## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## NURHAYATI, MUH. SALEH RIDWAN

## Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Bentuk  pengelolaan  dana  desa  di  desa  benteng  paremba  dilakukan  dengan  beberapa tahapan  yaitu  pertama,  perencanaan  dimana  yang  dimulai  dari  musyawarah  dusun kemudian  musyawarah  desa  rencana  kerja  pemerintah  Desa  untuk  menampung  usulan masyarakat  desa  sebagai  dasar  untuk  melakukan  kegiatan  dana  desa  dan  kemudian dilanjutkan  dengan  pembuatan  rencana  anggaran  biaya  setiap  kegiatan  yang  lalu dituagkan  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  sebagai  dasar  untuk menggunakan anggaran dana desa. Kedua tahapan pelaksanaan dibutuhkan keterbukaan dari  tim  pelaksana  desa  kepada  seluruh  masyarakat.  Keterbukaan  informasi  ini merupakan  usaha  pemerintah  desa  untuk  melaksanakan  prinsip  transparansi  dalam pengelolaan dana desa. Pandangan hukum islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa di  desa  benteng  paremba  yaitu  dimana  dalam  islam  kita  diajarkan  untuk  selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat.
Kata Kunci : Dana Desa, Hukum Islam, Pengelolaan.

## Abstract
The  form  of  village  fund  management  in  Benteng  Paremba  village  is  carried  out  in several  stages,  firstly,  planning  which  starts  from  the  hamlet  consultation  and  then village consultation. The village government work plan is to accommodate the proposals of  the  village  community  as  the  basis  for  carrying  out  village  fund  activities  and  then proceed with the making of a budget plan for each cost. past activities are highlighted in the village income and expenditure budget as a basis for using the village budget. Both stages of implementation require openness from the village implementation team to the whole community. This information disclosure is an attempt by the village government to implement the principle of transparency in managing village funds. The view of Islamic law  towards  managing  village  fund  allocation  in  Benteng  Paremba  village,  where  in Islam we are taught to always instill openness and honesty in running a plan in life both in the form of individuals and society.
Keywords: Islamic Law, Management, Village Funds.

## A. PENDAHULUAN
Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadadt  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1
Sebagai  konsekuensi  logis  adanya  kewenangan  dan  peran  penting  dari  desa  adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa adalah bagian dari dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota  yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
Di  dalam  Islam  dikemukakan  prinsip-prinsip  tentang  pemerintahan,  sebagaimana perintah  Allah  mengenai  ulil  amri  (penguasa),  seperti  difirmankan  dalam  surah  An- Nisa/4: 59 yang berbunyi:
Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuaasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya),  jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebuh baik akibatnya.” 2
Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun  yang  berwewenang  menetapkan  hukum.  Secara  berurutan  dinyatakan  Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya  yang tercantum dalam  al-Qur’an  dan taatilah  Rasul- Nya,  yakni  Muhammad  saw.  dalam  segala  macam perintahnya,  baik  perintah  melakukan  sesuatu,  maupun  perintah  untuk  tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah pnya yang sahih, dan perkenankan juga  perintah ulil  amri ,  yakni  yang  berwewenang  menangani  urusan-urusan  kamu, selama  mereka  merupakan  bagian di  antara  kamu wahai  orang-  orang  mukmin,  dan selama  perintahnya  tidak  bertentangan  dengan  perintah  Allah  atau  perintah  Rasul-Nya. Maka  jika  kamu  tarik-menarik, yakni  berbeda  pendapat  tentang  sesuatu  karena  kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al- Qur’an, dan tidak juga petunjuk Rasul  dalam  sunnah  yang  shahih, maka  kembalikanlah  ia  kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan  Rasul  saw.  yang  kamu  temukan  dalam  sunnahnya, jika  kamu  benar-benar beriman secara  mantap  dan  besinambung kepada  Allah  dan  hari  Kemudian. Yang demikian itu ,  yakni  sumber  hukum  ini  adalah baik lagi  sempurna,  sedang  selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.
Adapun bila perintah taat diulangi seperti ayat di atas, maka di situ Rasulullah SAW memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Qur’an.
