## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak  dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Jabida Latuamury 1 , Alfrin Ernest Marthen Usmany 2
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
* Emai l : jabida.latuamury@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesian taxation has enormous potential, with sources of tax revenue including central taxes and local taxes. However, Indonesia's tax conditions are still quite alarming as taxpayer compliance rates have continued to decline over the past few years. Reporting mechanisms that have not been optimal can affect the taxation position that is beneficial for the continuity of national development. Therefore, this study aims to analyze the Influence of Tax Knowledge, Sanctions, and Taxpayer Awareness on Tax Compliance (Empirical Study  on  MSMEs  in  Ambon  City).  Using  multiple  regression  models  with  hypothesis  testing,  research methods include taxation, sanctions, and mandatory awareness of paying taxes. The results showed that the research parameters of tax knowledge, sanctions, and mandatory understanding significantly influence tax- paying compliance with regression models that have solid and significant model coefficients and constants at a 95% confidence level. Knowledge of tax regulations, sanctions, and tax awareness has a positive influence in increasing the willingness of taxpayers to pay taxes because taxpayers already understand tax regulations.
KEYWORDS : knowledge of taxation, sanctions, compliance with paying taxes

## INTISARI
Perpajakan  Indonesia  memiliki  potensi  sangat  besar,  dengan  sumber  penerimaan  pajak meliputi  pajak  pusat  dan  pajak  daerah,  namun  kondisi  perpajakan  Indonesia  masih  cukup mengkhawatirkan dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terkahir. Mekanisme pelaporan yang belum optimal dapat mempengaruhi posisi perpajakan  yang  bermanfaat  bagi  kelangsungan  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  dan  Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak  (Studi Empiris Pada UMKM di Kota Ambon). Metode  penelitian  menggunakan  model  regresi  berganda  dengan  pengujian  hipotesis  meliputi pengetahuan  perpajakan,  sanksi  dan  kesadaran  wajib  pajar  dalam  membayar  pajak.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  parameter  penelitian  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  dan kesadaran wajib memiliki pengaruh signfikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan model regresi  yang  memiliki  koefisien  dan  konstanta  model  yang  kuat  dan  signifikan  pada  taraf kepercayaan  95%.  Pengetahuan  mengenai  peraturan  perpajakan,  sanksi  dan  kesadaran  pajak memiliki  pengaruh  positif  dalam  meningkatkan  kemauan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan.
KEYWORDS : pengetahuan perpajakan, sanksi, kepatuhan membayar pajak

