## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH

## Desy Amelia Rosyidah
Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma Jalan Mayjen Haryono Nomor 193 Malang Email: desyamelia135@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan bagaimana praktek dalam  pembuatan covernote serta  tanggung  jawab  dan  akibat  hukum  dari pembuatan covernote yang dijadikan dasar dalam perjanjian pembiayaan di Bank  Muamalat  Cabang  Denpasar.  Adapun  praktek  dalam  pembuatan covernote terletak  di  tahap  realisasi  pembiayaan  yang  ada  di  Bank Muamalat  Cabang  Denpasar,  dan  tanggung  jawab  notaris  terletak  pada tanggung  jawab  moral  yang  menyangkut  nama  baik  notaris  serta  akibat hukum  timbul  jika  terjadi  wanprestasi  oleh  notaris  yang  menimbulkan kerugian  bagi  pihak  banksehingga  dapat  dikenakan  sanksi  secara  hukum perdata maupun adminitrasi.
Kata Kunci : covernote , tanggung jawab, akibat hukum, bank syariah.

## Abstract
The aim of this study is to portray the implementation of compiling covernote as well as the notary’s responsibility and legal consequences that are used as the basis foundation of financing agreement at Bank Muamalat Denpasar.  The  implementation  of  making  covernote  at  Bank  Muamalat Denpasar  is  on  the  stage  of  financing  realization.  The  notary’s responsibility is the moral responsibility in regard to his reputation and the legal consequences  that  may  emerge if  there  is  a  default  performed  by the notary in which it will harm the bank. Thus, he could receive penalty both civil and administrative law.
Keywords : covernote , responsibility, legal consequences, syaria bank

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berkembang  pesatnya  kehidupan  bermasyarakat, serta  perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju,  maka  kebutuhan masyarakat  akan  jasa  seorang  notaris  pun  semakin  dibutuhkan.  Hal  ini terjadi  karena  adanya  keinginan  serta  kebutuhan  masyarakat  untuk menyertakan suatu kehendak dengan alat bukti ang autentik.

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH (Desy Amelia Rosyidah)
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  mempunyai  kewenangan untuk  membuat  suatu  akta  otentik  sejauh  pembuatan  akta  otentik  tersebut tidak  dikhususkan  bagi  pejabat  umum  lainnya  dan  juga  mempunyai  tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan serta masyarakat secara keseluruhan dalam rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum sebagaimana  tertulis  di  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  yang  menurut  pemahaman  penulis  adalah  bahwa kewenangan  notaris  adalah  untuk  membuat  suatu  akta  autentik  terkait dengan  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang  telah  diatur  oleh  undang- undang  atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  yang  dinyatakan dalam  akta  autentik  sepanjang  pembuatan  akta  tersebut  tidak  ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Untuk  menjadi  seorang  notaris  dibutuhkan  persyaratan  tertentu, mengingat  notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  dimana  persyaratan tersebut  tidak  hanya  dalam  aspek  intelektual,  namun  juga  mempunyai keharusan  memiliki  integritas  moral  yang  tinggi.  Hal  ini  didasarkan  pada Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  yang berbunyi  “Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban  bertindak jujur,  seksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum”.Dengan  adanya  persyaratan  yang tertuang  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  tersebut  besar harapan  agar  seorang  Notaris  tidak  akan  menyalahgunakan  wewenang  dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Dengan  demikian  sangat  penting  bagi  seorang  notaris  untuk  dapat memahami  serta  menerapkan  ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  Undang- Undang  supaya  masyarakat  umum  yang  tidak  mengetahui  serta  kurang memahami aturan hukum dapat mengetahui serta memahami dengan benar sehingga  dapat  mencegah  masyarakat  untuk  melakukan  hal-hal  yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Membuat  suatu  akta  yang  otentik  merupakan  suatu  peran  yang siginifikan  bagi  seorang  Notaris  dan  PPAT  dalam  perbuatan  hukum khususnya  di  dalam  ruang  lingkup  hukum  perdata.  Karena  Notaris  dan PPAT merupakan pejabat yang menjadi bagian dari subyek sistem tersebut, negara  sebagai  pengatur  semua  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara memiliki  kelengkapan  sarana  fisik  serta  norma-norma  khusus  yang  secara umum  diakui  dimana  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  untuk  memenuhi dan  membimbing  kebutuhan  masyarakat  khususnya  mengatur  masalah

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
perjanjian. 1 Wewenang  serta tugas seorang  Notaris adalah mengatur secara tertulis  hubungan-hubungan  hukum  antara  para  pihak  yang  meminta  jasa Notaris  secara  mufakat. 2 Adanya  kewenangan  inilah  yang  dijadikan  dasar bagi  notaris  apabila  di  kemudian  hari  lahir  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang  mencantumkan  klausula  di  dalamnya  yang  mengharuskan untuk menggunakan akta autentik.
Notaris  sebagai  mitra  Bank,  khususnya  Bank  Syariah,  dalam membuat  akta  otentik  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  yang menunjukkan  bahwa  telah  terjadinya  suatu  perbuatan  hukum  oleh  para pihak dihadapan Notaris-PPAT.  Akta  yang telah dibuat oleh Notaris-PPAT merupakan suatu hal penting yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bagi  para  pihak.  Salah  satunya  adalah  terkait  dengan  proses  pembiayaan yang ada di perbankan syariah, yang mana akad pembiayaan yang ada pasti melibatkan  unsur  jaminan  yang  biasanya  berupa  tanah.  Proses  pengurusan yang  tidak  sebentar  serta  adanya  tuntutan  dari  nasabah  agar  mendapatkan dana  secepatnya  dan  juga    tuntutan  dari  pihak  bank  yang  ingin mengeluarkan dana pembiayaan kepada nasabah secepatnya membuat bank khususnya  bank  syariah  meminta  notaris  untuk  mengeluarkan  suatu covernote  atau  surat  keterangan  dari  notaris  sebagai  pegangan  sementara bagi  bank  dalam  proses  pencairan  pembiayaan  dikarenakan  notaris  belum selesai melakukan tugasnya seperti yang telah tertuang di dalam covernote . Covernote yang dikeluarkan oleh notaris telah banyak dipergunakan dalam praktik  perbankan  dimana covernote tersebut  dijadikan  suatu  syarat  dalam melakukan  penarikan  pembiayaan  karena  perbankan  lebih  mengutamakan pembiayaan  dengan  jaminan  tanah  yang  kemudian  diikat  dengan  hak tanggungan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  yuridis- empiris. 3 Untuk  mengkaji  pokok  permasalahan,  penelitian  ini mempergunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dimana  penelitian  ini menitik  beratkan  pada  hasil-hasil  pengumpulan  data  yang  didapatkan  dari narasumber  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Pendekatan  yang  bersifat yuridis-empiris  tersebut  akan  dilakukan  dengan  mempergunakan  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Adapun  teknik  pengumpulan
1 Adnan  Buyung  Nasution, Inspirasi  Pemerintahan  Konstusional  Indonesia  (studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959), (Jakarta: Temprint, 2001), hal. 107.
2 Supardi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 50
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta, Ghalia, 1994). hal. 21.

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH (Desy Amelia Rosyidah)
data  yang  digunakan  berupa  wawancara  yang  dilakukan  penulis  kepada beberapa  narasumber  yang  terkait  yaitu  legal  staf  Bank  Muamalat  Cabang Denpasar  dan  juga  notaris  rekanan  dari  Bank  Muamalat  Cabang  Denpasar dengan teknik analisis data deskriptif-kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Praktik Pembuatan Covernote Oleh Notaris
Perbankan  syariah  memiliki  kegiatan  usaha  pokok  berupa menghimpun  dana  dari  pihak  yang  kelebihan  dana  untuk  kemudian menyalurkan  kembali  dana  tersebut  ke  masyarakat  yang  kekurangan  dana dalam  jangka  waktu  tertentu.  Bank  syariah  merupakan  salah  satu  produk perbankan  yang  berlandaskan  sistem  perekonomian  Islam.  Bank  syariah dikembangkan  pada  awalnya  sebagai  suatu  respon  dari  kelompok  ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai  pihak  yang  menginginkan  agar  tersedia  jasa  transaksi  keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai dan moral serta prinsip-prinsip yang berlandaskan syariah Islam.
Kalau  sudah  soal  moral,  dalam  kehidupan  manusia  disadari  bahwa yang benar, yang indah dan  yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menentramkan,  dan  memuaskan  manusia.  Sebaliknya  yang  salah,  yang jelek,  dan  yang  buruk  itu  menyengsarakan,  menyusahkan,  dan membosankan  manusia.  Berdasarkan  dua  sisi  yang  bertolak  belakang  ini, manusia  adalah  sumber  penentu  yang  menimbang,  menilai,  memutuskan untuk  memilih  yang  paling  menguntungkan  (nilai  moral)  atau  merugikan banyak orang (dalam pendekatan norma yuridis), 4
Pencairan  terhadap  pembiayaan  yang  diikuti  dengan  pemasangan Hak  Tanggungan  tidak  terlepas  dari  peran  notaris  sebagai  pejabat  umum, dimana  pengikatan  jaminan  dalam  pembiayaan  dengan  Hak  Tanggungan memerlukan  akta  notaris  sebagai  pejabat  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah, karena berdasarkan Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan Tanah  dimana  Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Hak  Tanggungan adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok  Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merpakan satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang
4 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , (Bandung: Citra Adtya, Bandung, 1997), hal. 1-2.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor- kreditor lain.
Pesatnya  perkembangan  bisnis  perbankan  dan  tingginya  tingkat persaingan  antar  bank  menyebabkan  perbankan  mempermudah  penyaluran pembiayaan  kepada  masyarakat,  salah  satu  cara  dari  bank  untuk mempermudah  penyaluran  pembiayaan  kepada  masyarakat  adalah  dengan bank mencairkan pembiayaan setelah adanya covernote sebagai pernyataan sepihak  dari  notaris. Covernote merupakan  surat  keterangan  yang dikeluarkan  oleh  notaris,  karena  notaris  dianggap  belum  dapat menyelesaikan  pekerjaannya  dalam  kaitannya  dengan  kewenangan  serta tugasnya  untuk  menerbitkan  suatu  akta  autentik.  Hal  ini  dilakukan  apabila permohonan terhadap perjanjian pembiayaan persyaratannya belum lengkap sehingga  untuk  mengatasi  kekurangan  ini  notaris  mengeluarkan covernote sebagai  pemberitahuan  atau  keterangan  bahwa  surat-surat  tanah  calon debitor  masih  dalam  proses  roya,  balik  nama  ataupun  proses  pemecahan apabila sudah bersertifikat.
Perbankan dalam prakteknya menggunakan covernote sebagai bukti terhadap  pengikatan  jaminan  atau  sebagai  pegangan  sementara  bagi  bank dalam  mencairkan  pembiayaan. Covernote muncul  berdasarkan  praktek kebiasaan dan kebutuhan yang mendesak, kebutuhan tersebut salah satunya adalah  untuk  mencairkan  pembiayaan  bagi  calon  nasabah  yang  notabene sebagai  debitur  telah  dinyatakan  layak  untuk  memperoleh  fasilitas pembiayaan.
Akta  autentik  yang  dibuat  dimuka  atau  dihadapan  notaris  memiliki pembuktian  formal  maupun  pembuktian  material  yang  dapat  menunjang tegaknya  prinsip  kehati-hatian  dalam  suatu  perjanjian,  salah  satu  contoh perjanjian  yang  harus  menegakkan  prinsip  kehati-hatian  adalah  perjanjian dalam pemberian pembiayaan di perbankan syariah.
Selain  alasan  untuk  ketatnya  persaingan  dalam  dunia  perbankan syariah serta guna mendapatkan nasabah untuk perputaran dana dan adanya kekhawatiran terkait proses pencairan pembiayaan yang terlalu berbelit-belit dan  membutuhkan  waktu  yang  lama  yang  bisa  menimbulkan  kekecewaan bagi  nasabah  yang  akhirnya  jera  dan  bahkan  bisa mencari  bank  lain,  maka Bank Muamalat Cabang Denpasar harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam  pencairan  sebuah  pembiayaan  khususnya  pembiayaan  KPR  yang menggunakan covernote ,  karena  dengan  adanya covernote tersebut  Bank Muamalat  Cabang  Denpasar  merasa  aman  dan  dapat  dijadikan  pegangan yang bersifat resmi apabila terjadi pembiayaan yang macet.
Adapun  mekanisme  dari  pembiayaan  pada  Bank  Muamalat  Cabang Denpasar dimulai dengan tahap pengajuan pembiayaan tahap penilaian dan investigasi,  tahap  penawaran  terkait  dengan  jenis  pembiayaan  yang  dipilih

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH (Desy Amelia Rosyidah)
oleh nasabah dan tahap yang dilakukan untuk menangani pembiayaan yang bermasalah.  Prinsip-prinsip  pemberian  pembiayaan  di  Bank  Muamalat Cabang  Denpasar  sama  halnya  dengan  perbankan  syariah  pada  umumnya. Sebelum  suatu  fasilitas  pembiayaan  diberikan,  maka  bank  harus  merasa yakin  terlebih  dahulu  bahwa  pembiayaan  yang  diberikan  benar-benar  akan kembali  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian.  Keyakinan  tersebut diperoleh  dari  hasil  penilaian  pembiayaan  sebelum  pembiayaan  tersebut disalurkan  pada  nasabah,  dimana  penilaian  tersebut  berdasarkan  analisi 5C”. 5
Bank  diharuskan  melakukan  penilaian  yang  seksama  terhadap nasabahnya  dengan  melihat  berbagai  aspek,  adapun  penilaian  tersebut dimaksudkan agar bank mempunyai keyakinan akan kemampuan dari calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.
Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C merupakan suatu penilaian yang sangat penting untuk menyimpulkan pencairan uang kepada nasabah  dan  ini  merupakan  prinsip  kehati-hatian  yang  digunakan  Bank Muamalat, dimana 5C meliputi:
1) Character merupakan  sifat  atau  watak  seseorang  dalam  hal  ini  calon debitur.  Tujuannya  adalah  memberikan  keyakinan  kepada  bank  bahwa sifat  ata  watak  dari  seseorang  yang  akan  diberikan  pembiayaan  benar- benar  dapat  dipercaya  keyakinan  ini  tercermin  dari  latar  belakang  si nasabah,  baik  yang  bersifat  latar  belakang  pekerjaan  maupun  yang bersifat  pribadi  seperti:  gaya  hidup  yang  dianutnya,  keadaan  keluarga serta  hobi  dan  status  sosialnya.  Character  merupakan  ukuran  untuk menilai  “kemauan”  nasabah  membayar  hutangnya,  karena  orang  yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar hutangnya dengan berbagai cara.
2) Capacity  (Capability) digunakan  untuk  melihat  kemampuan  calon nasabah  dalam  membayar  hutang  yang  dihubungkan  dengan kemampuan  mengelola  bisnis  serta  kemampuannya  mencari  laba. Sehingga  pada  akhirnya  akan  terlihat  kemampuannya  dalam mengembalikan  hutang  yang  disalurkan.  Semakin  banyak  sumber pendapatan  seseorang  maka  semakin  besar  pula  kemampuan  orang tersebut untuk membayar hutang.
3) Capital merupakan  sumber  dana  atau  modal  dimana  bank  pada dasarnya  tidak  akan  bersedia  secara  penuh  untuk  membiayai  suatu
5 Wawancara  dengan  Ashari  Setya  Selaku  Staf  Legal  Bank  Muamalat  Cabang Denpasar pada tanggal 24 April 2019 pukul 10.25 WIB

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
usaha  kepada  nasabah,  karena  setiap  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan  harus  pula  menyediakan  dana  dari  sumber  lainnya  atau modal  sendiri  dengan  kata  lain capital adalah  untuk  mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4) Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat  fisik  maupun  non  fisik.  Jaminan  hendaknya  bernilai  melebihi jumlah  hutang  yang  diberikan.  Jaminan  juga  wajib  diteliti keabsahannya  sehingga  jika  terjadi  suatu  masalah,  jaminan  yang dititipkan  akan  dapat  dipergunakan  secepat  mungkin,  adapun  fungsi dari  jaminan  adalah  untuk  memberikan  perindungan  kepada  bank  dari resiko kerugian.
5) Condition  of  economy dimana  dalam  penilaian  terhadap  suatu pembiayaan  hendaknya  diperhatikan  juga  terkait  dengan  kondisi ekonomi  saat  ini  ataupun  di  masa  yang  akan  datang  sesuai  dengan sektor  masing-masing.  Dalam  kondisi  perekonomian  yang  kurang stabil,  sebaiknya  pemberian  pembiayaan  untuk  sektor  tertentu  jangan diberikan  terlebih  dahulu  dan  kalaupun  jadi  diberikan  sebaiknya  juga harus melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang. Adapun secara garis besar tahapan proses pembiayaan mulai dari tahap pengajuan hingga pencairan pembiayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Tahap pengajuan pembiayaan, yaitu :
1) Calon nasabah menghubungi petugas pelayanan pembiayaan dengan mendatangani bank pada hari atau jam kerja untuk mengisi formulir permohonan  pembiayaan  dan  dilakukan  wawancara  pendahuluan secara singkat.
2) Petugas  pelayanan  pembiayaan  melakukan  pengecekan  dan permintaan  Informasi  Debitur  Individual  (IDI)  bank  Indonesia kemudian  menyusun  dokumen  yang  diperlukan  untuk  diserahkan kepada bagian survei dan analisa.
b. Tahap Investigasi atau Analisis Pembiayaan oleh Staf Survei dan Analisa Pembiayaan, yaitu :
1) Petugas memastikan kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan  mencocokkan  data  kemudian  mempelajari  berkas  permohonan pembiayaan  untuk  memperoleh  gambaran  awal  kondisi  calon

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH (Desy Amelia Rosyidah)
nasabah  kemudian  mempersiapkan  hal-hal  maupun  peralatan  yang akan dibawa ketika survei.
2) Petugas  survei  mencari  informasi  awal  calon  nasabah  dari lingkungan  sekitar,  mewawancarai  calon  nasabah,  mengambil  foto usaha calon nasabah dan jaminan calon nasabah kemudian membuat denah lokasi.
3) Petugas membuat suatu analisa terhadap resiko dari pembiayaan dan melakukan  analisa  6C  yang  meliputi charater,  capacity,  cashflow,
condition,  capital  dan  collateral .  Petugas  juga  menguji  kembali terkait dengan kebenaran informasi dan melakukan analisa terhadap jumlah permohonan  pembiayaan  dan  rencana  penggunaan pembiayaan serta menganalisa pinjaman calon nasabah di bank lain.
4) Setelah petugas melakukan survei dan analisis pembiayaan, petugas kemudian  menyusun  laporan  survei  dan  analisa  pembiayaan  untuk diajukan  kepada  komite  pembiayaan.  Komite  pembiayaan  setelah melakukan review akan memutuskan apakah permohonan
pembiayaan  ditolak,  disetujui  dengan  catatan  ataupun  disetujui sesuai permohonan.
5) Keputusan  pembiayaan  dituangkan  secara  tertulis  dalam  Surat Keputusan  Pembiayaan  (SKP).  SKP  untuk  pembiayaan  yang disetujui  memuat  data  tentang  jenis  fasilitas  pembiayaan,  jumlah plafon  pembiayaan,  jangka  waktu  pembiayaan,  margin  atau  bagi hasil,  provisi  pembiayaan,  biaya  administrasi  pembiayaan,  dan disposisi  pemutus  pembiayaan.  SKP  kemudian  diberikan  kepada manager  pembiayaan  untuk  diserahkan  kepada  petugas  administrasi pembiayaan.
c. Tahap Realisasi Pembiayaan
1) Petugas administrasi pembiayaan menerima berkas pembiayaan dari manager  pembiayaan  kemudian  mempersiapkan  administrasi  untuk realisasi  termasuk  menghitung  biaya  realisasi,  menguhubungi  calon nasabah,  menghubungi  notaris  rekanan  untuk  cek  sertifikat, membuat  surat  pemberitahuan  putusan  pembiayaan  kepada  calon nasabah,  membuat  berita  acara  jaminan,  dan  mempersiapkan  akad termasuk  dimuat  di  dalamnya  nama  dan  alamat  nasabah,  tujuan penggunaan  dana,  jangka  waktu,  nisbah  bagi  hasil,  jumlah  dan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
sistem  pembayaran  angsuran.  Berkas  tersebut  diserahkan  terlebih dahulu kepada supervisor administrasi pembiayaan untuk diperiksa.
2) Setelah  cek  atas  jaminan  berupa  sertifikat  dinyatakan  bersih  oleh notaris  dan  memperoleh  kepastian  sertifikat  hak  atas  tanah  dapat dipasang  hak  tanggungan  maka  petugas  administrasi  pembiayaan menghubungi  calon  nasabah  untuk  tahap  realisasi  pencairan pembiayaan di hadapan notaris dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan manager operasional.
3) Nasabah menandatangani akad pembiayaan berikut akta penyerahan dan  pengikatan  jaminan  yang  selanjutnya  dibawa  ke  notaris  yang ditunjuk  selaku  notaris  rekanan  dari  bank  untuk  di  legalisasi  akad tersebut  serta  dilanjutkan  dengan  pengikatan  jaminan  oleh  notaris yang  bersangkutan  dalam  hal  ini  notaris  mengeluarkan covernote yang  merupakan  surat  keterangan  bahwa  jaminan  sedang  dalam proses.
4) Setelah  nasabah  menandatangani  akad  dan  pengikatan  notaris  yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan notaris dalam surat pegantar atau  surat  keterangan  yang  biasa  disebut  dengan  istilah  covernote dari  notaris,  maka  petugas  administrasi  pembiayaan  menyerahkan kepada  manager  operasional  dokumen-dokumen  terkait  dan  setelah dilakukan  pencocokan  dokumen  dan  ditandatangani  oleh  manager operasional  maka  nasabah  diminta  ke  teller  untuk  menerima  dana pencairan pembiayaan dan jadwal angsuran dari teller.
5) Setelah  pencairan  pembiayaan,  maka  berkas  pembiayaan  disusun rapi  dalam  berkas  pembiayaan  dan  menyimpan  dokumen  jaminan asli  di  ruang  penyimpanan  dan  petugas  administrasi  pembiayaan melakukan  pantauan  jaminan  di  dalam  setiap  proses  sampai  proses selesai  dilakukan  sesuai  dengan  Standar  Waktu  Selesai  (SWS)  dan jaminan asli diterima oleh bank dan notaris.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa surat  keterangan  notaris  atau  biasa  disebut  dengan covernote memegang peranan  yang  penting  dalam  pelaksanaan  pencairan  pembiayaan,  dimana covernote  digunakan  sebagai  bukti  pengikatan  jaminan  dan  pegangan sementara bagi bank dalam mencairkan pembiayaan.

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH (Desy Amelia Rosyidah)

## Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Covernote
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diberikan  wewenang  oleh undang-undang  yang  dimana  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  notaris diatur  didalam  undang-undang  yang  mengharuskan  notaris  untuk  tunduk pada ketentuan yang ada di dalamnya. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan  jabatan  sehingga  menimbulkan  dampak  dengan  adanya kerugian  baik  terhadap  diri  notaris  sendiri  maupun  para  pihak  yang berhubungan  langsung  dengan  notaris.  Dengan  begitu  seorang  notaris dituntut untuk memahami dengan seksama secara utuh segala sesuatu yang berkenaan dengan Undang-undang Jabatan Notaris.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  penulis  dengan  salah satu  narasumber  dalam  hal  ini  adalah  notaris,  dimana  notaris  tersebut mengatakan  bahwa “notaris  adalah  jabatan  kepercayaan  sehingga seseorang  bersedia  untuk  mempercayakan  sesuatu  kepadanya  sehingga notaris  berkewajiban  untuk  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  telah diberitahukan  kepadanya  meskipun  terdapat  hal-hal  yang  memang  tidak dicantumkan  di  dalam  akta  karena  nama  baik  serta  jabatan  notaris dipertaruhkan  oleh  notaris  dalam  setiap  hal  yang  telah  notaris  keluarkan terkait dengan jabatannya. 6
Covernote dalam  praktiknya  dibuat  oleh  seorang  notaris  yang merangkap  sebagai  PPAT  dimana  notaris  tersebut  telah  menjadi  rekanan suatu bank ataupun bank syariah, dimaa covernote digunakan sebagai surat keterangan  yang  dibuat  untuk  menjelaskan  bahwa  penandatanganan  akta telah  benar-benar  dilakukan  oleh  bank  dan  nasabah  dihadapan  notaris, covernote  yang  merupakan  surat  keterangan  memiliki  kaitan  dengan  suatu pembiayaan  yang  diikat  dengan  hak  tanggungan  yng  didalamnya  berisi keterangan  bahwa  sertipikat  yang  menjadi  agunan  sedang  dalam  proses  di kantor  notaris-PPAT  yang  bersangkutan,  dimana  dengan  pemasangan  hak tanggungan tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar dan tidak dapat diselesaikan pada waktu itu juga.
Tanggung  jawab  notaris  terkait  dengan  covernote  yang  telah dikeluarkannya  dimulai  sejak  pembuatan  dari covernote dimana  dalam covernote tersebut  menerangkan  bahwa  notaris  akan  menyelesaikan tugasnya  terkait  dengan  hak  tanggungan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan  di  dalam covernote ,  adanya  rasa  percaya  bank  kepada  notaris dalam  menyelesaikan  tugasnya  inilah  yang  berhubungan  dengan  tanggung jawab  notaris  meskipun  hal  yang  terkait  dengan covernote tidak  diatur  di dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  namun  menjadi  suatu  kebiasaan yang menyangkut nama baik serta tanggung jawab moral bagi notaris dalam
6 Wawancara  dengan  Notaris  Ambo  Enre,  SH  selaku  notaris  rekanan  Bank Muamalat pada tanggal 29 April 2019 pukul 11.35 WIB

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
menjalankan  profesinya.  Berdasarkan  wawancara  yang  telah  penulis lakukan  dengan  salah  seorang  notaris  yang  berpendapat  bahwa “covernote dikeluarkan  atau  dibuat  sebagai  alternatif  pemecahan  masalah  terkait dengan lamanya waktu yang diperlukan dan dibutuhkan oleh notaris dalam mengurus hal-hal yang terkait dengan hak tanggungan, dimana waktu yang biasanya  diperlukan  sekitar  tiga  hingga  enam  bulan,  karena  inilah  bank sangat  memerlukan  covernote  agar  proses  pencairan  dana  pembiayaan dapat terselesaikan dengan segera.” 7
Dasar  pembuatan  dari  covernote  memang  tidak  diatur  di  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris  sehingga  covernote  bukan  merupakan tugas  pokok  dari  seorang  notaris-PPAT.  Namun  pada  praktiknya  notaris dapat  mengeluarkan  covernote  berdasarkan  permintaan  dari  bank  sebagai dasar  kepercayaan  bank  kepada  notaris.  Oleh  karena  itu  seorang  notaris- PPAT dalam menerbitkan covernote harus memiliki sikap hati-hati sehingga apa  yang  telah  notaris  terangkan  dalam  covernote  merupakan  kebenaran terhadap apa yang notaris kerjakan.
Dengan dikeluarkannya covernote oleh notaris maka tanggung jawab notaris  terhadap covernote tersebut  sangatlah  besar  karena  secara  tidak langsung covernote menjadi ujung tombak dari proses percepatan pencairan pembiayaan khususnya pembiayaan KPR, munculnya covernote dikarenakan  adanya  kebutuhan  praktik  yang  mendesak  sehingga  pihak- pihak tertentu dalam pelaksanaan pembiayaan memerlukan covernote . Tidak ada  dasar  hukum  dari  penerbitan covernote ,  tetapi  dalam  praktiknya covernote menjadi  sangat  penting  keberdaannya,  dan  oleh  karenanya covernote hanya mengikat secara moral dan muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan bentuk mengikatnya itu hanya terletak pada notaris apabila notaris  tidak  menyangkal  tandatangannya.  Karena covernote mengikat notaris  maka  notaris  mempunyai  tanggung  jawab  yang  sangat  besar terhadap covernote yang  teah  dikeluarkan,  karena  didalam covernote memuat janji-janji sehingga apabila hal-hal yang tertulis di dlam covernote tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  maka  notaris  itulah  yang  akan menanggung  akibatnya  atau  yang  akan  mendapatkan  tuntutan  dari  pihak bank dan debitor.
Akibat Hukum dari Pembuatan Covernote yang Dijadikan Dasar dalam Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah.
Covernote bukanlah  akta  autentik,  karena  bukan  produk  resmi Notaris  dan  tidak  ditegaskan  dalam  undang-undang  perihal  kewenangan
7 Wawancara dengan Notaris M. Taufiqurrahman, SH.,MKn  pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 13.35 WI B

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH (Desy Amelia Rosyidah)
Notaris,  untuk  mengeluarkan covernote. Karena  akta  autentik  syaratnya harusnya  bentuknya  dibuat  sesuai  dengan  perundang-undangan  dan  dibuat oleh  dan  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  sedangkan covernote tidak memiliki  kriteria  akta  autentik  tetapi  hanya  berupa  surat  keterangan  yang dikeluarkan  oleh  Notaris. Covernote yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  juga bukan dijadikan sebagai bukti agunan, akan tetapi hanya sebagai pengantar pada  Bank  yang  akan  mengeluarkan  kredit,  covernote  bagi  instansi  yang memerlukan  bukan  juga  berarti  sebagai  kelengkapan  berkas  akan  tetapi sebagai jaminan bahwa ternyata benar berkas yang dibutuhkan instansi atau klien  adalah  benar-benar  dalam  proses,  setidaknya  ada  kepercayaan  yang terbangun  antara  notaris  dengan  Bank,  antara  Notaris  dengan  Instansi,  dan juga antara notaris dengan Klien.
Notaris yang mengeluarkan covernote bukanlah sekedar memberikan surat  keterangan  baik  mengenai  jaminan  debitur  sebagai  pemberi  hak tanggungan maupun jaminan kelengkapan berkas pada suatu instansi. Tentu saja  dalam  mengeluarkan covernote tersebut  ada  konsekuensi  hukumnya, apabila  dalam  perjalan  proses  penerbitan  sertifikat  hak  tanggunan  terjadi masalah  dan  berlarut-larut  dalam  penyelesaiannya,  baik  kendala  dalam proses  pemecahan  seritikat,  balik  nama,  ataupun  kendala  lain  yang  terjadi dalam  serangkaian  proses  penerbitan  sertifikan  hak  tanggungan,  hal  ini dapat membawa permasalahan dikemudian hari.
Peraturan perundang-undangan sebagian besar ada yang dipatuhi dan ada  juga  yang  tidak  dipatuhi.  Sistem  hukum  yang  jelas  akan  runtuh  jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang sehingga undang-undang dapat kehilangan  maknanya.  Tidak  efektifnya  undang-undang  cenderung mempengaruhi waktu, sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek  nyata  terhadap  perilaku  hukum,  termasuk  perilaku  melanggar  hukum. Kondisi  ini  tentunya  akan  mempengaruhi  penegak  hukum  yang  menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam masyarakat.
Sedangkan  kepastian  karena  hukum  dimaksudkan  karena  dengan hukum  itu  sendirilah  adanya  kepastian,  misalnya  hukum  menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak  atau  kehilangan  hak.  Berarti  hukum dapat  menjamin  adanya  kepastian bagi  seseorang  dengan  lembaga  daluarsa  akan  mendapatkan  sesuatu  hak tertentu atau akan kehilangan hak tertentu.
Jika  hukum  diidentikkan  dengan  perundang-undangan,  maka  salah satu  akibat  yang  dapat  dirasakan  adalah  jika  ada  bidang  kehidupan  yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dapat dikatakan jika hukum tertinggal  oleh  perkembangan  masyarakat.  Demikian  juga  kepastian  tidak identik  dengan  kepastian  undang-undang,  apabila  kepastian  hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  harus  berdasarkan wewenang  yang  telah  ada  pada  jabatan  notaris  itu  sendiri,  dimana wewenang  dariseorang  notaris  telah  disebutkan  dalam  Pasal  15  Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan notaris tersebut terdapat  dalam  Pasal  15  dari  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3)  UUJN,  yang dapat dibagi menjadi 3 yaitu :
a. Kewenangan umum notaris
Terdapat  di  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  yang  menegaskan  bahwa  salah  satu kewenangan  notaris,  yaitu  membuat  akta  secara  umum  (hal  ini disebut sebagai kewenangan umum notaris);
b. Kewenanangan khusus notaris Terdapat  di  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Jabatan Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  mengatur  mengenai  kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu;
c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.
Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan di  luar  wewenang,  maka  produk  atau  akta  notaris  tersebut  tidak  mengikat secara  hukum  atau  tidak  dapat  dilaksanakan,  dan  pihak  yang  merasa dirugikan oleh tindakan notaris yang berada diluar wewenag tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri, dengan kata lain bahwa covernote bukan merupakan kewenangan notaris tetapi tidak dilarang untuk  dibuat  oleh  notaris,  dengan  ketentuan  jika  covernote  itu  bermasalah dikemudian  hari  karena  isinya  tidak  benar,  maka  hal  tersebut  menjadi tanggung  jawab  dari  notaris  sepenuhnya  dengan  segala  akibat  hukumnya, karena notaris membuat atau mengeluarkan covernote diluar kewenangannya sebagai notaris.
Meskipun  di  dalam  praktik  yang  ada  di  Bank  Muamalat  Cabang Denpasar belum pernah terjadi wanprestasi terkait dengan covernote , namun apabila  dikemudian  hari  terjadi  masalah  wanprestasi  terkait  dengan covernote,  maka  notaris  dapat  terkena  sanksi  baik  secara  perdata  ataupun sanksi secara administrasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Sanksi  secara  perdata  yaitu  apabila  dalam  notaris  tidak  bisa menyelesaikan tugasnya seperti yang ada di dalam covernote, meskipun notaris  sudah  meminta  perpanjangan  waktu  ataupun  pembuatan covernote  yang  baru.  Sehingga  pihak  bank  merasa  dirugikan  maka pihak bank dapat menuntut Notaris secara perdata ke pengadilan karena tidak  dapat  menyelesaikan  tugasnya  secara  baik  atau  tuntas  sehingga menimbulkan kerugian.

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH (Desy Amelia Rosyidah)
2. Sanksi secara administrasi, hal ini dapat terjadi karena covernote bukan merupakan kewenangan bagi notaris sesuai dengan ketetntuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait dengan kewenanangan notaris, dikeluarkannya  covernote  hanya  berdasarkan  praktik  kebiasaan  yang ada  di  lingkupan  notaris  dan  perbankan  khususnya  perbankan  syariah, sehingga dalam hal ini notaris juga dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai  dengan  Pasal  6  ayat  1  Kode  Etik  Notaris,  dimana  notaris  dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  jabatannya  seorang  notaris  harus berpegang teguh pada kode etik jabatan notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.
Kode etik notaris sendiri merupakan suatu ketentuan yang mengatur tingkah  laku  notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya,  juga  mengatur hubungan sesama rekan notaris, sehingga pada hakekatnya kode etik notaris merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  apa  yang  diatur  dalam  Undang- undang Jabatan Notaris. 8

## KESIMPULAN
Praktik  pembuatan covernote oleh  notaris  diawali  dengan  adanya tahap  pengajuan  pembiayaan  oleh  nasabah,  dilanjutkan  dengan  tahap investigasi  atau  analisis  pembiayaan  oleh  Staf  Survei  dan  Analisa Pembiayaan, Tahap Realisasi Pembiayaan dimana di dalam tahap ini notaris selaku  rekanan  Bank  Muamalat  akan  mengeluarkan covernote atau  surat keterangan  terkait  dengan  jaminan  dan  Hak  Tanggungan,  dan  dilanjutkan dengan proses pencairan dana pembiayaan bagi nasabah.
Tanggung  jawab  notaris  terkait  dengan covernote yang  telah dikeluarkannya  dimulai  sejak  pembuatan  dari covernote dimana  dalam covernote tersebut  menerangkan  bahwa  notaris  akan  menyelesaikan tugasnya  terkait  dengan  hak  tanggungan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan  di  dalam  covernote,  adanya  rasa  percaya  bank  kepada  notaris dalsam menyelesaikan tugasnya inilah yang berhubungan dengan tanggung jawab  notaris  meskipun  hal  yang  terkait  dengan covernote tidak  diatur  di
8 Abdul  Wahid,  Sunardi,    dan  Mariyadi, Penegakan  Kode  Etik  Profesi  Notaris , (Jakarta: Nirmana Media, 2017), hal. 148-149

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  namun  menjadi  suatu  kebiasaan yang menyangkut nama baik serta tanggung jawab moral bagi notaris dalam menjalankan profesinya.
Akibat  hukum  dari  dikeluarkannya covernote adalah  karena  adanya unsur  jaminan  yang  telah  diberikan  oleh  nasabah,  sehingga covernote dikeluarkan  agar  terdapat  kepastian  hukum  bagi  bank  khususnya  dan  juga nasabah.  Adapun  terkait  dengan  masalah  wanprestasi,  di  dalam  praktiknya khususnya di perbankan Bank Muamalat Cabang Denpasar, sepanjang Bank Muamalat  Cabang  Denpasar  beroperasi  belum  ada  kasus  terkait  adanya wanprestasi  baik  itu  dari  nasabah  maupun  notaris  selaku  notaris  rekanan Bank  Muamalat  sebagai  pihak  yang  membuat covernote ,  notaris  ataupun pihak  bank  dapat  mengajukan  perpanjangan  waktu  ataupun  penerbitan covernote yang  baru  sesuai  dengan  batas  waktu  yang  dibutuhkan.  Namun apabila  setelah  perpanjangan  waktu  atau  penerbitan covernote yang  baru tugas notaris yang ada di dalam covernote belum terselesaikan maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata ataupun sanksi administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 1997, Etika Profesi Hukum , Bandung: Citra Adtya. Abdul Wahid, Sunardi,  dan Mariyadi, 2017, Penegakan Kode Etik Profesi Notaris , Jakarta: Nirmana Media.
Adnan  Buyung  Nasution,  2001, Inspirasi  Pemerintahan  Konstusional Indonesia (studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959), Jakarta: Temprint.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,    1994, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Ghalia.
Supardi, Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta: Sinar Grafika.

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENGELURKAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH (Desy Amelia Rosyidah)