## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. (13-19) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional

## Irfi Silvia Amanda
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail : irfisilviaamanda21@gmail.com

## Maulana Shihabudin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail : 1111190146@untirta.ac.id

## Belardo Prasetya Mega Jaya
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail : Belardoprasetya@gmail.com

## Mohammad Fasyehhudin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail : fasyehhudin@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 29 Desember 2021
|Revised : 10 April 2022 |Accepted : 12 April 2022
How  to  cite:  Irfi  Silvia  Amanda,  Maulana  Shihabudi,  Belardo  Prasetya  Mega  Jaya, Mohammad  Fasyehhudin, “ Peran  Pemerintah  dalam  Pengembangan  UMKM  Nasional  dan Membangun Negeri di Pasar Internasional ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 1, (April, 2022)”, hlm. 1-7.

## ABSTRACT:
One of the goals of the The Micro, Small, and Medium enterprises (MSMEs) establishment is a develop businesses in the context of building a national economy based on just democracy in accordance with Pancasila and the Constitution. In developing MSMEs, it’s necessary to have support from several parties which will encourage  MSMEs  to  develop  more.  Some  of  the  problems  that  often  confront  MSMEs  are  limited  capital sources,  lack  of  human  resource  skills,  and  lack  of  education  and  technology.  Whereas  MSMEs  have contributed  to  creating  job  opportunities  and  increasing  competition  and  increasing  GDP.  Therefore,  this study aims to examine the role of the government so that MSMEs can develop the country in the international market. This research used normative legal research. The results of this study are that the competitiveness of MSME products must continue to follow the times and market demand, especially in terms of product quality and  price  because  MSMEs  affect  national  growth  and  development.  This  development  requires  the participation of all parties, especially between business actors and the government.
Keyword: MSMEs, Role of Government, Growth, Development

## ABSTRAK
Salah  satu  tujuan  dari  dibentuknya  UMKM  adalah  sebagai  pengembangan  dan pembangunan  usaha  dalam  rangka  membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi berkeadilan  sesuai  dengan  pancasila  serta  UUD.  Dalam  pengembangan  UMKM  perlu  adanya dukungan  dari  beberapa  pihak  yang  akan  mendorong  UMKM  lebih  berkembang.  Beberapa  hal permasalahan yang sering sekali menghadang UMKM, yaitu terbatas dalam sumber permodalan, keterampilan sumber daya manusia yang kurang, dan minimnya pendidikan dan teknologi. Padahal UMKM  telah  berkontribusi  membuka  lapangan  kerja  dan  meningkatkan  persaingan  serta peningkatan PDB. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memelaah peran pemerintah agar UMKM dapat membangun negeri di pasar internasional. Metode yang digunakan pada penelitian ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normative.  Hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  daya  saing produk UMKM harus terus mengikuti perkembangan zaman dan permintaan pasar terutama dalam hal  kualitas  produk  dan  harga  karena  UMKM  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  serta pembangunan  nasional.  Dalam  perkembangan  ini diperlukan  peran  serta  semua  pihak  terutama antara pelaku usaha dan pemerintah.
Kata Kunci : UMKM, Pertumbuhan, Pembangunan

