DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.8729

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
P- ISSN: 2301-4717  E-ISSN: 2716-022X
Homepage: https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index
Pengaruh  Kebijakan e- Samsat, Tax  Compliance  Cost ,  Kualitas  Pelayanan,  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dinas  Samsat  Kabupaten Pidie Sutan Febriansyah 1* ,  Sri Wahyuni 2 12 STIE Bumi Persada Lhokseumawe, Indonesia *Coresponding author: sutan@bumipersada.ac.id | Phone Number: 0811678856

## ARTICLE INFO
Received: 18-09-2022
Received in revised: 30-11-2022 Accepted: 11-01-2023 Available online: 18-09-2023

## KEYWORDS

## A B S T R A C T
This study aims to examine the effect of e-samsat policies, tax compliance cost, service quality, and tax sanctions on taxpayer compliance at Pidie Samsat  Service.  The  population  in  this  study  is  the  number  of  two- wheeled  motor  vehicle  taxpayers  whose  population  is  unknown.  The population  that  is  not  known  with  certainty  is  calculated  using Lemeshow which produces a sample of 96 respondents. The data analysis methode  used  multiple  linier  regression.  The  results  show  that  tax sanctions  have  an  effect  on  taxpayer  compliance.  Meanwhile,  e-samsat policies,  tax  compliance  costs  an  service  quality  have  no  effect  on taxpayer compliance. e-Samsat Policies,
Tax Compliance Cost,
Service Quality, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Kemandirian daerah tercermin dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara nasional,  terjadi peningkatan APBD 2018 dari tahun  sebelumnya,  dimana  anggaran  pendapatan  mengalami  peningkatan  sebesar  4,2%  (Anam  et  al, 2018). Namun, proporsi terbesar dana perimbangan 2018 ditunjukkan oleh komposisi pendapatan daerah pada tingkat kabupaten/kota dimana porsi PAD relatif sangat kecil (Tabel 1).

## Tabel 1. Komposisi Pendapatan Daerah Dalam APBD 2018
Data diatas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam mendanai belanja daerahnya masih  bertopang  pada  dana  transfer  dari  pusat  (Andinata,  2015).  Padahal,  penerimaan  PAD  dapat menopang  seluruh  aktivitas  kegiatan  perekonomian  (Arum,  2012).  Sampai  dengan  Triwulan  III  tahun 2020,  perekonomian  daerah  Aceh  tumbuh  negatif  sebesar  0,11%,  dan  mayoritas  penerimaan  pajaknya berada di Kota Banda Aceh, dengan kontribusi sebesar 27,07% [4]. Sedangkan, pajak dan retribusi daerah berperan penting dalam meningkatkan PAD.
Salah  satu  pajak  daerah  yang  bisa  mendanai  pembangunan  adalah  pajak  kendaraan  bermotor. Meskipun  berupa  iuran  wajib,  namun  nyatanya  masih  ada  sebagian  wajib  pajak  yang  lalai  dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tersebut. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan  Pendapatan  Aceh  wilayah  Pidie,  Syahrul  Ramadhan,  menyatakan  bahwa  nilai  pajak kendaraan  bermotor  pada  tahun  2021  mengalami  penurunan  dibanding  tahun  2020,  dimana  realisasi pajak  hanya  mencapai  26%  (Dewi,  2013.  Syahrul  menambahkan,  minimnya  realisasi  pajak  kendaraan tersebut dikarenakan rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
Tingkat kepatuhan pajak adalah salah satu aspek utama dalam meningkatkan pendapatan di sektor perpajakan  (Dewi,  2019).  Tax  ratio  yang  rendah menjadi  indikator  bahwa banyaknya  wajib  pajak  yang belum taat dalam hal pembayaran pajak. Hal ini tampak dari belum maksimalnya pendapatan pajak yang tergambar dari angka tax ratio yang tidak banyak berubah dalam 8 tahun terakhir (Tabel 2). Disisi lain, tax ratio terus turun sejak 2018. Tiga tahun lalu tax ratio 10,24%, setahun kemudian turun menjadi 9,76% (Dewi,  2018),  dan  jika  tidak  dilakukan  perubahan,  maka  proporsi  pemungutan  pajak  akan  menurun hingga  tahun 2025 pada kisaran 8,4% sampai dengan 8,6% dari PDB (Febrian, 2018). Kepatuhan wajib pajak menjadi  isu penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapat oleh negara tidak sesuai dengan realisasinya, maka dapat menghambat pembangunan negara.
Tabel 2. Kinerja Penerimaan NegaraTahun 2010-2017

