JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.1, Juni 2019, pp. 1~7 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.34
 1

## EFEKTIFITAS APLIKASI KONVENSI TOKYO 1963 DAN PROTOKOL MONTREAL 2014 TERHADAP UNRULY
PASSENGER CASE DALAM DUNIA PENERBAGANGAN
1 Aditya Kurniawijaya, 2 Emmy Latifah
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret e-mail: aditya.kurnia.wijaya100@gmail.com

## Abstrak
Peraturan  yang  berlaku di dalam pesawat penerbangan dimaksudkan agar  masyarakat  mematuhi  hal-hal apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan ketika berada dalam pesawat penerbangan. Peraturan yang sudah  ada  ini  tak  terlepas  dari  pelanggaran  terhadap  aturan  yang  berlaku  di  dalam  pesawat.  Kasus penumpang yang tidak mematuhi aturan atau dikenal dengan unruly passenger merupakan sebuah contoh pelanggaran  terhadap  aturan  yang  berlaku  di  dalam  pesawat.  Konvensi  Tokyo  1963  menjadi  jawaban dalam  mengatasi  kasus unruly  passenger tersebut.  Namun,  kandungan  dari  Konvensi  Tokyo  1963 pada kenyataannya  belum  mampu  menangani seluruh  masalah terkait unruly passenger . Melihat hal tersebut, ICAO  mengamandemen  Konvensi  Tokyo  1963  untuk  memperkuat  dasar  hukum  bagi  maskapai  dalam menangani kasus unruly passenger , hingga akhirnya menghasilkan Protocol to Amend the Convention on Offences  and  Certain  Other  Acts  Committed  on  Board  Aircraft atau  dikenal  sebagai  Protokol  Montreal 2014. Keberadaan Konvensi Tokyo 1963 dan Protokol Montreal 2014  ini diharapkan  mampu  mengatasi permasalahan terkait unruly passenger dalam dunia penerbangan .
Kata Kunci : Peraturan, Pelanggaran, Unruly Passenger, Konvensi Tokyo 1963, Protocol Monteral 2014

## A. PENDAHULUAN
Transportasi  udara  baik  nasional maupun internasional berkembang sangat pesat. Hal ini membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia, karena dengan adanya transportasi udara maka dapat memudahkan aktivitas manusia terutama  dalam  hal  memperpendek jarak antar Negara. (1) Namun, keberadaan  transportasi  udara  ini  juga tidak lepas dari adanya kasus pelanggaran  maupun  kejahatan  yang terjadi  dalam  pesawat.  Hal  seperti  ini seringkali mengancam keselamatan, dan mengancam  jiwa  para  penumpang. (2)
Salah  satu  pelanggaran  yang  sering terjadi  di  dalam  pesawat  udara  ialah adanya penumpang yang tidak mematuhi  aturan  dalam  pesawat,  atau dikenal  sebagai unruly  passenger . (3)
Istilah unruly passenger sendiri digunakan oleh International Air Traffic
Association (IATA).  Dalam Guidance on  Unruly  Passenger  Prevention  and Management ,  IATA  mendefinisikan unruly  passenger :  “Para  penumpang yang  tidak  menghargai  aturan-aturan yang  berlaku  di  dalam  pesawat  atau tidak  mengikuti  instruksi  dari  awak pesawat sehingga mengganggu ketertiban  dan  disiplin  dalam  pesawat serta membahayakan keselamatan penerbangan”. (4)
Keberadaan unruly  passenger ini kerap  mengganggu  ketertiban  dan kedisiplinan  di  dalam  pesawat  bahkan dapat membahayakan keselamatan penerbangan. (5) Oleh karena itu, negara- negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sepakat mengesahkan Convention  on  Offences and  Certain  Other  Acts  Committed  on Board  Aircraft (Konvensi  tentang
Pelanggaran-pelanggaran dan Tindakan- tindakan  Tertentu  yang  Dilakukan  di dalam  Pesawat  Udara)  atau  biasa
2
dikenal sebagai Konvensi Tokyo 1963. (6) Konvensi  ini  ditandatangani  di Tokyo pada 14 September 1963 sebagai wadah  untuk  mengatur  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pelanggaran  ataupun kejahatan di dalam pesawat penerbangan. Konvensi tersebut berlaku sejak  4  Desember  1969  dan  telah diratifikasi oleh 185 negara. (7)
