JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 4, No. 2, 2020, 237-247 ISSN: 2548-9917 (online version)
CORPORATE GOVERNANCE, WHISTLE BLOWING POLICY DAN EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN JASA DI INDONESIA
Dian Indriana Hapsari *
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro email: dian.indriana@yahoo.com

## ABSTRACT
Corporate Governance mechanisms are not able to effectively mitigate Earnings Management. Whistleblowing Policy can play a role in carrying out effective functional governance so that it is expected to be able to reduce Earnings  Management  activities  significantly.  This  study  aims  to  examine  whether  the  corporate  governance mechanism  in  a  company  that  implements  Whistleblowing  Policy  is  more  effective  in  limiting  Earnings Management  than  companies  that  do  not  implement  Whistleblowing  Policy.  The  study  method  used  is descriptive-associative.  The  sample  in this  study  was  manufacturing  companies  listed on  the  Indonesia  Stock Exchange in 2016-2018. This research results in findings that the Corporate Governance mechanism is more effective  in companies that  have  a  Whistleblowing  Policy  than  companies  that  do  not  have  a  Whistleblowing Policy. The flow of information before the Whistleblowing Policy occurs a significant effect. Likewise, company size and leverage also have a substantial impact on Earnings Management. Meanwhile, there is no effect on the number of independent commissioners on Earnings Management.
Keywords: Corporate Governance, Earnings Management, Whistleblowing Policy

## ABSTRAK
Mekanisme Corporate Governance tidak  mampu  memitigasi Earnings Management secara  efektif. Whistleblowing Policy dapat  berperan  dalam  melakukan  tata  kelola  fungsional  yang  efektif  sehingga diharapkan  mampu  mengurangi  aktivitas Earnings Management secara  signifikan.  Studi  ini  bertujuan  untuk menguji  apakah  mekanisme Corporate Governance di  suatu  perusahaan  yang  menerapkan Whistleblowing Policy lebih  efektif  dalam  membatasi Earnings Management daripada  perusahaan  yang  tidak  menerapkan Whistleblowing Policy .  Metode  studi  yang  dipakai  yakni  deksriptif-asosiatif.  Sampel  dalam  penelitian  ini adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2016-2018.  Penelitian  ini menghasilkan  temuan  bahwa  mekanisme Corporate Governance lebih  efektif  di  perusahaan  yang  memiliki Whistleblowing Policy daripada  perusahaan  yang  tidak  memiliki Whistleblowing Policy .  Aliran  informasi sebelum  terjadi Whistleblowing Policy memiliki  pengaruh  signifikan.  Demikian  halnya  dengan size dan leverage perusahaan  yang  juga  berpengaruh  signifikan  terhadap Earnings Management .  Sedangkan  tidak terdapat pengaruh jumlah komisaris independen terhadap Earnings Management.
Kata Kunci: Corporate Governance, Earnings Management, Whistleblowing Policy

## 1 PENDAHULUAN
Skandal dan penipuan dalam praktik akuntansi  kerap  terjadi  di  era  globalisasi.
Fleksibilitas standar
akuntansi memungkinkan pihak manajemen memanipulasi  laba  dalam  batasan-batasan hukum  yang  berlaku.  Praktik  tersebut memaksa manajemen terlibat dalam pelaporan  informasi  akuntansi  yang  tidak akurat.
Berbagai fenomena pelaporan informasi  akuntansi  yang  tidak  akurat banyak terjadi di Indonesia. Misalnya kasus PT  Jiwasraya  sejak  tahun  2008.  Beberapa Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  berusaha menutupi  kasus  Jiwasraya  tersebut,  mulai dari  KAP  Soejatna,  Mulyana  dan  Rekan (2006) hingga yang terbaru KAP Tanudiredja,  Wibisana,  Rintis  dan  Rekan (2016-2017).  Laporan  yang  diinformasikan KAP-KAP  tersebut  kepada  publik  yakni bahwa  perusahaan  dalam  keadaan  sehat. Informasi tersebut patut dicurigai, mengingat  adanya  unsur  kecurangan  dalam kasus Jiwasraya.
Sebelum  Jiwasraya,  masih  terdapat kasus  fraud  di  Asuransi  Bumiputera  yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Diduga modus yang digunakan  sama,  yakni  bermain  saham dengan  berkolusi  pada  emiten  yang sahamnya  sulit  diperdagangkan.  Francis  et al.  (2008)  dalam  studinya  mengemukakan bahwa  perusahaan  yang  pengungkapan labanya  baik  akan  cenderung  menyediakan pengungkapan sukarela lebih tinggi daripada perusahaan yang labanya rendah.
Perhatian  para  peneliti  terhadap Earnings  Management telah  beralih  ke
Corporate
Governance . Mekanisme
Corporate  Governance meliputi  Dewan Direksi,  Kepemilikan  dan  Komite  Audit disebut dapat mengurangi persoalan keagenan  praktik Earnings  Management . Akan tetapi pada implementasinya, mekanisme Corporate  Governance tidak cukup kuat untuk mengurangi permasalahan agensi. Faktor yang
menyebabkan yakni adanya konflik kepentingan dalam manajemen dan asimetri informasi  pada  organisasi.  Selain  itu, adanya  kesenjangan  dalam  mekanisme Corporate Governance dikarenakan banyak anggota  dewan  bekerja  penuh  waktu  di perusahaan  lain  sehingga  menggantungkan perolehan  informasi  pada  CEO  dalam memantau keputusan manajer.
Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa Corporate Governance bukanlah  mekanisme  yang paling efektif dalam mengendalikan keputusan  dalam  perusahaan.  Saat  Dewan Direksi  memiliki  akses  yang  mudah terhadap  informasi,  mekanisme Corporate Governance secara  efektif  akan  membatasi aktivitas Earnings  Management .  Oleh sebab  itu,  penting  bagi  Dewan  untuk mencari  informasi  dari  manajer  tingkat bawah  tentang  keputusan  dan  kegiatan manajer puncak.
Guna  mendukung  hal  tersebut, diperlukan kebijakan untuk mendukung dan memperkuat relasi antara mekanisme Corporate Governance dengan fungsi audit internal. Whistleblowing  Policy diajukan sebagai  bagian  penting  dari  sistem  kontrol internal untuk meningkatkan peran pemantauan mekanisme
Corporate Governance . Studi-studi sebelumnya menghasilkan bahwa mekanisme Corporate Governance tidak  mampu  memitigasi Earnings Management secara efektif. Whistleblowing  Policy dapat  berperan dalam  melakukan  tata  kelola  fungsional yang  efektif  sehingga  diharapkan  mampu mengurangi aktivitas Earnings
Management secara signifikan.
Studi  ini  bertujuan  untuk  menguji apakah  mekanisme Corporate  Governance di  suatu  perusahaan  yang  menerapkan Whistleblowing  Policy lebih  efektif  dalam membatasi Earnings  Management daripada perusahaan yang tidak menerapkan Whistleblowing Policy . Penelitian ini adalah studi empiris pertama yang mengimplementasikan  teori  agensi  dan
sumber  daya  dalam  dalam  pengujian  peran pemantauan
Corporate Governance terhadap pembatasan Earnings Management
melalui
Whistleblowing
Policy .  Penelitian  ini  sebagai  variabel intervening  yang  menggunakan  objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia tahun 2016-2018.

## 2 KAJIAN LITERATUR
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan membagi pengelolaan  perusahaan  yang  berbentuk
Perseoran Terbatas (PT) ke dalam pengelola  dan  pemilik.  Pengelola  kerap disebut  manajemen  atau  agen,  sedangkan pemilik  atau  pihak  yang  memegang  saham disebut  sebagai principal .  Pembagian  ini menimbulkan  masalah  keagenan  ( agency problem ) saat perusahaan bangkrut. Problema  tersebut  muncul  dalam  dua permasalahan,  yakni  antara  pemilik  saham dengan pemilik obligasi  dan antara pemilik saham dengan pihak manajemen (Husnan & Pudjiastuti, 2012).
Konflik  antara  manajer  dengan pemegang  saham  terjadi  saat  manajemen tidak  punya  saham  mayoritas.  Antara keduanya berusaha meningkatkan kemakmuran masing-masing, pemilik saham  memanfaatkan  manajer  namun manajer bertindak untuk mencapai kemakmurannya  sendiri.  Maka,  pemilik saham  harus  mengeluarkan agency  cost untuk memonitor kegiatan manajer (ukuran perusahaan), mencegah
timbulnya
pengeluaran  tak  perlu  seperti  utang  dan pembelin aset.
Mengacu  pada  teori  keagenan, mekanisme Corporate  Governance mampu membantu menyelesaikan persoalan agensi. Selain itu, dari perspektif teori ketergantungan  sumber  daya  ( resource depenedence ), mekanisme Corporate Governance adalah  alat  strategis  yang membantu  untuk  menghubungkan  sumber daya eksternal ke perusahaan.

