Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 1, 2018 STAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath

## Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj
Dalam Fikih Hanafiyah

## Elfia
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang elfiauinib@gmail.com

## Abstract
This  research  is  based  on  the  desire  to  know  the  cause  of  rejection (resistance) of ulama to the concept of takharuj which isdeveloped  in fikih Hanafiyah.  The  Hanafiyah  scholar  follows  the  way  of takharuj (the removal of one or more beneficiaries from the heirs of the beneficiary in return  for  the  benefit  of  other  beneficiaries  either  by  using  his  own property or from the heritage property. However,there is a weak point in the completion of the law so that scholars outside Hanafiyah refuse and do  not  practice  it.  This  research  is  a  library  research  by  collecting  and reading  jurisprudence  literature  that  contains  the  opinion  of  the  major ulama and Hanafiyah scholars as the primary material. The approach used in this study is a normative approach. There is a resistance (rejection) of scholars  to  the  concept  of takharuj submitted  by  Hanafiyah  scholars because takharuj is considered as a legacy sale but the object of trading is not  yet  or  is  not  clear.  This  is  contrary  to  the  general  principle  of muamalah  maaliyah.  Besides,  giving  inheritance    to  the  heirs  before  the person  died,  even  though  the  purpose  was  to  benefit  the  heirs,  violates and  conflicts  with  the  prophecy  of  qath'i,  and  the  principle  of  ijbari  in inheritance.
Keywords : Takharuj , Hanafiyah, Resistance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  adanya  penolakan (resistensi) ulama terhadap konsep takharuj yang berkembang dalam fikiih Hanafiyah. Ulama Hanafiyah menempuh cara takharuj (keluarnya seorang atau  lebih  ahli  waris  dari  kelompok  ahli  waris  dengan  imbalan  yang diberikan ahli waris lain baik dengan menggunakan hartanya sendiri atau dari harta warisan. Namun terdapat titik lemah dalam penyelesaian takharuj sehingga  ulama  di  luar  Hanafiyah  menolak  dan  tidak  mengamalkannya. Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  dan membaca literatur fikih yang memuat pendapat jumhur ulama dan ulama Hanafiyah  sebagai  bahan  primer.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif.  Adanya  resistensi  (penolakan)
2 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
jumhur  ulama  terhadap  konsep takharuj yang  dikemukakan  oleh  ulama Hanafiyah  disebabkan takharuj dianggap  sebagai  jual  beli  warisan  namun objek  yang  diperjualbelikan  belum  ada  atau  belum  jelas.  Hal  ini berbenturan  dengan  prinsip  umum  dalam  muamalah  maaliyah.  Di samping itu, dengan diberikan warisan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal, walaupun tujuan dilakukannya untuk kemashlahatan ahli waris, namun  dalam  mencapai  tujuan  tersebut  menyalahi  dan  berbenturan dengan dalil qath’i, dan pr insip ijbari dalam kewarisan.
Kata Kunci : Takharuj , Hanafiyah, Resistensi

## Pendahuluan
Asas  ijbari  dalam  hukum  kewarisan  Islam  mengandung  arti  bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari  pewaris  atau  permintaan  dari  ahli  warisnya.  Unsur  paksaan  sesuai  dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan  perpindahan  harta  kepada  dirinya  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan.
Prinsip ijbari ini tercermin dari ketentuan Hukum Kewarisan Islam 1 itu sendiri  ketika  dilihat  ketentuan  mengenai  aturan  warisan  tersebut  secara  rinci telah dijelaskan Allah SWT dalam beberapa ayat al- Qur’an dan sunnah Nabi, di antaranya  surat  an- Nisa’  ayat  7  sampai  ayat  14. 2 Dalam  ayat  tersebut  tersirat bahwa  kewajiban  bagi  setiap  muslim  untuk  menyelesaikan  pembagian  harta warisan  berdasarkan  hukum  yang  telah  ditetapkan  Allah  SWT  tersebut,  tanpa dibolehkan  untuk  merubahnya,  karena ada  hukuman  dan  ancaman  yang  akan diberikan oleh Allah SWT terhadap muslim yang tidak menjalankan hukum itu.
Berdasarkan  ayat  tersebut,  seorang  muslim  yang  melanggar  ketentuan hukum  yang  telah  dibuat  oleh  Allah  SWT,  digolongkan  sebagai  muslim  yang durhaka  kepada  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya.  Hukum  kewarisan  merupakan hukum yang bersifat imperatif (memaksa). 3 Artinya, hukum yang dalam keadaan
1 Hukum  Kewarisan  Islam  merupakan  seperangkat  peraturan  tertulis  berdasarkan wahyu Allah dan sunnah  Nabi tentang  hal ihwal  peralihan harta atau berujud harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam ,(Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 5 2 Lihat QS. Surat an- Nisa’ ayat 7,8,9,10,11 ,12,13,dan 14
3 Menurut  Achmad  Sanusi,  sebagaimana  dikutip  oleh  Soedjono  Dirdjosisworo,  dari sudut  lain  mengenai  hal  kerjanya,  hukum  itu  dapat  dibedakan  dalam  hukum  memaksa  dan hukum mengatur. Hukum memaksa diartikan dengan hukum yang dalam keadaan apapun dapat dilaksanakan,  oleh  para  pencari  hukum  dan  para  fungsionaris.  Ia  tidak  memperkenankan penyimpangan.  Lihat  Soedjono  Dirdjosisworo, Penganatar  Ilmu  Hukum, (Jakarta:  CV.Rajawali,
kongkrit harus ditaati atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka. 4 Apabila terjadi  penyimpangan  berarti  akan  timbul  akibat  secara  yuridis,  perbuatan tersebut  menjadi  batal  atau  tidak  sah  atau  batal  menurut  hukum  (di  bidang hukum perdata).  Adapun di bidang hukum pidana membawa akibat lain yang berbeda dengan hukum perdata. 5
Apabila  dikatakan  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  bersifat regulatif  (fakultatif)  artinya,  hukum  yang  bersifat  mengatur  atau  hukum pelangkap, dalam keadaan kongkrit, hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  pihak  dan  secara    apiori  tidaklah  mengikat atau  wajib  ditaati. 6 Allah  SWT  tidak  akan  memberikan  ancaman  bagi  siapapun yang tidak melaksanakan hukum tersebut dan ketentuan bagian ahli waris seperti yang  diatur  dalam  surat  an- Nisa’ ayat  11  dan  12  tidaklah  mengikat  dan  wajib ditaati. Dalam pembagian harta warisanpun dapat diserahkan kepada ahli waris.
Apabila  dilihat  dalam  prakteknya,  para  ulama  dan  mujtahid  tidak sepenuhnya  tunduk  pada  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  tersebut.  Mereka dalam menyelesaikan beberapa kasus dalam pembagian harta warisan, keluar dari aturan  yang  ada.  Hal  ini  pada  dasarnya  bertitik  tolak  dari  adanya  pemikiran
1984), cet.Ke-1, h.165. Lihat juga rumusan lain yang dijelaskan oleh Kansil  yakni hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.  C.S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Pengantar  Tata  Hukum  Indnesia ,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 1976), h.74-75 4 C.S.T Kansil, loc.cit 5 Hal ini dicontohkan oleh salah seorang ahli ilmu hukum, Mahmud Marzuki, tentang ketentuan pasal 913 Burgerlijk Wetboek Indonesia, bahwa ”Legitieme portie atau bagian warisan menurut Undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak  boleh  menetapkan  sesuatu,  baik  sebagai  hibah  antara  orang-orang  yang  masih  hidup maupun  sebagai  wasiat”. 5 Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  pewaris  dengan  testamen  sekalipun tidak  dibolehkan  untuk  mengurangi  bagian  terkecil  dari  ahli  waris  sekecil  apapun.  Soedjono Dirdjosisworo, loc.cit 6 Menurut  Soejono  Dirdjosisworo  hukum  mengatur  itu  tidak  memaksa.  Akan  tetapi memaksanya hukum mengatur itu tergantung dari syarat-syarat terentu. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi, maka memaksalah hukum mengatur itu seperti hukum memaksa sendiri, baik kepada fungsionaris hukum atau kepada pencari-pencari hukum yang berkepentingan. Syarat-syarat yang dimaksud:1).Yang  berkepentingan  oleh  karena  hukum  mengatur  itu  membolehkan penyimpangan-penyimpangan  tidak  menggunakan  kelonggaran  yang  ada,  tetapi  ia  justru menyatakan  menerima  untuk  tunduk  pada  hukum  itu.  2).Yang  berkepentingan  tidak  usah menyatakan  takluk  pada  hukum  mengatur  itu,  akan  tetapi  tidak  menetapkan  ketentuan- ketentuannya  sendiri.  Kekosongan-kekosongan  ini  memberikan  tempat  untuk  berlakunya  dan memeksanya hukum mengatur. Lihat Soedjono Dirdjosisworo, loc.cit
4 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
tentang  kemashlahatan  yang  akan  dihasilkan  dari  pembagian  harta  warisan tersebut.  Adakalanya  seseorang  yang  mempunyai  bagian  yang  besar,  adalah orang  yang  kaya  yang  tidak  membutuhkan.  Sedangkan  di  sisi  lain  seseorang dengan bagian yang kecil merupakan orang miskin yang membutuhkan. Secara hukum,  seorang  ahli  waris  tidak  mempunyai  kewajiban  apa-apa  untuk membantu  ahli  waris  yang  lain.  Sehingga  jika  dilakukan  pembagian  secara normati    formal,  dalam  hal  ini  tidak  memberikan  mashlahat  kepada  mereka. Dengan  pertimbangan  seperti  itu,  dilakukan  pengurangan  dan  penambahan terhadap  beberapa  ketentuan  yang  telah  ada  di  dalam  hukum  kewarisan  yang membuat  beberapa  aspek  normatif  dalam  sistem  kewarisan  Islam dikesampingkan.
Dalam  mazhab  Hanafiyah  berkembang  bentuk  penyelesaian  kewarisan yang  diistilahkan  dengan Takharuj .  Penyesuaian  secara takharuj ini  adalah sebentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu bila  kemashlahatan  dan  keadilan  memerlukannya.  Hal  ini  ditempuh  semata dengan  maksud  meniadakan  kesempitan  dalam  muamalat  tanpa  sama  sekali menghindarkan  diri  dari  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT.  Dengan cara ini suatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan  tertentu  dapat  diselesaikan.  Akan  tetapi  persoalan  ini  mendapatkan perhatian  khusus  oleh  para  ulama  karena  penyelesaian  secra takharuj dianggap menyalahi beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam.
Jika dicermati, takharuj secara zahir merupakan salah satu bentuk dalam penyelesaian  kewarisan  yang  keluar  dari  aturan.  Ada  beberapa  bentuk penyelesaian kewarisan yang lain yang pernah dilakukan oleh ulama atau sahabat pada  masanya  seperti  penyelesaian  ‘aul  dan  radd,  gharawain  dan  musyarakah. Namun  penyelesaian  ini  tidak  dianggap  suatu  yang  menyalahi  nash  karena mayoritas ulama memakainya. Namun dalam persoalan takharuj , hanya ulama di kalangan  Hanafiyah  yang  memandang  sebagai  suatu  solusi  atau  hillah  syar’i dalam  menjalankan  hukum  waris.  Berdasarkan  kepada  bentuk  dan  cara penyelesaian secara takharuj , penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan: bagaimana sesungguhnya konsep takharuj menurut ulama Hanafiyah dan kenapa mayoritas  ulama  (selain  Hanafiyah)  menolak takharuj yang  dikembangkan  oleh ulama Hanafiyah sebagai salah satu bentuk penyelesaian kewarisan.
Dalam upaya memperoleh data dan rumusan yang jelas dalam menjawab semua  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  maka  pendekatan  yang  digunakan adalah  penelitian  kepustakaan    ( library  research )  atau  normatif. 7 Pada  penelitian kepustakaan  atau  penelitian  normatif  maka  data  yang  digunakan  adalah  data
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1983), h. 13-14
Elfia: Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj |5
skunder. 8 Data  skunder  terdiri  dari  bahan  primer  dan  bahan  skunder.  Bahan primer dalam penelitian ini diambil dari karya ulama Hanafiyah sendiri.
Sejauh  ini  penelitian  yang  membahas  tentang  hukum  kewarisan  Islam sudah  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  lain,  namun  objek  penelitian  yang  telah ada  bukan  mengenai  objek  yang  penulis  teliti.  Di  antaranya:  Pertama,  Umar Syihab,  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Pelaksanaannya  di  Wajo,  disertasi  pada Program  Pascasarjana  IAIN  Sultan  Alaudin  Makasar  1996.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  teologis,  sosiologis  dan  normative.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  peneri maan  syara’oleh  sistim  Hukum  Adat  Bugis  Wajo “Pangadereng” telah melahirkan pelaksanaan hukum Kewarisan Islam di Wajo.
Kedua,  Ali  Yasa  Abu  Bakar,  Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian Perbandingan  Terhadap  penelaran  Hazairin  dan  Penalaran  Fikih  Mazhab, diertasi  pada  Program  Pascarajana  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  1996. Penulisan  ini  berkesimpulan  bahwa  ijtihad  Hazairin  telah  menciptakan  sebuah sistim  yang  lebih  padu  dan  menyeluruh,  yakni  melalui  pendekatan  antropologi telah  membuka  peluang  menafsirkan  yata-ayat  kewarisan  dalam  kerangka  yang lebih luas.
Adanya penelitian tentang tema ini bertujuan untuk mengungkap secara jelas bagaimana konsep takharuj yang dikembangkan oleh ulama Hanafiyah, dan apa  dasar  bagi  ulama  Hanafiyah  membolehkan  praktek takharuj ini  dalam pembagian warisan. Di samping itu, juga untuk mengetahui titik lemah dan sisi mana  dari  prinsip  hukum  kewarisan  Islam  yang  dilanggar  sehingga  muncul penolakan dari mayoritas ulama terhadap konsep takharuj ini.
Pembahasan
Pengertian Takharuj
Kata takharuj merupakan  kata  yang  berasal  dari kharaja yang  berarti keluar.  Ketika  kata  ini  diwazankan  dengan  wazan tafa’ul (shigat  musyarakah)
maka dalam susunan wazan
لعافت – لعافتي – لاعافت menjadi جراتخ – جراختي – اجراتخ yang memiliki arti saling keluar atau saling mengundurkan diri  yang terjadi antara dua pihak. Dalam salah satu kamus, takharuj secara etimologi diartikan dengan لعافت
نم جورلخا
(saling  berbuat  untuk  keluar)  sehingga  dalam  kalimat جراتخ موقلا berarti masing-masing  saling  berbuat  untuk  keluar  dari  memberikan  nafkah  atas seukuran  nafkah  yang  diberikan  temannya.  Adapun  dalam  kalimat
جراتخ ءاكرشلا berarti  masing-masing  keluar  atau  mengundurkan  diri  dari  perserikatan  yang
8 Ibid ., h. 24
6 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
dilakukannya terhadap kepemilikan dengan cara jual beli. Sedangkan kalimat جراتخ ةثرولا berarti sebagian mereka mengundurkan diri (keluar) dari menerima bagian harta warisan dengan cara jual beli, ishlah dan sejenisnya. 9
Dalam  pengertian  secara  bahasa  ini  dapat  dipahami  bahwa  jika  yang mengundurkan diri itu hanya dilakukan oleh seseorang saja tanpa ada pihak lain yang  ikut  menyepakati  di  dalamya  atau  tidak  ada  keikutsertaan  pihak  lain menyetujui  pengunduran  diri  tersebut  maka  tidak  dinamakan  dengan takharuj . Ada sejumlah istilah yang berkaitan dengan makna takharuj jika dikaitkan dengan makna  secara  bahasa.  Kadang-kadang  salah  satu  istilah  ini  digunakan  untuk mana takharuj oleh ulama faraidh. Di antara istilah itu al - qismah , al - sulhu , dan al - bai’ . Perbedaan istilah ini dengan takharuj adalah:
1. Al-Qismah ( al-taqasum ). Secara lughah al-qismah berarti bagian, batasan. Secara istilah al-qismah berarti sesuatu yang membedakan sebagian hak dan bagian dari  sebagian  yang  lain. Takharuj dalam  sebagian  bentuknya  dipandang sebagai  bagian  di  antara ahli  waris.  Paling  tidak  ada  dua  hal  yang  menjadi pembeda di antara kedua bentuk istilah ini:
- Harta yang dibagi dalam bentuk qismah , merupakan satu bagian dari harta yang diserikatkan. Adapun dalam takharuj , orang yang keluar mengambil bagian  tertentu  baik  dari  harta  peninggalan  atau  dari  selainnya,  bukan dalam bentuk harta yang diserikatkan. 10
- Pada  dasarnya  dalam qismah ,  tiap  orang  yang  berserikat  mengambil bagiannya  sesuai  dengan  hak  yang  mesti  ia  terima  menurut  syara’. Adapun  dalam takharuj terkadang  orang  yang  mengundurkan  diri  dari menerima  warisan  itu  mengambil  bagian  lebih  banyak  atau  sedikit  dari hak  yang  mesti  ia  terima  sesuai  dengan  kemashlahatannya  atau kemashlahatan ahli waris.
2. As-Shulh ( At-Tashaluh )
Takharuj dalam  beberapa  bentuknya  dipandang  juga  sebagai ishlah di antara ahli waris, namun ada tiga hal yang membedakannya dengan ishlah :
9 Ibn Manzhur al-Ifriqiy, Lisan al-Arab , (Beirut: Dar  al- Ihya’ al-Turast al-Islamiy,1419
H), cet ke-3,  Jilid .4, h. 53-54
10 Nashir  bin  Muhammad  bin  Masyriy  al-Ghamidiy, al-Takharuj  Baina  al-Waratsah Ahkamuhu wa Shuwaruhu fi al-Fiqh al-Islamiy , (Makkah al- Mukarramah: Jami’ah Ummu al -Qura,tt), h. 195-196. Lihat juga Mausu’ah Fiqhiyyah Al -Kuwaitiyah , (Kuwait: Zaratul Auqaf wa as- Syu’ un al- Islamiyah, 1408), cet ke-2, Jil.11, h. 5
Elfia: Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj |7
a. Ishlah itu  umum  untuk  seluruh  harta  dan  selainnya,  sementara takharuj terbatas ishlah dalam bentuk harta saja. 11 b. Ishlah dengan  makna  umum  biasanya  terjadi  setelah  adanya  perselisihan dan  persengketaan.  Jenis  ini  merupakan  akad  yang  dibuat  untuk menghilangkan  perselisihan  setelah  adanya  kerelaan  masing-masing pihak. 12 Adapun takharuj tidak harus terjadi setelah adanya persengketaan dan perselisihan namun hanya membutuhkan kesepakatan ahli waris saja.
c. Ishlah kadang-kadang terjadi tanpa adanya ganti atau imbalan ( ibra’) .  Jika dalam ishlah itu  menggugurkan    hak  orang-orang  yang  berselisih  atau sebagian  dari  hak  itu.  Terkadang  menggugurkan  hak  salah  seorang  atau kedua belah pihak dan ishlah itu pada dasarnya bukan hanya terjadi dalam harta  saja.  Adapun takharuj terjadi  dengan  adanya  ganti  atau  imbalan karena jika tanpa adanya imbalan atau ganti, maka itu bukanlah takharuj . 13 3. Al- Bai’ Lafaz al- bai’ secara    istilah  berarti  saling  tukar  menukar  harta  yang bernilai,  dengan  cara  kepemilikan  dan  saling  memiliki 14 .  Ada  dua  hal  yang membedakan jual beli dengan takharuj :
a. Dalam  beberapa  kondisi, takharuj bukanlah  jual  beli,  karena  hanya berbentuk ishlah dan  pembagian  di  antara  ahli  waris.  Karena  ahli  waris yang keluar terkadang tidak menjual bagiannya dari harta warisan. Hanya mengambil  satu  bagian  dari  tirkah  atau  dari  yang  lain,  disebabkan  ia mengundurkan diri sebagai ahli waris.
b. Pada prinsipnya,  dalam jual beli orang yang membeli memberikan harga yang pantas secara syara’ dan urf untuk benda yang dibelinya kepada si penjual.  Adapun  dalam takharuj ,  terkadang  ahli  waris  yang mengundurkan  diri  itu  melepaskan  haknya  melebihi  atau  kurang  dari bagian  warisan  yang  mesti  ia  terima  karena  dasarnya  adalah ishlah dan mewujudkan kemashlahatan ahli waris. 15
Takharuj adalah  salah  satu  dari  akad  harta  pengganti.  Bentuknya  tidak keluar dari akad pembagian ( aqd al-qismah ) atau akad jual ( aqd al- bai’ ). Jika terjadi kesepakatan bahwa al-kharij (orang yang keluar) itu mengambil harta waris, akad itu  disebut  sebagai  akad  pembagian.  Apabila  terjadi  kesepakatan  bahwa  dia
11 Manshur bin Yunus al-Buhutiy, Kasyf al- Qina’ ‘an Matn al - Iqna’ , (Beirut: Dar al- ‘Alam al-Kutub, 1403),J il.8, h. 278
12 Ali  Haidar, Syarh  Majallah  al-Ahkam  al- ‘Adliyyah ,  (Beirut:  Mansurat  Maktabah  Al- Nahdhah,t.th), pasal 1531 13 Ibid. 14 Ibnu Qudamah, Al-Mughni , (Kairo: Dar Hajr, 1410), cet ke-1, Juz.6, h. 5
15 Nashir bin Muhammad bin Masyriy al-Ghamidiy, op.cit ., h. 197
8 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
mengambil  harta  yang  bukan  harta  waris  yang  diserahkan  oleh  salah  satu  ahli waris atau oleh semua ahli waris, akad itu disebut akad jual beli.
Takharuj adalah  salah  satu  dari  akad  harta  pengganti.  Bentuknya  tidak keluar dari akad pembagian ( aqd al - qismah ) atau akad jual ( aqd al - bai’ ). Jika terjadi kesepakatan bahwa al - kharij (orang yang keluar) itu mengambil harta waris, akad itu  disebut  sebagai  akad  pembagian.  Apabila  terjadi  kesepakatan  bahwa  dia mengambil  harta  yang  bukan  harta  waris  yang  diserahkan  oleh  salah  satu  ahli waris atau oleh semua ahli waris, akad itu disebut akad jual beli.
Adapun  pengertian takharuj secara  terminologi,  dikemukakan  oleh beberapa ulama fikih, di antaranya:
Menurut  al- ‘Alamah  Ali  bin  Muhammad  bin  ‘Ali  al -Jurjani  al-Hanafiy, dalam kitab at- Ta’rifaat mengemukakan pengertian takharuj yaitu:
ةلحاصم ةثرولا ىلع جارخا ضعب مهنم ءيشب ينعم نم ةكترلا 16
“ Kesepakatan  ahli  waris  terhadap  pengunduran  diri  sebagian  mereka  dengan  adanya imbalan berapa bagian tertentu dari harta peninggalan ”.
Menurut  Ibn  Abidin  dalam Hasyiyah  Radd  al- Muhtar  ‘ala  ad -Durr  al- Mukhtar, makna takharuj yaitu: لحاصت ةثرولا ىلع جارخا مهضعب نم ثايرلما ىلع ءيش نم ةكترلا ينع وأ نيد 17 “ Perdamaian  yang  dilakukan  ahli  waris  atas  pengunduran  diri  sebagian  ahli  waris  yang lain  dari  menerima  harta  warisan  dengan  imbalan  tertentu  yang  diambil  dari  tirkah  baik berupa benda atau hutang ”.
Pengertian  yang  dikemukakan  oleh  kedua  ulama  di  atas  memiliki  arti bahwa takharuj merupakan sebentuk perdamaian yang dilakukan di kalangan ahli waris.  Dengan  adanya  di  antara  ahli  waris  yang  mengundurkan  diri  dari menerima  warisan.  Artinya,  ada  di  antara  ahli  waris  yang  mengundurkan  diri dalam  penerimaan  harta  warisan,  dengan  tidak  mengambil  bagian  atau  hak warisnya  dan  tindakan  ini  disetujui  dan  disepakati  oleh  ahli  waris  lain  dengan cara  damai.  Sebagai  kompensasi  dari  tindakan  tersebut,  ahli  waris  yang mengundurkan  diri  mendapatkan  imbalan  tertentu  yang  diambil  dari  harta peninggalan baik berupa benda atau hutang.
16 ِ Ali  bin  Muhammad  Al-Jurjani, At-Ta ’ rifaat ,  (Beirut:  Dar  al-Kitab  al- ‘ Arabiy,  1413 H), h. 75 17 Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- Muhtar ‘ala ad -Durr al-Mukhtar , (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,t.th), Juz.6, cet ke-2, h. 811
Elfia: Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj |9
Pengertian takharuj yang senada dengan pengertian di atas dikemukakan dalam Hasyiyah Qurrah ‘Uyuun al -Akhbar Takmilah Radd al-Muhtar ‘ala ad -Durr al- Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar , yaitu:
نأ حلطصي ةثرولا ىلع جارخا مهضعب نم ثايرلما لابم مولعم 18 “ Perdamaian yang dilakukan oleh ahli waris atas pengunduran diri sebahagian ahli waris dari menerima harta warisan dengan adanya imbalan berupa harta tertentu ”.
Pada  dasarnya  kedua  pengertian takharuj yang  dikemukakan  di  atas memiliki  makna  yang  sama,  hanya  saja  dalam  ungkapan  yang  terdapat  dalam Takmilah Radd al-Muhtar lebih sederhana tanpa memerinci bentuk imbalan yang diberikan  kepada  ahli  waris  yang  mengundurkan  diri,  apakah  diambilkan  dari harta  peninggalan  atau  di  luar  harta  peninggalan.  Sementara  dalam  definisi pertama  secara  tegas  dijelaskan  bahwa  imbalan  yang  diterima  oleh  ahli  waris sebagai imbalan itu berasal dari harta peninggalan yang ada.
Pengertian takharuj lain  diungkakan  oleh  Abu  Zahrah 19 dalam  kitabnya “ Ahkam  al-Mawarist ” dan  sepertinya  pengertian  yang  dikemukakan  oleh  Abu Zahrah lebih terurai dan rinci, bahwa takharuj adalah:
نأ لحاصتي ضعب ةثرولا ىلع ردق مولعم فى يرظن نأ كتري هتصح اهيف , ءاوس ناكأ لحاصتلا عم ةثرولا ينعمتمج مأ عم مهضعب ىلع نأ ليح ضعبلا ىذلا ءاطعأ اردق نيعم ا نم لالما هلمح فى هتصح , ءاوسو ناكأ ةثرولا دق هولحاص ىلع ءزج ينعم نم ةكترلا اهسفن , مأ هولحاص ىلع لام هومدق هل جراخ ةكترلا .
“ Perdamaian yang dilakukan oleh ahli waris (atas pengunduran diri sebagian mereka dari menerima harta warisan) dengan adanya imbalan tertentu yang seimbang dengan bagiannya dalam  harta  warisan,  baik  perdamaian  itu  dilakukan  dengan  seluruh  ahli  waris  atau sebagian  ahli  waris,  bahwa  sebagian  ahli  waris  melepaskan  haknya  dengan  memberikan bagian tertentu dari harta yang menjadi bagiannya dalam warisan, atau baik apakah ahli
18 Muhammad  ‘Alauddin  Aqriy, Hasyiyah  Qurrah  ‘Uyuun  al -Akhbar  Talmilah  Radd  al-
Muhtar  ‘ala  ad -Durr  al-Mukhtar  Syarh  Tanwir  al-Abshar ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,
1994),Cet.ke-1, Juz.12,h. 348. Syamsuddin Ahmad bin Qaudar, Nataij al-Ifkar (Takmilah Fath al- Qadir oleh Ibn Humam) Syarh Bidayah al-Mubtadiy , (Li al- Thiba’ah an -Nasyr wa al- Tauzi’: Dar al - Fikr, t.th), Juz.8, h. 439
19 Muhammad    Abu  Zahrah, Ahkam  at-Tirkah  wa  al-Mawarits ,  (Kairo:  Dar  al-Fikr  al- ‘Arabiy, 1963), h. 218
10 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
waris  melakukan  perdamaian    (dengan  ahli  waris  yang  mengundurkan  diri)  atas  bagian tertentu  itu diambil dari harta warisan atau dari selain harta warisan ”.
Dari  definisi takharuj yang  dikemukakan  di  atas  ada  beberapa  poin penting dalam praktek takharuj , yaitu:
1. Adanya  perdamaian  atau  kesepakatan  (pengunduran  diri)  yang  dilakukan oleh ahli waris dengan ahli waris lain, baik perdamaian itu dilakukan dengan seluruh  ahli  waris  atau  sebagian ahli waris.  Dalam arti  kata, takharuj dapat saja  dilakukan  oleh  seorang  ahli  waris  dengan  seluruh  ahli  waris  atau seorang ahli waris dengan salah seorang ahli waris atau lebih.
2. Bentuk  perdamaian  tersebut  dengan  cara  sebagian  ahli  waris  melepaskan hak  waris  yang  menjadi  bagian  warisannya  dengan  adanya  imbalan  yang diberikan dan diambil dari harta warisan atau selain dari harta warisan.
Berdasarkan  pengertian takharuj di  atas,  kata takharuj mengalami penyempitan  makna  ketika  dilihat  pengertiannya  secara  lughah  dan  istilah. Dalam pengertian lughah menampung persoalan apa saja yang dilakukan melalui perdamaian  dan  pengunduran  diri.  Namun  dari  pengertian  secara  terminologi atau  istilah, takharuj yang  dimaksud  hanya  berlaku  dalam  hal  perdamaian  dan pengunduran diri dalam penerimaan harta warisan saja.
Adanya  beberapa  pengertian  terminologi  yang  dikemukakan  oleh beberapa  ulama  fikih  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa takharuj merupakan penyesuaian  yang  berlaku  dalam  pembagian  warisan.  Adanya  kesepakatan  ahli waris  untuk  menempuh  cara  pembagian  warisan  di  luar  cara  yang  ditentuakan oleh  syara’.  Cara  pembagian  yang  dimaksud  adalah  perdamaian  yang  terjadi  di kalangan ahli waris dengan adanya salah seorang atau beberapa orang ahli waris yang  mengundurkan  diri  (melepaskan  haknya)  dari  menerima  harta  warisan, dengan imbalan tertentu yang bisa saja diambil dari harta warisan atau dari harta ahli waris sendiri. Harta benda yang seharusnya ia terima, dibagikan kepada ahli waris  selainnya  sesuai  dengan  bagiannya  masing-masing.  Dengan  demikian  dia tidak mengambil bagian yang setara dengan haknya dari harta waris atau dari hal lainnya. Ini dapat dikatakan bahwa dia menghapus bagian warisnya sendiri.
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa di antara karakteristik takharuj itu adalah:
1. Takharuj merupakan suatu perdamaian atau kesepakatan (perjanjian) yang diadakan  oleh  ahli  waris  atau  para  ahli  waris  untuk  mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima warisan  dengan memberikan suatu tebusan atau pengganti yang diberikan oleh orang yang mengundurkan kepada yang mengundurkan diri.
Elfia: Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj |11
2. Tebusan atau pengganti tersebut dapat berasal dari harta ahli waris atau dari harta peninggalan yang akan dibagi-bagikan.
3. Takharuj dilakukan  sebelum  harta  warisan  dibagikan  dan  diperuntukkan kepada masing-masing ahli waris atau sebelum ahli waris mengetahui bagian warisan masing-masing.
Dalam  beberapa  buku  dan  tulisan  ulama  mazhab  Hanafiyah,  penulis tidak  menemukan  pengertian takharuj secara  istilah  yang  dikemukakan  oleh sebagian  ulama  mazhab  ini,  seperti  dalam  kitab Badai’  al - Shanai’ , Bahr  ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq dan lainnya, sehingga untuk melengkapi uraian pengertian takharuj ini  penulis  mencantumkan  beberapa  pengertian takharuj yang diungkapkan  oleh  ulama  lain  seperti Muhammad  Abu  Zahrah dan Ali  Haidar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
Menurut  Merwan al- Qadumi dalam tulisannya yang berjudul “al -Shulhu bi  at-Thariqiy  al- Takharuj fi  al-Mirast,  dalam  Qanun  Mesir  yang  membahas tentang  kewarisan  persolan takharuj dibahas  pasal  48, dalam  Qanun  al-Ahwal  al- Syakhshiyyah Suria  terdapat  pada  pasal  303.  Bunyi  teksnya  adalah  “ Takharuj merupakan  kesepakatan  atau  perdamaian  antara  ahli  waris  atas  keluarnya sebagian  mereka  dari  menerima  warisan  dengan  adanya  imbalan  tertentu”. Dalam Qanun al-Madani Urdu ,  ketentuan  tentang takharuj terdapat    pada    pasal 539 sampai 542, yang mengandung hukum jual beli, akan tetapi terhadap objek jual beli yang sudah ditentukan ketika akad itu dan dibatasi di antara ahli waris. 20

## Bentuk-bentuk Takharuj
Dalam pelaksanaannya, penyesuaian secara takharuj dapat berlaku dalam tiga bentuk. Bentuk pertama, persepakatan di antara dua orang ahli waris untuk keluarnya  salah  seorang  di  antaranya  dari  pembagian  warisan  dengan  imbalan tertentu  yang  dibarikan  oleh  pihak  lain  dari  hartanya  sendiri. 21 Dalam  bentuk pertama ini berarti bahwa orang yang keluar itu menyerahkan hak warisan yang akan  diterimanya  kepada  salah  seorang  ahli  waris  lain.  Hak  itu  oleh  yang menerimanya  digantinya  dengan  hartanya  sendiri.  Pada  waktu  pembagian warisan,  di  samping  menerima  haknya  sendiri  ia  juga  menerima  hak  ahli  waris yang keluar. Pada hakikatnya, cara ini adalah jual beli hak warisan karena tidak menyangkut  kepentingan  dan  hak  ahli  waris  yang  lain,  maka  persepakatan  ini cukup berlaku di antara dua pihak saja tanpa melibatkan ahli waris yang lain.
Bentuk  kedua,  persepakatan  seluruh  ahli  waris  atas  keluarya  salah seorang  dari  kelompok  waris,  dengan  imbalan yang  dipikul  bersama  dari  harta
20 Merwan al-Qadumi, al-Shulh bi al-Thariq al-Takharuj fi al-Mirast , (Palestina: Jami’ah an - Najah al-Wathaniyah, 2009), h.311
21 Yusuf Musa, at-Tirkatu wa al-Mirasu fi al-Islam , (Kairo:Dar al-Ma'rifah, 1960), h. 375
12 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
mereka  di  luar  hak  yang  akan  mereka  terima  dari  harta  warisan. 22 Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar  menjual  haknya  kepada  ahli  waris  yang  lain.  Bedanya  ialah  bahwa  yang membeli  di  sini  adalah  seluruh  ahli  waris.  Dalam  pembagiannya  sama  dengan yang pertama yaitu semua ahli waris ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak dari yang keluar diberikan kepada ahli waris yang lain. Tentang cara penentuan bagian ahli waris yang keluar untuk ahi waris yang tinggal,  tergantung  kepada  kesepakatan  mereka  pada  waktu  membeli  hak  ahli waris yang keluar.
Bentuk  ketiga  ialah  kesepakatan  semua  ahli  waris  atas  keluarnya  salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri. 23 Hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil  bentuk  tertentu  dari  harta  warisan  sedangkan  yang  lain diserahkannya  untuk  ahli  waris  yang  tinggal,  untuk  selanjutnya  pembagian berlaku di antara ahli waris yang tinggal itu.
Bila  diperhatikan  bentuk  ketiga  ini  terlihat  bahwa  masalahnya  berbeda dengan  dua  bentuk  yang  di  atas  karena  pada  bentuk  ketiga  ini  menyangkut dengan  cara  pembagian.  Artinya  ahli  waris  menempuh  cara  pembagian  yang menurut  lahirnya  menyimpang  dari  cara  yang  ditentukan  oleh  hukum  faraid. Dengan diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya yang  ada  kemungkinan  lebih  kurang  dari  hak  yang  semestinya  diterimanya, menyalahi prinsip ijbari.

## Dasar Pelaksanaan Takharuj
Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan lembaga takharuj itu ialah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat pula bertindak atas  haknya  itu  sesuai  dengan  kemauan  dan  kerelaannya.Di  samping  itu  ulama tersebut  juga  mendasarkan  kepada  asar  sahabi  dari  Abu  Yusuf  dari  Amru  ibn Din ar yang berasal dari Ibn Abbas bahwa salah seoang janda Abdurrahman ibn 'Auf bernama Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari jandanya yang  lain  untuk  keluar  dari  kelompok  penerima  warisan  suaminya  dengan imbalan yang diterinanya sebanyak 83 dirham. 24
Asar  sahabi  tersebut  tidak  cukup  kuat  untuk  dijadikan  dalil  untuk menyimpang  dari  ketentuan  umum  yang  berlaku.  Tetapi  ternyata  di  kalangan ulama Hanafiyah yang biasa berfikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan
22 Ibid ., h. 375 23 Abu Zahrah , Ahkam at-Tirkah wal Mirast , (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1962), h.267
24 Yusuf Musa, op.cit., h. 375
Elfia: Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj |13
dan  penerimaan  bersama  dari  pihak  yang  berhak.  Cara  ini  juga  diikuti  oleh Hukum Kewarisan yang berlaku pada waktu ini di Mesir. 25
Jika  dikaitkan  dengan  pembagian  warisan  secara takharuj yang membolehkan ahli waris menerima bagian kurang atau melebihi dari bagian yang seharusnya  ia  terima,  dalam  salah  satu  bentuk takharuj tentunya  akan bertentangan dengan prinsip ijbari dan  ayat yang mengatur pembagian waris. Di samping itu, dalam takharuj sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan, ahli waris  dapat  melakukan  persekapatan  dalam  bentuk ishlah ,  dengan  adanya kerelaan  dari  ahli  waris  yang  lain. Ishlah yang  dimaksud  dengan  memberikan imbalan  sebagai  ganti    terhadap  bagian  ahli  waris  yang  mengundurkan  diri. Sementara  dalam  prinsip  hukum  kewarisan  Islam,  tidak  membenarkan pembagian  harta  warisan  sebelum  ahli  waris  mengetahui  hak  waris  masing- masing.
Pembagian harta warisan dalam bentuk takharuj memang tidak dijumpai dasar  hukumnya  baik  dalam  al- Qur’an  maupun  hadis  Nabi  saw.    Dasar hukumnya  merupakan  hasil  ijtihad  (atsar  sahabat)  atas  peristiwa  yang  terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Ada beberapa redaksi atsar tersebut  yang  ditemui  dalam  beberapa  kitab  hadis,  di  antaranya  adalah  sebagai berikut:
نع ﺍبى فسوي نمع هثدح نع نبورمع رانيد نع نبا ابع س : ﺃن ىدحا اسن ﺀ دبع ﺍ نحمرل نب وع ف ولحاص اﻫ ىلع ةثلاث و ينناثم افلأ ىلع نأ اﻫوجرخأ نم ثايرلما . 26 “ Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari ibnu Abbas:  Salah  seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf  diajak untuk berdamai oleh para ahli  waris  terhadap  harta  sejumlah  delapan  puluh  tiga  ribu  dengan  mengeluarkannya  dari pembagian harta warisan”.
Redaksi lain atsar tersebut berbunyi:
نا دبع ناحمرلا نب فوع قلط ا أرم هت اتم رض تنب لاا غبص ةيبلكلا فى ضرم وم ،هت ثم ام ت و ىﻫ فى ا ةدعل وف ر اهث امثع ن ر ىض ا لله هنع عم لاث ث ةوسن ا ،رخ اصف ولح اﻫ نع ر عب اهنثم ىلع لاث ةث و ثم ا ينن أ ،افل ليقف ىﻫ د ،يرننا ليقو ىﻫ ارد مﻫ 27 . 25 Abu Zahrah, Ahwal-al-Syakhshiyyah , (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy,1973), h.270 26 Beberapa redaksi atsar sahabat ini diambil kitab Muhammad Nashir al-Din Albaniy, Irwaa’  al -Ghalil  Fi  Takhrij  Ahaadis  Manar, (Beirut:  Maktab  al-Islamiy,  1985),  Cet.  Ke-2,  Juz.  2, hadis ke 98.
14 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
“ Abdurrahman bin ‘ Auf, di saat sekaratnya, mentalak isterinya yang bernama Tumadhir binti al-Ishbagh al-Kalbiyah. Setelah ia meninggal dunia dan isterinya sedang dalam masa iddah, sayyidina ‘Utsman r.a. membagikan pusaka kepadanya beserta tiga orang isterinya yang lain. Kemudian mereka pada mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertigapuluh dua- nya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat “dinar” dan dikatakan oleh riwayat yang lain “dirham”
" نأ دبع نحمرلا نب فوع قلط هتأرما ةيبلكلا في ضرم م هتو ، اهثروف نامثع " دبع قازرلا في هفنصم ، نع نبا جيرج نيبرخأ نبا بيأ ةكيلم هنأ لأس دبع الله نب يربزلا لاقف هل " : قلط دبع نحمرلا نب فوع تنب غبصلأا ةيبلكلا اهتبف ، ثم تام ، اهثروف نامثع في اتهدع (. " هاورو يعفاشلا نع ملسم ، نع نبا جيرج هب اﻫاسمو رضاتم ) 28
“ Bahwa  Abdurrahman  bin  ‘ Auf  mentalak  isterinya  Kalbiyah  pada  saat  maradh  maut, kemudian  Usman  tetap  memberikan  hak  waris  kepada  (isterinya  tersebut).  Abdurrazzaq dalam kitabnya mengatakan bahwa atsar ini berasal dari Ibn Juraij dari Ibn Abi Malikah bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Zubair dan Abdullah berkata kepadanya : Abdurrahman  bin  ‘Auf  telah  mentalak  anak  perempuan  Ashbagh  yang  bernama  al - Kalbiyah,  kemudian  setelah  itu  ia  meninggal  dan  Usman  tetap  memberikan  hak  waris kepada  isteri  (Abdurrahman  bin  ‘Auf  tersebut) dalam  masa  iddahnya. (HR.  Al- Syafi’i dari Muslim, dari Ibn Juraij, ia menamakan perempuan itu dengan Tumadir).
Hadis  ini  merupakan  hadis  muttashil.  Ibn  Zubair  mengomentari  hadis ini bahwa menurutnya ia tidak melihat Tumadir itu mewarisi harta Abdurrahman b in  ‘Auf  disebabkan  telah  ditalak  tiga.  Riwayat  lain  ditemukan  dalm  kitab  al - Muwaththa Imam Malik yang berasal dari Ibn Syihab dari Talhah bin Abdullah bin  ‘Auf  dari  Abi  Salamah  bin  Abdurrahman  bahwa  Abdurrahman  bin  ‘ Auf telah  menceraikan  isteriny. Ia  sedang  dalam  keadaan  sakit,  lalu  Usman memberikan  hak  waris  isteri  Abdurrahman  bin  ‘Auf  itu  setelah  habis  masa iddahnya.  Menurut  al- Syafi’i,  hadis  ini  termasuk  hadis  munqathi’  sedangkan hadis  Ibn  Zubair  di  atas  adalah  hadis  muttashil.  Adapun  menurut  Ib n  Sa’ad dalam kitab Thabaqat, hadis yang  diriwayatakan bahwa Usman memberikan hak waris  kepada  Tumadhir  binti  al-Ashbagh  dari  harta  warisan  Abdurrahman  bin ‘Auf dan ia ditalak pada waktu sakit menjelang ajal, merupakan hadis shahih. 29
27 As-Sayyid  as-Syarif, Syarh  as-Sirajjiyah ,  h.  237;  Yusuf  Musa, at-Tirkah  wa  al-Mirats ,
op.cit ., h. 375. Muhammad Nashir al-Din Albaniy, op.cit., Juz. 8, h. 219
28 Nashir al-Din Albaniy, op.cit ., hadis ke- 1393
29 Ibid. Lihat juga Al-Sarakhsi, Furu’ al -Fiqh al-Hanafiy , (Beirut: Dar al- Ma’rifah, 1989), h.
Menurut  riwayat  Muhammad  bin  Mash’ab  al -Qarqasani  dari  al- Auza’iy dan az-Zuhri dari Thalhah dari Abdullah, bahwa Usman bin Affan memberikan hak  waris  kepada  Tumadhir  binti  al-Asbagh  al-Kalbiyah  dari  (harta) Abdurrahman  dan  Abdurrahman  mentalaknya  pada  saat  sakit  menjelang kematiannya dengan talak satu, bukan dalam bentuk talak tiga. 30
Terdapat    riwayat  lain  dari  Ibn  Syihab  dari  Thalhah  bin  Abdullah  bin ‘Auf  berkata, inil ah yang mereka amalkan. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin  ‘Auf  “  bahwa  Abdurrhman  bin  ‘Auf  mentalak  isterinya  dengan  talak  tiga pada  saat  sakit  menjelang  kemtiannya,  namun  Usman  tetap  memberikan  hak waris  kepada  isteri  Abdurrahman  tersebut  setelah  habis masa  iddahnya”. Menurut  Ibn  Syihab  ini  merupakan  sanad  yang  shahih  berdasarkan  syarat  al- Bukhari.  Sementara  al-Baihaqiy  meriwayatkan  dari  thuruq  Ibn  Syihab  juga dengan  redaksi:  “Saya  pernah  mendengar  Muawiyah  bin  Abdullah  bin  Ja’far bericara  kepada  al-Walid  bin  Abdul  Malik  -Kami  ketika  itu  berada  antara Makkah dan Madinah - dan ia berkata : Ya Amiral Mukminin…Ini adalah as -Saib bin Yazid, anak laki-laki saudara perempuan Tumadhir yang menyaksikan bahwa Usman  memberikan  hak  waris  kepada  Tumadhir  binti  Asbagh  dari  harta  yang ditinggalkan  Abdurrhaman  bin  ‘Auf  r.a  setelah  ia  bercerai  dan  ia  menyaksikan Usman  memberikan  kepada  Ummu  Hakim  binti  Qarith  hak  waris  yang ditinggalkan  Abdullah  bin  Makhal  setelah  ia  bercerai.  Panggillah  ia  dan tanyakanlah  tentang  kesaksi annya”.  Menurut  al -Baihaqiy  ini  merupakan  sanad yang muttashil. Namun menurut saya, Muawiyah bin Abdullah tidak termasyhur dan tidak ada yang menilai ia tsiqqah selain Ibn Hibban dan al- ‘Ajliy. Menurut al-Hafizh  dalam  kitab  al-Taqrib  riwayat  ini  termasuk  riwayat  yang  diterima (maqbul). 31
Dari  atsar  sahabat  tersebut,  dipahami  bahwa  pembagian  harta  waris dengan menggunakan perinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan  anak  Abdurrahman  bin  ’ Auf  dengan  cara  salah  seorang  jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan  imbalan  pembayaran  uang  sejumlah  delapan  puluh  tiga  ribu  dinar  dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham. 32
Istri (janda)  almarhum Abd. Rahman bin ’Auf berjumlah 4 orang,  dan salah  seorang  di  antaranya  bernama  Thumadhir  binti  al-Ashbag  menyatakan mengundurkan  diri  dari  bagian  yang  seharusnya  diterima  dengan  imbalan
30 Ibid., 31 Ibid., 32 Al-Marginani, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mutadiy , (Beirut: Dar al-Nasyr al-Maktabah al-Islamiyah,t.th),  Juz.3  h,  200,  Jawindiy, Syarh  al-Sarajiyyah  li  Syarif  al-Jurjani  , (Turki:  ttt,tth),  h.
236, Ibn Humam, Fath al-Qadir , h. 4408, S yarah Muwaththa’ Malik , Jil 4, h. 109
16 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
pembayaran sejumlah uang.  Bagian Thumadhir adalah  1/4 dari 1/8 atau 1/32 dari  keseluruhan  harta  warisan  pewaris.    Bagian  tersebut  dinilai  dengan  uang sejumlah 83 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar. 33
Menurut  Ibn  Abbas, takharuj yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  dengan adanya  sebagian  yang  mengundurkan  diri  atau  keluar  dari  menerima  warisan dengan cara ishlah adalah sesuatu yang dibolehkan. Menurut Ibn Abbas, cara ini merupakan  salah  satu  cara  memudahkan  dalam  pembagian  warisan  karena dengan  adanya  ahli  waris  yang  keluar  maka  ahli  waris  yang  tinggal  tidak  akan kesulitan  lagi  untuk  membagi  harta  warisan.  Alasan  yang  dimunculkan  Ibn Abbas  ini  menurut  penulis  tidak  memiliki  dasar  yang  kuat  karena  hanya berpegang kepada logika semata. 34
Selain  atsar  sabahat,  dasar  hukum al - takharruj adalah  analogi  terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar kerelaan masing- masing,  sehingga  sepanjang  terjadi  kerelaan  dan  kesepakatan,    perjanjian pembagian  harta  warisan  dengan  metode  takharruj  menurut  ulama  Hanafiyah hukumnya boleh.   Jadi, takharuj adalah pembagian harta warisan secara damai dengan prinsip musyawarah.  Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar  bagian para ahli waris.  Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al- Qur’an da n hadis Rasulullah SAW., namun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris. Para ahli waris mempunyai peranan dan pengaruh dalam menentukan cara  pembagian  dan  besarnya  bagian  dari  masing-masing  mereka.  Sekalipun pembagian  tersebut  membuat  beberapa  prinsip  dalam  hukum  kewarisan  Islam diabaikan.

## Pandangan Ulama Hanafiyah Terhadap Praktek Takharuj
Hanafiyah  dan  jumhur  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal  dalil  yang digunakan  dalam  membolehkan takharuj .  Ini  terkait  dengan  kedudukan  dalil tersebut dalam metode istinbat hukum mereka. Perbedaan ini menjadi penyebab perbedaan mereka dalam nenetapkan hukum takharuj .
Hukum  kewarisan  ditetapkan  dengan  dalil  yang  qathi’i,  yaitu  al - Qur’an dan  Sunnah.  Di  dalamnya  telah  dijelaskan  secara  terperinci  tentang  bagaimana cara  membaginya,  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagian masing-masing. Di samping itu al- Qur’an dan Sunnah juga menegaskan tentang
33 Yusuf Musa, op.cit., h. 375 34 Ibid.,
keharusan untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sementara kalangan Hanafiyah di samping mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam al- Qur’an dan Sunnah tersebut, memiliki pandangan yang berbeda dalam hal memahaminya. Ketika terjadi peristiwa takharuj seperti yang ada dalam atsar tersebut, Hanafiyah dengan rasional membolehkannya. Dengan cermat Hanafiyah menempatkan takharuj sebagai salah satu bentuk jual beli harta warisan sehingga dianggap tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam. Perbedaan Hanafiyah dengan jumhur terletak pada bagaimana kedudukan atsar tersebut  dalam  dalil  yang  mereka  gunakan  ketika  mengistinbatkan  hukum. Penulis menilai bahwa atsar yang dimaksud tersebut dalam dalil yang digunakan oleh Hanafiyah adalah qaul shahabi atau fatwa sahabat. 35 Dalil ini termasuk ke dalam dalil yang tidak disepakati oleh para mujtahid. ( Ijmak al-shahabah as-sukuti )
Qaul  Shahabi atau  seiring  disebut  dengan  Fatwa  Shahabi  dan  Mazhab Shahabi  adalah  perkataaan  atau  pendapat  seorang  sahabat  tentang  sebuah perkara. Hal ini banyak dilakukan oleh para sahabat tentang sebuah perkara dan banyak dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW seiring dengan banyaknya  pertanyaan  atau  perkara  yang  diajukan  pada  mereka  . Qaul  shahabi berbeda dengan ijma’ al -shahabi dari segi kakuatan dan sumbernya. Qaul shahabi merupakan  pendapat  sahabat  secara  perorangan  dan  kedudukannya  masih diperselisihkan  oleh  para  ahli  ushul.  Bahkan  menurut  Amir  Syarifuddin, 36 Asnawi dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Ushul menempatkan qaul shahabi sebagai dalil  syar’i  yang  ditolak.  Sedangkan ijma’  al -shahabi adalah  dalil  syara’  yang mempunyai  kedudukan  yang  kuat  dan  tinggi  karena  diterima  oleh  semua  ahli ushul.
Hanafiyah  sendiri  dalam  penggunaan  dalil  menempatkan qaul  shahabi pada  posisi  yang  tinggi  di  bawah  al- Qur’an  dan  Sunnah.  Hanafiyah  tidak mempermasalahkan  apakah  qaul  shahabi  tersebut  berasal  dari  beberapa  orang sahabat atau hanya dari satu orang saja, karena dalam hal ini Hanafiyah menilai bahwa  sahabat  adalah  orang  yang  banyak  bergaul  bersama  Rasulullah.  Mereka pun turut menyaksikan proses turunnya wahyu dan bagaimana hukum dibentuk.
35 Qaul shahabi merupakan pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik merupakan fatwa maupun kettapan hukum, sedangkan ayat atau hadis  tidak  menjelaskan  hukum    terhadap  kasus  yang  dihadapi  sahabat  tersebut.  Di  samping belum  adanya ijma’ para  sahabat  yang  menetapkan  hukum  tersebut.  Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul al-Fiqh , (Mesir: Dar al- Fikr al’Arabi, 1998), 309.
36 Amir Syarifuddin, Ushul al-Fiqh , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet.ke-2, h. 378
18 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Karena  itu  pengetahuan  mereka  dekat  dengan  kebenaran  sehingga  Hanafiyah dapat menerima qaul shahabi meskipun hanya berasal dari satu orang. 37
Penulis menilai bahwa dalil takharuj memang lemah karena hanya berupa atsar  dan  tidak  ada  dalil  pendukung  lainnya.  Atsar  itupun  hanya  menceritakan satu kali peristiwa takharuj yang terjadi dan tidak ada peristiwa selainnya. Namun demikian  dalil  tersebut  dapat  menjadi  kuat  dengan  memasukkan  unsur-unsur pendukung  lainnya.  Misalnya  dengan  mengaitkan  fungsi  atsar  sebagai  bayan (penjelas)  dari  nash-nash  al- Qur’an  dan  Hadist.  Kemudian  dalil  dapat  juga dikuatkan  dengan  melihat  mashlahah  yang  diperoleh  dari  peristiwa takharuj tersebut.
Ulama  Hanafiyah  menyebutkan  bahwa takharuj dibolehkan  karena  ia adalah sebagai bentuk jual beli harta warisan (dalam prakteknya memang terjadi semacam transaksi jual beli, yaitu ahli waris yang keluar menerima imbalan dari ahli waris yang lain sebagai ganti atas harta warisan yang menjadi haknya). Hal pokok  yang  mendasari  pendapat  Hanafiyah  ini  adalah  adanya  imbalan  yang diberikan  kepada  ahli  waris  yang  keluar.  Pemberian  imbalan  itulah  yang mengisyaratkan  telah  terjadi  transaksi  jual  beli  di  antara  kedua  belah  pihak penjual dan di sisi lain ahli waris yang menerima adalah sebagai pihak pembeli. Sedangkan yang menjadi objek jual belinya adalah bagian atau furud yang belum jelas. Dalam prakteknya keridhaan dari ahli waris yang menerima menjadi tolok ukur.
Penulis melihat bahwa Hanafiyah menjadikan atsar tersebut sebagai dalil mereka  untuk  membolehkan takharuj dengan  beberapa  alasan,  diantarana peristiwa takharuj tersebut terjadi pada masa khalifah Usman bi n ‘Affan. Ketika peristiwa  tersebut  terjadi,  ia  memperbolehkan  dan  tidak  melarangnya. Persetujuan Usman ini dianggap sebagai fatwa. Hanafiyah dalam metode istinbat hukumnya menempatkan fatwa sahabat sebagai salah satu dalil hukum di bawah al- Qur’an  dan  Sun nah.  Dengan  posisi  tersebut  maka  fatwa  itu  dijadikan  dalil yang kuat oleh Hanafiyah dalam membolehkan takharuj.

## Resistensi (Penolakan) Jumhur Ulama Terhadap Takharuj
Penolakan  jumhur  ulama  terhdap  konsep takharuj dapat  dilihat  dari beberapa  sisi.  Pertama,  jumhur  ulama  hanya  menerima qaul  shahabi yang dikeluarkan secara kolektif sebagai dalil yang kuat. Qaul shahabi yang dikeluarkan oleh satu orang sahabat saja rentan dengan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa
37 Al-Bannani, Hasyiyah al- Bannani ‘ala Syarh al - Mahalli ‘ala Matn JamiI al - Jawami’ , (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1983, h. 288, Saifuddin al -Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), Jilid III, h. 133
jumhur ulama sangat hati-hati dalam menerima sesuatu sebagai dalil karena akan berdampak pada produk hukum yang dihasilkannya.
Pendapat  Hanafiyah  yang  menyebutkan  bahwa takharuj dibolehkan karena  ia  adalah  sebagai  bentuk  jual  beli  harta  warisan  (dalam  prakteknya memang  terjadi  semacam  transaksi  jual  beli,  yaitu  ahli  waris  yang  keluar menerima imbalan dari ahli waris yang lain sebagai ganti atas harta warisan yang menjadi  haknya)  merupakan  pandangan  yang  tidak  rasional  dan  tidak  tepat mengingat  bahwa  secara  substansi takharuj tidak  seperti  akad  jual  beli  pada umumnya.  Hal  pokok  yang  mendasari  pendapat  Hanafiyah  ini  adalah  adanya imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang keluar. Pemberian imbalan itulah yang mengisyaratkan telah terjadi transaksi jual beli di antara kedua belah pihak penjual dan di sisi lain ahli waris yang menerima adalah sebagai pihak pembeli. Sedangkan yang menjadi objek jual belinya adalah bagian atau furud yang belum jelas.
Dalam  konteks  jual  beli  secara  umum,  ada  rukun-rukun  yang  harus dipenuhi  agar  jual  belinya  dianggap  sah.  Rukun-rukun  tersebut  adalah  penjual, pembeli,  barang  yang  diperjualbelikan,  dan  ijab  kabul.  Namun  hal  ini  berbeda dengan rukun jual beli versi Hanafiyah. Menurut mereka, rukun jual beli adalah ijab  kabul  yang  menunjukkan  keridhaan  dari  penjual  dan  pembeli  untuk melakukan  transaksi.  Penulis  melihat  bahwa  Hanafiyah  memandang  keabsahan jual  beli  pada  substansi  pelaksanaanya.  Keridaan  antara  penjual  dan  pembeli sudah  mencakup  segalanya  yang  terkandung  dalam  proses  transaksi.  Melihat kepada  proses takharuj secara  jelas  memang  tidak  terlihat  adanya  transaksi  jual beli seperti jual beli pada umumnya karena hanya dikategorikan sebagai jual beli dengan adanya perpindahan kepemillikan disertai dengan keridhaan dari masing- masing pihak.
Terlihat  dari  paparan  di  atas,  ulama  Hanafiyah  dengan  cermat menempatkan takharuj sebagai  salah  satu  bentuk  jual  beli  warisan  sehingga membuatnya  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  kewarisan  Islam.  Pada prinsipnya takharuj merupkan  salah  satu  cara  pembagian  harta  warisan  dengan menggunakan prinsip-prinsip musyawarah. Para ahli waris mempunyai peranan dan pengaruh dalam menentukan cara pembagian dan besarnya bagian dari hak yang  akan  diterima  masing-masing  ahli  waris.  Namun  pembagian  tersebut membuat beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam diabaikan. Inilah yang menjadi  dasar  bagi  mayoritas  ulama  untuk  menolak  praktek takharuj yang dikembangkan oleh ulama Hanafiyah. Di antara prinsip dalam hukum kewarisan Islam  yang  diabaikan  itu  adalah  Menyalahi  Prinsip  Ijbari  Dalam  Hukum Kewarisan Islam.
20 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Apabila  dilihat  cara  pembagian  secara takharuj, peralihan  harta  itu berlaku  atas  kehendak  dari  ahli  waris  yang  dilakukan  melalui  kesepakatan bersama  atau  musyawarah,  bukan  beralih  dengan  sendirinya.  Selain  itu,  dalam salah  satu  bentuk  pembagian  warisan  secara takharuj ,  bagian  warisan  yang diterima oleh masing-msiang ahli warispun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam nash, bisa saja lebih dari bagian yang seharusnya diterima ahli waris atau  kurang  yang  hanya  didasarkan  kepada  kerelaan  ahli  waris  semata.  Hal  ini menyalahi prinsip ijbari dari segi peralihan harta dan bagian yang mesti diterima ahli  waris.Dalam takharuj ,  lebih  banyak  diserahkan  kepada  keinginan  masing- masing  ahli  waris  karena takharuj itu  dilakukan  sebelum  pewaris  meninggal, ketika hak waris itu belum jelas. Padahal secara prinsip selama pewaris itu belum meninggal maka hak-hak kewarisan itu belum jelas, mungkin harta itu berkurang dan  mungkin  juga  bertambah.  Dari  segi  ini, takharuj juga  berbenturan  dengan prinsip ijbari sebagai salah satu  asas dalam hukum kewarisan Islam.
Dalam  pembagian  warisan  secara takharuj ,  pembagian  harta  warisan dilakukan  sebelum  adanya  kematian  dari  yang  memiliki  harta.  Tidak  adanya peristiwa  kematian  dari  yang  memiliki  harta  menyebabkan  tidak  terjadinya peralihan  harta  dalam  kewarisan,  sehingga  belum  bisa  dikatakan  bahwa  harta warisan itu telah menjadi hak milik ahli waris. Hal ini pun berarti ahli waris tidak memiliki  hak  dan  wewenang  apapun  terhadap  harta  tersebut,  selama  yang memiliki harta belum meninggal.
Melihat kepada proses takharuj secara jelas memang tidak terlihat adanya transaksi  jual  beli  seperti  jual  beli  pada  umumnya  karena  hanya  dikategorikan sebagai  jual  beli  dengan  adanya  perpindahan  kepemillikan  disertai  dengan keridhaan  dari  masing-masing  pihak.  Sementara  objek  yang  diperjualbelikan belum jelas.
Kemashlahatan yang dituju dalam takharuj adalah memenuhi kebutuhan ahli waris namun untuk mencapai kemashlahatan tersebut berbenturan dengan nash yang qath’i, prinsip dalam hukum kewarisan Islam dan prinsip muamalah.

## Penutup
Sebagai  hasil  temuan  dalam  penelitan  ini  dapat  disimpulkan    bahwa, Takharuj merupakan  perdamaian  yang  terjadi  di  kalangan  ahli  waris  dengan adanya  salah  seorang  atau  beberapa  orang  ahli  waris  yang  mengundurkan  diri (melepaskan haknya) dari menerima harta warisan, dengan imbalan tertentu yang bisa  saja  di  ambil  dari  harta  warisan  atau  dari  harta  ahli  waris  sendiri.  Ulama Hanafiyah menggunakan takharuj sebagai solusi hukum atau hillah syar’i dengan didasarkan kepada keridhaan ahli waris yang akan menerima warisan. Sekalipun harta itu dibagi sebelum pewaris meninggal dan dapat berlaku dalam bentuk jual
beli warisan (dapat saja terjadi hak yang diterima tidak sesuai dengan hak yang semestinya),  selama  ahli  waris  yang  ada  setuju  maka  hal  itu  dapat  diterima. Praktek takharuj pun pernah dilakukan oleh sahabat dengan dasar atsar sahabat.
Adapun  penolakan  jumhur  ulama  terhadap  konsep takharuj yang dikemukakan  oleh  ulama  Hanafiyah  disebabkan  beberapa  hal,  di  antaranya: Pertama, menyalahi prinsip ijbari dalam kewarisan dari segi peralihan harta dan bagian  ahli  waris.  Kedua, takharuj dilakukan  sebelum  pembagian  harta  warisan atau  sebelum  pewaris  meninggal.  Ketiga, takharuj dianggap  sebagai  jual    beli warisan  namun  objek  yang  diperjualbelikan  belum  ada  atau  belum  jelas. Keempat,  tujuan  dilakukan takharuj untuk  kemashlahatan  ahli  waris  namun dalam mencapai tujuan tersebut menyalahi dan berbenturan  dengan dalil qath’i, prinsip dalam kewarisan dan prinsip muamalah.
Berdasarkan  hasil  temuan  di  atas  penulis  menilai  bahwa  dasar  hukum yang  menjadi  pegangan  ulama  Hanafiyah  untuk  melakukan takharuj dipandang lemah  karena  hanya  didasarkan  kepada atsar sahabat.  Selain  itu,  banyak  titik lemah  yang  ditemui  dalam  praktek takharuj karena  berpotensi  menyalahi  nash yang  qath’i,  beberapa  p rinsip  dalam  kewarisan  Islam  dan  prinsip  dalam muamalah.

## Daftar Pustaka
Ahmad  bin  Qaudar,Syamsuddin,  Nataij  al-Ifkar  (Takmilah  Fath  al-Qadir  oleh Ibn Humam) Syarh Bidayah al-Mubtadiy, Li al- Thiba’ah an -Nasyr wa al- Tauzi’: Dar al -Fikr, t.th, Juz.8
Al-Amidi,  Saifuddin  al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 1983, Jilid III.
Aqriy,  Muhammad  ‘Alauddin,  Hasyiyah  Qurrah  ‘Uyuun  al -Akhbar  Talmilah Radd al- Muhtar ‘ala ad -Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994,Cet.ke-1, Juz.12
Al-Bannani,  Hasyiyah  al- Bannani  ‘ala  Syarh  al - Mahalli  ‘ala  Matn  JamiI  al - Jawami’, Beirut: Dar al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1983.
Al-Baniy, Muhammad Nashir al- Din Irwaa’ al -Ghalil Fi Takhrij Ahaadis Manar, Beirut: Maktab al-Islamiy, 1985, Cet. Ke-2, Juz. 2
Al-Buhutiy, Manshur bin Yunus, Kasyf al- Qina’ ‘an Matn al - Iqna’, Beirut: Dar al- ‘Alam al -Kutub, 1403, Jil.8
22 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
C.S.T  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Pengantar  Tata  Hukum  Indnesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
Dirdjosisworo, Soedjono Penganatar Ilmu Hukum, Jakarta: CV.Rajawali, 1984,
cet.Ke-1
Al-Ghamidiy,  Nashir  bin  Muhammad  bin  Masyriy  at-Takhaaruj  Baina  al- Waratsah  Ahkamuhu  wa  Shuwaruhu  fi  al-Fiqh  al-Islamiy,  Makkah  al- Mukarramah: Jami’ah Ummul Quro,.t.th.
Haidar, Ali, Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam, Beirut: Maktabah An- Nahdhah, t.th, juz. 3.
Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- Muhtar ‘ala ad -Durr al-Mukhtar, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah,t.th,Juz.6,cet ke-2.
Ibn Humam, Fath al-Qadir, h. 4408, Syarah Muw aththa’ Malik, Jil 4.
Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Beirut : Dar Shadir, t.th, Jilid 4.
Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Kairo: Dar Hajr, 1410, cet ke-1, Juz.6t., h. 197
Jawindiy, Syarh al-Sarajiyyah li Syarif al-Jurjani ,Turki: ttt, t.th.
Al-Jurjani, Ali bin Muhammad At- Ta’rifaat, Beirut: Dar al -Kitab al- ‘Arabiy, 1413
H
Al-Marginani,  al-Hidayah  Syarh  Bidayah  al-Mutadiy,  Beirut:  Dar  al-Nasyr  al- Maktabah al-Islamiyah,t.th, Juz.3.
Mausu’ah  Fiqhiyyah  Al -Kuwaitiyah,  Kuwait:  Zaratul  Auqaf  wa  as- Syu’un  al - Islamiyah, 1408), cet ke-2
Musa, Yusuf  at-Tirkatu wa al-Mirasu fi al-Islam, Kairo:Dar al-Ma'rifah, 1960.
Al- Sarakhsi, Furu’ al -Fiqh al-Hanafiy, Beirut: Dar al- Ma’rifah, 1989.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1983.
Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004.
-----------------------, Ushul-Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Cet.ke-2.
Al-Syathibi, Abu Ishaq al-Muwafaqat fi al-Ushul I, Kairo: t.tp, t.t.
Zahrah,  Muhammad  Abu,  Ahkam  at-Tirkah  wal  Mirast,  Kairo:  Dar  al-Fikr  al-
Arabiy, 1962.
-------------------------, Ahwal-al-Syakhshiyyah, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy,1973
-------------------------, Ushul al-Fiqh, Mesir: Dar al- Fikr al’Arabi, 1998.