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  telah  meratifikasi  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1976 tentang  Pengesahan  Konvensi  Tokyo 1963,  Konvensi  Den  Haag  1970,  dan Konvensi Montreal 1971. (8)
Kasus unruly  passenger bukan merupakan  hal  baru  dalam  dunia penerbangan,  kasus  ini  sudah  pernah terjadi  sebelum  Konvensi  Tokyo  1963 berlaku. Kasus-kasus inilah yang menjadi cikal bakal dibuatnya peraturan mengenai unruly  passenger ,  salah  satu kasus yang cukup terkenal adalah kasus Cordova  dan  Santano  ( United  States  v. Cordova, 89  F.  Supp.  298).  Cordova dan  Santano ini  merupakan  penumpang pesawat  penerbangan  dari  San  Juan  ke
New  York  pada  tanggal  2  Agustus 1948. Seorang pramugari memberitahukan kepada kapten penerbangan  tersebut  bahwa  telah terjadi pertengkaran antara Cordova dan Santano  yang  disebabkan  oleh  keadaan mereka yang sedang mabuk. (9) Kapten penerbangan tersebut memberikan  kendali  pesawat  kepada ko-pilot dan menghampiri kedua penumpang yang mabuk tersebut. Cordova  tidak  dapat  dikendalikan  dan justru  menyerang  kapten  pesawat  serta seorang  pramugari  yang  berada  di lokasi  kejadian.  Pesawat  mengalami hilang
keseimbangan karena
penumpang lain berusaha melihat kejadian  tersebut  dan  berkumpul  di bagian  ekor  pesawat.  Saat  peristiwa terjadi,  pesawat  sedang  berada  di  atas Samudra Atlantik, dalam artian pesawat
sedang berada di atas laut bebas. Kasus ini  akhirnya  dibawa  ke  pengadilan Amerika  Serikat.  Hakim  membebaskan Cordova  dan  Santano  karena  hakim berpendapat  bahwa  pengadilan  tidak memiliki  yurisdiksi  karena  perbuatan tersebut terjadi di dalam pesawat dan di atas laut bebas.
Bahkan,  setelah  Konvensi  Tokyo
1963  berlaku,  Konvensi  ini  belum mampu menangani seluruh permasalahan unruly passenger ,
terutama  terkait  masalah  yurisdiksi. Dalam  Konvensi  Tokyo  1963,  terkait permasalahan  yurisdiksi  hanya  dikenal state  of  registration dan  juga  beberapa perkecualian  untuk  negara  lain.  Negara yang  bukan state  of  registration tidak dapat  menerapkan  yurisdiksinya  karena tidak diatur di dalam konvensi. Masalah yurisdiksi  tersebut  membuat  banyak unruly  passenger terbebas  dari  tuntutan hukum  karena  negara  tempat  pesawat mendarat  tidak  dapat  menerapkan yurisdiksinya.
Kasus unruly  passenger yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Matt  Christopher  Lockley,  seorang penumpang Virgin Australia
penerbangan  Brisbane  ke  Denpasar tertanggal 25 April 2014. Pada kasus ini juga  terdapat  permasalahan  mengenai yurisdiksi,  yang  mana  pada  kasus  ini Lockley  dianggap  tidak  melakukan tindak  pidana  atau  pelanggaran  dan dipulangkan  kembali  ke  Australia setelah  diperiksa.  Indonesia  sebagai negara tempat pesawat mendarat beranggapan  bahwa  kasus  tersebut bukan  termasuk  yurisdiksinya,  karena Australia  yang  memiliki  kewenangan dan yurisdiksi. (10)
Melihat  banyaknya  kasus unruly passenger yang meningkat tiap tahunnya, International  Civil  Aviation Organization ( ICAO) segera mengambil tindakan untuk mengamandemen Konvensi Tokyo
1963  agar    memperkuat  dasar  hukum bagi  maskapai  dan  kru  pesawat  dalam menangani  kasus unruly  passenger . Amandemen ini telah didiskusikan oleh ICAO dan pada 4 April 2014 menghasilkan Protocol  to  Amend  the
Convention  on  Offences  and  Certain Other  Acts  Committed  on  Board Aircraft atau  dikenal  dengan  Protokol Montreal 2014.