## Pendahuluan
Kondisi  perpajakan  Indonesia  masih  cukup  mengkhawatirkan  dikarenakan  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  terus  mengalami  penurunan  selama  beberapa  tahun  terkahir.  Tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan tren penurunan selama decade terakhir 2011 tercatat 97,2%, 2014  tercatat  91,6%,  dan  2015  tercatat  82,0%  (Rahayu,  2010).    Kesadaran  wajib  pajak  memenuhi kewajibannya  masih  rendah,  baik  pelaporan  surat  pemberitahuan  maupun  pembayaran  pajak. Kondisi ini menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan negara hanya mencapai  75%  berasal  dari  pajak.    Jika  penerimaan  melebihi  target,  pembangunan  di  Indonesia dapat mencapai kondisi yang optimal dan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi segenap masyarakat (Rahmadian, 2013).
Pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  seorang  wajib  pajak  dalam  mengetahui peraturan  perpajakan  seperti  tarif  pajak  berdasarkan  undang0undang  membayar  pajak  maupun manfaat pajak bagi kehidupan wajib pajak sendiri (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan  bagi  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan  kewajiban  perpajakan.  Wajib  pajak mengupayakan  kewajibannya  agar  terhindar  dari  sanksi-sanksi  yang  berlaku  dalam  peraturan perpajakan.  Bagi  wajib  pajak  yang  mengetahu  dan  memenuhi  ketentuan  undang-undanng perpajakan  dapat  langsung  mengunjungi  kantor  pelayanan  pajak  (KPP)  untuk  melapor.  Namun jika masih banyak masyarakat, pegawai negeri maupun karyawan swasta khususnya wajib pajak orang pribadi, belum mengetahui  tentang pelaporan pajak.
Potensi  perpajakan  Indonesia  sangalah  besar,  namun  mekanisme  pelaporan  yang  belum optimal  dapat  mempengaruhi  posisi  perpajakan  yang  bermanfaat  bagi  kelangsungan pembangunan nasional. Catatan penting layanan situs pajak online hingga tahun 2015, penduduk Indonesia  yang  bekerja  berjumlah  120,8  juta.  Namun  wajib  pajak  orang  pribadi  (WPOP)  yang menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  hanya  sebanyak  10.269.162  WPOP  meliputi karyawan swasta (9.431.934), non karyawasan (837.228). Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan WPOP    berdasarkan  penyampaian  SPT  hanya  sebesar  63%  karyawan  dan  37%  non  karyawan. Kondisi  yang  memprihatinkan  dalam  hubungan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  menunaikan kewajiban membayar pajak (Rahayu, 2010).
Upaya-upaya  meningkatkan  kesadaran  dan  kepedulian  menjadi  perhatian  utama, terutama kesadaran wajib pajak membayar pajak dapat dilakukan melalui mekanis mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai  dengan ketentuan perpajakan. Pengetahuan perpanjang  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  perpajakan.  Teori  Ekuitas  menurut  Salman dan Farid (2008) menekankan pada aspek keadilan. Wajib pajak memandang perlu bahwa hak dan
kewajiban  wajib  pajak  sebanding  dalam  arti  wajib  pajak  cenderung  lebih  patuh  dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap pajak pajak. Wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak  diterapkan  kepada  semua  wajib  pajak  dengan  tidak  membedakan  perlakuan  antara  wajib pajak  badan  dengan  perorangan,  wajib  pajak  besar  dan  wajib  pajak  kecil  dalam  artian  bahwa semua wajib pajak diperlakukan secaa adil, dengan  kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib  pajak.  Pengetahuan  perpajakan  merupakan  parameter  penting  dalam  kaitannya  dengan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak (Yusnidar, 2016).
Sanksi  pajak  merupakan  jaminan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundangan  perpajakan (norma  perpajakan)  yang  wajib  ditaati/dipatuhi/dituruti.  Sanksi  perpajkan  merupakan  alat pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan  Mardiasmo  (2009).  Setiap  jenis pelanggaran  pajak  mulai  dari  level  terkecil  sampai  level  tertinggi  tersedia  ancaman  sanksinya. Pasca  amandemen  Undang-Undang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  (UU  Nomor  28 tahun  2007)  menggulirkan  ketentuan-ketentuan  baru  menyangkut  sanksi  pelanggaran  kewajiban wajib pajak dan fiscus. Peraturan perundangan meminimalisir Tindakan pelanggaran hukum yang dikenakan kepada wajib pajak maupun fiscus. Penegakkan hukum secara adil oleh apparat pajak diberlakukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajiban pajak, sehingga diharapkan mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.
Upaya  memaksimalkan  penerimaan  pajak  tidak  hanya  mengandalkan  peran  dari  Ditjen Pajak  dan  petugas  pajak,  namun  membutuhkan  peran  aktif  dari  para  wajib  pajak  itu  sendiri. Perubahan  sistem  perpajakan official assessment menjadi self assessment ,  memberikan  kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.  Kepatuhan  dan  kesadaran  wajib  pajak  menjadi  factor  yang  penting  dalam  mencapai keberhasilan penerimaan pajak.
Sumber  penerimaan  pajak  dibedakan    menjadi  dua  yaitu  pajak  pusat  dan  pajak  daerah. Pajak pusat adalah pajak yang  digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang dipungut oleh  pemerintah pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak  pertambahan nilai barang dan jasa dan  pajak  penjualan  atas  barang  mewah  (PPN;    PPn-BM),  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB),  bea materai,  bea  masuk,  cukai  dan  pajak  ekspor.  Sedangkan  pajak  daerah  adalah  pajak  yang digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah,  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah, meliputi  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB),  pajak  hotel  dan  restoran  (PHR),  pajak  reklame,  pajak hiburan  dan  pajak  bahan  bakar,  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB). Penerimaan-penerimaan  ini  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  dan pembangunan  nasional  serta  penerimaan  negara  lainnya  adalah  penerimaan  bukan  pajak. Penerimaan-penerimaan  yang  termasuk  dalam  penerimaan  bukan  pajak  adalah  retribusi,
keuntungan  perusahaan  negara,  denda  dan  sita,  pencetakan  uang,  pinjaman  dari  negara  lain, sumbangan,  hadiah,  hibah,  penyelenggaraan  undian  berhadiah,  penerimaan  pemerintah  pusat, dan penerimaan pemerintah daerah.
Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM  (usaha  mikro,  kecil,  menengah)  yang  telah  diatur  dalam    peraturan  pemerintah  No  46 tahun  2013.  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  20    Tahun  2008  tentang  UMKM  (Usaha Menengah  Kecil  dan  Mikro)  adalah  usaha    produktif  milik  orang  perorangan  dan  atau  badan usaha  perorangan  yang    memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  ini.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  di  Kota  Ambon  terdapat  perkembangan  UMKM dari  tahun  2015  sampai  tahun  2017.  Jumlah  UMKM  yang  terdiri  dari  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil dan Usaha Menegah adalah sebanyak 16.903 UMKM. Jumlah wajib pajak UMKM pada tahun 2018 yang  melaporkan  SPT  tahunan  hanya  sebanyak  5.071  atau  sebesar  30%  dari  total  UMKM  yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon.
Direktorat  Jenderal  Pajak  menganalisis  bahwa  potensi    pendapatan  pajak  dari  UMKM memang  lumayan.  Sumbangan  sektor  usaha  ini    terhadap  total  produk  domestik  bruto  (PDB) diperkirakan mencapai 61,9%. Namun dari sisi penerimaan negara selama ini dari sektor UMKM hanya  menyumbang sekitar 5% dari total penerimaan pajak. Jika dilihat dari peran mereka, maka hal ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi yang dapat digali atau bahkan banyak UMKM yang  belum  medaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  wajib UMKM dalam membayar pajak, diantaranya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi  pajak.  Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak    dalam  membayar  pajak  wajib  pajak  UMKM  setelah  diberlakukannya peraturan  pemerintah  No  46  tahun  2013.  Tujuan  penelitian  adalah  menganalisis  Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Membayar Pajak  (Studi Empiris Pada UMKM di Kota Ambon)”.

## Metode Penelitian

## Lokasi dan Ojek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  yang  ada  di  Kota Ambon. Sedangkan yang dijadikan ojek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak.

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  badan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  di  Kota  Ambon.  Sampel  adalah  bagian  atau  anggota  dari  populasi  atau  merupakan
beberapa  anggota  yang  diambil  dari  populasi.  Jumlah  UMKM  di  Kota  Ambon  sebanyak  16.903 UMKM  dan  tersebar  di  beberapa  wilayah.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  rumus Slovin (Sevilla, et.al, 2007) :
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁(𝑒)²
Ket: n = Sampel ;N = Populasi; e = taraf toleransi Maka perhitungan banyaknya sampel  sebagai berikut:
𝑛 = 16.903 1 + 16.903(0.1)²
𝑛 =   99 (𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛)
Ukuran  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  99  responden  yang  dipilih secara proporsional dari populasi yang dijabarkan sebelumnya.

## Jenis Data dan Sumber Data
Data penelitian terdiri atas data primer dan data  sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pembagian kuisioner kepada  Wajib Pajak yang mempunyai usaha di wilayah Kota Ambon.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari    dokumen  wajib  pajak  pada  kantor pajak Ambon dan data pendukung lainnya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuisioner.    Menurut  Noor  (2011),  kuisioner adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan    cara  memberikan  atau  menyebarkan  berbagai pertanyaan kepada responden  dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan yang telah  diajukan.  Kuisioner  dibagikan  pada  Wajib  Pajak  dengan  asumsi  mereka  mau  menjawab semua pertanyaan.

## Variabel Penelitian
Penelitian  ini  melibatkan  4  (empat)  variabel  yang  terdiri  atas  satu  variabel  terikat (dependen) dan tigat variabel bebas (independen). Variabel dependen (Y)  adalah kepatuhan wajib pajak,  sedangkan  variabel  independen  yaitu;  pengetahuan  pajak  (X 1 ),  sanksi  pajak  (X 2 ),  dan kesadaran wajib pajak (X 3 ).

## Defenisi Operasional Variabel
Definisi  operasional  variabel  adalah  suatu  definisi  yang  menunjukkan    bagaimana  suatu variabel diukur atau merupakan prosedur yang dilakukan dalam  suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur  dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas  variabel. Dalam Penelitian terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel yang  terikat.  Variabel  bebas  penelitian  ini  adalah  pemahaman  dan  pengetahuan  wajib  pajak,
sanksi  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak.  Sedangkan  variabel  terikat  penelitian  ini  adalah kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kuisoner  yang  digunakan  untuk  mengukur  kepatuhan  wajib  pajak  diperoleh  dengan menggabungkan  8  item  pertanyaan  yang  diperoleh  dari  penelitian  Handayani,  dkk  (2012)  dan widayanti (2010). Kuisoner menggunakan 8 pertanyaan  mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

## Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak
Kuisoner  yang  digunakan  untuk  mengukur  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib    pajak diperoleh dengan menggabungkan 7 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Widayanti (2010). Kuisoner  menggunakan  7  pertanyaan  mengenai  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib  pajak UMKM di Kota Ambon. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

## Sanksi Pajak
Kuisoner  yang  digunakan  untuk  mengukur  sanksi  pajak  diperoleh  dengan menggabungkan  6  pertanyaan  yang  diperoleh  dari  penelitian  Haerani  dkk  (2008)  Sulud  Kahono (2003) dan Suyatmin (2004). Kuisoner menggunakan 6 pertanyaan mengenai sanksi pajak UMKM di Kota Ambon. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak  Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

