INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12389-12406 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Legalitas Upaya Propaganda Pencitraan Politis Capres dalam Negosiasi Pemilu 2024 (Perspektif Hukum dan Komunikasi)
Agustine Merdekawati Universitas Pasundan, Indonesia Email: merdekawatiagustine@gmail.com

## Abstrak
Pemilihan  presiden  merupakan  kontestasi  pada  negara-negara  demokrasi  termasuk  di  Indonesia  di mana masyarakat menentukan pemimpin selanjutnya setelah masa jabatan pemimpin sebelumnya telah habis.  Dalam  proses  pemilihan  presiden  termasuk  pada  pemilihan  presiden  Indonesia  tahun  2024 upaya-upaya  propaganda  dan  pencitraan  tidak  dapat  dipisahkan.  Propaganda  dan  pencitraan  akan membantu setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih oleh masyarakat. Namun, propaganda  dan  pencitraan  sering  mendapatkan  konotasi  negatif  sehingga  perlu  adanya  analisa terhadap legalitas propaganda dan pencitraan politis calon presiden pada masa pemilihan presiden tahun 2024. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian campuran. Peneliti menemukan  bahwa  propaganda  pencitraan  politis  merupakan  hal  yang  legal  dalam  kontestasi pemilihan presiden dan dapat memberikan pengaruh terhadap elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Kata kunci: legalitas politik, pemilihan presiden, pencitraan

## Abstract
Presidential elections are a contestation in democratic countries, including Indonesia, where the public determines  the  next  leader  after  the  previous  leader's  term  has  ended.  In  the  presidential  election process, including the 2024 presidential election in Indonesia, efforts in propaganda and image-building are  inseparable.  Propaganda  and  image-building  will  assist  each  pair  of  presidential  and  vice- presidential candidates in being chosen by the public. However, propaganda and image-building often carry negative connotations, necessitating an analysis of the legality of political propaganda and image- building for presidential candidates during the 2024 presidential election. This research is conducted using a mixed research method. The researcher found that political propaganda and image-building are legal aspects in the contestation of presidential elections and can influence the electability of presidential and vice-presidential candidate pairs.
Keyword: image-building, political legality, presidential election

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  demokrasi,  pelaksanaan  pemilihan  umum  menjadi  agenda  rutin  5 tahunan  yang  dilaksanakan  di  Indonesia.  Dalam  proses  perjalanan  demokrasi,  pemilihan umum Indonesia dilaksanakan untuk memilih calon  legislatif dan eksekutif baik itu untuk memilih  perwakilan  rakyat  daerah  maupun  pemimpin  daerah  hingga  dalam  perwakilan rakyat secara nasional dan pemimpin nasional atau presiden. Pemilihan presiden langsung oleh rakyat dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004 dan menghasilkan berbagai visi misi politik yang diusung oleh masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut dalam kontestasi.
Dalam proses untuk membangun komunikasi dengan masyarakat berbagai pencitraan dan propaganda selalu dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tahun 2023  yang  lalu,  terjadi  berbagai  macam  bentuk  dari  pembangunan  citra  melalui  media sosial. Tidak jarang terjadi perubaahan pembentukan citra dan propaganda yang dilakukan oleh  pasangan  calon  yang  pernah  mencalonkan  diri  sebelumnya  baik  sebagai  calon presiden  maupun  sebagai  calon  kepala  daerah.  Politik  “Gemoy”  merupakan  contoh  dari perubahan pembentukan citra yang dilakukan oleh calon presiden Prabowo Subianto dari citranya yang keras yang dibentuk pada tahun 2014 dan 2019 yang lalu. Perubahan citra ini dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat bahwa Prabowo Subianto merupakan pemimpin yang lebih santai dan bersahaja untuk mendekatkan diri pada pemilih-pemilih muda [1]. Perubahan pembentukan citra juga terjadi pada sisi Anies Baswedan di mana pada masa pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anies dicitrakan sebagai figur yang dekat  dengan  agama  menjadi  figur  yang  lebih  menonjolkan  diskusi  yang  mencakup berbagai permasalahan negara. Mengutip Maswati & Baharuddin (2024) pembentukan citra
baru  dari  Anies  Baswedan  pada  ajang  pemilihan  presiden  tahun  2024  mampu  menuai political trust yang terlihat pada interaksi media sosial.
Berdasarkan hal tersebut, propaganda dan pencitraan merupakan poin yang tidak bisa dilepaskan  pada  masa  kampanye  untuk  pemilihan  presiden  untuk  mendapatkan  dan membangun  dukungan  dari  masyarakat.  Namun,  tidak  jarang  proses  pelaksanaan propaganda dan juga pencitraan muncul permasalahan seperti tingginya biaya kampanye dan juga munculnya cara-cara kampanye untuk membangun citra pasangan calon dan juga merusak citra pasangan lain dengan menggunakan teknik baru seperti adanya pendengung atau  lebih  dikenal  sebag ai  “ Buzzer ”  dalam  kontestasi  pemilihan  presiden  yang,  seperti pernyataan Tahir et al. (2020), tidak terlepas dari penyebaran berita bohong atau masyarakat awam lebih mengenal dengan istilah hoaks. Berdasarkan data yang dihimpun dari Annur (2023)  kemunculan  berita  bohong  semakin  masif  setiap  mendekati  tahun-tahun  politik terutama  pada  masa  yang  mendekati  pemilihan  presiden.  Maka,  berdasarkan  kondisi tersebut,  tidak  jarang  legalitas  pada  proses  propaganda  dan  pencitraan  calon  presiden berdasarkan hukum sering dipertanyakan.
Selain itu, berdasarkan  Anwar (2019) menjabarkan bahwa proses kampanye melalui propaganda dan pencitraan berdasarkan visi misi yang sudah disusun masih belum mampu secara  efektif  untuk  mendapatkan  suara  masyarakat  dalam  jumlah  banyak.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  kebiasaan  masyarakat  Indonesia  untuk  melakukan  pengkultusan  terhadap figur-figur politik secara dramatis yang sering diiringi klaim-klaim kebenaran atas makna- makna  yang  berkaitan  dengan  bernegara  yang  menyebut  kelompok  sendiri  yang mendukung  suatu  pasangan  calon  presiden  lebih  baik  daripada  yang  lain  [6].  Masalah tersebut  menggambarkan  bahwa  proses  komunikasi  pada  penciptaan  propaganda  dan pencitraan masih terhalang oleh dinding-dinding pengkultusan sehingga proses komunikasi masih belum bisa efektif untuk menjadi media komunikasi kepada masyarakat.
Kurangnya  keefektifan  pembangunan  citra  karena  adanya  halangan  terhadap pengkultusan  tersebut  mendorong  adanya  proses  lain  dalam  politik  pemilihan  untuk menyerang pasangan lain. Kembali pada masalah berita bohong, berita bohong nyatanya lebih efektif untuk mempengaruhi pemilih pada masa pemilihan atau pada masa politik [7]. Menilik hal tersebut, tidak jarang, berita bohong atau misinformasi sering digunakan dalam propaganda meskipun menggunakan tangan-tangan lain seperti adanya pendengung yang menggunakan  akun-akun  palsu  untuk  memberikan  propagandan  dengan  berita-berita bohong yang ada.
Maka dari itu, analisa terhadap proses propaganda dan juga pencitraan penting unutk
digali dalam konteks negosiasi pada pemilihan presiden tahun 2024 berdasarkan perspektif hukum dan perspektif komunikasi. Pada perspektif hukum, analisa akan membantu untuk memberikan gambaran terhadap regulasi mengenai praktik propaganda politis pada masa pemilihan  presiden  2024  sedangkan  pada  perspektif  komunikasi  akan  menelusuri bagaimana dampak dari upaya propaganda dan pencitraan yang sedang dibangun.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang mengkaji mengenai legalitas dari propaganda dan pencitraan dalam negosiasi pemilu 2024 dalam sudut pandang hukum dan komunikasi dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian campuran yaitu metode kualitatif dan metode kuantatif. Metode  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  menggunakan  metode  pemikian induktif untuk mencari jawaban atas fenomena sosial yang terjadi [8]. Sementara itu, metode kuantatif berdasarkan Caroline (2019) merupakan metode penelitian yang dilakukan pada fenomena  yang  terjadi  dengan  menggunakan  angka-angka  statistika  untuk  melakukan analisa.  Dalam  proses  penelitian,  pada  metode  penelitian  kualitatif,  peneliti  melakukan wawancara terhadap calon legislatif serta melakukan pengumpulan data kuisioner terhadap 98 masyarakat yang bersedia untuk mengisi kuisioner.
Analisa data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan analisa deskripsi  pada  metode  kualitatif  dan  menggunakan  regresi  untuk  menganalisa  hasil kuisioner  terhadap  elektabilitas  calon  presiden  yang  bersangkutan.  Pada  kuisioner  yang digunakan  peneliti  menggunakan  3  variabel  independen  dan  1  variabel  dependen  yaitu sebagai berikut:
1.  X1 : Intensitas Kampanye
2.  X2 : Kemampuan Menyampaikan Pesan
3.  X3
: Tingkat Interaksi Publik 4.  Y : Perubahan elektabilitas calon presiden

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Teori Legalitas
Legalitas merupakan istilah yang merujuk pada suatu keadaan maupun status yang sesuai  dengan  hukum  atau  perundang-undangan  yang  berlaku  [10].  Legalitas  mengacu pada kesesuaian mulai dari tindakan, perbuatan, perkataan, ataupun keadaan dengan suatu norma atau hukum yang berlaku pada suatu wilayah maupun suatu negara. Jika dijabarkan lebih  speseifik,  legalitas  dapat  dijelaskan  sebagai  pemahaman  dan  juga  penerapan
mengenai  berbagai  peraturan  yang  memberikan  aturan  terhadap  perilaku  maupun keputusan  serta  untuk  menjaga  agar  suatu  tindakan  yang  dilakukan  tidak  melanggar hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Maka, bila suatu hal telah diakui bahwa hal tersebut memiliki legalitas, maka hal yang dilakukan ataupun segala keputusan yang diambil sudah memenuhi  segala  persyarakat  dan  juga  ketentuan-ketentuan  yang  sudah  diakui  secara hukum  yang  merupakan  dasar  hukum  yang  sah  untuk  tindakan-tindakan  maupun keputusan  yang  bersangkutan.  Legalitas  berperan  untuk  memberikan  kepastian  hukum, ketertiban dan keadilan dalam suatu sistem masyarakat maupun suatu negara

## Propaganda dan Pencitraan Politis
Propaganda  serta  pencitraan  secara  politis  merupakan  konsep  yang  memiliki keterikatan yang erat dalam dunia politik khususnya pada masa-masa pemilihan umum atau Pemilu. Propaganda dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk  menyampaikan  atau  menyebarkan  informasi  dan  pesan-pesan  yang  ingin disampaikan  oleh  para  politikus  baik  itu  calon  legislatif  maupun  calon  eksekutif  untuk mempengaruhi  opini  dan  sikap  serta  penilaian  masyarakat  baik  terhadap  calon  yang bersangkutan maupun lawan politik dari calon yang bersangkutan [12].
