## Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia yang Menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri
Syaiful Bakri Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Darul Falah Bondowoso , Indonesia
syaifulbakridafa@gmail.com
ARTICLE INFO Article history: Received
March 27, 2024 Revised April 14, 2024
Accepted
May 07, 2024

## ABSTRACT
The  The  purpose  of  writing  this  article  is  to  find  out  the  Constitutional Rights of Indonesian Citizens Who Become Workers Abroad, Indonesian Migrant  Workers  (Overseas  Migrant  Workers)  are  every  citizen  who  is eligible  to  work  abroad  in  employment  for  a  certain  period  of  time  by receiving wages. The labors are protect by Law Number 39 Year 2004 on the  placement  and  protection  of  Indonesian  Migrant  Workers  (Overseas Migrant Workers) abroad. The formulation of the problem in this research is  how the  protection  of  In donesian  Migrant  Workers’  according  to  Law Number 39 Year 2004 concerning the placement and protection of workers abroad  and  how  the  implementation  of  Law  No.  39  of  2004  For Indonesian  Migrant  Workers.  Type  of  research  used  is  descriptive analytical,  the  method  used  in  this  research  is  approach  legislation.  A legislative  approach  is  an  approach  that  is  undertaken  by  incorporating relevant laws and regulations pertaining to legal issues being addressed. Based  on  the  description  of  the  background  and  discussion  of  this research,  it  can  be  concluded  that  the  protection  of  Indonesian  Migrant Workers  according  to  Law  Number  39  Year  2004  concerning  the placement  and  protection  of  workers  abroad  of  pre-placement,  during placement, post-placement. As well as supervision of the implementation and  protection  of  Indonesian  workers  carried  out  with  the  objective  of reporting  job  vacancy,  compulsory  report  on  employment  in  the company,  and  job  training.  The  application  of  Indonesian  Migrant Workers  Law  pursuant  to  Law  Number  39  Year  2004  is  intended  to protect  the  basic  rights  of  workers  /  laborers  and  ensure  equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to achieve workers'  welfare  and  the  government  remains  accountable  The  fate  of Indonesian  Migrant  Workers  and  protection  of  Indonesian  Migrant Workers and with the existence of Article 94 of Law Number 39 Year 2004 mandates to establish BNP2TKI as an institution assigned by the state to provide legal protection to Indonesian Migrant Workers.
Keywords : Indonesian Migrant Workers, Protection, Implementation
Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Setiap  orang  membutuhkan  pekerjaan,  pekerjaan  tidak  hanya  untuk memperoleh  penghasilan bagi  seseorang  guna memenuhi  kebutuhan hidup  bagi  diri dan keluarganya, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri  sehingga  seorang  merasa  hidupnya  menjadi  lebih  bermakna  bagi  diri  sendiri, orang lain dan lingkungannya (Husni, 2003).

## Attractive : Innovative Education Journal
Mengingat  pentingnya  pekerjaan  ini,  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27 ayat  (2)  (sebelum  diamandemen)  menyatakan  bahwa  setiap  Warga  Negara  berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  (Khakim,  2017). Namun  dalam  realitasnya  kesempatan  kerja  dalam  negeri  yang  sangat  terbatas, sementara  jumlah  angkatan  kerja  semakin  meningkat,  hal  ini  telah  menyebabkan semakin membengkaknya angka pengangguran. Disisi lain kesempatan  kerja  di  luar negeri  masih  terbuka  dengan  tingkat  upah  yang  ditawarkan  cukup  memadai, realitas  ini  telah  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  untuk mencari pekerjaan ke luar negeri (Diyantoro & Alie, 2014).
Penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar  negeri  merupakan suatu upaya untuk  mewujudkan  hak  dan  kesempatan  yang sama  bagi  tenaga  kerja untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak  yang  di  dalam pelaksanaannya  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  harkat,  martabat  manusia serta  sisi  perlindungan  hukumnya.  Karena  itu  negara  wajib  secara  aktif  menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri  berdasarkan  prinsip  persamaam  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial,  kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia (Rahmany, 2018) .
Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula  kasus  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  terhadap  TKI  khususnya  TKI  yang bekerja di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Untuk itulah setelah melalui proses yang panjang akhirnya pemerintah Indonesia sudah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 391Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kehadiran Undang- Undang ini tentunya sangat positif bagi perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri karena  memiliki  perangkat  hukum  yang  kuat  khususnya  dalam  mengatur  hak  dan kewajiban  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  khususnya  tenaga  kerja  dan pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama  ini  penempatan  tenaga  kerja  ke  luar  negeri  hanya  diatur  dengan  peraturan setingkat  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  yang  jika  dikaji  dari  bentuk  peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan TAP MPR No. III Tahun 2000 tidak  termasuk  dalam  produk  hukum,  sehingga  tidak  mengherankan  jika  dalam implementasinya  menjadi  sangat  lemah  dan  berbagai  kasus  yang  menimpa  TKI bermunculan silih berganti dengan tidak ada solusinya (Arliman, 2016).
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  Penulis  ingin  mengulas lebih jauh tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Perjanjian Kerja Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Bagaimana perlindungan hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  menurut  Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun 2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  di  luar  negeri  dan Bagaimana  penerapan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Bagi  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI),  oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  mengangkat  judul  “Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Tenaga Kerja Di Luar Negeri.”

## METODE
Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (library  research) dengan  mengumpulkan  buku-buku,  jurnal  dan  hasil penelitian  terdahulu  yang  mendukung  tema  penelitian,  diantaranya literatur  tentang teori  hukum,  kajian  pustaka  dan  peraturan  perundang-undangan  (Sugiono,  2013). Tujuan  dari  metode  ini  adalah  untuk  menghasilkan  kesimpulan  atau  rekomendasi yang didasarkan pada standar atau aturan yang berlaku. Kemudian pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus, Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  indonesia  (TKI)  menurut  Undang-undang  Nomor 39  tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  di  luar  negeri adanya pra penempatan, selama penempatan, purna penempatan.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu Kitab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Bagaimana perlindungan hukum Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  menurut  Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri dan Bagaimana penerapan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI).  Bahan hukum yang digunakan adalah buku dan jurnal-jurnal terkait dengan Hak Konstitusi Warga  Indonesia.  Analisis  yang  dilakukan  berupa  deskriptif  analisis,  yakni menggunakan  kata-kata  verbal  bukan  dalam  bentuk  angka.  Peneliti  akan menggambarkan  peraturan  undang-undang  yang  berlaku  dengan  mengkaitkan  teori teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaan  hukum  positif  yang  berhubungan  dangan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tenaga Kerja Dan Pekerja
Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk  masyarakat.  Sementara  pekerja  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Pemberi  kerja  adalah  orang perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum  atau  badan-badan  lainnya  yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  Bab  I  pasal  1  ayat  2  disebutkan  bahwa  tenaga  kerja adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang dan  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat (Subijanto,  2011).  Secara  garis  besar  penduduk  suatu  negara  dibedakan  menjadi  dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
Menurut Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang  mencari  pekerjaan,  dan  yang  melaksanakan  kegiatan  lain  seperti  bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur (Nola, 2023).
Istilah  pekerja/buruh  muncul  sebagai  pengganti  istilah  buruh.  Pada  zaman feodal  atau  jaman  penjajahan  Belanda  dahulu  yang  dimaksud  dengan  buruh  adalah orang- orang pekerja “kasar” seperti  kuli, mandor, tukang dan lain -lain. Orang-orang ini  oleh  pemerintah  Belanda  dahulu  disebut  dengan blue  collar (berkerah  biru), sedangkan  orang- orang  mengerjakan  pekerjaan”halus”  seperti  pegawai  administrasi disebut  dengan  white  collar  (berkerah  putih).  Biasanya  orang-orang  yang  termasuk golongan  ini  adalah  para  bangsawan  yang  bekerja  di  kantor  dan  juga  orang-orang
Belanda  dan  Timur  Asing  lainnya.  Pemerintah  Hindia  belanda  membedakan  antara blue  collar  dengan  white  collar  ini  semata-mata  untuk  memecah  belah  golongan Bumiputra  dimana  oleh  pemerintah  Belanda  diantaranya white  collar dan blue  collar diberikan kedudukan dan status yang berbeda (Indrawati, 2019).

## Perlindungan Tenaga Kerja
Melakukan  kerja  sering  kali  pekerja  terabaikan  perlindungannya,  sehingga perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  melindungi  hak-hak  dasar pekerja/buruh  dan  menjamin  kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh (Lawendatu, 2021).
Menurut  Abdul  Hakim  dalam  Yusuf  Subkhi,  perlindungan  tenaga  kerja dimaksudkan  untuk  menjamin  berlangsungnya  sistem  hubungan  kerja  secara harmonis  tanpa  disertai  adanya  tekanan  dari  pihak  yang  kuat  kepada  pihak  yang lemah (Yusuf, 2012). Artinya perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja .
Perlindungan terhadap pekerja merupakan hal yang mendasar untuk dipenuhi pengusaha atau perusahaan pemberi kerja. Hal-hal yang harus dilindungi pengusaha atau  perusahaan  pemberi  kerja  utamanya  adalah  mengenai  pemberian  upah  yang layak,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  perlindungan  khusus  terhadap  pekerja perempuan,  anak  dan  penyandang  cacat,  kesejahteraan  serta  jaminan  sosial  tenaga kerja.  Hal  ini  sebagaimana  tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan  yang  timbul  dari pembangunan nasional memiliki  keterkaitan sehingga harus diatur dengan regulator yang maksimal untuk terpenuhinya hak-hak dan perlindungan mendasar bagi pekerja dan terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha (Lawendatu, 2021).

## Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kerja
Sebelumnya  telah  diuraikan,  bahwa  suatu  perjanjian  yang  telah  memenuhi syarat-  syarat  tertentu  bisa  dikatakan  sebagai  suatu  perjanjian  yang  sah  dan  sebagai akibatnya  perjanjian  akan  mengikat  sebagai  Undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh Undang- undang (legally  concluded  contract )  haruslah  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  oleh  Undang-undang  Adapun  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  atau persetujuan  telah  ditentukan  di  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  yang  menyebutkan bahwa  untuk  sahnya  suatu  perjanjian-perjanjian  diperlukan  empat  syarat  :  Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu,  Suatu  sebab  yang  halal  (Chamdani,  Endarto,  Kusnadi,  Indrajaja,  &  Syafii, 2022).

## Asas-Asas Perjanjian
Di  dalam  hukum  perjanjian  dikenal  lima  asas  penting  yaitu  asas  kebebasan berkontrak,  asas  konsensualisme,  asas  kepastian  hukum  (pacta  sun  servanda),  asas iktikad baik, dan asas kepribadian (Henry Halim SH, 2019).
1. Asas kebebasan berkontrak, Dalam Pasal  1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang  membuatnya.”Asas  kebebasan  berkontrak  adalah  suatu  asas  yang memberikan  kebebasan  kepada  pihak  untuk  membuat  atau  tidak  membuat
perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan  dan  persyaratannya,  menentukan  bentuknya  perjanjian  yaitu tertulis  atau  lisan.  Asas  kebebasan  berkontrak  merupakan  sifat  atau  ciri  khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja  mengenyampingkannya,  kecuali  terhadap  pasal-  pasal  tertentu  yang sifatnya memaksa.
2. Asas  Konsensualisme,  Asas  konsensualisme  dapat  disimpulkan  melalui  Pasal 1320  ayat  1  BW.  Bahwa  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian  adalah  adanya kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Dengan  adanya  kesepakatan  oleh  para  pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.
3. Asas Pacta Sunt Servanda , Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian  hukum,  berkaitan  dengan  akibat  perjanjian.  Asas pacta  sunt  servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  sebagaimana  layaknya  sebuah  undang- undang,  mereka  tidak  boleh  melakukan  intervensi  terhadap  substansi  kontrak yang dibuat oleh para pihak.
4. Asas  Itikad  Baik (geode  trouw) ,  Asas  iktikad  baik  merupakan  asas  bahwa  para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan  kepercayaan  atau  keyakinan  yang  teguh  atau  kemauan  baik  dari para  pihak.  Asas  iktikad  baik  terbagi  menjadi  dua  macam,  yakni  iktikad  baik nisbi  dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap  dan  tingkah  laku  yang  nyata  dari  subjek.  Sedangkan  iktikad  mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.
5. Asas Kepribadian, Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang  yang  akan  melakukan  kontrak  hanya  untuk  kepentingan  perorangan. Pasal  1315  menegaskan  “pada  umumnya  seseorang  tidak  dapat  mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.”

## Pengertian Penempatan
Menurut B.Siswanto Sastrohadiryo yang dikutip oleh Suwatno mendefinisikan bahwa  “Penempatan  pekerja  adalah  untuk  menempatkan  pekerja  sebagai  unsur pelaksana  pekerjan  pada  posisi  yang  sesuai  dengan  kemampuan,  kecakapan  dan keahliannya” (Hanrahmawan, 2010).
Menurut  Melayu  S.P.  Hasibuan  mengemukakan  bahwa  “penempatan  pekerja adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon pekerja yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang di butuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut” (Hasibuan & Hasibuan, 2016).
Menurut  Veithzal  rivai  dan  Ella  jauvani  sagala  “  Penempatan  adalah penugasan  kembali  seorang  pekerja  kepada  pekerjaan  barunya” (Rivai,  n.d.).  Setiap instansi  atau  perusahaan  harus  dapat  memilih  dan  menentukan  pekerja  yang berkompeten  untuk  mengisi  jabatan  yang  kosong  agar  tugas  pokok  pada  jabatan tersebut  dapat  di  laksanakan.  Untuk  itu  harus  diperoleh  pekerja  yang  memeliki kemampuan  sesuai  dengan  jabatan  yang  akan  menjadi  tanggung  jawabnya  dengan kata  lain  calon  yang  ditempatkan  harus  memliki  kompetensi  yang  diperlukan untuk dapat  melaksanakan  pekerjaan  dalam  suatu  jabatan  secara  efektif  dan  efisien  Dalam
Undang-Undang ini penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI harus berasaskan keterpaduan,  persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial,  kesetaraan  dan  keadilan gender,  anti  diskriminasi,  serta  anti  perdagangan  manusia.  Orang  perseorangan dilarang  menempatkan  warga  negara  Indonesia  untuk  bekerja  diluar  negeri.  Dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  harus  menjamin  terpenuhinya  hak-hak calon  TKI/TKI,  baik  yang  berangkat  melalui  pelaksana  penempatan  TKI,  maupun yang  berangkat  secara  mandiri,  mengawasi  pelaksanaan  penempatan  calon  TKI, membentuk    dan    mengembangkan    sistem    informasi    penempatan  diluar  negeri, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara  optimal  di  negara  tujuan  dan  memberikan  perlindungan  kepada  TKI  selama masa  sebelum  pemberangkatan,  masa  penempatan,  dan  masa  purna  penempatan (Hulaify, 2019).

## Tenaga Kerja Indonesia
Pada  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  No.13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  dinyatakan  bahwa,  “tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat”.  Pengertian  tenaga  kerja  dalam undang-undang  tersebut  menyempurnakan  pengertian  tenaga  kerja  dalam  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja yang memberikan pengertian “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam  maupun  di  luarhubungan  kerja  guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat” .  Berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang  No.39 Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri,  “Tenaga  Kerja  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi  syarat  untuk  bekerja  di  luar  negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk  jangka waktu  tertentu  dengan  menerima  upah”.Sedangkan  menurut  pasal  1  Keputusan
Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
KEP.104A/MEN/2002  tenteng  Penempatan  Tenaga  Kerja  di  luar  negeri,  “  Tenaga Kerja adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di  luar  negeri  dalam  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  perjanjian  kerja  melalui prosedur  penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia”.  Menurut  Imam  Soepomo,  yang  di maksud dengan pekerja yaitu: 9 “Tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan  kerja  maupun  luar  hubungan  kerja  yang  kurang  tepat  oleh  orang  disebut buruh bebas” (Harahap, 2020).

## Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Penempatan  tenaga  kerja  diatur  dalam  Bab  VI  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  dimana  dalam  Pasal  32  menyatakan  bahwa  : Pertama, Penempatan  tenaga  kerja  dilaksanakan  berdasarkan  asas  terbuka,  bebas, obyektif,  sertaadil,  dan  setara  tanpa  diskriminasi. Kedua, Penempatan  tenaga  kerja diarahkan  untuk  menempatkan  tenaga  kerja  pada  jabatan  yang  tepat  sesuai  dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat,  hak  asasi,  dan  perlindungan  hukum. Ketiga, Penempatan  tenaga  kerja dilaksanakan  dengan  memperhatikan  pemerataan  kesempatankerja  dan  penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah (Agus, 2019).
Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang dipertegas lagi dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.Per.14/MEN/X/2010 Tahun 2010, penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI
sesuai  bakat,  minat,  dan  kemampuannya  dengan  pemberi  kerja  di  luar  negeri  yang meliputi  keseluruhan  proses  perekrutan,  pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan pelatihan,  penampungan,  persiapan  pemberangkatan  sampai  ke  Negara  tujuan,  dan pemulangan dari Negara tujuan (Laia & Laia, 2021).

## Hak dan Kewajiban TKI
Tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri mempunyai hak dan kesempatan yang sama, hak dan kesempatan tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No.39 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa :
Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:
a. Bekerja di luar negeri;
b. Memperoleh  informasi  yang  benar  mengenai  pasar  kerja  luar  negeri  dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c. Memperoleh  pelayanan  dan  perlakuan  yang  sama  dalam  penempatan  di  luar negeri;
d. Memperoleh  kebebasan menganut  agama  dan  keyakinannya  serta  kesempatan untuk  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  keyakinan  yang dianutnya;
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja  asing  lainnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  negara tujuan;
g. Memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  peraturan perundang-  undangan  atas  tindakan  yang  dapat  merendahkan  harkat  dan martabatnya  serta  pelanggaran  atas  hak-hak  yang  ditetapkan  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan selama penampatan di luar negeri;
h. Memperoleh  jaminan  perlindungan  keselamatan  dan  keamanan  kepulangan TKI ke tempat asal;
i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
Selain  adanya  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  tenaga  kerja  yang  akan bekerja  di  luar  negeri,  Pasal  9  UU  No.39  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  bagi  calon TKI/TKI juga mempunyai kewajiban sebagai berikut (Al Mizan, 2022):
a. Menaati  peraturan  perundang-undangan  baik  di  dalam  negeri  maupun  di negara tujuan;
b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
c. Membayar  biaya  pelayanan  penempatan  TKI  di  luar  negeri  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.

## Pelaksanaan Penempatan TKI Di Luar Negeri
Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri oleh pemerintah dilaksanakan oleh Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  (BNP2TKI).  BNP2TKI  dalam melaksanakan  penempatan  TKI  berkoordinasi  dengan  instansi  teknis  terkait. Pelaksanaan penempatan TKI  di  luar negeri  oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas  dasar  perjanjian  secara  tertulis  antara  pemerintah  dengan  pemerintah  negara pengguna  TKI  atau  pengguna  berbadan  hukum  di  negara  tujuan.  Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, untuk dapat memperoleh
surat  ijin  pengerahan  dan  penempatan  TKI  (SIPPTKI)  pelaksana  penempatan  TKI harus memenuhi persyaratan:
a. Berbentuk  badan  hukum  perseroan  terbatas  (PT)  yang  didirikan  berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Memiliki  modal  disetor  yang  tercantum  dalam  akta  pendirian  perusahaan, sekurang- kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
c. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;
d. Memiliki  rencana  kerja  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri sekurang- kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
e. Memiliki unit pelatihan kerja; dan
f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI (Indonesia, 2004).

## Badan  Nasional  Penempatan dan  Perlindungan TKI  (BNP2TKI)  Berdasarkan  Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BNP2TKI)  adalah  sebuah  lembaga  pemerintah  non  departemen  yang  mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  di  luar  negeri  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi  (Prasetyotomo, 2014). Lembaga ini  dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Tugas pokok BNP2TKI antara lain:
Pertama, Melakukan  penempatan  atas  dasar  perjanjian  secara  tertulis  antara Pemerintah  dengan  Pemerintah  negara  Pengguna  TKI  atau  Pengguna  berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
Kedua, Memberikan  pelayanan,  mengkoordinasikan,  dan  melakukan pengawasan  mengenai:  dokumen;  pembekalan  akhir  pemberangkatan  (PAP); penyelesaian  masalah;  sumber-  sumber  pembiayaan;  pemberangkatan  sampai pemulangan;  peningkatan  kualitas  calon  TKI;  informasi;  kualitas  pelaksana penempatan TKI dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BPN2TKI)  yang  beranggotakan  wakil-wakil  instansi  pemerintah  terkait  mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  di  luar  negeri.  Wakil-wakil  instansi  pemerintah  terkait  mempunyai kewenangan  dan  selalu  berkoordinasi  dengan  instansi  induk  masing-masing  dalam pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penempatan  dan  perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  di  luar negeri.  Bidang  tugas  masing-masing  instansi  terkait  meliputi bidang  ketenagakerjaan,  keimigrasian,  hubungan  luar  negeri,  administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu (Kristiadi, Subekti, & Raharjo, 2022).

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  menurut  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Di Luar Negeri
Perlindungan  TKI  yang  sudah  bekerja  sebenarnya  masuk  pada  bagian hubungan kerja karena sudah berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, selain karena  sudah  termasuk  materi  pembicaraan  di  luar  mekanisme  penyaluran, penerimaan  dan  penempatan  TKI,  namun  agar  menjadi  satu  kesatuan  pembahasan penulis akan menyajikannya pada bagian ini (Kosidin, 1997).
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  RI  No.  Kep/92/MEN/  1998 perlindungan tenaga  kerja  Indonesia  di luar  negeri  dilaksanakan  melalui  asuransi  di mana  lembaga  pelaksana  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  diluar  negeri bertanggung  jawab  atas  keselamatan  dan  kesejahteraan  tenaga  kerja,  penyelesaian permasalahan  dan  hak-hak  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri.  Untuk merealisasikan  tanggung  jawab  pelaksana  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia,  maka setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  ditempatkan  di  luar  negeri  wajib  diikutsertakan dalam  program  asuransi  perlindungan  tenaga  kerja,  di  mana  penyelenggaraannya dilaksanakan oleh asuransi yang diakui dan terdaftar pada Departemen Keuangan RI. Adapun bentuk asuransi perlindungan dimaksud berupa: Santunan bagi tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia sejak keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke  daerah  asal,  santunan  bagi  tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan  sejak diberangkatkan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal, santunan bagi tenaga kerja  Indonesia  yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  setelah  melampaui  waktu tiga  bulan  setelah  perjanjian  kerja  ditanda  tangani,  santunan  bagi  tenaga  kerja Indonesia  yang  tidak  dibayar  gajinya  dan  atau  yang  tidak  memperoleh  hak-haknya serta  bantuan  hukum  kepada  tenaga  kerja  Indonesia  dalam  hal  yang  bersangkutan harus menghadapi peradilan di negara yang bersangkutan (Hanifah, 2020).
Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dilaksanakan  mulai  dari  pra  penempatan, masa  penempatan,  sampai  dengan  purna  penempatan.  Dalam  rangka  pemberian perlindungan  selama  masa  penempatan  TKI  di  luar  negeri,  Perwakilan  Republik Indonesia  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  perwakilan  pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang di tempatkan di luar negeri yaitu perlindungan selama  masa  penempatan  TKI  di  luar  negeri  dilaksanakan.    Pemberian    bantuan huku38m    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan  di  negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dan pembelaan atas pemenuhan hak- hak  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  di negara  TKI  ditempatkan.  Serta  ketentuan  mengenai  pemberian  perlindungan  selama masa penempatan TKI di luar negeri diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pelaksana  penempatan  TKI  swasta  bertanggung  jawab  untuk  memberikan perlindungan  kepada  calon  TKI/TKI  sesuai  dengan  perjanjian  penempatan.  Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang di tempatkan  oleh  pelaksana  penempatan  TKI  swasta  wajib  mengikuti  program pembinaan  dan  perlindungan  TKI.  Program  pembinaan  dan  perlindungan  TKI sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  83  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan Pemerintah (Arifin, Rozak, Darmawan, Salsabila, & Dina, 2018a).
Setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib mengikuti program  asuransi  perlindungan  yang  preminya  dibayar  oleh  pengguna  jasa  tenaga kerja Indonesia atau lembaga pelaksana penempatan. Bagi tenaga kerja Indonesia yang menjadi peserta program ini berstatus sebagai tertanggung dan berhak mendapatkan kartu tanda peserta asuransi yang berlaku sah sebagai polis individu yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi (Dalimunthe, 2023).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri,  perlindungan  terhadap  TKI  yang  bekerja  ke  luar negeri meliputi :
a. Perlindungan TKI pra penempatan.
b. Perlindungan TKI selama penempatan.
c. Perlindungan TKI puma penempatan

## Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Bagi TKI
Definisi  TKI  menurut  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.39  tahun  2004 Tenaga  kerja  Indonesia (TKI)  adalah  setiap warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan  menerima  upah.  Sehingga  dengan  definisi  TKI  menurut  Undang-Undang Nomor  39  tahun  2004  tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa  TKI  adalah  orang Indonesia  yang  mencari  penghidupan  di  luar  wilayah  kedaulatan  Negara  Indonesia. Karena  berada  di  luar  teritorial  Indonesia,  tenaga  kerja  Indonesia  tidak  sepenuhnya berada  pada  jangkauan  perlindungan  dari  Negara  Indonesia  mengingat  keberadaan TKI  yang  telah  masuk  pada  wilayah  hukum  sebuah  negara  tempat  mereka  bekerja. Sehingga negara sebagai mana yang telah di amanahkan oleh Undang- Undang 1945 yang  berbunyi  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia. Pemerintah wajib melindungi warga negaranya baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri (Arifin, Rozak, Darmawan, Salsabila, & Dina, 2018b).
Dari  dua  dekade  terakhir  ini  setidaknya  pemerintah  telah  mengeluarkan kebijakan  baik  yang  berupa  Undang-  Undang,  Keppres  dan  Peraturan  Menteri  yang bersinggungan langsung dengan perlidungan TKI di luar Negeri. Meskipun demikian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih kurang berjalan dengan efektif, terlihat dengan masih tingginya kasus yang menimpa TKI yang berada di luar negeri (Baikhaki, 2017).
Lemahnya perlindungan TKI diluar negeri pada dasarmya dapat dilihat secara langsung  dan  tidak  langsung.  Dapat  di  lihat  secara  langsung  dalam  hal  ini  artinya legal  sistem  tersebut  sudah  terlihat  dari  pasal-pasal  yang  tertera  dalam  kebijakan- kebijakan  yang  dimaksud  dengan  dapat  dilihat  secara  tidak  langsung  adalah implementasi  dari  legal  sistem  tersebut  setelah  mendapat  kajian-kajian  maupun tanggapan  oleh  masyarakat  luas  pada  umumnya  dan  buruh  itu  sendiri  pada khususnya.  Disamping  itu,  lemahnya  perlindungan  TKI  diluar  negeri  adalah kurangnya  sinergitas  antara  pihak-pihak  terkait  yang  mengurusi  masalah  tersebut. Kurangya sinergitas tersebut tentunya kembali lagi pada kebijakan dan isi pasal-pasal yang  pernah  dikeluarkan  pemerintah  Untuk  menanggulangi  kelemahan  diatas  maka negara  membentuk  sebuah  badan  yaitu  BNP2TKI,  yang  telah  diamanatkan  oleh Undang-Undang.  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (BNP2TKI)  adalah  sebuah  lembaga  pemerintah  non  departemen  yang mempunyai  fungsi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penempatan  dan  perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  luar  negeri  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi. Lembaga  ini  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2006 (Purwadi, 2021). Tugas pokok BNP2TKI antara lain:
1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan  Pemerintah  negara  Pengguna  TKI  atau  Pengguna  berbadan  hukum  di negara tujuan penempatan;
2. Memberikan  pelayanan,  mengkoordinasikan,  dan  melakukan  pengawasan mengenai:  dokumen;  pembekalan  akhir  pemberangkatan  (PAP);  penyelesaian masalah;  sumber-  sumber  pembiayaan;  pemberangkatan  sampai  pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BPN2TKI)  yang  beranggotakan  wakil-wakil  instansi  pemerintah  terkait  mempunyai
fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  di  luar  negeri.  Wakil-wakil  instansi  pemerintah  terkait  mempunyai kewenangan  dan  selalu  berkoordinasi  dengan  instansi  induk  masing-masing  dalam pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penempatan  dan  perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  di  luar negeri.  Bidang  tugas  masing-masing  instansi  terkait  meliputi bidang  ketenagakerjaan,  keimigrasian,  hubungan  luar  negeri,  administrasi kependudukan,  kesehatan,  kepolisian,  dan bidang  lain  yang  dianggap perlu (JAHRI, n.d.).
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  penerapan  hukum  tenaga  kerja indonesia (TKI) menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan pekerja/buruh dan pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap nasib Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  dan  perlindungan  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI).  Serta dengan adanya Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengamanatkan untuk  membentuk  BNP2TKI  sebagai  lembaga  yang  ditugaskan  oleh  negara  untuk memberikan perlindungan hukum kepada TKI (Rina Purba, 2013).

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil dan pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa:
1. Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  indonesia  (TKI)  menurut  Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri  adanya  pra  penempatan,  selama  penempatan,  purna  penempatan.  Serta pengawasan terhadap penyelenggaraan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dilaksanakan  dengan  tujuan  yaitu  wajib  lapor  lowongan  pekerjaan,  wajib  lapor ketenagakerjaan di perusahaan, dan pelatihan kerja.
2. Penerapan hukum tenaga kerja Indonesia (TKI) menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin  kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan  pemerintah  tetap bertanggung jawab terhadap nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan perlindungan terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI).  Serta  dengan  adanya  Pasal  94  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  mengamanatkan  untuk  membentuk  BNP2TKI sebagai  lembaga  yang  ditugaskan  oleh  negara  untuk  memberikan  perlindungan hukum kepada TKI.

## REFERENSI
Agus,  D.  (2019).  Ruang  Lingkup  Pengaturan  Perlindungan  Buruh/Pekerja  Menurut Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan. LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 4 (1), 1 – 25.
Al  Mizan,  M.  A.  (2022).  Tegakkan  Hukum  Pada  Pelaku  TPKS  Terhadap  Korban Disabilitas  Sesuai  Pasal  9  Uu  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia. Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia , 2 , 31 – 51.
Arifin,  M.,  Rozak,  M.,  Darmawan,  I.  D.,  Salsabila,  T.  H.,  &  Dina,  W.  (2018a).
Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Sosial Di Indonesia. Universitas Tidar . Arifin,  M.,  Rozak,  M.,  Darmawan,  I.  D.,  Salsabila,  T.  H.,  &  Dina,  W.  (2018b). Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Sosial Di Indonesia. Universitas Tidar . Arliman, L. (2016). Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia. Lex Jurnalica , 13 (3), 147997.
Baikhaki,  A.  (2017).  Penerapan  hukum  lingkungan  di  indonesia:  hukum  pidana, hukum  perdata  dan  hukum  dan  hukum  administrasi. Al  Qisthas  Jurnal  Hukum Dan Politik , 8 (1), 131 – 142.
Chamdani,  C.,  Endarto,  B.,  Kusnadi,  S.  A.,  Indrajaja,  N.,  &  Syafii,  S.  (2022).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja/Buruh  Yang  Putus  Hubungan  Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 4 (1), 1 – 16. Dalimunthe, N. (2023). Hukum Ketenagakerjaan . Merdeka Kreasi Group. Diyantoro, B., & Alie, M. M. (2014). Pola penggunaan remitan tenaga kerja Indonesia (TKI)  serta  pengaruhnya  terhadap  perkembangan  daerah  asal. Teknik  PWK (Perencanaan Wilayah Kota) , 3 (2), 319 – 332.
Hanifah,  I.  (2020).  Peran  dan  tanggung  jawab  negara  dalam  perlindungan  hukum tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di  luar negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 10 – 23.
Hanrahmawan, F. (2010). Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar). Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 78 – 94. Harahap, A. M. (2020). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan .
Hasibuan,  M.  S.  P.,  &  Hasibuan,  H.  M.  S.  P.  (2016). Manajemen  sumber  daya  manusia . Bumi aksara.
Henry Halim SH, M. H. (2019). Analisis Yuridis Asas Proprsionalitas Dalam Perjanjian Kerja  Berdasarkan  UU  No  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan. JIAGANIS , 4 (1). Hulaify,  A.  (2019).  Asas- Asas  Kontrak  (Akad)  Dalam  Hukum  Syari’Ah. At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen , 3 (1).
Husni, L. (2003). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Indonesia,  R.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (Id): Ri .
Indrawati, A. (2019). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan tenaga kerja outsourcing dalam perspektif undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. actual , 9 (2), 57 – 65. JAHRI,  S.  (n.d.). Implementasi  bnp2tki  dalam  permasalahan  pengiriman  tenaga  kerja indonesia ke arab saudi 2006-2011 .
Khakim, M. (2017). Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum . Kosidin,  K.  (1997).  Perlindungan  Hukum  bagi  Tenaga  Kerja  di  Indonesia. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung .
Kristiadi,  E.  Y.,  Subekti,  R.,  &  Raharjo,  P.  S.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 10 (1), 312 – 317.
Laia, F., & Laia, D. (2021). Pelayanan pemberangkatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri  di  dinas  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  provinsi  sumatera  utara. jurnal governance opinion , 5 (2), 84 – 90.
Lawendatu,  M.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Ketenagakerjaan  Tentang  Perlindungan Buruh/Pekerja  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003. Lex  Et Societatis , 9 (1).
Nola,  L.  F.  (2023).  Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Hukum  Ketenagakerjaan  Di Indonesia. Kajian , 25 (3), 217 – 229.
Prasetyotomo, A. S. (2014). Pengembangan sistem informasi geospasial berbasis mobile pada perlindungan tenaga kerja Indonesia: studi kasus BNP2TKI .
Purwadi, W. (2021). Kewajiban negara terhadap perlindungan tenaga kerja indonesia. mimbar yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 5 (1), 22 – 41. Rahmany, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 7 (1), 51 – 73.
Rina  Purba,  S.  H.  (2013).  Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  indonesia  di  luar  negeri berdasarkan uu no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri. constitutum , 12 (2). Rivai, V. (n.d.). Dan Ella Jauvani Sagala. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
Subijanto, S. (2011). Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 17 (6), 705 – 718. Sugiono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . digilib.unigres.ac.id.
Yusuf,  S.  (2012). Perlindungan  Tenaga  Kerja  Alih  Daya  (Outsourcing)  Perspektif  Undang- undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam . Malang: UIN Maliki Malang.
Copyright Holder :
© Syaiful Bakri (2024a).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: