Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah
Atiyatul Ulya, Maulana Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta atiyatul.ulya@uinjkt.ac.id, maulana@uinjkt.ac.id
Abstrak: Umrah carried out by agencies of a travel agency with several provisions issued by the ministry of religion RI. The meaning of mahram that was set by the ministry  of  religion  is  include  to  a  mahram  pilgrims,  mahram  referred  in  family relationship or marriage. This is regulated by the rules of registration of pilgrims and associated with the administration of Hajj and Umrah service. So that they try as much as possible to include a mahram as defined in the shari'ah by including the documents to indicate the mahram validation. They try to make it all based on the documents  which  corroborate  these  requirement  as  evidence  of  the  validity  of requirement. The provision as above, would be very detrimental to women those will carry out the pilgrimage, because they will be burdened with additional costs while they  did  not  get  the  expected  benefits.  For  contextual  understanding  that participation  of mahram  can  be  interpreted  as  safety.  But in  pilgrimage,  mahram has not been found detailed provisions in the pilgrims discurs. By paying a "mahram money" for women under 40 years old those without mahram in $ 300,000 upto $. 600,000, they will be looked for a Mahram by officer. Although, for the fact or in practice,  during  Umrah  trip,  they are  not  accompanied  by a  mahram  that  should accompany during the implementation of Umrah.
Keyword: Mahram, umrah and the pilgrims, women

## Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara yang penduduknya paling banyak beragama Islam.  Pada  umumnya  pemeluk  Islam  di  Indonesia  juga  melaksanakan  ibadah haji dan umroh, selain mengamalkan ajaran Islam yang lain. Bahkan akhir-akhir ini fenomena pelaksanaan ibadah umroh di Indonesia mengalami peningkatan. Terbatasnya  kuota  haji  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Arab  Saudi  serta waiting list (daftar tunggu) yang sangat  panjang di sejumlah  daerah, membuat masyarakat Indonesia ramai beralih menunaikan ibadah Umroh ke tanah suci. Kementrian  agama  R.I  melaporkan  bahwa  pada  tahun  2015  berdasarkan laporan  dari  Kantor  Urusan  Haji  (KUH)  Indonesia  di  Jeddah,  mulai  dari  1
Januari  hinggah  16  April  tercatat  21.425  jamaah  umrah.  Jamaah  tersebut berangkat  melalui  85  travel  atau  Penyelenggara  Pelaksana  Ibadah  Umrah (PPIU). Data tersebut meningkat jika dibandingkan dengan rekapitulasi per 2 April yaitu sebanyak 17.701 jamaah umrah. Melihat rentang waktu 14 hari (2- 16 April) laporan umrah dari KUH tersebut, jumlah jamaah umrah Indonesia mencapai  3.724  jamaah.  Dengan  rata-rata  sekitar  266  jamaah  umrah  yang terbang setiap hari ke Saudi. Perkembangan selanjutnya pada rekapan data per 30  April    jamaah  mencapai  22.411  dan  terus  meningkat  pada  rekapan  data  1 Januari  hingga  7  Mei,  jamaah  mencapai  24.869  jamaah.  Dari  hasil  rekapan tersebut,  dapat  diperkirakan  rata-rata  5.602  jamaah  umrah  Indonesia  yang berangkat  setiap  bulan.  Animo  ini  akan  semakin  meningkat  pada  bulan Ramadhan sampai awal idul fitri serta hari-hari besar Islam lainnya. 1
Dalam  pelaksanaan  ibadah  umroh,  setiap  agen  perjalanan  memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah. Bagi perempuan di  bawah  usia  40  tahun  yang  tidak  disertai mahram 2 dalam  perjalanan umrahnya,  persyaratannya  ditambah  harus  membayar  uang  mahram  yang jumlahnya ditentukan oleh biro perjalanan antara Rp.300.000  – Rp. 600.000. Dengan  membayar  “uang  mahram”,  mereka  akan  dicarikan ma ẖ ram walau bukan ma ẖ ram dalam  arti  sebenarnya,  dengan  alasan  demi  keamanan.  Pada prakteknya,  selama  perjalanan  umroh,  mereka  tidak  didampingi  oleh mahram yang seharusnya mendampingi selama pelaksanaan ibadah.
Ketentuan sebagaimana di atas, tentu sangat merugikan kaum perempuan yang  akan  melaksanakan  ibadah  umroh,  karena  mereka  akan  terbebani  biaya tambahan  sementara  peruntukannya  atau  manfaatnya  tidak  mereka  rasakan. Kebijakan  atau  ketentuan  terkait  pembayaran  uang  mahram,  diduga  sangat terkait dengan pemahaman terhadap hadis berikut:
وذ اعن و ّلاإ ةأرم إـة لجر  ّنوليخ لا:لوقي بطيخ مّلسو ًيلع للها لىص بيّلنا جعهس لوقي ساّتع وع ّنّإ و ثجاح ججرخ تىأرما  ّنإ للها لوسر اي لاقف لجر ماقف .مرمح ىذ عنو ّلاإ ةأ رلما رفاست لاو مرمح
.كحأرما عن  ّجحف قلطىا لاق .اذل و اذل ةوزغ في جتتخلا
Diriwayatkan  oleh  Abbas  bahwa  Nabi  bersabda:  “Janganlah  seorang perempuan menyendiri dengan seorang laki-laki kecuali dengan  ma ẖ ram-nya dan  janganlah  seorang  perempuan  melakukan  perjalanan  kecuali  disertai ma ẖ ram-nya. Seorang laki-laki berdiri dan berkata: “wahai Rasulallah istriku bepergian  untuk  suatu  kepentingan  dan  Aku  mendapat  mandat  untuk berperang. Rasul saw menjawab: “Pergilah berhaji bersama istrimu”. 3
Berdasarkan  penelusuran  ( takhrij )  pada  kitab-kitab  induk  hadis kutub  al- tis’ah yang  telah  dilakukan,  ditemukan  sejumlah  riwayat  yang  menjelaskan tentang bepergiannya perempuan. Semua kitab hadis tersebut memuat riwayat tentang perempuan yang keluar rumah tanpa mahram, kecuali kitab Sunan al- Nasa’i . 4
Berdasarkan  arti  teks  hadis  di  atas,  dapat  diambil  pemahaman  bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai mahram, termasuk melaksanakan umroh. Oleh karena itu dengan menggunakan teks hadis di atas, banyak ulama yang berpendapat  bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah, bahkan untuk berhaji sekalipun kalau tidak disertai mahram mereka. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh   Sufyan  al-Tsauri, Abu Hanifah,  dan sebagian ulama  Kufah.  Abu  Hanifah  bahkan  menjadikan  adanya  mahram  bagi perempuan  yang  akan  melaksanakan  ibadah  haji  sebagai  syarat  yang  harus dipenuhi.  Ini  berarti  jika  ada  seorang  perempuan  yang  punya  kemampuan secara fisik  maupun finansial untuk melaksanakan ibadah  haji, akan tetapi dia tidak  mempunyai  mahram  yang  akan  menyertainya,  maka  menurut  Abu Hanifah  perempuan  tersebut  tidak  punya  kewajiban  untuk  melaksanakan ibadah haji karena dia tidak memenuhi persyaratan adanya mahram yang harus menyertainya.). 5
Berbeda  dengan  Abu  Hanifah,  Imam  Syafi’i,  al-Nawawi,  tidak memasukkan  adanya  mahram  untuk  perempuan  yang  akan  melaksanakan ibadah  haji,  tetapi  mensyaratkan  adanya  keamanan  bagi  perempuan  kalau melaksanakan  ibadah  haji.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  jaminan  keamanan perempuan  dalam  melaksanakan  ibadah  haji  tidak  hanya  tergantung  pada adanya  mahram  yang  menyertainya,  tetapi  dapat  juga  dengan  sesama perempuan yang dapat dipercaya atau dengan rombongan. Hal ini berlaku juga untuk  perginya  perempuan  selain  untuk  melaksanakan  ibadah  haji,  seperti untuk bisnis, tugas, belajar atau kunjungan lain.  Dengan kata lain, sebenarnya alasan  yang  sangat  kuat  mengapa  Nabi  melarang  perempuan  untuk  keluar rumah tanpa disertai mahram adalah faktor keamanan. Dengan demikian hadis di atas dapat dipahami bahwa inti ajaran yang dapat diambil adalah bagaimana tanggungjawab  dari  keluarga  dan  masyarakat  untuk  menciptakan  lingkungan yang aman bagi siapapun, terutama bagi kaum perempuan.  Bukan sebaliknya, membatasi  ruang  gerak  kaum  perempuan  bahkan  untuk  kepentingan  mencari ilmu, haji maupun umroh sekalipun.
Oleh  karena  itu,  Jika  kebijakan  membayar  uang  mahram  merupakan implementasi  dari  pemahaman  hadis  di  atas,  maka  kebijakan  tersebut  justru bertentangan  dengan  syari’at,  karena  dalam  praktek  yang  dilakukan  pada
kesertaan ma ẖ ram pada jama’ah haji dan umrah adalah bukan ma ẖ ram dalam nasab  atau ma ẖ ram dalam  pernikahan.  Sedangkan,  dalam  ketentuan  syari’at seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan ma ẖ ram -nya  tidak  dibenarkan berdua baik dalam suatu tempat atau dalam suatu perjalanan. Selain itu, kalau dasarnya  adalah  menjamin  keamanan  perempuan,  maka  seharusnya  tidak  ada batasan  membayar  uang  mahram  hanya  untuk  perempuan  yang  berusia dibawah  40  (empat  puluh  tahun).  Perempuan  di  atas  40  tahun  juga membutuhkan jaminan keamanan.
Pengertian Ma ẖ ram
Secara  bahasa  terdapat  dua  istilah:  yaitu mahram dan muhrim. Kata ma ẖ ram secara etimologi berasal dari kata مرح (dibaca haruma ) yang berbentuk masdar mim مرحم (dibaca mahram ). Kata mahram memiliki arti “yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang”. 6 Dalam istilah fikih, arti kata ma ẖ ram adalah orang yang haram untuk dinikahi, baik Ma ẖ ram yang bersifat selamanya (mu’abbad) maupun  sementara (muaqqat). 7 Ma ẖ ram yang  bersifat  selamanya (mu’abbad) menyebabkan  seorang  laki-laki  diharamkan 8 untuk  menikahi seorang  perempuan  untuk  selamanya.  Sedangkan ma ẖ ram  muaqqat hanya mengharamkan  seorang  laki-laki  menikahi  perempuan  dalam  jangka  waktu tertentu. Jika dalam waktu tertentu terjadi perubahan hubungan antara kedua laki-laki  dan  perempuan  yang  menjadikan  bukan ma ẖ ram lagi,  maka pernikahan mereka halal untuk dilaksanakan. 9 Sedangkan kata mu ẖ rim, adalah bentuk  kata ism al-fa’il dari fi’l madhi مرحأ (dibaca ahrama). Arti kata muhrim berarti “orang yang sedang melakukan i ẖ ram haji atau umrah dengan memakai pakaian i ẖ ram”. Muhrim itu tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal yang menjadi  larangan  (haram),  seperti  memakai  wangi-wangian,  memakai  pakaian yang  berjahit,  berburu,  merusak  tanaman  dan  hal  lainnya  yang  menjadi larangan bagi orang yang sedang ber- i ẖ ram, sampai ia ber- tahallul. 10
Menilik  kembali  makna  lafaz مرح yang  melahirkan  term مرحم memiliki pesan moral, yakni  seruan moral agar para perempuan dihormati, dimulyakan dan  dijaga  kehormatannya  dengan  konsekuensi  bahwa  perempuan ma ẖ ram tidak  sepantasnya  untuk  dinikahi  oleh  laki-laki  yang  menjadi ma ẖ ram nya. 11
Larangan  menikahi  perempuan ma ẖ ram ,  bukan  lahir  dari  praktik  masyarakat, akan tetapi karena tidak sejalan dengan akal sehat naluri manusia. Hal tersebut juga telah menjadi rambu-rambu dalam surah al-Nisa’: 23 yang juga berkaitan dengan konteks munasabah pada ayat sebelumnya. Yakni merupakan salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyyah menikahi ma ẖ ram nya. 12 Imam Fakhruddin al- Razi  dalam  tafsir  al-Kabîr,  menegaskan  bahwa  keharaman  menikahi  ibu  dan
anak-anak  perempuannya  sendiri  sudah  diterapkan  sejak  Nabi  Adam  A.S bahkan tidak ada agama Ilahi manapun yang  memperbolehkannya. 13
Melihat dasar konsep ma ẖ ram yang telah  ditetapkan dalam syari‘at, maka ma ẖ ram memiliki  hubungan  dengan  kesertaan  pada safar perempuan.  Artinya mereka  yang  dimaksud  untuk  menemani  perempuan  ketika  bepergian  adalah mereka  yang  telah  menjadi ma ẖ ram nya .  Ma ẖ ram dalam safar ini  menurut ulama hadis, salah satunya imam Nawâwî, berpendapat bahwa ma ẖ ram adalah mereka  yang  haram  dinikahi  selamanya  karena  hubungan  nasab,  rada’  dan hubungan  pernikahan.  Penekanan  kata  selamanya  di  sini,  berindikasi  pada keharaman  atas  saudara  ipar  perempuan  atau  bibi  dari  istri  akan  hilang keharamannya  untuk  dinikahi  ketika  istri  meninggal  dunia. 14 Begitu  juga menurut kamus istilah  haji dan umrah, bahwa yang dimaksud ma ẖ ram dalam haji  atau  umrah  adalah  laki-laki  atau  perempuan  yang  haram  untuk  dinikahi karena  masih  mempunyai  hubungan  darah  (nasab),  hubungan  sesusuan  dan hubungan pernikahan. 15 Dari pengertian yang telah dipaparkan tersebut maka, muncullah  batasan  bagi  mereka  yang  menemani  perempuan  untuk  bepergian yakni  mereka  yang  memiliki  hubungan  nasab,  hubungan  sesusuan  atau hubungan  perkawinan.  Hal  ini  terlepas  dari  pemahaman  teks  hadis  tentang ma ẖ ram dalam safar perempuan baik secara tekstual maupun kontekstual.
Ma ẖ ram dalam Perspektif Fiqh 1. Ma ẖ ram Muabbad
Ma ẖ ram  muabbad adalah  keharaman  untuk  menikahi  seseorang  yang bersifat  selamanya.  Adapun  seorang  laki-laki  tidak  boleh  menikahi  seorang perempuan untuk  selamanya, dikarenakan adanya; hubungan nasab, hubungan pernikahan, hubungan persusuan. 16
a. Pengharaman Karena Hubungan Nasab 17
1) Ibu, yang dimaksud adalah  hubungan anatara ibu dan anak inilah yang  menyababkan  adanya  ikatan ma ẖ ram yang  termasuk  dalam kategori ini adalah ibu dan nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah), dengan segala tingkatannya, baik dari pihak bapak maupun ibu.
2) Anak  perempuan  yang  dilahirkan  oleh  istri  maupun  oleh  anak kandung laki-laki tadi. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak kandung dan anak tiri, cucu, cicit dengan tingkatannya.
3) Saudara  perempuan  yang  lahir  dari  orangtua  yang  sama,  baik keturunan dari pihak ayah maupun ibu atau dari salah satu diantara keduanya.
4) ‘Ammah yaitu bibi dari pihak ayah, yang menjadi saudara kandung ayah atau saudara perempuan ayah dari keturunan salah satu orang tua  ayah.  selain  itu,  yang  juga  termasuk ‘ammah adalah  saudara perempuan ibu, yaitu saudara ayahnya ibu (nenek sepupu).
5) Kha lah merupakan bibi dari pihak ibu atau saudara perempuan ibu baik  sekandung  maupun  saudara  tiri,  selain  itu  juga  dapat ditujukan pada saudara perempuan ayah (nenek sepupu).
6) Keponakan,  meliputi  anak  perempuan  saudara  laki-laki,  baik berstatus  anak  kandung  maupun  tiri.  Begitu  juga  dengan keponakan dari  saudara perempuan yang bersetatus anak kandung maupun anak tiri.
b. Pengharaman Karena Hubungan Pernikahan
1) Mertua  perempuan  meliputi  ibu  dan  nenek  dari  istri  (baik  nenek dari    pihak  ayah  maupun  ibu  dan  semua  tingkatannya).  Dalam masalah ini tidak diharuskan adanya hubungan suami istri diantara pasangan  tersebut,  terlaksananya  akad  sudah  mengesahkan hubungan ma ẖ ram tersebut. 18
2) Anak tiri, merupakan anak perempuan dari istri yang sudah digauli. Selain  itu  yang  termasuk  dalam  anak  tiri  adalah  cucu perempuannya  (baik  dari  anak  laki-laki  maupun  anak perempuan). 19
3) Menantu perempuan adalah istri dari anak dan istri dari cucu, baik dari  anak  laki-laki  ataupun  anak  perempuan  dan  tingkatan  yang sejajarnya.
4) Ibu  tiri,  tidak  diperbolehkan  menikahi  ibu  tiri  walaupun  belum terjadi hubungan suami istri.  Karena hal tersebut dicela Allah  dan termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyyah. 20
c. Pengharaman Karena Hubungan Persusuan
Pernikahan  persusuan  diharamkan  sebagimana  pernikahan  hubungan nasab. Ibu susuan memiliki posisi yang sama dengan ibu kandung. Anak susuan diharamkan  menikahi  ibu  susuannya  berikut  keturunannya  seperti  keharaman ia menikahi ibu kandung dan saudara-saudaranya. Diantara mereka yang haram dinikahi karena hubungan persusuan 21 adalah:
1) Ibu  susuan  (perempuan  yang  menyusui  karena  ia  memilki  posisi sepeti ibu kandung.
2) Ibu dari ibu susuan (nenek bagi yang disusui)
3) Ibu dari ibu suami susuan (mertua ibu susuan)
4) Saudara perempuan dari ibu susuan (bibi)
5) Anak  keturunan  ibu  susuan,  baik  dari  pihak  laki-laki  ataupun perempuan (mereka seperti saudara kandung)
6) Saudara perempuan dari suami ibu susuan (bibi dari ayah susuan)
7) Saudara perempuan ibu susuan dari pihak ayah maupun ibu susuan atau salah satunya saja.
Fenomena  masyarakat  Indonesia  sekarang  adalah  melimpahnya  jama‘ah haji  dengan  antrian  yang  cukup  panjang.  Sebagian  besar  mereka  mengambil inisiatif  sebagai  alternative  untuk  segera  sampai  ke  tanah  suci  dengan melaksanakan  umrah.  Animo  masyarakat  tersebut,  dapat  tersalurkan  melalui badan  penyelenggara  ibadah  haji  dan  umrah  dengan  berbagai  syarat  dan ketentuan  yang  berlaku  bagi  jama’ah  umrah  perempuan.  Khususnya  pada masalah  kesertaan ma ẖ ram bagi  mereka.  Apakah  syarat  dan  ketentuan  yang diberlakukan  oleh  badan  penyelenggara  tersebut  sesuai  dengan  syari’at  yang telah ditetapkan ataukah masih perlu ditelaah kembali?
Kebijakan Kementrian Agama Pada Perjalanan Haji dan Umrah
Perjalan  ibadah  haji  dan  umrah  di  Indonesia  dibawah  pengawasan kementrian agama R.I. Dalam hal pelaksanaan  ibadah  haji,  kementrian agama memiliki  peran  penting.  Mulai  dari  pendataan  pendaftaran  jama‘ah,  antrian keberangkatan,  persiapan  keberangkatan  hingga  pelayanan  jama‘ah  ketika berada  di  tanah  suci.  Peran  kementrian  agama  dalam  hal  ini  sangat  penting, yakni  sebagai  penyelenggara  utama  dalam  pelaksaan  ibadah  haji.  Oleh  karena itu, kementrian agama memiliki peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam  mengatur  tatatertib  perjalanan  haji  dan  umrah  bagi  seluruh  jama‘ah Indonesia.
Mengenai  peraturan  ibadah  haji  kementrian  agama  memiliki  undang- undang  dan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Seperti  tentang kebijakan  tanggung  jawab  kementrian  agama  atas  pelaksanaan  ibadah  haji, disebutkan  dalam  pasal  4  (ayat  1):  “Pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap kebijakan  penyelenggaraan  ibadah  Haji  Reguler  secara  Nasional.” 22 Dengan adanya  undang-undang  tersebut,  menguatkan  pernyataan  bahwa  kementrian agama  benar-benar  menjadi  badan  utama  penyelenggaraan  ibadah  haji.  Selain oleh pemerintah, ibadah haji juga sebagian ditangani oleh badan-badan swasta. Mereka  sebagai  perantara  sampainya  para  jama’ah  ke  tanah  suci.  Menurut
pengakuan para petugas biro haji dan umrah, mereka tidak paham secara detil bagaimana  syari’at  mengatur  urusan  yang  berkaitan  dengan  haji  dan  umrah, terutama  masalah ma ẖ ram .  Mereka  hanya  menjalankan  dan  bekerja  sesuai peraturan yang ada dari pihak-pihak yang berwenang. 23 Dalam penyelenggaraan ibadah  haji di musim haji ini,  pemerintah bekerja sama dengan pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi. Hal ini untuk menjaga komunikasi dalam pengaturan keluar  masuk  jama‘ah  dan  pelayanan  jama‘ah  selama  di  Arab  Saudi  hingga selesainya musim haji. 24 Segala sesuatu mengenai pelayanan dan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji telah diatur oleh pemerintah Arab Saudi yang tertera dalam undang-undang yang telah di tetapkan. 25
Sedangkan  ibadah  umrah,  yang  memiliki  rentang  waktu  yang  cukup panjang  dibanding  dengan  penyelenggaraan  haji  juga  dibawah  pengawasan kementrian agama.  Namun, dalam hal ini kementrian agama lebih  mengawasi secara  umum,  sebagaimana  tertera  dalam  pasal  4  (ayat  1):  “Penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri”. 26 Ibadah umrah dilaksanakan oleh badan-badan biro  perjalanan  wisata  dengan  beberapa  ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh kementrian  agama  RI. 27 Sedangkan  dalam  pengawasan  dan  layanan  secara khusus semua ditangani oleh badan swasta atau biro perjalanan pariwisata yang disebut  juga  travel-travel  perjalanan  haji  dan  umrah,  yang  tertera  dalam undang-undang  penyelenggaraan  ibadah  haji  dan  umrah  pasal  1  (ayat  3): “Penyelenggara  perjalanan  ibadah  umrah  yang  selanjutnya  disingkat  PPIU adalah  biro  perjalanan  wisata  yang  telah  mendapat  izin  dari  menteri  untuk menyelenggarakan  perjalanan ibadah umrah”. 28 Badan ini melaporkan kepada kementrian agama tentang kesiapan jama‘ah yang akan diberangkatkan ke tanah suci,  kesiapan  pelayanan  meliputi  transportasi,  konsumsi,  kesehatan  dan pendamping  jama‘ah.  Hal  inijuga  diatur  dalam  pasal  3:  “Penyelenggaraan perjalanan  ibadah  umrah  bertujuan  untuk memberikan  pembinaan,  pelayanan dan  perlindungan  yang  sebaik-baiknya  kepada  jemaah,  sehingga  jemaah  dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam”. 29
Sedangkan dalam masalah ma ẖ ram yang ditetapkan oleh kementrian agama adalah  dengan  menyertakan ma ẖ ram jama‘ah  haji, ma ẖ ram disini  sebagimana ma ẖ ram yang dimaksud dalam hubungan nasab dan pernikahan. Hal ini diatur dalam  aturan  pendaftaran  jama‘ah  haji  dan  berhubungan  dengan  bagian  tata usaha  dalam  pelayanan  haji  dan  umrah.  Yakni  dengan  aturan  bahwa  jama‘ah yang disertai ma ẖ ram nya disebut juga jama‘ah haji yang ber -ma ẖ ram gabungan, seperti  suami  atau  istri  dibuktikan  dengan  kutipan  akta  nikah  atau  kartu keluarga.  Sedangkan  penggabungan ma ẖ ram anak  atau  orang  tua  dibuktikan
dengan  akta  kelahiran. 30 Untuk  ketentuan  bagi  jama‘ah  yang  lanjut  usia minimal  diatas  75  tahun,  boleh  menyertakan  pendamping  dengan  beberapa catatan yang telah ditentukan. 31 Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan bagian tata  usaha,  yang  menjelaskan  bahwa  jika  ada  jama‘ah  haji  yang  mempunyai hubungan ma ẖ ram dengan  nomor  urut  (tahun)  keberangkatan  yang  berbeda, maka dapat diberangkatkan secara bersamaan mengikuti keberangkatan urutan tercepat  diantara  keduanya.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memudahkan jama‘ah  ketika  melaksanakan  ibadah. 32 Sedangkan  bagi  jama‘ah  yang  tidak beserta dengan ma ẖ ram cukup di- ma ẖ ram kan mengikuti rombongan jama‘ah ( ma ẖ ram jama’ah).
Dari  ketentuan  dan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  kemeterian  agama mengenai  haji  dan ma ẖ ram dalam  ibadah  haji,  maka  tidak  ada  sesuatu  yang dianggap  bertentangan  dengan  syari‘at  khususnya  pada  aplikasi  hadis  tentang kesertaan ma ẖ ram. Bahwa  mereka  menerapkan  pemahaman  hadis  yang dipahami  oleh  para  ulama.  Yakni  mereka  berusaha  sebisa  mungkin  untuk menyertakan ma ẖ ram sebagaimana  dimaksud  dalam  syari‘at  dengan menyertakan  dokumen-dokumen  untuk  menunjukkan  falidnya ma ẖ ram tersebut.  Dan  jika  tidak  ada,  mereka  menggunakan ma ẖ ram sebagaimana pemahaman sebagian ulama seperti imam Syafi‘i tentang hadis ma ẖ ram. Yakni pemahaman  secara  kontekstual  bahwa  kesertaan ma ẖ ram dapat  digantikan dengan keamanan, dalam hal ini dipercayakan pada rombongan jama‘ah haji.
Sedangkan ma ẖ ram dalam  ibadah  umrah,  belum  ditemukan  ketentuan secara  rinci  sebagaimana  pada  jama‘ah  haji.  Kementrian  agama  hanya memberikan  rambu-rambu  dan  peraturan  secara  umum  kepada  pihak  biro wisata  yang  memberangkatkan  jama‘ah  umrah.  Namun,  tetap  dibawah pengawasan kementrian agama. 33 Hal tersebut dibuktikan dengan laporan bagi biro  wisata  yang  akan  memberangkatkan  jama‘ah  nya.  Jika  dianggap  sudah memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  kementerian  agama  maka mereka  mendapat  izin  untuk  memberangkatkan  jama‘ah.  Hal-hal  yang dilaporkan  berupa  kesiapan  dari  segi  pelayanan  dan  hal  lainnya  yang berhubungan dengan kebutuhan jama’ah.
Kontekstualisasi Ma ẖ ram dalam Safar Ma ẖ ram dalam  konteks safar perempuan  memiliki  pembahasan  yang menarik dibicarakan. Dalam hadis terlihat seakan wajibnya ma ẖ ram dalam safar perempuan,  kewajiban  ini  muncul  jika  hadis  dilihat  secara  tekstual.  Ketika memahami  sebuah  teks,  memiliki  dua  kecendrungan  yakni  tekstual  dan kontekstual.  Jika  hadis  ini  dipahami  secara  tekstual  maka  akan  terlihat
pemahaman secara harfiyah dari matan yang ada. Sedangkan jika dilihat secara kontekstual akan muncul hal-hal lain yang tersirat dalam matan hadis tersebut. Maka dapat dilihat dari kedua sisi pemahaman tersebut, apakah yang dimaksud oleh  Rasulullah  saw    wajibnya ma ẖ ram menemani  dalam safar perempuan ataukah ada pesan yang lain. Oleh karena itu, perlunya melihat kembali matan hadis tentang safar tersebut.
Redaksi dari beberapa hadis tentang ma ẖ ram ini menggunakan lafaz tusâfir dalam  kandungan  maknanya  dapat  diartikan  bahwa  perjalanan  itu  mencakup secara  keseluruhan.  Sedangkan  lafaz sâfara yang  berasal  dari  kata safara bermakna Qath masâfah (menempuh jarak). 34 Pada setiap tindakan menempuh jarak  dapat  dibahasakan safar. Penggambaran  kesertaan ma ẖ ram, ada  yang memaknai  secara  umum  dan  ada  yang  menyatakan  rentang  waktu safar. Mengutip pendapat imam al-Nawawî bahwa perbedaan pada matan hadis yang menyatakan lamanya rentang waktu, bukanlah makna secara zahir. Akan tetapi merupakan  penekanan  terhadap  keharusan  disertai ma ẖ ram pada  setiap perjalanan  perempuan. 35 Dalam Nail  al-  Authâr dijelaskan  bahwa  ukuran minimal  larangan  bepergian  tanpa  disertai ma ẖ ram bagi  perempuan  sejauh  3 mil, maka lebih dari itu brarti lebih terlarang. Dan ma ẖ ram adalah syarat bagi perempuan  yang  akan  menunaikan    haji,  tetapi  hal  tersebut  juga  masih diperdebatkan  apakah  syarat ada’ atau  syarat  wajib. 36 Imam  ibnu  Hajar menjelaskan tentang rentang waktu yang disebutkan pada hadis safar ini dikutip dari  riwayat  imam  Muslim  melalui  jalur  al-Dhahhak  bin  U‘tsmân  dari  Nâfi‘ bahwa  perjalanan  seorang  perempuan  yang  harus  disertai ma ẖ ram adalah perjalanan selama satu hari satu malam. 37 Sedangkan dalam riwayat imam Ab ȗ Dâud  diriwayatkan  dengan  lafaz “barîdan” yakni  setengah  hari.  Banyaknya perbedaan  pendapat  para  ulama  dengan  memahami  lafaz  ini  secara  tekstual. Hadis-hadis yang menyebutkan rentang waktu safar selama satu hari, dua hari atau  tiga  hari  semua  dalam  tingkatan sa ẖ î ẖ . Maka  ketiga  hadis  tersebut  dapat dijadikan  landasan  atas  pendamping  atau  kesertaan ma ẖ ram bagi safar perempuan sesuai pada kecendrungan dan keadaan perempuan dalam safar. Sedangkan melihat pada pendapat kesertaan ma ẖ ram bagi safar perempuan dalam  hal  penekanan  keharusan  kesertaannya  ataukah  tidak,  dalam subul  al- Salâm dijelaskan  bahwa  adanya  pendapat  ulama  tentang  kebolehan  bagi perempuan safar tanpa disertai ma ẖ ram dalam beberapa hal yakni ketika hijrah dari  negeri  yang  sedang  dalam  peperangan  karena  takut  akan  keselamatan dirinya,  menunaikan  atau  membayar  hutang,  menyampaikan  titipan  dan kembali  dari nusy ȗ z .  Ini  sudah  disepakati  oleh  para  ulama.  Mereka  berselisih pendapat hanya dalam hal kesertaan ma ẖ ram dalam perjalanan haji yang wajib.
Jumhur  ulama  berpendapat  tidak  boleh  bagi  perempuan  muda  ( syaibah ) safar kecuali bersama ma ẖ ram nya.Pendapat ini dipahami oleh imamal-Son ʻ ani dalam subul al-Salâm menukil pendapat Ibn Daqiq al-‘Id dikaitkan dengan penafsiran ayat  tentang  kewajiban  menunaikan  haji  ke  baitullah  (Q.S.  Ali  ‘Imran:  97). Bahwa  ayat  tersebut  bersifat  umum  yakni  kewajiban  menunaikan  haji  umum bagi laki-laki dan perempuan. Maka pemaknaan hadis “perempuan tidak boleh safar kecuali  bersama ma ẖ ram nya”  juga  bersifat  umum  bagi  setiap  perjalanan, oleh  karena  itu  dianggap  bertentangan  antara  kedua dalil  yang  bersifat  umum tersebut. 38 Keumuman  kedua  dalil  tersebut,  salah  satunya  dapat  mentakhsis. Yakni keumuman ayat ditakhsis dengan hadis, yang menunjukkan keumuman pada  ayat  adalah  kewajiban  ibadah  haji  bagi  seluruh  ummat  laki-laki  atau perempuan,  namun  ditakhsis  dengan  hadis  tersebut  tidak  boleh  seorang perempuan safar kecuali  dengan ma ẖ ram nya.  Sedangkan  haji  termasuk safar bagi perempuan, maka husus bagi perempuan boleh melaksanakan haji jika ada ma ẖ ram nya. Dan hadis ini berlaku umum bagi perempuan muda (syaibah) dan perempuan  cukup  usia (‘ajuz) .  Imam  al-Son ʻ ani  juga  menyatakan  bahwa bolehnya  kedudukan ma ẖ ram digantikan  dengan  perempuan  yang  terpercaya, hal  tersebut  berdasarkan  apa  yang  pernah  dilakukan  para  sahabat.  Salah  satu kisah sahabat tersebut dijelaskan oleh Ibn  Bathâl dalam kitab syarhnya, bahwa pada masa khalifah sahabat Umar, ia mengutus Usman bin ‘Affan dan ‘Abd al- Rahmân  mendampingi  istri-istri  Nabi  untuk  haji.  Selain  itu  juga  pada  suatu ketika ‘Aisyah pernah melakukan perjalanan ke Makkah tanpa disertai ma ẖ ram yang  memiliki  hubungan  nasab.  Akan  tetapi  ‘Aisyah  juga  bersama  dengan rombongan  perempuan  yang  terpercaya  dan  mereka  dianggap  cukup  sebagai ma ẖ ram. Hal ini menjadi landasan oleh  imam Mâlik, imam Syafi ʻ I dan imam al-Auza’I  bahwa  bolehnya  seorang  perempuan  pergi  haji  fardhu  tanpa  disertai ma ẖ ram .  Pendapat  ini  juga  disepakati  oleh  imam  ‘Atha’,  Sa ʻȋ d  bin  Jab ȋ r,  Ibn S ȋ rin  dan  imam  Hasan  al-Bashri.  Imam  Hasan  berpendapat  bahwa  seorang muslim  itu ma ẖ ram, maka  jika  tidak  ada ma ẖ ram nasab  atau ma ẖ ram nikah bagi  seorang  perempuan  dapat  digantikan  dengan  seorang  muslim. 39 Akan tetapi, menurut imam al-Son ʻ ani kesertaan ma ẖ ram rombongan  ini tidak dapat dijadikan hujjah karena bukan ijma’. Adapun perintah Nabi saw kepada suami untuk  keluar  bersama  isterinya,  imam  Ahmad  menafsirkan  wajib  bagi  suami keluar  bersama  isterinya  untuk  menunaikan  haji  apabila  tidak  ada  orang  lain bersama isterinya. 40
Sedangkan ma ẖ ram menurut para ulama dalam menjelaskan hadis tersebut, imam  al-Nawawî  berpendapat  bahwa dalâlah  ma ẖ ram yang  dimaksud  adalah sebagaimana ma ẖ ram menurut  imam  Syafi‘i  dan  mayoritas  ulama  yakni  dari
jalur  nasab,  radha’  dan  pernikahan. 41 Hal  ini  dikuatkan  dengan  hadis  riwayat imam  Ibn  mâjah  yang  menyebutkan ma ẖ ram yang  menyertai  adalah  ayah, saudara,  anak  atau  suami  bahkan ma ẖ ram yang  lainnya. 42 Maka  sudah  jelas bahwa  pemahaman ma ẖ ram secara  tekstual  menunjukkan  siapa  saja  yang berperan  untuk  menemani  perempuan  saat  melakukan safar. Hal  tersebut dikuatkan dengan respon Rasulullah saw. terhadap salah satu sahabat yang akan mengikuti peperangan sedangkan istrinya akan haji, Rasul mengizinkan sahabat tersebut untuk menemani istrinya berhaji.
َح ِوَع ، ٍساَّتَع  ِوْةا َ لَْوَم ،ٍدَتْعَن  ِبِ َ أ  ْوَع ،وٍرْهَع ْوَع ،ٍدْيَز ُوْب ُداَّ َحَ اَي َثَّدَح ،ِناَهْعُّلنا وُةَأ اَيَثَّد َ ِضَِر  ٍساَّتَع  ِوْةا :َمَّلَسَو ًِْيَلَع ُللها  َّلى َص  ُّ ِبيَّلنا َلاَق : َلاَق ،اَهُهْيَع َُّللها « َّ لاِإ ُة َ أْرَهلا ِرِفاَس ُت َلا ٌلُجَر اَهْيَلَع  ُلُخْدَي َلاَو ،ٍمَرْ َمح يِذ َعَن ٌمَرْ َمح اَهَعَنَو َّ لاِإ » ، َّجَلحا  ُديِرُح  ِتِ َ أَرْماَو ،اَذَكَو اَذَل  ِشْيَج  ِفي  َجُرْخ َ أ  ْن َ أ  ُديِر ُ أ  ينِّإ َِّللها َلوُسَر اَي : ٌلُجَر  َلاَقَف ، : َلاَقَف « اَهَعَن  ْجُرْخا » 43
“Telah  menceritakan kepada  kami  Abû  Nu‘mân,  telah  menceritakan  kepada kami Hammâd binZaid dari‘Amr bin Abî ma‘bad budak Ibn ‘Abbâs dari Ibn ‘Abbâs  Rasul  saw  berkata:“Janganlahseorang  perempuan  bepergian  kecuali bersama  ma ẖ ram  nya  dan  janganlah  seorang  lelaki  menemuinya  kecuali  ia (perempuan  itu)  bersama  ma ẖ ram  nya.”  Seseorang  bertanya  (kepada  Rasul saw):  “Wahai  Rasul  saw  saya  ingin  keluar  untuk  berperang,  tetapi  istriku ingin pergi haji, maka Rasul menjawab: “pergilah bersamanya (istrimu).” Analisis  dari  hadis  tersebut  adalah  bahwa  kesertaan ma ẖ ram bagi perempuan  diharuskan  oleh  Rasul  saw.  hal  tersebut  wajar,  dengan  melihat keadaan  dimasa  itu. Dalâlah yang  tersirat  dalam  hadis  tersebut  Rasul  saw memberikan  persyaratan  untuk  keamanan  bagi  perempuan  yang  melakukan safar. Apalagi melihat keadaan perempuan dimasa itu tidak biasa keluar rumah sendiri, pengetahuan tentang keadaan diluar rumah tidak dikuasai bahkan tidak adanya  alat  komunikasi  seperti  saat  sekarang.  Oleh  karena  itu,  kekhawatiran akan  keamanan  seorang  perempuan  dimasa  itu  sangatlah  dipertimbangkan Rasul  saw.  Pesan  lain  yang  disampaikan  adalah  bagaimana  tanggung  jawab keluarga  dan  masyarakat  atas  keamanan  bagi  perempuan  ketika  dalam safar. Selain itu, untuk memahami pesan moral yang tersirat dalam hadis ini dengan pemahaman  secara  kontekstual  yakni  dengan  memahami  keadaan  ketika munculnya hadis ini. Mengutip pendapat Ibn al-Munir hadis tentang kesertaan ma ẖ ram ini kira-kira disampaikan pada  saat 9  atau 10 H. 44 Dikaitkan dengan perintah  Rasul  saw  pada  9  H  kepada  perempuan  yang  saat  itu  dipimpin  oleh Ab ȗ Bakar  al-Siddiq  dan  Alî  bin  Abi  Thallib  untuk  melakukan  haji  bersama ma ẖ ram nya. 45
Hal ini dianjurkan karena dihawatirkan terhadap dua hal: Pertama, ummat Islam harus bercampur dengan kaum musyrikin Makkah dengan keyakinan dan tradisi haji yang berbeda. Salah satu nya thawaf dalam keadaan telanjang dada bagi  laki-laki.  Walaupun  pada  saat  itu  perintah  untuk  melaksanakan  haji dan thawaf telah  ada. 46 Kedua, keadaan  Arab  dengan  padang  pasir  yang terbentang luas, gersang dan tandus dengan kendaraan unta, keledai atau yang lainnya.  Keadaan  tersebut  menghawatirkan  dan  memungkinkan  terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pada seorang perempuan tanpa disertai ma ẖ ram nya.
Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa anjuran kesertaan ma ẖ ram secara umum  dalam  setiap  perjalanan  perempuan.  Namun  dengan  keadaan  geografis dan budaya yang berbeda di Indonesia, ma ẖ ram yang dibicarakan lebih kepada masalah  perjalanan  haji  dan  umrah.  Dalam  konteks  ini  ulama  berbeda pendapat,  ada  yang  memahami  bahwa  kesertaan ma ẖ ram bukanlah  menjadi syarat  mutlak  dalam  ibadah  haji  dan  umrah.  Akan  tetapi  menjadi  bagian  dari “istita’ah”. Artinya  adanya  kemampuan  kesertaan ma ẖ ram bersama  dengan suami atau suatu kelompok besar. 47 Mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa sah  haji  bagi  seorang  perempuan  tanpa  disertai ma ẖ ram nya.  Maka  dalam masalah  ini  tidak  secara  tekstual  dalam  memahami  hadis  tentang  kesertaan ma ẖ ram . Mengutip pendapat imam Syafi‘I dan imam Malik bahwa keberadaan ma ẖ ram bagi  perempuan  yang  berhaji  atau  umrah  tidak  wajib,  beliau  hanya mensyaratkan  keamanan.  Berbeda  dengan  pendapat  Abû  Hanifah  dan  imam A ẖ mad, bahwa kesertaan ma ẖ ram bagi perempuan yang akan melaksanakan haji dan umrah adalah wajib. 48
Pesan  moral  yang  dapat  diambil  dari  pendapat  imam  Syafi‘I  dan  imam Malik  bahwa  hendaknya  kita  merekontruksi  pemahaman  terhadap  hadis kesertaan ma ẖ ram, dengan  melihat  kembali  konteks  sosio  kultural  masyarakat di  masa  Nabi  dan  membandingkan  dengan  masa  sekarang  baik  dalam safar perempuan  secara  umum  maupun  secara  khusus  dalam safar haji  dan  umrah. Situasi  dan  kondisi  sekarang  sangatlah  jauh  bebeda  dengan  saat  munculnya hadis  tersebut.  Dengan  perkembangan  teknologi  dan  pengetahuan,  jika  untuk mewujudkan  keamanan  maka  dapat  dibuat  sebuah  sistem.Kultur  masyarakat baik di Arab maupun di Indonesia juga mengalami perubahan. Jarak jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat.
Namun  bukan  berarti  semua  itu  tidak  memungkinkan  terjadinya  suatu ketidakamanan bagi perempuan. Artinya dengan perkembangan tersebut, dapat terminimalisirnya keamanan bagi perempuan yang melakukan safar. Tidak lepas pula pada tanggung jawab dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan bagi
perempuan.Maka  dalam  masalah ma ẖ ram haji  dan  umrah  bagi  perempuan, hendaknya  diperhatikan  dengan  mewujudkan  suatu  sistem  keamanan  atau menyertakan ma ẖ ram yang dimaksud dalam hadis.
Pemahaman dan Penerapan Kesertaan ma ẖ ram Pada Biro Wisata Berbicara  seputar ma ẖ ram dalam  perjalanan  ibadah  haji  dan  umrah  ada beberapa penerapan yang dijalankan oleh biro wisata berdasarkan peraturan dan undang-undang  yang  ditetapkan  oleh  kementrian  Agama  dan  kedutaan  Arab Saudi. Seperti peraturan kesertaan ma ẖ ram. Menurut pengakuan dari sebagian besar  pihak  biro  wisata  yang  menangani  haji  dan  umrah,  mereka  hanya menjalankan  segala  peraturan  dan  undang-undang  yang  telah  ditetapkan  oleh kementrian  agama  dan  atau  kedutaan  Arab  Saudi.  Dari  peraturan  yang  ada mereka  berusaha  untuk  memenuhinya.  Seperti  tentang  peraturan  kesertaan ma ẖ ram ,  sesuai  dengan  usia  yang  telah  ditentukan  oleh  kedutaan  Arab  Saudi. Ketika  jama’ah  berusia    dibawah  45  tahun,  harus  disertai  oleh ma ẖ ram -nya. Maka  untuk  dapat  memenuhi  peraturan  tersebut,  pada  visa  mereka  diberikan keterangan ma ẖ ram .  Sedangkan  untuk  jama’ah  yang  berusia  diatas  45  tahun, tidak diwajibkan demikian. Pernyataan biro wisata ini dapat dikuatkan dengan praktek  lapangan  bahwa  pada  antrian  imigrasi  di  Arab  Saudi,  ketika  jama’ah akan memasuki bandara Arab Saudi, terkadang dikelompokkan antrian jama’ah yang berusia diatas 45 tahun untuk mengantri di satu loket antrian khusus. Hal ini  untuk  lebih  mempercepat  proses  pemeriksaan  passport  dan  visa.  Karena berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi, bahwa mereka tidak harus beserta  dengan ma ẖ ram -nya  atau  hanya  cukup ma ẖ ram jama’ah.  Sedangkan bagi jama’ah yang diabawah usia 45 tahun, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan  Arab  Saudi,  mereka    harus  disertai ma ẖ ram -nya  baik ma ẖ ram keluarga  atau ma ẖ ram keterangan  yang  dilampirkan  pada  visa  berupa keterangan ma ẖ ram ,  akan  tertulis  pada  passport  mereka  tentang  keterangan ma ẖ ram tersebut. Hal ini berimbas pada pemeriksaan visa dan pasport, artinya mereka  harus  selalu  bersamaan  ketika  ada  pemeriksaan  tersebut.  Baik  ketika memasuki Arab Saudi maupun ketika akan meninggalkan Arab Saudi.
Untuk  pembuatan  visa,  bagi  agen  atau  travel  yang  belum  memiliki  surat izin resmi dari kementrian agama, mereka belum dapat mengeluarkan surat izin yang disebut Mofa . Prosedurnya, mereka harus bekerjasama dengan travel atau agen yang telah memiliki surat izin, agent inidisebut provider. 49 Dengan meng- input data-data para jama‘ah yang akan melaksanakan haji atau umrah, mereka harus menunggu beberapa waktu. Agar tidak terjadi antrian yang cukup lama, agen yang belum memiliki izin resmi ini, harus bekerja sama dengan beberapa
provider. Setelah  data  di -input menjadi  surat  izin  yang  disebut Mofa. Untuk menjadi  visa,  pihak  travel  harus  mengantarkan Mofa tersebut  ke  kantor kedutaan Arab Saudi untuk di stampel. Masa berlaku Mofa, hanya dua minggu maka,  pihak  travel  yang  belum  menjadi provider harus  bekerjasama  dengan beberapa provider agar mofa tidak kadaluarsa .
Demikian  beberapa  ketentuan  yang  didapat,  namun  semua  ketentuan  itu menurut  pengakuan  travel,  tidak  tertulis.  Pihak  travel  hanya  mengikuti perkembangan  informasi  yang  telah  diberikan  oleh  KEDUBES  Arab  Saudi. Perubahan yang sering terjadi hanya masalah jangka waktu tersedianya visa bagi jama‘ah sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.
Dari  hasil  penelitian  praktek  kesertaan ma ẖ ram pada  biro  wisata  kepada jama’ah umrah tersebut, terjadi perbedaan antara praktek pada jama’ah haji dan jama’ah  umrah.  Yakni  pada  jama’ah  haji ma ẖ ram diupayakan  sebisa  mungkin untuk  menyertai  jama’ah  sedangkan  pada  penerapan  jama’ah  umrah ma ẖ ram dapat  digantikan  dengan  mereka  yang  bukan ma ẖ ram nya  dan digantikan  dengan  membayar  uang ma ẖ ram sesuai  ketentuan  dari  masing- masing biro perjalanan haji dan umrah.
Problem Penerapan Praktek Ma ẖ ram Pada Perjalanan Haji dan Umrah di Indonesia
Perjalanan  ibadah  haji  dan  umrah  yang  diselenggarakan  oleh  travel-travel yang  ada,  harus  menjalani  beberapa  prosedur.  Mulai  dari  pendaftaran, pengurusan visa, jadwal manasik   sampai penentuan hari keberangkatan. Salah satu hal yang menjadi problem dalam prosedur keberangkatan haji dan umrah adalah  bagi  jama’ah  perempuan  yang  tidak  disertai ma ẖ ram -nya  memiliki beberapa ketentuan.  Salah  satu ketentuan  yang  telah  dijalankan oleh  beberapa pihak travel adalah adanya batas usia bagi jama‘ah perempuan yang pergi tanpa ma ẖ ram . Yakni bagi mereka yang berusia kurang dari empat puluh tahun, harus membayar  uang ma ẖ ram dengan ma ẖ ram yang  telah  ditentukan  oleh  pihak yang mengeluarkan visa. Sedangkan bagi jama‘ah yang berada diusia lebih dari empat puluh tahun, mereka tidak dikenakan uang ma ẖ ram. Ketentuan tersebut salah  satu  kebijakan  Arab  Saudi  yang  memang  harus  dijalankan  oleh  pihak travel  atau  agen-agen  pemberangkatan  haji  dan  umrah.  Selain  itu,  fungsi  dari ma ẖ ram yang telah ditentukan hanyalah berlaku pada awal pemeriksaan visa di bandara pertama jama‘ah mendarat. Untuk selanjutnya, fungsi dari ma ẖ ram itu sendiri  tidak  sebagaimana  mestinya ma ẖ ram yang  sebenarnya.  Bagi  jama‘ah yang  dikenakan  membayar  uang ma ẖ ram, Setiap  travel  memiliki  ketentuan
yang berbeda-beda dalam jumlah  pembayarannya. Yakni sebesar  tiga ratusribu sampai  lima  ratus  ribu  rupiah.  Uang  tersebut  digunakan  untuk  operasional pembuatan  visa.  Menurut  pengakuan  dari  pihak  travel,  sebenarnya  dari provider tidak  menentukan  sebesar  itu,  mereka  hanya  menentukan  sebesar  dua ratus  ribu  rupiah.  Lalu  bagaimanakah  proses  pembuatan  surat  keterangan ma ẖ ram ?
Dalam  proses  pembuatan  surat  ini,  berangkat  dari  mematuhi  dan memenuhi  persyaratan  dari  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Saudi.  Bahwa jama’ah  yang  usia  dibawah  45  tahun  harus  disertai ma ẖ ram -nya.  Maka  pihak biro  wisata  menyatakan  untuk  melayani  masyarakat  dan  memenuhi  kebijakan yang  ada,  mereka  berusaha  agar  jama’ah  tetap  dapat  berangkat  ketanah  suci walau  belum  bisa  bersama  keluarga  atau ma ẖ ram -nya.  Mereka  menyatakan bahwa, mungkin masyarakat yang dalam keadaan demikian karena keterbatasan ekonomi dan hal lainnya sehingga belum bisa mengajak keluarga atau ma ẖ ram - nya  untuk  ke  tanah  suci.  Maka  sebagai  salah  satu  badan  yang  bergerak  pada perjalanani Ibadah ke tanah suci (biro wisata) mereka berniat untuk membantu masyarakat dalam hal ibadah tersebut. Dengan sekian peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi baik dari kementrian Agama maupun dari kebijakan Saudi Arabia,  mereka  mengupayakan  untuk  memenuhi  persyaratan  tersebut.  Salah satunya  adalah  surat ma ẖ ram ,  bagi  jama’ah  perempuan  yang  tidak  berangkat beserta ma ẖ ram- nya.  Cara  pembuatannya  semua  berdasarkan  pada  data  dan dokumen-dokumen  yang  menguatkan  data  tersebut  sebagai  bukti  kevalidan data itu. Contohnya jama’ah perempuan bernama Azizah yang berusia dibawah 45 tahun, akan melaksanakan umrah tanpa disertai oleh ma ẖ ram -nya. Maka ia harus  dibuatkan  surat  keterangan ma ẖ ram .  Misalnya  ia  akan  di- ma ẖ ram -kan dengan  jama’ah  yang  ada  dalam  rombongannya  bernama  Salim,  dalam keterangan ma ẖ ram ini  Salim  akan  di- ma ẖ ram -kan  sebagai  pamannya.  Maka dalam  nasabnya  kakek  Azizah  dan  ayah  Salim  akan  bertemu  sebut  saja Abdullah.  Untuk  mengolah  data  ini,  diperlukan  dokumen-dokumen  dari Azizah  dan  Salim  untuk  mensiasati  data.  Maka  dibuat  data  sedemikian  rupa bahwa  Azizah  dan  Salim  adalah ma ẖ ram. Yakni  Azizah  keponakan  Salim dengan  kakek  Abdullah  dan  ayah  Salim  adalah  Abdullah.  Dari  data  yang didapat  kemudian  di input pada  system  data  jama’ah.  Data  yang  telah  masuk pada system ini, akan terbaca pada kedutaan dan badan semacam biro wisata di Arab  Saudi  bekerja  sama  dengan  biro  wisata  Indonesia  yang  telah  menjadi provider . Dengan demikian visa Salim atau Azizah akan ada keterangan bahwa Azizah  bersama  dengan ma ẖ ram- nya  yaitu  Salim  sebagai  pamannya.  Untuk proses  pembuatan  surat  keterangan ma ẖ ram ,  pada  biro  wisata  dikenakan
administrasi sebesar 300 sampai 500 ribu rupiah. Hal ini, ditentukan oleh pihak travel sendiri. Lalu siapakah yang mengeluarkan keterangan ma ẖ ram ?
Keterangan ma ẖ ram sebagai  penguat  atas  kesertaan ma ẖ ram jama’ah perempuan yang tidak disertai ma ẖ ram- nya dikeluarkan oleh  pihak travel atau biro  wisata  yang  telah  menjadi provider disertakan  langsung  bersama  dengan visa jama’ah.
Melihat pada aplikasi yang diterapkan oleh badan-badan penyelenggara haji dan  umrah  yang  tersebut,  terutama  dalam  hal  kesertaan ma ẖ ram terlihat  ada beberapa hal yang perlu ditelaah kembali. Pertama , pada peraturan batasan usia yang menjadi persyaratan kesertaan ma ẖ ram tersebut. Bagi jama’ah perempuan yang  berusia  dibawah  40  tahun,  diwajibkan    akan  kesertaan ma ẖ ram dan  jika tidak beserta ma ẖ ram , akan diganti dengan ma ẖ ram yang ditentukan dari pihak biro  haji  dan  umrah.  Mengenai  batasan  usia  menurut  asumsi  sebagian  dari pihak  biro  haji  dan  umrah,  bahwa  perempuan  yang  berada  pada  usia  kurang dari 40 tahun masih dalam usia produktif dan masih menimbulkan gairah bagi laki-laki  yang  melihatnya.  Sehingga  perlu  didampingi  dan  disertai ma ẖ ram . Apalagi  haji  atau  umrah  merupakan  suatu  ibadah  yang  membutuhkan perjalanan  cukup  jauh.  Sedangkan  bagi  yang  berusia  diatas  40  tahun  tidak demikian.  Analisa  atas  hal  ini  bahwa  kesertaan ma ẖ ram melihat  pada  batasan usia  atau  fisik  seorang  perempuan,  dalam subul  al-Salâm imam  al-Son ʻ ani menjelaskan  bahwa  jumhur  ulama  berpendapat  tidak  boleh  bagi  perempuan muda  ( syaibah ) safar kecuali  bersama ma ẖ ram nya. 50 Melihat  pada  lafaz  yang digunakan  oleh  imam  al-Son ʻ ani  yakni  lafaz syaibah )هبيش  ( dan ‘ajuz )زوجع( . Syaibah  berasal  dari  kata باش yang  berarti  pemuda  bentuk muannas ة باش dan kata زوجع dalam istilah ini yang dimaksud adalah perempuan yang sudah tua. Maka  adanya  ketentuan  usia  keharusan  kesertaan ma ẖ ram bagi  jama’ah perempuan  berdasarkan  pada  pendapat  jumhur  ulama  tersebut.  Akan  tetapi menurut imam al-Son ʻ ani hadis kesertaan ma ẖ ram berlaku umum untuk semua perempuan baik syaibah atau ‘ajuz . Maka jika dilihat dari sisi kemanan baik bagi perempuan syaibah maupun ‘ajuz masing-masing memiliki kebutuhan terhadap keamanan  tersebut.  Bagi  mereka  yang  berusia  dibawah  40  tahun  selain  masih usia  produktif  juga  sangat  membutuhkan  kemanan  bagi  perempuan  ketika dalam  suatu  perjalanan.  Lebih-lebih  bagi  usia  diatas  40  tahun,  walaupun dianggap  usia  kurang  produktif  tetapi  justru  mereka  lebih  membutuhkan bantuan selain keamanan juga bantuan fisik, karena fisik yang mulai melemah. Sehingga tidak mengganggu jama’ah lain yang akan melakukan ibadah. Hal ini jika  memang  benar-benar  aplikasi  kesertaan ma ẖ ram akan  diterapkan  secara tekstual sebagaimana pada hadis yang telah dipaparkan.
Kedua, ketentuan ma ẖ ram dari pihak biro wisata bagi jama’ah perempuan berusia kurang dari 40 tahun. Ma ẖ ram ditunjuk oleh pihak provider untuk di- ma ẖ ram- kandengan  jama’ah  perempuan  yang  tidak  disertai ma ẖ ram nya. Penunjukan itu tidak berdasarkan pada ma ẖ ram sebagaimana yang dimaksud dalam syari’at. Seperti mereka yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan akan  tetapi  inisiatif  dari  pihak  biro  sendiri.  Dalam  hal  ini  Ibn  Bathâl  dalam syarhnya mengutip pendapat imam Hasan al-Bashri bahwa seorang muslim itu ma ẖ ram, jika  tidak  ada ma ẖ ram (nasab  atau  suami)  bagi  seorang  perempuan dapat digantikan dengan seorang muslim. 51 Dengan melihat kembali dari fungsi ma ẖ ram yakni  memberikan  keamanan  bagi  yang  di- ma ẖ ram –kan.  Maka  dari segi  keamanan  antara ma ẖ ram dengan  jama’ah  yang  di- ma ẖ ram –kan  untuk melengkapi  identitas ma ẖ ram pada  visa,  justru  memungkinkan  terjadinya kemudharatan. Karena kesertaan ma ẖ ram juga membantu keamanan secara fisik bagi jama’ah perempuan. Sedangkan  dari segi keamanan eksternal, yakni antara ma ẖ ram dengan  lingkungan  sekitar.  Penunjukan ma ẖ ram tersebut  dapat memberikan  keamanan  jika  memang  dapat  dipercaya.  Hal  ini  berlaku  bagi jama’ah  perempuan  yang  akan  melaksanakan  haji  wajib.  Karena  tujuan kesertaan ma ẖ ram adalah  memberikan  keamanan  bagi  perempuan  baik  secara internal maupun eksternal.
Ketiga, cara  atau  proses  pembuatan  visa  dengan  menggunakan  data-data yang  diperlukan  sehingga  identitas ma ẖ ram yang  ditunjuk  menjadi  identitas ma ẖ ram yang  dikehendaki  syari’at.  Yakni  dengan  merubah  dan  membuat sedemikian  rupa  sebagaimana  keinginan  dari  pihak  tertentu. 52 Melihat  pada proses  perubahan  data  jama’ah  ini  tentunya  tidak  sesuai  dengan  syari’at walaupun untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Maka jika memang berlaku ketentuan kesertaan ma ẖ ram sedemikian rupa dari pihak tertentu, proses yang harus  dijalani  juga  harus  sesuai  dengan  syari’at.  Karena  berlakunya  aturan kesertaan ma ẖ ram juga  berasal  dari  syari’at.  Akan  tetapi,  syari’at  tidak mengekang secara mutlak yakni ada  suatu  solusi yang ditawarkan oleh  syari’at itu  sendiri.  Sehingga  ummat  dapat  memilih  jalan  atau  solusi  mana  yang  akan digunakan.  Dalam  hal  ini,  dapat  memilih  pendapat  para  ulama  sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.
Keempat, adanya  ketentuan  membayar  uang ma ẖ ram bagi  jama’ah  umrah perempuan  yang  berusia  dibawah  40  tahun  dan  tidak  disertai ma ẖ ram nya. Uang  ini  digunakan  sebagai  biaya  pembuatan  visa  besertakan  keterangan ma ẖ ram yang  mendampingi.  Dalam  hal  ini,  apakah  tidak  dapat  cukup diberlakukan ma ẖ ram rombongan saja sebagaimana pada ibadah haji yang tidak disertai ma ẖ ram nya. Sehingga, tidak diberlakukan uang ma ẖ ram untuk jama’ah
umrah  perempuan  atau  mengikuti  pendapat  imam  Hasan  al-Bashri  bahwa seorang  muslim  adalah ma ẖ ram, jika  tidak  ada ma ẖ ram nasab  atau ma ẖ ram pernikahan maka dapat digantikan dengan muslim lainnya. Sehingga tidak ada perubahan identitas dan pembayaran uang ma ẖ ram.
Ada perbedaan pendapat tentang wanita  yang berhaji dan Umrah dengan atau tanpa Mahram. Beberapa ulama berpandangan bahwa wanita yang mampu baik  fisik  dan  materi  tetapi  tidak  memiliki  Mahram,  maka  ia  tidak  wajib melaksanakan  ibadah  Haji.  Pendapat  lainnya  menyatakan  bahwa  wanita  yang tidak  memiliki  Mahram  dan  mampu  membayar  biaya,  maka  ia  harus mensponsori orang lain untuk melakukan haji bersamanya.
Menurut  aturan  Saudi  saat  ini,  perempuan  di  bawah  usia  45  tahun  tidak bisa pergi untuk Umrah kecuali dia disertai dengan Mahram nya. Jika seorang wanita  berusia  45  tahun  atau  lebih  tua  maka  dia  bisa  pergi  tanpa  Mahram, hanya  jika  dia  bepergian  dengan  kelompok  terorganisir  atau  keluarga  dengan menyertakan  surat  keterangan  dari  Mahramnya  untuk  menyetujui  perjalanan, mengajukan diaktakan ada Sertifikat Keberatan dari Mahram nya.
Ada kasus tertentu ketika wanita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Kerajaan  Arab  Saudi  tanpa  Mahram.  Jika  visa  diterbitkan  dengan  nama mahram  di  atasnya,  maka  dia  tidak  bisa  meninggalkan  Arab  Saudi  tanpa Mahram itu.  Hal  ini dapat  terjadi jika penerbangan dijadwalkan berbeda atau wanita yang bersangkutan dan Mahram berencana untuk pulang terpisah. Jadi, ada  baiknya  wanita  bersangkutan  masuk  dan  keluar  Saudi  Arabia  bersama dengan  Mahramnya.  Usia  minimum  untuk  mahram  adalah  17  tahun  untuk bisa menemani Umroh.
Ada kasus tertentu ketika wanita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Kerajaan  Arab  Saudi  tanpa  Mahram.  Jika  visa  diterbitkan  dengan  nama mahram  di  atasnya,  maka  dia  tidak  bisa  meninggalkan  Arab  Saudi  tanpa Mahram itu.  Hal  ini dapat  terjadi jika penerbangan dijadwalkan berbeda atau wanita yang bersangkutan dan Mahram berencana untuk pulang terpisah. Jadi, ada  baiknya  wanita  bersangkutan  masuk  dan  keluar  Saudi  Arabia  bersama dengan  Mahramnya.  Usia  minimum  untuk  mahram  adalah  17  tahun  untuk bisa menemani Umroh.

## Kesimpulan
Peran  kementerian  agama  sebagai  penyelenggara  utama  dalam  pelaksaan ibadah  haji  sangat  penting.  Oleh  karena  itu,  kementrian  agama  memiliki peraturan-peraturan  dan  perundang-undangan  dalam  mengatur  tata  tertib perjalanan  haji  dan  umrah  bagi  seluruh  jama‘ah  Indonesia.  Disebutkan  dalam
Ta‘limatul  Hajj, (Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah Direktorat  Pembinan  Haji  dan  Umrah:  2015)  bahwa  kementerian  agama bekerjasama dengan pemerintahan Arab Saudi dengan dikukuhkan perundang- undangan  demi  menjamin  keamanan  dan  kesalamatan  para  jamaah.  Melalui biro  perjalanan  haji  dan  umroh  yang  telah  mengantongi  perizininan Kementerian Agama, para jamaah dibantu akses pemberangkatan ibadah haji.
Ada perbedaan pendapat tentang wanita  yang berhaji dan Umrah dengan atau tanpa Mahram. Beberapa ulama berpandangan bahwa wanita yang mampu baik  fisik  dan  materi  tetapi  tidak  memiliki  Mahram,  maka  ia  tidak  wajib melaksanakan  ibadah  Haji.  Pendapat  lainnya  menyatakan  bahwa  wanita  yang tidak  memiliki  Mahram  dan  mampu  membayar  biaya,  maka  ia  harus mensponsori  orang  lain  untuk  melakukan  haji  bersamanya.  Menurut  aturan Saudi  saat  ini,  perempuan  di  bawah  usia  45  tahun  tidak  bisa  pergi  untuk Umrah kecuali dia disertai dengan Mahramnya. Jika seorang wanita berusia 45 tahun  atau  lebih  tua  maka  dia  bisa  pergi  tanpa  Mahram,  hanya  jika  dia bepergian  dengan  kelompok  terorganisir  atau  keluarga  dengan  menyertakan surat keterangan dari Mahramnya untuk menyetujui perjalanan.
Beberapa  teks  hadis  disebut-sebut  menjadi  alasan  ketentuan  persyaratan diharuskannya  seorang  jamaah  perempuan  menyertakan  mahram  saat  haji maupun  umroh  sebagai  jaminan  keamanan.  Kewajiban  disertai  mahram  bagi wanita  yang  melakukan  safar,  bahkan  untuk  perjalanan  ibadah  haji  yang merupakan  salah  satu  rukun  Islam  sekalipun,  sehingga  seorang  wanita  yang belum  memiliki  suami  atau  mahram  yang  dapat  menemani  perjalanan  ibadah hajinya,  maka  ia  dianggap  sebagai  wanita  yang  belum  mampu  melaksanakan haji; belum wajib atasnya haji.
Indikasi  buruknya  aturan  ini  adalah  bahwa  tidak  dibenarkan  seorang wanita  berdua-duaan  dengan  laki-laki  asing  tanpa  disertai  mahram,  termasuk ketika  berkendara  di  mobil,  tidak  dibenarkan  seorang  wanita  berdua-duaan dengan  sopir  laki-laki,  meskipun  perjalanannya  tidak  termasuk  jarak  safar. Mahram  bagi  wanita  maksudnya  adalah  orang  yang  haram  dinikahi  selama- lamanya,  bukan  mahram  sementara  seperti  saudara  ipar.  Maka  termasuk kebatilan ketika sebagian jama’ah haji dan umroh yang berlawanan jenis, yaitu mengadakan  perjanjian “Mahram  Sementara” padahal  mereka  tidak  memiliki hubungan mahram, bahkan bukan pula saudara ipar.

## Daftar Pustaka
Abd  al-Azîm  bin  al-Badwi, al-Wajiz fi  Fiqh  al-Sunnah ,  v.1,  Madinah:  Dâr  al- Taqwid, 1995.
Abî Bakr ‘Usmân bin Muhammad Syatta al-Dimyati al-Bakr, Hasyiyyah I’anah al-Thâlibîn , juz 2, Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyyah, Bairut: 2012.
Abu  ‘Abd Allah  Muhammad bin Yazid bin ‘Abd Allah  bin Mâjah  al-Quwaizi,
Sunan Ibnu Mâjah , Lebanon: Dâr al-Ihya’ al-Kitâb al-‘Arabiyyah,tt.
Al-Asfahani,  al-Raghib. Mu’jam  Mufradat  al-Fazh  al-Qur’an ,  Bairut:  Dar  al- Fikr, tt.
Al-Bukharî, Abu ‘Abd Allâh Muhammad Ibnu Ismâ’îl Ibn Ibrâhîm al-Mughîrah Sahîh Bukhârî , Bairut: Dâr al-Fikr, 1994.
Al-Ghazâlî,  Abî  Hâmid  Muhammad Mukhtashar  Ihya’  ‘Ulûm  al-Dîn ,  Kairo: Dâr al-Kutûb al-Islamiyyah, 2004.
Harahab, Sumuran. Kamus Istilah Haji dan Umrah , Jakarta: Mitra Abadi Press,
2008.
http://haji.kemenag.go.id/tingginya-minat-umrah.  Kementrian  Agama  R.I Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, Affan Rangkuti, Rabu 29 April 2015, Senin 11 Mei 2015. Diakses pada 18 Februari 2016.
Ibn  Bathâl  al-Bakri  al-Qurthubi, Syarh  Ibn  Bathâl  ‘Ala  Sahih  al-Bukhari ,  al- Maktabah al-Syamilah.
Ibn Hajar al-‘Asqalânî, Fath al-bârî , al-Maktabah al-Syâmilah, juz 6. Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashîd , j.1 (Semarang: tt. Kementerian  Agama, Ta‘limatul  Hajj ,  (Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan Haji dan Umrah: 2015).
Kementrian  Agama  RI,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah,Peraturan  Pemerintah  RI  No.
79  Tahun  2012  Tentang  Pelaksanaa  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2008  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji.  Bab  II,  Kebijakan,
(Kemenag: Jakarta, 2015).
Kementrian  Agama  RI,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang
Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah,Peraturan  Pemerintah  RI  No. 18  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Umrah.  Bab  I, Ketentuan Umum, (Kemenag: Jakarta, 2015).
Ma’lûf, Luîs. al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lâm, Bairut: Dâr al-Masyriq, 2007. Al-Mubârakfuri,  Safi  al-Rahmân. Sirah  Nabawiyyah ,  Terj.  Kathur  Suryadi, Jakarta: Pustaka Kausar, 1997.
Muhammad bin Isma’il bin Shalah bin Muhammad bin ‘Ali al-Kahlani, Subul al-Salâm , al-Maktabah al-Syâmilah.
Munawwir,  Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap ,
Surabaya: Pustaka Progressif: 2002.
Muslim, Sahîh Muslim , juz 2, no.424, al-Maktbah al-Syâmilah.
Mustaqim,  Abdullah. Musawa  Jurnal  Studi  Gender  dan  Islam No.9,  1  januari
2010.
Najwa, Nurun. Wacana Spiritualitas Perempuan (Prespektif Hadis) , Yogyakarta:
Cahaya Pustaka, 2008.
Al-Nawawî, Sahîh Muslim Bisyarhi al-Nawawî, juz 5, Qâhirah: Dâr al-Hadîts,
2001.
Putuhena, Saleh. Historiografi Haji di Indonesia , Yogyakarta: LKIS, 2007. Al-Râzî,  Muhammad  Fakhruddîn. Tafsîr  Fakhru  al-Dîn  al-Râzî  al-Musytahidu bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtih al-Ghaib , juz. 10, Bairut: Dâr al-Fikr, tt.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah , jilid 2, al-Qahirah: Dar al-Hadîs, 2009. Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an , Vol. 2, Edisi Baru Cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
Al-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abd Allah bin Husain.
Nail al- Authâr Syarhu Muntaq al-Akhbar min Ahadisi Sayyidi al-Akhyar , al-Maktabah al-Syâmilah.
Catatan Akhir:
1 http://haji.kemenag.go.id/tingginya-minat-umrah.  Kementrian  Agama  R.I  Direktorat Jendral  Penyelenggara  Haji  dan  Umrah,  Affan  Rangkuti,  Rabu  29  April  2015,  Senin  11  Mei 2015. Diakses pada 18 Februari 2016, pukul 11.54 WIB.
2 Kata ma ẖ ram berasal dari lafaz harâm yang berarti terlarang  atau dilarang. Kata tersebut, merupakan isim maf’ûl, bentuk dasar dari kata ẖ arama (fi’il mâdhî) atau bisa juga ẖ arima atau ẖ aruma .Kata ma ẖ ram dengan  jama’nya ma ẖ ârim memilki  makna mâ  lâ  ya ẖ illu  intihâkuhâ (sesuatu  yang  tidak  boleh  dilanggar).  Lihat  Luîs  Ma’lûf  , al-Munjid  fî  al-Lughah  wa  al-A’lâm, (Bairut:  Dâr  al-Masyriq,  2007),  h.128.  lihat  juga  A.W.  Munawwir, Kamus  Munawwir  Arab- Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.257. Secara istilah, yang dimaksud mahram adalah mereka yang haram untuk dinikahi karena nasab, radla’ atau karena hubungan pernikahan. Sedangkan Imam Nawawi menambahkan bahwa mahram bagi perempuan adalah mereka  yang  diharamkan  menikahinya  selama-lamanya  baik  karena  nasab,  radla’  atau pernikahan.  Penekanan  selamanya  ini  menurut  al-Nawawi  penting  karena  saudara  ipar perempuan atau bibi dari istri keharaman untuk menikahi menjadi hilang kalau istri meninggal.
Dengan demikian sudah tidak menjadi mahram lagi. ( Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi, bab safar al-mar’ati ma’a mahramin ila hajjin waghairih i h.105).
3 Imam Bukhârî dan Muslim yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang hampir sama, dalam  satu  riwayat  disebutkan  lafaz  dari  imam  Muslim.  Imam  Muslim, Sa ẖ î ẖ Muslim,  juz  2, bâb Safara Mar’ah ma’aMa ẖ ramin, no.424, Maktbah al-Syâmilah.
4 Dalam Kitâb Shahîh al-Bukhâriy ditemukan  6 (enam) riwayat yaitu hadis nomor 1024, 1025, 1122, 1729, 1731, 1858, Kitâb Shahîh Muslim 11 (sebelas) riwayat, yaitu hadis nomor 2381 – 2391. Kitâb Sunan al-Turmudziy 2 riwayat yaitu hadis nomor 1089, 1090, Kitâb Sunan Abu dawud 3 riwayat, yaitu hadis nomor 1465, 1466, 1467, Kitâb Sunan Ibnu Majah 1 riwayat yaitu hadis nomor 2889, Kitâb Musnad Ibnu Hanbal 8 riwayat, yaitu hadis nomor 1153, 1934, 4614, 4696, 6289, 6290, 11054, 11501. Kitâb Muwaththa’ Imâm Mâlik 1 riwayat, yaitu hadis nomor 2973, sedangkan dalam Kitâb Sunan al-Dârimiy 1 riwayat, yaitu hadis nomor 2678.
5 Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi, bab safar al-mar’ati ma’a mahramin ila hajjin waghairih i h. 104-105.
6 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif: 2002), h. 257.
7 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 2, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadis, 2009), h.46.
8 al-Raghib al-Asfahani menjelaskan tentang haram yaitu sesuatu yang dilarang (al-mamnû minhu) ,  baik  larangan  yang  bersifat  paksaan  atau  karena  pertimbanagn  akal  sehat,  syara’  atau pertimbanagn  orang  yang  mengetahui  masalah  tersebut.  Lihat  al-Raghib  al-Asfahani, Mu’jam Mufradat al-Fazh al-Qur’an, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 113.
9 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 2, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadis, 2009), h.57.
10 Merupakan  salah  satu  ritual  haji  atau  umrah,  yakni  mencukur  rambut  sebagai  tanda bahwa haji atau umrah sudah selesai, diaman seseorang dihalalkan kembali melakukan hal-hal yang  dilarang  disaat i ẖ ram haji  atau  umrah.  Lihat  Abî  Hâmid  Muhammad  al-Ghazâlî, Mukhtashar Ihya’ ‘Ulûm al-Dîn, (Kairo: Dâr al-Kutûb al-Islamiyyah, 2004), h. 53.
11 Abdullah Mustaqim, Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam no.9, 1 januari 2010, 6.
12 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur’an, Vol.  2, Edisi Baru Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 470.
13 Muhammad Fakhruddîn al-Râzî, Tafsîr Fakhru al-Dîn al-Râzî al-Musytahidu bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtih al-Ghaib, juz. 10, (Bairut: Dâr al-Fikr, tt), h. 27. 14 Ab ȗ Zakariya Yahya bin Syaraf Ibn Mura al-Hizami, Sa ẖ î ẖ Muslim Bisyar ẖ i al-Nawâwî, Bâbu  Safara  al-Mar’ati  Ma‘a  Ma ẖ ramin  Ila  Hajjin  Wa  Ghairihi, (Lebanon:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, tt), h. 105.
15 Sumuran Harahab, Kamus Istilah Haji dan Umrah, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2008), h. 354.
16 Abî  Bakr  ‘Usmân  bin  Muhammad  Syatta  al-Dimyati  al-Bakr, Hasyiyyah  I’anah  al- Thâlibîn, juz 2, (Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyyah, Bairut: 2012), h. 479. Lihat Q.S. al-Nisa’: 23.
17 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid 2, (al-Qahirah: Dar al-Hadîs, 2009), h. 47.
18 Abî  Bakr  ‘Usmân  bin  Muhammad  Syatta  al-Dimyati  al-Bakr, Hasyiyyah  I’anah  al- Thâlibîn, juz 2, (Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyyah, Bairut: 2012), h. 329.
19 Abd al-Azîm bin al-Badwi, al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah, v.1, (Madinah: Dâr al-Taqwid, 1995), h. 287.
20 Sayyid Sâbiq, Fiqh Sunnah, jilid 2, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadis, 2009), h. 294.
21 Sayyid Sâbiq, Fiqh Sunnah, jilid 2, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadis, 2009), h. 251.
22 Kementrian  Agama  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah, Peraturan  Pemerintah  RI  No.  79  Tahun  2012 Tentang  Pelaksanaa  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Haji. Bab II, Kebijakan, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 102.
23 Wawancara dengan provider, 16 Februari 2016.
24 Lihat Ta‘limatul Hajj, Bab III, (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan  Haji dan Umrah Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah:2015), h. 21-26.
25 Lihat Ta‘limatul  Hajj, (Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah Direktorat Pembinan Haji dan Umrah:2015).
26 Kementrian  Agama  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah, Peraturan  Pemerintah  RI  No.  18  Tahun  2015 Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Umrah.  Bab  II,  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umrah, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 202.
27 Mengenai  ketentuan  perizinan  biro  pariwisata  penyelenggara  ibadah  Haji  dan  Umrah diatur  dalam  Pasal  5,  ayat  1,  2,  dan  3.  Lihat  Kementrian  Agama  RI, Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah, Peraturan  Pemerintah RI  No.  18  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Umrah.  Bab  III,  Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 202.
28 Kementrian  Agama  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah, Peraturan  Pemerintah  RI  No.  18  Tahun  2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Bab I, Ketentuan Umum, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 201.
29 Kementrian  Agama  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah, Peraturan  Pemerintah  RI  No.  18  Tahun  2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Bab I, Ketentuan Umum, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 202.
30 Surat  Penyampaian  Peraturan  Pelaksanaan  Pelunasan  BPIH  Reguler,  dari  Direktur Jenderal  kepada  Direktur  Pelayanan  Haji  dan  Umrah.  Nomor  Nota  Dinas: Dj/Set.VII/2/OT.01/664/2015, dikeluarkan pada 11 Mei, 2015, h. 10.
31 Diantara ketentuan jama‘ah lansia minimal 75 tahun boleh disertai dengan pendamping ( ma ẖ ram) Lihat Surat  Penyampaian  Peraturan  Pelaksanaan  Pelunasan  BPIH  Reguler,  dari Direktur  Jenderal  kepada  Direktur  Pelayanan  Haji  dan  Umrah. Nomor  Nota  Dinas: Dj/Set.VII/2/OT.01/664/2015, dikeluarkan pada 11 Mei, 2015, h. 15.
32 Wawancara dengan Kabag T.U pelayanan Haji dan Umrah, pada Selasa, Februari 2016.
33 Wawancara  dengan  Kabag  T.U,  Subdit  Umrah  dan  badan  pelayanan  lainnya  yang berhubungan dengan pelayanan Haji dan Umrah, pada Selasa, 8 Maret 2016.
34 Ibn  Hajar  al-‘Asqalânî, Fath  al-bârî,  Bâb  Hijju  al-Nisa’, (al-Maktabah  al-Syâmilah,  juz 6), h. 83.
35 Al-Nawawî, Sa ẖ î ẖ Muslim Bisyar ẖ i al-Nawawî, juz 5, (Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001), h. 113.
36 Muhammad  bin  ‘Ali  bin  Muhammad  bin  ‘Abd  Allah  bin  Husain  al-Syaukani, Nail  al- AuthârSyarhu  Muntaq  al-Akhbar  min  Ahadisi  Sayyidi  al-Akhyar , Kitâbu  al-Manâsik,  Bâb  al-
Nahyu ‘an Safari al-Mar’ah li al-Hajji aw Ghairihi Illâ bi Ma ẖ ramin, al-Maktabah al-Syâmilah, h. 344.
37 Ibn  Hajar  al-‘Asqalânî, Fath  al-bârî,  Bâb  Hijju  al-Nisa’, (al-Maktabah  al-Syâmilah,  juz 6), h. 89.
38 Muhammad bin Isma’il bin Shalah bin Muhammad bin ‘Ali al-Kahlani, Subul al-Salâm, Kitab al-Hajji, Bâbu Tahrimu al-Khalwah bi al-AjNabiyyati wa Safariha min Ghairi ma ẖ ramin, al-Maktabah al-Syâmilah, h. 608.
39 Ibn Bathâl al-Bakri al-Qurth ȗ b ȋ , Syarh Ibn Bathâl ‘Ala Shah ȋ h al-Bukhar ȋ , kitâb al-Hajji, Bâbu Hijju al-nisa’, al-Maktabah al-Syamilah, h. 531.
40 Muhammad bin Isma’il bin Shalah bin Muhammad bin ‘Ali al-Kahlani, Subul al-Salâm, Kitab al-Hajji, Bâbu Tahrimu al-Khalwah bi al-AjNabiyyati wa Safariha min Ghairi ma ẖ ramin, al-Maktabah al-Syâmilah, h. 608.
41 Al-Nawawî, Sa ẖ î ẖ Muslim Bisyar ẖ i al-Nawawî, juz 5, (Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001), h. 116.
42 Ab ȗ ‘Abd  Allah  Muhammad  bin  Yazid  bin  ‘Abd  Allah  bin  Mâjah  al-Quwaizi, Sunan Ibnu Mâjah , Bâbu al-Mar’atu Tuhijju Bighairi Walî, juz 2, no. Hadis 2898, (Lebanon: Dâr al- A ẖ ya’ al-Kitâb al-‘Arabiyyah), h.968 43 Abu  ‘Abd  Allâh  Mu ẖ ammad  Ibnu  Ismâ’îl  Ibn  Ibrâhîm  al-Mughîrah  al-Bukharî, Sa ẖ î ẖ Bukhârî, Bâbu Hijju al-Nisa’, juz 3, no. hadis 1862, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 19.
44 Nurun Najwa, Wacana Spiritualitas Perempuan (Prespektif Hadis), (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008) h. 82.
45 Nabi  saw  hanya  sekali  melaksanakan  haji  yakni  pada  tahun  10  H/632  M  yang  disebut haji wada’ karena tidak berapa  lama setelah itu Rasul wafat.  Pada tahun 8 H setelah Fath al- Makkah Rasul saw tidak langsung melaksanakan haji, karena pada saat itu pendududk Makkah melaksanakan haji pada bulan Dzulqa‘dah, sesuai tradisi mereka. Tahun berikutnya, ketika haji sudah  dilaksanakan  pada  bulan  Dzulhijjah  Rasul  juga  belum  melaksanakan  haji.Akan  tetapi, penduduk  Madinah  boleh  melaksankan  haji  yang  di  pimpin  oleh  Ab ȗ Bakar  Siddiq.Setelah rombongan  berangkat  ke  Makkah,  Rasul  menerima  wahyu  tentang  pembatalan  perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Alî bin Abî Thallib diutus oleh Rasul saw untuk menyusul Ab ȗ Bakar Shiddiq  agar  membacakan  wahyu  kepada  jama‘ah  haji  di  Makkah.  Dan  pada  tahun  itu  juga tidak  diperbolehkanberkumpulbersama-sama  melakukan  haji  sebagaimana  yang  telah  menjadi tradisi  yang  lalu.  Lihat  Saleh  Putuhena, Historiografi  Haji  di  Indonesia, (Yogyakarta:  LKIS, 2007), h. 32. 46 Safi  al-Ra ẖ mân  al-Mubârakfuri, Sirah  Nabawiyyah, Terj.  Kathur  Suryadi,  (Jakarta: Pustaka Kausar, 1997), h. 445. 47 Abî  Bakr  ‘Utsmân  bin  Mu ẖ ammad  Syatta  al-Dimyati  al-Bakrî, Hasyyah  I‘anah  al- Thâlibîn, juz 2, (Dâr al-Kutûb al‘Ilmiyyah, Bairut: 2012), h. 427.
48 Ibn  Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid  Wa  Nihayah  al-Muqtashîd,  jilid  1 (Semarang:  tt),  h. 234.
49 Provider  adalah  istilah  bagi  agent  atau  travel  yang  telah  memiliki  surat  izin  resmi  dari kementrian  agama  RI  dan  mereka  dapat  bekerjasama  dengan  pihak  Arab  Saudi.  Travel  dapat menjadi provider memiliki bebrapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut, telah
ditentukan oleh badan perizinan yang bekerjasama dengan mereka. Daftar beberapa travel yang telah mendapat surat izin, terlampir.
50 Ahmad  Warsun  Munawwir, Kamus  Almunawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap, (Pustaka Progressif: Surabaya, 1997), h. 689, 898.
51 Ibn Bathâl al-Bakri al-Qurth ȗ b ȋ , Syarh Ibn Bathâl ‘Ala Shah ȋ h al-Bukhar ȋ , kitâb al-Hajji, Bâbu Hijju al-nisa’, al-Maktabah al-Syamilah, h. 531.
52 “visa  dibuat  dengan  disertakan  keterangan ma ẖ ram yang  menyertai , dengan menggunakan data “manipulasi data” data-data yang didapat dari jama’ah. Tujuan kami tidak lain  hanya  ingin  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  ingin  pergi  ketanah  suci”. Wawancara pada pihak provider, 20 Februari 2016.Pukul 10.00 WIB.