Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KECURANGAN SPBU DALAM PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KECAMATAN MELAYA)
I Putu Wiadnyana Putra 1 , Si Ngurah Ardhya 2 , I Ketut Sudiatmaka 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {wiadnyanaputra339@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, sudiatmaka58@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  (1)  mengetahui  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  dinas  koprasi  usaha  kecil menengah Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh  pihak  SPBU  Kecamatan  Melaya,  serta  (2)  mengetahui  bagaimana  permasalahan  di  masyarakat  terkait implementasi ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di  SPBU  Kecamatan  Melaya.  .  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.sifat  penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu (1) Data Primer. (2) Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti (1) Teknik observasi. (2) Teknik Wawancara. (3)  studidokument.  Teknik  penentuan  sampel  digunakan  dalam  menentukan  sampel  adalah non  probability sampling, bentuk  dari  penerapan  teknik non  probability  sampling adalah purposive  sampling. Teknik  pengolahan data  dan  analisi  data  menggunakan  penelitian  kualitatif.Hasil  penelitian  yang  telah  didapatkan  (1)  bahwa  pertama dari  pihak  DISKOPRINDAG  mengetahui  tentang  adanya  kasus  kecurangan  di  SPBU,  upaya  yang  dilakukan DISKOPRINDAG  kepada  SPBU  tersebut  hanya  memberikan  suatu  pembinaan.  (2)  berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  ke  10  sampel  tentang  UUPK  sebagian  besar  sampel  tidak  mengetahui  tentang  UUPK.  Sehingga keberadaan dari UUPK memang ada akan tetapi di dalam implementasinya di masyarakat masih kurang.
Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Kerugian

## ABSTRACT
This study aims (1) to find out how the efforts made by the Cooperative Office of Small and Medium Enterprises, Industry and Trade in Jembrana Regency in the prosecution of fraud cases carried out by the Melaya Sub-district gas station, and (2) to find out how the problems in the community related to the implementation of the provisions of Article 4 letter (b) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection at the Melaya Sub-district gas station. . The type of research used is empirical legal research. the nature of the research used is descriptive research. The sources  of  legal  materials  used  are  (1)  Primary  Data.  (2)  Secondary  Data.  Data  collection  techniques  used  by researchers (1) Observation techniques. (2) Interview Techniques. (3) document study. The sampling technique used in determining the sample is non-probability sampling, the form of the application of the non-probability sampling technique  is  purposive  sampling.  Data  processing  techniques  and  data  analysis  using  qualitative  research.  The results of the research that have been obtained (1) that first from the DISKOPRINDAG know about the fraud case at the  gas  station,  the  efforts  made  by  DISKOPRINDAG  to  the  gas  station  only  provide  guidance.  (2)  based  on research  conducted  to  10  samples  regarding  UUPK,  most  of  the  samples  did  not  know  about  UUPK.  So  that  the existence of UUPK does exist but its implementation in the community is still lacking. The results of the research that have been obtained (1) that first from the DISKOPRINDAG know about the fraud case at the gas station, the efforts made by DISKOPRINDAG to the gas station only provide guidance. (2) based on research conducted to 10 samples regarding UUPK, most of the samples did not know about UUPK. So that the existence of UUPK does exist
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
but its implementation in the community is still lacking. The results of the research that have been obtained (1) that first from the DISKOPRINDAG know about the fraud case at the gas station, the efforts made by DISKOPRINDAG to the gas station only provide guidance. (2) based on research conducted to 10 samples regarding UUPK, most of the  samples  did  not  know  about  UUPK.  So  that  the  existence  of  UUPK  does  exist  but  its  implementation  in  the community is still lacking.
Keywords : Protection, Consumers, disadvantage

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  minyak  bumi  di  Indonesia tidak  lepas  dari  suatu  perusahaan  negeri  yang mengelolanya  yaitu  P.N  PERTAMINA  yang  di dirikan  dengan  peraturan  pemerintah  No  27 Tahun  1968.PT  PERTAMINA  membangun stasiun  pengisian  bahan  bakar  umum  (SPBU) yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia.SPBU merupakan  prasarana  umum  yang  disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan.
BBM  (Bahan  Bakar  Minyak)  memiliki peran  yang  sangat  penting  khususnya  dalam kegiatan  transportasi,  di  Indonesia  penggunaan dan kepemilikan alat transportasi baik itu berupa kendaraan  roda  dua  maupun  kendaraan  roda empat  tercatat  sangat  tinggi.  Melihat  tingginya jumlah  kepemilikan    kendaraan  bermotor  di Indonesia tentu saja kebutuhan BBM akan terus meningkat, hal ini terlihat dengan adanya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang telah dibangun  di  beberapa  kabupaten  maupun kecamatan.
Pada  ummnya  produk  barang  yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan  perdagangan.  Setiap  konsumen  dalam usahanya  untuk  mendapatkan  produk  barang dari  pelaku  usaha  tentu  melalui  suatu  proses jual-beli(ardhya,  Jurnal  Komunikasi  Hukum, No.1,  Pebruari  2017:6).  Karena  adanya  suatu proses  jual-beli  antara  kedua  belah  pihak  maka harus  adanya  aturan  yang  dapat  melindungi kedua belah pihak tersebut.
Adanya  peraturan  tentang  perlindungan konsumen  yang  menjamin  adanya  suatu kepastian  hukum  bagi  konsumen  memberikan suatu  kepastian  bahwa  posisi  konsumen  dalam praktek  dengan  pelaku  usaha  seimbang,  akan tetapi  kenyataannya  posisi  pelaku  usaha derajatnya lebih tinggi dari konsumen mengingat bahwa  konsumen  merupakan  pihak  yang  lemah karena  konsumen  sering  diperlakukan  secara tidak  adil  oleh  pelaku  usaha  demi  keuntungan
yang akan didapatkan. Kondisi seperti ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pihak konsumen dan rendahnya kesadaran terhadap hak-hak yang sebenarnya  dimiliki  oleh  konsumen,  serta sebagian  kebiasaan  dari  masyarakat  Indonesia yang cenderung tidak terlalu mempermasalahkan keadaan atau kondisi yang mereka dapat sebagai konsumen.  Tujuan  pelaku  usaha  adalah mendapatkan  keuntungan  sebanyak-banyaknya dalam  menjalankan  suatu  usaha,  akan  tetapi kebanyakan  pelaku  usaha  di  dalam  mencari keuntungan  menggunakan  cara  melanggar hukum  dan  tidak  memperhatikan  hak-hak  dari konsumen (Helfin Princes.2015).
Seperti  salah  satu  kasus  kecurangan terhadap  konsumen  yang  terjadi  disalah  satu SPBU  yang  terletak  di  kecamatan  Melaya. Kecamatan  Melaya  merupakan  salah  satu kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten  Jembrana yang  tepatnya  berada  di  bagian  barat  kota Negara,  dengan  memiliki  jumlah  penduduk 52.485  jiwa  (Wirawan,2019).  Kecamatan Melaya terdapat 3 unit SPBU, yang dimana awal terjadinya  kasus  di  salah  satu  SPBU  daerah melaya  ini  yang  dimiliki  oleh  perorangan  yang bisa  disebut  milik  swasta  ini  karena  adanya suatu  laporan  dari  masyarakat  yang  melihat kejanggalan  di  dalam  takaran  pengisian  bahan bakar  yang  diberikan  kepada  konsumen  (warga masyarakat  disana)  dan  Aditya  Putra  seorang pengguna facebook memposting  di  story  akun facebook miliknya  dengan  menyampaikan bahwa  Aditya  Putra  selaku  konsumen  di  dalam membeli  bahan  bakar  minyak  berjenis  premium dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Aditya  Putra  mengalami  suatu  kejanggalan bahwa  pembelian  bahan  bakar  tersebut  tidak sesuai  dengan  takaran  yang  seharusnya didapatkan sehingga hal tersebut yang membuat Aditya  Putra  menjadi  geram  dan  membuat postingandiakun facebooknya tentang  kejadian yang  telah  dia  alami  sendiri  (TribunBali.com, 2019).  Sekecil  apapun  nilai  kerugian  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
didapatkan  konsumen  maka  hal  tersebut  tetap sebagai  pelanggaran  terhadap  konsumen  karena pihak  pelaku  usaha  tidak  memberikan  barang dan/atau  jasa  yang  sesuai  dengan  jumlah nominal yang telah dikeluarkan oleh konsumen.Kecurangan  yang  dilakukan  petugas SPBU  Melaya  tersebut  memberikan  dampak yang sangat negatif baik itu terhadap diri sendiri dan perusahaan. Pelanggaran SPBU yang terjadi di  kecamatan  Melaya  disebabkan  beberapa faktor,  diantaranya  pelaku  usaha  atau  pegawai SPBU  yang  masih  memandang  konsumen sebagai  pihak  yang  mudah  dipengaruhi, sehingga membuat pelaku usaha dengan melalui petugas  SPBU  yang  melakukan  suatu  kenaikan di  dalam  takaran  bahan  bakar  minyak  premium seperti  yang  telah  disampaikan  oleh  Kepala Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  Menengah Perindustrian  dan  Perdagangan  Jembrana  I bahwa takaran yang diberikan toleransi  itu 0,65 mililiter,  namun  dari  pihak  pelaku  usaha dinaikkan takarannya menjadi 0,100 mililiter.
