PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## PENGGUNAAN MATA UANG ASING DALAM PRAKTIK JUAL-BELI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
Mela Hapsari Rachmawati*, Meysita Arum Nugroho**.

## PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450
E-mail : mela.hapsari008@gmail.com Naskah diterima : 27/04/2022, revisi : 28/05/2022, disetujui 27/08/2022

## Abstract
This journal aims to find out legal studies regarding the use of foreign currencies in the practice of buying and selling in Indonesia as well as to describe all problems related to the use of foreign currencies, because in Law Number 7 of 2011 concerning currency, it is clear that it is mandatory to use Rupiah as a currency. means of payment transactions and other financial transactions in the Indonesian Territory. the government stipulates the  Currency  Law  to  strictly  regulate  the  mandatory  use  of  the  rupiah.  Article  21 paragraph (1) of the Currency Law requires the use of rupiah in every transaction that has the purpose of payment, settlement of other obligations that must be met with money and other  financial  transactions  conducted  within  the  Territory  of  the  Unitary  State  of  the Republic of Indonesia. Business actors in the trading sector are required to use rupiah in every payment transaction which is their main activity. Molengraff and Polak stated that activities  in  the  economic  field  that  are  carried  out  continuously  are  activities  as  a livelihood, not incidental, and not part-time jobs. For domestic trading business actors, this obligation  does  not  become  an  obstacle  to  their  business  activities,  and  even  provides certainty of the purchase price and selling price of the goods traded without any difference in  the  value  of  the  loss  to  the  profit  from  the  capital  sought.  in  laws  and  regulations, articles, related papers and the opinions of other related people. The results of this study, there is still a need for public awareness of the use of rupiah in their daily lives and the government must be firm in dealing with this because until now there has been no criminal case against the use of foreign currency in the Indonesian Territory.
Keywords:currency, bank indonesia, rupiah

## Abstrak
Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum mengenai penggunaan mata uang asing dalam praktik jual-beli di Indonesia serta menguraikan segala permasalah terkait dengan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
penggunaan mata uang asing, karena di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata  telah  jelas  mengatur  tentang  wajibnya  penggunaan  Rupiah  sebagai  alat  transaksi pembayaran  maupun  transaksi  keuangan  lainnya  di  Wilayah  Indonesia.  pemerintah menetapkan  UU  Mata  Uang  untuk  mengatur  secara  tegas  tentang  keharusan  penggunaan rupiah.  Pasal  21  ayat  (1)  UU  Mata  Uang,  mewajibkan  menggunakan  rupiah  dalam  setiap transaksi  yang  mempunyai  tujuan  pembayaran,  penyelesaian  kewajiban  lainnya  yang  harus dipenuhi  dengan  uang  dan  transaksi  keuangan  lainnya  yang  dilakukan  di  Wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pelaku  usaha  di  bidang  perdagangan  wajib  melaksanakan penggunaan  rupiah  dalam  setiap  transaksi  pembayaran  yang  merupakan  kegiatan  utama mereka. Molengraff dan Polak menyatakan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan  secara  terus  menerus  merupakan  kegiatan  sebagai  mata  pencaharian,  tidak insidental,  dan  bukan  pekerjaan  sambilan.  Bagi  pelaku  usaha  perdagangan  dalam  negeri kewajiban  tersebut  tidak  menjadi  hambatan  terhadap  kegiatan  usaha  mereka,  bahkan memberikan kepastian harga beli dan harga jual terhadap barang yang diperdagangkan tanpa adanya  nilai  selisih  kerugian  terhadap  keuntungan  dari  modal  yang  diusahakan  Penulis mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, makalah yang terkait maupun pendapat orang lain yang berhubungan. Hasil dari penelitian ini, masih sangat diperlukannya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rupiah dalam kesehariannya dan harus tegasnya pemerintah dalam menangani hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada pelaku penggunaan mata uang asing di Wilayah Indonesia yang dipidanakan.

## kata kunci: mata uang, bank indonesia, rupiah

## A. Pendahuluan

## Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  memiliki  simbol  kedaulatan  yang  harus  di hormati  dan  di  banggakan  salah  satunya  yaitu  Mata  Uang  Rupiah.  Mata  Uang  Rupiah digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  dalam  kegiatan  jual  beli  di  Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah merupakan alat  tukar  resmi  dalam  setiap  transaksi  yang  mempunyai  tujuan  pembayaran  maupun transaksi keuangan lainnya. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dan berada pada posisi yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara dua samudra dan  dua  benua.  Wilayah Indonesia  memiliki  perbatasan  darat  internasional  dengan  tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yakni: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini 1 . Akibat dari wilayah  Indonesia  yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  tetangga  salah  satunya adalah penggunaan mata uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli tidak hanya Rupiah
1 https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
ada  pula  mata  uang  lain  seperti  Ringgit  (Malaysia),  Kina  (Papua  New  Guinea),  Dollar Amerika  Serikat,  Dollar  Singapura  dan  Peso  (Filipina).  Apabila  dilihat  dari  faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing, terdapat empat faktor utama yaitu: 2
1. Pembayaran impor barang dan jasa. Semakin tinggi impor barang dan jasa maka akan semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya jika impor menurun maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar
2.  Aliran  modal  keluar  (capital  outflow).  Semakin  besar  aliran  modal  keluar  maka semakin  besar  permintaan  valuta  asing  dan  melemahkan  nilai  tukar  mata  uang domestik.  Aliran  modal  keluar  meliputi  pembayaran  utang  baik  swasta  maupun pemerintah kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri
3.  Kegiatan  spekulasi  dari  pelaku  domestik  maupun  internasional.  Semakin  banyak kegiatan  spekulasi  pembelian  valuta  asing  yang  dilakukan  oleh  spekulan menyebabkan semakin besar permintaan valuta asing yang dilakukan oleh spekulan menyebabkan semakin besar permintaan valuta asing sehingga nilai tukar domestik melemah
4. Intervensi pembelian valuta asing oleh bank sentral.Pada Pasal 1504 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  mengatakan  bahwa  cacat  tersembunyi  adalah  keadaan barang  yang  mengakibatkan  barang  itu  tidak  dapat  dipakai  untuk  keperluan  yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa, sehingga pembeli semula tahu keadaan itu, ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah dimufakati oleh dua belah pihak. 3 Dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  dimulai  ketika  sebuah  Undang-undang  baru,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  yang  dinyatakan  berlaku  pada tanggal  17  Mei  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai  suatu  lembaga  negara  yang  independen  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal  yang  secara  tegas  diatur  dalam  undang-undang  ini.Menurut  Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  Menjadi  Undang-undang,  yang  disebut dengan  Bank  Sentral  adalah  lembaga  negara  yang  mempunyai  wewenang  untuk mengeluarkan  alat  pembayaran  yang  sah  dari  suatu  negara,  merumuskan  dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort .  Bank  Sentral  dimaksud  mempunyai  tujuan  mencapai  dan  memelihara  kestabilan
2 Darsono dan R Eki Rahman, Pasar Valuta Asing Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Jakarta, 2018. h. 20.
3 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada  umumnya.  Walaupun  demikian,  dalam  rangka  mendukung  tugas-tugasnya  Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu  Bank  Sentral  sesuai  dengan  Pasal  23D  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Dengan  permasalahan  tersebut  diatas,  maka  pemerintah menetapkan UU Mata Uang untuk mengatur secara tegas tentang keharusan penggunaan rupiah. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, mewajibkan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi  yang  mempunyai  tujuan  pembayaran,  penyelesaian  kewajiban  lainnya  yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pelaku  usaha  di  bidang  perdagangan  wajib melaksanakan  penggunaan  rupiah  dalam setiap  transaksi  pembayaran  yang  merupakan kegiatan utama mereka. Molengraff dan Polak menyatakan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  merupakan  kegiatan  sebagai  mata pencaharian,  tidak  insidental,  dan  bukan  pekerjaan  sambilan. 4 Bagi  pelaku  usaha perdagangan dalam negeri kewajiban tersebut tidak menjadi hambatan terhadap kegiatan usaha mereka, bahkan memberikan kepastian harga beli dan harga jual terhadap barang yang diperdagangkan tanpa adanya nilai selisih kerugian terhadap keuntungan dari modal yang  diusahakan.  Keharusan  penggunaan  mata  uang  Rupiah  dalam  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  ini  mengingat  mata  uang  merupakan  salah  satu  simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Penggunaan mata uang Rupiah di  wilayah  Republik  Indonesia  berarti  penghormatan  terhadap  kedaulatan  Indonesia, sementara  penggunaan  mata  uang  asing  di  wilayah  Republik  Indonesia  dengan mengesampingkan mata uang Rupiah berarti merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap  kedaulatan  Bangsa  Indonesia  khususnya  dibidang  ekonomi  yang  berpotensi besar untuk menyerang bidang - bidang lain di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka dapat didapatkan beberapa identifikasi masalah, yaitu Apakah praktik jual beli dalam menggunakan mata uang asing melanggar Undang-undang Nomor  7  Tahun  2011?  Dan  Bagaimana  penerapan  hukum  bagi  seseorang  yang menggunakan mata uang asing dalam praktik jual-beli di Indonesia?

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  data  sekunder  melalui  studi  pustaka.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

## C. Pembahasan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  negara  merdeka  dan berdaulat terhitung sejak diproklamasikannya kemerdekaan di Indonesia. Sebagai negara yang  berdaulat,  Indonesia  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur  hubungan-hubungan
4 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1 1
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
manusia dalam masyarakat di wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan mata uangnya sendiri  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  dan  berlaku  di  wilayah  kedaulatannya.  Uang dipandang  sebagai  suatu  alat  pembayaran  dan  peredarannya  menjadi  tolak  ukur  dalam suatu  perekonomian  baik  dalam  ruang  lingkup  nasional  maupun  internasional.  Dalam kehidupan  sehari-hari  masyarakat,  uang  merupakan  benda  ekonomis  mendasar  dan menjadi  kebutuhan  dalam  kehidupan  itu  sendiri.  Peran  uang  menjadi  penting  karena merupakan alat yang secara umum dapat diterima untuk melakukan pembayaran, jual beli suatu  produk  barang  dan  jasa  serta  sebagai  alat  pembayaran  dalam transaksi.  Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.
Salah satu kegunaan rupiah yang dijelaskan dalam pasal 21 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  Tahun 2011,  rupiah dapat digunakan sebagai simpanan di bank  dalam  bentuk  valuta  asing.  Berdasar  pada  penjelasan  pasal  tersebut  dapat  kita simpulkan  bahwa  rupiah  bisa  ditukarkan  dengan  mata  uang  asing  dalam  bentuk  valuta asing. Dilihat dari konsep penukaran tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa, valuta asing  adalah  mata  uang  asing  yang  diakui  dan  diterima  dalam  sistem  perdagangan internasional. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang selanjutnya akan  disingkat  dengan  UU  Mata  Uang  merupakan  salah  satu  peraturan  perundang  – undangan yang diamanatkan pada Pasal 23-B  Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang – undang sebagai simbol kedaulatan negara. Mata uang negara kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah, baik berupa uang logam maupun  uang  kertas,  berarti  untuk  segala  kegiatan  transaksi  pembayaran  di  Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah.
Bank Indonesia atau BI, merupakan bank sentral yang diberikan tugas dan wewenang sesuai  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia  untuk  menjaga stabilitas moneter nasional. Tanpa uang, perekonomian suatu negara tidak dapat berjalan stabil yang merupakan alat utama perekonomian. Dalam era perdagangan bebas sekarang ini, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota perdagangan dunia, terikat  untuk  memenuhi  ketentuan  –  ketentuan  perdagangan  internasional  yang  telah disepakati. Indonesia sebagai salah satu anggota General Agreement In Trade And Affair atau GATT, yang menganut prinsip Most – Favoured – Nation yang pada pokoknya setiap negara  anggota  dapat  menuntut  untuk  diperlakukan  sama  terhadap  produk  impor  dan ekspornya  di  negara-negara  anggota  lain. 5 Beberapa  peraturan  yang  mengatur  tentang Mata Uang ataupun Penggunaan Mata Uang di Indonesia, sebagai berikut :
a. "Indische Muntwet 1912" (Staatsblad Negeri Belanda No.325,  Staatsblad Indonesia No. 610);
5 Adolf Huala, 2003, Hukum Perdagangan International, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 20
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
b.   Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1951  Tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" Dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang;
c.   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  1953  Tentang  Penetapan "Undang-Undang  Darurat  Tentang  Penghentian  Berlakunya  "Indische  Muntwet 1912"  Dan  Penetapan  Peraturan  Baru  Tentang  Mata  Uang"  (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang;
d.   Undang-Undang  Darurat  Nomor  4  Tahun  1958  Tentang  Pengubahan  "Undang- Undang Mata Uang Tahun 1953" (Undang-Undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran- Negara Tahun 1953 No. 77);
e.   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  1958  Tentang  Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang- Undang;
f.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Uang adalah  sesuatu  yang  dapat  diterima  dan  digunakan  secara  umum  sebagai  alat pembayaran dan dalam pembelian barang dan jasa atau sebagai alat pembayaran utang. 6
Dengan kata lain uang harus dapat digunakan untuk pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Uang biasanya hanya dapat digunakan dalam satu wilayah saja akan tetapi ada mata uang yang berlaku di seluruh Negara seperti US Dollar (Mata Uang Amerika).  Penggunaan  mata  uang  di  Indonesia  yang  sah  secara  hukum  adalah  Rupiah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi :“Rupiah wajib digunakan dalam :
a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c.  Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Penggunaan Rupiah pada daerah perbatasan masih sangat minim. Warga yang berada di daerah  perbatasan  merasa  lebih  nyaman  menggunakan  mata  uang  asing  dikarenakan apabila  melakukan  transaksi  jual-beli  di  negara  tetangga  mata  uang  negara  tersebutlah yang laku digunakan. Dan apabila menggunakan mata uang asing tersebut warga mendapat keuntungan dari selisih kurs jual dan beli dari mata uang asing terhadap rupiah. Beberapa wilayah yang warganya nyaman menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran, sebagai berikut :
a.  Pulau  Miangas,  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  Sulawesi  Utara  yang  berbatasan dengan Filipina, warga di daerah tersebut menggunakan mata uang Peso;
6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
b.  Kecamatan  Etikong,  Kabupaten  Sanggau  Kalimantan  Barat  dan  Pulau  Sebatik, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia, warga di daerah tersebut menggunakan mata uang Ringgit;
c.  Wilayah  Distrik  Tarup,  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  Papua  yang  berbatasan dengan Papua New Guinea, warga di daerah tersebut menggunakan mata uang Kina (belum tervalidasi);
d.  Batam,  warga  di  daerah  batam  menggunakan  tidak  hanya  satu  mata  uang  asing melainkan dua yaitu Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura;
e.  Atambua  Kec.  Atambua  Barat,  Kabupaten  Belu  Nusa  Tenggara  Timur  yang berbatasan dengan Timor Leste, warga di daerah tersebut menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.
