Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

## IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENANGGULANGI KAWASAN KUMUH DI KELURAHAN TANJUNG MAS KOTA SEMARANG
Herta Sitorus 1* , Retno Sunu Astuti 1 , Hartuti Purnaweni 1,2
1 Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro
2 Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro *Coressponding Author, email : herta.sitorus@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas  Kota  Semarang,  serta  menidentifikasi  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  maupun  pendukung dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas. Penelitian yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder.  Hasil penelitian    menunjukkan  bahwa    implementasi  program  Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung  Mas  sejauh  ini  sudah berjalan  dengan  baik,  mulai  dari  tahapan  persiapan,  perencanaan  hingga  tahap  pelaksanaan.  Dukungan  dari masyarakat  juga  sangat  baik  terhadap  program  ini.  Namun  dalam  implementasinya  masih  terdapat  beberapa permasalahan diantaranya terkait penetapan area yang masuk delineasi kumuh, dan ada area yang masih menjadi sengketa  dengan  PT.KAI  dan  sebagian  wilayah  Kelurahan  Tanjung  Mas  yang  masuk  dalam  program  Nasional Kampung Bahari, sehingga program Kotaku tidak bisa di implementasikan di daerah tersebut. Rekomendasi yang bisa  diberikan  adalah;  melakukan  pembaruan  data,  verifikasi  ulang  dan  kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait kejelasan tentang sengketa lahan dan persiapan perencanaan program yang jauh lebih matang.
Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Kumuh, Program Kotaku

## Abstract
The purpose of this study is to analyze how the implementation of the Kotaku Program in the Tanjung Mas Urban District of Semarang City, as well as identify what factors are obstacles or supporters in the implementation of the Kotaku  program  in  the  Tanjung  Mas  Urban  Village.  This  descriptive  qualitative  research  uses  primary  data collection  techniques  (observation  and  interviews)  as  well  as  secondary  data.  The  results  showed  that  the implementation of the Kotaku program in Tanjung Mas has so far been going well, starting from the preparation, planning and implementation stages. Support from the community is also very good for this program. However, in the  implementation  there  are  still  some  problems  including  the  determination  of  areas  that  are  included  in  slum delineation,  and  there  are  areas  that  are  still  in  dispute  with  PT.  KAI  and  parts  of  the  Tanjung  Mas  Kelurahan which are included in the Kampung Bahari National program, so that the Kotaku program cannot be implemented in  the  regions.  the.  Recommendations  that  can  be  given  are;  updating  data,  re-verifying  and  collaborating  with related  parties  regarding  clarity  on  land  disputes  and  preparing  a  much  more  mature  program  planning. Keywords: Implementation, Slums, Kotaku Program
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

## PENDAHULUAN
Permukiman kumuh menjadi permasalahan  klasik  di  kota-kota  besar. Meskipun demikian, permukiman kumuh  tetap  saja  menjadi  masalah utama  bagi  pengembangan  kota.  Pasal 28H  Ayat  1  (Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia,  1945), menyatakan  bahwa:  “Setiap  orang berhak  untuk  hidup  sejahtera  lahir  dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Upaya mengentaskan pemukiman
kumuh  merupakan  salah  satu  target Nasional  yang  dimuat  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional  (RPJMN)  tahun  2015-2019.
Salah satu sasaran pembangunan
kawasan
permukiman adalah tercapainya  pengentasan  permukiman kumuh  menjadi  0  (nol)  hektar  dari 38.431Ha  luas  kawasan  permukiman kumuh yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.  Ditjen  Cipta  Karya  (DJCK) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  melakukan inisiasi pembangunan platform kolaborasi yang fokusnya adalah mewujudkan  permukiman  layak  huni tanpa  menggusur,  melalui  Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Program Kotaku merupakan upaya strategis DJCK untuk
mempercepat penanganan permukiman kumuh  di  Indonesia,  serta  mendukung “Gerakan  100-0-100”,  yaitu  100%  akses universal  air  minum,  0%  permukiman kumuh,  dan  100%  akses  sanitasi  layak. Melalui program ini  DJCK membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah,  dan  memfasilitasi  komunitas, melalui  peningkatan  peran  pemerintah daerah  dan  partisipasi  masyarakat. Arah  Kebijakan  Program  Kotaku  untuk tahun anggaran 2019 ini adalah membangun  infrastruktur  permukiman Skala  Kawasan  sehingga  diharapkan dapat mengubah wajah kawasan permukiman.  (Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  2019a).
Program  Kotaku  dilaksanakan  di  34 provinsi, tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067
desa/kelurahan termasuk di Kota
Semarang. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019b) Kota  Semarang  merupakan  salah satu  yang  melaksanakan  program Kotaku, melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/801/2014  tentang  Penetapan  lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kota Semarang, di Kota Semarang terdapat kawasan kumuh seluas 415,83  hektar, tersebar di 15  Kecamatan  dan  62  Kelurahan. Luasan  kumuh  terluas  berada  di Kelurahan Tanjung Mas yaitu 37,63 Ha.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
Permasalahan-permasalahan yang
teridentifikasi  di  Kelurahan  Tanjung Mas antara lain: permasalahan jalan dan drainase lingkungan, prasarana pengelolaan air limbah (sanitasi), pengelolaan  sarana  persampahan,  dan pengamanan bahaya kebakaran.
Telah dilakukan berbagai penelitian  tentang  program  Kotaku (Yuliani  &  Rosyida,  2017),  (Irfani  & Winarni,  2018),  (Bathari  et  al.,  2018) menunjukkan  bahwa  program  Kotaku sudah  dilaksanakan  di  Yogyakarta, Surakarta  dan  Kendari  dengan  hasil yang  bervariasi.  Sebagian  berhasil, sebagian  belum  misalnya  dalam  aspek penanganan  kawasan  yang  masih rentan  terhadap  bahaya  kebakaran. Komunikasi  yang  masih  kurang  baik antar  pemangku  kepentingan,  dan  lain sebagainya. Terdapat perbedaan mendasar  antara  penelitian  ini  dengan penelitian-penelitian sebelumnya,
penelitian  ini  fokus  pada  implementasi program
Kotaku dalam upaya
menanggulangi  kawasan  kumuh  dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat
implementasi  program  Kotaku,  lokus penelitian  yang  dipilih  adalah  di Kelurahan Tanjung Mas kota Semarang. Kemudian untuk menganalisis implementasi program Kotaku, menggunakan  Tahapan  Implementasi Program Kotaku,
dan untuk
menganalisis  Faktor  yang  menjadi pendukung
dan Penghambat implementasi program Kotaku menggunakan model Implementasi
Kebijakan  Donald  S.  Van  Meter  dan Carl E. Van Horn (Agustino, 2016).
Tujuan  Penelitian  ini  berfokus pada  dua  hal  yaitu:  (i)  implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas
Kota semarang, dan (ii)
menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi  pendukung  dan  penghambat dalam  pengimplementasian  program Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif  dan  berusaha untuk
menganalisis Implementasi program  Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung Mas.  Instrumen  dalam  menelitian  ini menggunakan daftar pertanyaan (interview  guide) serta  telaah  terhadap dokumen  pendukung  lainnya.  Subjek penelitian yaitu informan yang berjumlah  12  Orang  dipilih  dengan teknik Purposive Sampling, yaitu 1 orang dari  BAPPEDA,  2  orang  Tim  NUSP (Neighborhood  Upgrading  and  Shelter Project) ,  1  Orang  Tim  NSUP (National Slum  Upgrading  Program) ,  7  orang Perangkat  Desa/Kelurahan  dan  1  orang Badan Keswadayaan
Masyarakat
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
(BKM).  Teknik  pengumpulan  data melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan  kepustakaan  serta  pengkajian terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  pokok  bahasan,  observasi,
wawancara
mendalam dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  yaitu  teknik  analisa  data kualitatif model Spradley secara keseluruhan  proses  penelitian  terdiri atas:  pengamatan  deskriptif,  analisis domein,  pengamatan  terfokus,  analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial,  dan  diakhiri  dengan analisis  tema  (Moleong,  2010).  Proses tersebut  dapat  disederhanakan  dalam empat tahap sebagai berikut: (i) Analisis Domein,  (ii)  Analisis  Taksonomi,  (iii) Analisis  Komponen,  dan  (iv)  Analisis Tema, untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel.
Implementasi  Program  Kotaku  di Kelurahan Tanjung Mas berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 050/801/2014  tentang  penetapan  lokasi lingkungan perumahan
dan permukiman  kumuh  Kota  Semarang. Sasaran  kebijakan  adalah  pengentasan permukiman  kumuh  menjadi  0  (nol) hektar  melalui  penanganan  kawasan permukiman kumuh seluas 415,83 Ha di Kota Semarang. Kelurahan Tanjung Mas
merupakan wilayah/delineasi penanganan kumuh prioritas,
dikarenakan  Kelurahan  Tanjung  Mas memiliki  wilayah  kumuh  paling  luas yaitu 37,63 Ha.  Kelurahan Tanjung Mas terdiri dari 16 RW yang terbagi menjadi dua wilayah yaitu Kebon Harjo dengan 11  RW  dan  Tambak  Lorok  5  RW. Analisis  Implementasi  Program  Kotaku di  kelurahan  Tanjung  Mas  meliputi tahapan Implementasi Program Kotaku. Ada  3  tahap  dalam  Implementasi program Kotaku yaitu : Tahap Persiapan,  tahap  perencanaan,  dan tahap pelaksanaan.

## 1. Tahap Persiapan
Berdasarkan  wawancara  dengan beberapa  informan  dari  implementor Program  Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung Mas,  diketahui  bahwa  tahap  persiapan implementasi program Kotaku di
Kelurahan  Tanjung  Mas  meliputi  dua kegiatan  yaitu;  (a)  Sosialisasi;  (b) Pembentukan/penguatan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). Diawali dengan kegiatan Sosialisasi yang dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan, dimulai dengan
mempersiapkan Pemetaan  pelaku  yang  terkait  dengan isu  kekumuhan  di  Kelurahan  Tanjung Mas.  Pelaku  tersebut  berperan  sebagai agen sosialisasi dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP).
Selanjutnya,  menyamakan  pemahaman mengenai  kondisi  atau  skala  kumuh  di
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
Kelurahan Tanjung Mas.
Proses selanjutnya,  melakukan  kajian  awal terhadap berbagai instansi dan program yang  sudah  dan  sedang  dilaksanakan oleh  Pemerintah.  Tahapan  sosialisasi dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan, media  dan  dilakukan  dari  tingkat Kecamatan  atau  Kelurahan  hingga  ke tingkat  lingkungan.  Tujuannya  adalah agar seluruh pihak memahami pentingnya lembaga perencanaan permukiman di Kelurahan Tanjung Mas serta  membangkitkan  kesadaran  warga untuk peduli dan memiliki keterampilan  dibidang  permukiman, serta  terlibat  aktif  dalam  perencanaan permukiman.
Selanjutnya, pembentukan/penguatan
Tim Inti
Perencanaan  Partisipatif  (TIPP)  yang beranggotakan  masyarakat  Kelurahan Tanjung Mas. TIPP terdiri dari beberapa Kelompok  Kerja  (Pokja)  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  TIPP  di Kelurahan  Tanjung  Mas  ada  15  orang terdiri  dari  5  orang  perempuan  dan  10 orang laki-laki.

## 2. Tahap Perencanaan
Menurut  Sjafrizal  (Sjafrizal,  2009) perencanaan  pembangunan  adalah  cara untuk  mencapai  tujuan  pembangunan secara  tepat,  terarah,  dan  efisien  sesuai dengan  kondisi  daerah  bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan
beberapa  informan  dari  implementor program  kotaku  di  Kelurahan  Tanjung Mas, diketahui bahwa metode perencanaan  implementasi  program Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung  Mas adalah  membuat  kegiatan  rembug Warga,  diskusi  kelompok  dan  kegiatan inovatif  lainnya.  Disampaikan  juga bahwa Pelaksana Implementasi
Program  Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung Mas adalah Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau lembaga
Keswadayaan  Masyarakat  (LKM),  Tim Inti  Perencana  Partisipatif  (TIPP)  dan pesertanya adalah masyarakat. Narasumber  Program  Kotaku  adalah Pokja PKP, Pemerintah Daerah, Perguruan  Tinggi,  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok relawan lainnya. Perencanaan Implementasi Program Kotaku di Kelurahan  Tanjung  Mas  dimulai  sejak tahun 2015. Tahap perencanaan implementasi program Kotaku di Kelurahan  tanjung  mas  dilakukan dengan beberapa proses, dimulai dengan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan Masyarakat, dengan melakukan  Survey  Kampung  Sendiri (SKS), hal ini bertujuan untuk menampung  usulan  dari  masyarakat. Kemudian  melakukan  review  terhadap usulan-usulan  tersebut  agar  dapat menentukan  program  mana  yang  jadi
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
prioritas  saat  pelaksanaan  nantinya. Hasil review tersebut kemudian disusun  dalam  sebuah  dokumen  yang disebut Neigborhood Upgrading Action Plan  (NUAP)  dan  Rencana  Penataan
Lingkungan Permukiman/Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP / RTPLP). Tujuan  perencanaan  Implementasi
Program  Kotaku  yaitu  membuat  dan menyelaraskan visi dan misi masyarakat  dengan  visi  dan  misi pembangunan permukiman pemerintah pusat  yang  dituangkan  dalam  Rencana
Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)  dan  Rencana  Tindak  Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP).
Dokumen  RPLP/RPP/PJM  Kumuh  atau perencanaan  yang  setara,  merupakan rencana yang memuat arahan pencegahan  dan  rencana  peningkatan kualitas  permukiman  kumuh  yang terintegrasi.
Perencanaan  juga  mengacu  pada dokumen aturan bersama yaitu memuat aturan-aturan  kesepakatan  bersama  di tingkat  komunitas.  Aturan  tersebut diikuti secara konsisten untuk mewujudkan  lingkungan  permukiman yang  layak  huni.  Proses  sinkronisasi diselenggarakan  melalui  media  forum konsultasi secara berkala. Forum konsultasi  dapat  dilakukan  pada  setiap tahapan perencanaan untuk konsolidasi penyepakatan  bersama  penyelesaian
persoalan-persoalan yang terjadi. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  informan,  dapat  diketahui bahwa forum konsultasi bersifat fleksibel, ketika ada sesuatu yang harus disampaikan maka
segera dikomunikasikan.
Masyarakat    juga  sangat  berperan aktif,  ketika  pengerjaan  di  lapangan mengalami  kekurangan  atau  kendala mereka  segera  menyampaikan  kepada BKM  untuk  segera  ditindaklanjuti. Sementara  untuk  pelaporan  progres berupa program fisik dilapangan sejauh ini  dilakukan  setiap  minggu  kepada koordinator  kota  yang  diteruskan  ke pihak  DISPERKIM  dan  BAPPEDA. Pelaporan  progres  tersebut  meliputi capaian  program  dan  kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, ketika terdapat  kendala  sesegera  mungkin diselesaikan. Proses perencanaan selanjutnya adalah melakukan pemetaan forum, kelompok atau organisasi  pemerhati  pembangunan untuk didayagunakan dalam
implementasi Program di lapangan.
Adapun  tahapan  penyelenggaraan forum  konsultasi  di  Kelurahan  Tanjung Mas  yaitu  melakukan  pemetaan  forum forum, kelompok-kelompok atau organisasi  pemerhati  pembangunan yang  sudah  terbentuk,  forum-forum tersebut didayagunakan oleh tim perencana  untuk  melakukan  konsultasi
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
dan  sosialisasi  terkait  persoalan  dan kendala penanganan permukiman kumuh yang perlu didiskusikan bersama. Forum konsultasi wajib
melibatkan  anggota  Pokja  PKP  sesuai tugas pokoknya. Rencana pembentukan forum pemerhati
Implementasi
Program  Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung Mas diantaranya forum air minum akan dilayani  oleh  PDAM.  Forum  Penataan jaringan  jalan,  drainase,  sanitasi  akan dikerjakan  oleh  BKM/LKM,  TIPP,  dan tim  pelaksana  program  Kotaku  yang bertugas  di  Kelurahan  Tanjung  Mas. Persampahan  di  Kelurahan  Tanjung Mas  ditangani  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup (DLH), Selanjutnya forum pengamanan bahaya kebakaran. Tahap berikutnya memastikan anggota Pokja PKP melakukan bimbingan teknis kepada tim perencana tingkat  kelurahan  sekaligus  melakukan sosialisasi hasil kesepakatan
perencanaan  RP2KPKP  secara  berkala kepada  tim  Perencana  penyusunan RPLP dan RTPLP. Pelaksanaan penanganan  permukiman  kumuh  di kelurahan
akan dibantu oleh BKM/LKM,  TIPP,  serta  lembaga  yang ada  di  kelurahan/desa  atau  di  wilayah kecamatan,  para  implementor  program Kotaku  diberikan  pelatihan  kurang lebih  selama  seminggu.  pelatihan  ini diberikan  oleh  Koordinator  Kota,  dan
diikuti oleh Badan Keswadayaan
Masyarakat  (BKM)  yang  menerima program, Kelompok Swadaya Masyarakat  (KSM),  dan  Tim  Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP).
Bimbingan  teknis  ini  bertujuan  agar para  implementor  dapat  melaksanakan tugas  dan  fungsinya  dengan  baik dilapangan.

