Riany Linggar Sari, Hanafi Tanawijaya (2023) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas  Tanah  yang  Perolehannya  Secara  Itikad  Baik, (8)  6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i6.12191 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEMEGANG  SERTIPIKAT  HAK  ATAS TANAH YANG PEROLEHANNYA SECARA ITIKAD BAIK
Riany Linggar Sari, Hanafi Tanawijaya
Universitas Tarumanagara E-mail: rianylinggaar@gmail.com, hanafitanawijaya@gmail.com

## Abstrak
Peralihan tanah melalui pemberian mahar merupakan salah satu cara peralihan yang sah dimata hukum. Bukti peralihan tersebut terdapat dalam kutipan akta nikah dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menerbitkan sertifikat hak milik nikah. Namun, banyak  sengketa  tanah  di  Indonesia  salah  satunya  menerbitkan  sertifikat  tanpa sepengetahuan  pemilik  asli.  Hal  ini  merupakan  perbuatan  melawan  hukum. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian hukum yang dilakukan dengan mencari sumber atau data penelitian melalui pustaka atau menggunakan data sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah yang perolehannya secara iktikad baik dan mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila pembeli melakukan wanprestasi terhadap pemegang sertifikat tanah. Hasil penelitian ini yaitu kutipan akta nikah yang memuat mahar tanah di dalamnya dapat dijadikan  sanggahan  jika  pihak  lain  membuat  sertifikat  hak  milik  tanah  dengan namanya sendiri. Mahar dalam Islam merupakan pemberian wajib yang tidak boleh diambil  kembali  kecuali  atas  keridhoan  istri.  Istri  dapat  menggugat  pihak  lain melalui tiga cara yaitu diskusi, arbitrase dan pengadilan. Akibat hukum yang terjadi apabila  terjadi  wanprestasi  terhadap  pemberian  mahar  yaitu  pelanggar  memiliki tanggung jawab mutlak untuk membuktikan seluruh tindakannya benar dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian ke pengadilan.
Kata kunci : Perlindungan; Hak Atas Tanah; Sertipikat .

## Abstract
The transfer of land through dowry is one of the legal means of transfer in the eyes of the law. Proof of the transition contained in the marriage certificate citation can be used as a basis for the right to issue a marriage title certificate. However, there are many land disputes in Indonesia, one of which is issuing certificates without the
knowledge of the original owner. This is against the law. This research uses a type of  normative  legal  research,  namely  legal  research  conducted  by  looking  for sources  or  research  data  through  libraries  or  using  secondary  data  and  tertiary legal materials. This study has two objectives, namely knowing the legal protection for land certificate holders whose acquisition is in good faith and knowing the legal consequences  that  occur if the  buyer  defaults  on  the land  certificate  holder. The result of this study is that the quotation of a marriage certificate containing a land dowry in it can be used as a refutation if the other party makes a land title certificate with his own name. Dowry in Islam is a compulsory gift that cannot be taken back except at the pleasure of the wife. Wives can sue the other party through three ways: discussion, arbitration and court. The legal consequences that occur in the event of default on the dowry are that the violator has absolute responsibility to prove that all  his  actions  are  correct  and  the  injured  party  can  claim  compensation  to  the court.
Keywords : Protection; Land Rights; Certificate.

## Pendahuluan
Berdasarkan ketentuan konstitusi, Indonesia digolongkan sebagai negara hukum sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”. Berdasarkan pasal yang dimaksud negara hukum (rechstaat) merupakan negara yang  menggunakan  hukum  menyelesaikan  segala  perkara  yang  ada  dalam  negaranya. Negara  ini  sangat  menjunjung  tinggi  prinsip  hukum,  mengusahakan  kepastian  dan jaminan  hukum  untuk  masyarakatnya  serta  menjaga  ketertiban  dan  mengupayakan masyarakatnya  mendapatkan  perlindungan  hukum  (Zaini,  2020).  Untuk  memperoleh kepastian  hukum, maka  diharuskan  untuk  memiliki  alat  bukti  yang  sah  secara  hukum. Alat  bukti  ini  berfungsi  agar  hak  dan  kewajiban  masyarakat  sebagai  subjek  hukum mendapatkan jaminan dari negara dan pemerintah (S. H. Supriadi, 2023).
