## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. (70-79) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index
Pengakuan ( Recognition ) Amerika Serikat  Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan dalam Hukum Internasional)
Mas Nana Jumena Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang-Banten E-mail: masnanaj@untirta.ac.id

## Efriyanto
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang-Banten E-mail: mas_efri@yahoo.co.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8841
Info Artikel |Submitted : 13 Agustus 2020 |Revised : 15 Agustus 2020 |Accepted : 15 Agustus 2020
How  to  cite:  Mas  Nana  Jumena,  Efriyanto,  “Pengakuan  (Recognition)  Amerika  Serikat Pada  Wilayah  Golan  Suriah  Sebagai  Wilayah  Israel;  (Tinjauan  dalam  Hukum Internasional)”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2019)”, hlm. 70-79.

## ABSTRACT
The state as a vessel for a society has the basis, belief, aspiration or goal of establishing a developed and respected country. State objectives are the main interests of the order of a State. The recognition actually opens  opportunities  for  certain  countries  to  carry  out  covert  intervention  against  the  new  state  or government.  In  cases  like  this,  the  practice  of  recognition  as  practiced  by  the  United  States  proves  that recognition  is  given  not  based  on  legal  considerations,  but  based  on  political  interests,  including  the recognition of the United States against Panama, which separated itself from Mexico and the suspension of recognition of the Oregon regime in Mexico. which actually has met the requirements for recognition can be considered as interference in the affairs of other countries. Whereas there are several problem formulations that want to be known and achieved in this research, including, what is the contemporary International Law Arrangement in the case of the recognition of the United States on the Golan Heights? And how is the view of the international community about the recognition carried out by the United States.
Keywords: State, Recognition, International Law

## ABSTRAK
Negara sebagai wadah dari suatu masyarakat memiliki dasar, keyakinan, cita-cita ataupun tujuan untuk mendirikan sebuah Negara yang maju dan terpandang. Tujuan Negara merupakan kepentingan utama dari tatanan suatu Negara. Pengakuan ternyata membuka lebar peluang bagi negara-negara tertentu untuk melakukan intervensi terselubung terhadap negara atau pemerintah baru.   Dalam kasus seperti ini praktek pengakuan seperti yang dilakukan oleh Amerikia Serikat membuktikan bahwa pengakuan itu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan kelayakan secara hukum, melainkan berdasarkan kepentingan politik, diantaranya pemberian pengakuan Amerika Serikat  terhadap  Panama  yang  memisahkan  diri  dari  Mexico  dan  penangguhan  pemberian pengakuan  terhadap  rejim  Oregon  di  Mexico  yang  sesungguhnya  telah  memenuhi  syarat  untuk diakui dapat dinilai sebagai campur tangan atas urusan negara lain. Bahwa ada beberapa rumusan masalah  yang  ingin  diketahui  dan  dicapai  dalam  penelitian  ini  diantaranya,  Bagaimanakah Pengaturan  Hukum  Internasional  kontemporer  dalam  kasus  pengakuan  Amerika  Serikat  pada Daratan  Tinggi  Golan?  Dan  Bagaimanakah  pandangan  masyarakat  Internasional  tentang pengakuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Kata Kunci : Negara, Pengakuan, Hukum Internasional

## A. PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  manusia  hidup dalam  wilayah  dan  kesatuan  berbeda beda  yang  diciptakan  dalam  sebuah wadah yaitu Negara. Negara merupakan subjek  hukum  yang  terpenting  dan memiliki  kewenangan  terbesar  sebagai subjek  hukum  internasional  sehingga mampu  menyatakan  perang  dan  damai serta  mampu  mengadakan  hubungan internasional dengan masyarakat internasional  lainnya.  Negara  sebagai wadah  dari  suatu  masyarakat  memiliki dasar,  keyakinan,  cita-cita  ataupun tujuan untuk mendirikan sebuah Negara yang  maju  dan  terpandang.  Tujuan Negara  merupakan  kepentingan  utama dari tatanan suatu Negara.
Bahwa telah menjadi kesepakatan umum dari para ahli hukum internasional  tentang  syarat  minimal berdirinya  suatu  negara  yaitu  adanya suatu wilayah, penduduk dan pemerintah.  Berkaitan  dengan  syarat kedaulatan,  beberapa  ahli  hukum internasional  memandang  tidak  mutlak, karena  ada  negara-negara  yang  tidak merdeka sepenuhnya dapat mengadakan hubungan  internasional  sehingga  dapat dianggap sebagai pribadi.
Bahwa  kedaulatan  merupakan unsur  penting  bagi  suatu  Negara,  tanpa faktor  kedaulatan  suatu  negara  tidak dianggap memiliki kesempurnaan dalam kecakapan  dan  hak  untuk  mengatur kepentingannya  kedalam  dan  keluar.
Disamping persoalan kedaulatan, berdirinya suatu negara juga menimbulkan persoalan lain yang cukup rumit yaitu masalah pengakuan (recognition).
Pengakuan  ternyata  membuka lebar  peluang  bagi  negara-negara tertentu  untuk  melakukan  intervensi terselubung  terhadap  negara  atau pemerintah  baru. 1 Dalam  kasus  seperti
1 Yuli  Facjri  “Politik  Pengakuan  Dalam Hukum Internasional” Jurnal Antar Bangsa , Vol. 2 No. 2 Juli 2003, hlm. 1.
ini  praktek  pengakuan  seperti  yang dilakukan oleh Amerikia Serikat membuktikan  bahwa  pengakuan  itu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan  kelayakan  secara  hukum, melainkan  berdasarkan  kepentingan politik, diantaranya pemberian pengakuan  Amerika  Serikat  terhadap Panama  yang  memisahkan  diri  dari Mexico  dan  penangguhan  pemberian pengakuan  terhadap  rejim  Oregon  di Mexico  yang  sesungguhnya  telah memenuhi  syarat  untuk  diakui  dapat dinilai  sebagai  campur  tangan  atas urusan negara lain.
Pengakuan  tidak  digunakan sebagai perangkat hukum untuk
mengatur  interaksi  antar  Negara  secara harmonis dan normal melainkan difungsikan  sebagai  perangkat  politik untuk  memburu  kepentingan  nasional negara bersangkutan. Dalam mengamati perilaku negara-negara terhadap pengakuan  akan  terlihat  jelas  terjadinya perbenturan  antara  dua  hal  yaitu kepentingan  untuk  mamatuhi  hukum internasional dengan kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
Secara yuridis normatif pengakuan merupakan salah satu norma yang  mengatur  interaksi  formal  antara negara-negara  berdaulat  yang  perlu dihormati, sementara kepentingan nasional  merupakan  unsur  penting  bagi setiap negara dalam memenuhi tuntutan bangsa dan negara.
Peristiwa pengakuan yang dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  ini  ada kecenderungan  adanya  pelanggaran terhadap hukum internasional.
Keputusan  Amerika  Serikat  untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah  kekuasaan  Israel  disebut menjadi jalan menuju perang.
Pengakuan  AS  atas  wilayah  Golan tersebut  telah  melangkahi  Dewan
Keamanan PBB dan mengabaikan dialog Dewan Keamanan PBB. 2 Presiden Amerika Serikat Donald Trump  mengakui  kedaulatan  Israel  di Dataran  Tinggi  Golan  Presiden  AS
Donald  Trump  telah  secara  resmi menandatangani deklarasi yang menyatakan mengakui kedaulatan Israel atas  Dataran  Tinggi  Golan,  pada  hari senin  tanggal  25  Maret  3  tahun  2019.
Penandatanganan dilakukan
oleh Donald  Trump  disaksikan  Perdana Menteri  Israel  Benjamin  Netanyahu  di Gedung Putih Amerika Serikat.
Menanggapi  keputusan  Amerika
Serikat,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengingatkan bahwa Dewan Keamanan  (DK)  PBB  dalam  resolusi Desember 1981 menyebut bahwa pendudukan  Dataran  Tinggi  Golan  oleh Israel telah batal demi hukum tanpa efek hukum  internasional,  dan  posisinya tidak  berubah  hingga  kini.  Kecaman terhadap  keputusan  Amerika  Serikat juga  disuarakan  Rusia,  Turki,  dan negara-negara anggota Liga Arab. 3 Sementara juru bicara
Kementerian  Luar  Negeri  Rusia  Maria Zakharova  mengatakan,  pengakuan Amerika Serikat terhadap dataran tinggi Golan  menjadi  wilayah  Israel  tersebut berpotensi  menciptkan  ketegangan  baru di  Timur  Tengah.  Sesungguhnya  Israel telah  menduduki  wilayah  Dataran Tinggi  Golan  dari  Suriah  pada  1981 keputusan    Amerika  Serikat  tersebut yang  tidak  diakui  oleh  masyarakat masyarakat internasional.
Bahwa pengakuan yang dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  pada wilayah  dataran  tinggi  golan  dari Negara  Suriah  adalah  suatu  bentuk pelanggaran hukum
internasional terutama resolusi dari Dewan Keamanan (DK)  PBB  pada  Desember  1981.
2 https://internasional.kompas.com/read /2019/03/27/17034501/pengakuan-as-atas- kedaulatan-israel-di-golan-jalan-menuju-perang diakses tangal 23 Agustus 2019
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas, maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  Pengakuan (Recognation)  Amerika  Serikat  Pada Wilayah  Golan  Suriah  Sebagai  Wilayah Israel; (Tinjauan Dalam Hukum Internasional).  Bahwa  ada  beberapa rumusan  masalah  yang  ingin  diketahui dan  dicapai  dalam  penelitian  ini diantaranya,  Bagaimanakah  Pengaturan Hukum Internasional kontemporer dalam  kasus    pengakuan  Amerika Serikat pada Daratan Tinggi Golan? Dan Bagaimanakah  pandangan  masyarakat Internasional  tentang  pengakuan  yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  secara normatif yakni penelitian yang
mendasarkan  pada  kajian  norma  yang ada  pada  sistem  hukum.  Hukum ditelaah  asas-asasnya,  dijabarkan  dari undang-undang, peraturan yang terkait. 4 Norma-norma  terkait  media  massa disandingkan  dengan  asas-asas  serta doktrin  mengenai  kontrol  sosial  oleh media massa untuk dianalisis berdasarkan penanaman nilai-nilai Pancasila  pada  kehidupan  masyarakat
Indonesia.  Pendekatan  penelitian  ini menggunakan pendekatan undang- undang  ( statute  approach ),  pendekatan sosial  ( social  approach ),  serta  pendekatan asas. Analisis dan pembahasan disajikan secara  deskriptif-eksplanatoris  yaitu dengan  menjabarkan  temuan  asas-asas, doktrin,  teori  dengan  peristiwa  yang terjadi  serta  memberikan  penjelasan dengan rinci. 5

## B. PEMBAHASAN
4 Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad,
Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.
5 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, Penerbit  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 2012, hlm. 50.
Pengaturan Hukum Internasional kontemporer  dalam  kasus    pengakuan Amerika  Serikat  pada  Daratan  Tinggi
Golan
Bahwa  Presiden  Amerika  Serikat Donald  Trump  secera  sepihak  telah melakukan  sikap  yang  kontroversial yaitu  menyatakan  (deklarasi)  melalui pengumuman resminya yang menyatakan  setelah  52  tahun  kini saatnya untuk Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel atas Dataran
Tinggi Golan, yang penting bagi strategi dan  keamanan  Israel  serta  kestabilan kawasan. 6 Pernyataan Presiden Trump telah menimbulkan keresahan dan protes dari beberapa  Negara.  Dari  penyataan  klaim sepihak  itu,  kemudian  Presiden  Trump merealisasikan  secara  “legal”  yaitu dengan menandatangani dokumen klaim sepihak itu yang memuat pengakuan AS atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan. Hal tersebut dilakukan Trump di Gedung  Putih  dengan  turut  didampingi
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Presiden  Trump  menyampaikan bahwa keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan  Israel  atas  Dataran  Tinggi Golan  sangat  bersejarah.  Pengakuan  ini adalah keadilan bersejarah yang berlipat ganda.  Israel  memenangkan  wilayah Dataran  Tinggi  Golan  dalam  perang pertahanan  diri  dan  akar  rakyat  Yahudi di Golan sudah ada sejak ribuan tahun. 7 Sikap  Presiden  Trump  terkait dukungan  tersebut  dengan  segera menuai  kecaman  dari  berbagai  negara. Demikian  pula  Dewan  Keamanan  PBB (DK  PBB).  Kendati  Israel  memang menduduki  Dataran  Tinggi  Golan  dari Suriah  dalam  Perang  Enam  Hari    pada 1967  silam  dan  menganeksasi  wilayah tersebut  secara  efektif  pada  1981, komunitas  internasional  tidak  pernah
6 https://tirto.id/arogansi-teritorial-di- balik-langkah-as-akui-golan-milik-israel-dkkS diakses tanggal 22 September 2019
7 Ibid
benar-benar  mengakuinya.  Seperti  Arab Saudi, misalnya, dengan tegas menentang sikap Presiden Trump karena dianggap  telah  melanggar  hukum internasional,  serta  piagam  dan  resolusi PBB.
Bahwa  Arab  Saudi  menyatakan menolak  dan  mengecam  pemerintah  AS yang  mengakui  kedaulatan  Israel wilayah  pendudukan  Dataran  Tinggi Golan.  Ini  akan  berdampak  negatif terhadap proses perdamaian dan keamanan  serta  kestabilan  wilayah Timur  Tengah.  Pemerintah  Suriah  juga menyebut bahwa
pengakuan Washington  terhadap  klaim  Israel  atas Dataran  Tinggi  Golan  menunjukkan sesungguhnya  Amerika  Serikat  telah melakukan  serangan  kepada  kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa.
Kemudian Rusia, melalui Menteri Luar Negeri Maria Zakharova, memperingatkan kemungkinan
kehadiran  gelombang  baru  ketegangan di  Timur  Tengah  pasca  Amerika  Serikat mendeklarasikan  dataran  tinggi  Golan sebagai  bagian  dari  Israel  tersebut  yang telah  mengabaikan  semua  prosedur dalam  hukum  internasional.  Demikian pula  Pemerintah  Indonesia  menyatakan penolakan  terkait  dukungan  Amerika Serikat terhadap Israel atas pengakuannya  pada  dataran  tinggi Golan di Suriah. Indonesia menolak adanya pengakuan  kepada  Daratan  Tinggi Golan  sebagai  bagian  dari  Israel. Pengakuan ini tidak kondusif bagi upaya penciptaan  perdamaian  dan  stabilitas kawasan.  Indonesia  tetap  mengakui Dataran  tinggi  Golan  sebagai  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  wilayah kedaulatan  Republik  Suriah,  yang  saat ini  diduduki  Israel  pasca  perang  1967. Indonesia menyatakan posisinya saat ini sesuai dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penghormatan atas kedaulatan dan  integritas  teritorial  setiap  negara. Sikap  Indonesia  juga  sejalan  dengan
berbagai elemen yang terkandung dalam resolusi-resolusi  Dewan  Keamanan  PBB terkait Dataran Tinggi Golan, antara lain, Resolusi  242  (1967),  338  (1973),  dan  497 (1981).
Resolusi-resolusi
tersebut setidaknya  menyatakan  empat  poin, yakni  penolakan  terhadap  perolehan suatu  wilayah  yang  dilakukan  secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari  wilayah  Dataran  Tinggi  Golan, penolakan  yurisdiksi  hukum  Israel  atas Dataran  Tinggi  Golan,  dan  penegasan bahwa  langkah  Israel  menduduki Dataran  Tinggi  Golan  tidak  sah  serta tidak memiliki dampak hukum internasional. Indonesia
mendesak masyarakat  internasional  untuk  terus menghormati  hukum  internasional  dan Piagam  PBB  serta  tetap  berpedoman kepada  resolusi  PBB  dalam  mendorong proses  perdamaian  di  kawasan  Timur Tengah.
Bahwa sebagian pengamat
internasional  tidak  terlalu  “terkejut” dengan  apa  yang  dilakukan  oleh Presiden  Trump,  karena  sebelumnya Amerika Serikat juga telah menunjukkan berbagai  dukungan  kepada  Israel, diantaranya mengakui Yerusalem
sebagai  ibu  kota  Israel,  memindahkan Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  ke  Tel Aviv,  serta  memangkas  bantuan kepada para pengungsi Palestina.
Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah  yang  memiliki  luas  sekitar  800 km  persegi  yang  terletak  di  perbatasan Israel  dan  Suriah.  Posisi  Dataran  Tinggi Golan  menjadi  wilayah  militer  strategis. Mayoritas  penduduk  yang  mendiami Dataran  Tinggi  Golan  merupakan Yahudi-Israel.  Lainnya  termasuk  ke dalam  komunitas  Druze  sebuah  sekte keagamaan  yang  kerap  disebut  sebagai cabang dari Islam Ismaili. Selama sekian dekade,  warga  Druze  selalu  menolak memperoleh  kewarganegaraan  Israel dan  lebih  memilih  mempertahankan hubungan yang kuat dengan Suriah.
Ketika  Perang  Enam  Hari  yang terjadi  pada  5-10  Juni  1967,  Dataran Tinggi Golan (bersama wilayah Palestina lain  yang  tersisa  seperti  Tepi  Barat, Yerussalem  bagian  timur,  Jalur  Gaza, hingga  Semenanjung  Sinai),  turut dicaplok  Israel  sebagai  bagian  dari  misi mewujudkan “Negara Yahudi”.
Pada 5 Juni 1967,  Israel meluncurkan  serangan  tak  terduga  ke pangkalan  udara  Mesir  di  Sinai  dan Terusan  Suez  sehingga  menghancurkan pesawat-pesawat  yang  sedang  diparkir. Sebanyak 90 persen wilayah musnah jadi arang.  Pada  malam  harinya,  Israel  turut menginvasi  Jalur  Gaza,  Semenanjung Sinai, juga pangkalan udara Suriah. Sejak ini,  Perang Enam  Hari  pun dimulai  dan dimenangkan oleh Israel di hari pertama.
Di  hari  kedua,  pasukan  Israel bertempur  melawan  Yordania  untuk memperebutkan Yerussalem timur (yang saat  itu  dikuasai  oleh  Yordania). Keesokan  harinya,  komandan  militer Israel,  Moshe  Dayan,  memerintahkan pasukannya  untuk  merebut  Kota  Lama yang berada di bawah Yerussalem timur. PBB  sempat  menyerukan  kedua  pihak untuk gencatan senjata. Namun, diplomat  Israel  dikabarkan  meminta bantuan  AS  agar  gencatan  senjata  itu ditunda.  Upaya  tersebut  berhasil  dan pada  7  Juni  1967,  tentara  Israel  sukses membersihkan  Kota  Lama  dari  kontrol tentara Yordania.
Memasuki  tanggal  9  Juni,  Israel mulai  menyerang  Dataran  Tinggi  Golan di  Suriah  dan  sukses  direbut  pada keesokan  harinya.  Karena  situasi  kian parah lantaran jarak area tersebut cukup dekat  dengan  ibukota  Damaskus,  Mesir dan  Israel  sepakat  menandatangani gencatan  senjata  di  hari  yang  sama. Sedangkan  dengan  Suriah,  gencatan senjata  baru  diresmikan  dua  hari setelahnya  atau  pada  tanggal  11  Juni. Kedua  kesepakatan  tersebut  cukup untuk menghentikan Perang Enam Hari.
Memasuki  tahun  1981,  Israel mengeluarkan  hukum  yang  secara
efektif  berhasil  menganeksasi  Dataran Tinggi  Golan.  Akan  tetapi,  hal  tersebut tidak  pernah  diakui  oleh  komunitas internasional.
8 Resolusi DK PBB menyebutkan  bahwa  “keputusan  Israel untuk memberlakukan
hukum, yurisdiksi,  dan  administrasi  di  Dataran Tinggi  Golan  Suriah  yang  diduduki, tidak  dianggap  sah  dan  tidak  memiliki efek  hukum  internasional.    PBB  juga langsung  bereaksi  atas  keputusan Trump.  Juru  Bicara  PBB  Stephane Dujarric mengatakan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menegaskan bahwa status Golan tidak akan berubah.
Dalam  Sidang  Majelis  Umum PBB  kembali  menegaskan  kedaulatan luas  Suriah  atas  Dataran  Tinggi  Golan dan  sumber  dayanya.  PBB  menuntut penguasa  pendudukan  menghentikan eksplorasi, merusak, pemborosan, menghabiskan,  dan  membahayakan sumber  daya  alamnya.  Semua  itu ditetapkan  di  dalam  resolusi  yang disepakati  oleh  Komite  Keuangan  dan Ekonomi  (Komite  Kedua)  Sidang  MU PBB,  dengan  156  negara  mendukung resolusi  tersebut.  Sebanyak  enam menentang dan14 abstain.
9 Resolusi itu mengharuskan Sekretaris Jenderal PBB Antonio
Guterres  menyerahkan  satu  laporan mengenai  pelaksanaan  resolusi  tersebut dalam  Sidang  ke-76  Majelis  Umum. Laporan  itu  akan  meliputi  dampak kumulatif dari eksploitasi oleh penguasa pendudukan  Israel  atas  sumber  daya alam  di  Dataran  Tinggi  Golan  Suriah, yang diduduki.
Delegasi  tetap  Suriah  di  PBB mengatakan  pemantauan  sesungguhnya dan  efektif  atas  pelanggaran  Israel  dan perlakuan  mereka  atas  rakyat  Suriah memerlukan metodologi
yang berkelanjutan,  pengembangan  sumber
8 https://internasional.republika.co.id/be rita/q12knp366/sidang-pbb-tegaskan-kedaulatan- suriah-di-golan,  diakses  tanggal  22  September 2019.
informasi,  pemutakhiran  data,  dan penjelasan  posisi  sah  PBB  berkaitan dengan pendudukan Israel.
Pandangan  masyarakat  Internasional tentang  pengakuan yang  dilakukan oleh Amerika Serikat
Pengakuan berguna untuk menjamin  bahwa  suatu  Negara  baru dapat menduduki tempatnya yang wajar sebagai  suatu  organisme  politik  yang merdeka dan berdaulat ditengah keluarga  bangsa-bangsa  sehingga  ia dapat  mengadakan  berbagai  hubungan dengan  negara-negara  lain  secara  aman dan sempurna, tanpa khawatir kedudukanya  sebagai  kesatuan  politik itu  akan  diganggu  oleh  negara-negara yang telah ada. 10
Pengakuan  ialah  perbuatan  politik dimana  suatu  Negara  menunjukan kesediaannya  untuk  mengakui  suatu situasi  fakta  dan  menerima  akibat hukum  dari  pengakuan  tersebut. 11 Kemudian  dalam  praktek  Negara modern  pengakuan  bukan  sekedar mengetahui  (cognition). 12 atau  lebih daripada  suatu  pernyataan  mengetahui bahwa  suatu  negara  atau  pemerintah memenuhi  syarat  untuk  diakui.  Hal  ini dibuktikan  dengan  fakta,  antara  lain bahwa  mungkin  saja  terjadi  penundaan sebelum  suatu  Negara  atau  pemerintah diakui,  meskipun  status  Negara  atau pemerintah  itu  tidak  diperlukan  lagi. Tujuan praktis pengakuan ialah diawalinya  hubungan  resmi  dengan Negara-negara  lain  yang  mengakui. Sekali  pengakuan  itu  diberikan,  maka tindakan  itu  berarti  menghilangkan kemungkinan  Negara  yang  mengakui
10 Setyo  Widagdo, Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik , Bayu Media Publishing, Malang, 2008,  hlm. 220.
11 Boer  Mauna, Hukum  Internasional, Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global , Alumni, Bandung, 2000, hlm. 60.
12 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional,  Edisi  Kesepuluh ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2004 , hlm. 177.
untuk  mempersoalkan  kembali  syarat- syarat  untuk  diakuinya  negara  atau pemerintah terkait.
Dalam  hal  pengakuan  terdapat  2
(dua) teori terkenal mengenai pengakuan  yaitu  teori  konstitutif  dan teori deklaratif, yaitu : 1. Teori Konstitutif Menurut pendukung teori
konstitutif  berpandangan  bahwa  suatu negara  dianggap  lahir  sebagai  negara baru  jika  telah  diakui  oleh  negara  lain, artinya  sebuah  Negara  belum  dianggap ada  sebagai  Negara  baru  sebelum adanya  pengakuan  dari  Negara  lain. Dengan  demikian  pengakuan  semacam itu memiliki kekuatan konstitutif.
13 Teori konstitutif hanya menciptakan banyak kesulitan, jika teori tersebut  diterapkan.  Bahkan  teori tersebut  semakin  tidak  populer  ketika pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara menyebutkan  bahwa  keberadan  politik suatu Negara bebas dari pengakuan oleh
Negara-negara lain. Menurut
Lauterpacht yang menyatakan bahwa “a state  is,  and  becomes,  an  international person  through  recognition  only  and exclusively”,  selanjutnya  ditegaskan pula  bahwa  “Statehood  alone  doesnot imply  membership  of  the  family  of nations”,  untuk  menguatkan  sifat hukum  dari  perbuatan  pengakuan,  ia juga  menegaskan  bahwa  “recognition  is a  quasi  judicial  duty  and  not  an  act  of arbitrary  discreation  or  a  political concession”.
2. Teori Deklaratif Pengakuan  tidak  menciptakan suatu  Negara  karena  lahirnya  suatu Negara  semata-mata  merupakan  suatu fakta  murni  dan  dalam  hal  ini pengakuan  hanya  penerimaan  fakta
13 Malcom  N.  Shawn., International  Law ,
2 nd .ed.,  Grotius  Publication  Limited,  Cambridge, 1986, hal 208.
tersebut.  Mereka  menegaskan  bahwa suatu  Negara  begitu  lahir  langsung menjadi anggota masyarakat internasional  dan  pengakuan  hanya merupakan  pengukuhan  dari  kelahiran tersebut, jadi pengakuan tidak menciptakan  suatu  Negara.  Pengakuan bukan  merupakan  syarat  bagi  kelahiran suatu Negara. 14 Menurut teori  deklaratif  ini pengakuan hanya merupakan
pernyataan  atau  pengesahan  saja  (to declare)  dari  Negara  yang  memberikan pengakuan  bahwa  suatu  Negara  baru tersebut  telah  ada  dalam  pergaulan masyarakat internasional, asalkan secara objektif  sudah  memenuhi  kualifikasi internasional  dengan  sendirinya  sudah dapat diterima sebagai pribadi internasional  (international  personality) terlepas  dari  ada  atau  tidaknya  Negara yang mengakui.
Dengan  demikian,  Negara  baru tersebut sudah dapat menikmati hak-hak dan
melaksanakan
kewajibankewajibannya menurut hukum internasional,  seperti  Negara-negara lainya. 15 Teori  deklaratif  menetralisisasi eksistensi  suatu  Negara  dari  masalah pengakuan  yang  nyata-nyata  sangat subjektif  itu.  Teori  deklaratif  ini  dapat dikatakan  lebih  objektif  dan  netral daripada  teori  konstitusif  yang  dalam prakteknya  sudah  ditinggalkan  karena eksistensi suatu negara tidak ditentukan oleh  ada  atau  tidak  adanya  pengakuan Negara-negara lain.
Sebagaimana  diketahui  salah  satu ciri  pokok  hubungan  internasional sesudah tahun 1945 adalah menjamurnya Negara-negara baru setelah membebaskan diri dari kekuasaan colonial. Sehubungan dengan itu, hukum internasional tidak melarang gerakan-gerakan  pembebasan  nasional
14 Boer Mauna. Op. Cit . hlm 62 15 Wayan  Parthiana, Pengantar  Hukum Internasional ,  Mandar  Maju,  Bandung,  1990,  hal 350
untuk  menentang  kekuasaan  penjajah dan  bahkan  mendorongnya  seperti terdapat  dalam  dokumen  PBB  terutama Resolusi 1514 (XV). 16 Pada Era bagian kedua abad ke-20 adalah era dekolonisasi yang merombak komposisi  masyarakat  bangsa-bangsa sebelumnya dan yang sekaligus merombak  persyaratan  untuk  menjadi anggota masyarakat Internasional.
Bahwa  kelahiran  suatu  Negara  adalah suatu  peristiwa  yang  tidak  berkaitan langsung  dengan  hukum  internasional, sedangkan  pengakuan  yang  diberikan kepada  Negara  yang  baru  lahir  hanya bersifat  politik,  semacam  pengukuhan terhadap  statusnya  sebagai  anggota masyarakat  internasional  yang  baru dengan  segala  hak  dan  kewajiban  yang dimilikinya  sesuai  dengan  hukum internasional.
Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan  masalah  hukum  dan  politik. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan
secara jelas karena pemberian  dan  penolakan  pengakuan oleh  suatu  negara  sering  dipengaruhi pertimbangan politik,
sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum.
Kesulitan  juga  berasal  dari  fakta bahwa  hukum  internasional  juga  tidak mengharuskan  suatu  Negara  untuk mengakui  negara  lain  atau  pemerintah lain  seperti  juga  halnya  bahwa  suatu negara  atau  suatu  pemerintah  tidak mempunyai  hak  untuk  diakui  oleh negara  lain.  Tidak  ada  keharusan  untuk mengakui  seperti  juga  tidak  ada kewajiban untuk tidak mengakui.
Seperti dikemukakan Komisi Arbitrase, Konfrensi Perdamaian mengenai Yugoslavia, pengakuan
merupakan suatu perbuatan berhati-hati yang dapat dilakukan negara disaat yang dikehendaki  dan  dalam  bentuk  yang
16 Boer Mauna, Op-Cit, hlm. 64.
ditentukanya  secara  bebas.  Lahirnya sebuah  Negara  baru  dapat  melalui bermacam  cara,  seperti  melepaskan  diri dari penjajah bagi bekas wilayah jajahan, pemisahan  diri  sebagian  wilayah  suatu Negara  dan  berdiri  sendiri  sebagai sebuah  Negara  merdeka,  atau  pecahnya sebuah Negara menjadi beberapa Negara yang  lebih  kecil  daripada  Negara semula, maupun penggabungan beberapa Negara menjadi sebuah Negara yang baru sama sekali.

## C. PENUTUP
Bahwa  yang  dilakukan  oleh Amerika Serikat melalui Presiden Trump yang telah mengeluarkan pernyataannya berkaitan dataran tinggi Golan di Suriah bukanlah  bentuk  pengakuan  Negara, melainkan  klaim  sepihak  suatu  Negara terhadap  wilayah  Negara  lain  yang diperoleh  dengan  cara  bertentangan dengan  hukum  internasional.  Bahwa Klaim sepihak terhadap wilayah Negara Negara lain yang juga merupakan entitas masyarakat  internasional  bertentangan dengan
prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak dapat diterima. Peranan  PBB  dala  pengakuan sepihak  Amerika  Serikat  terhadap daratan tinggi Golan
dengan menyatakan  penolakannya  merupakan suatu  tindakan  yang  tepat  karena  bila sebaliknya  maka  akan  menimbulkan preseden  yang  tidak  akan  baik  di  masa depan.Atas tindakan yang telah dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  melalui Presiden  Trump,  seharusnya  PBB melakukan  tindakan  tegas  pada  Isreal yang  saat  ini  masih  menduduki dataran tinggi  Golan  yang  merupakan  bagain dari  wilayah  Suriah.  Indonesia  dalam posisinya  sebagai  anggota  Dewan Keamanan  PBB  sementara  harus  dapat melakukan  upaya  untuk  menjaga keamanan diwilayah Timur Tengah yang setiap  saat  dapat  memicu  konflik bersenjata.

## DAFTAR PUSTAKA
Facjri,  Yuli.  “Politik  Pengakuan  Dalam Hukum  Internasional.” Jurnal Antar Bangsa 2, no. 2 (2003): 1.
internasinal.republika.co.id. “Sidang PBB
Tegaskan  Kedaulatan  Suriah  Di Golan.”  Republika.co.id,  n.d. https://internasional.republika.c o.id/berita/q12knp366/sidang- pbb-tegaskan-kedaulatan-suriah- di-golan.
Kompas.com.  “Pengakuan  AS  Atas
Kedaulatan  Israel  Di  Golan  Jalan Menuju Perang.” internasional.kompas.com, n.d. https://internasional.kompas.co
m/read/2019/03/27/17034501/p engakuan-as-atas-kedaulatan- israel-di-golan-jalan-menuju- perang .
Mauna,  Boer. Hukum  Internasional,
Pengertian  Peranan  Dan  FUngsi Dalam  Era  Dinamika  Global . Bandung: Alumni Bandung, 2000.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris .  Cet.  3.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Parthiana,  Wayan. Pengantar  Hukum Internasional .  Bandung:  Mandar Maju, 1990. Shawn,  Malcom  N. Internasional  Law . Cambridge:  Grotius  Publication Limited, 1998.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012. Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional .  Cet.  10.  Jakarta: Sinar Grafika, 2004. tirto.id.
“Https://Tirto.Id/Arogansi- Teritorial-Di-Balik-Langkah-as- Akui-Golan-Milik-Israel-DkkS,” n.d.
Widagdo, Setyo. Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik . Malang: Bayu Media Publishing, 2008.