## Demokrasi Lokal dan Budaya Bubuhan di Kalimantan Selatan
Oleh :

## Ricky Zulfauzan

## Abstrak
Berakhirnya Orde Baru melahirkan kembali fragmentasi ideologi dalam masyarakat. Masalah-masalah ini terjadi dikarenakan adat atau budaya setempat dimana demokrasi diterapkan  justru  berbenturan  dengan  kebudayaan  daerah.  Budaya  “bubuhan” merupakan salah satu dari fragmentasi itu dan masih tetap bertahan hingga saat ini di Kalimantan Selatan.
Kata Kunci : demokrasi, politik lokal, budaya bubuhan.

## BAB I PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang
Berakhirnya Orde Baru melahirkan kembali fragmentasi ideologi dalam masyarakat. Berbagai kelompok dengan latar belakang ideologi yang beranekaragam, mulai dari muslim radikal, sosialis, nasionalis, muncul dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh politik. Sebelum pemilu multi partai 1999 diselenggarakan, berlangsung pertikaian di kalangan pro demokrasi soal bagaimana transisi demokrasi harus berjalan dan soal memposisikan elite-elite lama dalam proses transisi.
Konsep otonomi daerah pada awalnya lebih merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi, ketimbang tuntutan demokrasi masyarakat lokal. Secara ideologis, otonomi daerah merupakan salah satu wujud penolakan atau perlawanan terhadap sosialisme kekuasaan, menjadi liberalisme. Perang dua mainstream ideologi, dalam konteks ini doresponi oleh masyarakat lalu di Inplementasikan kedalam struktur pemerintahan. Penganut faham sosialis menekankan pada sentralisme kekuasaan, sebaliknya penganut faham liberalisme menekankan pada distribusi kekuasaan ke daerah-daerah, yang kemudian lebih dikenal daerah otonom.
Berangkat dari alasan-alasan seperti itu, maka eksistensi otonomi daerah adalah hakekatnya menjadikan daerah dalam sistem pemerintahan  yang     demokratis
sebagai subjek untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam konteks inilah otonomi daerah pada dasarnya mewujudkan self-rule, self-governance, dan atau self- legislation. Dalam konteks negara bangsa, otonomi lebih merupakan upaya pemfasilitasi nilai-nilai komunitas lokal termasuk komunitas politik yang dalam sistem sentralistik tidak mendapat tempat yang ideal dalam arti yang sesungguhnya (sebagai subyek), yang sekaligus bisa tetap mempertahankan keutuhan bangsa (kesatuan), mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efisien administrasi dan pembangunan sosial ekonomi. Permasalahan demokrasi didaerah, jika dikaitkan dengan budaya lokal, kadang terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah ini kadang terjadi dikarenakan adat atau budaya setempat dimana demokrasi diterapkan justru berbenturan dan tetap mempertahankan kebudayannya sendiri dalam menanggapi suatu masalah atau kebijakan- kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti adanya suatu faham yang menyatakan bahwa didaerahnya atau lingkungan kebudayaannya masalah politik dan pemerintahan hanya boleh diduduki oleh kaumnya saja tanpa memikirkan dan mempedulikan adanya demokrasi yang berlaku di negeri ini
Budaya ―bubuhan‖, yang mana apabila dikaitan dengan demokrasi dalam dunia politik atau pemilihan kepala daerah yang demokratis, maka mereka hanya memilih calon-calon kepala daerah yang hanya berasal dari daerahnya saja. Contoh nyata dari kuatnya budaya banjar ―bubuhan‖ bisa dilihat dari jargon kampanye calon Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2010 ini dimana salah satu jargon yang cukup menuai sejumlah kritik adalah dari salah satu kandidat dengan mengusung jargon kampanye ―asli urang Banua‖(asli orang banjar).

