## Journal of Community Service Volume 4, Issue 1, June 2022
P-ISSN 2715-2901
E-ISSN 2715-291X
Open Access at : https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS

## PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN
BERBASIS KOMUNITAS DENGAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
IMPROVING THE QUALITY OF COMMUNITY-BASED FINANCIAL

## INSTITUTION GOVERNANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION
Annisa Ciptagustia 1 , Maya Sari 2 , Vanessa Gaffar 3 Program Studi Manajemen,  Universitas Putra  Indonesia 123 E-mail : annisacipta@upi.edu 1 , mayasari@upi.edu 2 , vanessagaffar@upi.edu 3 INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Annisa Ciptagustia annisacipta@upi.edu Kata kunci lembaga keuangan berbasis komunitas, koperasi, GCG Website: http://idm.or.id/JCS Hal: 052 - 062 Lembaga  keuangan  berbasis  komunitas  termasuk  salah  satu jenis  lembaga  keuangan  mikro  (LKM)  dan  diyakini  sebagai solusi  efektif  bagi  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah sebagai  akses  jasa  keuangan.  LKM  berperan  dalam memberikan  jasa  pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan masyarakat,  baik  pinjaman,  pembiayaan  dan  pengelolaan simpanan  anggotanya.  Salah  satu  bentuk  LKM  yang  popular adalah  koperasi.  Namun,  eksistensi  koperasi  aktif  dari  tahun 2016-2020  sebanyak  81.686  terindikasi  tidak  aktif.  Penilaian keaktifan  secara  kelembagaan  dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang mengindikasikan sudah berbadan  hukum.  Permasalahannya  adalah  koperasi  tidak berbadan  hukum. Hal ini terkait rendahnya literasi tata kelola dan  sederhana.  Seperti  tidak  adanya  AD/ART,  tidak  adanya laporan  kinerja  sehingga  jauh  dari  kesan  professional. Mitranya  Koperasi  swadaya  warga  RT.04  dan  RT.03  di lingkungan  Komplek  Margahayu  Raya  Barat  Bandung.  Maka tujuan  kegiatan  ini  yaitu  meningkatkan  kualitas  tata  kelola dengan  menerapkan  Good  Corporate  Governance  (GCG).
Metode  yang  digunakan  sosialisasi  dan  workshop  kepada seluruh  perangkat  koperasi.  Hasil  kegiatan  ini  adalah tersedianya  AD/ART  tertulis  dan  disepakati  seluruh  anggota serta penerapan GCG.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent Annisa Ciptagustia annisacipta@upi.edu
Keywords:
community-based financial
institutions,
cooperatives,  GCG Website: http://idm.or.id/JCS
Page: 052 – 062
Community-based  financial  institutions  are  one  type  of microfinance  institution  (MFI)  and  are  believed  to  be  an  effective solution  for  the  lower  middle  class  to  access  financial  services. MFIs  play  a  role  in  providing  business  development  services  and community  empowerment,  including  loans,  financing,  and managing  savings  for  their  members.  One  of  the  most  popular forms  of  MFIs  is  the  cooperative.  However,  the  existence  of  active cooperatives from 2016-2020 as many as 81,686 are indicated to be inactive.  The  assessment  of  institutional  and  business  activity  has carried  out  the  Annual  Member  Meeting  (RAT),  which  indicates that  it  is  a  legal  entity.  The  problem  is  that  cooperatives  are  not legal  entities.  This  is  related  to  the  low  literacy  of governance and simplicity.  Such  as  the  absence  of  AD/ART,  the  absence  of  a performance  report  so  that  it  is  far  from  being  professional.  Its partners  are  self-help  cooperatives  RT.04  and  RT.03  in  the Margahayu  Raya  Barat  Complex,  Bandung. So the purpose of this activity  is  to  improve  the  quality  of  governance  by  implementing Good  Corporate  Governance  (GCG).  The  method  used  is socialization and workshops to all cooperative devices. The result of this activity is the availability of written AD/ART and agreed upon by all members  and the implementation  of GCG