## Sumber: www.pajak.go.id
Banyak  factor  yang  mempengaruhi    kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  semua kewajiban perpajakan seperti e- samsat, tax compliance cost , kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. E - samsat  merupakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) dan pengesahan STNK melalui e-channel Bank tertentu  (Hartanti et all, 2020). Wajib pajak tidak  harus bertemu secara langsung dengan petugas pelayanan pajak. Layanan ini memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Tax  compliance  cost merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan pembayaran/penyetoran  perpajakan  (Jotopurnomo et  al ,  2013).  Biaya-biaya  tersebut  dapat  berbentuk direct  money  cost,  biaya  waktu  (t ime  cost )  maupun  biaya  pikiran  ( psychological  cost). Wajib  pajak berharap tax compliance cost dikurangi serendah mungkin, sehingga mendorong wajib pajak untuk  dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kualitas  pelayanan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  dilakukan  kantor  pelayanan  pajak  dilakukan secara  maksimal  untuk  melayani  wajib  pajak  secara  maksimal  untuk  menghindari  wajib  pajak  saat mengalami  kesulitan  saat  membayar  pajak  (Dewi,2013).  Kualitas  pelayanan  pajak  yang  baik  akan mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
Setiap peraturan undang-undang yang tidak dipatuhi  akan menerima sanksi.  Sanksi perpajakan merupakan  jaminan  bahwa  pengaturan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  akan  dipatuhi  oleh wajib pajak  (Juliani & Sumarta, 2021).   Sanksi perpajakan yang dilakukan secara tegas terhadap wajib pajak  dapat  membuat  wajib  pajak  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Kepatuhan  wajib pajak meningkat karena wajib pajak yang telah memahami hukum perpajakan akan memutuskan untuk patuh daripada dikenakan sanksi perpajakan yang dapat merugikannya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diungkapkan,  maka  menjadi  penting  rasanya  untuk dilakukan  penelitian  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Dinas  Samsat  Kabupaten  Pidie.  Hal  ini dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditandai dengan adanya penurunan nilai pajak di samsat Pidie pada tahun 2021.

## TINJAUAN PUSTAKA
Landasan Teori Theory of Reasoned Action (TRA) dicetuskan oleh Ajzen yang dikenal dengan Theory of Planned Behaviour (TPB)[9]  menyatakan  bahwa  individu  yang  objektif  memiliki  kemungkinan  besar  untuk menganut suatu cara berperilaku jika individu tersebut memiliki sikap positif terhadap cara berperilaku tersebut. TPB kerap kali digunakan dalam berbagai jenis studi mengenai perilaku. Teori ini dimaksudkan untuk memahami semua cara berperilaku dimana individu mempunyai kesanggupan dalam mengendalian diri. Komponen  penting dari  model ini adalah  tujuan perilaku, yang dipengaruhi oleh  mentalitas bahwa perilaku akan memperoleh hasil yang diharapkan dan penilaian subjektif tentang manfaat dan resiko dari hasil tersebut. Terkait dengan pajak, model TPB ini sesuai dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pajak daerah ialah kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah yang terutang dan  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  tanpa  mendapatkan  kompensasi  langsung  dan dimanfaatkan  untuk  kebutuhan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Definisi  tersebut tertuang dalam Undang-Undang dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.
Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan  kendaraan  bermotor.  Dapat  dijelaskan  bahwa  perilaku individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,  diantaranya  kebijakan  e-samsat, tax  complience  cost ,  kepuasan  kualitas  pelayanan,  dan  saksi perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  berarti  tunduk,  taat  atau  mematuhi  aturan.  Jadi  kepatuhan  wajib  pajak  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  perilaku  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakannya  (Fuadi  &  Mangonting,  2018).  Ada  dua  macam  kepatuhan,  yakni kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  materiil.  Kepatuhan  formal  adalah  perilaku  di  mana  wajib  pajak berusahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara resmi sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah perilaku di mana  wajib pajak secara spesifik  memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai dengan substansi undang-undang perpajakan.

## Perumusan Hipotesis
Kebijakan e-samsat e- Samsat merupakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta SWDKLLJ (Jasa Raharja)  dan  pengesahan  STNK  melalui e-channel Bank  tertentu    (Hartanti  et  all,  2020).  Dengan diterapkannya e- samsat,  wajib  pajak  tidak  harus  bertemu  secara  langsung  dengan  petugas  pelayanan pajak,  sehingga  dapat  mencegah  pungli  dan  tindakan  koruptif  lainnya.  Semakin  individu mengekspektasikan e-samsat, maka wajib pajak akan berkeinginan untuk menggunakan e-samsat sebagai media pembayaran PKB sebagai bukti kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
H1 : e- samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
Tax compliance cost Tax compliance cost atau biaya kepatuhan pajak merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh individu  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan  pembayaran/penyetoran  perpajakan (Jotopurnomo et al , 2013). Wajib pajak yang patuh akan berharap bahwa tax compliance cost yang terjadi dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  dapat  dikurangi  serendah  mungkin.  Hal  ini  karena  wajib pajak  akan  merasa  sangat  dirugikan  apabila  biaya  kepatuhan  pajak  yang  dikeluarkan  sangat  tinggi meskipun biaya tersebut muncul sebagai akibat dari memenuhi kewajiban perpajakannya.
H2: Tax compliance cost berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

## Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak  untuk  melayani  wajib  pajak  secara  maksimal  untuk  menghindari  wajib  pajak  saat  mengalami kesulitan saat membayar pajak (Dewi,2013). Kualitas pelayanan pajak yang baik akan mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
H3: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  pengaturan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  akan  dipatuhi    (Juliani  &  Sumarta,  2021).    Sanksi  perpajakan  yang  dilakukan  secara  tegas terhadap  wajib  pajak  dapat  membuat  wajib  pajak  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Kepatuhan  wajib  pajak  meningkat  karena  wajib  pajak  yang  telah  memahami  hukum  perpajakan  akan memutuskan untuk patuh daripada dikenakan sanksi perpajakan yang dapat merugikannya.
H4: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  UPTD  Samsat  Pidie  yang  berlokasi  di  Lampeudeu  Baroh, Kabupaten Pidie. Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam  membayar Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB)  di  Kabupaten  Pidie.  Yang  menjadi  variabel  independen  adalah  kebijakan  e-samsat,  tax complience  cost,  kepuasan  kualitas  pelayanan,  dan  saksi  perpajakan.Penelitian  ini  berjenis  deskriptif kuantitatif  dengan  sifat  eksplanatory.  Yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitas pembayar  pajak  kenderaan  bermotor  yang  tidak  diketahui  total  populasinya.  Metode  Lemeshow  dapat digunakan  pada  populasi  yang  tidak  diketahui  secara  pasti,  sehingga  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 orang (Juliani & Anik, 2020).
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data o primer  yang  diperoleh  langsung  dari  para  wajib  pajak orang pribadi yang di jadikan sampel di Dinas Samsat Sigli. Teknik pengumpulan data berupa  kuesioner dengan  menggunakan  skala  likert  yaitu  Skor  (1)  Sangat o tidak o setuju, o Skor  (2)  Tidak o setuju, o Skor  (3) Netral, o Skor (4) Setuju o dan o Skor (5) Sangat o Setuju. Adapun tahapan pengujian yang dilakukan: 1. Uji validitas o dan o reliabilitas 2. Uji o asumsi o klasik o (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas) 3. Analisis o regresi o linier o berganda 4. Uji-t o dan o Uji-F
Variabel Penelitian
Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Variabel Indikator Skala Kepatuhan wajib pajak 1. Aspek Tepat Waktu 2. Aspek Income Wajib Pajak 3. Aspek Law enforcement 4. Aspek Pembayaran (Fuadi & Mangonting, 2013; Juliani & Sumarta, 2021) Likert
Kebijakan e- Samsat 1. Sosialisasi Program 2. Kejelasan Prosedur 3. Pembayaran secara online dan ATM 4. Pemanfaatan sistem e- samsat (Dewi, 2018) Likert Tax Complience Cost 1. Biaya uang ( direct money cost) 2. Biaya waktu ( Time Cost )
3. Biaya pikiran ( psychological cost) (Febrian, 2018) Likert Kualitas pelayanan 1. Reliabilitas 2. Daya Tanggap 3. Jaminan 4. Empati 5. Bukti Fisik (Dewi, 2013) Likert Sanksi perpajakan 1. Sanksi diterapkan untk kedisiplinan 2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas 3. Penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan 4. Sanksi administrasi sangat ringan 5. Sanksi yang berat (Pranadata, 2014) Likert Sumber: Data diolah (2023)

## Teknis Analisis Data
Analisis o data o dalam o penelitian o ini o menggunakan o regresi o linier o berganda. Namun, sebelumnya  dilakukan o terlebih  dahulu o uji  asumsi  klasik  untuk  memenuhi  syarat  dilakukan  regresi. Adapun Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + ε                                                            (1) Y= Kepatuhan o wajib o pajak, a= Konstanta ,   b 1,2,3,4 = Koefisien o Regresi, X 1 = Kebijakan e-samsat X 2 = Tax compliance cost , X 3 = Kualitas pelayanan, X 4 = Sanksi perpajakan, ε  = error

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas.
Uji o normalitas  dipergunakan  untuk  membuktikan  apakah  penyebaran  data  bergerak  menuju distribusi normal. Data yang bagus yakni data yang memiliki pola distribusi normal. Uji o normalitas dapat dijalankan dengan metode Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil pengolahan data uji normalitas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih besar dari α=0,05, yaitu 0,931>0,05, sehingga dapat dipastikan jika data terdistribusi secara normal, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Uji o Normalitas

## Uji Multikolinearitas.
Berdasarkan  tabel  dibawah  diketahui  bahwa  variabel  masing-masing o variabel o independen memiliki  nilai o VIF  <  10  atau  nilai o tolerance  >0,01,  maka o dapat  dinyatakan  bahwa o tidak o terjadi gejala multikolonearitas dalam penelitian ini.

## Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Uji Heterokedastisitas. Gambar  2  menunjukkan  bahwa  tidak o terdapat o pola o tertentu o pada o grafik o scatterplot antara SRESID o dan o ZPRED o dimana o sumbu o Y o adalah o residual o yang o telah o distandardized . Jadi, o tidak o ada o pola o yang o jelas  serta o titik o menyebar o di  atas o dan  di  bawah o angka o 0 o pada o sumbu o Y, maka o dapat o disimpulkan o tidak o terjadi heterokedastisitas o dan o layak o untuk o diteliti.
Gambar 2. Uji Heterokedastisitas
Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda Analisis o ini o digunakan o untuk o mengetahui  besarnya  pengaruh  kebijakan  e-samsat,  tax compliance cost, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap  kepatuhan pajak dalam membayar pajak  kenderaan  bermotor  di  Dinas  Samsat  kabupaten  Pidie.Berikut  ditampilkan  hasil  regresi  linier berganda:
Tabel 6. Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  ditentukan  model  regresi  yang  terbentuk  dalam  persamaan sebagai berikut:
Y = 16,191 + 0,142X 1 – 0,061X 2 + 0,024X 3 + 0,277X 4 (2) Nilai o konstanta o sebesar  16,191  menunjukkan  besarnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan e samsat, tax compliance cost, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Nilai o koefisien o regresi  kebijakan o e-samsat  (X1)  sebesar  0,142  artinya,  apabila  kebijakan  e-samsat mengalami o peningkatan o sebesar o satu o satuan,  maka o akan meningkatkan kepatuhan o wajib o pajak sebesar  0,142,  dengan  asumsi tax  compliance  cost ,  kualitas  pelayanan  dan  sanksi  perpajakan  dianggap konstan.
Nilai koefisien regresi tax compliance cost (X2) sebesar -0,061 artinya, apabila tax compliance cost meningkat  sebesar  satu o satuan,  maka  akan  menurunkan  kepatuhan o wajib o pajak o sebesar  0,061, dengan o asumsi kebijakan e-samsat, kualitas o pelayanan o dan o sanksi perpajakan dianggap o konstan.
Nilai o koefisien o regresi o kualitas o pelayanan  (X3)  sebesar  0,024  artinya  apabila  kualitas pelayanan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkankepatuhan wajib pajak sebesar  0,024  dengan  asumsi  kebijakan  e  samsat,  tax compliance cost  dan  sanksi  perpajakan  dianggap konstan.Nilai o koefisien o regresi o sanksi o perpajakan (X4) sebesar 0,277 artinya, apabila sanksi perpajakan mengalami  peningkatan  sebesar  satu  satuan,  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar 0,277,  dengan o asumsi  kebijakan o e-samsat, tax o compliance o cost ,  dan  kualitas o pelayanan o dianggap konstan.

