## Konfigurasi Elite Selama Pandemi COVID-19 di Desa Jelgung Kabupaten Sampang
Endik Hidayat 1 , Aufa Izzudin Baihaqi 2 , Rustono Farady Marta 3
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
3 Universitas Bunda Mulia E-mail: rmarta@bundamulia.ac.id
Abstract  - Influential  groups,  source  of  power  and  the  change  of  elites  post-pandemic  rises  the  social questions  of  the  study.  This  research  aims  aims  to  discuss  the  dynamics  of  elite  configuration  during  the COVID-19 pandemic in Jelgung Village Sampang Regency, Madura. Using Putnam's elite theory and Andrain's theory  of  sources  of  power,  the  research  will  be  allocated  in  Jelgung  Village,  Sampang  Regency  uses  a qualitative method with a case study research model. The data is collected through in-depth interview with informants relevant to the topic of the village elite. The results showed that the elite of the Jelgung village consisted of the government, religious leaders, health workers, champions or blater groups, military officers and retired soldiers, and business unit owners . It’s also discovered  a configuration that consists of shifting sources  and  channels  of  power  during  the  COVID-19  pandemic  towards  the  elite  constellation  of  Jelgung Village due to their contribution, namely doctors, nurses, and midwives.
Keywords : Configuration, Elite Village, Power, Madura, COVID-19

## Pendahuluan
Motif  utama  artikel  ini  adalah  untuk  mendapatkan  suatu  bentuk  analisis  dalam rangka  mempelajari  dinamika  konfigurasi  elite  desa  selama  pandemi  COVID-19. Fenomena dinamika kehidupan sosial dan politik pedesaan merupakan kompetisi yang menjadi  faktor  keputusan  warga  dalam  menentukan  individu  yang  influensial.  Tulisan ini  mengamati perilaku tokoh masyarakat  desa dan aktor-aktor utama  dalam interaksi sosial  di  pedesaan  Madura.  Lebih  khusus  tujuan  artikel  ini  mengelaborasi  tokoh manakah  atau  orang-orang  mana  saja  yang  menduduki  stratafikasi  sosial  tinggi  di tingkat desa. Varma (2010) mengatakan bahwa pada umumnya elite berasal dari kelas yang  sama,  yaitu  orang-orang  kaya  dan  pandai  yang  mempunyai  kelebihan  dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi elite,  yaitu  pertama  elite  yang  memerintah  ( governing  elite )  dan  elite  yang  tidak memerintah ( non-governing elite ).
Pandemi COVID-19 tentunya memperkuat peran warga elite desa yang memitigasi pandemi.  Data  dari  situs  pemerintahan  Sampang  menunjukkan  kelompok  elite  desa yang  tanggap  dalam  kebijakan  desa  dalam  rangka  memutus  rantai  penyebaran  virus. Aksi  tanggap  darurat  Pemerintah  Kabupaten Sampang  meluncurkan  kebijakan  sebagai upaya  mengantisipasi  penyebaran  virus  Covid-19,    melalui  Surat  Edaran  (SE)  Bupati Sampang nomor: 440/655/434.203/2020 tentang upaya pencegahan penularan Covid- 19.  Respons  awal  pemerintah  desa  tentang  SE  Bupati  Sampang  adalah  menyiapkan masker yang dibagikan gratis kepada masyarakat. Program terkait pengadaan masker di desa  harus  memanfaatkan  industri  kecil  menengah  (IKM)  di  desa  masing-masing. Pemerintah  desa  juga  bisa  mengoptimalkan  penggunaan  dana  desa  (DD)  untuk menanggulangi wabah penyakit Covid-19 (Basri, 2020).
Pada situasi krisis dan tidak normal akibat pandemi, pemerintah desa seharusnya lebih  gencar  berkolaborasi  dengan  para  elite  desa  dalam  menyukseskan  berbagai kebijakan  penanggulangan  COVID-19.  Kelompok  elite  ini  yang  berpengaruh  dalam pengambilan  keputusan  publik  khususnya  masyarakat  pedesaan.  Kolaborasi  ini  dapat terjalin  secara  digital  untuk  membantu  pemerintah  memutus  rantai  COVID-19. Digitalisasi kerja sama antar pemerintah desa dengan tokoh penting merupakan urgensi peningkatan  efektivitas  transmisi  pesan  kepada  massa  (Magfirah  &  Saputra,  2021). Beberapa  golongan  elite  tersebut  adalah  dari  pihak  pemerintah  desa,  tokoh  agama, tokoh  masyarakat,  dan  kalangan  pengusaha  kaya  di  desa.  Jaringan  komunikasi  antar organisasi  masyarakat  menciptakan  sebuah  golongan  masyarakat  (Yusriyah et  al. , 2020). Munculnya golongan prioritas elite adalah wujud implementasi demokrasi elitis, massa  dipandang  sebagai  pihak  yang  tidak  perlu  terlibat  langsung  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Karena  rakyat  dianggap  tidak  mampu  dan  tidak  punya wewenang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pemerintah (Hardhiyanti &  Rasyid,  2018).  Ideologi  bahwa  rakyat  lebih  baik  apatis  dan  bijaksana  untuk  tidak menciptakan tindakan-tindakan yang merusak budaya, masyarakat, dan kebebasan juga ditekankan  dalam  tokoh  elite  tersebut  (Muslim et  al. ,  2015).  Dengan  demikian,  peran masyarakat desa lebih kepada partisipasi ketika penyelenggaraan pemilihan kepala desa supaya dapat menyalurkan aspirasinya.
Pemerintah  desa  menggandeng  kelompok  elite  yang  turut  serta  terlibat  dalam penanganan situasi pandemi COVID-19 wilayah Sampang. Oleh sebab itu, interaksi antar elite otomatis terjadi dan tidak mungkin dihindari.  Interaksi akan mengundang sebuah identitas  baru  dalam  wilayah  Sampang  (Lang et  al. ,  2020).  Pola  interaksi  antara  elite desa  bisa  diamati  dalam  momentum  situasi  pandemi  COVID-19  di  desa  Jelgung.  Pola interaksi  mencakup  metode  individu  atau  kelompok  dalam  menyesuaikan  hubungan dengan  kelompok  lainnya.  Pola  interaksi  dapat  menjadi  pedoman  dalam  penelitian  ini untuk  mengidentifikasi  interaksi  warga  elite  desa  terhadap  warganya  (Vicari et  al. , 2020).
Pola  interaksi  elite  terbagi  menjadi  tiga  model,  pertama  pola  kolusi  yang menghasilkan  konsentrasi  kekuasaan  tingkat  desa.  Kedua,  pola  relasi  yang  saling berhadapan secara antagonis dan nyaris tak terdamaikan. Ketiga, pola relasi kompromi antara  sumber-sumber  kekuasaan  sehingga  melahirkan  perdamaian  (Cahyono,  2005). Dua  pola  interaksi  yang  muncul  antara  elite  desa.  Pertama,  muncul  pola  interaksi hegemonik yang terjadi ketika pengaruh salah satu elite desa lebih besar daripada elite lainnya. Kedua, pola interaksi saling menjaga untuk tidak saling mengganggu  di antara para elite desa (Bahar, 2014).
Pada  observasi  awal  di  lokasi  penelitian,  terlihat  pemerintah desa  Jelgung  secara langsung melibatkan para elite desa yang memiliki  pengaruh yang  kuat  untuk menjadi anggota  tim  Satuan  Tugas  dan  membantu  tim  relawan  COVID-19.  Tingkat  partisipasi warga Desa Jelgung juga dipengaruhi oleh reputasi kepala desa yang turut berkontribusi terhadap  penanggulangan  Pandemi  COVID-19  (Endik  Hidayat,  2021).  Entitas  kepala desa  sebagai  pemimpin  wilayah  pedesaan  dan  bagaimana  kelompok  atau  aktor  elite mampu  mendorong  warga  desa  masih  menjadi  pertanyaan  selama  observasi berlangsung  (Riauan et  al. ,  2020).  Kelompok  elite  juga  mendapatkan  penghormatan yang  tinggi  dan  menempati  struktur  sosial  puncak  piramida  dalam  masyarakatnya. Besarnya  pengaruh  sosok  elite  menjadi  tokoh  sentral  dalam  perubahan  suatu masyarakat  dan  pengembangan  masyarakat  (Zamroni,  2007).  Pembentukan  posko  tim relawan  penanganan  COVID-19  membutuhkan  partisipasi  elite  desa.  Kepala  desa menjelaskan  akan  sulit  membendung  wabah  penyakit  tanpa  peran  dari  tokoh-tokoh
masyarakat dalam tim relawan percepatan penanggulangan pandemi COVID-19. Sebagai gambaran  awal  desa  Jelgung  hanya  memiliki  sumber  daya  terbatas  untuk  operasional relawan yang diambil dari dana desa sebesar Rp. 15 Juta. Jumlah tersebut terlalu kecil untuk keperluan logistik 12 posko yang berdiri di pelosok desa dan dibantu tiga puluh (30) orang relawan.
Di  desa  Jelgung  mayoritas  penduduk  beragama  Islam  sehingga  desa  ini mempunyai  identitas  muslim  yang  cukup  kuat.  Identitas  budaya  ini  dibutuhkan  dalam setiap  wilayah  untuk  menciptakan  lingkungan  wisata  kepada  pengunjung (Gandakusumah  &  Marta,  2021).  Hal  ini  terlihat  dari  menjamurnya  beberapa  pondok pesantren  berada  di  sekitar  kecamatan  Robatal.  Salah  satu  upaya  mitigasi  pandemi COVID-19  dari  pemerintah  desa  adalah  menggandeng  kelompok  elite  agama  untuk menunda dulu kegiatan perayaan keagamaan bagi kalangan pesantren karena kegiatan berpeluang  besar  terjadi  titik  kumpul  massa  di  desa  Jelgung.  Tokoh  agama  memotret realitas  kultural  masyarakat  desa  Jelgung  selama  penanggulangan  pandemi  (Fauzi  & Fasta, 2020). Dalam hal ini  kelompok elite agama tersebut diwakili oleh kiai  pengasuh pondok  pesantren,  guru  mengaji,  dan  ustaz.    Pesan  verbal  maupun  non-verbal  dalam tokoh  desa  dapat  mendorong  perilaku  masyarakatnya  (Lumampauw et  al. ,  2021). Kepatuhan orang Jawa dan Madura kepada pemimpin agama, politik, dan ekonomi yang relatif  tanpa  sikap  kritik  dan  kontrol  menyebabkan  penyebaran  agama  Islam  berjalan dengan  mulus  tanpa  ketegangan.  Kepatuhan  atau  yang  disebut Manut dalam  Jawa berkaitan  erat  dengan  kebudayaan  Jawa  sesuai  dengan  tata  krama  masyarakat  Jawa yang  telah  dianut  sejak  lama  (Adab et al. ,  2013).  Fenomena  ini  terjadi  mengingat para wali  sendiri  biasanya  juga  merupakan  elite  politik  dan  elite  ekonomi  yang  mampu menembus  relung-relung  kebudayaan  komunitas  masyarakat  Madura  (Al  Humaidy  & Ariwidodo, 2020). Kepercayaan akan tokoh elite dalam merepresentasikan masyarakat Madura secara keseluruhan juga memiliki peran tersendiri terhadap kepatuhan anggota masyarakat (Sari et al. , 2021).
Beralih  pada  sektor  kegiatan  ekonomi  desa,  berdasarkan  data  pemerintah  desa, maka  pendapatan  utama  masyarakat  desa  Jelgung  adalah  di  bidang  pertanian,  yaitu mayoritas    pekerjaannya  adalah  petani  (231  orang),  buruh  tani  (1.012  orang),  dan pemilik usaha tani sebanyak 617 orang. Permasalahan ekonomi dan kesejahteraan yang timbul di pedesaan akibat pandemi COVID-19 adalah masalah kemiskinan, yakni warga desa  yang  kehilangan  pendapatan  karena  pemutusan  hubungan  kerja  dan  lesunya aktivitas  bisnis.  Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  harus  diselesaikan  oleh pemerintah, terutama masalah kemiskinan yang ada di desa. Salah satu cara yang telah diupayakan oleh pemerintah desa untuk pengentasan kemiskinan  yang berada  di  desa adalah  dengan  melakukan  penguatan  ekonomi  desa  dengan  mengkonsolidasikan  elite ekonomi lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyerap tenaga kerja dari penduduk  desa  Jelgung.  Kasus  ini  menunjukkan  peranan  kelompok  elite  desa  dalam menata  pola  interaksi  dengan  warga  desa  untuk  tetap  mematuhi  kebijakan pemerintahan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19.
Tabel 1. Gambaran Desa Jelgung Kabupaten Sampang No Profil Desa Keterangan 1 Penduduk Laki-laki (2018) 4.861 Orang 2 Penduduk Perempuan (2018) 1.803 Orang 3 Agama Mayoritas Islam 4 Mata Pencaharian Sektor Pertanian 231 Petani

## Sumber: Kompilasi Penulis
Pembahasan  tentang  kelompok  elite  desa  identik  kelompok  masyarakat  yang disegani,  dihormati,  kaya  serta  berkuasa,  strata,  memiliki  kemampuan  mengendalikan aktivitas  perekonomian  dan  sangat  dominan  mempengaruhi  proses  pengambilan keputusan-keputusan  penting.  Itulah  sebabnya,  mudah  dimengerti  apabila  dalam banyak  hal  kelompok  elite  tidak  hanya  ditempatkan  sebagai  pemberi  legitimasi,  tetapi lebih  dari  itu  mereka  adalah  panutan  sikap  dan  acuan  tindakan,  serta  senantiasa diharapkan  dapat  berbuat  nyata  bagi  kepentingan  bersama  (Fargomeli,  2014). Kemudian  kelompok  lain  yang  didominasi  oleh  elite  disebut  massa.  mereka  adalah mayoritas inferior, yang posisinya dalam stratifikasi masyarakat berada di bawah, tidak memiliki kemampuan mengendali baik kegiatan dalam bidang ekonomi maupun politik, serta dorman dalam proses pengambilan keputusan-keputusan krusial (Usman, 1990).
Berdasarkan  latar  belakang  pembahasan  tentang  elite  desa,  sehingga  pertanyaan yang  muncul  dalam  artikel  ini  adalah  untuk  dapat  mengidentifikasi  siapa  saja  yang menjadi kelompok elite di desa Jelgung selama situasi pandemi COVID-19. Berpijak pada pertanyaan  siapa  yang  disebut  kelompok  elite,  Putnam  (1976)  menganjurkan  untuk menggunakan  analisis  posisi,  reputasi,  dan  keputusan.  Analisis  posisi  mendudukkan elite  sebagai  pihak  yang  strategis  dalam  struktur,  mereka  sosok  yang  paling  dominan dalam  keputusan  yang  menentukan  nasib  masyarakat.  Analisis  reputasi  mendudukkan elite  sebagai  pihak  berpengaruh  terhadap  keputusan  politik,  walaupun  mereka  tidak berada  dalam  ranah  kekuasaan  birokrasi.  Terakhir  analisis  keputusan  ketika  elite memiliki  pengaruh  dalam  organisasi  sebagai  upaya  pendapat  dan  gagasan  dapat dijadikan  rujukan  bagi  keputusan  urusan  publik.  Ketiga  perangkat  analisis  ini  berlaku bagi  usaha  mengidentifikasi  elite  dalam  berbagai  domain  dari  aras  nasional,  regional maupun lokal. Pada  lingkup  desa, wilayah beroperasinya elite  tersebut dikenal dengan politik lokal. Tetapi meskipun dominasi perannya memang di tingkat lokal, di beberapa negara bahkan elite politik lokal ini dapat saja memiliki peran yang signifikan di tingkat negara atau supradesa (Azizah, 2013).
Artikel ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori elite yang sudah dipaparkan di atas dan teori sumber kekuasaan. Penggunaan teori  sumber daya kekuasaan relevan dalam konteks mendeskripsikan gambaran konfigurasi elite desa. Teori Andrain (1992) membagi  sumber  daya  menjadi  lima  komponen. Pertama ,  sumber  daya  fisik.  Sumber daya  fisik  ini  dapat  muncul  dalam  bermacam  bentuk,  seperti  kepemilikan  senjata  dan instrumen  kekerasan  lainnya. Kedua ,  sumber  daya  ekonomi.  Sumber  daya  ekonomi berupa  kekayaan,  sumber  pendapatan  atau  juga  berupa  kekuatan  untuk  mengontrol barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ketiga , sumber daya normatif. Sumber daya yang berdasarkan kebenaran moral, kebenaran tradisi, legitimasi dan kebenaran agama. Dengan sumber daya ini, seseorang dapat menghukum benar atau salah, baik atau buruk serta patut atau tidak patut dari sebuah perbuatan. Sumber daya normatif hanya dapat dimiliki  oleh  seorang  yang  memiliki  kualifikasi  moral,  mereka  telah  diakui  oleh masyarakat  secara  masif  sebagai  sosok  yang  tepat  sebagai  posisi  penjaga  moralitas. Keempat ,  sumber  daya  personal.  Sumber  daya  mengacu  pada  kualitas  seseorang  atau
1.102 Buruh Tani 617 Pemilik Usaha Tani 3 Posko COVID-19 12 Pos 4 Tim Relawan COVID-19 30 Orang 5 Dana Operasional Relawan Rp. 15 Juta/per bulan
pribadi  yang  memperoleh  dukungan  dan  pengakuan  dari  masyarakat.  Dukungan  dari masyarakat  menjadi  sebuah  ukuran  atau  gambaran  akan  kualitas  pribadi  seseorang. Seperti  karisma  yang  dimiliki  seseorang,  sehingga  masyarakat  menjadi  tertarik  untuk patuh  dan  memberikan  dukungan  kepada  seseorang  tersebut. Kelima ,  sumber  daya keahlian.  Sumber daya seseorang atas  pengetahuan, informasi  atau ketrampilan teknis lainnya. Dengan sumber daya ini seseorang memiliki nilai lebih dibandingkan orang lain. Artikel  ini  berusaha  menemukan  kebaruan  empiris  dengan  sengaja  penelitian  ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19 terutama fokus memotret konfigurasi elite di desa Jelgung.
Peneliti  telah  menelaah  sejumlah  penelitian  terdahulu  terkait  kelompok  elite desa  di  Indonesia.  Salah  satu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prastiwi  (2016) menunjukkan adanya penjembatanan peran tokoh agama pesantren di Madura sebagai pendidik  keagamaan  dengan  penengah  politik.  Keserupaan  pergeseran  peran  politik pada  kaum  elite  desa  juga  terdapat  pada  penelitian  yang  telah  dikaji  oleh  Romadlon (2016)  di  mana  terdapat  kesenjangan  kuasa  dari  pemerintahan  pusat  dengan pemerintahan  daerah  sehingga  sejumlah  tokoh  daerah  harus  menengahi  kebijakan pemerintah  pusat.  Implikasi  pergeseran  peran  kekuasaan  elite  daerah  juga  ditemukan dalam penelitian Harianto (2016) di mana pelantikan kepala desa baru dapat mengubah infrastruktur  desa  secara  keseluruhan.  Konversi  tersebut  didasari  oleh  kepribadian kepala  desa  yang  tidak  memandang  kelompok  masyarakat  desa  yang  berbeda  dan menyetarakan derajat seluruh warga desa.
Kontribusi kelompok elite desa juga tampak dalam penelitian Mantrawan  (2016) di  mana  program  Musrembang  rujukan  kelompok  elite  menjadi  jembatan  negosiasi politik  dengan  infrastruktur  warga  Desa  Blahbatuh.  Pertanyaan  yang  menggelitik peneliti adalah apakah fenomena pandemi maka terjadi perubahan elite dan pergeseran elite di tingkat desa. Rasa keingintahuan tersebut menjadi peluang gap (celah) tersebut belum terjawab dari sejumlah studi sebelumnya. Selanjutnya, untuk lebih menunjukkan perbedaan artikel ini dibandingkan studi lainnya maka berikutnya dipaparkan beberapa penelitian  tentang  elite  desa  yang  sudah  pernah  dilakukan  sebelumnya.  Perubahan struktur  politik  pasca  reformasi  memberikan  dampak  dalam  kategori  desa.  Otonomi daerah  memberikan  porsi  kekuasaan  dalam  desa  yang  terlihat  alam  kelompok  atau aktor  elite  desa,  seperti  Badan  Perwakilan  Desa  (Cahyono,  2005).  Pergeseran  elite politik  dan  orang  kuat  lokal  di  pemilihan  kepala  desa.  Proses  terlibatnya  orang  kuat lokal  yang  terdiri  dari  preman  kampung  ( blater ),  tokoh  agama  kiai,  para  ustaz,  serta elite  politik  lokal  di  luar  desa  dari  pemerintahan  eksekutif  dan  legislatif  tingkat kabupaten (Pribadi, 2015).

## Metode
Studi    desa  Jelgung  Kabupaten  Sampang  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  model  penelitian  studi  kasus.  Alasan  memilih  desa  Jelgung  adalah  untuk kemudahan  dalam  pengumpulan  data  karena situasi  pandemi  COVID-19,  serta  peneliti sudah mengenal pihak kepala desa Jelgung. Untuk mengelaborasi detail konfigurasi elite desa  Jelgung  selama  masa  pandemi  COVID-19,  maka  model  penelitian  studi  kasus relevan  untuk  mengurai  rumusan  masalah  kasus  ini.  Menurut  Mars  &  Stoker  (2010), metode  kualitatif  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  pengalaman  subjektif  orang  dan makna yang dapat dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman lain. Metode kualitatif juga baik untuk menelisik ke dalam pemikiran proses atau narasi yang dikonstruksi oleh masyarakat.  Metode  ini  memberi  perhatian  khusus  pada  isu-isu  kontekstual, menempatkan sikap dan perilaku terwawancara dalam konteks biografi pribadi mereka dan  latar  sosial  yang  lebih  luas  (Khakim et  al. ,  2020).  Konteks  dalam  perilaku
narasumber  dalam  penelitian  kualitatif  terdapat  dalam  fenomena  komunikasi  yang tercipta melalui pola komunikasi kelompok elite desa dengan warga Desa Jelgung.
Dalam  artikel  ini  digunakan  dua  sumber  data,  yakni  data  primer  dan  data sekunder.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui  teknik  wawancara  mendalam dengan  para  informan  yang  relevan  dengan  topik  elite  desa.  Pemilihan  informan dilakukan dengan teknik informan bertujuan atau purposive (Moleong, 2011). Informan kunci terdiri dari narasumber berinisial HAH sebagai kepala desa Jelgung dan   MZ, SM dan KN sebagai tokoh masyarakat. MZ terlibat dalam aktivitas sekretariat Desa Jelgung, SM  bertugas  mengelola  BUMD,  sementara  KN  merupakan  tokoh  NU  Desa  Jelgung. Terdapat pula dua narasumber sebagai Kepala Dusun berupa SW selaku Kasun Tarogen dan  JZ  sebagai  Kasun  Bereksabe.  Data  dari  informan  kunci  diperkuat  dengan  data sekunder,  seperti  berita  seputar  penanggulangan  virus  Covid-19  desa  Jelgung  di berbagai media online, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan pada tahap analisis data,  artikel  ini  menggunakan  prosedur  dengan  tahapan-tahapan  sebagai  berikut:  (1) pengumpulan data melalui literatur dan dokumen media elektronik; (2) klasifikasi data; (3)  transkrip  rekaman  hasil  wawancara;  (4)  pengaturan  data  yang  telah  diidentifikasi; (5) anonim data yang sensitif seperti informasi pribadi; (6) koding data; (7) identifikasi tema;  (8)  pengkodingan  ulang;  (9)  pengembangan  kategori  dan  tema;  (10) menghubungkan  fakta  empiris  dengan  teori;  (11)  penulisan  laporan  hasil  penelitian (Horison, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
Salah  satu  faktor    keberhasilan  Sampang  menyandang  status  zona  hijau dibandingkan  daerah  lainnya  adalah  pemerintah  desa  yang  bergerak  cepat mengimplementasikan  kebijakan  pencegahan  penyebaran  COVID-19.  Bagian  ini membahas  tentang  bagaimana  terbentuknya  pengaruh  elite  desa  ditinjau  dari kepemilikan  sumber  kekuasaan,  saluran  kekuasaan  elite  desa,  dan  dampak  pandemi terhadap  sumber  kekuasaan  elite  desa.  Kelompok  elite  desa  mengelaborasi  alasan terbentuknya sebuah kekuasaan. Peranan  kelompok elite juga  dijelaskan dalam proses wawancara untuk memahami saluran kekuasaan dalam desa. Sumber kekuasaan adalah komponen penting dalam menentukan kuat atau lemahnya pengaruh dan peranan elite desa dalam interaksi dengan masyarakat  desa. Kontribusi peranan elite desa tersebut ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun sumber-sumber kekuasaan.

## Sumber dan Saluran Kekuasaan Kelompok Elite Desa Jelgung
Elite  desa  harus  memiliki  nilai-nilai  ciri  kepribadian  yang  diakui  dan  dihormati oleh masyarakat. Kredibilitas terbukti menjadi prasyarat bagi elite untuk meraih jabatan politik  di  desa.  Oleh  sebab  itu,  terdapat  dua  faktor  pembentukan  elite  melalui penguasaan  sumber  daya,  yaitu  latar  belakang  sejarah  masyarakat  dan  struktur  sosial (Hudayana, 2011).
Elite desa harus dapat menguasai satu atau beberapa sumber daya pengaruh, dan memosisikan status sosial lebih tinggi daripada golongan massa tingkat desa (E Hidayat, 2018). Di desa Jelgung beberapa sumber kekuasaan mendapat penghargaan yang tinggi selama pandemi COVID-19. Pertama, elite kesehatan sebagai orang yang terlibat dalam program kesehatan di posko pelayanan COVID-19 tingkat desa. Tenaga kesehatan desa terdiri  dokter,  bidan  desa,  dan  perawat.  Mereka  memiliki  sumber  pengetahuan  dan ketrampilan  bidang  kesehatan.  Pandemi  COVID-19  memberi  peran  penting  dari peningkatan penghargaan dari masyarakat desa, yakni dengan  memandang tinggi ilmu pengetahuan dan pendidikan bidang kesehatan.
Kedua,  elite  birokrasi  desa  sebagai  sumber  kekuasaan  berbasis  status  dan jabatan formal. Formal diartikan sebagai kelompok elite yang berkuasa atau memegang pemerintahan  di  desa  Jelgung.  Pemerintah  desa  terdiri  dari  kepala  desa,  perangkat desa,  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Kekuasaan  formal  mempunyai otoritas  mengambil  keputusan  penting  dan  langkah-langkah  konkret  yang  harus dieksekusi  secara  cepat  supaya  bisa  menghambat  penyebaran  virus,  dan  menjaga keamanan desa dalam konteks pandemi COVID-19.
Ketiga,  Elite  agama  sebagai  pemegang  otoritas  keagamaan.  Sosok  kiai  dan tokoh  pesantren  layak  menempati  jajaran  elite  dalam  struktur  masyarakat  desa Jelgung. Elite agama harus memiliki sumber kekuasaan pengetahuan agama yang luas agar  diakui  sebagai  pemimpin  karismatik  yang  disegani.  Di  desa  Jelgung  dikenal beberapa  gelar  elite  agama.  Kiai  biasanya  dibantu  elite  agama  lainnya,  seperti  ustaz (laki-laki)  dan  ustazah  (perempuan) — sebutan  guru  yang  mengajar  agama  Islam. Peran  pemuka  agama  sebagai  pembentuk  opini  publik  dibutuhkan  dalam  rangka sosialisasi  ancaman  bahaya  penyebaran  virus  COVID-19  di  desa  Jelgung.  Posisi  elite agama, menjadikannya sebagai sumber referensi bagi masyarakat sekitar. Para tokoh agama  bukan  hanya  mengajarkan  agama,  tetapi  juga  memberi  dukungan  kepada pemerintah  desa  maupun  masyarakat  dalam  menjalankan  protokol  kesehatan  di lingkungan pesantren maupun wilayah desa.
Kempat, elite blater yang identik dengan kelompok jawara. Sumber kekuasaan blater ditentukan  oleh  beberapa  kategori,  bisa  kekayaan  yang  dimiliki;  kemampuan mengorganisir kejahatan seperti pencurian dan perampokan; kekuatan jaringan yang dimiliki;  kehebatan  menghindar  dan  selamat  dari  pihak  keamanan;  pengalaman dalam dunia hitam (premanisme); dan terakhir kesaktian berupa keahlian dalam bela diri (Bahar, 2014). Sejarah sosial desa Jelgung, menurut pengakuan informan wilayah Kecamatan Robatal, merupakan salah satu daerah  yang rawan tindakan kejahatan di pulau  Madura.  Eksistensi  kelompok blater identik  dengan  posisi  antagonis  di masyarakat  desa  Jelgung  sehingga  keberadaan  kelompok  ini  pada  sebuah  wilayah desa  menjadi  ancaman  bagi  keamanan  warga  desa.  Sebutan blater lebih  dominan mengandung  konotasi  negatif,  kelompok  preman,  jago  berkelahi,  dan  tindakan kejahatan.
Kelima,  elite  ekonomi  berbasis  kepemilikan  aset  kekayaan  materi.  Sumber materi  ini  bisa  berwujud  tanah  yang  luas,  bangunan  megah,  dan  benda-benda berharga lainnya seperti mobil atau emas lainnya. Sesuai dengan kondisi desa Jelgung yang  merupakan  desa  pertanian  dan  agribisnis,  para  tuan  tanah  memiliki  posisi strategis  dalam  struktur  masyarakat.  Dengan  demikian,  posisi  kepala  desa  dan perangkat  desa,  termasuk  individu  pemilik  tanah  cukup  luas,  karena  mereka mendapat  hak  mengelola  tanah  aset  desa  ( bengkok). Selain  tuan  tanah,  kelompok wiraswasta  desa  Jelgung  muncul  sebagai  elite  ekonomi  yang  dipandang  mempunyai keahlian bisnis dan mampu secara finansial. Kelompok pemilik modal ini dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk membuka lapangan kerja di tingkat desa. Karena situasi pandemi  COVID-19  berdampak  kepada  beberapa  warga  desa  yang  kehilangan pekerjaan dan tidak punya pendapatan.
Keenam,  elite  militer  mempunyai  kedudukan  yang  kuat  dan  disegani  oleh masyarakat  desa  Jelgung.  Kelompok  ini  memiliki  sumber  kekuasaan  berasal  dari status  pekerjaan  dan  organisasi  militer.  Adanya  kebanggaan  dan  keterikatan  pada organisasi  militer,  maka  kelompok  ini  terdiri  dari  tentara  masih  aktif  dan  para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Elite militer selalu diundang dalam
setiap rapat desa, semisal melaksanakan semua keputusan pencegahan pandemi dan implementasi kebijakan protokol kesehatan secara konsisten.
Tabel 2 . Elit Desa Perspektif Sumber dan Saluran Kekuasaannya No Elit Desa Sumber Kekuasaan Saluran Kekuasaan 1 Birokrasi Kekuasaan Formal Supradesa Pemerintah Desa 2 Agama Kekuasaan Spiritual Agama Pesantren, Majelis Pengajian 3 Kesehatan Ketrampilan  Bidang Kesehatan Posko Klinik Desa, Puskesmas 4 Blater Ilmu bela diri dan Jaringan Preman Kelompok Jawara dan Bejingan 5 Ekonomi Kekayaan dan Materi Unit Usaha Desa, Pemilik Tuan Tanah 6 Militer Organisasi Militer dan Kepangkatan Pekerjaan Koramil, Posko Pengaman Desa

## Sumber: Olahan Penulis
Pada Tabel 2 di atas, yang dimaksud saluran kekuasaan adalah media atau sarana yang  digunakan  elite  desa  untuk  berinteraksi  dan  menyalurkan  pengaruhnya  kepada masyarakat.  Saluran  ini  dapat  berupa  lembaga,  organisasi,  proyek  pembangunan,  dan kegiatan  kemasyarakatan.  Kekuasaan  yang  digunakan  oleh  elite  berpengaruh  pada kedalaman  dan  luasnya  jangkauan  pengaruh  terhadap  masyarakat  desa  (Sugiyanto, 2021). Pada desa Jelgung saluran kekuasaan yang diaktualisasikan elite desa terdiri dari pusat  layanan  kesehatan  (Posko  COVID-19)  di  desa,  Puskesmas,  Polindes,  lembaga pendidikan  pesantren,  pengajian  majelis  Taklim,  organisasi  militer,  lembaga pemerintahan  desa,  unit  bisnis  desa  (swasta  dan  BUMDes),  dan  perkumpulan  jawara (ormas)  atau  persatuan blater .  Dari  beberapa  saluran  kekuasaan  tersebut,  Romadhon (2017) menjelaskan perbedaan antara saluran kekuasaan bersifat formal (dalam bentuk organisasi  resmi)  dan  bersifat  tidak  resmi  atau  informal.  Sebagai  contoh,  organisasi formal terdiri dari organisasi layanan kesehatan, organisasi pemerintah desa, organisasi militer,  dan  lembaga-lembaga  pendidikan  pesantren.  Sedangkan  organisasi  nonformal atau tidak resmi terdiri dari kelompok pengajian dan kelompok preman.

## Analisis Posisi dan Reputasi Elite dalam Keputusan Desa Jelgung
Saat  orde  baru  berkuasa,  elite  desa  yang  didominasi  pensiunan  tentara mempunyai  peran  dan  kewenangan  yang  besar  dalam  kehidupan  sosial  dan  politik  di pedesaan. Pergeseran politik pasca reformasi mengubah struktur politik dalam wilayah desa. Kalangan elite dalam desa bergeser dari kelompok militan menjadi kelompok sipil dalam  pergeseran  struktur.  Dominasi  tersebut  lebih  menitikberatkan  pada  bentuk- bentuk dominasi dan dinamika sosial yang terjadi dalam hubungan antara mereka yang memiliki  kekuasaan  dan  yang  tidak  memiliki  kekuasaan.  Ada  tiga  dimensi  yang  dapat dijadikan  dasar  kekuasaan  untuk  membentuk  kekuasaan,  yaitu  ekonomi,  kekuasaan politik  dan  status.  Penekanannya    terletak  pada  struktur  kekuasaan.  Mereka  yang menduduki  posisi  atas  dalam  institusi  masyarakat  yang  penting  membentuk  elite kekuasaan  yang  terintegrasi  dan  terpadu,  berupa  keputusan-keputusan  penting  untuk menentukan struktur dasar dan arah masyarakat (Johnson & Lawang, 1994).
Artikel  ini  berusaha  mengetahui  siapa  dan  kelompok  mana  saja  yang berpengaruh  selama  pandemi  COVID-19  di  desa  Jelgung.  Adapun  untuk  menjawab permasalahan  tersebut  maka  dapat  digunakan  tiga  analisis  sesuai  dengan  teori  elite, yaitu analisis posisi, reputasi, dan keputusan. Untuk analisis posisi, seseorang elite atau kelompok mempunyai kekuasaan apabila ia atau mereka menduduki jabatan tinggi atau penting  dalam  pemerintahan  desa.  Untuk  mengetahui  siapa  yang  menduduki  jabatan tinggi dalam pemerintahan desa, bisa terlihat dalam struktur formal pemerintahan desa. Adapun  perkembangan  situasi  pandemi  pemerintahan  desa  Jelgung  bergerak  cepat dengan    membentuk  satuan  tugas  (Satgas  COVID-19).  Upaya  ini  bertujuan  sebagai wadah para relawan untuk membendung penyebaran virus COVID-19 di desa.
Selain  para  relawan  desa  dari  kalangan  massa,  posisi  anggota  Satgas  COVID-19 juga  beranggotakan  tokoh-tokoh  elite  berpengaruh  di  desa  Jelgung.  Berdasarkan pengakuan  informan,  komponen  utama  Satgas  COVID-19  adalah  elite  birokrasi,  yaitu seorang  kepala  desa  sebagai  ketua  dan  seluruh  perangkat  desa  otomatis  menjadi anggota.  Posisi  kepala  desa  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus keperluan desa atas inisiatif sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhan desa. Kepala desa  Jelgung  memusatkan  kegiatan  pemerintahan  dan  pengawasan  perkembangan COVID-19  dengan  mendirikan  posko  di  balai  desa  sebagai  upaya  membendung penyebaran  COVID-19.  Posko  Satgas  COVID-19  tersebut  juga  melibatkan  tim  relawan yang berasal dari petugas medis atau elite kesehatan. Posisi petugas kesehatan memiliki nilai-nilai  yang  dipandang  tinggi  oleh  masyarakat  desa  karena  kepandaian  dan keterampilan dalam bidang kesehatan masyarakat. Posisi ini sangat strategis pada masa pandemi  COVID-19  sehingga  petugas  kesehatan  memiliki  sumber  daya  berupa  ilmu pengetahuan  dari  jenjang  pendidikan  formal  yang  dilalui  pada  bidang  kesehatan.  Pada kasus  desa  Jelgung  beberapa  elite  yang  dilibatkan  adalah  tenaga  medis  yang  terdidik sebagai petugas kesehatan desa seperti dokter, perawat, dan bidan desa.
Analisis  reputasi  adalah  unit  teori  untuk  mengidentifikasi  pihak  yang  berkuasa yang  tidak  didasarkan  pada  bagan  organisasi  formal,  tetapi  pada  reputasi  kekuasaan mereka secara informal. Teknik ini memberikan kekuasaan kepada aktor elite desa yang belum memiliki jabatan resmi namun memiliki kontribusi baik langsung maupun tidak langsung  (Yuningsih  &  Subekti,  2016).  Dalam  kultur  Madura,  reputasi  kiai  dan blater adalah  tokoh  elite  yang  memiliki  pengaruh  besar  pada  masyarakat  desa,  tetapi  tidak tercantum dalam struktur organisasi formal pemerintahan desa maupun anggota Satgas COVID-19.  Misalnya,  posisi  kiai  begitu  penting  bagi  masyarakat  Sampang  dan  desa Jelgung.  Pengaruhnya  bahkan  bisa  melebihi  sosok  orang  tua  bagi  masyarakat  yang memegang kultur Madura. Secara lebih khusus sosok kiai menjadi fenomena sosial yang kaprah.
Dalam  tradisi  Madura,  yang  kemudian  juga  diadopsi  serta  diterima  masyarakat Sampang,  semboyan buppa  babu dan guruh-ratoh betul-betul  menjadi  prinsip  hidup. Eksistensi guru (kiai) diletakkan lebih tinggi daripada seorang penguasa dalam konteks sosial. Sebagai sumber legitimasi agama, kiai pantas mendapat posisi sebagai elite pada struktur  masyarakat  pedesaan,  khususnya  desa  yang  memegang  tradisi  santri  yg  kuat. Bagi golongan santri, reputasi kiai bukan hanya sekedar guru agama yang berkewajiban mengajar dan mendidik mereka. Namun, kiai dianggap sebagai penerus perjuangan para nabi sehingga wajib dihormati dan diikuti pendapatnya (Kosim, 2012).
Sosok  kiai  berbeda  dengan  elite blater .  Jika  kiai  identik  dengan  sumber kekuasaan berbasis spiritual, blater identik dengan sumber berbasis kekerasan. Sebagai contoh  sumber  kekuasaan blater adalah  ketangkasan  ilmu  bela  diri  untuk  adu  fisik, keberanian,  kepribadian,  dan  kemenangan  dalam  setiap  perkelahian  fisik  atau  dalam
budaya  Madura disebut carok (Marta, 2017).  Elite blater semakin  disegani masyarakat desa apabila memiliki riwayat terlibat kriminalitas dan aksi kekerasan. Reputasi blater menentukan aman atau tidaknya  desa dari aksi kejahatan pencurian  dan perampokan. Ketika blater melepas  peran  sebagai  penjaga  keamanan  desa,  maka  kemungkinan keamanan  desa  pasti  tidak  terwujud.  Kosim  (2012)  menjelaskan  gerombolan  penjahat akan berpikir sepuluh kali untuk mengacau sebuah desa yang ditinggali seorang blater . Apalagi jika blater tersebut tergolong papan atas. Berbekal komitmen melindungi harta dan  kehormatan  untuk  tidak  saling  mengganggu  antara  sesama blater ,  wilayah  desa menjadi semakin aman.
Untuk  menentukan  elite  desa  Jelgung  berdasarkan  analisis  reputasi,  studi  ini menemukan  dua  cara.  Pertama,  melalui  penelusuran  sejarah  dan  kultur,  tujuannya mengetahui reputasi apa dianggap figur menonjol bagi masyarakat desa Jelgung. Kedua, analisis  reputasi  melalui  keanggotaan  dari  lembaga-lembaga  desa  semisal  relawan COVID-19,  RT,  RW,  dan  Karang  Taruna.  Organisasi  tersebut  tidak  termasuk  dalam struktur organisasi formal pemerintahan desa, tetapi secara tidak langsung mempunyai pengaruh  terhadap  jalannya  pemerintahan  desa.  Selama  pandemi  COVID-19,  pihak otoritas  desa  Jelgung  melibatkan  kelompok blater jika  terjadi  konflik-konflik  sosial  di masyarakat  akibat  berbagai  kebijakan  pencegahan  COVID-19.  Misalnya,  pihak  desa melarang  adanya  hajatan  warga  desa  yang  berpotensi  terjadinya  kerumunan  massa; sosialisasi  kepada  warga  untuk  memakai  masker;  pelarangan  mudik  bagi  warga  desa Jelgung  yang  tinggal  di  luar  Sampang;  dan  sanksi  bagi  warga  desa  yang  terbukti melanggar protokol kesehatan di desa Jelgung.
Dalam  rangka  penerapan  berbagai  kebijakan  pandemi  tersebut,  sering  kali  ada warga  yang  tidak  patuh  protokol  kesehatan  dan  tetap  melanggar  anjuran  untuk  tidak berkumpul dengan jumlah banyak. Pelanggaran protokol kesehatan ditindak tegas oleh tim  relawan  desa  Jelgung  sebagai  garda  terdepan  desa  dalam  upaya  membendung penyebaran COVID-19, mereka sering kali berkonflik dengan warga desa yang terbukti melakukan  pelanggaran.  Dalam  konflik  tersebut, blater bisanya  berperan  sebagai mediator konflik antara tim relawan dengan warga desa. Peran mediasi berjalan dengan cukup  efektif  karena blater adalah  sosok  yang  disegani  dan  ditakuti  warga  desa.  Para blater berhasil  mempertahankan  posisi  elite  desa  dengan  berbagai  bentuk,  mulai  dari cara-cara  negatif  seperti  teror  hingga  cara-cara  yang  positif,  seperti  membantu  warga desa, santun, punya empati sosial, dan membela keamanan desa. Status jawara melekat pada  seorang blater sampai  ia  meninggal  dan  menjadi  nama  yang  dikenang  di  desa Jelgung.
Terakhir  untuk  penentuan  elite  melalui  analisis  keputusan  dapat  terlihat  siapa dan  kelompok  mana  saja  yang  paling  berpengaruh  dalam  proses  pengambilan keputusan desa. Pembuatan keputusan dan kebijakan desa biasanya melalui rapat-rapat desa.  Kepala  desa  Jelgung  menjelaskan  untuk  keputusan  penting  diambil  melalui mekanisme  musyawarah  desa  (Musdes)  yang  melibatkan  individu,  kelompok,  tokoh- tokoh  masyarakat  yang  berasal dari  kalangan  elite dan  massa. Secara  umum  pendapat elite  desa  lebih  dominan  daripada  kalangan  massa--walaupun  perwakilan  warga  biasa juga  diundang  rapat – ketika  terlibat  dalam  rapat  pengambilan  keputusan  publik. Keputusan,  menurut  Surbakti  (2010),  mencakup  keterikatan  masyarakat  dalam keputusan  politik,  pilihan  alternatif  dan  prioritas  terhadap  kebijakan  umum  desa. Keputusan  dapat  diluncurkan  melalui  kekuasaan  dan  wewenang,  namun  dapat  juga menggunakan teknik propaganda atau teknik koersif apabila terjadi pertentangan dalam kebijakan yang dirancang.

## Kesimpulan
Artikel  ini  menemukan  terjadinya  pergeseran  sumber  dan  saluran  kekuasaan selama  pandemi  COVID-19  terhadap  konstelasi  elite  desa  Jelgung.  Kedudukan  aktor- aktor  utama  dalam  dinamika  perimbangan  kekuasaan  antar  elite  telah  berubah  akibat bergesernya dasar kekuasaan  pada  situasi  pandemi. Sumber kekuasaan yang bertahan adalah  dari  institusi  formal  seperti  elite  birokrasi  desa,  institusi  agama  seperti  kiai maupun  guru  mengaji,  dan  elite  ekonomi  sebagai  kelompok  wirausahawan  desa. Sebaliknya di desa Jelgung sumber kekuasaan berasal kekuatan fisik seperti blater dan individu berasal organisasi militer berkurang pengaruhnya. Adapun sumber kekuasaan ketrampilan  dan  intelektualitas  di  bidang  kesehatan  meningkat  pengaruhnya  karena situasi  darurat  kesehatan  dampak  dari  ancaman  wabah  penyebaran  virus  COVID-19. Masyarakat desa Jelgung mempunyai penghargaan pada kepribadian elite desa maupun kemampuan  elite  desa  untuk  terlibat  memecahkan  masalah-masalah  kemasyarakatan selama pandemi COVID-19. Peningkatan pamor elite wilayah desa yang didukung tenaga kesehatan yang meredam penyebaran COVID-19 dan memperkuat posisi kelompok elite dalam  memecahkan  permasalahan  daerah.  Kapabilitas  ini  menjadi  model  kekuasaan aktor desa selama masa pandemi.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  situasi  pandemi  memunculkan  elite  baru yang memiliki pengaruh besar yakni para tenaga kesehatan desa yakni dokter, perawat, dan  bidan  desa.  Berdasarkan  teori  elite  Putnam  (1976),  maka  yang  disebut  elite  desa selain orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan resmi dan utama, juga aktor-aktor yang tidak menduduki  jabatan resmi tetapi mempunyai kekuasaan cukup besar. Selain itu  aktor-aktor  ini  memiliki  pengaruh  tak  langsung,  tetapi  nasehat  dan  pendapatnya diperhatikan oleh pembuat keputusan. Artikel ini melihat hasil analisis posisi, reputasi, dan keputusan. Dapat  diambil kesimpulan bahwa  yang termasuk kategori elite di  desa Jelgung  adalah  kepala  desa  beserta  perangkat  desa,  kiai,  tenaga  medis  desa, wirausahawan  desa,  kelompok  purnawirawan  TNI  dan  tentara  aktif,  dan  kelompok jawara  biasa  disebut blater .    Artikel  ini  mengkonfirmasi  teori  sumber  kekuasaan Andrain (1992) bahwa kedudukan elite dipengaruhi sumber daya yang dimiliki semisal kekayaan, pekerjaan, organisasi, dan pendidikan. Perubahan menarik lain dari fenomena desa Jelgung adalah meningkatnya peranan elite dalam proses pengambilan keputusan desa,  khususnya  berbagai  kebijakan  terkait  pandemi  COVID-19.  Secara  empiris, pemerintah  desa  menggandeng  kelompok  elite  untuk  berkolaborasi  menjaga keselamatan dan keamanan desa Jelgung.

## Referensi
Adab, G., Rahma, A., & Yuwono, S. (2013). Bahagiakah Kalau Manut? : Studi Perilaku Kepatuhan pada Masyarakat Jawa. Seminar Nasional Psikologi UMS 2013 , 1 (1), 407 – 414.
Al Humaidy, M., & Ariwidodo, E. (2020). The Symbolic Interaction of Tandhe’in Sumenep Madurese. KARSA: Journal of Social and Islamic Culture , 28 (1), 172 – 191. Andrain, C. (1992). Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial . Yogyakarta: Tiara Wacana. Azizah, N. (2013). Artikulasi politik santri: dari kyai menjadi bupati . Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Jember Press.
Bahar, M. (2014). Kiyai and Bejingan: Local Political Elite and Hegemonic Culture. JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) , 3 (1).
Basri, A. (2020). Tanggulangi Covid-19, Bupati Imbau Optimalkan Penggunaan DD .
Cahyono, H. (2005). Konflik elite politik di pedesaan: Relasi antara badan perwakilan desa dan pemerintah desa. Jurnal Penelitian Politik , 2 (1), 73 – 84. Fargomeli, F. (2014). INTERAKSI KELOMPOK NELAYAN DALAM MENINGKATKAN

## TARAF HIDUP DI DESA TEWIL KECAMATAN SANGAJI KABUPATEN MABA
HALMAHERA TIMUR. ACTA DIURNA KOMUNIKASI , 3 (3).
Fauzi, E. P., & Fasta, F. (2020). Modern Muslimah in Media : A Study of Reception Analysis in " Saliha " Program on NET TV. ASPIRATION , 1 (November), 135 – 162. http://www.aspiration.id/index.php/asp/article/view/19/28
Gandakusumah, B., & Marta, R. F. (2021). Visualisasi Elemen Pembentuk Consumer Brandscape Melalui Oposisi Biner Semiotika Pemasaran Xing Fu Tang ( 幸福堂 ) Dan Xi Bo Ba ( 喜悦 ). Jurnal Bahasa Rupa , 4 (2), 167 – 176. https://doi.org/10.31598/bahasarupa.v4i2.808
Hardhiyanti, Y., & Rasyid, U. N. (2018). Komunikasi Bisnis Berbasis Etik Lingkungan sebagai CSR The Body Shop Indonesia. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi ,
3 (02), 103 – 117. https://doi.org/10.30813/bricolage.v3i02.925 Harianto, H. (2016). Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba . UIN Alauddin Makassar.
Hidayat, E. (2018). Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016. JURNAL SOSIAL POLITIK , 4 (2), 124 – 151. Hidayat, Endik. (2021). Leadership of Village Chairman During The COVID-19 Pandemic Period in Jelgung Village, Robatal Distric, Sampang. Public Administration Journal of Research , 3 (1). Horison, L. (2016). Metodologi Penelitian Politik . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hudayana, B. (2011). Glembuk, Strategi Politik dalam Rekrutmen Elite Penguasa di Desa Pulungansari Yogyakarta. Humaniora , 23 (1), 1 – 15. Johnson, D., & Lawang, R. (1994). Teori sosiologi klasik dan modern . Gramedia Pustaka Utama.
Khakim, M. S., Nugraha, A. F., Sukanti, S., & Sarwedi, A. R. (2020). Kontribusi Mahasiswa Daerah Dalam Penanganan Intoleransi Melalui Sinergi Perguruan Tinggi Di Diy. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 10 (1), 62. https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8361 Kosim, M. (2012). Kyai dan blater (elite lokal dalam masyarakat Madura). KARSA: Journal of Social and Islamic Culture , 12 (2), 149 – 160.
Lang, J. C. F., Marta, R. F., & Menayang, A. P. (2020). Transformasi Identitas Kota Bitung Ditinjau dari Citra Pariwisata Heksagonal Anholt. Jurnal Riset Komunikasi , 3 (2),
120 – 139. https://doi.org/10.38194/jurkom.v3i2.160
Lumampauw, A., Marta, R. F., Nugroho, Y., Sandel, T. L., & Lie, S. (2021). The art of honing the conscience through bukalapak ads : barongsai Indonesia , juara hati membangun bangsa. International Journal of Visual and Performing Arts , 3 (1), 9 – 21. https://doi.org/https://doi.org/10.31763/viperarts.v3i1.342
Magfirah, M., & Saputra, R. (2021). Transmisi Pesan dan Pemrosesan Informasi Individu Menyoal Diskriminasi di Indonesia dari Perspektif Van Kaam. Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi , 4 (1), 34. https://doi.org/10.33021/exp.v4i1.1442
Mantrawan, I. P. W., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2016). Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Jurnal Politika Udayana , 1 – 8. Mars, D., & Stoker, G. (2010). Theory and Methods in Political Science (Teori dan Metode dalam llmu Politik) . Bandung: Nusa Media.
Marta, R. F. (2017). Refleksi Hibriditas Budaya dalam Pancasila pada Realitas dan Media sebagai Identitas Bangsa. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 3 (01), 1 – 12. https://doi.org/10.30813/bricolage.v3i01.841 Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX. In Bandung: PT.
98 ∎ Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi , Vol. 6(2), November 2021
Remaja, Rosdakarya . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muslim, A., Kolopaking, L., Dharmawan, A., & Soetarto, E. (2015). Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 31 (2), 461 – 474.
Prastiwi, M. I. (2016). POLITISASI PESANTREN DAN PERGESERAN FUNGSI PESANTREN DI MADURA. KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman , 23 (2), 208.
https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.719 Pribadi, Y. (2015). The klebun, the kiai and the blater : notes from western Madura, Indonesia. South East Asia Research , 23 (3), 303 – 317.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi . https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i02.2177
Romadhon, Y. (2017). Perubahan Politik di Desa: Implikasi Penetrasi Kapital Terhadap Hubungan Elite-Massa di Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Jurnal Politik Indonesia , 2 (1), 103 – 110.
Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 13 (4), 868. https://doi.org/10.31078/jk1349
Sari, N., Marta, R. F., Angreani, N., Harry, H., & Perkasa, M. I. A. (2021). Menakar Loyalitas Konsumen berdasarkan Persepsi Nilai dan Kepercayaan Merek Geprek Bensu. Soetomo Communication and Humanities , 2 (2). https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/4078 Sugiyanto, B. A. W. (2021). Hibriditas Budaya Jawa dan Budaya Barat di Museum Keraton Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Multimedia Dan Komunikasi , 6 (1), 1 – 11. http://ojs.mmtc.ac.id/index.php/jimk/article/view/107 Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Usman, S. (1990). Elit dalam Perpsektif Sosiologi . Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
Varma, S. (2010). Teori Politik Modern . Jakarta: Rajawali Press.
Vicari, S., Iannelli, L., & Zurovac, E. (2020). Political hashtag publics and counter- visuality: a case study of #fertilityday in Italy. Information Communication and Society . https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1555271
Yuningsih, N., & Subekti, V. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. Jurnal Politik , 1 (2), 231 – 261.
Yusriyah, K., Fatoni, A., & Mansyur, M. A. (2020). Communication Networks Analysis on Information Dissemination of the Moving of Capital City From Jakarta to East Kalimantan. ASPIRATION Journal .
Zamroni, I. (2007). Juragan, Kiai dan Politik di Madura. UNISIA , 30 (65).