## URBAN ARCHITECTURE AS A TRANSFORMATION OF IDENTITY A Study Case from Pekanbaru City, Indonesia

## Yohannes Firzal
Departemen Arsitektur Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru *Email: yfirzal@eng.unri.ac.id

## ABSTRACT
Identity  of  place  can  be  changed  and  reconstructed.  This  is  seen  as  capable  of  supporting  dynamic changes in real life through the transformation of practices and the articulation of social relations. In this sense, the identity is affected by culture and cultural production, and is an unfixed, unfinished and varying process that affects both the place and society. By using a qualitative approach, this study investigates the influence of Malay culture in Pekanbaru city. The field data are grouped, analysed, and interpreted within an iterative process to expand understanding of the processes of reconstructing identity, and how the identity on the margins becomes an exclusive set of collective identities. Thus, this paper shows connections between the culture and identity of place which is identified through architecture and socio ‐ cultural change in urban society.
Keywords: Identity, Urban Architecture, Socio ‐ Cultural Change .

## PENDAHULUAN
Identitas suatu tempat akan selalu menjadi topik  bahasan  menarik  dalam  bidang  arsitektur dan  arsitektur  perkotaan.  Untuk  memahami  hal ini,  perlu  kiranya  mengenal  terlebih  dahulu konsep  dasar  identitas.  Dalam  hal  ini,  terdapat dua konsep dasar yaitu: konsep jatidiri (existing or being concept), dan konsep proses (becoming concept).
Konsep jatidiri menjelaskan bahwa identitas  tidak  dapat  dirumuskan  dari  suatu konsep  luas  dan  juga  tidak  dapat  juga direpresentasikan  melalui  konsep  yang  lebih rendah  (Heidegger,  1968).  Namun  suatu identitas  bergantung  pada  konsepsi  tempatan tertentu yang mempertimbangkan lokasi sebagai bagian  yang  tidak  terpisahkan,  seperti sense  of place ;  sering  dijadikan  sebagai  acuan  awal (precognitive) dengan artian yang diperluas, dan mengabaikan  perkembangan  sosial  tempatan (Dovey,  2010).  Sehingga  konsep  jatidiri  akan cenderung  menuju  bentuk  tunggal,  tetap,  dan statis  yang  dapat  diidentikan  dengan  bentuk ketertutupan  dan  menolak  pengaruh  luar (Massey,  1994).  Secara  sederhana,  menurut konsep  jatidiri,  identitas  tidak  dapat  diubah;
menolak  pengaruh  luar  dan  nyaman  dengan kondisi yang dimilikinya. Konsep dasar identitas  seperti  ini  cukup  banyak  berkembang dan  diterjemahluaskan  seperti  ide  kemurnian (purity),  keindahan  (picturesqueness),  semangat lokal  (local  spirit),  and  nilai  hakiki  tempatan (genius  loci)  (Norberg-Schulz,  1980;  Jive  and Larkham, 2003).
Sedangkan menurut konsep proses, identitas  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang tidak begitu jelas, abstrak, dan dipengaruhi oleh berbagai bentuk pemikiran dan isu (Deleuze and Guattari,  2004).  Dalam  pengertian  dasar;  suatu identitas  menjadi  hal  yang  dapat  dan  sangat dimungkinkan untuk dibentuk kembali (Deleuze and Guattari, 2004; Ballantyne, 2007). Sehingga,  suatu  identitas  dapat  berubah  atau diubah,  dan  kondisi  ini  ditentukan  oleh keterkaitan  dari  pada  esensi  (De  Landa,  2006). Lebih  lanjut,  identitas  juga  dapat  dijelaskan sebagai suatu praktek perubahan yang terbentuk melalui keterlibatan simbolis kapital dari budaya dan produk kebudayaan (Dovey, 2010).