Apabila  kita  meninjau  Protokol Montreal 2014, terdapat beberapa perubahan yang sebelumnya tidak diatur dalam Konvensi Tokyo 1963 antara lain terkait  penambahan  yurisdiksi  yang awalnya  hanya state  of  registration, cakupan  konvensi,  kewenangan  dan imunitas kapten pesawat udara, prosedur  penanganan,  ekstradisi,  dan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan  oleh unruly  passenger . Protokol tersebut akan berlaku ketika 22 negara  sudah  meratifikasinya,  namun sampai  saat  ini  Indonesia  belum termasuk sebagai negara yang meratifikasi  Protokol  Montreal  2014 tersebut.

## B. PERMASALAHAN
Adapun permasalahan yang diangkat  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana  penanganan  terhadap  kasus unruly passenger ; dan bagaimana implementasi  ketentuan  terkait unruly passenger dalam dunia penerbangan.

## C. METODE
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis - normatif , dengan jenis penelitian dogmatik , bentuk  penelitian preskriptif hubungan hukum.  Spesifikasi  penelitian  ini  yaitu deskriptif-analitis. Metode  pengumpulan data melalui metode kepustakaan ( library  research )  dengan  menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang
digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data dianalisis  secara kualitatif - normatif , meneliti  dengan  jalan  menafsirkan  dan membangun  pernyataan  yang  terdapat dalam  dokumen  perundang-undangan. Metode  analisis kualitatif, dibangun berdasarkan  data  sekunder  yang  berupa teori,  makna  dan  substansinya  dari berbagai  literatur,  peraturan  perundang- undangan,  dan  data  primer  yang diperoleh  dari  wawancara,  pengamatan dan studi lapangan. Kemudian, dianalisis  dengan  undang-undang,  teori dan  pendapat  pakar  terkait,  sehingga diperoleh kesimpulan tentang pengertian  kebijakan  hukum  ruang udara  yang  berkaitan  dengan unrully passenger di dunia penerbangan.

## D. PEMBAHASAN
1. Penanganan Kasus Unruly Passenger
Jumlah  kasus unruly  passenger dalam  penerbangan  nasional  maupun internasional  terus  bertambah  setiap tahunnya. Keberadaan unruly passenger sangat meresahkan banyak pihak karena dapat  membahayakan  keselamatan  dan keamanan  penerbangan,  mengganggu ketertiban  selama  penerbangan  dan merugikan  maskapai  penerbangan. (11)
Di  bawah  ini  akan  diuraikan  dan dianalisis  kasus unruly  passenger yang terjadi  di  dalam  pesawat  penerbangan Virgin Australia. Pada  tanggal  25  April  2014,  Matt Christopher Lockley, seorang penumpang Virgin Australia penerbangan dari Brisbane ke Denpasar, membuat  ulah  di  dalam  pesawat.
Lockley  dalam  kondisi  mabuk  dan menggedor pintu kokpit karena mengira pintu  tersebut  merupakan  pintu  kamar mandi pesawat. Kapten pesawat penerbangan segera mengirimkan sinyal pembajakan ( hijacking ), sehingga ketika
4
pesawat mendarat di Bandara
Internasional  Ngurah  Rai,  Denpasar Bali,  Lockley  langsung  diserahkan kepada  kepolisian  bandara.  Akibat kejadian  tersebut,  beberapa  pesawat udara  yang  akan  mendarat  di  Bandara Internasional  Ngurah  Rai  terpaksa dialihkan  (Australian  Associated  Press, “ Plane passenger who sparked a terror alert after knocking on the cockpit door while  looking  for  the  toilet  cleared  of attempt hijacking ”). Tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan
penerbangan  dan  merugikan  maskapai Virgin  Australia  maupun  maskapai penerbangan  lain  yang  pendaratannya dialihkan.  Namun,  dalam  kasus  ini Lockley  dianggap  tidak  bersalah  dan dipulangkan  kembali  ke  Australia setelah dilakukan pemeriksaan. Indonesia beranggapan bahwa
berdasarkan  ketentuan  dalam  Konvensi Tokyo  1963  negara  yang  berwenang untuk  menangani  kasus  tersebut  adalah negara  tempat  pesawat  didaftarkan, yakni  Australia  sehingga  kasus  tersebut di luar yurisdiksi.
Padahal jika  mengacu pada Pasal 4 Konvensi  Tokyo  1963,  Pemerintah Indonesia semestinya dapat menerapkan yurisdiksi terhadap kasus tersebut. Pasal 4  Konvensi  Tokyo  1963  mengatur adanya  kemungkinan  terhadap  negara anggota  untuk  melaksanakan  yuridikasi bersama  yang  berarti  negara-negara tersebut memiliki wewenang yang sama dengan negara tempat pesawat didaftarkan untuk menyelesaikan tindakan  pidana  yang  tercantum  pada Pasal 1 Konvensi Tokyo 1963. Apabila kita melakukan penelusuran  terhadap  Pasal  1  Konvensi Tokyo  1963,  unsur-unsur  yang  terdapat dalam Pasal 1 ialah:
a. Tindak  pidana  dilakukan  didalam pesawat udara.
b. Pesawat  udara  tersebut  didaftarkan di negara peserta Konvensi.
c. Pesawat udara sedang berada dalam penerbangan di atas laut lepas.
d. Pesawat udara berada di permukaan laut lepas. Jadi,  selama  pelanggaran  atau kejahatan yang terjadi tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 1
Konvensi  Tokyo  1963,  maka  negara anggota  tempat  pesawat  mendarat  yang meratifikasi  Konvensi  Tokyo  1963 dapat  melakukan  tindakan  terhadap penumpang yang tidak mematuhi aturan tersebut  meskipun  negara  anggota tempat  pesawat  mendarat  ini  bukan merupakan  negara  tempat  pesawat didaftarkan. (12)
Konvensi Tokyo 1963 selain bertujuan untuk mengatur yurisdiksi dan mencegah terjadinya kekosongan hukum, juga mengatur ketentuan tentang  ketertiban  dan  kedisiplinan dalam  pesawat  udara  yang  sedang melakukan  penerbangan. (1) Hal  ini secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  6  Ayat (1)  huruf  (b)  Konvensi  Tokyo  1963 yang berbunyi: “The aircraft commander may, when he has reasonable  grounds  to  believe  that  a person  has  committed,  or  is  about  to commit,  on  board  the  aircraft,  an offence or act contemplated in Article 1, paragraph  1,  impose  upon  such  person reasonable measures including restraint which are necessary …. (b) to maintain good order and discipline on board; or …”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, dapat dipastikan adanya jaminan terkait ketertiban  dan  kedisiplinan  di  dalam pesawat  udara  yang  sedang  dalam penerbangan  ( Convention  on  Offences and  Certain  Other  Act  Committed  on Board Aircraft) . Ketertiban dan kedisplinan  dalam  pesawat  udara  erat kaitannya  dengan  tingkat  keselamatan penerbangan. Setiap perbuatan
penumpang  yang  melanggar  ketertiban dan  kedisiplinan  dalam  pesawat  udara sangat membahayakan keselamatan penumpang, awak pesawat udara, pesawat  udara  maupun  harta  benda yang diangkut.
Selain  itu,  pada  Konvensi  Tokyo 1963
diatur ketentuan untuk mengantisipasi jika terdapat penumpang yang  melanggar  aturan.  Berdasarkan Konvensi  Tokyo  1963,  kapten  pesawat udara diberi wewenang untuk menjamin ketertiban  dan  kedisiplinan  dalam pesawat  udara.  Kapten  pesawat  dapat mengambil  langkah-langkah  tertentu termasuk  menahan,  apabila  terdapat alasan  yang  cukup  bahwa  penumpang tersebut  melanggar  ketertiban  dan kedisiplinan  dalam  pesawat  udara  atau tindakan  lain  yang  membahayakan keselamatan penerbangan. (13)
Kapten  pesawat  udara  juga  dapat melarang  semua  pergerakan  setiap penumpang  dari  satu  tempat  ke  tempat lain  yang  terindikasi  akan  mengancam tata  tertib  dan  disiplin  penerbangan. Selain  itu,  awak  pesawat  udara  atau penumpang  atas  nama  kapten  pesawat udara  juga  dapat  mengambil  langkah- langkah  penegahan  penumpang  lain yang  akan  meninggalkan  tempat  duduk dan  pergi  ke  tempat  duduk  yang  lain apabila  tindakan  tersebut  diperlukan untuk  mencegah  terjadinya  perkelahian atau  akan  menimbulkan  kekacauan dalam penerbangan.(1)
Kapten pesawat udara juga memiliki  hak  untuk  menurunkan  setiap orang  yang  terindikasi  akan  melakukan tindakan  atau  memungkinkan  untuk melakukan tindakan pidana pelanggaran atau  kejahatan  yang  membahayakan keselamatan  penumpang,  awak  pesawat udara, pesawat udara itu sendiri maupun harta  benda  yang  diangkut.  Bahkan kapten  pesawat  udara  juga  dapat menyerahkan  orang  yang  tersinyalir melakukan  tindak  pidana  pelanggaran
atau  kejahatan,  kepada  pejabat  yang berwenang  di  negara  anggota  Konvensi Tokyo 1963.