Perkawinan  merupakan  perbuatan  yang  mengandung  hak  dan  kewajiban  dan harus  dijalani  oleh  kedua  belah  pihak  (Aisyah,  2022).  Perkawinan  merupakan  syariat islam  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  dianjutkan.  Seorang  pria  yang telah menikah menimbulkan hak dan kewajiban atas istrinya, begitupun sebaliknya. Hak dan  kewajiban  ini  dapat  berupa  harta  dan  tugas  masing-masing  dalam  rumah  tangga. Dalam ketentuan agama Islam, perkawinan disebut dengan kata nikah merupakan suatu perbuatan  dimana  pria  mengucapkan  ijab  dan  wanita  menerima  (kabul)  ijab  dari  pria dengan  memberi  faedah  diperbolehkan  melakukan  istimta  (persetubuhan)  (Puniman, 2018).
Berdasarkan perspektif Islam, rukun perkawinan ada lima yaitu sebagai berikut; 1)  calon  suami,  2)  calon  istri,  3)  wali  nikah,  4)  saksi  nikah,  5)  ijab  Qabul.  Apabila kelimanya  terpenuhi  maka  perkawinan  dapat  dinyatakan  sah  secara  Agama  islam (Puniman, 2018). Hal ini diperkuat oleh Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad  menyatakan  bahwa  “tidak  sah  nikah  kecuali  dengan  wali  dan  dua  orang saksi
yang adil”. Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai harus memenuhi syarat sah  perkawinan.  Di  luar  syarat  yang  disebutkan  diatas,  terdapat  persyaratan  lain  yaitu mahar atau disebut juga dengan mas kawin.
Calon  suami  diwajibkan  untuk  menyerahkan  mahar  kepada  calon  istri  sebagai pemberian  wajib.  Mahar  tidak  ditentukan  ukuran  dan  bentuknya.  Pemberian  mahar merupakan  wujud  dari ikatan  perkawinan  kedua  mempelai.  Mahar akan menjadi milik calon  istri  sebagai  tanda  halal  hubungan  mereka  (Puniman,  2018).  Mahar  merupakan pemberian wajib mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Pemberian mahar bukan berarti  membeli  wanita  tersebut.  Mahar  merupakan  bentuk  gambaran  keinginan  dan tanggungjawab seorang laki-laki kepada perempuan (Prajayanti, 2016).
Tanah  yang  dijadikan  mahar  merupakan  milik  pihak  perempuan  dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah dan didukung oleh kutipan akta nikah. Kepemilikan tanah melalui pemberian mahar ini sah secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat.
Dalam beberapa kasus banyak terjadi sengketa tanah di Indonesia. Sengketa tanah ini  terjadi  karena  lemahnya  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  sertifikat  hak  atas tanah  di  Indonesia.  Sihombing,  (2022)  menjelaskan  definisi  dari  perlindungan  hukum yaitu  suatu  tindakan  dalam  melindungi  masyarakat  dari  oknum  atau  elemen  yang berkuasa dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemilik  memiliki  sertifikat  dengan  iktikad  baik  dan  tidak  mendapatkan  haknya  dapat mengajukan  ganti  kerugian  (Kumalasari  &  Sudiarta,  2020).  Maka  yang  merugikan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dapat diminta ganti rugi.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  mengambil  judul  penelitian “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Yang Perolehannya Secara Iktikad Baik”. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan  hukum  bagi  pemegang  sertifikat  tanah  yang  perolehannya  secara  iktikad baik dan mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila pembeli melakukan wanprestasi terhadap pemegang sertifikat tanah.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan  dengan  mencari  sumber  atau  data  melalui  research  library  atau  studi kepustakaan. Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Data  sekunder  adalah  ada  adalah  data  yang  diperoleh  dan ditelaah dari kajian ataupun karya ilmiah orang lain, peraturan, data dan dokumen dari suatu  instansi  dan  bahan  lainnya  yang  bersumber  dari  pihak  ketiga  dan  berhubungan dengan penelitian ini. Bahan - bahan hukum tersebut dikaji lalu disusun secara deskriptif kualitatif  dan  sistematis  untuk  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  akan  dijadikan  hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Tanah Yang Diperoleh Dengan Iktikad Baik
Pemegang  sertifikat  harus  dilakukan  secara  maksimal  oleh  para  penegak hukum dan perumus undang-undang. Sertifikat merupakan jaminan yang kuat dalam pendaftaran tanah dan ini merupakan wujud dari kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 24  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  1997  tentang  pendaftaran  tanah disebutkan beberapa hal yang diperlukan terkait pendaftaran tanah. Adapun hal yang diperlukan yaitu bukti tertulis tentang hak kepemilikan, keterangan saksi, surat tanah yang diterbitkan oleh badan pertanahan negara, dan bukti peralihan hak tanah apabila didapatkan dari peralihan (Mahawira & Landra, 2019).
Sertifikat  hak  milik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna. kekuatan  hukum  sempurna  dapat  diartikan  sebagai  alat  bukti  yang  tidak  perlu dibuktikan  lagi  kecuali  ada  bukti  lawan  yang  dapat  menafikan  alat  bukti  tersebut (Erliyani, 2017). Disamping itu, berdasarkan Undang-Undang Ponok Agraria nomor 5  Tahun  1960  menyebutkan  bahwa  sertifikat  mengandung  pembuktian  sebagai berikut: 1) kekuatan pembuktian lahir, 2) kekuatan pembuktian formil, 3) kekuatan pembuktian  materil.  Kekuatan  pembuktian  lahir  dimaksudkan  sebagai  suatu  akta yang  dapat  diperlihatkan  dan  diperlukan  sebagai  akta  otentik  kecuali  dapat dibuktikan  sebaliknya.  Kekuatan  pembuktian  formil,  dapat  diartikan  sebagai kekuatan  pembuktian  yang  berkaitan  dengan  kebenaran  suatu  peristiwa  sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam akta adalah suatu kebenaran kecuali ada pihak lain  yang  dapat  membuktikan  ketidakbenaran  informasi  dalam  akta  (Mahawira  & Landra, 2019).
Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, maka dicetuskanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran tanah  untuk  mendapatkan  sertifikat  tanah  perlu  dicermati  dan  mendapatkan  bukti yang sah seperti yang dituangkan dalam aturan dan persyaratan pendaftaran hak atas tanah (Mahawira & Landra, 2019).
Tanah yang didapat dari pemberian mahar merupakan milik Istri sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta pernikahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor  24  Tahun  1997  bahwa  akta  nikah  dapat  dijadikan  sebagai  alas  hak  untuk diterbitkannya  sertifikat  tanah  mahar.  Objek  tanah  dapat  dialihkan  secara keseluruhan  melalui  bukti  kutipan  akta  nikah  yang  menyebutkan  tanah  sebagai mahar.  Secara  normatif  pendaftaran  tanah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan diimplementasikan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah  yang  merupakan  jaminan  dari  kepastian  hukum  kepada  pemilik mahar berupa tanah.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  telah  menjamin  hak  atas  tanah  termasuk tanah mahar. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “untuk
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan peraturan  pemerintah”.  Undang-undang  ini  memberikan  kepastian  hukum  ketika terjadinya  sengketa  di  pengadilan.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Pasal  10  ayat  (2)  poin  c yang  berbunyi  “pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat”.
Perlindungan  hukum  ditemukan  dalam  rumusan  Pasal  18  UUPA  yang menyebutkan  bahwa  hak  atas  tanah  memiliki  fungsi  sosial,  dan  tidak  berarti kepentingan  pemilik  hak  atas  tanah  dikesampingkan.  Dalam  rangka  perlindungan hukum,  hak  atas  tanah  tidak  dapat  diambil  oleh  orang  lain  meskipun  untuk kepentingan  umum.  Pemegang  hak  atas  tanah  memiliki  hak  penuh  dan  wajib mendapatkan  ganti  kerugian  sebagai  bentuk  penghormatan  kepadanya  apabila tanahnya diambil alih untuk kepentingan umum. Dengan kata lain, tanah mahar yang telah  didaftarkan  mendapatkan  jaminan  hukum  oleh  pemerintah  dan  memiliki  alat bukti yang sempurna dan kuat dalam perkara di pengadilan (Supriadi Supriadi, 2019).
Dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan,  maka pemerintah  perlu  melakukan  reformasi  dibidang  pertanahan  khususnya  hukum pertanahan dengan menyediakan perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas. Hal ini harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan isi peraturan yang telah ada.  Dalam  kasus  yang  telah  dibahas  pada  latar  belakang,  penulis  menemukan banyak kasus sengketa tanah yang menyerupai kasus tersebut.
