Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)

## DISEMINASI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANJAR SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Sri Maryanti 1 , Neneng Komariah 2 , Saleha Rodiah 3
Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia 1,2,3
E-mail: sri18011@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Kota  Banjar  menetapkan  tujuan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  berupa  peningkatan  kualitas  tata  Kelola  pemerintahan.  Salah satu  sasaran  strategis  yang  ingin  dicapai  adalah  dengan  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  melalui  diseminasi  informasi  publik  yang  dilakukan  oleh Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Kota  Banjar  dengan mengelola  website  ppid.bajarkota.go.id.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui proses  peneyebaran  (diseminasi)  informasi  publik  yang  dilakukan  oleh  PPID Kota  Banjar  dalam  upaya  keterbukaan  informasi  publik  melalui  website ppid.banjarkota.go.id. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan  dalam  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi,  wawancara,  dokumetasi,  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  PPID  Kota  Banjar  memberikan  kemudahan  akses  bagi pemohon  informasi  melalui  ketersediaan  website  yang  berperan  sebagai  media penyebaran atau diseminasi informasi publik. Pemerintah Kota Banjar berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan sarana dan prasarana melalui website yang dikelola PPID sesuai dengan klasifikasi yang sudah  ditentukan.  Saat  ini  pihak  PPID  Kota  Banjar  sedang  merancang  rencana dan  perbaikan  website.  Sehingga  diharapkan  website  akan  terintegrasi  secara terpusat dan PPID Pembantu dapat mengupload informasi publik secara mandiri. Dengan  adanya  website  PPID  ini,  diharapkan  mampu  mewujudkan  pelayanan yang cepat, tepat, dan kemudahan akses dalam penyampaian informasi publik.
Kata  Kunci : Diseminasi,  Informasi  Publik,  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi

## ABSTRACT
The City of Banjar sets the objectives of the Regional Medium-Term Development Plan  (RPJMD)  in  the  form  of  improving  the  quality  of  governance.  One  of  the strategic  targets  to  be  achieved  is  to  improve  the  quality  of  public  services through  the  dissemination  of  public  information  carried  out  by  the  Information Management and Documentation Officer (PPID) of Banjar City by managing the
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
website  ppid.bajarkota.go.id.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the process  of  public  information  dissemination  carried  out  by PPID  Banjar  City  in an  effort  to  open  public  information  through  the  website  ppid.banjarkota.go.id. Qualitative research methods with a case study approach are used in this study. Data  collection  techniques  were  carried  out  through  observation,  interviews, documentation,  and  literature  study.  The  results  showed  that  the  Banjar  City PPID provides easy access for information applicants through the availability of a  website  that  acts  as  a  medium  for  disseminating  or  disseminating  public information.  The Banjar  City  Government  seeks to  improve  information  services by building and providing facilities and infrastructure through a website managed by PPID in accordance with a predetermined classification. Currently the Banjar City  PPID  is  designing  plans  and  website  improvements.  So  it  is  hoped  that  the website  will  be  integrated  centrally  and  PPID  Assistant  can  upload  public information independently. With the PPID website, it is hoped that it will be able to  realize  fast,  precise,  and  easy  access  services  in  the  delivery  of  public information.
Keywords : Dissemination, Public Information, Information Management Officer and Documentation

## PENDAHULUAN
Informasi sekarang ini memainkan  peranan  penting  dalam kemajuan masyarakat. Hal ini didukung  dengan  adanya  teknologi informasi, sehingga masyarakat menjadi sangat mudah dalam mengakses  dan  memperoleh  informasi yang  dibutuhkan.  Era  internet  seperti sekarang  ini,  telah  menjadi  salah  satu penentu perubahan khususnya berkenaan dengan derasnya arus informasi  yang  dapat  diterima  oleh masyarakat (Anwar & Sujai, 2020). Meskipun perkembangan teknologi telah mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi,  namun  masyarakat  masih membutuhkan beberapa informasi terutama  informasi  yang  berkaitan dengan ranah publik (Takariani, 2014). Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan
bahwa perkembangan masyarakat tidak terlepas  dari  peran  penyebaran  atau diseminasi informasi publik.
Bagi  pemerintah  dan  Badan Publik,  Undang-Undang  Keterbukaan Informasi  Publik  (KIP)  merupakan pedoman  hukum  untuk  memenuhi  dan melindungi hak atas informasi masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sudah selayaknya  suatu  badan  publik  dapat mengelola  informasi  dan  dokumentasi yang  berkaitan  dengan  ranah  publik sehingga  publik  dapat  dengan  mudah mendapatkan
informasi yang dibutuhkan.
Kepala  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Banjar  bertugas sebagai  Pejabat  Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sesuai dengan  Keputusan  Wali  Kota  Banjar nomor 042/198/2021 tentang “Penunjukkan Pejabat Pengelola
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota Banjar”.  Sebagai  penyedia  informasi publik, PPID Kota Banjar berkewajiban untuk dapat menyebarluaskan atau melakukan diseminasi  informasi  publik  dengan cara  menyediakan  dan  memberikan informasi  kepada  kepada  pemohon informasi  publik  atau  masyarakat secara akurat.
Seharusnya Lembaga publik menggunakan  media  informasi  yang dikelola untuk menyampaikan informasi publik sebagai sumber belajar  tentang  program  pemerintah dan informasi publik lainnya. Akibatnya, masyarakat memiliki jaminan hukum yang mengatur haknya untuk  memperoleh  informasi  dari badan  publik  sesuai  UU  Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjang dengan program diseminasi informasi. Seiring  dengan  adanya  kemajuan teknologi  informasi  yang  semakin pesat,  penyampaian  atau  penyebaran informasi dapat dilakukan menggunakan  berbagai  media.  Oleh karena  itu,  PPID  Kota  Banjar  harus dapat  memanfaatkan  berbagai  media sebagai  bentuk  penyebaran  informasi yang tersedia, yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau masyarakat dengan sebaik  mungkin  untuk  memenuhi kebutuhan  informasi.  Cara  PPID  Kota
Banjar melakukan penyebaran infromasi  adalah  melalui website yang dapat diakses melalui laman
ppid.banjarkota.go.id.