## Kesadaran Wajib Pajak
Kuisoner  yang  digunakan  untuk  mengukur  kesadaran  wajib  pajak  diperoleh    dengan menggabungkan 9 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Suyatmin (2004) dan Mutiah (2011). Kuisoner  menggunakan  9  pertanyaan  mengenai  kesadaran  wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Ambon. Pertanyaan  yang  diajukan  menggunakan  5  point  skala  likert  yang  dimulai  dari  1  (sangat  tidak Setuju)  sampai  5  (sangat  setuju).  Berdasarkan  teori  dalam  setiap  variabel  maka  indikator    setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 1. Indikator pertanyaan penelitian No Nama Variabel Definisi Variabel Jenis Kepatuhan Indikator 1 Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Suyanto (2014),  Kepatuhan wajib pajak merupakan  kondisi dimana  wajib  pajak taat  dan  memenuhi 1. Kepatuhan material 2. Kepatuhan material a) Secara  umum  dapat  dikatakan bahwa anda paham dan berusaha memahami UU Perpajakan. b) Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan
serta  melaksanakan kewajiban perpajakan  sesuai dengan  ketentuan perundangundanga n perpajakan. 3. Kepatuhan material 4. Kepatuhan material 5. Kepatuhan material 6. Kepatuhan formal 7. Kepatuhan formal 8. Kepatuhan formal untuk membayar pajak. c) Sebelum melakukan pembayaran  pajak,  Wajib  Pajak melakukan  konsultasi  dengan pihak  yang  memahami  tentang peraturan pajak d) Wajib  Pajak  membayar  pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku e) Membantu  kelancaran  proses pemeriksaan pajak
f) Tidak  pernah  mendapat  sanksi atau denda perpajakan g) Wajib Pajak mendaftarkan sendiri  sebagai  Wajib  Pajak untuk mendapatkan NPWP h) Wajib  Pajak  menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri. 2 Pengetahuan Perpajakan Menurut Purnamasari  (2016) pengetahuan perpajakan  adalah pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan  umum  di bidang  perpajakan, jenis  pajak  yang berlaku di Indonesia mulai dari  subjek  pajak, objek,  tarif  pajak, perhitungan  pajak terutang,
pencatatan pajak terutang, sampai dengan  bagaimana pengisian pelaporan pajak.
Kepatuhan sukarela a) Mengetahui bahwa pajak merupakan  sumber  penerimaan negara terbesar. b) Mengetahui  fungsi  pajak  untuk pembiayaan negara
c) Memahami  bahwa  penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. d) Secara sadar menghitung,
membayar,  melaporkan  pajak dengan benar. e) Mengetahui  bahwa  setiap  wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
f) Setiap  WP  mengetahui  hak  dan kewajiban dalam perpajakan.
g) Mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban  pajak. 3 Sanksi Pajak  Menurut
Purnamasari  (2016), sanksi  pajak  yaitu persepsi masyarakat terhadap  hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Kepatuhan terpaksa a) Anda  merasa  bahwa  sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga.
b) Denda  sebesar  2%  per  bulan adalah wajar.
c) Pelaksanaan sanksi denda terhadap  WP  yang  lalai  oleh petugas  pajak  tepat  pada waktunya.
d) Perhitungan  pelaksanaan  sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang  bersangkutan. e) Keuntungan  dari  penghapusan
sanksi.
f) Sanksi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. 4 Kesadaran Wajib Pajak Menurut  Jati  (2016), kesadaran perpajakan  adalah kerelaan  memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk  pelaksanaan fungsi  pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kepatuhan sukarela a) Pemungutan    pajak  tidak merugikan saya. b) Pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. c) Pajak  telah  ditetapkan  dalam undangundang sehingga memiliki  landasan  hukum  yang kuat. d) Anda merasa yakin bahwa pajak yang  sudah  anda  bayar  benar- benar digunakan untuk pembangunan. e) Wajib pajak mempunyai kewajiban  dalam  melaporkan jumlah pajak terhutang. f) Tingkat  kepercayaan  terhadap Fiskus  dapat  meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan Pentingnya pajak. g) Wajib pajak telah menggunakan tarif  pajak  yang  sesuai  dengan peraturan pajak yang berlaku. h) Pemberian  reward    guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakaan. i) Memberikan punishment diperlukan  guna  meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakaan.

## Teknik Analisis Data

## Pengujian Asumsi Klasik
Dalam menguji hipotesis digunakan metode regresi, sehingga perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian-pengujian  sebagai berikut:

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  regresi,  varibel  penggangu  atau residual  memiliki  distribusi  normal.Seperti  diketahui  bahwa  uji  t  mengasumsikan  bahwa  nilai residual  mengikuti  distribusi  normal.Kalau  asumsi  ini  dilanggar  maka  uji  statistik  menjadi  tidak valid  untuk  jumlah  sampel  kecil.  Ada  dua  cara  untuk  mendeteksi  apakah  residual  berdistribusi normal  atau  tidak  yaitu  dengan  analisis  grafik  dan  uji  statistik  (Ghozali,  2016).  Uji  normalitas secara  grafik  dapat  dilihat  pada  grafik  histogram  sedangkan  uji  normalitas  secara  statistikdata dapat dilihat dari Uji Kormogorof-Smirnov (K-S).

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  bebas  (independent).  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi korelasi  di  antara  variabel independen.  Uji  ini  dapat melihat  besaran    nilai  VIF (variance inflation factor) dan tolerance. Disamping  itu,  pedoman  yang  dipakai  untuk  sutu  model  regresi  yang  bebas multikolinearitas  adalah nilai VIF semua variabel dibawah nilai 10 dan nilai tolerance > 0,1.

## Uji  Heterokedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut  Homoskesdatisitas  dan  jika berbeda disebut Heteroskesdatisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak  terjadi  Heteroskesdatisitas  (Ghozali,  2016).  Apabila  residual  plot  yang  terjadi  tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada diatas serta dibawah nol  pada  sumbu  Y,  maka  persamaan  regresi  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  dapat  memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak ada masalah heteroskedastisitas. Cara lainnya yaitu dengan metode  Glejser  dengan  cara  meregres  nilai  absolute  residualnya  terhadap  variabel independent , apabila  variable independent signifikan  secara  statistik  mempengaruhi  variabel dependent ,  maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan  5%  (0,05).  Jika  dapat  disimpulkan  model  regresi  tidak  mengandung  adanya heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh antara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak.
Pengujian Regresi dijabarkan dalam dua bentuk sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ɛ
Keterangan : β 0
=  Konstanta
β 1 , β 2 , β 3 =  Koefisien regresi
Y =  Kepatuhan Wajib Pajak X 1 =  Pengetahuan Perpajakan X 2 =  Sanksi Pajak X 3 =  Kesadaran Wajib Pajak ɛ = Erro r (kesalahan penganggu)

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji  F  pada  dasarnya  memberikan  gambaran  apakah  semua  variabel  independen  yang dimasukan  kedalam  model  mempunyai  pengaruh  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan dengan mengambil nilai signifikansi, jika 𝛼 > 0,05 maka maka  model  regresi  tidak  layak  (fit)  untuk  digunakan.  Sedangkan  jika 𝛼 < 0,05 maka  model regresi layak (fit) untuk digunakan. Adapaun kriteria keputusannya sebagai berikut;
- Ho  diterima  jika  signifikansi > 0,05 maka  Ha  ditolak  yang  berarti  bahwa  variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Ha diterima jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Uji Koofisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam  menjelaskan  variabel  terikatnya  (Ghozali,  2016).  Nilai  koefisien determinasi  adalah  antara nol  dan  satu.Semakin  tinggi  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  berarti  semakin  tinggi  kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen.

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  (Ghozali,  2016).Pengambilan  keputusan  dengan  melihat  signifikansi 𝛼 = 0,05 masing-masing variabel bebas.Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, maka Ho ditolak dan sebaliknya Ha yang diajukan dapat diterima.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengujian Asumsi Klasik

## Hasil Pengujian Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data  normal  atau  mendekati  normal.  Uji  normalitas  data tersebut  dapat  dilakukan  melalui  2  cara  yaitu  menggunakan  Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji  K-S Model) dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf  signifikansi  0,05  maka  sebaran  data  tidak  menyimpang  dari  kurva  normalnya  itu  uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran P-Plot, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal  maka  dapat  dikatakan  data  berdistribusi  normal.  Adapun  hasil output SPSS  untuk pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel dan berikut ini:
Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas ( Kormogolov Smirnov Model ) Hasil UJi Unstandardized Residual Kolmogorov-Smirnov Z 0,848 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,468
Sumber : Hasil pengolahan data primer
Hasil  uji  normalitas  memperoleh  nilai  KS  sebesar  0,848  dan  nilai  ini  tidak  signifikan pada  tingkat  signifikan  0,05  (karena  nilai P =  0,468  lebih  besar  dari  0,05).  Hasil  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  residual  terdistribusi  secara  normal  atau  memenuhi  asumsi  klasik normalitas.  Hasil  pengujian  normalitas  menggunakan kolmogorof-smirnov test ,  uji  normalitas  juga dapat dilakukan secara grafik pada grafik p-plot menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal,  dan  arah  penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal.  Kesimpulan  secara  statistik maupun  secara  grafik  menunjukkan  data  penelitian  memenuhi  asumsi  normalitas,  dan  dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

## Hasil Pengujian Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dimaksudkan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi antara  variabel  independen.Untuk  mendeteksi  Ada  tidaknya  korelasi  antar  variabel-variabel tersebut, dapat dilihat nilai toleranc e dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,1 dan  VIF<  10  maka    dinyatakan  tidak  ada  korelasi  sempurna  antara  variabel  independen  dan sebaliknya. Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan dalam tabel berikut;
Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinieritas Variabel Independen Tolerance VIF Keputusan Pengetahuan Perpajakan 0,994 1,006 bebas multikolonieritas Sanksi Pajak 0,698 1,433 bebas multikolonieritas Kesadaran Wajib Pajak 0,700 1,429 bebas multikolonieritas Sumber : Hasil pengolahan data primer
Tabel 3 menjelaskan bahwa angka tolerance dari variabel independen standar akuntansi pemerintah, peran audit internal dan sistem pengendalian intern lebih dari 0,1 yang berarti bahwa tidak  ada  korelasi  antar  variabel  independen.  Disamping  itu,  hasil  pengujian  menghasilkan  nilai variance  inflantion  factor (VIF)  menunjukkan  hal  yang  sama  dimana  tidak  ada  satupun  variabel independen  yang  memiliki  nilai  VIF  lebih  dari  10.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  model regresi  yang  ada  bebas  dari  multikolinearitas.  Karena  syarat  model  dikatakan  tidak  terjadi multikolinearitas  apabila  nilai  tolerance  >  0,1  dan  VIF  <  10.  Hasil  pengujian  multikolinearitas dapat dilihat lengkapnya pada tabel  bagian lampiran.

## Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas  dimaksudkan  untuk  mengetahui  kesamaan  varian masing-masing  variabel  independen  X1,  X2,  X3  terhadap  variabel  terikat  (Y).  Pengujian homogenitas  terhadap  variabel  penelitian  digunakan  uji  heterokedastisitas.  Deteksi  terhadap masalah  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  melihat  grafik  sebaran  nilai  residual.  Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 2 . Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot) Sumber: Hasil pengolahan data primer
Berdasarkan  grafik  scatterplot  di  atas  tampak  bahwa  sebaran  data  tidak    membentuk pola  yang  jelas,  titik-titik  data  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Pengujian Regresi Linier Berganda
Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kota Ambon, diperoleh hasil sebagai berikut:

## Pengujian Model  (Uji - F)
Uji  statistik  F  atau  Uji  Anova  ini  digunakan  untuk  menguji  signifikansi  model  regresi secara  keseluruhan.  Hasil  ini  merupakan  dasar  untuk  melakukan  penilaian  apakah  persamaan regresi  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  layak  atukah  tidak.  Hasil  uji  F  dalam  penelitian  ini seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4 . Hasil Pengujian Model (Uji-F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 770,144 3 256,715 21,608 0,000 b Residual 879,151 74 11,880
Total 1649,295 77 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak
Sumber : Hasil pengolahan data primer
Tabel  4 menunjukkan  nilai  f-hitung  adalah  sebesar  21,608  dengan  tingkat  probabilitas signifikan  sebesar  0,000.  Nilai  probabilitas  signifikan  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen pengetahuan  perpajakan, sanksi pajak,  dan kesadaran wajib pajak  terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
Hasil Pengujian Koofisien Determinasi (R 2 )
Uji  koofisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  kemampuan model  dalam  menjelaskan  variasi  variable  dependennya.  Nilai  (R 2 )  yang  mendekati  satu  berarti variable-variabel  independennya  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi  variasi  variabel  dependen  (Ghozali,  2011).    Hasil  pengujian  koefisien  determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Pengujian Determinansi ( R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,683 a 0,467 0,445 3,447
a. Predictors : ( Constant ), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan
Perpajakan, Sanksi Pajak Sumber : Hasil pengolahan data primer
Koofisien  determinasi  dapat  menjelaskan  variabel  dependen  apabila  ( R 2 )  >  50%.  Dalam penelitian  ini,  besarnya  nilai  koofisien  determinansi  ( R 2 )  adalah  0,683  (68,3%).  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  68,3%  variansi  variabel  terikan  (Y)  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  dapat diterangkan  oleh  variabel  bebas  (X)  yaitu  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  pajak  dan  kesadaran wajib  pajak.  Sedangkan  sisanya  sebesar  31,7%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  model. Demikian juga dilihat dari nilai adjusted R 2 yang sebesar 0,445 (44,5%) yang berarti variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 44,5% sedangkan sisanya 55,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi .

## Pengujian Hipotesis (Uji t-Statistik)
Uji  –  t  statistik    digunakan  untuk  menguji  apakah  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian  ini  diterima  atau  ditolak,  serta  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 6. Hasil Pengujian T-Statistik (Uji-t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std,Error Beta (Constant) 5,557 3,534 1,572 0,120 Pengetahuan Perpajakan 0,604 0,087 0,591 6,946 0,000 Sanksi Pajak 0,304 0,122 0,254 2,498 0,015 Kesadaran Wajib Pajak 0,059 0,084 0,071 0,704 0,483 a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Hasil pengolahan data primer
Hasil  uji  t-statistik  untuk  mengetahui  secara  parsial  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen menunjukkan, variabel pengetahuan perpajakan berhubungan positif 0,604  dengan  nilai  probabilitas  0,00  dan  jika  diukur  dengan  derajat  signifikan  yang  digunakan adalah  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  dan  signifikan pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  yang  diusulkan dalam  penelitian  ini  diterima.  Pengujian  yang  sama  juga  menunjukkan  variabel  sanksi  pajak berhubungan  positif  0,304  dengan  nilai  probabilitas  0,015  serta  jika  diukur  dengan  derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  yang  diusulkan  dalam penelitian  ini  diterima.  Hasil  yang  sama  juga  menunjukkan  variabel  kesadaran  wajib  pajak berhubungan  positif    0,059  dengan  nilai  probabilitas  0,483  dan  jika  diukur  dengan  derajat signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05    maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.
Dari pengolahan data statistik, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y = 5,557 + 0,604X 1 + 0,304X 2 + 0,059X 3
Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Konstanta (a)
Nilai  konstanta  diperoleh  sebesar  5,557  yang  berarti  bahwa  variabel  independen  yaitu pengetahuan  perpajakan,  sanksi  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak  adalah  nol,  maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 5,557 satuan.
b. Koefisien Regresi (β) X 1
Koefisien  variabel  pengetahuan  perpajakan  sebesar  0,604  yang  berarti  bahwa  setiap peningkatan  pengetahuan  perpajakan  satu  satuan,  akan  berdampak  pada  peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,604 satuan.
c. Koefisien Regresi (β) X 2
Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,304 yang berarti bahwa setiap peningkatan sanksi pajak satu satuan, akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,304 satuan.
d. Koefisien Regresi (β) X 3
Koefisien  variabel  kesadaran  wajib  pajak  sebesar  0,059  yang  berarti  bahwa  setiap peningkatan  kesadaran  wajib  pajak  satu  satuan,  akan  mengakibatkan  peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 0,059 satuan.
Berdasarka hasil analisa yang dilakukan pada pengujian signifikansi parameter individual (Uji  t-statistik)  untuk  melihat  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen,  maka hasil rangkumannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 7 . Ringkasan Pengujianhipotesis Hipotesis Pernyataan Hasil H1 Pengetahuan perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak. Terbukti H2 Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Terbukti H3 Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak. Tidak  terbukti  karena nilai p-value diatas tingkat signifikansi 0,05.
Sumber : Hasil pengolahan data primer

