## Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB
Ken Paramitha Aryana 1 , Indri Yuliafitri 2
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 1,2
Abstract. Waqf has the potential to increase economic growth in Indonesia, but its realization is still lacking. This is because there are problems with waqf management instiutions (nazhir), one of which is related to governance. Waqf Core Principles in WCP-13 serve as guidelines in the supervision of nazhir governance. The object of research is Wakaf Salman ITB. This study aims to find out how the Wakaf Salman ITB efforts in implementing nazhir governance and the role of BWI in supervising its governance. This research uses a descriptive-qualitative method with a case study  approach.  The  results  show  that  Wakaf  Salman  ITB  seeks  to  apply  the  WCP-13  criteria  and  the  values  of transparency, accountability, responsibility, professionalism, and equality as part of nazhir governance.  However, the problem and challenge is that they do not yet have a risk management system and the application of PSAK 112 ‘Waqf Accounting’. It is hoped that there will be training related to risk management and cooperation between BWI and IAI so that financial reports can be standardized and nazhir can be more accountable and trustable.

## Keywords. Good nazhir governance; Waqf; Waqf Core Principles
Abstrak .  Wakaf  memiliki  potensi  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  namun  realisasinya masih kurang. Hal ini dikarenakan terdapat masalah pada lembaga pengelola wakaf (nazhir), salah satunya terkait tata kelola. Prinsip Inti Wakaf pada WCP-13 menjadi pedoman dalam pengawasan tata kelola nazhir. Objek penelitian adalah Wakaf Salman ITB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya  Wakaf Salman ITB dalam menerapkan tata kelola nazhir dan peran BWI dalam pengawasan tata kelolanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Wakaf  Salman  ITB berupaya untuk menerapkan kriteria WCP-13 dan nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan  kesetaraan  sebagai  bagian  dari  tata kelola  nazhir.  Namun, yang menjadi  masalah dan  tantangan  adalah  belum memiliki sistem manajemen risiko dan penerapan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Diharapkan adanya pelatihan terkait manajeman risiko serta adanya kerja sama antara BWI dan IAI agar laporan keuangan dapat terstandar sehingga nazhir dapat lebih akuntabel dan terpercaya.
Corresponding author. Email: ken20001@mail.unpad.ac.id 1 ,   indri.yuliafitri@unpad.ac.id 2 How to cite this article. Aryana, K. P. & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 11 (1), 2023, 87-96. History of article. Received: Februari 2023, Revision: Maret 2023, Published: April 2023 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v11i1.46526 Copyright©2023. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  dengan penduduk mayoritas beragama Islam, mencapai  87%  atau  sebanyak  231  juta penduduk  (Kementerian  Agama,  2022), berpotensi    besar  dalam  pengembangan  dan pengelolaan wakaf. Wakaf memiliki kontribusi  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, seperti membangun fasilitas kesehatan, infrastruktur,  sumur  air,  rumah  untuk  orang- orang  yang  membutuhkan,  pembiayaan  panti asuhan,  dan  memberikan  fasilitas  pendidikan kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu
(Asrohah, (2012); Khan, (2014)). Bahkan pada kondisi  pandemi Corona  Disease  Virus 2019 (Covid-19),  wakaf  memiliki  peran  penting dalam  membantu  memulihkan  perekonomian Indonesia,  seperti  membangun  rumah  sakit wakaf,  mengadakan  bantuan  alat  kesehatan, serta  memberikan  manfaat  wakaf  produktif untuk  pengusaha  UMKM  dan  pekerja  yang terkena  pemutusan  hubungan  kerja  (Ascarya, (2021); Nurjannah & Abdullah (2020)).
Namun,  perkembangan  wakaf  saat  ini masih memiliki masalah sehingga pengelolaannya  belum  maksimal,  antara  lain kualitas  sumber  daya  manusia,  kelembagaan,
dan  keterlibatan  pemerintah  (A.  Ali  &  Zaki, 2017), rendahnya literasi masyarakat  (Cupian &  Najmi,  2020;  Hiyanti  et  al.,  2020;  Rifai, 2020; Fawwaz et al. 2021)),  pengawasan dan tata  kelola  (Yuliafitri  &  Rivaldi,  2017); Amaliah  et  al.,  2021;  As’har  &  Diana,  2019; Rohman,  2020;  Utomo  et  al.,  2020;  Rifai, 2020;  Lubis  &  Lestari,  2021),  akuntabilitas (Rifai, 2020; Baihaqi et al., 2021; Muhammad & Sari, 2021), terbatasnya instrumen keuangan dalam  mengembangkan  nilai  aset  wakaf (Fiskalpedia, 2021), kompetensi nazhir (Hiyanti,  Afiyana,  et  al.,  2020),  aspek profesionalisme  dan  sertifikasi  nazhir  wakaf (Fauzi  et  al.,  2022),  serta  regulasi  dan kelembagaan  yang  perlu  diperkuat  dan diselaraskan (KNEKS 2021a).
Pengelolaan, pemberdayaan, dan eksistensi  wakaf  sangat  berhubungan  dengan nazhir,  sebagai  pihak  yang  bertugas  dan bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  dan pengembangan  harta  benda  wakaf  yang  telah dititipkan  oleh  wakif  sebagai  donatur  wakaf sesuai  dengan  peruntukannya.  Jika  nazhir dapat  berlaku  amanah,  profesional,  dan terpercaya, akan berdampak pada pengelolaan wakaf  yang  lebih  terkelola  secara  maksimal dan optimal  (Kasdi, 2014). Nazhir profesional dapat mencakup moral, tata kelola, manajemen dan  bisnis,  kemampuan  keterampilan,  teknis, dan berelasi. Selain itu yang menjadi hambatan dan  masalah  pada  nazhir  adalah  masalah administrasi  wakaf,  literasi,  pengetahuan wakaf, kompetensi, pembinaan, pendampingan, perekrutan, penerimaan imbalan, profesionalisme nazhir, dan pengawasan  wakaf  (Baharuddin  &  Iman, 2018;  K.  M.  Ali  et  al.,  2018;  Munandar  & Nopianti,  2022).  Menurut  hasil  survey  BWI (2020) 45% responden akan memilih melaksanakan  wakafnya  ke  nazhir  lembaga, dikarenakan aspek akuntabilitas, transparansi, dan aksesbilitas informasi.
Waqf  Core  Principles (WCP)  atau prinsip  inti  wakaf  adalah  inisiatif  bersama antara  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI),  Bank Indonesia (BI), dan International Research of Training Institute (IRTI) dari Islamic Development  Bank (IsDB).  WCP  disusun untuk  menjelaskan  secara  rinci  dan  singkat
mengenai  prinsip-prinsip  inti  atas  fungsi, tugas,  dan  peran  manajemen,  serta  sebagai suatu  sistem  pengendalian  dan  pengawasan wakaf.  Dalam  WCP,  tata  kelola  nazhir  yang baik atau good nazhir governance merupakan salah satu dimensi WCP selain fondasi hukum, pengawasan wakaf, manajemen risiko, dan tata kelola syariah.
G ood  nazhir  governance mencakup tujuan strategis, lingkungan kontrol, pengetahuan  wakaf,  manajemen,  kepatuhan syariah, serta tanggung jawab dewan lembaga wakaf.  Penerapan  tata  kelola  nazhir  sangat penting  untuk  menghindari moral  hazard, mengelola  risiko, serta  untuk  menaikan kepercayaan  masyarakat  kepada  nazhir  itu sendiri (Masyita, 2012).
Good  nazhir  governance dijelaskan pada WCP nomor 13 (WCP-13) dengan lebih spesifik  mengatur  mengenai  penerapan  tata kelola  dan  pengawasan  nazhir  wakaf  oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka dari itu, nazhir  harus  memperhatikan  nilai  maslahah, transparansi,  produktivitas,  dapat  dipercaya, serta nilai keberlanjutan (BWI et al., 2018).
Nazhir  sebagai  lembaga  pengelola wakaf  merupakan  entitas  syariah  non-bisnis. Prinsip tata kelola yang harus dijalankan oleh lembaga pengelola sebagai entitas syariah non- bisnis  menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia (2020)  adalah  transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kewajaran.  Sehingga  prinsip  tata  kelolanya akan  sedikit  berbeda  dengan  prinsip good governance yang  dikemukakan  oleh  Komite Nasional  Kebijakan Governance (KNKG) seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.
Transparansi  atau  keterbukaan  dalam pengungkapan  ( disclosure )  atas  informasi yang  memadai,  relevan,  dan  mudah  diakses oleh  pemangku  kepentingan  untuk  proses pengambilan  keputusan.  Prinsip  transparansi dalam  Al  Quran  tertera  pada  QS  Al  Baqarah (2:282).  Akuntabilitas  merupakan  paparan fungsi,  tugas,  pengendalian,  dan  pelaksanaan pertanggungjawaban  organisasi  yang  terinci dan  jelas,  sehingga  pengelolaannya  dapat berjalan  secara  terukur.  Prinsip  akuntabilitas dalam  Al  Quran  tertera  pada  QS  Al  Isra
(17:84).
