## PENATAUSAHAAN ASET DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
Oleh : Opi Yulianti Opiyulianti11@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis (BPKD) ini berawal  dari  adanya  permasalahan  di  dalam  penatausahaan  aset  daerah,  yang  ternyata  belum dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Hal  ini  disebabkan  karena  belum  optimalnya  pengamanan barang milik daerah. Belum optimalnya pencatatan aset atau tidak akuratnya pencatatan aset yang dilakukan  oleh  pengelola  barang. Serta  belum  optimalnya  peng-inventarisasian  aset  daerah  yang mengakibatkan  masih  adanya  temuan  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK.  Dalam Penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa  1)  Penatausahaan  aset  daerah  yang  dilakukan  oleh  BPKD  Kabupaten  Ciamis pada  umumnya  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Permendagri  No.19  Tahun  2016  yaitu  dengan melaksanakan  kegiatan  pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  barang  milik  daerah.  2) Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  penatausahaan  barang  milik  daerah  yang  dilakukan oleh  BPKD  Kabupaten  Ciamis  antara  lain:  Masih  terdapatnya  kesalahan  di  dalam  memasukan data barang milik daerah ke dalam daftar pengguna barang milik daerah. Ditemukannya data aset yang  kurang  lengkap  didalam  spesifikasinya.  Ditemukan  juga  hambatan  di  dalam  pelaporan barang  milik  daerah  yang  disebabkan  karena  aplikasi  SIPKD  yang  belum  sempurna,  sehingga menghambat  di  dalam  peng-inputan  data  dan  pencetakan  data  barang  milik  daerah.  3)  Upaya- upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  di  dalam  penatausahaan  aset  darah oleh  BPKD  Kabupaten  Ciamis  antara  lain;  Harus  lebih  teliti  di  dalam  proses  pencatatan  barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan ke dalam Kartu Inventaris barang milik daerah serta dalam daftar barang milik daerah. Harus lebih teliti di dalam melaksanakan identifikasi yang dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat,  lengkap  dan  mutakhir  mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Serta, Pengurus barang tiap SKPD  harus    melaksanakan  pelatihan  dan  memberikan  masukan  ataupun  informasi  mengenai kekurangan  dari  aplikasi  SIPKD  guna  meningkatkan  kualitas  SIPKD  ke  tahap  yang  lebih sempurna.
Kata Kunci : Penatausahaan, Aset Daerah, Barang milik daerah
1. Pendahuluan
Dengan  adanya  sistem  otonomi  daerah maka  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten Ciamis berupaya semaksimal mungkin  dalam  melaksanakan  pengelolaan  aset daerah agar aset yang dimiliki Kabupaten Ciamis dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  serta  mampu mendongkrak  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan mewujudkan  ketertiban  administrasi  kekayaan daerah hingga mengamankan aset daerah.
Aset  yang  dimiliki  pemerintah  daerah sangat  bervariasi  baik  jenis  maupun    jumlahnya, sehingga berpotensi memunculkan permasalahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah  dilakukan  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, peneliti ingin memfokuskan  penelitiannya  pada  pelaksanaan penatausahaan  aset  karena  ditemukan  beberapa
permasalahan  mengenai  penatausahaan  aset tersebut antara lain: Belum optimalnya pengamanan  barang milik  daerah.  Belum optimalnya  pencatatan  aset  atau  tidak  akuratnya pencatatan  aset  yang  dilakukan  oleh  pengelola barang.  Belum  optimalnya  peng-inventarisasian aset  daerah  yang  mengakibatkan  masih  adanya temuan  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh BPK  dikarenakan  belum  semua  daftar  aset  yang tercatat di ketahui fisik dan keberadaannya.
Tujuan yang  ingin dicapai dalam penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  solusi mengenai  langkah  yang  harus  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  khususnya  Badan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dalam  rangka melaksanakan penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemendagri No.  19  Tahun  2016.  Oleh  karena  itu,  peneliti
mengambil judul mengenai: “ Penatausahaan Aset Daerah  Oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis”.
2. LANDASAN TEORI
Penelitian ini membahas mengenai Penatausahaan Aset Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis,  maka  diambil  beberapa  teori  yang dijadikan  referensi  dalam  penelitian  ini  antara lain : Berdasarkan Dadang Suwanda (2013:186) mengemukakan pengertian
penatausahaan bahwa:
“Penatausahaan  barang  milik  daerah  adalah rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  inventarisasi, pembukuan,  dan  pelaporan  barang  milik  daerah yang  harus  dicatat  dalam  daftar  barang  kuasa pengguna  oleh  kuasa  pengguna  barang.  Daftar barang  pengguna  oleh  pengguna  barang  dan daftar  barang  milik  daerah  oleh    pengelolaan barang.”
Selain  itu,  berdasarkan  Permendagri Nomor  19  Tahun  2016  menjelaskan  bahwa “Penatausaahan  adalah  rangkaian  kegiatan  yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang  milik  daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.”Sesuai  dengan Permendagritersebutyaitubahwapenatausahan  di meliputi  kegiatan  pembukuan,  inventarisasi  dan pelaporan  barang  milik  daerah  maka  dijelaskan sebagai berikut:
1. Pembukuan Menurut Dadang Suwanda (2013:217), “Pembukuan adalah  kegiatan pendaftaran dan pencatatan  barang  milik  Negara  ke  dalam daftar barang  yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang.”
2. Inventarisasi Menurut  Permendagri  No.19  Tahun  2016, “Inventarisasi adalah kegiatan untuk
melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan  hasil  pendataan  barang    milik daerah.”
3. Kegiatan Pelaporan Dadang  Suwanda  (  2013:224  )  menjelaskan, “Pelaporan adalah kegiatan penyampaian  data dan  informasi  yang  dilakukan  oleh  unit pelaksanaan    penatausahaan  barang  milik daerah  pada  pengguna  barang  da  pengelola barang.”
Menurut  Buletin  Teknis  Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyatakan bahwa :
“Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang dikuasai dan/ atau  yang dimiliki oleh pemerintah
sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari mana  manfaat  ekonomi  dan/atau  sosial  di  masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah  maupun  masyarakat  serta  diukur dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber  daya  non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber  daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya.”
Selanjutnya  pengertian  mengenai  barang milik daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  bahwa “  Barang  milik  daerah  adalah    semua    barang yang    dibeli  atau    diperoleh    atas    beban Anggaran   Pendapatan    dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”
Selain  itu,  dalam  pengertian  terbatas, pemerintah  dalam  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri (Kep. Mendagri) No. 49/ 2001 memberikan  pengertian  aset  daerah  sebagai barang  daerah.  Meskipun  definisi  ini  pada dasarnya  tidak  cukup  tepat  –  aset  lebih  luas  dari barang  –  namun  dalam  batas-batas  tertentu pengertian ini dapat digunakan untuk menjelaskan  “kekayaan”  milik  daerah.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa aset  dan  barang  milik  daerah  merupakan  suatu hal yang sama.
3. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode  penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan,  memberi  suatu  gambaran secara  sistematis,  faktual  serta  akurat  mengenai fakta-fakta  dan  sifat-sifat  serta  hubungan  antar fenomena yang sedang diselidiki.

## 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu  penelitian  dilakukan  kurang  lebih 9  bulan  terhitung  mulai  dari  bulan  November 2017  sampai  dengan  bulan  Juli  2018,  mulai  dari tahap  observasi  sampai  pada  tahap  penyusunan terakhir  dalam  bentuk  skripsi  yaitu  bulan  Juli 2018.Lokasi  penelitian  yang  dilakukan  oleh penelitiyakni  di  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis
3.3 Sumber Data Menurut Silalahi (2012 : 289)
mengatakan bahwa :
“Data  bersumber  dari  dalam  organisasi  yang dinamakan  sumber  atau  data  intern  dan  dari  luar organisasi  yang  dinamakan  sumber  atau  data
ekstern.  Sumber  data  ekstern  dibedakan  atas sumber  data  primer  ( primary  data) dan  sumber data sekunder (secondary data) .”
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  penulis menetapkan untuk sumber data primer adalah :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis = 1 orang
2. Kepala Bidang  Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis= 1 orang
3. Kasi  Penatausahaan  Aset  Daerah  di  Badan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Ciamis = 1 orang
4. Pelaksana  dan  Staf  Penatausahaan  Aset Daerah  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah = 3 orang
Sedangkan data sekunder  yaitu berupa dokumen- dokumen  di  dalam  penatausahaan  aset  daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan  Daerah  seperti  data  atau  dokumen KIB.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan salah satu langkah terpenting dalam melaksanakan  penelitian,  karena  tujuan  utama dari  penelitian  adalah  untuk  mendapatkan  data.
Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  dan  penjelasannya yakni sebagai berikut:
1. Studi kepustakaan
Studi  kepustakaan  yaitu  pengumpulan  data yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari bahan  bacaan  yang  relevan  dengan  masalah yang  diteliti  berupa  buku-buku  dan  literatur- literatur  yang  berhubungan  dengan  masalah yang sedang diteliti.
2. Studi lapangan Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang  diperoleh  secara  langsung  di  lokasi penelitian.
a. Observasi,  yaitu  teknik  pengumpulan  data dengan  cara  mengadakan  pengamatan langsung  objek  yang  berhubungan  dengan kajian penelitian.
b. Wawancara,  yaitu  pengumpulan  data dengan  cara  mengadakan  tanya  jawab dengan unsur-unsur yang ada hubungannya  dengan  masalah  penelitian ini.
3. Studi Dokumentasi Merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan cara  studi  kepustakaan,  meneliti  dokumen- dokumen,  catatan-catatan,  arsip-arsip  serta laporan  penelitian  yang  sudah  ada  sehingga dapat  menunjang  pelaksanaan  penelitian  ini
dari  sumber-sumber  resmi yang  dapat dipertanggungjawabkan.

## 3.5 Teknik  Pengolahan  Data  dan  Analisis Data
Teknik  pengolahan  /  analisis  data  yang penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu analisis  data  kualitatif,  karena  data  yang diperoleh penulis itu adalah  data  kualitatif  dalam wujud kata-kata yang telah diperoleh penulis dari hasil  observasi,  wawancara  yang  telah  di  dapat selama penelitian.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Matthew  B  dan A.  Michael  Hubberman  (Silalahi,  2012  :  239) bahwa:
“Analisis  data  kualitatif  dilakukan  apabila  data empiris  yang  diperoleh  adalah  data  kualitatif berupa  kumpulan  berwujud  kata  dan  bukan rangkaian  angka  serta  tidak  dapat  disusun  dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah
dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,  wawancara,  intisari,  dokumen,  pita rekaman)  dan  biasanya  “diproses”  sebelum  siap digunakan  (melalui  pencatatan,  pengetikan, penyuntingan,  atau  alih-tulis),  tetapi  analisis kualitatif  tetap  menggunakan  kata-kata  yang biasanya disusun ke dalam teks diperluas.”
Menurut Miles dan Hubberman (Silalahi, 2012  :  339-341),  menyebutkan  bahwa  “kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan  yang terjadi secara  bersamaan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.
Adapun  penjelasan  dari  tahap-tahap tersebut yakni sebagai berikut:
a. Reduksi  data,  Miles  &  Hubberman  (Silalahi, 2012 : 339) menyampaikan:
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
b. Penyajian data, Miles & Hubberman (Silalahi, 2012 : 340) menyampaikan:
Alur  kedua  yang  penting  dalam  kegiatan analisis  dalam  penelitian  kualitatif  adalah penyajian  data,  yaitu  sebagai  sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c. Verifikasi,  Miles  &  Hubberman  (Silalahi, 2012 : 341) menyampaikan:
Kegiatan  analisis  yang  ketiga  adalah  menarik kesimpulan dan verifikasi. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada Penatausahaan Aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan fokus  kajian  yang telah  ditentukan sesuai  dengan  Permendagri  No.  19  Tahun 2016adalah sebagai berikut:
1. Pembukuan :
a) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran  dan  pencatatan  barang  milik daerah.
b) Pengelola  barang  harus  dapat  menyusun daftar  barang  milik  daerah  berdasarkan himpunan barang pengguna.
2. Inventarisasi a) Pengguna
Barang melakukan inventarisasi  barang  milik  daerah  paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. b) Pengguna barang  menyampaikan laporan hasil  inventarisasi  kepada  pengelola barang  paling lama  3 (tiga)  bulan  setelah selesainya inventarisasi.
3. Pelaporan
a) Pengelola barang harus menyusun laporan  barang  Pengelolaan  semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan
b) Pengelola  Barang  harus  menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.
1. Tahapan-tahapan  atau  proses  dalam Penatausahaan  Aset  Daerah  oleh  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Adapun berdasarkan Permendagri No.19  Tahun  2016  menyatakan  bahwa “Penatausahaan  adalah  rangkaian  kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”Oleh  karena itu, tahapan-tahapan atau  proses  di  dalam  penatausahaan  aset daerah  dibagi  menjadi  3  yang  diuraikan sebagai berikut:
a. Pembukuan Berdasarkan hasil  penelitian  pada indikator  pertama  di  dalam  pembukuan  barang milik  daerah,  tahapan-tahapan  atau  proses  yang dilakukan adalah dengan melakukan rekonsilisasi dan  mengisi  form  rekonsiliasi  bulanan  yang disediakan  oleh  BPKD  sesuai  dengan  laporan realisasi  anggaran  (LRA)  dan  berita  acara penyerahan  barang.  Tahapan  selanjutnya,  yaitu dengan  memasukan  data  tersebut  ke  dalam SIPKD.
Sedangkan,  pada  indikatork  edua  di dalam pembukuan barang milik daerah. Tahapan- tahapan  atau  proses  yang  dilaksanakan  di  dalam
pembukuan  adalah  dengan  memasukan  seluruh barang milik daerah ke dalam Kartu Inventarisasi Barang  milik  daerah  sesuai  dengan  kode  barang DPA yang kemudian di Input ke dalam SIPKD.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya  tahapan-tahapan  atau  proses  di  dalam pembukuan barang milik daerah telah dilaksanakan  sesuai  dengan  Permendagri  No.19 Tahun 2016 dan sesuai dengan pendapat ahli.
b. Inventarisasi
Berdasarkan hasil penelitian pada indikator  pertama  di  dalam  inventarisasi  barang milik  daerah,  tahapan-tahapan  atau  proses  yang dilaksanakan  adalah  pertama  dengan  cara memberikan  pembekalan  dan  pelatihan  kepada setiap  SKPD  di  Kabupaten  Ciamis.  Kedua membentuk  tim  teknis  inventarisasi  barang berdasarkan  SK  yang  diberikan  oleh  Bupati. Ketiga  dengan  membandingkan  Kartu  Inventaris Barang  (KIB)  A,B,C,D,E  dan  F  barang  milik daerah  dengan  fisik  aset  yang  sebenarnya  di lapangan.
Sedangkan, pada indikator kedua didalaminventarisasibarangmilikdaerah.Tahapan- tahapan  atau  proses  yang  dilaksanakan  adalah  d dengan  menyesuaikan  data  yang  berada  pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F  dengan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan  dan kemudian  mencatatnya melalui form Kartu Kerja Inventaris (KKI) yang selanjutnya dibuat tabulasi dan  melaporkan  hasilnya  dengan  Berita  Acara Sensus yang disertai dengan lampiran- lampirannya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya  tahapan-tahapan  atau  proses  di  dalam inventarisasi barang milik daerah telah dilaksanakan  sesuai  dengan  Permendagri  No.19 Tahun 2016 dan sesuai dengan pendapat ahli.
c. Pelaporan
Berdasarkan hasil penelitian pada indikator  pertama  di  dalam  pelaporan  barang milik  daerah,  tahapan-tahapan  atau  proses  yang dilaksanakan  adalah  dengan  melakukan  rekon setiap bulan, yang dimaksudkan untuk memberikan  kemudahan  dalam  pelaksanaan rekon semesteran yaitu setiap 6 bulan sekali yang jatuh  pada  bulan  januari-juni  dan  juli-desember. Kemudian  setelah  itu  di  akhir  tahun  di  lakukan pelaporan  barang  milik  daerah  berdasarkan belanja  modal  masuk  dan  keluar  serta  sesuai dengan DPA.
Sedangkan,  pada  indikator  kedua  di dalam  pelaporan  barang  milik  daerah.  Tahapan- tahapan  atau  proses  yang  dilaksanakan  adalah dengan  mencatat  dan  melakukan  rekon  guna mengecek  kembali  data  ataupun  keadaan  dari
setiap  barang  milik  daerah  selama  6  bulan berjalan dan setahun berjalan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya  tahapan-tahapan  atau  proses  di  dalam pelaporan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai  dengan  Permendagri  No.19  Tahun  2016 dan sesuai dengan pendapat ahli.
2. Hambatan-Hambatan
dalam Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  oleh BPKD Kabupaten Ciamis.
Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan dalam  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  oleh BPKD  Kabupaten  Ciamis,  diantaranya  sebagai berikut :
1. Ketidakjelasan  data  suatu  barang  misalnya di dalam merk, type, lokasi dan alamat.
2. Mengenai  aplikasi SIPKD  yang harus selalu di perbaharui setiap tahunya.
3. Kesalahan  dalam  pencatatan  barang  milik daerah berdasarkan laporan realisasi
anggaran  yang  seharusnya  KIB  D  menjadi
KIB C.
4. Adanya  keterlambatan  di  dalam  rekon  yang dilakukan oleh SKPD.
5. Barang  milik  daerah  yang  berada  di  SKPD sering tidak dijumpai keberadaannya.
6. Sering  dijumpai  perbedaan  antara  data  dan informasi  dilapangan  sehingga  menghambat di  dalam  pencarian  riwayat  barang  milik daerah.
7. Hambatan  di  dalam  SDM,  karena  sering terjadinya rotasi pegawai sehingga menghambat  di  dalam  rekonsilidasi  barang milik daerah.
8. Jumlah  barang  milik  daerah  yang  terlalu banyak sehingga sering terjadinya keterlambatan  di  dalam  pelaporan  hasil inventarisasi.
9. Sering ditemukan data-data mengenai barang  milik  daerah  yang  belum  lengkap. Misalnya:  dalam  pembuatan  berita  acara yang  dilewat sementara barang  milik  daerah sudah berpindah tangan ataupun double catat sehingga  menghambat  di  dalam  membuat nilai hasi inventarisasi.
10. Masih terdapat data barang yang tidak sesuai dengan  KIB,  misalnya  suatu  barang  yang telah  ada  SK  penghapusannya  tetapi  masih terdapat  di  KIB  karena  tidak  melakukan pengeditan di dalam KIB tersebut.
11. Adanya keterlambatan
di dalam
penyampaian  laporan  barang  milik  daerah baik semesteran maupun tahunan.
12. Pengisian  data  laporan  semesteran  tidak sesuai dengan format yang telah di tentukan.
13. SIPKD  belum  bisa  mencetak  print  out perkelompok barang.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penatausahaan aset daerah oleh BPKD
Untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan dalam  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  oleh BPKD  Kabupaten  Ciamis,  diantaranya  sebagai berikut :
1. Melakukan  konsultasi  kepada  BPP  dalam melakukan  pembelian  barang  dan  pelaporan pembelanjaan barang milik daerah mengenai kejelasan suatu barang.
2. Memberikan pelatihan serta penyempurnaan aplikasi  SIPKD  agar  lebih  mudah  di  dalam pengerjaan  penginputan  data  barang  milik daerah.
3. Melakukan  koordinasi  dengan  pengurus barang  dalam  menyusun  DPA  agar  tidak terjadi re-class.
4. Memberikan sosialisasi atau surat pemberitahuan kepada tiap SKPD agar tidak terjadi keterlambatan di dalam rekon kepada setiap SKPD.
5. Menelusuri  barang-barang  yang  sudah  lama mulai  dari  pengadaan  sampai  kepada pemegang barang terakhir.
6. Dengan  menambahkan  data  barang  milik daerah  secara  rinci  di  dalam  kolom keterangan.
7. Dengan  melaksanakan  pembekalan  dan pelatihan  secara  berkala  kepada  pengurus barang di setiap SKPD
8. Menambah  tim  kerja  inventarisasi  barang milik  daerah  sehingga  dapat  bekerja  secara cepat  di  dalam  rekonsiliasi  terhadap  barang milik daerah yang belum tercatat di SKPD.
9. Lebih  meningkatkan  ketelitian  di  dalam pembuatan  tabulasi  data  guna  mengurangi kesalahan  di  dalam  pengajuan  penghapusan barang milik daerah.
10. Melakukan  koordinasi  dengan  pengurus barang  yang  menerima  maupun  yang mengeluarkan  barang  tersebut  untuk  segera di  buatkan  Berita  acara  atau  mutasi  keluar suatu barang.
11. Mengadakan sosialisasi agar tiap-tiap SKPD dapat  melaksanakan  rekon  dengan  tepat, sehingga  BPKD  dapat  memperoleh  data dengan cepat.
12. Dengan  menyuruh  seluruh  SKPD  mengisi data  secara  jelas  sesuai  dengan  format  yang telah ditentukan.
13. Dengan  mengajukan  usulan  pembaharuan aplikasi kepada tim USADI sebagai penyedia aplikasi SIPKD.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai
penatausahaan aset daerah oleh BPKD Kabupaten  Ciamis  diperoleh  kesimpulan  yang diuraikan sebagai berikut : a) Penatausahaan  aset  daerah  yang  dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis pada umumnya  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan Permendagri No.19 Tahun 2016  yaitu  dengan melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi  dan  pelaporan  barang  milik daerah.
b) Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam penatausahaan  barang  milik  daerah  yang dilakukan  oleh  BPKD  Kabupaten  Ciamis antara lain diuraikan sebagai berikut :
1. Masih  terdapatnya  kesalahan  di  dalam memasukan  data  barang  milik  daerah  ke dalam  daftar  pengguna  barang  milik daerah.
2. Ditemukannya  data  aset  yang  kurang lengkap  didalam  spesifikasinya,  sehingga berdampak  pada  ditemukannya  temuan oleh BPK RI.
3. Hambatan di dalam pelaporan disebabkan karena  aplikasi  SIPKD  yang  belum sempurna,  sehingga  menghambat di dalam  peng-inputan  data  dan  pencetakan data barang milik daerah.
c) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan  di  dalam  penatausahaan aset  darah  oleh  BPKD  Kabupaten  Ciamis antara lain :
1. Harus  lebih  teliti  di  dalam  proses pencatatan  barang  milik  daerah  kedalam daftar  barang  pengguna  dan  ke  dalam Kartu Invenatris barang milik daerah serta dalam daftar barang milik daerah.
2. Harus  lebih  teliti  di  dalam  melaksanakan identifikasi  yang  dimaksudnkan  untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap  dan  mutahir  mengenai  kekayaan daerah  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh pemerintah daerah.
3. Pengurus  barang  tiap  SKPD  harus melaksanakan  pelatihan  dan  memberikan masukan  ataupun  informasi  mengenai kekurangan  dari  aplikasi  SIPKD  guna meningkatkan  kualitas  SIPKD  ke  tahap yang lebih sempurna.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Agar  pelaksanaan  penatausahaan  aset  daerah oleh  BPKD  Kabupaten  Ciamis  berjalan dengan  baik,  sebaiknya  dilakukan  sesuai dengan  Permendagri  No.19  tahun  2016  dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Untuk  meminimalisir  hambatan-hambatan yang  terjadi  di  dalam  penatausahaan  aset daerah oleh BPKD maka di dalam melakukan pencatatan barang milik daerah harus dilakukan  dengan  lebih  detail  dan  terperinci guna  meminimalisir  adanya  temuan-temuan oleh  BPK  dan  agar  memudahkan  di  dalam penelusuran data barang milik daerah.
3. Sebaiknya BPKD Kabupten Ciamis melakukan inovasi-inovasi di dalam penatausahaan  aset  daerah,  sehingga  tujuan dari  penatausahaan  tersebut  dapat  terwujud, antara lain dengan cara :
1) Dengan  melakukan  pelatihan-pelatihan agar SDM yang dimiliki lebih berkualitas.
2) Dengan  melakukan  jemput  bola  (turun langsung)  ke tiap SKPD agar tidak terjadi kesalahan  di  dalam penatausahaan barang milik daerah baik itu di dalam melakukan inventarisasi,
pencatatan, maupun pembukuan.