JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 8 Nomor 1, Juni 2018
Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Dewan Redaksi :
Ketua: Prof. Dr. Zahri Nasution ( Sosiologi Perikanan )
Anggota:
Dr. Agus Heri Purnomo (Ekonomi Sumber Daya) Dr. Andy Ahmad Zailany ( Antropologi ) Drs. Masyhuri Imron, MA ( Sosiologi ) Asep Agus Handaka, S. Pi, MT (Sosial Ekonomi Perikanan)
Redaksi Pelaksana : Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A Andrian Ramadhan, S. Pi, MT Hertria Maharani Putri, MBA Hakim Miftahul Huda, M.Si Edwin Yulia Setyawan, S.T Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S. Ikom
Desain dan Tata Letak : Ilham Ferbiansyah, S. Kom
Alamat Redaksi : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP Lt. 3 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: pt.sosek@gmail.com
Jurnal Online: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi  Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul
Dewan  Redaksi  Jurnal  Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP)  menyampaikan penghargaan   dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Bebestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Bebestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 8 Nomor 1, Juni 2018 adalah:

## UCAPAN TERIMA KASIH
1.  Prof. Dr. Sonny Koeshendrajna ( Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
2.  Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc. Ph.D (Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Diponegoro)
3.  Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A (Antropologi - Universitas Gajah Mada)
4.  Dr. Rilus a kinseng (Sosiologi) - Institut Pertanian Bogor)
5.  Dr. Taryono (Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir - Institut Pertanian Bogor)
6. Dr. Ir. Istiqlaliyah Muflikhati, M.Si Ekonomi Keluarga - Institut Pertanian Bogor)
7.  Benny Osta Nababan, M.Si (Ekonomi Sumber daya - Institut Pertanian Bogor)

## KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI  Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi  No.  758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016.  Jurnal  ini  merupakan  pengembangan  dari  Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/ PERMEN-KP/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Balai  Besar  Riset  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Reklamasi di Teluk Jakarta dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Nelayan di Cilincing Jakarta Utara; (ii) Strategi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Tradisional: Studi di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati; (iii) Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalian Pasir Pantai di Pantai Nasai – Kabupaten Merauke;  (iv) Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar  di  Tinjuau  Dari  Aspek  Kependudukan;  (v)  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Pesisir  di  Desa Bentung  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Provinsi  Sulawesi  Utara;(vi)  Sistem  Bagi  Hasil  Pada  Usaha Perikanan  Tangkap  di  Kepulauan  Aru,  dan;  (vii)  Penilaian  Sosial  Dalam  Membangun  Entitas  Bisnis Perikanan Pada SKPT Selat Lampa, Natuna.
Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang .

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 8 Nomor 1, Tahun 2018
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i DAFTAR ISI  ....................................................................................................................... ii REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA Oleh : Hikmah, Armen Zulham dan Zahri Nasution  ......................................................................... 1 - 12 STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN TRADISIONAL: STUDI DI DESA PECANGAAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI Oleh : Herna Octivia Damayanti ........................................................................................................ 13 - 26 STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGGALIAN PASIR PANTAI DI PANTAI NASAI – KABUPATEN MERAUKE Oleh : Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Godefridus Samderubun dan Taslim Arifin .................. 27 - 38 KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI TINJUAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN Oleh : Fadjri Alihar ............................................................................................................................ 39 - 51 STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DI DESA BENTUNG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA Oleh : Aldy Adrianus Tatali, Ridwan Lasabuda, Jardie A. Andaki dan  Bet E. S. Lagarense  ........... 53 - 62 SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU Oleh : Retno Widihastuti dan Latifatul Rodiyah ................................................................................. 63 - 75 PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA Oleh : Armen Zulham  ....................................................................................................................... 77 - 90

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )
Vol. 8 No. 1, Juni 2018

## ABSTRAK
Pembangunan pulau N di Teluk Jakarta telah mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Cilincing yang terkait dengan perubahan sumber pendapatan, pola aktivitas penangkapan ikan, serta sistem gender pada masyarakat perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Pemilihan informan melalui teknik bola salju dan dilakukan secara sengaja yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai gejala perubahan sosial akibat adanya pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Hasil penelitian menggambarkan adanya perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan pulau reklamasi di sekitar Teluk Jakarta antara lain perubahan jenis sumber pendapatan, perubahan pola aktivitas penangkapan, perubahan struktur sosial masyarakat nelayan dan perubahan sistem gender. Tulisan ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan asistensi pada masyarakat nelayan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan karena pulau reklamasi dengan program mata pencaharian alternatif. Dan bagi masyarakat nelayan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, Harus disiapkan skema bantuan yang jelas, sehingga perekonomian masyarakat nelayan dapat berkembang.
Kata Kunci: reklamasi; Teluk Jakarta; Cilincing; perubahan sosial; masyarakat nelayan

## ABSTRACT
The development of the N-island of the Jakarta bay has affected on socio-economic life of the community in  Cilincing,  especially  related  to  changes  in  income sources, patterns of fishing activities, and gender systems in fisheries communities. This research was a case study using  qualitative  method.  Data  collection  techniques use  a  triangulation  method  to  obtain  accuracy  data combinations. Informants were selected through snowball techniques and carried out intentionally was chosen for person who were considered understood in detail about the symptoms of social change due to the development of the Jakarta Bay reclamation. Qualitative data analysis was  carried  out  interactively  and  ended  continuously until  complete  until  the  data  was  saturated.  Results  of the study illustrate that social changes that occur due to the development of reclamation islands around the Bay of Jakarta include changes in the type of income sources, changes in patterns of fishing activities, changes in the social  structure  of  fishing  communities  and  changes  in the  gender  system.  This  paper  recommends  that  the government do assistant to fishermen communities who are unable to adapt to changes due to reclamation islands with  alternative  livelihood  programs.  And  for  fishing communities who are able to adapt to existing changes, a clear assistance scheme must be prepared, so that the economy of the fishing community can develop.
Keywords: reclamation; Jakarta Bay; cilincing; social change; fishing community

## REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA

## Reclamation in The Jakarta Bay and Social Change of Fishing Community In The Cilincing of North Jakarta
Hikmah, Armen Zulham dan Zahri Nasution

## ABSTRAK
Produktivitas yang rendah merupakan salah satu ciri umum nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prioritas strategi dalam rangka mengembangkan usaha penangkapan ikan tradisional di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Data primer berasal dari 55 sampel responden (nelayan di Desa Pecangaan) dan data sekunder berasal dari Pemerintah Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metoda analisis Strength  Weakness Opportunity  Threat ( SWOT) dan Quantitative  Strategic Planning  Matrix  (QSPM) . Hasil penelitian memberikan ilustrasi strategi pengembangan sebagai berikut. Strategi pertama adalah peningkatan produktivitas dengan penggunaan alat tangkap modern. Strategi kedua adalah pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, strategi ketiga adalah perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan pengembangan akses pemasaran, strategi keempat adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, strategi kelima adalah pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim, dan strategi keenam adalah kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal.
Kata Kunci: Desa Pecangaan; perikanan tangkap tradisional; QSPM; strategi pengembangan; SWOT

## ABSTRAK
Penambangan pasir pantai menimbulkan eksternalitas. Bentuk eksternalitas yang terlihat adalah kerusakan jalan raya, penurunan produktivitas produk perikanan, dan kerusakan ekosistem hutan mangrove di pesisir pantai. Pemerintah telah mengeluarkan himbauan pelarangan penggalian pasir pantai, namun ekstraksi penggalian pasir di pesisir pantai masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi kebijakan penanggulangan penggalian pasir melalui analisis motivasi dan persepsi masyarakat terhadap usaha penggalian pasir pantai dengan pendekatan metodologi analisis Strength  Weakness  Opportunity Threat ( SWOT) dan penentuan alternatif strategi

## ABSTRACT
Low  of  productivity  is  a  one  of  common characteristics  of  traditional  fishing  business.  This research  aimed  at  formulating  a  priority  development strategy  in  order  to  improve  the  traditional  fishing bussiness in the Pecangaan village, Batangan subdistrict of Pati regency. The research uses a descriptive method with  quantitative  and  qualitative  approach  and  was conducted  in  October  2016  in  the  Pecangaan  village, Batangan  subdistrict  of  Pati  regency.  Primary  data comes from 55 respondents were selected as a sample (fishers  in  the  Pecangaan  village)  and  secondary  data ere collected from Government of the Pecangaan village level  of  Batangan  Subdistrict.  The  sample  was  55 people. Data was analyzed by using Strength Weakness Opportunity  Threat  (SWOT)  and  Quantitative  Strategic Planning  Matrix  (QSPM)  analysis  methods.  Results  of the research are: the first strategy is namely the increase of  fishing  productivity  with  the  use  of  modern  fishing gear. The second strategy is supervision and giving strict sanctions  on  fishing  gear  which  is  not  environmentally friendly,  the  third  strategy  is  the  change  of  sales management throughauction process in fish auction and development of marketing access, the fourth strategy is to improve the quality of human resources, the fifth strategy is coaching related to the impacts of climate change, and the sixth strategy is the ease of capital lending.
Keywords: Pecangaan  Village;  tradisional  fishing; QSPM; strategy for development; SWOT

## ABSTRACT
Beach  sand  mining  caused  externalities.  Those type  of  externalities  were  shown  by  road  damage, decreasing  fisheries  productivity,  and  destruction of  mangrove  forest  ecosystems  in  coastal  areas. Government  has  prohibited  beach  sand  mining, however, extraction continues to occur. This study aims to analyze the policy strategy to overcome beach sand mining  through  motivation  analysis  and  perception  of community  using  the  Strength  Weakness  Opportunity Threat (SWOT) and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analytical methods. Results of the study showed  that  people  sell  sand  due  to  economic  reason without  having  to  work  hard,  its  stable  production  and

## STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN  IKAN TRADISIONAL:
STUDI KASUS DI DESA PECANGAAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI
Strategy For Developing Traditional Fishing Bussiness: Case Study in The Pecangaan Village, Batangan Subdistrict of Pati Regency

## Herna Octivia Damayanti

## STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGGALIAN PASIR PANTAI DI PANTAI NASAI – KABUPATEN MERAUKE
Policy Strategy to Overcome Beach Sand Mining in The Nasai Beach – Merauke Regency
Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Godefridus Samderubun dan Taslim Arifin

## ABSTRAK
Ada beberapa persoalan yang terkait dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pertama, aspek keamanan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pemeliharaan. Kedua, banyak di antara pulau- pulau tersebut yang tidak berpenghuni. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi berbagai data, baik hasil penelitian, naskah-naskah akademik dan berbagai data dari internet untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia. Metoda analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.  Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia terlalu menyepelekan persoalan yang terjadi pulau-pulau terluar, padahal menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Pemerintah dituntut untuk mendata kembali berbagai pulau-pulau terluar yang tersebar di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu pemerintah juga dituntut mereklamasi beberapa pulau terluar karena terancam tenggelam dan ini berdampak terhadap garis perbatasan Indonesia. Untuk mengisi pulau-pulau terluar tersebut diperlukan sebuah program transmigrasi lokal yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis kelautan dan kepulauan.

## Kata Kunci: penduduk pulau-pulau terluar; daerah perbatasan dan transmigrasi

## ABSTRACT
There are several issues related to the outer islands in  Indonesia.  First,  security  aspects  relating  to  aspects  of conservation  and  management.  Second,  many  of  these islands  are  uninhabited.  Third,  the  aspect  of  community empowerment.  This  paper  tries  to  explore  various  data, both  research  results,  academic  texts  and  various  data from  the  internet  to  understand  the  various  problems  that occur  in  Indonesia’s  outer  islands.  Qualitative  descriptive analysis  method  was  used  in  this  study.  The  results  of the  study  indicate  that  the  Indonesian  Government  has undermined  the  problems  that  occur  in  the  outer  islands, even  though  it  concerns  the  self-respect  and  dignity  of the  nation.  The  government  is  required  to  re-assessment various outermost islands scattered in the border area with neighboring  countries.  In  addition,  the  government  is  also required to reclaim some of the outermost islands because they are threatened with sinking and this has an impact on the Indonesian border line. To fill the outer islands, a local transmigration  program  is  needed  which  is  equipped  with marine and island-based knowledge and skills.
Keywords: inhabitant; island; nation or state-border; transmigration

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI TINJUAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN
Policies on The Management of The Outer Islands According to Population Aspect Fadjri Alihar
dengan metode Quantitative  Strategic  Planning  Matrix (QSPM). Hasil penelitian menyebutkan bahwa motivasi masyarakat menjual pasir karena tuntutan ekonomi, tidak perlu bekerja keras, hasilnya stabil dan harga tidak pernah turun dibandingkan usaha pertanian. Adanya anggapan menjual pasir adalah pekerjaan sampingan. Jika tidak ada permintaan pasir, maka masyarakat akan berkebun, berburu, meramu dan mengambil ikan di laut. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap pasir. Masyarakat paham dampak negatif penggalian pasir dan menjadi kekuatan dalam penanggulangan penggalian pasir. Kebijakan pemerintah tidak ditegakkan dan terjadi penelantaran diduga sebagai penyebab tetap dilakukan praktek penambangan pasir pantai. Urutan strategi kebijakan yang dapat disarankan untuk pemerintah berdasarkan analisis QSPM adalah: (1) penetapan harga pasir lokal dengan menginternalisasi biaya eksternalitas; (2) penegakan ijin usaha pertambangan dan (3) membentuk kelompok peduli lingkungan pesisir untuk mengembangkan perekonomian masyarakat lokal.

## Kata Kunci: strategi kebijakan; eksternalitas; penggalian pasir pantai; metoda
SWOT; metoda  QSPM
prices  compared  to  agriculture  activity.  Selling  sand is  considered  a  temporary  job.  Whenever  there  is  no demand  for  sand,  the  community  will  work  for  another job, i.e., hunting, fishing and other agricultural activities. Community is aware of negative impact of sand mining and  it  empower  them  to  prevent  sand  mining. A  weak enforcement  of  government  policy  was  likely  to  be the  reason  of  keep  practicing  beach  sand  mining. The  policy  strategy  that  we  suggest  for  government  to overcome the beach sand mining based on the QSPM analysis are: (1) determining the price of local sand by internalizing  the  externalities  cost;  (2)  law  enforcement of  sand  mining  business  permits,  and;  (3)  establishing coastal environmental groups to develop other economic activities for local people .
Keywords: policy strategy; externalities; beach sand mining; SWOT method; QSPM method

## ABSTRAK
Pengelolaan pariwisata pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe telah banyak diteliti namun penelitian yang menekankan pada pengembangan potensi pariwisata pesisir desa bentung belum dilakukan. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kabupaten bahari yang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan PERDA Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008, yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan Desa Bentung mempuyai atraksi wisata Mairokang Beach Game (MBG) yang diselenggarakan setiap tahun. Penelitian ini berfokus pada pengembangan atraksi wisata pesisir di Desa Bentung dengan bentuk diversifikasi  produk-produk  wisata  yang  masih  banyak selain lomba MBG. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017 mengunakan metode observasi, kualitatif dan kualitatif (campuran). Metoda analisis deskriptif dan SWOT digunakan dalam penelitian ini.  Hasil penelitian mmenunjukkan bahwa potensi sumber daya pesisir di Desa Bentung seperti terumbu karang, hutan mangrove yang memiliki luas 2,82 Ha, keadaan hutan Mangrove tergolong dalam kondisi tidak rusak. Potensi pariwisata pantai Desa Bentung memiliki tiga kawasan pantai yang memiliki pasir yang berbeda yaitu Pantai Bulo, Pantai Nagha, Pantai Mairokang Bentung. MBG melaksanakan  kegiatan – kegiatan yang bernuansa budaya Sangihe dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, lomba ini merupakan lomba balap perahu. Hasil penelitian menyarankan perlunya fokus pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
Kata Kunci: strategi pengembangan pariwisata; pesisir; Sesa Bentung; Mairokang
Beach Game

## ABSTRACT
Management of Sangihe coastal tourism has been extensively researched; however, research emphasizing on  the  development  of  coastal  tourism  potentials  in Bentung Villages has yet been carried out. The regency of  Kepulauan  Sangihe  which  is  a  maritime  regency has a Tourism Strategic Area in Sangihe Islands Local Regulation No. 15 Year 2008 which tell that a region that has a major function of tourism or has potential for tourism development  that  has  an  important  influence  in  one  or more  aspects  such  as  economic,  social  and  cultural growth, natural resources empowerment, environmental carrying capacity, defense and security. Bentung Village a tourist attraction such as Mairokang Beach Game (MBG) that held annually. This study focuses on the development of  coastal  tourism  attractions  in  the  village  of  Bentung with a diversified form of tourism products that are still many  other  than  the  MBG  competition.  This  research was conducted between October 2016 until March 2017 using  qualtitaive  and  quantitative  observation  method (mix  method).  A  descriptive  and  SWOT  analysis  were used in this study.  Results of the research showed that potential of coastal resources in Bentung Village such as coral reefs, mangrove forest has an area of 2.82 Ha and classified  as  undamaged.  Bentung  Beach  tourism  has three areas that have different sand such as Bulo Beach, Nagha  Beach  and  Mairokang  Beach.  MBG  carries  out cultural  activities  of  Sangihe  and  becomes  a  tourist attraction of Kepulauan Sangihe Regency, This attraction is a boat racing competition. The research suggests the need  to  be  focused  on  the  development  of  tourism’s infrastructure and facilities .
Keywords: tourism  development  strategy;  coastal; Bentung Village; Mairokang Beach Game

## STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DI DESA BENTUNG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA
Coastal Tourism Development Strategy in The Bentung Village,

## Sangihe Islands Regency of North Sulawesi
Aldy Adrianus Tatali, Ridwan Lasabuda, Jardie A. Andaki dan  Bet E. S. Lagarense

## ABSTRAK
Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi yang menjadikan ABK di Kabupaten Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive  sampling . Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awal kapal/perahu. Hasil peneltian menunjukan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik.Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik .
Kata Kunci: sistem bagi hasil; anak buah kapal; Kepulauan Aru; upah minimum regional; modal, pendampingan

## ABSTRACT
Sistem  bagi  hasil  usaha  perikanan  merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh  penting  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase  yang  paling  rendah  jika  dibandingkan dengan  awak  lainnya.  Sehingga  pada  musim  paceklik, ABK  seringkali  menemui  masalah  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi  yang  menjadikan  ABK  di  Kabupaten  Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi  rekomendasi  sebagai  strategi  dalam  mengatasi permasalahan  ekonomi  ABK  sebagai  nelayan  kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive  sampling.  Analisis  kualitatif  dilakukan  untuk menganalisis  sistem  bagi  hasil  pada  usaha  perikanan tangkap  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Analisis  data kuantitatif  digunakan  untuk  menganalisis  pendapatan dari  pemilik  dan  awal  kapal/perahu.  Hasil  peneltian menunjukan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  per  bulan. Meskipun  demikian,  nelayan  ABK  masih  menemui kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya khususnya ketika musim paceklik.Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan  melakukan  kegiatan  melaut,  maupun  ketika  akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa  tersebut,  maka  disarankan  perlunya  kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik  sehingga  nelayan  dapat  memenuhi  kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik . Keywords: profit sharing system; lowest crews  member; Aru  Islands,  regional minimum wage, capital; assistanships

## SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands

## Retno Widihastuti dan Latifatul Rodiyah

## ABSTRAK
Kehadiran nelayan asing pelaku Illegal Unreported and  Unregulated  fishing ( IUU-  Fishing ) pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal, perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan menangkap pelaku IUU Fishing pada perairan itu, seharusnya mendorong pelaku usaha perikanan Natuna memanfaatkan peluang itu. Namun, hal itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengukur: kemampuan pemupukan modal, kemampuan akses potensi ikan, membangun industri pengolahan, membangun akses pasar dan jaringan perdagangan ikan, serta perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran entitas bisnis perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. SKPT yang dimulai sejak tahun 2016. Lokasi ini dipilih karena kontruksi sosialnya masih premature sehingga perlu strategi untuk memfungsikannya.  Penilaian sosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk operasionalisasi SKPT tersebut. Informasi tulisan ini diperoleh melalui Focus  Group Discussion (FGD) di Ranai. Informasi FGD itu, diperkaya dengan mewawancara 50  nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha yang melakukan bisnis perikanan di Natuna.  Informasi dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober 2017.  Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah pedagang tersebut  berperan di SKPT Selat Lampa.
Kata Kunci: perikanan; Natuna; struktur sosial; jaringan sosial

## ABSTRACT
The  presence  of  foreign  fishermen  committing Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) in  North  Natuna  Sea  indicates  that  the  sea  is  highly potential. The arrest of IUU-Fishing actors is supposed to  encourage  the  local  businessmen  to  take  the opportunities. However, the role has not been established yet due to lack of capacity mapping of social structure and social networking for the fishing business outside SKPT Lampa Strait. The mapping was required to measure the ability of capital accumulation, access to fish resources, development  of  processing  industry,  development  of market access and fish trading network, and behaviour of fish businessmen in Natuna. The Integrated Centre of Marine and Fisheries (SKPT) in Lampa Strait, which has been initiated since 2016,  is developed to empower the role of fish business in Natuna. This location was chosen due  to  the  prematurity  social  construction,  therefore,  a particular strategy is necessary to function it. This social assessment aimed to inform social structure and social networking of fish business outside SKPT Lampa Strait as a subject to operate the SKPT. The information of this article  were  collected  through  Focus  Group  Discussion (FGD) in Ranai, as well as interview with 50 fishermen, 5  traders,  and  3  businessmen  doing  fish  business  in Natuna.  The  information  was  collected  on  July  and October 2017. The result of the analysis recommended that  fish  wholesaler  in  Natuna  network  business should be integrated in joint venture to encourage their engagement in business activities at SKPT Lampa strait.
Keywords: fishing;  Natuna;  social  structure;  social networking

## PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA
Social Assessment on The Development of The Fishery Business  Entity in SKPT Selat Lampa, Natuna

## Armen Zulham