Pertanggungjawaban atau responsibilitas  adalah  kesesuaian  terhadap aturan  syariah,  peraturan  atau  regulasi  yang berlaku, tanggung jawab terhadap masyarakat dan  lingkungan.  Prinsip  pertanggungjawaban dalam  Al  Quran  tertera  pada  QS  An  Nisa (4:59).  Nazhir  harus  bersikap  profesional, objektif  dan  independen  atau  bebas  dari pengaruh  atau  tekanan  dari  pihak  manapun serta  nazhir  mempunyai  kompetensi  dan komitmen. Nazhir harus menghindari peluang dan  proses  bisnis  yang  dapat  menimbulkan risiko  moral.  Semua  kegiatan  bisnis  yang diusulkan harus dievaluasi berdasarkan hukum syariah.  Prinsip  profesionalisme  dalam  Al Quran  tertera  pada  QS  Az-Zumar    (39:18). Selain  itu  nazhir  harus  memegang  prinsip kewajaran dan keadilan dalam memenuhi hak- hak  pemegang  kepentingan  sesuai  dengan kesepakatan dan regulasi yang berlaku. Prinsip kewajaran  dan  kesetaraan  dalam  Al  Quran tertera pada QS Al Maidah  (5:8).
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa penerapan good  governance ,  terutama  pada nilai  transparansi  dan  akuntabilitas  yang memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan wakaf  (Yuliafitri  &  Rivaldi,  2017;  As’har  & Diana, 2019) dan minat wakif untuk berwakaf (Ahmad  &  Rusdianto,  2020;  Baihaqi  et  al., 2021). Namun prinsip governance yang diteliti masih  bersifat  umum  dan  tidak  spesifik  dan khusus  untuk  nazhir  seperti good  nazhir governance pada Waqf  Core  Principle. Sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih dalam mengenai penerapan good nazhir governance pada  lembaga  pengelola  wakaf, agar dapat melihat sejauh mana nazhir sebagai nazhir dapat menerapkan poin tata kelola yang disarankan oleh BWI, serta sejauh mana BWI mengawasi  nazhir  dalam  pengelolaan  dan pengembangan wakafnya.
Merujuk pada permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan di Wakaf Salman ITB.  Dari  observasi  awal,  akhir  tahun  2021 BWI  mengadakan  survey  penerapan Waqf Core  Principle dan  Wakaf  Salman  ITB merupakan  salah  satu  dari  respondennya. Namun  masih  banyak  poin  yang  belum lengkap  dari  penerapan  WCP  tersebut.
Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  upaya  Wakaf  Salman ITB  untuk  memperbaiki  penerapan good nazhir  governance dalam  pengelolaan  dan pengembangan wakaf, mengidentifikasi masalah  dalam  penerapan  WCP  tersebut,  dan mengidentifikasi bagaimana peran BWI dalam proses  pengawasan  terhadap  Wakaf  Salman ITB.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang bersangkutan, mengingat pentingnya implementasi good  nazhir  governance dalam pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf,  agar kinerja, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat    terhadap  nazhir  tetap  terjaga sehingga  memberikan  kontribusi  kepada potensi penerimaan wakaf.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Fokus penelitian  yaitu  implementasi good  nazhir governance pada  Wakaf  Salman  ITB. Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  yang  digunakan adalah  hasil  wawancara  dengan  pengurus nazhir.  Kemudian  data  sekunder  yang digunakan  adalah  sumber  tertulis  yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dokumentasi kegiatan, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan  akan  permasalahan  yang  diteliti. Teknik  analisis  data  menggunakan  model analisis  interaktif  ( interactive  model  of analysis )  yang  terdiri  atas  tiga  tahapan  yaitu reduksi  data  ( reduction  data ),  penyajian  data ( data  display ),  dan  penarikan  kesimpulan ( conclucing drawing ). (Miles et al., 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada WCP-13 “ Good Nazhir Governance ”,  BWI  memastikan  bahwa terdapat kebijakan dan proses tata kelola, yang meliputi  pengetahuan  pengelolaan  wakaf, lingkungan  pengendalian,  kepatuhan  syariah, alat  strategi,  dan  tanggung  jawab  pengurus
nazhir  yang  dimiliki  oleh  nazhir  dengan memberikan  7  (tujuh)  kriteria  umum  dan  2 (dua) kriteria tambahan sesuai dengan nilai tata kelola  entitas  non  bisnis  syariah,  yaitu transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, profesionalisme,  dan  kewajajaran/kesetaraan. Wawancara dilakukan dengan Manajer Operasional  dan  Manager  Program  Wakaf Salman ITB.

## Transparansi
Pada  nilai  transparansi  nazhir  harus mengelola  harta  benda  wakaf/wakaf  uang dengan transparan, dan berdasarkan tata kelola yang  baik  harus  membuat  laporan  keuangan dan  kinerja  secara  rutin  yang  dapat  diakses oleh wakif dan pemegang kepentingan lainnya.
