FOKUS EKONOMI

## Jurnal Ilmiah Ekonomi
P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991
Acredited: SK No.: 200/M/KPT/2020  Peringkat 4 (Empat) Website : http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe

## DAMPAK UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI MALUKU
Diar Muzna Tangke *)

## Abstract
The  problem  of  wages  is  a  classic  problem  that  has  not  been  resolved  until  now.  The government is not only facing the problem of surplus labor or the problem of an increasing workforce,  but  how  to  make  policies  related  to  the  protection  and  improvement  of  workers' welfare.  Maluku  with  a  population  that  continues to  increase from  year to  year.  BPS  noted that in August 2019, Maluku Province was ranked third with the highest unemployment rate nationally.  The  purpose  of  this  study  is  to  see  the  impact  of  drinking  wages  on  the  open unemployment rate in Maluku Province. The research method used is a quantitative method with  secondary  data  type  time  series  2001-2020.  The  results  of  the  study  show  that  the minimum  wage  has  a  negative  effect  on  the  Open  Unemployment  Rate  in  Maluku  province during the period 2001-2020.
Keyword: Provincial Minimum Wage, Open Unemployment Rate

## Pendahuluan
Persoalan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  merupakan  masalah  nasional  yang  sangat kompleks. Masalah upah merupakan masalah klasik yang sampai saat ini belum tertuntaskan. Selama  ini  pemerintah  bukan  hanya  menghadapi  masalah surplus  labour ataupun  masalah angkatan  kerja  yang  semakin  membludak  namun  bagaimana  membuat  kebijakan  yang berkaitan dengan perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja.
Di  negara  berpenduduk  besar  biayanya  terjadi  apa  yang  oleh  Arthur  Lewis  sebut sebagai kondisi unlimited supply of labour . Dalam kondisi ini, posisi tawar pekerja sangat
*) Politeknik Negeri Ambon
lemah. Bila pasar tenaga kerja diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, upah dibayar sesuai dengan tingkat produktivitas pekerja secara teoritis bisa mendakati nol. Namun tenaga kerja  adalah  makluk  hidup  yang  bermartabat.  Orang  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup dan melakukan aktualisasi diri. Itu sebabkan pekerja membangun posisi tawar dengan berserikat. Dalam perspektif ini upah minimum dapat dilihat sebagai sebuah kompromi atau solusi (Supratikno, 2011).
Penetapan  tingkat  upah  merupakan  salah  satu  bentuk  keterlibatan  pemerintah  dalam hubungan  industrial.  Upah  minimum  diartikan  sebagai  ketetapan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  kepada  pekerja  yang  paling  rendah  tingkatannya. Kebijakan  upah  minimum  yang  diterapkan  Pemerintah  Indonesia  sejak  akhir  tahun  80-an, secara  normatif  berfungsi  sebagai  standard  upah  bagi  pekerja  yang  berada  di  tingkatan terendah  di  sebuah  perusahaan.  Hal  ini  sebenarnya  dapat  diartikan  sebagai  upaya perlindungan terhadap upah pekerja agar pihak pengusaha tidak bersikap sewenang-wenang dalam memberikan kompensasi bagi pekerja.
Menurut  Sumarsono  (2009)  dan  Desmiwati  (2010),  secara  teoritis  ada  tiga  kompenen yang dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum yaitu: (1) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM); (2) Indeks Harga Konsumen (IHK); dan (3) Pertumbuhan ekonomi daerah. Merujuk pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  Per-01/Men/1999,  variabel  yang  mempengaruhi Upah  Minimum  Regional  (UMR)  antara  lain:  (1)  Kebutuhan  Hidup  Minimum  (KHM);  (2) Indeks  Harga  Konsumen  (IHK);  (3)  kemampuan,  perkembangan  dan  kelangsungan perusahaan;  (4)  tingkat  upah  didaerah  tertentu  dan  antar  daerah;  (5)  kondisi  pasar  tenaga kerja;  (6)  tingkat  perkembangan  perekonomian;  dan  (7)  pendapatan  perkapita  (Sumarsono, 2009 ; Desmiwati, 2010)
Bagi pengusaha upah merupakan bentuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berdampak  pada  keuntungan  perusahaan.  Oleh  karena  itu  dalam  penetapan  tingkat  upah mereka  sangat  berhati-hati.  Sedangkan  bagi  buruh,  upah  merupakan  sumber  pendapatan sehingga mereka sangat mengharapkan peningkatan tingkat upah. Berangkat dari perbedaan pandangan antara pengusaha dan buruh tentang upah, maka dalam hal penetapan tingkat upah bukanlah  hal  yang  mudah.  Masing-masing  pihak  memiliki  kepentingan  yang  berbeda sehingga untuk mencapai kesepakatan mengenai tingkat upah tidak jarang akan diwarnai oleh pertentangan.
Salah  satu  penyebab  menculnya  pengagguran  dikarenakan  terjadinya  kekakuan  upah ( wage  rigidity )  ialah  ketidaksanggupan  upah  untuk  menyesuaikan  pada  titik  keseimbangan, yaitu  saat  kuantitas  penawaran  dan  permintaan  tenaga  kerja  sama.  Kenaikan  tingkat  upah menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja serta penurunan permintaan tenaga kerja, sehingga  mengalami  surplus  tenaga  kerja  atau  pengangguran.  Kekakuan  upah  terjadi disebabkan peraturan upah minimum, serikat kerja, serta efisiensi upah (Mankiw, 2012).
Penelitian Sen, Rybczynski, And Van De Waal (2011) menjelaskan dampak dari upah minimum  terhadap  kemiskinan  di  Kanada.  mereka  menjelaskan  bahwa  kebijakan  upah minimum  yang  di  harapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  dengan  memberikan pendapatan yang lebih tinggi terhadap rumah tangga miskin. Pada keyataannya peningkatan upah minimum justru mengakibatkan peningkatan pada jumlah penduduk miskin, akibat dari hilangnya  lapangan  kerja  terutama  bagi  pekerja  rendah  dan  berkurangnya  rekrutment  untuk tenaga  kerja  baru  dari  golongan  pekerja  pemula  (Sen  et  al.,  2011).  Riset  oleh  Adam menyatakan  upah  minimum  di  Indonesia  sering  mengalami  kenaikan  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  produktivitas  tenaga  kerja.  Kenaikan  tersebut  rata-rata  sebesar  20,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN serta China (Adam, 2016).
Hasil  riset  empiris  memperlihatkan  kebijakan  upah  minimum  sebagai  instrument pemerintah  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  pekerja  tidak  senantiasa  sejalan  dengan tujuan  pokok  mewujudkan  kesejahteraan  nasional.  Upah  minimum  menjadi  penghambat untuk  perusahaan  dapat  merekrut  seluruh  ketersediaan  pekerja  di  pasar  (Wihastuti  dan Rahmatullah,  2018).  Sementara  itu,  riset  lain  menunjukkan  adanya  hubungan  positif  antara upah  dan  tingkat  penganguran  terbuka,  dimana  kenaikkan  upah  dianggap  sebagai  insentif bagi  tenaga  kerja  terampil  (Effendy,  2019).  Hasil  riset  lainnya  menunjukan  hal  yang  sama yaitu  UMP  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  pengangguran  dengan  asumsi  varaibel  lain cateris paribus (Shafira et al., 2020).
Maluku  dengan  jumlah  penduduk  yang  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun,  dimana  tahun  2019  telah  mencapai  1.802.270  jiwa.  Pemerintah  daerah  harus  dapat mencari  solusi  tepat  dalam  menjamin  kesejahteraan  masyarakat  yang  terus  bertambah  yaitu dengan  menyediakan  fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan.  Salah  satu  indikator  kesejahteraan masyarakat  adalah  tingkat  kemiskinan  dan  penyebab  terjadinya  kemiskinan  menurut  BPS salah satunya adalah ketersediaannya lapangan pekerjaan.
Sumber: BPS Provinsi Maluku, Tahun 2019
BPS  mencatat  pada  Agustus  2019,  Provinsi  Maluku  menduduki  peringkat  ketiga tingkat  pengangguran  terbanyak  secara  nasional  yaitu  sebesar  7,08  persen  setelah  posisi pertama  Provinsi  Banten  sebesar  8,11  persen  dan  Jawa  Barat  sebesar  7,99  persen. Pengangguran  yang  terjadi  akan  meyebabkan  rendahkan  daya  beli  masyarakat  yang  pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan disuatu daerah.   Tujuan penelitian ini untuk melihat dampak upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku.