Pada  saat  ini,  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  sertifikat  hak  milik  asli melalui  tiga  cara  upaya  hukum  yaitu  sebagai  berikut  (Kus  &  Khisni,  2017):  (a) Melakukan  musyawarah  dengan  pihak  bersengketa.  (b)  Menyelesaikan  sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa kesepakatan yang dibuat dalam bentuk  tertulis  dan  disetujui  oleh  para  pihak.  (c)  Menyelesaikan  sengketa  melalui pengadilan
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kutipan akta nikah yang memuat mahar tanah  di  dalamnya  dapat  dijadikan  sanggahan  jika  ada  pihak  lain  yang  membuat sertifikat  hak  milik  tanah  atas  namanya  sendiri.  Pemilik  tanah  dapat  melakukan menyelesaikan  perkara  melalui  tiga  cara  yaitu  diskusi  secara  kekeluargaan, penyelesaian melalui arbitrase, dan penyelesaian sengketa.

## B. Akibat  Hukum  Apabila  Terjadi  Peralihan  Nama  Tanpa  persetujuan  Pemilik Sertifikat Tanah Asli.
Peneliti  menemukan  bahwa  pemilik  sertifikat  hak  atas  tanah  dan  akan mendapatkan perlindungan hukum dari segi hukum perdata. Pihak pemilik sertifikat hak atas tanah memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak dan kewajiban. Namun apabila ada terjadi tindakan yang berakibat kerugian bagi pemilik sertifikat maka:
1. Tergugat  memiliki  tanggungjawab  mutlak  ( strict  liability )  terhadap  kerugian yang dialami oleh pemilik sertifikat hak atas tanah.
Tanggung  jawab  mutlak  merupakan  salah  satu  bentuk  dari pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  melakukan perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat  suatu perbuatan. S trict liability merupakan tanggungjawab dalam hal ganti kerugian yang  dilakukan  langsung  setelah  muncul  kerugian  (Windari,  2015). Berdasarkan  hal  tersebut,  pemilik  sertifikat  hak  atas  tanah  tidak  perlu membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang wanprestasi. Tergugat lah  yang  seharusnya  melakukan  pembuktian  berdasarkan  S trict  liability. Bentuk aturan seperti ini memudahkan pemilik sertifikat tanah di pengadilan jika tergugat terbukti melakukan pelanggaran.
Tanggungjawab  dapat  muncul  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap perjanjian ataupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Apabila terjadi kerugian terhadap pemilik sertifikat tanah maka yang akan bertanggungjawab mutlak adalah orang yang melakukan melawan hukum. Ketika ada orang yang tanpa hak menerbitkan sertifikat atas nama dirinya sendiri tanpa sepengetahuan orang pemilik asli maka tindakan itu merugikan pemilik asli hak atas. Pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
Terhadap pemilik hak atas tanah asli yang merasakan dirugikan akibat peralihan nama tanpa persetujuannya dapat menerapkan prinsip strict liability. (Sodikin, 2022). Jadi, dalam hal ini yang wajib membuktikan adalah tergugat.
2. Perbuatan ini akan menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pemilik sertifikat hak atas tanah yang asli
Sudikno  Mertokusumo  menyatakan  bahwa  tuntutan  hak  merupakan salah satu tindakan yang difasilitasi oleh pengadilan dalam rangka mencegah main  hakim  sendiri (eigenrechting). Gugatan  adalah  suatu  tuntutan  yang tuntutan  yang  dapat  disampaikan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang berwenang  karena  adanya  sengketa  dan  hakim  harus  memeriksa  tuntutan tersebut  berdasarkan  tata  cara  yang  telah  ditentukan  dan  kemudian  akan melahirkan suatu keputusan atas gugatan tersebut (Asikin, 2004).
Gugatan  ganti  rugi  merupakan  suatu  upaya  yang  dapat  menunjukkan upaya  pihak  yang  dirugikan  untuk  menuntut  kembali  hak  –  hak  yang  telah diambil  darinya  atau  memaksa  pihak  yang  ingkar  janji  untuk  melaksanakan tugas dan kewajiban. Gugatan ini merupakan tindakan yang dapat memulihkan kembali  kerugian  yang  telah  diderita  penggugat melalui  putusan  pengadilan. Tuntutan hak ini memiliki tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan  oleh  pengadilan  kepada  pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat perbuatan  pelanggar.  Namun,  dalam  proses  pengadilan  penggugat  harus memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta harus memiliki dasar hukum yang dapat menerima hal tersebut sebagai dasar tuntutan hak (Poesoko, 2015).

## Kesimpulan
Sertifikat tanah merupakan laat bukti yang kuat dan sempurna, artinya alat bukti yang tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada alat bukti pembantah atau alat bukti lain yang menyatakan  ketidakbenaran  atau  keotentikan  dari  sertifikat  tanah.  Tanah  yang  didapat dari pemberian mahar merupakan tanah yang didapat secara sah. Kepemilikan tanah dari pemberian  mahar  dinyatakan  melalui  kutipan  akta  nikah.  Hal  ini  berarti,  kutipan  akta nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat untuk membantah keberadaan sertifikat hak  atas  tanah  yang  terbit  atas  nama  pihak  lain.  Hal  ini  didasarkan  pada  Peraturan Pemerintah  nomor  24  Tahun  1997  bahwa  akta  nikah  dapat  dijadikan  sebagai  alas  hak untuk  diterbitkannya  sertifikat  tanah  mahar.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang peraturan Pokok - Pokok Agraria (UUPA) dan diimplementasikan oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  yang merupakan jaminan dari kepastian hukum kepada pemilik mahar berupa tanah. Hal ini diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  yang  berbunyi  “untuk  menjamin  kepastian hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

## BIBLIOGRAFI
Aisyah,  Siti.  (2022).  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri  di  Masa  Pandemi  Perspektif  UU Perkawinan di Indonesia. Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam , 2 (1), 1–13.
Asikin, Zainal. (2004). Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Erliyani, Rahmida. (2017). Hukum Pembuktian di Peradilan Agama . Penerbit K-Media.
Kumalasari, Putu Apriliani, & Sudiarta, I. Ketut. (2020). Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik  Tanah  atas  Penggunaan  Tanah  Perseorangan  Tanpa  Pembebasan  oleh Pemerintah. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 8 (3), 301–318.
Kus,  Kuswanto,  &  Khisni,  Akhmad.  (2017).  Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak atas tanah dalam kasus tumpang  tindih kepemilikan atas sebidang tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus. Jurnal Akta , 4 (1), 71–74.
Mahawira,  Made  Dananjaya,  &  Landra,  Putu  Tuni  Cakabawa.  (2019).  Perlindungan Hukum  Pemegang  Sertifikat  Kepemilikan  Atas  Tanah  Yang  Berusia  Diatas  Lima Tahun. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , 8 (7), 1–16.
Poesoko,  Herowati.  (2015).  Penemuan  hukum  oleh  hakim  dalam  penyelesaian  perkara perdata. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 1 (2), 215–237.
Prajayanti,  Antiya  Safira.  (2016).  Mahar Sebagai  Bukti  Ketulusan  Kaum  Adam  Untuk Mendapatkan Cinta Atas Ridho Ilahi. Jurnal Yudisial , 9 (1), 20.
Puniman, Ach. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974. Jurnal Yustitia , 19 (1).
Sihombing,  Karia  Agus.  (2022). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tersangka  Dari Kekerasan  Penyidik  Polri  Dan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kekerasan Dalam Proses Penyidikan .
Sodikin,  Sodikin.  (2022). Perkembangan  Konsep  Strict  Liability  Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. Al- Qisth Law Review , 5 (2), 261–298.
Supriadi, S. H. (2023). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia . Sinar Grafika.
Supriadi,  Supriadi.  (2019).  Hak  Kepemilikan  Mahar  Berupa  Tanah  dalam  Hukum Perkawinan (Analis Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria). Al-Bayyinah , 3 (1), 28–44.
Windari,  Ratna  Artha.  (2015).  Pertanggungjawaban  mutlak  (Strict  Liability)  dalam hukum perlindungan konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Zaini, Ahmad. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan , 11 (1), 13–48.

## Copyright holder:
Riany Linggar Sari, Hanafi Tanawijaya (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: