Kepastian  Hukum  atas  Proses  Pembuktian  dalam  Gugatan  Actio Pauliana  Perkara  Kepailitan ( Studi  Kasus  Putusan  Nomor  560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)
Muhammad Fikri Fadhil Ramadhani 1 , Khansa Hurruzia 1 , Nyulistiowati Suryanti 1 , Deviana Yuanitasari 1 1 Universitas Padjadjaran, Indonesia
Fikrifadhilr07@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang kewajiban debitur terkait pemberian jaminan untuk utang yang  belum  jatuh  tempo  dan/atau  belum  atau  tidak  dapat  ditagih,  sesuai  dengan  Pasal  42 huruf  b  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU KPKPU).  Penelitian  jurnal  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Bahan dasar  dari  pendekatan  ini  adalah  data  sekunder  yang  merupakan  penelitian  bahan  pustaka Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam kasus actio pauliana, debitur tidak diwajibkan memberikan jaminan tersebut jika utang belum jatuh tempo atau belum/dapat ditagih. Selain itu,  penelitian  ini  mengambil  kesimpulan  terkait  pentingnya  kepastian  hukum  dalam menangani  kasus  actio  pauliana  dalam  konteks  kepailitan  di  Indonesia,  serta  efektivitas Pengadilan Niaga dalam menanggulangi kasus ini dibandingkan Pengadilan Negeri.
Kata Kunci: Kepailitan, Actio Pauliana, Kepastian Hukum Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pada dunia dan lalu lintas perniagaan perlu adanya hukum agar dapat mengatur serta menjaga  kelancaran  berjalannya  kegiatan  perniagaan  dan  perekonomian  di  Indonesia.  Hal tersebut  agar  dapat  memberikan  kepastian  dalam  bertindak  ataupun  menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul karena adanya hubungan hukum dari para pihak  pelaku  usaha  maupun  dari  pelaku  usaha  kepada  konsumen.  Bukan  hal  tidak  mungkin dalam berjalannya perekonomian terjadi suatu permasalahan terkait pembayaran yang berasal dari  tidak  maunya  ataupun  ketidakmampuan  seseorang  atau  badan  usaha  untuk  memenuhi janji-janjinya  mengenai  pembayaran  utangnya.  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum berdasarkan  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat  (3),  yang  mana  pemerintah  harus menjalankan  pemerintahan  berdasarkan  hukum  dan  bukan  dijalankan  berdasarkan  pada kekuasaan  penguasa  yang  sewenang-wenang sebagaimana  dikenal  dengan  istilah Rule  by  law not Rule by man . (Basah, 1985)
Pada  tahun  2004  pemerintah  telah  merevisi  undang-undang  kepailitan  lama  dan mengeluarkan undang-undang baru tentang kepalitian yaitu Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 yang diberi judul “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, selanjutnya disebut  UUKPKPU.  Secara  substansi  undang-undang  baru  tersebut  bertujuan  untuk  lebih melindungi  kepentingan  kreditor  dalam  upaya  mendapatkan  pelunasan  terhadap  piutang- piutangnya dengan prinsip adil, cepat terbuka dan efektif. (Irianto, 2015) UUK dan PKPU setelah dilakukan revisi mempunyai cakupan yang lebih luas. Perubahan dalam UUK dan PKPU antara lain  adanya  asas  keadilan  sebagai  salah  satu  asas  hukum  kepailitan  dan  PKPU.  (Aprita  & Adhitya, 2019) Berdasarkan hal tersebut Indonesia sebagai negara hukum menuangkan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut “PKPU”) ke dalam Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  “Undang - undang  Kepailitan  dan  PKPU”)  yang  dapat menjadi  suatu  payung  hukum  bagi  mereka  untuk  menentukan  bagaimana  para  pihak  harus bertindak  dan  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Seseorang  atau  badan  usaha  biasa melakukan  perbuatan  hukum  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu  perjanjian  yang  menimbulkan setidaknya  dua  pihak  yang  terikat  oleh  hubungan  hukum  itu,  yaitu  pihak  kreditur  dan  pihak debitur  serta  hak  dan  kewajibannya  yang  harus  mereka  penuhi.  Dalam  praktik  hukum  di Indonesia,  dapat  terjadi  seseorang  yang  berhutang  (selanjutnya  disebut  “debitur”)  tidak memenuhi  kewajibannya  (prestasinya)  bukan  karena  suatu  keadaan  yang  memaksa  atau keadaan  kahar  namun  karena  debitur  tersebut  ingkar  janji  (wanprestasi).  Dalam  hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik. (Setiawan, 1979) Apabila debitur tidak  memiliki  keinginan  untuk  membayar  utangnya  atau  debitur  tidak  mampu  untuk membayar  utangnya  maka  Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU  dapat  menjadi  acuan  dalam bertindak  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  melalui  lembaga  “kepailitan”  dan lembaga “penundaan pembayaran”.
Kepailitan  dan  penundaan  atau  pengunduran  pembayaran  ( surseance )  lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut  Kreditur. (Mantili & Dewi, Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  Terkait  Penyelesaian  Utang  Piutang  dalam  Kepailitan,  2021) Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan  kriminal,  karena  debitor  dianggap  menggelapkan  atau  tidak  mau  membayar  utang- utangnya  kepada  kreditor.  Kepailitan  bersifat  sebagai  hukuman  bagi  debitor  yang  tidak  mau membayar  utang-utangnya,  serta  menghukum  debitor  yang  beritikad  tidak  baik  menipu  dan menghalangi kreditor untuk menagih utang-utang debitor dengan cara menyembunyikan asset- asetnya.  (Retnaningsih, 2017)  Pailit merupakan  suatu  keadaan  di  mana  debitor  tidak  mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada para kreditornya. (Gloria,  2020)  Seorang  debitor  hanya  dapat  dikatakan  pailit  apabila  telah  diputuskan  oleh Pengadilan  Niaga.  (Makmur,  2016)  Kepailitan  bermakna  eksekusi  massal  yang  ditetapkan melalui keputusan hakim, yang berlaku  dengan serta merta melakukan penyitaan umum atas segala kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. (Disemadi & Gomes, 2021)
Kepailitan  merupakan  suatu  lembaga  hukum  perdata  Eropa  sebagai  realisasi  dari  dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada) menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya. (Zainal, 2022) Filosofis kepailitan berasal dari ketentuan Pasal  1131  dan  1132  KUH  Perdata,  yang  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  kepada kreditor dimana segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada  sekarang  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi  jaminan  untuk  segala perikatannya.  (Kamilah,  2021)  Hukum  kepailitan  mengadaptasi  konsep  wanprestasi  menjadi penundaan pembayaran. (Pratama, 2014) Pemailitan debitur tidak mempertimbangkan tentang kemampuan (unable) debitor dalam membayar utang. (Wijayanta, Kajian Tentang Pengaturan Syarat  Kepailitan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  2014)  Berdasarkan ketentuan  dalam  Pasal-pasal  tersebut  diatas  jelaslah,  bahwa  apabila  debitor  lalai  dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitor. (Sinaga & Sulisrudatin, 2016)
Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yaitu jaminan secara bersama-sama  atas  benda-benda  milik  debitur  dan  hasil  penjualan  dari  benda-benda  itu selanjutnya akan dibagi secara seimbang kecuali diantara para kreditur ada alasan-alasan yang dapat  didahulukan  secara  sah.  Dapat  diartikan  dari  ketentuan  pasal  tersebut  bahwa  kreditur mendapatkan hak untuk melakukan lelang atas harta benda yang dimiliki oleh debitur apabila ia lalai  dalam  memenuhi  prestasinya.  Dalam  melakukan  pelelangan  atau  penjualan  harta  benda debitur  tersebut  bukan  hal  yang  tidak  mungkin  terjadi  permasalahan  yang  disebabkan  oleh debitur  yang  tidak  beritikad  baik  dengan  menyembunyikan  harta  bendanya  atau  melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika dalam proses kepailitan. Undang-undang Kepailitan
dan  PKPU  mencegah  kemungkinan  terjadinya  hal  tersebut  dengan    diadakannya  sita  umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi pembagiannya kepada kreditur secara adil, seimbang, dan sah di bawah pengawasan hakim dan dilakukan oleh  kurator yang berwenang untuk hal-hal tersebut.
Permohonan  pailit  pada  dasarnya  merupakan  suatu  permohonan  yang  diajukan  ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu  hal tidak dapat  membayar  hutang-hutangnya  kepada  pihak  lain.  Pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan  pailit  adalah  debitor,  kreditor,  Kejaksaan  untuk  kepentingan  umum,  Bank Indonesia  yang  menyangkut  debitornya  adalah  bank,  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  yang debitornya  merupakan  perusahaan  efek,  dan  Menteri  Keuangan  yang  debitornya  Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di  bidang  kepentingan  publik,  beserta  OJK  yang  sekarang  mempunyai  wewenang  dalam mengatasi hal tersebut. (Magribi, Muryati, & Supriyadi, 2017) Jika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka  akan  berlaku  Pasal  56,  Pasal  59  dan  Pasal  60 UUK.  Menurut  Pasal  60  UUK, kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda yang menjadi agunan dan kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah di kurangi jumlah utang, bunga dan biaya, kepada kurator. (Natalia, 2018)
Namun  Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU  pun  masih  memiliki  celah  yang  dapat ditemukan oleh debitur yang tidak beritikad baik yaitu mereka melakukan hibah atau perjanjian jual beli agar mereka dapat menyelamatkan harta kekayaannya dari masuknya harta kekayaan mereka  ke  dalam  harta  pailit.  Terhadap  perbuatan  tersebut  sebagai  jaminan  untuk  kreditur dapat  melakukan  pembatalan  atas  hibah  dan  perjanjian  jual  beli  pihak  debitur  dengan  pihak ketiga  tersebut  melalui actio  pauliana .  Ketentuan  umum  mengenai actio  pauliana terdapat dalam  Pasal  1341  KUHPerdata  bahwa  setiap  kreditur  dapat  mengajukan  pembatalan  segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun juga yang merugikan  kreditur,  asal  dapat  dibuktikan  bahwa  ketika  perbuatan  dilakukan,  baik  debitur ataupun orang dengan atau untuk siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan tersebut membawa akibat yang merugikan bagi kreditur. Ketentuan lebih rinci mengenai actio pauliana juga diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 50 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Pada praktik hukum  di  Indonesia,  upaya  hukum  kreditur actio  pauliana masih  memiliki  permasalahan- permasalahan.  Menurut  keterangan  yang  disampaikan  oleh  hakim  karier  Pengadilan  Niaga Andriani  Nurdin  faktanya  tidak  banyak  perkara actio  pauliana yang  diajukan  ke  Pengadilan Niaga.  (Andriani,  2004) Untuk  kepentingan  harta  pailit, semua  perbutan  hukum  debitor  yang dilakukan  sebelum  pernyataan  pailit  ditetapkan,  yang  merugikan  dapat  dimintakan pembatalannya. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum itu merugiakan kreditor. (Sujatmiko & Suryanti, 2017)
Dalam rentang 1998 sampai dengan 2004 tercatat hanya ada 6 perkara dan semuanya ditolak  baik  di  tingkat  Pengadilan  Niaga,  tingkat  kasasi  maupun  peninjauan  kembali  di Mahkamah Agung karena ada perbedaan persepsi antar hakim niaga mengenai apakah tindakan atau transaksi yang dilakukan debitur merupakan suatu kecurangan yang merugikan kreditur, termasuk  juga  mengenai  yurisdiksi  pengadilan  yang  berwenang  mengadili  perkara actio pauliana .  (Haris,  2023)  Perbedaan  persepsi  tersebut  menyebabkan  ketidakpastian  atas penanganan dan yurisdiksi dari upaya hukum actio pauliana dalam perkara kepailitan.
Pada kasus terbaru beberapa tahun terakhir salah satunya adalah Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021  antara  PT  BANK  UOB  INDONESIA  terhadap  IRFAN  SURYA  HARAHAP, S.H.,  merupakan  salah  satu  kasus  yang  di  dalamnya  terdapat  permasalahan  mengenai actio pauliana .  Secara  singkat,  pada  tingkat  kasasi  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  dalam putusan  sebelumnya  yaitu  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Medan  Reg. Nomor
3/Pdt.Sus-Lain-Lain/2020/PN Niaga Mdn Juncto Nomor 16/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN.Niaga  Mdn  tanggal  30  November  2020  dalam  hal  ini  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum.
Pengadilan  Niaga  oleh  Mahkamah  Agung  pada  putusan  tersebut  karena  adanya intervensi  dari  PT  BANK  UOB  INDONESIA  maka  Pengadilan  Niaga  dianggap  tidak  dapat
mengadili gugatan actio pauliana karena adanya fakta dan keadaan yang tidak memenuhi unsur pembuktian  secara  sederhana.  Gugatan actio  pauliana diperlukan  proses  pembuktian  secara tidak  sederhana.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  berusaha  untuk  menjawab  pertanyaan- pertanyaan mengenai hal itu sebagaimana tercantum oleh penulis sebagai berikut: bagaimana kepastian hukum atas proses pembuktian dalam gugatan actio pauliana perkara kepailitan dan apakah  pengadilan  niaga  memiliki  yurisdiksi  atau  wewenang  dalam  mengadili  gugatan actio pauliana ?

## METODE
Metode  penelitian  merupakan  rangkaian  prosedur  tahapan  atau  cara  sistematis  yang digunakan  untuk  mencari  kebenaran  dalam suatu  karya  ilmiah,  sehingga  dapat  menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas yaitu penelitian yang memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta  cara  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data,  mengolah,  dan  menganalisa  untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. (Soemitro, 1990)
Penelitian  jurnal  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Bahan  dasar dari  pendekatan  ini  adalah  data  sekunder  yang  merupakan  penelitian  bahan  pustaka  yaitu buku-buku  atau  literatur-literatur  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  permasalahan-permasalahan  yang  akan  dibahas  di  dalam  jurnal  ini. Pendekatan penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka.  (Soekanto  &  Mahmudji,  2003) Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  agar  penulis  dapat  mengkaji  secara  mendalam mengenai  asas,  norma,  peraturan-peraturan,  serta  konflik  yang  menjadi  topik  pembahasan dalam jurnal ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegunaan lembaga kepailitan sebagai penjamin bahwa semua hutang akan dibayarkan dan  melindungi  agar  benda  yang  sitaan  yang  nantinya  dijual  untuk  membayar  hutang  tetap terlindungi  dan  akan  dibagi  secara  seimbang,  yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip-prinsip hukumsita jaminan. (Fibriani, 2022) melalui Hukum Kepailitan diharapkan adanya pembagian harta  kekayaan  debitor  yang  adil  dan  proporsional  kepada  masing-masing  kreditor  kecuali apabila  diantara  para  kreditor  ada  yang  menurut  undang-undang  harus  didahulukan  dalam menerima  pembayaran  tagihannya,  sehingga  lebih  terjamin  keamanannya  dan  terjamin  juga kepentingan  para  pihak  yang  bersangkutan.  (Sidabutar,  2019)  Pada  kasus  terbaru  beberapa tahun  terakhir  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  bagian  pendahuluan  jurnal  ini,  Putusan Nomor  560  K/Pdt.Sus-Pailit/2021  antara  PT  BANK  UOB  INDONESIA  terhadap  IRFAN  SURYA HARAHAP,  S.H.,  merupakan  salah  satu  kasus  yang  di  dalamnya  terdapat  permasalahan mengenai actio  pauliana .  Secara  singkat,  pada  tingkat  kasasi  Mahkamah  Agung  berpendapat bahwa  dalam  putusan  sebelumnya  yaitu  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Medan  Reg.  Nomor  3/Pdt.Sus-Lain-Lain/2020/PN  Niaga  Mdn Juncto Nomor  16/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.  Niaga  Mdn  tanggal  30  November  2020  dalam  hal  ini  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri  Medan  telah salah  menerapkan  hukum.  Penggugat selaku  kurator  Bun  Hui (dalam  pailit)  telah  mendalilkan  bahwa  Tergugat  tidak  bersedia  menyerahkan  Sertifikat  Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I terdaftar atas nama Arifin Tjhin yang berdasarkan putusan actio  pauliana putusan  tersebut  di  atas  menyatakan  bahwa  Akta  Jual  Beli  Nomor  144/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Hustiati, S.H., Notaris dan PPAT di daerah kerja Kota Medan dan menyatakan tanah dan bangunan semula milik debitur pailit Bun Hui (dalam pailit)  yang  dikenal  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1075/Glugur  Darat  I  sebagai boedel pailit Bun Hui (dalam pailit). PT BANK UOB INDONESIA merupakan pemegang hak tanggungan atas sertifikat tersebut berkaitan dengan jaminan fasilitas kredit yang telah diterima oleh Arifin Tjhin selaku debitur. Selaku pemegang hak tanggungan dari sertifikat tersebut, PT BANK UOB INDONESIA (Tergugat) telah mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak diikutkan  sebagai  pihak  dalam  perkara actio  pauliana yang  diputus  berdasarkan  Putusan
Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Medan  tersebut.  Dalam  gugatan actio  pauliana , Tergugat  telah  mengajukan  intervensi  agar  dijadikan  pihak  namun  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Medan  menyatakan  permohonan  intervensi  Tergugat  tidak  dapat  diterima karena  dengan  adanya  intervensi  dari  Tergugat  dalam  perkara actio  pauliana menunjukan bahwa dalam gugatan actio pauliana terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana.
Pada  kasus  ini  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  3 ayat  (1)  berikut  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa permohonan pernyataan pailit dan hal- hal lain yang berkaitan antara lain: actio pauliana , perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara  yang  berkaitan  dengan  harta  pailit  termasuk  gugatan  Kurator  terhadap  direksi  yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya yang menjadi kewenangan  Pengadilan  Niaga  dipersyaratkan  bahwa  hukum  acara  yang  berlaku  dalam mengadili perkara yang termasuk “hal - hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku  bagi  perkara  permohonan  pernyataan  pailit  yang  di  antaranya  pembuktiannya  harus sederhana.  Dalam  perkara  ini,  Kurator  mengajukan  gugatan  lain-lain  meminta  agar  PT  BANK UOB INDONESIA (Tergugat) yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara actio pauliana untuk  melaksanakan  putusan actio  pauliana yaitu  menyerahkan  sertifikat  tersebut  di  atas. Dengan  demikian  dasar  gugatan  Penggugat  perkara  ini  adalah  dugaan  perbuatan  melanggar hukum  Tergugat  yang  tidak  bersedia  menyerahkan  sertifikat  tersebut.  Mahkamah  Agung berpendapat  agar  menjadi  jelas  permasalahan  hukum  dalam  perkara  ini  dibutuhkan  tahap pembuktian  selanjutnya.  Karena  itu  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  tidak  dapat  dibuktikan secara sederhana, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasan Undang-undang Kepailitan dan PKPU karena alasan pengajuan gugatan lain-lain oleh Penggugat dilandasi oleh perbuatan melanggar hukum Tergugat yang pembuktiannya tidak sederhana, maka pengadilan niaga  tidak  berwenang  mengadili  perkara  ini  dan  pengadilan  yang  berwenang  adalah pengadilan negeri. Sehingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT BANK UOB INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut.
Dalam  proses  pembentukan  hukum  diperlukan  asas-asas  yang  dapat  menjadi  dasar untuk  menciptakan  kejelasan  pada  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku.  Salah  satu  dari asas-asas yang terdapat dalam teori hukum yang dapat memberikan hal tersebut adalah asas kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi  yustisiabel  (pencari  keadilan)  terhadap  tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa seseorang  akan  dan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu. (Mertokusumo,  1993)  Dengan  kepastian  hukum  orang  dapat  mengetahui  apa  yang  harus mereka  perbuat  sehingga  tidak  menimbulkan  ketidakpastian.  Misalnya,  dalam  perkara kepailitan  tersebut  di  atas  terdapat  penalaran  hukum  yang  berbeda  mengenai  proses pembuktian  dan  ketentuannya  terhadap  gugatan actio  pauliana antara  Pengadilan  Niaga  dan Pengadilan  Negeri  sehingga  menyebabkan  ketidakpastian.  Hal  seperti  itu  perlu  dikaji  secara menyeluruh  dan  mendasar  agar  mendapatkan  kepastian  yang  dicita-citakan  oleh  hukum. Kepastian  hukum  dapat  dimaknakan  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang diharapkan dalam keadaan tertentu. pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  berlakunya  hukum  di  dalam  masyarakat.  (Wijayanta,  Asas Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Kaitannya  dengan  Putusan  Kepailitan Pengadilan Niaga, 2014)
Bila ditelusuri lebih mendasar bahwa istilah “pailit” dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa belanda, perancis, latin, dan inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa prancis, istilah faillite artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya di dalam bahasa perancis  disebut lefailli .  Untuk  arti  yang  sama  di  dalam  bahasa  belanda  dipergunakan  istilah failliet . (Zainal, 2022) Sementara itu di dalam bahasa inggris dikenal istilah “ to fail ” dan di dalam bahasa latin dipergunakan istilah  “ fallire ” pailit, di dalam khazanah ilmu  pengetahuan hukum
diartikan sebagai keadaan debitur (yang berhutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. (Zainal,  2022)  Dapat  dipahami  bahwa  istilah  pailit  dapat  diartikan  sebagai  keadaan  berhenti membayar dari debitur yang disebabkan karena ketidakmampuan debitur atau ketidakmauan debitur dalam membayar hutang-hutangnya.
Hukum kepailitan ( bankruptcy ), memiliki tiga tujuan umum, yaitu: (Rahmani, 2018)
1. Hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitur secara adil kepada semua Krediturnya;
2. Untuk mencegah agar Debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan Krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada Kreditur dari sesama Kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada Kreditur dari Debitur;
3. Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari para Krediturnya.
Pasal  1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa pengutang yang  ada  dalam  keadaan  berhenti  membayar,  baik  atas  pelaporan  sendiri  maupun  atas permohonan  seorang  penagih  atau  lebih  dengan  putusan  hakim  dinyatakan  dalam  keadaan pailit.  Pengertian  keadaan  berhenti  membayar  ini  memiliki  makna  yang  lebih  luas.  Bukan sekedar  bila  debitur  tidak  membayar  utang-utangnya.  Tetapi,  debitur  dapat  dikatakan  dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan debitur berada  dalam  keadaan  tidak  dapat  membayar  utangnya.  (Putusan,  1973)  Harta  pihak  yang dipailitkan ( boedel pailit ) termasuk dalam objek sita umum ( gerechtelijk  beslag ). Hakikat dari sitaan  umum  pada  proses  kepailitan  pada  dasarnya  adalah  untuk  menghindari  adanya perebutan  harta  pihak  yang  dipailitkan  tersebut  secara  sewenang-wenang  oleh  kreditor  dan juga  untuk  mencegah  adanya  transaksi  atas  harta  yang  disita  tersebut  yang  mungkin  akan mengurangi nilai boedel pailit. (Pandiangan, 2022)
Dalam  praktik  hukum  kepailitan,  terdapat  upaya-upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan oleh  kreditur  sebagai  jaminan  bagi  mereka  atas  suatu  hak  yang  mereka  peroleh  dari  sebuah hubungan  hukum  dengan  debitur. Actio  pauliana merupakan  hak  yang  diberikan  undang- undang  pada  kreditur  guna  permohonan  kepada  pengadilan  agar  dapat  melakukan  upaya pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur yang mana perbuatan itu dapat merugikan kreditur. (Sjahdeini, 2016) Perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepailitan bagi kreditor salah satunya adalah dengan adanya actio paulina . Actio Paulina sejak semula telah diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dimana hal ini  memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan  atas  setiap  tindakan  hukum  yang  tidak  diwajibkan  dilakukan  oleh  debitor,  baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditor. Ketentuan actio paulina dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip Paritas creditorium . Hal ini karena dengan Pasal  1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta  kekayaan  debitor  demi  hukum  menjadi  jaminan  atas  utang-utang  debitor.  Dengan demikian  debitor  dalam  hal  ini  tidak  bebas  terhadap  harta  kekayaan  yang  dimilki  ketika memiliki utang kepada pihak kreditor. (Hartono, 2016)
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  41  Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU menyatakan bahwa demi  kepentingan harta pailit, dapat dimohonkan pembatalan atas segala perbuatan  hukum  debitur  yang  telah  dinyatakan  pailit  yang  dalam  hal  ini  dapat  merugikan kepentingan  dari  tiap  kreditor.  (Jono,  2008)  Namun, actio  pauliana ini  sering  mendapatkan perbedaan pendapat dan penalaran oleh para hakim mengenai proses pembuktianya yang tidak dapat  dilakukan  secara  sederhana  sehingga  menyebabkan  pendapat  yang  berbeda  mengenai kompetensi peradilan untuk menangani gugatan actio pauliana ini. Terdapat  unsur  penting  dalam  penggunaan actio  pauliana yang  diatur  Pasal  1341 KUHPerdata,  yaitu  unsur  itikad  baik  ( good  faith ).  Pembuktian  ada  atau  tiadanya  unsur  itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan  atau  diwajibkan.  (Syahrin,  2017)  Apabila  dilihat  dari  Pasal  1341  ayat  (2)  dan  (3) KUHPerdata,  dapat  ditemukan  2  macam  perbuatan  hukum  yang  tidak  diwajibkan, antara  lain sebagai berikut: (Jono, 2008)
1. Perbuatan  hukum  yang  bersifat  timbal  balik  (Pasal  1341  ayat  (1)  KUHPerdata).  Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak yang saling berprestasi contohnya sepertio perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain.
2. Perbuatan hukum yang bersifat sepihak (Pasal 1341 ayat (3) KUHPerdata). Perbuatan hukum yang  bersifat  sepihak  adalah  suatu  perbuatan  hukum,  yang  mana  ada  satu  pihak  yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain contohnya seperti hibah.
Actio  pauliana hanya  dapat  dilaksanakan  jika  beberapa  syarat  yang  ditetapkan  dalam Pasal 1341 KUHPerdata tersebut terpenuhi, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: (Muljadi & Widjaja, 2002)
1. Kreditur harus membuktikan bahwa debitur melakukan tindakan yang tidak diwajibkan.
2. Kreditur harus membuktikan bahwa tindakan debitur merugikan kreditur.
3. Terhadap perikatan timbal  balik yang dibuat oleh debitur dengan suatu pihak tertentu  dalam perjanjian,  yang  mengakibatkan  berkurangnya  harta  kekayaan  debitur,  maka  kreditur  harus dapat membuktikan pada saat perjanjian tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya debitor berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur
4. Untuk  perjanjian  atau  perbuatan  hukum  yang  bersifat  cuma-cuma  (tanpa  adanya  kontra prestasi pada pihak lain), cukup kreditur membuktikan bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur. Tidak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal ini atau tidak.
Sedangkan  dalam  Pasal  41  Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU  yang  mengadopsi KUHP,  terdapat  5  syarat agar actio pauliana dapat  digunakan,  yaitu  sebagai  berikut:  (Mantili, Actio  Pauliana  sebagai  Upaya  Perlindungan  Bagi  Kreditor  menurut  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)
1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
3. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditur;
4. Debitur mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan krediturnya;
5. Pihak  ketiga  dengan  siapa  perbuatan  hukum  itu  dilakukan  mengetahui  bahwa  perbuatan hukum debitur tersebut merugikan kreditur.
Actio  pauliana dapat  dijadikan  suatu  upaya  bagi  kreditur  sebagai  jaminan  pengaman atas  piutang  mereka. Actio  Pauliana hanya  dapat  dilakukan  dan  dilaksanakan  berdasarkan putusan Hakim Pengadilan. (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang,  2020)  Dengan  demikian,  berarti  setiap  pembatalan  perjanjian, apapun  alasannya,  pihak  manapun  juga  yang  mengajukannya  tetap  menjadi  wewenang pengadilan. (Mantili, Actio  Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor menurut Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, 2020) Namun untuk mendapatkan pembuktian actio pauliana dinilai cukup sulit, hal ini disebabkan pembuktian yang dimaksud adalah ada atau tidaknya itikad baik saat terjadinya perbuatan oleh debitur.
Gugatan actio  pauliana berdasarkan  Pasal  1341  KUHPerdata  pada  praktiknya  dapat dilakukan  juga  di  Pengadilan  Negeri  dan  berlaku  hukum  acara  perdata  umum.  Sebagaimana diatur  dalam  HIR  dan  RBG.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  tahun  1998 Tentang  Penyelesaian  Perkara  dalam  angka  1  huruf  (a)  menyebutkan  jangka  waktu penyelesaian suatu perkara perdata umum adalah enam bulan. Proses gugatan actio pauliana di Pengadilan  Negeri  cenderung  lebih  lama  dibandingkan  di  Pengadilan  Niaga  yang  memiliki proses  pemeriksaan  jauh  lebih  singkat.  Namun,  penyelesaian  gugatan actio  pauliana di Pengadilan  dengan  nominal  biaya  resmi  perkara  di  Pengadilan  Niaga  relatif  lebih  besar dibanding  biaya  perkara  di  Pengadilan  Negeri.  (Mantili,  Actio  Pauliana  sebagai  Upaya Perlindungan  Bagi  Kreditor  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Undang- undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)
Sifat  pembuktian  gugatan  yang  diajukan  melalui  Pengadilan  Negeri  akan  berbeda dengan  sifat  pembuktian  sederhana  seperti  dalam  gugatan  kepailitan  di  Pengadilan  Niaga.
Pengajuan gugatan actio pauliana yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dapat disebabkan oleh  tidak  dapat  dibuktikan  secara  sederhana  dimana  syarat  “dapat  dibuktikan  secara sederhana”  ini  merupakan  syarat  pembuktian  di  Pengadilan  Niaga.  Hal  yang  perlu  diingat adalah  bahwa  selalu  berhubungan  dengan  kepentingan  pihak  ketiga,  yaitu  pihak  di  mana debitur  yang  hendak  pailit  melakukan  perbuatan  hukum  keperdataan  sebagai  upaya  untuk mengalihkan  harta  kekayaan  si  debitur  kepadanya.  (Mantili,  Actio  Pauliana  sebagai  Upaya Perlindungan  Bagi  Kreditor  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Undang- undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)
Dalam  pembuktian  perdata,  yang  harus  dibuktikan  adalah  peristiwa  atau  hak  yang disengketakan.  Berdasarkan  asas actori  incumbit  probatia yang  terkandung  dalam  Pasal  163 HIR/Pasal  283  RBG  dan  Pasal  1865  KUHPerdata,  maka  yang  dibuktikan  adalah  fakta  atau peristiwa,  karena  membuktikan  sesuatu  yang  tidak  ada  atau  sesuatu  hal  yang  negatif  pada umumnya tidak mungkin ( negativa non sunt probanda ). (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan  Bagi  Kreditor  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Undang- undang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang,  2020) Tentang  pembuktian negatif, Paton berpendapat: “ should not be forced on a person without very strong reason. ” Tugas hakim  dalam  pembuktian  adalah  membebani  pihak-pihak  untuk  membuktikan,  atau memerintahkan  para  pihak  untuk  membuktikan  dalil-dalil  yang  dikemukakannya,  dan  untuk menilai pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. (Paton, 1975)
Upaya  hukum  terhadap  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  meliputi  perlawanan (perlawanan dari pihak ketiga), banding, kasasi dan PK. Secara umum upaya hukum atas kedua putusan  tersebut  di  atas  sama,  hanya  pada  putusan  Pengadilan  Niaga  tidak  terdapat  upaya banding. Dapat disimpulkan bahwa diantara dua kompetensi peradilan dalam mengadili, lebih efektif  jika  dilakukan  oleh  Pengadilan  Niaga,  namun  demikian,  dari  segi  waktu  perlu  ada penyempurnaan aturan dengan memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak baik kreditor, debitor,  maupun  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  untuk  diakomodir  dengan  mendapat kesempatan  waktu  yang  cukup,  karena  pembatasan  enam  puluh  hari  akan  sulit  untuk membuktikan  sesuatu  secara  sederhana  apalagi  yang  berhubungan  dengan  pihak  ketiga. Sebagai  contoh,  dalam  suatu  akta  pengalihan  aset  jika  salah  satu  pihak  menyangkal keabsahannya maka pembuktiannya menjadi tidak sederhana, perlu ada pengujian keabsahan melalui  lembaga  terkait  yang  berwenang,  uji  laboratorium  dan  sebagainya.  Berbeda  halnya dengan  permohonan  pailit  yang  pembuktiannya  cukup  dengan  menunjukan  debitur  memiliki dua  atau  lebih  kreditur  yang salah  satu  di  antaranya  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  (Mantili, Actio  Pauliana  sebagai  Upaya  Perlindungan  Bagi  Kreditor  menurut  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)
Adapun  terdapat  beberapa  perbedaan actio  pauliana yang  dapat  disimpulkan  dari KUHPerdata dan Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut, diantaranya adalah: (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)
1. Dasar gugatan yang dipakai
Gugatan actio pauliana yang diajukan ke Pengadilan Negeri didasarkan pada Pasal 1342 KUHPerdata.  Sedangkan  gugatan actio  pauliana yang  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  berdasar pada ketentuan Pasal 41 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.
2. Subjek gugatan
Subjek  yang  mengajukan  gugatan actio  pauliana di  Pengadilan  Negeri  dilakukan  oleh kreditor, sedangkan gugatan actio pauliana yang dilakukan di Pengadilan Niaga dilakukan oleh kurator.
3. Hukum acara
Dalam memeriksa gugatan actio pauliana di Pengadilan Negeri menggunakan HIR/RBG, sedangkan  hukum  acara  yang  digunakan  dalam  memeriksa  gugatan  di  Pengadilan  Niaga menggunakan Undang-undang Kepailitan dan PKPU.
4. Jangka waktu
Jangka waktu actio pauliana yang diajukan ke Pengadilan Negeri mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dalam angka 1 huruf (a) menyebutkan jangka waktu  penyelesaian  suatu  perkara  perdata  umum  adalah  6  bulan.  Sedangkan actio  pauliana yang diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat enam bulan dan actio pauliana yang diajukan pada Pengadilan Niaga sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (5)  Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU  harus diucapkan paling lambat enam puluh hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Oleh karena  itu,  penanganan  perkara  di  Pengadilan  Niaga  relatif  lebih  singkat  dibandingkan  di Pengadilan Negeri.

## 5. Pembuktian actio pauliana
Dalam Pengadilan Negeri hal ini tidak dapat dilakukan secara sederhana karena syarat “dapat  dibuktikan  secara  sederhana”  ini  merupakan  syarat  pembuktian actio  pauliana di Pengadilan Niaga yang disyaratkan harus dibuktikan secara sederhana.
6. Upaya hukum
Terhadap  putusan  hakim  di  Pengadilan  Niaga  dapat  dilakukan  sebagaimana  upaya hukum  terhadap  permohonan  pernyataan  pailit  dalam  perkara  kepailitan,  yakni  perlawanan yang  dikhususkan  bagi  pihak  ketiga  yang  berkepentingan,  kasasi  dan  Peninjauan  Kembali, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1),  Pasal  11,  Pasal  13,  dan  Pasal  14  Undang-undang Kepailitan  dan  PKPU.  Tata  cara  mengajukan  perlawanan  atau derden  verzet lebih  jauh  diatur dalam  Pasal  1917  KUHPerdata,  378,  379  dan  382  Rv.  Sedangkan  upaya  hukum  terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri meliputi perlawanan ( verzet ), derdenverzet (perlawanan) dari pihak ketiga, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Secara umum upaya hukum atas kedua putusan  tersebut  di  atas  sama,  hanya  pada  putusan  pengadilan  niaga  tidak  terdapat  upaya banding.
7. UUKPKPU secara tegas menyatakan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan  debitur  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator.  Sita  umum berlaku terhadap seluruh harta debitur, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Di samping sita umum, Undang-undang Kepailitan  dan  PKPU  juga  mengenal  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag ),  yang  bertujuan  untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Actio pauliana dalam rangka kepailitan  berlaku  sita  umum  secara  mutatis-mutandis  sepanjang  diperiksa  dan  diputus  oleh Pengadilan  Niaga  oleh  karena  berada  dalam  ruang  lingkup  hukum  kepailitan  yang  tunduk  di bawah  Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU,  Sedangkan actio  pauliana yang  diperiksa  dan diputus oleh  Pengadilan Negeri hanya berlaku  sita jaminan ( conservatoir beslag ), oleh  karena sifat gugatannya menjadi seperti perdata umum.
Bila  dilihat  dari  paparan  di  atas,  pembuktian  dari actio  pauliana pada  kenyataannya walaupun  sering  kali  tidak  dapat  dibuktikan  secara  sederhana.  Namun  Undang-undang Kepailitan  dan  PKPU  memberikan  pengaturannya  sehingga  Pengadilan  Niaga  memiliki kewenangan  atau  yurisdiksi  untuk  menangani  gugatan actio  pauliana .    Sehubungan  dengan kasus  yang  telah  disebutkan  bahwa  Mahkamah  Agung  menganggap  bahwa  Pengadilan  Niaga tidak  dapat  mengadili  perkara  tersebut  menurut  hemat  penulis  adalah  kurang  tepat.  Secara nyata Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai perbuatan serta tata cara actio pauliana .  Pada  penjelasan  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  sebagaimana  perkara  permohonan  pailit, gugatan  lain-lain  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum. Dengan  demikian,  Pengadilan  Niaga  berwenang  untuk  menangani  perkara actio  pauliana dengan asas dan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.
Sehubungan  dengan  tindakan  debitur  yang  merugikan  kepentingan  kreditur,  adapun terhadap aset debitur yang diletakkan Hak Tanggungan dapat dilakukan actio pauliana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Actio  pauliana secara  umum:  kreditur  dapat  menunjukkan  bahwa  pada  waktu  melakukan tindakan  itu,  debitur  mengetahui  bahwa  dengan  cara  demikian  dia  merugikan  para  Kreditur (1341 KUH Perdata).
b. Actio pauliana kepailitan:
1) Apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  pada  saat  perbuatan  hukum  dilakukan,  Debitur  dan  pihak dengan  siapa  perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur (Pasal 41 ayat (2) UU KPKPU);
2) Apabila  perbuatan  hukum  yang  merugikan  Kreditur  dilakukan  dalam  jangka  waktu  1  (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan  Debitur  dalam  hal  perbuatan  tersebut  merupakan  pemberian  jaminan  untuk  utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih (Pasal 42 huruf b UU KPKPU). (Sjahdeini, 2016)
KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulkan  sebagai  berikut  Kepastian  Hukum dalam Penanganan Kasus Actio Pauliana : Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, penting untuk  memastikan  adanya  kejelasan  hukum,  terutama  saat  menangani  kasus actio  pauliana dalam  konteks  kepailitan. Actio  pauliana adalah  alat  yang  digunakan  oleh  kreditur  untuk melindungi hak-hak mereka dalam situasi di mana debitur melakukan tindakan yang merugikan kepentingan kreditur. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam membuktikan actio pauliana , terutama terkait syarat itikad baik dan perbuatan hukum yang merugikan kreditur. Perbedaan interpretasi  dan  penerapan  hukum  antara  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  niaga  juga menciptakan  ketidakpastian,  sehingga  diperlukan  koordinasi  yang  lebih  baik  untuk  mencapai keadilan  yang  diinginkan.  Kompetensi  Pengadilan  Niaga  dalam  Penanganan Actio  Pauliana : Meskipun  prosedur  penanganan  gugatan Actio  Pauliana di  Pengadilan  Negeri  seringkali  lebih panjang dan rumit daripada  di Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga diakui lebih efisien dalam menangani  kasus  ini.  Pengadilan  Niaga  memiliki  proses  pemeriksaan  yang  lebih  singkat  dan memberikan  kejelasan  hukum  lebih  cepat  dalam  penyelesaian  perkara  kepailitan.  Meskipun demikian,  perlu  ada  penyesuaian  peraturan  terkait  jangka  waktu  untuk  memastikan  bahwa semua  pihak  yang  terlibat  memiliki  cukup  kesempatan  untuk  membuktikan  kasus  mereka, terutama yang melibatkan pihak ketiga

## REFERENSI
Andriani.  (2004). Masalah  Seputar  Actio  Paulina  dalam  Emmy  Yuhassarie,  Kepailitan  dan Transfer Secara Melawan Hukum. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
Aprita,  S.,  &  Adhitya,  R.  (2019).  Penerapan  Asas  Keadilan  dalam  Hukum  Kepailitan  Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor. Jurnal Hukum Media Bhakti , 47.
Basah, S. (1985). Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung: Alumni.
Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 126.
Fibriani, R. (2022). Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ius Constituendum , 95.
Gloria, M. A. (2020). Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Panorama Hukum , 28. Haris, S. (2023, September 17). Hukum Online . Diambil kembali dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pengajuan-actio-pauliana-oleh- kurator-kepailitan-cl1691/#_ftn11
Hartono, D. T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 5. Irianto, C. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU). Jurnal  Hukum  dan  Peradilan , 400-401.
Jono. (2008). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
Kamilah,  A.  (2021).  Penerapan  Prinsip  Actio  Paulina  Dalam  Kepailitan  dan  Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli yang Beritikad. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 163. Magribi,  I.,  Muryati,  D.  T.,  &  Supriyadi.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditor  Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi. HUMANI , 120.
Makmur, S. (2016). Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur. Jurnal Ilmu Syariah ,
338.
Mantili,  R.  (2020).  Actio  Pauliana  sebagai  Upaya  Perlindungan  Bagi  Kreditor  menurut  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-undang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Hukum Perdata , 32.
Mantili,  R.,  &  Dewi,  P.  E.  (2021).  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan. Jurnal Aktual Justice , 5-6.
Mertokusumo, S. (1993). Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Muljadi, K., & Widjaja, G. (2002). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers. Natalia, T. S. (2018). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya , 158. Pandiangan,  R.  (2022).  Diskrepansi  Sita  Umum  Kepailitan  dengan  Sita  Pidana  Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana. Jurnal Pendidikan dan Konseling , 4054.
Paton, G. W. (1975). A Text Book of Jurisprudence. Oxford: Clarendon Press.
Pratama, B. (2014). Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil Kajian Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.SMG dan Nomor 522K/Pdt.Sus/2012. Jurnal Yudisial , 165.
Putusan, 171/1973/Perd/PTB (Pengadilan Tinggi Bandung Juli 31, 1973). Rahmani,  I.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Kepada  Pembeli  Dalam  Kepailitan  Pengembang (Developer) Rumah Susun. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 75. Retnaningsih, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper , 1.
Setiawan, R. (1979). Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
Sidabutar,  L.  M.  (2019).  Hukum  Kepailitan  dalam  Eksekusi  Harta  Benda  Korporasi  sebagai Pembayaran Uang Pengganti. Jurnal Antikorupsi Integritas , 78.
Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 161-162. Sjahdeini, S. R. (2016). Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenadamedia. Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soemitro. (1990). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Sujatmiko,  B.,  &  Suryanti,  N.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Pada  Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. Jurnal Bina Mulia Hukum , 19.
Syahrin, M. A. (2017). Actio Paulina, Konsep Hukum dan Problematikannya. Jurnal Lex Librum , 606.
Wijayanta,  T.  (2014).  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum , 219. Wijayanta,  T.  (2014).  Kajian  Tentang  Pengaturan  Syarat  Kepailitan  Menurut  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mimbar Hukum , 10.
Wijayanta,  T.  (2014).  Kajian  Tentang  Pengaturan  Syarat  Kepailitan  Menurut  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mimbar Hukum , 10.
Zainal, A. (2022). Hukum Kepailitan. Yogyakarta: Andi.

## Copyright Holder :
© Muhammad Fikri Fadhil Ramadhani, et al., (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under