## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI  DI  DESA  KARYASARI  KECAMATAN  BANYURESMI KABUPATEN GARUT
Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana
Universitas Garut Indonesia

## Abstract
Non-Cash Food Assistance (BPNT) is a type of social food assistance provided by the government to Beneficiary Families. BPNT distribution is done to alleviate poverty. The purpose of this study is to explain the execution of the non-cash food assistance program policy  and  to  examine  the  supporting  and  inhibiting  elements  for  the  policy's implementation in Karyasari Village, Banyuresmi District, Garut Regency. This study employs  qualitative  research  methodologies,  which  are  evaluated  in  terms  of  process, results,  and  policy  implications.  The  Non-Cash  Food  Assistance  strategy  has  been implemented successfully in Karyasari Village. This is seen in the execution of proper policy  standards  and  targets,  resources  that  support  aid  distribution,  communication across  organizations,  and  implementing  agents  that  understand  field  conditions. A robust  communication  mechanism,  dependable  human  resources,  and  coordination among  involved  parties  are  factors  that  enable  the  operation  of  the  Non-Cash  Food Assistance policy. However, there are still obstacles impeding the execution of the Non- Cash Food Assistance program, such as beneficiaries of help who are not on target and information that is not well received due to the individuals receiving aid's low education.

## Abstrak
Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  merupakan  bantuan  sosial  pangan yang diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  menjadi  Keluarga  Penerima Manfaat.  Penyaluran  BPNT  dilakukan  untuk  menanggulangi  kemiskinan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan implementasi  kebijakan program bantuan pangan non tunai dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  yang  dinilai  dalam  konteks  proses,  hasil,  dan  dampak kebijakan.  Implementasi  kebijakan Bantuan  Pangan  Non  Tunai  di  Desa Karyasari  sudah  dilaksanakn  dengan  baik.    Hal  ini  dilihat  dari  penerapan standar  dan  sasaran  kebijakan  yang  sudah  sesuai,  sumber  daya  yang mendukung  penyaluran  bantuan, komunikasi  antar organisasi,  agen pelaksana yang  memahami  kondisi  lapangan  dan  keluarga  penerima  manfaat serta sikap para pelaksana dalam melakukan penyaluran bantuan.  Faktor yang mendukung implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai adalah  proses komunikasi  yang  baik,  sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  koordinasi antara pihak-pihak terkait. Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat implementasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  yaitu  masih  terdapat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, informasi yang kurang bisa diterima dengan baik karena rendahnya pendidikan masyarakat penerima bantuan. Kata kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Implementasi Kebijakan, Program

## Keywords:
Non-cash Food Assistance; Policy Implementation; Garut District
Article history: Submission November 30, 2023 Revision December 06 2023 Accepted December 15, 2023 Published December 31, 2023
*Corresponding author Email: liajuliasih@fisip.uniga.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## PENDAHULUAN
Fenomena  kemiskinan  sudah  menjadi  kondisi  yang  dianggap  biasa  di  berbagai negara  berkembang  salah  satunya  Indonesia,  Masih  banyak  masyarakat  yang  hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup tidak layak.  Seseorang disebut     miskin karena tidak  punya  pendapatan  untuk  kebutuhan  makan  dan  pakaian  (Aspar  et  al.,  2020). Kemiskinan  masih  menjadi  masalah  utama  di  Indonesia.  Kemiskinan  secara  harfiah dapat   dikatakan   sebagai   keadaan   tidak memiliki   apa-apa   secara   cukup. Hal   ini membuat seorang individu tidak memiliki kemampuan untuk   memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah melakukan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 sebagai kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan   salah   satu   bantuan sosial pangan berbentuk non  tunai  yang  diberikan  oleh  pemerintah  setiap  bulan  melalui  mekanisme  akun elektronik yang hanya dapat berlaku ketika membeli bahan pangan melalui e-warung yang telah bekerja sama dengan bank (Kurniawan, 2019).
Penerima  program  ini  merupakan  masyarakat  miskin  yang  termasuk  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta terdaftar dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  Tujuan  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan  pangan,  memberikan  nutrisi  baik  kepada  KPM,  meningkatkan  ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan   bagi   KPM, memberikan   lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (Basriati, 2021).
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2020 terdapat  12.038.500  jiwa.  Sementara  itu,  berdasarkan  sensus  penduduk  jumlah penduduk tahun 2020 terdapat 270.203.917 jiwa. Hal ini menunjukan bahwa penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,45 % dari jumlah penduduk Indonesia. Kondisi ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah yang melahirkan beberapa kebijakan sebagai upaya mengatasi permasalahan kemiskinan.
Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak.  Berdasarkan  data  BPS,  jumlah  penduduk  Jawa  Barat  per  September  tahun 2020  adalah  48.274.162.  Sedangkan  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Barat  per September  tahun  2020  adalah  3.004.950.  Terdapat  sekitar  6,2  %  penduduk  Jawa  Barat yang  termasuk  ke  kategori  masyarakat  miskin.  Sementara  itu,  jumlah  penduduk terbanyak  di  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  Kabupaten  Bogor  5.427.068,  disusul  oleh Kabupaten  Bandung  3.623.790,  Kabupaten  Bekasi  3.113.017  Kabupaten  Sukabumi

