## STUDI LITERATUR: DESENTRALISASI FISKAL DESA
Bobby Briando
Universitas Brawijaya bobby_briando@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi desentralisasi  fiskal  desa.  Penelusuran  dalam  memahami implementasi  tersebut  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif studi  literatur.  Pada  studi  literatur  dalam  penelitian  ini,  peneliti juga  menggunakan  pendekatan  tekstual  terhadap  implementasi regulasi  sebelum  dan  sesudah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada  pergeseran  paradigma  pengelolaan  keuangan  desa  setelah aturan  tersebut  dimplementasikan.  Peneliti  juga  menemukan adanya  dampak  positif  maupun  negatif  dari  berlakunya  regulasi tersebut.  Dampak  positif  yang  timbul  tentua  saja  desa  menjadi semakin  mandiri  dan  berdikari,  sedangkan  sisi  negatifnya semakin  tinggi  kecenderungan  Desa  untuk  dapat  dimekarkan. Secara umum desentralisasi fiskal desa mendapatkan momentum setelah berlakunya Undang-Undang tentang Desa.
ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 Hlmn. 93-106 Madiun, Oktober 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk: 25 April 2017 Tanggal diterima:
20 Oktober 2017 Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, Pengelolaan Keuangan Desa,
Studi Literatur, Sektor Publik, Regulasi

## ABSTRACT
A  study  aimed  to  understanding  the  implementation  of  village  fiscal decentralization. Translation is done by qualitative approach of literature study.  In  the  literature  study  of  this  research,  researchers  also  used  a textual  approach  to  the  implementation  of  regulations  before  and  after Law No. 6 of 2014 concerning Applicable Villages in force. The results of the  study  indicate  a  change  in  the  paradigm  of  village  financial management after the regulation is implemented. Researchers also found the positive and negative impact of the enactment of the regulation. The positive  impact  that  arises  in  the  course  of  the  village  becomes  more independent  and  self-reliant,  while  the  negative  side  of  the  village tendency  to  be  expanded.  In  general  the  national  fiscal  decentralization get the momentum after the enactment of the Law on Villages
Keywords :
Fiscal  Decentralization,  Village  Finance  Management,
Literature Study, Public Sector, Regulation

## PENDAHULUAN
Kebijakan  sentralisasi  yang  dilakukan  pemerintah  pada  masa  orde  baru kenyataannya  hanya  mampu  mensejahterakan  beberapa  daerah  atau  beberapa golongan saja, serta menyebabkan ketimpangan perimbangan  keuangan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan telah mematikan inisiatif dan kreativitas  daerah.  Pemerintah  daerah  kurang  diberi  keleluasaan  ( local  discreation ) untuk  menentukan  kebijakan  daerahnya  sendiri.  Kewenangan  yang  selama  ini diberikan  kepada  daerah  tidak  disertai  dengan  pemberian  infrastruktur  yang memadai,  penyiapan  sumber  daya  manusia  yang  profesional,  dan  pembiayaan  yang adil.  Akibatnya,  yang  terjadi  bukannya  tercipta  kemandirian  daerah,  tetapi  justru ketergantungan  daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Hal  inilah  yang  pada  akhirnya membuat  sentralisasi  menjadi  kontradiktif  dengan  kepentingan  serta  kebijakan  yang dibuat daerah.
Kebijakan sentralisasi yang bersifat top down mengakibatkan semua perencanaan dan  keputusan  ada  pada  pemerintahan  pusat,  sehingga  penerapan  kebijakan sentralisasi  akan  sulit  diterapkan  di  Indonesia  dengan  kawasan  yang  luas,  terpisah oleh kepulauan serta perbedaan geografis antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagian  daerah  akan  terabaikan  dan  selanjutnya  akan  tertinggal  jika  kebijakan sentralisasi  terus  untuk  dipaksakan.  Lahirnya  gerakan  reformasi  memunculkan tuntutan  untuk  mengoreksi  berbagai  kebijakan  pemerintah,  termasuk  hubungan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Salah  satunya  berupa  perubahan  kebijakan sentralisasi  ke  desentralisasi  (Sucipto  dan  Yenny,  2010).  Penerapan  otonomi  daerah atau desentralisasi yang luas diharapkan mampu mengatasi permasalahan pada masa orde  baru.  Pasca  Reformasi,  secara  efektif  pemerintah  Indonesia  telah  menjalankan kebijakan  desentralisasi  fiskal  yang  luas  sebagai  strategi  untuk  mempercepat pembangunan daerah.
Sejalan  dengan  meningkatnya  kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efektif dan  efisien.  Melalui  peningkatan  efisiensi  alokasi  anggaran  diharapkan  mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan akan berdampak  besar  pada  berbagai  sektor  ekonomi,  seperti  meningkatnya  konsumsi, kebutuhan akan jasa perencanaan dan pembangunan,  serta penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, desentralisasi diharapkan dapat memicu kreativitas dan ide baru oleh para  pelaku  di  daerah  serta  memberikan  dampak  yang  sangat  positif,  terutama menyangkut  pemerataan  PDB  per  kapita  di  Indonesia.  Pemerataan  pendapatan  ini akan  berarti  meningkatnya  kesempatan  dan  lapangan  kerja  di  daerah,  termasuk pekerjaan yang berpendapatan tinggi ( high paying jobs ).
Pelaksanaan  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi, efektivitas,  dan  akuntabilitas  sektor  publik  di  Indonesia.  Dengan  otonomi,  daerah dituntut  untuk  mencari  alternatif  sumber  pembiayaan  pembangunan  tanpa mengurangi  harapan  masih  adanya  bantuan  dan  bagian  ( sharing )  dari  pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dalam  kondisi  seperti  ini,  peranan  investasi  swasta  dan  perusahaan  milik  daerah (BUMD)  sangat  diharapkan  sebagai  pemacu  utama  pertumbuhan  dan  pembangunan ekonomi daerah ( enginee of growth ). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor serta berinovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar terhadap pendapatan daerah.
Desa  telah  lama  mengarungi  sejarah  panjang  dalam  formasi  negara  yang hirarkhis-sentralistik.  Sebagai  sebuah  komunitas  lokal,  desa  menjadi  medan  tempur
paling  dekat  antara  negara  dan  masyarakat.  Struktur  hirarkhis-sentralistik  birokrasi negara  mengendalikan seluruh hajat hidup masyarakat dari istana sampai ke pelosok desa.  Intervensi  negara  ke  desa  telah  menghilangkan  otonomi  asli  serta menghancurkan self-governing  community dan  keragaman  identitas  lokal.  Masuknya negara  ke  desa juga  menimbulkan floating  leade r  dan  memudarnya tradisi  demokrasi komunitarian.  Para  pemimpin  lokal  tercerabut  dari  akarnya,  sehingga  tindak tanduknya lebih berorientasi pada “negara” ketimbang pada komunitasnya. Kini  desa  memasuki  babak  baru  setelah  desentralisasi  mengalami  kebangkitan, menyusul  lahirnya UU No. 22 Tahun 1999. Regulasi ini  telah meredefinisi desa, dari sekadar pemerintahan terendah di bawah camat menjadi kesatuan masyarakat hukum yang  berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sesuai  dengan  hak asal-usul  desa.  Desa  memiliki  ruang  yang  lebih  lebar  untuk  berkreasi,  meluapkan euforia,  dan  bahkan  mengkritisi  kebijakan  kabupaten  yang  dianggap  tidak  aspiratif. Dulu  perangkat  desa  selalu sendika  dhawuh pada  perintah  kabupaten.  Sekarang,  desa melalui  paguyuban  perangkat  desa  maupun  forum  Badan  Perwakilan  Desa  dapat lebih terbuka dan lebih aspiratif dalam menyampaikan pendapatnya.
Seiring  berjalannya  waktu,  perubahan  relasi  kabupaten-desa  ternyata  masih bersifat  kosmetikal  ketimbang  struktural  dalam  praktiknya.  Desa  tetap  dipandang sebelah  mata.  UU  No.  22  Tahun  1999  tidak  secara  komprehensif  menegaskan desentralisasi  dan  otonomi  desa,  sebab  otonomi  daerah  diletakkan  pada kabupaten/kota.  “Otonomi  daerah  berhenti  di  tangan  saya”,  demikian  antara  lain tutur  salah  seorang  Bupati.  Desentralisasi  fiskal  atau  perimbangan  keuangan  desa- kabupaten  juga  tidak  dirumuskan  secara  pasti.  Pola  lama  dalam  bentuk  “bantuan” (berdasarkan  baik  budi)  yang  menciptakan  ketergantungan  desa,  masih  dipelihara. Desa bukan menjadi mitra atau subyek, melainkan tetap menjadi obyek kebijakan dan regulasi hierarki struktural diatasanya.
Paradigma  lama  yang  masih  bertahan  tersebut  lambat  laun  akan  berdampak buruk  terhadap  keberlangsungan  hidup  masyarakat  lokal.  Sentralisasi  akan  terus dipraktikkan  jika  tidak  ada  langkah  kongkrit  yang  dilakukan.  Desa  selamanya  akan tergantung  pada  struktur  hierarki  di  atasnya,  tidak  punya  prakarsa  dan tanggungjawab  lokal.  Partisipasi  masyarakat  juga  akan  “mandul”  selamanya.  Desa akan  terlilit  terus-menerus  oleh  kemiskinan.  Oleh  karena  itu  desentralisasi  dan otonomi  desa  harus  dilakukan  dari  atas  dan  “direbut”  oleh  desa  sendiri.  Format hubungan  desa  dan  kabupaten  harus  direformulasi  ulang  sehingga  memberi  ruang lebih  besar  bagi  pelaksanaan  otonomi  desa.  Hal  tersebut  harus  dapat  direspon  oleh Pemerintah  Desa  dengan  cara  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  dimana  semua  akhir  kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  ketentuan sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik ( Good Village Governance) . Dadang  (2015)  menyatakan  bahwa  Pemerintah  desa  yang  telah  mewujudkan Good Vilage Governance , memiliki indikator, antara lain : pertama , tata kelola keuangan desa  yang  baik. Kedua ,  perencanaan  desa  yang  partisipatif,  terintegrasi  dan  selaras dengan  perencanaan  daerah  dan  nasional. Ketiga ,  berkurangnya  penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan  yang  mengakibatkan  permasalahan  hukum. Keempat ,  mutu pelayanan  kepada  masyarakat  meningkat.  Untuk  dapat  menerapkan  prinsip akuntabilitas  tersebut  diperlukan  berbagai  sumber  daya  dan  sarana  pendukung, diantaranya Sumber Daya Manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.
Melihat desa dari kacamata politik dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki  kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara (Pratikno, 2000).

## STUDI LITERATUR: DESENTRALISASI …. ASSETS
Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan  mengenai  tipe  desa  seperti self-governing  community (berpemerintahan sendiri), local  self  government (pemerintahan  lokal  yang  otonom)  dan local  state government (pemerintahan  negara  di  tingkat  lokal).  Sutoro  (2007)  mengatakan  pada umumnya  desa  dilihat  sebagai  republik  mini  yang  sanggup  melangsungkan pengurusan  publik  dan  pergantian  kepemimpinan  secara  demokratis.  Desa  adalah republik kecil yang self contained . Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.  Ukurannya dijatuhkan pada kultur berdemokrasi yang disinyalir telah lama ditumbuhkan dan dirawat oleh desa.  Karena  itu,  pelembagaan  kultur  dan  tradisi  demokrasi  dianggap  lebih  penting ketimbang  pengaturan  dan  penciptaan  institusi  formal  demokrasi.  Hal  inilah kemudian yang akan penulis eksplorasi lebih lanjut,apakah dengan adanya reformasi keuangan desa akan menjadikan desa lebih baik dan mampu menciptakan good village government ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  analisis  data menggunakan  literatur review .  Penelitian  memfokuskan  pada  pengelolaan  keuangan desa  pra  dan  pasca  diberlakukannya  desentralisasi  fiskal  desa.  Dalam  penelitian  ini penulis juga menggunakan kajian tekstual atas regulasi pemerintah terkait UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penulis juga akan mengkaji dilihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memberikan legitimasi penerapan dana desa sebelum  dan  sesudah  berlakunya  Undang-undang  tersebut.  Perlu  diketahui,  bahwa tidak  ada  sistematika  yang  baku tentang  apa  yang harus  dikerjakan  terlebih  dahulu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pendekatan kualitatif yang digunakan dalam artikel ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Desentralisasi  adalah  pelimpahan  wewenang  dari  pusat  kepada  daerah. Desentralisasi  merupakan  sebuah  alat  untuk  mencapai  salah  satu  tujuan  bernegara, khususnya  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  umum  yang  lebih  baik  dan menciptakan  proses  pengambilan  keputusan  publik  yang  lebih  demokratis.  Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik ( political decentralization ), desentralisasi  administrasi  ( administrattive  decentralizatio ),  desentralisasi  fiskal  ( fiscal decentralization ),  dan  desentralisasi  ekonomi  ( economic  or  market  decentralization ) (Aprisiami, 2012).
Beberapa alasan mengapa desentralisasi perlu diterapkan menurut  Kaho (1991) yang  dikutip  oleh  Yudoyono  (2003)  dan  didukung  dengan  pendapat  Cheema  dan Rondinelli yang dikutip Astri (2010) sebagai berikut:
1. Desentralisasi  untuk  mencegah  penumpukan  kekuasaan  pada  satu  pihak  saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
2. Desentralisasi sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat untuk ikut serta  dalam  pemerintahan  dan  melatih  diri  untuk  mempergunakan  hak-hak demokrasi;
3. Desentralisasi untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;
4. Desentralisasi  perlu  diadakan  supaya  perhatian  dapat  sepenuhnya  ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah (seperti  geografi,  keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya) serta;
5. Desentralisasi juga untuk membantu infrastruktur pembangunan.

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 93-106
Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi (Sidik,  2002).  Desentralisasi  fiskal  secara  resmi  berlaku  mulai  1  Januari  2001 berdasarkan  UU  RI  No.  25  tahun  1999  yang  disempurnakan  dengan  UU  RI  No.  33 tahun  2004.  Desentralisasi  fiskal  merupakan  pelimpahan  wewenang  kepada  daerah dalam  mengelola  sumber-sumber  keuangan  sendiri,  sehingga  daerah  mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Adi (2005) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi.

## Desentralisasi Desa Sebuah Keharusan
Dalam  perjalanan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia,  pemerintah  berusaha sedemikian  rupa  untuk  memastikan  bahwa  visi  dari  desentralisasi  fiskal  dapat tercapai. Salah satu hal yang diupayakan pemerintah agar hubungan keuangan pusat dan  daerah  dapat  transparan  dan  akuntabel  sehingga  alokasi  sumber  daya  nasional dapat berjalan efisien adalah dengan memperluas basis otonomi daerah. Oleh karena itu,  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Inti  utama  dari  kebijakan  ini  adalah  diakuinya  desa  sebagai  suatu  daerah  otonom. Dengan demikian, desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya. Pengelolaan  sumber  daya  desa  salah  satunya  adalah  pengelolaan  keuangan  secara penuh oleh pemerintahan desa. Hal tersebut telah dijabarkan dalam visi desentralisasi fiskal.  Berikut  penulis  mencoba  untuk  memberikan  beberapa  argumentasi  mengenai urgensi pelaksanaan desentralisasi desa.
Pertama ,  secara  substantif,  otonomi  desa  adalah  kemandirian  desa  di  hadapan pemerintah  supradesa,  yaitu  kemandirian  mengelola  pemerintahan  sendiri  yang berbasis  masyarakat  ( self-governing  community ),  mengambil  keputusan  sendiri  dan mengelola  sumberdaya  lokal  berbasis  masyarakat.  Dari  segi  substansi (contens), kebijakan regional dan nasional harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan ( needs ) desa, berpihak pada desa, serta mampu memberikan jaminan (kepastian) bagi upaya penanganan keterbatasan yang dihadapi desa. Dilihat dari atas, pemerintah supradesa dengan dalih kewenangan, regulasi,  hirarkhi  dan wacana negara kesatuan tidak bisa menggunakan kekuasaan atas ( power over ) melalui  kontrol dan intervensi  yang ketat, melainkan harus menggunakan semangat kekuasaan untuk ( power to ) memberdayakan desa melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif.
Kedua ,  membuat  struktur  pemerintahan  secara  nonhirarkhis.  Dalam memformulasikan  otonomi  desa,  kita  tidak  bisa  berangkat  dari  titik  nol,  melainkan memerhatikan  level  pemerintahan  yang  sudah  ada:  pusat,  provinsi,  kabupaten  dan desa.  Keempat  level  pemerintahan  bukanlah  hirarkhi  yang  konsentris-sentralistik, melainkan sebagai sebuah sistem non-hirarkhis yang masing-masing level mempunyai otonomi. Dalam konteks ini perlu formula baru desentralisasi kewenangan, kewajiban, tanggung  jawab,  sumberdaya,  keuangan  dan  hak  secara  detail  dan  tegas  antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.
Setiap level  pemerintah tidak bertanggungjawab secara hirarkhis  pada struktur atasnya,  melainkan  kepada  publik  dan  lembaga  perwakilan  rakyat.  Kepala  desa, misalnya, bukan bertanggungjawab kepada bupati, tetapi pada masyarakat setempat. Tugas  pemerintah  yang  lebih  tinggi  melakukan  desentralisasi,  memfasilitasi capacity building dan supervisi terhadap yang lebih rendah.
Ketiga ,  memastikan  kebijakan subsidiarity kepada  desa.  Desentralisasi  dan subsidiarity tidak  bisa  dipisahkan,  ibarat  dua  sisi  dalam  satu  mata  uang. Subsidiarity secara prinsipil menegaskan tentang penggunaan kewenangan dalam tatanan politik, yang  tidak  mengenal  kedaulatan  tunggal  di  tangan  pemerintah  sentral. Subsidiarity
dapat  juga  dipahami  sebagai  lokalisasi  pengambilan  keputusan  dan  penggunaan kewenangan  oleh  struktur  atau  organisasi  di  level  bawah.  Kalau  desa  punya kemampuan  bertindak  dan  bisa  dipertanggungjawabkan,  maka  keputusan  cukup diambil  di  tingkat  desa,  tidak  perlu  ditarik  ke  atas.  Desa  tidak  perlu  dipaksa menunggu keputusan, juklak dan juknis dari kabupaten.
Apa  manfaat subsidiarity bagi  desa?  Selama  ini  pemerintah  “atasan”  sering menggunakan argumen “tidak siap” untuk membatasi ruang gerak pada pemerintah “bawahan”. Pemerintah atasan sering merasa “dilangkahi” kalau pemerintah bawahan mengambil  keputusan  secara  mandiri.  Tanpa subsidiarity ,  maka  tidak  ada  proses belajar yang bisa mengurangi ketidaksiapan. Tanpa subsidiarity , pemerintah bawahan akan  selalu  tidak  siap,  tergantung,  tidak  mempunyai  inisiatif  dan  kreativitas,  selalu menjadi  kerdil  di  hadapan  pemerintah  atasan.  Sebaliknya, subsidiarity akan memberikan banyak manfaat: pertama , membatasi kesewenang-wenangan pemerintah atasan; kedua ,  memberi  ruang  belajar  untuk  maju  bagi  pemerintah  bawahan; ketiga , memperkuat prakarsa, kapasitas, tanggungjawab dan kemandirian lokal.
Keempat ,  membawa  desentralisasi  fiskal  sampai  ke  desa  yang  dijamin  secara tegas  melalui  regulasi  nasional  maupun  daerah.  Kabupaten  Selayar,  misalnya,  telah melangkah  lebih  maju,  menerapkan  Perda  No.  03/2002  tentang  perimbangan keuangan  kabupaten-desa.  Tujuannya  adalah  memastikan  perimbangan  keuangan antara  pusat,  daerah  dan  desa.  Dana  Alokasi  Umum,  misalnya,  harus  dibagi  secara seimbang  antara  provinsi,  kabupaten/kota  dan  desa.  Demikian  juga  pembagian tentang dana perimbangan (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam) maupun pemberian taxing power kepada  desa.  Formula  ini  memungkinkan  penguatan  kesempatan,  kepercayaan, tanggungjawab  desa  dan  sekaligus  bisa  mengurangi  budaya  ketergantungan  pada kabupaten.
Keempat  rekomendasi  di  atas  tentu  tidak  akan  menjadi  kenyataan  bila  tidak didukung secara sinergis antara kebijakan dari atas dan penguatan modal sosial ( social capital ) dari bawah. Kebijakan dari atas, misalnya dari kabupaten, memang bisa lahir karena komitmen elite lokal, tetapi komitmen elite lokal sulit sekali muncul karena cara pandang  mereka  yang  konservatif,  yang  menganggap  bahwa  desentralisasi  desa berarti  menggerogoti  kekuasaan  dan  kepentingan  mereka.  Karena  itu,  untuk melahirkan  kebijakan  kabupaten  harus  didesak  dengan  gerakan  sosial  dari  bawah, yang  digerakkan  melalui  penguatan  modal  sosial  dalam  bentuk  kerjasama  dan jaringan lokal, yaitu kerjasama antar elemen desa (pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa dan masyarakat), jaringan antardesa, serta jaringan eksternal desa (NGO, media, perguruan  tinggi,  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  lain-lain)  yang  mendukung  dan memperkuat  jaringan  antardesa.  Kita  harus  terus-menerus  menyuarakan  otonomi desa, sebagaimana seruan otonomi daerah sejak zaman Orde Baru.
Pengalaman “kembali ke nagari”  di  Sumatera Barat adalah contoh  yang paling konkret dan menarik. Gerakan kembali ke nagari didukung dan dibuat dinamis karena modal sosial (kerjasama dan jaringan) yang kuat. Sejak awal semua elemen berbicara dan  mendiskusikan  wacana  kembali    ke  nagari.  Dua  organisasi  lokal  terkemuka  di Sumbar,  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  dan  Lembaga  Kerapatan  Adat  Alam Minangkabau (LKKM), secara aktif mempromosikan gagasan dan seruan kembali  ke nagari.  Ketika  proses  formulasi  Perda  No.  9/2000  dimulai,  diskusi-diskusi  terjadi  di banyak  tempat.  Para  perantau  juga  tidak  ketinggalan  berpartisipasi  menggagas kembali nagari melalui surat, telpon, fax , email, dan tidak sedikit yang datang langsung ke kampung halamannya. Karena itu, Perda menjadi kebijakan publik yang responsif,

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 93-106
kuat  dan legitimate setelah  melewati  proses  dialektika  yang  panjang,  dinamis  dan partisipatif.

## Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Desa
Kebijaksanaan  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah dilakukan  dengan  mengikuti  pembagian  kewenangan  atau money  follows  function. Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat berdasarkan  asas  desentralisasi,  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Desentralisasi fiskal  memberikan  implikasi  yang  bervariasi  terhadap  kegiatan pembangunan  antar  daerah,  tergantung  pada  pengaturan  kelembagaan,  dan  desain menyeluruh  dari  pembagian  wewenang  dan  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Desentralisasi  fiskal  merupakan  pemberian kewenangan  kepada  daerah  untuk  menggali  sumber-sumber  pendapatan, hak  untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan  investasi.  Singkatnya,  pemerintah  daerah  diberikan  kesempatan  untuk menentukan  regulasi  terhadap  anggarannya  sendiri.  Adapun  beberapa  tujuan  dari adanya desentralisasi fiskal ini adalah pertama , mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  ( vertical  fiscal  imbalance )  dan  antar  daerah ( horizontal  fiscal  imbalance ); kedua ,  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  daerah dan  mengurangi  kesenjangan  pelayanan  publik  antar  daerah; ketiga ,  meningkatkan efisiensi  pemanfaatan  sumber  daya  nasional.  Desentralisasi  fiskal  diharapkan  dapat mendukung  transparansi  dan  akuntabilitas  tata  kelola  keuangan  serta  pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah menjadi tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan berimbang.
Desentralisasi  fiskal  ini  merupakan  salah  satu  implementasi  dari  hubungan antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Beberapa  kebijakan  telah dikeluarkan  terkait  dengan  desentralisasi  fiskal  ini.  Kebijakan  awal  yang  muncul adalah  Undang-Undang  Nomor  22  dan  Nomor  25  Tahun  1999  antara  lain  ditandai dengan  dialokasikannya  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan diberikannya  otoritas  pajak  yang  terbatas  kepada  pemerintah  daerah.  Selanjutnya undang-undang  tersebut  diamandemen  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  serta  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  dimana  menitikberatkan  pada mekanisme  pemantauan  oleh  pemerintah  pusat  dan  perbaikan  pertanggungjawaban pengeluaran  pemerintah  daerah.  Perubahan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  tersebut menjadi cerminan bahwa kebutuhan fiskal di tingkat daerah semakin membesar. Dalam grand design -nya,  visi  dari  desentralisasi  fiskal  Indonesia  adalah Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efisien Melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang  Transparan  dan  Akuntabel.  Untuk  mencapai  visi  tersebut,  maka  ada  beberapa misi yang ditetapkan pemerintah yaitu pertama , mengembangkan hubungan keuangan pusat  dan  daerah  yang  meminimumkan  ketimpangan  vertical  dan  horizontal; kedua , mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang  efisien; ketiga ,  mengembangkan  keleluasaan  belanja  daerah  yang  bertanggung jawab  untuk  mencapai  standar  pelayanan  minimum; keempat ,  harmonisasi  belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal.
Sejalan  dengan  visi  dan  misi  dari  desentralisasi  fiskal  tersebut  dan  untuk mengatasi  kebutuhan  fiskal  di  tingkat  daerah  yang  semakin  meningkat  maka  pada tahun 2014 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan sebagai bentuk dari perluasan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sebelum  berlakunya  undang-undang  tersebut,  desa  diatur  dengan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  dimana  desa merupakan  bagian  dari  pemerintahan  kabupaten/kota.  Untuk  dapat  mengetahui desentralisasi  fiskal  yang  ada  di  desa  maka  dapat  dilihat  dari  sistem  pengelolaan keuangan  desa  mulai  dari  proses  penyusunan  sampai  dengan  penetapan  APBDesa. Dari hal tersebut maka dapat dilihat desentralisasi desa sebelum dan sesudah Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yang  diatur  lebih  lanjut  oleh  PP  No.  43  Tahun  2014 seperti yang terlihat dalam bagan alur berikut :

## Gambar 1. Alur Pengelolaan Keuangan Desa Sumber: PP No.43 Tahun 2014
Berdasarkan UU Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari pusat, sumber pembiayaan dari daerah baik kabupaten  maupun  provinsi,  sumber  pembiayaan  yang  berasal  dari  usaha  desa  dan lainnya seperti tampak pada gambar berikut:
Gambar 2. Skema Sumber-Sumber Pendapatan Desa Sumber: Suhirman (2015)
APBN KL Dana Transfer Kabupaten/Kota RPJMDes & APBDes Provinsi Indeks Indikator
Alokasi KEUANGAN DESA PA
Des Sumber Lain
Dana Perimbangan Program KL 1. DAD : 10%dari
DAU + DBH
2. 10%  dari  bagian Pajak & Retribusi 3. Hibah Program/Hibah

## Sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014
Dalam  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007,  dapat  dilihat  terkait  proses penyusunan sampai dengan penetapan APBDesa. Dalam permendagri tersebut dapat dilihat  bahwa  Rancangan  APBDesa  (R-APBDesa)  disusun  dengan  mengacu  kepada Rencana  Kerja  Pembangunan  (RKP)  Desa  yg  merupakan  penjabaran  dari  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa.  Penyusunan  RPJM  Desa  dilakukan oleh  Kepala  Desa  sesuai  dengan  visi  misinya  saat  terpilih.  Dari  RPJM  Desa  tersebut dijabarkan  ke  dalam  RKP  Desa  yang  disusun  melalui  partisipasi  masyarakat  desa secara  langsung  di  dalam  forum  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa (musrenbang).
Dengan proses penyusunan R-APBDesa yang demikian, seharusnya R-APBDesa yang disusun dapat dikatakan aspiratif dan kental dengan kepentingan umum karena di awal proses penyusunannya telah melibatkan masyarakat secara langsung. Namun, karena desentralisasi desa bersifat terbatas, maka R-APBDesa tetap harus dilaporkan terlebih  dahulu  kepada  Bupati/Walikota  untuk  dievaluasi.  Jika  Bupati/Walikota setuju, atau evaluasi telah melewati batas waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan R-APBDesa menjadi APBDesa. Jika RAPBDesadinilai tidak sesuai dengan kepentingan umum  atau  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  maka Bupati/Walikota  akan  memerintahkan  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyempurnakannya. Jika Kepala Desa dan BPD tidak melakukan penyempurnaan  dan  tetap  menetapkannya,  Bupati/Walikota  akan  membatalkannya dan  memberlakukan  pagu  APBDesa  tahun  sebelumnya  dengan  Peraturan Bupati/Walikota.
Sesuai  dengan Permendagri  Nomor 37 Tahun 2007, terkait dengan pendapatan desa, maka pendapatan desa terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Bagi  hasil  pajak  kabupaten/kota,  yang  ditetapkan  minimal  10%  dan  langsung dibagikan secara merata kepada seluruh desa;
c. Bagian  dari  retribusi  kabupaten/kota,  yang  ditetapkan  presentasinya  tetapi pembagiannya  dibagikan  secara  proporsional  kepada  desa,  yang  berarti  tidak dibagi  secara  merata  dimana  desa  penyumbang  retribusi  terbesar  akan mendapatkan pembagian yang lebih besar;
d. Alokasi Dana Desa (ADD), yang diambil dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten  atau  kota  dalam  APBD  minimal  sebesar  10%.  Dana  perimbangan dimaksud  terdiri  dari  dana  bagi  hasil  pajak  dan  SDA  ditambah  DAU  setelah dikurangi belanja pegawai;
e. Bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  yang  diutamakan  untuk  tunjangan penghasilan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa.  Sementara  bantuan  dari  Propinsi dan kabupaten atau kota digunakan untuk percepatan pembangunan Desa;
f. Hibah;
g. Sumbangan  dari  pihak  ketiga,  yang  d apat  berbentuk  hadiah,  donasi,  wakaf dan lain sebagainya.
Di lain sisi, belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja  langsung  meliputi  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  serta  belanja modal.  Sedangkan  belanja  tidak  langsung  meliputi  belanja  pegawai,  belanja  subsidi, belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bantuan  keuangan,  dan  belanja  tak terduga.  Di  sisi  pembiayaan,  pembiayaan  desa  terdiri  dari  penerimaan  pembiayaan dan  pengeluaran  pembiayaan.  Penerimaan  pembiayaan  dapat  berupa  SILPA  tahun sebelumnya,  pencairan  dana  cadangan,  hasil  penjualan  kekayaan  desa  yang
dipisahkan,  dan  penerimaan  pinjaman.  Sedangkan  pengeluaran  pembiayaan  terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran utang.
Dalam  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007  juga  dijelaskan  mengenai  Alokasi Dana Desa (ADD). Secara prinsip, tujuan dan fungsi ADD sama dengan Dana Alokasi Umum  (DAU)  yaitu  dalam  upaya  mengurangi  tingkat  kesenjangan  pembangunan antar  desa  dalam  konteks  desentralisasi  dan  dalam  rangka  percepatan penanggulangan kemiskinan. Sumber ADD telah ditetapkan berasal dari APBD yang bersumber dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten atau kota paling sedikit 10%. Dana perimbangan dimaksud terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam  ditambah  DAU  setelah  dikurang  belanja  pegawai.  ADD  hampir  sama  dengan DAU,  terdiri  dari  dua  unsur  yaitu  ADD  Minimal  dan  ADD  Proporsional.  ADD minimal  ditetapkan  sebesar  60%  dari  total  ADD,  sedangkan  ADD  proporsioanl ditetapkan sebesar  40% dari total ADD. Setiap desa akan mendapatkan ADD minimal, sedangkan  ADD  proporsional  hanya  diberikan  kepada  desa  yang  tingkat kemiskinannya  tinggi,  tingkat  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur  yang  masih tertinggal. Sehingga semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu desa maka akan semakin tinggi desa tersebut mendapatkan ADD proporsional. Penggunaan ADD sendiri telah ditetapkan  berdasarkan  persentasi  penggunaan  yaitu  sebesar  30%  untuk  belanja aparatur  dan  operasional  pemerintah  desa,  sebesar  70%  untuk  biaya  pemberdayaan masyarakat  seperti  perbaikan  sarana,  lingkungan  dan  pemukiman,  serta  pengadaan ketahanan  pangan.  Terkait  dengan  pertanggungjawaban  APBDesa,  Kepala  Desa menyampaikan  laporan  realisasi  APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  melalui  Camat paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## Setelah UU Nomor 6 Tahun 2014
Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi tersendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal ada dua hal  pokok  dari  berlakunya  undang-undang  tersebut  yaitu pertama ,  terkait  dengan alokasi  10%  dana  dari  APBN  untuk  desa  di  seluruh  Indonesia,  dimana  diperkirakan setiap  desa  akan  menerima  dana  kurang  lebih  sebesar  1  Milyar  per  tahun; kedua , pembagian  anggaran  yang  hampir  seragam  sekitar  1  Milyar  padahal  kapasitas pengelolaan pemerintah desa sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan- aturan  desentralisasi  fiskal  yang  mengatur  besaran  anggaran  desa  berdasarkan kebutuhan  serta  kemampuannya  mengelola  melalui  peraturan  pemerintah).  Sebagai aturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah juga menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014.  Dalam  peraturan  pemerintah  tersebut diatur mengenai beberapa hal dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal.
Pertama ,  terkait  dengan  penyusunan  APBDesa,  ada  perbedaan  yang  mendasar antara aturan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.  Perbedaan  utamanya  terletak  pada  kewenangan  Kepala  Desa  terhadap penetapan  APBDesa.  Dalam  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007,  yang  berwenang menetapkan APBDesa adalah Bupati/Walikota. Sedangkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014,  Rancangan  APBDesa  yang  disepakati  oleh  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  harus  dievaluasi  dan  disupervisi  terlebih  dahulu  oleh Bupati/Walikota.  Bupati/Walikota  dapat  mendelegasikan  tugas  mengevaluasi rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa  kepada  camat.  Kemudian  penetapan APBDesa dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada tanggal 31 Desember. Kedua , terkait dengan penyusunan RPJM Desa, pada PP Nomor 43  Tahun 2014 RPJM  Desa  disusun  oleh  pemerintah  desa  dengan  menyelenggarakan  musyawarah
perencanaan  pembangunan  desa  secara  partisipatif  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Desa dan  paling  sedikit  memuat  visi  dan  misi  dari  Kepala  Desa.  RPJM  Desa  ini  nantinya akan dijabarkan dalam RKP Desa dan digunakan dalam penyusunan APBDesa.
Ketiga , terkait dengan pendapatan desa, terdapat tambahan dalam UU Nomor 6 Tahun  2014  yaitu  selain  dari  seluruh  jenis  pendapatan  yang  tercantum  dalam Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007,  pendapatan  desa  juga  bersumber  dari  alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lain-lain pendapatan yang sah. Alokasi  dari  APBN  bersumber  dari  Belanja  Pusat  dengan  mengefektifkan  program yang  berbasis  desa  secara  merata  dan  berkeadilan.  Dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014 juga  menetapkan  bahwa  bagian  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota paling  sedikit  sebesar  10%  dari  realisasi  penerimaan  diserahkan  ke  desa,  dimana dalam permendagri alokasi sebesar 10% hanya diatur untuk bagi hasil berupa pajak. Pengalokasian  hasil  pajak  dan  retribusi  berdasarkan  ketentuan  sebesar  60%  dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Terkait dengan alokasi dana desa  diberikan  paling  sedikit  sebesar  10%  dari  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Keempat ,  terkait  dengan  belanja  desa,  diatur  bahwa  belanja  desa  diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan  sesuai  dengan  prioritas  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  pemerintah  daerah provinis,  dan  pemerintah.  Dalam  PP  Nomor  43  Tahun  2014  dijelaskan  lebih  lanjut bahwa belanja desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa;  serta  paling  banyak  30%  digunakan  untuk penghasilan  tetap  dan  tunjangan  kepala  desa  dan  perangkat  desa,  operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, serta insentif RT dan RW. Adapun terkait pembiayaan desa tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 maupun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014.
Kelima ,  terkait  dengan  Alokasi  Dana  Desa  terdapat  perbedaan  antara  sebelum dengan sesudah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014. Setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, ADD berlaku paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima  PerKabupaten/Kota  dalam  APBD  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus. Adapun terkait dengan ADD minimal dan proporsional belum dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan.
Keenam ,  terkait  dengan  pertanggungjawaban  APBDesa,  Kepala  Desa menyampaikan  dua  laporan  yaitu  laporan  realisasi  APBDesa semester paling  lambat akhir Juli dan akhir Januari serta laporan realisasi APBDesa tahunan setiap akhir tahun anggaran.  Laporan  realisasi  tersebut  di  sampaikan  kepada  Bupati/Walikota  melalui Camat.
Berbagai  hal  tersebut  di  atas  telah  diatur  secara  lebih  mendetail  dalam  UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 khususnya terkait desentralisasi fiskal  dalam  pembahasan  ini.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pemerintah  desa  dapat mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan dapat melaksanakan otonomi desa dengan  lebih  transparan  dan  akuntabel  sesuai  dengan  visi  dari  desentralisasi  fiskal. Namun, hal tersebut tidak akan dapat tercapai apabila kapasitas dari perangkat desa dan  kesiapan  warga  untuk  terlibat  aktif  dalam  proses  perencanaan  dan kemampuannya untuk memonitoring program-program yang dilakukan di desa masih lemah. Hal ini bisa terjadi karena otonomi berkorelasi dengan kapasitas, kesiapan, dan
kemampuan.  Apabila  ketiga  hal  tersebut  masih  lemah  maka  tujuan  otonomi  desa bukannya menguatkan tetapi justru akan memperlemah sendi-sendi otonomi desa.
UU Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun diatas prinsip keseimbangan antara lembaga ( check and balance ), demokrasi perwakilan  dan  permusyawaratan  serta  proses  pengambil  keputusan  secara partisipatif  melalui  musyawarah  desa  sebagai  forum  pengambil  keputusan  tertinggi dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah  desa  sebagai  forum  pengambil  keputusan  tertinggi  untuk  menetapkan perencanaan dan keputusan lainnya seperti berikut:
- RPJM-Desa
- Asset Desa
- Hal-hal Strategis - RPJM-Desa dan RKP-Desa
- APB-Desa
- Peraturan Daerah
- Kinerja Pemerintah Dipilih Langsung - Kerja Sama
Dipilih secara Demokratis
Gambar 3. Desain Tata Kelola Desa

## Sumber: Suhirman (2015)

## Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  meliputi  masalah  pembagian,  yakni pembagian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tingkat pemerintahan yang  berbeda  tersebut.  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  juga  harus mencakup  pengertian  yang  sangat  luas  yakni  sebagai:  perwujudan  bentuk  keadilan horizontal  maupun  vertikal,  dan  perwujudan  upaya  untuk  menciptakan clean government dan good governance .
Kebijakan  desentralisasi  fiskal  secara  nasional  memberikan  dampak  positif yakni:
1. Peningkatan  rasio  APBD  terhadap  PDRB  daerah,  sehingga  tingkat  pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah juga meningkat;
2. Meningkatnya  fungsi  konsumsi,  yang  berarti  meningkatnya  jumlah  uang  yang beredar di daerah, maka tingkat konsumsi juga meningkat;
Musyawarah Desa ) Kepala Desa Warga / Masyarakat Badan Permusyawaratan Desa Perangkat Desa Panitia BUMDes Lembaga Adat Klp. Special Interest Perwakilan Desa

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 93-106
3. Pemerintah  daerah  lebih  kreatif  dalam  menggali  sumber-sumber  potensi pendapatan  daerah  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan melaksanakan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat  ( public  services )  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan daerah. Sehingga secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih dioptimalkan;
4. Penurunan ketergantungan pembiayaan pada Pemerintah Pusat. Kebijakan  desentralisasi  fiskal  juga  cenderung  memberikan  dampak  negatif yakni:
Pemerintah Daerah terlalu kreatif menciptakan pungutan-pungutan daerah yang justru  dapat  mengganggu  aliran  investasi  yang  masuk.  Padahal  investasi  swasta memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  yakni  sebagai  pemacu  utama  pertumbuhan dan  pembangunan  ekonomi  daerah  ( enginee  of  growth ).  Selain  itu  juga  terhadap pemerintah desa dengan adanya kecenderungan desa untuk meminta dimekarkan dan dipisah dari  desa induknya hal  ini  sebagai  dampak dari  sikap oprotunis aparat  desa yang  cenderung  untuk  mengejar  posisi  strategis  di  pemerintah  desa  dan  tak  dapat dipungkiri  juga  dengan  semakin  besarnya  dana  yang  dikucurkan  oleh  Pemerintah Pusat membuat banyak kalangan yang berkepentingan di desa semakin tergiur untuk mendapatkan  manfaat  dari  dana  tersebut.  Namun  demikian  secara  keseluruhan dampak  dari  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  serta terbitnya  PP  Nomor  43  Tahun  2014  telah  memberikan  ruang  untuk  desa  dalam mereformasi tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik, akuntabel dan transparan.

## SIMPULAN
Kebijakan sentralisasi menyebabkan ketimpangan perimbangan keuangan antara pusat  dan  daerah,  mematikan  inisiatif  dan  kreativitas  daerah  dan  menimbulkan ketergantungan  daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Penerapan  otonomi daerah/desentralisasi  yang  luas  diharapkan  mampu  mengatasi  permasalahan kebijakan  sentralisasi.  Desentralisasi  fiskal  diharapkan  dapat  menciptakan  alokasi anggaran  daerah  yang  semakin  efisien  dan  mampu  menstimulus  pertumbuhan ekonomi  di  daerah.  Desentralisasi  fiskal  diharapkan  akan  berdampak  besar  pada berbagai  sektor. Desentralisasi  fiskal memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah, tergantung pada pengaturan kelembagaan, dan desain  menyeluruh  dari  pembagian  wewenang  dan  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Dari  implikasi  kebijakan  desentralisasi  fiskal memberikan dampak positif dan negatif.
Desentralisasi fiskal  pada otonomi  desa semakin berkembang terutama dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa.  Dengan  lahirnya  kedua  peraturan  tersebut  maka  lingkup desentralisasi  fiskal  yang  ada  pada  desa  menjadi  semakin  luas.  Dalam  lingkup desentralisasi  fiskal,  desa  mendapatkan  tambahan  pendapatan  desa  berupa  alokasi dari APBN dan lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu terdapat pula aturan-aturan yang lebih mendetail terkait belanja desa dan alokasi dana desa. Pertanggungjawaban APBDesa juga diharapkan menjadi lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan visi dan  misi  dari  desentralisasi  fiskal  itu  sendiri.  Namun,  hal-hal  tersebut  tidak  akan tercapai  apabila  tidak  dibarengi  dengan  penguatan  kapasitas,  kesiapan,  dan kemampuan dari perangkat dan unsur masyarakat desa. Jika kapasitas, kesiapan, dan kemampuan dari  perangkat dan  unsur masyarakat desa dikuatkan maka tujuan dari otonomi desa secara umum dan tujuan dari desentralisasi fiskal secara khusus dapat
tercapai  dengan  maksimal.  Dengan  demikian  maka  reformasi  keuangan  desa  dapat terlaksana dengan efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Saran  untuk  peneliti  yang  akan  datang  adalah  mengingat  artikel  ini  masih terbatas pada studi literatur dan belum masuk keranah pengimplementasian kebijakan secara  praktikal,  diharapkan  peneliti  yang  akan  datang  dapat  melanjutkan  dengan menggunakan  paradigma  dan  pendekatan  penelitian  yang  lebih  kongkrit,  sebagai contoh  dapat  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dalam  menilai  keefektifan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Namun  demikian  artikel  ini  setidaknya  telah  memberikan  gambaran  mengenai dampak  kebijakan  desentralisasi  fiskal  secara  umum  walaupun  masih  terbatas  pada simpulan yang bersifat argumentatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprisiami,  P.  (2012).  Penerapan  Otonomi  Desa  dalam  Menguatkan  Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Yogyakarta: UNY Press
Astri,  F.  (2010).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dalam  Mewujudkan  Good  Governance.
Jawa Timur: UPN Press
Camargo, B., Claudia, dan Jacobs., E. (2011). Social Accountability and its Conceptual Challenges: Analytical framework, Working Paper Series 16, Basel: Public Policy Publisher.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2012). Grand Design Desentralisasi Fiskal. Jakarta: DJPK
Izham,  F.  (2015).  Perlindungan  dan  Peraturan  Aset  hasil  PNPM  Mandiri  Perdesaan. Draft Sosialisasi UU No. 16 2014. 23-30 April 2015. Jakarta
Kementerian Keuangan (2015). Kebijakan Umum Dana Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014. Draft Sosialisasi UU No. 16 2014. 23-30 April 2015. Jakarta
Mentari dan Dini. (2014). Mengawal Implementasi UU Desa. Bandung: Ganesha Press Sucipto dan Yenny. (2010). Desentralisasi Fiskal Desa: Budget Analysis . Jakarta: Seknas FITRA
Sudibyo,  A.,  dan  Linda.  (2014).  Identifikasi  Potensi  Korupsi  pada  Keuangan  Desa. Jakarta: Humas KPK Press.
Suhirman.  (2015).  Identifikasi  Potensi  Korupsi  pada  Penyaluran  dan  Pengelolaan Keuangan Desa. Makalah FGD KPK. Jakarta: Humas KPK Press
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari APBN.
Pratikno.  (2000).  Pergeseran  Negara  dan  Masyarakat  dalam  Desa:  Arus  Bawah Demokrasi. Yogyakarta: Lappera.
Sutoro, E. (2007). Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa. Jakarta: Dirjen PMD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.