Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## PROSES PADU SERASI  DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR KOTA SEMARANG
Mohammad Agung Ridlo 1
Eppy Yuliani 2
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 1,2 Penulis Korespondensi e-mail: agungridlo@gmail.com

## ABSTRACT
In  almost  all  regions  of  the Coastal  Indonesia  conflicts  often  occur  with  various  interests.  The  main cause of this problem (conflict) is spatial planning that does not / does not pay attention to Coastal Resources in the region. This happens one of them as information that needs to be used. Various parties have an interest in their own goals, objectives and plans for exploiting the Coastal Resources. Likewise, the City of Semarang, in developing Coastal / Coastal areas, should ask permission from the holder of a fixed land right or at least leave a small amount of space from the front area of Semarang City as a public open space. Semarang City is a city that is very poor in public space. In the management of the Coastal area it is necessary to have direction in this Coastal area as a public space, not a free trade process with profit-oriented goals. But still giving access to the free space of the beach that can be entered by permitted. Free space can be realized by giving a certain free distance  from  the  coastline.  Therefore,  the  combination  of  spatial  plans  and  zoning  plans  is  needed.  In  the process of regional spatial planning (RTRW) and zoning plans (RZ) of Coastal areas, it is necessary to make a harmonious process.
Key Words: Mix and Match, Development, Coastal Areas

## ABSTRAK
Kawasan  pesisir  menjadi  kawasan  yang  mengalami  berbagai  permasalahan  dari  berbagai  sudut kepentingan. Penataan ruang pada kawasan pesisir yang belum dapat selaras dengan  potensi sumberdaya pesisir, menjadi salah satu alasan dari munculnya berbagai permasalahan yang ada. Tidak satupadunya tujuan, target dan rencana dalam pengelolaan sumberdaya pesisir membuat penataan kawasan pesisir kurang menyatu. Demikian pula  halnya  dengan Kota  Semarang, dalam  mengembangkan  kawasan  pesisir/pantai  semestinya  berwenang mengingatkan  para  pemegang  izin/hak  guna  lahan  untuk  tetap  menjadikan  atau  minimal  menyisakan  sedikit ruang  dari  kawasan  terdepan  (muka)  Kota  Semarang  ini  sebagai  ruang  terbuka  publik. Kota Semarang merupakan  kota  yang  sangat  miskin  akan  ruang  publik. Dalam  pengelolaan  kawasan  pesisir  perlu adanya pengarahan bahwa kawasan pesisir ini sebagai ruang publik, tidak sekedar suatu proses dagang semata dengan tujuan  profit  oriented.  Namun  tetap  memberikan  akses  ke  ruang  bebas  dari  pantai yang  dapat  dimasuki  oleh siapapun.  Ruang  bebas  dapat  diwujudkan  dengan  memberikan  jarak  bebas  tertentu  dari  garis  pantai. Oleh karenanya, maka perpaduan rencana tata ruang darat dan rencana zonasi pesisir sangat diperlukan. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi (RZ) wilayah pesisir, perlu dilakukan proses padu serasi.
Kata Kunci: Padu Serasi, Pengembangan, Kawasan Pesisir

## 1. PENDAHULUAN
Kurangnya perhatian dalam penataan ruang yang hampir terjadi di seluruh kawasan pesisir  Indonesia mengakibatkan  munculnya  permasalahan  atau  konflik  dengan  berbagai kepentingan. Permasalahan yang terjadi disebabkan kurangnya informasi dalam penggunaan sumber daya pesisir secara terpadu dan efisien, sehingga banyak pihak yang memiliki tujuan atau  target  utama  dalam  mengeksploitasi  sumber  daya  pesisir  yang  ada (Ridlo  dan  Eppy, 2018). Berbagai aktivitas bermunculan di wilayah pesisir seperti kegiatan usaha perikanan, perindustrian,  permukiman,  reklamasi  pantai,  obyek  wisata  dan  kegiatan  ekonomi  lainnya. (Constanza,  et.al,  1997). Muncul permasalahan seperti terjadinya  pencemaran  lingkungan, overeksploitasi  sumberdaya  alam,  perusakan  fisik  habitat  pesisir  terutama  mangrove  dan terumbu  karang,  terjadinya  abrasi  dan  sedimentasi  akibat  modifikasi land-scape  dan  sea- scape  (seperti  reklamasi,  pembangunan  jetty,  dan  lain-lain)  yang  tidak  sesuai  dengan karakteristik dan dinamika alam serta adanya Dualistic economy, yang 65% penduduk pesisir tergolong miskin.
Kedepan  pembangunan  kawasan  pesisir  untuk  menjawab  Kebutuhan  penyediaan lahan  bagi  perkembangan  kota  memang  tidak  bisa  dielakkan.    Seperti  pengembangan permukiman,  lokasi  perindustrian,  pelabuhan,  dan  fasilitas  sosial  lainnya  seperti  pusat perdagangan,  hiburan,  dan  wisata. Pengembangan  wilayah  ke  arah  laut  dengan  cara reklamasi  memang  menjadi  alternatif  yang  paling  menjanjikan.  Pertumbuhan  kota  pantai tidak dapat lagi dilakukan ke arah darat khususnya pada kawasan pesisir dengan landscape pegunungan seperti Manado, Balikpapan, dan Batam. Seperti halnya  Jakarta dan Surabaya, kawasan  pesisir  dengan  kepadatan  penduduk  dan  intensitas  pembangunan  sudah  sangat tinggi.  Alternatifnya  memang  reklamasi  sebagai  salah  satu  solusi  penataan  kota  pantai, karena status lahannya relatif aman, secara legal perairan pesisir dikuasai oleh Negara.
Beberapa daerah telah merencanakan atau melaksanakan kegiatan reklamasi wilayah pesisir, seperti  Jakarta, Surabaya, Semarang, Manado, Makasar, Balikpapan, Bali, Lampung, dan lain-lain. Namun kegiatan  reklamasi dilaksanakan dengan landasan  peraturan dan cara yang  berbeda-beda,  karena  belum  ada  peraturan  dan  pedoman  secara  nasional.  Sehingga sebagian besar kegiatan reklamasi menghadapi permasalahan sosial dan lingkungan.
Dampak  negatif  yang  terjadi  sebagai  akibat  perubahan  kondisi  ekosistem  pesisir berkaitan  dengan  perubahan  hidrodinamika  pesisir.  Hal  ini  mengakibatkan  abrasi  atau
sedimentasi  dan  Peningkatan  kemungkinan  banjir. (Ridlo  dan  Gata,  2014). Selain  itu  juga tingkat kesejahteraan masyarakat masih belum baik tercermin pada masih banyaknya slum settlement dan squatters settlement (Ridlo, 2011).

## 2. METODOLOGI
Metodologi kualitatif rasionalistik menjadi metodologi dalam penelitian ini, dengan beberapa  alat  analisis  pendekatan  seperti  pendekatan  administratif  dan  pendekatan pembangunan  berwawasan  lingkungan  dan  berkelanjutan.  Pendekatan  administratif  berupa review  perundangan  yang  berlaku  terkait  kawasan  pesisir  seperti  undang-undang  Penataan Ruang dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan pada pendekatan pembangunan  berwawasan  lingkungan  dan  berkelanjutan merupakan  upaya  pendekatan dengan  melihat  kondisi  secara  kritis  dalam  memandang  permasalahan  yang  berdasarkan aspek nilai lingkungan dan berkelanjutan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kawasan Pesisir di Kota Semarang
Menurut  Ridlo  (2015), Kota  Semarang  merupakan  suatu  kota  yang  mengalami perkembangan ke semua arah sehingga dengan perkembangan tersebut mengakibatkan lahan menjadi  sempit  dan  kebutuhan  akan  lahan  menjadi  sulit  terpenuhi.  Permasalahan  tersebut mengarah juga ke kawasan pesisir. Upaya yang dilakukan dalam mencukupi kebutuhan lahan untuk  berbagai  kegiatan meliputi  pengurugan  rawa-rawa,  pengeprasan  perbukitan,  serta mereklamasi pantai. Berdasarkan pernyataan diatas maka perlunya mengkaji secara ekologis dalam penataan pembangunan kawasan pesisir.
Luasan  dari  kawasan  pesisir  yang  ada  di  Kota  Semarang  sebesar  5.039,17  Ha  atau 0,02% dari 37.366.838 Ha besar luasan total Kota Semarang. Panjang Kota Semarang ± 25 Km  yang  meliputi  Semarang  Utara  5,56  Km,  Semarang Barat  8,94  Km,  Kecamatan  Tugu sepanjang  3,5  Km,  dan  Genuk  7  Km.  Kawasan  pesisir  ini  sebanyak  17  kelurahan  di  6 kecamatang  yaitu  meliputi  Kelurahan  Mangkang  Kulon,  Kelurahan  Kemijen,  Kelurahan Tambakrejo,  Kelurahan  Trimulyo,  Kelurahan  Mangundharjo,  Kelurahan  Terboyo  Kulon, Kelurahan  Terboyo  Wetan,  Kelurahan  Panggung Lor,  Kelurahan  Randugarut,  Kelurahan Trimulyo,  Kelurahan  Mangkang  Wetan,  Kelurahan  Tawangsari,  Kelurahan  Jrakah, Kelurahan  Tuguredjo,  Kelurahan  Tanjungmas,  Kelurahan  Bandarhardjo,  dan  Kelurahan
Karanganyar. Terjaid kompetisi dari berbagai kelompok/golongan antara “the have” sampai “have nots” di Kawasan Pesisir, sehingga dari kompetisi tersebut tampak potensi dan peluang yang  besar  dalam  mengembangkan  kawasan  pesisir  yang  dilaksanakan  oleh  golongan  “the have” atau pihak pengembang swasta (Ridlo, 2016).
