## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), Februari 2021, 169-176 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i1.1241

## Wewenang KPPU terhadap Pemberian Sanksi pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender

## Nurul Fitriani
Universitas Negeri Airlangga Surabaya Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, Kode Pos. 60286 Correspondence email: nurul.fitriani-2018@fh.unair.ac.id
Abstrak. Persaingan usaha tidak sehat akan  menyebabkan kerugian terhadap konsumen  maupun terhadap pelaku usaha, praktik dunia usaha  yang tidak sehat pula akan  merusak stabilitas ekonomi  nasional  yang dapat menyebabkan terjadinya krisis  moneter dalam suatu negara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan upaya mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, terlebih di dalam penyelenggaran tender pengadaan barang dan/atau jasa. Sehingga sangatlah menarik permasalahan dalam penelitian  ini  yang  mengambil  pendekatan  yuridis  terhadap  kasus  persengkongkolan  tender  serta  wewenang  KPPU  dalam memberikan sanksi terhadap pihak  yang  melakukan usaha curang dalam penyelenggaraan tender, dan terkait  masalah ketiadaan sanksi  bagi  pihak  lain  yaitu  panitia/  penyelenggara  tender  atau  pun  pejabat  pemerintah  serta  politikus  yang  terlibat  dalam persekongkolan  tender.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis  Normatif  dengan  menggunakan  sumber  data sekunder melalui studi kepustakaan yang di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di dapati bahwa persekongkolan dalam penyelenggaran tender dapat terjadi secara horizontal maupun vertical, sehingga pendekatan yuridis dalam hal ini sangat lah cocok  digunakan  guna  menjerat  para  pelaku  usaha  tidak  sehat,  pendekatan  yuridis  yang  digunakan  adalah  pendekatan  per  se ilegal. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memeberikan wewenang kepada KPPU untuk memberi sanksi terhadap para  pelaku  praktik  usaha  tidak  sehat,  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  KPPU  merupakan  keputusan  yang  berkekutan hukum  (legal),  akan  tetapi  wewenang  KPPU  dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  pelaku  praktik  usaha  tidak  sehat  itu  hanya sebatas sanksi administrasi.

## Kata kunci : Persekongkolan; Tender; Monopoli
Abstract. Unfair business competition will cause losses to consumers and business parties, unhealthy business practices will also damage national economic stability, which can lead to a monetary crisis in a country. The raise of Regulation Number 5 of 1999 is an effort to prevent unfair business competition practices, especially in organizing tenders for the procurement of goods and / or  services.  So  it  is  very  interesting  that  the  problem  in  this  research  is  that  it  takes  a  juridical  approach  to  cases  of  tender conspiracy and the authority of the KPPU in imposing sanctions on parties who commit fraudulent efforts in holding tenders, and related  to  the  problem  of  the  absence  of  sanctions  for  other  parties,  namely  the  committee  /  tender  organizer  or  government officials and politicians. involved in tender rigging. This study uses the juridical normative research method using secondary data sources through literature studies which are analyzed qualitatively descriptive. The research found that conspiracy in the holding of tenders can occur horizontally or vertically, so that the juridical approach in this case is very suitable to be used to ensnare unhealthy  business  actors,  the  juridical  approach  used  is  the  per  se  illegal  approach.  Law  Number  5  of  1999  has  given  the authority  to  KPPU  to  impose  sanctions  on  perpetrators  of  unhealthy  business  practices,  decisions  issued  by  KPPU  are  legal decisions,  however  KPPU  has  the  authority  to  impose  sanctions  on  business  practice  actors.  unhealthy  is  only  limited  to administrative sanctions.

## Keywords: Confederacy; Tender; Monopoly

## PENDAHULUAN
Persaingan  merupakan  aktivitas  yang  dilakukan manusia  dalam  bentuk  usaha  untuk  saling  mengungguli satu  sama  lain.  Dalam  satu  sisi  persaingan  memiliki dampak  positif  untuk  meningkatkan  motivasi  dalam berinovasi  dan  meningkatkan  kualitas  pribadi  maupun produktifitas.  Dalam  dunia  bisnis  persaingan  memiliki sisi  lain  yang  negatif  dengan  tujuan  penguasaan  pasar maupun  meningkatkan  penjualan  secara  signifikan  yang menyebabkan  para  pelaku  usaha  menghalalkan  segala cara dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
Persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat  menyebabkan kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha lain yang  bergerak  dalam  suatu  bisnis  dan  pasar  yang  sama. Selain  itu  dampak  besar  dari  iklim  usaha  yang  tidak
sehat  juga  dapat  merusak  kestabilitasan  ekonomi nasional  hingga  terjadinya  krisis  moneter  dalam  suatu negara.  Contoh  nyata  dalam  hal  ini  ialah  terjadinya puncak  krisis  moneter  di  Indonesia  pada  tahun  1998. Dalam  rangka  membatasi  krisis  moneter  yang  telah dasyat  melanda  dan  menjadikan  ekonomi  Indonesia terpuruk  secara  luas,  negara  mengajukan  kredit  pada IMF.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 merupakan  desakan  dari  IMF  serta  salah  satu konsekwensi  dari  peratifikasian  perjanjian  Marrakesh oleh DPR dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang  mengharuskan  Indonesia  membuka  diri  dan  tidak boleh  memberikan  perlakuan  diskriminatif,  diantaranya
dengan  memberikan  perlindungan  terhadap entrie barrier bagi suatu perusahaan. 1
Menurut  Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja dalam  bukunya  yang  berjudul Seri  Hukum  Bisnis  Anti Monopoli ,  yang  kemudian  dikutip  oleh  Supianto  dalam jurnalnya  berpendapat  bahwa  hadirnya  peraturan mengenai  larangan  praktek  monopoli  di  Indonesia terbilang  telah  jauh  tertinggal  bila  dikomparasikan dengan negara-negara lainnya. Sebagai contoh, Amerika Serikat  dalam  mencegah  dan  mengantisipasi  praktek monopoli, telah mengeluarkan beberapa regulasi dimulai dari The  Sherman  Act 1890,  dilanjutkan  dengan keluarnya  regulasi The  Clayton  Antitrust  Act 1914, The Faderal Trade Commission Act 1914 , Robinson Patman Act 1936,  dan  terakhir Celler-Kefauver  Act 1950. Sedangkan  di  Jerman  telah  mengeluarkan  regulasi serupa  pada  tahun  1909  yakni  dengan  adanya  undang- undang  tentang Unfair  Competition. Demikian  pula dengan  negara  tetangga  kita  yakni  Philipina  yang  telah membuat  satu  chapter  khusus  tentang Frauds  in Commerce  &  Trade pada Penal  Code No  3815  yang telah mengalami revisi pada tahun 1930. 2
Namun  dengan  adanya  undang-undang  Nomor  5 Tahun  1999    diharapkan  melahirkan  iklim  persaingan yang  sehat  dan  mencegah  terjadinya  praktik  monopoli yang dilakukan oleh segenap pelaku usaha. Terlebih lagi dalam  penyelenggaraan  tender  pengadaan  barang  dan/ atau  jasa    yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  karena kaitannya  dengan  pemanfaatan  keuangan  negara  baik APBN  maupun  APBD  yang  bertujuan  menyejahterakan masyarakat.  Sebagai  pagar  yang  membatasi  kecurangan pelaku  usaha,  pengaturan  larangan  persekongkolan tender  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1999  tentang  Jasa  Konstruksi  j.o  Peraturan  Pemerintah Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi.  Selain  itu  juga  diatur  dalam  pasal  khusus pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  tepatnya pada pasal 22. 3
Secara  terminologi,  menurut  Sudarsono  dalam kamus  hukumnya  istilah  tender  dapat  diartikan  sebagai suatu  kegiatan  memborong  pekerjaan  atau  menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun mengerjakan suatu pekerjaan  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  sesuai dengan  perjanjian  yang  telah  dibuat.  Sehingga  secara umum  tender  meliputi  :  1)  Memborong  atau melaksanakan  suatu  pekerjaan,  2)  Menjual  barang  atau jasa,  3)  Membeli  barang  atau  jasa,  4)  Mengadakan
1 Adifyan  Rahmat  Asga  dan  Ditha  Wiradiputra , “Analisa  Kedudukan  Panitia  Tender  Dalam  Persekongkolan Tender  Secara  Vertikal  (Studi  Kasus  Putusan  KPPU  Nomor 04/KPPU-L/2013),” Universitas Indonesia (2012): 2, hlm 2.
2 Supianto ,  “Pendekatan  Per  Se  Illegal  Dan  Rule  Of Reason  Dalam  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia,” Jurnal Rechtens 2 (2013).
3 L  Budi  Kagramanto ,  “Komparasi  Pengaturan Tender  Di  Indonesia  Dan  Jepang  Dalam  Prespektif  Hukum Persaingan Usaha,” Era Hukum (2007), hlm 656-657..
barang  atau  jasa. 4 Dalam  pengertian  tersebut  diketahui bahwa ender merupakan bentuk pekerjaan yang biasanya memakan  biaya  yang  cukup  tinggi  karena  sifatnya borongan  atau  dalam  jumlah  yang  besar  bukan  satuan, sehingga banyak pelaku usaha yang berminat mengajukan  lelang/  tender  tersebut.  Tiap  pelaku  usaha yang  menjadi  peserta  tender  memiliki  kedudukan  yang sama  dalam  mencapai  kepentingannya.  Karena  tujuan dari  tender  ialah  untuk  memberikan  kesempatan  sama kepada  semua  peserta  sehingga  dapat  menghasilkan harga lelang serendah mungkin dngan kualifikasi sebaik mungkin. 5
Jika  tujuan  dari  pelaksana  tender  dalam  kegiatan ini ialah untuk memperoleh kualias terbaik dengan harga terendah,  maka  lain  halnya  dengan  prinsip  para  pelaku usaha yang menginginkan keuntungan tertinggi. Sehingga  banyak  pelaku  usaha  yang  melakukan persekongkolan  untuk  memenangkan  sebuah  tender dengan  melakukan  permainan  harga  dan  berpura-pura bersaing  dengan  rekan  bisnisnya.  Terbukti  dari banyaknya  putusan  KPPU  mengenai  pelanggaran terhadap  pasal  22  tetang  larangan  persekongkolan tender.  Persekongkolan  tender  termasuk  salah  satu perbuatan  yang  dianggap  merugikan  negara,  karena terdapat  unsur  manipulasi  harga  penawaran,  dan cenderung  menguntungkan  pihak  yang  terlibat  dalam persekongkolan.
Dari konsep-konsep tender yang sedemikian rupa telah  diatur  prosedur  dan  tata  cara  pelaksanaannya  serta peraturan-peraturan yang memuat sanksi atas pelanggarannya, masih saja ada celah bagi pelaku usaha yang  curang  untuk  melakukan  persekongkolan  tender. Contohnya pada kasus pembangunan pasar modern pada kota  Prabumulih  yang  telah  ditetapkan  putusannya  oleh KPPU  pada  tahun  2007  dengan  nomor  15/KPPU- L/2007.  Sehingga  penulis  merumuskan  permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  terhadap kasus  persekongkolan  tender serta wewenang  KPPU dalam  memberikan  sanksi  terhadap  pihak  lain  dalam persekongkolan tender.

