DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.286 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 5, November 2023
Analisis  Kebijakan  Penerapan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  KKNI  di  STAI Persis Bandung

## Ela Komala, Supiana, Qiqi Yuliati Zaqiah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: komalaela98@gmail.com , supiana@uinsgd.ac.id , qiqiyuliati@uinsgd.ac.id
Article Information Submitted: 23 October 2023 Accepted: 29 October 2023 Online  Publish: 01 November 2023

## Abstrak
Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  adalah  salah  satu  rujukan nasional  untuk  meningkatkan  mutu  dan  daya  saing  bangsa  Indonesia  di  sektor sumberdaya  manusia  melalui  pencapaian  kualifikasi  sumberdaya  manusia Indonesia  yang  dihasilkan  oleh  sistem  pendidikan  dan  sistem  pelatihan  kerja nasional,  serta  sistem  penilaian  kesetaraan  capaian  pembelajaran.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan kurikulum berbasis kompetensi KKNI  di  STAI  Persis  Bandung,  mengetahui  bagaimana  manajemen  kurikulum Perguruan  Tinggi  dalam  mengembangkan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  yang mengacu  pada  KKNI  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  secara  umum,  serta memperbaiki  mutu  pendidikan  kearah  yang  lebih  baik  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  UndangUndang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Metode  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan dilakukan  dengan  melibatkan  yang  ada  dalam  penelitian.  Hasil  penelitian  ini menggambarkan bahwa penerapan kurikulum di STAI Persis Bandung telah sesuai dengan  acuan  kurikulum  KKNI  yang  berlaku  dan  setiap  komponen  manajemen kurikulum  yang  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kurikulum sudah  berjalan  dengan  baik,  pengembangan  manajemen  kurikulum  juga  sesuai dengan  SOP  dan  regulasi  kurikulum  KKNI,  namun  dalam  pelaksanaanya  masih belum sepenuhnya berbasis KKNI
Kata Kunci : Penerapan Kurikulum, KKNI, Analisis Kebijakan

## Abstract
The Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) is a national reference for  improving  the  quality  and  competitiveness  of  the  Indonesian  nation  in  the human  resources  sector  through  achieving  qualifications  for  Indonesian  human resources  produced  by  the  national  education  system  and  job  training  system,  as well as the learning achievement equality assessment system. This research aims to analyze  the  policy  of  implementing  the  KKNI  competency-based  curriculum  at STAI Persis Bandung, find out how the Higher Education curriculum management is  in  developing  a  Competency-Based  Curriculum  that  refers  to  the  KKNI  in improving  the quality of education in general, as well as improving the quality of education  in  a  better  direction  as  mentioned  in  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number  20  of  2003  concerning  the  National  Education  System.  This  research method  uses  a  qualitative  descriptive  approach,  namely  interpreting  phenomena that occur and is carried out by involving those in the research. The results of this research  illustrate  that  the  implementation  of  the  curriculum  at  STAI  Persis Bandung  is  in  accordance  with  the  applicable  KKNI  curriculum  reference  and each  component  of  curriculum  management  consisting  of  curriculum  planning, implementation  and  evaluation  has  gone  well,  curriculum  management development  is  also  in  accordance  with  the  SOP  and  KKNI  curriculum regulations, However, its implementation is still not fully based on the KKNI.