## b. Rumusan Masalah
Berdasarkan atas latar belakang masalah diatas maka tulisan ini mencoba merumuskan masalah tentang pengaruh budaya banjar ―bubuhan‖ dalam  proses  demokrasi di Kalimantan Selatan.
c. Batasan Masalah
tulisan ini mencoba  mendeskripsikan  pengaruh  budaya  banjar ―bubuhan‖ terhadap tehadap demokratisasi di Kalimantan Selatan dengan cara membandingkan antara instrumen demokrasi dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam budaya ―bubuhan‖

## BAB II

## LANDASAN TEORI

## a. Demokrasi dan Demokratisasi
Menurut teori demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintah, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat yang di definisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktek, demokrasi menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukanlah rakyat  keseluruhan, tetapi hanya popularitas tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal dari para pengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan, yang diakui dan bisa mengklaim memiliki hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan meyangkut urusan publik atau pemerintah.
Dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki skala luas, tidak lagi berformat lokal, ketika negara sudah berskala nasional, ketika negara tidak mungkin lagidirealisasikan dalam wujud pertisifasi langsung, masalah diskriminasi dalam kegiatan politik tetap saja berlangsung, meskipun tentu sudah berbedakan prakteknya dengan pengalaman yang terjadi dimasa Polis Yunani Kuno. Kenyataan tidak semua warga negara dapat langsung  terlibat dalam perwakilan, dan hanya mereka yang karena sebab tertentu seperti mampun membangun pengaruh dan menguasai suara politik terpilih sebagai wakil rakyat. Sementara sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili, tetapi tidak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-hak sebagai warga negara.
Berbagai pendekatan yang konvensional cenderung memfokuskan perhatian pada unsur-unsur demokrasi tertentu seperti kebebasan dasar, hak asasi manusia, supermasi hukum, pemilu pemerintahan yang bersih, partisipasi warga negara atau masyarakat sipil, secara terpisah-pisah. Salah satu contoh instrumen yang paling dikenal adalah model pemeringkatan Freedom House . Mereka menghasilkan ukuran yang deskristif dan sering kali statistik, jarang membahas proses pelaksanaan dan pemajuan hak dan seterusnya. Dengan demikian pendekatan ini agak menghindari persoalan bagaimana unsur-unsur mendasar (insterinsik) dari demokrasi dan dihubungkan dengan berbagai aktor  dan faktor yang mengkondisikannya.
b. Budaya Politik
1. Pengertian Umum Budaya Politik
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti  juga di Indonesia, menurut Benedict R. O‘G Anderson , kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di  dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :
1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).
Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.
2. Tipe-tipe budaya politik
1) Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan
Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang  terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan   sikap ‖militan‖ atau sifat ‖tolerasi‖.

## 1. Budaya Politik Militan
Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

## 2. Budaya Politik Toleransi
Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana  selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.
Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan  menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya Politik terbagi atas :

## a. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut
Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya
memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

## b. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif
Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.
Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

## 2) Berdasarkan Orientasi Politiknya
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter- karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :
1. Budaya politik parokial (parochial political culture ), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
2. Budaya politik kaula (subyek political culture) , yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
3. Budaya politik partisipan (participant political culture) , yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.
Budaya  politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat efficacy atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya  ( trust )  antar  warga  negara.  Oleh  karena  itu  dalam  konteks
politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.
Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya politikpartisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.
Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat  dengan budaya politik subyek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul  bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan artisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.
Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada  perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.
Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh karena  itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam  budaya  politik parokial,  hanya  bisa  bila  terdapat  institusi-institusi   dan
perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa dtemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :
1. Budaya politik subyek-parokial ( the parochial- subject culture )
2. Budaya politik subyek-partisipan ( the subject-participant culture )
3. Budaya politik parokial-partisipan ( the parochial-participant culture )
Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik, menuntut konformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam pembangunan di segala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan, apalagi kritik. Jika pemimpin itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjuk- kan kesetiaannya yang tinggi. Akan tetapi, ada pula elite yang menyadari inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan, maka elite itu sedang mengembangkan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan.
Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.
David Apter memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan  budaya politik  agama tersebut  dapat    mendorong
atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik.

## a. Budaya “Bubuhan”
Kebudayaan Banjar yang ada sekarang adalah merupakan hasil dari proses evolusi dan konstruksi sosial masyarakat pada kurun waktu yang lampau hampir ribuan tahun. Istilah Banjar berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti kelompok. Di Kalimantan mula-mula nama Banjar di pakai untuk memisahkan orang Melayu (nenek moyang berasal dari Sumatra) dan orang jawa (berasal dari Majapahit) yang berjasa membantu sultan (raja dari kerajaan Banjar). Sultan Suriansyah memerintahkan untuk membangun perkampungan untuk orang Jawa  di tepi hilir sungai Martapura. Sedangkan untuk kelompok orang Melayu di tepi hulu sungai Martapura. Karena di hilir sungai Martapura apabila air pasang air sungainya asin, sehingga kelompok orang yang mendiami muara sungai Martapura disebut orang Banjar Masin.
Orang Banjar adalah mereka yang menjadi penduduk air Hulu Sungai, Banjarmasin, Martapura Pelehari dan Daerah pantai. Orang banjar yang bercampur dengan orang Dayak, dikatakan menimbulkan suku bangsa baru yaitu suku Bakumpai dan Muara Bahan. Sedangkan Hasan Yusuf, mengatakan bahwa pergaulan orang Dayak yang telah masuk islam dengan orang Banjar, lambat laun menimbulkan percampuran dalam perkawinan serta perpaduan bahasa Banjar dengan Dayak sehingga menimbulkan dialek bakumpai.
Bubuhan (Banjar), Bubohan (Melayu Kayung), Bubuan (Tidung) adalah unit kesatuan famili atau kekerabatan biasanya sampai derajat sepupu dua atau tiga kali, bersama para suami atau kadang-kadang dengan para istri mereka. Anggota bubuhan tinggal di rumah masing-masing, (dahulu) dalam suatu lingkungan yang nyata batas-batasnya. Di antara anggota bubuhan ini terdapat seseorang yang menonjol sehingga dianggap sebagai pemimpin bubuhan yang disebut tatuha bubuhan .
Pemukiman terbentuk dari satu atau beberapa bubuhan. Pemukiman bubuhan ditandai dengan tinggalnya sekelompok kekerabatan di sekitar rumah  tua
yang merupakan rumah bubuhan. Rumah bubuhan biasanya ditinggali oleh garis keturunan perempuan.
Suku bangsa Melayu  yang menjadi inti masyarakat Banjar memasuki daerah ini ketika dataran dan rawa-rawa yang luas yang kini membentuk bagian besar Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih  merupakan teluk raksasa yang jauh menjorok ke pedalaman.
Suku bangsa Melayu  ini, dengan melalui Laut Jawa-memasuki teluk raksasa tersebut, lalu memudiki sungai-sungai yang bermuara ke sana, belakangan menjadi cabang-cabang sungai Negara, yang semuanya berhulu di kaki Pegunungan Meratus. Mereka disertai kelompok bubuhannya, dan oleh elit daerah, juga diikuti warga bubuhannya, dan seterusnya sampai bubuhan rakyat jelata di tingkat bawah.
Dengan masuk Islam-nya para bubuhan, kelompok demi kelompok, maka dalam waktu relatif singkat Islam akhirnya telah menjadi identitas orang Banjar dan merupakan cirinya yang pokok, meskipun pada mulanya ketaatan menjalankan ajaran Islam tidak merata.
Dapat dikatakan bahwa pada tahapan permulaan berkembangnya Islam tersebut, kebudayaan Banjar telah memberi bingkai dan Islam  telah terintegrasikan ke dalamnya; dengan masuk Islamnya bubuhan secara berkelompok, kepercayaan Islam diterima sebagai bagian dari kepercayaan bubuhan.
Menurut Alfani Daud (1997 : 50), pada dasarnya masyarakat Banjar merupakan penganut Islam  yang taat, walaupun terdapat pengaruh kepercayaan lama. Corak keislaman orang Banjar mencakup konsepsi-konsepsi dari imigran- imigran  Melayu  yang menjadi nenek moyang orang Banjar, dari sisa-sisa kepercayaan Hindu, dan sisa-sisa kepercayaan Dayak yang ikut membentuk suku bangsa Banjar.

## Pemerintahan bubuhan tempo dulu
Kenyataan bahwa bubuhan memeluk Islam  secara berkelompok telah memberikan warna pada keislaman masyarakat kawasan ini, yaitu pada asasnya diintegrasikannya  kepercayaan  Islam  ke  dalam  kepercayaan  bubuhan,       yaitu
kepercayaan yang dianut oleh warga bubuhan yang sama terjadi pada masyarakat Dayak Bukit sampai setidak-tidaknya belum lama berselang.
Kelompok bubuhan dipimpin oleh warganya yang berwibawa. Sama halnya dengan masyarakat balai saat ini, kepala bubuhan yang pada masa kesultanan sering disebut sebagai asli, berfungsi sebagai tokoh yang berwibawa, sebagai tabib, sebagai kepala pemerintahan dan mewakili bubuhan bila berhubungan dengan pihak luar, sama halnya seperti kepala balai yang biasanya seorang balian, bagi masyarakat Dayak Bukit sampai belum lama ini.
Ketika terbentuk pusat kekuasaan, kelompok masyarakat bubuhan diintegrasikan ke dalam ke dalamnya; kewibawaan kepala bubuhan terhadap warganya diakui. Biasanya sebuah kelompok bubuhan membentuk sebuah 'anak kampung', gabungan beberapa masyarakat bubuhan membentuk sebuah kampung, dan salah satu kepala bubuhan yang paling berwibawa diakui sebagai kepala kampung itu.
Untuk mengkoordinasikan beberapa buah kampung ditetapkan seorang lurah, suatu jabatan Kesultanan di daerah yang dahulu disebut banua, yaitu biasanya seorang kepala bubuhan yang berwibawa pula.
Beberapa lurah dikoordinasikan oleh seorang lalawangan, suatu jabatan yang mungkin dapat disamakan dengan jabatan bupati di  Jawa  pada kurun yang sama. Dengan sendirinya seorang yang menduduki jabatan yang formal  sebagai mantri atau penghulu merupakan tokoh pula dalam lingkungan bubuhannya.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sistem pemerintahan pada masa kesultanan, dan mungkin rezim-rezim sebelumnya, diatur secara hirarkis sebagai pemerintahan bubuhan. Di tingkat pusat yang berkuasa ialah bubuhan raja-raja, yang terdiri dari sultan  dan kerabatnya ditambah  pembesar-pembesar  kerajaan (mantri-mantri).
Pada tingkat daerah memerintah tokoh-tokoh bubuhan , mulai dari lurah- lurah, yang dikoordinasikan oleh seorang lalawangan; berikutnya ialah kepala- kepala kampung, yang adalah seorang tokoh bubuhan , semuanya yang paling berwibawa di dalam lingkungannya, dan membawahi beberapa kelompok rakyat jelata  pada  tingkat  paling  bawah.  Peranan bubuhan ini  sangat  dominan   pada
zaman sultan-sultan. dan masih sangat kuat pada permulaan pemerintahan Hindia Belanda. Belakangan memang dilakukan perombakan-perombakan; jabatan  kepala pemerintahan di desa tidak lagi melalui keturunan, melainkan melalui pendidikan.

