## QUO VADIS AKSI 22 LASKAR PEMBELA ISLAM MENOLAK TEMPAT PROSTITUSI DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM BINGKAI SOCIAL MOVEMENT
Abu Muslim abumuslimm04@gmail.com Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## ABSTRAK
This paper aims to reveal how the Islamic Defenders Army, under the affiliation of FPI, carried out the 22 January action against the closure  of  the  protest  site  in  Pamekasan.    This  article  originated from the issue of the LPI sweeping action in Langtolang Hamlet, Ponteh Village, Pamekasan which was charged as an illegal protest site  in  Pamekasan  but  resulted  in  violence  and  clashes.  In  the following incident, the Islamic Defenders Army group carried out 22  actions  regarding  the  closure  of  the  protest  center  in Pamekasan  at  the  Regent's  office.    This  marks  a  social,  political, and  symbolic  event  that  is  quite  complex  and  interesting  to discuss.    Talking  about  symbolic  events  is  ambiguous.    In  this incident, however, the people of Pamekasan knew that what was called  the  Defense  Action  22  was  an  opportunistic  response  to protists  in  Pamekasan  that  violated  local  regulations  and  Islamic law.    First,  where  this  action  is  seen  as  a  representation  of Pamekasan  Muslims  as  a  Muslim  identity,  such  as  the implementation of Shari'ah law.  Second, this event has provided the Laskar Pembela Islam (LPI) opportunity to erase the collective memory  of  the  violence  they  have  committed  through  political currents.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  bagaiamana  Laskar Pembela  Islam  di  bawah  afiliasi  FPI  dalam  melakukan  Aksi  22 Januari atas penutupan tempat protistusi di Pamekasan. Tulisan ini berawal  dari  persoalan  aksi sweeping LPI  di  Dusun  Langtolang, Desa  Ponteh,  Pamekasan  yang  diduga  sebagai  tempat  protistusi ilegal di Pamekasan namun berujung pada tindakan kekerasan serta
bentrokan.  Pada  peristiwa  selanjutnya  kelompok  Laskar  Pembela Islam  melaukan  aksi  22  tentang  penutupan  tempat  protistusi  di Pamekasan  di  kantor  Bupati. Hal  ini  menandai  peristiwa  sosial, politis,  dan  simbolis  yang  cukup  kompleks  dan  menarik  untuk diperbincangkan.  Berbicara  tentang  peritiwa  simbolis  memiliki dwimakna.  Pertama,  bagaimanapun  peristiwa  ini,  masyarakat Pamekasan  tahu  bahwa  apa  yang  disebut  sebagai  Aksi  Bela  22 adalah  sebagai  respon  oportunistik  terhadap  protistusi  di Pamekasan  yang  melanggar  Perda  dan  syariat  Islam.  Aksi  ini dianggap  sebagai  representasi  umat  Islam  Pamekasan  sebagai identitas  Muslim,  seperti  pelaksanaan  hukum  Syari‟ah.  Kedua, peritiwa tersebut telah memberikan peluang Laskar Pembela Islam (LPI)    untuk  menghapus  memori  kolektif  mengenai  kekerasan yang telah dilakukan mereka melalui arus politik. Kata Kunci : Protistusi Pamekasan, Syariat Islam, LPI.

## A. Pendahuluan
Kasus LPI (Laskar Pembela Islam) di bawah Front Pembela Islam  (FPI)  yang  menyisir  Dusun  Langtolang,  pada  Jumat (19/1/2018)  lalu  yang  diduga  di  desa  itu  terdapat  sebuah  rumah yang dijadikan tempat prostitusi ilegal menyisakan kekerasan yang tragis.  Pada  Penyisiran  atau  aksi sweeping yang  dilakukan  Laskar Pembela  Islam  (LPI)  di  bawah  organisasi  Front  Pembela  Islam (FPI)  di  Dusun  Langtolang,  Desa  Ponteh,  Pamekasan  itu  terjadi kekerasan dan bentrokan yang menyebabkan 5 orang warga terluka dan  beberapa  kendaraan  bermotor  milik  kelompok  LPI  dirusak, yakni 1 unit mobil Suzuki Swift serta 1 unit sepeda motor Honda Beat. 1
Berkenaan  dengan  kasus  tersebut,  pada  hari  senin  pagi  22 Januari  2018  ribuan  masyarakat  bersama  ulama  Madura  dan  Para
1 https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180122065509-20-270593/sweeping- laskar-fpi-dan-perlawanan-balik-warga-pamekasan/diakses  pada  tanggal  19 Januari 2019.
