## KRISIS DAN REFORMASI: EKSPROPRIASI DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGA
Syahrul Fauzul Kabir Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung email: syahrul.fauzul@unisba.ac.id disampaikan 23/11/2022 – di -review 24/11/2022 – diterima 26/12/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i2.6249

## Abstract
Since its inception, expropriation has always been controversial. In the present time, amidst the crisis and reform of bilateral investment treaties (BIT), expropriation has become increasingly complex in theory and practice. Theoretically, for instance, there is no clear boundary between expropriation that requires  compensation,  and  the  right  to  regulate  similar  to  expropriation  but  does  not  require compensation.  This  situation  becomes  more  complicated  due  to  the  problem  of  inconsistency  and incoherence  of  arbitral  awards.  Therefore,  it  is  important  to  understand  how  the  concept  of expropriation  is  understood  by  experts  and  interpreted  by  the  arbitration  tribunal;  while  also comparing how the global south use that concept within their BITs (in this case, India, Brazil, South Africa)  to  find  best-practices.  The  method  used  in  this  research  is  juridical-normative  and comparative. Amidst the BIT’s crisis particularly regarding expropriation, the global south has made various attempts to reform its BIT model. Exceptions forexpropriation are included within the right to  regulate.  Expropriation  and  the  right  to  regulate  indeed  have  similar  legal  requirements  ( i.e.: pursuance of a public interest,  non-discriminatory  manner,  due process of  law)  yet  different legal effect  regardingthe payment of compensation as another condition for expropriation vis-à-vis the absence  of  compensation  inthe  right  to  regulate.  In  general,  taking  into  account  the  respective adjustments, the global south is relatively balancing the investment interest vis-a-vis public interest by modernizing the concept of expropriation in their BITs.
Keywords : expropriation; bilateral investment treaty; global south.

## Abstrak
Sejak awal kemunculannya, ekspropriasi senantiasa diliputi oleh kontroversi. Dewasa ini, di tengah krisis dan reformasi BIT, persoalan konsep ekpropriasi mengemuka secara lebih kompleks dalam ranah  teori  maupun  praktik.  Secara  teoretik,  misalnya,  belum  ditemukan  batasan  jelas  antara ekspropriasi yang mensyaratkan pemberian kompensasi, dan hak untuk mengatur yang memiliki syarat  serupa  ekspropriasi  tetapi  justru  tak  mewajibkan  kompensasi.  Situasi  ini  diperumit problema  inkonsistensi  dan  inkoherensi  putusan  arbitrase.  Oleh  karenanya,  penting  untuk memahami  bagaimana  konsep  ekspropriasi  dipahami  para  ahli  dan  ditafsirkan  oleh  lembaga arbitrase; seraya melihat perbandingan ekspropriasi dalam BIT negara global selatan (dalam hal ini, India, Brazil, Afrika Selatan) guna mencari best-practice. Metode pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dan  komparatif.  Dalam  krisis  BIT,  khususnya menyangkut  ekspropriasi,  negara  global  selatan  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam mereformasi  model  BIT.  Pengecualian  terhadap  ekspropriasi  tersebut  tercakup  ke  dalam  hak untuk mengatur. Ekspropriasi dan hak untuk mengatur memiliki syarat hukum yang nyaris serupa (yaitu: dilakukan demi kepentingan publik, secara non-diskriminatif, berdasarkan proses hukum) namun memiliki dampak hukum berbeda dalam hal pemberian kompensasi sebagai syarat lain bagi ekspropriasi vis-à - vis tiadanya pemberian kompensasi sebagai implikasi dari hak untuk mengatur. Secara  umum,  dengan  ragam  penyesuaian,  negara  global  selatan  relatif  menyeimbangkan kepentingan  investasi vis-à-vis kepentingan  publik  dengan  merevisi  konsep  ekspropriasi  dalam BIT-nya.
Kata kunci : ekspropriasi; perjanjian investasi bilateral; global selatan.

## Pendahuluan
Riset United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun  2023  masih  menunjukkan  bahwa  perjanjian  investasi  bilateral  ( bilateral investment  treaty /BIT)  merupakan  instrumen  yang  paling  dominan  digunakan negara-negara  dalam  menarik  arus  investasi  asing. 1 BIT  yang  saat  ini  berjumlah 2830 ini dibangun oleh mayoritas BIT dengan kerangka model yang nyaris seragam, yaitu  BIT  tradisional  atau  BIT  generasi  pertama  yang  disusun  sejak  tahun  1959 hingga kisaran tahun 2008 berlandaskan nilai-nilai laissez-faire (liberalisme klasik) dengan orientasi utama untuk melindungi investor dan investasinya. 2
Akan  tetapi,  sejak  terjadinya  krisis  legitimasi investor-state  dispute settlement (ISDS),  BIT  tradisional  mulai  menerima  beragam  kritik  antara  lain mengenai  ancaman  hilangnya  ruang  kedaulatan  negara  dalam  menentukan kebijakan publiknya, karena BIT tradisional terlalu longgar memberi perlindungan terhadap investor. 3 Akibatnya, negara berpotensi mengalami regulatory chill sebab kebijakan  publik  negara  dapat  dianggap  melanggar  kepentingan  privat  investor dalam  mekanisme  ISDS.  Hal  ini  cukup  beralasan  mengingat  dasar  gugatan  ISDS kedua  terbanyak  dari  pihak  investor  adalah  pengambilalihan  tidak  langsung ( indirect  expropriation ). 4 Sementara  pengambilalihan  secara  langsung  ( direct expropriation )  terjadi  melalui  pengalihan  kepemilikan  seperti  nasionalisasi, indirect  expropriation dapat  mencakup  segala  tindakan  negara  yang  berdampak buruk terhadap investasi asing, terlepas dari apapun tujuannya. 5
1 UNCTAD,  World  Investment  Report:  Investing  In  Sustainable  Energy  for  All,  New  York  and Geneva, 205, 71-72, 2023 .
2 M. Sornarajah, Resistance and Change In the Law of Foreign Investment, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, hlm. 35-39 .
3 M.  Sornarajah,  The  International  Law  on  Foreign  Investment  Cambridge  University  Press, Cambridge, 2010, hlm. 55-59.
4 UNCTAD, International Investment Agreements and Their Implications for Tax Measures: What Tax Policymakers Need to Know, 46, 30, 2021 .
5 Suzy H. Nikièma, Best Practices Indirect Expropriation, IISD Best Practices Series, 22, 3, 2012.
Situasi  tersebut  mengundang  reaksi  khususnya  dari  negara  dunia  ketiga 6 , yaitu  negara-negara  berkembang  yang  relatif  membutuhkan  ruang  kebijakan publik  yang  lebih  fleksibel  guna  memacu  ketertinggalannya  dari  negara  dunia kesatu, serta untuk mengakomodasi berbagai kepentingan publik. Negara-negara yang  dulu  sempat  terjajah  tapi  lalu  menandatangani  BIT  generasi  pertama  atas tawaran negara dunia kesatu ini, kemudian melakukan ‘serangan balik’ ( backlash ) terhadap  rezim  BIT  dengan  mereformasi  model  BIT  tradisional. 7 Inilah  yang dilakukan,  antara  lain,  oleh  India  (India  Model  BIT  2016),  Brazil  ( Agreement  on Cooperation  and  Facilitation  of  Investments /ACFI  2015)  dan  Afrika  Selatan ( Protection of Investment Act 22 of 2015 ), dengan menyusun model BIT yang lebih menyeimbangkan kepentingan publik negara vis-à-vis kepentingan privat investor. Hal  itu  pula  yang  diupayakan  oleh  Indonesia  dengan  memperkenalkan  BIT terbarunya  yang  dinilai  lebih  seimbang  dalam  melindungi  kepentingan  investor dan negara, setelah sejak tahun 1968 terikat dengan BIT tradisional, dan melakukan peninjauan ulang terhadap BIT tradisional pada tahun 2014-2016. 8 Rumusan BIT baru tersebut antara lain tertuang dalam Indonesia-Singapore BIT (2018). 9 Salah
6 Black's  Law  Dictionary mendefinisikan  negara  dunia  ketiga  sebagai  negara  yang  secara ekonomi tidak semaju negara-negara berkekuatan utama industry. Saat ini, sebutan lain bagi negara dunia ketiga adalah negara berkembang, negara terbelakang, dan negara yang kurang berkembang, Bryan A, Garner, Black’s Law Dictionary , West Publisher, Eagan, 2004, hlm. 1358, Apabila  istilah  “negara  berkembang”  hanya  men angkap  dimensi  sosio-ekonomi  dari  suatu negara (misalnya, berdasarkan tingkat GDP), maka istilah “negara dunia ketiga” menangkap aspek  politis-historis  suatu  negara  (yakni:  negara  yang  pernah  mengalami  kolonialisasi, negara yang terafiliasi dengan gerakan  non-blok, negara yang tergabung dalam G-77, dsb), Secara spesifik, negara dunia ketiga dalam tulisan ini merujuk pada Indonesia, India, Brazil dan  Afrika  Selatan,  Ada  tiga  (3)  alasan  mengapa  negara  tersebut  dipilih  sebagai  objek penelitian:  (1)  negara  tersebut  merupakan  negara-negara  eks-kolonial  di  belahan  bumi selatan; (2) negara tersebut telah menyusun model BIT yang baru (pasca krisis ekonomi di tahun 2008) dengan mengintrodusir prosedur maupun subtansi yang “reformis”; (3) negara tersebut  popular  menjadi  objek  penelitian  dalam  lingkup  BIT  saat  ini  karena  tergolong sebagai “ new emerging economies ” atau terafiliasi dengan BRICS (Brazil, Russia, China, South Africa).  Untuk  alasan  lainnya  lihat  Sundhya  Pahuja, Decolonising  International  Law: Development,  Economic  Growth,  and  Politics  of  Universality ,  Cambridge  University  Press, Cambridge, 2011, hlm. 261.
7 Stephan  W.  Schill,  The  Multilateralization  of  International  Investment  Law,  Cambridge University Press, Cambridge, 2009, hlm. 98-103 .
8 Abdulkadir Jailani, Indonesia's Perspective on Review of International Investment Agreements, Investment Policy Brief, South Centre, 6, 1-6, 2015 .
9 Peraturan  Presiden  R.I,  Nomor  97  Tahun  2020,  Tentang Persetujuan  Antara  Pemerintah Repulik  Indonesia  Dan  Pemerintah  Republik  Singapura  Mengenai  Peningkatan  dan Perlindungan Penanaman Modal, Perpres 97/2000, LN.2020/No.215.
satu norma yang dinilai mereformasi BIT adalah ketentuan mengenai ekspropriasi.
Sejak  awal  kemunculannya,  konsep  ekspropriasi  memang  senantiasa diliputi  oleh  kontroversi.  Dewasa  ini,  dalam  konteks  krisis  dan  reformasi  BIT, persoalan  konsep  ekpropriasi  mengemuka  secara  lebih  kompleks  dalam  ranah teori  maupun  praktik.  Secara  teoretik,  misalnya,  belum  ditemukan  batasan  yang jelas  antara  konsep  ekspropriasi  yang  mensyaratkan  pemberian  kompensasi,  di satu sisi, dan di sisi lain, konsep hak untuk mengatur ( the right to regulate ) yang memiliki  syarat  serupa  dengan  ekspropriasi,  tetapi  justru  tak  mewajibkan pemberian kompensasi.
Situasi  ini  diperumit  oleh  problem  praktik  inkonsistensi  dan  inkoherensi putusan arbitrase. 10 Oleh karenanya, penting untuk memahami bagaimana konsep ekspropriasi dipahami oleh para ahli dan ditafsirkan oleh tribunal arbitrase; seraya juga  melihat  perbandingan  konsep  ekspropriasi  di  negara  dunia  ketiga  (India, Brazil,  Afrika  Selatan)  guna  mencari best-practice .  Dengan  begitu,  metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dan komparatif.

## Pembahasan

## A. Ekspropriasi dan Perjanjian Investasi Bilateral
Adalah hak suatu negara untuk sepakat terikat dengan BIT, termasuk untuk melakukan ekspropriasi di wilayahnya terhadap benda pihak asing ( alien property ). Dalam  hukum  internasional,  keduanya  merepresentasikan  prinsip  kedaulatan negara  dalam  kerangka  integritas  teritorialnya. 11 Namun  demikian,  hak  negara untuk mengatur ( lato sensu ) tersebut bukanlah tanpa batas dan tanpa konsekuensi.
Yang pertama berdampak pada timbulnya kewajiban negara untuk menaati aturan BIT,  sedangkan  yang  kedua  berimplikasi  pada  adanya  kewajiban  negara  untuk melakukan  ekspropriasi  secara  legal  ( lawful ).  Dikatakan  legal  jika  ekspropriasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum investasi internasional dan memenuhi
10 Susan  D.  Frank,  The  Legitimacy  Crisis  in  Investment  Treaty  Arbitration:  Privatizing  Public International Law Through Inconsistent Decisions, Vol. 73, Fordham Law Review, 1625, 2005.
11 Rudolf  Dolzer  dan  Christoph  Schreuer,  Principles  of  International  Investment  Law,  Oxford University Press, Oxford, 2008, hlm. 89 .
prasyarat  aturan  BIT.  Sebaliknya,  tidak  dipenuhinya  ketentutan  tersebut  akan dianggap  sebagai  ekspropriasi  ilegal  ( unlawful  expropriation ). 12 Sementara ekspropriasi  legal  berimplikasi  pada  munculnya  kewajiban  negara  untuk memberikan kompensasi, ekspropriasi ilegal berdampak pada timbulnya tanggung jawab negara untuk melakukan reparasi.
Dalam  konteks  proliferasi  BIT  di  era  moderen,  ketentuan  tentang ekspropriasi merupakan bagian dari aturan substantif BIT. 13 Aturan subtantif BIT mencakup hak dan kewajiban para pihak terkait perlindungan investasi, sedangkan aturan  prosedural  merupakan  jaminan  pemulihan  bagi  investor  melalui mekanisme penyelesaian sengketa, manakala aturan substantif dilanggar oleh salah satu  negara  pihak.  Melalui  aturan  substantif  BIT,  negara  antara  lain  memberi jaminan  perlindungan  terhadap  investor  dari  tindakan  ekspropriasi. 14 Dolzer menawarkan klasifikasi tiga cabang untuk memahami ruang lingkup dan prasyarat bagi ekspropriasi tersebut: 15

## 1) Definisi Ekspropriasi
Pertama,  mengenai  definisi  ekspropriasi.  Dilihat  dari  peristilahannya,  ada beragam terma yang merujuk pada konsep ekspropriasi, seperti pengambilalihan ( expropriation ),  pengambilan  ( taking ),  perampasan  ( dispossession ),  pencabutan ( deprivation ). Seluruh istilah tersebut kerap digunakan secara bergantian kendati bergantung pula pada konteks pembahasan. Dalam rezim BIT, istilah yang umum digunakan  saat  ini  adalah  pengambilalihan  ( expropriation ). 16 Mengenai ekspropriasi,  Suzy  Nikièma  mendefinisikannya  sebagai  pengalihan  hak-hak kebendaan  secara  formal,  untuk  kepentingan  negara  atau  pihak  lain  yang
12 Surya Subedi, International Investment Law: Reconciling Policy and Principle , Hart Publishing, Portland, 2008, hlm. 120.
13 Perjanjian investasi bilateral ( BIT ) adalah perjanjian internasional publik antara dua negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan promosi bagi investasi asing.
14 Berdasarkan penelitian UNCTAD di tahun 2012, seluruh BIT mengatur konsep ekspropriasi. UNCTAD, Expropriation,  UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, New York and Geneva, 166, 5, 2012 .
15 Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, supra note 12 , hlm. 90.
16 OECD, Indirect Expropriation and the Right to Regulate In International Investment Law, OECD Working Papers on International Investment, 22, 3, 2004 .
ditunjuk. 17 Melengkapi rumusan itu, Surya Subedi mengungkap dimensi subjektif para pihak, dengan merumuskan bahwa ekspropriasi tidak dikehendaki atau tanpa disertai persetujuan investor. Meski saling melengkapi, kedua rumusan ini kurang lengkap  mengingat  ekspropriasi  tak  mesti  berupa  pengambilan  benda  semata. Sebab, menurut Sornarajah, ekspropriasi dapat berupa interferensi atau sekedar gangguan yang ditimbulkan terhadap nilai investasi atau penguasaan investor atas investasinya. 18 Dalam  rezim  BIT  umumnya  konsep  ekspropriasi  dibagi  ke  dalam dua jenis, yaitu ekspropriasi langsung dan ekspropriasi tidak langsung.

## a. Ekspropriasi Langsung
Ekpropriasi langsung ( direct expropriation ) atau ekspropriasi secara formal merujuk pada pengalihan kepemilikan benda secara resmi ( formal transfer of title ), yang diwajibkan oleh hukum ( mandatory legal transfer ), dengan cara mengalihkan benda  fisik  tersebut  secara  langsung  ( outright  physical  seizure ).  Lazimnya, ekspropriasi  langsung  didasarkan  pada  tindakan  negara  ( state  measures )  untuk kepentingan  negara  atau  pihak  ketiga  yang  ditunjuk  olehnya.  Disebut  langsung karena  tampak  niat  yang  disengaja,  sebagaimana  tercermin  dari  hukum  atau tindakan  negara  itu,  untuk  merampas  benda  melalui  pengalihan  hak  atau pengambilan yang dilakukan secara langsung. 19 Contoh yang kerap disebut sebagai bentuk ekspropriasi langsung adalah nasionalisasi.
OECD  memilah  lagi  antara  ekspropriasi  dan  nasionalisasi.  Bagi  OECD, ekpropriasi terjadi bila tindakannya singular serta dilandasi dengan tujuan publik. Sedangkan  nasionalisasi  merujuk  pada  pengambilalihan  berskala  besar  yang lazimnya  dilandasi  oleh  tindakan  legislatif  atau  eksekutif  dengan  tujuan  untuk mengalihkan kepemilikan individu ke ranah publik. 20 Merespon hal ini, Sornarajah berpendapat, perlu dipilah antara penyitaan ( confiscation ), pengambilalihan, dan nasionalisasi.  Yang  pertama,  penyitaan,  merujuk  pada  pengambilan  kepemilikan
17 Suzy H. Nikièma , supra note 5, hlm. 1 .
18 M. Sornarajah, supra note 3, hlm. 365.
19 UNCTAD, supra note 16, hlm . 6-7.
20 OECD, supra note 22, hlm . 3.
secara  serta-merta  oleh  penguasa  atau  negara,  semata-mata  untuk  keuntungan pribadi.  Dalam  konteks  inilah  menurutnya  konsep  tanggung  jawab  negara  atas ekspropriasi  berkembang.  Sebab,  penyitaan  bukan  hanya  tak  bermanfaat  bagi negara, tetapi juga hanya memperkaya elit penguasa. Sedangkan nasionalisasi, bagi Sornarajah, jauh lebih politis-reformis dari yang dirumuskan oleh OECD itu. Selain yang  telah  disebutkan  OECD,  nasionalisasi  memiliki  motif  untuk  mengakhiri dominasi  ekonomi  pihak  asing  di  seluruh  atau  sebagian  sektor  ekonomi  suatu negara. Bagi Sornarajah, era paska kolonial adalah era ketika hukum internasional tidak menganggap nasionalisasi dalam rangka reformasi ekonomi sebagai tindakan yang ilegal ( unlawful ). 21 Di era tersebutlah praktik nasionalisasi, yakni di kisaran tahun  1920  yang  memuncak  di  tahun  1980,  marak  terjadi. 22 Di  era  sekarang, nasionalisasi  hanya  dianggap  sebagai  potensi  kendati  secara  umum  praktiknya cenderung ditinggalkan. 23
Dalam  rezim  BIT,  ISDS  dengan  dasar  gugatan  nasionalisasi  menempati urutan cukup rendah secara statistik. Hingga September 2016, hanya tercatat 11 persen dari keseluruhan gugatan yang dilayangkan di ISDS mendasarkannya pada alasan nasionalisasi. 24 Kendati demikian, dalam BIT umumnya konsep nasionalisasi terinklusi  di  dalam  rumusan  ekspropriasi.  Hal  ini  mengingat  mayoritas  BIT merumuskan  konsep  ekspropriasi,  baik  langsung  dan  tidak  langsung,  dalam rumusan  yang  nyaris  seragam.  Misalnya,  dalam  Indonesia-Singapore  BIT  (2018) diatur: “ Neither Party shall expropriate or nationalise an investment either directly or  indirectly  through  measures  equivalent  to  expropriation  or  nationalisation (hereinafter referred to as "expropriation"), except…”. 25
Dalam  pasal  di  atas,  konsep  ekpropriasi  dipergantikan  dengan  konsep nasionalisasi dalam satu rumusan pasal. Bahkan yang dimaksud ekspropriasi tak langsung dapat pula mencakup “… measure equivalent to expropriation … ”. Hal ini
21 M. Sornarajah, supra note 3, hlm. 22.
22 OECD supra note 22, hlm . 2.
23 M. Sornarajah, supra note 3, hlm. 367.
24 Jonathan  Bonnitcha  et.al,  The  political  Economy  of  the  Investment  Treaty  Regime,  Oxford University Press, Oxford, 2017, hlm. 94 .
membuka dua kemungkinan tafsir mengenai konsep dimaksud: entah ekspropriasi ekivalen  dengan  rumusan  tersebut  atau  ia  merupakan  norma  tersendiri  yang memiliki cakupan serupa. Rumusan yang serupa digunakan pula dalam India Model BIT 2016 26 . Sementara Pasal 7 Brazil ACFI (2015), meskipun tak mengatur secara eksplisit  konsep  ekspropriasi  tak  langsung,  pengertiannya  dapat  mencakup ekspropriasi langsung dan tak langsung: “ Each Party shall not directly nationalize or expropriate investments of investors of the other Party, except: …”. 27
Tiadanya  penegasan  bahwa  ekspropriasi  tak  langsung  diekslusi,  atau mempergantikan kata nasionalisasi dengan ekspropriasi, hal ini membuka peluang bagi  munculnya  penafsiran  yang  ekspansif  oleh  salah  satu  pihak  atau  tribunal manakala terjadi ISDS. Mengantisipasi hal itu, Brazil menegaskan dalam butir pasal berikutnya: “ For greater certainty, this article only provides for direct expropriation, where  an  investment  is  nationalized  or  otherwise  directly  expropriated  through formal transfer of title or ownership rights” . 28 Dengan begitu, ekspropriasi dimaksud hanya mencakup ekspropriasi langsung.

## b. Ekspropriasi Tidak Langsung
Sementara ekspropriasi langsung memiliki definisi yang jelas, ekspropriasi tak langsung belum memiliki batasan yang jelas.  Secara terminologis, ditemukan beragam  istilah  yang  merujuk  pada  ekspropriasi  tak  langsung.  Meski  terdapat upaya  sebagian  kalangan  untuk  memilah-memilahnya,  terdapat  beragam  terma yang  cenderung  digunakan  secara  bergantian  untuk  merujuk  pada  fenomena ekspropriasi  tak  langsung:  terselubung  ( disguised ),  konstruktif  ( constructive ), berdasarkan aturan atau kebijakan ( regulatory ), berbasis dampak ( consequential ), atau bertahap ( creeping ). 29
Secara  umum,  ekspropriasi  tak  langsung  merujuk  pada  segala  tindakan
26 “ Neither  Party  may  nationalize  or  expropriate  an  investment  of  an  investor  (hereinafter “expropriate”) of the other Party either directly or through measures having an effect equivalent to expropriation, except …”. Lihat India Model BIT 2016, Art. 5.
27 Brazil Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments 2015, Art. 7
28 Brazil Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments 2015 , Art. 7 (5).
29 August Reinich, “Expropriation”, in The Oxford Handbook of International Investment Law, ed.
Peter Muchlinski et al, Oxford University Press, Oxford, 2008, hlm. 12 .
negara yang berakibat pada hilangnya investasi, secara menyeluruh atau sebagian, tanpa  disertai  pengalihan  kepemilikan  secara  langsung  atau  resmi.  Dengan  kata lain, tidak tampak niat dari tindakan negara tersebut untuk mengambilalih status kepemilikan  investor  atas  investasinya.  Bahkan,  sebagian  ahli  dan  putusan arbitrase  menyatakan,  tindakan  apa  pun  dari  negara  yang  berdampak  buruk terhadap investasi asing, terlepas dari niat pengambilan kebijakan tersebut, dapat dikategorikan sebagai ekspropriasi tak langsung. 30 Berkebalikan dari ekspropriasi langsung yang disertai pengambilalihan, ekspropriasi tak langsung hanya menyisir tindakan  negara  dari  segi  akibat  yang  ditimbulkannya.  Dilihat  dari  subjeknya, akibat  yang  dimaksud  adalah  hilangnya  daya  investor  dalam  ranah  pengelolaan ( management ), penggunaan atau penguasaan yang efektif ( use or effective control ). Sementara  dilihat  dari  objeknya,  terjadinya  penyusutan  nilai  yang  signifikan ( depreciation of value ) pada aset investasi. 31
Dengan  mengacu  pada  praktik  negara,  doktrin,  serta  putusan  arbitrase, UNCTAD mengidentifikasi unsur-unsur yang termuat dalam konsep  ekspropriasi tak langsung sebagai berikut: a) sebuah tindakan yang dapat diatributkan terhadap negara;  b)  sebagai  gangguan  atau  interferensi  terhadap  hak-hak  kebendaan investor atau kepentingan hukum lainnya yang dilindungi; c) terjadi dalam derajat tertentu sehingga hak atau kepentingan tersebut kehilangan seluruh atau sebagian besar  nilainya,  atau  investor  kehilangan  penguasaan  atas  investasinya  itu;  d) meskipun  status  kepemilikan  tetap  berada  pada  pemilik,  atau  pemilik  tetap memilikinya secara fisik. 32
Dalam BIT, batasan dari konsep ekspropriasi tentu akan bergantung pada bagaimana  konsep  tersebut  dirumuskan.  Akan  tetapi,  ukuran  mengenai  unsur- unsur di atas relatif tak dijelaskan secara eksplisit dalam mayoritas BIT, sehingga pada  akhirnya  menjadi  ranah  tribunal  arbitrase  dalam  menafsirkannya.  Dari sejumlah 2830 perjanjian investasi, mayoritas BIT menyertakan aturan mengenai konsep  ekspropriasi  tidak  langsung.  Frase  yang  digunakan  tidak  seragam  meski
30 Subedi, supra note 13, hlm . 121.
31 August Reinich, supra no 33
32 UNCTAD, supra note 16, hlm . 12.
pada prinsipnya rujukannya sama 33 . Terdapat dua model yang digunakan negara dalam merumuskan ekspropriasi pada BIT. Yang pertama, tipe yang paling umum, yang  memilah  antara  ekspropriasi  langsung  dan  tak  langsung.  Contohnya,  selain Pasal  6  Indonesia-Singapore  BIT,  adalah  Pasal  5  India  Model  BIT  2016: “…nationalize or expropriate an investment of an investor (hereinafter “expropriate”) of the other Party either directly or through measures having an effect equivalent to expropriation…” . 34
Pemilahan kedua konsep di atas terciri dari kalimat “ directly” atau “ through measures  having  an  effect  equivalent  to  expropriation ”  yang  dalam  praktik umumnya diandaikan berbeda. Karenanya, apabila tindakan negara ( measures ) tak ekivalen  dengan  ekpropriasi  atau  nasionalisasi,  maka  hal  tersebut  tak  tergolong ekpropriasi.  Tipe  kedua  lebih  eksplisit  memperlonggar  makna  ekspropriasi  tak langsung karena memilah antara ekpropriasi langsung, ekspropriasi tak langsung, dan  “ equivalent  measures  and/or  measures  with  similar/equivalent  effects ”. Misalnya,  France-Argentina  BIT  (1991)  menyebutkan: “The  Contracting  Parties shall not take, directly or indirectly, any expropriation or nationalization measures or any other equivalent measures having a similar effect of dispossession …”. 35
Dari rumusan tersebut, timbul kesan bahwa terdapat pembedaan khususnya antara ekspropriasi tak langsung dengan tindakan-tindakan lainnya yang serupa, atau  yang  memiliki  dampak  serupa.  Ada  tiga  kata  penghubung  ‘atau’  ( or )  disitu. Kendati demikian, praktik tribunal arbitrase umumnya menyamakan kedua konsep tersebut. 36 Hal  ini  sebagaimana  juga  diutarakan  dalam  kasus Feldman  v.  Mexico ,
33 Frase yang digunakan antara lain: “expropriation, … and any other measure that has an effect tantamount to expropriation …” ; “measures that deprive the investor of their investment, either … or indirectly” ; “expropriation or … similar measures” ; “expropriation, … or measures with a similar effect” ; “measures that deprive an investor of an investment or other measures that have a  similar  effect” ; “dispossession  measures,  including  … or  other  measures  having  similar consequences, ”. Suzy H. Nikièma, supra note 5, hlm. 5.
34 India Model BIT 2016 , Art. 5.
35 France-Argentina BIT (1991) , art. 5 (2).
36 Andrew Newcombe, The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law, Volume 20,  Issue  1,  Spring, ICSID  Review  -  Foreign  Investment  Law  Journal ,  52,  17,  2005 .  Untuk pendapat lainnya, lihat Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, Oxford University Press, Oxford, 2021, hlm. 414 .
bahwa  “ the  scope  of  both  expressions  to  be  functionally  equivalent ”. 37 Dan ketidakpastian mengenai hal ini telah diantisipasi oleh Indonesia dan India dengan menyertakan penjelasan ( annex ) dalam BIT. Eksplisit di situ bahwa konsep yang dimaksud sebagai ekspropriasi dalam Indonesia-Singapore BIT (2018) dan India Model BIT 2016 hanya merujuk pada ekspropriasi langsung dan ekspropriasi tak langsung. 38

## 2) Objek Ekspropriasi
Kedua ,  mengenai  objek  atau  kepentingan  yang  dilindungi.  Dalam  konteks BIT, objek yang dilindungi dari ekspropriasi adalah investasi. Ekspropriasi dapat dianggap terjadi apabila berdampak terhadap beragam jenis benda: berwujud atau tidak  berwujud  ( tangible  or  intangible  property  rights ),  termasuk  bunga  dalam investasi  ( property  interest  in  an  investment) .  Dengan  demikian,  ruang  lingkup objek dimaksud akan bergantung pada bagaimana definisi investasi dirumuskan. Definisi  investasi  beraneka  ragam  tetapi  semakin  longgar  definisi  investasi, semakin besar pula potensi konsep ekspropriasi dapat dimanfaatkan investor. Kian longgarnya  definisi  investasi  itu  akan  berdampak  pada  penyempitan  ruang kebijakan publik negara ( regulatory space ), hal yang justru dibutuhkan oleh negara dunia  ketiga.  Karenanya,  pemahaman  mengenai  cara  kerja  konsep  ekspropriasi dalam BIT tak bisa dilepaskan dari bingkai pemahaman tentang definisi investasi.
Sebelum  terjadinya  krisis  dalam  rezim  investasi,  mayoritas  negara  dalam BIT-nya  menggunakan  definisi  berbasis  aset  secara  longgar  ( broad ).  Definisi  ini dikategorikan sebagai definisi berbasis aset karena unsur penentu bagi eksistensi investasi  adalah  aset.  Pasca  reformasi  BIT,  beberapa  negara  yang  masih menggunakan  format  ini  mempersempit  definisinya  dengan  batasan-batasan,
37 Suzy H. Nikièma , supra note 5, hlm. 6.
38 Annex II Perpres 97/2000, Pasal 2-3. India Model BIT 2016, Art. 5.3.
seperti yang dilakukan Indonesia 39 , Brazil 40 dan Afrika Selatan 41 . Pembatasan ini, di satu sisi, dimaksudkan  agar hanya investasi atau benda tertentu yang dilindungi dalam BIT. Di sisi lain, klaim ISDS berdasarkan aturan BIT semakin terbatas atau dapat diantisipasi.
India  mengambil  langkah  lebih  reformis  dengan  beralih  dari  definisi investasi  berbasis  aset  ke  definisi  berbasis  perusahaan.  Dalam  India  Model  BIT 2016, investasi harus berbentuk perusahaan yang berdiri dan beroperasi di wilayah host-state berdasarkan  prinsip  itikad  baik  yang  sesuai  dengan  hukum host-state . Dalam kaitannya dengan ekspropriasi, hanya Indonesia yang memberi penjelasan mengenai objek investasi yang dilindungi dari ekspropriasi: “ An action or a series of actions  by  a  Party  cannot  constitute  an  expropriation  unless  it  interferes  with  a tangible or intangible property right or property interest in an investment” 42 . Di sini, bukan hanya benda yang telah memiliki karakter investasi 43 yang dilindungi dari ekspropriasi, tetapi juga benda-benda yang membentuk hal tersebut. Konsekuensi dari hal ini adalah, di satu sisi, objek ekspropriasi lebih luas dari definisi investasi. Di  sisi  lain,  ruang  kebijakan  publik  negara  kian  menyempit  karena  meluasnya cakupan ekspropriasi tersebut.

## B. Ekpropriasi dan Negara Dunia Ketiga
Di  antara  negara  dunia  ketiga,  Afrika  Selatan  mengambil  langkah  paling reformis dengan menghapus konsep ekspropriasi dalam UU investasinya, setelah sebelumnya  mengatur  dalam  BIT  generasi  pertamanya. 44 Sedangkan  negara
39 Indonesia membatasi definisi investasi dengan karakteristik tertentu. Lihat Perpres 97/2000, Pasal 1.
40 Brazil membatasi lingkup investasi dengan langsung merujuk pada investasi langsung ( direct investment ) dan secara eksplisit mengekslusi investasi tak langsung (portofolio). Lihat Brazil Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments 2015 , art. 1.
41 Melalui Protection of Investment Act 22 of 2015 , Afrika Selatan menempuh jalan tengah dalam mendefinisikan investasi, yaitu dengan memadukan definisi berbasis perusahaan dan definisi berbasis aset. Lihat Protection of Investment Act 22 of 2015, art. 1.
42 Annex II Perpres 97/2000, Pasal 1.
43 Dalam BIT Indonesia karakter investasi mesti dipenuhi. Dalam Indonesia-Singapore BIT 2018, aset  milik  investor  akan  dianggap  sebagai  investasi  sejauh  mengandung  unsur-unsur: “ the commitment  of  capital,  the  expectation  of  gain  or  profit,  the  assumption  of  risk  or  certain duration ”. Lihat Perpres 97/2000, Pasal 1.
44 Lihat Protection  of  Investment  Act  22  of  2015. Bandingkan  dengan South  Africa  Model  BIT (1998), Art. 5 yang justru menggunakan tipe kedua.
lainnya  mempertahankan  konsep  tersebut  dengan  beberapa  variasi  perubahan. Sebagaimana  telah  dibahas,  perubahan  cukup  signifikan  dilakukan  oleh  Brazil, dengan hanya secara eksplisit melarang nasionalisasi atau ekspropriasi langsung. Sehingga ekspropriasi tak langsung atau tindakan lainnya yang setara dengan itu, diekslusi  dari  konsep  ekspropriasi. 45 Hal  ini  tentu  berpotensi  menimbulkan ketidakpastian bagi investor, kendati BIT tersebut juga memberi penegasan: “ The Parties shall cooperate to improve the mutual knowledge of their respective national legislations  regarding  investment  expropriation”. 46 Dengan  begitu,  pemahaman tentang  konsep  ekspropriasi  dalam  BIT  Brazil  akan  didasarkan  pada  hukum nasional masing-masing negara, melalui skema kerjasama. Resiko untuk memberi ruang interpretatif bagi arbitrase (ISDS) dalam menentukan tafsiran tersebut juga diantisipasi dengan menghapus mekanisme ISDS. Alih-alih, dalam BIT terbarunya Brazil  menerapkan state-state  dispute  settlement (SSDS)  untuk  mengantisipasi (krisis) legitimasi ISDS, sementara Afrika Selatan dan India mewajibkan exhaustion of local remedies (ELR) sebelum memberi ruang bagi state-state arbitration (SSA). Dilihat  dari  aspek  perlindungan  kedaulatan  negara,  tentu  kedua  mekanisme tersebut memperkuat kedaulatan negara dari ancaman ISDS.
Dalam rumusan dasar pasalnya 47 , Indonesia dan India tak mengubah konsep ekspropriasi  dari  BIT  sebelumnya.  Ekspropriasi  dimaksud  tetap  mencakup nasionalisasi, ekpropriasi tak langsung, serta tindakan lainnya yang setara dengan itu.  Apa  yang  dapat  mengonstitusi  ekspropriasi?  Dalam  Indonesia-Singapore  BIT (2018)  dan  BIT  India,  tindakan  negara  akan  dianggap  sebagai  ekspropriasi  bila dampaknya setara dengan nasionalisasi. Sementara Indonesia tak mengklarifikasi le bih lanjut, India mengatur bahwa ekspropriasi tak langsung harus “ … substantially or permanently deprives the investor of the fundamental attributes of property in its investment, including the right to use, enjoy and dispose of its investment, without
45 Brazil Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments 2015 , Art. 7. Dalam BIT Brazil generasi  pertama,  misalnya Brazil-Finland  BIT  (1995) ,  hal  tersebut  justru  diatur  secara eksplisit.
46 Id . 47 Bandingkan Indonesia-Singapore BIT (2018) dan India Model BIT 2016 dengan BIT sebelum- sebelumnya (generasi pertama).
formal transfer of title or outright seizure ”. 48 Rumusan ini mengingatkan kita pada pembahasan  sebelumnya  mengenai  hilangnya  penguasaan  baik  dari  sisi  subjek (investor), objek (investasi), maupun dari segi durasi.
Lalu,  bagaimana  mengukurnya?  Unsur-unsur  ekspropriasi  tak  langsung dalam  BIT  (termasuk  di  negara  dunia  ketiga)  umumnya  hanya  berupa  definisi konotatif  yang  digantungkan  pada  berbagai  faktor.  Berikut  perbandingan rumusannya dalam BIT di Indonesia dan BIT India: 49

## Tabel 1: Ekspropriasi Tidak Langsung
Indonesia-Singapore BIT (2018) Annex II Expropriation Article 5.3 India Model BIT 2016 Expropriation “ The  Parties  confirm  their  shared understanding that:
a) The  determination  of  whether  an action or series of actions by a Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect expropriation, requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors:
i. The  economic  impact  of  the government action, although the fact that an action or series of actions by a Party has an adverse effect on the economic  value  of  an  investment, standing  alone,  does  not  establish that  an  indirect  expropriation  has occurred;
ii. The extent to which the government action  interferes  with  distinct, reasonable investment-backed expectations; and iii. The  character  of  the  government action. “The Parties confirm their shared understanding that: b) The determination of whether a measure or a  series  of  measures  have  an  effect equivalent to expropriation requires a case- by-case,  fact-based  inquiry,  that  takes  into consideration: (i)
i. the  economic  impact  of  the  measure  or series  of  measures,  although  the  sole  fact that  a  measure  or  series  of  measures  of  a Party has an adverse effect on the economic value  of  an  investment  does  not  establish that an indirect expropriation has occurred;
ii. the  duration  of  the  measure  or  series  of measures of a Party;
iii. the  character  of  the  measure  or  series  of measures, notably their object, context and intent; and
iv. whether a measure by a Party breaches the
Party’s  prior  binding  written  commitment to the investor whether by contract, licence or other legal document.
Sumber: Indonesia-Singapore BIT (2018) Annex II Expropriation dan Article 5.3 India Model BIT 2016 Expropriation
Sebagai  catatan,  alasan  keberadaan  bagi  rumusan  di  atas  adalah  sebagai pedoman bagi tribunal dalam melakukan penafsiran tentang konsep ekspropriasi dimaksud. Itu sebabnya Indonesia menegaskan bahwa aturan tentang ekspropriasi
48 India Model BIT 2016 , Art. 5.3 (ii).
49 UNCTAD, supra note 16 , hlm. 59.
“... shall be interpreted in accordance with the Annex II (Expropriation)” . 50 Sementara aturan  tentang  ekspropriasi  (lazimnya  berisi  tentang  syarat  legal  ekspropriasi) dirumuskan dalam pasal terpisah, melalui ketentuan di atas tribunal diharapkan tak  memiliki  diskresi  yang  longgar  dalam  melakukan  penafsiran  yang  ekspansif, diluar maksud dari para perumus. Dengan begitu, ketentuan di atas adalah kriteria penentu bagi eksistensi ekspropriasi yang dimaksudkan untuk memastikan ruang kebijakan negara. 51
Untuk  mengukur  terjadi  atau  tidaknya  ekspropriasi,  mesti  dilakukan penelusuran  berbasis  fakta  secara  kasuistis  dengan  menimbang  faktor-faktor tertentu. Melihat praktiknya dalam putusan arbitrase, ada setidaknya tiga (3) faktor yang ditimbang: 52 1. Dampak tindakan negara terhadap investasi atau investor; 2. Dampak tindakan negara terhadap ekspektasi investor; 3. Hakikat, karakter, dan tujuan tindakan negara.

## i. Dampak Tindakan Negara Terhadap Investasi atau Investor
Mengenai faktor yang pertama, hal ini bisa diukur dari sisi objek (investasi: hilangnya  nilai  ekonomis),  subjek  (investor:  hilangnya  penguasaan),  atau  waktu (durasi:  berlangsung  lama  atau  permanen).  Alih-alih  bersifat  kumulatif,  ketiga ukuran  tersebut  dalam  praktiknya  bersifat  alternatif.  Dengan  kata  lain,  tribunal arbitrase menggunakan setidaknya salah satu ukuran tersebut dalam menentukan ada tidaknya ekspropriasi tak langsung.
Dilihat dari objeknya, berdasarkan mayoritas putusan arbitrase 53 , hilangnya nilai  ekonomis  kurang  dari  sebagian  atau  hanya  sebagian  dari  nilai  investasi  ( a partial  deprivation  of  value )  tidaklah  cukup  untuk  mengonstitusi  ekspropriasi. 54
50 Catatan kaki Perpres 97/2000, Pasal 6.
51 Christian  Riffel,  Indirect  Expropriation  and  The  Protection  of  Public  Interest,  Vol  71  Issue  4, International & Comparative Law Quarterly.  30 (946-974), 946. 2022 .
52 UNCTAD, supra note 16 , hlm. 63-76. Lihat juga Id.
53 Lihat antara lain putusan tribunal arbitrase dalam kasus: Pope & Talbot v. Canada, Interim Award, 26 June 2000, para. 102; Sempra Energy v. Argentina, Award, 28 September 2007, para. 285.
54 Dalam Vivendi v. Argentina II, tribunal menyatakan bahwa “weight of authority … appears to draw  a  distinction  between  only  a  partial  deprivation  of  value  (not  an  expropriation)  and  a complete or near complete deprivation of value (expropriation)” . Vivendi v. Argentina II, Award, 20 August 2007, para. 7.5.11.
Sebaliknya, kehilangan tersebut secara kualitatif mesti substansial ( substantially all its value ) atau efektif ( effective deprivation ), yang secara kuantitatif merujuk pada seluruh  atau  hampir  seluruh  nilai  ekonomis  investasi  ( all  or  almost  all  the inves tment’s economic value ). Dengan demikian, gangguan ekonomis yang bersifat minor pada investasi  dianggap tak dapat mengonstitusi tindakan negara sebagai ekspropriasi.
Selain  pengurangan  pada  nilai  investasi,  tribunal  arbitrase  mendasarkan ukuran ekspropriasi tak langsung dari sisi subjeknya. Yakni, dalam India model BIT, dirumuskan sebagai hilangnya “ the right to use, enjoy and dispose of its investment ” yang  dimiliki  investor . Ukuran  ini  relevan  terutama  bagi  investasi  berbentuk perusahaan. Kendati hak kepemilikan berada pada investor, hilangnya hak untuk mengontrol  atau  mengelola  dapat  dikategorikan  sebagai  ekspropriasi.  Dalam praktiknya,  penguasaan  investor  terhadap  investasinya  dianggap  hilang  apabila: hilangnya  kontrol  atas  operasi  bisnis  ( Sempra  v.  Argentina ) 55 ;  substitusi manajemen  perusahaan  investor  oleh  pejabat  negara  ( Iran-United  States  Claims Tribunal ) 56 ; hal pertama dan kedua sekaligus ( Sedco v. National Iranian Oil Co. ) 57 ; pengusiran  terhadap  pejabat  perusahaan  ( Biloune  v.  Ghana ) 58 ;  intervensi  atas manajemen perusahaan oleh negara ( Pope & Talbot v. Canada ) 59 .
Mengenai  ukuran  waktu  atau  durasi,  mayoritas  putusan  arbitrase 60 memutuskan  bahwa  ekspropriasi  terjadi  bila  dampak  dari  tindakan  tersebut berjangka  panjang  dan  permanen  ( irreversible  and  permanent ) 61 .  Karenanya, tindakan  negara  yang  mengakibatkan  hilangnya  nilai  ekonomis  atau  penguasan investor terhadap investasinya secara sementara ( but only for a time ) 62 , umumnya bukanlah ekspropriasi. Namun demikian, hal ini dapat pula bergantung pada teks
55 Sempra Energy v. Argentina, Award, 28 September 2007, para. 285
56 Sedco, Inc. v. National Iranian Oil Company, Interlocutory Award, 28 October 1985, 9 the Iran- United States Claims Tribunal Reports 248, p. 278
57 Id.
58 Biloune v. Ghana, Award on Jurisdiction and Liability, 27 October 1989.
59 Pope & Talbot v. Canada, Interim Award, 26 June 2000, para. 102.
60 Tecmed v. Mexico, Award, 29 May 2003, para. 116.; SD Myers v. Canada, First Partial Award, 13
November 2000, paras. 287 – 288.
61 Tecmed v. Mexico, Award, 29 May 2003, para. 116.
62 SD Myers v. Canada, First Partial Award, 13 November 2000, paras. 287 – 288.
perjanjian  serta  konteks  investasi  tersebut.  Misalnya,  dalam Iran-United  States Claims  Tribunals ,  diputuskan  bahwa  meski  substitusi  manajemen  perusahaan berlangsung sementara, investor telah kehilangan prospek atas investasinya dalam konteks itu karena terjadi revolusi di Iran setelahnya. Dengan demikian, dampak dari tindakan sementara tersebut justru berujung pada hilangnya prospek investasi secara permanen. 63
Terkait  ketiga  ukuran  di  atas,  Indonesia  dan  India  sepakat  untuk mengecualikan  ukuran-ukuran  tersebut  (khususnya  menyangkut  sisi  objek) sebagai satu-satunya ukuran bagi ekspropriasi tak langsung. Inilah yang disebut the sole effect doctrine, dimana tribunal arbitrase hanya memperhatikan dampak dari tindakan  negara,  tetapi  tidak  menimbang  motif  atau  tujuan  dibalik  kebijakan tersebut (lihat huruf i dalam tabel) atau aspek lainnya. 64 Hal ini penting bagi negara dunia ketiga yang memang membutuhkan ruang kebijakan negara yang lebih luas. Sementara Indonesia bungkam mengenai ukuran dari sisi subjek dan waktu, India memberi penjelasan bahwa kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan ukuran yang mesti diperhitungkan. 65

## ii. Dampak Tindakan Negara Terhadap Ekspektasi Investor
Ekspropriasi dapat diukur pula dari faktor ekspektasi yang dimiliki investor atas investasinya, sebagai hasil jaminan dari negara bahwa tindakan tertentu tidak akan dilakukan olehnya. Gagasan tersebut memiliki hubungan erat dengan konsep ‘ekspektasi yang legitim’ ( legitimate expectations ) dalam hukum investasi. Dalam BIT,  rumusan  mengenai  hal  ini  mengemuka  melalui  norma  berikut  yang  diatur dalam Indonesia-Singapore BIT (2018): “ the extent to which the government action interferes  with  distinct,  reasonable  investment- backed  expectations” 66 .  Dengan begitu, ada tidaknya interferensi akan bergantung pada ada tidaknya 'ekspektasi yang  legitim  dan  wajar’  pada  investor atas  investasinya.  Mengenai  hal  tersebut,
63 UNCTAD, supra note 16 , hlm. 70.
64 Nykomb v. Latvia, Award, 16 December 2003, para. 4.3.1.; Fireman’s Fund v. Mexico, Award, 17 July 2006, para. 176(f).
65 India Model BIT 2016 , Art. 5.3 (i-iv).
Indonesia-Singapore BIT (2018) memberikan penjelasan: 67
For greater certainty, whether an investor's investment-backed expectations are reasonable depends, to the extent relevant, on factors such as whether the government  provided  the  investor  with  binding  written  assurances  and  the nature and extent of governmental regulation or the potential for govemment regulation in the relevant sector.
Secara  singkat,  dari  rumusan  di  atas  dapat  ditafsirkan  dua  hal:  Pertama, ekspektasi  investor  akan  dianggap  legitim  dan  wajar  apabila  telah  ada  jaminan tertulis  yang  dibuat  oleh kedua  belah pihak (jika  ada).  Kedua,  hal  tersebut  turut menimbang  hakikat,  jangkauan,  serta  potensi  dari  adanya  peraturan  di  sektor tersebut.  Dengan  kata  lain,  jika  peraturan  di  sektor  tersebut  memang  potensial muncul, maka investor bisa dianggap tak memiliki ekspektasi yang wajar. Hal ini tentu dengan turut menimbang hakikat serta jangkauan dari kebijakan dimaksud. Mengenai hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa hal ini mesti ditafsirkan secara sistematis dengan melihat pasal lainnya, khususnya menyangkut faktor ketiga. 68
India tak secara eksplisit mengatur faktor kedua ini. Akan tetapi, dalam BIT India  ekspropriasi  tak  langsung dapat  pula  diukur  dari  “ whether  a measure  by  a Party breaches the Party’s prior binding written commitment to the investor whether by contract, licence or other legal document ”. 69 Dengan begitu, India mengekslusi ekspektasi  investor  sebagai  faktor  penentu  bagi  ekspropriasi,  kecuali  bila  hal tersebut dilandaskan pada perjanjian tertulis atau segala bentuk dokumen hukum (seperti kontrak atau lisensi,).
Dalam  praktik  ISDS,  sebagian  tribunal  menafsirkan  frase  tersebut  dengan menimbang  ada  tidaknya  jaminan  yang  diberikan  oleh  negara  (meskipun  tidak spesifik atau eksplisit) dan ekspektasi investor yang terlanggar. Sementara tribunal lainnya  menilai  dengan  mendasarkan  pada  ada  tidaknya  komitmen  yang  sudah dibuat  secara  spesifik,  bahwa  negara  tidak  akan  melakukan  hal  tersebut. 70 Keputusan  yang  terakhir  tentu  lebih  menjamin  ruang  kebijakan  publik  negara,
67 Catatan kaki Annex II Perpres 97/2000, Pasal 3 (ii).
68 Annex II Perpres 97/2000, Pasal 3 (ii).
69 India Model BIT 2016 , Art. 5.3 (iv).
70 Jeswald W. Salacuse, supra note 39, hlm . 423.
karena tidak seluruh tindakan yang tak sesuai ekspektasi investor akan tergolong sebagai ekspropriasi. Persis inilah yang dilakukan oleh Indonesia dan India dengan memberlakukan norma di atas.

## iii. Hakikat, Karakter, dan Tujuan Tindakan Negara
Hakikat,  karakter,  dan  tujuan  dari  ekspropriasi  merupakan  kategori  lain yang dapat digunakan untuk menentukan eksistensi ekspropriasi. Hal ini penting terutama  untuk  memilah  ekspropriasi  tak  langsung  dengan  hak  negara  untuk mengatur,  yakni  konsep  yang  berlandaskan  pada  doktrin police  powers dan  tak mengharuskan pemberian kompensasi.
Terkait hakikat atau sifat ( nature ) dari tindakan negara, hal ini ditinjau dari apakah  tindakan  tersebut  merupakan  aturan/regulasi  yang bonafide ( regulatory act ) sebagai bagian dari hak untuk mengatur. 71 Ukuran dari hal ini adalah dengan melihat  tujuannya,  yaitu  tindakan  negara  mesti  dilakukan  semata-mata  untuk kepentingan publik atau kesejahteraan publik yang sah. Dan ini ditimbang pula dari karakteristik yang melekat padanya, yaitu apakah regulatory act tersebut dilakukan secara  non-diskriminatif,  sesuai  prosedur  hukum  ( due  process  of  law ),  dan proporsional. 72 Demikian lah faktor ketiga bila ditinjau dalam praktiknya. Namun demikian,  ukuran-ukuran  tersebut  tak  niscaya  diukur  secara  kumulatif.  Analisis mengenai faktor ketiga ini seyogianya bersandar, pertama-tama, pada bagaimana ukuran tersebut dituliskan dalam BIT.
Ada  beragam  rumusannya  dalam  BIT.  Berikut  adalah  ukuran  yang terkandung dalam rumusan Indonesia-Singapore BIT (2018): “ the character of the government action, including its objective and whether the action is disproportionate to  the  public  purpose”. 73 Sedangkan  BIT  India  mengatur:  “ the  character  of  the measure or series of measures, notably their object, context and intent ”. 74 Dari kedua rumusan tersebut, eksplisit bahwa terdapat ukuran-ukuran yang berbeda. Namun demikian, hal tersebut hanyalah ukuran yang mesti diberi penekanan (perhatikan
71 Suzy H. Nikièma , supra note 5, hlm. 17-18.
72 UNCTAD, supra note 16, hlm. 78. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini lihat supra note 49 .
73 Annex Perpres 97/2000, Pasal 3 (iii).
74 India Model BIT 2016 , Art. 5.3 (iii).
kata “ notably …” dalam BIT India) dan cakupannya tak mesti tertutup (perhatikan kata “ including …”  dalam  Indonesia -Singapore  BIT  (2018).  Dalam  praktiknya, keseluruhan  ukuran  di  atas  lazimnya  digunakan  secara  simultan  dalam menentukan faktor ketiga dari ekspropriasi tak langsung.

## iv. Pengecualian atas Ekspropriasi Tak Langsung
Meski  hakikat,  karakter  dan  tujuan  dari  tindakan  negara  memuat  ukuran- ukuran  tentang  kebijakan  publik  yang  non-ekspropriatif,  dalam  praktik  masih ditemukan  putusan  arbitrase  yang  tak  mengindahkan  hal  tersebut. 75 Mengantisipasi hal itu, negara dunia ketiga merumuskan pula pasal penjelasan yang hendak  memastikan  bahwa  kebijakan  tertentu  yang  diambil  dalam  kondisi tertentu, mesti dianggap sebagai bukan ekspropriasi. 76 Berikut rumusan tersebut diformulasikan  dalam  Indonesia- Singapore  BIT  (2018):  “ Non-discriminatory regulatory  actions  by  a  Party  that  are  designed  and  applied  to  protect  legitimate public  welfare  objectives…” 77 . Eksplisit  bahwa  kebijakan  legitim  negara  yang bertujuan  untuk  melindungi  kesejahteraan  publik  serta  memiliki  karakter  non- diskriminatif  mesti  dikecualikan  dari  lingkup  ekspropriasi  tak  langsung. Memperluas  cakupan  hal  itu,  India  bukan  hanya  menjamin  tindakan  negara (umumnya  merujuk  pada  lembaga  legislatif  dan  eksekutif),  melainkan  pula “…measures or awards by judicial bodies of a Party” (lembaga yudisial). Secara non- exhaustive ,  Indonesia  dan  India  sejalan  dengan  menetapkan  bahwa  kepentingan publik  yang  legitim  tersebut  dapat  mencakup “…  public  health,  safety  and  the environment…” 78 . Oleh  karena non-exhaustive (perhatikan  kata  “ such  as ”),  maka cakupannya dapat lebih luas dari itu. Segala yang dikecualikan dari ekspropriasi, dengan  demikian,  merupakan  bagian  dari  hak  untuk  mengatur.  Kendati  begitu, norma  di  atas  hanyalah  pasal  penjelasan  yang  mesti  dijadikan  pedoman  dalam
75 Suzy H. Nikièma , supra note 5, hlm. 18.
76 Adapula yang menggolongkan konsep ini sebagai dispensasi ( exemption/carve-outs ) alih-alih pengecualian  ( exception ).  Sementara  dispensasi  mengandaikan  tiadanya  ekspropriasi, pengecualian justru mensyaratkan adanya ekspropriasi kendati memerlukan pula justifikasi untuk mengecualikannya. Lihat supra note 49.
77 Annex II Perpres 97/2000, Pasal 3 huruf (b).
78 Id. Lihat juga India Model BIT 2016, Art. 5.5.
menentukan eksistensi ekspropriasi. Ia bukanlah norma yang berdiri sendiri dan dapat mengecualikan pasal tentang ekspropriasi tak langsung.

## 3) Syarat Legal Ekspropriasi
Bila  pembahasan  sebelumnya  terfokus  pada  eksistensi  ekspropriasi, pembahasan  berikutnya  mengerucut  pada  aspek  legalitas  ekspropriasi.  Telah  di bahas  di  awal  bahwa  ekspropriasi  merupakan  kedaulatan  negara,  sejauh syarat- syaratnya terpenuhi. Kewajiban negara untuk memenuhi syarat ini dilandasi oleh hukum  kebiasaan  internasional,  dan  umumnya  diatur  dalam  BIT.  Dilihat  secara negatif, BIT melarang negara untuk melakukan ekspropriasi, kecuali empat syarat berikut ini terpenuhi secara kumulatif: 79

## a. Dilakukan berdasarkan tujuan atau kepentingan publik.
Konsep ekspropriasi yang didasarkan oleh tujuan atau kepentingan publik telah  diakui  oleh  mayoritas  sistem  hukum  di  dunia.  Menurut  konsep  yang  juga dianggap  sebagai  aturan  hokum  internasional  ini,  ekpropriasi  mesti  dilakukan untuk  memenuhi  tujuan  kesejahteraan  publik  yang  legitim  ( legitimate  welfare objective ), alih-alih untuk memenuhi kepentingan privat atau kepentingan lainnya. Meski  istilah  yang  digunakan  dapat  berbeda,  secara  umum  ruang  lingkup  yang dirujuknya sama: ‘ public purpose ’, ‘ public interest ’, ‘ public benefit ’, ‘ public order and social  interest ’,  ‘ internal  needs ’,  ‘ legal  ends ’  ‘ national  interest ’,  ‘ public  necessity ’,
‘ public  purpose  related  to  internal  needs ’. Meski  demikian,  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan bahwa ada rumusan yang memang bermaksud mempersempit ruang lingkupnya. 80
Ekspropriasi mesti dilandasi oleh kepentingan publik saat tindakan tersebut dilakukan, bukan setelahnya. Bahwa kemudian tujuan tersebut tidak tercapai, hal tersebut  tidaklah  relevan.  Sebaliknya,  bila  tindakan  negara  baru  mencerminkan ‘kepentingan publik’ kemudian, al ih-alih di awal, hal ini akan dianggap ilegal. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam kasus Siag and Vecchi v. Egypt , dimana pemerintah
79 Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, supra note 12 , hlm. 90. Lihat juga UNCTAD, supra note 16 , hlm. 27.
Mesir  mengekspropriasi  tanah  pada  waktu  tertentu,  lalu  baru  menggunakannya untuk kepentingan publik enam tahun kemudian. 81
Dalam praktik arbitrase, kecuali dinyatakan lain dalam BIT, penafsiran atas frase ‘kepentingan publik’ dipahami dalam terang wawasan hokum internasional. Secara  umum,  hukum  internasional  memberikan  diskresi  kepada  negara  dalam menentukan bagaimana suatu kebijakan dilandansi oleh kepentingan publik. Dalam rezim hukum HAM, konsep ini disebut dengan margin of appreciation. Namun, hal itu  tidak  berlaku  bila  tindakan  negara  tersebut  memang  secara  nyata  tidak beralasan  ( manifestly  unreasonable ).  Dalam  praktik,  ada  saja  tribunal  arbitrase yang  turut  menilai  aspek  ‘kepentingan  publik’  dalam  putusannya,  sehingga merecoki  ruang  diskresi  negara  yang  memang  diakui  oleh  hukum  kebiasaan internasional. 82 Terkait  hal  tersebut,  Indonesia  menegaskan  kembali  dalam  BIT bahwa  ‘kepentingan  publik’  mesti  dipahami  berlandaskan  h ukum  kebiasaan internasional: 83
For greater certainty, for the purposes of this Article, the term "public purpose" refers to a concept in customary international law. Domestic law may express this or a similar concept by using different terms, such as "public necessity", "public interest" or "public use"
Di  satu  sisi,  ini  memberikan  semacam  objektifitas  baik  bagi  para  pihak, maupun  arbitrase  tribunal,  manakala  terjadi  sengketa  dalam  memahami  konsep tersebut. Namun di sisi lain, Indonesia mengendurkan spirit berdaulatnya dalam pengertian, Indonesia tak mau menginternasionalisasi konsep ekspropriasi dalam hukum nasionalnya, yang semestinya dihormati oleh pihak lainnya itu. Sementara Brazil  tak  memberikan  penjela san  yang  substantif  terkait  konsep  ‘kepentingan publik’, India menegaskan pengecualian dengan mengatur bahwa “… any questions as  to  ‘public  purpose’  …  shall  be  determined  in  accordance  with  the  procedure specified  in  such  Law”. 84 Dengan  demikian,  India  mendasarkan  pemahaman mengenai tafsiran atas konsep kepentingan publik pada hukum nasionalnya yang
81 Id, hlm. 31.
82 Id .
83 Perpres 97/2000, Pasal 6 angka 1 huruf (a).
84 India Model BIT 2016 , Art. 5.1.
relevan. Dengan cara ini, India memperkuat kedaulatannya sebagai tuan rumah.

## b. Dilakukan secara tidak diskriminatif.
Seperti rumusan sebelumnya, nomenklatur konsep ini dapat berbeda meski merujuk  hal  yang  sama: ‘on  a  non - discriminatory  basis’,  ‘in  a  non -discriminatory manner’ atau ‘without  discrimination’ .  Arti  dari  konsep  ini  adalah,  tindakan ekspropriasi tersebut tidak dilandaskan pada alasan diskriminatif yang ditujukan terhadap  investor  asing  berbasiskan  pada  kewarganegaraannya.  Demikianlah penafsiran yang diberikan tribunal arbitrase. Namun demikian, tidak seluruh laku pembedaan yang dilakukan negara terhadap setiap investor adalah diskriminatif. Ekspropriasi  dikatakan  diskriminatif  apabila  tindakan  tersebut  tidak  hanya ditujukan  pada  investor  asing,  melainkan  didasarkan  pada,  atau  diambil  karena alasan, kewarganegaraan yang berbeda diantara investor tersebut.
Sebagai  contoh,  dalam  kasus GAMI  Investments  v.  Mexico ,  pemerintah Meksiko  mengambil  alih  sejumlah  pabrik  gula  yang  dimiliki  oleh  perusahaan swasta  di  Meksiko,  yang  di  dalamnya  terdapat  investor  asing.  Akan  tetapi, ekspropriasi  tersebut  tidak  dilakukan  karena  faktor  adanya  investor  asing  itu, melainkan lebih karena kondisi keuangan yang tengah genting dalam perusahaan. Dengan  begitu,  oleh  karena  investor  asing  tersebut  gagal  membuktikan  bahwa ekpropriasi itu dilakukan karena ada keterlibatan dirinya; atau memang ditunjukan untuk  memperlakukannya  secara  berbeda,  maka  tindakan  ekspropriasi  tersebut tidaklah  diskriminatif.  Alih-alih,  tindakan  tersebut  dinilai  beralasan,  karena kebijakan tersebut memiliki tujuan yang legitim. 85 Di antara negara dunia ketiga, hanya Indonesia dan Brazil yang meneguhkan aspek ini dalam BIT-nya.

## c. Dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.
Dalam BIT ditemukan ragam nomenklatur yang digunakan untuk merujuk pada konsep ini: ‘ legal provisions ’, ‘ legal procedures ’, ‘ legality ’. Sebagai salah s atu syarat  ekpropriasi  yang  legal,  berikut  frase  yang  digunakan  oleh  negara  dunia
ketiga:  “ in  accordance  with  due  process  of  law 86 ”.  Frase  tersebut  dapat  diartikan bahwa tindakan ekspropriasi harus disesuaikan dengan prosedur hokum nasional, dimana telah ada peraturan yang mengaturnya, atau kebijakan tersebut dilandasi atau telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan  ( arbitrariness )  sebagaimana  diartikan  oleh  Mahkamah Internasional sebagai: “ a wilful disregard of due process of law, an act which shocks, or at least surprises, a sense of juridical propriety ”. 87 Kecuali Afrika Selatan, negara dunia ketiga menyertakan norma ini dalam BIT.
Selain ekspropriasi harus mematuhi mekanisme hukum nasional, investor yang  dirugikan  harus  memiliki  kesempatan  atau  akses  untuk  meninjau  kasus tersebut dihadapan pengadilan yang independen. Mengenai hal ini, India Model BIT 2016 mengatur lebih lanjut:
“ In considering an alleged breach of this Article, a Tribunal shall take account of whether the investor or, as appropriate, the locally-established enterprise, pursued  action  for  remedies  before  domestic  courts  or  tribunals  prior  to initiating a claim under this Treaty ”. 88
Selain  implisit  memberi  hak  kepada  investor  terhadap  mekanisme peradilan, frase di atas meneguhkan prinsip exhaustion of local remedies , sebelum diberikannya  hak  untuk  menempuh  ISDS  (khususnya  di  arbitrase  internasional) bagi investor asing.

## d. Disertai dengan pemberian kompensasi.
Syarat  terakhir  agar  ekspropriasi  dianggap  legal  ialah  tindakan  tersebut mesti disertai dengan pemberian kompensasi. Adalah satu hal untuk menetapkan bahwa mesti ada kompensasi dibalik tindakan ekspropriasi. Adalah hal lain untuk menetapkan  besaran  kompensasi  yang  mesti  diberikan.  Dalam  rumusan  BIT,  ini akan  bergantung  pada  doktrin  yang  digunakan.  Misalnya,  dengan  berlandaskan pada Hull formula , ada tiga aspek yang mesti dipenuhi dalam konsep tersebut, yaitu:
86 Perpres 97/2000, Pasal 6 angka 1 huruf (d); India Model BIT 2016 , Art. 5.1; Brazil Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments 2015 , Art. 7 (1d).
87 Elettronica  Sicila  S.p.A.  (ELSI)  v.  United  States  of  America,  International  Court  of  Justice, Judgment, 20 July 1989, para. 128.
88 India Model BIT 2016 , Art. 5.6.
segera ( prompt ), memadai ( adequate ), dan efektif ( effective ). Kompensasi dianggap cepat jika dibayar tanpa penundaan; memadai, jika memiliki hubungan yang wajar dengan nilai pasar dari investasi yang bersangkutan; dan efektif, jika dibayar dalam mata uang yang dapat dikonversi atau digunakan secara bebas.
Negara  dunia  ketiga  (kecuali  Afrika  Selatan)  menggunakan  doktrin hull formula dengan sedikit pengecualian, khususnya bagi India. Hal ini tercermin dari rumusan bahwa kompensasi tersebut harus “ be paid without undue delay ”. 89 Frase yang  tak  digunakan  oleh  India  tersebut,  tak  lain  merujuk  pada  konsep  “ prompt ” dalam doktrin hull formula . Namun, untuk mengantisipasi ketergesa-gesaan dalam pembayaran,  Indonesia  memberikan penjelasan  tambahan  bahwa  “ the  Parties understand  that  there  may  be  legal  and  administrative  processes  that  need  to  be observed before payment can be made ”. 90
Mengenai  ukuran  kompensasi  yang  ‘ adequate’ ,  konsep  penilaian  yang digunakan  oleh  negara  dunia  ketiga  (selain  Afrika  Selatan)  adalah  nilai  berbasis harga pasar ( fair market value ). Rumusan yang digunakan negara-negara tersebut serupa layaknya rumusan dalam Indonesia-Singapore BIT (2018) berikut ini: 91
b. be  equivalent  to  the  fair  market  value  of  the  expropriated  investment immediately  before  the  expropriation  took  place  ("the  date  of expropriation")  or  before  the  impending  expropriation  became  public knowledge, whichever is earlier;
c. not  reflect  any  change  in  value  occurring  because  the  intended expropriation had become known earlier;
d. be effectively realisable, freely usable and freely transferable in accordance with Article 8 (Tranfers).
Sementara huruf b dan c merujuk pada penilaian harga pasar yang adekuat, huruf d merupakan cerminan dari konsep ‘ effective’ dalam hull formula . Selain nilai yang hilang dari investasi, adapula bunga yang menyertai. Dalam BIT negara dunia ketiga,  hal  ini  dirumuskan  nyaris  serupa,  sebagaimana  diatur  dalam  Indonesia- Singapore  BIT  (2018)  dengan  mendasarkan  pada  pengukuran  yang  tergolong
89 Perpres 97/2000, Pasal 6 angka 2 huruf (a). Brazil Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments 2015 , Art. 7 (2a).
90 Id 91 Perpres 97/2000 Pasal 6 angka 2 huruf (b); India Model BIT 2016 , Art. 5.1; Brazil Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments 2015 , Art. 7 (2).
longgar 92 :
“ The compensation shall include interest at a commercially reasonable rate for that  currency,  accrued  from  the  date  of  expropriation  until  the  date  of payment. Valuation criteria used to determine fair market value may include going concern value, asset value including”.
Demikianlah kompensasi atas ekspropriasi diatur dalam BIT negara dunia ketiga  saat  ini.  Yakni,  dengan  mendasarkannya  pada  doktrin hull  formula yang dahulu sempat ditentang olehnya.

## Penutup
Di hadapan krisis rezim BIT, khususnya menyangkut konsep ekspropriasi, negara  dunia  ketiga  melakukan  berbagai  upaya  dalam  mereformasi  model  BIT. Afrika  Selatan  mengambil  langkah  paling  reformis  dengan  menghapus  konsep ekspropriasi  dalam Protection  of  Investment  Act  22  of  2015. Dengan  demikian, ancaman  ISDS  berbasis  konsep  ekspropriasi  diantisipasi  dan  ruang  kebijakan publik  negara  diperlonggar.  Sementara  Indonesia  dan  India  mempertahankan ekspropriasi langsung dan tak langsung dalam BIT terbarunya, Brazil CFIA hanya mengakui ekspropriasi langsung. Problem ketidakjelasan lingkup ekspropriasi tak langsung, yang kerap berujung pada regulatory chill dalam ISDS, juga diantisipasi oleh Brazil lewat mekanisme SSDS berbasis pemahaman hukum nasional tentang ekspropriasi  di  masing-masing  negara.  Sisanya  adalah  Indonesia  dan  India  yang merajut  konsep  ekspropriasi  tak  langsung.  Ini  dilakukan  dengan  merumuskan faktor  dan  ukuran  yang  lebih  protektif terhadap  kebijakan  negara:  pengecualian atas sole  doctrine  effect ,  syarat-syarat  bagi  ekspektasi  investor,  dan  pengaturan konsep  tindakan  negara  yang  non-ekspropriatif.  Pengecualian  terhadap  konsep ekspropriasi  tersebut  tercakup  ke  dalam  konsep  hak  untuk  mengatur.  Konsep ekspropriasi dan hak untuk mengatur memiliki syarat hukum yang nyaris serupa (yaitu: dilakukan demi kepentingan publik, secara non-diskriminatif, berdasarkan proses  hukum)  namun  memiliki  dampak  yang  berbeda:  pemberian  kompensasi
92 Kata kuncinya ada pada frase “ commercially reasonable rate ”. Mengenai perbandingan terkait ukuran tersebut, lihat UNCTAD, supra note 16 , hlm. 45.
sebagai  syarat  lain  bagi  ekspropriasi vis-à-vis tiadanya  pemberian  kompensasi sebagai implikasi dari hak untuk mengatur. Secara umum, dengan berbagai variasi perubahan, negara dunia ketiga relatif menyeimbangkan kepentingan investor vis- à-vis kepentingan publik dengan merevisi konsep ekspropriasi dalam BIT-nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: August Reinich, “Expropriation”, in The Oxford Handbook of International Investment Law, ed. Peter Muchlinski et al, Oxford University Press, Oxford, 2008.
Bryan A, Garner, Black’s Law Dictionary, West Publisher, Eagan, 2004.
Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties, Oxford University Press, Oxford,
2021.
Jonathan  Bonnitcha  et.al,  The  Political  Economy  of  the  Investment  Treaty  Regime,
Oxford University Press, Oxford, 2017.
M. Sornarajah, Resistance and Change In the Law of Foreign Investment, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
Rudolf  Dolzer  dan  Christoph  Schreuer,  Principles  of  International  Investment  Law, Oxford University Press, Oxford, 2008.
Stephan  W.  Schill,  The  Multilateralization  of  International  Investment  Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
Sundhya  Pahuja,  Decolonising  International  Law:  Development,  Economic  Growth, and Politics of Universality, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
Surya Subedi, International Investment Law: Reconciling Policy and Principle, Hart Publishing, Portland, 2008.

## Jurnal:
Abdulkadir  Jailani,  Indonesia's  Perspective  on  Review  of  International  Investment Agreements, Investment Policy Brief, South Centre, 6, 1-6, 2015.
Andrew  Newcombe,  The  Boundaries  of  Regulatory  Expropriation  in  International Law, Volume  20,  Issue  1,  Spring, ICSID  Review  -  Foreign  Investment  Law Journal , 52, 17, 2005 .
Christian Riffel, Indirect Expropriation and The Protection of Public Interest, Vol 71 Issue 4, International & Comparative Law Quarterly, 30 (946-974), 946, 2022. M. Ya’kub Aiyub Kadir, Hull Formula and Standard of Compensation for Expropriation in Postcolonial States, Vol. 19 No. 2, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 248, 237-238, 2017.
OECD, Indirect Expropriation and the Right to Regulate In International Investment Law, OECD Working Papers on International Investment, 22, 3, 2004.
Susan D. Frank, The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: Privatizing Public  International  Law  Through  Inconsistent  Decisions,  Vol.  73,  Fordham Law Review, 1625, 2005.
Suzy H. Nikièma, Best Practices Indirect Expropriation, IISD Best Practices Series, 22, 3, 2012.
UNCTAD,  Expropriation,  UNCTAD  Series  on  Issues  in  International  Investment Agreements II, New York and Geneva, 166, 5, 2012.
UNCTAD,  International  Investment  Agreements  and  Their  Implications  for  Tax Measures: What Tax Policymakers Need to Know, 46, 30, 2021.
UNCTAD, World Investment Report: Investing In Sustainable Energy for All, New York and Geneva, 205, 71-72, 2023 .
Peraturan Peraturan: Afrika Selatan. Protection of Investment Act 22 of 2015. Brazil Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments (ACFI) 2015. Brazil-Finland BIT (1995) France-Argentina BIT (1999)

## India Model BIT 2016
Peraturan  Presiden  R.I,  Nomor  97  Tahun  2020,  Tentang  Persetujuan  Antara Pemerintah  Repulik  Indonesia  Dan  Pemerintah  Republik  Singapura Mengenai  Peningkatan  dan  Perlindungan  Penanaman  Modal,  Perpres 97/2000, LN.2020/No.215.
South Africa Model BIT (1998)
Putusan Arbitrase Internasional:
Biloune v. Ghana, Award on Jurisdiction and Liability, 27 October 1989. Fireman’s Fund v. Mexico, Award, 7 July 2006, para. 76(f).
GAMI Investments v. Mexico, Award, 5 November 2004, paras. 4 – 5. Nykomb v. Latvia, Award, 6 December 2003, para. 4.3. Pope & Talbot v. Canada, Interim Award, 26 June 2000, para. 02. SD Myers v. Canada, First Partial Award, 3 November 2000, paras. 287 – 288. Sedco, Inc. v. National Iranian Oil Company, Interlocutory Award, 28 October 1985, 9 the Iran-United States Claims Tribunal Reports 248, p. 278.
Sempra Energy v. Argentina, Award, 28 September 2007, para. 285. Tecmed v. Mexico, Award, 29 May 2003, para. 6. Vivendi v. Argentina II, Award, 20 August 2007, para. 7.5.11.
Putusan Mahkamah Internasional:
Elettronica  Sicila  S.p.A.  (ELSI)  v.  United  States  of  America,  International  Court  of Justice, Judgment, 20 July 1989, para. 28