## FUNGSI LAUT DALAM MENJAGA HARMONISASI HIDUP MASYARAKAT ADAT LAMBADALHOK, ACEH BESAR

## Nendah Kurniasari dan Nurlaili
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159 e-mail: nendah_k04@yahoo.co.id
Diterima 27 September 2012- Disetujui 27 November 2012

## ABSTRAK
Makalah ini bertujuan menganalisis fungsi laut dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat Desa Lambadalhok, Aceh Besar.  Penelitian  dilakukan  pada  Tahun  2011  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan  dianalisis  secara  deskriptif.  Laut  bagi masyarakat  Lambadhalhok  mempunyai  peran  yang  strategic  dalam  menciptakan  harmonisasi  hidup  antara  manusia,  Tuhan  dan alam. Keberadaan laut dinilai tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, namun juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi spiritual. Semua fungsi tersebut harus berjalan seimbang dalam norma-norma religi yang mereka anut. Masyarakat membuat kesepakatan dalam mengelola dan memanfaatkan laut yang terlembaga dalam kelembagaan Panglima Laot. Adat kenduri laut, adat hari pantang melaot, adat sosial dan adat pemeliharaan lingkungan merupakan aturan untuk menjaga berjalanannya fungsi-fungi tersebut secara seimbang sehingga harmonisasi hubungan antara manusia, Tuhan dan alam dapat terwujud.

## Kata kunci:  masyarakat adat, fungsi laut, panglima laot
Abstract :  Marine Utility to Harmonized the Adat Community at Lambadalhok, Aceh Besar.  By : Nendah Kurniasari and Nurlaili.
This paper aims to analyze the role of the ocean in maintaining harmony society of Lambadalhok village, Aceh Besar. The study was conducted in 2011 by using qualitative methods and analyzed descriptively. Sea for the society of Lambadhalhok have a strategic role in creating harmony between human life, God and nature. The presence of sea judged not only has economic functions, but also has a social function and spiritual functions. All functions must be in balance in the norms of religion they profess. Society made   an agreement to manage and utilize the sea that be institutionalized in Panglima Laot. Customary marine feast, raditional abstinence days at sea, social customs and customary maintenance environment is a rule to keep these functions in a balanced way so that the harmonization of the relationship between man, God and nature can be realized.

## Keywords : adat community, marine utility, panglima laot

## PENDAHULUAN
Alam  merupakan  suatu  unsur  yang  berperan dalam  membentuk  karakteristik  kehidupan  suatu masyarakat.  Veitch  dan  Daniel  (1995)  mengatakan bahwa dengan mengetahui setting tempat maka dapat diprediksi  perilaku  atau  aktivitas  yang  terjadi. Setting lingkungan yang spesifik akan menyebabkan perbedaan pengetahuan  seseorang  dalam  memaknai  pengaruh lingkungan  terhadap  kehidupannya.  Perbedaan  makna ini  akan  menyebabkan  perbedaan  dalam  berperilaku, baik  perilaku  sosial  maupun  perilaku  ekonomi masyarakat  sekitarnya.    Keterkaitan  antara  perilaku dan  lingkungn  pun  dikatakan  oleh  Barker dalam Sarwono  (2005)  bahwa  perilaku  dan  lingkungan merupakan dua hal yang saling menentukan dan tidak dapat dipisahkan.
Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, nelayan  membangun  sebuah  komunitas  dimana didalamnya terdapat relasi-relasi sosial ekonomi dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Laut  sebagai sebuah setting environment kehidupan nelayan tentunya akan  menjadikan  komunitas  masyarakat  ini  berbeda
dengan masyarakat petani yang hidup bergantung pada sumberdaya daratan. Perbedaan karakteristik laut yang ada di Indonesia menyebabkan karakteristik masyarakat nelayan  di  satu  daerah  berbeda  dengan  nelayan  di daerah lain. Hal ini menjadi menarik, ketika karakteristik tersebut  dilihat  dari  cara  pandang  masyarakat  nelayan terhadap  laut  itu  sendiri  sehingga  perilaku  mereka menjadi khas dalam memperlakukan sumberdaya laut.
Makalah  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan bagaimana  masyarakat  pesisir  Nanggroe  Aceh Darussalam khususnya di Desa Lambadalhok memaknai laut  sehingga  berpengaruh  terhadap  pola  perilaku masyarakatnya  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan laut.  Pola  ini,  kemudian  berperan  dalam  mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakatnya sehingga tercipta kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang  khas  yang dapat  meredam  konflik-konflik  sosial.    Kondisi  yang digambarkan  oleh  masyarakat  Lambadalhok  tersebut dapat dijadikan pelajaran bagaimana meredam konflik- konflik  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumberdaya khususnya  sumberdaya  laut  dan  pesisir  sesuai  dengan jati diri masyarakatnya.

## Nilai Laut Bagi Masyarakat Lambadalhok
Sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  berada di  wilayah  pemerintahan  Nangroe  Aceh  Darussalam yang  berlandaskan  syariat  Islam,  masyarakat  nelayan Lambadalhok  memiliki  karakteristik  unsur  religi  yang sangat  kental  dipengaruhi  oleh  ajaran-ajaran  Islam. Kondisi  ini  memberikan  pengaruh  besar  terhadap pola  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumberdaya kelautan  yang  dimiliki  wilayah  tersebut.  Keyakinan yang kuat bahwa laut diciptakan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan  sebaik-baiknya  oleh  manusia,  serta keyakinan  bahwa  hidup  dan  mati  ada  dalam  kuasa Allah  SWT  menjadikan  mereka  memiliki  keterikatan yang  kuat  dengan  laut  sebagai  sumber  penghidupan. Peristiwa  tsunami  tahun  2006    tidak  menjadikan masyarakat  nelayan  menghindari  laut,  namun  dengan keyakinan yang telah disebutkan diatas, mereka kembali ke  daerah  pesisir  dan  kembali  menjadikan  wilayah pesisir sebagai tempat tinggal dan laut sebagai sumber penghidupan  meskipun  pemerintah  setempat  beserta beberapa  lembaga  swadaya  masyarakat    memberikan fasilitas  rumah  di  daerah  perbukitan  yang  aman  dari tsunami.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  manusia  dan alam  mempunyai  relasi  yang  saling  melengkapi. Bakker  (1984)  menjelaskan  bahwa  manusia  di  dalam kebudayaannya  mengakui  alam  dalam  arti  seluas-l uasnya  sebagai  ruang  pelengkap  untuk  semakin memanusiakan dirinya, yang identik dengan kebudayaan alam.
Bagi  masyarakat  Lambadalhok,  laut  tidak  hanya mempunyai  nilai  ekonomi  tetapi  juga  memiliki  nilai sosial dan nilai religi. Nilai adalah pandangan masyarakat yang  menjadi  dasar  bagi  seseorang  atau  sekelompok orang  untuk  memilih  tindakannya  dan  menilai  sesuatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya. Adanya  nilai  religi  menjadikan  laut  mempunyai  fungsi religi  yaitu  berfungsi  menjaga  keserasian  hubungan anatara  manusia  dengan  tuhan.  Begitupun  nilai  sosial dan nilai ekonomi yang mengandung fungsi sosial yaitu menjaga hubungan manusia dengan manusia dan fungsi ekonomi  yaitu  menjaga  keserasian  anatara  manusia dengan  alam.  Pemanfaatan  fungsi  ekonomi  dan  fungsi sosial  dari  laut  harus  selalu  selaras  dengan  fungsi religinya.    Dengan  kata  lain,  segala  bentuk  eksplorasi laut dan hubungan antar pelaku dalam memanfaatkan laut harus mempunyai nilai-nilai ibadah menurut syariat Islam.
Kelembagaan  panglima  laot  merupakan  tatanan yang dibuat oleh masyarakat dalam menjalankan ketiga fungsi  tersebut.  Peran  Panglima  laot  sangat  strategis dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut secara bijaksana agar fungsi religi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial laut dapat tereksplorasi secara optimal dan seimbang. Hal ini terlihat dalam setiap pasal demi pasal  aturan  panglima  laut  selalu  mengandung  nilai religi, ekonomi, dan sosial.