Pengecekan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil  Menengah  Perindustrian dan Perdagangan Jembrana menggunakan bejana dengan  ukuran  20  liter  yang  dibawa  ke  tempat SPBU bermasalah, pada saat takaran berlangsung pengisian atau takaran bahan bakar minyak premium berbeda dari pengecekan akhir pada  bulan  April  lalu  (Mustofa,  2019). Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di  jabarkan  maka  penulis  tertarik  untuk menuangkannya  ke  dalam  skripsi  dengan  judul “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Bahan Bakar  Minyak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  (Studi  Kasus  Kecurangan  SPBU Dalam  Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak  Di Kecamatan  Melaya)’’.Dari  hasil  pendahuluan tersebut  peneliti  mendapatkan  suatu  rumusan masalah  yang  digunakan  yaitu  (1).Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak dinas koperasi, usaha  kecil  menengah  perindustrian  dan perdagangan  Jembrana  dalam  penindakan  kasus kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  SPBU kecamatan Melaya ?, (2).Implementasi ketentuan  Pasal  4  huruf  (b)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  di SPBU kecamatan Melaya ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud untuk  mengetahui  dan  menentukan  fakta  dan data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang dibutuhkan  tekumpul  kemudian  menuju  kepada identifikasi  masalah  dan  pada  akhirnya  menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2005:15).
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang artinya penelitian ini pusat perhatiannya terletak pada  penggambaran  sistematik  objek  atau masalah-masalah  tertentu  melalui  penjelasan secara factual dan cermat.Secara garis besar sifat penelitian  ini  lebih  kepada  subyek,  objek  dan tempat  penelitian.  Subyek  dari  penelitian  ini adalah  beberapa  masyarakat  yang  tempat tinggalnya  tidak  terlalu  jauh  dari  tempat  SPBU itu  berada  dan  ketua  Dinas  Koperasi,  Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana yang dalam hal ini menjadi titik tumpu untuk  mendapatkan    suatu  data  real  tentang kecurangan yang terjadi di SPBU bersangkutan.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  jenis data  yang  digunakan,  yaitu  berupa  data  primer dan  data  sekunder.Data  Primer  merupakan  data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya (Amiruddin, 2006:30), data sekunder merupakan data  yang  di  peroleh  melalui  sumber  kedua sebagai  pelengkap  data  primer.  Adapun  data sekunder  ini  di  peroleh  melalui  penelitian kepustakaan ( Library Research )
(Mirzuki,1983:56).  Peneliti  dapat  memperoleh data yang akurat karena melakukan pengumpulan  sumber  data  baik  data  primer maupun  data  sekunder.  Adapun  teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah:
1. Teknik Observasi, peneliti melakukan pengamatan atau observasi secara langsung ke
beberapa masyarakat kecamatan Melaya  yang  di  jadikan  sampel  di dalam  pengumpulan  data,  dan melakukan  observasi  ke  pihak DISKOPRINDAG 2. Teknik Wawancara, merupakan proses  tanya  jawab  yang  dilakukan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
oleh  kedua  belah  pihak  atau  lebih untuk memperoleh suatu informasi.
3. Studi Dokument, peneliti menggunakan sumber tertulis berbentuk peraturan perundang- undangan, buku, artikel, dan yurisprudensi.
Dalam  penelitian  ini  teknik  yang  digunakan dalam  menetukan  pengambilan  sampel  adalah teknik non  probability  sampling artinya penelitian ini tidak ada ketentuan pasti beberapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya  (Waluyo,  2008:46).Bentuk  dari penerapan  teknik non  probability  sampling ini adalah purposive  sampling yang  artinya  teknik pengambilan  sampel  berdasarkan  pertimbangan tertentu  yang  di  pandang  memiliki  keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur  yang  di  teliti  masuk  dalam  kategori (Amiruddin, 2006:106).
Penelitian  ini  dalam  pengolahan  data dan  analisi  data  menggunakan  penelitian kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk  angka  melainkan  data-data  yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis.Lokasi penelitian yang diambil  oleh  peneliti  ini  berada  di  Kabupaten Jembrana,  khususnyan  salah  satu  SPBU  yang berada di Kecamatan Melaya.Kabupaten Jembrana merupakan salah satu Kabupaten yang terletak  di  bagian  barat  pulau  Bali,  yang  mana Kabupaten  Jembrana  memiliki  luas  841.800 Km 2 ,  dengan  jumlah  penduduk  yang  tercata berjumlah  279.60  jiwa.  Kecamatan  Melaya dengan  luas  197,19  Km 2 memiliki  jumlah penduduk 52.485 jiwa

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Perindustrian  Dan  Perdagangan  Jembrana Dalam  Penindakan  Kasus  Kecurangan  Yang Dilakukan  Oleh  Pihak  SPBU  Kecamatan Melaya
Penelitian yang di lakukan kepada pihak pihak  Bidang  Perdagangan  yang  ketuanya bernama  bapak  I  Ketut  Antara,  ST.  Bidang Perdagangan  merupakan  bidang  yang  berada  di dalam  dinas  DISKOPRINDAG  Kabupaten Jembrana,  yang  memiliki  tugas  sebagai
pengawas terhadap perdagangan, dan menyelesaikan  kasus-kasus  tentang  pelanggaran konsumen  di  Kabupaten  Jembrana.    Bahwa pihak  DISKOPRINDAG  mengetahui  tentang adanya suatu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh  salah  satu  unit  di  SPBU  Kecamatan Melaya, awal pihak DISKOPRINDAG mengetahui adanya suatu kasus di salah satu unit SPBU di Melaya tersebut karena adanya laporan dari  masyarakat  secara  langsung  ke  pada  pihak DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana. Pengecekan  yang  dilakukan  pada  pihak DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana, dengan proses pengecekan menggunakan bejana (jerigen) dengan ukuran 20 liter. Setelah melihat beberapa  takaran  pada  bulan  lalu,  ternyata takaran  yang  dikeluarkan  oleh  mesin  pompa bensin  berjenis  premium  di  unit  SPBU  itu mengalami  penaikan.  Penaikan  takaran  yang dilakukan  oleh  pihak  SPBU  Melaya  merupakan salah  satu  cara  yang  dilakukan  untuk mendapatkan  suatu  keuntungan  dengan  cepat, dengan  memanfaatkan  kondisi  di  masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan suatu masalah yang  ada.  Mendengar  adanya  kasus  kecurangan di  salah  satu  unit  SPBU  di  Kecamatan  Melaya pihak DISKOPRINDAG atau Bidang Perdagangan setelah melakukan pengecekan unit SPBU  Melaya  tersebut  melakukan  suatu  tindak lanjut,    dan  memfasilitasi  kepada  bagian  teknik untuk  melakukan  suatu  penutupan  unit  SPBU serta  penyelesaian  suatu  proses  melalui  jalur nonlitigasi atau melalui jalur di luar pengadilan.
Dalam  melakukan  suatu  pembinaan kepada  pihak  SPBU  pihak  DISKOPRINDAG Kabupaten  Jembrana  telah  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen,  khususnya  pihak DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana berpendapat  pada  saat  penindakan  terhadap SPBU  Melaya  tersebut  DISKOPRINDAG memberikan  pembinaan  berdasarkan  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan Gus Ari selaku staff bagian perdagangan  memberikan  suatu  penjelasan bahwa  tindakan  yang  dilakukan  adalah pemberian  pembinaan  yang  dilakukan  oleh pihak  DISKOPRINDAG  telah  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Perlindungan  Konsumen  dan  dari  tim  khusus juga melaksanakan penutupan sementara kepada salah satu SPBU Melaya pada tahun 2019.