## Keywords: Curriculum Application, KKNI, Policy Analysis

## Pendahuluan
Perguruan  Tinggi  memiliki  peran  sentral  dalam  upaya  menyiapkan  sumber  daya manusia  yang  unggul.  Menurut  Ditjen  Dikti  (2003)  perguruan  tinggi  di  Indonesia  memiliki peranan  yang  sangat  penting,  baik  sebagai  sumber  pengembangan  dan  pendayagunaan  ilmu pengetahuan  maupun  sebagai  penghasil  lulusan.  Dengan  demikian,  agar  perguruan  tinggi tidak  tertinggal  atau  ditinggal  oleh  peserta  kuliahnya,  pemutakhiran  kurikulum  perguruan tinggi sangat diperlukan (Gufron, 2004).
Di  Indonesia,  untuk  tingkat  Pendidikan  Tinggi,  berbagai  perubahan  tersebut menyebabkan  perubahan  paradigma  yang  berdampak  pada  perubahan  peran  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Perubahan paradigma pendidikan berdampak pada perubahan  peran  lembaga  pendidikan  tinggi  (PT),  kurikulum,  proses  pendidikan  dan penilaian.  Semua  ini  mengarah  pada  perubahan  dari  Kurikulum  Nasional  1994  (Kep Mendikbud  No.56/U/1994)  menjadi  Kurikulum  Inti  dan  Institutional  (Kep  Mendiknas  No. 232/U/2000)  atau  Kurikulum  berbasis  kompetensi  (KBK)  serta  Perpres  No.8  tahun  2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
Selanjutnya,  KKNI  mengacu  pada  sistem  kualifikasi  negara  lain,  seperti  Skotlandia, Eropa,  Amerika,  dan  negara-negara  kelompok  ASEAN.  Kemampuan  seperti  lulusan doktor.EQF menganut konsep pembelajaran seumur hidup. Sebaliknya, Kerangka Kualifikasi Australia  (AQF)  mengacu  pada  sistem  kualifikasi  yang  membagi  bidang  pendidikan  dan pelatihan menjadi tiga bagian, yaitu sekolah menengah, pelatihan kejuruan, dan pendidikan. Namun,  perlu  dipahami  bahwa  sistem  kualifikasi  AQF  dianggap  terlalu  detail  sehingga kurang  tepat  untuk  digunakan  di  Indonesia.  Itulah  mengapa  EQF  dianggap  paling  tepat, sehingga  tidak  heran  jika  EQF  memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap  perkembangan  dan persiapan KKNI. Lulusan KKNI dapat diterima negara lain sehingga tenaga kerja Indonesia cepat terserap (Siagian & Siregar, 2018).
Untuk mewujudkan sasaran utama KPPT-JP III tersebut, maka PP No. 30/1990 diganti dengan  PP  No.  60/1999  dengan  dua  perubahan  yang  mendasar.  Pertama,  struktur kelembagaan  yang  menyatu  dengan  struktur  program  pendidikan  di  PP  Np.  30/1990,  yang pada  PP  No.  60/1999  dipisahkan.  Pemisahan  antara  struktur  kelembagaan  dengan  struktur program  pendidikan menjadikan:  (i)  otonomi  penyelenggaraan  program  pendidikan  menjadi lebih  terbuka,  (ii)  mendorong  proses  resource  sharing  dan  networking  secara  intenal  dan eksternal  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien,  dan  (iii)  mendorong  terselenggaranya  program- program  studi  yang  gayut  dengan  kebutuhan  masyarakat,  serta  sesuai  dengan  kemampuan penyelenggaraan  yang  unggul  dari  masing-masing  lembaga  PT,  melalui  proses  on-off. Perubahan  struktur  kelembagaan  penyelenggaraan  PT  ini  merupakan  kelengkapan (complement)  untuk  melaksanakan  perubahan  kedua,  yaitu  perubahan  kurikulum  yang semula  content-based  (penguasaan  isi  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan-PIPK)  (SK Mendikbud  No.  056/U/1994)  ke  kurikulum  competent  -  based  (berbasis  kompetensi  KBK) (SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002).
Posisi kurikulum di jenjang pendidikan tinggi memang berbeda dari jenjang pendidikan dasar  dan  menengah.  Jika  kurikulum  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  lebih memberikan  perhatian  yang  lebih  banyak  pada  pembangunan  aspek  kemanusiaan  peserta didik  maka  kurikulum  pendidikan  tinggi  berorientasi  pada  pengembangan  keilmuan  dan dunia kerja. Kedua orientasi ini menyebabkan kurikulum di jenjang pendidikan tinggi kurang memperhatikan kualitas yang diperlukan manusia di luar keterkaitannya dengan disiplin ilmu atau  dunia  kerja.  Dalam  banyak  kasus  bahkan  terlihat  bahwa  kurikulum  pendidikan  tinggi tidak  juga  memperhatikan  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  kualitas  kemanusiaan  yang
seharusnya terkait dengan pengembangan ilmu dan dunia kerja. Kualitas kemanusiaan seperti jujur, kerja keras, menghargai prestasi, disiplin, taat aturan, menghormati hak orang lain, dan sebagainya  terabaikan  dalam  kurikulum  pendidikan  tinggi  walau  pun  harus  diakui  bahwa Kepmen 232/U/2000 mencoba memberikan perhatian kepada aspek ini.
Dasar  pertimbangan  pentingnya  mengadakan  penelitian  berjudul  “Analisis  Kebijakan Penerapan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  KKNI  Di  STAI  Persis  Bandung  ”  ialah  untuk mengetahui  bagaimana  manajemen  kurikulum  Perguruan  Tinggi  dalam  mengembangkan Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  yang  mengacu  pada  KKNI  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  secara  umum,  serta  memperbaiki  mutu  pendidikan  kearah  yang  lebih  baik sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## Metode Penelitian
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu  menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan yang ada dalam penelitian. Adapun cara  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara  dan  studi  dokumentasi. Wawancara  yaitu  pengumpulan  data  berbentuk  pengajuan  pertanyaan  secara  lisan  dan pertanyaan  yang  diajukan  dalam  wawancara  itu  telah  dipersiapkan  secara  tuntas  dilengkapi dengan instrumennya. Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, maka teknik  analisis  data  akan  dianalisis  dengan  tahapan,  yaitu  pemrosesan  satuan  (Unityzing), kategorisasi, penafsiran data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2021).

## Hasil dan Pembahasan

## Kerangka Teori Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNI
Dorongan utama perlunya KKNI berasal dari masalah keselarasan mutu dan keselarasan produk  lulusan  perguruan  tinggi  dengan  kriteria  tenaga  kerja  yang  diharapkan  oleh masyarakat  pemakai  lulusan.  Keluhan  tentang  kesenjangan  antara  jumlah,  mutu  dan kemampuan  lulusan  dengan  kriteria  yang  dibutuhkan  dunia  kerja  sering  mengemuka  (Dikti, 2010:  4).  Dalam  kerangka  inilah  dirasa  penting  untuk  segera  merumuskan  KKNI  guna mengantisipasi permasalahan yang lebih kompleks baik di bidang pendidikan tinggi maupun di bidang ketenagakerjaan Indonesia.
Kerangka  kualifikasi  nasional  Indonesia  (KKNI)  bidang  perguruan  tinggi  merupakan kerangka  penjenjangan  kualifikasi  yang  dapat  menyandingkan,  menyetarakan,  dan mengintegrasikan  capaian  pembelajaran  dari  jalur  pendidikan  nonformal,  pendidikan informal,  dan/atau  pengalaman  kerja  ke  dalam  jenis  dan  jenjang  pendidikan  tinggi (Permendikbud No. 73 Tahun 2013).
Kurikulum  kualifikasi  nasional  pendidikan  (KKNI)  merupakan  pengembangan  dari kurikulum  sebelumnya,  yaitu  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK),  konsep  kurikulum yang  menekankan  aspek  pengembangan  kompetensi  dalam  penugasan  dengan  standar tertentu sehingga dapat dirasakan hasilnya oleh peserta didik berupa penguasaan seperangkat kompetensi  yang  meliputi  seperangkat  pengetahuan,  kemampuan,  sikap,  dan  minat.  peserta didik  agar  mampu  melakukan  sesuatu  berupa  kecakapan  dalam  belajar  dengan  penuh tanggung  jawab.  Crunkilton  dalam  (Suteja  &  Cirebon,  2017).  Kompetensi  ialah  sebagai penguasaan  terhadap  suatu  tugas,  keterampilan,  sikap  dan  apresiasi  yang  diperlukan  untuk menunjang  keberhasilan”.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kompetensi  mencakup  tugas, keterampilan,  sikap  dan  apresiasi  yang  harus  dimiliki  oleh  peserta  didik  untuk  dapat melaksanakan  tugas-tugas  pembelajaran  sesuai  dengan  jenis  pekerjaan  tertentu  (Mulyasa, 2022). Dengan demikian terdapat hubungan (link) antara tugas-tugas yang dipelajari peserta
didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia kerja (market).
Kurikulum  berbasis  kompetensi  memiliki  karakteristik  antara  lain  mencakup  seleksi kompetensi  yang  sesuai,  spesifikasi  indikator-indikator,  evaluasi  untuk  menentukan kesuksesan  pencapaian  kompetensi  dan  pengembangan  sistem  pembelajaran.  Sehubungan dengan  itu  Depdiknas  (2002)  mengemukakan  bahwa  kurikulum  berbasis  kompetensi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
a. Menekankan  pada  kecakapan  kompetensi  mahasiswa  baik  secara  individu  maupun klasikal.
b. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagamaan.
c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan  pendekatan  dan  metode  yang bervariasi.
d. Sumber  belajar  bukan  hanya  dosen  tetapi  juga  sumber  lain  yang  memenuhi  unsur edukatif.
e. Penilaian  penekanan  pada  proses  dan  hasil  belajar  dalam  upaya  penguasaan  atau pencapaian suatu kompetensi
f. Mulyasa  (2006:43)  mengemukakan  terdapat  enam  karakteristik  pembelajaran  dalam kurikulum berbasis kompetensi, yaitu:
g. Sistem belajar dengan modul
h. Menggunakan keseluruhan sumber belajar
i. Pengalaman lapangan
j. Strategi belajar individual personal
k. Kemudahan belajar, dan
l. Belajar tuntas.

## Prinsip Pengembangan KKNI
Dalam  kurikulum  pendidikan  tinggi  sesuai  dengan  PP  No.17  Tahun  2010  pasal  97 disebutkan  bahwa  kompetensi  merupakan  integrasi  antara  kemampuan  kognitif,  psikomotor dan afektif. Hal ini merupakan perubahan dari prinsip kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk  mencapai  penguasaan  ilmu  kognitif.  Dalam  kurikulum  berbasis  kompetensi  ini, pengetahuan  merupakan  media  penting  untuk  penguasaan  kompetensi.  Kompetensi  adalah seperangkat  tindakan  cerdas,  penuh  tanggung  jawab  yang  dimiliki  seseorang  sebagai  syarat dianggap  mampu  oleh  masyarakat  dalam  melaksanakan  tugas  dalam  bidang  pekerjaan tertentu. (Kepmen RI NOMOR 045/U/2002).
Tahapan Pengembangan KKNI di Perguruan Tinggi
Pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi dimulai dengan penentuan hasil belajar, yaitu  pembelajaran  yang  diawali  dengan  penentuan  profil  lulusan.  Profil  lulusan  adalah gambaran  tentang  peran  yang  dapat  dilakukan  lulusan,  setelah  mereka  terjun  ke masyarakat atau setelah mereka lulus dari Perguruan Tinggi. Mungkin ada lebih dari satu profil lulusan suatu  program  studi,  menurut  analisis  yang  dilakukan  secara  eksternal  terhadap  lulusan melalui  studi  pelacakan  dan  sinyal  pasar  tenaga  kerja,  serta  analisis  internal  melalui  visi ilmiah  dan  analisis  SWOT  program  studi.  Setelah  profil  lulusan  ditentukan,  langkah selanjutnya  adalah  merumuskan  kompetensi  yang  diturunkan  dari  profil  lulusan  tersebut. Dengan  menjawab  pertanyaan  “keterampilan  apa  yang  harus  dimiliki  untuk  menjadi  profil A?”. Jawaban atas pertanyaan ini kemudian akan menjadi kompetensi lulusan. Sesuai dengan ketentuan  Permendiknas  045/U/2002,  kompetensi  lulusan  meliputi  Kompetensi  Utama (karakteristik  program  studi),  Kompetensi  Penunjang  dan  lain-lain  (karakteristik kelembagaan).
Dari  rumusan  kompetensi  yang  telah  ditentukan,  kemudian  dilakukan  pengecekan terhadap isi dari 5 unsur kompetensi tersebut. Jika isi rumusan kompetensi sudah benar-benar
memenuhi  kelima  unsur  kompetensi  tersebut,  maka  dapat  dilanjutkan  ke  tahap  penentuan mata  kuliah.  Namun  jika  belum  sepenuhnya  memenuhi  unsur  kompetensi  yang  ada,  maka perlu dilakukan modifikasi dan reformulasi kompetensi lulusan.
Pengembangan  mata  kuliah  dilakukan  dengan  membuat  matriks  hubungan  antara rumusan  kompetensi  dengan  materi  kajian  (ilmu)  yang  membentuk  kompetensi  tersebut. Mata  kuliah  merupakan  strategi  satuan  pendidikan  untuk  mencapai  kompetensi  melalui berbagai  model  pembelajaran.  Selanjutnya,  setelah  mata  kuliah  terbentuk,  dihitung  SKS untuk  setiap  mata  kuliah  yang  ada.  Pertimbangan  pemberian  kredit  adalah:  (1)  kedalaman materi (bentuk kompetensi mata kuliah); (2) keluasan materi (berupa jumlah/keluasan kajian yang dibutuhkan); (3) strategi pembelajaran; dan (4) proporsional dengan jumlah SKS yang diberikan pada program studi (misalnya S1 sebanyak 144 SKS)
Langkah  terakhir  adalah  mengembangkan  struktur  kurikulum.  Struktur  kurikulum merupakan penyajian mata kuliah pada setiap semester. Pada kurikulum berbasis kompetensi, struktur  yang  digunakan  adalah  struktur  paralel,  bukan  struktur  serial.  Struktur  paralel mengatur  penyajian  mata  kuliah  sesuai  dengan  pencapaian  kompetensi.  Sedangkan  struktur rangkaian  mengatur  penyajian  mata  kuliah  berdasarkan  logika  ilmiah.  Di  bawah  ini  adalah tabel tahapan penyusunan kurikulum di perguruan tinggi sebagai berikut:
Implementasi Kurikukum Berbasis Kompetensi KKNI dalam Proses Pembelajaraan
Perubahan  kurikulum  tidak  hanya  terjadi  pada  tataran  kebijakan  dan  dokumen,  tetapi harus  diikuti  dengan  perubahan  dalam  implementasinya.  Salah  satu  prinsip  utama  yang berubah  dalam  proses  pembelajaran  berbasis  kompetensi  di  perguruan  tinggi  adalah, pencapaian  hasil  belajar  tidak  lagi  didasarkan  pada  penguasaan  isi  kajian  dan  ilmu pengetahuan,  tetapi  bagaimana  ilmu  tersebut  diterapkan  dan  dikembangkan  dalam  peran lulusan.  setelah  mahasiswa  meninggalkan  perguruan  tinggi.  Kurikulum  pendidikan  tinggi khususnya  perguruan  tinggi  Islam  selain  bertujuan  untuk  mengembangkan  ilmu  juga berprinsip  pada  pengembangan  kehidupan  sosial  Islami,  artinya  tuntutan  yang  diinginkan oleh masyarakat adalah pengabdian masyarakat baik dalam aspek sosial maupun keagamaan (Al-Jumbulati et al., 1994).
Sebelum lebih lanjut membahas implementasi kurikulum perlu dipahami dahulu bahwa implementasi  adalah  kegiatan  untuk  mendistribusikan  keluaran  kebijakan  (to  deliver  policy output)  yang  dilakukan  oleh  para  implementor  kepada  kelompok  sasaran  (target  group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Asumsi utama dari konsep implementasi adalah penerapan suatu produk kebijakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
