## Urgensi Perceraian Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Stabat
Dian Yusri 1 , Satria Aridarma 2 1,2 Sekolah Tinggi Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Diyan_Yusri@staijm.ac.id
ABSTRACT
This research is titled Urgency of Divorce of Siri Marriage in Stabat Religious Court (Case Study of Stabat Religious Court Case Number 583). The background of this title is the existence of a marriage of siri which is carried out by a man and woman, but when he wants to get a divorce the wife makes a divorce to the Stabat Religious Court. The main problem in this study is what is the urgency or encouragement of the wife to make a divorce suit to her husband in the Stabat Religious Court even though they only do a series of marriages. This research is a type of library research (library research) which is a case study. Data in the form of the decision of the Stabat Religious Court number 583 / Pdt.G / 2019 / PA.Stb, secondary data books relating to the title that supports the research. Data collection techniques documentation, interviews and literature study. Content analysis techniques. Based on the results of the study, it was found that the Stabat Religious Court accepting divorce lawsuits from Siri marriages is to avoid any harm and to gain goodness both legally and philosophically. The urgency of divorce carried out in the Religious Courts is in order to obtain legal certainty of divorce and to facilitate all administrative matters for children born from such marriages. And in essence the divorce suit from the marriage of siri which is granted is to avoid harm and gain benefit.

## Key wodrs: Perceraian, Nikah, Siri

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul urgensi perceraian pernikahan siri di pengadilan Agama Stabat ( Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Nomor Perkara 583). Latar belekang judul ini yaitu adanya pernikahan siri  yang di lakukan oleh seorang  laki-laki dan wanita, namun Ketika ingin bercerai sang istri melakukan gugatan ceraike Pengadilan Agama Stabat. Pokok permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  apa  yang  menjadi  urgensi  ataupun  dorongan  dari  istri  untuk melakukan  gugatan  cerai  kepada  suaminya  di  Pengadilan  Agama  Stabat  walaupun  mereka hanya melakukan ernikahan siri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library reseach) yang  bersifat  studi  kasus.  Data    berupa  putusan  Pengadilan  Agama  Stabat  nomor 583/Pdt.G/2019/PA.Stb,  data  sekunder  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  judul  yang menunjang penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.Teknik  analisa  content  analysis.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh  bahwa Pengadilan  Agama  Stabat  menerima  gugatan  cerai  dari  pernikahan  siri  adalah  untuk menghindarkandari segala kemadharatan dan untuk mendapatkan kemaslahatan baik secara yuridis, dan maupun filosofis. Urgensi dari perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama adalah  agar  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap  perceraiannya  dan  untuk mempermudah  segala  urusan  adminitrasi  untuk  anak-anak  yang  lahir  dari  pernikahan  siri tersebut.  Pada  intinya  gugatan  cerai  dari  perkawina  siri  yang  dikabulkan  adalah  untuk menghindari kemadharatan dan mendapatkan kemaslahatan.

## Kata Kunci: Perceraian, Nikah, Siri

## PENDAHULUAN
Hakikatnya  pernikahan  dalam  Islam  hanya  memiki  5  rukun  nikah,  yaitu adanya  pengantin  pria,  adanya  pengantin  wanita,  adanya  wali  nikah  bagi  wanita, adanya saksi nikah bagi peria dua orang laki-laki. Akan tetapi peraturan di Negara Indonesia harus memenuhi dua syarat yaitu, syarat materi l dan syarat adminitratif . Untuk syarat materil sendiri berikan syarat-syarat yang sudah di tetapkan dalam KHI atau pun UU no 1 tahun 1974, sedangkan untuk syarat adminitratif sendiri syarat- syarat yang berbentuk adminitrasi contohya seperti harusnya pernikahan tersebut di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Perkawinan  adalah  suatu  perbuatan  hukum,  oleh  karena  itu  mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berbunyi  : “Perkawinan a dalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaanya itu”. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau  miitsaaqoon  gholiidhan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah (Ridwan Indra, 2014)
Ketentuan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan menitik  beratkan  sahnya  perkawinan  pada  dua  unsur,  yaitu;  perkawinan  harus dilaksanakan  sesuai  dengan  syarat  dan  prosedur  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang (hukum negara) dan hukum agama (Wahyono Darmabrata, 2013). Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang- Undang negara tanpa  memperhatian  ketentuan-ketentuan  agama  perkawinan  tersebut  tidak  sah, demikian juga sebaliknya.
Adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan
dilakukan  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Pencatatan  tersebut  tidak  menentukan  sahnya suatu  peristiwa  hukum  suatu  perkawinan,  tetapi  hanya  memberikan  pembuktian bahwa  peristiwa  hukum  itu  telah  terjadi  dan  dilakukan,  sehingga  hanya  bersifat administratif, karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama  dan  kepercayaannya.  Adapun  tahapan  atau  proses  pencatatan  perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Begitu  pula  dalam  hal  perceraian  terhadap  perkawinan  yang  tidak dicatatkan.  Tidak  pada  lembaga  negara  yang  berwenang  menangani  proses perceraiannya dan memberi perlindungan atas hak-hak istri dan anak sebagaimana diatur dalam UUP. Karena itu, perkawinan semestinya dilakukan secara resmi sesuai perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  melindungi  hak  istri  dan  anak.  Dalam perkawinan yang sah, jika istri hendak bercerai maka berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non-muslim. Jika  dikabulkan,  pengadilan  akan  menerbitkan  putusan  perceraian  yang  berlaku sebagai akta otentik yang membuktikan hapusnya hubungan perkawinan.
Talak  berasal  dari  kat a  “ithlaq”  artinya  “melepaskan  atau  meninggalkan.” Dalam  istilah  agama  “Talak  yaitu  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau  bubarnya hubungan  perkawinan” (Sayid  Sabiq,  2016).  Hal-hal  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  talak  atau  perceraian  perkawinan  dapat  putus  karena,  kematian, percerain, atas keputusan pengadilan (Moch. Isnaeni, 2016).
Pernikahan  siri  artinya  nikah  rahasia  atau  disebut  juga  nikah  di  bawah tangan.    Nikah  siriadalahpernikahan  yang dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan tampa  pemberitahuan  kepada  orangtuanya  yang  berhak  menjadi  wali.  Nikah  siri dilakukan  dengan  syarat-syarat  yang  benar  menurut  hukum  Islam.  Hanya  pihak orangtua dari kedua belah pihak tidak diberitahu, dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orangtua (Beni Ahmad saebani, 2017).
Mahmudin  Bunyamin  dan  Agus  Hermanto  menjeskan  bahwa  nikah  siri dapat  di  bedakan  menjadi  dua  jenis,  yakni;  Akad  nikah  yang  dilakukan  oleh seoranglaki-laki  dan  seorang  perempuan  tanpa  hadirnya  orang  tua  atau  wali  dari pihak perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini akad nikahnya hanya di hadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal, guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak
Volume 3 Nomor 2(2019)  280-289  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v3i2.733
berwenang menjadi wali nikah karena ia tidak termasuk prioritas dalam wali nikah. Kedua; Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam,  tetap  itidak  dicatatkan  sesuai  dengan kehendak Undang-Undang  Perkawin di  Indonesia  (Mahmudin  Bunyamin  dan  Agus Hermanto, 2017)
Adapun  rumusan  dapat  dipapaarkan  yakni:  Bagaimana  pendapat  para ulama mengenai perceraian/talak? Apa pendapat para ulama mengenai pernikahan siri? Sejauh mana pentingnya perceraian pernikahan siri di Pengadilan Agama? Apa urgensi perceraian pernikahan siri yang diajukan di Pengadilan Agama Stabat? Dari rumusan masalah maka, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pendapat para ulama mengenai perceraian. Agar mengetahui definisi pernikahan siri menurut para ulama.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pentingnya  perceraian  pernikahan  siri  di Pengadilan  Agama  Stabat.  Untuk  dapat  mengetahui  urgensi  dari  perceraian pernikahan siri yang dilakukan di Pengadilan Agama Stabat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan  menggunakan  pikiran  secara  seksama  untuk  mencapai  suatu  tujuan, sedangkan  penelitian  adalah  suatu  kegiatan  untuk  mencari,  merumuskan  dan menganalisa sampai menyusun laporan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian empiris yang berfokuskan pada studi lapangan ( field study ) guna mendapatkan data primer.  Dan  menunjangnya  maka  dilakukan  studi  pustaka  ( literature  study )  untuk mendapatkan data sekunder.
Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis ( descriptive analytics ), artinya  laporannya  mendeskripsikan  fakta-fakta  empiris  di  lapangan  dengan menggunakan  analisa  normatif  ( normative  analytics )  sehingga  fakta-fakta  tersebut memiliki  makna  dan  kaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Guna  memperoleh data yang dipelukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penerapan metode  pengumpulan  data,  yaitu  mengadakan  studi literature (perpustakaan)
dengan membaca dan membandingkan seluruh buku-buku di perpustakaan maupun milik pribadi yang isi dari buku tersebut berhubungan dengan judul yang di tulis.
Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data lapangan yakni, Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data, dimana teknik pengumpulan data dilakukan  peneliti  dalam  mengadakan  pengamatan  secara  langsung.  Teknik dokumentasi  yaitucara  menghimpun  data  yang  menggunakan  dokumen  sebagai sumber  data  (Cholid  Narbuko,  Abu  Achmadi  2017). Interview (wawancara) merupakan  cara  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  tanya  jawab  langsung sepihak  kepada  pihak  yang  berperkara  mengenai  pemohon  ataupun  penggugat perceraian dari pernikahan siri yang di ajukan di Pengadilan Agama Stabat. Analisis data, yaitu seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan diklasifikasikan dan disusun secar asistematis, sehingga dapat dijadikan sebagai  acuan  dalam  melakukan  analisis.  Langkah  selanjutnya  data  perimer  dan sekunder  dianalisa  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  diskriftif ( descriptive  method ).  Dari  penelitian  ini diharapkan dapat   memberikan  gambaran secara  rinci  dan  sistematis  tentang  permasalahan  yang  akan  diteliti  dan  akhirnya menemukan solusiber dasarkan data yang diproleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendapat Para Ulama Mengenai Pernikahan Siri
Para  ulama  istilah  makna  yang  dipahami  dari  nikah  sirih  masih  menjadi ikhtilaf. Sehingga hukum yang timbul darinya juga mengalami perbedaan.  Menurut malikiyah yang dimaksud nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami,  para saksi merahasiakannya  untuk  istrinya  atau  jamaahnya,    sekalipun  keluarga  setempat. Dalam  mazhab  Maliki  jika  pernikahan  siri  itu  dilaksanakan  karena  takut  dengan mengumumkannya  akan  terjadi  suatu  hal  yang  tak  diinginkan  misal  perbuatan dzalim,  atau  khawatir  takut  kena  sihir  maka  pernikahannya  bukans  esuatu  yang haram  dan  tidak  perlu  Fasakh(  pembatalan  pernikahan).  Namun,    jika  hilang
kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri.  Pernikahannya dapat di Fasakh (dibatalkan) jika keduanya belum sampai melakukan  hubungan  suami  istri.    Namun  jika  telah  terjadi  hubungan  suami  istri keduanya harus dipisahkan (Vivi Kurniawati, 2016)
Madzhab Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan  yang  tidak  bisa  menghadirkan  kedua  saksi.  Adapun  jika  dalam pernikahan  telah  dihadiri  dua  orang  saksi  maka  bukankah  dinamakan  nikah  siri melainkan  alaniyah  pernikahan  pada  umumnya  yang  diketahui  khalayak  ramai. Adapun  masalah  ketidakhadiran  wali  dalam  mazhab  ini  tidak  mendapat  perhatian khususk  arena  Wali  bukanlah  rukun  sah  nikah  sehingga  jika  ada  dua  orang  saksi tanpa  wali  pernikahan  sudah  di  anggap  sah.  Menurut  hanafiyah  pernikahan  Siri adalah  pernikahan  yang  diharamkan  berdasarkan  dalil  bahwa  adanya perintahRasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan.
Madzhab Asy- Syafi’iyah tak jauh dari pendapat Hanafiah,  kalangan madzhab ini juga tidak membolehkan praktik nikah siri.  Menyiarkannya adalah lebih disukai. MadzhabHanabilah nikah yang telah dilangsungkan. Menurut ketentuan syariat Islam adalah sah,  meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai,  wali dan para saksinya.
Hanya saja hukumnya makruh.  Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had”.
Lafaz  itlaq  (melepaskan)  digunakan  pada  meleraika  nikatan  perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus (Wahbah Zuhaili, 2011). Dalam Islam aturan mengenai pencatatan nikah perkawinan tidak disebut dengan rinci atau tersurat bahwa pencacatan perkawinan merupakan salah  satu  syarat  sah  nyaperkawinan.  Tetapimenurut  hukum  Islam  persoalan pencacatan  perkawawinan  dapat  dipandangi  sebagai  masalah  darurat.  Ketentuan umum bagi sahnya suatu perkawinan adalah hasil ijitihad kerena tidak disebutkan dalam al- Qur’an maupun hadist. Hukum ijtihad dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  al- Qur’an  dan  hadist  atau  pun maqa shid  syariah.  Berdasarkan  kaidah  ushul  fiqh,  yaitu  “  hukum  dapat  berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman (Yunggo, 2011).
Isbat nikah sebagai solusi problem perkawinan yang tidak tercatat negara sangat  penting  dan  dibutuhkan  bagi  mereka  yang  terkait  dengan  perkawinan  itu,
Volume 3 Nomor 2(2019)  280-289  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v3i2.733
yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum masyarakat. Dalam  hukum  Islam  disebutkan  bahwa  salah  satu  tujuan  hukum  Islam  adalah kemaslahatan,  dimana  hukum-hukum  syariat  bermaksud  untuk  kemaslahatan manusia  dan  menghidarkan  merekadari  kehancuran.  Maka  aturan  isbat  nikah termasuk dalam kerangka tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi  orang-orang  yang  membutuhkan  solusi  karena  menyangkut  kebutuhan  dasar mereka dalam bingkai kenegaraan (Syarifuddin Amir, 2016).
Isbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan Buku  Kutipan  Akta  Nikah  sebagai  bukti  otentik  bahwa  suatu  perkawinan  telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya  dengan  dilampiri  penetapan  isbat  nikah  oleh  Pengadilan  Agama. Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar  dan  penting  dalam  upaya  memberikan  rasa  keadilan  dan  kepastian  serta perlindungan hukum bagi masyarakat.
Selama  ini  tidak  memiliki  Kartu  Keluarga  karena  tidak  mempunyai  Buku Nikah, setelah adanya penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah  mengurus  Kartu  Keluarga  dan  Akta  Kelahiran  anak-anak  mereka  sehingga sudah  tidak  kesulitan  untuk  masuk  sekolah.  Bahkan,  calon  jamaah  haji  yang  tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  Lafaz  itlaq  (melepaskan) digunakan  pada  meleraikan  ikatan  perkawinan  atau  meleraikan  akad  perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus. Para ulama memiliki persamaan pendapat mengenai Perceraian/Talak merupakan perpisahan antara suami dan istri dengan keadaan sadar dan di saksikan oleh saksi.
Dalam hal nikah siri, para ulama memiliKI perbedaan pendapat mengenai maknanya,  dan  ada  beberapa  ulama  membolehkan  pernikahan  siri  karena  adanya
alas an tertentu dan ada juga ulama yang mengharamkan pernikahan siri, ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya pernikahan siri itu merupakan makruh. Peneliti dapat  mengatakan  bahwasannya  perceraian  pernikahan  siri  sangat  penting  di lakukan  di  Pengadilan  Agama,  Karena  akan  memberikan kepastian  hukum  kepada anak-anak  yang  lahir  dari  pernikahan  siri.  Sebelum  terjadinya  perceraian  dari pernikahan yang di lakukan secara siri adalah melakukan isbat nikah terlebih dahulu, yang mana akan menjadi satu kesatuan dalam permohonan ataupun gugatan cerai dari pernikahan siri tersebut. Untuk itu peneliti memaparkan sedikit mengenai isbat nikah terlebih dahulu.
Penghujung kesimpulan peneliti yang sudah penulis kumpulkan data dari orang yang berpekara langsung mengenai perceraian pernikahan sirri di Pengadilan Agama  Stabat,  penliti  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  urgensi  dari  pengajuan perceraian pernikahan sirri di Pengadilan Agama adalah agar mendapat Kepastian hukum dari Negara, seperti dapat membuat Kartu Keluarga dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak seperti Akta Kelahiran untuk anak.

## Saran
Kepada  para  penegak  hukum  khususnya  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  sebagai  lembaga  yang  menjalakan  kekuasaan  kehakiman  agar  bisa memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku nikah siri. Karena dengan tidak adanya saksi yang tegas, semakin marak dan merajalela pernikahan siri.
Kepada  seluruh  masyarakat,  marilah  bersama-sama  mengikuti  dan melaksanakan  aturan-aturan  yang  ada  sehingga  dapat  perlindungan  hukum, dipermudah  dalam  segala  urusan,  dipandang  sama  dihadapan  hukum  dan  tidak merasa  dipandang  sebelah  mata  atau  ikucilkan  oleh  masyarakat.  Salah satucontohmasalahpernikahan  nikah  siri  yangdilakukansetelahhamildiluar  nikah yang  sudah  peneliti  paparkan  dengan  sekuat  tenaga  tentang  akibat  yang  mungkin bisa  diam  bil  hikmahnya.  Khusus  bagi  kaum  wanita,  hati – hati  dalam  memilih pasangan  hidup  dan  jangan  mau  diajak  untuk  melakukan  nikah  siri  ,yakinlah  dan percaya,  bahwa  nikah  siri  banyak  merugikan  kaum  wanita  dan  anak-anak  yang dilahirkan dari nikah siri tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Beni Ahmad Saebani. (2017). Fiqh Munakahat . Bandung: Pusaka Setia.
Cholid  Narbuko,  Abu  Achmadi.  (2017). Metode  Penelitian .  Jakarta:  Bumi
Pustaka
Volume 3 Nomor 2(2019)  280-289  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v3i2.733
Hujaemah  Tahindo  Yunggo.  (2011). Fiqh  Perempuan  Kontemporer .  Jakarta:
Ghilia Indonesia.
Kurniawati,Vivi. (2016). Nikah Siri. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
Mahmudin  Bunyamin  &  Agus  Hermanto.  (2017). Hukum  Perkawinan  Islam . Bandung: Pustaka Setia.
M  Ridwan  Indra.  (2014). Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Jakarta:  CV.  Haji Masagung.
Moch.  Isnaeni.  (2016). Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Bandung:  PT.  Rafika Aditama.
Sayid Sabi.  (2016). Fiqih Sunnah 8 . Bandung : PT. Al Ma’arif, Cet. XXII
Syarifuddin  Amir.  (2016). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Wahyono Darmabrata. (2013). Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 . Jakarta: Gitama
Jaya
Zuhaili,  Wahbah.  (2011). Fiqh  dan  Perundangan  Islam ,  terjemahan  Ahmad Syed Hussain. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Volume 3 Nomor 2(2019)  280-289  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v3i2.733