Volume 22 NO 1, Januari 2020
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017
Dewi Sartika 1 ,Suci Ramadhani 2 , Andre Ilyas 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas 1,2 3 Manajemen, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang 3
e-mail: dsartika959@yahoo.com 1 suciramadhani1601@gmail.com 2

## ABSTRACT
This study aims to find out how much the effectiveness of street lighting tax and its contribution in increasing the regional original income (PAD) of Padang city in 2013-2017. This  research  uses  secondary  data,  namely  the  source  of  data  obtained  by  researchers indirectly or data processed and obtained from the Budget Report and Realization of Revenues of  the  City  of  Padang  as  well  as  data  on  Electricity  Expenses  and  Usage  Costs  every  month during  2013-2017.  This  study  uses  descriptive  analysis  techniques  using  the  formula  of potential, effectiveness and contribution.The results of this study indicate that during the study period from 2013 to 2017 the potential for street lighting taxes as a whole has increased every year, with the exception of 2016 which decreased by 4.97%. The effectiveness of street lighting tax in increasing the original income of Padang city areas from 2013 to 2017 is in the interval (44.96-51.20%) included in the ineffective category. While the contribution of street lighting tax to  Regional  Original  Revenues  for  5  years  (2013-2017)  has  an  average  of  34.07%  and  is included in the sufficient category.
Keywords : potential, effectiveness, contribution of street lighting tax, and local revenue (PAD)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak penerangan jalan dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)kota Padang tahun 2013-2017. Penelitan  ini  menggunakan  data  sekunder,  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  peneliti  secara tidak  langsung  atau  data  yang  diolah  dan  diperoleh  dari  Laporan  Anggaran  dan  Realisasi Pendapatan  Pemerintah  Kota  Padang  serta  data  Biaya  Beban  Listrik  dan  Biaya  Pemakaian setiap  bulan  selama  tahun  2013-2017.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif dengan  menggunakan  rumus  potensi,    efektivitas  dan  kontribusi.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  selama  periode  penelitian  mulai  tahun  2013  hingga  tahun  2017  potensi pajak  penerangan  jalan  secara  keseluruhan  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya,  dengan pengecuali  pada  tahun  2016  yang  mengalami  penurunan  sebesar  4,97%.  Efektivitas  pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota padang tahun 2013 sampai dengan  2017  berada  pada  interval  (44,96-51,20%)  termasuk  kedalam  kategori  yang  tidak efektif. Sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun (2013-2017) mempunyai rata-rata 34,07% dan termasuk kedalam kategori cukup. KataKunci: potensi, efektivitas, kontribusi pajak penerangan jalan, dan pendapatan asli daerah (PAD)

## PENDAHULUAN
Semua daerah membutuhkan sumber  penerimaan  untuk  menjalankan suatu urusan pemerintah. Oleh sebab itu, sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  pemerintah  daerah diberikan  dampak  yang  luas  untuk melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah  tersebut  berasal  dari  pendapatan asli daerah.Menurut
Saepurrahman (2012)  dalam  (Asriyawati,  2014),  dari berbagai  alternatif  sumber  penerima yang  mungkin  dipungut  oleh  daerah, Undang-Undang  tentang  Pemerintahan Daerah  menetapkan  pajak  dan  retribusi daerah  menjadi  salah  satu  sumber penerimaan  yang  berasal  dari  dalam daerah  dan  dapat  dikembangkan  sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah Yang Dipisahkan ke dalam: Bagian laba atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan milik  daerah  (BUMD),  Bagian  laba  atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara  (BUMN),  Bagian  laba  atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta,  serta  Lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah Yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan  yaitu  memberikan  kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi  daerah  sebagai  perwujudan desentralisasi.
Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah untukmelaksanakan  desentralisasi.  Oleh karena
itu, pemerintah
harus
mengoptimalkan  pengelolaan  sumber pendapatan  daerah  dari  Pendapan  Asli
Daerah tersebut. Salah  satu  yang  termasuk  dalam Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai  kontribusi  terbesar  ialah pajak daerah.pajak daerah adalah kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terhutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Selain  itu,  pajak  daerah  juga digunakan untuk pembangunan
daerahnya sendiri.
Melihat  dari  fenomena  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pentingnya  pajak bagi  suatu  daerah,  terutama  dalam menyokong  pembangunan  daerah  itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensi karena besar-nya penerimaan pajak akan meningkat seiring  laju  pertumbuhan  penduduk, perekonomian  dan  stabilitas  politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang  peranan  penting  dalam  suatu pembangunan.
Seiring  dengan  pembangunan dan  perkembangan    perekonomian  yang disertai  dengan  meningkatnya  teknologi dan komunikasi, maka semakin meningkat pula pelaksanaan  tugas-tugas pemerintah,  demikian  pula  pemerintah Kota Padang. Perkembangan  di  Kota  Padang mendorong terjadinya peningkatan
penduduk,  objek  wisata,  hotel,  restoran dan tempat hiburan lainnya. Peningkatan pada  beberapa  sektor  tersebut  seiring dengan  meningkatnya  pemakaian  listrik di  Kota  Padang,  yang  kemudian  akan berdampak  pesat  pada  peningkatan potensi pajak penerangan jalan.
Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik untuk industri maupun non  industri  yang  di  peroleh  sendiri
maupun  diperoleh  dari  sumber  lain. Sumber  lain  yang  dimaksud  adalah tenaga  listrik  yang  diperoleh  dari  PLN atau pun bukan PLN.
Penggunaan  penerimaan  hasil
Pajak Penerangan Jalan tersebut dialokasikan untuk penyediaan penerangan  jalan  untuk  meningkatkan akuntabilitas  pengenaan  pemungutan berdasarkan  Pasal  56  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Namun  kenyataannya  banyak  di berbagai ruas jalan di Kota Padang sejak beberapa  tahun  terakhir  yang  tidak diterangi  lampu  jalan  serta  banyaknya Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  yang tidak berfungsi di daerah-daerah di Kota Padang.karena hal ini dapat membahayakan pengendara
yang melintas  dan  memicu  aksi  kriminalistas. Seperti  yang  dikatakan  anggota  DPRD Sumatera  Barat  Albert  Hendra  Lukman lampu  penerangan  jalan  yang  tidak perfungsi  di  sepanjang  jalur  dua  Bypass merupakan  tanggung  jawab  pemerintah kota  padang  untuk  memperbikinya “Pemkot Padang harus segera membenahi  karena  apabila  dibiarkan bias  membahayakan  masyarakat  yang melintas  (ANTARASUMBAR,  11  juli 2018).
Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah  dalam  meningkatkan  Pajak Daerah  adalah  mengefektifkan  sektor pendapatan  Pajak  Penerangan  Jalan. Dengan  efektifnya  pengelolaan  Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan  kontribusi  yang  tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan  sehingga  dapat  membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Berdasarkan  penelitian  terdahulu menurut Amri (2016) yang telah meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan
terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan  bahwa  pajak  penerangan jalan  selalu  berjalan  sangat  efektif karena  realisasi  lebih  besar  dari  target yang ditetapkan, sedangkan untuk kontribusi pajak penerangan jalan memiliki  kriteria  yang  kurang.Serta penelitianNugraha (2016) dengan mengacu  kepada  hasil  perhitungan potensi dan kontribusi pajak penerangan jalan yang menunjukan bahwa pemungutan  pajak  penerangan  jalan  di kota  Bandung  belum  tercapai  secara optimal.  Artinya  masih  ada  kehilangan potensi  pajak  penerangan  jalan  yang belum terpungut oleh kota Bandung, dan jumlahnya cukup besar.
Berdasarkan latar belakang diatas maka  penulis  mendapatkan  rumusan masalah  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana potensi  Pajak  Penerangan  Jalan  di  Kota Padang  pada  tahun  2013-2017.  (2) Bagaimana  tingkat  efektivitas  Pajak Penerangan  Jalan  di  Kota  Padang  pada tahun 2013-2017. (3) Bagaimana kontribusi Pajak Penerangan Jalan
Terhadap  Pendapatan  Asli  daerah  di Kota Padang Tahun 2013-2017.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut Amri (2016) pendapatan asli  daerah  adalah  bagian  dari  sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan  hak  atas  kekuasaan  kepada Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai pelaksanaan  pembangunan  daerah  yang sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai wujud  desentralisasi.PAD  terdiri  dari: pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba  dari badan  usaha  milik  daerah  (BUMD)  dan pendapatan asli daerah lainya yang sah.

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  merupakan  pajak yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  dan  hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013). Pajak Penerangan Jalan Menurut Keputusan Menteri Dalam    Negeri  Nomor  10  Tahun  2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan  bahwa  diwilayah  daerah tersebut  tersedia  penerangan  jalan,  yang rekeningnya  dibayar  oleh  Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah
penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang
rekeningnya  dibayar  oleh  Pemerintah
Daerah.  Sehinnga  penerimaan  pajak yang  diperoleh  dari  pajak  penerangan jalan  akan  digunakan  untuk  membiayai penerangan  jalan  pada  jalan  umum meliputi  pemeliharaan  dan  perbaikan lampu jalan.

## Potensi
Potensi adalah suatu kemampuan yang  mempunyai  kemungkinan  untuk dikembangkan,  kekuatan,  kesanggupan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan  untuk  bisa  dikembangkan lagi  menjadi  bentuk  yang  lebih  besar Nugraha (2016).potensi pajak
penerangan  jalan  ini  diperoleh  dengan cara  mengalikan  basis  pajak  ( tax  base ) dengan  tarif  pajak  yang  berlaku.  Basis pajak  ( tax  base )  merupakan  hasil perhitungan  antara  biaya  tarif  beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH).

## Efektivitas
Efektivitas  adalah  hubungan  dengan derajat  keberhasilan  suatu  operasi  pada sektor  publik  sehingga  suatu  kegiatan dikatan  efektif  jika  kegiatan  tersebut mempunyai  pengaruh  besar  terhadap kemampuan  menyediakan  pelayanan masyarakat  yang  merupakan  sasaran sasaran yang telah ditentukan Simanjuntak  (2011)  dalam  Ramadhan dkk (2016).Untuk
menghitung efektivitas pajak penerangan jalan menurut  Amir  (2015)  adalah  sebagai berikut:
Kontribusi Menurut Nurmatu (2005) kontribusi adalah pungutan yang dilakukan  pemerintah  kepada  sejumlah penduduk  yang  menggunakan  fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.Untuk  menyediakan  fasilitas tersebut  pemerintah  telah  mengeluarkan sejumlah biaya.Kontribusi dipungut digunakan  untuk  menggati  biaya  yang telah dikeluarkan pemerintah.Perhitungan  kontribusi  pajak penerangan  jalan  menurut  Mahmudi (2007) adalah sebagai berikut:

## METODE PENELITIAN
Metode  menggunakan  penelitian deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa berupa data pajak penerangan  jalan  serta  pendapatan  asli daerah  kota  padang  pada  tahun  2013- 2017.Gambaran  yang  sistematik  dan akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasi  data  sehingga  akan memberikan  hasil  yang  kongkrit  pada permasalahan  dan  kemudian  analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan Manongga dkk (2014).
Pada  penelitian  ini  objek  yang digunakan  adalah  daerah  Kota  Padang yang  akan  membahas  tentang  pajak penerangan  jalan  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  datanya  di  ambil dari  Badan  Pendapatan  Daerah  kota Padang tahun 2013-2017.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  merupakan  data  kualitatif, sedangkan  sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer dan sekunder.
Variabel  dalam  penelitian  ini adalah variabel univariat.Dimana variabel  univariat  adalah  suatu  teknik
analisis  data  terhadap  suatu  variabel secara  mandiri,  tiap  variabel  dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya.Adapun Variabel penelitian yang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini adalah potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebagai variabel univariat.
Metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi,  studi  perpustakaan,  dan wawancara.
Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  analisis deskriptif,  data  yang  telah  dikumpulan dianalisa sesuai dengan langkah-langkah berikut:
1. Mempersiapkan  data  yang  diperoleh dari  laporan  target  dan  realisasi penerimaan  pajak  daerah  yaitu  pajak penerangan jalan dan realisasi pendapatan  pemerintah  kota  Padang yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  serta data  Biaya  Beban  Listrik  dan  Biaya Pemakaian  setiap  bulan  selama  2013- 2017, bersumber dari PT PLN Persero Unit  Pelaksana  Pelayanan  Pelanggan kota Padang.
2. Menghitung  potensi  pajak  penerangan jalan, untuk menghitung pajak penerangan  jalan  menurut  Hamroeli (2003)  dalam  Nugraha  (2016)  dengan rumus sebagai berikut:
Basis pajak merupakan hasil perhitungan  dari  biaya  tarif  beban dengan biaya pemakaian listrik/KWH.
3. Efektivitas pajak penerangan jalan Untuk  menghitung  efektifitas  pajak penerangan  jalan  pertahun  selain  tax rasio,  ada  indicator  yang  dapat digunakan untuk menetahui efektifitas potensi pemungutan pajak (tax collection) diantaranya ialah tax coverage  rasio  yaitu  rasio  antara realisasi  pajak  yang  berhasil  dipungut dibandingkan  dengan  potensi  pajak
yang sebenarnya ada dalam perekonomian menurut Amir (2015).
Untuk  menilai  efektif  tidaknya pajak  penerangan  jalan,  maka  dapat ditafsirkan melalui tabel 1pada kriteria yang  dikeluarkan  oleh  kementerian dalam negeri (Kemendagri) berikut:
Tabel 1

## Kriteria Efektivitas
Sumber  :    Kemendagri  No.690.900.327  Putri (2016) dalam Anggraini (2018)
4. Kontribusi Pajak Penerimaan Jalan
Rumus  Untuk  menilai  tingkat rasio  kontibusi  pajak  penerangan  jalan terhadap  pajak  daerah  dan  pendapatan asli daerah (PAD) diinterpretasikan pada kriteria  yang  dikeluarkan  oleh  tim Litbang  Depdagri  Fisipol  UGM  sebagai berikut:
Tabel 2 Kriteria Kontribusi Persentase % Kriteria 0.00-10 Sangat Kurang 10.00-20 Kurang 20.00-30 Sedang 30.00-40 Cukup 40.00-50 Baik >50 Sangat Baik Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Putri (2016) dalam Anggraini (2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Potensi Pajak Penerangan  Jalan  Kabupaten  Sidoarjo perlu  diketahui  dengan  adanya  Basis Pajak Penerangan Jalan ( Tax Base ).Untuk  dapat  mengetahui  Basis Pajak  Penerangan  Jalan  perlu  diketahui dengan  adanya  penjumlahan  dari  Biaya Beban  dan  Biaya  Pemakaian  yang diperoleh  dari  PT.  PLN  Area  Sidoarjo.
Setelah menghitung Basis Pajak
Penerangan jalan dengan rumus tersebut, maka  dengan  mudah  dapat  menghitung Potensi  Pajak  Penerangan  Jalan  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Persentase Kriteria >  100% Sangat Efektif
90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif
60-80% Kurang Efektif
<60% Tidak Efektif

## Potensi PPJ = Basis Pajak Penerangan Jalan x Tarif Pajak
Adapun    hasil    perhitungan Potensi Pajak  Penerangan  Jalan  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013-2017 Tahun Basis Pajak Penerangan Jalan (Rp) Tarif PPJ Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rp) Persentase peningkatan dan penurunan 2013  1.291.390.990.389,00 10%  129.139.099.038,90 - 2014  1.573.153.055.130,00 10%  157.315.305.513,00 17,91% 2015  1.722.182.771.942,00 10%  172.218.277.194,20 8,65% 2016  1.640.530.192.923,00 10%  164.053.019.292,30 -4,97% 2017  1.992.327.641.138,00 10%  199.232.764.113,80 17,65% Total  8.219.584.651.522,00 - 821.958.465.152,20 39,24%
