## Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme
Nasrulloh 1 , Khusniyah Utami
2
1,2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang – Indonesia
1 nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id, 2 khusniautami98@gmail.com
INFO ARTIKEL Riwayat Artikel: Dikirim August 4, 2021 Direvisi June 14, 2022 Terbit June 28, 2022
Keywords : Women Leaders, Patriarchy, Feminism.
Abstract
At  the  State  Islamic  University  (UIN)  Maulana  Malik  Ibrahim Malang,  there  are  many  female  faculty  and  department leaders. Basically, at this time it is not impossible for a woman to  become  a  leader,  with  the  development  of  feminism  in society, women’s leadership is not a rare thing. However, the ability of women to occupy the highest positions as leaders who supervise men is still a matter of debate. Patriarchal ideology doubts the position of women as leaders and assumes that not all leadership positions can be occupied by women. This study aims to explain the legal rights of women as leaders with certain limitations. This research is descriptive qualitative, where the researcher will analyze the data gradually after going into the field to make observations through interviews with women who occupy  leadership  and  non-leader  positions  at  UIN  Maulana Malik  Ibrahim  Malang.  The  results  of  the  interviews  were then supported by literature studies from books and scientific research  to  obtain  research  results.  The  method  used  in  this research is qualitative with an inductive approach, because it requires in-depth analysis to find the law of the problems that are carried out in this study. Based on the data obtained, it can be found that the law of women as leaders is permissible and the assumption that women are the weak is not much different from the views of the ignorant society in the past. Therefore, if a woman has good qualities and a capable leadership spirit, then there is no prohibition for her to occupy a leadership position.
[e-ISSN: 2548-5385] [p-ISSN: 1907-2791]
DOI: https://www.doi.org/10.24090/yinyang.v17i1. 5196
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published by LPPM of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
Kata Kunci: Pemimpin perempuan, Patriarki,
Feminisme . Di  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maulana  Malik  Ibrahim Malang,  banyak  dijumpai  pimpinan  fakultas  maupun  jurusan dari kalangan perempuan. Pada dasarnya saat ini bukan tidak mungkin  seorang  perempuan  menjadi  pemimpin,  dengan berkembangnya  paham  feminisme  di  masyarakat  maka kepemimpinan  perempuan  bukanlah  hal  yang  langka.  Meski demikian, kebolehan perempuan menempati jabatan tertinggi sebagai  pemimpin  yang  membawahi  laki-laki  masih  menjadi perdebatan.  Paham  patriarki  meragukan  posisi  perempuan sebagai  pemimpin  dan  beranggapan  bahwa  tidak  semua jabatan  pemimpin  bisa  ditempati  perempuan.  Penelitian  ini bertujuan menjelaskan hukum kebolehan perempuan sebagai pemimpin  dengan  batasan  tertentu.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  kualitatif,  dimana  peneliti  akan  menganalisis  data secara bertahap setelah terjun ke lapangan untuk melakukan observasi  melalui  wawancara  dengan  para  perempuan  yang menempati  jabatan  pemimpin  dan  non  pemimpin  di  UIN Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.  Hasil  wawancara  kemudian didukung dengan studi pustaka dari buku dan penelitian ilmiah untuk mendapatkan hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan induktif,  karena  membutuhkan  analisa  mendalam  untuk menemukan  hukum  dari  permasalahan  yang  diusung  dalam penelitian  ini.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  maka  dapat ditemukan  bahwa  hukum  perempuan  sebagai  pemimpin adalah diperbolehkan dan anggapan bahwa perempuan adalah kaum  yang  lemah  tidaklah  jauh  berbeda  dengan  pandangan masyarakat jahiliyah dimasa lalu. Oleh karena itu, jika seorang perempuan memiliki kualitas yang baik dan jiwa leadership yang mumpuni maka tidak ada larangan baginya untuk menempati posisi pemimpin.

## Pendahuluan
Kajian tentang wacana kepemimpinan perempuan merupakan pembahasan yang tidak pernah padam dalam dunia keilmuan. Di Indonesia, perbincangan hangat mengenai kebolehan dan tidaknya wanita sebagai pemimpin dimulai pada tahun 2001 ketika pelantikan presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati Soekarnoputri menggantikan  presiden sebelumnya, KH Abdurrahman Wahid (Abror, 2020). Seiring perkembangan masa, secara signifikan dapat dilihat penerimaan masyarakat tehadap pemikiran perempuan, mulai dari keikutsertaan wanita dalam dunia politik ataupun berbagai organisasi di masyarakat. Dalam hal ini, banyak wanita yang berhasil menduduki berbagai tingkatan jabatan bahkan posisi puncak dalam suatu negara ataupun lembaga (Hamka, 2013).  Menurut Rohmatullah

## Nasrulloh, Khusniyah Utami
(2017) Hingga saat ini kontroversi mengenai fenomena maraknya perempuan sebagai pemimpin dalam urusan publik masih seringkali diperbicangkan. Meski mayoritas ulama banyak menyangsikan atau melarang kepemimpinan perempuan dalam ranah publik, disisi lain pendapat Quraish Shihab menyatakan perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin diluar urusan rumah tangganya selama mereka mampu mengemban amanah tersebut serta memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin (Shihab, 2007).
Proses penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan tidak lepas dari penolakan sebagian orang yang masih menganut paham patriarki. Dimana beberapa keputusan menyebutkan tidak semua posisi pemimpin bisa ditempati perempuan, seperti peraturan daerah yang diputuskan DPRD kabupaten Kendal dan pemerintah DKI Jakarta dimana anggota Dewan Kelurahan tidak boleh ditempati oleh selain kepala keluarga. Keputusan ini disinyalir berasal dari penafsiran ayat ke-34 surat an-Nisa, yang berisi penjelasan hanya lelaki yang dapat menjadi pemimpin (Katijasungkana, 2008). Dalam artikel yang ditulis oleh Muhajir (2018) menyebutkan masyarakat modern menyikapi kepemimpinan politik di Indonesia tidak perlu memandang gender namun sebaiknya mementingkan kualitas calon pemimpin sebagai bentuk pandangan modernisme yang menjunjung emansipasi, hanya saja masih terdapat kontroversi mengenai pandangan ulama mengenai kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara. Sedangkan artikel yang ditulis oleh Farida (2018) tentang kepemimpinan perempuan dalam al-Qur’an menyatakan argumentasi kalangan yang setuju dengan konsep perempuan sebagai pemimpin adalah kilas balik sejarah kepemimpinan sy. Aisyah dalam perang Jamal, begitu juga kisah kepemimpinan ratu Bilqis di negeri Saba. Namun kalangan yang tidak setuju mengajukan argumentasi berupa ayat al-Qur’an dan hadis terkait suatu bangsa yang mengangkat pemimpin wanita tidak akan bahagia sebagai legitimasi pendapat mereka.
Berangkat dari beberapa kontroversi yang masih terjadi mengenai kepemimpinan perempuan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi pembahasan yang belum dikaji pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, dengan melakukan penelitian melalui studi analisis dan empiris untuk menelaah fenomena perempuan sebagai pemimpin dalam pandangan patriarki dan feminisme yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan feminisme. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pendapat dari perempuan yang berstatus sebagai pemimpin di ruang domestik maupun publik. Sejalan dengan latar belakang
penelitian ini maka fokus masalah pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat para pemimpin wanita di UIN Malang, baik yang mempunyai jabatan structural maupun yang tidak mempunyai jabatan struktural terkait kepemimpinan wanita? Fokus masalah kedua yaitu bagaimana komparasi pendapat para pemimpin wanita di UIN Malang, baik yang mempunyai jabatan structural maupun yang tidak mempunyai jabatan struktural dengan pendapat ulama terdahulu?
Dalam argumentasi yang acapkali digunakan oleh penganut patriarki yaitu surat an-Nisa ayat 34:
ۗ  ْم ِ ِلاَو ْم َا  ْنِم اْوُقَفْنَا ٓاَ ِب�َّو  ٍضْعَب  ٰلَع  ْمُ َض�ْعَب ُ ّٰللا  َلَّضَف اَ ِب� ِءۤا َسِّنلا  َلَع  َنْوُماَّوَق  ُلا َجِّرلَا َّنُه ْو ُرُب ْهاَو  َّنُه ْو ُظ ِعَف  َّنُه َز ْو ُشُن  َنْوُفاَض َت�  ْي ِت� ّٰلاَوۗ ُ ّٰللا  َظِفَح اَ ِب�  ِبْيَغْلِّل  ٌتٰظِفٰح  ٌتٰتِنٰق  ُتٰحِل ّٰصلاَف ا ً ْي� ِبَك اًّيِلَع  َن َك َ ّٰللا  َّنِاۗ  ًلْيِب َس َّنِْي�َلَع اْوُغْبَت  َلَف ْ ُكَنْعَطَا  ْنِاَف ۚ َّنُهْوُب ِ ْض�اَو  ِع ِجاَضَْلا  ِض� Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.
