## Implementasi Kebijakan Progran Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang
Kusman Yuhana 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang kusmanyuhana.jurnal@gmail.com
Titin Kartini 2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang titin.unsub@gmail.com

## Abstrak
Hasil penelitiannya menunjukan Implementasi PKH di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang  belum  optimal.  Hal  ini  berarti  masih  banyak  yang  harus  diperhatikan  dan ditingkatkan dalam mekanisme maupun prosedur yang ada, dilihat dari proses kegiatan perrtemuan  awal,  validasi,  pembentukan  kelompok,  pemuhtahiran  data,  verifikasi komitmen peserta dan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan. Kemudian beberapa faktor pendukung dalam implementasi program PKH dukungan kelembagaan PKH yang telah  berjalan  efektif,  semangat  dan  atusias  KPM  dalam  menjalani  Program,  PKH memiliki  kejelasan  isi  yang  memudahkan  pendamping  dan  KPM  dalam  menjalankan program,  Lembaga  bayar  menyalurkan  dana  bantuan  tepat  jumlah  dan  tepat  waktu. Faktor penghambat implementasi PKH di Kelurahan Cigadung meliputi kendala sumber data  yang  kurang  akurat,  sering  kali  terjadi  kecemburuan  sosial  antara  KPM  dan masyarakat  setempat,  rendahnya  daya  tangkap  dari  KPM  berlatar  belakang  pendidikan (SD/SMP  kurang  memahami  PKH  dan  dalam  penggunaan  dana  PKH  oleh  KPM  kerap digunakan  diluar  ketentuan.  Untuk  jangka  panjang  belum  bisa  merubah  pola  pikir  dan perilaku RTSM secara siginifikan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH)

## Abstract
This  research  used  theory  of  implementation  approach  of  policy  of  Daniel  Mazmanin  and  Paul Sabtier.  This  theory  sees  the  variable  in  controlling  the  problem.  Variable  of  ability  of  policy  in structuring  the  implementation  process  accurately  and  variable  from  outside  of  policy  that influence the implementation process. This research used descriptive methodology with qualitative approach. The data collecting was done by monitoring and interview thoroughly. The result of this research  showed  that  the  implementation  of  family  of  expectancy  program  in  Cigadung  District Subang Regency had many obstructions and had not been done well yet. The socialization had not thoroughly,  so  that  it  could  not  get  supports  from  the  stakeholder.  There  were  still  many  poor
families had not got the assistance of this program. The guidance had not done well yet. The use of financial  support  of  this  program  was  out  of  its  function.  For  long-range,  it  could  not  change mindset and attitude of poor family significantly.
Keywords : Policy implementation, Family of Expectancy Program

## Pendhauluan
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, anatara  lain,  pendapatan,  pendidikan,  lokasi,  gender,  dan  kondisi  lingkungan. Kemiskinan  di  Indonesia  dicirikan  oleh  banyaknya  rumah  tangga  yang  berada disekitar  garis  kemiskinan.  Akibatnya,  meski  tidak  tergolong  miskin,  mereka  rentan terhadap  kemiskinan.  Kemiskinan  adalah  kurangnya  kesejahteraan.  Pendapat konvesional  mengaitkan  kesejahteraan  terutama  dengan  kepemilikan  barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memilki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori  sejahtera.  Kemiskinan  juga  dapat  dikaitkan  dengan  suatu  jenis  konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki  tempat  tinggal,  kekurangan  pangan,  atau  memilki  kondisi  kesehatan  yang buruk. . (Khoman Ali,dkk:13) Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang  tidak  saja  melibatkan  faktor  ekonomi,  tetapi  juga  sosial,  budaya  dan  politik. Seseorang  atau  keluarga  miskin  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  saling berkaitan satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersediannya lapangan pekerjaan,  terkenan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  tidak  adanya  jaminan sosial(pensiun,  kesehatan,  kematian),  atau  hidup  dilokasi  terpencil  dengan sumberdaya  alam  dan  infrasturktur  yang  terbatas .    (Khoman  Ali,dkk:13) Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Kesejahteraan  Sosial,  dan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang  Penanganan  Fakir  Miskin,  serta  aturan lainnya  dalam  mendukungya.  Untuk  meminimalisir  permasalahan  kesejahteraan sosial,  khususnya  kemiskinan  maka,  Pemerintah  Indonesia  memiliki  berbagai program  penanggulangan  berbasis  bantuan  sosial,  program  penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan  yang  berbasis  pemberdayaan  usaha  kecil.  Salah  satu  program  berbasis bantuan  sosial  dari  dari  pemerintah  yaitu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH). Pemerintahan Indonesia melalui Kementrian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan  (PKH).  Program  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  yang  merupakan  salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  :  63  Tahun  2016  Tentang  Tugas Pokok,  Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang  Bidang  Perlindungan dan  Jaminan  Sosial  Pasal  9.  Bidang  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  mempunyai fungsi  :  (a)  Penyusunan  rencana  kegiatan  Seksi  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial;  (b)
Pelaksanaan  penyusunan  bahan  kebijakan  teknis  dan  fasilitas  Penyelenggaraan Jaminan Sosial; (c) Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial;  (d)  Pelaksanaan  fasilitas  Penyelenggara  Jaminan  Sosial;  (e)  Pelaksanaan Pembinaan  Program  Keluarga  Harapan  dan  Program  Jaminan  Sosial  lainnya;  (f) Menyelenggarakan  koordinasi  pada  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial;  (g)  Pengolaan Data  dan  Informasi  Seksi  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial;  (h)  Penyusunan  Laporan hasil kegiatan pada Seksi Penyelenggaraan Sosial.
