## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
Enju Juanda *) enjujuanda_70@yahoo.co.id
(Diterima 16 September 2021, disetujui 23 September 2021)

## ABSTRACT
Book  III  of  the  Civil  Code  adopts  an  Open  System  (Contract  Vrijheid)  so  that therefore every Legal Subject (Person and Legal Entity) can enter into an agreement as  long  as  it  fulfills  the  legal  requirements  of  the  agreement  as  stipulated  in  Article 1320 of the Civil Code and every agreement that has been made applies as law for those who make it as stipulated in Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. The Consumer  Financing  Agreement  is  an  agreement  that  involves  three  parties  who make  an  agreement,  namely  the  Consumer  Financing  Company  which  is  domiciled as a Creditor and the Consumer Party who is domiciled as the Debtor and the Seller or Supplier who is domiciled to provide the goods. The Creditor is obliged to submit an  amount  of  money  in  accordance  with  the  agreement  to  the  Debtor  and  the Creditor  is  entitled  to  a  refund  of  the  money  he  borrowed  from  the  Debtor,  on  the other hand the Debtor is obliged to pay the money he has borrowed to the Creditor and the Debtor is entitled to an amount of money in accordance with the agreement from the Creditor. between the Creditor and the Debtor is a Legal Relationship in the Money Lending Agreement, while the Legal Relationship between the Debtor and the Seller or Supplier is a Legal Relationship in the Sale and Purchase Agreement.
Keywords : Legal relationship, parties, consumer financing agreement
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK
Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut Sistem Terbuka ( Contract Vrijheid ) sehingga karenanya setiap Subjek Hukum (Orang dan Badan Hukum) dapat mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  setiap  perjanjian  yang  telah dibuat  berlaku  sebagai  Undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya sebagaimana ditentukan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian yang melibatkan tiga pihak yang  membuat  perjanjian  yaitu  Pihak  Perusahaan  Pembiayaan  Konsumen  yang berkedudukan  sebagai  Kreditur  dan  Pihak  Konsumen  yang  berkedudukan  sebagai Debitur serta Pihak Penjual atau Supplier yang berkedudukan menyediakan barang. Pihak  Kreditur  berkewajiban  untuk  menyerahkan  sejumlah  uang  sesuai  dengan perjanjian  kepada  Debitur  dan  Kreditur  berhak  atas  pengembalian  uang  yang dipinjamkannya dari Debitur, sebaliknya Debitur berkewajiban untuk membayar uang yang  telah  dipinjamnya  kepada  Kreditur  dan  Debitur  berhak  atas  sejumlah  uang sesuai  dengan  perjanjian  dari  Kreditur,  Sehingga  karenanya  Hubungan  Hukum antara  Kreditur  dengan  Debitur  adalah  merupakan  Hubungan  Hukum  dalam Perjanjian  Pinjam  Meminjam  uang,  sedangkan  Hubungan  Hukum  antara  Debitur dengan  Pihak  Penjual  atau  Supplier  adalah  merupakan  Hubungan  Hukum  dalam Perjanjian Jual Beli.
Kata Kunci : Hubungan hukum, para pihak, perjanjian pembiayaan konsumen

## I. Pendahuluan
Buku  III  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  mengatur  Tentang Perikatan, akan tetapi mengenai  apa yang dimaksud dengan Perikatan Buku III Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tidak  memberikan  suatu  rumusan pengertian  dari  perikatan,  oleh  karena  Buku  III  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  tidak  memberikan  definisi  mengenai  Perikatan,  maka  pengertian perikatan  dapat  kita  temukan  dalam  Ilmu  Pengetahuan  Hukum.  Menurut  Ilmu Pengetahuan Hukum yang dimaksud dengan Perikatan adalah hubungan hukum yang  terjadi  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  terletak  dalam  lapangan  harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.
Untuk menilai suatu hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan atau bukan  perikatan,  hukum  mempunyai  ukuran-ukuran  atau  kriteria  tertentu  untuk menentukannya  yaitu  ukuran-ukuran  atau  kriteria-kriteria  yang  dipergunakan terhadap  suatu  hubungan  hukum  sehingga  hubungan  hukum  itu  dapat  disebut sebagai suatu perikatan atau bukan perikatan.
Dahulu  yang  menjadi  kriteria  atau  ukuran  suatu  hubungan  hukum merupakan  suatu  perikatan  atau  bukan  perikatan  adalah  hubungan  hukum  itu
dapat  dinilai  dengan  uang  atau  tidak,  apabila  hubungan  hukum  tersebut  dapat dinilai  dengan  uang  maka  hubungan  hukum  itu  adalah  merupakan  suatu perikatan,  akan  tetapi  apabila  hubungan  hukum  itu  tidak  dapat  dinilai  dengan uang,  maka  hubungan  hukum  itu  bukan  merupakan  suatu  perikatan.  Kemudian pada  perkembangan  selanjutnya  kriteria  atau  ukuran  suatu  hubungan  hukum merupakan perikatan atau bukan dengan kriteria ditentukan dinilai dengan uang semakin  lama  sukar  untuk  dipertahankan,  karena  dalam  masyarakat  terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila terhadap  hubungan  hukum  tersebut  tidak  dapat  diberikan  akibat  hukum,  maka rasa  keadilan  masyarakat  tidak  akan  dipenuhi  dan  ini  tentu    bertentangan dengan salah satu tujuan dari hukum yaitu hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan.  Sehingga  karenanya  yang  dapat  dipakai  sebagai  kriteria  atau  ukuran terhadap  suatu  hubungan  hukum  merupakan  perikatan  atau  bukan  perikatan dapat  ditentukan bahwa sekalipun dalam hubungan hukum tersebut  tidak dapat dinilai  dengan  uang  akan  tetapi  apabila  perasaan  keadilan  masyarakat menghendaki  agar  hubungan  itu  diberi  akibat  hukum,  maka  hukumpun  akan melekatkan akibat hukum pada hubungan hukum tersebut.
Menurut  lapangan  Ilmu  Pengetahuan  Hukum  Perdata  yang  menjadi sumber perikatan adalah Perjanjian, Undang-undang, Kebiasaan dan Keputusan Pengadilan.  Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  menurut  Ilmu  Pengetahuan Hukum bahwa Buku III Kitab Undang-undang Perdata menganut Sistem Terbuka ( Contract  Vrijheid )  artinya  setiap  Subjek  Hukum  (Orang  dan  Badan  Hukum) dapat  membuat  perjanjian  selama  memperhatikan  syarat-syarat  sahnya perjanjian  sebagaimana  ditentukan  Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata yang menentukan syarat sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut :
- Kesepakatan mereka yang membuat perjanjian.
- Kecakapan mereka yang membuat perjanjian.
- Suatu hal tertentu atau objek perjanjiannya dapat ditentukan.
- Causa/sebab yang halal
Syarat  Pertama  dan  Syarat  Kedua  yaitu  kesepakatan  mereka  yang membuat  perjanjian  dan  kecakapan  mereka  yang  membuat  perjanjian  disebut Syarat  Subjektif,  disebut  Syarat  Subjektif  karena  syarat  pertama  dan  syarat kedua  mengajur  Subjek  Hukum  pembuat  perjanjian.  Apabila  suatu  perjanjian tidak  memenuhi  Syarat  Subjektif  konsekuensi  yuridisnya  adalah  perjanjian
tersebut dapat dibatalkan artinya perjanjian tersebut tetap dianggap berlaku dan mengikat  bagi  mereka  yang  membuatnya  selama  tidak  ada  pembatalan  dari salah  satu  pihak  yang  membuatnya,  sehingga  karenanya  hak  dan  kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut tetap mengikat dan berlaku.
Contoh Syarat Pertama dan Syarat Kedua yaitu       A mengadakan perjanjian  jual  beli  sebuah  buku  tulis  dengan  B.  Pada  perjanjian  tersebut  A sebagai Penjual dan B sebagai Pembeli adapun harga buku tulis tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akan tetapi kesepakatan B membeli buku tulis tersebut  seharga  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  karena  B  diancam  oleh  A akan  diceritakan  tentang  kelakuannya  yang  jelek  kepada  orang  lain.  Apabila  B tidak  membatalkan  perjanjian  tersebut,  maka  perjanjian  tersebut  tetap  berlaku sah  dan  mengikat,  akan  tetapi  apabila  B  mengajukan  pembatalan  perjanjian tersebut baik melalui musyawarah perdamaian ataupun melalui gugatan melalui Badan  Peradilan  (dibatalkan  melalui  putusan  pengadilan),  maka  apabila perjanjian  tersebut  dibatalkan,  maka  A  berkewajiban  mengembalikan  sebesar uang  Rp.  1.000.000,-  (Satu  Juta  Rupiah)  kepada  B  dan  A  berhak  atas pengembalian buku dari B, sebaliknya B berkewajiban mengembalikan buku tulis tersebut  kepada  A  dan  B  berhak  menerima  pengembalian  uang  sebesar  Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari A.
Sedangkan  Syarat  Ketiga  dan  Syarat  Keempat  yaitu  suatu  hal  tertentu atau  objek  perjanjiannya  dapat  ditentukan  dan  causa  atau  sebab  yang  halal merupakan  Syarat  Objektif,  disebut  Syarat  Objektif  karena  syarat  ketiga  dan syarat  keempat  mengatur  Objek  Perjanjian.  Apabila  suatu  perjanjian  tidak memenuhi  Syarat  Objektif,  maka  konsekuensi  yuridisnya  adalah  perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau  dianggap  tidak  pernah  terjadi  perjanjian  menurut  hukum,  sehingga karenanya  menurut  hukum  tidak  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  dan mengikat bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.
Contoh  :  A  sebagai  Penjual  mengadakan  Perjanjian  Jual  Beli  dengan  B sebagai  Pembeli.  Adapun  yang  menjadi  objek  perjanjian  antara  A  dengan  B adalah berupa Narkotika seberat 1 Kg dengan harga   Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar  Rupiah)  dengan  ketentuan  Narkotika  tersebut  akan  dikirimkan  oleh  A kepada  B  apabila  B  telah  membayarkan  uangnya  sebesar  Rp.  1.000.000.000,- (Satu  Milyar  Rupiah)  tersebut  kepada  A.  Apabila  B  telah  menyerahkan  uang
tersebut  kepada  A,  akan  tetapi  A  tidak  saja  mengirimkan  Narkotika  tersebut kepada  B,  maka  dalam  hal  ini  B  tidak  dapat  menuntut  pengembalian  uangnya dari  A  karena  menurut  hukum  perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  pernah  terjadi atau  dengan  kata  lain  A  tidak  berkewajiban  menurut  hukum  untuk mengembalikan  uang  Rp.  1.000.000.000,-  (Satu  Milyar  Rupiah)  yang  telah diterimanya dari BH untuk dikembalikan kepada B.
Sehingga karenanya setiap Subjek Hukum dapat secara bebas membuat perjanjian  apapun  bentuknya,  berapa  pihakpun  yang  membuatnya  mengenai apapun perjanjiannya selama syarat sahnya perjanjian tidak dilanggar.
Sebagai  akibat  dari  kebebasan  untuk  membuat  perjanjian  maka  pada perkembangan  dewasa  ini  pihak  yang  membuat  perjanjian  dapat  terjadi  tidak hanya  terdapat  dua  pihak  saja  melainkan  dapat  terjadi  dalam  suatu  perjanjian terdapat  tiga  pihak  yang  membuatnya  antara  lain  ada  pihak  pertama  yang menyediakan  dana  dan  pihak  kedua  membutuhkan  dana  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  serta  pihak  ketiga  menyediakan  barang  keperluan  hidup yang  akan  dibeli  oleh  pihak  yang  mendapatkan  pinjaman  dana,  selanjutnya barang tersebut dijadikan jaminan bagi pihak peminjam dana kepada pihak yang meminjamkan dana. Masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut mempunyai kedudukan  yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  perjanjian  diantara mereka dalam praktek bisnis dewasa ini dikenal dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  permasalahan  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas  dapat  dirumuskan dalam  pertanyaan  sebagai  berikut  :  Hubungan  Hukum antara  para  pihak  dalam Perjanjijan Pembiayaan Konsumen ?
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  : Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa Hubungan Hukum antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

## II.  Pembahasan
2.1.  Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen
2.1.1.  Pengertian Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan  Konsumen  merupakan  suatu  lembaga  keuangan yang  bukan  berbentuk  bank,  yang  menjadi  sasaran  Objek  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  adalah,  barang  keperluan  rumah  tangga misalnya  Televisi,  Lemari  Es,  Kendaraan  Bermotor  dan  lain sebagainya.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
1251/Kmk.013/1988,  yang  dimaksud  dengan  Pembiayaan  konsumen adalah  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  bentuk penyediaan  dana  bagi  konsumen  untuk  pembelian  barang  yang pembayarannya  dilakukan  secara  angsuran  atau  berkala  oleh konsumen. (Munir Fuady, 1995 : 205)
Berdasarkan  definisi  tersebut  di  atas.  dapat  dianalisis  bahwa sebenarnya  antara  kredit  konsumsi  dari  bank  dengan  pemberian pembiayaan konsumen, sebenarnya pada prinsipnya sama saja, hanya dalam  hal  ini  perbedaannya  adalah  pemberi  kreditnya  saja  yang berbeda  yaitu  kredit  konsumsi  dilakukan  oleh  Bank  sedangkan pembiayaan  konsumen  dilakukan  oleh  Lembaga  Pembiayaan Konsumen  sehingga  karenanya  Pembiayaan  Konsumen  tidak  jauh berbeda  dengan  perjanjian-perjanjian  yang  lainnya,  yang  dimaksud dengan  Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal. (R. Subekti, 1987:   hal. 1).
Berdasarkan  uraian  tentang  perjanjian  tersebut  di  atas,  kiranya dapat  dikatakan  bahwa  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  adalah merupakan  suatu  perjanjian  diantara  para  pihak  berdasarkan  azas kebebasan  berkontrak,  perjanjian  tersebut  dilakukan  oleh  pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen  yang  dalam  hal  ini  berkedudukan sebagai  Kreditur  dengan  Pihak  Konsumen  yang  bertindak  sebagai Debitur dan uang yang diperoleh oleh Debitur dari Kreditur dibayarkan untuk membeli barang yang disediakan oleh suatu perusahaan.

## 2.1.2.  Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen
Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa dalam  sistem  hukum  perjanjian  kita  menganut  suatu  azas  kebebasan berkontrak  hal  itu  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang  berbunyi sebagai berikut :
Setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  syah  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Berdasarkan  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  tersebut,  maka  setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka perjanjian baik secara  lisan  atau  tertulis  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  terlibat dalam  suatu  kegiatan  tertentu,  akan  berlaku  sebagai  undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dengan secara sah menurut aturan yang berlaku, akan menimbulkan suatu akibat yaitu adanya  suatu  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yang  terlibat  secara langsung  dalam  perjanjian,  dapat  disebut  juga  sebagai  subjek-subjek Perikatan  yaitu  disatu  pihak  sebagai  Kreditur  dan  dilain  pihak  sebagai Debitur  hal  itu  sebagaimana  dijelaskan  Pasal  1315  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata,  yang  berbunyi  sebagai      berikut  : “Pada umumnya  tak  seorang  dapat  mengikatkan  diri  atas  nama  sendiri  atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri ”.