1 Tim Visi Yustisia, Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa, (Jakarta: Visimedia, 2016), h. 15.
2 Kementrian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, (Bandung: Sygma, 2012), h. 87.
Itu  sebabnya  perintah  taat  kepada  ulil  amri  tidak  disertai  dengan  kata  taatilah  karena mereka  tidak  memiliki  hak  untuk  ditaati  bila  ketaatan  kepada  mereka  bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT atau Rasulullah SAW.
Pendapat  ulama  berbeda-beda  tentang  makna  kata uli  al-amr. Dari  segi  bahasa, uli adalah bentuk jamak dari waliy yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata al- amr adalah perintah dan urusan. Dengan demikian, uli al-amr adalah orang-orang yang berwewenang  mengurus  urusan  kaum  muslimin.  Mereka  adalah  orang-orang  yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.
Dalam  ayat  ini  ditetapkan  kewajiban  atas  masyarakat  untuk  taat  kepada  ulil  amri, walaupun – sekali lagi – harus digarisbawahi penegasan Rasul saw. bahwa: la tha’ata li makhluqin fi ma’shiyati al-khaliq/tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan  kepada  Khaliq. Tetapi,  bila  ketaatan  kepada  ulil  amri  tidak  mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah.
Taat  dalam  bahasa  Al-Qur’an  berarti tunduk,  menerima  secara  tulus dan  atau menemani .  Ini  berarti  ketaatan  dimaksud  bukan  sekadar melaksanakan  apa  yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk  mendukung  usaha-usaha  pengabdian  kepada  masyarakat.  Dalam  konteks  inilah Nabi  Muhammad  saw.  bersabda: ad-dinu  an-nashihah/agama  adalah  nasihat. Ketika para  sahabat  bertanya:  “Untuk  siapa?”  Nabi  saw.  antara  lain  menjawab,  “Untuk  para pemimpin  kaum  muslimin,  dan  khalayak  ramai  mereka”  (HR.  Muslim  melalui  Abu Ruqayyah  Tamim  Ibn  Aus  ad-Dari). Nasihat dimaksud  adalah  dukungan  positif termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban. 3
Ayat  ini  juga  mengisyaratkan  berbagai  lembaga  yang  hendaknya  diwujudkan  umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Dalam  suatu  riwayat  dikemukakan  bahwa  turunnya  ayat  ini  berkenaan  dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi saw. memimpin suatu pasukan. Diriwayatkan  oleh  al-Bukhari  dan  lainnya  yang  bersumber  dari  Ibnu  Abbas  dengan riwayat ringkas.
Menurut  Imam  ad-Dawudi  riwayat  tersebut  menyalah  gunakan  nama  Ibnu  Abbas, karena  cerita  mengenai  Abdullah  bin  Hudzafah  itu  adalah  sebagai  berikut:  “disaat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalakan unggun api, dan memerintahkan pasukannya  untuk  terjun  ke  dalamnya.  Pada  waktu  itu  sebagian  menolak  dan  sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api”. Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah  mengapa  ayat  ini  dikhususkan  untuk  mentaati  Abdullah  bin  Hudzafah  saja, sedang pada waktu lainnya tidak. Dan sekiranya ayat ini sesudahnya, maka berdasarkan hadis yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah di dalam ma’ruf (kebaikan) dan tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.
Al-Hafidz  Ibnu  Hajar  berpendapat  bahwa  maksud  kisah  Abdullah  bin  Hudzafah, munasabah  disangkut  pautkan  dengan  alasan  turunnya  ayat  ini,  karena  dalam  kisah  itu dituliskan adanya perbatasan antara taat pada perintah (pimpinan) dan menolak perintah, untuk terjun ke dalam api. Di saat itu mereka perlu akan petunjuk apa yang harus mereka lakukan.  Ayat  ini  turun  memberikan  petunjuk  kepada  mereka  apabila  berbantahan hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya.
3 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002) h. 482-486.
Menurut Ibnu Jarir bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ‘Ammar bin Yasir yang melindungi  seorang  tawanan  tanpa  perintah  Panglimanya  (Khalid  bin  Walid)  sehingga mereka berselisih. 4
Keberadaan  desa  secara  yuridis  formal  diakui  dalam    undang-undang  nomor  32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau  komunitasnya.  Dengan  posisi  tersebut  desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan Nasiaonal secara luas.
Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia  atau  sebagian  besar  penduduk  indonesia  saat  ini  masih  bertempat  tinggal  di kawasan  pemukiman  pedesaan.  Maka  menjadi  sangat  logis  apabila  pembangunan  desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.
Agar  dapat  melaksanakan  perannya  dalam  mengatur  dan  mengurus  komunitasnya, desa  berdasarkan  ketentuan  peraturan  pemerintah  nomor  72  tahun  2005,  diberikan kewenangan yang mencakup:
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang  diserahkan pengaturannya kepada desa:
3. Tugas  pembantuan  dan  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  diserahkan kepada desa 5
Sebagai konsekuensi logis adanya kewenagan dan tuntutan dan pelaksanaan otonomi desa  adalah  tersedianya  dana  yang  cukup.  Sadu  Wasistiono  menyatakan  bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan  otonomi  desa,  sebagaimana  juga  pada  penyelenggaraan  otonomi daerah.  Sejalan  dengan  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  “autonomy”  identik  dengan “auto  money”,  maka  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  desa membutuhkan  dana  atau  biaya  yang  memadai  sebagai  dukungan  pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif.  Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  yuridis  normatif.  Sumber data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  melakukan metode  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  dianalisis menggunakan analisis konvensional.

## C. PEMBAHASAN
1. Bentuk Pengelolaan Dana Desa di Desa Benteng Paremba
4 Qamaruddin  Saleh  Dahlan, Azbabun  Nuzul  Latar  Belakang  Turunnya  Ayat-ayat  Al-Qur’an, (Bandung: CV. Diponegoro, 1997), h. 139.
5 Saenong, Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa ,  Skripsi,  (Pinrang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cokroaminoto Pinrang, 2016), h. 2.

## a. Perencanaan Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  oleh  karena  itu program  perecanaan  dan  kegiatannya  disusun  melalui  musyawarah  perencanaan  desa (Musrenbangdes).  Musrenbangdes  adalah  forum  musyawarah  yang  membahas  usulan- usulan  perencanaan  atau  program  pembangunan  desa  yang  berpedoman  pada  prinsip- prinsip  Perencanaan  Pembangunan  Masyarakat  Desa  (P3MD).  Prinsip  tersebut mengharuskan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  menentukan pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  khususnya  yang  beralokasi  di  desa  yang bersangkutan,  sehingga  benar-benar  dapat  merespon  kebutuhan/aspirasi  yang berkembang.
Prinsip  partisipasi  adalah  keterlibatan  setiap  warga  Negara  dalam  pengambilan keptususan  baik  secara  langsung  maupun  melalui  institusi  yang  mewakili kepentingannya. 6
Implementasi  program  ADD  di  desa  benteng  paremba  kecamatan  lembang kabupaten  pinrang  juga  dilaksanakan  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  dan menekankan  proses  motivasi  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa.  Pelaksanaan partisipasi tersebut telah dibuktikan dengan hasil wawancara:
“Tingkat  partisipasi  masyarakat  sangat  baik.  Terbukti  saat  adanya  musrenbangdes masyarakat  sangat  antusias  hadir  dalam  memberikan  masukan  program.  Dan  saat pelaksanaan  masyarakat  ada  yang  bersenang  hati  untuk  membantu  proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli”. 7
Musyawarah  desa  membuka  kesempatan  untuk  masyarakat  dalam  memberikan aspirasinya  sekaligus  sebagai  media  belajar  bagi  masyarakat  terhadap  prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa  ini  meliputi  Kepala  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Kepala  Dusun, Perangkat  Desa,  Unsur  LPMD  dan  Unsur  Kelembagaan  Desa.  Apabila  ditinjau  dari partisipasi  dalam  hal  pengambilan  keputusan  perencanaan  penggunaan  dana  Alokasi Dana Desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik.
Mengenai  proses  perencanaan  alokasi  dana  desa  sebagaimana  di  desa  Benteng Paremba,  proses  penentuan  skala  prioritas  pembangunan  diawali  dengan  melakukan musyawarah  dusun  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  pada  setiap  dusun  di  desa benteng  paremba.  Setelah  melakukan  musyawarah  dusun  dan  menetapkan  usulan  yang termasuk prioritas masing-masing masing dusun, maka dilanjutkan dengan musyawarah desa RKPDesa.
