## DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PIDANA BERKUALITAS YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Adi Kusyandi Saefullah Yamin
Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Jendral Sudirman Email : ak2633@gmail.com, ifoel_medit@yahoo.com

## ABSTRACT
Republic  of  Indonesia  as  required  in  Article  24  of  the  Republic  of  Indonesia.  Indonesia. Judges are free from any coercion and/or pressure from anyone in carrying out their judicial but  are  free  to  do  whatever  they  want.  The  principle  of  freedom  of  judges  refers  to  the independence  or  independence  of  the  judiciary  to  provide  objective  and  fair  decisions. Indonesian  judges  understand  and  carry  out  the  meaning  of  the  freedom  of  judges  by carrying  out  the  main  duties  of  judicial  power  in  accordance  with  procedural  law  and applicable  law,  namely  freedom  of  responsibility,  corridors  of  freedom  of  order  in applicable laws and regulations, freedom from government, and interests. groups, pressure groups, print media influence, electronic media, and influential individuals.
Keywords:  freedom  from  government,  namely  freedom  of  responsibility,  disparity  in judges' decisions.

## I. PENDAHULUAN
Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi seringkali tidak dapat  diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut seringkali diperlukan adanya campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara obyektif, penyelesaian tersebut tentunya didasarkan kepada pedoman-pedoman yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dilaksanakan oleh  suatu  lembaga  yang  disebut  dengan  lembaga  peradilan,  yang  berwenang  untuk melakukan  pemeriksaaan,  penilaian  dan  memberikan  keputusan  terhadap  konflik. Kewenangan  tersebut  dikenal  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang  dalam  praktiknya dilaksanakan oleh hakim.
Hakim  dalam  menyelesaikan  konflik  yang  dihadapkan  kepadanya  harus  dapat menyelesaikan  secara  obyektif  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  maka  dalam  proses
pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk  dari  eksekutif.  Dalam  pengambilan  keputusan,  para  hakim  hanya  terikat  pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum  yang menjadi  atau dijadikan landasan hukum keputusannya.  Tetapi  penentuan  fakta-fakta  yang  termasuk  fakta-fakta  yang  relevan  dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.
Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya.  Salah  satu  unsur  penting  yang  berpengaruh  dalam  proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.
Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang  sangat  esensial,  yaitu  keadilan  ( gerechtigheit ),  kepastian  ( rechsecherheit )  dan kemanfaatan ( zwachmatigheit ) 1 .
Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas.
Hakim  dalam  memberikan  putusan  pada  perkara  pidana  memiliki  kewenangan Disparitas  yaitusuatu  kebebasan  yang  diberikan  Undang-Undang  kepada  hakim  untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.
Dalam  diri  hakim  diemban  suatu  amanah  agar  peraturan  perUndang-Undangan diterapkan  secara  benar  dan  adil,  dan  apabila  penerapan  peraturan  perundang-  undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan ( moral justice ) dan  mengenyampingkan  hukum  atau  peraturan  perUndang-Undangan  ( legal  justice ). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat ( the living law ) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku  dalam  masyarakat  ( social  justice ) 2 .  Keadilan  dimaksud  di  sini  adalah  bukanlah
1 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 291.
2 Bagir Manan, Wajah Hukum di Era Reformasi , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
keadilan  yang  bersifat  formil,  tetapi  keadilan  yang  bersifat  materil/substantif  yang  sesuai dengan hati nurani hakim.
Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di  Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi  ketentuan-ketentuan  hukum  tertulis  melalui  penemuan  hukum  ( rechtvinding ) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru ( creation of new law ). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum ( recht vacuum ) dan mencegah tidak  ditanganinya  suatu  perkara  dengan  alasan  hukumnya  (tertulis)  tidak  jelas  atau  tidak ada 3 .
Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa  cabang  yudikatif  negara  harus bebas  dari  pengaruh  luar  dan  independen  dari  cabang  lainnya.  Hal  itu  untuk  mendorong terbentuknya  negara  hukum  di  Indonesia,  sebagaimana  tertulis  dalam  Pasal  24.  Untuk mempertahankan  cita-cita  tersebut,  sistem  peradilan  harus  tunduk  pada  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar. UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa hakim dapat memeriksa dan memutus perkara secara bebas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 4. Selain itu,  mereka  harus  tetap  independen  dengan  menjunjung  tinggi  kebebasan  kekuasaan kehakiman melalui integritas keyakinan dalam Pasal 39 ayat (4). Pancasila dan UUD 1945 merupakan  dasar  dari  sistem  hukum  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  mempelajari  kebebasan hakim  dalam  bidang  hukum  harus  dimulai  dengan  pemahaman  tentang  Pancasila  dan prinsip-prinsip filosofisnya. Asas-asas tersebut menjadi pedoman cara pandang kehidupan bangsa,  oleh  karena  itu  menjadi  dasar  UUD  1945.  Ketika  memeriksa  bagaimana  hakim menginterpretasikan prinsip-prinsip ini dalam praktiknya, penting untuk mempertimbangkan  bagaimana  mereka  dipandu  oleh  Undang-Undang  dan  peraturan.  Hal itu  menunjukkan  bahwa  kebebasan  hakim  merupakan  fungsi  dari  koridor  Pancasila  dan UUD 1945.
Rumusan  norma  yang  berkaitan  dengan  ancaman  pidana  pada  dasarnya  bersifat maksimum. Hal tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim. Disapritas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Hasil penelitian menunjukan dalam memutuskan perkara hakim tunduk pada Pasal 197 KUHAP, yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri didalam menentukan berat atau ringannya hukuman
3 Mochtar Kusumaatmaja , Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, 2002.
yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa,  melalui  pembuktian  materil  dipersidangan  untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim. Saat ini peradilan di Indonesia masih menggunakan metode penjatuhan hukuman berdasarkan pemeriksaan persidangan saja. Hal ini  menyebabkan  putusan  pengadilan  yang  dikeluarkan  oleh  hakim  terdapat  perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang disebut dengan disparitas pidana.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Apakah Kendala  untuk  mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan. hukum  oleh  badan  peradilan,  karena  "menegakkan  hukum  berarti  menegakkan Undang-Undang namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan?
2. Apa yang menjadi makna dan fungsi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Bagaimanakah peraturan disparitas hakim dalam memberikan?

## III. METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dalam kaitannya dengan keadilan  substantif.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal. Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. termasuk penelitian normatif (kepustakaan) yaitu hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip  Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan wujud  sila pertama pada Pancasila yang  diakomodir  di  dalam  ketentuan  Pasal  2  (1)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman yakni Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Melalui amanat tersebut maka pertanggungjawaban tugas hakim pada saat memeriksa  dan  memutus  perkara  dilakukan  berlandaskan  prinsip  umum  keyakinan
beragama  yang  mestinya  dapat  menguatkan  konsistensi,  integritas  dan  keberanian  hakim mewujudkan keadilan.
Putusan  berkualitas  mencerminkan  kepiawaian  dan  kemampuan  Hakim  di  dalam memutus perkara. Otoritas memutus perkara ada pada Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan  Hakim  yang  berkualitas.  Banyak  teori  tentang  bagaimana  mewujudkan putusan Hakim yang berkualitas, namun bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum.  terhadap  perkaranya  pada  Hakim,  putusan  Hakim  yang  berkualitas  baginya  tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan.
Ada dua persoalan dalam hal ini yaitu bagaimana mewujudkan putusan berkualitas dan bagaimana mewujudkan keadilan hukum dalam putusan. Sejak awal Indonesia merdeka, bangsa  Indonesia  menegaskan  secara  eksplisit  ingin  membangun  suatu  tata  hukum  yang baru.    Bangsa  Indonesia  termasuk  negara  baru  yang  menyatakan  ketegasan  ingin membangun tata hukum yang baru didasarkan landasan kerokhanian Pancasila yang disebut sebagai  Sistem  Hukum  Pancasila 4 . Sistem  Hukum  Pancasila  adalah  sistem  hukum  milik Bangsa dan Negara Indonesia sendiri, bagian dari warisan peradaban dunia ( the product of civilization ).  Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum sendiri yang berbeda dengan siem hukum yang ada di dunia 5 .
Secara material-substansial dan intrinsik, Pancasila bersifat metafisis atau filosofis. Misalnya nilai-nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai dalam sila Kemanusiaan yang  Adil  dan  Beradab  dan  seterusnya.  Secara  praktis  fungsional,  nilai  Pancasila  sebagai filsafat  hidup  atau  pandangan  hidup  dipraktikkan  dalam  tata  budaya  masyarakat.  Secara formal  konstitusional  bangsa  Indonesia  mengakui  Pancasila  adalah  dasar  negara  (filsafat negara).  Secara  psikologis  dan  kultural,  bangsa  dan  budaya  Indonesia  sederajat  dengan bangsa dan budaya manapun 6 .
4 Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 118.
5 Teguh Prasetyo, Sistem Hukum Pancasila Perspektif   Teori Keadilan Bermartabat , Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 4.
6 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat  Perspektif  Teori Hukum , Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 78.
Bismar Siregar mengemukakan bahwa sistem hukum dan politik hukum Indonesia adalah Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini didasari karena Undang-Undang yang lahir selalu diawali “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” 7 . Kalimat tersebut   jangan hanya   sebagai   formalitas   belaka   namun   harus   selalu diamalkan. Oleh karena itu, Pancasila harus tetap menjadi sumber hukum dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan  jiwa  setiap  kegiatan  di  bumi  Indonesia.    Dengan  demikian  bukan  kepastian  dan ketertiban  hukum  yang  menjadi  kiblat  pakar  hukum,  melainkan  keadilan  dan  kebenaran berdasarkan asma Allah SWT 8 .
Sebagaimana  diungkapkan  James  C.  Reymond 9 ,  bahwa  teknik  membuat  putusan yang baik adalah seni “ art ” bukan sekedar hanya ilmiah “ science ”. Oleh karena seni maka seseorang dapat sepanjang hidupnya mengembangkan dan melalui proses belajar senantiasa mengarah  naluri  keindahannya.    Demikian  juga  James  E.  Bond  dalam  bukunya  yang berjudul The Art of Judging yang menyampaikan bahwa: ada dua perbedaan styles of judging antara judicial craftsmen dan judicial statesmen yaitu “ Judicial craftsmen look backward for guidance: to the text of the constitution, the original understanding of the text and historical experience. Judicial statesmen look forward: to moral and political ideals and notions of the public good ”.
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  memberikan  kebebasan  pada  hakim  dalam memutuskan  suatu  perkara  pidana,  maksudnya  adalah  hakim  tidak  boleh  mendapat intervensi  dari  pihak  manapun.  Hakim  sebagai  pejabat  peradilan  negara  yang  berwenang untuk  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  perkara  yang  dihadapkan  kepadanya.Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum 10 . Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2)  menyebutkan  bahwa  hakim  juga  dapat  wajib  mempertimbangkan  sifat  baik  dan  jahat pada diri terdakwa selama persidangan.
7 Ardiansyah, “Pengaruh  Disparitas  Pemidanaan  Terhadap  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia .”
8 Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 27.
9 Ibid, hlm. 67.
10 Mertokusumo, S. Hati Nurani Hakim dan Putusannya , dalam Antonius Sudirman.  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2007.
Beberapa persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan. hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti menegakkan  Undang-Undang;  namun  menegakkan  hukum  tidak  sama  makna  dengan menegakkan  keadilan".  Adanya  disparitas  putusan  tidak  terlepas  dari  ketentuan  hukum pidana yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki.  Disparitas  akan  terus  berpeluang  terjadi  ketika  hakim  bebas  menentukan hukuman  pidana.  (Baca  Juga:  ‘Disparitas  Putusan’  dan  ‘Pemidanaan  yang  Tidak Proporsional’)  Tidak  adanya  dasar  yang  kuat  membuat  disparitas  akan  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  menurut  KUHAP  hanya memungkinkan 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:
1.  Pemidanaan atau penjatuhan pidana; ( veroordeling tot enigerlei sanctie );
2.    Putusan bebas ( vrij spraak );
3.  Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van recht vervolging ).
Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hokum atau acquittal 11 . Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas dijatuhkan jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan  terdakwa atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan 12 . Oleh  karenanya,  suatu  putusan  bebas  setidaknya  didasarkan  pada  tidak  memenuhi  asas pembuktian  menurut  Undang-Undang  secara  negatif  dan/atau  tidak  memenuhi  asas  batas minimum pembuktian 13 .
Sedangkan  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  dijatuhkan  menurut  KUHAP  “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan  hukum”.  Oleh  karena  itu,  apa  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  pada  putusan
11 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 347.
12 Pasal  191  ayat  (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
13 Pengertian  dari  “tidak  memenuhi  asas  pembuktian  menurut  Undang-Undang  secara  negatif”  adalah pembuktian  yang  diperoleh  di  persidangan  tidak  cukup  membuktikan  kesalahan  terdakwa  dan  sekaligus kesalahan  terdakwa  yang  tidak  cukup  terbukti,  tidak  diyakini  oleh  hakim.  Sedangkan  pengertian  “tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian” adalah terkait tidak terpenuhinya minimum 2 (dua) alat bukti di persidangan.
lepas cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf ( feit d’excuse ) 14 .
Menyoal  putusan  hakim  berarti  juga  menyorot  hakim  dan  tugasnya  sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Tugas hakim sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  tidak  lain  adalah  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketiga proses tersebut kelak mengejawantah dalam putusan yang tidak lain merupakan mahkota dari hakim tersebut. Di satu sisi hakim terikat oleh  produk-produk  hukum  seperti  konstitusi,  Undang-Undang  atau  preseden  dalam menjalankan  tugasnya.  Kalimat-kalimat  yang  termuat  di  produk-produk  hukum  tersebut adalah referensi bagi hakim dalam menjalankan tugasnya menerapkan hukum. Seorang filsuf hukum Lon L Fuller dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal berjudul The Case of The Speluncean  Explorer  mengatakan  bahwa  pengadilan  mempunyai  kewajiban  menegakkan hukum  yang  tertulis  dan  menginterpretasikan  hukum  tertulis  tersebut  sesuai  dengan  arti harfiahnya.  “ The  obligation  of  the  judiciary  to  enforce  faithfully  the  written  law,  and  to interpret  that  law  in  accordance  with  its  plain  meaning ” 15 .    Meski  demikian  hal  tersebut akan  mengalami  masalah  pada  saat  ketentuan-ketentuan  tersebut  tidak  dapat  menjawab persoalan yang ada.
Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang  lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan  memberikan  kepada  manusia  tersebut  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan prestasinya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat para ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Roscoe Pound, melihat  keadilan  dalam  hasil-hasil  yang  bisa  diberikannya  kepada  masyarakat.  Adapun Sudikno  Mertokusumo,  mengartikan  keadilan  sebagai  penilaian  terhadap  perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya 16 . Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bulaknlah
14 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 286-287.
15 Lon L Fuller dalam Dinal Fedrian , Dinamika Peran Hakim di Masyarakat , Majalah Komisi Yudisial, Juli- September 2018, Jakarta, Komisi Yudisial, 2018, hlm. 12.
16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 71-72.
berarti  setiap  orang  memperoleh  bagian  yang  sama.  Fairness  atau  keadilan  menurut  John Rawls berarti mengandung asas-asas bahwa orang- orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak  untuk  mengembangkan  kepentingannya  hendaknya  memperoleh  kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang  memasuki  perhimpunan  yang  mereka  kehendaki  yang  mengatakan  bahwa  keadilan adalah suatu  kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi  dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak.
Diskresi yang dilakukan oleh hakim menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya disparitas  pidana  khususnya  dalam  tindak  pidana.  Perbedaan  penjatuhan  pidana  menjadi masalah  ketika  terjadi  perbedaan  penjatuhan  pidana  antara  kasus  yang  sejenis,  sehingga dapat diketahui hal tersebut merupakan wacana perbedaan pemidanaan dalam hukum pidana dan bukan untuk menghilangkan perbedaan pemidanaan bagi pelaku kejahatan, melainkan untuk mempersempit perbedaan pemidanaan.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Idealnya  putusan  hakim  mampu  mengkombinasikan  aspek  kepastian  hukum, keadilan  dan  kemanfaatan  secara  sekaligus.  Namun  putusan  hakim  seringkali berada  di  antara  dua  sisi  yang  dianggap  saling face  to  face yakni  kepastian hukum  dan  keadilan.  Secara  konkret  dua  sisi  ini  seringkali  menjadi multiple choice baginya dalam memutus suatu perkara sehingga ia harus memiliki nalar yang  sehat  guna  menentukan  mana  yang  paling  mendatangkan  kemaslahatan.
Namun  demikian,  perlu  senantiasa  terpatri  dalam  diri  hakim  yang  memutus perkara, bahwa hakim bukan lah corong Undang-Undang ( la bouche de la loi ) dan keadilan merupakan tujuan hukum. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk  hukum,  demikian  ibarah masyhur dari sang benggawan hukum  Satjipto Raharjo. Hakikat hukum adalah memenuhi kebutuhan akan keadilan, tanpanya hukum hanyalah kelaliman yang diabsahkan.
2. Putusan  Hakim  sebisa  mungkin  dapat  memenuhi  dahaga  keadilan,  yakni keadilan  yang  dirasakan  oleh  mereka  yang  mencarinya  di  dalam  proses persidangan. Keadilan tersebut sebisa mungkin merupakan keadilan substansial,
bukan  formal  semata,  maksudnya  adalah  keadilan  tersebut  riil  dan  mampu diterima serta dirasakan oleh para pencarinya.

## B. Saran
1. Untuk  mewujudkan  putusan  berkualitas  dalam  proses  penegakan  hukum  oleh badan peradilan, tentunya harus selalu dilakukan pengawasan dan  manajemen kelola  putusan  secara  presisi  oleh  pengawas  internal,  akademisi  dan  seluruh masyarakat  dengan  mempermudah  akses  pencarian  dan  penanyangan  hasil putusan.
2. Perlunya disparitas dalam putusan hakim sebagai bukti luasnya khazanah ilmu hukum  dengan  pertimbangan  harus  dilandasi  dengan  ketentuan  perundangan yang jelas serta teori hukum yang sejalan dengan realitas kasus yang diputuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abdul  Manan,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Peradilan  Agama,  Jakarta: Kencana, 2012,
Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Ardiansyah,  “Pengaruh  Disparitas  Pemidanaan  Terhadap  Penanggulangan  Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia.”
Bagir Manan, Wajah Hukum di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Bismar  Siregar,  1995,  Hukum  Hakim  dan  Keadilan  Tuhan,  Gema  Insani  Press,
Jakarta,
Lon L Fuller dalam Dinal Fedrian, Dinamika Peran Hakim di Masyarakat, Majalah Komisi  Yudisial,  Juli-September  2018,  Jakarta,  Komisi  Yudisial, 2018
Mochtar  Kusumaatmaja,  Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan,  Alumni, Bandung, 2002.
Mr. Sutan Muhammad Syah bahwa putusan seorang hakim adalah suatu karya seni atau karya budaya,
Mertokusumo,  S.  (2007).  Hati      Nurani  Hakim  dan  Putusannya,  dalam  Antonius Sudirman. Bandung:  Citra Aditya Bakti.M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika,
Jakarta
Satjipto  Rahardjo,  2009,  Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia,  Genta Publishing, Yogyakarta
Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta,  Liberty,
Pasal  191  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
Teguh  Prasetyo,  2016,  Sistem  Hukum  Pancasila  Perspektif      Teori  Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung
Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media,
Bandung