## Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang
Digital transformation business licensing service (SI ICE MANDIRI) at Public Service Mall Sumedang
Ami Afriyani*
Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Jl.Bukit Dago Utara No.25 Kota Bandung e-mail: ami19002@mail.unpad.ac.id
Didin Muhafidin Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Jl.Bukit Dago Utara No.25 Kota Bandung e-mail: didin_muhafidin@yahoo.co.id Elisa Susanti
Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Jl.Bukit Dago Utara No.25 Kota Bandung e-mail: elisa.susanti@unpad.ac.id

## ABSTRACT
The use of information and communication technology in governance is a digital governance concept. Online single  submission  through  government  regulation  number  24  of  2018  as  a  licensing  reform  through  the  concept  of implementing digital government. As a response, the Sumedang Regency government underwent a digital-based service transformation through SI ICE MANDIRI. SI ICE MANDIRI as an online-based service system for each licensing and non-licensing at  the  one-stop  integrated investment office.  This  study uses a  descriptive  qualitative  method through direct observation and interviews with leadership informants, DPMPTSP technical employees, and the community in Sumedang. This study aims to determine and describe the extent of the service transformation process through SI ICE MANDIRI which is integrated with OSS on business permits in the Sumedang Regency environment. The results of this study reveal that SI ICE MANDIRI is still in the development stage, so licensing  services are still not optimal. Using the  theoretical  concept  of  the  Digital  Government  Maturity  Model,  it  shows  that  the  digital  transformation  of MANDIRI's SI ICE which is integrated with OSS occupies the integration stage, which means that the business license service  process  through  OSS  is  carried  out  through  an  integrated  system  between  the  central  government  and  the regions in various government agencies. Through this service system, the community or business actors carry out the permit process in one stage through the SI ICE MANDIRI and OSS systems.
Keywords : Digital transformation, public service, business licensing, MPP.

## ABSTRAK
Penggunaaan  teknilogi  informasi  dan  komunikasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  merupakan  suatu  konsep digital governemnt . Online single submission melalui peraturan pemerintah nomor 24 tahun 20018 sebagai reformasi perizinan melalui konsep penerapan digital government . Sebagai respon pemerintah Kabupaten Sumedang mengalami transformasi layanan berbasis digital melalui SI ICE MANDIRI. SI ICE MANDIRI sebagai sistem pelayanan berbasis online untuk  setiap  perizinan  dan  non  perizinan  di  Dinas  penanaman  modal  terpadu  satu  pintu.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitataif  deskriptif  melalui  observasi  dan  wawancara  langsung  dengan  informan  pimpinan, pegawai  teknis  DPMPTSP,  serta  masyarakat  lingkup  Sumedang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan mendeskripsikan sejauhmana proses transformasi layanan melalui SI  ICE MANDIRI  yang teritegrasi OSS pada izin berusaha di lingkungan Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa SI ICE MANDIRI masih dalam tahap  pengembangan,  sehingga  pelayanan  perizinan  masih  belum  optimal.  Menggunakan  konsep  teoritis Digital Government  Maturity  Model menunjukan  bahwa  transformasi  digital  SI  ICE  MANDIRI  yang  terintegrasi  OSS menempati tahapan integration yang artinya proses proses layanan izin usaha melalui OSS dilakukan melalui sistem Yang terintegrasi antara pemerintah pusat dengan daerah diberbagai instansi pemerintahan. melalui sistem layanan ini masyarakat atau pelaku usaha melakukan proses izin dalam satu tahapan melalui sistem SI ICE MANDIRI dan OSS.
Kata kunci : Transformasi digital, pelayanan publik, perizinan berusaha, MPP.
*Corresponding author
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165

## PENDAHULUAN
Adanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin berkembang pesat yang mempengaruhi berbagai bidang salah satunya tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang terkenal  dengan  istilah Digital  Government. Transformasi  tata  kelola  pemerintahan  mengalami beberapa perubahan paradigma, bermula dari analogi pemerintah yang bersifat tertutup dan hanya fokus  prosedur  dalam  ranah  internal. Digital  Government telah  menjadi  bidang  yang  menarik yang merupakan alasan utama pada teknis transformasi pemerintah (Saxena et al ., 2019). Dalam konsep administrasi publik, penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam tata kelola pemerintahan  dimaknai  sebagai Digital  Government (Irawati  &  Munajat,  2018).  Pelaksanaan digital government secara tidak langsung membuka transparansi yang lebih besar dan pendekatan yang  berpusat  pada  pengguna,  dan  prosedur  yang  didukung  oleh  TIK.  Hal  ini  sangat  relevan dengan  banyaknya  masalah  yang  menunjukkan  bahwa  proses  transparansi  dan  akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia masih cukup rendah.
Negara Indonesia  memiliki  potensi  ekonomi  yang  potensial dan menguntungkan akan tetapi    masih    minimnya  terkait  dengan  investasi,  karena  Pelayanan  perizinan  berusaha  dan penanaman  modal  di  negara  Indonesia  masih  memiliki  citra  buruk  dimata  para  investor.  Salah satu hambatan dan tantangan  yang  dihadapi Indonesia adalah buruknya citra pelayanan publik, khususnya perizinan berusaha sehingga sulit masuknya investasi ke Indonesia. Proses perizinan yang belum terintegrasi antara lembaga dan  masih  memakan  waktu pelayanan yang lama serta masih  adanya  praktek-praktek  korupsi  kolusi  dan  nepotisme  di  level  pusat  maupun  daerah, padahal  keterkaitan  antara  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  memiliki  hubungan timbal  balik  yang  positif.  salah  satu  cara  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  adalah  dengan investasi  yang  meningkat  dan  memiliki  ilkim  yang  dinamis  .  satu  sisi,  semakin  besar  investasi suatu negara, baik asing maupun dalam negeri akan berpengaruh pula pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai untuk keuntungan negara.
Inovasi  dipandang  sebagai  suatu  hal  yang  penting  dan  menjadi  kebutuhan  karena  dapat mengatasi  berbagai  masalah  masalah  patologi    birokrasi,    meningkatkan  kualitas  pelayanan publik,   memaksimalkan   potensi   aparatur,  serta   mengembalikan  kepercayaan  publik.  Inovasi juga  dipengaruhi  oleh perkembangan teknologi informasi yang  pesat  (Arif, 2019). Perubahan pelayanan publik yang semula berjalan secara konvensional menjadi online yang dapat digunakan masyarakat kapan saja dan dimana saja. Tidak hanya itu masyarakat sebagai pengguna memiliki akses  yang  terbuka  dengan  pendekatan  prosedur  dan  transformasi  operasional  layanan  yang berfokus dari pengguna yang disebut digital government (Ian McLoughlin et al ., 2013). Dalam proses  transformasi digital  government ,  diperlukan  pendekatan  yang  terorganisir,  perencanaan yang kuat, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk mereka yang ada di dalam Organisasi (Limani et al. , 2019). Digitalisasi layanan publik diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat sebagai pengguna untuk  layanan publik  yang cepat, aman, dan nyaman. Pelayanan publik  secara  digital  telah  banyak  dilakukan  oleh  berbagai  instansi  pemerintah  maupun  swasta yang merupakan sebuah reformasi dan inovasi dalam pelayanan publik.
Pemanfaatan  digitalisasi  dan  teknologi  informasi  komunikasi  (TIK)  di  Indonesia berdampak pada peluang dan kekuatan bagi pemerintah sebagai inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government , yaitu penyelenggaraan pemerintahan  dengan  memanfaatkan digitalisasi dan TIK sebagai upaya pemberian layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya (Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018)
Peraturan  Presiden  Nomor  95  tahun  2018)tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE) menandakan bahwa pemerintah Indonesia concern dalam pemanfaatan sistem informasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  dengan  adanya  SPBE  ini  bertujuan  sebagai  upaya mewujudkan governance yang  bersih,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  serta  peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang. Dalam hal semua instansi kementerian, lembaga, dan  pemerintah  daerah  harus  melaksanakan  SPBE  dimasing-masing  isntansi  sesuai  dengan kapasitas  dan  kapabilitasnya,  sehingga  dapat  mencapai  tingkat  kemajuan  SPBE  yang  sangat
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
bervariasi  secara  nasional  (https://spbe.go.id/).  Hal  tersebut  dilakukan  oleh  salah  satu  SKPD tingkat  pemerintah  daerah,  yaitu  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Sumedang melalui mal pelayanan publik.
Suatu  keharusan  dalam  suatu  negara  dalam  menciptakan  iklim  investasi  yang  baik  dan kondusif sehingga dapat memberikan  fasilitas  yang menunjang  bagi peningkatan  investasi  di Indonesia.  Hukum  adalah  salah  satu  instrumen  yang  dapat  menciptakan  iklim  kondusif  bagi proses  investasi  di  Indonesia.  (Suriadinata,  2019).  Dalam  hal  ini  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dapat  mengatur  dan  mengakomodir  harapan  para  investor dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  nasional.  Sebagai  upaya  pemerintah  menerbitkan berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri (Permen) untuk mengakselerasi pertumbuhan  investasi  di  Indonesia. Tidak hanya itu, diperlukan adanya suatu aturan  dan  sistem  yang  terintegrasi  sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum,  waktu dan pelayanan untuk penciptaan iklim investasi yang lebih baik di masa yang akan datang.
Ease of Doing Business Index menurut bank dunia dijadikan sebagai ketentuan  peringkat kemudahan  investasi  dan  berbisnis  di  sebuah  negara.  Melalui Online  Single  Submission , Pemerintah  Indonesia  terus  berusaha  berupaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  tata  kelola untuk  perbaikan  terus  menerus  pada  setiap  indikator  yang  menjadi  prioritas  utama.  Sehingga tujuan  penilaian  ini  merupakan  dasar  yang  objektif  terhadap  para  pelaku  pasar  mengenai kemudahan berusaha di suatu negara. Dapat dilihat  Gambar 1 perkembangan  negara Indonesia berdasarkan Easy Of Doing Bussines index dalam kurun waktu delapan tahun terakhir pada tahun 2013-2020.
Gambar 1. Perkembangan Indonesia dalam Ease of Doing Business Index Sumber : https://www.bkpm.go.id/
Melihat Gambar 1 diatas perkembangan indonesia dalam Ease of Doing Business Index mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan,  dari  tahun  ke  tahun  negara  Indonesia  telah menunjukkan  prestasinya  dalam  memperoleh  predikat  sebagai  negara  yang  memiliki  sistem perizinan usaha kondusif dan lebih baik. Terlihat sebelum adanya kebijakan perizinan berusaha menggunakan OSS, Indonesia masih berada pada peringkat diatas 100 besar dunia. Pasalnya di tahun  2013,  pencapaian  kemudahan  berbisnis  di  Indonesia  menempati  urutan  ke-129  dunia. Perkembangan  peringkat  Indonesia  naik  secara  signifikan  bisa  menduduki  urutan  ke-72  pada 2018. Terlebih pada posisi ini Indonesia bisa berkembang pesat dibandingkan peringkat di 2017, di mana EODB Indonesia berada di peringkat 91 dunia.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  yang  selanjutnya  disingkat  PTSP  merupakan  pelayanan  yang  terintegrasi  secara  satu kesatuan  proses  dimulai  dari  tahap  awal  yaitu  permohonan  sampai  dengan  tahap  akhir penyelesaian  pelayanan  dilakukan  melalui  satu  pintu.  Dalam  pasal  17  di  jelaskan  bahwa Penyelenggaraan Perizinan  dan Non perizinan oleh PTSP wajib  mengunakan Pelayanan secara elektronik  (PSE)  (Peraturan  Presiden  Nomor  97  tahun  2014).  Pada  tahun  2018,  dalam  hal  ini
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
Indonesia  melalui  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik,  yaitu Online  Single  Submission (OSS)  (Peraturan  Pemerintah  No  24  tahun 2018).
Sistem  OSS  dikembangkan  dengan  bertujuan  untuk  percepatan  dan  peningkatan pelaksanaan  berusaha  dan  penanaman  modal,  dengan  cara  mengintegrasikan  layanan  perizinan berusaha  melalui  media  internet  sebagai  transfromasi  digital.  OSS  sebagai  upaya  pemerintah pusat  untuk  menyederhanakan  perizinan  berusaha  dan  menciptakan  pelayanan  perizinan  yang mudah,  cepat,  tepat,  aman  dan  terintegrasi    melalui  proses  digitalisasi.  Kebijakan  ini  diambil pemerintah pusat  dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui perbaikan pelayanan perizinan berusaha (Peraturan Pemerintah No 24, 2018).
Pemerintah  daerah  berada  dalam  posisi  yang  ideal  untuk  mengintegrasikan  data pemerintah, swasta, dan warga negara untuk memberikan layanan publik yang bermanfaat secara digital (Pittaway & Montazemi, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi ini di  tuangkan dalam (Peraturan  Bupati  Nomor  66,  2018)  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang.  Transformasi  digital  dalam  pelayanan  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  suatu  pembaharuan  dalam  pelayanan  agar  cepat, nyaman  dan  aman  melalui  sistem online .  SI  ICE  MANDIRI  adalah  sebuah  sistem  digitalisasi pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  yang  dimungkinkan  pemohon  dapat  mengunduh  SK perizinan  dan  mencetaknya  secara  mandiri  oleh  pihak  pemoon  masing-masing,  dengan memanfaatkan internet masyarakat dapat melakukan pengajuan izin secara mandiri secara digital atau online . Sistem digital ini sangat cocok digunakan di DPMPTSP mengingat sistem digital ini dilengkapi  dengan  fitur-fitur  yang  dapat  memudahkan  baik  dari  sisi  pemohon  (masyarakat) maupun dari sisi petugas (DPMPTSP).
Pemerintah daerah menggunakan teknologi digital untuk menyesuaikan struktur organisasi dan  proses  yang  mendasari  penyampaian  layanan  publik  (Pittaway  &  Montazemi,  2020). Pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di  Kabupaten  Sumedang  di  selenggarakan  di  Mal pelayanan  publik.  Sebagai leading  sector mal  pelayanan  publik,  DPMPTSP  Kabupaten Sumedang  pertama  kali  menerapkan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  melalui konsep digital government sistem aplikasi yang di sebut SI ICE MANDIRI pada 2 Januari 2018. Sejak di resmikan pada September 2019, Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang menjadi perhatian masyarakat dari berbagai pihak. MPP kedua yang didirikan di  Provinsi Jawa Barat ini telah beroperasi dengan  menggunakan  konsep digital government . SI ICE MANDIRI yang  dirilis  sejak  tahun  2018  ini  sebagai  salah  satu  inovasi  pemerintah  kabupaten  sumedang dalam  menjawab tantangan tuntutan  masyarakat maupun dunia yang semakin digital. selain itu keterbukaan informasi menjadi salah satu upaya dalam pemanfaatan sistem digital ini, sehingga dalam  menembangkan  alat  atau  sistem  kendali  dari  proses  pelayanan  perizinan  berusaha  yang mengharuskan perubahan digitalisasi.
Sistem elektronik SI ICE MANDIRI merupakan sistem yang pertama kalinya di gunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang sebagai wujud transformasi digital sejak 2 Januari 2018, sampai sekarang ini pun  masih  dalam tahap pengembangan.  Untuk  memaksimalkan penerapan digital government perlu dilihat sejauh mana tahap proses keseluruhan dari transformasi digital yang  dilakukan, mengingat dengan adanya sistem  elektronik SI ICE MANDIRI dan OSS telah merubah pola tatanan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh DPMPTSP.
Dalam  proses  transformasi digital government ,  diperlukan  pendekatan  yang  terorganisir, perencanaan yang kuat, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk  mereka yang ada  di  dalam  Organisasi.  Transformasi  sebagai  tahap  pengembangan  pemerintahan  digital, Bonham,  Beichner,  &  Deardorff  (2001)  sebelumnya  mendefinisikan  transformasi  digital merupakan  tahap  akhir  dapat  didefinisikan  sebagai  penggunaan  teknologi  untuk  “mengubah” bagaimana fungsi pemerintah dipahami, diorganisir dan dijalankan”. Proses transformasi digital secara  keseluruhan  dapat  dilihat  dalam  beberapa  tahap,  diantaranya  katalogisasi,  transakasi, integrasi  horizontal  dan  integrasi  vertikal  (Layne  &  A,  2001).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
mengetahui  dan  mendeskripsikan  sejauhmana  proses  transformasi  digital  government  SI  ICE MANDIRI pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi OSS di Kabupaten Sumedang.
Penelitian  terdaulu  yang  menganalisis  tentang  pelayanan  perizinan  berusaha  dan  OSS seperti yang dilakukan oleh (Robby & Tarwini, 2019), yang mengungkap penelitiannya melalui konsep  implementasi  dari  Edward  III  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dimana variabel terdiri dari beberapa dimensi utama hal  yakni  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Robby dan Tarwini (2019) ini menyimpulkan bahwa Perizinan berusaha melalui OSS di Kabupaten Bekasi sudah baik,  akan tetapi dalam pelaksanaannya upaya-upaya tersebut belum  berjalan  dengan  maksimal,  hambatan-hambatan  masih  sering  ditemui  oleh  DPMPTSP berkaitan dengan sarana atau insfrastruktur penunjang. Penelitian yang dilakukan oleh (Rohma, 2021)  dengan  judul  Efektivitas  Sistem  Online  Single  Submission  (OSS)  Dalam  Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Ogan  Komering  Ulu  Timur,  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa efektivitas  OSS  dalam  perizinan  berusaha  dengan  menggunakan  teori  efektivitas  dari  Gibson, Ivanovich  dan  Donnely  tahun  2006  yang  mengemukakan  bahwa  efektivitas  memiliki  lima indikator  yang  terdiri  dari  produktivitas,  fleksibilitas,  kepuasan,  efisiensi  dan  mutu.  Hasil penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas sistem OSS dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu Timur  sudah  berjalan  dengan  efektif  walaupun  masih  ditemukan  banyak  kendala  dalam implementasinya. Sistem OSS  masih perlu dioptimalkan lagi  melalui  koordinasi lintas sektoral dalam  implementasinya  yang  sangat  dibutuhkan  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur.  Penelitian  selainjutnya  dilakukan  oleh (Muhammad et  al .,  2021)  dengan  judul  penelitian  Transformasi  Digital  di  Birokrasi  Publik. dengan  mengambil  contoh  kasus  Pelayanan  Perizinan  Memulai  Usaha  di  Kota  Pekalongan. Penelitian  ini  mengungkap  bahwa  terdapat  lima  faktor  yang  berpengaruh  dalam  proses transformasi digital pada pelayanan perizinan memulai usaha di Kota Pekalongan yaitu: dimensi strategi, dimensi budaya digital, dimensi kepemimpinan, dimensi kapasitas sumber daya manusia, serta dimensi peran organisasi pemerintah pusat. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan bukti bahwa  faktor  kepemimpinan  sebagai  faktor urgent yang  berpengaruh.  Perbedaan  penelitian terdahulu  dengan  artikel  ini  bahwa  penelitian  ini  meneliti  dan  mengungkap  sejauhmana transformasi  digital  yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Sumedang  melalui sistem  digital SI ICE MANDIRI pada pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi OSS menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  sehingga,  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya. Penelitian  mengenai SI ICE MANDIRI ini pun belum pernah diteliti  oleh peneliti lainnya sehingga penelitian ini memiliki novelty.

## Tinjauan Pustaka
Konseptualisasi  ‘transformasi  digital’  untuk  organisasi  sektor  publik  diadaptasi  dari definisi bahwa “transformasi digital mengacu pada proses adopsi dan praktik untuk  membantu organisasi  publik  memberikan  nilai  sosial  di  dunia  yang  semakin  digital.  Kebutuhan  akan transformasi digital berada di luar kendali organisasi dan melibatkan adaptasi terhadap cara warga negara,  masyarakat  sipil,  lembaga  pemerintah,  bisnis,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya menggunakan  teknologi  digital  (Mergel et  al .,  2019).  Transformasi  digital  sebagian  besar merupakan  kata  kunci  yang  mengisyaratkan  perubahan  dalam  ruang  lingkup  dan  arah pemerintahan  digital.  Transformasi  digital  dipandang  sebagai  perubahan  paradigma  dan terkadang  disebut  sebagai  revolusi  teknologi.  Literatur  yang  ada  menunjukkan  bahwa  ada  dua tradisi  untuk  menjelaskan  keberhasilan  pemerintahan  digital:  (1)  berfokus  pada  pelaksanaan inisiatif  ini  oleh  lembaga  pemerintah,  dan  (2)  berfokus  pada  adopsi  pemerintahan  digital  oleh warga negara dan pengguna lainnya (Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020). Menurut (Mergel et al ., 2019).
Transformasi digital juga merujuk tentang e-government , dan digital government . Konsep itu sendiri saling terkait dan memiliki kesamaan tentang bagaimana sektor publik menggunakan
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
TIK  untuk  meningkatkan  pemberian  layanan,  mengubah  proses  dan  budaya  organisasi,  serta dampaknya  pada  penciptaan  nilai.  Untuk  memahami  transformasi  digital  dalam  pemerintahan atau  instansi  pada  level  pusat  maupun  daerah  perlu  memperhatikan  tiga  elemen  yang  dapat menjelaskan  bagaimana  dampak  teknologi  pada  perubahan  organisasi.  Ketiga  elemen  itu diantaranya; Using  technology  to  transform  service  delivery .  Transformasi  digital  merupakan perubahan  dalam  mode  penyampaian  layanan,  selain  itu  juga  sebagai  bentuk  baru  platform interaksi langsung dengan masyarakat. Dalam sektor publik tranformasi digital ini mengarah pada upaya untuk  membuat pemberian  layanan  lebih  efisien dan dapat diakses oleh  warga. sebagian besar perubahan itu diarahkan untuk mengubah pengiriman layanan dari offline ke online . Dengan kata lain  digital transformation ini  merupakan  konsep digital government . Using technology to transform organizational culture and relationships with citizens.
Transformasi digital sebagian besar dilihat sebagai perubahan budaya yang harus terjadi di dalam  organisasi.  Penggunaan  alat  digital  memungkinkan  adanya  perubahan  cara  administrasi publik  menyampaikan  pekerjaan  mereka,  berkomunikasi,  dan  memberikan  layanan,  tetapi  bisa juga memiliki dampak yang jauh lebih luas seperti mengubah struktur dan budaya organisasi, atau melibatkan  dan  mengintegrasikan  warga  dan  mitra  lain  ke  dalam  desain  bersama  dan penyampaian bersama layanan publik. Perubahan dalam hubungan dengan warga dan pemangku kepentingan  lainnya  adalah  peran  warga  negara  lebih  aktif:  warga  negara  dan  pemangku kepentingan  eksternal  lainnya  dipandang  sebagai  co-produsen  dan  bukan  konsumen layanan. Value  creation  as  transformation  outcome Transformasi  digital  akan  menghasilkan pergeseran  paradigma,  dimana  dalam  sektor  publik  penciptaan  nilai  ini  terjadi  dengan  adanya kolaborasi  dari  pemerintah  dan  masyarakat  sebagai  konsumen.  Terkait  dengan  proses administrasi, TIK memiliki potensi untuk mendukung proses administrasi, misalnya, koordinasi antar  departemen.  Untuk  melihat  sejauh  mana  proses  transformasi  digital  dalam  pemerintahan bisa dilihat memalui konsep Digital Maturnity Model didefinisikan dalam empat tahapan yaitu:
1. Katalogisasi, ini merupakan proses digital government sebagai hubungan komunikasi satu arah  antara  masyarakat  dengan  pemerintahan.  dalam  tahap  ini  segala  bentuk  informasi pengumuman diposting dalam bentuk digital.
2. Transaksi, digital  government pada  tahap  ini  di  mana  beberapa  layanan  tersedia  secara online dan warga serta sektor swasta lainnya dapat mulai berinteraksi dengan pemerintah dan  badan  publik,  khususnya  yang  lebih  berhubungan  dengan  hubungan  transaksional seperti membayar pajak dan lain sebagainya.
3. Integrasi horizontal, di sini penekanannya adalah pada transformasi penyampaian layanan yang  'mengotomatiskan'  dan  'mendigitalkan'  layanan  yang  ada.  Integrasi  vertikal  ini ditandai  adanya  proses  perubahan  yang  lebih  dalam  cara  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelayanan  publik  untuk  memungkinkan  koordinasi  antara  berbagai  tingkat pemerintahan secara horizontal.
4. Integrasi  vertikal,  dalam  tahapan  sama  seperti  tahapan  integrasi  horizontal  namun  yang membedakan pada proses koordinasi yang lebih besar dengan organisasi yang tingkatannya vertikal.  Selain  melakukan  koordinasi  dalam  tahap  ini  pemerintah  berperan  sebagai pengawai proses integrasi dari organisasi yang berbagai tingkat (Layne & A, 2001)

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam desain  penelitian  kualitatif  peneliti  dapat  mempelajari  individu  (narasi  fenomenologi); menjelajahi  proses,  kegiatan  dan  peristiwa  (studi  khusus,  teori  dasar);  atau  belajar  tentang perilaku  interaksi  budaya  yang  luas  dari  individu  atau  kelompok  (Creswell,  2013).  Pendekatan deskriptif  ini  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  hasil-hasil  penelitian  kemudian  menarik kesimpulan  (Creswell,  2019).  Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data/sumber  data dilakukan  beberapa  tahap,  yakni  wawancara  secara  langsung,  observasi  dan  studi  literatur. Informan  yang  digunakan  adalah  pimpinan  DPMPTSP  Kabupaten  Sumedang  serta  pegawai teknis yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
Data  dalam  penelitian  ini  akan  disajikan  dalam  bentuk  hasil  wawancara secara  langsung yang  didukung  oleh  beberapa  dokumentasi  dan  dokumen  pendukung  yang  relevan.  Sebelum disajikan proses yang dilakukan adalah analisis data dengan metode analisis data dan validasi data penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  interaktif.  Model  analisis  ini  terdiri  dari  beberapa tahapan yaitu:
1. Reduksi data, merupakan analisis yang membantu dalam menggolongkan, memfokuskan, mengarahkan dan membuang yang tidak diperlukan serta meng-organisasikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan yang terverifikasi yang dilakukan terusmenerus sampai dengan berakhirnya penelitian.
2. Penyajian  data,  merupakan  analisis  dengan  menampilkannya  data  yang  diperoleh  dari proses reduksi data sehingga memudahkan peneliti untuk  melakukan tindakan dan menarik suatu kesimpula. Adapun dalam menyajikan data sering dilakukan di penelitian kualitatif memiliki  bentuk  beragam  baik  dalam  bentuk  naratif,  diagram,  tabelmatrik,  bagan  dan lainnya sebagai dasar menarik kesimpulan/verifikasi.
3. Menarik  kesimpulan/verifikasi  dari  data  yang  dikumpulkan,  yang  pada  dasranya merupakan  langkah  untuk  memperoleh  validitas/keabsahan  data  penelitian,  sedangkan verifikasi  membuktikan  terhadap  kesimpulan  yang  didapat.  Verifikasi  diperlukan  untuk memperoleh  validitas  data  dari  data  yang  tersedia  saat  proses  pengumpulan  data berlangsung (Matthew et al ., 2014)
Untuk  perolehan  data  ini  bersumber  dari  informan,  dan  informan  yang  terlibat  dalam penelitian ini meliputi:
Tabel 1. Informan Penelitian
Informan Keterangan Kepala Dinas/Sekretaris Dinas DPMPTSP Memberikan kesiapan terkait keseluruhan aspek atau variabel penelitian Kepala Sub Bagian Umum aset dan kepegawaian Memberikan informasi terkait variabel kesiapan sumberdaya, kesiapan kognitif, kesiapan budaya Kepala Sub Bagian Keuangan/program, Memberikan informasi terkait dengan kesiapan sumberdaya, dan IT Kepala bidang  perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal Memberikan informasi terkait dengan IT dan strategi Kepala bidang Pengendalian Data dan Informasi Memberikan infromasi terkait dengan IT, inovasi Kepala bidang Promosi dan fasilitasi Kemitraan Memberikan informasi terkait dengan kesiapan IT, dan kemitraan Kepala bidang Pelayanan dan perizinan Memberikan informasi terkait dengan kesiapan sumberdaya, budaya dan strategis Staff atau tenaga Teknis Memberikan informasi terkait dengan variabel kesiapan Resource , IT, Cognitif, innovation valance , dan culture .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pelayanan  publik  transformasi  digital  bukanlah  suatu  pilihan,  melainkan  sebuah keharusan(Gil-Garcia, 2015). Dimana organisasi publik, disini adalah pemerintah ditingkat pusat maupun daerah dituntut harus memiliki  inovasi  demi suatu perubahan ke arah yang  lebih baik. Pemanfaaran  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  hal  ini  digitalisasi  sangat  penting  dan membantu guna mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat (Lia &  Hendryawan,  2020).  Sebagai leading  sector mal  pelayanan  publik,  DPMPTSP  Kabupaten Sumedang  pertama  kali  menerapkan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  melalui konsep digital government sistem aplikasi yang di sebut SI ICE MANDIRI pada 2 Januari 2018. Melalui peraturan bupati nomor 66 tahun 2018 yang kemudian berubah menjadi peraturan bupati nomor 111 tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Online Single  Submission  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  (SI  ICE  MANDIRI).
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
Transformation  digital  di  lembaga  sektor  publik  dipandang  sebagai  pilihan  respon  strategis terhadap perubahan kebijakan (Weerakkody et al ., 2016)
Sebagai  salah  satu  inovasi,  Adanya  SI  ICE  MANDIRI  sebagaimerupakan  suatu  konsep transformasi layanan publik perizinan di Kabupaten Sumedang dilaksanakan secara digital atau online. Proses transformasi dalam layanan digital ini ditujukan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Untuk itu, perlu disadari bahwa pelayanan publik kini sudah berganti orientasi, yang tadinya memperhatikan struuktur birokrasi kini menjadi public service oriented . SI ICE MANDIRI ini diperuntukan untuk seluruh perizinan non  perizinan  di  lingkungan  Kabupaten  Sumedang  yang  terintegrasi  OSS  maupun  yang  tidak terintegrasi OSS. Berikut gambar tampilan LOGIN sistem pelayanan melalui SI ICE MANDIRI:
Gambar 2. Tampilan Pelayanan Perizinan Melalui SI ICE MANDIRI Sumber: https://dpmptsp.sumedangkab.go.id
Berdasarkan  Gambar  2,  untuk  bisa  daftar/ login kedalam  sistem  SI  ICE  MANDIRI, masyarakat atau pemohon harus memasukan nomor NIK kemudian mengisi beberapa data yang harus dipenuhi salah satunya adalah email, yang nantinya akan digunakan untuk login . Sementara untuk  khusus  layanan  izin  berusaha  selain  SI  ICE  MANDIRI,  pemohon  juga  harus  tetap melakukan registrasi melalui sistem elektronik OSS ( Online Single Submissiom ). Untuk khusus pelayanan perizinan berusaha sejak berlakunya PP nomor 24 tahun 2018 yang kemudian di rubah menjadi PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang terintegrasi OSS.  Sistem  OSS  dikembangkan  dengan  tujuan  percepatan  dan  peningkatan  pelaksanaan berusaha  dan  penanaman  modal,  dengan  cara  mengintegrasikan  pelayanan  perizinan  berusaha melalui  media  internet.  sebagai  upaya  pemerintah  pusat,  OSS  ditujukan  untuk  penyederhanaan izin berusaha yang cepat tepat aman dan juga memberi kepastian. Pemerintah pusat mengambil kebijakan  ini  dengan  maksud  untuk  meningkatkan  perekonomian  nasional  melalui  perbaikan pelayanan perizinan berusaha.
Pelayanan perizinan berusaha melalui OSS ini berlaku tidak  hanya di Perizinan Terpadu Satu Pintu, namun juga dilaksanakan oleh semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. OSS dapat diakses oleh masyarakat atau pemohon secara online melalui PC, smartphone atau  laptop.  Dengan  hadirnya  OSS  masyarakat,  dalam  hal  ini  pelaku  usaha,  tidak perlu  lagi  mendatangi  berbagai  instansi  pemerintah  untuk  mengurus  izin  berusaha.  OSS dimungkinkan untuk pelaku usaha dalam memulai proses produksinya dengan waktu yang sama sembari  melengkapi  komitmen  atau  persyaratan  lainnya,  seperti  izin  lokasi,  izin  mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain seperti Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses permohonan  izin  usaha  melalui  OSS  adalah  sebagai  berikut:  Tahap  pertama  yaitu  pemohon mendaftar  di  OSS.  Setelah  mendaftar,  pemohon  akan  mendapat  Nomor  Izin  Berusaha  (NIB). Setelah itu, pemohon harus mengurus komitmen-komitmen dan dokumen teknis lainnya sebagai
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
syarat, seperti izin  mendirikan bangunan (IMB), dan lain-lain. Setelah komitmen  dan dokumen teknis lainnya terpenuhi, PTSP atau lembaga terkait akan memverifikasi apakah komitmen yang diajukan  telah  sesuai  dengan  permohonan  izin.  Apabila  tidak  sesuai,  PTSP  akan  memberitahu pemohon untuk mengulang kembali, dan apabila sesuai, PTSP akan meloloskan permohonan izin yang bersangkutan. Akhirnya izin akan dikeluarkan oleh OSS secara otomatis tanpa perlu adanya tanda tangan kepala PTSP atau lembaga lainnya.
Gambar 3 merupakan tampilan OSS versi terbaru untuk melakukan perizinan berusaha di Indonesia.

## Gambar 3. Tampilan Pelayanan Perizinan Melalui OSS
Sumber: https://Oss.Go.Id/
Permohonan  perizinan  berusaha  dapat  diselesaikan  maksimal  lima  hari  kerja,  dengan catatan  apabila  pemohon  telah  memenuhi  komitmen  yang  dibutuhkan  lebih  awal,  dan  setelah pemohon memenuhi komitmen yang dibutuhkan setelah mendaftarkan diri di layanan sistem OSS kemudian  setelah  komitmen  dan  izin  terpenuhi  pemohon  kemudian  melakukan  permohonan untuk pemberian izin di tingkat Kabupaten melalui SI ICE MANDIRI. Waktu yang dibutuhkan untuk  memenuhi  komitmen  tergantung  pada  masing-masing  pemohon  dan  tipe  izin  yang diajukan,  hal  ini  karena  pemohon  bisa  saja  menunda-nunda  untuk  mengurus  komitmen  yang dibutuhkan dan karena masing-masing tipe izin memiliki komitmen yang berbeda untuk dipenuhi.
DPMPTSP  Kabupaten  Sumedang,  sebagaimana  DPMPTSP  di  daerah  lain,  memiliki beberapa tugas dalam penerapan OSS. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP dalam layanan izin usaha menggunakan OSS, antara lain  melakukan pengawasan, mengadakan layanan pembantuan, mengadakan sarana dan prasarana, dan mengadakan sumber daya manusia terkait  teknis.  Tugas  pengawasan  berarti  DPMPTSP mengawasi  proses  perizinan  melalui  OSS khusus di daerah Kabupaten Sumedang, termasuk di dalamnya melakukan verifikasi permohonan perizinan. Mengadakan pelayanan perbantuan berarti DPMPTSP membantu pemohon yang tidak mengerti cara menggunakan OSS.
Tugas  fasilitator  dan  pengadaan  layanan  perbantuan,  DPMPSTP  berarti  menyiapkan sumber  daya  manusia  dan  instrastruktur  pendukung  dalam  pelayanan  perizinan.  untuk  layanan perbantuan,  dinas  penanaman  modal  terpadu  satu  pintu  menyediankan  layanan  khusus  untuk pemohon yang tidak bisa melakukan pelayanan perizinan berusaha menggunakan OSS dari mulai pendaftaran  sampai  izin  berusaha  selesai.  Sehingga  untuk  pemohon  yang  mengalami  kendala maupun tidak bisa mengakses sistem sama sekali, diharuskan datang ke MPP secara langsung. Di MPP akan ada petugas teknis pelayanan yang akan membantu proses operasional perizinan secara online . Selain tim teknis pelayanan perbantuan di MPP juga terdapat tim teknis verifikator, yang nantinya akan memferivikasi pengajuan izin terkait dengan pemenuhan komitmen. Hal ini perlu
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
diperhatikan  oleh  pemohon  karena  proses  izin  di  terima  atau  di  tolak  nya  pengajuan  izin  yang telah diajukan.
Gambar 4 menunjukkan layanan perbantuan yang dilakukan di MPP Kabupaten Sumedang terkait dengan layanan OSS.
Gambar 4. Layanan perbantuan OSS dan SI ICE MANDIRI di MPP Kabupaten Sumedang

## Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sumedang
DPMPTSP tidak melakukan hal-hal terkait sistem OSS karena sistem OSS dipegang oleh pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal verifikasi permohonan perizinan, DPMPTSP  melakukan  verifikasi  terhadap  permohonan  perizinan  ketika  pemohon  telah menyelesaikan  pemenuhan  komitmen.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  pemenuhan komitmen telah sesuai. Apabila komitmen tidak sesuai, DPMPTSP akan menghubungi pemohon untuk memperbaiki komitmen yang ditetapkan tidak sesuai. Apabila semua komitmen ditetapkan telah sesuai, DPMPTSP akan memberikan persetujuan terhadap permohonan perizinan dan izin akan dikeluarkan secara otomatis melalui SI ICE MANDIRI.
Fitur  SI  ICE  MANDIRI  di  dalamnya  memuat  berapa  fitur  diantaranya, dashboard , perizinan, e-loker, e-promotion , IKM, berkas dan fitur logout . Fitur yang ada pada tampilan atas terdiri dari icon manager file dan profile . Berikut Gambar 5 fitur SI ICE MANDIRI.
Gambar 5. Tampilan fitur dalam SI ICE MANDIRI Sumber: https://perizinan.sumedangkab.go.id/ptsp/pemohon/login
Berdasarkan Gambar 5 diatas, pelayanan perizinan dilakukan  melalui SI ICE MANDIRI dengan  langkah  awal  melalui  fitur  pengajuan  izin,  dalam  proses  pengajuan  ini  pemohon  harus mengisi beberapa data yang di butuhkan, selain identitas pribadi, ada bentuk izin, jenis perizinan, kemudian upload berkas persyaratan dan pengajuan izin. Untuk monitoring izin sendiri, pemohon
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
dapat melihat sejauhmana atau posisi apakah izin yang sudah diajukan, hal ini akan disesuaikan dengan  durasi  pengerjaan  izin  yang  setiap  perizinan  memiliki  waktu  yang  berbeda.  Riwayat pengajuan  izin  merupakan  kumpulan  izin  apa  saja  yang  sudah  pemohon  ajukan,  apakah  izin tersebut selesai atau bisa saja di tolak dan di batalkan oleh tim verifikasi data. Dan untuk helpdesk sendiri  ini  merupakan  sarana  memberikan  tanggapan  dan  respon  dari  pelayanna  yang  sudah berbasis digital ini. Jenis izin yang sudah termuat dalam aplikasi SI ICE MANDIRI terdiri dari:
Tabel.2 Tabel izin berusaha SI ICE MANDIRI terintegrasi OSS
Bidang Jenis Izin Bidang pekerjaan umum IMB untuk kepentingan berusaha Izin usaha jasa konstruksi Pengesahan pertelaan dan Sertifikasi laik fungsi bangunan Bidang penanaman modal NIB Bidang pertanahan Izin lokasi Bidang kesehatan Izin usaha mikro obat tradisional Izin PRT alat kesehatan dan PKRT Sertifikasi produksi pangan rumah tangga Izin toko alat kesehatan Izin operasional klinik Izin apotek Izin toko obat Izin  mendirikan  rumah  sakit  kelas  C,  kelas  D  dan  kelas  D pratama Izin operasional laboraturium klinik umum pratama Izin pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit Bidang perhubungan Izin penyelenggaraan angkutan umum Bidang lingkungan hidup Izin lingkungan Izin pembuangan air limbah Bidang pariwisata Tanda daftar usaha pariwisata Sertifikat usaha Bidang komunikasi dan informatika Izin penggunaan spektrum frekuensi radio Bidang peternakan Izin usaha peternakan Pendaftaran usaha peternakan Izin usaha obat hewan Bidang perikanan Izin usaha perikanan Bidang energi dan sumber daya mineral   Izin usaha peanfaatan jasa lingkungan panas bumi Izin  pemanfaatan  jasa  lingkungan  panas  bumi  tahap eksploitasi dan pemanfaatan Izin  pemanfaatan  jasa  lingkungan  panas  bumi  tahap eksplorasi Bidang perkebunan Izin usaha perkebunan Bidang perdagangan Surat Izin usaha perdagangan Tanda daftar gudang Surat tanda pendaftaran waralaba Bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah Izin usaha mikro kecil Izin usaha koperasi simpan pinjam Bidang industri Izin usaha indsutri Bidang tenaga kerja Izin lembaga pelatihan kerja Izin usaha penempatan tenaga kerja swasta Bidang pendidikan Izin pendirian program atau satuan pendidikan Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonfromal
Sumber: Bidang pelayanan perizinan dam MPP Kabupaten Sumedang
Berdasarkan  tabel  diatas,  untuk  izin  berusaha  sudah  ditetapkan  dalam  setap  bidangnya. Pemohon dapat mengakses izin – izin yang telah tercantum melalui OSS sebagai sistem perizinan tingkat pusat kemudian mengakses SI ICE MANDIRI sebagai perizinan di tingkat daerah. untuk
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
bisa mengakses pemohon harus mengikuti beberapa alur proses dalam perizinan online sebagai berikut:
Gambar 6. Alur perizinan melalui SI ICE MANDIRI Sumber: https://dpmptsp.sumedangkab.go.id/ptsp/
Berdasarkan Gambar 6 diatas, tahapan proses perizinan melalui SI ICE MANDIRI terdiri dari:
1. Daftar
Proses  pendaftaran  pemohon  harus  memasukan  data  berupa  nomor  Induk kependudukan dan memiliki email yang aktif.langkah ini merupakan langkah awal, yang nantinya setelah mendapatkan verifikasi melalui email bisa mengaktifkan akun pengguna.
2. Verifikasi
Setelah  proses  pendaftaran  akun,  pemohon  dapat  mengajukan  izin  sesuai  dengan kebutuhannya. Pada tahap ini proses pengajuan izin yang sudah pemohon daftarkan akan di  verifikasi  secara  otomatis  melalui  sistem  oleh  verifikator.  Dalam  5  hari  kerja  proses verifikasi akan selesai setelah persyaratan sesuai dengan ketentuannya.
3. Survei Proses survei ini merupakan feedback setelah pemohon melakukan pengajuan izin, hal  ini  merupakan  suatu  umpan  balik  pemohon  terhadap  instansi  pemerintah  sebagai penyelenggara.
4. Penandatanganan
Proses  penandatangan  izin  dan  komitmen  persyaratan  kelengkapan  lainnya menggunakan tanda tangan digital, yang dilengkapi logo PTSP, moto serta QR Code yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. waktu penandatanganan pun dapat dilakukan kapan saja dalam jam kerja maupun diluar jam kerja.
5. Retribusi
Dalam  tahapan  retribusi  atau  pembiayaan  akan  membebankan  kepada  pemohon dengan besaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. Selesai
Seluruh tapahan perizinan telah selesai dan pemohon  dapat mencetak izin tersebut secara mandiri.
Untuk mengukur sejauhmana proses transformasi digital melalui SI ICE MANDIRI yang terintegrasi OSS penulis menggunakan konsep teoritis Digital Maturnity Model . Menurut Layne &  Jungwoo  (2001)  memberikan  empat  model  tahap  dalam digital  government .  Hal  ini  akan memberikan gambaran bagaimana perubahan dan perkembangan dari digital government yang terdiri dari dua dimensi. Bagian pertama mengacu pada bagaimana tingkat kompleksitas teknologi dan organisasi dalam sutau layanan pengiriman. Bagian kedua dimana integrasi melibatkan antara
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
satu sisi vertikal (negara bagian, tingkat lokal regional) dan sisi  horizontal (hubungan lateral antar tingkat) pemerintahan. Berikut Gambar 7 merupakan tahapan konsep digital maturnity model :
Gambar 7. Digital maturnity model Sumber :(Layne & A, 2001)

## Stage catalogue
Tahap  ini  proses digital  government sebagai  hubungan  komunikasi  satu  arah  antara masyarakat  dengan  pemerintahan.  Dalam  tahap  ini  segala  bentuk  informasi  pengumuman diposting  dalam  bentuk  digital.  sistem  SI  ICE  MANDIRI  memiliki  beberapa  fitur  yang  bisa diakses untuk masyarakat terkait dengan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang. Sebagai Leading sector DPMPTSP Kabupaten Sumedang, memberikan fasilitas layanan digital yang bisa diakses  mudah oleh pemohon  yang  mana tersedia pula form untuk di download sebagai berkas pelayanan  yang  harus  dilengkapi.  Selain  itu  untuk  komunikasi  dengan  masyarakat  pemerintah sudah menyediakan helpdesk . Helpdesk yang di maksud ini adalah masyarakat bebas untuk bisa berkomunikasi baik itu masukan, saran komentar, ataupun layanan perbantuan online . Sehingga nantinya pemerintah akan merespon berbagai tanggapan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang pelayanan perizinnan dan MPP mengungkap bahwa: “Sistem SI ICE MANDIRI dibuat selain untuk melakukan perizinan secara online juga merupakan wadah sarana komunikasi dengan masyarakat secara online . Hal ini ditujukkan sebagai upaya memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Tak hanya itu kami selaku pemerintah berupaya hadir lebih dekat  mendengar aspirasi dan tuntutan dari masyarakat/pemohon”.

## Stage transaction
Dalam tahap ini sejumlah layanan tersedia secara online pada tahap ini di mana beberapa layanan  tersedia  secara online ,  ditujukan  untuk  proses  interaksi  antara  pemerintah  dengan pemohon ataupun sektor swasta maupun publik, terkhusus untuk pelayanan secara transasksional atau  melakukan  transasksi  seperti  membayar  pajak.  Sistem  SI  ICE MANDIRI  memiliki  fungsi utama  sebagai  transformasi  pelayanna  perizinan  secara  manual  ke  digitalisasi.  Melalui  SI  ICE MANDIRI  ini  masyarakat  dapat  melakukan  transaksi  pelayanna  perizinan.  Proses  transaksi pelayanan  perizinan  dimulai  pemohon  dengan  membuat  akun  masing-masing  pada  SI  ICE MANDIRI, melakukan pengisian data pribadi seperti nomor KTP, email dan password . Setelah itu  pemohon  dapat  melakukan  pengajuan  izin  pada  fitu  SI  ICE  MANDIRI.  Sebelum  pemohon mengajukan izin, pemohon harus menyiapkan terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang harus

## Catalogue
Online presence Catalogue online presesntation Downloadable form Transaction Service and forms onlien Working database support online Vertical Integration Local system linked to high level system Within simillar functionalities
Horizontal Integration System integrated accros different function Real one stope shopping for citizens C om pl ex Si m p le Sprarse Integration Complete T ec hnol o gy and o rga ni zat ion al c om pl ex it y
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
di  penuhi  dalam  perizinan  yang  akan  diajukan.  Kemudian  upload  berkas  tersebut,  dan  kirim pengajuan.  Setelah  tahap  ini  pemohon  menunggu  lima  hari  kerja  untuk  proses  verifikasi. Verifikator  perizinan  akan  melakukan  verifikasi  berkas  pemohon  sementara  pemohon  dapat melihat sejauh mana proses izin yang hendak di ajukan.  Berikut Gambar 8 menunjukkan proses perizinan melalui SI ICE MANDIRI :

## Gambar 7. Daftar pengajuan izin melalui sistem SI ICE MANDIRI
Sumber: ptsp.sumedangkab.go.id/login/pemohon
Berdasarkan gambar diatas, proses pengajuan izin melalui SI ICE MANDIRI secara teknis administratif  dilakukan  oleh  analis  dokumen  perizinan,  pengelolaan  dokumen,  perizinan,  dan pengadministrasian perizinan dengan pengawasan yang dilakukan oleh kepala bidang perizinan PTSP. Penyelenggaraan PTSP tersebut melalui beberapa tahapan yakni:
a. Adanya dokumen elektronik dari pemohon yang diterima oleh PTSP
b. Proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang telah disetorkan pemohon kepada PTSP melalui sistem SI ICE MANDIRI
c. Dilakukan proses penyusunan yang dilakukan oleh PTSP untuk memutuskan pengajuan izin
d. Menyiapkan  proses  penandatangan  dokumen  izin  yang  telah  di  verifikasi  di  diberikan keputusan (diterima/ditolak)
e. Diterbitkannya izin yang telah diajukan atau di terima.
f. Hal hal yang perlu diperharikan dalam proses penerbitan izin yang sudah di setujui adalah sebagai berikut:
1. Rekomendasi teknis atau risalah pertimbangan teknis;
2. Saran teknis
3. Informasi tata ruang dan atau
4. Keterangan atau data Sebagai syarat administrasi secara elektronik dari pejabat yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait.
Setelah  proses  pengajuan  izin,  pemohon  diharuskan  untuk  menunggu  proses  verifikasi, pada tahap ini memastikan bahwa berkas yang sudah diunggah itu sudah berdasarkan persyaratan dan  ketentuan  yang  berlaku.  Proses  verifikasi  ini  terhitung  lima  hari  kerja.  Setelah  izinnya  di setujui,  pemohon  diharuskan  membayar  biaya  (berdasarkan  jenis  izin  tertentu  yang mengharuskan pembayaran), atau gratis (tanpa biaya) lalu mengupload bukti transaksi nya pada SI ICE MANDIRI. Setelah selesai maka selanjutnya pemohon yang telah disetujui perizinannya
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
diharuskan mencerak izin tersebut secara mandiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pencetakan izin dilakukan oleh pemohon, dalam izin pemohon, sudah menggunakan tanda tangan digital yang bersifat resmi.

## Stage vertical integration
Tahap  ini  dimana  layanan  mengalami  transformasi  yang  ‘mengotomatiskan’  dan ‘mendigitalkan’  layanan  yang  sudah  ada.  Integrasi  vertikal  ini  ditandai  sebagai  suatu  proses transformasi  yang  lebih  baik.  Cara  ini  diselenggarakan  koordinasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  publik  antara  berbagai  tingkat  pemerintahan  secara  vertikal. Integrasi  organisasi  akan  memperkuat  mekanisme  kerjasama  lembaga  dan  mengatasi  proses desentralisasi,  diferensiasi  dan  pembagian  kepengurusan  pada  lembaga  pemerintahan  untuk mewujudkan  koordinasi  pemerintahan  didorong  oleh  permintaan  dan  pro-aktif  terhadap  warga dan bisnis (Gao et al. , 2013).
Dalam  sistem  SI  ICE  MANDIRI  sudah  terintegrasi  secara  vertikal  maupun  horizontal. Secara  vertikal,  sistem  SI  ICE  MANDIRI  sudah  dapat  terintegrasi  khususnya  pada  perizinan berusaha yaitu Online Single Submission (OSS). Pada tahun 2018, melalui PP Nomor 24 tahun 2018  pelayanan  perizinan  berusaha  menerapkan  transformasi  pelayanan  melalui digital government OSS. Sebagai upaya percepatan dan peningkatan perizinan berusaha dan investasi, diperlukan  suatau  tindakan  yang  bertujuan  untuk  melihat  faktor  pendukung  dan  penghambat sistem  yang sudah  dijalankan. Hal ini sangat penting  untuk terus menerus  melakukan penataan kembali  dilakukan  pada  sistem  pelayanan,  dan  regulasi  sesuai  dengan  tuntutan  dunia  usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan di dunia internasional.
Tahun  2021  peraturan  mengenai  OSS  berubah  menjadi  PP  nomor  5  tahun  2021  tentang perizinan berusaha melalui OSS RBA. Meskipun peraturan hukum mengalami perubahan, sistem atau  penggunaan  layanan  izin  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  OSS  pada  versi  awal  atau  1.0. Kabupaten  Sumedang  menjawab  tuntutan  dan  tantangan  yang  semakin  global  ini  meluncurkan sistem  SI  ICE  MANDIRI  yang  sudah  terintegrasi  dengan  OSS.  Khususnya  pemohon  dari masyarakat  di  lingkungan  Kabupaten  Sumedang  melakukan  pelayanan  perizina   menggunakan sistem SI ICE MANDIRI. Khusus pelayanna berusaha, pemohon terlebih dahulu mendaftar dalam layanan OSS pusat, kemudian untuk pembuatan komitmen yang harus dipenuhi, pemohon tetap harus melakukan pemenuhan komitmen melalui sistem SI ICE MANDIRI. Dalam sistem SI ICE MANDIRI  akan  memproses  pemenuhan  komitmen  yang  nantinya  dijadikan  prasyarat  untuk perizinan melalui OSS pusat.

## Stage horizontal integration
Dalam tahapan ini sama seperti tahapan integrasi vertikal namun yang membedakan pada proses  koordinasi  yang  lebih  besar  dengan  organisasi  yang  tingkatannya  horizontal.  Selain melakukan  koordinasi  dalam  tahap  ini  pemerintah  berperan  sebagai  pengawal  proses  integrasi dari organisasi yang berbagai tingkat. SI ICE MANDIRI dalam tahapan ini bisa dikatakan belum sampai  pada  tahapan  ini,  tahapan  ini  selain  integrasi  yang  sudah  dijalankan  juga  sudah mengotomatiskan layanna untuk koordinasi dengan berbagai instansi dalam berbagai tingkatan. Jika dilihat sistem SI ICE MANDIRI hanya bisa digunakan untuk pelayanan perizinan (pengajuan izin)  yang  terinetgrasi  layanan  izin  berusaha  yaitu  OSS.  Selian  dari  pada  itu  sistem  SI  ICE MANDIRI tidak dapat dilakukan koordinasi antar instansi baik vertikal ataupun orizontal. Karena sistem  SI  ICE  MANDIRI  ini  merupakan  sistem  yang  bisa  dikatakan  awal  sehingga  masih membutuhkan pengembangan dari segi sistem IT.
Berdasarkan  penjabaran  diatas digital  government  maturnuty  model menggambarkan bagaimana  perubahan  yang  terjadi  akibat  adanya  teknologi  dalam  pemerintahan,  semakin teknologi berkembangan dan pengaplikasiannya semakin terintegrasi dalam berbagai pihak, maka semakin  kompleksitas  juga  penggunaan  teknologi  tersebut.  Pada  dasarnya  suatu  proses transformasi  digital  dalam  tata  kelola  pemerintahan  harus  dipersiapkan  secara  matang.  Karena kebanyakan  pemerintah  hanya  fokus  pada  pergantian  sarana  dan  prasarana  pengerjaan  justru mengabaikan bagaimana kesiapan atau proses dari perubahan layanan. Transformasi digital harus memperhatikan beberapa elemen diantaranya:
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165

## 1. Using technology to transform service delivery
Hal ini berfokus bahwa transformasi digital selain merubah layanan konvensional ke  dalam  digital,  dimana  layanan  ini  ditujukan  untuk  mengefektif  dan  efisiensikan layanan. Hal ini SI ICE MANDIRI sudah berjalan untuk proses pelayanan secara online, diharapkan adanya SI ICE MANDIRI ini untuk menghadirkan layanan yang mudah cepat dan  kapan  saja  dapat  diakses  pemohon  agar  pelayanan  lebih  efektif  dan  efisien.  Untuk mencapai  layanan  berbasis  teknologi  digital  ini  perlu  di  dukung  oleh  sarana  dan prasaranan  yang  memadai.  Dalam  hal  ini  secara  infrastru  ktur  sudah  memadai,  namun karena  SI  ICE  MANDIRI  ini  masih  dalam  tahap  pengembangan  masih  sering  terjadi undate dalam beberapa fitur.
2. Using technology to transform organizational culture and relationships with citizens
Dalam  hal  ini  SI  ICE  MANDIRI  bukan  hanya  proses  penyampaian  layanan, melainkan  juga  suatu  transfromasi  kerja  dan  budaya  kerja  yang  biasa  dilakukan  antara pemerintah  dan  masyarakat.  SI  ICE  MANDIRI  selain  dapat  dijadikan  alat  komunikasi antara  pemohon  dan  pemerintah  juga  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  kolaborasi  antara pemohon dan pelaku usaha. Proses transformasi budaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam  hal  ini  DPMPTSP  merupakan  suatu  tujuan  upaya  peningkatan  layanan  sebagai tantangan zaman. Perlunya adaptasi para pegawai dan masyarakat ini sangat dianjurkan. Jangan  sampai  ketika  implementasi  pemerintahan  digital  kesiapan  organisasi  dari  segi budaya dan kinerja tidak siap, hal ini akan menghambat proses layanan.
3. Value creation as transformation outcome
Terkaid dengan value karena transformasi digital SI ICE MANDIRI ini merupakan perubahan  paradigma  dan  budaya,  maka  perlunya  kesiapan  nilai-nilai  yang  ada  pada suatu  organisasi  tersebut.  untuk  menghasilkan outcome yang  baik,  pemerintah  selaku penyelenggara perlu  membuat beberapa aturan yang harus di pakai untuk  menjalankan proses  transformasi  digital  dalam  layanan.  Hal  ini  sudah  dilakukan  pemrintah  namun memang memerlukan komitmen dan kemauan kerja yang tinggi oleh seluruh pihak.

## KESIMPULAN
Proses  transformasi  digital  dalam  pelayanan  publik  sangatlah  diperlukan,  selain  untuk menjawab  tantangan  dan  tuntutan  dunia  yang  semakin  canggih  dan  global  pemerintah  harus memastikan  bahwa  pelayanan  publik  harus  dilakukan  secara  cepat,  tepat  mudah  dan  aman tentunya.  Dalam  konsep  administrasi  publik  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dapat dikatan sebagai digital government . Digital government ini ditujukan untuk mempermudah praktek  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan  atau  pelayanan  publik  sebagai  suatu  proses reformasi birokrasi.
Penerapan  transformasi  digital  dalam  pemerintahan  ini  ditujukan  sebagai  respon  dari arahan Presdien mengenai pertumbuhan ekonomi indonesia yang dikatakan rendahnya investasi asing  maupun  dalam  negeri.  Sehingga  pemerintah  melalui  PP  Nomor  24  Tahun  2018  tentang online  single  submission mencoba  mereformasikan  layanan  izin  usaha  untuk  Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sumedang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) SI  ICE  MANDIRI  sebagai  sebuah  inovasi  dari  pemanfaatan  digitalisasi  yang  diluncurkan  oleh pemerintah kabupaten sumedang di bawah dinas penanaman modal terpadu satu pintu DPMPTSP, SI  ICE  MANDIRI  yang  merupakan  transformasi  digital  dalam  pelayanan  publik  salah  satunya pada pelayanan perizinanan berusaha yang terintegrasi online single submission (OSS). Dapat  disimpulkan  berdasarkan  konsep digital  maturnity  model yang  terdiri  dari  empat stage,  katalogisasi,  transaksi,  integrasi  vertikal,  dan  inetgrasi  horizontal.  pada  dasarnya  SI  ICE MANDIRI  ini  sudah  pada  tahapan  tiga,  yaitu  integrasi,  pada  tahapan  ini  sistem  layanan  sudah otomatis  berbasis  digital  integrasi,  dalam  hal  ini  SI  ICE  MANDIRI  terintegrasi  dalam  layanan perizinan  berusaha  yaitu  OSS.  Terintegrasinya  suatu  sistem  merupakan  tahapan  dimana penerapan digital government sudah memasukai kompleksitas yang bisa dikatakan “kompleks” kompleks disini  menunjukan bahwa digital government telah menggunakan sistem  digital yang
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
bervariasi. Namun tidak cukup hanya itu, bisa dikatakan digital maturnity model apabila sistem teknologi yang telah digunakan dikategorikan “ complete ” yakni sistem yang bukan hanya dapat memasang  informasi,  menerapkan  transaksi  hingga  terintegrasi  melainkan  dapat  digunakan sebagai  layanan  koordinasi  antar  lembaga  secara  vertikal  dan  horizontal  yang  didalamnya terdapat  fungsi  pengawasan.  Pelayanan  izin  usaha  di  Kabupaten  Sumedang  sudah  berjalan menggunakan  SI  ICE  MANDIRI  dan  OSS  akan  tetapi  masih  perlunya  beberapa  paningkatan- peningkatan  untuk  mengoptimalkan  segi  layanan  agar  dirasakan  optimal  untuk  masyarakat maupun pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Bonham, S., Beichner, R., Deardorff, D. L. 2001. Online homework: Does it make a difference?. The Physics Teacher, 39(5), 293-296.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. USA: SAGE. Creswell,  J.  W.  (2019). Reasearch  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatid  dan Campuran (IV). USA: SAGE.
Gao,  X.,  Song,  Y.,  &  Zhu,  X.  (2013).  Integration  and  coordination:  Advancing  China’s fragmented  e-government  to  holistic  governance. Government  Information  Quarterly , 30(2), 173–181. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.12.003.
Gil-Garcia,  J.  R.,  & Flores-Zúñiga,  M.  Á.  (2020). Towards  a  comprehensive  understanding  of digital government success: Integrating implementation and adoption factors. Government Information Quarterly , 27(4), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101518.
Gil-Garcia,  J.  R.  (2015). Enacting  Electronic  Government  Success  An  Integrative  Study  of Government-wide Websites, Organizational Capabilities, and Institutions . Springer New York Heidelberg Dordrecht London. https://doi.org/DOI 10.1007/978-1-4614-2015-6
Ian,  McL,  Wilson,  R.,  &  Mike,  M.  (2013). Digital  Government  at  Work  A  Social  Informatics Perspective (1st ed.). England: Oxford University Press. Irawati,  I.,  &  Munajat,  E.  (2018).  Electronic  Government  Assessment  in  West  Java  Province, Indonesia Ira. Journal of Theoretical and Applied Information Technology , 96(2), 1–17. Layne, K., & Jungwoo, L. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. Government Information Quarterly , 18(1), 1–15.
Lia, M., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan , 11(2), 1–13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898.
Limani, Y., Hajrizi, E., Stapleton, L., & Retkoceri, M. (2019). Digital transformation readiness in higher education institutions (hei):the case of kosovo. IFAC-PapersOnLine , 52(25), 1– 5. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.445.
Matthew B. Miles, Huberman, Michael, & Johnny Saldaña. (2014). Qualitative data analysis (H.
Salmon (ed.); 3rd ed.). USA: SAGE.
Mergel,  I.,  Edelmann,  N.,  &  Haug,  N.  (2019).  Defining  digital  transformation:  Results  from expert interviews. Government Information Quarterly , 36(4), 101385.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002
Muhammad,  S.,  Djunaedi,  A.,  &  Heruanto,  H.  A.  (2021). Transformasi  Digital  di  Birokrasi Publik.  Studi  Kasus  Pelayanan  Perizinan  Memulai  Usaha  di  Kota  Pekalongan . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Peraturan Bupati Nomor 66, 1 (2018). Peraturan Pemerintah No 24, Pub. L. No. 24, 1 (2018). Peraturan Presiden Nomor 95, Pub. L. No. 95, 1 (2018). Pittaway, J. J., & Montazemi, A. R. (2020). Know-how to lead digital transformation: The case of local governments. Government Information Quarterly , 37(4), 101474. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101474. Rizki, R. (2021). Efektivitas Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13 No. 2, Juni 2022, 148-165
Berusaha  Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan . Sumedang: Institute Pemerintahan Dalam Negeri.
Robby,  U.  B.,  &  Tarwini,  W.  (2019).  Inovasi  Pelayanan  Perizinan  Melalui  Online  Single Submission  (OSS)  Studi  Pada  Izin  Usaha  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Bekasi. Administratio:  Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan , 10(2), 51–57.
https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.98.
Saxena,  N.,  Rashidi,  T.  H.,  Dixit,  V.  V,  &  Waller,  S.  T.  (2019).  Modelling  the  route  choice behaviour  under  stop-&-go  traffic  for  different  car  driver  segments. Transportation Research Part A: Policy and Practice , 119, 62–72. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.11.004.
Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa
Tengah. Jurnal  Inovasi  Kebijakan ,  2(3),  1–10.  https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99- 108.
Suriadinata., V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan
Omnibus Lawdi Indonesia. Refleksi Hukum , 4(1),  1–20. https://doi.org/OI: https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134.
Weerakkody, V., Omar, A., El-Haddadeh, R., & Al-Busaidy, M. (2016). Digitally-enabled service transformation in the public sector: The lure of institutional pressure and strategic response towards change. Government Information Quarterly , 33(4), 658–668.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.06.006.