PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 181
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)

## EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID 19 DI DESA BALAHU KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO
Abdul Wahab Podungge 1 , Abdul Madjid Podungge 2 , Dwi Indah Yuliyani Solihin 3
Universitas Gorontalo 1
Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo 2
Universitas Negeri Gorontalo 3
podunggewahab@gmail.com 1 athiedpodungge@gmail.com 2 dwiindah@ung.ac.id 3

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  efektivitas  proses  bantuan langsung  tunai  bagi  masyarakat  terdampak  Covid  19  Di  Desa  Balahu  Kecamatan  Tibawa Kabupaten Gorontalo.Metode penelitian  yang  digunakan yakni  metode  kualitatif.  Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yakni: 1)  Reduksi  Data;  2)  Penyajian  Data;  3)  Verifikasi  Data  dan  Penarikan  Kesimpulan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:(1)  Dalam  rangka  penanganan  dampak  covid  19  khususnya dampak  ekonomi,  pemerintah  Desa  Balahu  memberikan  Bantuan  Langsung  Tunai  yang bersumber dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu  yang  ditetapkan;  (2)  Efektifitas  dari  program  BLT    dari  aspek  ketepatan  waktu penyaluran  BLT  sudah  tepat  waktu  dan  mengikuti  mekanisme  yang  ada.  Sedangkan  dari  sisi ketepatan  menentukan  pilihan,  pemerintah  desa  sudah  bekerja  sesuai  dengan  prosedur.  aspek ketepatatan sasaran, bahwa pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa sudah tepat sasaran. Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan BLT, Dana Desa, Covid-19

## ABSTRACT
This  article  aims  to  determine  and  describe  the  effectiveness  of  the  direct  cash  assistance process for people affected by covid 19 in balahu village, tibawa district, gorontalo regency. the research  method  used  is  a  qualitative  method.  the  data  analysis  used  is  an  interactive  model analysis  consisting  of  three  analysis  components,  namely:  1)  data  reduction;  2)  data presentation;  3)  data  verification  and  conclusion  drawing.  The  results  of the  study  show  that: (1) in the context of handling the impact of covid 19, especially the economic impact, the balahu village  government  provides direct  cash  assistance  sourced  from  village  funds  which  are  then distributed to the community through the specified mechanism and time; (2) the effectiveness of the  blt  program  from  the  aspect  of  timeliness  of  blt  distribution  is  on  time  and  follows  the existing  mechanism.  meanwhile,  in  terms  of  the  accuracy  of  making  choices,  the  village government  has  worked  according to  the  procedure.  the  aspect  of  targeting  accuracy,  that the provision of direct village fund cash assistance is right on target. Keywords: Effectiveness; BLT Policy; Village Funds; Covid-19

## PENDAHULUAN
Pandemi menyebabkan dapat yang luar biasa bagi Indonesia dalam banyak sektor. Selain sektor  kesehatan,  pandemic  juga  sangat  dirasakan  oleh  kehidupan  sosial  masyarakat  dengan berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  membatasi  aktivitas  sosial  seperti  pemberlakuan  jam malam,  pengurangan  aktivitas  yang  menimbulkan  banyak  orang,  penutupan  berbagai  tempat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 182
wisata,  sekolah  yang  diliburkan,  hingga  pembelajaran  Dalam  Jaringan.  Sejalan  dengan berjalannya  kebijakan-kebijakan  selama  pandemic,  masyarakat  mulai  terbiasa  dengan kehidupan  masa  pandemi  hingga  lambat  laun  masyarakat  dapat  meneriba  berbagai  perubahan yang  dilakukan  guna  mencegah  dan  menghambat  penyebaran  virus.  Tidak  hanya  sektor kesehatan  dan  sosial  saja  yang  terkena  dampak,  melainkan  sektor  ekonomi  juga  menjadi  salah satu sektor yang terdampak cukup serius. Aktivitas ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang  signifikasan.  Tekanan  ekonomi  dari  berbagai  kalangan  tidak  terkecuali  terhadap perekonomian  desa dikarenakan banyak  masyarakat desa yang  merantau ke kota untuk bekerja disaat  banyaknya  pemutusan  hubungan  kerja  membuat  banyak  orang  kembali  lagi  kedesa karena tidak mempunyai pekerjaan.
Dalam  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan  perekonomian  nasional  akibat Pandemi  Covid-19,  Pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistim  Keuangan  Untuk  Penanganan Pandemi  Covid-19.  Selanjutnya  kebijakan  tersebut  juga  dijabarkan  dalam  Instruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona  Virus Disease 2019 Melalui APBDes.  Oleh  sebab  itu  efektivitas  penyaluran  BLT  harus  dijalankan  segera  oleh  masing- masing  pemerintah  Desa  dengan  menetapkan  sasaran  kelompok  keluarga  yang  paling terdampak akibat pandemi.
Menurut (Rahayuni & Rusli, 2021) Efektivitas dapat diartika sebagai  kemampuan untuk memilih  tujuan  dan  sasaran  yang  cepat  untuk  mencapainya.  Efektivitas  merupakan  tingkat keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian efektivitas tidak dilihat dari produktivitas saja melainkan dari sisi persepsi dan sikap organisasi dalam menerjemahkan program dan atau kebijakan.
Terkait  dengan  pemulihan  ekonomi  nasional  di  tingkat  Desa,  Pemerintah  melalui Peraturan Menteri  Keuangan  No.  40/PMK.07 Tentang  Penegelolaan  Keuangan  Desa  mengatur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak langsung. Pada tahun 2020 Dana Desa Tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan dengan ketetentuan: 1) Bulan  I  sebesar  15%  dengan  syarat  Peraturan  Kepala  Desa  mengenai  keluarga  penerima manfaat  BLT  Desa;  2)  Bulan  II  Sebesar    15%  dengan  syarat  laporan  pelaksanaan  BLT  Desa Bulan pertama; 3) Bulan III sebesar 10% dengan syarat pelaporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Kedua.
Selanjutnya Dana Desa Tahap II dan tahap III dilaksanakan  dengan  ketentuan: 1) Tahap II  (40%)  dengan  syarat  laporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  Dana  Desa  TA sebelumnya;  2)  Tahap  III  (20%)  dengan  syarat realisasi  penyerapan  s.d  tahap  II  minimal  75% dan  capaian  keluaran  50%,  laporan  Perkades  mengenai  penetapan  keluarga  penerima  manfaat BLT Desa.
Pemerintah  telah  mengakui  adanya  kendala  yang  dihadapi  dalam  penyaluran  bantuan sosial untuk masyarakat desa. Berdasarkan observasi awal penulis terkait permasalahan BLT  di Desa  Balahu  Kecamatan  Tibawa  Kabupaten  Gorontalo,  terdapat  berbagai  permasalahan diantaranya:  1)  Minimnya  akses  masyarakat  ke  Bank.  Hal  ini  terlihat  bahwa  masyarakat  yang terdampak  tidak  memiliki  Rekening  Perbankan.  Pemerintah  telah  mengupayakan  untuk memfasilitasi tetapi masyarkat masih ada juga yang belum mempunyai KTP. Akibatnya petugas
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 183
BLT  Desa  enggan  mencairkan  dana  karena  takut  data  tersebut  tidak  akurat;  2)  Permasalahan selanjutnya  adalah  data  kependudukan.  Masih  ditemukan  warga  yang  nomor  KTP-nya  tidak Valid  atau  bahkan  ber-KTP  ganda.  Hal  ini  menyulitkan  aparat  untuk  memvalidasi;  3)  Faktor Birokrasi.  Akses  Bantuan  Sosial  itu  ternyata  berbeda-beda  karena  BPS  punya  data  sendiri, Kepolisian punya data sendiri, Kemensos punya data sendiri, dan Desa juga punya data sendiri terkait  masyarkat  yang  layak  mendapatkan  bantuan.  Akibatnya  pemerintah  masih  sibuk mensinkronisasi data yang mengakibatkan tidak efektifnya penyaluran BLT.
Disamping  itu  berdasarkan  keterangan  Menteri  Keuangan  pada  Bulan  Juni  2021 menyebutkan  bahwa  realisasi  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  di  Desa  masih  diangka  8,2%. Capaian  ini  tentunya  sangat  jauh  dari  total  anggaran  yang  disediakan  yakni  sebesar  11,51 Triliyun. Peneliti  menilai bahwa lambannya penyaluran BLT tunai Dana Desa disebabkan oleh persoalan  data  hingga  koordinasi  antara  pusat  dan  daerah.  peneliti  melihat  Desa  Balahu Kecamatan  Tibawa  Kabupaten  Gorontalo  masih  ditemui  persoalan  klasik  yakni  database  soal siapa penerima KPM dari dana BLT ini.
Sumber pendapatan masyarakat mayoritas bergantung pada hasil pertanian karena secara geografis  Desa  Balahu  memiliki  lahan  pesawahan  yang  cukup  luas  sehingga  masyarakatnya banyak  yang  berprofesi  sebagai  petani  dan  petani  penggarap.  Pandemi  Covid-19  jelas menurunkan omset pertanian karena berbagai hal seperti permintaan yang kurang dan distribusi pupuk  yang  terbatas.  Oleh  karenanya  masyarkat  berharap  memperoleh  Bansos  BLT  dari Pemerintah Desa.  Untuk  itu Pemerintah Desa melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Keluarga  Penerima  Manfaat  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana Desa  Akibat  Dampak  Pandemi  Covid  19  Di  Desa  Balahu.  Beriikut  peneliti  menampilkan  data tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Balahu selang tahun 2020-2021:
Tabel 1.1 Daftar Keluarga Penerima Manfaat Tahun Total Jumlah Penduduk Data Penduduk Tidak Memenuhi Syarat Penerima BLT Data Penduduk Memenuhi Syarat BLT Rekapikulasi BLT Selama 1 Tahun 2020 2.724 Jiwa 95 Orang 248 Orang 3 Bulan/Orang Rp. 1.800.000 2021 2730 Jiwa 95 Orang 50 Orang 12 Bulan/Orang Rp.3.600.000
Sumber Data: Desa Balahu Tahun 2021
Berdasarkan  data  yang  diuraikan  diatas  jelas  terlihat  bahwa  dari  total  jumlah penduduk  yakni  sebanyak  2730  Jiwa  di  tahun  2021,  hanya  95  orang  yang  tidak memenuhi  syarat  penerima  BLT  dikarenakan  tidak  kesulitan  secara  ekonomi  akibat pandemi Covid-19. Sementara itu dari data pendduk yang memenuhi syarat BLT hanya 248  orang  di  tahun  2020  dan  hanya  50  orang  di  tahun  2021.  Angka  ini  menunjukkan bahwa masih banyak kemungkinan keluarga yang layak mendapatkan BLT Desa akibat pandemi  tetapi  belum  bisa  tercover  karena  permasalahan  basis  data  terpadu  yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 184
memiliki masalahan validasi ditingkat Desa, Pemerintah Kabupaten, atau di Pemerintah Pusat sehingga walaupun  mereka terdampak dan  layak  menerima  bantuan, tetapi tidak bisa dimasukkan karena permasalahan administratif.
Dan Islamy,  F.  J.,  Yuniarsih,  T.,  &  Ahman,  E.  (2021) menekankan  bahwa efektivitas  program  Bantuan  Langsung  Tunai  dapat  diukur  melalui  beberapa  tahapan diantaranya:  1)  Ketepatan  waktu.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mempengaruhi  tingkat keekfektivitasan  suatu  program  dalam  mencapai  tujuan;  2)  Ketepatan  menentukan piliham hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3)  Ketepatan  Sasaran.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  penyaluran  BLT  telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas,  penulis    selanjutnya tertarik  untuk  melakukan  kajian  lebih  mendalam  tentang  efektivitas  proses  bantuan langsung  tunai  bagi  masyarakat  terdampak  Covid  19  Di  Desa  Balahu  Kecamatan Tibawa Kabupatenen Gorontalo

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam artikel  ini adalah penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena  dalam  mengkaji  permasalahan  peneliti  tidak  membuktikan  ataupun  menolak hipotesis  yang  dibuat  sebelum  penelitian  tetapi  mengolah  data  dan  mengalisis  dengan baik suatu masalah secara non numerik . Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis atau teori.
Tipe penelitian ini memfokuskan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang  memiliki  makna  mendalam  berasal  dari  informan  dan  perilaku  masyarakat,  serta keadaan yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat  di  lapangan    oleh  peneliti  (Sugiyono,  2016).dengan  menggunakan  metode  ini peneliti  dapat  menggambarkan  secara  detail  mengenai  efektivitas  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  bagi  masyarakat  yang  terdampak  Covid-19  di  Desa  Balahu  Kecamatan Tibawa.
Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik purposive sampling. Informan  diperlukan  untuk  memperoleh  data  yang  menyangkut  dengan penelitian  ini  maka  dari  itu  dibutuhkan  informan  yang  memahami  dan  mengetahui permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Adapun  informan  dalam  artikel  ini  terdiri  dari:  1) Kepala Desa Balahu; 2) Sekretaris Desa Balahu; 3) Kepala Bagian Keuangan Desa; 4) Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa;  5)  Masyarakat  umum  penerima  manfaat  BLT Desa; dan 6) Masyarakat umum bukan penerima BLT Desa
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti adalah  mengamati  kondisi  mengetahui  dengan  pasti  tentang  informasi  apa  yang  akan diperoleh terkait permasalahan efektivitas Program Bantuan  Langsung Tunai (BLT) di desa  Balahu  Peneliti  akan  mewawancarai  satu  persatu  informan  peneliti  yakni  aparat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 185
desa Balahu dan Masyarakat untuk menggali informasi tentang fenomena permasalahan yang sedang terjadi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis data  di  lapangan  yaitu  meliputi  aktivitas  pengumpulan  data, data  reduction (reduksi data), data  display (penyajian  data),  dan conclusion  drawing atau  penarikan kesimpulan/verifikasi. (Miles et al., 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Desa menjadi salah satu program yang  paling  diunggulkan  oleh  Pemerintah  Desa  Balahu  ditengah  pandemic  Covid-19. Dalam konteks penelitian ini peneliti kemudian merumuskan permasalahan berdasarkan pendapat Islamy,  F.  J.,  Yuniarsih,  T.,  &  Ahman,  E.  (2021) menekankan  bahwa efektivitas  program  Bantuan  Langsung  Tunai  dapat  diukur  melalui  beberapa  tahapan diantaranya:  1)  Ketepatan  waktu.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mempengaruhi  tingkat keekfektivitasan  suatu  program  dalam  mencapai  tujuan;  2)  Ketepatan  menentukan piliham hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3)  Ketepatan  Sasaran.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  penyaluran  BLT  telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional.

## Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Efektivitas  ketepatan  waktu  pelayanan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Di  Desa Balahu diharapkan  mampu  menjamin percepatan, kelancaran, serta pelayanan terhadap masyarakat  yang  terdampak  Covid-19  dengan  tepat  dan  baik.  Oleh  karena  itu keterpaduan tugas dan fungsi aparat Desa Balahu dalam meningkatkan efektivitas kerja yang  harus diutamakan. Terkait dengan  hal kemudahan prosedur/alur pelayanan dalam penyaluran  BLT,  salah  seorang  masyarakat  Desa  Balahu  mengatakan  bahwa:“Kami Sebagai  Masyarakat  dan  juga  Keluarga  penerima  Manfaat  BLT  Desa  Balahu  sangat mengapresiasi  pelayanan  Pemerintah  Desa  Balahu  dalam  hal  penyaluran  BLT  kepada kami,  dimana  prosedur  yang  kami  hadapi  untuk  menerima  BLT  sangatlah  mudah. Ketika  Dana  BLT  sudah  masuk  di  Rekening  Desa  maka  kepala  Dusun  akan  memberi informasi kepada kami untuk segera datang ke Kantor Desa dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat untuk menerima BLT”.
Selanjutnya  terkait  dengan  masyarakat  menunggu  penyaluran  BLT  saat  tiba  di Kantor Desa Balahu,  masyarakat penerima BLT berpendapat bahwa:“…  Setelah  Kami mendapat  Informasi  dari  Kepala-Kepala  Dusun  mengenai  Penyaluran  BLT  yang  akan disalurkan  oleh  Pemerintah  Desa,  maka  kami  segera  bergegas  untuk  datang  ke  kantor Desa  Balahu.  Setelah  kami  sampai  di  Kantor  Desa,  Proses  Penyaluran  BLT  Oleh Pemerintah Desa diawali dengan acara Seremonial yang dihadiri Oleh Kepala Desa dan lembaga  Desa  dimana  dalam  acara  tersebut  Kepala  Desa  dan  Lembaga  memberikan sambutan  terkait  dengan  Pemanfaatan  BLT  harus  benar-benar  dimanfaatkan  dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 186
baik.  Setelah  acara  Seremonial  Selesai  dilanjutkan  dengan    Penyerahan  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  secara  simbolis  Oleh  Pemerintah  Desa  dan  lembaga  Desa Kepada  Keluarga  penerima  manfaat  (KPM)  yang  diwakili  oleh  3  Orang  KPM  untuk pengambilan  Dokumentasi.  Setelah  itu  dilanjutkan  dengan  penyerarahan  kepada  KPM lainnya  dengan  cara  dipanggil  satu  persatu  oleh  Kaur  Keuangan  Desa  dan  pelaksana Kegiatan  untuk  menerima  Dana  BLT  kemudian  kami  dipersilahkan  untuk  kembali  ke rumah masing – masing.
Keuangan  Desa  seharusnya  dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Dalam  rangka penyaluran  BLT  di  Desa  Balahu,  Pemerintah  Desa  seharusnya  mempunyai  landasan hukum  yang  bersesuaian  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Terkait  dengan  hal tersebut,  Kepala  Desa  mengatakan  bahwa:“Landasan  regulasinya  alhamdulillah  sudah jelas. Kami sudah mengeluarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan  Keluarga  Penerima  Manfaat  BLT  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  tahun 2021.  Ini  merupakan  terjemahan  regulasi  dari  tingkat  kementerian  sampai  dengan  di tingkat  daerah  dalam  hal  ini  Peraturan  Bupati.  Jadi  terkait  regulasi  sudah  tidak  ada permasalahan. “
Dalam  proses  pertanggungjawaban  kinerja  Pemerintah  Desa  selama  satu  tahun, Kepala  Desa  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APB  Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga)  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban  tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat: 1) Laporan  realisasi  APB  Desa;  2)  Laporan  realisasi  kegiatan;  3)  Kegiatan  yang  belum selesai  dan  tidak  terlaksana;  4)  Sisa  anggaran.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  Kabag Keuangan  Desa  Balahu  menyampaikan  bahwa:  “Agenda  pertanggungjawaban pemerintah desa  balahu sudah dijalankan sesuai dengan SOP  yang ada. Prinsip kehati- hatian  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  kami  upayakan  tidak  ada  kesalahan  sekecil apapun.  Terkait  dengan  penyaluran  BLT  semuanya  sudah  sesuai  dengan  pedoman regulasi, dimana sejalan dengan amanat  Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang  diterbitkan  14  April  2020  tentang  perubahan  atas  peraturan  menteri  desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.”
Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  Kabupaten  Gorontalo tentunya memiliki dampak luas perubahan aktivitas kehidupan masyarakat khususnya di Desa  Balahu.  Oleh  karena  itu,  melalui  PSBB  ini  setidaknya  telah  diatur  beberapa  hal seperti  kegiatan  pembelajaran  sekolah,  dan  aktivitas  tempat  kerja  diliburkan,  kegiatan keagamaan di tempat ibadah dibatasi serta pembatasan kegiatan  lainnya khusus terkait aspek  terkait  aspek  pertahanan  dan  keamanan.  Hal  ini  dapat  memengaruhi  di  bidang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 187
sektor  ekonomi  Indonesia  di  mana  meningkatkan  potensi  masyarakat  miskin,  dalam mengatasi  hal  ini  tentunya  pemerintah  berputar  otak  agar  meminimalisir  angka peyebaran  Virus  Covid-19  dan  peningkatan  masyarakat  miskin  di  Indonesia  dengan cara  pemerintah  membuat  kebijakan  baru  di  tentang  pandemi  Covid-19  berbagai program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat  dengan  (BLT-DD).  Bantuan  sosial  ini  adalah  bantuan  keuangan  yang bersumber dari Dana Desa dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di  Desa  dan  rentan  yang  menghadapi  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya seharihari  terutama  diakibatkan  oleh  pandemi  Covid-19  masyarakat  yang  belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), UMKM, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial lainnya.
Untuk  itu  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  BLT  merupakan  perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Asas  akuntabel  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut (Tahir,  2017) dalam  artikel  hasil  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  ketepatan  waktu  kerja  antara  lain:  1) Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin  lama  tugas  dibebankan  itu  dikerjakan, maka  semakin  banyak  tugas  lain  yang menyusul  dan  hal  ini  memperkecil  tingkat  efektivitas  kerja  karena  memakan  waktu yang  tidak  sedikit;  2)  Tugas,  bawahan  harus  diberitahukan  maksud  dan  pentingnya tugas-tugas  yang  dilegalisikan  kepada  mereka;Produktivitas,  seorang  pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas  kerja  yang  baik.  Demikian  pula  sebaliknya;  3)  Motivasi,  pemimpin  dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin  termotivasi  pegawai  untuk  bekerja  secara  positif  semakin  baik  pula  kinerja yang  dihasilkan;  4)  Evaluasi  kerja,  pimpinan  memberikan  dorongan,  bantuan  dan informasi kepada bawahan, sebaliknya bawahan harus melaksanakan tugas dengan baik atau  tidak;  5)  Pengawasan,  dengan  adanya  pengawasan  maka  kinerja  pegawai  dapat terus  terpantau  dan  hal  ini  dapat  memperkecil  resiko  kesalahan  dalam  pelaksanaan tugas; 6) Perlengkapan dan fasilitas, adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh  pimpinan  dalam  bekerja.  Semakin  baik  sarana  yang  disediakan  oleh  perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan
Sementara  itu Rizqi  A.  F  (2021) mengemukakan  bahwa  efektivitas  ketepatan waktu  adalah  pertanggungjawaban  oleh  lembaga  yang  diberi  wewenang  dalam
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 188
mengelola sumber daya publik. Sedangkan menurut Aditya (2018) efektivitas ketepatan waktu  membutuhkan  pemerintahan  yang  dapat  menjawab  pertanyaan  masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  diatas,  penulis  berkesimpulan  bahwa  faktor waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan serta lingkungan kerja dan  kelengkapan  fasilitas  sangat  mempengaruhi  peningkatan  efektivitas  ketepatan waktu dari pegawai dan organisasi.  Apabila faktor-faktor tersebut diatas tidak ada maka Pemerintah Desa Balahu sulit untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawainya.

## Ketepatan Menentukan Pilihan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Ketepatan  dalam  memilih  suatu  kebutuhan  atau  keinginan  merupakan  tindakan yang  dilakukan  agar  mendapat  keefektifan.  untuk  melihat  sejauh  mana  efektivitas pelaksanaan  program  dari  semua  kegiatan  proses  internal  atau  mekanisme  organisasi. Ketepatan  menentukan  pilihan  dianggap  sebagai  bagian  dari  proses  efektifitas  sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan  ini tidak  memperhatikan  lingkungan  melainkan  memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi  yang  menggambarkan  tingkat  efesiensi  serta  kesehatan  lembaga.  Terkait dengan  respon  aparat  desa  terhadap  pelayanan  penyaluran  BLT  di  Desa  Balahu,  salah seorang masyarakat penerima BLT berpendapat bahwa:“Respon Aparat Desa dalam hal Pelayanan Penyaluran BLT menurut kami sangat perlu diapresiasi, seluruh Aparat Desa sudah  menguasai  tatacara  atau  Prosedur  Penyaluran  BLT  sehingga  ketika  Dana  BLT masuk di Rekening Desa maka kami sebagai keluarga penerima manfaat BLT mendapat Informasi  melalui  Kepala  kepala  Dusun  untuk  datang  ke  Kantor  Desa  dan  langsung Menerima Dana tersebut.”
Sementara  itu  terkait  apakah  terdapat  kendala  dalam  penyaluran  BLT  di  Desa Balahu,  Sekretaris  Desa  Balahu  mengatakan  bahwa:“Ada  beberapa  kendala  yang dihadapi  dalam  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  BLT  di  Desa  Yang  pertama,  ada beberapa  Penerima  BLT  yang  datang  untuk  menerima  Dana  BLT  belum  memiliki Sertifikat  Vaksninasi  atau  belum  divaksin,  sementara  kami  Pemerintah  Desa  harus menjalankan  intruksi  dari  Pemerintah  diatas  dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  untuk menunda  pemberian  bantuan  dalam  bentuk  apapun  apabila  Penerima  manfaat  bantuan tersebut  belum  divaksin.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mempercepat  Program  Pemerintah dalam  melaksanakan  Vaksinasi  Masal  untuk  masyarakat  agar  terhindar  dari  Infeksi Virus Covid-19. Maka dari itu kami Pemerintah Desa dalam hal ini pelaksana Kegiatan menunda atau belum  memberikan Bantuan  Langsung Tunai (BLT) kepada  masyarakat Penerima  BLT  yang  belum  divaksin  dan  menunggu  sampai  masyarakat tersebut  dapat menunjukan  Kartu  vaksin.Kedua,  ada  beberapa  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 189
(BLT)  yang  hanya  mengirim  wakil  untuk  menerima  Dana  BLT,  maka  kami  sebagai pelaksana kegiatan tidak  melayani ketika Penerima BLT namanya tidak  sesuai dengan yang  ada  pada  data  penerima  BLT  atau  tidak  sesuai  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP).Ketiga,  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  yang  sudah  Wafat.  Ini  salah salah  satu  kendala  kami  dalam  hal  penyaluran  BLT,  tetapi  sesuai  rapat  bersama Pemerintah  Desa  bersama  Lambaga  Desa  dan  juga  berdasarkan  konsultasi  kami  ke Dinas  terkait  dalam  hal  ini  dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (PMD),  bahwa ada  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  apabila  penerima  manfaat  BLT  telah  meninggal Dunia  yaitu  dengan  melihat  Kartu  Keluarga  (KK)  yang  bersangkutan  dan  yang  dapat menerima Dana BLT adalah yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga dalam hal ini Ahli Waris dari Penerima BLT yang telah meninggal Dunia.
Kebijakan  BLT-DD  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Desa  dan  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2020, merupakan dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) kepada penduduk miskin di desa, dalam hal ini, diperlukan kesiapan dan kesigapan Pemerintahan Desa Sea untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil,  dan  tepat  yaitu  tepat  sasaran,  tepat  orang,  tepat  waktu,  tepat  proses,  dan  tepat laporan  administrasi.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  Kepala  Desa  Balahu  menambahkan bahwa:  “Nilai  BLT-Dana Desa  yang akan diterima setiap keluarga adalah Rp.600.000, setiap  bulan  yang  disesuaikan  dengan  kriteria  dan  diberikan  selama  3  (tiga)  bulan  dan Rp.300.000  Setiap  bulan  untuk  tiga  bulan  berikutnya  dan  masyarakat  Desa  Balahu menerima  BLT-DD  sebanyak  248  kepala  keluarga.  Calon  penerima  BLT-Dana  Desa ialah  keluarga  miskin  baik  yang  terdata  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS) maupun  yang tidak terdata namun  memenuhi 14 kriteria. Penetapan data bagi keluarga  miskin  baru  di  desa  diputuskan  bersama  melalui  Musyawarah  Desa  Khusus (Musdesus) Sebagai program Bantuan Langsung Tunai.
Sementara itu terkait dengan tujuan dari program BLT yang bersumber dari dana desa ini, Kepala BPD Desa Balahu menyampaikan bahwa:“Corona atau Covid-19 yang dimaksudkan  untuk  menjaga  keseimbangan  ekonomi  serta  daya  beli  masyarakat  yang turun akibat pandemi masih terdapat berbagai kendala dalam penyalurannya, mulai dari pendataan  hingga  kepada  proses  penyalurannya.  Khususnya  di  Desa  Sea  Kabupaten Minahasa  terkait  dengan  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-Dana Desa)  terdapat  kendala  dan  masalah  serta  juga  dapat  menjadi  keseimbangan  sosial  di tengah masyarakat.
Menurut (Engel, 2014) menguraikan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 190
ketepatan  menentukan  pilihan  dapat  dipandang  sebagai  suatu  sebab  dari  variabel  lain. Efektivitas  berarti  bahwa  tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  dapat  tercapai atau  dengan  kata  sasaran  tercapai  karena  adanya  proses  kegiatan.  efektivitas  adalah pencapaian  sasaran  dari  upaya  bersama.  Derajat  pencapaian  sasaran  menunjukkan derajat efektivitas. Sementara itu Keban dalam (Engel, 2014) mengatakan bahwa suatu organisasi  dapat  dikatakan  efektif  bila  tujuan  organisasi  atau  nilai-nilai  sebagaimana ditetapkan  dalam  visi  tercapai.  Nilai-  nilai  yang  telah  disepakati  bersama  antara  para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.
Menurut (Yuliadi & Sumitro, 2021) dalam jurnal hasil penelitiannya mengatakan bahwa  “efektivitas  ketepatan  waktu  adalah  suatu  keadaan  yang  menunjukkan  tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”.  Efektivitas  adalah  keadaan  atau  kemampuan  kerja  yang  dilaksanakan  oleh manusia  untuk  memberikan  guna  yang  diharapkan”.  Menurut  (Yuliadi  &  Sumitro, 2021)  juga  menambahkan  bahwa  “efektivitas  dalam  konteks  perilaku  organisasi merupakan  hubungan  antar  produksi,  kualitas,  efisiensi,  fleksibilitas,  kepuasan,  sifat keunggulan  dan  pengembangan”.  Selanjutnya  ketepatan  waktu  merupakan  jangkauan usaha  suatu  program  sebagai  suatu  sistem  dengan  sumber  daya  dan  sarana  tertentu untuk  memenuhi tujuan dan  sasarannya tanpa  melumpuhkan cara dan sumber daya  itu serta  tanpa  memberi  tekanan  yang  tidak  wajar  terhadap  pelaksanaannya.  Sedangkan menurut Handayani,  H.  P  (2022) dalam  jurnal  hasil  penelitiannya  mengatakan  bahwa keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan  jangka pendek (tujuan) dan  jangka panjang (cara). Pemilihan  itu  mencerminkan konstituensi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.
Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli diatas, penulis berkesimpulan bahwa  ketepatan  menentukan  pilihan  dalam  kebijakan  BLT  Desa  lebih  menekankan pada aspek tujuan dan  manfaat bagi  masyarakat Desa Balahu dalam rangka  menyikapi persoalan sosial danekonomi masyarakat desa. Untuk itu pemerintah Desa Balahu dapat mengubah kebijakan keuangan desa apabila tujuan dan sasaran kebijakan tersebut untuk kemaslahatan  warga  masyarakat.  oleh  karenanya  ketepatan  menentukan  pilihan kebijakan penyaluran BLT Desa  sudah dianggap  tepat oleh sebagian  besar  masyarakat dengan mengalihkan anggara pembangunan desa.

## Ketepatan Sasaran
Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk  mendukung  upaya  mengurangi  dampak  Covid-19  di  tingkat  rumah  tangga  dan desa.  Beberapa  keunggulan  dana  desa  di  antaranya  alokasi  anggaran  tersedia  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara;  dapat  dibuat  menjadi  program  aksi  cepat yang  dapat  segera  dimulai;  dapat  melengkapi  program  lain  untuk  meminimalkan dampak  sosial  dan  ekonomi;  tidak  memerlukan  sistem  baru  sehingga  aparat  desa  bisa
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 191
langsung  bergerak  karena  sudah  memahami  sistem  yang  ada;  dapat  diarahkan  untuk membangun  legitimasi  dan  kredibilitas  pemerintah  desa  melalui  penyelesaian  masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.
Dengan  terbitnya  Perppu  No.  1  Tahun  2020  memberikan  instrumen  baru  untuk meminimalkan  dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  perekonomian  desa.  Peraturan tersebut disebutkan  bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk  kegiatan  tertentu  (refocusing),  penyesuaian  alokasi,  dan/atau  pemotongan/ penundaan  penyaluran  anggaran  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa,  dengan  kriteria tertentu.  Selanjutnya  dalam  penjelasan  Perppu  tersebut  disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  “pengutamaan  penggunaan  dana  desa”  adalah  dana  desa  dapat digunakan antara lain untuk bantuan  langsung tunai bagi penduduk  miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Terkait dengan hal tersebut, Kabag Keuangan Desa  Balahu  mengatakan  bahwa:  “Ketentuan  dan  mekanisme  pendataan  hingga pelaksanaan  pemberian  BLT  DD  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  6 Tahun  2020  yang  diterbitkan  14  April  2020  tentang  perubahan  atas  peraturan  menteri desa,  pembangunan  daerah  tertinggal,  dan  transmigrasi  nomor  11  tahun  2019  tentang prioritas  penggunaan  dana  desa  tahun  2020.  Peraturan  tersebut  mengubah  Peraturan Menteri  Desa  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun Anggaran  2020.  Dalam  aturan  itu  menetapkan  beberapa  syarat  penerima  bantuan, seperti  keluarga  yang  kehilangan  mata  pencarian  atau  pekerjaan,  belum  terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
Selanjutnya mengkonfirmasi apakah penyaluran BLT sudah tepat sasaran kepada masyarakat  yang  layak  menerima  BLT  dan  Bagaimana  mekanisme  pemilihannya, Kepala  Desa  Balahu  mengatakan  bahwa:  “Dalam  hal  mekanisme  pemilihan  calon penerima  BLT,  kami  Pemerintah  Desa  bersama  Lembaga  Desa  BPD  dan  LPM membentuk  relawan  Desa  sebagai  pendata  Calon  Penerima  BLT.  Relawan  Desa diberikan  surat  tugas  oleh  Kepala  Desa  dan  malaksanakan  tugasnya  sesuai  petunjuk teknis  berdasarkan  surat  dari  Kementerian  Desa  Nomor:  09/PRI.00/IV/2020  Perihal Petunjuk  teknis  Pendataan  Keluarga  Calon  Penerima  BLT  Dana  Desa  dimana  calon penerima  BLT-DD  adalah  keluarga  miskin  (KK)  yang  terdapat  dalam  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang  kehilangan  mata  pencaharian,  terdapat  anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, Non PKH, dan  non BPNT. Kemudian dokumen hasil  pendataan  dibahas  dalam  Forum  Musyawarah  Desa  Khusus  (Musdesus)  untuk Validasi,  Finalisasi,  dan  penetapan  data  keluarga  calon  penerima  BLT-DD  yang dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh kepala Desa bersama lembaga
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 192
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Badan  permusyawaratan  Desa  (BPD).  Dokumen  yang  sudah  ditanda  tangani disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
Selanjutnya  penulis  juga  bertanya  apakah  penyaluran  BLT  ini  memang  menjadi solusi  atas  permasalahan  terkait  dampak  covid-19,  dan  tanggapan  dari  Kepala  Desa Balahu  mengatakan  bahwa:  “Menurut  kami  pemerintah  Desa  Sebelum  Indonesia mengalami pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan  Pemberdayaan  Masyarakat.  Hal  itu  sesuai  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes  PDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020.  Setelah  terjadi  pandemic  covid-19, terjadi  perubahan  prioritas  penggunaan  dana  desa  tahun  2020.  Hal  ini  diawali  dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk penanganan  pandemi  covid-19.  Perpu  tersebut  guna  menghadapi  ancaman  yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Lahirnya perpu ini  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  melakukan  penyelamatan  kesehatan  dan perekenomian  nasional.  Fokusnya  untuk  belanja  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial, serta  pemulihan  perekenomian  termasuk  untuk  dunia  usaha  dan  masyarakat  yang terdampak. Hal yang tidak kalah penting dalam mengantisipasi dampak covid-19 adalah penggunaan  dana  desa  untuk  pemberian  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa (DD).  Sasaran  BLT  DD  ini  adalah  keluarga  miskin  non  Penerima  Keluarga  Harapan (PKH)  atau  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yang  kehilangan  mata  pencaharian. Selain itu, penerima belum terdata sebelumnya dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
Dan Islamy, F. J., Yuniarsih, T., & Ahman, E. (2021) berpendapat bahwa sasaran dapat  diukur  dari  beberapa  hal  yaitu  :  1)  Ketepatan  penentuan  waktu:  waktu  yang digunakan secara tepat  akan mempengaruhi tingkat  keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam  menjalankan  suatu  program  tidak  mengalami  kekurangan  dalam  hal  dana  atau anggaran  sampai  program  tersebut  selesai  dilaksanakan;  3)  Ketepatan  dalam pengukuran hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi.  Ketepatan  standar  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  suatu  program merupakan  suatu  ukuran  dalam  mencapai  keefektivitasan;  4)  Ketapatan  dalam menentukan  pilihan:  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  keberhasilan dalam  mencapai  tujuan  karna  dalam  menetukan  pilihan  dibutukan  proses  yang  sangat penting  untuk  mencapai  suatu  keefektifitasan;  5)  Ketepatan  dalam  menetukan  tujuan: tujuan  yang  ditetapkan  secara  tepat  akan  menunjang  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan tersebut.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 193
Sementara  itu Haula, P. H & Periyenni. P (2022)  menyatakan efektifitas sebagai konsep  yang  sangat  penting  dalam  organisasi  karena  menjadi  ukuran  keberhasilan organisasi dalam  mencapai tujuannya.  Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah  hal yang sederhana  mengingat perbedaan tujuan  masing-masing organisasi dan keragaman tujuan  organisasi  itu  sendiri.  Terdapat,  3  (tiga)  pendekatan  utama  dalam  pengukuran efektifitas  organisasi,  yaitu  :  1)  Pendekatan  sumber (resource  approach) yakni mengukur  efektivitas  dari  input.  Pendekatan  mengutamakan  adanya  keberhasilan organisasi  untuk  memperoleh  sumber  daya,  baik  fisik  maupun  non  fisik  yang  sesuai dengan  kebutuhan  organisasi.  Pendekatan  ini  didasarkan  pada  teori  mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan  yang  merata  dengan  lingkungannya  dimana  dari  lingkungan  diperoleh sumber-sumber  yang  merupakan  input  lembaga  tersebut  dan  output  yang  dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada  lingkungan  seringkali  bersifat  langka  dan  bernilai  tinggi;  2)  Pendekatan  proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari  semua  kegiatan  proses  internal  atau  mekanisme  organisasi.  Pendekatan  proses menganggap  efektifitas  sebagai  efisiensi  dan  kondisi  kesehatan  dari  suatu  lembaga internal.  Pada  lembaga  yang  efektif,  proses  internal  berjalan  dengan  lancar  dimana kegiatan  bagian-bagian  yang  ada  berjalan  secara  terkoordinasi.  Pendekatan  ini  tidak memperhatikan  lingkungan  melainkan  memusatkan  perhatian  terhadap  kegiatan  yang dilakukan  terhadap  sumber-sumber  yang  dimiliki  oleh  lembaga,  yang  menggambarkan tingkat  efesiensi  serta  kesehatan  Lembaga;  3)  Pendekatan  sasaran (goals  approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  di  atas  penulis  berkesimpulan  bahwa  ketepatan sasaran  merupakan  suatu  konsep  yang  sangat  penting  karena  mampu  memberikan gambaran  mengenai  keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  sasarannya  atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi- aktivasi  yang  telah  dilaksanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka yang menjadi simpulan dalam artikel  ini adalah:  1) Dalam rangka penanganan dampak covid  19  khususnya  dampak  ekonomi,  pemerintah  Desa  Balahu  memberikan  Bantuan Langsung  Tunai  yang  bersumber  dari  dana  desa  yang  kemudian  disalurkan  kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan; 2) Efektifitas dari program BLT  terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa Balahu, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan dari sisi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 194
ketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur. Dari untuk aspek ketepatatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian  bantuan  langsung  tunai  dana  desa  di  Desa  Balahu  sudah  tepat  sasaran.  Hal tersebut  didasari  oleh  pernyataan  masyarakat  yang  merasakan  langsung  dampak  BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.
Adapun yang menjadi rekomendasi dalam artikel ini  adalah: 1) Pemerintah Desa Balahu sebaiknya melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan  waktu  mutlak  diperlukan.  Waktu  yang  digunakan  secara  tepat  akan mempengaruhi  tingkat  keefektivitasan  suatu  program  dalam  mencapai  tujuan.  Untuk mengetahui  ketepatan  waktu  penyaluran  bantuan  langsung  tunai  dana  desa,  terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLT dana Desa; 2) Diharapkan  Kepala  Desa  memfasilitasi  BPD  untuk  melaksanakan  musyawarah  desa khusus  dengan  mengundang  perwakilan  masyarakat  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk membantu  verifikasi  dan  validasi  data  terkait  penentuan  calon  penerima  BLT-Dana Desa;  3)  Pemerintah  Desa  Balahu  diharapkan  menjalankan  proses  penyaluran  BLT- Dana  Desa  ini  dengan  dilakukan  koordinasi  lintas  sektor  maupun  lintas  tingkatan pemerintahan yang baik. Dari pemerintah Kecamtan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo hingga  kementerian  Desa  terkait  koordinasi  dan  pembagian  tugas  serta  kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT- Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Engel.  (2014).  gabungan  Teori  Administrasi.  In Paper  Knowledge  .  Toward  a  Media History of Documents .
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014).  Cross-case  data  analysis.  In Qualitative data analysis: An expanded sourcebook .
Rahayuni,  W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Desa  Kampung  Baru  Kecamatan  Gunung  Toar. AS- SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 6 (2), 17. https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4630
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D . Alfabeta.
Tahir,  I.  (2017).  MODEL  EFEKTIVITAS  ORGANISASI  PEMERINTAH  DESA.
Sosiohumaniora . https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.13070
Yuliadi, I., & Sumitro, S. (2021). Efektifitas BLT Covid-19 di Desa Moyo Kecamatan Moyo  Hilir  Kabupaten  Sumbawa  (Studi  Konstruksi  Sosial  Kemiskinan).
Equilibrium: Jurnal Pendidikan , 9 (3), 341–347.
https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i3.5980
Handayani, H. P. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Nagari  Guguak  Tabek  Sarojo  Kecamatan  Iv  Koto  Kabupaten  Agam. Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , 3 (2).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Abdul Wahab Podungge, Cs: Efektivitas Bantuan Langsung Tunai ….
Page 195
Haula, P. H., & Pebriyenni, P. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd)  Di  Nagari  Guguak  Tabek  Sarojo  Kecamatan  Iv  Koto  Kabupaten Agam (Doctoral Dissertation, Universitas Bung Hatta).
Rizqi, A. F. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa  Pener  Kecamatan  Pangkah  Kabupaten  Tegal  Tahun  2020 (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
Islamy,  F.  J.,  Yuniarsih,  T.,  &  Ahman,  E.  (2021). Efektivitas  Organisasi  Berbasis Manajemen  Pengetahuan  dalam  Perspektif  Perilaku  Organisasi .  Gracias  Logis Kreatif
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistim Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  40/Pmk.07  Tentang  Penegelolaan  Keuangan  Desa Mengatur  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  (Blt)  Kepada  Masyarakat  Yang Terdampak Langsung
Peraturan  Menteri  Desa  Dan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Transmigrasi (Permendes  Pdtt)  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,
Peraturan Tersebut Mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Penanganan  Corona Virus Disease 2019 Melalui Apbdes
Surat  Dari  Kementerian  Desa  Nomor  :  09/Pri.00/Iv/2020  Perihal  Petunjuk  Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima Blt Dana Desa Dimana Calon Penerima Blt- Dd