## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 524-535 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8233.524-535

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS ONLINE DI INDONESIA
Rifa Nasya Shafwa 1 , Andriyanto Adhi Nugroho 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
1 rifa.nasya@gmail.com, 2 andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

## Abstrak
Hak ekonomi yang pemegang hak cipta miliki, memungkinkannya mengeksploitasi hasil karya ciptanya dengan tujuan  memperoleh  hasil  berupa  manfaat  ekonomi.  Hal  tersebutlah  yang  menjadi  dasar  perlunya  perlindungan yang  memadai  terhadap  pemegang  hak  cipta  atas  karya  ciptanya.  Upaya  perlindungan  harus  diberikan  oleh pemerintah  melalui  upaya  preventif  dan  represif  secara  efektif.  Realitanya,  masih  terdapat  banyak  kasus pembajakan film khususnya pada situs online di Indonesia. Permasalahan tersebut mengakibatkan royalty yang didapatkan oleh pemegang hak cipta tidak didapatkan dengan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan legal problem solving.  Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk  mengetahui dan  menganalisis  faktor-faktor penyebab banyaknya film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online serta efektivitas UUHC dan Permen  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  Menteri  Kominfo  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis  normatif  dengan  pendekatan  UU.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  banyak  faktor  yang menyebabkan  film  Indonesia  menjadi  korban  dalam  pembajakan  film  pada  situs  online  yang  sebagian  besar berasal dari masyarakatnya. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo hingga saat ini belum dapat dikatakan efektif. Melalui UUHC, peneliti berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film pada situs online adalah dengan merumuskan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Melalui Permen Bersama, peneliti berpendapat pemerintah juga perlu hadir ke masyarakat secara langsung untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat  dalam  bentuk  langkah-langkah  persuasif  seperti  sosialisasi  mengenai  UUHC  dan  ajakan  untuk melakukan kampanye anti pembajakan.
Kata Kunci : Efektivitas, Perlindungan Hukum, Pembajakan Film

## Abstract
The economic rights that copyright holders have enable them to exploit the results of their creative work with the aim of obtaining results in the form of economic benefits. This is the basis for the need for adequate protection for  copyright  holders  of  their  creative  works.  Protection  efforts  must  be  provided  by  the  government  through effective preventive and repressive efforts. In reality, there are still many cases of  movie  piracy, especially on online  sites  in  Indonesia.  This  problem  results  in  royalties  obtained  by  copyright  holders  not  being  obtained properly, thus requiring legal problem solving. The aim of this research is to determine and analyze the factors that cause many Indonesian films to become victims of movie piracy on online sites as well as the effectiveness of UUHC  and  the  Joint  Ministerial  Decree  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  and  the  Minister  of Communication and Information in providing legal protection to copyright holders for  movie piracy on online sites in Indonesia. The method used is normative juridical with a legal approach. Research shows that there are many factors that cause Indonesian movies to become victims of movie piracy on online sites, most of which come from  the  community.  Apart  from  that,  the  legal  protection  provided  through  UUHC  and  the  Joint  Ministerial Decree of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information cannot yet be  said  to  be  effective.  Through  UUHC,  researchers  are  of  the  opinion  that  legal  protection  is  provided  for copyright  holders  of  movies  on  the  online  sites  is  to formulate  copyright  infringement  as  an  ordinary  offense. Through the Joint Ministerial Regulation, researchers are of the opinion that the government also needs to be present to the public directly to build public awareness and legal compliance in the form of persuasive steps such as outreach regarding UUHC and invitations to carry out anti-piracy campaigns.

## Keywords : Effectiveness, Legal Protection, Movie Piracy

## I. PENDAHULUAN
Salah satu hasil dari teknologi informasi yakni internet merupakan sumber daya informasi yang dapat menggapai seluruh dunia. Cakupannya yang dapat menggapai seluruh dunia, menandakan begitu luas dan besarnya sumber daya tersebut, sehingga tidak  satu orangpun, satu organisasipun, atau satu negarapun  mampu  untuk  menanganinya  sendiri.  (Mildawati,  2000).  Pesatnya  perkembangan  internet mengakibatkan  internet  hampir  menjadi  kebutuhan  utama  masyarakat.  Perkembangan  internet  yang begitu  pesat  tersebut  menimbulkan  banyak  dampak,  terutama  dampak  positif  seperti  pentransferan informasi yang menjadi sangat mudah karena terhubungnya seluruh dunia dengan jaringan ini. Namun di lain sisi, keberadaan internet seperti menjadi lebih cepatnya proses pentransferan informasi, adanya keluasan kebebasan di seluruh dunia, dan peningkatan jumlah akses masyarakat, memberikan tempat tersendiri bagi seseorang melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran (Nesia, 2022). Tindak kejahatan dan pelanggaran tersebut ialah tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hak cipta yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual yakni pembajakan film pada situs online (Siambaton, 2018).
Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Coalition  Against  Piracy  (CAP),  menyatakan bahwa 63% masyarakat konsumen di Indonesia mengaku melakukan akses terhadap situs online ilegal penyedia film (Haryanto, 2019). Menambahkan pula, dalam riset yang dilakukan Akamai Technologies Inc. bertajuk “Pirates In The Outfield”, terdapat 82 miliar kunjungan ke situs online ilegal di dunia yang berkaitan  dengan  industri  film  dan  televisi  dalam  kurun  waktu  Januari  dan  September  2021. Berdasarkan hasil riset tersebut, lima negara dengan urutan teratas yang sering melakukan kunjungan ke  situs online ilegal  adalah  Amerika  Serikat  sejumlah  13,5  miliar,  Rusia  sejumlah  7,2  miliar,  India sejumlah  6,5  miliar,  China  sejumlah  5,9  miliar,  dan  Brasil  sejumlah  4,5  miliar,  sementara  Indonesia menempati  urutan  ke-9  untuk  daftar  kunjungan  ke  situs online ilegal  dengan  jumlah  3,5  miliar kunjungan.
Pasal  1  ayat  (1)  dalam  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UUHC),  memberikan pengertian  mengenai  hak  cipta  sebagai  hak  yang  muncul  secara  otomatis  berupa  hak  eksklusif  yang dimiliki pemegang hak cipta, berdasar pada prinsip deklaratif sesudah diwujudkannya suatu karya cipta dalam wujud nyata oleh pemegang hak cipta tanpa adanya pengurangan sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif dalam pengertian tersebut adalah hak khusus yang muncul secara otomatis yang diberikan kepada pemegang hak cipta atas  karya  cipta  yang  dihasilkannya.  Hak  eksklusif  diberikan  kepada  pemegang  hak  cipta  sebagai penghargaan  terhadap  suatu  usaha  atas  karya  cipta  yang  dihasilkannya  dimana  atas  usaha  tersebut pemegang  hak  cipta  telah  mengorbankan  waktu,  tenaga,  pikiran,  dan  biaya  (Harini  et  al.,  2021). Pemegang hak cipta akan mendapat perlindungan hukum secara otomatis atas karya ciptanya berdasar pada  prinsip  deklaratif  yakni  prinsip  yang  tidak  mewajibkan  adanya  pencatatan  atau  pendaftaran terhadap karya cipta terlebih dahulu (Nurdahniar, 2016). Pencatatan bukanlah menjadi suatu kewajiban dikarenakan  suatu  karya  cipta  telah  mendapat  perlindungan  tanpa  adanya  pencatatan  terlebih  dahulu (Mantara et al., 2021).
Terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta, terdapat hak ekonomi dan hak moral sebagai dua hak  yang mendasar. Pasal 5 UUHC memberikan definisi  hak moral sebagai hak yang berdampingan erat  pada  diri  pemegang  hak  cipta  serta  bersifat  pribadi  dan  kekal  sehingga  tidak  dapat  dialihkan, sedangkan Pasal 8 UUHC memberikan definisi hak ekonomi sebagai hak yang dimiliki pemegang hak cipta berupa hak eksklusif untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi atas karya ciptanya. Hak  ekonomi  tersebut  berupa royalty, yang  menurut  Pasal  1  angka  21  UUHC  didefinisikan  sebagai hasil dari hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya ciptanya. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (1) UUHC, bahwa atas hak ekonomi yang pemegang  hak cipta miliki, pemegang hak cipta dapat melakukan pengumuman atas ciptaannya, penduplikasian ciptaannya dengan berbagai  bentuk,  penafsiran  ciptaannya,  penyesuain,  pengaransemenan,  atau  perubahan  bentuk ciptaannya, pengedaran  ciptaan atau  salinannya,  penayangan ciptaannya, penyebarluasan ciptaannya, penyaluran  informasi  terhadap  ciptaannya,  serta  penyewaan  terhadap  ciptaannya.  Pasal  9  ayat  (2) selanjutnya  memberikan  penjelasan  mengenai  keharusan  bagi  siapapun  yang  memanfaatkan  hak ekonomi pemegang hak cipta sebagaimana tertuang dalam ayat (1) untuk memperoleh persetujuan dari pemegang hak cipta.
Sinematografi  sebagai  objek  yang  mendapat  perlindungan  dalam  bidang  hak  cipta  dalam pengaturannya berdasar pada Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, memiliki definisi sebagai karya cipta berupa moving images yang diantaranya adalah reportase, film iklan, film dokumenter, atau film yang dibuat  dengan  skenario  seperti  film  cerita  dan  film  kartun.  Karya  sinematografi  tersebut  diproduksi dalam  bentuk  piringan  video,  pita  video,  seluloid,  cakram  optik  dan  atau/media  apapun  yang  dapat ditayangkan di televisi, layar lebar, bioskop, atau media lainnya. Mengaitkannya dengan Pasal 1 ayat (1)  UU  No.  33  Tahun  2009  tentang  Perfilman,  film  diartikan  sebagai  karya  cipta  seni  budaya  yang diproduksi  berlandaskan  sinematografi  dengan  atau  tidak  menggunakan  suara  dan  dipertunjukkan sebagai  seperangkat  aturan  dan  sarana  penyaluran  informasi  massa.  Itu  berarti,  film  sebagai  karya sinematografi termasuk ke dalam objek pada bidang hak cipta yang mendapat perlindungan oleh UU. Pemegang hak cipta dalam hal ini mempunyai hak eksklusif terkait dengan hak ekonomi (Ningsih & Maharani,  2019).  Berdasar  pada  hak  ekonomi  yang  dimilikinya,  memungkinkan  ia  untuk mengeksploitasi  karya  ciptanya  dengan  tujuan  memperoleh  hasil  berupa  manfaat  ekonomi.  Kriteria yang ditetapkan UUHC adalah “penggunaan secara komersial” yang memiliki arti sebagai pemanfaatan karya  cipta  dan/atau  produk  hak  terkait  dalam  rangka  menghasilkan  manfaat  ekonomi  dari  beragam sumber atau berbayar (Soemarsono & Dirkareshza, 2021). Hal tersebutlah yang menjadi dasar perlunya perlindungan yang memadai terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya (Margono, 2010).
Upaya perlindungan harus diberikan oleh pemerintah  kepada pemegang  hak cipta atas  karya ciptanya dengan dua upaya yakni preventif dan represif. Upaya preventif dan represif merupakan bentuk perlindungan hukum, dimana upaya preventif menurut pengertiannya adalah upaya perlindungan yang dengan diberikannya perlindungan tersebut akan mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi, perlindungan tersebut diberikan sebelum pelanggaran dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran.  Hal  tersebut  terdapat  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  memberi pernyataan  bahwa  tujuan  dari  adanya  perlindungan  tersebut  adalah  untuk  meminimalisir  terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban (Muchsin, 2003). Lain halnya dengan upaya represif yang menurut pengertiannya diartikan sebagai upaya perlindungan yang lebih mengedepankan kepada penyelesaian sengketanya. Perlindungan tersebut dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan  yang  akan  dikenakan  kepada  pelaku  pelanggaran  apabila  sudah  atau  telah  terjadi  suatu pelanggaran.
Upaya  perlindungan  hukum  baik  preventif  maupun  represif  harus  dilakukan  secara  efektif, suatu  perlindungan  hukum  pada  umumnya  dikategorikan  tidak  efektif  jika  sebagian  besar  dari masyarakat  yang  berada  dalam  suatu  negara  atau  wilayah  tersebut  tidak  mentaatinya  (Sekar,  2023). Melihat  dari  kenyataan  tentang  pembajakan  film  yang  terjadi  di  Indonesia,  masih  terdapat  banyak pelaku  pembajakan  film  khususnya  pada  situs online yang  mengakibatkan  pembajakan  film  di Indonesia  masih  menjamur.  Seperti  contoh  kasus  mengenai  pembajakan  film  pada  situs online yang terjadi  pada  tahun  2020,  dimana  pemilik  situs online ilegal  penyedia  film  yakni  DuniaFilm21 dinyatakan melakukan pembajakan terhadap sebuah film Keluarga Cemara . Pelaku pembajakannya itu sendiri  adalah  Aditya  Fernando  Phasyah  (AFP)  yang  dinyatakan  telah  terbukti  bersalah  melakukan pembajakan  terhadap  film  Indonesia  berjudul Keluarga  Cemara karya  Visinema  Group.  Pengadilan Negeri Jambi dalam hal ini memberikan vonis kepada AFP berupa 1 tahun dan 2 bulan pidana penjara atas  pembajakan  film  yang  dilakukannya  (Lova,  2021).  Selama  kasus  tersebut  ditelusuri,  ditemukan bahwa  sejak  tahun  2018,  AFP  sudah  melakukan  pembajakan  terhadap  kurang  lebih  3.000  judul  film yang  diantara  judul  tersebut  adalah  film  lokal  dan  impor.  Ia  melakukannya  dengan  tujuan  untuk memperoleh  keuntungan  yang  berasal  dari  penayangan  iklan  pada  laman  situs online tersebut, mengingat diantara judul film tersebut merupakan judul film yang cukup terkenal.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  upaya  perlindungan  hukum  preventif  telah  pemerintah lakukan  melalui  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UUHC)  yang  dengan  kehadirannya memberikan  perlindungan-perlindungan  terhadap  pemegang  hak  cipta.  UUHC  tersebut  merupakan peraturan  pengganti  UUHC  sebelumnya  yang  memberikan  aturan  mengenai  hak  cipta  di  Indonesia (Siringoringo  &  Dirkareshza,  2023). UUHC  tersebut  mengatur  kewenangan  pemerintah  dalam melakukan  pemantauan  terhadap  produksi  dan  pendistribusian  konten,  salah  satunya  pemantauan terhadap kegiatan perekaman yang memanfaatkan sarana apapun terhadap karya cipta serta produk hak terkait pada tempat pertunjukan, sehingga dalam hal ini perlu dilakukannya koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya, salah satunya yakni dengan membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2015  tentang  Pelaksana  Penutupan  Konten  dan/atau  Hak  Akses  Pengguna  Pelanggaran  Hak  Cipta dan/atau  Hak  Terkait  dalam  Sistem  Elektronik  (Permen  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan Menteri Kominfo) sebagai pelaksana Pasal 56 ayat (2) UUHC. Peraturan tersebut memberikan aturan mengenai  prosedur  pelaporan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  hak  cipta  yang  menyadari terdapatnya  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  atas  karya  cipta  yang  dimilikinya  pada  sarana  berbasis teknologi seperti situs online untuk kemudian dilakukan penutupan konten atau hak akses terhadap situs yang melakukan pelanggaran tersebut.
