## Perdamaian Negatif dalam Kegagalan Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Suriah 2011-2019

## Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy Universitas Diponegoro

## Abstrak
Semenjak permulaannya, belum ditemukan penyelesaian komprehensif terhadap Konflik Suriah. Terlepas dari berbagai upaya dan intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional, perdamaian berkelanjutan masih terlihat jauh untuk dicapai.  Termasuk  dalam  usaha  tersebut  adalah  resolusi  dan  inisiasi  yang diterbitkan oleh Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (DK-PBB). Artikel ini  hendak  menganalisis  minimnya  dampak  dari  langkah-langkah  DK-PBB, demikian  dikatakan  gagal  dalam  menciptakan  stabilitas  di  Suriah.  Dengan menggunakan  konsep  Peace by Peaceful Means  milik  Johan  Galtung,  beserta beberapa  konsep  pelengkap  terkait  resolusi  konflik  internasional,  kajian  ini menemukan  bahwa  DK-PBB  memberi  diagnosis,  pragnosis,  dan  terapi  yang salah  dalam  menangani  Konflik  Suriah.  Hal  tersebut  dibuktikan  oleh  resolusi DK-PBB  yang  kerapkali  sarat  dengan  nuansa  perdamaian  negatif.  DK-PBB berupaya  menyelesaikan  Konflik  Suriah  untuk  menciptakan  perdamaian, padahal  konflik  bukanlah  negasi  dari  perdamaian.  Oleh  sebab  itu,  penulis merekomendasikan bahwa stabilitas di Suriah dapat tercapai apabila resolusi lebih  mencerminkan  paradigma  perdamaian  positif,  yaitu  melalui  upaya ‘manajemen’ dan ‘transformasi’ konflik guna mengembalikan perdamaian.

## Kata Kunci: Dewan  Keamanan  PBB;  Konflik  Suriah;  Perdamaian;  Resolusi Konflik
Since the first shot fired over a decade ago, there has been no comprehensive solution  to  the  Syrian  Conflict.  Despite  countless  efforts  and  interventions carried out by the international community, perpetual peace still seems to be a distant  dream.  This  includes  resolutions  and  initiatives  passed  by  the  United Nations  Security  Council  (UNSC).  This  article  would  explain  further  on  why these actions has minimum impact, therefore failed to attain stability in Syria. Utilizing the principle of Peace By Peaceful Means by Johan Galtung, along with concepts related to International Conflict Resolutions, the results find that the UNSC has given the wrong diagnosis, prognosis, and treatment to the Syrian Conflict. This is reflected within narratives found in resolutions passed by the UNSC that are laden with nuance of negative peace. A lot of stress has been put upon ‘resolving’ the Syrian Conflict to bring peace. Meanwhile, conflict is not a negation of peace. The author thus suggest that stability in Syria is more likely to be attainable if resolutions reflect more upon the positive peace paradigm; by means of ‘managing’ and ‘transforming’ the Syrian conflict to restore the peace.
Keywords: Conflict Resolution; Peace; Syrian Conflict; UN Security Conflict
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Pendahuluan
Penyelesaian  sebuah  konflik  dalam  skala  internasional  memiliki kompleksitas  tersendiri.  Hasil  dari  upaya  pemecahannya  bergantung pada  semua  pihak  yang  terlibat  maupun  tidak  terlibat  dalam  konflik untuk  sebisa  mungkin  perlu  mengupayakan  perdamaian,  mengingat dimensinya  yang  struktural  dan  sistemik.  Namun,  setiap  peranan tentunya memerlukan penanganan dari entitas dengan kemampuan yang sesuai  dan  mumpuni,  tidak  terkecuali  dengan  upaya  perdamaian  yang memerlukan  keahlian  khusus  dari  aktor-aktor  perdamaian  (Galtung 1996).  Sejauh  ini,  aktor  perdamaian  yang  memiliki  kapasitas  paling besar  dalam  mengupayakan  perdamaian  internasional,  terkhususnya dalam Konflik Suriah, adalah Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (DK-PBB).  Kendati  demikian,  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan belum dapat membawa konflik ini menuju perdamaian.  Bahkan setelah 11 tahun  lamanya  konflik  tersebut  berkecambuk.  Berbagai  upaya  yang dimaksud  meliputi  serangkaian  upaya  konstruktif  di  tingkat internasional  melalui  penetapan  18  resolusi  yang  diterbitkan  dalam rangka  merespon  Konflik  Suriah,  sebagaimana  yang  diurutkan  secara kronologis dalam Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Resolusi DK-PBB terkait dengan Konflik Suriah
Sumber: Olahan Penulis dari un.org
DK-PBB  pun  turut  mengiringi  penerbitan  18  resolusi  tersebut dengan menginisiasi beberapa upaya lanjutan untuk tidak hanya meredam kekerasan  yang  tengah  berlangsung,  namun  juga  dalam  rangka untuk  mende-eskalasi  keadaan  secara  keseluruhan  demi  menciptakan perdamapaian.  Meskipun  demikian,  sebagaimana  terangkum  dalam Tabel 2, tidak ada satupun dari inisiasi tersebut yang memiliki kelanjutan sejak  tahun  dimulainya.  Beberapa  di  antaranya  tidak  lebih  dari sekedar  wacana  atau  berhenti  dalam  tahap  perencanaan  semata. Inisiasi-inisiasi  yang  telah  berhasil  dilaksanakan  rata-rata  memiliki dampak minim dan bahkan nihil.
Tabel 2. Beberapa Inisiatif dalam Resolusi Dewan

## Keamanan PBB

## Sumber: Olahan Penulis dari UNSC
Berkaca  dari  latar  belakang  tersebut,  tulisan  ini  mencoba  untuk menjelaskan  mengapa  langkah-langkah  dari  DK-PBB  tersebut  memiliki dampak  minim,  demikian  dapat  dikatakan  gagal  dalam  mengantarkan stabilitas  pada  Konflik  Suriah.  Berbagai  penelitian  terdahulu  telah dilakukan  dalam  rangka  memahami  Konflik  Suriah  secara  lebih komprehensif.  Namun,  tidak  banyak  riset  yang  memandang  Konflik Suriah  dalam  lensa  konflik  internasional  dan  kurang  menekanankan pada  aspek  penanganan  yang  memiliki  dampak  berkelanjutan.  Tulisan terdahulu  umumnya  menggunakan  sudut  pandang  realisme  atau  sudut pandang  hukum  dalam  menganalisis  Konflik  Suriah  (Beaumont  2012; Hove & Mutanda 2015). Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk memberikan  perspektif  lain  dengan  mencoba  menganalisis  Konflik Suriah  menggunakan  konsep  perdamaian  positif  yang  terdapat  dalam prinsip Peace by Peaceful Means oleh Johan Galtung (1996). Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan dari berbagai resolusi dan inisiasi yang dikeluarkan DK-PBB dalam membawa Konflik Suriah menuju perdamaian disebabkan karena langkah-langkah tersebut tidak mencerminkan prinsip Peace by Peaceful Means dan terlalu laden dengan nuansa perdamaian negatif, yang notabenenya tidak berfokus pada perdamaian berkelanjutan. Hal  tersebut  terlihat  dalam  kesalahpahaman  Dewan  Keamanan  PBB ketika  mengidentifikasi  jenis  kekerasan  yang  terjadi  (diagnosis), memetakan  posisi  aktor  (prognosis),  dan  menentukan  jenis  terapi yang tepat dalam Konflik Suriah 2011-2019.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  analisis  yang bersifat  eksplanatif  guna  menemukan  kesimpulan  mengenai  hubungan sebab-akibat  di  antara  kegagalan  langkah-langkah  DK-PBB  dalam menyelesaikan  permasalahan  Konflik  Suriah  secara  komprehensif  dan merefleksikannya  dengan  prinsip  Peace by Peaceful Means oleh Johan Galtung  (1996).  Data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal internasional, laporan,  dan  berita  dari  media  massa.  Data  tersebut  dikumpulkan  dan diolah  dalam  tiga  tahap  untuk  memperoleh  penjelasan  mengenai kegagalan  Resolusi  DK-PBB  melalui  reduksi  data,  penyajian  data,
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
dan penarikan kesimpulan.

## Peace by Peaceful Means
Konflik  dan  perdamaian  pada  dasarnya  memiliki  sebuah  sifat  yang sama,  sebagaimana  keduanya  merupakan  sebuah  pola  hubungan  antar dua kelompok atau lebih (Galtung 1981). Aspek pembeda dari keduanya terletak  dari  perilaku  aktor-aktor  konflik  yang  lebih  menunjukan  pola hubungan  kontradiksi  (contradiction).  Dalam  konteks  konflik internasional,    terdapat  tiga  komponen  inti  yang  memungkinkan  hal tersebut untuk terjadi, yaitu Konflik = A (attitude/sikap) + B (behavior/ perilaku)  +  C  (contradiction/kontradiksi/pertentangan).  Selain  itu, terdapat  pula  variabel  perbedaan  tujuan  antar  aktor  yang  disebut  pula sebagai I (incompatibility) (Galtung 1996; Galtung & Jacobsen 2000).
Berdasarkan  pada  konteks  posisi  dari  (A)  dan  (C),  konflik  dapat  dibagi menjadi tiga jenis: 1) frustrasi; 2) konflik struktur; dan 3) konflik aktor. Frustrasi adalah bentuk konflik laten yang terjadi ketika (I) dari tiap aktor belum terdefinisi dengan gamblang, namun terdapat tensi di antara pihak yang  lambat-laun  terbangun.  Sama  dengan  sebelumnya,  konflik struktur  pun  juga  bersifat  tersembunyi  dan  implisit.  Namun,  substansi yang  menjadi  akar  konflik  telah  terpusat  dan  menjadi  fokus  dari pertentangan.  Terakhir,  konflik  aktor  terjadi  ketika  (A)  dan  (C)  telah termanifestasi dan terpusat secara eksplisit dalam suatu bentuk kebencian dan  perasaaan  waspada  para  aktor  konflik  terhadap  satu  sama  lain (Galtung  1996).  Terkadang,  kontradiksi  yang  muncul  dapat  memuncak hingga  kekerasan  menjadi  corak  perilaku  (B)  untuk  memperjuangkan tujuan (I). Sementara itu, kekerasan yang dimaksud dapat dibagi menjadi tiga  jenis  berdasarkan  upaya  penyelesaiannya:  1)  kekerasan  langsung yang  diselesaikan  dengan  peacekeeping;  2)  kekerasan  struktural  yang dimanajemen  dengan  peacebuilding;  dan  3)  kekerasan  kultural  yang ditransformasikan  dengan  peacemaking  (Galtung  &  Höivik  1971; Galtung 1990).
Resolusi  konflik  merupakan  bentuk  intervensi  konflik  yang  dilakukan dengan  masuk  ke  dalam  formasi  konflik,  berkomunikasi  dengan  setiap aktor,  lalu  memecahkan  dan  mengurai  formasi  konflik  tersebut.  Dalam proses  penguraian  formasi  konflik,  terdapat  10  tipe  komunikasi  yang mungkin  terjadi  (Galtung  1996)  seperti  yang  tertera  dalam  Tabel  3. Namun, meningat kompleksitas dari dimensi konflik itu sendiri, peranan dari aktor perdamaian sebenarnya bukan dimulai dari tahap resolusi konflik  saja,  melainkan  konflik  pada  awalnya  bermula  dengan melakukan  manajemen  situasi.  Manajemen  tersebut  dilakukan  dengan
tiga  cara,  yaitu:  1)  Diagnosis,  untuk  mengidentifikasi  tipologi  dan  jenis kekerasan yang terjadi dalam konflik; 2) Prognosis, untuk memprediksi tindakan dan asumsi para aktor konflik kedepannya; serta 3) Terapi untuk mengupayakan resolusi konflik yang didasari oleh perdamaian positif atau berorientasi pada rekonsiliasi stabilitas jangka panjang dan rekonsiliasi.
Tabel 3. 10 Tipe Komunikasi dalam Penguraian Formasi Konflik
Sumber: Galtung 1996
Tipe  nol  dan  satu  terjadi  pada  situasi  yang  umumnya  berujung  pada sebuah perdamaian positif yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan aktor konflik  memiliki  kemampuan  introspeksi  diri  dan  penerimaan  yang sangat tinggi, sehingga tidak memerlukan intervensi dari pihak luar untuk menguraikan  formasi  konflik.  Lantas,  perdamaian  tidak  diupayakan oleh seorang peace-worker, namun hanya oleh pihak-pihak yang masuk dalam  formasi  konflik  saja.  Tipe  dua  dan  tiga  diusahakan  pada  konflik dengan perilaku (B) dan persepsi (A) aktor yang telah tereskalasi, namun tidak  terlalu  destruktif.  Intervensi  dari  pihak  luar  diperlukan  untuk membangunkan  sikap  introspeksi  dan  penerimaan  dalam  diri  aktor konflik.  Sedangkan,  tipe  empat  hingga  enam  diupayakan  pada  konflik yang memiliki kompleksitas tersendiri seperti Konflik Suriah. Keterlibatan pihak  ketiga  menjadi  urgensi  karena  perilaku  dan  persepsi  para  aktor terkaburkan  dengan  perasaan,  tensi,  dan  eskalasi  yang  terjadi  dan cenderung  melepaskan  diri  dari  kerugian  yang—dan  yang  berpotensi untuk—ditimbulkan.  Terakhir,  tipe  tujuh  hingga  sepuluh  terjadi  ketika aspek  introspeksi  dan  penerimaan diri  dari  aktor-aktor  yang  berkonflik tidak  lagi  diperhitungkan.  Penentuan  ujung  dari  konflik  ditentukan secara  penuh  oleh  kehendak  dan  kepentingan  dari  pihak  luar  yang mengintervensi  secara  arbitrer.  Aktor  tersebut  akan  menentukan  pihak yang  benar  dan  salah.  Hal  ini  berpotensi  untuk  memperkuat  formasi konflik alih-alih mengurainya (Galtung 1996).

## Hasil dan Diskusi

## Konflik Suriah
Konflik Suriah dibangun oleh lima konflik besar yang memiliki berbagai masalah  struktural  dan  kultural  didalamnya.  Pertama  adalah  konflik di  antara  Pemerintah  Suriah  (rezim  Presiden  Assad)  dan  rakyatnya— berserta kelompok oposisi—yang masih berlangsung sampai tahun 2019. Konflik ini dimulai sejak masuknya gelombang Musim Semi Arab melalui demonstrasi massa pada bulan Maret 2011. Para demonstran menuntut tiga  hal,  yaitu:  membebaskan  tahanan  politik  yang  sebenarnya  tidak bersalah, mendesak turunnya rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, dan  menghapuskan  Emergency  Law  yang  diberlakukan  (Hove  & Mutanda  2015).  Merespon  keadaan  tersebut,  DK-PBB  mengadopsi Skema  Perdamaian  untuk  Suriah  yang  dicetus  oleh  Sekretaris Jenderal  PBB,  Kofi  Annan,  melalui  Resolusi  2043  pada  Maret  2012 (Beaumont 2012). Namun, skema tersebut pada akhirnya gagal terlaksana. Pada Juli 2012, status Konflik Suriah telah berubah menjadi perang sipil karena adanya transformasi dari resistensi para kelompok oposisi dengan mempersenjatai diri dan bersatu menjadi satu aliansi untuk melawan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
tindakan  represif  pemerintah.  Entitas  ini  kemudian    bernama  Free Syrian  Army  (FSA)  (ICRC  2017).  Konflik  kedua  terjadi  di  antara  FSA dan  Syrian  Democratic  Party  (SDF).  SDF  merupakan  gabungan kelompok  lokal  yang  tidak  masuk  ke  dalam  koalisi  FSA.  Tujuan  kedua oposisi  di  atas  memang  ingin  menggulingkan  Pemerintah,  namun  SDF lebih  ingin  menutut  perubahan  pada  fondasi  negara  menjadi  negara federal, utamanya untuk mengakomodir tuntutan otonomi yang lebih luas dari masyarakat minoritas Kurdi di wilayah utara Suriah (Dinc 2020).
Konflik  ketiga  terjadi  di  antara  Amerika  Serikat  dan  Rusia  yang melakukan perang proksi di Suriah. Fenomena ini mulai terbentuk pada Desember 2012 ketika Amerika Serikat mendukung FSA dan SDF sebagai kubu anti-pemerintah (Letsch 2014). Polarisasi konflik ini resmi terbentuk ketika  Rusia  membantu  kubu  Pemerintah  untuk  melakukan  serangan udara  pada  September  2015.  Alasan  dari  keterlibatan  ini  adalah  untuk mendapatkan,  pengaruh,  pijakan,  dan  kekuasaan  akan  Suriah—bahkan seluruh Timur Tengah—yang kemudian secara tidak langsung membuat hal  ini  memiliki  dimensi  struktural  (Hove  &  Mutanda  2015).  Konflik keempat terjadi di antara seluruh aktor Konflik Suriah yang sebelumnya telah disebutkan terhadap kemunculan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kelompok ini pada awalnya memang merupakan bagian daripada kelompok  teroris  Al-Qaeda  yang  telah  melibatkan  dirinya  dalam Konflik  Suriah  dengan  melakukan  dua  bom  bunuh  diri  pada  Desember 2011  dan  mengebom  pangkalan  militer  Pemerintah  Suriah  di  Kota Damaskus  selama  Januari  2012  (Khan  2012).  Namun,  akibat  adanya perpecahan internal karena perbedaan visi, sebagian anggota membentuk ISIS, dan pada Juni 2014 mendeklarasikan teritori yang dikuasainya di Suriah sebagai bagian dari negara “kekhilafahan”. Provokasi ini membuat Amerika  Serikat  mengajak  dan  merangkul  Pasukan  Kurdi  untuk membentuk  Koalisi  Anti-ISIS  (Letsch,  2014).  Koalisi  tersebut  berujung pada  konflik  kelima,  yaitu  eskalasi  yang  dilakukan  Turki  untuk memerangi  keberadaan  Pasukan  Kurdi  sebagai  organisasi  teroris dinegaranya.