## Pembahasan Hipotesis

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis pertama yang diusulkan dalam penelitian  ini yaitu “pengetahuan perpajakan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak”.    Hasil pengujian  hipotesis  melalui  uji  t  statistik  menunjukkan  variabel  pengetahuan  perpajakan berhubungan positif 0,604 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang  digunakan  adalah  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  dan signifikan  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.
Hasil  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  positif  antara  pengetahuan  perpajakan dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  yang  berarti  hubungan  keduanya  searah.  Artinya,  semakin  baik pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan, akan berdampak kepada semakin meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak.  Sebaliknya,  bila  pemahaman  wajib  pajak  mengenai
perpajakan yang menurun, berdampak pula terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan  wajib pajak yang berarti, pengetahuan perpajakan  berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Pengetahuan  pajak  adalah  informasi  pajak  yang  dapat  digunakan  wajib  pajak  sebagai dasar  untuk  bertindak,  mengambil  keputusan,  dan  untuk  menempuh  arah  atau  strategi  tertentu sehubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajibannya  dibidang  perpajakan.  Tetapi  fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak  yang  belum  sadar  dan  peduli  pajak,  sehingga  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  peraturan perpajakan  menjadi  rendah  selain  itu  juga  kurangnya  pengetahuan  yang  ada  tentang  pajak  dan ketidaktahuan tentang berbagi peraturan pajak yang berlaku.
Agar pengetahuan pajak meningkat maka sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan di  usia  dini,  selain  itu  adanya  sosialisasi  tentang  pajak  yang  dilakukan  oleh  pegawai  pajak  agar para wajib pajak lebih paham dan pengetahuan pajaknya meningkat. Pengetahuan Pajak memberi pengaruh  yang  positif  untuk  kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satu  penyebab  berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang  di  dapat  oleh  setiap  wajib  pajak,  misalnya  dari  petugas  pajak,  majalah  pajak  dan  lain sebagainya.  Gardina  dan  Haryanto  (2015)  menemukan  bahwa  pengetahuan  Wajib  Pajak  tentang pajak  yang  baik  akan  dapat  memperkecil  adanya  ketidak  patuhan  wajib  pajak.  Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Suyono,  2016).  Dalam penelitian  menyatakan  bahwa  pengetahuan  tentang  peraturan    perpajakan  juga  akan meningkatkan  kemauan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak,  karena  wajib  pajak  yang  sudah memahami  peraturan  perpajakan.  Dari  penelitian    tersebut  pengetahuan  tentang  peraturan perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Penelitian  lain  yang mendukung hasil ini adalah Juwanty (2017), yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  kedua  yang  diusulkan  adalah  “sanksi  pajak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel  sanksi  pajak  berhubungan  positif  0,304  dengan  nilai  probabilitas  0,015  serta  jika  diukur dengan  derajat  signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05    maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan adanya hubungan yang positif antara
sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, sanksi pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi pajak diberikan secara tegas terhadap wajib pajak, akan berdampak bagi semakin  baik  pula  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan  pembayaran  pajak.  Sebaliknya,  jika sanksi  pajak  diberlakukan  dengan  tidak  tegas,  berimplikasi  pada  menurunnya  kepatuhan  wajib pajak  dalam  melakukan  kewajiban  pembayaran  pajak.  Disamping  itu,  pengaruh  yang  signifikan menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi,  Wajib  Pajak  akan  merasa  jera  dan  mau  belajar  dari  kesalahan  yang  telah  dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  daripada  dia  harus  menanggung  sanksi  pajak  yang diberikan.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori  yang  disampaikan  oleh  Purnamasari  (2016),  sanksi perpajakan  yaitu  persepsi  masyarakat    terhadap  hukuman  atas  pelanggaran  dalam  memenuhi ketentuan  dalam    melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Ketiga  sanksi  diberikan  dengan  tegas, berdampak  bagi  persepsi  masyarakat  atau  wajib  pajak  mengenai  hukuman  dimaksud  dan berimplikasi kepada semakin patuhnya wajib pajak. Dalam  penelitian Purnamasari (2016), sanksi pajak  bepengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak. Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Juwanty  (2017),  yang  menyimpulkan  bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  ketiga  yang  diusulkan  adalah  “kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak”. Hasil pengujian hipotesis  menunjukkan  variabel  kesadaran  wajib  pajak  berhubungan  positif    0,059  dengan  nilai probabilitas  0,483  dan  jika  diukur  dengan  derajat  signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05    maka dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.
Hasil  menunjukkan  adanya  hubungan  positif  antara  kesadaran  wajib  pajak  dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini berarti, kesadaran wajib pajak searah  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan  pembayaran  pajak.  Jika  wajib  pajak
memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, akan berdampak bagi semakin  patuhnya  wajib  pajak  dalam  melakukan  pembayaran  pajak.  Sebaliknya,  jika  semakin menurun  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kewajibannya  dalam  melakukan  pembayaran  pajak, berimplikasi  pada  menurunnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan  pembayaran  pajak. Disamping itu, pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan  pembayaran pajak.
Kesadaran  membayar  pajak  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Apabil wajib pajak memiliki pengetahuan dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  maka  akan  timbul  akan  mempengaruhi  dirinya untuk  patuh  dalam  membayar  pajak.  Beberapa  bentuk  kesadaraan  membayar  pajak  yang mendorong wajib pajak bersedia untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk utama yang terkait dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang  pembangunan  negara.  Kedua,  kesadaran  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak  dan pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan  negara.  Ketiga,  kesadaran  bahwa  pajak  ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
Kesadaran  membayar  pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  sikap  moral  yang memberikan  sebuah  kontribusi  kepada  negara  untuk  menunjang  pembangunan  negara  dan berusaha  untuk  mentaati  semua  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara  serta  dapat dipaksakan  kepada  wajib  pajak  (Nugroho  2012).  Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak dalam membayar pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  Kesadaran    perpajakan  berkonsekuensi    logis  untuk  para  wajib  pajak  agar  mereka  rela memberikan  kontribusi  dana  untuk    pelaksanaan  fungsi  perpajakan,  dengan  cara  membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  oleh  Rahmadian  (2013) yang    menyebutkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  secara  parsial  berpengaruh  pada  kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang berbeda dengan hasil ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Juwanty (2017). Hasil penelitiannya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
.

## Kesimpulan
Pengaruh perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pengujian hipotesis dibuktikan dengan nilai koofisien sebesar 0,604 dan  nilai  probabilitas  0,000  lebih  kecil    jika  dibandingkan    dengan  derajat  signifikan  yang
digunakan yaitu 0,05. Terdapat pengaruh positif  signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hal ini  dibuktikan  dengan  nilai  koofisien  sebesar  0,304  dan  nilai  probabilitas  0,015  lebih  kecil    jika dibandingkan  dengan derajat signifikan yang digunakan yaitu 0,05, dan Terdapat pengaruh yang tidak  signifikan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak sehingga  hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini  ditolak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai koofisien sebesar 0,059 dan nilai probabilitas 0,483 lebih besar  jika dibandingkan  dengan derajat signifikan yang digunakan yaitu 0,05..

## Daftar Pustaka
Aismawanto  Dayu.  2018.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan    Wajib  Pajak  dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM ( Studi Empiris pada UMKM di Kota Bandar Lampung). Artikel publikasi FEB Universitas Lampung
Andriani. (2000). Pajak dan pembangunan. Jakarta: UI Press.
Haerani, Rina. 2008. “Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan terhadap Sunset  Policy  (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama  Jakarta  Kebayoran  Lama).  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarata, 2008
Handayani,  dkk.  2012.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas.  Makalah  Simposium  Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. PPJK14”
Heri, P.2009. Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan. Jakarta : EGC
Gardina dan Haryanto. 2015. Pengetahuan Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Ghozali,  I.  (2016).  Aplikasi  analisis  multivariate  dengan  program  SPSS  23  (Edisi  Kelima). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Jati,  I.  G.  (2016).  Pengaruh  sikap,  kesadaran  wajib  pajak  dan  pengetahuan  perpajakan  pada kepatuhan  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana, 1510-1535.
Juwanti  R  F.  2017.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Kesadaran    Wajib  Pajak,  Norma  Sosial, Kepercayaan  pada  Pemerintah  dan  Sanksi  Pajak    terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Melakukan  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan    Bangunan  (Studi  pada  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Kecamatan  Colomadu    Kabupaten  Karanganyar.  Artikel  Publikasi  FEB  UIN Surakarta.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Jakarta: Penerbit Andi.
Mutia,  Sri  Putri  Tita.  2013.  Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Kesadaran  Perpajakan,  Pelayana  Fiskus,dan Tingkat  Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Jurnal.Universitas Negeri Padang
Mutiah.  2011.  Interpretasi  pajak  dan  implikasinya  menurut  persesektif  wajib  pajak  usaha  mikro kecil dan menengah, 22 juli 2011
Noor, J. (2011). Metodologi penelitian . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nurmantu, S. (2003). Pengantar perpajakan. Jakarta: Granit.
Purnamasari, Apriani. S. d. (2016). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada  pemerintah  dan  hukum,  serta  nasionalisme  terhadap  kepatuhan  wajib  Pajak  dalam membayar  PBB-P2  (Studi  pada  wajib  pajak  PBB-P2  di  Kota  Banjar,  Jawa  Barat).  Jurnal Universitas Soedirman.
Prawaris  dkk.  2016.  “Pengaruh  pemahaman  atas  mekanisme  pembayaran  pajak,  persepsi  tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 10. No 1
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan indonesia. Yogyakarta: Salemba Empat.
Rahmadian,  Rika.  2013.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jurnal. UniversitasBina Nusantara.
Resmi, Siti. (2005). Perpajakan teori & kasus. Jakarta: Salemba Empat
Setyowati  Yuni  .  2017.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Pajak  dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Desa  Kalidengen,  Kecamatan  Temon,  Kabupaten  Kulon  Progo.  Jurnal  Profita Edisi 8 Tahun 2017
Sulud  Kahono  2003,  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang, Tesis Program Pasca Sarjana Magister SainsAkuntansi Universitas Diponegoro
Suyatmin 2004, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
Suyono,  N.  A.  (2016).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  membayar  pajak  di  Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. Jurnal PPKM I , 1-10.
Tjahjono.  (2006).  ).  Pengaruh  tingkat  kepuasan  atas  pelayanan  perpajakan  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa Timur Bagian Timur I. Jurnal Universitas Airlangga.
Tjiptohadi, T. d. (2005). Kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus, kesadaran wajib pajak terhadap pentingya  membayar  pajak,  rekayasa  akuntansi  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Jurnal Manajemen.
Widayati  dan  Nurlis.  2010.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Untuk  Membayar  Pajak  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama Gambir Tiga”. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII.Purwokerto.
Yadnyana,  N.  K.  (2016).  Pengaruh  pemahaman  perpajakan,  kualitas pelayanan,  ketegasan  sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib Pajak PBB-P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 1513-1542.
Yusnidar, Johan. S. d. (2015). Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam  melakukan  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Universitas Brawijaya.