## KEBIJAKAN PENANGANAN  LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG PASCA LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

## Imas Rosidawati Wiradirja
Universitas Langlangbuana, imasrosidawati047@gmail.com

## ABSTRAK
Fenomena lajunya pembangunan yang bersifat negatif adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.  Keadaan  ini  sulit  dihindari  mengingat  disatu  sisi  setiap  kebutuhan  manusia  tidak  bisa lepas dari sumber daya alam yang ada di muka bumi , dan disisi lain dalam melakukan pembangunan kurang  memperhatikan dan  mengabaikan ekosistem.  Sebagai  pengelola  sumber daya  alam terbesar, Pemerintah  adalah  institusi  yang  paling  bertanggungjawab  terhadap  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan hidup, oleh karenanya pemerintah harus terus berupaya menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat tumbuhnya roda pembangunan terutama di era globalisasi ini. Bila dikaji  Undang-undang No.32  Tahun 2009  tentang perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  merupakan  landasan  dikaitkan  kebijakan  lingkungan  dan  penataan  ruang nasional.  Tujuan  penelitian  untuk  menemukan  kebijakan  penanganan    lingkungan  hidup  dalam pengelolaan  tata  ruang,  pasca  lahirnya  UU  Cipta  Kerja  yang  salah  satu  ketentuannya  mengatur tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang .
Kata Kunci : Tata Ruang, Lingkungan Hidup , Pengelolaan Sumber Daya

## PENDAHULUAN
Pembangunan  m e r u p a k a n   kebutuhan  yang  dilakukan  oleh    manusia  untuk mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik.  Pembangunan  akan  terus  berlangsung  sepanjang manusia  ini  hidup  dan  memerlukan  sarana  dan  prasarana.      Namun  demikian  tidak  dapat disangkal    bahwa  pembangunan  selalu  bersentuhan  dan  berkaitan  erat  dengan  lingkungan hidup.  Konsekwensi  logis  lajunya  pembangunan  dewasa  ini  adalah  berdampak  negatif terhadap  kelestarian  lingkungan.  Pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  merupakan  cermin dari dampak negatif lajunya pembangunan. Konsekwensi dampak negatif ini selamanya akan sulit  dihindari  mengingat  disatu  sisi  setiap  kebutuhan  manusia  tidak  bisa  lepas  dari  pada sumber daya alam yang ada dimuka bumi, perut bumi maupun laut dan udara dan disisi lain dalam  melakukan  pembangunan  tidak  memperhatikan  dan  mengabaikan  ekosistem  ( hubungan  timbal  balik  antara  makhluk  -  makhluk  hidup  dengan  lingkungannya      sebagai suatu    kesatuan  dalam  wujud  yang  teratur  )  karena  didorong  oleh  nafsu  duniawi  yaitu  sifat keserakahan  dan  berlebihan  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  untuk  kepentingan  pribadi dan kelompok serta tidak efektifnya penegakan hukum.
Fenomena    dari  lajunya  pembangunan  yang  bersifat  negatif  adalah  terjadinya pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan.    Sebagai  pengelola  sumber  daya  alam  terbesar, Pemerintah  adalah  institusi  yang  paling  bertanggungjawab  terhadap  pencemaran  dan kerusakan lingkungan hidup, oleh karenanya pemerintah harus terus berupaya menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat  dari  pada  jalannya  roda  pembangunan  terutama  di  era  globalisasi  ini.  Bila  dikaji
Undang-undang  No.32  Tahun  2009  tentang perlindungan dan  Pengelolaan  lingkungan  hidup dan  undang-undang  Nomor  26  Tahun  26  tentang  Tata  Ruang  merupakan  landasan  dalam Peraturan Pemerinah daerah     dikaitkan kebijakan lingkungan dan penataan ruang nasional. Penelitian  bertujuan  untuk  menemukan    kebijakan  penanganan    lingkungan  hidup  dalam pengelolaan tata ruang disesuaikan dengan peraturan daerah dimasing-masing kabupaten atau kota  dan  konsistensi  dan  harmonisasinya  perda  tata  ruang    bila  dikaitkan  kebijakan lingkungan dan penataan ruang nasional pasca lahirnya Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu muatannya tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  digunakan  sebagai  alat  untuk  membantu  serta  menjawab permasalahan  dalam  pokok  penelitian  melalui  prosedur  dan  teknik  dengan  menggunakan langkah-langkah penelitian, dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum. 1
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  :  Yuridist    normatif . Spesifikasi penelitian  menggunakan  deskriftif    analisis  ,  yaitu  suatu  metode  penelitian    yang  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, dalam  hal  ini  menganalisis  tentang  kebijakan  pemerintah  dalam  menangani  lingkungan hidup. 2
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  :  Penelitian  Kepustakaan.  Langkah  awal  dalam penelitian  kepustakaan  ini  data  yang  dicari  adalah  data  sekunder    untuk  memperoleh  bahan hukum  primer  berupa  bahan  hukum    yang  mengikat  seperti  peraturan  perundang  undangan nasional,  yang  relevan  dengan  masalah    yang  dikaji.  Bahan  hukum  sekunder  yang  meliputi referensi  hukum    berupa  Rancangan  Undang-undang,  hasil  penelitian,  jurnal  nasional  dan internasional , karya tulis dari kalangan hukum dan juga bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan berbagai artikel dimedia cetak, dan dari internet.
Langkah  selanjutnya  melakukan  kegiatan  penelitian  dengan  penelusuran  teori-teori hukum,  yang  berkaitan  dengan  hukum  lingkungan  serta  kebijakan  pemerintah.  Kemudian mencermati  berbagai  peraturan  hukum  untuk  memahami  hukum  yang  ada  yang  berkaitan dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Kemudian  dianalisis  secara  deskriftif  terhadap hukum  positif  yang berkaitan melalui penalaran teori-teori  hukum. Sebagai  pendukung data sekunder  dilakukan  penelitian  lapangan  dimaksudkan  sebagai  pelengkap 3 .  Teknik Pengumpulan  Data d ilakukan  dalam  rangka  mengkaji  dan  meneliti  berbagai  sumber    data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif,  tulisan dan pendapat para akhli.

## PEMBAHASAN

## A. Penanganan Lingkungan Hidup terkait pengelolaan Tata Ruang
Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian sangat penting bagi ekosistem berfungsi  sebagai  penyangga  kehidupan  bagi  seluruh  mahluk  hidup  yang  diarahkan  kepada
1 Agus Sardjono, Riset Hukum  Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1,   Jakarta, 2019, hlm. 6
2 Amiruddin  &  Zaenal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,Rajagrafindo  Persada,  Cetakan  ke-10  ,  Jakarta,  2018, hlm. 3
3 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  Metode  Penelitian  Hukum,  Langkah-langlah  Untuk  menemukan  Kebenaran  Dalam  Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 13
terwujudnya  kelestarian  serta  fungsi    lingkungan  dalam  keadaan  dinamis  menuju pembangunan  berkelanjutan.  Pengelolaan  harus  dilakukan  dengan  baik  dan  terpadu  yang komprehensif sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir (2) UUPPLH :
“ Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum .”
Setiap  orang  berhak  dan  memiliki  peran  dalam  rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup baik  sebagai  anggota  masyarakat  maupun  sebagai  aparatur  pemerintah.  Peranan  itu  berupa penilaian dengan memberikan pendapat atau analisis kepada pembuat keputusan dan legislatif khususnya  pemberian  fasilitas  ataupun  izin  kepada  orang  maupun  badan  usaha  yang  akan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini memungkinkan bagi setiap orang  di era Desentralisasi sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang  baik  ( Good  Governance )  dengan  prinsip  tranparansi  dan  akuntabel  dengan  kata  lain kepala daerah harus  memperhatikan pendapat  masyarakatnya  yang respon terhadap berbagai kegiatan          dengan  prinsip  tranparansi  dan  akuntabel  dengan  kata  lain  kepala  daerah  harus memperhatikan  pendapat  masyarakatnya  yang  respon  terhadap  berbagai  kegiatan pembangunan di lingkungannya. 4
Pertambahan  jumlah  penduduk  dan  urbanisasi  merupakan  faktor  yang  mempercepat pengembangan  tata  ruang  suatu  daerah  perkotaan  yang  mau  tidak  mau  harus  dilakukan pengkajian secara matang untuk pertumbuhan ekonominya termasuk inventarisasi lahan-lahan yang  belum  dimanfaatkan  dengan  baik  yang  pada  gilirannya  dapat  menurunkan  kualitas lingkungan yang ditandai dengan 5 : Hilangnya ruang terbuka hijau a. Munculnya daerah daerah kumuh
b. Pencemaran udara atau pencemaran dari aktivitas industri
c. Limbah domestik
d. Penggusuran
e. Keambrukan dan kemacetan lalu lintas
f. Hilangnya teknologi hijau
g. Munculnya cacapolis atau suatu kota yang mengerikan
UU RI Nomor 24 tahun  1992 sebagaimana telah  digantikan dengan  UU  RI Nomor 26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  28  April  2007 menyebutkan;” Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Kegiatan manusia dan  mahluk  hidup  lainnya  membutuhkan  ruang  sebagaimana  lokasi  berbagai  pemanfaatan ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan.”
Selanjutnya dalam Penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa:
4 Gumbira E. Sa’id , Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup , Media Sarana  Pers, Jakarta, 2077, hlm. 1
5 Syamsul  Arifin,  Kerangka  Acuan  Kerja,  “ Seminar  Mewujudkan  Kawasan  Perkotaan  Yang  Berwawasan  Lingkungan dalam Rangka Otonomi Daerah ,”  Medan : 2003-2004, hal 2
Penataan  ruang  sebagai  proses  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang  merupakan  suatu  kesatuan  sistim  yang  tidak  terpisahkan satu dengan yang lainnya.
Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  penataan  ruang  diperlukan  peraturan  perundang- undangan  dalam  satu  kesatuan  sistim  yang  harus  memberi  dasar  yang  jelas,  tegas,  dan menyeluruh  guna  menjamin  kepastian  hukum  bagi  upaya  pemanfaatan  ruang,  sehingga undang-undang tentang penataan ruang memiliki ciri sebagai berikut :
a. Sederhana  tetapi  dapat  mencakup  kemungkinan  perkembangan  pemanfaatan  ruang pada masa depan sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat
b. Menjamin  keterbukaan  rencana  tata  ruang  bagi  masyarakat  sehingga  mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang berkualitas dalam segala segi pembangunan
c. Mencakup semua aspek di bidang penatan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut yang perlu dituangkan dalam bentuk peratuaran sendiri
d. Mengandung  sejumlah  ketentuan  proses  dan  prosedur  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut.
Undang-undang  ini  dijadikan  landasan  untuk  menilai  dan  menyesuaikan  peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi pemanfaatan ruang yang telah berlaku  baik  menyangkut  perairan,  pertanahan,  kehutanan,  pertambangan,  pembangunan daerah  pedesaan,  perkotaan,  transmigrasi,  perindustrian,  perikanan,  jalan,  landasan  kontinen Indonesia,  ZEE,  perumahan  dan  pemukiman,  kepariwisataan,  perhubungan,  telekomunikasi dan lain sebagainya.
Relevansi pengelolaan tata ruang Kabupaten dengan kebijakan lingkungan dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 1997 tentang UUPLH menyebutkan :
” Sumber  daya  alam  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah .”
Pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 8 tersebut harus 7 : a.  Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan
b.  Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan   lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika
c.  Mengatur  perbuatan  hukum  dan  hubungan  hukum  antara  orang  atau  subyek  hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika
d.  Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
e.  Mengembangkan  pendanaan  bagi  upaya  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan  pembangunan  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  dan  positif  usaha  atau kegiatan  tersebut,  sehingga  sejak  dini  perlu  dipersiapkan  langkah  untuk  menanggulangi dampak  tersebut serta  memberikan  perhatian  yang  sama  terhadap  semua  komponen  dalam penegakan hukum 6 . Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem  yang  seharusnya  bekerja  secara  koheren,  koordinatif  dan  integratif  agar  dapat mencapai  efesiensi  dan  efektivitas  yang  maksimal.  Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  selalu  memiliki  konsekuensi  dan  implikasi
6 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana  (Konsep  Komponen,  Dan  Pelaksanaannnya  Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia) , Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 33.
bahwa kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada  subsistem  yang  lain.  Ketergantungan  antar  subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana dengan  sendirinya  akan  menjadikan  sistem  peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem  yang terintegrasi  menjadi  suatu  sistem  dengan  tujuan  yang  sama.  Sistem  peradilan  memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.
Konflik  kewenangan  tersebut  harus  segera  diatasi  dengan  cara  harmanisasi (sinkronisasi)  ketentuan-ketentuan  yang  kontradiktif  tersebut.    Lingkungan  Hidup  telah menjadi  isu  global  dan  salah  satu  komponen  penting  dalam  perdagangan  internasional. Pendapat  Imas  Rosidawati  Wiradirja , Syahrul  Machmud    menyatakan  bahwa,  tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup   yang  dihadapi  oleh  manusia,      sudah     menjadi masalah    yang  menembus  batas-batas  negara,  dan  mempertaruhkan  eksistensi  manusia dimuka    bumi. 7 Syahrul  Macmud  dalam  penelitiannya  yang  kemudian  dijadikan  buku, menyatakan bahwa manusia hanyalah salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan dibumi yang menyebabkan ketergantungan pada sistem planet bumi  sebagai life support system. 8 Pengelolaan harus dilakukan dengan baik dan terpadu yang komprehensif sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir (2) UUPPLH :
“ Perlindungan  dan  Pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan penegakan hukum.”
Pada  dasarnya  sanksi  yang  disediakan  oleh instrument hukum  ketika  terjadi pelanggaran  terhadap  lingkunga  hidup  terdiri  dari;  sanksi  administrasi,  sanksi  perdata,  dan sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  merupakan  sanksi  teringan  yang  dapat  diberikan  kepada industri  yang  melakukan  pencemaran  lingkungan.  Sanksi  administrasi  ini  dapat  berbentuk teguran  atau  peringatan.  Sanksi  administrasi  diberikan  oleh  pihak  regulator  (pemerintah) terkait  dengan  suatu  izin  tertentu  yang  diberikan  kepada  industri.  Sanksi  administrasi  tidak dapat  memperbaiki  pencemaran  lingkungan  yang  sudah  terjadi,  tetapi  mempu  mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang lebih parah lagi.
Salah satu hal yang mendasar dalam penyelenggaran pemerintahan di era desentralisasi ini  yaitu  bagaimana  memulihkan  kepercayaan  rakyat  kepada  sistem  pemerintahan  dan pelayanan  birokrasi.  Hal  ini  menyangkut  keinginan  politik  pengambil  keputusan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  ( accountable )  kepada  rakyat  sebagai  penerima  pelayanan  publik melalui  Peraturan  Daerah    dan  Peraturan  Kepala  Daerah  yang  telah  dibuat  sebagai  landasan kebijakan.Undang-  Undang  Republik  Indonesia  nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah pasal 136 ayat (2) menyebutkan :
“Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi / kabupaten / kota dan tugas pembantuan.” Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan : “ Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) merupakan penjabaran lebih
7 Imas  Rosidawati  Wiradirja , Hernawati  RAS,  Nugraha  Pranadita,  Syahrul  Macmud, Environmental Performance:  Role  of  Green  employee  involvement  practices,  Green  Training  and  Green  Shared  Vision, Journal Of Security and Sustainability Issues. ( Q2)ISSN 2029-7017 / ISSN 2029-7025 (Online) 2020 Volume 10  Number  2  (  Desember)URL  Dokumen:  http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/10-2/10_2_28.pdf  URL  Indexing Jurnal: https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(28)
8 Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan  Hukum  Administrasi,  Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut UU No. 32 Tahun 2009), Graha Ilmu, Bandung, 2011
lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.”
Hal  ini  berarti  juga  bahwa  setiap  Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  di atasnya  dalam  hierarkhi  perundang-undangan.  Menurut  politik  hukum,  kegiatan  perundang- undangan dimulai dari penetapan garis policy- nya kemudian disusun legislasi dan penerapan hukumnya mengenal dua pilihan untuk penerapannya yaitu secara mendasar ( grounded ) dan pragmatis. 9

## B. Penanganan Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian muatan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil,  serta  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  merupakan landasan  hukum  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  secara  nasional,  yang  perlu  disinergikan melalui  pembentukan  peraturan  pelaksanaan  sebagai  landasan  operasional  dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksanaan dimaksud meliputi  aspek-aspek  dalam  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  yang  perlu  diatur  dalam bentuk peraturan pemerintah.
Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  dimaksudkan  untuk  mengintegrasikan  berbagai kepentingan  lintas  sektor,  lintas  wilayah,  dan  lintas  pemangku  kepentingan  yang termanifestasi  dalam  penyusunan  Rencana  Tata  Ruang,  pemaduserasian  antara  Struktur Ruang  dan  Pola  Ruang,  penyelarasan  antara  kehidupan  manusia  dengan  lingkungan, perwujudan  keseimbangan  pertumbuhan  dan  perkembangan  antardaerah,  serta  penciptaan kondisi  peraturan  perundang-undangan  bidang  Penataan  Ruang  yang  mendukung  iklim investasi dan kemudahan berusaha.
Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan pada pertimbangan kondisi  keragaman  geografis,  sosial  budaya,  potensi  sumber  daya  alam,  dan  peluang pengembangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang, antara lain, dipengaruhi oleh:
1. letak Negara Kesatuan Repubhk Indonesia berada pada kawasan cepat berkembang (pacific  ocean  rim dan indian  ocean  rim)  yang  menuntut  perlu  didorongnya  daya saing ekonomi dalam tatanan ekonomi global;
2. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng  tektonik  yang  mengakibatkan  rawan  bencana  geologi  sehingga  menuntut pertimbangan aspek mitigasi bencana;
9 M.Solly  Lubis, Politik  dan  Hukum  di  Era  Reformasi ,  CV  Mandar  Maju,  Bandung,  2000,  )  hlm.l  Disebutkan  secara mendasar atau grounded disebut juga secara dogmatic yakni sungguh-sungguh dahulu diteliti ius constituendum apa yang berkembang sebagai embrio aturan hukum itu dalam masyarakat, yang biasa disebut aspirasi masyarakat untuk diangkat kepermukaan menjadi aturan hukum; secara pragmatis yaitu dibuat saja lebih dahulu berhubung situasi dan kondisi yang mendesak,  atau  karena  ada  kepentingan  politik  tertentu  yang  melatarbelakanginya  untuk  segera  diundangkan  tanpa menghiraukan apakah produk legislative itu kelak akan akseptabel oleh seluruh masyarakat secara merata.
3. intensitas  kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  terkait  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang semakin  meningkat  dan  berpotensi  mengancam  kelestarian  lingkungan  hidup, termasuk peningkatan pemanasan global; dan
4. penurunan  kualitas  permukiman  dan  lingkungan  hidup,  peningkatan  alih  fungsi lahan  yang  tidak  terkendali,  dan  peningkatan  kesenjangan  antar  dan  di  dalam wilayah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  diatur  berbagai  ketentuan  terkait  Perencanaan  Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan  penataan  Ruang,  dan  kelembagaan  Penataan  Ruang. Oleh  sebab  itu,  untuk mewujudkan  pengaturan  mengenai  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  yang  lebih komprehensif  serta  dapat  diterapkan  secara  efektif  dan  efisien,  Peraturan  Pemerintah  ini memuat:
1. Perencanaan  Tata  Ruang  yang  mengatur  ketentuan  mengenai  penyusunan  dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
2. Pemanfaatan  Ruang  yang  mengatur  ketentuan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang,  penilaian  perwujudan  RTR,  pemberian  insentif  dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;
4. Pengawasan  Penataan  Ruang,  yang  meliputi  pemantauan  evaluasi,  dan  pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  yang  dilaksanakan  baik  oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat;
5. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan  Ruang  yang  diselenggarakan  secara  sinergis  oleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  dan  Masyarakat.  Pembinaan  Penataan  Ruang  mencakup  juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
6. kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.
PP  21  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  merupakan  aturan pelaksanaan  UU  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  merupakan  alasan  dasar  terbitnya  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Penjelasan  PP  21  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  mengatakan bahwa  UU  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  mengubah  muatan  dari  UU  26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang, UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil,  dan  UU  32  tahun  2014  tentang  Kelautan.  UU  yang  diubah  tersebut merupakan landasan hukum penyelenggaraan penataan ruang secara nasional, sehingga perlu disinergikan dalam satu Peraturan Pemerintah.
Maksud  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  dalam  PP  21  tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang  yaitu untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor,  lintas  wilayah,  dan  lintas  pemangku  kepentingan  yang  termanifestasi  dalam
penyusunan  Rencana  Tata  Ruang,  pemaduserasian  antara  Struktur  Ruang  dan  Pola  Ruang, penyelarasan  antara  kehidupan  manusia  dengan  lingkungan,  perwujudan  keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang- undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

## PENUTUP
Sebagai  penutup  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  pemerintah  sebagai  institusi  yang paling bertanggungjawab terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,  harus terus berupaya menghilangkan atau paling tidak meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan  hidup  sebagai  akibat  tumbuhnya  roda  pembangunan.  Lahirnya  peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penataan Ruang dalam PP 21 tahun 2021 harus  dimaknai  untuk  mengintegrasikan  berbagai  kepentingan  lintas  sektor,  lintas  wilayah, dan  lintas  pemangku  kepentingan  yang  termanifestasi  dalam  penyusunan  Rencana  Tata Ruang,  pemaduserasian  antara  Struktur  Ruang  dan  Pola  Ruang,  penyelarasan  antara kehidupan  manusia  dengan  lingkungan,  perwujudan  keseimbangan  pertumbuhan  dan perkembangan  antardaerah,  serta  penciptaan  kondisi  peraturan  perundang-undangan  bidang Penataan  Ruang  yang  mendukung  iklim  investasi  dan  kemudahan  berusaha.  Sebagai  saran karena  UU  Cipta  Kerja  memiliki  jangka  waktu  yang  pendek  dalam  pelaksanaannya,  harus segera menyusun peraturan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang  yang baru yang isinya tetap kodusif dengan iklim investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Agus  Sardjono, 2019,  Riset  Hukum    Metode  Penelitian  Hukum,  Rajagrafindo  Persada,  Cetakan ke-1,   Jakarta.
Amiruddin  &  Zaenal  Asikin,  2018,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,Rajagrafindo  Persada,

## Cetakan ke-10 , Jakarta.
Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  2018,    Metode  Penelitian  Hukum,  Langkah-langlah  Untuk menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung Gumbira E. Sa’id ,2007, Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup , Media Sarana  Pers, Jakarta.
Imas  Rosidawati  Wiradirja , Hernawati  RAS,  Nugraha  Pranadita,  Syahrul  Macmud, Environmental  Performance:  Role  of  Green  employee  involvement  practices,  Green Training  and  Green  Shared  Vision, Journal  Of  Security  and  Sustainability  Issues.  ( Q2)ISSN  2029-7017  /  ISSN  2029-7025  (Online)  2020  Volume  10  Number  2  ( Desember)URL  Dokumen:  http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/10-2/10_2_28.pdf  URL Indexing Jurnal: https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(28)
Lilik  Mulyadi, 2007,  Kompilasi  Hukum  Pidana  Dalam  Perpektif  Teoritik  Dan  Praktik Peradilan, Mandar Maju, Bandung.
M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) , Sinar Grafika, Jakarta. M.Solly Lubis, 2012, Politik dan Hukum di Era Reformasi , CV Mandar Maju,   Bandung N. Muladi,2006, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  UNDIP,  Semarang, 1995. Dalam Romli Atmasasmita, Sistem peradilan pidana : perspektif eksistensialisme dan abolisionisme , Bina Cipta.
Syamsul Arifin, Kerangka Acuan Kerja, 2013-2014 “ Seminar Mewujudkan Kawasan Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Otonomi Daerah ,”  Medan.
Syahrul  Machmud,  2011, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan  Hukum Administrasi,    Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pidana  menurut  UU  No.  32  Tahun  2009), Graha Ilmu, Bandung
Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannnya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia) , Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

## SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-undang No.32  Tahun 2009  tentang perlindungan dan  Pengelolaan  lingkungan hidup Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang PP No. 21 Tahun 2021Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang