## Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali
Asthadi Mahendra Bhandesa 1* , I Made Sudarsana 2 , I Putu Agus Endra Susanta 1 , I Putu Gede Sutrisna 1 , Ida Bagus Ardhi Putra 1 , Komang Ayu Masri 1
1 Institut Teknologi Dan Kesehatan Bali, Indonesia
2 Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali, Indonesia
* asthadi.88@gmail.com

## Abstract
The anti-corruption education is a process of learning and forming behavior held in Higher Education to prevent corrupt behavior and criminal acts. The purposes of this study were (1) to analyze the implementation of anti-corruption education, (2) to identify the  knowledge  about  anti-corruption,  (3)  to  identify  the  anti-corruption  attitudes  and behaviour,  (4)  to  determine  the  correlation  between  knowledge  with  anti-corruption attitudes  and  behavior  in  the  academic  community  of  ITEKES  Bali.  This  research employed  mixed  methods  research  with  a  sequential  exploratory  design.  Data  were collected qualitatively through interviews and documentation studies on the curriculum of  Higher  Education  and  study  programs  at  ITEKES  Bali.  Moreover,  the  data  were collected quantitatively with google form about the knowledge, anti-corruption attitudes and  behaviour  of  the  academic  community.The  findings  indicated  that  (1)  the implementation of anti-corruption education at ITEKES Bali in the form of 2 SKS credits of Anti-Corruption Education courses in each study program, the introduction of anti- corruption values during the PKKMB period, and Anti-Corruption Education Lecturer training activities as well as in other forms of activities such as research and seminars attended  by  lecturers  and  students,  preparation  of  anti-corruption  education  modules, anti-corruption campaigns on social media; (2) the knowledge of ITEKES Bali Academic Community on anti-corruption was still quite good; (3) the attitudes and behavior of the respondents fall into the very good category; (4) the correlation coefficient between Anti- Corruption Education (x) and Anti-Corruption Attitudes and Behavior (y) was (r) = 0.739 with a significance of 0.002. It could be concluded that the correlation between the two variables  is  significant  (0.002  <0.05)  with  a  positive  and  strong  correlation.  It  is suggested  to  increase  the  quantity  and  quality  of  anti-corruption  knowledge,  and  the improvement of anti-corruption attitudes and behavior.

## Keywords:  Anti-Corruption  Education;  Curriculum;  Knowledge;  Anti-Corruption Attitude

## Abstrak
Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif  dan  tindak  pidana  korupsi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  menganalisis implementasi pendidikan antikorupsi, (2) mengidentifikasi pengetahuan antikorupsi, (3) mengidentifikasi  sikap  dan  perilaku  antikorupsi,  (4)  mengetahui  korelasi  antara pengetahuan  dengan  sikap  dan  perilaku  antikorupsi  civitas  akademika  ITEKES  Bali. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  campuran  kualitatif-kuantitaitf  ( mixed  methods research ) dengan jenis sequential exploratory design . Pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif melalui wawancara dan studi data kurikulum perguruan tinggi dan prodi di  ITEKES   Bali   serta   teknik   kuantitatif   menggunakan   google   form   untuk  data
pengetahuan,  sikap  dan  perilaku  antikorupsi  civitas  akademika.  Hasil  penelitian menunjukan (1) implementasi pendidikan antikorupsi di ITEKES Bali dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Antikorupsi 2 SKS, pengenalan nilai antikorupsi pada saat PKKMB, kegiatan  pelatihan  dosen  pendidikan  antikorupsi,  penelitian  dan  seminar,  penyusunan modul  pendidikan  antikorupsi,  serta  kampanye  antikorupsi  di  media  sosial;  (2) pengetahuan civitas akademika ITEKES Bali tentang antikorupsi tergolong Cukup Baik; (3)  sikap  dan  perilaku  antikorupsi  masuk  dalam  kategori  Sangat  Baik;  (4)  Analisis korelasi  dengan  pearson  product  moment  menunjukkan  nilai  signifikansi  (2-tailed)  = 0,002 <0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa korelasi dari kedua variabel tersebut adalah  signifikan.  Koefisien  korelasi  pearson  sebesar  0,739  yang  berarti  korelasi  yang terjadi termasuk positif dan berada dalam kategori kuat.

## Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi; Kurikulum; Pengetahuan; Sikap Antikorupsi

## Pendahuluan
Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif  dan  tindak  pidana  korupsi  (Permenristekdikti  No  33  Tahun  2019,  pasal  1). Penyelenggaraan  pendidikan  antikorupsi  merupakan  hal  yang  wajib  diselenggarakan melalui  mata  kuliah,  baik  berupa  sisipan  atau  insersi  ataupun  melalui  kegiatan kemahasiswaan  dan  atau  kegiatan  pengkajian.  Pendidikan  anti  korupsi  tidak  hanya diselenggarakan  pada  perguruan  tinggi  negeri,  tapi  juga  dilaksanakan  pada  perguruan tinggi swasta baik pada jenjang diploma maupun pada program sarjana.
Pendidikan  antikorupsi  yang  masuk  ke  dalam  kurikulum  perguruan  tinggi  juga sebagai bagian dalam rangka mewujudkan nilai dan membangun karakter generasi muda serta dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia tentang  antikorupsi  pada  aksi  nasional  pencegahan  korupsi  tanggal  26  agustus  2020 menyatakan gerakan budaya antikorupsi harus terus digalakkan, pendidikan antikorupsi sangat  penting  untuk  terus  dikembangkan  dalam  rangka  mewujudkan  generasi  yang berkarakter  antikorupsi.  Dengan  adanya  pendidikan  antikorupsi  pada  setiap  jenjang pendidikan  diharapkan  generasi  muda  di  Indonesia  memiliki  integritas  yang  kuat, berkarakter, memiliki komitmen dan semangat dalam melawan korupsi.
Pentingnya  pendidikan  antikorupsi  disebabkan  adanya  pengaruh  yang  luar  biasa dari  internal  dan  eksternal  yaitu  terpaksa  ( corruption  by  need ),  dipaksa  ( corruption  by system ) dan memaksa ( corruption by grees ) sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur penal dan non penal namun perlu dukungan dan upaya lain serta  dukungan  peran  serta  masyarakat  yaitu  penindakan,  pencegahan,  edukasi  dan kampanye (Puspito, 2021). Pendidikan antikorupsi  yang diberikan pada semua jenjang pendidikan melalui mata pelajaran dan mata kuliah baik secara mandiri maupun insersi, khususnya  di  Institut    Teknologi  dan  Kesehatan  (ITEKES)  Bali  adalah  sebagai  wujud implementasi peraturan perundangan serta ikut berperanserta dalam menciptakan lulusan yang  memiliki  karakter  berintegritas  sehingga  di  masyarakat  mampu  memberikan kontribusi lingkungan yang bersih dan bebas korupsi.
Secara teoritis pendidikan antikorupsi yang terintegrasi pada kurikulum pendidikan tinggi  diharapkan  mampu  membangun  nilai  dan  menguatkan  sikap  antikorupsi  pada civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa. Implementasi pendidikan antikorupsi pada  jenjang  pendidikan  tinggi  tahun  2020  tercatat  951  perguruan  tinggi  yang  sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang terdiri dari 139 PTN/PTKIN/PTKL dan  812  PTS/PTKIS.  Selanjutnya  implementasi  pada  program  studi  yang mengimplementasikan  pendidikan  antikorupsi  pada  kurikulum  terdapat  6.297  program
studi  yang  terdiri  dari  2315  prodi  pada  PTN/PTKIN/PTKL  dan  3982  prodi  pada PTS/PTKIS  (KPK,  2020).  ITEKES  Bali  telah  mengimplementasikan  mata  kuliah Pendidikan Antikorupsi secara mandiri ke dalam kurikulum sejak tahun 2017, penguatan dan pengembangan kapasitas dosen pendidikan antikorupsi juga dilakukan sesuai dengan regulasi dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan KPK. Namun  tantangan  dunia  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional,  mengembangkan  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  serta  membentuk peradaban  bangsa  yang  bermartabat  serta  melawan  tindak  pidana  korupsi  perlu dikembangkan  dan  ditingkatkan.  Di  sisi  lain  masalah  pendidikan  juga  masih  menjadi program  utama  pemerintah  untuk  secara  terus  menerus  dilakukan  perbaikan  dan peningkatan.  Permasalahan  pendidikan  saat  ini  merupakan  masalah  yang  cukup kompleks, ha ini disebabkan oleh adanya masalah kualitas, masalah kuantitas, masalah efektivitas  dan  masalah  relevansi  (Sudarsana,  2018).  Oleh  karenanya  perlu  dilakukan analisis pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi serta korelasinya antara pengetahuan dengan sikap dan perilaku antikorupsi civitas akademika ITEKES Bali. Di sisi lain pendidikan antikorupsi juga perlu terus digalakkan tidak hanya dalam bentuk mata kuliah saja, namun juga pada tatanan praktik lingkungan sehari-hari baik teladan dosen, pimpinan dan penyelenggaran program studi serta lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
Kenyataan di lapangan setelah implementasi pendidikan antikorupsi diselenggarakan dan dilaksanakan di berbagai jenjang, masih cukup banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran  integritas  di  lingkungan  pendidikan  baik  secara  akademik maupun non akademik maupun di masyarakat oleh warga, pihak swasta maupun pejabat terkait.  Meskipun  dalam  pencegahan  dan  penindakan  sudah  banyak  dilakukan  namun masih saja ditemukan kasus-kasus korupsi dan integritas dari tahun ke tahun.
Terdapat  beberapa  penelitian  mengenai  pendidikan  antikorupsi  diantaranya  yang dilakukan oleh Wirabhakti (2020) menemukan bahwa integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum  sekolah  dengan  pendekatan  KPK,  adanya  adanya  keberhasilan  KPK  dalam menindak tegas para koruptor serta upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi, adapun beberapa integrasi nilai-nilai antikorupsi di sekolah dilakukan dengan beberapa alternatif model diantaranya (1) model mata pelajaran tersendiri, (2) model terintegrasi pada semua mata pelajaran, (3) model di luar pembelajaran, (4) model pembudayaan dan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah dan terakhir (5) model gabungan.
Penelitian berikutnya oleh Hambali (2020) mengemukakan pendidikan antikorupsi memerlukan evaluasi secara berkelanjutan agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat terpenuhi. Program pendidikan antikorupsi yang didorong KPK dengan model Context, Input,  Process,  Product (CIPP)  mendapat  beberapa  rekomendasi  (1)  perluasan implementasi  program  pendidikan  antikorupsi,  (2)  peningkatan  program  pelatihan  dan pendampingan, serta praktik baik pendidikan antikorupsi, dan (3) peningkatan publikasi dan inovasi pendidikan antikorupsi berdasarkan praktik baik.
Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2020) menunjukan masih rendahnya pengetahuan korupsi oleh dosen dan mahasiswa yang berada dalam kategori cukup 35% dan  rendah  (64%).  Disisi  lain  mahasiswa  dan  seluruh  pakar  (100%)  menyatakan pendidikan antikorupsi sangat penting. Pendidikan antikorupsi juga mendapat dukungan untuk  diintegrasikan  pada  kurikulum  formal  perguruan  tinggi  yang  disampaikan  oleh mahasiswa dan pakar (92%). Terkait dengan metode pembelajaran yang paling banyak disarankan  adalah  dengan  menggunakan  metode  diskusi  (66%)  dan  studi  kasus  (21) selebihnya  dengan  metode  bermain  peran  (13%).  Dengan  hasil  studi  yang  diperoleh bahwa  pengetahuan  tentang  antikorupsi  yang  masih  rendah  menguatkan  usulan pentingnya pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam kurikulum formal. Perguruan tinggi
memiliki peluang untuk dapat menerapkannya, melalui ketersediaan pakar dan ahli serta dukungan  sarana  prasarana,  selain  itu  terdapat  pula  tantangan  dalam  melakukan penyesuaian pada kurikulum. Hasil penelitian oleh Solikah (2018) menunjukkan bahwa adanya persepsi dan pemahaman mahasiswa tentang pendidikan antikorupsi yang berada dalam kategori baik (65,6%) dari 67 orang responden. Sedangkan untuk gambaran hasil belajar mahasiswa pada AKPER Insan Husada Surakarta Tahun 2015 diperoleh sebagian besar dalam kategori baik (52,9%) dari 54 responden. Berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan  antara  persepsi  dan  pemahaman  mahasiswa  tentang  pendidikan  antikorupsi dengan hasil belajar mahasiswa dengan nilai signifikansi pada hasil menunjukkan 0,000 (p=<0,05) dan nilai korelasi +0,347. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara  persepsi  pemahaman  mahasiswa  tentang  pendidikan  antikorupsi  dengan  hasil belajar mahasiswa di AKPER Insan Husada Surakarta.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  bagaimana  implementasi pendidikan antikorupsi  yang sudah diprogramkan oleh KPK, Kementerian Pendidikan, dan Instansi terkait guna mendukung pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan. Untuk selanjutnya  diukur  mengenai  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku  terkait  antikorupsi, pentingnya  hal  ini  dilakukan  untuk  mengukur  sejauh  mana  peningkatan  dan  capaian dengan  adanya  pendidikan  antikorupsi  di  lingkungan  pendidikan  tinggi.  Terakhir penelitian ini juga mampu menganalisis hubungan implementasi pendidikan antikorupsi dengan sikap dan perilaku antikorupsi  civitas  akademika.  Pendidikan  antikorupsi  yang terintegrasi  ke  dalam  kurikulum  pendidikan  tinggi  serta  korelasinya  dengan  sikap  dan perilaku  antikorupsi  civitas  akademika  di  ITEKES  Bali  menjadi  sesuatu  yang  sangat menarik untuk dikaji dari pendekatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan. Tujuan  pendidikan  antikorupsi  adalah  membangun  karakter  antikorupsi  dengan  cara menanamkan  nilai-nilai  antikoruspi  dan  memberikan  pengetahuan  tentang  korupsi  dan pemberantasannya,  sehingga  diharapkan  nantinya  generasi  masa  depan  lebih  baik  dan generasi  berkarakter  antikorupsi.  Edukasi  dan  kampanye  antikorupsi  merupakan  salah satu dari tiga faktor kunci strategi pemberantasan korupsi oleh KPK diluar penindakan dan pencegahan. Secara signifikansi penelitian ini menjadi sangat penting dengan adanya analisis pendidikan antikorupsi yang terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi serta  korelasinya  dengan  sikap  antikorupsi  civitas  akademika  akan  meningkatkan pemahaman dan implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam pengembangan pendidikan antikorupsi di ITEKES Bali.

## Metode
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  campuran  kualitatif-kuantitatif ( Mixed  Methods  Research ).  Desain  penelitian  ini  menggunakan  jenis sequential exploratory design .  Dengan  melaksanakan  penelitian  kualitatif  terlebih  dahulu  untuk menganalisis  implementasi  pendidikan  antikorupsi  yang  terintegrasi  pada  kurikulum pendidikan  tinggi,  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  bidang  akademik  dan program studi serta dilakukan studi dokementasi pada buku kurikulum, panduan akademik dan dokumen pendukung lainnya. Untuk selanjutnya dilakukan penelitian kuantitatif untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi civitas akademika ITEKES Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika ITEKES Bali dalam hal ini yaitu dosen pendidikan antikorupsi dan mahasiswa ITEKES Bali yang telah mendapatkan mata kuliah pendidikan  antikorupsi.  Adapun pendekatan sampel yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan simple  random  sampling ,  yang  ditentukan  dengan menggunakan rumus Slovin. Sampel didapatkan sebanyak 125 orang. Penelitian dilakukan mulai  bulan  juni  sampai  desember  tahun  2022.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Institut Teknologi dan Kesehatan Bali.

## Hasil dan Pembahasan
Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif  dan  tindak  pidana  korupsi  (Permenristekdikti  No  33  tahun  2019,  pasal  1). Pengembangan  pendidikan  antikorupsi  dalam  implementasinya  dapat  dilakukan  dalam bentuk  pelatihan yang diikuti  oleh dosen dalam bentuk  kegiatan seminar  dan pelatihan. Pengembangan  penyusunan  bahan  ajar  dalam  bentuk  modul  pendidikan  antikorupsi. Penelitian dosen dan kegiatan lainnya seperti kampanye di media sosial dan juga dalam bentuk diskusi interaksi serta praktik baik oleh seluruh civitas akademika. Hal lain yang dilakukan sebagai bentuk implementasi peraturan tersebut juga diprogramkan oleh KPK dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam bentuk inovasi dan bahan ajar dalam bentuk buku saku, komik, boardgame atau papan permainan, film, yang diharapkan media  pemebelajaran  pendidikan  antikorupsi  di  perguruan  tinggi  lebih  inovatif  dan menarik serta bervariasi. Hal ini bisa dijadikan rujukan bagi dosen dan perguruan tinggi serta peneliti untuk mempetakan pendidikan antikorupsi di ITEKES Bali.

## 1. Demografi Responden
Demografi  responden  merupakan  karakteristik  yang  ada  pada  responden  sebagai sampel  dalam  sebuah  penelitian.  Pada  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menentukan jumlah sampel sebanyak 125 secara acak. Populasi dalam penelitian yang dilakukan adalah seluruh  civitas  akademika  yang  ada  di  Kampus  ITEKES  Bali  dengan  kategori  Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik.
Tabel 1. Demografi Responden Profesi Jumlah Dosen 8 Mahasiswa 101 Tenaga Pendidik 16 SKS Matakuliah Antikorupsi Jumlah 1 sks 3 2 sks 116 3 sks 1 4 sks 3 5 sks 2 Dosen Pendidikan Antikorupsi Jumlah 1 Orang 11 2 Orang 64 3 Orang 45 4 Orang 3 5 Orang 2 Jumlah responden (n) adalah 125
Sumber data : Olah Data Peneliti 2022
Berdasarkan Tabel 1 tersebut, demografi responden dari profesi paling banyak diisi oleh mahasiswa yaitu sebanyak 101 orang. Menurut responden jumlah SKS  matakuliah antikorupsi yang ada di ITEKES Bali mayoritas memilih 2 SKS yaitu sebanyak 116 orang. Sedangkan, menurut responden jumlah dosen pendidikan antikorupsi yang ada di ITEKES Bali sebanyak 2 orang yang memilih mayoritas yaitu 64 orang.
2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi
a. Bentuk Implementasi Pendidikan Antikorupsi
Pendidikan  merupakan  suatu  keniscayaan  bagi  seluruh  manusia  khususnya  anak- anak yang masih belum cukup dewasa, dalam hal ini baik secara individu maupun manusia sebagai makhluk sosial. Pendidikan yang berlangsung di berbagai lingkungan baik itu di sekolah,  di  lingkungan  keluarga,  dan  di  masyarakat.  Dalam  setiap  pendidikan  terdapat proses belajar dan mengajar (pembelajaran), melibatkan guru atau dosen sebagai pendidik dan  siswa  atau  mahasiswa  sebagai  pembelajar  (Sudarsana,  2018).  Dalam  pembelajaran seorang  pendidik  bertindak  sebagai  fasilitator,  motivator,  inspirator  dan  inovator  serta memiliki  kompetensi  yang  memadai,  selanjutnya  sebagai  pembelajar  siswa  atau mahasiswa perlu memiliki motivasi diri, keyakinan untuk mampu mencapai tujuan yang diharapkan,  serta  kemauan  dan  kemampuan  untuk  berbenah  dan  berkembang.  Bentuk implementasi pendidikan antikorupsi tergambar pada proses pembelajaran yang terlaksana di kelas antara dosen dan mahasiswa. Bentuk implementasi semacam itu dapat dimasukan dalam  kategori  implementasi  internal  pada  lingkungan  kampus.  Sedangkan  bentuk implementasi eksternal dapat tercermin dalam kegiatan diluar kampus seperti penelitian, pengabdian ke masyarakat serta kegiatan organisasi kampus.
Sebagian  besar  responden  berpandangan  bahwa,  bentuk  implementasi  pendidikan antikorupsi lebih banyak tercermin dan terlaksana dalam perkuliahan di kampus dengan 29  orang  responden.  Sebanyak  17  orang  berpandangan  implementasi  pendidikan antikorupsi  terlaksana  dalam  kuliah  umum,  seminar  antikorupsi  dengan  pembicara internal/eksternal kampus serta sebanyak 14 orang responden memilih implementasinya dalam  perkuliahan;  pengenalan  kehidupan  kampus  bagi  mahasiswa  baru  (PKKMB); kuliah umum, seminar antikorupsi dengan pembicara internal/eksternal kampus.
Implementasi pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata kuliah pada setiap program studi  di  ITEKES  Bali  dalam  bentuk  mata  kuliah  mandiri  maupun  sisipan  telah terimplementasi  sejak  tahun  2017.  Pemberian  mata  kuliah  pendidikan  antikorupsi merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari kurikulum yang diterapkan oleh ITEKES Bali, agar sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini adalah SN DIKTI, KKNI, Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan lain sebagainya. Melalui proses penyusunan dan pemetaan mata kuliah serta pengukuran kedalaman dan keluasan  sehingga  didapatkan  untuk  dilakukan  pemetaan  mata  kuliah  pendidikan antikorupsi pada setiap program studi baik secara mandiri maupun secara insertsi. Untuk selanjutnya setiap program studi menyiapkan kalender pendidikan dan menyusun rencana pembelajaran semester.
Keberhasilan  proses  pembelajaran  pendidikan  antikorupsi  dipengaruhi  oleh lingkungan belajar yang kondusif diantaranya adalah adanya interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang memadai serta mampu memenuhi aspek capaian pembelajaran. Semua  itu  disiapkan  dalam  bentuk  rencana  pembelajaran  semester  (RPS).  Tahapan perencanaan pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut yaitu sistematis, logis, dan terstruktur.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  struktur,  efisien,  dan  efektif  saat pelaksanaan  pembelajaran,  selanjutnya  dapat  menjamin  terpenuhinya  capaian pembelajaran lulusan atau CPL (Aris Junaidi dkk, 2020).
Karakteristik yang dimaksud dalam proses pembelajaran adalah bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa  (SN-Dikti  Pasal  11).  Karakteristik  proses  pembelajaran  yang  berpusat  pada mahasiswa mengandung makna bahwa capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui pelaksanaan  proses  pembelajaran  dengan  mengutamakan  pengembangan  kreativitas, kapasitas,  kepribadian,  dan  kebutuhan  mahasiswa,  serta  mengembangkan  kemandirian dalam  mencari  dan  menemukan  pengetahuan.  Dalam  implementasinya  keseluruhan  hal
tersebut dituangkan oleh dosen melalui RPS Pendidikan Antikorupsi, diharapkan dengan adanya  persiapan  pembelajaran  melalui  perencanaan  yang  matang  dandidukung  oleh sarana  belajar  yang  memadai  tujuan  dan  capaian  pembelajaran  mata  kuliah  dapat terpenuhi.
Pada  proses  pembelajaran  peran  aktif  peserta  didik  sangat  ditekankan,  hal  ini merupakan  upaya  dalam  mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  lebih  bermakna.  Seorang pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam  memberikan pengalaman belajar berkualitas serta mengembangkan aspek kognitif dari mahasiswa sehingga tercapai mutu sumber  daya  manusia  sesuai  dengan  kurikulum  pendidikan  dan  dan  secara  khusus kurikulum merdeka belajar. Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran  adalah  dengan  memanfaatkan  alat  dan  media  dalam  membantu  proses belajar mengajar (pembelejaran) dengan berfokus pada  karakteristik peserta didik, serta efektif efisien dalam komponen penggunanya (Pitriani, 2023)
Keberhasilan proses pembelajaran akan membentuk karakter peserta didik, karakter yang  diharapkan  dalam  pendidikan  antikorupsi  adalah  karakter  yang  berintegritas  atau tertanamnya  nilai-nilai  antikorupsi  ada  sembilan  yaitu  nilai  jujur,  nilai  peduli,  nilai mandiri, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai berani, dan  nilai  adil.  Hal  ini  merupakan  upaya  dari  pembangunan  karakter  bangsa.  Karakter bangsa  yang  dimaksud  adalah  terbentuknya  bangsa  yang  memiliki  ketangguhan,  budi pekerti luhur, daya saing yang tinggi, sikap toleransi, keterbukaan (kooperatif), semangat juang  (enerjik),  etika  dan  moral,  terdidik,  sikap  patriotik,  wawasan  Iptek  Pancasila, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Primayana, 2022).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Pasal  41  ayat  1  Tahun  1999  jo.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi: “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Dalam  implementasinya upaya  terkait  pencegahan dan pemberantasan tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  serta  merta  dilakukan  dengan  jalur  penindakan  dan perbaikan sistem, namun yang paling mendasar dalam upaya pencegahan adalah melalui jalur  pendidikan.  Melalui  jalur  pendidikan  yang  merupakan  pilar  ketiga  pemberantasan korupsi  di  Indonesia,  diharapkan  generasi  muda  dan  masyarakat  kedepan  memiliki kesadaran dan pemahaman yang utuh, sehingga muncul generasi yang antikorupsi dalam bersikap, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
b. Lembaga Pendukung Pendidikan Antikorupsi
Lembaga  yang  paling  banyak  mendukung  pendidikan  antikorupsi  menurut responden adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebanyak 35 orang.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pasal  6  menyatakan  Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: (a) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, e dinyatakan dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 huruf a,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  berwenang:(c),  menyelenggarakan  program  pendidikan antikorupsi  pada  setiap  jejaring  pendidikan;  (d),  merencanakan  dan  melaksanakan program  sosialisasi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  (e),  melakukan  kampanye antikorupsi kepada masyarakat.
c. Bentuk Dukungan Pendidikan Antikorupsi
Bentuk  dukungan  pendidikan  antikorupsi  diperoleh  dari  Sosialisasi  Implementasi Pendidikan  Antikorupsi,  Media  Pembelajaran  Interaktif  (Video,  Papan  Permainan, Infografik,  dll)  serta  Kebijakan  Pimpinan  Perguruan  Tinggi;  Sosialisasi  Implementasi Pendidikan Antikorupsi; Lokakarya/Pelatihan bagi Dosen atau Calon Dosen Pendidikan Antikorupsi Media Pembelajaran Daring.
Sebagai  upaya  pencegahan  korupsi,  sosialisasi,  dan  pendidikan  antikorupsi  perlu dibudayakan dengan meningkatkan peran aktif dari setiap elemen bangsa. Pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur penal dalam bentuk penangkapan dan pidana, namun juga melalui jalur non penal yaitu perbaikan sistem dan pendidikan. Disisi lain dukungan dan komitmen semua pihak khususnya pejabat publik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) serta politisi sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana, unsur pengawasan, masyarakat dan sektor swasta apabila secara serius dan sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi, maka dapat dipastikan hal itu akan dapat tercapai sepenuhnya.
Penggunaan  media  pembelajaran  sangatlah  penting,  bentuk  dukungan  yang diberikan oleh ITEKES Bali dalam pembelajaran antikorupsi adalah penggunaan sarana yang  memadai  dan  fasilitas  pendukung,  seperti  lab  studio, smartclass  room ,  dan perpustakaan  yang  sudah  dilengkapi  dengan  pojok  statistik  yang  memungkinkan  dosen dan mahasiswa untuk memperoleh dan mengakses data secara periodik dan terbaharui.
d. Bentuk Kegiatan Antikorupsi
Bentuk  kegiatan  antikorupsi  yang  paling  banyak  dipilih  oleh  responden  adalah Seminar/Webinar antikorupsi 35 orang yang diikuti oleh penyusunan modul pendidikan antikorupsi dan berperanserta dan aktif dalam berbagai kegiatan pemberantasan korupsi. Kebutuhan  akan  sumberdaya  pendukung  dalam  berbagai  bentuk  kegiatan  antikorupsi sangatlah penting, dalam hal ini baik dosen maupun pegiat antikorupsi perlu terus menerus mendapat  pelatihan  dan  pendidikan  agar  informasi  terkait  pencegahan,  penindakan  dan pendidikan antikorupsi bisa terus diperbaharui.
Terkait  pendidikan  antikorupsi,  KPK  terus  melatih  dan  memberdayakan  agen perubahan  dari  berbagai  macam  unsur  dan  lapisan  masyarakat  (elemen  bangsa)  untuk melaksanakan tugas sebagai penyuluh antikorupsi yang memiliki peranan strategis, yaitu memberi  penerangan  dan  menggerakkan  masyarakat  untuk  berbudaya  dan  berperilaku antikorupsi.  Selanjutnya  dalam  rangka  menyebarluaskan  dan  meningkatkan  kesadaran masyarakat terhadap budaya antikorupsi KPK juga melakukan pelatihan calon penyuluh antikorupsi dan pengakuan terhadap dosen pengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi dan  individu  lainnya  yang  terkait  dan  memiliki  kepedulian  terhadap  pemberantasan korupsi untuk bergabung sebagai penyuluh antikorupsi. Sebagai upaya yang dilakukan dan memastikan  Penyuluh  Antikorupsi  telah  memiliki  kompetensi  dalam  melakukan peranannya,  KPK  bekerja  sama  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  bidang antikorupsi  dan  menyepakati  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI) penyuluh  antikorupsi,  yang  kemudian  ditetapkan  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan  Pokok  Aktivitas  Profesional  Ilmiah,  dan  Teknis  Lainnya  Bidang  Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi.
Keberadaan  penyuluh  antikorupsi  dan  dosen  antikorupsi  di  berbagai  perguruan tinggi  dan  masyarakat  mampu  meningkatkan  pengetahuan,  dan  kesadaran  masyarakat untuk  berperan  serta  dalam  kegiatan  antikorupsi.  Terkait  hal  ini  ITEKES  Bali  telah memiliki  2  orang  dosen  pengampu  mata  kuliah  pendidikan  antikorupsi  dan  1  orang penyuluh antikorupsi, yang telah tersertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi muda (jenjang kedua), serta 1 orang sebagai fasilitator pelatihan penyuluh antikorupsi. Selanjutnya dosen dan  penyuluh  antikorupsi  juga  ikut  aktif  dalam  berbagai  forum  kegiatan  antikorupsi diantaranya Forum PAKSI Bali (Penyuluh Antikorupsi Bali), Forum Dosen Antikorupsi LLDIKTI Wilayah VIII, Fasilitator Pelatihan Penyuluh Antikorupsi, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya.
3. Pengetahuan Civitas Akademika ITEKES Bali Tentang Antikorupsi
Table 2. Pengetahuan Civitas Akademika ITEKES Bali Tentang Antikorupsi
(n = 125) Pernyataan Jumlah Masing- Masing Jawaban N Total Skor Kategori Ya Tidak Menggunakan uang/fasilitas dinas/pekerjaan untuk kepentingan pribadi 69 56 125 181 Cukup Baik Mengurus sendiri apabila sedang melakukan pengurusan administrasi di sektor layanan publik 58 67 125 192 Cukup Baik Memberikan uang tambahan kepada petugas agar dipermudah segala urusannya 62 63 125 188 Cukup Baik Mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengurusan ijin 59 66 125 191 Cukup Baik Memberikan uang kepada petugas kepolisian di lapangan agar tidak ditilang 61 64 125 189 Cukup Baik Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta 61 64 125 189 Cukup Baik Memberikan tambahan uang lebih (pelicin) kepada petugas lapangan agar dipercepat dalam pengurusan administrasi 64 61 125 186 Cukup Baik Memberikan snack dan makan kepada petugas saat menghadiri hajatan di rumah 46 79 125 204 Baik Petugas lapangan meminta uang tambahan kepada masyarakat untuk kegiatan di luar kantor 65 60 125 185 Cukup Baik Menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada pemilu/pilkada 64 61 125 186 Cukup Baik Menjamin kerabat dekat (keluarga, saudara, atau teman) dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta 63 62 125 187 Cukup Baik Seorang guru mendapat hak untuk anaknya dapat diterima di sekolah tempat dia bekerja 54 71 125 196 Cukup Baik Pegawai dapat menggunakan kendaraan kantor atau dinas diluar tugas dinas atau pekerjaan 58 67 125 192 Cukup Baik Petugas memungut dana tambahan diluar ketentuan 69 56 125 181 Cukup Baik Rata-rata 189 Cukup Baik
Berdasarkan  atas  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar  indikator Pengetahuan Civitas Akademika ITEKES Bali Tentang Antikorupsi masih dalam Cukup Baik  yang  artinya  perlu  ditingkatkan.  Namun  ada  satu  indikator  yang  sudah  masuk kategori  baik  yaitu  “Memberikan  snack  dan  makan  kepada  petugas  saat  menghadiri hajatan di rumah” yang artinya sebagian besar responden telah memahami bahwa bentuk gratifikasi  dalam  pemberian  makanan  adalah  bentuk  korupsi.  Fenomena  tersebut  perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat menjadi pemicu bagi indikator yang lain dalam meningkatkan pengetahuan antikorupsi di lingkungan kampus ITEKES Bali. Hal ini menandakan dengan adanya pendidikan antikorupsi di lingkungan pendidikan tinggi khususnya di ITEKES Bali terlihat pemahaman civitas akademika terkait gratifikasi sudah baik,  walaupun  sebagian  masyarakat  masih  banyak  memperdebatkan  mengenai  istilah gratifikasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Korupsi  Pasal  12B  didefinisikan  gratifikasi merupakan  suatu  pemberian  yang  dalam  arti  luas,  yaitu  dalam  bentuk  pemberian  uang, barang,  rabat,  komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri  maupun  yang  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Adapun yang menjadi tolak ukur perbuatan penerimaan gratifikasi dapat menjadi suap dan menjadi pemerasan apabila perbuatan yang dilakukan  berkenaan  dengan  jabatannya  dan  atau  berlawanan  dengan  kewajiban  serta tugasnya, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara negara lainnya. Adanya peraturan yang mengatur tentang gratifikasi ini adalah sebagai bentuk kesadaran bahwa  bentuk  gratifikasi  dalam  bentuk  apapaun  membawa  dampak  negatif  yang  dapat disalahgunakan, khususnya pada bidang penyelenggaraan dan pelayanan publik, sehingga perlu  diatur  dalam  peraturan  perundangan  tindak  pidana  korupsi.  Melalui  peraturan tentang gratifikasi diharapkan budaya penerimaan dalam bentuk gratifikasi baik dilakukan atau  diterima  oleh  pegawai  negeri  ataupun  penyelenggara  negara  lainnya  dapat  segera dihentikan.  Sehingga  kasus  tindak  pidana  suap  dan  pemerasan  dapat  ditekan  dan dihentikan.
Gratifikasi merupakan salah satu dari tujuh bentuk utama kejahatan korupsi. Apabila ditelaah lebih jauh pengertian gratifikasi di atas,  maka akan dapat kita temukan definisi dari gratifikasi yaitu sebatas pada kalimat pemberian dalam arti luas. Untuk selanjutnya adalah  bentuk  dan  wujud  gratifikasi.  Berdasarkan  pada  Pasal  12B  Ayat  (1)  dapat dijelaskan  bahwa  pengertian  gratifikasi  mengandung  makna  atau  hakekat  yang    netral, dalam  artian  bahwa  kata  gratifikasi  tidak  mengandung  makna  yang  negatif  atau  makna perbuatan tercela, dari istilah tersebut. Sehingga penjelasan terkait gratifikasi sehubungan dengan pasal 12 B adalah tidak semua gratifikasi bertentangan dengan hukum, melainkan hanya  yang  diatur  dan  memenuhi  kriteria  yang  terdapat  pada  pasal  12  B  (KPK,  2014). Walalupun sudah diterangkan dengan banyak pada undang-undang, namun sebagian besar masyarakat Indonesia dapat dikatakan belum memahami arti dan definisi gratifikasi secara baik,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan  persepsi  masyarakat  terkait  budaya pemberian hadiah atas prestasi, jasa dan rasa kekeluargaan yang dimiliki dengan maksud dan tujuan tertentu yang masuk dalam kategori suap, dan atau pemerasan.
4. Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali
Table 3. Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali (n = 125) Pernyataan Jumlah Masing-Masing Jawaban N Total Skor Kategori SW  W  CW  TW  STW Menerima sesuatu tambahan dari suami atau istri  dalam bentuk (uang, barang, fasilitas) dari luar penghasilan rutin dan tidak mempertanyakan asal uang tersebut 8 8 29 24 56 125 487 Baik Menggunakan kendaraan kantor atau dinas untuk kepentingan pribadi/keluarga 2 3 20 20 80 125 548 Sangat Baik Mengajak sanak saudara dan anak-anak untuk ikut kampanye pemilu dengan tujuan mendapatkan uang lebih banyak 1 3 12 14 95 125 574 Sangat Baik Tidak melaporkan kesalahan saudara yang mengambil uang milik orang lain tanpa ijin 1 1 8 11 104 125 591 Sangat Baik Menggunakan barang yang bukan milik sendiri tanpa minta ijin kepada pemilik 1 1 7 16 100 125 588 Sangat Baik Memberikan barang atau uang khusus kepada aparat desa ketika sedang melaksanakan acara resepsi atau yang lainnya 24 17 33 14 37 125 398 Cukup Baik Memberikan barang atau uang khusus kepada tokoh masyarakat ketika sedang melaksanakan acara resepsi atau acara yang lainnya 23 31 35 11 25 125 359 Cukup Baik Memberikan barang atau uang kepada pimpinan atau atasan setiap hari raya keagamaan 16 12 34 22 41 125 435 Baik Memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk menerima seseorang bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta atas dasar hubungan kekeluargaan 3 2 13 30 77 125 551 Sangat Baik Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) pada proses penerimaan CPNS atau pegawai swasta 1 3 11 17 93 125 573 Sangat Baik Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada 1 1 8 20 95 125 582 Sangat Baik
petugas dengan harapan dibantu mempercepat urusan administrasi Memberikan sesuatu (uang,
barang, atau fasilitas) kepada petugas kepolisian saat membuat SIM, mengurus STNK, dan mencari SKCK, dll 2 0 7 21 95 125 582 Sangat Baik Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada petugas kepolisian saat melanggar lalu lintas 1 1 8 11 104 125 591 Sangat Baik Guru atau Dosen meminta sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada orang tua siswa/mahasiswa saat kenaikan kelas/jenjang 3 1 4 15 102 125 587 Sangat Baik Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada manajemen sekolah saat penerimaan peserta didik baru 2 0 4 14 105 125 595 Sangat Baik Rata-Rata 536 Sangat Baik
Terkait  dengan  sikap  dan  perilaku  antikorupsi  yang  ada  di  lingkungan  kampus ITEKES Bali, secara umum sikap dan perilaku responden masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini perlu dipertahankan. Namun terdapat indikator yang perlu diperbaiki yaitu Memberikan  barang  atau  uang  khusus  kepada  tokoh  masyarakat  ketika  sedang melaksanakan acara resepsi atau acara yang lainnya, yang masuk dalam kategori cukup. Indikator  tersebut  perlu  memperoleh  perhatian.  Selain  itu,  terdapat  pula  indikator  yang masuk kategori baik dan perlu untuk dipertahankan bahkan bila perlu di tingkatkan yaitu Memberikan barang atau uang kepada pimpinan atau atasan setiap hari raya keagamaan.
Sikap dan perilaku antikorupsi dapat terwujud apabila dibiasakan dan dikembangkan sejak dini. Pada hakekatnya manusia dilahirkan sudah memiliki potensi dasar yang terarah untuk  melakukan  sesuatu  yang  baik  dan  benar,  untuk  mengoptimalkan  hal  tersebut dibutuhkan upaya menjaga dan merawat potensi dasar tersebut agar manusia dapat tumbuh dan berkembang sehingga  menjadi pribadi yang tangguh dan kokoh. Internalisasi dapat dilakukan  secara  terus  menerus  dan  berkelanjutan  melalui  peran  serta  keluarga, lingkungan  sekolah,  atau  masyarakat  umum  sehingga  sangat  membantu  terbentuknya karakter  dan  kesadaran  akan  melakukan  sesuatu  yang  “baik  dan  benar”  serta  mampu menghindari yang “buruk dan salah” (Tim Penyusun, 2014).

## 5. Korelasi  antara  Pengetahuan  dengan  Sikap  dan  Perilaku  Antikorupsi  Civitas Akademika ITEKES Bali
Analisis korelasi digunakan untuk menggambarkan hubungan satu variabel dengan variabel lain. Dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan seperti itulah korelasi. Analisis korelasi  merupakan  suatu  metode  atau  cara  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  ada  atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Jika terdapat hubungan antara satu variabel (X) dengan  Variabel  (Y),  maka  perubahan-perubahan  pada  masing-masing  Variabel  juga menyertainya  (Variabel  X  dan  Variabel  Y).  Variabel  X  pada  penelitian  ini  adalah Pendidikan Anti Korupsi dan variabel Y adalah Sikap dan Perilaku antikorupsi.
Table 4. Korelasi antara Pengetahuan dengan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali
n = 125) Correlations Pendidikan Anti Korupsi Sikap dan Perilaku Pendidikan Anti Korupsi Pearson Correlation 1 .739 * Sig. (2-tailed) .002 N 125 125 Sikap dan Perilaku Pearson Correlation .739 * 1 Sig. (2-tailed) .002 N 125 125
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Dari tabel  output  tersebut  di  atas dapat  dikatakan bahwa koefisien korelasi  antara Pendidikan Antikorupsi (x) dengan Sikap dan Perilaku Antikorupsi (y) adalah sebesar (r) =  0,739  disertai  signifikansi  0,002.  Berdasarkan  kriteria  keputusan  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  korelasi  dari  kedua  variabel  tersebut  adalah  signifikan,  oleh  karena signifikasi yang menyertainya lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05). Korelasi yang terjadi bersifat  positif,   artinya  apabila  variabel  bebas  (independent)  meningkat,  maka   akan disertai oleh meningkatnya variabel terikat (dependent), korelasi yang terjadi berada dalam kategori kuat.  Artinya, bila pendidikan dalam bentuk pengetahuan antikorupsi kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan, maka sikap dan perilaku antikorupsi juga akan meningkat atau menjadi lebih baik.
Sistem  dan  ilmu  pengetahuan  menitikberatkan  pendidikan  adalah  sesuatu  yang bersifat ilmiah. Pendidikan sebagai ilmu dapat diartikan sebagai seni mendidik dan disiplin ilmu. Ilmu pendidikan adalah kompleks pengetahuan mengenai gejala-gejala pendidikan, yang menjadi pedoman dan cita-cita agar tujuan pendidikan tercapai secara efekitif dan efisien, dengan kata lain ilmu pendidikan harus mampu menyediakan metode dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan memenuhi capaian yang telah ditetapkan (Sukadari, 2017). Sehingga melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk karakter dan budaya dalam bentuk sikap dan perilaku antikorupsi.
Komitmen  pendidikan  karakter  dan  budaya  antikorupsi  yang  diinisiasi  oleh  KPK dengan  mengundang  pihak-pihak  terkait  mulai  dari  pembuat  kebijakan,  pelaksana kebijakan,  penyelenggara  pendidikan,  dan  segenap  pemangku  kepentingan  dunia pendidikan Indonesia diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  dan  Pimpinan KPK,  pada  tanggal  11  Desember  2018  bertempat  di  Jakarta  telah  menyatakan  dan menandatangani  komitmen  diantaranya:  1)  pendidikan  karakter  dan  budaya  antikorupsi merupakan  langkah  pencegahan  yang  penting  dalam  membangun  generasi  berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, 2) sepakat untuk bersama-sama  menjalankan  pendidikan  karakter  dan  budaya  antikorupsi  serta mewujudkan  tata  kelola  pendidikan  yang  bersih  dan  baik  untuk  mendukung  tumbuh kembangnya  integritas  yang  ideal  di  lingkungan  pendidikan,  dan  3)  sepakat  untuk bersama-sama  dan  segera  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk mengimplementasikan  pendidikan  karakter  dan  budaya  antikorupsi  serta  tata  kelola pendidikan yang bersih dan baik (KPK, 2020).
Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membentuk pribadi yang berkarakter agar peserta didik menjadi manusia yang produktif dan optimal dalam upaya mengembangkan peradabannya,  dengan  tetap  berdasarkan  kebudayaan  luhur  bangsa  Indonesia.  Dalam mencapai  tujuan  pendidikan  tersebut,  peran  serta  dari  berbagai  pihak  yaitu  guru (pendidik), orang tua, pemerintah, dan masyarakat sekitar bersama-sama mengupayakan lingkungan  pendidikan  yang  sehat  dan  tepat  (Bhandesa,  2017).  Sehingga  dalam  rangka pembentukan  karakter  dan  budaya  antikorupsi  diawali  melalui  jalur  pendidikan  adalah sangat tepat, dan akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi sehingga generasi  masa  depan  akan  lebih  cenderung  untuk  tidak  mau  korupsi.  Dan  diharapkan budaya antikorupsi bisa semakin kuat dan berkembang.

## Kesimpulan
Pentingnya pendidikan antikorupsi disebabkan adanya pengaruh yang luar biasa dari internal dan eksternal yaitu terpaksa ( corruption by need ), dipaksa ( corruption by system ) dan  memaksa  ( corruption  by  greed )  sehingga  pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  bisa dilakukan melalui jalur penal dan non penal namun perlu dukungan dan upaya lain serta dukungan peran serta masyarakat yaitu penindakan, pencegahan, edukasi dan kampanye.
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antara Pendidikan Antikorupsi (x) dengan Sikap dan Perilaku Antikorupsi (y) adalah sebesar (r) =  0,739  disertai  signifikansi  0,002.  Berdasarkan  kriteria  keputusan  tersebut  maka  dapat disimpulkan bahwa korelasi dari kedua variabel tersebut adalah signifikan. Artinya, bila pendidikan dalam bentuk pengetahuan antikorupsi kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan, maka sikap dan perilaku antikorupsi juga akan meningkat atau menjadi lebih baik.

## Daftar Pustaka
Aria, F. (2018). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Di SMA Negeri 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo. Kajian Moral dan Kewarganegaraan , 6 (2).
Ayuningtyas,  D.  (2020).  Integrasi  Kurikulum  Antikorupsi:  Peluang  dan  Tantangan: Integration  of  Anti-Corruption  Curriculum  in  FKM  UI:  Opportunities  and Challenges. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (1), 93-107.
Bhandesa, A. M., Suwindia, I. G., & Donder, I. K. (2017). Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Kitab Sārasamuccaya. Jurnal Penelitian Agama Hindu , 1-12. Hambali,  G.  (2020).  Evaluasi  program  pendidikan  antikorupsi  dalam  pembelajaran.
Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (1), 31-44.
Handayani,  T.,  &  Mulyana,  A.  (2021).  Meningkatkan  Softskills  Mahasiswa  Melalui Strategi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Menggunakan Aplikasi Kahoot. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) , 5 (2), 423-437.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia.  (2019). Etika  Antikorupsi  Menjadi Profesional  Berintegritas .  Jakarta:  Komisi  Pemberatasan  Korupsi  Republik Indonesia.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia.  (2014). Buku  Saku  Memahami Gratifikasi . Jakarta: Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia.  (2020). Membangun  Budaya Antikorupsi di Perguruan Tinggi . Jakarta: Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia.  (2020). Pengembangan  Kapasitas Dosen  Pendidikan  Antikorupsi .  Jakarta:  Komisi  Pemberatasan  Korupsi  Republik Indonesia
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan  Pokok  Aktivitas  Profesional  Ilmiah,  dan  Teknis  Lainnya  Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi.
Permenristekdikti No 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
Pitriani,  N.  R.  V.,  Wahyuni,  I.  G.  A.  D.,  &  Sastrawan,  I.  K.  B.  (2023).  Pengembangan Media Poster Berbasis Pictorial Riddle Model 4D Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan  Agama  Program  Studi  Pendidikan  Agama  Hindu. Cetta:  Jurnal  Ilmu Pendidikan , 6 (1), 135-150. Puspito, N. T., & Marcella, S. E. (2016). Buku Panduan Dosen: Pembelajaran Pendidikan Anti  Korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi .  Jakarta:  Biro  Kerja  Sama  dan  Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Primayana, K. H. (2022). Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa indonesia di sekolah dasar. Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan , 5(1), 50-54. Rahmawati,  S.  (2020). Penerapan  Nilai-Nilai  Pendidikan  Antikorupsi  Sebagai Pembentukan Sikap Antikorupsi Pada Mahasiswa Pips Upi (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
Indriani, R. P., Sigit, D. V., & Miarsyah, M. (2023). Meta-analisis: Pengaruh Media E- learning  Terhadap  Keterampilan  Berpikir  Kritis  dan  Kreatif. Cetta:  Jurnal  Ilmu Pendidikan , 6 (1), 58-71.
Simarmata, H. M. P., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., ... & Nurhilmiyah,  N.  (2020). Pengantar  Pendidikan  Anti  Korupsi .  Yayasan  Kita Menulis.
Solikah,  S.  N.,  &  Waluyo,  S.  J.  (2018).  Hubungan  Persepsi  Pemahaman  Mahasiswa tentang Pendidikan Anti Korupsi dengan Hasil Belajar Mahasiswa Keperawatan. Proceeding of The URECOL , 558-565.
Sudarsana,  I.  K.  (2018).  Optimalisasi  Penggunaan  Teknologi  dalam  Implementasi Kurikulum  di  Sekolah  (Persepektif  Teori  Konstruktivisme). Cetta:  Jurnal  Ilmu Pendidikan , 1 (1), 8-15. Sukadari.H.,  Sulistyono.T.  (2017). Ilmu  Pendidikan  (Konsep  Dasar) .  Yogyakarta: Penerbit Cipta Bersama.
Wirabhakti,  A.  (2020).  Integrasi  nilai  anti  korupsi  dalam  kurikulum  sekolah  dengan pendekatan  komisi  pemberantasan  korupsi. Jurnal  At-Tadbir:  Media  Hukum  dan Pendidikan , 30 (2), 173-183.