## Whistleblowing
Mengacu  pada  pendapat  Brandon (2013), whistleblowing ialah  aksi  yang dilaksanakan seorang pegawai atau beberapa pegawai dengan tujuan melakukan pembocoran atas pelanggaran yang umumnya  terkait  finansial  oleh  pimpinan atau perusahaan tempatnya bekerja, informasi  tersebut  dilaporkan  kepada  pihak lain.  Saat  mengungkapkan kecurangan  atau whistleblowing kerap  bersifat confidential dan  harus  dilakukan  berdasarkan  itidak baik,  bukan  semata  untuk  keuntungan pribadi (KNKG, 2008).
Brandon
(2013)
membagi whistleblowing ke  dalam  dua  tipe,  yakni internal  dan  eksternal. Whistleblowing internal  dilakukan  oleh  karyawan  dengan melaporkan  tindak  kecurangan  ke  atasan perusahaan  yang  ada  di  atasnya  demi  atas dasar  motivasi  moral  dan  mencegah kerugian perusahaan. Whistleblowing eksternal ditandai dengan pelaporan kecurangan  perusahaan  yang  dilaksanakan pekerja  kepada  publik  demi  mencegah kerugian  yang  menimpa  konsumen  atau masyarakat.
Orang yang menginformasikan pelanggaran dalam organisasi atau whistleblowing disebut whistleblower (Muhammad,  2015).  Namun,  orang  yang berani  menjadi whistleblower tidaklah banyak  disebabkan  adanya  risiko  ancaman penurunan jabatan atau pemutusan hubungan kerja.

## Whistleblowing System
Sistem whistleblowing atau whistleblowing system berwujud  suatu aplikasi  yang  memiliki  fungsi  dalam memberikan laporan atas tindak pelanggaran.  Antara  perusahaan  dengan pemerintah mempunyai whistleblowing system yang  umumnya  berbeda.  Pada pemerintah, whistleblowing system diaplikasikan  melalui  WiSe  sebagai  laman situs  resmi  pemerintah.  Pada  perusahaan, aplikasi  yang  difungsikan  telah  dirancang
sedemikian rupa dengan kekhususan masing-masing sesuai kebutuhan
whistleblowing system perusahaan.
Penyedia  aplikasi whistleblowing system pada  instansi  pemerintahan  adalah Kementerian  Keuangan.  Siapa  saja  yang mempunyai informasi yang hendak dilaporkan,  mislanya  informasi  perihal tindakan berindikasi penipuan pada instansi pemerintah.  Sedangkan  acuan  pelaporan dalam  sektor  swasta  dijabarkan  melalui Pedoman  Sistem  Pelaporan  Pelanggaran Komite  Nasional  Kebijakan  Governance (KNKG) tahun 2008. Pihak yang dituju saat whistleblower melaporkan tindak pelanggaran di sektor swasta bukan instansi khusus dalam penanganan laporan. Namun, perusahaan  swasta  wajib  menerapkan sistem  laporan  yang  memiliki  spesialisasi tersendiri  dan  pengelolaannya  diserahkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Whistleblowing system terdiri  atas tiga  elemen  (Australian  Standards  8000 dalam  Daniri,  2007). Pertama ,  elemen struktural  yakni  komite  organisasi  khusus yang  menangani whistleblowing sebagai usaha  perlindungan  kepada whistleblower sebagaimana  tercantum  dalam  UU  Nomor 13  tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban. Kedua ,  elemen  operasional yakni  sistem  pengkomunikasian  laporan yang aman, kerahasiaan terjamin, dan cepat, serta  pengaksesannya  mudah  dilakukan oleh siapa saja. Ketiga , elemen maintenance yakni pendidikan dan pelatihan  yang  berkesinambungan  guna meningkatkan kemampuan investigator.
Adapun mekanisme
dalam whistleblowing  system melalui  tahapan intake atau  pelaporan, retention atau pencatatan  pelaporan,  dan treatment atau pemrosesan  laporan  (Bloch  dalam  Daniri, 2007).  Pada  tahap  pemrosesan,  terdapat proses communication , evaluation , investigation , report , dan coorective action . Amri  (2008)  menyebutkan  bahwa sistem whistleblowing bisa  dinyatakan memiliki efektivitas jika mampu meminimalisasi banyaknya kecurangan usai
penerapan  program  sistem whistleblowing dalam  kurun  periode  tertentu.  Efektivitas diterapkannya whistleblowing system bergantung  pada  tiga  hal,  antara  lain  (1) Situasi yang memungkinkan pekerja mengetahui atau menyaksikan tindak curang  dan  bersedia  melakukan  pelaporan; (2)  Perusahaan  dalam  bersikap  terkait balasan yang bisa saja dihadapi pelapor usai melaporkan, dan (3) Probabilitas
pembocoran
informasi pelaporan
kecurangan ke pihak eksternal perusahaan.
Efektivitas Mekanisme Corporate Governance pada Perusahaan yang Memiliki Whistleblowing Policy
Pengaduan  yang  diidentifikasi  tidak hanya berkaitan langsung dengan penipuan, melainkan  juga Earnings  Management . Sehingga Whistleblowing Policy merupakan mekanisme  yang  efektif  untuk  mengurangi
Earnings Management . Tanpa Whistleblowing  Policy ,  manajemen  dapat menyembunyikan
praktik Earnings Management dan  menyesatkan  informasi keuangan pada pemegang saham.
Banyak penipuan perusahaan terungkap  tidak  hanya  oleh  auditor  atau analis  eksternal,  tetapi  juga  oleh  karyawan yang  memiliki  akses  informasi  akuntansi. Oleh  karena  itu, Whistleblowing  Policy , sebagai  salah  satu  mekanisme Corporate Governance ,  dapat  meningkatkan  aliran informasi  ke  direksi,  khususnya,  direksi independen, dan dengan demikian membantu  mereka  mendeteksi Earnings Management .
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya Whistleblowing Policy yang efektif, auditor eksternal  dan  internal,  antara  lain,  akan dengan mudah berkomunikasi dan mengangkat  masalah  apa  pun  yang  terkait dengan kualitas pelaporan keuangan kepada direktur atau pemangku kepentingan lainnya,  terutama  tentang  keterlibatan manajer dalam kegiatan Earnings Management .  Dengan  demikian,  dengan adanya Whistleblowing Policy yang efektif,
mekanisme Corporate  Governance akan lebih  efektif  dalam  mendeteksi  praktik Earnings  Management .  Oleh  karena  itu, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:
H1:  Mekanisme Corporate  Governance lebih  efektif  di  perusahaan  yang  memiliki Whistleblowing Policy daripada perusahaan yang tidak memiliki Whistleblowing Policy

## 3 METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Studi  ini  menerapkan  desain  studi deskriptif-asosiatif  untuk  menggambarkan karakteristik dan mengidentifikasi kausalitas antarvariabel.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dari  studi  ini  adalah perusahaan  manufaktur  yang  mendaftarkan diri  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2016 sampai tahun 2018 yang mana terdapat 435 perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2016-2018. Metode purposive  sampling digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini, yakni berkriteria perusahaan dengan pendapatan  negatif  dalam  satu  tahun  atau lebih dikeluarkan dari sampel.

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dipakai  pada  studi  ini ialah  pengumpulan  data  sekunder,  yang dihimpun  dari  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) dan  juga  IDX  Statistik, website BEI  yaitu www.idx.co.id.  Sumber-sumber  data  yang difungsikan adalah laporan finansial tahunan perusahaan sampel. Dalam penelitian  ini  penulis  dapat  meninjau laporan  keuangan  tahunan  yang  diterbitkan oleh perusahaan dari tahun 2016-2018.

## Definisi Operasional Variabel
Variabel-variabel  didefinisikan  pada  Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel
Variabel Pengukuran DA Nilai absolut DA menggunakan MJM BCIND “1” jika ketua dewan independen, “0” sebaliknya BCTEN Jumlah tahun ketua dewan bekerja di dewan direksi BSIZE Jumlah dewan direksi BMEET Jumlah rapat dewan per tahun BIND Proporsi independensi dewan(persenan) BFEM “1” jika dewan memiliki direktur wanita, “0” sebaliknya ACSIZE Jumlah anggota Audit Committee ACMEET Jumlah pertemuan Audit Commitee per tahun ACIND Proporsi independensi Audit Committee
ACFEM “1” dari Audit Commitee memiliki direktur wanita, “0” sebaliknya ACAE Proporsi Audit Commitee dengan keahlian akuntansi (persenan) ACMD Jumlah anggota Audit Commitee yang merupakan direktur di perusahaan lain Conc5 Proporsi saham dipegang oleh lima pemegang saham terbesar(persenan) Big4 “1” jika perusahaan diaudit oleh Big 4, “0” sebaliknya FSIZE Log alami dari total asset LEV Total utang terhadap total asset ROA Penghasilan bersih / total asset NCFO “1” jika perusahaan memiliki nilai tunai negatif dari operasi, “0”
sebaliknya
Sumber: Data Diolah, 2020

## Teknik Analisis Data
Analisis diterapkan secara deskriptif dan  induktif.  Model  analisis  yakni  regresi data  panel,  ialah  melalui  pengkombinasian jenis  data time-series dan cross-section (Ghozali & Ratmono, 2013).
Pada  analisis  data  panel,  pengujian diujikan melalui:
1. Uji  Chow  atau  Likelyhood  digunakan untuk  pemilihan  antara  model fixed effect dan common effect.
2. Uji  Hausman  dipakai  guna  memilih model yang paling tepat untuk diimplementasikan,  apakah fixed  effect atau random effect .

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik yang diterapkan  meliputi  pengujian  normalitas. Implementasi  uji  normalitas  residual  yang difungsikan  ialah  uji  Jarque–Bera  (JB). Fungsi  uji  JB  yakni  dalam  rangka  menguji penyebaran  normal  data  bagi  sampel  besar ( asymptotic). Pengecekan  penyebaran  data secara normalitas dapat dilaksanakan dengan dua cara  yaitu pertama, ketika nilai Jarque-Bera  <2,  hal  ini  mengindikasikan data  telah  tersebar  secara  normal.  Kedua, dengan  α=  5%,  ketika  data  sig  >0,05 dengan demikian  data berdistribusi normal, sebaliknya  ketika  sig  <0,05  mengandung arti data tidak terdistribusi dengan normal.

## Uji Model
Data yang sudah dihimpun selanjutnya
diproses pengolahannya
memanfaatkan software  Eviews  8. Agar diketahui  pengaruh  variabel  intervening terhadap  variabel  terikat  dipakai  model regresi linear berganda atas dasar persamaan sebagai berikut:
Keterangan DA = Discretionary accrual BCIND = ketua dewan independen BCTEN = tahun ketua dewan bekerja di dewan direksi BSIZE = dewan direksi BMEET = rapat dewan per tahun BIND = Proporsi independensi dewan(persenan) BFEM = dewan yang memiliki direktur wanita ACSIZE = anggota Audit Committee ACMEET = pertemuan Audit Commitee per tahun ACIND = Proporsi independensi Audit Committee ACFEM = Audit Commitee yang memiliki direktur wanita ACAE = Proporsi Audit Commitee dengan keahlian akuntansi ACMD = anggota Audit Commitee yang juga direktur di perusahaan lain Conc5 = Proporsi saham dipegang oleh lima pemegang saham terbesar Big4 = perusahaan yang juga diaudit oleh Big 4 FSIZE = total asset LEV = Total utang terhadap total asset ROA = Penghasilan bersih dibagi total asset NCFO = perusahaan yang memiliki nilai tunai negatif dari operasi
Uji  Statistik  F  juga  dilaksanakan guna  melakukan  pengujian  apakah  model regresi  bisa  diterapkan  dalam  rangka menaksir besarnya belanja modal. Koefisien  Determinasi  (R 2 )  difungsikan sebagai pengukuran seberapa jauh kapasitas variabel-variabel  independen  memberikan penjelasan atas variabel dependen.
Pengujian  hipotesis  dilaksanakan memakai  distribusi  t.  Uji  statistik  untuk membuktikan  pengujian  apakah  variabel independen  mampu  menjelaskan  variabel dependen secara baik jika terpisah. Kriteria pengujian hipotesis dengan uji t adalah:
1. Prob  <  0,05  maka  variabel  independen merupakan  penjelas  yang  signifikan terhadap variabel dependen.
2. Prob  >  0,05  maka  variabel  independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Deskriptif
Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Analisis Deskriptif N Mean Max Min Std. Deviasi ACAE 231 41441 .36 86976. 00 24343. 00 12131.35
ACFEM 231 0.
38904 5 1 0 0. 26529 ACIND 231 0.469 211 0 1 0.39101 ACMD 231 0.342 219 1 0 0.39162 ACMEET 231 25.17 734 1 0 1.109881 ACSIZE 231 0.078 122 0 0 0.130132 BCIND 231 61689 .00 0 0 22291.01 BCTEN 231 51427 .00 0 0 20131.00 BFEM 231 68910 .07 0 1 329171.0 0 BIG4 231 21.87 87 0 1 391072.1 1 BIND 231 39029 .00 0 1 201211.2 1 BMEET 231 12.78 142 19 10 2.189117 0 BSIZE 231 5.789 110 10 9 2.18911 CONC5 231 45188 .00 86976. 00 23253. 00 11190.60 DA 231 20.56 199 454.77 84 564.70 14 32.16101 LEV 231 8.342 29 1 0 1.551911 FSZE 231 21.77 912 27.526 97 21.963 93 1.134180 NCFO 231 0 1 0 0.201853 ROA 231 0.234 336 0.8986 80 0.0013 26 0.117819 2 Sumber: Data Diolah, 2020
Berdasarkan  tabel  2  jumlah  audit komite  memiliki  nilai  rata-rata  (mean) sebesar 41441.36, maximum sebesar
86976.00,  dan  minimum  senilai  24343.00.
Besarnya  nilai  mean corporate  risk yang
menjadi  sampel  dalam  penelitian  adalah 0.389045,  nilai  maksimalnya  yaitu  1  dan nilai  minimumnya senilai  0.  Besarnya  nilai mean  kompensasi  rugi  fiskal  adalah 0.434409, niai maksimum yaitu 1, dan nilai minimum yaitu 0. Besarnya nilai mean dari leverage senilai 0.488911, nilai
maksimumnya  sebesar  5.488513,  dan  nilai minimumnya  sebesar  0.000103.  Besarnya nilai  mean  ukuran  perusahaan  ( size )  yang pengukurannya  menggunakan logaritma natural sebesar 28.14234, nilai maksimalnya sebesar 32.15098, dan memiliki nilai minimumnya sebesar 18.68498.  Nilai  mean  dari return  on  asset adalah senilai 0.089403,
nilai maksimumnya  senilai  1.032874,  serta  nilai minimumnya senilai 0.000431.

## Hasil Uji Normalitas

## Tabel 3. Uji Normalitas
Series: Standardized Residuals
Sample 2016 2018 Observations 234 Jarque-Bera Probability 260.4127 0.00000
Sumber: Data Diolah, 2020
Merujuk pada Tabel 3 dapat ditinjau bahwa  residual  data  tidak  berdistribusi berdasarkan  normalitas  sebab  nilai  Jarque- Bera  260.4127  melebihi  2  dan  nilai probabilitasnya  0.00000  <0.05.  Pada  studi ini  jumlah  observasi  231,  yakni  sebanyak 77  perusahaan  dikali  3  tahun.  Dengan demikian,  sebagaimana  dinyatakan  oleh Gujarati (2007) yaitu studi ini mengandung set  data  yang  melebihi  standar  yaitu  30 data,  maka  asumsi  normalitas  tidak  terlalu dipermasalahkan.

## Hasil Uji Kelayakan Estimasi Regresi Data Panel
1. Hasil Uji Chow Test

## Tabel 4. Hasil Uji Chow
Redundant Fixed
Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section
fixed effects Effects Test Statist ic d.f. Prob. Cross-section F 0.566 900 -55,560 0.000 Cross-section Chi- square 77.27 116 81 0.000

## Sumber: Data Diolah, 2020
Tabel  4  dapat  ditinjau  bahwa besarnya  Prob. Cross-section F  senilai 0,0000,  nilai  tersebut  memperlihatkan  nilai <0,05  (tingkat  signifikansi  studi  ini). Mengacu  pada  hasil  Uji  Chow  ditarik konklusi  bahwa  di  antara  metode common effect dan fixed  effect ,  maka  metode  yang paling tepat untuk diterapkan yakni metode fixed effect.
Model fixed  effect lebih  tepat dipakai pada penelitian ini, namun disebabkan  pada  data  panel  masih  adanya satu  metode  pendekatan  lainnya  yakni random  effect ,  dengan  demikian  perlu dikomparasikan antara dua metode tersebut. Hasil  mengkomparasikan  dua  metode tersebut  ialah  agar  ditemukan  metode paling tepat dalam melakukan estimasi data panel  pada  studi  ini.  Dalam  rangka melakukan perbandingan dua metode tersebut maka difungsikan Uji Hausman.
2. Uji Hausman Test

## Tabel 5. Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects – Hausman test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 15.523188 5 0.0049
Sumber: Data Diolah, 2020
Tabel  5  merupakan  tabel  uji hausman  yang  menunjukkan  probabilitas chi-square lebih kecil dari tingkat signifikansi  yang  digunakan  (0.0049  <nilai sig. α 0,05) sehingga antara fixed effect dan random effect , model yang efisien
digunakan  pada  penelitian  ini  adalah fixed effect model .

## Hasil Analisis Data Panel
Metode yang terpilih untuk digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Random  Effect. Hasil  Regresi Fixed  Effect dalam tabel berikut:
Tabel 6. Hasil Regresi Fixed Effect
Dependent Variable: Corporate Governance
Method: Panel Least Squares Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -41344.1 25693.26 1.172734 0.2422 BCIND 6015.313 5162.044 1.88161 0.0612 BCTEN 0.029728 0.06758 0.227396 0.8203 BSIZE -4492.13 5300.81 -2.90762 0.004 BMEET -72.6871 1042.425 -1.78216 0.0761 BFEM 515.9556 585.921 1.440994 0.151 BIG4 4658.054 2900.182 1.615367 0.1077 ACSIZE -419.112 565.6026 0.390608 0.6965 ACMEET -4271.5 2574.519 -1.7656 0.0789 ACIND 1727.541 5691.928 1.963299 0.0509 ACFEM 0.058265 0.055856 -0.08731 0.9305 ACAE 360.9378 484.7547 -0.98511 0.3257 CONC5 -896.711 670.138 -1.24233 0.2155 FSIZE 0.17272 0.074668 2.574775 0.0107 LEV 2.83E+03 8.86E+02 1.549112 0.1228 ROA 3.77E-09 2.99E-09 0.891997 0.3734 NCFO -1219.45 4773.386 -2.02041 0.0446 R-squared 0.567852 Mean dependent var 42462.35 Adjusted R-squared 0.265033 S.D. dependent var 13110.35 F-statistic 11239.53 Durbin-Watson stat 21.78598 Prob(F- statistic) 0.00049 S.E. of regression 23.21832 Sum squared resid 1.73E+10 Akaike info criterion 22.3635 Sumber: Data Diolah, 2020
Merujuk pada hasil kalkulasi analisis rasio pada annual report perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di BEI  selama  tiga  tahun  (2016-2018)  maka dilakukan  pengujian  hipotesis  dengan  hasil analisis  regresi  yang  disajikan  pada  tabel  6 maka menunjukkan  bersarnya  koefisien determinasi  (R²)    sebesar  0,56852  yang
berarti  yang  berarti  delapan  belas  variabel independen  mampu  menjelaskan  56.78% sedangkan sisanya 65.43 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Hasil  analisis  terhadap  nilai  F statistic  menunjukan  sebesar  0.795986 dengan probabilitas 0.00057. Karena probabilitas jauh di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kedelapan belas variabel  independen  dalam  penelitian  ini berpengaruh terhadap Earnings Management . Sebelum terjadi Whistleblowing
Policy ,  dapat  dilihat  hasil  regresi fixed effect seperti berikut.
Tabel 7. Hasil Regresi Fixed Effect Sebelum Whistleblowing Policy
Dependent Variable: Corporate Governance Method: Panel Least Squares
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -41344.1 25693.26 -1.60914 0.1099 ACFEM 6015.313 5162.044 1.165297 0.2459 ACIND 0.029728 0.06758 0.439889 0.6607 ACMD -4492.13 5300.81 -0.84744 0.3982 ACMEET -72.6871 1042.425 -0.06973 0.9445 ACSIZE 515.9556 585.921 0.880589 0.3801 BCIND 4658.054 2900.182 1.606125 0.1105 BCTEN -419.112 565.6026 -0.741 0.46 BFEM -4271.5 2574.519 -1.65914 0.0994 BIG4 1727.541 5691.928 0.303507 0.762 BIND 0.058265 0.055856 1.04313 0.2987 BMEET 360.9378 484.7547 0.744578 0.4578 BSIZE -896.711 670.138 -1.3381 0.1831 CONC5 0.17272 0.074668 2.313153 0.0222 FSIZE 2.83E+03 8.86E+02 3.187546 0.0018 LEV 3.77E-09 2.99E-09 1.259655 0.2099 NCFO -1219.45 4773.386 -0.25547 0.7987 R-squared 0.567852 Mean dependent var 42462.35 Adjusted R-squared 0.265033 S.D. dependent var 13110.35 F-statistic 1.875218 Durbin-Watson stat 2.691259 Prob(F- statistic) 0.000364 S.E. of regression 11239.53 Sum squared resid 17300000 Akaike info criterion 21.78598
Sumber: Data Diolah, 2020
Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio pada annual report perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di BEI  selama  tiga  tahun  (2016-2018)  maka dilakukan  pengujian  hipotesis  dengan  hasil analisis  regresi  sebelum  WHBLT  yang disajikan  pada  tabel  7 maka menunjukkan bersarnya koefisien determinasi (R²) sebesar  0,567852  yang  berarti  yang  berarti delapan  belas  variabel  independen  mampu menjelaskan  56.78%  sedangkan  sisanya 43.22  %  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak diteliti.
Hasil  analisis  terhadap  nilai  F statistik  menunjukan  sebesar  1.875218 dengan probabilitas 0.00037. Karena probabilitas jauh di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kedelapan belas variabel  independen  dalam  penelitian  ini berpengaruh terhadap Earnings Management .
Hubungan Corporate Governance dengan Earnings Management
Whistleblowing Policy memiliki peran  yang  penting  terhadap Earnings Management karena dengan adanya Whistleblowing  Policy dapat  memberikan meningkatkan  aliran  informasi  ke  direksi, khususnya, direksi independen, dan dengan demikian  membantu  mereka  mendeteksi adanya Earnings Management . Sebelum dimasukkan, dari
penelitian ini sebelum terjadinya Whistleblowing  Policy memiliki  nilai  yang berpengaruh positif dengan Earnings Management 0,567852 yang berarti delapan belas variabel independen mampu menjelaskan  56.78%  sedangkan  sisanya 43.22  %  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak  diteliti  dan  dengan  probabilitas 0.00037. Karena probabilitas jauh di bawah 0.05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kedelapan belas variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap
Earnings  Management .  Hal  ini  berarti aliran informasi sebelum terjadi
Whistleblowing  Policy memiliki  pengaruh yang signifikan.
Setelah  dimasukkan,  dari  penelitian ini  sebelum  terjadinya Whistleblowing Policy memiliki  nilai  yang  berpengaruh positif  dengan Earnings  Management 0,34576 yang berarti delapan belas variabel independen  mampu  menjelaskan  34.57% sedangkan  sisanya  65.43%  dijelaskan  oleh variabel  lain  yang  tidak  diteliti.  Hasil analisis terhadap nilai F statistik menunjukkan  sebesar  0.795986  dengan probabilitas  0.00057.  Karena  probabilitas jauh di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kedelapan belas variabel  independen  dalam  penelitian  ini berpengaruh terhadap Earnings
Management . Hal ini berarti aliran informasi  sebelum  terjadi Whistleblowing Policy memiliki pengaruh yang signifikan.
Hubungan Kepemilikan Institusional dan  Ukuran  Komisaris  sebagai  Variabel Intervening dengan Earnings Management Kepemilikan institutional dan
Ukuran  Komisaris  ialah  banyaknya  dewan komisaris  pada  suatu  badan  usaha  yang berperan melakukan pengawasan dan menasihati  dewan  direksi,  juga  memiliki responsibilitas agar penerapan good corporate  governance sungguh-sungguh dilaksanakan , akan tetapi tidak memberikan pengaruh  pada Earnings  Management . Jumlah  komisaris  independen  mempunyai tingkat signfikansi >0,05 yaitu 0.7713 yang artinya  tidak  terdapat  pengaruh  jumlah komisaris  independen  terhdap Earnings Management .
Hubungan Size sebagai Variabel Kontrol dengan Earnings Management
Berdasarkan  hasil  penelitian,  variabel Size berhubungan  positif  dan  signifikan terhadap Earnings  Management dengan tingkat  signifikansi  sebesar  0,00046.  Hal tersebut  mengandung  arti  bahwa  kian  besar
ukuran  perusahaan,  maka  tingkat Earnings
Management akan berkurang. Karena semakin  besarnya  ukuran  perusahaan,  kerap informasi  yang  disediakan  untuk  pemegang investasi sebagai landasan mengambil keputusan  juga  kian  besar,  dengan  demikian probabilitas  terjadinya  asimetri  informasi yang mampu memungkinkan praktik Earnings Management di perusahaan semakin kecil.
Hubungan Leverage sebagai  Variabel Kontrol dengan Earnings Management
Studi  ini  menghasilkan  temuan  yang serupa  sebagaimana  diselenggarakan  oleh Widyaningdyah  (2001)  yakni  menemukan bahwa leverage membawa dampak signifikan terhadap Earnings  Management. Hal  ini disebabkan  tingginya  rasio leverage yang dipunyai  perusahaan  dikarenakan  tingginya besaran  utang  daripada  kepemilikan  aktiva perusahaan, sehingga dugaan praktik Earnings  Management dilontarkan  pada perusahaan  dengan  ancaman default atau tidak  mampunya  perusahaan  memenuhi kewajiban  pelunasan  utang  sebagaimana jatuh tempo yang ditentukan.
Perbedaan  antara  perusahaan  jasa dengan  perusahaan  manufaktur  dijelaskan dalam tabel 8 di bawah ini.

## Tabel 8. Perbedaan antara Perusahaan Jasa dan Perusahaan Manufaktur
Perusahaan Jasa Perusahaan Manufaktur 1. Earnings Management memiliki nilai positif yang variabel-varabelnya lebih banyak berpengaruh banyak yaitu 56.78% 2. Memilliki  nilai  F statistic  0.49  lebih kecil  dibandingkan dengan  perusahaan manufaktur 3. Jumlah  perusahaan lebih  banyak  yaitu 77 perusahaan 1. Earnings Management memiliki nilai positif yang variabel- variabelnya lebih berpengaruh  hanya 34.5 %
2. Memilliki  nilai  F statistic  0.55  lebih besar dibandingkan dengan  perusahaan
jasa
3. Jumlah  perusahaan lebih  sedikit  yaitu
71 perusahaan

## 5. KESIMPULAN
Konklusi  yang  dihasilkan  dari  hasil analisis studi ini yakni mekanisme Corporate Governance lebih efektif diterapkan  di  perusahaan  yang  memiliki Whistleblowing Policy daripada perusahaan yang tidak memiliki Whistleblowing Policy . Aliran  informasi  sebelum  diterapkannya Whistleblowing Policy memiliki  pengaruh signifikan. Whistleblowing Policy memiliki peran  yang  penting  terhadap Earnings Management
karena dengan adanya Whistleblowing Policy dapat  memberikan meningkatkan  aliran  informasi  ke  direksi, khususnya, direksi independen, dan dengan demikian  membantu  mereka  mendeteksi adanya Earnings  Management .  Demikian halnya dengan size dan leverage perusahaan yang  juga  berpengaruh  signifikan  terhadap Earnings  Management .  Sedangkan  tidak terdapat pengaruh jumlah komisaris independen terhadap Earnings
Management .

## DAFTAR PUSTAKA
Amri, G. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP
(Whistleblower System - WSB) .
Brandon,  J.  R.  (2013). Whistle-blowing (I). Cambdridge University Press. Daniri,  A.  (2007). Standarisasi  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan .  Bisnis Indonesia.
Francis, J., Nanda, D., & Olsson, P. (2008).
Voluntary disclosure, earnings quality, and  cost  of  capital. Journal  of Accounting Research , 46 (1), 53–99.
Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). Analisis Multivariat  dan  Ekonometrika  Teori,
Konsep,  dan  Aplikasi  dengan  Eviews 8 . Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
Husnan,  S.,  &  Pudjiastuti,  E.  (2012).
Dasar-dasar  Manajemen  Keuangan . UPP STIM YKPN.
KNKG.  (2008). Pedoman  Umum  Good Corporate Governance Indonesia . Komite Nasional Kebijakan Governance.
Muhammad,  R.  (2015).  Pengaturan  dan Urgensi  Whistle  Blower  dan  Justice Collaborator  dalam  Sistem  Peradilan Pidana. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM , 2 (22), 203–222.