Dalam  tulisan  ini,  transformasi  identitas suatu  tempat  disintesa  berdasarkan  konsep proses  (becoming  concept).  Dalam  hal  ini, identitas tempatan didefinisikan sebagai
penekanan  dari  hubungan  sosial  yang  muncul melalui  interaksi  antara  satu dengan  lainya, dan sudah  tentu  suatu  hal  yang  dapat  diperbaharui (Massey,  1994).  Identitas  dalam  hal  ini  akan dirumuskan  dalam  artian  lebih  bebas  (outward- looking),  jamak  (multiple),  dan  terbuka  (open) dengan karakter yang terbentuk melalui keterkaitan  dan  interaksi  (Dovey,  2010).  Oleh karena  terbentuk  secara  sosial,  maka  identitas akan  menjadi  sesuatu  hal  yang  sedang berproses;  dapat  berubah,  dibentuk,  dan  belum selesai (Deleuze and Guattari, 2004; Ballantyne, 2007; Dovey, 2010). Hal ini akan mengambarkan  suatu  bentukan  proses  secara terus  menerus  yang  tidak  berujung.  Sehingga identitas  suatu  tempat  seharusnya  didefinisikan sebagai  kegiatan  pembetukan  (practice)  dari pada  sesuatu  telah  ada  (pregiven),  menghargai arti  penting  proses  (valorises  routes)  dari  pada hal  didapat  (roots),  sesuatu  yang  mengalir (flows)  dari  pada  keseimbangan  (stasis).  Dalam pandangan  ini,  maka  suatu  tempat  akan  dapat mengakomondasi  perbedaan  dan  terbuka  akan kemungkinan  baru  yang  sedang  berlangsung (Dovey, 2008).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Pekanbaru,  ibukota  Provinsi  Riau.  Dalam  hal budaya,  meskipun  terdapat  asumsi  bahwa Melayu  berasal  dari  Kalimantan  (Adelaar, 2004),  beberapa  peneliti  terkemungka  sepakat bahwa  budaya  Melayu  berasal  dan  terbentuk  di pantai  timur  Sumatra,  Semenanjung  Malaya, dan  rangkaian  kepulauan  diantaranya  (Raffles, 1835; Reid, 2001; Milner, 2009). Sehingga tidak mengherankan  jika  saat    ini  Riau  diyakini sebagai  pusat  budaya  Melayu  untuk  konteks Indonesia (Long, 2013).
Seiring dengan era reformasi, pengukuhan identitas  lokal  dan  budaya  Melayu  menjadi topik  penting  dalam  kaitannya  dengan  program desentralisasi  (Reid, 2001; Long, 2013). Hal ini tercermin  dengan  melegalisasi  budaya  Melayu sebagai  referensi  budaya  utama  di  Riau  sejak tahun  2000  (Pemprov_Riau,  2000),  dan  Kota Pekanbaru dimulai sejak tahun 2001
(Pemko_Pekanbaru,  2001)  melalui  Visi  dan Misi pembangunan kota.
Pada  prakteknya,  desentralisasi  saat  ini telah  menjelma  sebagai  salah  satu  program radikal  (Long,  2013).  Hal  ini  terbukti  dengan menempatkan  budaya  Melayu  sebagai  referesni utama  dalam  kehidupan  bersosial  budaya  di Riau,  meskipun  orang  Melayu  bukanlah  etnis mayoritas.  Seperti  halnya  di  Kota  Pekanbaru, orang  Melayu  hanya  berjumlah  20%  dari  lebih
kurang  satu  juta  populasi  kota  (BPS,  2012), namun  budaya  Melayu  telah  ditempatkan sebagai sumber untuk merekonstrusi tidak hanya kehidupan  masyarakatnya,  tetapi  juga  identitas kota.
Kondisi  ini  telah  memicu  permasalahan baru  yang  dikenal  sebagai post-revolutionary nationalism (Reid, 2001); periode yang
menempatkan  klaim  etnis  tertentu  untuk menerapkan  pola  dan  referensi  kebudayaan tertentu  (Melayu)  pada  kepentingan  individu dan  keragaman  kebudayaan  yang  ada.  Lebih jauh  lagi,  radikalisasi  juga  terjadi  dalam internalisasi  etnis  Melayu  itu  sendiri.  Hal  ini terbukti dengan adanya upaya mendefinisi ulang identitas  Melayu  kedalam  definisi  sempit (Milner,  2009);  disebut  orang  Melayu  jika mampu  dalam  tiga  hal  yaitu  berbahasa  Melayu, muslim,  dan  beradat  Melayu.  Oleh  karenanya, topik  penelitian  terkait  identitas  ini  menjadi menarik  untuk  dilakukan  di  Kota  Pekanbaru yang dikenal dengan kehidupan multietnisnya.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  hasil  kajian dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dapat  menelisik kondisi  dan  sumber  permasalah  sosial  (Patton, 1990) dengan menitikberatkan pada pemahaman arti  dan  proses  berdasarkan  berbagai  material empiris  (Groat  and  Wang,  2002).  Pendekatan kualitatif juga memungkinkan untuk mengkombinasikan berbagai metode operasional  penelitian  dalam  mengumpulkan dan  menganalisa  data,  baik  itu  bersumber  pada orang,  artefak,  even,  atau  pun  interprestasi (Groat and Wang, 2002; Creswell, 2003). Dalam penelitian  ini,  data  utama  dikumpulkan  dari studi  lapangan  dan  dikelompokkan  dalam  tiga bentuk data: bukti fisik, interprestasi responden, dan dokumen tertulis. Data utama ini dikumpulkan dengan berbagai metode
operasional  seperti  observasi,  wawancara  semi- terstruktur, PEI, arsip, catatan lapangan, diskusi kelompuk, dan dokumentasi lapangan.
Dari  pengalaman  studi  lapangan,  metode operasional  wawancara  memberikan  manfaat lebih  untuk  memaksimalkan  pengumpulan  data dan  informasi.  Dalam  hal  ini,  faktor  kedekatan emosional  dan  kesamaan  latar  budaya  terbukti dapat  menjembatani  kebuntuan  dan  kekakuan; terutama berkaitan dengan topik bahasan sensitif (Whyte  and  Whyte,  1984;  Richards,  2009).
Secara  umum,  kajian  dengan  menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dapat menempatkan  peneliti  untuk  berperan  aktif dalam  situasi  yang  sedang  diteliti  (Richards, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Transfomasi Arsitektur Perkotaan
Arsitektur  dalam  konteks  perkotaan  tidak dapat  membingkai  suatu  identitas  secara  pasti. Melainkan, arsitektur membutuhkan translasi ke bentuk  yang  dapat  diamati  atau  bentukan lainnya.  Dalam  pengertian  dan  kaitan  dengan penelitian  ini,  hubungan  antara  budaya  dan arsitektur  dapat  diidentifikasi  melalui  fungsi symbol,  rancang  bangun,  dan  hubungan keterkaitan  antara  perubahan  sosial  budaya dalam kehidupan keseharian. Dengan demikian, arsitektur  perkotaan  dapat  diposisikan  perannya dalam  konteks  membentuk  identitas  kota melalui  simbol  kapital  dan  simbol  dominasi (Bourdieu,  1986),  dan  pada  akhirnya  arsitektur perkotaan  tersebut  dapat  menjadi  produk  dari cerminan  masa  depan  dan  perubahan  sosial (Findley,  2005;  Dovey,  2010).  Hal  ini  sesuai dengan  pandangan  Hutcheon  (1999)  yang menyatakan  bahwa  kepercayaan  dan  nilai kebudayaan  akan  memberikan  kekuatan  dalam membentuk fisik dan pergerakan sosial. Sehingga  dalam  tulisan  ini,  transformasi arsitektur  perkotaan  akan  ditinjau  dari  dua  hal: representasi  fisik  arsitektural  perkotaan,  dan perubahan kehidupan sosial perkotaan.
Dengan  meletakkan  budaya  Melayu sebagai  referensi  utama  di  Kota  Pekanbaru, representasi  fisik  arsitektural  perkotaan  juga mengalami  perubahan.  Hal  ini  tercermin  dari perubahan  dan  penyesuai  wajah  arsitektur  kota. Sebagai  bagian  dari  budaya,  arsitektur  Melayu mulai  diimplementasikan  pada  ekspresi  visual bangunan kota sejak tahun 2000 hingga saat ini. Secara  umum,  fenomena  ini  dapat  dipahami sebagai  bagian  upaya  untuk  mencari  simbol dominan melalui perubahan tampilan arsitektural bangunan. Dalam
perkembangannya, implementasi arsitektur Melayu  ini  juga  mulai  mengalami  berbagai permasalahan tersendiri.
"Terwujudnya  Kota  Pekanbaru  Sebagai
Pusat Perdagangan Dan Jasa,
Pendidikan  serta  Pusat  Kebudayaan Melayu,  Menuju  Masyarakat  Sejahtera
yang  Berlandaskan  Iman  dan  Taqwa " (Visi Kota Pekanbaru).
Demikian pula dengan kehidupan masyarakat  di  Kota  Pekanbaru  yang  mencoba menyelaraskan dengan nilai-nilai budaya Melayu, baik dalam kehidupan pribadi atau pun di  publik.  Dalam  konteks  ini,  masyarakat perkotaan  juga  melakukan  penyesuaian  dengan perubahan  arsitektur  kota  Pekanbaru.  Namun demikian,  kehidupan  multietnis  kota  para prakteknya  telah  memberikan  perubahan  dua arah  dalam  implementasi  nilai-nilai  budaya Melayu tersebut (Gambar 1).
Gambar 1. Anjungan Rumah Tradisional Melayu di TMII Jakarta

## 2. Representasi Arsitektur Melayu
Visi  Kota  Pekanbaru  menuju  pusat kebudayaan  Melayu,  dijabarkan  dalam  lima Misi  Pembanguan  kota  (Pemko_Pekanbaru, 2001).  Dalam  konteks  ini,  salah  satu  dari  misi ini  bersinggungan  langsung  dengan  arsitektur yaitu:
‘…kehendak menjadikan
Kota Pekanbaru  sebagai  pusat  kebudayaan
Melayu  antara  lain  akan  diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan
kepribadian  daerah,  adanya  kawasan beridentitas  adat  Melayu...‘ (Misi  Kota Pekanbaru).
Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  Kota Pekanbaru secara legal melalui peraturan daerah (perda)  mengintruksikan  agar  mengadopsi arsitektur Melayu-Riau untuk ekspresi bangunan kota  (Gambar  2).  Hal  ini  berlaku  tidak  hanya untuk  bangunan  pemerintahan  saja,  tetapi  juga bagi  sebagian  besar  bangunan  publik  dan swasta.  Sehingga,  dalam  kurun  waktu  antara
2000-2010,  semua  bangunan  pemerintah  kota telah  melakukan  renovasi  pada  tampilan ekspresi  visual  dengan  menyesuaikan  terhadap perda bangunan kota.
Gambar 2. Kantor Walikota sebagai Salah Satu Model Arsitektur Melayu di Pekanbaru
Implementasi arsitektur Melayu-Riau pada kenyataannya telah membawa konsekuensi serius  tidak  hanya  pada  wajah  arsitektur  kota, namun bagi arsitektur lokal itu, bagi pemerintah, dan  juga  bagi  para  pelaku  konstruksi  dan arsitek.  Fenomena  ini  dapat  ditinjau  dan  dikaji dari berbagai sudut pandang seperti mendefinisikan  arsitektur  Melayu  tradisional, arsitektur  Melayu  kontemporer.  Pada  akhirnya, transformasi  ekspresi  wajah  arsitektur  di  Kota Pekanbaru  bertujuan  mencari  identitas  yang dapat  diterima  sebagai  identitas  arsitektur kolektif yang sesuai dengan budaya Melayu dan menunjang perkembangan arsitektur.
‘…  arsitektur  tradisional  Melayu  telah menjadi referensi utama untuk mengekpresikan nilai Melayu pada bangunan  perkotaan  …‘ (Walikota,
Responden 37).
3. Kehidupan Sosial Budaya Multietnis
Untuk  mewujudkan  kota  Pekanbaru sebagai  pusat  kebudayan  Melayu,  hal  ini membawa  dampak  nyata  dalam  perubahan kehidupan keseharian masyarakat kota. Meskipun  multietnis,  masyarakat  kota  terus mencoba  untuk  menerapkan  nilai  budaya  dan tradisi  Melayu  untuk  mejadi  bagian  identitas. Meskipun  tidak  dapat  berlaku  secara  sukarela dan  sadar,  pemerintah  terus  melakukan  upaya legalisasi  melalui  perda  untuk  menerapkan  dan mengimpementasi budaya Melayu bagi masyarakat  seperti  melalui  perayaan  komunal kota,  pakaian  seragam  sekolah  dan  kantor, perayaan budaya, dan tunjuk ajar.
Dalam  konteks  kehidupan  multietnis perkotaan,  implementasi  nilai  budaya  Melayu tidak  dapat  diterapkan  secara  penuh  dan  tegas. Namun,  terus  berlangsung  negosiasi  sosial ditengah  masyarakat.  Hal  ini  tercermin  dengan bentuk  kesepakatan  yaitu  nilai  budaya  dan tradisi  Melayu  akan  diterima  sebagai  referensi utama kehidupan bermasyarkat, namun pemerintah  kota  tetap  memberikan  ruang  gerak keleluasaan  untuk  tumbuh  kembang  bagi ekspresi  dan  tradisi  budaya-budaya  lainnya. Dengan demikian, tidak hanya toleransi kehidupan  keseharian  saja  yang  tercapai,  tetapi juga  kerja  sama  antar  perkumpulan  sosial budaya di perkotaan (Gambar 3). ‘…setiap orang disini [Pekanbaru] harus mengimplementasikan nilai budaya Melayu,  namun  dalam  waktu  yang bersamaam  juga  bertanggung  jawab untuk  menjaga  dan  mengembangkan budaya  yang  diwariskan  oleh  nenek moyang mereka masing-masing …’ (Responden 19).
Gambar 3. Tradisi Petang Megang Telah Menjadi Perayaan Tahunan Kota

## KESIMPULAN
Fenomena  transformasi  identitas  di  Kota Pekanbaru, tidak hanya terkait dengan perubahan  ekspresi  wajah  kota  pada  bangunan fisik  semata.  Namun,  perubahan  kehidupan sosial  budaya  masyarakat  perkotaan  juga memberikan  peranan  besar.  Terlepas  dari konsekuensi  yang  timbul,  upaya  transformasi arsitektur  perkotaan  ini  akan  menuju  suatu kesepakatan  baru  yaitu  kolektif  identitas  yang sesuai  dengan  budaya  Melayu  dalam  konteks multientnis kekinian.
Sehingga upaya transformasi  identitas  ini  dapat  diterima  secara luas. Hal ini sesuai dengan pandang Hall (1989) yang menyatakan bahwa ‘ it is necessary to find
a  new  identity  which  has  not  lost  hold  of  the place and the ground from which we can speak, yet it is no longer contained within that place as an essence’.

## Daftar Pustaka
Adelaar,  A.  (2004)  'W here  Does  Malay  Come From?  Twenty  Years  of  Discussions
about Homeland, Migrations and
Classifications ',  Bijdragen  tot  de  Taal-,
Land- en Volkenkunde (BKI), 160(1), pp.
1-30.
Ballantyne,  A. (2007) Deleuze and Guattari for Architects . Abingdon: Routledge.
Bourdieu,  P.    (1986) Distinction:  A  Social Critique of the Judgement of Taste . [New edn. London: Routledge.
BPS.  (2012) Pekanbaru  in  Figure  201 2. [Online]. Available at: http://pekanbarukota.bps.go.id/index.php/ kependudukan  (Accessed:  9  january 2013).
Creswell,  J.W.  (2003) Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Method  Approaches.  2nd  edn .  Thousand
Oaks, Calif.: Sage Publications. De Landa, M. (2006) New Philosophy of Society Assemblage Theory and Social Complexity . London: Continuum International Publishing Group. Deleuze, G. and Guattari, F. (2004) A Thousand
Plateaus:  Capitalism  and  Schizophrenia .
London: Continuum.
Dovey,  K.  (2008) Framing  places:  Mediating Power  in  Built  Form.  2nd  edn .  London:
Routledge.
_______ (2010) Becoming Places Urbanism/Architecture/Identity/Power .
Hoboken: Taylor & Francis.
Findley, L. (2005)
Building Change:
Architecture, Politics and Cultural Agency . London: Routledge.
Groat,  L.N.  and  Wang,  D.  (2002) Architectural Research Methods . New York: J. Wiley.
Hall,  S.  (1989)  'Ethnicity:  Identity  and
Difference', Radical  America ,  23(4),  pp.
9-20.
Heidegger, M. (1968) Existence and Being . [3d] edn. London: Vision.
Hutcheon,  P.  (1999) Building  Character  and Culture . Westport: Greenwood Publishing Group.
Jive,  G.  and  Larkham,  P.J.  (2003)  'Sense  of Place,  Authenticity  and  Character:  A Commentary', Journal  of  Urban  Design , 8(1), pp. 67-81.
Long,  N.J.  (2013) Being  Malay  in  Indonesia . Copenhagen: NIAS Press.
Massey,  D.  (1994) Space,  Place,  and  Gender. Minneapolis :  University  of  Minnesota Press.
Milner, A. (2009) The Malays . Chichester: John
Wiley & Sons Ltd. Norberg-Schulz,  C.  (1980) Genius  Loci: Towards a Phenomenology
of Architecture . New York: Rizzoli.
Patton, M.Q. (1990) Qualitative Evaluation and Research Method s. Sage Publications.
Pemko_Pekanbaru (2001) 'Visi Kota Pekanbaru' ,    [Online].  Available  at: http://pekanbaru.go.id/visi-kota/
(Accessed: 08 March 2012; 12.30AM).
Pemprov  _Riau  (2000) 'Vision  and  Mission' , [Online]. Available at: http://www.riau.go.id/index.php?/eng/Vis imisi (Accessed: 12 March 2013).
Raffles,  S.  (1835) Malay  Annals .  2012  edn.
Memphis, USA: General Book LLC.
Reid, A. (2001) 'Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities', Journal of Southeast Asian Studies , 32(3), pp. 295-313.
Richards, L. (2009) Handling Qualitative Data: A  Practical  Guide .  2nd  edn.  London: SAGE.
Whyte, W.F. and Whyte, K.K. (1984) Learning from the Field: A Guide from Experience . Beverly Hills: Sage Publications.