## Abstrak—TPA  Burangkeng  adalah  TPA  yang  melayani
Kabupaten Bekasi. Namun, TPA ini masih menggunakan sistem open  dumping  yang  memberikan  dampak  buruk  bagi lingkungan  sekitarnya,  seperti  terjadinya  pencemaran  air  dan udara.  Selain  itu,  TPA  Burangkeng  juga  mengalami  overload. Pemindahan lokasi ke lokasi yang lebih layak serta penggantian metode pengelolaan sampah dari open dumping menjadi metode pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan rekomendasi lokasi TPA sampah yang ramah lingkungan di Kabupaten Bekasi. Metode pengelolaan sampah yang digunakan yakni metode lahan urug saniter / sanitary landfill. Penentuan lokasi juga memperhatikan  kebutuhan  luas  lahan  serta  kriteria-kriteria yang didapat dari studi literatur. Kriteria tersebut dibobotkan dengan  metode  AHP  serta  dianalisis  dengan  weighted  overlay menggunakan bantuan sistem informasi geografis agar didapat lokasi  yang  optimal.  Hasil  dari  analisis  yang  telah  dilakukan didapat  lokasi  yang  paling  cocok  untuk  dijadikan  TPA  yang ramah  lingkungan  yakni  di  Desa  Sukamukti,  Kecamatan Bojongmangu dengan luas sebesar 164,55 ha..
Kata  Kunci—Sampah,  TPA,  Ramah  Lingkungan,  Kabupaten Bekasi.

## I. PENDAHULUAN
PA  di  Kabupaten  Bekasi,  yakni  TPA  Burangkeng, terletak di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu.  TPA ini sudah  beroperasi  sejak  tahun  1997  dan  masih  beroperasi sampai  saat  ini.  Namun,  sejak  tahun  beroperasinya  TPA tersebut  hingga  sekarang,  TPA  tersebut  tidak  mengalami perkembangan.  Sistem  persampahan yang digunakan masih sistem open  dumping [1].  Padahal  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah telah melarang penggunaan  sistem  ini.  Selain  itu,  sistem  persampahan  ini juga  berpotensi  mendatangkan  masalah  pada  lingkungan, terutama dari air lindi yang dapat mencemari air tanah serta timbulnya  bau  dan  lalat  yang  mengganggu  [2].  TPA Burangkeng juga mengalami overload [3], yaitu kondisi saat jumlah  sampah  yang  ada  melebihi  kapasitas  yang  dapat ditampung  oleh  suatu  lokasi  TPA.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  upaya  untuk  mengatasi  hal  tersebut,  baik  mengenai sistem  persampahannya  maupun  mengenai  kondisi  yang overload .
Penggantian sistem persampahan dapat menjadi salah satu solusi.  Sistem  persampahan  yang  digunakan  harus  sistem persampahan  yang  ramah  lingkungan  karena  salah  satu masalah  persampahan  di  Indonesia  adalah  pengelolaan sampah yang ada tidak memberikan dampak positif terhadap
lingkungan  [4].  Selain  itu,  dalam  Rencana  Tata  Ruang Kabupaten Bekasi tahun 2011 – 2031 juga dikatakan bahwa pengolahan sampah di Kabupaten Bekasi harus dilaksanakan dengan  ramah  lingkungan.  Agar  sistem  persampahan  yang ramah  lingkungan  tersebut  dapat  diterapkan,  diperlukan lokasi baru yang menunjang TPA. Sehingga perlu dilakukan penentuan  lokasi  untuk  mencapai  lokasi  baru  tersebut. Penentuan  lokasi  dapat  dilakukan  dengan  memperhatikan kriteria-kriteria  apa  saja  yang  dibutuhkan  sebuah  TPA  agar dapat  dikatakan  ramah  lingkungan.  Sehingga  nantinya didapatkan lokasi yang optimal untuk menerapkan TPA yang ramah lingkungan di Kabupaten Bekasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
Tempat  pemrosesan  akhir  (TPA)  sampah,  berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.  Pengertian  tersebuut  menjelaskan  bahwa  TPA merupakan  tempat  terakhir  sampah  mengalami  pengolahan untuk nantinya dikembalikan ke lingkungan secara aman atau dengan  kata  lain  TPA  bukan  hanya  menjadi  tempat pembuangan terakhir bagi sampah tetapi juga menjadi tempat terakhir  sampah  diproses  untuk  nantinya  dikembalikan  ke alam.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang  terjadi  di Indonesia.  TPA  di  Indonesia  banyak  yang  masih  menjadi tempat  untuk  sekedar  membuang  sampah  secara  terbuka ( open dumping )[5]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2008  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  03/PRT/M/2013  tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenis Sampah Rumah Tangga, TPA dengan metode open dumping harus  ditutup  dan  diganti  dengan  metode  yang  ramah lingkungan, yakni dengan metode lahan urug saniter/ sanitary landfill untuk kota besar dan kota metropolitan, dan metode lahan  urug  terkendali/ controlled  landfill untuk  kota  sedang dan  kota  kecil.  Penentuan  lokasi  TPA  di  Indonesia  diatur dalam SNI-03-3241-1994.
Selain  SNI,  terdapat  beberapa  faktor  dalam  menentukan lokasi TPA [5], yaitu :
• Ketersediaan lahan, sekurang-kurangnya dapat digunakan selama satu tahun
• Kondisi tanah dan topografi, harus sedemikian rupa dapat

## Penentuan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang Ramah Lingkungan di Kabupaten Bekasi
Daniel William Manurung dan Eko Budi Santoso Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : ekobudis@hotmail.com
T
menjamin  ketersediaan  tanah  untuk  penutup  dalam jumlah yang besar
• Hidrologi  air  permukaan,  perlu  dipertimbangkan  untuk mengetahui  arah  aliran  air  tanah  dan  pengaruhnya terhadap  pengisian  air  permukaan  yang  ada  di  sekitar sanitary landfill
• Kondisi  hidrologi  dan  hidrogeologi,  yang,  yang merupakan  faktor  cukup  menentukan  dalam  proses pemilihan lokasi untuk menghindarkan pencemaran dari air lindi dan gas yang dihasilkan sampah
• Kondisi  lingkungan  setempat,  untuk  menghindarkan konflik  dengan  masyarakat  sekitarnya,  karena  sanitary landfill  harus  dijauhkan  dari  lokasi  permukiman  dan industri
• Potensi  yang  diharapkan  setelah  selesai,  dimaksudkan untuk memastikan tata guna lahan jangka panjang setelah sanitary landfill penuh dan berakhir
• Jarak angkut, dipertimbangkan sedekat mungkin dengan bangkitan sampah agar meminimalisasi biaya operasi
Dalam  melakukan  kegiatan  pengelolaan  sampah  di  TPA, terdapat  dampak  kesehatan  yang  mungkin  terjadi  bagi masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  TPA.  Penyakit  yang mungkin  terjadi  yaitu  penyakit  seperti  ISPA,  diare  dan pusing-pusing  [6].  Penyakit  yang  dapat  menyebar  melalui vektor penyakit yang mungkin muncul akibat TPA juga dapat menjangkit masyarakat yang tinggal sekitar TPA [3]. Harga lahan, curah hujan [7] serta jarak terhadap perbatasan daerah [8] juga perlu dipertimbangkan agar didapat lokasi TPA yang paling optimal.

## B. Tempat Pemrosesan Akhir Ramah Lingkungan
Dalam  menentukan  lokasi  untuk  TPA  yang  ramah lingkungan,  terdapat  beberapa  kriteria  tempat  yang tidak sesuai untuk  dijadikan  lokasi  TPA  yang  ramah  lingkungan [8], yakni:
• Situs  dalam  area  yang  memiliki  nilai  lingkungan  yang signifikan,  yang  dapat  diidentifikasi  dalam  undang- undang atau peraturan yang berlaku
• Situs  yang  teridentifikasi  dalam  cakupan  sumber  air bersih
• Situs  yang  memiliki  nilai  keindahan,  ilmiah,  budaya, warisan ataupun lingkungan dan berada dalam zona yang diperuntukkan untuk dilindungi
• Situs yang dilindungi oleh peraturan yang ada
• Situs yang berada dalam aliran air atau berjarak 40 m dari aliran air permanen
• Situs  yang  berada  di  atas  tanah  alluvial  yang teridentifikasi memiliki air tanah yang sangat rentan
• Situs yang berada dalam wilayah karst
• Situs yang berada di jalur banjir
• Situs yang berada dalam 250 m dari zona perumahan atau tempat tinggal
C. Sanitary Landfill Modern
Proses sanitary landfill yang dikenal umum adalah sampah dimasukkan  ke  dalam  lubang,  lalu  bagian  atas  sampah ditimbun  tanah  dan  selanjutnya  bagian  atas  timbunan  tanah tersebut ditimbun lagi dengan sampah dan ditutup lagi oleh tanah dan seterusnya. Namun, dalam penelitian ini, sanitary landfill yang  dimaksud  adalah sanitary  landfill dengan modifikasi,  yakni  dengan  melakukan  penimbunan  area
landfill  yang  berada  di  atas  tanah  dengan  sampah  untuk dibuat kompos [4]. Dengan cara demikian, areal tanah akan lebih efisien karena biogas akan dihasilkan dari landfill yang berada di bawah tanah serta kompos dari landfill yang berada di permukaan tanah. Biogas yang dihasilkan nantinya dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi  untuk  menghidupkan listrik.  Terdapat  beberapa  syarat  dalam  mengaplikasikan landfill ini [4], yaitu:
• Harus memiliki potensi 1 – 2 juta ton sampah
Tabel 1. Variabel Penelitian Indikator Variabel Definisi Operasional Fisik Dasar Bukan Kawasan Lindung Lokasi  TPA  bukan  situs  yang dilindungi oleh peraturan yang ada. Tidak Berada di Wilayah Karst
