## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PELELANGAN BARANG JAMINAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT VETERAN KOTA MAKASSAR
Mulfiha Risyida Farid, Mahmudah Mulia Muhammad Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: risyidafaridm@gmail.com

## Abstrak
Manusia  adalah  makhluk  sosial,  yaitu  seseorang  yang  selalu  bergantung  dengan masyarakat  sehingga  memerlukan  bantuan  dari  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dalam  bermasyarakat. 1 Kebutuhan  hidup  manusia  disebut sebagai pelaku ekonomi, menusia berkembang dengan populasi yang banyak dan tersebar di berbagai belahan dunia membuat ekonomi semakin berkembang. 2 Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum  yang  melakukan  kegiatan  pegadaian  yang  berbasiskan  prinsip-prinsip syariah  yaitu  Pegadaian  Syariah  sehingga  masyarakat  mendapat  beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan. 3 Pada umumnya pihak kreditur seperti Pegadaian Syariah, tidak mau memberi pinjaman kepada pihak lain tanpa ada  suatu  keyakinan  bahwa  peminjam  akan  dapat  mengembalikan  pinjamannya dalam  waktu  yang  sudah  ditentukan.  Keyakinan  itu  ada  kalanya  berupa  persepsi atas  harapan  penggunaan  dana  yang  disediakan  oleh  pegadaian  syariah,  yaitu jaminan  hutang  yang  berupa  gadai. 4 Perjanjian  hutang  dengan  jaminan  dikenal dalam  al-Qur’an  dengan  istilah al-rahn ,  biasa  diterjemahkan  “Gadai”.    Secara terminologi,  didefinisikan  oleh  ulama  fikih  menjadikan  sebagai  materi  (barang) sebagai  jaminan  hutang  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pembayar  utang  apabila orang  yang  berutang  tidak  bisa  menyembalikan  utangnya. 5 Pegadaian  Syariah Makassar  merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti,  karena  belum  banyak masyarakat  yang  mengetahui  mekanisme  pelalangan  barang  jaminan  akibat nasabah  tidak  mampu  bayar  angsuran.  Telah  menjadi  konsekuensi  dalam  setiap akad  timbal  balik,  bahwa  setiap  pihak  yang  terbukti  melakukan  wanprestasi mendapatkan sanksi hukum.  Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah  dengan  judul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Mekanisme  Pelelangan Barang  Jaminan  Akibat  Ketidakmampuan  Nasabah  Membayar  Angsuran  Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar”.
1 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum  Muamalat (Yogyakarta:  UII  Press,  2000),    h. 11.
2 Sohrah,  “Prinsip  Ekonomi  Dalam  Islam”, Al-Qadau:  Jurnal  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam , Vol. 1, No. 2 (2014): h. 15.
3 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah , (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 6.
4 Muh. Zuhri, Riba Dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h. 173.
5 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer (Bogor:  Penerbit  Ghalia Indonesia, 2012), h. 198.
Kata  Kunci:  Hukum  Islam,  Mekanisme  Pelelangan,  Barang  Jaminan, Ketidakmampuan, Membayar Angsuran, Pegadaian Syariah.

## Abstract
Humans are social beings, that is, someone who is always dependent on society, so they need help from the community to meet their needs in society. The needs of human  life  are  referred  to  as  economic  actors,  humans  develop  with  a  large population and spread in various parts of the world, making the economy grow. The government has facilitated the community with a public company that carries out pawnshop activities based on sharia principles, namely Sharia Pawnshops so that the community gets several benefits, namely fast, practical and reassuring. In general, creditors, such as Sharia Pawnshops, do not want to give loans to other parties without a belief that the borrower will be able to repay the loan within a predetermined  time.  This  belief  is  sometimes  in  the  form  of  a  perception  of  the hope of using the funds provided by Islamic pawnshops, namely debt guarantees in the form of pawning. Debt agreements with collateral are known in the Qur'an by  the  term  al-rahn,  usually  translated  "Pawn".  In  terms  of  terminology,  it  is defined  by  fiqh  scholars  as  material  (goods)  as  collateral  for  debts  that  can  be used  as  debt  repayments  if  the  debtor  cannot  repay  the  debt.  Makassar  Syariah Pegadaian is an interesting thing to study, because not many people know about the mechanism for passing collateral items due to customers not being able to pay installments.  Has  become  a  consequence  in  every  lead  contract  reciprocity,  that any party proven to have committed a default shall be subject to legal sanctions. Furthermore,  this  was  formulated  into  a  scientific  work  entitled  "Review  of Islamic  Law  Against  the  Mechanism  of  Auction  of  Guaranteed  Items  Due  to Customer's  Inability  to  Pay  Installments  at  the  South  Veterans  Unit  Sharia Pawnshop in Makassar City".
