ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN PERDAGANGAN JASA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Farida Nur Hidayah 1 , Kholis Roisah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro r_kholis@yahoo.com

## ABSTRAK
Persaingan perdagangan jasa konstruksi yang kompetitif antar negara di ASEAN adanya dampak MEA memicu  adanya  kesenjangan  di  bawah  penguasaan  pasar  jasa  konstruksi  oleh  negara  anggota ASEAN yang  mempunyai  kualitas  yang  lebih  baik  daripada  negara  anggota  lainnya.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa  di  bidang  konstruksi  dalam  rangka  masyarakat  ekonomi  ASEAN,  dan perbandingan  persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara  Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka  masyarakat  ekonomi  ASEAN. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif - analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan  data  sekunder.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  bersifat  kualitatif.  Hasil  penelitian  dan pembahasan ini adalah kebijakan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dilakukan dengan meningkatkan  sumber  daya  konstruksi  nasional  yang  mempunyai  daya  saing  berkualitas  dalam perdagangan jasa konstruksi di era MEA melalui undang - undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perdagangan,  kepemilikan  penanaman  modal,  keinsinyuran.Pembatasan  kepemilikan  modal  dari pemerintah Indonesia mendorong minat investor yang rendah untuk  berinvestasi di Indonesia, dengan hambatan kualitas SDM Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM  yang  baik.  Perbandingan  daya  saing  kemudahan  berbisnis  di  bidang  jasa  konstruksi  antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya saat ini Indonesia berada di peringkat Ke 7 dari 10 negara ASEAN.  Perbandingan    investasi  dan  tenaga  kerja  masih  dikuasai  oleh  Singapura. Dampak  kebijakan pemerintah Indonesia dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi di era  MEA adalah lebih banyak  dampak  negatif terhadap  perdagangan  di  sektor  jasa  konstruksi  walaupun era  MEA telah berlangsung selama  setahun. Pemerintah  Indonesia  diharapkan    melakukan  evaluasi  dan  perbaikan terhadap jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

## Kata Kunci: Dampak; Jasa Konstruksi; Kebijakan Persaingan Perdagangan; MEA
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Dewasa ini arah globalisasi ekonomi yang semakin meningkat mendorong Indonesia berperan aktif  di  tingkat  internasional  untuk  bekerja  sama dengan  berbagai  negara.  Kerja  sama  ekonomi antar negara dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya    memajukan  kesejahteraan  bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945.  Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk  integrasi  ekonomi  ASEAN  yaitu adanya sistem perdagangan bebas antara negara- negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara  umum  adalah  pencabutan  atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (economic  frontier)  antara  perekonomian  negara- negara  ASEAN.  Secara  operasional,  integrasi ekonomi  ASEAN  dapat  didefenisikan  sebagai pencabutan  diskriminasi  dan  penyatuan  politik (kebijakan)  seperti  norma,  peraturan,  serta prosedur. Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk  meningkatkan  volume  perdagangan  barang dan  jasa,  meningkatkan  mobilitas  kapital  dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. 3 3 Integrasi Ekonomi ASEAN 2015,
https://www.academia.edu/9503310/  (diakses  tanggal  25  Juli 2015)
Bidang  konstruksi  berperan  membangun struktur  dan  infrastruktur  di  suatu  negara. Infrastruktur  yang  memadai  dapat  membantu meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia. 4 Pemerintah Indonesia telah mendukung adanya perdagangan jasa ini dimulai dari Indonesia meratifikasi  berdirinya World  Trade  Organization (WTO)  dan  menjadi  salah  satu  negara  dari  153 negara yang telah terdaftar sebagai anggota WTO melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World  Trade  Organization,  kemudian  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  88  Tahun  1995 Tentang  Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services, Undang-Undang Nomor 18 tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi,    Undang- Undang      Nomor      25      Tahun      2007    tentang Penanaman    Modal,  Undnag – Undang  Nomor  7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Pemerintah  Indonesia  membuat  berbagai macam  kebijakan  bertujuan  untuk  mempermudah proses  perdagangan  barang  maupun  jasa  dalam era MEA, tetapi juga untuk mengurangi hambatan – hambatan  yang  menjadi  kendala  bagi  pemerintah dan pelaku usaha Indonesia maupun pelaku usaha asing  dalam  liberalisasi  perdagangan  yang berlangsung saat ini. Pengaruh dari kebijakan itulah
4 Buku  Pedoman  Direktorat  Perundingan  Perdagangan  Jasa dan  Direktorat  Jendral  Kerja  Sama  Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, Kesiapan Sektor Jasa Konstruksi Nasional Menghadapi Masyarkat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Jakarta,  hal 12 S
47
akan  berdampak  pada  persaingan  jasa  konstruksi dalam  masyarakat  ekonomi  ASEAN  yang  sedang berlangsung  saat  ini.  Dampak  positif  maupun negatif  yang  timbul  dari  berbagai  kebijakan  yang telah  diambil  pemerintah  Indonesia  akan menentukan  arah  kebijakan  selanjutnya  dari pemerintah  Indonesia  dalam  menghadapi tantangan pasar di kawasan ASEAN dalam rangka menciptakan  perdagangan  yang  efisien  dan persaingan  yang  sehat.  Beranjak  dari adanya dampak  kebijakan  pemerintah  Indonesia  yang diambil  terhadap  persaingan  perdagangan  jasa  di bidang  konstruksi  dalam  rangka  MEA, maka penulis  merumuskan  masalah  sebagai  berikut : Pertama : Bagaimana  analisis  dampak  kebijakan pemerintah  Indonesia  terhadap  persaingan perdagangan  jasa  di  bidang  konstruksi  dalam rangka  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  ?. Kedua : Bagaimana perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara  anggota  ASEAN  lainnya  dalam  rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN ?.

## 2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan  analisis  dampak  kebijakan pemerintah  Indonesia  terhadap  persaingan perdagangan  jasa  di  bidang  konstruksi dalam rangka  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN dan  untuk mengetahui perbandingan persaingan perdagangan  jasa  di  bidang  konstruksi  antara
Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## 3. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan penulis  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  empiris. Penelitian  ini  tidak hanya melihat  setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan tertulis  yang  harus  dilaksanakan  tetapi  juga mengkaji  pengaruh  serta  akibatnya  bagi masyarakat. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini  adalah  dekriptif-analitis,  yang akan menganalisa  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  Indonesia  terhadap  persaingan perdagangan  jasa  dalam  era  MEA  baik  berupa peraturan  maupun  perjanjian  kerjasama  yang berkaitan dengan perdagangan jasa.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data  primer  yang  digunakan  diperoleh dari  hasil  wawancara  terhadap  informan. Wawancara  dilakukan  dengan  pihak  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pihak Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat,  pihak  ASEAN Secretariat  Office ASEAN Jakarta,  pihak  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia (APINDO),  pihak  Asosiasi  Kontraktor  Indonesia (AKI). Sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan  hukum  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,
yang meliputi, bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan, perjanjian internasional,  dan  kebiasaan  internasional.  Dalam peneliti  ini  bahan  hukum  primer  yang  digunakan peneliti  meliputi  Undang-Undang  Nomor  18  tahun 1999  tentang  Jasa  Konstruksi,    Undang-Undang Nomor   25   Tahun   2007  tentang  Penanaman Modal,  Undang - Undang  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang  Perdagangan,  Undang – Undang  Nomor 11  Tahun  2014  Tentang  Keinsinyuran,  Peraturan Presiden  Nomor  44  Tahun  2016  Tentang  Daftar Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang Penanam  Modal,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Pembagian Subklasifikasi  dan  Subkualifikasi  Usaha  Jasa Konstruksi,    Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  :  09/PRT/M/2013  Tentang  Persyaratan Kompetensi  Untuk  Subkualifikasi  Tenaga  Ahli  dan Tenaga  Terampil  Bidang  Jsa  Konstruksi,    GATS, AFAS. Bahan  hukum  sekunder  mencakup dasar- dasar  teoretik  atau  doktrin  yang  relevan. Bahan hukum  tertier  adalah  bahan  yang  berasal  dari kamus  atau  ensiklopedi,  artikel,  jurnal,    koran. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  yang  bersifat  kualitatif. Sesuai    dengan jenis    penelitian    di    atas,    maka    peneliti menggunakan    model  interaktif    dari    Miles    dan Huberman    untuk    menganalisis    data    hasil penelitian.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Analisis kebijakan  pemerintah  Indonesia terhadap  persaingan  perdagangan  jasa  di bidang konstruksi dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN
a) Undang – Undang  Nomor  18  Tahun  1999 Tentang Jasa Konstruksi
Undang-undang  tentang  Jasa  Konstruksi mengatur  jenis,  bentuk,  dan  bidang  usaha  jasa konstruksi,  pengikatan  kontrak,  tanggungjawab penyedia dan pengguna jasa, penataan partisipasi masyarakat  jasa  konstruksi,  kegagalan  bangunan, peran  masyarakat  jasa  konstruksi,  pembinaan, penyelesaian  sengketa  dan  ketentuan  pidana. Secara  kontekstual  akibat  perubahan  yang  terjadi di  tingkat  masyarakat  dan  iklim  usaha,  beberapa ketentuan  di  dalam  undang-undang  tentang  jasa konstruksi  memperhatikan  perkembangan  usaha jasa  konstuksi  di  tingkat  global.  Salah  satunya terkait  dengan  aspek  pembagian  bidang  usaha, dimana  undang-undang  tentang  jasa  konstruksi membagi  bidang  usaha  ke  dalam  Arsitek,  Sipil, Mekanikal,  Elektrikal,  dan  Tata  Lingkungan (ASMET).  Pada  tingkat  global  sesuai  dengan standar  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  usaha jasa konstruksi dibagi berdasarkan Central Product
Classification (CPC). CPC menganut bidang usaha berdasarkan  produk  bukan  ilmu  yang dikembangkan di perguruan tinggi yang lebih cocok untuk pembagian dunia profesi.
b) Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  8
Tahun  2011  tentang  Pembagian  subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi
Klasifikasi  bidang  usaha  dalam  peraturan menteri  ini  merupakan  turunan  dari  undang – undang  nomor  18  tahun  1999  tentang  jasa konstruksi  yang lebih  dispesifikasikan  untuk pengaturan  klasifikasi  jenis  jasa  konstruksi. Klasifikasi usaha jasa konstruksi di Indonesia juga dibagi  kedalam  3  klasifikasi yaitu  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dipergunakan untuk  mempermudah  lelang  jasa  konstruksi nantinya.  Klasifikasi  yang  sudah  ada  merupakan bentuk  kebijakan  pemerintah  Indonesia  agar  tidak adanya  tumpang  tindih  pekerjaan  konstruksi berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan.
c) Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum,  Nomor  :
09/PRT/M/2013  Tentang :  Persyaratan Kompetensi  Untuk  Subkualifikasi  Tenaga  Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi.
Pemerintah  Indonesia  membuat  peraturan  ini untuk  memudahkan  para  tenaga  ahli  dan  tenaga terampil dalam sistem upah kerja mereka nantinya dengan  kualifikasi  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah.  Walaupun  sama – sama  tenaga  ahli
akan tetapi beban kerja tenaga ahli maupun tenaga terampil  berbeda – beda  sesuai  dengan  tingkat sertifikasi  yang  mereka  dapatkan.  Pemerintah Indonesia  memperinci  kualifikasi  dari  tenaga  ahli dan  tenaga  terampil  dengan  maksud  untuk memberikan standar bagi para pelaku usaha dalam memberikan  upah  yang  sesuai  dengan  klasifikasi para tenaga kerja.
d) Undang – Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal
Undang – undang  nomor  25  tahun  2007 tentang penanaman modal ini memberikan fasilitas penanaman  modal  dengan  mempertimbangkan tingkat  daya  saing  perekonomian  dan  kondisi keuangan  negara  dan  promotif  dibandingkan dengan  fasilitas  yang  diberikan  negara  lain. Pentingnya  kepastian  fasilitas  penanaman  modal ini  mendorong  pengaturan  secara  lebih  detail terhadap  bentuk  fasilitas  fiskal,  fasilitas  hak  atas tanah,  imigrasi,  dan  fasilitas  perizinan  impor. Kepemilikan  modal  asing  untuk  konsultasi konstruksi,  jasa  arsitektur  pertamanan  dan konstruksi memang  sengaja  dibatasi  oleh pemerintah sebesar 55% saja, hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia ingin melindungi perusahaan konsultan  konstruksi  Indonesia,  selama  ini konsultan  konstruksi  Indonesia  cukup  terpuruk karena  banyaknya  perusahaan    konsultan konstruksi asing yang mendominasi jasa konsultasi konstruksi  Indonesia.  Dengan  memperhatikan
50
kondisi para perusahaan jasa konsultan konstruksi yang  kurang  berkembang  maka  pemerintah Indonesia  sengaja  membatasi  kepemilikan  modal asing  hanya  sebatas  55%  dan  kebijakan  tersebut dituangkan  dalam  peraturan  presiden  Nomor  44 Tahun  2016  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
e) Undang – Undang Nomor  7  Tahun  2014
Tentang Perdagangan
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini merupakan  kebijakan  pemerintah  terkait  penyedia jasa  dan  pengguna  jasa,  sedangkan  untuk perdagangan  jasa  konstruksi  yang  secara  spesifik telah  diatur  melalui  undang – undang  nomor  18 tahun  1999  tentang  jasa  konstruksi.  Pengaturan standarisasi penyedia jasa dalam undang –undang tentang  perdagangan  tidak  hanya  berlaku  bagi penyedia  jasa  dalam  negeri  tetapi  juga  penyedia jasa  dari  luar  negeri.  Kebijakan  pemerintah Indonesia dalam undang – undang nomor 7 tahun 2014  tentang  perdagangan  ini  merupakan komitmen Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional  serta  berdasarkan asas  kepentingan  nasional,  kepastian  hukum,  adil dan  sehat,  keamanan  berusaha,  akuntabel  dan transparan,  kemandirian,  kemitraan,  kemanfaatan, kesederhanaan,  kebersamaan,  dan  berwawasan lingkungan.
f) Undang – Undang Nomor  11  Tahun  2014 tentang Keinsinyuran
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2014 tentang Keinsinyuran ini juga merupakan salah satu langkah  pemerintah  Indonesia  dalam  membatasi insinyur asing di Indonesia serta membuat insinyur dalam negeri memiliki daya saing yang berkualitas dengan  insiyur  dari  negara  ASEAN  lainnya. Insinyur sebagai salah satu komponen utama yang melakukan  layanan  jasa  rekayasa  teknik  harus memiliki  kompetensi  untuk  melakukan pekerjaan secara  profesional  sehingga  kegiatan  yang dilakukannya  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat dan dirinya. Hasil karya Insinyur harus dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  moril- materiil maupun di muka hukum sehingga layanan jasa  di  bidang  Keinsinyuran  memiliki  kepastian hukum, memberikan pelindungan bagi Insinyur dan pengguna,  serta  dilakukan  secara  profesional, bertanggung  jawab,  dan  menjunjung  tinggi  etika profesi.
Kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  dalam undang – undang  jasa  konstruksi,  undang – undang  penanaman  modal,  undang – undang perdagangan  dan  undang – undang  keinsinyuran merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi  persaingan  perdagangan  jasa  di sektor jasa konstruksi khususnya yang memberikan dampak  baik  positif maupun  negatif  terhadap perdagangan  jasa  konstruksi  di  Indonesia.  Segala
51
kebijakan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  sampai  saat  ini  kebijakan  paling  ketat dari pemerintah Indonesia dalam perdagangan jasa adalah  undang – undang  nomor  25  tahun 2007 tentang  pembatasan  kepemilikan  modal  asing. Kebijakan  ini  diambil  pemerintah  Indonesia  untuk melindungi  beberapa  sektor  bidang  jasa  tertutup tertentu  yang  dapat  diusahakan  untuk  kegiatan penanaman  modal  dengan  persyaratan,  yaitu dicadangkan  untuk  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  serta  koperasi,  kemitraan,  kepemilikan modal,  lokasi  tertentu,  perizinan  khusus,  dan penanarn  modal  dari  negara Association  of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kebijakan yang diambil  pemerintah  Indonesia  dilakukan  dengan tujuan  integrasi  ekonomi  yang  akan  membawa manfaat  baik  dari  segi  politik,  sosial  mapun ekonomi  bagi  negara – negara  anggota  ASEAN. Sebelum  adanya  MEA,  perdangangan  di  sektor jasa  konstruksi  di  Indonesia  sudah  sangat  ketat karena  perusahaan  dari  China,  Korea  dan  India lebih  dahulu  menguasai  pasar  jasa  konstruksi  di Indonesia,  sejak  adanya  MEA  persaingan perdagangan  menjadi  lebih  ketat  daripada sebelumnya, oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan  kebijakan  pembatasan  untuk  bidang usaha tertutup yang dikhususkan untuk menunjang kesepakatan perdagangan ASEAN dalam era MEA sebagai  bentuk  efisensi  ekonomi  terhadap kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia terait kondisi persaingan yang sangat ketat.

## 2. Analisis  Dampak  Kebijakan  Pemerintah
Indonesia Terhadap Persaingan

## Perdagangan  Jasa  Di  Bidang  Konstruksi Dalam Rangka MEA
Implementasi  dari  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  2015,  Indonesia  masih  menghadapi beberapa  tantangan  baik  eksternal  maupun internal. Dampak  kebijakan  pemerintah  Indonesia terhadap  persaingan  perdagangan  jasa  di  bidang konstruksi dalam rangka MEA yang ditemukan oleh penulis adalah :
a)  Akibat  masih  diterapkannya  undang – undang nomor  18  tahun  1999  tentang  jasa  konstruksi, pengembangan  teknologi  yang  digunakan sebagai  standar  keselamatan  dan  keamanan dalam  pekerjaan  konstruksi  belum  diatur  oleh pemerintah  Indonesia,  sedangkan  beberapa negara  anggota  ASEAN  lainnya  sudah menerapkan  pengembangan  teknologi  dalam peraturan  konstruksi  mereka.  Hal  ini  membuat daya  saing  jasa  sektor  konstruksi  di  Indonesia pada awal tahun 2016 cukup melemah.
b) Pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri yang  memiliki  sertifikasi  sebagai  penilai  ahli pekerjaan  konstruksi  tidak  dapat  beroprasi  di Indonesia  karena  tidak  ada  jenis  bidang pekerjaan tersebut di Indonesia.
c) Standarisasi  tenaga  ahli  maupun  insinyur  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia
dianggap masih belum cukup mampu bersaing dengan  standarisasi  dari  negara  anggota  MEA lainnya.
d) Terbatasnya  kepemilikan  modal  asing  foreign equity operation (FEP) di Indonesia yang hanya 55  %  dalam  bentuk  perusahaan  terbatas  dan dalam bentuk joint operation.
e) Banyaknya  tenaga  kerja  konstruksi asing  yang masuk ke Indonesia.
f) Akibat  adanya  kebijakan  kerja  sama  antar Indonesia – Malaysia  terkait  pelatihan  kerja tenaga ahli, banyak tenaga ahli Indonesia yang telah  memiliki  sertifikat  keahlian  yang  sesuai dengan  bidang  kualifikasi  pekerjaan  konstruksi yang kini diperdagangkan.