## Tinjauan Pustaka

## Tenaga Kerja
Tenaga  kerja  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  proses  produksi,  selain  faktor produksi  yang  lain  seperti  tanah,  modal dan  lain-lain.  Maka  manusia  merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut. Kebutuhan  tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh  perusahaan/lembaga  menerima  tenaga  kerja  pada  tingkat  upah,  posisi,  dan  syarat  kerja tertentu.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  pekerja/buruh  adalah  setiap orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Dan  telah menetapkan  batas  usia  kerja  menjadi  15  tahun  atau  lebih.  Berdasarkan  BPS,  pekerja  atau tenaga  kerja adalah  semua  orang  yang  biasanya  berkerja  di  perusahaan/usaha  tersebut,  baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi.
Permintaan  akan  tenaga  kerja  merupakan  permintaan  input.  Permintaan  ini  berbedaan dengan  permintaan  konsumen  akan  barang  dan  jasa.  Konsumen  membeli  barang  atau  jasa karena mengetahui akan mendapatkan manfaat atau kepuasaan dari barang dan jasa tersebut. Sedangkan bagi pengusaha, mempekerjakan tenaga kerja dalam rangka produktivitas barang atau jasa untuk kemudian dijual kepada konsumen sehingga mendapatkan keuntungan. Maka
dapat dikatakan peningkatan permintaan tenaga kerja tergantung dari permintaan barang atau jasa  dari  konsumen  sehingga  permintaan  tenaga  kerja  disebut  permintaan  terkait  ( derived demand ) (Maryati et al., 2021).

## Pengangguran
Para  ekonom  mempelajari  pengangguran  untuk  mengidentifikasi  penyebabnya  dan untuk  membantu  memperbaiki  kebijakan  publik  yang  mempengaruhi  pengangguran. Sebagian  dari  kebijakan  tersebut,  seperti  program  dari  pelatihan  kerja,  membantu  orang dalam  mendapatkan  pekerjaan.  Kebijakan  lain,  seperti  asuransi  pengangguran,  membantu mengurangi  kesulitan  yang  di  alami  pengangguran.  Tetapi  kebijakan  lainnya  tetap  saja mempengaruhi  munculnya  pengangguran  secara  tidak  sengaja.  Undang-undang  yang menetapkan  upah  minimum  yang  tinggi,  misalnya  cenderung  akan  meningkatkan pengangguran  dikalangan  angkatan  kerja  yang  kurang  terdidik  dan  kurang  pengalaman (Mankiw, 2012).
Pengangguran  merupakan  problem  besar  yang  dihadapi  baik  Negara  maju,  negera berkembang,  ataupun  terbelakang.  Pengangguran  muncul  akibat  pekerja  menolak  bekerja pada  tingkat  upah  lebih  rendah  dari  yang  diharapkan.  Saat  menentapkan  ekspektasi  upah, calon  pekerja  mempertimbangkan  biaya  kebutuhan  hidup  minimal  yang  harus  tercukupi, sehingga jika upah yang diterima terlalu rendah maka pekerja  dengan sukarela memutuskan untuk menganggur (Supratikno, 2011).
Dalam ekonomi teori makro, jenis pengangguran berdasarkan penyebab antara lain: (a) pengangguran  friksional,  yaitu  pengangguran  yang  terjadi  akibat  pekerja  mencari pekerjaan yang lebih baik; (b) pengagguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi akibat merosotnya permintaan  agregat  mengakibatkan  perusahaan  mengurangi  tenaga  kerja;  (c)  pengangguran struktural,  yaitu  pengangguran  akibat  perubahan  struktur  ekonomi  yang  terjadi  dalam perekonomian;  dan  (d)  pengangguran  teknologi,  yaitu  pengangguran  akibat  perkembangan teknologi  yang  mengakibatkan  pergantian  tenaga  manusia  menjadi  tenaga  mesin-mesin (Sukirno, 2006).
Penganggur  terbuka, terdiri dari  (a)  mereka  yang  tak  punya  pekerjaan  dan  mencari pekerjaan; (b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja (BPS).
Untuk  mengurangi  permasalahan  tenaga  kerja  pemerintah  perlu  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  yang  merupakan  salah  satu  tujuan  pembangunan.  Pembangunan ekonomi  adalah  sebuah  usaha  meningkatan  taraf  hidup  masyarakat,  memperluas  angkatan kerja  dan  mengarahkan  pendapatan  yang  merata  yang  diukur  melalui  tinggi  rendahnya pendapatan  riil  perkapita.  Tujuan  inti  dari  proses  pembangunan  ekonomi  Indonesia  adalah meningkatnya  ketersediaan  serta  perluasan  distribusi  berbagai  barang  kehidupan  pokok, meningkatnya  standar  hidup  (pendapatan,  penyediaan  lapangan  pekerjaan,  dan  perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010).

## Upah Minimum dan Kekakuan Upah
Upah  merupakan  salah  satu  biaya  produksi  yang  harus  dikeluarkan  produsen  sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan  upah  sebagai  harga  dari  tenaga  kerja.  Dalam  hubungannya  dengan  tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan.
Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan, Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa yang telah atau akan dilakukan.  Lebih lanjut, pada pasal 88 ayat 4 menyatakan bahwa upah minimum  ditetapkan  pemerintah  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  dan  dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Pada  jangka  panjang,  upah  tenaga  kerja  tidak  dapat  mencukupi  dalam  kebutuhan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harg dan barang tersebut. Peningkatan harga-harga  dapat  menurunkan  kemampuan  beli  pada  tingkat  pendapatan  tertentu.  Keadaan yang  sering  terjadi  yaitu  kondisi  harga-harga  barang  dan  upah  mengalami  kenaikan,  tetapi kenaikan tersebut tidak secara bersamaan dan juga tidak terjadi pada tingat yang sama. Pakar ekonomi membedakan upah uang dan upah riil. Upah uang yaitu sejumlah uang yang didapat tenaga  kerja  sebagai  pembayaran  tenaga  mental  dan  fisik  yang  digunakan  dalam  proses produksi.  Sedangkan  upah  riil  yaitu  upah  tenaga  kerja  yang  dihitung  dari  kemampuan  upah tersebut dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan (Sukirno, 2006).

## DI PROVINSI MALUKU
Salah  satu  penyebab  terjadinya  pengangguran  adalah  kekakuan  upah  ( wage  rigidity ) gagalnya  upah  melakukan  penyesuaian  sampai  panawaran  tenaga  kerja  sama  dengan permintaannya.  Ketika  upah  riil  berada  diatas  tingkat  keseimbangan  permintaan  dan penawaran tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekakuan upah riil mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran. Undang- undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar oleh perusaaan kepada  tenaga  kerja.  Ketika  pemerintah  mempertahankan  upah  pada  titik  yang  bukan  titik keseimbangan, inilah yang menyebabkan kekakuan upah (Mankiw, 2012).