Tokoh  Laskar  Pembela  Islam  (LPI)  menggelar  aksi  demo  di Lapangan  Pendopo  Ronggo  Sukowati  Pamekasan,  Madura,  Jawa Timur.  Mereka  melakukan  aksi  demonstran  tersebut  karena ingin menagih janji Pemerintah Daerah setempat terkait penutupan tempat-tempat  karaoke  dan  tempat  prostitusi  yang  ada  di Kabupaten  Pamekasan.  Laskar  Pembela  Islam  Madura  di  depan ribuan  umat  dengan  tegas   menyatakan  bahwa  perjuangan menegakkan kebenaran tersebut akan terus dilanjutkan, maskipun informasi  yang  disampaikan  kepada  para  tokoh  ulama  semua tempat  hiburan  sudah  ditutup.  Untuk  memastikan  tersebut,  Tim Laskar  Pembela  Islam  (LPI)  mengkroscek  kembali  lokasi  tempat hiburan  di  sana. 2 Akibat  peristiwa  tersebut  –  sebagaimana  janji Bupati  Pamekasan  setelah  penangkapan  pelaku  sex  komersil  di desa  Ponteh  –  dengan  tegas  Drs.  Kholil  Asyari  menyatakan  di depan  masyarakat  bahwa  semua  tempat  hiburan  di  kabupaten Pamekasan akan ditutup.
Memang di Kabupaten Pamekasan terdapat suatu penerapan atau  memberlakuan  syariat  Islam  yang  sudah  dimulai  sejak  tahun 2002 melalui  program  Gerbang  Salam.  Tujuan  diberlakukannya Gerbang  Salam  tersebut  adalah  untuk  merealisasikan  g agasan Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  dalam  mewujudkan  ajaran Islam  yang  sempurna,  tidak  hanya  pada  tataran  nilai,  tataran teologis  dogmatis,  serta  tataran  aqidah  saja,  namun  juga  secara bertahap  mampu  diaktualisasikan  pada  tataran  amaliyah  yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kasus  di  atas  dirasa  sebagai  represi  sebuah  kelompok  yang dianggap liyan di  tengah-tengah  masyarakat  di  mana  pendulum kekuasaan sudah tidak mutlak berada di tangan eksekutif (executive heavy). Dengan  demikian,  struktur  kesempatan  politik (political opportunity  structure) menjadi  terbuka  lebar,  sehingga  turut memberikan andil yang besar dalam merangsang lahirnya gerakan
2 http://sorotpublik.com/berita-terkini/tagih-penutupan-tempat-karaoke- ribuan-massa-lpi-berdemo/diakses pada tanggal 19 Januari 2019.
sosial  tersebut.  Konsep political  opportunity  structure dinilai  sangat relevan  untuk  membangun  gerakan  sosial  karena  dapat menjelaskan bahwa peluang politik yang terbuka akan mendorong kelompok-kelompok  gerakan  sosial  untuk  memanfaatkannya sebagai  ruang  untuk  melakukan  tekanan  atau  mendesakkan agenda-agenda  gerakan  agar  dapat  mencapai  tujuan  gerakan sosialnya.
Belakangan  ini  banyak  disuguhkan  sebuah  realitas  bahwa suatu  organisasi  keislaman  seperti  kehilangan  genggaman  dan kemampuan  untuk  mempengaruhi  massa  dalam  hal  inklusivisme. Barangkali, hal ini merupakan pernyataan yang berlebihan tetapi ini juga sangat mungkin terjadi dengan ditandainya “Aksi 22”. Terkait dengan fenomena di atas. Penelitian ini hendak menggali gerakan sosial  Islam  lokal  terhadap  gerakan  aksi  demo  Laskar  Pembela Islam  yang  menolak  tempat  protistusi  dalam  membendung penerapan gerakan syariat Islam Pamekasan.

## B. Masyarakat Pamekasan dan Syariat Islam
Keberagamaan  masyarakat  Pamekasan  termasuk  dalam kategori  yang  majemuk.  Artinya  di  Kabupaten  Pamekasan  tidak hanya  ada  satu  agama,  namun  ada  beberapa  agama  resmi  lainnya yang  diakui  oleh  pemerintah.  Kebanyakan  penduduk  yang  tinggal di Kabupaten Pamekasan adalah suku Madura dan beberapa terdiri dari  suku  Jawa,  masyarakat  keturunan  asing  seperti,  Arab,  Cina, dan  India.  Agama  yang  dianut  oleh  para  Penduduk  Pamekasan, antara lain adalah Islam sebanyak 765.565 orang, Protestan 1.482 orang, Katolik 1.285 orang, Hindu 28 orang, Budha 322 orang, dan agama lain sebesar 49 orang.
Meskipun  masyarakat  Pamekasan  mayoritas  pemeluk agama  Islam,  tetapi  agama  selain  Islam  dapat  leluasa  untuk menunaikan  ibadahnya  dengan  aman  dan  tenang.  Hal  ini menujukan  keadaan  yang  positif  terhadap  kehidupan  keagamaan karena  mereka  saling  toleransi  satu  sama  lain.  Toleransi  dalam agama  ini  menimbulkan  kesadaran  masyarakat  Pamekasan  yang
beragama  Islam  untuk  senantiasa  hidup  berdampingan  secara damai dengan warga non-muslim lainnya.
Kendati  demikian,  masyarakat  Madura  termasuk Kabupaten Pamekasan memiliki ciri khas dalam beragama. Sebagai penganut  Islam,  mereka  dikenal  sangat  fanatik. 3 Fanatisme tersebut, bisa dilihat bagaimana ketaatan masyarakat Madura dalam memeluk agama Islam. Selain itu, juga dapat dilihat dengan simbol- simbol yang identik dengan ciri atau tradisi yang ada dalam Islam. Di  antara  buktinya  adalah  jumlah  masjid  yang  dibangun  dengan megah,  ketaatan,  dan  penghormatan  yang  sangat  tinggi  kepada sosok kiai. Disamping itu, keterkaitan Islam dengan orang Madura dapat  dilihat  dari  bahasa  Madura  yang  banyak  mengadopsi  dan sudah menyerap ratusan kosa kata bahasa Arab.
Citra  mayoritas  penduduk  muslim  di  Pamekasan  dapat ditemui beberapa pesantren besar yakni sekitar 100 lebih pesantren yang tersebar di 13 kecamatan yang memiliki pengaruh cukup luas di  Kabupaten  Pamekasan.  Sebab,  sudah  menjadi  budaya  di Pamekasan,  bahwa  pesantren  menjadi  lembaga  penting  sehingga memiliki banyak basis dukungan dari massa yang fanatik. Selain itu, ketokohan  kiai  juga  menjadi  tolak  diukur  dari  pesantren  yang dimilikinya.  Keberadaan  beberapa  pondok  pesantren  terkenal  di Pamekasan  dan  jumlahnya  yang  cukup  banyak  memperkuat  citra daerah ini kental sebagai daerah basis Islam.
Dengan kondisi sosial keberagamaan Islam seperti di atas, Kabupaten Pamekasan dalam upaya penegakan syariat Islam untuk mentransformasikan  nilai-nilai  ajaran  Islam  dalam  kehidupan sehari-hari  kemudian  membentuk  Gerakan  Pembangunan Masyarakat Islami atau disebut juga Gerbang Salam. Sejarah lahirnya Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami di Pamekasan ini dilatar belakangi oleh asumsi-asumsi yang negatif dan  tindakan-tindakan  amoral  seperti  prostitusi,  perjudian, pergaulan bebas dan maksiat lainnya yang kemudian mengundang
3 Taufiqurrahman, Islam  dan  Budaya  Madura (Bandung:  Direktorat  Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI, 2006), 2.
respon  dari  berbagai  ormas-ormas  serta  elemen  masyarakat Kabupaten  Pamekasan.  Upaya  ini  merupakan  tahapan  sekaligus bagian  dari  gerakan  jangka  panjang  umat  Islam  Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan syariat Islam melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. 4
Awalnya,  Gerbang  Salam  merupakan  manifestasi  dari keresahan para ulama dan tokoh masyarakat setempat yang melihat gejala sosial khususnya pemuda pada tahun 2000 yang sudah mulai keluar dari ajaran agama. Kemudian gejala sosial tersebut menjadi bahasan  dalam  pertemuan  rutin  antara  ulama  dan umara’ (pemerintah) yang digelar sebulan sekali. Bupati Pamekasan kala itu yakni Dwiatmo Hadiyanto memfasilitasi pertemuan  rutin tersebut di  pendopo  Ronggo  Sukowati.  Munculnya  gejala  sosial  pemuda yang menjurus pada dekadensi moral dan banyaknya aktifitas sosial yang menyimpang ditandai dengan maraknya kemaksiatan, seperti prostitusi,  minum  minuman  keras,  tawuran  antar  pelajar  dan berbagai peristiwa lainnya.
Peristiwa tersebut mendorong forum ulama dan umara’ ini mengambil  langkah  lebih  jauh  untuk  memperbaiki  kondisi Pamekasan  agar  lebih  baik  sekaligus  membuat  formula  dan rumusan  program.  Seiring  komitmen  di  atas,  dalam  upaya pelaksanaan syariat Islam di Pamekasan mulai berkembang dalam wacana  dan  pemikiran  para  tokoh  agama,  politisi,  dan  tokoh masyarakat.  Masalah  ini  kemudian  direspon  oleh  pemerintah Pamekasan  dengan  melaksanakan  seminar  penerapan  syari‟at Islam.  Kemudian  upaya  tersebut  ditindaklanjuti  melalui  surat keputusan  Bupati  No.  188/126/441.012/2002  pada  tanggal  30 April  2002  dengan  pembentukan  Lembaga  Pengkajian  dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI). 5
Gerakan  ini  meliputi  tiga  bidang,  yakni    bidang  Aqidah, bidang  syariat  dan  bidang  akhlak.  Dari  ketiga  aspek  tersebut diharapkan  dapat  menghasilkan  pribadi  muslim  yang kamil serta
4 Tim LP2SI, Mengenal Gerbang Salam (Pamekasan: LP2SI, 2010), 3.
5 Ibid., 2.
shamil .  Dengan  beberapa  misi  membangun  keluarga  sakinah, membangun  nuansa  pendidikan  yang  Islami,  aparatur  pemerintah yang  Islami,  diharapkan  mampu  mewujudkan  tatanan  masyarakat yang  Islami  serta  kesejahteraan  dan  ketentraman  masyarakat. Diantara  strategi  yang  digunakan  adalah  membangun  motifasi kondusif  bagi  terciptanya  perilaku  dan  sikap  yang  Islami  serta membentuk  kelompok  pelopor  sebagai  penggerak  pelaksanaan Gerbang Salam.
Selain  ketiga  program  di  atas  terdapat  beberapa  program pokok,  yaitu:  dalam  bidang  pendidikan  dengan  membangun kebijakan  yang  mengarah  pada  pembangunan  sistem  pendidikan yang  Islami.  Kemudian  dalam  bidang  sosial  budaya  dengan membuat kebijakan yang mengarah pada kerangka amar ma ‘ ru > f nahi munkar ,  seperti  menutup  aurat  serta  sholat  berjamaah  dan sebagainya.  Selanjutnya,  dalam  bidang  kesehatan  dan  keluarga diupayakan  agar  kebijakan  yang  diambil  nantinya  mengarah  pada aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Dalam  penerapan  nilai-nilai  syariat  Islam,  kelompok- kelompok  Islam  yang  mendukung  terbentuknya  LP2SI  ini diantaranya  adalah  Al  Irsyad  cabang  Pamekasan,  Syarikat  Islam, Persatuan  Islam  Pamekasan  serta  Nahdatulu  Ulama  dan Muhammadiyah,  meski  Nahdatulu  Ulama  dan  Muhammadiyah dalam  konteks  nasional  adalah  dua  kelompok  orgaisasi  Islam moderat ini tidak mendukung tetapi di Pamekasan kedua organisasi ini ikut mendukung penuh gerakan tersebut.
Masuknya  Perda  Syariah  atau  yang  lebih  diistilahkan dengan  Gerbang  Salam  atau  Gerakan  Pembangunan  Masyarakat Islami  di  kabupaten  Pamekasan  telah  memberi  arus  politik  baru dan  nuansa  baru  baik  ditingkatan  elit  politik  maupun  masyarakat biasa,  tidak  hanya  didataran  hukum,  namun  juga  pada  simbol- simbol yang berbau Islam pun tampil kepermukaan.
Dalam konteks Perda Syariah ini, kelompok atau golongan masyarakat  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  kelompok  masyarakat yang  pro  (yang  mendukung)  dan    masyarakat  kontra  (yang
menolak). Bagi kelompok yang pro, mereka berharap bahwa perda syariah  ini  dapat  menjadi  solusi  berbagai  masalah  yang  membelit bangsa dewasa ini. Harapan ini dipengaruhi oleh kegagalan negara yang  mengintegrasikan  program-program  politik,  budaya,  dan ekonomi,  dengan  sistem  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat dan  juga  kegagalan  modernisasi  dalam  berbagai  bidang  yang dilakukan  negara.  Selain  itu,  menerapkan  syariah  lewat  Perda dianggap  sebagai  perintah  agama.  Bagi  masyarakat  yang  kontra, Perda  syariah  dinilai  dapat  mengganggu  kerukunan  antar  umat beragama.
Aksi  demo  22  di  Lapangan  Pendopo  Ronggo  Sukowati Pamekasan,  adalah  buntut  dari  kesepakatan  rapat  bersama  antar tokoh  masyarakat  di  atas.  Mereka  menuntut  janji  Pemerintah Daerah  setempat  terkait  penutupan  tempat-tempat  karaoke  dan tempat prostitusi yang ada di Kabupaten Pamekasan. 6 Sebagaimana sebelumnya sempat terjadi  penyisiran atau sweeping yang dilakukan oleh Laskar Pembela Islam (LPI). Organisasi ini di bawah naungan Front  Pembela  Islam  (FPI)  di  Dusun  Langtolang,  Desa  Ponteh, Pamekasan,  Madura,  yang  berbuntut  panjang.  Sebab,  pada  saat penyisiran sempat terjadi kericuhan dan bentrokan  dengan warga sehingga menyebabkan 5 orang warga terluka. Selain itu,  beberapa kendaraan  bermotor  milik  kelompok  LPI  dirusak,  yaitu    1  unit mobil  Suzuki  Swift    dan  1  unit  sepeda  motor  Honda  Beat. Tindakan  main  hakim  sendiri  oleh  LPI-FPI  ini,  telah mengakibatkan trauma pada anak-anak dan kaum wanita.
Pada kesempatan yang sama, di depan ribuan umat dengan tegas   PANGDA  laskar  Pembela  Islam  Madura,  Kh.  Abd  Aziz Moh  Syahid,  menyatakan  bahwa  perjuangan  menegakkan kebenaran tersebut akan terus dilakukan, maskipun informasi yang disampaikan  kepada  para  tokoh  ulama  semua  tempat  hiburan sudah  ditutup.  Untuk  memastikan  semuanya  sesuai  dengan keinginan  para  tokoh  ulama,  Tim  Laskar  Pembela  Islam  yang
6 http://sorotpublik.com/berita-terkini/tagih-penutupan-tempat-karaoke- ribuan-massa-lpi-berdemo/diakses pada tanggal 19 Januari 2019.
sudah  dibagi  tugas  kembali  mengkroscek  lokasi  tempat  hiburan tersebut. 7
Setelah  melakukan  aksi  demo,  ribuan  massa  dari  Front Pembela  Islam  (FPI)  dan  Laskar  Pembela  Islam  (LPI)  wilayah Madura,  Jawa  Timur,  menggelar  syukuran  atas  ditutupnya  tempat prostitusi  dan  tempat  karaoke  di  Kabupaten  Pamekasan  oleh Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab),  Selasa  (22/1/2018).  KH.  Ali Karrar,  Ketua  Aliansi  Ulama  Madura  (Auma)  di  hadapan  massa mengucapkan  terima  kasih  kepada  pemerintah  atas  ditutupnya tempat  terlarang  itu  karena  telah  menjadi  penyakit  masyarakat. Seperti praktek prostitusi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Larangan.
KH.  Ali  Karrar  dalam  orasinya  menuntut  Pemkab menutup  secara  permanen  tempat  karaoke  dan  prostitusi  di Pamekasan,  menutup  rumah  kos  yang  tidak  sesuai  dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha  Pemondokan,  mencabut  Perda  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang  Hiburan  dan  Rekreasi  karena  Perda  tersebut  hanya menyuburkan praktek maksiat. 8

## C. Gerbang Salam dan Aksi Bela Syariat Islam
Aksi  kolektif  menentang  atau  mendesak  dalam mewujudkan  perubahan  tentunya  sama  tuanya  dengan perkembangan peradaban manusia itu. Perubahan satu peradaban masyarakat  tidaklah  selalu  melalui  jalan  “damai”.  Bahkan  sejarah membuktikan  perubahan  peradaban  masyarakat  kerap  terjadi melalui aksi-kasi kolektif atau lebih dikenal dengan istilah gerakan sosial. Atas dasar pemahaman tersebut,setidaknya dua macam tipe gerakan sosial, yakni gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan  yang  lebih  memfokuskan  pada  keresahan  ekonomi  bisa
7 Ibid.,
8 https://portalmadura.com/tempat-prostitusi-ditutup-fpi-lpi-pamekasan-gelar- syukuran-119940/ Diakses pada tanggal 19 Januari 2019.
disebut  gerakan  sosial  lama.  Biasanya  gerakan  sosial  lama menyandarkan pada ideologi politik tertentu. Sedang gerakan sosial yang  memfokuskan  pada  kaitan  isu-isu  simbolik  dan  kebudayaan dengan indentitas adalah gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru biasanya menerima pluralisme ide serta cenderung mengembangkan  pandangan  pragmatis  dalam  upaya  menciptakan sistem partisipasi politik seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan. Gerakan sosial baru lebih menaruh perhatian pada life politics dibandingkan emancipatory politis seperti pada gerakan sosial lama.  Oleh  karenanya,  keanggotaan  gerakan  sosial  baru  bersifat terbuka  tanpa  menghiraukan  latar  belakang  kelas  sosial,  etnisitas, politik, maupun agama.
Kendati  demikian,  gerakan  sosial  tidak  luput  dari  faktor grievance (keluhan)  atau social  discontent (perasaan  tidak  puas masyarakat).  Faktor grievance ini  menjadi  penyebab  yang mendorong  munculnya  gerakan  sosial  di  dalam  suatu  masyarakat tertentu.  Sebab grievance yang  dialami  masyarakat  atau  kelompok masyarakat  yang  sudah  tidak  mampu  lagi  dikelola  dan  dipikulnya maka melahirkan gerakan sosial. 9
Selain faktor grievance terdapat juga suatu kesempatan yang mendorong  lahirnya  gerakan  sosial,  yakni  struktur  kesempatan politik  ( political  opportunity  structure )  yang  terbuka  mempunyai  andil dalam merangsang lahirnya gerakan sosial. Faktor political opportunity structure sangat  relevan  untuk  membangun  gerakan  sosial,  sebab dapat  menjelaskan  bagaimana  peluang  politik  yang  terbuka  akan mendorong kelompok-kelompok gerakan sosial untuk memanfaatkannya  sebagai  ruang  untuk  melakukan  tekanan  atau desakkan pada agenda-agenda gerakan agar dapat mencapai tujuan gerakan sosialnya. 10
9 Sorensen,  Aage  B.  “Toward  a  Sounder  Basis  for  Class  Analisys”, American Journal
of Sociology 105, 1523-1558 (Vermont: 2000), 34.
10 Dela Porta, Donatella & Mario Diani, Social Movements; An Introduction. (United
Kingdom: Blackwell Publisher Inc. 1988), 9.
Setelah  melihat  peluang  politik,  untuk  menggerakan  masa maka  perlu  menggunakan framing sebagai  pembingkaian  gerakan protes.  Dalam framing ini  dibutuhkan  konsep  mobilisasi  struktur ( mobilizing  structure )  yang  dapat  menjelaskan  bahwa  gerakan  sosial itu membutuhkan organisasi, baik organisasi formal maupun tidak. Namun,  organisasi  gerakan  tersebut  haruslah  memiliki  struktur yang mudah untuk dimobilisir. Dalam konsep mobilizing structure ini menekankan  pentingnya  peranan  aktor  atau agent untuk memobilisasi  struktur  organisasi  agar  gerakan  sosial  tersebut mencapai hasilnya.
Istilah  mobilisasi  struktur  dapat  diartikan  sebagai “kendaraan”  untuk  melakukan  mobilisasi  orang-orang  lain  untuk menjadi  partisipan  di  dalam  aksi  kolektif.  Mobilisasi  struktur  ini dapat  dilakukan  pada  kelompok-kelompok  lapisan  bawah, organisasi-organisasi, dan jaringan informal guna membangun blok kolektif dari gerakan sosial dan revolusi. 11
Dalam  konteks  ini,aksi  demo  22  di  Lapangan  Pendopo Ronggo  Sukowati  Pamekasan,  mereka  menuntut  janji  pada Pemerintah  Daerah  setempat  terkait  penutupan  tempat-tempat karaoke dan tempat prostitusi yang ada di Kabupaten Pamekasan. 12
Upaya  ini  dilakukan  dalam  rangka  mentransformasikan  nilai-nilai Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari  sebagaiamana  dalam  Gerbang Salam.  Upaya  ini  merupakan  tahapan  sekaligus  bagian  tidak terpisahkan  dari  gerakan  jangka  panjang  umat  Islam  Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan syariat Islam melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. 13
Gerakan  aksi  22  Islam  lokal  yang  menentang  masyarakat Dusun  Langtolang,  Desa  Ponteh,  Pamekasan  berkaitan  dengan
11 McAdam Doug, Jhon D. McCarthy, Meyer N Zald. Comparative Perspectives On Social  Movement:  Political  Opportunities,  Mobilizing  Sructures,  and  Cultural  Framings .
(United Kingdom: Cambridge University Press. 1999), 3.
12 http://sorotpublik.com/berita-terkini/tagih-penutupan-tempat-karaoke- ribuan-massa-lpi-berdemo/
13 Tim LP2SI, Mengenal Gerbang Salam (Pamekasan: LP2SI, 2010), 3.
persoalan protistusi ilegal. Terutama berkaitan dengan kehormatan dan nilai-niai agama yang harus diikuti oleh masyarakat Pamekasan, sebagaimana  pembahasan  di  atas  mayoritas  agama  penduduk Pamekasan  adalah  Islam  yanng  sudah  meresap  dan  mewarnai kehidupan sosial mereka.
Aksi sweeping oleh  FPI  dan  LPI  yang  kemudian  berujung penyerangan  dan  bentrokan  di  Dusun  Langtolang,  pada  Jumat (19/1/2018)  berlatar  belakang  atas  dugaan  bahwa  di  desa  itu terdapat sebuah rumah yang dijadikan tempat prostitusi ilegal. Aksi tersebut menyisakan kekerasan yang tragis.  Faktor-faktor tersebut merupakan  keluhan (grievance) Laskar  Pembela  Islam  terhadap keberadaan protistusi ilegal yang dianggap menyimpang dari nilai- nilai keislaman.
GerakanLaskar Pembela Islam membingkai otoritas dirinya sebagai kelompok yang memegang teguh prinsip Islam yang benar, dan  menyerang  lawannya  sebagai  kelompok  lain  yang  menurut mereka  tidak  Islami,  sebab  protistusi  adalah  tindakan  degradasi moral.  Dalam kasus di Pamekasan ini, struktur kesempatan politik bisa  terwujud  karena  terdapat  dukungan  pemerintah  dalam kebijakan yang diambil, di mana lebih cenderung memprioritaskan kelompok  Islam  sebagaimana  aspirasi  kelompok  aksi  demo  22. Pesan  menyebar  luas  kepada  massa  Muslim  Pamkeasan,  bahwa gerakan  aksi  demo  tersebut  mendapatkan  momentum  yang  baik secara politik, karena massa Islam merasa bahwa pemerintah dalam hal  ini  aparat  keamanan,  memberikan  ruang  untuk  terjadinya struktur politik yang mendorong aksi demo terhadap protistusi di Pamekasan.  Selain  itu,  Perda  yang  berbasis  syariat  Islam  juga menjadi legetimasi aksi demo tersebut. Sebagaimana uraian di atas, dalam  kasus  aksi  demo  di  Pamekasan  ini,  yang  terjadi  adalah struktur dukungan politik sekaligus struktur kesempatan politik. Mobilisasi yang ditunjukkan melalui serangkaian aksi  yang disebut Aksi 22 menolak tempat protistusi  pada awalnya dimotori oleh  Front  Pembela  Islam  (FPI)  dan  Laskar  Pembela  Islam Pamekasan.  Aksi  ini  dalam  analisis  sosiologis  sebenarnya
merupakan  suatu  bentuk  demonstrasi  massa.  Di  mana  aksi  ini ditujukan  untuk  melakukan  tekanan  secara  paksa  untuk kepentingan politik khususnya dan juga kepentingan jangka pendek untuk suatu perubahan. Tekanan untuk perubahan politik dengan menggunakan  aksi  massa  dapat  diupayakan  seperti  demonstrasi secara  besar-besaran  dengan  cara  memaksakan  kehendak. Pemaksaan  ini  bisa  menggunakan  kekerasan,  baik  secara  fisik maupun  secara  simbolik,    yang  sering  disebut  dengan  istilah „ mobocracy ‟ atau diperintah atau didominasi dengan kekuatan massa. Pada  konteks  sosio-religius,  hal  tersebut  dinilai  sebagai gerakan  protes  murni.  Konteks  ini  tujuan  yang  disuarakan  oleh masyarakat  Islam  Pamekasan  pada  dasarnya  merupakan  sebuah kepedulian  terhadap  upaya  pemurnian  agama,  atau  lebih  tepatnya pemurnian  ajaran  agama  Islam  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai keislaman.  Dengan  demikian  kegiatan muaammalah yang  tidak sesuai  dengan  Perda  dan  praktek  Islam  akan  dianggap    bersalah . Tujuan  implisit  gerakan  aksi  demo  22  Pamekasan  dalam  konteks sosio-kultural adalah untuk membubarkan praktek  protistusi yang dinilai  akan  menggerus  nilai-nilai  keislaman  di  Kabupaten Pameksan.  Selain  itu,  praktik  prostitusi  ini  juga  bertentangan dengan Perda sebagai manifestasi nilai-nilai keislaman.
Dari  aksi  demo  22  di  Pamekasan  setidaknya  berdampak pada  kedua  kelompok.  Bagi  kelompok  yangmelakukan  demo aksi 22, mereka merasa bahwa hasil yang diperoleh jauh lebih besar dan berharga  karena  telah  sukses  melakukan  penegakan  syariat  Islam sebagaimana  Perda  atau  Gerbang  Salam.  Kemenangan  tersebut sekaligus  menujukan  identitas  mereka  sebagai  organisasi  yang menegakan syariat Islam. Sementara itu, dampak yang dialami oleh orang-orang  yang  terlibat  protistusi  akibat  gerakan  aksi  tersebut, bersifat  kompleks  dan  multi  dimensional;  baik  ekonomi,  sosial, politik, keagamaan, psikologis, pendidikan, maupun dampak secara hukum. Dalam menilai kejatuhan politik dari “Aksi 22 Pembubaran Tempat protistusi” sekali lagi amatlah penting untuk mengacu pada
analisa dari Judith Herman tentang analisa sosial dan konsekuensi psikologis pada kekerasan fisik dan psikis. Dia menyatakan bahwa: “Untuk dapat  lolos  dari  tanggung  jawab  atas  kejahatannya,  para pelaku kejahatan melakukan segala hal dalam kuasanya yang dapat mendorong kelupaan”.
Ketika  para  aktor  dan  aksi  kekerasan  memperoleh kekuasaan, mereka mempunyai empat pilihan terkait kekerasan dan memori kolektif: Pertama , melembagakannya; kedua , mengabaikannya  dengan  cara-cara  yang  mengarah  pada  amnesia kolektif; ketiga ,  mengubahnya  menjadi  kepahlawanan,dan keempat , mengalihkan  fokus  kepada  musuh  yang  baru.  Pada  aksi  tersebut LPI dan FPI telah terbukti menguasai strategi ketiga dan keempat. Aksi  22  Januari  2018  lalu  telah  dikelola  secara  luar  biasa untuk  memastikan  ekspos  maksimal  pada  media  sosial  dan konvensional. Pencitraan LPI dan FPI sebagai “Pahlawan pembela Syariat  Islam”,  telah  berhasil  menggeser  citranya.  Dalam  hal  ini dapat  dipastikan  bahwa    mereka  memiliki  langkah  efektif  dalam menghapus  memori  kolektif  tentang  tindakan  kekerasan  yang dilakukan LPI. Setidaknya, hal tersebut telah menutupi wajah LPI. Tetapi kekerasan LPI tidak akan dilupakan oleh korban kekerasan, meskipun ingatan mereka disepelekan secara sosial dan emosional.

## Kesimpulan
Aksi  22  dalam  pengertian  pengerahan  massa  dan demonstrasi  yang  dimobilisasi  oleh  LPI  merupakan  bagiand  ari kontestasi  politik.  Sebab  peristiwa  tersebut  dijadikan  sebagai respon  oportunistik  terhadap  protistusi  di  Pamekasan  yang melanggar  Perda  dan  syariat  Islam. Pertama ,  aksi  ini  dianggap sebagai  representasi  umat  Islam  Pamekasan  untuk  menunjukkan identitas  muslim  mereka  dengan  cara  menegakkan  Perda  hukum Syari‟ah. Kedua , peritiwa tersebut telah memberikan peluang Laskar Pembela Islam (LPI)  untuk menghapus memori kolektif mengenai kekerasan yang telah dilakukan mereka kepada masyarakat Dusun Langtolang, Desa Ponteh, Pamekasan melalui arus politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aage  B,  Sorensen.  “Toward  a  Sounder  Basis  for  Class  Analisys”, American Journal of Sociology 105, 1523-1558 , Vermont: 2000.
Dela  Porta,  Donatella  &  Mario  Diani, Social  Movements;  An Introduction, United Kingdom: Blackwell Publisher Inc. 1988.
McAdam  Doug,  Jhon  D.  McCarthy,  Meyer  N  Zald. Comparative Perspectives On Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Sructures, and Cultural Framings , United Kingdom: Cambridge University Press. 1999.
Taufiqurrahman, Islam  dan  Budaya  Madura. Bandung:  Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI, 2006.
Tim LP2SI, Mengenal Gerbang Salam. Pamekasan: LP2SI, 2010.
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180122065509-20- 270593/sweeping-laskar-fpi-dan-perlawanan-balik-warga- pamekasan/diakses pada tanggal 19 Januari 2019.
http://sorotpublik.com/berita-terkini/tagih-penutupan-tempat- karaoke-ribuan-massa-lpi-berdemo/diakses  pada  tanggal  19 Januari 2019.
https://portalmadura.com/tempat-prostitusi-ditutup-fpi-lpi-
pamekasan-gelar-syukuran-119940/ Diakses pada tanggal 19 Januari 2019.