## 3. Tahapan Pelaksanaan
Menurut Westra, dkk (Adisasmita, 2011)  pelaksanaan  merupakan  usaha yang  dilakukan  untuk  melaksanakan rencana  dan  kebijaksanaan  yang  telah dirumuskan  dan  ditetapkan  dengan melengkapi  segala  kebutuhan  alat-alat yang  diperlukan,  siapa  yang  akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya  dan  kapan  waktu dimulainya. Kegiatan dilaksanakan dengan  transparan  dan  akuntabel. Kegiatan yang telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan  dan  disusun dalam  bentuk  laporan  hasil  kerja  atau pencapaian. Tahapan pelaksanaan dilaksanakan  sesuai  apa  yang  tertuang di RPLP dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dalam penanganan kawasan kumuh.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa implementor program Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung  Mas, mereka menyampaikan bahwa Pelaksanaan Program Kotaku di
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
Kelurahan Tanjung Mas meliputi kegiatan  Infrastruktur,  Ekonomi,  dan sosial  antara  lain:  (a)  Kegiatan  investasi infrastruktur  skala  lingkungan  dan pemeliharaan  hasil  pembangunan  di tingkat Kelurahan. (b) Kegiatan
Ekonomi,  dan  (c)  Kegiatan  sosial, seperti  pengembangan  kapasitas  di tingkat Kelurahan/Desa.
Dari penyampaian  implementor  program Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung  Mas diketahui  bahwa  sejauh  ini  dalam pelaksanaannya  program  Kotaku  telah memberikan  perubahan  di  Kelurahan tanjung  Mas,  pada  tahun  2016  Program Kotaku  berhasil  mengurangi  kawasan kumuh  sebesar  1,1  Hektar,  2017 menangani 4,3 hektar, kemudian ditahun  2018  2,61  Hektar  dan  target pada tahun 2019 1,17 hektar. Sisa jumlah lokasi kumuh 28 hektar yaitu berada di Tambak  Lorok  yang  belum  dijamah oleh  program  Kotaku  karena  masih menunggu  program  Kampung  Bahari. Namun  untuk  Bonharjo  sudah  baik, tinggal memikirkan kepadatan penduduk dan keteraturan bangunan.
Kegiatan  investasi  infrastruktur skala  lingkungan  dan  pemeliharaan hasil pembangunan di Kelurahan
Tanjung  Mas  meliputi  7+1  indikator
kumuh yaitu kondisi bangunan (keteraturan/kepadatan dan kondisi fisik),  jalan,  drainase,  penyediaan  air bersih,  sanitasi,  persampahan  dan penerangan  jalan, ruang  terbuka  publik dan  pengamanan  bahaya  kebakaran. Penelitian  kali  ini  fokus  pada  5 indikator  kumuh  yang  terdapat  di Kelurahan  Tanjung  Mas,  5  indikator kumuh tersebut adalah: Sistem penataan jaringan jalan, penataan sistem drainase,  prasarana  pengelolaan  air limbah  (Sanitasi),  Sistem  pengelolaan dan prasarana persampahan, dan penyediaan prasarana pengamanan bahaya kebakaran.
Kondisi  awal  sistem  jaringan  jalan di  Kelurahan  Tanjung  Mas  sebagian telah  rusak.  Di  Kelurahan  Tanjung  Mas terdapat jalan setapak yang rusak seluas 4.958,93  m 2 dan  jalan  lingkungan  yang rusak seluas 12.174 m 2 . Program Kotaku mulai  mengubah  wajah  prasarana  jalan umum  (PJU)  Kelurahan  Tanjung  Mas mulai  pada  tahun  2016  sebanyak  118 unit, pada tahun 2017 sebanyak 81 Unit, pada  tahun  2018  sebanyak  31  Unit  dan perbaikan jalan umum pada tahun 2019 sebanyak  811  unit  perbaikan  jalan paving.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
Gambar 1. Kondisi Jalan sebelum dan sesudah Implementasi Program Kotaku Sumber : Dokumentasi Tim NUSP, 2019
Masalah  drainase  di  Kelurahan Tanjung  Mas  adalah,  saluran  drainase mengalami kerusakan dan menurunnya kapasitas yang disebabkan oleh sedimentasi,  sampah,  bangunan  liar, dan  rob.  Hal  ini  karena  meningkatnya beban  drainase  akibat  alih  fungsi  lahan yang tidak diikuti
dengan pengembalian  fungsi  resapan  dan tampungan;  intrusi  air  asin;  gejala penurunan elevasi tanah ( land subsidence );  naiknya  permukaan  air  laut sebagai dampak dari pemanasan global; operasi  dan  pemeliharaan  yang  kurang optimal; penegakan hukum ( law enforcement) masih  lemah.  Terdapat
drainase yang tidak berfungsi sebanyak 1.319,1  m 2 .  Hal  ini  meyebabkan  ketika musim  penghujan  aliran  air  yang berlebih  tidak  bisa  dialirkan  sehingga menyebabkan  genangan  bahkan  banjir. Pada  tahun  2016  program  Kotaku  di Kelurahan  Tanjung  Mas  melakukan perbaikan  drainase  sepanjang  824  M’, pada  tahun  2017  dranase  diperbaiki sepanjang 666,95M’, pada 2018
sepanjang  568,00  M’  dan  rencana  pada tahun  2019  drainase  akan  dibangun sepanjang  819M’.  Kegiatan  tersebut meliputi  perbaikan  kualitas  drainase, peninggian  dan  penggantian  paving yang  sudah  tidak  layak  digunakan.
Sebelum
Sesudah
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
Gambar 2. Kondisi Drainase sebelum dan sesudah Implementasi Program Kotaku
Sumber : Dokumentasi Tim NUSP, 2019
Permasalahan awal prasarana pengelolaan  air  limbah  (Sanitasi)  di Kelurahan  Tanjung  Mas  adalah  masih terdapat  116  KK  yang  menggunakan MCK secara komunal atau berkelompok dan  terdapat  sekitar  174  KK  yang menggunakan  WC  dan  IPAL  secara komunal,  dan  masih  terdapat  beberapa WC  umum  yang  tidak  dilengkapi  oleh
sistem  penampungan  air  besar/septic tank,  bahkan  kasus  di  wilayah  Tambak Lorok masih banyak warga yang buang air  besar  di  sungai  karena  keterbatasan lahan  untuk  Wc  umum.  Program Kotaku  mengadakan  perbaikan  dan menambah MCK baru sebanyak 7 Unit, 2 MCK dibangun pada tahun 2016 dan 5
Unit pada tahun 2018.
Gambar 3. Kondisi MCK sebelum dan sesudah implementasi program Kotaku Sumber : Dokumentasi Tim NUSP, 2019
Sesudah Sebelum Sebelum Sesudah
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
Permasalahan awal Sistem
pengelolaan  dan  prasarana  sampah rumah  tangga  di  Kelurahan  Tanjung Mas  adalah  masih  kurang  sadarnya masyarakat terhadap kebersihan, fasilitas yang sangat minim untuk lokasi TPS  karena  keterbatasan  lahan  dan pengelolaanya  yang  tidak  jelas,  belum tersedia tong sampah di masing-masing rumah.  Program  Kotaku  pada  tahun 2016  menyediakan  228  unit  tong sampah yang tersebar di masing-masing rumah warga, menyediakan bak sampah di tempat pembuangan sampah
sementara,  pada  tahun  2018  disediakan 1  unit  becak  sampah  dan  tahun  2019 disediakan  3  unit  gerobak  sampah. Namun  sampai  saat  ini  belum  ada pengelolaan  sampah  di  Kelurahan Tanjung  Mas.  Program  Kotaku  masih sebatas  memberikan  fasilitas  prasarana persampahan,  belum  sampai  pada tahap  pengolahan  sampah  seperti  daur ulang  sampah  menjadi  sesuatu  yang berharga  dan  bermanfaat.  Konsep pengelolaan  sampah  pada  umumnya dikenal  dengan  4R  ( Reuse,  Reduce, Recycle,
Reflace ).
Gambar 4. : Pengelolaan Sampah dan Prasarana Persampahan
Sebelum dan Sesudah Implementasi Program Kotaku Sumber : Dokumentasi tim NUSP, 2019 Tingkat hunian Kelurahan
Tanjung  Mas  sangat  padat  yaitu  antara 200-250  unit/per  heaktar,  lebar  jalan kurang dari 4 Meter dan belum tersedia proteksi  kebakaran.  Dengan  kepadatan bangunan  tersebut  tentunya  sangat rentan  terhadap  bahaya  kebakaran.  Hal
ini  membuat  Pemerintah  dan  Tim program  Kotaku  berkolaborasi  dengan warga Tanjung Mas dan Dinas pemadam kebakaran untuk menyediakan prasarana pengaman bahaya  kebakaran  pada  tahun  2019. Sosialisasi penyediaan
prasarana
Sebelum
Sesudah
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
pengaman bahaya kebakaran
dilaksanakan  pada  bulan  Februari  2019
dan diadakan pelatihan kepada
masyarakat  pada  bulan  Maret  2019.
Gambar 5. Alat Pemadam Kebakaran dan Proses Rapat Sosialisasi Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
Sumber : Diolah Peneliti, 2019
Sumber pembiayaan Implementasi Program  Kotaku  adalah World  Bank , Swadaya  Masyarakat,  APBN/APBD. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  informan  diketahui  bahwa pembiayaan implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas pada tahun  2016  hingga  tahun  2018  sebesar Rp.  1  Miliar  tiap  tahunnya,  untuk pencairan  setiap  tahunnya  terbagi menjadi  dua  siklus,  masing-masing siklus  sebesar  Rp.  500  juta  dengan kontrak 90 hari kerja. Terdapat Kendala yang  terjadi  di  lapangan  yaitu  akses lingkungan  yang  sempit  menyebabkan bahan  material  hanya  bisa  diturunkan di  jalan  besar,  selanjutnya  dilangsir menggunakan  arco  ke  dalam  gang/ke lokasi pembangunan. Selain
menghambat progress pekerjaan, hal ini menyebabkan  biaya  tambahan  untuk langsir  material  ke  lokasi  yang  akan dibangun,  sementara  biaya  tambahan untuk  langsir  material  tersebut  tidak termasuk dalam dana program.
Untuk  mengentaskan  pemukiman kumuh  tidak  cukup  hanya  melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, melainkan harus dilengkapi dengan kegiatan pemberdayaan  dan  penguatan  Sumber daya Manusia. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  beberapa  informan diketahui bahwa Di Kelurahan Tanjung Mas,  program  Kotaku  juga  melakukan pembinaan kepada masyarakat. Pembinaan itu dilakukan dengan berbagai  kegiatan  antara  lain:  program
Alat Pemadam Kebakaran
Rapat sosialisasi pengadaan
Alat Pemadam Kebakaran
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
peningkatan kapasitas masyarakat, program  kelembagaan  mandiri,  dan program pengembangan ekonomi lokal. Detail kegiatan yang dilakukan
meliputi: pelatihan penguatan BKM/aparat
kelompok/relawan, pelatihan  TIPP, On  The  Job  Training ,
pelatihan  operasional  &  pemeliharaan, pelatihan  KSM,  pelatihan  komputer, keterampilan,  pengelolaan  keuangan, Coaching  Clinic ,  FGD  perubahan  sikap dan perilaku, Livehood , dan
pengembangan media sosialisasi warga.

## Gambar 6. Kegiatan Penguatan Kapasitas Masyarakat Sumber : Dokumentasi Tim NSUP, 2019
4. Faktor-Faktor Yang  mendukung dan  menghambat  Implementasi Program  Kota  Tanpa  Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Tanjung

## Mas Kota Semarang
Untuk  menganalisis  faktor  yang mendukung dan menghambat implementasi program Kotaku di Kelurahan  Tanjung  Mas,  Penelitian  ini menggunakan model implementasi kebijakan  menurut  Donald  Van  Metter & Carl van Horn (Agustino, 2016) .

## A. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
Van Meter dan Van Horn
(Agustino,  2016)  mengemukakan  untuk mengukur
kinerja implementasi
kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh  para  pelaksana  kebijakan,  kinerja kebijakan  pada  dasarnya  merupakan penilaian  atas  tingkat  ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa implementor program Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung  Mas diketahui  bahwa  ukuran  dan  tujuan Program  Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung Mas  sudah  jelas,  arah  kebijakan Program  Kotaku  adalah  meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh untuk mendukung perwujudan
permukiman yang layak huni,
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
produktif,  dan  berkelanjutan.  Tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. (1) memperbaiki akses masyarakat  terhadap  infrastruktur  dan fasilitas  pelayanan  di  permukiman kumuh. (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui  pencegahan  dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi  Pemerintah  Daerah.  Para Implementor juga menyampaikan Faktor  yang  mendukung  Implementasi Program  Kotaku  ini  adalah  adanya ukuran  yang  jelas  hal  ini  dituangkan dalam  7+1  indikator  kumuh  yang bersifat  realistis  sesuai  kebutuhan  serta mudah diimplementasikan. Penghitungan  kumuh  yang  sudah disepakati oleh TIPP juga mempermudah kelancaran Implementasi Program Kotaku di
Kelurahan  Tanjung  Mas.  Penghitungan skor kumuh dibawah angka 19
dinyatakan  bebas  kumuh  atau  0% kumuh.
Disampaikan juga oleh para
implementor  terdapat  beberapa  Faktor yang  jadi  penghambat  pencapaian tujuan kebijakan adalah data wilayah/delineasi  kumuh  di  Kelurahan Tanjung  Mas  tidak  update  sehingga tujuan kebijakan Pemerintah berdasarkan  RPJMN  Tahun  2015-2019
yaitu tercapainya pengentasan
permukiman  kumuh  menjadi  0  (nol)
hektar  tidak  dapat  tercapai  pada  tahun 2019. Penanganan
kawasan permukiman  kumuh  Kota  Semarang seluas 415,83 Ha. Luasan Kumuh terluas di  Kelurahan  Tanjung  Mas  37,63  Ha. Tujuan  ini  tidak  dapat  tercapai  di Kelurahan  Tanjung  Mas,  karena  masih ada  ketidaksesuaian  data  wilayah  yang masuk  delineasi  kumuh,  ada  daerah yang  di  luar  delineasi  seharusnya masuk  dalam  wilayah  program  Kotaku dan  perlu  ditangani,  bahkan  daerah yang  di  luar  delineasi  itu  dirasa  jauh lebih  kritis  daripada  daerah  yang  di dalam  delineasi,  hal  menyebabkan kecemburuan  sosial.  Meskipun  tidak seluruhnya,  untuk  menanggulangi  hal tersebut pihak Kelurahan mengantisipasinya dengan
memasukkan wilayah yang tidak masuk delineasi  kumuh  ke  dalam  pengajuan program  Kelurahan  yang  diajukan  saat Musrenbang.

