## PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN MAMASA KABUPATEN MAMASA
Ruth Likubua ¹, Nur Fitra 2 , Ahmad Saleh 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: ruthlikubua@gmail.com
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: nurfitra110591@gmail.com
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: ahmadmahoya@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to identify and describe the role of the Village Community  Empowerment  Institution  (LPMK)  in  accommodating  and channeling  community  aspirations  in  development  in  Mamasa  Village, Mamasa  Regency  and  the  role  of  the  Village  Community  Empowerment Institution (LPMK) in increasing community participation in development in  Mamasa  Village,  Mamasa  Regency.  The  type  of  research  used  is descriptive qualitative research. The results of the study indicate that the role of LPMK  in  accommodating  and  channeling  community  aspirations  has  not been  maximized. LPMK  does  not schedule  the  right  time to  hold  a  meeting with  each  head  of  the  environment,  so  it  is  not  effective  in  conveying  the aspirations of each head of the environment to LPMK.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMK)  dalam menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dalam pembangunan di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa serta peran Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMK)  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada  pembangunan  di Kelurahan  Mamasa  Kabupaten  Mamasa.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  peran  LPMK  dalam  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  belum  maksimal.  LPMK  tidak menjadwalkan  waktu  yang  tepat  untuk  mengadakan  pertemuan dengan  masing-masing  kepala  lingkungan,  sehingga  tidak  efektif
62 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
penyampaian  aspirasi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  kepala lingkungan kepada LPMK.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan,

## Masyarakat Desa

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan  masyarakat,  sesuai  dengan  pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  pembangunan  Nasional  bangsa Indonesia  adalah  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan  pembangunan  Nasional,  yaitu  pembangunan  negara  Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.
Keberhasilan  pembangunan  Nasional  terukur  dari  meratanya pembangunan  sampai  ke  daerah-daerah.  Maka  dengan  sendirinya  akan terwujud  pembangunan  Nasional  secara  menyeluruh.  Keikutsertaan masyarakat  setempat  juga  merupakan  hal  penting  dalam  pembangunan  di pedesaan  dan  kelurahan.  Hal  ini  tentu  ada  keterikatan  emosional  terhadap lingkungan  sekitarnya.  Tentu  saja  masyarakat  mengetahui  kekayaan  potensi serta  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  daerahnya  dan  disamping  itu  pula masyarakat merupakan salah satu penggerak pembangunan di daerahnya.
Program  pembangunan  kelurahan  adalah  suatu  usaha  jangka  panjang yang  mempunyai  tujuan  meningkatkan  pembangunan  pada  sektor  tertentu. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempuyai tujuan  yang  jelas  dan  khusus  serta  dibatasi  oleh  tempat  dan  waktu  tertentu, Program  pembangunan  dibatasi  atas  proyek-proyek  pembangunan  yang dilakukan  melalui  upaya-upaya  secara  sadar  dan  terencana  yang  ada  di kelurahan.
Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diawali dari musyawarah  yang  dilakukan  pihak  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan  (LPMK)  bersama  setiap  kepala  lingkungan  yang  dipelopori  oleh pihak  kelurahan  sebagai  pihak  yang  menjadi  fasilitator  pembangunan. Selanjutnya  hasil  musyawarah  yang  telah  dilakukan  maka  akan  dibawa  ke musyawarah  pembangunan  tingkat  kelurahan,  yang  membahas  mengenai pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam musyawarah yang akan dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada akan dibahas. Selanjutnya dalam  musyawarah  ini  akan  dibahas  pembangunan  mana  yang  akan  menjadi prioritas  dalam  pembangunan  nantinya,  sehingga  akan  dapat  menghindari
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 63 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
pembangunan  yang  hanya  akan  menguntungkan  kepentingan  kelompok tertentu.
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat LPMK di kelurahan Mamasa belum berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai penggerak dalam  pembangunan.  Dapat  dilihat  dalam  penentuan  jadwal  rapat  bersama setiap  kepala  lingkungan  yang  tidak  jelas,  sehingga  penyampaian  aspirasi masyarakat  kurang  efektif.  Pihak  LPMK  juga  kurang  maksimal  dalam  hal meningkatkan partisipasi masyarakat karena berdasarkan pengamatan bahwa LPMK kurang proaktif terhadap pembangunan fisik di kelurahan Mamasa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif. Tipe  penelitian  deskriptif  yaitu  suatu  tipe  penelitian  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  data yang  ada  di  lapangan  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Mamasa.
