Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika Vol. 4, No. 2, November 2018
ISSN 2477-3514

## e-ISSN 2614-0055
Judul :  Dominasi  Negara  dalam  Penguasaan  Tanah  Adat  bagi
Kepentingan Kapital (Studi terhadap Peran Pemerintah Daerah atas  Krisis  Otoritas  Kedamangan  bagi  Kepentingan  PT.  KDP pada Sengketa Tanah Adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak) Penulis : Yuliana Diterima : Agustus 2018; disetujui September 2018 Halaman Artikel : 25-36 Dipublikasikan oleh   : Jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Untirta Laman Online : https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika
Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika terbit dua kali setahun pada edisi Mei dan November memuat artikel dari sosiolog, guru sosiologi, peminat sosiologi dan mahasiswa sosiologi.
Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dominasi Negara dalam Penguasaan Tanah Adat bagi Kepentingan Kapital (Studi terhadap Peran Pemerintah Daerah atas Krisis Otoritas Kedamangan bagi Kepentingan PT. KDP pada Sengketa Tanah Adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak)
Yuliana
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Palangka Raya (UPR) Yulianagab2811@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Katingan  dalam  penguasaan  tanah  adat  bagi  kepentingan perusahaan  pada  sengketa  tanah  adat betang  sangkuwu di  Desa  Tumbang  Marak,  mempraktikkan strategi dominasi dengan  menggunakan kekuasaanya  secara  sewenang-wenang yang bersumber dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di  Kalimantan  Tengah    dan  Peraturan  Gubernur  No.  13  Tahun  2009  Tentang  Tanah  Adat  dan  Hak- Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.
Dominasi  pemerintah  daerah  dilakukan  dengan  mengintervensi  apartus  adat  Kedamangan,  dan membuat  krisis  otoritas  Lembaga  Adat  Kedamangan  sehingga  gagal  melaksanakan  peradilan  adat. Berdasarkan  latar  belakang  tersebutlah,  penelitian  ini  bertujuan  untuk;  (1)  menjelaskan  strategi dominasi   pemerintah   daerah   d a n   (2)  mengetahui   posisi   kewenangan    Kedamangan    dalam dominasi  pemerintah . Secara  teoritis,  permasalahan  penelitian  dibahas  menggunakan  teori strukturasi    Bourdieu.    Metode    studi    ini    menggunakan pendeketan  kualitatif  deskriptif  dengan cara pengumpulan data; wawancara, observasi, bukti bisu dan bukti visual.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa;  Strategi  dominasi  yang  digunakan  pemerintah  yaitu pertaruhan  modal  simbolis  berupa  kewenangan  yang  bersumber  dari  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah  dan Peraturan  Gubernur  No.  13  Tahun  2009  Tentang  Tanah  Adat  dan  Hak-Hak  Adat  di  Atas  Tanah  di Kalimantan  Tengah.  Strategi  tersebut  membuat  pemerintah  mengakumulasi    modal  simbolik, modal  ekonomi dan   sosial.   Adapun   dominasi  pemerintah  menggunakan   kewenangannya untuk membuat    krisis    otoritas  pada  lembaga    adat  Kedamangan,    menempatkan  posisi  kewenangan lembaga adat Kedamangan berada di bawah dominasi pemerintah.
Kata kunci : dominasi pemerintah, modal simbolis, penguasaan tanah adat  bagi  kepentingan perusahaan, krisis Otoritas lembaga adat Kadamangan.

## Abstract
The  Regional  Government  of  Katingan  Regency  in  the  control  of  customary  land  for  the  company's interests  in  the  dispute  over  the  Betang  Sangkuwu  customary  land  in  Tumbang  Marak  Village, practiced  a  strategy  of  domination  by  using  its  authority  arbitrarily  originating  from  the  Regional Regulation  of  Central  Kalimantan  Province  No.  16  of  2008  concerning  the  Institution  of  Dayak Customs in Central Kalimantan and Governor Regulation No. 13 of 2009 concerning Customary Land and Indigenous Rights on Land in Central Kalimantan.
The  dominance  of  the  regional  government  was  carried  out  by  intervening  in  the  Kedamangan traditional apartment, and making a crisis of the authority of the Kedamangan Customary Institution so  that  it  failed  to  carry  out  customary  justice.  Based  on  this  background,  this  study  aims  to;  (1) explain the strategy of local government domination and (2) find out the position of the Kedamangan authority in the dominance of the government. Theoretically, the research problem is discussed using Bourdieu's structuration theory. This study method uses descriptive qualitative approaches by means of data collection; interviews, observation, silent evidence and visual evidence.
The results of the study show that; The domination strategy used by the government is the gambling of symbolic  capital  in  the  form  of  authority  originating  from  the  Regional  Regulation  of  Central Kalimantan  Province  No.  16  of  2008  concerning  the  Dayak  Customary  Institution  in  Central Kalimantan  and  Governor  Regulation  No.  13  of  2009  concerning  Customary  Land  and  Indigenous Rights  on  Land  in  Central  Kalimantan.  This  strategy  makes  the  government  accumulate  symbolic capital,  economic  and  social  capital.  As  for  the  dominance  of  the  government  using  its  authority  to create a crisis of authority at the Kedamangan customary institution, placing the authority position of the Kedamangan customary institution under the domination of the government.
Keywords: government domination, symbolic capital, control of customary land for the benefit of the company, crisis of Kadamangan traditional institution authority.

## LATAR BELAKANG
Penguasaan  tanah  adat  oleh  pemerintah daerah  pada  konflik  perebutan  tanah  adat Betang  Sangkuwu bagi kepentingan perusahaan  PT  Karya  Dewi  Putera (selanjutnya  di  sebut  dengan  PT.KDP) yang  terjadi  pada  tahun  2008,  dilakukan dengan  dalih  yang  mengatasnamakan kepentingan    pembangunan  bagi  Desa Tumbang Marak. Lebih jauh  lagi, pembelaan  oleh    pemerintah    kepada perusahaan    perkebunan    PT.  KDP    yang meski  terbukti  terpakai  areal  tanah  adat Betang Sangkuwu, namun tetap dipertahankan  beroperasi  di  atas  tanah adat, dilakukan dengan praktik penyalahgunaan    kekuasaan    pemerintah daerah,  sampai  pada  membuat  krisis otoritas  Kedamangan.  Krisis  otoritas Kedamangan
memungkinkan agar Kedamangan gagal melaksanakan peradilan    adat  dalam  menegakkan keadilan  bagi  masyarakat  adat  guna dikembalikannya  hak  masyarakat  adat terhadap tanah adat Betang Sangkuwu.
PT.  KDP  merupakan  anak  perusahaan PT  Agrindo  Kalimantan  Tengah,  berdiri pada  24  Maret  1995  di  Kalimantan Tengah,  dan  beroperasi  di  wilayah Kabupaten  Katingan  sejak  tahun  2003. Lokasi  perkebunan  berada  di  wilayah administratif  yang  salah  satunya  adalah Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan  Tengah,  Kabupaten  Katingan. PT.  KDP memiliki luas 17.500  Ha.  Area konsensi  PT.  KDP  berbatasan  langsung dengan  perusahaan  perkebunan  PT  Bumi
Hutan  Lestari  (BHL),  PT  Bangkit  Usaha Mandiri (BUM) dan perusahaan pertambangan  emas  PT  Kasongan  Bumi Kencana (KBK).
Kehadiran  PT.  KDP  diwilayah  Desa Tumbang  Marak,  menuai  konflik  yang memuncak  pada  tahun  2008,  dengan masyarakat desa yang merupakan masyarakat  adat  yang  menamai  dirinya kelompok  Tamanggung  Doho  dengan beranggotakan  sekitar  seratus  orang. Konflik  terjadi  disebabkan  PT.  KDP menguasai  dan  menggusur  situs  budaya Betang  Sangkuwu ,  yang  berada  di  tanah adat  Desa  Tumbang  Marak,  dengan  luas tanah adat yang menjadi areal perkebunan yang diklaim oleh kelompok Tamanggung Doho yaitu 10.000 Ha.
Tanah  adat yang menjadi  areal perkebunan  PT.  KDP  seluas  10.000  Ha tersebut,  merupakan  tanah  warisan  dari leluhur/nenek  moyang  masyarakat  Desa Tumbang Marak yaitu milik Tamanggong Doho  (berdasarkan  surat  pernyataan warisan  pada  tanggal  5  Djanoeari  1952 dengan  nomor  surat  :  Reg.  11/Tbg- Sb/7/1954).  Sehingga,  atas  dasar  surat warisan  tersebut  kelompok  masyarakat yang  merupakan  keturunan  Tamanggong Doho menuntut PT. KDP dan menamakan diri mereka sebagai kelompok Tamanggung  Doho.  Tuntuntan  kelompok
Tamanggung  Doho  terhadap  PT.  KDP diantaranya ;
1. Membangun kembali Balai/Betang
(rumah adat  suku  Dayak)  sebagaimana terdapat pada lokasi tersebut,
2. Membuka  akses  jalan  menuju  lokasi situs/Betang
3. Membayar ganti rugi denda adat senilai Rp 2.845.800.000
4. Mengambil kembali perwatasan warisan  tanah  adat  yang  diklaim
10.000  Ha  dalam  PT  KDP,  dan  untuk dapat diganti rugi tanah terpakai senilai Rp 30.000.000.000.
Menghadapi  tuntutan  dari  kelompok
Tamanggung
Doho, PT. KDP
berkolaborasi  dengan  Pemerintah  Daerah yang  telah  memberikan  izin  operasi kepada  perusahaan  di  areal  tersebut, sehingga PT. KDP tetap dapat menggunakan  areal  tanah  adat  yang diklaim  oleh  keturunan  Temanggung Doho.
Menariknya,  dalam  upaya  menguasai tanah  adat  tersebut  untuk  kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah cenderung otoriter  terhadap  pihak  yang  melakukan perlawanan,  diantaranya    meliputi    ; wewenang    Pemerintah  Daerah  dalam menentukan   eksistensi   pejabat  lembaga adat  Kedamangan,  yang  disalahgunakan untuk  melakukan  kooptasi  dan  intervensi terhadap  elit-  elit  adat  yang  terlibat merebut  kembali  hak  terhadap  tanah  adat Betang  Sangkuwu .  Dari  pada  itu  pun, adanya  pembentukan  tim  penyelesaian sengketa Betang  Sangkuwu pada  tahun 2014  oleh    Pemerintah  Daerah,  juga menyalahi    ketentuan    yang  ditetapkan dalam  PERDA  No.  16  Tahun  2008 tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  di
Provinsi Kalimantan
Tengah, dan PERGUB  No.  13  Tahun  2009    tentang Tanah   Adat  dan Hak-Hak   Adat  di Atas Tanah  di  Kalimantan   Tengah.
Betang  Sangkuwu  pun,  menjadi  arena pertarungan  antara  upaya  pemerintah melakukan  pertahanan  untuk  perusahaan PT  KDP  dan  antara  upaya  kelompok masyarakat  adat  Tamanggong  Doho melakukan perlawanan untuk
memperjuangkan
kembali
hak
kepemilikan tanah adat Betang Sangkuwu milik keturunan Tamanggong Doho.

## RUMUSAN MASALAH
Sehubungan  dengan  realita  yang  terjadi tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  : (1) menjelaskan upaya pemerintah menguasai  tanah  adat  bagi  kepentingan perusahaan  sebagai  mekanisme  dominasi terhadap tanah adat Betang Sangkuwu . (2) mengetahui  pengaruh  strategi  dominasi pemerintah  terhadap  posisi  wewenang lembaga adat Kedamangan sebagai lembaga  peradilan  adat  pada  konflik perebutan tanah adat Betang Sangkuwu .

## TINJAUAN PUSTAKA
Kajian  tentang  masyarakat  adat  di Indonesia, dalam kaitan dengan pembangunan  dan  sengketa  tanah  adat, sudah  menjadi  kajian  yang  umum  selama ini terutama pasca reformasi.  Adat  tampil lagi  dengan  gerakan  masyarakat    adat yang  menuntut  untuk  dikembalikannya hak  komunal.  Kajian  dengan  tema mengenai masyarakat adat, pembangunan, dan konflik telah banyak. Adapun peneliti memilih  kajian  terdahulu  terkait  tema yang melingkupi, kajian mengenai masyarakat  adat  dan  akses  sumber  daya alam,  kajian  masyarakat  adat  dan  akses terhadap pembangunan, dan kajian masyarakat  adat  tampil  dalam  konteks politik  lokal,  serta  keterkaitannya  dengan desentralisasi.
Akan  tetapi,  sebenarnya  persoalan pembangunan  dan  masyarakat  adat  juga tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  saja, namun  juga  telah  terjadi  diluar  konteks Indonesia,  seperti  :  di  Amerika  Latin dalam  Donna  Lee  Van  Cott  (2010) 1 ,
1 Indigenious  Peoples’  Politics  in Latin America. Annual  Review of Politics  Sciense.  Vol : 13385- 405  (Volume  publication  date 15 June 2010). (hlm. 385-405) Diakses  dari https://doi.org.10.1146/annurev.polisci.032708.
133003. (pada 06 Juni 2017)
membuat  review  singkat  atas    studi-studi indigenity  politics di  Amerika  Latin  ke dalam    tiga    tema    yaitu citizenship, hubungan indigenity dengan  partai  politik dan  reformasi  negara.  Terkait  tema citizenship ,    para  penstudi    melacak klaim    kewargaan    masyarakat    adat dalam  negosiasinya      dengan      versi kewargaan      liberal.              Studi-studi- hubungan        antara Indigenous      people dan      partai      politik      memperlihatkan bagaimana      partai      yang  berbasiskan indigenity mengartikulasikan  kepentingan mereka di level nasional.
Di  Ekuador      misalnya, Pachakuatik mewakili      serikat-serikat      pekerja, intelektual-  intelektual    kiri    yang membawa isu ketidakpuasan masyarakat   atas   korupsi   dan polarisasi dalam  politik  nasional  Ekuador  (Jackson &  Warren,  2005) 2 .  Atau  juga  di  Bolivia MAS, menghubungkan indigenous peasant-movement dengan intelektual  kiri dan  kelas  menengah  urban.  Sedangkan studi-studi mengenai indigenous movement dalam kaitannya dengan reformasi negara memperlihatkan ketegangan versi multikulturalisme konstitusional  dengan  pentingnya  fungsi representasi    dan  partisipasi  masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan publik.
Di    Indonesia    sendiri,    tampilnya masyarakat    adat    untuk    mengakses kembali  sumber  daya  alam  sebagai dampak  kegagalan  pembangunan,  yang justru  memicu  kekerasan  dan  konflik horizontal  karena  krisis  agraria,  terdapat pada studi oleh Tania Murray  Li  (2012) 3 ,
2 Indigenious  Movement  in Latin America, 1992-2004  : Controversies,  Ironies,  New Direction.  Annual Review  if Anthropology. Vol. 34: 549-573 (Volume  publication   date 21 October  2005).   (hlm. 555) Diakses dari https://doi.org.10.1146/annurev.anthro.34.08 1804.120529. (pada 06 Juni 2017)
3 Li Tania Murray. 2012. The Will To Improve : Perencanaan,  Kekuasaan  dan Pembangunan  di Indonesia .  Terj. Herry Santoso dan Pujo Semedi. Jogjakarta:  Margin  Kiri. Diakses dari
bahwa adanya  praktik  pembangunan sejak  masa  kolonial  hingga  orde  baru berkolaborasi      dengan      kapitalisme, justru   menghasilkan    kontradiksi    yaitu berdampak  pada  masyarakat  kehilangan akses  dan  penghilangan    kepemilikan atas tanah, bahkan pengusiran.  Kegagalan pembangunan  menimbulkan  kekecewaan masyarakat,      yang    berbuah    pada perlawanan   masyarakat   melalui   Forum Petani  Merdeka  untuk  mengembalikan claim  atas  sumber  daya  terutama  tanah yang  diambil  alih  oleh  pemerintah  atas nama pembangunan.
Kemudian  juga  ada  kajian  masyarakat adat  terhadap  akses    sumber  daya  alam dan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh Maribeth  Erb  (2007) 4 , di  Flores  Barat tepatnya  di  Manggarai.  Pasca  reformasi, adat  kembali  bangkit  yang  terhubung dengan rasa kehilangan masyarakat Manggarai  akan  adat  ( lost  of  tradition )  , sebagai  dampak  dari  rezim    orde    baru dengan    agenda    pembangunan    nasional yang    menempatkan    adat  dengan penilain   negative   dengan   menganggap bahwa      lembaga      adat      adalah penghambat    kemajuan    dan    investasi, serta    makna    adat    ditempatkan    sama dengan budaya sebagai suatu “ pertunjukkan ”.  Pasca  reformasi,  adat kembali bangkit menjadi wadah perjuangan    masyarakat    Manggarai bergabung dengan LSM Nasional, untuk  menyelesaiakan  klaim  pemerintah daerah,  atas  tanah  terkait  kebijakan konservasi yang memarjinalkan masyarakat  Manggarai  terhadap  lahan
http://www.goodreads.com/book/show/1571651 8-the-will-to-improve (pada 2 Mei 2017)
4 Erb,Maribeth.  2007. “ Adat revivalism  in western  Flores: culture, religion,  and land.” The revival  of tradition  in Indonesian politics  : the deployment  of adat from colonialism  to indigenism. Series 14 : 247-268. Diakses  dari http://www.amazon.com>Revival-Tradi... (pada 3 Juni 2017)
hutan  yang  terjadi  sebelum  dan  sesudah orde baru.
Persoalan  masyarakat  adat,  Negara, dan pembangunan, juga terjadi di  Filipina tepatnya    pada    Provinsi    Abra    di Cordillera,    Luzon    Tengah,    dalam kajian    yang  dilakukan  oleh  Richard  F. Dorall  (1993) 5 , menunjukkan  persoalan suku  asli  Abra  yaitu  orang Tinggian terhadap  akses  sumber  daya  alam  terkait kolaborasi agenda pembangunan pemerintah      dengan      capital,      berupa masuknya    perusahaan    asing ( Cellophil Resource  Corporation ),   yang merupakan pengelola  hasil  hutan  (kayu  pinus)  yang justru      membuat      ketidakstabilan      dan penderitaan      bagi      suku      asli,      berupa pelanggaran terhadap lahan adat.   Kondisi suku asli Tinggian mendorong perlawanan,  mulai  dari  upaya  damai mencapai  kompromi  sampai  pada  sikap anti-  pemerintah  dan  akhirnya    menjadi militan, bahkan persoalan meluas sampai  pada  provinsi-provinsi tentangga.
Persoalan masyarakat adat dan pembangunan  pun  terjadi  di  Amerika Tengah,  yaitu  di  Guatemala  tepatnya komunitas  adat  San  Miguel  Ixtahuacan dan  Sipacapa.  Dalam  kajian    Joris    van de   Sandt   (2009) 6 yang   bertitik   tolak dari    persoalan    konflik  pembangunan, karena  kehadiran  perusahaan  tambang transnasional  (Goldcorp  Inc  dari  Kanada, yang      dioperasikan      oleh      Montana Exploradora      de    Guatemala      S.A.), memberikan    dampak buruk bagi ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat  adat  Maya,   akibat   akusisi lahan    adat    oleh    perusahaan.      Namun
5 Ghee Teck lim and  Gomes  G.  Alberto.
1993. Suku Asli dan Pembangunan  di Asia Tenggara .  Terj. A. Setiawan  Abadi.  Jakarta  : Yayasan  Obor Indonesia.  (hlm.59)
6 Sandt v.d. Joris. 2009. Mining  Conflict  and Indigenious  People  in Guatemala .  Den Haag: Cordaid. Diaksesn dari http://www.cordaid.org>sites>2012/12 (pada 3 Juni 2017)
lembaga      pemerintah  cenderung  lemah dalam menindak (mengontrol dan mengatur perusahaan pertambangan), sehingga  terjadi  praktik  pemaksaan  dan intimidasi  terhadap  hak  masyarakat    adat oleh  perusahaan.    Akan  situasi  tersebut, dua komunitas    adat (San  Miguel Ixtahuacan dan Sipacapa) tampil melakukan  perlawanan,  namun  dengan pola perlawanan yang berbeda.
Komunitas  adat  San  Miguel  Ixtahuacan dalam  merespon  kondisi  memilih  untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah dan memilih untuk melakukan perlawanan  dengan  membangun  kembali struktur tradisional adat dengan membentuk  Dewan  Adat  Barat.  Adapun komunitas  adat  Sipacapa,  cenderung melakukan koordinasi dengan pemerintah    dan    perusahaan    sehingga perlawanan  mereka  menciptakan  struktur komunitas  baru  untuk  pembangunan partisipatif,  yang  mendorong  hadirnya proyek-proyek  pertanian  berkelanjutan sebagai program pembangunan alternative.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan metode
observasi,
wawancara,    bukti    bisu    dan    bukti visual.  Serta    menggunakan  tekhnik pemeriksa  keabsahan  data  ,  yaitu  uji kredibilitas  data  menggunakan  bahan referensi.  Adapun  dimaksud  dengan  uji kredibilitas  data  menggunakan  bahan referensi, merupakan cara peneliti menemukan validitas data hasil wawancara dengan informan, yang kemudian  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  akan  dibandingkan  dengan data   sekunder   (bahan   referensi)   yang juga    menyuguhkan      data    serupa dengan informasi yang dibutuhkan peneliti  dari  hasil  wawancara.  Sehingga, bahan  referensi  dapat  menjadi  data pembanding untuk memperoleh
konsistensi  data  hasil  dari  wawancara dengan informan.
KERANGKA TEORITIS DAN

## PEMBAHASAN
Tujuan penelitian ini, dijelaskan menggunakan kerangka teoritis Strukturalis  Bourdieu  untuk  memperoleh penjelasan mengenai dominasi
m e n g g u n a k a n
k o n s e p modal
simbolis y a n g   d i m i l i k i   pemerintah daerah yaitu kewenangan, yang digunakan  untuk  menguasai  tanah  adat, dan  membuat  krisis  otoritas  Lembaga Adat  Kedamangan  bagi  kepentingan perusahaan.  Strategi dominasi pemerintah daerah,  dalam  penguasaan  tanah  adat untuk kepentingan perusahaan perkebunan    PT.  KDP    pada    konflik perebutan    tanah    adat Betang  Sangkwu, bersumber
dari penyelahgunaan wewenang  yang  dimililiki  dan  diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan  Tengah  No.  16  Tahun  2008 tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  di Kalimantan  Tengah    dan  Peraturan Gubernur  No.  13  Tahun  2009  Tentang Tanah  Adat  dan  Hak-Hak  Adat  di  Atas Tanah di Kalimantan Tengah.
Penyalahgunaan wewenang atau modal simbolis yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut  bertujuan  untuk  mendominasi arena  pertarungan,  yang    antara  lain; Pertama,  Perda  Provinsi  Kalimantanm Tengah  No.  16  Tahun  2008,  dijadikan strategi dominasi pertaruhan modal berupa  penyalahgunaan  kewenangan  oleh pemerintah  daerah  dalam  Pasal  13  Ayat (3),  bahwa;  Pemberhentian  dari  jabatan Damang  kepala  adat  dilakukan  oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan usulan Dewan  Adat  Dayak  Kabupaten/Kota. Kemudian    dalam  Pasal  35  Ayat  (1) Mantir/ Let Adat Kecamatan yang tergabung  dalam  Kerapatan  Mantir/ Let Peradamaian Adat
Kecamatan dan Mantir/ Let Adat  Desa/Kelurahan  yang tergabung  dalam  Kerapatan  Mantir/ Let Peradamaian Adat Desa/Kelurahan,
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan  Bupati/Walikota  atas  usul Damang kepala adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.
Dalam  praktiknya adalah  Bupati Katingan yang mengatur eksistensi aparatus adat Kedamangan, telah melakukan  intervensi  kepada  Damang kepala  adat,  yaitu  memberhentikannya secara sepihak karena melakukan perlawanan  untuk  memperjuangkan  hak milik  kelompok  Tamanggong  Doho,  dan setelah itu Bupati melakukan pengangkatan  jabatan  Damang  kepala adat definitife  secara sepihak. Seharusnya tidak  dilakukan  secara  sepihak  namun melalui  prosedur  yang  telah  diatur  dalam Pasal  13  Ayat  (3),  bahwa;  Pemberhentian dari jabatan Damang kepala adat dilakukan  oleh  Bupati/Walikota  atas pertimbangan  usulan  Dewan  Adat  Dayak Kabupaten/Kota.
Dalam  konflik  perebutan  tanah  adat betang  sangkuwu, Pemerintah  melakukan intervensi  kepada  Damang  Kepala  Adat yang tidak memihak kepada keinginannya untuk  masuk  menduduki  ranah  adat. Pemberhentian  jabatan  terhadap  Damang Kepala  Adat  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  (Bupati),  setelah  Damang  Kepala Adat menyatakan ketidak setujuan nya/menolak  keikutsertaan  Pemerintah Daerah dalam menangani konflik perebutan dengan membentuk tim penyelesaian  sengketa  pada  saat  rapat mediasi  yang diadakan pada pertengahan tahun 2014 di Tumbang Samba,
Kecamatan  Katingan  Tengah.  Selain  itu, Damang  kepala  adat  tidak  menerima konfirmasi  pemberhentiannya  dari  DAD Kabupaten ataupun Kota, sedangkan masa jabatan  Damang  berdasarkan  petunjuk yang  diberikan  oleh  ketua  Dewan  Adat Dayak  Provinsi,  bahwa    masih  belum berakhir pada tahun 2014.
Tidak hanya pada
realita pemberhentian Damang kepala  adat secara  sepihak,  Bupati  Katingan  pun
dalam  konflik  perebutan  melakukan pengangkatan Damang kepala adat definitive secar sepihak. Setelah pemberhentian  yang  dilakukan  terhadap Damang  Kepala  Adat,  Bupati  Katingan langsung  menunjuk  Damang  kepala  adat baru  yaitu  dipilihnya  ketua  Mantir  adat kecamatan  sebagai  Damang  kepala  adat definitive,  dengan  masa  jabatan  yang diduduki  adalah  selama  6  (enam)  tahun. Akan  tetapi,  penunjukkan  yang  dilakukan oleh  Bupati  Katingan  kepada  Damang kepala  adat  definitive,  tanpa  adanya panitia  pemilihan  dan  peserta  yang memilih  tidak  dari  seluruh  perwakilan desa  adat  yang  berada  di  bawah  naungan hukum adat Kedamangan Katingan Tengah  yang  berjumlah  16  desa,  tetapi hanya  dipilih  oleh  tiga  kepala  desa  dari Desa  Telok,  Desa  Samba  Katung  dan Desa Tumbang Marak.
Sedangkan  menurut  prosedur  yang telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah No.  16  Tahun  2008  dalam  Pasal  16  yang singkatnya menyatakan, bahwa; pemilihan dan pengangkatan jabatan Damang kepala adat  dilakukan  melalui  pembentukan panitia  pemilihan  oleh  Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat
Dayak Kabupaten/Kota; kemudian pada Pasal 18, bahwa;  pemilih  adalah  semua  Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan  Pejabat  Lurah,  semua  ketua  Badan Permusyawaratan  Desa,  ketua  Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, semua anggota Kerapatan MantirPerdamaian
Adat  Kecamatan bersangkutan dan semua ketua  Kerapatan  Mantir  Perdamaian  Adat Desa/Kelurahan  wilayah  Kedamangan bersangkutan. Kedua, Pembentukan Tim
Penyelesaian  sengketa betang  sangkuwu oleh  pemerintah  pun  adalah  strategi dominasi  untuk  menduduki  ranah  adat bagi kepentingan perusahaan yang menyalahi  aturan  dan  prosedur  yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan  Tengah  No.  13  Tahun  2009
tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas  Tanah  di  Kalimantan  Tengah.    Tim penyelesaian  sengketa  betang  sangkuwu (Tim  Terpadu)  yang  dibentuk  Pemerintah Daerah  diatur  dalam  Pasal  15  Ayat  (4), bahwa  Gubernur,  Bupati/Walikota  dapat membentuk  Tim  Penyelesaian  Sengketa dan Pemutihan Tanah Adat yang bertugas khusus  untuk  “mendukung”  keberhasilan penertiban. Meski demikian, tim penyelesaian  sengketa betang  sangkuwu tidak  berarti  dapat  mengesampingkan peran lembaga Kedamangan dalam membentuk  tim  penyelesaian  sengketa karena  pada  Pasal  6  &  Pasal  7  yang menyatakan, bahwa hubungan
fungsionaris  Kedamangan  dengan  Camat,
Kepala Desa/Kelurahan beserta
perangkatnya  bersifat  konsultatif,  dan Camat,  Kepala  Desa/Kelurahan  dapat memberi  saran  pendapat  serta  penjelasan jika diperlukan, serta berkewajiban membantu menegakkan keputusan fungsioanaris  Kedamangan,  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  perundang- undangan yang berlaku. Adapun Gubernur dan Bupati/Walikota mempunyai hubungan  konsultatif  dan  pembinaan terhadap perkembangan Kelembagaan dan hukum adat di Kalimantan Tengah.
Akan  tetapi  dalam  praktiknya,  tim penyelesaian  sengketa betang  sangkuwu yang dibentuk Pemerintah   tidak bertugas untuk  mendukung  penertiban  (pendataan kembali; identifikasi, pemetaan dan pematokan tanah adat hak-hak adat di atas tanah)  ,  yang  harusnya  dilakukan  oleh fungsionaris  Kedamangan  (Pasal  12). Namun  yang  terjadi  sebaliknya  yaitu Kedamangan  (diwakili  ketua  Mantir  adat desa  dan  Ketua  Mantir  adat  kecamatan) menjadi bagian dari anggota tim penyelesaian  sengketa betang  sangkuwu karena  “diminta”  oleh  Camat  Katingan Tengah  dengan  pertimbangan  hubungan konsultatif  dan  mendapat  kepercayaan dari Bupati Katingan.
Jika merujuk kepada hubungan fungsionaris tersebut diatas, maka hubungan  elit  adat  Kedamangan  dengan Camat, dan Bupati dalam tim penyelesaian  sengketa,  menduduki  posisi terbalik.  Harusnya  Camat  memberi  saran pendapat  “jika  diminta”oleh  fungsionaris Kedamangan,  dan  tugasnya  membantu menegakkan keputusan fungsionaris Kedamangan.  Bukan  sebaliknya  Camat yang  meminta  anggota  Kedamangan  agar tergabung  dalam  tim  penyelesaian,  begitu pula halnya dengan Bupati Katingan yang menunjuk  para  elit  adat  untuk  tergabung dalam tim karena “kepercayaan” .
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  aturan karena hubungan Bupati Katingan dengan fungsionaris Kedamangan adalah
konsultatif  dan  tugas  tim  penyelesaian segketa  hanya  “mendukung”  penertiban oleh  fungsionaris  Kedamangan.  Dengan demikian  bukan  berarti  Bupati  berhak memberikan keputusan penyelesaian sengketa betang sangkuwu, namun harusnya adalah tugas fungsionaris Kedamangan.  Tetapi  yang  terjadi  adalah keputusan di ambil oleh Bupati Katingan, dengan hasil rapat final mediasi penyelesaian  sengketa betang  sangkuwu yang mengarah kepada kepentingan perusahaan  PT  KDP,  seperti  beberapa poin  dari  hasil  tim  penyelesaian  sengketa sebagai  berikut,  diantaranya  :    (a)  klaim lahan  dari  pihak  kelompok  keturunan Tamanggong  Doho  seluas  10.000  Ha tidak  bisa  diakomodir  atau  ditindak lanjuti. (b) diminta kepada Pihak Tamanggong  Doho  agar  membuktikan kebenaran situs betang sangkuwu tersebut milik  mereka  dengan  mendatangkan  ahli situs.
Praktik pemerintah mendominasi tanah adat Betang  Sangkuwu bagi  kepentingan perusahaan PT KDP dengan menggunakan modal simbolis sekaligus    menjadi kekuasaan    simbolis, dimana  menskenario  pembentukan  tim penyelesaian  sengketa  dengan  posisi
aparatus  adat  Kedamangan  (Damang Kepala  Adat)  bukan  sebagai  pengambil keputusan dalam mediasi. Selain itu, pada satu  sisi  melakukan  intervensi  terhadap Damang Kepala Adat yang memperjuangkan  hak  terhadap  tanah  adat agar kembali kepada kelompok Tamanggung  Doho.  Selain  itu,  disisi  lain melakukan  kooptasi  terhadap  aparatus Adat  dengan  mengangkat  secara  sepihak Ketua  Mantir  Adat  Kecamatan  yang memihak  kepada  kepentingan  Pemerintah untuk  menjadi  Damang  Kepala  Adat definitife,  merupakan  bentuk  halus  yang disebut  dengan  solidaritas  kepentingan, dimana  kerjasama  yang  dilakukan  antar kedua  elit  adat  dengan  pemerintah  adalah untuk  mendapatkan  keuntungan  tertentu dengan  memihak  kepada  kepentingan tertentu.