Musyawarah Desa RKPDesa dilakukan untuk merangkum semua usulan masyarakat desa,  sebagai  dasar  untuk  melakukan  kegiatan  dana  desa  tersebut.  Pada  proses musyawarah  desa  RKPDessa  itu,  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  mulai  dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, LKD, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat,  tokoh  wanita,  bidan  desa,  babin  kamtibnas,  babinsa  dan  pendamping  desa. Setelah  musyawarah  desa  RKPDesa  selesai,  kemudian  dilanjutkan  dengan  pembuatan RAB  setiap  kegiatan  yang  lalu  dituagkan  dalam  APBDesa  sebagai  dasar  untuk menggunakan anggaran dana desa.
6 A.  Subroto, Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa, thesis,  (Semarang:  Universitas Diponegoro, 2008), h. 36
7 Muh. Yusuf, Kepala Desa Benteng Paremba, Wawancara, Pinrang 23 Desember 2017.
Dalam  hal  pengelolaan  dana  desa  yang  sudah  tertuang  dalam  APBDesa  yang  telah disetujui  oleh  BPD,  maka  untuk  pelaksanaan  kegiatan  dibentuklah  Tim  Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diberi tanggung jawab dalam kegiatan dana desa.
Perencanaan  kegiatan  yang  bersumber  dari  Alokasi  Dana  Desa  harus  benar-  benar mampu  menampung  aspirasi  masyarakat.  Semua  kegiatan  yang  didanai  Alokasi  Dana Desa  adalah  program  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  dan  menjadi  prioritas  untuk dilaksanakan  guna  tercapainya  efektifitas  penggunaan  dana  yang  telah  ditentukan  oleh Pemerintah Kabupaten.
Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa  ini  akan  menjadi  pedoman  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan  pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar  Alokasi  Dana  Desa.  Dengan  demikian  perencanaan  yang  disepakati  juga  harus transparan,  dapat  diketahui  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  nantinya  dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program Alokasi Dana Desa di desa  Benteng  Paremba  sehingga  diharapkan  memperoleh  timbal  balik/tanggapan  dari masyarakat  di  dalam  memperbaiki  kinerja  pembangunan.  Disamping  itu  pemberian informasi  diberikan  secara  terbuka  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  pada  kegiatan pembangunan.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  yang mengatakan:
“Segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari  perencaannya,  pengelolaannya  dan  akan  diberi  APBDes.  Ini  disampaikan karena  kita  menginginkan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Menjadi  keharusan  untuk selalu terbuka.” 8
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan sebagai berikut: “Adanya  keterbukaan  dan  sesuai  apa  yang  sudah  menjadi  RAP  dan  juga dilaksanakan oleh petugas yang memang ditugaskan. Dalam hal ini petugasan dalam melakukan  kegiatan  yaitu  Timlak  sesuai  dengan  anggaran  dan  pelaksanaan  yang ada.” 9
Informasi  tersebut  menunjukkan  adanya  penerapan  prinsip  transparansi  di  dalam perencanaan Alokasi Dana Desa yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  pembiayaannya  bersumber  dari  Alokasi  dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan kegiatan Desa. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat.  salah  satu  wujud  nyata  dari  tim  pelaksana  desa  di  desa  benteng  paremba dalam  mendukung  keterbukaan  informasi  program  Alokasi  Dana  Desa  adalah  dengan memasang  papan  informasi  yang  berisikan  jadwal  kegiatan  fisik  yang  sedang dilaksanakan.
Keterbukaan  informasi  ini  merupakan  usaha  pemerintah  desa  untuk  melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi dana desa. Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan  alokasi  dana  desa  ditempuh  melalui  sistem  pelaporan  yaitu  pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.
Di  dalam  pelaksanaan  alokasi  dana  desa  senantiasa  dilaporkan  perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Alokasi dana desa di tingkat desa, terutama tentang
8 Muh. Yusuf, Kepala Desa Benteng Paremba, Wawancara, Pinrang 30 Desember 2017.
9 Burhanuddin, Sekretaris Desa Benteng Paremba, Wawancara, Pinrang 23 Desember 2017.
kegiatan fisik dan penyerapan  dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab  pengelola  Alokasi  dana  desa  di  tingkat  desa  sudah  memenuhi  ketentuan pembuatan  laporan  kegiatan  Alokasi  dana  desa  yang  bertahap  dan  laporan  akhir kegiatan.
