## PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Binsar Jon Vic S Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia Email: binsarjonvic@gmail.com

## Abstrak
Negara Indonesia yang rechtsstaat dan welfare state telah dikonkretkan dengan Undang-undang No. 5 No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun bahwa ada dua jenis pelaksanaan putusan PTUN (automatically execution  dan  hierarchical  execution).  Dalam  penyelenggaraan  pengadilan,  diperlukan  kesadaran hukum  dari  aparatur  pemerintah  untuk  mematuhi  putusan  pengadilan.  Seringkali  aparatur pemerintah tidak mampu atau tidak mau melaksanakan keputusan tersebut karena berbagai alasan sesuai  dengan  prinsip  good  government  governance  dan  atau  kepastian  hukum.  Tulisan  ini menggunakan metode hukum-normatif, yaitu pendekatan berdasarkan bahan-bahan hukum dengan mengkaji konsep, teori, asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penulisan. Dalam tulisan ini ditemukan adanya putusan PTUN yang tidak dapat dilaksanakan/dijalankan (non-executable) karena mis-interpretasi secara sistematis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Tantangan yang dihadapi  dalam  menegakkan  kekuasaan  PTUN  dengan  melaksanakan  putusannya  menurut pendekatan  teori  sistem  hukum  adalah:  1.)  adanya  putusan  yang  mengambang  dan  tidak  dapat dilaksanakan;  2)  tidak  adanya  pejabat  pemerintah  yang  secara  khusus  berwenang  melaksanakan pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Transparansi  dan  ketelitian  pelaksanaan  kepastian  hukum  oleh aparatur pemerintah untuk pelaksanaan kekuatan hukum yang tetap.

## Kata kunci: Good Governance, Putusan Berkekuatan Tetap, PTUN

## Abstract
Indonesia  is  a  rechtsstaat and  welfare  state  concreated  by  Law  No.  5  of  1986  concerning  the Administrative  Court  that  there  are  two  types  of  execution  of  administrative  court  decisions (automatic execution and hierarchical execution). In  the execution of a court, legal awareness is needed  from  the  government  apparatus  to  comply  with  court  decisions.  Often  the  government apparatus is unable or unwilling to implement these decisions for various reasons according to the principle  of  good  government  governance  and/or  legal  certainty.  This  paper  uses  the  legal- normative method, which is an approach based on legal materials by examining concepts, theories, legal principles, and legislation, as well as kinds of literature related to the object of writing. This paper finds that administrative court decisions cannot be implemented/executed (non-executable) because  of  a  misinterpretation  systemically  of  the  court  decision  as  a  permanent  legal  force (inkracht van gewijsde). The challenges faced in establishing the administrative court's power by implementing its decisions according to the legal system theory approach are: 1.) the existence of floating  and  non-executable  decisions;  2.)  the  absence  of  government  officials  specifically authorized to enforce implementation of court's decisions—transparency and accurately to conduct of legal certainty by government apparatus for execution of permanent legal force.
Keywords: Good Governance, Decisions with Permanent Powers, Administrative Court

## A. Pendahuluan
Eksekusi  putusan  pengadilan  pada  prinsipnya adalah  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap (inkracht  van gewijsde )  oleh  Pengadilan  yang  berwenang dengan  permohonan  oleh  pihak  ( principal ) yang  memenangkan  suatu  perkara/sengketa atau  melalui  kuasa  hukum.  Eksekusi  putusan pengadilan  khususnya  dalam  hukum  acara peradilan tata usaha negara dilakukan terhadap putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang  perubahan kedua atas Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  selanjutnya disebut  UU  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang mengabulkan gugatan serta memuat kewajiban yang harus dilakukan Tergugat yang memerlukan untuk dieksekusi. 1
Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan  selaku  Tergugat  yang  kalah dalam  berperkara  maka  sebelum  melakukan Eksekusi  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  dadahului  melaksanakan  prinsip good government  governance demi  asas  kepastian hukum  sebagaimana  prinsip  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  (AAUPB)  agar  para pihak  yang  berperkara  sudah  final  dan  tidak ada  lagi  hal-hal  yang  untuk  gugatan  dan/atau menggugat  dalam  peradilan  umum  atau peradilan  lainnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada kenyataan pejabat tata usaha negara melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan  umum  (perdata/niaga)  terhadap objek  putusan  tata  usaha  negara  dan  di  lain pihak pejabat tata usaha negara belum pernah melakukan  pengujian  perkara/sengketa  di peradilan tata usaha negara sesuai dengan UU Nomor  5  tahun  1986  jo.  UU  Nomor  9  tahun 2004  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Hal  ini  mengakibatakan  prinsip  GCG  dan kepastian  hukum  untuk  kecermatan  dan akuntabilitas  serta  transparansi  kepada  para pihak yang terlibat dalam perkara/sengketa tata
1 M.  Yahya  Harahap. Ruang  Lingkup  Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata . Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
2 Mohammad  Afifudin  Soleh. Eksekusi  Terhadap Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Yang
usaha  negara  tidak  dilibatkan  sehingga berdampak  kerugian  material  dan  immaterill para pihak atau pihak tertentu. 2
Putusan  yang  memerlukan  eksekusi hanyalah  putusan  yang  memuat  perintah pengadilan kepada pihak yang kalah. Putusan yang  bersifat  kondemnatoir  ( condemnatoir decison )  yang  memerlukan  pembebanan  hak untuk dieksekusi. Putusan peradilan tata usaha negara  yang  bersifat  konstitutif/atau  putusan deklaratoir tidak membutuhkan untuk dieksekusi  oleh  pihak  yang  memenangkan perkara/sengketa  tata  usaha  negara.  Putusan konstitutif  atau  putusan  deklaratoir  tidak membutuhkan eksekusi karena bersifat secara otomatis  dan  berlaku.  Permasalahan  yang berpotensi  timbul  adalah  bagaimana  putusan kondemnatoir  tersebut  dijalankan  oleh  pihak yang menang dengan tidak dilakukan perinsip good government governance oleh pejabat tata usaha negara yang kalah dalam suatu sengketa hukum?  Bagaimana  upaya  yang  dilakukan pihak  yang  memenangkan  sengketa  atau perkara  menjalankan  putusan  pengadilan berkekuatan hukum tetap?
Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok  dan  rumusan  permasalahan  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan prinsip good government governance pejabat tata usaha pra-eksekusi  putusan  pengadilan  tata usaha berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  pihak yang  memenangkan  perkara  terhadap eksekusi putusan tata usaha negara?

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan  bahan  hukum  dengan  cara menelaah  anatara  lain  konsep-konsep,  teori- teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta literature-literatur terkait dengan objek tulisan. 3 Penulisan  ini  menggunakan  seluruh
Berkekuatan  Hukum  Tetap .  Surabaya:  UNTAG Surabaya, 2017.
3 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat ).  Jakarta:  Rajawali Pers, 2001.
bahan  atau  materi  hukum  terkait  dengan bahasan  mengenai  dan  hal-hal  ekesekusi putusan peradilan tata usaha negara.
Dalam  pembahasan  digunakan  bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 30
Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan  (UU  AP)  dan  peraturan pelaksananya,  serta  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  sebagaimana  terakhir  diubah  dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (UU  Peradilan  Tata  Usaha  Negara). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur hukum terkait dengan hukum administrasi,  teori  hukum,  dan  hukum  acara peradilan tata usaha negara.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Indonesia sebagai negara hukum ( rechtstaat )  sesuai  dengan  UUD  Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka kekuasaan  kehakiman  mengenal  putusan  atau lembaga yudikatif/peradilan (pengadilan umum/perdata dan atau niaga, pengadilan tata usaha  negara,  putusan  pengadilan  agama  dan pengadilan militer). Putusan pengadilan menurut Sudikno Mertokusumo adalah pernyataan  yang  oleh  hakim,  sebagai  pejabat negara yang diberi kewewenangan, diucapkan di  persidangan  terbuka  untuk  umum  dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan  tuntas  suatu  perkara  atau sengketa  antara  para  pihak. 4 Berdasarkan ketentuan  dalam  pasal  108  Undang-Undang No.  5  Tahun  1986  Putusan  pengadilan  harus dibacakan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk umum.  Implikasi/konsekuensi  suatu  putusan tidak  dibacakan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum  adalah  putusan  tersebut  tidak  sah  dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya harus dibacakan ulang dalam sidang terbuka untuk umum/publik. Hal ini
4 Sarwono. Hukum  Acara  Perdata  Teori  dan  Praktik . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
menyatakan  bahwa  putusan  hakim  dalam sistem  hukum  acara  peradilan  yang  berlaku Indonesia menganut sistem semi-open conduct artinya  undang-undang  masih  menganut prinsip  bahwa  suatu  putusan  yang  mengikat adalah  putusan  secara  tertulis  ( written )  yang dibacakan.  Pasal  26  Peraturan  Mahakamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019, bahwa putusan  dibacakan  secara  elektronik  dalam maksud  dan  pengertian  tidak  dalam  sidang secara fisik/ offline tetapi hanya disampaikan/diinformasikan kepada para pihak  serta  dipublikasi/ publish pada  atau website  atau  direktori  putusan  Mahkamah Agung (MARI). Secara konseptual pengaturan mengenai sidang pembacaan/pengucapan putusan  pengadilan  pada/dalam  pasal  108 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  dengan pasal  26  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  No.  1  tahun  2019  harus  dimaknai dalam  pengertian/artian  pembacaan  putusan disesuaikan dengan kondisi persidangan secara elektronik.
Berdasarkan  spesifik/karakternya  maka putusan  pengadilan  atau  putusan  hakim dibedakan/dikategorikan putusan kondemnatoir, putusan deklaratoir dan putusan konstitutif. 5 Putusan  kondemnatoir  adalah merupakan  putusan  hakim  yang  berisi hukuman  (pembebanan  hak)  kepada  pihak kalah  dalam  suatu  sengketa/perkara.  Isi  dari putusan  komdemnatoir  menyangkut  suatu prinsip keterbukaan dan akuntabilitas memberi,  melakukan  atau  memerintahkan kepada  pihak  yang  kalah  perkara.Putusan hakim  peradilan  tata  usaha  negara  menurut pasal 97 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU Nomor  5  tahun  1986,  maka  putusan komdemnatoir berupa kewajiban ( cumpolsory ) kepada  Tergugat  (pihak  kalah  perkara)  untuk mencabut  Objek  Sengketa  (dapat  berupa Keputusan  mencabut/mengembalikan  tatus kepemilikan  terhadap  sertifat  tanah)  atau Keputusan  untuk  merehabilitasi  keadaan Penggugat  seperti  awal/semula,  menerbitkan keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan pemerintahan secara faktual tertentu, dan atau
5 James Bernard Murphy. "The lawyer and the layman: Two  perspectives  on  the  rule  of  law." The  Review  of politics 68, no. 1 (2006): 101-131.
mewajibkan  Tergugat  untuk  membayar  ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.
Putusan  deklaratoir  adalah  putusan hakim  yang  berisi/berupa  pernyataan  atau penegasan  terhadap  suatu  hubungan  hukum atau  peristiwa  hukum  yang  terjadi  secara faktual.  Peradilan  tata  usaha  negara  misalnya pernyataan/penegasan  ada  atau  tidak  adanya unsur  penyalahgunaan  kewenangan  atau wewenang  berdasarkan  ketentuan  pasal  21 Undang-undang  Adminitrasi  Pemerintahan. Putusan  konstitutif  adalah  berupa  putusan hakim yang berisi penetapan/ penegasan suatu hubungan  hukum  yang  baru  sama  sekali ( newest )  atau  putusan  yang  sebelumnya  tidak ada atau mengubah suatu keadaan hukum dari keadaan awal/semula (antara lain menyatakan batal atau tidak sahnya suatu keputusan pejabat tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan  sebagaimana  tercantum  dalam pasal 53 ayat (1) UU UU Nomor 5 tahun 1986 jo. UU Nomor 9 tahun 2004.
Prinsip good  goverment  governcance dan/atau good clean government menjadi suatu keharusan  di  lingkungan  pejabat  tata  usaha negara  atau  lembaga  pemerintahan  pada  era digital  atau  globalisasi  saat  dan  pada  masa mendatang.  Tahapan  penyelesaian  sengketa tata  usaha  negara  di  pengadilan  tata  usaha negara  sekurang-kurangnya  dibagi  dengan  3 (tiga)  tahapan  dan  dimulai/didahului  pra- adjudikasi,  adjudikasi  dan  pasca-adjudikasi, yang mana hal ini sebagaimana terdapat dalam penerapan  sistem  peradilan  pidana. 6 Tahapan pra-adjudikasi dilakukan sebelum para pihak/pihak yang bersengketa/berperkara melakukan persidangan yakni tahapan mengajukan  gugatan  atau  permohonan  di pengadilan sampai dengan dismissal prosedur ( vide pasal  62  Undang-Undang  /UU  No.  5 tahun  1986)  dan  penetuan/penetapan  hari pemeriksaan  siding/persiapan  dan  termasuk tahapan  upaya/tindakan  administratif  sebagai upaya  penyelesaian  perkara/sengketa  tata usaha  negara  di  lingkungan  internal  pejabat
6 Enrico  Simanjuntak. Hukum  Acara  Peradilan  Tata Usaha  Negara:  Transformasi  dan  Refleksi .  Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
7 Titik  Triwulan  T.  and  Ismu  Gunadi  Widodo. Hukum tata negara dan Peradilan tata usaha negara. Jakarta: Prenadamedia Group 2011.
tata  usaha  negara/pejabat  pemerintahan.  Pada tahap  adjudikasi  berupa  tahapan  penyelesaian sengketa/perkara secara litigasi dan fisik/ offline dalam persidangan mulai pembacaan  gugatan  atau  permohonan  di pengadilan  tata  usaha  negara  sampai  putusan akhir  ( eind  vonnis ).  Tahapan  akhir  adalah pasca-adjudikasi  yakni  pelaksanaan  putusan pengadilan (eksekusi) terhadap putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap ( in  kracht  van gewijsde atau  permanent legal force ). 7
Putusan  pengadilan  tata  usaha  negara dapat  dilaksanakan  secara  sukarela  oleh  para pihak/pihak  mau  pun  dengan  paksaan/ force dari  pihak  luar  selain  dari  para  pihak  melalui sarana/fasilitas  eksekusi  putusan  pengadilan tata  usaha  negara. 8) Dalam  hal  pihak  yang kalah  perkara  tidak  mau/tidak  bersedia  untuk melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van geswijsde ),  maka  sarana/fasiltas  eksekusi dapat digunakan/diupayakan untuk memaksa/ force pihak yang kalah perkara untuk tunduk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha  negara.  Putusan  pengadilan  tata  usaha negara  yang  memerlukan  untuk  dieksekusi adlah putusan yang berisi kewajiban Tergugat sebagai  pihak  dalam  proses  peradilan  tata usaha negara sampai dengan putusan kondemnatoir. Secara faktual didapati putusan pengadilan tata usaha negara tidak atau belum dapat dilaksanakan/diimplementasikan dengan pertimbangan/alasan  atau  faktor-faktor  antara lain:
1. Putusan pengadilan umum/perdata berkekuatan hukum tetapi bukan merupakan putusan pengadilan tata usaha negara dengan miss-intrepretatie sistematis  (tafsiran  atas  suatu  Undang- Undang)  yang  dilakukan  pejabat  tata usaha negara/pejabat pemerintahan. Kewajiban  Tergugat  (Pejabat  Tata  usaha negara  melakukan  pencabutan  sertifikat tanah  atau  sertifikat  hak  milik/SHM
8 Luhut  MP  Pangaribuan. Hukum  Acara  Pidana:  Surat Resmi  Advokat  Di  pengadilan  Praperadilan,  Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Bandin, Kasasi dan peninjauan kembali . Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
namun  ternyata  hal  itu  melewati  batas wewenangan  karena  alasan  hukum  untuk melakukan  eksekusi  terhadap  putusan pengadilan  umum  berkekuatan  hukum tetap ( inkracht van gewijsde ).
2. Tidak  dilakukan  secara  transparan  dan akuntabilitas  atau  asas  kecermatan  dari pejabat  tata  usaha  negara  atau  pejabat pemerintahan  kepada  para  pihak  yang berperkara untuk menelusuri atau mengetahui  potensi  atau  masalah  hukum lain serta putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan final serta tidak ada lagi antara  para  pihak  atau  pihak  terkait  yang masih  dalam  proses  persidangan  di peradilan  umum  atau  peradilan  lainnya atau  lembaga  negara  (Aparat  Penegak Hukum)  atau  Badan  Arbitrase  Nasioanl (BANI).

## 2. Good Governance Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkekuatan Hukum Tetap
Eksekusi  riil/nyata  dalam  hukum  acara perdata  (peradilan  umum)  dapat  berupa perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  dan  /atau tuntutan  wanprestasi.  Peradilan  tata  usaha negara  tidak  mengenal  eksekusi  putusan pengadilan secara nyata/riil. 9) Eksekusi pengadilan  dalam  hukum  acara  peradilan  tata usaha  negara  berupa  eksekusi  otomatis  dan eksekusi hierarkhis. 10)
Eksekusi  otomatis  sesuai  dengan  pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yakni  apabila setelah  60  (enam  puluh)  hari  kerja  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) sebagaimana diterima Tergugat atau termohon tidak  melaksanakan  tanggungjawab  atau kewajibannya untuk mencabut Keputusan tata usaha negara yang diperkarakan atau disengketakan,  maka  keputusan  pejabat  tata
9 M.  Yahya  Harahap. Ruang  Lingkup  Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata . Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
10 Soepomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri . Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
usaha  negara  atau  pejabat  pemerintahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 11)
Eksekusi  hierarkhis  yang  dilakukan ketua  pengadilan  tata  usaha  negara  agar pejabat  tata  usaha  negara  atau  pejabat pemerintahan melakasanakan/menjalankan putusan  pengadilan  yang  berisi  substansi terhadap  kewajiban-kewajiban  berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui atasan pejabat  tata  usaha  negara/atau  pejabat pemerintahan sesuai pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang No. 51 tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).
Ketua  pengadilan  tata  usaha  negara sesuai  dengan  pasal  119  UU  Nomor  5  tahun 1986 diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dan  pasal  116  UU Nomor  5  tahun  1986  tentang  Peradilan  tata usaha  Negara.Berdasarkan  perintah  Ketua pengadilan  tata  usaha  negara,  maka  Panitera mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  kepada  para  pihak dengan  dan  dalam  jangka  waktu  selambat- lambatnya  14  (empat  belas)  hari  kerja.  Pasca atau setelah 60 (enam puluh) hari kerja salinan putusan pengadilan tata usaha negara diterima Tergugat  dan  ternayata  Tergugat  tidak melaksanakan kewajiban sesuai dimasud pada pasal 97 ayat (9) huruf (a), Keputusan Pejabat lan tata usaha negara yang disengketakan tidak atau belum memiliki berkekuatan hukum.
Kewajiban Tergugat sebagaimana ketetnuan pasal  97  ayat  (9) huruf (b) dan (c), dan setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja tidak dilaksanakan,  maka  penggugat  mengajukan permohonan  kepada  Ketua  pengadilan  tata usaha  negara  untuk  memerintahkan  Tergugat (pejabat  tata  usaha  negara  atau  pejabat pemerintahan) nmelaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha negara  dikenakan  upaya  paksa  berupa pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan/atau
11 Ridwan,  H.  R.  "Beberapa  Catatan  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia." Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum 9, no. 20 (2002): 68-80.
sanksi administratife sesuai peraturan perundang-undangan.
Panitera  pengadilan  tata  usaha  negara mengumumkan  melalui  media  massa  cetak setempat untuk pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha negara yang berkekuatan hukum tetap.
Ketua  pengadilan  tata  usaha  negara mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia  agar  pejabat  tata  usaha  negara  atau pejabat  pemerintahan  tersebut  melaksanakan putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dan kepada  lembaga  perwakilan  rakyat  atau  DPR RI  untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
Besaran  atau  total/jumlah  berupa  uang paksa dan jenis-jenis sanksi administratif serta prosedur  maupun  tata  cara  diatur  dengan peraturan perundang-undangan.
Eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan pengadilan  tata  usaha  negara  secara  faktual ternyata dapat ditemukan adanya putusan yang tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  Tergugat (non- executable ).  Berdasarkan  pasal  117  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  memungkinkan adanya hal tersebut yakni tergugat memberitahukan kepada penggugat dan ketua pengadilan tata usaha negara bahwa Tergugat tidak  dapat  untuk  melaksanakan  isi  atau substansi  putusan  pengadilan  tata  usaha negara.  Upaya  dapat  dikakukan  melalaui perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak  atas  besaran  kompensasi  dan  jika  tidak tercapai  kesepakatan  antar  para  pihak  maka ketua pengadilan tata usaha negara menetapkan besaran kompensasi serta apabila para  pihak  tidak  setuju  dengan  besaran kompensasi  yang  ditetapak  ketua  pengadilan tata  usahan  negara,  maka  upaya  kedua  pihak dapat mengajukan penetapan kembali terhadadap besaran kompensasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui permohonan  para  pihak/pihak  kepada  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Teori  efektivitas  hukum  oleh  Lawrence M.  Friedmann  maka  sistem  hukum  ( legal system) terdiri  dari  3  (tiga)  sub-sistem  yakni
12 Lawrence  M.  Friedman. Hukum  Amerika:  Sebuah Pengantar (Terj. American  Law  an  Introduction , 2nd
substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur hukum  ( legal  structure )  dan  budaya  hukum ( legal culture ). 12)
Dalam  teori  Lawrence  M  Friedman tersebut  dijelaskan  yang  dimaksud  dengan substansi hukum adalah meliputi substansi atau materi hukum sebagaimana dituangkan dalam peraturan  perundang-  undangan  mau  pun peraturan  dan  kebijakan.  Struktur  hukum adalah institusi/lembaga/badan/komisi, pejabat atau personel dan kewenangan atau wewenang atas penegakkan hukumnya.
Budaya hukum adalah perilaku dan pola atau sikap pikir masyarakat serta pejabat atau personalia atau aparat penegak hukum (APH).
Teori  sistem  hukum  ( legal  system )  dari Lawrence  M.  Friedmann  muncul  disebabkan faktor atau kondisi, anatra lain sebagai berikut:
1. Substansi hukum, pasal 116 UU Nomor 5 tahun  1986  tentang  peradilan  tata  usaha negara bersifat atau berpotensi mengambang ( potencial of floating norm ) dan  potensi  beberapa  putusan  pengadilan tata  usaha  negara  berkekuatan  hukum tetap  yang  tidak  bisa  dieksekusi  ( non- executable court decision ).
2. Struktur hukum, tidak atau belum adanya pejabat  tata  usaha  negara,  pejabat pemerintah atau badan atau lembaga atau komisi  negara  yang  secara  khusus  diberi kewenangan atau wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan
pengadilan.
3. Budaya/kultur hukum, lemah atau kurangnya kepatuhan ( compliance) terhadap hukum dari aparatur atau pejabat pemerintahan dan kesadaran tunduk serta patuh pada hukum di lingkungan masyarakat.

## 3. Pembahasan terhadap permasalahan- permasalahan sistem hukum (legal system)
pada ketiga sub-sistem hukum
Dari  segi  substansi  hukum,  eksekusi putusan  peradilan  tata  usaha  negara  adalah mengenai  pasal  116  UU  Peradilan  tata  usaha negara  yang  bersifat  mengambang  ( floating norm ).  Selain  masalah  norma,  ada  pula putusan-putusan  pengadilan  yang  tidak  bisa
Edition) Alih Bahasa: Wisnu Basuki . Jakarta: Tatanusa, 2001.
dieksekusi ( non-executable ). Kedua permasalahan  ini  memerlukan  perhatian tersendiri  berdasarkan  karakter  atau  jenis permasalahan.  Pasal  116  UU  Peradilan  tata usaha  negara  yang  bersifat  mengambang ( floating norm ) karena dalam pelaksanaannya Ketua pengadilan tidak melaksanakan eksekusi riil, melainkan hanya sebagai pengawasan saja ( vide Pasal  119  UU  Peradilan  Tata  Usaha Negara).  Pada  faktanya  alat  paksa  atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintahan. Ada pun  alat  atau  instrumen  paksaan  pelaksaan putusan pengadilan berdasarkan pasal 116 UU Peradilan  tata  usaha  negara  adalah  sanksi administratif dan uang paksa ( dwangsom ). Hal yang serupa kemudian juga diatur dalam pasal 72 ayat (1), pasal 80 ayat (2), dan pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).
Dari segi struktur hukum, permasalahan mengenai  eksekusi  dari  aspek  sub-sistem struktur  hukum  adalah  tidak  adanya  pejabat yang  secara  khusus  diberi  wewenang  untuk memaksakan pelaksanaan putusan.
Sebagaimana pula telah dijelaskan sebelumnya, ketua pengadilan tidak melaksanakan  eksekusi  riil,  melainkan  hanya sebagai  pengawasan  saja  ( vide Pasal  119  UU Peradilan  Tata  Usaha  Negara).  Pada  faktanya alat paksa atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintahan.  Sehingga  saat  ini  pelaksanaan eksekusi  masih  bergantung  pada  tingkat kesadaran  hukum  dari  pejabat  tata  usaha negara atau pejabat pemerintahan. Sebenarnya atas masalah ini pernah dibahas suatu wacana mengenai  lembaga  khusus  untuk  eksekusi. Salah seorang Hakim Agung MA RI misalnya menyatakan  agar  dapat  dilaksanakan  secara efektif  maka  eksekusi  putusan  peradilan  tata usaha  negara  harus  dilakukan  oleh  lembaga khusus  yang  diberi  wewenang  sebagaimana lembaga eksekusi (l egal execution department ) di  salah  satu  negara  ASEAN16.  Ketiadaan lembaga  eksekusi  ini  menurut  salah  seorang
13 Yulius,  NFN.  "Diskursus  Lembaga  Eksekusi  Negara Dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia/The  Discourse of  State  Execution  Institution  in  Indonesian  Law Enforcement." Jurnal  Hukum  Peratun 1,  no.  1  (2018): 11-32.
Hakim  Agung  RI, 13) tidak  hanya  menjadi masalah  peradilan  tata  usaha  negara  saja, sehingga  ia  juga  harus  dimiliki  oleh  seluruh lingkungan  peradilan.  Untuk  itulah  perlu dibentuk  lembaga  yang  khusus  menangani lembaga eksekusi peradilan sehingga tidak lagi perlu  dibedakan  antara  eksekusi  peradilan umum  (perdata  atau  niaga),  peradilan  agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara. 14
Dari  segi  budaya  /atau  kultur  hukum, sub-sistem kultur/budaya hukum, permasalahan  eksekusi  putusan  peradilan  tata usaha  negara  ini  disebabkan  lemahnya kepatuhan  hukum  apatarur  pemerintah  dan kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih diwarnai rasa ragu terhadap aparatur Pengadilan.  Sehingga  dari  hal  ini  timbul asumsi  ada  rasa  curiga  antara  masyarakat pencari  keadilan  dengan  putusan  yang  telah dibuat pengadilan dan menyebabkan ketidaktaatan kepada putusan tersebut (meskipun kausalitasnya secara empiris belum dapat  dibuktikan  secara  sempurna/paripurna). Pelayanan pengadilan yang baik juga merupakan  salah  satu  indikasi  baiknya integritas  proses  peradilan  di  suatu  instansi Pengadilan.  Hal-hal  yang  termasuk  dalam norma-norma  yang  mengindikasikan  baiknya peradilan  ini  disebut  juga  dengan  Asas-  Asas Umum Peradilan yang Baik atau dalam Bahasa Belanda  disebut Algemene  beginselen  van behoorlijk  rechtspraak atau  juga  disebut Algemene beginselen van behoorlijk process. 15 Penegakkan  asas-asas  ini  sangat  penting  bagi kepercayaan masyarakat dan pejabat tata usaha negara  atau  pejabat  pemerintahan  terhadap proses peradilan di peradilan tata usaha negara.
Mengenai  adanya  norma-norma  yang mengambang  dan  saling  kontraproduktif  dan putusan  yang  non-eksekutabel  (aspek  sub- sistem substansi hukum), yang dapat diselesaikan  dengan  mendorong  penerapan dwangsom dan  sanksi  administratif  dengan penerapan pasal 72 ayat (1), pasal 80 ayat (2), dan  pasal  81  ayat  (2)  UU  Administrasi
14 Op.Cit , hlm. 26.
15 Boudewijn  Willem  Nicolaas  de  Waard. Beginselen van  behoorlijke  rechtspleging:  met  name  in  het administratief procesrecht;(with a summary in English) . Tjeenk Willink, 1987.
Pemerintahan.  Upaya  minimalisasi  adanya putusan  yang non-executable .  Sinkronisasi peraturan  teknis  administrasi  pemerintahan dengan  pola  atau  bentuk  pengaturan  eksekusi di Peradilan Tata usaha negara juga diperlukan, seperti revisi besaran atau jumlah kompensasi dan  ganti  rugi  yang  diatur  dlam  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  43  tahun  1991  dalam rangka penerapan pasal 117 dan pasal 120 UU Nomor  5  tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  (UU  PERATUN).  Terakhir, mengenai  tidak  adanya  pejabat  tata  usaha negara atau pejabat pemerintahan atau pejabat pada  badan  /atau  komisi  negara  yang  secara khusus  diberi  kewenangan  /atau  wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan yang dapat  diselesaikan  dengan  pembentukan lembaga khusus untuk eksekusi, dan optimalisasi peran pengawasan Ketua Pengadilan serta optimalisasi peran pembinaan oleh  Presiden  Republik  Indonesia  dan pengawasan  oleh  DPR  Republik  Indonesia selaku lembaga perwakilan rakyat dan masalah kepercayaan  masyarakat  atau  publik  yang relatif  rendah  kepada  pengadilan  dapat diselesaikan  dengan  menegakkan  asas-asas umum peradilan yang baik ( principles of good court governance ), memperkuat pola pikir dan budaya  kerja  internal  pemerintahan  serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan  hukum  pejabat  tata  usaha  negara atau pejabat pemerintahan.

## C. Penutup
Negara  Republik  Indonesia  sebagai negara  hukum  ( rechtstaat )  dan  negara kesejahteraan  ( welfare  state )  dan  dalam substansi  hukum  ( legal  substance )  memiliki UU  Nomor  5  tahun  1986  dan  UU  perubahan tentang  Peradilan  tata  usaha  negara  mengatur atau  terdapat  2  (dua)  jenis  eksekusi  putusan pengadilan  tata  usaha  negara  (yakni  eksekusi otomatis  dan  eksekusi  hierarkhis).  Eksekusi hierarkhis  dibutuhkan  kesadaran  hukum  dari pejabat  tata  usaha  negara  atau  pejabat pemerintahan  untuk  melaksanakan  putusan peradilan  tata  usaha  negara  berkekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya good government  governance dan good  clean government serta asas kepastian hukum ( legal certainty )  kenyataannya  terdapat  putusan- putusan  peradilan  umum  diupayakan  untuk dilakukan  eksekusi  oleh  pejabat  tata  usaha negara atau pejabat pemerintahan dengan miss- intrepoetataion  conduct sebagai  bentuk  nyata hukum  atau  putusan  pengadilan  berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
de Waard, Boudewijn Willem Nicolaas. Beginselen van behoorlijke rechtspleging: met name in het administratief procesrecht;(with a summary in English) . Tjeenk Willink, 1987. Friedman, Lawrence M. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (Terj. American Law an Introduction ,
2nd Edition) Alih Bahasa: Wisnu Basuki . Jakarta: Tatanusa, 2001. Harahap,  M.  Yahya. Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata .  Jakarta:  PT. Gramedia, 1989.
Murphy, James Bernard. "The lawyer and the layman: Two perspectives on the rule of law." The Review of politics 68, no. 1 (2006): 101-131.
Pangaribuan, Luhut MP. Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat Di pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Bandin, Kasasi dan peninjauan kembali . Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
Ridwan,  H.  R.  "Beberapa  Catatan  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 9, no. 20 (2002): 68-80.
Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Simanjuntak,  Enrico. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Transformasi  dan  Refleksi . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Soekanto,  Soerjono  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat ). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Soepomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri . Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Soleh,  Mohammad  Afifudin. Eksekusi  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Yang Berkekuatan Hukum Tetap . Surabaya: UNTAG Surabaya, 2017.
Triwulan, Titik T. and Ismu Gunadi Widodo. Hukum tata negara dan Peradilan tata usaha negara. Jakarta: Prenadamedia Group 2011.
Yulius, NFN. "Diskursus  Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan  Hukum di  Indonesia/The Discourse  of  State  Execution  Institution  in  Indonesian  Law  Enforcement." Jurnal  Hukum Peratun 1, no. 1 (2018): 11-32.