Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial (Study Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh)
Oleh:
Aripin Abdullah, S.Hi., MH/Egar Shabara S.H arifin_bdllh@yahoo.com

## ABSTRAK
Perselisihan  atau  perkara  sengketa  sering  terjadi  dalam  setiap  hubungan  antar  manusia, bahkan mengingat subjek Hukum pun telah lama mengenal Badan Hukum, maka dari itu para pihak  yang  terlibat di  dalamnyapun sudah  semakin  banyak.  Maka penyelesaian  perselisihan hubungan industrial  dengan Negara  menghadirkan  P.H.I  (Pengadilan  Hubungan  Industrial) sebagai  lembaga utama penyelesaian sengketa menjadikan system penyelesaian lebih bersifat liberal dan cenderung tidak demokratis. Jalannya perkara  sepenuhnya  berada  di  tangan  para pihak  yang  berselisih.  Peran  pemerintah  (eksekutif)  untuk  terlibat  dalam  perselisihan ketenagakerjaan/perburuhan  menjadi  jauh  berkurang,  peran  keterlibatan  dalam  proses penyelesaian  perkara  beralih  kepada  pengadilan  (yudikatif).  Adapun  masalah  di  dalam penelitian ini antara lain : 1.Bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa Hubungan Industrial yang sesuai dengan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial No. 2 Tahun 2004 dan fakta yang ada di PN Banda Aceh. 2.  Berapa jumlah perkara sengketa yang sudah mendapat putusan  dari  tahun  2015  sampai  dengan  2017.  Metodelogi  penelitian  yang  penulis  gunakan dalam  pembahasan  skripsi  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif. Dalam  skripsi  ini  penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat  dalam  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  pengadilan  serta  norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam hasil penelitian perkara PHI dapat di selesaikan dalam  dua  cara  yaitu  litigasi  dan  Non-litigasi, Pasal  57  UU  No.  2  tahun  2004  “bahwa penyelesaian sengketa Pengadilan Hubungan Industrial dikenal ada 2 (dua) jenis pemeriksaan :  Pemeriksaan  dengan  acara  biasa,  dan  Pemeriksaan  dengan  acara  cepat,  penulis  dapat menyimpulkan bahwa di Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial  menyelesaikan Sengketa PHI  dapat  di  selesaikan  baik  secara  Litigasi  maupun  Non  Litigasi  dalam  mekanisme penyelesaian perkaranya di lembaga Pengadilan.
Kata Kunci: Mekanisme Penyelesaian, Sengketa Penyelesaian Hubungan   Industrial

## PENDAHULUAN
Perselisihan  atau  perkara  sengketa  sering  terjadi  dalam  setiap  hubungan  antar manusia, bahkan mengingat subjek Hukumpun telah lama mengenal Badan Hukum, maka dari itu  para pihak yang terlibat di dalamnyapun sudah semakin banyak. Dengan manusia sebagai mahkluk  social (Zoon  Politicon) 46 mempunyai  kebutuhan  yang  beraneka  ragam,  yang diantaranya adalah sandang, papan, pangan. Demi terpeneuhi semua kebutuhan itu manusia
46 Filsafat Hukum karangan Dr. Theo Huijbers, (Yogyakarta: Penerbit kanisius, 1995.)
perlu  bekerja,  agar  mendapatkan  penghasilan 47 .  Semakin  berkembangnya  kehidupan masyarakat, maka ruang  lingkup kejadian atau peristiwa  perselisihanpun  semakin  luas, salah satu  yang  sering  mendapat  perhatian  adalah  perselisihan  hubungan  industrial.  Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja/buruh dan prusahan atau antara organisasi buruh dan organisasi perusahaan. Dari sekian banyak kejadian atau peristiwa perselisihan yang paling penting adalah solusi untuk penyelesaiannya  yang harus betul-betul objektif dan adil.
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan Industrial mengatur penyelesaian  Hubungan Industrial di  luar    engadilan maupun  di  dalam Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Sebelum  kita mengupas  lebih  dalam tentang  mekanisme Hubungan Industrial, terlebih dahulu kita melihat kebelakang tentang sejarah Undang-Undang Hubungan  Industrial.  Undang-undang  Hubungan  Industrial  yang  pertama  kali  diatur  oleh Pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  bidang  ketenagakerjaan  adalah,  cara  penyelesaian perselisihan  Hubungan  Industrial,  khususnya  di  sector  pengangkutan  kereta  api  dengan dibentuknya verzoeningsraad (dewan  pendamai).  Peraturan  tentang  dewan  pendamai  bagi perusahaan  kereta api dan term untuk  Jawa dan Madura adalah Regerings Besluit tanggal 26 Februari 1923,  Stb. 1923 No.  80 yang kemudian diganti dengan Stb.  1926 No.  224. Namun, pada tahun 1937 peraturan di atas  dicabut dan diganti  dengan Regerings  Besluit tanggal  24 November 1937, Stb. 1937 No. 31 Tentang Peraturan Dewan Pendamai bagi perusahaan  kereta api dan term yang berlaku untuk seluruh Indonesia. 48
Sedangkan  tugas  dari  dewan  pendamai  adalah:  Memberi  perantaraan  jika  di perusahaan kereta api dan trem timbul atau akan terjadi perselisihan perburuhan yang akan atau telah  mengakibatkan  pemogokan  atau  yang  dimaksut  merugikan  kepentingan  umum.  Pada tahun  1939  dikeluarkan  peraturan  cara  menyelesaikan  perselisihan  perburuhan  pada perusahaan lain di  luar kereta api (S.1939 Nomor 407) Regerings Besluit tanggal 20 Juli 1939 peraturan ini kemudian diubah dengan S.1948 Nomor 238 49 .
Pada  saat  menjelang  krisis  moneter  di  Indonesia  tahun  1996,  Bank  Dunia mengeluarkan  pernyataan “the  (Indonesian)  workers  are  overly  protected “,  dan  bahwa  “ the government should stay out of industrial dispute “ (Jakarta Post, 04/04/1996). Ini berkaitan  dengan makin  meningkatnya  ketidak  stabilan  perburuhan  dinegeri  ini  yang  menurut  mereka  tidak
47 Siti  Kurnati  “ Perjanjian  Pemborongan  Pekerja  (Out  sorcing)  dalam  Hukum Ketenagakerjaan ”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 1, Januari 2009, Purwokerto: FH Unsoed, hal. 27.
48 Zaeni Asyhadie II, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 129 .
49 H. Zainal Asikin, Op.Cit. hal. 208.
menguntungkan  bagi  bisnis dan  investasi.  Pemerintah,  dengan  Soeharto  Presiden waktu itu menerima Letter of  Intent dari  IMF  memperhatikan  “Peringatan” ini dengan  mengajukan  RUU Ketenagakerjaan kepada DPR yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 50 . Undang-Undang  ini  langsung mendapat  reaksi  keras  dari kalangan  p a r a buruh yang menganggap bahwa  Undang-Undang ini anti  buruh. Dimana ketentuan–ketentuan didalamnya  cenderung    menjadi  ”legalisasi”  dari  praktik  orde  baru  yang  merugikan  buruh, yang  disusun  secara  sembunyi-sembunyi  di hotel  berbintang  untuk  menghindari  aksi  buruh yang menolak.
Akibat dari tekanan yang begitu besar dari para buruh, UU No. 25 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku oleh DPR, sebagai  gantinya  Pemerintah  mengeluarkan  rencana  “ 3 (Tiga) Paket Undang-Undang  Perburuhan ”, yang kemudian disahkan menjadi Undang- Undang No, 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/serikat Buruh (Undang- Undang SP/SB),  Undang-Undang No. 13 Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  (Undang-Undang  Ketenagakerjaan),  dan  terakhir adalah  Undang-Undang  No.  2  tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial  (Undang-Undang  PPHI).  Ketiganya  merupakan  satu  paket  Undang-Undang Perburuhan yang isinya  saling kait mengait satu sama lain.
Maka penyelesaian  perselisihan hubungan industrial  dengan Negara  menghadirkan  P.H.I (Pengadilan  Hubungan  Industrial) sebagai lembaga utama penyelesaian sengketa menjadikan system  penyelesaian  lebih  bersifat  liberal  dan  cenderung tidak  demokratis. Jalannya  perkara sepenuhnya  berada  di  tangan  para  pihak  yang berselisih.  Peran pemerintah (eksekutif) untuk terlibat  dalam  perselisihan  ketenagakerjaan/perburuhan  menjadi  jauh  berkurang,  peran keterlibatan dalam proses penyelesaian perkara beralih kepada pengadilan (yudikatif). Dilihat pada teori John Rawls tentang keadilan (A Theory of Justice) , bahwa ketentuan yang mengatur kebebasan haruslah sedemikian rupa agar hanya   dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri 51 . Karenanya tidak dibolehkan menghilangkan atau mengenyampingkan kebebasan itu sendiri (3) Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2004  yang berbunyi: “apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau  telah  dilakukan  perundingan  tetapi  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  perundingan bipartit  dianggap  gagal”. Kaidah  hukum  dari  Pasal  3  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2004  tersebut  berakibat  kurang    berfungsinya    bipartit  dalam  penyelesaian  sengketa
50 Undang-undang  No.  25  Tahun  1997  Tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-undang  ini disahkan  oleh Presiden Soeharto  pada  3 Oktober 1997
51 Dr. Theo  Huijbers ,  Filsafat  Hukum karangan,:  (Penerbit  Kanisius,  Yogyakarta 1995). Hal. 36
hubungan  industrial  dan  sebagai  tumpuan  para  pihak  berikutnya  memasukan  perkara  ke lembaga  mediasi.  Lembaga  mediasi  ini  fungsinya  adalah  melakukan  mediasi  dalam  rangka penyelesaian  perkara  sengketa  hubungan industrial  di instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Secara juridis fungsi dari lembaga mediasi lemah, karena pendapat mediator yang  berupa  anjuran  adalah  tidak  mengikat  para  pihak  dan  para  pihak  dapat  menolaknya. Sehingga  mediasi  bersifat  administrasi  belaka.  Kondisi  seperti  ini  cenderung  dimanfaatkan oleh  pengusaha  untuk bersikap pasif  atas  anjuran  mediator, dan  sebagai  akibatnya  memaksa pekerja/buruh  yang  berkepentingan terhadap  penyelesaian perkara, sehingga terjadilah posisi pekerja/buruh  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengajukan  perkara.  Realitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun tuntutan ke PHI diajukan oleh pengusaha di Pengadilan Negeri Banda  Aceh  kelas IA, akan tetapi diajukan oleh para buruh/pekerja oleh pihak  yang dirugikan, Contoh,  dari  perkara sengketa   perselisihan  di  PHI  Banda Aceh  sejak  01  Januari 2017  –  04  Agustus  2017  yang  telah  mendapatkan  penetapan  putusan  perkara  ini  tentang perselisihan  hak    yang  diajukan  oleh  buruh.  Tidak  satupun  permohonan penetapan diajukan oleh pengusaha.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak  sendiri,  dan  kalau  para  pihak  tidak  dapat  menyelesaikannya baru  diselesaikan  dengan hadirnya    pihak  ketiga,  baik  yang  disediakan    oleh  negara atau  yang  disediakan para  pihak sendiri. Berdasarkan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini telah ada Peradilan khusus yang menangani perkara perselisihan Hubungan Industrial, yaitu PHI  (Pengadilan  Hubungan  Industrial).  Pengadilan  khusus  ini  dibentuk  di  lingkungan Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  memberi  putusan  terhadap perselisihan  hubungan  industrial.  Lalu,  bagaimana  mekanisme  penerapan  Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial? Apakah sudah berjalan dengan baik?
Di dalam masalah Perselisihan Hubungan Industrial setiap masyarakat ingin yang terbaik dalam  menuntut  hak  masing-masing.  Sehingga  apabila  mekanisme  penyelesaiannya  berjalan dengan sesuai dengan rencana, maka UU Hubungan Industrial dapat tersampaikan dengan tepat kepada  para  buruh.  Oleh  karna  itu  di  dalam  UU  Penyelesaian  Hubungan  Industrial  telah dijelaskan  secara  terperinci  mekanisme  Penyelesaian  Hubungan  industrial.  Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan merupakan penyelesaian wajib yang harus ditempuh para pihak sebelum para pihak menempuh penyelesain melalui pengadilan hubungan industrial. pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak.
Suatu perkara perdata yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa, yang di dalamnya mengandung  sengketa  yang  harus  diselesaikan  oleh  kedua  belah  pihak.  Para  pihak  yang bersengketa  ini  dapat  menyelesaikannya  dengan  jalan  damai  tanpa  melalui  pengadilan,  atau mereka  dapat  mengambil  jalan  tengah  dengan  menyelesaikan  kasus  sengketa  tersebut  di Pengadilan Negeri. 52
Pengertian  Hukum  Perdata  Pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Prof.  Djoyodiguno  sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan jepang. Di samping itu, sinonim hukum perdata  adalah  civielrecht  dan  privatrecht. Perkataan  "Hukum  Perdata"  dalam  arti  yang  luas meliputi semua hukum"privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan- kepentingan perseorangan.
Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut.
a. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke -19 adalah :
“suatu  peraturan  yang  mengatur  tentang  hal-hal  yang  sangat  ecensial  bagi  kebebasan individu,  seperti  orang  dan  keluarganya,  hak  milik  dan  perikatan.  Sedangkan  hukum  public memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”
Pendapat lain yaitu :
b. Vollmar , dia mengartikan hukum perdata adalah:
“aturan-aturan  atau  norma-norma  yang  memberikan  pembatasan  dan  oleh  karenanya memberikan  perlindungan  pada  kepentingan  prseorangan  dalam  perbandingan  yang  tepat antara  kepentingan  yang  satu  dengna  kepentingan  yang  lain  dari  orang-orang  dalam  suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas” 53 .

## A. Landasan Hukum Hubungan Kerja
Sebagai  bagian  dari  perjanjian  pada  umumnya,  maka  perjanjian  kerja  harus  memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan ini  juga  tertuang  dalam  Pasal  51  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003, perjanjian  kerja  dibuat  secara  tertulis  dan  lisan.  Perjanjian  kerja  yang  dipersyaratkan  secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1320  KUHPperdata    dikatakan  sah  apabila  memenuhi  unsur- unsur:
1) Adanya sepakat ;
Syarat  pertama  dari  sahnya  suatu  perjanjian  adalah  adanya  kesepakatan  para  pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak
52 Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik . (Sinar Grafika: Jakarta. 2012) . hal. 211
53 KUHP Pengantar Hukum Perdata Tertulis, hal. 72
lainnya.  Hal  yang  sesuai  adalah  pernyataannya  karena  kehendaknya  tidak  dapat  dilihat  atau diketahui orang lain. 54 Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.
2) Kecakapan berbuat hukum ;
Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan  atau  perjanjian  adalah  kecakapan  atau kemampuan untuk melakukan perbuatan  hukum sebagaimana  yang ditentukan oleh Undang- Undang. Lazimnya, setiap orang yang telah dewasa atau balig dan sehat pikirannya dalah cakap menurut hukum. 55
3) Hal tertentu ;
Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya hal-hal yang diperjanjikan adalah hak dan kewajibanka timbul suatu perseli kedua belah pihak  jika  timbul  n  perselisihan.  Barang  yang  dimakudkan  dalm  perjanjian  harus  ditentukan jenisnya.  Barang  tersebut  sudah  ada  atau  sudah  berada  di  tangan  yang  berutang  pada  waktu perjanjian  dibuat.  Dengan  demikian,  suatuhal  dapat  diartikan  sebagai  objek  dari  perjanjian. Artinya, suatu hal tertentu berarti sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.
4) Sebab ( Causa ) yang dibenarkan:
Adapun yang dimaksudkan dengan sebab atau causa adalah suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian jual beli, isi dari perjanjian adalah pihak satu menghendaki uang dan pihak yang lain menghendaki barang. Dengan demikian, apabila seseorang membeli senapan angin di toko dengan maksud untuk membahayakan orang lain dengan senapan agin tersebut, jual beli senapan agin itu tetap mempunyai sebab atau causa yang halal seperti jual beli barang-barang yang lain. Akan tetapi, apabila mencelakai atau membunuh itu dimaksudkan dalam  isi  perjanjian,  dan  penjual  haya  bersedia  menjual  senapan  anginya  jika  pembeli  mau mencelakai seseorang, isi perjanjian yang dimaksud menjadi suatu hal yang terlarang atau tidak halal. 56

## B. Bentuk-Bentuk Hubungan Kerja Industrial
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah.  Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena
54 Salim, Pengantar hukum Perdata , (Sinar Grafika, 2006) . hal.83
55 Neng  Yani  Nurhayati,  S.H.,  M.H, Hukum  Perdata ,  (Pustaka  Setia:  Bandung, 2015) hal.215
56 Neng  Yani  Nurhayati,  S.H.,  M.H, Hukum  Perdata ,  (Pustaka  Setia:  Bandung,  2015) hal.222
adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh.  Perjanjian  kerja  dibuat  secara tertulis atau lisan.
Jadi,  hubungan  kerja  adalah  hubungan  (hukum)  antara  pengusaha  dengan  buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrack, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya perjajian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. 57
Aloysius  Uwiyono  memandang  hubungan  kerja  dalam  konteks  hukum  Indonesia  adalah bahwa  hubungan  kerja  berkaitan  dengan  hubungan  kontraktual 58 yang  dibuat  antara  pekerja dengan pengusaha. Oleh karenanya hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Hubungan hukum yang berdasarkan pada hubungan kontraktual sebenarnya telah dianut di Indonesia sejak berlakunya Burgelijk Wetboek (BW) 59 atau yang lazim sekarang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan prinsip  kebebasan  berkontrak 60 dalam  hukum  perdata/hukum  privat,  dinyatakan  bahwa siapapun yang memenuhi syarat berhak melakukan  perjanjian dengan pihak lain dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Dalam  hukum  perburuhan  di  Indonesia,  harus  dibedakan  antara  hubungan  kerja  dengan hubungan industrial. 61 Beberapa negara baik yang termasuk di dalam sistem hukum Kontinental ( Continental  Law )  maupun Common  Law membedakan  kedua  bentuk  hubungan  ini.  Judge Bartolome`  Rios  Salmeron  mengatakan  bahwa  hubungan  kerja  ( labour  relationship )  selalu
57 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , (Sinar Grafika , Jakarta. 2009). hlm 45 58 Aloysius Uwiyono, “Dinamika Ketentuan Hukum tentang Pesangon,” dalam http:// www.Hukumonline diakses  pada  tanggal  9  Desember  2007.  Faktor  lain  yang  mempengaruhi  dasar  hubungan  kerja  adalah berkembangnya model hubungan industrial yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat dua  model  hubungan  industrial  yaitu corporatist  model dan contractualist  model .  Yang  pertama  suatu  model hubungan  kerja di mana  peran  Pemerintah  sangat  dominant  dalam menentukan  syarat-syarat  kerja  dan  kondisi kerja ( corporatist model ) dan yang kedua model hubungan industrial di mana peran Pemerintah sangat minim atau rendah( contractualist  model ).  Selanjutnya  Uwiyono  menambahkan  bahwa  terdapat  peran  hubungan  industrial yang lain di mana peran serikat pekerja sangat besar ( multi union system ).
59 Indonesia masih menggunakan dasar hukum dalam BW/KUH Perdata, khususnya juga mengenai masalah hukum perburuhan mulai dari pasal 1601 a – pasal 1752 KUH Perdata.
60 Asas  kebebasan  berkontrak  mempunyai  hubungan  erat  dengan  asas  konsensualisme  dan  asas kekuatan  mengikat  yang  terdapat  dalam  Pasal  1338  (Ayat  1)  KUH  Perdata.  Asas  kebebasan  berkontrak (contravijheid)  berhubungan  dengan  isi  perjanjian  yaitu  kebebasan  menentukan  apa  dan  dengan  siapa perjanjian  itu diadakan.  Lihat  Sutan  Remi  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , Jakarta : Institut Bankir, 1993, hal. 105.
61 UU  No.  13/2003  menyebutkan  pada  Pasal  50  bahwa  hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh atau dalam Pasal 1 Ayat (15) dikatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, dan Pasal 1 Ayat (16) menyatakan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsure pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah.
didasarkan  pada  adanya  perjanjian  kerja  ( labour  contract ). 62 Sedangkan  Bruce  E.Kaufmann menggaris bawahi bahwa walaupun di Amerika Serikat, industrial relation telah ada sejak akhir tahun  1920an,  ada  3  perdebatan  yang  terjadi  dalam  masalah  perburuhan  berkaitan  dengan industrial  relation,  salah  satunya  adalah  ketergantungan  dan  posisi  tawar  yang  lemah  dari pekerja maupun serikat pekerja pada peraturan pemerintah ( government regulation in the form protective labor legislation ). 63 Di Jerman, sebagai bagian dari Civil Code, dalam the Protection Against Dismissal Act and the Employment Promotion Act , 64 disebutkan bahwa batasan kontrak merupakan  hal  yang  utama  dalam labour  relations. Argumen-argumen  di  atas  jelas menekankan  perbedaan  hubungan  kerja  dengan  hubungan  industrial.  Dalam  hubungan industrial,  tidak  terdapat  hubungan  hukum  akan  tetapi  peran  serta  Negara  (dalam  hal  ini Pemerintah) diatur di dalamnya. Sedangkan dalam konteks hubungan kerja, terdapat hubungan hukum  yang  jelas  yaitu hubungan  hukum privat atau hubungan hukum keperdataaan, karena hubungan kerja di dasarkan pada kontrak kerja atau perjanjian kerja.
Pada  dasarnya  hubungan  kerja,  yaitu  hubungan  antara  pekerja  dan  pengusaha  terjadi setelah  diadakan  perjanjian  oleh  pekerja  dengan  pengusaha  di  mana  pekerja  menyatakan kesanggupannya  untuk  menerima  upah  dan  pengusaha  menyatakan  kesanggupannya  untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. 65 Di dalam Pasal 50 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. 66
Pengertian  perjanjian  kerja  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  dalam Pasal 1601 a KUH Perdata disebutkan kualifikasi agar suatu perjanjian dapat disebut perjanjian kerja. Kualifikasi yang dimaksud adalah adanya pekerjaan, di bawah perintah, waktu tertentu dan adanya upah. 67 Kualifikasi mengenai adanya pekerjaan dan di bawah perintah orang lain menunjukkan  hubungan  subordinasi  atau  juga  sering  dikatakan  sebagai  hubungan  diperatas
62 Judge  Bartolome`  Rios  Salmeron,  dalam General  Report  Social  Dialogue  Eight  Meeting  of European Labour Court Justice, Jerusalem, September 3, 2000 menyebutkan bahwa,”… it is not usual to find a legal concept of contract of employment, although in some legal systems it can be deducted from the concept of  employee,  which  is  legally  defined,  in  spite  of  the  fact  that  personnel  scope  of  labour  acts  may  vary according to their objects. Mengutip British Statute Law dalam Employment Rights Act (ERA) Section 230 (1) dinyatakan ”…and a worker, who is working under a contract of employment or a contract for services” (Section 230 (3).
63 Bruce  E.  Kaufmann, Government  Regulation  of  the  Employment  Relationship, (New  York  : Industrial Relations Research Association Series, 1998), 1 st . hal 2
64 Dalam Labour Relationship in a Changing Environment , London: Cornell University, 1990, Alan Gladstone mengutip Germany Civil Code, 1990,”…… the civil code covers mainly fundamental aspects of employer –employee relationship…, contains provisions concerning termination of the labour contract .”
65 Imam Soepomo ,  Pengantar Hukum Perburuhan , (Jakarta: Djambatan, 1999), hal.88.
66 Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50
67 R.  Goenawan  Oetomo, Pengantar  Hukum  Perburuhan  dan  Hukum  Perburuhan  di Indonesia (Jakarta: Grhadika Binangkit Press, 2004) Hal. 15
(dienstverhouding), yaitu pekerjaan yang dilaksanakan pekerja didasarkan pada perintah yang diberikan oleh pengusaha.
Undang-undang  Nomor  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan  memberikan  definisi  tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 Ayat (14) yaitu : perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Di dalam perjanjian kerja ada 4 unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsure work atau pekerjaan,  adanya  servis  atau  pelayanan,  adanya  unsur  time  atau  waktu  tertentu,  suatu  hal tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal.  Sedangkan  perjanjian  kerja  akan  menjadi  sah  jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Arti kata sepakat  adalah   bahwa  kedua subyek   hukum yang mengadakan perjanjianharus setuju    mengenai  hal-hal  yang  pokok  dari  perjanjian  yang  diadakan.  Perjanjian  tersebut dikehendai secara timbal balik.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Subyek hukum yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang  harus  sudah  dewasa  atau  akil  baliq  dan  sehat  pikirannya  disebut  cakap    menurut hukum.  Di  dalam  Pasal  1330  KUH  Perdata    dijelaskan  orang  yang  tidak  cakap  untuk membuat  perjanjian  adalah  orang  yang  belum  dewasa,  mereka  yang  berada  di  bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
c. Suatu hal tertentu
Suatu  hal  tertentu  adalah  sesuatu  yang  diperjanjikan.  Barang  yang  dimaksudkan  dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Barang tersebut harus sudah ada atau sudah  berada  atau  sudah  ada  atau  berada  di  tangan  si  berhutang  pada  waktu  perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.
d. Sebab yang halal
Sebab yang dimaksud dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebagai bagian dari perjanjian pada umunnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Ketentuan  secara  khusus  yang mengatur tentang perjanjian kerja adalah dalam Pasal 52 Ayat (1) UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaaan, yaitu:
a) Kesepakatan kedua belah pihak
Kesepakatan keduia belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya  maksudnya  bahwa  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  kerja  harus setuju/sepakat, seia sekata megenai hal-hal yang diperjanjikan
b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
Kemampuan  dan  kecakapan  kedua  belah  pihak  yang  membuat  perjanjian  maksudnya adalah  pihak  pekerja  maupun  pengusaha  cakap  membuat  perjanjian.  Seseorang dipandang  cakap  membuat  perjanjian  jika  yang  bersangkutan  telah  cukup  umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 tahun (Pasal 1 Ayat 26) UU No. 13/2003. Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwa dan mentalnya.
c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
Pekerjaan  yang  diperjanjikan  merupakan  obyek  dari  perjanjian  kerja  antara  pekerja dengan  pengusaha  yang  akibat  hukumnya  melahirkan  hak  dan  kewajiban  para pihak.Pekerjaan  yang diperjanjikan tidak boleh  bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d) Obyek perjanjian harus halal
Yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. ketertiban umum dan kesusilaan. Jenis  pekerjaan  yang  diperjanjikan  merupakan  salah  satu  unsure  perjanjian  kerja  yang harus disebutkan secara jelas.
Pembedaan  mengenai  jenis  perjanjian  kerja,  yaitu  berdasarkan  perjanjian  kerja  waktu tertentu  dan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu.  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT) adalah  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dengan  pengusaha  untuk  mengadakan  hubungan  kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. 68 Tidak semua jenis pekerjaan dapat dibuat dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu.  Pasal  57  Ayat  1  UU  13/2003  mensyaratkan  bentuk PKWT  harus  tertulis  dan  mempunyai  2  kualifikasi  yang  didasarkan  pada  jangka  waktu  dan PKWT  yang  didasarkan  pada  selesainya  suatu  pekerjaan  tertentu  (Pasal  56  Ayat  (2)UU 13/2003). Secara limitatif, Pasal 59 menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan  tertentu  yang  menurut  jenis,  sifat  dan  kegiatan  pekerjaannya  akan  selesai  dalam waktu tertentu,  yaitu    pekerjaan  yang  sekali  selesai  atau  yang  sementara  sifatnya,  pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama 3 tahun, pekerjaan yang bersifat musiman dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan. 69
68 F.X. Djulmiaji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hal. 214
69 R. Goenawan Oetomo, Loc.Cit.
Berbeda  dengan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  (PKWTT),  yaitu  perjanjian  kerja antara  pekerja/buruh    dengan  pengusaha  untuk  mengadakan  hubungan  kerja  tetap. 70 Masa berlakunya PKWTT berakhir sampai pekerja memasuki usia pensiun, pekerja diputus hubungan kerjanya, pekerja meninggal dunia. Bentuk PKWTT adalah fakultatif yaitu diserahkan kepada para pihak untuk merumuskan bentuk perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Hanya saja berdasarkan  Pasal  63  Ayat  (1)  ditetapkan  bahwa  apabila  PKWTT  dibuat  secara  lisan,  ada kewajiban  pengusaha  untuk  membuat  surat  pengangkatan  bagi  pekerja/buruh  yang bersangkutan. PKWTT dapat  mensyaratkan  masa  percobaan kerja paling  lama 3 (tiga) bulan dan dalam  hal demikia, pengusaha dilarang untuk  membayar upah di  bawah upah  minimum yang  berlaku.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  60  Ayat  (1)  dan  (2)  UU  13/2003  tentang Ketenagakerjaan.

## C. Hubungan Perikatan (Recht Van Verbintenis) KUHPerdata
Perikatan  Van  Verbintenis  tidak  mendefinisikan  perikatan,  namun  pada  ahli  hukum memberikan ciri-ciri utama dari perikatan berdasarkan pasal 1233 BW. Menurut C. Asser, ciri utama  perikatan  adalah  hubungan  hukum  antara para  pihak  yanga  menimbulkan  pihak  yang menimbulkan  hak  (prestasi)  dan  kewajiban  (kontra  prestasi)  yang  saling  dipertukarkan  oleh para pihak. 71
Menurut Agus Yudha Hernoto, terdapat empat unsur perikatan, yaitu;
1. Hubungan hukum, artinya bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
2. Bersifat  harta  kekayaan,  artinya  sesuai  dengan  tempat  pengaturan  perikatan  di  Buku  III BW yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yaitu hubungan yang terjalin antara pihak tersebut yang berorientasi pada harta kekayaan;
3. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;
4. Prestasi,  artinya  hubungan  hukum  tersebut  melahirkan  kewajiban  (prestasi)  kepada  para pihaknya (kontra prestasi), yang kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara. 72
Objek  perikatan (voorwerp  der  verbintenissen) adalah  hak  pada  kreditur  dan  kewajiban pada debitur yang dinamakan prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa :
c. Tindakan  memberikan  sesuatu,  misalnya  penyerahan  hak  milik  dalam  jual  beli,  sewa menyewa dan lain-lain.
70 F.X. Djulmiaji, Loc.Cit.
71 C.Asser, Pengkajian Hukum Perdata Belanda , (jakarta; Dian Rakyat), hal.5
72 Agus  yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian;  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontak Komersial , (Yogyakarta; LaksBang Mediatama, 2008), hal.18
d. Melakukan suatu perbuatan, misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu.
e. Tidak berbuat, misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tanah tertentu.
Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui hukum (dalam Buku II) yang  berkaitan  dengan  lingkup  hukum  kekayaan (vermogenrecht). 73 Dengan  demikian, perikatan dapat diartikan sebagai hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal  yang  mengikat  itu  dapat  berupa  perbuatan,  misalnya  jual  beli  barang,  misalnya  lahirnya seorang bayi, meninggalnya seseorang, dan sebagainya. Dapat pula berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan, dan lain-lain. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, oleh pembentuk undang-undang diakui dan diberi akibat hukum sehingga perikatan yang terjadi antara orang yang satu dan yang lainnya disebut juga dengan hubungan hukum.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1233  BW,  perikatan  bersumber  dari  perjanjian  dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel II (Pasal 1313 s.d. 1351) dan titel V s.d. XVIII (Pasal 1457 s.d. 1864) Buku III BW. Perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel III (Pasal 1354 s.d. 1380) Buku III BW. 74
Perikatan  yang  timbul  karena  perbuatan  orang  terdiri  atas  perbuatan  yang    menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan  hukum ada dua,  yaitu wakil tanpa kuasa ( zaakwaarneming ) diatur dalam Pasal 1354 sampai dengan Pasal 1358 KUHPerdata, dan pembayaran tanda utang KUHPerdata. Perikatan yang  timbul  dari  perbuatan  yang  tidak  sesuai  hukum  adalah    perbuatan  melawan  hukum ( onrechtmatige daad ) diatur dalam Pasal 1365 s.d. 1380 KUHPerdata. 75

## PEMBAHASAN
A. Profil Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ) Banda Aceh.
Dalam perkembangan Era Industri, masalah perselisihan hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan komplek, sehingga diperlukan Institusi dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  (PPHI)  yang  cepat,  tepat,  adil  dan  biaya  murah,  namun sebelum  terbentuknya  dan  lahir  Pengadilan  Hubungan  Industrial  (PHI)  aturan  hukum  yang mengatur  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  (PPHI)  masih  berdasarkan
73 H.A.Mukhsin Asyrof, Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, hal. 6
74 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung; Alumni, 2010. hal. 201
75 Neng Yani Nurhayati, Hukum Perdata , Pustaka Setia: Bandung, 2015. hal. 207
pada ketentuan UU No.22 Tahun 1957 tentang “ Penyelesaian Perselisihan Perburuhan “ dan UU No.12 Tahun 1964 “ tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)“ di Perusahaan Swasta. 76 Bahwa  berdasarkan  UU.RI  No.2  Tahun  2004  tentang  “Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial“. Pasal 59 ayat (1), untuk pertama kali dengan Undang-undang tersebut dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri  Kabupaten/Kota yang  berada  di  setiap  Ibu  Kota  Provinsi  yang  daerah  hukumnya  meliputi  Provinsi  yang bersangkutan. 77 Bahwa berdasarkan UU. RI No.2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) berdirilah salah satu  Institusi  Pengadilan  Hubungan  Indutrial  di  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang berada  pada  Pengadilan  Negeri  kelas  IA  Banda  Aceh  beralamat  Jl.Cut  Muetia  No.23  Banda Aceh No.Telp/Fax 0651-635083.
Bahwa  dengan  terbitnya  Keputusan  Presiden  RI  No.31/M  Tahun  2006  tentang Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc , Mahkamah Agung  dan  salinan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  RI No.01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006  tentang  “Pengangkatan  Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Indutrial” maka diangkat dan ditempatkan 4(empat) Personil hakim Ad- Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Bahwa  letak  posisi  kantor,  ruang  sidang  PHI  dan  mobilernya  berada  dalam  lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh dengan uraian sebagai berikut :
2 (dua) unit ruang kantor PHI :
1  (satu)  unit  kantor  untuk  ruang  kerja  hakim Ad-Hoc PHI  yang  gedungnya  dibangun  oleh Disnaker Propinsi NAD sekaligus pengadaan mobilernya.
1 (satu) unit kantor untuk ruang kerja Personil/perangkat PHI (Panmud, Panitera Pengganti, dan Staff Administrasi PHI) yang gedungnya juga dibangun oleh Disnaker Propinsi NAD sekaligus pengadaan Mobiler dan Komputernya.
1 (satu) Unit Gedung Ruang Sidang PHI.
Bahwa 1 (satu) unit ruang sidang PHI merupakan eks Ruang sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh bekas peninggalan kolonial belanda yang selanjutnya gedung tersebut direhab oleh pihak Disnaker sekarang menjadi ruang sidang P H I, Sementara pengadaan Mobilernya sebagian dari pihak Disnaker dan sebagian dari anggaran PHI. 78
76 http://pn-bandaaceh.go.id/ 77 UU.RI No.2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial“. Pasal 59 ayat (1)
78 http://pn-bandaaceh.go.id/
Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial mecangkup seluruh Aceh.

## B. Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Dalam  Mengadili  Sengketa  Bidang  Pemutusan Hubungan Kerja Industrial
Adapun tugas dan wewenang Pengadilan hubungan industrial, adalah memeriksa dan memutus:
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak.
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan.
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 79
Surat edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980. Surat Edaran itu menyatakan dua hal. Pertama,  wewenang P4D/P adalah mengenai penyelesaian/pemutusan perselisihan ketenagakerjaan,  yaitu  perselisihan  antara  majikan  dan  pekerja  mengenai  hubungan  kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan ketenagakerjaan. Kedua, kewenangan pengadilan hanyalah menyetujui atau menolak permintaan fiat eksekusi. Dalil yang lebih tegas lagi terdapat dalam Yurisprudensi  MA  pada  21  Januari  1980  dalam  perkara  No.  592K/Sip/1973.  Disebutkan bahwa pihak  yang dikalahkan oleh putusan P4 tidak berwenang untuk  memohon kepada PN agar putusan tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan UUK 2003.
Bagaimana aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) 2003 mengenai perselisihan buruh  dan  pengusaha  yang  mengakibatkan  PHK?  UUK  tegas  menyatakan  bahwa  setiap perselisihan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah atau berunding. Kalau tidak bisa, baru diajukan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI).
Pasal 151 ayat (1) tegas menyatakan bahwa setiap permohonan penetapan PHK diajukan secara  tertulis  kepada  LPPHI  disertai  alasan  yang  jelas.  Selanjutnya,  pasal  171  menyatakan bahwa  pekerja  yang  terkena  PHK  tanpa  melalui  LPPHI  dan  buruh  tidak  menerima  PHK tersebut, maka buruh dapat mengajukan gugatan ke LPPHI dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal PHK.
Pasal  155  ayat  (3)  mengatur,  jika  penetapan  LPPHI  belum  keluar,  baik  buruh  maupun pengusaha  tetap  wajib  melaksanakan  kewajibannya.  Cuma,  ayat  (3)  mengizinkan  ada penyimpangan. Pengusaha dapat mengenakan tindakan skorsing terhadap pekerja, namun tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja.
79 Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
C. Jumlah  Sengketa  Hubungan Kerja  Industrial  Yang  Ditangani  Di  Pengadilan    PHI Yang Telah Mendapat Putusan Di Pengadilan Tingkat Pertama Aceh .
1. Sengketa Yang Sudah Mendapatkan Putusan
Sengketa yang telah di putuskan berjumlah sembilan (9), yaitu;
1. Nomor : 1/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bna Tingkat Proses : Pertama Tanggal Register : 04-03-2015 Klasifikasi : Perdata Khusus Sub Klasifikasi : PHI Jenis Lembaga Peradilan : PN Lembaga Peradilan : PN BANDA ACEH Para Pihak : RAZALI SABI melawan SANUSI M. ALI Hakim : Majelis Hakim Ketua : AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H Hakim Anggota : YUHERI SALMAN, S.H.,M.H., ; Ir. THARMIZI, S.H Panitera : ZAINUDDIN, S.H Status Tahanan : Tidak Berkekuatan Hukum Tetap : Tidak 80 2Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bna Tingkat Proses : Pertama Tanggal Register : 07-04-2015 Klasifikasi : Perdata Khusus Sub Klasifikasi : PHI Jenis Lembaga Peradilan : PN Lembaga Peradilan : PN BANDA ACEH Para Pihak : 1.MARINI 2.FASBIR YARDI 3.DENI 4.ANGGE SAKA TUSE MELAWAN
80 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata- khusus/phi

## 1.COFFEY INTERNATIONAL

## DEVELOMENT PTY, LTD 2.PT. FORUM
BANGUN ACEH (FBA) Hakim : Majelis Hakim Ketua : AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH Hakim Anggota : FIRMANSYAH, SH.,MH ; ZAINI, SH Panitera : M. DEHAN, S.Pd Berkekuatan Hukum Tetap : Tidak 81 3. Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bna Tingkat Proses : Pertama Tanggal Register : 19-06-2015 Klasifikasi : Perdata Khusus Sub Klasifikasi : PHI Jenis Lembaga Peradilan : PN Lembaga Peradilan : PN BANDA ACEH Para Pihak : Penggugat:OCTOWANDI Melawan Tergugat PIMPINAN HERMES PALACE HOTEL Hakim : Majelis Hakim Ketua : AKHMAD NAKHROWI MUKLIS, S.H Hakim Anggota : YUHERI SALMAN, S.H.,M.H., ; Ir. THARMIZI, M.H Panitera : M. Dehan, S.Pd Berkekuatan Hukum Tetap : Tidak 82 4 . Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bna Tingkat Proses : Pertama Tanggal Register : 19-07-2016 81
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata- khusus/phi
82 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata- khusus/phi
Jenis Perkara : Perdata Khusus Klasifikasi : Perdata Khusus Sub Klasifikasi : PHI Jenis Lembaga Peradilan : PN Lembaga Peradilan : PN BANDA ACEH Para Pihak : Penggugat FHILIFA YUDHISTARI MELAWAN Tergugat : PT. ELNUSA PETROFIN Hakim : Majelis Hakim Ketua : NGATEMIN, S.H., M.H Hakim Anggota : DRS.EDI PRAYITNO ; AYI AFRIANTO, S.H Panitera : M. DEHAN, S.Pd Berkekuatan Hukum Tetap : Tidak 83 5 . Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bna Tingkat Proses Pertama Tanggal Register 15-12-2016 Klasifikasi Perdata Khusus Sub Klasifikasi PHI Jenis Lembaga Peradilan PN Lembaga Peradilan PN BANDA ACEH Para Pihak Penggugat Nazar Saddami dkk Melawan Tergugat : PT.Nagata Prima Tuna. Hakim Majelis Hakim Ketua RAHMAWATI, S.H Hakim Anggota .EDI PRAYITNO dan AYI AFRIANTO, S.H Panitera ALIAN, S.H
83 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata- khusus/phi
Berkekuatan Hukum Tetap Tidak 84 6. Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bna Tingkat Proses Pertama Tanggal Register 01-06-2016 Jenis Perkara Perdata Khusus Klasifikasi Perdata Khusus Sub Klasifikasi PHI Jenis Lembaga Peradilan PN Lembaga Peradilan PN BANDA ACEH Para Pihak Penggugat: RUDY Tergugat: PT Internusa Tribuana Citra Cab Banda Aceh Hakim Majelis Hakim Ketua NGATEMIN, S.H Hakim Anggota DRS.EDI PRAYITNO ; AYI AFRIANTO, S.H Panitera ALIAN, S.pd Status Tahanan Tidak Berkekuatan Hukum Tetap Tidak 85 7 . Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bna Tingkat Proses Pertama Tanggal Register 10-05-2016 Jenis Perkara Perdata Khusus Klasifikasi Perdata Khusus Sub Klasifikasi PHI Jenis Lembaga Peradilan PN
84 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata- khusus/phi
85 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata-khusus/phi
Lembaga Peradilan PN BANDA ACEH Para Pihak Penggugat: Dodi Aprianto Tergugat: 1.PT. Ariesta Sari 2.PT MNC Skyvision an MNC Cpy 3.PT MNC Skyvision Hakim Majelis Hakim Ketua NGATEMIN, SH Hakim Anggota DRS.EDI PRAYITNO dan AYI AFRIANTO, S.H Panitera ZAINUDDIN, SH Berkekuatan Hukum Tetap Tidak 86 8. Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bna Tingkat Proses Pertama Tanggal Register 11-01-2017 Klasifikasi Perdata Khusus Sub Klasifikasi PHI Jenis Lembaga Peradilan PN Lembaga Peradilan PN BANDA ACEH Para Pihak Penggugat: 1.SYARIFUDDIN 2.BUSTAMI 3.ABDUSSALAM 4.ZULFAHMI 5.MUHAMMAD YAHYA 6.FAHRURRAZI 7.NASRULLAH BIN ADJAD 8.FITRIANI, SH Tergugat: PT. FIANDA MALASI Hakim Majelis Hakim Ketua EDDY, S.H Hakim Anggota AYI AFRIANTO, S.H., dan DRS.EDI PRAYITNO Panitera ALIAN, S.H
86 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata- khusus/phi
Berkekuatan Hukum Tetap Tidak 87 9. Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bna Tingkat Proses Pertama Tanggal Register 09-05-2017 Klasifikasi Perdata Khusus Sub Klasifikasi PHI Jenis Lembaga Peradilan PN Lembaga Peradilan PN BANDA ACEH Para Pihak Penggugat: 1.DWI MAULANA 2.WAHYU AFRIZAL Tergugat: PT.TRI BANGUN PERKASA UNIT KERJA GRAND NANGGROE HOTEL Hakim Majelis Hakim Ketua NGATEMIN, S.H., M.H Hakim Anggota DRS.EDI PRAYITNO ; AYI AFRIANTO, S.H Panitera ALIAN, S.H Berkekuatan Hukum
Tetap
Tidak 88

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia , Bandung:  Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2009
Achmad Gunaryo, Mediasi Peradilan Diindonesia , Makalah Pada Seminar International Seminar On Conflict And Peace Building In Semarang , 3 Agustus 2006
Autama,  Sudargo. Aneka  Hukum  Arbitrase  (kearah  hukum  arbitrase  indonesia yang baru) . Bandung : PT Citra Aditya Bakti, . 1996.
Data Buku Induk Register PHI/PN.Bna kelas IA, tahun 2017
87 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata- khusus/phi
88 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata- khusus/phi
Faisal Kamil, Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik , Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.
FILSAFAT  HUKUM karangan  DR.  THEO  HUIJBERS,  Yogyakarta:  Penerbit  kanisius, 1995.
Harahap, M.Yahya. Arbitrase edisi kedua . Jakarta : Sinar Grafika, .2001 3 KITAP UNDANG-UNDANG, KUHPer, KUHP, KUHAP, (grahamedia press)

## Pedoman Penulisan Skripsi UIN AR-RANIRY
Indroharto ,  Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Buku  II  Beracara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara ,  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)
Juanda Pangaribuan, Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial , Jakarta: Penerbit MISI 2017
Lawrence M. Friedman, Sistem HUKUM Perspektif ilmu social, Bandung: Penerbit Nusa Media,2013.
Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H, HUKUM PERDATA , Bandung: Pustaka Setia, 2015.
Prof.  Dr.  H.  Zainuddin  Ali,  M.A, Metode  Penelitian  HUKUM, Jakarta:  Sinar Grafika, 2004.
Zaeni  Asyhadie  II, Hukum  Kerja  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan Kerja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia,  disusun  Menurut  Sistem Engelbrecht, 1989.
Surat  Keputusan  No.  SKEP/152/DPH/1977,  tentang  Badan  Arbitrage  Nasional indones(BANI)
Undang-Undang  No.  2  tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
(Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.

## C. WEBSITE
http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/ https://profgunarto.files.wordpress.com https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/perdata- khusus/phi