ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 Halaman 119-131

## FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI  DESA TABUN KECAMATAN VII KOTO  KABUPATEN TEBO
Yunda Santika
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yundasantika15@gmail.com
Sukamto Satoto
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sukamtosatoto@yahoo.com

## Netty
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi netty@unja.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  function  of  the  Village  Head  in  Government Administration  and  Development  in  Tabun  Village,  District  VII  Koto,  Tebo  Regency  .  The formulation  of  the  problem  in  this  research  is    what  Are  the  Functions  of  Village  Heads  in Organizing Government and Development in Tabun Village District VII Koto Tebo Regency? and what factors are hampering the village head in the administration and development in Tabun Village District VII Koto Tebo Regency? Methods The study that is used is the type of research juridical empirical and the procedure for sampling is done by means of Purposive Sampling. In practice in the field there are two ways of collecting data, namely primary data and secondary data (interviews and document studies ). The results of the study have demonstrated that the function of Head of the Village In the Implementation of Governance and Development in Tabun Village the District VII Koto Regency of Tebo it hasn't worked as it should, can be seen through its  role  as  the  leader  of  the  village  in  making  policies  ,  decisions  ,  and  budgets  are  used  . Evidenced by the activities that have not been carried out properly and not carried out in the field  of  government  and  development  in  the  village  of  Tabun  .  It  is  caused  Due  to  a  lack  of understanding of the Head of Village and Aparatour of the Government of the Village Tabun in the  understanding  and  management  of  the  village  .  Their  development  were  not  realized  it surely  will  be  one  of  the  factors  inhibiting  the  Head  of  the  Village  in  the  Implementation  of Governance and Development In Rural Tabun . Should the Government of the District also pay attention  to  what  are  supposed  to  be  needed  by  the  community  village  .  Government  District should  also  frequently  furnish  pelatihanan  and  counseling  on  the  understanding  and pengelolaaan village . This research is expected to be presented as a material for consideration and input in legal research for general readers and students of the Faculty of Law, University of Jambi in particular. And so that in the future the Village Head can optimize his function as the organizer of government and development in Tabun Village.
Keywords; Function , Head Of The Village , The Village , Governance And Development.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Fungsi  Kepala  Desa  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  di  Desa  Tabun  Kecamatan  VII  Koto Kabupaten  Tebo.  Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  Saja  Fungsi  Kepala Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  di  Desa  Tabun  Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo? dan faktor-faktor Apa Saja yang Menghambat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  di  Desa  Tabun  Kecamatan  VII  Koto Kabupaten Tebo ?. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan  adapaun  tata  cara  penarikan  sampel  dilakukan  dengan  cara Purposive  Sampling .  Pada prakteknya  di  lapangan  ada  dua  cara  pengumpulan  data,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder (wawancara dan studi dokumen). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo  belum  berjalan  sebagimana  mestinya,  dapat  dilihat melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan- keputusan,  dan  anggaran  yang  digunakan.  Terbukti  pada  adanya  kegiatan  yang  belum terlaksana dengan baik dan tidak terlaksan pada bidang pemerintahan dan pembangunan di Desa  Tabun.  Hal  ini  disebabkan  Karena  kurangnya  pemahaman  Kepala  Desa  dan  Aparatur Pemerintah  Desa  Tabun  dalam  pemahaman  dan  pengelolaan  tentang  Desa.  Adanya pembangunan  yang  tidak  terlaksana  tersebut  tentunya  akan  menjadi  salah  satu  faktor penghambat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Di Desa Tabun.  Hendaknya  Pemerintah  Kabupaten  juga  memperhatikan  apa  yang  seharusnya dibutuhkan  oleh  masyarakat  Desa.  Pemerintah  Kabupaten  hendaknya  juga  sering-sering mememberikan  pelatihanan  dan  penyuluhan  tentang  pemahaman  dan  pengelolaaan  Desa. Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pnelitian hukum bagi para pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi  khususnya.  Serta  agar  dapat  kedepannya  Kepala  Desa  lebih  optimalkan  fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun.
Kata Kunci; Fungsi, Kepala Desa, Desa, Pemerintahan dan Pembangunan.

## A. Pendahuluan
Sesuai dengan prinsi-prinsip demokrasi, peran  serta  masyarakat,  pemerataan  dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah  yang  dilaksanakan  dalam  kerangka
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, perkembangan dalam negeri serta persaingan global dipandang perlu menyelenggrakan  pemerintahan  di  daerah. Dengan  memberikan  kewenangan  yang luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab (otonomi) kepada daerah secara professional  yang  dinyatakan  dengan peraturan perundang-undangan, pembagian
dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional, serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah. 1
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  menegaskan bahwa  desa  tidak  lagi  merupakan  wilayah administratif  bahkan  tidak  lagi  bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi telah menjadi  daerah  yang  istimewa dan  bersifat mandiri  yang  berada  dalam  ruang  lingkup wilayah  kabupaten  sehingga  warga  desa
1 HAW  Widjaja, Otonomi  Desa  Merupakan Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan  Utuh ,  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 3.
berhak  berbicara  atas  kepentingan  urusan pemerintahannya  sendiri.  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  juga telah  mengatur  segala  aspek  pemerintahan desa,  baik  organisasi,  hak,  wewenang  dan kewajiban  kepala  desa  yang  berkenaan dengan  penyelenggaraan    rumah  tangga desa,  perangkat  desa,  persyaratan  desa, sumber  peendapatan  desa,    dan  lain sebaginya.
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor
6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Desa  adalah desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  sebagai  unit  paling  rendah tingkatannya  dalam  struktur  pemerintahan
Indonesia  telah  ada  sejak  dulu  dan  bukan terbentuk  oleh  Belanda.  Awal  sejarah terbentuknya desa diawali dengan
terbentuknya  kelompok  masyarakat  akibat sifat  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar.
Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  yang  mengatur
mengenai  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan desa meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota; dan 4. Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pembangunan pada hakekatnya
merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang dilakukan  secara  sadar,  terencana  serta terarah  oleh  suatu  bangsa  untuk  menuju hari  esok  yang  lebih  baik. 2 Pelaksanaan pembangunan   desa,  sesuai  dengan  Pasal  1 angka  8  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014 tentang Desa dan dalam Pasal 1 angka
9  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
114  tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan Desa, sangatlah jelas disebutkan  bahwa  Pembangunan  desa adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Perencanaan  pembangunan  5  (lima)
tahun tersebut merupakan Rencana
2 Edi  Soeharto, Membangun  Masyarakat,
Memberdayakan  Rakyat, Refika  Aditama, Bandung, 2005, Hlm.5.
Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMD)  yang  memuat  arah  kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan  program  kerja  desa,  serta  ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian dijabarkan  ke  dalam  Rencana  Kerja Pembangunan  Desa  (RKPD)  untuk  jangka waktu  1  (satu)  tahun.  Kepala  desa  sebagai penyelenggara pemerintahan
dan pembangunan  desa  tidak  terlepas  dari aturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku,  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kepala  desa  merupakan  abdi  masya- rakat  dalam  melaksanakan  tugas,  tanggung jawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi,  membina  membantu,  dan membimbing masyarakat. 3 Kepala  Desa yang  merupakan  pemimpin  tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan  dan    pembangunan,  yang mana  tugas  dan  wewenang  kepala    desa di atur didalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3 H.A.Tabrani  Rusyan, Membangun  Kepala  Desa Teladan , PT.Bumi Aksara, Jakarta, Cet.1, 2018, hlm.22.
Desa Tabun merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.  Untuk  mengetahui  seberapa  besar fungsi  kepala  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan,  penulis mengambil  data  pada  desa  ini,  dengan alasan  karena  di  lihat  dari  pembangunan fisik  desa  ini  agak  sedikit  tertinggal dibandingkan dengan desa lain  yang ada di Kecamatan Tersebut.
Padahal  berdasarkan  APBDes  dan  dana desa, itu sangat membantu atau mendukung masyarakat dalam proses pertumbuhan dan pembangunan  yang  lebih  baik.  Jumlah penduduk  di  desa  ini  adalah  1335  orang. Yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 660 orang dan perempuan  sebanyak  675  orang.  Sebagian besar  penduduk  di  Desa  Tabun  ini  ialah bekerja  sebagai  petani  karet  dan  sawit, karyawan swasta, wirausaha, PNS, pedagang, dan lain sebagainya.
Program  dan  kegiatan  pembangunan Desa  Tabun  pada  prinsipnya  terbagi  ke dalam empat bidang kegiatan utama, yaitu :
Penyelenggraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa  dan Pemberdayaan  Masyarakat.  Kegiatan  yang dilakukan  dimasing-masing  bidang  adalah kegiatan  prioritas  yang  mengacu  pada Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (RPJMDesa) Tabun tahun 2015-2021.
Berdasarkan  pendahuluan  yang  telah disampaikan  di  atas  maka  dalam  artikel
ilmiah ini akan membahas mengenai  fungsi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  faktor-faktor  yang menghambat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di desa.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan didalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  yuridis empiris.  Adapun  ciri-ciri  atau  karakter
utama  dari  penelitian  tipe  yuridis  empiris tersebut meliputi pendekatannya
pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hokum,  pada  umumnya  menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrumen penelitian (wawancara).
Analisis  kualitatif,  kuantitatif  atau gabungan  keduanya,  teori  kebenarannya kores-podensi  dan  bebas  nilai,  maksudnya tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut  ilmu  hukum  empiris  kebebasan subyek, sebagai manusia yang mempunyai perasaan  dan  keinginan  pribadi,  seiring tidak  rasional  sehingga  sering  terjadi manipulasi,  oleh  karena  itu  ilmu  hukum harus  bebas  nilai  dalam  arti  pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian
pribadi  dari  peneliti. 4 Maka  keterkaitan dengan  penelitian  penulis  ialah  penulis ingin  melihat  bagaimana  pelaksanaan  di lapangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  di
Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. C. Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan Pembangunan Berdasarkan  Peraturan  Desa  Tabun Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pembentukan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja
Pemerintah  Desa  Tabun.  Kepala  Desa berkedudukan  sebagai  Kepala  Pemerintah Desa  yang  memimpin  penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kepala  Desa  dalam  bertugas  di  bidang administrasi  pemerintahan  dibantu    oleh Sekretaris Desa. Sekretaris Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Melakukan urusan ketatausahaan, seperti  tata  naskah,  administrasi  surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
2. Melaksanakan  urusan  umum,  seperti penataan  administrasi  perangkat  desa, penyediaan  prasarana  perangkat  desa dan kantor,
penyiapan rapat,
pengadminitrasi  aset,  inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
4 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum ,  CV.  Mandar  Maju,  Bandung,  2008,
Hlm.124.
3. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan  administrasi  keuangan, administrasi  sumber-sumber  pendapa- tan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi
penghasilan  Kepala  Desa,  Perangkat Desa,  BPD  dan  lembaga  pemerintahan desa lainnya;
4. Melaksanakan  urusan  perencanaan, seperti  menyusun  rencana  RPJMDesa, RKPDesa,  APBDesa,  menginventarisir data-data  dalam  rangka  pembangunan, melakukan  monitoring  dan  evaluasi program serta penyusunan laporan; dan
5. Melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Kepala Desa  apabila  Kepala  Desa  berhalangan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala  Desa  dalam  bertugas  di  bidang
Pemerintahan  juga  dibantu  oleh  Kepala Seksi.  Kepala  Seksi  bertugas  membantu Kepala  Desa  sebagai  pelaksana  tugas operasional.  Kelapa  Seksi  Pemerintahan mempunyai  tugas  pelaksanaan  manajemen tata  praja  dan  pemerintahan,  pembinaan pertanahan,  ketentraman  dan  ketertiban, kependudukan, penataan wilayah,
pendapatan  dan  pengelolaan  Profil  Desa serta  melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang diberikan oleh Kepala Desa.
Kepala  Seksi  pelayanan  mempunyai tugas pelaksanaan penyuluhan dan motivasi hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat,
pelestarian  nilai  social  budaya  masyarakat,
keagamaan  dan  ketenagakerjaan  dan melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh kepala desa. Adapun Visi Dan Misi Desa Tabun ialah sebagai berikut :
Visi :
“Terwujudnya Masyarakat Desa Tabun yang Tentram, Maju, Makmur dan Berkeadilan”
Misi :
1. Melanjutkan  Program-program  yang belum  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Desa Tabun Periode yang lalu.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tabun yang meliputi : a. Pelayanan  Masyarakat  yang  Prima yaitu Cepat, Tepat dan Benar
b. Mengoptimalkan  Kinerja  Perangkat Desa  secara  maksimal  sesuai  tugas Pokok  dan  Fungsi  Perangkat  Desa demi  tercapainya  Pelayanan  yang baik bagi masyarakat
c. Meningkatkan  Kualitas  Kesehatan Masyarakat
3. Menyelenggarakan  Pemerintah  yang bersih,  Terbebas  dari  Korupsi  serta Bentuk-bentuk Penyelewengan Lainnya. Bberdasarkan tingkat pendidikan aparat Pemerintahan  Desa  Tabun  didominasi sebatas Sekolah Menengah Atas (SMA) saja, sedangkan  Kepala  Rumah  Tangganya sebatas  Sekolah  Dasar  (SD).  Tidak  ada Aparat  Pemerintahan  Desa  Tabun  yang Sarjana, hanya saja ada 2 (dua) orang yang Diploma.    Jumlah  Penduduk  Desa  Tabun
adalah  sebagai  berikut:    ( Sumber  :  Kantor Kepala Desa Tabun Tahun 2019 ) 1. Jumlah  penduduk  menurut  Lapangan Pekerjaan a) Petani : 237 orang. b) Industri : 2 orang. c) PNS : 10 orang. d) TNI/POLRI : 1 orang.
