## Pelayanan Penanganan Penunggak Iuran BPJS Bagi Peserta JKN-KIS
Kesehatan di Kantor Cabang Kota X

## Dedi Prayitno
Akademi Fisioterapi “YAB” Yogyakarta , Indonesia Email: dedingajar@gmail.com

## Abstrak
Lemahnya  pengaturan  sanksi  bagi  peserta  BPJS  terkait  kewajiban  iuran  BPJS  kesehatan mengakibatkan defisit anggaran. Proyeksi defisit APBN tahun 2018, defisit sebesar Rp. 28,5 triliun. Proyeksi  ekspansi  berasal  dari  pengalihan  defisit  2018  ditambah  beban  pembayaran  tagihan  rumah sakit  sejak  awal  2018.  Direktur  Keuangan  BPJS  Kesehatan  Kemal  Imam  Santoso  mengatakan, perseroan  masih  memiliki  defisit  keuangan  carry  over  sebesar  Rp.  9,1  triliun  dari  tahun  lalu. Berdasarkan  uraian  di  atas  mengenai  uraian  tugas  bidang  penagihan  dan  keuangan,  kendala  dalam penagihan  iuran  peserta  JKN-KIS,  dan  upaya  penanganan  peserta  yang  menunggak  di  BPJS Kesehatan cabang Kota X. Data dan informasi dilakukan dengan observasi di bidang keuangan dan penagihan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan wawancara, review data dan data penagihan yang ada. Observasi dilakukan pada  8 orang staf Penagihan dan Keuangan yang memiliki tugas yang berbeda  namun  sangat  berkaitan  mulai  dari  Kepala  Bagian  Penagihan  dan  Keuangan  yang bertanggung jawab atas kinerja staf dan kelancaran pembayaran iuran peserta, dua orang Staf iuran peserta  pekerja  koleksi.  Penagihan  diupayakan  dengan  menghubungi  pihak  perusahaan  untuk mengetahui  status  aktif  peserta  dengan  cara  berkunjung,  via  WA,  email  atau  dengan  kader  JKN. Mengirimkan  informasi  terkait  pembayaran  iuran,  misalnya  dengan  REHAB  untuk  memudahkan peserta,  serta  mengembangkan  program  REHAB.  Sementara  itu,  terdapat  83.585  peserta  di  Kantor Cabang BPJS Kota X yang memiliki tunggakan di Kantor Cabang BPJS Kota X hingga tahun 2020 mencapai Rp. 72.678.386.206. Kebutuhan job disk pegawai yang lebih spesifik dan handal mengingat kendala Covid 19 juga cukup berpengaruh terhadap kontribusi peserta mandiri.
Kata kunci : iuran; tagihan; tunggakan; penagihan; perlakuan

## Abstract
Weak regulation of sanctions for BPJS participants regarding the obligation of contributions, BPJS for health resulted in a budget deficit. Projected budget deficit in 2018, the deficit will be Rp. 28.5 trillion.  The  expansion  projection  comes  from  diverting  the  2018  deficit  plus  the  burden  of  paying hospital  bills  since  the  beginning  of  2018.  BPJS  Kesehatan  finance  director  Kemal  Imam  Santoso said the company still has a carry-over financial deficit of Rp. 9.1 trillion from last year. Based on the description of the discussion above regarding job descriptions on billing, obstacles in billing JKN- KIS  participant  contributions,  and  efforts  to  handle  participants  who  are  in  arrears  at  the  Health Social Security Administering Body for City X branch offices. Data and information is carried out by observing in the field of finance and billing, data review and existing billing data. Observations made were 8 Billing and Finance staff that having different but very related tasks starting from the Head of Billing  and  Finance  who  is  fully  responsible  for  staff  performance  and  the  smooth  payment  of participant  contributions,  two  Staff  participant  contribution  collection  workers.  Billing  is  always attempted by contacting the company to find out the active status of participants by visiting, via WA, email  or  with  JKN  cadres.  Sending  the  latest  information  regarding  contribution  payments,  for example with REHAB to make it easier for participants. As well as developing the REHAB program. Meanwhile, there are 83,585 participants who have arrears at the BPJS Kota X Branch Office until 2020  reaching  Rp.  72,678,386,206.  The  need  for  employee  job  disks  that  are  more  specific  and reliable  considering  the  constraints  of  Covid  19  also  have  quite  an  effect  on  the  contributions  of independent participants.
Keywords : dues; bills; arrears; billing; treatment

## PENDAHULUAN
Setiap  warga  wajib  mengikuti  BPJS  Kesehatan  sesuai  ketentuan  Pasal  14  Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  sex  and  social class,  they  could  be  identical  (Erixon  &  Arnstrom,  1996).  Perusahaan  diwajibkan  untuk mendaftarkan karyawannya mengikuti BPJS, sedangkan masyarakat  umum yang tidak bekerja pada  perusahaan  wajib  mendaftarkan  diri  dan  anggota keluarganya  pada  BPJS.  Khusus  warga tidak mampu menengah kebawah akan ditanggung pemerintah sebagai Program Bantuan Iuran. (Tatiara,  2019).  BPJS  Kesehatan  mulai  diberlakukan  sistem  mandiri  bagi  peserta  kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang sistem pembayarannya ditagih secara per individu. Namun dengan sistem ini terdapat tidak kepatuhan yang terjadi pada peserta mandiri. Karena hal tersebut  BPJS  Kesehatan  membuat  sistem  baru  yakni  1  Virtual  Account  untuk  meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat agar aktif dan menekankan sistem gotong royong sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Sistem pembayaran iuran peserta JKN - KIS di kategori Pekerja Bukan Penerima  Upah (PBPU)  atau  mandiri  dapat  melakukan  pembayaran  dengan  sistem  satu  VA  untuk  seluruh anggota keluarganya. Dalam sistem baru ini peserta mandiri diharuskan membayar iuran secara kolektif yang mencakup seluruh nama dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar. Artinya, setiap bulan peserta mandiri harus membayar total  tagihan seluruh anggota secara akumulatif. Seluruh anggota keluarga wajib mengikuti dan membayar iuran BPJS Kesehatan agar anggota keluarga lain bisa dinyatakan aktif mengikuti BPJS Kesehatan.
Mengingat pentingnya penanganan iuran JKN – KIS, maka penulis bermaksud membuat Penelitian  ini  dengan  mengambil  judul “ Pelayanan  Penanganan  Penunggak  Iuran  BPJS  Bagi Peserta JKN-KIS Kesehatan Di Kantor Cabang Kota X ” . Adapun ruang lingkup dari permasalahan yang  akan  dijadikan  bahan  dalam  Penelitian  ini  adalah  :  Upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  Kantor BPJS bidang penagihan dan  keuangan dalam penanganan peserta JKN – KIS yang menunggak iuran?

## TINJAUAN PUSTAKA
Penanganan  merupakan  suatu  proses tindakan  atau  cara  menangani ,  mengurus  serta penyelesaian  suatu  perkara  yang  dilakukan oleh  pihak  berwenang  sehingga  perkara  yang dihadapi  dapat  terkendali dan  terselesaikan  (KEMENPPPA,  2019).  JKN – KIS  (Jaminan Kesehatan  Nasional)  merupakan  bagian  dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  SJSN  yang diselenggarakan  dengan  menggunakan  mekanisme  asuransi  kesehatan  sosial  yang  bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar kesehatan  masyarakat  yang  layak  yang  diberikan kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh  Pemerintah. Prinsip Pelaksanaan Program JKN, Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang  SJSN, maka Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan prinsip:
1. Gotong  royong.  Dengan  kewajiban  semua  peserta  membayar  iuran  maka  akan  terjadi prinsip  gotong  royong  dimana  yang  sehat  membantu  yang  sakit,  yang  kaya  membantu yang tidak mampu.
2. Nirlaba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diperbolehkan mencari untung. Dana yang  dikumpulkan  dari  masyarakat  adalah  dana  amanat,  sehingga  hasil  pengembangan harus dimanfaatkan untuk kepentingan peserta.
3. Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip manajemen ini
mendasari  seluruh  pengelolaan  dana  yang  berasal  dari  iuran  peserta  dan  hasil pengembangan.
4. Portabilitas. Prinsip ini menjamin bahwa sekalipun peserta berpindah tempat tinggal atau pekerjaan,  selama  masih  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  tetap  dapat mempergunakan hak sebagai peserta JKN.
5. Kepesertaan  bersifat  wajib.  Agar  seluruh  rakyat  menjadi  peserta  sehingga  dapat terlindungi.  Penerapannya  tetap  disesuaikan  dengan kemampuan  ekonomi  rakyat  dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.
6. Dana  amanat.  Dana  yang  terkumpul  dari  iuran  peserta  merupakan  dana  titipan  kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik- baiknya demi kepentingan peserta.
7. Hasil  pengelolaan  dana  jaminan  sosial  dipergunakan  seluruhnya  untuk  pengembangan program dan untuk kepentingan peserta (Sayekti Waras & Sudarwati, 2018).
Pelayanan  yang dijamin  bagi  peserta  adalah  sesuai  kebutuhan medis yang meliputi:
1. Pelayanan  Kesehatan  Tingkat  I/Dasar,  yaitu  pelayanan  kesehatan non  spesialistik  yang mencakup:  Administrasi Pelayanan.
2. Pelayanan promotive dan preventif.
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis.
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif.
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis.
7. Pemeriksaan penunjang diagnostik lab Tk. I.
8. Rawat inap Tk. I sesuai dengan indikasi medis.
BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang dikenal BPJS  Kesehatan.  Keberadaan  dan  manfaat  BPJS  kesehatan  merupakan  badan  hukum  yang dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan.  (Pers  et  al.,  2021).  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  adalah  badan  hukum  public  menurut  UU  BPJS.  Tiga kriteria  di  bawah  ini  digunakan  untuk  menentukan  bahwa  BPJS  merupakan  badan  hukum public.  Tugas  BPJS  sesuai  Pasal  9  ayat  (1)  UU  BPJS  menyebutkan  bahwa  BPJS  Kesehatan berfungsi  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan. Pada  tahun  2018, Pemerintah menerapkan kebijakan kewajiban penggunaan Pajak Rokok dan intercept DAU (bagi pemda yang memiliki  tunggakan  JKN)  untuk  mengurangi  beban  defisit  DJS  Kesehatan  (Luthfi,  2019) . Penelitian  Halvi Yanti & Riamona Sadelman Tulis, 2022, Strategi BPJS Palangka Raya dalam menangani  peserta  yang  menunggak  premi  atau  iuran,  adapun  hasilnya  pihak  BPJS  Palangka Raya sudah melakukan inovasi, diferensiasi pasar, jangkauan dan pengendalian biaya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penulisan  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  penulisan  kualitatif penelitian  yang  menghasilkan  penemuan-  penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  dengan menggunakan  prosedur  statistik  atau  dengan  cara  kuantitatif.  Penelitian  kualitatif  suatu  jenis penelitian yang menghasilkan temuan- temuan yang tidak diperoleh alat prosedur statistik atau alat  kuantifikasi  lainnya.  Hal  ini  dapat  mengarah  pada  penelitian  tentang  kehidupan,  sejarah, perilaku seseorang atau hubungan interaksional (Hidayat & Pratiwi, 2016).
Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci,  pengambilan  sampel sumber  data  dilakukan  secara purposive dan snowball ,  teknik  pengumpulan  dengan  dengan trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi  (Fadli,  2021).  Metode  pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  wawancara  yang  diberikan  kepada  salah  satu  pegawai  pada Bidang  Penagihan dan  Keuangan  di  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan kantor cabang Kota X.
Subjek  penelitian  informan  yang  artinya  orang  pada  latar  penulisan  yang  dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian. (Rezkita & Wardani, 2018). Subjek adalah sumber utama dalam penelitian yang memiliki data. Subyek pada laporan ini  adalah  karyawan  /  personal  Bidang  Penagihan  dan  Keuangan  di  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  kantor  Cabang  Kota  X.  Objek  penelitian  adalah  atribut  atau sifat atau nilai dari  orang, objek atau kegiatan yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (M.Agphin & Sugiyono, 2015). Objek dalam penulisan ini adalah data  Pembayaran  Iuran  Peserta  yang  menunggak  Bidang  Penagihan  dan  Keuangan  di  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kantor cabang Kota X. Lokasi  penulisan dilaksanakan pada bidang penagihan dan keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang  Kota X.