Program unggulan yang di klaim pemerintah, salah satunya adalah PKH (Program Keluarga  Harapan).  PKH  merupakan  salah  satu  program  Conditional  Cash  Transfer (CCT)  yang  juga  dikenal  di  dunia  dalam  menanggulangi  kemiskinan  yang  kronis, sebagai  bentuk  penanggulangan  sosial.  Program  ini  memberikan  bantuan  dana kepada  RTSM  (Rumah  Tangga  Sangat  Miskin).  Sebagai  upaya  percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengklaim melaksanakan  Program  Bantuan  Tunai  Bersyarat  (BTB)  yang  dikenal  dengan  nama Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tersebut.  Bantuan  dana  PKH  yang  diberikan berorientasi kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan  kesehatan.  Tidak  semua  RTSM  bisa  menjadi  peserta  PKH,  hanya  keluarga  yang mempunyai  ibu  hamil  dan/atau  terdapat  anak  yang  berusia  0-15  tahun  yang  dapat mengaksesnya.  Program  perlindungan  sosial  ini  bertujuan  meningkatkan  kualitas hidup  Keluarga  Sangat  Miskin  (KSM)  dengan  syarat  mengakses  layanan  kesehatan dan  pendidikan  tertentu  yang  telah  ditetapkan  bagi  Keluarga  Sangat  Miskin  (KSM). Dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. ( Pedoman PKH Dinas Sosial ) Dalam  jangka  pendek  dana  bantuan  PKH  bertujuan  untuk  mengurangi  beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan  investasi  generasi  masa  depan  yang  lebih  baik  melalui  peningkatan kesehatan  dan  pendidikan  (dampak  pengembangan  modal  manusia).  Artinya,  PKH diharapkan  oleh  pemerintah  sebagai  program  yang  mampu  memutus  rantai kemiskinan  antar  generasi.  Sementara  secara  khusus,  tujuan  PKH  adalah:  (1) meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  bagi  peserta PKH; (2) meningkatkan taraf pendidikan peserta; (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota  Keluarga  Sangat  Miskin  (KSM);  (4)  meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi para peserta PKH.
Tujuan utama PKH kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan  bukan  pengobatan).  Seluruh  peserta  PKH  merupakan  penerima  jasa  kesehatan garis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi  orang  tidak  mampu.  Kartu  PKH  bisa  digunakan  sebagai  alat  identitas  untuk memperoleh  pelayanan  tersebut.  Komponen  pendidikan  dalam  PKH  dikembangkan untuk  meningkatkan  angka  partisipasi  pendidikan  dasar  wajib  9  tahun  serta  upaya mengurangi  angka  pekerja  anak  pada  keluarga  yang  sangat  miskin.  Anak  penerima PKH  Pendidikan  yang  berusia  7-18  tahun  dan  belum  menyelesaikan  program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta  hadir  sekurang-kurangnya  85%  waktu  tatap  muka.  Setiap  anak  peserta  PKH berhak  menerima  bantuan  selain  PKH,  baik  itu  program  nasional  maupun  lokal.
Bantuan  PKH  bukanlah  pengganti  program-program  lainnya  karena  tidak  cukup membantu  pengeluaran  lainnya  seperti  seragam,  buku  dan  sebagainya.  PKH merupakan  bantuan  agar  orang  tua  dapat  melanjutkan  pendidikan  keseluruh  dalam rangka untuk melanjutkan pendidikan anak. (Pedoman PKH Dinas Sosial) Alasan  melakukan  penelitian  di  Kelurahan  Cigadung  yaitu  karena  Kelurahan Cigadung  merupakan  salah  satu  kelurahan  dari  8  (delapan)  Kelurahan  yang  ada  di Kecamatan  Subang  yang  melaksanakan  Program  Keluarga  Harapan  dan  dapat dikatakan masih belum optimal. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di  Kelurahan  Cigadung  tidak  terlepas  dari  hambatan.  Adapun  persoalan  dalam implementasi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Cigadung  yakni mengenai  keterbatasan  kuota  bantuan  PKH.  Dan  masalah  lain  dalam  implementasi kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  yaitu  keurang  kompeten  nya  pendamping menangani 798 kpm yang mana Kelurahan Cigadung terdiri dari 28 RW.
Aktor  penentu  dalam  Program  Keluarga  Harapan  yang  bertanggung  jawab  di pemerintahan  daerah  Kabupaten  Subang  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Seksi Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun yang melaksanakan kegiatan dilapangan yaitu Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) dan Pendampingan. Kelurahan Cigadung merupakan salah satu kelurahan yang mempunyai jumlah keluarga miskin yang cukup banyak. Dengan jumlah penduduk ± 25.000 jiwa, dengan jumlah peserta Program  Keluarga  Harapan  sebanyak    798  KPM.  Dengan  adanya  Program  Keluarga Harapan  di  Kelurahan  Cigadung  diharapkan  dapat  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yaitu  pendidikan,  kesehatan  dan kesejahteraan sosial pada kelompok masyarakat miskin. Tetapi yang menjadi kendala adalah  data  penerima  PKH  yang  masih  menggunakan  data  lama,  data  yang  tidak valid  dan  update  menimbulkan  banyak  masyarakat  yang  merasa  tidak  adil.  Seperti masih  ditemukan  warga  yang  sesungguhnya  sudah  tergolong  mampu,  tapi  dalam data bantuan sosial masih belum dicoret.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  diketahui  bahwa,  implementasi  kebijakan PKH di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang belum berjalan dengan baik, terlihat dari  persoalan,  sumberdaya  manusia  dan  kepentingan kelompok sasaran  atau  target groups masih lemah. Selain itu persoalan lain dalam sebuah program kebijakan adalah berkaitan  dengan  pendampingan  yang  tidak  maksimal.  Kepentingan  kelompok sasaran  perlu  diperhatikan,  ini  adalah  salah  satu  variabel  yang  harus  diperhatikan. Dengan  mengetahui  kepentingan  kelompok  sasaran  maka  akan  mempermudah pencapaian  efesiensi  dan  efektivitas  dari  setiap  program  yang  dilaksanakan.  Melihat dari  tujuan  PKH,  seharusnya  keluarga  miskin  yang  berada  di  Kabupaten  Subang berkurang, namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Masyarakat miskin tetap bahkan bertambah dan akses pendidikan untuk keluarga miskin dirasa sangat kurang. Peserta  penerima  bantuan  yang  termasuk  sebagian  keluarga  yang  memiliki perekonomian  yang  layak  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  hubungan  keluarga penerima  dengan  pendamping.  Sehingga  yang  seharusnya  mendapatkan  tidak mendapatkan bantuan PKH.
Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang  diketahui  bahwa  implementasi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) belum  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  indikator-indikator  sebagai  berikut  :
Keterbatasan kuota penerima bantuan program PKH berbanding dengan kebutuhan. Data  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  dikelurahan  cigadung  sebanyak  ±  2.200 jiwa sedangkan yang mendapatkan bantuan program hanya 798 kpm. Tidak adanya koordinasi  antara  pendamping  dengan  pemerintah  setempatan;  tidak  optimalnya proses  pendampingan  PKH,  dilihat  dari  hasil  penjajagan  masalah  dari  petugas pendamping  PKH  yang  tidak  kompeten  mengakibatkan  lambatnya  memverifikasi data;  dan  waktu  pelaksanaan  realisasi  penyaluran  bantuan  Program  Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Jadwal penyaluran bantuan PKH  yang  semestinya  dilakukan  dilakukan  setiap  3  bulan  sekali,  tetapi  dalam realisasinya ada yang dilaksanakan 4 bulan sekali. (Rapat Koordinasi .

## Kerangka Teori

## a. Kosem Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  adalah  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menyatakan  implementasi  adalah  pelaksanaan;  penerapan.  Pengertian implementasi menurut beberapa sumber juga menyatakan hal yang sama. Nurdin Usman  (2002:170)  menjelaskan  bahwa  implementasi  berhubungan  pada  sebuah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, yang bukan sekedar aktivitas  tetapi  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  untuk  mencapai  tujuan kegiatan.  Implementasi  menurut  (Guntur  Setiawan,  2014:  39)  adalah  perluasan aktivitas  yang  saling  menyesuaikan  proses  interaksi  antara  tujuan  dan  tindakan untuk  mencapainya  serta  memerlukan  jaringan  pelaksana  dan  birokrasi  yang efektif.  Sementara  menurut  Susilo,  implementasi  merupakan  suatu  tindakan praktis  sehingga  memberikan  dampak  baik  berupa  perubahan  pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Secara lebih lengkap, implementasi menurut (Joko widodo, 2010:88) merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang  termasuk  manusia,  dana  dan  kemampuan  organisasional  yang  dilakukan oleh  pemerintah  maupun  swasta  (individu  maupun  kelompok).  Proses  tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
Dari  beberapa  pengertian  implementasi  di  atas  memperlihatkan  bahwa implementasi bermuara kepada terlaksananya suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang  ingin  dicapai.  Sehingga  peneliti  menyandarkan  pengertian  implementasi sebagai  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  sistematis  yang  melibatkan  beberapa sumber-sumber  potensial  serta  dilakukan  secara  sungguh-sungguh  untuk mencapai  tujuan  kegiatan.  Pengertian  implementasi  di  atas  apabila  dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat  dalam  suatu  bentuk  positif  seperti  undang-undang  dan  kemudian didiamkan  dan  tidak  dilaksanakan  atau  diimplementasikan,  tetapi  sebuah kebijakan  harus  dilaksanakan  atau  diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena  disini  masalah-masalah  yang  kadang  tidak  dijumpai  didalam  konsep, muncul  dilapangan.  Selain  itu,  ancaman  utama  adalah  konsistensi  implementasi. Dibawah  ini  akan  diuraikan  beberapa  pendapat  para  ahli  mengenai  pengertian implementasi kebijakan publik, seperti yang Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
sebagaimana  dikutip  Agustino  (2008:139)  mendifinisikan  implementasi  kebijakan sebagai:  “Pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya keptusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutnya secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk menstrukturkan  atau  mengatur  proses  implementasinya.”  Sedangkan  Van  Meter dan Van Horn (dalam Anggara,2014:229), mendifinisikan Implementasi kebijakan, sebagai:  “Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau pejabat-pejabat  atau  sekelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.  Selain  itu,  Menurut  George  Edwards  (Budi  Winarno:  177), ”Implementasi  kebijakan  adalah  salah  satu  tahap  kebijakan  publik,  anatara pembentukan  kebijakan  dan  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  bagi  masyarakat yang  dipengaruhinya.  Jika  suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau  tidak  dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin  akan  mengalami  kegagalan  sekalipun  kebijakan  itu  diimplementasikan dengan sangat baik.” Rifley dan Franklin (1982) berpendapat bahwa implementasi adalah  apa  yang  terjadi  setelah  undang-undang  ditetapkan  yang  memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.  Sementara  itu  menurut  “  Grindle  (1980)  (  Budiman  Rusli:97)  juga memberikan  pandangannya  tentang  implementasi  dengan  mengatakan  bahwa secara  umum,  tugas  implementasi  adalah  membentuk  suatu  kaitan  yang memudahkan  tujuan-tujuan  kebijakan  bisa  direalisasikan  sebagai  dampak  dari suatu  kegiatan  pemerintah”.    Dari  definisi  implementasi  yang  dipaparkan  oleh tokoh  diatas,  maka  implementasi  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  pelaksanaan dari proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan tetap berpegangan terhadap tujuan yang ingin dicapai.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Daniel  Mazmanian  dan  Paul  Sabatier  (1983)  (dalam  Buku Anggara:257) yang memperkenalkan model implementasi kebijakan publik. Model yang  ditawarkan  oleh  kedua  tokoh  tersebut  mengklasifikasikan  proses implementasi  kebijakan  kedalam  tiga  variabel.  Dimana  variabel-variabel  tersebut adalah sebagai berikut:
1) Mudah atau tidaknya masalah yang digarap
a. Kesukaran Teknis
Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan  teknik,  termasuk  diantaranya  adalah  kemampuan  untuk mengembangkan  indikator-indikator  pengukur  prestasi  kerja  yang  tidak terlalu  mahal  serta  pemahaman  mengenai  prinsip-prinsip  hubungan kasual yang mempengaruhi masalah.
b. Keberagaman perilaku yang diatur Semakin beragamnya perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan  yang  diberikan,  sehingga  semakin  sulit  untuk  membuat peraturan yang tegas dan jelas.
c. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki
Semakin  besar  jumlah  perubahan  perilaku  yang  dikehendaki  oleh  kebijakan, maka semakin sukar para pelaksana memperoleh hasil yang berhasil.
2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
a. Kejelasan dan konsistensi tujuan Semakin  mampu  suatu  peraturan  memberikan  petunjuk-petunjuk  yang cermat  dan  disusun  secara  jelas  skal  prioritas  kepentingan  para  pejabat pelaksana  dan  aktor  lainnya,  maka  semakin  besar  pula  bahwa  output kebijakan  dari  badan-badan  pelaksana  akan  sejalan  dengan  petunujuk tersebut.
b. Dipergunakannya teori kausal Memuat  teori  kausalitas  yang  menjelaskan  bagaimana  kira-kira  tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.
c. Ketepatan alokasi sumberdana Tersediannya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuab formal.
d. Keterpaduan hierarki antara lembaga pelaksana
Ketika  kemampuan  untuk  menyatu  padukan  dinas,  badan,  dan  lembaga dilaksanakan,  maka  koordinasi  antar  instansi  yang  bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.
e. Aturan pelaksana dari lembaga pembuat pelaksana Selain  dapat  memberikan  kejelasan  dan  konsistensi  tujuan,  memperkecil jumlah  titik-titik  veto  dan  intensif  yang  memadai  bagi  kepatuhan kelompok  sasaran,  suatu  undang-undang  harus  pula  dapat mempengaruhi  lebih  lanjut  proses  implementasi  kebijakan  dengan  cara menggariskan  secara  formal  aturan-aturan  pembuat  keputusan  dari badan-badan pelaksana.
f. Perekrutan pejabat pelaksana Para  pejabat  pelaksana  memiliki  kesepakatan  yang  disyaratkan  demi tercapainya tujuan.
g. Keterbukaan terhadap pihak luar Faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah sejauh  mana  peluang-peluang  terbuka  bagi  partisipasi  para  aktor  diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi.
3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi
a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
Perbedaan  waktu  dan  perbedaan  diantara  wilayah-wilayah  hukum pemerintah dalam kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh  terhadap  upaya  pencapaian  tujuan  yang  digariskan  dalam suatu  undang-undang.  Oleh  karena  itu  eksternal  faktor  juga  menjadi  hal penting  untuk  diperhatikan  guna  keberhasilan  suatu  upaya mengimplementasikan kebijakan publik.
b. Dukungan publik
Hakikat  perhatian  publik  yang  bersifat  sesaat  menimbulkan  kesukaran tertentu,  karena  untuk  mendorong  tingkat  keberhasilan  suatu implementasi  kebijakan  sangat  dibutuhkan  adanya  sentuhan  dukungan
dari  warga.  Karena  itu,  mekanisme  partisipasi  publik  sangat  penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik.
c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki masyarakat
Perubahan-perubahan  yang  hendak  dicapai  oleh  suatu  kebijakan  publik akan  sangat  berhasil  apabila  ditingkat  masyarakat,  warga  memiliki sumber-sumber  dan  sikap-sikap  masyarakat  yang  kondusif  terhadap kebijakan  yang  ditawarkan  pada  mereka.  Ada  semacam  kearifan  lokal yang  dimiliki  pleh  warga  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan hal tersebut sangat dipengaruhi  oleh  sikap  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  warga masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yaitu mengetahui  implementasi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kelurahan Cigadung  Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang.  Dengan  demikian  penelitian  ini menggambarkan  fakta-fakta  dan  menjelaskan  objek  penelitian  serta  menggali  informasi yang  dibutuhkan  sesuai  fenomena,  menarasikan  hasil  pengolahan  data  dengan menyajikan  informasi  dalam  bentuk  teks  tertulis  atau  bentuk-bentuk  gambar  mati  atau hidup seperti foto dan video. Untuk itu teknik penelitian yang digunakan untuk menggali data adalah observasi atau unit pengamatan, wawancara, studi dokumentasi dan dengan melakukan  triangulasi.  Maka  teknik  pengumpulan  data  bersifat  triangulasi,  yaitu menggunakan  berbagai  teknik  pengumpulan  data  secara  gabungan  atau  slimutan. Analisis  data  yang  dilakukan  bersifat  induktif  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan dilapangan dan kemudian dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori. Alasan pemilihan metode  penelitian  kualitatif  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang  akan  dilaksanakan.
Metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian  naturalistik  karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode  etnographi,  karena  pada  awalnya  metode  ini  lebih  banyak  digunakan  untuk penelitian  bidang  antropologi  budaya,  disebut  sebagai  metode  kualitatif,  karena  data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode  penelitian  kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yaitu sebagai paradigma interprentif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang  holistik/utuh,  kompleks,  dinamis,  penuh  makna  dan  hubungan  gejala  bersifat interaktif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi. (Sugiyono 2017:8).   Pengguanaan  metode  deskritif  dengan  pendekatan kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan  pada  suatu  kejadian  atau  fenomena  saja  melainkanjuga  dikomfirmasi  dengan sumber-sumber  lain  yang  relevan.  Berdasarkan  tujuan  penelitian  kualitatif,  maka prosedur  sampling  yang  penting  adalah  bagaimana  menemukan  informasi  kunci (key informan ).  Orientasi  mengenai  informan  adalah  bukan  berapa  jumlah  masyarakat  yang dijadikan informan tetapi apakah data yang terkumpul sudah mencukupi atau belum.

## Penentuan Sumber Data dan Informan
Jumlah  dan  unsur  narasunber  yang  dijadikan  informan  penelitian  serta  rangka informasi masing-masing informan ditentukan menurut sejumlah kriteria yang dirancang atau disusun sebelum penelitian dilakukan.
Penentuan  informan  penelitian  didasarkan  kepada  pertimbangan-pertimbangan  bahwa mereka  merupakan  individu-individu  yang  melihat,  merasakan  dan  mengalami  secara langsung  maupun  tidak  langsung  kegiatan-kegiatan  dalam  Implementasi  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Beberapa  diantara  informan  peneliti  yang  berhubungan  dengan  Implementasi  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :
1. Kasi  Kesejateraan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang,  karena  Dinas  Sosial  merupakan salah  satu  instansi  pemerintah  yang  melaksanakan  program  PKH  di  Kabupaten Subang.
2. Perwakilan petugas pendamping PKH kecamatan subang karena mengetahui sumber daya manusia yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.
3. Lurah  Cigadung  dan  staf    Kasi  Kesejahteraan  Sosial  Kelurahan  Cigadung  Subang karena dipandang mengetahui tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
4. Masyarakat  yang  menerima  PKH  di  Kelurahan  Cigadung  karena  masyarakat  yang merasakan  bagaimana  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  berjalan  dengan  baik  atau tidak.

## Hasil dan Pembahasan

## a. Profil Kelurahan Cigadung
Letak  Kelurahan  Cigadung  sangat  strategis,  berada  di  pusat  kota  Kabupaten Subang, pada waktu itu Kantor Kelurahan Cigadung berada di Jl. H. Agus Salim Blok  Purwasari,  kemudian  pada  tahun  1997  Kantor  Kelurahan  Cigadung  pindah menempati Kantor yang baru beralamat di Jl. O. Djayawisastra Nomor 01 Subang. Jarak Kantor Kelurahan Cigadung dengan Kantor Kecamatan Subang kurang lebih 1  km,  sedangkan  jarak  dengan  Kantor  Peemerintah  daerah  kurang  lebih  1,5  km. Kelurahan  Cigadung  dilalui  oleh  dua  jalan  raya  propinsi  yang  menghubungkan Kabupaten  Subang  dengan  Kabupaten  Purwakarta.  Kelurahan  Cigadung merupakan  salah  satu  dari  8  (Delapan)  Kelurahan  yang  berada  di  Kecamatan Subang,  terletak  di  sebelah  utara  Kelurahan  Sukamelang,  Sebelah  Selatan Kelurahan Pasirkareumbi, sebelah timur Kelurahan Karanganyar dan sebelah barat Kelurahan  Dangdeur  dengan  luas  wilayah  335,182  ha,  terbagi  menjadi  28  Rukun Warga dan 88 Rukun Tetangga, selanjutnya berdasaarkan pemanfaatan ruang dan tanah  terbagi  ke  dalam  60%  pemukiman,  20%  persawahan,  10%  perkebunan  dan 10%  dimanfaatkan  ke  dalam  sektor  jasa  lainnya.  Visi  :  Dari  hasil  komitmen bersama  maka  visi  Kelurahan  Cigadung  dapat  ditentukan  sebagai  berikut  : “Menjadi  Kelurahan  yang  Mandiri  Berlandaskan  Semangat  Kekeluargaan  dan Gotong  Royong  pada  Tahun  2020”.  Selain  menyusun  visi  juga  telah  ditetapkan misi-misi  yang  memuat  sesuatu  pernyataan  yang  harus  dilaksanakan  oleh Kelurahan agar tercapainya visi Kelurahan tersebut diatas. Visi berada di atas visi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan /  dikerjakan.  Sebagaimana  penyusunan  visi,  misi  pun  dalam  penyusunannya
menggunakan  pendekatan  partisipasif  dan  pertimbangan  potensi  dan  kebutuhan Kelurahan  Cigadung,  sebagaimana  proses  yang  dilakukan  maka  misi  Kelurahan Cigadung adalah sebagai berikut :
1) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sehingga menjadi berdayaguna dan berhasilguna
2) Mengembangkan  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang  menunjang  pada  upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
3) Menciptakan  suasana  yang  Aman,  Nyaman,  Tertib,  Bersih  dan  Indah  di lingkungan Kelurahan Cigadung
4) Meningkatkan  kualitas  pelayanan  masyarakat  dengan  prinsip  pelayanan  yang Cepat, Tepat, Mudah dan Murah
5) Menjalin  hubungan  yang  harmonis  antara  Pemerintah  di  Tingkat  Kabupaten, Kecamatan,  Kelurahan,  RT/RW  dan  membangun  kemitraan  yang  berpihak  pada kepentingan rakyat bersaama pengusaha/swasta
6) Berinovasi dalam konteks peningkatan kualitas pelaksanaan
7) Pembangunan fisik dan nonfisik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan / pemberdayaan kemasyarakatan
8) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan. Suatu  kebijakan  publik  tidak  terlepas  dari  tahapan  implementasi  kebijakan.
Tahapan ini merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kebijakan publik pada  umumnya.  Pengimplementasian  kebijakan  memberikan  makna  kebijakan lebih dinamis dan realitis daripada sekedar sebagian sebuah ketetapan yang lebih bersifat statis. Implementasi kebijakan publik yang dimaksud penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Untuk mengukur bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga  Harapan  yang  dijalankan  di  Kelurahan  Cigadung  Kecamatan  Subang Kabupaten  Subang.  Menurut  Daniel  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam Anggara(1983:257)  menyatakan  bahwa  ada  tiga  dimensi  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan,  yakni:  Implementasi  kebijakan  publik  yang dimaksud penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1  Tahun  2018  tentang  Program  Keluarga  Harapan.  Untuk  mengukur  bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan yang dijalankan di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Menurut Daniel Mazmanian dan Sabatier  dalam  Anggara(1983:257)  menyatakan  bahwa  ada  tiga  dimensi  yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:
b. Karakteristis Masalah ( Mudah atau tidaknya masalah yang dikendalikan)
Dimensi  ini  menganalisa  mudah  atau  tidaknya  masalah  yang  digarap  dari program  PKH.  Artinya  menganalisa  program  PKH  dari  tingkat  kemudahan  dan kesulitannya  dalam  implementasinya  yang  dilakukan  di  Kelurahan  Cigadung. Menurut  pedoman  Umum  PKH  Tahun  2013  bahwa  sosialisasi  dan  komunikasi PKH  dirancang  untuk  terjadinya  proses  komunikasi,  aliran,  informasi  dan pembelajaran  pada  berbagai  pelaksanaan  di  pusat  dan  daerah,  kalangan  media LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk peserta PKH, terutama di daerah PKH. Tersosialisasikanya PKH kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak  langsung,  merupakan  kunci  kesuksesan  PKH.  Untuk  itu  disusun  strategi
komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan  keberhasil  pelaksana  program  PKH  tersebut,  tetapi  yang  menjadi  aspek pengembangan  kebijakan,  Khususnya  dalam  membangunan  dukungan  dan komitmen untuk melembagakan PKH kedalam bentuk Jaminan sosial.
Melihat  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  yang dilakukan  sudah  cukup  baik  dan  dapat  dipahami  bersama.  Dalam  Implementasi Kebijakan  Program  PKH  Tingkat  dan  ruang  lingkup  perubahan  perilaku  yang dikehendaki dalam implementasi kebijakan program PKH di sini adalah merubah pola  hidup  peserta  program  PKH  atau  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM) untuk  menjadi  lebih  baik  tingkat  kesejahteraanya  dalam  hal  kesehatan  dan Pendidikannya.  Berikut  wawancara  dengan  bpk  Eki  selaku  pendamping  PKH  : “Alhamdulillah  setelah  adanya  PKH  para  peserta  PKH  jadi  terbantu  untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi kegiatan pendidikan untuk para peserta PKH ada saja anaknya yang tidak bersekolah”. Menyimak hasil wawancara Ruang lingkup dalam  perubahan  perilaku  peserta  PKH  untuk  perbaikan  kualitas  pendidikan. Kondisi ini masih ditemukan  anak yang tidak mau sekolah dan bermalas-malasan. Perilaku  tersebut  disebebkan  faktor  kurangnya  motivasi  dari  orang  tua  dan lingkungan, sehingga lingkungan masyarakat khusunya daerah yang berada jauh dari  wilayah  pusat  pemerintahn  kelurahan.  menyebabkan  anak  menjadi  malas bersekolah.  Menyimak  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kasi  PKH  Dinas  Sosial, Kasi  Kesejahteraan  Sosial  Kel.  Cigadung,  Pendamping  dan  Masyarakat.  Makan penulis  berasumsi  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di Kelurahan  Cigadung  dilihat  dari  indikator  Karakteristik  Masalah  belum  optimal dimana perilaku yang dikehendaki di Kelurahan Cigadung belum optimal, terlihat dari  ruang  lingkup  dalam  perubahan  perilaku  untuk  perubahan  kualitas pendidikan  yang  masih  ditemukan  anak  yang  malas  dan  tidak  mau  bersekolah. Perilaku  tersebut  disebabkan  faktor  kurangnya  motivasi  dari  orangtua  dan lingkungan.

## c. Karakteristik Kebijakan
Acuan  dalam  implementasi  kebijakan  program  PKH  di  Kelurahan  Cigadung yaitu mengacu pada aturan pedoman umum PKH tahun 2013. Secara mekanisme dan  prosedur  PKH  yang  harus  dilakukan  terdiri  atas  kegiatan  sebagai keikutsertaan  daerah  dalam  PKH  dilakukan  melalui  tahapan  pertama  adalah pemilihan  provinsi.  Tahapan  ini  dilakukan  atas  dasar  kesediaan  pemerintah provinsi  pada  saat  musrenbang  dan  keberagaman  karakteristik  daerah.  Tahap kedua  adalah  pemilihan  kabupaten/kota  dan  kecamatan.  Dimana  pemilihan kabupaten/kota  dan  kecamatan  dilakukan  dengan  memperhatikan  data  BPS berdasarkan  kriteria:  (1)  tingginya  angka  kemiskinan,  (2)  angka  gizi  buruk  dan angka  transisi  dari  SD/MI  ke  SMP/MTs,  (3)  ketersediaan  sarana  dan  prasarana supply)  baik  pendidikan  maupun  kesehatan.  Berdasarkan  ungkapan  diatas pendamping  sudah  memberikan  petunjuk-petunjuk  dan  kejelasan  tentang tahapan-tahapan tujuan dari Program yang dilaksanakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penuliss  diketahui  bahwa  Kejelasan  aturan prosedur dalam pelaksanaan program PKH di Kelurahan Cigadung dalam dimensi Karakteristik  Kebijakan  sudah  berjalan  dengan  baik  seperti  diberikan  pedoman- pedoman  mengenai  syarat  dan  ketentuan  menjadi  peserta  PKH.  Dalam  kejelasan
dan konsistensi tujuan ini adalah bagaimana peraturan program PKH memberikan petunjuk-petunjuk  yang  cermat.  Kemudian,  program  disusun  secara  jelas  skala prioritasnya,  untuk  dilaksanakan  oleh  para  pejabat  pelaksana  PKH  dan  pihak lainnya  dalam  pelaksanaan  Program  PKH  di  Kelurahan  Cigadung.  Kesimpulan yang dirangkum dari gambaran perubahan yang dirasakan oleh KPM atau Peserta Program  PKH  setelah  mereka  mendapatkan  program  tersebut  terlihat  sangat dirasakan  manfaatnya,  baik  dari  akses  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan maupun  pelayanan  pendidikan.  Meski  demikian,  untuk  jangka  panjang  Program PKH,  yang  diharapkan  akan  terjadi  perubahan  pola  pikir  dan  perilaku  serta kesinambungan  terhadap  perbaikan  kesehatan  ibu  hamil,  balita  serta  tingkat pendidikan  anak-anak  RTSM/KPM,  belum  bisa  terlihat.  Sehingga  Program  PKH yang bisa memutus rantai kemiskinan yang ada di Kelurahan Cigadung belum bisa dilihat  dengan  nyata.  Penulis  berasumsi  bahwa  implementasi  kebijakan  Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang dilihat  dari  indikator  Karakteristik  Kebijakan  belum  optimal  hal  ini  dilihat  dari ketepatan  alokasi  sumber  dana  yang  belum  optimal  saat  proses  pendistribusian dana  PKH.  Dan  pelanggaran  aturan  program  PKH  untuk  penyalahgunaan  dana digunakan untuk kebutuhan diluar ketentuan, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua dan untuk memperbaiki tempat tinggal yang sudah rusak.
d. Lingkungan Kebijakan ( di Luar Kebijakan)
Yang  Mempengaruhi  Proses  Implementasi  dimensi  yang  ketiga  ini  seperti mengacu pada konsepnya Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2006:144),  dalam  hal  ini  dimensi  di  luar  kebijakan  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan pada program PKH di Kelurahan Cigadun.Kondisi Sosial- Ekonomi  Dan  Teknologi  Penilaian  dari  indikator  ini  adalah  analisa  yang  dilihat perbedaan waktu dan perbedaan wilayah hukum pemerintah dalam kondisi sosial, ekonomi  dan  teknologi  yang  dapat  mempengaruhi  pencapaian  tujuan  program PKH  di  Kelurahan  Cigadung.  Seperti  yang  dikatakan  pendamping  ibu  Nenden “Penduduk  di  kelurahan  cigadung  rata-rata  bermatapencaharian  bertani  tanam pangan,  berkebun,  serabutan  tidak  punya  pekerjaan  yang  tetap.  Kemudian tekonlogi,  seperti  sarana  komunikasi  dan  teknologi  informasi  khususnya  yang mempunyai handphone di kelurahan cigadung masih banyak yang tidak memiliki handphone.”  (20  September  2019).  Berikut  adalah  hasil  wawancara  dengan  Kasi PKH  :  “Kondisi  ekonomi  yang  menjadi  kelompok  sasaran  yaitu  yang berpendapatan  rendah.  Ketika  sosial  ekonomi  yang  ada  masyrakat  buruk  maka akan  berpengaruh  terhadap  kebijakan,  jadi  kebijakan  pemerintah  harus menentukan dan melakukan apa yang harus diberikan ke Kelurahan tersebut agar Program Keluarga Harapan terlealisasi dengan baik.” Dari kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa keadaan ekonomi yang ada di masyarakat yang menjadi kelompok sasaran masih rata-rata masih berpendapatan rendah, sehingga keadaan ekonomi  masyarakat  akan  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  program keluarga  harapan  hal  ini  dilihat  dari  ketika  mereka  berpenghasilan  rendah  maka tidak  akan  memperhatikan  kualitas  hidupnya.  Indikator  ini  menilai  sumber- sumber yang dimiliki warga dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif atau tidak dalam mendukung program PKH atau semacam kearifan lokal yang dimiliki oleh warga  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  atau  ketidakberhasilan
implementasi kebijakan program PKH di Kelurahan Cigadung. Berikut wawancara dengan  Bapak  Eki  selaku  Pendamping  PKH  di  Kelurahan  Cigadung  :  “Untuk masyarakat  dan  pejabat  RT/RW  alhamdulillah  mereka  ikut  mengawasi keberlangsungan Program Keluarga Harapan. Mereka juga saling memotivasi dan bahkan ada yang membantu untuk mengajarkan KPM berwirausaha, agar mereka dapat membuka usaha walaupun kecil.”  (tanggal 6 September 2019)
Hasil  wawancara  diatas  menunjukan  kesepakatan  dan  kemampuan  dalam mengImplementasikan  PKH  cukup  mampu  mewujudkan  kehendak  dan  harapan rakyat dan strategi yang dilakukan dapat mencapai keberhasilan (berjalan dengan lancar).  Dengan  begitu  implementasi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di Kelurahan  Cigadung  berjalan  lancar,  jika  tidak  ada  kesepatan  dan  kemampuan Kepemimpinan  para  pejabar  pelaksana  mereka  akan  seenaknya  dan mempergunakan  dana  tidak  sesuai  dengan  ketentuan.  Hal  ini  sebagai  indikasi pentingnya  keberhasilan  kinerja  implementasi  program  PKH  di  Kelurahan Cigadung. Dari proses implementasi kebijakan yang telah berjalan dalam realisasi program  PKH  di  Kelurahan  Cigadung,  para  petugas  atau  pendamping  sudah melakukan koordinasi untuk melibatkan pihah lain, atau lembaga-lembaga terkait seperti  pejabat  RT/RW  dan  lembaga-lembaga  pendidikan  serta  kesehatan. Sehingga  keberhasilan  program  PKH  di  Kelurahan  Cigadung  sudah  terealisasi dengan  baik  mencapai  tujuan  yang  digariskan  yaitu  membantu  mengurangi kemiskinan  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  pada kelompok masyarakat sangat miskin.
Menyimak  hasil  wawancara  penulis  dengan  Dinas  Sosial,  Kasi  Kesejahteraan Sosial kel.cigadung, pendamping dan masyarakat. Maka penulis berasumsi bahwa Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Cigadung Kecamatan  Subang  Kabupaten  Subang  dilihat  dari  indikator  kondisi  sosial- ekonomi dan teknologi belum optimal hal ini dilihat dari:
1) Kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  menjadi  kelompok  sasaran  ini  rata-rata berpendapatan  rendah.  Dan  salah  satu  kesulitan  pendamping  adalah  alat komunikasi  seperti  handphone  masih  menjadi  alat  mewah  dan  sulit dioperasikan oleh peserta PKH.
2) Kondisi  ekonomi  berpengaruh  karena  masyarakat  rata-rata  berpendapatan rendah maka mereka tidak memperhatikan kualitas hidupnya.
3) Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  maka  peneliti  dapat memberikan  intisari  atau  rangkuman  dari  dimensi  dan  indikator-indikator yang telah dibahas diatas. Adapun intisari yang peneliti temukan : Dimensi  Karakteristik  Masalah  (  mudah  atau  tidaknya  masalah  yang  digarap dari  program  PKH,  artinya  peneliti  menganalisa  program  PKH  dari  tingkat kemudahan dan kesulitannya dalam implementasi kebijakannya, yang mencakup:
a. Kesukaran  teknis  atau  mudahnya  persyaratan  teknis,  yang  di  dalamnya termasuk  kemampuan  untuk  mengembangkan  indikator-indikator  pengukur prestasi kerjadalam mencapai tujuan PKH
b. Keberagaman perilaku yang diatur dalam program PKH, baik prilaku penerima PKH maupun pejabat pelaksana PKH
c. Tingkat  dan  ruang  lingkup  perubahan  perilaku  yang  dikehendaki,  yaitu merubah pola hidup peserta program PKH atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk menjadi lebih baik tingkat kesejahteraannya.
1. Dimensi  kemampuan  kebijakan  PKH  menstruktur  proses  implementasinya secara cepat, terdiri atas:
a) Kejelasan dan konsistensi tujuan, artinya menganalisa program peraturan PKH  memberikan  petunjuk-  petunjuk  yang  cermat  dan  disusun  secara jelas  skala  prioritasnya  untuk  dilaksanakan  oleh  para  pejabat  pelaksana PKH dan aktor lainnya dalam pelaksanaan program PKH.
b) Dipergunakannya teori kausal, artinya konsep ini menganalisa perubahan kualitas  kehidupan  masyarakat  miskin  atau  RTSM  yang  menjadi  sasaran tujuan PKH, ketika PKH tersebut terealisasi.
c) Ketepatan  alokasi  sumberdana,  artinya  analisa  yang  digunakan  melihat distribusi  sumber  dana  yang  dipergunakan  RTSM  dan  paratim pendamping untuk sampai kepenerima.
d) Keterpaduan  hierarki  antara  lembaga  pelaksana,  artinya  analisa  yang dilakukan  mengetahui  kemampuan  untuk  menyatu  padukan  atau koordinasi dari dinas, badan, dan lembaga pelaksana dari program PKH.
e) Aturan  pelaksana  dari  lembaga  pembuat  pelaksana,  artinya  analisa  yang dilihat  mengenai  kejelasan  dan  konsistensi  tujuan  dan  kepatuhan kelompok  sasaran  pada  aturan  yang  telah  ditetapkan  dari  lembaga- lembaga pelaksana dalam implementasi program PKH.
f) Perekrutan  pejabat  pelaksana,  artinya  analisanya  melihat  fenomena  para pejabat  pelaksana  PKH  menjalankan  kesepakatan  atau  kepatuhan  pada komitmen yang telah disyaratkan demi tercapainya tujuan PKH.
g) Keterbukaan terhadap pihak luar, artinya menganalisa keterlibatan pihak luar  dari  lembaga  di  luar  pelaksanaprogram  PKH  ikut  terlibat  dalam mendukung tujuan program PKH.
2. Dimensi diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi
a) Kondisi  sosial-ekonomi  dan  teknologi,  artinya  penilaian  analisa  yang dilihat  perbedaan  waktu  dan  perbedaan  wilayah-wilayah  hukum pemerintah  dalam  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  teknologi  yang  dapat mempengaruhi pencapaian tujuan program PKH.
b) Dukungan  publik,  artinya  analisa  yang  dilihat  berupa  dukungan  dari warga atau masyarakat lainterhadaptujuan program PKH
c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, hal ini menilai dan menganalisa  sumber-sumber  yang  dimiliki  warga  dan  sikap-sikap masyarakat  yang  kondusif  atau  tidak  dalam  dukungan  program  PKH atau  semacam  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh  warga  yang  dapat mempengaruhi  keberhasilan  atau  ketidakberhasilan  implementasi kebijakan program PKH.
d) Kesepakatan  dan  kemampuan  kepemimpinan  para  pejabat  pelaksana, dalam  hal  ini  analisa  yang  dilihat  berupa  kesepakatan  para  pejabat pelaksana  PKH  menjalankan  fungsi  dari  kemampuan  dari  aturan kebijakan  PKH  dan  kemampuan  berinteraksi  antar  lembaga  untuk mensukseskan  implementasi  kebijakan  program  PKH,  sebagai  indikasi penting  keberhasilan  kinerja  implementasi  program  PKH  di  Kelurahan Cigadung.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  mengenai  Implementasi Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Cigadung  Kecamatan  Subang Kabupaten  Subang  masih  banyak  memiliki  kendala  yang  terjadi.  Sesuai  kesimpulan ketiga  dimensi  menurut  Daniel  Mazmanian  dan  Sabatier  diatas  dapat  dilihat  bahwa Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  masih  mengalami  masalah  dari beberapa dimensi implementasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas mengenai Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan  Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang belum optimal, hal ini dilihat dari dimensi:
1) Karakteristik Masalah
2) Tingkat  dan  Ruang  Lingkup  perilaku  yang  dikehendaki  di  Kelurahan  Cigadung masih  rendah,  terlihat  dari  ruang  lingkup  dalam  perubahan  perilaku  untuk perubahan kualitas pendidikan yang masih ditemukan anak yang malas dan tidak mau  bersekolah.  Perilaku  tersebut  disebabkan  faktor  kurangnya  motivasi  dari orangtua  dan  lingkungan.  Dengan  demikian  dimensi  Karakteristik  Masalah pelaksana tidak optimal.
3) Karakteristik Kebijakan
4) Ketepatan  alokasi  sumber  dana  yang  belum  optimal  saat  proses  pendistribusian dana  PKH.  Dan  pelanggaran  aturan  program  PKH  untuk  penyalahgunaan  Dana PKH  digunakan  untuk  kebutuhan  diluar  ketentuan,  seperti  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari  orang  tua  dan  untuk  memperbaiki  tempat  tinggal  yang sudah rusak. Dengan demikian dimensi Karakteristik Kebijakan tidak optimal.
5) Lingkungan Kebijakan
6) Kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  menjadi  kelompok  sasaran  ini  rata-rata berpendapatan  rendah  sehingga  berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan. Masyarakat  rata-rata  berpendapatan  rendah  maka  mereka  tidak  memperhatikan kualitas  hidupnya.  Dengan  demikian  kondisi  sosial-ekonomi  dan  teknologi  tidak optimal.

## Referensi
Anggara, Sahya, 2014. Kebijakan Publik , cetakan pertama, penerbit Pustaka Setia Bandung. Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
Budi Winarno,MA. phD, 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) Yogyakarta. Harbani, Pasolong, 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik , Alfabeta Bandung
Haughton,  Jonathan  dan  Shahidur  R.Khandker,  Pedoman  Tentang  Kemiskinan  Dan Ketimpangan, Jakarta: Salemba Empat,2012
.
Kementrian RI, Program Keluarga Harapan , 2016
Khosman, Ali, dkk, Indikator Kemiskinan dan Klarifikasi Orang Miskin, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015
Peraturan Bupati Subang Nomor: 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang
Rusli, Budiman, 2013. Kebijakan Publik , (Membangun Pelayanan Publik yang Responsif) , cetakan pertama, penerbit Hakim Publishing Bandung.
Satipsi, Evi, 2017. Kapita Selekta Perencanaan, Implementasi, Evaluasi Program , Jilid 1, cetakan pertama, penerbit Deepublish Yogyakarta.
Setiawan, Guntur, 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan . Balai Pustaka,Jakarta.
Sugiyono,  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif .  Cetakan  ke  25,  penerbit  Alfabeta Bandung.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif , Bandung:Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tun Widodo, Joko, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik , Sidoarjo:Bayumedia Publishing,2006.