PPID  Kota  Banjar  memberikan kemudahan akses bagi pemohon informasi melalui ketersediaan website. Website ini  tentunya  berperan  sebagai alat  untuk  menyebarkan  informasi publik.  Diseminasi  informasi  ini  pada dasarnya  perlu  didukung  oleh  adanya pemanfaatan teknologi informasi,
sehingga pengguna akan dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan  cepat.  Oleh  karena  itu,  proses diseminasi  informasi  ini  berkaitan dengan bagaimana
pengelolaan informasi  yang  baik  dan  benar  yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Salah  satu  elemen  penting  untuk dapat  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  terbuka  adalah dengan  adannya  informasi  publik.
Dengan demikian, dalam mengembangkan  konsep  keterbukaan informasi  publik  maka  lembaga  publik dituntut untuk dapat mengelola informasi  secara  tepat,  efektif,  dan menyediakan informasi dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting dari  sebuah  negara  yang  demokratis. Maka  agar  penerapan  keterbukaan informasi  public  ini  dapat  dirasakan manfaatnya  oleh  semua  kalangan, pemerataan  akses  informasi  tentunya menjadi  sangatlah  penting.  Badan publik  harus  membuka  seluas  luasnya informasi  kepada  publik.  Maka  dalam pelaksanannya,  semua  warga  negara Indonesia  harus  diletakkan  di  posisi yang  sama  dan  tentunya  memiliki  hak
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
yang  sama  dalam  memperoleh  dan memanfaatkan informasi publik.
Menurut  Widodo  (2012)  dalam artikel  nya  yang  berjudul  Diseminasi Informasi  Publik  di  Era  Internet,
“Pejabat publik serta humas pemerintah tentu sudah selayaknya melakukan branding dan  juga  beralih dengan  menggunakan  internet  sebagai alternatif yang digunakan dalam proses diseminasi informasi publik”  (Widodo, 2012).  Selain  itu,  berdasarkan  pada penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Vience  Mutiara  Rumata  dengan judul Perilaku Pemenuhan dan Penyebaran  Informasi  Publik  Bagi Masyarakat  Kota  dan  Desa  dapat disimpulkan  bahwa  “terdapat  temuan lain  mengenai  tiga  media  utama  yang digunakan masyarakat sebagai responden untuk mendapatkan informasi  publik.  Televisi,  tetangga sekitar  rumah  atau  teman  menjadi sumber  informasi  yang  dominan  bagi masyarakat desa. Sementara itu, internet masih didominasi oleh masyarakat kota” (Rumata, 2017). Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan dengan  ibu  Lopi  Herpiyani  selaku kepala  seksi  komunikasi,  diketahui bahwa  pada  tahun  2020  PPID  Kota Banjar mendapatkan peringkat terendah  tingkat  Provinsi.  Salah  satu
penyebabnya  adalah  bahwa  kurangnya bahkan  masih  sedikit  informasi  publik yang  disebarkan  melalui  website  resmi pada laman ppid.banjarkota.go.id.
Dengan  adanya  permasalahan tersebut, maka informasi tidak
tersampaikan sepenuhnya kepada masyarakat  dan  akan  mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh
informasi  yang  dibutuhkannya.  Selain itu,  menurut  Sutanta  (2003)  pengelola informasi juga harus dapat memastikan bahwa  informasi  tersebut  diterima dalam  bentuk  dan  saat  yang  tepat, sehingga informasi ini dapat dimanfaatkan secara efektif. Keberadaan  informasi  ini  tentunya tidak dapat dipisahkan dalam mendukung seluruh aktivitas manusia. Oleh  sebab  itu,  hal  inilah  yang menyebabkan PPID Kota Banjar memiliki  motivasi  untuk  memperbaiki kekurangan tersebut dalam hal penyebaran  atau  diseminasi  informasi publik. Maka setelah mendapat peringkat  terendah,  PPID  Kota  Banjar melakukan penyusunan daftar informasi publik agar dapat memudahkan saat melakukan pengumpulan data hingga proses diseminasi  informasi  publik.  Hal  ini membuktikan adanya peningkatan hasil output  berupa  produk  informasi  publik yang sudah PPID Kota Banjar sebarkan melalui website . Hingga akhirnya, pada tahun  2021  PPID  Kota  Banjar  berhasil meraih  kategori  menuju  informatif karena  salah  satu  penyebabnya  adalah jumlah  informasi  publik  yang  sudah banyak disebarluaskan.
Pencapaian ini merupakan lompatan bagi Pemerintah Kota Banjar yang  menjadi  indikator  bahwa  Kota Banjar terus berupaya dalam mengelola dan  menyebarluaskan  informasi  publik sebagai  upaya  keterbukaan  informasi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
publik.  Karena  hal  ini  merupakan bagian  terpenting  dalam  Pelayanan publik.  Tentunya  hal  ini  menjadi agenda dan motivasi PPID Kota Banjar agar  dapat  meningkatkan  peringkat menjadi  badan  publik  dengan  kategori informatif.
Maka  dari  itu,  fokus  penelitian ini adalah mengenai “bagaimana proses diseminasi  informasi  publik  melalui website ppid.banjarkota.go.id yang dilakukan  oleh  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) Kota  Banjar”.  Dalam  hal  ini,  media yang  digunakan  dalam  melakukan proses  diseminasi  informasi  publik adalah website .

## KAJIAN PUSTAKA
“Pada  prinsipnya  mekanisme pengelolaan  informasi  dilaksanakan berdasarkan  pendekatan  sistem  serta mengikuti  konsep  sistem,  adapun konsep  sistem  itu  sendiri  meliputi  tiga unsur  yaitu input ,  proses  dan output.