## Salah  Diagnosis:  Konflik  Suriah  Dipersepsikan  sebagai  Masalah Kekerasan Langsung
Mengingat  kembali  bahwa  konflik  disebabkan  oleh  keberadaan kontradiksi tujuan (C) dan pertentangan (I) yang terjadi di antara aktor, maka  resolusi  konflik  yang  dibuat  paling  tidak  merupakan  upaya untuk  menghapuskan  kontradiksi  (C)  yang  menjadi  akar  konflik,  agar pertentangan (I) tidak berlanjut (Wallensteen 2002). Bahkan, akan lebih baik  lagi  untuk  mengusahakan  perdamaian  berkelanjutan  dengan
mengupayakan rekonsiliasi, agar (I) yang hadir akibat adanya kekerasan mutual  langsung  maupun  tidak  langsung—baik  secara  kultural  dan struktural—dapat dimanajemen dengan sendirinya oleh para aktor di masa depan.  Maka  dari  itu,  tolak  ukur  terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan sebuah  resolusi  konflik  sepatutnya  memandang  dari  seberapa  jauh resolusi  tersebut  membidik  untuk  menyelesaikan  (I)  yang  ada,  seperti dalam Tabel 4. Berikut:

## Tabel 4. Perbandingan Pertentangan (I) dan Resolusi Dewan
Keamanan PBB (R)
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021 197
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
Sumber: Olahan Penulis dari berbagai sumber DK-PBB  telah  berusaha  menghentikan  kekerasan  yang  terjadi  di Suriah  dengan  menerbitkan  sejumlah  resolusi.  Beberapa  di  antaranya menjadi landasan bagi pembentukan Badan Pengawas Perang Sipil Suriah (2042, 2043, 2059), pengawasan terhadap pemerintah Suriah mengenai penggunaan  senjata  berbahan  kimia  (2118),  dan  inisiasi  gencatan senjata  (2139,  2165).  Namun,  sebagaimana  yang  ditunjukan  oleh  Tabel 4,  akar  daripada  Konflik  Suriah  bersumber  dari  konflik  struktural  dan kultural yang cukup dominan sebagai hasil dari permusuhan para aktor (C) dan perebutan kekuasaan (I) yang telah sembilan tahun berlangsung. Masalah-masalah  tersebut  bahkan  bertambah  setiap  tahunnya. Sedangkan,  resolusi-resolusi  dari  DK-BB  belum  banyak  menyentuh aspek-aspek  krusial  tersebut,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Tabel  3.1. Resolusi  (R)  yang  dibuat  setiap  tahunnya  tidak  koheren  dengan pertentangan  (I)  yang  sedang  dihadapi  pada  saat  itu.  Isu  yang  hendak dijawab  alih-alih  merupakan  kekerasan-kekerasan  langsung  dengan solusi  jangka  pendek.  Dengan  demikian,  dapat  diartikan  bahwa  18 resolusi  yang  selama  ini  telah  diterbitkan  oleh  DK-PBB  benar-benar mencerminkan semangat perdamaian negatif.
Narasi  dan  wacana  yang  tertuang  dalam  resolusi-resolusi  tersebut  pun terkesan  bernada  mirip,  berulang,  dan  diterbitkan  dalam  jangka  waktu beberapa  bulan  dari  resolusi  sebelumnya,  sebagaimana  yang  tertera dalam Tabel 1. Hal ini terkesan dilakukan guna sekedar mempertahankan status-quo  yang  dimiliki  oleh  upaya  peacemaking  yang  sebelumnya diterbitkan  dan  tanpa  benar-benar  memperhatikan  bagaimana  resolusi tersebut  bermanfaat  dalam  menghapus  pertentangan  (I)  dalam  Konflik Suriah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Dewan Keamanan PBB memberikan diagnosis yang salah terhadap Konflik Suriah, yaitu dengan mempersepsikannya sebagai masalah kekerasan langsung semata.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Salah  Prognosis:  Kehadiran  Formasi  Konflik  Baru  Tidak  Dapat Diprediksi Semenjak Juni 2014
Konflik Suriah tereskalasi dengan cepat dan berubah menjadi perang sipil dengan adanya perlawanan bersenjata dari kubu oposisi, serta kemudian menjadi  perang  multi-dimensi  semenjak  keterlibatan  Al-Qaeda  dan transformasi sebagian jejaringnya menjadi ISIS pada Juni 2014.
Gambar 1. Formasi Aktor Konflik Suriah Sebelum Juni 2014

