## PENANGANAN JENAZAH SELAMA PANDEMIK COVID-19; STUDI BANDING HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN PENGATURAN DI NEGARA LAIN
Hotmaria Hertawaty Sijabat sijabathotmaria@gmail.com Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Sunter Permasi Raya No.1, Jakarta Utara
Abstrak: Penanganan  jenazah  selama  Pandemik  Covid-19  sempat  menjadi  perdebatan.  Walaupun perdebatan  mengenai  hal  tersebut  sudah  berkurang,  penulis  merasa  perlu  untuk  melakukan penelitian  tentang  proses  penanganan  jenazah  selama  Pandemik  Covid-19  dalam  berbagai perkspektif,  yaitu  hukum  Islam,  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  pengaturan    di beberapa  negara  lain.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yang  menggunakan  data sekunder dan analisis kualitatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pandangan ahli dalam bidangnya dan bahan hukum  sekunder  yang  menunjang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Temuan  dan  analisis menunjukkan  bahwa  pada  prinsipnya  tata  cara  dan  proses  penanganan  jenazah  selama  Pandemik Covid-19  ini  relatif  sama,  yaitu  dilakukan  dengan  satu  tujuan  bahwa  penanganan  jenazah  tidak menyebabkan terjadinya penularan penyakit Covid-19 lebih lanjut.

## Kata-kata kunci: Covid-19, pandemik, penguburan jenazah, protokol penguburan

## BURIAL PROTOCOL DURING COVID-19 PANDEMIC; COMPARATIVE STUDY AMONG ISLAMIC LAW, STATE LAW AND OTHER COUNTIRES REGULATIONS
Abstract: Burial  process  during  Covid-19  Pandemic  has  become  a  debate.  Though  nowadays,  the  debate has  been  reduced,  writer  felt  the  need  to  conduct  research  on  burial  process  during  Covid-19  Pandemic from  different  perspective,  such  as  Islamic  law,  state  law  and  from  other  countries  regulations.  The research  is  a  normative  legal  research  using  secondary  data  and  qualitative  analysis.  Secondary  data consisted of  primary  legal  sources  in  forms  of  regulations,  secondary  legal  sources  in  forms  of  expert opinions,  and  tertiary  legal  sources  that  support  the  primary  and  secondary  legal  sources.  Finding  and analysis  proved  that  in  principle  the  burial   process  and  procedure  during  Covid-19  Pandemic  are relatively  the  same,  that  the  protocol  is  made  with  one  purpose  to  prevent  further  infection  of  Covid-19 .
Keywords: Covid-19, Pandemic, burial, burial protocol.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Pademik  Covid-19  telah menimbulkan  masalah  di  berbagai  macam aspek  kehidupan manusia di  seluruh  belahan dunia.  Pandemik  Covid-19  dapat  dikatakan mengubah  sebagian  besar    kehidupan manusia.  Tidak  hanya  kehidupan  manusia yang  masih  hidup  yang  terpengaruh,  namun proses  penanganan  mayat  dalam  rangka penguburan  jenazahpun  turut  berubah. Berbagai  perubahan  ini  seringkali  membawa dampak  yang  besar  bagi  kehidupan  umat manusia.
Dalam  suatu  pemberitaan  dikatakan bahwa  terdapat  m assa  dengan  jumlah  lebih dari 150 orang secara paksa mengambil jasad ustadz  yang bernama  Muhammad Yunus dari sebuah rumah sakit di Indonesia timur karena tidak  percaya  yangbersangkutan  bisa
meninggal karena virus corona. Massa percaya jika yangbersangkutan selalu mencuci tangannya,  memakai  masker,  dan  mengikuti protokol  kesehatan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah. DIlaporkan bahwa massa dengan lebih  dari  100  orang  masuk  ke  rumah  sakit, mengancam  perawat,  dan  membawa  jenazah yangbersagnkutan  kurang  dari  30  menit setelah kematiannya  keluar dari rumah sakit. (Larasati, 2000). Selain  hal  tersebut,  pemakaman jenazah Covid-19 juga  menyisakan cerita lain tentang  biaya  pemakaman.  Sebagaimana dilaporkan  oleh  Saputra  (2020),  terdapat keluarga  yang  mengeluh  mengenai  biaya penguburan  usai  dimakamkan  sesuai  dengan protokol  Kesehatan  Covid-19.  Dikatakan bahwa keluarga almarhum syok pada waat
ditagih uang pemakaman jutaan rupiah.