Input di  sini  temasuk  metode  dan media  untuk  menangkap  data  yang akan  dimasukan,  yang  dapat  berupa dokumen-dokumen  dasar.  Pada  tahap proses,  terdapat  transformasi  informasi yang bertujuan untuk memproses suatu data  menjadi  informasi.  Sedangkan output adalah  produk  dari  sistem informasi  itu  sendiri  yang  bertujuan dalam  melakukan  pengambilan  suatu keputusan”  (Sutanta,  2003).  Teori  ini digunakan  karena  dapat  membantu fenomena atau masalah yang ada dalam penelitian  ini,  serta  dapat  membantu ketercapaian tujuan penelitian.
Saat  ini,  istilah  diseminasi  telah menjadi  istilah  yang  umum  dan  kerap kali digunakan oleh sebagian masyarakat  sebagai  persamaan  kata atau  sinonim  dari  istilah  penyebaran. Dalam  hal  ini,  diseminasi  dapat diartikan  sebagai  “suatu  kegiatan  yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar mereka dapat memperoleh informasi, timbul kesadaran,  menerima,  dan  akhirnya memanfaatkan  informasi  tersebut” (Kusumajanti et al., 2018). Menurut Sutanta (2003) Informasi merupakan “hasil pengolahan  data  yang  menjadi  bentuk penting  bagi  penerima,  sehingga  pada akhirnya akan berguna dalam melakukan  pengambil  keputusan  yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung  saat  itu  juga  maupun  pada saat yang mendatang”. Adapun  menurut  Gordon  B. Davis dalam Sutabri (2005) menyatakan bahwa “informasi merupakan data yang sebelumnya telah diproses  ke  dalam  suatu  bentuk  yang memiliki  arti  bagi  yang  menerima informasi  tersebut,  serta  memiliki  nilai yang  nyata  dan  terasa  bagi  keputusan saat itu ataupun keputusan mendatang”.
“Diseminasi informasi yang dikembangkan  dan  dibantu  dengan teknologi, akan memberikan keuntungan  bagi  pengguna  untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan. Diseminasi  informasi  dapat  diartikan sebagai  suatu  kegiatan  yang  ditujukan kepada  kelompok  target  atau  individu
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
agar  mereka  memperoleh  informasi, timbul  kesadaran,  menerima,  dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut” (Fatkhah et al., 2020).
Penyebarluasan  informasi  publik sebenarnya merupakan kewajiban yang melekat  pada  pemerintah,  termasuk semua  bagian  penyusunnya.  Tujuan dari  penyebaran  informasi  ini  adalah
untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipasi  publik  dalam  penyebaran informasi.  penyebarluasan  informasi publik juga bertujuan untuk menegakkan  hak  masyarakat  atas informasi  yang  akurat,  tepat  waktu, serta mudah diakses (Kusnadi, 2020). Sebelum Informasi publik disebarkan,  terlebih  dahulu  dilakukan pengelolaan informasi dengan melewati  beberapa  tahapan.  Menurut Sutanta (2003) “ Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  atau  yang  lebih  dikenal dengan  PPID  ,  adalah  pejabat  publik yang bekerja mengelola dan menyampaikan dokumen yang dimiliki oleh  badan  publik  sesuai  dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik.  Secara umum hadirnya Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU KIP) ini diharapkan dap6at mengembangkan akses publik terhadap informasi  di  Lembaga  pemerintah maupun Lembaga non pemerintah yang selama  ini  dipandang  sulit  dijangkau oleh masyarakat (Febriananingsih, 2012). Salah  satu  tugas  dan  tanggung jawab PPID berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010  tentang  pelaksanaan  undang- undang  nomor  14  tahun  2008  tentang keterbukaan  informasi  publik  dalam pasal  14  ayat  1  adalah  dalam  hal penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian,  dan  pengamanan informasi publik.
“Tugas  dan  tanggung  jawab PPID  berdasarkan  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010 tentang  pelaksanaan  undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan  informasi  publik  dalam pasal 14 ayat 1, dapat diuraikan sebagai berikut  :  a)  penyediaan,  penyimpanan, pendokumentasian,  dan  pengamanan informasi;  b)  pelayanan  informasi sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku;  c) pelayanan informasi publik yang cepat, tepat,  dan  sederhana;  d)  Penetapan prosedur  operasional  penyebarluasan informasi publik; e) pengujian konsekuensi; f) pengklasifikasian informasi  dan/atau  pengubahannya;  g) penetapan informasi  yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik  yang  dapat  diakses,  dan;  h) penetapan  pertimbangan  tertulis  atas setiap  kebijakan  yang  diambil  untuk memenuhi  hak  setiap  orang  atas informasi publik”.
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
“Informasi  publik  adalah  informasi yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola, dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu Badan  Publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara  dan  penyelenggaraan Badan  Publik  lainnya  sesuai  dengan UU  KIP  serta  informasi  lain  yang berkaitan dengan kepentingan publik".
Dalam rangka meningkatkan kualitas  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  pemerintahan, akses  informasi  publik  bukan  hanya hak publik untuk memperoleh informasi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Ini juga merupakan  hak  setiap  orang  untuk memperoleh informasi permanen (Ningtyas et al., 2019) METODE
Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus (case study). Penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik  atau  kuantifikasi  yang  lainnya (Moleong,  2007).  Sedangkan  studi kasus  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah yang  melibatkan  penelitian  mendalam tentang program, peristiwa, atau kegiatan tertentu. Baik tingkat individu, kelompok,  lembaga,  atau  institusi untuk  mempelajari  lebih  lanjut  tentang peristiwa tersebut secara mendalam.
