## STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI LEGALITAS PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA ( HOME INDUSTRY
).
Nina Herlina * )
Ninaherlina86@yahoo.co.id
Alis Yulia *) alisyulia_68@yahoo.com
(Diterima 13 Juli 2020, disetujui 07 September 2020)

## ABSTRACT
Policies and community empowerment programs for poverty alleviation have become a  concern  and  have  been  carried  out  by  the  Indonesian  government  from  time  to time.  The  government  has  focused  its  development  strategy  on  increasing  and maintaining  economic  growth  coupled  with  several macro  policies  that  are  indirectly aimed  at  reducing  poverty  in  various  regions  to  rural  areas.  Rural  economic development  is  a  unity  between  the  agricultural  and  industrial  sectors.  One  of  the programs  that  need  to  be  developed  in  rural  areas  to  build  and  develop  the agricultural sector and small industry is to develop superior commodities. Of course, each  region  or  village  has  different  characteristics  and  commodities  that  can  be developed.  Various  products  are  developed  to  increase  added  value  including household industrial food products, however legality of home industry products is still needed which can improve the economy of the poor. The writing method used in this research is descriptive research specification. Descriptive research is a study that is intended  to  provide  data  that  is  as  accurate as  possible  with  humans,  conditions  or other  symptoms,  and  only  explains  the  state  of  the  object  of  the  problem  without intending  to  draw  generally  accepted  conclusions  with  a  sociological  juridical approach. In improving the economy of the poor in Sukakerta Village, a strategy and program  implementation  is  needed  to  support  community  activities  that  are  able  to increase  the  implementation  of  comprehensive  and  sustainable  poverty  reduction programs.  Thus,  the  poverty  rate  can  be  reduced  and  in  the  end  can  improve  the welfare of the community. One of the strategies in improving the economy of the poor is  through  the  legality  of  home  industry  products  by  having  SPP-IRT  in  accordance with the Regulation of the Head of the Drug and Food Control Agency Number: Hk. business  at  the  same  time  can  improve  welfare  for  the  poor  in  Sukakerta  Village, Panumbangan District, Ciamis Regency.
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK
Kebijakan  dan  program-program  pemberdayaan  masyarakat  untuk  pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian dan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari  masa  ke  masa.  Pemerintah  telah  memusatkan  strategi  pembangunan  pada peningkatan  dan  mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi  dibarengi  dengan beberapa  kebijakan  makro  yang  secara  tidak  langsung  dimaksudkan  untuk mengurangi angka kemiskinan ke berbagai daerah sampai perdesaan. Pembangunan  ekonomi  perdesaan  merupakan  satu  kesatuan  antara  sektor pertanian  dan  industri.  Program  yang  perlu  dikembangkan  di  perdesaan  untuk membangun dan mengembangkan sektor pertanian dan industri kecil salah satunya adalah  dengan  mengembangkan  komoditas  unggulan.  Hal  ini  tentu  setiap  daerah atau  desa  mempunyai  karakteristik  dan  komoditas  yang  yang  berbeda  yang  dapat dikembangkan.  Berbagai  produk  dikembangkan    untuk  meningkatkan  nilai  tambah termasuk  produk  pangan  industri  rumah  tangga,  namun  masih  diperlukan  legalitas produk  industri  rumah  tangga  yang  mampu  meningkatkan  ekonomi  masyarakat miskin.  Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  spesifikasi penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  yang  dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala- gejala  lainnya,  serta  hanya  menjelaskan  keadaan  objek  masalahnya  tanpa bermaksud  mengambil  kesimpulan  yang  berlaku  umum  dengan  pendekatan  yuridis sosiologis.  Dalam  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  miskin  di  Desa  Sukakerta diperlukan strategi  dan pelaksanaan program guna menunjang kegiatan masyarakat yang  mampu  meningkatkan    penerapan  program-program  penanggulangan kemiskinan  yang  luas  serta  berkelanjutan.  Sehingga,  angka  kemiskinan  dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu  strategi  dalam  peningkatan  ekonomi  masyarakat  miskin  yaitu  melalui  legalitas produk  industri  rumah  tangga  dengan  dimiliknya  SPP-IRT  sesuai  Peraturan  Kepala Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  :  Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012, dengan  dimiliknya  sertifikat  tersebut  sebagai  peluang  pelaku  usaha  untuk mengembangkan  usaha  sekaligus  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  bagi masyarakat miskin di Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

## I.  Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  pembangunan  yang  dihadapi  oleh setiap  daerah  di  Indonesia,  khususnya  pada  negara-negara  yang  sedang berkembang.  Kemiskinan  sangat  berkaitan  erat  dengan  faktor-faktor  tertentu misalnya  pendapatan,  pendidikan,  kesehatan,  akses  terhadap  barang  dan  jasa, dan kondisi lingkungan.