Dalam  menganalisis  masalah  implementasi,  Charles  O.  Jones  mengartikan  penerapan atau  implementasi  sebagai  suatu  aktifitas  yang  dimaksudkan  untuk  mengoperasikan  sebuah program (Rohman & Lamsuri, 2009). Ada tiga pilar dalam mengoperasikan program tersebut, yaitu:
a. Pengorganisasian,  pembentukan  atau  penataan  kembali  sumberdaya,  unit-unit  serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan;
b. Interpretasi, aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
c. Aplikasi,  berhubungan  dengan  perlengkapan  rutin  bagi  pelayanan,  pembayaran,  atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
Operasionalisasi  kurikulum  berbasis  KKNI  di  STAI  Persis  Bandung,  selanjutnya dianalisa  melalui  ketiga  pilar  implementasi  tersebut.  Pengorganisasian  sumber  daya  untuk menerapkan  kurikulum,  interpretasi  mereka  terhadap  kurikulum  berbasis  KKNI,  dan pengaplikasian peran yang dibebankan kepada pihak-pihak seperti dosen maupun mahasiswa dalam rangka penerapan kurikulum berbasis KKNI.
Lebih khusus, implementasi kurikulum perguruan tinggi didefinisikan oleh Loucks dan
Lieberan  dalam  Ridwan  (2016)  sebagai  mencoba  praktik  baru  dan  apa  yang  akan  tampak ketika benar-benar digunakan dalam sistem kampus. Selanjutnya diharapkan suatu perubahan menuju  perbaikan-perbaikan  yang  diinginkan.  Penerapan  kurikulum  berbasis  KKNI  sebagai suatu program juga diharapkan membawa perbaikanperbaikan kualitas out put mahasiswa. Mekanisme  Penerapan  Kurikulum  KKNI  di  STAI  Persis  Bandung  a)  Arah  Kebijakan Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI di STAI Persis Bandung
Langkah-langkah  penyusunan  kurikulum  pendidikan  tinggi  berbasis  KKNI  yaitu Pertama,  melakukan  analisa  SWOT  lembaga  pendidikan  tinggi  dalam  rangka  menghasilkan lulusan  yang  mampu  beradaptasi  dengan  lingkungan,  Kedua,  melakukan  analisis  kebutuhan akan  tenaga  kerja  dan  pasarnya.  Ketiga, melakukan  penetapan  profil  lulusan  yang  mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI. Keempat, merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan atau  capaian  pembelajaran,  Kelima,  melakukan  pemetaan  tingkat  kedalaman  dan  keluasan materi  pembelajaran,  dengan  merujuk  pada  capaian  pembelajaran.  Keenam,  pemenuhan standar  isi  disesuaikan  dengan  kualifikasi  KKNI,  Ketujuh,  penentuan  mata  kuliah  dan besarnya  SKS,  dan  Kedelapan, melakukan  penyusunan  struktur  kurikulum  atau  mata  kuliah dalam setiap semester (Suyadi, 2015).
Rujukan  penyusunan  kurikulum  harus  mengacu  kepada  berbagai  kebijakan  maupun standar  nasional  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  pendidikan  tinggi  yang  wajib menyelenggarakan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yang  meliputi  pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian  kepada  masyarakat.  Cakupan  standar  pendidikan  tinggi  lebih  luas  dari  delapan standar yang ditetapkan dalam Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 202 tentang Standar
Nasional  Pendidikan.  Penerbitan  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI),  menuntut  kurikulum  pendidikan  tinggi juga merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan. Kata kunci yang mengkaitkan antara kurikulum dengan KKNI adalah capaian pembelajaran (CP)  dan  kualifikasi.  Pengemasan  CP  ke  dalam  jenjang  kualifikasi  KKNI  sangat  penting untuk keperluan penyetaraan kualifikasi dan rekognisi antara tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan.  Di  samping  itu,  pengemasan  CP  ke  dalam  KKNI  juga  penting  untuk  keperluan harmonisasi  dan  kerjasama  saling  pengakuan  kualifikasi  dengan  negara  lain,  baik  secara regional maupun secara internasional.
Pengembangan  kurikulum  Program  Studi  di  STAI  Persis  Bandung  didasarkan  atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut ini.
(1) Penyusunan  kurikulum  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  capaian  visi  STAI  Persis Bandung.
(2) Penyusunan  kurikulum  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  Dokumen  SPMI  STAI Persis Bandung.
(3) Kurikulum  senantiasa  dapat  diperbaharui  (living  document)  sesuai  dengan  perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KKNI.
(4) Penyusunan  kurikulum  dilakukan  dengan  melibatkan  tenaga  ahli,  stakeholder, (pemaangku  kepentingan),  civitas  akademika  program  studi  untuk  mendapatkan masukan.
(5) Pengembangan  kurikulum  didukung  oleh  landasan  yuridis,  landasan  filosofis,  dan landasan teoritis.
(6) Pengembangan  kurikulum  atas  dasar  Landasan  Yuridis  dengan  mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.
(7) Pengembangan  kurikulum  atas  dasar  landasan  teoretis  didasarkan  ataas  ilmu  dan prinsipprinsip  pengembangan  kurikulum  yang  mencaakup  relevaansi,  kontinuitas, fleksibilitas,  efektivitas,  daan  pragmatis.  (Tim  Penyusun  Dokumen  Kurikulum  STAI Persis Bandung)

## b) Langkah Perancangan Dokumen Kurikulum
Langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam  perancangan  dukumen  kurikulum  ini  adalaah sebagai berikut:

## Penetapan profil lulusan
Aspek-aspek yang harus menjadi pertimbangan di antaranya adalah: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan menjadi tanggung jawab oleh seorang  lulusan.  Kesesuaian  tersebut  dilakukan  dengan  cara  membandingkannya  dengan deskriptor  generik  KKNI.  Untuk  membangun  kekhasan  (menonjolkan  ciri  khas)  program studi, dianjurkan agar mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah (Suyadi, 2015).
Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dimiliki oleh lulusan program studi  berdasarkan  bidang  keahlian  atau  kesesuaiannya  dengan  bidang  kerja  tertentu  setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan ditetapkan berdasarkan:
a) Hasil kajian terkait dengan kebutuhan pasar kerja (pemerintah, dunia usaha, industri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi).
b) Melakukan  studi  pelacakan  alumni  (tracer  study)  baik  melalui  temu  alumni,  Forum Group Discussion (FGD) atau kegiatan yang lainnya yang mengikutsertakan alumni
c) Mengidentifikasi  peran  lulusan  berdasarkan  tujuan  diselenggarakannya  program studi sesuai dengan visi misi.
d) Membuat  kesepakatan  bersama  dengan  program  studi  yang  sejenis  sehingga  ada penciri umum program studi. (Dokumen STAI Persis Bandung)

## Penetapan Capaian Pembelajaraan
Deskripsi  capaian  pembelajaran  (CP)  menjadi  komponen  penting  dalam  rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa CP/LO merupakan akumulasi atau resultan dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studi pada satu program studi tertentu (Suyadi, 2015).
Di  STAI  Persis  Bandung  Rujukan  dalam  merumuskan  capaian  pembelajaran  lulusan program studi mengacu:
a) Deskripsi  Capaian  Pembelajaran  (CP)  yang  mencakup  aspek-aspek  pembangun  jati diri  bangsa,  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  kemampuan  untuk  dapat melakukan  kerja  secara  bermutu,  serta  wewenang  dan  kewajiban  seseorang  sesuai dengan  level  kualifikasinya.  Aspek  pembangun  jati  diri  bangsa  tercermin  dalam Pancasila,  UndangUndang  Dasar  1945,  dan  Bhineka  Tunggal  Ika  yaitu  menjunjung tinggi  pengamalan  kelima  sila  Pancasila  dan  penegakan  hukum,  serta  mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.
b) Unsur  keterampilan  khusus  dan  pengetahuan  dapat  merujuk  pada  deskripsi  KKNI dan dapat ditambah penciri PTKI serta program studi.
c) Untuk  program  studi  Tarbiyah,  dalam  merumuskan  CPL  dengan  merujuk  pada Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. 4)
d) Penetapan  profil  lulusan  dan  capaian  pembelajaran  lulusan  merujuk  pada  peraturan Direktur Jenderal Pendis Kemenag RI Nomor 2500 tahun 2018.

## Penetapan Bahan Kajian
Penetapan  mata  kuliah  untuk  kurikulum  yang  sedang  berjalan  dilakukan  dengan mengevaluasi  tiap-tiap  mata  kuliah  dengan  acuan  CPL  prodi  yang  telah  ditetapkan  terlebih
dahulu.  Evaluasi  dilakukan  dengan  mengkaji  seberapa  jauh  keterkaitan  setiap  mata  kuliah (materi  pembelajaran,  bentuk  tugas,  soal  ujian,  dan  penilaian)  dengan  CPL  yang  telah dirumuskan.
Matriks tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah  yang  sedang  berjalan),  dan  bagian  baris  berisi  CPL  prodi  (terdiri  dari  sikap, keterampilan  umum,  keterampilan  khusus,  dan  pengetahuan)  yang  telah  ditetapkan  terlebih dahulu.  Evaluasi  terhadap  mata  kuliah  yang  ada  dilakukan  dengan  melihat  kesesuainnya dengan  butir-butir  CPL tsb.  Butir  CPL  yang  sesui  dengan mata  kuliah  tertentu  diberi tanda. Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut: 1) Mata kuliah yang secara tepat sesuai  dengan  beberapa  butir  CPL  yang ditetapkan  dapat  diberi  tanda  pada  kotak,  dan  mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Pemberian tanda berarti menyatakan  ada  bahan  kajian  yang  dipelajari  atau  harus  dikuasai  untuk  memberikan kemampuan  pada  mahasiswa  sesuai  butir  CPL  tersebut.  2)  Bila  terdapat  mata  kuliah  yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan  atau  diintegrasikan  dengan  mata  kuliah  lain.  Sebaliknya  bila  ada  beberapa  butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.
Setelah bahan kajian ditentukan bobot keluasan dan kedalamannya pada setiap CP yang ditentukan,  langkah  selanjutnya  adalah  Penyusunan  mata  kuliah.  Dalam  menentukan  mata kuliah, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:
a) Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut;
b) Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi. (Tim Penyusun Dokumen Kurikulum STAI Persis Bandung).

## Penetapan Bobot SKS Mata Kuliah
Penentuan besaran SKS Mata Kuliah dapat dilakukan dengan cara membagi beban mata kuliah dengan beban total mata kuliah untuk seluruh CP dikalikan dengan minimum jumlah SKS setiap jenjang (misalnya Sarjana, Magister, dan Doktor).

## Penyusunan Struktur Kurikulum
Dalam  penyusunan  struktur  kurikulum  bentuk  organisasi  matrik  mata  kuliah  per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Tahapan  pembelajaran  mata  kuliah  yang  direncanakan  dalam  usaha  memenuhi  capaian pembelajaran lulusan;
b) Ketepatan  letak  mata  kuliah  yang  disesuaikan  dengan  keruntutan  tingkat  kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
c) Beban  belajar  mahasiswa  secara  normal  antara  8  –  10  jam  per  hari  per  minggu  yang setara dengan beban 17 - 21 sks per semester;
d) Proses  penyusunannya  melibatkan  seluruh  dosen  program  studi  dan  selanjutnya ditetapkan oleh program studi.
e) Struktur mata kuliah program studi terdiri dari: mata kuliah penciri Institutsi dan wajib nasional;  dan  mata  kuliah  penciri  program  studi.  (Tim  Penyusun  Dokumen  Kurikulum STAI Persis Bandung).

## Penyusunan Kode Mata Kuliah
a. Mata  Kuliah  di  setiap  Program  Studi  di STAI  Persis  Bandung  terdiri  dari  Mata Kuliah Institusi dan Mata Kuliah Program Studi (MKP).
b. Kode Mata Kuliah ditulis dalam ruang 6 digit dengan rincian sebagai berikut:
i. Digit ke 1, 2 dan 3 menyatakan kode Institusi
ii. Digit ke 4 menyatakan Semester mata kuliah yang berlangsung iii. Digit  ke  5  dan  6  menyatakan  Nomor  urut  mata  kuliah  pada  semester  yang bersangkutan.
iv. Digit ke 1, 2 dan 3 menyatakan kode tingkatan mata kuliah yang mengikuti aturan.

## Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester
Rencana  kegiatan  belajar  mahasiswa  dituangkan  dalam  bentuk  Rencana  Pembelajaran Semester  (RPS)  atau  nama  lainnya  yang  disusun  oleh  dosen  atau  tim  dosen.  Pembelajaran Semester  (RPS)  ini  merupakan  kegiatan  atau  mengkoordinasikan  komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode,  model  dan  teknik)  serta  cara  menilainya  menjadi  jelas  dan  sistematis,  sehingga proses  belajar  mengajar  selama  satu  semester  menjadi  efektif  dan  efisien.  Tahapan perancangan pembelajaran:
a) Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
b) Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut;
c) Merumuskan  sub-CPMK  yang  merupakan  kemampuan  akhir  yang  direncanakan  pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
d) Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa terkait tahapan pembelajaran yang akan dijalani, sebagai berikut:
e) e) Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan  dan  kedalaman  materi  pembelajaran,  serta  perangkat  pembelajaran  yang diperlukan;
f) f) Menentukan  indikator pencapaian Sub-CPMK sebagaikemampuan akhir  yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
g) Menetapkan kriterian penilaian dan mengembangkan instrument penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian sub-CPMK;
h) Memilih  dan  mengembangkan  bentuk  pembelajaran,  metode  pembelajaran,  dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman mengajar;
i) Mengembangkan  materi  pembelajaran  dalam  bentuk  bahan  ajar  dan  sumbersumber pembelajaran yang sesuai.

## Tahapan Evaluasi Kurikulum
Bagian akhir dari penyusunan kurikulum KKNI adalah proses evaluasi. Evaluasi adalah Usaha  peningkatan  kualitas  pendidikan  dapat  ditempuh  melalui  peningkatan  kualitas pembelajaran  dan  kualitas  system  penilaian.  Keduanya  saling  terkait,  sistem  pembelajaran yang  baik  akan  menghasilkan  kualitas  belajar  yang  baik.  Selanjutnya  sistem  penilaian  yang baik  akan  mendorong  guru  untuk  menentukan  strategi  mengajar  yang  baik  dan  memotivasi siswa untuk belajar yang lebih baik (Mardapi, 2004).
Di  STAI  Persis  Bandung,  Evaluasi  kurikulum  program  studi  dilakukan  5  (lima)  tahun sekali  dan  harus  mengacu  pada  pencapaian  misi  pembelajaran  STAI  Persis  Bandung  yang dirumuskan dalam 5 arah pengembangan, yaitu:
a) Inner capacity building (pembinaan kapasitas dan potensi dalam diri manusia);
b) Intellectual  and  academic  capacity  building  (pembinaan  kapasitas  intelektual  dan akademik);
c) Keagungan  akhlak,  kedalaman  spritual,  kekokohan  akidah,  keluasan  ilmu  dan kematangan profesionalisme;
d) Social capacity building (pembinaan kapasitas sosial);
e) Enterpreneurship      and     managerial     capacity building  (pembinaan  kapasitas kewirausahaan dan manajerial).
Selain  dari  5  hal  tersebut,  perubahan  kurikulum  dapat  juga  didasarkan  pada  beberapa hal berikut;
a) Perkembangan ilmu pengetahuan;
b) Kebijakan pemerintah;
c) Kebutuhan pengguna lulusan;
d) Hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.

## Peninjauan Kurikulum
Peninjauan  kurikulum  merupakan  upaya  penyempurnaan  kurikulum  yang  dilakukan oleh  program  studi  setelah  melakukan  evaluasi  terhadap  implementasi  kurikulum  dan kesesuaian  kurikulum  dengan  perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Berikut ini merupakan mekanisme peninjauan kurikulum STAI Persis Bandung:
a) Persiapan  implementasi  kurikulum  oleh  Wakil  Ketua  Bidang  Akademik  dan  Ketua Prodi;
b) Penyusunan dokumen pendukung kurikulum oleh ketua prodi tim penyusun kurikulum;
c) Evaluasi dokumen oleh LPM;
d) Evaluasi proses pembelajaran oleh LPM;
e) Penyusunan  dokumen  dan  proses  penyempurnaan  dokumen  oleh  Ketua  prodi  dan  Tim Penyusun Kurikulum.

## Penetapan Kurikulum
Penetapan  kurikulum merupakan  proses  pemberlakuan  kurikulum  pada  program  studi dalam  lingkup  STAI  Persis  Bandung.  Penetapan  kurikulum  program  studi  dilakukan  oleh Ketua STAI Persis Bandung. Adapun mekanisme penetapan kurikulum program studi melalui tahapan sebagai berikut:
a) Ketua Prodi dan Tim pengembang kurikulum menyiapkan draf kurikulum;
b) Program studi mengusulkan kepada Wakil Ketua bidang Akademik untuk mendapatkan pertimbangan dan surat pengantar ke Ketua terkait penetapan kurikulum;
c) Wakil  Ketua  bidang  Akademik  membaca  dan  memberi  pertimbangan  atas  usul penetapan kurikulum, dan menandatangani surat pengantar ke Ketua;
d) Ketua  menerima  surat  usul  penetapan  kurikulum  dari  Wakil  Ketua  bidang  Akademik dan  meneruskannya  ke  Lembaga  Penjaminan  Mutu  (LPM)  untuk  pengecekan  struktur dan isi kurikulum;
e) LPM melakukan tinjauan kurikulum;
f) Jika  terdapat  kekurangan,  Ketua  Prodi  dan  Tim  pengembang  melengkapi  kekurangan file kurikulum;
g) LPM memberi rekomendasi penetapan kurikulum program studi kepada Ketua;
h) Ketua  menetapkan  pemberlakuan  kurikulum  program  studi  setelah  mendapatkan rekomendasi dari LPM.

## Kesimpulan
Penerapan kurikulum berbasis KKNI yang dilaksanakan di STAI Persis Bandung sudah terlaksana  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  aspek  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi  kurikulum  yang  sudah  terlaksana  namun  masih  perlu  melakukan  perbaikan  mutu. Manajemen  kurikulum  berbasis  KKNI  sangat  menentukan  mutu  lulusan  perguruan  tinggi
Islam.  Aspekaspek  kurikulum  dapat  semakin  berkualitas  apabila  pimpinan  dan  stakeholder berkomitmen  melakukan  optimalisasi  dalam  melaksanakan  manajemen  kurikulum  berbasis KKNI  dengan  memperhatikan  standar  mutu.  Semua  civitas  akademika  dan  tenaga kependidikan berkomitmen melakukan perbaikan dan terus menembangkan kurikulum KKNI yang dilaksanakan di STAI Persis Bandung. Sejatinya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat serta nilai - nilai Al-Qur’an.
Pengembangan manajemen kurikulum pada peguruan tinggi Islam  harus memperhatikan SOP dan regulasi kurikulum KKNI. Seluruh Kaprodi sangat menentukan arah dan  tujuan  kurikulum  yang  telah  dibuat.  Kurikulum  STAI  Persis  Bandung  harus  bisa merespon tuntutan dan perkembangan pendidikan Islam dewasa ini. Dengan begitu, kualitas kurikulum perguruan tinggi Islam dapat bersaing dengan dunia global.

## BIBLIOGRAFI
Al-Jumbulati,  A.,  Arifin,  H.  M.,  &  At-Tuwaanisi,  A.  F.  (1994). Perbandingan  Pendidikan Islam . PT Rineka Cipta.
Gufron,  A.  (2004).  Urgensi  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  bagi  Lembaga  Pendidikan Tinggi di Indonesia: Tuntutan atau Kegagapan Perubahan. Jurnal Lektur , 10 .
Mardapi, D. (2004). Kurikulum 2004 dan optimalisasi sistem evaluasi pendidikan di sekolah. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kurikulum .
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Mulyasa, H. E. (2022). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah . Bumi Aksara. Purwanto,  E.  A.,  &  Sulistyastuti,  D.  R.  (2012). Implementasi  kebijakan  publik:  konsep  dan aplikasinya di Indonesia . Gave Media. Rohman,  A.,  &  Lamsuri,  M.  (2009). Politik  ideologi  pendidikan .  LaksBang  Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat" Hufron & Hans Simaela �� . Siagian,  B.  A.,  &  Siregar,  G.  N.  S.  (2018).  Analisis  penerapan  kurikulum  berbasis  kkni  di Universitas Negeri Medan. PEDAGOGIA Jurnal Ilmu Pendidikan , 16 (3), 327–342. Suteja, J., & Cirebon, I. S. N. (2017). Model-model pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi kkni di perguruan tinggi. Jurnal Edueksos , 6 (1), 81–100.
Suyadi,  S.  (2015).  Desain  Kurikulum  Perguruan  Tinggi  Mengacu  Kerangka  Kualifikasi Nasional  Indonesia. PT.  Remaja  Arikunto,  Suharsimi.(2009).  Penelitian  Tindakan Kelas.(Jakarta: Bumi Aksara) .

## Copyright holder:
Ela Komala, Supiana, Qiqi Yuliati Zaqiah (2023)
First publication right: Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)