## Pendahuluan
Terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan serta pengembangan  ekonomi  di  Indonesia, salah  satunya keterlibatan Usaha  Mikro, kecil dan menengah. Menurut UUD NRI Tahun 1945 psal 33 ayat 4 UMKM adalah aset  perekonomian  nasional  yang berwawsan  kemandirian  dan  memiliki potensi  besar  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  UMKM  juga memiliki  peran  yang  cukup  besar terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.
Menurut Kementerian Koperasi dan
UMKM,  Kontribusi  UMKM  terhadap perekonomian Indonesia
meliputi kemampuan  menyerap  97%  dari  total tenaga  kerja  yang  ada  serta  dapat menghimpun  sampai  60,4%  dari  total investasi. 1
UMKM  menjadi  faktor  pengaruh besar terhadap pendapatan negara. Selain juga  bermanfaat  bagi  pertumbuhan ekonomi Indonesia, UMKM mampu juga meningkatkan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  serta  mengurangi  angka pengangguran.
Sebab,
banyaknya
UMKM  yang  mampu  menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkerjakan jutaan  tenaga  kerja.
2 UMKM  berperan
menjadi  bagian  yang  penting  dalam pembangunan serta
pertumbuhan ekonomi. 3
UMKM  sangat  berperan  penting dalam  pertumbuhan  ekonomi  negara Indonesia,  maka  dari  itu  diperlukan
1 “BPKM,  Upaya  Pemerintah  Untuk Memajukan  UMKM  Indonesia,  Bpkm.Go.Id: Https://Www.Bkpm.Go.Id/Id/Publikasi/Detail /Berita/Upaya-Pemerintah-Untuk-Memajukan- Umkm-Indonesia.  (Diakses  Pada  17  Desember 2021).,” n.d.
2 Ai  Siti  Farida, Sistem  Ekonomi  Indonesia
peranan  yang  sangat  besar  dari pemerintah  untuk  membantu  serta memfasilitasi  UMKM  agar  bisa  bersaing di  kancah  internasional.  Dari  latar belakang  ini,  penulis  tertarik  membuat penelitian yang berjudul peran pemerintah dalam pengembangan
UMKM Nasional dan membangun negeri di pasar internasional.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  pada penelitian  ini  berfokus  pada  studi literatur dimana, penulis mengumpulkan, menganalisis serta mengolah  data.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  historis, dan pendekatan komparasi.
Pendekatan  penelitian  kualitatif merupakan  pendekatan  yang  lebih menekankan  pada  aspek  pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat dari
permasalahan.  Teknik  pengumpulan data  pada  penelitian  ini  dilakukan dengan  teknik  kepustakaan  dengan analisis data secara deskriptif.
Hasil dan Pembahasan Peran Pemerintah  dalam  Mengembangkan UMKM Nasional UMKM mampu menjadi pertumbuhan  bidang  ekonomi  dengan nyata untuk
membangkitkan perekonomian  di  Indonesia.  UMKM sebagai  penggerak  utama  ekonomi nasional, yang mampu bertahan saat ini.
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)hl, 44.
3 “Ahmad  Raihan  Nuari,  ‘Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) Untuk Mendorong Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia’,  Seminar Nasional  Multidisiplin  Ilmu,  12  Oktober  2017, Https://Doi.Org/10.31227/Osf.Io/Q5sa2. Diakses (Pada Tanggal 17 Desember 2021.),” n.d.
Kesempatan  dan  prospek  serta  potensi UMKM  nasional  sangat  besar  dan menjanjikan.  Pemberdayaan  UMKM merupakan  kekuatan  dan  potensi  besar bagi  perekonomian  masa  depan  dan perlu dilakukan pengembangan.
UMKM  harus  menciptakan  ide  dan inovasi baru agar dapat bersaing dengan usaha-usaha  lain.  UMKM  juga  harus beradaptasi dengan berbagai macam hal dan dituntut untuk terus berinovasi dan kreatif  serta  mengikuti  perkembangan era  globalisasi.  Untuk  merealisasikan pengembangan  ini,  UMKM  juga  harus dapat  membuat  produk  berupa  barang atau  jasa yang mempunyai  nilai  tambah berupa kearifan lokal. Dimana  menurut
Tama  (2012)  sebagaimana  dikutip Wijayanto (2012) menyebutkan diantaranya  untuk  konservasi  dan pelestarian sumber daya alam,
pengembangan  sumber  daya  manusia, pengembangan  kebudayaan  dan  ilmu pengetahuan. 4 Produk ataupun jasa yang ditawarkan  dan  diproduksi  UMKM harus memiliki  kekuatan Local Wisdom .
Dengan  demikian,  harus  adanya penyuluhan  serta  pemberdayaan  di UMKM agar mempunyai semangat juang yang  tinggi  dan  memiliki  daya  saing secara  kompetitif  dengan  produk-prduk manca negara lainnya di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan  menjadikan  Indonesia  sebagai negara maju.
Pemerintah  terkhusus  Kementrian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM berkolaborasi untuk
4 Supatmi,  “Local  Wisdom:  Deskripsi,
Tantangan,  Dan  Peluangnya  Dalam  Penelitian Interpretif,” Perspektif  Akuntansi 2,  no.  2  (2019): 121 – 141.
mendukung  pengusaha  UMKM  dalam menembus  pasar  global  serta  pasar ekspor.  Terdapat  beberapa  hal  penting yang  perlu  dilakukan  guna  mendorong UMKM  berkancah  di  bidang  ekspor, antara  lain  meningkatkan  kualitas produk  UMKM,  percepatan  birokrasi perizinan usaha serta pemberian informasi  tentang  potensi  pasar  dan informasi pemasaran bagi UMKM dalam memasarkan produknya. Pemerintah juga harus mempermudah para pelaku usaha dalam mengakses  layanan  informasi  dan perizinan  ekspor  serta  impor  barang, dengan pengadaan fasilitas serta memberikan informasi mengenai
peluang  pasar,  peraturan  pajak  keluar, dan  peraturan  negara  yang  akan  dituju melalui lembaga kementerian keuangan. Demi  berperan  aktif  untuk  memajukan UMKM  nasional  pemerintah  berupaya melakukan beberapa hal, sebagai berikut: 5
1. Melalui  penyusunan  Undang-
Undang  Cipta  Kerja  yang  telah disahkan  pada  tahun  2020 pemerintah berperan mengakomo-dir melalui penyusunan Undang-undnag tersebut.  Salah  satu  substansi yang menyangkut UMKM adalah kemudahan tentang
perlindungan dan pemberdayaan UMKM.  Harapan  pemerintah lewat  UU  Cipta  Kerja  ini  adalah memungkinkan  bagi  UMKM untuk  dapat  terus  melakukan inovasi pengemba-ngan dan
Memajukan  UMKM  Indonesia,  Bpkm.Go.Id: Https://Www.Bkpm.Go.Id/Id/Publikasi/Detail /Berita/Upaya-Pemerintah-Untuk-Memajukan- Umkm-Indonesia.  (Diakses  Pada  17  Desember 2021).”
dapat bersaing secara kompetitif.
2. Berdasarkan  PP  Nomor  23  tahun 2020  yang  diubah  menjadi  PP Nomor  43  tahun  2020,  Program PEN  merupakan  salah  satu program  yang  diinisiasi  oleh pemerintah  sebagai  respon  atas penurunan  aktivitas  masyarakat yang terdampak,  khususnya sektor informal atau UMKM.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pemerintah menghadirkan program  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR)  yang  disalurkan  melalui lembaga keuangan sebagai upaya pemberdayaan dan pembangunan UMKM. 4. Pemerintah sebagai fasilitator Sebagai  fasilitator,  pemerintah bertanggung  jawab  membantu UMKM mencapai tujuan pengembangan usahanya. Apabila UMKM memiliki kekurangan pada bidang produksi,  tugas  fasilitator  adalah memberikan  keterampilan  lewat berbagai cara, contohnya diadakan  pelatihan  sertifikasi.
Pada  sektor  pendanaan  juga pemerintah  sebagai  fasilitator memiliki tugas mencari alternatif pilihan  agar  UMKM  mendapat pendanaan sebagai sumber modal yang dibutuhkan.
Peran  pemerintah  tersebut  diharapkan dapat mendorong peningkatan munculnya  UMKM  di  Indonesia  dan memajukan pengembangan UMKM serta pertumbuhan perekonomian
di Indonesia.  Dalam  upaya  upaya  yang
6 “Asikin, M. N, ‘BRI Tegaskan Komitmen Penyelamatan  UMKM  Di  Masa  Pandemi’. Retrieved from Https://Today.Line.Me/Id/
dilakukan ini, diharapkan juga lapangan kerja  terbuka  lebar  sehingga  potensi kemiskinan  dan  persentase  jumlah pengangguran dapat menurun.
Pemerintah perlu mengimplementasikan konsep  korporatisasi  UMKM      agar kontribusi      UMKM  semakin  luas.  Hal tersebut  mengelompokkan  usaha      kecil sejenis      dalam      satu      koperasi,      dan selanjutnya  koperasi-koperasi  tersebut membuat  Badan  Usaha  Milik  Rakyat (BUMR) dalam bentuk Perseroan
Terbatas.  Jika  konsep  ini  berhasil  akan memberikan        kemudahan  perbankan karena  mempunyai nasabah yang cukup besar sehingga bisa dikomparasikan  dan mengangkat  UMKM  yang  berpotensi. 6
Peran Pemerintah dalam Mengembangkan  UMKM  di  Pasar Internasional Pengembangan  Perkembangan  di masa  sekarang  yang  semakin  pesat  dan pengaruh arus globalisasi serta persaingan  pasar  global  yang  tinggi, menuntut  UMKM  untuk  terus  mampu menghadapi tantangan, seperti pengembangan  produk  dan  jasa  lewat inovasi,  peningkatan  keterampilan  dan teknologi yang digunakan, serta perluasan  jangkauan  pemasaran.  Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya UMKM telah  terbukti  layak  dan  dikembangkan sebagai mesin penggerak perekonomian, terutama  pasca  krisis  ekonomi  yang sempat  dialami  Indonesia.  Dalam  hal tersebut maka perlu dilakukan pengembangan  untuk  meningkatkan nilai  tambah  UMKM,  terutama  untuk
v2/Article/BRI+Tegaskan+Komitmen+Pe Nyelamatan+UMKM+di+Masa+Pandemi- Qe06aj. (Diakses Pada 17 Desember 2021).,” n.d.
bersaing  secara  kompetitif  dengan produk  luar  negeri  yang  semakin mendominasi  sektor  industri  dan manufaktur Indonesia.
Untuk  menguasai  pasar,  UMKM perlu  memperoleh  informasi  pasar  dan pasar  faktor  produksi  secara  cepat  dan instan  guna  memperlebar  jangkauan pemasaran produk-produk hasil UMKM. Bentuk  penerapan  teknologi  informasi akan  memudahkan  UMKM  untuk memperluas jangkauan pasar baik secara regional maupun
internasional.
Pembuatan  suatu  sentra  pengembangan UMKM  berbasis  teknologi  diperkirakan mampu  meningkatkan  perkembangan dan  pertumbuhan  di  era  teknologi informasi  seperti  dewasa  ini.  Dalam  hal peningkatan  daya  saing  harus  adanya kerjasama  antara  pemerintah  sebagai pemegang kebijakan dengan perusahaan/lembaga  terkait,  terutama perusahaan/lembaga peminjaman modal untuk  mempermudah  akses  perkreditan dan  lembaga  lain  dalam  hal  perluasan jaringan informasi pemasaran.
Salah satu organisasi yang mewadahi
UMKM  secara  global  adalah United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) atau Komisi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Hukum  Perdagangan  Internasional. 7
Selain  itu  juga, ASEAN  online  Sale  Day (AOSD). Atau Hari Belanja Daring Asean merupakan acara belanja yang dilakukan secara  bersama  oleh  platform  niaga- elektronik di sepuluh negara ASEAN. Hal yang perlu  dikembangkan  dalam memperkuat  perekonomian  nasional lewat UMKM adalah kecintaan terhadap
7 “Rahmat  Kurniawan,  ‘Pengembangan
UMKM Dalam Tataran Glob al’, Ekonomi Bisnis, 17 November 2020:
produk lokal nusantara. AOSD merupakan  kesempatan  bagi  Indonesia untuk memasarkan dan mempromosikan produk lokal nusantara serta membangun  citra  positif  ke  negara- negara  ASEAN.  Kegiatan  ini  dapat meningkatkan  jumlah  ekspor  Indonesia dan  produk-produk  UMKM  Indonesia dikenal oleh masyarakat internasional.
Melihat  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  Tentang  UMKM  dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja,  belum  ditemukan pengaturan  secara  spesifik  tentang pendirian  secara  formal  suatu  UMKM dan  hanya  menetapkan  klasifikasi UMKM  berdasarkan  berbagai  aspek, termasuk  pemasukan  yang di  dapatkan. Dengan  adanya  mekanisme  pendirian formal  UMKM  yang  diharapkan  dan dikolaborasikan dengan fasilitas lain dari pemerintah yang telah berjalan di bidang perizinan  maupun  pembiayaan,  pasti kesempatan  untuk  berkembang  akan terbuka dan tumbuhnya UMKM baru di indonesia.  Adapun  kaitannya  UMKM dengan teknologi, yaitu dengan mendigitalisasikan  segala  usaha  agar dapat  dijangkau  masyarakat  luas. Gagasan pengembangan UMKM melalui media  dan  sarana  digital  telah  menjadi tujuan  dalam  pemberian  bantuan  teknis oleh  berbagai  organisasi  internasional, tsalah  satunya United  Nations  Industrial
Development Organitations (UNIDO) karena  dinilai  akan  mampu  membantu dan menciptakan pasar yang lebih luas.
Https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20201117/9 /1318732/Pengembangan-Umkm-Dalam-Tataran- Global. (Diakses Pada 17 Desember 2021).,” n.d.

## Penutup
Produk  UMKM  harus  memiliki  daya saing yang terus terus dibenahi dalam hal kualitas  dan  harga,  agar  angka kemiskinan  dan  pengangguran  di Indonesia  dapat  menurun  serta  dapat menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang lebih luas. Pemerintah perlu menerapkan serta mengimplementasikan konsep kerjasama UMKM agar kontribusi   UMKM dalam pertumbuhan ekonomi semakin luas. Untuk meningkatkan
kualitas produk  serta  berdaya  saing  diperlukan peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan akses informasi mengenai pasar. Contohnya mempermudah proses peminjaman  modal  dan  penerapan teknologi  dalam  hal  perluasan  jaringan informasi  mengenai pemasaran global.

## Saran
Agar dapat menguasai dan masuk ke
dalam perdagangan internasional diharapkan  pemerintah  dapat  berperan aktif untuk terus mengikuti perkembangan  informasi  serta  isu-isu terkini    tentang  UMKM  di  berbagai discussion board international serta melakukan  penyuluhan  kepada  UMKM dimana hasil pembahasan yang
berhubungan  dengan  perdagangan  di Indonesia dapat menjadi masukan untuk perencanaan  pengembangan  usaha- usaha secara nasional dan internasional.

## Daftar Pustaka
Ahmad Raihan Nuari, ‘Pentingnya Usaha Kecil  Menengah  (UKM)  Untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi  Di  Indonesia’, Seminar Nasional  Multidisiplin  Ilmu,  12 Oktober 2017, Https://Doi.Org/10.31227/Osf.I
o/Q5sa2.  Diakses  (Pada  Tanggal 17 Desember 2021.),” n.d.
Asikin,  M.  N,  ‘BRI  Tegaskan  Komitmen
Penyelamatan  UMKM  Di  Masa Pandemi’. Retrieved from Https://Today.Line.Me/Id/ v2/Article/BRI+Tegaskan+Komit men+Pe Nyelamatan+UMKM+di+Masa+ Pandemi-  Qe06aj.  (Diakses  Pada 17 Desember 2021).,” n.d.
BPKM,  Upaya  Pemerintah  Untuk Memajukan  UMKM  Indonesia, Bpkm.Go.Id: Https://Www.Bkpm.Go.Id/Id/P ublikasi/Detail/Berita/Upaya- Pemerintah-Untuk-Memajukan- Umkm-Indonesia.  (Diakses  Pada 17 Desember 2021).,” n.d.
Farida,  Ai  Siti. Sistem  Ekonomi  Indonesia . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011. Rahmat  Kurniawan,  ‘Pengembangan UMKM  Dalam  Tataran  Global’, Ekonomi  Bisnis,  17  November 2020: Https://Ekonomi.Bisnis.Com/Re ad/20201117/9/1318732/Penge mbangan-Umkm-Dalam-Tataran- Global. (Diakses Pada 17 Desember 2021).,” n.d. Supatmi.  “Local  Wisdom:  Deskripsi, Tantangan, Dan Peluangnya
Dalam  Penelitian  Interpretif.”
Perspektif Akuntansi 2, no. 2 (2019): 121 – 41.