## EKSISTENSI ADAT, TANAH ULAYAT DAN PARIWISATA DI KASEPUHAN CIPTAGELAR, JAWA BARAT
Tri Suyud Nusanto 1 dan Nur Widiyanto 2
1 Prodi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, Yogyakarta, Indonesia
2 Prodi S2 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, Yogyakarta, Indonesia Email: nwidiyantostipram@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  berbagai  dinamika  dari  pertemuan  antara  Islam dengan tatali  paranti  karuhun sebagai  dasar  spiritualitas  dan  praktek  kehidupan  masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar yang menempati  kawasan Taman Nasional Halimun Salak, Jawa Barat.  Fokus  dari  studi  ini  adalah  terkait  bagaimana  aspek  legal  dari  hak  menjalankan kepercayaan  adat  dan  akses  atas  tanah  ulayat  bisa  secara  bertahap  didapatkan  melalui keterlibatan  dalam  pengembangan  pariwisata.  Spiritualitas  dan  kehidupan  sehari-hari  warga kasepuhan bersumber  dari  kepercayaan  Sunda  Pra-Islam,  dan  dikenal  sebagai  bagian  dari kepercayaan  Sunda  Wiwitan.  Seperti  halnya  berbagai  kepercayaan  adat  lain  di  Indonesia, Sunda  Wiwitan  tidak  dikategorikan  sebagai  agama  resmi  oleh  negara.  Pada  sisi  lain, meskipun  telah  menempati  wilayah  adat  secara  turun  temurun,  namun  setelah  ditetapkan sebagai bagian dari taman nasional, penduduk Ciptagelar sempat dianggap sebagai penghuni ilegal  di  kawasan  hutan  konservasi.  Hal  ini  menjadikan  adanya  dua  tekanan  sekaligus  bagi warga kasepuhan ,  yaitu  keleluasan  untuk  menjalankan  spiritualitas  yang  berakar  dari  ajaran nenek  moyang  dan  terpinggirnya  atas  hak  tanah  adat  dari  sisi  legal.  Pada  saat  yang  sama, Ciptagelar juga memiliki berbagai sumberdaya  wisata budaya  yang bersumber dari keaslian tradisi  Sunda,  serta  wisata  alam  di  kawasan  pegunungan.  Untuk  itu,  studi  ini  memberikan sudut  pandang  baru  tentang  bagaimana  hadirnya  pariwisata  dapat  menjadi  jalan  tengah  bagi upaya memperkuat identitas budaya Kasepuhan Ciptagelar serta mendapatkan pengakuan bagi hak atas tanah ulayat. Riset etnografi dengan participant observation untuk pengumpulan data ini  memperlihatkan  bahwa  pariwisata  ternyata  dapat  memediasi  berbagai  kebuntuan  dari dinamika antara Islam, adat dan upaya memperkuat akses untuk menempati tanah ulayat yang telah ditetapkan sebagai bagian dari hutan negara.
Keywords: Kasepuhan Ciptagelar, Islam, adat, pariwisata, identitas

## ADAT, CUSTOMARY LAND AND TOURISM IN KASEPUHAN CIPTAGELAR, WEST JAVA.

## ABSTRACT
The  article  aimed  at  understanding  the  dynamics  within  the  encounter  between  Islam  and tatali  paranti  karuhun,  the  local  religion  as  the  central  source  of  spirituality  and  cultural practices  of  Kasepuhan  Ciptagelar  living  on  the  Halimun  Salak  National  park,  West  Java. The  tradition  is  rooted  in  Pre-Islamic  Sundanese  culture  that  is  often  placed  as  the  part  of Sunda Wiwitan belief, which is, as the other local beliefs in Indonesia, not being recognized as  the  official  religion.  On  the  other  hand,  although  have  been  inhabiting  the  area  for
hundred years the establishment of national park have placed the people as the illegal settler within the state’s forest. Thus, there are two pressures for the people; the freedom to practice their local tradition rooted in a local belief which is different from the majority group and the limited  legal  access  toward  their  customary  land.  Fortunately,  Kasepuhan  Ciptagelar  is blessed  by  various  tourism  resources,  both  in  the  term  of  eco-tourism  and  cultural  tourism rooted in the authenticity of Sundanese culture. In this case, the study offers new insight that the  arrival  of  tourism  has  given  the  opportunity  for  the  people  to  strengthen  their  cultural identity and the legal access toward the customary land. The ethnographic research through participant  observation  to  gather  the  primary  data  reveals  that  tourism  has  effectively mediated the encounter between Islam, local belief and the struggle to re-claim the customary land.
Keywords : Kasepuhan, Islam, adat, tourism, identity
Copyright  ©2021. UHN IGB Sugriwa Denpasar.  All  Right  Reserved

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat  adat  sering  disebut  sebagai salah satu kelompok yang paling termarginalkan  di  Indonesia,  baik  dari  sisi politik,  ekonomi,  hak  menjalankan  agama hingga  pelayanan  atas  berbagai  hak  sebagai warga negara. Meski demikian, dalam beberapa dekade terakhir masyarakat  adat  juga dianggap mulai  menemukan  jalan  untuk  memperkuat identitas  budayanya.  Kebangkitan  adat  di Indonesia  tersebut  tidak  lepas  dari  empat  hal yang mendukung; pengaruh gerakan internasional atas  hak  masyarakat adat, demokratisasi  politik  di  Indonesia  pasca  Orde Baru, dan sejarah panjang eksistensi masyarakat adat serta berbagai strategi bertahan yang dibangun (Henley and Davidson, 2008).
Selama  masa  penjajahan  Belanda, berbagai pandangan negatif terhadap masyarakat  adat  disematkan  dengan  tujuan untuk  memperkuat  kontrol  terhadap  mereka (Peluso and Vandergeest, 2001). Hal yang sama juga  dilanjutkan  oleh  pemerintahan  Indonesia setelah  kemerdekaan  dengan  motif  untuk memperkuat  ambisi  pertumbuhan  ekonomi, dimana kelompok masyarakat tradisional sering ditempatkan  sebagai  penghambat  kemajuan (Dove, 1985; Li, 2000).  Lebih jauh, kehidupan budaya  dan  spiritualitas  masyarakat  adat  yang berbeda  dengan  ajaran  agama  resmi,  terutama Islam atau Kristiani sering menjadi dasar untuk menempatkan  berbagai  kelompok  masyarakat
adat  sebagai  kelompok  animisme  atau  bahkan “sesat”.