Copyright © 2022 UJCS. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Saat ini, konsep masyarakat sejahtera atau mapan finansial (financial wellbeing) telah menjadi  isu  global.  Mapan  finansial  merupakan  status  kesehatan  keuangan seseorang jika dapat memenuhi kewajiban keuangan saat ini dan akan datang. Agar seseorang  mapan  finansial  diperlukan  kemampuan  pengelolaan  keuangan  dan kemampuan  untuk  berinvestasi  serta  memiliki  ketahanan  keuangan.  (OJK,  2016) Salah  satu  indicator  kemapanan  finansial  dilihat  dari  tingkat  inklusi  keuangan. Inklusi  keuangan  yaitu  ketika  seluruh  masyarakat  dapat  mengakses  layanan keuangan formal baik keperluan menabung bahkan pembiayaan yang berkualitas, tepat waktu, aman, persyaratan yang mudah, terlindungi hak dan kewajiban dari risiko  yang  timbul  dengan  biaya  yang  terjangkau  untuk  kelompok  yang  kurang beruntung dan berpenghasilan rendah.  (Perpres No.82 tahun 2016) Menurut hasil penelitian, inklusi keuangan mempunyai peran secara makro dan juga mikro. Secara makro mengindikasikan bahwa setiap penambahan 1% inklusi keuangan berakibat pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0.03%. (World Bank, 2014) Secara mikro, bahwa inklusi  keuangan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui pemberdayaan  ekonomi  rumah  tangga  serta  mengurangi  kemiskinan.  (GPFI, 2011)(UNCTAD, 2016) Salah satu produk jasa keuangan yang dapat diakses adalah pinjaman.
Berdasarkan  hasil  survey  nasional  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),    Indeks  inklusi  keuangan  masyarakat  Indonesia  mengalami  peningkatan sebesar  8,1%  menjadi  67,8%  di  tahun  2016  tetapi  indeks  literasi  keuanganya cenderung  rendah  yaittu  29,7%.  Artinya  adalah  masyarakat  sudah  banyak mengakses produk dan jasa keuangan tanpa disertai tujuan keuangan, perencanaan keuangan,  pengelolaan  keuangan  dan  pengambilan  keputusan  berkualitas. Maka data tersebut tidak mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana inklusi  jasa  perbankan  masih  mendominasi  dengan  indeks  inklusi  yang  belum merata di seluruh provinsi. (SNLKI, 2017)
Untuk tujuan pembiayaan, tidak semua golongan masyarakat dapat mengakses jasa perbankan  karena  tidak   memenuhi persyaratan administrasi yang merujuk pada tingkat  penghasilan.  Keterbatasan  ini  menjadi  peluang  bagi  jasa  keuangan  non- formal untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah tetapi dengan bunga yang tinggi.  Hal  ini  menjadi  dasar  bahwa  tingkat  inklusi  keuangan  tidak  sepenuhnya memperbaiki  indicator  pembangunan  karena  akses  dan  pendapatan  yang  tidak merata di seluruh segmen masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan tidak  tetap.  (R,  Akyuwen,  2018)  Sehingga  dibutuhkan  lembaga  keuangan  yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Diyakini bahwa lembaga keuangan berbasis komunitas yang lebih dikenal sebagai lembaga  keuangan  mikro  (LKM)  dapat  menjadi  solusi  efektif.  Hakikatnya  LKM didirikan  untuk  memberikan  jasa  pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan masyarakat,  baik  melalui  pinjaman  atau  pembiayaan  dan  pengelolaan  simpanan anggotanya  yang tidak hanya mencari keuntungan. Salah satu bentuk LKM yang popular  di  masyarakat  Indonesia  khususnya  kelas  menengah  ke  bawah  adalah koperasi. (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan- Micro.aspx)
Koperasi  merupakan  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  didirikan  berdasarkan  nilai kekeluargaan,  menolong  diri  sendiri,  bertanggung  jawab,  demokrasi,  persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian, prinsip yang menonjol  adalah koperasi hanya melayani anggota, modal  merupakan  hasil  swadaya  anggota,  keanggotaan  bersifat  sukarela  dan terbuka,  anggota  perperan  sebagai  pengguna  sekaligus  pengawas,  dan  memiliki system  sisa  hasil  usaha  antara  koperasi  dengan  anggotanya.  http://sejarah- tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/UU-17-2012-PERKOPERASIAN.pdf Dari nilai dan prinsip tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup anggotan. Hingga  saat  ini,  perkembangan  koperasi  tidak  sesuai  dengan  tujuannya  karena banyak  ditemukan  koperas  yang  tidak  berbadan  hukum  bahkan  pada  bulan  Juli Tahun 2017 sebanyak 4.643 koperasi di Jawa Barat dipastikan akan dibubarkan dan tinggal menungu legalitas berupa surat keputusan (SK) dari Kementerian Koperasi dan  usaha  Kecil  Menengah  (http://www.pikiran-rakyat.com/)    Selain  itu,  dari rentangtahun 2016-2020 sebanyak 81.686 koperasi terindikasi tidak aktif yang secara kelembagaan tidak ada Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT akan terlaksana jika sudah  berbadan  hukum  dimana  memiliki  AD/ART dan kelola yang professional. Penyebabnya  diperkirakan  adalah  tata  kelola  yang  kurang  baik  dan  kurang pahamnya akan pembuatan laporan keuangan koperasi dan aspek perpajakannya dengan  kata lain tidak professional. Tingkat profesionalnya suatu lembaga diukur melalui  penerapan  good  corporate  governance  (GCG).  Dalam  Undang-Undang
No.40  Tahun  2007,  prinsip-prinsip  GCG  harus  mencerminkan  transparency, accountability,  responsibility,  dan  fairness.  Walupun  tata  kelola  koperasi  adalah berbasis social, tetap saja seluruh anggota harus mengacu pada prinsip koperasi.
Masyarakat  Komplek  Margahayu  Raya  Barat,  Desa  Sekejati,  Kota  Bandung khususnya  RW.08  mempunyai  2  koperasi  simpan  pinjam  dimana  berasal  dari lembaga keuangan berbasis komunitas yang telah berdiri selama 15 tahun yaitu RT 04 dan RT 03. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus yaitu Dra. Nani Suryani,  bahwa  inisiasi  koperasi  ini  sebagai  pengelolaan  dana  tabungan  warga setempat  dalam  menyediakan  dana  darurat.  Selanjutnya  berkembang  menjadi koperasi simpan pinjam bagi anggotanya yang merupakan seluruh warga setempat. Keberadaan koperasi ini dianggap cukup membantu bagi anggota yang tidak dapat mengakses  pinjaman  melalui  jasa  perbankan  sehingga  jumlah  anggotanya  pun semakin bertambah. Dianggap berhasil, maka koperasi simpan pinjam ini diadopsi oleh  RT  lain.  Jika  melihat  potensi  ekonomi,  lokasi ini merupakan tempat strategis karena  berada  di  ingkungan  dengan  aktivitas  ekonomi  yang potensial.Penjelasan tersebut  menyiratkan  bahwa  koperasi  ini  mempunyai  potensi  untuk  berkembang dan menjadi badan hukum. Adapun tantangan yang dihadapi adalah
1. Minimnya pengetahuan terkait tata kelola koperasi yang professional.
2. Tidak  tersedianya  laporan  kinerja,  sehingga  tidak ada informasi mengenai aspek likuiditas, solvabilitas maupun profitabiltas.
3. Minimnya pengetahuan mengenai potensi koperasi.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  perlu  melakukan  pendampingan  dalam kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  peningkatan  dalam  aspek produksi,  manajemen  dan  keuangan.  Adapun  tujuan  kegiatan  ini  mampu meningkatkan  kesadaran  anggota  dan  masyarakat  akan  peran  koperasi  dalam peningkatan  kesejahteraan,  mempersiapkan  koperasi  menjadi  professional  dan berbadan  hukum  serta  menjadi  percontohan  koperasi  yang  berasal  dari  lembaga keuangan  berbasis  komunitas.  Penjelasan  tersebut  melatar  belakangi  kegiatan pengabdian kepada masyarkat melalui Peningkatan Tata Kelola Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas Dengan Implementasi Good Corporate Governance (GCG).