Penanggungjawaban  pelaksanaan  program  Alokasi  dana  desa  kepada  pemerintah tingkat  atasnya  dilakukan  melalui  sistem  pelaporan  yang  dilakukan  secara  periodik. Laporan  pelaaksanaan  Alokasi  dana  desa  terdiri  dari  laporan  pendahuluan,  laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komperehensip
c. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa
Pertanggung  jawaban  Alokasi  Dana  desa  di  desa  benteng  paremba  terintegrasi dengan  pertanggung  jawaban  APBDes.  Hal  ini  Sesuai  dengan  peraturan  dalam  negeri nomor  37  tahun  tahun  2007  tentang  keuangan  desa.  Peraturan  tersebut  dimaksudkan untuk  memberikan landasan  hukum  bidang  keuangan  desa,  sumber  keuangan  desa,  dan anggaran pendapatan dan belanja desa. 10
Penguatan  keuangan  desa  dilakukan  untuk  menguatkan  pilar  transparansi  dan akuntabilitas.  Pengelolaan  keuangan  desa  harus  harus  dilakukan  secara  efisien,  efektif transparansi dan akuntabel. Alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan  desa  juga  harus  dipertanggungjawabkan  secara  transparan  kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai instuisi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa benteng paremba
“setiap  tiga  bulan  sekali  selalu  diadakan  evaluasi  pelaksanaan  Alokasi  dana  desa yang  mengundang  tokoh  masyarakat  ,  LPM,  BPD.  Evaluasi  ini  dilakukan  untuk mewujudkan  transparansi  dalam  Alokasi  dana  desa  dan  diharapkan  adanya masukan- masukan demi berjalannya Alokasi dana desa”. 11
Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat  desa  dan  diketahui  kepala  desa  ke  tim  pendamping  tingkat  kecamatan  secara bertahap.  Sedangkan  untuk  pengelolaan  administrasi  keuangan  yang  dilaksanakan  di desa Benteng Paremba dapat dikatakan sesuai dengan prinsip akuntabiliatas sebagaimana hasil wawancara dengan bendahara desa tersebut sebagai berikut:
“kepala  desa  dan  bendahara  desa  mengambil  dana  desa  dari  bank  kemudian diberikan  kepada  bendahara  tim  pelaksana  Alokasi  dana  desa.  Dari  bendahara  tim pelaksana  Alokasi  dana  desa  yang  sifatnya  untuk  alokasi  pemerintah  desa dikembalikan lagi ke bendahara desa”. 12
Pemahaman  tentang  pengelolaan  administrasi  keuangan  Alokasi  dana  desa  dapat diketahui pula dari hasil wawancara berikut:
“  melalui  di  BKUkan,  buku  kas  pembantu  umum,  dilengkapi  dengan  bukti-  bukti pendukung  yang  sah  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Yang  penerima  jika berbentuk  bantuan  sosial,  juga  dimintakan  surat  penerimaan  dan  nota-nota  yang sah”. 13
10 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  tahun  2007  Tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa , Dalam Pasal 15.
11 Muh. Yusuf, Kepala Desa Benteng Paremba, Wawancara, Pinrang 30 Desember 2017.
12 Burhanuddin, Sekretaris Desa Benteng Paremba, Wawancara, Pinrang 30 Desember 2017.
13 Ahmad, Bendahara Desa Benteng Paremba, Wawancara, Pinrang 30 Desember 2017.
Informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  pertanggungjawaban  pelaksanaan Alokasi  dana  desa  di  desa  benteng  paremba  telah  melaksanakan  prinsip  akuntabilitas. Dan  pengelolaan  Alokasi  dana  desa  juga  telah  melaksanakan  pertanggungjawaban administrasi  keuangan  Alokasi  dana  desa  dengan  baik  yaitu  setiap  pembelanjaan  yang bersumber dari Alokasi dana desa harus disertai dengan bukti.
Evaluasi  pelaksanaan  program  Alokasi  dana  desa  tersebut  juga  membimbing mansyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya  kerja  sama  saling  membantu  antar  perangkat  desa,  bendahara,  tim  pelaksana alokasi dana desa agar pelaporan alokasi dana desa dapat diselesaikan dengan  cepat dan tepat.  Dapat  diketahui  bahwa  pelaksana  alokasi  dana  desa  sudah  memahami  dan mengerti  tentang  tata  kelola administrasi keuangan  alokasi  dana  desa  karena  selalu  ada petunjuk dari pemerintah kabupaten.
Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan.  Hasil  pembangunan  yang  bersumber  dari  alokasi  dana  desa  di  desa  Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1 Hasil sarana prasarana yang dibangun dengan ADD tahun 2017 No Sarana yang dibangun Hasil 1. Pengembangan pipanisasi air bersih Baik 2. Pembangunan wc 3 unit Baik 3. Pembangunan jalan beton (60 meter) Baik 4. Pembangunan jembatan beton (7 X 9 meter) Baik 5. Pengadaan lampu jalan Baik
Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di desa benteng paremba baik  secara  fisik  dapat  dipertanggungjawabkan.  Sedangkan  secara  administrasi  perlu adanya pebaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan  dilakukannya  prinsip  akuntabilitas  secara  bertahap  akhirnya  akan  mendukung kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa  yang  pada  akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Evaluasi  pelaksanaan  program  alokasi  dana  desa  juga  membimbing  masyarakat untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  memberikan  masukan  dan  koreksi  pelaksanaan  alokasi dana  desa.  Dalam  hal  ini  pemerintah  desa  juga  harus  merespon  kritik  dan  saran masyarakat  dalam  forum  musyawarah  desa  yang  diharapkanprogram  alokasi  dana  desa kedepannya  bisa  lebih  baik  lagi.  Prinsip  paryisipasi  pun  terwujud  dengan  pelaksanaan alokasi dana desa dengan mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa secara priodik.
2. Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa benteng Paremba
Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam alqur’an dan  as-sunnah  sebagai  sumber  segala  ilmu  yang  menjadi  pedoman  untuk menindaklanjuti  berbagai  macam  permasalahan  hidup.  Begitupun  dengan  akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa di desa benteng paremba.
Transparansi  anggaran  adalah  salah  satu  bentuk  Tabligh.  Tabligh  atau menyampaikan  segala  sesuatu  tanpa  ada  yang  disembunyikan  mengandung  makna kejujuran  dalam  berbicara,  kejujuran  dalam  niat  dan  kemauan,  kejujuran  dalam perencanaan,  kejujuran  dalam  melaksanakan  rencana,  kejujuran  dalam  tindakan, kejujuran  dalam  merealisasikan  dalm  semua  ketentuan  agama.  Dalam  pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan  transparansi  anggaran  adalah  wajib.  Ini  berarti  dalam  pandangan  hukum islam,  menghindari  transparansi  anggaran  adalah  kemaksiatan  yang  dapat  menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan.
Dengan  demikian  transparansi  menjadi  instrumen  penting yang  dapat menyelamatkan  uang  rakyat  dari  perbuatan  korupsi.  Dengan  adanya  transparansi hendaknya  para  pemegang  kekuasaan  mencerminkan  sikap  keterbukaan  sesuai  dengan firman allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:
Terjemahannya:
“Dan  apabila  Kami  letakkan  suatu  ayat  di  tempat  ayat  yang  lain  sebagai penggantinya  Padahal  Allah  lebih  mengetahui  apa  yang  diturunkan-Nya,  mereka berkata:  "Sesungguhnya  kamu  adalah  orang  yang  mengada-adakan  saja".  Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.” Ayat  ini  meenguraikan  bahwa dan  apabila kami mengganti suatu ayat alqur’an di tempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari  siapapun  apa  yang  diturunkannya,  antaralain  menyangkut  kapan  dan  apa  yang digantidan  menggantikan  serta  apa  yang  merupakan  kemaslahatan  masyarakat.  apabila terjadi  yang  demikian,  sebagian  mereka  yang  tidak  mengetahui  itu  berkata:
“ sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong.” 14
Akuntabilitas  dan  transparansi  merupakan  bentuk  pengelolaan  dana  desa  di  desa benteng  paremba  dimana  Akuntabilitas  dalam  perspektif  hukum  islam  yang menggambarkan  suatu  pertanggung  jawaban  yang  mutlak.  Sebagai  salah  satu  contoh sifat  nabi  yakni  amanah  dalam  menjalankan  tugas  atau  wewenang.  Mengenai  bentuk akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman allah surat al-ahzab ayat 72-73
14 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 730.