Sementara  itu,  pencitraan  politis  merupakan  suatu  perencanaan  atau  strategi  yang dilakukan  oleh  politisi  atau  kandidat-kandidat  baik  legislatif  maupun  eksekutif  untuk membangun  dan  juga  memelihara  citra  atau  gambaran  terhadap  diri  mereka  di  mata masyarakat [13]. Pencitraan yang dilakukan oleh para politisi melibatkan berbagai macam elemen seperti di antaranya adalah prestasi, karakter serta nilai atau kebijakan yang sedang diusung oleh politisi yang bersangkutan. Pada umumnya, pencitraan politis bertujuan untuk menciptakan kesan positif yang kuat di masyarakat sehingga akan memancing dukungan dari masyarakat terhadap politikus yang bersangkutan [14].

## Pemilihan Presiden
Pemilihan presiden merupakan salah satu proses pemilihan dalam negara demokrasi yang dilakukan di mana warga negara atau masyarakat pada suatu negara unutk memilih pemimpin tertinggi di negara tersebut yaitu presiden [15]. Proses ini menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi karena dengan memilih presiden, pemilih bisa ikut menentukan ke arah mana dan dengan siapa negara akan dipimpin dalam kurun waktu tertentu. Pemilihan presiden pada umumnya melibatkan berbagai tahap seperti proses pencalonan kandidat yang akan dipilih sebagai pasangan calon presiden dan juga wakil presiden, masa kampanye pemilihan untuk memperkenalkan visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden,
debat yang dibuka untuk publik dan diakhiri dengan pemungutan suara.
Dalam  proses  pemilihan  baik  calon  presiden  maupun  calon  wakil  presiden  dapat berasal dari delegasi yang dicalonkan oleh partai politik maupun secara independen. Setelah proses  pencalonan  selesai,  maka  kandidat  calon  presiden  dan  wakil  presiden  akan memperkenalkan  visi  misi  yang  sudah  dirumuskan  melalui  berbagai  pertemuan  dengan masyarakat atau melalui iklan-iklan politik yang menggunakan media massa, medis sosial maupun figur publik yang dapat diajak untuk melakukan kerja sama.
Selanjutnya,  proses yang dilakukan adalah debat terbuka di mana setiap  pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  menjadi  momentum  yang  penting  dalam keberlangsungan demokrasi karena dalam debat yang dapat disaksikan oleh masyarakat, momen  debat  akan  memperjelas  posisi  dari  setiap  pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden  beserta  pandangan  mereka  mengenai  isu-isu  tertentu  yang  dinilai  memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Dengan adanya debat terbuka yang dilakukan oleh pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  pemilih  dapat  mengevaluasi  dan mempertimbangkan  gagasan  yang  dimiliki  oleh  pasangan  calpn  secara  cermat  sebelum menentukan pilihan mereka pada masa pencoblosan atau pemungutan suara.
Prosesi  terakhir  dalam  pemilihan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  adalah  proses pemungutan  suara secara langsung  oleh  rakyat yang diatur dengan hukum  yang  sudah ditetapkan.  Dengan  memberikan  suara  secara  lansgung,  masyarakat  secara  aktif  sudah berpartisipasi  dalam  menentukan  arah  negara  yang  bersangkutan.  Pemilihan  presiden secara langsung menjadi cerminan nilai-nilai demokrasi, partisipasi dan juga akuntabilitas pemerintahan.

## Hasil
Regulasi Mengenai Propaganda dan Pencitraan Pada Pilpres 2024
Di  Indonesia,  peraturan  mengenai  pembangunan  citra  dan  pelaksanaan  propaganda diatur secara ketat dengan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum.  Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  berbagai  aspek  mengenai  hal-hal sebagai berikut:
1.  Batasan Pengeluaran Kampanye
Undang-undang  tersebut  mengatur  mengenai  batasan  pengeluaran  dana kampanye  yang  dilakukan  oleh  setiap  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden. Batasan  ini  digunakan  untuk  melakukan  pencegahan  adanya  kemungkinan  distorsi dalam  kompetisi  yang  dapat  membuat  adanya  perbedaan  dalam  pengeluaran  dana kampanye  yang  berakibat  pada  efektivitas  kampanye  yang  berbeda.  Batasan  ini
bermaksud agar proses pemilihan umum dapat dilaksanakan secara adil dan transparan. Namun,  pada  batasan  tersebut  hanya  ditentukan  pada  ruang  lingkup  wilayah,  pada ruang  lingkup  nasional  seperti  pemilihan  presiden  tidak  ada  penyebutan  maksimal pengeluaran dana kampanye.
2.  Pembatasan Materi dalam Kampanye
Berdasarkan  UU  mengenai  pemilihan  umum  tersebut  ditentukan  bahwa  dalam materi kampanye yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dilarang untuk menggunakan materi-materi yang bersifat negatif. Kata negatif  pada  UU  tersebut  diterjemahkan  sebagai  konteks-konteks  kampanye  yang mengandung hal-hal yang bersifat merendahkan secara eksplisit pasangan calon lain agar integritas proses pemilihan dapat terjadai dan mendorong kampanye yang positif. Selain itu, UU tersebut juga melarang adanya kampanye dengan memanfaatkan isu SARA atau suku, agama, ras, dan antargolongan. Kampanye atau pencitraan yang dilakukan  dengan memanfaatkan SARA dalam suatu kampanye dapat menyebabkan perbedaan yang bersifat desktruktif pada ketertiban yang ada di masyarakat.
3.  Pemantauan Pada Dana Kampanye
Pada  UU  mengenai  pemilihan  umum  pada  aspek  kampanye  juga  diatur  mengenai pendanaan  yang  didapatkan  oleh  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang dapat digunakan dalam proses kampanye. Berdasarkan UU tersebut maka pembatasan dibagi menjadi dua yaitu pendanaan dari individu dan pendanaan dari pihak korporasi. UU tersebut mengatur bahwa pendanaan yang berasal dari individu maksimal sebesar 2,5 miliar rupiah sedangkan pendanaan yang didapatkan dari korporasi maksimal sebesar 25 miliar rupiah.
4.  Ketentuan Media Massa
UU No. 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan uum mengatur bahwa media massa harus  berimbang  dan  juga  mematuhi  kode  etik  jurnalistik  serta  pedoman-pedoman perilaku penyiaran dan standar penyiaran pada media massa. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur media yang bersifa digital seperti media elektronik hingga media sosial untuk hanya bisa melakukan kampanye yang berhubungan dengan rekam jejak maupun citra diri dan bentuk-bentuk lainnya pada masa tenang baik itu untuk menguntungkan maupun merugikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan.
5.  Larangan Menggunakan Kampanye Hitam
UU No. 7 Tahun 2017 tersebut mengatur bahwa materi kampanye yang baik dibuat oleh  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  maupun  tim  pemenangan  yang ditunjuk  oleh  pasangan  calon  yang  bersangkutan  tidak  mengandung  materi-materi
kampanye hitam yang merendahkan dan mencemarkan nama baik dari pasangan calon presiden  dan  wakil  presiden  yang  lain.  Kampanye  hitam  berdasarkan  UU  Pemilu merupakan kampanye yang menggunakan fitnah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan serta etika dalam proses pemilihan umum.
Propaganda dan Pencitraan dalam Pemilihan Presiden Berdasarkan Ilmu Komunikasi Propaganda  serta  pencitraan  dalam  dunia  politik  dalam  pemilihan  presiden  dapat dilihat dari teori-teori ilmu komunikasi yang memiliki pandangan bahwa proses komunikasi merupakan  suatu fenomena  yang kompleks  yang melibatkan  berbagai elemen  [17]. Dua konsep ini adalah konsep kampanye sebagai strategi komunikasi untuk membentuk opini publik dan strategi sebagai upaya kandidat untuk membangun dan merawat citra di depan masyarakat yang sekilas memiliki kesamaan namun berbeda tapi tetap memiliki keterikatan yang kuat untuk membangun citra masyarakat atau publik terhadap suatu kandidat atau pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Pertama, propaganda yang dilihat sebagai suatu strategi komunikasi yang dilakukan untuk tujuan memberikan pengaruhi masif pada pembentukan opini publik melalui pesan- pesan  yang  bersifat  persuasif.  Propaganda  politis  dalam  pemilihan  presiden  untuk membangun  komunikasi  untuk  membentuk  opini  publik  dapat  dilakukan  dengan menggunakan berbagai media massa seperti televisi, radio maupun media sosial yang pada umumnya disebarkan dengan narasi-narasi yang mendukung suatu kandidat atau memiliki kandungan-kandungan nilai emosional yang dapat digunakan untuk merayu pemilih. Dalam teori  komunikasi  massa  khususnya  pada  teori  agenda-setting  dan  framing,  berdasarkan penjabaran  Laksono  (2020),  menjelaskan  bahwa  kampanye  dapat  digunakan  sebagai propaganda  dan  pencitraan  pasangan  calon  presiden  maupun  wakil  presiden  dan  tidak menutup  kemungkinan  calon-calon  pengisi  kursi  di  pemerintahan  lainnya  untuk membentuk perhatian dan persepsi dari publik terhadap isu-isu yang sedang digaungkan oleh calon-calon yang bersangkutan.
Kemudian, pencitraan politis juga dapat dijelaskan sebagai upaya yang dilakukan oleh kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membangun serta merawat gambaran  diri  mereka  di  mata  masyarakat.  Dalam  teori  komunikasi,  Mukarom  (2020) menjabarkan bahwa konsep identitas dan branding memiliki kunci dalam membentuk suatu produk atau citra seseorang di depan masyarakat. Kandidat berusaha untuk membangun citra yang positif melalui pesan-pesan yang menekankan prestasi, karakter serta nilai-nilai yang  dianggap  penting  oleh  masyarakat.  Pencitraan  politis  dapat  pula  dipamahi  melalui prisma  teori  simbolik  atau  teori  resolusi  identitas.  Teori  tersebut  menyoroti  begaimana
simbol-simbol dan narasi dapat membentuk persepsi diri dan pemahaman secara kolektif.
Kedua konsep tersebut saling melengkapi dalam propaganda dan pencitraan politis dan  terjadi  secara  simultan  dalam  kampanye  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden. Propaganda membentuk pesan-pesan yang diinginkan untuk ditanamkan dalam pikiran dan pandangan  masyarakat,  sementara  itu,  pencitraan  politis  berfungsi  untuk  memberikan kepastian bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki citra yang positif di mata masyarakat.

## Hasil Analisa Kuisioner
Uji Normalitas
Uji  normalitas  merupakan  suatu  prosedur  yang  digunakan  untuk  menilai  apakah distribusi  data  yang  didapatkan  dalam  penelitian  dapat  dikategorikan  memiliki  distribusi normal  yang  menggambarkan  bahwa  distribusi  data  tersebut  sanggup  mengikuti  pola distribusi  normal  [20]. Dalam pengujian regresi, uji normalitas merupakan uji yang wajib dilakukan  karena  uji  normalitas  akan  menentukan  apakah  data  yang  didapatkan  dapat dianalisa  menggunakan  uji  parametrik  atau  tidak.  Uji  normalitas  yang  digunakan  pada penelitian ini merupakan pengujian multivariat karena variabel yang digunakan berjumlah 3 variabel independen dan 1 variabel dependen.