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
2.725.450 dan Kabupaten Garut. 2.585.607. Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang termasuk lima besar penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten  Garut  memiliki  42  kecamatan,  21  kelurahan  dan  421  desa.  Desa Karyasari  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Banyuresmi  yang  memiliki penduduk miskin dan mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak 2018.  Secara  umum,  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Garut  mengalami  kenaikan sehingga hal ini menarik perhatian karena adanya penurunan angka kemiskinan di Desa Karyasari dari Tahun 2020-2021. Pada tahun 2020, terdapat 752 kepala keluarga miskin sedangkan pada tahun 2021 terdapat 649 kepala keluarga miskin di Desa Karyasari (Lihat Tabel  1),  akan  tetapi  hanya  484  kepala  keluarga  miskin  yang  mendapatkan  bantuan pangan non tunai (Lihat tabel 2). Terdapat penurunan 93 Kepala Keluarga miskin di Desa Karyasari selama satu tahun.
Tabel 1. Rekapitulasi Data Masyarakat Kurang Mampu Desa Karyasari Tahun 2021 No RW KK 2020 KK Miskin 2020 KK 2021 KK Miskin 2021 1 01 151 80 145 80 2 02 142 60 142 57 3 03 160 76 153 70 4 04 114 48 101 35 5 05 114 58 142 51 6 06 126 62 124 55 7 07 111 59 103 40 8 08 226 135 231 120 9 09 95 50 92 38 10 10 98 52 95 35 11 11 124 72 123 68 Jumlah 1424 752 1451 649 Sumber : Arsip Desa Karyasari, 2021 Tabel 2. Rekapitulasi Penerima Bantuan Program BPNT Desa Karyasari Tahun 2021 No RW Jumlah KPM 1 01 65 2 02 45 3 03 35 4 04 25 5 05 69 6 06 40 7 07 50 8 08 50 9 09 36 10 10 59 11 11 60 Jumlah 484
Sumber : Arsip Desa Karyasari, 2021

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Beberapa  penelitian  tentang  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  sudah  dilakukan diantaranya  penelitian  oleh  Ishak  Fadlurrohim  yang  berjudul  Implementasi  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai-Studi  Kasus  di  Kota  Cimahi  (Fadlurrohim  et  al.,  2020). Penelitian ini berfokus pada implementasi program pada faktor sosiologis, lingkungan internal,  perencanaan  organisasi  dan  sumber  daya  keuangan.  Selanjutnya  terdapat penelitian  oleh  M.  Hidayat  Panuntun  Muslim  yang      berjudul  Implementasi  Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kuranji Kota Padang (Muslim et al., 2019).
Penelitian  ini  menganalisis  implementasi  program  dengan  menggunakan  teori George  C.  Edwards  III.  Dalam  penelitian  ini  mencari  faktor-faktor  penghambat terlaksananya program Bantuan Pangan Non Tunai serta mencari solusinya. Selanjutnya penelitian  karya  Amelia  Eka  Sari  dkk  dengan  judul  Implementasi  Program  Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro (Sari et al., 2019). Penelitian ini fokus pada implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Penganten dan Desa Bulaklo Kecamatan  Balen  Kabupaten  Bojonegoro  dengan  menggunakan  teori  Van  Matter  dan Van  Carl  Horn.    Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  disini  penulis  fokus  pada kebijakan Program Bantuan Non Tunai yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Penelitian  terdahulu  menjadi  pedoman  bagi  penulis  dalam  melakukan  analisis implementasi  kebijakan  program  bantuan  pangan  non  tunai  di  Desa  Karyasari Kecamatan  Banyuresmi  Kabupaten  Garut.  Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan program bantuan pangan non    tunai    di    desa    karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.
Pada  saat  melakukan  penelitian  ini,  penulis  menemukan  beberapa  indikasi masalah yang terjadi di lapangan yaitu: (1) Ditemukan   warga   penerima   BPNT   yang tidak memiliki saldo di rekening.  Dari 11 RW di Desa Karyasari terdapat 60 KPM dengan saldo nol rupiah.  (2) Kurang informasi   yang   jelas   terkait   penggunaan kartu sehingga banyak KPM yang salah melakukan input PIN ketika   melakukan transaksi, akibatnya banyak kartu yang terblokir dan harus diperbaiki pada agen bank setempat.  (3)  Tidak adanya  keterbukaan  atas  harga  dan  kualitas  pangan  yang  akan  diterima  oleh masyarakat. KPM menerima beras atau telur    yang tidak memenuhi kualitas yang telah ditetapkan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  cara  untuk  mencapai  tujuan  sebuah kebijakan. Tujuan ideal kebijakan sulit direalisasikan karena harus berhadapan dengan kondisi  di  lapangan  (Rangkuti  &  Maksum,  2019).  Implementasi  kebijakan menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan  dan  realisasinya  dengan  hasil  kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn  (Grindle, 1980: 6) bahwa      implementasi  bertugas  untuk  membangun  jaringan  supaya  tujuan  kebijakan publik   dapat terealisasi melalui koordinasi berbagai pihak yang berkepentingan   dalam instansi  pemerintah  (Akib,  2010).  Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi,  rumusan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
masalah  dalam  penelitian  ini  adalah “ Bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karyasari? ”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  dimana  data  yang disedikan  berbentuk  kata,  kalimat  dan  gambar.  Tujuan  penelitian  kualitatif  pada umumnya  mencakup  informasi  tentang  fenomena  utama  yang  dieksplorasi  dalam penelitian,  partisipan  penelitian,  dan  lokasi  penelitian  (Creswell,  2014).  Penelitian  ini fokus  pada  masalah  yang  bersifat  aktual  yaitu  gambaran  tentang  Program  Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  melalui  observasi  dan wawancara  terhadap  lima  orang  informan  yaitu  TKSK  kecamatan  Banyuresmi,  Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Desa Karyasari, pemilik E-Warung di Desa Karyasari dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  menggunakan  teori  Van  Meter  and  Van  Horn  dalam  penelitian  ini. Terdapat enam variabel dalam menganalisis implementasi kebijakan (Subarsono, 2015) yaitu:

## 1)  Standar dan Tujuan Kebijakan
Keberhasilan  standar  dan  tujuan  implementasi  kebijakan  program  BPNT  di  Desa Karyasari dilihat dari pedoman dan standar program BPNT yang jelas, konsisten serta sesuai dengan prinsip dasar penyaluran bantuan untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.  Pedoman  yang  digunakan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Sosial mengenai penyaluran bantuan pangan non tunai. Melalui pedoman tersebut, ditetapkan sasaran penerima bantuan, besaran bantuan yang diberikan dan siapa saja yang terlibat dalam penyaluran bantuan sampai pada tahapan evaluasi setelah penyaluran bantuan.
Sasaran  bantuan  adalah  masyarakat  Desa  Karyasari  yang  termasuk  dalam kriteria masyarakat miskin dan sudah terdaftar di Data Terpadu Tenaga Kesejahteraan Sosial (DTTKS). KPM yang sudah terdaftar akan mendapatkan kartu kombo (KKS) untuk proses  penyaluran  bantuan.  Sasaran  yang  tepat  ini  harus  disertai  dengan  kualitas komoditas yang didapatkan oleh masyarakat.  Setiap bulannya, KPM menerima bantuan melalui rekening Kartu Kombo dengan saldo sebesar Rp. 200.000 dan dapat digunakan untuk  membeli  kebutuhan  pangan  yang  telah  dipaket  yaitu  10  kg  beras,  1  kg  daging ayam, protein nabati (tahu) 10 buah, 1 kg sayuran (kentang) dan 1 kg buah-buahan.
Keberhasilan  implementasi  BPNT  dalam  melaksanakan  kebijakan  program bantuan di Desa Karyasari, melihat bahwa standar dan sasaran kebijakan akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan program dapat ditinjau lebih dalam mengenai tujuan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
dari pelaksanaan program sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau sebaliknya. TKSK  Desa  Karyasari  menjelaskan  tujuan  dari  program  ini  untuk  mengurangi  beban pengeluaran  khususnya  kebutuhan  pangan  bagi  masyarakat  yang  tergolong  miskin, meningkatkan gizi seimbang, ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  pangan  agar  tercapainya  pembangunan  yang berkelanjutan serta tidak ada lagi istilahnya tidak bisa membeli kebutuhan pokok untuk memenuhi gizi yang seimbang.
Tujuan  kebijakan  penyaluran  BNPT  ini  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam Pasal 2 bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran  KPM  melalui pemenuhan kebutuhan pangan seperti beras, telur, sayuran, maupun bahan pangan lain yang  bisa didapatkan  oleh  KPM,  memperoleh  gizi  yang  seimbang,  memberikan  bahan  pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas dan harganya,  dan  memberikan lebih    banyak  pilihan    dan    kendali    kepada    KPM    dalam  memenuhi  kebutuhan pokoknya.

## 2)   Sumber Daya
Pada berbagai kebijakan harus disertai dengan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang berkecukupan baik secara kualitas maupun kuantitas implementor yang bisa mencakup semua  kelompok  sasaran.  Sedangkan  sumberdaya  finansial  merupakan  kecukupan modal  investasi  atas  sebuah  program,  kedua  sumber  daya  ini  tidak  lain  untuk mendukung  kelancaran  dan  keberhasilan  dari  pelaksanaan  program  bantuan  pangan non tunai secara maksimal.
Menurut Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Desa Karyasari jumlah petugas sudah cukup memadai, mulai dari TKSK mendampingi masyarakat, pihak desa melakukan  sosialiasi  program  yang  dibantu  oleh  dinas  sosial.  Terdapat  3  orang pendamping, yaitu 1 orang TKSK dan 2 orang Kesra dari desa yang menjadi pelaksana dalam penyaluran bantuan   pangan   kepada   sebanyak 749 jumlah KPM yang terdaftar di desa dengan sebaran pada 11 desa. Penambahan jumlah ini merupakan data jumlah terbaru  yang  telah  dilakukan  perbaruhan  data  yang  berasal  dari  Desa  Karyasari. Sebanyak 749 jumlah KPM ini dinilai terlalu banyak untuk dikoordinasi oleh 1 TKSK saja, selain  itu  2  orang  Kesra  dari  desa  bertugas  membantu  TKSK  yang  terjun  langsung mengawasi  proses  berjalannya  penyaluran  bantuan  adalah  dari  TKSK,  menimbang bahwa  anggota  yang  tersebar  secara  merata  tersebut  memiliki  wilayah  yang  berbeda diantara satu dengan yang lainnya, dibutuhkan tambahan pendamping agar program ini bisa disalurkan secara maksimal. Bantuan ini yang langsung di transfer ke rekening KPM sebesar Rp. 200.000/bulan dan tidak bisa diambil tunai.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## 3)    Karakteristik Agen Pelaksana
Agen pelaksana tentu memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian ini dapat dilihat  melalui  pendidikan,  kompetensi  pada  bidang  dan  pengalaman  kerja  yang dimiliki oleh setiap tenaga TKSK. Menurut salah satu TKSK, ideal menjadi tenaga TKSK minimal  telah  memiliki  gelar  sarjana.  Meski  begitu,  TKSK  tersebut  hanya  merupakan lulusan  SMA  saja  karena  pada  pelaksanaanya  tidak  mempertimbangkan  pendidikan terakhir  pelaksana.  Kemudian  salah  satu  petugas  menyatakan  bahwa  di  desa  tidak mementingkan  latar  belakang  pendidikan  karena  yang  utama  dapat  aktif  di  lapangan serta  dapat  berkomunikasi  dengan  masyarakat  secara  baik.  Tambahnya,  apabila memiliki latar belakang yang tinggi dapat ditugaskan oleh dinas sosial yang bertugas. Rata-rata pendidikan terakhir tenaga pendamping TKSK merupakan lulusan SMA.
Selanjutnya  tim  pendamping  memiliki  pengalaman  di  bidang  penyaluran bantuan, pengalaman utama ini penting bagi para pendamping agar lebih sigap dalam membantu KPM.  Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat membuat KPM lebih mudah  untuk  menyampaikan  kendala  langsung  kepada  TKSK.  Selain  memiliki pengalaman  perlu  disertai  kemampuan  yang  ahli  pada  bidangnya,  agar  setiap  tugas yang  diberikan  dengan  mudah  dilaksanakan.  Penilaian  ini  menjadi  nilai  penting  bagi keberhasilan karakteristik tenaga pelaksana yang berkualitas memiliki kemampuan yang sesuai  dengan  kebutuhan.  Menurut  masyarakat  Desa  Karyasari  selain  petugas  yang berkompeten  di  bidangnya,  para  tenaga  pelaksana  harus  berperilaku  santun,  ramah, memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga penerima bantuan ini merasa dilayani dengan baik.