Ayat tersebut dirasa perlu adanya pengkajian, tidak hanya secara tekstual namun juga kontekstual, sehingga didapat pemahaman bahwa kepemimpinan merupakan sebuah tindakan mengajak orang lain bertindak untuk sampai pada tujuan yang sama. Jiwa kepemimpinan berasal dari kemampuan pribadi masing- masing individu sehingga perubahahan dan kemajuan dalam sebuah masyarakat ditentukan oleh pengetahuan dan kepribadian seorang pemimpin bukan pada perbedaan gender.
Apabila hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan suatu negara bersifat asimetris maka masyarakatnya bisa disebut masih menganut budaya patriarki. Marla Mies (1986) menganggap budaya ini sebagai sebuah sistem yang memposisikan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan kondisi ini menjalar hingga berbagai dimensi masyarakat, sehingga dalam budaya semacam ini laki-
laki lebih mendominasi sedangkan perempuan berada di posisi subordinat. Budaya patriarki memposisikan perempuan dalam kegiatan-kegiatan domestik seperti penjaga moral, pengasuh dan pendidik. Sedangkan laki-laki berperan menjadi pencari nafkah, kepala rumah tangga dan pengambil keputusan (Zahra, 2020: 72).
Menurut Sylvia Walby (1998) terdapat dua bentuk patriarki, yaitu domestik dan publik. Patriarki domestik menekankan tentang stereotip bahwa pekerjaan dalam rumah tangga adalah kodrat perempuan yang sifatnya melekat dan tidak bisa ditawar. Kondisi ini dapat menjadi pemicu terjadinya penindasan terhadap perempuan. Sedangkan bentuk patriarki publik dapat dilihat dari struktur masyarakat, mulai dari rumah tangga, lingkungan sosial dan pekerjaan hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam dunia kerja tidak jarang ditemukan, perlakuan tidak baik seringkali diterima perempuan di tempat kerja. Hal ini menyangkut hak cuti, perlindungan kerja dan pemberian upah. Hingga saat ini masih banyak posisi inti yang hanya bisa ditempati kaum laki-laki. Kalangan pesantren juga ikut tertuduh sebagai golongan yang melestarikan paham patriarki berdasarkan pada kitab kuning yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Pada hakikatnya kitab kuning mampu menjadi rujukan dan merespon berbagai problematika sosial masyarakat Islam dengan berbagai rumusan jawaban yang dikemukakan para ulama dalam masing-masing kitabnya (Asmani, 2015: 4).
Kata feminisme dapat diartikan sebagai gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender atas ketidakseimbangan antara kekuatan dua jenis kelamin, dimana peran pria lebih dominan daripada wanita (Hannam, 2007: 22). Menurut Ratna (2007) adanya feminisme bertujuan menghindari ketidakadilan atas dampak yang dibawa oleh paham patriarki dan masih dianut oleh sebagian masyarakat. Feminisme juga tidak membenarkan filsafat dan sejarah yang menjadikan laki-laki sebagai pusat peradaban. Adapun teori feminisme berfokus terhadap kesetaraan hak yang bisa didapatkan oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Teori feminisme mengalami perkembangan berdasarkan reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, berupa terjadinya konflik gender dan ras serta kelas. Oleh karena itu, feminisme berupaya menghilangkan berbagai pertentangan diantara kelompok yang dianggap lebih kuat dan kelompok yang dianggap lemah (Zahra, 2020: 71). Peneliti menggunakan teori feminisme untuk memudahkan penelitian pada kasus perempuan sebagai pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dimana terjadinya diskriminasi gender masih sering dijumpai dalam lingkungan pekerjaan.
Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN ...
Emansipasi merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan sebuah usaha mendapatkan persamaan derajat ataupun hak politik (Ma’ani, 2013). Sedangkan emansipasi wanita dapat diartikan sebagai usaha guna menuntut  persamaan antara hak perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan dari emansipasi wanita ini adalah memberi kesempatan belajar, berkarya dan bekerja yang setara bagi para perempuan sebagaimana kesempatan yang di dapatkan kaum laki-laki.
Seruan emansipasi dimaksudkan untuk menyamakan hak laki-laki dan perempuan namun masih dalam batas kemampuan dan kodrat masing-masing. Kebebasan yang dimaksud dalam emansipasi adalah kebebasan yang berkualitas karena bagaimanapun juga terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terhindarkan, dan beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh laki- laki begitupun sebaliknya. Namun dewasa ini emansipasi seringkali disalah artikan menjadi tuntutan kesetaraan hak yang bisa menjadi bumerang bagi kodrat perempuan itu sendiri.
Kayo (2005) menyebutkan maksud dari kepemimpinan adalah proses memimpin, mempengaruhi, membimbing dan mengontrol perasaan atau pikiran orang lain. Al-Qur’an menyebut kepemimpinan dengan tiga kata yang berbeda, yang pertama yaitu; kata Khalifah dalam surat al-Baqarah ayat 30:
اَ ْي�ِف  ُد ِسْفُّي  ْن َم اَ ْي�ِف  ُل َعْب َت�َا آْوُلاَق ۗ  ًةَفْيِل َخ  ِضْر َ ْلا  ِض�  ٌلِعا َج  ْي ِّض�ِا ِةَكِٕىٰۤلَْلِل  َكُّب َر  َلاَق ْذِاَو َنْوَُلْعَت  َل اَم ُ َلْعَا  ْٓي ِّض�ِا  َلاَق ۗ  َكَل  ُسِّدَقُنَو  َكِدْمَ ِب�  ُحِّب َسُن ُنْ َض�َو َۚءۤاَم ِّدلا  ُكِف ْسَيَو Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
Kata Khalifah berasal dari akar kata yang bermakna “dibelakang” dan sering diartikan sebagai “pengganti”. Hal ini menunjukkan pengganti datang dibelakang atau setelah orang yang digantikan sehingga dapat dipahami bahwa pemimpin hendaknya berada dibelakang untuk membimbing dan mengawasi yang dipimpin seperti penggembala guna mengantarkan yang digembala menuju tujuan (Shihab, 2017: 386).
Kedua, Al-Qur’an menyebut kepemimpinan dengan kata Imam sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 124:
Vol. 17 No. 1 Juni 2022

## Nasrulloh, Khusniyah Utami
ۗ  ْي ِت�َّي ِّر ُذ  ْنِمَو  َلاَق ۗ اًماَمِا  ِساَّنلِل  َكُلِعا َج  ْي ِّض�ِا  َلاَق ۗ  َّنُهَّ َت�َاَف  ٍتَِٰكِب ٗهُّب َر َ ٖهْٰب�ِا  ٰٓلَتْبا ِذِاَو ۞ َض ْي�ِِل ّٰظلا ى ِدْ َع  ُلاَنَي  َل  َلاَق
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji- Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”
Kata Imam tersebut bermakna “meneladani” dan “menuju”. Sebagaimana “depan” disebut amama karena mata selalu tertuju kedepan dan “ibu” disebut ummu karena diteladani. Sehingga dapat dipahami bahwa pemimpin tidak hanya menunjukkan tapi juga dapat meneladani dan memberi contoh (Shihab, 2017: 387)
Ketiga, Al-Qur’an menyebut kepemimpinan dengan kata Ulil amri sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 59:
ُهْو ُّد ُرَف ٍء ْي َش� ْي ِض� ْ ُت�ْعَزاَنَت ْنِاَف ْۚ ُكْنِم ِرْمَ ْلا  ِلوُاَو  َلْو ُسَّرلا اوُعْيِطَاَو َّٰللا اوُعْيِطَا آْوُنَمٰا َض ْي� ِذَّلا اَُّي�َٰٓي� ࣖ ًلْي ِو ْأ َت� ُن َسْحَاَّو ٌ ْي� َخ  َكِلٰذ ِۗر ِخٰ ْلا ِمْوَيْلاَو ِّٰلل ِب� َنْوُنِمْؤُت ُْت�ْنُك ْنِا  ِلْو ُسَّرلاَو ِّٰللا  َلِا Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
kata Amr dalam ayat tersebut bisa bermakna subjek yaitu pemilik wewenang dan dapat berarti objek yaitu sebagai yang dipimpin. Hal ini menunjukkan pemimpin tidak boleh bertindak sesuka hati namun juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya (Shihab, 2017: 388).
Pada dasarnya fitrah diciptakannya laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan adalah kodrat. Dimana kodrat wanita adalah mengandung, melahirkan dan menyusui (menyusui merupakan kodrat bukan kewajiban), adapun urusan kebersihan rumah, dapur dan mengasuh anak merupakan usaha yang bisa dikerjakan meskipun oleh laki-laki. Pendapat M. Quraish Shihab dengan argumen bahwa cara pandang terhadap surat an-Nisa ayat 34 seharusnya tidak hanya dipahami secara tekstual namun juga kontekstual, dimana pemahaman ayat ini tidak bersifat umum akan tetapi khusus dalam lingkup kepemimpinan rumah
tangga saja. Diantara dalil kebolehan wanita sebagai pemimpin berdasarkan pada fakta sejarah yang pernah terjadi adalah kepemimpinan Sy. Aisyah r.a. dalam perang Jamal. Al-Quran juga mencatat kepemimpinan ratu Bilqis di negeri Saba (bagian negara Yaman) yang semasa dengan Nabi Sulaiman a.s. bahkan disebutkan dalam surat an-Naml ayat 32-34 bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang arif dan bijaksana, sebagaimana bunyi ayat berikut ini.
ٍةَّوُق اْوُلوُا  ُنْ َض� اْوُلاَق  ِنْو ُدَ ْش�َت  ّٰت� َح ا ًر ْمَا ًة َعِطاَق  ُتْن ُك ا َم  ْۚيِر ْم َا  ْٓي ِض�  ْي ِض�ْوُتْفَا اُؤَلَ ْلا اَُّي�َٰٓي�  ْتَلاَق ًةَي ْرَق اْوُل َخ َد اَذِا  َك ْوُل ُ ْلا  َّنِا  ْتَلاَق  َض ْي� ِر ُم ْأ َت� اَذاَم  ْيِرُظْناَف  ِكْيَلِا ُرْمَ ْلاَّو ۙە  ٍدْيِد َش  ٍسْأَب� اْوُلوُاَّو َنْوُلَعْفَي  َكِل ٰذَك َوۚ ًت َّلِذَا ٓاَهِلْهَا َةَّزِعَا آْوُلَع َجَو اَهْو ُد َسْفَا
Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis(ku).” Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan.” Dia (Balqis) berkata, “Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian yang akan mereka perbuat.
Dalam kondisi yang genting (dharurat) misalnya, maka kepemimpinan seorang perempuan tentu diperbolehkan untuk menjaga kesatuan dan kemaslahatan sebuah negara. Dilihat dari kisah kepemimpinan para perempuan dalam sejarah menjadi pembenaran bahwa selama perempuan yang menjadi pemimpin mempunyai kredibilitas dan sifat kepemimpinan yang baik maka perempuan sah menjadi seorang pemimpin.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai objek yang diteliti. Pendapat lain menyatakan, maksud dari penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data dari latar belakang masalah yang alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan posisi peneliti sebagai instrumen kunci sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan trianggulasi (penggabungan) dan analisis data bersifat induktif (Anggito, 2018: 8). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, untuk membuat deskripsi dari objek yang diteliti (Soebardhy, 2020: 83). Selain itu, penelitian ini juga merupakan jenis field research atau penelitian lapangan dimana penelitian dilakukan dengan mendatangi objek penelitian secara langsung, misalnya sebuah lingkungan
masyarakat tertentu (Sugiyono, 2017: 5). Penelitian ini bersifat induktif dimana data yang diperoleh bersifat khusus dan digunakan untuk membangun pengertian dan wawasan yang bersifat umum (Sugiyono, 2017: 12).
Dalam penelitian ini terdapat sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan gudang penyimpanan yang asli dalam bentuk data sejarah, data primer adalah sumber yang merupakan saksi utama atau bukti dari kejadian yang telah lalu (Tarjo, 2019: 24). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu perempuan yang menjabat sebagai pimpinan dan perempuan yang bekerja sebagai staf di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Data ini diperoleh dengan menggunakan sistem wawancara. Sedangkan sumber sekunder adalah data yang menjadi pendukung atau penunjang dan berguna sebagai pelengkap untuk analisa penelitian (Suharsimi, 2019: 24). Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan penelitian ilmiah yang dapat menjadi penguat data serta menambah pengetahuan yang relevan dengan objek kajian terkait.
Nanang (2014: 8) menyebutkan bahwa data adalah poin penting atau inti dari sebuah penelitian. Karena tidak ada permasalahan dan penyelesaian tanpa adanya data. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: a) wawancara (interview), dalam penelitian kualitatif, jenis teknik wawancara termasuk paling banyak digunakan (Nanang, 2014: 86). Penulis melakukan wawancara terstuktur yakni dengan menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para perempuan yang menjabat sebagai pemimpin dan perempuan yang bekerja sebagai staf di UIN Malang, guna mengetahui pendapat mereka tentang fenomena perempuan sebagai pemimpin. b) dokumentasi, Sugiyono (2017: 240) menuturkan bahwa dokumentasi adalah catatan dari peristiwa yang sudah lewat masanya dan dokumen yang dimaksud dapat berupa catatan, karya yang bersifat monumental milik seseorang, gambar dan tulisan. Penulis menghimpun data-data terkait fenomena perempuan sebagai pemimpin.
Dalam penelitian ini, setelah data berhasil dikumpulkan maka akan di analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan masalah berdasarkan data yang telah dihimpun dengan mencatat, menganalisis dan menginterpresentasikan dengan teori lalu penarikan kesimpulan yang sesuai dengan analisis fenomena perempuan sebagai pemimpin. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif digunakan untuk mempelajari fenomena yang diselidiki dengan melihat suatu gejala atau kaidah- kaidah lapangan yang umum (Purhantara, 2010: 80).

## Hasil Penelitian dan Diskusi
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjabat sebagai pimpinan maupun staf, berikut  pemaparan hasil reduksi data dengan  penunjang berupa buku dan jurnal ilmiah:
1)  Pendapat yang Tidak Memperbolehkan
Salah seorang ulama kontemporer, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam fatwanya menyebutkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin atau menempati jabatan tertinggi dalam pemerintahan (Ibnu Baz, no. Fatwa. 30461). Hal ini disinyalir karena tidak ada perbedaan antara wilayah al-ammah dan wilayah al-khassah menurut Abdullah bin Baz . Segala jenis kepemimpinan yang membawahi laki-laki seperti menteri, gubernur dan hakim haram hukumnya ditempati perempuan. Berbeda dengan Wahbah Zuhaili yang menyebutkan bahwa perempuan boleh menduduki jabatan hakim atau qadhi, pendapat ini selaras dengan Abu Hanifah yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin  dalam wilayah hukum namun tidak memperbolehkan dalam wilayah hudud atau pidana berat (Syaukani, 2005: 592). Dalam Konferensi Besar Syuriah Nahdhatul Ulama di Surabaya tahun 1957, dihasilkan keputusan bahwa perempuan boleh menjadi anggota lembaga permusyawaratan untuk menentukan hukum, bukan sebagai lembaga yang menentukan keputusan hukum tentu dengan beberapa syarat yaitu; bisa menjaga diri, aman dari fitnah, tidak menjadi sebab timbulnya kemungkaran dan telah mendapatkan izin dari yang berhak memberinya izin yaitu orang tua atau suami (Ahkamul Fuqaha, 2011).
Menurut al-Uthaimin (1426) derajat laki-laki lebih unggul dari perempuan karena beberapa faktor, diantaranya dalam segi akal, kekuatan fisik, dan kemampuan melindungi serta memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan kelebihan ini maka sudah selayaknya seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan dalam berbagai urusan baik publik maupun domestik. Disamping alasan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan, kehadiran perempuan diantara laki-laki juga dianggap menimbulkan fitnah. Berdasarkan sejarah, Nabi Saw hingga masa Khulafa ar-Rasyidin dan penguasa setelahnya tidak pernah memberikan kekuasaan pada perempuan (al-Jauzi, 1997: 325). Di sisi lain, Al-Dahlawi telah mengemukakan syarat-syarat seorang kepala negara harus laki-laki, pemberani, cerdas, berakal, baligh, merdeka, dapat mendengar, melihat dan berbicara.

## Nasrulloh, Khusniyah Utami

## 2)  Pendapat yang Memperbolehkan
Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun diantara umat manusia, dalam surat al-Ahzab ayat 35 dijelaskan bahwa Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam arti siapapun yang akan diberi balasan yang setimpal atas perbuatannya (Agesna, 2018: 3). Yusuf Qardhawi (1997) menegaskan bahwa perempuan mendapatkan hak menjadi seorang kepala negara (menempati jabatan Riasah Daulah ), qadhi atau hakim bahkan mufti dan anggota parlemen. Perempuan juga berhak dipilih ataupun memilih dalam lembaga swasta bahkan pemerintahan, karena wanita juga memiliki kemampuan yang setara dengan kaum lelaki.
Menurut ibu Syafiyah (Dekan Fakultas Humaniora) ketelitian serta sifat naluriah pengayom  yang dimiliki perempuan justru menjadi nilai tambah baginya saat menjabat sebagai pemimpin.
Dr. Muhammad Sayyid Thantawi selaku syaikh al-Azhar dan mufti besar di Mesir. Memberikan pernyataan dalam majalah ad-Din wal hayat (1429) mengenai kepemimpinan seorang perempuan dalam tingkat jabatan manapun tidak berlawanan dengan syariah meskipun sebagai pemimpin negara atau jabatan pemimpin dibawah itu, dapat dilihat al-Qur’an memuji kepemimpinan ratu Bilqis di negeri Saba. Jika hal ini dianggap bertolak belakang dengan Syariat tentu al-Qur’an tidak akan membahas hal yang demikian karena adanya kisah atau sejarah di al- Qur’an menjadi pelajaran serta teladan bagi umat setelahnya sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Muassamah (Wakil Dekan 3 Fakultas Humaniora).
Perbedaan pendapat mengenai kebolehan perempuan menjabat sebagai pemimpin di ruang publik dan domestik berasal dari perbedaan penafsiran dalil baik dari al-Quran maupun Hadis oleh para ulama. Berikut dalil yang menjadi titik perbedaan pendapat:
a)  Surat an-Nisa ayat 34:
... ٍض ْعَب  ي َلَع ْمُ َض�ْعَب ُللا  َل َّضَف اَ ِب� ِءا َسِّنلا  ي َلَع  َنْوُماَّوَق  ُلا َجِّرلا
“ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian kaum laki-laki dari sebagian yang lain (kaum perempuan) ”
Adapun penempatan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga adalah bentuk feedback atau respon atas keadaan lingkungan sosial masyarakat Arab yang
berlangsung saat diturunkannya al-Qur’an. Hal inilah yang menyebabkan peran laki-laki lebih dominan daripada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Arab, laki-laki memiliki tugas membela dan menjaga serta memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Hal ini berakibat pada keberadaan laki-laki yang menguasai semua tingkat kepemimpinan (Hamka, 2012: 5). Menurut Quraish Shihab (2017) kata ar-Rijal dalam ayat tersebut bukan berati laki-laki secara umum, tetapi yang dituju adalah suami karena terdapat pembahasan pada ayat setelahnya “ karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka ”, mengingat bahwa ayat ini berbicara perihal kehidupan rumah tangga.
Menurut ibu Ulil Fauziyah (Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan) dalam ranah domestik laki-laki tentu diprioritaskan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas anggota keluarga yang lain dan perempuan  bisa menempati posisi itu apabila laki-laki dianggap tidak cakap (sakit berkepanjangan, pemabuk atau menyatakan tidak sanggup). Sedangkan dalam ranah publik potensi perempuan menjadi pemimpin sama dengan laki-laki selama dia memiliki kapasitas dan integritas.
b)  Hadis Bukhari dari Abi Bakrah dengan riwayat sahih: ٌةَأ َرْمِإ ْ ُهَرْمَأ اْوَّلَو ٌمْوَق  َحِلْفُي ْنَل :لسو هيلع للا لص ي ب�نلا لاق “ Tidak akan dapat meraih kejayaan suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan ” (Sahih al-Bukhari No. 4425).
Hadis ini secara jelas dan tegas menyebut bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan pemimpin dalam sebuah negara atau kekuasaan politik. Karena menjauhi atau menghindari perbuatan yang menyebabkan ketidakberuntungan adalah harus. Muhammad ibnu Ali al-Syaukani (2005) menambahkan karena perempuan dianggap kurang akal sehingga tidak mampu mengambil keputusan yang tepat ketika menjabat sebagai pemimpin atau kepala dalam sebuah lembaga. Jika ditinjau dari segi historis atau sebab adanya hadis tersebut, dimana kerajaan Persia mengalami kehancuran saat putri raja Kisra yang bernama Bavaran menjadi pemimpin tertinggi di kerajaan tersebut, maka bisa dipahami jika hadis ini secara khusus hanya berkaitan tentang kehancuran kerajaan Persia. Konteks hadis tersebut menunjukkan bahwa putri kaisar Persia mendapat otoritas penuh sebagai ratu. Posisi pemimpin dengan otoritas penuh dipegang oleh perempuan inilah yang tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Saw. Sedangkan pemerintahan modern saat
ini hampir tidak ada yang menerapkan kekuasaan penuh pada satu pihak untuk mengontrol, melaksanakan, sekaligus membuat keputusan pemerintahan, sehingga hadis tersebut hanya berlaku khusus.
Dengan demikian apabila seorang perempuan memiliki kecakapan atau kemampuan untuk menjabat sebagai pimpinan tentu diperbolehkan oleh hukum Islam. Mengingat pula kepemimpinan haruslah diberikan kepada orang yang ahli dan terdapat hadis yang secara jelas menyebutkan kehancuran dapat terjadi bila suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang tidak profesional atau tidak memiliki keahlian.
ةَعا َّسلا  ِر ِظَتْنا َف ِ ِلْهَأ ِ ْي�َغ  َلِإ ُرْمَأ ْلا  َد ِسُو اَذِإ
“ Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka berhati-hatilah akan datangnya kehancuran ” (Shahih al-Bukhari).
Meski kaum perempuan berhak menjabat sebagai pemimpin di ruang publik, namun perempuan harus bisa mengimbangi perannya di ruang domestik. Bagaimanapun juga peran domestik perempuan merupakan pondasi yang harus dijaga dan diprioritaskan, karena sumber kebahagiaan dan keharmonisan berasal dari keluarga, di mana jika keluarga berjalan dengan harmonis maka kegiatan di ruang publik akan berjalan dengan baik dan sukses, begitupun sebaliknya perempuan akan mengalami gangguan berkiprah di ruang publik jika tidak berhasil mengimbangi kebahagiaan di dalam keluarga.

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan dan data-data yang telah dipaparkan mengenai kebolehan perempuan menjabat sebagai pemimpin, maka dapat disimpulkan bahwa semua perempuan di UIN Malang baik yang mempunyai jabatan structural maupun yang tidak menjabat secara structural mengakui keabsahan kepemimpinan perempuan di ranah public. Pendapat mereka sesuai dengan pendapat ulama klasik maupun kontemporer, meskipun ada Sebagian ulama yang masih beranggapan ketidak absahan perempuan menjadi pemimpin. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut pada efektivitas kepemimpinan perempuan di wilayah public dan perlu ada kajian perbandingan kualitas kepemimpinan laki-laki dan perempuan di ruang public.
Dilihat dari prinsip utama agama Islam, yaitu tidak membedakan antara laki- laki dan perempuan, maka kebolehan perempuan menjadi pemimpin berhubungan dengan usaha melestarikan kemaslahatan yang terus mengalami perubahan pada tiap masa. Tuntutan sosial di ruang publik yang mengharuskan perempuan ikut aktif berpartisipasi menjadikan dalil-dalil yang menjadi titik kontroversi paham patriarki harus dipahami secara bijaksana. Kepemimpinan perempuan merupakan wujud dari prinsip Islam yang mengusung konsep tawassuth atau moderasi, dengan harapan perempuan juga dapat merealisasikan kemaslahatan suatu lembaga atau daerah yang dipimpinnya.

## Daftar Pustaka
Abarizan. (2012). Wanita, Politik dan Hukum . Pekanbaru: LPP UIN Suska. Abror. Mhd. (2020). Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam . TERAJU:
Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 02. No. 01.
Agesna, Widya. (2018). Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Hukum Islam . AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 3. No. 1. Al-Bukhary, Muhammad Abu Fida’, Ismail. (1960). Al-Jami’ Al-Sahih Al-Mukhtasar .
Tahqiq. Mustafa al-Bugha. IV.
Al-Dahlawi, Syah Waliyyullah. (1992). Hujjatullah al-Balighah . Bairut: Dar al-
Ma’rifah. Juz 2.
Al-Jauzi, Abu al-Faraj. (1996). Kasyfu al-Musykil min Hadish al-Shalihain . Tahqiq:
Ali Husain al-Bawwab. Riyadh: Dar al-Watan. Juz I.
Al- Mawardi. (2012). Al-Ahkam as-Sulthaniyah . Bekasi: Teraju.
Al-Qardhawi, Yusuf. (1997). Fikih Negara. Jakarta: Rabbani Press.
Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali. (2005). Nailul Awtar. Tahqiq: Islam al-Din al- Sababaty . Mesir: Dar al-Hadis.
Al-Zuhaili, Wahbah. (1418). Tafsir Munir . Bairut: Dar al-Fikr.
Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Sukabumi CV: Jejak.
Asmani, Jamal Ma’mur. (2015). Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdhatul Ulama (NU). Jurnal Addin: Staimafa, Jawa Tengah. Vol. 9. No. 1.
Farida. (2018). Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Quran . Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir: UIN Raden Intan Lampung.

## Nasrulloh, Khusniyah Utami
Hannam, June. (2013). Feminism . Taylor and Francis. Hamka. Husein. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern . Jurnal Al- Qalam. Vol. 19. No. 1.
Katijasungkana, Nursyahbani. (2008). Perempuan dan Syariah Islam Dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia .
Ma’ani, Achmad Syafi’i. (2013). Agama Politik Moral . Malang: Anggota IKPI.
Mies, Marla. (1986). Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour . Avon The Bath Press, h. 37.
Muhajir. (2018). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam . Jurnal Al-Qadha. Vol. 5. No. 2.
Nanang, Martono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Pahlawan Kayo, Khatib. (2005). Kepemimpinan Islam dan Dakwah . Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Purhantara, Wahyu. (2010). Metode Penelitian . Yogyakarta: Graha Ilmu. Rohmatullah, Yuminah. (2017). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadist . Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu
Hukum dan Pemikiran. Vol. 17. No. 1.
Shihab, Quraish. (2017). Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an . Jakarta: Lentera Hati.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Suharsimi, Arikunto. (2007). Prosedur Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Suryadilaga, M. Al-Fatih. (2005). Metodologi Ilmu Tafsir . Yogyakarta: Teras.
Soebardhy, dkk. (2020). Kapita Selekta Metodologi Penelitian . Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
Tarjo. (2019). Metode Penelitian 3x Baca . Yogyakarta: Deepublish. Walby, Sylvia. (1998). Theorizing Patriarchy , Oxford: Blackwell,
Zahra, Essa Fatimah. (2020). Kepemimpinan Perempuan Di Balik Bayang-Bayang Patriarki. International Jurnal Of Demos. Vol. 2. Issue. 1.