Sumber  :  PT  PLN  (Persero)  Unit  Pelaksana Pelayanan  Pelanggan  Padang,  data diolah Berdasarkan  tabel  diatas  dapat dilihat  total  potensi  penerimaan  Pajak Penerangan  Jalan  di  Kota  Padang  dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 821.958.465.152,20.  Dari  perhitungan selama  lima  tahun    tersebut,  pada  tahun 2017  potensi  pajak  penerangan  jalan memiliki  jumlah  terbesar  dengan  nilai 199.232.764.113,80,  sedangkan  potensi penerimaan pajak penerangan jalan yang paling  rendah  berada  pada  tahun  2013 dengan
jumlah
sebesar 129.139.099.038,90.  Pada  tahun  2014 peneriman  potensi  pajak  penerangan jalan adalah sebesar 157.315.305.513,00. Lalu  pada  tahun  2015  potensi  pajak penerangan  jalan  mengalami  kenaikan menjadi  sebesar  172.218.277.194,20. Dan  pada  tahun  2016  potensi  pajak penerangan  jalan  mengalami  penurunan menjadi  sebesar  164.053.019.292,30. Selain  itu,  berdasarkan  uraian  diatas dapat disimpulkan tarif pajak, tarif dasar listrik,  jumlah  wajib  pajak  serta  kondisi ekonomi  mempunyai  pengaruh  terhadap peningkatan  pajak  penerangan  jalan Kota Padang.
Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Analisis terhadap efektivitas pajak penerangan Kota Padang dimaksud  untuk  mengetahui  sejauh mana penerimaan yang berhasil dikumpulkan  oleh  Kota  Padang  dari Pajak Penerangan Jalan jika dibandingkan  dengan  potensi  riil  dari pajak tersebut. Semakin efektif
pemungutan  suatu  pajak  maka  aka semakin besar jumlah penerimaannya. Tabel 4
Target, Realisasi, Potensi Pajak
Penerangan Jalan Tahun 2013-2017 Tahun Target pajak penerangan jalan Realisasi pajak penerangan jalan Potensi pajak penerangan jalan 2013  55.750.000.000,00  58.069.722.492,00  129.139.099.038,90 2014  65.900.000.000,00  72.811.342.272,00  157.315.305.513,00 2015  82.900.000.000,00  83.511.662.589,00  172.218.277.194,20 2016  83.000.000.000,00  84.000.780.169,00  164.053.019.292,30 2017  100.300.000.000,0 0 100.926.090.568,0 0 199.232.764.113,80
Sumber : Bapenda Kota Padang, data diolah Berdasarkan  tabel  diatas  dapat diketahui bahwa dari tahun 2013 sampai dengan  2017  realisasi  penerimaan  pajak penerangan jalan selalu berada di bawah potensi  riil  pajak  penerangan  jalan  itu sendiri.  Dimana  realisasi  peneriman pajak  penerangan  jalan  terbesar  berada pada tahun 2017 yakni sebesar
100.926.090.568,00 sedangkan reaslisasi penerimaan  yang  paling  rendah  berada pada tahun 2015 yakni sebesar 58.069.722.492,00. Hasil perhitungan efektivitas pajak  penerangan  jalan  Kota  Padang dapat dilihat dari rumus Amir (2015) :

## Efektifitas PPJ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 × 100%
Tabel 5 Efektivitas Pajak Penerangan jalan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017
Tahun Realisasi Pajak Penerangan Jalan Potensi Pajak Penerangan Jalan Efektivitas Pajak
Penerangan Jalan Kategori
2013 58.069.722.492,00 129.139.099.038,90 44,96%  Tidak Efektif
Tahun Realisasi Pajak Penerangan Jalan Potensi Pajak Penerangan Jalan Efektivitas Pajak
Penerangan Jalan Kategori
2014 72.811.342.272,00 157.315.305.513,00 46,28%  Tidak Efektif 2015 83.511.662.589,00 172.218.277.194,20 48,49%  Tidak Efektif 2016 84.000.780.169,00 164.053.019.292,30 51,20%  Tidak Efektif 2017  100.926.090.568,00 199.232.764.113,80 48,32%  Tidak Efektif
Sumber : Bapenda Kota Padang, data diolah
Dari  tabel  diatas  penerimaan pajak  penerangan  jalan  dapat  diketahui tingkat  efektifitasnya  pada  tahun  2013- 2017 hanya mempunyai rata-rata 48,32% yaitu  masuk  kedalam  kategori  tidak efektif.
Dapat  dilihat bahwa dari 5 tahun terakhir  efektifitas  pajak  penerangan jalan  termasuk  kedalam  kriteria  tidak efektif.Dengan  persentase  kurang  dari 60%  yang  didapatkan  dari  perbandingan jumlah  potensi  pajak  penerangan  jalan dengan realisasi pajak penerangan jalan.Dimana  jumlah  potensi  pajak penerangan  jalan  jauh  lebih  besar dibandingkan dengan
realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.
Perbandingan  dari  tiap  tahunnya belum  bisa  dikatakan  belum  maksimal, dikarenakan  realisasi  penerimaan  yang ada  di  Bapenda  kota  Padang  jauh  lebih rendah dengan potensi pajak penerangan jalan yang terdapat di PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan Padang dapat  dilihat  bahwa  efektivitas pajak penerangan jalan menunjukan nilai yang bervariasi. Naik dari tahun 2013 ke tahun  2016,  kemudian  turun  pada  tahun 2017. Yang secara keseluruhan
efektivitas pajak penerangan jalan termasuk  kedalam  kategori  tidak  efektif karena  berada  diantara  44,96%  sampai dengan 51,2%.
Ada beberapa
hal yang menyebabkan  rata-rata  efektivitas  pajak penerangan  jalan  Kota  Padang  termasuk kategori  tidak  efektif,  yaitu  sebagai berikut:
1. Kolektibilitas  sangat  tergantung  pada pembayaran  rekening  listrik,  artinya jika banyak pelanggan PLN yang tidak atau  menunggak  dalam  membayar tagihan listriknya maka secara otomatis mereka tidak pula membayar pajak  penerangan  jalan.  Sedangkan untuk  kota  Padang  masih  banyak tagihan  rekening  listrik  yang  tidak tertagih oleh PLN.
2. Adanya penambahan daya dan penurunan  daya  dari  konsumen  yang tidak  dapat  diprediksi  dengan  pasti. Dimana penambahan daya pemasangan  baru  akan  menambah pemasukan dalam sektor pajak penerangan  jalan.  Bapenda  tidak  mau berspekulasi untuk menargetkan pertumbuhan  atas  dasar  penambahan daya  pasang  baru,  mereka  hanya menentukan  target  atas  dasar  basis pajak  penerangan  jalan  yang  sudah terdaftar saja. Meskipun kurang tepatnya target yang ditetapkan
Bapenda  tetapi  secara  umum  target penerimaan  selalu  tercapai  meskipun belum dapat mencapai potensi sebenarnya dari pajak tersebut.
3. Adanya  penarikan  atau  pencurian listrik  secara  ilegal  oleh  masyarakat dimana akan berdampak pada berkurangnya pemasukan pajak penerangan  jalan.  Penggunaan  listrik yang  tidak  semestinya  ini  akan membuat  kerugian  baik  dari  pihak PLN  maupun  dari  sisi  pemasukan pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh  pihak  PLN  maupun  pemerintah kota Padang untuk mencegah pencurian yang dilakukan oleh masyarakat  dengan  terjun  kelapangan langsung  maupun  memberikan  denda kepada masyarakat yang melangar.

## Analisis Kontribusi Pajak Penerangan
Jalan
Dalam menentukan tingkat kontribusi ini ditentukan dengan menggunakan  data  realisasi  penerimaan pajak  penerangan  jalan  dengan  realisasi
Pendapatan Asli  Daerah  di  Kota Padang tahun 2013-2017, dapat dilihat dari tabel berikut.
Tingkat  kontribusi  penerimaan  pajak penerangan  jalan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dapat dihitung dengan rumus berikut:
Kontribusi = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃𝐽 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 × 100%
Tabel 6 Kontribusi Pajak Penerangan jalan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
di Kota Padang Tahun 2013-2017 Tahun Realisasi Pajak Penerangan Jalan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kontibusi Pajak Penerangan Jalan Kategori 2013  58.069.722.492,00  166.311.954.977,00  34,92% Cukup
2014  72.811.342.272,00  195.926.039.465,00  37,16% Cukup
2015  83.511.662.589,00  234.106.326.415,00  35,52% Cukup 2016  84.000.780.169,00  259.266.746.937,45  32,40% Cukup 2017  100.926.090.568,00  332.289.117.218,00  30,37% Cukup Sumber : Bapenda Kota Padang, data diolah Berdasarkan  dari  tabel  diatas, bahwa kontribusi pajak penerangan jalan kota  padang  tahun  2013  memiliki persentase  34,92%  .  pada  tahun  2014 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan
menjadi
37,16%.  Pada  tahun  2015  kontribusi pajak  penerangan  jalan  juga  mengalami penurunan  menjadi  sebesar  35,52%. Sedangkan  pada  tahun  2016  kontribusi pajak  penerangan  jalan  juga  mengalami penurunan menjadi sebesar 32,40%. Dan pada  tahun  2017  kontribusi  pajak penerangan  jalan  kembali  mengalami penurunan sebesar 30,37%.
Secara  umum  naik  turunnya  tingkat kontribusi pajak penerangan jalan
terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota Padang  sama  dengan  faktor-faktor  pada pajak daerah lainnya. Dimana
diantaranya  disebabkan  oleh  tingkat efektivitas pemungutannya, tingkat kenaikan  jumlah  wajib  pajaknya,  dan tarif dasar listrik serta jumlah pelanggan PLN. meskipun pajak penerangan jalan adalah penyumbang  terbesar  dari  pajak  daerah lainnya terhadap Pendapatan Asli
Daerah  dan  selalu  melebihi  target
penerimaannya  namun  kontribusi  pajak penerangan jalan belum mampu memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Padang. Sebagai  salah  satu  sumber  utama  pajak daerah  dan  pendapatan  asli  daerah kondisi  pajak  penerangan  jalan  berada dalam trend (kecendrungan)
menurun.Terhadap Hal ini perlu menjadi evaluasi  oleh  pihak  yang  mempunyai tanggung  jawab  di  dalamnya.  Hal  ini perlu  dilakukan  supaya  kontribusi  pajak penerangan  jalan  kembali  meningkat yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah yang ada di Kota Padang.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan potensi,  efektivitas  dan  kontribusi  pajak penerangan  jalan  di  kota  padang,  maka penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa hal sebagai berikut:
(1)  Potensi  pajak  penerangan  jalan  di Kota  Padang  selama  tahun  2013-2017 yang  didasarkan  pada  data  pelanggan PT.  PLN  secara  umum  mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh  adanya  penambahan  daya  dan pemasangan  listrik  baru.  (2)  Efektivitas penerimaan  pajak  penerangan  jalan  di Kota  Padang  pada  tahun  anggaran  2013 sampai dengan 2017 memiliki nilai yang bervariasi  dan  termasuk  ke  dalam kriteria yang tidak efektif karena kurang dari 60%, walaupun dalam kategori yang tidak  efektif  namun  penerimaan  pajak penerangan  jalan  Kota  Padang  selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. (3) Kontribusi pajak penerangan  jalan  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Padang  selama  tahun 2013  sampai  dengan  tahun  2017 termasuk kedalam kategori cukup. Kontribusi  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2014  dengan  persentase  sebesar  37,16% dan  kontribusi  pajak  penerangan  jalan paling  rendah  berada  pada  tahun  2017
dengan  persentase  sebesar  30,37%.  Hal ini menunjukan bahwa pajak penerangan jalan  memiliki  kontribusi  yang  cukup terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kota Padang.
Sesuai  dengan  hasil  analisis  dan kesimpulan,  maka  saran  yang  dapat diberikan penulis sebagai masukan untuk pemerintah  kota  Padang  adalah  sebagai berikut:
(1)  Pemerintah  kota  Padang harus  dapat  meningkatkan  realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya  dari  sektor  Pajak  Daerah yaitu  pajak  penerangan.  (2)Pemerintah kota
Padang, dalam melakukan pemungutan  pajak  penerangan  jalan, haruslah berpegang pada potensi riil dari penerimaan  pajak  tersebut  yang  akan menjadi  tolak  ukur  dalam  efektivitas pajak  penerangan  jalan.  (3)  Pemerintah kota Padang harus melakukan koordinasi yang  lebih  baik  dengan  PT  PLN mengenai  pajak  penerangan  jalan.  (4) Pemerintah  Kota  Padang,  dan  PT  PLN sebaiknya  membuat  kelompok  khusus untuk  menangani  pencurian  listrik  liar yang  mampu  mengurangi  penerimaan pajak  penerangan  jalan  di  kota  Padang (5)  Pemerintah  kota  Padang  harus melakukan upaya
optimalisasi pemungutan  pajak  daerah,  khususnya Pajak  Penerangan  Jalan.  (6)  Penelitian selanjutnya  diharapkan  lebih  banyak memasukan  sektor-sektor  pajak  daerah lainnya  yang  berpengaruh  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.
Sesuai  dengan  kesimpulan  dan saran,  maka  implementasi  kebijakan yang  dapat  diberikan  peneliti  sekiranya dapat membantu pemerintah Kota Padang  dalam  pengambilan  kebijakan adalah  sebagai  berikut  (1)  Untuk meningkatkan dan mengembangkan penerimaan  pajak  terutama  penerimaan pada pajak penerangan jalan, pemerintah khusus pemerintah daerah perlu melakukan  pembinaan  lebih  lanjut  dan intensif  agar  sektor  pajak  penerangan
jalan  dapat  tumbuh  dan  berkembang menjadi  lebih  baik  di  kota  Padang.  (2) Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang dan  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Pelaksana Pelayanan  Pelanggan  Padang  harus mampu  melakukan  koordinasi  secara intensif  dalam  hal  pengelolaan  dan pembayaran  tagihan  Pajak  Penerangan Jalan agar tidak lagi terjadi penunggakan pembayaran tagihan listrik. (3)
Pemerintah  Kota  Padang  dan  PT.  PLN (Persero)  Unit  Pelaksana  Pelayanan Pelanggan  Padang  harus  bekerja  sama untuk  melakukan  sosialisasi  secara  rutin kepada masyarakat supaya lebih memahami dampak negatif dari pencurian  listrik  dan  melakukan  razia rutin agar mencegah terjadinya pencurian listrik secara ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  Hidayat.2015 Potensi  pajak  dan kinerja  pemungutannya .  Jakarta: Bappenas AMRI,  S.  (2016).Analisis  Efektivitas Dan  Kontibusi  Pajak  Penerangan Jalan  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Pekalongan. Amri, Syaiful , 8.
Anggraini, P. P. (2018). analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan  pajak  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  kota  kediri tahun 2015-2017. Ekonomi- Akuntansi, (4). Asriyawati,  Mutia  H.  2014  Pengaruh Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Tanjungpinang Periode 2009- 2013. Jurnal  Akuntansi. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
https://sumbar.antaranews.com/berita/22 9077/lampu-jalan-di-bypass- padang-tak  kunjung-menyala-ini- langkah-ombudsman.
Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan  Pemerintahan  Daerah.
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen YKPN, Yogyakarta.
Manongga,  christine  lidya,  Saerang,
david  paul,  &  Elim,  I.  (2014).
Efektifitas  Pajak  Penerangan  Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. EMBA , 2 (1), 254–263.
Nugraha,
& Surochman, A. (2016). Analisis Potensi Pajak
Penerangan Jalan ( Ppj ) Di Kota . (March), 18. Nurmantu,  Safri.  2005.  Perpajakan. Jakarta: Granit. Ramadhan, A. W., Suyadi, I., & Husaini,
A. (2016). potensi pajak penerangan jalan dan kontribusinya  pada  pajak  daerah kota  malang  periode  2011-2013 . 52 (1), 1–5. Siahaan,  Marihot.  2013. Pajak  dan Retribusi  Daerah .  Edisi  Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Widyaningsih,  A.  (2018).  Efektivitas Pemungutan  Pajak  Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  Kota
Bandung. Jurnal  ASET  (Akuntansi Riset) , 3 (1), 478.