licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian
Fernanda Akbar Budiman 1 , Abdul Salam 2
1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, fernandaakbar19@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan

## ABSTRACT
Child care involves parents, namely father and mother, as parties who have responsibility for their children. As time goes by, sometimes disputes occur between husband and wife which result in divorce. The purpose of this writing is to find out about child maintenance after divorce according to statutory regulations. Child care after divorce  is  regulated  in  Law  Number  35  of  2014  concerning  Child  Protection  and  Law  Number  1  of  1974 concerning  Marriage.  Child  maintenance  after  marriage  in  the  case  study  of  Decision  Number 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr. It started with the Plaintiff (Wife) and the Defendant (Husband) who divorced, they had two sons, namely Brother A and Brother B. In this case there has been a divorce, then the parents, either father or mother, are obliged to provide maintenance for their children. until they are adults or able to stand  on  their  own.  These  children's  rights  are  supported  by  Article  14  of  the  Child  Protection  Law  where children have the right to meet directly or have personal contact with their parents, children have the right to receive  care,  maintenance,  education  and  protection  for  the  growth  and  development  process  from  their parents according to their abilities, talents and interests, the right to receive living expenses from both parents, and  the  right  to  obtain  other  children's  rights.  So  that  the  two  children  of  the  Plaintiff  and  Defendant  are entitled to receive maintenance in the form of a place to live with the mother because she is the closest person to the child and receives support and education from father to adult.
Keywords Marriage ; Post-Divorce Child Care ; Divorce
Cite This Paper Budiman, F. A., & Salam, A. (2024). Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian. Legal Spirit, 8 (1). Manuscript History:
Received: 2023-12-15
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Fernanda Akbar Budiman, fernandaakbar19@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Indexed:
Layout Version: V8.202 4
PENDAHULUAN
Pemeliharaan  anak  merujuk  pada  tanggung  jawab  memberikan  perlindungan, perawatan, dan pendidikan kepada anak-anak agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat  dan  aman.  Pemeliharaan  anak  mencakup  segala  aspek  yang  terkait  dengan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti  makanan,  tempat  tinggal,  pendidikan,  kesehatan,  dan  keamanan.  Konsep pemeliharaan  anak  juga  mencakup  aspek-aspek  seperti  pengasuhan,  pendidikan  moral, pengembangan kepribadian, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pemeliharaan anak, namun dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus perceraian atau jika
keadaan  orang  tua  tidak  memungkinkan,  pengadilan  atau  lembaga  terkait  dapat menetapkan arahan terkait pemeliharaan anak untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Pemeliharaan anak juga melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memungkinkan anak untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Ini melibatkan perhatian yang serius terhadap kebutuhan anak dari segi fisik, emosional, sosial, dan intelektual.
Pemeliharaan  anak  melibatkan  orang  tua  yaitu  ayah  dan  ibu  sebagai  orang  yang bertanggung jawab memenuhi perlindungan bagi anaknya pada saat ini dan di masa yang akan datang. Terciptanya anak diakibatkan oleh adanya perkawinan antara ayah dan ibu, yang  menjadi  unit  terkceil  dari  suatu  masyarakat  serta  menjadi  sebuah  sarana pengembangan  keturunan. 1 Namun  seiring  perkembangannya,  kerap  kali  ditemukan perceraian  sebagai  upaya  terakhir  dalam  menyelesaiakan  permasalahan  perkawinan. Adanya perceraian mengakibatkan timbulnya akibat hukum bagi anak yang dimiliki selama masa perkawinan, seperti hak asuhnya. Secara psikologis perceraian akan berdampak pada anak dalam tumbuh kembangnya di masa dewasa. 2 Bagaimanapun akibat perceraian maka anak harus memiliki pilihan untuk memilih ingin tinggal dengan ayah atau ibunya setelah terjadinya perceraian. Maka dari itu fungsi pengadilan dalam kasus perceraian terhadap hak asuh  anak  membantu  menetapkan  siapa  yang  memiliki  hak  untuk  mengasuh  dan memelihara anak dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang selaras dengan kondisi yang ada.
Menurut  Hilman,  apabila  perceraian  terjadi  setelah  lahirnya  seorang  anak  dalam perkawinan, maka tidak ada seorang pun yang lebih berhak mengasuh anak yang dilahirkan dalam  perkawinan  itu  selain  ibu  atau  neneknya.  Namun  tanggung  jawab  ayahlah  yang menanggung biaya hidup anak, termasuk biaya pendidikan. Di saat anak telah dewasa, maka dapat  ditanyakan  kepada  anak  tersebut  siapa  yang  ingin  mereka  terus  ikuti.  Jika  anak memutuskan  untuk  pergi  bersama  ayahnya,  hak  asuh  juga  berpindah  kepada  ayahnya. Pendapat  serupa  diungkapkan  oleh  Hillman  Hadiksuma  yang  menyatakan  bahwa  segala nafkah  dan  tunjangan  anak  yang  diperlukan  anak  setelah  putusnya  perkawinan  karena perceraian menjadi tanggungan ayah. Apabila sang ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengasuh dan mendidik anak,  pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus membiayai perawatan dan pendidikan anak tersebut. 3
Pemeliharaan anak setelah perceraian menimbulkan akibat hukum tertulis, termasuk kedalam perlindungan anak yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yakni perlindungan anak merupakan hal yang begitu diperlukan oleh anak yang terlantar dengan  kondisi  yang  begitu  memprihatinkan  yang  mana  dapat  dipanjang  dari  sisi kesejahteraan sosial. 4 Kondisi tersebut juga berlaku bukan hanya kepada anak yang sengaja ditelantarkan saja namun juga ditelantarkan akibat berakhirnya perkawinan. Isu mengenai pemeliharaan  anak  pasca  perceraian  merupakan  hal  yang  penting  sekaligus  sensitif, sehingga UU Perlindungan anak ini menegaskan pentingnya memprioritaskan kepentingan dan  kesejahteraan  anak  dalam  proses  perceraian  serta  menetapkan  dasar  hukum  yang memandu pengadilan dalam membuat keputusan yang terbaik bagi anak-anak yang terlibat dalam  situasi  ini.  Terdapat  empat  garis  besar  mengenai  pemeliharaan  anak  dalam  UU
1 Vina Mareta dan Muh Jufri Achmad. Januari 2022. Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. Bureaucracy Journal, Vol. 2 No.1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2 Ibid.
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007.
4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2).
Perlindungan Anak yakni, hak asuh anak, kepentingan terbaik anak, pelaksanaan putusan pengadilan dan perlindungan anak dari konflik orang tua.
Berdasarkan  latar belakang  masalah diatas, maka  penulis  tertarik  dalam mengkaji lebih lanjut mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian dengan judul “Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian S tudi Kasus Putusan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.”.
METODE
Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni peneliatian yang merujuk pada norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan norma- norma yang berlaku di kehidupan masyarakat (Mamudji, S. & Soekanto, S., 2011) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetboek ). Tipologi penelitian dalam penelitian ini  menggunakan  deskriptis  analitis  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keterangan  jelas pada  suatu  peristiwa  yang  terjadi.  Permasalah  mengacu  pada  permasalahan  yang  timbul dari pemeliharaan anak setelah perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 395/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Utr. Data yang digunakan merupakan data sekunder yakni  data  yang  diperoleh  dari  studi  dokumen  melalui  riset  di  internet  maupun perpustakaan  guna  mendapat  bahan  pustaka  seperti  buku,  jurnal  ataupun  tesis  tentang pemeliharaan anak setelah perceraian 5 (Soekanto, S,. 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  putusan  No.  395/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Utr,  kasus  bermula  dari  gugatan  yang diajukan  oleh  TFF  (“Penggugat”)  seorang  Istri  menggugat  NTK  (“Tergugat”).  Penggugat seorang Suami pada tanggal 22 Juni 2021 mengajukan gugatan dengan pokok perkara yakni Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di Jakarta pada tanggal 6 September 1996 dan dikarunai  2  (dua)  orang  anak,  yakni  Saudara  A  dan  Saudara  B.  Adapun  Penggugat  dan Tergugat tinggal Bersama, namun pisah ranjang sejak 2019 hingga 2021. Pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat pernah ke Lembaga Bantuan Hukum untuk konsultasi mengenai perceraian namun terurung niat karena mendengar nasihat orang tua dan mertua. Adanya berbagai  perbuatan  dan  sifat  yang  membuat  Penggugat  memutuskan  untuk  melakukan gugatan  cerai,  seperti  Tergugat  yang  memiliki  sifat  temperamental  membuat  baik Penggugat, pegawai toko maupun pelanggan toko tidak nyaman, pertengkaran yang terus terjadi  terus  menerus,  Tergugat  kerapkali  pulang  subuh  sehingga  menjadi  perbincangan tetangga.  Atas  dasar  inilah,  Penggugat  dan  Tergugat  memutuskan  untuk  bercerai  karena tujuan  perkawinan  tidak tercapai.6  Perceraian  yang  dilakukan  oleh  pihak Penggugat  dan Tergugat  membuat  akibat  hukum,  yakni  anak-anak  tinggal  bersama  Penggugat,  dan Tergugat  menyetujui  untuk  membiayai  Pendidikan  dan  biaya  hidup  anak  kedua  sampai selesai  kuliah,  dan  Penggugat  menyetujui  untuk  Tergugat  dapat  menengok  kedua  anak sewaktu-waktu.  Keterangan  berdasarkan  putusan  pengadilan  tersebut  telah  memberikan kepastian  hukum  mengenai  status  hak  asuh anak  pasca perceraian  yakni  ditangan  suami dimana suami menanggung semua biaya-biaya yang dikeluarkan dengan UU Perlindungan Anak.  Namun,  perlindungan  anak  pasca  perceraian  bukan  sekedar  penegakan  hukum semata, selama orang tua yang bercerai menyadari hal tersebut, beritikad baik dan bersedia menunaikan  tanggung  jawabnya  berdasarkan  undang-undang  yang  ada,  maka permasalahan  yang  timbul  akibat  perceraian  akan  berkurang  ketika  mereka membahagiakan anak. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa setelah kebutuhan fisik anak terpenuhi, maka masalah hak asuh anak akan terselesaikan. Kenyataannya hak asuh anak  tersebut  sulit  dilakukan  apabila  sang  ayah  telah  mengabaikan  tanggung  jawabnya,
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2010, hal. 43.
6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 395/Pdt.G/2021/PN.JktUtr.
padahal  ia  telah  memutuskan  untuk  membayar  tunjangan  anak  di  kemudian  hari. 7 Oleh sebab  itu  perlu  dipikirkan  bagaimana  upaya  untuk  mengoptimalkan  perlindungan  anak pasca perceraian orang tua, yang terutama sekali dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep kekusaan orang tua yang bersifat tunggal, serta menegaskan sanksi bagi ayah yang melalaikan kewajiban membiayai pemeliharaan anaknya. 8
Adapun untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, dikuatkan dengan adanya 3 (tiga) orang saksi, yakni Saudara A sebagai anak Penggugat dan/atau Tergugat, Ferbriana sebagai karyawan  Penggugat,  Tju  Sio  Tjuan  sebagai  orang  tua  Penggugat.  Baik  seluruh  saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang kekasih yang awalnya  memiliki  kehidupan  rumah  taangga  yang  baik-baik  saja  dan  harmonis,  namun seringkali bertengkar selama beberapa tahun. Penyebab pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat  dan  Tergugat  karena  adanya  perbedaan  pendapat  yang  terjadi  secara  terus- menerus, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Maret 2021, dan selalu berusaha didamaikan namun tidak pernah berhasil. Tergugat selaku ayah pun telah melakukan alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, yakni dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perselisihan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, di depan saksi yang mana saksi tersebut salah satunya merupakan anak dari Penggugat dan/atau Tergugat. Pertengkaran yang  dilakukan  oleh  kedua  pihak  baik  kaena  masalah  ekonomi  yakni  Tergugat  tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya mapun karena perbedaan pendapat pun dapat terjadi.  Tergugat  yang  memiliki  kedudukannya  sebagai  seorang  suami  pun  tidak melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik  sebagaimana  tertera  dalam  Undang-Undang Perkawinan,  dimana  sebagai  seorang  suami  seharusnya  Tergugat  wajib  untuk melaksanakan tanggung jawabnya yakni menegakkan rumah tangga 9 , memberikan bantuan secara  lahir  dan  bathin 10 ,  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga sesuai dengan kemampuannya 11 , dan melindungi isterinya. 12 Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah sesuai dengan kewajiban dari suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 34 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 106 KUHPerdata. Bantuan lahir dan bathin yang  diberikan  seharusnya  memberikan  bantuan  kepada  suami  atau  isteri  baik  bantuan secara  nafkah  mapun  secara  intim  (rohani).  Dengan  adanya  pernyataan  dari  Penggugat mengenai tidak diberikan nafkah oleh Tergugat dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat lalai dalam memberikan bantuan secara lahir dan bathin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan.
Dengan segala pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim diputuskan bahwa Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1833/I/1996 tertanggal  6  September  1996  putus  karena  perceraian  dengan  segala  akibat  hukumnya, menetapkan hak asuh/perwalian kedua anak hasil perkawinan yang masih dibawah umur berada  dibawa  pengasuhan  Penggugat  selaku  ibu  kandung,  menghukum  Tergugat  untuk membayar biaya pemeliharaan, perawatan, dan Pendidikan anak yang bernama Saudara A dan  Saudara  B  sebesar  Rp  5.000.000,-  (lima  juta  Rupiah)  per bulan atau  Rp  60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) per tahun dan dibayarkan kepada Penggugat selaku ibu kandung kedua  anak  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  mandiri.  Pertimbangan  Hukum  yang dilakukan  oleh  hakim  dalam  halnya  putusan  No.  395/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Utr  merupakan
7 Maswandi, 2017, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, JPPUMA, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
8 Ibid .
9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 30.
10 Ibid . Pasal 31.
11 Ibid . Pasal 34.
12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 107.
sudah tepat dan benar. Mengingat bahwa dalam kasus ini, Tergugat selaku suami dan/atau sebagai ayah telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami maupun sebagai  seorang  ayah.  Melihat  bahwa  telah  terjadinya  perselisihan  terus  menerus  antara Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  seorang  suami  isteri  tidak mencapai  tujuan  perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan, yakni demi tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal.
Dalam pemeliharaan anak, mengingat bahwa Tergugat kerapkali pulang malam dan tidak melakukan tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang ayah yang baik, maka penulis berpendapat setuju terhadap pendapat hakim. Hal ini dikuatkan oleh adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 dimana anak yang masih dibawah umur memanglah lebih baik dibawah pengasuhan ibu, dan dalam putusan hakim  nomor  225/Pdt.G/2009/MS-BNA  pada  diktum  ketiga  amar  putusan  hakim memberikan  pernyataan  secara  tegas  dan  nyata  bahwasanya  dalam  menyatakan pengasuhan anak, diberikan kepada ibu,
“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, makamajelis hakim memberikan hak asuh kepada ibu untuk mengasuhtiga orang anak.” 13 Pertimbangan yang dilakukan  oleh hakim  merupakan pertimbangan yang tepat dan benar, mengingat bahwa Tergugat dalam tugasnya sebagai ayah telah lalai yakni menelantarkan anak dengan pulang hingga  subuh  hari,  dan  Tergugat  pun  memiliki  sifat  yang  tidak  baik  untuk  dicontoh  oleh anaknya. Seorang anak yang belum dewasa pun membutuhkan  kasih sayang dan didikan dari ibu, karena ibu merupakan seorang yang terdekat dan akrab dengan seorang anak.
Pemeliharaan  anak  tidak  hanya  sebatas  dalam  memberikan  tempat  tinggal  saja, namun juga memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tergugat wajib bertanggung jawab kepada  anak-anaknya,  dalam  hal  ini  untuk  memberikan  nafkah  kepada  anak-anaknya. Terlebih lagi, jika telah terjadinya suatu perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Adapun hal ini dikuatkan oleh  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak,  yakni  jika  terjadinya  pemisahan (perceraian), anak berhak 14 :
1. Bertemu langsung atau berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tuanya;
2. Mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan,  Pendidikan,  dan  perlindungan  untuk proses  tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuanya  sesuai  kemampuan,  bakar,  dan minat;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
4. Memperoleh hak anak lainnya.
Terlihat jelas bahwa sebagai kedua orang tua, meskipun telah bercerai, wajib untuk memelihara anak. Tergugat sebagai seorang ayah atau ayah dari Saudara A dan Saudara B (kedua anak Tergugat) berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat. Maka, dalam hal ini penulis setuju dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam putusan No. 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.

## DISKUSI
Kewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak  tidak  sama  dengan  kewajiban  menjadi seorang  wali  dari  anak-anak.  Baik  bekas  suami  maupun  bekas  istri  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anakanaknya  berdasarkan  kepentingan  anak.  Suami  dan  istri bersama  bertanggung  jawab  atas  segala  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anaknya. Sedangkan terhadap perwalian anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau istri tersebut di tetapkan oleh Hakim.  Ketika terjadinya perceraian, maka persoalan yang
13 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003.
14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 14.
sering  muncul  adalah  berkaitan  dengan  hak  asuh  terhadap  anak  yang  lahir  dalam perkawinan tersebut. Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan  kepada  orang  yang  menjaga,  melindungi,  serta  memenuhi  kebutuhan  dan pendidikan  mereka.  Sementara  itu,  ibu dari  anak-anak lebih  berhak  dari  pada  orang  lain dalam mengasuh mereka. 15
Sebagaimana  yang  dimuat  dalam  Pasal  30  sampai  dengan  34  UU  No.1/1974  yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang isinya: 16
1. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Suami  istri  wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat-menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalah kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan  kemampuannya  dan  istri  wajib  mengurus  rumah  tangga  dengan  sebaik- baiknya.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.
Pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  bahwa  kewajiban  pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”, dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa perceraian  tidak  memutus  hubungan  anak  dengan  kedua  orang  tua,  penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban  akibat  perceraian  kedua  orang  tuanya.  Pemeliharaan  anak  pada  dasarnya merupakan  tanggung  jawab  kedua  orang  tuanya,  yang  meliputi  hal  masalah  pendidikan, ekonomi,  kasih  sayang  kedua  orang  tuanya  dan  segala  sesuatu  yang  menjadi  kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting antara suami dan istri yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa.  Kewajiban memelihara dan mendidik  anak  tidak  sama  dengan  kewajiban  menjadi  seorang  wali  dari  anak-anak.  Baik bekas  suami  maupun  bekas  istri  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anakanaknya berdasarkan  kepentingan  anak.  Suami  dan  istri  bersama  bertanggung  jawab  atas  segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anaknya. Sedangkan terhadap perwalian anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau istri tersebut di tetapkan oleh Hakim. 17 Pemeliharaan anak juga mencakup terhadap perlindungan bagi anak tersebut, secara luas perlindungan anak bagi masyarakat, bangsa sebagai tolak ukur peradaban masyarakat bangsa  tertentu.  Sehingga  demi  mengembangkan  manusia  secara  utuh  maka  kita  wajib mengupayakan  perlindungan  anak  sebagaimana  kemampuan  yang  dimiliki  demi kepentingan nusa serta bangsa. Kegiatan perlindungan anak ialah sebuah tindakan hukum yang  memberikan  akibat  hukum.  Karenanya  butuh  adanya  jaminan  huum  bagi  kegiatan melindungi  anak.  Perlindungan,  baik  mendapatkan  permintaan  atau  tanpa  diminta,
15 Djaja S. Meliala. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Bandung: Nuansa Aulia.2012. hlm. 83.
16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 30-34.
17 Titania  Britney  Angela  Mandey  ,  Karel  Yossi  Umboh  dan  Deine  R.  Ringkuangan.  2021.  Hak Pengasuhan  Anak  Akibat  Terjadinya  Perceraian  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Privatum Vol. IX No. 9, Universitas Sam Ratulangi.
pemeliharaan pada anak yakni hak yang dimiliki anak. Tujuan dari memberi perlindungan yakni  agar  anak  merasa  mendapatkan  perlindungan,  sehingga  anak  merasakan kenyamanan, jika akan merasakan aman maka ia akan berkebebasan untuk melaksanakan penjelajahan  ataupun  eksploitasi  pada  lingkungan.  Perlindungan  anak  dapat  dimaknai dengan  upaya  pengadaan  kondisi  yang  mana  tiap  anak  dapat  menjalankan  atau mendapatkan hak serta kewajibannya. Adapun perlindungan tersebut merupakan sebuah wujud  dari  keadilan  yang  dimiliki  masyarakat,  memberikan  perlindungan  pada  manusia. Dengan demikian maka perlindungan anak diupayakan dalam beberapa bidang kehidupan. 18 Dalam kajian Hukum Islam (fiqh), pemeliharaan anak biasa disebut atau diistilahkan dengan  hadhanah.  Hadhanah  ialah  yang  berarti  memelihara  seorang  anak  yang  belum mampu hidup mandiri meliputi pendidikan dan segala sesuatu diperlukannya baik dalam bentuk  melaksanakan  maupun  dalam  bentuk  menghindari  sesuatu  yang  dapat merusaknya 19 Ulama berpendapat bahwa hadhanah adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak hadhanah itu. Menurut pendapat ulama yang ahli dibidangnya,  hadhanah  itu berkaitan  dengan  tiga  hak  secara  bersamaan,  yaitu  hak  orang yang yang memelihara, hak orang yang dipelihara, dan hak ayah atau orang yang bertindak selaku wakilnya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namum apabila bertentangan maka yang didahulukan adalah hak orang yang dipelihara. 20 Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum  Islam, menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu: 21
a. pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharaannya di limpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita. Dimana pada dasarnya orang tualah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang  tua  yang  dalam  keadaan  rukun  maupun  dalam  keadaan  sudah  bercerai. 22 Dengan melihat  begitu  banyak  hak  yang  melekat  pada  anak,  harusnya  tingkat  keseimbangan kesejahteraan pada anak juga dapat tercapai. Namun sangat ironi Ketika masih banyak anak- anak terlantar dan tidak diurus sama orang tuanya, disebabkan akibat perceraian dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tuanya, baik kedua orang  tuanya  bercerai  atau  tidak  bercerai  akan  tetapi  hak  anak  tetap  sama  dan  tidak berkurang dari orang tuanya walaupun sudah bercerai, seperti dijabarkan dalam Pasal 41 Undang-Undang  no.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan baik dari pihak ibu ataupun ayah tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan anak. 23
18 Agus, M. 2018. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.
19 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.12
20 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011, hlm. 60.
21 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, hlm. 138.
22 Ibid.
23 Heppy Hyma Puspytasari dan Firman. 2021. Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai  Akibat  Perceraian.  Jurnal  Pendidikan  Tambusai,  Vol.  5  No.  2,  Fakultas  Ilmu  Pendidikan Universitas Pahlawan.

## PENUTUP
Kesimpulan yang dapat ditarik, yakni pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yakni memberikan pengawasan, pelayanan dan mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. Dalam halnya telah terjadinya suatu perceraian, maka orang tua, baik ayah atau ibu wajib untuk memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya hingga dapat dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam putusan hakim No. 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, penulis setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yakni diantaranya bahwa ibu yang memelihara anak (untuk tempat tinggal) karena ibu (Penggugat) merupakan orang terdekat dan akrab dengan sang anak, dan sebagai orang tua, ayah (Tergugat) pun wajib memelihara anak dengan memberikan nafkah dan mendidik anak  sampai  anak  telah  dewasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41  dan  Pasal  45 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 395/Pdt.G/2021/PN.JktUtr.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003.
Zainuddin, Ali. (2007). Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu . (2011). jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir
Abdurrahman. (2007). Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo.
Agus, M. (2018). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.
Hadikusuma, Hilman. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2007.
Meliala, Djaja S. (2012). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Bandung: Nuansa Aulia.
Maswandi. (2017). Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, JPPUMA , Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
Soerjono  Soekanto,  (2010).  Pengantar  Penelitian  Hukum,  cet.  3,  (Jakarta:  Universitas Indonesia (UI Press).
Vina Mareta dan Muh Jufri Achmad. (2022). Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. Bureaucracy Journal,  Vol. 2 No.1. Universitas 17  Agustus 1945 Surabaya.
Puspytasari,  Heppy  Hyma  dan  Firman.  (2021). Perlindungan  Hukum  dalam  Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5 No. 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan.
Mandey, T. B. Angela, Umboh, K. dan Ringkuangan, D. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya  Perceraian  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan .  Lex Privatum Vol. IX No. 9, Universitas Sam Ratulangi.