Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 2, 2023

## ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BAHAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA KELURAHAN SURADE
Neneng Saadah 1* , Gatot Wahyu Nugroho 2
1* Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
Nenengsaadah25@gmail.com 1* ,  gatotwahyunu2@gmail.com 2

## ABSTRACT
The objectives of this study are: 1) to explain how the data collection of BPNT and PKH programs in  Surade  Village,  2)  To  explain  how  the  implementation  of  BPNT  programs  in  Surade  Village,  3)  To explain how the implementation of PKH in Surade Village, 4) To explain the accountability of BPNT and PKH program management in Surade Village. This research uses qualitative methods with a descriptive approach,  data  collection  techniques  using  observation,  interviews,  and  documentation,  Data  analysis techniques  used  are:  data  collection,  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  making  or verification.
The results of this study show: 1) the data collection of the two programs in Surade village is still not fully updated every stage, 2) the implementation of BPNT in Surade village still has to require close supervision so that unwanted events do not occur, 3) the implementation of PKH in Surade village also still  has  to  require  strict  supervision  so  that  fraud  does  not  occur  which  leads  to  unwanted  things,    4) accountability of BPNT and PKH management is still not arguably effective and efficient, judging from the number of residents who still complain about cases of mistargeting.
Keiywords: Management  Accountability,  Non-Cash  Food  Assistance  (BPNT),  Family  Hope  Program (PKH).

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini yaitu : 1) untuk menjelaskan bagaimana pendataan program BPNT dan PKH di Kelurahan Surade, 2) Untuk Menjelaskan bagaimana pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Surade, 3)  Untuk  menjelaskan  bagaimana  pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan  Surade,  4)  Untuk  menjelaskan akuntabilitas  pengelolaan  progaram  BPNT  dan  PKH  di  Kelurahan  Surade.  Peneliian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukan : 1) pendataan kedua program di Kelurahan Surade ini masih belum sepenuhnya diperbarui setiap tahapnya, 2) pelaksanaan BPNT di Kelurahan Surade ini masih harus
memerlukan  pengawasan  yang  cukup  ketat  agar  tidak  terjadi  kejadian  yang  tidak  diinginkan,  3) pelaksanaan PKH di Kelurahan Surade juga masih harus memerlukan pengawasan yang cukup ketat agar tidak  terjadi  kecurangan  yang  berujung  menimbulkan  hal  yang  tidak  diinginkan,  4)  akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH masih belum bisa dibilang efektif dan efisien dilihat dari masih banyaknya warga yang mengeluh terkait kasus salah sasaran.
Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan, Bahan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH)

## PENDAHULUAN
Untuk mencapai suatu perwujudan yang ideal, pemerintah  Indonesia telah memastikan program perlindungan  sosial  dan  stimulus  ekonomi  untuk  memperkuat  kebijakan  jarin  pengaman  sosial.  Hal  itu merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  untuk  membantu  warga  negara  dalam  menghadapi  masalah  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sekaligus  sebagai  usaha  pengentasan  kemiskinan  dalam  patokan kesejahteraan negaranya.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan  sosial  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPNT memberikan bantuan pangan non-tunai secara langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan  pangan  di  pedagang  yang  telah  ditunjuk.  Sedangkan  PKH  memberikan  bantuan  finansial  kepada KPM  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  membantu  membiayai  kebutuhan  dasar,  seperti  pendidikan, kesehatan, dan gizi.
Di  Kelurahan  Surade  kedua  program  ini  sudah  ada  sejak  tahun  2017  .  Namun,  dalam pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan  akuntabilitas  pengelolaan BPNT  dan  PKH.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering  muncul  adalah  kurangnya  akuntabilitas  dalam pengelolaan program tersebut, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik korupsi,kasus salah sasaran, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dana.
Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan BPNT dan PKH dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian program.
Menurut  Mardiasmo  (2018)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawab  kepada  pihak  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  kewenangan untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Koppell  (2005)  mengatakan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan  merupakan  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas  penggunaan  sumber  daya  publik  dan memberikan penjelasan kepada publik tentang bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Dalam konteks pengelolaan  keuangan  publik,  akuntabilitas  pengelolaan  menjadi  sangat  penting  karena  melibatkan pengelolaan  anggaran  publik  yang  bersumber  dari  pajak  dan  dana  publik  lainnya.  Oleh  karena  itu, akuntabilitas  pengelolaan  harus  dipenuhi  agar  masyarakat  dapat  memastikan  bahwa  anggaran  publik digunakan  secara efisien dan  efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  Akuntabilitas pengelolaan juga dapat membantu meminimalkan terjadinya tindakan korupsi dan penyelewengan anggaran.
Untuk kategori penerima PKH yaitu ibu hamil dan memiliki anak balita atau usia anak 5-7 tahun, atau  memiliki  anak  yang  belum  menyelesaikan  pendidikan  dan  yang  paling  utama  memenuhi  kriteria miskin,  memiliki  komponen  PKH  dalan  satu    KK  lalu  sudah  masuk  DTKS  dan  sudah  ditetapkan  oleh kementerian sosial sebagai penerima PKH. Dan untuk kategori penerima BPNT tidak jauh beda dengan PKH harus termasuk kedalam masyarakat kurang mampu atau miskin, harus tercatat di DTKS dan bukan PNS, TNI atau POLRI. Ketentuan penerima bantuan sosial ini tercatat di kementerian sosial.

## KAJIAN LITERATUR BAHAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT)
BPNT atau bantuan pangan non tunai merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang jika di Rupiahkan sebesar 200.000,- dan hanya bisa diambil dalam bentuk sembako yang diberikan pemerintah  pada  masyarakat  kurang  mampu  setiap  bulan  (Kemensos,2018).  sistem  penyaluran  bantuan pangan non tunai ini diatur dalam Peratuan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial  Secara  Non  Tunai.  Bantuan  ini  diberikan  dalam  rangka  program  penanggulangan  kemiskinan meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran  bantuan  sosial  secara  non  tunai  kepada  masyarakat  dinilai  lebih  efisien,  tepat  sasaran,  tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi.
Berikut Anggaran dan KPM BPNT Kelurahan Surade dari Tahun 2018-2022 Tahun Jumlah KPM Per 3 bulan Pertahun 2018 195 Rp. 200.000 Rp 39.000.000. 2019 195 Rp. 200.000 Rp 39.000.000 2020 302 Rp. 200.000 Rp 60.000.000 2021 302 Rp. 200.000 Rp 60.000.000 2022 302 Rp. 200.000 Rp 60.000.000
Sumber : Kelurahan Surade,diolah Oleh Penenliti
Uang  200.000  hanya  bisa  diambil  dalam  bentuk  sembako  dengan  rincian  sembako  beras  12kg,  telur  45 butir, buah-buahan seperti pir 12 biji atau 3kg, dan kacang-kacangan 1,½ kg.

## PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Bantuan  PKH  adalah  bantuana  berupa  uang,  barang  dan  jasa  kepada  keluarga  atau  seseorang miskin,  tidak  mampu  dan  rentan  terhadap  sosial.  Pemberi  bantuan  sosial  ini  adalah  satuan  kerja  pada kementerian  atau  lembaga  pada  pemerintah  atau  satuan  kerja  perngakat  daerah  pada  pemerintah  daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  rehabilitas  sosial,  dan  pelayanan  dasar.  Keluarga  penerima pelayanan yang sering disebut keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan (Permensos Nomor 1 Tahun 2018, BAB I)
Berikut Anggrana dan Kategori KMP Kelurahan Surade Tahun 2018-2022 Tahun Kategori Jumlah Per 3 bulan Pertahun 2018 IBU HAMIL USIA DINI SD SMP SMA LANJUT USIA DISABILITAS 15 55 178 66 50 25 5 Rp  750.000,00 Rp  750.000,00 Rp  225.000,00 Rp  375.000,00 Rp  500.000,00 Rp  600.000,00 Rp  600.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 41.250.000,00 Rp 40.050.000,00 Rp 24.750.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 3.000.000,00 TOTAL 394 Rp  3.800.000,00 Rp 160.300.000,00 2019 IBU HAMIL USIA DINI SD SMP SMA LANJUT USIA DISABILITAS 15 55 178 66 50 25 5 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 225.000,00 Rp 375.000,00 Rp 500.000,00 Rp 600.000,00 Rp 600.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 41.250.000,00 Rp 40.050.000,00 Rp 24.750.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 3.000.000,00 TOTAL 394 Rp  3.800.000,00 Rp 160.300.000,00 2020 IBU HAMIL USIA DINI 15 55 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 41.250.000,00
SD SMP SMA LANJUT USIA DISABILITAS 178 66 50 40 3 Rp 225.000,00 Rp 375.000,00 Rp 500.000,00 Rp 600.000,00 Rp 600.000,00 Rp 40.050.000,00 Rp 24.750.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 24.000.000,00 Rp 1.800.000,00 TOTAL 407 Rp  3.800.000,00 Rp 168.100.000,00 2021 IBU HAMIL USIA DINI SD SMP SMA LANJUT USIA DISABILITAS 15 55 220 60 55 60 3 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 225.000,00 Rp 375.000,00 Rp 500.000,00 Rp 600.000,00 Rp 600.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 41.250.000,00 Rp 49.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 27.500.000,00 Rp 36.000.000,00 Rp 1.800.000,00 TOTAL 468 Rp  3.800.000,00 Rp 189.800.000,00 2022 IBU HAMIL USIA DINI SD SMP SMA LANJUT USIA DISABILITAS 13 68 205 79 61 60 2 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 225.000,00 Rp 375.000,00 Rp 500.000,00 Rp 600.000,00 Rp 600.000,00 Rp 9.750.000,00 Rp 51.000.000,00 Rp 46.125.000,00 Rp 29.625.000,00 Rp 30.500.000,00 Rp 36.000.000,00 Rp 1.200.000,00 TOTAL 488 Rp 3.800.000,00 Rp 204.200.000,00
Sumber : Kelurahan Surade, diolah oleh peneliti
Permasalahan  lainnya  banyaknya  pengaduan  yang  didapatkan,  hal  tersebut mencerminkan  rendahnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintahan  dalam  pelayanan publik.  Dalam  pelayanan  publik  perlu  adanya  perwujudan  yang  mencerminkan  prinsip good governance ,  maka  salah  satu  kunci  yang  dapat  mencerminkan  prinsip  tersebut  adalah  prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini dapat mengukur seberapa besar kesesuaian pengelolaan pelayanan  publik  oleh  para stakeholder atau  para  penyelenggara.  Akuntabilitas  ini  juga  dapat dijadikan  bahan  evaluasi  yang  dapat  meningkatkan  kinerja  penyelenggara  dalam  pengelolaan tersebut sehingga dapat menghasilkan outcome yang diinginkan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  sangat  diperlukan  untuk  penelitian  ilmiah  karena  metode  penelitian  adalah metode  untuk  memperoleh  tujuan.  Jadi  tujuan  umum  dari  penelitian  ini  merupakan  untuk  memperjelas masalah  dan  langkah-langkah  yang  akan  diambil  mengenai  masalah  yang  dirumuskan.  Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawacara kepada narasumber atau responden, yaitu dengan sarana untuk mendapatkan informan ataupun data yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang terdapat di Kelurahan Surade.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis pada penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data.
Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau  menguji  hipotesis  yang  dirumuskan  dalam  proposal.  Miles  dan  Huberman  (1984),  mereka mengemukakan bahwa akttivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi lokasi penelitian
Sebelum dikenal dengan nama Kelurahan Surade nama awal dari Kelurahan Surade adalah Desa Swakarya,  Tertera  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukabumi  Nomor  31  Tahun  2008  tentang pembentukan Kelurahan  Surade Kecmatan  Surade bahwa pada tahun 2008 desa swakarya resmi diganti menjadi Kelurahan Surade. Peresmian Kelurahan Surade dilaksanakan oleh Bupati pada saat habis masa jabatan  kepada  Desa  Swakarya.  Tujuan  pembentukan  Kelurahan  tersebut  adalah  untuk  meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, terutama dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Secara demografi, jumlah penduduk Kelurahan Surade Kecamatan Surade cenderung tetap dengan mutasi lahir, mati, pindah datang dan pindah pergi. Pada tahun 2022 8.934jiwa dengan laki-laki 4.508 dan perempuan 4.426 dengan 14 RW dan 49 RT. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Surade sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh tani, sektor perdagangan dan jasa.

## Pendataan BPNT dan PKH
Pendataan BPNT dan PKH dilakukan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria kedua program. Pendataan kedua program di Kelurahan Surade sendiri cukup  efektif  dan  efisien  dimana  pendataan  ini  mengacu  pada  sumber  resmi  terkait  atau  menghubungi kementerian atau instansi terkait informasi terbaru.
Untuk  langkah-langkah  pendataan  kedua  program  ini  yaitu  dimulai  dengan  Identifikasi  Sasaran proses  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  kelompok  atau  individu  yang  memenuhi  kriteria  sebagai penerima manfaat program tersebut.

## Pelaksanaan BPNT
Pelaksanaan  BPNT  diKelurahan  Surade  terbilang  cukup  efektif  walaupun  masih  ada  beberapa kendala yang kadang terjadi. Karena Kelurahan Surade belum memiliki e-warung jadi Kelurahan Surade bekerja  sama  dengan  e-warung  yang  ada  di  desa  Gunungsungging,  dan  untuk  pembagian  sembako Kelurahan  Surade  telah  menetapkan  tempatnya  diperum  Kp.  Dangdeur  Kulon,dan  untuk  pembagiannya diadakan tiga tahap dalam satu tahun yaitu tiga bulan sekali.
Pelaksanaan  BPNT  melibatkan  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  Kelurahan  terkait  untuk menyediakan bantuan pangan kepada keluarga miskin atau renta. Untuk membantu mempermudah warga maka Kelurahan Surade telah menyiapkan tempat yang dekat dengan rumah warga dan agar dapat mudah dijangkau, maka sembako dari e-warung Gunungsungging dikirim ke daerah Surade jadinya warga tidak perlu  ke  Gunungsungging  untuk  mengambil  sembako.  Kelurahan  Surade  mempermudah  pembagian dengan  membagikan  langsung  bantuan  tersebut  kepada  warga  sesuai  dengan  jumlah  dan  sasaran  yang tepat.

## Pelaksanaan PKH
Untuk pelaksanaa PKH di Kelurahan Surade untuk saat ini bisa dibilang efektif dan efisien, mulai dari  anggaran  dan  jumlah  penerima  sesuai  dengan  data  yang  ada.  Untuk  proses  pelaksanaan  PKH diKelurahan Surade mengikuti alur dari kemensos dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

## Gambar 4.7  Flowchart Alur Pelaksanaan PKH Perencanaan
Perencanaan  dilakukan  untuk  menentukan  lokasi  dan  jumlah  KPM.  Lokasi  pembagian  PKH diKelurahan  Surade  biasanya  dilaksanakan  diperum  Kp.  Dangdeur  Kulon.  Untuk  KPM  nya  sendiri bertambah dari tahun ke tahun dan ada juga yang berkurang. Untuk berkurang itu dikarenakan ada yang meninggal atau pindah domisili.
Berikut data penerima manfaat PKH dari tahun 2018-2022
Tabel 4.4 KPM PKH Tahun 2018-2022 Kategori 2018 2019 2020 2021 2022 Ibu Hamil 15 15 15 15 13 Usia Dini 55 55 55 55 68 SD 178 178 178 220 205 SMP 66 66 66 60 79 SMA 50 50 50 55 61 Lanjut Usia 25 25 40 60 60 Disabilitas 5 5 3 3 2 TOTAL 394 394 407 468 488 Sumber : Kelurahan Surade, diolah oleh peneliti

## Pertemuan awal dan validasi
Pendamping  PKH  akan  melaksanakan  sosialisasi  pada  pertemuan  awal  agar  calon  KPM  PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH.

## Penetapan KPM PKH
Data  yang  setatus  rekeningnya  aktif  selanjutnya  ditetapkan  sebagai  KPM  PKH,  penetapan  ini ditetapkan melalui surat keputusan yang diberikan kepada Rt masing-masing warga ataupun pengumuman langsung dari kantor Kelurahan.

## Penyaluran Bantuan Sosial
Bantuan  sosial  PKH  diberikan  dalam  bentuk  uang  kepada  KPM  yang  sudah  ditetapkan  sebagai penerima  manfaat  PKH.  Untuk  anggaran  dana  PKH  yaitu  bersumber  dari  APBD,  karena  statusnya Kelurahan  maka  Kelurahan  bekerja  sama  dengan  pendamping  PKH  kecamatan.  Bantuan  sosial  yang
PERENCANAAN PERTEMUAN AWAL

## DAN VALIDASI
PENETAPAN KPM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PEMUKTAHIRAN DATA
diterima  oleh  para  KPM  PKH  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapinya tujuan PKH.

## Akuntabilitas Pengelolaan BPNT dan PKH
Menurut  hasil  wawancara  yang  sudah  dilakukan  oleh  peneliti  terkait  dengan  akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH di Kelurahan Surade menerangkan bahwa akuntabilitas pengelolaan BPNT dan  PKH  yang  dilakukan  Kelurahan  Surade  telah  menerapkan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2019  Tentang  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Pangan  Non  Tunai  dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pelaksanaan BPNT dan PKH. Berikut adalah laporan realisasi BPNT dan PKH tahun 2018-2022.
Tabel 4.6 Realisasi pelaksanaan BPNT dan PKH TAHUN PKH BPNT TEREALISASI 2018 394 195 TEREALISASI 2019 394 195 TEREALISASI 2020 407 302 TEREALISASI 2021 468 302 TEREALISASI 2022 488 302 TEREALISASI
Laporan  realisasi  pelaksanaan  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  realisasi  jumlah penerima manfaat kedua program tersebut. berikut ini adalah keterangan dari bapak Handri Suwarta selaku lurah Surade terkait dengan bentuk akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH yang dilakukan oleh petugas Kelurahan  Surade  bahwa  realisasi  pelaksanaan  BPNT  dan  PKH  telah  dilakukan,  sebelumnya  dilakukan sosialisasi dengan manghadirkan masyarakatnya langsung mengenai apa saja yang berkaitan dengan kedua program  tersebut  agar  masyarakat  tidak  salah  paham  dan  menimbulkan  kecumburuan  sosial  karna  pada dasarnya kedua program ini diadakan untuk meciptakan kesejahteraan sosial bukan kecemburuan sosial.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  pengelolaan BPNT dan PKH yang dilakukan pada Kelurahan Surade yang bertempat di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi,  dari  hasil  pengumpulan  data,  pengolahan  data  serta  analisis  data  yang  telah  dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Pendataan  BPNT  dan  PKH  merupakan  langkah  penting  dalam  upaya  pemerintah  untuk mengidentifikasi  dan  mendaftarkan  keluarga  yang  membutuhkan  bantuan  sosial.  Pendataan  BPNT bertujuan untuk menyusun daftar penerima manfaat yang memenuhi kriteria dan memberikan akses mereka ke bantuan pangan non tunai dan juga untuk pendataan PKH dilakukan untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
2. Pelaksanaan BPNT telah membawa perubahan positif dalam penyaluran bantuan pangan diKelurahan Surade  dengan  mengganti  sistem  tunai  menjadi  non-tunai,  sehingga  mengurangi  risiko penyalahgunaan dan memastikan penerima mendapatkan askses yang lebih mudah. Program ini telah membantu  meningkatkan  akses  keluarga  miskin  dan  rentan  terhadap  pangan  berkualitas,  serta mendorong keuangan melalui penggunaan kartu elektronik.
3. Pelaksanaan  PKH  telah  memberikan  manfaat  besar  bagi  keluarga  miskin  dan  rentan  di  Kelurahan Surade  dengan  memberikan  bantuan  langsung  dan  terprogram  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  pangan.  Program  ini  berhasil  meningkatkan  akses  keluarga terhadap  layanan  kesehatan  dan  pendidikan,  serta  memberikan  dorongan  bagi  keluarga  untuk meningkatkan kesejahteraan mereka
4. Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  BPNT  dan  PKH  sangat  penting  untuk  memastikan  transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran kedua program ini. Kelurahan Surade harus memastikan proses pendataan dilakukan dengan tepat, memeriksa keabsahan data, dan mengawasai secara ketat distribusi  dan  penggunaan  dana  bantuan.  Pengawasan  dan  pemantauan  yang  ketat  juga  diperlukan untuk  mencegah  praktik  korupsi,  penyalahgunaan  kekuasaaan  dan  pelanggaran  lainnya  dalam pelaksanaan program BPNT dan PKH.
Progran  BPNT  dan  PKH  memberikan  manfaat  yang  sangat  penting  bagi  keluarga  miskin  dan rentan  di  Kelurahan  Surade.  Namun,  keberhasilan  program  ini  sangat  bergantung  pada  pendataan  yang akurat, pelaksanaan yang baik, serta pengelolaan yang akuntabel. Kelurahan Surade harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## DAFTAR LITERATUR
Agus  Dwiyanto,  Mewujudkan  Good  Geovernance  Melalui  Pelayanan  Public,  t.  Cet;  UGM  Press; Yogyakarta, 2006.
Amarudin,  A.  A.,  &  Khorib,  A.  (2022). Implementation  of  the  Non-Cash  Food  Assistance  Program (PBPNT) George R. Terry's Management Function Perspective during the Pandemic Period in Tambakrejo Village, Jombang. INCOME: Innovation of Economics and Management, 2(1), 8- 16.
Anwar.  Nasruddin.  Nina.  Ridwan.  (2018). Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pelaksanaan  serta  Penata usahaan    Belanja    Bantuan    Sosial    pada    Satuan    Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten Sigi . [Internet],Vol6No6,ISSN:2302-2019.
Arapah, N. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Dan Sembako Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  Ditengah  Pandemic  Covid  19  Di  Kabupaten  Barito  Utara. Jurnal  Ilmu  Ekonomi (Manajemen Perusahaan) Dan Bisnis , 4(02), 57–65. https://doi.org/10.51512/jimb.v4i02.58
Arikunto. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian PendekHubungan Kompetensi Guru dan Pembelajaran Tematik Terhadap Hasil Belajar Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 JemberTahunPelajaran 2018/2019.atan Praktik. Jakarta: PT Dr.  H.  A.  Rusdiana,  M.  &.  (Agustus,2018). Akuntabilitas  Kinerja  dan  Pelaporan  Penelitian. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
Dr. Lilis Sulastri, M. (Februari,2012). manajemen. Bandung: La Goods Publishing.
Dr. M. Anang Firmansyah, S. M. (januari,2018). pengantar manajemen. Surabaya: CV Budi Utama.
George R.Terry. 2006. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2020). Analisis pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT)  dan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah , 20(4).
Gusti, Y. K. Improving the Welfare of the Poor with Quality Assistants and Quality of the Family Hope Program (PKH) in  Community  Empowerment  in Makassar  City. In  Proceedings  of  the  2nd South  American  International  Conference  on  Industrial  Engineering  and  Operations Management.
Hasna,  N.  M.,  Nugraha,  N.,  &  Mustikarini,  I.  D.  (2020).  Analisis  dampak  pemberian  bantuan  program keluarga  harapan  (pkh)  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Citizenship  Jurnal  Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 108-116.
Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Jurnal  Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP), Vol. 02 No. 1 Juni 2016
Herianti,  H.,  &  Arifin,  S.  (2020).  Transparansi  dan  akuntabilitaspengelolaan  dana  desa  TA  2018  di Kecamatan  Palakka  menurut  perspektif  keuangan  publik  islam. Jurnal  Ilmiah  Al- Tsarwah , 3 (1), 21-42.
JoHasimi,  D.  M.  (2020).  Analisis  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  guna  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dalam  perspektif  ekonomi  Islam.  REVENUE: Jurnal  Manajemen Bisnis Islam, 1(1), 81-94.urnal, 3(1), 27-36.
Makalalag, Astri Juainita; Nangoi, Grace B; Karamoy, Herman;. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  di  Kecamatan  Kotamobagu  Selatan  Kota  Kotamobagu.  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Auditing Vol.8, No.1
Nasrullah, M. A., & Annisa, R. (2021). Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Akuntansi Politala , 4(2), 95-101.
Nurhadji,  I.  D.  M.  N.,  &  Mustikarini.  (2019).  Analisis  dampak  pemberian  bantuan  program  keluarga harapan  (pkh)  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Citizenship  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 7(2), 108–116.
Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan  Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
Putri,  R.  A.,  Kusumastuti,  E.  D.,  &  Novianty,  I.  (2022).  Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Bantuan Pangan  Nontunai  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Kabupaten Garut). Indonesian Accounting Research
Rahmah,  N.  A.,  Pratiwi,  L.,  &  Rismayani,  G.  (2021).  Analisis  pengelolaan  dana  desa  dan  prioritas penggunaan  dana  desa  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  desa  sindangkasih  di  era  pandemi covid-19. Jurnal ekonomi perjuangan , 3(2), 55-67.
Sugiyono,P.D. (Oktober 2019). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D. Bandung:Alfabeta Sutanti,  I  ,  (2019,  Agustus  09),  'Kemensos'  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tersedia  di https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh Usman, H. (2013). Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan. Vitasari,  D.  (2021).  Efektivitas  Pengelolaan  Bantuan  Pangan  Non-Tunai  Terhadap  Peningkatan Kesejahteraan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  dan Kelurahan  Wonorejo,  Kecamatan  Tegalsari.  Kota  Surabaya,  Jawa  Timur)  [Doctoral dissertation]. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.