Metode  yang  digunakan  untuk memperoleh data adalah melalui observasi,  wawancara,  dokumentasi, dan studi pustaka. Data primer dan data
sekunder  adalah  dua  jenis  sumber  data yang  digunakan  dalam  peneltian  ini. Sumber  data  primer  dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara  dengan  pihak  internal sebagai  staf  PPID  Utama  Kota  Banjar. Sedangkan buku, internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan  sumber  data  sekunder secara tidak langsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa  tahapan,  yaitu  reduksi  data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Subjek  dalam  penelitian  ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi  (PPID)  Kota  Banjar dengan purposive  sampling yaitu metode  pengambilan  sampel  yang dipilih  berdasarkan  pertimbangan  dan tujuan  tertentu  berdasarkan  hubungan atara  subjek  dan  informasi  yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan  untuk  memilih  informan sebagai  sumber  data.  Adapun  Kriteria informan  atau  subjek  dalam  penelitian ini  adalah  :  1)  memahami  dan mengetahui  situasi  serta  kondisi  latar penelitian;  2)  individu  yang  mengelola informasi khususnya pada bagian PPID Kota Banjar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahapan  input,  PPID  Utama Kota  Banjar  melakukan  pengumpulan data.  Pengumpulan  data  ini  adalah langkah  awal  dalam  mendapatkan informasi dengan cara menerima
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
masukan  data  dan  informasi  dari  PPID Pembantu. Pengumpulan data  ini dilakukan  karena  adanya  kewajiban
PPID  untuk  menyediakan  informasi publik.  Selain  itu  juga  dari  adanya faktor  eksternal  yang  dalam  hal  ini adalah  adanya  permohonan  informasi masyarakat.
Setelah  itu,  masuk  pada  tahapan proses  dimana  dilakukan  kegiatan pengolahan  data  yang  dilakukan  oleh PPID Kota Banjar dari hasil pengumpulan  data  dengan  menerima masukan  data  dari  PPID  Pembantu yang  sudah  dikumpulkan  sebelumnya dan melakukan analisis dengan memperhatikan  ketentuan  yang  ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.  Tentunya  data  dan  informasi tersebut  dituangkan  kedalam  bentuk yang sederhana dengan memperhatikan EYD  (Ejaan  Yang  Disempurnakan) dengan memeriksa dan  mengkaji kembali  isi  dari  informasi  tersebut, hingga  pada  melakukan  klasifikasi informasi. Dalam tahapan output menghasilkan  produk  sistem  informasi yang  terdiri  dari  dokumentasi  yang berharga dan informasi yang berkualitas. Data yang sudah dikumpulkan  dan  diproses  menjadi sebuah informasi, maka langkah selanjutnya adalah disebarluaskan.
Pada pelaksanaannya, masyarakat
dapat  mendapatkan  informasi  publik melalui  layanan  berbasis online dan offline . Layanan online dapat dilakukan para pemohon informasi melalui
website resmi  pada  laman  yang  dapat diakses  melalui  ppid.banjarkota.go.id. Sedangkan layanan offline dapat dilakukan  ketika  pemohon  informasi datang  langsung  ke  kantor  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota
Banjar sebagai PPID Utama.
Media yang digunakan oleh PPID Kota Banjar ketika melakukan diseminasi  informasi  publik  adalah dengan melalui website. Dalam mengembangkan  konsep  keterbukaan informasi  publik,  PPID  Kota  Banjar menyediakan website PPID yang bertujuan agar masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan mudah.
Website ini  digunakan  sebagai  media diseminasi informasi publik yang dapat diakses melalui laman ppid.banjarkota.go.id. Salah  satu  elemen  penting  untuk dapat  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  terbuka  adalah dengan adannya informasi publik. Oleh karena  itu,  secara  umum  hadirnya
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai Badan Publik, Diskominfo Kota Banjar mengembangkan  konsep  keterbukaan informasi  publik  dengan  menyediakan website PPID,  dengan  harapan  agar publik  dapat  mendapatkan  informasi publik dengan mudah.
Keterbukaan informasi
menggambarkan  suatu  keadaan  yang memungkinkan  ketersediaan  informasi bagi  masyarakat  luas.  Dengan  adanya keterbukaan informasi ini, maka diharapkan  dapat  melahirkan  kondisi yang  dapat  memungkinkan  pastisipasi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
masyarakat dalam kehidupan bernegara (Mustofa, 2020:25). Maka agar penerapan keterbukaan informasi publik  ini  dapat  dirasakan  manfaatnya oleh semua kalangan, pemerataan akses informasi  tentunya  menjadi  sangatlah penting.  Badan  publik  harus  membuka seluas luasnya informasi kepada publik.  Maka  dalam  pelaksanaannya, semua  warga  negara  Indonesia  harus diletakkan  di  posisi  yang  sama  dan tentunya  memiliki  hak  yang  sama dalam  memperoleh  dan  memanfaatkan informasi publik.
Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat  mendorong  suatu  masyarakat menjadi  lebih  demokratis  dengan memungkinkan adanya akses masyarakat  terhadap  informasi  yang dimiliki  pemerintah.  Baik  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  maupun Lembaga-lembaga  publik  yang  lain (Febriananingsih, 2012).
Dalam  hal  ini,  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung  jawab  untuk  menangani dan mengelola metode yang digunakan oleh PPID Kota Banjar dalam memberikan informasi kepada masyarakat  umum  atau  pemohon informasi melalui website ppid.banjarkota.go.id.  Maka  dengan adanya website PPID  ini,  tentunya diharapkan mampu mengkomunikasikan  informasi  kepada khalayak  umum  dengan  cepat,  tepat, dan sederhana.
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi Kota Banjar pada
dasarnya  perlu  melakukan  koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi,  sehingga  perlu  adanya keterpaduan dalam mengumpulkan bahan  informasi  dan  dokumentasi sebagai  pelayanan  informasi  kepada publik.  Lebih  lanjut  menurut  Sutanta (2003)  “pengelolaan  informasi  ini dapat  dilakukan  dengan  memastikan bahwa  data  mentah  yang  diperlukan telah  terkumpul,  sehingga  nantinya dapat  memproses  data  mentah menjadi informasi yang berguna”.
Maka  dari  itu  setelah  data  diolah dan  menghasilkan  sebuah  informasi, selanjutnya  pihak  PPID  Utama  Kota Banjar akan melakukan analisis informasi  terlebih  dahulu.  Apakah informasi  tersebut  sudah  sesuai,  dan apakah  ada  kesalahan  atau  tidak. Sebelum informasi disajikan dan disebarluaskan  kedalam website, maka PPID  Utama  Kota  Banjar  perlu menganalisis  informasi  yang  telah diterima  dari  PPID  Pembantu  terlebih dahulu,  karena  PPID  Kota  Banjar dimotori  oleh  Dikominfo  Kota  Banjar selaku PPID Utama.
Menurut  Sutabri,  pada  dasarnya informasi  harus  bebas  dari  bias  atau menyesatkan.  Maksud  dari  bias  ini adalah  informasi  tersebut  harus  teliti. “Informasi  yang  disampaikan  pada dasarnya  harus  akurat,  karena  dari sumber  informasi  sampai  penerima informasi  terdapat  kemungkinan  untuk terjadi  suatu  gangguan (noise) ,  yang pada  akhirnya  dapat  merusak  isi  dari
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
informasi  tersebut”  (Sutabri,  2005).
Analisis Informasi ini dilakukan dengan  melakukan  pemeriksaan  dan pengkajian  isi  dari  informasi  tersebut, hingga  pada  melakukan  klasifikasi informasi.  Hal  ini  bertujuan  untuk menghindari adanya kesalahan, sehingga  nantinya  informasi  yang disampaikan  akan  bersifat  informatif dan  dapat  dicari  oleh  publik  sebagai pengguna informasi.
Informasi yang disampaikan berupa teks atau kalimat biasanya akan ditampilkan  kedalam  bentuk Portable Document  Format  (PDF), informasi berupa angka akan ditampilkan kedalam bentuk microsoft excel .
Namun,  beberapa  informasi  akan ditampilkan  kedalam  bentuk  infografis yang diolah menggunakan Canva. Informasi publik tersebut diupload oleh petugas pelayan informasi  atau  biasa  disebut  admin. Dalam  tahapan  output  ini,  seringkali terdapat  kendala  yang  dihadapi  pada saat  mengupload  informasi  kedalam website.
Biasanya, file tersebut berukuran  terlalu  besar  sehingga  sulit untuk  diupload  yang  tentunya  akan menghambat  dan  memerlukan  waktu yang  lama.  Dengan  demikian,  petugas pelayan informasi harus meng- compress atau mengecilkan ukuran file terlebih  dahulu  supaya  informasi  dapat diupload  dan  disebarluaskan  kepada masyarakat melalui website .
Bentuk  layanan  dan  penyebaran (diseminasi)  informasi  publik  yang digunakan  oleh  PPID  Kota  Banjar adalah  melalui  sarana  atau  media.
Hingga  tahun  2021,  semua  badan publik  daerah  di  bawah  kendali Pemerintah Kota Banjar telah membentuk  PPID  dan  dilengkapi dengan  sumber  daya  dan  infrastruktur yang  diperlukan  untuk  memungkinkan operasional  PPID.  Pemerintah  Kota Banjar berupaya meningkatkan layanan informasi melalui PPID dengan mengembangkan dan menyediakan sarana  dan  prasarana  melaui website,
yang tentunya dapat membantu penyebaran informasi publik. Karena website PPID Kota Banjar belum terintegrasi, maka penyebarluasan informasi yang dilakukan  hingga  saat  ini  yaitu  dengan cara  mengupload  informasi  publik kedalam website ppid.banjarkota.go.id yang hanya dapat dilakukan oleh admin PPID  Kota  Banjar,  yaitu  petugas pelayan  informasi.  Karena  cara  ini dirasa akan memakan waktu yang lebih lama,  pihak  PPID  Kota  Banjar  sedang merancang  rencana  dan  perbaikan website pada  tahun  2022.  Sehingga diharapkan website akan  terintegrasi secara  terpusat,  dan  PPID  Pembantu dapat  mengupload  informasi  publik secara  mandiri.  Menurut  Nurazizah, dalam  penelitiannya  disebutkan  bahwa “diseminasi informasi yang dibantu dan dikembangkan  dengan  menggunakan teknologi,  tentunya  akan  memberikan keuntungan dan manfaat bagi pengguna informasi  agar  dapat  menemukan informasi  atau  pengetahuan  yang mereka butuhkan” (Nurazizah, 2018).
Pengelolaan  dan  pemanfaatan teknologi  informasi  yang  didukung
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
jaringan  informasi  yang  menjangkau seluruh perangkat daerah dengan sistem  yang  terintegrasi  jelas  sangat diperlukan  untuk  mencapai  tujuan tersebut.  Sehingga,  PPID  Utama  tidak perlu  lagi  meminta  data  kepada masing-masing perangkat daerah
(PPID  Pembantu).  Karena  apabila jaringan  sudah  terintegrasi  dalam  data server  bersama,  maka  PPID  Pembantu dapat langsung meng- upload informasi publik  kedalam  website  tanpa  melalui pihak  PPID  Utama.  Namun,  PPID
Utama  tetap  akan  memantau  secara intensif. Hal ini tentunya akan
mempercepat proses penerimaan informasi publik.
Karena  pihak  PPID  Kota  Banjar belum  menyusun  dan  menetapkan informasi  publik  hingga  tahun  2020, maka  PPID  utama  akan  melakukan koordinasi  dengan  PPID  Pembantu yang  bersangkutan  apabila  terdapat permohonan  informasi  masyarakat. Pemohon  informasi  mengisi  formulir permohonan  informasi  terlebih  dahulu yang sudah disediakan, yang kemudian selanjutnya akan ditindaklanjuti.
Hak  untuk  mendapatkan  Hak publik atas informasi sebenarnya merupakan  hak  dasar  yang  wajib dipenuhi  oleh  pemerintah  dan  wajib disebarluaskan kepada publik. Pengelolaan informasi publik melibatkan  pengumpulan,  analisis,  dan penyebaran  informasi  kepada  publik. Dimana hak untuk mendapatkan informasi  merupakan  salah  satu  hak asasi  manusia.  Maka  dalam  tahapan output  ini,  informasi  publik  akan
disebarkan  kedalam  website  PPID melalui  laman  ppid.banjarkota.go.id sesuai  dengan  klasifikasi  yang  sudah ditentukan sebelumnya. Hingga penelitian ini dilakukan, daftar informasi  publik  yang  sudah  disusun hanya  informasi  yang  bersifat  publik saja  yaitu  informasi  yang  wajib disediakan  secara  berkala,  setiap  saat, dan serta merta.
Jenis data yang dikumpulkan dan disebarkan  melalui  website  adalah daftar  informasi  publik  yang  disusun berdasarkan  klasifikasi  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kendala yang dialami ketika  melakukan  pengumpulan  data ini  yaitu  ketika  PPID  Kota  Banjar belum  menyusun  dan  menetapkan daftar informasi publik yang seharusnya menjadi pedoman tim PPID dalam bertugas dan menjalankan fungsinya sesuai yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang  keterbukaan  informasi  publik. Kemudian  kendala  tersebut  juga  dapat berasal  dari  sumber  data  itu  berasal, yang  terkadang  beberapa  Dinas  terkait belum memberikan data yang dibutuhkan  karena  respon  yang  lambat dalam  menanggapi  surat  yang  telah PPID  Utama  berikan.  Sehingga  dapat menghambat dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan  data  ini  adalah langkah  awal  untuk  mendapatkan informasi dengan cara menerima masukan  data  dan  informasi  dari  PPID
Pembantu. Informasi ini dibagi menjadi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
2    kelompok,  yaitu  informasi  yang bersifat publik dan dikecuaikan.
“Informasi  yang  bersifat  publik dikelompokkan  berdasarkan  subyek informasi  sesuai  dengan  tugas  pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, yang meliputi : a) Informasi yang wajib disediakan;  b)  Informasi  yang  wajib yang  wajib  tersedia  setiap  saat;  c) Informasi  diumumkan  secara  serta merta”.
Namun berdasarkan pada wawancara  yang  peneliti  lakukan dengan beberapa narasumber dari pihak internal (Staf PPID Kota Banjar), daftar informasi  publik  yang  sudah  disusun hanya  informasi  yang  bersifat  publik saja  yaitu  informasi  yang  wajib disediakan  secara  berkala,  serta  merta, dan  tersedia  setiap  saat.  Hingga  saat ini,  daftar  informasi  publik  yang dikecualikan belum disusun dan ditetapkan oleh PPID Kota Banjar. Hal ini  karena  PPID  Kota  Banjar  sedang fokus  menuntaskan  terlebih  dahulu dalam  membuat  daftar  informasi  yang bersifat publik.
a. “Informasi  yang  wajib  disediakan dan  diumumkan  secara  berkala, merupakan  informasi  yang  telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan  Publik  untuk  diumumkan secara  teratur  dan  rutin  tanpa permintaan.
b. Informasi  yang  wajib  diumumkan secara  serta  merta,  merupakan
informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup  orang  banyak  dan  ketertiban umum  yang  berhubungan  dengan
tupoksi  Badan  Publik  tanpa  ada permintaan.
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat,  merupakan  informasi  yang telah  dikuasasi  dan  disediakan  oleh Badan  Publik  serta  telah  terbuka sebagai informasi yang dapat diakses  oleh  pengguna  informasi bilamana ada permintaan”.
Meski  demikian,  pihak  PPID Utama  Kota  Banjar  akan  merancang daftar informasi publik yang dikecualikan,  namun  pada  prosesnya akan  mengundang  beberapa  perangkat daerah.  Nantinya  perangkat  daerah dapat  mengusulkan  informasi  yang dapat  masuk  kedalam  kategori  yang dikecualikan dengan menyertakan regulasi yang ada. Sehingga selanjutnya dapat dilakukan uji konsekuensi  dan  pada  akhirnya  dapat ditetapkan oleh atasan PPID. Hal  ini  didasari  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  61  Tahun  2010 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  dalam pasal  3  ayat  1  dijelaskan  bahwa “pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh  PPID  di  setiap  badan  publik berdasarkan  pengujian  konsekuensi secara  saksama  dan  penuh  ketelitian sebelum  menyatakan  informasi  publik terentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”.
Informasi  yang  sudah  dihasilkan dan disebarkan melalui website tentunya  akan  diterima  oleh  pengguna informasi.  Baik  itu  pemohon  informasi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
maupun  masyarakat  secara  umum  atau publik.  Sesuai  pada  hasil  wawancara yang  telah  dilakukan  sebelumnya, website ini  baru  dibentuk  pada  tahun 2019. Maka dari itu, PPID Kota Banjar hanya baru menghasilkan dan menyebarkan  informasi  publik  dengan jumlah  yang  sedikit.  Hingga  tahun 2020, website PPID  Kota  Banjar  baru menghasilkan 19 informasi saja. Namun,  PPID  Kota  Banjar  selalu berusaha  untuk  dapat  meningkatkan kualitas pelayanannya dalam penyediaan dan penyebaran (diseminasi)  informasi  publik.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  adanya  peningkatan output  berupa  produk  informasi  yang sudah dihasilkan dan disebarkan
melalui website dengan  jumlah  456 informasi publik hingga tahun 2021.
Apabila  terdapat  suatu  informasi yang  sudah  usang  atau  kadaluarsa, pihak  PPID  tidak  akan  menghapusnya dari website. Jadi  informasi  tersebut akan tetap muncul didalam website dan otomatis  masih  bisa  dilihat  dan digunakan  oleh  pengguna  informasi. Hal  ini  dilakukan  karena  ditakutkan masih  ada  para  pengguna  informasi yang  masih  membutuhkan  informasi tersebut.  Supaya  lebih  memudahkan para  pengguna  informasi,  pihak  PPID akan  memberikan  keterangan  tahun pada judul file informasi tersebut. “Untuk memastikan adanya standar layanan informasi demi
terlaksananya  informasi  publik  pada badan  publik,  Komisi  Informasi  baik pusat  maupun  provinsi  melakukan pemantauan  dan  evaluasi  (monev)
setiap tahunnya” (BRIN, 2017). Dalam Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  5 tahun 2016 tentang metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik  yang  tertuang  dalam  pasal  5, “salah  satu  indikator  yang  digunakan oleh tim penilai menggunakan 4 (empat indikator)  penilaian  yang  terdiri  atas  : a)  mengumumkan  informasi  publik;  b) menyediakan  informasi  publik;  c) pelayanan permohonan informasi publik  dan;  d)  dokumentasi  informasi publik”.
Selanjutnya, dalam pasal 8 dijelaskan mengenai kualifikasi peringkat  yang  menyatakan  bahwa “hasil  akhir  dari  pemeringkatan keterbukaan  informasi  publik  berupa kualifikasi  yang  terdiri  atas  :  a) informatif  dengan  nilai  97-100;  b) menuju  informatif  dengan  nilai  80-96; c) cukup informatif dengan nilai 60-79; d) kurang informatif dengan nilai 40-59 dan;  e)  tidak  informatif  dengan  nilai <39”.
Pemohon informasi akan diberitahukan  atau  dihubungi  melalui nomor telepon yang sudah dicantumkan pada formulir permohonan  informasi.  Selanjutnya akan  ada  surat  pemberitahuan  tertulis serta tanda tangan sebagai bukti bahwa informasi  tersebut  sudah  diterima  oleh pemohon informasi yang bersangkutan.
Sesuai  ketentuan  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diwajibkan permohonan masyarakat dapat dilayani dalam  waktu  yang  telah  ditetapkan,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
yaitu  10  hari  kerja  sejak  diterimanya permintaan meskipun dapat diperpanjang  paling  lambat  7  hari kerja.  Sutabri  (2005)  menjelaskan bahwa “penerimaan terhadap informasi akan  berlanjut  pada  terjadinya  proses pengolahan  atau  transformasi  dalam diri individu maupun kelompok. Proses transformasi  itu  dilaksanakan  dalam kegiatan analisis, pemahaman, penilaian,  dan  pembuatan  keputusan atau  tersimpan  sebagai  pengetahuan yang terstruktur”.
Untuk lebih mempermudah, peneliti  menggambarkan  tata  cara permohonan sekaligus proses diseminasi  informasi  publik  melalui PPID sebagai berikut : Bagan 1 Proses Diseminasi Informasi Publik
Agar proses diseminasi informasi ini  dapat  berjalan  dengan  baik,  PPID Kota Banjar tentunya melakukan penguatan  koordinasi  dengan  PPID Pembantu. Berdasarkan pada Keputusan  Wali  Kota  Banjar  Nomor 042/198/2021 tentang Penunjukan Pejabat  Pengelola  Layanan  Infomasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Daerah Kota Banjar, bahwa terdapat 30 Perangkat  daerah  yang  ditetapkan sebagai  PPID  Pembantu  Kota  Banjar. Dalam  hal  ini,  salah  satu  tugas  PPID Pembantu  adalah  membantu  PPID Utama  melaksanakan  tanggung  jawab, tugas  dan  kewenangannya.  Maka  dari itu,  perlu  dilakukan  koordinasi  antar
Perangkat daerah sebagai PPID Pembantu dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Koordinasi  ini  dilakukan  secara formal  yaitu  dengan  melalui  surat maupun  secara  non  formal  yang dilakukan  melalui  telepon.  PPID  Kota Banjar juga sudah melakukan penertiban  administrasi  terutama  di PPID  Utama,  yaitu  salah  satunya dengan menyediakan formulir permohonan  informasi.  Dalam  hal  ini, output  berupa  produk  informasi  publik akan  disampaikan  kepada  masyarakat terutama  sebagai  pemohon  informasi yang  akan  mendayagunakan  informasi publik tersebut.
Tetapi,  berdasarkan  pada  hasil wawancara  yang  telah  dilakukan,  ibu Lopi  Herpiyani  selaku  Kepala  Seksi Komunikasi  menjelaskan  mengenai tantangan  yang  sedang  dihadapi  oleh
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
PPID Kota Banjar sehingga pengelolaan  dan  layanan  informasi masyarakat  belum  dapat  dilaksanakan secara  optimal.  Penjelasan  ini  sesuai dengan  pernyataan  ibu  Lopi  Herpiyani yang menjelaskan bahwa :
“…karena  adanya  faktor  kurangnya pemahaman terhadap UU Nomor 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  dan  Peraturan menteri  dalam  negeri  Nomor  3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan  Pelayanan  Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam  Negeri  dan  Pemerintah Daerah  belum  secara  merata  pada Perangkat  Daerah  di  Kota  Banjar,
sehingga  pengelolaan  dan  layanan informasi  kepada  masyarakat  belum dapat  dilaksanakan  secara  optimal, juga  pengelolaan  database  PPID yang  rata-rata  masih  manual  atau tidak berbasis teknologi informasi di
PPID Utama maupun PPID Pembantu. Hal ini disebabkan karena  jaringan  belum  terintegrasi sehingga data belum dikelola secara terpusat dalam Data Server Bersama.  Dan  juga  Terbatasnya Sumber  Daya  Aparatur,  sarana  dan prasarana (Sapras) penunjang pengelola  layanan  informasi  di PPID  Utama  dan  PPID  Pembantu yang belum memadai…”
Dalam hal ini, tentunya diperlukan sosialisasi sekaligus melakukan  monitoring  dan  evaluasi dengan  para  PPID  Pembantu  secara berkala  karena  kurangnya  pemahaman PPID  Pembantu  mengenai  tugas  dan
fungsinya.  Sosialisasi  ini  dilakukan secara  rutin  dengan  agenda  1  (satu) atau  2  (dua)  tahun  sekali  dan membahas  mengenai  perkembangan pengelolaan  dan  layanan  PPID  di masing-masing perangkat daerah dengan  melibatkan  PPID  Pembantu  di wilayah Kota Banjar.
Tujuan  diadakannya  evaluasi  ini adalah  agar PPID Pembantu di lingkungan  Pemerintah  Kota  Banjar dapat  memahami  kedudukan  serta tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi)  di masing-masing perangkat daerah selaku  PPID  Pembantu.  Sehingga selain digunakan sebagai sarana bertukar  pikiran  dan  pengalaman, diharapkan  dapat  menambah  wawasan dan  ilmu  pengetahuan  PPID  Pembantu dalam  menyikapi  tuntutan  keterbukaan informasi publik sekaligus
mewujudkan  layanan  informasi  yang prima.  Sementara  itu,  hasil  dari diadakannya  kegiatan  evaluasi  ini tentunya dapat menjadi bahan berharga bagi Pemerintah dan Dinas Komunikasi dan  Informatika  Kota  Banjar  selaku PPID Utama.
Namun  hingga  saat  ini,  PPID
Kota Banjar tidak melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  Kota Banjar  mengenai  informasi  seputar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  secara  langsung, tetapi hanya menggunakan media sosial terutama Instagram dengan
memberikan  publikasi  dalam  bentuk infografis. Hal ini dirasa efektif karena akun  instagram  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Banjar  memiliki
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
kurang  lebih  8000  pengikut.  Selain  itu dilihat dari banyaknya masyarakat yang sudah melakukan permohonan informasi  publik,  baik  secara online maupun offline .

## KESIMPULAN
Sebelum  dilakukan  diseminasi atau  penyebarluasan  informasi  publik
melalui website ,  tentunya  PPID  Kota Banjar melaui beberapa tahapan terlebih  dahulu  dimulai  dari  input, proses, hingga menghasilkan output.
Media  yang  digunakan  oleh PPID  Kota  banjar  dalam  melakukan diseminasi  informasi  publik  adalah melalui website ppid.banjarkota.go.id.
Dalam  hal  ini,  informasi  publik  yang disebarkan  adalah  berdasarkan  pada klasifikasi informasi yang sudah disusun  dan  ditetapkan  oleh  atasan PPID Kota Banjar. Dalam konteks diseminasi informasi  publik,  PPID  Kota  Banjar berhasil  meningkatkan  output  berupa produk  informasi  yang  sebelumnya hanya  menghasilkan  19  informasi publik. Hingga pada tahun 2021, dapat menghasilkan  informasi  sebanyak  436 informasi publik yang sudah disebarkan melalui website PPID.
Oleh  karena  itu,  PPID  Kota Banjar berhasil meraih kategori menuju informatif  dan  berhasil  mendapatkan peringkat  11  pada  tahun  2021,  setelah sebelumnya hanya mendapatkan kategori tidak informatif bahkan masuk pada peringkat terendah tingkat Provinsi. Melalui  PPID,  Pemerintah  Kota Banjar berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun  dan  menyediakan  sarana dan  prasarana  melaui website, yang tentunya  dapat  mempermudah  dalam melakukan diseminasi informasi
publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  A. N. R., & Sujai,  I.  I. (2020).
Analisis  Implementasi  Sistem Informasi  Desa  Terintegrasi  Di
Kabupaten Pangandaran. Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 6 (November),
849–856. https://jurnal.unigal.ac.id/index.p hp/moderat/article/view/4550 BRIN,  P.  (2017). KI  Pusat  Beri Penghargaan  64  Badan  Publik . https://ppid.brin.go.id Fatkhah,  U.,  Winoto,  Y.,  &  Siti Khadijah, U. L. (2020). Diseminasi  informasi  zero  waste oleh Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan , 8 (1), 49. https://doi.org/10.24198/jkip.v8i1 .26615 Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan  Informasi  Publik Dalam  Pemerintahan  Terbuka
Menuju  Tata  Pemerintahan  Yang Baik . 1 (April), 135–156. Kusnadi.  (2020). Peranan  Diseminasi Informasi dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 . https://infopublik.id/kategori/cerit
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (517-533)
a-khas/464337/peranan- diseminasi-informasi-dalam- pencegahan-penyebaran-covid-19 Kusumajanti, Purnama, M., & Priliantini,  A.  (2018). Diseminasi Informasi  Publik  Oleh  Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan  Republik  Indonesia dalam Meningkatkan Public Awareness . 7 (3), 116–126.
Moleong, J. L. (2007). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya Offset. Mustofa, S. (2020). Hukum
Keterbukaan  Informasi  Publik  di Indonesia . Guepedia.
Ningtyas,  C.  I.,  Rusmana,  A.,  & Suminar, R. (2019). Indeks Kompetensi Pengelolaan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Da Dokumentasi Kementerian  Pertanian . 28 (14),
67–72.
https://doi.org/10.21082/jpp.v28n 2.2019.67 Nurazizah.  (2018). Peran  pustakawan dalam  diseminasi  informasi  via
jurnal elektronik lokal dan dampaknya  terhadap  kepuasan pemustaka  di  upt.  perpustakaan unsyiah .
Rumata,  V.  M.  (2017).  Perilaku Pemenuhan dan Penyebaran Informasi Publik Bagi Masyarakat  Kota  dan  Desa. Jurnal  Penelitian  Komunikasi , 20 (1), 91–106. https://doi.org/10.20422/jpk.v20i 1.146 Sutabri,  T.  (2005). Sistem  Informasi Manajemen (I). ANDI OFFSET.
Sutanta,  E.  (2003). Sistem  Informasi Manajemen (I). Graha Ilmu.
Takariani, C. S. D. (2014). Pengelolaan Informasi  Oleh  Badan  Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi. Observasi , 12 (1). Widodo, Y. (2012). Optimalisasi
Informasi  Publik  di  Era  Internet . https://fisip.uajy.ac.id/2012/04/17
/diseminasi-informasi-publik-di- era-internet/