Sebagai upaya perlindungan hukum represif dan implementasi dari Permen Bersama Menteri Hukum  dan  HAM  dan  Menteri  Kominfo,  terhadap  karya  cipta  yang  dilanggar,  pemerintah  telah memblokir sejumlah situs atau website yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan. Pemerintah lewat lembaga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) membenahi situs-situs atau website dan fitur download yang disediakannya dengan melakukan pemblokiran, sehingga masyarakat konsumen pengguna internet di Indonesia tidak mampu melakukan akses terhadap situs-situs tersebut secara bebas. Pada Agustus 2015, Kemenkominfo  memblokir  akses  ke  22  situs  seperti  ganool.com,  nontonmovie.com,  bioskops.com, bioskop24.net , dan  lain-lain  (Pradesha,  2015).  Pada  bulan  Januari  2020,  Kemenkominfo  kembali melakukan pemblokiran terhadap situs online ilegal penyedia film yaitu IndoXXI (Lite) beserta ribuan situs online serta domain tidak legal lainnya.
Kedua bentuk perlindungan  baik preventif maupun represif  telah dilakukan oleh pemerintah. Namun,  dengan  data-data  yang  ada  tersebut  di  atas  mengindikasikan  bahwa  masih  terdapat  banyak kasus pembajakan film pada situs online , seperti yang menimpa kembali kepada salah satu karya cipta film  produksi  Visinema  Group  yakni Mencuri  Raden  Saleh .  Pada  2022,  pihak  Visinema  kembali melaporkan  tujuh  situs online ilegal  penyedia  film  ke  Polda  Metro  Jaya.  Beberapa  diantara  situs  itu menyajikan film Indonesia berjudul Mencuri Raden Saleh yang direkam langsung dari dalam bioskop saat  pemutaran  film Mencuri  Raden  Saleh berlangsung  (Mario,  2022).  Tidak  hanya  masih  terdapat banyak kasus pembajakan film pada situs online seperti Mencuri Raden Saleh , kerap kali  ditemukan situs yang aksesnya telah ditutup atau diblokir oleh Kemenkominfo, dengan nama domain yang berbeda situs tersebut dapat diakses kembali. Salah satu situs online ilegal  yakni  www.ganool.com misalnya, situs online ilegal penyedia film tersebut telah mengganti domainnya menjadi www.ganool.video . Situs online ilegal  penyedia  film  lainnya,  yakni  www.nontonmovie.com  kini  juga  sudah  berganti  domain menjadi nontons.tv (Viska, 2015) .
Adanya  ketidaksesuaian  antara  idealita  dengan  realita  yang  dapat  dilihat  dari  masih  terdapat banyaknya  kasus pembajakan film khususnya pada situs online di Indonesia bahkan ditemukan situs yang  telah  diblokir  atau  ditutup  aksesnya  dapat  diakses  kembali,  memberikan  dampak  negatif  bagi pemegang hak cipta atas film. Adapun salah satu dampak negatif tersebut ialah royalty yang menjadi salah satu hak eksklusif yakni hak ekonomi pemegang hak cipta tidak didapatkan dengan sebagaimana mestinya  (Yanto,  2015). Royalty tidak  didapat  oleh  pemegang  hak  cipta  atas  penggunaan  secara komersial  karya  ciptanya  tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini  pemegang  hak  cipta  mengalami  kerugian yang cukup besar. Oleh karenanya, permasalahan tersebut harus segera diatasi serta memerlukan legal problem solving .
Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab banyaknya film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online serta efektivitas UUHC dan Permen Bersama Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  Menteri  Kominfo  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pembajakan film terutama terutama pada situs online yang terjadi di Indonesia dapat berkurang  dan  tidak  banyak  pemegang  hak  cipta  atas  film  yang  hak  eksklusifnya  dilanggar  di  masa depan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Merujuk  pada pendapat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan  dengan  menggunakan  data  sekunder  atau  bahan  pustaka  sebagai  sumbernya  (Soekanto  & Mamudji,  2003).  Pendekatan  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  Undang-Undang  ( statute
approach) melalui penelaahan terhadap UU atau regulasi yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum  yang  terjadi  (Marzuki,  2016).  Di  dalam  penelitian  ini,  peneliti  mempelajari  dan  memeriksa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan pembajakan film pada situs online . Berkaitan  dengan  metode  yuridis  normatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  maka penghimpunan  data  dilakukan  dengan  meneliti  bahan-bahan  pustaka  ( literature  research), menggunakan UU No. 28 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2009, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM No.14 Tahun 2015 dan Menteri Kominfo No. 26 Tahun 2015 sebagai data sekunder berupa bahan  hukum  primernya,  literatur  dan  artikel  jurnal  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online sebagai bahan sekundernya , serta kamus  bahasa  sebagai  bahan  hukum  tersiernya.  Jawaban  terhadap  permasalahan  yang  ada  dalam penelitian merupakan pendapat atau pernyataan akhir yang peneliti lakukan dengan analisis kualitatif normatif menggunakan teknik yang sifatnya deskriptif (Dianatha, 2016).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Film Indonesia menjadi Korban dalam Pembajakan Film pada Situs Online
Pembajakan film yang marak  terjadi di  Indonesia, dalam pengertiannya adalah penggandaan terhadap  karya  cipta  film  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  tidak  adanya  persetujuan  dari pemegang  hak cipta dimana hal tersebut dilakukan  untuk mendapatkan  keuntungan ekonomi (Nesia, 2022).  Pada  masa  lampau,  pembajakan  film  dilakukan  melalui  CD/VCD  sebagai  cakram  optik  dan dijual di pasaran secara ilegal. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pembajakan film kini marak dilakukan pada sarana yang mengandalkan teknologi dengan tidak berbayar. Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan film pada sarana teknologi dapat berupa (Anshari, 2016) :
1) Pendistribusian film yang dilakukan melalui situs online ilegal
2) Download film tanpa adanya izin pada website tertentu
3) Download film lalu menyebarluaskannya tanpa menunjukan siapa pemiliknya Mengaitkannya dengan banyaknya film Indonesia yang menjadi korban dalam pembajakan film pada  situs online seperti  pembajakan  terhadap  film  Indonesia  berjudul Keluarga  Cemara karya Visinema Group yang terjadi pada tahun 2020 dan film Indonesia berjudul Mencuri Raden Saleh yang terjadi pada tahun 2022, terdapat sejumlah faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Yang pertama adalah  faktor  ekonomi,  dimana  dengan  latar  belakang  sosial  ekonomi  setiap  orang  yang  berbeda, pembajakan  film  pada  situs online kerap  terjadi  karena  didorong  keinginan  untuk  hidup  dengan berkecukupan  dalam  rangka  melakukan  pemenuhan  terhadap  kebutuhan  hidup  sehari-harinya.  Hal tersebut memberikan dampak tidak meratanya kebutuhan hidup yang dimiliki antar satu orang dengan orang  lainnya.  Ketidakmerataan  kebutuhan  hidup  tersebut  kemudian  berdampak  pada  mudahnya seseorang  melakukan  suatu  tindak  kejahatan  sebagai  solusi  dalam  memenuhi  dan  mengimbangi kebutuhan hidupnya meskipun apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum (Hanif, 2014). Pelaku pembajakan  film Keluarga Cemara dan Mencuri  Raden Saleh menjadikan  pembajakan  film  sebagai jalan  pintas  demi  memperoleh  keuntungan  ekonomi  melalui  situs online ilegal  penyedia  film  dan pemasangan iklan pada lama situs online ilegal yang dibuatnya tersebut yakni DuniaFilm21 dan situs- situs  lainnya,  sedangkan  masyarakat  konsumen  di  Indonesia  enggan  untuk  membeli  paket berlanggganan pada penyedia layanan streaming legal dikarenakan terdapat layanan streaming ilegal dengan kualitas sama yang bisa didapatkan oleh masyarakat konsumen tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikitpun.  Ketidakmampuan  masyarakat  konsumen  untuk  membeli  layanan streaming  legal dapat dihubungkan dengan rendahnya penghasilan yang dimilikinya, sehingga mereka cenderung menjadikan situs online dan download ilegal di internet sebagai solusinya (Nandiansyah et al., 2022).
Kedua adalah faktor budaya, dimana kebudayaan masyarakat konsumen di Indonesia apabila berbelanja  sebuah  barang  hanya  mengutamakan  pada  harga  barang  dengan  tanpa  mementingkan kualitas  barang  tersebut.  Kebiasaan  untuk  berbelanja  produk-produk  asli  tidak  mereka  terapkan, sehingga hal ini memberikan keuntungan bagi para pelaku pembajakan seperti halnya pembajakan film pada situs online . Semakin banyaknya pembajakan film pada situs online yang terjadi, apabila dibiarkan berlarut-larut  tanpa  adanya  tindakan  yang  tegas  mengakibatkan  adanya  penghalalan  dan  anggapan bahwa hal tersebut tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar UU. Kenyataan bahwa masih banyak masyarakat konsumen di Indonesia yang mendukung situs-situs online ilegal seperti yang terjadi pada pembajakan  film Keluarga  Cemara dan Mencuri  Raden  Saleh yakni  DuniaFilm21  dan  situs-situs
lainnya,  menunjukkan  bahwa  masyarakat  konsumen  lebih  memilih  menyaksikan  film  dengan  tanpa mengeluarkan  biaya  meskipun  adanya  iklan  yang  terpampang  pada  situs  tersebut  akan  menganggu kenyamanan mereka daripada membayar sekitar Rp35.000 sampai Rp100.000 untuk menyaksikan film bebas iklan di bioskop. Adanya hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa masyarakat konsumen di Indonesia yang masih menyaksikan film pada situs online ilegal nyatanya tidak memikirkan pengaruh yang  akan  didapatkan  oleh  pemegang  hak  cipta  maupun  negara  padahal  hal  tersebut  memberikan kerugian  yang  tidak  sedikit  karena  pemegang  hak  cipta  tidak  mendapatkan royalty dan  negara  tidak mendapat pajak yang seharusnya didapatkan dari film tersebut.
Ketiga  adalah  faktor  teknologi,  dimana  pembajakan  film  pada  situs online sangatlah dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi saat ini karena di dalam proses pembuatan sebuah film  semuanya  dipengaruhi  oleh  dampak  dari  semakin  berkembangnya  teknologi.  Perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat menyebabkan seseorang dengan mudahnya membuat situs online ilegal seperti yang terjadi pada pembajakan film Keluarga Cemara dan Mencuri Raden Saleh yakni DuniaFilm21 dan situs-situs  lainnya.  Meskipun Kemenkominfo telah berupaya menutup situs- situs  tersebut,  namun  kecanggihan  teknologi  menyebabkan  dengan  mudahnya  pelaku  pembajakan membuat nama domain yang berbeda terhadap situs online ilegal yang telah ditutup aksesnya, sehingga situs tersebut dapat diakses kembali (Nesia, 2022).
Keempat  adalah  faktor  pendidikan,  dimana  dalam  hal  ini  masyarakat  Indonesia  kurang mendapatkan  sosialisasi  mengenai  UUHC  baik  pelaku  pembajakan  maupun  masyarakat  konsumen karena  rendahnya  tingkat  pendidikan  yang  dimilikinya.  Ketidaktahuannya  akan  ketentuan-ketentuan yang  terdapat  di  dalam  UUHC  memberikan  dampak  pada  banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  hak cipta yang dilakukan (Rusniati, 2018), salah satunya adalah pembajakan film pada situs online seperti yang  terjadi  pada  pembajakan  film Keluarga  Cemara dan Mencuri  Raden  Saleh .  Faktor  pendidikan yang rendah kemudian memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi mereka, sehingga dalam hal ini mereka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka, sebagai solusi untuk mengatasi hal  tersebut,  mereka  akan  mengerahkan  segala  hal  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  termasuk dengan melakukan kegiatan pelanggaran (Nesia, 2022).
Menambahkan,  menurut  Akhmad  Munawar  dan  Taufiq  Effendy,  faktor-faktor  yang  menjadi penyebab  adanya  pelanggaran  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  yang  dilakukan  oleh  masyarakat antara lain (Munawar & Effendy, 2016) :
1. Pelanggaran  tersebut  dijadikan  sebagai  cara  cepat  untuk  memperoleh  benefit  atau keuntungan yang besar dari terjadinya pelanggaran;
2. Adanya  anggapan  masyarakat  terhadap  ringannya  sanksi  hukum  yang  diberikan  oleh pengadilan dan tidak adanya upaya preventif maupun represif yang diberikan oleh aparat penegak hukum selama ini;
3. Masih terdapatnya pemegang hak cipta yang bahkan merasa bangga apabila karya ciptanya dijiplak orang lain;
4. Adanya  pelanggaran  yang  dilakukan,  menghilangkan  kewajiban  untuk  membayar  pajak kepada pemerintah atas hasil dari produk pelanggaran tersebut;
5. Kebiasaan masyarakat konsumen dalam membeli sebuah barang dimana masyarakat hanya memprioritaskan  harga  yang  terjangkau  tanpa  memperhatikan  kualitas  barang  yang dibelinya.
Pada  dasarnya,  faktor  yang  menjadi  sebab  terjadinya  pembajakan  film  pada  situs online sebagian besar berasal dari masyarakatnya itu sendiri baik itu pelaku pembajakan maupun masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen yang ingin memperoleh hasil secara cepat dan menyukai hal-hal yang mengeluarkan  biaya  yang  terjangkau  dan  gratis  menjadi  salah  satu  pemicu  semakin  meningkatnya pembajakan film pada situs online terutama terhadap film-film Indonesia. Melihat peminat yang begitu banyak,  tentunya  akan  mendukung  para  pelaku  pembajakan  untuk  lebih  gencar  dalam  melakukan pembajakan film secara ilegal demi keuntungan pribadi (Rohmadilah, 2023).

## 2. Efektivitas  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  atas  Pembajakan  Film pada Situs Online di Indonesia
Kata  efektif  atau effective yang  berasal  dari  bahasa  Inggris  memiliki  pengertian  sebagai keberhasilan atas  sesuatu  hal. Menurut Susilo Martoyo, efektivitas  adalah keadaan tercapainya  suatu tujuan  dengan  hasil  yang  baik,  dimana  antara  tujuan  yang  ingin  diraih  dan  kemampuan  serta  sarana
yang dipunya adalah tepat (Martoyo, 1998). Mengacu pada pengertian efektivitas tersebut, efektivitas perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  pencapaian  keberhasilan  perlindungan  hukum  dalam tujuan yang sudah ditentukan, selalu mempunyai kaitan antara harapan akan hasil yang ingin digapai dengan  hasil  sebagaimana  kenyataannya.  Terhadap  efektivitas  perlindungan  hukum  yang  diberikan terhadap pemegang hak cipta atas suatu karya ciptanya, diartikan sebagai proses atau cara agar tujuan dari  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  cipta  atas  karya  ciptanya  sebagaimana  disebutkan pada  dasar  pertimbangan  disahkannya  UUHC  dapat  tercapai  (Sudjana,  2022).  Namun,  efektivitas perlindungan  hukum  tersebut  bukan  hanya  membahas  mengenai  tercapainya  tujuan  perlindungan hukum yang dirancang untuk melindungi dan mencegah pemegang hak cipta atas karya ciptanya dari sebuah  pelanggaran,  tetapi  juga  terdapat  adanya  konstribusi  masyarakat  akan  kesadaran  dan kepatuhannya terhadap hukum sebagai pemeran utama dalam masalah pembajakan film. Dalam hal ini, terdapat  dua  unsur  yang  harus  dimiliki  masyarakat  untuk  mengetahui  apakah  sebuah  perlindungan hukum dapat dikatakan sudah berjalan secara efektif atau tidak, yaitu kesadaran dan kepatuhan (Sekar, 2023). Kedua unsur yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut, yakni kesadaran dan kepatuhan kerap kali disamakan dalam mengartikannya. Namun berdasarkan realitanya, kedua unsur tersebut memiliki pengertian yang tidak sama (Ali, 2015).
Kesadaran  hukum  dalam  pengertiannya  diartikan  sebagai  pemahaman  yang  dimiliki masyarakat  terhadap  aturan  hukum  yang  berlaku  dimana  terhadap  pilihan  untuk  mentaati  atau  tidak mentaatinya peraturan tersebut dikembalikan kepada masing-masing individu masyarakatnya (Zuama, 2020).  Singkatnya,  kesadaran  hukum  merupakan  pokok  efektivitas  perlindungan  hukum  dengan berpedoman  pada  kesadaran  diri  seseorang  terhadap  aturan  hukum  yang  sedang  aktif  (Sekar,  2023). Menurut Munir Fuady, kesadaran hukum bukanlah proses yang terjadinya hanya sekali, melainkan ialah sebuah proses yang terdiri dari rangkaian tahapan demi tahapan yang terdiri dari (Fuady, 2007) :
1. Tahapan Pengetahuan terhadap Hukum
Yaitu  tahapan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  hukum  sebagai  aturan  dalam  bentuk tertulis  yang  memberikan  deskripsi  perilaku  tentang  sesuatu  yang  dilarang  dan  tidak dilarang.
2. Tahapan Memahami Hukum Yaitu tahapan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam aturan hukum  dengan  tujuan  mendapatkan  penerangan  mengenai  apa  maksud  dan  tujuan  suatu aturan hukum dibuat.
3. Tahapan Pengambilan terhadap Sikap Hukum Yaitu  tahapan  yang  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  mempunyai  dua  sifat  yakni penerimaan  ( accepting) dan  penolakan (refusing) terhadap  suatu  aturan  hukum. Penerimaan yang didasarkan karena layaknya suatu aturan hukum untuk diterapkan kepada masyarakat  dan  penolakan  yang  didasarkan  karena  tidak  layaknya  suatu  aturan  hukum untuk  diterapkan  dalam  arti  aturan  hukum  tersebut  tidak  memberikan  manfaat  untuk masyarakat luas.
4. Tahapan Pola Perilaku Hukum
Yaitu tahapan dimana aturan hukum tersebut telah diimplementasikan, penilaian mengenai telah diterima atau tidak diterimanya aturan hukum tersebut, serta sejauh mana masyarakat dapat mematuhi aturan hukum tersebut.
Sementara kepatuhan terhadap hukum atau kepatuhan hukum diartikan sebagai sikap masyarakat dalam mantaati  aturan  hukum  sebagai  pengaruh  beberapa  faktor  yang  diantaranya  adalah  faktor  individual maupun  sosial  (Zuama,  2020).  Kepatuhan  hukum  sendiri  dibagi  menjadi  tiga  sifat  yang  diantaranya adalah kepatuhan dengan sifat compliance , yakni kepatuhan yang dilandasi pada ketakutan seseorang terhadap hukuman yang akan didapatkan apabila melanggar sebuah aturan hukum, kepatuhan dengan sifat identification ,  yakni  kepatuhan  yang  dilandasi  pada  ketakutan  seseorang  terhadap  hilangnya keuntungan  yang  didapatkan  apabila  tidak  mematuhi  sebuah  aturan  hukum,  serta  kepatuhan  dengan sifat internalization ,  yakni  kepatuhan  yang  didasarkan  pada  adanya  nilai  esensial  dari  sebuah  aturan hukum (Sekar, 2023). Perbedaan diantara kesadaran dan kepatuhan hukum terletak pada ada tidaknya suatu  hukuman  atau  sanksi.  Apabila  dalam  kesadaran  hukum  tidak  terdapat  adanya  ketakutan masyarakat terhadap suatu hukuman, dalam kepatuhan hukum terdapat adanya ketakutan terhadap suatu hukuman (Rosana, 2014).
