## FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015
The Function Of Local Government In The Management Of Minning In District Trenggalek In 2015
Yustafa Badrus Su’adah 1
1 Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

## Abstrak
Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang atau bahan  galian  yang  terdapat  dalam  bumi  Indonesia.  Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Kata Kunci: izin pertambangan lokal; izin pertambangan kabupaten trenggalek; kegiatan usaha pertambangan

## Abstract
One of the business activities that support development in Indonesia is the mining sector. The mining business is an activity to optimize the utilization of natural resources of mining or excavation material on land. Mining is part or all of  the  phases  of  operations  in  the  research,  management,  and  exploitation  of  minerals  or  coal  covering  general investigation,  exploration,  feasibility  study,  construction,  mining,  processing  and  refining,  transportation  and  sales, and post-mining activities.
Keywords : local mining permit; trenggalek regency mining permit; mining business activity

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan pembangunan pada hakekatnya adalah  kegiatan  manusia  dalam  menggali  dan mengolah  sumber  daya  alam  dengan  sebaik- baiknya  yang  meliputi  air,  udara,  tanah  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat”.  Bahan  tambang  termasuk didalamnya,  dikuasai  oleh  negara.  Untuk tercapainya  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat  Indonesia  maka  diselenggarakan  berbagai macam  kegiatan  usaha  dan  produksi  yang menunjang  pembangunan.  Salah  satu  kegiatan usaha  yang  menunjang  pembangunan  di Indonesia  adalah  sektor  pertambangan.  Usaha pertambangan  merupakan  kegiatan  untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang  atau  bahan  galian  yang  terdapat  dalam bumi  Indonesia.  Pertambangan  adalah  sebagian atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan  dan  penjualan,  serta  kegiatan pasca tambang.
Setiap pengelolaan pemanfaatan sumberdaya  alam  tidak  dapat  dipisahkan  dari dampak  yang  bisa  saja  terjadi  kepada  ligkungan hidup  dan  masyarakat  daerah  kabupaten/kota. Karena,    Masyarakat    dan    Pemerintah    Daerah Kabupaten/Kota  yang    paling    mengetahui situasi    dan    kondisi    yang    terjadi    pada daerahnya.  Mengenai  manfaat  atau  dampak negatif  yang  mungkin  timbul  akibat  urusan pemerintahan  pilihan,  termasuk  didalamnya mengenai  energi  dan  sumber  daya  mineral, pemerintah  daerah  kabupaten/kota  diberikan kewenangan  untuk  menyelesaikan  konflik.  Akan tetapi,  dalam  hal  ikut  serta  menentukan  apakan Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  dan  Izin Pertambangan  Rakyat  (IPR)  dapat  diterbitkan atau  tidak,  pemerintah  kabupaten/kota  tidak memiliki kewenangan penerbitan izin pertambangan.  Secara  ringkas,  menurut  UU  No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, pemerintah  kabupaten/kota  diabaikan.  Dengan demikian  Pemerintah  daerah  tidak  memiliki
otoritas  sebagai  pelarang  dan  melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat tambang.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten Trenggalek  dengan  lokasi  pengambilan  data Dinas
Koperasi,
Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek, Jl.  Raya  Buluagung  Nomor  8    Trenggalek,  Jawa Timur.  Adapun  alasan  pemilihan  lokasi  ini, karena Dinas Dinas
Koperasi,
Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
Kabupaten
Trenggalek sebagai organisasi pelaksana  kebijakan  dari  pusat  dan  organi  sasi pelaksana pertambangan di daerah.
Penelitian    dilakukan    dalam    beberapa tahapan,  yaitu  (1)  persiapan,  (2)  pengumpulan data,  (3)  analisis  data,  dan  (4)  penyusunan rekomendasi.
Dalam  tahap  persiapan  disusun  siapa  saja nara  sumber  yang  akan  diwawancarai  dan menyusun  bverbahgai  macam  pertanyaan  yang akan  diajukan  kepada  beberapa  narasumber sebagai  sumber  data..  pertanyaan  wawancara disusun  untuk  mendapatkan  data  (1)  kebijakan pertambangan  di  daerah  maupun  pertambangan di  daerah  dan  (2)  persepsi  pihak-pihak  yang berperan (stakeholders) tentang konsep kebijakan pertambangan  di  kabupaten  trenggalek.  Data dikumpulkan  dengan  metode  survei  langsung, melalui observasi lapangan dan wawancara, serta studi  pustaka.  Studi  ini  menggunakan  beberapa metode-  analisis:  (1)  analisis  data  umum  dan potensi  agrowisata,  (2)  Dalam  penelitian  ini, peneliti  akan  menggunakan  teknik  analisis  data metode  linier  dan  hirarkis,  yang  dibangun  dari bawah  ke  atas,  tetapi  dalam  prakteknya pendekatan  ini  lebih  interaktif,  beragam  tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan.
Dengan  demikian,  informan  ditentukan dengan  teknik  snowball  sampling,  yakni  proses penentuan  informan  berdasarkan  informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti  dengan  menggali  informasi  terkait  topik penelitian  yang  diperlukan.  Pencarian  informan akan  dihentikan  setelah  informasi  penelitian dianggap sudah memadai.
Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (key informan) yang tepat, dalam pemberian  informasi  dan  data    yang  tepat  dan akurat adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan
dan Energi Kabupaten Trenggalek;
b. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi pada  Dinas  Koperasi,  Industri,  Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek;
c. Kepala Seksi Pertambangan Umum pada Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek;
d.  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan Reklamasi  pada  Dinas  Koperasi,  Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek;
e. Beberapa  Staf  Bidang  Pertambangan  dan
Energi pada Dinas
Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek;
Dalam  penelitian  kualitatif,  data  diperoleh dari  berbagai  sumber,  dengan  menggunakan teknik  pengumpulan  data  yang  bermacam- macam (trianggulasi) dan dilakukan secara terus- menerus  sampai  datanya  jenuh.  Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan menggunakan  teknik  analisis  data  metode  linier dan  hirarkis,  yang dibangun dari bawah  ke atas, tetapi  dalam  prakteknya  pendekatan  ini  lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak  harus  selalu  sesuai  dengan  susunan  yang telah disajikan sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Cresswel (2010:276-283).

## D. PEMBAHASAN
Fungsi  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Trenggalek
Pertambangan  merupakan  kegiatan  yang sangat  dibutuhkan  diberbagai  sector  kehidupan karena peranannya dalam menyediakan komoditas  yang  berdaya  guna  baik  dalam pembanguan fisik maupun dibidang perekonomian suatu daerah. Keberadaan mineral baik  yang  merupakan  bahan  galian  merupakan berkah tersendiri bagi setiap daerah karena secara langsung  mempengaruhi  pendapatan  asli  suatu daerah,  tak  terkecuali  bahan  galian  batuan  yang juga  sangat  berperan  penting  pada  sector pembangunan  baik  berupa  infrastruktur  umum maupun  fasilitas  penunjang  yang  sifatnya personal.
Menurut Kepala Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek dalam
wawancara  pada  tanggal  24  Oktober  2016 menerangkan bahwa :
“Pertambangan erat
kaitannya denganWilayah  Pertambangan  dan  merupakan bagian  dari  tata  ruang  nasional  serta  merupakan landasan bagi
penetapan kegiatan pertambangan.”
Wilayah  Usaha  Pertambangan  (WUP) terdiri  atas:  a.  Wilayah  Usaha  Pertambangan (WUP); b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)”.
Hak dan
Kewajiban
dibidang Pertambangan.  Kewajiban  Pemerintah  Daerah dibidang pertambangan yaitu melakukan pembinaan  dibidang  pengusahaan,  teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran. Pemerintah Daerah Kab.Trenggalek dalam hal ini memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengawasan dibidang pertambangan untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan sesuai dengan kaidah  pertambangan  yang  baik  dan  selaras dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku.
Pemerintah  Daerah  juga  bertanggung jawab  terhadap  pengamanan  teknis  pada  usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a.keselamatan dan kesehatan kerja; b.pengelolaan lingkungan  hidup;  dan  c.pasca  tambang. Pemerintah  daerah  juga  bertanggung  jawab dibidang pengamanan teknis dengan mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang.
Dalam  wawancara  dengan  Pelaksana Inspeksi  Tambang  Diskoperindagtamben  pada tanggal 1 Nopember 2016 menyatakan  :
“Inspektur  tambang  atau  dapat  juga disebut  Pelaksana  Inspeksi  Tambang  (PIT) memiliki  tugas  dalam  melakukan  inspeksi, pengujian, penelahaan proses dan gejala  berbagai aspek  tambang,  mengembangkan  metode        dan teknik    inspeksi,    melaporkan    dan menyebar luaskan hasil inspeksi”.
Pelaksana  inspeksi  tambang  dalam melaksanakan    tugasnya    memiliki  fungsi  dalam melakukan  pemeriksaan/inspeksi,  penyelidikan kecelakaan tambang dan/atau kejadian berbahaya,  penyelidikan  terhadap  pencemaran dan/atau    perusakan    lingkungan,    pengujian atas    peralatan    tambang  pengujian  terhadap lingkungan  tempat  kerja,  pengujian  terhadap kondisi  limbah  cair,  padat,  maupun  gas, pembinaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, pembinaan  lingkungan  pada  kegiatan  usaha pertambangan  umum,  memberikan  perintah,
larangan  dan  petunjuk  baik  yang  dicatat  dalam buku  tambang  maupun  secara  lisan,  menyusun laporan  tertulis  mengenai  hasil  pemeriksaan, membuat  berita  acara  penyelidikan  kecelakaan tambang dan/atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pertambangan umum yang berlaku.
Didalam  kebun  Dilem  Wilis  terdapat  2 (dua)  sungai  besar  yang  mengalir  yaitu  sungai Sumberwangi  yang  terletak  disebelah  Barat Kebun  mengalir  dari  utara  ke  selatan  dengan sumber  mata  air  utama  berada  di  Gunung Bonoero dan sungai Pacet yang berada di sebelah Timur  dan  juga  mengalir  dari  utara  ke  selatan. Sungai  tersebut  merupakan  pertemuan  aliran mata air dari Gunung Sangku dan mata air yang banyak terdapat di Gunung Pengkol. Selanjutnya sungai  ini  bertemu  dengan  aliran  mata  air  dari kebun  Dilem  Wilis  dan  mengalir  diantara  Desa Dompyong  dan  Desa  Botoputih.  Aliran  inilah yang  dipergunakan  untuk  mengoperasikan pabrik  kopi  yang  berada  di  perkebunan  Dilem Wilis.  Sedangkan  untuk  mata  air,  terdapat  satu mata  air  yang  terdapat  di  kebun  Dilem  Wilis yakni mata air pengkol.

## Fungsi  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Trenggalek
Pertambangan  merupakan  kegiatan  yang sangat  dibutuhkan  diberbagai  sector  kehidupan karena peranannya dalam menyediakan komoditas  yang  berdaya  guna  baik  dalam pembanguan fisik maupun dibidang perekonomian suatu daerah. Keberadaan mineral baik  yang  merupakan  bahan  galian  merupakan berkah tersendiri bagi setiap daerah karena secara langsung  mempengaruhi  pendapatan  asli  suatu daerah,  tak  terkecuali  bahan  galian  batuan  yang juga  sangat  berperan  penting  pada  sector pembangunan  baik  berupa  infrastruktur  umum maupun  fasilitas  penunjang  yang  sifatnya personal.
Menurut Kepala Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek dalam wawancara  pada  tanggal  24  Oktober  2016 menerangkan bahwa:
“Pertambangan erat kaitannya denganWilayah  Pertambangan  dan  merupakan bagian  dari  tata  ruang  nasional  serta  merupakan landasan bagi
penetapan kegiatan pertambangan.”
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) terdiri atas: a.  Wilayah  Usaha  Pertambangan  (WUP);  b. Wilayah  Pertambangan  Rakyat  (WPR);  dan  c. Wilayah  Pencadangan  Negara  (WPN)”.  Hak  dan Kewajiban dibidang Pertambangan
Kewajiban  Pemerintah  Daerah  dibidang pertambangan  yaitu  melakukan  pembinaan dibidang  pengusahaan,  teknologi  pertambangan, serta  permodalan  dan  pemasaran.  Pemerintah Daerah  Kab.Trenggalek  dalam  hal  ini  memiliki tanggung  jawab  dalam  pengawasan  dibidang pertambangan  untuk  menjamin  terlaksananya usaha  pertambangan  sesuai  dengan  kaidah pertambangan  yang  baik  dan  selaras  dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pemerintah  Daerah  juga  bertanggung jawab  terhadap  pengamanan  teknis  pada  usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a.keselamatan dan kesehatan kerja; b.pengelolaan lingkungan  hidup;  dan  c.pasca  tambang. Pemerintah  daerah  juga  bertanggung  jawab dibidang pengamanan teknis dengan mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang.
Dalam  wawancara  dengan  Pelaksana Inspeksi  Tambang  Diskoperindagtamben  pada tanggal 1 Nopember 2016 menyatakan  :
“Inspektur  tambang  atau  dapat  juga disebut  Pelaksana  Inspeksi  Tambang  (PIT) memiliki  tugas  dalam  melakukan  inspeksi, pengujian, penelahaan proses dan gejala  berbagai aspek  tambang,  mengembangkan  metode        dan teknik    inspeksi,    melaporkan    dan menyebar luaskan hasil inspeksi”.
Pelaksana  inspeksi  tambang  dalam melaksanakan    tugasnya    memiliki  fungsi  dalam melakukan  pemeriksaan/inspeksi,  penyelidikan kecelakaan tambang dan/atau kejadian berbahaya,  penyelidikan  terhadap  pencemaran dan/atau    perusakan    lingkungan,    pengujian atas    peralatan    tambang  pengujian  terhadap lingkungan  tempat  kerja,  pengujian  terhadap kondisi  limbah  cair,  padat,  maupun  gas, pembinaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, pembinaan  lingkungan  pada  kegiatan  usaha pertambangan  umum,  memberikan  perintah, larangan  dan  petunjuk  baik  yang  dicatat  dalam buku  tambang  maupun  secara  lisan,  menyusun laporan  tertulis  mengenai  hasil  pemeriksaan, membuat  berita  acara  penyelidikan  kecelakaan tambang dan/atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan
kerja serta lingkungan pertambangan umum yang berlaku.
Didalam  kebun  Dilem  Wilis  terdapat  2 (dua)  sungai  besar  yang  mengalir  yaitu  sungai Sumberwangi  yang  terletak  disebelah  Barat Kebun  mengalir  dari  utara  ke  selatan  dengan sumber  mata  air  utama  berada  di  Gunung Bonoero dan sungai Pacet yang berada di sebelah Timur  dan  juga  mengalir  dari  utara  ke  selatan. Sungai  tersebut  merupakan  pertemuan  aliran mata air dari Gunung Sangku dan mata air yang banyak terdapat di Gunung Pengkol. Selanjutnya sungai  ini  bertemu  dengan  aliran  mata  air  dari kebun  Dilem  Wilis  dan  mengalir  diantara  Desa Dompyong  dan  Desa  Botoputih.  Aliran  inilah yang  dipergunakan  untuk  mengoperasikan pabrik  kopi  yang  berada  di  perkebunan  Dilem Wilis.  Sedangkan  untuk  mata  air,  terdapat  satu mata  air  yang  terdapat  di  kebun  Dilem  Wilis yakni mata air pengkol.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  salah  satunya  berupa pembuatan  peraturan  daerah  yang  berbasis lingkungan, sebagaimana yang telah diamanatkan  oleh    Undang-Undang    Nomor    32 Tahun    2009    tentang    Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengisyaratkan  setiap  pembuatan  peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan perlindungan  fungsi  lingkungan    hidup  dan prinsip  perlindungan    serta    pengelolaan lingkungan  hidup  sesuai dengan  ketentuan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan.
Kepala Seksi Pengendalian dan Reklamasi Dinas  Koperindagtamben  Kabupaten  Trenggalek menyampaikan perihal Reklamasi Pasca Tambang pada wawancara tanggal 9 Januari 2017 yaitu: “Pemegang  IUP  Eksplorasi  wajib  melaksanakan reklamasi  terhadap  lahan  terganggu  pada kegiatan  eksplorasi.  Sementara  untuk  IUP Operasi  Produksi  wajib  melaksanakan  reklamasi dan  pasca  tambang  pada  lahan  terganggu  pada kegiatan  pertambangan  dengan  sistem  dan metode penambangan terbuka dan penambangan bawah  tanah.  Pemegang  IUP  eksplorasi  dalam melakukan reklamasi wajib memenuhi prinsip: 1) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan 2) keselamatan dan kesehatan kerja.
Pemegang IPR bersama dengan Pemerintah Daerah melaksanakan reklamasi  dan pasca  tambang    sesuai    dengan      rencana reklamasi    dan  rencana  pasca  tambang  serta melakukan  remediasi  yakni  upaya  pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki  mutu  lingkungan  hidup  serta melakukan  restorasi  sebagai  upaya  pemulihan untuk  menjadikan  lingkungan    hidup  atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

## F. REFERENSI
DPD  RI,  Desain  Pola  Hubungan  Kewenangan Kabupaten/Kota dengan
Provinsi,
Sekertariat Jendral DPD RI, Jakarta, 2011
Farida,  Maria.  Ilmu  Perundang-undangan  II,
Proses  dan  Teknik  pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Fauzi,  Gamawan,  Paradigma  Kewenangan Daerah  yang  Efektif  dan  Efisien,  Prisma, Volume 29, 2010;
Gie,  Liang.  Pertumbuhan  Pemerintah  Dareah  di Negara  Republik  Indonesia.  Jilid  111. Jakarta: Gunung Agung, 1968.
Hadjon,  Philipus  M.,  dll.  Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia  (introduction  to the  Indonesia  administration  law). Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
Indoharto.  Usaha  Memahami  Undang-undang Tentaang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
Inu Kencana Syafiie, Welasari, Ilmu Administrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015;
Kasper,  W.&  Streit  M.E,  Institutional  Economic  : Social order and public policy.
Cheltelham, 1998;
Keban,  Yeremias,  Enam  Dimensi  Strategi Administrasi  Publik  :  Konsep,  Teori  dan Isu. Yogyakarta : Gave Media, 2004;
Koesoemahatmadja,  RDH.  Pengantar  ke  Arah
Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Binacipta, 1978.
M.  Amrah.  Aspek-aspek  Hukum  Otonomi Daerah. Bandung: Alumni, 1978.
MD,  Mafhud.  Membangun  Politik  Hukum, Menegakkan  Konstitusi.  Jakarta:  Pustaka LP3ES, 2006.
Manan,  Bagir.  Hubungan  Pusat  dan  Daerah Menurut  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
.    Wewenang    Provinsi,    Kabupaten Dan    Kota    Dalam    Rangka  Otonomi Daerah.  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 2000.
Nurjaya,  I  Nyoman.  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam    Perspektif    Antropologi  Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
Riant  Nugroho,  Public  Policy(Teori  Kebijakan, Analisis  Kebijakan,  Proses  Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik,  Kebijakan  sebagai  The  Fifth Estate,  Metode  Penelitian  Kebijakan), Gramedia, Jakarta, 2012;
Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Alfabeta, Bandung, 2015;
Tresna  R.  Bertamasya  ke  Taman  Ketatanegaraan. Bandung: Dibya, tt.
Peraturan Perundang-undangan
Arsip  dan  Dokumentasi,  2004,  Risalah  Rapat Persidangan  Panitia  Khusus  (Pansus)  Rancangan Undang-Undang    tentang    pertambangan Mineral      dan  Batubara  tanggal  20  Mei  2005, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, Jakarta.
Arsip  dan  Dokumentasi,  2012,  Risalah  Rapat Persidangan  Panitia  Khusus  (Pansus)  Rancangan Undang-Undang  tentang  pemerintahan  daerah tanggal 2
April  2012,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Undang–Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)