Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 6, Number 2, Desember 2020, pp. 60-69 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i2.25669 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Kenaikan  Tarif  Air  Minum  Dalam Standar  Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen
Putu Devi Yustisia Utami 1 * , Dewa Gede Pradnya Yustiawan 1
1 Universitas Udayana, Indonesia

## A B S T R A K
Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air di daerah  Kabupaten/Kota  melalui  perusahaan  air  minum  daerah. Untuk memperoleh pelayanan air minum maka masyarakat harus berlangganan  air  kepada  perusahaan  air  minum.  Perusahaan  air minum  sewaktu-waktu  dapat  menaikkan  tarif  air  secara  sepihak yang  terkesan  menimbulkan  kerugian  bagi  pelanggan.  Hal  ini menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi  antara  perusahaan  air  minum  dengan  konsumennya  dan untuk  mengetahui  pengaturan  yuridis  yang  memuat  aspek perlindungan  konsumen  atas  kenaikan  tarif  air  minum.  Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hubungan hukum  yang  terjadi  antara  pelanggan  dengan  perusahaan  air minum  adalah  hubungan contractual ,  dan  pengaturan  yuridis aspek  perlindungan    konsumen  atas  kenaikan  tarif  air  minum diatur  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8-1999  serta Permendagri mengenai Perhitungan dan Penetapan Air Minum No. 71-2016.

## A B S T R A C T
The state's authority to manage water resources at the regency / city level is carried out by regional water companies. To obtain drinking water services,  society must be a customer of regional water companies and at any time the regional water companies can increase the water tariffs unilaterally which  is  cause  loss  for  the  consumers.  This  is  interesting  to  study  from  the  aspect  of  consumer protection. The aims of this research are to find out the legal relationship between  regional water companies with the consumers and to find out the juridical arrangements of increases water tariff from the consumer protection aspect. The type of research is a normative legal research that examines legal  norms  with  statute  approach  and  conceptual  approach.  The  legal  relationship  that  occurs between  consumers  and  regional  water  companies is  a  contractual  relationship,  and  the  juridical arrangement for consumer protection for the increases of the water tariffs are regulated in Law No. 8/1999  concerning Consumer  Protection  and  Minister  of  Internal  Affairs regulations  No.  71/2016 concerning Calculation and Determination of Drinking Water Rates.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved .
* Corresponding author.
E-mail addresses: deviyustisia@unud.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 21 June 2020 Accepted 10 December 2020 Available online 31 December 2020
Kata Kunci: Tarif Air Minum; PDAM; Perlindungan Konsumen
Keywords: Drinking Water Tariffs; PDAM; Consumer Protection

## 1. Pendahuluan
Air  adalah  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  manusia  dalam menjalani kehidupan. Air dipergunakan oleh manusia guna pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari- hari maupun untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian dan lain – lain. Sumber  daya  air  merupakan  modal  dasar  dalam  pembangunan  nasional  yang  memiliki  fungsi ekonomi,  fungsi  lingkungan  hidup,  dan  fungsi  sosial  (Wulandari  &  Ilyas,  2019). Sebagaimana amanat yang tercantum pada ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, bahwa negara adalah pemegang  kekuasaan  atas  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  dipergunakan  demi  mencapai kemakmuran rakyat.
Negara memiliki kewenangan dalam dalam melakukan pengelolaan dan pengaturan atas sumber  daya  air  yang  diserahkan  kepada  lembaga  pemerintahan  pusat  dan  daerah.  Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, pemerintah mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan pemenuhan air bersih dalam bentuk Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD).  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.122-2015  tentang  Sistem Penyelenggaraan  Air  Minum  (SPAM),  BUMD  penyelenggara  SPAM  adalah  badan  usaha  yang kepemilikan  modal  sebagian  maupun  seluruhnya  dimiliki  oleh  Daerah  yang  didirikan  khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM”. BUMD yang bertugas untuk mengelola dan menyalurkan  air  bersih  kepada  konsumen  (masyarakat)  di  tingkat  kabupaten/kota  dapat berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau dapat pula berbentuk Perusahaan Umum Daerah  Air  Minum  (Perumda  Air  Minum),  (yang  dalam  tulisan  ini  kemudian  disebut  dengan Perusahaan Air Minum).
Tujuan  pendirian  BUMD  adalah  untuk  memperoleh  keuntungan  atau  laba,  artinya perusahaan  air  minum  daerah  sebagai  suatu  BUMD  memiliki  dua sisi,  yaitu  sisi  pertama  yang harus mengutamakan pelayanan umum, namun di sisi lain mereka juga merupakan badan usaha yang mencari keuntungan ( profit oriented) . Umumnya prinsip ekonomi akan diterapkan oleh para pelaku  usaha  termasuk  perusahaan  air  minum  daerah,  yaitu  untuk  memperoleh  keuntungan setinggi- tingginya dengan pengeluaran serendah-rendahnya (Nurhafni & Bintang, 2018). Hal ini tentu  saja  menyebabkan  adanya  kondisi  saling  tumpang  tindih  antara  fungsi  perusahaan  air minum sebagai pemberi pelayanan publik dan tujuan dari didirikannya perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar- besarnya. Untuk dapat berlangganan air kepada perusahaan air  minum,  maka  masyarakat  harus  terlebih  dahulu  menjadi  pelanggan  dengan  mengajukan permohonan pemasangan air minum baru. Dengan telah menjadi pelanggan maka timbul hak dan kewajiban  antara  pihak  pengusaha  dan  pihak  pelanggan.  Dimana  pelanggan  wajib  melakukan pembayaran  tarif  air  minum  yang  dikonsumsi  dan  pihak  perusahaan  air  minum  wajib memberikan  pelayanan  kepada  pelanggan.  Besaran  tarif  pada  saat  pemasangan  awal  telah ditentukan oleh pihak perusahaan air minum, namun ternyata dikemudian hari pihak perusahaan air minum dapat merubah tarif air sewaktu- waktu secara sepihak.
Berdasarkan data pendahuluan yang diperoleh dari  beberapa website resmi perusahaan daerah air minum serta media massa,  dalam kurun waktu 2 tahun terakhir penyesuaian tarif air minum yang berujung pada kenaikan tarif air terjadi di beberapa daerah di Provinsi Bali. Di Kota Denpasar  misalnya,  Walikota  Denpasar  pada  tahun  2019  telah  melakukan  kenaikan  tarif  air minum rata- rata sebesar 15% dari golongan pelanggan per tanggal 1 Juni 2019 melalui keputusan No.  188.45/1109/HK/2019  ( Penyesuaian  Tarif  Air  Minum  PDAM  Kota  Denpasar  - Pdam.Denpasarkota.Go.Id , n.d.). Di Kabupaten Buleleng, kenaikan tarif dasar air minum mencapai 10%, dari sebelumnya senilai Rp. 2.130 per meter kubik menjadi Rp. 2343 per meter kubik per tanggal 1 Juni 2020 ( Per 1 Juni 2019 Tarif PDAM Buleleng Naik 10 Persen | Metrobali.Com , n.d.), sedangkan di Kabupaten Gianyar, kenaikan tarif air minum telah dilakukan per tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan Peraturan Bupati No. 96/J-01/HK/2018 ( Tarif & Golongan - PDAM Kabupaten Gianyar , n.d.). Perubahan tarif air tersebut condong semakin mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sehingga tentu saja menimbulkan kerugian bagi pelanggan.
Masyarakat dalam hal ini sebagai pelanggan/konsumen dari pihak perusahaan air minum tidak memiliki bargaining position dan berada dalam posisi yang sangat lemah. Ketika perusahaan air  minum  menaikkan  tarif  air,  maka  mau  tidak  mau  pihak  konsumen  menerima,  dengan
pertimbangan bahwa air merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Kajian ini perlu dilakukan untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  pentingnya  aspek  perlindungan  hukum  kepada konsumen ketika perusahaan air minum melakukan penyesuaian tarif air. Tujuannya tentu saja agar  pihak  perusahaan  air  minum  juga  turut  memperhatikan  hak-hak  konsumennya  dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang terkait dengan penyesuaian tarif dan pemberian pelayanan air  minum  kepada  pelanggan  yang  mengedepankan  adanya  perlindungan  konsumen. Berdasarkan  paparan  diatas,  penulis  kemudian  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  bagaimana hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  pelanggan  dengan  perusahaan  air  minum  dan bagaimanakah pengaturan yuridis atas kenaikan tarif air minum dengan adanya standard contract dari aspek perlindungan konsumen.
Terdahulu telah terdapat penelitian dari Negara,I.G.P., yang juga mengangkat topik tentang perusahaan daerah air minum yang membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh PDAM serta upaya yang dilakukan PDAM dalam melayani masyarakat (Negara & Lemes, 2019), Purwandi A juga melakukan penelitian dengan topik perlindungan konsumen namun membahas  mengenai perlindungan  konsumen  terhadap  pengguna  air  mineral  isi  ulang  (Purwandi,  2020)  Kedua penelitian sebelumnya memiliki fokus permasalahan yang berbeda dengan penulisan artikel ini, dimana  sisi  originalitasnya  terletak  pada  fokus  penelitian  yang  lebih  memfokuskan  pada hubungan hukum antara para pihak, standard contract berlangganan air serta pengaturan yuridis perlindungan  konsumen  terhadap  kenaikan  tarif  air  minum.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  hubungan  hukum  antara  pelanggan  dan  perusahaan  air  minum  serta  untuk mengetahui  pengaturan  yuridis  aspek  perlindungan  konsumen  atas  kenaikan  tarif  air  minum dengan adanya standar contract berlangganan air.

## 2. Metode
Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif karena berangkat dari sifat hukum yang bersifat normatif,  yaitu  suatu  jenis  penelitian  yang  tidak  mempergunakan  data  lapangan  melainkan meneliti  norma  hukum  dengan  mempergunakan  bahan-  bahan  hukum  tertulis  dari  berbagai literatur.  Penulis  mempergunakan statute  approach atau  pendekatan  perundang-undangan dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Hukum  Perjanjian, Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan  Perundang-  Undangan  di  bidang Penyelenggaraan Air Minum, serta menggunakan conseptual approach/ pendekatan konsep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan air minum. Obyek penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkait perlindungan konsumen khususnya dalam hal kenaikan tarif air minum dalam standard contract . Penelitian hukum normatif tidak mempergunakan data lapangan,  melainkan  mempergunakan  penelitian  kepustakaan  terhadap  bahan  hukum  primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UU No.8-1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permendagri No.71-2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta  jurnal nasional (publikasi terdahulu),  penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder  yang  berupa  buku-buku  serta  literatur  hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum perlindungan  konsumen.  Penulis  melakukan  penelusuran  bahan  hukum  dengan  teknik  studi dokumen  dan  mempergunakan  analisis  kualitatif  serta  penyajian  bahan  hukum  dalam  bentuk deskriptif analitis.