Globalisasi  politik,  ekonomi,  dan  keuangan telah  mendorong  industri  konstruksi  di  seluruh belahan  dunia,  termasuk  industri  konstruksi nasional,  menghadapi  persaingan  global.  Kondisi ini  memaksa  industri  tersebut  berusaha  menjadi pemain  kelas  dunia.  Artinya,  industri  konstruksi nasional harus mampu bertahan kompetitif di pasar internasional. Industri  ini dituntut  menunjukkan kinerja yang  tinggi,  baik  disisi  input  data,  proses, keluaran maupun sistem manajemen.
Pertimbangan ekonomi demi mendapatkan manfaat yang  membawa  kepuasan  merupakan  tujuan integrasi ekonomi ASEAN.
Pengembangan  jasa  konstruksi  menjadi agenda  publik  yang  penting  dan  strategis  bila melihat  perkembangan  yang  terjadi  secara  cepat dalam  konteks  globalisasi  dan  liberalisasi, kemiskinan  dan  kesenjangan,  demokratisasi  dan otonomi  daerah,  serta  kerusakan  dan  bencana alam. Oleh  karena  itu,  sampai saat  ini  kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah sebagian besar belum  memberikan  dampak  yang  membawa manfaat bersama, tetapi bukan berati tidak memiliki manfaat  sama  sekali.  Pelaku  usaha  dalam  negeri merasakan  perlindungan  yang  cukup  terhadap pembatasan  kepemilikan  modal  asing yang merupakan  faktor  yang  menandakan  belum sepenuhnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia mampu membuat kebahagiaan  bagi  masyarakat  Indonesia  terkait perdagangan jasa konstruksi dalam era MEA.
1) Hambatan – Hambatan  Pemerintah
Indonesia  dan  Pelaku  Usaha  Jasa Konstruksi  dalam  Persaingan  Perdagangan Jasa  Di  Bidang  Konstruksi  Dalam  Rangka MEA
Kondisi  perekonomian  Indonesia  sebelum MEA berlangsung memang kurang baik bagi iklim perdagangan jasa memicu banyak hambatan bagi perdagangan jasa di bidang konstruksi pada tahun 2016.  Melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap dollar  pada  Agustus – November  2015 memunculkan masalah defisit neraca perdagangan,
53
seperti    kurangnya  daya  beli  masyarakat. Hambatan  tersebut  dilengkapi  dengan  kurangnya kerja  sama  antara  pemerintah  dan  pihak  seperti asosiasi  jasa  konstruksi,  LPJK,  dan  peran masyarakat dikarenakan pemerintah lebih berfokus mengembalikan  nilai  tukar  rupiah  pada  saat  itu. Memasuki  MEA  pada  tahun  2016,  pemerintah Indonesia  mengalami  kekurangan  lulusan  sarjana teknik  karena  rendahnya  minat  sehingga  sarjana teknik  yang  ada  pada  tahun  2016  belum  bisa memnuhi  kebutuhan  dalam  negeri.  Kualitas  SDM yang yang tidak merata di Indonesia juga menjadi salah  satu  hambatan  tersendiri.  Tenaga  ahli Indonesia  memang  cukup  digemari  dalam  pasar jasa  konstruksi,  tetapi  dengan  jumlah  penduduk terbesar  di  ASEAN,  Indonesia  hanya  mampu bersaing  pada  level  pendidikan  SMA  merupakan kemunduran dalam tingkat perdagangan jasa.
Sumber Daya Manusia untuk lulusan sarjana teknik  dan  arsitektur  bahkan  kurang  dilirik  pelaku usaha  pada  tahun  2016  lalu.  Kompetensi  yang masih  cukup  rendah  memang  menjadi penyebabnya.  Minat  terhadap  sarjana  teknik  dan arsitektur  yang  masih  rendah  dikarenakan persyaratan dan kualifikasi yang masih dinilai sulit sesuai  standar  MRA  ASEAN.  Pemasok  jasa  dan tenaga  kerja  juga  belum  komperhensif  akibat beberapa  peraturan  yang  cukup  rumit.  Beberapa kebijakan  belum  dikeluarkan  oleh  pemerintah Indonesia  juga  menjadi  hambatan  tersendiri.
Seperti  undang – undang  nomor  18  tahun  1999 tentang  jasa  konstruksi  pada  tahun  2014  telah merancang  pembaharuan  undang – undang  jasa konstruksi  tersebut  tetapi  sampai  MEA  berjalan, rancangan  undang – undang  tersebut  belum disahkan.
Di Indonesia sendiri laju inflasi masih cukup tinggi pada tahun 2016, harga tenaga kerja dalam sektor  jasa  masih  cukup  tergolong  tinggi dibandingan negara Thailand, Vietnam dan Filipina.