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif.  Metode kuantitatif yaitu metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrument  penelitian, analisis  data  bersifat  kuantitatif  /statistic dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  dan  menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  data time  series tahun  2001- 2020 yaitu upah minimum dan tingkat pengangguran di Provinsi Maluku yang diperoleh dari Badan  Pusat  Statistik  dan  Bank  Indonesia.  Metode  analisis  menggunakan  regresi  linier sederhana yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = a + bX
dimana: Y :Tingkat pengangguran Provinsi Maluku
X : Upah minimum Provinsi Maluku
a : Konstanta
b : Koefisien upah minimum Provinsi Maluku

## Hasil Dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
TPT  provinsi  Maluku  dari  tahun  2001-2020  terlihat  berfluktuatif.  Tahun  2004,  TPT  sebesar 17,98  persen  merupakan  periode  tertinggi  selama  kurun  waktu  2001  –  2020.  Hal  ini  disebabkan ketersediaan  lapangan  pekerjaan  yang  terbatas  baik  sector  pemerintah  maupun  sektor  swasta dibandingkan dengan pencari kerja yang semakin banyak seiring kondusifnya provinsi Maluku pasca konflik  tahun  1999.  Periode  berikutnya,  TPT  mengalami  penurunan  dan  berfluktuasi  hingga  tahun 2020.

## Fokus Ekonomi
Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Tahun 2001-2020 (dalam persen)
Sumber: BPS, diolah 2020
Upah  minimum  Provinsi  (UMP)  atau  sebelumnya  dikenal  dengan  istilah  Upah Minimum Regional Tingkat memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  No.7  Tahun  2013  tentang  Upah  Minimum.  UMP  di  tetapkan  oleh  gubenur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan pengupahan Provinsi.

## Gambar 3. Upah Minimum Regional Provinsi Maluku
Tahun 2001-2020 (dalam Rupiah)

## Sumber: BPS, diolah 2020
Dalam  penelitian  Effendi  menyebutkan  upah  minimum  pekerja  memiliki  pengaruh yang  cukup  besar  dalam  pengurangan  tingkat  penggangguran  (Effendy,  2019).  Trend  Upah Minimum  Provinsi  Maluku  sejak  2001-2020  terus  mengalami  kenaikan.  Hal  serupa  terjadi pada bebarapa wilayah di Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada wilayah masing-masing.

## Uji normalitas
Uji  normalitas  adalah  pengujian  tentang  kenormalan  distribusi  data.  Penggunaan  uji normalitas karena pada analisis statistik parametik, asumsi yang harus dimiliki oleh data
adalah  bahwa  data  tersebut  harus  terdistribusi  secara  normal.  Dasar  pengambilan keputusan jika  data  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  atau  grafik histogramnya  menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas. Gambar 1, menunjukan data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.
Gambar 4. Normal P-Plot
Sumber: Olah data SPSS, 2020

## Uji Multikolinieritas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di antara  variabel  independen  (tidak  ada  multikolinieritas).  Untuk  mendeteksi  adanya multikolinearitas,  dapat  dilihat  dari  Value  Inflation  Factor  (VIF).  Dasar  pengambilan keputusan  apabila  nilai  VIF  >  10  maka  terjadi  multikolinieritas.  Sebaliknya,  jika  VIF  <  10 tidak  maka  terjadi  multikolinieritas.  VIF  pada  penlitian  ini  menunjukan  angka  1.000  yang artinya lebih besar dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.
Tabel 1. Value Inflation Factor (VIF)
Collinearity Statistics Tolerance VIF 1.000 1.000

## Sumber: olah data SPSS

## Regresi Sederhana
Dengan  menggunakan  data  pengangguran  dan  UMP  pada  Provinsi  Maluku  Tahun 2001–2020 dalam regresi linier sederhana, maka didapat persamaa regresi sebagai berikut:
Y = 12,815 – 2,303X
Tabel 2. Hasil Regresi Linier
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std. Error Beta Constanta 12,813 1,18 10,89  ,000 UMP -2,305 ,000 -,501 -2,61 ,018 R-Square 0,275

