P -ISSN: 1979-052X Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) 217-240 e-ISSN: 2614-6215
https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index
November 2017

## PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT LAMPUNG SAI BATIN KABUPATEN PESISIR BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Kusnadi
Pegawai KUA Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung email : kusnadiramzi@yahoo.com
Diterima: 11 Mei 2017. Disetujui: 08 Oktober 2017 Dipublikasikan: November 2017

## Abstract
This article discusses the analysis of Islamic law against the distribution  of  the  community's  heirs  in  Sai  Batin  Marga Pasar  Krui.  The  system  used  by  the  native  people  in  Sai Batin Pesisir Barat is divided into two forms: first , the native peoples  in  Pasar  Krui  use  the  matriarchal  major  division system.  Women  are  only  entitled  to  live  in  the  house  and manage the garden, but not to sell it. If they do not have a daughter, the boy is also allowed to get the heirs. Second , the native  peoples  in  Way  Napal  use  the  patrilineal  division system. The absolute decision is possessed by the heirs as the owner and the absolute decision-maker. To whom the treasure  will  be  distributed  and  the  amount  of  it  is determined by the decision of the testator. The way used in this  distribution  is washiyah (will).  This  is  because  they  are still  hard  with  the  customary  rules  and  their  lack  of understanding  of  the  Islamic  inheritance  law  that  part  of Islamic religious rules.
Keywords : Waris, Adat Lampung Sai Batin

## A. Pendahuluan
Kewarisan  adalah  hal  yang  sangat  erat  dan  dekat dengan  kehidupan  manusia.  Hal  ini  dikarenakan  kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas ijb ā ri yang menjelaskan
218 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
mengenai  mestinya  peralihan  harta  dari  pewaris  kepada  ahli waris  setelah  terjadi  kematian.  Dalam  pandangan  Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan  harta  peninggalan  seseorang  yang  telah  mati. Allah  menetapkan  ketentuan  tentang  kewarisan  ini  karena  ia menyangkut  dengan  harta  yang  di  satu  sisi  kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi  lain  Allah  tidak  menghendaki  manusia  memakan  harta yang bukan haknya. 1
Sampai  saat  ini  terdapat  tiga  sistem  hukum  yang mengatur tentang kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris BW. Hal ini disebabkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu  unifikasi  hukum  waris  yang  bersifat  nasional.  Tetapi apabila  sifat  kekeluargaan  yang  ada  pada  waris  adat, dibandingkan  dengan  sifat  kekeluargaan  yang  terdapat  pada orang-orang  Tionghoa  dan  Eropa  yang  tunduk  pada  waris BW,  maka  ada  perbedaannya,  yaitu  yang  terpenting  adalah terletak  pada  adanya  Pasal  1066  BW  yang  tidak  terdapat dalam hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli. 2 Pasal 1066  BW  ini  menentukan,  adanya  hak  mutlak  dari  para  ahli waris  masing-masing  untuk  sewaktu-waktu  menuntut pembagian  dari  harta  warisan,  sedangkan  hukum  adat  di antara  orang-orang  Indonesia  asli,  harta  warisan  itu  tidak diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli warisnya.
Pada  masyarakat  adat  Lampung  Pesisir  yang menggunakan  bentuk  perkawinan  jujur,  memakai  sistem kewarisan  mayorat  laki-laki,  yaitu  sistem  kewarisan  di  mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai  penerus  keturunan  mereka.  Begitu  kuatnya
1 Amir  Syarifuddin, Garis-Garis  Besar  Fiqh ,  (Jakarta:  Prenada  Media, 2005), Cet. Ke-II, h. 148.
2 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), h. 12.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
kedudukan  anak  laki-laki  dalam  keluarga  sehingga  jika  tidak mempunyai  anak  laki-laki  dikatakan  sama  dengan  tidak mempunyai  keturunan  atau  putus  keturunan. 3 Pada masyarakat  adat  Lampung  Pesisir,  jika  dalam  keluarga  tidak mempunyai  anak  laki-laki,  maka  dalam  hukum  adat masyarakat Lampung diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai  penerus  keturunan.  Ketentuan  adopsi  ini  bisa  dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada, dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.
Berdasarkan  data  awal  yang  penulis  peroleh  setelah melakukan  kegiatan  pra  survei,  bahwa  di  masyarakat  adat Lampung  Sai  Batin  terdapat  16  marga  yang  dipimpin  oleh seorang  kepala  yang  mempunyai  gelar  Suntan,  dari  masing- masing marga membawahi 12 suku marga yang dipimpin oleh seorang  kepala  dengan  gelar  sesuai  yang  diberikan  oleh Kepala  Marga  atau  Suntan  yaitu  Kapitan,  Raja  dan  Batin, masyarakat  adat  Pesisir  Barat  tersebar  di  seluruh  Kecamatan dan Pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.
Pada  saat  peneliti  melakukan  kegiatan  pra  survei, peneliti  menemukan  fakta  bahwa  salah  satu  dari  16  marga yang  terdapat  di  mayarakat  adat  lampung  Pesisir  Barat terdapat 1 marga tepatnya di Sai Batin Marga Pasar Krui, yang menggunakan  pembagian  harta  waris  dengan  sistem matrilineal  mayorat.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut, maka  penulis  akan  membahas  bagaimana  sistem  pembagian harta  waris  masyarakat  adat  Lampung  Sai  Batin  Kabupaten Pesisir Barat? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris masyarakat tersebut?

## B. Pembahasan
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam
Hukum  Kewarisan  Islam  atau  yang  dalam  kitab-kitab fikih biasa disebut fārāid adalah hukum kewarisan yang diikuti
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, (Jakarta: Fajar Agung, 1978), h. 34.
220 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) oleh  umat  Islam  dalam  usaha  mereka  menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, fārāid telah  menjadi  hukum  positif,  meskipun  di  Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku  secara  nasional.  Namun  di  beberapa  negara,  hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.
Kata kewarisan berasal dari kata dasar waris, yang dalam bahasa  Arab  berasal  dari  kata  : ٌ ةَثاَرِو - ا ث ْرِإ - ٌ ثِرَي - ٌَثَرَو yang mengandung  arti  mewarisi, 4 atau  seperti  kalimat  “ ٌ انلافٌ ثرو هيبرف ”  yang  artinya  si  fulan  telah  mewarisi  kerabatnya  atau “ هابأٌثرو ” artinya ia telah mewarisi ayahnya. 5
Secara  etimologi,  menurut  Muhammad  Ali  Ash- Shabuni,  waris (al-mirats) ,  dalam  bahasa  Arab  adalah  bentuk mashdar (infinitif )  dari  kata waritsa-yaritsu  irtsan-miratsan .
Maknanya  menurut  bahasa  ialah  berpindahnya  sesuatu  dari seseorang  kepada  orang  lain  atau  dari  suatu  kaum  kepada kaum  lain. 6 Kata “warits” berasal  dari  bahasa  Arab mirats . Bentuk  jamaknya  adalah  mawaris,  yang  berarti  harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. 7
Secara  terminologi  terdapat  beberapa  perumusan, misalnya  menurut  Ali  Ash-Shabuni  ialah  berpindahnya  hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli  warisnya yang  masih  hidup,  baik  yang  ditinggalkan  itu  berupa  harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara
4 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab-Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Hidakarya Bandung, 1990), h. 496
5 Muhammad  Ali  Al-Shobuni, al-Mawarits  fi  al-Syari’at  al-Islamiyyah , diterjemahkan Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur’an dan Sunnah , (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), Cet. Ke-1, h. 39
6 Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Pembagian  Waris  Menurut  Islam ,  Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33.
7 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris , (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.
11
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
syar‟i. 8 Menurut Wahbah al-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah,  waris  atau  warisan (mirats) sama  dengan  makna tirkah yaitu  segala  sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang sesudah  wafat,  baik  berupa  harta  maupun  hak-hak  yang bersifat  materi  dan nonmateri . 9 Dari  batasan  tersebut  dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru  terjadi  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Dengan demikian, pengoperan  harta kekayaan kepada  yang  termasuk ahli  waris  pada  waktu  pewaris  masih  hidup  tidak  dipandang sebagai kewarisan.

## 2. Tujuan Pewarisan
Tujuan kewarisan dalam Islam yaitu :
a. Teraturnya  kewajiban  dan  hak  keluarga  mayit  dan dihormati.  Kewajiban  untuk  mengurus  hak-hak  adami mayit:  mengurus  jenazah,  melaksanakan  wasiat  dan menyelesaikan  utang  piutang.  Serta  hak  keluarga  mayit yakni menerimaharta warisan.
b. Menghindari  perselisihan  antar  ahli  waris  atau  keluarga mayit  yang  ditinggalkan.  Menjaga  silaturahmi  keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.
c. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang  berhak  menerima  harta  warisan.  Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan.
d. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis.
e. Mencegah  terjadinya  pertumpahan  darah  akibat  proses pembagian harta warisan.
f. Memberikan  rasa  keadilan  bagi  para  penerima  hak warisan.
8 Ibid, h. 24 9 Athoilah, Fikih  Waris  (Metode  Pembagian  Waris  Praktis) ,  (Bandung:
Yrama Widya, 2013), h. 2
g. Mendistribusikan  harta  peninggalan  secara  adil  dan merata  kepada  para  pihak  anggota  keluarga  yang menjadi ahli waris.
h. Menghindarkan  diri  dari  perselisihan  dan  perpecahan, bahkan pertengkaran akibat rebutan harta peninggalan.
i. Dapat  memahami  hukum-hukum  Allah  yang  berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. j. Terhindar  adanya  kelangkaan  orang  yang  faham  dalam pembagian harta warisan di suatu tempat. 10

## 3. Rukun Kewarisan
Untuk  terjadinya  sebuah  pewarisan  harta,  maka  harus terpenuhi rukun- rukun  waris.  Bila ada salah  satu  dari rukun- rukun tersebut tidak  terpenuhi,  maka  tidak  terjadi  pewarisan.
Menurut hukum Islam, rukun-rukun mewarisi ada tiga yaitu:
1. Muwarrits (Pewaris)  adalah  orang  yang  telah  meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk di bagi- bagikan  pengalihannya  kepada  para  ahli  waris.  Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik instansi  atau  negara.  Sebab  instansi  atau  negara bukanlah termasuk pewaris. 2. Warits (Ahli  Waris ) adalah  orang-orang  yang  berhak mendapatkan  harta  peninggalan  si  mati,  baik  di sebabkan  adanya  hubungan  kekerabatan  dengan  jalan nasab  atau  pernikahan,  maupun  sebab  hubungan  hak perwalian dengan muwarrits . 11
3. Mauruts (Harta  Waris)  adalah  harta  benda  yang  di tinggalkan oleh si mati yang akan di warisi oleh para ahli waris  setelah  di  ambil  untuk  biaya-biaya  perawatan, melunasi  hutang-hutang  dan  melaksanakan  wasiat. Harta pseninggalan ini oleh para faradhiyun di sebut juga dengan tirkah atau turats .
10 Jaenal  Aripin, Filsafat  Hukum  Islam:  Tasyri  dan  Syar’i ,  (Jakarta:  UIN Jakarta Press, 2006), h. 128.
11 Fatchur Rahman, Op. Cit. , h. 36

## 4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
Berbagai  asas  hukum  ini  memperlihatkan  bentuk karakteristik  dari  hukum  kewarisan  Islam.  Adapun  asas-asas hukum kewarisan Islam ialah:
1. Asas Integrity (Ketulusan)  artinya  ketulusan  hati, kejujuran,  atau  keutuhan.  Asas  ini  mengandung pengertian  bahwa  melaksanakan  hukum  kewarisan dalam  Islam,  di  perlukan  ketulusan  hati  menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenaranya (taat  pada  syariat  Islam/  kitab  suci  Al-Quran  surat  Ali „Imran: 85. 2. Asas Ta’abbudi (Penghambaan Diri) adalah melaksanakan  hukum  waris  sesuai  syariat  Islam  adalah bagian dari ibadah kepada Allah swt Sebagai ibadah, dan tentunya  mendapatkan  berpahala  bila  ditaati  seperti menaati  hukum-hukum  Islam  lainya.  (QS.  An  Nissa‟: 13-14).
3. Asas Huququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan) adalah hak- hak  kebendaan,  dalam  arti  bahwa  hanya  hak  dan kewajiban  terhadap  kebendaan  saja  yang  dapat diwariskan kepada ahli waris.
4. Asas Huququn  Thabi’iyah (Hak-hak  Dasar)  adalah  hak- hak  dasar  dari  ahli  waris  sebagai  manusia.  Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang  yang  sudah  sakit  menghadapi  kematian sedangkan  ia  masih  hidup  ketika  pewaris  meninggal dunia.
5. Asas Ijbari (Keharusan,  Kewajiban)  adalah  yang mengatur tata cara  peralihan secara  otomatis harta dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan  Allah  swt.  Tanpa  tergantung  pada  kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris.
6. Asas Bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima  hak  atau  bagian  warisan  dari  kedua  belah
224 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) pihak, dari kerabat keturunan laki-laki  dan dari kerabat keturunan perempuan.
7. Asas Individual menyatakan  harta  warisan  dapat  dibagi kepada  masing-masing  ahli  waris  untuk  dimiliki  secara perorangan.  Dalam  pelaksanaanya  seluruh  harta dinyatakan  dalam  nilai  tertentu,  kemudian  dibagi- bagikan  kepada  ahli  waris  yang  dapat  menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. (QS. An-Nisaa‟:8) 8. Asas  Keadilan  Yang  Berimbang  mengandung pengertian  bahwa  harus  ada  keseimbangan  antara  hak yang  diperoleh  seseorang  dari  harta  warisan  dengan kewajiban  atau  beban  biaya  kehidupan  yang  harus  di tunaikannya. (Qs. Al-Baqarah: 233) 9. Asas  Kematian  menandakan  bahwa  peralihan  harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah seseorang itu meninggal dunia. 12
10. Asas Membagi Habis Harta Warisan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.

## 5. Sistem Kewarisan Adat Lampung Sai Batin
Sistem  pembagian  harta  waris  yang  terjadi  di  Pasar Tengah  Kelurahan  Pasar  Kota  Krui  Kecamatan  Pesisir Tengah,  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penjelasan  bapak Fhanani  Ayub  selaku  pemuka  adat  menyatakan  bahwa masyarakat Pasar Krui terdiri dari empat suku yaitu : 1. Suku  Kampung  Dalam.  Suku  kampung  dalam  adalah penduduk asli daerah. 2. Suku  Anak  Sungai.  Suku  anak  sungai  berasal  dari Pelambang.
3. Suku  Semaka.  Suku  semaka  berasal  dari  Lampung Selatan  (Tanggamus  ataupun  yang  berasal  dari  selat Malak (Melayu).
12 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Kewarisan  di  Indonesia ,  (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 32
4. Suku  Pauh.  Suku  pauh  berasal  dari  Timur  Tengah (Arab).
Tiga  suku  (Suku  anak  sungai,  Suku  Semaka  dan  Suku Pauh)  menyatu  dengan  Suku  Kampung  Dalam,  di  dalam melestarikan  seni  budaya  adat  Pasar  Krui.  Sistem  adat  pasar krui  tidak  mempunyai  kedudukan  Dalom,  Sai  Batin  dan Suntan  dalam  sistem  adat  pasar  krui,  karena  pasar  krui memiliki sistem adat tunggal yaitu sistem adat Suku Kampung Dalam.  Terutama  dalam  hal  pembagian  harta  waris  mereka menggunakan sistem mayorat matrilineal (Nuhako Bebai atau menuakan perempuan).
Apabila  dibandingkan  dengan  struktur  masyarakat  adat Pekon  Way  Napal  yang  dipimpin  oleh  bapak  Putrawan Jayadiningrat  selaku  pemangku  adat,  dengan  menyandang gelar  adat  sebagai  Suntan  Pangiran  Dalam  Simbangan  Ratu, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beliau  menyatakan bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  yang  tidak  tertulis, independen,  bersifat  otonomi  tetapi  bukan  termasuk  dalam otonomi  daerah  dan  merupakan  suatu  hak  preogatifnya seorang Suntan. Struktur masyarakat adat atau marga berbeda dengan  struktur  pemerintahan  dalam  konteks  Negara kesatuan  dan  demokrasi.  Struktruk  masyarakat  adat  atau marga pekon Way Napal dipimpin oleh seorang Suntan yang membawahi  4  (empat)  Suku  Paksi  ditambah  dengan Tumenggung.  Adapun  empat  Suku  Paksi  ini  terdiri  dari Lamban  Lunik,  Lamban  Balak,  Lamban  Bandung  dan Lamban Dalom.
Adapun  fungsi  dari  empat  suku  Paksi  adalah  untuk menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  atau  timbul  baik  dari masyarakat suku adat dan suku Sai Batin melalui empat suku Paksi  tersebut  dengan  persetujuan  Tumenggung.  Apabila suatu  masalah  yang  dihadapi  tidak  selesai  dalam  tahapan tersebut maka masyarakat suku adat dan suku Sai Batin boleh mengajukan permasalahannya kepada seorang Suntan sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu suku Marga.

## 226
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
Secara  struktur  dalam  marga  empat  Suku  Paksi  di  atas memiliki  garis komando kebawah membawahi 12 suku adat, karena  berdirinya  suatu  marga  terdiri  dari  12  suku  adat  dan suku  Sai  Batin.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  suku  adat adalah suku atau kelompok masyarakat yang mendiami suatu pemukiman yang secara historis mereka membawa gelar dari daerah sebelumnya yang kemudian ditetapkan di marga Way Napal.  Sedang  suku  Sai  Batin  adalah  jika  ada  kelompok masyarakat yang memenuhi syarat dan berdomisili di wilayah Way  Napal  dan  meminta  pengakuan  untuk  menjadi  warga adat dengan memalui musyawarah (iragh adat) yang dipimpin oleh  seorang  Raja  yang  tidak  tunduk  kepada  suku  adat, apabila  terjadi  permasalahan  suku  Sai  Batini  ini  langsung menghadap  ke  Lamban  Dalom.  Perbedaan  yang  jelas  dan pasti  antara  suku  adat  dengan  suku  Sai  Batin  adalah  dari genggaman,  apabila  suku  adat  genggamannya  secara  turun temurun  dan  bisa  diberlakukan,  sedangkan  suku  Sai  Batin sebaliknya.
Dalam suatu suku adat biasanya dipimpin oleh seorang Raja  ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Suntan sebagai pimpinanan tertinggi suku Marga. Dalam Marga Way Napal  yang  dipimpin  oleh  Suntan  Putrawan  Jayadiningrat, membawahi  12  suku  marga  yang  terbagi  menjadi  5  (lima) wilayah  dan  dipimpin  oleh  seorang  Raja,  adapun  pembagian kelima wilayah tersebut yaitu: 1. Padang  Tekukogh,  dipimpin  oleh  Raja  Kapitan  (Mad Sofyan). 2. Padang  Raya,  dipimpin  oleh  Raja  Batin  Simbangan (Kusairi),  Raja  Pemuka  (Syarif  Darmawan),  Raja Mengunang  (Irawansyah)  dan  Raja  Gemutogh  (M. Muksir). 3. Padang Ratu (Way Napal), dipimpin oleh Raja  Kapitan (Mad Tahril), Raja Sakti dan Raja Nur (Mad Nur).
4. Padang  Haluan,  dipimpin  oleh  Raja  Kunci  Batin (Waridin) dan Raja Nyata Mangku (Yohan Hasnal).
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
5. Padang Negri, dipimpin oleh Raja Duta Marga (Bustan) dan Raja Dalom Mahkota (Alex Iskandar). Sistem pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Pasar Tengah Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah  menganut  sistem  mayorat  matrilineal  atau mengutamakan  garis  keturunan  wanita,  tapi  dalam  hal  ini wanita  tidak  memiliki  harta  peninggalan  secara  utuh melainkan  hanya  sebatas  untuk  menempati  rumah  yang menjadi harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi kerusakan terhadap rumah yang ditempatinya tidak ada keharusan untuk memperbaiki  sendiri,  melainkan  bisa  meminta  bantuan kepada  anak  laki-laki  untuk  dapat  memperbaiki  rumah tersebut.  Adapun  yang  menjadi  alasan  kenapa  wanita  yang dipilih  sebagai  penerima  harta  waris  pada  masyarakat  Pasar Krui, antara lain:
1. Untuk  melindungi  kedudukan  dan  kehidupan  kaum perempuan (Lamban Tuha).
2. Untuk meningkatkan perekonomian kehidupan keluarga perempuan (Sabah Tuha dan Kebun Tuha).
Sedangkan  sistem  pembagian  harta  waris  yang dipergunakan  oleh  masyarakat  adat  Way  Napal,  menganut sistem  pembagian  mayorat  patrilineal  atau  mengutamakan garis keturunan laki-laki, dalam hal ini yang berhak menerima yaitu  anak  laki-laki  tertua.  Dalam  proses  pembagian  harta warisnya  berdasarkan  keputusan  orang  tua  dalam  hal  ini bapak sebagai pemegang dan pemilik keputusan secara mutlak dalam  memutuskan  siapa  yang  berhak  untuk  mendapatkan harta  waris.  Tetapi  dalam  hal  ini  anak  laki-laki  tertua  tidak boleh meminta harta waris sebelum orang tuanya meninggal, dalam  proses  pewarisan  biasanya  bapak  sebagai  pemegang penuh  kekuasan  dan  keputusan  memberikan  wasiat  baik dalam  bentuk  tertulis  atau  lisan  kepada  istrinya,  kemudian setelah  ayah  meninggal  berdasarkan  wasiat  itulah  harta  baru dapat  diwariskan  kepada  anaknya  dan  anak  boleh  mengelola harta  tersebut  untuk  kepentingan  keluarga.  Selain  anak meminta harta warisan sebelum orang tua meninggal, hal yang
228
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
dapat  menghapus  anak  laki-laki  tertua  tidak  mendapatkan harta  warisan  karena  mandagh  (anak  laki-laki  keluar  dari wilayah adat atau anak laki-laki tertua ini tinggal ditempat istri yang berbeda wilayah adatnya).
Alasan  mengapa  masyarakat  adat  Way  Napal  tetap mempertahankan sisitem pembagian harta waris berdasarkan mayorat patrilineal, antara lain : 1. Regenerasi dalam rangka meneruskan jenjang keturunan dan  tatanan  adat  serta  kehidupan  sosial-budaya masyarakat. 2. Untuk lebih menjaga kerukunan dalam warga adat. 3. Untuk menjamin dan menjaga serta melestarikan hukum waris adat agar tidak punah atau hilang. Harta  yang  dapat  digolongkan  menjadi  harta peninggalan  atau  warisan  dalam  masyarakat  adat  Pasar  Krui yaitu : 1. Lamban Tuha (Rumah Tua) 2. Kebun Tuha (Kebun Tua) 3. Sabah Tuha (Sawah Tua). Untuk  menentukan  siapa  yang  berhak  mendapatkan harta  warisan  di  atas,  masyarakat  adat  Pasar  Krui menggunakan  sistem  musyawarah,  musyawarah  yang dilakukan  antara  anggota  keluarga  dilakukan  untuk menentukan  siapa  yang  berhak  mendiami  rumah,  dan mengolah  sawah  atau  kebum.  Dalam  musyawarah  biasanya dipimpin  oleh  anak  laki-laki  yang  mempunyai  tugas  untuk menentukan  sistem  apa  yang  akan  digunakan  dalam pembagian  harta  waris  adalah  mayorat  matrilineal  (Nuhako Anak  Bebai  atau  menuakan  anak  perempuan),  dengan  cara anak  perempuan  tersebut  diberikan  kepercayaan  untuk mendiami dan memanfaatkan hasil yang diperoleh dari harta waris,  dengan  syarat  tidak  boleh  dimiliki  secara  mutlak (dijual).
Selain  sistem  musyawarah,  masyarakat  adat  pasar  krui juga  mengenal  sistem  lain  dalam  proses  pembagian  harta waris,  masyarakat  boleh  menggunakan  sistem  adat  mayorat
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
matrilineal  atau  mayorat  patrilineal  ataupun  menggunakan sistem Hukum Islam ( Faraidh ). Dari keberagaman sistem yang digunakan  oleh  masyarakat  adat  pasar  krui  ini  menunjukkan dan mempertegas  bahwa masyarakat diberikan  pilihan untuk menggunakan  sistem  apa  dan  yang  mana  dalam  proses pembagian harta waris mereka, hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang tidak menggunakan  sistem  hukum  adat  dalam  proses  pembagian harta waris yang terjadi di pasar krui.
Terdapatnya  kesamaan  antara  harta  waris  masyarakat Pasar  Krui  dengan  masyarakat  Way  Napal,  harta  yang  dapat diwariskan pada masyarakat Way Napal, terdiri dari :
1. Kebun (kebon)
2. Sabah (sawah)
3. Lamban Tuha (rumah tua atau rumah induk).
Berdasarkan  harta  waris  tersebut  di  atas,  yang  berhak untuk  menetukan  sistem  pembagian  harta  waris  adat  adalah pemangku adat (minimal kepala suku adat), sedangkan proses pembagiannya melalui beberapa langkah sebagai berikut:
1. Pembagian  harta  waris  berdasarkan  wasiat  dan  surat wasiat  dari  pewaris  kepada  ahli  waris,  dengan mencantumkan  bagian  masing-masing  sesuai  dengan kebijakan pewaris dan urutan ahli waris.
2. Musyawarah  keluarga  yang  melibatkan  pemangku  adat sebagai  saksi  atau  penengah  apabila  terjadi  masalah dalam proses pembagiannya.
Apabila belum menemukan kesepakatan (putusan) maka pembagian  dilakukan  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku diwilayah  adat.  Dalam  hal  ini  Sai  Batin  atau  pemangku  adat menjadi eksekutif tunggal dalam pembagian harta waris, yang kemudian  hasilnya  dituangkan  dalam  surat  keputusan  yang dikeluarkan oleh pemangku adat.

## 6. Analisis Data
1.  Sistem  Pembagian  Harta  Waris  Adat  Lampung  Sai Batin

## 230
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
Sistem  pewarisan  atau  jalannya  pewarisan  adalah  cara bagaimana  pewaris  berbuat  untuk  meneruskan  atau mengalihkan  harta  kekayaan  yang  akan  ditinggalkan  kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan  itu  diteruskan  penguasaan  dan  pemakaiannya  atau cara  bagaimana  melaksanakan  pembagian  warisan  kepada para waris setelah pewaris wafat.
Masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat biasanya  menggunakan  beberapa  cara  proses  pewarisan, diantaranya  adalah  dengan  cara  penerusan  atau  pengalihan dan dengan cara penunjukkan.

## a. Penerusan atau pengalihan
Di  daerah  Lampung  penerusan  atau  pengalihan  hak atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris  berumur  lanjut  di  mana  anak  tertua  lelaki  sudah mantap berumah tangga, demikian pula adik-adiknya. Dengan penerusan  dan  pengalihan  hak  dan  kewajiban  sebagai  kepala rumah  tangga  menggantikan  ayahnya,  maka  selama  ayah masih hidup, ayah tetap kedudukannya sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggungan jawab kekeluargaan.
Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan  tertentu,  sebagai  dasar  kebendaan  untuk melanjutkan  hidup  kepada  anak-anak  yang  akan  kawin mendirikan  rumah  tangga  baru,  misalnya  pemberian  atau diberikannya  rumah  dan  pekarangan  tertentu,  bidang-bidang tanah  ladang,  kebun  atau  sawah,  untuk  anak  lelaki  atau perempuan yang akan berumah tangga.

## b. Penunjukkan
Cara  penunjukkan  oleh  orang  tua  kepada  anak- anaknya  atau  pewaris  kepada  ahli  waris  atas  harta  tertentu, maka  berpindahnya  penguasaan  dan  pemilikannya  baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Apabila  orang  tua  masih  hidup,  maka  ia  berhak  dan berwenang  menguasai  harta  yang  ditunjukkan  itu,  tetapi  di dalam  pengurusan  atau  pemanfaatannya  dari  harta  itu  sudah dapat  dinikmati  oleh  orang  atau  anak  yang  ditunjuk.  Pada masyarakat  adat  Lampung  Sai  Batin  Kab.  Pesisir  Barat, biasanya  apabila  orang  tua  memberikan  sebagian  hartanya dengan  cara  penunjukkan,  maka  seluruh  anakanaknya dikumpulkan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Bapak  Putrawan Jayadiningrat, S.Pd gelar Suntan Pangiran Dalom Simbangan Ratu,  selaku  punyimbang  pada  Marga  Way  Napal menambahkan  penjelasan  dengan  contoh  berikut,  bahwa setelah  seluruhnya  berkumpul,  maka  si  bapak  memberikan pernyataan,  misalnya  sawah  yang  luasnya  satu  hektar  dan terletak  di  sini  adalah  hak  untuk  anaknya  si  A,  kemudian mobil  yang  biasa  dia  pakai  untuk  anaknya  si  B.  Bila  sudah demikian maka jika kelak bapaknya meninggal dunia, barulah si A dan si B berhak atas harta yang diberikan.
Bagi masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat  selain  harta  yang  sudah  diberikan  dengan  jalan penerusan atau pengalihan dan penunjukkan, maka sisa harta yang  tidak  dibagi  akan  dikuasai  oleh  anak  tertua  laki-laki, misalnya rumah peninggalan orang tua. Maka walaupun orang tua tidak meninggalkan wasiat atau pesan terhadap harta yang tidak  dibagi,  kedudukan  harta  itu  secara  otomatis  akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki.
Sedangkan  kedudukan  anak  angkat  adat  mempunyai tanggung  jawab sepenuhnya kepada orang  tua  adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anak pribadi maupun tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yang meliputi tanggung jawab  atas  segala  harta  warisan  dan  kerabat  dari  orang  tua adat.
Anak  laki-laki  yang  telah  diambil  menjadi  suami tersebut kedudukannya menjadi pengganti anak kandung dan bisa  sebagai  punyimbang,  dalam  hal  menggunakan  harta warisan kedudukan suami isteri adalah sejajar, tetapi walaupun
232 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
hak  pakai  dari  seluruh  harta  warisan  suami  isteri  sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak mentuha ini telah  dianggap  sebagai  pengganti  anak  kandung,  tetap  saja kedudukannya suami adalah di tempat si perempuan.
Dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan isteri  dalam  sistem  perkawinan  semanda  tidak  berimbang. Walaupun  yang  nampak  keluar  adalah  suami,  namun dikarenakan pengaruh isteri lebih besar daripada suami, maka kedudukan  suami  lebih  rendah  dari  isteri,  hal  mana  akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak isteri, dimana suami hanya  bertindak  sebagai  pembantu  pelaksana,  sedangkan kekuasaan adat berada  di tangan kerabat isteri, karena dalam hal  ini  suami  hanya  sebagai  penerus  keturunan  saja,  sampai mendapat  anak  laki-laki,  sedangkan  kedudukannya  terhadap harta  peninggalan  tidak  ada  sama  sekali,  karena  yang  berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan itu. Dalam  hal  ini  apabila  si  anak  wanita  yang  setelah melakukan  perkawinan  “ngakuk  ragah”,  beberapa  waktu kemudian  meninggal  dunia  tetapi  selama  berkeluarga  itu mereka  belum  dikaruniai  keturunan  baik  lakilaki  ataupun perempuan, berarti hak terhadap harta warisan bagi anak laki- laki  yang  telah  diangkat  menjadi  anak  angkat  adat  (anak mentuha)  hilang,  dan  putus  keturunan  hanya  sampai  disitu saja.  Dengan  demikian  otomatis  anak  laki-laki  tersebut walaupun  telah  diangkat  secara  adat  dianggap  sudah  keluar dari kekerabatan keluarga besar isteri.
Di  Indonesia,  musyawarah  keluarga  serumah  di lingkungan  masyarakat  parental,  patrilineal  atau  matrilineal merupakan  kebiasaan  yang  berfungsi  dan  berperanan  dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekeluargaan. Di masa  sekarang,  sengketa  harta  warisan  tidak  saja  terjadi  di kalangan  masyarakat  parental,  tetapi  juga  terjadi  di  kalangan patrilineal dan matrilineal, hal mana dikarenakan para anggota masyarakat adat sudah lebih banyak dipengaruhi alam fikiran serba  kebendaan,  sebagai  akibat  kemajuan  zaman  dan
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
timbulnya banyak kebutuhan hidup, sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong-menolong sudah semakin surut.
Dalam  pembagian  warisan  perlu  diperhatikan,  bahwa harta  peninggalan  tidak  akan  dibagi-bagi  sepanjang  masih diperlukan  untuk  menghidupi  dan  mempertahankan berkumpulnya  keluarga  yang  ditinggalkan.  Tetapi  dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota  keluarga  yang  ditinggalkan,  apabila  para pihak  yang  diberi  hak  untuk  menguasai  harta  peninggalan seringkali  menganggap  bahwa  harta  tersebut  merupakan  hak atau bagian warisnya.
Oleh  karena  itu,  pada  masyarakat  adat  Lampung  Sai Batin  Kab.  Pesisir  Barat  khususnya  di  Pekon  Way  Napal apabila  terjadi  suatu  sengketa,  dalam  hal  penyelesaian masalahnya  masyarakat  adat  selalu  mencari  jalan  keluar dengan  cara  kekeluargaan  dan  musyawarah  mufakat  yang menghasilkan  suatu  keputusan-keputusan  yang  dihormati warganya.  Dalam  hal  ini,  berdasarkan  keterangan  yang diperoleh  dari  H.  Marwan  Rusli  gelar  Suttan  Pengadilan, selaku tokoh adat di pekon Way Napal, terdapat dua macam musyawarah  yang  biasanya  dilakukan  oleh  masyarakat  adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat, yaitu :
1) Dalam  musyawarah  keluarga,  biasanya  dihadiri  oleh semua  anggota  keluarga  atau  ahli  waris,  kemudian dikumpulkan  disatu  rumah  keluarga  besar,  lalu  dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam  keluarga  untuk  menjadi  juru  bicara  dalam memimpin  musyawarah tersebut. Musyawarah  keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu  orang  yang  dapat  memberikan  saran  yang  netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang  lainnya.  Setelah  permasalahan  dikemukakan  oleh pihak-pihak  yang  bersengketa,  kemudian  di  cari  jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan  ketua  adat  bertujuan  untuk  memberikan pendapat  baik  itu  berupa  petuah-petuah  atau  nasehat-
234
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam  musyawarah  keluarga  tidak  terjadi  kata  sepakat, baru  kemudisn  permasalahan  itu  diselesaikan  dalam musyawarah adat. 2) Musyawarah Adat (Peradilan Adat). Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu  dengan  pihak  yang  lain,  maka  perkara  tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di  balai  adat.  Dengan  dihadiri  oleh  ketua  adat (punyimbang  adat)  anggota-anggota  pemuka  adat  yang lain  dan  anggota-anggota  kerabat  yang  bersengketa. Punyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah  tersebut,  sebagai  orang  yang  dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak  yang  satu  dengan  pihak  yang  lainnya.  Setelah permasalahan  dikemukakan  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa  kemudian  dicari  jalan  keluarnya  yang terbaik  bagi  semua  pihak.  Dalam  hal  ini  peranan punyimbang  bertujuan  untuk  memberikan  pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai  tata  cara  pembagian  warisan  yang  dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.
Bagi masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat,  sistem  musyawarah  dan  pelaksanaan  peradilan  adat dapat  berlaku  menurut  tingkatan-tingkatan  kekerabatan (serumah,  sesuku,  sekampung,  semarga,  antar  marga), sebagaimana  urutan  struktur  masyarakat  yang  bersifat genealogis  patrilineal.  Apabila  ternyata  dalam  musyawarah adat  masih  tidak  terjadi  kesepakatan,  diusahakan  masalah tersebut  jangan  sampai  diselesaikan  melalui  jalan  peradilan hukum.  Karena  menurut  masyarakat  adat  Lampung, dibawanya masalah perselisihan sampai ke pengadilan, berarti kehidupan  kekerabatan  keluarga  yang  bersangkutan  tidak terhormat lagi di mata masyarakat adat.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Pada masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat,  khususnya  di  Pekon  Way  Napal,  sengketa  mengenai warisan  belum  pernah  sampai  ke  pengadilan,  karena  rasa kekeluargaan  yang  masih  tinggi  dan  peranan  punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.
2.  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembagian  Harta Waris Adat Lampung Sai Batin
Dalam  praktek  pembagian  warisan  keluarga  di masyarakat  adat  Lampung  Sai  Batin  Kab.  Pesisir  Barat  pada prakteknya pembagian harta waris masih tetap menggunakan hukum  adat.  Sebenarnya  dalam  al-Qur‟an  telah  dijelaskan tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam  dan  secara  adil.  Allah  berfirman  dalam  al-Qur‟an mengenai  pembagian  harta  benda  untuk  para  ahli  waris  dan orang-orang  yang  tidak  berhak  menerima  pembagian  harta benda tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam surat an- Nisa ayat 11-12 dan 176 yang telah ditentukan bagian-bagian harta waris yang akan diperoleh pewaris.
Dimana  laki-laki  mendapatkan  bagian  lebih  besar  2:1 daripada  perempuan,  karena  laki-laki  memiliki  tanggung jawab  lebih  besar  daripada  perempuan  seperti  membayar maskawin  dan  memberi  nafkah  terhadap  istrinya  kelak. Dalam  hal  ini  Islam  juga  telah  mengatur  cara-cara menentukan  ahli  waris  yang  berazaskan  keadilan  antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat.  Jumlah  keseluruhan  ahli  waris  itu  ada  25  (dua puluh  lima),  yang  terdiri  dari  15  (lima  belas)  kelompok  laki- laki dan 10 (sepuluh) kelompok perempuan.
Namun  di  sini  terdapat  ketidaksesuaian  antara  sistem pembagian  harta  waris  yang  disyari‟atkan  oleh  agama  Islam dengan  apa  yang  dipraktekkan  di  masyarakat  adat  di  Desa Pasar  Krui  dan  Desa  Way  Napal,  Kabupaten  Pesisir  Barat. Dalam  pembagian  harta  waris  Islam  mengenai  orang  yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya  diperoleh  oleh  ahli  waris  sudah  sangat  jelas
236 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
sebagaimana  dijelaskan  pada  paparan  di  atas,  sedangkan dalam  pembagian  harta  waris  di  Pasar  Krui  Kec.  Pesisir Tengah  Kab.  Pesisir  Barat,  Lampung,  yang  menngunakan pembagian waris adat matrilineal harta waris hanya diperoleh anak  perempuan,  sesngkan  pembagian  waris  yang  terjadi  di Pekon Way Napal, yang menggunakan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki-laki pertama, sedangkan  bagi  ahli  waris  yang  lain  tidak  mendapatkan warisan.  Dalam  bagian  jumlah  ahli  waris  pun  dibagi  sesuai dengan  rasa  keadilan  dari  anak  pertama  laki-laki  selaku penerima  harta  waris  satu-satunya.  Adapun  mengenai prosedur  dalam  mendapatkan  warisan,  dalam  Islam  terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi ahli waris : a. Adanya pewaris, maksud dari pewaris adalah orang yang meninggalkan harta bendanya untuk oarang-orang yang berhak. b. Orang yang akan menerima warisan. c. Harta yang ditinggalkan. Dari paparan di atas diketahui terdapat kesamaan antara syarat  yang  diatur  dengan  cara  syariat  Islam  maupun  yang dipraktekkan masyarakat di Pekon Pasar Krui dan Pekon Way Napal, Kab. Pesisir Barat.
Sedangkan  mengenai  penghalang  bagi  pewaris  untuk mendapatkan harta waris terdapat perbedaan, bahwasanya jika dalam  Islam  yang  dapat  menghalangi  untuk  mendapat  waris yaitu  membunuh,  beda  agama,  dan  perbudakan.  Namun dalam  masyarakat  adat  Lampung  Sai  Batin  di  Pekon  Pasar Krui dan Way Napal mengenai halangan untuk mendapatkan warisan  yang  dipraktekkan  yaitu  pembunuhan,  beda  agama, dan  perbudakan.  Akan  tetapi  dalam  masalah  pembunuhan, ahi waris yang terkena kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari muwarits setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang  lain.  Adapun  mengenai  jumlah  bagian  ahli  waris  yaitu hanya  sebatas  kebutuhan  sehari-hari  dan  jumlahnya  sesuai dengan  kesepakatan  ahli  waris  yang  lain.  Masyarakat  muslim
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
di  desa  Serupa  Indah  ini  lebih  mementingkan  kedudukan anak  laki-laki  sebagai  pewaris  tunggal  dari  harta  bapaknya karena  anak  laki-laki  dianggap  besar  tanggung  jawabnya. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat adat Pasar Krui, yang berhak  mendapat  harta  waris  adalah  anak  perempuan  tetapi hanya  sebatas  menempati  dan  mengelola  saja,  tidak  bisa dimiliki secara mutlak.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  sistem pewarisan  Islam  dengan  sistem  pewarisan  masyarakat  adat Lampung terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya yaitu:
a. Pesamaan antara  syarat yang diatur dengan cara syariat Islam  maupun  yang  dipraktikkan  masyarakat  di  Pekon Pasar Krui dan Way Napal Kab. Pesisir Barat, yaitu:
1) Pengertian hukum waris baik meurut Islam dan adat mengandung pengertian yang sama.
2) Subyek  hukum  waris  baik  menurut  Islam  dan  adat sama, yaitu: pewaris dan ahli waris.
3) Harta  warisnya  sama-sama  yang  dikurangi  dengan biaya-biaya sewaktu pewaris sakit, biayan pengurusan jenazah,  pembayaran  hutang  yang  dimiliki  jenazah selama masih hidup.
4) Ahli  waris  baik  dari  Islam  ataupun  adat  sama-sama berasal dari keluarga terdekat.
b. Perbedaan  yang  terdapat  pada  sistem  pewarisan  Islam dan adat Lampung Pepadun yaitu sebagai berikut:
1) Pada  hukum  waris  adat  memiliki  sistem  pewarisan kolektif  dan  kewarisan  mayorat,  sedangkan  hukum Islam tidak mengenal kedua sistem tersebut.
2) Pada  hukun  waris  Islam  yang  menjadi  ahli  waris sangat jelas dan terperinci dalam surat an-Nisa 11-12 dan  ayat  176,  sedangkan  dalam  adat  Lampung  Sai
Batin  hanya  anak  laki-laki  tertua  yang  menjadi  ahli waris  dan  perempuan  tertua  tpi  perempuan  hanya sebatas mengelola dan menmpati saja.
238
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
3) Dalam hukum waris Islam besarnya bagian dari harta warisan yang didapat oleh ahli waris sangat jelas dan dirinci, sedangkan pada hukum waris adat Lampung belum  jelas  mengenai  besarnya  bagian  yang  didapat oleh waris dari harta warisan. 4) Dalam hukum waris Islam mengenai penghalang bagi pewaris untuk mendapat harta waris yaitu pembunuh, beda  agama,  dan  budak.  Sedangkan  dalam  hukum waris adat Lampung Sai Batin yaitu pembunuh, beda agama,  dan  budak.  Tetapi  dalam  masalah pembunuhan,  ahi  waris  yang  terkena  kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari muwarits setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang lain. c. Masyarakat  adat  Lampung  menggunakan  sistem pewarisan  adat  dibandingkan  Islam,  meski  sebagain besar  masyarakat  Lampung  Sai  Batin  di  Pekon  Pasar Krui dan Way Napal Kab. Pesisir Barat beragama Islam, namun sistem  pewarisan yang digunakan adalah sistem mayorat  perempuan  dan  laki-laki  tertua,  karena  di Pekon  Pasar  Krui  dan  Way  Napal  Kab.  Pesisir  Barat masih  kental  dengan  aturan  adat  yang  berlaku  sampai saat  ini.  Selain  itu  hal  ini  juga  disebabkan  kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum waris Islam sebagai bagian  aturan  agama  Islam,  sehingga  mereka  lebih memilih hukum adat. Karena masyarakat adat Lampung Sai  Batin  menggunakan  sistem  pewarisan  adat  yaitu mayorat  perempuan  dan  laki-laki  maka  hal  ini bertentangan dengan Islam. Meski demikian, masyarakat adat Lampung Sai Batin di Pekon Pasar Krui dan Way Napal  Kab.  Pesisir  Barat  tidak  mengabaikan  hak  dan kewajiban  ahli  waris  serta  syarat  mewaris.  Hanya  saja masyarakat  adat  Lampung  Sai  Batin  belum  begitu memahami  aturan  agama  Islam  yang  membagi  harta waris secara adil.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

## C. Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas  tentang kewarisan  masyarakat  adat  Lampung  Sai  Batin  Pesisir  Barat dalam  perspektif  Hukum  Islam,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem  yang  digunakan  oleh  masyarakat  adat  lampung  Sai Batin Pesisir Barat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
a. Masyarakat  adat  yang  berada  di  Pasar  Krui menggunakan sistem pembagian mayorat matrilinel atau mengutamakan  keturunan  ibu.  Tetapi  dalam  hal  ini perempuan atau wanita yang mendapatkan waris hanya berhak  untuk  menempati  rumah  dan  mengelola  kebun saja, tidak berhak untuk menjual harta tersebut. Apabila dalam keluarga tidak mempunyai anak perempuan maka anak  laki-laki  juga  berhak  untuk  mendapatkan  harta waris tersebut, hal ini dikarenakan keputusan siapa yang berhak untuk mendapatkan harta waris adalah orang tua terutama ayah.
b. Masyarakat  adat  yang  berada  di  Way  Napal menggunakan sistem pembagian mayorat patrilineal atau mengutamakan  garis  keturunan  bapak.  Dalam  sistem patrilineal  ini  keputusan  mutlak  dimiliki  oleh  pewaris sebagai pemilik dan pemegang keputusan secara mutlak. Kepada  siapa  harta  akan  dibagikan  dan  berapa  besar bagiannya  ditentukan  oleh  keputusan  pewaris.  Adapun cara yang digunakan dalam pembagian ini adalah dengan menggunakan wasiat..
2. Masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewarisan adat.  Pesisir  Barat  beragama  Islam,  namun  sistem pewarisan  yang  digunakan  adalah  sistem  mayorat perempuan dan laki-laki tertua, karena di Pekon Pasar Krui dan  Way  Napal  masih  kental  dengan  aturan  adat  yang berlaku  sampai  saat  ini.  Selain  itu  hal  ini  juga  disebabkan kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum waris Islam sebagai bagian aturan agama Islam, sehingga mereka lebih memilih hukum adat.
Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghofur, Hukum  Kewarisan  di  Indonesia ,
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012 Aripin, Jaenal, Filsafat Hukum Islam: Tasyri  dan Syar’i , Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006
Athoilah, Fikih  Waris  (Metode  Pembagian  Waris  Praktis) ,
Bandung: Yrama Widya, 2013 Hadikusuma, Hilman, Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta: Fajar Agung, 1978
Prodjodikoro.  R.  Wirjono, Hukum  Warisan  di  Indonesia,
Jakarta: Sumur Bandung, 1980
Shabuni,  al-,  Muhammad  Ali, Pembagian  Waris  Menurut  Islam , Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995 Shobuni,  al-,  Muhammad  Ali, al-Mawarits  fi  al-Syari’at  al- Islamiyyah ,  diterjemahkan  Hamdan  Rasyid, Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur’an dan Sunnah , Jakarta: Dar Al-
Kutub Al-Islamiyah, 2005 Syarifuddin,  Amir, Garis-Garis  Besar  Fiqh ,  Jakarta:  Prenada
Media, 2005
Umam, Dian Khairul, Fiqih Mawaris , Bandung: Pustaka Setia,
2006
Yunus,  Mahmud,
Kamus  Arab-Indonesia ,  Jakarta:  PT.
Hidakarya Bandung, 1990