Penelitian  kualitatif  memiliki  karakteristik  dengan  mendeskripsikan suatu  keadaan  yang  sebenarnya,  tetapi  laporannya  bukan  sekedar  bentuk laporan  suatu  kejadian  tanpa  suatu  interpretasi  ilmiah  serta  memahami  atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti  secara  mendalam.  (Mansyur,  2014).  Dasar  penelitian  yang  digunakan yaitu  observasi  dan  wawancara  secara  langsung,  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  dari  sejumlah  informan  yang  dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## HASIL PENELITIAN

## Peranan LPMK dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Pembangunan di Kelurahan Mamasa
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  2005  tentang Kelurahan,  dijelaskan  pada  pasal  10  bahwa  pembentukan  lembaga kemasyarakatan  di  kelurahan  atas  prakarsa  masyarakat  melalui  musyawarah dan  mufakat.  Tujuan  pembentukan  suatu  lembaga  kemasyarakatan  untuk memelihara  dan  melestarikan  nilai-nilai  gotong  royong  dan  kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Peranan  lembaga  kemasyarakatan  dalam  membantu  tugas  lurah meliputi;  membantu  lurah  dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan, membantu  lurah  dalam  pelaksanaan  urusan  pembangunan,  membantu  lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.
64 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Secara  umum  LPMK  dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat menyiapkan sarana seperti penyediaan:
1. Kotak saran
Dalam  upaya  mempermudah,  menampung  segala  aspirasi,  keluhan maupun  saran  dari  masyarakat,  pihak  LPMK  menggunakan  pola  penyediaan kotak saran atau pengaduan.
Kotak  saran  merupakan  tempat  menampung  surat  berupa  usulan  dan saran  dari  masyarakat.  Dengan  adanya  kotak  saran  diharapkan  agar masyarakat  juga  mau  menyampaikan  aspirasinya  terhadap  pelayanan  dan pembangunan  di  Kelurahan.  Langkah  ini  merupakan  bentuk  komitmen kelurahan  untuk  menyukseskan  program  pembangunan  di  kelurahan.  Setiap aspirasi  masyarakat  maupun  keluhan  dari  warga  masyarakat  melalui  kotak saran  tersebut  akan  ditampung  oleh  LPMK  dan  diperhatikan  sebagaimana mestinya.  Meskipun  kotak  saran  yang  disediakan  bersifat  terbuka  kepada masyarakat  secara  luas,  namun  warga  yang  menyampaikan  keluhan-keluhan maupun saran dirahasiakan identitasnya.
2. Kuesioner
Kuesioner  merupakan  daftar  yang  berisi  pertanyaan-pertanyaan  yang dijawab  dan  dikerjakan  oleh  responden.  Kuesioner  ini  digunakan  untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengan adanya  kuesioner  responden  mudah  memberikan  jawaban,  karena  jawaban telah tersedia akan membutuhkan waktu yang singkat dalam menjawabnya.
Tujuan  kuesioner  yaitu  untuk  memperoleh  data  yang  relevan  sesuai dengan  yang  akan  dicapai.  Kuesioner  yang  dibuat  juga  untuk  memecahkan masalah. Maka dari itu kuesioner yang dibuat harus menggunakan bahasa yang dapat  dimengerti  oleh  masyarakat  agar  masyarakat  mudah  dalam  menjawab kuesioner  yang  diberikan.  Dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat dilakukan melalui cara membagikan kuesioner kepada masyarakat setiap  lingkungan  dan  kemudian  masyarakat  akan  diberikan  arahan  cara mengisi kuesioner yang diberikan.
3. Rapat
Adapun  cara  yang  dilakukan  masyarakat  kelurahan  Mamasa  dalam menyampaikan aspirasinya yaitu melalui rapat yang dihadiri oleh setiap kepala lingkungan  dimana  masyarakat  menyampaikan  keluhannnya  kepada  setiap kepala  lingkungan  masing-masing,  kemudian  setiap  kepala  lingkungan menyampaikan aspirasi masyarakat ke LPMK.
Jadwal yang dilakukan oleh LPMK untuk mengadakan rapat tidak jelas dan  tidak  menentu.  Sehingga  saran  dan  keluhan  yang  disampaikan  oleh
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 65 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
masyarakat  kepada  kepala  lingkungannya  masing-masing  tidak  jelas  kapan akan disampaikan kepada ketua LPMK.
Hal  ini  berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  kepala  lingkungan  yang mengatakan bahwa:
“Tidak  ada  kepastian  kapan  jadwal  rapat  yang  diumumkan  oleh  ketua LPMK,  sehingga  saran  dan  keluhan  dari  masyarakat  hanya  sekedar ditampung dan belum tersalurkan”. ( Wawancara , 22 Januari 2019)
Hal ini juga dipertegas oleh salah satu kepala lingkungan Mamasa yang mengatakan bahwa:
“Biasanya  ketua  LPMK  tidak  jelas  dalam  mengadakan  rapat.  Namun, dalam  tahun  ini  mengadakan  rapat  saat  mendekati  jadwal  Musrenbang. Jadi dalam tahun ini LPMK hanya mengadakan rapat satu kali dalam satu tahun ”. ( Wawancara, 23 Januari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  lingkungan terlihat  bahwa LPMK tidak efektif dalam menampung aspirasi masyarakat karena tidak ada kejelasan jadwal rapat yang dilaksanakan oleh LPMK.
Setelah  melakukan  rapat,  kemudian  pihak  LPMK  berkoordinasi  ke kelurahan tepatnya di Kasi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang kemudian  akan  dibahas  lanjut  pada  rapat  musrenbang  kelurahan.  Hal  ini dijelaskan dalam wawancara bersama ketua LPMK yang mengatakan bahwa:
“Dalam  menampung  aspirasi  masyarakat  kami  mengadakan  rapat  yang diwakili setiap kepala lingkungan ”. ( Wawancara, 21 Januari 2019 )
Hal  ini  juga  dipertegas  oleh  salah  satu  kepala  lingkungan  yang mengatakan bahwa:
“Setelah  saya  mendapat  pengaduan  atau  saran  dari  masyarakat  mengenai masalah  pembangunan  yang  ada  di  lingkungan,  kemudian  saya menyampaikan kepada ketua LPMK saat rapat ”. ( Wawancara, 23 Januari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  masyarakat  dalam menyampaikan  keluhan  yang  dialami  mengenai  masalah  pembangunan  di kelurahan  Mamasa,  mereka  mengadukan  ke  kepala  lingkungannya  masing- masing.  Setelah  adanya  saran  dan  pengaduan  dari  masyarakat,  kepala lingkungan  membawa  hasil  pengaduan  dalam  rapat  yang  dilakukan  oleh LPMK. Kemudian hasil dari rapat yang dilakukan oleh LPMK bersama setiap kepala  lingkungan,  ketua  LPMK  berkoordinasi  ke  kantor  kelurahan  yang dikoordinasikan  kepada  Kasi  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat, dan kemudian akan di bahas lanjut pada rapat musrenbang.
66 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  kelurahan  mempunyai  fungsi menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat;  penyusun  rencana, pelaksana  dan  pengelola  pembangunan  serta  pemanfaat,  pelestarian  dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
penumbuhkembangan  dan  penggerak  prakarsa  dan  partisipasi,  serta  swadaya gotong royong masyarakat.
Peranan  Lembaga  kemasyarakatan  terkhusus  LPMK  di  Kelurahan Mamasa  dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  terutama dibidang pembangunan yang dimana di Kelurahan Mamasa memiliki program pembangunan yang telah di musyawarahkan pada musrenbang kelurahan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Lurah Mamasa:
“Yang dilakukan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui  musrenbang  kelurahan,  jadi  yang  diperlukan  kehadirannya  yaitu tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  pemuda,  kepala  lingkungan,  dan juga masyarakat ikut serta musrenbang kelurahan, karena merekalah yang menyampaikan  aspirasi  apa  saja  yang  mereka  anggap  perlu  di  bangun  di lingkungannya, program pembangunan yang di laksanakan secara bertahap misalnya yang mereka usulkan semua hampir sama yaitu pembuatan jalan tani,  pembuatan  drainase,  pembuatan  jamban  keluarga  dan  penerangan lampu  jalan  yang  merupakan  prioritas  di  lingkungannya  masingmasing”. ( Wawancara, 21 Januari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  bahwa  program  utama  yang  di jalankan  oleh  LPMK  seperti  pembuatan  jalan  tani,  pembuatan  drainase, pembuatan  jamban  keluarga  dan  penerangan  lampu  jalan.  Hal  tersebut dikarenakan  di  Kelurahan  Mamasa  sebagian  besar  masyarakatnya  memiliki mata  pencaharian  pokok  sebagai  petani,  sehingga  dibutuhkan  pembangunan jalan  untuk  melancarkan  aktivitas  pertanian.  Juga  di  Kelurahan  Mamasa  di beberapa lingkungan mengeluhkan saluran drainase, masih kurangnya jamban keluarga  dan  tidak  adanya  penerangan  lampu  jalan  di  beberapa  lingkungan yang merupakan prioritas bagi masyarakat di Kelurahan Mamasa.

## Peranan LPMK dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Fisik di Kelurahan Mamasa.
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  merupakan  hal  yang  penting  dalam mengikutsertakan  masyarakat  dalam  melaksanakan  program  pembangunan yang telah di programkan karena LPMK merupakan penggerak kegiatan ini di Kelurahan Mamasa.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  sesuatu  yang  harus  ditumbuh- kembangkan  dalam  proses  pembangunan,  namun  di  dalam  praktiknya,  tidak
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 67 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
selalu  diupayakan  sungguh-sungguh.  Di  pihak  lain,  tumbuh  dan berkembangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan, mensyaratkan  adanya  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  “pemerintah”  kepada masyarakatnya  untuk  terlibat  secara  aktif  di  dalam  proses  pembangunan. (Theresia,  Krisnha,  dkk,  2015).  Untuk  mengetahui  peran  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kelurahan  Mamasa,  ada  beberapa  fungsi  dan peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  adalah  sebagai  fasilitator  dan dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan. Berikut peranan LPMK di Kelurahan Mamasa:
1. Peran LPMK sebagai fasilitator
LPMK  memfasilitasi  segala  aktivitas  masyarakat  mengenai  program pembangunan  yang  direncanakan  kemudian  untuk  dilaksanakan.  Sebagai fasilitator,  selain  mengusulkan  pembangunan  juga  melakukan  pendampingan terhadap  perangkat-perangkat  RT  dan  RW  di  Kelurahan.  Peran  LPMK  di Kelurahan  Mamasa  memang  terlihat  sebagai  fasilitator  di  dalam  upaya menyusun  rencana  pembangunan  hal  ini  ditandai  dengan  program  LPMK  di dalam  melakukan  aktivitas  rapat  antara  perangkat  kelurahan  yang  mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan.
Agar  dapat  menjadi  fasilitator  yang  baik  ada  beberapa  hal  yang  dapat dilihat yaitu:
a. Masyarakat  ikut  merencanakan  pembangunan  pada  masing-masing kelurahan.
Hal  ini  merupakan  bentuk  tanggungjawab  masing-masing  kelurahan untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di kelurahan  mereka  demi  tercapainya  pembangunan  yang  dibutuhkan masyarakat setempat.
Masyarakat  boleh  ikut  merencanakan  pembangunan  yang  akan dilaksanakan  kelurahan  mereka  dan  juga  harus  bertanggungjawab  dengan program yang telah mereka usulkan dalam musrenbang tingkat kelurahan dan seterusnya. Hal senada disampaikan oleh kepala lingkungan Mamasa :
“Dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan ini memang masyarakat diikut sertakan dalam mengusulkan pembangunan yang menjadi prioritas di lingkungan masing-masing karena disini kelurahan Mamasa  ada  lima  lingkungan  dan  di  usulkan  di  musrenbang  kelurahan”. ( Wawancara , 22 Januari 2019)
Hal ini juga dipertegas oleh ketua lingkungan yang mengatakan bahwa :
68 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
“Masyarakat diikut sertakan dalam usulan pembangunan dan mereka juga harus bertanggung jawab atas pembangunan yang telah mereka usulkan di kelurahan Mamasa”. ( Wawancara , 24 Januari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  informan  selaku kepala  lingkungan  Mamasa  dan  kepala  lingkungan  mengatakan  bahwa masyarakat  yang  aktif  seperti  yang  dikatakan  kepala  lingkungan  di  dalam merencanakan pembangunan akan mempercepat kemajuan pembangunan yang akan  dilaksanakan  karena  mereka  tidak perlu  lagi  di  perintah  terlebih  dahulu demi kemajuan pembangunan di kelurahan Mamasa.
Masyarakat yang aktif di kelurahan Mamasa ternyata tidak semua yang memiliki  keaktifan  yang  sama  karena  berdasarkan  informasi  dari  masyarakat yang lain yang menyatakan bahwa:
“Iya  saya  tahu  kalau  ada  musrenbang  di  kelurahan,  tapi  saya  tidak  ikut dalam  rapat  itu  karena  saya  ikut  saja  dengan  apa  keputusan  dari  pihak kelurahan”. ( Wawancara , 22 Januari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  informan  selaku masyarakat  di  kelurahan  Mamasa  bahwa  masyarakat  dikelurahan  Mamasa kurang peduli terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka hanya  mengikuti  apa  hasil  keputusan  musrenbang  tanpa  ikut  serta  dalam musrenbang  kelurahan  tersebut.  Terkait  dengan  pernyataan  dari  masyarakat seperti  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa  partisipasi  masyarakat  di  kelurahan Mamasa  masih  kurang  kesadarannya  dari  masing-masing  individu,  apalagi dengan  zaman  sekarang  gotong  royong  dan  kebersamaan  sudah  sangat berkurang, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.
Hal ini berdasarkan wawancara bersama salah seorang masyarakat, yang mengatakan bahwa:
“Wajar  kalau  partisipasi  masyarakat  disini  kurang  karena  menurut  saya setiap  orang  memiliki  kepentingan  masingmasing.  Seperti  sibuk  mencari pengahasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganya”.  ( Wawancara ,  22 Januari 2019)
Adapun  faktor  yang  menjadi  penghambat  yaitu  kurangnya  kesadaran atau  kemauan  masyarakat  akan  pentingnya  gotong  royong  dalam  suatu kegiatan  pembangunan,  juga  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  rendah maka  mereka  sulit  untuk  mengerti  apa  pentingnya  pembangunan  yang  akan direncanakan  dan  dilaksanakan.  Karena  dari  ketidaktahuan  itulah  yang menyebabkan  masyarakat  memiliki  sikap  acuh  dan  bermasa  bodoh  terhadap pembangunan.
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 69 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Jadi,  peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  sebagai  fasilitator melalui  LPM  kelurahan  Mamasa  sangat  rendah  hal  ini  menunjukkan masyarakat  yang  kurang  aktif  dan  memiliki  kesadaran  rendah  untuk merencanakan  pembangunan  hal  ini  disebabkan  dari  kurangnya  minat masyarakat.
b. Masyarakat  Ikut  Dalam  Merencanakan  Prioritas  Usulan  Program Prioritas.
Usulan  yang  ingin  dibuat  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat dan  juga  mendesak  dilaksanakan  ditingkat  kelurahan.  Di  dalam  ikut menentukan  prioritas  usulan  yang  ingin  dibuat  merupakan  bentuk  peran masyarakat  yang  sangat  penting  karena  masyarakat  yang  lebih  mengetahui pembangunan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masing-masing  kelurahan  untuk dilaksanakan.  Untuk  memperoleh  informasi  yang  jelas  maka  hal  mengenai prioritas  penyelenggaraan  program  pemerintah  yang  akan  dilaksanakan  di Kelurahan  Mamasa  maka hal  ini  dijelaskan  dalam  wawancara  bersama  tokoh masyarakat kelurahan Mamasa bahwa:
“Yang  saya  lakukan  dalam  penyelenggaraan  prioritas  program pembangunan  hanya  untuk  kepentingan  masyarakat  di  sini”. ( Wawancara , 23 Januari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  informan  selaku masyarakat  (kepala  sekolah)  di  kelurahan  Mamasa  bahwa  masyarakat  yang memiliki  rasa  peduli  dengan  kemajuan  pembangunan  dapat  ditunjukkan dengan  keikutsertaannya  di  dalam  memberikan  usulan  program  LPM Kelurahan antara lain dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin  dibuat  yaitu  dengan  hadir  ketika  rapat  diadakan  yaitu  musrenbang kelurahan Mamasa.
Selanjutnya wawancara dengan pak Lurah yang menyatakan bahwa:
“Penentuan  prioritas  dapat  dilihat  dulu  apa  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat  itu  yang  diprioritaskan  untuk  kepentingan  bersama  dan kemudian melihat apa-apa saja yang sudah diprogramkan oleh pemerintah setelah  itu  kita  sesuaikan  dengan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat kelurahan  Mamasa.  Kemudian  program  prioritas  dalam  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  memang  dilakukan  setahun  sekali  dalam  rapat musrenbang ditingkat kelurahan”. ( Wawancara , 23 Januari 2019)
Berdasarkan hasil wawancara di atas kemudian ditambahkan oleh tokoh masyarakat bahwa:
“Memang program yang dijadikan sebagai prioritas di kelurahan ini sangat dibutuhkan  tetapi  terkadang  masyarakat  tidak  ada  komentar  dengan
70 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
program LPMK, karena sebenarnya LPMK dikelurahan ini kurang berperan disebabkan apabila ada bantuan dari pemerintah dialihkan ke pihak ketiga yaitu  kontraktor  pihak itulah  yang  mengerjakan  yang seharusnya  menjadi kewenangan  LPMK  mengapa  demikian  karena  disinilah  kelemahan  ketua LPMK yang diibaratkan tidak bisa menjemput bola dengan baik, dan ketua LPMK itu sendiri tidak proaktif menjemput proyek, dan apabila ada proyek masuk dia tahu bahwa pengelolanya adalah kontraktor bukan organisasinya yang  seharusnya  menjadi  tugas  dari  organisasinya  bahkan  dia  terima  saja tidak mengkritisinya”. ( Wawancara , 1 Maret 2017)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  informan  selaku tokoh  masyarakat  di  kelurahan  Mamasa  maka    diketahui  bahwa  peran Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  sebagai  fasilitator masih  rendah  sesuai  aturan  yang  berlaku  untuk  LPMK  hal  ini  dapat  dilihat dari  pernyataan  ketua  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  yang menyatakan  bahwa  LPMK  di  kelurahan  Mamasa  tidak  proaktif  dalam pelaksanaan  pembangunan  di  kelurahan  Mamasa  karena  organisasi  tersebut tidak  mengkritisi  atas  apa  yang  menjadi  kewenangannya,  dan  sebagian  besar masyarakatnya  juga  tidak  banyak  komentar  dengan  pelaksanaan pembangunan.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator
Dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  pembangunan,  LPMK  harus  teliti dan  bijaksana  dalam  memantau  kegiatan  pembangunan  dengan  cara menempatkan  dirinya  di  tengah-tengah  masyarakat  untuk  bisa  mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif di masing-masing lingkungan.
a. LPMK Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap kegiatan.
Keberhasilan  suatu  pembangunan  yang  diinginkan  oleh  pemerintah adalah  terwujudnya  program  yang  telah  direncanakan  dengan  partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik dalam pelaksanaan maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat kelurahan Mamasa. Maka dari itu LPMK  harus  melakukan  pengawasan  atau  pemantauan  terhadap  kegiatan pembangunan  agar  apa  yang  dilakukan  masyarakat  dapat  terpantau  dengan baik.  Maka  agar  mengetahui  sejauh  mana  LPMK  melaksanakan  perannya maka  dapat  dilihat  dari  informasi  yang  disampaikan  oleh  tokoh  pemuda bahwa:
“LPM  kelurahan  Mamasa  disini  tidak  melakukan  pemantauan  secara bertahap,  mereka  hanya  mengecek  disaat  awal  berjalannya  program pembangunan dan setelah selesainya pelaksanaanya program pembangunan
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 71 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
tersebut.  Setelah  selesai  proses  semua  itu  sama  sekali  tidak  ada.  Maka perannya tidak berjalan maksimal”. ( Wawancara , 22 Januari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  peran  LPMK  tidak dilaksanakan secara maksimal karena dilihat dari informasi dari tokoh pemuda bahwa pemantauan yang dilaksanakan hanya diawal dan diakhir penyelesaian pembangunan  saja  setelah  itu  sama  sekali  tidak  ada.  Dari  informasi  di  atas maka  selanjutnya  dilakukan  wawancara  dengan  kepala  lingkungan  yang dimana  dalam  pelaksanaan  pemantauan  pembangunan  apakah  benar  tidak dilakukan  secara  maksimal,  maka  dikemukakan  oleh  bapak  selaku  kepala lingkungan bahwa:
“Pembangunan fisik yang telah dibangun yah berjalan dengan semestinya. Sebagai  kepala  lingkungan  saya  belum  pernah  melihat  anggota  ataupun ketua  LPMK  melakukan  pemantauan  secara  langsung  jika  pembangunan tersebut sudah selesai.” ( Wawancara , 22 Januari 2019)
Kurang  maksimlanya  peranan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan  (LPMK)  di  Kelurahan  Mamasa  juga  disebabkan  karena  kurang perhatiaannya pemerintah Kabupaten Bone terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Mamasa. Hal ini terbukti sampai sekarang  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  belum berbadan hukum.