Di  Jawa  Barat,  Kasepuhan  Ciptagelar, adalah  salah  satu  kelompok  masyarakat  adat Sunda yang masih menjalankan cara hidup dan praktek  budaya  sesuai  dengan  masyarakat Sunda pra-Islam. Berbagai  kegiatan sehari-hari yang  dilakukan  oleh  penduduk  Ciptagelar mengikuti  aturan  adat  yang  bersumber  dari tatali paranti  karuhun atau  ajaran  dari  nenek moyang  (Adimiharja,  1992).    Hal  ini  sering menjadi  dasar  dari  beberapa  pihak  untuk menyebut  bahwa  praktek  budaya  Kasepuhan Ciptagelar  sebagai  Sunda  Wiwitan.  Disinilah titik  awal  munculnya  berbagai  perbedaan  dan ketegangan dengan masyarakat Sunda disekitarnya yang sudah menganut kepercayaan dan praktek Islam (Widiyanto, 2019).
Kasepuhan
Ciptagelar secara adminisratif  terletak  di  Desa  Sirnaresmi, Kecamatan  Cisolok,  Kabupaten  Sukabumi. Area  pemukiman  dan  tanah  adat  kelompok  ini bersinggungan  dengan  kawasan  konservasi Taman  Nasional  Halimun  Salak.  Masyarakat setempat  meyakini  bahwa  sejarah kasepuhan berakar  sejak  tahun  1368,  dimana seren  taun , salah  satu  upacara  adat  paling  penting  di Ciptagelar  dimulai.  Penduduk  Kasepuhan Ciptagelar  berjumlah  sekitar  150  KK,  dan tinggal  di  Ciptagelar  sebagai “lembur  jero”, atau “kampung  dalam” sekaligus sebagai  pusat kebudayaan  dari  Kesatuan  Adat  Banten  Kidul yang  lebih  luas  dan  dipimpin  oleh  seorang kepala adat yang disebu Abah . Ciri khas secara
fisik  dari  kampung  inti  ini  terletak  pada pemukiman  yang  tersusun  dari  bangunan tradisional dari kayu yang beratap ijuk, berbeda dengan  “kampung  luar”  yang  menggunakan bahan  beton  dengan  atap  dari  bahan  lebih modern.  Lebih  jauh,  anggota  keseluruhan  dari masyarakat kasepuhan diukur  dari  pengakuan terhadap Abah sebagai pemimpin adat mencapai sekitar 30.000 orang dari 569 desa di Kabupaten  Sukabumi,  Bogor  dan  Lebak  di Provinsi Banten.
Dalam beberapa dekade terakhir, Kasepuhan  Ciptagelar  telah  terkoneksi  dengan kegiatan wisata dengan tujuan untuk memperkuat  identitas  budaya kasepuhan , sekaligus sebagai salah satu alternatif memperkuat  akses  dibidang  ekonomi.  Upaya ini  tidak  lepas  dari  berbagai  tekanan  terhadap kasepuhan ,  terutama  terkait  dengan  hat  atas tanah  adat  serta  keleluasan  untuk  menjalankan spiritualitas  yang  bersumber  dari  ajaran karuhun atau  leluhur.  Dari  sisi  tanah  adat, penetapan  kawasan  Gunung  Halimun  sebagai taman nasional pada 26 Februari 1992  menjadi titik  balik  dari  ketidakjelasan  hak  atas  tanah adat  bagi kasepuhan dari  sisi  legal  aspek, dilanjutkan  dengan  perluasan  kawasan  taman nasional  pada  tahun  2003  yang  memasukkan seluruh area pemukiman, persawahan dan hutan adat  kasepuhan  ke  dalam  kawasan  konservasi tersebut.
Selain  tanah  adat  sebagai  sumber spiritualitas  masyarakat kasepuhan ,  keleluasan untuk  menjalankan  praktek  beragama  sesuai dengan  tradisi  leluhur  juga  mendapatkan tekanan. Meskipun secara administratif beragama Islam, namun beberapa praktek Islam yang  mendasar  diartikan  secara  berbeda  di kasepuhan .  Hal  ini  memunculkan  anggapan kuat dari masyarakat di sekitar Ciptagelar yang mayoritas  beragama  Islam  bahwa  praktek “Islam”  di  Kasepuhan  Ciptagelar  dianggap tidak sama,  Islam  yang tidak shalat atau masih bercampur  dengan  animism  (Widiyanto,  2019; 93). Pada saat yang sama, dari sisi legal aspek, UU No.1/PNPS/1969  yang menegaskan bahwa hanya  5  agama  resmi  yang  diakui  oleh  negara menjadikan praktek spiritualitas kelompok adat rentan disebut sebagai ajaran yang
“menyimpang”,  termasuk  di  Kasepuhan Ciptagelar.
Pada  sisi  lain,  paper  ini  menggunakan ide  utama  bahwa  kelompok  minoritas  tidak pasif  dalam  menghadapi  berbagai  tekanan  dari luar. Sebaliknya, mereka secara aktif membangun  strategi  untuk  bertahan  dengan berbagai  taktik  untuk  menjawab  permasalahan penting  yang  diajukan;  bagaimana  pariwisata berperan  dalam  upaya  penduduk  Kasepuhan Ciptagelar  mempertahankan  identitas  budaya yang  berakar  pada  ajaran  leluhur  serta menguatkan  pengakuan  atas  tanah  ulayat  ?. Dalam paper ini teori dramaturgi dari Goffman (1990)  digunakan  untuk  mempelajari  resistensi masyarakat  kasepuhan,  baik  terhadap  tekanan dari  sisi keagamaan maupun  berkurangnya akses  serta  pengakuan  terhadap  tanah  ulayat. Disinilah,  teori “frontstage” dan “backstage” dari  Goffman  akan  menjadi  kunci  untuk menjawab  tujuan  penulisan  artikel  ini  yaitu menemukan  keterkaitan  antara  pengembangan pariwisata  di  Kasepuhan  Ciptagelar  dengan upaya memperkuat  identitas  budaya kasepuhan serta  akses  legal  terhadap  tanah  ulayat  yang telah  menjadi  bagian  dari  kawasan  taman nasional.

## KAJIAN PUSTAKA
Kasepuhan Ciptagelar
sering ditempatkan  sebagai  bagian  dari  kelompok masyarakat  Sunda  di  Jawa  Barat  yang  masih mempraktekkan  cara  hidup  tradisional  pra- Islam dan beberapa pihak menyebutnya sebagai bagian  dari  kelompok  Sunda  Wiwitan.  Studi Mutaqqin (2014) menunjukkan bahwa kelompok  Sunda  Wiwitan  lain  di  Kuningan, Jawa Barat yang dikenal sebagai Agama Djawa Sunda  (ADS)  juga  mengambil  strategi  non- konflik  dengan  memeluk  Islam,  namun  di belakang  praktek  adat  tetap  menjadi  dasar spiritualitas  dalam  kehidupan  sehari-hari. Sementara,  dalam setting social  masyarakat Jawa,  relasi  antara  praktek  adat  Jawa  dengan kedatangan ajaran Islam memunculkan segmentasi  dari  masyarakat  Islam-Jawa  yang merujuk kepada penerimaan terhadap sinkretisme  sebagai  salah  satu  dasar  dari spiritualitas masyarakat Jawa (Susilo, 2016).
Pada  sisi  lain,  studi  Picard  (1996)  dan Nordholt  (2007)  di  Bali  menunjukkan  bahwa pada satu sisi pariwisata bisa menjadi jalan bagi penguatan identitas adat dan budaya masyarakat  Bali,  dengan  konsekuensi  pada akhirnya  antara  budaya,  agama  dan  pariwisata menyatu  dan  dikenal  dengan  istilah  “budaya pariwisata”.  Demikian  juga  studi  Widiyanto dan  Agra  (2019)  di  Sabah,  Malaysia  yang menunjukkan bahwa berkembangnya pariwisata  di  Gunung  Kinabalu  menjadi  jalan terhadap “half-hearted  revivalism” dari Momolianism,  agama  lokal  masyarakat  Dusun beserta  berbagai  konsekuensi  yang  muncul, termasuk  memudarnya  budaya  agraris    karena berpindah  ke  berbagai  aktifitas  yang  terkait dengan kegiatan pariwisata. Disini, keterlibatan masyarakat  adat  dan  kelompok  minoritas  ke dalam  kegiatan  pariwisata  tidak  hanya  terkait dengan  kepentingan  untuk  mendapatkan  akses terhadap benefit ekonomi dari pasar pariwisata, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkuat  identitas  budaya  tertentu  yang terpinggirkan oleh kelompok dominan.
Sementara,  studi  tentang  masyarakat Kasepuhan  Ciptagelar  dalam  beberapa  dekade terakhir didominasi oleh isu tentang keberhasilan pola pertanian tradisional, ketahanan  pangan  dan  upaya  memperkuat pengakuan  terhadap  hak  ulayat  (Kusdiwanggo, 2016; Darjanto, 2015). Disinilah paper ini ingin melengkapi  studi  tentang  bagaimana  dinamika antara  agama  resmi,  praktek  adat  yang bersumber  dari  tradisi  leluhur  serta  kegiatan pariwisata  di  Ciptagelar  telah  menjadi  jalan bagi  transformasi  masyarakat  adat  untuk terkoneksi dengan modernitas.

## METODE
Studi  ini  menggunakan  metode  etnografi untuk  mendalami  bagaimana  perpektif  dari masyarakat  di  Kasepuhan  Ciptagelar  dalam merespon  berbagai  tekanan  terkait  aspek keagamaan maupun hak atas tanah adat. Lokasi penelitian  adalah  di  Kasepuhan  Ciptagelar, yang masuk wilayah Desa Sirnaresmi, Kecamatan  Cisolok,  Kabupaten  Sukabumi, Jawa  Barat.  Wilayah  ini  adalah  pusat  dari kelompok  masyarakat  adat  Kasepuhan  Banten Selatan  yang  masih  terhubung  secara    kultural
dengan  masyarakat  Badui  di  Provinsi  Banten. dan  alat  analisis  utama  adalah  interpretasi terhadap  berbagai  simbol  dan  makna  yang muncul  dalam  keseluruhan  interaksi  selama fieldwork (Spradley, 1997).
Data primer dikumpulkan dengan participant  observation,  termasuk  wawancara mendalam selama melakukan field work berseri dari  tahun  2016  hingga  2019,  dilengkapi dengan  data  arsip  dari  berbagai  sumber. Informan  dipilih  dengan  teknik snowball , dimana  infoman  kunci  dipilih  berdasarkan representasi  serta  kedekatan  terhadap  isu  yang diteliti.  Sementara,  observasi  difokuskan  pada aktifitas  sehari-hari,  baik  individu  maupun kelompok  serta  berbagai  kegiatan  komunal yang  terkait  dengan  adat,  agama  maupun pariwisata. Hasil observasi tersebut ditindaklanjuti  dengan  wawancara  mendalam untuk  mengklarifikasi  beberapa  aspek  yang dianggap  memiliki  relevansi  kuat  dengan  isu penelitian yang dipilih.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedatangan Islam di Tanah Sunda
Kedatangan  ajaran  Islam  di  nusantara disebut  terjadi  setelah  sekian  lama  Hindu  dan Buddha  hadir  dan  bercampur  dengan  berbagai tradisi  lokal  sehingga  proses  perpindahan  ini disebut tidak lengkap (Ricklefs, 2012). Sementara,  Islam  sendiri  hadir  ke  nusantara bersamaan  dengan  merebaknya  berbagai  jalur perdagangan  dimana  Kepulauan  Indonesia adalah  salah  satu  perlintasan  dagang  penting dimasa lalu (Pringle, 2010:  29).  Sementara itu, di  Jawa  Barat  yang  dikenal  dengan landscape budaya  Sunda-nya,  kehadiran  ajaran  Islam tidak  lepas  dari  pergeseran  kekuasaan  politik dari Majapahit ke Demak Islam di pesisir utara Jawa  Tengah  di  era  1400  an  (Reid,  1993).  Hal ini  disebut  sebagai  menjadi  titik  awal  dari proses  Islamisasi  secara  keseluruhan  di  Pulau Jawa  dimana  peran  “wali  sanga”,  kelompok perintis  penyebaran  Islam  melalui  jalur  politik menjadi salah satu kuncinya.
Kehadiran Islam di Jawa Barat terjadi pada  saat  Pakuan-Pajajaran,  kerajaan  dengan corak  adat  Sunda  masih  eksis  di  era  1500-an. Periode  kejatuhan  Pajajaran  tidak  lepas  dari menguatnya  Islamisasi  di  pesisir  Jawa  Barat
yang  ditandai  dengan  munculnya  Kesultanan Banten  serta  Cirebon  yang  terhubung  dengan Demak  (Achmad,  2017).  Aliansi  Banten  dan Demak  berkontribusi  penting  dalam  kejatuhan Pajajaran  yang  ditandai  dengan  direbutnya Sunda  Kelapa  oleh  kekuatan  Islam  dari  pantai utara.  Kejatuhan  Sunda  Kelapa  di  tahun  1527- an  menjadikan  pusat  kekuatan  Pajajaran terpecah. Sebagian pengikut Pajajaran bergerak ke Priangan dan mendirikan Sumedang Larang, sementara  sebagian  lain  Pajajaran  bergerak  ke pedalaman Gunung Halimun. Sumedang Larang  sendiri  pada  akhirnya  “jatuh”  dan menjadi vassal dari  Mataram  Islam  di  era Sultan  Agung.  Kelompok  terakhir  inilah  yang kemudian  menjadi  cikal  bakal  masyarakat Badui  dan  kelompok  Kasepuhan  Banten Selatan,  termasuk  di  Ciptagelar  yang  sering disebut  sebagai  penjaga  adat  dan  tradisi masyarakat Sunda dari masa Pajajaran.
Jatuhnya  Pajajaran,  diikuti  Sumedang Larang memberikan jalan bagi proses Islamisasi  secara  bertahap  di  wilayah  Jawa Barat  saat  ini  secara  keseluruhan.  Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, wilayah Jawa  Barat  kemudian  dikenal  sebagai  wilayah masyarakat  Sunda  dengan  budaya  Islam  yang kental  sebagai  hasil  proses  Islamisasi  yang sudah dimulai sejak jatuhnya Pajajaran.  Di era Indonesia  pasca  kemerdekaan,  gelombang kedua proses “agamanisasi” berbagai kepercayaan  berbasis  adat  muncul  dengan diterbitkannya  UU.No  1/PNPS/1969  dimana hanya  ada  lima  agama  resmi  yang  diakui  oleh negara. Berbagai agama lokal dan kepercayaan adat  yang  menjadi  kunci  berbagai  kehidupan spiritual  dan  budaya  kelompok  adat  hanya ditempatkan  sebagai  “kepercayaan”.  Hal  ini mendorong  migrasi  besar-besaran  penganut agama  adat  untuk  memeluk  salah  satu  agama resmi  karena  tanpa  memiliki  “agama  resmi” pemenuhan berbagai hak sebagai warga negara juga  akan  menemui  hambatan.  Di  Jawa  Barat, sebagian  besar  penganut  adat  kemudian memeluk  Islam  meskipun  sebagian  kecil  ada yang  menjadi  Katholik  seperti  para  penganut Madraism di Kuningan (Steenbrink, 2005).
Sementara,  di  Kasepuhan  Ciptagelar, Islam  telah  dipilih  sebagai  agama  administratif meskipun  praktek  beragama  yang  dilakukan
berbeda dengan Islam mayoritas di luar wilayah kasepuhan . Ki Amil, salah satu tetua adat yang lahir sekitar 1940-an menyatakan bahwa secara administratif sejak kecil sudah memeluk Islam. Meski  demikian,  berbagai  ritual  mendasar seperti shalat dan puasa  tidak dilakukan  secara rutin  seperti  dengan  penganut  Islam  yang  lain. Pada  sisi  lain,  ajaran  leluhur  serta  berbagai ritual  berdasarkan  adat  justru  menjadi  praktek yang  secara  individual  maupun  komunal  rutin dijalankan.  Berbagai  ritual  tersebut  terutama yang terkait dengan siklus pertanian padi secara tradisional  yang  setiap  tahapan  akan  ditandai dengan  upacara  adat  tertentu.  Hal  inilah  yang kemudian  memicu  berbagai  stigma  terhadap spiritualitas masyarakat di Kasepuhan Ciptagelar,  sekaligus  memunculkan  berbagai upaya  “pemurnian”  praktek  beragama  oleh berbagai kelompok Islam dari luar.

## Dinamika Islam dan Adat
Meskipun  secara  administratif  warga kasepuhan memeluk  Islam,  namun  dalam praktek sehari-hari mereka lebih untuk menjalankan  ajaran  nenek  moyang  yaitu tatali paranti karuhun . Oleh beberapa pihak dari luar, ajaran  spiritualitas  ini  sering  ditempatkan sebagai  bagian  dari  Sunda  Wiwitan,  yang secara harfiah diterjemahkan sebagai kepercayaan  Sunda  awal  sebelum  bercampur atau  digantikan  dengan  agama  dari  luar. Kepercayaan  leluhur  ini  juga  sering  disebut sebagai “agama karuhun” dan bertumpu kepada keyakinan bahwa dunia terbagi menjadi macro- cosmos (dunia besar) dan micro-cosmos (dunia kecil) serta dunia sakral serta fana. Dunia sakral yang tidak terlihat dan dunia fana saling terkait satu  sama  lain  sehingga  prinsip  hidup  yang dipraktekkan  adalah  dengan  menjaga  harmoni serta  keseimbangan  antara  manusia,  arwah leluhur (karuhun), berbagai  makhluk  hidup baik  yang  terlihat  maupun  yang  tidak  terlihat serta  dengan  lingkungan  tempat  hidup  mereka (1992:  36).    Pandangan  inilah  yang  menjadi dasar  dari  praktek    kehidupan  sehari-hari  yang terus dijaga di Kasepuhan Ciptagelar, sehingga hampir  seluruh  awal  untuk  kegiatan  pertanian, membangun  rumah,  melakuka  upacara  adat hingga  bermain  bola  ke  luar  kampung  harus dimulai  dengan  ijin  dari  sesepuh  adat  serta ritual untuk meminta “ijin” dari karuhun .
Disini,  praktek  agama  leluhur  ini kemudian  termanifestasi  ke  dalam  kehidupan sehari-hari  dalam  berbagai  bidang  kehidupan, sehingga  tidak  memerlukan  ritual  tertentu seperti  yang  biasa  dilakukan  dalam  Islam. Secara  singkat, tatali  paranti  karuhun dapat ditempatkan  sebagai  bagian  dari  kepercayaan Sunda Wiwitan, sekaligus sebagai penanda bagi masyarakat  Sunda  yang  masih  mempraktekkan ajaran leluhur atau belum sepenuhnya berpindah  ke  agama  dunia  yang  datang  dari luar  seperti  Islam  atau  Kristiani.  Sementara, istilah  Sunda  Wiwitan  sendiri  muncul  dari Pangeran  Djatikusuma,  pemimpin  ketiga  dari kelompok  Sunda  Wiwitan  di  Kuningan  Jawa Barat yang awalnya ditujukan untuk keluar dari dominasi  budaya  Jawa  yang  ada  di  dekat daerah tersebut (Mutaqin, 2014: 2).
Mengikuti  cara  hidup  leluhur  yang dekat  dengan  lingkungan  sekitar,  menjaga tradisi tertentu agar tidak berubah seperti rumah beratapkan ijuk, bertanam padi secara tradisional  dengan  masa  panen  setahun  sekali adalah  aplikasi  dari  ajaran  tatali  paranti karuhun.  Hal  ini  oleh  Bird  David  (1999) disebut  sebagai relational  epistemology yang berarti  memberlakukan  lingkungan  hidup seisinya  baik  benda  mati  maupun  benda  hidup sebagai mahluk yang setara, dan menjadi dasar hubungan  harmonis  antara  masyarakat  adat dengan  lingkungan  hidup.  Di  Ciptagelar, praktek  ini  termanifestasi  ke  dalam  berbagai ritual untuk menghormati leluhur, berterimakasih  kepada  Dewi  Pohaci  (Dewi Padi)  sebagai  sumber  penghidupan  serta meminta  keselamatan  dalam  hidup  bagi masyarakat lebih luas  (Suganda, 2013; 55).
Kedekatan  dengan  lingkungan  sekitar berupa hutan, sungai, makam dan situs leluhur, pemukiman  serta  praktek  pertanian  tradisional melalui  berbagai  ritual  ini  kemudian  menjadi dasar  bagi  sebagian  penganut  Islam  di  luar Kasepuhan  Ciptagelar  untuk  menganggap bahwa praktek Islam mereka bercampur dengan animism, atau lebih jauh hanya sebagai  kedok. Lebih  lanjut,  hal  ini  diikuti  oleh  berbagai tindakan tertentu dengan mengirimkan sekelompok  pendakwah  ke  Ciptagelar  untuk “meluruskan”  praktek  Islam  yang  dianggap menyimpang.    Pada  sisi  lain,  masyarakat
Ciptagelar  yang  memiliki  prinsip  hidup “menjaga  keseimbangan”  tidak  pernah  secara terbuka  dan  dengan  kekerasan  menolak kedatangan  kelompok  pendakwah  tersebut, melainkan  tetap  diterima  meskipun  juga  tetap konsisten  untuk  mempraktekkan  Islam  dengan cara sendiri.
Disinilah, teori panggung atau dramaturgi  dari  Goffman  `digunakan  untuk menjelaskan bagaimana relasi praktek adat dan Islam dijalankan secara bersamaan di Kasepuhan Ciptagelar. Selain secara administratif  memeluk  Islam,  berbagai  simbol Islam  juga  hadir  di  Ciptagelar;  mushola,  anak- anak  mengaji  juga  beberapa  ritual  adat termasuk  Tutup  Nyambut  untuk  merayakan akhir  masa  tanam  yang  menggunakan  doa dalam  dua  bahasa  sekaligus;  Sunda  dan  Arab. Hal  ini  mirip  dengan  yang  dilakukan  oleh penduduk  Kendahe  di  Kepulauan  Sangihe, Sulawesi  Utara  yang  menggunakan  doa menurut  Islam  sebagai  pembukan  acara komunal, dan menutup acara dengan doa sesuai ajaran  Kristiani  (Widiyanto,  2012).  Dalam struktur  adat kasepuhan selain  ada  Ki  Karma selaku dukun adat, terdapat Ki Amil, salah satu pembantu  Abah,  pemimpin  adat  yang  bertugas mengurusi masalah yang terkait dengan agama. Beberapa bukti ini menunjukkan kecenderungan  untuk  menjaga  harmoni  atau keseimbangan,  tidak  hanya  dengan  alam sekitar,  namun  juga  dengan  masyarakat  di  luar adat serta negara.
Pada sisi lain, meski Islam dan berbagai simbolnya hadir dalam kehidupan sehari-hari di Kasepuhan  Ciptagelar,  namun  upaya  untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak mengganggu  eksistensi  adat  juga  terasa  kuat. Mang X, salah satu  pemuda Ciptagelar dengan tegas  menyatakan  bahwa  perbedaan  antara Ciptagelar  dengan  beberapa  kampung  luar adalah bahwa warga Ciptagelar sebagai lembur jero adalah  pemeluk  adat,  sedangkan  yang diluar  lebih  dominan  agama  (Islam).  Sebagai Muslim, anak-anak di Ciptagelar biasanya tetap akan  belajar  shalat  dan  mengaji  di  mushola, namun  saat akil  baligh biasanya  hal  tersebut sudah  tidak  dilakukan  lagi.  Tidak  ada  shalat berjamaah  yang  secara  rutin  dilakukan  oleh orang  dewasa,  termasuk  shalat  Jumat  sehingga
mereka  yang  ingin  melaksanakan  Shalat  Jumat harus berjalan ke kampung lain.
Demikian juga apabila secara bersamaan  ada  ritual  atau  acara  adat  yang bersamaan  dengan  waktu  shalat  makan  yang diikuti  adalah  ritual  adat.  Tradisi  upacara perkawinan  juga  menjelaskan  bagaimana  adat berperan  cukup  dominan,  dimana  setelah menjalani  serangkaian  ritual  menurut  tata  cara Islam  dan  negara,  pengantin  yang  disahkan oleh  penghulu  dari  Kantor  Urusan  Agama (KUA) harus mendapatkan restu dan “pengesahan”  dari abah selaku  pemimpin  adat untuk benar-benar dianggap sah sebagai suami- istri.  Perkawinan  merupakan  salah  satu  fase penting  dalam  kehidupan  adat  di  Kasepuhan Ciptagelar karena syarat untuk dapat mengerjakan  sawah  sendiri  dan  melakukan praktek  pertanian  mandiri  adalah  pada  saat seseorang  telah  menikah  (Asep,  2018).  Hal  ini secara jelas menunjukkan bagaimana kecenderungan untuk menempatkan ajaran adat sebagai prioritas daripada praktek agama Islam yang  secara  administrative  dipeluk  oleh  warga Ciptagelar.  Penerimaan  Islam  di  Ciptagelar diyakini  telah  berlangsung  ratusan  tahun  dan merupakan “identity  construction” dari  hasil interaksi dengan kelompok Islam yang dominan  sejak  runtuhnya  Pajajaran  karena menguatnya  Kesultanan  Banten  dan  Demak, hingga  proses  “menjaga  keseimbangan”  serta hubungan  baikan  dengan  kelompok  Islam mayoritas  yang  tinggal  di  sekitar  Ciptagelar (Widiyanto,  2019;138).  Lebih  jauh,  mengacu Goffman,  menampilkan  simbol  Islam  di panggung  depan,  dan  tetap  menjaga  adat  di belakang  merupakan  strategi  non-kekerasan untuk  tetap  menjaga  eksistensi tatali  paranti karuhun itu sendiri.
Pariwisata Sebagai Jalan Tengah Tekanan yang datang terhadap masyarakat  adat  Kasepuhan  Ciptagelar  tidak hanya terkait dengan spiritualitas yang bertumpu pada ajaran leluhur saja, namun juga pada hak atas tanah ulayat yang bersinggungan dengan  wilayah  konservasi  Taman  Nasional Gunung  Halimun-Salak  sejak  pertama  kali ditetapkan  pada  1992.  Terlebih,  saat  perluasan kawasan taman nasional dari 40.000 ha menjadi 113.000 ha pada 2003, hampir seluruh wilayah
pemukiman,  pertanian  dan  hutan  adat  masuk dalam  klaim  hutan  negara  (Widiyanto  2019; 101). Pada sisi lain, tanah adat berperan penting dalam  tumbuhnya  berbagai  praktek  budaya pada  masyarakat  agraris  seperti  Kasepuhan Ciptagelar,  sehingga  pada  saat  akses  terhadap tanah  ulayat  berkurang,  praktek  hidup  dan spiritualitas berlandaskan tatali paranti karuhun juga  akan  terancam.  Bisa  dikatakan, adat  tumbuh  diatas  tanah  ulayat,  tanpa  tanah adat pelan-pelan adat juga akan lenyap.
Sejak  tahun  2004,  berbagai  upaya  telah dilakukan  oleh  warga kasepuhan untuk menegaskan eksistensi ada maupun memperkuat  akses  terhadap  tanah  adatnya. Bergabung ke dalam kelompok sipil masyarakat  adat,  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara  (AMAN)  pernah  dipilih  oleh pemimpin  adat  sebelumnya, Abah  Anom , sebagai sarana untuk memperjuangkan pengakuan  atas  tanah  ulayat  Kasepuhan Ciptagelar secara legal sampai beliau meninggal  dunia  pada  tahun  2007.  Strategi  ini dianggap  tidak  terlalu  efektif  serta  tidak mencerminkan  sikap  “menjaga  harmoni” dengan  berbagai  pihak,  termasuk  negara  yang selama  ini  menjadi  prinsip  hidup  warga kasepuhan .  Hal  ini  dibuktikan  dengan  belum adanya  kemajuan  hingga  tahun  2015-an,  dan warga kasepuhan tetap  ditempatkan  sebagai penduduk illegal di kawasan konservasi.
Pada  sisi  lain,  berbagai  praktek  adat yang  tetap  terjaga  ternyata  menarik  banyak orang untuk  datang ke Ciptagelar, selain untuk menikmati alam pegunungan yang tersembunyi dari  hirup  pikuk  kota.  Awalnya  kedatangan orang  luar  ke  Ciptagelar  adalah  karena  alasan spiritual  dimana  Abah  Anom,  pemimpin  adat sebelumnya juga dikenal sebagai  guru spiritual serta  memiliki  kedekatan  dengan  beberapa public  figure dari  Jakarta  maupun  Bandung. Berawal  dari  kedatangan  para  tamu  “generasi pertama”  ini  kemudian  kabar  tentang  adanya “surga  tersembunyi”  dibalik  pegunungan Halimun  juga  mulai  tersebar  dari  mulut  ke mulut.  Tidak  hanya  alam  yang  masih  asri, budaya  Sunda  yang  masih  terjaga  melengkapi cultural landscape Ciptagelar  sebagai  sumber daya pariwisata.
Sumberdaya  wisata  budaya  yang menjadi  dayatarik  pengunjung  dari  luar  selain image tentang  adanya  kelompok  masyarakat Sunda  yang  tinggal  di  pegunungan  Halimun serta  mengenakan  pakaian  dan  tinggal  rumah tradisional  juga  karena  menyimpan  padi  di leuit (lumbung  padi)  dari  kayu  dan  beratapkan ijuk  menjadi  ciri  khas  dari  Kasepuhan Ciptagelar.  Hal  ini  melengkapi  berbagai upacara  adat  yang  terhubung  dengan  siklus pertanian  padi  huma  kemudian  ditempatkan sebagai  sarana  bagi  masyarakat  Jawa  Barat  di perkotaan  untuk  mempertautkan  diri  dengan akar  budaya  Sunda  yang  sudah  mulai menghilang  di  kawasan  urban.  Inilah  yang menjadikan  Kasepuhan  Ciptagelar  tiba-tiba menjadi magnet baru bagi pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri untuk datang karena dipicu  oleh  berbagai  alasan  budaya,  fotografi, wisata alam hingga untuk keperluan penelitian. Berdasarkan  hasil  pengamatan,  rata-rata  setiap minggu ada sekitar 50 pengunjung yang datang dan  menginap  di  Kasepuhan  Ciptagelar,  dan terdistribusi ke beberapa rumah warga selain di Imah  Gedhe,  rumah  besar  tempat  tinggal pemimpin adat.
Pada sisi lain, prinsip hidup yang cukup “akomodatif” terhadap masuknya hal baru dari luar, termasuk menerima Islam secara administratif  juga  ditunjukkan  oleh  Kasepuhan Ciptagelar terhadap datangnya kegiatan pariwisata. Meskipun beberapa warga, termasuk  pemimpin  adat,  Abah  Ugi  secara tegas  menyatakan  bahwa  Ciptagelar  bukanlah destinasi  wisata  ataupun  sebuah  desa  wisata, namun  berbagai  kegiatan  yang dapat  dikatakan sebagai  wisata  tidak  dapat  dihindari,  sampai saat  pandemik  Covids19  membuat  kedatangan pihak  luar  ke  Ciptagelar  dibatasi.  Meski demikian,  seperti  halnya  strategi  menerima Islam  secara  administratif  di  panggung  depan dan  mempraktekkan  adat  dalam  kehidupan sehari-hari sebagai prioritas, kedatangan pariwisata  serta  wisatawan  ke  Ciptagelar  tetap dalam  koridor  dibawah  kontrol  otoritas  adat sehingga eksistensi aturan adat tetap terjaga. Ini tercermin  dalam  pernyataan  Abah  Ugi  sebagai pemimpin  adat  bahwa  hal  baru,  termasuk kegiatan wisata, teknologi informasi, komunikasi  hingga  listrik  ramah  lingkungan
dengan micro-hydro bisa diterima selama tidak merusak  adat  serta  memberi  manfaat  kepada masyarakat kasepuhan . Menjaga adat agar tetap sesuai  tatanan  selain  menjadi  kunci  bagi eksistensi  masyarakat  adat,  juga  bisa  menjadi kapital  bagi  berbagai  pengembangan  kegiatan wisata  budaya  di  Kasepuhan  Ciptagelar. Merujuk  MacCannel  (1973),  keaslian  atau otentisitas  budaya  adalah  tulang  punggung wisata budaya sehingga hilangnya keaslian bisa akan  diikuti  oleh  lenyapnya  modal  terpenting dari daya tarik atau kegiatan wisata budaya.
Salah  satu  upacara  adat  yang  kemudian saat  ini  berkembang  menjadi  kegiatan  wisata penting  tidak  hanya  bagi  warga kasepuhan , namun  juga  pemerintah  daerah  adalah  Seren Taun.  Upacara  ini  adalah  salah  satu  ritual terpenting untuk menutup siklus menanam padi huma  secara  tradisional  bagi  masyarakat kasepuhan sekaligus  untuk  mengucapkan  rasa terimakasih  syukur  dan  persembahan  kepada Dewi Pohaci, sang dewi padi. Diselenggarakan satu tahun sekali, ritual ini tidak hanya dihadiri warga kasepuhan di lembur  jero Ciptagelar, namun  juga  perwakilan  dari  warga kasepuhan dari lembur luar yang tinggal beberapa wilayah kabupaten  sekitarnya,  termasuk  di  Provinsi Banten.  Pesta  panen  ini  biasanya  berlangsung selama  beberapa  hari  dengan  menampilkan beberapa  atraksi  kesenian  tradisional  seperti wayang,  jaipong  hingga  pentas  musik  modern yang  kemudian  ditutup  dengan  ritual  sakral untuk  memasukkan  padi  hasil  panen  ke lumbung komunal yang dikeramatkan; Leuit Si Jimat.
Ribuan  pengunjung  baik  warga  adat, pedagang  berbagai  komoditas,  wisatawan, perwakilan  pemerintah,  media  massa  hingga peneliti  hadir  ke  Ciptagelar  dan  menginap  di rumah  tradisional  penduduk  yang  ditunjukan serta  menjadi  semacam  “homestay”  dadakan. Di sini, meskipun tidak ada “tarif” resmi  yang ditetapkan,  namun  seperti  halnya  fungsi industri akomodasi pendukung pariwisata, para pengunjung  yang  menginap  akan  memberikan pengganti uang makan dan menginap bagi tuan rumah.  Secara  ekonomi,  aktifitas  “wisata” selama  Seren  Taun  maupun  kedatangan pengunjung secara regular di hari biasa mampu memberikan  alternatif  pendapatan  bagi  warga
lokal  sebagai  penyedia  jasa  akomodasi, pemandu  serta  terkadang  transportasi  untuk antar  jemput  pengunjung  di  kota  terdekat, Pelabuhan Ratu atau Cisolok. Pada perkembangnya,  kehadiran  berbagai  souvenir lokal  seperti t-shirt dengan  motif  Ciptagelar, kopi maupun berbagai kerajinan lokal melengkapi nuansa pariwisata di kampung adat Kasepuhan Ciptagelar.
Perkembangan  aktifitas  wisata,  baik wisata  budaya  maupun  wisata  alam  di Ciptagelar  pada  titik  puncaknya  mampu memediasi  berbagai  kebekuan  komunikasi antara  warga kasepuhan dengan  pihak  luar, termasuk masyarakat yang selama ini menganggap  bahwa  penduduk  kasepuhan penganut animisme serta  dengan pihak Taman Nasional  Gunung  Halimun  Salak  (TNGHS). Meningkatnya mobilitas orang luar yang datang untuk sekedar “melihat” Ciptagelar, mengantar pengunjung  hingga  berdagang  sedikit  mampu membongkar stereotipe kurang  baik  terhadap warga kasepuhan tersebut. Orang luar akhirnya melihat  bahwa  di  Ciptagelar  juga  ada  mushola bagi  siapapun  yang  ingin  bersembahyang  atau anak-anak  mengaji  setiap  selepas  magrib bersamaan dengan praktek adat yang terjaga.
Hal ini sedikit banyak mampu menghadirkan  penerimaan  tentang  apa  yang dipilih  dan  dijalankan  oleh  warga kasepuhan . Peningkatan  jumlah  pengunjung  ke  area Ciptagelar, baik di hari biasa dan terutama saat Seren  Taun  juga  menjadikan  Kasepuhan Ciptagelar  serta  berbagai  kegiatan  adatnya salah  satu  destinasi  penting  bagi  pemerintah daerah  Kabupaten  Sukabumi.  Seren  Taun  juga kemudian dimasukkan ke dalam kalender resmi kegiatan  wisata  budaya,  termasuk  berbagai upaya  untuk  mempromosikan  kepada  pihak luar.  Demikian  pula  pihak  Taman  Nasional Gunung  Halimun-Salak  yang  sebelumnya sempat menyebut penduduk Kasepuhan Ciptagelar  sebagai  warga  illegal  di  kawasan konservasi,  justru  menjadikan  Kasepuhan Ciptagelar  sebagai  aset  wisata  budaya  bagi pihak  taman  nasional.  Lebih  jauh,  pada  saat upacara  Seren  Tahun  2016,  perwakilan  pihak taman  nasional  yang  datang  secara  langsung menyatakaan  bahwa  kawasan  Ciptagelar  telah dimasukkan  sebagai  “kawasan  pengembangan
khusus”  untuk  kegiatan  wisata  budaya  dan pendidikan,  sehingga  tidak  lagi  dianggap sebagai penghuni illegal.
Beberapa  bukti  di  atas  menunjukkan bahwa  masyarakat  adat,  termasuk  Kasepuhan Ciptagelar  hanya  pasif  dalam  merespon berbagai  tekanan  yang  datang  dari  luar.  Di Ciptagelar,  pariwisata  tiba-tiba  hadir  sejak sekitar  tahun  2008-an  sebagai  jalan  tengah untuk  bernegosiasi  dengan  tekanan  terkait tradisi berdasarkan adat maupun upaya memperkuat klaim atas tanah ulayat yang sudah ditinggali  leluhur kasepuhan sejak  ratusan tahun  silam  dan  tiba-tiba  dinyatakan  sebagai bagian  dari  hutan  negara.  Meskipun  saat dikonfirmasi  langsung  ke  kantor  balai  taman nasional pihak TNGHS menyatakan belum ada dokumen  resmi  apapun  yang  telah  terbit  untuk mendukung pernyataan pihak TNGHS di tahun 2016, namun hal tersebut tetap saja merupakan kemajuan  penting  bagi  upaya  penduduk Kasepuhan  Ciptagelar  untuk  mendapatkan pengakuan  atas  tanah  ulayatnya  serta  rasa nyaman  tinggal  di  area  hutan  taman  nasional. Disini,  meskipun  keterlibatan  yang  semakin intensif  dengan  kegiatan  pariwisata  tentu  saja memiliki  beberapa  konsekuensi  yang  tidak diinginkan, namun dengan menunjukkan bahwa pariwisata berperan menjadi jalan tengah untuk menegosiasikan kepentingan untuk mempertahankan identitas budaya yang bersumber  dari tatali  paranti  karuhun serta memperkuat klaim untuk tinggal di tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur kasepuhan .

## III. SIMPULAN
Eksistensi  adat  yang  bertumpu  pada tatali paranti karuhun dan hak atas tanah ulayat yang telah  ditinggali  secara  turun  temurun  oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar telah terancam  oleh  berbagai  upaya  pemurnian agama dari kelompok mayoritas serta penetapan  wilayah  adat  sebagai  bagian  dari kawasan  konservasi.      Selain  dianggap  sebagai penghuni  illegal  di  tanah  adatnya  sendiri, penduduk  Ciptagelar  kerap  dianggap  sebagai muslim  yang  tidak  utuh  sehingga  menjadi target  rutin  upaya  pemurnian  Islam  oleh kelompok Islam mayoritas.
Bersamaan  dengan  kebijakan  pemerintah yang  menempatkan  pariwisata  sebagai  sektor ekonomi  strategis,  pengembangan  wisata  di Ciptagelar  mampu  menjadi  jembatan  sekaligus alat  negosiasi  terhadap  tekanan  dari  luar tersebut.  Berbagai  kegiatan  budaya,  khususnya ritual  Seren  Taun justru  diterima  oleh masyarakat luar sebagai atraksi tarik wisata dan menetralisir  segregasi  antara  Islam  dan  adat. Lebih lanjut, dianggap  memiliki potensi wisata penting,  Ciptagelar  telah  ditetapkan  sebagai area  khusus  pengembangan  wisata  dalam kawasan  taman  nasional.  Meski  demikian, dibutuhkan political  will dan policy  will dari negara  untuk  mengakomodir  secara  legal keberadaan  masyarakat  adat  di  kawasan konservasi,  termasuk  Kasepuhan  Ciptagelar selama  selaras  dengan  tujuan  dari  taman nasional  yaitu  konservasi,  edukasi  serta pengembangan wisata.

## REFERENSI
Achmad,  S.  W,  2017; Sejarah  Islam  di  Tanah Jawa: mulai dari masuk hingga perkembangannya . Araska Publisher.
Adimihardja,  K,  (992; Kasepuhan  yang  tumbuh  di atas  yang  luruh:  pengelolaan  lingkungan secara  tradisional  di  kawasan  Gunung Halimun, Jawa Barat . Tarsito.
Bird-David,  N.  (1999).  “Animism”  revisited: personhood,  environment,  and  relational epistemology. Current anthropology , 40 (S1), S67-S91.
Darjanto,  B,  2015;  Pola  Tanam  Padi  dan dampaknya  terhadap  Ketahanan  Pangan Pokok  (Studi  pada  Masyarakat  Adat  Banten Kidul  Kasepuhan  Ciptagelar  di  Desa
Sirnaresmi,  Kecamatan  Cisolok  Kabupaten
Sukabumi),
Doctoral
dissertation , Universitas Gadjah Mada.
Dove,  M.,  1985; Peranan  kebudayaan  tradisional Indonesia dalam modernisasi . Yayasan Obor Indonesia .
Goffman,  E.,1990;  The  presentation  of  self  in everydaylife. London:Harmondsworth.(Repr inted, London: Penguin Books 1990) .
Henley,  D.  and  Davidson, J.S.  (2008).  In  the  name of  adat:  regional  perspectives  on  reform, tradition, and democracy in
Indonesia. Modern  Asian  Studies ,  pp.815- 852.
Kusdiwanggo, S. (2016). Konsep Pola Permukiman Spasial  di  Kasepuhan  Ciptagelar. Jurnal Permukiman , 11 (1), 29-42.
Li, T.M. (2000). Articulating indigenous identity in Indonesia:  Resource  politics  and  the  tribal slot. Comparative  studies  in  society  and history , 42 (1), pp.149-179.
MacCannell,  D.  (1973).  Staged  authenticity:
Arrangements  of  social  space  in  tourist settings. American journal of Sociology , 79 (3), 589-603.
Mutaqin,  Z.  Z.  (2014).  Penghayat,  orthodoxy  and the legal politics of the state: The survival of agama djawa sunda (madraisism) in indonesia. Indonesia and the Malay
World , 42 (122), 1-23.
Peluso, N.L. and Vandergeest, P. (2001). Genealogies  of  the  political  forest  and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. The Journal of Asian Studies , 60 (3), pp.761-812.
Picard,  M,  1996; Bali.  Cultural  tourism  and touristic culture .
Pringle,  R,  2010; Understanding  Islam  in Indonesia:  politics  and  diversity .  University of Hawaiʻi Press.
Reid,  A,  1993; Southeast  Asia  in  the  age  of commerce 1450–1680: Volume 2: Expansion and crisis . New.
Ricklefs,  M.  C,  2012; Islamisation  and  its opponents  in  Java:  A  politic  al,  social, cultural and religious history, c. 1930 to the present . Singapore: NUS Press.
Saepudin,  A,  2018;   Agama  dan  Kedaulatan Pangan:  Memaknai  Ulang  Praktik  Pertanian serta Hubungan antara Manusia dan
Lingkungan (Studi Kasus Masyarakat Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat), Doctoral dissertation , Universitas Gadjah Mada.
Schulte  Nordholt,  H.  G.  C,  2007; Bali  an  Open Fortress  1995-2005.  Regional  autonomy, electoral democracy and entrenched identities .
Spradley,  J.  P.,  Elizabeth,  M.  Z.,  &  Amirudin.
,1997; Metode  etnografi .  Tiara  Wacana Yogya.
Steenbrink,  K.  A.  (2005).  A  Catholic  sadrach:  the contested  conversion  of  Madrais  adherents in  West  Java  between  1960-2000. Een vakkracht in het koninkrijk , 286-307.
Suganda,  Ugis,    Komunitas  Adat  Ciptagelar:
Membangun  Posisi  Tawar  Hak  Atas  Hutan Adat  in  Emilianus  Kleden,  Liz  Chidley,  and Yuyun  Indradi  (eds),  2013; Hutan  Untuk Masa  Depan;  Pengelolaan  Hutan  Adat  di Tengah  Arus  Perubahan .  Jakarta:  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  and Down to Earth.
Susilo,  J,  2016;    Spiritualitas  dalam  Khazanah Budaya Jawa: mencari jalan suci dalam Serat Centhini. Research Report , 671-677.
Widiyanto,  N.,  &  MA,  P.  2012; Berlindung  di Balik  Mitos:  Mitos  Maslihe  dan  Adaptasi Kultural  Penduduk  Kendahe,  Kepulauan Sangihe  Terhadap  Bahaya  Letusan  Gunung Awu (Master  thesis,  Universitas  Gadjah Mada).
Widiyanto,  N.,  2019;  Indigenous  Religion  and Tourism  Development  in  Indonesia  and Malaysia, Doctoral  dissertation ,  Universitas
Gadjah Mada.
Widiyanto,  N.,  &  Agra,  E.  (2019).  Tourism Development and the New Path of Migration in  Sabah,  Malaysia. Borneo  Research Journal , 13 , 81-97.