## METODE PELAKSANAAN
Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini  yaitu  kualitatif-deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Adapun  teknik pengumpulan  datanya  melalui  wawancara,  kuesioner,  sosialisasi  dan  workshop singkat.  Secara  keseluruhan  terbagi  menjadi  tiga  tahap,  diantaranya:  (1)  tahap persiapan,  yaitu  kegiatan  analisis  situasi dari lokus penelitian berupa wawancara dan  kuesioner singkat kepada pengurus dan anggota koperasi serta perangkat RT dalam menggali situasi dan kebutuhan dari objek penelitian. (2) tahap pelaksanaan, yaitu mengolah hasil analisis situasi dan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh  koperasi  tersebut  berupa  materi  kegiatan  sosialisasi  dan  workshop  dengan tujuan pemberian pemahaman mengenai tantangan yang sedang dihadapi. (3) Tahap monitoring  yaitu  mengevaluasi  hasil  sosialisasi  dan  workshop.  Target  khalayak kegiatan ini adalah seluruh anggota koperasi dari RT.03 dan RT.04 Komp.Margahayu Raya  Barat,  Desa  Sekejati,  Kota  Bandung.  tujuan  yang  diharapan  dan  tahapan- tahapan kegiatan pengabdian masyarakat.
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

## HASIL KEGIATAN
1. Tahap Persiapan
Tahap  persiapan  peneliti  melakukan  kegiatan  koordinasi  dengan  pihak  RT  lokus penelitian dan melakukan analisis situasi dan kebutuhan dengan metode Wawancara dengan ketua RT.04 dan RT.03 serta survey kepada anggota kedua lembaga yang berjumlah 100 orang. Adapun penentuan skala pengukuran guttman agar didapat jawaban tegas yaitu mengetahui atau tidak mengetahui. Survey ini dilakukan untuk menjaring  informasi  akan  tingkat  pengetahuan  anggota  mengetahui  tingkat pengetahuan akan prinsip koperasi, prinsip koperasi syariah dan prosedur berbadan hukum.
Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa:
a) Belum  tersedianya  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga (AD/ART)  atau  buku  panduan  akan  pelaksanaan  kegiatan  lembag akeuangan berbasis komunitas. Ini mengindikasikan minimnya pengetahuan anggota akan koperasi yang menyeluruh. Walaupun belum berbadan hukum tetap saja perlu adanya dokumen tertulis mengenai  pedoman pelaksanaan yang disusun, diketahui dan disepakati bersama.
b) Sistem pelaporan keuangan yang masing sederhana.
c) Selain itu, ditemukan pemahaman anggota mengenai koperasi simpan pinjam yang dianggap ada unsur riba.
Untuk mendapatkan hasil yang komperensif, maka peneliti melakukan survey awal kepada  seluruh  anggota  koperasi  yang  berjumlah  100  orang.  Adapun  hasil surveynya dijelaskan Tabel 1.
Tabel 1 . Rekapitulasi Hasil Survey Anggota Koperasi RT.03 dan RT.04
Pertanyaan Mengetahui Tidak Mengetahui Memahami prinsip-prinsip koperasi, meliputi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART),  keanggotaan, pelaksanaan rapat, permodalan, dan perhitungan SHU 10 90 Memahami prinsip-prinsip koperasi syariah khususnya dalam fungsi simpan pinjam 0 100 Mengetahui  prosedur untuk menjadi koperasi berbadan hukum 2 98 Mengetahui  potensi koperasi berbadan hukum 5 95 Apakah koperasi simpan pinjam ini perlu dipertahankan? 85 15 Apakah koperasi simpan pinjam ini perlu berbasis syariah 41 59
Dari  table  1,  diperoleh  informasi  bahwa  mayoritas anggota koperasi sebanyak 90 orang  tidak  mengetahui  prinsip  koperasi  merupakan  Implikasi  dari  tidak memilikinya  AD/ART tertulis yang disepakati bersama. Seluruh anggota koperasi tidak  mengetahui  prinsip  koperasi  syariah.  Selain  itu  pengetahuan akan koperasi berbadan  hukum  baik secara prosedur maupun potensinya masih minim  yaitu 98 orang  menjawab  tidak  tahu.  Jika  pada  saat  wawancara  kepada  perangkat  RT diketahui bahwa anggota meninginkan koperasi berbasis syariah, tetapi hasil survey menunjukkan  hanya  41  orang  yang  mengkehendaki,  59 orang menyatakan tidak perlu. Hasil analisis situasi diperoleh kejelasan akan tujuan kegiatan ini yaitu:
a) Perlu menyusun AD/ART atau buku panduan kegiatan simpan pinjam. Hal ini  agar  menjadi  pedoman  seluruh  anggota  dan  menjadi  lembag  yang professional.
b) Perlu  mensosialisakikan  Koperasi  menjadi  professional  dimana  seluruh anggotanya  memahami  dan  menjalankan  tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
c) Perlu diberikan pemahaman akan koperasi prinsip syariah.
d) Koperasi memiliki laporan keuangan yang akuntable.
Walaupun terdapat perbedaan permasalahan tetapi mengerucut pada perbaikan tata kelola  koperasi  menjadi  lebih  professional  dan  berpinsip  syariah  dengan  metode sosialisasi  dan  workshop  singkat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  materi  mengenai: konsep  good  corporate  governance  (GCG),  prinsip-prinsip  koperasi  secara komprehensif disertai pengetahuan koperasi berbasis syariah, penyusunan laporan keuangan dan AD/ART.

## 2. Tahap Pelaksanaan
Selanjutnya  melakukan  pelaksaan  sosialisasi  dengan  materi  berdasarkan  hasil analysis  situasi  dan  kebutuhan,  dimana  peneliti  membagi  kegiatan  pelaksaan menjadi 2 kegiatan yaitu:
a) Sosialisasi  mengenai  konsep  GCG,  prinsip  koperasi  syariah  dan  potensi koperasi berbadan hukum.
Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  1x  pertemuan  di  Gedung  Serbaguna  RT.03 Jl.Neptunus Raya N0.107 dengan peserta yaitu ketua RW 04, perangkat RT 03 dan  RT 04, perwakilan pengurus dan anggota koperasi yang berjumlah 22 orang.  Dalam  kegiatan ini, peserta diberi penjelasan akan tujuan kegiatan. Selanjutnya  dibagi  menjadi  3  sesi  yaitu  pemaparan  materi  GCG  dan pelaporan  keuangan  yang akuntable, prinisp koperasi dan prinsip syariah, selanjutnya sesi tanya jawab.
Dalam sesi pertama, diberikan pemahaman disertai contoh mengaplikasikan GCG dalam  koperasi.  Adapun  implikasi  dari penerapan GCG yang dapat dilakukan di Koperasi adalah:
i. Transparansi
Wujud  nyata  prinsip  transparansi  menurut  BAB  X  Pasal  36  tentang pembukuan  koperasi  yaitu  yaitu  wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan  sesuai  prinsip  akuntansi  yang  berlaku,  tersedianya  laporan
tahunan  pengurus  yang  diinformasikan  dan  dipahami  seluruh  anggota melalui  rapat  anggota.  Selain  itu  adanya  keterbukaan  dalam  pengelolaan keuangan, perhitungan dan dasar pembagian SHU, keterbukaan informasi, prosedur dan keterlibatan anggota. (MS, Erstiawan, 2018) (Tadikapurry, 2011) (Puspitasari dan Ludidgo, 2013) Maka anggota diharuskan memahami akan perannya yaitu sebagai pengguna, pengurus bahkan pengawas.
ii. Kemandirian
Kemandirian koperasi dilihat melalui kemampuan menghimpun modal yang berasal  dari  anggota  dan  hibah.  Adapun  tuntutan kepada pengurus yaitu mampu meningkatkan laba melalui kegiatan pengembangan koperasi melalui kreatifitas dan inovatif dalam  mencari sumber permodalan lain selain dari anggota namun sifatnya hibah (tidak ada perjanjian intervensi).
iii. Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban seluruh perangkat koperasi (rapat anggota, pengurus, pengawas) terhadap aktivitasnya yang dilakukan setiap  akhir  periode  dan  laporan  tahunan  berkala  secara  terstruktur, transparan, wajar dan sesuai dengan AD/ART. Tidak adanya informasi yang dengan  sengaja  di  tutupi  atau  hanya  untuk  kalangan  tertentu.  Dengan harapan melalui rapat anggota akan disepakati ketetapan tujuan, target dan strategi.  Hal  ini  dilihat  dari  laporan  keuangan  yang  dibuat,  sehingga disisipkan cara menyususn laporan keuangan.
iv. Responsibility
Tanggungjawab koperasi merupakan tanggung jawab bersama karena setiap aktivitas  diatur  dalam  AD/ART  yang  disusun  dan  disepakati  bersama melalui  kegiatan  rapat  anggota.  Sehingga  tidak  ada  anggota  yang  pasif, dimana  setiap  keputusan  harus  disepakati  oleh  seluruh  anggota  tanpa terkecuali. Maka AD/ART adalah pedoman bagi seluruh anggota.
v. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)
Bentuk  kewajaran dan kesetaraan adalahs eluruh anggota mempunya hak dan  jaminan  yang  sama  sehingga  tidak  ada  perlakukan  khusus meskipun termasuk  pemilik  modal  terbesar.  Bentuk  lainnya  yaitu  setiap  anggota mempunyai  peluang  untuk  menjadi  pengurus  koperasi maka pemahaman prinisp koperasi harus menyeluruh.
Materi  mengenai  prinsip-prinsip  koperasi  berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian. Sedangkan prinsip koperasi syariah, penelitin mengundang ahli dalam bidangnya yaitu Ketua Puskopsyah Kota Bandung sekaligus praktisi dalam bidang koperasi simpan pinjam Bapak Yusuf SZ Ash  Shidiq.  Materi  lainnya  adalah  mengenai  tata  cara  untuk  menjadi  koperasi berbadan hukum dan potensi koperasi sebagai upaya meingkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Kegiatan ini diterima sangat baik oleh peserta, terbukti dengan berbagai pertanyaan yang  dilontrakan  terkait  bagaimana menjadikan koperasi simpan pinjam ini lebih berkembang, bermanfaat, dan berkah.
b) Workshop penyusunan laporan keuangan dan AD/ART Koperasi Kegiatan  dilakukan  lebih  instensif  terhadap  pengurus  koperasi  dengan diketahui  oleh  seluruh  anggota  dan  ketua  RT  setempat  yang  berjumlah  5 orang  sebanyak  5x  pertemuan.  Hasil  kegiatan  ini  menyepakati  mengenai bantuan penyusunan AD/ART unutk koperasi tersebut walaupun tidak akan berbadan  hukum  dalam  wkatu  dekat.  Selain  itu  membutuhkan  pedoman dalam  melaksanakan  tata  kelola  kooperasi yang baik dalam pedoman tata kelola  koperasi  yang  baik  yang dapat di sebarkan kepada seluruh anggota lainnya.

## 3. Tahap Evaluasi
Tahap  evaluasi  terdiri  dari  penyerahan  ADART dan Modul mengenai tata kelola kooperasi  yang  baik.  Sebelumnya  diberikan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  3x pertemuan yang bertempat di Jl. Neptunus Selatan Blok K2 No.103 yaitu rumah dari ketua  RT.04  yang  dihadiri  oleh  pengurus  kedua  koperasi  dan  sebagian  anggota. Kegiatan  ini  menghasilkan  keputusan  bahwa  ADART  disetujui  bersama  oleh pengurus dan anggota yang akan dipergunakan namun belum memutuskan akan berbadan  hukum  atau  tidak.  Sehingga  ini  menjadi  langkah  evaluasi  yaitu membutuhkan
Selain  itu,  kegiatan  evaluasi  seluruh  rangkaian  PKM  ini  adalah  menemukan informasi bahwa diperlukan kegiatan yang lebih intensif yaitu membantu kegiatan operasional dengan bantuan teknologi.