Dalam  mengimplementasikan  nilai transparansi,  Wakaf  Salman  ITB  berupaya menyediakan  informasi  mengenai  aktivitas pengelolaan  kepada  masyarakat  melalui platform media  seperti  instagram,  situs website ,  dan  media  promosi,  agar  mudah dibaca  dan  diakses  oleh  pengguna  laporan. Pada  halaman website ,  Wakaf  Salman  ITB menyediakan  laporan  tahunan  yang  berisi tentang program kerja dan pengelolaan wakaf, berikut  dengan  tujuan  akhir,  keunggulan, durasi,  wilayah  sasaran,  dampak,  output, indikator keberhasilan, dan tujuan Sustainable Deveopment  Goals (SDGs)  dari  program wakaf yang sedang dilakukan. Untuk memaksimalkan  nilai  transparansi,  Wakaf Salman  ITB  berencana  untuk  menyediakan newsletter mengenai perbaharuan atas penggunaan dana wakaf untuk per 3 bulan.
Peran  BWI  dalam  hal  ini  adalah memberi  dashboard  untuk  memudahkan Wakaf Salman ITB untuk melakukan pelaporan rutin kepada BWI, yang bernama e- nazhir.  E-nazhir  merupakan  sistem  dari  BWI pelaporan  aset,  penyaluran,  penghimpunan, dan pengelolaan wakaf.
Selain itu kendala transparansi lainnya adalah  belum  melakukan  publikasi  laporan keuangan  terstandar  akuntansi  wakaf  yaitu PSAK  112.  Namun  Wakaf  Salman  ITB  telah berupaya  untuk  mempublikasikan  laporan pengelolaan  wakaf  berupa  laporan  tahunan saja.

## Akuntabilitas
Dalam  nilai  akuntabilitas,  Wakaf Salman  ITB  saat  ini  sedang  mengembangkan dan  memperbaharui Standard  Operating Procedure (SOP)  dan sistem internal  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  antar  divisi  agar koordinasi lebih maksimal.
Operasional Wakaf Salman ITB diawasi  secara  internal  oleh  Dewan  Syariah Yayasan  Pembina  Masjid  Salman  untuk pengelolaan  aset  dan  pengelolaan  dan  Satuan Pengawasan  Internal  untuk  bagian  keuangan operasional, serta secara eksternal diawasi oleh BWI.
Laporan keuangan Wakaf Salman ITB diaudit  setiap  tahun  oleh  Kantor  Akuntan Publik  Independen,  bermula  dari  tahun  2020 dan  sedang  mengajukan  untuk  audit  laporan keuangan  tahun  2021.  Namun  saat  ini  belum ada  sistem  manajemen  risiko  karena  masih mengalami  transisi  dari  manajemen  lama  ke manajemen baru.
Untuk  teknologi  yang  digunakan  saat ini belum ada sistem khusus yang terintegrasi atau  digunakan  Dewan  Pengawas  Syariah YPM Salman ITB dalam proses pengawasannya, jadi berdasar laporan berkala saja.
Untuk  kode  etik,  Wakaf  Salman  ITB telah memiliki kode etik atau code of conduct yang dibuat untuk mengatur etika pengelolaan wakaf dan etika perilaku individu.
Hambatan  dan  masalah  yang  terjadi saat  ini  dalam  menempuh  nilai  akuntabilitas, Wakaf  Salman  masih  kesulitan  menuju penerapan  PSAK  112  tentang  Akuntansi Wakaf,  karena  masih  minimnya  pengetahuan dan sosialisasi  mengenai  standar ini. Laporan Keuangan  yang  digunakan  masih  merujuk kepada  PSAK  45  tentang  Organisasi  Nirlaba. Penerapan PSAK 112 menjadi target KPI ( Key Performance  Indicator )  dari  Wakaf  Salman ITB  dalam  waktu  dekat  karena  mengacu kepada  peningkatan  kinerja  keuangan  dan pelaporan  keuangan.  Wakaf  Salman  ITB berharap  sistem  pelaporan  dari  BWI  yang berupa dashboard pelaporan aset, penyaluran, penghimpunan, dan pengelolaan wakaf, dapat tersinkronasi  dengan  standar  PSAK  112  agar
laporan  keuangan  nazhir  lebih  akuntabel  dan transparan.

## Responsibilitas
Untuk  menjamin  kepatuhan  syariah, Wakaf  Salman  ITB  selalu  berkonsultasi dengan Dewan Syariah dari YPM Salman ITB dalam  merencanakan  program  kegiatan, ataupun terkait dengan kebijakan keuangannya agar sejalan dengan ketentuan syariah. Selain itu, untuk menjamin kepatuhan kepada hukum dan  peraturan  wakaf  di  Indonesia,  Wakaf Salman  ITB  memiliki  tim  legal  dan  advokasi yang memiliki pemahaman mengenai regulasi dan  peraturan  perundang-undangan  mengenai aset wakaf di Indonesia.