## 3. Hasil dan pembahasan

## Penguasaan Negara Atas Air
Air  sebagai  salah  satu  sumber  daya  alam  berada  dalam  penguasaan  negara  dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Hak menguasai oleh negara dapat didefinisikan sebagai kewenangan  yang  dimiliki  oleh  negara  atau  pemberian  hak  kepada  negara  untuk  melakukan tindakan  secara  aktif  maupun  pasif  dalam  melaksanakan  pemerintahan  negara.  Adapun kewewenangan  negara  tidak  hanya  terkait  dengan  pemerintahan  saja,  namun  turut  juga mencakup semua kewenangan negara dalam melaksanakan tugas- tugas Negara lainnya (Ilmar, 2012).
Landasan konstitutional hak negara atas penguasaan terhadap sumber daya alam termasuk air sebagai mana ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 kemudian diterjemahkan kedalam berbagai peraturan perundang- undangan (Arizona, 2016). Termasuk pula menjadi dasar yang melahirkan UU No. 11-1974 tentang Pengairan yang telah diganti dengan UU Sumber Daya Air No.17-2019 tentang. Penguasaan negara atas air memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam  melakukan  pengaturan  dan  pengelolaan  sumber  daya  air  guna  memastikan  adanya keseimbangan  antara  ketersediaan  air  bersih  dengan  kebutuhan  masyarakat  akan  air  bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum ( dalam tulisan ini disebut SPAM).
Pemerintah  daerah  provinsi  beserta  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  memiliki kewenangan  dan  kewajiban  untuk  melakukan  pengelolaan  air  yang  berada  diwilayahnya, sepanjang  pemerintah  pusat  tidak  menetapkan  kawasan  sumber  air  yang  berada  di  wilayah daerah provinsi, kabupaten/kota tersebut sebagai kawasan strategis nasional (Graceas, 2017). Pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengelola  sumber  daya  air  pada  wilayah  sungai  yang mencakup  satu  kabupaten/  kota  guna  menjamin  penyediaan  air  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok  masyarakat,  pemenuhan  pertanian  rakyat,  serta  kegiatan  usaha  maupun  bukan  usaha dalam satu wilayah kabupaten/ kota. Pengelolaan air minum  di tingkat kabupaten/kota  dapat berbentuk Perusahaan Air Minum (PDAM) dan bahkan di beberapa daerah kabupaten/kota kini PDAM telah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum). Untuk persamaan persepsi dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah perusahaan air minum daerah.
Untuk  dapat  memperoleh  pelayanan  air  bersih,  sebagian  besar  masyarakat  memilih berlangganan  air  bersih  dengan  perusahaan  air  minum  milik  daerah  yang  didahului  dengan permohonan penyambungan air, kemudian dilanjutkan dengan adanya pengikatan antara pihak pelanggan dengan pihak perusahaan air minum daerah yang dapat melahirkan adanya hak dan kewajiban bagi perusahaan dan pelanggan.

## Hubungan Hukum Pelanggan dan Perusahaan Air Minum Daerah
Dalam setiap transaksi bisnis selalu ada 2 pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara konsumen dan pelaku usaha, haruslah  ada  suatu  hubungan  hukum  di  antara  mereka.    Begitu  juga  dalam  hal  melaksanakan sistem penyelenggaraan air minum, antara  perusahaan air minum daerah sebagai pelaku usaha harus  memiliki  suatu  hubungan  hukum  dengan  pelanggan  mereka  yang  dalam  hal  ini  adalah masyarakat. Hubungan hukum tersebut nantinya dapat mengikat perusahaan air minum daerah dengan konsumen yang nantinya menjadi pelanggan dalam suatu hak dan kewajiban. Pada tahap awal, pihak calon pelanggan akan mengajukan pendaftaran pemasangan air kepada perusahaan air minum daerah, kemudian dilanjutkan dengan menandatangani Surat Perjanjian Langganan.
Surat  perjanjian  berlangganan  air  minum  memuat  mengenai  tanggung  jawab,  hak  dan kewajiban  pihak  pelanggan  dan  pihak  perusahaan  air  minum  daerah.  Surat  perjanjian berlangganan air inilah yang menjadi dasar hubungan hukum antara pihak perusahaan air minum daerah dengan pihak pelanggan, sehingga hubungan hukum antara pihak pelanggan dengan pihak perusahaan air minum daerah adalah hubungan yang bersifat contractual yaitu hubungan yang terlahir  akibat  adanya suatu  perjanjian  atau  kontrak.  Berdasarkan  asas the  privity  of  contract , bahwa  pertanggung  jawaban  secara  yuridis  hanya  dapat  diberikan  oleh  pihak  pelaku  usaha sepanjang ada hubungan yang bersifat contractual dengan konsumen (Barkatullah, 2016). Demi alasan kepraktisan dan kemudahan bisnis, surat perjanjian berlangganan air minum umumnya  dibuat  dalam  bentuk standar  conctract atau  biasa  disebut  dengan  perjanjian  baku. Diartikan  “baku”  k arena  sebagai  suatu  perjanjian,  klausula  dalam  perjanjian  tersebut  tidak dinegosiasikan oleh pihak lainnya atau biasa disebut dengan take it or leave it (Barkatullah, 2016). Perjanjian baku isinya telah dibuat oleh salah satu pihak, dimana pihak yang lainnya tidak turut berkontribusi  dalam  menentukan  isi  perjanjian,  tetapi  hanya  diberikan  kesempatan  untuk menerima atau mungkin menolak isi dari perjanjian tersebut. Tidak adanya opsi bagi salah satu pihak  kemudian  menjurus  kepada  dirugikannya  pihak  yang  “kurang  dominan” (Barkatullah, 2016).