Mampu  di  intervensi  nya  tugas fungsional  Kedamangan  dan  mampu  di kooptasinya  elit  adat  Kedamangan  oleh Pemerintah  Daerah  dalam  kasus  sengketa tanah  adat  Betang  Sangkuwu  di  Desa Tumbang  Marak,  membuat  terpecahnya kesatuan  elit  adat,  sehingga  Kedamangan gagal  melaksanakan  peradilan  adat  untuk menyelesaiakan sengketa Betang Sangkuwu .  Alhasil  persoalan  sengketa diselesaikan  oleh  Pemerintah  Daerah. Kondisi  demikian  membuat  lembaga  adat mengalami  apa  yang  disebut  dengan krisis otoritas Kedamangan. Sebab, kewenangan  Kedamangan  mampu  di intervensi dan di kooptasi oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan perusahaan, dan kewenangan  lembaga  adat  Kedamangan berada  dibawah  dominasi  Pemerintah Daerah.

## KESIMPULAN

## Refleksi Teoritis
Bercermin  dari  karangka  teoritik  Pierre Bourdieu yang digunakan untuk membedah permasalahan penelitian, sehingga menempatkan penelitian ini pada tujuan  sosiologis  yaitu  :  kerangka  teoritik
Bordieu  untuk  “membongkar  mekanisme dan  strategi  dominasi”  (Haryatmoko, 2016:38).  Dengan  demikian,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mempelajari  aksi-praktik dominasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  pada  sengketa  tanah  adat Betang Sangkuwu bagi  kepentingan  perusahaan perkebunan  PT  KDP.  Sehingga,  kemudian bertujuan untuk  mendapatkan  penjelasan  tentang mekanisme  dan  strategi  yang  digunakan oleh  pemerintah  untuk  menguasai  tanah adat Betang Sangkuwu .
Mengkaji  dominasi  pemerintah  atas penguasaan tanah adat dalam era pembangunan pasca
reformasi menggunakan  kerangka  teoritik  Bourdieu menjadi  penting,  guna  merefleksikan kecendrungan  upaya  penguasaan  tanah adat  oleh  negara  pasca  reformasi;  Apakah negara bersikap otoriter atau represif untuk menguasai tanah adat atas nama pembangunan  ?.  Analisis  mutakhir  dari kajian dominasi negara terhadap tanah adat bagi  kepentingan  kapital  (studi  terhadap peran pemerintah daerah atas krisis otoritas kedamangan  bagi  kepentingan  perusahaan PT KDP pada  semgketa  tanah adat betang sangkuwu di  Desa  Tumbang  Marak)  ini, menunjukkan  dan  membuktikan  bahwa; negara  dengan  kekuasaan  modal  (modal simbolis)  kecenderungan  mendominasi terhadap tanah adat,  menggunakan strategi dominasi  yaitu  kekuasaan  yang  digunakan secara sewenang-wenang.
Kekurangannya,  dengan  menggunakan kerangka  teoritik  Bourdieu  sebagai  pisau analisa  untuk  melihat  dominasi  dalam mengkaji  persoalan  penelitian  ini,  tidak menyediakan  ruang  yang  cukup  untuk melihat resistensi masyarakat adat.

## Refleksi Analisis
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  telah dilakukan , maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :
Strategi  dominasi  yang  dilakukan pemerintah dalam konflik perebutan tanah adat Betang  Sangkuwu ,  menunjukkan
bahwa negara dengan agenda pembangunan yang berkolaborasi dengan    kapital    dalam    konteks    pasca reformasi    dan    keterkaitannya  dengan masyarakat  adat  dan  tanah  adat,  yaitu negara punya kecendrungan menyalahgunakan  wewenangnya  untuk menguasai tanah adat dengan  memainkan modal,  terutama   modal  simbolik  untuk mengakumulasi    modal    sosial    dan modal  ekonomi  dalam  rangka  menguasai tanah  adat  bagi  kepentingan  perusahaan. Dominasi  Pemerintah  membuat  kondisi lembaga adat  Kedamangan  menjadi  krisis otoritas,  dengan  mampu  di  intervensinya dan  di  kooptasinya  peran,  serta  tugas fungsional  Lembaga  Adat  Kedamangan. Sehingga,  peran  Kedamangan  sebagai Lembaga  Peradilan  Adat  tidak  dapat terwujud  dalam  menyelesaikan  sengketa tanah  adat  Betang  Sangkuwu  yang menjadi  ranah  peradilan  adat.    Dengan demikian, posisi kewenangan Kedamangan  berada  di  bawah  dominasi pemerintah.

## REKOMENDASI

## Rekomendasi Akademis
Bertolak dari landasan teoritik Bourdieu dan  landasan  teoritik  Foucaut  yang digunakan  peneliti  sebagai  pisau  dalam analisis  permasalahan  penelitian  ini,  yang memberikan  konsekuensi  logis  terhadap analisis  penelitian  terfokus  pada  dominasi dan resistensi, yang juga sekaligus menjadi batasan  masalah  penelitian,  maka  untuk penstudi selanjutnya diperlukan :
a.  Melakukan    pendalam    kajian    pada aspek      resistensi      agar      agenda penelitian berikutnya untuk mengadvokasi  perjuangan  masyarakat adat dan memperkuat perlawanan  yang sudah ada ;
b.  Dalam  rangka pendalam kajian mengenai  aspek  resistensi  maka  perlu penggunaan  kerangka  analisis  yang fokus  pada  advokasi  perlawanan  agar perlawanan menjadi efektif.
c.  Penstudi  selanjutnya  dapat  melihat hubungan  yang  lebih  kompleks  antara negara,  masyarakat  dan  pasar  dalam konteks desentralisasi.

## Rekomendasi Praktis
a.      Memberikan    otonomi    khusus kepada  Kedamangan  berupa  hak  dan wewenang  untuk      mengatur      dan mengurus      eksistensi      Kedamangan secara   independen terutama mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat  Kedamangan  agar  tidak  lagi terikat dengan pemerintah daerah ;
b.  Terkait  dengan  otonomi khusus tersebut  diatas  dan  realita  mampu dikooptasinya  elit  adat  Kedamangan,
maka  perlu  menegakkan kembali sanksi adat untuk mengontrol kewenangan para elit adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Basis.   2003. Kekuasaan,   Kepemilikan modal,   dan   struktur   modal. Edisi 11-12.
Yayasan BP Basis: Yogyakarta Bourdieu,  Pierre.  2010. Arena  Produksi Kultural;  Sebuah  Kajian  Sosiologi Budaya .
Cetakan Pertama. Kreasi Wacana: Bantul David  Swartz.  1997. Culture  and Power;  The  Sociology  of  Pierre Bourdieu .
Chicago: The University of Chicago Press. Denzin  K. Norman  &  Lincoln  S. Yvonna. 2009. Handbook  of Qualitative
Research .
Yogyakarta : Pustaka Pelajar Dewan Adat Dayak. 2008. Hukum Dayak Ngaju. DAD Kabupaten Kapuas.
Ghee Teck lim and  Gomes G.  Alberto.
1993. Suku Asli dan Pembangunan di
Asia Tenggara .  Terj.  A.  Setiawan  Abadi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Haryatmoko. 2016. Membongkar  Rezim Kepastian : Pemikir Kritis Post-
Strukturalis .
Yogyakarta : Kanisius. Panitia Seminar dan Lokakarya Kebudayaan  Dayak  dan  Hukum  Adat Di Kalimantan
Tengah. 1996.
Lembaga  Kedamangan  dan  Hukum Adat  Dayak  Ngaju  di  Provinsi .  YLTD & UNPAR: Palangka Raya Pierre  Bourdieu.  1990. Logic  of Practice. Terj.    Richard  Nice  . Cambridge:  Polity Press. Ritze,George.  2003. Teori  Sosial Postmodern. Cetakan  pertama.  Terj.
M.  Taufik.
Yogyakarata   :   Juxtapose   research   and publication   study   club   &   Kreasi Wacana.
Sarup, Madam. 2003. Postrukturalisme dan Postmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis
Madam Sarup. Terj. M.Aginta Hidayat.
Yogyakarta : Jendela.
T.H.  Asin,  Lui.  1977. Hukum-Hukum Adat Dayak Katingan .
Buku Online : Li  Tania  Murray.  2012. The  Will  To Improve  :  Perencanaan,  Kekuasaan dan  Pembangunan  di  Indonesia .  Terj. Herry  Santoso  dan  Pujo  Semedi. Jogjakarta: Margin Kiri

## Laporan :
Berita Acara Kesepakatan Pembuatan Batas Tanah Adat tgl 14 Maret 2005 & 27 Maret 2005 di Desa Tumbang Marak
Murdiaklin. A.K. Rahui.
Kronologis/Riwayat Perjalanan Tamanggong Doho.
Profil  Desa  Tumbang  Marak, Kecamatan  Katingan  Tengah, Kabupaten   Katingan Tahun 2014
Tim   Penyelesaian   Sengketa   Betang Sangkuwu.2014. Laporan   Sengketa Betang Sangkuwu.

## Peraturan Pemerintah :
Peraturan   Daerah   Provinsi   Kalimantan
Tengah     Nomor   16   Tahun   2008 tetang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
Peraturan  Gubernur  Nomor  13  Tahun 2009  tentang  Tanah  Adat  dan  Hak- Hak  Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah
Jurnal Online : Erb,   Maribeth.   2007.   “ Adat   revivalism in  western  Flores:  culture,   religion, and land.” The  revival  of tradition  in Indonesian politics : the deployment of adat  from  colonialism  to  indigenism. Series 14. Sandt v.d. Joris. 2009. Mining Conflict and Indigenious People in Guatemala . DenHaag: Cordaid. Indigenious Peoples’ Politics in Latin America. Annual Review of Politics Sciense. Vol : 13385-405 (Volume publication date 15 June 2010). Indigenious Movement in Latin America, 1992-2004 : Controversies, Ironies, New Direction. Annual Review if Anthropology. Vol. 34: 549-573 (Volume publication  date  21 October 2005). Publikasi Penelitian Online : The  Institute  for Ecosoc  Rights  & Norwegian  Center  Human  Rights (NCHR).  2014 . Industri Perkebunan
Sawit Dan Hak Asasi Manusia: Potret
Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan
Tengah . The Institute for Ecosoc Rights : Jakarta. Makalah Online :
Emil    Ola    Kleden. Evolusi    Perjuangan Gagasan        “Indigenous    Peoples’
Rights”  Dalam  Ranah  Nasional  dan Internasional. Makalah untuk disajikan  dalam  Advanced    Training on  Indigenous  Peoples’  Rights  untuk Dosen-Dosen  Pengajar  Hak  Asasi Manusia;  diselenggarakan      oleh  Pusat Studi Hak Asasi Manusia    Universitas Islam      Indonesia      (PUSHAM-UII), Yogyakarta,    21 Agustus 2007.
Sumber Internet :
http://www.mataduniakami.id/2016/02/per aturan-daerah-dan-hukum-adat_87.html (diakses pada 21 September 2016)