Terjemahnya:
“Sesungguhnya  Kami  telah  mengemukakan  amanat  kepada  langit,  bumi  dan gunung-gunung,  Maka  semuanya  enggan  untuk  memikul  amanat  itu  dan  mereka khawatir  akan  mengkhianatinya,  dan  dipikullah  amanat  itu  oleh  manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang  munafik  laki-laki  dan  perempuan  dan  orang-orang  musyrikin  laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang- orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Al-‘Aufi  berkata  dari  Ibnu  Abbas  :  “yang  dimaksud  dengan  al-Amanah  adalah ketaatan  yang  ditawarkan  kepada mereka  sebelum  ditawarkan  kepada  adam akan  tetapi mereka  tidak  menyanggupinya.  Lalu  allah  berfirman  kepada  adam  :  “aku  memberikan amanah  kepada  langit  dan  bumi  serta  gunung-gunung,  akan  tetapi  mereka  tidak menyanggupinya.  Apakah  engkau  sanggup  untuk  menerimanya?’’  dia  menjawab:  “ya rabb-ku,  apa  isi  nya?”  allah  berfirman:  “  jika  engkau  berbuat  baik,  engkau  akan  diberi balasan. Dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa.” Lalu adam menerimanya dan  menyanggupinya.  Itulah  firman  allah  “dan  pikullah  amanat  itu  oleh  manusia, sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.” 15
Firman  allah:  “sehingga  allah  mengadzab  orang-orang  munafik  laki-laki  dan perempuan  dan  orang-orang  musyrikin  laki-laki  dan  perempuan.”  Yaitu  nak  adam bersedia menanggung amanah ini, yakni beruoa taklif, sehingga allah mengadzab orang- orang munafik laki-laki dan perempuan diantara mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang menampakkannkeimanan, karena takut terhadap lingkungannya serta menyembunyikan  kekafiran  karena  mengikuti  lingkungannya. 16 “dan  orang-orang musyrikin  laki-laki  dan  perempuan.”  mereka  adalah  orang-  orang  yang  zhahir  dan batinnya musyrik kepada allah dan melanggar rasul-nya. “dan sehingga allah menerima taubat  orang-orang  mukmin  laki-laki  dan  perempuan.”  Agar  allah  menyayangi  orang- orang  mukmin,  yaitu  orang-orang  yang  beriman  kepada  allah,  para  malaikatnya,  kitab- kitabnya,  dan  para  rasulnya  serta  mengajarkan  ketaatan.  “dan  adalah  allah  maha pengampun lagi maha penyayang.” 17
Sebagai  pelaksana  amanat  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah,  pemerintah  desa memiliki  kewenangan  dan  hak-hak  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Dalam  hal  ini yang  menjadi  hak  pemerintah  desa  adalah  sebagai  ulil  amri  dimana  warga  masyarakat memiliki  kewajiban  menaati  ulil  amri  agar  terealisasinya  pelaksanaan  tugas-tugas  yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam alqur’an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah an-nisa ayat 59 sebagai berikut:
15 Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010), h. 121.
16 Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, (Jakarta :Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010), h. 123.
17 Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, h. 124.
Terjemahannya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 18
Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun  yang  berwewenang  menetapkan  hukum.  Secara  berurutan  dinyatakan-  Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya  yang tercantum dalam  al-Qur’an  dan taatilah  Rasul- Nya,  yakni  Muhammad  saw.  dalam  segala  macam perintahnya,  baik  perintah  melakukan  sesuatu,  maupun  perintah  untuk  tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah nya  yang sahih, dan perkenankan juga  perintah ulil  amri ,  yakni  yang  berwewenang  menangani  urusan-urusan  kamu, selama  mereka  merupakan  bagian di  antara  kamu wahai  orang-  orang  mukmin,  dan selama  perintahnya  tidak  bertentangan  dengan  perintah  Allah  atau  perintah  Rasul-Nya. Maka  jika  kamu  tarik-menarik, yakni  berbeda  pendapat  tentang  sesuatu  karena  kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al- Qur’an, dan tidak juga petunjuk Rasul  dalam  sunnah  yang  shahih, maka  kembalikanlah  ia  kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan  Rasul  saw.  yang  kamu  temukan  dalam  sunnahnya, jika  kamu  benar-benar beriman secara  mantap  dan  besinambung kepada  Allah  dan  hari  Kemudian. Yang demikian itu ,  yakni  sumber  hukum  ini  adalah baik lagi  sempurna,  sedang  selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak. 19
Pengelolaan  dana  desa  di  desaBenteng  Paremba  sudah  sesuai  dengan  hukum Islam,  dimana  di  desa  Benteng  Paremba  telah  menerapkan  sistem  transparansi  dan akuntabilitas    dalam    mengelola    keuangan    desa   sebagaimana    dalam    islam    disebut Tabgligh  dan  Amanah.  Dan  selama  proses  pengelolaan  tidak  ditemukan  adanya penyelewengan dana.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Bentuk  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  desa  benteng  paremba  Kabupaten  Pinrang yaitu  Melalui  tahapan  perencanaan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dimulai  dari musyawarah  dusun  terlebih  dahulu  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  dan menetapkan  usulan  yang  termasuk  prioritas  masing-masing  dusun.  Tahapan pelaksanaan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dilakukan  oleh  tim  pelaksana  kegiatan desa.  Pertanggungjawaban  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dilakukan  dengan menyampaikan  pelaporan  yang  dilaksanakan  melalui  jalur  struktural  yaitu  dari  tim
18 Kementrian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, (Bandung: Sygma, 2012), h. 87.
19 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002) h. 482-486.
pelaksana  tingkat  desa  melaporkan  pertanggungjawaban  ke  bendahara  desa  yang kemudian dilaporkan kembali oleh kepala desa kepada kecamatan.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Benteng Paremba  yaitu  dimana  dalam  Islam  diajarkan  untuk  selalu  menanamkan  sifat keterbukaan  dan  kejujuran  dalam  menjalan  suatu  perencanaan  dalam  hidup  baik dalam  bentuk  individu  maupun  bermasyarakat.  Sama  halnya  dalam  pengelolaan alokasi  dana  desa  kita  senantiasa  menerapkan  sistem  transparansi/Tabligh  dan akuntabilitas/amanah  karena  hukumnya  adalah  wajib  dan jika melanggar  berarti  kita telah melakukan kemaksiatan yang akan menghapus segala amal ibadah kepada allah. Sebagaimana  tertuang  dalam  alqur’an  surah  an-nahl  ayat  101  mengenai  transparansi dan surah al-ahzab ayat 72-73.

## DAFTAR PUSTAKA
Iqbal  Muhammad. Fiqh  Siyasah,  Kotekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Kementrian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, Bandung: Sygma, 2012 Kementerian  Dalam  Negeri. Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jakarta:  Menteri Dalam Negeri, 2007.
Lestari  Sri. Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Surakarta:  Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  22  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Saleh  Dahlan,  Qamaruddin. Azbabun  Nuzul  Latar  Belakang  Turunnya  Ayat-ayat  Al- Qur’an. Bandung: CV. Diponegoro, 1997. Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002.
Soekanto, Soejono. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: UII Pres, 1984. Suggono,  Bambang. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.
Sumaryadi,  I  Nyoman,  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Otonom  dan  Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama, 2005.
Suryaningrat, Bayu. Pemerintahan dan Administrasi Desa, Jatinagor: Alqaprint, 1976. Syaikh,  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Ishaq. Tafsir  Ibn  Katsir. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2010.
Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Dalam  Pemikiran  Hukum  Islam. Cet.  II;  Padang: Angkasa Raya, 1993.
Tim Visi Yustisia, Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksana Dana Desa. Jakarta: Visimedia, 2016.
_______________, Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Jakarta: Visimedia, 2015.
Trisantono,  Bambang. Pedoman  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Bandung: Fokusmedia, 2011.
Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar ,  Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah, Makalah,  Skripsi,  Tesis,  Disertasi  dan  Laporan  Penelitian .  Cet.  I;  Makassar: Alauddin University Press, 2013.
Widjaja, Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom. Jakarta:  PT.  Rajagrafindo  Persada, 2007.