e) Wiraswasta : 95 orang.
f) Lainnya
: 201 orang.
Mata pencaharian merupakan satu usaha untuk  memenuhi  satu  kebutuhan  hidup yang  sekaligus  akan  turut  menentukan kelangsungan  hidup  mereka  sendiri. Berdasarkan  jumlah  penduduk  menurut lapangan  pekerjaan  di  atas  yaitu beraneka  ragam  dan  sebagian  besar penduduk Desa Tabun ini hidup bertani dan  berkebun.  Selain  itu  juga  ada sebagai  Pengusaha,  Guru,  TNI/POLRI, Wiraswasta dan lain sebagainya.
2. Jumlah  penduduk  menurut  Tingkat
Pendidikan:
a) Tidak sekolah : - b) SD/Sederajat : 400 orang c) SMP/Sederajat : 120 orang
d) SMA/Sederajat : 97 orang
e) Diploma : 30 orang
f) Sarjana : 95 orang
Pendidikan sangat penting bagi masya- rakat  dalam  meningkatkan  SDM  yang merupakan pembangunan sumber daya manusia.  Pendidikan  sebagai  prioritas
utama  dari  pelaksanaan  pembangunan. Pendidikan perlu ditunjang oleh
prasarana yang memadai pada
umumnya, prasarana pendidikan
berupa  gedung  sekolah  dan  madrasyah yang  ada  di  Desa  Tabun  yang  dibuat oleh  Pemerintah  yang  berpartisipasi dalam membangun prasarana pendidikan.
Azwar  Kenedi,  mengatakan  bahwa “Alhamdulillah  kalau  masalah  pendidikan tahun demi tahun anak-anak sudah semakin pintar,  sebab  yang  dulunya  tidak  ada PAUD/TK  sekarang  sudah  ada,  dan  yang Tamat Sarjana pun sudah semakin banyak. 5
Secara keseluruhan,  jumlah penduduk Desa Tabun  adalah  sebanyak  1.335  orang.  Yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki- laki  sebanyak  660  orang  dan  yang  berjenis kelamin  perempuan  sebanyak  675  orang. Dengan  jumlah  Kartu  Keluarga  ialah  520 Kepala Keluarga.
Kepala  Desa  adalah  bagian  dari pemerintahan  desa  memegang  tugas  dan kewajiban  untuk  keberlangsungan  dan keberhasilan  pemerintahan  desa.  Kepala Desa  mencapai  posisi  strategis  yang  bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke  arah  mana  suatu  desa  tersebut  akan dibawa.  Keberadaan  sosok  Kepala  Desa  ini menjadi  penting  manakala  ia  dapat bertindak  sebagai  fasilitator,  innovator
5 Azwar  Kenedi,  Kepala  Desa  Tabun, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020.
maupun  motivator  untuk  mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan desa.
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab  II  bahwa  desa  adalah  suatu  wilayah yang  ditempati  oleh  sejumlah  orang  atau penduduk  yang  mempunyai  kewenangan untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan dan  pembangunan  di  pedesaan.  Untuk melaksanakan  tugas-tugas  pembangunan tersebut  diperlukan  sorang  pemimpin  atau seorang  Kepala  Desa  yang  memiliki kemampuan  sesuai  dengan  fungsinya sebagai Kepala Desa dan sebagai penyelenggara pembangunan di desanya.
Kepala Desa bertugas menyelenggrakan pembangunan  desa.  Kepala  Desa  dalam menyelenggarakan pembangunan desa ialah seperti,  pembangunan  sarana  dan  prasa- rana  perdesaan  dan  pembangunan  bidang pendidikan  dan  kesehatan.  Kepala  desa adalah  sebagai  pemimpin  mayarakat  desa dan  menjalankan  roda  pemerintahan  dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di  desanya  karena  dia  harus  menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara
pembangunan.
Pada  dasarnya  kepemimpinan  kepala desa  itu  adalah  suatu  kemampuan  kepala desa  dengan  kelebihan  dan  keterbatasan yang  dimiliki  untuk  mempengaruhi  orang lain agar mau bekerjasama untuk menyelenggarakan  pembangunan  di  desa yang  dipimpinnya.  Fungsi  kepala  desa sebagai penyelenggara
pembangunan adalah  fungsi  kepala  desa  di  Desa  Tabun
Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo  yang dilihat dari: 1. Mampu melaksanakan pembinaan
masyarakat desa;
2. Mampuan  melaksanakan  pembinaan perekonomian desa.;
3. Mampu  memelihara  ketentraman  dan ketertiban masyarakat desa.
4. Mampu  melaksanakan  musyawarah penyelesaian  perselisihan  masyarakat desa.
5. Mampu  menyusun  dan  merancang peraturan  desa  dengan  persetujuan BPD.
Kepala  Desa  dalam  penyelenggaraan pembangunan  desa  dibantu  oleh  Kepala Seksi Kesejahteraan. Kepala Seksi Kesejahteraan  mempunyai  tugas  pelak- sanaan  pembangunan  sarana  prasarana, pendidikan, kesehatan, perekonomian, lingkungan  hidup,  pemberdayaan  keluarga, pemuda  dan  olahraga  serta  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Pengawasan  perlu  dilaksanakan  dalam pembangunan  pedesaan  agar  para  pekerja dapat  bekerja  dengan  baik  kea  rah pencapaian  sasaran-sasaran  dan  tujuan. Pengawasan  dilakukan  untuk  mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan.  Pengawasan yang  baik  adalah  apabila  kepala  desa memonitor  hasil  pekerjaan  dan  segera melakukan tindakan-tindakan korektif
terhadap
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Kepala  desa  sebagai  bagian  integral pembangunan  desa  memegang  tugas  yang paling  besar  termasuk  tanggungjawab kepada masyarakat desa. Kepala desa tidak terlepas  dari  pemerintahan  desa  sebagai organisasi tempat ia bekerja dan
menjalankan  tugasnya.  Kepala  desa  juga berinteraksi  dengan  organisasinya  hal  ini dapat dilakukan untuk menjamin apa  yang menjadi tanggungjawab kepala desa hingga terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai  dengan keinganan  serta  kebutuhan  masyarakat desa dengan tugas yang dijalankannya.
Kepala desa dianggap orang yang paling berpengaruh dan memiliki wewenang tinggi sehingga  berpotensi  menentukan  maju/ mundurnya  sebuah  desa  dapat  dinilai sebagai  kinerja  dan  tugas  seorang  kepala desa. Kepala desa adalah seorang pemimpin desa  yang  diharapkan  mampu  menerapkan nilai-nilai kepemimpinan untuk memajukan desa  dan  mengayomi  masyarakat  terhadap kegiatan  atau  program  desa  dan  pada akhirnya  tujuan  dari  program  tersebut tercapai sesuai dengan rencana bersama.

## D. Faktor-Faktor  yang  Menghambat Kepala  Desa  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis, ada  beberapa  faktor  yang  menghambat Kepala  Desa  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  dan  Pembangunan  di  Desa
Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, yaitu sebagai berikut:
1. Faktor penghambat Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. a) Kurangnya Pelatihan tentang Pengelolaan Desa Penulis melakukan  wawancara  bersama Kepala Desa. Azwar Kenedi mengatakan bahwa pelatihan
tentang  Pengelolaan  Desa  ini tentunya  menjadi  faktor  pengham- bat Kepala Desa dalam penyelengga- raan pemerintahan. Bagaimana desa mau  maju  jika  pelatihan  tentang pengelolaan desanya kurang. Padahal pelatihan tentang pengelolaan  desa  ini  sangat  penting untuk kemajuan pola pikir Pemerintah Desa. 6
b) Sumber  Daya  Manusia  (SDM) khususnya  Aparatur  Desa  masih terbatas. Penulis melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat.  Datuk  Tabri,  beliau mengatakan  bahwa  terbatasnya SDM khususnya Aparatur Desa jelas menjadi salah satu faktor penghambat  Kepala  Desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan desa, sebab
bagaimana  desa  mau  maju  jika aparatur  desanya  tidak  berpotensi dalam pemahaman dan pengelolaan
6 Azwar Kenedi, Kepala Desa Tabun, Wawancara tanggal 13 Januari 2020.
desa. 7 Potensi  SDM  memang  sangat penting  dalam  hal  kepemimpinan. Lebih-lebih  yang  dipimpin  itu masyarakat banyak, maju atau tidak desa  tersebut  ada  ditangan  para pemimpinan.  Jika  para  pemimpin- nya  berpotensi  maka  akan  terlihat jelas bagaimana perkembangan desa itu. Begitu juga sebaliknya, jika para pemimpinnya tidak berpotensi maka akan jauh ketinggalan  dengan desa-desa lain. 2. Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam
Penyeleggaraan pembangunan Desa a) Aset Desa belum dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan  salah  satu  masyarakat.  Ibu
Holila,  beliau  mengatakan  bahwa, Satu-satunya  hingga  saat  ini  aset desa  yang  dimiliki  desa  tabun  ialah berupa  tanah,  yang  dinamakan dengan  Tanah  Kas  Desa  (TKD). Memang  TKD  tersebut  sudah dikelola  yaitu  dengan  ditanami pohon karet, namun pengelolaannya tidak  jelas,  sebab  masyarakat  tidak tahu  siapa  yang  mengelola  dan bagaimana  pembagian  hasilnya dengan  desa.  Padahal  jika  TKD tersebut dikelola dengan baik, maka itu  akan  menjadi  sumber  masukan bagi  desa  yang  disebut  dengan
7 Tabri,  Tokoh  Masyarakat  Desa  Tabun, Wawancara tanggal 11 Januari 2020.
Pendapatan  Asli  Desa.  PAD  ini tentunya  akan  membantu  dalam kemajuan pembangunan desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) memang  sangat  dibutuhkan  oleh desa.  Sebab  itu  akan  membantu dalam  kemajuan  pembangunan desa.  Belum  dikelolanya  aset  desa dengan  baik  ini  juga  berkaitan dengan  SDM  aparatur  desa  yang masih terbatas tersebut.
b) Kurangnya  Partisipasi  Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
Berdasarkan  wawancara  dengan salah  satu  masyarakat  di  Desa Tabun.  Andi  menyampaikan  bahwa, “sebanarnya  kami  bukannya  tidak mau  berpastisipasi  dalam  hal kemajuan desa. Tapi pihak pemerintah  desa  dalam  membuat perencanaan  tidak  mengikutser- takan masyarakat dalam hal tersebut.  Sehingga  kami  sudah malas  untuk  ikut  campur,  semua sudah  ditentukan  oleh  pemerintah desa. 8 Partisipasi masyarakat sebenarnya sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Partisipasi itu sendiri dapat dilakukan sejak pemilihan pemimpin,  perumusan,  pelaksanaan dan  pengawasan  terhadap  berbagai
8 Andi,  Masyarakat  Desa  Tabun, Wawancara tanggal 13 Januari 2020.
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. c) Apa yang dibutuhkan Desa, Tidak di Setujui oleh Pemerintah Nerdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basit, beliau mengatakan  bahwa,  “salah  satu faktor  pengahambat  kepala  desa dalam  penyelenggaraan  pembangu- nan ialah apa yang dibutuhkan oleh desa  untuk  masyarakt  desa  tidak  di setujui  oleh  pemerintah  dengan alasan  anggaran dana terlalu besar.
Bagaimana  desa  mau  maju  jika  apa yang  diajukan  oleh  desa  tidak kabulkan.  Padahal  masyarakat  desa sangat butuh pembangunan tersebut.  Dapat  dilihat  pada  tabel
bidang  pembangunan  tahun  2019, pembangunan yang tidak terlaksana adalah  pembangunan taman  bacaan dan  Gedung  Olahraga.  Seandainya dua  pembangunan  tersebut  dapat terlaksana, tentunya itu juga berpengaruh  kepada  fungsi  kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan, sebab dengan adanya  bangunan  taman  bacaan tersebut menambah wawasan masyarakat  khususnya  anak-anak dan GOR tersebut bisa menciptakan atlet-atlet desa yang handal,
sehingga apabila ada turnamen desa
sudah  tidak  ragu  lagi  untuk  ikut  . 9
Pembangunan  pada  hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus  untuk  menuju  keadaan yang lebih baik berdasarkan norma- norma tertentu. Seharusnya Pemerintah harus mempertim- bangkan dengan sebaik-baiknya atas apa  yang  diajukan  oleh  suatu  desa untuk kemajuan pembangunan desa. Jika  apa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  desa  tidak  dikabulkan oleh  Pemerintah  dengan  alasan besar  anggaran  terlalu  besar,  maka seharusnya  pemerintah  mencari solusi  terbaik  bagaimana  agar pembangunan  yang  diajukan  oleh suatu desa tersbut terlaksana.
E. Kesimpulan Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pem- bangunan  di  Desa  Tabun  belum  berjalan sebagaimana  mestinya.  Tugas  yang  harus dilaksanakan Kepala Desa yaitu menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Faktor penghambat kepala desa dalam
penyelenggaran  pemerintahan  desa.  yaitu kurangnya  Pelatihan  tentang  Pengelolaan
Desa.  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)
9 M.  Basit,  Sekretaris  Desa  Tabun, Wawancara tanggal 14 Januari 2020.
khususnya  Aparatur  Desa  masih  terbatas. Kedua,  faktor  penghambat  kepala  desa dalam  penyelenggaran  pembangunan  desa. yaitu  sebagai  aset  desa  belum  dikelola dengan  baik.    Kurangnya  Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa serta Apa  yang  dibutuhkan  Desa,  tidak  di  setujui oleh Pemerintah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut  jelas  sangat  menjadi  penghambat Kepala  Desa  dalam  Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Tabun.
F. Saran Hendaknya Kepala Desa dalam malaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan sebaik-baiknya  dengan  mengedepankan transparansi,  akuntabilitas,  struktural  serta meningkatkan keprofesionalan dan
keproporsionalitasan  jajaran  pemerintahan desa.  Lebih  meningkatkan  kepengawasan terhadap  aparatur  pemerintah  desa  dalam bekerja.  Optimalisasi  kinerja  Kepala  Desa secara  maksimal,  hal  ini  guna  mewujudkan cita-cita  pembangunan  tercapainya  hidup sejahtera  kepada  semua  warga  masyarakat dan  hendaknya    Pemerintah  Kabupaten Tebo  harus  melakukan  pelatihan  kepada Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  dalam pemahaman  dan  pengelolaan  tentang  desa dan juga harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh  desa.
Sebaiknya  melakukan  seleksi  dan pengecekan  kondisi  kelayakan  seseorang terlebih  dahulu  untuk  menduduki  jabatan atau  posisi  kepengurusan  pemerintahan
desa.
Karena kemampuan seorang pemimpin  atau  pejabat  pemerintahan  desa dapat menentukan kemajuan desa tersebut. Diharapkan  Kepala  Desa  juga  membuka ruang  kepada  masyarakat  agar  tidak  segan memberikan aspirasinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Azwar  Kenedi.  Kepala  Desa  Tabun.
Wawancara tanggal 13 Januari 2020.
Andi.  Masyarakat  Desa  Tabun. Wawancara tanggal 13 Januari 2020.
Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode
Penelitian  Ilmu  Hukum .  CV.Mandar Maju. Bandung. Edi Soeharto. 2005. Membangun Masyarakat,  Memberdayakan  Rakyat, Refika Aditama. Bandung.
H.A.Tabrani  Rusyan.  2018. Membangun
Kepala  Desa  Teladan .  Cet.1.  PT.Bumi Aksara, Jakarta.
HAW  Widjaja.  2004. Otonomi  Desa Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat Dan  Utuh ,  PT.Raja  Grafindo  Persada.
Jakarta.
M. Basit. Sekretaris Desa Tabun. Wawancara tanggal 14 Januari 2020.
Tabri.  Tokoh  Masyarakat  Desa  Tabun.
Wawancara tanggal 11 Januari 2020.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun
2015 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 84  Tahun  2015  tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi  Dan  Tata  Pemerintahan Desa. Peraturan  Desa  Tabun  Nomor  01  Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa.
Peraturan  Desa  Tabun  Nomor  02  Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tabun.