## BAB III ANALISIS
Dari landasan teori seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka makalah ini dapat mengambil analisis mengenai nilai-nilai budaya Banjar ―Bubuhan‖ bila dikaitkan dengan instrumen demokrasi di Indonesia yaitu dimana dalam instrument demokrasi disebutkan mengenai Hak-hak dan institusi-institusi yang perlu di promosikan yaitu ;
I. Kewarganegaraan, hukum dan hak-hak :
1. Kesetaraan warganegara
2. Hak-hak minoritas, migrant dan pengungsi
3. Rekonsiliasi konflik dalam masyarakat
4. Penghargaan dan dukungan pemerintah terhadap hukum internasional dan traktat hak asasi manusia PBB
5. Ketaatan aparatur dan penyelenggaraan kekuasaan negara terhadap hukum.
6. Akses yang setara dan aman terhadap keadilan
7. Integritas dan independensi peradilan
8. Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya
9. Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi
10. Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja.
11. Kebebasan beragama dan berkeyakinan
12. Kebebasan menggunakan bahasa dan melestarikan budaya.
13. Kesetaraan dan emansipasi gender.
14. Perlindungan terhadap hak-hak anak
15. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, jaminan sosial dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.
16. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk tentang hak-hak dan kewajiban warga negara.
17. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate govemance) dan regulasi bisnis untuk kepentingan publik.
II. Pemerintahan yang reprasentatif dan bertanggung jawab.
18. Pemilihan umum yang bebas dan adil di tingkat pusat regional dan lokal 19. Pemilihan yang bebas dan adil terhadap Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Desa.
20. Kebebasan mendirikan partai, merekrut anggota dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintah.
21. Partai  yang  mencerminkan  isu-isu  vital  dan  kepentingan-kepentingan masyarakat.
22. Pencegahan penyalahgunaan sentimen religius atau etnis, ataupun simbol- simbol dan doktrinya oleh partai.
23. Independensi partai politik uang dan kepetingan kuat yang terselubung
24. Kapasitas kontrol anggota dan simpatisan terhadap partainya, dan respons serta tanggung jawab partai terhadap konstituen.
25. Kemampuan partai membentuk dan menjalankan pemerintahan.
26. Transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah terpilih di segala tingkatan.
27. Transparansi dan pertanggung jawaban eksekutif/pejabat publik pada semua tingkatan.
28. Desentraliasi pemerintahan secara demokratis (atas dasar prinsip subsidiaritas).
29. Transparansi dan pertanggung jawaban militer dan pertanggung jawaban polisi terhadap pemerintahan yang terpilih dan publik.
30. Kapasitas pemerintah untuk memerangi kelompok militer, preman dan kejahatan terorganisir.
31. Kemerdekaan pemerintah dari intervensi asing (kecuali PBB dan hukum internasional positif).
32. Kapasitas pemerintah untuk bebas dari kelompok-kelompok kepentingan yang kuat, untuk menghilangkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
III. Masyarakat Sipil dan Partisipasi langsung yang berorientasi demokratis 33. Kebebasan pers, seni dan dunia akademis
34. Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni dan dunia akademis juga untuk merefleksikannya.
35. Partisipasi warganegara dalam organisasi masyarakat yang independen.
36. Transparansi, pertanggungjawaban dan praktek demokrasi dalam organisasi- organisasi masyarakat.
37. Akses dan transparansi yang luas dari semua kelompok sosial, termasuk perempuan terhadap kehidupan publik.
38. Kontak langsung masyarakat dan akses terhadap layanan publik dan para pelayan masyarakat.
39. Kontak langsung masyarakat dan akses terhadap para wakil politik mereka.
40. Konsultasi pemerintah dengan masyarakat, dan bila mungkin partisipasi publik secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan publik.

## Bubuhan dalam dunia politik
Segala aspek kehidupan masyarakat Banjar bermuara pada dua hal utama, agama dan kekerabatan. Apa pun konflik personal dan komunitas yang terjadi dalam etnis terbesar di Kalimantan Selatan tersebut dapat dirembuk lewat pendekatan bubuhan. Di samping agama (Islam), urang (orang) Banjar dipertautkan pula melalui bubuhan. Merunut sejarah warga kampung Banjar, bubuhan awalnya menunjuk pada nama kelurahan atau lalawangan (wilayah setingkat kabupaten) tertentu. Dalam perkembangannya, istilah yang berkembang pada zaman kesultanan itu tidak selalu mengacu pada nama wilayah. Saat ini bisa juga mengacu pada nama salah satu tokoh masyarakat setempat atau orang yang dihormati. Alfani Daud, pakar budaya Banjar, dalam bukunya Islam dan  Masyarakat Banjar: Deskripsi  dan Analisa Kebudayaan Banjar (1997) menuturkan bahwa bubuhan mulanya mengacu pada identifikasi seseorang sebagai warga atau anak  kampung tertentu.
Seiring perjalanan waktu, istilah bubuhan merujuk pada salah satu identifikasi keberadaan seseorang dalam konteks sosio-kultural masyarakat Banjar. Secara sederhana, bubuhan dapat dipahami sebagai suatu wadah orang Banjar dalam satu ikatan kekerabatan. Pada akhirnya, meskipun secara umum bubuhan bersandar pada garis keturunan, lokalitas, atau kesejarahan, wadah kekeluargaan itu makin berkembang. Sifatnya kini relatif lebih terbuka bagi siapa saja yang berhasil memetakan posisi dirinya dalam suatu kelompok atau komunitas. Dalam konteks politik kekuasaan di wilayah ini, bubuhan sangat berperan penting. Kepatuhan masyarakat Banjar terhadap patron tokoh agama atau ulama dan tokoh masyarakat dapat menjadi nilai tambah terhadap konsep bubuhan.
Apriansyah, dosen politik dari Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, menyatakan, bubuhan menjadi sandaran untuk menandai eksistensi seseorang, melacak jejaring orang yang bersangkutan, dan akhirnya menetapkan orang tersebut kawan atau lawan dalam berpolitik. Bubuhan yang menjadi sandaran ikatan kekerabatan masyarakat dan Islam tersemai dan terpelihara lewat budaya sungai. Islam membangun sikap kepatuhan masyarakat sebagai santri terhadap ulamanya sebagai  patron dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik. Sikap tersebut masih lestari, terutama pada santri duduk.
Calon yang merupakan santri duduk dari majelis salaf (pengajian) dan  mempunyai kedekatan dengan ulamanya akan lebih mudah meraih pendukung ketimbang santri formal (sekolah agama formal), kata Apriansyah. Patron ulama, terutama yang berasal dari kaum tuha (mengacu pada Nahdlatul Ulama), masih sangat dihormati dan dipatuhi sebagian masyarakat Banjar. Hal ini menjawab realitas bahwa hampir semua bupati dan wali kota, termasuk gubernur, yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah langsung selalu melalui jalur partai berhaluan Islam, khususnya yang kental bernuansa NU, seperti PPP dan PKB.
Afiliasi keagamaan agaknya tetap menjadi pijakan utama masyakarat Kalsel dalam menetapkan pilihan politiknya. Hal tersebut tecermin dalam hasil pemilihan umum legislatif di bumi Lambung Mangkurat ini. Pada Pemilu 1955, partai politik bernuansa Islam mendominasi lebih dari 82 persen perolehan suara, tersalur pada Partai Nahdlatul Ulama  (49,5  persen)  dan  Masjumi.  Parpol  berhaluan  nasionalis,  yaitu  PNI,  hanya  bisa
memetik sekitar enam persen suara. Semasa Orde Baru, Kota Baru adalah lumbung suara Partai Golkar di Kalsel. Perolehan suara parpol tersebut di bumi Sa-ijaan tak pernah kurang dari 80 persen. Namun, meski secara umum masih memenangi Pemilu 1999 dan 2004 di Kalsel, Partai Golkar tak lagi eksis di Banua Lima yang meliputi Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Kegairahan memilih parpol bernuansa Islam bangkit kembali selepas hegemoni Partai Golongan Karya yang mendominasi kemenangan pemilu di Kalsel pada tahun 1971-1997. Hal itu tampak dari penurunan suara beringin secara signifikan di beberapa kabupaten yang menjadi basis dukungan parpol itu. Seperti halnya suara Partai Golkar di Kota Baru.  Sejak pemilu multiparpol berlaku kembali pada tahun 1999, perolehan beringin menyusut drastis, hanya mampu meraih kurang dari 36 persen suara. Adapun PPP, yang sebelum era reformasi selalu menempati posisi runner up dalam setiap pemilu, semakin menunjukkan kekuatan politiknya.
Gelombang pembalikan semakin kuat pada pemilu selanjutnya. Pada Pemilu  2004, mayoritas konstituen di lima kabupaten di wilayah ini kembali memilih parpol Islam. Partai Persatuan Pembangunan mengantongi suara cukup banyak di wilayah yang mayoritas dimukimi orang Banjar Pahuluan. Padahal, sepanjang Orde Baru, selain Kota Baru, Banua Lima adalah basis Partai Golkar. Sejumlah parpol lain bernuansa Islam yang menjadi peserta pemilu pascareformasi juga berbagi suara di 11 kabupaten dan dua kota di Kalsel. Beberapa di antaranya, seperti PKB, PKS, dan PAN, berhasil meraih simpati ratusan ribu konstituen hanya dalam dua kali pemilu. Hal tersebut tak lepas dari pengaruh napas keislaman yang diusung parpol- parpol tersebut. Walaupun cukup berjaya di  Kalsel, tidak semua kabupaten dan kota terpapar haluan politik parpol bernapaskan Islam. Beberapa wilayah yang menjadi pusat keberadaan orang Banjar Kuala, seperti Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin, menjadi lahan potensial bagi parpol berhaluan nasionalis. Dari pemilu ke pemilu, jumlah pemilih PDI-P di daerah-daerah tersebut cenderung meningkat.
Bahkan, pada Pemilu 1999, PDI-P mengungguli Partai Golkar di wilayah urban. Beberapa wilayah, seperti Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut, juga berpotensi disemai partai berhaluan nasionalis. Wilayah tersebut memang merupakan wilayah  transmigran  dengan  komposisi  penduduk  heterogen,  yaitu  pembauran  antara
etnis Banjar, Jawa, dan Bugis. Pemersatu politik Tak dimungkiri, bubuhan cukup memengaruhi opini konstituen di Kalsel. Apriansyah memaparkan, jika seorang caleg berhasil merangkai benang merah bubuhan dari orang-orang di sekitarnya termasuk jejaring kekerabatan dari pihak istri atau suami, mertua, dan iparyang bersangkutan berpeluang memperkuat eksistensinya di mata konstituen. Ini disebabkan masyarakat Banjar menempatkan bubuhan sebagai bagian dari labelling seseorang dalam konteks sosial masyarakat.
Selain jaringan kekerabatan, kedekatan lokalitas, dan bobot kesejarahan keluarga, bubuhan juga terbangun dari kekuatan patron yang dimiliki calon kepala daerah atau caleg yang bersangkutan. Dalam pemilihan gubernur Kalsel beberapa waktu lalu, misalnya, kedekatan gubernur terpilih Rudy Arifin dengan Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani (lebih dikenal sebagai Tuan Guju Ijai) tokoh ulama dari Kalsel, menjadi salah satu pemersatu beragam bubuhan dalam pilgub. Fenomena tersebut cukup membuktikan, tokoh yang menjadi patron masyarakat berperan banyak dalam menentukan dukungan bubuhan terhadap calon atau parpol tertentu.
Sepeninggal Tuan Guru Ijai, ditengarai belum ada tokoh ulama atau tokoh masyarakat yang dipandang mampu mempersatukan bubuhan-bubuhan di Kalsel. Jika sampai Pemilu 2009 berlangsung tak muncul tokoh kharismatik baru, bisa diperkirakan afiliasi politik masyarakat Kalsel akan terpencar pada bubuhan-  bubuhan yang caleg- calegnya mampu menggalang pengaruh cukup luas, baik melalui parpol Islam maupun parpol berhaluan nasionalis
Bila  dikaitkan instrumen demokrasi  di  atas  dengan  kebudayaan ―Bubuhan‖ (kebudayaan Banjar), maka kebudayaan ini akan menghambat berkembangnya demokrasi di daerah Kal-Sel itu sendiri, karena dalam kebudayaan banjar, yang dimaksud dengan Bubuhan adalah orang-orang atau kelompok kekerabatan dalam kebudayaan banjar. Sehingga dalam hal adanya pelaksanaan pemilihan Kepada Daerah yang bersifat demokratis justru berbenturan dengan budaya ―Bubuhan‖ yang menganggap bahwa para calon kepala darah hanya boleh dari kalangan atau golongan orang-orang banjar saja.
Dengan adanya benturan antara demokrasi politik dan kebudayaan ini, maka dapat dilihat bahwa perkebangan demokrasi didaerah-daerah yang masih menganggap bahwa hanya   orang-orang  atau   kelompoknya   saja   yang  dapat   menduduki   jabatan   dalam
pimpinan daerahnya bisa saja menghambat perkembangan daerah tersebut berkaitan dengan demokratisasi yang telah ada dan berjalan di Indonesia.

## BAB IV PENUTUP

## a. Kesimpulan.
Dari pembahasan mengenai benturan yang terjadi antara kebudayaan daerah yang  tetap  mempertahankan  kebudayaan ―Bubuhan‖, bila dikaitkan dengan demokrasi dalam masalah politik seperti pemilihan kepala daerah, maka kebudayaan bubuhan ini dapat menghambat perkembangan demokrasi di daerah tersebut.  Karena  dalam  kebudayaan  Banjar  mengenai ―Bubuhan‖, adalah kebudayaan yang hanya menganggap keberadaan dari orang-orang mereka sendiri atau kekerabatan dalam kebudayaan mereka saja.
Diikutsertakannya kebudayaan bubuhan dalam masalah pengembangan demokrasi dalam budaya politik adalah suatu cara yang dapat dikatakan bertentangan dengan adanya suatu demokrasi, dimana dalam demokrasi  dijelaskan bahwa seseorang memiliki hak untuk dipilih dan memilih sebagai seorang kepada daerah atau wakil rakyat, akan tetapi bila dikaitkan dengan kebudayaa Bubuhan, maka kedudukan orang lain selain dari kaum atau anggota kebudayaan bubuhan tersebut tidak akan dianggap atau dihiraukan, dan tindakan ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak mendukung adanya demokrasi di daerah tersebut.
b. Saran
Perkembangan Demokrasi di Kalimantan Selatan terlihat cukup maju secara prosedural. Namun pada prakteknya secara substantif stuktur politik yang demokratis belum terbangun secara baik. Sangat mustahil demokrasi dapat maju dengan pesat apabila infra-stuktur dan supra-stuktur politik yang demokratis belum terbangun dengan baik. Apabila demokrasi memang menjadi pilihan sudah selayaknyalah dibangun sebuah stuktur politik demokratis dimana semua unsur Good Governance (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat) dapat berperan maksimal.
Selanjutnya budaya daerah yang sudah barang tentu tidak mendukung demokrasi hendaknya bisa berevolusi sesuai dengan perkembangan demokrasi agar tidak terjadi benturan dan konflik antar keduanya jika diterapkan bersamaan.
Daftar Pustaka
Ida, Laode 2000. Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal dan Clean Government. Jakarta:
PPSK. Koentjaraningrat. 1998. Pengantar Antropologi II. Jakarta: Rineka Cipta Mar‘ie, Ruslie. 2005. Antropologi Sosial. Banjarmasin: Pustaka Banua Tornquist, Olle dkk. 2007. Menjadikan Demokrasi Bermakna. Jakarta:

## DEMOS
Utomo, Warsito. 2006. Administrasi Publik Baru Indonesia. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

## INTERNET
www.demokrasidiindonesia.com . Diakses pada tanggal 31 Oktober 2010 wikipedia.org/wiki/demokrasi.com. diakses pada tanggal 1 November 2010 rinawati harini.web blog. Diakses pada tanggal 1 November 2010 wikipedia.org/wiki/bubuhan.com