## Sumber: olah data SPSS, 2020
Dari  tabel  2,  maka  dapat  diketahui  hubungan  antara  pengangguran  dan  UMP  pada Provinsi  Maluku  memiliki  hubungan  negatif  sebesar  -2,303.  Nilai  t-statistik  sebesar  -2,615 dengan tingkat kepercayaan 95 persen (alfa 0,05), maka didapat t-tabel sebesar 2,11 sehingga dikatakan UMP berpengaruh signfikan terhadap pengangguran. Nilai R-square sebesar 0,275 yang artinya 27,5 persen hubungan UMP dan upah minimum dapat dijelaskan dalam model ini.

## Pembahasan
Tenaga kerja sangat berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi. Beriringan dengan  infrastruktur  dan  pemerintah,  tenaga  kerja  sebagai  faktor  utama  yang  bisa  memacu naik turunnya daya saing perekonomian (APO, 2015).
Upah  sebagai  balas  jasa  tenaga  kerja  sangat  tergantung  pada  produktivitas  dan keseimbangan  permintaan  dan  penawaran  tenaga  kerja.  Kondisi  yang  terjadi  adalah  jumlah permintaan  tenaga  kerja  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  jumlah  penawaran  tenaga  kerja sehingga  terjadi  ketidakseimbangan  upah  akibatnya  kesejahteraan  pekerja  turun  dan pengagguran  meningkat.  Untuk  menjaga  tingkat  upah  tetap  stabil  dan  dapat  memenuhi kebutuhan para pekerja maka, pemerintah memberlakukan upah minimum.
Hasil  penelitian  menunjukan,  upah  Minimum  berpengaruh  negatif  secara  signifikan terhadap TPT pada provinsi Maluku sebesar 2,303. Ini artinya, apabila UMP naik sebesar 1 persen maka TPT Maluku akan turun sebesar 2,303 persen dan sebaliknya apabila UMP turun sebesar 1 persen maka TPT akan naik sebesar 2,303. Ada beberapa alasan yang menyebabkan tingkat UMP berpengaruh  negative terhadap TPT provinsi Maluku yaitu pertama, kebijakan UMP  yang  dilakukan  pemerintah  dilakukan  secara  hati-hati  dengan  mempertimbangkan kondisi dunia usaha maupun pekerja. Kedua, terbatas lapangan usaha khususnya padat karya
menyebabkan  banyak  pekerja  mencari  pekerjaan  di  daerah  lain  diantarnya  Maluku  Utara, Papua bahkan dipulau Jawa.
Trend peningkatan upah yang terjadi setiap tahunnya dapat mengurangi pengangguran terbuka  dikarenakan  peningkatan  upah  dirasakan  dapat  memenuhi  kebutuhan  pekerja.  Dan sebaliknya apabila upah rendah maka pekerja akan mencari pekerjaan yang memberikan upah yang  lebih  baik.  Namun  persaingan  dalam  pasar  tenaga  kerja  menyebabkan  sulitnya mendapatkan  pekerjaan  pengganti  yang  pada  akhirnya  angka  pengangguran  naik  (Kuntiarti, 2018).
Pengangguran masih menjadi permasalahan penting yang harus dituntaskan pemerintah provinsi  Maluku.  Tingkat  pengangguran  Provinsi  Maluku  tercatat  menduduki  peringkat ketiga  terbanyak  secara  nasional  yaitu  sebesar  7,08  persen  pada  Agustus  2019.  Provinsi Maluku  sebagai  provinsi  kepulauan  memiliki  permasalahan  dimana  pertumbuhan  ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti oleh pembangunan ekonomi di pulau-pulau lain pada provinsi Maluku sehingga penyerapan tenaga kerja tidak maksimal (Rijoly dan Rum, 2017). Tingkat pengangguran bukan  saja ditentukan oleh upah minimum, namun sangat tergantung pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah.  Pertumbuhan ekonomi hanya  akan  terjadi  apabila  pemanfaatan  sumber  daya  dengan  adanya  investasi  dari  dalam maupun  luar  negeri.  Dengan  adanya  investasi  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Untuk  menciptakan  itu  semua  dibutuhkan  iklim  investasi  yang  kondusif,  penyediaan infratruktur,  pelayanan  satu  pintu  yang  efektif,  dan  peningkatan  pengawasan.  Selain  itu, kualitas SDM juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Sumber daya alam yang banyak di provinsi Maluku hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan sumber daya manusia berkualitas, kreatif dan inovatif sehingga mampu berkompetisi pada pasar tenaga kerja skala regional, nasional maupun internasional.

## Penutup

## Simpulan
Hasil penelitian menunjukan UMP provinsi Maluku berpengaruh negatif terhadap TPT provinsi Maluku. Masalah pengangguran menjadi masalah penting yang akan teratasi dengan adanya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas SDM.

## Saran
Provinsi  Maluku  membutuhkan  investasi  dalam  dan  luar  negeri,  khususnya  untuk sektor-sektor padat karya sehingga kesempatan kerja dapat tercipta. Selain itu, kualitas SDM harus  dapat  ditingkatkan  dengan  program-program  pemberdayaan  sehingga  dibutuhkan kerjasama pemerintah, swasta dan akademisi dalam menciptakan manusia unggul.

## Daftar Pustaka
Adam,  L.  (2016).  Membangun  Daya  Saing  Tenaga  Kerja  Indonesia  Melalui  Peningkatan Produktivitas.
Jurnal Kependudukan Indonesia , 11 (2), 71. https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.205
APO. (2015). APO Productivity Data Book . Asian Productivity Organization.
Desmiwati. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh di Indonesia (Analisi UMP 2001-2008) .
Effendy,  R.  S.  (2019).  Pengaruh  Upah  Minimum  Terhadap  Pengurangan  Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. Jurnal Fokus Ekonomi , 14 (1), 105–124.
Kuntiarti, D. D. (2018).  Pengaruh  Inflasi, Jumlah Penduduk Dan  Kenaikan Upah Minimum Terhadap  Pengangguran  Terbuka  Di  Provinsi  Banten  Tahun  2010-2015. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi , 7 (1), 1–9.
Mankiw, N. G. (2012). Makroekonomi (Keenam). Erlangga.
Maryati,  S.,  Handra,  H.,  &  Muslim,  I.  (2021).  Penyerapan  Tenaga  Kerja  dan  Pertumbuhan Ekonomi  Menuju Era  Bonus  Demografi  di  Sumatra  Barat. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan Indonesia , 21 (1), 95–107.
Rijoly,  J.  C.  D.,  &  Rum,  I.  (2017).  Analisis  Tingkat  Pengangguran  di  Maluku  Sebagai Provinsi Kepulauan. Isei
Economic Review , 1 (2), 38–41. http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier/article/view/25
Sen,  Rybczynski,  &  Waal,  V.  De.  (2011).  Teen  employment,  poverty,  and  the  minimum wage: evidence from canada. Labour Economic , 18 , 36–47.
Shafira,  V.  A.,  Kumenaung,  A.  G.,  &  Niode,  A.  O.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Ump, Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Inflasi  Terhadap  Tingkat  Pengangguranterbuka  Di Kota  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 9 (1), 1411–1419.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis Edisi Ke-3 . Alfabeta.
Sukirno, S. (2006). Makroekonomi . Raja Grafindo Persada.

## DI PROVINSI MALUKU
Sumarsono,  S.  (2009). Teori  dan  Kebijakan  Publik  Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia .  Graha ilmu.
Supratikno,  H.  (2011). Ekonomi  Nurani  vs  Ekonomi  Naluri .  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Gamma Societa , 1 (1), 96–102.