Lembaga keuangan berbasis komunitas perlu digerakkan kembali bersamaan dengan peningkatan keterlibatan masyarakat. Karena berlandaskan motif yang sama dalam satu lingkungan. Kondisi ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia dengan nilai budaya gotong-royong. Oleh karena itu perlu dirancang model relevan dalam pelaksanaan  kegiatan  ini  yang dapat diaplikasikan di lembaga keuangan lainnya. Berikut model pendampingan lembaga keuangan berbasis komunitas :
Gambar 1. Model Peningkatan Tata Kelola Koperasi
Gambar  1  menjelaskan  lembaga  keuangan  berbasis  komunitas  dapat  menjadi koperasi berbadan hukum diperlukan modal social yaitu persamaan persepsi antar warga  dalam  artian  terjalinnya  komunikasi  intensif  dan  efektif,  kekompakan sehingga tercetusnya kepercayaan dan persamaan kebutuhan atau motif mendirikan lembaga  keuangan  berbasis  komunitas.  Selanjutnya  dibutuhkan  peran  pemimpin (Ketua  RT  dan  RW) sebagai fasilitator dengan perangkat desa dan pihak lainnya. Tidak  luput  penerimaan  masyarakat  akan  keberadaan  lembaga  yang  berperan sebagai anggota (pengguna, pengurus dan pengawas). Setelah terbentuknya modal social, maka langkau awal yang harus dilakukan adalah menyusun AD/ART atau pedoman pelaksanaan yang isinya berupa seluruh ketentuan yang telah disepakati bersama. Kemduain dapat menjalankan tat kelola yang baik dengan tertib laporan dan  tersedianya  laporan  keuangan.  Kesiapan  berbadan  hukum  harus  disepakati dalam rapat anggota, sehingga keputusan akan tergantung dari rapat anggota.

## SIMPULAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian melalui peningkatan kualitas tata Kelola Lembaga keuangan  berbasis  komunitas  dengan  implementasi  GCG  pada  anggota  lembaga keuangan berbasis komunitas di lingkungan RT.03 dan RT.04 Komplek Margahayu Raya,  Desa  Sekejati  Kota  Bandung  dianggap  bermanfaat,  karena  membuat tersedianya AD/ART tertulis dan disepakati seluruh anggota serta penerapan mulai menerapkan  tata  Kelola  dengan  GCG  serta  penyajian  laporan  keuangan  yang akuntable.  Yang utama adalah pemahaman akan manfaat dan tata Kelola koperasi untuk seluruh anggota tidak hanya pengurus saja.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih kepada mitra sebagai peserta yaitu Koperasi RT.03 dan RT.04 di Komplek  Margahayu  Raya  Barat  Kota  Bandung  dan  penyandang  dana  yaitu Universitas Pendidikan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel Jurnal:
MS.  Erstiawan  dan  Tony  Soebijono.  2018.  ANALISIS  GOOD  CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI (PENDEKATAN SISTEM INFORMASI STUDI  KASUS  KOPERASI  SETIA  BHAKTI  WANITA  di  SURABAYA). https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/viewFile/959/483
Puspitasari dan Ludigdo. 2014. Good Governance of Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur. Universitas Brawijaya https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1041
RA.  Akyuwen  dan  Caroline  Mangowal.  2019.  KOMPARASI  PENINGKATAN INKLUSI  KEUANGAN  DAN  INDIKATOR  PEMBANGUNAN  DI INDONESIA. MODUS Vol. 30 (1): 96-109 ISSN 0852-1875 / ISSN (Online) 2549-3787 96
Tadikapurry, Violetta Jingga. 2011. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank X, Tbk. Kanwil X. Universitas Hasanuddin
Laman Internet:
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2013).  Strategi  Nasional  Literasi  Keuangan  Indonesia. Direktorat Literasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan, 19 November 2 013. Jakarta.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2016).  Strategi  Nasional  Literasi  Keuangan  Indonesia. Direktorat Literasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan. (https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-
Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI%20(Revisit%202017).pdf)
Keuangan  Inklusif  oleh  Bank  Indonesia  http:  //www.  bi.go.id/  id/perbankan/ keuanganinklusif/ Indonesia/Contents/Default.aspx PERATURAN  PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  82  TAHUN  2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/Download/218
UNCTAD.  (2015).  Access  to  Financial  Services  as  a  Driver  for  the  Post-2015 Development Agenda. Polici Brief, No. 35, September. UNCTAD.
World Bank. (2014). Financial Inclusion. Global Financial Development Report. World  Bank.  (2014).  Measuring Financial Inclusion around the World. The Global Findex Database.
Global  Standard-Setting  Bodies  and  Financial  Inclusion  for  the  Poor  -  Toward Proportionate Standards and Guidance - “A White Paper Prepared by CGAP on  Behalf  of  the  G- 20’s  Global  Partnership  for  Financial  Inclusion”. https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/documents/White-Paper-Global- Standard-Setting-Bodies-Oct-2011.pdf