## Instrumen
Data merupakan informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data yang lain, dapat dianalisis, dan relevan dengan problem tertentu. Data adalah hasil pencatatan penulis, baik  yang  berupa  fakta  maupun  angka.  (Mustafidah  et  al.,  2022).  Data  yang  diperlukan  dalam penulisan  Laporan  Penelitian  Dosen  ini  terdiri  dari  data  primer  (data  yang  diperoleh  secara langsung) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung).

## Data Primer
Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. (Novia et al., 2020). Dalam penulisan ini melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penulisan yang dilakukan. Data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh  dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau  hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. (Widodo et al., 2020). Data primer dalam penelitian ini adalah menggunakan data dari  hasil  wawancara  yang  diperoleh  langsung  dari  narasumber.  Adapun,  narasumber  yang menjadi sumber data dari penelitian ini yaitu pegawai  bidang  penagihan  dan  keuangan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  kantor  cabang  Yogyakarta.  Selain  itu, penulisan  ini  penulis  juga  mengambil  data  dengan  melakukan  observasi  selama  melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) pada tanggal 24 Januari dampai dengan 19 Maret 2022 di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kantor cabang Kota X.

## Data Sekunder
Data  Sekunder  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  dengan  cara membaca,  mempelajari,
dan  memahami  melalui  media  lain  yang  bersumber  dari  literatur,  buku-buku,  serta  dokumen. (Ethica,  2022).  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penulisan  Laporan  Penelitian Dosen  ini merupakan  data  yang  diperoleh  dari  bidang  penagihan  dan  keuangan  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kantor cabang cabang Kota X . Data sekunder ini berupa data penanganan  peserta  yang  menunggak  iuran  dan  profil  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS) Kesehatan kantor cabang cabang Kota X .

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  adalah  alat  bantu  yang  dipilih  dan  digunakan  oleh  penulis  dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah dalam penulisan  Laporan  Penelitian  Dosen,  untuk  melengkapi  dan  sebagai  bahan  penyusunan laporan,  penulis  mengambil  dan  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  dengan  menggunakan berbagai metode:

## 1. Metode wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam  (Puspitasari et al., 2022).  Wawancara  adalah  metode  pengumpulan  data  dimana  penulis  melakukan wawancara  langsung,  atau  tanya  jawab  langsung  kepada  pegawai  /  personal  yang  ada  di Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  kantor  cabang  cabang  Kota  X yang  juga  akan  dijadikan  narasumber  untuk  mendapatkan  jawaban  dan  informasi  yang diperlukan.
2. Metode Observasi
Observasi  merupakan  suatu  proses  yang  kompleks,  suatu  proses  yang  tersusun  dari berbagai  proses  biologis  dan  psikologis.  Dua  di  antara  yang  terpenting  adalah  proses- proses  pengamatan  dan  ingatan.  (Novianti  &  Emelia,  2022).  Observasi  adalah  alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala- gejala yang diselidiki. (Juliansyah Noor, 2016).  Observasi dalam penulisan ini dilakukan untuk  melihat  secara langsung  fenomena-fenomena  yang  berkaitan  dengan  iuran  peserta bidang penagihan dan keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kantor cabang cabang Kota X .
3. Metode Dokumentasi
Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari  seorang.  Dokumen  yang  berbentuk tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan  ( life histories),  cerita,  biografi, peraturan,  kebijakan.  Dokumen  yang  berbentuk  gambar  misalnya  foto,  gambar  hidup, sketsa  dan lain-lain.  Dokumen  yang  berbentuk  karya  misalnya  karya  seni,  yang  dapat berupa  gambar,  patung,  film  dan  lain-lain.  Studi  dokumen  merupakan pelengkap  dari penggunaan  metode  observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian  kualitatif . (Sugiyono, 2013). Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat  berupa  catatan  anekdot,  surat,  buku  harian,  dan  dokumen-dokumen.  (Ardini  & Lutfiyanah, 2018).
Penulis  menggunakan  metode  dokumentasi  dalam  melakukan  pengumpulan  data, dengan begitu penulis akan mengkaji dokumen- dokumen baik yang berupa buku referensi
yang  berhubungan  dengan  penulisan.  Kemudian,  penulis  akan  melakukan  penelusuran untuk  mendapatkan  data  sekunder  yang  akan  digunakan  dalam  permasalahan,  dan tentunya yang berhubungan dengan teori-teori dan dokumentasi tentang bidang penagihan dan  keuangan  di  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  kantor  cabang cabang Kota X .

## 4. Metode Studi Pustaka
Pengumpulan  data  tentang  teori  yang  berhubungan  dengan pembahasan.  Data-data tersebut diambil dari dokumen atau arsip-arsip yang sesuai dengan masalah yang diteliti (Diaz, 2019).  Studi  kepustakaan  berkaitan  dengan  kajian  teoritis  dan  referensi  lain  yang  terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti ((Parmar et al., 2017). Metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari lewat buku referensi dan dokumen yang berhubungan dengan praktek kerja lapangan.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dalam  penulisan  kualitatif  dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data berlangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu.  Pada  saat wawancara,  penulis  sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban  yang  diwawancarai.  Bila jawaban  yang  diwawancarai  serta  dianalisis  belum  memuaskan,  penulis  akan  melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data kurang dianggap kredibel.
Miles  dan  Huberman  (1984),  mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  terus  menerus  sampai  tuntas  sehingga datanya  sudah  penuh.  Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu  data  reduction  data  display,  dan conclusion drawing atau verification (Sugiyono, 2016).
1. Redukasi Data
Data diperoleh dari kalangan jumlahnya cukup banyak, harus dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redukasi data. Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya  bila  diperlukan.  Reduksi  dapat  dibantu  dengan  peralatan  elektronik  seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016)).
2. Penyajian Data
Data  yang  telah  disusun  dari  reduksi  data,  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  narasi deskriptif.  Data  yang  disajikan  selanjutnya  dipilih  kemudian  disederhanakan  dengan mengambil  data  yang  pokok  dan  diperlukan  dalam  menjawab  permasalahan  yang  diteliti. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data.  Dalam  penulisan  kualitatif  penyajian  data  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  uraian singkat,  bagan,  hubungan  antara  kategori, flowchart ,  dan  sejenisnya.  Yang  paling  sering digunakan  untuk  menyajikan  data  dalam  penulisan  kualitatif  adalah  dengan  teks  yang bersifat negative (Sugiyono, 2016).
3. Menarik Kesimpulan / verifications
Langkah  ketiga  dalam  analisis  data  kualitatif  menurut  Miles  and  Huberman  adalah penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
34
pada  tahap  dikemukakan  pada  tahap  awal,  didukunh  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan konsisten  saat  penulis  Kembali  ke  lapangan  pengumpulan  data,  maka  kesimpulan  yang dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel.  Dengan  demikian  kesimpulan  dalam penulisan kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin  juga  tidak,  karena  seperti  telah  dikemukakan  bahwa  masalah  dan  rumusan masalah  dalam  penulisan  kualitatif  bersifat  sementara  dan  akan  berkembang  setelah penulisan  berbeda  di  lapangan.  Kesimpulan  dalam  penulisan  kualitatif  adalah  merupakan temuan  baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  ada.  Temuan  dapat  berupa  deskripsi  atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti  menjadi  jelas,  dapat  berupa  hubungan  kasual atau  interaksi,  hipotesis  atau  teori. (Sugiyono, 2016)

## Pembahasan
1. Profil BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota X
Jaminan pemeliharaan di Indonesia sebenarnya sudah  ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga tetap dilanjutkan. Prof. G.A Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan  yang  menjabat  pada  saat  itu,  mengajukan  sebuah  gagasan  untuk  perlu  segera menyelenggarakan  program  asuransi  kesehatan  semesta  ( universal  health  insurance )  yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.
Pada  saat  itu  kepesertaannya  baru  mencakup  Pegawai  Negeri  Sipil  beserta  anggota keluarganya  saja.  Namun  Siwabessy  yakin  suatu  hari  nanti,  klimaks  dari  pembangunan derajat  kesehatan  masyarakat  Indonesia  akan  tercapai  melalui  suatu  sistem  yang  dapat menjamin kesehatan selurh warga bangsa ini. Pada 1968, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  1  Tahun  1968  dengan  membentuk  Badan  Penyelenggara  Dana Pemeliharaan  Kesehatan  (BPDPK)  yang  mengatur  pemeliharaan  kesehatan  bagi  pegawai negara  dan  penerima  pensiun  beserta  keluarganya.  Selang  beberapa  waktu  kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah  status  dari  sebuah  badan  di  lingkungan  Departemen  Kesehatan  menjadi  BUMN. Yaitu  PERUM  HUSADA  BHAKTI  (PHB),  yang  melayani  jaminan  kesehatan  bagi  PNS, Pensiunan PNS, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Pada tahun 1992, PHB  berubah  status  menjadi  PT  Askes  (Persero)  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  1992.  PT Askes  (Persero)  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  1992.  PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Pada Januari  2005,  PT  Askes  (Persero)  dipercaya  pemerintah  untuk  melaksanakan  program jaminan  kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  (PJKMM)  yang  selanjutnya  dikenal  menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU),  yang  ditujukan  bagi  masyarakat  yang  belum  tercover  oleh  Jamkesmas,  Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Hingga saat itu, ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta  jiwa  yang  telah  menjadi  peserta  PJKMU.  PJKMU  adalah  Jaminan  Kesehatan  Daerah (Jamkesda)  yang  pengelolaannya  diserahkan  kepada  PT  Askes  (Persero).  Langkah  menuju
cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada  1  Januari  2014,  sebagai  transformasi  dari  PT  Askes  (Persero).  Hal  ini  berawal  pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  serta  menunjuk  PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT  Askes  (Persero)  pun  berubah  menjadi  BPJS  Kesehatan.  Melalui  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional-Kartu Indonesia  Sehat  (JKN-KIS)  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS Kesehatan,  negara  hadir  di  tengah  kita  untuk  memastikan  seluruh penduduk  Indonesia terlindungi oleh Jaminan Kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

## Visi
Menjadi  badan  penyelenggara  yang  dinamis,  akuntabel,  dan  terpercaya  untuk  mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.

## Misi
1. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi.
2. Menjaga  keberlanjutan  program  JKN-KIS  dengan  menyeimbangkan  antara  Dana  Jaminan Sosial dan Biaya manfaat yang terkendali.
3. Memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia.
4. Memperkuat  engagement  dengan  meningkatkan  sinergi  dan  kolaborasi  pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN-KIS.
5. Meningkatkan kapabilitas Badan dalam menyelenggarakan program JKN-KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan.

## Motto
“ Dengan gotong royong semua tertolong”

## Tujuan
Menjamin  agar  seluruh  rakyat  Indonesia  memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

## Logo BPJS Kesehatan
Sumber: BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota X
Gambar 1. Logo BPJS Kesehatan

## Pembahasan
Job deskripsi Bidang Penagihan dan Keuangan di BPJS Kesehatan kantor cabang Kota X Job deskripsi atau gambaran tugas adalah suatu  pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari  dibentuknya  suatu  jabatan/tugas.  Uraian  ini  berisi  gambaran  tentang  apa  yang  harus dilakukan  oleh  pemegang  jabatan,  bagaimana  suatu  pekerjaan  dilakukan,  alasan-alasan mengapa  pekerjaan  tersebut  dilakukan,  hubungan  antara  suatu  posisi  tertentu  dan  posisi lainnya.  Ini  karena  job  deskripsi  berisi  segala  informasi  mengenai  peran,  tugas,  dan wewenang  dari  setiap  karyawan.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  job  deskripsi merupakan  kumpulan  hal-hal  yang  harus  dikerjakan  dengan  baik  dan  benar  oleh  karyawan agar  perusahaan  berjalan  dengan  lancar.  Bidang  Penagihan  dan  Keuangan  merupakan  salah satu bagian penting dalam sebuah perusahaan terutama pada layanan asuransi kesehatan. Staff penagihan  sebuah  profesi  dengan  tugas  dan  fungsi  utama  yaitu  menginformasikan, mengingatkan,  serta  menagih  kewajiban  nasabah  melalui  media  telepon.  Atau  secara  lebih sempit desk  collection atau admin  collection dapat  diartikan  yaitu  bagian  dari  perusahaan yang bertugas untuk melakukan penagihan atau membuat surat penagihan serta telecollecting kepada  pihak  yang  membayar  piutang  usaha.  Sedangkan  staff  keuangan  melakukan penginputan  semua  transaksi  keuangan  ke  dalam  program.  Melakukan  transaksi  keuangan perusahaan.  Berhubungan  dengan  pihak  internal  maupun  eksternal  terkait  dengan  aktivitas keuangan perusahaan.
Dengan begitu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kantor cabang Kota X terdapat  Bidang  Penagihan  dan  Keuangan.  Mengingat  sangat  dibutuhkannya  staff  Bidang Penagihan  dan  keuangan,  karena  terkait  dengan  pembayaran  iuran  asuransi  kesehatan  atau segala proses yang berhubungan dengan transaksi. Peserta Pekerja  Penerima Upah (PPU), PD Pemda, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP), hingga Klaim Rumah Sakit  atau  Faskes  Tingkat  Pertama  seperti  Klinik  yang  bekerjasama  dengan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kantor cabang Kota X.
Hasil observasi yang dilakukan dilapangan, bahwasanya segala proses penagihan iuran, pembayaran, hingga pembukuan dilakukan oleh Bidang Penagihan dan Keuangan. Terdapat 8 staff Bidang Penagihan dan Keuangan di BPJS Kesehatan kantor cabang Yogyakarta, memiliki tugas  yang  berbeda  namun  sangat  berkaitan  mulai  Kepala  Bidang  Penagihan  dan  Keuangan yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  kinerja  staff  dan  kelancaran  pembayaran  iuran  peserta, dua Staff penagihan iuran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), PD  Pemda, Pekerja Bukan Penerima  Upah  (PBPU),  dan  Bukan  Pekerja  (BP),  dua  Staff Telecollecting peserta,  dua  staff keuangan bagian pembukuan segala administrasi atau pencatatan iuran peserta, satu staff kasir untuk  melakukan  pengecekan  segala  pembayaran  iuran  maupun  klaim  Rumah  Sakit  dan Faskes tingkat pertama.
Pada wawancara yang melibatkan dua narasumber yaitu Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan,  satu  staf  pegawai  keuangan  mengenai  pemabayaran  iuran  peserta  di  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kantor cabang  X . Sebagai berikut:
Narasumber 1: “ job  deskripsi  bidang  penagihan  dan  keuangan  yaitu  ada  dua  staf,  masing- masing  pembagian  tetap  menangani  seluruh  segmen  peserta  tetapi  kami  bagi  per  kota atau kabupaten.  Karena  wilayah  kami  terdiri  dari  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten  Bantul, Gunungkidul,  dan  Provinsi  DIY,  dibagi  dua  staf  pembagian  per  kabupaten  kota  guna  tetap memposisikan  staf  untuk  bisa  memiliki pengetahuan  baik  itu  terkait  dengan  penagihan  di
semua  segmen  harapannya  jika  suatu  saat  saat  naik  jabatannya  masing-masing  staf  punya bekal di seluruh segmen yang ada yang menjadi tanggung jawab BPJS  Kesehatan. Setiap staf menangani  penagihan  PPU  Pemerintah, rekonsiliasi dari iuran PPU Pemerintah, kemudian juga  melakukan  penagihan  ke  PPU  Badan  Usaha,  dan  juga PBPU.  Ada  juga  penagihan  ke peserta  PD  Pemda  atau  peserta  yang  dibayar  iurannya  oleh  pemerintah  daerah,  kemudian ada satu lagi kontribusi PBI JK adalah iuran yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi atas kepesertaan dari peserta PBI JK oleh pemerintah pusat”.
Narasumber  2 : “ job  deskripsi  bidang  penagihan  dan  keuangan  yaitu  menagih  iuran  peserta yang  menunggak  ke  seluruh segmen  dengan  telecollecting  atau  menghubungi  via telfon, bersurat  membuat  berita  acara  tagihan  iuran,  via  email,  dan  kunjungan  langsung  ke  badan usaha  setiap  satu bulan  sekali.  Serta  memonitor  penerimaan  iuran. Melakukan  pembayaran klaim  Rumah  Sakit  dan  biaya  operasional  BPJS  Kesehatan,  memastikan  tidak  ada keterlambatan  pembayaran  klaim  baik  itu  klaim  rumah sakit  maupun  FKTP.  Karena  jika terlambat  ada  kewajiban BPJS  Kesehatan  membayarkan  denda,  setiap  hari  memantau  klaim yang  akan  jatuh  tempo,  memastikan  berkas  klaim  yang  diajukan  sudah  lengkap.  Kurang lebih di  staf  penagihan  dan  keuangan  harus  mengerti  alur  peserta  JKN  dalam  membayar iuran”.

## Kendala Bidang Penagihan dan Keuangan ketika melakukan tagihan iuran peserta yang menunggak di BPJS Kesehatan kantor cabang  Kota X
Dalam  melakukan  penagihan  iuran  peserta  JKN-KIS  yang  menunggak,  seiring  berjalannya waktu  pasti  menemui  kendala-kendala  yang  dapat  menghambat  proses  penagihan  iuran.  Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kantor cabang Kota X tidak dapat dilakukan sesuai dengan harapan dikarenakan oleh suatu keadaan pandemi covid-19 yang telah masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu hingga saat ini sudah merajalela ke kabupaten atau kota di wilayah nusantara.
Sangat  jauh  berbeda  sebelum  pandemi,  biasanya  setiap  satu  bulan  sekali  bisa berkunjung  langsung  ke  lokasi  atau  badan  usaha  yang  menunggak  iuran  namun  saat  ini dibatasi  dan  banyaknya  peserta  PBPU  ataupun  PPU  yang  terkena  dampak  covid-19  sebagai salah satu contohnya di PHK dan membuat peserta kesulitan untuk membayar iuran sehingga jumlah tunggakan  begitu  besar.  Banyaknya  nomor  telepon  peserta  yang  tidak  bisa  dihubungi atau tidak valid membuat staf penagihan dan  keuangan terhambat dalam melakukan penagihan masing-masing peserta.
Adapun  kendala  lain  yang  ditemui  dalam  proses  tagihan  iuran  peserta  JKN-KIS  di Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  kantor  Cabang  Kota  X    seperti  halnya dijelaskan oleh narasumber dari wawancara penulis yang di lakukan secara langsung sebagai berikut:
Narasumber  1 : “ kendala  bidang  penagihan  dan  keuangan  ketika  melakukan  tagihan  iuran peserta yang menunggak iuran yaitu pertama masa pandemi covid-19 membuat susah kunjungan langsung, peserta mandiri kondisi saat ini banyak yang pengangguran atau di PHK pendapatan otomatis  berkurang  untuk  membayar  iuran berat  istilahnya  untuk  makan  saja  susah.  Peserta menunggak  jadi  semakin  banyak.  Ketika  telecollecting  banyak  nomor  yang  tidak  tersambung, karena kurangnya kepatuhan peserta dalam konfirmasi nomor baru, terjadinya salah sambung.
Narasumber  2 : “ kendala  bidang  penagihan  dan  keuangan  ketika  melakukan  tagihan  iuran peserta  yang  menunggak  iuran  yaitu  jika  dikatakan  menunggak  berarti  sudah  melampaui  satu tahun  atau  ada  juga  tunggakan  untuk  di  tahun  berjalan.  Untuk  tunggakan  iuran  dari  PPU pemerintah  dan  PPU  swasta  tersendiri,  ada  juga  dari  peserta  mandiri  atau  PBPU  berbeda. Dampak pandemi saat ini tambah banyak yang menunggak dari PPU swasta seperti pariwisata, perhotelan banyak yang terkendala di tahun 2020 sampai sekarang.

## Sumber: BPJS Kesehatan  Kantor Cabang Kota X

## Gambar 2. Data Tunggakan Iuran Peserta
Upaya yang dilakukan oleh Bidang Penagihan dan Keuangan dalam penanganan peserta JKN – KIS yang menunggak iuran di BPJS Kesehatan kantor cabang Kota X
Suatu  permasalahan  yang  ada  baik  itu  hambatan  yang  ditemui  dalam  bidang  penagihan  dan keuangan  atau  penanganan  peserta  JKN-KIS  yang  menunggak  iuran,  pasti  dibalik  itu  semua terdapat  solusi  untuk  dapat  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Adapun  upaya  atau  solusi  untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada dalam melakukan tagihan iuran peserta yang menunggak di  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  kantor  cabang  Kota  X  yaitu  sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan narasumber yang telah penulis lakukan sebagai berikut:
Narasumber  1 : “ upaya  yang  dilakukan  yaitu  mengirim  sms  blas  yang dilakukan  oleh  kantor pusat kepada peserta yang menunggak iuran, whatsapp blas tetapi masih digabungkan dengan upaya  telecollecting  oleh  staff  penagihan  setiap  hari  nya  bertugas  menghubungi  peserta  yang menunggak tidak hanya via telepon namun via chat whatsapp harapannya jika tidak bisa telepon bisa  terbaca  pesannya.  Menginformasikan  program   REHAB  (Rencana  Pembayaran  Bertahap) yang ditawarkan kepada peserta untuk bisa melakukan pembayaran secara bertahap maksimal 12  bulan  tetapi  untuk  yang  menunggak  24  bulan.  Peserta  tersebut  hanya mencicil  untuk tunggakan  terhitung  sebelum  mengikuti  program  REHAB,  jadi  pembayaran  tidak  seberat pembayaran  normal  jumlah  tunggakan.  Untuk  tunggakan  dari  PPU  pemerintah  kami  tetap berupaya melakukan upaya sedemikian rupa pendekatan ke pemerintah daerah untuk konsilidasi dan  juga  rekonsiliasi  terkait  dengan  tunggakan.  Untuk  PPU swasta  upaya  yang  dilakukan pertama melakukan telecollecting sama seperti PBPU namun ke  badan usaha ke kepala bidang nya, menanyakan kendala tidak dilakukan pembayaran iuran, setelah itu pada saat telecollecting kami  akan  menanyakan  kira-kira komitmen  nya  kapan  dilakukan  pembayaran  dengan  batas maksimal  dua  bulan.  Jika  dengan  hal  tersebut  tetap  tidak  membayar,  akan  dilakukan penjadwalan untuk kunjungan ke badan usaha oleh bidang penagihan dan keuangan.
Membuat berita kunjungan atau berita acara jika sampai bulan kesepakatan tetap  tidak bersedia membayar, maka bidang penagihan dan keuangan akan melimpahkan penagihan atas badan usaha tersebut ke bidang kepatuhan yang bekerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan dan  juga  kejaksaan  untuk  bisa  melakukan  tindakan  penagihan  tunggakan  lebih  lanjut  karena
berkaitan  dengan  kepatuhan  yang harus  dipatuhi  oleh  badan  usaha.  Selanjutnya  ditawarkan program  cicilan  namun  berbeda  dengan  REHAB,  dilakukan  akta  kesepakatan  maksimal  tiga bulan”.
Narasumber 2 : “ upaya yang dilakukan yaitu yang tidak bisa dihubungi tetap kami melakukan kunjungan  ke  badan  usaha  agar  tahu  perusahaan  tersebut  masih  ada  atau  tidak.  Kalau peserta kami mempunyai Kader JKN yang mengunjungi ke rumah peserta. Kerjasama dengan kantor pos, BNI 46 untuk melakukan upaya penagihan ke  peserta  menunggak iuran melalui agen.  Mengirimkan  informasi  terbaru  terkait  pembayaran  iuran  contohnya  dengan  REHAB guna meringankan peserta. Serta melakukan pengembangan program REHAB”.
Sumber: Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota X

## Gambar 3. Pamflet Program REHAB BPJS Kesehatan
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala dalam melakukan penanganan peserta yang menunggak iuran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Kesehatan  kantor  cabang  cabang  Kota  X.  dikarenakan  oleh  suatu  keadaan  pandemi covid- 19  yang  telah  masuk  ke  Indonesia  sejak  Maret  2020  yang  lalu  hingga  saat  ini  sudah merajalela  ke  kabupaten  atau  kota  di  wilayah  nusantara.  Sangat  jauh  berbeda  sebelum pandemi,  biasanya  setiap  satu  bulan  sekali  bisa  berkunjung  langsung  ke  lokasi  atau  badan usaha yang menunggak  iuran namun  saat  ini dibatasi dan banyaknya peserta PBPU ataupun PPU  yang  terkena  dampak  covid-19  sebagai  salah  satu  contohnya  di  PHK  dan  membuat peserta kesulitan untuk membayar iuran sehingga jumlah tunggakan begitu besar. Banyaknya nomor telepon peserta yang tidak bisa dihubungi atau tidak valid membuat staf penagihan dan keuangan terhambat dalam melakukan penagihan masing-masing peserta.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  maka  dirangkum  bahwa Terdapat  8  staff Bidang  Penagihan dan Keuangan di BPJS Kesehatan kantor cabang Kota X, memiliki tugas yang  berbeda  namun  sangat  berkaitan  mulai  Kepala  Bidang  Penagihan  dan  Keuangan  yang bertanggung jawab penuh atas kinerja staff dan kelancaran pembayaran iuran peserta, dua Staff penagihan iuran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), PD Pemda, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP), dua Staff Telecollecting peserta, dua staff keuangan bagian  pembukuan  segala  administrasi  atau  pencatatan  iuran  peserta,  satu  staff  kasir untuk melakukan  pengecekan  segala  pembayaran  iuran  maupun  klaim  Rumah         Sakit dan Faskes Tk 1. Kondisi yang berkembang dilapangan berdasarkan job disk yang ada maka ada sinergi  dan  keterlibatan  masing-masing  job  disk  yang  selalu  saling  berhubungan.  Kestabilan kinerja  masing-masing  job  disk  dilakukan  agar  semaksimal  mungkin  menjadi  solusi penunggak  iuran  peserrta  BPJS.  Kinerja  dari  masing  masing  wilayah/  area  menjadi  optimal dan saling memberi  informasi  dalam memberikan data yang harus dilakukan sesuai  job  disk nya  dari  Bidang  penagihan  dan  keuangan  sampai  kasir  yang  selalu  mengecek  pembayaran iuran maupun klaim Rumah Sakit dan Faskes Tk 1.
Informasi dari kasir mengenai siapa dan berapa klaim / tunggakan iuran akan disampaikan ke lini terkait untuk dicatan di pembukuan. Secara berkesinambungan data mengenai tunggakan ini  akan  diprogres  oleh  bidang  penagihan  dan  keuangan  dengan  teknis  penagihan  yang  ada yakni dengan telecollecting , kunjungan dan sebagainya.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas mengenai job deskripsi bidang penagihan dan keuangan, kendala  dalam  melakukan  tagihan  iuran  peserta JKN-KIS,  dan  upaya  penanganan  peserta  yang menunggak iuran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kantor cabang cabang Kota X,  mengambil kesimpulan bahwa: Pelayanan yang dilakakukan BPJS Kesehatan kantor cabang kota  X  dengan  mengoptimalkan  dan  bersinergi  8  staff  sesuai  job  disknya  untuk  menghandle kendala  dari  data  masing-masing  wilayah  agar  semaksimal  mungkin  iuran  bisa  lengkap  dan meminimalkan  penunggak  iuran.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  bidang  penagihan  dan  keuangan dalam  penanganan  peserta  JKN-KIS  yang  menunggak  iuran  di  BPJS  Kesehatan  kantor  cabang Kota X.
a. Mengirim  SMS  blas  ke  kantor  pusat  peserta  yang  menunggak  iuran,  Whatssapp  blas, telecollecting, chatt whattsapp.
b. Membuat kunjungan atau berita acara untuk memonitor pembayaran/ iuran.
c. Seandainya  belum  memayar  sesuai  kesediaan    membayar  maka  bidang  penagihan  dan keuangan akan melimpahkan penagihan atas badan usaha tersebut  ke bidang kepatuhan yang bekerjasama  dengan  pengawas  ketenagakerjaan  dan   juga  kejaksaan  untuk  bisa  melakukan tindakan penagihan tunggakan.
d. Alternatif solusi tunggakan iuran misalnyua dengan REHAB.

## Saran
Saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  agar  penanganan  iuran  peserta. JKN-KIS oleh bidang penagihan dan keuangan selanjutnya dapat lebih baik sebagai berikut:
1. Alangkah  baiknya  dilakukan  monitoring  masing-masing  staf  bidang  penagihan  dan keuangan terkait perkembangan kinerja staf agar tercapai dengan maksimal.
2. Alangkah  baiknya  dilakukan  evaluasi  pasca  melakukan  tagihan  iuran  peserta  menunggak agar lebih mampu memaksimalkan target iuran nya.
3. Alangkah baiknya dilakukan monitoring yang maksimal  dalam penanganan peserta JKN- KIS yang menunggak iuran supaya berjalan dengan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardini,  A.,  &  Lutfiyanah,  N.  (2018).  Metode  Transportasi  untuk  Mengoptimalkan  Biaya Pengiriman  Barang  pada  PT  Trimuda  Nusantara  Citra  Jakarta. Information  System  for Educators and Professionals , 3 (1), 55 – 66.
Diaz, H. R. (2019). Abraham, C. & Shanley E. 1997. Psikologi Sosial untuk Perawat. Jakarta: Buku  kedokteran  EGC.  Adnani,  H.  2011.  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat.  Jogyakarta:  Nuha Medika.  Arikunto,  S.  2010.  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek.  Jakarta:  PT Rineka Cipta. Atipah. 2016. Faktor  yang Berpengaruh terhadap Minat Masyarakat  dalam Keikutsertaan  Program  Jamkesda  di  Desa  Banjarlor  Kecamatan  Banjarharjo  Kabupaten Brebes.  Skripsi,  Universitas  Negeri  Semarang.  Azwar,  S.  2012.  Reliabilitas  dan  Validitas. Edisi  4,  Yogyakarta:  pustaka  belajar.  Departemen  Kesehatan  RI.  2016.  Profil  Kesehatan Indonesia 2015. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Debra, dkk. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas  Paniki  Bawah  Kecamatan  Mapanget  Kota  Manado.  Dinas  Kesehatan  Kota Madiun. 2017. Gerungan, WA 2004. Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama. Gunawan. 2013.  Komunikasi  Interpersonal  dan  Fasilitas  Kesehatan:  Pengaruhnya  Terhadap Kepercayaan,  Loyalitas  dan  Wom  Rumah  Sakit.  Online,  volume  1,  Nomor  3.  Hidayat,  A. 2013.  Metodelogi  Penelitian  Kesehatan  Paradigma  Kuantitatif.  Jakarta:  Health  Books. Juniantoro.  2015.  Faktor  Predisposisi  yang  Mempengaruhi  Perilaku  Masyarakat  Dalam Pemilihan  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Era  JKN  dDi  Desa  Sukowono  Kabupaten  Jember. Kementerian Kesehatan  RI. 2015. Data dan Informasi 2014 (Profil  Kesehatan  Indonesia). Jakarta:  Kemenkes  RI  Kemenkes  RI,  2016.  Profil  Kesehatan  Indonesia  2017.  Jakarta: Kemenkes.  Kotler,  dan  keller.  2012.  Marketing  Management.  Edisi  14,  Global  Edition. Pearson  Prentice  Hall.  Lemeshow.  1997.  Besar  Sampel  Dalam  Penelitian  Kesehatan. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press.  Notoatmodjo,  S.  2007.  Pendidikan  dan Perilaku  Kesehatan.  Jakarta:  Rineka  Cipta.  _.  2010.  Promosi  Kesehatan  dan  Perilaku Kesehatan.  Jakarta:  Rineka  Cipta.  _.  2012.  Metodelogi  Penelitian  Kesehatan.  Jakarta: Rineka  Cipta.  Nursalam.  2008.  Konsep  dan  penerapan  metodelogi  penelitian  Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian. Edisi 2, Jakarta: Salemba Medika.  _.  2016.  Metodelogi  Penelitian  Ilmu  Keperawatan.  Pendekatan  Praktisi.  Edisi  4, Jakarta: Salemba Medika. Nursafa. 2015. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Kesehatan Di Puskesmas Jumpandang Baru. Peraturan B… . Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
Erixon, G., & Arnstrom, A. (1996). Modularity - t h e. Annals of the CIRP , 45 (4), 1 – 6.
Ethica, S. N. (2022). Karakterisasi Bakteri Lipolitik Bacillus Sp. Pada Wadi Organ Pencernaan Ikan Sidat (Anguilla sp.) .
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika , 21 (1),  33 – 54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075 Halvi Yanti, & Riamona Sadelman Tulis. (2022). Strategi+Badan+Penyelenggara+Jaminan+Sosial+(Bpjs)+Kesehatan+Cabang+Kota+Palang karaya+Dalam+Menangani+Peserta+Yang+Menunggak+Premi+Atau+Iuran. Jurnal
Administrasi Publik , 8 (1), 38 – 44.
Hidayat,  F.  K.,  &  Pratiwi,  P.  H.  (2016).  Pola  Interaksi  dan  Perilaku  Pertukaran  Kelompok Nelayan Tpi Udang Jaya Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol Purworejo. Jurnal Analisa Sosiologi , 5 (1).
Juliansyah Noor, S. E. (2016). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah . Prenada Media.
KEMENPPPA. (2019). Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisplin .
Luthfi, N. A. (2019). Efektivitas Penggunaan Pajak Rokok Dan Intercept Dana Alokasi  Umum Dalam  Mengurangi  Defisit  Dana  Jaminan  Sosial  Kesehatan. Jurnal  Anggaran  Dan Keuangan Negara Indonesia , 1 (2), 143 – 163. https://anggaran.e-journal.id/akurasi
M.Agphin,  R.,  &  Sugiyono.  (2015).  Pengembangan  Sumber  Dana  Sekolah  Pada  Sekolah Menengah Kejuruan Developing the Source of School Funds in. Jurnal Pendidikan Vokasi ,
5 (3), 340 – 351.
Mustafidah, I. D., Mutohar, P. M., Tanzeh, A., Maunah, B., & Jazeri, M. (2022). Prestasi Belajar Siswa  di  Era  Covid  19:  Analisis  Pelaksanaan  Pembelajaran  Daring,  Motivasi  Belajar  dan Lingkungan Belajar di  MI Se-Kecamatan Sumbergempol Tulungagung. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY (INCOILS) 2021 , 1 (2).
Novia, M. A., Semmaila, B., & Imaduddin, I. (2020). Pengaruh kualitas Layanan Dan Kualitas
Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan. Tata Kelola , 7 (2), 201 – 212. https://doi.org/10.52103/tatakelola.v7i2.174
Novianti,  N.  F.,  &  Emelia,  R.  (2022).  Analisis  Pareto  Obat  Antidiabetes  Sebagai  Dasar Keputusan Pembelian Bagian Pengadaan Obat di Apotek Kimia Farma 167 Cimahi. Jurnal Sosial Sains , 2 (1), 182 – 192.
Parmar, D., Sugiono,  E., Raja, S., &  Rueping,  M. (2017). Addition and correction to  complete field  guide  to  asymmetric  BINOL-phosphate  derived  Brønsted  acid  and  metal  catalysis: History  and  classification  by  mode  of  activation;  Brønsted  acidity,  hydrogen  bonding,  ion pairing, and metal phosphates. Chemical Reviews , 117 (15), 10608 – 10620.
Pers,  S.,  Layanan,  I.,  Bpjs,  D.,  Covid-,  M.  P.,  Jakarta,  S.  P.,  Kesehatan,  B.,  Technology,  D., Award,  I.,  Performance,  I.  T.  T.,  Teknologi,  D.,  Bpjs,  I.,  Edwin,  K.,  Kesehatan,  B., Kesehatan, B., Best, T., Technologi, D., Team, D., Pro vider, S. S., Best, T., … Kesehatan, B. (2021). Untuk disebarluaskan segera .
Puspitasari,  L.,  Sulistiani,  I.  R.,  &  Budiya,  B.  (2022).  Implementasi  Metode  Demostrasi  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Fikih Materi Sholat Di Smpn 13 Malang.
Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan , 7 (5), 13 – 23.
Rezkita, S., & Wardani, K. (2018). Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Membentuk Karakter  Peduli  Lingkungan  Di  Sekolah  Dasar. Trihayu:  Jurnal  Pendidikan  Ke-SD-An , 4 , 327 – 331.
Sayekti  Waras,  N.,  &  Sudarwati,  Y.  (2018).  Analisis  Terhadap  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada Bumn Penyelenggara Jaminan Sosial. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 1 (1), 1 – 24. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/72/39
Sugiyono,  A.  (2016).  Outlook  energi  Indonesia  2015-2035:  Prospek  energi  baru  terbarukan. J
Energi Dan Lingkung , 12 , 87 – 96.
Tatiara,  N.  H.  (2019).  Pengaruh  Auditor  Judgement,  Etika  Profesi,  dan  Employee  Engagement terhadap  Kinerja  Auditor  dalam  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Laporan  Keuangan  (Studi  pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). J Statistika:  Jurnal Ilmiah  Teori  Dan Aplikasi  Statistika ,
12 (2), 1 – 8. https://doi.org/10.36456/jstat.vol12.no2.a2229
Widodo, A., Indraswati, D., Radiusman, R., Umar, U., & Nursaptini, N. (2020). Analisis Konten HOTS dalam Buku Siswa Kelas V Tema 6 “Panas dan Perpindahannya” Kurikulum 2013. Madrasah , 12 (1), 1 – 13. https://doi.org/10.18860/mad.v12i1.7744