## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.172 https://mhn.bphn.go.id

## MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR PINJAMAN ONLINE KEPADA PEMILIK KONTAK SELULER (NON DEBITUR) ATAS AKSES ILEGAL PADA KONTAK DEBITUR
(Online Loan Creditors Responsibility Model to Phone Number Owners (Non-Debtors) for Illegal Access to Debtor Contacts)
Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930
e-mail: putri.purbasari@atmajaya.ac.id, michellewidjaja45@gmail.com
Abstrak Metode Penagihan Kreditur pinjaman online (pinjol) dengan mengakses secara illegal kontak debitur bertujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya. Perbuatan Akses ilegal oleh kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Pemilik kontak seluler (non- debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider . Sehingga yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait Bagaimana model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non-debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang ditimbulkan oleh Metode penagihan kreditor pinjol dengan mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Yuridis berdasar kajian studi Kasus Toonen v. Australia. Hasil penelitian diketahui bahwa metode penagihan kreditur pinjaman dengan mengakses kontak seluler pemilik (bukan debitur) tanpa izin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga pemilik kontak seluler (non-debitur) dapat mengajukan gugatan terhadap gangguan ketenangan hidup ( hider ) berupa intimidasi kepada pemilik kontak seluler (non-debitur) melalui akses  ilegal  terhadap  kontak  debitur  oleh  kreditur  sebagai  model  pertanggungjawaban  atas  tindakan tersebut.
Kata Kunci: Pertanggung Jawaban; Kreditur Pinjaman Online, Pemilik kontak seluler (Non Debitur); Akses Ilegal Pada Kontak Debitur

## Abstract
The online loan creditor collection method (pinjol), by illegally accessing debtor contacts, aims to intimidate parties (non-debtors) whose numbers are stored in the debtor’s contact so that they force the debtor to pay off due to coercion from their relationship or environment. This illegal access act by creditors is an act that violates the subjective rights of the cellular contact owners (non-debtors) because the cellular contact owners (non-debtors) are not parties to the agreement between the debtor and creditor. These acts are illegal and violate the subjective rights of the Cellular Contact Owner (non-debtor) in the form of the right to disturbance of the peace of life or a hider. The focus of the discussion is on how the responsibility model can be taken by Cellular Contact Owners (Non-Debtors) for disturbances in peace of life caused by the Creditor Loan Collection Method by intimidating the contact owner on the debtor’s contact. The research method used is normative juridical based on case study Toonen v. Australia. The analysis results show that the loan creditor’s collection method by accessing the owner’s mobile contact (not the debtor) without permission fulfills the element of an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code. The owner of cellular contact (non-debtor) can file a lawsuit for disturbance of the peace of life (hider) in the form of intimidation to the

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
owner of the cellular contact (non-debtor) through illegal access to the contact of the debtor by the creditor as a model of accountability for their actions.
Keywords : Responsibility Model, Online Loan Creditors, Phone Number Owners (Non-Debtors), Illegal Access to Debtor Contacts
1  Pasal 1745 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

## A. Pendahuluan
Perjanjian hutang piutang ini dapat diartikan  sebagai  suatu  bentuk  perjanjian, yang mana salah satu pihak (kreditur) memberi pinjaman uang, sedangkan satu pihak lainnya (debitur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali uang dan bunganya pada  jangka  waktu  yang  telah  disepakati. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian hutang piutang dikenal  dengan  istilah  perjanjian  pinjam meminjam. Hal ini sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdata, yang menyatakan: “Pinjam- meminjam ialah perjanjian yang salah satu pihaknya memberikan suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis pakai kepada pihak lain, dengan memberikan syarat bahwa pihak menerima barang tersebut akan mengembalikan sejumlah, macam, dan keadaan barang serupa” 1 . Perjanjian hutang piutang seringkali kita jumpai diberikan atau difasilitasi oleh lembaga keuangan, perbankan, dan berbagai lembaga lainnya.
Mendapatkan pinjaman uang, dibutuhkan  jaminan  untuk  memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang yang dipinjam, serta biasanya lembaga bersangkutan akan melakukan pengecekan latar belakang terlebih dahulu untuk mengukur
kemampuan calon debitur untuk membayar hutangnya. Sehingga untuk mendapatkan pinjaman uang dari lembaga – lembaga di atas cenderung sulit, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan teknologi di Indonesia pun membawa dampak bagi masyarakat. Perkembangan pada bidang teknologi ini kemudian berdampak pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan bidang lainnya.
Masyarakat yang pada awalnya melakukan transaksi dengan pihak lain secara langsung, dapat melakukan transaksi tersebut secara online atau daring. Perkembangan teknologi ini tentu memberikan kemudahan – kemudahan tersendiri bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, kebanyakkan pekerjaan menjadi lebih mudah, dan hemat biaya. Pada sekitar tahun 2016, mulai berkembang financial technology (Fintech) di masyarakat. Fintech ini merupakan bentuk perkembangan teknologi, yang berupa layanan keuangan berbasis online atau daring, dimana penggunanya dapat melakukan transaksi dengan pihak lain secara online .
Salah satu bentuk pengembangan dari Fintech ini adalah munculnya pinjaman
online . Pinjaman online merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara online atau daring. Masyarakat hanya perlu mendownload aplikasi tertentu, memasukkan data dirinya, dan jika permintaan pinjaman diterima, maka proses selanjutnya uang akan langsung di transfer ke rekening debitur 2 . Masyarakat tidak perlu menyerahkan jaminan apapun, cukup mengisi data diri saja. Mekanisme tersebut memudahkan akses akan layanan finansial, dimana hal ini sangat membantu dalam perkembangan UMKM 3 . Otoritas Jasa Keuangan membagikan data bahwa terdapat 68.414.603 orang yang melakukan pinjaman kepada pinjaman online , dengan total penyaluran sebesar Rp.249.938 Triliun. 4 Namun  di  Indonesia,  tidak  semua lembaga yang menyediakan jasa pinjaman online ini ternyata legal. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan telah menutup sebanyak 4.873 konten pinjaman online illegal. 5
Dibandingkan dengan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh

## 2 Chaffee,  Eric.  C,  “RegulatiOn  On-Line  Peer-To-Peer  Lending  in  the  Aftermath  of  Dodd-Frank:  In  Search  of  an Evolving Regulatory Regime for An Evolving Industry” Washington and Lee Law Review, Vol.69, 2012
3 Tantri Dewayani, menyikapi pinjaman online, anugerah atau musibah https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil- jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html  (ditelusuri  10  November 2021)
4 Otoritas Jasa Keuangan, Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian- atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx (ditelusuri 10 November 2021)
5  Leski Rizki Aswara, Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/ kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/ (ditelusuri 10 November 2021)
pinjaman uang melalui pinjaman online jauh lebih mudah. Pinjaman online ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata, dikarenakan dalam perjanjian hutang piutang secara online ini tetap memunculkan hak dan kewajiban berupa memberikan barang tertentu dan mengembalikan barang dengan jumlah yang sama. Perbedaannya hanya pada mekanisme pembentukan dan bentuk kesepakatannya yang dilakukan secara online atau daring. Namun terlepas dari keuntungan – keuntungan yang ditawarkan oleh pinjaman online , terdapat banyak permasalahan yang kemudian dialami masyarakat akibat dari penggunaan pinjaman online ini.  Hal ini berkaitan dengan  bunga  yang  tinggi,  jangka  waktu yang singkat, pengambilan data pribadi debitur dari handphone debitur, dan penagihan yang menggunakan kekerasan, intimidasi  dan  teror.  Permasalahan terkait dengan penagihan ini merupakan salah satu permasalahan besar yang paling sering dialami oleh masyarakat. Seperti  yang  kita  ketahui,  kebanyakkan dari lembaga pinjaman online illegal menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu debt collector untuk melakukan penagihan. Penagihan cenderung menggunakan cara

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
kekerasan,  intimidasi  dan  teror,  dimana biasanya debt collector ini akan terus – menerus menghubungi debitur dengan menggunakan kata – kata yang tidak pantas, mendatangi kediaman debitur, atau bahkan melakukan pengancaman baik melalui tatap muka atau melalui media sosial agar debitur melakukan pembayaran.
Otoritas Jasa Keuangan melansir data bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, terdapat 19.711 pengaduan terkait dengan pinjaman online ini. Dari total pengaduan tersebut 10.441 pengaduan merupakan pelanggaran ringan/sedang, sedangkan 9.270 pengaduan termasuk kepada pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah adanya pencairan  dana  yang  dilakukan  tidak berdasar persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, menghubungi kepada seluruh pemilik nomor kontak (non debitur) pada handphone debitur dengan teror  atau  intimidasi. 6 Seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya permasalahan terkait penagihan pinjaman online ini tidak  berhenti  pada  penagihan  yang menggunakan kekerasan dan teror kepada debitur. Seringkali dalam melakukan penagihan, pihak pinjaman online tidak hanya melakukannya kepada debitur, juga kepada kontak dari debitur. Hal ini terjadi dikarenakan  pada  saat  debitur  mendaftar atau mengisi data diri untuk mendapatkan pinjaman online , pihak pinjaman online
6 Otoritas Jasa Keuangan, Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian- atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx (ditelusuri 10 November 2021).
7  Muhtarom, M, “Asas-Asas Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Jurnal Suhuf, Vol.26 No.1, 2014
ini kemudian mengambil data handphone debitur, termasuk dengan kontak yang ada di handphone tersebut. Setelah mendapatkan data terkait dengan kontak debitur ini, maka penagihan juga akan dilakukan kepada kontak – kontak tersebut. Tindakan ini bertujuan tujuan memberikan rasa malu debitur sehingga debitur kemudian melunasi hutang – hutangnya.
Penagihan pihak pinjaman online kepada kontak debitur ini tentu saja membawa kerugian bagi debitur dan bertentangan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satunya. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam usaha masing-masing pihak memenuhi prestasinya masing-masing dilarang menggunakan cara yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik dalam perjanjian atau diluar perjanjian 7 .

## Prakteknya dalam pelaksanaannya
Kreditur  dalam  upayanya  memastikan debitur berprestasi sebagaimana mestinya membuat  melewati  hak  individu  lain bahkan pihak diluar perjanjian dengan secara Ilegal mengakses kontak Debitur dan menghubungi pemilik kontak telepon (non debitur) tersebut dengan tujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa
debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya.
Kondisi dan praktek pelaksanaan penagihan kreditur pinjol ini, selama 3 tahun  terakhir  telah  dilakukan  penelitian oleh  peneliti  dengan  fokus  pembahasan sebagai  berikut:  Pertama,  artikel  dengan judul Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online ( The Urgency  of  Personal  Protection  In  Peer  To Peer Lending ) 8 yang didalamnya membahas terkait Penilaian terhadap perlindungan yang diberikan negara yang belum cukup terkait perlindungan data pribadi karena hanya berdasar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Kedua, artikel  dengan  judul  Perlindungan  Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna yang didalamnya membahas terkait (1) Bunga dalam perjanjian harus diatur secara jelas terkait batasannya guna mengantisipasi  bila  bunga  tidak  diatur dalam perjanjian; (2) perlindungan hukum hak pribadi dalam pengguna layanan pinjaman online harus berupa Perlindungan preventif dan Perlindungan represif. Ketiga, artikel dengan judul Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya
8 Priliasari,  E.  (2019).  Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi  Pinjaman  Online. Majalah  Hukum Nasional, 49(2), 1-27.
9  Tami, Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, Pranata Hukum, Vol.10 No.1, 2015.
Perlindungan Konsumen di Indonesia yang didalamnya membahas terkait Fintech dalam pelaksanaan pengaturannya belum dilengkapi oleh pengaturan yang jelas  sehingga dalam pelaksanaanya menjadi kendala oleh para penegak hukum  yang  artinya  pengaturan  belum memiliki mekanisme perlindungan hak-hak konsumen masyarakat dengan baik.
Berdasar penjabaran diatas diketahui bahwa terdapat research gap yang belum dikaji sehingga menjadi aspek orisinalitas penelitian  ini  yaitu  belum  dibahas  terkait bahwa Perbuatan Akses Ilegal oleh Kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak  subyektif  dari  Pemilik  kontak  seluler (non-debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut Ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider.
Sehingga berdasar pasal diatas, dijelaskan  bahwa  suatu  perjanjian  tidak boleh membawa manfaat atau kerugian bagi  pihak  lain.  Seperti  yang  sudah dijelaskan, penagihan ini dimulai dengan perjanjian hutang piutang antara pihak pinjaman online dengan debitur 9 . Namun penagihan yang dilakukan oleh pihak pinjaman online ini juga dilakukan kepada kontak debitur, dimana kontak – kontak ini

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini tentu mengganggu dan membawa kerugian bagi kontak debitur yang dihubungi atau ditagih atas hutang tersebut. Atas kerugian yang dialami oleh pihak lain yaitu kontak dari debitur, maka perlu ada pihak yang bertanggungjawab.
Pihak lain yaitu pemilik kontak telepon (non debitur) pun seharusnya dapat mengambil upaya hukum tertentu dalam permasalahan ini, maka yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait Bagaimana Model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non- debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang  ditimbulkan  oleh  Metode  penagihan kreditor  pinjol  dengan  mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur.

## B.  Metode Penelitian
Metode pendekatan adalah yuridis normatif, yaitu metode dengan pendekatan dengan mengkaji bahan – bahan putusan pengadilan, penulisan hukum atau peraturan, termasuk mengkaji norma peraturan tersebut. 10 Sehingga Metode analisis  data  adalah  metode  kualitatif. Metode kualitatif adalah metode menganalisis penyajian hasil tulisan yang disistematisasikan dalam kajian teori hukum dan hukum positif.
Metode perolehan data yang digunakan adalah studi kasus dan perbandingan penerapan hukum, yang
10 Yanti Fristikawati, Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018, hlm 19
11  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
mana pada pembahasan akan dilakukan penelaahan secara singkat terkait Kasus Toonen v. Australia, sebagai acuan membangun argumen yang komprehensif terkait perumusan atas ‘gangguan’ berupa telepon atau pesan Intimidasi oleh Kreditur Pinjol terhadap pemilik kontak seluler (Non Debitur) sebagai metode penagihan hutang, sehingga dapat dirumuskan model pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hak untuk ketenangan hidup.

## C. Pembahasan
1.  Hubungan Hukum antara Kreditur, Debitur, Pemilik Kontak Seluler, dan Pihak Ketiga ( debt collector ).
Pinjaman online merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara online atau daring. Dibandingkan dengan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pinjaman uang melalui pinjaman online jauh lebih mudah. Sehingga apabila dijabarkan lebih lanjut para pihak adalah Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk pelunasan karena perjanjian atau dikarenakan ditentukan oleh peraturan sehingga dapat ditagih dimuka pengadilan. 11 Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kreditur adalah pihak dalam suatu perjanjian yang memiliki hak atas pemenuhan suatu
prestasi, dimana dalam perjanjian hutang piutang kreditur adalah yang memberikan pinjaman dan berhak atas pelunasan pinjaman tersebut. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban melunasi berdasar perjanjian atau peraturan yang pelunasannya sehingga pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. 12 Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa debitur adalah pihak dalam suatu perjanjian yang berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi kepada pihak debitur. Dalam suatu perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam, pihak debitur merupakan pihak yang berhutang atau meminjam.
Pihak  Ketiga  ( debt collector) yang dimaksud dalam hal ini adalah Debt Collector. Hubungan hukum antara pihak kreditur dan debt collector ini dilandaskan pada suatu perjanjian pemberian kuasa. Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, mengatur bahwa Kuasa diberikan dengan dasar perjanjian antara  seseorang pemberi kekuasaan kepada penerima kuasa yang menerimanya, sehingga membuat orang tersebut  akan  bertindak  atas  namanya pemberi kuasa 13 . Adapun ciri-ciri dari pemberi kuasa ini adalah: Pertama, Bebas, bebas yang dimaksudkan dalam pemberian kuasa adalah kebebasan dalam menentukan bentuknya. Kedua, Terdapat kesepakatan, pada dasarnya pemberian kuasa ini merupakan suatu bentuk perjanjian sehingga unsur kesepakatan ini
12  Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
13  Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 14  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
harus terpenuhi diantara para pihak.
Terdapat 2 pihak dalam suatu perjanjian pemberian kuasa. Pihak-pihak tersebut adalah pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Setiap Pihak memiliki hak dan kewajiban akan saling dipenuhi 14 yang mana pihak pemberi kuasa berkewajiban memberikan kuasa dan wewenangnya kepada penerima kuasa. Selain dari itu, pihak pemberi kuasa juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan segala kebutuhan ekonomi yang dikeluarkan penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya dan membayar upah penerima kuasa. Kedua, Pihak penerima kuasa berkewajiban melaksanakan kuasa dan bertanggungjawabnya atas biaya, kerugian, dan  bunga  akibat  tidak  dilaksanakannya kuasa dan menyelesaikan urusan pada waktu pemberi kuasa meninggal, bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian dalam menjalankan kuasa, dan atas pihak lain yang ia tunjuk sebagai  pengganti  dalam  melaksanakan kuasanya.
Hubungan para pihak sebagaimana diatas, akan saling bertautan saat penagihan. Pada prakteknya, penagihan ini tidak hanya dilakukan kepada debitur tetapi penagihan juga dilakukan terhadap pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Penagihan juga umumnya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, teror,  dan  intimidasi.  Dikarenakan
M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R

## penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga
(dalam hal ini debt collector ) merupakan kuasa yang diberikan oleh kreditur, hal ini berarti  bahwa  informasi  mengenai  kontak debitur ini diberikan oleh pihak perusahaan pinjaman online kepada debt collector untuk dilakukan penagihan, dimana debt collector
ini kemudian melakukan penagihan dengan kekerasan, teror, dan intimidasi. Hal ini tentu membawa kerugian bagi kontak debitur dikarenakan kontak debitur ini bukan merupakan pihak dari perjanjian pinjam meminjam tersebut, tetapi ikut merasakan akibat dari perjanjian bersangkutan.

## Gambar 1: Skema Hubungan Hukum Para Pihak
Hubungan para pihak sebagaimana diatas, akan saling bertautan saat penagihan. Pada prakteknya, penagihan ini tidak hanya dilakukan kepada debitur tetapi penagihan juga dilakukan terhadap pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Penagihan juga umumnya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, teror, dan intimidasi. Dikarenakan penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga (dalam hal ini debt collector ) merupakan kuasa yang diberikan oleh kreditur, hal ini berarti bahwa  informasi mengenai kontak debitur ini diberikan oleh pihak perusahaan pinjaman online kepada debt collector untuk dilakukan penagihan, dimana debt collector ini kemudian melakukan penagihan dengan kekerasan, teror, dan intimidasi. Hal ini tentu membawa kerugian bagi kontak debitur dikarenakan kontak debitur ini bukan merupakan pihak dari perjanjian pinjam meminjam tersebut, tetapi ikut merasakan akibat dari perjanjian bersangkutan.

## Gambar 1: Skema Hubungan Hukum Para Pihak
Sebagaimana diketahui pengertian Kontak adalah hubungan satu dengan yang lain.
Nomor Telepon adalah Pihak yang memiliki tanda pengenal berupa nomor yang dapat dihubungi dan disimpan dalam piranti komunikasi. Kontak debitur adalah pihak yang memiliki hubungan dengan orang atau lembaga yang berutang. Dalam suatu fasilitas pinjaman online, seringkali penagihan atas utang debitur dilakukan oleh pihak ketiga ( debt collector ) kepada pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Hal ini terjadi dikarenakan kreditur, dalam hal ini perusahaan pemberi pinjaman memiliki data akan kontak debitur dan kemudian melakukan penagihan kepada kontak debitur melalui debt collector .
Debitur Pemilik Nomor Telepon (Non Debitur) Pihak Ketiga (Debt Collector) Kreditur (Pinjaman Online) Perjanjian Hutang Piutang Melakukan Penagihan Fokus Perhatian : Tanggungjawab Pihak Kreditur kepada Pihak Ketiga atas Tindakan Penagihan Pemberian Kuasa

## Sebagaimana  diketahui  pengertian
Kontak adalah hubungan satu dengan yang lain. Nomor Telepon adalah Pihak yang me mi liki tanda pengenal berupa nomor yang dapat dihubungi dan disimpan dalam piranti  komuni kasi.  Kontak  debitur  adalah pihak yang memiliki hubungan dengan orang atau lembaga yang berutang. Dalam suatu fasilitas pinjaman online, seringkali penagihan atas utang debitur dilakukan oleh  pihak  ketiga  ( debt collector ) kepada pihak  ketiga,  yaitu  kontak  debitur.  Hal  ini terjadi dikarenakan kreditur, dalam hal ini perusahaan pemberi pinjaman memiliki data akan kontak debitur dan kemudian melakukan penagihan kepada kontak debitur melalui debt collector .
Pemilik Nomor Telepon (Non-Debitur) adalah orang atau pihak yang data nomor handphone atau nomor teleponnya tercantum pada perangkat milik debitur. Data ini kemudian diambil oleh kreditur dari perangkat miliki debitur pada saat debitur mengajukan pinjaman kepada kreditur dan disetujui. Setelah memiliki data akan kontak debitur yang ada pada perangkat debitur, pihak kreditur kemudian menyerahkan data tersebut kepada debt collector untuk dilakukan penagihan atas hutang debitur dengan tujuan untuk menimbulkan rasa malu kepada debitur, sehingga debitur kemudian membayar hutangnya. Perlu diperjelas, bahwa kontak debitur dalam hal ini bukanlah pihak dari perjanjian yang
dibuat oleh debitur dan kreditur. Kontak debitur hanyalah pihak yang datanya ada pada perangkat debitur.
Di Indonesia, pengaturan mengenai pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, pinjaman online ini  dikenal  dengan  istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan jasa yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam sistem teknologi yang membutuhkan sambungan internet dalam pengoperasiannya.
Permasalahannya adalah peraturan yang berlaku di Indonesia kurang mengakomodasi permasalahan yang timbul  akibat  dari  penggunaan  fasilitas pinjaman online oleh masyarakat, karena di dalam nya tidak diatur bagaimana Batasan ataupun standar pelayananan yang minimal disediakan dan diberikan oleh penyedia layanan pinjaman online dalam melakukan usahanya sebagai upaya perlindungan bagi debitur. Lemahnya perlindungan kepada Debitur ini ternyata berakibat juga pada pihak disekitar Debitur. Prakteknya Kreditur pinjol dengan mengatasnamakan kepentingan  pada  debitur  menjadikan alasan untuk melakukan akses kepada pemilik kontak telepon (non debitur) yang
15 Ayu D, A., Ghoffar , A. & Anindyajati, T.. (n.d.). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. Beranda | Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved October 26, 2022, from https://www.mkri.id/
16  ICCPR, supra note 15,
tersimpan di telepon seluler debitur dengan tujuan  memberikan  intimidasi  kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya.

## 2.  Analisis  Pelanggaran  Hak  Subyektif Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) oleh Kreditur Pinjaman Online Kepada) atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur
Perbuatan akses ilegal oleh kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak  subyektif  dari  pemilik  kontak  seluler (non-debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut Ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider.
Analisis ini didasarkan pada kajian terhadap studi kasus Toonen v. Australia 15 . Dalam kasus Toonen , mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan mendefinisikan secara luas “interference” atau gangguan. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang berhubungan dengan hak atas privasi seseorang tanpa izin orang tersebut merupakan “gangguan” sebagaimana diatur Kovenan Hak Sipil dan Politik  Pasal  17 16 . Pemahaman ‘Hak atas privasi’  dapat  diartikan  sebagai  Hak  yang melekat pada seseorang untuk mendapatkan

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat dibawah kekuasaannya. Selanjutnya, pemahaman ‘tanpa izin’ dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  yang oleh undang-undang maupun pemilik hak mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas hak atas privasi seseorang tanpa izin adalah perbuatan ‘gangguan’ yang melanggar hak  subyektif,  pelanggaran  hak  tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik hak. Perbuatan ini termasuk pada perbuatan dari negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak atas privasi seseorang tidak  boleh  dilakukan  tanpa  izin  orang tersebut.
Sehingga berdasar pembahasan dari kasus ini dapat diketahui bahwa perbuatan yang munculnya dari luar pribadi seseorang yang berhubungan dengan berlangsungnya hak atas privasi orang harus terlaksana dengan izin pemilik hak atas privasi atau berdasarkan ketentuan perundang- undangan mengharuskan hal tersebut harus terlaksana. Selebihnya dari hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan tanpa izin ataupun pengaturan perundang-undangan bahkan bila dilakukan oleh negara maka akan menjadi “gangguan” atas hak atas privasi. Munculnya “gangguan” atas hak atas privasi seseorang ini melahirkan hak atas gugatan 17 sehingga menimbulkan
17 Hastuti, Yeni Septi, “Tinjauan Terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1022 K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011; Kris Endarto, Puri Galih, “Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa”, Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5 No. 2, 2013
18  Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non- debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang  ditimbulkan  oleh  metode  penagihan kreditor  pinjol  dengan  mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur.

## 3.  Model Pertanggungjawaban Kreditur Terhadap Pemilik Nomor Telepon Pada Kotak Seluler Debitur Pinjaman Online Atas Ancaman Penagihan
Pembahasan pertanggungjawaban dalam pembahasan ini adalah dengan mengkaitkan perbuatan yang dilakukan kreditur pinjol dalam metode penagihan yang dilakukan dengan menghubungi dan mengintimidasi pemilik nomor seluler (non debitur) melalui akses illegal kontak debitur, guna membangun dalil dalam mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau “Onrechtmatige  Daad” diatur KUHPerdata Pasal 1365 - Pasal 1380.  Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti  kerugian  tersebut 18 . Unsur dari perbuatan  melawan  hukum  meliputi 19 : (1) Adanya perbuatan; (2) Perbuatan yang melawan hukum; (3) Perbuatan tersebut adalah kesalahan; (4) Menimbulkan kerugian bagi korban; (5) Kesalahan dan
Kerugian memiliki hubungan kausal. Bila dikaitkan dengan praktek pada pelaksanaan metode penagihan oleh kreditur pinjol dengan menghubungi Pemilik kontak seluler (Non Debitur) melalui Akses Ilegal Pada Kontak Debitur dengan tujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya, sebagai berikut: a.  Adanya Perbuatan;
Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memuat unsur 20 Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah semua perbuatan atau tingkah laku dari pelaku tanpa melihat tujuannya bersifat positif atau bersifat negatif  yang  berarti  berbuat  sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 21 . Sehingga bila dikaitkan dalam pembahasan Tindakan kreditur dalam melaksanakan metode penagihan pinjaman online ,
perbuatan yang dimaksud adalah tindakan  pihak  perusahaan  pinjaman online yang memberikan informasi
mengenai kontak debitur tanpa adanya izin dari pihak kontak debitur yang bersangkutan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penagihan yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga,  yaitu debt collector dimana penagihan ini kemudian dilakukan dengan kekerasan, intimidasi,  dan  teror  terhadap  kontak debitur yang bukan merupakan
20 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.36
21  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit.hlm.10-11 22  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.30
pihak dalam perjanjian terkait. Dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harusnya bersifat melawan hukum. Berdasarkan pendapat diatas maka perbuatan pihak kreditur yang dalam hal  ini  memerintahkan  pihak  ketiga yaitu debt collector untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur atas hutang debitur dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan kontak debitur tersebut tidak memiliki hubungan atau tidak terikat dengan perjanjian pinjam meminjam berkaitan. Seharusnya penagihan hanya dilakukan kepada pihak yang terikat pada perjanjian pinjam meminjam, yaitu pihak debitur bukan dilakukan kepada kontak debitur yang  dalam  hal  ini  tidak  terikat  dan tunduk dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur. Oleh sebab itu, perlu adanya tanggung jawab dari pihak perusahaan pinjaman online terhadap kerugian yang kemudian dialami oleh kontak debitur.
b.  Perbuatan melawan hukum; Adalah perbuatan yang bertentangan dengan 22 :
1)  Hak  subjektif  orang  lain  dengan melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Pelanggaran atas hak subjektif seseorang terjadi apabila perbuatan secara langsung
M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R

## melanggar  hak  subjektif  orang
lain, melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta tidak ada alasan pembenar menurut hukum 23 .
2)  Kewajiban hukum pelaku, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum baik oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis 24 .
3) Kaedah kesusilaan, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan nilai–nilai moral yang ada di masyarakat berupa  hukum  tidak  tertulis. Apabila pelanggaran atas kaidah kesusilaan ini kemudian membawa kerugian bagi pihak tertentu maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum 25 . (d) Kepatutan dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan keharusan atau kehati-hatian dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah “Zorgvuldigheid” 26 .
Kategori Perbuatan pelanggaran atas kepatutan adalah sebagai berikut 27 :
1)  Suatu perbuatan yang menimbul- kan kerugian bagi orang lain tanpa
23 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.38 24  Djuhandah Hasan, Loc.cit. 25  Mr. Mahadi, Op.cit. Hlm.50 26  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.8
27 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Op.cit. hlm.82-83
adanya kepentingan yang layak. 2)  Suatu  perbuatan  yang  tidak  ber- manfaat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Sehingga suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan melanggar kepatutan dalam masyarakat yaitu dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain  tanpa  adanya  kepentingan yang layak.
Berdasarkan pendapat diatas maka Perbuatan pihak perusahaan pinjaman online berupa memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada debt collector tanpa adanya izin dari kontak debitur sebagai pemilik dari informasi tersebut, yang diikuti dengan tindakan penagihan dengan menggunakan kekerasan,  intimidasi,  dan  teror  oleh debt collector telah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Pihak perusahaan pinjaman online telah menimbulkan kerugian kepada korban tanpa adanya sebab yang layak. Hal ini terjadi dikarenakan melanggar adanya penyebaran informasi kontak debitur tanpa izin, yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya penagihan dengan kekerasan, teror, dan  intimidasi  yang  dilakukan  oleh debt collector

## c.  Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
Perbuatan  ini  diartikan  sebagai 28
Bertentangan dengan undang- undang yang berlaku, melanggar hak subjektif  orang  lain,  dan  merupakan perbuatan bertentangan dengan kewajiban  hukum  pelaku,  serta  tidak sesuai dengan norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat sehingga memunculkan kesalahan dari pihak pelaku. Permasalahan ini, pihak perusahaan pinjaman online dengan sengaja memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada pihak debt collector untuk dilakukan penagihan dengan kekerasan,  intimidasi,  dan  teror  guna mendapatkan pelunasan dari debitur. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sengaja dikarenakan pihak perusahaan pinjaman online dengan kesadaran melakukan perbuatan tersebut, dan pihak perusahaan pinjaman online mengetahui secara pasti  akibat  dari  perbuatan  tersebut yaitu kontak debitur akan ditagih atas hutang debitur sehingga menimbulkan gangguan dan kerugian bagi kontak debitur.  Dalam perbuatan melawan hukum, kesalahan baru dianggap terjadi apabila sudah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
d.  Adanya kerugian bagi korban;
Kerugian tidak sama dengan wanprestasi dikarenakan tidak 28 Ibid. hlm.11 29 Ibid. hlm.13
hanya mengenai kerugian materiil, dalam perbuatan melawan hukum diakui kerugian materil dan kerugian immateril. Yurisprudensi mengakui bahwa kerugian immateril dapat dinilai dengan uang. 29 Kerugian materiil adalah kerugian yang sebenarnya diderita oleh pihak bersangkutan. Sedangkan kerugian immateril merupakan kerugian atas manfaat yang mungkin akan diterima oleh korban kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh korban di kemudian hari. Kerugian immateril ini dapat berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup 30 . Berdasarkan pendapat diatas maka Adanya kerugian bagi korban. Perbuatan pihak perusahaan pinjaman online berupa memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada debt collector untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian  mengakibatkan  timbulnya kerugian bagi kontak debitur. Dalam permasalahan ini dapat berupa biaya- biaya yang harus dikeluarkan oleh korban guna menghentikan penagihan kepada dirinya. Sebagai contoh: biaya untuk  mengganti  nomor handphone baru dikarenakan pihak debt collector terus melakukan penagihan.
Kerugian immateril ini dapat berupa

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Dalam permasalahan ini dapat berupa rasa ketakutan atau kehilangan kesenangan hidup dikarenakan timbulnya gangguan akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak debt collector.
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Terdapat 3 teori yang dapat digunakan untuk menentukan terjadinya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dan kerugian. Teori tersebut antara lain: Conditio  Sine  qua  non (Von Buri), Adequat Veroorzaking (Von Kries), Toerekening naar redelijkheid / TNR.

## Berdasarkan pendapat diatas maka
bila dikaitkan Pinjaman Online , teori hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang sesuai adalah Teori Adequat Veroorzaking (Von Kries) yang menjelaskan bahwa yang merupakan sebab  dari  akibat  yang  timbul  adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat  yang  timbul.  Hal  ini  berarti bahwa dalam teori ini hubungan kausalitas baru dinyatakan terpenuhi apabila akibat dari suatu perbuatan timbul secara langsung 31 . Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang dalam teori ini adalah dengan menggunakan perhitungan yang layak, yaitu pelaku mengetahui atau setidaknya  harus  mengetahui  bahwa
31  S, Abdillah. M, “Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, Kertha Semaya, Vol.8 No.5, 2020
perbuatannya itu menimbulkan suatu yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. 32 Dalam pinjaman online , perbuatan pihak kreditur berupa penagihan melalui pihak ketiga, yaitu debt collector kepada kontak debitur merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian secara langsung kepada kontak debitur. Hal ini disebabkan karena kreditur dalam hal ini mengetahui secara pasti akibat dari tindakan penagihan tersebut. Sehingga jika merujuk pada teori von kries , maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pihak kreditur ini seimbang dengan kerugian yang dialami secara langsung oleh kontak debitur.
Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pihak perusahaan pinjaman online telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan pinjaman online ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Hal ini sesuai  dengan  pengertian  hinder.  Hinder dapat diartikan sebagai gangguan terhadap hak milik seseorang atas hak milik yang dimiliki  orang  lain,  dimana  setiap  orang berkewajiban untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, merumuskan penggunaan hak eigendom atau hak milik
adalah hak yang dimiliki oleh subyek hukum atas benda untuk dapat menikmati secara bebas dan eksklusif dengan batasan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan  pengertian  hak  milik  yang tercantum dalam Pasal 570 KUH Perdata, dapat disimpulkan hak milik adalah hak seseorang untuk dapat memiliki suatu barang dengan sepenuhnya dan menguasai barang tersebut dengan sebebas-bebasnya. 33
Dalam pinjaman online, perjanjian pinjam meminjam yang buat oleh para pihak yaitu pihak debitur dan kreditur telah menimbulkan suatu hak tagih atau piutang bagi pihak kreditur. Hak tagih ini merupakan suatu hak yang muncul dikarenakan adanya perjanjian pinjam meminjam antara para pihak. Dengan adanya hak tagih ini, pihak kreditur kemudian memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Tetapi  hak  milik  tidak  hanya  dimiliki  oleh debitur. Kontak debitur dalam hal ini memiliki hak untuk hidup dengan tenang tanpa adanya gangguan. Dalam penagihan pinjaman online ini, pihak kreditur kemudian memanfaatkan hak miliknya berupa hak atas pelunasan dengan melakukan penagihan kepada kontak debitur.
Hak  kreditur  berupa  mendapat pelunasan  atas  piutangnya  ini  kemudian dilakukan  dengan  memerintahkan  pihak debt collector untuk melakukan penagihan kepada  kontak  debitur.  Perbuatan  pihak kreditur yang memerintahkan debt collector untuk melakukan penagihan kepada kontak
33  Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.cit. hlm.42 34  Frieda Husni Hasbullah, Op.cit. hlm. 53
debitur  dengan  memberikan  informasi terkait  dengan  kontak  debitur  kepada debt  collector dan  kemudian  dilanjutkan dengan adanya tindakan penagihan kepada kontak debitur tersebut guna mendapatkan pelunasan dari pihak debitur ini kemudian merupakan  suatu  perbuatan  melawan hukum.  Perbuatan  pihak  kreditur  ini kemudian  dapat  dikategorikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  gangguan ketenangan  hidup. Seperti yang  telah dijelaskan  sebelumnya, hinder merupakan gangguan  terhadap  hak  milik  seseorang. Sebuah gangguan ( hinder ) dapat dinyatakan sebagai  suatu  perbuatan  melawan  hukum bila  memenuhi  unsur  dalam  Pasal  1365 KUH  Perdata,  antara  lain 34 (a)  Gangguan terhadap  penggunaan  hak  milik  secara normal dan terukur secara objektif karena pelaku  menggunakan  hak  miliknya  sesuai dengan kapasitas dari hak yang dimilikinya yang  dipandang  secara objektif atau sesuai  dengan  objeknya. (b)  Gangguan terkait  pemakaian  hak  milik  sendiri  dan gangguan  itu  harus  mengenai  pemakaian yang  sesungguhnya  dari  hak  milik  orang lain  karena  seseorang  menggunakan  hak miliknya  namun timbul gangguan  bagi orang lain atau korban yang mengalaminya seperti seseorang  yang  membunyikan radio dengan keras sehingga menimbulkan kebisingan bagi tetangganya. (c) Gangguan terkait pemakaian yang sesungguhnya dari hak  milik  seseorang  karena  penggunaan hak milik oleh orang yang memang memiliki

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
secara  sah  hak  milik  atas  suatu  benda tersebut.
Penagihan  yang  dilakukan  kepada kontak debitur ini termasuk pada kategori nomor  2,  yaitu  gangguan  harus  mengenai pemakaian hak milik sendiri dan gangguan itu  harus  mengenai  pemakaian  yang sesungguhnya  dari  hak  milik  orang  lain. Dalam  permasalahan  ini,  pihak  kreditur menggunakan  haknya  berupa  hak  untuk mendapatkan pelunasan, dimana kemudian dilakukan  dengan  melakukan  penagihan kepada  kontak  debitur  dengan  tujuan agar  debitur  merasa  malu,  dan  akhirnya melakukan  pembayaran  atas  hutangnya. Tetapi tindakan dari kreditur ini kemudian menjadi masuk kedalam kategori perbuatan melawan  hukum  gangguan  ketenangan hidup  dikarenakan  dalam  menggunakan haknya,  yaitu  hak  untuk  memperoleh pelunasan  pihak  kreditur  kemudian melanggar  hak  milik  pihak  lain,  yaitu  hak dari kontak debitur.
Kontak  debitur  sebagai  pihak  lain yang tidak terikat  pada  perjanjian  pinjam meminjam  antara  kreditur  dan  debitur memiliki  hak  mutlak  untuk  hidup  tenang tanpa  adanya  gangguan.  Tetapi  karena penagihan  yang  dilakukan  oleh debt collector atas  nama  kreditur,  para  kontak debitur  ini  kemudian  kehilangan  hak miliknya,  yaitu  hak  atas  hidup  dengan tenang  dan  bebas  dari  gangguan.  Hal  ini disebabkan  penagihan  tersebut  dilakukan dengan  kekerasan, intimidasi ,  dan  teror kepada  kontak  debitur  yang  bukan merupakan pihak dalam perjanjian dimana
hal  ini  kemudian  menimbulkan  gangguan kepada  pihak  kontak  debitur.  Oleh  sebab itu  atas  gangguan  yang  disebabkan  oleh pihak  kreditur  kepada  kontak  debitur  ini, pihak  kreditur (dalam  hal  ini  perusahaan pinjaman online )  berkewajiban  untuk bertanggungjawab.  Maka  menjadi  jelas bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan  pinjaman online yang  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum, dimana  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan melawan  hukum  gangguan  ketenangan hidup  sehingga  mengakibatkan  kerugian pada  kontak  debitur  adalah  dengan mengganti kerugian yang telah ia sebabkan tersebut.
Di  Indonesia,  kasus  penagihan pinjaman online kepada  kontak  debitur seperti ini  telah  banyak  terjadi.  Sebagai contoh  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia adalah  kasus  yang  dialami  oleh  N  yang merupakan  seorang  warga  Palabuhanratu. Dalam DetikNews ,  dijelaskan  bahwa  N ini tidak pernah  melakukan  pinjaman apapun  kepada  pinjaman online. Menurut N  walaupun tidak pernah  melakukan pinjaman  dengan  menggunakan  fasilitas pinjaman online, ia  sudah  beberapa  kali mengalami peristiwa penagihan oleh Debt Collector. Penagihan ini terjadi pada sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan September 2021,  dimana  dilakukan atas  dasar tidak dibayarnya  hutang  atau  pinjaman  milik temannya maupun hutang milik orang yang tidak ia kenal. Hal ini menyebabkan N harus mematikan handphone nya dan memblokir nomor-nomor  yang  menghubunginya.
Penagihan  yang  dilakukan  oleh debt collector kepada  N  ini  dilakukan  dengan menelepon  terus-menerus  dan  mengirimi pesan  yang  berisi  ancaman  dengan  kata- kata kasar. 35 Dalam kasus diatas, dijelaskan bahwa bahwa penagihan yang dilakukan oleh debt collector kepada N dikarenakan adanya hutang yang tidak terbayarkan oleh debitur. Penagihan atas hutang debitur kepada N ini juga kemudian dilakukan dengan menelepon, dan mengirim pesan yang berisi ancaman dengan kata- kata kasar yang mengakibatkan N harus mematikan handphone nya dan memblokir nomor-nomor tersebut. Jika melihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain 36 : Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Perbuatan debt collector berupa melakukan penagihan kepada N, dapat disimpulkan bahwa bukan merupakan pihak dalam perjanjian, dikarenakan N ini bukanlah pihak peminjam maka penagihan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena perbuatan berupa penagihan tersebut telah melanggar kepatutan dalam masyarakat karena telah menimbulkan kerugian bagi N. Perbuatan ini kemudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Hal ini disebabkan
35 Syahdan Alamsyah, Kelakuan Penagih Pinjol, Teror Teman Peminjam untuk Tagih Utang, https://news.detik.com/ berita-jawa-barat/d-5769853/kelakuan-penagih-pinjol-teror-teman-peminjam-untuk-tagih-utang (ditelusuri 5 Januari 2022)
36  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit.hlm.11
karena kreditur dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari debitur telah menggunakan haknya dengan melanggar hak milik. Pihak kreditur dalam hal ini telah memberikan kontak N kepada debt collector dan memerintahkan debt collector untuk melakukan penagihan kepada N. Penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini kemudian mengganggu hak N berupa hak untuk hidup tenang tanpa adanya gangguan sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup.
Akibat dari penagihan ini, N sebagai pihak diluar perjanjian mengalami kerugian. N  seharusnya  tidak  terlibat  dan  tidak ditagih atas suatu perjanjian yang dibentuk dan  disepakati  oleh  pihak  debitur  dan kreditur. Kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil. Dalam penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini kepada N, dimana penagihan tersebut dilakukan dengan menelpon dan mengirim pesan berisi ancaman dengan kata-kata yang kasar dapat menimbulkan kerugian immateril bagi N. Ancaman debt collector kepada N dapat menyebabkan  rasa  takut,  dan  rasa  tidak aman. Pihak perusahaan pemberi pinjaman, dalam hal ini kreditur harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami N. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
pihak  lain,  ia  wajib  mengganti  kerugian tersebut. 37 Dalam hal ini pihak kreditur yang memerintahkan debt collector untuk melakukan penagihan yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum wajib memberikan  ganti  rugi  kepada  N.  Dalam hukum  dikenal  beberapa  jenis  ganti  rugi, antara lain 38 : Ganti rugi kompensasi, Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental,  Ganti  rugi  akan  kerugian  yang akan dating, dan Ganti rugi penghukuman. Dalam kasus ini, dikarenakan penagihan menyebabkan  rasa  takut  dan  tidak  aman kepada N, maka ganti rugi yang seharusnya diberikan  oleh  pihak  kreditur  adalah  ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental yang diberikan kepada korban dari suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan korban telah menderita tekanan mental akibat perbuatan melawan hukum tersebut.
Di Indonesia, pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pemahaman terkait  kewenangan  dapat  diartikan sebagai kekuasaan yang didasarkan pada hukum dan memunculkan hak untuk memberikan perintah dan kewenangan untuk  bertindak 39 . Kewenangan dalam
37  Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata 38  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.136-145
39 Susanto,  S.  N.  (2020).  Metode  Perolehan  Dan  Batas-Batas  Wewenang  Pemerintahan. Administrative  Law  and Governance Journal, 3(3), 430-441.
40 Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). Cross-border, 5(2), 1090- 1104.
41  Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(4), 592- 607.
pelaksanaanya terbagi dalam 3 jenis meliputi: kewenangan atributif, kewenangan delegatif,  kewenangan  mandat.  Bila dikaitkan dengan kelembagaan OJK sebagai Lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan untuk membuat peraturan terkait pelaksanaan pengawasan dan mengatur perkembangan segala jenis usaha yang bergerak dibidang keuangan yang terintegrasi dengan teknologi 40 . Kewenangan OJK dalam pelaksanaan kegiatannya adalah kewenangan jenis atributif  yang  mana  kewenangan  tersebut didapatkan dari pengaturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Kewenangan yang dimiliki oleh OJK berdasar ketentuan undang-undang adalah meliputi pengawasan dan pengaturan pelaksanaan industri fintech , dan  memastikan  perangkat  perlindungan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa layanan industri fintech 41 . Kewenangan dalam pengawasan oleh OJK dilaksanakan atas perusahan-perusahaan industri fintech yang telah teregistrasi dan mendapat izin dari OJK. Lalu pengawasan untuk industri fintech yang  tidak  teregistrasi dan memiliki izin OJK akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi atau
biasa dikenal dengan Satgas Waspada Investasi 42 . Satgas Waspada Investasi adalah hasil dari koordinasi antar Lembaga Pemerintah, Penegak Hukum, dan Instansi Pengawas Transaksi Keuangan meliputi OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Tujuan dari satgas ini adalah menanggulangi terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan investasi 43 .
Kewenangan OJK dalam melindungi masyarakat dalam layanan industri fintech , diwujudkan dengan menyediakan mekanisme  tindak  lanjut  terhadap munculnya praktek-praktek yang bertentangan oleh hukum. Tindakan ini dapat berupa Tindakan yang bersifat preventif (pencegahan terjadinya sengketa)  atau  tindakan  yang  bersifat represif (penyelesaian suatu sengketa) ataupun  baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis 44 .  Tindakan  Preventif  dan  represif yang dimaksud harus didasarkan dengan ketentuan perundang-undangan dengan harapan dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat 45 . Sehingga dengan demikian Tindakan
42 Asti,  N.  P.  M.  D.  P.  (2020).  Upaya  hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  mengatasi  layanan  pinjaman  online ilegal. Acta Comitas, 5(01).
43 Bf, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2022). Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis Fintech Di Indonesia. Ganec Swara, 16(2), 1526-1531.
44 Marditia, P. P. R., Hasiholan, A. D., & Wijaya, V. (2022). Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 11(1), 390-397.
45 Marditia, P. P. R., & Kusumawardani, P. D. (2022). Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs). SOEPRA, 8(1), 106-119.

## Preventif  dan  represif  yang  dilakukan
OJK dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dalam penyelenggara layanan industri fintech dapat membatasi per- kembang an pinjaman online yang ilegal.
Permasalahannya adalah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia kurang mengakomodasi permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan fasilitas pinjaman online oleh masyarakat. Indonesia pada saat ini pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam POJK. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah atau resiko yang dibawa oleh pinjaman online kemudian  tidak terakomodasi, dalam artian tidak memiliki regulasi yang jelas. Oleh sebab itu, merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online. Selanjutnya, Pinjaman online yang dapat beroperasi di Indonesia sebaiknya diletakkan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh. OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh debitur, sampai dengan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Hal ini bertujuan agar

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R

## meminimalisir bentuk-bentuk penagihan
kepada  pihak  lain,  seperti  kontak  debitur yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, khususnya kontak debitur.

## D. Penutup
Bentuk pertanggungjawaban pihak kreditur akibat dari penagihan yang dilakukan kepada pihak ketiga yaitu kontak debitur dalam suatu pinjaman online dapat berupa pemberian ganti rugi kepada kontak debitur atas kerugian yang telah ia sebabkan. yang telah disebabkannya. Indonesia pada saat ini pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam POJK. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah atau resiko yang dibawa oleh pinjaman online kemudian  tidak terakomodasi, dalam artian tidak memiliki regulasi yang jelas. Oleh sebab itu, merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan
dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online.
Saran yang dapat disampaikan penulis adalah merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain seperti Amerika dan China, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online. Pinjaman online yang dapat beroperasi di Indonesia sebaiknya diletakkan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh. OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh debitur, sampai dengan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Hal ini bertujuan agar meminimalisir bentuk- bentuk penagihan kepada pihak lain, seperti kontak debitur yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, khususnya kontak debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Agustina,  Rosa,  Perbuatan  Melawan  Hukum  Cet.1,  Jakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005.
Budiono, Harlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010.
Djojodihardjo, M.A Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
Fristikawati,  Yanti,  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Sebuah  Pengantar,  Jakarta:  Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018.
Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer Cet.5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1, Jakarta: Ind-Hill Co, 2005.
H.S, Salim, Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Ibrahim, Johannes, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981.
Meliala, Qirom Syamsudin, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1985.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, 1992.
Nurhayati, Y, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusa Media, 2020.
Prodjodikoro, R. Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Jakarta: Semur Bandung, 1989.
Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yudisia, 2009.
Satrio, J, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1978.
M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
Setiawan, R, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Alumni, 1982.
Simanjuntak, P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008.
Sutandi, Mariana, Tanggung Jawab Perdata dalam kecelakaan Lalu Lintas, Leiden: Rijks Universiteit te Leiden, Faculteit Der Rechtsgeleerdheid, 1990.
Syahrini, Riduan, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT Alumni, 2008.
Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Acta Comitas , 5 (01).
Bf,  A.  R.  H.,  Wisudawan,  I.  G.  A.,  &  Setiawan,  Y.  (2022).  Model  Pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan Terhadap Bisnis Fintech Di Indonesia. Ganec Swara , 16 (2), 1526-1531.
Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 8 (4), 592-607.
Chaffee, Eric. C, “RegulatiOn On-Line Peer-To-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for An Evolving Industry” Washington and Lee Law Review, Vol.69, 2012
Dewi, D. A. T., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. Acta Comitas , 6 (02), 259
Hastuti, Yeni Septi, “Tinjauan Terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011;
Kris Endarto, Puri Galih, “Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa”, Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5 No. 2, 2013
Marditia,  P.  P.  R.,  Hasiholan,  A.  D.,  &  Wijaya,  V.  (2022).  Criticizing  apartment  ownership regulation  in  Indonesia:  A  study  of  New  South  Wales  and  Netherlands. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478) , 11 (1), 390-397.
Marditia,  P.  P.  R.,  &  Kusumawardani,  P.  D.  (2022). Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs). SOEPRA , 8 (1), 106- 119 Muhtarom, M, “Asas-Asas Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Jurnal Suhuf, Vol.26 No.1, 2014
Priliasari,  E.  (2019).  Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi  Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional , 49 (2), 1-27.
S, Abdillah. M, “Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, Kertha Semaya, Vol.8 No.5, 2020
Tami, Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, Pranata Hukum, Vol.10 No.1, 2015.
Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). Cross-border , 5 (2), 1090-1104.
Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang  Pemerin- tahan. Administrative Law and Governance Journal , 3 (3), 430-441.

## C. Internet
Anz, “Pojok Bahasa; Padanan istilah online dan offline?”, https ://badanbahasa.kemdikbud. go.id/lamanbahasa/content/padanan- istilah -online-dan- offline , 17 Januari 2022
Dictionary , B. L. (1990). Blacks law dictionary . URL: https://dictionary . thelaw. com / truth .
Erizka  Permatasari. “Asas-Asas  Hukum  Kontrak  Perdata  yang  Harus  Kamu  Tahu”, https :// www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt617a88d958bb9/asas-hukum-perdata/,  5 Desember 2021
Flora Dianti , “Macam-macam  Teori  Kausalitas  dalam  Hukum  Pidana”, https ://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e931262b32db/macam-macam-teori- kausalitas-dalam-hukum-pidana, 11 Januari 2022
HOTROOM Metro TV, “HOTROOM: Jerat Pinjaman Online (1/4)”, https ://www.youtube.com/ watch?v=y09YWtZr2Qk, 26 Desember 2021
Kamus Besar Bahasa Indonesia https ://www.kbbi.web.id/
Leski Rizkinaswara, “Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI” https :// aptika . kominfo.go.id/2021/10/kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/, 10 November 2021
Mochammad  Januar  Rizki, “Mengenal  Ragam  Regulasi  Jenis-jenis Fintech ”, https :// www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-ragam-regulasi-jenis-jenis- fintech - lt5f0deed94413c, 11 Januari 2022
M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
Otoritas  Jasa  Keuangan, “ Infografis OJK  Bersama  Kementerian  Atau  Lembaga  Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”, https ://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info- terkini/Pages/ Infografis -OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen- Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx, 10 November 2021
Shanti Rachmadsyah, “Hukum  Perjanjian”, https ://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/,  5 desember 2021
Syahdan  Alamsyah, “Kelakuan  Penagih  Pinjol,  Teror  Teman  Peminjam  untuk  Tagih  Utang”, https ://news. detik .com/berita-jawa-barat/d-5769853/kelakuan-penagih-pinjol-teror- teman-peminjam-untuk-tagih-utang, 5 Januari 2022
Tantri  Dewayani, “Menyikapi  Pinjaman  Online,  Anugerah  atau  Musibah” https ://www. djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca- artikel /14040/Menyikapi-Pinjaman-Online- Anugerah-atau-Musibah.html, 10 November 2021

## D.  Peraturan Perundang­undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN Nomor 131 TLN Nomor 4443
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## Reglement Burgerlijk Rechtvordering
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , disingkat ICESCR

## BIODATA PENULIS
Putri  Purbasari  Raharningtyas  Marditia,  S.H.,  M.H., Dosen Hukum Perdata, Perjanjian Hukum dan Hukum Badan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Meraih gelar Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Lulus Magister dari Universitas Diponegoro. Penelitian dan Publikasi selama 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: Mekanisme Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Atas  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  Sebagai  Penemuan  Hukum Atas Problematika Non Executable Penyitaan Atas Aset Milik Negara (2020); Countercyclical And Omnibus Law : Sustainable Welfare Regulation Model In Accelerating Economic Benefit In Tourism During The Unintended Consequences Of Covid-19 Pandemic In Coastal Areas (2021); Arrangement model for the implementation of pledge of shares execution for a public company by private sale to create sustainable economic development (2022); Safe deposit box regulatory model An effort to  prevent  money  laundering  practices  in  the  Indonesian  banking  system  (2022);  The  Possible Regulation Model To Optimize The Automatic Exchange Of Information (Aeoi) In Indonesia Through Directorate General Of Taxation, Ministry Of Finance And Financial Services Authority (2022); Model of legal protection for aircraft property guarantee in Indonesia (2022); Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs) (2022); Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands (2022 )
Michelle  Widjaja,  S.H ., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Meraih gelar Sarjana Hukum dengan peminatan Hukum Perdata dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Memiliki ketertarikan penelitian dibidang Hukum Perdata.