Laporan  pertanggungjawaban  yang dilaporkan  oleh  Wakaf  Salman  ITB  kepada BWI  adalah  berupa  laporan  tahunan  dan laporan keuangan secara berkala.
BWI melakukan penilaian dan pengawasan  wakaf  secara  berkala  dalam menilai kebijakan dan praktik tata kelola yang dimiliki oleh  Wakaf Salman  ITB  yang sesuai dengan  peraturan  syariah  dan  regulasi  di Indonesia.
Hambatan  Wakaf  Salman  ITB  untuk meningkatkan nilai responsibilitas adalah saat ini  belum  adanya  ketentuan  mengenai  rasio keuangan untuk nazhir wakaf. Rasio keuangan tersebut  dianggap  sangat  membantu  untuk mengukur  kinerja  keuangan,  penghimpunan, dan  penyaluran  wakaf,  sehingga  laporan keuangan  dapat  mudah  dibaca  dan  dipelajari oleh  stakeholder.  Selain  itu  dibutuhkan tempelate pelaporan nazhir yang seragam agar laporan  pertanggungjawaban  lebih  cepat terintegrasi kepada BWI.

## Profesionalisme
Untuk  meningkatkan  profesionalisme nazhir,  BWI  bekerja  sama  dengan  Badan Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP),  serta didukung pula oleh Kementerian Agama kerap mengadakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi  untuk  pengurus  nazhir.  Pelatihan ini  menjadi  syarat  mutlak  supaya  roda pengelolaan  wakaf  berjalan  dengan  baik  dan profesional dan terpercaya. Wakaf Salman ITB telah  mengirimkan  2  (dua)  orang  untuk
menerima  pelatihan  dan  sertifikasi  dari  BWI, untuk kompetensi perencanaan dan
pengelolaan harta benda wakaf serta kompetensi perencanaan dan penerimaan harta benda wakaf.
Wakaf Salman ITB menetapkan struktur tata kelola dan persyaratan yang sesuai untuk  pencalonan  dan  pengangkatan  tenaga kerja  pengurus  wakaf  yang  sidik,  amanah, tabligh,  fatanah,  serta  memiliki  religiusitas yang  baik,  serta  sesuai  dengan  nilai  yang ditanamkan  pada  Wakaf  Salman  ITB.  Selain itu,  Wakaf  Salman  ITB  kerap  membina  anak muda yang disebut dengan ‘nazhir muda’ agar meningkatkan  pengetahuan  wakaf  kepada anak  muda  dan  membuka  ide-ide  baru  untuk Wakaf Salman ITB.
Wakaf  Salman  ITB  memiliki  sistem reward  and  punishment  untuk  mengukur kinerja  pengurus  wakaf,  standar  kompetensi, sistem  kinerja,  dan  KPI  ( Key  Performance Indicator ). Namun Wakaf Salman ITB belum memiliki  kebijakan  tertulis  secara  formal untuk  mengatasi  konflik  kepentingan  dan lingkungan  kontrol  yang  terjadi,  sehingga konflik  yang  terjadi  di  Wakaf  Salman  ITB akan didiskusikan terlebih dahulu, namun akan ada  tindakan  apabila  terdapat  susunan pengurus  lembaga  wakaf  apabila  terbukti secara  hukum ada  orang  yang  tidak melaksanakan tugasnya. Untuk restrukturisasi pengurus nazhir, akan diberikan kebijakan dari Dewan Syariah YPM Salman ITB.
Saat  ini  tantangan  profesionalisme yang sedang dihadapi oleh Wakaf Salman ITB adalah dikarenakan SDM yang dimiliki berasal dari  latar  belakang  kondisi  pendidikan  yan beragam sehingga dibutuhkan treatment SDM yang berbeda-beda. Selain itu untuk mengembangkan inovasi dibutuhkan webinar, pelatihan  dan,  workshop  lebih  banyak  dari BWI,  serta  mini  class  atau Forum  Group Discussion (FGD)  antar  nazhir  agar  dapat saling berbagi ide dan masalah yang dihadapi oleh para nazhir.

## Kewajaran/Kesetaraan
Dalam  nilai  keadilan  dan  kewajaran, Wakaf  Salman  ITB  menyediakan hotline callcenter dan layanan via media sosial untuk
para stakeholder dapat  memberi kritik, saran, dan  perbaikan  kinerja.  Selain  itu,  Wakaf Salman  ITB  menyediakan  layanan  ‘Halo wakif’dan mengadakan acara wakif gathering dalam rangka menyampaikan laporan pencapaian  dan  pengelolaan  wakaf  sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada wakif.
Begitu pula dalam menghitung imbalan sebagai  hak  nazhir.  Saat  ini  program  yang dikerjakan  oleh  Wakaf  Salman  ITB  bergerak di wakaf sosial dan belum terbentuk aset wakaf produktif yang sudah selesai, sehingga belum bisa  mendapatkan  imbalan  persentase  bagi hasil dari keuntungan pengelolaan aset wakaf yang  disyaratkan  oleh  BWI  dan  IAI.  Apabila tidak cukup untuk mendukung biaya manajemen, maka jumlahnya dapat dibayaran dari  pendapatan  non  wakaf,  seperti  infaq  dan sedekah,  yang  persentasinya  disepakati  oleh ketentuan BWI, serta dengan Surat Keputusan Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB. Hal  ini  menjadi  tantangan  untuk  Wakaf Salman  ITB untuk  terus  mengejar  aset  wakaf produktif.
Wakaf  Salman  ITB  sangat  terbuka dalam memberikan kesempatan dalam penerimaan pengurus wakaf tanpa membedakan ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi  fisik,  selama  beragama  Islam  dan sesuai dengan kompetensi dan nilai dari Wakaf Salman ITB.
Dalam  upaya  bersikap  adil  dalam pelayanan  kepada  wakif  dengan  memenuhi segala  kesepakatan  tanpa  mengurangi  hak wakif,  Wakaf  Salman  ITB  memiliki  kanal penghimpunan  wakaf  dengan  menyesuaikan kebutuhan  wakif,  seperti  wakif  personal ataupun wakif instansi/korporat.
Wakaf Salman ITB berupaya bersikap jujur  dan  adil  dalam  menyalurkan  manfaat wakaf kepada mauquf’alaih dengan melakukan perencanaan, penilaian, dan pengevaluasian mauquf’alaih agar  tepat manfaat  dan  tepat  sasaran  sesuai  dengan kebutuhan mauquf’alaih .  Selain  itu  Wakaf Salman ITB meberikan laporan secara berkala tentang  kondisi,  alasan,  pencapaian,  dan progres wakaf.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  implementasi good nazhir  governance pada  Wakaf  Salman  ITB adalah;  pertama,  dalam  nilai  transparansi, Wakaf Salman ITB berupaya untuk mengungkapkan  laporan  tahunan  yang  berisi tentang  pencapaian  dan  pengelolaan  program wakaf  kepada  pengguna  laporan,  disertai penggunaan dashboard e-nazhir agar mempermudah  nazhir  dalam  mengungkapkan laporan kinerja dan pengelolaan wakaf kepada BWI.
Kedua,  pada  aspek  akuntabilitas, Wakaf Salman ITB sedang berupaya membangun  dan  memperbaharui  sistem manajemen  risiko,  SOP,  dan  pelaporan keuangan  dengan  tetap  diawasi  oleh  Dewan Pengawas Syariah dan SPI YPM Salman ITB selaku  pengawas  internal,  dan  BWI  selaku pengawas  eksternal.  Namun  pada  tahap  ini, Wakaf  Salman  ITB  membutuhkan  pelatihan dan  ruang  diskusi  bersama  BWI  dan  nazhir lainnya  dalam  upaya  mengimplementasikan Akuntansi  Wakaf  PSAK  112  agar  laporan keuangan  nazhir  dapat  dipublikasikan  kepada masyarakat  sesuai  standar  akuntansi  yang berlaku.  Selain  itu  dibutuhkan  sistem  yang terintegrasi dengan ketentuan PSAK 112 agar laporan    yang  dibuat  oleh  nazhir  dapat tersinkronasi langsung kepada BWI.
Ketiga,  dalam  aspek  responsibilitas, Wakaf  Salman  ITB  berupaya  mematuhi ketentuan  syariah  dan  regulasi  di  Indonesia dengan  melibatkan  Dewan  Pengawas  Syariah dan bagian legal sebelum mengambil keputusan  atas  kebijakan.  Selain  itu  BWI berperan  dalam  menilai  secara  berkala  atas kebijakan dan praktik tata kelola yang dimiliki oleh  Wakaf  Salman  ITB  yang  sesuai  dengan peraturan syariah dan regulasi di Indonesia.
Keempat, Wakaf Salman ITB berupaya meningkatkan profesionalisme pengurus nazhir  dengan  berpartisipasi  pada  pelatihan kompetensi dan sertifikasi yang diadakan oleh BWI. Selain itu Wakaf Salman ITB memiliki kebijakan  dalam  melakukan recruitment dan manajeman  SDM  sebagai  jaminan  bahwa
Wakaf  Salman  ITB  mengutamakan  kualitas dan  kinerja  pengurus  seperti  sistem reward and punishment agar tetap sesuai dengan core value Wakaf Salman ITB.
Kelima,  Wakaf  Salman  ITB  berusaha menerapkan prinsip kewajaran/kesetaraan dengan memberikan layanan sesuai kebutuhan wakif dan para pemegang kepentingan lainnya, serta  dalam  memberikan  manfaat  kepada mauquf’alaih , Wakaf Salman ITB melakukan penilaian  dan  evaluasi  terlebih  dahulu  agar tepat  manfaat  dan  tepat  sasaran  dengan kebutuhan mauquf’alaih.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran  yang  bisa  disampaikan  adalah  Wakaf Salman  ITB  perlu  mengadakan  pembelajaran dan pelatihan rutin berkaitan dengan penerapan  PSAK  112,  serta  BWI  dan  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk dapat memberikan edukasi dan pelatihan, agar nazhir dapat  membuat  laporan  keuangan  sesuai dengan  standar  yang  ada.  Maka  dari  itu, laporan  keuangan  dapat  dipublikasikan  dan dapat  segera  diakses  oleh  masyarakat.  Wakaf Salman  ITB  dapat  mempertahankan  kualitas pengelolaan  wakaf  dengan  tata  kelola  nazhir yang  baik  sehingga  dapat  dipercaya  oleh masyarakat dan memberikan kontribusi kepada perekonomian di Indonesia. Selain itu perlu  diadakan  pelatihan  terkait  manajemen risiko  kepada  nazhir  agar  nazhir  memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait meminimalisir  dan  memitigasi  risiko  yang kemungkinan  terjadi  dalam  penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf.
Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat dilakukan  analisis  perbandingan  penerapan good  nazhir  governance berdasarkan Waqf Core  Principle pada  beberapa  nazhir  yang berbeda, serta implikasinya terhadap penerimaan wakaf dan minat berwakaf

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Z. A., & Rusdianto. (2020). Impact of Transparency  and  Accountability  on
Trust and Intention to Donate Cash Waqf in  Islamic  Microfinance  Institutions.
Shirkah:  Journal  of  Economics  and Business , 5 (2), 197. https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.31 7 Ali,  A.,  &  Zaki,  I.  (2017).  Masalah Pendayagunaan  Wakaf  Tunai  Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah  Surabaya. Jurnal  Ekonomi Syariah  Teori  Dan  Terapan , 4 (9),  726. https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp 726-740
Ali,  K.  M.,  Yuliani,  M.,  Mulatsih,  S.,  & Abdullah,  Z.  (2018).  Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. AL-FALAH : Journal of Islamic Economics , 3 (1), 1. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345
Amaliah,  A.,  Afifah,  N.,  &  Rochmiyatun,  S.
(2021).  Governance  dalam  Pengelolaan Wakaf  Produktif  di  Yayasan  Sekolah Islam  Terpadu  (SIT)  Al-Furqon. I- Philanthropy:  A  Research  Journal  On Zakat And Waqf , 01 (September), 1–16.
As’har,  F.,  &  Diana,  N.  (2019).  Pengaruh Penerapan  Prinsip  Good  Governance Terhadap  Penerimaan  Wakaf  Tunai. E- Jra , 8 (2), 42–54.
Ascarya, A. (2021). The role of Islamic social finance  during  Covid-19  pandemic  in Indonesia’s economic recovery. International  Journal  of  Islamic  and Middle Eastern Finance and Management .
https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-
2020-0351
Asrohah, H. (2012). Waqf and Its Contribution in  Education  in  Historical  Perspective. EL-Qist:  Journal  of  Islamic  Economic and Business (JIEB) , 2 (2), 279–292.
Baharuddin,  A.  Z.,  &  Iman,  R.  Q.  (2018). Nazir  Wakaf  Profesional,  Standarisasi dan  Problematikanya. Li  Falah:  Jurnal Studi  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 3 (2),
62–74.
http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/ar ticle/view/1197
Baihaqi, J., Islamiah, M. H., & Munandar, M. A.  (2021).  Penguatan  Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi Pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham). Jurnal Akun Nabelo: Jurnal … , 4 (112).
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ jan/article/view/17229
BWI.  (2020). Laporan  Indeks  Literasi  Wakaf Nasional 2020 . http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ kovalen/article/view/6719
BWI,  BI,  &  IRTI-IsDB.  (2018).  Waqf  Core Principles  for  Effective  Waqf  Operation and Supervision. In International Working Group on Waqf Core Principles (Issue 1).
Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-
Faktor  yang  Memengaruhi  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Wakaf  Uang  di Kota  Bandung. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam , 6 (02), 151–162.
Fauzi, R. M. Q., Hapsari, M. I., Herianingrum, S., Fanani,  S., &  Kurnia, T. (2022). The challenges  of  empowering  waqf  land  in Indonesia: an analytical  network process analysis. International  Journal  of  Ethics
and Systems .
https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-
0061
Fawwaz, M. F. A., Juliana, J., Cakhyaneu, A.,
Muhammad,  M.,  &  Marlina,  R.  (2021). Waqf as Alternative Financing Resource for Infrastructure Development in Indonesia:  Analytical  Hierarchy  Process
Approach. Jurnal  Kajian  Peradaban
Islam , 3 (2), 50–58. https://doi.org/10.47076/jkpis.v3i2.53 Fiskalpedia.  (2021). Wakaf  Uang  dari,  oleh, dan untuk Masyarakat . https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/ 2021/03/12/202749458101924-wakaf- uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat
Hiyanti,  H.,  Afiyana,  I.  F.,  &  Fazriah,  S.
(2020).  Potensi  Dan  Realisasi  Wakaf
Uang  di  Indonesia  Tahun  2014-2018. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,
Ekonomi,  Dan  Akuntansi) , 4 (1),  77–84. http://www.journal.stiemb.ac.id/index.ph p/mea/article/view/207/100
Hiyanti,  H.,  Fitrijanti,  T.,  &  Sukmadilaga,  C.
(2020). Pengaruh Literasi dan Religiusitas  Terhadapintensi  Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 4 (3), 493–507.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2020). Modul Akad,  Tata  Kelola,  dan  Etika  Syariah . http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usa s/ATKES/mobile/index.html#p=485
Kasdi,  A.  (2014).  Peran  Nadzir  Dalam Pengembangan Wakaf. Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1 (2), 213–226.
Kementerian  Agama.  (2022). Portal  Data
Kementerian Agama . https://data.kemenag.go.id/statistik/agam
a/umat/agama
Khan,  M.  T.  (2014).  Contribution  of  Islamic waqf in poverty reduction. 30th AGM and Conference of the PSDE , Khan 2007 , 28–
46.
https://pdfs.semanticscholar.org/af34/dc4 47d649e6d7678775f35e10115e118e95b. pdf
KNEKS.  (2021). Pembenahan  Tata  Kelola Wakaf  Uang  Melalui  Harmonisasi  dan Penguatan Regulasi . Https://Knks.Go.Id/. https://knks.go.id/isuutama/25/pembenah an-tata-kelola-wakaf-uang-melalui- harmonisasi-dan-penguatan-regulasi
Lubis, R. hayati, & Lestari, S. I. (2021). Wakaf Uang : Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. JISFIM:
Journal  of  Islamic  Social  Finance Management , 2 , 70–82.
Masyita,  D.  (2012). Sustainable  Islamic Microfinance  Institutions  In  Indonesia: An  Exploration  Of  Demand  &  Supply Factors  And  The  Role  Of  Waqf .  1–313. http://etheses.dur.ac.uk/5942/
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.
(2014). Qualitative  Data  Analysis  (A Methods  Sourcebook) (3rd  ed.).  SAGE Publications, Inc.
Muhammad,  R.,  &  Sari,  A.  P.  (2021).
Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas  Wakaf  (Studi  Kasus  di Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta).
Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 4 (1), 79–94. https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805 Munandar, E., &  Nopianti, N. (2022). Wakaf Dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah  Kajian  Terhadap  Qs.  Ali  Imran (3)  Ayat  92). |  Al-Risalah| , 13 (1),  202. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1. 1782
Nurjannah,  &  Abdullah,  M.  W.  (2020).  Cash Waqf :  Economic  Solution  during  the Covid-19  Pandemic  waqf  (  al-mauquf alaih ) who were not limited to religious provisions , there would equal distribution of aid to help slow economic recovery  . Fitrah:  Jurnal  Kajian  Ilmu-
Ilmu Keislaman , 6 (2), 223–242.
Rifai,  F. (2020). Analisis Sistem Pengawasan Wakaf  di  Indonesia. PROCEEDINGS :
1st ANNUAL CONFERENCE ON
IHTIFAZ:  Islamic  Economics,  Finance, and Banking 11191 9 (ACI-IJIEFB) , 115–
125.
Rohman,  T.  (2020).  Pengelolaan  wakaf  dan pembangunan ekonomi syariah di indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Syariah , 2 (2), 126–139.
Utomo,  S.  B.,  Masyita,  D.,  &  Hastuti,  F. (2020).  Why  Cash  Waqf  Fails  to  Meet The Expectation: Evidence from Indonesia. Journal  of  Islamic  Economic Studies , October .
Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance  dan  Promosi  Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). InFestasi , 13 (1), 217. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3 044