Jika  ditelusuri,  hampir  sepanjang  pantai  Utara  Kota  Semarang  sudah  dikuasai  dan dikapling-kapling oleh pihak swasta. Kawasan tersebut memang merupakan kawasan  yang strategis untuk dikembangkan sebagai kawasan taman rekreasi maupun perumahan mewah. Dapat  dipastikan  bahwa  tidak  semua  warga  kota  dapat  mengakses  masuk  ke  kawasan tersebut,  hanya  orang-orang  yang  mampu  membeli  rumah/kapling  saja.  Sehingga  tidak sedikit pun ruang tersisa untuk dinikmati warga kota secara gratis.
Mungkin warga kota telah lupa dan perlu saling mengingatkan bahwa kawasan pantai itu  merupakan  bagian  dari  ruang  terbuka  umum  kota  (public  open-space).  Dengan  begitu pantai seharusnya memiliki kemudahan akses bagi seluruh warga kota. Akan tetapi, selama ini ternyata kita harus membayar untuk menikmati alam tepi pantai, semisal masuk kawasan Pantai  Marina  di  Semarang  Utara.  Kondisi  seperti  itu  setidaknya  menyebabkan  sebagian warga kota mulai lupa bahwa Semarang adalah kota pantai (waterfront-city).
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah tidak ada kontrol maupun arahan dari pihak Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  mengembangkan  kawasan  pantai  sebagai  ruang  publik? Semestinya  Pemerintah  Kota  Semarang  berwenang  dalam  mengingatkan  para  pemegang izin/hak  guna  lahan  untuk  tetap  menjadikan  atau  minimal  menyisakan  sedikit  ruang  dari kawasan  terdepan  (muka)  Kota  Semarang  ini  sebagai  ruang  terbuka  publik. Semarang merupakan  kota  yang  sangat  miskin  akan  ruang  publik. (Ridlo  dan  Eppy,  2018). Apakah warga Semarang sendiri sadar bahwa hak mereka untuk menikmati ruang publik hampir tidak ada?.
Wilayah  pesisir  sangat  luas  sekali.  Karena  itu  dalam  pengelolaan wilayah pesisir digunakan 3 bentuk dari batasan pada wilayah pesisir, diantaranya:
 Menggunakan pendekatan  ekologis : terdapatnya  proses-proses  kelautan  seperti  intrusi air laut dan pasang surut yang mempengaruhi kawasan daratan. Selain itu juga terdapat proses-proses  daratan  yang  meliputi  sedimentasi  dan  pencemaran  yang  mempengaruhi kawasan laut dimana kedua peoses ini menjadi bagian dari wilayah pesisir.
 Menggunakan pendekatan administratif : Wilayah pesisir yaitu wilayah yang memiliki pendekatan mengacu  terhadap  batasan  terluar  dari  wilayah  yang  secara  administratif berada disamping hulu dari kecamatan atau kabupaten/kota yang memiliki laut. Selain itu juga, batasan 12 mil dari garis pantai pada propinsi atau sepertiganya pada kabupaten/kota ke arah laut.
 Menggunakan pendekatan perencanaan : Pada pendekatan ini wilayah pesisir mengacu kepada wilayah yang memfokuskan pada penanganan issue yang pengelolaannya secara bertanggungjawab dalam melakukan perencanaan terhadap pengelolaan sumberdaya yang ada.  Misalnya  batas  pengelolaan  budidaya  mutiara  adalah  wilayah  perairan  yang diperuntukkan bagi sarana pemeliharaan dan daerah penyangga sekelilingnya.
3.2. Batas Wilayah Pesisir
Sebelumnya wilayah peisisr belum memiliki pengertian yang baku. Tetapi berdasarkan kesepakatan  umum  di  dunia  dalam  mengartikan  wilayah  pesisir (Coastal  Zone) sebagai wilayah peralihan antara lautan dan daratan, dengan batas dari wilayah pesisir bagian daratan yaitu jarak secara arbitrer dari rata-rata pasang tinggi (mean high tide), namun batas wialayah pesisir ke arah laut yaitu batas yurisdiksi wilayah provinsi (state) pada suatu negara (Dahuri, dkk., 1996).
Wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara laut dan darat, dengan batasan ke arah laut yang terjadi di bagian laut yang mendapat pengaruh dari proses alami yang terdapat di  darat  meliputi  seperti  sedimentasi  dan  aliran  air  tawar,  maupun  yang  disebabkan  karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan, pertanian dan pencemaran. Sedangkan batasan ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi  oleh  sifat-sifat  laut,  seperti  pasang  surut,  angin  laut,  dan  perembesan  air  asin.. (Beatly, 1994; Dahuri, dkk., 1996).
Berdasarkan  uraian  diatas  menunjukan  bahwa  sebenarnya  garis  batas  dari  wilayah pesisir  ridak  ada  yang  secara  konkrit.  Batas  dari  wilayah  pantai  didapatkan  dari  penentuan kondisi dan karakteristik pesisir setempat yang letaknya didasarkan pada garis imajiner. Garis batas  ini  berada  jauh  dari  garis  pantai,  letaknya  pada  wilayah  pesisir  yang  landau  dengan sungai  besar.  Namun  pantai  yang  curam  yang  berbatasan  langsung  dengan  laut  dalam memiliki wilayah peisisr yang relative sempit
Hubungan  erat  terjadi  antara  kondisi  suatu  wilayah  dengan  sistem  sungai  yang
bermuara  pada  wialayah  tersebut,  Secara  ekologis,  wilayah  pesisir  dipengaruhi  oleh kemungkinan  terjadinya  perubahan  sifat  sungai  karena  proses  alami  ataupun  dari  kegiatan manusia baik di daerah hulu maupun di hilir, sehingga secara alami wilayah pesisir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Daerah Aliran Sungai (DAS).
Menurut  pendapat  dari  pakar  ilmu  sosial  bahwa  wilayah pesisir  tidak  terlepas dari masyarakat pesisir dan administrasi pemerintahan dengan permasalahan sosial-ekonomi yang terjadi  di  wilayahnya.  Potensi  sumberdaya mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  wilayah pesisir  terutama  para  nelayan,  walaupun  banyak  permukiman  nelayan  berada  jauh  dari  laut sehingga pengaruh laut tidak langsung mempengaruhi desa para nelayan tersebut. Oleh karena itu,  menurut  para  nelayan  kurang  menyetujui  dengan  penetapan  batas  wilayah  pesisir  yang berdasarkan atas pengaruh dari pendekatan biologi, pendekatan geologi, dan pendekatan fisika pada pesisir saja. Di sisi lain mereka membuat batasan wilayah pesisir jauh ke arah darat yang tidak  sampai  ke  permukiman,  namun  masih  meluas  hingga  ke  tempat  dimana mata pencaharian  penduduk  yang  masih  memiliki  hubungan  dengan  pemanfaatan  potensi sumberdaya kelautan.
Brahtz  (1972)  mengemukakan  pendapat  bahwa  dengan  adanya  perkembangan  dari sarana  dan  prasarana  transportasi  dapat  membawa  semua  hasil  produk-produk  dari sumberdaya  kelautan  bisa  sampai  ke  daerah  pegunungan  oleh  karenanya  pernyataan  ini membawa  pernyataan  bahwa  wilayah  pesisir  ke  arah  darat  dapat  menjangkau  hingga  ke daerah  pegunungan. Namun,  apabila  dikaitkan  dengan  sumberdaya  dan  lingkungan  dari wilayah  pesisir  akan  lebih  luas  lagi  cakupannya,  dikarenakan  wilayah  pesisir  memiliki permasalahan  yang  kompleks  yaitu  baik  dari  aspek  soial,  aspek  ekonomi,  dan  aspek kebudayaan disisi lain aspek budaya, aspek politik masyarakat akan ikut terlibat didalamnya,
Apabila kegiatan manusia menimbulkan dampak secara nyata berupa sumberdaya dan lingkungan  hingga  pada  bagian  hilir,  maka  demi  kepentingan  dari  perencanaan/pengelolaan batas wilayah pesisir ke arah darat bisa sampai pada hulu daerah aliran  sungai. Batasan ini cenderung  menyesuaikan  dari  batas  yuridiksi  suatu  wilayah  negara  bagian  atau  propinsi (Dahuri, dkk, 1996)
Menurut Hinrichson (1998) batas wilayah pesisir ke arah darat yaitu 150 km dari garis pantai, sedangkan menurut Carl Lundin - World Bank (1996) batas wilayah pesisir ke arah darat yaitu 50 km dari garis pantai. Mereka berdua sepakat bahwa batas yurisdiksi wilayah
negara bagian atau propinsi digunakan ke arah laut.
Berdasarkan  pendapat  dari  Beatley,  et.  al  (1994)  bahwa  kesepakatan  internasional, definisi dari wilayah pesisir yaitu wilayah peralihan antara laut dan daratan, dimana pengaruh percikan  air laut atau pasang surut sampai mengarah ke arah darat dan ke arah laut berupa daerah paparan benua. Peernyataan ini dapat dilihat pada diagaram di bawah.
Pada tanggal 1-3  Agustus  1994  yang  berlangsung  di  Manado  terjadi rapat  kerja nasional  Proyek  MREP  (Marine  Resource  Evaluation  and  Planning),  yang  dikoordinasikan oleh Ditjen Pembangunan Daerah Depdagri, telah ditetapkan bahwa batas wilayah pesisir ke arah  laut  adalah  sesuai  dengan  batas  laut yang  terdapat  dalam  peta  lingkungan  pantai Indonesia  dengan  skala  1:500.000;  yang  diterbitkan  oleh  Bakosurtanal  (Badan  Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) pada tahun 1994, sedangkan ke arah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa atau kecamatan pantai (Dahuri, dkk., 1996).
Pada berbagai  versi  penetapan  batas  wilayah  pesisir  tersebut,  dapat  diambil  beberapa hikmah meliputi:
Rata-rata Pasang Tertinggi (RPT) Rata-rata Surut Terendah (RST) Batas Lautan Paparan Benua Batas Lautan ZEE Batas Daratan yang Dipengaruhi Iklim Laut Batas Daratan yang memiliki Dampak thd Wilayah Pesisir Paparan Benua Batas Lautan Laut Teritorial Batas Yurisdiksi Propinsi dan Nasional atau Kabupaten/Kota dan Propinsi Batas Arbitrer dari Garis Pasang Surut Diagram Penentuan Batas Wilayah Pengelolaan Pesisir Batas Arbitrer dari Garis Pasang Surut PPWP Brasil & Srilangka Batas Administrasi Pem erintah Daerah PPWP Costa Rica US Coastal Management Act PPWP Negara Bag. Washington
Gambar 1. Penentuan Batas Wilayah Pengelolaan Pesisisr Sumber: Beatley et. al., 1994.
 Batas juridiksi provinsi umumnya sesuai dengan jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tinggi ( mean high tide ), dan batas ke arah laut yaitu disebut dengan batas wilayah pesisir ke arah darat (Dahuri, dkk., 1996).
 Terdapat  2  macam  penetapan  dari  batas  ke  arah  darat  wilayah  pesisir  yang  mendasari kepentingan pengelolaan yaitu batas untuk wilayah perencanaan ( planning zone ) dan batas untuk pengelolaan  keseharian  ( day - to - day management ) atau wilayah  pengaturan ( regulation zone ).
 Apabila  kegiatan  pembangunan  menimbulkan  dampak  secara  nyata ( significant ) berupa sumberdaya dan lingkungan di wilayah pesisir, maka demi kepentingan dari perencanan ( planning zone ) batas wilayah pesisir ke arah darat bisa sampai jauh ke hulu. Berdasarkan pernyataan  ini  maka  wilayah  perencanaan  sebaiknya  mencakup  seluruh  daerah  daratan atau hulu.
 Wilayah  perencanaan  selalu  lebih  luas daripada  wilayah  pengaturan  dikarenakan penetapan  dari  2  batasan wilayah  pengelolannya  (wilayah  perencanaan  dan  wilayah pengaturan) pada  suatu  program  pengelolaan  wilayah  pesisir, Pemerintah  mendapat kewenangan penuh dalam mengeluarkan atau menolak izin kegiatan pembangunan pada pengelolaan  wilayah  sehari-hari.  Oleh  karena  itu, instansi  pengelolaan  wilayah  pesisir bersama instansi  yang  mengelola daerah hulu atau laut lepas menjadi penanggungjawab atas kewenangan di luar batas wilayah pengaturan ( regulation zone ).
 Bisa terjadi perubahan dari batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir
3.3. Pengembangan Kawasan Pesisir
Pengembangan  kawasan pesisir  (pantai  utara) dengan  melakukan reklamasi pantai, tampaknya kurang memperhatikan kepentingan semua pihak. Hilangnya fungsi sebagai daerah tampungan yang dapat memperbesar aliran permukaan diakibatkan dari terdapatnya reklamasi pantai pada daerah rawa-rawa di wilayah pesisir. Aliran sungai semakin lambat diakibatkan dari adanya reklamasi, arti dari mengurangi luas tampang basah sungai di muara yaitu dengan pertambahan  sedimentasi  di  muara  bertambah  akibatnya  yaitu  dari kecepatan  berkurang. Pembendungan  yang cukup signifikan akan meningkatkan  frekuensi banjir karena kapasitas tampang  sungai  yang  terlampaui  oleh  debit  sungai,  hal  ini  diakibatkan  dari  pendangkalan muara  akan  menimbulkan  efek. Potensi  banjr  yang  terjadi  akan  semakin  besar  dikarenakan penggunaan  air  tanah  yang  berlebihan menyebabkan penurunan permukaan tanah  (land
subsidence). Belum lagi dengan membuat suatu tambahan daratan yang menjorok ke laut, hal ini akan mempengaruhi adanya perubahan sirkulasi dan gerusan ombak, pada gilirannya akan terjadi abrasi pada kawasan di kanan-kiri lahan yang direklamasi (Ridlo dan Eppy, 2017).
Disamping itu permasalahan lingkungan merupakan masalah yang paling sering ditemui pada kawasan waterfront. Muara-muara sungai akan menjadi pangkalan sampah dan limbah yang  berbahaya  baik  pada  kehidupan  laut  maupun  kehidupan  darat.  Di  banyak  negara berkembang  permasalahan  pengelolaan  limbah  sebelum  masuk  sungai  merupakan  kendala besar.  Pemerintah  perlu  mengeluarkan  dana  lebih  untuk  mengatasi  timbunan  sampah  di wilayah  perairan.  Endapan  lumpur  sungai  yang  tidak  dapat  dikendalikan  dapat  pula menyebabkan  banjir  ditambah  dengan  rob  akibat  intrusi air  laut.  Hal  ini  disebabkan  oleh penempatan bangunan  yang berlebihan sehingga mengurangi daya serap air. Artinya bahwa perlu  diperhitungkan  secara  cermat  terjadinya  perubahan  lingkungan,  jangan  sekedar membuat    rencana-rencana  pembangunan  kawasan  pesisir yang  hanya menciptakan mimpi- mimpi indah sebagai waterfront-city dengan lot-lot/kapling-kapling yang siap dijual. Padahal infrastruktur belum ada dan pasti membutuhkan investasi yang sangat besar.
Tampaknya  Pemerintah  Kota  Semarang  lebih  suka  mengubah  kawasan  pesisir pantai (waterfrontcity) yang hanya berorientasi pada  sisi  bisnis. Kawasan  tersebut menjadi  sebuah lahan bisnis dengan menempatkan bangunan bernilai ekonomis tinggi, dan lebih lanjut sentra- sentra  bisnis  akan  bermunculan.  Ada  hal  yang  terlupakan oleh  Pemerintah  Kota  Semarang bahwa  aktivitas  masyarakat  yang  tinggal  di  Semarang  Utara  dominasinya  adalah  sektor perikanan  dan  kelautan.  Oleh  karenanya,  dalam  pembangunan  kawasan  pesisir  dan  pantai harus tetap mempertahankan aktivitas masyarakatnya. Jangan sampai pengembangan kawasan pesisir dan pantai justru mempengaruhi masyarakat (nelayan) setempat merelakan tanahnya untuk  dijual.  Kejadian  selanjutnya  dapat  ditebak,  tumbuhnya  bangunan  baru  dengan  nilai ekonomis yang lebih besar. Maka kehidupan tradisional berubah menjadi kehidupan modern dan  hal  itu  menyebabkan  terjadinya perubahan  ciri  kawasan. Masyarakat  sudah  tergeser, mereka tidak lagi mengayuh sampan dan menjaringkan jala. Orientasi masyarakatnya sudah berubah ke sektor perkotaan.
Pemerintah  Kota  Semarang mestinya  perlu  mengarahkan  bahwa  kawasan  pesisir  ini sebagai ruang publik, tidak sekedar suatu proses dagang semata dengan tujuan profit oriented. Namun  tetap  memberikan  akses  ke  ruang  bebas  dari  pantai yang  dapat  dimasuki  oleh
siapapun. Ruang bebas dapat diwujudkan dengan memberikan jarak bebas tertentu dari garis pantai.
Dan yang lebih penting lagi adalah lestarinya kehidupan dan aktivitas masyarakat pesisir dan pantai. Kawasan pesisir dan pantai adalah area publik yang memberikan pengaruh baik manfaat  atau keuntungan untuk masyarakat sebagian besar dalam pendidikan tentang hidup bersosialisasi,  kemaritiman,  budaya,  kaitan  sejarah  dan  warisan  yang  ada  di  lingkungan kawasan  tersebut.  Bahkan  kawasan  waterfront  tersebut  dapat  menjadi  sumber  inspirasi seseorang dalam mengembangkan pengetahuannya. Oleh karena itu, pemanfaatan waterfront yang  tidak  memperhatikan kehidupan  dan  aktivitas  masyarakatnya  justru akan  menurunkan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia.

## 3.4. Proses Padu Serasi
Pada wilayah pesisir sering terjadi tumpang tindih perencanaan, khususnya di wilayah kecamatan pesisir. Pemerintah perlu mengatur mekanisme pemanfaatan sumberdaya pesisir, tidak saja sebagai state property, tetapi juga mengakui common property. Jangan sampai ijin diberikan kepada sasaran yang salah, yang hanya akan mengeksploitasi sumberdaya yang ada dengan tujuan “profit oriented” saja, tanpa ada niatan untuk melestarikannya, sehingga dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir terjadi the tragedy of commons.  Tetapi di kawasan pesisir ini  sudah  ada  masyarakat  yang  sudah  turun  temurun,  bahkan  mungkin  sudah  ada  sejak sebelum negara ini diproklamirkan, sehingga mereka juga berhak dan patut untuk diperhatikan dan diberikan konsesi pengelolaan.
Oleh karenanya, perpaduan rencana tata ruang darat dan rencana zonasi pesisir sangat diperlukan. Dalam proses penyusunan RTRW dan rencana zonasi (RZ) wilayah pesisir, perlu dilakukan proses padu serasi melalui badan yang terkait.
Perpaduan  rencana  tata  ruang  darat  dan  rencana  zonasi  (RZ)  pesisir  merupakan  satu kesatuan rencana tata ruang wilayah yang diharapkan dapat ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah  (Perda)  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Momentum  kearah  keterpaduan perencanaan tersebut dilandasi dengan Undang-undang No. 26 tahun 2007 (tentang Penataan Ruang) dan UU No. 27 tahun 2007 (tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) serta penyusunan  struktur  dan  pola  ruang  pesisir  dan  laut.  Jika  Pemerintah  Daerah  telah menetapkan  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW),  maka  Rencana  Zonasi  perlu diperdakan  secara  tersendiri.  Rencana  Zonasi  yang  telah  diperdakan  menjadi  landasan  bagi
Daerah  untuk  menerbitkan  Hak  Pengusahaan  Perairan  Pesisir  (HP3).  HP3  tidak  boleh diterbitkan di kawasan konservasi, alur laut , pantai umum  yang telah digunakan penduduk secara  turun  temurun.  HP3  ini  diharapkan  dapat  menjadi  instrumen  ekonomi  untuk mendorong investasi di wilayah pesisir.
Dengan  adanya  perpaduan  rencana  tata  ruang  darat  dan  rencana  zonasi  (RZ)  pesisir, diharapkan  konflik  kepentingan  dan  alokasi  ruang  pesisir  dapat  diselesaikan  di  daerah, sebelum diproses lebih lanjut ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
Berlandaskan Undang-undang No. 26 tahun 2007 (tentang Penataan Ruang) dan UU No. 27  tahun  2007  (tentang  Pengelolaan  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil),  jika  realisasi pembangunan ditemukan pelanggaran terhadap RTRW/Rencana Zonasi, maka akan membawa konsekuensi  hukum,  tidak  hanya  bagi  pihak  yang  memanfaatkan,  tetapi  juga  bagi  aparatur yang memberikan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW/RZ.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
 Pengembangan  kawasan  pantai  hendaknya  mempertimbangkan  bahwa  pemanfaatan potensi  yang  dimiliki  untuk  mensejahterakan  masyarakat  atau  kawasan  di  sekitarnya, dapat  diakses  oleh  siapa  pun,  sebagai  bagian  dari ruang  terbuka  publik  kota,  sekaligus tetap menjaga kelestarian ekosistem kawasan pantai.
 Pemerintah  Kota  Semarang  hendaknya  menyiapkan  Rencana  Tata  Bangunan  dan Lingkungan  (RTBL)  Kawasan  Pesisir-Pantai  yang  diperhitungkan  secara  ekologis  dan sustainable . RTBL juga perlu  dikaji  secara  komprehensif,  sesuai  dengan  kaidah-kaidah secara planologis, mengakomodir semua kepentingan, termasuk adanya kemudahan bagi publik  dalam mengakses dan menikmati kawasan pesisir dan pantai.
 Pengembangan  kawasan  pesisir-pantai akan  meliputi  pengembangan  kawasan  budidaya dan pengembangan kawasan perlindungan ekosistem pada kawasan lindung.
 Memberikan  informasi  dan  sosialisasi kepada  stakeholder  (masyarakat,  pengembang (investor) maupun aparat kelurahan dan kecamatan)  yang terlibat dalam pengembangan kawasan pesisir-pantai), mengenai potensi dari adanya sumberdaya alam (hayati dan non hayati), agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara terpadu dan berkelanjutan.
 Untuk menghidari dampak negatif yang mungkin terjadi, diharapkan adanya pengawasan dan pemantauan lingkungan pesisir dan pantai secara kontinyu.
 Pemerintah  harus  bersikap  realistis  dalam  mengukur  kemampuan  dan  potensi suatu kawasan, sehingga  rencana di atas,  secara  ekonomi feasible ,  secara  sosial adaptable, secara kebutuhan realible dan  yang paling penting yaitu sustainable .
 Terciptanya  keseimbangan  dan  keharmonisan  dalam  pemanfaatan  kawasan  pesisir  dan pantai, terlestarikannya lingkungan secara berkelanjutan, pada gilirannya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
4.2. Saran Melihat kompleksitas ekosistim dan adanya berbagai kepentingan oleh stakeholder di kawasan  pesisir, maka dalam pelaksanaan pengembangan  kawasan pesisir perlu  adanya dukungan dan keterpaduan yang melibatkan sumber daya manusia dan para ahli yang multi disiplin ilmu. Multi disiplin ilmu ini penting antara lain: ilmu geologi, ilmu geografi, ilmu geodesi, ilmu ekologi, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan ilmu keteknikan maupun ilmu hukum yang berkitan dengan pengelolaan kawasan pesisir. Dengan melibatkan sumber daya manusia dan para ahli  yang multi disiplin ilmu, diharapkan dapat memberikan informasi dan kajian yang utuh untuk suatu kawasan pesisir yang dapat digunakan oleh urban manager maupun decision maker dalam membuat suatu keputusan dan kebijakan.
5. DAFTAR PUSTAKA Beatley,  T.,  Brower,  D.,  &  Schwab,  A.  K.  (1994). An  introduction  to  coastal  zone management . Island Press.
Beatley,  T.,  &  Manning,  K.  (1997). The  ecology  of  place:  Planning  for  environment, economy, and community . Island Press.
Cathers,  L. D.,  &  Brahtz,  J.  F.  (1972).  Coastal  zone  management:  multiple  use  with conservation.
Post,  J.  C.,  &  Lundin,  C.  G.  (Eds.).  (1996). Guidelines  for  integrated  coastal  zone management . The World Bank.
Costanza, R., d'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., & Raskin, R. G. (1997).  The  value  of  the  world's  ecosystem  services  and  natural  capital.  nature, 387(6630), 253-260.
Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2001). Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta .
Hinrichsen,  D.  (1999). Coastal  waters  of  the  world:  trends,  threats,  and  strategies .  Island Press.
Ridlo, M. A., & Yuliani, E. (2018). Mengembangkan Kawasan Pesisir Pantai Kota Semarang Sebagai Ruang Publik. Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian , 15 (1), 86-98.
Ridlo,  M. A. & Yuliani,  E.  (2017). Rekonsiliasi Kehidupan Sosial,  Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Di Permukiman Kawasan Pesisir Kota Semarang ,  Penelitian  Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)
Ridlo, M.  A.  (2016). Mengupas  Problema  Kota  Semarang  Metropolitan .  Deepublish. Yogyakarta.
Ridlo, M. A. (2015). Konsep Penanganan Bencana Longsor dan Banjir di Kota Semarang, Prosiding Membangun  Kemandirian  Industrialisasi  dan  Teknologi  Berbasis  Riset Kebencanaan Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Ridlo,  M. A. & Asfari,  G.  D.  (2014). Model  Penataan  Sumber  daya  Pesisir  di  Kawasan Pesisir Kota Semarang , Penelitian Hibah Bersaing
Ridlo, M. A. (2011). Perumahan dan Permukiman di Perkotaan – Fakta, Anaisis dan Solusi , Cetakan Pertama, UNISSULA PRESS.
Ridlo, M. A. (2002). Karakteristik Kemiskinan Perkotaan pada Permukiman Kumuh dan Liar di  Kota  Semarang ,  Thesis  Magister  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota – Universitas Diponegoro.
Ridlo, M. A. (2001). Kemiskinan di Perkotaan. Semarang: Penerbit Unissula .