## 4)   Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi  merupakan  hal  yang  paling  menentukan  keberhasilan  dari pencapaian tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini indikator dari komunikasi salah satunya transmisi menurut Eswards III yang merupakan upaya menyalurkan  bantuan  sosial  kepada  para  pihak  yang  berkepentingan  dan  terlibat. Sosialisasi  diberikan  sebagai  bimbingan  kepada  penerima  terkait  pelaksanaan  BPNT, mengingat  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  paham  mengenai bantuan, sehingga perlu diberikan informasi sebaik mungkin melalui sosialisasi. Media sosialisasi dilakukan melalui surat   pemberitahuan, poster spanduk, melalui pemutaran video, siaran di media masa dan sosialisasi dari rumah ke rumah penerima KPM.
Tak hanya penerima bantuan, pemilik e-warung pun diberikan sosialiasi sebagai arahan  untuk  melayani  masyarakat,  sehingga  KPM  merasa  puas  ketika  dilayani. Pelaksanaan  sosialisasi  ini  dilakukan  setiap  terjadi  perubahan  informasi  yang  berlaku dari tingkat pusat agar masyarakat tetap mengetahui perubahan perubahan yang terjadi sehingga tidak merasa kebingungan dan terjadi kesalahan. Informasi yang disampaikan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
melalui proses sosialisasi tersebut disampaikan secara jelas dan konsisten tidak berubah, adapun perubahan yang ada berasal dari perubahan kebijakan program yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Komunikasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk membagikan informasi.
Pedoman edukasi   dan   sosialisasi   menjadi   acuan penting   yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaanya tentu tidak lepas dari kendala yang terjadi di lapangan, menurut TKSK yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi terdapat kendala yang cukup serius yaitu penerima bantuan tidak berasal dari usia yang sama, faktor usia membuat TKSK cukup kewalahan karena perlu berulang kali hingga semua anggota menerima dengan baik informasi yang disampaikan.
Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan masih banyak dari mereka yang tidak  memenuhi  undangan  dengan  berbagai  alasan  yang  seharusnya  berkomitmen untuk tetap hadir. Menimbang betapa pentingnya pemahaman informasi pemanfaatan bantuan bagi para KPM. Agar terhindar dari alasan informasi tidak disampaikan dengan jelas dan tidak ada lagi keluhan-keluhan yang serius dari penyaluran bantuan.

## 5) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana
Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap para pelaksana atau disposisi.   Sikap   yang   dimaksud   adalah respon dari para pelaksana atas kebijakan yang  dikeluarkan.  Hal  ini  terjadi  karena  formulasi  kebijakan  tidak  terlibat  dengan masyarakat  setempat  yang  dinilai  lebih  mengerti  permasalahan  yang  terjadi.  Untuk mengetahui  lebih  dalam  lagi  mengenai  permasalahan  di  lapangan  dengan menghubungkan pada teori yang ada, demikian hasil observasi di lapangan. Masyarakat Desa Karyasari memberi reaksi yang baik karena mereka merasa banyak dibantu. Selain itu,  pemilik  e-warung  mendukung  keberlangsungan  program  ini  karenanya warung/toko  miliknya  menjadi  lebih  ramai  dari  biasanya.  Selanjutnya  fasilitas pendukung transaksi menjadi salah satu faktor pendukung.   Apabila mesin mengalami kerusakan  menyebabkan  proses  transaksi  pada  penyaluran  bantuan  terhambat.  Ini menjadi tanggung jawab bersama sehingga dilakukan pemantauan secara berkala demi kelancaran  dan  keberhasilan  program  ini.  Sikap  atau  kecenderungan  para  pelaksana yang terlibat dalam program bantuan BPNT di Desa Karyasari sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

## 6) Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi
Pelaksanaan    implementasi    kebijakan tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi dan politik para kelompok penting. Pengukuran pada kondisi ini dilihat dari bagaimana respon lingkungan eksternal dalam mendorong keberhasilan serta keberlangsungan dari proses implementasi kebijakan program BPNT. Salah satu contoh adalah jika lingkungan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
sosial  dan  ekonomi  dalam  kondisi  yang  tidak  kondusif  kemudian  terjadi  sumber masalah yang serius, dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Sekalipun dampak dari masing-masing   sistem   cukup   kecil, dapat berimbas terhadap pencapaian badan  pelaksana.  Kondisi  lingkungan  ekonomi  di  Desa  Karyasari  terbilang  belum kondusif sehingga dengan adanya e-warung diharapkan dapat meningkatkan ekonomi bagi  KPM.  Selain  itu,  lingkungan  sosial  harus  bisa  merespon  dengan  baik  adanya program  bantuan,  sebagaimana  yang  dirasakan  oleh  salah  satu  KPM  yang  merasa terbantu  karena  dapat  membeli  kebutuhan  pokok  yang  berkualitas  sehingga  sangat mendukung keberlangsungan program BPNT ini.
Tak hanya itu, koordinasi dalam penyaluran bantuan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama.  Hal ini didukung oleh peran penting dari para kelompok kepentingan seperti pendamping TKSK dan pihak pemerintah desa yang saling mendukung dalam pelaksanaan  program  BPNT  ini.  Menurut  salah  satu  pemilik  e-warung,  koordinasi  ini membantu  proses  penyaluran  bantuan  kepada  masyarakat.  Pendamping,  pihak  desa juga  pihak  bank  melakukan  pengecekan  secara  teratur  ketika  dalam  tahap  pencairan. Pengecekan ini untuk mengetahui kualitas barang yang nantinya akan dikonsumsi oleh para penerima BPNT.  Berdasarkan observasi di lapangan mengenai kondisi lingkungan sosial, ekonomi bahwa di lingkungan sosial Desa Karyasari menggambarkan program BPNT  mampu  menjadi  penyokong  kebutuhan  ekonomi  pangan  KPM.  Banyak  dari masyarakat  yang  bukan  penerima  bantuan  dengan  adanya  bantuan  ini  menjadi penyuplai  komoditi  bantuan.  Dapat  disimpulkan  dengan  adanya  program  ini  dapat membantu satu sama lain.
Implementasi  Kebijakan  BPNT  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  pendukung keberhasilan program, adapun sesuai dengan kondisi     di     lapangan     bahwa     faktor pendukung  keberhasilan  disebabkan  oleh  proses  komunikasi  yang  telah  dilaksanakan dengan  baik,  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  dalam  melakukan penyaluran  bantuan,    program    BPNT  diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat  baik  itu selaku    penerima    bantuan    maupun masyarakat   umum,   dan   didukung   oleh proses koordinasi yang terjalin dengan baik di antara para pihak berkepentingan. Selain faktor  pendukung,  terdapat  juga  faktor  penghambat  implementasi  BPNT  hal  ini dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  yang  belum  dilaksanakan  secara  menyeluruh  dimana masih  ada  penerima  bantuan  yang  tidak  tepat  sasaran,  informasi  yang  tidak  diterima dengan  baik  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat  dan  usia penerima di atas 50 tahun sehingga lambat menerima informasi yang disampaikan.

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan BPNT di Desa Karyasari sudah dilaksanakan dengan baik Standar  dan tujuan  kebijakan  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  di  Desa  Karyasari

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku. Sasaran kebijakan dari  bantuan  ini  merupakan  masyarakat  miskin  yang  telah  terdaftar  pada  DTKS  oleh dinas  sosial.  Program  BPNT  telah  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  baik. Terdapat faktor-aktor yang mendukung proses penyaluran  seperti pemerintahan desa karyasari, tenaga pelaksana sosial TKSK, masyarakat setempat, agen e-warung dan bank penyalur.
Agen   pelaksana   merupakan   individu yang berpengalaman, memahami kondisi penerima  bantuan  di  wilayahnya  serta  berkompeten  menangani  program  penyaluran bantuan.  Penyampaian  informasi  mengenai  bantuan  sudah  disampaikan  sejelas mungkin,  perubahan  informasi  yang  ada  langsung  disampaikan  kepada  semua  pihak baik  kepada  agen  e-warung  serta  keluarga  penerima  manfaat.  Walaupun  demikian masyarakat  masih  kurang  dalam  memenuhi  undangan  pada  proses  sosialisasi,  hal  ini menyebabkan  komunikasi  yang  terhambat.  Para  pelaksana  sudah  menjalankan  tugas dan  fungsinya  secara  baik.  Terdapat  pemantauan  secara  berkala  yang  dilakukan  oleh pendamping  sosial  terkait  dengan  kelayakan  alat  transaksi  serta  proses  penyaluran kepada KPM, hal ini meminimalisir terjadinya kendala yang serius pada saat penyaluran.

## REFERENSI
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagimana.    Jurnal Adminstrasi Publik,  1(1),  1 – 100.  https://media.neliti.com/media/publicat  ions/97794-ID- implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf
Aspar,  Sakaruddin,  M.,  &  Syakhruddin,  D.N.  (2020).  Implementasi  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  terhadap  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jurnal Washiyah, 1(2), 305 – 325.
Basriati.  (2021).  Implementasi  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di Kecamatan  Parangloe  Kabupaten  Gowa.  Universitas  Muhammadiyah  Makasar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches (B. B. Vicki Knight, Kalie KOscielak (ed.); 4th ed.). SAGE Publications Inc.
Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan  Non  Tunai  (Studi  Kasus  Di  Kota  Cimahi).  Share:  Social  Work  Journal, 9(2),  122. https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326
Kurniawan, A. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo. Reformasi, 9(2), 138.
https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7752 to this article Page 353-363 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Muslim,  H.  P.,  Eriyanti,  F.,  &  Mubarak,  A.  (2019).  Implementasi  Program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Jurnal Manajemen Dan  Ilmu  Administrasi  Publik  (JMIAP),  2(1),  60 – 68. https://doi.org/ 10.24036/jmiap.v1i2.19
Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Depok.  Publik  (Jurnal  Ilmu Administrasi), 8(1), 38. https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019
Sari, A.  E., Kusbandrijo, B., & Murti, I. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus di Desa   Penganten   dan Desa Bulaklo  Kecamatan  Balen  Kabupaten  Bojonegoro).  126 – 132.  https://publik.untag- sby.ac.id/backend/uploads/pdf/43.pdf
Subarsono, A.  (2015).  Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar.