## TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN NIKAH SIRRI MELALUI ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB KABUPATEN MAROS
Abd. Basir 1 , Suhartati 2
1,2 Universitas Indonesia Timur
Abdbasir788@gmail.com

## Abstrak
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  adalah  jenis  penelitian  Hukum  Normatif  Empiris. Penelitian  Hukum  Normatif  Empiris  adalah  sebuah  metode  penelitian  hukum  yang  berupaya  untuk  melihat hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat,  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di masyarakat.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  menjelaskan  bahwa,  tata  cara  memperoleh  Itsbat  Nikah  di Pengadilan Agama Kelas I.B Maros dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan  aturan  yang  ditentukan  oleh  Agama  akan  tetapi  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  oleh Negara  yaitu  tidak  dicatatkan  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  berwenang.  Adapun  tata  cara  memperoleh  itsbat nikah  antara  lain:  (a)  Datang  dan  mendaftar  ke  kantor  Pengadilan  Agama.  (b)  Menghadiri  persidangan,  (c) putusan  /  penetapan  Pengadilan  Agama.  Kemudian,  akibat  hukum  dari  suatu  pernikahan  sirri  yang  sudah mendapatkan  itsbat  nikah  secara  otomatis  yang  berkepentingan  akan  mendapatkan  bukti  otentik  tentang pernikahan  mereka  yang  bisa  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  menyelesaikan  persoalan  di  Pengadilan  Agama nantinya, berfungsi sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan Perlindungan Hukum atas pernikahan itu sendiri. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatatkan dan tidak mengitsbatkan pernikahannya maka kedudukan perkawinan  itu  adalah:  (1)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  dianggap  tidak  pernah  ada  perkawinan sehingga  tidak  menimbulkan  akibat  hukum,  (2)  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  membatalkan  perkawinan diatur  dalam  pasal  24  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan,  (3)  tidak  dapat  dijadikan dasar  hukum  menjatuhkan  pidana  (Pasal  219  kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  (4)  tidak  dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita/isteri dan juga anak-anaknya.

## Kata Kunci: Nikah Sirri, Itsbat Nikah

## Abstract
The  type  of  research  used  in  this  research  is  the  type  of  empirical  normative  law  research.  Empirical Normative Legal Research is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or can be said to see,  examine how the law works in society. The results obtained explained that the procedure for obtaining  a Marriage Itsbat at the Religious Courts Class I.B Maros was made on the basis of a marriage event which was held based on the rules determined by Religion but did not meet the requirements set by the State, namely not registered by the authorized Marriage Registrar. . The procedures for obtaining  a marriage itsbat  include: (a) Come  and  register  at  the  Religious  Court  office.  (b)  Attending  the  trial,  (c)  the  decision  /  decision  of  the Religious  Court.  Then,  the  legal  consequences  of  a  sirri  marriage  that  have  received  itsbat  marriage automatically  the  interested  parties  will  get  authentic  evidence  about  their  marriage  which  can  be  used  as  a basis  for  solving  problems  in  the  Religious  Courts  later,  functioning  as  legal  certainty,  legal  order and  legal protection for the marriage. alone. Whereas a marriage that is not registered and does not result in a marriage, the position of the marriage is: (1) it does not have legal force because it is considered that there has never been a marriage so that it does not cause legal consequences, (2) cannot be used as a reason to cancel the marriage as regulated in Article 24 of the Law. Law Number 16 of 2019 concerning marriage, (3) cannot be used as a legal basis  for  imposing  a  crime  (Article  219  of  the  Criminal  Code  (KUHP),  (4)  cannot  be  used  as  a  basis  for claiming rights by women/wives and his son.
Keywords: Sirri Marriage, Itsbat Marriage

## PENDAHULUAN
Sudah  menjadi  sunnatullah  (Ketentuan  dan  kekuasaan  Allah  swt),  dimana  Allah  swt menciptakan  Mahluk-Nya  berpasang  pasangan,  diciptakn  laki-laki  pasangannya  adalah perempuan, agama mengatur melalui pintu pernikahan / perkawinan. Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting  dalam kehidupan manusia sebab dalam perkawinan dapat  di  bentuk  ikatan  hubungan  antara  dua  insan  yang  berlainan  jenis  secara  resmi  dalam suatu keluarga (Halim Setiawan, 2020). Selajutnya keluarga yang terus berkembang sehingga menjadi  kelompok  masyarakat.  Salah  satu  prinsip  suatu  perkawinan  adalah  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 1
Islam mengatur hukum perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan. Perkawinan bertujuan bukan hanya untuk medapat keturunan yang  akan  menghiasi  rumah  tangga  tetapi  perkawinan  juga  bertujuan  untuk  mendapat kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup baik didunia maupun di akhirat.  (Nida Riliantiza, 2020). Pernikahan didalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  seperti  yang  termuat  dalam Pasal 1 perkawinan di definisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”
Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini  tegas  dinyatakan  bahwa  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan agama,  kerohanian  sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur  lahir/jasmani  tetapi juga memiliki unsur batin. 2
Adanya  ikatan  lahir  dan  batin  inilah  perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum disamping  perbuatan  keagamaan.  Disebut  sebagai  perbuatan  hukum  karena  perbuatan  itu menimbulkan  akibat-akibat  hukum  baik  berupa  hak  atau  kewajiban  bagi  keduanya  (Ninuk Murniwati,  2009).  Sedangkan  sebagai  akibat  perbuatan  keagamaan  karena  dalam pelaksanaannya  selalu  dikaitkan  dengan  ajaran-ajaran  dari  masing-masing  agama  dan kepercayaan  yang  sejak  dahulu  sudah  memberi  aturan-aturan  bagaimana  perkawinan  itu harus  dilaksanakan.  Dalam  pandangan  konsep  agama  islam  misalnya,  syarat  sahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu  dihalalkan  melakukaan  hubungan  kelamin  sehingga  terbebas  dari  dosa  perzinaan.  Zina merupakan  perbuatan  yang  sangat  kotor  dan  dapat  merusak  kehidupan  manusia.  Hal  ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Al Qur’an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:
1 Islami, I. (2017). Perkawinan di  Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat  Hukumnya. ADIL: Jurnal  Hukum, 8(1), 69-90.
2 Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy  Policy  (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Artinya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra’ : 17:32)”.
Jika  dipahami  ayat  dengan  memperhatikan  makna  ayat  dalam  konsep    agama  Islam, Zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana negara melindungi dan wajib  memberi  sanksi-sanksi  terhadap  yang  melakukannya.  Terlebih  di  Negara  Republik Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  maka  hukum  Islam  sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.
Di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pernikahan,  maka pernikahan  tidak  hanya  sebatas  hubungan  suami-istri,  namun  lebih  dekat  dengan  hubungan keperdataan. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)  yang  berbunyi:  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku”. Namun menurut fikih pernikahan sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun  dianggap  sah  meskipun  tidak  adanya  pencatatan.  di  satu  pihak  lebih  pada  tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernkahan, disisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat  sakral  perbedaan  tersebut  memunculkan  istiah  pernikahan  sirri  yang  muncul  dalam masyarakat setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Dalam  Hukum  Islam  di  jelaskan  bahwa  ada  rukun  dan  syarat  sahnya  perkawinan, dimana apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada perkawinan (Aisyah Ayu Musyafah, 2020). Oleh karena itu  diharamkan  baginya  yang  tidak  memenuhi  rukun  tersebut  untuk  mengadakan  hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila kesemua rukun dan syarat itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah. 3
Dalam  kehidupan  masyarakat  kita  masih  ada  sebagian  masyarakat  muslim  yang memahami  ketentuan  perkawinan  lebih  menekankan  perspektif  fiqih  sentries.  Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh  terpenuhi,  tanpa  diikuti  pencatatan,  apalagi  akta  nikah.  Kondisi  semacam  ini dipraktekkan  sebagian  masyarakat  dengan  menghidupkan  praktek  nikah  sirri  tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diserahi tugas itu. 4
Istilah Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi dan tidak  dicatat  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  umat  Islam.  Adapun  pengertian pernikahan sirri itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan menurut dan syarat pernikahan
3 Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Crepido, 2(2), 111-122.
4 Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
tetapi dilakukan secara sembunyi dan tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (Irfan Islami,  2017).  Pencatatan  selanjutnya  dinyatakan  dalam  surat-surat  akta  resmi  yang  dimuat dalam  daftar  pencatatan.  Pencatatan  pernikahan  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa- peristiwa penting lainnya. Selain itu pernikahan berkaitan hak waris mewarisi dan keturunan (an-nasab), sehingga pernikahan harus dicatat untuk menjaga agar jangan sampai ada konflik hukum dikemudian hari.
Pernikahan sirri yang dilakukan oleh segelintir masyarakat, selama sekian tahun hidup bersama  dan  memiliki  keturunan  dari  pernikahan  tersebut,  mereka  akan  mencatatkan pernikahannya  apabila  ada  kepentingan-kepentingan  yang  mereka  tujukan  dengan  cara mengajukan  itsbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama  tempat  mereka  tinggal.  Di  dalam  Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 64 menyatakan “Untuk perkawinan dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  Undang- Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah”.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2006  tentang  Peradilan Agama  Pasal  49  dijelaskan  bahwa  kewenangan  Pengadilan  Agama  adalah  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  ditingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, maka mengenai itsbat nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penilitian  yang  digunakan  peneliti  yaitu  penelitian  Hukum  Normatif  Empiris. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian dilaksanakan  di  Kabupaten  Maros  melalui  teknik  pengumpulan  data  observasi,  wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tata Cara Memperoleh Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1. B Maros.
Wawancara dengan  Bapak Muh Arief Ridha SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Kelas I.  B  Maros)  Pada  Tanggal  22  Juli  2020,  menjelaskan  bahwa  adapun  tata  cara  memperoleh itsbat  nikah  sudah  di  atur  dalam  aturan  Pengesahan  Nikah/    Itsbat  Nikah,  dibuat  atas  dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh  Agama  akan  tetapi  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  oleh  Negara  yaitu  tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
Berikut  penulis  akan  memaparkan  perincian  perkara  yang  diterima  Pengadilan  Agama Kelas 1. B Maros pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
No Tahun
Diterima
Diputus 1 2 2015 2016
782
162 664
153
Tabel 1 : Data perkara Itsbat Nikah Sumber data: Pengadilan Agama Kelas I. B Maros  tahun 2020
Tabel di atas menunjukkan jumlah data perkara permohonan di tahun 2015 sampai tahun 2019  terdapat  1167  perkara  yang  masuk  pada  Pengadilan  Agama  Kelas  I.  B  Maros,  terdiri dari  permohonan  itsbat  nikah,  permohonan  wali  adhol,  permohonan  dispensasi  kawin,  dan pertolongan penyelesaian pembagian harta peninggalan (P3HP).
Wawancara dengan  Bapak Muh Arief Ridha SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Kelas I.  B  Maros)  pada  tanggal  22  Juli  2020,  persoalan  itsbat  nikah  disebabkan  berbagai  hal, misalnya:  ada  yang  melangsungkan  pernikahan  karena  hamil  sebelum  nikah,  ada  yang disebabkan karena kawin lari ( silariang ), ada yang disebabkan karena pernikahannya terjadi sebelum  lahir  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  mewajibkan pencatatan  pernikahan,  ketika  ingin  melaksanakan  ibadah  Haji  atau  ibadah  Umroh  untuk mengeluarkan  dokumen  Paspor  harus  melapirkan  Buku  Nikah,  oleh  karena  itu  mereka mengajukan itsbat nikah.
Adapun  prosedur  dalam  permohonan  pengesahan  Nikah  /  Itsbat  Nikah  sama  halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata  lainnya yaitu sebagaimana di jelaskan didalam  buku  Peradilan  Agama  Di  Indonesia  di  paparkan  secara  jelas  tentang  tata  cara berperkara di Pengadilan Agama yaitu :
a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama
1. Mendatangi  Kantor  Pengadilan  Agama  di  wilayah  tempat  tinggal  anda.  Untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugutan atau permohonan. Gugatan atau permohonan  dapat  diajukan  dalam  bentuk  surat  atau  secara  lisan,  atau  juga  dapat dengan  menggunakan  kuasa  yang  telah  ditunjuk  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk).
2. Membuat  surat  permohonan  Itsbat  Nikah.  Surat  permohonan  dapat  dibuat  sendiri. Apabila  pemohon  /  Termohon  tidak  bisa  membuat  surat  permohonan,  Pemohon  / Termohon  dapat  meminta  bantuan  kepada  Pos  Bakum  (Pos  Bantuan  Hukum)  yang ada pada Pengadilan setempat secara cuma-cuma (gratis)
3. Memfoto  copy  formulir  permohonan  Itsbat  Nikah  sebanyak  5  rangkap,  kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
4. Melampirkan  surat-surat  yang  diperlukan,  antara  lain  surat  keterangan  dari  Kantor Urusan Agama (KUA)  bahwa pernikahannya tidak tercatat.
5. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR).
3 4 5 2017 2018 2019 83 62 123 80 55 115
6. Panitera  pendaftaran  perkara  menyampaikan  gugatan  kepada  bagian  berperkara sehingga  gugatan  kepada  bagian  berperkara  sehingga  gugatan  secara  resmi  dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register.
7. Setelah  didaftarkan,  gugatan  diteruskan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  dan  diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
8. Ketua  Pengadilan  Agama  menentukan  Majelis  Hakim  yang  akan  mengadili  dan menentukan hari sidang.
b. Menghadiri Persidangan
1. Datang  ke  Pengadilan  sesuai  dengan  tanggal  dan  waktu  yang  tertera  dalam  surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
2. Hakim  Ketua  atau  Anggota  Majelis  Hakim  (yang  akan  memeriksa  perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan.
3. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut.
4. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).
5. Untuk  sidang  pertama,  bawa  serta  dokumen  seperti  Surat  Panggilan  Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam siding pertama ini Hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam  kondisi  tertentu  hakim  kemungkinan  akan  melakukan  pemeriksaan  isi permohonan.
6. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon / Termohon yang  hadir  dalam  siding  kapan  tanggal  dan  waktu  sidang  berikutnya  akan  dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
7. Untuk  sidang  kedua  dan  seterusnya,  ada  kemungkinan  anda  harus  mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan Hakim. Dalam kondisi tertentu, Hakim akan  meminta  anda  menghadiri  saksi-saksi  yaitu  orang  yang mengetahui  pernikahan anda  diantaranya  Wali  Nikah,  dan  Saksi  Nikah,  atau  orang-orang  terdekat  yang mengetahui pernikahan anda.
c. Putusan /Penetapan Pengadilan Agama
1. Jika  permohonan  Pemohon  /  Termohon  dikabulkan,  Pengadilan  Agama  akan mengeluarkan putusan / penetapan itsbat nikah.
2. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu empat belas hari dari sidang terakhir.
3. Salinan  putusan/penetapan  itsbat  nikah  dapat  diambil  sendiri  ke  Kantor  Pengadilan Agama atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
4. Setelah  mendapatkan  salinan  putusan/penetapan  tersebut,  bisa  meminta  KUA setempat  untuk  mencatatkan  pernikahan  anda  dengan  menunjukkan  bukti  salinan putusan / penetapan Pengadilan tersebut.
Wawancara dengan  Bapak Muh Arief Ridha SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Kelas I. B Maros) pada tanggal 22 Juli 2020, beliau menjelaskan bahwa proses untuk Itsbat Nikah pada  dasarnya  sama  diseluruh  Penngdilan  Agama  di  Indonesia,  ketika  semua  persyaratan
sudah  dilengkapi maka  secara  otomatis  Pengadilan  akan  memproses  perkara tersebut  sesuai aturan yang berlaku.

## B. Akibat Hukum dari Suatu Pernikahan Sirri yang sudah mendapatkan Itsbat Nikah
Wawancara dengan Bapak Muh Arief Ridha SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B  Maros)  pada  tanggal  23  Juli  2020,  menjelaskan  bahwa  adapun  akibat  hukum  dari pernikahan sirri yang sudah mendapatkan istbat nikah dari Pengadilan Agama  yaitu setelah dikabulkan  permohonan  Itsbat  Nikah,  maka  secara  otomatis  yang  berkepentingan  akan mendapatkan  bukti  otentik  tentang  pernikahan  mereka  yang  bisa  dijadikan  sebagai  dasar untuk  menyelesaikan  persoalan  di  Pengadilan  Agama  nantinya,  Itsbat  Nikah  ini  berfungsi sebagai  kepastian  hukum,  ketertiban  hukum  dan  perlindungan  hukum  atas  pernikahan  itu sendiri,  dengan  demikian  maka  pencatat  perkawinan  merupakan  persyaratan  formil  sahnya suatu perkawinan.
Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yakni :
1. Telah memenuhi  ketentuan  hukum materiil,  yaitu  telah  dilakukan  dengan  memenuhi syarat dan rukun menurut hukum islam.
2. Telah  memenuhi  ketentuan  hukum  formil,  yaitu  telah  dicatat  pada  pegawai  pencatat nikah yang berwenang.
Sebaliknya  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan  dan  tidak  pula  diminta  Itsbat Nikahnya maka kedudukan perkawinan itu adalah :
1. Tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  dianggap  tidak  pernah  ada  perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri dan juga anak-anaknya.
Dengan  demikian  Itsbat  Nikah  merupakan  solusi  yang  diatur  dalam  Undang-undang demi  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  khususnya  mereka  yang  telah  melakukan  nikah sirri, nikiah sirri meskipun secara agama sudah dianggap sah pernikahannya namun di dalam negara  belum  di  akui  secara administrasi  kerena  belum tercatat atau  tidak  diakui secara  sah menurut  Undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pernikahan  yang  diakui  di  Indonesia adalah pernikahan yang sudah terdaftar secara adminstrasi di catat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  khusus  yang  beragama  Islam.  Dan  untuk  kepentingan  administrasi  ke  depan  yang sangat  di  butuhkan,  misalnya  untuk  kepentingan  suami  istri,  anak-anak,  untuk  kepentingan Haji dan Umrah dan lain sebagainya dalam bertransaksi yang membutuhkan buku nikah.

## KESIMPULAN
Tata  cara  memperoleh  Itsbat  Nikah  di  Pengadilan  Agama  Kelas  I.B  Maros  dibuat  atas dasar  adanya  sebuah  peristiwa  perkawinan  yang  dilangsungkan  berdasarkan  aturan  yang ditentukan  oleh  Agama  akan  tetapi  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  oleh  Negara
yaitu  tidak  dicatatkan  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  berwenang.  Adapun  tata  cara memperoleh itsbat nikah antara lain:  (a) Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama. (b) Menghadiri persidangan, (c) putusan / penetapan Pengadilan Agama.
Akibat  hukum  dari  suatu  pernikahan  sirri  yang  sudah  mendapatkan  itsbat  nikah  secara otomatis  yang  berkepentingan  akan  mendapatkan  bukti  otentik  tentang  pernikahan  mereka yang  bisa  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  menyelesaikan  persoalan  di  Pengadilan  Agama nantinya, berfungsi sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan Perlindungan Hukum atas  pernikahan  itu  sendiri.  Sedangkan  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan  dan  tidak mengitsbatkan pernikahannya maka kedudukan perkawinan itu adalah: (1) tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, (2) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan diatur dalam pasal  24  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan,  (3)  tidak  dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana (Pasal 219 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (4) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita/isteri dan juga anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. ADIL:
Jurnal Hukum, 8(1), 69-90.
MURNIWATI,  N.  (2009).  PERKAWINAN  SIRRI  MENURUT  UU  No.  1/TAHUN  1974 TENTANG  PERKAWINAN  STUDI  KASUS  TENTANG  PERKAWINAN  DI WILAYAH  KECAMATAN  JEBRES  SURAKARTA  (Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Musyafah,  A.  A.  (2020).  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum  Islam.  Crepido, 2(2), 111-122.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the  COVID-19 pandemic  on  the  crime  of  theft. International  Journal of Criminology  and Sociology , 10 , 305- 312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Riliantiza,  N.  (2020).  Perkawinan  Bagi  Perempuan  Hamil  Dalam  Masa  Iddah  (Studi  Kasus Penetapan  Pengadilan  Agama  Nomor  0384/Pdt.  P/2017/PA.  TA). Indonesian Notary , 2 (3).
Setiawan,  H.  (2020).  Pernikahan  Usia  Dini  Menurut  Pandangan  Hukum  Islam.  Borneo: Journal Of Islamic Studies, 3(2), 59-74.