## Tabel 7. Koefisien Determinasi
Dari tabel 7 menunjukkan perolehan nilai Adjusted R2 = 0,147 yang artinya variabel kebijakan o e- samsat, o tax  compliance, kualitas pelayan dan sanksi perpajakan dapat menerangkan variabilitas sebesar 14,7% dari variabel kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya 85,3% diterangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Uji Parsial (Uji t) Berdasarkan pengujian o secara o parsial yang telah dilakukan, yang ditunjukkan tabel 6 diperoleh hasil bahwa hanya variabel sanksi o perpajakan yang mempunyai dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan  nilai  thitung>ttabel,  yaitu  2,988>1,986  dengan  tingkat  signifikansi  <0,05  atau  sebesar  0,004. Sedangkan variabel kebijakan e-samsat, tax compliance cost , dan kualitas pelayanan diperoleh hasil tidak memiliki o pengaruh o terhadap o kepatuhan o wajib o pajak,  dengan  perolehan  nilai  thitung<ttabel,  yaitu masing-masing  sebesar  1,337<1,986,  0,614<1,986,  dan  0,581<1,986  dengan  nilai  signifikasi  masing- masing o sebesar  0,184,  0,541,  dan  0,562.  Dapat  disimpulkan  bahwa  secara  statistik  penelitian  ini menerima  H4  dan  menolak  H1,  H2,  serta  H3.  Artinya,  sanksi  perpajakan  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan o wajib o pajak.  Sedangkan  kebijakan  e-samsat, tax  compliance  cost , dan o kualitas o pelayanan o secara o parsial o tidak memiliki pengaruh terhadap o kepatuhan o wajib o pajak.
Uji Simultan (Uji F)
Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)
Tabel  8  memperlihatkan  hasil  pengujian  simultan  yang  menunjukkan  nilai  signifikansi  0,05< yaitu  sebesar  0,001  yang  artinya  H5  diterima.  Ini  membuktikan  bahwa  secara  simultan  kebijakan  e- samsat, tax compliance cost , kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pembahasan Pengaruh Kebijakan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa variabel kebijakan e-samsat tidak dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  nilai  thitung<ttabel,  yaitu  1,337<1,986,  pengujian regresi  menjelaskan  bahwa  hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini  ditolak.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  terpengaruh  oleh  adanya  pengelolaan  kebijakan e- samsat.  Hasil penelitian ini  sesuai dengan penelitian Susanti (2018) yang menunjukkan bahwa sistem e-samsat tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dukungan lebih lanjut diperoleh dari Saragih et al (2019) yang  menunjukkan  bahwa e -samsat  belum  menunjukkan  manfaat  signifikan. E -samsat  sendiri diluncurkan  pada  pertengahan  tahun  2019  sebagai  fasilitas  untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  iuran wajib  kendaraan  bermotor.  Namun  demikian,  masih  ada  beberapa wajib pajak  yang  telah  memanfaatkan  layanan  tersebut  karena  belum  efektifnya  sosialisasi  tentang  e-samsat kepada  masyarakat  luas.  Selain  itu,  banyak  masyarakat  yang  lebih  suka  membayar  pajaknya  secara langsung ke kantor Samsat Pidie, karena terbatasnya informasi wajib pajak dalam memanfaatkan aplikasi e -samsat.  Apalagi,  masih  banyak  masyarakat  yang  mengalami  kesulitan  dimana  verifikasi  bukti pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK  masih harus  dilakukan di kantor Samsat sehingga mereka  mengganggap  bahwa  sama  saja  karena  harus  tetap  datang  ke  kantor  samsat.  Selain  itu, terbatasnya  jaringan  internet  di  daerah  terpencil  juga  menjadi  kendala  dalam  penggunaan e- samsat (Dewi, 2018).
Pengaruh Tax Compliance Cost Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tax  compliance  cost tidak  mampu  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dengan  diperolehnya  nilai  thitung<ttabel,  yaitu  1,337<1,986,  pengujian regresi menjelaskan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Febrian  (2018),  Pratama  dan  Mulyani  (2019),  dan  Utama  (2011)  yang menyatakan bahwa tax compliance cost (biaya kepatuhan pajak) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak ada dampak signifikan antara biaya kepatuhan pajak dengan tingkat kepatuhan pajak karena sebagian besar tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak sudah cukup baik, sehingga hal yang  berkaitan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  wajib  pajak  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban perpajakannya bukan lagi alasan keengganan wajib pajak dalam membayar pajak.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  uji  parsial  menunjukkan  bahwa  nilai  t hitung <t tabe l,  yaitu  0,581<1,986,  pengujian regresi  menjelaskan  bahwa  hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini  ditolak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kualitas  pelayanan  aparatur  Dinas  Samsat  Pidie  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Konsisten dengan penelitian Pranadata (2014) yang menyatakan bahwa semakin buruk pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan merupakan  sesuatu  yang  meningkatkan  minat  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya dan diharapkan aparatur pajak memiliki pelayanan yang baik dalam hal sehubungan dengan pemungutan pajak.  Pelayanan  yang  baik  merupakan  faktor  penting  untuk  menarik  perhatian  wajib  pajak.  Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Dewi (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pelayanan yang diberikan akan  berdampak positif, khususnya kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  tabel  5  diketahui  bahwa  nilai  thitung>ttabel,  yaitu  2.988<1,986,  dengan  nilai signifikansi  0,004  yang  bermakna  bahwa  hipotesis  keempat  dalam  penelitian  ini  diterima.  Hal  ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan  secara signifikan mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan  diterapkan  secara  tegas  kepada  wajib  pajak  agar  wajib  pajak  patuh  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak meningkat karena wajib pajak yang memahami hukum pajak  akan  memutuskan  untuk  patuh  daripada  menanggung  sanksi  perpajakan  yang  lebih  besar kerugiannya.  Penelitian  ini  diperkuat  oleh  penelitian  Jotopurnomo  dan  Mangonting  (2013)  yang menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  yang  diberikan  secara  tegas  akan  benar-benar  meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Dukungan lebih lanjut didapat dari penelitian Pranadata (2014) yang menyatakan bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini sesuai  dengan  teori  kepatuhan.  Mardiasmo  (2011)  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  jika  tidak terlepas  dari  Undang-Undang  perpajakan  dan  peraturan  pelaksanaan  jika  dikaitkan  dengan  teori kepatuhan.  Wajib  pajak  bagaimanapun  juga  harus  melaksanakan  kewajibannya  tepat  waktu  meskipun kepatuhannya  tidak  dikompensasikan.  Wajib  pajak  yang  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan sanksi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan  memiliki  pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  kebijakan  e-samsat, tax  compliance  cost ,  dan  kualitas pelayanan diperoleh hasil tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  kepada Dinas  Samsat  Pidie  berupa  memperluas  sosialisasi mengenai e-samsat karena diketahui masih banyak wajib oajak yang belum mengetahui dan memahami e- samsat  tersebut.  Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memasukkan  variabel  independen  lainnya dari sisi eksternal dan internal guna mengetahui variabel yang dapat memperkuat maupun memperlemah variabel dependen.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam, M. C., Andini, R., dan Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan Pekerjaan  Bebas  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  di  KPP  Pratama  Salatiga).  Jurnal  Akuntansi, 4(4): 1–16
Andinata,  M. C.  2015.  Analisis Faktor-Faktor  Yang  Mempengauhi  Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi Dalam  Membayar  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Rungkut  di Surabaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(2): 1–15
Arum,  H.P.  2012.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Diponegoro Journal Of Accounting, 1(1): 1-8.
Dewi, Afsari, f. N. 2013 . Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Mataram  Barat). Skripsi.  Yogyakara:  Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Akuntansi  –  Universitas  Sanata Dharma.
Dewi,  I.  G.  A.  M.  R.,  dan  Laksmi  P,  K.  W.  2019.  Efektifitas  E-SAMSAT,  Pajak  Progresif  Dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis, 4(1)
Dewi,  Pipit  Febriana.  2018.  Faktor  Penentu  Penolakan  Dan  Adopsi  E-Samsat  Oleh  Masyarakat:  Studi Kualitatif di Kabupaten Pacitan. Tesis Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia
Febrian, G. (2018) Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak  Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara
Fuadi, A. O., dan Mangonting, Y. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tax & Accounting Review, 1(1):18.
Hartanti, Alviani, R. K., Ratiyah. 2020. Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E- Samsat Terhadap Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Pada  Kantor  Samsat  Jakarta  Timur.  Repository  Univeritas Bina Sarana Informatika.
Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Jurnal Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1
Juliani,  Sumarta,  R.  2021.  Fakor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di KPP Wilayah Jakarta Utara. Media Bisnis, 13(1): 65-76.
Juliarini,  Aniek.  2020.  Komparasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota  Dan  Kabupaten  Di  Indonesia  Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jurnal BPPK , 13(2): 1-10.
Kementerian  Keuangan  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  2020.  Kajian  Fiskal  Regional  Triwulan  III.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.
Khusaini, M. 2019. Ekonomi Publik. Cetakan Pertama. UB Press: 192.
Kurniati, E. R., dan  Rizqi, F. 2019. Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak  Dan  Penerapan  E-Filing  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kp2kp  Banjarnegara  (Studi Empiris  Pada  Kp2kp  Banjarnegara).  Jurnal  Medikonis  Stie  Tamansiswa  Banjarnegara.  Medikonis: Media Ilmiah Ekonomi & Bisnis, 19(1).
Kusumafanto,  Fauzan,  H., dan  Achyani, F.  2018.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan,  Biaya Kepatuhan  Pajak,  Penerapan  E-Filling  Dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta) . Skripsi thesis,
Institusional Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Lee, N. R.,  Kotler, P. 2011. Social Marketing: Influencing Behaviors for Goods. US. Sage Publication, Inc. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Masitoh,  S.  2021.  Ada  UU  HPP,  Tax  Ratio  Indonesa  Diyakini  Bisa  Mencapai  10,12%  Pada  Tahun  2025. https://newssetup.kontan.co.id/news/ada-uu-hpp-tax-ratio-indonesia-diyakini-bisa-mencapai- 1012-pada-tahun-2025 diakses pada 28 Januari 2021.
Miswar,  Liandab,  P.  Y.,  Priantana,  R.  D.  2021.  Analisis  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Aceh.  JMAS  :Jurnal  Mahasiswa  Akuntansi  Samudra,  2(3):  153- 169
Nurfaza,  A.  2020.  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Kantor  Pajak  KPP Pratama Kota Banda Aceh). SAINTEKS: Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains: 618-621.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Prakoso, J. P. 2021. Corona Gerogoti Penerimaan Pajak, Menkeu: Tax Ratio Turum di  Bawah 9 Persen. Pratama, R. A., Mulyani, E. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Kota  Malang.  Jurnal  Eksplorasi Akuntansi, a(3): 1293-1306
Republik  Indonesia.  2007.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.
Sandria,  Sabrina  Dita  dan  Lubis,  Anggia  Sari.  2021.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap    Kepuasan Wajib Pajak di Dinas Samsat Medan Selatan. AfoSJ-LAS, 1(3): 42-51
Saragih,  A.  H.,  Hendrawan,  A.,  &  Susilawati,  N.  (2019).  Implementasi  Electronic SAMSAT  untuk Peningkatan  Kemudahan  Administrasi  dalam  Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 11(1), 85–94
Solikhah, K. 2021. Pengaruh Penerapan E-Samsat, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. Repository UPB.
Supriatiningsih  dan  Jamil,  F.  S  .  2021.  Pengaruh  Kebijakan  E-Filing,  Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  JIAKES:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Kesatuan, 9(1): 199-206.
Susanti,   N.   A.   (2018). Pengaruh   Pengetahuan   Perpajakan,   Sosialisasi   Perpajakan, Kesadaran  Wajib Pajak,    Sanksi    Pajak,    Dan    Penerapan    E-Samsat    Terhadap    Kepatuhan  Wajib    Pajak    Dalam Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  (Studi  Kasus  pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sl [Universitas Islam Indonesia].
Susmita, P. R. & Supadmi, N. L. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Ulum,  B.  & Isbandono,  P.  (2015).  Kualitas  Pelayanan  Electronic  Samsat  Pada  Kantor  Sistem  Manunggal Satu Atap (samsat) Manyar Kertoarjo Surabaya Timur. Publika 1(1): 1-11. Utama,  M.  I  W.  2011. Pengaruh  kualitas  pelayanan,  sanksi  perpajakan,  dan  biaya  kepatuhan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Bali. Waluyo,  T.  2020.  Pemeriksaan  Terhadap  Wajib  Pajak  Yang  Tidak  Menyampaikan  SPT,  Ketentuan  dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. Simposium Nasional Keuangan Negara: 677.
Wurianti,  E.  L.  E.  &  Subardjo,  A.  2015.  Analisis  Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak Di Wilayah Kpp Pratama. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(6).
Zulkarnaen,  Diky.  2021.  Realisasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Pidie  Tahun  ini  Dipastikan  Seret. sinarpidie.co