## METODE
Metode  penelitian  yang  penulis  lakukan  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menurut  Ronny  Hanitidjo  Soemitro  penelitian  ini digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  data sekunder  yang  berupa    bahan-bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Sepesifikasi  yang  digunakan adalah  analisis  deskriptif,  dengan  menggunakan  metode pengumpul data dari sumber data sekunder melalui study
4 Sudarsono , Kamus  Hukum (Jakarta:  Rineka  Cipta, 1992).
5 Enrico  Billy  Keintjem ,  “Tinjauan  Yuridis  Praktek Persekongkolan  Yang  Tidak  Sehat  Dalam  Tender  Proyek Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,” Lex Administrantum 4.4 (2016), hlm 104.
library. Serta  kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

## Tipe Penelitian
Pada  penelitian  untuk  penulisan  proposal  ini, penulis  akan  menggunakan  jenis  penelitian  normatif. Penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan hukum  lain.  Dalam  penelitian  jurnal  ini  undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  serta  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi.  Untuk  penelitian hukum  yang  bersifat  normatif  ini,  maka  penulis  akan menggunakan  suatu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji penelitian  hukum positif, dalam hal ini adalah bahan  hukum  tertulis,  khususnya  yang  berhubungan dengan  wewenang  KPPU  dalam  memberikan  sanksi terhadap  pihak  lain  pada  kasus  persekongkolan  tender yang  tercantum  pada  peraturan  perundang-undangan terkait.  Bahan  hukum  tertulis  yang  dimaksud  adalah undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya mengenai kewenangan KPPU.

## Pendekatan Masalah
Pendekatan  yang  akan  penulis  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), yakni  dengan  menelaah  undang- undang  dan  regulasi  yang  berhubungan  dengan  isu hukum  yang  sedang  dibahas.  Terkait  penelitian  ini bersifat  akademis,  maka  penulis  perlu  mencari ratio legis dan  dasar  ontologis  lahirnya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan case  approach ,  yakni  melakukan  telaah  terhadap  kasus- kasus  terkait yang telah memiliki kekuatan  hukum tetap oleh putusan pengadilan. Pokok kajian dalam pendekatan  ini  ialah decidendi atau reasoning sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. 6
Selain  itu,  studi  yang  digunakan  oleh  penulis untuk  mempermudah  pemahaman  masalah  adalah sumber  dari  selain  perundang-undangan  melainkan  juga sumber  dari  studi  kepustakaan. 7 Studi  kepustakaan ditandai  dengan  kegiatan  mencari  literatur  yang  ada kaitannya  dengan  inti  pembahasan,  khususnya  tentang persekongkolan tender.
6 Peter  Mahmud  Marzuki , Penelitian  Hukum ,  Revisi. (Surabaya:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2015),  Hlm  133- 134.
7 Prasetijo Riyadi Dkk, 5 Langkah Mudah
Menyelesaikan  Skripsi  &  Tesis  Hukum (Surabaya:  Perwira Media Nusantara, 2015).

## Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  atas  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  serta  bahan- bahan non hukum :
a. Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  pada  proposal penelitian  hukum  ini  adalah  peraturan  perundang- undang  terkait  dengan  permasalahan  yang  akan penulis  bahas  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi  dan peraturan-peraturan  menteri  terkait  serta  Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 15/KPPU-L/2007
b. Dalam  penelitian  ini  penulis  juga  menggunakan bahan-bahan non hukum, misalnya adalah buku teks, jurnal  hukum,  pendapat  para  pakar  mengenai persekongkolan tender, seperti halnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah atau hal- hal selain hukum yang keseluruhannya berkaitan erat dengan  pokok  permasalahan  yang  akan  penulis bahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pendekatan Yuridis Persekongkolan Tender
Untuk  mewujudkan  iklim  tender  yang  kompetitif maka  peserta  tender  harus  lebih  dari  dua  pelaku  usaha. Dengan  lebih  banyaknya  peserta  tender  maka  akan memberikan  pilihan  yang  lebih  banyak  pula  dalam penawaran harga dari proyek yang diadakan. Sebaliknya, keterbatasan  piihan  tentunya  sangat  merugikan  pengada barang/jasa.  Karena  pada  dasarnya  tujuan  dari pelaksanaan  tender  ialah  mendapakan  harga  terendah dengan kualitas terbaik dari spesifikasi yang diinginkan. 8 Namun  tak  jarang  pada  prakteknya  terdapat  pula kecurangan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha peserta  tender  dengan  panitia  lelang  yang  dapat merugikan  pemerintah  maupun  pelaku  usaha  lain  yang tidak  dapat  berpartisipasi  dalam  pengadaan  barang  dan/ jasa. Bentuk kerjasama baik antara pelaku usaha peserta tender  satu  dengan  lainnya  maupun  antara  pelaku  usaha peserta  tender  dengan  panitia  tender  disebut  sebagai persekongkolan.  Persekongkolan  antar  pelaku  usaha peserta  tender  merupakan  bentuk  persekongkolan vertikal. Sedangkan persekongkolan antara pelaku usaha peserta  tender  dengan  panitia  tender  ialah  bentuk persekongkolan horizontal.
Yakub  Adi  dalam  karya  tulisnya  “Analisis Terhadap  Pasal  22  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang
Persekongkolan Tender”  Yakub  Adi  Kristiano mengklasfikasikan ruang lingkup tender terbagi menjadi tiga.  Pertama,  tawaran  mengajukan  harga  (terendah)
8 Y  Budianto  Monareh ,  “Masalah  Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha- Studi Kasus Putusan KPPU No.35/KPPU-1/2010 Dalam  Proyek  Donggi  Senoro,” Universitas Indonesia (2011), hlm 30.
untuk  memborong  suatu  pekerjaan.  Kedua,  tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang- barang.  Ketiga,  tawaran  mengajukan  harga  (terendah) untuk  menyediakan  jasa.  Tawaran  yang  dilakukan  oleh pemilik kegiatan/proyek lebih baik diserahkan pihak lain yang  mempunyai  kapabilitas  untuk  melaksanakan proyek/kegiatan  tersebut  demi  memperoleh  keefektifan dan keefisienan terhadap proyek yang diadakan. 9
Ditinjau  dari  pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  yang  menyatakan  “  Pelaku  usaha  dilarang bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk  mengatur  atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibakan  persaingan  usaha  tidak  sehat”.  Maka dapat  diketahui  adanya  unsur-unsur  sebagai  berikut: pelaku  usaha,  bersekongkol,  pihak  lain,  mengatur  dan menentukan  pemenang  tender,  dan  unsur  persaingan usaha tidak sehat.
Mengenai  penjelasan  unsur  pelaku  usaha  dapat dilihat  definisinya  ada  pasal  1  angka  5  Undang-Undang No  5  Tahun  1999  yakni  orang  perorangan  atau  badan usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  atau  bukan badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha  dalam  bidang  ekonomi.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  bersekongkol  berdasarkan  pedoman pasal  22  Undang-Undang  No  5  Tahun  1999  ialah kerjasama  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan pihak  lain  atas  inisiatif  siapapun  dengan  cara  apapun dalam  upaya  memenangkan  peserta  tender  tertentu. Definisi  lain  dari  persekongkolan  juga  terdapat  pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan  persekongkolan  atau  konspirasi  usaha adalah  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  pelaku usahadengan  pelaku  usaha  lain  dengan  maksud  untuk menguasai  pasar  bersangkutan  bagi  kepentingan  pelaku usaha yang bersekongkol. Definisi dari  unsur pihak lain dalam  persekongkolan  tender  ialah  para  pihak  yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender  dana  tau  subyek  hukum  lainnya  yang  terkait dengan tender tersebut. Unsur mengatur dan menentukan pemenang  tender  telah  jelas  bahwa  haruslah  ada  salah satu dari peserta tender yang melakukan persekongkolan yang  dimenangkan.  Dan  yang  terakhir  ialah  unsur persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  telah  didefinisikan pada  pasal  1  angka  6  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999.  Bahwa  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  ialah persaingan  antara  pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau jasa yang dilakukan degan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
9 Yakub Adi Kristianto , “Masalah Persengkongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha- Studi Kasus Putusan KPPU No.35/KPPU-1/2010,” Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Jakarta 24.4 (2005).
Sedangkan menurut Yakub Adi Kristiano terdapat beberapa  unsur  yang  apabila  terpenuhi  maka  suatu kegiatan  tender  dapat  dikatakan  terdapat  bentuk persekongkolan.  Unsur-unsur  tersebut  meliputi.  Adanya dua  atau  lebih  pelaku  usaha,  adanya  kerjasama  untuk melakukan persekongkolan dalam tender,  adanya tujuan untuk  menguasai  pasardan  adanya  usaha  untuk mengatur/ menentukan pemenang tender serta mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 10 Terdapat dua pendekatan yuridis dalam penegakan Undang-Undang  Anti  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat.  Yang  pertama  ialah  pendekatan rule  of reason ,  dimana  dalam  menilai  bahwa  suatu  perbuaan atau  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha tersebut  dikatakan  melanggar  hukum  apabila  efek/ dampaknya  menyebabkan  kerugian  bagi  pelaku  usaha lain  maupun  konsumen.  Dalam  bukunya Hukum Persaingan  Usaha  –  Filosofi,  Teori  dan  Implikasi Penerapannya  di  Indonesia yang  dikutip  oleh  I  Made Sarjana dalam jurnalnya, Johny Ibrahim mengungkapkan bahwa  pendekatan rule  of  reason pertama  kali dicetuskan oleh hakim dalam perkara Mitchel v Reynolds pada tahun 1711 di Amerika. Hakim memutuskan bahwa hanya  perjanjian  yang  tidak  masuk  akal  lah  yang dianggap  melanggar  hukum,  sehingga  tidak  semua perjanjian  yang  menghalangi  perdagangan  dapat dikatakan  melanggar  hukum.  Doktrin  tersebut  menjadi terkenal  dan  mengakar  pada  tradisi common  law . Sehingga  menjadi  suatu  yurisprudensi  yang  digunakan oleh  Hakim  Agung  White  dalam  memutuskan  perkara Standard  Oil  vs  United  States yang  menjadi  putusan perkara penting ( landmark decision) . 11 Pendekaan yuridis yang kedua ialah per se illegal , yakni  suatu  perjanjian  ataupun  perbuatan  dianggap melanggar  hukum  asalkan  melanggar  norma  yang  telah detapkan  dalam  perauran  perundang-undangan.  Dalam pendekatan  ini  tidak  diperlukan  lagi  pembuktian  lebih lanjut  apakah  perjanjian  atau  perbuatan  tersebut memiliki  dampak  negatif  ataupun  merugikan  pihak konsumen  serta  pelaku  usaha  lain  dipasar  yang bersangkutan.
Unsur  terakhir  dalam  pasal  22  yang  menyatakan “…dapat  mengakibatkan  persaingan  usaha  tidak  sehat” mengindikasikan  bahwa  pendekatan  yuridis  pada  pasal ini  ialah  pendekatan rule  of  reason sebagaimana  telah diuraikan  dalam  penjelasan  sebelumnya.  Diperkuat dengan pernyataan yang tertuang pada pedoman pasal 22 tentang  larangan  persekongkolan  tender  dalam  sub-bab mengenai  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk menganalisa adanya persekongkolan dalam suatu tender. Disana  menyebutkan  bahwa  dalam  prosesnya,  apakah persekongkolan  tender  tersebut  terdapat  upaya  yang tidak  jujur  atau  cara  yang  melawan  hukum.  Sehingga perilaku  tersebut  bersifat rule  of  reason ,  yaitu  bahwa
10 Loc. Cit, hlm 47 11 I  Made  Sarjana ,  “Analisis  Pendekatan  Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha,” no. 1 (2003): hlm 6–8.
suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan  telah  terjadinya  pelanggaran  terhadap persaingan usaha yang sehat.
Hampir  semua  istilah  persekongkolan  di  kegiatan masyarakat memiliki konotasi yang negatif. Sebagaimana  didefinisikan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  bahwa  kata  dasar  dari  persekongkolan  ialah sekongkol  yang  artinya  orang  yang  berkomplot melakukan  kejahatan,  kecurangan  dan  sebagainya. Persekongkolan  sendiri  diartikan  sebagai  bersekutu, bersepakat melakukan kejahatan. 12 Ditambah  lagi  dengan  adanya  unsur  “mengatur dan  menentukan  pemenang  tender”  pada  pasal  tersebut, bila  pemenang  tender  telah  diatur  dan  ditentukan  oleh para  pelaku  persekongkolan,  tentu  saja  tidak  akan  ada persaingan yang kompetitif dan adil.
Maka  kaitannya  dengan  persekongkolan  yang selalu berkonotasi negatif dan upaya dalam memenangkan salah satu peserta tender dengan cara-cara tertentu,  seharusnya  dalam  persekongkolan  tender, pendekatan yuridis yang digunakan ialah pendekatan per se illegal.

## Wewenang  KPPU  dalam  Memberikan  Sanksi Terhadap Pihak Lain
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  aau  KPPU merupakan  lembaga  independen  yang  didirikan  oleh negara  untuk  mengawasi  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  entang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dimana komisioner  dalam  KPPU  berjumlah  9  orang  dan diangkat  oleh  Presiden  berdasarkan  pertimbangan  dari DPRRI. Dalam mengemban tugasnya KPPU bertanggung jawab secara langsung pada Presiden.
Menurut  Yuliana  Juwita  dalam  karya  tulisnya, KPPU  ialah  suatu  organ  khusus  yang  memiliki  tugas ganda.  Yakni  untuk  menciptakan  dan  memelihara  iklim persaingan  usaha  yang  sehat,  serta  untuk  menciptakan ketertiban  dalam  persaingan  usaha.  Meskipun  KPPU merupakan  lembaga  yang  memiliki  fungsi  penegakan hukum  dalam  hukum  persaingan  usaha,  namun  KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. 13 Sejak berdirinya KPPU di tahun 2000, penyelesaian  kasus  tentang  persekongkolan  tender  telah banyak diselesaikan oleh KPPU. Banyaknya persekongkolan  tender  secara  vertikal  dapat  dilihat  dari putusan-putusan  yang  telah  dipuuskan  oleh  KPPU. Seperti  yang  telah  penulis  jelaskan  sebelumnya,  bahwa persekongkolan  tender  vertikal  ialah  persekongkolan/ kerjasama  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan panitia  tender.  Bahkan  sepanjang  tahun  2013,  kasus
12 Op.cit, Asmah.
13 Riski  Dysas  Prabawani  Dkk ,  “Analisis  Yuridis Penegakan  Hukum  Persengkongkolan  Tender  Menurut Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Praktik Larangan  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,” Privat Law V (2017), hlm 80.
persekongkolan  tender  mendominasi  putusan  perkara pada KPPU. 14
Sebagai  gambaran,  penulis  mengambil  salah  satu kasus yakni kasus pembangunan pasar modern pada kota Prabumulih. Bermula pada akhir bulan Maret 2006 Hak Guna  Bangunan  (HGB)  pedagang  pasar  tradisional Prabumulih  berakhir  dan  hanya  sekitar  15%  pedagang saja  yang  belum  melunasi  sewa  sehingga  serifikatnya masih menjadi agunan bank BRI. Hal tersebut membuat Walikota  dan  Wakil  Walikota  berencana  membangun sebuah  Pasar  Modern  Prabumulih.  Wakil  Walikota Prabumulih  yang  saat  itu  sekaligus  menjabat  sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota berdasarkan pertimbangan  dari  Kepala  Bagian  Hukum,  mencetuskan ide  untuk  mengadakan  tender  guna  menarik  investor. Sebelum  tender  dibuka,  diketahui  bahwa  Ferry Soelisthio  yang  merupakan  Direktur  Utama  PT  Prabu Makmur  melakukan  presentasi  mengenai  rencana pembangunan  Pasar  Modern  Prabumulih  di  DPRD  dan di  Pemerintah  Daerah  Prabumulih  yang  ketika  itu dihadiri  oleh  Wakil  Walikota.  Disamping  itu  ia  juga telah menjual rencana kios-kios kepada para pedagang di wilayah  Prabumulih  dan  Palembang  dengan  rekening bank  mandiri  atas  nama  PT.  Putra  Prabu  meskipun belum  ada  AMDAL  untuk  pembangunan  Pasar  Modern Prabumulih.
Hingga pada tanggal 10 Oktober 2006 pegumuman pelelangan umum tentang undangan kepada para  penyedia  barang/jasa  oleh  Panitia  Pengadaan Barang/  Jasa  Setda  Kota  Prabumulih  yang  akan  dibuka mulai  tanggal  11-30  Oktober  2006.  Pada  anggal  31 Oktober  2006  dilakukan  pemasukan  serta  pembukaan dokumen  penawaran  sehingga  diketahui  terdapat  7 perusahaan  yang  mengikuti  lelang  tersebut    yakni:  PT. Prabu  Makmur,  PT  Sungai  Musi  Perdana,  PT.  Putra Prabu  ,  PT.  Makasar  Putra  Perkasa,  PT.  Alexindo Sekawan,  PT.  Lematang  Sentana  dan  PT.  Tiga  Reka Persada. Namun seluruh dokumen yang dikirimkan oleh para peserta lelang tersebut tidak ada yang sah sehingga Panitia  lelang  menyatakan  bahwa  lelang  pembangunan Pasar Modern Prabumulih gagal.
Pengumuman tentang lelang umum pembangunan Pasar  Modern  Prabumulih  dilakukan  kembali  pada tanggal  3  November  2006  oleh  Panitia  lelang.  Kali  ini pengumuman  lelang  dimuat  pula  pada  Harian  Sriwijaya Post,  Media  Indonesia  dan  papan  pengumuman  guna mendapatkan  peserta  lelang  yang  lebih  banyak.  Proses pemberian  dokumen  penawaran  dimulai  dari  tanggal  6- 17 November 2006. Namun ketika dilakukan pembukaan  terhadap  dokumen  penawaran  pada  tanggal 20  November  2006,  diketahui  bahwa  yang  menjadi peserta  lelang  ialah  7  perusahaan  yang  sama  dengan yang  menjadi  peserta  lelang  pada  lelang  sebelumnya. Perama  kali  yang  digugurkan  dalam  proses  adminisrasi kali  ini  ialah  PT.  Putra  Prabu  karena  terdapat ketidaksesuaian  antara angka dan huruf dalam dokumen
14 Op.cit, Adifyan Rahmat Asga , Hlm 3.
penawarannya.  Selanjunya  pada  anggal  21  November 2006,  Panitia  lelang  menggugurkan  4  peserta  lainnya karena  tidak  melampirkan  beberapa  dokumen  yang dipersyaratkan.  Keempat  peserta  lelang  itu  ialah:  PT. Tiga  Reka  Persada,  PT.  Alexindo  Sekawan,  PT Makassar  Putra  Perkasa,  dan  PT.  Lentang  Sentana. Sehingga setelah dilakukan  evaluasi teknis pada tanggal 22  November  2006  terhadap  2  peserta  lelang  yang tersisa  yakni  PT  Prabu  Makmur  dan  PT.  Sungai  Musi Perdana  dinyatakan  lolos.  Kemudian  dilakukan  evaluasi harga  pada  tanggal  23  November  2006  dengan  hasil  PT Prabu  Makmur  memberikan  harga  penawaran  lebih rendah  dengan  kontribusi  lebih  besar  dibandingkan  PT Sungai  Musi  Perdana.  Sehingga  pada  tanggal  28 November  2006  Panitia  lelang  mengusulkan  PT  Prabu Makmur  sebagai  pemenang  lelang  kepada  Pengelola Barang/Jasa kegiatan pembangunan Mall Kota Prabumulih.
Dalam kasus tersebut majelis  komisi memberikan amar putusan. Pertama, Menyatakan bahwa terlapor I-V dan  terlapor  VII    terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan telah  melanggar  pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Kedua, Menyatakan bahwa terlapor VI tidak terbukti melanggar pasal 22.
Ketiga, Membatalkan  hasil  lelang  pembangunan Mall  di  Kota  Prabumulih  tahun  2006, Keempat, Menghukum  terlapor  I-V  untuk  tidak  mengikuti  tender di  seluruh  instansi  Pemerintah  Kota  Prabumulih  selama 2  tahun  setelah  putusan  ni  memiliki  kekuatan  hukum tetap  dan kelima, Menghukum  terlapor  I-V  untuk membayar  denda  masing-masing  sebesar  1.000.000.000 (Satu  Milyar  Rupiah)  apabila  melanggar  butir  4  yang harus  disetorkan  pada  Kas  Negara  sebagai  setoran pendapatan  denda  pelanggaran  di  bidang  persaingan usaha.
Dalam  kasus  persekongkolan  tender,  yaitu pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  maupun hukuman pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 47.  Sanksi  administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar  ketentuan  Pasal  22  dapat  berupa. Pertama, perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan kegiatan  yang  terbukti  menimbulkan  praktik  monopoli danatau  menyebabkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan  masyarakat  (Pasal  47  ayat  (2)  huruf  c);  dan atau. Kedua, Pengenaan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat  (2)  huruf  f);  dan/atau. Ketiga ,  pengenaan  denda serendah-rendahnya  Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah)  dan  setinggi-tingginya  Rp25.000.000.000,00 (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  (Pasal  47  ayat  (2)  huruf g).
Selain  sanksi  administratif  terdapat  juga  sanksi pidana  pokok  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  48 serta  pidana  tambahan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 49  Undang-Undang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan
Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  yaitu  berupa. Pertama, pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  milyar  rupiah), atau  pidana  kurungan  pengganti  denda  selama-lamanya 5  (lima)  bulan  (Pasal  48  ayat  (2);  atau,  Kedua,  pidana denda  serendah-rendahnya  Rp1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000,00  (lima  milyar  rupiah)  atau  pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 (tiga) bulan (Pasal  48  ayat  (3),  dalam  hal  pelaku  usaha  menolak menyerahkan  alat  bukti  yang  diperlukan  dalam penyelidikan  dan/atau  pemeriksaan  atau  menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan  dalam  penyelidikan  danatau  pemeriksaan, atau  menghambat  proses  penyelidikan  dan  atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2).
Pasal  49  Undang-Undang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang berupa,  Pasal  Pencabutan  izin  usaha;  atau  Larangan kepada  pelaku  usaha  yang  telah  terbukti  melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki  jabatan  direksi  atau  komisaris  sekurang- kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  selama-lamanya  5  (lima) tahun;  atau  Penghentian  kegiatan  atau  tindakan  tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
Berdasarkan  pasal  36  huruf  I  tentang  tugas  dan wewenang  KPPU    dapat  diketahui  bahwa  meskipun KPPU  memiliki  wewenang  untuk  menegakkan  hukum dalam  bidang  persaingan  usaha,  namun  sanksi  yang dapat  dijatuhkan  oleh  KPPU  hanya  sebatas  sanksi adminisrasi  saja.  Sehingga  KPPU  tidak  berwenang dalam  menjatuhkan  sanksi  perdata  maupun  pidana, dimana  yang  berwenang  dalam  hal  tersebut  ialah lembaga peradilan umum. Pemberian sanksi adminisratif oleh  KPPU  dalam  putusan  No.  15/KPPU-L/2007  telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU.
Sehingga  dalam  amar  putusan  yang  dikeluarkan KPPU  hanya  menyebutkan  sanksi  pada  pelaku  usaha. Meskipun  dalam  persekongkolaan  tender  pihak  yang bertanggung  jawab  bukan  hanya  dari  pelaku  usaha sebagai  peserta  tender,  namun  juga  panitia  tender  ikut serta dalam memenangkan salah satu pelaku persekongkolan.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  unsur pihak  lain  yang  dimaksud  pada  pasal  22  Undang- Undang  No  5  Tahun  1999  yang  disebutkan  dalam pedoman  pasal  tersebut  yakni  para  pihak  yang  terlibat dalam  proses  tender  yang  melakukan  persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dana tau subyek  hukum  lainnya  yang  terkait  dengan  tender tersebut.
Ketentuan  mengenai  pasal  47,  pasal  48  dan  pasal 49  diatas  secara  khusus  hanya  ditujukan  bagi  pelaku usaha  yang  terbukti  melanggar  ketentuan  undang- undang  antimonopoli  tentang  larangan  persekongkolan tender.  Sedangkan  panitia/  penyelenggara  tender  atau pun  pejabat  pemerintah  serta  politikus  yang  terlibat
dalam  kegiatan  persekongkolan  tender  dengan  pelaku usaha  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  sebagaimana  diatur dalam  ketiga  pasal  tersebut  oleh  KPPU.  Karena  tidak adanya  wewenang  yang  dimiliki  oleh  KPPU  dalam menjerat  pihak  yang  disebut  dengan  pihak  lain, meskipun  pejabat  yang  menjadi  panitia  tender  tersebut telah terbukti terlibat dalam persekongkolan tender. 15
Amar  putusan  yang  dikeluarkan  KPPU  dengan tanpa  menghukum  panitia  tender  yang  turut  serta melakukan  persekongkolan  dikarenakan  dalam  Undang- Undang  No.  5  tahun  1999  sendiri  memang  tidak memberikan  sanksi  adminisratif  terhadap  pihak  panitia lelang. Akan tetapi panitia lelang dapat dikenakan sanksi pidana  oleh  lembaga  peradilan  umum  dalam  kaitannya pelanggaran terhadap pasal 22 sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2).
Berkaitan dengan denda apabila para pelaku usaha terlapor  yang  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran terhadap  pasal  22  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 melanggar  putusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPPU butir  ke-4  dengan  memberikan  denda  masing-masing sebesar 1.000.000.000, dibandingkan dengan keuntungan para pelaku usaha terlapor bila memenangkan  tender  maka  nominal  tersebut  terlalu kecil.  Sebagaimana  didalam  putusan  No.  15/KPPU- L/2007 diketahui bahwa para pelaku usaha terlapor dapat berkontribusi  dalam  pembangunan  hingga  sebesar 4.000.000.000  (empat  milyar  rupiah)  atau  empat  kali lipat  dari  besarnya  denda  pelanggaran  yang  akan dijatuhkan  maka  hal  tersebut  tidak  akan  memberikan efek  jera  bagi  para  pelaku  usaha  terlapor  maupun  para pelaku usaha lain yang akan melakukan tindakan curang serupa.
Hal  lain  yang  mengganjal  dalam  kasus  tender diatas  yakni  adanya  induk  perusahaan  dan  anak perusahaan  yang  mengikuti  tender  yang  sama. Semestinya  terdapat  larangan  terhadap  perusahaan terafiliasi mengikuti tender yang sama dalam waku yang sama.  Sebagaimana  rumusan  pasal  17  ayat(6)  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  1999  “Badan-badan  usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau  berada  pada  kepengurusan  yang  sama  tidak  boleh mengikuti pelelangan  untuk  satu  pekerjaan  konstruksi secara  bersamaan”.  Diketahui  dalam  bukti  bahwa  PT. Putra Prabu merupakan anak perusahaan dari PT. Prabu Makmur  yang  menjadi  pemenang  dalam  tender pembangunan Pasar Modern Prabumulih.

## SIMPULAN
Pendekatan  yuridis  dalam  pembuktian  persaingan usaha  tidak  sehat  dibagi  menjadi  dua  yakni rule  of reason dan per  se  illegal .  Pendekatan rule  of  reason ialah pendekaan yuridis yang harus melihat dampak atau akibat-akibat  yang  dimunculkan  dari  perjanjian  maupun kegiatan  yang  dilakukan  olehpelaku  usaha.  Sedangkan pendekatan  per  se  illegal  ialah  pendekatan  yang
15 Op.cit, L Budi Kagramanto
Sedangkan Per  Se  Illegal adalah  rumusan  pasal mengenai  perbuatan  tertentu  yang  dilarang  untuk dilakukan,  di  mana  perbuatan  tersebut  sudah  dapat terbukti  dilakukan  dan  dapat  di  proses  secara  hukum tanpa  harus  menunjukan  akibat-akibat  atau  kerugian yang  secara  nyata  terhadap  persaingan.  Dalam  pasal  22 tentang  larangan  persekongkolan  tender  menggunakan pendekatan rule  of  reason dimana  KPPU  harus  melihat adanya persaingan usaha yang tidak sehat sebagai akibat dari  persekongkolan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku usaha yang bersekongkol.
Ketentuan dalam pasal 47, 48 dan 49 hanya dapat diterapkan  pada  para  pelaku  usaha  yang  terbukti melakukan  persekongkolan  tender.  Sedangkan  para pihak  yang  melakukan  persekongkolan  tender  terdapat pula  pihak  lain  yang  dalam  kasus  ini  ialah  pejabat instansi pemerintah yang menjadi panitia/ penyelenggara lelang.  Tidak  adanya  wewenang  KPPU  sebagai pengemban  amanah  dari  undang-undang  sebagai pengawas dan penegak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999    unuk  menjerat  pihak  lain,  dapat  menghambat penegakan  hukum  antimonopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat.
Persekongkoln  tender  merupakan  suatu  kegiatan yang  berupaya  untuk  memenangkan  tender  salah  satu peserta  yang  bersekongkol.  Dengan  demikian  maka tidak dicapainya iklim persaingan usaha yang sehat serta menimbulkan  kerugian-kerugian  bagi  pelaku  usaha pesaing  maupun  pemerintah/  penyelenggara  tender. Maka  seharusnya  norma  dalam  pasal  22  yang  mengatur mengenai larangan persekongkolan tender menggunakan pendekatan yuridis per se illegal . Yakni ketika perbuatan tersebut  terbukti  melanggar  ketentuan  yang  telah  ada dalam  peraturan  perundang-undangan  maka  para  pihak yang  melakukan  persekongkolan  dapat  dijatuhi  sanksi tanpa  melihat  ada/  tidaknya  dampak  persaingan  usaha tidak sehat.
Untuk  mewujudkan  iklim  persaingan  usaha  yang sehat,  KPPU  sebagai  lembaga  yang  menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat sepatutnya  diberi  wewenang  untuk  menjerat  atau memberikan  sanksi  terhadap  siapa  saja  yang  melanggar ketentuan  dalam  peraturan  undang-undang  tersebut, termasuk pejabat dari instansi pemerintahan sekalipun.

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Adifyan  Rahmat  Asga  dan  Ditha  Wiradiputra.  2012, “Analisa  Kedudukan  Panitia  Tender  Dalam Persekongkolan  Tender  Secara  Vertikal  (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2013).” Universitas Indonesia : 2.
Dkk,  Prasetijo  Riyadi,  2015, 5  Langkah  Mudah Menyelesaikan Skripsi & Tesis Hukum . Surabaya: Perwira Media Nusantara.
Dkk,  Riski  Dysas  Prabawani,  2017,  “Analisis  Yuridis Penegakan  Hukum  Persengkongkolan  Tender
Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999
Tentang Praktik Larangan Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Privat Law V. Kagramanto,  L  Budi,  2007,  “Komparasi  Pengaturan Tender  Di  Indonesia  Dan  Jepang  Dalam Prespektif  Hukum  Persaingan  Usaha.” Era Hukum .
Keintjem, Enrico Billy, 2016, “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan  Yang  Tidak  Sehat  Dalam  Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” Lex Administrantum 4.4. Kristianto, Yakub Adi, 2005, “Masalah Persengkongkolan  Tender  Dalam  Persaingan
Usaha- Studi Kasus Putusan KPPU No.35/KPPU- 1/2010.” Yayasan  Pengembangan  Hukum  Bisnis Jakarta 24.4 . Marzuki,  Peter  Mahmud,  2015, Penelitian  Hukum . Revisi. Surabaya: Kencana Prenada Media Group. Monareh,  Y  Budianto,  2011,  “Masalah  Persekongkolan Tender  Dalam  Persaingan  Usaha-  Studi  Kasus
Putusan KPPU No.35/KPPU-1/2010 Dalam Proyek Donggi Senoro.” Universitas Indonesia . Sarjana,  I  Made,  2003,  “Analisis  Pendekatan  Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha,” no. 1 : 6–8. Sudarsono, 1992, Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta. Supianto, 2013, “Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason  Dalam  Hukum  Persaingan  Usaha  Di Indonesia.” Jurnal Rechtens 2.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999 tentang  Jasa Konstruksi