Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN.IDM
Mey Mawar Mona Rosanti 1 , Ujang Charda 2 , Sri Nurcahyani 3 , Moh. Asep Suharna 4 1,2,3,4 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Subang E-mail: meymwr@gmail.com
Article History:
Received: 12 Januari 2024
Revised: 20 Januari 2024 Accepted: 24 Januari 2024
Abstract: The government has mandated that every worker has equal employment rights and opportunities to choose, obtain, or change jobs and earn a decent income domestically or abroad. Despite the opportunities offered, working abroad also has its risks and challenges for migrant workers, such as exploitation, discrimination, unsafe working conditions, and legal and immigration issues. The aim to be achieved in this research is to find out how legal protection is for Indonesian Migrant Workers based on Government Regulation Number 59 of 2021 concerning the Implementation of Protection for Indonesian Migrant Workers. The research method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach through the library research stage with data collection techniques through secondary data. The lack of activity by the central and regional governments in formulating policies regarding the eradication of illegal Indonesian Migrant Worker Placement Companies is one of the causes of the problem in legal protection for Indonesian Migrant Workers.
Kata Kunci: Legal protection, Migrant Workers, Illegal.
PENDAHULUAN Manusia bekerja di luar negeri telah terjadi sejak zaman dahulu kal, terutama dalam bentuk migrasi pekerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara-negara tertentu. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekurangan tenaga kerja di negara tujuan, tingkat penghasilan yang lebih tinggi, atau peluang kerja yang lebih baik.
Semenjak didirikannya Negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat masih belum mencapai taraf yang memuaskan. Kemiskinan masih menjadi problematika sosial yang belum terselesaikan. Kemiskinan suatu negara berkaitan erat dengan tingkat pengangguran di negara tersebut, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran, ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat pula.
Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam negara tersebut. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan yang sangat ketat serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga negara Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
788
negeri. Bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki tujuan tertentu, salah satunya adalah agar mampu melanjutkan hidup. Manusia membutuhkan pekerjaan agar mendapat penghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya . Pemerintah telah mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan kerja yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri . Karenanya, setiap tenaga kerja Indonesia berhak memilih untuk bekerja di dalam maupun di luar negeri.
Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan status sebagai pekerja migran. PMI bekerja di berbagai sektor, seperti konstruksi, perawatan rumah tangga, perikanan, perkebunan, atau pabrik.
Jumlah Pekerja Migran Indonesia diperkirakan sebanyak 3,44 juta orang pada akhir tahun 2022. Jumlah ini naik sebanyak 5,59% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 3,25 juta orang. Meski meningkat, jumlah tersebut masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan sebelum adanya virus Covid-19. Pada tahun 2019, jumlah Pekerja Migran Indonesia terpantau sebanyak 3,74 juta orang.
Dengan semakin bertambahnya penduduk negara Indonesia saat ini, tentunya mempengaruhi pada sektor ketenagakerjaan. Idealnya, Semakin banyak penduduk suatu negara maka akan semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Keterbatasan akan lowongan kerja menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri . Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri, tentu hal itu membantu mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara . Namun, hal itu berbanding lurus dengan adanya resiko terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik selama proses keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah pulang ke Indonesia.
Dibalik peluang yang ditawarkan, bekerja di luar negeri juga memiliki risiko dan tantangan tersendiri bagi pekerja migran, seperti eksploitasi, diskriminasi, kondisi kerja yang tidak aman, atau permasalahan legalitas dan keimigrasian.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dilihat bahwa identifikasi masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan bagaimana kendala dalam perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam hubungannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/Pn.Idm

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam hubungannya dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan selanjutnya dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan-kejelasan sehubungan dengan masalah yang diteliti.
Sumber Data Dalam penelitian ini, data yang diambil meliputi data primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahan- bahan hukum sekunder yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer seperti buku, karya tulis ilmiah, dan jurnal. Serta bahan hukum lain seperti website dan lain sebagainya. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Teknik Analisis Data Teknik analisis data ini menggunakan metode deskriptif berupa penggambaran teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dengan menguraikan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah : Segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
Atas dasar permasalahan pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri maka pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan cara mengirimkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Dengan alasan mendorong setiap individu untuk mendapatkan uang banyak dengan cara cepat, salah satunya adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (Anggriani, 2012) . Atau yang sekarang dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonensia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Perlindungan oleh Negara kepada rakyatnya merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, alinea ke-empat. Kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia” bermakna dan memberikan pengertian yang mendalam, arti melindungi berarti ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu warga Negara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena-mena dari pihak lain, sedangkan untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan layak sebagai manusia (Sukomono, 2017).
Selain itu ada beberapa asas yang memberikan penguatan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain :
1. Asas keterpaduan, yaitu perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait;
2. Asas persamaan hak, bahwa calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak;

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 790
3. Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
4. Asas demokrasi, bahwa Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul;
5. Asas keadilan sosial, dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan kepada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
6. Asas kesetaraan dan keadilan gender, suatu keadaan pada saat perempuan dan laik-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja di luar negeri;
7. Asas non diskriminasi, bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik;
8. Asas anti perdagangan manusia, adalah tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksploitasi;
9. Asas transparan, bahwa perlindugan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur;
10. Asas akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil dari penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
11. Asas keberlanjutan, bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran pada masa pra penempatan terbagi menjadi dua yaitu perlindungan administratif dan perlindungan teknnis. Kedua jenis perlindungan ini dibutuhkan sebagai bekal pekerja migran sebelum bekerja ke luar negeri. bentuk perlindungan administratif terhadap calon Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI yaitu :
1. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan calon Pekerja Migran Indonesia, sebelum dapat ditempatkan dan bekerja ke luar negeri setiap calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen-dokumen yang keabsahannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Kelengkapan dan keabsahan dokumen ini diperlukan guna memudahkan para calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di negara penempatan.
2. Penempatan kondisi dan syarat kerja, dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa kondisi dan syarat kerja yang harus ditetapkan, paling sedikit memuat tentang (DPR, 2021) :
a. Besaran dan tata cara pembayaran upah; b. Jam kerja dan waktu istirahat; c. Hak cuti; d. Jaminan sosial dan/atau asuransi; e. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja Sedangkan bentuk perlindungan terknis terhadap calon Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI yaitu :
1. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, BP2MI menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi informasi, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta instansi-instansi terkait, BP2MI melakukan sosialisasi ke desa-desa, lembaga-lembaga pelatihan serta sekolah-sekolah yang berkaitan dengan formasi pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi keahlian khusus.
2. Pendidikan dan pelatihan kerja. Dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 disebutkan bahwa salah satu Perlindungan teknis yang dilakukan dalam masa pra penempatan adalah peningkatan kualitas calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan (DPR, 2017).
3. Jaminan sosial. Fasilitas jaminan sosial tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu fasilitas berupa asuransi.
4. Fasilitas pemenuhan hak calon Pekerja Migran Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pemenuhan hak-hak dari calon Pekerja Migran Indonesia, BP2MI melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), konsolidasi ini dilakukan agar BP2MI bekerja sama dengan P3MI diharapkan dapat selalu memperhatikan dan melakukan mentoring terhadap prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya dilaksanakan, kemudian perlindungan sebelum dan sesudah bekerja di negara penempatan serta prosedur penyiapan sebelum berangkat.
5. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja. Sebagaimana pelaksanaan teknis, pengantar kerja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut (Sukowati, 2020) :
a. Mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan yang sesuai bakat, minat, dan kemampuan; b. Memenuhi kebutuhan pemberi kerja dalam mendapatkan calon pekerja
6. Pelayanan penempatan di LTSA penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.
7. Pembinaan dan pengawasan. Fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh BP2MI terhadap lembaga-lembaga dan instansi terkait sebagai pelaksana penempatan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
Perlindungan selama bekerja mencakup pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja. Ini juga melibatkan upaya untuk memfasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, menyelesaikan kasus ketenagakerjaan, serta memberikan layanan jasa konsuler, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum, termasuk fasilitas advokat yang disediakan oleh pemerintah pusat atau perwakilan Indonesia. Semua tindakan perlindungan ini dilakukan tanpa mengambil alih tanggung jawab pidana dan/ atau perdata Pekerja Migran Indonesia, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan norma Internasional yang berlaku.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 792
Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN.Idm
Berikut beberapa kendala dalam perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN.Idm: 1. Praktik Rekrutmen Ilegal
Praktik rekrutmen ilegal pekerja migran Indonesia adalah proses perekrutan, penyaluran, dan penempatan PMI ke luar negeri yang tidak sah dan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini melibatkan berbagai pelanggaran hukum dan etika, serta seringkali menempatakan PMI dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Dari keterangan saksi Erawati dan saksi Nuryi menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik Perusahaan PT. Nur Barokah Pratama sebagai perusahaan yang dapat memberangkatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri yakni ke Negara Timur Tengah. Terdakwa bersama dengan saksi Erawati dan saksi Nuryi yang telah melakukan perekrutan dengan cara menawarkan kepada para saksi korban agar mau menjadi Tenaga Kerja Wanita untuk diberangkatkan ke negara Erbil Irak tanpa prosedur dan ijin yang resmi secara hukum. Hal tersebut dilakukan dan diketahui prosesnya oleh saksi Erawati dan saksi Nuryi. Namun demi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa, saksi Erawati dan saksi Nuryi terus melakukan kegiatan perekrutan mencari calon TKW untuk dipekerjakan di negara Erbil Irak.
Perbuatan saksi Erawati dan saksi Nuryi yang bukan merupakan pemilik maupun karyawan dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, telah membawa dan menyerahkan saksi Ina Rasinah dan saksi Sayem kepada Terdakwa untuk disalurkan menjadi TKW tidak melalui perusahaan resmi yang terdaftar secara sah sebagai perusahaan penyalur TKW sesuai dengan ketentuan Perizinan Pendirian Badan Hukum atau Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (DPR, 2007), hal tersebut dibuktikan dari keterangan saksi Dadang Sulaeman, S.T., selaku Kepala Seksi Penetaoan dan Penerbitan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon untuk PT. Nur Barokah Pratama milik Terdakwa tersebut dengan NIB: 0220007541841 tidak terdaftar sebagai perusahaan atau PT yang bergerak dibidang jasa pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri.
2. Kurangnya Informasi Dan Edukasi
Banyak Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang akurat mengenai pasar kerja, hak-hak mereka, dan tata cara penempatan. Hal ini membuat mereka mudah menjadi korban penipuan dan eksploitasi. Edukasi yang cukup mengenai hak-hak dan tugas mereka sebagai pekerja migran sangat penting untuk mengurangi resiko tersebut.
3. Kerja Sama Internasional
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga terkait dengan kerja sama antar negara. Ketidaksesuaian hukum, perbedaan prosedur, dan kurangnya harmonisasi kebijakan antar negara dapat menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang efektif. Meskipun ada berbagai kendala dalam kerja sama internasional mengenai perlindungsn Pekerja Migran Indonesia, penting untuk terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini. Melakukan diplomasi yang kuat, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat peraturan internasional adalah langkah-langkah yang dapat membantu mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia 4. Kurangnya Pengawasan Pemerintah
Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri menjadi prioritas pemerintah dalam
memberikan perlindungan, namun akibat masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia sangat rawan penipuan, banyak perusahaan perekrutan PMI menjadi mata rantai pertama penyelundupan Pekerja Migran Indonesia, disitulah awal mula terjadinya tindak pidana perdagangan orang seperti kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN.Idm.
Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Tenaga kerja melalui badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Penyelenggara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Selain itu mereka juga harus mengambil tindakan yang tegas terhadap PPTKIS/P3MI yang melanggar peraturan yang berlaku, termasuk penangguhan pelayanan, pencabutan izin, serta penuntutan hukum dan konsekuensi hukum lainnya.

## KESIMPULAN
1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama berja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan.
3. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masih belum terpenuhi seluruhnya. Mendapatkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang resmi merupakan hak bagi Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Kurangnya aktivitas pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan mengenai pemberantasan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal menjadi salah satu penyebab masalah dalam perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.
4. Beberapa kendala dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk praktik rekrutmen ilegal, kurangnya informasi dan edukasi, kerja sama internasional yang terbatas, dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perekrutan. Meskipun ada tantangan besar, upaya perlu terus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan mereka melalui akses informasi yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, perubahan dalam regulasi rekrutmen, dan kerja sama internasional yang lebih erat. Melibatkan pihak berkepentingan seperti pemerintah, organisasi non pemerintah, dan perusahaan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

## DAFTAR REFERENSI
Andriani, N., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
Anggriani, J., 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
794
DPR, 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Indonesia: Negara Republik Indonesia.
DPR, 2007. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Indonesia: Negara Republik Indonesia.
DPR, 2017. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesia: Negara Republik Indonesia.
DPR, 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesia: Negara Republik Indonesia.
Natasha, R. H. & S. Lazarus, T., 2020. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perpektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Pusat Analitis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2016. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran. p. 1.
Ratihtiari, A. T. & Parsa, I. W., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Sukomono, A. F., 2017. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Setifikasi Kompetensi. Jurnal Dialogia luridica, p. 57.
Sukowati, F. R., 2020. Peranan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan