## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 9, Issue 5, Pages 929-935 Mei  2024  e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828 https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/6333 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6333
How  to  cite: Mukhlis,  Faisal,  Muammar,  Tasyukur,  Gani,  F,  A.  (2024).  Membangun  Partisipasi  Pemda  Aceh  Utara  pada Penyusunan  Qanun  Tentang  Pengelolaan  Aset  Daerah. PengabdianMu:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  kepada  Masyarakat , 9 (5),  929-935. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6333

## Membangun Partisipasi Pemda Aceh Utara pada Penyusunan Qanun Tentang Pengelolaan Aset Daerah

## Building North Aceh Regional Government Participation in Preparation Qanun Concerning
Regional Asset Management

## Mukhlis
1
Faisal 1*
Muammar 1
Tasyukur 1
Fauzi A. Gani 5
1 Department  of  Law,  Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
2 Department  of  Civil  Engineering, Politeknik  Negeri  Lhokseumawe, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
email: faisal@unimal.ac.id

## Kata Kunci
Rancangan qanun Pengelolaan barang Pemerintah Daerah
Keywords :
Draft qanun Goods management Local Government
Received :  December 2023 Accepted :  February 2024 Published : May 2024

## Abstrak
Barang  Milik  Daerah  mempunyai  fungsi  yang  fungdamental  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  namun  dalam  implementasinya masih  terbatas  payung  hukum  bagi  yang  telah  diatur  melalui  Qanun Kabupaten  Aceh  Utara  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang masih  berpedoman  pada  PP  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara  atau  Daerah.  Kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan dalam  bentuk  Focus  Group  Discussion  (FGD)  dengan  tahapan penyampaian materi, tanya jawab dan wawancara. Kegiatan ini bertujuan untuk  mendapatkan  masukan  terhadap  rancangan  qanun  tentang pengelolaan  baran  milik  daerah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Peserta  dalam kegiatan  ini  adalah  unsur  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  yang merupakan  pelbagai  pihak  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan pengelolaan  barang  milik  daerah,  masyarakat  dan  akademisi.  Setelah Focus  Group  Discussion  (FGD  dilaksanakan,  draft  qanun  mendapatkan masukan terhadap rancangan qanun mengenai pengelolaan barang milik daerah  Kabupaten  Aceh  Utara,  antara  lain  diperlukan  kelengkapan penatausahaan barang milik daerah secara sempurna mulai dari tahapan perencanaan  sampai  dengan  tahapan  pemusnahan  aset  milik  daerah Kabupaten  Aceh  Utara.    Selain  itu,  diperlukan  untuk  memelihara  dan mengamankan  barang  milik  daerah  supaya  nilai  maupun  kulitas  aset selalu  terjaga.  Kemudian  diperlukan  pemahaman  yang  baik  bagi pengelola  barang  milik  daerah  supaya  mampu  melakukan  pengelolaan dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  mekanisme  ketentuan  undang- undang.

## Abstract
The  qanun design  process  refers  to  Aceh  Qanun  Number  5  of  2011  concerning Procedures  for  Forming  Qanuns.  Article  22  of  the  Qanun  states  that  the community  provides  verbal/written  input  in  forming  the  Qanun.  North  Aceh Regional Government participation and community input on the draft revision of regional  property  management  qanun  was  carried  out  through  Focus  Group Discussions  (FGD).  Existing  Qanuns  related  to  Regional  Property  must  be adjusted  to  Government  Regulation  28  of  2020  concerning  the  Management  of State  or  Regional  Property.  This  activity  was  carried  out  as  a  Focus  Group Discussion  (FGD)  with  stages  of  material  delivery,  question  and  answer,  and interviews.  This  activity  aims  to  obtain  input  on  the  draft  qanun  regarding managing  goods  owned  by  the  North  Aceh  Regency  area.  Participants  in  this activity  are  government  elements,  community  leaders,  academics,  and  NGOs. After  the  FGD  was  carried  out,  the  draft  qanun  was  revised  based  on  input  to perfect  the  raqan,  including  the  need  for  perfect  administration  of  regional property from the planning stage to destroying assets belonging to the North Aceh Regency region. Apart from that, it is necessary to maintain and secure regional property  so  that  the  value  and  quality  of  assets  are  always  maintained. Then,  a good  understanding  is  needed for  regional property  managers so  they  can  carry out management properly and correctly by the mechanisms provided by law.
©  2024  Mukhlis,  Faisal,  Muammar,  Tasyukur,  Fauzi  A.  Gani.  Published  by Institute  for  Research  and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya . This is Open Access article under the CC-BY- SA License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI:
https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6333

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  agar  tercapai masyarakat  yang  berkeadilan,  berkemakmuran  dan  pemerataan  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pencapaian tujuan tersebut sebagaimana termaktup di dalam Pancasila dan UUD 1945, dengan melakukan langkah-langkah antara lain  melakukan Desentralisasi. Desentralisasi yang mensejahterakan rakyat hanya mungkin dilakukan apabila dimulai dengan transformasi pemikiran yakni pelaksanaan desentralisasi  lebih dari sekadar hak politik, namun juga kewajiban politik daerah atas ukuran kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak 2015).
Peningkatan efisiensi maupun efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah serta dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam wilayah masing-masing, maka negara membagi dalam bentuk provinsi, serta provinsi kemudian  membagi  lagi  dalam  bentuk  kabupaten  maupun  kota.  Pada  daerah-daerah  tersebut  mempunyai  hak  dan kewajibannya masing-masing dalam mengurusi dan mengaturi urusan pemerintahan tersebut.
Dalam  pencapaian  pemerintahan  yang  baik,  maka  diperlukan  penerapan  prinsip  good  governance  dalam  pelbagai institusi pada bidang pemerintahan. Penerapan prinsip tersebut menjadi penting untuk menciptakan tata pemerintahan bersih  dan  berwibawa.  Hal  ini  akan  mendorong  perwujudan  dan  penciptaan  kemajuan  pembangunan  baik  di pemerintah  pusat,  serta  pembanguan  sampai  ke  pemerintah  yang  terkecil,  yaitu  desa.  Upaya  perwujudan  tata pemerintah yang baik dan efektif tersebut maka dibutuhkan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar keterbukaan, akuntabilitas,  efektifitas,  dan  efesiensi,  serta  menjunjung  tinggi  keberlakuan  hukum  dan  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik. Dengan demikian, dibutuhkan pelbagai langkah serta kebijakan preventif dalam sistem kelembagaan dan sistem pengawasan yang lebih efektif (Gerriyent & Marzuki 2021).
Secara umum, good governance dimaknai sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada asas partisipasi  maksimum  dari  semua  stakeholder,  hukum,  transparansi,  responsivitas,  orientasi,  konsensus,  keadilan, kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta visi strategis (Dewi et al., 2021). Walaupun dalam membentuk pandangan yang baik usaha yang maksimal terutama disektor publik maupun pemerintah, namun setelah reformasi tuntutan  keterbukaan  semakin  meningkat  dalam  masyarakat.  Sektor  publik  pasca  reformasi,  yakni  meningkatnya tuntutan  akuntabilitas terhadap  pelbagai lembaga publik,  yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Adi 2016). Perwujudan pemerintahan yang bersih dan bijaksana diperlukan dasar hukum yang kuat, khususnya terkait bagaimana mengelola barang kepemilikan daerah dengan membuat produk hukum daerah dan produk hukum pusat yang menjadi tanggung jawabnya pada publik berdasarkan hukum yang telah disusun tersebut dan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien dibutuhkan adanya insfrastruktur berupa sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kemudian dikelola secara baik dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintah tersebut selaras dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain  itu,  adanya  ketentuan  yang  menjadi  pedoman  dalam  pengelolaan  aset  negara  maupun  daerah,  dengan berlandaskan  pada  ketetapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah. Hal ini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adanya ketentuan berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tersebut, maka pada setiap kabupaten atau kota diperlukan penetapan melalui peraturan daerah atau Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah di daerah yang berada dalam wilayah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah masing-masing. Landasan hukum bagi pemerintah daerah yang berdasarkan Qanun merupakan amanat dari Peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) (Nurdin & Ridwansyah 2020). Oleh karena  itu,  supaya  pelaksanaan  pemerintah,  dalam  kontek  ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara,  dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik  daerah supaya terarah dan sesuai sasaran, dimulai dari Pejabat Pengelola, sampai pada ganti rugi, serta sanksi secara administratif harus dilandaskan pada ketentuan yang berlaku.
Begitu juga pengaturan terhadap materi muatan yang terdapat pada rancangan Qanun Aceh dengan berpedoman pada PP  No.  27  Tahun  2014  jo  PP  No.  28  Tahun  2020  jo  PP  No.  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas jo PP No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014  tentang  Penjualan  Barang  Milik  Negara/Daerah  berupa  Kendaraan  Perorangan  Dinas,  Peraturan  Pemerintah Nomor  40  Tahun  1994  tentang  Rumah  Negara  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun  2005  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994  tentang  Rumah  Negara Negara/Daerah  selain  itu  juga  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Namun  dalam  pengaturan  yang  lebih  khusus  terkait  dengan  barang  milik  daerah  yang  menjadi  kewenangan  oleh pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah  memang diperlukan  penyesesuaian dengan peraturan menteri sehingga pelaksanaannya yang menjadi kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diatur melalui regulasi qanun mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Utara.
Ada permasalahan klasik muncul ketika pengelolaan barang milik daerah masih ada yang belum berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan masih adanya aparatur yang kurang kepedulian dalam pemerintah daerah terkait pengelolaan serta pemeliharaan  barang  milik  daerah  di  setiap  tahunnya  yang  didominasi  permasalahan  pengelolaan  yang  diperlukan manajemen  yang  baik  yang  dimualai  dari  tahapan  perencanaan  sampai  dengan  pemusnahannya  untuk  menunjang pengelolaan  semua  aset  sebagai  barang  milik  daerah  (Amerieska et  al., 2018).  Berdasarkan  pelbagai  permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyikapinya dengan menata kembali manajemen pengelolaan yang didasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mulai  dari  perencanaan  sampai  pada pemusnahan aset supaya dapat mengantisipasi pelbagai permasalahan dan penyimpangan aset sebagai barang  milik daerah yang berada di Kabupaten Aceh Utara.
Hal tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan berdasarkan Pasal 105 PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 27 Tahun  2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 84 Tahun 2014 jo PP No. 20 Tahun 2022 jo PP No. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas  dan ketentuan dalam Pasal 511  ayat  (1)  Peraturan  Menteri    Dalam    Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan kepastian hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga diperlukan  pedoman  dan  standar  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelumnya telah menetapkan  Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara,  namun  Qanun  tersebut  diperlukan penyesesuain  dan  pengharmonisa  kembali  dengan  dinamika  perkembangan  ketentuan-ketentuan  hukum  pada  saat sekarang ini yang terkait dengan pengelolaan barang milik negara maupun daerah.

## METODE
Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik dan untuk mendapatkan masukan dalam pembuatan draft  rancangan  qanun  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Dalam  kegiatan  tersebut digunakan metode focus  group  discussion (FGD).  Harapannya adalah  seluruh  peserta  terlibat  aktif  dalam  memberikan saran pendapat serta diakhir FGD dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam FGD tersebut digunakan alat tulis dan infocus yang langsung dituliskan revisi terhadap draft qanun yang bertujuan saran masukan tersebut secara jelas dan dapat dibacakan  oleh  seluruh  peserta FGD.  Kegiatan dilakukan pada  tanggal  17  Mei 2023, yang  dihadiri  oleh  unsur pemerintah, masyarakat dan mahasiswa.
Metode  pelaksanaan yang digunakan dalam  menyelesaikan masalah yang dihadapi  menggunakan beberapa Teknik, pertama, metode pendekatan yuridis normatif, bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji prinsip terkait norma-norma hukum positif yang berasal dari bahan kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan dan turunannya yang mempunyai  kaitan  dengan  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  kedua,  teknik  pengumpulan  data  melalui  empat  cara, yaitu pra survey, wawancara ( interview ), dan terakhir mendapatkan masukan penyempurnaan draft qanun melalui FGD. Artinya,  FGD  dilakukan  untuk  mendapatkan  masukan-masukan  yang  lebih  sempurna  sehingga  qanun  yang  dibuat sebelum dan sesudah dilaksanakan Focus Group Discution (FGD) mempunyai perbedaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah daerah (Pemda) merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di dalamnya mepunyai organisasi perangkat daerah dan pelaksana perangkat daerah merupakan komponen yang tidak terpisah dari urusan kenegaraan (Nadia and Budiarto 2021). Pemerintah daerah masuk dalam konstitusi negera sebagaimana termaktup pada Pasal 18 ayat  (2)  UUD  1945,  yakni  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Setiabudhi 2019). Artinya, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, baik bagi pemerintahan negara maupun daerah membutuhkan sarana  dan  prasarana  yang  baik  dalam  mendukung  pengelolaan  pelbagai  aset  daerah  serta  menciptakan  transparasi kebijakan  pengelolaan  daerah  agar  terciptanya good  Governance .  Maksud  pengelolaan  mempunyai  kesamaan  dengan manajemen, yang mempunyai arti juga pengaturan maupun pengurusan. Pengelolaan dimaknai sebagai suatu rangkaian pekerjaan maupun suatu usaha yang dilaksanakan oleh se-kelompok orang untuk melaksanakan rangkaian kerja untuk mewujudkan  tujuan  tertentu.  Pengelolaan  barang  milik  daerah  merujuk  pada  upaya  pemerintah  daerah  untuk mengelola,  mengawasi,  dan  merawat  aset-aset  atau  barang  yang  dimilikinya  guna  mendorong  pelaksanaan  tugas maupun fungsi pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah mempunyai cakupan pelbagai jenis kekayaan, baik dalam  bentuk  finansial  maupun  non  finansial,  misalnya  tanah,  gedung,  kendaraan,  peralatan,  dan  lain-lain  yang termasuk dalam kategori kekayaan milik daerah.
Gambar 1. Pemberian materi dan diskusi oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.
Adanya    rancangan  Qanun  Kabupaten  Aceh  Utara  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang  akan  nantinya ditetapkan menjadi Qanun Aceh Utara akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan barang  milik  daerah.  Oleh  karena  itu,  harapan  besar  bagi  Pemerintah  Kabupaten  bisa  menyelesaikan  pelbagai kekurangan maupun hambatan-hambatan dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan sistem dan paradigma  baru.  Paradigma  baru  maksudnya  adalah  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang
berlaku  yang  bertujuan  untuk  menghindari  ketidakjelasan  serta  tujuan  yang  pasti  sebagai  landasan  hukum  bagi Pemerintah  Kabupaten  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  merupakan  aset  yang  berada  dalam  wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. Pengelolaan yang dilakukan secara profesional, akuntabel dan, transparan serta dapat dipercayakan oleh masyarakat untuk pembangunan dan kelancaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Kekayaan maupun aset pemerintah daerah adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang mana aset-aset daerah mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah  daerah  itu  sendiri  dalam  membangun  daerahnya  (Niu et  al., 2017).  Pengelolaan  barang  milik  daerah mempunyai  keterkaitan  dengan  kegiatan  menggunakan  sendiri,  memanfaatkan  maupun  mendayagunakan  melalui kegiatan  penyewaan,  melakukan  pinjam  pakai,  melakukan  perjanjian  kerjasama  pemanfaatan,  ataupun  melakukan kerjasama dalam melakukan penyediaan prasarana, melakukan pemindah-tanganan, melakukan penjualan, melakukan tukar menukar, melakukan hibah, melakukan penyertaan modal, melakukan apemeliharaan, barang milik daerah tidak digunakan  ( idle ),  atau  melakukan  pemusnahan,  maupun  melakukan  penghapusan  barang  milik  daerah.  Pengelolaan barang  milik  daerah  tersebut  sangat  urgen  untuk  dilakukan  supaya  mendapatkan  kepastian  hukum  terkait  aset-aset tersebut.  Dengan  adanya  kepastian  maka  pengelolaan  akan  dilakukan  dengan  baik,  efisien,  dan  transparan.  Hal  ini mencakup perlindungan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, atau penggunaan yang tidak efektif. Pemerintah daerah biasanya memiliki unit atau bagian khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah, dan mereka berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dan pemeliharaan aset- aset tersebut.
Aturan daerah ( Qanun ) yang dibuat supaya tercipta dengan baik, maka diperlukan pelbagai tahapan pembentukannya. Dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  diatur  mengenai  tahapan  suatu  produk  peraturan  perundang- undangan,  yakni  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan.  Adanya pelbagai tahapan tersebut dimaksudkan supaya peraturan perundang- undangan yang dibuat sudah melalui meknisme, proses dan kajian yang komprehensif (sempurna), sehingga ketika akan diimplimentasi nantinya akan berlaku efektif sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat banyak.
Searah dengan upaya untuk mewujudkan otonomi daerah dan pemerintahan yang baik ( good governance ), maka harus memperhatikan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  aset  daerah,  melibatkan  serangkaian  langkah  dan  prinsip  untuk memastikan bahwa pemerintahan di tingkat lokal efisien, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Kahfi et al., 2023).
Gambar 2. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan saran pendapat dan foto bersama dengan peserta FGD

## KESIMPULAN
Pengelolaan  barang  milik  daerah  sangat  penting  dilakukan  secara  baik  dan  benar  berdasarkan  prinsip  pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, pengelolaan tersebut diperlukan pemeliharaan dan pengamanan secara terukur,
termasuk  pengamanan  fisik,  ketertiban  administrasi  dan  perlindungan  hukum  sehingga  dapat  digunakan  secara maksimal  dan  dapat  memberi  nilai  aset  daerah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Lahirnya  PP  No.  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Barang  Milik Daerah dan Permendagri No.  19 Tahun 2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan tindak lanjut dengan membentuk Qanun Aceh Utara. Qanun Aceh Utara tersebut mengatur terkait dengan  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian  hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dengan demikian, Qanun Aceh Utara yang dibuat merupakan delegasi dari Pasal 105 PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo PP No. 28 Tahun 2020 jo PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memerlukan penyempurnaan terhadap Qanun Aceh Utara yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. FGD  ini  memberikan  masukan  dari  pelbagai  pihak,  baik  dari  pemerintah  maupun  dari  masyarakat  sehingga penyempurnaan qanun tersebut didapatkan secara maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  ditunjukan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Utara,  Kepala  Bagian  Hukum Sekdakab aceh Utara, Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada BKPD Kabupaten Aceh Utara, staf pada Bidang Kekayaan Daerah, mahasiswa dan masyarakat. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pelbagai pihak yang ikut membantu pelaksanaan FGD.

## REFERENSI
Adi. 2016. “Analisis Faktor -Faktor Penentu Kecurangan ( Fraud ) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota  Pekalongan).” Universitas  Pekalongan 10 :1 – 10.  V https://doi.org/10.54911/litbang.v10i0.39
Amerieska, Siti, Fita Setiati, and Imam Mulyono. 2018. “Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah  (Studi  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Malang).”  JIBEKA  Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia 12 (2):53 – 65.
Dewi,  Vina  Trinanda,  Bismar  Nasution,  and  Mahmul  Siregar.  2021.  “Penerapan  Prinsip  – Prinsip  Good  Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi  Pada  PT.  ASABRI  (Persero)  Cabang  Medan).” Iuris  Studia:  Jurnal  Kajian  Hukum 2 (1):96 – 105. https://doi.org/10.55357/is.v2i1.90
Gerriyent,Marzuki, Ibnu  Affan. 2021. “Pertanggungjawaban Hukum Bappeda  Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance (Tinjauan Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binj.” Jurnal Ilmiah METADATA 3 (3):1047 – 71. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192
Kahfi,  Zul,  Ari  Sarwo  Indah  Safitri,  Andi  Nurhasanah,  and  Sri  Rahayu  Indah  Azhari.  2023.  “Pengaruh  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  Terhadap  Pengamanan  Aset  Daerah  Pemerintah  Kota  Makassar.” YUME :  Journal  of Management 6 (1):323.
Nadia, Lutfa, and Dekeng Setyo Budiarto. 2021. “Pentingnya Sistem Informasi Untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah.” Akuntabel 18 (2):295 – 302. doi: https://doi.org/10.30872/jakt.v18i2.9667 .
Niu,  Fitria  Ayu  Lestari,  Lintje  Kalangi,  and  Linda  Lambey.  2017.  “Analisis  Pengelolaan  Aset  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.” Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill” 8 (2):160 – 70.
Ridwan Nurdin, and Muhammad Ridwansyah. 2020. “Aceh, Qanun and National Law.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 4 (1):108 – 31. doi: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416 .
Setiabudhi,  Donna  Okthalia.  2019.  “Pengelolaan  Aset  Pemerintah  Daerah  Dalam  Perspektif  Good  Governance.” The Studies of Social Sciences 1 (1):7. https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014
Simanjuntak,  Kardin.  2015.  “Implementasi  Kebijakan  Desentralisasi  Pemerintahan  Di  Indonesia.” Jurnal  Bina  Praja 7 (2):111 – 30. https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.181-198