INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3524-3537 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Praktik Akuntansi Aset Tetap di BKAD Kota Medan
Tia Novira Sucipto
Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains,  Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Email: tianovirasucipto@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan  keuangan  negara.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  71  Tahun  2010  menjadi  dasar diberlakukannya praktik akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah. Menarik untuk mengkaji praktik akuntansi pemerintah sejak  basis akrual diterapkan. Salah satunya tentang praktik akuntansi aktiva tetap  BKAD  Kota  Medan.  Pendekatan  kualitatif  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  praktik  akuntansi aktiva tetap dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum defenisi, klasifikasi, dan praktik pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akuntansi telah sesuai dengan  standar  akuntansi.  Namun,  diperlukan  lingkungan  yang  lebih baik  untuk  praktik  akuntansi yang  lebih  baik  untuk  praktik  akuntansi  yang  lebih  baik  yaitu  informasi  BAST  yang  lebih  detail, pengecekan ulang setiap SKPD belanja modal dan klasifikasinya, serta penjelasan tentang saldo akun aset tetap, khususnya biaya dan transfer aset tetap.
Kata kunci: PP No. 71 Tahun 2010, Praktik Akuntansi, Aset Tetap

## Abstract
The issuance of Law No. 1 Year 2004 on State Treasury requires the central government and local governments  to  carry  out  accounting  related  to  the  management  of  state  finances. Government Regulation (PP) No. 71 Year 2010 became the basis for the enactment of accrual- based  accounting practices  for  the  government.  It  is  interesting  to  examine  government accounting  practices since the  accrual  basis  is  applied.  One  of  them  is  about  accounting practices of fixed  assets  of  BKAD Medan City.  This  qualitative  approach  aims  to analyze the accounting practices of fixed assets and their  conformity with accounting  standards. The  results  show  that  in  general  the  definition, classification,  and  practice  of  accounting recognition, measurement, and reporting in accordance with accounting standards. However, it  needs  better  environmental  support  for  better  accounting practices  that  more detailed BAST information, re-checking each SKPD of capital expenditures and classification, and an explanation of the balance of fixed asset accounts, in particular costs and fixed asset transfers.
Keywords: PP No. 71 Year 2010, accounting practice, fixed assets

## PENDAHULUAN
Eksekutif   pemerintahan dan legislatif    menyepakati  pengaturan   perbendaharaan Negara melalui Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU ini mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem akuntansi untuk pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, Pasal 36 ayat (1) UU No. 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  menyatakan  bahwa  selama  pengakuan dan pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  belum  dilaksanakan,  digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Basis akrual memungkinkan pengakuan hak dan kewajiban pemerintah secara lebih utuh sehingga mendorong informasi kinerja yang lebih baik (Biswan, 2014). Untuk mengakomodasi basis akrual, diterbitkan Peraturan  Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan  menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Pengaturan akuntansi      pemerintahan      berbasis akrual diterapkan paling lambat Tahun Anggaran   2015    (Amriani,    2014). Karena transisi ini, beberapa perlakuan akuntansi  perlu  mendapat  perhatian akibat  salah  tafsir  dalam  penerapannya.  Salah  satu tantangan  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual  yang  berdampak  pada  opini  audit laporan keuangan adalah sistem akuntansi masih lemah dan sumber daya belum memadai (Hamzah dan Kustiani, 2014).
Seiring penerapan akrual, Neraca penting artinya bagi  pelaporan pemerintah. Aset tetap  merupakan  komponen      Neraca      yang      digunakan  untuk  mendukung  kegiatan operasional pemerintahan (Buletin Teknis Standar Akuntansi   Pemerintahan   (Bultek)   No.
15). Aset tetap dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah untuk menghasilkan manfaat ekonomis dan  manfaat  sosial.  Karena  terus  digunakan,  aset  tetap  bersifat  rentan  terhadap penurunan  kapasitas. Oleh karenanya  pemerintah  harus menjaga pencatatan dan penilaian aset tetap (Hoesada, 2018).
Akhir-akhir ini Pemerintah Kota Medan gencar membangun infrastruktur. Karena ada berbagai  bentuk  bangunan  dan  infrastruktur  tersebut,  peneliti  ingin  memahami  lebih mendalam praktik akuntansi aset tetap  di BKAD Kota Medan pada periode 2022.  Analisis atas  kebijakan  akuntansi  aset  tetap  di  BKAD  Kota  Medan  yang  meliputi  klasifikasi, pengakuan, pengukuran aset tetap, metode penyusutan, dan penyajian aset tetap di laporan keuangan.  Unit  analisis  sebagai  objek  penelitian  ini  adalah  pihak  penyusun  laporan keuangan BKAD Kota Medan. Berdasarkan uraian ini, penelitian ini bertujuan:
1. Mengamati praktik akuntansi pemerintah khususnya yang terkait dengan aset tetap yang dilakukan oleh BKAD Kota Medan,
2. Membandingkan antara teori standar akuntansi dengan praktik di lapangan khususnya tentang akuntansi aset tetap,
3. Mengetahui permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap di BKAD Kota Medan  dengan basis akrual,
4. Memberikan masukan untuk perbaikan praktik akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh BKAD Kota Medan.
Menurut  Suryanovi  (2014,  245),  aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai dan/atau dimiliki oleh  pemerintah  sebagai akibat  dari  peristiwa masa lalu  dan dari mana manfaat  ekonomi  dan/atau  sosial  di  masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh, baik  oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya  nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi masyarakat  umum  dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Suatu aset  diakui  sebagai aset tetap  jika memenuhi kriteria  berwujud,  mempunyai masa  manfaat  lebih  dari  12  bulan,  tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dalam  kegiatan operasional entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dengan demikian,  aset  tetap  merupakan  bagian  utama  aset  pemerintah  yang  digunakan  untuk keperluan  operasional  pemerintah  (Hammam,  2017).  Aset  tetap  yang  tidak  memenuhi definisi tersebut harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.  7  terkait  aset  tetap mengklasifikasikan aset tetap sebagai berikut.
1. Tanah, yang  diperoleh  dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan  dan  mesin,  yaitu  peralatan  dan  mesin  yang  diperoleh  dengan  maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai yang nilainya signifikan atau memenuhi batas minimal kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.
3. Gedung  dan  bangunan,  mencakup  seluruh  gedung  dan  bangunan  yang  diperoleh dengan  maksud  untuk dipakai  dalam  kegiatan  operasional pemerintah  dan  dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap   yang  tidak  dapat  dikelompokkan  ke  dalam kelompok  aset  tetap  di  atas,  yang  diperoleh  dan  dimanfaatkan  untuk  kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP), mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Aset tetap tersebut diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal (Safitri dan Rahayu, 2017).
Saat   pengakuan,  aset  akan  dapat  diandalkan apabila  terdapat  bukti  bahwa  telah  terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan  bukti  secara  hukum  dikarenakan  masih  adanya  suatu  proses administrasi  yang diharuskan, seperti pembelian tanah  yang masih harus  diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada  saat  terdapat  bukti  bahwa  penguasaan  atas  aset  tetap  tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
PSAP  No.  7  juga   menyebutkan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka  nilai  aset tetap didasarkan pada nilai wajar  pada saat perolehan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap,  pada awalnya harus diukur  berdasarkan  biaya  perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.  Suatu  aset  tetap  mungkin  diterima  pemerintah  sebagai  hadiah  atau  donasi.
Sebagai  contoh,  tanah  mungkin  dihadiahkan  ke pemerintah  daerah  oleh  pengembang ( developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.
Sebagai  contoh,  dikarenakan  wewenang  dan  peraturan  yang  ada,  pemerintah  daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi  pemerintahan.  Untuk  kedua  hal di atas aset tetap yang diperoleh harus  dinilai  berdasarkan  nilai  wajar  pada  saat  aset  tetap  tersebut  diperoleh.  Namun demikian, PSAP No. 7 menyebutkan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya  setelah  tanggal Neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor  dan  setiap  biaya  yang  dapat  diatribusikan  secara  langsung  dalam membawa  aset tersebut  ke  kondisi  yang  membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan  yang dimaksudkan. Contoh  biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
1. biaya persiapan tempat,
2. biaya pengiriman awal ( initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost),
3. biaya pemasangan ( installation cost),
4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan
5. biaya konstruksi.
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian  atau  biaya  pembebasan  tanah,  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  rangka memperoleh  hak,  biaya  pematangan,  pengukuran,  penimbunan, dan  biaya  lainnya  yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli  tersebut  jika bangunan tua tersebut  dimaksudkan untuk  dimusnahkan. Biaya perolehan peralatan dan mesin  menggambarkan  jumlah  pengeluaran  yang  telah  dan  yang masih  harus  dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk  memperoleh  dan  mempersiapkan  sampai  peralatan  dan  mesin  tersebut  siap digunakan.  Biaya  perolehan  gedung  dan  bangunan  menggambarkan  seluruh  biaya yang
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai  siap  pakai.  Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk  biaya  pengurusan  izin  mendirikan  bangunan  (IMB),  notaris,  dan  pajak.  Biaya perolehan  aset  tetap  lainnya  menggambarkan  seluruh biaya  yang  dikeluarkan  dan  yang masih  harus  dikeluarkan  untuk  memperoleh  aset  tersebut  sampai  siap  pakai.  Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan ( start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset  kecuali  biaya  tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
Biaya  perolehan  suatu  aset  yang  dibangun  dengan  cara  swakelola  ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga  pembelian. Untuk konstruksi dalam  pengerjaan, jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset  tetap  yang belum  selesai  tersebut  digolongkan  dan  dilaporkan  sebagai  konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Hal ini juga ditegaskan dalam akuntansi komersial.
Secara  umum  perolehan  aset  tetap tersebut  senada  dalam  pengaturan  akuntansi komersial, misalnya dalam hal penilaian menggunakan historical cost (Kieso,  Weygandt,  & Warfield,   2014). Hal ini karena penyelarasan akuntansi pemerintahan    terus    dilakukan seiring  dinamika  akuntansi  keuangan.  Otoritas  terus  didorong  agar  menemukan  dan membangun  harmonisasi  praktik  akuntansi pemerintahan  dengan  akuntansi  keuangan komersial (Ellwood dan Newberry, 2016).
Berdasarkan PSAP No. 7, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang   masa   manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan  pada  nilai  tercatat  aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya dimaksud pada harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti  suatu  batasan  jumlah  biaya  ( capitalization  thresholds)  tertentu  untuk  dapat digunakan  dalam  penentuan  apakah  suatu  pengeluaran  harus  dikapitalisasi  atau tidak. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunan aset tetap, maka suatu  batasan  jumlah biaya kapitalisasi ( capitalization thresholds) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh  entitas  yang  ada.  Masing-masing  entitas  harus  menetapkan
batasan  jumlah  tersebut  dengan  mempertimbangkan  kondisi  keuangan  dan operasionalnya. Bila  telah terbentuk, maka batasan jumlah biaya kapitalisasi  ( capitalization thresholds) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Setelah  ditentukan  biaya  perolehan,  aset  tetap  yang  digunakan  tidak  terlepas dari konteks penyusutan. Menurut Mulyana (2014, 88), penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan ( depreciable assets) selama masa manfaat aset yang  bersangkutan.  Nilai  penyusutan  untuk  masing-masing  periode  diakui  sebagai pengurang nilai tercatat suatu  asset  tetap  dalam  neraca  dan  beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan,  aset  tetap  disusutkan  sesuai  dengan  sifat  dan  karakteristik  aset  tersebut. Alternatif metode penyusutan adalah metode garis lurus (straight-line method).
Berdasarkan  PSAP      No.      07,      aset tetap  disajikan  di  Neraca  sebesar  biaya perolehannya,  dan  di  bawahnya  disajikan  akun  akumulasi      penyusutan      sebagai  akun pengurang.  Jika  dalam  pelaksanaan konstruksi  aset  tetap  secara  swakelola  terdapat  sisa bahan  bangunan  setelah  aset  tetap  dimaksud  selesai  dibangun,  yang  jumlah  maupun nilainya  material  dan  masih  dapat  digunakan,  maka  disajikan  dalam  neraca  sebagai persediaan. Aset tetap harus disajikan di dalam neraca sesuai dengan  klasifiksasi  aset  tetap tersebut. Di samping itu, setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum (KSAP, 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitiani  ni  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Sugiyono  (2014) mengemukakan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  untuk  meneliti  kondisi  objek  yang  alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dengan menekankan pada penggalian data dan informasi tersebut, penelitian dapat menjadi lebih bermakna. Pada intinya peneliti menganalisis perlakuan   akuntansi   aset   tetap   mulai pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan  pelepasan,  serta  pengungkapan  hingga  pelaporannya.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juli 2023. Uraian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan praktik akuntansi aset tetap, lalu menganalisis kesesuaiannya dengan standar akuntansinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai PSAP No. 07, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan,  dan  jembatan,  aset  tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Berdasarkan penggalian data, klasifikasi aset tetap di BKAD Kota Medan secara garis besar digolongkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasinya, yang  terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan jembatan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.
Kebijakan  akuntansi  di  BKAD  Kota  Medan  dalam  pengklasifikasian  aset  tetap  telah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan, yaitu aset tetap ini diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
Berdasarkan wawancara dengan BKAD Kota Medan, suatu aset tetap yang dibeli oleh Pemerintah Kota Medan diakui keberadaannya pada saat adanya Berita Acara Penyerahan. Berita Acara Serah Terima tersebut timbul pada akhir dari proses pengadaan aset tetap oleh BKAD Kota Medan, lalu aset tetap tersebut diukur pada harga perolehannya.
BKAD Kota Medan juga memperoleh aset tetap dari pembangunan (jasa konstruksi). Konstruksi bangunan yang belum selesai dan belum dapat digunakan akan diklasifikasikan dalam KIB (F) konstruksi dalam pengerjaan. Sampai konstruksi tersebut siap untuk digunakan dan dimanfaatkan (selesai pengerjaan), barulah aset  konstruksi yang  diklasifikasikan ke KIB (F) konstruksi  dalam pengerjaan  itu  direklasifikasi  menjadi  bagian  dalam  aset  gedung  dan bangunan  KIB  C  (Gedung).  Saat  penyerahan  bangunan dari  kontraktor  kepada  Pemda, ditunjukkan bukti penyerahan berupa PHO (Provisional Hand Over). Hampir serupa dengan Berita Acara Serah Terima, namun penggunaan Provisional Hand Over lebih ke penyerahan suatu aset yang diperoleh dari jasa konstruksi.
Pengakuan  dari  aset  tetap  BKAD  Kota  Medan  dimulai  saat  manfaat  ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Aset tetap yang dibeli oleh Pemerintah Kota Medan diakui juga saat penyerahan Berita Acara Serah Terima aset tersebut atau dokumen lain yang disamakan dengan Berita Acara Serah Terima tersebut. Sepanjang aset tersebut memenuhi kriteria dari aset tetap yaitu:
1. berwujud,
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan,
3. biaya perolehan didapatkan secara andal,
4. tidak untuk dijual dalam operasi normal pemerintah,
5. diperoleh atau dibangun untuk dipergunakan dalam operasional,
6. nilai  rupiah  pembelian  barang  atau  material  memenuhi  batasan  minimal kapitalisasi
asset tetap.
Perolehan  aset  tetap  yang  tidak  disertai oleh  Berita  Acara  Serah  Terima  tidak dimasukkan ke dalam sistem akuntansi karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk diakui sebagai aset pemerintah daerah.
Pada  saat  memperoleh  tanah  dan  kendaraan  bermotor,  apabila  perolehan aset  tersebut belum didukung bukti secara hukum dikarenakan masih adanya proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih diharuskan diselesaikan dalam proses jual beli  (akta)  dan  sertifikat  kepemilikannya  di  instansi berwenang, maka aset tetap tersebut diakui pada saat terbukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas pemilik sebelumnya. Hal ini sejalan dengan PSAP No. 07, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.
1. berwujud,
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
4. tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dalam operasi normal  entitas,  dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada  saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau  penguasaan  secara hukum,  misalnya  sertifikat  tanah  dan  bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum  dikarenakan masih  adanya  suatu  proses  administrasi  yang  diharuskan,  seperti pembelian  tanah  yang  masih  harus  diselesaikan  proses  jual  beli  (akta)  dan  sertifikat kepemilikannya  di  instansi  berwenang,  maka  aset  tetap  tersebut  harus  diakui  pada  saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi   pembayaran   dan   penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Sejalan dengan PSAP ini, BKAD Kota Medan tidak mengakui aset tetap yang penyerahannya tidak disertai pembuatan dokumen Berita Acara Serah Terima.
Berdasarkan  wawancara  dengan  BKAD  Kota  Medan  mengenai  kebijakan  akuntansi
BKAD Kota Medan dapat disimpulkan bahwa yang didefinisikan sebagai aset tetap adalah suatu aset tetap semisal perkantoran, sekolah, yang dicatat sebagai belanja modal. Jadi, apa yang  dicatat sebagai  belanja  modal yang  berbentuk  aset  tetap  oleh  BKAD  Kota  Medan dianggap masuk menjadi aset tetap bangunan. Termasuk biaya perbaikan, biaya perawatan yang terkait dengan aset tetap bangunan.
Sesuai PSAP No. 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan,  maka nilai aset tetap didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat  perolehan.  Aset  tetap  diukur  sebesar  nilai perolehannya sampai aset tetap tersebut siap digunakan oleh entitas   pemerintah.   Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga  kerja,  bahan  baku,  dan  biaya  tidak  langsung  termasuk  biaya  perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa  peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Untuk tahun 2022, dalam hal pengukuran  aset  tetap  BKAD  Kota  Medan,  biaya  perolehan  aset  tetap  yang  digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal  Neraca    awal,    atas    perolehan aset tetap baru,  entitas  menggunakan  biaya perolehan atau harga wajar  bila biaya perolehan tidak ada. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan  nilai  wajar pada  saat  perolehan  bukan  merupakan proses  penilaian  kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya  diterapkan  pada  penilaian  untuk  periode pelaporan  selanjutnya,  bukan  pada  saat perolehan awal.
Dalam      keadaan        suatu        aset        yang dikonstruksi/dibangun  sendiri,  suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan  entitas  tersebut  untuk  perolehan  bahan  baku,  tenaga  kerja,  dan biaya  lain  yang digunakan  dalam proses  konstruksi. Biaya perolehan  suatu asset   tetap terdiri dari  harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa  aset  tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat  diatribusikan  secara langsung  pada  biaya  perolehan  aset  atau  membawa  aset  ke kondisi kerjanya. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Hal ini sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keungan BKAD Kota Medan. Jadi, menurut peneliti, hal tersebut sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAP No. 07.
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, perolehan aset tetap di BKAD Kota Medan  ini  dilakukan  dengan  berbagi  cara.  Cara  perolehan  aset  tetap  adalah  dengan
kepemilikan  langsung  dan  melalui  hibah. Berdasarkan  kebijakan  akuntansi  di  BKAD  Kota Medan,  aset  tetap  yang  diperoleh  dengan  cara  pemilikan  langsung  (pembelian)  diukur setara harga tunai yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak pada tanggal pengakuan dengan didasarkan pada biaya perolehan. Kebijakan  BKAD  Kota  Medan  dengan  cara  pembelian  langsung  sudah  sesuai  dengan standar,  demikian  juga  dengan  pencatatan  perolehan  dari pembelian  langsung.  Hanya dibedakan dalam jurnal akrualnya saja, untuk jurnal anggarannya sudah sama.
Jika melihat Neraca BKAD Kota Medan, penyajian akun aset tetap milik  Pemerintah Kota Medan  telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh PSAP No. 07 terkait aset tetap. PSAP No. 07 mensyaratkan bahwa aset tetap disajikan dengan klasifikasi: tanah; peralatan dan mesin; gedung  dan  bangunan,  jalan dan jembatan,  aset tetap lainnya dan konstruksi dalam  pengerjaan.  Penyajian  tersebut juga disyaratkan dengan membandingkan nilai  aset tetap  yang  tersaji   pada berjalan dengan nilai yang tersaji tahun sebelumnya. Penyajian akun aset tetap  pada Neraca BKAD Kota Medan telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAP. Untuk tahun 2022, BKAD Kota Medan telah menyajikan aset tetap tersebut dengan membandingkannya dengan saldo tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Nilai-nilai aset tetap yang tersaji di Neraca tahun 2022, setelah ditelusuri  dengan  data  yang  ada di Catatan atas Laporan Keuangan, semua pengungkapan terkait akun aset tetap yang dibutuhkan sudah tersaji di Catatan atas Laporan Keuangan yakni:
a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat ( carrying amount),
b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
1) penambahan,
2) pelepasan,
3) akumulasi penyusutan dan  perubahan nilai, jika ada,
4) mutasi aset tetap lainnya.
c. informasi penyusutan, yang meliputi:
1) nilai penyusutan,
2) metode penyusutan yang digunakan,
3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
Untuk pengungkapan secara keseluruhan,  BKAD  Kota  Medan  sudah mengikuti prosedur  pengungkapan  yang  disyaratkan  oleh  PSAP  No.  7  tentang  Aset  Tetap.  Pada lampiran dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga telah diungkapkan penambahan  atau pengurangan   aset tetap tersebut pada SKPD mana saja.

## SIMPULAN
Berdasarkan pengolahan data, analisis, serta pembahasan mengenai  penerapan akuntansi aset tetap di BKAD Kota Medan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.
1. Pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi untuk aset tetap, simpulan yang didapatkan adalah:
• Pengakuan aset tetap di BKAD Kota Medan diakui setelah penyerahan aset tetap yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima. Hal ini sesuai dengan PSAP.
• Pengukuran      biaya      perolehan  aset  tetap  di  BKAD  Kota  Medan   didasarkan kepadabiaya perolehan aset  yang  meliputi harga pembelian  dan beban-beban lain yang totalnya harus lebih atau sama dengan jumlah minimum kapitalisasi. Pengukuran tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PSAP.
• Pencatatan perolehan aset tetap yang dilakukan di BKAD Kota Medan sudah sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 hanya terdapat perbedaan dalam penamaan akunnya saja.
• Penerapan metode penyusutan di BKAD Kota Medan telah sesuai dengan SAP karena memakai  metode  penyusutan  garis  lurus  sehingga  telah  sesuai  dengan  metode penyusutan yang terdapat pada PSAP.
• Neraca BKAD Kota Medan sudah disajikan  dengan   benar   sesuai PP No. 71 Tahun 2010 yaitu membandingkan nilai saldo akun tahun berjalan dengan saldo akun tahun sebelumnya.  Untuk  asset tetap, BKAD Kota Medan dalam menyajikannya di Neraca sudah sesuai dengan klasifikasi menurut PSAP No. 07, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan jembatan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Berdasarkan  analisis  di  BKAD  Kota  Medan,  secara  garis  besar  dapat  dikatakan pelaksanaan akuntansi aset tetap telah berjalan dengan cukup baik dengan menerapkan standar  akuntansi  pemerintah  pada  hampir  semua  penyelenggaraan  akuntansi aset tetapnya. Dari wawancara dengan BKAD Kota Medan, pencatatan atas pengakuan nilai bangunan dicatat berdasarkan nilai yang tercatat pada Berita Acara Serah Terima. Selain dari nilai tersebut, BKAD Kota Medan tidak mengakui nilai lain.
3. Dari observasi di BKAD Kota Medan, Bidang Aset hanya mengurus data tentang penilaian, pengukuran,  dan  penyusutan  suatu  aset,  sedangkan  dalam  proses  pelaporan akuntansinya  diserahkan  pada  Bidang  Akuntansi.  Pemisahan  wewenang  ini  memberi kesan baik terhadap laporan tentang aset tetap karena dilakukan pada dua bidang yang berbeda, sehingga mengurangi praktik curang dalam mengubah dan mengatur nilai aset
yang bersangkutan.
4. Kendala-kendala yang terjadi pada proses akuntansi aset tetap bangunan di BKAD Kota Medan secara garis besar antara lain:
• Keterlambatan  sering  terjadi  karena  banyaknya  SKPD  yang  ada  di  BKAD  Kota Medan, sehingga penyusunan akhir/finalnya juga ikut mundur. Kesulitan data yang timbul dari pendapatan di luar entitas pemerintah, seperti dana BOS yang berasal dari pemerintah Provinsi. Data akurat mengenai data yang masuk dan untuk apa dipergunakannya itu sulit untuk didapatkan sehingga mengalami keterlambatan.
• Dari beberapa SKPD yang terdapat di BKAD Kota Medan, dalam belanja  modalnya terkadang salah  memposisikan  klasifikasi  aset  tetapnya.  Misalnya,  suatu SKPD harusnya mencatat belanja modal pada perolehan gedung dan bangunan, namun mencatatnya pada  peralatan.  Oleh  karena  itu,  membutuhkan  waktu  lagi  untuk mereklasifikasi aset yang salah penempatannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amriani,  Tenry  Nur.  (2014).  Menyongsong  Penerapan  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual, edisi 16 Mei 2014 . https://bppk. Kemenkeu. Go. Id.
Biswan, Ali Tafriji. (2014). “Peran Akuntansi Berbasis Akrual: Makna di Balik Angka.” InfoArtha: Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi. Ed. Khusus Vol. 3/Tahun XII/2014.
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.
Ellwood,  S.  M.  &  Newberry,  S.  M.  (2016). New  Development:  The  Conceptual Underpinnings  of  International  Public  Sector  Accounting.  Public  Money  and Management, 36(3), 231-234.
Hamzah,  Andy  P.  dan  Nur  Aisyah  Kustiani.  (2014). Seri  Akuntansi  Pemerintah  Indonesia: Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan. Tangerang Selatan: STAN Press.
Hammam, Muhammad. (2017). Perjalanan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah di Indonesia  dan  Capital  Charging  Sebagai  Wacana Pengembangannya. Jurnal  Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara. Volume 3, No. 1, Jan - Jun 2017: 21 –
31.
Hoesada, Jan. (2018). Fenomena Revaluasi Aset Tetap Pemerintahan 2017 dan 2018, 23 April 2018 . https://www. Ksap. Org/sap.
Kieso, Donald  E,  Jerry  J.  Weygandt,  &  Terry D. Warfield. (2014). Intermediate Accounting: IFRS Edition, Ed. 2. China: John Wiley & Sons,
Inc.
KSAP.  (2017).  Study  on  Notes  to  The  Financial  Statement.  Studi  dan  Riset  Akuntansi Pemerintahan. https://www. Ksap. Org.
Mulyana, Budi. (2014). Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Daerah. Tangerang Selatan: STAN Press.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
PPA 696 Research Methods Data Collection Strategies II: Qualitative Research. https://web. Csulb. Edu/~msaintg/ ppa696/696quali. Htm. Diakses Mei 2018.
Safitri,  Rizkie  Sari  Indah  dan  Yuliastuti  Rahayu.  (2017).  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 6, No. 10, Oktober 2017.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.