Diserahkan: 8 Januari 2022 Disetujui: 14 Januari 2022. Dipublikasikan: 14 Januari 2022 Kutipan: ‘’
Vol. 7. No.1. Tahun 2022. Hal 125-159 DOI: 10.32832/educate.v7i1.6365
SUPERVISI AKREDITASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

## (Studi Kasus Di Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Jawa Barat)
Abdul Muis Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

## Abstrak
Program supervisi  akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF yang sesuai  dengan  SNP  sangat  penting  dilakukan,  karena hanya  satuan  PAUD  dan  PNF yang terakreditasi  saja  yang  mendapat  beberapa keistimewaan. Supervisi  akreditasi  dilaksanakan dalam  rangka pengembangan  mutu  satuan  PAUD dan  PNF  agar sesuai  dengan  SNP  dan  siap diakreditasi  oleh BAN  PAUD dan PNF  di  PP  PAUD  dan Dikmas Jawa  Barat pada  tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. Hasil penelitian menggambarkan bahwa supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF yang dilakukan di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun  2019 adalah dengan  melakukan  peningkatan  pada pengelolaan,  kinerja pendidik, kurikulum, serta sarana dan prasarana dari satuan PAUD dan PNF, agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi  oleh BAN PAUD dan  PNF.  Untuk  menjamin  ketercapaian  tujuan keempat supervise tersebut dilakukan strategi dengan membuat skenario kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 serta alur pelaksanaan supervisinya.
Kata kunci: Supervisi; akreditasi; pengembangan mutu.

## Abstract
The accreditation supervision program in the context of developing the quality of PAUD and PNF units in accordance with the SNP is very important, because only accredited PAUD and PNF units receive several privileges. Accreditation supervision is carried out in the context of developing the quality of PAUD and PNF units to comply with the SNP and ready to be accredited by BAN PAUD and PNF in PP PAUD and Dikmas West Java in 2019. The purpose of this study was to analyze the implementation of accreditation supervision in the context of developing the quality of PAUD units and PNF to comply with SNP and ready to be accredited by BAN PAUD and PNF. The results of the study illustrate that accreditation supervision in the context of developing the quality of PAUD and PNF units carried out at PP PAUD and Dikmas West Java in 2019 is to improve the management, performance of educators, curriculum, as well as facilities and infrastructure of PAUD and PNF units, to suit with SNP and ready to be accredited by BAN PAUD and PNF. To ensure the achievement of the objectives of the four supervisions, a strategy is carried out by creating scenarios of Phase 1 and Phase 2 activities and the flow of the supervision implementation.
Keywords: Supervision; accreditation; quality development.

## I. P ENDAHULUAN
Satuan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan  Nonformal  (PAUD dan  PNF) memiliki  peran  yang  sangat  besar dalam  memenuhi  hak  pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI  Tahun  1945),  terutama  dalam  meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global yang makin nyata. Peran negara dan seluruh komponen masyarakat  diperlukan  untuk  mencapai peningkatan  sumber  daya manusia tersebut dalam hal penjaminan mutu pendidikan yang baik bagi satuan PAUD dan PNF. Salah satu bentuk penjaminan mutu yang  dilanjutkan dengan  pengembangan mutu  pendidikan adalah melalui pelaksanaan akreditasi satuan PAUD dan PNF yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Penjaminan mutu  pendidikan  adalah kegiatan  sistemik  dan  terpadu  oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah,  pemerintah  pusat, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat  kecerdasan kehidupan bangsa  melalui pendidikan. Acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan PAUD dan PNF adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar- standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Keberhasilan penjaminan mutu  pendidikan  harus disertai  pula dengan  melakukan pengembangan mutu pendidikan melalui akreditasi.

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas), SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Akreditasi  adalah kegiatan  penilaian  kelayakan  program  dalam satuan pendidikan  berdasarkan  kriteria yang telah ditetapkan, yakni kriteria yang terhimpun dalam SNP. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program  dan  satuan pendidikan  pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/atau  lembaga  mandiri  yang  diberi  kewenangan  oleh  pemerintah untuk melakukan akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Lembaga pelaksanaan akreditasi satuan PAUD dan PNF yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan  PNF),  berdasarkan  amanat  dari  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
BAN PAUD dan PNF bersifat independen. Kegiatan akreditasi satuan PAUD dan PNF bertujuan  untuk  memberikan  asesmen  secara objektif, transparan,  dan  berkelanjutan terhadap kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan  yang mengacu pada SNP.  Sasaran  akreditasi  satuan PAUD dan  PNF terdiri atas: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk memenuhi tuntutan tugas tersebut, satuan  PAUD  dan  PNF  dituntut  untuk  memahami  tata  cara penyiapan dokumen dan aneka ragam kebutuhan akreditasi.
Keberhasilan pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF melalui akreditasi akan sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya. Faktor sumber  daya  manusia tersebut  berupa  kemampuan  untuk  mengembangkan mutu  yang  hanya  dapat  dibina melalui pendidikan, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan pengembangan mutu program pada satuan PAUD dan PNF agar mencapai SNP.  Pendidikan  yang berkualitas  adalah  pendidikan  yang  mempunyai  nilai bagi masyarakat yang menggunakannya dan dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan.
Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan  penelitian  terkait pengembangan mutu melalui akreditasi bagi satuan PAUD dan PNF pada tahun 2019, dengan mengambil studi  kasus  di  Pusat  Pengembangan  Pendidikan  Anak Usia Dini  dan  Pendidikan Masyarakat  (PP  PAUD dan  DIKMAS)  Jawa  Barat. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ditemukan beberapa permasalahan dalam pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF, yaitu:
a. Terbatasnya pendanaan dalam pelaksanaan pengembangan mutu (pemetaan mutu, supervisi di lapangan, dan verifikasi);
b. Kurang siapnya setiap satuan pendidikan dalam melengkapi berkas dokumen kerja pemenuhan SNP;
c. Dukungan teknis dan  pendanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) sangat terbatas;
d. Keterlibatan para Penilik yang membidangi satuan PAUD dan PNF terbatas jumlah dan kemampuannya;
e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, yang dalam hal ini adalah PP PAUD dan Dikmas serta  Sanggar  Kegiatan  Belajar  (SKB)  masih  terbatas  jumlah pegawainya  dan kompetensinya belum merata; dan
f. BAN PAUD dan PNF Provinsi masih terbatas anggaran dan tenaga assesornya.
Permasalahan  di  atas diperkuat  dengan  data BAN  PAUD  dan  PNF  Provinsi  Jawa Barat tahun 2019, yang menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
a. Ribuan satuan PAUD dan PNF belum masuk Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan tidak memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
b. Banyaknya satuan pendidikan yang statusnya tidak jelas, illegal, ijazah kesetaraan yang “aspal/asli tapi palsu”, sehingga menimbulkan keraguan bagi lulusannya; dan rendahnya prosentase hasil akreditasi satuan pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2019, yakni: a) PAUD:  6% (enam perseratus), terdiri atas 3.131 (tiga ribu serratus tiga puluh satu) satuan terakreditasi dari 52.329 (lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan) satuan; b) PKBM:   16% (enam belas perseratus), terdiri atas  318 (tiga ratus delapan belas) satuan terakreditasi dari 2.001 (dua ribu satu) satuan; dan c) LKP:  17% (tujuh belas perseratus), terdiri dari 463 (empat ratus enam puluh tiga) satuan terakreditasi dari  2.784 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) satuan.

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Untuk  mengatasi  permasalahan  di  atas,  salah satu  kebijakan  Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas pada tahun 2019, berkenaan dengan pengembangan mutu agar sesuai dengan SNP bagi satuan PAUD dan PNF adalah melakukan program supervisi, dengan memberikan tuntunan atau pembinaan sehingga satuan PAUD dan PNF siap diakreditasi. Supervisi secara etimologi  berasal  dari kata  “super” dan  “visi”  yang  mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Menurut KBBI (Hasan Alwy, 2005:1107) supervisi adalah pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, atau penyelia. Supervisi pendidikan adalah pembinaan berupa tuntunan atau bimbingan menuju perbaikan situasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
Program supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP sangat penting dilakukan, karena hanya satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi saja yang mendapat beberapa keistimewaan sebagai berikut:
a. Diberi dana bantuan penyelenggaraan program oleh pemerintah;
b. Berhak menyelenggarakan ujian kesetaraan tingkat satuan pendidikan; dan
c. Berhak menyelenggarakan dan menerbitkan sertifikat uji kompetensi.
Berdasarkan data dari PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat (2017), indikator SNP yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD dan PNF, memiliki indikator  dengan  rincian  sebagai berikut:

## Tabel 1. Indikator SNP PAUD
Standar Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STTP) Isi Proses Pendidik dan Tenaga Kepandidikan Sarana prasarana Pengelolaan Pembiayaan Evalusi Indikator Standar 3 12 10 4 7 17 4 3 Sumber; hasil penelitian

## Tabel 2. Indikator SNP PKBM
Standar Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STTP) Isi Proses Pendidik dan Tenaga Kepandidikan Sarana prasarana Pengelolaan  Pembiayaan  Evalusi Indikator Standar 3 7 7 6 6 28 5 10

## Sumber; hasil penelitian

## Tabel 3. Indikator SNP LKP
Standar Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STTP) Isi Proses Pendidik dan Tenaga Kepandidikan Sarana prasarana Pengelolaan  Pembiayaan  Evalusi Indikator Standar 3 11 14 6 11 19 5 8

## Sumber; hasil penelitian
Melalui  penelitian ini diungkapkan  program supervisi  akreditasi  dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. Adapun program supervisi yang dipaparkan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan melalui studi kasus di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada  tahun 2019.  Gambaran yang telah dipaparkan di  atas,  pokok permasalahannya adalah supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF di PP PAUD dan Dikmas Jawa  Barat pada  tahun 2019.  Tujuan  penelitian ini  adalah untuk  mengetahui pelaksanaan supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF  agar  sesuai  dengan  SNP dan  siap  diakreditasi  oleh BAN  PAUD  dan  PNF,  yang dilakukan di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019.

## II. M ETODE P ENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015: 13-14). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dan pendekatan kasus, dengan mengambil studi kasus di PP

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
PAUD  dan  Dikmas  Jawa  Barat  pada  tahun 2019.  Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang diperoleh dari data sekunder. Penggunaan teknik penelitian  kepustakaan  ini dengan  cara  menelusuri,  mempelajari dan  mendalami berbagai dokumen yang bersifat permanen dan tercatat agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.  Sasaran  studi  dokumentasi  adalah  buku-buku  yang berhubungan dengan pelaksanaan supervisi akreditasi dan sebagainya.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Supervisi  akreditasi  dalam  rangka  pengembangan  mutu  satuan  PAUD dan  PNF adalah  upaya  pembinaan  untuk  memberikan  tuntunan  atau  bimbingan  bagi setiap satuan  PAUD  dan  PNF  agar  dapat  mencapai  standar  nasional  pendidikan  dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) program supervisi dalam rangka  mengembangkan  mutu  satuan  PAUD dan  PNF  yang dilakukan, yakni dengan meningkatkan:
1. Pengelolaan satuan pendidikan, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal;
2. Kinerja  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  sehingga  berhasil  membantu  dan membimbing peserta didik dalam mencapai prestasi belajar yang diharapkan;
3. Kurikulum, proses, dan materi pembelajaran sehingga berdayaguna dan terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan; dan
4. Sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.
Berikut diuraikan masing-masing program supervisi yang dilakukan dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019.

## A. Peningkatan Pengelolaan Satuan PAUD dan PNF
Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan  suatu  kegiatan baik  bersama orang lain  atau melalui orang lain  dalam mencapai  tujuan organisasi.  Hasil  penelitian  kepustakaan menunjukkan  beberapa
indikator penilaian pada aspek pengelolaan satuan PAUD dan PNF yakni perencanaan, pengembangan program, dan kepegawaian
1. Perencanaan, dengan gambaran sebagai berikut:
a. Selama ini penyusunan rencana kerja tidak melibatkan stakeholder . Masukan dari stakeholder tidak  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  diselaraskan  dengan kebutuhan satuan PAUD dan PNF agar tidak menyimpang dari penetapan awal dan program kerja lembaga;
b. Pelaksanaan  program  kerja belum  mencerminkan  rencana strategis, karena satuan PAUD dan PNF belum memiliki rencana strategis;
c. Pelaksanaan  program  kerja  satuan  PAUD dan  PNF belum  diperbaharui dan diselaraskan   dengan   rencana   kerja awal dan program kerja lembaga; dan
d. Program kerja yang disusun sifatnya   kurang fleksibel dan setelah pemantauan tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga.
2. Pengembangan program, dengan gambaran sebagai berikut:
a. Stakeholder terkait  dan  staf  tidak  terlibat  dalam  perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan  evaluasi program.  Perancangan  program kerja,  pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan oleh pendidik satuan PAUD dan PNF yang mendapat tugas dari kepala;
b. Perancangan program sudah mencakup kegiatan-kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Tetapi tidak berjalan lancar, karena pendidik disibukan dengan pekerjaan yang sifatnya administratif bukan fungsional sesuai tusinya; dan
c. Temuan-temuan dari proses  pemantauan  dan  evaluasi  tidak mempengaruhi rancangan program  satuan  PAUD dan  PNF.  Satuan  PAUD dan  PNF  dalam merencanakan  program  kurang  memperhatikan temuan  dari  lapangan  dan evaluasi program akhir tahun. Padahal  sangat bermanfaat  bagi  lembaga dalam menyusun program kerja tahun berikutnya.
3. Kepegawaian, dengan gambaran sebagai berikut:
a. Jumlah pegawai yang sedikit tidak sebanding dengan pekerjaan yang banyak;
b. Tidak  ada  uraian  jabatan  untuk  pedoman  kerja. Untuk  tertib  administrasi dan prosedur kerja yang baik, Kepala satuan PAUD dan PNF harus membuat uraian jabatan bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di satuan PAUD

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
dan  PNF.  Karena uraian  jabatan yang  dibuat dan ditetapkan,  akan  membantu pegawai satuan PAUD dan PNF bekerja; dan
c. Pimpinan tidak mendorong terciptanya perdebatan dan kerjasama diantara staf. Untuk  perdebatan  dan  kerjasama  yang  baik  diantara  staf, pimpinan  wajib mendorongnya  agar  semua  unsur  yang  ada  di  satuan  PAUD dan  PNF dapat melahirkan program inovatif dan kreatif.
Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan, pengembangan program dan  kepegawaian  hasil  penilaian  responden  di  bawah  rata-rata.  Hal  ini menunjukkan kemampuan manajerial dalam hal tata kelola kelembagaan satuan PAUD dan PNF serta dukungan seluruh unsur yang ada sangat kurang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidak selarasan dengan teori yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard (1982) dalam Sudjana  yang memberi arti pengelolaan/manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai  tujuan-  tujuan  organisasi  (Sudjana,  2000:17).  Implementasi  teori  tersebut adalah  bahwa manajemen merupakan serangkaian  kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mendayagunakan sumber daya manusia,  sarana  dan  prasarana  secara  efisien  dan  efektif  untuk mencapai  tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Sudjana menyatakan bahwa:
a. “Dalam  manajemen  terjadi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang pengelola (pemimpin, kepala, ketua, manajer dsb) bersama orang lain atau kelompok. Terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dan yang dipimpin;
b. Kegiatan  yang  dilakukan  bersama  dan  melalui  orang  lain  itu  diarahkan untuk mencapai tujuan yang  telah ditetapkan atau disepakati bersama; dan
c. Pengelolaan  dilakukan  dalam  organisasi,  sehingga tujuan  yang  akan dicapai  itu adalah tujuan organisasi.” (Sudjana, 2000:18).
Ketiga hal  tersebut  memerlukan  kehadiran  seorang  pengelola/  manajer  yang memiliki  kemampuan dan keterampilan tentang  hubungan kemanusiaan  untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  manajer,  Winardi  merumuskan pengertiannya sebagai berikut:
“.... Manajer adalah seorang yang diberi wewenang  formal oleh organisasi formal tertentu, untuk membawahi sejumlah bawahan, untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut, melalui penerapan macam-macam fungsi manajemen, seperti: perencanaan,  pengorganisasian, pengisian jabatan-jabatan yang  tersedia, memimpin  dan menggerakkan (mengaktuasi) dan  melaksanakan  pengawasan performa bawahan tersebut” (Winardi, 2009:2).
Selanjutnya  pengertian  manajemen  dikemukakan kembali Winardi  yang menyatakan bahwa:
“Manajemen  tidak  mungkin  hanya dilaksanakan  oleh seorang  saja dalam melaksanakan  semua  tugas-tugas  pekerjaan  tersebut  tanpa bantuan  orang lain. Manajemen adalah sebuah proses dan memerlukan waktu untuk melaksanakannya. Aktivitas  manajemen  dilaksanakan  secara sistematis dan  kegiatannya  saling berkaitan tidak berdiri sendiri. (Winardi, 2009:2).”
Manajamen  kelembagaan  satuan  PAUD  dan  PNF dalam  kerangka implementasi tugas pokok dan fungsi adalah agar dapat berlangsung sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing memiliki  arti yang berbeda tetapi saling berkaitan. Tugas pokok secara administrasi diartikan sebagai sasaran utama yang dibebankan  kepada organisasi  untuk  dicapai.  Fungsi  berkaitan  dengan  jabatan (pekerjaan)  yang dilakukan  atau kegunaan  suatu  hal.  Agar lembaga  dapat  berjalan sebagaimana mestinya diperlukan jabatan seorang manajer yang mengatur/mengelola lembaga tersebut.
Pengimplementasian tugas pokok dan fungsi satuan PAUD dan PNF adalah dengan memenuhi  sasaran  atau pelaksanaan pekerjaan  utama  yang meliputi  program  kerja berikut pengendalian mutu program satuan PAUD dan PNF. Hal ini penting untuk dicapai agar  lembaga bersangkutan  berdayaguna dan  keberadaannya diperlukan  masyarakat serta dapat meningkatkan indeks prestasi manusia. Kemampuan manajerial dalam tata kelola kelembagaan  yang  efektif dan dinamis  yang  diperlihatkan oleh manajemen organisasi  merupakan unsur dominan  dalam  penentuan kemungkinan  organisasi berhasil mencapai tujuannya.
Pengelolaan  satuan  PAUD  dan  PNF  sangat  bergantung  pada  karakteristik serta tekad  Pimpinan,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Bila  ingin maju dan berkembang seoptimal mungkin serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka upaya

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
yang  harus dilakukan  segenap  pimpinan dan  staf satuan  PAUD  dan  PNF  adalah membangun sikap kerjasama yang terbuka baik internal maupun dengan pejabat di luar satuan PAUD dan PNF. Berdasarkan hal tersebut maka manajemen yang tepat diterapkan adalah manajemen yang berdasarkan tujuan dan partisipasi. Artinya satuan PAUD dan PNF harus dibawa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam tujuan dan fungsi melalui  kerjasama antara  pimpinan dan  staf dengan dilandasi  pengendalian diri yang mantap.

## B. Peningkatan Kinerja Pendidik Satuan PAUD dan PNF
Istilah kinerja  atau prestasi kerja berasal dari kata job  performance. Sudrajat menyatakan bahwa kinerja merupakan:
“prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja diartikan juga sebagai tingkat atau derajat pelaksanaan tugas seseorang atas dasar kompetensi yang dimilikinya” (Sudrajat, 2010:1).
Istilah  kinerja  tidak dapat dipisahkan dengan bekerja, karena  kinerja merupakan hasil dari proses bekerja. Dalam konteks tersebut maka kinerja adalah hasil kerja dalam mencapai suatu tujuan atau persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat dimaknai sebagai ekspresi potensi seseorang berupa perilaku atau cara seseorang dalam melaksanakan tugas, sehingga menghasilkan suatu produk (hasil kerja) yang merupakan wujud dari  semua tugas  serta  tanggung  jawab  pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya. Kinerja dapat ditunjukkan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  dan  staf  satuan  PAUD dan PNF.
Mencermati uraian di muka maka kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang  atau kelompok  orang  dalam  suatu  organisasi  sesuai wewenang  dan tanggungjawabnya  masing-masing  dalam  rangka mencapai tujuan  organisasi  yang bersangkutan. Kinerja pendidik adalah kemampuan atau prestasi kerja yang dicapai oleh seorang pendidik di satuan PAUD dan PNF didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik satuan PAUD dan PNF yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala satuan PAUD dan PNF.
Hasil pengolahan data yang diperoleh dari indikator penilaian pada aspek kinerja pendidik satuan PAUD dan PNF seperti berikut.
a. Peningkatan mutu layanan, dengan gambaran sebagai berikut:
1) Untuk  mengukur indikator  keberhasilan/kinerja  data  dasar  dan  data dampak dianalisis secara berkala dan ditetapkan untuk setiap tujuan program, tetapi hal itu belum dilakukan;
2) Satuan  PAUD  dan  PNF  bekerja  sesuai  tugas  dan  fungsinya,  hasil  dari evaluasi dampak belum  digunakan sepenuhnya untuk melakukan penyesuaian program akan datang;
3) Program dan strategi belum secara aktif disampaikan kepada para stakeholder dan penerima manfaat; dan
4) Pimpinan satuan PAUD dan PNF dalam rangka meningkatkan kompetensi staf, dan  tanggung jawab  pimpinan bagi  lembaganya berusaha  mendidik  para  staf dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman staf  akan  peran dan tanggungjawabnya terhadap lembaga.
b. Kemitraan, dengan gambaran sebagai berikut:
1) Satuan PAUD dan  PNF,  bekerja sesuai  tugas dan  fungsinya merupakan bagian dari  lembaga serupa yang  lebih  besar,  seperti  SKB  lembaga di tingkat kabupaten/kota;
2) Satuan PAUD dan  PNF menjalin  hubungan  bukan  dengan  lembaga pemerintah saja, tetapi juga dengan lembaga non pemerintah;
3) Pertukaran informasi  belum  dilaksanakan sebagai partisipasi  dalam jaringan membantu  lembaga  mengembangkan  program  dan memperbaiki  sistem serta prosedur kerja lembaga;
4) Satuan PAUD dan PNF belum berhasil memberikan masukan kebijakan kepada unit  pemerintah  daerah  utama seperti  Bappeda  dan  Sekda, karena  performa satuan PAUD dan PNF belum mampu meyakinkan para pejabat daerah.
Secara  umum  rendahnya  kinerja  pendidik  satuan  PAUD  dan  PNF  dalam menyelenggarakan program  pendidikan nonformal dan informal  unggulan berbasis potensi  lokal yang dapat  dijadikan  contoh  dan rujukan oleh masyarakat, merupakan kegagalan yang nyata dari kepemimpinan kepala dalam mengarahkan  stafnya,  selain

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
rendahnya komitmen pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD dan PNF dalam bekerja  dan  berkarya.  Artinya  hasil  atau prestasi  kerja individu  berdasarkan pengetahuan,  dan  keterampilan  serta kemampuan kerja tidak nampak dalam bentuk kualitas  hasil  kerja,  dan  perilaku kerja  yang  sesuai  dengan  prosedur  kerja yang ditetapkan  oleh  lembaga  yang tercermin  mulai  dari  bagaimana merencanakan, melaksanakan, menilai dan membimbing serta membuat laporan pelaksanaan kerja di wilayah kerjanya tidak dapat dicapai.
Secara esensial terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja pendidik satuan PAUD  dan PNF, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal atau berasal dari  diri  sendiri,  yang  berhubungan  dengan  kemampuan mengembangkan  diri, pengetahuan  dan  sikap  yang dimiliki,  motivasi dan sebagainya.  Sedangkan  faktor eksternal  dipengaruhi  oleh  fihak  lain,  yaitu pimpinan  setempat,  tempat  kerja, lingkungan  kerja,  dan  mekanisme  kerja. Timpe  mengatakan  bahwa  terdapat  faktor- faktor mata rantai kinerja yang saling bergantung satu sama  lainnya (Timpe, 2002:132). Kinerja akan terganggu manakala ada satu mata rantai yang lemah diantara mata rantai tersebut.
Contoh dari faktor-faktor mata rantai tersebut, meskipun tugasnya jelas, kinerja individu mungkin di bawah standar bila dia kekurangan sumber daya atau alat. Atau, meskipun sumber daya tersedia dan akibat-akibatnya dapat diterima, kinerja berada di bawah standar bila individu tidak cukup terlatih.
Penting  sekali  Kepala  satuan  PAUD  dan  PNF memahami bahwa  pendidik  dan tenaga kependidikan  sebagai  individu  adalah  satu  mata rantai dalam rantai ini  dan produktivitas optimal/pengembangan mutu adalah hasil dari semua mata rantai yang ada dan efektif dalam rantai tersebut. Yang lebih penting semua unsur harus memahami bahwa mata  rantai  yang  paling kecil  kemungkinannya  untuk gagal biasanya  adalah individu.
Pemahaman tentang pentingnya mata rantai ini  akan sangat  membantu, karena memuat  sejumlah  faktor  yang  sering dipandang  sebagai  fenomena terpisah  dan menunjukkan  hubungan,  dan  selanjutnya beberapa  strategi  yang secara  sistematis mendiagnosis dan memperbaiki masalah-masalah kinerja/produktivitas. Kita memiliki cara yang bermanfaat untuk melihat produktivitas individu dan produktivitas lembaga.
Rantai kinerja ada dan selalu bekerja, suka atau tidak. Semua kinerja ditentukan oleh efektivitas keseimbangan antara pekerja individu dan lingkungan yang berada di dekatnya.  Di  samping itu,  kinerja  atau  produktivitas manusia akan  dapat  diperbaiki dalam  jangka panjang  hanya melalui  perubahan yang hati-hati  dan bijaksana  dalam komponen-komponen rantai kinerja.
Bagi  para Kepala  satuan  PAUD  dan  PNF,  hal  ini  berarti  bahwa  mereka penting memahami komponen-komponen dasar ini dan hubungannya. Lebih jauh lagi, mereka harus  mengelola komponen-komponen  dasar ini  bila kinerja/produktivitas  harus menjadi kenyataan. Karena itu rantai kinerja ini memiliki implikasi luas bagi manajemen secara  keseluruhan.  Kendati  demikian,  kita  akan berkonsentrasi hanya  pada  dua penggunaan spesifik dari  mata  rantai kinerja  ini yaitu mengelola  masalah-masalah kinerja dan mengelola perubahan
Terdapat  beberapa  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  pendidik  satuan PAUD dan PNF, antara lain:

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
a. Pengembangan  diri,  hal  ini  dilakukan  dengan  cara  belajar  sendiri,  mencari informasi  terbaru, membiasakan  diri  terhadap  satu  pekerjaan  serta meningkatkan disiplin dalam tugas dan pekerjaannya;
b. Pelatihan dan orientasi, hal ini dilakukan melalui pelatihan dan orientasi, yang dapat lebih meningkatkan mutu pelaksanaan tugas operasional di lapangan;
c. Pembinaan,  hal  ini  dilakukan  melalui  kunjungan  langsung  atau  dengan bimbingan  teknis  atau  melalui  petunjuk operasional  dan buku-buku yang mendukung terhadap pekerjaan; dan
d. Pemberian  penghargaan,  hal  ini  dapat  memunculkan  motivasi  kerja  dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas di lapangan .

## C. Peningkatan Kurikulum satuan PAUD dan PNF
Untuk mengukur keberhasilan implementasi tugas pokok dan fungsi satuan PAUD dan  PNF tidaklah  semudah  membalikan  telapak  tangan.  Parasuraman (1990)  dalam Wasliman  menyatakan  bahwa  sifat-sifat  pokok mutu  jasa mengandung  unsur tangibles (bukti fisik), reliability keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan),  dan empathy (empati) (Wasliman, 2009: 3-4). Kelima unsur tersebut, dalam hal pengimplementasian di satuan PAUD dan PNF dapat digambarkan sebagai berikut.
a. Tangible (bukti fisik), yaitu penampilan  fisik, peralatan, materi komunikasi, SDM/PTK,  dan  sarana prasarana pendidikan.  Misalnya, fasilitas pembelajaran seperti gedung, media pembelajaran dan lain sebagainya;
b. Reliability (keandalan),  yaitu  kemampuan  memberikan  pelayanan  dengan tepat dan terpercaya  seperti  yang  dijanjikan  dengan  segera  atau  cepat, akurat, dan memuaskan.  Misalnya, mata  ajar  yang  benar-benar  sesuai dengan kebutuhan, jadwal  pembelajaran, proses  pembelajaran  yang  akurat, penilaian yang objektif, bimbingan dan penyuluhan, serta aktivitas lain yang semuanya untuk memperlancar proses pembelajaran peserta didik;
c. Responsiveness (daya tanggap),  yaitu  keinginan/kemauan/kesediaan pendidik dan tenaga kependidikan  untuk  membantu  atau menolong  peserta didik dan
memberikan  pelayanan  yang  cepat.  Misal,  prosedur  manajemen lembaga pendidikan sederhana;
d. Assurance (jaminan), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek terhadap peserta didik, serta memiliki sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya dan keragu-raguan. Misalnya, pimpinan satuan PAUD dan PNF , seluruh  pendidik  dan tenaga kependidikan harus benar-benar kompeten di bidangnya sehingga   reputasi lembaga   pendidikan   positif   di   mata masyarakat; dan
e. Empathy (empati),  yaitu  kemudahan  dalam  melakukan  hubungan, komunikasi dengan baik, perhatian pribadi, dan memahami  kebutuhan peserta didiknya. Misalnya,  pendidik  dan  tenaga kependidikan  mengenal peserta  didik yang mengikuti proses pembelajaran.
Pengembangan satuan PAUD dan PNF perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan menuju  SNP. Hal  ini dimaksudkan  agar satuan PAUD dan  PNF dapat  memberikan pelayanan  pendidikan  yang  berkualitas  kepada  peserta  didik sesuai  SNP.  Adanya standarisasi satuan PAUD dan PNF ini, maka peserta didik diharapkan dapat menerima pelayanan  pendidikan  yang  bermutu  sesuai  dengan  8  SNP  yang telah ditetapkan pemerintah.

## D. Peningkatan Sarana dan prasarana satuan PAUD dan PNF
Bafadal  menyatakan  bahwa  sarana  pendidikan  baik  untuk  formal  maupun nonformal, adalah:
“Semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam  proses  pendidikan.  Sedangkan  prasarana pendidikan  adalah  semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan” (Bafadal, 2004:2).
UU  tentang Sisdiknas mengatur bahwa  standar  sarana  dan prasarana merupakan SNP yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.  Setiap satuan pendidikan formal  dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai  dengan pertumbuhan  dan perkembangan potensi  fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun yang dimaksud dengan standar sarana  dan prasarana  berdasarkan  UU tentang  Sisdiknas  mencakup  ruang

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
belajar, tempat berolahraga, tempat  beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk  menunjang  proses  pembelajaran,  termasuk  penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Dapat  disimpulkan  bahwa sarana  prasarana  pendidikan  adalah  semua peralatan atau  fasilitas  yang  langsung  maupun  tidak  langsung  digunakan  dalam proses  belajar mengajar  agar tujuan  pendidikan  dapat  tercapai.  Fasilitas pendidikan  adalah semua kebutuhan baik yang bersifat fisik maupun material yang diperlukan oleh peserta didik dalam  rangka untuk  memudahkan, melancarkan,  dan  menunjang  terselenggaranya proses belajar mengajar, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien dengan hasil belajar yang memuaskan.
Dengan  tersedianya  fasilitas  sarana  dan  prasarana pendidikan  yang memadai diharapkan peserta didik akan memperoleh hasil yang baik. Dengan demikian fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di satuan PAUD dan PNF penting artinya guna menunjang kesuksesan pencapaian tujuan atau program kerja yang telah ditetapkan.
Namun berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai dari beberapa indikator yang hasilnya di bawah rata-rata. Adapun beberapa gambaran tentang permasalahan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan terkait fasilitas sarana pendidikan, berupa bahan ajar yang ada belum cukup dan kurang memenuhi standar,  sehingga  harus dipenuhi dan fasilitas prasarana pendidikan, berupa tidak ada ruang khusus untuk ibadah dan lapang olahraga di satuan PAUD dan PNF, sehingga harus dibangun.
Kondisi  di  lapangan  menunjukkan bahwa sebagian besar  satuan  PAUD dan  PNF telah  memiliki  sarana dan  prasarana  pendidikan  walapun kurang memadai  untuk mendukung pencapaian tujuan  lembaga dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal dan nonformal. Standar sarana dan prasarana yang belum memenuhi kriteria yakni ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan,  laboratorium, bengkel  kerja,  tempat  bermain,  tempat  berkreasi  dan berekreasi  serta sumber belajar lain  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses pembelajaran,  termasuk penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
Untuk menjamin ketercapaian tujuan  keempat  supervisi  akreditasi  yang telah diuraikan diatas, terdapat strategi yang digunakan oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat yakni sebagai berikut:
a. Melakukan  sosialisasi  dan  pembinaan  secara  langsung  terhadap  pendidik  dan tenaga  kependidikan  yang  dilakukan  oleh  Kasi,  Penilik  dan  Pengawas  agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi.
b. Melakukan pertemuan  kelompok (2-5  satuan  PAUD dan  Dikmas)  yang melibatkan para  pendidik  dan  tenaga kependidikan  yang  memiliki permasalahan yang relatif sama sehingga dapat mencari solusi bersama dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap 1 (satu) satuan PAUD dan PNF (PAUD, LKP, dan PKBM) dihimpun pada satu tempat dengan  kegiatan  pertemuan (sosialisasi/orientasi) bagi pengelola  dan pendidik satuan  PAUD  dan PNF selama dua hari dengan melibatkan narasumber, pendamping dan asesor PAUD, LKP dan PKBM. Sedangkan kegiatan Tahap 2 (dua), pembimbingan sekaligus reviu borang (dokumen) akreditasi PAUD, LKP, dan PKBM oleh asesor PAUD, LKP, dan  PKBM  hingga satuan  PAUD dan  Dikmas dapat  melakukan  Evaluasi Diri Sendiri (EDS) dengan lengkap dan benar pada Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) dan berkas  Kelengkapan  Permohonan  Akreditasi (KPA) dinyatakan layak.  Kegiatan Tahap 2  (dua) dikoordinasikan oleh Disdik Kabupaten Bandung Barat.
c. Pembimbingan melalui media aplikasi SISPENA.
d. Melakukan koordinasi dan komunikasi melalui media elektronik telepon/ WhatsApp /surat  elektronik  dengan  narasumber  agar  permasalahan yang timbul langsung dapat direspon.
e. Satuan  PAUD  dan  PNF  melakukan  simulasi  akreditasi  dan  melibatkan  penilik, pengawas dan asesor.
f. Penilik atau pengawas memiliki dokumen guna mencatat tentang permasalahan dan kemajuan pemberkasan akreditasi satuan PAUD dan PNF.
g. Dilakukan  monitoring  oleh  narasumber  paling  sedikit  satu  kali  selama  kegiatan pendampingan lanjutan (Tahap 2) berlangsung.
Berikut  skenario  kegiatan  Tahap  I  dan  Tahap  2  serta  alur  pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

## Gambar 2. Skenario Kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2
Gambar 3. alur  pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat

## IV. K ESIMPULAN
Supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF yang dilakukan di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019 adalah dengan melakukan peningkatan pada pengelolaan, kinerja pendidik, kurikulum, serta sarana dan
prasarana dari satuan PAUD dan PNF, agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. Untuk menjamin ketercapaian tujuan keempat supervise tersebut dilakukan strategi dengan membuat scenario kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 serta alur pelaksanaan supervisinya.  Hendaknya setiap program supervisi dilaksanakan dengan baik oleh setiap satuan PAUD dan PNF untuk dapat mengembangkan mutu pendidikannya sehingga sesuai dengan SNP dan siap untuk diarekditasi, dengan tetap memperhatikan setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## V. D AFTAR P USTAKA
Bafadal, Ibrahim. 2004. Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasinya. Jakarta, Bumi Aksara.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi  Ketiga. Jakarta, Balai Pustaka.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  (2017).  Bahan Supervisi Satuan PAUD  dan Dikmas. Bandung: PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.
-------. 2018. Panduan Pelaksanaan Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas . Bandung, PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.
-------. 2019. Laporan Pelaksanaan Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas . Bandung, PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.
Efgivia, M. Givi. 2020. Pemanfaatan  Big Data dalam Penelitian Teknologi Pendidikan. Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol 5, No. 2 .
Sudjana,   D. 2000. Manajemen   Program   Pendidikan   untuk   PLS   dan Pengembangan SDM . Bandung, Falah Production.
Sudrajat, Akhmad. 2010. Kepemimpinan dan Kinerja. Website: www.AKHMAD SUDRAJAT. Blogspot.com.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Timpe, A. Dale. 2002. Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja . Jakarta, Gramedia.
Undang-Undang Republik Indonesia No.  20 Tahun 2003 Tentang:  Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta,  BP Cipta Karya.

## Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Wasliman,  Iim.  2009.  Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Pengembangan Mutu Pendidikan. Materi Perkuliahan Manajemen Pendidikan Program S3. Bandung, UNINUS.
Winardi, J. 2009. Manajemen Perilaku Organisasi . Jakarta, Kencana Prenada Media Group.