## TAFSIR KONSTITUSI NEGARA

## DALAM  KEADAAN  DARURAT  ( STATE  OF  EMERGENCY )  DALAM MENGHADAPI DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT 1
THE CONSTITUTIONAL INTERPRETATION IN

## STATE OF EMERGENCY IN FACING PUBLIC OF HEALTH EMERGENCY
Basri Effendi 2 Email: basrieffendi83@gmail.com

## ABSTRACT
In the practice of national organizing, things are not normal in organizing the life of the state, where the existing legal system is not able to accommodate the needs of the state and society. One of the problems experienced by all the nations of the world today is the threat from the epidemic of a  Covid-19  virus.  Abnormal  state  condition  due  to  pandemic  corona  unlocks  the  country's determination  in  danger/emergency.  This  becomes  problematic  when  the  concept  of  state  in danger has not become a paradigm in the formation of legislation. Although the Constitution has stipulated that the conditions and consequences of danger are established by law, but there is no legislation  that  specifically  regulates  the  state's  concept  stagnation  in  a  state  of  danger  that should be able to follow the development of empirical realities of one of the possibilities of public health  emergencies.  It  is  therefore  necessary  to  re-interpretation  of  the  state  concept  in  an emergency to fill the void of legal mind in facing problems within the country. Keywords: Constitutional Interpretation, The State and Emergency

## ABSTRAK
Dalam praktik penyelenggaraan negara terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang ada tidak mampu mengakomodir kebutuhan  negara  dan  masyarakat.  Salah  satu  persoalan  yang  dialami  oleh  seluruh bangsa di dunia saat ini adalah ancaman dari pendemi wabah/virus Covid-19 . Kondisi negara  yang  tidak  normal  akibat  pandemic  corona  membuka  diskurus  penetapan negara  dalam  keadaan  bahaya/darurat.  Hal  ini  menjadi  problematika  ketika  konsep negara  dalam  keadaan  bahaya  belum  menjadi  suatu  paradigma  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Meskipun  konstitusi  telah  mengatur  bahwa  syarat- syarat  dan  akibat  keadaan  bahaya  ditetapkan  dengan  undang-undang,  namun  belum ada  undang-undang  yang  mengatur  secara  spesifik  sehingga  terjadi  stagnasi  konsep negara  dalam  keadaan  bahaya  yang  seharusnya  mampu  mengikuti  perkembangan realitas  empiris  salah  satunya  kemungkinan  keadaan  darurat  kesehatan  masyarakat.
1 Diterima 21 April 2020, Direvisi 29 Mei 2020
2 Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Oleh karena itu diperlukan tafsir ulang terhadap konsep negara dalam keadaan darurat guna mengisi kekosongan cita hukum dalam menghadapi masalah dalam negara.
Kata Kunci: Tafsir konstitusi, Negara dan Keadaan bahaya

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  ketatanegaraan  di Indonesia,  secara  eksplisit  telah  diatur dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat  dan  akibatnya  keadaan bahaya  ditetapkan  dengan  undang- undang”. Lebih  lanjut  dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa  presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Dalam  praktik  penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal  yang  tidak  normal  dalam kehidupan  kenegaraan,  di  mana  sistem hukum  yang  biasa  digunakan  tidak mampu  mengakomodasi  kepentingan negara  atau  masyarakat  sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna  menjamin  penghormatan  kepada negara  dan  pemenuhan  hak-hak  dasar warga negara (Muhammad Syarif  Nuh, 2011).  Suatu  kaidah  hukum  ketika dibentuk,  hingga  pemberlakukannya harus  mampu    mengantisipasi  berbagai kemungkinan  keadaan  yang  bersifat tidak  normal  agar  negara  dapat menjamin kelangsungan hidup nya dan menjadi  pedoman  aparatur  negara dalam  menyelesaikan  persoalan  dalam kondisi yang sulit.
Untuk mengantisipasi keadaan tersebut,  maka  di  Indonesia  secara konstitusional telah
diletakkan pengaturannya  dalam  Pasal  22  UUD
Tahun  1945,  sebagai  berikut:  (1)  dalam hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa, Presiden  berhak  menetapkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
(2) peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan  Rakyat  dalam  persidangan berikut;  (3)  jika  tidak  mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu  harus  dicabut.  Permasalahan  yang muncul  menjadi  suatu  diskursus  dalam menyelesaikan problematika yang timbul  dimasa  depan.  Salah  satu persoalan  yang  dialami  oleh  seluruh bangsa di dunia saat ini adalah ancaman dari  pendemi  wabah/virus Covid-19 . Ancaman  virus  tersebut  terjadi  begitu nyata  yang  menjangkit  seluruh  negara didunia, tidak terkecuali Indonesia.
Persebaran  wabah  virus Covid-19 yang  begitu  cepat  diseluruh  wilayah Indonesia  menyebabkan  pemerintah mengambil  langkah-langkah  antisipatif untuk mencegah persebarannya. Pemerintah pusat dan daerah mengambil  kebijakan  dengan  menutup berbagai  tempat  pusat  perekonomian, perdagangan,  pendidikan  serta  tempat hiburan  yang  berdampat  terhadap perekonomian.
Wabah  virus  corona  tentu  akan mengancam dan  membahayakan sistem perekonomian  nasional  dan  stabilitas keuangan.  Berbagai  kondisi  tersebut menunjukkan  bahwa  negara  Indonesia tidak  dalam  kedaan  baik,  namun  yang menjadi  persoalan  apakah  kondisi negara  hari  ini  dapat  dikategorikan
negara  dalam  keadaan  darurat.  Hal  ini tentu  membutuhkan  suatu  diskursus dengan  melihat  pemasalahan  secara komprehensif  untuk  menentukan  suatu kebijakan.
Untuk  mengatasi  permasalahan tersebut,  dari  sudut  ketatanegaraan presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  Untuk  menangani  Pandemi Covid-19  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Keluarnya Peppu ini mendapatkan tanggapan  yang  beragam  salah  satunya dari  aspek  ketatanegaraan.  Ada  yang menilai  keluarnya  Perppu  tersebut sebagai tindakan inkonstitusional mengingat  belum  terpenuhinya  unsur “kegentingan  yang  bersifat  memaksa” seperti yang diatur dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945.
Adapun  menurut  Ahli  Hukum Tata Negara Ahmad Redi, terdapat tiga hal yang diatur dalam Perppu Nomor 1
Tahun 2020. Pertama,
mengenai penanganan  virus  Corona, kedua dalam konteks keuangan negara dan ekonomi, dan ketiga menyoal  stabilitas  sistem keuangan.  Jika  melihat  tiga  sektor  ini, Ahmad  Redi  menilai  bahwa  hanya persoalan  virus  Corona  yang  cocok dikategorikan  sebagai  ‘kegentingan yang  memaksa’  dan  membutuhkan penerbitan Perppu. 3
3 Hukumonline.com, Tak fokus soal corona Perppu 12020 dinilai overload , diakses pada Selasa 7 April 2020
Secara  konstitusional  Mahkamah Konstitusi  yang  selanjutnya  disingkat dengan  MK,  telah  mengatur  dalam putusannya  tentang  kegentingan  yang bersifat  memaksa.  Putusan  MK  Nomor 138/PUU-VII/2009  menentukan  tiga syarat kegentingan yang bersifat memaksa. Tiga syarat tersebut yaitu : (1) Adanya  kondisi  mendesak  yang  dapat mengganggu kepentingan nasional atau ancaman  kepentingan  nasional,  (2) adanya kekosongan hukum dan ketentuan  hukum  yang  tidak  cukup memadai, (3) tidak dapat
dilaksanakannya pembentukan undang- undang  melalui  mekanisme  legislasi oleh DPR. 4
Meskipun  MK  telah  mengatur secara eksplisit syarat kegentingan yang memaksa  sebagai  implikasi  dari  negara dalam keadaan darurat, namun dibutuhkan  tafsir  baru  yang  lebih progresif  sari  aspek  perkembangan sistem  ketatanegaraan  dan  kebutuhan hukum sebagai kosekuensi dari perkembangan sosio-politik dalam masyarakat.
Tafsir  konstitusi  sebagai  suatu bentuk pemikiran hukum dari dialektika pemikiran supremasi konstitusi memerlukan  diskursif  baru  dengan pendekatan yang
beragam.
Pembentukan ide melalui rumusan teks konstitusi  tentu  tidak  terlepas  dari konteks historical-empiric suatu  negara, sehingga  terikat  oleh  ruang  dan  waktu. Oleh  karena  itu  agar  teks  konstitusi tetap  hidup  dalam  ruang  publik  dan penyelenggaraan  negara  diperlukan upaya  penafsiran  dengan  berbagai
4 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009
pendekatan  sehingga  akan  tercapai makna yang koheren dengan realitas.
Secara  yuridis  MK  menjadi  satu-
satunya lembaga yang diberikan kewenagan untuk menafsirkan konstitusi  ( the  interpreted of  the constitution ) 5 akan tetapi dalam khazanah pemikiran hermeneutika hukum,  tafsir    atas  suatu  teks  tidak diberikan  kepada  otoritas  tertentu,
tetapi semua subjek diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan penafsiran.
Oleh  karena  itu  ada  suatu  ruang diskursif  baru  bagi  penulis  untuk mengkaji  mengenai  tafsir  konstitusi negara  dalam  keadaan  darurat  dengan menggunakan  pendekatan  penafsiran yang lazim digunakan dalam memahami teks konstitusi serta terhadap teks-teks lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, untuk
mengarahkan  hasil  kajian  dari  tulisan ini,  penulis  memfokuskan  identifikasi masalah yaitu sebagai berikut
1. Bagaimanakah  tafsir  konstitusi dalam  memahami  konsep  negara dalam  keadaan  darurat  kesehatan masyarakat  ditinjau  dari  Undang- Undang Dasar 1945 ?
2. Apakah  konsep  negara  dalam keadaan darurat telah ada pada uu sektoral  yang  berkenaan  dengan kesehatan masyarakat ?

## METODE PENELITIAN
5 Arif Hidayat, “Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan”, Jurnal Pendecta Volume 8. Nomor 2. Juli 2013, hlm 157
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  ini digunakan  untuk  mengkaji  asas-asas hukum,  sistem  hukum,  dan  pemikiran hukum.  Adapun  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan filosofis ( philosophy approach ) dengan menggunakan penafsiran hermeneutika  hukum  sebagai  metode pengujian  terhadap  konsep  negara dalam  keadaan  darurat.  Disisi  lain,
tulisan ini juga menggunakan pendekatan  sejarah  ( historical  approach ) guna  mengkaji  rumusan  norma  dalam teks  UUD  Tahun  1945  dan  hasil amandemennya  dari  perspektif  sejarah dan dengan melihat realitas ketatanegaraan  pada  waktu  rumusan norma tersebut dibentuk.

## PEMBAHASAN
1. Konsep Penafsiran Konstitusi Penggunaan istilah penafsiran
konstitusi  merupakan  terjemahan  dari constitutional
interpretation 6 yang merupakan  penafsiran  atau  upaya memahami  ketentuan  yang  terdapat dalam  konstitusi  atau  Undang-Undang Dasar.  Penafsiran  konstitusi  yang
6 Dalam  kepustakaan  berbahasa  Inggris,  istilah constitutional  interpretation  digunakan  oleh  para  ahli hukum tata negara untuk memberikan definisi tentang cara  penafsiran  konstitusi  hal  itu  dapat  dilihat  pada karya    Craig  R.  Ducat  Constitutional  Interperation, (California:  Wordsworth  Classic,  2004),  Charles Sampford  (Ed.),  Interpretation  of  Constitutional Theories,  Principles  and  Institutions,  (Sydney:  The Ferderation  Press,  1996),  Jack  N.  Rakove  (Ed.)  , Interpretation  of  Constitution:  The  Debate  Over Original  Intent,(Michigan:Northeastern  University Press,  1990),  Keith  Whittington,  Constitutional Interpretation,  Textual  Meaning,  Original,  and Judicial Review, (Kansas: University Press of Kansas, 1999)  dan  lain  sebagainya  dalam  Muhammad  Ali syafa’at  Pola  Penafsiran  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi
dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum ( rechstvinding ) berdasarkan  konstitusi  atau  undang- undang  dasar  yang  digunakan  atau berkembang  dalam  praktik  peradilan MK.
Metode penafsiran
diperlukan karena  setiap  konstitusi  dalam  proses penyusunannya  tidak  secara  koheren mengakomodir realitas segala kebutuhan dan paradigm dalam bernegara yang selalu berubah sehingga diperlukan  upaya  penafsiran  tanpa melalui perubahan (Tanto Lailam, 2014).
Penafsiran terhadap konstitusi, sebagaimana  penafsiran  hukum  pada umumnya, pasti dilakukan karena tidak seluruh  ketentuan  disusun  dalam bentuk  yang  jelas  apalagi  konstitusi sebagai hukum dasar materi muatannya adalah  aturan-aturan  dasar  yang berlaku  umum  untuk  jangka  waktu panjang, serta memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi jika dibanding dengan aturan di bawahnya (Ali Safa’at, 2017).
Penafsiran  suatu  naskah  hukum merupakan  suatu  keniscayaan  yang perlu  dilakukan,  karena  gagasan  dan maksud  dari  suatu  teks  terkait  dengan ruang  dan  waktu  ketika  teks  tersebut dibentuk dan diterapkan. Untuk memahami  konstitusi  menurut  Keith Whittington  bahwa  hal  itu  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu melalui  penafsiran  konstitusi  dan konstruksi konstitusi (Harjono, 2008).
Disisi  lain  ada  beberapa  pemikir hukum  seperti  John  H.  Garvey  dan Alexander Aleinikoff yang
mengemukakan beberapa metode utama dalam melakukan penafsiran konstitusi, yaitu  dengan Interpretivism,  Textualism,
Original  Intent;  Stare  Decisis,  Neutral principles;  dan  balancing atau  kombinasi dari  beberapa  metode  tersebut  (Saldi Isra, 2010).
Satjipto  Rahardjo  yang  mengutip pendapat Fidzgerald menyatakan bahwa  secara  umum  penafsiran  dapat dibedakan  atas  penafsiran  harfiah  dan penafsiran  fungsional  (Satjipto  Raharjo, 2006).  Penafsiran  harfiah  merupakan penafsiran  yang  hanya  menggunakan kalimat-kalimat  dari  peraturan  sebagai pegangannya,  sehingga  metode  tafsiran yang tidak keluar dari litera legis.
Pada  penafsiran  fungsional,  upaya penafsiran  tidak  mengikatkan  diri sepenuhnya  kepada  kalimat  dan  kata- kata  dari  suatu  peraturan  ( litera  legis ). Sehingga dengan metode penafsiran ini, upaya  untuk  memahami  maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan  berbagai  sumber  lain yang dianggap relevan dan memberikan  kejelasan  yang  lebih  tepat mengenai makna dan konteks pemberlakuan  suatu  norma  (Harjono, 2008).
Suatu  konstitusi  ketika  dibentuk, disusun,  dan  diterapkan  mencerminkan keyakinan  dan  dan  kepentingan  dan karakteristik  kebutuhan  sosio-politik dan  hukum  pada  suatu  waktu. Konstitusi  tertulis  akan  sulit  mengikuti perkembangan  baik  dibidang  ekonomi, politik,  sosial  dan  budaya,  sehingga perlu  upaya  perubahan  terhadap konstitusi  dimana  perubahan  itu  dapat dilakukan tidak hanya melalui amandemen tetapi juga melalui penafsiran. (Fajrurahman Jurdi, 2019).
Tujuan  dari  penafsiran  terhadap konstitusi dilakukan untuk mencari dan menemukan  kehendak  dari  pembuat
konstitusi pada saat melakukan pengujian  terhadap  ketentuan  yang berada dibawahnya, serta untuk mencegah  terjadinya  perubahan  isi  dari konstitusi  melalui  amandemen  secara terus menerus.
Disisi  lain,  penafsiran  konstitusi juga  membutuhkan  pola  pembatasan, menurut Bagir Manan bahwa “ Selain  menggunakan  berbagai  macam metode  dan  ilmu  penafsiran,  the  living constitution  harus  dilakukan  dalam  batas- batas  landasan  dan  cita-cita  bernegara. Dalam konteks UUD 1945, penafsiran tidak boleh  menyinggung  dasar-dasar  demokrasi, negara hukum, asas-asas keindonesiaan, dan tujuan bernegara (negara kesejahteraan atas dasar  keadilan  sosial).  Itulah  makna  the living  constitution.  Apabila  penafsiran UUD  1945  dilakukan  diluar  dasar-dasar diatas,  bukanlah  dalam  kerangka  the  living constitution,  tetapi  meninggalka  UUD 1945” .(Bagir Manan, 2015).
Menurut  pendapat  tersebut,  bahwa perlu  pembatasan  dalam  penafsiran terhadap  konstitusi.  Pembatasan  itu dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk menjaga  nilai  sakralitas  dari  suatu konstitusi,  sebagai  norma  dasar  yang bersifat  fundamental  dalam  negara. Selain  itu  pembatasan  juga  untuk menjaga  nilai-nilai  fundamental  sebagai roh  yang  melandasi  cita-cita  bernegara, seperi  demokrasi,  negara  hukum,  dan konsep  kesejahteraan  serta  keadilan sosial.
Adapun  menurut  Bernard  Arief Sidharta  bahwa  pembatasan  tersebut dilakukan dalam lingkup sistem hukum nasional,  mengingat  Indonesia  dalam proses  pembentukan  sistem  hukumnya yang  berlandaskan  pada  nilai-nilai  dan pandangan hidup masyarakat Indonesia
yaitu  pancasila  (Bernard  Arief  Sidharta, 2013).
2. Penafsiran Konstitusi dengan Hermeneutika Hukum Hermeneutika  hukum  menurut Arief Sidharta merupakan suatu diskursus  yang  sudah  dikenal  lama dalam  khazanah  ilmu  pengetahuan yang  bermula  dari  ilmu  sastra,  filsafat, teologi,  politik,  hingga  masuk  dalam diskursus  ilmu  hukum  di  abad  ke-20 melalui  kajian  filsafat  hukum  (Jazim Hamidi, 2011).
Adapun  menurut  Jazim  Hamidi, yang  menyatakan  ada  beberapa  karya yang  dapat  di  rujuk    sebagai  titik  awal dari  diskursus  hermeneutika  hukum diantaranya  adalah  Gregory  Leyh Legal Hermeneutics  (History,  Theory,  and Practice) yang  diterbitkan  pada  tahun 1992 oleh California Press.
Secara termenologi
kata hermeneutics  berasal  dari  turunan  kata benda  hermeneia  (bahasa  Yunani)  yang diartikan  sebagai  penafsiran.  Dalam mitologi  Yunani,  kata  hermeneutika berasal dari kata hermes yang merupakan seorang dewa yang bertugas menyampaikan  dan  menjelaskan  pesan dari  dewa  kepada  manusia.  Dalam perkembangannya,  kata  hermeneutika digunakan  untuk  memahami  dan menafsirkan  teks-teks  kitab  suci  yang merupakan  kehendak  dewa  agar  bisa dipahami  oleh  manusia  (F  Budi Hardiman, 2003).
Sebagai  suatu  metode  filosofis, hermeneutika  lahir  dan  berkembang sejak  abad  ke  18  dimana  waktu  itu terjadi perluasan ruang lingkup hermeneutika  tidak  hanya  dalam menafsirkan  bible  tetapi  juga  teks-teks
diluar  bible  termasuk  teks  hukum (Richard Palmer, 2003).
Metode hermeneutika filologis adalah  metode  kritik  historis  yang menerobos  masuk  dalam  teks  guna mengungkapkan  spirit  ( Geist )  dan kebenaran  moral  para  penulis  teks-teks tersebut    dan  menerjemahkan  serta mengungkapkannya  ke  dalam  istilah yang dapat dipahami dan diterima oleh pikiran  yang  tercerahkan  (Urbanus Weruin, 2016).
Dengan  fungsinya  itu,  dalam perkembanganya  kegiatan  penafsiran perlahan-lahan mengubah hermeneutika dari yang bernuansa Bibel ke hermeneutika  sebagai  metode  atau kaidah-kaidah umum tentang interpretasi.  Hal  ini  juga  menjadi  awal penggunaan hermeneutika
dalam bidang pengetahuan selain teologi.
Hermeneutika  sebagai  suatu  sistem interpretasi  untuk  menemukan  makna atas  suatu  teks  dikembangkan  lebih lanjut oleh Paul Ricoeur dalam bukunya De  I’intretation. Dalam  buku  tersebut, Ricoeur menempatkan kedudukan hermeneutika  sebagai  kaidah-kaidah dalam  melakukan  suatu  interpretasi. Menurut  Ricoeur,  teks-teks  merupakan kumpulan  tanda-tanda  yang  maknanya masih  tersembunyi  sehingga  harus diinterpretasikan  atau  diungkapkan sehingga maksud dan tujuannya tersampaikan.  Teks-teks  merupakan sebuah  simbol  yang  perlu  dibongkar untuk  mengungkakan  maknanya  yang tersirat (Abdul Wachid, 2006).
Para  Filsuf  lainya  seperti  Marx, Nietzsche,  dan  Freud  merupakan pemikir lain yang juga mendengungkan demistifikasi  hermeneutik  yang  melihat makna  secara  metafisis  dari  suatu  teks
yang  melahirkan  pikiran-pikiran  baru yang  berada  diluar  ide-ide  umum (Richard Palmar, 2003).
Kajian  hermeneutika  dalam  ilmu hukum,  sebagaimana  Geogre  Hans Gadamer  yang  menyatakan  bahwa terjadi  perluasan  kajian  hermeneutika dari penafsiran atas teks, menjadi suatu metode  yang  dapat  menginterpretasi perilaku manusia secara umum, sehingga  titik  tolak  hermeneutika hukum adalah pada kehidupan manusia, termasuk hasil kebudayaannya berupa teks-teks hukum (Jazim Hamidi,
89).
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kajian hermeneutika tidak hanya merasuki dunia teologi dan filsafat  tetapi  juga  ilmu  hukum.  Ada beberapa pemikir hukum yang mengembangkan suatu pemikiran hermeneutika  hukum  seperti  hans kelsen,  Francis  Lieber,  Donald  Dwokin, dan  Peter  Goodrich  (Urbanus  Weruin, 2016).  Seperti  halnya  Peter  Goodrich yang  menyatakan  bahwa  teks  hukum merupakan  suatu  wacana  politik  yang tertanan  secara  historis,  sehingga  perlu dipahami  sesuai  dengan  fungsinya sebagai sarana legitimasi atas kekuasaan (Gregory Lech, 2008).
Pendekatan  hermeneutika  hukum dalam  memahami  hukum  didasarkan oleh pemahaman bahwa hukum sebagai teks  yang  merupakan  hasil  konstruksi sosial yang mengalami proses positivisasi melalui wacana legislasi oleh lembaga  yang  berwenang.  Disisi  lain hermeneutika  hukum  juga  memiliki korelasi  dengan  semiotika  hukum  yang merupakan  bagian  dari  dialektika perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum, sehingga ia tidak
hanya  dipahami  sebagai  norma  tetapi juga  suatu  sistem  kehidupan  yang dipengaruhi  oleh  dimensi  lain  (sosial, politik,  dan  ekonomi)  oleh  karena  itu diperlukan  suatu  pendekatan  yang multi dimensi dalam memahami hukum (Jazim Hamidi, 2013).
Francis  lieber  menyatakan  bahwa sudah semestinya hukum menggunakan hermeneutika  dalam  memahami  teks, kata  atau  maksud  dari  isi  hukum tersebut  (John  Catalano,  2000).  Adapun bagi  lieber,  penggunaan  hermeneutika suatu keniscayaan dalam
ilmu pengetahuan  ketika  interpretasi  dan kontruksi  digunakan.  Lieber  bahkan menyatakan  bahwa  wilayah  terpenting objek-objek  hermeneutik  adalah  bidang hukum dan politik. Karena dalam kedua bidang ilmu ini sering terjadi manipulative  terhadap  bahasa  dengan interpretasi  dan  konstruksi  untuk kepentingan  dan  tujuan-tujuan  sendiri (Urubanus Weruin, 2016).
Bagi  Lieber    hermeneutika  bukan sekedar  hal  yang  selalu  ada  dalam hukum  dan  politik,  melainkan  menjadi bagian  penting  dalam  hukum  dan politik  itu  sendiri  oleh  karena  itu  para pembuat undang-undang,
hakim,
pengacara,  dan  orang  yang  bekerja dibidang hukum membutuhkan kemampuan yang cukup dalam
melakukan  interpretasi  dan  konstruksi terhadap  teks  undang-undang  (james Fare, 200.
3. Negara dalam Keadaan Darurat
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  ada  suatu  keadaan  dimana situasi  negara  tidak  dalam  keadaan norma  dan  terjadi  keterpurukan  dalam kehidupan masyarakat
yang diakibatkan  oleh  keadaan  tertentu.
Kondisi  demikian  memerlukan  suatu ketentuan  hukum  yang  dalam  istilah konstitusi dikenal dengan negara dalam keadaan bahaya.
Hal  ini  sebagaimana  ketentuan dalam  Pasal  12  UUD  Tahun  1945  yang menyatakan  “Presiden  menyatakan keadaan  bahaya,  syarat-syarat  dan akibatnya  keadaan  bahaya  ditetapkan dengan  undang-undang”.  Kosekuensi dari ketentuan tersebut kemudian diatur pada  Pasal  22  UUD  Tahun  1945  yang menyatakan “dalam hal ihwal kegentingan  yang  memaksa  Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.
Paradigma  negara  dalam  keadaan bahaya  ( state  of  emergency )  dapat  dilihat dari  dua  aspek,  yaitu  keadaan  bahaya dan ikhwal kegentingan yang memaksa. Kedua  kondisi  tersebut  mempunyai kosukensi yang sama atas dasar kondisi kedaruratan  dalam  negara,  tetapi keduanya  memiliki  perbedaan  dimana keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya dan hal ikhwal kegentingan yang  memaksa  lebih  menekankan  pada isinya (Muhammad Syarif Nuh, 2011).
Disisi  lain,  kedua  pasal  tersebut penggunaannya  juga  berbeda,  dimana Pasal  12  UUD  Tahun  1945  lebih mengatur  pada  kewenangan  presiden sebagai kepala negara dalam
menyelamatkan  negara  dari  ancaman luar.  Sedangkan  ketentuan  Pasal  22 UUD  Tahun  1945  berada  pada  lingkup pengaturan tentang kewenangan presiden  dalam  mengeluarkan  Perppu, sehingga  ia  lebih  menekankan  pada aspek  internal  adanya  kebutuhan hukum yang mendesak (Imran
Juhaefah, 2011).
Dengan  demikian  pada  ketentuan UUD  1945  terdapat  tiga  unsur  penting yang  terjadi  secara  bersamaan  yang menyatakan  negara  dalam  keadaan darurat  dan  menimbulkan  kegentingan yang  bersifat  memaksa,  yaitu  :  adanya ancaman yang membahayakan
( dangerous  threat ),  adanya  kebutuhan yang mengharuskan ( reasonable necessity ),  dan  adanya  keterbatasan waktu  ( limited  time )  yang  ada  (Jimly Ashiddiqie, 2017).
Selain  itu,  suatu  negara  dalam keadaan  darurat  juga  didasarkan  pada prinsip proporsionalitas (the principle of proporsionality)  seperti  yang  terdapat dalam  hukum  internasional.  Prinsip  ini memberikan
standar mengenai kewajaran  ( standard  of  reasonabeleness ) , sehingga  kriteria  untuk  menentukan adanya  kebutuhan  menjadi  lebih  jelas ketika  dirumuskan  sebagai  alasan pembenar  untuk  melakukan  tindakan yang bersifat darurat
bersifat proporsional,  sehingga  ada  kewajaran oleh karena itu tindakan dimaksud tidak boleh melebihi kewajaran yang menjadi dasar  pembenaran  bagi  dilaksanakan tindakan itu (Jimly Ashiddiqie, 2007).
Memang kewenangan pembentukan Perppu  menurut  UUD  1945  hanya diberikan  kepada  Presiden,  termasuk kewenangan  untuk  menetapkan  ada atau  terjadinya  hal  keadaan  darurat negara.  Kewenangan  ini sifatnya atributif  ( atributie  van  wet  wegeven demacht ) sehingga melahirkan
tanggungjawab  ( responsibility )  kepada Presiden.  Oleh  karena  itu  kewenangan tersebut  bersifat  subjektif  sehingga Presiden memiliki hak sendiri mengenai dalam  menilai  adanya  keadaan  darurat negara  ( state  of  emergency )  yang
menimbulkan kegentingan yang memaksa (Wirjono Projodikoro, 1970).
Subjektifitas  penentuan  keadaan kegentingan  yang  bersifat  memaksa merupakan  peleksanan  fungsi  presiden sebagai kepala negara yang diakibatkan oleh keadaan tertentu. Namun demikian dalam  aspek  pengaturan  keadaan bahaya, konstitusi juga mengatur bahwa hal  itu  diatur  lebih  lanjut  dengan undang-undang.
Maka paradigma pengaturan pada undang-undang sektoral yang berkenaan dengan kondisi krusial  negara  seperti  bidang  ekonomi, sosial  kemasyarakatan,  kebencanaan, kesehatan  masyarakat  perlu  adanya muatan  materi  tentang  negara  dalam keadaan  darurat.  Hal  ini  dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya  hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa  akibat  dari  kekosongan hukum  ketika  terjadi  keadaan  yang mendesak.
4. Tafsir  Konstitusi  Negara  dalam Keadaan Darurat Kesehatan

## Masyakat
Konstitusi  yang  ada  dalam  suatu negara  merupakan  hukum  dasar  yang mengatur  tentang  aspek  fundamental dalam  bernegara,  termasuk  suatu keadaan  yang  terjadi  dimasa  akan datang  ketika  negara  berada  dalam kondisi yang tidak normal. Di Indonesia sendiri  kajian  mengenai  hukum  tata negara  darurat  sangat  sedikit,  hal  ini sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Jimly Ashiddiqie pada Seminar Nasional Hukum Tata Negara Darurat di Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  pasa Senin 15 April 2019. 7
7 hukumonline.com/berita/baca/lt5cb445eeb6f90/ji mly-kritik-aturan-penetapan-status-darurat-bencana/ , diakses pada Kamis 9 April 2020
Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa  terdapat  kesalahan  paradigma peraturan perundang-undangan di Indonesia,  dima  sebagaian  besar  materi muatan peraturan perundang-undangan hanya  memuat  pengaturan  negara dalam keadaan normal dan sedikit yang mengatur tentang negara dalam keadaan darurat (state of emergency ). 8
Disisi lain kalau merujuk pada Pasal 12 UUD Tahun 1945 maka negara dalam keadaan  darurat  berbeda  sifat  dan karekteristik  serta  kosekuensi  dengan hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  22
UUD Tahun 1945. Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009  telah  menetapkan tiga dimensi kegentingan yang memaksa. 1. Adanya  keadaan  dan  kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan  masalah  hukum secara cepat 2. Adanya kekosongan hukum karena  belum  ada  ketentuan undang-undang yang mengaturnya. 3. Kekosongan  hukum  itu  tidak dapat diselesaikan dengan pembentukan undang-undang melalui program kegislasi. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan  bahwa  MK  memang  telah membedakan  paradigma  negara  dalam keadaan bahaya dengan ikhwal kegentingan yang memaksa. Hanya saja belum  ada  penafsiran  terhadap  materi muatan  yang  membatasi  sebagai  akibat kegentingan  yang  memaksa.  Salah  satu
8 hukumonline.com/berita/baca/lt5cb445eeb6f90/ji mly-kritik-aturan-penetapan-status-darurat-bencana/ , diakses pada kamis 9 April 2020
Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Harjono menyatakan  bahwa  kriteria  penafsiran Mahkamah  Konstitusi  hanya  sebatas pada kondisi kegentingan yang memaksa  dan  belum  menyentuh subtansi dari keadaan tersebut.
Untuk  ketentuan  negara  dalam keadaan darurat pengaturan lebih lanjut dapat  dilihat  pada  Perppu  Nomor  23 Tahun 1959 tentang Pencabutan atas UU Nomor  74  Tahun  1957  tentang Penetapan  Keadaan  Bahaya.  Menurut Fitra  Arsil  status  darurat  yang  merujuk pada  keadaan  bahaya  sebagaimana ketentuan  Pasal  12  UUD  Tahun  1945 yang dapat permberlakukan hukum tata negara darurat. Jika negara dalam status keadaan  bahaya,  maka  rezim  hukum yang berlaku adalah hukum darurat.
Mengenai  status  darurat  dalam negara,  ada  tiga  bentuk  kondisi  status darurat,  yaitu  darurat  sipil,  darurat militer,  darurat  bencana,  dan  darurat kesehatan  masyarkat.  Status  darurat sipil  ditetapkan  oleh  presiden  karena adanya  ancaman  keamanan  diwilayah negara akibat pemberontakan, kerusuhan atau bencana alam. Kemudian adanya perang dan pelanggaran  kedaulatan  wilayah,  serta adanya  ancaman  terhadap  kehidupan negara.
Terkait  dengan  darurat  militer, panglima  militer  di  daerah  mengambil alih  segala  kekuasaan  dalam  upaya menjaga  ketertiban  dan  keamanan. Kewenangan  panglima  darurat  militer ini lebih besar dari darurat sipil, dengan menghentikan  aktivitas  perekonomian, melakukan  penahanan,  pengusiran, termasuk kegiatan militerisasi.
Pada  status  darurat  bencana  itu merujuk pada peristiwa yang

## DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT●
mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Penyebab darurat  bencana  bisa  terjadi  karena faktor  alam  maupun  faktor  manusia. Status  darurat  bencana  diatur  pada  UU Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana.  Penetapan status  darurat  bencana  dilakukan pemerintah sesuai dengan skala bencana.  Skala  nasional  dilakukan  oleh Presiden,  skala  provinsi  oleh  Gubernur, dan  skala  kabupaten/kota  dilakukan oleh  Bupati/Walikota.  Penanggulangan status ini diserahkan kepada BNPB.
Dalam  penetapan  status  darurat kesehatan  masyarakat  ini  didasarkan pada  kejadian  kesehatan  masyarakat yang bersifat luar biasa. Hal itu juga bisa disebabkan  oleh  penyakit  menular, adanya  radiasi  nuklir,  pencemaran biologi kontaminasi kimia, bioterorisme, dan  pangan.  Hal-hal  tersebut  dinilai menimbulkan  bahaya  kesehatan  dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
Mengenai darurat kesehatan
masyarakat  diatur  pada  Pasal  10  UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.  Keadaan  status  darurat kesehatan  masyarakat  ditetapkan  oleh pemerintah  pusat  melalui  penetapan jenis  penyakit  dan  segala  faktor  resiko yang  dapat  menimbulkan  kedaruratan kesehatan masyarakat.
Setelah  pemerintah  menetapkan status  darurat  kesehatan  masyarkat maka  diikuti  kebijakan  karantina,  baik itu  dalam  bentuk  karantina  rumah, karantina  wilayah,  karantina  rumah sakit,  dan  pembatasan  Sosial  Berskala Besar. Penanggung jawab status darurat ini adalah Menteri Kesehatan.
Pemerintah daerah dan kepolisian dapat dilibatkan dalam eksekusinya.
Adapun  menurut  Undang-Undang Karantina  kesehatan  yang  mengatur tentang  darurat  kesehatan  masyarakat belum  terintegrasi  dengan  kriteria negara  dalam  keadaan  bahaya,  oleh karena  itu  diperlukan  tafsir  ulang terhadap  konsep  tersebut  agar  mampu menjangkau segala kondisi dan keadaan negara dimasa depan.
Konsep  negara  dalam  keadaan bahaya  perlu  dilakukan  penafsiran ulang,  sehingga  tidak  hanya  merujuk pada Perppu Nomor 23 Tahun 1959, dan pendekatan  yang  digunakan  untuk penetapan  keadaan  bahaya  tidak  hanya dari dimensi pertahanan dan keadamana,  tetapi  juga  soal  ekonomi, kesehatan,  dan  sosial  kemasyarakatan. Disisi  lain  Pasal  21  UUD  Tahun  1945 telah mendelegasikan pengaturan keadaan  bahaya  melalui  ketentuan undang-undang. Kualifikasi keadaan
bahaya semestinya juga diatur pada UU Nomor 4  Tahun  1984  tentang  Wabah  dan Penyakit  Menular,  dimana  disebutkan bahwa  wabah  sebagai  sesuatu  yang dapat  menimbulkan akibat yang  buruk. Jadi  perlu  ada  penafsiran  baru  yang menyatakan wabah tidak hanya meni,bulkan  akibat  buruk  tetapi  juga dapat  menyebabkan  negara  dalam keadaan  bahaya.  Konsep  negara  dalam keadaan hahaya perlu menjadi paradigm baru dalam pembentukan dan perubahan  uu  sektoral  khusunya berkenaan dengan kesehatan
masyarakat. Hal ini tentu sebagai upaya visioner  negara  yang  memiliki  fungsi untuk  mengatur  segala  akibat  dan kondisi yang terjadi dimasa depan.

## KESIMPULAN
Paradigma  negara  dalam  keadaan bahaya  ( state  of  emergency )  dan menimbulkan kegentingan yang bersifat memaksa  dapat  dilihat  pada  tiga  aspek yaitu adanya ancaman yang membahayakan ( dangerous
threat ), adanya  kebutuhan  yang  mengharuskan ( reasonable necessity ), dan adanya keterbatasan  waktu  ( limited  time )  yang ada.  Terkait  dengan  status  keadaan darurat  dalam  negara  dikenal  tiga bentuk  status  darurat,  yaitu  darurat sipil,  darurat  militer,  darurat  bencana, dan  darurat  kesehatan  masyarkat. Dalam penetapan status darurat kesehatan  masyarakat  ini  didasarkan pada  kejadian  kesehatan  masyarakat yang bersifat luar biasa. Hal itu juga bisa disebabkan  oleh  penyakit  menular, adanya  radiasi  nuklir,  pencemaran biologi kontaminasi kimia, bioterorisme,
dan pangan.
Mengenai darurat kesehatan  masyarakat  diatur  pada  UU Nomor  6  Tahun  2018  tentang  karantina kesehatan.
Konsep  negara  dalam  keadaan bahaya  perlu  dilakukan  penafsiran ulang  dan  pendekatan  yang  digunakan untuk  penetapan  keadaan  bahaya  tidak hanya  dari  dimensi  pertahanan  dan keamanan, tetapi juga ekonomi, kesehatan,  dan  sosial  kemasyarakatan. Kualifikasi  keadaan  bahaya  semestinya juga  diatur  pada  UU  Nomor  4  Tahun 1984  tentang  Wabah  dan  Penyakit Menular,  dimana  disebutkan  bahwa wabah  sebagai  sesuatu  yang  dapat menimbulkan akibat yang buruk.
Perlu  ada  penafsiran  baru  yang menyatakan wabah tidak hanya
menimbulkan  akibat  buruk  tetapi  juga dapat  menyebabkan  negara  dalam
keadaan  bahaya.  Konsep  negara  dalam keadaan hahaya perlu menjadi paradigm baru dalam pembentukan dan perubahan  uu  sektoral  khusunya berkenaan
dengan kesehatan masyarakat. Hal ini tentu sebagai upaya visioner  negara  yang  memiliki  fungsi untuk  mengatur  segala  akibat  dan kondisi yang terjadi dimasa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijanti, 2005. Memahami  Konstitusi,  Makna  dan Aktualisasi , Jakarta: Rajawali Press.
Budi Hardiman Fransiskus,2003,
Melampaui  Positivisme  dan  Modernitas , Yogyakarta: kanisius.
Catalano  John,  2000, Francis  Lieber: Hermeneutics  and  Practical  Reason , University Press Of America.
Gregory Lech,2008, Hermeneutika hukum: Sejarah, Teori dan Praktik , Bandung: Nusa Media.
Hamidi Jazim,2011, Hermeneutika Hukum (Sejarah,  Filsafat  &  Metode  Tafsir), Malang: UB Press.
,2013, Membedah  Teori-Teori Hukum Kontemporer , Malang: UB Press.
Harjono,2008, Konstitusi  Sebagai  rumah Bangsa , Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK.
Isra Saldi,2010, Pergeseran Fungsi Legislasi:  Menguatnya  Model  Lembaga Negara Parlementer dalam Sistem

## DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT●
Presidential  Indonesia ,  Jakarta:  Rajawali Press.
Jimly  Ashiddiqie,  2007, Hukum  Tata Negara  Darurat ,  Rajawali  Grafindo Persada: Jakarta.
Jurdi  Fajrurahman,2019, Hukum  Tata Negara Indonesia , Jakarta: kencana.
Palmer  E  Richard,  2003, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahardjo  Satjipto ,2006.  Ilmu  Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Sidharta  B  Arief ,  2013,  Ilmu  Hukum Indonesia,  Upaya  Pengembangan  Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat , Genta Publishing: Yogyakarta.
Wirjono  Prodjodikoro,1979, Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta.
Abdul  Wachid,  “Hermeneutika  Sebagai Sistem  Interpretasi  Paul  Ricoeur  Dalam Memahami  Teks  -Teks  Seni”, Jurnal Imaji , Vol.4, No.2, Agustus 2006.
Ali Safaat Muhammad, “Pola Penafsiran Konstitusi  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Periode 2003-2008 dan 2009- 2013”, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  14, Nomor 2, Juni 2017.
Hidayat  Arif,  “Penemuan  Hukum melalui  Penafsiran  Hakim  dalam Putusan  Pengadilan”,  Jurnal  Pendecta Volume 8. Nomor 2. Juli 2013.
Juhaefah Imran,”Hal Ikhwal Kegentingan  Yang  Memaksa  Sebagai landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang”, Disertasi ,  Pascasarjana,  UMI, 2011.
Lailam  Tanto,  “Penafsiran  Konstitusi dalam  Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang  Terhadap  Undang- Undang Dasar”, Jurnal Media Hukum Vol 21 No.1 Juni 2014.
Syarif  Nuh  Muhammad,  “Hakikat Keadaan  Darurat  Negara  sebagai  Dasar Pembentukan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undnag-Undang ”,    Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011.
Urbanus UraWeruin (et.al),
“Hermeneutika  Hukum:  Prinsip  dan kaidah  Interpretasi  Hukum”, Jurnal Konstitusi ,  Volume  13,  Nomor  1,  Maret 2016.
Hukumonline.com, Tak  fokus  soal corona  Perppu  12020  dinilai  overload, diakses pada Selasa 7 April 2020
hukumonline.com/berita/baca/lt5cb445 eeb6f90/jimly-kritik-aturan-penetapan- status-darurat-bencana/,  diakses  pada Kamis 9 April 2020.
hukumonline.com/berita/baca/lt5cb445 eeb6f90/jimly-kritik-aturan-penetapan- status-darurat-bencana/,  diakses  pada kamis 9 April 2020