Standard  Contract Berlangganan  Air  Minum  Dikaji  dari  Dimensi  Hukum  Perjanjian  dan Perlindungan Konsumen
Dewasa ini, penggunaan standar contract atau perjanjian baku dalam hubungan contractual antara konsumen dan pelaku usaha sudah tidak lagi dapat dihindari. Banyak pelaku usaha yang menggunakan standar contract demi alasan kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi bisnis, sehingga  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  lagi  diperlukan  adanya  negosiasi  dengan waktu yang panjang dan akan membuang- buang waktu serta menyebabkan timbulnya biaya yang semakin besar bagi para pihak.
Istilah “Standard  contract” berasal  dari  bahasa  Inggris,  atau  dikenal  dengan  istilah perjanjian  baku  dalam  bahasa  Indonesia. Standard  contract merupakan  perjanjian  yang  mana bentuk dan isinya dibuat dan ditentukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya berada  dalam  posisi  menolak  atau  menerima  isi  perjanjian  tersebut.    Johannes  Gunawan menyatakan perjanjian yang bentuk, isi dan cara penandatanganannya telah ditetapkan oleh salah satu pihak yakni pihak pelaku usaha tanpa memerlukan kesepakatan atas isi perjanjian itu dari pihak konsumen adalah pengertian dari perjanjian baku (Gunawan, 2017). Menurut Sjahdeini, perjanjian  baku  telah  dipersiapkan  oleh  pelaku  usaha  untuk  dapat  dipergunakan  dengan konsumen secara berulang- ulang, tanpa adanya negosiasi lagi mengenai isi perjanjian dengan konsumen,  akan  tetapi  perjanjian  baku  memberikan  kesempatan  bernegosiasi  bagi  konsumen untuk hal-hal yang menyangkut harga, jangka waktu, jenis, serta hal- hal yang berkaitan dengan objek perjanjian (Harianto, 2016). Fuady menyatakan bahwa standard contract biasanya telah dibuat dalam bentuk formulir oleh satu pihak, dimana pada saat ditandatangani, para pihak hanya perlu memberikan data informative tanpa adanya perubahan yang berarti pada klausula standard contract tersebut  (Fuady,  2007).  UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8/1999  memberikan  istilah klausula baku untuk standard contract , dengan memberikan definisi bahwa klausula baku adalah setiap dokumen/perjanjian yang memuat persyaratan dan aturan yang ditetapkan dan disiapkan oleh pelaku usaha secara sepihak yang bersifat mengikat dan melahirkan adanya kewajiban bagi konsumen untuk memenuhinya.
Berbagai pelaku usaha seperti bank, asuransi, finnance, serta beberapa BUMN seperti PLN, Telkom  maupun  bisnis  swasta  telah  mempergunakan standard  contract sebagai  sarana  untuk melakukan pengikatan dengan konsumen. Perusahaan air minum daerah yang merupakan salah satu  BUMD  juga  telah  mempergunakan standar  contract dalam  memberikan  pelayanan pemasangan  air  pada  pelanggannya.  Perusahaan  air  minum  daerah  akan  meminta  calon pelanggan untuk menandatangani surat perjanjian berlangganan air minum yang dibuat dalam bentuk standard  contract .  Dimana  dalam  perjanjian  tersebut,  klausula  yang  tertuang  dalam perjanjian  sepenuhnya  ditentukan  pihak  perusahaan  air  minum  daerah,  dan  pihak  calon pelanggan dihadapkan pada opsi untuk menerima atau menolak isi perjanjian yang ditawarkan. Dorongan kebutuhan yang mendesak akan air, menyebabkan pihak calon pelanggan mau tidak mau harus menerima dan menandatangani standard contract berlangganan air tersebut. Dengan ditandatanganinya perjanjian oleh pihak calon pelanggan, maka akan timbul hak dan kewajiban antara  pelanggan  dengan  perusahaan  air  minum  daerah  secara  timbal  balik.  Dalam standard contract berlangganan air minum tersebut dimuat mengenai tata cara pemasangan air, tarif air yang telah ditetapkan oleh perusahaan, kewajiban  pelanggan, serta larangan dan sanksi dalam berlangganan air. Akan tetapi dalam standar contract berlangganan air minum  seringkali tidak dimuat secara rinci kewajiban dan tanggung jawab dari pihak perusahaan air minum daerah serta hak- hak yang diperoleh oleh pelanggan ketika pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan air minum daerah tidak memuaskan. Disini telah terlihat adanya posisi  pelanggan yang lemah akibat dipergunakannya standard contract oleh pihak perusahaan.
Perusahaan  air  minum  di  tingkat  kabupaten/kota  sebagai  salah  satu  BUMD  yang  juga melaksanakan kegiatan usaha tentu saja mengedepankan adanya efisiensi dan kepraktisan dalam menjalankan  usahanya.  Oleh  karena  itu  perjanjian  berlangganan  air  dibuat  dalam  bentuk standard contract dengan harapan mampu mempermudah konsumen dalam memenuhi prosedur berlangganan  air  dengan  perusahaan .  Standard  contract berlangganan  air,  yang  dibuat  oleh perusahaan air minum daerah tidak akan terlepas dari persyaratan yang berlaku dalam hukum
perjanjian. Berikut ini penulis akan menganalisis mengenai standar contract jika dikaji dari asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas itikad baik.