Melihat  pada  pengertian  perlindungan  hukum  sendiri,  perlindungan  hukum  didefinisikan sebagai  perbuatan  dalam  menegakkan  suatu  aturan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  kepentingan  yang  dimiliki  seseorang  demi  mewujudkan  keadilan  dan  ketertiban  hukum dengan batasan sebagaimana tertuang dalam aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap  subjek di dalam hukum melalui seperangkat aturan hukum yang berlaku dan adanya suatu sanksi atau hukuman agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut dapat terbentuk (Shadiqi, 2019). Sebagai upaya perlindungan hukum preventif,  pemerintah  telah  melakukan  upaya  perlindungan  hukum  melalui  UUHC  yang  dengan kehadirannya  memberikan  perlindungan  terhadap  pemegang  hak  cipta.  UUHC  tersebut  mengatur kewenangan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap produksi dan pendistribusian konten, salah satunya pemantauan terhadap kegiatan pengambilan rekaman yang memanfaatkan media apapun terhadap karya cipta serta produk hak terkait pada tempat pertunjukan.
Upaya perlindungan hukum represif juga telah dilakukan pemerintah melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo sebagai  pelaksana Pasal 56 ayat (2) UUHC dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa  pembajakan.  Terkait  hal  ini,  yang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  kewenangan mengenai  penutupan  konten  atau  hak  akses  terhadap  situs  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut dimiliki  oleh  Kemenkumham  dengan  Ditjen  Kekayaan  Intelektual  (KI)  melalui  Penyedia  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  selaku  pelaksananya  dan  Kemenkominfo  melalui  Ditjen  Aptika  selaku pelaksananya.  Dalam  melaksanakan  kewenangannya  tersebut,  Kemenkumham  dan  Kemenkominfo memerlukan  proses  yang  tidak  sebentar  dari  menunggu  pelaporan  hingga  ke  tahap  verifikasi, dilaksanakannya  rapat  panel,  hingga  situs-situs  tersebut  mendapat  penindaklanjutan  untuk  dilakukan penutupan, keduanya harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu (Shadiqi, 2019).
Dengan upaya perlindungan hukum yang pemerintah telah berikan melalui UUHC dan Permen Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  Menteri  Kominfo  berupa  pemblokiran  situs,  seharusnya perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta film dapat berjalan secara efektif. Namun dalam realita yang terjadi, masih terdapat banyak kasus pembajakan film pada situs online , seperti yang terjadi  pada  kasus  pembajakan  film Keluarga  Cemara dan Mencuri  Raden  Saleh karya  Visinema Group. Hal tersebut juga didukung dengan kenyataan bahwa berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh  Coalition  Against  Piracy  (CAP),  sebesar  29% masyarakat  konsumen  di  Indonesia  diidentifikasi menggunakan  situs online ilegal  untuk  melakukan  akses  terhadap  film  bajakan,  televisi,  dan  konten video. Hasil tinjauan yang dilakukan oleh Coalition Against Piracy (CAP) lainnya pada September 2019 tersebut juga menyatakan bahwa 63% masyarakat konsumen di Indonesia mengaku melakukan akses terhadap  situs online ilegal  penyedia  film,  62%  diantaranya  memberikan  pernyataan  bahwa  mereka melakukan  pembatalan  terhadap  langganan  pada  layanan  legal  yang  mengharuskan  mereka  untuk membayar (Haryanto, 2019).
Jika  yang  akan  dikaji  adalah  mengenai  efektivitas  terhadap  perlindungan  hukum  yang pemerintah berikan kepada pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia, baik  preventif  melalui  UUHC  maupun  represif  melalui  Permen  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir  sejumlah  situs  atau website yang dikategorikan  melakukan pelanggaran hak  cipta atas film, maka peneliti dalam  hal ini menyimpulkan bahwa mengenai  efektif atau tidaknya suatu perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat akan kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum sebagai pemeran utama dalam masalah pembajakan film. Peneliti  ingin  melihat  apakah  UUHC  dan  Permen  Permen  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  Menteri Kominfo  dapat  mewujudkan  perlindungan  hukum  yang  efektif  terhadap  pemegang  hak  cipta  atas pembajakan film pada situs online di Indonesia.
Menurut  Ditjen  KI,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  melalui  UUHC  sudah  melindungi pemegang hak cipta atas pelanggaran yang ada dengan cukup baik apabila dibandingkan dengan UU sebelumnya  (Yaumil,  2023).  Terhadap  UUHC  yang  baru,  penegakan  hukum  dan  sistem perlindungannya sudah diperbarui, dimana dalam hal ini  telah  cukup untuk memenuhi hak-hak yang pemegang hak cipta miliki dan menunjang pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptanya jika terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film pada situs online . Melalui pembaharuan UUHC saat  ini,  pemegang  hak  cipta  diberikan  kesempatan  untuk  melaporkan  atau  membuat  aduan  secara langsung kepada pemerintah atas kerugian yang dialaminya melalui Ditjen KI di bawah Kemenkumham selaku  kementerian  yang  melaksanakan  urusan  pemerintahan  pada  bidang  hukum  melalui  laporan
dengan delik aduan (Yaumil, 2023). Berdasarkan itulah menurut Ditjen KI, UUHC saat ini sudah dapat dikatakan  cukup  efektif  untuk  memberikan  pemenuhan  terhadap  hak-hak  yang  pemegang  hak  cipta miliki serta menunjang pemegang hak cipta untuk melindungi karya ciptanya jika terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film pada situs online .
Menurut peneliti, UUHC belum cukup mengakomodir kebutuhan akan perlindungan terhadap pemegang  hak  cipta  atas  pembajakan  film  pada  situs online di  Indonesia  jika  dilakukan  pengkajian secara substansial terhadap isi pasal hingga ketentuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan realita hukum yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  kasus  pembajakan  film  khususnya  pada  situs online masih  banyak terjadi (Zuama, 2020), seperti yang terjadi pada kasus pembajakan film Keluarga Cemara dan Mencuri Raden  Saleh .  UUHC  yang  tergolong  baru  berada  di  tengah  masyarakat  Indonesia  dengan  kebiasaan yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Indonesia  membutuhkan  usaha  lebih  untuk  keberadaannya  dapat memberikan  manfaat  secara  efektif  dan  optimal  meskipun  melalui  pembaharuannya,  pemerintah memberikan  kesempatan  kepada  pemegang  hak  cipta  untuk  melaporkan  atau  membuat  aduan  secara langsung kepada Ditjen KI di bawah Kemenkumham  atas pelanggaran terhadap hak cipta atas  karya cipta yang dimilikinya melalui laporan dengan delik aduan. Dalam hal ini, peneliti menganggap bahwa delik  aduan  tidaklah  relevan  untuk  merumuskan  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  karena  memberikan batasan ruang dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Dalam  melindungi  pemegang  hak  cipta  atas  karya  ciptanya  yang  dilanggar,  seharusnya  pemerintah dapat mengambil tindakan tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi.
Menurut Ditjen KI dan Ditjen Aptika, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film apabila dilihat melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa  pembajakan.  bahwa  untuk  dapat  melakukan  pelacakan  terhadap  pemilik  situs  atau  pelaku pembajakan  film  seperti  pada  situs online tersebut  sangat  sulit  dikarenakan  pemilik  situs  melakukan pendaftaran  untuk  situs-situs  tersebut  dengan  alamat domain yang  didaftarkan  pada  negara  berbeda seperti  melalui  negara  Singapura  hingga  Australia  (Shadiqi,  2019). Di  sisi  lain,  pemegang  hak  cipta tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Meskipun upaya hukum telah dilakukan, pemegang hak cipta dalam menyelesaikan sengketa atas kasus pembajakan film melalui situs online harus  mengeluarkan  biaya,  tenaga,  waktu,  dan  pikiran  yang  cukup  banyak,  sementara  sarana teknologi  berbasis  internet  di  dalam  melakukan  akses  terhadap  dokumen  elektronik  atau  informasi, memberikan  keuntungan  untuk  pelaku  pembajakan  atau  masyarakat  konsumen  dapat  melakukan pembajakan film dan memilih untuk menikmati karya cipta film dengan menggunakan situs online dan download ilegal di internet (Shadiqi, 2019).
Menurut peneliti, dalam lingkup Internet of Things melalui eksistensi Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, belum cukup mengakomodir kebutuhan akan perlindungan terhadap  pemegang  hak  cipta  atas  pembajakan  film  pada  situs online di  Indonesia.  Hal  tersebut disebabkan  masyarakat  Indonesia  baik  pelaku  pembajakan  maupun  masyarakat  konsumen  belum memiliki  kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  mengenai  UUHC  khususnya  mengenai  larangan serta dampak yang timbul apabila menonton film secara ilegal. Masyarakat konsumen dengan didorong oleh  keadaan  ekonomi  yang  dimilikinya,  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  berlanggganan  pada penyedia layanan streaming legal. Mereka menyukai hal-hal yang mengeluarkan biaya terjangkau dan gratis yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga mengakibatkan mereka memilih untuk menikmati karya cipta film dengan menggunakan situs online dan download ilegal di internet. Apabila pembajakan film pada situs online tidak memiliki banyak peminat di Indonesia, maka hal tersebut tidak akan  mendorong  para  pelaku  pembajakan  untuk  lebih  gencar  dalam  melakukan  pembajakan  film, sehingga tidak berdampak pada terjadinya banyak kasus pembajakan film seperti Keluarga Cemara dan Mencuri Raden Saleh . Bahkan menurut Ditjen KI, tidak sedikit ditemukan pemilik situs pembajakan film mendaftarkan kembali situs-situsnya tersebut dengan alamat domain yang berbeda bahkan alamat domain untuk situs-situs tersebut didaftarkan di negara lain (Shadiqi, 2019).
Perlindungan  hukum  melalui  Permen  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  Menteri Kominfo  dengan  memblokir  sejumlah  situs  atau website yang  dianggap  melakukan  pelanggaran  hak cipta  atas  film,  peneliti  menganggap  perlunya  upaya  pemerintah  untuk  membangun  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  yang  berlaku.  Pemerintah  dapat  melakukan  upaya  untuk
membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakatnya dengan mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakatnya dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti pemberian sosialisasi mengenai UUHC khususnya  mengenai  larangan  serta  dampak  yang  ditimbulkan  apabila  menonton  film  secara  ilegal, pemberian pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat lewat media sosial dan iklan di televisi dalam rangka  memberikan  ajakan  kepada  masyarakat  untuk  menonton  film  secara  legal  (Noviandy,  2016), atau  ajakan  untuk  melakukan campaign dengan melibatkan  sineas-sineas  di  Indonesia  agar memproduksi film-film pendek yang di dalamnya menyelipkan pesan-pesan yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan pembajakan  dan mengadopsi budaya menghargai  hasil  karya  cipta yang berasal dari anak bangsa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas  pembajakan film pada situs online di Indonesia baik preventif maupun represif sudah dijamin melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  Menteri  Kominfo dengan  pemblokiran  situs.  Namun  melihat pada realita hukum yang  ada, kasus pembajakan film pada situs online masih banyak terjadi. Dalam  hal  ini,  pelaku  pembajakan  menjadikan  situs online sebagai  jalan  pintas  untuk menguntungkan dirinya dengan membuat situs online ilegal yang menyediakan berbagai film seperti film-film Indonesia. Kasus pembajakan film Indonesia berjudul Keluarga Cemara dan Mencuri  Raden  Saleh produksi  Visinema  Group  misalnya.  Dua  contoh  dari  banyaknya  film Indonesia tersebut menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online yang disebabkan oleh  sejumlah  faktor  yang  melatarbelakanginya. Faktor  tersebut  antara  lain  yakni  faktor ekonomi yang berkaitan dengan manfaat ekonomi yang didapatkan pelaku pembajakan melalui iklan  yang  dipasang  pada  laman  situs online ilegal  serta  ketidakmampuan  masyarakat konsumen  untuk  berlangganan  pada  penyedia  layanan streaming legal,  faktor  budaya  yang berkaitan dengan realita bahwa masih banyak masyarakat  konsumen yang mendukung situs- situs online ilegal  dengan  lebih  memilih  menonton  film  secara  gratis,  faktor  teknologi  yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi yang mendorong pelaku pembajakan untuk membuat situs online ilegal , dan  faktor  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  minimnya  pemahaman  dan kurangnya  sosialisasi  mengenai  UUHC  dikarenakan  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang rendah.
Terhadap  efektivitas  perlindungan  hukum  yang  diberikan  pemerintah,  baik  melalui  UUHC maupun  Permen  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  Menteri  Kominfo  dengan pemblokiran  situs,  hingga  saat  ini  belum  bisa  dikatakan  efektif.  Melalui  UUHC,  peneliti berpendapat bahwa delik aduan tidaklah relevan untuk merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta. Peneliti berpendapat bahwa bentuk perlindungan  hukum terhadap pemegang hak  cipta atas  film  khususnya  pada  situs online adalah  dengan  merumuskan  pelanggaran  terhadap  hak cipta  sebagai  delik  biasa,  sehingga  pemerintah  dapat  melakukan  tindakan  dengan  pro  aktif dalam  melindungi  pemegang  hak  cipta  atas  karya  ciptanya  yang  dilanggar  tanpa  harus menunggu laporan atau aduan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi. Melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs  atau website yang  dianggap  melakukan  pelanggaran  hak  cipta  atas  film,  peneliti menganggap  pemerintah  juga  perlu  untuk  membangun  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat terhadap  hukum  yang  berlaku.  Kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat  baik  pelaku pembajakan maupun masyarakat  konsumen  menjadi  kunci dapat dikatakan  efektif atau tidak efektifnya  suatu  perlindungan  hukum  yang  ada  karena  pada  akhirnya  masyarakatlah  yang melalui perannya dalam memilih sikap berperilaku menjadi hal pokok bagaimana pola perilaku masyarakat dalam bersosial, trend , dan kebiasaan masyarakat tersebut dapat terbentuk.
2. Saran
Berdasarkan  pemaparan  terkait  efektivitas  perlindungan  hukum  pemegang  hak  cipta  atas pembajakan  film  pada  situs online di  Indonesia,  melalui  UUHC  peneliti  berpendapat  bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film khususnya pada situs online adalah  dengan  merumuskan  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  sebagai  delik  biasa,  sehingga
pemerintah dapat melakukan tindakan dengan pro aktif dalam melindungi pemegang hak cipta atas  karya  ciptanya  yang  dilanggar  tanpa  harus  menunggu  laporan  atau  aduan  dari  adanya pelanggaran  terhadap  hak  cipta  yang  terjadi.  Melalui  Permen  Bersama  Menteri  Hukum  dan HAM  dan  Menteri  Kominfo  dengan  memblokir  sejumlah  situs  atau website yang  dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, peneliti menganggap pemerintah juga perlu hadir ke masyarakat secara langsung untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam  bentuk  langkah-langkah  persuasif  seperti  pemberian  sosialisasi  mengenai  UUHC  dan ajakan  untuk  melakukan  kampanye  anti  pembajakan.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  agar perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta  atas pembajakan film pada situs online di Indonesia dapat diberikan secara efektif agar tidak banyak pemegang hak cipta atas film yang hak eksklusifnya dilanggar di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (2015). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum . PT. Yarsif Watampone. Anshari,  I.  N.  (2016). Memahami  Pembajakan  Digital  Dalam  Budaya  Mengopi  Video  di  Warnet .  Universitas Ahmad Dahlan.
Dianatha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Prenada Media Group.
Fuady, M. (2007). Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat . Citra Aditya Bakti.
Hanif, A. (2014). Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 2 (2), 56–79.
Harini, N. M., Putu, B. I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik  Dan  Lagu  Dalam  Pembayaran  Royalti  Oleh  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia. Jurnal  Interpretasi Hukum , 2 (1), 89.
Haryanto, A. T. (2019, December 23). Survei : Mayoritas Konsumen Online RI Doyan Film Bajakan IndoXXI. Detik.Com .  https://inet.detik.com/cyberlife/d-4833471/survei-mayoritas-konsumen-online-ri-doyan-film- bajakan-indoxxi
Lova,  C.  (2021,  May  2).  Pembajak  Film  Keluarga  Cemara  Divonis  14  Bulan  Penjara. Kompas.Com . https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajak-film-keluarga-cemara-divonis-14- bulan-penjara?page=all
Mantara, A. A. M. P., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 324. Margono, S. (2010). Hukum Hak Cipta Indonesia . Ghalia Indonesia.
Mario, V. (2022, September 21). Film Mencuri Raden Saleh Dibajak, Visinema Laporkan 7 Web Ilegal ke Polisi.
Kompas.Com . https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/21/215236666/film-mencuri-raden-saleh- dibajak-visinema-laporkan-7-web-ilegal-ke-polisi
Martoyo, S. (1998). Manajemen Sumber Daya Manusia (3rd ed.). BPFE. Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum . Kencana. Mildawati, T. (2000). Teknologi Informasi dan Perkembangannya di Indonesia. Ekuitas , 4 (1), 104.
Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  Indonesia .  Fakultas  Hukum  Universitas Sebelas Maret.
Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Al-Adl : Jurnal Hukum , VIII (2), 135.
Nandiansyah,  A.,  Raihana,  &  Berlian,  C.  (2022).  Kesadaran  Hukum  Perlindungan  Hak  Cipta  Bagi  Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum , 1 (2), 83–85.
Nesia, A. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan di Situs Duniafilm21 . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ningsih,  A.  S.,  &  Maharani,  B.  H.  (2019).  Penegakan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Pembajakan  Film  Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis , 2 (1), 15.
Noviandy, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 2 , 7.
Nurdahniar,  I.  (2016).  Analisis  Penerapan  Prinsip  Perlindungan  Langsung  dalam  Penyelenggaraan  Pencatatan Ciptaan. Veritas et Justitia , 2 (1), 234.
Pradesha, N. T. (2015, August 19). 22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo. Cnnindonesia.Com . https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150819083659-220-73041/22-situs-diduga-pembajak-film- diblokir-kemenkominfo/
Rohmadilah, I. (2023). Kajian Unsur Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Kasus Pembajakan Film Melalui
Aplikasi Telegram . Universitas Muhammadiyah Malang. Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal TAPIs , 10 (1), 3. Rusniati. (2018). Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta (39th ed.). Sekar, R. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan  Film Melalui Situs Ilegal. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains , 2 (5), 375–376.
Shadiqi,  H.  (2019). Perlindungan  Hukum Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  Karya  Sinematografi  (Film)  Dalam Kasus Penayangan Dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Universitas Katolik Soegijapranata.
Siambaton, B. T. O. (2018). Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik .
Siringoringo, V. C., & Dirkareshza, R. (2023). Penyalahgunaan Koreografi Tari Pada Aplikasi TikTok Sebagai Kekayaan Intelektual Yang Dikomersilkan Tanpa Izin. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (3), 435. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu  Tinjauan Singkat . PT. Raja Grafindo Persada.
Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. Jurnal Usm Law Review , 4 (2), 616–617.
Sudjana.  (2022).  Efektivitas  Penanggulangan  Pembajakan  Karya  Cipta  Dalam  Perspektif  Sistem  Hukum. Res Nullius Law Journal , 4 (1), 88.
Viska.  (2015,  September  4).  Sulitnya  Memblokir  Situs  Film  Bajakan  Di  Indonesia. Kominfo.Go.Id . https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5876/Sulitnya+Memblokir+Situs+Film+Bajakan+Di +Indonesia/0/sorotan_media
Yanto,  O.  (2015).  Konsep  Perlindungan  Hak  Cipta  dalam  Ranah  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (Studi  Kritis Pembajakan  Karya  Cipta  Musik  dalam  Bentuk  VCD  dan  DVD). Yustitia  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret , 4 (3), 749. Yaumil, S. (2023). Efektvitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Zuama,  A.  P.  C.  (2020).  Menciptakan  Perlindungan  Hukum  Yang  Efektif  Bagi  Hak  Cipta  Karya  Sastra  Film Nasional : Utopis Atau Logis? Jurnal Pascasarjana Hukum UNS , VIII (2), 105–108.