## 2. Implementasi  Ketentuan  Terkait Unruly Passenger
Perlu  adanya  instrumen  hukum yang  dapat  menangani  kasus-kasus unruly  passenger secara  menyeluruh. Konvensi  Tokyo  1963  dan  Protokol
Montreal 2014 dibuat dan disahkan agar negara anggota dapat mengimplementasikan yurisdiksi hukum pidananya terhadap kasus unruly passenger yang  terjadi  di  dalam penerbangan nasional maupun internasional. (14) Pasal  1  Konvensi
Tokyo  1963  menegaskan  bahwa  negara peserta  konvensi  dapat  menerapkan hukum nasionalnya, sehingga keberadaan hukum nasional yang
sejalan  dengan  Konvensi  Tokyo  1963 mampu berpengaruh dalam penanganan terhadap unruly  passenger (Pasal  1 Konvensi Tokyo 1963). (8)
Negara  memiliki  kewajiban  untuk menjalankan  perjanjian  internasional yang  diratifikasinya  dengan  itikad  baik ( good  faith )  seperti  yang  tercantum dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969. (15)
Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi Tokyo  1963  melalui  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1976,  sehingga Indonesia  perlu  mengimplementasikan Konvensi Tokyo 1963 ke dalam hukum nasional  terkait  penumpang  yang  tidak mematuhi aturan atau unruly passenger . Meskipun  penanganan  terhadap
unruly passenger di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009,  namun  beberapa ketentuan  terkait unruly  passenger juga diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana  (KUHP).  Ketentuan terkait kejahatan
penerbangan dimasukkan  ke  dalam  KUHP  karena ketentuan  hukum  pidana  pada  saat  itu
6
belum  berlaku  dalam  pesawat  udara yang didaftarkan di Indonesia.
Di  dalam  KUHP  kita  terdapat prinsip extraterritorial ,  yang  mana hukum  pidana  Indonesia  berlaku  bagi setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana  di  dalam  kendaraan  air  atau pesawat  udara  Indonesia  termasuk ketika kendaraan air atau pesawat udara Indonesia  tersebut  berada  di  luar wilayah Indonesia. (16) Indonesia memang telah meratifikasi  Konvensi  Tokyo  1963, tetapi  Indonesia  belum  meratifikasi Protokol Montreal 2014 sehingga Protokol  Montreal  2014  belum  dapat diterapkan  di  Indonesia. (17) Selain  itu, Indonesia  juga  telah  meratifikasi  Pasal 83 bis Konvensi  Chicago  1944  dengan Keppres  Nomor  21  Tahun  1987.  Jika Indonesia  hendak  meratifikasi  Protokol Montreal  2014,  maka  Indonesia  perlu mengubah  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2009,  terutama  ketentuan  terkait definisi  pesawat  udara  Indonesia  dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2009.  Ketentuan  dalam  Protokol Montreal  2014  yang  telah  memberikan yurisdiksi  terhadap state  of  operator dan state  of  landing ,  namun  Indonesia belum  mengimplementasikan  Pasal  83 bis Konvensi  Chicago  1944  ke  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

## E. PENUTUP
Konvensi  Tokyo  1963  mengatur agar  segala  pelanggaran  atau  tindakan tertentu  yang  dilakukan  di  dalam pesawat  udara  yang  membahayakan penumpang maupun pesawat itu sendiri ditindaklanjuti  sesuai  dengan  hukuman yang  berlaku  di  negara  tempat  pesawat didaftarkan. Sedangkan Protokol Montreal 2014 yang merupakan amandemen  dari  Konvensi  Tokyo  1963 mengatur terkait yurisdiksi yang
dimiliki  oleh  negara  lain  di  luar  negara tempat pesawat didaftarkan. Penanganan kasus unruly passenger masih  belum  dikatakan maksimal, dikarenakan dalam pengambilan  kebijakan  terhadap  kasus unruly  passenger sendiri  seringkali negara  salah  memahami  ketentuan dalam Konvensi yang berlaku. Misalnya saja,  masih  banyak  negara  yang beranggapan bahwa
berdasarkan Konvensi  Tokyo  1963  negara  yang berwenang  untuk  menangani  kasus tersebut  adalah  negara  tempat  pesawat didaftarkan.  Padahal  jika  kita  mengacu pada  Pasal  4  Konvensi  Tokyo  1963, semestinya  negara  dapat  menerapkan yurisdiksinya  terhadap  kasus  yang terjadi.
Konvensi Tokyo 1963 dan Protokol Montreal  2014  dibuat  agar  negara anggota  dapat  mengimplementasikan yurisdiksi  hukum  pidananya  terhadap kasus unruly  passenger yang  terjadi  di dalam  penerbangan  nasional  maupun sinternasional. Namun dalam penerapannya, Indonesia baru meratifikasi  Konvensi  Tokyo  1963  dan belum  meratifikasi  Protokol  Montreal 2014.  Selain  itu,  Indonesia  juga  telah meratifikasi  Pasal  83 bis Konvensi
Chicago  1944  dengan  Keppres  Nomor 21  Tahun  1987.  Jika  Indonesia  hendak meratifikasi  Protokol  Montreal  2014, maka Indonesia perlu mengubah Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009, terutama hal-hal terkait definisi pesawat udara Indonesia dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009.
Sebaiknya,  seluruh  negara  anggota yang meratifikasi Konvensi Tokyo 1963 lebih memahami kandungan dari Konvensi tersebut agar dalam
menangani  kasus unruly  passenger negara  yang  bersangkutan  mampu mengambil tindakan yang tepat. Hal ini terutama  ditekankan  kepada  presiden atau  pemimpin  negara  yang  setingkat
dengan  yang  merupakan  kepala  negara dan  memiliki  andil  dalam  menentukan langkah  yang  harus  diambil  ketika terjadi kasus unruly passenger . Indonesia harus meratifikasi Protokol Montreal 2014, dikarenakan isi dari  protokol  tersebut  telah  menutupi apa  saja  ketentuan  yang  kurang  dan
belum  diatur  dalam  Konvensi  Tokyo 1963.  Harapannya,  dengan  meratifikasi
Protokol  Montreal  2014,  Indonesia mampu menangani kasus unruly passenger dengan lebih mudah dikarenakan  telah  adanya  dasar  hukum yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. H.K  M,  Amad  S.  Hukum  Udara Nasional  dan  Internasional  Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo; 2012.
2. de  Leon  M,  Pablo.  An  Introduction  to Air  Law  (Ninth  Revised  Edition.
Kluwer Law Int BV. Revised. 2012; 3. Samuel  A.  The  Legal  Problems:  An Introduction. J Air Commer. 1971;163(37).
4. Association  IAT.  Guidance  on  Unruly
Passenger Prevention and Management.
2012.
5. Fenello MJ. Technical Prevention of Air
Piracy. Int Concil. 1971;
6. F.F.G  G.  Development  of  Intenational Legal  Rules  for  the  Repression  of  the Unlawful  Seizure  of  Aircraft.  In:
Canadian  Yearbook  of  International Law Vol7. 1969. 7. I.C.A.O.  Current  lists  of  Parties  to Multilateral Air Law Treaties [Internet]. Tersedia pada: http://www.icao.int/ secretariat/legal/Lists/Current  lists  of parties/Alltems.aspx 8. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1976 tentang  Ratifikasi  Konvensi  Tokyo 1963,  Konvensi  Den  Haag  1970,  dan Konvensi  Montreal  1971  (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomot 18, Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3077). In.
9. Sinaga  B.  Kejahatan  Terorisme.  J Keadilan. 2001;1(4). 10. Icha  R.  Penumpang  Mabuk  di  Virgin Australia  Dipulangkan.  In.  Tersedia pada:  https://nasional.kompas.com/read/ 2014/04/28/1759295/Penumpang.Mabu k.di.Virgin.Australia.Dipulangkan 11. Aggarwala  N.  Political  Aspects  of Hijacking. Int Concil. 1971; 12. Shubber S. Jurisdiction Over Crimes on Board Aircraft. BRILL; 1973.
13. J.E S. Air piracy and Unlawful With Air Commerce. Int Lawyer. 1970;442(4). 14. Loy FE. Some International Approaches to  Dealing  With  Air  Hijacking.  Int Lawyer. 1970;4. 15. Ausst  A.  Handbook  of  International Law  (Second  Edition).  New  York: Cambridge University Press; 2010. 16. Green  LC.  Extradition  v.  Asylum  for Aerial Hijackers. Isr Law Rev. 1975;10(2):207–24. 17. Rein  B.  A  Government  Perspective.  J Air Law Commer. 1971;37.