Dengan banyaknya warga daerah perbatasan yang menggunakan mata uang asing hal tersebut melemahkan mata uang rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar amerika serikat. 7 Sampai  saat  ini  penggunaan  rupiah  di  daerah  perbatasan  masih  sangat  minim bahkan lebih banyak warga perbatasan yang memiliki mata uang asing di dalam dompet mereka, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah jelas mengatur tentang  penggunaan  Rupiah  dan  larangan  penggunaan  mata  uang  asing  di  wilayah Indonesia akan tetapi belum ada tindakan tegas dari pemerintah yang dapat mengurangi penggunaan mata uang asing di Indonesia. Kewajiban penggunaan rupiah yang diatur pada Pasal  21  ayat  (1)  UU  Mata  Uang,  memberikan  pengecualian  tidak  diberlakukan  bagi transaksi  perdagangan  internasional  dan  transaksi  pembiayaan  internasional  yang tercantum pada Pasal 21 ayat (2). Ketentuan pengecualian untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, sesuai dengan  Pasal  23  ayat  (2).  Kemudian,  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  Republik Indonesia,  menerbitkan  PBI  No.17/  3/  PBI/  2015  pada  Pasal  8  dan  Pasal  10  yang menegaskan  perjanjian  secara  tertulis  bagi  transaksi  perdagangan  internasional  yang meliputi  kegiatan  ekspor  dan  impor  barang  ke  atau  dari  luar  wilayah  pabean  Republik Indonesia. Bahwa dengan adanya klausula diperjanjikan secara tertulis ini, berarti dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing–masing pelaku usaha perdagangan luar negeri melakukan perjanjian dengan konsumen mereka.
Tapi  tidak  semua  pelaku  usaha  perdagangan  tersebut  memahami  ketentuan perjanjian  tertulis  yang  harus  dibuat  untuk  mendapatkan  pengecualian  pembayaran dengan  valuta  asing,  agar  mereka  tidak  mengalami  kerugian  akibat  adanya  selisih  nilai tukar  mata  uang  asing  dengan  mata  uang  rupiah  yang  tidak  stabil.  Prinsip  dalam pembuatan suatu peraturan selain dimaksudkan untuk mengatur juga diusahakan mampu dilaksanakan,  yang  berarti  dalam  pelaksanaannya  tidak  boleh  terlalu  membebani  atau membatasi. Pengecualian penggunaan rupiah bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri dengan perjanjian tertulis, dapat mengakibatkan kerugian atau dikenakannya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai perjanjian dengan konsumen dari luar wilayah negara Indonesia.
7 https://finance.detik.com/moneter/d-2593561/rupiah-belum-berdaulat-di-wilayah-perbatasan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Demikian pula sebaliknya, dengan membuat perjanjian tertulis memberikan peluang untuk  melegalkan  penggunaan  valuta  asing  di  Indonesia  tanpa  batasan  jumlah  yang menyebabkan semakin menurunnya nilai mata uang rupiah. Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Ada  pun  pengaturan  mengenai  hal-hal  yang  tidak dapat  dilanggar dalam  UU  Mata  Uang yaitu Setiap orang dilarang menolak untuk menerima uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang,  dan/atau  transaksi  keuangan  lainnya  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  kecuali  karena  terdapat  keraguan  atas  keaslian  Rupiah.  Dalam  hal  ini dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam bentuk valuta asing  yang  telah  diperjanjikan  secara  tertulis.  Sehubungan  dengan  masalah  uang kembalian bahwa sangat tegas pembayaran atau memenuhi kewajiban harus dengan uang, maka tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menukarnya dengan selain uang Rupiah. Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  23  UU  Mata  Uang.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (2) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kegiatan yang diperbolehkan menggunakan mata uang atau valuta asing yakni sebagai berikut :
1.  Transaksi  tertentu  dalam  rangka  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara;
2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
3. Transaksi perdagangan internasional;
4. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
5. Transaksi pembiayaan internasional.
Selain pada pengecualian tersebut diatas, Undang-Undang Mata Uang mengatur tentang sanksi  pidana  yang  diberikan  terhadap  penggunaan  selain  mata  uang  Rupiah (menggunakan  mata  uang  atau  valuta  asing)  di  wilayah  Republik  Indonesia,  dimana konsekuensi  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  pada  orang  atau  pihak  yang  tidak menggunakan Rupiah (menggunakan mata uang atau valuta asing) dalam : (menggunakan mata uang atau valuta asing) dalam :
1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau;
3. Transaksi keuangan lainnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
Dan berlaku pula ketentuan setiap orang dilarang menolak Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan  sebagai  pembayaran  atau  untuk  menyelesaikan  kewajiban  yang  harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  kecuali  karena  terdapat  keraguan  atas  keaslian  Rupiah, dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : a. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran ataupun transaksi keuangan lainnya;b. Kurangnya sosialisasi wajibnya penggunaan rupiah untuk warga Negara Indonesia;c. Pemerintah belum bertindak tegas terhadap pelaku pengguna mata  uang  asing  di  Indonesia;d.  Belum  ada  pelaku  penggunaan  mata  uang  asing  yang ditindak pidana. Kewajiban penggunaan rupiah pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang untuk setiap transaksi pembayaran di wilayah negara Indonesia memberikan kepastian nilai jual dan beli bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri.
Pengecualian pada Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang dengan Pasal 8 dan Pasal 10 PBI No.17/ 3/ PBI/ 2015 terhadap penggunaan valuta asing melalui perjanjian tertulis dapat memberikan akibat hukum bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri yang tidak memiliki perjanjian,  dan  dapat  juga  mengakibatkan  menurunnya  mata  uang  rupiah  apabila perjanjian tertulis tersebut tanpa batasan nilai penggunaan valuta asing. Dengan adanya larangan penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran, maka perjanjian jual  beli  yang  terjadi  di  pasar  muamalah  tersebut  harus  diketahui  keabsahannya,  suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam  pasal  1320  KUHperdata,  adapun  syarat  sahnya  perjanjian  yaitu  :  adanya  kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi perjanjian jual beli tersebut tidak sah secara hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat  sahnya  perjanjian  mengenai  suatu  sebab  yang  halal  yang  mempunyai  pengertian perjanjian yang dibuat harus tidak bertentangan dengan kesusilaan dan undang-undang.
Bahwa  dengan  adanya  klausula  diperjanjikan  secara  tertulis  ini,  berarti  dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing–masing pelaku usaha perdagangan luar negeri melakukan  perjanjian  dengan  konsumen  mereka.  Tapi  tidak  semua  pelaku  usaha perdagangan tersebut memahami ketentuan perjanjian tertulis yang harus dibuat untuk mendapatkan  pengecualian  pembayaran  dengan  valuta  asing,  agar  mereka  tidak mengalami kerugian akibat adanya selisih nilai tukar mata uang asing dengan mata uang rupiah yang tidak stabil. Prinsip dalam pembuatan suatu peraturan selain dimaksudkan untuk  mengatur  juga  diusahakan  mampu  dilaksanakan,  yang  berarti  dalam pelaksanaannya tidak boleh terlalu membebani atau membatasi. Pengecualian penggunaan rupiah  bagi  pelaku  usaha  perdagangan  luar  negeri  dengan  perjanjian  tertulis,  dapat mengakibatkan  kerugian  atau  dikenakannya  sanksi  bagi  pelaku  usaha  yang  tidak mempunyai  perjanjian dengan  konsumen  dari  luar  wilayah  negara  Indonesia.  Demikian pula  sebaliknya,  dengan  membuat  perjanjian  tertulis  memberikan  peluang  untuk melegalkan  penggunaan  valuta  asing  di  Indonesia  tanpa  batasan  jumlah  yang menyebabkan semakin menurunnya nilai mata uang rupiah. Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## E. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Orang  tua  dan  sahabat.  atas  seluruh  bantuan  serta  masukan  yang diberikan dalam proses penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tuhan YME, orang tua, adik-adik, dan sahabat-sahabat penulis yang terus memberi dukungan kepada penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Nama : mela hapsari rachmawati TTL : depok, 14 Januari 2000 Alamat : bojong no. 15 rt. 002/013  kel.  Bojong  pondok  terong  kec.  Cipayung  kota  depok  Email  : mela.hapsari008@gmail.com
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 12 -22 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4

## Daftar Pustaka
Adolf Huala, (2003), Hukum Perdagangan International, Rajawali Pers, Jakarta
Darsono dan R Eki Rahman, (2018), Pasar Valuta Asing Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Jakarta
Soerjono Soekanto, (1981) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
Wirjono Prodjodikoro, (2000),  Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung
Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan- nkri.
https://finance.detik.com/moneter/d-2593561/rupiah-belum-berdaulat-di-wilayah- perbatasan