Selain  terdapat  hambatan  bagi  pemerintah dalam  persaingan  perdagangan  jasa  di  sektor konstruksi, terdapat juga beberapa hambatan bagi pelaku  usaha  dalam  era  MEA  ini.  Hambatan  bagi pelaku usaha  dalam persaingan perdagangan jasa di  sektor  konstruksi  dalam  MEA  adalah  kondisi pelaku pasar konstruksi yang masih lemah. Hal ini terlihat dari ketimpangan struktur pasar dan industri konstruksi,  dimana  85%  nilai  pasar  konstruksi dikuasai  oleh  kontraktor  besar,  sedangkan  15% sisa  dari  nilai  pasar  konstruksi  diperebutkan  oleh kontraktor  kecil.  Padahal  jumlah  kontraktor  besar hanya 13% sedangkan 87% nya adalah kontraktor kecil.  Sehingga  persaingan  usaha  di  pasar konstruksi  untuk  nilai  kontrak  yang  kecil  menjadi tidak  sehat  dan  terdistorsi,  pelaku  usaha  asing  di luar  negara  anggota  ASEAN  telah  mendominasi pasar jasa konstruksi Indonesia, dan menyebabkan persaingan  antar  negara anggota ASEAN melemah.
Hambatan  bagi  pemerintah  maupun hambatan  bagi  pelaku  usaha  dalam  persaingan perdagangan  jasa  di  sektor  konstruksi  terjadi dikarenakan  kondisi  perekonomian  dan  kondisi sumber  daya  manusia  yang  kurang  siap  dalam menjalani  MEA.  Faktor – faktor  penghambat tersebut  juga  terjadi  karena  beberapa  kebijakan pemerintah  Indonesia  yang  diterapkan  kurang mampu  mengakomodasi  persaingan  perdagangan jasa  di sektor  konstruksi  pada  saat  itu  sehingga tidak  memberikan  kebahagiaan  bagi  pemerintah Indonesia dan juga pelaku usaha dalam menjalani perdagangan jasa di bidang konstruksi. Hambatan yang  terjadi  pada  era  MEA  yang  telah  setahun berjalan  ini  memang  menandakan  bahwa perdagangan  jasa  di  bidang  konstruksi  Indonesia tidak  membawa  pengaruh  yang  positif bagi pemerintah  Indonesia  dan  pelaku  usaha  terkait iklim  perdagangan  jasa  konstruksi  di  Indonesia yang  cenderung  pasif. Hambatan  merupakan dampak  dari  sebuah  kebijakan  yang  tidak  banyak memberikan  manfaat  dan  kebahagiaan  bagi masyarakat  secara  luas  walaupun  MEA  sudah berjalan. Hambatan – hambatan  tersebut  juga dapat  menentukan  bahwa  tujuan  dari  integrasi ekonomi  melalui  MEA  tidak  berjalan  seperti  yang diharapkan.
3. Perbandingan persaingan perdagangan jasa di  bidang  konstruksi  antara  Indonesia dengan  negara anggota  ASEAN  lainnya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
1) Perbandingan  kemudahan  berbisnis  jasa  di bidang    konstruksi  antara  Indonesia  dengan negara anggota ASEAN lainnya
Perdagangan  dan  investasi  di  sektor  jasa dapat  dibatasi  melalui  pembatasan  formal  atau melalui  berbagai  peraturan  dalam  negeri. Pembatasan formal untuk jasa yang ditujukan untuk membatasi  akses  ke  pasar  jasa  dalam  negeri dengan  lokal  dan/atau  perusahaan  asing,  atau affording pemasok jasa domestik yang mempunyai keunggulan  kompetitif  melalui  langkah-langkah yang mendiskriminasi pemasok jasa asing, disebut sebagai  pembatasan  akses  pasar  dan  langkah- langkah diskriminatif. Dalam perjanjian perdagangan  AFAS  yang  terinspirasi  oleh  GATS, jenis pembatasan perdagangan dan investasi jatuh di bawah lingkup ketentuan tentang "akses pasar" dan  "perlakuan  nasional,"  yang  merupakan kewajiban  utama  menuju  liberalisasi  jasa  untuk menghilangkan  hambatan dan  mempermudah  laju bisnis. 5
5 Krajewski,  Markus.  2003, National  Regulation  and  Trade Liberalization  in  Services.  The  Hague:  Kluwer  Law International, 2003, hal 137
Grafik 2.1 : Kemudahan berbisnis di sektor jasa kons truksi antar negara ASEAN
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Kemudahan  berbisnis  Indonesia  yang berada di peringkat 7 dari 10 kemudahan berbisnis di negara ASEAN lainnya menandakan kurangnya komitmen  kebijakan  pemerintah  Indonesia  untuk membuat  iklim  berbisnis  di  Indonesia  bagi  pelaku usaha  untuk  berbisnis  di  Indonesia.  Pelaku  bisnis yang  ingin  memulai  usaha  di  Indonesia  sangat sedikit  pada  tahun  2016,  hal  in  dikarenakan sangatlah susah untuk memulai bisnis di Indonesia. Indonesia  menduduki  urutan ke  9  dari  negara anggota  ASEAN  terhadap  kemudahan  dalam memulai  bisnis  di  suatu  negara.  Laos  sebagai negara yang penduduknya mempunyai pendapatan perkapita  telah  mengalahkan  Indonesia  dalam kemudahan  memulai  bisnis  di  negaranya.  Rata – rata  kemudahan  berbisnis  di  Indonesia dibandingkan  negara  anggota  ASEAN  lainnya adalah  tingkat  sulit.  Filipina  dan  Vietnam  yang merupakan  negara  berkembang  memiliki  askes terhadap  kemudahan  pasar  yang  sangat  baik dibandingkan  Indonesia.  Terlepas  dari  Singapura, Malaysia,  Thailand  dan  Brunei  yang  memiliki tingkat kemudahan berbisnis yang tinggi, Indonesia
masih jauh tertinggal dari negara- negara tersebut jika mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk dan  jumlah  wilayah  yang  paling  banyak  dan  luas diantara  negara  anggota  ASEAN  tersebut. Kemudahan  berbisnis  Indonesia  belum  sesuai dengan  teori  efisiensi ekonomi,  kemudahan berbisnis  yang  ditingkatkan  akan  memberikan manfaat  bagi  iklim  bisnis  konstruksi  di  Indonesia yang  akan  berdampak  pada  terbukanya  arus investasi  dan  adanya  penambahan  lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
2) Perbandingan  daya  saing  investasi  di  bidang jasa  konstruksi  antara  Indonesia  dengan negara anggota ASEAN lainnya
Perkembangan  arus  investasi  antar perusahaan  di  ASEAN  saat  ini  dikuasai  oleh Singapura, Malaysia  dan  Thailand.  Myanmar menjadi  negara  dengan  tujuan  investasi  terbesar pada era MEA ini. Indonesia sendiri hanya berada di peringkkat 5 untuk negara tujuan investasi yang dianggap  menjanjikan.  Perusahaan – perusahaan asing  yang  berinvestasi  dalam sektor  jasa
konstruksi  lebih  memilih  negara  dengan  indek pembangunan  yang  baik  dan  regulasi  yang memudahakan  investasi  mereka.  Myanmar, Vietnam,  Kamboja  serta  Laos  merupakan  negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan  dalam  negeri  secara  besar – besaran.  Beberapa  perusahaan  konstruksi  dari Singapura,  Malaysia  dan  Thailand  telah memenagkan  tender  lelang  pembangunan
infrastruktur di negara Myanmar, Vietnam, Kamboja serta  Laos.  Pelaku  usaha  sektor  jasa  konstruksi Indonesia  sendiri  juga  telah  memenangkan  lelang pengerjaan  infrastruktur  dan  berinvestasi  di beberapa  negara  tersebut,  akan  tetapi  pelaku usaha dari Singapura, Malaysia dan Thailand yang masih  merajai  arus  investasi  dalam  sektor  jasa konstruksi di ASEAN dalam MEA.
Grafik 2.2 : Negara Tujuan Investasi Sektor Jasa Konstruksi di ASEAN
Sumber : Diolah Penulis Dari Berbagai Sumber
Dalam rangka integrasi ekonomi, kepentingan nasional merupakan yang utama yang harus  diamankan  oleh  negara  anggota  ASEAN. Kepentingan  kawasan,  apabila  tidak  sejalan dengan kepentingan nasional, merupakan prioritas kedua. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai dan  melaksanakan  komitmen  liberalisasi  AEC Blueprint. Pertimbangan  ekonomi  terhadap pembatasan  ekonomi  disatu  sisi  membawa manfaat  bagi  pelaku  usaha  dalam  negeri  dan masyarakat  Indonesia,  disisi  yang  lainnya  tidak
begitu  memberikan  manfaat  bagi  pelaku  usaha asing karena kepemilikan modal mereka dibatasi.
3) Perbandingan  persaingan  tenaga  kerja  di bidang  jasa  konstruksi  antara  Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya
Daya  saing  di  sektor  konstruksi  yang  sangat berpengaruh dengan persaingan perdagangan jasa adalah  tenaga  kerja  di  sektor  konstruksi  yang meliputi  tenaga  terampil,  arsitektur  dan  sarjana teknik. Kualitas infrastruktur dalam negeri Indonesia
hanya berperingkat ke-5 di ASEAN. Sumber daya manusia  Indonesia  hanya  berperingkat  ke-6  di
ASEAN.
Grafik 2.3 : Perbandingan tenaga kerja Indonesia berdasarkan kualifikasi kerja standar Mutual Recognition Arrangements (MRA) yang sudah bersertifikasi
Sumber : Diolah dari berbagai Sumber
Daya  saing  tenaga  kerja  dalam  era  MEA saat  ini  menunjukkan  bahwa  tenaga  kerja  dari Singapura  masih  menduduki  pasar  tenaga  kerja ASEAN meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada Indonesia  dikarenakan  perbedaan  jumlah penduduk. Faktor  kepercayaan  atas  tenaga  kerja dari  Singapura  juga  membuat  para  insinyur maupun  arsitek  Indonesia  kurang  dilirik .
Perbandingan  daya  saing  tenaga  kerja  antar negara – negara  di  ASEAN  pada  tahun  2016 memberikan  nilai  bahwasanya  daya  saing  tenaga kerja Indonesia masih menjadi kendala yang cukup besar  bagi  persaingan  perdagangan  jasa  dalam MEA.  Salah  satu  faktor  kurang  diminatinya  tenga kerja  Indonesia  adalah  karena  faktor  pendidikan. Efisiensi dari  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah Indonesia belum mengara pada social
welfare.  Pertimbangan  kondisi  ekonomi  belum dijadikan  sebagai  pertimbangan  daam  membuat kebijakn  jika  mengingat  perbandingan persaingan tenaga  kerja  di  bidang  jasa  konstruksi  antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan bagi Indonesia.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  dilakukan,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut :
1. a. Melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999  Tentang  Jasa  Konstruksi,  pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa jenis bidang usaha jasa konstruksi yang dibuka untuk
diperdagangkan  Indonesia  adalah  perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.  Kebijakan  pembatasan  kepemilikan modal  dilakukan  melalui  undang – undang nomor  25  Tahun  2007  tentang  penanaman modal.  Kebijakan  untuk  memenuhi  standar nasional Indonesia (SNI) yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang  Perdagangan.  Kebijakan  untuk membatasi  melonjaknya  insinyur  asing  ke Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.
b. Standarisasi  tenaga  kerja  ahli  dan  insinyur belum  mampu  bersaing  dengan  standarisasi dari  negara  ASEAN  lainnya,  pembatasan kepemilikan  modal  dari  pemerintah  Indonesia mendorong  kurangnya  minat  investor  untuk berinvestasi  di  Indonesia,  semakin  banyaknya tenaga  kerja  asing  yang  masuk  ke  Indonesia, kurang  minatnya  pengusaha  konstruksi  dalam negeri  untuk  melakukan  perdagangan  di  luar negara Indonesia, semakin banyak tenaga kerja yang  memenuhi  standarisai  MRA  melalui  kerja sama  antar  Indonesia  dan  Malaysia.  Era  MEA yang  telah  berjalan  satu  tahun  lebih  banyak memberikan  dampak  negatif  terhadap perdagangan  jasa  di  sektor  konstruksi  di Indonesia
2. a. Kualitas  SDM  Indonesia  yang  masih  kurang bagus  belum  mampu  bersaing  dengan  negara yang  memiliki  daya  saing  SDM  yang  baik.
Sedangkan hambatan bagi pelaku usaha dalam persaingan  perdagangan  jasa  di  sektor konstruksi  dalam  rangka  MEA  kondisi pelaku usaha  pasar  konstruksi  yang  lemah  dimana kontraktor  besar  dari  luar  negeri  menguasai pasar  walaupun  jumlah  kontraktor  besar  asing lebih sedikit daripada kontraktor Indonesia.
b. Indonesia  merupakan  negara  yang mempunyai  kemudahan  berbisnis  yang  rendah karena  berbagai  regulasi  yang  menyulitkan pelaku  usaha  untuk  memulai  usahanya  di Indonesia.  Singapura  merupakan  negara dengan  pelaku  usaha  yang  paling  banyak melakukan  investasi  di  sektor  jasa  konstruksi dengan  25  investasi  di  berbagai  negara  di ASEAN, Indonesia  menduduki  peringkat  ke  4 dengan  11  investasi  di  sektor  jasa  konstruksi. Permintaan  tenaga  kerja  dari  Indonesia  untuk insinyur dan arsitektur cukup rendah dan kurang diminati.
Saran  penulis  adalah  pemerintah  Indonesia diharapkan  tetap  melakukan  evaluasi  dan perbaikan terhadap kinerja jasa konstruksi nasional agar  menjadi  lebih  baik  bahkan  ditingkatkan  dari waktu ke waktu. Pelatihan dan penambahan tenaga kerja konstruksi nasional yang kompetitif dan diakui internasional perlu dilakukan secara konsisten, dan perlu didukung oleh seluruh pihak, yaitu pemerintah pusat,  daerah,  perbankan,  ketenagakerjaan,  dan pendidikan.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Buku Pedoman
Direktorat
Perundingan
Perdagangan  Jasa  dan  Direktorat  Jendral Kerja  Sama  Perdagangan  Internasional Kementerian  Perdagangan  Republik Indonesia,  2015, Kesiapan  Sektor  Jasa
Konstruksi Nasional Menghadapi Masyarkat Ekonomi ASEAN (MEA).Kemendag Integrasi Ekonomi ASEAN,
2015,
https://www.academia.edu/9503310/
(diakses tanggal 25 Juli 2015)
Krajewski,  Markus.  2003, National  Regulation and
Trade  Liberalization  in  Services.  The
Hague: Kluwer Law International

## Muhammad,  Abdulkadir.,  2004, Hukum  dan
Penelitian  Hukum,  Bandung  :  Citra  Aditya
Bakti
Soemitro,  Ronny Hanitijio.,  1995, Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Jakarta:
Ghalia Indonesia.