Hal  ini  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang mengatakan bahwa:
“Organisasi  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  di kelurahan  Mamasa  ini  tidak  berbadan  hukum,  beberapa  kali  kami melakukan  pertemuan  di  kantor  Bupati  yang  katanya  akan  diakta notariskan namun pada kenyataannya tidak ada yang dilakukan, maka dari itu  peran  kami  sebagai  LPMK  masih  kurang  maksimal.  ( Wawancara ,  26 Januari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dijelaskan  bahwa  ada  beberapa faktor  yang  menjadi  hambatan  LPMK  dalam  melaksanakan  perannya  di Kelurahan  Mamasa  salah  satunya  kurang  perhatiaannya  pemerintah  pada LPMK ini. Hal ini disebabkan adanya kepentingan politik yang mendominasi pekerjaan di Kelurahan Mamasa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LPMK mengatakan bahwa :
“Bagaimana  lembaga  kami  bisa  berperan  dengan  semestinya  jika  program pembangunan  yang  semestinya  dikerjakan  oleh  pihak  kami  namun  pada kenyataannya dialihkan ke pihak ketiga yaitu kontraktor .” ( Wawancara , 22 Januari 2019)
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Agar  terciptanya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan,  maka dibutuhkan  komunikasi  pembangunan  artinya  tujuan  komunikasi pembangunan  bukanlah  sekedar  untuk  memasyarakatkan  pembangunan  dan menyampaikan  pesan-pesan  tentang  pembangunan  saja  tetapi  yang  lebih penting  dalam  komunikasi  pembangunan  yaitu  menumbuhkan  dan menggerakkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan.  Melalui komunikasi  pembangunan  dapat  ditempuh  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat.
Tipe  partisipasi  masyarakat  di  Kelurahan  Mamasa  termasuk  pada  tipe partisipasi  pasif  di  mana  masyarakat  diberitahu  apa  yang  sedang  atau  telah terjadi.  Masyarakat  hanya  menunggu  informasi  dan  arahan  dari  pihak pelaksana.  Tentang  hal  tersebut  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di Kelurahan  Mamasa  menurut  informasi  dari  Lurah  Mamasa  yang  mengatakan bahwa:
“Dalam  hal  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  di kelurahan Mamasa ini sebenarnya peran LPM di kelurahan Mamasa kurang maksimal  karena  dilihat  dari  partisipasi  masyarakat  yang  masih  kurang keikutsertaannya  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  juga  apabila  ada bantuan dari pemerintah yang masuk selalu dipihak ketigakan yaitu beralih ke  kontraktor  yang  seharusnya  menjadi kewenangan  dari  LPMK  dan  juga LPMK  tidak  proaktif  pada  pembangunan.  Maka  dari  itu  partisipasi masyarakat di sini masih kurang dan LPM di kelurahan ini kurang berperan sebagaimana mestinya”. ( Wawancara , 21 Januari 2019)
Adapun  pernyataan  dari  kepala  lingkungan  kelurahan  Mamasa  yang menyatakan bahwa :
“Di  lingkungan  ini  beberapa  keluhan  dari  masyarakat  terutama  untuk masalah MCK umum, di sini MCK umumnya tidak ada bahkan ada rumah warga yang tidak memiliki WC karena tidak adanya biaya. Mereka berharap agar  di  buatkan  MCK  umum  karena  mereka  merasa  susah  apabila  mau buang air, malahan kalau mereka mau buang air mereka pergi ke sawah, dan kebutuhan  masyarakat  disini  sampai  sekarang  belum  di  laksanakan  maka dari itu tugas LPMK di kelurahan Mamasa ini menurut saya sangat kurang berperan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada, karena  apabila  ada bantuan  dari pemerintah  yang  masuk  yang  mngerjakannya  bukan  dari  pihak  LPMK malahan saya liat kontraktor yang menanganinya yang seharusnya menjadi kewenangan dari LPMK”. ( Wawancara , 23 Januari 2019).
Terkait  dengan  partisipasi  masyarakat,  ada  empat  lingkup  partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 73 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
a) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  di  wilayahnya  perlu  ditumbuhkan  melalui  forum  yang memungkinkan  masyarakat  berpartisipasi  langsung  dalam  proses pengambilan  keputusan  terhadap  program  pembangunan  di  wilayah setempat.
b) Partisipasi  dalam  Pelaksanaan  Pembangunan.  Diartikan  bahwa  dalam pelaksanaan  kegiatan  pembangunan,  perlu  adanya  pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk  korbanan  lainnya  yang  sepadan  dengan  manfaat  yang  akan diterima oleh masingmasing warga/masyarakat.
c) Partisipasi  dalam  Pemantauan  dan  Evaluasi  Pembangunan  Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan  pembangunan  sangat  diperlukan,  guna  mengetahui  apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh  umpan  balik  tentang  masalah/kendala  yang  muncul  dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
d) Partisipasi  dalam  Pemanfaatan  Hasil  Pembangunan  Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara  langsung,  sehingga  hasil  pembangunan  menjadi  sia-sia.  Dengan demikian,  perlu  adanya  partisipasi  masyarakat  dengan  kemauan  dan kesukarelaan  untuk  memanfaatkan  hasil  pembangunan,  misalnya: memanfaatkan jembatan penyeberangan jalan, dan sebagainya.
Adapun yang menjadi faktor penghambat kurang maksimalnya peranan LPMK  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  di  Kelurahan  Mamasa yaitu tidak  proaktifnya  ketua  LPMK terhadap  program  pembangunan.  Maka setiap  pembangunan  yang  dilaksanakan  yang  menanganinya  dipihak ketigakan.  Hal  ini  juga  disebabkan  kurang  bertanggung  jawabnya  pihak LPMK  sehingga  setiap  program  pembangunan  dialihkan  ke  kontraktor  dan pihak LPMK hanya menerima saja keputusan yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa peranan  LPMK  dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat belum maksimal, Dimana pihak LPMK tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk  mengadakan  rapat  bersama  setiap  kepala  lingkungan,  sehingga  tidak efektifnya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh setiap kepala lingkungan kepada  LPMK.  Peranan  LPMK  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat belum  maksimal,  hal  ini  terlihat  bahwa  LPMK  di  kelurahan  Mamasa  tidak proaktif  terhadap  pembangunan  fisik  sehingga  setiap  pelaksanaan  program pembangunan  fisik  di  Kelurahan  Mamasa  di  pihak  ketigakan  yaitu  dialihkan pada kontraktor yang seharusnya menjadi kewenangan dari LPMK.
74 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## SARAN
Sebaiknya  peran  LPMK  dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat di kelurahan Mamasa lebih dioptimalkan, agar aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Demikian pula  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  penggerak  dalam pembangunan  lebih  ditingkatkan  dan  LPMK  harus  proktif  terhadap pembangunan  fisik,  agar  setiap  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  di Kelurahan Mamasa masyarakat dapat terlibat aktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat .,Alfabeta, Bandung.
Abe, Alexander, 2002, Perencanaan daerah partisipatif, pondok edukasi,Solo
Duverger, Maurice, 1985, Sosiologi Politik, Rajawali, Jakarta.
Kunarjo, 2002, Perencana dan Pengendalian program Pembangunan, penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
Koenjaraningrat. 1985. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia.
Jakarta.
Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah (2004) Perencanaan Pembangunan
Daerah:  Strategi  Menggali  Potensi  dalam  mewujudkan  otonomi  daerah,  PT
Gramedia Pustaka utama Jakarta.
Rauf,  Rahyunir  &  Munaf,  Yusri.  2015.  Lembaga  Kemasyarakatan  Indonesia.
Zanafa Publishing, Yogyakarta.
Soekanto,  Soerjono,  2003,  Sosiologi  Suatu  Pengantar,  Cetakan  ke enam,Rajawali Grafindo, Jakarta.
Sumaryadi, Nyoman, I, 2000, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, CV Cita Utama, Jakarta.
Tjokroamidjoyo, Bintaro, 1996, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta