebanyak  sepertiga  tersebut  merupakan  bentuk  ijtihad cendikiawan muslim Indonesia terhadap hukum kewarisan dan relevan dengan konteks ke- Indonesia-an. Sejalan dengan Aulia, Hamdi (2011) dalam kajiannya juga menemukan bahwa hak waris ayah dalam Kopilasi Hukum Islam merupakan bentuk ijtihad dalam hukum waris dengan  mempertimbangkan  kemaslahatan  dan  asas  tanggung  jawab  yang  adil  dan
berimbang.  Dalam  kajian  yang  lain, Hilawati  (2018) melakukan  analisis  ketentuan  bagian ayah pada Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif Al-Qur‟an. Dalam kajiannya Hilawati menyimpulkan bahwa ketentuan sepertiga bagian hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam apabila tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya ayah, ibu dan duda, menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 11.
Kajian sebelumnya terkait bagian sepertiga hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya masih terbatas pada perspektif Al-Qur‟an dan kontekstualisasi hukum. Dengan kata lain, masih terdapat kekosongan kajian terkait bagian sepertiga hak ayah pada Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  perspektif Maqashid  Syariah. Oleh  karena  itu  kajian  ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menekankan pada perspektif M aqashid Syariah.
Kajian  ini  merupakan  bagian  dari  penelitian  hukum  dengan  metode  kepustakaan. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  historis  dan  yuridis  normatif.  Data diperoleh  dari  sumber-sumber  kepustakaan  yang  relevan  khususnya  Kompilasi  Hukum Islam.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  analisis  kualitatif  interaktif  model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam
Asal  usul  hukum  yang  memberi  ayah  sepertiga  bagian  pada  pasal  177  Kompilasi Hukum Islam menurut Cammack (1999) , menjadi subyek kebingungan yang cukup besar. Satu  pandangan,  mungkin  yang  paling  umum,  menyatakan  bahwa aturan  sepertiga  adalah kesalahan  penulisan  atau  tipografi.  Pandangan  lain,  yang  dianut  oleh  elemen  masyarakat Muslim  yang  mencurigai  upaya  sekularisasi  hukum,  menyatakan  bahwa  sepertiga  bagian untuk  ayah  bersumber  pada  hukum  perdata,  khususnya  kitab  undang-undang  hukum perdata Perancis. Penjelasan yang paling masuk akal, ditegaskan oleh mereka yang terlibat dalam  penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam,  mereka  menjelaskan  aturan  pemberian  ayah bagian sepertiga dari warisan dengan tidak adanya anak sebagai satu-satunya elemen yang masih  hidup  dari  rencana  awal  perancang  untuk  menerapkan  sistem  warisan  bilateral Hazairin yang mensyaratkan penghapusan ashabah sebagai ahli waris yang mengambil sisa dan pemerataan hak waris laki-laki dan perempuan (Tohari 2018) .
Masalah yang terdapat pada pasal 177 tidak luput dari perhatian. Ketika Kompilasi Hukum Islam diterbitkan pada tahun 1991, Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan protes, mengancam untuk menolak sepenuhnya kecuali ketentuan yang berkaitan dengan hak waris ayah diubah. Menanggapi protes tersebut, Mahkamah Agung, setelah berkonsultasi dengan Departemen  Agama,  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  :  2  Tahun 1994  mengklarifikasi  maksud  dari  pasal  177  bahwa  ayah  mendapat  sepertiga  bagian  bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  dipandang  gagal  menjawab  pertanyaan  tentang maksud pasal 177. Memang, tidak secara tegas menyebutkan hak ayah kecuali dalam satu situasi  yang  dibahas  yaitu  ketika  ayah  berbagi  warisan  dengan  suami  dan  ibu.  Pasal  177 tampaknya  dirancang  untuk  menghindari  resolusi definitif  tentang  hak  warisan  ayah.  Ada kemungkinan bahwa klarifikasi itu dimaksudkan untuk menjaga ketidakjelasan tentang hak waris ayah agar tetap terbuka kemungkinan interpretasi  di masa depan sesuai dengan niat awal perancang yaitu klarifikasi tidak menghalangi interpretasi pasal 177, yang memberikan kepada ayah bagian sepertiga setiap kali almarhum meninggal tanpa keturunan. Penafsiran seperti  itu,  konsisten  dengan  pandangan  pribadi  anggota  Mahkamah  Agung  bahwa Kompilasi yang disetujui menghapus prinsip Ashabah (Cammack 1999) .
Ketentuan  bagian  sepertiga  bagi  ayah  pada  pasal  177  itu  merupakan  keinginan perumus Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki dasar hukum waris mengarah kepada hukum waris bilateral Hazairin. Teori hukum kewarisan Islam Bilateral Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga golongan, yaitu dzawu al-faraidh, dzawu al-qarabat dan mawali . Hazairin memandang  bahwa  pembagian  tiga  golongan  ini  adalah  berhubungan  langsung  dengan pertanyaan  apakah  al-Quran  mengenal  atau  tidak  akan  garis  pokok  keutamaan  dan  garis pokok  penggantian  seperti  yang  dikenal  dalam  sistem  kewarisan  individual  dalam masyarakat bilateral di Indonesia (Hazairin 1964) . Pembagian tiga golong ahli waris dalam teori Hazairin ini menafikan keberadaan ahli waris ashabah atau mengganti istilah ashabah dengan sebutan dzawu al-qarabat . Hazairin memandang :
“...tentang  keutamaan  dalam  membayarkan  sesuatunya  dari  harta  peninggalan,  al- Quran  menghendaki  supaya  terlebih  dahulu  dikeluarkan  wasiyyat  yang  menurut ketetapan rasul tidak boleh melampaui dari sepertiga dari jumlah harta peninggalan, sesudah itu hutang-hutang pewaris (termasuk hutang kematian), maka tinggallah lagi sisa  besar  dan  dari  sisa  besar  ini  dikeluarkanlah  sesudah  itu  bagian-bagian  faraidh dan  jika  masih  ada  sisa,  sisa  kecil,  maka  sisa  kecil  inilah  untuk  mereka  yang  saya namakan dzawu al-Qarabat , yang mungkin tidak akan mendapat apa-apa (Hazairin 1964) .” Pasal 177 merupakan cara tim perumus Kompilasi Hukum Islam untuk mengadopsi dan  mempromosikan  teori  hukum  kewarisan  bilateral  Hazairin.  Hal  ini  diakui  oleh  tim perumus Kompilasi Hukum Islam dalam wawancara dengan Cammack yang mana mereka menyebutkan  bahwa,  ketentuan  bagian  sepertiga  bagi  ayah  ketika  pewaris  tidak  memiliki anak dan dengan catatan ayah mewarisi beserta suami dan ibu pada pasal 177, merupakan salah satu elemen yang masih hidup dari rencana awal perancang untuk menerapkan sistem warisan bilateral Hazairin. Ketentuan pada pasal 177 KHI tersebut menjadikan ayah sebagai ashab al-furudh dengan mendapatkan sepertiga bagian.
Memang  benar  teori  hukum  waris  Islam  bilateral  Hazairin  menghapus  kelompok ashabah sebagai ahli waris, tetapi Hazairin menggantikan konsep ashabah ini dengan istilah dzawu al-qarabat, kelompok ahli waris yang menurut Hazairin mengambil bagian sisa setelah ashab al-furudh mengambil bagian hak waris mereka. Hazairin dalam kasus pewaris tidak memiliki anak, dan yang mewarisi ialah suami atau  isteri, ibu dan ayah, menyebutkan ayah sebagai dzawu    al-qarabat (IV:  11  e)  dalam  keutamaan  ketiga,  kelompok  ahli  waris  yang mengambil sisa (Hazairin 1964) . Dengan demikian dalam teori hukum waris Islam bilateral Hazairin, ayah mewarisi sebagai dzawu  al-qarabat yang  mengambil  bagian  sisa  dalam  kasus  pewaris  tidak  memiliki anak dan yang menjadi ahli waris ialah suami, ibu dan ayah. Ayah bukan sebagai ashab al- furudh yang memiliki bagian pasti sepertiga yang disangkakan oleh tim perumus Kompilasi Hukum Islam sebagai teori hukum waris Islam bilateral Hazairin.
Ketentuan  Hukum  Pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Teori Ijtihad
Hukum  Islam  menurut Bello  (2013) tidak  sepenuhnya  tetap  dan  dapat  diubah meskipun al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam tidak dapat diubah. Pada  saat  bersamaan  ijtihad  bisa  berubah.  Hukum  Islam  didasarkan  pada  tiga  sumber utama yaitu, Al-Qur‟an, Hadis dan ijtihād. Perintah Al-Quran dan Hadis Nabi merupakan aturan  inti,  prinsip  dan  dasar  yang  umumnya  dikenal  sebagai  Syariah  dalam  Islam.  Di dalamnya  terdiri  dari  prinsip-prinsip  yang  tidak  berubah,  kekal,  ideal  dan  tidak  berubah sesuai  dengan  kode  hukum  yang  berlaku (Ahmad  2006) .  Sangat  jelas  bahwa  prinsip  dan hukum Al-Qur'an bersifat universal dan bahwa prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk
membentuk  kerangka  dasar  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  manusia  yang berkembang (Cowan 1979) . Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  hasil  ijtihad  kolektif  yang  mengandung peraturan-peraturan  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  kondisi  kebutuhan  hukum  dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam bukan mazhab baru dalam fikih Islam melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab  fikih  yang  ada  serta  dilengkapi  dengan  institusi  lain  seperti  fatwa  ulama  sebagai respon  terhadap  masalah  yang  muncul,  keputusan  pengadilan  lewat  persidangan  suatu perkara  oleh  para  hakim,  dan  undang-undang  yang  dibuat  oleh  badan  legislatif,  untuk menjawab  persoalan-persoalan  yang  ada  di  Indonesia  sesuai  dengan  kesadaran  hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri (Herawati 2011) . Pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatur  hak  waris  sepertiga  bagi  ayah merupakan  hasil  pembaharuan  hukum  waris  Islam.  Sebelumnya  telah  dijelaskan  sejarah formulasi ketentuan bagian  sepertiga bagi ayah pada pasal 177, bahwa ketentuan tersebut merupakan  hukum  yang  disisipkan  oleh  tim  perumus  karena  dalam  perumusan  materi Kompilasi  Hukum  Islam  melalui  empat  jalur  pengumpulan  data  dan  Lokakarya,  tidak ditemukan dasar hukum pasal 177. Selain itu, ketika Kompilasi Hukum Islam  diterbitkan dan  pasal  177  disosialisasikan  ke  masyarakat,  ketentuan  bagian  sepertiga  bagi  ayah  pada pasal 177 ini ditentang dan ditolak oleh umat Islam karena ketentuan tersebut bertentangan dengan  hukum  waris  Islam  serta  menyalahi  Al-Qur‟an  dan  Hadis.  Untuk  merespon  dan mendamaikan  penolakan  ini,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  2 Tahun 1994 yang menjelaskan maksud pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  hasil  ijtihad  kolektif  ulama  yang  disponsori oleh Pemerintah saat itu. Ijtihad kolektif (al-ijtihad al-jama‟i) menurut Ali Hasballah ialah ijtihad  yang  para  mujtahid  menyepakati  pendapat  mereka  tentang  suatu  masalah (Arief 2017) . Meski pasal 177 secara perumusan di luar dari kerja ijtihad kolektif ulama, namun perlu kiranya dikaji ulang melalui teori ijtihad terkait keabsahannya sebagai produk ijtihad.
Para  ulama  ushul  fiqh  telah  sepakat  bahwa ayat Al-Qur‟an  dan  Hadis  yang sudah tidak  diragukan  lagi  kepastiannya  datang  dari  Allah  dan  Rasulullah.  Demikian  pula  telah disepakati    bahwa  ijtihad  tidak  diperlukan  pada  ayat-ayat  atau  hadits  yang  menjelaskan hukum  secara  tegas  dan  pasti  ( qath’i ).  Hukum  waris  telah  ditentukan  dengan  sangat  jelas dalam  al-Quran  serta  ketentuan  tersebut  juga  telah  ditetapkan  sebagai  dasar  hukum  yang qathi’ oleh jumhur ulama (Ismail 2020) .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pembaharuan  hukum  Islam  yang  terdapat  pada  pasal 177  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  ketentuan  bagian  waris  ayah  tertolak  sebagai produk ijtihad yang sah. Dengan beberapa alasan, pertama ketentuan hukum tersebut tidak memiliki dasar dari hukum waris Islam, baik hukum waris Islam versi Sunni, Syiah maupun Hazairin. Kedua ,  ketentuan  hukum  pada  pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam  bertentangan dengan dalil Al-Qur‟an, Hadis, dan atsar. Ketiga , perubahan hukum bagian waris ayah pada pasal  177  dilakukan  di  luar  dari  konteks  ijtihad  kolektif  tim  perumus  Kompilasi  Hukum Islam. Keempat ,  bahwa  tim  perumus  Kompilasi  Hukum  Islam    tidak  memiliki  kredibilitas sebagai mujtahid karena tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid.