Apabila terjadi masalah yang bersangkutan kepada konsumen, maka konsumen  dapat  melaporkan  hasil  keluhannya terhadap  pihak  DISKOPRINDAG  dengan  cara datang  langsung  di  kantor  Bupati  Kabupaten Jembrana, dan langsung ke bagian Perdagangan disana  konsumen  dapat  memberikan  masukan, atau  masyarakat  dapat  membuat  surat  dan  surat tersebut  dapat  dimasukan  ke  kotak  saran  yang telah  disediakan  oleh  pihak  DISKOPRINDAG, dan  dapat  menghubungi  call  center  yang  sudah disediakan  atau  menyampaikan  keluhannya melalui  e-lapor.  Ketua  Bidang  Perdagangan bapak  I  Ketut  Antara,  ST  mengatakan  di  dalam penyelesaian kasus kecurangan salah satu SPBU di  Kecamatan  Melaya,  menggunakan  peraturan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen,  di  dalam  penjatuhan penyelesaian sengketa kasus konsumen sebelum melakukan penindakan pihak DISKOPRINDAG selalu melakukan pengecekan, dan survei kepada usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap konsumen  dan  tugas  dari  DISKOPRINDAG sudah sesuai dengan  Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2016.
Keberadaan  DISKOPRINDAG  sebagai tim  pengawas  perdagangan  di  Kabupaten Jembrana,  dengan  bekerja  sama  dengan masyarakat  selaku  konsumen  apabila  terjadinya suatu  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  kepada  konsumen  dan  konsumen  yang telah dirugikan dapat melaporkan kasus tersebut kepada  pihak  DISKOPRINDAG,  pada  kasus salah  satu  unit  SPBU  di  Melaya  tersebut berdasarkan  hasil  laporan  yang  masuk  tentang adanya pelanggaran kepada konsumen di SPBU tersebut  sehingga  DISKOPRINDAG  baru mengetahui tentang keberadaan kasus yang telah terjadi  di  salah  satu  unit  SPBU  tersebut, sehingga  pihak  DISKOPRINDAG  melakukan suatu observasi terlebih dahulu ke pelaku usaha yang melakukan suatu kecurangan.
Selanjutnya peneliti melakukan penelitian  di  SPBU  terkait,  dengan  melakukan penelitian,  bahwa  cara  penyelesaian  apabila adanya  suatu  tuntutan  atau  masukan  dari konsumen  Ada  dua  cara  yang  dapat  dilakukan
oleh  pihak  SPBU  apabila  adanya  konsumen yang  merasa  tidak  puas  dengan  takaran  yang dikeluarkan  apabila  konsumen  memberikan suatu  tuntutan  secara  langsung  dan  complain dilakukan melalui media sosial.
Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan oleh  pihak  DISKOPRINDAG  terhadap  salah satu  unit  SPBU  Kecamatan  Melaya,  dengan melalui  jalur  penyelesaian  sengketa  nonlitigasi (diluar pengadilan), akan tetapi pihak DISKOPRINDAG yang melalui bidang perdagangan  memberikan  suatu  pembinaan berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  No  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen kepada pihak SPBU.
Bahwa  pihak  DISKOPRINDAG  lebih memfokuskan  pembinaan  berdasarkan  isi  Pasal 7  huruf  (g)  dan  Pasal  19  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 7 huruf  (g)  tentang  kewajiban  yang  harus  pelaku usaha  berikan  kepada  konsumen,  adapun  isi Pasal  7  huruf  (g)  yang  berbunyi  “  memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;”  sedangkan  isi  dari  Pasal  19 ayat  (1)  yang  berbunyi  “pelaku  usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian konsumen  akibat  mengonsumsi  barang  dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  SPBU yang bersangkutan kepada konsumen pembelian bahan  bakar  minyak  berjenis  premium,  bahwa pihak  SPBU  memberikan  ganti  rugi  berupa pengembalian  uang  kepada  konsumen  yang merasa  dirugikan  dengan  disaksikan  oleh perwakilan  DISKOPRINDAG  yang  selaku menjadi  penengah  diantara  permasalahan  dari kedua belah pihak.
Implementasi  Ketentuan  Pasal  4  Huruf  (b) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Di  SPBU Kecamatan Melaya
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  sepuluh (10)  sampel  (masyarakat)  sekitar  Kecamatan Melaya sebagai konsumen yang pernah membeli bahan  bakar  minyak  di  SPBU  yang  bermasalah
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
di  Kecamatan  Melaya,  sepuluh  (10)  orang mengalami  suatu  kerugian.  Saat  penelitian peneliti  menanyakan  kepada  sepuluh  (10) sampel  tentang  keberadaan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen jawaban yang di dapat bahwa subjek penelitian  ini  masih  kurang  mengetahui  tentang keberadaan  adanya  aturan  yang  melindungi konsumen  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen khususnya pada Pasal 4 huruf (b) UUPK.
Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan  barang  maupun  jasa,  sedangkan menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia konsumen  diartikan  sebagai  pemakai  terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  untuk dipakai  dan  tidak  untuk  di  perdagangkan  atau diperjual  belikan  kembali  (Rosmawati,2018:2), Apabila  pihak  konsumen  mengalami  suatu kerugian  maka  konsumen  telah  dilindungi berdasarkan  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  walapun sekarang  telah  adanya  Undang-Undang  No  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen faktanya  dalam  kehidupan  di  masyarakat  masih ditemukan  adanya  suatu  tindak  kecurangan konsumen.
Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  konsumen bertujuan  memberikian  kepastian  hukum  untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen dari kecurangan pembelian bahan bakar minyak di SPBU, untuk terealisasikan tentang keberadaan  UUPK  di  masyarakat  dilakukan suatu  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap UUPK secara memadai.Pengawsan dan pembinaan  yang  dilakukan  tidak  hanya  untuk konsumen  saja,  pihak  pelaku  usaha  juga  wajib diberikan  suatu  pengawasan  dan  pembinaan untuk  mengantisipasi  adanya  suatu  kecurangan yang  dilakukan  (Miru  dan  Yodo,  2004:63). Berdasarkan  hasil  penelitian  kepada  konsumen di  wilayah  Kabupaten  Jembrana  masih  terdapat adanya  masyarakat  yang  tidak  atau  belum mengetahui keberadaan dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dengan  adanya  peraturan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  yang  mengatur  untuk  melindungi
konsumen,  adanya  peraturan  UUPK  yang bertujuan  untuk    melindungi  konsumen,  akan tetapi  di  Indonesia  peraturan  UUPK  memang sudah  berjalan  atau  sudah  terlaksana.  Karena kebiasaan  dari  beberapa  masyarakat  Indonesia yang cenderung tidak terlalu mempermasalahkan masalah  yang  ada  dan  masyarakat  masih  ada yang  tidak  mengetahui  tentang  adanyan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang konsumen, sehingga faktor inilah yang membuat UUPK  di  Indonesia  masih  kurang  efektif keberadaannya.
Dari  penjelasan  tersebut  apabila  dikaitkan  dari teori hukum yang dikemukakan oleh SoerjonoSoekanto terhadap efektivitas implementasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  di masyarakat. Menurut SoerjonoSoekanto terdapat 5 (lima) faktor yang membuat penerapan hukum dapat dikatakan efektif sebagai berikut:
1. Faktor  Hukumnya  Itu  Sendiri  (Undang- Undang), adalah dilihat dari keberadaan peraturan  perundang-undangan  yang diterapkan  kepada  masyarakat.  Setelah dilakukannya studi dokumen bahwa dari faktor  hukumnya  itu  sendiri  dapat diartikan  bahwa  peraturan  perundang- undangan  harus  dapat  berlaku  secara umum  (Soekanto.2004:34),  tujuan  dari adanya  suatu  pembentukan  peraturan perundang-undangan  ini  agar  Undang- Undang  tersebut  mempunyai  dampak yang positif bagi masyarakat.
2. Faktor  Penegak  Hukum,  adalah  pihak- pihak yang membentuk
atau menerapkan hukum itu sendiri, pelaksanaan  penegak  hukum  adalah pihak  DISKOPRINDAG  Kabupaten Jembrana,  tetapi  DISKOPRINDAG hanya masih sebatas menjadi pengawas, akan tetapi walaupun menjadi pengawas dapat dikatakan dari pihak DISKOPRINDAG  kurang  intensif  di dalam  melakukan  suatu  pengawasan karena  masih  ditemukannya  suatu kecurangan  konsumen  di  salah  satu SPBU di Kecamatan Melaya.
3. Faktor  Sarana  atau  Fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum,  apabila tidak adanya sarana dan fasilitas hukum
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
yang  memadai  maka  penegakan  hukum tidak  akan  berjalan  sesuai  kenyataan, apabila  hal-hal  tidak  terpenuhi  mustahil penegakan hukum dapat tercapai
(Novita, dkk.2017:6). 4. Faktor Masyarakat, faktor dalam menjalankan suatu hukum yaitu
masyarakat,  kesadaran  dari  masyarakat di dalam mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Suatu  peraturan  perundang-undangan dapat  dikatakan  berlaku  apabila  sudah resmi  diterbitkan,  kemudian  timbulnya sesuatu asumsi bahwa seluruh masyarakat dianggap mengetahui adanya keberadan dari peraturan perundang-undang tersebut
(Novita,dkk.2017:5).
5. Faktor  Kebudayaan,  faktor  kebudayaan masyarakat  kita  masih  berpegang  teguh dengan  hukum  adat  di  berbagai  daerah, karena penggunaan hukum adat tersebut adalah hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan  masyarakat,  dan  berlakunya hukum  tertulis  atau  hukum  nasional yang dibentuk oleh masyarakat golongan  tertentu  dan  yang  mempunyai kekuasaan  dan  wewenang  resmi  di dalam  membentuk  suatu  peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN
Bahwa  bentuk  tugas  yang  dilakukan  oleh DISKPRINDAG  Kabupaten  Jembrana  sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Jembrana  Nomor  Nomor  48  Tahun  2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi di dalam  mengawasi  dan  melakukan  monitoring terhadap  pelaku  usaha  SPBU  yang  mengalami pelanggaran  konsumen  di  Kecamatan  Melaya. Tetapi  di  dalam  menemukan  suatu  kasus pelanggaran konsumen pihak DISKOPRINDAG masih berpatokan pada laporan masyarakat serta
kurangnya  sarana  dan  fasilitas  yang  berada  di Kabupaten  Jembrana  seperti  tidak  adanya lembaga tentang penyelesaian sengketa konsumen  serta  alat  yang  diguanakn  untuk melakukan  pengecakan  suatu  takaran  yang dimiliki  oleh  DISKOPRINDAG  Kabupaten Jembrana.  Hal  ini  membuat  dalam  proses penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan konsumen  akan  mengalami  waktu  yang  lama. Bahwa  ketentuan  Undang-Undang  No  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen khususnya Pasal 4 huruf (b) yang sebagai acuan di  dalam  penyelesaian  sengketa  kasus  di  salah satu SPBU Kecamatan Melaya di lingkunagnkosnumen tidak efektif yang dikarenakan  masyarakat  (konsumen)  tidak terlalu mengetahui tentang isi dari Pasal 4 huruf (b)  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen,  dan  kebiasaan  dari masyarakat  yang  tidak  mau  mempermasalahkan suatu kasus yang ada.

## SARAN
DISKOPRINDAG  yang  selaku  mengawasi perdagangan  yang  ada  di  Kabupaten  Jembarana harus  lebih  teliti  lagi  di  dalam  melihat  atau mengawasi  pelaku  usaha  dan  tidak  terlalu berpacu  dari  laporan  masyarakat  di  dalam melakukan  suatu  monitoring,  dan  ke  depannya dari  Pihak  DISKOPRINDAG  atau  pemerintah Kabupaten Jembrana meningkatkan suatu sarana dan  fasilitas  di  dalam  mendukung  penegakan hukum  supaya  perlindungan  yang  di  dapatkan konsumen  menjadi  lebih  baik  lagi.  Untuk pemerintah supaya melakukan suatu penyuluhan hukum, khususnya penyuluhan kepada masyarakat  (konsumen)  tentang  isi  dari  Pasal yang  terkandung  pada  Undang-Undang  No  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, sehingga  masyarakat  apabila  mengalami  suatu kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha masyarakat  (konsumen)  dapat  mengetahui  hak- haknya  yang  telah  dilanggar  oleh  pelaku  usaha.

## DAFTAR RUJUKAN
BUKU Amiruddin.2006. PengantarMetode Penelitian Hukum. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada. Bambang Waluyo. 2005. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafik.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafik. Mirzuki. 1983. Metodo Logi Riset. Yogyakarta : PT. Hanindita Offset. Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo.  2004.
Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Rosmawati,  S.H.,  M.H.  2018,  Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
Prenadamedia Group, Depok. Soerjono  Soekanto.  2004. Penegakan  Hukum. Bandung: Bina Cipta.

## ARTIKEL
Ardhya, S. N. (2017). Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman KlausualEksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Komunikasi HukumVol. 3 No.1.
Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2 2017.
Helfin Princes, 2015. Pentingnya Wirausaha di Indonesia dalam Jurnal Ekonomi dan PenidikanVol 7 No 1 Novita dan Prasetyo. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.