Adapun  maksud  dari  pasal  tersebut  yaitu  perkataan  mengikatkan diri  ditujukan  pada  suatu  kewajiban  yang  harus  dipikul  atau  adanya suatu  kesanggupan  untuk  melakukan  sesuatu,  sedangkan  maksud minta  ditetapkan  suatu  janji  ditujukan  pada  suatu  perolehan  hak-hak atas  sesuatu  atau  dapat  dikatakan  dapat  menuntut  sesuatu  hal.  Oleh karena  itu  kiranya  sudah  semestinya  suatu  perikatan  hukum  yang dilahirkan  oleh  suatu  perjanjian,  hanya  berlaku  terhadap  pihak-pihak atau  orang-orang  yang  mengadakan  perjanjian  itu  sendiri,  hal  itu sebagaimana  dikemukakan  oleh  R.  Subekti  sebagai  berikut  :  Suatu perikatan  hukum  yang  dilahirkan  oleh  suatu  perjanjian-perjanjian mempunyai  dua  sudut  kewajiban-  kewajiban  (obligations)  yaitu  dipikul
oleh  suatu  pihak  dan  hak-hak  atau  manfaat  yang  diperoleh  lain  pihak, yaitu  hak-hak  untuk  menuntut  dilaksanakannya  sesuatu  yang disanggupi dalam perjanjian itu. (R. Subekti, 1987:   hal. 1).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  sudah  jelas  dalam  suatu perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak  disatu  pihak  bisa rnenimbulkan  hak  dan  dilain  pihak  menimbulkan  kewajiban  termasuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
Untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  para pihak  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  maka  terlebih  dahulu harus mengetahui para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen itu yang dapat digambarkan pada skema sebagai berikut :
Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen
(Munir Fuady, 1995 : 209)
Harga Barang

## Penyerahan Barang
Berdasarkan  skema  gambar  tersebut  di  atas,  kiranya  dapat diketahui  para  pihak  yang  terlibat  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  tersebut,  sehingga  karenanya  kita  dapat  menentukan  apa yang  menjadi  hak  dan  apa  yang  menjadi  kewjibannya  dari  masing- masing pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dapat diuraikan sebagai berikut :
Perusahaan Konsumen (Kreditur) Konsumen (Debitur) Suplier Perjanjian jual beli Perjanjian
1.  Hak dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Konsumen atau Kreditur
Pihak Kreditur yang dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan  pihak  pemberi  dana  atau  biaya,  sehingga  berkedudukannya sebagai  kreditur  dengan  kedudukannya  sebagai  kreditur  tersebut mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  sejumlah  uang  kepada konsumen  yang  dalam  hal  ini  berkedudukan  sebagai  debitur  sesuai dengan hasil perjanjian yang telah disepakatinya bersama antara Kreditur dengan  Debitur,  dimana  dalam  hal  itu  uang  tersebut  bisa  dipergunakan oleh  debitur  untuk  memenuhi  atau  dapat  dipergunakan  untuk  pembelian kebutuhan suatu barang tertentu, sedangkan disisi lain pihak Perusahaan Pembiayaan  Konsumen  mempunyai  hak  pula  yaitu  memperoleh  suatu jaminan  dari  debitur  bahwa  akan  mentaati  segala  peraturan  yang  telah ditetapkan  dan  dapat  memperoleh  uangnya  kembali  sesuai  dengan kesepakatan.
Jadi  dalam  hal  ini  pihak  Perusahaan  Pembiayaan  Konsumen diberikan suatu hak untuk memperoleh apa yang menjadi haknya selama hutang  debitur  belum  lunas  yaitu  memperoleh  kembali  uang  yang  telah dipinjamkannya.

## 2.  Hak dan Kewajiban Konsumen atau Debitur
Pada  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  bagi  pihak  konsumen  yang berkedudukan  sebagai  Debitur  dibebani  suatu  hak  dan  kewajiban  yang harus senantiasa diperhatikan.
Adapun  yang  menjadi  hak  konsumen  (Debitur)  yaitu  dapat memperoleh sejumlah uang sesuai hasil kesepakatan dengan Perusahaan  Pembiayaan  Konsumen  (Kreditur),  yang  nantinya  uang tersebut  dapat  dipergunakan  untuk  pembelian  suatu  barang  untuk kebutuhan hidupnya.
Selain  memiliki  hak,  konsumen  juga  dibebani  suatu  kewajiban  yaitu konsumen  (Debitur)  harus  menyerahkan  suatu  jaminan  tertentu  sesuai dengan bentuk perjanjian yang telah disepakati serta konsumen (Debitur0 harus  senantiasa  membayar  cicilan  atau  angsuran  biaya  yang  telah dipinjamnya dari Kreditur dengan tepat waktu.
Jadi dalam hal ini pihak konsumen atau debitur mempunyai suatu hak untuk  memperoleh  sejumlah  uang  sesuai  dengan  apa  yang  telah disepakatinya,  serta  dilain  pihak  dibebani  juga  suatu  kewajiban  untuk menyerahkan  jaminan  benda  serta  harus  melunasi  semua  utangnya walaupun dengan angsuran.

## 3.  Hak dan Kewajiban Perusahaan Penjual Barang atau Supplier
Mengenai  pihak  Penjual  Barang  atau  Supplier  ini  sebenarnya merupakan  pihak  yang  secara  khusus  tidak  ikut  terlibat  dalam  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen,  sehingga  dalam  hal  ini  keberadaannya  terbatas pada  pihak  yang  menjual  barang  bagi  kebutuhan  pihak  konsumen (Debitur)  dan  dijadikan  suatu  sarana  pelimpahan  wewenang  dari  pihak penyedia biaya guna pemenuhan barang konsumen.
Sehingga karenanya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jual beli yang dilakukan  oleh  penjual  dengan  konsumen  dilakukan  secara  bersyarat, yaitu  pihak  Penjual  Barang  atau  Supplier  akan  menjual  barang-barang tersebut  sesuai yang  diinginkan konsumen dengan pertimbangan setelah syarat  harga  barang  tersebut  akan  dibayarkan  oleh  kreditur.  Jadi  pihak penjual mempunyai hak dan dilain pihak dibebani kewajiban pula. Adapun yang  menjadi  hak  Penjual  Barang  atau  Supplier  yaitu  memperoleh sejumlah  uang  dari  pihak  konsumen  sesuai  dengan  besarnya  harga jumlah  barang  yang  dibeli  konsumen,  sedangkan  yang  jadi  kewajiban Supplier  adalah  menyerahkan  barang-barang  tersebut  sesuai  dengan kesepakatan bersama.

## 2.2.  Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen
Pada  permulaannya  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  ini  kurang dikenal  oleh  masyarakat,  setelah  menempatkan  perwakilannya  dengan berbagai  usaha  diantaranya  menjalin  kerjasama  dengan  pihak  penyedia barang  antara  lain  dealer  motor,  dimana  para  konsumen  yang  akan membeli motor tidak mempunyai uang seharga motor tersebut, maka pihak Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  yang  membeli  motor  tersebut  sesuai dengan  harganya,  sehingga  lama  kelamaan  Lembaga  Pembayaran
Konsumen  ini  dikenal  juga  oleh  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  konsumen yang meminjam uang antara lain untuk mencicil sepeda motor tersebut.
Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  pada  perkembangannya  telah mengalami  kemajuan  yang  pesat  hal  ini  bisa  dilihat  dengan  semakin banyaknya  bermunculan  lembaga  pembiayaan  konsumen  ini  sampai  ke pelosok-pelosok daerah.
Keberadaan  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  ini  memang  sedikit banyak telah membantu masyarakat  yang membutuhkannya,  sehingga hal ini  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  sasaran  pembiayaan  konsumen  ini yaitu  barang  keperluan  konsumen  yang  pada  umumnya  dipergunakan untuk  keperluan  hidupnya,  seperti  barang  keperluan  rumah  tangga, kendaraan  bermotor  dan  sebagainya.  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen bukanlah  bentuk  bank  walaupun  dalam  segala  usahanya  memberi  suatu kredit konsumsi, yaitu adanya pemberian pinjaman pada konsumen dengan pembayarannya secara angsuran atau cicilan.
Mengenai  kedudukan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  ini  terdiri  dari  tiga  pihak  yaitu  Perusahaan Pembiayaan  yang  berkedudukan  sebagai  Kreditur,  Pihak  Konsumen  yang berkedudukan  sebagai  Debitur  dan  Pihak  Penjual  Barang  atau  Supplier, sehingga  diantara  para  pihak  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen tersebut  terjadi  suatu  hubungan  hukum  yang  berbeda-beda  antara  satu pihak dengna pihak lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

## 2.2.1.  Hubungan Hukum Antara Pihak Kreditur dengan Pihak Debitur
Pihak  perusahaan  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  bertindak sebagai  Kreditur  yang  memberikan  sejumlah  dana  atau  biaya  yang diperlukan  oleh  konsumen  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  dibuat dengan  konsumen.  Oleh  karena  itu  kedudukan  dari  pihak  perusahaan disini sangat berarti sekali bagi konsumen. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen  selaku  pemberi  biaya  mempunyai  hak  yang  penuh  dalam mendapatkan  semua  uangnya  kembali  beserta  segenap  bunganya  yang harus  diterimanya.  Selain  dilihat  dari  haknya  juga  dipihak  lain  harus senantiasa memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan apa yang telah
disepakatinya  dalam  perjanjian  yaitu  memberikan  pelayanan  pada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Sedangkan  dipihak  lain  yaitu  konsumen  yang  dalam  hal  ini berkedudukan  sebagai  debitur,  punya  suatu  hak  untuk  mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan hasil kesepakatan dan disisi lain debitur  ini harus  senantiasa  sanggup  memenuhi  semua  kewajibannya  untuk mengembalikan semua uang yang dipinjamnya beserta beban bunga yang dikenainya  sesuai  dengan  hasil  kesepakatan  dan  punya  kewajiban  untuk senantiasa  memelihara  barang-barang  yang  dijaminkan  jangan  sampai rusak  atau  musnah,  sehubungan  jenis  jaminan  yang  digunakan merupakan jenis jamian fiducia. Jadi dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi  antara  Kreditur  dan  Debitur  adalah  hubungan  hukum  dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.
2.2.2.  Hubungan Hukum Antara Pihak Konsumen (Debitur) dengan Penjual Barang atau Supplier
Hubungan  Hukum  yang  terjadi  antara  Pihak  Konsumen  dengan Penjual  Barang  atau Supplier adalah merupakan  suatu hubungan  hukum dalam  jual  beli.  Jual  beli  yang  dilakukan  oleh  konsumen  dengan  penjual disini  diartikan  sebagai  suatu  konsekuensi  dari  hubungan  antara konsumen  dengan  kreditur  tadi.  Jadi  dalam  hal  ini  suatu  hubungan tersebut  terjadi  secara  bersyarat,  adapun maksud bersyarat  disini  adalah dimana  pihak  supplier  akan  menjual  barang  tersebut  sesuai  yang diinginkan  oleh  konsumen  dengan  syarat  bahvva  harga  barang  tersebut akan dibayar oleh pihak Kreditur.
Apabila  dalam  hal  ini  pihak  kesatu  (Kreditur)  tidak  bisa  memenuhi kewajibannya dalam menyediakan dana sesuai dengan yang dijanjikannya, sehingga jual beli bersyarat tersebut bisa batal, maka dalam hal  ini  pihak  konsumen  (Debitur)  bisa  menggugat  pihak  Kreditur    karena alasan wanprestasi.
Pihak  supplier  dalam  hal  ini  berkedudukan  sebagai  penjual  yang menjual  berbagai  barang  kebutuhan  konsumen,  sehingga  dalam  hal  ini hubungan hukum yang terjadi antara Konsumen (Debitur) dengan Penjual Barang atau Supplier adalah hubungan hukum disebabkan karena adanya Perjanjian  Jual  Beli,  sedangkan  kita  tahu  ketentuan  tentang  jual  beli  ini
diatur  dalam  Pasal  1457  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  yang berbunyi  : “Jual  beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.
Maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas segala hal yang berhubungan dengan jual beli akan berlaku sesuai dengan aturan jual beli tersebut kepada pihak penjual dan pihak pembeli.
2.2.3.  Hubungan  Hukum  Antara  Penyedia  Dana  (Kreditur)  dengan  Penjual Barang atau Supplier
Hubungan  Hukum  antara  kreditur  dengan  supplier,  bisa  dikatakan tidak  mempunyai  suatu  hubungan  hukum  secara  khusus  yaitu  dalam  arti diantara keduanya tidak secara langsung terjadi suatu ikatan, hanya disini terjadi  secara  kebetulan  karena  kepentingan  pihak  konsumen  dimana pihak penyedia dana sebagai pihak yang berposisi sebagai pihak pertama, yang dalam hal ini dijadikan syarat oleh supplier untuk menyediakan dana yang dipergunakan untuk pembelian barang tersebut. Jadi dengan begitu hubungan  hukum  secara  langsung  diantara  Penyedia  Dana  (Kreditur) dengan  Penjual  Barang  (Supplier)  tidak  ada  sama  sekali,  hanya  disini teriadi  sehubungan  dengan  sesuatu  syarat  oleh  pihak  Supplier  dan Konsumen.

## III.  Kesimpulan
Mengenai  kedudukan  para  pihak  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  ini  yang  terlibat  terdiri  dari  tiga  pihak  yaitu  Perusahaan  Pembiayaan Konsumen  yang  berkedudukan  sebagai  Kreditur,  mempunyai  hak  untuk memperoleh kembali uangnya dan selain itu dibebani juga suatu kewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana atau biaya yang diperlukan oleh konsumen sesuai dengan perjanjian.
Sedangkan  pihak  konsumen  berkedudukan  sebagai  Debitur  yang  dalam hal  ini  selaku  pihak  yang  meminjam  uang  pada  Kreditur,  yang  mempunyai  hak untuk mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan hasil kesepakatan dan diiain pihak dibebani juga suatu kewajiban untuk senantiasa mengembalikan/ melunasi utangnya  dengan  cara  cicilan  atau  angsuran.  Adapun  pihak  yang  ketiga  yaitu pihak  Supplier  yang  dalam  hal  ini  berkedudukan  sebagai  Penjual  Barang,  pada
hakekatnya  pihak  Penjual  atau  Supplier  ini  secara  khusus  tidak  ikut  terlibat dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  tersebut,  karena  pihak  penjual  atau supplier,  keberadaannya  terbatas  pada  pihak  yang  menjual  untuk  pemenuhan kebutuhan pihak konsumen.
Jadi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen kedudukan Penjual Barang (Supplier)  dapat  disebut  sebagai  pihak  yang  disyaratkan  oleh  Perusahaan Pembiayaan  Konsumen  yaitu  pihak  penjual  akan  menjual  barang  sesuai  yang diinginkan  oleh  konsumen  dengan  pertimbangan  bahwa  setelah  syarat  dari harga barang tersebut telah dibayar oleh kreditur.

## Daftar Pustaka
Ali,  Chidir.  1981. Hukum  Perdata-I  (Hukum  Benda) .  Bandung:  Chidir  Ali  Memories Box.
Niwan,  Nely.  1978. Seminar  Hukum  Jaminan. Yogyakarta:  Percetakan  Ekonomi Bandung.
Darus Badrulzaman, Mariam. 1983. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: alumni.
_____. 1991. Bab-Bab Tentang Creditverband Gadai dan Fiducia . Bandung: PT citra Aditya Bakti.
Fuady,  Munir.  1991. Hukum  Tentang  Pembiayaan  Dalam  Teori  dan  Praktek . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjiptosudibio.  1976. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.
Subekti, R. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
_____. 1989. Aneka Perjanjian . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
_____. 1989. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum  Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Masjchoen,  Soedewi.  1997. Hukum  Jaminan  di  Indonesia  Pokok-Pokok  Hukum Jaminan Perorangan . Yogyakarta: Liberty.
_____.  1977. Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Lembaga  Jaminan  Khususnya Fiducia  Di  Dalam  Praktek  dan  Perkembangannya  di  Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Bulaksumur,.