Ada  lagi  cerita  memilukan  di  balik penguburan  jenazah  era  Pandemik  Covid-19 ini.  Seperti  dlaporkan  dalam  Kompas  (2020) bahwa  pada  saat  penguburan  telah  terjadi pemukulan  terhadap  4  petugas  pemakaman jenazah oleh pihak keluarga yang jenazahnya dikuburkan di tempat pemakaman km 12 km palangkaraya,  Kalimantan  tengah.  Hal  itu menyebabkan proses pemakaman diambil alih oleh  kepolisian,  yang  terdiri  dari sekitar  6 orang  dari  Polresta  Palangkaraya  dan  Polda Kalimantan Tengah.
Dari  fakta-fakta  berkembang  di masyarakat  tersebut  di  atas,  yang  dalam beberapa  hal  memba  pada  akhirnya  dapat menimbulkan  masalah  baru,  mulai  dari  sisi keuangan,  keamanan  dan  keselamatan  dari berbagai  pihak  yang  terlibat,  penulis  merasa perlu  melakukan  penelitian  ini.  Adapun penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mencari  tahu  bagaimana  pengaturan  atau protokol  yang berlaku dalam  proses penguburan  mayat  selama  masa  Pandemik
Covid-19 ini. Penelitian ini memfokuskan diri untuk  mencari  tahu  protokol    penguburan yang  diatur  dalam  hukum  islam,    hukum positif  dan  pengaturan  yang  dilakukan  di negara  lain.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  gambaran  yang  utuh bahwa  pada  dasarnya  protokol  dan  aturan penguburan  jenazah  yang  diterapkan  selama Pandemik  Covid-19  ini  dibuat  dengan  tujuan untuk  mengurangi  penyebaran/  penularan penyakit Covid-19 lebih lanjut.
Penelitian ini mengambil tema penanganan  jenazah  selama  Covid-19  dan bukan  jenazah  yang  terpapar    Covid-19.    Hal ini  dilakukan  sejalan  dengan  fakta    bahwa tidak  semua  yang  meninggal    selama    Covid- 19 ini adalah mereka yang sudah terkena atau pernah terpapar atau diduga terpapar Covid- 19.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  asumsi  yang diambil  penulis  bahwa  sejak  semula  tujuan pembelakuan  protokol  penanganan  jenazah adalah  untuk  menghindari  penularan  lebih lanjut Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian normatif yuridis. Dikatakan normatif  yuridis  karena  penelitian  ini mempelajari  tentang  norma-nomra  hukum yang berhubungan dengan proses penguburan  jenazah  yang  terjadi  selama Pandemik  Covid-19  (Soekanto  dan  Maudji, 1985).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan komparaitf,  oleh  karena  penelitian  ini berupaya  mencari  tahu  dan  membandingkan proses penguburan jenazah yang diatur dalam berbagai  aturan  hukum,  termasuk  hukum islam,  hukum  positif,  yang  dikeluarkan  oleh Negara,  termasuk  negara  Republik  Indonesia dan  beberapa  negara  lainnya  untuk  mencari persamaan.  Hasil  analisis  komparatif  ini kemudian  akan  diambil  kesimpulan  untuk menunjukkan  bahwa  tujuan  pengaturan tersebut  adalah  untuk  mencegah  dan/  atau mengurangi  penyebaran  penyakit  Covid-19 lebih lanjut ( Zweigert & Kötz, 1998) .
Data yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  yaitu peraturan  atau  regulasi  yang  sudah  ada  dan berlaku,  bahan  hukum  sekunder  berupa penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dari artikel-artikel  yang  tersedia  untuk      publik, serta  bahan  hukum  tersier  (Soekanto  dan Maudji,  1985)..  Data  dikumpulkan  melalui proses  pencarian  dengan  menggunakan  mesin pencarian “goggle search” dengan menggunakan  kata  kunci  yang  sesuai  baik dalam  bahasa  Indonesia  maupun  bahasa Inggris.  Data  yang  dikumpulkan  dianalisis secara  kualitatif  untuk  mencari  tahu  kaedah- kaedah  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya serta  maksud  dari  isi  atau  konten  peraturan tersebut  dalam  kaitannya  dengan  proses penguburan  jenazah  selama  Pandemik  Covid- 19 ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Penelusuran  literatur  yang  dilakukan
dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  telah  mengeluarkan  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor:  14  Tahun  2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi  Wabah  Covid-19  (Fatwa  MUI  No.14)
Jenazah    ( Tajhiz    Al-Jana’iz )    Muslim    Yang Terinfeksi Covid-19 (Fatwa MUI No.18).
Angka  1  Fatwa  MUI  No.18  merujuk Kembali pada keteantuan angka 7 Fatwa MUI No.14, yang menyatakan bahwa: “Pengurusan
jenazah  ( tajhiz  al-jana’iz )  yang  terpapar COVID-19,  terutama  dalam  memandikan  dan mengafani  harus  dilakukan  sesuai  protokol medis  dan  dilakukan  oleh  pihak  yang berwenang,  dengan  tetap  memperhatikan ketentuan syariat.
Sedangkan untuk menshalatkan
dan menguburkannya
dilakukan  sebagaimana  biasa  dengan  tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.”
Angka 2 Fatwa MUI No.18
menegaskan  bahwa  “Umat  Islam  yang  wafat karena  wabah  COVID-19  dalam  pandangan syara’  termasuk  kategori  syahid  akhirat  dan hakhak  jenazahnya  wajib  dipenuhi,  yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi      ketentuanketentuan      protokol medis.  Berikut  dalam  Angka  3,  4,  dan  6  Fatwa MUI  tersebut  diatur  tentang      cara memandikan,  mengafani  ,  mnyalatkan  dan menguburkan  jenazah  yang  terpapar  COVID- 19.  Angka  3  Fatwa  MUI  No.18  menyatakan bahwa:
“Pedoman  memandikan  jenazah    yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
a. Jenazah  dimandikan  tanpa  harus  dibuka pakaiannya
b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan  jenazah  yang  dimandikan  dan dikafani;
c. Jika  petugas  yang  memandikan  tidak  ada yang  berjenis  kelamin  sama,  maka dimandikan  oleh  petugas    yang    ada, dengan  syarat  jenazah  dimandikan  tetap memakai  pakaian.  Jika  tidak,  maka ditayamumkan.
d. Petugas  membersihkan  najis  (jika  ada) sebelum memandikan;
e. Petugas  memandikan  jenazah  dengan  cara mengucurkan  air  secara  merata  ke  seluruh tubuh;
f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya  bahwa  jenazah  tidak  mungkin dimandikan,  maka  dapat  diganti  dengan tayamum  sesuai  ketentuan  syariah,  yaitu dengan cara:
1) Mengusap  wajah  dan  kedua  tangan jenazah  (minimal  sampai  pergelangan) dengan debu.
2) Untuk  kepentingan  perlindungan  diri pada  saat  mengusap,  petugas  tetap menggunakan APD.
g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya  bahwa  memandikan  atau menayamumkan  tidak  mungkin  dilakukan
karena  membahayakan  petugas,  maka berdasarkan ketentuan dlarurat syar’iyyah,
jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.
Selanjutnya dalam  Angka 4 Fatwa  MUI  No.18 dijelaskan “pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut: a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan,  atau  karena  dlarurah syar’iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan,  maka  jenazah  dikafani dengan  menggunakan  kain  yang  menutup seluruh  tubuh  dan  dimasukkan  ke  dalam kantong  jenazah  yang  aman  dan  tidak tembus  air  untuk  mencegah  penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan  ke  dalam  peti  jenazah  yang tidak  tembus  air  dan  udara  dengan dimiringkan  ke  kanan  sehingga  saat dikuburkan  jenazah  menghadap  ke  arah kiblat.
c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada  jenazah,  maka  petugas  dapat mengabaikan najis tersebut.
Angka  5  Fatwa  MUI  No.18  memberikan “pedoman  menyalatkan  jenazah    yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
b. Dilakukan  di  tempat  yang  aman  dari penularan COVID-19.
c. Dilakukan  oleh  umat    Islam    secara langsung ( hadhir ) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan.  Jika  tidak  dimungkinkan, maka  boleh  dishalatkan  dari  jauh  ( shalat ghaib ).
d. Pihak  yang  menyalatkan  wajib    menjaga diri dari penularan COVID-19.
Selanjutnya  Angka  6  Fatwa  MUI  No.18 mengatur  tentang  “Pedoman  menguburkan jenazah  yang  terpapar  COVID-19  dilakukan sebagai berikut:
a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
b. Dilakukan  dengan  cara  memasukkan jenazah  bersama  petinya  ke  dalam  liang kubur  tanpa  harus  membuka  peti,  plastik, dan kafan.
c. Penguburan  beberapa  jenazah  dalam  satu liang kubur dibolehkan karena darurat ( al- dlarurah al-syar’iyyah )  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Fatwa  MUI  nomor  34
tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana’iz) Dalam Keadaan Darurat.
Di  samping  Fatwa  MUI,  pada  tanggal 19  Maret,  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  juga  telah  mengeluarkan
Surat Edaran No.P- 002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-
19 Pada Area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Surat Edaran
No.P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  No.P- 002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid- 19 Pada Area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.  Dalam Surat  Edaran  tersebut  isebutkan  mengenai “Imbauan  pelaksanaan  protokol  pengurusan jenazah  pasien  Covid-19”  tertanggal  2  April 2020.  Resume  dari  protokol  pengurusan jnazah  pasien  Covid-19  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a. “Pengurusan Jenazah
1) Pengurusan  jenazah  pasien  Covid-19 dilakukan oleh petugas Kesehatan yang beragama  Islam  dari  rumah  sakit  yang telah  ditetapkan  oleh  Kementerian Kesehatan.
2) Jenazah  pasein  Covid-19    ditutup dengan  kain  kafan/  bahan  dari  plastic (tidak  dapat  tembus  air).  Dapat  juga jenazah  ditutup  dengan  bahan    kayu atau  bahan  lain  yang  tidak  mudah tercemar.
3) Jenazah  yang  sudah  dibungkus  tidak boleh  dibuka  lagi,  kecuali  dalam keadaan mendesak seperti autopsy dan hanya  dapat  dilakukan  oleh  petugas, dan
4) Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.
b. Shalat Jenazah
1) Untuk  pelaksanaan  shalat  jenazah, dilakukan di rumsah sakit rujukan. Jika tidak  shalat  jenazah  bisa  dilakukan  di masjid  yang  sudah  dilakukan  proses pemeriksaan
sanitasi setelah menyeluruh  dan  melakukan  disinfeksi setelah shalat jenazah.
2) Shalat  jenazah  dilakukan  segera mungkin  dengan  mempertimbangkan waktu  yang  telah  ditentukan    yaitu tidak lebih dari 4 jam.
3) Shalat  jenazah  dapat  dilaksanakan sekalipun oleh 1 orang.
c. Penguburan Jenazah
1) Jenazah harus dikubur pada
kedalaman  1,5  meter,  lalu  ditutup dengan tanah setinggi satu meter.
2) Setelah  semua  prosedur  jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.
3) Penguburan  beberapa  jenazah  dalam satu  liang  kubur  dibolehkan  karena darurat.
4) Setelah  pengafanan  selesai,  jenazah dimasukkan  ke  dalam  peti    jenazah yang  tidak  tembus  air  dan  udara dengan  dimirngkan  ke  kanan.  Dengan cara  demikian,  saat    dikuburkan jenazah menghadap kea rah kiblat.
5) Penguburan  jenazah  dengan  cara memasukkan jenazah Bersama petinya ke  dalam  liang  kubur  tanpa  harus membuka peti, plastic, dan kain kafan.
6) Penguburan jenazah dapat dilaksanakan  di  tempat  pemakaman umum. “
Selanjutnya  pada  tanggal  9  April  2020  oleh Menteri  Kesehatan  dikeluarkan  Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/247/2020 Tentang Pedoman  Pencegahan  Dan  Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). Dalam Lampiran  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No. HK.01.07/Menkes/247/2020  tersebut  dalam Bab IV tentang Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi  huruf  F  tentang  Pencegahan  dan Pengendalian  Infeksi  untuk  Pemulasaran Jenazah  diberikan  ketentuan  mengenai langkah-langkah  pemulasaran  jenazah  pasien terinfeksi  COVID-19. Adapun  Langkah- langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. “Petugas  kesehatan  harus  menjalankan kewaspadaan  standar  ketika  menangani pasien  yang  meninggal  akibat  penyakit menular.
2. APD  lengkap  harus  digunakan    petugas yang  menangani  jenazah  jika  pasien tersebut meninggal dalam masa penularan dapat dilihat pada Formulir cara pemakaian dan pelepasan APD terlampir.
3. Jenazah  harus  terbungkus  seluruhnya dalam  kantong  jenazah  yang  tidak  mudah tembus  sebelum  dipindahkan  ke  kamar jenazah.
4. Jangan  ada  kebocoran  cairan  tubuh  yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
5. Pindahkan  sesegera  mungkin  ke  kamar jenazah setelah meninggal dunia.
6. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan  untuk  melakukannya  sebelum jenazah  dimasukkan  ke  dalam  kantong jenazah dengan menggunakan APD.
7. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak  keluarga  tentang    penanganan khusus  bagi  jenazah  yang  meninggal dengan  penyakit  menular.  Sensitivitas agama,  adat  istiadat  dan  budaya  harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia.
8. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
9. Jika  akan  diotopsi  harus  dilakukan  oleh petugas  khusus,  jika  diijinkan    oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit.
10. Jenazah  yang  sudah    dibungkus    tidak boleh dibuka lagi.
11. Jenazah  hendaknya  diantar  oleh  mobil jenazah khusus.
12. Jenazah  sebaiknya  tidak  lebih  dari  4 (empat) jam
disemayamkan di pemulasaraan jenazah.
Perlakuan ini juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status PDP  yang belum  mendapatkan hasil  pemeriksaan  laboratorium  COVID-19.” Langkah-langkah yang diatur dalam Keputusan  Menteri  Kesehatan  tersebut  pada prinsipnya  sudah  disebutkan  dalam  Surat Edaran  Dirjen  P2P  No.HK.02.02/II/753/2020 Tentang  Revisi  ke-3  Pedoman  Kesiapsiagaan Menghadapi  Infeksi  Novel  Corona  Virus (COVID-19)  jo. Surat  Edaran  Dirjen  P2P No.483  tahun  2020  Tentang  Revisi  ke-2. Pedoman      Kesiapsiagaan        Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19) . Di samping
pengaturan oleh
Pemerintah  Pusat  melalui  Menteri  terkait, Pemerintah Daerah juga sudah mengeluarkan aturan yang berhubungan dengan penanganan jenazah selama Pandemik Covid- 19.  Di  wilayah  DKI  Jakarta  misalnya  telah diterbitkan  Surat  Edaran  Dinas  Kesehatan Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta tanggal  20  Maret  2020  Nomor  55/SE/Tahun 2020  tentang  Pelaksanaan  Pemulasaran Jenazah Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020.  Berikut  adalah  prosedur  lengkap pemulasaran jenazah pasien Covid-19:
A. “Ruang rawat/kamar isolasi
1. Petugas
a. Persiapan:
Seluruh
petugas pemulasaran    jenazah harus menjalankan  kewaspadaan  standar ketika  menangani  pasien  yang meninggal akibat penyakit menular.
b. Petugas  memberikan  penjelasan kepada  pihak  keluarga  tentang penanganan  kusus    bagi    jenazah yang  meninggal  dengan  penyakit menular.
(Penjelasan terkait sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya).
c. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah,  diizinkan  dengan  syarat memakai  alat  pelindung  diri  (APD) lengkap  sebelum  jenazah  masuk kantong jenazah.
d. Petugas  yang  menangani  jenazah memakai  APD  lengkap  (gaun  sekali pakai, lengan panjang dan kedap air, sarung  tangan  nonsteril  (satu  lapis) yang menutupi manset gaun,
pelindung
wajah atau
kacamata/google  (untuk  antisipasi adanya  percikan  cairan  tubuh), masker beda, celemek karet (apron), dan sepatu tertutup yang tahan air.
e. Selain yang  disebutkan di atas tidak diperkenankan  untuk  memasuki ruangan.  Baca  juga:  Ini  Petunjuk Teknis  Memakamkan  Pasien  Positif Covid-19.
2. Perlakuan terhadap jenazah
a. Tidak  dilakukan  suntik  pengawet dan tidak dibalsem.
b. Jenazah dibungkus dengan menggunakan  kain  kafan  kemudian dibungkus  dengan    bahan    dari plastik (tidak tembus air) setelah itu diikat.
c. Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus.
d. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh  yang  mencemari  bagian  luar kantong jenazah.
e. Pastikan  kantong  jenazah    disegel dan tidak boleh dibuka lagi.
f. Lakukan  disinfeksi  bagian  luar kantong jenazah menggunakan cairan disinfektan.
g. Jenazah hendaknya dibawa menggunakan  brankar  khusus  ke ruangan pemulasaran
jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memerhatikan kewaspadaan standar.
h. Jika  akan  diautopsi  hanya  dapat dilakukan  oleh  petugas  khusus, autopsi  dapat  dilakukan  jika  sudah ada  izin  dari  pihak  keluarga  dan direktur RS.
B. Ruang pemulasaran/ Ruang jenazah
a. Petugas memastikan
kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan  ke  dalam    peti    kayu yang  telah  disiapkan,  tutup  dengan rapat,  kemudian  tutup  Kembali menggunakan  bahan  plastic  lalu didesinfeksi sebelum masuk ambulance.
b. Jenazah  diletakkan  di  ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pemulasaran.
c. Petugas  memberikan  penjelasan kepada  keluarga  untuk  pelaksanaan pemakaman  agar  jenazah  tidak keluar  atau  masuk  dari  Pelabuhan, bandar  udara,  atau  pos  lintas  batas darat Negara.
C. Menuju tempat Pemakaman/ Kremasi
a. Setelah
semua prosedur pemulasaran  jenazah  dilaksanakan dengan  baik,  maka  pihak  keluarga dapat  turut  dalam  penguburan jenazah tersebut.
b. Jenazah  diantar  oleh  mobil  jenazah khusus  dari  Dinas  Pertamanan  dan Hutan Kota ke tempat pemakaman/ tempat kremasi.
c. Pastikan  penguburan/    kremasi tanpa membuka peti jenazah.
d. Penguburan  dapat  dilaksanakan  di tempat pemakaman umum.”
Walikota  Bekasi  juga  mengeluarkan  Surat Edaran  tanggal  30  Maret  2020  No 469/2320/SETDA.TU  tentang  Pelaksanaan Pemakaman  Jenazah  Pasien  Covid-19  di  Kota Bekasi.

## Pembahasan
Jika  diperhatikan  ketentuan-ketentuan yang  sudah  disebutkan  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  pada  dasarnya  semua  tindakan  atau kegiatan  yang  dilakukan  untuk  melakukan pananganan  terhadap  jenazah  selama  Covid- 19  ini  ditujukan  dan  dimaksudkan  agar  virus korona  2019  sebagai  penyakit  (Covid-19)  tidak menyebar  kepada  manusia  yang  masih  hidup. Penanganan  jenazah  selama  Covid-19  tidak pernah  dipisahkan  sebagai  bagian  dari  upaya penanganan  penyebaran  Covid-19  secara
menyeluruh. Sebagai perbandingan, Pemerintah  India  melalui Ministry of Health & Family  Welfare,  Directorate  General  of  Health Services telah mengeluarkan Covid-19: Guidelines  on  Dead  Body  Management .  Pada dasarnya Guidelines tersebut  mengatur  mulai dari  mempersiapkan  petugas  dan  tempat penampungan mayat (kamar mayat), pemindahan mayat dari ruang isolasi di mana orang  tersebut  meninggat  ke  kamar  mayat, pembersihan    lingkunga    di    sekitar    kamar mayatn,  penanganan  mayat  selama  berada dalam  kamar  mayat,  larangan  melakukan pembalseman
untuk kepentingan
pengawetan, transportasi ke tempat penguburan  atau  pembakaran  mayat  dan penanganan  selama  proses  penguburan/ pembakaran  dilakukan.  Semua  kegiatan dilakukan  oleh  petugas  yang  sudah  dilatih dengan memperhatikan protokol yang mencegah terjadinya penularan virus tersebut lebih lanjut. Hal serupa juga dikeluarkan oleh Department  of  the  Interior  and  Local  Government Philippine dalam  bentuk Memorandum  Circular No.2020-063 tanggal 23 Maret 2020.
Ministry  of  National  Health  Services Pemerintah  Pakistan  dalam Guidelines  Burial and  Safe  Management  of  COVID-19  Dead  Body menyatakan  bahwa  “ Till  date  there  is  no scientific evidence of transmission of virus through the dead body of COVID 19 deceased case, yet it is vital  to  ensure  precautionary  measures  while handling the bodies of suspected or confirmed cases. This  document  aims  at  providing  a  standard protocol  based  on  WHO  guidelines  to  prevent  any possible  transmission .”  Dalam  Guidelines  yang dikeluarkan  tersebut,  sehubungan  dengan penguburan yang dilakukan, dikatakan:
1. Pihak  keluarga  dan  kerabat  boleh  melihat mayat  tapis  ama  sekali  tidak  boleh menyentuh  dan  segera  setelah  melihat harus segera membasuh dengan sabun dan air.
2. Ritual penguburan dihadiri oleh seminimal mungkin, hanya oleh keluarga inti, dengan mempehatikan  jarak  ( social  distancing ) sekurangnya  2  meter,  menggunakan masker  wajah,  dan  seringkali  membasuh dengan sabun dan air.
3. Keluagr yang ikut dalam proses penguburan  harus  mengikuti    protokol yang  berlaku,  dengan  menggunakan masker  yang  sesuai,  sarung  tangan  dan kelengkapan yang disyaratkan.
4. Pakaian  yang  dipakai  harus  segera  dicopt dan dicuci dengan air hangat pada suhu
60−90°C  (140−194°F)  dan  dilaundry menggunakan  deterjen  atau  sebaiknya menggunakan celemek atau gaun (busana) sekali pakai (langsung buang).
5. Oaring-orang  dengan  kekebalan    tubuh yang kurang dan orang tua di atas 60 tahun tidak boleh berhubungan langsung dengan mayat.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  semua protokol  yang  dikeluarkan  adalah  untuk menjaga yang hidup tetap hidup.
Menteri  Kesehatan  Kanada  juga  telah mengeluarkan COVID-19 Guidance: Funeral and Bereavement  Services versi  1  tanggal  29  Maret 2020.  Dalam  pengantar  Guideline  tersebut, dikatakan  “ The risk of transmission of COVID-19 from handling the body of a deceased person is low but staff should take extra precaution in employing infection  prevention  and  control  (IPAC)  measures when  handling  bodies,  in  accordance  with professional  best  practices,  the  guidance  of  the BAO  and  the  Funeral  Service  Association  Canada of  Canada  (FSAC). ” Hal itu menunjukkan bahwa  tindakan  pencegahan  merupakan alasan  utama  dalam  setiap    penentuan protokol kegiatan penanganan jenazah selama masa  Pandemik  Covid-19.  Sarung  tangan, pelindung  wajah,  gaun  dan  penutup  sepatu merupakan alat yang selalu harus ada.
Guidelines  For  The  Safe  Management  Of A Dead Body In The Context Of Covid-19 yang dikeluarkan  oleh Nigerian  Centre  for  Disease Control Interim juga pada dasarnya memberikan  aturan  yang tidak jauh  berbeda. Misalnya bahwa keluarga yang terlibat dalam kegiatan penguburan harus selalu menggunakan  pelindung  wajah,  kacamata (pelindung  mata)  dan  masker  medis,  sarung tangan,  gaun  sekali  pakai  yang  kedap,  atau gaun  sekali  pakai  dengan    celemek    yang kedap,  sarung  tangan  sekali  pakai,  sepatu karet.  Selain  itu  harus  tetap  menjaga  jarak sekurangnya  berjarak  2  meter  antara  setiap orang,  harus  rajin  membasuh  diri  dan  tidak boleh  menyentuh  jenazah  sama  sekali.  Orang tua  di  atas  60  tahun,  anak-anak  dan  mereka yang  kekebalan  tubuhnya  sedang  menurun atau  penderita  sakit  pernafasan  atau  sakit jantung  sama  sekali  tidak  diperbolehkan berhubungan  langsung  dengan  jenazah. Pakaian  yang  dipakai  segera  setelah  proses penguburan  atau  yang  berkaitan  dengan penanganan jenazah harus segera dilepas dan dicuci dengan menggunakan air hangat.
Dengan  demikian  berarti  protokol penanganan jenazah tidak dapat dipisahkan
dari  protokol  umum  yang  berlaku  untuk mencegah  penularan  lebih  jauh  Covid-19. Terkait dengan hal tersebut, maka penegakan hukum  yang  memastikan  dilaksanakannya protokol  menjadi  penting.  Sebagaimana disebutkan  dalam  Instruksi  Presiden  No.6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona  Virus Disease 2019. Jika  mengacu    pada    Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan  Infeksi  Novel  Coronavirus  (Infeksi 2019-nCoV)  sebagai  Penyakit  yang  Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya,  maka  sejalan  dengan ketenuan  Pasal  5  butir  5  Undang-Undang  No  4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular (UU  Penyakit  Menular),  penanganan  jenazah, penanganan  jenazah  selama  Pandemik  Covid- 19  ini  merupakan  bagian  dari  penanggulangan wabah.  Dalam  rumusan  Pasal  14  UU  Penyakit Menular dikatakan bahwa
(1) Barang  siapa dengan  sengaja  menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana  diatur  dalam    Undang- Undang  ini,  diancam  dengan    pidana penjara  selama-lamanya  1  (satu)  tahun dan/atau  denda  setinggi-tingginya  Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan  terhalangnya  pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  ini, diancam dengan  pidana  kurungan  selama-lamanya 6(enam)  bulan  dan/atau  denda  setinggi- tingginya  Rp  500.000,-  (lima  ratus  ribu rupiah).
Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  adalah  kejahatan  dan  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.  Sejalan  dengan  ketentuan tersebut,  Pemerintah  Jawa  Barat  misalnya sudah  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur Jawa  Barat  Nomor  40  Tahun  2020  Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Penanggulangan Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah  Kota  Depok,  Daerah    Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  45  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Pengenaan    Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam
Penanggulangan  Coronavirus  Disease  2019
(Covid-19)   Di   Daerah   Provinsi   Jawa   Barat.
PENUTUP Uraian  dan  pembahasan  di  atas menunjukkan bahwa pada dasarnya penanganan jenazah selama Pandemik Covid-19 dilakukan  dengan  satu  tujuan  yaitu  untuk mengurangi  penularan  lebih  lanjut  Covid-19. Hampir  semua  negara  memilik  aturan  yang sama, dengan  pendekatan kearifan lokal yang sedikit  berbeda  tekait  dengan  upacara penguburan  yang  diperbolehkan.  Namun  hal tersebut  tetap  dilakukan  dalam  rangka menghindari penularan  Covid-19.  Masalah
muncul  karena  kurangnya  penegakan  hukum yang  dilakukan  oleh  instansi  yang  diberikan wewenang untuk itu.
Demikian selanjutnya penulis memberikan saran bahwa para penegak hukum yang  diberikan  kewenangan  harus  berani mengambil  tindakan  yang  konkrit  sejalan dengan protokol yang sudah dikeluarkan agar tidak  lagi  terjadi  kesalahpahaman  terkait penanganan jenazah di masa Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjar Saputra. (2020). Usai Dimakamkan Sesuai Protokol Covid-19, Keluarga Almarhum Syok Ditagih Uang Pemakaman Jutaan Rupiah. Diakses dari
https://health.grid.id/read/352235081/usai-dimakamkan-sesuai-protokol-covid-19- keluarga-almarhum-syok-ditagih-uang-pemakaman-jutaan-rupiah?page=all
Aziza Larasati. (2020). Ketika Protokol Pemakaman COVID-19 Bentrok dengan Cara Islam. Diakses dari https://www.matamatapolitik.com/ketika-protokol-pemakaman-covid-19-bentrok- dengan-cara-islam-in-depth/
Government  of  India,  Ministry  of  Health  &  Family  Welfare,  Directorate  General  of  Health  Services (2020). Covid-19: Guidelines on Dead Body Management .
Government  of  Pakistan,  Ministry  of  National  Health  Services . (2020). Guidelines  Burial  and  Safe Management of COVID-19 Dead Body
Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.HK.01.07/Menkes/104/2020  tentang  Penetapan  Infeksi  Novel Coronavirus  (Infeksi  2019-nCoV)  sebagai  Penyakit  yang  Dapat  Menimbulkan  Wabah  dan Upaya Penanggulangannya
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.HK.01.07/Menkes/247/2020  Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
Kompas.com (2020). Petugas Pemakaman Dipukul Keluarga Suspek Covid-19, Polisi Bantu
Penguburan. Diakses dari
https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/09293051/petugas-pemakaman-dipukul- keluarga-suspek-covid-19-polisi-bantu-penguburan?page=all.
Ministry of Health Ontario . (2020). COVID-19 Guidance: Funeral and Bereavement Services version 1 March 29 2020 .
Nigerian Centre for Disease Control Interim. (2020. Guidelines For The Safe Management Of A Dead Body In The Context Of Covid-19.
Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  40  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pengenaan  Sanksi Terhadap  Pelanggaran  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi
Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  45  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pengenaan  Sanksi Terhadap  Pelanggaran  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Republic of the Philippines, Department of the Interior and Local Government. (2020). Memorandum Circular No.2020-063 tanggal 23 Maret 2020.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  (1985). Penelitian  Hukum  Normatif: Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Pers

## Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Maret 2020 Nomor 55/SE/Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pemulasaran  Jenazah  Pasien  Covid-19  di  DKI Jakarta Tahun 2020.
Surat  Edaran  Dirjen  P2P  No.483  tahun  2020  Tentang  Revisi  ke-2.  Pedoman  Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19) .
Surat  Edaran  Dirjen  P2P  No.HK.02.02/II/753/2020  Tentang  Revisi  ke-3  Pedoman  Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19).
Surat  Edaran  No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020  tentang  Imbauan  dan  Pelaksanaan  Protokol Penanganan  Covid-19  Pada  Area  Publik  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam.
Surat  Edaran  No.P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020  tentang  Perubahan  atas  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020  tentang  Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Surat  Edaran  tanggal  30  Maret  2020  No  469/2320/SETDA.TU  tentang  Pelaksanaan  Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di Kota Bekasi.
Undang-Undang  No.4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237).
Zweigert, Konrad & Hein Kötz.  (1998). An Introduction to Comparative Law , 3rd edn.  Trans. Tony Weir. Oxford: Oxford University Press.