Aturan pantang melaut yaitu nelayan tidak boleh melaut pada hari Jum’at, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul  Adha  serta  peringatan  hari-hari  besar  keagamaan seperti hari Maulid Nabi dan hari ketika ada warga yang meninggal    sampai  mayatnya  dikuburkan.  Pantangan ini,  mengandung  nilai  religi,  nilai  ekonomi  dan  sosial. Selain  sebagai  sarana  untuk  mendekatkan  diri  kepada Tuhan YME sehingga mentalitas yang baik selalu terjaga, adanya hari pantang melaot ini berdampak positif pula terhadap stabilisasi ketersediaan ikan di laut. Dalam satu tahun,  terdapat  kurang  lebih  60  hari  dimana  nelayan tidak  melalut.  Dengan  demikian  terdapat  jeda  dimana laut  dapat  melakukan  rehabilitasi  kondisi  lingkungan baik segi kualitas berupa perbaikan lingkungan a biotik maupun segi kuantitas berupa restoking ikan dan biota lainnya.  Dengan  demikian  stabilisasi  lingkungan  laut dapat  terjaga  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat  baik  untuk  generasi  sekarang  maupun generasi yang akan datang.
Fungsi  sosial  dari  hari  pantang  melaut  adalah adanya  waktu  dimana  warga  masyarakat  baik  sesama nelayan  maupun  antara  nelayan  dengan  komunitas lain bisa bersilaturahim untuk menjaga rasa solidaritas, dan  toleransi  sehingga  ikatan  sosial  terjalin  dengan baik.  Hal  ini  dapat  menjaga  stabilisasi  kondisi  sosial kemasyarakatan  sehingga  dapat  menekan  terjadinya konflik  sosial.  Rendahnya  potensi  konflik  menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
Upaya  untuk  menjaga  keserasian  hubungan antara  nelayan  dengan  alam  dibuktikan  oleh  aturan yang berkaitan dengan alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan  oleh  nelayan  tidak  boleh  bersifat  merusak seperti  pukat  langga,  pemboman,  pembiusan  dan lain-lain.    Jika  hal  ini  dilakukan  selain  terkena  sanksi adat  yang  telah  ditetapkan  oleh  panglima  laot  juga akan  berhadapan  dengan  pihak  yang  berwajib.  Bagi masyarakat Lambadalhok, peraturan ini harus ditegakkan dalam rangka mengemban amanat dari Tuhan bahwa laut diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga selain dapat dimanfaatkan oleh generasinya juga dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang dengan kondisi yang baik.
Jadi,  secara  spritual  masyarakat  Lambalhok menilai  alam  dan  manusia  sebagai  suatu  kesatuan organik.  Marx  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Capra (2007)  menjelaskan  bahwa alam adalah tubuh anorganik manusia—alam, yaitu bukan tubuh manusia itu sendiri. “manusia hidup di alam” berarti bahwa alam adalah tubuhnya, yang harus ditinggalinya dalam suatu hubungan yang terus menerus jika dia tidak ingin mati. Kehidupan  fisik  dan  spiritual  manusia  terkait  dengan alam  yang  berarti  bahwa  alam  terkait  dengan  dirinya sendiri, karena merupakan bagian dari alam. Ini artinya bahwa  hubungan  antara  manusia  (nelayan)  dengan alam  (laut)  harus  dilakukan  dengan  cara-cara  yang tidak  saling  menyakiti  agar  hubungan  tersebut  dapat terus berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.
Secara  sosial,  pelarangan  alat  tangkap  merusak  dapat menjaga keberadaan nelayan-nelayan tradisional.
Sementara itu dalam memanfaatkan sumberdaya laut,  nelayan  pun  harus  memperhatikan  hubungan dengan  sesamanya.    Hal  ini  diatur  dalam  aturan  adat sosial  Panglima  Laot.  Pada  dasarnya  adat  sosial  ini mengharuskan  nelayan  untuk  saling  tolong  menolong jika  terkena  musibah  di  laut  serta  membagi  hasil  laut dengan  seadil-adilnya  berdasarkan  peran  yang  dimiliki setiap individu.  Dengan demikian semua nelayan dapat tumbuh dan berkembang bersama secara adil.
Hubungan  antara  unsur  religi  dengan  norma- norma  yang  berkembang  di  masyarakat  pesisir  Desa Lambadalhok serta dampak yang ditimbulkannya dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar  1  memperlihatkan  bagaimana  religi yang  dianut  sebuah  komunitas  menjadi  landasan dan  spirit  bagi  sebuah  aksi  kolektif  yang  berdampak pada  pelestarian  sumberdaya,  ketersediaan  pangan, solidaritas  sosial  dan  penguatan  aspek  spiritual  setiap anggota komunitas tersebut.  Geerzt seperti yang dikutip oleh  Kurniasari et  al., (2012)  menyebutkan  bahwa agama  atau  religi  sebagai  pedoman  yang  dijadikan sebagai  kerangka  interpretasi  tindakan  manusia. Agama pun merupakan pola dari tindakan yaitu sesuatu yang  hidup  dalam  diri  manusia  yang  tampak  dalam kehidupan kesehariannya.
Gambar 1.   Kearifan Lokal Masyarakat Aceh serta Dampak yang Ditimbulkannya
Kelembagaan  Panglima  Laot,  tidak  hanya memperhatikan  hubungan  sosial  antar  anggota masyarakat nelayan tetapi juga hubungan antara nelayan dengan  pemerintah.  Nelayan  tidak  boleh  menangkap jenis  ikan  yang  dilindungi  oleh  pemerintah  seperti lumba-lumba  dan  penyu.  Nelayan  wajib  menyerahkan ikan  yang  ber taging kepada  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  jika  tertangkap  ketika  melaut.  Lembaga  ini menjadi kuat karena mendapat pengakuan secara formal dari  pemerintah  setempat.  Kemampuan  membuat tatanan  secara  formal  inilah  yang  merupakan  salah satu  kelebihan  masyarakat  Lambadalhok  dan pemeritahan  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam, terdapat unsur pemerintah dalam lembaga persidangan hukum  adat  laot  yaitu  Kepala  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  yang  bertindak  sebagai  penasehat  atau Pembina.
Upaya memperhatikan sesama dan mendahulukan kepentingan  sesama  tercermin  pula  dalam  aktivitas pemasaran  hasil  perikanan.  Tauke  bangku  yang dipercaya  untuk  memasarkan  hasil  perikanan  tidak boleh  menjual  ikan  kepada  orang  diluar  wilayah sebelum para pembeli yang berada di wilayah tersebut terlayani  semua.  Jika  ada  ikan  yang  tersisa  hasil penjualan  kepada  orang  dalam  wilayah,  maka tauke  bangku  bisa  menjualnya  kepada  pembeli  dari luar  wilayah  atau  tauke  bangku  tersebut  yang membelinya.

## Nendah Kurniasari dan Nurlaili
Mekanisme  pengambilan  keputusan  dalam kelembagaan  panglima  laut  menempatkan  semua nelayan  mempunyai  hak  untuk  terlibat  dalam pengelolaan sumberdaya laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya  rapat  mingguan  para  nelayan  tingkat  lhok yang  diselenggarakan  di  balai  adat  untuk  membahas permasalahan  dan  perkembangan  isu-isu  kelautan. Setiap keputusan akan diputuskan secara bersama dalam rapat  tersebut,  oleh  karena  itu  aturan  panglima  laot setiap lhok biasanya mempunyai perbedaan. Meskipun demikian perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Setiap perubahan aturan di lhok akan dilaporkan ke Panglima Laot  Kabupaten  untuk  diteruskan  ke  Panglima  Laot Provinsi.
Pengawalan hukum adat laot Aceh dilakuan oleh komunitas nelayan melalui tradisi hukum adat laot yang kuat (Rusjdi, 2011) 1 .  Pelanggaran terhadap hukum adat laot ini diselesaikan melalui peradilan adat laot. Putusan yang  diambil  berdasarkan  kesepakatan  dan  kepatuhan moral, oleh karenanya setiap keputusan belum pernah mendapat sanggahan dan diterima untuk dilaksanakan oleh  pelanggarnya.  Dengan  nilai  kepatuhan  terhadap moral  inilah,  kelembagaan  panglima  laut  dapat dilestarikan  sampai  sekarang  dan  berperan  sangat besar  terhadap  pelestarian  sumberdaya  kelautan  dan perikanan.
Kelembagaan  Panglima  Laot  menjadi  lebih  kuat dan  efektif  dengan  adanya  pengakuan  secara  formal dari pemerintah setempat yaitu dengan diterbitkannya Qanun  Aceh  Nomor  9  tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  serta  Qanun  Aceh Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat  oleh Gubernur  Nangroe  Aceh  Darussalam.  Kolaborasi  yang baik anatara pemerintah dan lembaga adat inilah yang merupakan salah satu kelebihan dan kekuatan wilayah pesisir  Lambadalhok  dibandingkan  dengan  wilayah- wilayah lain diluar Provinsi NAD.
Jika  dikaitkan  dengan  indikator  penilaian  kinerja kelembagaan menurut Ostrom seperti yang dikutip Satria (2009),  kelembagaan  Panglima  Laot  memiliki  kinerja yang  baik.  Indikator  tersebut  meliputi  kemampuan Panglima  Laot  dalam  menentukan  batas  wilayah  yang jelas  dan  tersosialisasi  dengan  baik,  Panglima  laot mampu membuat peraturan sesuai dengan kondisi lokal, aturan  yang  dibuat  disusun  masyarakat  berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan lokal, penerapan  sanksi  yang  konsekuen,  adanya  mekanisme resolusi  konflik  yang  disepakati  bersama,  dan  adanya jaminan pelaksanaan dari pemerintah daerah. Hal yang harus  dibangun  adalah  membangun  jaringan  dengan lembaga  luar  untuk  memperluas  wawasan  mengenai pengembangan  kelembagaan.  Namun,  perlu  dicermati
1 Disampaikan oleh Prof. DR. Rusjdi Ali Muhammad, SH. pada forum Focus Group Discussion yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2011 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
agar  pembuatan  jaringan  ini  harus  selektif  agar  tidak ada free rider yang  memanfaatkan  kelembagaan  ini untuk hal-hal yang justru merusak tatanan yang sudah dibangun.    Dengan  demikian,  diharapkan  Panglima Laot  bisa  menjadi  model  pengelolaan  sumberdaya berbasis masyarakat yang dapat diterapkan dilokasi lain. Hal  ini  sangat  penting  karena  sebagaimana  dijelaskan oleh  Fauzi  (2004)  bahwa  pengelolaan  sumber  daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia,  dan  sebaliknya  pengelolaan  sumber  daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia.

## KESIMPULAN
Laut bagi masyarakat Lambadhalhok mempunyai peran  yang  strategis  dalam  menciptakan  harmonisasi hidup antara manusia, Tuhan dan alam. Keberadaan laut dinilai tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, namun juga mempunyai fungsi sosial dan ekologi. Semua fungsi tersebut harus berjalan seimbang dalam norma-norma religi yang mereka anut. Untuk itu, masyarakat membuat kesepakatan dalam mengelola dan memanfaatkan laut yang  terlembaga  dalam  kelembagaan  Panglima  Laot. Adat kenduri laut, adat hari pantang melaot, adat sosial dan  adat  pemeliharaan  lungkungan  merupakan  aturan untuk  menjaga  berjalanannya  fungsi-fungi  tersebut secara seimbang sehingga harmonisasi hubungan antara manusia, Tuhan dan alam dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakker,  J.W.M.  1984.  Filsafat  Kebudayaan  :  Sebuah Pengantar. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
Capra, F. 2007. Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan  Kebangkitan  Kebudayaan.  Penerbit  Jejak. Yogyakarta.
Fauzi,  A.  2004.  Ekonomi  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan  :  Teori  dan  Aplikasi.  PT.  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Kurniasari,  N.,  C.  Yuliati  dan  Nurlaili.  2012.  Dimensi Unsur  Religi  dalam  Pembuatan  Kapal  Pinisi. Disampaikan pada acara Seminar Nasional Balai Besar  Penelitian  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan tanggal 19 September 2012. Jakarta.
Rusjdi.  2011.  Kearifan  Lokal  Aceh  dalam  Penyelesaian Konflik Antar Nelayan. Disampaikan pada acara Focus  Group  Discussion yang  diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tanggal 28 April 2011.
Satria, A. 2009. Pesisir Untuk Rakyat. IPB Press. Bogor.
Veitch, R and A. Daniel. 1995. Environmental Psychology:
An  Interdisciplinary  Perspective.  Prentice-Hall.
London.
Sarwono, S.W. 2005. Prikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan. Balai Pustaka. Jakarta.