## Halaman 312

## KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Bambang Wahyudi Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia Sentul Bogor Jawa Barat e-mail: buangwahyu@yahoo.com Naskah diterima: 30/09/2018 revisi: 18/10/2018, disetujui: 20/10/2018

## ABSTRAK
Salah satu isu dalam proses globalisasi diantaranya berkaitan dengan  Hak  Asasi Manusia,  perubahan  politik,  ekonomi  dan sosial. Selanjutnya  diikuti  dengan  munculnya  berbagai  konflik.  Seperti konflik  etnis,  konflik  separatis,  konflik  perebutan  kekuasaan  dan distribusi  ekonomi  di  beberapa  negara  dan  telah  berubah  menjadi suatu hal yang lazim. Posisi Indonesia secara geografis, geostrategis dan  geopolitik  secara  langsung  akan  terpengaruh  oleh  arus perubahan dunia, sehingga membangun manusia Indonesia sebagai warga  masyarakat  global  merupakan  perkembangan  peradaban manusia  yang  tidak  bisa  dielakkan.  Perubahan  baik  pada  tingkat global maupun regional merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan  diperhitungkan  sekaligus  merupakan  peluang  bagi  Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasional dan mencapai tujuan nasional. Dalam situasi krisis, terkait permasalahan politik, ekonomi dan  supremasi  hukum  serta  potensial  konflik  yang  lebih  bersifat laten  dibutuhkan  modal  solusi  kompetitif  yaitu  kualitas  sumber daya  manusia,  terutama  kepemimpinan  nasional  yang  mempunyai wawasan  strategis,  dan  mempunyai  komitmen  serta  kompetensi dalam bingkai nasionalisme.
Kata kunci: Kepemimpinan, Perubahan, Strategis, Wawasan
Halaman 313

## A. Pendahuluan
Permasalahan  baru  dalam  proses  globalisasi  diantaranya berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia,  perubahan  politik,  ekonomi dan  sosial.  Selanjutnya  diikuti  dengan munculnya berbagai  konflik. Seperti konflik etnis, konflik separatis, konflik perebutan kekuasaan dan  distribusi  ekonomi  di  beberapa  negara  dan  telah  berubah menjadi suatu hal yang lazim. 1 Indonesia dihadapkan pada berbagai perubahan  dan  pergeseran  kekuatan  dalam  lingkungan  strategis global maupun regional yang terus bergerak dan berkembang akan membawa  dampak  pada  berbagai  aspek  hubungan  antar  negara termasuk Indonesia.
Globalisasi  pada  sisi  lain  mengandung  implikasi  terhadap berbagai  kebijakan  dan  kualitas  manajemen  nasional  masing- masing  bangsa.  Posisi  Indonesia  secara  geografis,  geostrategis  dan geopolitik  secara  langsung  akan  terpengaruh  oleh  arus  perubahan dunia,  sehingga  membangun  manusia  Indonesia  sebagai  warga masyarakat  global  merupakan  perkembangan  peradaban  manusia yang tidak bisa dielakkan. Perubahan-perubahan tersebut baik pada tingkat  global  maupun  regional  merupakan  kenyataan  yang  harus dihadapi  dan  diperhitungkan  sekaligus  merupakan  peluang  bagi Indonesia  untuk  mempertahankan  kepentingan  nasional  dan mencapai tujuan nasional.
1 Menurut Baskoro, konflik memiliki cakupan  yang cukup luas meliputi pertentangan  atau  persaingan  atau  gangguan  oleh  kelompok  secara  fisik  atau benturan  antar  kekuatan-kekuatan  yang  sulit  didamaikan,  atau  pertentangan kualitas  seperti  ide-ide,  kepentingan-kepentingan  atau  kehendak-kehendak. Semua makna konflik tersebut  tampaknya pada waktu reformasi cukup ramai terjadi di Indonesia.
Halaman 314
Tujuan  nasional  merupakan  pedoman  penyelenggara pemerintahan,  yakni  mewujudkan  ”melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan perdamaian  abadi,  kemerdekaan  dan  keadilan  sosial”  (Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea 4).
Indonesia  sebagai  bangsa  yang  mempunyai  keberagaman etnis,  perwujudan  nasionalismenya  banyak  diwarnai  oleh permasalah  politik,  ekonomi    dan  etnisitas  serta  agama,  sehingga berbagai  permasalahan  tersebut  menjadi  sulit  diselesaikan  secara tuntas  tanpa  melihat  dan  menghubungkan  keterkaitan  antara dinamika  global  dan  regional.  Menyikapi  perkembangan  situasi global  dan  regional  yang  berubah  cepat,  bangsa  Indonesia  harus semakin  siap  memantapkan  kualitas  diri  agar  tidak  larut  dalam gelombang  perubahan.  Terkait  dengan  tuntutan  reformasi,  bangsa Indonesia  ditantang  untuk  mampu  berdiri  tegak  sebagai  bangsa yang  berdaulat  sekaligus  mampu  merespon  dan  mengantisipasi setiap  perubahan  dalam  lingkungan  strategis  global  maupun regional. Bangsa Indonesia harus tegak berdiri sebagai bangsa yang bersatu dan utuh, yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  khususnya pada era reformasi, ternyata tidak dapat hanya mengandalkan pada kondisi wilayah Indonesia yang cukup luas dengan berbagai sumber kekayaan  alamnya,  karena  kekayaan  dan  luasnya  sebuah  negara
Halaman 315
belum cukup dijadikan solusi kompetitif dalam mengatasi problem masyarakat  dan  proses  pembangunan  sebuah  bangsa.  Indonesia pada era reformasi banyak diwarnai persaingan atau pertentangan dan  gangguan  oleh  kelompok  baik  secara  fisik  maupun  dalam tataran  ideologi  yang  cenderung  mengarah  pada  menurunnya komitmen  nasionalisme  sebagai  bangsa  Indonesia.  Sebaliknya warna  etnonasionalisme  dan  primodialisme  semakin  menyeruak dan  sudah  memasuki  berbagai  kehidupan  masyarakat  Indonesia, meskipun  belum  dapat  diukur  secara  kuantitas  namun  secara eksplisit  dan  kualitas  hal  tersebut  dapat  dirasakan  yang menempatkan Indonesia dalam “situasi krisis”.
Dalam  situasi  krisis,  terkait  permasalahan  politik,  ekonomi dan  supremasi  hukum  serta  potensial  konflik  yang  lebih  bersifat laten  dibutuhkan  modal  solusi  kompetitif  yaitu  kualitas  sumber daya  manusia,  terutama  kepemimpinan  nasional  yang  mempunyai wawasan  strategis 2 ,  dan  mempunyai  komitmen  serta  kompetensi dalam  bingkai  nasionalisme,  artinya  secara  kompetetif  dapat mengemas  perkembangan  lingkungan  strategis  yang  mengalami krisis dan cenderung menampakkan sosok ketidakseimbangan atau ketidakadilan  yang  menimbulkan  problem  besar nasional   menjadi proses pembangunan bangsa dan negara sesuai amanat Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea 4 tentang tujuan nasional bangsa Indonesia.
2 Menurut Prabowo, kepemimpinan
strategis merupakan
kepemimpinan  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menciptakan  harmonisasi antara  tuntutan  lingkungan  eksternal  organisasi  (dunia)  dengan  visi,  misi, strategi  dan  organisasi.  Mereka  bekerja  dalam  konteks  strategis  di  lingkup Nasional dan mungkin saja di lingkup regional maupun internasional.
Halaman 316
Di  samping  itu  untuk  keluar  dari  situasi  “krisis”,  sangat membutuhkan  seorang  pemimpin  yang  mampu  menentukan  skala prioritas masalah, mengoptimalkan sumber daya dan mengkoordinasikan  secara  efektif  serta  memiliki  kesabaran  untuk menuntaskan penyelesaian akar masalah sehingga Indonesia dapat keluar dari situasi krisis. 3
Pemimpin  yang  tampil  sangat  dibutuhkan  untuk  merajut kemajemukan masyarakat dan politik, serta didukung rakyat secara luas  agar  suatu    pemerintahan  dapat  mengembangkan  kebijakan secara  efektif  terutama  dalam  menghadapi  krisis,  sekaligus menyadarkan  banyak  kalangan  bahwa  “Kepemimpinan  Nasional” yang berkompeten adalah sesuatu yang dibutuhkan seiring dengan kemajuan  demokratisasi  di  Indonesia 4 ,  dan  mampu  merespon tantangan  masa  depan  dalam  irama  demokrasi    untuk  mencapai tujuan  nasional,  karena  semangat  reformasi  cenderung  berlebihan justru seringkali menyebabkan situasi krisis politik yang melibatkan kekuatan  massa 5 sebagai  alat  untuk  merealisasikan  kepentingan-
3 Menurut  Kusnadi,  Indonesia  membutuhkan  Kepemimpinan  yang berpandangan  kedepan  dan  siap  untuk  memikirkan  bagaimana  memimpin bangsa  ini  melalui  masa-masa  sulit  dan  mau  mengedepankan  kepentingan jangka panjang bangsa untuk mencapai tujuan.
4 Menurut  Sayidiman,  Pemimpin  Nasional  perlu  mengorganisasi dukungan politik yang kuat dan luas agar segala usahanya dapat memperoleh dukungan semaksimalmungkin dari masyarakat.
5 Pergerakan  massa  dalam  mencapai  tujuan  politik  kelompok  tertentu atau usaha mempengaruhi opini, seringkali melibatkan massa bayaran melalui penyedia  atau  penggerak  massa  yang  biasa  dikenal  dengan  sebutan  Direktur PT.  DEMO.  Sekarang  ini  masih  menjadi  trend  dan  dijadikan  sebagai  lapangan kerja  baru.  Sementara  menurut  Miall,  mobilisasi  massa  dengan  melihat strategis  dan  tindakan  komersial  merupakan  upaya  untuk  menelusuri  jejak
Halaman 317
kepentingan  sektoral.  Meski  hal  ini  sah  dalam  demokrasi  namun dapat  menimbulkan  kerawanan  sosial  dan  dapat  mengakibatkan konflik  fisik  yang  membawa  korban  jiwa  dan  material  serta merugikan rakyat. “Demokrasi” demikian maknanya menjadi sumir dan  dapat  dipersepsikan  sebagai  “Poliarki” 6 yang  mengakibatkan terjadinya erosi kepercayaan terhadap pilar-pilar bangsa dan negara Indonesia  yang  wilayah  geografisnya  dari  Sabang  sampai  Merauke dan  berada  dalam  satu  sistem  pemerintahan  birokratis  dengan semboyan  kesatuan  dan  persatuan  yakni  satu  bangsa,  satu  bahasa dan  satu  tanah  air,  sehingga  menampilkan  dukungan  rakyat  yang bersifat semu  sehingga  berpengaruh  signifikan  terhadap  pola  pikir dan  manajemen  nasional  yang  dapat  melemahkan  eksistensi kepemimpinan  nasional  dan  sangat  beresiko  terhadap  perjalanan demokrasi  itu  sendiri,  karena  hanya  mengutamakan  kepentingan jangka  pendek  yang  belum  tentu  menguntungkan  jangka  panjang, cenderung  pragmatis  dan  belum  mencerminkan  kemandirian sebagai bangsa Indonesia.
terkait  ketidakpuasan  yang  diartikan  sebagai  mobilisasi  massa,  menentukan tujuan  dan  strategi    yang  pada  akhirnya  mengerahkan  tantangan  terhadap pemegang kekuasaan. Ini jelas sekali integral dengan pembentukan konflik.
6 Poliarki,  yakni  sebuah  sistem  yang  merujuk  pada  sekelompok  kecil individu  yang  benar-benar  memiliki  kekuasaan  dan  terlibat  langsung  dalam pembuatan  kebijakan  dan  sebelumnya  memberikan  kesempatan  kepada mayoritas  untuk  memilih  mereka  dalam  bersaing  melalui  pemilihan  umum. Poliarki adalah sebuah Retorika demokrasi yang sama sekali belum melibatkan kekuasaan  ( Cratos )  dari  massa  rakyat  ( Demos )  karena  kekuasaan  berakhir setelah  kelompok  kecil  tersebut  berkuasa,  disisi  lain  kelompok  mayoritas cenderung terabaikan.
Halaman 318

## B. Prospek Kepemimpinan Nasional.
“ What wrong is my Country or Nation” , ucapan dan ungkapan senada  sering  kali  kita  dengar  dari  berbagai  kalangan  yang disampaikan  dengan  mimik  geram  dan  penuh  tanda  Tanya.  Entah kapan  ungkapan  tersebut  akan  mendapat  jawaban  menyejukkan, tidak  hanya  sekedar  retorika  atau  tebar  pesona  namun  tetap menunjukkan  adanya  ketimpangan  antara  harapan  dan  kenyataan artinya  ada  masalah  krusial  yang  sedang  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia  seperti  gejolak  politik,  supremasi  hukum  dan  distribusi sumber  daya.  Berbagai  interpretasi  jawaban  sering  bermunculan yang  disuarakan  melalui  berbagai  media,  namun  masih  sedikit elemen  masyarakat  yang  menyoroti  sejauhmana  peran  pemimpin maupun  kualitas  kepemimpinan  yang  memiliki  prospek kepemimpinan  nasional  sebagai  salah  satu  alternatif  dalam mengelaborasi jawaban dari pertanyaan tersebut. Meskipun hal ini belum dapat memberikan jaminan sebagai hubungan aksi dan reaksi atau sebab akibat dalam memberikan solusi.
Kompleksitas  problematik  yang  terjadi  sudah  seharusnya diurai disesuaikan dengan mekanisme atau problem solving melalui manajemen  resolusi  konflik,  karena “what  wrong” dapat diidentikkan  dengan  konflik  kepentingan  politik/kekuasaan, ekonomi/sumber  daya,  sosial  budaya/  premordialisme  dan supremasi hukum. Jika diibaratkan sebagai pohon konflik maka sulit ditemukan  akar konfliknya apalagi diubah menjadi menjadi bunga perdamaian.  Sebagaimana  yang  dicita-citakan  oleh  bangsa
Halaman 319
Indonesia,  damai  dalam  pengertian  nyaman  beraktifitas  dan berkreasi serta semangat kebhinekaan dalam NKRI.
Masalah  sentral  nasionalisme,  seperti  bagaimana  mengelola atau  mentransformasikan  perselisihan  primordial  yang  berkaitan dengan  identitas,  sehingga  menggeser  kebanggaan  nasionalisme kearah kebanggaan etno nasionalisme,  terjadi mobilisasi kelompok- kelompok  oleh  satu  pihak  menuju  pada  kontra  mobilisasi  yang mereka anggap sebagai lawan, akan mengarah pada penyimpangan bentuk-bentuk  diskusi  keteraturan  politik  sesuai  mekanisme demokrasi,  karena  demokrasi  dapat  menyediakan  pondasi  untuk membangun  penyelesaian  yang  efektif  dan  awet  bagi  kepentingan jangka panjang negara.
Dinamika  konflik  yang  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja dipertontonkan  dalam  euforia  reformasi,  merupakan  sebuah ekspresi  heteroginitas  kepentingan,  nilai  dan  keyakinan  yang muncul  sebagai  formasi  baru  akibat  adanya  perubahan. 7 Esensi perubahan  merupakan  perubahan  kultur,  diambil  dari  suatu  kata kiasan  yang  berarti  adanya  ide  suatu  pengolahan,  proses mengerjakan  dan  mengembangkan  kultur  baru,  kita  akan tergantung  dari  pola  perkembangan  untuk  merefleksikan  sistem sosial  dan  berkaitan  dengan  pengetahuan,  ideologi,  nilai-nilai hukum serta kegiatan sehari-hari. Menurut Kusnadi, pelajaran bagi para  pemimpin  masa  depan  adalah  mampu  mengakomodasikan perubahan,  prinsipnya  : “they  will  not  resist  change  ;  they  will embrace  it”. Agar  para  pemimpin  peduli  dengan  perubahan,
7 Kusnadi,  “Environmental Scaning”, MK. UNHAN 28 September 2009.
Halaman 320
termasuk perubahan suatu organisasi atau pembentukan organisasi yang lebih efektif dan efisien.
Cara  kita  menangani  konflik  diantaranya  dengan  mengubah respon  kebiasaan  dan  menentukan  pilihan-pilihan  tepat,  sehingga tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan para pihak yang berseberangan  tetapi  juga  perubahan  sosial,  psikologi,  politik  dan jika  memungkinkan  diadakan  insentif  selektif  yang  relevan  serta kemampuan  sosial  atau  institusional  untuk  menentukan  apakah penyelesaian atau solusi kompetitif yang diambil dapat diterima dan berdaya  guna  oleh  para  pihak  tersebut  serta  pihak  lain  yang terimbas  (masyarakat  Indonesia),  karena  tanggung  jawab  pertama dan  utama  untuk  mencegah,  mengelola  dan  mentransformasikan hubungan  tidak  seimbang  yang  mengalami  (mis  komunikasi) terletak pada para pemimpin nasional.
Pemimpin 8 adalah  pribadi  yang  memiliki  kecakapan  khusus dengan  atau  tanpa  pengangkatan  resmi  dapat  mempengaruhi kelompok  yang  dipimpinnya  untuk  melakukan  usaha  bersama mengarah  pencapaian  sasaran-sasaran  tertentu,  sedangkan kepemimpinan  adalah  hubungan  dimana  satu  orang  yakni
8 Pemimpin  secara  harfiah  adalah “leader” ( to  lead )  berarti  bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, memelopori,  mengarahkan  pikiran  –  pendapat-tindakan  orang  lain, membimbing,  menuntun,  menggerakkan  orang  lain  melalui  pengaruhnya. Sementara  menurut  Kusnadi,  ada  tiga  peran  dasar  pada  kegiatan kepemimpinan yang akan datang ( three roles of a leder ) yaitu (1) panduan ( Pathfinding ),  (2)  Pelurusan  ( Aligning )  dan  (3)  Pemberian  kewenangan
( empowering ).  Disamping  itu  ada  tigal  hal  penting  yang  mampu  membawa perubahan bagi seorang pemimpin yakni (1) All change is self-change , (2) With self-change you get emotions , (3) Change requires self-leadeeship .
Halaman 321
pemimpin  mempengaruhi  pihak  lain  untuk  bekerja  sama  secara suka  rela  dalam  usaha  mengerjakan  tugas-tugas  untuk  mencapai tujuan.
Fenomena  yang  ada,  para  pemimpin  nasional  mulai kehilangan  imajinasinya  seperti  bagaimana  mengatasi  atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terus berkembang dan bagaimana mempertemukan serta mempersatukan kebijakan  politik,  di  samping  menjauhkan  arah-arah  kebijakan penanganan  krisis  yang  realistis,  penentuan  skala  prioritas, keberanian  mengambil  keputusan  strategis  yang  tepat  dan bagaimana  menggalang  dukungan  rakyat  yang  riil  (tidak  semu), sehingga  dibutuhkan  kepemimpinan  nasional 9 atau  kepemimpinan masa  depan  di era  yang penuh  transparansi  dan menuntut  adanya sistem yang  menuntut terselenggaranya  keadilan serta kepemimpinan  yang  mempunyai  wawasan  strategis  dalam menghadapi  krisis  multi  dimensi  atau  tantangan  perkembangan strategis khususnya yang bersifat nasional dengan mengajak pihak- pihak  terkait  dan  memberdayakan  elemen-elemen  kekuatan
9 Di  tengah-tengah  gerak  reformasi  dan  demokratisasi  sekarng  ini terjadi  erosi  kepercayaan  terhadap  pilar-pilar  bangsa  dan  Negara  yaitu Pancasila,  UUD  1945,  NKRI  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Untuk  merevitalisasi atau mereaktualisasi kepercayaan serta Nasionalisme tersebut dapat dilakukan dengan cara menggugah, meningkatkan kesadaran, pemahaman, semangat dan komitmen  terhadap  Wawasan  kebangsaan.  Diperlukan  banyaknya  jumlah pemimpin  yang  memiliki  wawasan  kebangsaan  yaitu  pemimpin  yang Pancasilais,  setia  pada  NKRI  dan  UUD  1945  serta  memahami  karakter  dan kultur  bangsa  Indonesia  (Lokakarya  Kepemimpinan  yang  berwawasan kebangsaan, Bandung Agustus 2007).
Halaman 322
Nasional. 10 Kepemimpinan  tersebut  dibangun  melalui  pendekatan intelektual dan moral yang secara cerdas serta bijak memanfaatkan dinamika  global  maupun  regional  untuk  kepentingan  nasional maupun    lokal  disertai  dengan  kemampuan  menguasai  berbagai keterampilan kepemimpinan, diantaranya sebagai berikut:
1. Kepemimpinan Strategis Kepemimpinan strategis yaitu kepemimpinan efektif dan akseptabel memiliki “kemampuan strategis” dalam
merencanakan,  memimpin  dan  menggerakkan  orang  lain  atau organisasi  untuk  melakukan  kegiatan  yang  bersifat  atau berimplikasi  strategis. 11 Kepemimpinan  strategis  dapat dibangun  atas  dasar  perpaduan  dari  karakter,  integritas  dan komitmen.
a.  Karakter 12 .  Karakter  seorang  pemimpin  sangat  menentukan tingkat keberhasilan dalam menerapkan kepemimpinannya.
10 Elemen-elemen  kekuatan  Nasional  merupakan  kumpulan  dari kekuatan  politik,  geografis,  ekonomi,  sumber  daya  alam,  kapasitas  industri, keuangan,  jumlah  penduduk,  kekuatan  moral  bangsa,  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  kemampuan  militer  serta  hak  bela  Negara  yang  dimiliki  oleh setiap warga Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Paskal, Vol 2, No. 9 – 2004).
11 Menurut Prabowo, kepemimpinan strategis, mengandung pengertian (1)  Pemimpinnya  berada  pada  tataran  strategis,  (2)  proses  dan  produk kepemimpinannya  /  keputusannya  bernilai  strategis,  (3)  Pemimpin  yang memiliki  kemampuan  berfikir  dan  bertindak  strategis  serta  memimpin  pada tingkatan  strategis.  Sementara  Pemimpin  yang  efektif  dituntut  memiliki kemampuan,  kecerdasan  emosional  yang  tinggi  seperti  (1)  mengembangkan ketrampilan  komunikasi  efektif,  (2)  mengembangkan  keahlian  interpersonal, (3) mau membantu orang lain agar orang itu dapat menolong dirinya sendiri.
12 Menurut  Yudhoyono,  karakter  merupakan  kearifan  untuk mengetahui hal-hal yang benar atau salah dan keberanian untuk memilih yang benar apapun resikonya.
Halaman 323
Karakter  yang  baik  dan  kuat  memberikan  kekuatan  bagi seorang  untuk  memiliki  keberanian  memilih  hal-hal  yang benar dan melaksanakannya.
b.  Integritas. Integritas  merupakan  kemampuan  untuk senantiasa  memegang  teguh  prinsip-prinsip  moral  dan menolak  untuk  mengubahnya  meskipun  situasi  yang dihadapi sangatlah sulit. Seseorang yang berintegritas tinggi adalah  orang  yang  menceburkan  diri  pada  lingkungannya, bekerja dan berkarya sekaligus merasakan kesatuan dirinya dengan  alam  dan  masyarakat  sekitar,  senantiasa  mencari dan  berusaha  mengerti  apa  yang  harus  dikerahkan  demi kepentingan  lingkungannya.  Dia  adalah  seseorang  yang memiliki  kesatuan  kata  dengan  perbuatannya  dan  selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Pada prinsipnya integritas  merupakan  integritas  antara  etika  dan  moralitas. Semakin  keduanya  terintegrasi,  semakin  tinggi  integritas yang ada.
c.  Komitmen.  Komitmen  yang  jelas  terhadap  kepentingan nasional  dibangun  melalui  pendekatan  intelektual  dan moral  disertai  dengan  usaha  menguasai  berbagai keterampilan  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pencapaian tujuan.  Komitmen  sebagai  Pemimpin  Nasional,  setidaknya dapat  berperan  sebagai  tokoh  nasional  yang  dapat mempersatukan atas pertikaian sektarian, untuk keselamatan  NKRI  dan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia. Disamping  itu  komitmen  seorang  pemimpin  diperlukan
Halaman 324
untuk menghadapi gerakan reformasi yang
perkembangannya  justru  dapat  menjadi  salah  satu  faktor potensial mendorong terjadinya disintegrasi bangsa dan ada kelompok  yang  berusaha  memanfaatkan  reformasi  untuk mengubah  negara  kesatuan  menjadi  federasi  serta  yang lebih  ekstrim  hendak    memisahkan  suatu  daerah  menjadi negara tersendiri, artinya merdeka atau lepas dari NKRI.
2. Membangun kepemimpinan nasional
Membangun  kepemimpinan  nasional  yang  kuat, berkompeten  dan  kredibel.  Kebutuhan  akan  pemimpin  yang terampil  dalam  merajut  kemajemukan  politik  yang  cenderung terlena  oleh  semangat  reformasi  berlebihan,  hingar  bingar politik  multi  partai  akan  menghasilkan  peta  kekuatan  politik yang  menyebar  tanpa  adanya  mayoritas  tunggal,  maka kepemimpinan  nasional  yang  berkompeten  adalah  sangat dibutuhkan agar dapat mempertemukan dan mengolah beragam kepentingan  politik  hingga  menghasilkan  pola  saling  dukung yang kuat. 13 Tanpa adanya keterampilan mengelola dan mengakomodasi keberagaman partai politik, maka
13 Menurut  Sayidiman,  perlu  ada  kepemimpinan  politik  yang  bermutu di  Pusat  dan  daerah,  kepemimpinan  yang  memahami  dan  melaksanakan Pancasila.  Hal  itu  memungkinkan  pembagian  wewenang  yang  di  satu  pihak memperkokoh dan  memajukan NKRI, dipihak lain mewujudkan perkembangan dinamika  daerah  untuk  mencegah  timbulnya  separatisme.  Makin  banyak kemajuan yang dicapai NKRI di segala bidang merupakan perekat utama yang membuat daerah berkepentingan untuk tetap berada dalam lingkungan NKRI.
Halaman 325
kepemimpinan  nasional  bisa  dirundung  banyak  masalah 14 , ketika  hal  tersebut  terjadi  maka  tugas  bersama  untuk menyelesaikan  krisis  menjadi  terbengkalai.  Dinamika  eksekutif dan  legislatif  sering  mengalami  perubahan  dari  situasi  tenang, berjalan  baik  bisa  melonjak  penuh  ketegangan  hingga menciptakan  krisis  politik  yang  berujung  pada  pergantian kepemimpinan  nasional,  baik  di  lembaga  eksekutif  maupun legislatif.  Krisis  politik  sering  terjadi  baik  ditingkat  pusat maupun daerah, di samping dampak dari krisis tersebut belum menemukan  solusi  yang  menyeluruh  dan  tuntas,  sehingga diperlukan  kepemimpinan  yang    kuat,  berkompeten  dan kredibel serta mampu memahami berbagai aspek politik negara, ekonomi  dan  informasi  yang  dapat  mempengaruhi  proses pengambilan keputusan.

## C. Perubahan Paradigma Kepemimpinan Nasional.
Perubahan  paradigma  kepemimpinan  nasional  perlu menggeser  atau  mengubah  kepentingan  dirinya  sendiri  menjadi kepentingan  pelayanan  yang  lebih  baik.  Perubahan  paradigma tersebut  cukup  signifikan  dalam  mengarahkan  kehidupan
14 Menurut  Direktur  Lembaga  Survey  Trust  Indonesia,  Banyaknya menteri  yang  berasal  dari  berberapa  Parpol,  membuat  masyarakat  pesimistis terhadap  KIB  II,  bisa  menjawab  tantangan  masa  depan  dengan  baik  dibidang ekonomi, teknologi maupun pembangunan bangsa. Bagaimana menteri-menteri tersebut  bisa  bekerja  dengan  baik  jika  tidak  memiliki back  ground yang  kuat. Alasannya banyak menteri yang berasal dari Parpol tidak sesuai dengan tempat keahliannya,  karena  sangat  kental  sekali  dengan  aroma  balas  budi  dan cenderung mengorbankan profesionalitas.
Halaman 326
masyarakat  agar  lebih  maju  dan  mendapatkan  apa  yang  mereka butuhkan.  Di  samping  itu  dibutuhkan  pemimpin  yang  mau mendengarkan dan memberikan tauladan. Kepemimpinan demikian secara  tidak  langsung  ditujukan  untuk  mengubah  suatu  kondisi dalam  menjalani  sesuatu  yang  lebih  baik.  Ketika  kepemimpinan tidak langsung ( Indirect Leadhership ) menjadi menonjol, masyarakat akan  mengatakan  bahwa  “kita  telah  mengerjakan  sendiri”. Berangkat  dari  dinamika  politik  reformasi  yang  lebih mengedepankan  primordialisme,  dapat  menciptakan  kesulitan tertentu  pada  masyarakat  yang  multi  etnik  karena  kepemimpinan nasional maupun daerah dijadikan simbol dominasi kelompok atau etnik  tertentu  dan  munculnya  ketaatan  semu  yang  menimbulkan bentuk  simbolik  “aku”  dan  “kamu”  yang  seharusnya  dihindari karena lebih baik muncul “kita”.

## D. Peningkatan Profesionalisme kepemimpinan
15

## Profesinalisme kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh negara dan  para  pemimpin  bawahan  yang  senantiasa  mengharapkan
15 Menurut Prabowo, Pemimpin yang baik : (1) fokus pada pelaksanaan tugas  pokoknya,  (2)  membangun  kerja  sama  (mampu  memimpin  para pemimpin),  (3)  menggerakkan  seluruh  potensi  dan  dapat  memotivasi,  (4) pengambilan  keputusan  strategis.  Sementara  TNI  mengenal  adanya  11  Asas Kepemimpinan TNI, yakni (1) Taqwa, (2) Ing ngarso sung tulodo, (3) Ing madya mangun karso, (4) Tut wuri handayani, (5) Waspodo purbo wiseso, (6) Ambeg parama arto, (7) Prasojo, (8) Satyo, (9) Gemi nastiti, (10) Beloko, (11) Legowo. Sementara  menurut  Huntington,  Perwira  Profesional  di  zaman  modern merupakan satu  kelas social yang  baru  dan mempunyai ciri-ciri dasar seperti (1)  keahlian,  (2)  pertautan  (tanggung  jawab  kepada  klien,  masyarakat  atau Negara), (3) korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi) dan (4) ideologi.
Halaman 327
pemimpin strategis dan profesional, baik individu maupun institusi, mampu  berkreasi  untuk  meningkatkan  kualitas  individu  atau organisasi  yang  dipimpinnya  agar  dapat  menyikapi  perubahan sekaligus  melaksanakan  fungsi  pengawasan.  Di  samping  itu  dapat mengembangkan  kemampuannya  dalam  suatu  tim  ( Team  work Leadhership ),  bukan  lagi  memimpin  yang  berbeda  dalam  posisi “mengatur” dan “memotivasi” terhadap anak buahnya, bahkan tidak juga  berupaya  membangun  partisipasi  dari  orang-orang  yang dipimpinnya,  melainkan  harus  mampu  membangun  keterlibatan yang    tinggi  dari  timnya,  agar  senantiasa  mau  belajar  berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan tidak bersifat responsif tetapi harus proaktif dan antisipatif.

## E. Kesimpulan
Indonesia  sebagai  bangsa  yang  mempunyai  keberagaman etnis,  perwujudan  nasionalismenya  banyak  diwarnai  oleh permasalahan politik, ekonomi  dan etnisitas serta agama, sehingga berbagai  permasalahan  tersebut  menjadi  sulit  diselesaikan  secara tuntas  tanpa  melihat  dan  menghubungkan  keterkaitan  antara dinamika  global  dan  regional.  Menyikapi  perkembangan  situasi global  dan  regional  yang  berubah  cepat,  bangsa  Indonesia  harus semakin  siap  memantapkan  kualitas  diri  agar  tidak  larut  dalam gelombang  perubahan.  Terkait  dengan  tuntutan  reformasi,  bangsa Indonesia  ditantang  untuk  mampu  berdiri  tegak  sebagai  bangsa yang  berdaulat  sekaligus  mampu  merespon  dan  mengantisipasi
Halaman 328
setiap  perubahan  dalam  lingkungan  strategis  global  maupun regional.
Permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  khususnya pada era reformasi, ternyata tidak dapat hanya mengandalkan pada kondisi wilayah Indonesia yang cukup luas dengan berbagai sumber kekayaan  alamnya,  karena  kekayaan  dan  luasnya  sebuah  negara belum cukup dijadikan solusi kompetitif dalam mengatasi problem masyarakat  dan  proses  pembangunan  sebuah  bangsa.    Indonesia pada era reformasi banyak diwarnai persaingan atau pertentangan dan  gangguan  oleh  kelompok  baik  secara  fisik  maupun  dalam tataran  ideologi  yang  cenderung  mengarah  pada  menurunnya komitmen  nasionalisme  sebagai  bangsa  Indonesia.  Sebaliknya warna  etnonasionalisme  dan  primodialisme  semakin  menyeruak dan  sudah  memasuki  berbagai  kehidupan  masyarakat  Indonesia, meskipun  belum  dapat  diukur  secara  kuantitas  namun  secara eksplisit  dan  kualitas  hal  tersebut  dapat  dirasakan  yang menempatkan Indonesia dalam “situasi krisis”.
Dalam  situasi  krisis,  terkait  permasalahan  politik,  ekonomi dan  supremasi  hukum  serta  potensial  konflik  yang  lebih  bersifat laten  dibutuhkan  modal  solusi  kompetitif  yaitu  kualitas  sumber daya  manusia,  terutama  kepemimpinan  nasional  yang  mempunyai wawasan  strategis,  dan  mempunyai  komitmen  serta  kompetensi dalam  bingkai  nasionalisme,  artinya  secara  kompetetif  dapat mengemas  perkembangan  lingkungan  strategis  yang  mengalami krisis dan cenderung menampakkan sosok ketidakseimbangan atau ketidakadilan  yang  menimbulkan  problem  besar nasional   menjadi
Halaman 329
proses pembangunan bangsa dan negara sesuai amanat Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea 4 tentang tujuan nasional bangsa Indonesia. Di  samping  itu  untuk  keluar  dari  situasi  “krisis”,  sangat membutuhkan  seorang  pemimpin  yang  mampu  menentukan  skala prioritas masalah, mengoptimalkan sumber daya dan mengkoordinasikan  secara  efektif  serta  memiliki  kesabaran  untuk menuntaskan penyelesaian akar masalah sehingga Indonesia dapat keluar dari situasi krisis. Pemimpin yang tampil sangat dibutuhkan untuk  merajut  kemajemukan  masyarakat  dan  politik,  serta didukung  rakyat  secara  luas  agar  suatu    pemerintahan  dapat mengembangkan  kebijakan  secara  efektif  terutama  dalam menghadapi krisis, sekaligus menyadarkan banyak kalangan bahwa “Kepemimpinan  Nasional”  yang  berkompeten  adalah  sesuatu  yang dibutuhkan seiring dengan kemajuan demokratisasi di Indonesia.

## F. Saran
Fenomena  yang  ada,  para  pemimpin  nasional  mulai
kehilangan  imajinasinya  seperti  bagaimana  untuk  mengatasi  atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan
yang terus berkembang,  maka  dibutuhkan  kepemimpinan  nasional  atau kepemimpinan  masa  depan  di  era  yang  penuh  transparansi  dan menuntut adanya sistem yang menuntut terselenggaranya keadilan serta  kepemimpinan  yang  mempunyai  wawasan  strategis  sebagai berikut :
a. Kepemimpinan  Strategis  yaitu  kepemimpinan  efektif  dan akseptabel memiliki “kemampuan strategis” dalam
Halaman 330
merencanakan,  memimpin  dan  menggerakkan  orang  lain  atau organisasi  untuk  melakukan  kegiatan  yang  bersifat  atau berimplikasi strategis. Kepemimpinan strategis dapat dibangun atas dasar perpaduan dari karakter, integritas dan komitmen.
b. Membangun  kepemimpinan  nasional  yang  kuat,  berkompeten dan kredibel. Dinamika eksekutif dan legislatif sering mengalami perubahan  dari  situasi  tenang,  berjalan  baik  bisa  melonjak penuh  ketegangan  hingga  menciptakan  krisis  politik  yang berujung  pada  pergantian  kepemimpinan  nasional,  baik  di lembaga  eksekutif  maupun  legislatif.  sehingga  diperlukan kepemimpinan  yang    kuat,  berkompeten  dan  kredibel  serta mampu memahami berbagai aspek politik negara, ekonomi dan informasi  yang  dapat  mempengaruhi  proses  pengambilan keputusan.
c. Perubahan paradigma kepemimpinan nasional perlu menggeser atau  mengubah  kepentingan  dirinya  sendiri  menjadi kepentingan  pelayanan  yang  lebih  baik.  Perubahan  paradigma tersebut  cukup  signifikan  dalam  mengarahkan  kehidupan masyarakat agar lebih maju dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
d. Peningkatan Profesionalisme kepemimpinan, sangat dibutuhkan oleh  negara  dan  para  pemimpin  bawahan  yang  senantiasa mengharapkan  pemimpin  strategis  dan  profesional,  baik individu  maupun  institusi,  mampu  berkreasi  untuk meningkatkan  kualitas  individu  atau  organisasi  yang dipimpinnya agar dapat menyikapi perubahan.
Halaman 331

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdulrachman, Arifin. Leadership, Teori Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja . Jakarta: tt, 1970.
Anoraga,  Panji. Psykologi  Kepemimpinan .  Jakarta:  Rineka  Cipta,
1992.
Baskoro  Niti,  Rony. Paradoksal  Konflik  dan  Otonomi  Daerah.
Jakarta: Peradaban, 2002.
Huntington,  Samuel  P. Partisipasi  Politik  Negara  Berkembang
(Terjemahan) . Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Kardi, Kusnadi. Environmental Scaning. Bogor: UNHAN, 2009.
Miall,  Hugh. Resolusi  Damai  Konflik  Kontemporer,  Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik,  Sosial,  Agama  dan  Ras .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Prabowo. Pengambilan  Keputusan ,  Jakarta:  Pusat  Pengkajian  dan Strategi Nasional (PPSN), 2007.
____________. Kepemimpinan  Strategis  dalam  Organisasi  Militer . Jakarta: PPSN, 2009.
Susanto  AB. Super  Leadership,  Leading  Others  to  Lead .  Jakarta  :
Gramedia Pustaka Utama, 2009.

## B. Lain-lain
Jurnal PASKAL Vol. 2 No. 9, Maret-April 2004.
Harian Suara Merdeka, 8 November 2009.