## Sumber: Olahan Penulis
Gambar 2. Formasi Aktor Konflik Suriah Setelah Juni 2014
Sumber: Olahan Penulis
Kurang  dari  satu  tahun  sejak  deklarasi  pendiriannya,  ISIS  telah berhasil  menguasai  wilayah  Suriah.  Hal  ini  membuat  Amerika  Serikat bereaksi  tegas  dengan  membuat  Koalisi  Anti-ISIS  bersama  Pasukan Kurdi yang bertujuan untuk melakukan serangan udara di kota-kota yang
diduduki  oleh  ISIS.  Koalisi  tersebut  memancing  intervensi  dari  Turki yang menganggap Pasukan Kurdi sebagai teroris di wilayahnya. Dengan demikian, disimpulkan bahwa sejak Koalisi Anti-ISIS terbentuk, Konflik Suriah telah memiliki sepasang “Segitiga ABC” baru, yaitu Segitiga Turki dan Pasukan Kurdi (Hove & Mutanda 2015).
Sebagaimana  pula  yang  terilustrasikan  pada  garis  abu-abu  dalam Gambar  2,  seluruh  aktor  konflik  berfokus  untuk  memerangi  ISIS. Mengingat posisinya yang bertetangga dengan Suriah dan adanya potensi spill-over, keadaan ini pun turut membuat Rusia tidak lagi enggan untuk masuk  ke  dalam  formasi  konflik  dan  melakukan  intervensi  yang  sama kerasnya  pada  tahun  2015.  Rusia  pun  juga  menggandeng  Iran  dan Hizbullah sebagai bagian dari aliansinya untuk mendukung Pemerintah Suriah. Keberadaan Iran sebagai bagian dari aliansi Rusia juga memicu Israel  untuk  turut  ikut  dalam  formasi  Konflik  Suriah  di  sisi  Amerika Serikat  dan  Pasukan  Kurdi.  Menyusul  hal  ini,  perang  proksi  antara Amerika  Serikat  dan  Rusia  di  Suriah  pun  dimulai.  Formasi  ini,  seperti yang tercermin dalam Gambar 2, bertahan sampai tahun 2019 (Hove & Mutanda 2015).
Dengan  semakin  tersekalasinya  konflik,  kegagalan  prognosis  DK-PBB yang  kedua  adalah  kelengahannya  dalam  melakukan  prediksi  terhadap pertentangan-pertentangan  baru  yang  muncul  semenjak  deklarasi  ISIS pada  Juni  2014.  DK-PBB  membiarkan  formasi  Konflik  Suriah  menjalar dan  semakin  tegas  dalam  setiap  tahun  perjalanan  Konflik  Suriah. Prognosis  yang  salah  ini  kemudian  akan  berdampak  pada  pemberian terapi  yang  terbalik  untuk  Konflik  Suriah  seperti  yang  akan  dijelaskan selanjutnya.

## Salah  Terapi:  Resolusi  di  Waktu  yang  Salah  oleh  Aktor  yang  Salah
Keempat  inisiatif  yang  menjadi  buah  hasil  dari  sejumlah  resolusi- resolusi  DK-PBB,  seperti  yang  tertera  dalam  Tabel  2,  menjadi  gagal karena  seluruh  upaya  tersebut  masuk  di  antara  kategori  tujuh  sampai sepuluh  (komunikasi  yang  dipaksakan),  sebagaimana  yang  dijelaskan dalam  Tabel  3.  Upaya  de-eskalasi  yang  dilakukan  bersama  Kofi  Annan, Uni Eropa, dan Liga Arab tidak berhasil pula karena upaya tersebut tidak terlebih  dahulu  bertujuan  untuk  menguraikan  formasi  Konflik  Suriah. Usaha  pertama  ini  dapat  dikategorikan  ke  dalam  tipe  tujuh  bahkan mengarah ke tipe delapan dalam pengelompokan pada Tabel 3. Keenam skema  yang  disediakan  oleh  Kofi  Annan  dan  DK-PBB  pada  tahun  2012 tidak  mengakomodir  ruang  bagi  Pemerintah  Suriah  dan  kaum  oposisi untuk benar-benar berdialog di dalamnya.
Begitu  pula  dengan  intervensi  yang  dilakukan  oleh  OPCW  yang  dapat dikategorikan  ke  dalam  tipe  sembilan.  Sekedar  menangkap  ‘pengguna’ senjata berbahan kimia saja tidak akan menyelesaikan kontradiksi yang ada.  Alih-alih,  hal  tersebut  justru  semakin  mempertegas  kontradiksi dengan  mengelompokkan  pihak  yang  salah  dan  yang  benar  secara sepihak.  Pemerintah  Suriah  akan  semakin  merasa  tersudutkan  dan justru akan memikirkan cara-cara lain untuk bertindak diluar pengawasan OPCW.  Kondisi  ini  memperparah  sikap  (A)  aktor  konflik  mengenai perdamaian dan menimbun kontradiksi baru dalam konflik kedepannya.
Ketika Konflik Suriah tengah tereskalasi menjadi konflik antar-aktor yang kompleks  seperti  keadaan  saat  ini,  DK-PBB  menginisiasika  upaya  lain untuk  mengusahakan  transisi  politik  di  Suriah  melalui  pembentukan ISSG.  Namun  dalam  mencapai  hal  tersebut,  institusi  ini  memberikan posisi  signifikan  pada  Amerika  Serikat  dan  Rusia  sebagai  ketua.  Hal tersebut  memiliki  kemungkinan  kecil  untuk  berhasil,  mengingat  sudah terlalu banyak konflik aktor yang terjadi di Suriah. Bahkan, saat resolusi mengenai  ISSG  diterbitkan  pada  tahun  2015,  situasi  perang  proksi  di antara keduanya pun tengah memuncak. Baik Amerika Serikat dan Rusia merupakan aktor yang turut berkontribusi dalam eskalasi berlebih pada Konflik  Suriah.  Dengan  demikian,  langkah  yang  diambil  oleh  DK-PBB tersebut  terkesan  kontraproduktif,  sebagaimana  hal  ini  justru menghambat pencapaian mandat dari ISSG untuk melakukan de-eskalasi dan transisi politik di Suriah. Hal ini pun turut menjadi masalah utama dalam upaya-upaya intervensi ISSG. Para negara yang menduduki posisi ketua  tersebut  kehilangan  statusnya  sebagai  honest  broker  dengan posisinya dalam Konflik Suriah selama ini. Hal yang sama terjadi dalam kasus  peace  talk  di  Kazakhstan  yang  dilakukan  oleh  Rusia,  Iran,  dan Turki.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  riset  yang  telah  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa pendekatan  institusional  baik  dengan  cara  mediasi,  arbitrasi,  maupun supremasi  hukum,  tidak  selalu  efektif  dalam  mengelola  bahkan mentransformasikan sebuah konflik internasional, terlepas dari seberapa besar kapasitas yang dimiliki oleh seorang aktor perdamaian. Efektivitas institusional lantas ditentukan dari bagaimana dan ke arah mana orientasi resolusi  konflik  tersebut  difokuskan.  Resolusi-resolusi  yang  diterbitkan oleh DK-PBB dalam rangka untuk ‘menyelesaikan’ Konflik Suriah dipenuhi dengan  unsur-unsur  yang  diorientasikan  untuk  mencapai  perdamaian negatif semata, bukan untuk ‘memanajemen’ dan ‘mentransformasikan’ konflik  yang  terjadi  dengan  paradigma  perdamaian  positif  yang  lebih
bervisi jangka panjang. Kesalahan diagnosis yang dilakukan terletak pada pandangan DK-PBB yang selalu melihat Konflik Suriah sebagai masalah kekerasan langsung semata, dan menafikan unsur struktural dan kultural yang  terlibat.  Kesalahan  prognosis  DK-PBB  terletak  pada  kegagalannya dalam  meramalkan  perkembangan  Al-Qaeda  menjadi  ISIS  beserta eskalasi yang diakibatkannya.
Pada akhirnya, kesalahan terapi bagi Konflik Suriah dapat disimpulkan menjadi  dua.  Pertama,  Resolusi  DK-PBB  mencoba  untuk  menjadikan beberapa  aktor  yang  terlibat  dalam  konflik  sebagai  aktor  perdamaian yang bertugas untuk melakukan de-eskalasi pada Konflik Suriah, seperti menjadikan Amerika Serikat dan Rusia sebagai ketua dari ISSG. Kedua, DK-PBB salah mempersepsikan bentuk dari Konflik Suriah. Saat Konflik Suriah  berbentuk  konflik  struktur  (sebelum  ISIS  mendeklarasikan  diri pada  Juni  2014),  DK-PBB  memberikan  terapi  yang  sama  seperti  saat memperlakukan  konflik  aktor.  Begitu  pula  sebaliknya  ketika  konflik tersebut menjadi semakin kompleks. DK-PBB pun menjadi lembaga yang kurang berdaulat. Pemberian diagnosis, prognosis, dan terapi yang salah mungkin saja menjadi langkah yang harus dilakukan untuk berkompromi dengan kemauan para aktor konflik.
Dalam  menjalankan  fungsi  peacekeeping  saja,  DK-PBB  sudah  terjebak oleh berbagai kepentingan. Lantas, upaya pewujudan peacebuilding dan peacemaking, seperti dalam prinsip Peace by Peaceful Means, akan menjadi  semakin  sulit.  Maka  untuk  memanajemen  sebuah  konflik internasional  menjadi  perdamaian  yang  berkelanjutan,  diperlukan  pula lembaga atau aktor perdamaian yang bercorak perdamaian positif. Atas dasar  argumen  tersebut  dan  penjelasan  mengenai  kasus  pada  Konflik Suriah, penulis pun merekomendasikan bahwa dalam pembentukan sebuah wadah ad  hoc  pada  setiap  konflik  internasional  yang  terjadi, diperlukan setidaknya sebuah struktur yang terdiri dari tiga divisi, yaitu: Conflict  Worker  (pihak  yang  memiliki  kapasitas  untuk  mengintervensi dan  menjadi  perekat  sosial  ketika  para  aktor  konflik  enggan berkomunikasi),  Peace  Researcher  (pihak  yang  merencanakan  skema perdamaian  dengan  semangat  perdamaian  positif),  dan  Peace  Worker (pihak  yang  mampu  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam skema perdamaian buatan).
Selain itu, penulis memiliki dua saran kepada para peneliti Studi Perdamaian  yang  akan  mengaji  kasus  ini—atau  serupa—untuk kedepannya.  Pertama,  penting  bagi  kita  untuk  mulai  merefleksikan bentuk nyata dari Peace by Peaceful Means itu.  Kedua, sebaiknya terdapat penelitian  lebih  lanjut  yang  merumuskan  pola  hubungan  antara  sifat
mengikat  (variabel  independen)  dan  efektivitas  (variabel  dependen) sebuah  upaya  perdamaian.  Hal  ini  diperlukan  untuk  melihat  lebih lanjut  apakah  kedua  variabel  tersebut  memiliki  hubungan  yang berbanding lurus, berbanding terbalik, atau pola yang belum dapat kita duga.

## Referensi

## Buku dan Bagian dalam Buku
Galtung,  J.,  1996.  Peace  by  Peaceful  Means:  Peace  and  conflict, Development, and Civilization. Oslo: Sage Publications Inc.
________., 2004. Transcend & Transform: An Introduction to Conflict Work. London: Pluto Press.
Galtung, J., & Jacobsen, C. G., 2000. Searching for Peace: The Road to TRANSCEND. London: Pluto Press.
Wallensteen,  P.,  2002.  Understanding  Conflict  Resolution:  War,  Peace, and the Global System. London: SAGE Publications Ltd.

## Artikel Jurnal
Dinc, P., 2020. “The Kurdish Movement and the Democratic Federation of Northern Syria: An Alternative to the (Nation-)State Model?”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 22(1), 47-67.
Galtung, J., 1981. “Social Cosmology and the Concept of Peace”, Journal of
Peace Research, 18(2), 183-199.
________., 1990. “Cultural Violence”. Journal of Peace Research, 27(3), 291-305.
Galtung, J., & Höivik, T., 1971. Structural and Direct Violence: A Note on Operationalization. Journal of Peace Research, 8(1): 73-76.
Hove,  M.,  &  Mutanda,  D.  (2015).  The  Syrian  Conflict  2011  to  the Present:  Challenges  and  Prospects.  Journal  of  Asian  and  African Studies, 50(5), 559-570.

## Artikel Berita
Beaumont,  P.,  2012.  “Failure  of  Syria  peace  plan  ‘risks  wider  regional conflict”,  The  Guardian  [daring].  Tersedia  dalam  [ https://www. theguardian.com/world/2012/jun/30/syria-peace-plan-kofi-annan ] (diakses [13 Oktober 2020]).
ICRC, 2017. “Conflict in Syria”. ICRC [daring]. Tersedia dalam [ https:// international-review.icrc.org/reviews/irrc-no-906-conflict-syria ] (diakses [13 Oktober 2020]).
Khan,  A.,  2012.  “What  Is  Al  Qaeda  Doing  in  Syria?”, PBS  [daring]. Tersedia  dalam  [ https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what- is-al-qaeda-doing-in-syria/ ] (diakses [13 Oktober 2020]).
Letsch,  C.,  2014.  “US  drops  weapons  and  ammunition  to  help  Kurdish fighters in Kobani”. The Guardian [daring]. Tersedia dalam [ https:// www.theguardian.com/world/2014/oct/20/turkey-iraqi-kurds-koba- ni-isis-fighters-us-air-drops-arms ] (diakses [13 Oktober 2020]).

## Dokumen dan Publikasi Resmi
UNSC.  (2012).  Resolution  2042.  6751st  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2012).  Resolution  2043.  6756th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2012).  Resolution  2059.  6812th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2013).  Resolution  2118.  7028th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2014).  Resolution  2139.  7116th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2014).  Resolution  2165.  7216th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2015).  Resolution  2209.  7401st  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2015).  Resolution  2235.  7501st  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2015).  Resolution  2254.  7588th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2015).  Resolution  2258.  7595th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2016).  Resolution  2268.  7634th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2016).  Resolution  2314.  7798th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2016).  Resolution  2319.  7815th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2016).  Resolution  2328.  7841th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2016).  Resolution  2332.  7849th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2016).  Resolution  2336.  7855th  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2017).  Resolution  2393.  8141st  Meeting.  New  York:  United Nations.
UNSC.  (2018).  Resolution  2401.  8188th  Meeting.  New  York:  United Nations.