Pasal 1338 ayat (1) BW menentukan bahwasanya segala perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah, mengikat dan berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak. Hal ini diartikan sebagai suatu kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian,  menentukan  isi  dari  perjanjian  baik  syarat dan pelaksanaannya,  serta menentukan bentuk  dari  perjanjian  tersebut.  Jika  asas  kebebasan  berkontrak  dikaitkan  dengan standard contract ,  maka  sebetulnya standard  contract tidaklah  dilarang  oleh  undang  undang  karena berlindung  dibawah  pasal  1338  ayat  (1)  BW.  Penerapan standard  contract sebetulnya menimbulkan suatu dilema yang bagaikan dua sisi mata uang, dimana di satu sisi pelaku usaha sebagai  pembentuk standard  contract berlindung  pada  asas  kebebasan  berkontrak  yang diberikan oleh undang – undang untuk menentukan bentuk, isi dan syarat perjanjian, namun di sisi lain  dengan  adanya  penerapan standard  contract oleh  pelaku  usaha  maka  hal  ini  justru meniadakan kesempatan kebebasan berkontrak bagi pihak konsumen untuk turut merumuskan isi  perjanjian  sesuai  apa  yang  disepakatinya.  Seringkali  dikarenakan  konsumen  terdesak  akan kebutuhan  yang menjadi obyek perjanjian, maka konsumen terpaksa menandatangani standard contract tersebut.
Kebebasan  pada  asas  kebebasan  berkontrak  bukanlah  kebebasan  yang  bersifat  mutlak, melainkan suatu asas yang bersifat tidak tak terbatas. Asas kebebasan berkontrak harus dibatasi agar tidak sampai melahirkan perjanjian yang timpang atau berat sebelah (Roesli et al., 2019). Sebagaimana ketentuan pasal 1320 BW, syarat sahnya perjanjianlah yang membatasi berlakunya asas  kebebasan  berkontrak  yakni  adanya  kesepakatan  dari  para  pihak  yang  melakukan perjanjian, adanya kecakapan para pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, adanya objek perjanjian, dan causa yang diperbolehkan (Utami, 2019). Jika dikaitkan dengan standard contract ,  artinya  bahwa  perjanjian  yang  disepakati  boleh  saja  berbentuk standard  contract sepanjang tidak melanggar pasal 1320 BW perihal syarat sahnya perjanjian.
Selain  memperhatikan  syarat  sahnya  perjanjian,  asas  kebebasan  berkontrak  juga hendaknya  tetap  memperhatikan  asas  keseimbangan  dan  asas  itikad  baik  dalam  pelaksanaan perjanjian.  Asas  keseimbangan  sebagai  terusan  dari  asas persamaan merupakan  asas    dimana salah satu pihak (kreditur) berhak untuk menuntut prestasi kepada pihak yang lainnya, dimana pihak  kreditur  tersebut  juga  harus  turut  melaksanakan  perjanjian  dengan  itikad  yang  baik, sehingga hak dan kedudukan para pihak menjadi seimbang.
Disamping asas kebebasan berkontrak serta asas keseimbangan, dalam hukum perjanjian dikenal pula adanya asas itikad baik ( good faith ). Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik oleh para pihak, demikian yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1338 ayat (3) BW. Dari sisi hukum internasional, dalam article 1.7 UNIDROIT diatur juga mengenai asas Good Faith dan Fair Dealing , bahwa dasar utama yang melandasi setiap transaksi bisnis adalah harus adanya prinsip itikad baik dan transaksi jujur yang dijunjung dan mengikat para pihak. Standard contract yang kadangkala memberikan posisi yang hanya menguntungkan satu pihak saja perlu dikendalikan melalui asas itikad baik, berdasarkan pada nilai moral dan nilai hati nurani (Priyono, 2017).  Dalam  kaitannya  dengan standard  contract ,  maka  pelaku  usaha  sebagai  pihak  yang mempersiapkan kontrak harus menjunjung asas itikad baik dan transaksi jujur dalam pembuatan perjanjian sehingga dapat mengakomodir perasaan keadilan seluruh pihak termasuk konsumen.
Dalam  hal  penerapan standard  contract pada  surat  perjanjian  berlangganan  air  oleh perusahaan air minum daerah, maka standar contract yang dibuat haruslah tetap memperhatikan asas keseimbangan dan itikad baik . Namun kenyataannya standard contract langganan air yang dibuat oleh perusahaan air minum daerah lebih menekankan kepada kepentingan pelaku usaha, tanpa memuat secara rinci hak-hak pelanggan terutama jika terjadi hal- hal yang dapat merugikan pelanggan  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  pelaku  usaha  seperti    misalnya  ketika  terjadi kemacetan air maupun  tidak baiknya kualitas air yang dinikmati oleh  pelanggan. Akan tetapi, konsumen tidak memiliki pilihan lain,  konsumen hanya memiliki dua opsi yaitu setuju atau tidak menyetujui isi standard contract tersebut, sehingga mau tidak mau karena desakan kebutuhan konsumen  terpaksa  menandatangani  perjanjian  langganan  air  dan  dianggap  telah  menyetujui
klausula-  klausula  yang  tercantum  dalam standard  contract sebagai  pemenuhan  syarat konsesualisme.
Standard  contract berlangganan air  yang dibuat  oleh  perusahaan  air minum  daerah  jika ditinjau  dari  aspek  perlindungan  konsumen  sebetulnya  tidak  dilarang  oleh  UU  Perlindungan Konsumen  No.8-1999,  sepanjang  memenuhi  ketentuan  pada  pasal  18.  (Lihat  pasal  18 UUPerlindungan  Konsumen).  Artinya  bahwa, standard  contract berlangganan  air  minum sepanjang tidak memuat klausula yang dilarang oleh pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen, maka tetap berlaku dan dapat diterapkan. Namun apabila terbukti bahwa standard contract berlangganan  air  yang  dibuat  oleh  perusahaan  air  minum  daerah  memuat  klausula diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) maka klausula baku tersebut akan menjadi batal demi hukum.
Sangat  sulit  untuk  memastikan  bahwa  suatu  surat  perjanjian  berlangganan  air  minum yang  dibuat  oleh  perusahaan  air  minum  daerah  dalam  bentuk standard  contract telah menerapkan asas keseimbangan serta mematuhi ketentuan UU Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat  (1)  dan  (2)  UU  Perlindungan  Konsumen.  Atas  hal  ini  maka  diperlukan  adanya  peranan pemerintah  melalui  instansi  terkait  dalam  melakukan  pengawasan  dan  mengembalikan  posisi keseimbangan  antara  para  pihak  dalam standard  contract dengan  menciptakan  peraturan- peraturan hukum di bidang standard contract (Prasnowo & Badriyah, 2019). Serta dibutuhkan adanya  itikad  baik  dari  perusahaan  air  minum  daerah  selaku  pelaku  usaha  yang  memahami bahwa perusahaan air minum daerah memiliki tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat demi kepentingan umum dan tidak sepenuhnya memusatkan diri untuk memperoleh laba.
Kenaikan  Tarif  Air  Ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Sebagaimana  telah  penulis  sampaikan  pada  paparan  diatas,  bahwa  dalam standard contract berlangganan  air  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan  air  minum  daerah  sebagai  syarat awal  yang  harus dipenuhi  oleh    calon pelanggan  dalam  berlangganan  air tidak  hanya  memuat persyaratan- persyaratan yang berkaitan dengan pemasangan atau penyambungan air minum, kewajiban pelanggan, serta sanksi yang dijatuhkan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban kepada perusahaan air minum daerah tetapi juga memuat mengenai besaran tarif air minum yang ditetapkan oleh pihak perusahaan air minum daerah. Surat perjanjian berlangganan air minum yang telah ditandatangani oleh pihak pelanggan seharusnya menjadi acuan dalam setiap hal yang berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  baik  bagi  pelanggan  dan  pelaku  usaha.  Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338 BW yang pada intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya bahwa segala pelaksanaan kewajiban dan hak-hak dalam berlangganan air minum termasuk  penentuan  besaran  tarif  air  minum  yang  harus  dibayarkan  dilarang  bertentangan dengan ketentuan yang sudah tercantum dalam standard contract berlangganan air minum yang telah  disepakati  sebelumnya.  Namun  demikian,  publik  telah  mengetahui  bahwa  selama  ini perusahaan air minum daerah seringkali melakukan perubahan tarif air minum. Perubahan tarif yang dilakukan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Untuk  daerah  Provinsi  Bali  sendiri,  beberapa  perusahaan  air  minum  daerah kabupaten/kota  telah  melakukan  perubahan  tarif  dengan  menaikkan  tarif  air  minum.  Sebagai contoh, PDAM Buleleng secara resmi telah menaikkan tarif air minum terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif sebelumnya( NUSABALI.Com - Tarif PDAM Naik Mulai 1 Juni 2019 , n.d.). Hal senada rupanya juga dilakukan oleh PDAM wilayah Denpasar, yang juga menaikkan tarif air sebesar 15% (lima belas persen) per 1 Juni 2019 ( Tarif PDAM Denpasar Naik 15 Persen Mulai 1 Juni | BALIPOST.Com , n.d.). Hal ini tentu menjadi sangat menarik untuk dikaji,  dimana  pada  satu  sisi  pelanggan  telah  menandatangani standar  contract yang  memuat besaran  tarif  yang  telah  disepakati  pada  awal  berlangganan,  akan  tetapi  nyatanya  masih  bisa terjadi kemungkinan dinaikkannya tarif air oleh pihak perusahaan air minum daerah sehingga menjadi  tidak  sesuai  lagi  dengan  perjanjian  awal  yang  disepakati  oleh  keduabelah  pihak.  Jika dilihat secara sepintas, maka kenaikan tarif air minum oleh pihak perusahaan air minum daerah
ini menimbulkan kesan adanya kerugian dari pihak pelanggan dengan ditetapkannya kenaikan tarif air minum secara sepihak oleh pihak perusahaan air minum daerah. Melalui tulisan ini akan dikaji  mengenai kenaikan tarif air minum ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen dan SPAM. Apabila mengacu pada hukum perlindungan konsumen sebagaimana pada pasal 18 ayat (1)  huruf  g,  bahwa  pelaku  usaha  tidak  dibenarkan  untuk  membuat  konsumen  tunduk  kepada aturan baru, aturan perubahan maupun aturan tambahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha selama konsumen masih memanfaatkan jasa yang dibeli. Artinya bahwa perusahaan air minum daerah dilarang untuk membuat aturan- aturan yang diberlakukan dikemudian hari yang berkaitan  dengan  perubahan  tarif  air  minum  secara  sepihak  yang  dapat  menimbulkan ketidakpastian  hukum,  sehingga  perusahaan  air  minum  daerah  dapat  dianggap  melanggar ketentuan  pasal  18  ayat  (1)  huruf  g  UU  Perlindungan  Konsumen.  Akan  tetapi,  sesungguhnya kenaikan tarif air minum tidak serta merta merupakan suatu pelanggaran hukum perlindungan konsumen,  namun  perlu  juga  dikaji  dari  segi  peraturan  perundang-  undangan  pada  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai lex specialis nya.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  44  PP  No.122-2015  tentang  SPAM,  BUMD  pengelola  air minum  memiliki  hak  untuk  menerima  jasa  pelayanan  sesuai  dengan  tarif  air  minum.  Tarif  air minum  berdasarkan  Permendagri  No.71-2016  mengenai  penetapan  dan  perhitungan  tarif  air minum adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal biaya jasa layanan air minum untuk pemakaian setiap meter kubik yang wajib dibayar oleh pelanggan, sedangkan tarif dasar didefinisikan sebagai tarif yang nilainya sama atau setara dengan biaya dasar. Dari definisi diatas,  maka  dapat  kita ketahui  bahwa  pihak  yang  melakukan penetapan  atas  tarif air  minum bukanlah perusahaan air minum daerah itu sendiri, melainkan ditetapkan berdasarkan kebijakan dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota masing- masing berdasarkan rancangan tarif dari Direksi perusahaan dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan yang diberikan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan layanan.
Perlindungan kepada pelanggan atas diberlakukannya kebijakan kenaikan tarif air minum didasarkan  pada  Permendagri  No.  71-2016.  Pada  pasal  25  menentukan  bahwa Kepala  Daerah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan ketetapan tarif air minum paling lambat pada bulan November pada tiap tahunnya dan wajib menyampaikan kepada Menteri. Ini berarti bahwa pada setiap  tahunnya  ada  kemungkinkan  dapat  dilakukan  perubahan  tarif  air  minum  yang  berupa kenaikan tarif. Rancangan tarif yang ditetapkan harus tetap mempertimbangkan dan mengacu pada  mutu  pelayanan,  pemulihan  biaya  dan  peningkatan  cakupan  pelayanan.  Artinya  aspek perlindungan  konsumen dilakukan  oleh  pemerintah dengan  cara menjamin  kepada konsumen bahwa  setiap  peningkatan  tarif  air  minum  yang  diberlakukan  akan  dibarengi  dengan  adanya peningkatan  mutu  dan  peningkatan  pelayanan  perusahaan  air  minum  daerah.  Pada  pasal  3, pemerintah  juga  menjamin  konsumen  bahwa  dalam  penetapan  tarif  akan  disesuaikan  dengan kemampuan membayar dari pelanggan yang memiliki penghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi dan tidak melebihi 4% (empat persen) dari penghasilan yang diperoleh masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tarif yang diberlakukan juga setinggi- tingginya akan sama dengan  tarif  rendah,  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  kenaikan  tarif  air  minum  yang diberlakukan  oleh  Kepala  Daerah  melalui  perusahaan  air  minum  daerah  tetap  dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan tidak melampaui pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Permendagri No. 71-2016 tidak memperkenankan kenaikan tarif yang melebihi standar keterjangkauan yang ditetapkan oleh pemerintah (Supriatini et al., 2019).
Terdapat kesan yang timbul dimasyarakat bahwa penetapan tarif air minum dilakukan secara  sepihak  oleh  perusahaan  air  minum  daerah  sehingga  merugikan  masyarakat. Sesungguhnya Negara telah memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku pelanggan air minum  melalui  ketentuan  pasal  27  Pemendagri  No.  71-2016,  yang  menyatakan  bahwa “Rancangan  tarif  yang  ditetapkan  dilakukan  evaluasi  oleh  dewan  pengawas/komisaris perusahaan air minum daerah, dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada wakil atau forum pelanggan melalui media komunikasi dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan atau umpan balik  dari  perwakilan  pelanggan  mengenai  rencana  perubahan  tarif”.  Setelah  perubahan  tarif diputuskan oleh Kepala Daerah kemudian disampaikan kepada menteri, yang dilanjutkan dengan
sosialisasi  kepada pelanggan melalui media online dan media massa. Sebagai contoh, pada saat melakukan  kenaikan  tarif  air  minum  pada  1  Juni  2019,  PDAM  Buleleng  telah  melakukan konsultasi  dengan  pelanggan  dengan  cara  membentuk  Forum  Pelanggan  PDAM  Buleleng  (FP- PDAM  Buleleng)  serta  merancang  maklumat  penjaminan  hak  dan  kewajiban  pelanggan. Sosialisasi  juga  dilakukan  tidak  hanya  kepada  pelanggan  tetapi  juga  kepada  wartawan  media massa ( Per 1 Juni 2019 Tarif PDAM Buleleng Naik 10 Persen | Metrobali.Com , n.d.). Hal  diatas  membuktikan  bahwa,  meskipun  kenaikan  tarif  air  minum  oleh  pihak perusahaan  air  minum  daerah  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Daerah  yang diterbitkan  di  kemudian  hari,  namun  perlindungan  terhadap  konsumen  atas  adanya  kenaikan tarif  air  minum  tetap  dapat  dilaksanakan  selain  melalui  UU  No.8-1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  Permendagri  No.71-2016  tentang Perhitungan  dan  Penetapan  Tarif  Air  Minum.  Terbukti  dengan  adanya  konsultasi  antara perusahaan air minum daerah dengan pihak perwakilan pelanggan atas setiap perubahan tarif yang diberlakukan oleh perusahaan air minum daerah.

## 4. Simpulan dan saran
Setelah dilakukan pembahasan, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa pertama, hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan perusahaan air minum daerah adalah hubungan contractual yang ditandai dengan adanya surat perjanjian berlangganan air minum yang dibuat dalam  bentuk standard  contract . Kedua ,  pengaturan  yuridis  kenaikan  tarif  air  minum  yang ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Kepala  Daerah  harus  tetap  melibatkan  Forum  Pelanggan sebagai perwakilan pelanggan. Perlindungan negara terhadap konsumen air minum tidak hanya melalui UU No.8-1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi juga melalui Permendagri No.71- 2016  tentang  Perhitungan  dan  Penetapan  Tarif  Air  Minum.  Pada  penelitian  ini  penulis menyarankan pertama, kepada  pihak  perusahaan  air  minum  diharapkan  agar  memperhatikan hak-hak  konsumen  serta  selalu  melibatkan  konsumen  dalam  setiap  kebijakan  yang  berkaitan dengan  penyesuaian  tarif  air  minum,  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen. Kedua, diharapkan kepada pihak perusahaan air minum ketika melakukan penyesuaian tarif air minum  wajib  dibarengi  dengan  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  dan memastikan  agar  kualitas  pelayanan  air  yang  diperoleh  oleh  pelanggan  sebanding  dengan kenaikan tarif air yang harus dibayarkan oleh pelanggan.

## Daftar Rujukan
Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 8 (3), 257 – 314. Barkatullah, A. H. (2016). Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia . Nusa Media.
Fuady, M. (2007). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis). Citra Aditya Bakti, Bandung . Graceas, I. S. (2017). Kewenangan pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya  air  pasca  putusan  mahkamah  konstitusi  nomor  85/PUU-XI/2013. DiH:  Jurnal  Ilmu Hukum , 13 (25), 40 – 68.
Gunawan, J. (2017). Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis , 6 (1).
Harianto,  D.  (2016).  Asas  Kebebasan  Berkontrak:  Problematika  Penerapannya  Dalam  Kontrak Baku ANtara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 145 – 156. Ilmar, A. (2012). Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN . Kencana. Negara, I. G. P., & Lemes, I. N. (2019). Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng. Kertha Widya , 7 (1).
Nurhafni,  N.,  &  Bintang,  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  dalam  Perjanjian  Baku Elektronik. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3), 473 – 494.
NUSABALI.com  -  Tarif  PDAM  Naik  Mulai  1  Juni  2019 .  (n.d.).  Retrieved  August  22,  2020,  from https://www.nusabali.com/berita/52770/tarif-pdam-naik-mulai-1-juni-2019
Penyesuaian  Tarif  Air  Minum  PDAM  Kota Denpasar  -  pdam.denpasarkota.go.id .  (n.d.).  Retrieved
August 22, 2020, from https://pdam.denpasarkota.go.id/pengumuman/read/6001 Per 1 Juni 2019 Tarif PDAM Buleleng Naik 10 Persen | metrobali.com . (n.d.). Retrieved August 22, 2020, from https://metrobali.com/per-1-juni-2019-tarif-pdam-buleleng-naik-10-persen/
Prasnowo,  A.  D.,  &  Badriyah,  S.  M.  (2019).  Implementasi  Asas  Keseimbangan  Bagi  Para  Pihak Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Magister Hukum Udayana , 8 (1).
Priyono,  E.  A.  (2017).  Peranan  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Kontrak  Baku  (Upaya  Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). Diponegoro Private Law Review , 1 (1).
Purwandi, A. (2020). Tinjauan Hukum Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Air Mineral Isi Ulang Tanpa Ijin. Jurnal YUSTITIA , 21 (1). Roesli,  M.,  Sarbini,  B.  N.,  &  Nugroho,  B.  (2019).  Kedudukan  Perjanjian  Baku  Dalam  Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 15 (1), 1 – 8.
Supriatini, K. A. S., Jumiari, N. K. V. J., Fernanda, M. D. A. F., Agihidayantari, E. A., & Dewi, L. P. D. C. D. (2019). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Air Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual  Air  Pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 7 (3).
Tarif  &  Golongan  -  PDAM  Kabupaten  Gianyar .  (n.d.).  Retrieved  August  22,  2020,  from https://pdamgianyar.co.id/tarif-golongan1
Tarif PDAM Denpasar Naik 15 Persen Mulai 1 Juni | BALIPOST.com . (n.d.). Retrieved August 22, 2020,  from  https://www.balipost.com/news/2019/05/30/76760/Tarif-PDAM-Denpasar- Naik-15...html
Utami, P. D. Y. (2019). Kerjasama Antara Notaris/Ppat Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan. Jurnal Hukum Saraswati (JHS) , 1 (2), 222 – 236.
Wulandari, A. S. R., & Ilyas, A. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah. Gema Keadilan , 6 (3), 287 – 299.