Ketentuan Hukum Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif Maslahah dan Maqashid Syariah
Bagian  waris  ayah  pada  pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam  menurut  fiqh  waris sunni  ialah  bagian  sisa  karena  ayah  mengambil  bagian  warisnya  dengan  cara ashabah . Sedangkan  menurut  fiqh  waris  syiah  dan  Hazairin ayah  mendapatkan  bagian  sisa  warisan dengan  menjadi dzawu  al-qarabat .  Kajian  ini  melalui  analisis  sejarah  menemukan  bahwa
ketentuan hukum bagian sepertiga bagi ayah pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ini di luar  dari  kerja  ijtihad  kolektif  ulama  Indonesia.  Ketentuan  ini  dimasukkan  oleh  tim pelaksana  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan  lembaga ashabah dalam hukum waris Islam Indonesia. Konsep maslahah menjadi  topik  yang  meresap  dalam  wacana  hukum  Islam kontemporer.  Secara  sejarah,  setidaknya  sejak  abad  ke-5  Hijriah  para  ahli  hukum  Islam menganggap maslahah sebagai perwujudan tujuan hukum Islam ( maqasid al-Syar'iyah ). Selain itu,  konsep maslahah menurut Opwis  (2005) dapat  menjadi  wahana  perubahan  hukum Islam, karena menghadirkan para ahli hukum Islam dengan kerangka kerja untuk mengatasi masalah yang melekat dalam sistem hukum yang didasarkan pada teks yang terbatas, dan membawa landasan material hukum yang terbatas pada kehidupan sehari-hari di lingkungan yang  selalu  berubah.  Dengan  demikian,  hal  itu  memberikan  legitimasi  kepada  keputusan baru dan memungkinkan para ahli hukum Islam menangani situasi yang tidak disebutkan dalam sumber hukum Syara‟. Seberapa besar perubahan hukum Islam dapat dicapai melalui penerapan  pertimbangan maslahah bergantung  terutama  pada  tujuan maslahah berfungsi dalam konsepsi hukum secara keseluruhan oleh seorang ahli hukum Islam Pada  tataran  definisi mashlahah ,  ulama  ushul  fiqh  berbeda  pendapat  mengenai batasan dan definisi yang menjelaskan maslahah . Akan tetapi pada substansi pengertiannya menurut Al-Raisuni (1999) , mereka dapat dikatakan sepakat bahwa bahwa maslahah adalah suatu  kondisi  dan  upaya  untuk  mendatangkan  sesuatu  yang  berdampak  positif  (manfaat) serta  menghindarkan  diri  dari  hal-hal  yang  berdimensi  negatif  ( madharat ).  Terkait  hal  ini, dalam  kitab  Al-Muwafaqat,  Al-Syathibi  menjelaskan  bahwa  disyari‟atkannya  ajaran  Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat (Aziz 2015) . Menurut Al-Ghazali, maslahah harus berasas pada nash syara‟ dan bukan pada akal semata. Al-Ghazali menjadikan maslahah hanya sebatas metode saja dan bukan sebagai dalil atau  sumber  hukum  yang  mutlak  sesudah  Al-Qur‟an,  Hadis, ijma ,  dan qiyas dalam penentuan hukum Islam. Al-Ghazali menyatakan maslahah dapat diterima jika memiliki tiga kualitas  yaitu daruriyyah,  qathiyyah dan kulliyah .  Imam  Al-Ghazali  menolak maslahah dalam kaitan kemanfaatan kemanusian (Kudaedah 2020) . Pembaharuan  hukum  waris  Islam  mengenai  bagian  sepertiga  hak  waris  ayah  pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menghilangkan lembaga ashabah dalam hukum  waris  Islam.  Selain  itu,  pembaruan  hukum  ini  juga  nampak  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagian  waris  ayah.  Meskipun  demikian  kajian  ini menemukan bahwa baik bagian waris ayah sepertiga melalui pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ataupun secara ashabah melalui ketentuan fiqh sunni dan dzawu al-qarabat versi syiah dan Hazairin, bagian waris yang ayah dapatkan ketika mewarisi beserta suami dan ibu ialah sama. Tujuan pembaruan hukum waris Islam pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, baik untuk menghilangkan lembaga ashabah dan memberikan kepastian hukum bagian waris ayah dipandang  tidak  mendatangkan  kemashlahatan  bagi  umat  Islam  Indonesia.  Diubah  atau tidak hukum waris bagian ayah, bagian ayah tetap sama.
Namun, hal ini melanggar asas ijbari dalam hukum waris Islam. Asas tersebut yaitu peralihan  harta  dari  orang  yang  telah  meninggal  kepada  orang  yang  masih  hidup  berlaku dengan  sendirinya  tanpa  usaha  dan  yang  akan  meninggal  atau  kehendak  yang  akan menerima.  Asas ijbari terbagi  menjadi  tiga, pertama, asas  ijbari  dari  segi  peralihan  harta. Kedua, jumlah harta yang beralih. Ketiga, kepada siapa harta dialihkan. Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh  Allah,  sehingga  pewaris  maupun  ahli  waris  tidak  mempunyai  hak  untuk  menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah
ditentukan  itu (Syarifuddin  2015) .  Bagian  ayah  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  dan Rasulullah ialah bagian sisa harta warisan.
Menurut Al-Ghazali, maslahah harus berasas pada nash syara‟ dan bukan pada akal semata. Selain itu kemaslahatan mestinya tidak bertentangan dengan nash syara (Kudaedah 2020) .  Begitu  juga  menurut  Al-Buthi, maslahah sebagai  dalil  pembaharuan  hukum  Islam haruslah  memenuhi  lima  kriteria  yang  disebutnya  dengan  istilah Dhawabith  al-Mashlahah . Pertama, maslahah mencakup  ke  dalam maqashid  syariah . Kedua ,  tidak  bertentangan  dengan Al-Qur‟an. Ketiga ,  tidak  bertentangan  dengan  Hadis. Keempat ,  tidak  bertentangan  dengan Qiyas . Kelima ,  tidak  bertentangan  dengan  kemaslahatan  lain  yang  lebih  tinggi,  lebih  kuat, lebih penting (Arfan 2013) . Tujuan pembaruan hukum waris yang terdapat pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam  tidak  membawa  kemaslahatan  dan  tidak  memenuhi  lima  kriteria Dhawâbith  al- Mashlahah al-Bûthî.  Pada  kriteria  kedua  dan  ketiga,  jelas  bahwa  ketentuan  pada  pasal  177 Kompilasi  Hukum  Islam  bertentangan  dengan  Al-Qur‟an  dan  Hadis  secara  tekstual. Kriteria keempat, ketentuan pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan Qiyas .  Bahkan  pasal  tersebut  juga  bertentang  dengan Atsar sahabat,  yang  menetapkan bagian  waris  ayah  sebagai ashabah pada  masalah al-Gharawain. Sedangkan  menurut Imam Syafi‟i (1978) atsar kekuatan dalilnya melebihi qiyas . Selain itu, al-Ghazali menyatakan maslahah dapat diterima jika memiliki tiga keadaan yaitu daruriyyah, hajjiyyah dan tahsiniyyah (Kudaedah 2020) . Dharuriyah menurut ulama ushul fiqh  adalah  segala  sesuatu  yang  harus  ada  untuk  tegaknya  kemaslahatan  manusia,  baik agamanya maupun dunianya. Apabila dharuriyah ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat (Al-Shatibī 2004) . Dengan kata lain, dharuriyah adalah  tujuan  esensial  dalam  kehidupan  manusia  demi  untuk  menjaga kemaslahatan mereka dan dikenal dikenal dengan al-dharûriyyât al-khams , yaitu pemeliharaan terhadap  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta (Hasaballah  1971) . Hajiyah adalah  suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia  akan  lebih  mudah  dan  terhindar  dan  kesulitan (Al-Shātibī  2004) . Tahsiniyat menurut Al-Zuhaili  (1996), merupakan maslahah dari  tuntutan muru'ah (moral)  yang memiliki  tujuan  untuk  kebaikan  dan  kemuliaan. Maslahah tahsiniyat ini  diperlukan  sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
Perubahan  hukum  waris  bagian  ayah  ini  tidak  sama  sekali  memenuhi  tiga  kriteria mashlahah daruriyyah , hãjiyah dan tahsiniyat . Tidak ada kemaslahatan dunia dan akhirat yang didapat  dari  perubahan  hukum  waris  ini,  tidak  ada  kesulitan  atau  kerusakan  yang dihilangkan  dari  perubahan  hukum  waris  ini  dan  tidak  juga  menyempurnakan  tuntutan moral dan suatu kebaikan.
Selain  itu, Al-Zuhaili  (1996) juga  membagi maslahah dengan  melihat  dari  tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya, yakni qath'iah, zhanniah , dan wahmiyah .  Maslahat yang bersifat qath'i yaitu  sesuatu  yang  diyakini  membawa  kemaslahatan  karena  didukung  oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya  maslahat  itu.  Maslahat  yang  bersifat zhanni ,  yaitu  maslahat  yang  diputuskan  oleh akal,  atau  maslahat  yang  ditunjuki  oleh  dalil zhanni dari  syara'.  Maslahat  yang  bersifat wahmiyah ,  yaitu  maslahat atau  kebaikan  yang  dikhayalkan  akan  bisa  dicapai, padahal  kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat . Pembaharuan  hukum  waris  Islam  pada  pasal  177  ini  secara  tingkat  kekuatan  dalil yang mendukungnya tidak termasuk dalam qath'iah, zhanniah , tetapi sejalan dengan wahmiyah . Tujuan dari pembaharuan bagian waris ayah pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam justru dikhawatirkan  membawa  kemudharatan  bagi  umat  Islam,  dikarenakan  membuat  polemik
hukum waris Islam di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian asal usul pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pasal ini mendapatkan penolakan dan keceman dari sebagian besar umat Islam hingga mengarah kepada pemboikotan.
Kemudharatan  lainnya  yang  terjadi  akibat  pembaharuan  hukum  waris  Islam  pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ialah perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memutuskan perkara bagian waris ayah. Beberapa hakim telah ditemukan tidak menjadikan pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  memutuskan  bagian  waris  ayah,  mereka  lebih memilih mengikuti pendapat hukum waris  Islam  sunni. Seperti kasus  putusan Pengadilan Agama  Palembang,  bahwa  dalam  putusan  nomor:  0518/Pdt.G/2010/PA.Plg  Hakim memutuskan  istri  pewaris  mendapatkan  seperempat  bagian,  ibu  pewaris  mendapatkan sepertiga  sisa  bagian,  dan  ayah  pewaris  mendapat  waris ashabah (bagian  sisa).  Selain meninggalkan  ahli  waris,  pewaris  juga  meninggalkan  wasiat  wajibah  untuk  anak  sebanyak sepertiga  bagian  dari  harta  peninggalan (Purnawati  2018) .  Pada  kasus  ini  putusan  hakim bertentang  dengan  pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  dalam  putusan  Ayah mendapatkan ashabah (bagian  sisa)  karena  tidak  mempunyai  anak.  Hal  ini  sebagaimana disebutkan  pada  pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam  apabila  pewaris  tidak  meninggalkan anak,  maka  ayah  akan  mendapatkan  bagian  sepertiga.  Kejadian-kejadian  seperti  ini barangkali banyak terjadi, dan pada akhirnya tujuan Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menselaraskan  dan  menyatukan  persepsi  para  hakim  dengan  hukum  Islam,  menuju kepastian hukum bagi umat Islam tidak berjalan dengan baik (Usman 2002) . Kemudian, dalam konteksi Maqashid Syariah terhadap perubahan hukum waris Islam pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sah-sah saja dilakukan apabila usaha tersebut  membawa  kemaslahatan  dan  sejalan  dengan  tujuan  syariat  ( maqashid  al-syar’iyyah ). Thahir  menjelaskan  pandangan  Al-Ghazali  bahwa  tujuan  Allah  untuk  kemashlahatan manusia  mencakup  pemeliharaan  lima  prinsip  dasar,  yakni:  agama  ( din ),  jiwa  ( nafs ),  akal ( aqal ),  keturunan  ( nasab ),  harta  ( mal ).  Bagi  Al-Ghazali,  segala  sesuatu  yang  mencerminkan perlindungan  terhadap  lima  prinsip  terbsebut  dinamakan mashlahah ,  sebaliknya  setiap sesuatu  yang  dapat  menyebabkan  terabaikannya  disebut mafsadah (Thahir  2015). Oleh karena itu pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tidak sama sekali berusaha memelihara lima prinsip  dasar maqashid syariah, baik  pemeliharaan  agama  ( din ),  jiwa  ( nafs ),  akal  ( aqal ), keturunan ( nasab ), harta ( mal ). Sebaliknya, ketentuan ini hanya mendatangkan kemudharatan sebagaimana yaang telah peneliti jelaskan sebelumnya.
PENUTUP
Salah  satu  pembaruan  hukum  waris  Islam  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  ialah bagian  waris  sepertiga  bagi  ayah  pada  pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kajian  ini menemukan  bahwa  pembaruan  hukum  Islam  yang  terdapat  pada  pasal  177  Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan bagian waris ayah tertolak sebagai produk ijtihad yang sah.  Dengan  alasan  bahwa, pertama ketentuan  hukum  tersebut  tidak  memiliki  dasar  dari hukum  waris  Islam,  baik  hukum  waris  Islam  versi  Sunni,  Syiah  maupun  Hazairin. Kedua , ketentuan hukum pada pasal 177  Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan dalil Al- Qur‟an, Hadis, dan atsar (ijtihad sahabat Nabi). Ketiga , perubahan hukum bagian waris ayah pada  pasal  177  dilakukan  di  luar  dari  konteks  ijtihad  kolektif  tim  perumus  Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dalam konteks maqashid syariah , pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tidak  sama  sekali  berusaha  memelihara  lima  prinsip  dasar  Kompilasi  Hukum  Islam,  baik pemeliharaan  agama  ( din ),  jiwa  ( nafs ),  akal  ( aqal ),  keturunan  ( nasab ),  harta  ( mal ).  Justru ketentuan tersebut berpotensi mendatangkan kemudharatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Manzooruddin. 2006. “Islamic Political System in the Modern Age.” New Delhi: Adam Publishers &: Distributors.
Al-Raisūnī, A ḥ mad. 1999. “Fikr al-Maqā ṣ idī Qawā‟iduhu wa Fawā‟iduhu.” Ribāt: Ma ṭ ba’ah al-Najā ḥ . Al-Shā ṭ ibī, Abū Is ḥ āq. 2004. “al-Muwāfaqāt fī U ṣ ūl al-Sharī‟ah.” Kairo: Mus ṭ afā A ḥ mad, t. th . Al-Syāfi‟ī, Muhammad bin Idrīs. 1978. “Al-Risālah.” Kairo: Mu ṣṭ afā al-Bābi al-Halabī . Al-Zuhaili, Wahbah. 1996. Usul al-fiqh al-Islami . Dar Fikr.
Arfan, Abbas. 2013. “Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah).” Journal de Jure 5 (1). Arief, Abd Salam. 2017. “Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam.” IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 7 (1). Asy‟ari, A. Hasyim. 2014. “Kontroversi Kedudukan "Ashabah dalam Hukum Waris Islam menurut  Madzhab  Syi‟ah  Itsna  "Asy‟ariyah.” Asy-Syari’ah 16  (1):  67–76. https://doi.org/10.15575/as.v16i1.627.
Aulia, M. Zulfa. 2011. “Relevansi Bagian Warisan Sepertiga untuk Ayah dalam Kompilasi Hukum Islam.” Kontekstualita 26 (1): 137–58.
Aziz,  Jamal  Abdul.  2015.  “ABÛ  ISHÂQ  IBRÂHÎM  IBN  MÛSÂ  AL-SYÂTHIBÎ  AND HIS  OPINION  ON  THE  DICHOTOMY  OF  „IBÂDÂT  AND  „ÂDÂT  IN ISLAMIC LAW.” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 10 (2): 189–204. Azizah,  Faiqah  Nur.  2021.  “Pembaharuan  Dalam  Sistem  Pembagian  Waris  Secara Proporsional.” JOURNAL  of  LEGAL  RESEARCH 3  (4):  511–38. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20935.
Bello, Abdulmajeed Hassan. 2013. “Dynamic Approach to the Shari ʿ ah: A Case Study of Ijtihād  and  its  Application  in  Contemporary  Society.” Arab  Law  Quarterly 27  (3):
259–70.
Cammack,  Mark.  1999.  “Inching  toward  equality:  Recent  developments  in  Indonesian inheritance law.” Indonesian Law and Administration Review 5 (1): 19–50. Cowan,  J.  Milton.  1979.  “The  Hans  Wehr  dictionary  of  modern  written  Arabic.” Otto Harrasowitz, Wiesbaden, Germany . Hamdi,  Yusron.  2011.  “Bagian  Waris  Sepertiga  bagi  Ayah:  Studi  Analisis  Pasal  177 Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. http://etheses.uin-malang.ac.id/1613/.
Haries, Ahmad. 2014. “Pembagian Harta Warisan dalam Islam
: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.” Jurnal Diskursus Islam 2 (2): 191–208. https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6520. Hasaballah, Ali. 1971. “Ushul al-Tasyri‟al-Islami.” Mesir: Dar al-Ma’arif . Hazairin.  1964. Hukum  kewarisan  bilateral  menurut  Qur’an  dan  hadīth .  Inter  Documentation Company.
Herawati,  Andi.  2011.  “Kompilasi  Hukum  Islam  (Khi)  Sebagai  Hasil  Ijtihad  Ulama Indonesia.” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 8 (2): 321–40.
Hilawati, Wawah. 2018. “Analisis Bagian Ayah Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Pasal 177 Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Perspektif  Al  Qur‟an.”  Tesis  Magister,  Malang: Universitas Brawijaya. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166404/.
Intizam,  Ikhsan.  2019.  “Konstruksi  Pemikiran  Hukum  Waris  Dalam  Al-Qur‟an  (Kajian Surat an-Nisa Ayat 11).” Jurnal Didaktika Islamika 10 (1): 131–42. Ismail,  Ismail.  2020.  “The  Philosophical  Values  of  Islamic  Inheritance  Law.” INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies 20 (2): 125–36.
Kudaedah,  Nur  Asiah.  2020.  “Maslahah  Menurut  Konsep  Al-Ghazali.” DIKTUM:  Jurnal Syariah dan Hukum 18 (1): 118–28. Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  2011. Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  serta  Pengertian  dalam  pembahasannya .  Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Mahsus, Muhammad. 2020. “Contextual Interpretation and the Existence of Women and Their Implications for Equalization of the Inheritance of Men and Women.” Journal of Islamic Law (JIL) 1 (1): 25–44. https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.19.
Marro‟aini,  dan  Nor  Kholis.  2019.  “Kontekstualisasi  Hukum  Waris  Dalam  QS.  An-Nisa
[4]:11  (Studi  Pembagian Harta  Warisan  Pada  Masyarakat Adat  Kampar).” Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam 18 (1): 93–104. https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104.
Mursidah,  Mursidah.  2018.  “Analisis  Konsep  Keadilan  Dalam  Al-Qur‟an  Terhadap Pembagian  Harta  Waris  Menurut  Islam  (Studi  Kasus  Quran  Surat  An-Nisa  Ayat 11,12, Dan 176).” Economic: Journal of Economic and Islamic Law 8 (3): 71–92. Muzainah, Gusti, dan Syaikhu. 2020. “Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar.” Jurnal Hadratul Madaniyah
7 (1): 20–25. Nuraeni, Neni. 2014. “Tafsir Ayat Ahkam Gender (Kajian tentang Bagian Hak Waris  dan Kepemimpinan Perempuan).” Asy-Syari’ah 16 (1): 25–34. https://doi.org/10.15575/as.v16i1.624. Opwis, Felicitas. 2005. “Maslaha in contemporary Islamic legal theory.” Islamic law and society
12 (2): 182–223.
Purnawati,  Yudhea.  2018.  “Analisis  Hukum  Pasal  177  Kompilasi    Hukum  Islam  dalam Kaitannya  terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Palembang  Nomor 0518/PDT.G/2010/PA.PLG.” Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya.
Rusydi,  Ibnu.  2015.  “Bagian  Waris  Ayah  dalam  Perspektif  Ijtihad  Sahabat  dan  Pasal  177 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3 (2): 245–56. https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.422. Sarmadi, A. Sukris. 2013. Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni . Sleman: Aswaja Pressindo.
Syarifuddin, Amir. 2015. Hukum Kewarisan Islam . Prenada Media.
Syuhada‟. 2015. “Bagian Ayah Seperenam Dan Seluruh Harta Warisan; Analisis Dari Nass Al-Qur‟an.” Tafáqquh:  Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian  Keislaman 3  (2):  74–92. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i2.48.
Tarmizi,  Supardin,  dan  Kurniati.  2020.  “Kaidah  Pembagian  Harta  Warisan Masyarakat  di Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone  dalam  Pandangan  Hukum  Islam.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam 7  (2):  12–29. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330. Thahir,  A.  Halil.  2015. Ijtihad  Maqasidi;  Rekonstruksi  Hukum  Islam  Berbasis  Interkoneksitas Maslahah . LKiS Pelangi Aksara. Thalib, Sajuti. 1982. “Usaha Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di  Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 12 (2): 135–42. https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.903. Tohari,  Chamim.  2018.  “Sistem  Kewarisan  Bilateral  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Islam.” Istinbath : Jurnal Hukum 15 (1): 63–90. https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094.
Usman, Suparman. 2002. “Hukum Islam: Azas-Azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam.” Jakarta: Gatya Media Pratama .