Lokasi  TPA  bukan  lokasi  yang berada di wilayah karst . Bukan  Daerah Rawan Banjir Lokasi  TPA  bukan  merupakan lokasi yang rawan bencana banjir. Kemiringan Lereng Lokasi TPA merupakan lokasi yang memiliki  kemiringan  lereng  tidak lebih dari 20%. Kondisi Geologi Lokasi  TPA  tidak  berada  dalam zona bahaya geologi/bencana alam. Kondisi Hidrogeologi Lokasi TPA harus lebih dari 300 m terhadap badan air. Tersedia  Lahan dengan Kedalaman  13 meter Kedalaman  ini  dibutuhkan  untuk pembuatan  tempat  penangkapan gas  untuk  digunakan  menjadi energi. Dapat dilihat dari kedalaman  muka  air  tanah  serta ketinggian. Curah Hujan Semakin tinggi curah hujan di suatu wilayah, semakin tidak layak suatu lokasi untuk dijadikan TPA. Kedekatan dengan  Sumber Air Semakin dekat suatu lokasi dengan sumber  air  (sungai),  semakin  baik lokasi untuk dijadikan TPA dengan kegiatan pengolahan sampah menjadi energi. Lingkungan Jarak  Terhadap Jalan Umum Lokasi  TPA  direkomendasikan memiliki  jarak  minimal  500  m terhadap jalan umum. Terdapat  Akses Menuju Lokasi Lokasi  TPA  harus  memiliki  akses untuk mencapainya, direkomendasikan 500 m dari jalan Jarak dari Kawasan Budidaya Pertanian Lokasi  TPA  bukan  merupakan kawasan  produktif  pertanian  dan harus berjarak sejauh lebih dari 150 m. Jarak  Terhadap Perbatasan Daerah Lokasi  TPA  harus  berjarak  lebih dari 1000 m dari perbatasan daerah Sosial Lingkungan Menyetujui Hal  ini  perlu  untuk  mengurangi konflik  dengan  penduduk.  Dapat dilihat  dari  tingkat  kepadatan penduduk,  semakin  sedikit  tingkat kepadatan penduduk, maka semakin  sedikit  penolakan  dari masyarakat Jarak  Terhadap Permukiman Lokasi  TPA  harus  berjarak  lebih dari 1500 m dari permukiman Kesehatan masyarakat Semakin tidak sehat suatu wilayah, semakin tidak layak Ekonomi Jarak  Terhadap Bangkitan Sampah Lokasi TPA dipertimbangkan sedekat mungkin dengan bangkitan sampah agar meminimalisasi biaya operasi. Harga Lahan Semakin  murah  harga  suatu  lahan, semakin  mudah  untuk  dijadikan TPA Sampah Volume Sampah Volume sampah yang dihasilkan di wilayah  penelitian  untuk  nantinya dipergunakan  dalam  menentukan luas TPA.
• Lingkungan menyetujui untuk mengaplikasikan teknologi landfill
• Kapasitas  produksi  minimum  adalah intake 400  ton sampah per hari
• Minimal kedalaman lahan 13 meter
• Luas lahan aktif minimal 16 hektar
• Lokasi  harus  tertutup  dari  kegiatan  lain  atau  tidak  ada masalah
• Pengubahan gas menjadi listrik menggunakan gas engine atau gas turbin
Selain  itu,  dalam  mengaplikasikan  landfill  ini  perlu  juga memperhatikan  kedekatan  dengan  sumber  air,  karena  air merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  pengolahan sampah pada landfill ini.

## D. Luas Tempat Pemrosesan Akhir
Dalam  menentukan  lokasi  TPA  yang  baru,  perlu  untuk meninjau luas lahan yang dibutuhkan. Perhitungan luas TPA dilakukan dengan menggunakan rumus [9]:
𝐿 𝑇𝑃𝐴 = 𝑉+𝑆𝐶 𝑇 (1)
dengan keterangan:
L TPA = Luas tempat pemrosesan akhir (m 2 ) V  = Volume sampah (m 3 ) SC   = Soil cover/lapisan tanah penutup (m 3 ) = 15% dari volume sampah
T   = Tinggi penimbunan sampah dan lapisan penutup (m) = Di Indonesia penimbunan sampah antara 10 – 15 m
Berdasarkan  rumus  tersebut,  diketahui  bahwa  penentuan luas TPA dipengaruhi oleh volume sampah yang dihasilkan suatu  wilayah,  lapisan  tanah  penutup  yang  akan  digunakan serta tinggi dari kegiatan penimbunan sampah dengan lapisan penutup.

## E. Sintesa Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka yang dilakukan selanjutnya disintesakan untuk  didapat  kriteria  dalam  menentukan  lokasi  TPA  yang optimal. Kriteria ini menjadi variabel penelitian yang dibagi ke  dalam  beberapa  indikator,  yakni:  indikator  fisik  dasar, kaitannya  dengan  kondisi  fisik  dasar  dari  suatu  lokasi; indikator  lingkungan,  kaitannya  dengan  dampak  dari  suatu lokasi dengan sekitarnya; indikator sosial, kaitannya dengan kondisi  masyarakat  di  suatu  lokasi;  indikator  ekonomi, kaitannya dengan dampak ekonomi dalam menentukan lokasi TPA;  serta  indikator  sampah  yang  digunakan  dalam penghitungan kebutuhan luas sampah.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan positifistik. Sedangkan jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif.

## B. Variabel Penelitian
Pada  penelitian  ini  variabel  yang  digunakan  adalah variabel  hasil  sintesa  pustaka.  Adapun  variabel  yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.

## C. Metode dan Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan  survei  primer  dan  sekunder.  Primer  dilakukan dengan  observasi,  wawancara  serta  pembagian  kuesioner untuk  nantinya  dianalisis  dengan  teknik  AHP.  Sekunder dilakukan  dengan  studi  literatur  dan  pengumpulan  data, seperti  peta  untuk  dianalisis  dengan overlay menggunakan aplikasi  ArcMap  10.1.  Selain  itu,  dalam  menghitung  luas, analisis dilakukan dengan menggunakan rumus:
𝐿 𝑇𝑃𝐴 = 𝑉+𝑆𝐶 𝑇 (1) dan 𝐿 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 = 25% × 𝐿 𝑇𝑃𝐴 (2)
dengan keterangan:
L TPA = Luas tempat pemrosesan akhir (m 2 ) L Penyangga = Luas zona penyangga dan fasilitas pendukung TPA (m 2 ) V       = Volume sampah (m 3 ) SC      = Soil cover /lapisan tanah penutup (m 3 )
= 15% dari volume sampah
T         = Tinggi penimbunan sampah dan lapisan penutup (m)
= Di Indonesia penimbunan sampah antara 10 – 15 m [9].
Perhitungan  tersebut  memperhatikan  asumsi  sebagai berikut [9]:
1. Bentuk tumpukan dimodelkan dalam bentuk persegi
2. Sampah  yang  masuk  ke  TPA  diambil  oleh  pemulung, terutama  komponen  bahan  non  organik  yang  besarnya 25%
3. Tinggi  sampah  harian  mengalami  penyusutan  sebesar 0,002 m per hari
4. Sampah  yang  terdapat  di  landfill  dilakukan  dengan pemadatan  250  kg/m 3 .  Di  Indonesia  kepadatan sampahnya beragam mulai dari 250 – 500 kg/m 3 , Jakarta memiliki kepadatan 259 kg/m 3
5. Tinggi penimbunan sampah 15 m
6. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap.
Apabila  belum  diketahui  atau  belum  terdapat  data mengenai  volume  sampah  suatu  wilayah,  menurut  SNI  19- 3964-1994 untuk menghitung besaran timbulan sampah dapat digunakan nilai timbulan sampah sebagai berikut:
- Satuan  timbulan  sampah  kota  besar  =  2  –  2,5 Liter/orang/hari, atau 0,4-0,5 kg/orang/hari.
- Satuan  timbulan  sampah  kota  sedang/kecil  =  1,5–2 Liter/orang/hari, atau 0,3 – 0,4 kg/orang/hari.
Perhitungan  jumlah  timbulan  sampah  dilakukan  dengan mengalikan  jumlah  penduduk  dengan  satuan  timbulan sampah.  Pada  perencanaan  TPA,  jumlah  penduduk diproyeksikan  untuk  10  tahun,  sesuai  dengan  jumlah  tahun dapat  digunakannya  suatu  lahan  sebagai  TPA.  Proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan persamaan:
𝑃 𝑡 = 𝑃 0 (1 + 𝑟) 𝑡 (3)
dengan keterangan: P t = Jumlah penduduk tahun perhitungan (jiwa) P 0 = Jumlah penduduk tahun awal (jiwa) t  = Jangka waktu perhitungan (tahun) r  = Laju pertumbuhan penduduk (%)
Setelah  didapat  total  luas  lahan  yang  dibutuhkan  untuk lokasi  TPA,  selanjutnya  dilakukan  perencanaan  terkait dengan  kawasan  di  sekitar  TPA.  Perencanaan  dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  19  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Penataan  Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Dalam peraturan  tersebut,  dijelaskan  bahwa  TPA  sampah  dengan konsep sanitary  landfill atau  lahan  urug  saniter  dibagi  ke dalam  beberapa  beberapa  subzona,  yaitu  subzona  inti  yang terdiri  dari  lahan  urug  dan  penyangga  serta  subzona penyangga. Lahan urug serta penyangga dilihat melalui luas yang  telah  dihitung.  Sedangkan  subzona  penyangga  yang direncanakan,  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  19  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, harus  berjarak  0  –  500  m  dari  penyangga.  Penjelasan  lebih lanjut  terkait  dengan  pembagian  subzona  pada  kawasan sekitar TPA sampah dapat dilihat melalui Gambar 1:
Penentuan  jarak  subzona  penyangga  ditentukan  dengan pertimbangan jarak yang telah aman dari pengaruh dampak TPA sampah yang berupa:
a. bahaya meresapnya lindi ke dalam mata air dan badan air lainnya yang dipakai penduduk untuk kehidupan sehari- hari;
b. bahaya ledakan gas metan; dan
c. bahaya  penyebaran  penyakit  melalui  binatang  vektor, misalnya lalat.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  maka subzona  penyangga  ditetapkan  dengan  radius  500  meter dihitung dari batas terluar TPA sampah.

## D. Populasi dan Sampel
Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah  dan  waktu  dengan  kualitas  tertentu  yang  akan diamati/diteliti.  Dalam  penelitian  ini,  populasi  yang dimaksud adalah semua pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah, yakni pihak pemerintah dan masyakarat. Sedangkan, sampel  pada  penelitian  ini,  yang  disebut  juga stakeholder , adalah sebagai berikut:
• Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Kabupaten Bekasi, sebagai pihak yang berwenang dalam
menyusun rencana program penyediaan infrastruktur
• Bappeda  Kabupaten  Bekasi,  sebagai  pihak    yang  turut berkoordinasi dalam rencana penyediaan infrastruktur
• Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bekasi,  pihak penyedia  prasarana  dan  sarana  teknis  untuk  TPA,  yang membuat regulasi terkait TPA, serta pelaksana teknis.
• Lembaga  /  Perusahaan  terkait  Waste  to  Energy,  pihak yang dapat memberi masukan terkait kegiatan pengolahan sampah  menjadi  energi  yang  akan  dilakukan  di  lokasi TPA  terpilih  serta  memberi  masukan  berdasarkan pengalaman  maupun  penelitian  terkait  hal  tersebut. Lembaga/perusahaan yang dipilih yakni Indonesia Solid Waste  Association sebagai  salah  satu  lembaga  yang berkecimpung  dan  pernah  melakukan  penelitian  terkait waste to energy.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum
Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bekasi terletak di posisi 6º 10’ 53” - 6º 30’ 6” Lintang Selatan dan 106º 48’ 28”  -  107º  27’  29”  Bujur  Timur.  Hal  ini  menempatkan Kabupaten Bekasi dalam kawasan Metropolitan Jabodetabek yang  terdiri  dari  Provinsi  Jakarta,  Kabupaten  Bogor,  Kota Bogor,  Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang,  Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.  Kabupaten  Bekasi  terdiri  dari  23  Kecamatan  dan secara administratif, Kabupaten Bekasi Berbatasan dengan:
• Sebelah Utara  : Laut Jawa
• Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
• Sebelah Barat  : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
• Sebelah Timur  : Kabupaten Karawang
Kabupaten Bekasi terletak pada dataran rendah. Posisinya yang terletak di dataran rendah ini menyebabkan kelerengan di  Kabupaten  Bekasi  didominasi  oleh  kelerengan  2  –  15%. Untuk penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi dibagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Bekasi didominasi oleh hutan lindung. Sedangkan  kawasan  budidaya  di  Kabupaten  Bekasi didominasi  oleh  permukiman.  Pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Bekasi  dipegang  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Bidang Kebersihan Kabupaten Bekasi.

## Gambar 1.  Pembagian Subzona Kawasan Sekitar TPA
Gambar 2.  Peta Batas Wilayah Kabupaten Bekasi

## B. Penentuan  Luas  yang  dibutuhkan  Untuk  TPA  di Kabupaten Bekasi
Penentuan  luas  untuk  sebuah  TPA  berkaitan  erat  dengan jumlah  sampah  yang  dihasilkan  suatu  wilayah.  Data mengenai  jumlah  sampah  yang  dihasilkan  dapat  diketahui melalui perhitungan jumlah penduduk dengan jumlah sampah yang  ditimbulkan.  Berdasarkan  SNI  19-3964-1994  untuk menghitung besaran timbulan sampah dapat digunakan nilai timbulan sampah sebagai berikut:
- Satuan  timbulan  sampah  kota  besar  =  2  –  2,5 Liter/orang/hari, atau 0,4-0,5 kg/orang/hari.
- Satuan  timbulan  sampah  kota  sedang/kecil  =  1,5–2 Liter/orang/hari, atau 0,3 – 0,4 kg/orang/hari.
Kabupaten Bekasi yang terletak di Kawasan Metropolitan Jabodetabek  termasuk  ke dalam  kota  besar,  sehingga  untuk mengetahui  jumlah  sampah  yang  dihasilkan  oleh  penduduk Kabupaten Bekasi digunakan satuan timbulan sampah 0,4  – 0,5 kg/orang/hari.
Perhitungan  jumlah  timbulan  sampah  yang  dibutuhkan merupakan  hasil  proyeksi  timbulan  sampah  untuk  10  tahun ke  depan,  sesuai  dengan  jumlah  tahun  dapat  digunakannya suatu  lahan  sebagai  TPA  berdasarkan  SNI  19-3964-1994. Proyeksi  jumlah  sampah  dapat  diketahui  dengan  cara mengalikan  satuan  timbulan  sampah  dengan  proyeksi penduduk untuk 10 tahun ke depan. Proyeksi penduduk untuk 10  tahun  didapat  dengan  menggunakan  persamaan  (3). Kabupaten  Bekasi  memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak 3.500.023  jiwa  pada  tahun  2017  dengan  rata-rata  laju pertumbuhan  penduduk  sebesar  3,76%.  Dikarenakan  tahun 2018  sudah  lewat  dan  2019  sedang  berjalan,  proyeksi dilakukan mulai tahun 2020 hingga 2030. Sehingga, melalui perhitungan yang telah dilakukan, didapat proyeksi penduduk dan jumlah sampah untuk 10 tahun seperti terlihat pada tabel 2.