Berdasarkan pengujian normalitas yang digunakan peneliti menemukan bahwa hasil analisa  dengan  menggunakan  statistika  menunjukkan  nilai pearson  correlation  sebesar 0,976 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1., mengenai hasil pengujian normalitas. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data yang didapatkan oleh peneliti  memiliki  distribusi  yang  normal  sehingga  dapat  dilakukan  pengujian  parametrik dengan menggunakan uji regresi.
Tabel 1. Hasil Pengujian Normalitas
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan uji dalam statistika yang berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap variabilitas kesalahan model regresi tidak konstan sepanjang rentang nilai dari variabel bebas  [21]. Dalam konteks analisis  regresi, heteroskedastisitas  menunjukkan bahwa sebaran kesalahan residual (sisa) berubah secara tidak merata sepanjang nilai-nilai variabel  bebas.  Fenomena  ini  dapat  mengakibatkan  ketidakpastian  dalam  estimasi parameter dan merusak validitas hasil inferensi statistik.
Berdasarkan hasil pengujian statistika yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan menunjukkan nilai 0,370 pada variabel X1, 0,672 pada variabel X2  dan  0,830  pada  variabel  X3  seperti  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  2.,  mengenai  hasil pengujian multikolinearitas. Angka tersebut melebihi nilai 0,05. Maka dari itu, berdasarkan analisa  yang  sudah  dilakukan  dapat  disimpulkan    bahwa  tidak  ditemukan  permasalahan heteroskedastisitas.

## Tabel 2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  merupakan  suatu  prosedur  statistik  yang  digunakan  untuk mengevaluasi  apakah  terdapat  masalah  multikolinearitas  dalam  model  regresi  [22]. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel bebas dalam model regresi memiliki hubungan linear yang kuat, sehingga menyulitkan dalam membedakan efek individu dari setiap  variabel.  Dalam  hal  ini,  estimasi  koefisien  regresi  dapat  menjadi  tidak  stabil,  dan interpretasi hasil analisis regresi dapat menjadi tidak dapat diandalkan.
Salah  satu  metode  yang  sering  digunakan  untuk  menguji  multikolinearitas  adalah
Variance Inflation Factor (VIF). VIF mengukur sejauh mana variabilitas dari suatu variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya dalam model regresi. Nilai VIF yang tinggi menunjukkan  adanya  multikolinearitas,  dan  umumnya,  nilai  VIF  di  atas  10  atau  5  sering dianggap  sebagai  indikasi  adanya  masalah  multikolinearitas  yang  signifikan.  Uji multikolinearitas penting karena masalah ini dapat menyulitkan interpretasi hasil regresi dan dapat menghasilkan estimasi yang tidak stabil serta kesalahan standar yang tinggi. Pada tingkat ekstrem, multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak dapat ditafsirkan. Jika uji multikolinearitas mengindikasikan adanya masalah, beberapa tindakan dapat diambil, seperti menghapus variabel yang saling berkorelasi tinggi, menggabungkan variabel, atau menggunakan metode regresi yang lebih robust terhadap multikolinearitas. Dengan mengidentifikasi dan menangani masalah multikolinearitas, validitas model regresi dapat ditingkatkan, dan hasil analisis dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.
Dalam  pelaksanaan  pengujian  yang  dilakukan,  peneliti  menemukan  bahwa  nilai statistika VIF masing-masing variabel adalah 1,086 pada variabel independen pertama (X1), 1,034 pada variabel independen kedua (X2), dan 1,055 pada variabel independen ketiga (X3) seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3., mengenai hasil pengujian multikolinearitas. Maka, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas karena angka VIF berada di bawah 5.
Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas

## Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  dalam  konteks  analisis  regresi  adalah  suatu  prosedur  statistik  yang digunakan untuk mengevaluasi asumsi atau klaim yang diajukan terhadap parameter model regresi. Dalam analisis regresi, hipotesis sering kali terkait dengan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau dengan koefisien regresi itu sendiri.
Berdasarkan hasil perhitungan untuk menilai bagaimana pengaruh propaganda dan pencitraan  terhadap  perubahan  elektabilitas  dari  pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden yang bersangkutan jika dilakukan analisa secara bersama-sama atau diasumsikan
bahwa masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang bersama-sama maka ketiga  variabel  tersebut,  yaitu  intensitas  kampanye,  kemampuan  menyampaikan  pesan, tingkat  interaksi  publik  terhadap  variabel  independen  yaitu  perubahan  elektabilitas pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  memiliki  pengaruh  yang  signifikan.  Hal  ini tergambar pada nilai signifikansi pada uji ANOVA seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4., mengenai uji ANOVA menunjukkan nilai 0,000 < 0,05.
Tabel 4. Hasil Pengujian ANOVA
Sementara itu, bila pegujian variabel independen dilakukan secara sendiri-sendiri atau dalam kata lain melihat dampak yang diberikan variabel independen secara terpisah, peneliti menemukan  bahwa  intensitas  kampanye,  kemampuan  menyampaikan  pesan,  tingkat interaksi publik tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut tercermin dari nilai signifikansi masing-masing  variabel  yang  menunjukkan  nilai  0,000  <  0,05  seperti  yang  dapat  dilihat pada Tabel 5., mengenai hasil pengujian hipotesis secara sendiri-sendiri.