## B. Sumber Daya
Menurut  (Sutrisno,  2014),  sumber daya  manusia  merupakan  sumber  daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan,  pengetahuan,  dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Keberhasilan  implementasi  kebijakan bergantung pada kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang tersedia.  Proses  implementasi  kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.  Sumber  daya  lain  selain sumber  daya  manusia  yang  perlu diperhitungkan  seperti  sumber  daya finansial dan waktu.
Dari hasil wawancara dengan para implementor program Kotaku di Kelurahan  Tanjung  Mas  diketahui bahwa  salah  satu  faktor  pendukung
Implementasi Program Kotaku di Kelurahan  Tanjung  Mas  yaitu  memiliki Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang kompeten. TIPP sudah memahami visi dan misi program Kotaku. Sebelum
Implementasi Program
Kotaku, dilakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada para implementor dan TIPP.  Pada  saat  implementasi  Program Kotaku berjalanpun dilaksanakan bimbingan  teknis  secara  berkala  yang bertujuan untuk menjalin kordinasi dan persamaan  persepsi  terkait  penanganan kawasan kumuh. Pelatihan TIPP, Korkot  (Koordinator  Kota),  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM),  Badan Keswadayaan  Masyarakat    (BKM), Sekretaris  BKM  diselenggarakan  oleh Dinas  Perumahan  dan  Permukiman (Disperkim).  Pelatihan  dan  bimbingan teknis  juga  diberikan    kepada  para tukang  yang  mengerjakan  proyek  di lapangan. Pelatihan lain yang diberikan yaitu  pelatihan  komputer,  pelatihan kepada  Ibu-ibu  PKK  dan  sebagainya. Selain  kepada  implementor,  pelatihan
dan penguatan kapasitas juga diberikan kepada  organisasi  dan  masyarakat  di Kelurahan  Tanjung  Mas  yang  diadakan oleh  CSR,  pihak  pelabuhan  dan  pihak Indonesia power.
Dari  hasil  wawancara  dengan
Pendamping program Kotaku di Kelurahan tanjung Mas diketahui bahwa  saat  implementasi  program Kotaku,  masyarakat  berpartisipasi  aktif memberikan  swadaya  sesuai  dengan kemampuan.  Swadaya  tersebut  dapat berupa  konsumsi,  tenaga  dan  uang, serta  aktif  dalam  pengawasan  di lapangan.  Jika  ada  kendala  masyarakat segera mendiskusikan kepada BKM dan pihak lain yang terlibat. Peran pemerintah juga aktif pada program ini, mulai  dari  perencanaan,  penganggaran, dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu, dalam wawancara  disampaikan  juga  oleh Koordinator  Kota  program  Kotaku bahwa  Implementasi  program  Kotaku juga  banyak  melibatkan  pihak-pihak yang  mendukung  kelancaran  program ini  seperti  PERKIM  mengalokasikan dana  khusus  untuk  pembangunan  dan perbaikan sanitasi, PDAM untuk menyediakan pelayanan air bersih, BLH untuk  kebersihan  lingkungan  dan pengangkutan sampah, DKK memberikan  fasilitas  untuk  kebersihan kota, DKK Dinas Kesehatan
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
memberikan  sosialiasi  pola  hidup  sehat kepada masyarakat.
Sumber  daya  lain  yang  sangat penting  adalah  anggaran.  Anggaran mendukung  kecukupan  investasi  dan mendukung tujuan program.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Koordinator  Kota  program  Kotaku diketahui  bahwa  sumber  pembiayaan Implementasi Program Kotaku di Kelurahan  Tanjung  Mas  berasal  dari beberapa  sumber,  diantaranya  adalah; World  Bank,  APBN,  APBD,  CSR  dan Swadaya
Masyarakat.
Pembiayaan implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas mulai diajukan pada  tahun  2016  hinggga  tahun  2018 sebesar  1  M  tiap  tahunnya,  terbagi menjadi  2  siklus  setiap  tahunnya.  Tiap siklusnya  500  juta  digunakan  untuk perbaikan insfrastruktur dengan kontrak  kerja  90  hari  kerja.  Teknis pembiayaannya di bawah Perkim
ditransfer ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Untuk  teknis  pencairan  dana  tidak  bisa sekaligus,  harus  sesuai  dengan  progres pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan  wawancara  dengan Pendamping Program Kotaku dan salah satu  Ketua  RW  di  kelurahan  Tanjung Mas  diketahui  bahwa  terdapat  kendala saat  pelaksanaan  program,  hal  ini terkait  dengan  akses  lingkungan  yang sempit menyebabkan bahan-bahan
material  tidak  bisa  diangkut  sampai lokasi pengerjaan. Bahan-bahan material tersebut hanya bisa di turunkan  di  jalan  besar,  selanjutnya menggunakan songko ke dalam gang/ke lokasi  pembangunan.  Secara  tidak langsug  selain  menghambat  progress pekerjaan,    juga  menyebabkan  adanya biaya  tambahan  untuk  langsir  material ke lokasi yang akan dibangun, sementara biaya tambahan untuk langsir material tersebut tidak termasuk dalam  dana  program,  sehingga  tidak jarang  warga  melakukan  swadaya untuk biaya langsir tersebut.
Selain  itu  dari  hasil  wawancara dengan  Ketua  BKM  Kelurahan  Tanjung Mas  diketahui  bahwa  sejauh  ini mekanisme pencairan anggaran implementasi program Kotaku di Kelurahan  Tanjung  Mas  sudah  sesuai panduan  yaitu  terdapat  dua  siklus  tiap tahunnya. Satu siklus senilai Rp.500.000.000,- digunakan untuk infrastruktur  dengan  kontrak  kerja  90 hari.  Sejauh  ini  anggaran  Implementasi Program  Kotaku  berjalan  dengan  baik, hanya  saja  ada  beberapa  kekurangan dalam  anggaran,  yaitu  dana  alokasi
Implementasi Program Kotaku
disamaratakan  dengan  Kelurahan  lain, padahal  Wilayah  kumuh  Kelurahan Tanjung Mas jauh lebih luas.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

## C. Karakteristik Agen Pelaksana
Dari  hasil  wawancara  dengan salah  satu  Ketua  Rw  dikelurahan Tanjung  Mas  diketahui  bahwa  dalam Implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas sejauh ini opini publik  sangat  positif  terhadap  program Kotaku,  hal  ini  dikarenakan  mereka merasakan dampaknya langsung, program  Kotaku  dapat  merubah  wajah kelurahan  Tanjung  Mas  menjadi  lebih baik.  Masyarakat  juga  menyatakan sejauh  ini  program  Kotaku  sudah menjawab  apa  yang  menjadi  harapan mereka.  Selain  itu  respon  masyarakat terhadap  para  implementor  juga  sangat baik hal ini dibuktikan dengan keaktifan  dan  antusias  masyarakat untuk berperan baik melakukan swadaya,  maupun  barpartisipasi  aktif saat
program
Kotaku
diimplementasikan.

## D. Komunikasi Antar Organisasi
Harold  Lasswell  dalam  karyanya, The
Structure and
Function of
Communication in Society (Efendy,  2005), cara  yang  baik  untuk  menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai  berikut: “Who  Says  What  in Which  Channel  To  Whom  With  What Effect” atau
“Siapa
yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui  apa,  kepada  siapa,  dan  apa pengaruhnya”. Berdasarkan hasil
wawancara  dengan  beberapa  Informan diketahui  bahwa  proses  komunikasi dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan  Tanjung  Mas  sejauh  ini berjalan dengan baik. Contoh komunikasi  yang  dilakukan  adalah laporan  progress  setiap  minggu  terkait Implementasi Program Kotaku. Laporan progress  kepada  Koordinator  Kota, Dinas  Perumahan  dan  Permukiman (DISPERKIM),  dan  BAPPEDA.  Adapun content laporan  ini  adalah  capaian kinerja dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan. Komunikasi antar organisasi  yang  terjalin  dengan  baik mampu  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi dengan cepat. Bentuk komunikasi  dalam  pelaksanaan  sangat beragam  namun  intinya  sama  yaitu melakukan  kordinasi  yang  baik  dengan beberapa  organisasi  yang  berpartisipasi aktif  untuk  menghindari  tumpang tindih pekerjaan. Komunikasi yang baik akan  membuat  pekerjaaan  lebih  efektif dan  efesien.  Komunikasi  yang  dijalin saat  Implementasi  Program  Kotaku  di Kelurahan  Tanjung  Mas  berdasarkan struktur  organisasi  atau  tingkatan  dari masing-masing  pejabat,  misalnya,  RW melakukan  komunikasi  terlebih  dahulu kepada  pengampu  wilayah  terkait kendala maupun kebutuhan pembangunan.  Setelah  itu,  BKM/LPMK dan  Kelurahan  akan  menjembatani  ke
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
tingkat  lebih  tinggi  yaitu  ke  tingkat Pemerintah.
Dari  hasil  wawancara  dengan beberapa  informan  diketahui  bahwa terdapat  kendala  dalam  Komunikasi  di lapangan,  hal  ini  terkait  komunikasi dengan  PT  KAI,  dikarenakan  sebagian besar Kelurahan
Tanjung
Mas khususnya  di  wilayah  Kebon  harjo merupakan  aset  atau  lahan  milik  PT KAI.  Sampai  saat  ini  belum  ada  data yang  relevan  atas  perbatasan  atau  aset mana  yang  milik  warga  atau  milik  PT KAI. Hal ini membuat para Implementor mengalami keraguan terutama  terkait  program  fisik  berupa bangunan  di  tanah  sengketa.  Jika  tetap dibangun, suatu saat pasti akan digusur dan  semua  aset  akan  hilang  dan  tidak bermanfaat  untuk  masyarakat.  Sejauh ini  belum  ada  komunikasi  yang  jelas terkait aset tersebut.

## E. Kondisi  Sosial,  Ekonomi  Dan Politik
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Koordinator  Kota  Program Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung  Mas diketahui  bahwa  sejauh  ini  kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kelurahan  Tanjung  Mas  tidak  begitu berpengaruh  terhadap  Implementasi
Program  Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung Mas.
Karena pada
dasarnya
Implementasi  Program  Kotaku  bersifat
kolaborasi  dan  berbasis  masyarakat.
Masyarakat yang tidak mampu memberikan  sumbangan  berupa  uang, bahan  material  atau  konsumsi,  bisa memberikan sumbangan berupa tenaga. Kondisi  sosial  sangat  mendukung Implementasi  Program  Kotaku  yaitu dilihat dari partisipasi masyarakat yang sangat  aktif  dan  antusias.  Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung  Mas  juga  meningkat  dengan adanya  Implementasi  Program  Kotaku. Program  Kotaku  banyak  memberikan perubahan  pada  masyarakat  Tanjung Mas.  Jalan  yang  sebelumnya  becek  dan rusak  sehingga  menghambat  aktivitas masyarakat  kini  sudah  sangat  bagus dan  lancar  sehingga  masyarakat  yang memiliki usaha atau aktivitas lain tidak terganggu.  Dengan  adanya  Program Kotaku  berdampak  pada  peningkatan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas.
Keanekaragaman  latar  belakang masyarakat  Kelurahan  Tanjung  Mas membuat para  implementor melakukan rangkaian  pendekatan  yang  berbeda berdasarkan  latar  belakang  masyarakat sesuai dengan latar belakang pendidikan,  kondisi  sosial,  ekonomi masyarakat sehingga Implementasi Program Kotaku dapat diterima dengan baik  oleh  masyarakat  dan  dengan dukungan penuh dari Pemerintah.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

## PENUTUP SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Program Kotaku merupakan platform program yang bersifat Kolaborasi, bertujuan untuk mewujudkan tujuan Nasional
pembangunan  wilayah  permukiman yang  tercantum  dalam  RPJMN  2015- 2019  yaitu  menciptakan  pemukiman perkotaan  yang  layak  huni  dengan mengentaskan pemukiman kumuh hingga  0  hektar.  Program  ini  berfokus pada  pengentasan  pemukiman  yang layak  huni  tanpa  menggusur.  Kota Semarang  merupakan  salah  satu  yang melaksanakan  program  Kotaku,  hal  ini dimuat  dalam  SK  Walikota  Semarang Nomor  050/801/2014  tentang  Penetapan Lokasi  Lingkungan  Perumahan  dan Permukiman  Kumuh  Kota  Semarang. Luasan  wilayah  Kumuh  di  Kota semarang  adalah  415,83  Hektar  yang tersebar  di  15  Kecamatan  dan  62 Kelurahan. Wilayah yang luasan kumuhnya  paling  luas  terdapat  di Kelurahan  Tanjung  Mas  yaitu  37,63 hektar.  Implementasi  program  Kotaku di  Kelurahan  Tanjung  Mas  sejauh  ini berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan Proses
implementasi  program  yang  dilakukan mulai  dari  tahapan  persiapan,  tahapan perencanaan  dan  tahapan  pelaksanaan sudah  melalui  tahapan  yang  sesuai dengan pedoman program Kotaku.
Dalam  pelaksanaannya  terdapat kendala,  karena  akses  lingkungan  yang sempit menyebabkan bahan-bahan material  hanya  bisa  diturunkan  di  jalan besar,  hal  ini  selain  menghambat progress  pekerjaan,  juga  menyebabkan biaya  tambahan  untuk  langsir  material ke lokasi yang akan dibangun dibebankan  kepada  wilayah  tersebut. Selain  itu  terdapat  juga  kekurangan dalam implementasi program ini diantaranya masih ditemukan
ketidaksesuaian  data  wilayah  yang masuk  delineasi  kumuh,  ada  daerah yang  di  luar  delineasi  seharusnya masuk  dalam  wilayah  program  Kotaku dan  perlu  ditangani,  bahkan  daerah yang  di  luar  delineasi  itu  dirasa  jauh lebih  kritis  daripada  daerah  yang  di dalam delineasi sehingga menyebabkan kecemburuan sosial. Untuk menanggulangi  hal  tersebut  pihak Kelurahan  mengantisipasinya  dengan memasukkan wilayah yang tidak masuk delineasi  kumuh  ke  dalam  program Kelurahan yang diajukan saat Musrenbang.  Kendala  juga  ditemui  di wilayah Tambak lorok yang merupakan bagian  dari  Kelurahan  Tanjung  Mas, program Kotaku tidak dapat dilaksanakan di wilayah tersebut dikarenakan telah masuk dalam program  Nasional  Kampung  Bahari. Terdapat  juga  kendala  di  lapangan terkait  komunikasi  dengan  PT  Kereta
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang
Api  Indonesia  (KAI),  dikarenakan sebagian  besar  Kelurahan  Tanjung  Mas khususnya  di  wilayah  Kebon  harjo terdapat Aset atau lahan milik PT. KAI. Sampai  saat  ini  belum  ada  data  yang relevan  atas  batas    aset    mana  yang milik  warga  atau  milik  PT  KAI.  Hal  ini membuat para Implementor mengalami kebingungan
karena takut melaksanakan program terutama program  fisik  berupa  bangunan  di tanah  sengketa,  jika  tetap  dibangun, suatu  saat  pasti  akan  di  gusur  dan semua  aset  akan  hilang  dan  tidak bermanfaat  untuk  masyarakat.  Sejauh ini belum ada kordinasi atau komunikasi  yang  jelas  terkait  aset tersebut.
Selain  kendala  tersebut  sejauh  ini Program  Kotaku  di  Kelurahan  Tanjung Mas  telah  banyak  memberikan  manfaat bagi  masyarakat  hal  ini  dikarenakan program  ini  telah  merubah  wajah Kelurahan  Tanjung  Mas  menjadi  jauh lebih  baik,  mempermudah  akses  dan aktivitas masyarakat.
Tanggapan
masyarakat  sangat  positif  terhadap program ini, mereka mengatakan bahwa  program  ini  telah  menjawab harapan  masyarakat.  Mereka  berharap agar  program  ini  terus  dilaksanakan secara berkelanjutan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan proses  analisis  Implementasi  Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas Kota
Semarang,  terdapat  beberapa  hal  yang harus  dibenahi  agar  tujuan  dari program  tersebut  dapat  terlaksana dengan  optimal.  Atas  dasar  kondisi tersebut peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu: 1. Melakukan Updateing atau
pembaruan  data  terkait  wilayah yang masuk dalam delineasi kumuh,  agar  program  ini  tepat sasaran dan dapat
diimplementasikan secara optimal.
2. Melakukan  verifikasi  ulang  dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait  kejelasan  tentang  sengketa lahan  di  Kelurahan  Tanjung  Mas, hal  ini  perlu  dilaksanakan  agar implementasi program Kotaku tidak terhambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan tanjung Mas Kota Semarang.
3. Dalam proses perencanaan program harus  dipersiapkan  dengan  jauh lebih matang, sehingga tidak terjadi tumpang  tindih  ataupun  benturan antar program di lapangan, sehingga proses implementasi program  Kotaku  dapat  berjalan secara optimal sesuai  dengan target yang telah ditentukan.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti dan
Hartuti Purnaweni Universitas Diponegoro
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

## REFERENSI
Adisasmita,  R.  (2011). Pengelolaan,
Pendapatan  &  Anggaran  Daerah . Graha Ilmu, Yogyakarta.
Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan
Publik . Alfabeta. Bandung.
Bathari, A. M., Limba, R. S., & Mustafa,
L.  O.  (2018).  Implementation  of  the KOTAKU  Program:  Case  Study  in Kendari. Publiuho , Vol 1 (2), 18–33.
Efendy,  O.  U.  (2005). Ilmu  Komunikasi Teori  dan  Praktek .  Remaja  Rosda Karya. Bandung.
Irfani,  I.,  &  Winarni,  F.  (2018).
Efektivitas  Program  Kota  Tanpa
Kumuh  Di  Kelurahan  Karangwaru Kota  Yogyakarta. Adinegara , Vol
7 (3), 387–397.

## Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan
Perumahan Rakyat. (2019a). Reformasi  Program  Kotaku  2019: Minimalis  Terfokus .  kotaku.pu.go. id/view/7653/reformasi-program- Kotaku-2019-minimalis-terfokus
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat. (2019b). Tentang  Program  Kota  Tanpa  Kumuh (Kotaku) . http://kotaku.pu.go.id/ page/6880/tentang-program-kota-
tanpa-kumuh-Kotaku
Moleong,  L.  J.  (2010). Metodologi penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya, Bandung. Sjafrizal. (2009). Teknik Praktis Penyusunan  Rencana  Pembangunan
Daerah . Baduose Media. Jakarta.
Sutrisno,  E.  (2014). Manajemen  Sumber Daya  Manusia .  Pranada  Media Group, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia,  Pub.  L.  No. Pasal 28H Ayat 1 (1945). Yuliani,  S.,  &  Rosyida,  G.  P.  D.  (2017). Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota  Surakarta. Wacana  Publik , Vol
1 (2), 33–47.