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan  tersebut, didapat  bahwa  total  jumlah  sampah  yang  dihasilkan  tahun 2020 – 2030 adalah sebesar 8.553.875.747,49 kg.
Setelah  total  berat  sampah  tahun  2020  –  2030  didapat, maka  selanjutnya  diperlukan  berat  jenis  sampah  untuk mengetahui  volume  sampah.  Dengan  memerhatikan  asumsi berikut:
• bentuk tumpukan dimodelkan dalam bentuk persegi,
• sampah  yang  masuk  ke  TPA  diambil  oleh  pemulung,
terutama  komponen  bahan  non  organik  yang  besarnya 25%,
• tinggi  sampah  harian  mengalami  penyusutan  sebesar 0,002 m per hari,
• sampah  yang  terdapat  di landfill dilakukan  dengan pemadatan 250 kg/m 3 ,
• tinggi penimbunan sampah 15 m, dan
• dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap,
maka  diketahui  bahwa  berat  jenis  sampah  pada landfill adalah  sebesar  250  kg/m 3 sehingga  didapat  total  volume sampah yakni:
Volume total = 8.553.875.747,49 kg : 250 kg/m 3 = 34.215.502,99 m 3
Berdasarkan asumsi tersebut, volume sampah yang masuk ke TPA berkurang 25% akibat aktivitas pemulung sehingga total volume sampah menjadi:
Volume = 34.215.502,99 m 3 – (34.215.502,99 m 3 x 25%) = 25.661.627,24 m 3
Total  volume  yang  telah  didapat  selanjutnya  digunakan untuk  mengetahui  luas  TPA  yang  dibutuhkan.  Perhitungan untuk  mengetahui  luas  TPA  yang  dibutuhkan  dilakukan dengan  menggunakan  persamaan  (1)  dan  (2).  Karena berdasarkan  asumsi  terjadi  penyusutan  0,002  m  setiap harinya,  maka  hasil  perhitungan  untuk  luas  TPA  adalah sebesar  132,34  ha  dengan  luas  zona  penyangga  sebesar 33,085  ha.  Selain  itu,  berdasarkan  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah,  maka  lahan  sejauh  500  meter  dari  penyangga ditetapkan sebagai subzona penyangga.

## C. Pembobotan  Indikator  dan  Variabel  Penentuan  Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir
Pembobotan  indikator  dan  variabel  dilakukan  untuk menentukan  skala  prioritas  tiap  kriteria  dalam  penentuan lokasi  tempat  pemrosesan  akhir.  Pembobotan  dilakukan dengan  bantuan  aplikasi  Expert  Choice  11  menggunakan kuesioner AHP yang telah dibagikan kepada masing-masing stakeholder . Adapun bobot dari variabel yang didapat yaitu sebagai berikut:
- Indikator Sosial (0,370)
Lingkungan Menyetujui (0,420) Kesehatan Masyarakat (0,362) Jarak Terhadap Permukiman (0,218)
- Indikator Lingkungan (0,285) Jarak Terhadap Jalan Umum (0,358)
Jarak dari Kawasan Budidaya Pertanian (0,250) Jarak Terhadap Perbatasan Daerah (0,234)
Terdapat Akses Menuju Lokasi (0,158)
- Indikator Ekonomi (0,191)
Jarak Terhadap Bangkitan Sampah (0,752) Harga Lahan (0,248) - Fisik Dasar (0,154)
Tidak Berada di Wilayah Karst (0,159) Bukan Kawasan Lindung (0,154) Kemiringan Lereng (0,150) Kondisi Geologi (0,142) Bukan Daerah Rawan Banjir (0,136) Kondisi Hidrogeologi (0,093) Tersedia Lahan Dengan Kedalaman 13 Meter (0,073)
Tabel 2.
Proyeksi Penduduk dan Jumlah Sampah yang Dihasilkan 2018 -
2030 No Tahun Jumlah Penduduk Berat Sampah (kg/hari) Berat Sampah (kg/tahun) 1 2018 3.631.624 3.631.624 1.634.230,74 2 2019 3.768.173 3.768.173 1.695.677,81 3 2020 3.909.856 3.909.856 1.759.435,30 4 2021 4.056.867 4.056.867 1.825.590,07 5 2022 4.209.405 4.209.405 1.894.232,25 6 2023 4.367.679 4.367.679 1.965.455,39 7 2024 4.531.903 4.531.903 2.039.356,51 8 2025 4.702.303 4.702.303 2.116.036,31 9 2026 4.879.110 4.879.110 2.195.599,28 10 2027 5.062.564 5.062.564 2.278.153,81 11 2028 5.252.916 5.252.916 2.363.812,40 12 2029 5.450.426 5.450.426 2.452.691,74 13 2030 5.655.362 5.655.362 2.544.912,95
Curah Hujan (0,048) Kedekatan Dengan Sumber Air (0,045)
D. Penentuan  Lokasi  Tempat  Pemrosesan  Akhir  yang
Ramah Lingkungan di Kabupaten Bekasi
Penentuan  lokasi  TPA  dilakukan  menggunakan  aplikasi ArcGIS dengan metode Weighted Overlay . Dalam weighted overlay , setiap variabel dibobotkan. Bobot didapat dari hasil perhitungan menggunakan AHP yang telah dilakukan.
Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam overlay yaitu:
1) Tahap pengolahan dan input data
2) Tahap reclassify data
3) Tahap overlay data Untuk mendapatkan lokasi yang optimal untuk lokasi TPA di  Kabupaten  Bekasi,  setiap  variabel  pada  masing-masing indikator dibobotkan. Kelas penilaian yang diberikan berupa angka  (3)  layak  dengan  warna  hijau  tua,  (2)  cukup  layak dengan warna hijau kebiruan, (1) kurang layak dengan warna kuning dan (0) tidak layak dengan warna merah [10].
Gambar  3  menunjukkan  wilayah  yang  layak  untuk dijadikan TPA berdasarkan variabel pada indikator sosial.
Gambar  4  menunjukkan  wilayah  yang  layak  untuk dijadikan  TPA  berdasarkan  variabel  pada  indikator lingkungan.
Gambar  5  menunjukkan  wilayah  yang  layak  untuk dijadikan  TPA  berdasarkan  variabel  pada  indikator  fisik dasar.
Gambar  6  menunjukkan  wilayah  yang  layak  untuk dijadikan  TPA  berdasarkan  variabel  pada  indikator  fisik dasar.
Selanjutnya,  setelah  didapat  kelayakan  dari  tiap-tiap variabel  pada  indikator  dilakukan overlay dari  peta-peta tersebut  untuk  nantinya  didapatkan  lokasi  yang  paling optimal  untuk  dijadikan  TPA  yang  ramah  lingkungan  di Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan overlay yang dilakukan, didapat lokasi-lokasi seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.
Gambar 3.  Peta Kelayakan Indikator Sosial
Gambar 4.  Peta Kelayakan Indikator Lingkungan
Gambar 5.  Peta Kelayakan Indikator Ekonomi
Gambar 6.  Peta Kelayakan Indikator Fisik Dasar
Gambar 7.  Peta Kelayakan Lokasi TPA Kabupaten Bekasi
Apabila meninjau luas kebutuhan lahan, maka lokasi yang paling layak adalah lokasi seperti yang terlihat pada tabel 4.
Seluruh lokasi yang paling layak ini memiliki kondisi yang cukup  sama,  baik  secara  fisik  dasar,  lingkungan  maupun ekonomi untuk dijadikan TPA. Namun, apabila diperhatikan dari  kepadatan  penduduk  dan  jumlah  kejadian  penyakit, Kecamatan  Cikarang  Barat  memiliki  kepadatan  dan  jumlah kejadian  penyakit  yang  paling  tinggi,  dilanjutkan  dengan Kecamatan  Cikarang  Utara  dan  Kecamatan  Bojongmangu. Kecamatan Bojongmangu memiliki kepadatan paling rendah. Kepadatan  penduduk  ini  menggambarkan  jumlah  konflik yang mungkin terjadi, semakin rendah kepadatan penduduknya,  semakin  rendah  pula  kemungkinan  konflik yang  terjadi.  Kecamatan  ini  juga  memiliki  jumlah  kejadian penyakit  yang  rendah  dibandingkan  dengan  lokasi  lainnya. Sehingga,  apabila  memperhatikan  kondisi  tersebut,  maka
lokasi  Desa  Sukamukti  di  Kecamatan  Bojongmangu  adalah lokasi yang cocok untuk dijadikan TPA di Kabupaten Bekasi.

## V. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Luas lahan yang dibutuhkan untuk TPA baru yakni sebesar 132,34  ha  dengan  zona  penyangga  sebesar  33,085  ha  dan diberi  jarak  sejauh  500  meter  dari  lokasi  TPA  sebagai subzona penyangga.
Didapat variabel dan indikator untuk menentukan  lokasi TPA, yaitu : Indikator Sosial dengan variabel    Kesehatan Masyarakat, Lingkungan Menyetujui, Jarak   Terhadap Permukiman; Indikator Lingkungan dengan   variabel  Jarak Terhadap Jalan Umum, Jarak Terhadap  Perbatasan  Daerah, Jarak  dari  Kawasan  Budidaya  Pertanian,  Terdapat  Akses Menuju  Lokasi;  Indikator  Ekonomi  dengan  variabel    Jarak Terhadap  Bangkitan  Sampah,  Harga  Lahan;  serta  Indikator Fisik Dasar  dengan  variabel  Fisik  Dasar,  Bukan  Kawasan Lindung,  Bukan  Daerah  Rawan  Banjir,  Tidak  Berada  di Wilayah  Karst,  Kondisi  Geologi,  Kemiringan  Lereng, Kondisi Hidrogeologi, Curah Hujan, Tersedia Lahan dengan Kedalaman 13 Meter, Kedekatan Dengan  Sumber Air.
Desa Sukamukti di Kecamatan Bojongmangu  merupakan lokasi paling cocok serta ramah lingkungan   untuk dijadikan TPA di Kabupaten Bekasi.

## B. Saran
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan pertimbangan  dalam  menentukan  lokasi  TPA  sampah  di Kabupaten Bekasi secara lebih spesifik
Pergantian sistem TPA dari open dumping dengan sanitary landfill modern  karena  sistem open  dumping yang  sudah tidak layak. Selain itu, sistem sanitary landfill modern tidak terlalu  berbeda  dengan sanitary  landfill pada  umumnya, hanya berbeda pada proses pengomposan sampah di TPA dan pemanfaatan  gas  metana  sebagai  energi,  sehingga  dapat diaplikasikan.
Dalam  pembangunan  lokasi  TPA  sampah,  diharapkan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait dengan dampak lingkungan  untuk  mengurangi  konflik  yang  mungkin  dapat terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] “Kabupaten  Bekasi  Menuju  Darurat  Sampah,  Ini  Bahaya  Pola Open  Dumping  di  TPA  Burangkeng :  Okezone  Megapolitan.” [Online]. Available: https://megapolitan.okezone.com/read/2018/05/28/338/1903805/k abupaten-bekasi-menuju-darurat-sampah-ini-bahaya-pola-open- dumping-di-tpa-burangkeng. [Accessed: 21-Jan-2020].
[2] “Lahan  Terbatas,  TPA  Burangkeng  Overload  -  RADAR
BEKASI.” [Online].
Available:
https://radarbekasi.id/2018/09/19/lahan-terbatas-tpa-burangkeng- overload/. [Accessed: 27-Jan-2020]. [3] “Lahan  Terbatas,  TPA  Burangkeng  Overload  -  RADAR
BEKASI.”
[Online].
Available:
https://radarbekasi.id/2018/09/19/lahan-terbatas-tpa-burangkeng- overload/. [Accessed: 21-Jan-2020].
[4] H. R. Sudrajat, Mengelola Sampah Kota . Niaga Swadaya, 2006.
[5] S.  Soma, Pengantar  ilmu  teknik  lingkungan:  seri:  pengelolaan sampah perkotaan . IPB Press, 2010.
[6] Y.  Yusmiati,  Y.  Maulida,  E.  Eriyati,  and  others,  “Dampak Keberadaan  Tempat  Pembuangan  Akhir  (Tpa)  Muara  Fajar Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Muara Fajar
Tabel 3. Lokasi yang Layak Untuk Dijadikan TPA di Kabupaten Bekasi No Kecamatan Desa Luas (ha) 1 Cikarang Utara Wangunharja 140,95 2 Harjamekar 86,896 3 Pasirgombong 22,726 4 Cikarang Timur Jatibaru 2,074 5 Cikarang Barat Jatiwangi 309,49 6 Danau Indah 161,589 7 Sukadanau 149,578 8 Mekarwangi 29,86 9 Cikedokan 11,71 10 Gandamekar 7,65 11 Cikarang Selatan Pasirsari 2,07 12 Sukaresmi 2,07 13 Bojongmangu Sukamukti 164,55 14 Sukabungah 28,077 15 Medalkrisna 16,79 16 Bojongmangu 2,07 17 Serang Baru Nagasari 31,087
Gambar 8.  Peta Lokasi TPA Tabel 4. Lokasi yang Paling Layak Untuk Dijadikan TPA di Kabupaten Bekasi No Kecamatan Desa Luas (ha) 1 Cikarang Utara Wangunharja 140,95 2 Cikarang Barat Jatiwangi 309,49 3 Danau Indah 161,589 4 Sukadanau 149,578 5 Bojongmangu Sukamukti 164,55
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,” Riau University, 2017.
[7] B. U. Aulia, W. Utama, and P. G. Ariastita, “Location analysis for petrol filling station based on stakeholders’ preference and seismic microzonation,” Procedia-Social  Behav.  Sci. ,  vol.  227,  pp.  115– 123, 2016.
[8] H.  Nugroho  and  M.  N.  Firmansyah,  “Penentuan  Tempat
Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Sumedang
Menggunakan  Pemodelan  Spasial,” Reka  Geomatika ,  vol.  2017,
no. 1, 2017.
[9] A. Mizwar, “Penentuan Lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah  Kota  Banjarbaru  Menggunakan  Sistem  Informasi Geografis (SIG),” EnviroScienteae , vol. 8, no. 1, pp. 16–22, 2016.
[10] R. P. Mahyudin, A. Mashruri, F. Shadiq, and Y. Azis,  “KAJIAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN TPA REGIONAL Rencana Daerah Layanan Kota Banjarbaru, Banjarmasin Dan Martapura,” EnviroScienteae , vol. 7, no. 2, pp. 113–123, 2016.