## Tabel 5. Hasil Pengujian Coefficients
Menilik  pada  tabel  model  summary  seperti  yang  tercantum  pada  tabel  6.,  peneliti menemukan  bahwa  nilai  dari  R  Square  berada  di  angka  0,979.  Nilai  R  Square  tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian dapat
menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Maka dari itu, berdasarkan hasil  pengolahan  statistika  peneliti  menemukan  bahwa  variabel  intensitas  kampanye, kemampuan menyampaikan pesan, dan tingkat interaksi publik dapat menjelaskan 97,9% perubahan yang terjadi pada elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden dan 2,1% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel yang berada di luar penelitian ini.
Tabel 6. Model Summary

## Pembahasan
Pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  bahwa  propaganda  dan pembentukan citra atau pencitraan merupakan hal yang sah menurut perundang-undangan yang  tercantum  pada  Undang-undang  No.  7  mengenai  pemilihan  umum.  Berlandaskan Undang-undang  Pemilu  tersebut,  pembentukan  citra  politisi  atau  dalam  hal  ini  secara spesifik  merupakan  calon  presiden  dapat  dilaksanakan  namun  dengan  regulasi-regulasi tertentu untuk menjaga ketertiban dalam proses penyelenggaraan pemilu.
Regulasi pertama adalah mengenai hal-hal yang dilarang dalam proses kampanye atau dalam kata lain penyebaran propaganda atau pembentukan citra dari calon presiden tidak boleh memuat hal-hal yang berkaitan dengan isu suku, ras, agama dan antargolongan atau SARA. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki latar belakang dan budaya yang beragam memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap agama dan juga golongan serta suku yang menjadi latar belakang individu [23]. Melekatnya hal-hal yang berkaitan dengan SARA mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kelekatan terhadap hal-hal tersebut yang pada umumnya sudah melekat sejak lahir seperti suku, ras dan juga agama meskipun pada poin terakhir berdasarkan perundang-undangan, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk  mengganti  kepercayaannya.  Sementara  itu,  golongan  maupun  kelompok  sosial memiliki  kerikatan  yang  kuat  dengan  pribadi  dan  harga  diri  dari  individu  yang  menjadi bagian  dalam  kelompok  tersebut  atau  dalam  kata  lain  harga  diri  yang  dibentuk  secara kolektif [24].
Hal yang menarik dapat  dilihat  dari  proses  pemilihan umum presiden pada  proses propaganda dan pencitraan tidak jarang agama dan golongan sering dimanfaatkan dalam proses pembentukan citra dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan
data  yang  dihimpun  Muhammad  (2023)  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  wilayah  di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap polarisasi SARA pada masa pemilihan  umum  terutama  pada  helatan  pemilihan  presiden  pada  tahun  2024.  Wilayah tersebut antara lain adalah DKI Jakarta, Maluku Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat,  Jawa  Barat  dan  Kalimantan  Barat  dengan  DKI  Jakarta  yang  menjadi  wilayah  yang memiliki tingkat polarisasi yang tinggi terhadap isu SARA. Namun, permasalahan SARA ini memang tidak secara langsung dilakukan oleh  calon presiden dan wakil presiden secara langsung namun melalui pendengung atau buzzer dan pengikut pasangan calon presiden yang  bersangkutan.  Data  yang  disajikan  oleh  Muhammad  (2024)  yang  menunjukkan terdapat 204 konten yang berkaitan dengan isu SARA yang dipolitisasi untuk tujuan politik praktis. Dalam hal ini, Bawaslu masih belum dapat membendung gelombang permasalahan SARA yang terjadi  pada tahun politik  terutama pada masa  pemilihan presiden  termasuk Pemilihan Presiden tahun 2024.
Kedua, merupakan peraturan yang melarang adanya berita bohong yang muncul pada muatan  materi-materi  kampanye  yang  dimiliki  oleh  pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden. Berita bohong atau hoaks berdasarkan UU ITE Pasal 28 ayat 1 merupakan informasi palsu yang disebarkan melalui media massa terutama pada media sosial. Meskipun sudah diatur bahwa penyebaran berita bohong dapat diadili dengan hukuman enam tahun penjara atau denda kurang lebih satu miliar rupiah, laporan yang dimuat oleh  [27] jumlah berita bohong yang beredar di media sosial yang berkaitan dengan tahun politik 2024 terutama pemilihan presiden 2024 meningkat mencapai 100 persen.
Berdasarkan kedua peraturan tersebut, sebenarnya perundang-undangan mengenai legalitas  propaganda  dan  pencitraan  tidak  perlu  untuk  dikhawatirkan  lagi  selama  tidak melanggar peraturan yang ada. Namun, pada prakteknya pelanggaran masih dilakukan baik oleh pasangan calon secara tidak sadar maupun dilakukan oleh pendengung atau buzzer dari pasangan calon yang bersangkutan.
Dalam sudut pandang komunikasi, propaganda dan pencitraan juga merupakan hal yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kontestasi  politik  5  tahunan  tersebut.  Propaganda merupakan proses di mana calon presiden mengenalkan visi misi dan programnya kepada masyarat.  Selain  itu,  propaganda  juga  tidak  jarang  digunakan  sebagai  media  untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya visi misi calon presiden yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Cerminan yang bisa mewakilkan salah satu contoh propaganda adalah politik Gemoy dari  pasangan  Prabowo – Gibran  yang  berusaha  untuk  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  terhadap  permasalahan stunting.  Melalui  kesadaran  masyarakat  terhadap
stunting  tersebut,  Prabowo – Gibran  juga  membentuk  suatu  program  yang  dinarasikan bahwa program tersebut mampu menyelesaikan permasalahan stunting, yaitu makan gratis. Cerminan lain juga dapat dilihat dari propaganda yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang membentuk narasi mengenai kebebasan berpendapat di mana calon presiden yang diusung bersama Muhaimin Iskandar  sebagai wakilnya tersebut sering melakukan dialog dan dalam debat capres pertama menekankan permasalahan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Pada pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, propaganda dilakukan dengan cara  menekankan  pentingnya  sebuah  integrasi  terhadap  kartu  yang  dipegang  oleh masyarakat untuk menyediakan data-data yang ada di pemerintah sehingga segala urusan administrasi dapat dimudahkan.  Dalam propaganda ini, pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menawarkan program KTP Sakti.
Bergeser pada sudut pandang pencitraan, pembangunan citra pada masing-masing calon juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam aspek komunikasi setiap calon presiden dengan masyarakat Indonesia. Dalam ilmu komunikasi dan branding suatu partai atau  individu  dalam  konteks  politik,  citra  sangat  diperlukan  untuk  membentuk  penilaian masyarakat terhadap hal tersebut [28].
Pada pemilihan presiden tahun 2024 pencitraan dilakukan oleh setiap pasangan calon presiden  dan  wakil  presiden  baik  oleh  pasangan  Anies  Baswedan – Muhaimin  Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
Citra yang dibentuk pada pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar adalah citra pasangan  pemimpin  yang  terbuka  terhadap  diskusi-diskusi  dengan  masyarakat  dan memiliki pemikiran yang terbuka. Citra ini dibangun dengan acara- acara “Desak Anies” yang berlangsung  di  berbagai  kota  di  mana  Anies  Baswedan  berdiskusi  dengan  masyarakat- masyarakat di tempat di mana Desak Anies diselenggarakan.
Sementara itu, pasangan Prabowo – Gibran lebih sering menggunakan media internet terutama TikTok untuk menciptakan citra pemimpin yang santai dan juga jenaka. Kampanye “Gemoy”  yang  berakar  dari  kata  “Gemas”  menjadi  jalan  untuk  membangun  citra  bahwa pasangan nomor urut 2 tersebut merupakan pemimpin yang santai.
Terakhir  pada  pasangan  Ganjar  Pranowo – Mahfud  MD  mencitrakan  diri  sebagai pemimpin yang berasal dari rakyat biasa. Citra ini dibentuk dengan membangun narasi latar belakang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berasal dari golongan masyarakat biasa yang membangun karir politik dari 0 (nol).
Pada prakteknya, propaganda dan pencitraan memiliki dampak yang besar terhadap
negosiasi politik untuk memilih salah satu pasangan calon presiden pada masa pemilihan presiden.  Propaganda  dan  pencitraan  yang  dilakukan  mampu  memberikan  perubahan terhadap elektabiitas pasangan yang bersangkutan.
Dalam proses pemilihan proses negosiasi antar partai dalam membentuk koalisi dapat dilakukan dengan melihat kesamaan nilai dan citra satu dengan yang lain. Kesamaan nilai- nilai  tersebut  akan  membantu  dalam  proses  pembentukan  citra  dan  propaganda  dari koalisi-koalisi yang dibentuk untuk mengusung dan membantu memenangkan suatu calon presiden.  Meksipun  yang  terpilih  dan  mendapatkan  banyak  sorotan  adalah  pihak  yang menjadi  calon  presiden  dan  wakil  presiden,  mengutip  pernyataan  yang  diberikan  oleh Indrayani (2022) bahwa citra partai di hadapan masyarakat juga dipengaruhi citra dari calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung.

## SIMPULAN
Dalam konteks peraturan perundang-undangan, propaganda dan pencitraan politik di Indonesia  diatur  oleh  Undang-undang  No.  7  mengenai  pemilihan  umum.  Meskipun diizinkan,  regulasi  ketat  diterapkan  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  proses  pemilu.  Dua peraturan utama adalah larangan terhadap penyebaran propaganda yang melibatkan isu SARA, serta larangan terhadap berita bohong atau hoaks dalam materi kampanye. Meskipun aturan tersebut telah ditetapkan, pelanggaran masih terjadi, terutama terkait isu SARA yang dimanfaatkan  oleh  pendukung  pasangan  calon.  Selain  itu,  terjadi  peningkatan  signifikan dalam penyebaran berita bohong melalui media sosial. Dalam konteks komunikasi politik, propaganda dan  pencitraan merupakan elemen  penting dalam proses  pemilihan umum. Setiap  pasangan  calon  berusaha  membangun  citra  positif  melalui  narasi,  program,  dan aktivitas kampanye. Hasil propaganda  dan  pencitraan  ini memainkan peran  kunci  dalam memengaruhi elektabilitas calon. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa citra partai juga dipengaruhi oleh citra calon yang diusungnya.

## DAFTAR PUSTAKA
I. F. Mulyadi, “Strategi Personal Branding Prabowo Subianto Sebagai Capres Melalui Media Sosial,” Philosophiamundi, vol. 1, no. 2, 2023.
R. Maswati and T. Baharuddin, “Online political trust in Anies Baswedan as a candidate for the President  of Indonesia 2024,” in Environmental Issues and Social Inclusion in a Sustainable Era, Routledge, 2024, pp. 317 – 322.
R. Tahir, H. Kusmanto, and M. Amin, “Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019,” PERSPEKTIF, vol. 9, no. 2, pp. 236– 251, 2020.
C. M. Annur, “Jumlah Hoaks Pemilu  di Media Sosial Temuan Kementerian Kominfo (Juli -
November  2023),”  Katadata.  Accessed:  Jan.  09,  2024.  [Online].  Available: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/hoaks-di-media-sosial- meningkat-jelang-kampanye-pemilu-2024
R.  Anwar,  “Mengkaji  Efektivitas  Kampanye  Politik  dalam  Perspektif  Public  Relations,” ETTISAL :  Journal  of  Communication,  vol.  4,  no.  1,  p.  67,  Jun.  2019,  doi: 10.21111/ettisal.v4i1.3072.
S.  Romadlan,  “Diskursus  Negara  Pancasila  di  Kalangan  Muhammadiyah,”  Sospol:  Jurnal Sosial Politik, vol. 6, no. 1, pp. 1 – 15, 2020.
E. A. Sosiawan and R. Wibowo, “Kontestasi berita hoax pemilu Presiden tahun 2019 di media daring dan media sosial,” Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 17, no. 2, pp. 133– 142, 2020.
N. Harahap, “Penelitian kualitatif,” 2020.
E. Caroline, Metode Kuantitatif. Media Sahabat Cendekia, 2019.
A.  M.  Rajab,  Y.  Andriyan,  S.  Muhamad,  and  E.  Supardi,  “Legalitas  Mahkamah  Konstitusi Mengenai  Kewenangan  Memutus  Sengketa  Pilkada,”  JURNAL  PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK, vol. 3, no. 1, pp. 36 – 51, 2023.
F. Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal, vol. 3, no. 1, pp. 114 – 123, 2020.
G. P. S. A. Dewi, “Bahasa Propaganda Baliho Partai Politik Nasionalis Pemilu 2019: Analisis Semiotika Sosial,” Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran (KIBASP), vol. 4, no. 2, pp. 212 – 228, 2021.
W. Sunarwan and S. P. Surlia, “Strategi Pencitraan Politik Capres Jokowi Melalui Instagram: Sebuah Analisis Konten Kualitatif,” Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, vol. 3, no. 01, pp. 18 – 33, 2021.
R.  Malonda,  “Opini  Publik  Terhadap  Pencitraan  Politik  Dalam  Meningkatkan  Tingkat Elektabilitas  Politik  Pada  Pemilu  Presiden  Tahun  2019  Di  Kabupaten  Minahasa,” POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, vol. 8, no. 4, 2020.
A.  D.  Ritonga,  “Mencermati  Populisme  Prabowo  Sebagai  Bentuk  Gaya  Diskursif  Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019,” Politeia: Jurnal Ilmu Politik, vol. 12, no. 1, pp. 1 – 13, 2020.
C.  Bayu,  “Pengaruh  Debat  Calon  Presiden/Wakil  Presiden  Terhadap  Preferensi  Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019,” Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media, vol. 9, no. 1, pp. 9 – 21, 2020.
J.  Indrawan  and  A.  Ilmar,  “Kehadiran  media  baru  (new  media)  dalam  proses  komunikasi politik,” Medium, vol. 8, no. 1, pp. 1– 17, 2020.
P. Laksono, “Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik,” Mediakita, vol. 4, no. 1, pp. 62 – 73, 2020.
Z.  Mukarom,  “Teori - teori  komunikasi,”  Bandung:  Jurusan  Manajemen  Dakwah  Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
U. Usmadi, “Pengujian persyaratan analisis (Uji homogenitas dan uji normalitas),” Inovasi Pendidikan, vol. 7, no. 1, 2020.
I. W. Widana and N. P. L. Muliani, “Uji persyaratan analisis.” Klik Media, 2020.
I. Sutisna, “Statistika penelitian,” Universitas Negeri Gorontalo, vol. 1, no. 1, pp. 1– 15, 2020.
A. Kusno and M. Yahya, “ANALISIS KRITIS PENGUNGKAPAN MUATAN UJARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU ANTARGOLONGAN DALAM KASUS JIN BUANG  ANAK  (KAJIAN  LINGUISTIK  FORENSIK),”  LOA:  Jurnal  Ketatabahasaan  dan Kesusastraan, vol. 18, no. 1, 2023.
I  Wayan  Budha  Yasa,  “PENGARUH  KELOMPOK  SOSIAL  TERHADAP  DIUNDANGKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021,” Jurnal Komunitas Yustisia, vol. 5, no. 3, pp. 526 – 532, Nov. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i3.57183.
N. Muhammad, “6 Provinsi dengan Skor Indeks Kerawanan Isu Politisasi SARA Tertinggi di Pemilu  2024,”  KataData.  Accessed:  Jan.  09,  2024.  [Online].  Available: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/12/6-provinsi-paling-rawan-isu- politisasi-sara-pemilu-2024-jakarta-teratas
N. Muhammad, “Terdapat 204 Konten Pelanggaran Pemilu 2024, Terbanyak di Instagram,”
KataData. Accessed: Jan. 09, 2024. [Online]. Available:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/05/terdapat-204-konten- pelanggaran-pemilu-2024-terbanyak-di-instagram
Kompas, “Hoaks Politik Jelang Pemilu 2024 Naik 100 Persen,” KompasTV. Accessed: Jan. 09, 2024.  [Online].  Available:  https://www.kompas.tv/regional/468979/hoaks-politik- jelang-pemilu-2024-naik-100-persen
I.  Indriyani,  “Retorika  dan  Power  Relations:  Strategi  Restorasi  Citra  Kepolisian  Republik Indonesia pada Kasus Ferdy Sambo,” Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 2, 2022.
I. I. Indrayani, “Retorika dan Power Relations: Strategi Restorasi Citra Kepolisian Republik Indonesia pada Kasus Ferdy Sambo,” Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 2, 2022.