Keywords:  Islamic  Law,  Auction  Mechanism,  Collateral,  Inability,  Paying Installments, Sharia Pawnshops.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Islam  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  disebut  sebagai dimensi  muamalah,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Aristoteles  bahwa  Manusia sebagai zoon  politicon atau  makhluk  sosial  yang  tidak  terlepas  dari  bantuan sesama  manusia  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  makhluk  di  muka  bumi. 6 Kegiatan  muamalah  yang  sering  kita  jumpai  dalam  kehidupan  sehari-hari diantaranya  adalah  aktifitas  jual  beli,  sewa  menyewa,  utang  piutang  dan  masih banyak  lagi.  Muamalah  sendiri  secara  etimologi  memiliki  makna  yang  sama dengan al mufa’ala yaitu saling berbuat yang memiliki arti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. 7
6 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 10.
7 M.  Thahir  Maloko,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelayanan  Jasa  dan  Penerapan Akad pada BNI Syariah Makassar”, El-  Iqhitishaduna: Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah, Vol.  2 , No. 1 (April 2020), h. 27.
Kebutuhan  hidup  manusia  disebut  sebagai  pelaku  ekonomi,  menusia berkembang dengan populasi yang banyak dan tersebar di berbagai belahan dunia membuat  ekonomi  semakin  berkembang.  Teori  tentang  bagaimana  cara  manusia memenuhi  kebutuhan  hidupnya  menjadi  suatu  di  siplin  ilmu,  kemudian  ilmu berkembang  dari  paham-paham  pakar  ekonomi  terlebih  dahulu  seperti  kapitalis, komunis, dan sosialis, namun teori-teori dari beberapa aliran ini memiliki banyak kekurangan untuk di terapkan dalam perekonomian manusia. 8
Adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan atau badan hukum yang memerlukan  dana  yang  besar.  Seiring  dengan  kegiatan  ekonomi  tersebut, kebutuhan  pendanaan  pun  semakin  meningkat.  Kebutuhan  pendanaan  tersebut sebagian besar dapat dipenuhi dengan melakukan pinjam meminjam. 9
Pemerintah  telah  memfasilitasi  masyarakat  dengan  suatu  perusahaan umum  yang  melakukan  kegiatan  pegadaian  yang  berbasiskan  prinsip-prinsip syariah  yaitu  Pegadaian  Syariah  sehingga  masyarakat  mendapat  beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan. 10
Penyaluran  kredit  melalui  Pegadaian  Syariah  diharapkan  mampu meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  menambah  lapangan  kerja  dan meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Dengan  meminjamkan  dana  kepada masyarakat, pegadaian syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, tetapi  bukan  bank  karena  pelaksanaan  penyaluran  dana  ke  masyarakat  ini  dari dana yang dihimpun.
Pada  umumnya  pihak  kreditur  seperti  Pegadaian  Syariah,  tidak  mau memberi pinjaman kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan  dapat  mengembalikan  pinjamannya  dalam  waktu  yang  sudah  ditentukan. Keyakinan  itu  ada  kalanya  berupa  persepsi  atas  harapan  penggunaan  dana  yang disediakan oleh pegadaian syariah, yaitu jaminan hutang yang berupa gadai. 11
Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam al-Qur’an dengan istilah al-rahn ,  biasa  diterjemahkan  “Gadai”.    Secara  terminologi,  didefinisikan  oleh ulama  fikih  menjadikan  sebagai  materi  (barang)  sebagai  jaminan  hutang  yang dapat  dijadikan  sebagai  pembayar  utang  apabila  orang  yang  berutang  tidak  bisa menyembalikan  utangnya. 12 Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  gadai  adalah suatu pinjaman yang memiliki barang jaminan dan barang jaminan dikembalikan disaat barang tersebut telah dilunasi. 13
Terjadinya  gadai  harus  dipenuhi  dengan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  sesuai  dengan  jenis  benda  yang  digadaikan.  Dalam  hal  ini  antara
8 Sohrah,  “Prinsip  Ekonomi  Dalam  Islam”, Al-Qadau:  Jurnal  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam , Vol. 1, No. 2 (2014): h. 15.
9 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 5.
10 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 6.
11 Muh.  Zuhri, Riba  Dalam  al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan (Jakarta:  PT  Raja Grafindo, 1997), h. 173.
12 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer (Bogor:  Penerbit  Ghalia Indonesia, 2012), h. 198.
13 Mutmainna  dan  Muhammad  Anis,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Rahn Emas  di  Bank  Syariah  Indonesia ”,  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi Syariah , Vol 2, No. 2 (Januari 2021): h. 50.
debitur  dan  kreditur  mengadakan  perjanjian  pinjaman  uang  (kredit)  dengan  janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai. 14
Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang berlandaskan nilai-nilai  syariah  tentunya  beda  dengan  pegadaian  konensional.  Pegadaian syariah  harus  menyesuaikan  atau  mampu  untuk  menjadi  mediator  dan  dapat bekerja  sama  dengan  berbagai  perusahaan  yang  berhuungan  dengan  ekonomi masyarakat 15 Ekonomi  syariah  sebagai  sistem  merupakan  induk  dari  segala aktivitas  perekonomian  yang  dilakukan  dengan  berpedoman  kepada  syariat Islam. 16
Salah  satu  bidang  usaha  baru  yang  ditawarkan  Pegadaian  Syariah  dan cukup  banyak  diminati  masyarakat  ialah Arrum BPKB  yaitu  pinjaman  (kredit) dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  kontruksi  penjaminan  kredit secara jaminan fidusia yang diberikan pegadaian syariah kepada pengusaha mikro dengan  jaminan  berupa  kendaraan  tapi  yang  dijaminkan  hanya  surat kepemilikannya saja. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untung mendukung kegiatan sehari-hari. Pegadaian syariah sebagai penyalur dana kredit  bagi  masyarakat  bagi  masyarakat  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik,  ada kalanya  juga  debitur  tidak  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  waktu  yang telah disepakati  (wanprestasi).  Wanprestasi  ialah  seorang  debitur  tidak  memenuhi kewajibannya  atau  terlambat  memenuhi  kewajibannya  atau  nasabah  dalam memenuhi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 17
Salah satu contoh, pada saat mengangsur (mencicil) terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan nasabah terlambat membayar angsuran pada setiap bulannya. Maka pihak debitur atau nasabah akan dikenakan denda jika terlambat membayar dalam  satu  bulan.  Jika  tiga  bulan  berturut-turut  pihak  debitur  tidak  membayar maka  diambillah  keputusan  yaitu  dengan  melelang  barang  yang  sudah  dijadikan sebagai jaminan.
Pegadaian  Syariah  Makassar  merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme pelalangan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu bayar angsuran.
Telah  menjadi  konsekuensi  dalam  setiap  akad  timbal  balik,  bahwa  setiap pihak  yang  terbukti  melakukan  wanprestasi  mendapatkan  sanksi  hukum.  Dari gambaran  kasus  tersebut  penulis  akan  mencoba  menguraikan  dalam  bentuk penelitian  skripsi  yang  berjudul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Mekanisme Pelalangan  Barang  Jaminan  Akibat  Ketidakmampuan  Nasabah  Membayar Angsuran pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar”.
14 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011),  h. 6.
15 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah (Deskripsi  dan  Ilustrasi) (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), h. 170.
16 Mahmudah  Mulia  Muhammad,  “Sedekah  Sebagai  Metode  Membumikan  Ekonomi Syariah di Masyarakat”, El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 3, No. 1 ( Juni 2021): h. 3.
17 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermassa, 1995), h. 146.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  yaitu  metode  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah- masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting yang  kompleks  dan  rinci. 18 Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan  hukum Syar’i .  Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah kepala cabang dan pegawai yang berada di lingkup Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan,  Kota Makassar. Selanjutnya, metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Pelelangan  Barang  Jaminan  Akibat  Ketidakmampuan Nasabah  Dalam  Membayar  Angsuran  Pada  Pegadaian  Syariah  Unit Veteran Selatan Kota Makassar
Gadai  termasuk  kedalam  hukum  perikatan  karena  dalam  gadai  minimal terdapat dua pihak yang  mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk  memberikan  sesuatu  dan  pihak  lainnya  mengikatkan  diri  dalam  satu kesepakatan  untuk  saling  membantu  memenuhi  kebutuhannya  masing- masing. 19 Pegadaian  syariah  Unit  Veteran  Selatan  Kota  Makassar  merupakan sebuah  lembaga  pegadaian  yang  dalam  proses  operasionalnya  berdasarkan  pada ketentuan  syariat  Islam.  Dengan  adanya  pegadaian  syariah  Unit  Veteran  Selatan Kota Makassar memberikan solusi atau alternatif bagi masyarakat Kota Makassar untuk  memanfaatkan  pelayanan  jasa  gadai  yang  ditawarkan  oleh  pegadaian syariah Veteran.
Pegadaian  syariah  Unit  Veteran  Selatan  dalam  memberikan  pinjaman kepada  nasabah  mensyaratkan  adanya  barang  jaminan  yang  disediakan  oleh nasabah. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan umum yang berlaku dalam lingkup pegadaian, termasuk pegadaian syariah unit Veteran Selatan Kota Makassar.
Keberadaan  barang  jaminan  pada  pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan berdasarkan  pada  ketentuan  syariah  yakni  yang  dimaksud  dengan  gadai  syariah ( rahn )  adalah  menahan  salah  satu  harta  nasabah  ( rahun )  sebagai  barang jaminan ( marhun ) atas pinjaman/hutang ( marhun bih ) yang diterima oleh nasabah. Namun, terkadang  nasabah  mengalami  kesulitan atau  kendala  dalam  membayar angsuran setiap  bulannya.  Beberapa  alasan  yang  menjadi  kendala  nasabah  tidak  dapat membayar  angsuran  adalah  dapat  berupa  usahanya  sedang  redup,  benar-benar tidak  memiliki  uang  sehingga  tidak  mampu  membayar  angsuran,  nasabah meninggal dunia, hingga nasabah sengaja tidak mau membayar (lalai).
Praktik  gadai  pada  umumnya  terjadi  karena  adanya  kebutuhan  yang mengharuskan  seseorang  untuk  berhutang.  Namun  terkadang  pihak  pegadaian tidak  memberikan  pinjaman  tanpa  adanya  suatu  persyaratan.  Oleh  karena  itu,
18 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung,:Tarsito, 1995), h. 25.
19 Sutriani dan Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”, Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah , Vol. 3, No. 1 ,(Oktober 2020): h.32.
pegadaian  syariah  unit  veteran  selatan  memberikan  solusi  yang  dapat    dijadikan sebagai jaminan yakni dapat berupa emas, kendaraan, eletronik dan lain-lain.
Adapun prosedur gadai pada pegadaian syariah unit Veteran Selatan dapat dilihat melalui gambar berikut ini:
Bagan 4. 1
Alur pelaksanaan Gadai pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan. 20 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa prosedur gadai yang berlaku di Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan dilakukan sebagai berikut:
1. Prosedur pemberian pinjaman
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ikrar  Sakti  Yusuf.  SE,  diketahui bahwa  prosedur  memperoleh marhun  bih atau  pinjaman  dari  pegadaian  syariah bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  sangat  sederhana,  mudah  dan  cepat. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman tersebut sebagai berikut: 21
a) Calon nasabah langsung ke loket penaksir dan menyerahkan marhun untuk di taksir nilainya
b) Calon nasabah menandatangani surat bukti rahin (SBR)
c) Calon  nasabah  datang  ke  loket  kasir  untuk  menerima  uang  pinjaman marhun bih
20 Sumber: pegadaian syariah unit veteran Selatan
21 Ikrar  Sakti  Yusuf.  SE  (32  Tahun),  Pengelola  Pegadaian  Syariah  unit  Veteran  Selatan, Wawancara , Makassar, 30 November 2022

## Alur pelaksanaan gadai barang
Nasabah membawa persyaratan administrasi dan barang jaminan
Bagian administrasi memeriksa persyaratan administrasi Bagian penafsir melakukan pengecekan kondisi barang dan penafsiran nilai barang Jika persyaratan administrasi dan penafsiran barang jaminan telah selesai, maka akan dilakukan akad Pemeliharaan Jatuh tempo Akad meliputi: 1. Kesepakatan biaya gadai
2. Jatuh tempo gadai
3. Biaya pemeliharaan
4. Biaya penjagaan
5. Biaya penafsiran
2. Sistem dan prosedur pelunasan pinjaman Nasabah  memiliki  kewajiban  untuk  melunasi  pinjaman  yang  telah  di terima  dan  dapat  di  lunasi  kewajibannya  sebelum  jatuh  tempo.  Prosedur pelunasan pinjaman oleh nasabah adalah sebagai berikut:
a) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu
b) Nasabah  membayar  kembali  pinjaman  langsung  kepada  kasir,  disertai dengan bukti surat gadai.
c) Barang di keluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan
d) Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah
e) Pada  waktu  pelunasan  dan  pengembalian  kembali  barang  jaminan memakan  waktu  15  menit  serta  tidak  di  kenakan  pungutan  lain  kecuali sewa modal dan biaya penyimpanan.
3. Prosedur pelelangan barang jaminan Apabila  batas  waktu  jatuh  tempo  telah  berakhir  dan  nasabah  belum  bisa melunasi,  menyicil  atau  memperpanjang  masa  gadai,  maka  barang  jaminan ( marhun) akan di lelang oleh pegadaian syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang  dilakukan  oleh  pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan  apabila  terdapat nasabah yang terhambat dalam membayar angsuran atau wanprestasi.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ikrar  Sakti  Yusuf.  SE  selaku  pengelola pegadaian  syariah  Unit  Veteran  Selatan,  menjelaskan  bahwa  barang  yang  dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas, kendaraan, eletronik dan lain-lain “barang yang  dapat  dijadikan  barang  jaminan  pada  pegadaian  syariah  yaitu  barang  yang memiliki nilai jual dan dapat dimanfaatkan. Selain itu, barang tersebut harus milik nasabah”. 22
Barang  jaminan  tersebut  oleh  pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan selanjutnya  akan  ditafsir  dan  dipelihara  oleh  pengelola.  Masa  berlaku  barang tersebut  yaitu  120  hari  setelah  akad  kredit.  Sama  halnya  dengan  pegadaian konvensional  pada  umumnya,  pegadaian  syariah  juga  mengenakan  biaya administrasi  dan  biaya  pemeliharaan  atau  penjagaan  ( mu’nah ).  Lebih  lanjut, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ikrar  Sakti  Yusuf.  SE  mengatakan  bahwa “perbedaan  antara  pegadaian  syariah  dan  pegadaian  konvensional  adalah  pada pegadaian  syariah  aturan  yang  berlaku  yaitu  aturan  yang  ditetapkan  berdasarkan Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  terkait  dengan  biaya  administrasi, pemeliharaan  dan  akad-akad  yang  ada  dalam  pegadaian  syariah.  Sedangkan pegadaian  konvensional  aturan  yang  diterapkan  merupakan  kebijakan  dari  pihak pegadaian konvensional.” 23
Setelah  akad  kredit  selesai,  selanjutnya  barang  jaminan  tersebut  akan disimpan  dan  dirawat  hingga  masa  jatuh  tempo  yakni  120  hari  setelah  akad. pegadaian syariah unit Veteran Selatan akan mendapatkan keuntungan dari  biaya administrasi dan biaya pemeliharaan bukan dari tambahan bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.
22 Ikrar  Sakti  Yusuf.  SE  (32  Tahun),  Pengelola  Pegadaian  Syariah  unit  Veteran  Selatan, Wawancara , Makassar, 30 November 2022.
23 Ikrar  Sakti  Yusuf.  SE  (32  Tahun),  Pengelola  Pegadaian  Syariah  unit  Veteran  Selatan, Wawancara , Makassar, 30 November 2022.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Isak  Cipta  Pali  selaku  Business  Process Outsourcing  (BPO)  pada  pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan  mengatakan bahwa  “apabila  dalam  waktu  120  hari  setelah  jatuh  tempo,  dan  nasabah  belum mampu melunasi angsuran tersebut maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan  tersebut.  Namun  sebelum  barang  tersebut  dilelang,  pihak  pegadaian syariah  akan  memberitahukan  terlebih  dahulu  kepada  nasabah  melalui  SMS, telfon dan penyuratan.” 24
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  diketahui  bahwa  jatuh  tempo terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi atau menebus barang jaminan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah. Fatwa Dewan Syariah  Nasional  memberikan  ketentuan  jatuh  tempo  yakni murtahin harus memberikan  peringatan  kepada rahin agar  segera  melunasi  hutangnya.  Pada praktiknya,  pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan  akan  memberikan  masa tenggang kepada nasabah yang belum melunasi hutangnya. Pegadaian syariah unit Veteran Selatan memiliki dua jenis gadai yaitu:
Pertama ;  nasabah  yang  gadainya  telah  jatuh  tempo  dan  belum  mampu menebus  hutangnya,  maka  pihak  pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan  akan menawarkan pilihan seperti memperpanjang atau memerbaharui gadainya dengan membayar biaya pokok sebesar 10 % dari harga tafsiran barang jaminan, sehingga periode jatuh temponya akan diperpanjang selama empat bulan.
Kedua ; nasabah yang tidak memperpanjang gadainya akan dihubungi oleh pihak  pegadaian  syariah  melalui  SMS,  Telfon  atau  penyuratan,  namun  tidak memberikan  informasi  terkait  perpanjangan  maka  pihak  pegadaian  syariah  akan melakukan  eksekusi  barang  jaminan  atau  melakukan  proses  lelang  untuk menutupi hutang nasabah.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika dalam masa jatuh tempo  nasabah  tidak  melunasi  cicilan  ataupun  memperpanjang  masa  pinjaman maka  barang  jaminan  akan  dilelang  oleh  pihak  pegadaian.  Pelelangan  tersebut dilakukan  dengan  masa  pelelangan  10  hari.  Namun  pada  pegadaian  syariah  unit Veteran  Selatan  akan  mengembalikan  sisa  dari  hasil  pelelangan  barang  jaminan kepada  nasabah,  hal  tersebut  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ikrar  Sakti Yusuf. SE yang mengatakan bahwa “pihak pegadaian syariah unit Veteran Selatan akan  mengembalikan  sisa  dari  hasil  pelelangan  kepada  nasabah  ketika  barang jaminan  tersebut  berhasil  dilelang.  Karena  pada  praktiknya,  pihak  pegadaian hanya mengambil hasil pelelangan sesuai dengan jumlah pinjaman. 25

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syaiah
Gadai  dalam  tinjaun  hukum  Islam  merupakan  salah  satu  akad  dalam perjanjian  pinjam  meminjam.  Dengan  perjanjian  tersebut  seseorang  akan melaksanakan  suatu  hal  sehingga  memunculkan  suatu  peikatan  di  antara  kedua belah pihak. Demikian pula pada gadai di lembaga pegadaian, dalam akad selalu
24 Isak Cipta Pali (27 Tahun), BPO Pegadaian Syariah unit Veteran Selatan, Wawancara , Makassar, 30 November 2022.
25 Ikrar  Sakti  Yusuf.  SE  (32  Tahun),  Pengelola  Pegadaian  Syariah  unit  Veteran  Selatan, Wawancara , Makassar, 30 November 2022.
mengadakan  perjanjan  terlebih  dahulu.  Akad  yang  ada  pada  gadai  bersifat konsesual  yang  artinya  setelah  ada  kata  sepakat  antara  kedua  belah  pihak  untuk mengadakan  perjanjian  gadai  maka  disitu  terbentuk  persetujuan  gadai  yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensi.
Pada  praktiknya,  tidak  semua  nasabah  dapat  melaksanakan  kewajiban untuk  membayar  angsuran.  Oleh  karena  itu  pegadaian  syariah  berhak  melelang barang  jaminan  tersebut  untuk  melunasi  angsuran  nasabah.  Hal  tersebut  sudah menjadi ketentuan dipegadaian syariah dan sudah pula di beritahukan secara lisan maupun tertulis.
Terkait dengan pelelangan barang jaminan, pemilik barang tersebut dalam hal ini nasabah berhak mengetahui terkait tindakan di adakannya pelelangan. Oleh karena  itu  sebelum  memasuki masa  jatuh  tempo  120  hari  yang telah  di  tentukan pada  saat  akad,  pihak  pegadaian  syariah  wajib  memberitahu  nasabah.  Apabila pada masa jatuh tempo dan nasabah tidak ingin memperpanjang masa gadai maka pegadaian syariah berhak melelang barang tersebut.
Menurut  pandangan  hukum  Islam,  pelelangan  barang  jaminan  boleh dilakukan  untuk  melunasi  hutang  nasabah  sesuai  dengan  jumlah  pinjaman.  Oleh karena  itu  jika  terdapat  sisa  dari  hasil  pelelangan  maka  pihak  pegadaian  syariah harus mengembalikan selisih uang dari hasil pelelangan.
Setelah  barang  jaminan  ditarik  dari  nasabah  kemudian  barang  tersebut dilelang  untuk  melunasi  sisa  hutang  nasabah.  Dalam  akad rahn pihak  pemberi jaminan  (pegadaian  syariah)  berhak  untuk  menguasai  barang  jaminan  sebagai hutang dan pihak pengadaian (nasabah) berkewajiban melunasi hutangnya. Dalam hal  melunasi  hutang  tersebut,  maka  pihak  pegadaian  syariah  dapat  melakukan pelelangan apabila terpenuhi syarat berikut ini:
1. Apabila pihak rahin tidak dapat melunasi marhun bih nya;
2. Apabla  pihak rahin merasa  tidak  mampu  untuk  mengembalikan marhun bih dan meminta pihak pegadaian syariah untuk melelang atau menjualkan;
3. Apabila pihak rahin tidak berkeinginan untuk memperpanjang gadainya Pelelangan sama halnya dengan penjualan. Terdapat penjual  dan pembeli,
dalam al-Qur’an dijelaskan mengenai akad jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan,  berdasarkan  prinsip  rela  sebagaimana  tercantum  dalam  QS.  al- Nisa>/04:29.
                                                     
                                                    
                                            
                  26   
Terjemahnya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu
26 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Cet.  1;  Solo:  Tiga  Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 79.
membunuh  dirimu;  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pebarikan  dan pelelangan  barang  jaminan  merupakan  salah  satu  akad  jual  beli  yang  sudah  di sepakati  antara  pemilik  barang  dengan  pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan. Dalam  hal  ini,  penarikan  dan  penjualan  barang  jaminan  dilakukan  atas  dasar saling  memerlukan  antara  penjual  yaitu  nasabah  dan  pegadaian  syariah  unit Veteran Selatan maupun pihak yang membeli barang jaminan tersebut.
Menurut  fiqih  Islam,  Penarikan  barang  jaminan  boleh  dilakukan  dengan ketentuan  bahwa  kedua  belah  pihak  saling  rela  seperti  yang  di  uraikan  pada  QS. al-Nisa ayat 29.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  secara  keseluruhan  proses  penarikan  dan penjualan  (pelelangan)  barang  jaminan  pada  pegadaian  syariah  Unit  Veteran Selatan  sudah  memenuhi  ketentuan  yang  merujuk  pada  fatwah  dewan  syariah nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 yang menyebutkan :
1. Apabila  jatuh  tempo murtahin harus  memperingatkan rahin untuk  segera melunasi hutangnya;
2. Apabila rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  maka marhun di  jual paksa/di eksekusi dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan syariah;
3. Hasil  penjualan marhun di  gunakan  untuk  melunasi  hutang,  biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan;
4. Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekurangan  menjadi kewajiban rahin .
Semua  ketentuan  tersebut  telah  dipedomani  dan  dilaksanakan  oleh pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan  dalam  melaksanakan  pelelangan  barang jaminan.  Oleh  karena  itu,  dapat  di  simpulkan  bahwa  mekanisme  pelelangan barang  jaminan  di  pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan  telah  sesuai  dengan syariat Islam.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  penulis  menarik kesimpulan  mengenai  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Mekanisme  Pelelangan Barang  Jaminan  Akibat  Keridakmampuan  Nasabah  Membayar  Angsuran  di Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan, sebagai berikut:
1) Mekanisme  Pelelangan  Barang  jaminan  akibat  ketidakmampuan  nasabah membayar angsuran di pegadaian syariah unit veteran selatan, di lakukan apabila  dalam  waktu  120  hari  nasabah  tidak  melunasi  hutang  dan  tidak pula  memperpanjang  masa  gadai,  maka  pegadaian  syariah  unit  Veteran Selatan  akan  melalukan  pelelangan  untuk  melunasi  hutang  nasabah.
Pelelangan  tersebut  dilakukan  selama  10  hari.  Namun  pada  pegadaian syariah  unit  Veteran  Selatan  akan  mengembalikan  sisa  dari  hasil pelelangan  barang  jaminan  kepada  nasabah.  Namun  sebelum  barang tersebut  dilelang,  pihak  pegadaian  syariah  akan  memberitahukan  terlebih dahulu kepada nasabah melalui SMS, telfon dan penyuratan.”
2) Berdasarkan  hasil  penelitian,  secara  keseluruhan  proses  penarikan  dan penjualan  (pelelangan)  barang  jaminan  pada  pegadaian  syariah  Unit Veteran  Selatan  sudah  memenuhi  ketentuan  yang  merujuk  pada  fatwah dewan syariah nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5.  Semua  ketentuan  tersebut  telah  di  pedomani  dan  di  laksanakan  oleh pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan  dalam  melaksanakan  pelelangan barang  jaminan.  Oleh  karena  itu,  dapat  di  simpulkan  bahwa  mekanisme pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah unit Veteran Selatan telah sesuai dengan syariat Islam.
2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Pegadaian  Syariah  Unit Veteran  Selatan  Kota  Makassar,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan serta kemajuan terhadap  mekanisme  pelelangan  barang  jaminan  atas  ketidakmampuan  nasabah dalam membayar hutang yaitu:
1. Pihak  pegadaian  syariah  unit  Veteran  Selatan  harus  lebih  selektif  dalam memberikan hutang kepada nasabah agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
2. Pihak nasabah harus memperhatikan secara seksama syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah terkait prosedur mengajukan pinjaman serta nasabah harus mengukur kemampuannya dalam membayar angsuran sehingga tidak terjadi kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research . Bandung: Tarsito, 1995. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat , Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
Nawawi,  Ismail. Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer .  Bogor:  Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
RI,  Kementerian  Agama. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Bandung:  PT  Sygma Examedia Arkanleema, 2018.
Siregar, Hariman Surya. Fikih Muamalah Teori dan Implementasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermassa, 1995. Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah (Deskripsi  dan Ilustrasi). Yogyakarta: EKONISIA, 2004. Sutedi, Adrian. Hukum Gadai Syariah . Bandung: Alfabeta, 2011. Zuhri,  Muh. Riba  Dalam  Al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo, 1997.

## Jurnal
Mutmainna  dan  Muhammad  Anis.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik Rahn  Emas  di  Bank  Syariah  Indonesia”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah , Vol.  2, No. 2 (Januari 2021). Maloko,  M.  Thahir.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelayanan  Jasa  dan Penerapan  Akad  pada  BNI  Syariah  Makassar”. El-  Iqhitishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 , No. 1 (April 2020).
Muhammad, Mahmuda Mulia. “Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah  di  Masyarakat”. El-Iqtishady:  Jurnal  Ilmiah  Jurusan  Hukum Ekonomi Syariah . Vol. 3, No. 1 (Juni 2021).
Sutriani  dan  Ashar  Sinilele.  “Tinjauan  Hukum  Terjadinya  Wanprestasi  Gadai Sawah”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi Syari’ah , Vol 3, No. 1 (Oktober 2020). Sohrah.  “Prinsip  Ekonomi  Dalam  Islam”, Jurnal Al-Qadau:  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam , Vol. 1, No. 2 (2014).

## Wawancara
Ikrar  Sakti  Yusuf.  SE  (32  Tahun),  Pengelola  Pegadaian  Syariah  unit  Veteran
Selatan, Wawancara , Makassar, 30 November 2022.
Isak  Cipta  Pali  (27  Tahun),  BPO  Pegadaian  Syariah  unit  Veteran  Selatan,
Wawancara , Makassar, 30 November 2022.