## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI HAID BAGI BURUH PEREMPUAN DI PT. ASERA TIRTA POSIDONIA
Fitriani Jamaluddin 1 , Nurul Adliyah 2 , Muhammad Ashabul Kahfi 3 , Nurhalisa 4 1,2,3,4 Institut Agama Islam Negeri Palopo fitriani_jamaluddin@iainpalopo.ac.id

## Abstract
This study aims to implement menstrual leave and legal protection against the provision of menstrual  leave  for  female  workers  at  PT.  Asera  Tirta  Posidonia.  The  results  of  the  study indicated that in the work agreement, company regulations, and collective labor agreements at  PT.  Asera  Tirta  Posidonia  did  not  have  any  rules  regarding  the  provision  of  menstrual leave. Legal protection for female workers in terms of fulfilling the right to menstrual leave has not been carried out maximally by preventive and repressive legal protection .
Keywords: Labor; Leave rights; Menstruation; Women.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menerapkan  cuti  haid  di  PT.  Asera  Tirta  Posidonia dan perlindungan hukum terhadap pemberian cuti haid bagi pekerja wanita di PT. Asera  Tirta  Posidonia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  baik  dalam  perjanjian kerja,  peraturan  perusahaan  maupun  perjanjian  kerja  bersama  di  PT.  Asera  Tirta Posidonia  tidak  memiliki  aturan  apapun  mengenai  pemberian  cuti  haid. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam hal pemenuhan hak atas cuti haid  belum  dilakukan  secara maksimal  melalui  perlindungan  hukum  yang  bersifat preventif dan represif.
Kata Kunci: Hak Cuti; Haid; Perempuan; Tenaga Kerja.

## A. PENDAHULUAN
Sebagian  besar  masyarakat  menanggap  bahwa  perempuan  hanya  boleh bekerja  di  sektor  domestik.  Hal  ini  didasarkan  karena  anggapan  bahwa  laki-laki lebih superior 1 dalam berbagai aspek dibandingkan dengan perempuan. Akibatnya perempuan  mengalami  ketidakadilan  gender 2 ,  misalnya  terbatasnya  hak  pada
1 Hoiril  Sabariman,  “Perempuan  Pekerja  (Status  Dan  Peran  Pekerja  Perempuan  Penjaga Warung Makan Kurnia),” Jurnal Analisa Sosiologi 8, no. 2 (2019): 164.
2 Ratna  Dewi,  “Kedudukan Perempuan  Dalam  Islam  Noura :  Jurnal  Kajian  Gender  Dan Anak, ” Jurnal Kajian Gender Dan Anak Volume 4, no. 1 (2020): 1 – 43.
pekerjaan, tidak adilnya pemberian upah antara pekerja laki-laki dan perempuan, dan  banyak  lagi  contoh  yang  lainnya.  Adanya  praktek  ketidakadilan  gender, utamanya  bagi  perempuan  yang  bekerja,  membuat  pemerintah  lebih  aktif  dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan.
Perlindungan  terhadap  pekerja  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Undang-undang Ketenagakerjaan). Adanya aturan ini, menunjukkan bahwa ada persamaan hak dan kewajiban antara pekerja laki-laki dan perempuan di tempat kerja, baik dalam hal jenis,  penempatan,  serta  pemberian  upah  kerja.  Meskipun  telah  diatur  dalam undang-undang,  namun  nyatanya  ketidakadilan  kerja  antara  laki-laki  dan perempuan  di  Indonesia  masih  tergolong  tinggi.  Laporan world  economic  forum 3 menyebutkan  bahwa  Indonesia  berada  pada  peringkat  85  dalam  urusan ketimpangan  gender.  Ini  menunjukkan  bahwa,  masih  ada  ketidakadilan  gender yang terjadi dalam dunia kerja, khususnya yang merugikan perempuan.
Salah  satu  hal  yang  masih  belum  banyak  mendapatkan  perhatian  adalah mengenai hak cuti haid. Cuti haid bagi buruh perempuan termasuk salah satu hak dasar  dari  empat  hak  bagi  buruh  perempuan  yang  tertuang  di  dalam  Undang- Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4 , pasal 81 ayat 1 dan 2.
Aturan  tersebut  memberikan  kesempatan  bagi  buruh  perempuan  yang sedang  haid  untuk  tidak  bekerja  pada  hari  pertama  dan  kedua  dengan  tetap menginformasikan  kepada  perusahaan.  Haid,  dikenal  juga  dengan  menstruasi, 5 normalnya  berlangsung  selama  3-5  hari. 6 Ketika  haid,  umumnya  perempuan mengalami  berbagai  ketidaknyamanan  yang  berdampak  pada  terhambatnya
3 World Economic Forum, “Global Gender Gap Report 2020” (Geneva, 2019), 9.
4 Kementrian  Ketenagakerjaan,  “Un dang-Undang  RI  No  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,” no. 1 (2003): 34– 35.
5 Barriga-Pooley  Patricio  and  Brantes- Glavic  Sergio,  “Normal  Menstrual  Cycle,” Menstrual Cycle , 2019, 5, https://doi.org/10.5772/intechopen.79876.
6 Atikah  Proverawati  and  Siti  Misaroh, Menarche  Menstruasi  Pertama  Penuh  Makna (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009).
aktivitas sehari-hari. 7 Apabila perempuan yang sedang haid dipaksa bekerja seperti biasa, akan berpengaruh pada kesehatan reproduksinya.
Di Kota Palopo, angka pekerja perempuan cukup tinggi, yakni 30.135 jiwa, atau  skitar  41,7%.  Dari  angka  tersebut,  yang  bekerja  sebagai  buruh/karyawan sebesar  19.344  atau  64.2%. 8 PT  Asera  Tirta  Posidonia  merupakan  salah  satu perusahaan  di  Kota  Palopo  yang  bergerak  dalam  produksi  air  mineral  dalam kemasan. Perusahaan ini memiliki karyawan sebanyak 58 orang dengan rincian 19 tenaga kerja perempuan dan 39 tenaga kerja laki-laki dengan menggunakan sistem kerja  2  shift  (pagi  dan  malam)  untuk  bagian  produksi.  Buruh  perempuan  di  PT. Asera  Tirta  Posidonia  selalu  hadir  setiap  hari  kerja  untuk  bekerja  tepat  waktu. Hanya  pada  kondisi  tertentu  saja  mereka  tidak  masuk  kerja,  seperti  sakit  yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, ataupun hal-hal mendesak lainnya. Tidak ada satupun buruh perempuan yang tidak masuk kerja ataupun telat dikarenakan alasan haid. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan cuti haid pada PT. Asera Tirta Posidonia dan bentuk perlindungan hukumnya.
Jenis  penelitian yang  peneliti  gunakan  yakni  penelitian  empiris.  Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan  buruh  PT.  Asera  Tirta  Posidonia.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Serta  teknik  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu editing, organizing dan analizing kemudian  data  penelitian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.
7 Dwi Rukma Santi and eko teguh P ribadi, “Kondisi Gangguan Menstruasi Pada Pasien Yang Berkunjung  Di  Klinik  Pratama  UIN  Sunan  Ampel,” Journal  of  Health  Science  and  Prevention 2,  no.  1 (2018): 14-21. ISSN: 2549- 919X.; Uriel Halbreich et al., “Clinical Diagnostic Critenna for Premenstrual S yndrome  and  Guidelines  for  Their  Quantification  for  Research  Studies,” Journal  Gynecology Endocrinology 23,  no.  3  (2007):  123 – 30;  Samuel  Tadesse,  Andualem  Mossie,  and  Dereje  Negussie, “Premenstrual  Syndrome:  Prevalence,  Severity,  and  Its  Association  with  A cademic  and  Social Performance of College Students, Jimma Southwest Ethiopia,” Ethiopian Journal of Health Development 17, no. 3 (2003): 181 – 88.
8 Badan  Pusat  Statistik, Statistik  Ketenagakerjaan  Kota  Palopo  Tahun  2020 ,  ed.  Badan  Pusat Statistik, I (Palopo: Statistik, Badan Pusat, n.d.).

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Cuti Haid Buruh Perempuan di PT. Asera Tirta Posidonia Sistem  reproduksi  perempuan  setiap  bulannya  mengharuskan  perempuan untuk  mengalami  suatu  peristiwa  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  yaitu  haid, haid  merupakan  merupakan  peristiwa  pendarahan  dari  rahim. 9 Bagi  buruh perempuan, hari pertama haid biasanya disertai dengan rasa kram di bagian bawah perut 10 yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Perasaan yang tidak nyaman yang dialami  oleh  perempuan  pada  saat  haid  dapat  mempengaruhi  pekerjaan  sehari- hari 11 perempuan,  termasuk  perempuan  yang  bekerja  sebagai  buruh.  Buruh perempuan di  PT. Asera Tirta Posidonia  mayoritas bekerja di bagian  Produksi air minum 12 ,  yang  mengharuskan  mereka  untuk  selalu standby ,  dalam  artian  duduk selama  beberapa  jam  melakukan  pengemasan  produk  air.  Tentu  saja  hal  tersebut menimbulkan ketidaknyamanan ketika harus duduk selama berjam-jam pada saat haid, apalagi jika haid yang dirasakan disertai dengan rasa nyeri. Buruh perempuan yang bekerja pada PT. Asera Tirta Posidonia adalah buruh perempuan berada pasa usia  produktif,  perempuan  pada  usa  produktif  di  Indonesia  sebanyak  50% mengalami nyeri pada saat haid. 13
Di  PT.  Asera  Tirta  Posidonia 14 terdapat  Perjanjian  Kerja  dan  Peraturan Perusahaan yang menjadi aturan bagi buruh dalam bekerja. Baik dalam Perjanjian Kerja  dan  Peraturan  Perusahaan  PT.  Asera  Tirta  Posidonia  tidak  diatur  terkait pemberian  cuti  pada  masa  haid.  Adapun  cuti  yang  diberikan  di  PT.  Asera  Tirta
9 Elyana Kartikawati Nampira and Anik Setyowahyuningsih, “Penerapan Hak Cuti Haid Pada Tenaga Kerja Perempuan Di Pt. Sinar Pantja Djaja Semarang,” Public Health Perspective Journal 1, no. 1 (2016): 53 – 59.
10 Dr Irna, “Nyeri Haid Saat Hari Pertama Dan Ked ua - Tanya Alodokter,” alodokter, 2017.
11 Ferri  Izha,  Syahril  Firna  Buldan,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Perempuan Atas  Hak  Cuti  Haid  Dan  Menyusui  Menurut  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Pt Bentoel Malang),” Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 12 (2021): 1 – 19.
12 Hasil Wawamcara dengan buruh perempuan di PT. Asera Tirta Posidonia
13 Nampira  and  Setyowahyuningsih,  “Penerapa n  Hak  Cuti  Haid  Pada  Tenaga  Kerja Perempuan Di Pt. Sinar Pantja Djaja Semarang.”
14 di  PT.  Asera  Torta  Posidonia  memiliki  58  karyawan  dengan  rincian  terdapat  39  buruh laki-laki dan 19 buruh perempuan dengan jumlah jam kerja dalam seminggu yaitu 38 jam. buruh di PT. Asera Tirta Posidonia bekerja dalam 2 shift yaitu shift pagi dan siang.
Posidonia  hanya  terbatas  pada  cuti  tahunan,  cuti  nikah,  dan  cuti  melahirkan. 15 Tidak  diaturnya  pemberian  cuti  haid  dalam  Perjanjian  Kerja  maupun  Peraturan Perusahaan, sehingga buruh tidak bisa mengajukan cuti ketika hari pertama haid, meskipun  merasakan  nyeri  haid.  Buruh  ketika  merasakan  nyeri  haid  pada  hari pertama,  hanya  dapat  beristirahat  di  ruang  peristirahatan  di  tempat  kerja  ketika merasakan  sakit  saat  bekerja  ataupun  dapat  mengajukan  izin  sakit  secara  lisan maupun  tertulis, 16 pengajuan  izin  sakit  tersebut  dapat  dilakukan  meskipun  tanpa surat keterangan dokter.
Buruh  perempuan  di  PT.  Asera  Tirta  Posidonia  tidak  mengetahui  tentang adanya  aturan  terkait  pemberian  cuti  haid,  para  buruh  perempuan  bahkan  baru pertama  kali  mendengar  terkait  cuti  haid.  Buruh  hanya  pernah  mengambil  cuti nikah  dan  melahirkan  saja. 17 Bahkan  mereka  tidak  pernah  membaca  secara seksama terkait isi dari perjanjian kerja dengan PT. Asera Tirta Posidonia terutama dalam hal hak-hak apa  saja yang mereka miliki selama bekerja di PT.  Asera Tirta Posidonia. 18
2. Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan PT. Asera Tirta Posidonia Terkait Pemenuhan Hak Cuti Haid
Cuti haid diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor
13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa cuti haid:
(1) Pekerja/buruh  perempuan  yang  dalam  masa  haid  merasakan  sakit  tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid;
(2) Pelaksanaan  cuti  haid  tersebut  diatur  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
Kenyataannya,  di  beberapa  Perusahaan  termasuk  di  PT.  Asera  Tirta Posidonia, baik dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama tidak diatur tentang pemberian cuti haid.
15 Hasil Wawancara dengan buruh perempuan PT. Asera Tirta Posidonia.
16 Hasil Wawancara dengan buruh perempuan PT. Asera Tirta Posidonia
17 Hasil Wawancara dengan buruh perempuan PT. Asera Tirta Posidonia
18 Hasil Wawancara dengan buruh perempuan PT. Asera Tirta Posidonia
Tidak  diaturnya  cuti  haid  oleh  perusahaan,  kemudian  menimbulkan kekosongan  dalam  aturan  pelaksanaan  cuti  haid  di  PT.  Asera  Tirta  Posidonia, sehingga  meskipun  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan,  telah  diatur  terkait  pemberian  cuti  haid  namun  teknis pelaksananaanya tidak diatur. Teknis pelaksanaan seperti dalam hal pengajuan cuti haid hingga implikasi pengajuan cuti haid.
Dalam  Ayat  (2)  Pasal  81,  dinyatakan  bahwa  pengaturan  terkait  cuti  haid diatur  dalam  Perjanjian  Kerja.  Perlu  diingat  bahwa  Perjanjian  Kerja,  Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama disusun berdasarkan hasil negosiasi antara Buruh dan Pemberi Kerja. Sehingga pemberi kerja tentu saja memasukkan klausula-klausula yang menitikberatkan keuntungan pada pemberi kerja, negosiasi inipun  cenderung  tidak  setara 19 .Bahkan  perusahaan  tidak  pernah  melakukan sosialisasi terkait cuti haid.
Pemberian  cuti  haid  bagi  perempuan  dikategorikan  sebagai  bentuk perlindungan  protektif 20 ,  protektif  artinya  sebagai  upaya  melindungi  fungsi reproduksi  dari  buruh  perempuan.  Fungsi  reproduksi  buruh  perempuan  menjadi hal  yang  penting  untuk  dilindungi  karena  Kesehatan  reproduksi  termasuk  dalam bentuk  upaya  kesehatan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Kesehatan 21 ,  seperti yang  diatur  dalam  Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan, disebutkan bahwa
‘ Upaya  kesehatan  diselenggarakan  dalam  bentuk  kegiatan  dengan  pendekatan promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  dilaksanakan  secara  terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan . ’
Pemberian  cuti  haid  bagi  buruh  perempuan  bukan  merupakan  tindakan yang  bersifat  mengistimewakan  buruh  perempuan  dibandingkan  dengan  buruh
19 j uanars Kadek Adi Sudarma, Ida Ayu Ketut Artami, And Baby Rachella, “Tinjauan Yuridis Perlindungan  Hukum  Hak  Cuti  Haid  Dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,” Vyavahara Duta XVI, no. 1 (2021): 6.
20 Izha, Syahril Firna Buldan, “Perlindungan Hukum Terhadap Peke rja Perempuan Atas Hak Cuti  Haid  Dan  Menyusui  Menurut  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Pt Bentoel Malang).”
21 Rif Hidayat, “Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal,” Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran , 2009, 127 – 33.
laki-laki.  Secara  kodrati  perempuan  memiliki  sistem  reproduksi  yang  berbeda dengan  pria. 22 Sehingga  buruh  perempuan  memiliki  hak  untuk  dilindugi  atas perbedaan tersebut.
Pemberian cuti haid pada buruh perempuan merupakan salah satu langkah untuk menghormati hak dari buruh perempuan. Buruh perempuan berhak untuk mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam  pelaksanaan  pekerjaannya  termasuk dalam hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya 23 , seperti yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Perlindungan  terhadap  buruh  Perempuan  dapat  berupa  perlindungan preventif  dan  perlindungan  represif 24 .  Saat  ini,  terkait  pemberian  cuti  haid  bagi buruh  perempuan  perlindungan  yang  diberikan  berupa  perlindungan  preventif dan  represif.  Perlindungan  preventif  dalam  hal  pemberian  cuti  haid  dapat ditemukan  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Namun  di  PT.  Asera  Tirta Posidonia,  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  tidak  ada  karena  aturan terkait  pemberian  cuti  haid  tidak  terdapat  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama.
Selain  itu,  tidak  ada  sanksi  apabila  aturan  terkait  cuti  haid  tidak dimasukkan  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan  maupun  Perjanjian Kerja  Bersama.  Begitupun  dengan  pemberian  cuti  haid,  jika  cuti  haid  tidak diberikan maka tidak ada sanksi bagi perusahaan. Berbeda dengan cuti melahirkan, apabila  perusahaan  tidak  memberikan  cuti  melahirkan 25 maka  akan  dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1tahun paling lama 4 tahun dan dengan paling
22 Nampira  and  Setyowahyuningsih,  “Penerapan  Hak  Cuti  Haid  Pad a  Tenaga  Kerja Perempuan Di Pt. Sinar Pantja Djaja Semarang.”
23 Mulyani  Djakaria,  “Perdagangan  Perempuan  Dan  Anak  Serta  Tindak Pidana  Korupsi Sebagai  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir  Berdasarkan  Konvensi  Parlemo,” Jurnal  Bina  Mulia Hukum 3, no. 1 (2018): 1 – 14, https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2.
24 I  Made  Anggra,  I  Putu  Gede  Seputra,  and  Luh  Putu  Suryani,  “Perlindungan  Hukum Karyawan  PT.  Arta  Sedana  Retailindo  Yang  Terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Atas  Klaim  BPJS Ketenagakerjaan,” Jurnal
Konstruksi Hukum 1,
no. 2 (2020): 416 – 20, https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2536.416-420.
25 D  Shabrina  Restu,  “Perlindungan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Mengenai  Cuti  Haid– Menurut  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  …,” Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm 6,  no.  13 (2016): 43 – 52.
sedikit  Rp  100.000.000  (seratus  juta)  paling  banyak  Rp  400.000.000  (empat  ratus juta).
Padahal baik cuti haid maupun cuti melahirkan merupakan hak bagi setiap buruh  perempuan.  Pemberian  cuti  di  masa  haid  maupun  saat  melahirkan merupakan  hak  asasi  buruh  perempuan,  karena  kedua  peristiwa  tersebut merupakan  persitiwa  spesial  yang  hanya  dialami  oleh  perempuan  saja  sehingga membutuhkan  perlakuan  khusus  ketika  perempuan  menghadapi  peristiwa tersebut.
Begitupun  dengan  perlindungan  hukum  yang  berbentuk  represif, perlindungan  hukum  Represif  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa 26 .    Tidak ada  data  di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  di  PT.  Asera  Tirta  Posidonia 27 terdapat  sengketa  hak  yang  berkaitan  dengan  cuti  haid. 28 Hal  ini  menunjukkan bahwa  tidak  ada  buruh  perempuan  yang  merasa  haknya  atas  cuti  haid  tidak terpenuhi,  namun  di  sisi  lain  tidak  adanya  sengketa  hak  terkait  cuti  haid  juga mengindikasikan  bahwa  buruh  perempuan  tidak  mengetahui  bahwa  mereka  bisa memperoleh cuti haid.

## C. KESIMPULAN
Hak  cuti  haid  merupakan  hak  dasar  yang  harus  diberikan  kepada  buruh perempuan  mengingat  bahwa  reproduksi  perempuan  berbeda  dengan  laki-laki. Tidak diaturnya pemberian cuti haid dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun  Perjanjian  Kerja  Bersama  di  PT.  Asera  Tirta  Posidonia,  memberikan ketidakpastian hukum dalam pemenuhan hak buruh perempuan, terutama hak cuti haid. Seyogyanya diberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memberikan hak cuti haid bagi buruh perempuan, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi buruh perempuan.
26 Barzah  Latupono,  “Perlindun gan  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon,” Sasi 17, no. 3 (2011): 59, https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366.
27 Hasil Wawancara dengan Pimpinan PT. Asera Tirta Posidonia
28 Cuti haid dimasukkan kedalam sengketa hak, karena cuti haid merupakan hak bagi setiap buruh perempuan.

## REFERENSI
Adi  Sudarma,  J.  K.,  Ketut  Artami,  I.  A.,  &  Rachella,  B.  (2021).  Tinjauan  Yuridis Perlindungan  Hukum  Hak  Cuti  Haid  Dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Vyavahara Duta , XVI (1), 6.
Anggra,  I.  M.,  Seputra,  I.  P.  G.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Perlindungan  Hukum Karyawan  PT.  Arta  Sedana  Retailindo  yang  Terkena  Pemutusan  Hubungan Kerja  atas  Klaim  BPJS  Ketenagakerjaan. Jurnal  Konstruksi  Hukum , 1 (2),  416 – 420. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2536.416-420
Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan  Dalam Islam Noura : Jurnal Kajian Gender Dan Anak. Jurnal Kajian Gender Dan Anak , Volume 4 (1), 1 – 43.
Djakaria,  M.  (2018).  Perdagangan  Perempuan  Dan  Anak  Serta  Tindak  Pidana Korupsi  Sebagai  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir  Berdasarkan Konvensi Parlemo. Jurnal Bina Mulia Hukum , 3 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2
Halbreich,  U.,  Backstrom,  T.,  Eriksson,  E.,  O’brien,  S.,  Calil,  H.,  Ceskova,  E.,  … Yonkers, K. (2007). Clinical diagnostic critenna for premenstrual syndrome and  guidelines  for  their  quantification  for  research  studies. Journal Gynecology Endocrinology , 23 (3), 123 – 130.
Hidayat,  R.  (2009).  Hak  Atas  Derajat  Pelayanan  Kesehatan  yang  Optimal. Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran , 127 – 133.
Irna, D. (2017). Nyeri Haid Saat Hari Pertama Dan Kedua - Tanya Alodokter.
Izha,  Syahril  Firna  Buldan,  F.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Perempuan Atas Hak Cuti Haid Dan Menyusui Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Pt Bentoel Malang).
Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum , 27 (12), 1 – 19.
Kementrian  Ketenagakerjaan.  (2003). Undang-Undang  RI  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan . (1), 34 – 35.
Latupono, B. (2011). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. Sasi , 17 (3), 59.
https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366
Nampira,  E.  K.,  &  Setyowahyuningsih,  A.  (2016).  Penerapan  Hak  Cuti  Haid  Pada Tenaga  Kerja  Perempuan  Di  Pt.  Sinar  Pantja  Djaja  Semarang. Public  Health Perspective Journal , 1 (1), 53 – 59.
Patricio,  B.-P.,  &  Sergio,  B.-G.  (2019).  Normal  Menstrual  Cycle. Menstrual  Cycle . https://doi.org/10.5772/intechopen.79876
Pay, D. (2012). What you need to know. Australian Journal of Pharmacy , 93 (1106), 12. https://doi.org/10.1016/s0262-4079(20)30475-9
Proverawati,  A.,  &  Misaroh,  S.  (2009). Menarche  menstruasi  pertama  penuh  makna . Yogyakarta: Nuha Medika.
Restu,  D.  S.  (2016).  Perlindungan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Mengenai  Cuti Haid – Menurut  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  ….
Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm , 6 (13), 43 – 52.
Sabariman,  H.  (2019).  Perempuan  Pekerja  (Status  dan  Peran  Pekerja  Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia). Jurnal Analisa Sosiologi , 8 (2), 164.
Santi, D. R., & Pribadi,  eko teguh. (2018). Kondisi gangguan menstruasi pada pasien yang  berkunjung  di  klinik  pratama  UIN  Sunan  Ampel. Journal  of  Health Science and Prevention , 2 (1), 14-21. ISSN: 2549-919X. Statistik, B. P. (n.d.). Statistik Ketenagakerjaan Kota Palopo tahun 2020 (I; B. P. Statistik, Ed.). Palopo: Statistik, Badan Pusat.
Tadesse, S., Mossie, A., & Negussie, D. (2003). Premenstrual Syndrome: Prevalence, Severity,  and  its  association  with  Academic  and  Social  Performance  of College  Students,  Jimma  Southwest  Ethiopia. Ethiopian  Journal  of  Health Development , 17 (3), 181 – 188.
World Economic Forum. (2019). Global Gender Gap Report 2020 . Geneva.