Kemiskinan  memiliki  konsep  yang  sangat  beragam,  mulai  dari  sekedar ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dasar  dan  memperbaiki
keadaan,  kurangnya  kesempatan  berusaha,  hingga  pengertian  yang  lebih  luas yang  memasukkan  aspek  sosial  dan  moral. Tetapi  pada  umumnya,  ketika  orang berbicara  tentang  kemiskinan,  yang  dimaksud  adalah  kemiskinan  material. Berdasarkan  pengertian  ini,  maka  seseorang  masuk  dalam  kategori  miskin apabila  tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak hal inilah yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi.
Penanggulangan  kemiskinan  yang  komprehensif  memerlukan  keterlibatan berbagai  pemangku  kepentingan.  Pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dunia usaha  (sektor  swata)  dan  masyarakat  merupakan  pihak-pihak  yang  memiliki tanggungjawab  sama  terhadap  penanggulangan  kemiskinan.  Pemerintah  telah melaksanakan  penanggulangan  kemiskinan  melalui  berbagai  program  dalam upaya  pemenuhan  kebutuhan  dasar  warga  negara  secara  layak,  meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi  masyarakat  serta  melaksanakan  percepatan  pembangunan  daerah tertinggal  dalam  upaya  mencapai  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera, demokratis  dan  berkeadilan  dengan  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  dan pelaksanaan program.
Kebijakan  dan  program-program  pemberdayaan  masyarakat  untuk pengentasan  kemiskinan  telah  menjadi  perhatian  dan  sudah  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Pemerintah telah memusatkan strategi pembangunan  pada  peningkatan  dan  mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi dibarengi  dengan  beberapa  kebijakan  makro  yang  secara  tidak  langsung dimaksudkan  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  ke  berbagai  daerah  sampai perdesaan.
Pembangunan ekonomi perdesaan merupakan satu kesatuan antara sektor pertanian  dan  industri.  Pengembangan  agroindustri  ini,  sekaligus  dapat menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  desa  yang  sejalan  dengan berkembangnya  kegiatan  di  dalam  sektor  pertanian  ( on-farm )  dan  di  luar pertanian ( off-farm ) melalui proses pengolahan serta kegiatan jasa perdagangan komoditas  primer.  Berkembangnya  kegiatan  tersebut  akan  meningkatkan  nilai tambah, diversifikasi produksi perdesaan, pendapatan petani, serta mempercepat
akumulasi kapital perdesaan (Bintoro, 2002). Program yang perlu dikembangkan di  perdesaan  untuk  sektor  pertanian  dan  industri  kecil  adalah  komoditas  yang berpotensi  meningkatkan  nilai  tambah  produk  pertanian,  pengembangan  sistem pemasaran  yang  tidak  terdistorsi,  penyediaan  sarana  transportasi  dan  distribusi produk,  serta  pengembangan  kemitraan  dan restrukturisasi  sistem  kelembagaan pertanian dan agroindustri.
Program  yang  perlu  dikembangkan  di  perdesaan  untuk  membangun  dan mengembangkan sektor pertanian dan industri kecil salah satunya adalah dengan mengembangkan  komoditas  unggulan.  Hal  ini  tentu  setiap  daerah  atau  desa mempunyai  karakteristik  dan  komoditas  yang  yang  berbeda  yang  dapat dikembangkan.
Desa  Sukakerta  Kecamatan  Panumbangan  Kabupaten  Ciamis  merupakan sebuah  desa  yang  menjadi  akses  penghubung  antara  kabupaten  disekitarnya. Mayoritas  mata  pencaharian  masyarakat  lokal  bekerja  sebagai  petani  dan berkebun, karena sebesar 42 % wilayahnya merupakan area pesawahan. Selain merupakan  salah  satu  sentra  penghasil  komoditi  cabai  merah  di  Kabupaten Ciamis,  di  desa  Sukakerta  masyarakat  mengembangkan  usaha  industri  rumah tangga  berbagai  macam  makanan  ringan,  pekerjanya  adalah  masyarakat  di sekitar  daerah  tersebut  yang  tergolong  masyarakat  miskin  untuk  membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Produk pangan industri rumah tangga ( home industry ) yang berada di Desa Sukakerta  untuk  pemasarannya  hanya  ke  pasar  tradisional  atau  dijajakan langsung  di  depan  rumah  dan  belum  masuk  pasar  modern,  hal  ini  tentu  saja dengan  kurangnya  pemasaran  dalam  pengembangan  indutri  pangan  akan berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha sekaligus pekerjanya yang masih dibawah  kecukupan.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  legalitas  produk  dari  produk pangan  itu  sendiri dengan  dimilikinya  Sertifikat  Produksi  Industri  Rumah  Tangga (SP-IRT)  agar  produknya  dapat  dikembangkan  lebih  luas  dan  bisa  masuk  ke pasar  moder,  sehingga  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  pekerjanya sekaligus dapat menurunkan angka kemiskinan.
Latar belakang pemikiran di atas, terdapat suatu permasalahan yang dapat dikaji  yaitu  bagaimanakah  strategi    peningkatan  ekonomi  masyarakat  miskin melalui  legalitas  produk  pangan  industri  rumah  tangga  ( home  industry )  di  Desa Sukakerta  Kecamatan  Panumbangan  Kabupaten  Ciamis,  kendala  serta  upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut ?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengentahui  strategi    peningkatan  ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga ( home industry )  yang  sesuai  dengan  peraturan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2004  tentang  Keamanan,  Mutu  dan  Gizi  Pangan  dan  Peraturan  Kepala
Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012
Tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Industri  Rumah  Tangga  (SP- IRT)  dapat  memberi  manfaat  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.
Adapun  kegunaannya  yaitu  secara  teoritis  dapat  memberi  manfaat  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  Hukum  Perlindungan  Konsumen dan dibidang ilmu lainnya seperti Hukum Kesehatan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  adalah  spesifikasi  penelitian deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  dengan  manusia,  keadaan  atau  gejala- gejala  lainnya,  serta  hanya  menjelaskan  keadaan  objek  masalahnya  tanpa bermaksud  mengambil  kesimpulan  yang  berlaku  umum.  (Soerjono  Soekanto; 1981).  Dengan  metode  pendekatan  yuridis  sosiologis (social  legal  approach) , yang  memandang  hukum  sebagai  fenomena  sosial,  yang  dalam  interaksinya tidak  lepas  dari  faktor-faktor  non  hukum  dalam  lingkungannya  sebagai  faktor sosial,  politik  dan  ekonomi,  budaya,  psikologi  dan  sebagainya,  sehingga  hukum tidak di pandang sebagai suatu norma yang tertutup dan otonom, namun memiliki keterikatan  yang  erat  dengan  variabel-variabel  lain,  non  hukum.  (Ronny  Hanitijo Soemitro,1992).
II.  Pembahasan
Strategi  merupakan  pola atau  rencana  yang mengintegrasikan  tujuan  utama perusahaan  dengan  rangkaian  tindakan  dalam  sebuah  pernyataan  saling mengikat.  Strategi  biasanya  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  secara  umumuntuk mencapai  misi  yang  di  canangkan  serta  bagaimana  perusahaan  memilih  jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut  (Dermawan Wibisono, 2006). Kennet Andrew  berpendapat  bahwa  strategi  merupakan  pola  sasaran,  maksud  atau tujuan dan kebijakan serta rancana-rencana penting untuk mencapai tujuan, yang dinyatakan  dalam  cara  seperti  menetapkan  bisnis  yang  dianut  atau  yang  akan dianut  oleh  perusahaan,  dan  jenis  atau  akan  menjadi  jenis  apa  perusahaan  ini (James C Craig dab Robet M Grant, 1993).
Tujuan  strategi  adalah  untuk  mencari  kekuatan-kekuatan  sumber  daya  dan kompetensi  inti  internal  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  dalam  lingkungan persaingan. Tujuan strategi ada ketika semua pegawai dan tingkatan perubahan berkomitmen  untuk  mencapai  kriteria  kinerja  spesifik  dan  signifikan.  Tujuan strategi  telah  terbentuk  ketika  orang-orang  percaya  dengan  semangat  yang menyala-nyala  terhadap  produk  dan  industri  mereka  dan  ketika  mereka memutuskan  perhatian  sepenuhnya  pada  kemampuan  perusahaan  untuk mengatasi para pesaingnya (Michael Hitt, 2001).
Strategi  ini  mempunyai  peranan  penting,  begitu  juga  dalam  peningkatan ekonomi  masyarakat  miskin.  Peningkatan  adalah  sebuah  carayang  dilakukan untuk  mendapatkan  keterampilan  atau  kemampuan  menjadi  lebih  baik. Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Dari dasar  kata  ekonomi  tersebut  lalu  mendapat  imbuhan  per-  dan –an  sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang  mengelola  ekonomi  rumah  tangga  dan  tujuannya  untuk  memenuhi kebutuhan hidup (Gunawan Sumodiningrat, 2008). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan  bahwa  peningkatan  perekonomian  masyarakat  adalah  cara  atau usaha  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  mengatur  perekonomian  rumah tangga  untuk  menjadi  lebih  baik  dengan  tujuan  dapat  memenuhi  kebutuhan hidup.
Perekonomian  masyarakat  mempunyai  tingkatan,  sehingga  ada  satu kelompok  yang  tergolong  dalam  masyarakat  miskin.  Kemiskinan  terjadi  karena kemampuan  masyarakat  pelaku  ekonomi  tidak  sama,  sehingga  terdapat masyarakat  yang  tidak  dapat  ikutserta  dalam  proses  pembangunan  atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997).
Faktor-faktor yang dinilai menjadi penyebab kemiskinan menurut Kartasasmita (1996) yaitu:
1.   Rendahnya  Taraf  pendidikan.  Rendahnya  taraf  pendidikan  meyebabkan kemampuan  pengembangan  diri  terbatas  dan  menyebabkan  sempitnya lapangan  kerja  yang  dimasuki  juga  membatasi  kemampuan  untuk  mencari dan memanfaatkan peluang.
2.   Rendahnya  derajat  kesehatan.  Taraf  kesehatan  dan  gizi  yang  rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
3.   Terbatasnya  lapangan  kerja.  Keadaan  kemiskinan  karena  kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama  ada  lapangan  kerja  atau  kegiatan  usaha,  selama  itu  pula  ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
4.   Kondisi  keterisolasian.  Banyak  penduduk  secara  ekonomi  tidak  berdaya karena  terpencil  dan  terisolasi.  Mereka  hidup  terpencil  sehingga  sulit  atau tidak  dapat  terjangkau  oleh  pelayan  pendidikan,  kesehatan  dan  gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.
Salah  satu  faktor  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat adalah dengan adanya  Industri Rumah Tangga (Home Industry ). Industry rumah tangga  ( home  industry )  dapat  didefinisikan  sebagai  usaha rumah  tangga  adalah usaha  yang  melakukan  kegiatan  mengolah  barang  dasar  menjadi  barang  jadi atau  setengah  jadi,  barang  setengah  jadi  menjadi  barang  jadi  atau  dari  yang kurang  nilainya  menjadi  barang  yang  lebih  tinggi  nilainya  dengan  maksud  untuk dijual,  dengan  jumlah  pekerja  paling  banyak  4  (empat)  orang  termasuk pengusaha. Bisa dilihat dari ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga  kerja  berasal  dari  anggota  keluarga,  dan  pemilik  atau  pengelola  industri biasanya  kepala  rumah  tangga  itu  sendiri  atau  anggota  keluarganya.  Misalnya:
industri kerajinan, industri anyaman, industri makanan ringan, dan industri tempe/ tahu.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  16  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Keamanan,  Mutu,  Gizi  Dan  Pangan,  dijelaskan mengenai  industri  rumah  tangga  dijelaskan  :  “industri  rumah  tangga  pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
Pada pasal 1 angka 4 huruf (h) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan  Makanan  Nomor  hk.03.1.23.04.12.2206  tahun  2012  tentang  Cara  Produksi Pangan  Yang  Baik  Untuk  Industri  Rumah  Tangga  (CPPB-IRT)  pangan  olahan adalah  makanan  atau  minuman  hasil  proses  dengan  cara  atau  metode  tertentu, dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan.  Pangan  IRT  adalah  pangan  olahan  hasil produksi  Industri  Rumah  Tangga  (IRT)  yang  diedarkan  dalam  kemasan  eceran dan berlabel.
Pangan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  yang  penting. Semakin  maju  suatu  bangsa,  tuntutan  dan  perhatian  terhadap  kualitas  pangan yang akan dikonsumsi semakin besar. Tujuan mengkonsumsi pangan tidak hanya sekedar  mengatasi  rasa  lapar,  tetapi  semakin  kompleks.  Konsumen  semakin sadar  bahwa  pangan  merupakan  sumber  utama  pemenuhan  kebutuhan  zat-zat gizi  seperti  protein,  lemak,  karbohidrat,  vitamin,  dan  mineral  untuk  menjaga kesehatan  tubuh.  Salah  satu  pertimbangan  yang  digunakan  sebagai  dasar pemilihan adalah faktor keamanan makanan.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  Tahun  18 Tahun  2012,  menyatakan  bahwa  pangan  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal dari  sumber  hayati  dan  air,  baik  yang  diolah  maupun  tidak  diolah,  yang  di peruntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan  bahan  lain  yang  digunakan dalam  proses  penyiapan,  pengolahan,  dan  atau  pembuatan  makanan  atau minuman.
Produk pangan industri rumah tangga ( home industry ) adalah makanan yang sangat rentan akan kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama sehingga
pada  saat  memproduksi  selain  memperhitungkan  kuantitasnya,  juga  harus memperhitungkan  kualitas  secara  teliti.  Arti  kualitas  dalam  hal  ini  lebih diutamakan  pada  kemampuan  makanan  bertahan  dalam  batasan  waktu  yang relatif lama dan mutu dari makanan tersebut.
Penetapan  standar  mutu  pangan  oleh  pemerintah,  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  tersebut  diatas,  merupakan  upaya  standarisasi  mutu  pangan  yang akan  diedarkan,  dan  terutama  berguna  sebagai  suatu  tolok  ukur  yang  objektif bagi setiap pangan yang akan diedarkan. Hal ini tidak berarti bahwa standar mutu yang ditetapkan oleh kalangan yang berkepentingan dibidang pangan tidak diakui keberadaannya,  misalnya  yang  ditetapkan  oleh  asosiasi  dibidang  pangan, terutama  apabila  standar  mutu  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Di  sisi  lain, pemerintah  perlu  diberikan  kewenangan  untuk  mewajibkan  pemenuhan  standar mutu  yang  ditetapkan  bagi  produksi  pangan  tertentu  yang  diperdagangkan, terutama  dalam  rangka  mewujudkan  perdagangan  pangan  yang  jujur  dan bertanggung  jawab.  Bentuk  dari  pemenuhan  standar  mutu  tersebut  dengan dimilikinya SPP-IRT.
Sertifikat Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  adalah jaminan  tertulis  yang  diberikan  oleh  Bupati/Walikota  terhadap  pangan  produksi IRTP  di  wilayah  kerjanya  yang  telah  memenuhi  persyaratan,  dalam  rangka peredaran pangan.
Jenis  pangan  produksi  IRTP  yang  diizinkan  untuk  memperoleh  SPP-IRT adalah :
1.  Pangan  sebagaimana  yang  tercantum  pada  Lampiran  II  Peraturan  Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018, yaitu :  a) Hasil olahan  daging  kering,  b)  Hasil  olahan  ikan  kering,  c)  Hasil  olahan  unggas kering,  d)  Hasil  olahan  sayur  kering,  e)  Hasil  olahan  kelapa,  f)  Tepung  dan hasil  olahan  tepung,  g)  Minyak  dan  lemak,  h)  Selai,  jeli  dan  sejenisnya,  i) Gula, kembang gula dan madu, j) Kopi dan teh kering, k) Bumbu, l) Rempah- rempah,  m)  Hasil  olahan  buah,  n)  Hasil  olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan dan umbi, o) Minuman serbuk.
Nomor 2- September 2020
2.  Pangan  yang  merupakan  hasil  proses  produksi  IRTP  di  wilayah  Indonesia, bukan pangan impor.
3.  Pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar(bulk).
Sedangkan beberapa jenis pangan yang tidak diizinkan didaftarkan SPP-IRT adalah :
1.  Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial ataupasteurisasi
2.  Pangan yang diproses dengan pembekuan (frozenfood) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
3.  Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
4.  Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.
Salah  satu  bentuk  dari  kewenangan  yang    dimiliki  oleh  daerah  adalah perizinan  yang  bertujuan  mengendalikan  setiap  perilaku  atau  kegiatan  yang dilakukan  oleh  individu  atau  golongan.  Pengendalian  melalui  perizinan merupakan  pengendalian  yang  bersifat  preventif  yang  usaha  yang  dilakukan untuk  mencegah  terjadinya  terhadap  norma  dan  nilai  sosial  yang  berlaku  di masyarakat  dan  dilakukan  sebelum  terjadinya  penyimpangan  dengan  maksud untuk  melakukan  pencegahan  sedini  mungkin  guna  kemungkinan  terjadinya tindakan penyimpangan.
Perizinan  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan  bersifat pengendalian  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat penentuan kuota dan izin untuk melekukan suatu usaha yang biasanya harus  dimiliki  atau  diperoleh  suatu  organisasi  perusahaan  atau  seseorang sebelum  yang  bersangkutan  dapat  melakukan  suatu  kegiaatan  atau  tindakan (Adrian Sutedi, 2009 ).
P-IRT  merupakan  sertikat  pangan  bagi  produsen  pangan  (makanan  dan minuman) yang diproduksi oleh industri rumah tangga, yaitu perusahaan pangan yang  memiliki  tempat  usaha  di  tempat  rumah  tinggal  dengan  peralatan pengolahan  pangan  manual  hingga  semi  otomatis,  dan  dipasarkan  secara  lokal
Nasional.  Menurut  Keputusan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  : HK.00.05.1639  tentang  pedoman  cara  produksi  pangan  yang  baik  untuk industri rumah  tangga  (CPPB- IRT)  menerangkan  bahwa:  “Industri  Rumah  Tangga (selanjutnya disebut IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di  tempat  tinggal  dengan  peralatan  pengolahan  pangan  manual  hingga  semi otomatis”.
Undang-Undang  Kesehatan  dengan  tegas  menentukan  bahwa  makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Artinya  sebelum  mendapat  izin  edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Pangan  mengatur  bahwa  tujuan  pengaturan,  pembinaan  dan pengawasan  pangan  adalah  untuk  tersedianya  pangan  yang  memenuhi persyaratan  keamanan,  mutu  dan  gizi  bagi  kepentingan  kesehatan  manusia. Mengingat  hal  tersebut  diatas  maka  SP-IRT  (Sertifikat  ProduksiIndustri  Rumah Tangga)  dan  izin  Dinas  Kesehatan  sangat  dibutuhkan  untuk  meningkatkan kualitas  Industri  Rumah  Tangga  pangan,  meletakkan  Industri  Rumah  Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen)  ini  dapat  dijadikan  paying  ( umbrella  act )  bagi  perundang-undangan lain  yang  bertujuan  untuk  melindungi  konsumen,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang masih akan dibuat nanti. Larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang  layak  edar,  antara  lain  asal  usul,  kualitas  sesuai  dengan  informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.
Menurut  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  : Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (Perka  BPOM  Hk  03/2012),  Pangan Produksi  adalah  pangan  olahan  hasil  produksi  Industri  Rumah  Tangga  Pangan yang  diedarkan  dalam  kemasan  eceran  dan  berlabel.  Pangan  Industri  Rumah
Tangga memang dikhususkan untuk hasil produksi eceran dalam kemasan yang sesuai,  untuk  memproduksinya,  selain  yang  secara  tegas  ditentukan  lain  atau dilarang  untuk  diproduksi  berdasarkan  kategori  pangan.  Sebab  untuk  kategori Pangan ada yang memang diwajibkan untuk mendapatkan Izin Edar BPOM.
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (9)  Perka  BPOM  Nomor  9  Tahun  2016), dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Izin  Edar  adalah  persetujuan  hasil Penilaian  Pangan  Olahan  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Badan  dalam  rangka peredaran  Pangan  Olahan  Sementara  untuk  Pangan  Industri  Rumah  Tangga dalam  ketentuanya  harus  memiliki  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah Tangga  (SPP-IRT).  Sertifikat  ini  merupakan  jaminan  tertulis  yang  diberikan  oleh Bupati/Walikota  terhadap  pangan  produksi  Industri  Rumah  Tangga  di  wilayah kerjanya  yang  telah  memenuhi  persyaratan  pemberian  SPP-IRT  dalam  rangka peredaran  Pangan  Produksi  Industri  Rumah  Tangga  (Pasal  1  Ayat  (13)  Perka BPOM  Hk.  03/2012).  Ketegasan  untuk  memiliki  izin  edar  untuk  produk  pangan diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Perka  BPOM  Nomor  12  Tahun  2016  yang menyebutkan  dengan  tegas:“Setiap  Pangan  Olahan  baik  yang  di  produksi  di dalam  negeri  atau  yang  diimpor  untuk  diperdagangkan  dalam  kemasan  eceran wajib memiliki izin edar.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak hanya masalah permodalan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi diperlukan strategi untuk mengembangkan  usahanya  salah  satunya  dengan  dimilikinya  SPP-IRT  sebagai peluang  bagi  pelaku  untuk  dalam  memperluas  usahanya  sehingga  akan meningkatkan  pendapatan.  Begitu  juga  yang  terjadi  di  Desa  Sukakerta Kecamatan  Panumbangan  Kabupaten  Ciamis,  masih  terdapat  beberapa  produk industri rumah tangga yang belum  mempunyai SPP-IRT sebagaimana ketentuan dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  : Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga,  karena adanya  kendala-kendala  yang dihadapi  oleh  aparat  secara  keseluruhan  mengenai  Sumber  Daya  Manusia (SDM) selaku pihak pengusaha kecil yang kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi,  b)    Terbatasnya  jumlah  aparat  dalam  upaya  pengawasan  ijin  edar
produk indutri  rumah  tangga  dikalangan  masyarakat  menjadi  faktor  penghambat dalam  menjalankan  system  yang  sudah  berjalan,  c)  ada  masa  dimana pemerikasaan terhadap sterilisasi dan sanitasi kembali setiap satu tahun satu kali sesuai  program  yang  telah  ditentukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ciamis dalam  penerapannya  selalu  tidak  sesuai  dengan  harapan  karena  masih  banyak pemohon  yang  tidak  melakukan  pemerikasaan  terhadap  sterilisasi  dan  sanitasi terhadap industri rumah tangga yang sudah berdiri.
Dalam  upaya  menumbuh  kembangkan  industri  tersebut,  maka  Pemerintah melalui  berbagai  instansi  terkait  melakukan  berbagai  upaya  pembinaan,  baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran  maupun  melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Beberapa upaya telah  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ciamis  dalam  pelaksanaan strategi  peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri  rumah  tangga  ( home  industry ),  antara  lain  pertama  adalah  melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan tujuan  meningkatkan pengetahuan produsen pangan  Industri  Rumah  Tangga  (IRT)  sehingga  mampu  menghasilkan  produk pangan  yang  aman  dan  bermutu,  menumbuhkan  kesadaran  dan  motivasi produsen  dan  karyawan  tentang  pentingnya  pengolahan  pangan  yang  hiegienis dan  bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan  konsumen  dan  meningkatkan daya  saing  dan  kepercayaan  konsumen  terhadap  produk  yang  dihasilkan produsen  pangan  Industri  Rumah  Tangga.  Upaya  lain  yaitu  Pemerintah  telah mengalokasikan  dana  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk memberikan  pembiayaan  gratis  setiap  tahun  untuk  50  SPP-IRT  yang diperuntukan  untuk  per  puskesmas  dapat  1  (satu)  SPP-IRT,  serta  melakukan kerjasama  dengan  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi  yang mempunyai  wewenang  terhadap  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  untuk melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  tehadap  pasar-pasar  yang  ada  di daerah Kabupaten Ciamis.

## III. Kesimpulan
Strategi    peningkatan  ekonomi  masyarakat  miskin  melalui  legalitas  produk pangan  industri  rumah  tangga  ( home  industry )  di  Desa  Sukakerta  Kecamatan
Panumbangan  Kabupaten  Ciamis  belum  terlaksana  dengan  baik  dimana  produk pangan  industri  rumah  tangga  yang  beredar  belum  memiliki  SPP-IRT  karena adanya  kendala-kendala  yang  dihadapi  yaitu  kurangnya  kesadaran  dari  pelaku usaha  akan  pentingnya  sertifikasi,  terbatasnya  jumlah  aparat  dalam  upaya pengawasan  ijin  edar  produk  indutri  rumah  tangga  dikalangan  masyarakat menjadi  faktor  penghambat  dalam  menjalankan  system  yang  sudah  berjalan, masih  banyak  pemohon  yang  tidak  melakukan  pemeriksaan  terhadap  sterilisasi dan sanitasi terhadap industri rumah tangga yang sudah berdiri.
Untuk  menangani  hal  tersebut  di atas  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Ciamis melakukan  beberapa  upaya  antara  lain  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan, Pemerintah  telah  mengalokasikan  dana  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD)  untuk  memberikan  pembiayaan  gratis  setiap  tahun  untuk  50 SPP-IRT yang diperuntukan untuk per puskesmas dapat 1 (satu) SPP-IRT, serta melakukan  kerjasama  dengan  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Ciamis.

## Daftar Pustaka
Bintoro, 2002, Pengantar Tentang Teori dan Trategi Pembangunan Nasional , Jakarta : Gunung Agung.
Hanitijo,  Ronny  Soemitro,  1992, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia.
Helmi, Faisal, Zaini, 2014, Pembangunan Perdesaan , Artikel.
James  C  Craig  dab  Robet  M  Grant, Strategi  Manajement ,  Jakarta  :  PT.  Elex  Media Komputindo.
Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan , Jakarta : Cides.
Kuncoro,  Mudrajad,  2000, Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan , Edisi ketiga, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
Loekman, Sutrisno, 1997, Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan , Yogyakarta : Kanisius.
Michael  Hitt, Manajemen  Strategi  Daya  Saing  dan  Globalisasi ,  Jakarta  :  Salemba Empat.
Ridwan,  HR.,    2006. Hukum  Administrasi  Negara ,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Seokanto,  Soerjono,  1981, Pengantar Hukum Normatif , Jakarta : PT, Raja Grafindo Interpratama.
Soegijoko,  Budhy  Tjahyati,  1997, Bunga  Rampai  Perencanaan  Pembangunan  Di Indonesia , Jakarta : Grasindo.
Soetrisno  L.  2001. Kemiskinan,  Perempuan  dan  Pemberdayaan. Yogyakarta  : Kanisius.
Suharto ES,  2003. Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial. Bandung :  STKS Press.
Sumodiningrat, Gunawan, Membangun Perekonomian Rakyat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Jakarta : Rajawali. Wibisono, Dermawan, Manajemen Kinerja, Jakarta : Erlangga;

## Sumber Perundang-Undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012
Tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah Tangga.