## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Problematika dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Nurholidah, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspond ence: nurholidah0810@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penyidikan terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  penyidik  Polri Polres  Tanjung  Jabung  Timur,  dan  apa  saja  kendala  dalam penyidikan  tambahan  untuk  pemenuhan  P-19.  Metode  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris,  yaitu  mengkaji  mengenai kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Hasil penelitian ini; pertama,  penyidik  tipikor  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  dalam melakukan  penyidikan  tambahan  untuk  memenuhi  P-19 menemukan  berbagai  kendala  sehingga  penyidik  melewati  batas waktu  14  hari  yang  sudah  ditentukan  dalam  Pasal  138  Ayat  (2) KUHAP.  Kedua,  kendala  tersebut  yaitu,  jadwal  pemeriksaan  ahli ditentukan oleh ahli yang ditunjuk, saksi tidak memenuhi panggilan penyidik,  keberadaan  saksi  dan  ahli  diluar  provinsi,  alamat  saksi sulit  ditemukan.  Saran:  1)  Penyidik  harus  lebih  teliti  memeriksa berkas  perkara  sebelum  diserahkan  kepada  penuntut  umum  agar dapat  berjalan  dengan  efektif,  efisen,  dan  memberikan  kepuasan kepada  masyarakat,  2)  KUHAP  secepatnya  direvisi  khususnya mengenai rentang waktu 14 hari bagi penyidik untuk memperbaiki berkas perkara karena dalam menemukan bukti-bukti sangat tidak dimungkinkan  dapat  dilakukan  dalam  waktu  14  hari  tersebut  dan KUHAP  dapat  mengatur  mengenai  akibat  hukum  bagi  penyidik yang melanggar  ketentuan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.
Kata Kunci: Korupsi; penyidikan; problematika; tindak pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-12-23 Accepted: 2021-12-31 Publish: 2021-12-31
KEYWORDS: Corruption; criminal act; investigation; problematic.

## ABSTRACT
This article aims to find out how the investigation into criminal acts of corruption was carried out by the Tanjung Jabung Timur Police investigators,  and  what  were  the  obstacles  in  additional investigations to fulfill P-19. The method used is empirical juridical, examining  the  gap  between  das  sollen  and  das  sein.  The  results; First,  the  investigator  on  corruption  at  the  Tanjung  Jabung  Timur Police in carrying out additional investigations to fulfill P-19 found various  obstacles  so  the  investigator  passed  the  14-day  deadline specified in Article 138 (2) of the Criminal Procedure Code. Second, these  obstacles  are,  the  schedule  of  expert  examinations  is determined by the appointed expert, the witness does not fulfill the summons of the investigator, the presence of witnesses and experts outside the province, the address of the witness is difficult to find. Suggestions: 1) Investigators should be more careful in examining case  file  before  it  is  submitted  to  the  public  prosecutor  so  that  it can run effectively, efficiently, and giving satisfaction to the public, 2)  KUHAP  should  be  revised  as  soon  as  possible,  especially regarding the 14-day period for investigators to correct the case file because  in  finding  evidence  is  very  unlikely  to  be  done  within  14 days  and  the  Criminal  Procedure  Code  can  regulate  the  legal consequences for investigators who violate the provisions of Article 138 (2) of the Criminal Procedure Code.

## A. PENDAHULUAN
Korupsi  di  Indonesia  telah  menjangkiti  sistem  kekuasaan  secara  terstruktur, sistematik dan massif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdi  pada  kepentingan  rakyat  karena  terdistorsi  dengan  maraknya  perilaku koruptif.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  kesejahteraan  sulit  terwujud  di  negeri  yang dikenal gemah  ripah  loh  jinawi dengan  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah ini 1 .
Dengan demikian dapat dipahami adapun sifat extra ordinary crime dari tindak pidana  korupsi  adalah  adanya  kerugian  keuangan  negara  yang  berdampak  pada kerugian  perekonomian  suatu  bangsa.  Dalam  konteks  ini  korban  dari  kerugian keuangan negara berimbas sangat luar biasa. Selain itu sifat extra ordinary crime dari korupsi  juga  dapat  dilihat  dari  praktik  yang  dilakukan.  Kebanyakan  menunjukkan korupsi yang berlangsung sistemik dan meluas sehingga kerugian tidak hanya dialami oleh negara dalam bentuk kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan kerugian kepada hak-hak 2 .
Mengingat  dampak  dari  korupsi  maka  muncul  lah  berbagai  peraturan perUndang-Undangan  dan  lembaga  yang  ditunjuk  untuk  menangani  kasus  korupsi. Adapun  lembaga  yang  dimaksud  yakni  Polri,  KPK,  dan  Kejaksaan.  Di  antara  ketiga lembaga  tersebut,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  yang paling berpengalaman dalam menyelidiki berbagai kasus tindak pidana 3 .
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  institusi  penegak  hukum, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi. Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  tahapan  penanganan  perkara  di  tingkat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  terdiri  dari:  Tahapan penyelidikan merupakan tahapan  awal  yang  dilakukan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk menentukan  ada  atau  tidaknya  unsur  pidana  dari  suatu  perkara  pidana,  hal  ini dilakukan mengingat tidak semua perkara yang ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia  mengandung  unsur  pidana.  Sedangkan  tahapan  penyidikan  merupakan tindakan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membuat terang suatu  kasus  yang  terjadi  dengan  mengumpulkan  alat  bukti,  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat serta hal-hal yang mendukung proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1 Claudia  Permata  Dinda,  Usman,  dan Tri  Imam  Munandar,  “Praperadilan Terhadap  Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, PAMPAS Journal Of Criminal , Vol 1, No. 2, 2020, hlm. 83. Diakses dari https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401,  pada  tanggal  12  Agustus  2021,  Pukul  20.08 WIB.
2 I  Gusti  Ketut  Ariawan, Bahan  Ajar  Tindak  Pidana  Korupsi ,  FH  Universitas  Udayana,  Bali,  2015, hlm. 28.
3 Rifki  Syahriah, “ Efektivitas  Penanganan  Kasus  Korupsi  Oleh  Kepolisian  (Studi  Pada  Unit  Tipikor Polres  Polman)” , Jurnal  Tomalebbi ,  Vol  4,  No.  2,  2017,  hlm.  4.  Diakses  dari https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3718/2129,  pada  tanggal  10  Agustus  2021,  Pukul 21.15 WIB.
Yang  berwenang  dan  yang  bertanggung  jawab  melakukan  penyidikan dicantumkan  Pasal  6  KUHAP  yaitu: “P enyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan ” .
Dalam  hal  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  maka  prosedur  penanganan  perkaranya  sama dengan  prosedur  penanganan  tindak  pidana  pada  umumnya  seperti  penyidik melakukan  tindakan  pertama  pada  saat  ditempat  kejadian;  melakukan  pemeriksaan terhadap  saksi-saksi  dan  penyitaan  surat,  melakukan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan,  meminta  keterangan  ahli  dan  menyerahkan  berkas  perkara  kepada penuntut umum.
Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum merupakan tugas penyidik dalam  hal  penyidik  telah  selesai  melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib  segera menyerahkan  berkas  perkara  itu  kepada  penuntut  umum  dikejaksaan  sesuai  dengan daerah  hukumnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana.  Pasal  138  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, menyatakan  bahwa: “J ika  hasil  penyidikan  dinilai  penuntut  umum  belum  lengkap, maka  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik  disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi ” .
Penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik,  penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut  umum,  dan  penyidik  harus  menyampaikan  atau  menyerahkan  kembali berkas  dan  hasil  tambahan  penyidikan  kepada  penuntut  umum  dalam  waktu  empat belas  hari  dari  tanggal  penerimaan  pengembalian  berkas  perkara  kepada  penyidik, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dalam praktik pelaksanaannya Penyidik Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam hal menyerahkan kembali berkas berkara dan melakukan penyidikan tambahan untuk  pemenuhan  P-19,  penyidik  melewati  batas  waktu  empat  belas  (14)  hari  yang mana batas waktu empat belas hari tersebut sudah ditegaskan dalam Pasal 138  Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dengan hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh unit tipikor polres tanjung jabung timur dalam kurung waktu 2015-2020. Pada tahun 2015 penyidik menyelesaikan penyidikan tambahan selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari terhitung dari tanggal 30 september 2015 penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 18 Desember 2015., pada tahun 2016 tidak ada laporan dugaan  tindak  pidana  korupsi  yang  masuk  polres  tanjung  jabung  timur,  pada  tahun 2017  penyidik  menyelesaikan  penyidikan  tambahan  selama  23  (dua  puluh  tiga)  hari terhitung  dari  tanggal  28  febuari  2017  penuntut  umum  mengembalikan  berkas perkara kepada penyidik dan penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut  umum  pada  tanggal  22  maret  2017.,  pada  tahun  2018  penyidik menyelesaikan penyidikan tambahan selama 72 (tujuh puluh dua) hari terhitung dari tanggal  10  september  2018  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada penyidik dan penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 28 november 2018., pada tahun 2019 penyidik menyelesaikan penyidikan tambahan  selama  26  (dua  puluh  enam)  hari  terhitung  dari  tanggal  8  agustus  2019
penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik  dan  penyidik menyerahkan  kembali  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum  pada  tanggal  4 september 2019., sedangkan 2020 masih dalam proses penyidikan.
Berdasarkan  uraian  diatas  diketahui  adanya  suatu  kesenjangan  antara  das sollen  dan  das  sein  dalam  hal  pelaksanaan  penyerahan  kembali  hasil  penyidikan berkas  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri  Polres Tanjung Timur kepada penuntut umum belum sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian tentu terdapat kendala atau permasalahan dalam melakukan penyidikan tambahan terhadap berkas perkara tindak pidana  korupsi  tersebut  sehingga  timbul  kesenjangan  antara  das  sollen  dan  das  sein terhadap peraturan yang ada dan juga pelaksanaannya begitu lambat.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau metode penelitian  yang  mengkaji  mengenai  kesenjangan  antara  das  sollen  (apa  yang seharusnya terjadi) dengan das sein (kenyataan yang sebenarnya).

## C. PEMBAHASAN
1. Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Dilakukan  Oleh  Penyidik Polri Polres Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan 9, dalam Pasal 14  Ayat (1) huruf g Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyatakan: “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perUndang- Undangan  lainnya”. Sebelum dilakukan penyidikan, penyidik wajib mengetahui unsur-unsur tindak pidana dari  suatu  peristiwa  yang  diduga  ada  tindak  pidana  dengan  cara  dilakukan penyelidikan  terhadap  laporan  dugaan  tindak  pidana  dari  masyarakat.  Dengan masuknya  laporan  dari  masyarakat  tentang  adanya  dugaan  tindak  pidana  korupsi  di Polres  Tanjung  Jabung  Timur,  maka  segera  dilakukan  tindakan  oleh  penyidik  Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelesaian perkara.
Sebelum melakukan penyidikan, penyidik tipikor Polres Tanjung Jabung Timur melakukan tahapan - tahapan di mulainya penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:
1. Penerimaan laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi. Setiap laporan pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke Polres Tanjung Jabung Timur akan ditindak lanjuti oleh tim penyelidik Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur. Laporan pengaduan masyarakat ini lah yang menjadi dasar untuk penyelidik dalam melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.
2. Permintaan keterangan dan pengumpulan dokumen. Setelah mendapatkan informasi terkait objek dari laporan pengaduan masyarakat, tim penyelidik dapat  menentukan  siapa  saja  orang  ataupun  pihak  yang  dapat  dijadikan calon saksi. Calon saksi tersebut akan diundang ke Polres Tanjung Jabung Timur  dan  akan  dimintai  keterangan  oleh  penyelidik.  Selain  permintaan keterangan  terhadap  calon  saksi,  tim  penyelidik  juga  akan  meminta
dokumen  terkait  dugaan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud dalam laporan pengaduan masyarakat tersebut.
3. Audit  Investigasi.  Pada  tahapan  ini  tim  penyelidik  akan  melakukan  audit kerugian  keuangan  negara  kepada  pihak  yang  ditunjuk  sebagai  auditor dalam  perhitungan  kerugian  keuangan  negara.  Dalam  hal  ini  Unit  Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur menggunakan jasa auditor dari Perwakilan  BPKP  (Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembanguan)
Provinsi Jambi.
Apabila  dalam  tahapan – tahapan  tersebut  di  atas  telah  dilaksanakan,  dan ditemukan adanya unsur pidananya, adanya orang atau kelompok ataupun korporasi yang  diuntungkan  dan  adanya  kerugian  keuangan  Negara  yang  ditimbulkan,  maka penyelidikan  dapat  ditingkatkan  ke  dalam  proses  penyidikan.  Aipda  Sunardi  selaku penyidik  pembantu  Tipikor  Sat  Reskrim  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  menjelaskan bahwa tim penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan tugas penyidikan dengan mendasarkan dan berpedoman pada Kitab Undang – undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dan  terkait  Tindak  Pidana  Korupsi  diatur  secara khusus  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4 .
Berdasarkan  Pasal  7  Ayat  (1)  Kitab  Undang – Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:
a. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya  tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. Memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi;
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Pada  tahap  penyidikan,  penyidik  dapat  memanggil  saksi  -  saksi  untuk dilakukan  pemeriksaan  guna  mendapatkan  keterangan  dari  saksi  tentang  perkara tindak  pidana  korupsi  tersebut  dan  keterangan  saksi  tersebut  penyidik  mencatat dalam berita acara pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik juga memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan barang bukti baik berupa dokumen ataupun benda yang berkait dengan  tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Pemeriksaan  saksi – saksi  dan  penyitaan barang  bukti  baik  berupa  benda  ataupun  dokumen  tersebut,  bertujuan  untuk
4 Hasil  wawancara  dengan  Aipda  Sunardi,  Penyidik  Pembantu  Unit  Tipikor  Sat  Reskrim  Polres Tanjab Timur, pada tanggal 10 Febuari 2021.
melengkapi alat bukti dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyitaan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38,  Pasal  39,  Pasal  40  Undang – Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
Briptu  Tommy  Wijaya  selaku  penyidik  pembantu  menjelaskan  bahwa: “P ada tahap penyidikan ini, penyidik juga memiliki wewenang untuk mendatangkan seorang ahli dari Lembaga – lembaga yang memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi tersebut dan meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus ” 5 . Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf H dan Pasal 120 Ayat (1)  Undang – Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang – Undang  Hukum Acara Pidana. Setelah semua rangkaian kegiatan penyidikan diatas telah di laksanakan, penyidik  dapat  menetapkan  siapa  tersangka  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi. Setelah  ditetapkannya  seorang  menjadi  tersangka,  penyidik  dapat  memanggil tersangka  tersebut  untuk  dilakukan  pemeriksaan  tersangka.  Selain  melakukan pemanggilan  tersangka  penyidik  dapat  melakukan  penangkapan  terhadap  seorang tersangka untuk dibawa dan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 KUHAP.
apabila tersangka tindak pidana korupsi saat pemeriksaan tidak koperatif atau keterangan  tersangka  tersebut  berbelit-belit  dan  penyidik  yakin  untuk  menahannya, penyidik  berwewenang  untuk  melakukan  penahanan  hal  ini  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang – Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Namun  jika  tersangka  tersebut koperatif  dari  awal  pemeriksaan  dan  tersangka  mengakui  bahwa  ia  memang melakukan  tindak  pidana  korupsi,  penyidik  tidak  akan  menahannya.  Jika  dilakukan penahanan,  penyidik  merasa  kekhawatiran  akan  masa  penahanan  yang  mana maksimal jangka waktu penahanan yaitu 20 hari dan dapat diperpanjang jangka waktu penahanan 40 hari.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  peroleh  bahwa  upaya  paksa  yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan tindak pidana korupsi seperti  penangkapan  dan  penahanan,  pada  Tahun  2015  tersangka  tidak  dilakukan penangkapan  maupun  penahanan  dikarenkan  tersangka  tersebut  koperatif  dari  awal pemeriksaan  dan  tersangka  jujur  mengakui  kesalahannya..  Sedangkan  pada  tahun 2017 tersangka dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan tersangka sempat melarikan  diri.  Pada  Tahun  2018  tersangka  tidak  dilakukan  penangkapan  maupun penahanan  dikarenakan  tersangka  tersebut  koperatif.  Pada  Tahun  2019  tersangka tindak  pidana  korupsi  ditahan  oleh  penyidik  dikarenakan  tersangka  tidak  koperatif dalam pemeriksaan dan sering tidak menghadiri pemanggilan dari penyidik.
Setelah  penyidikan  diatas  telah  dilaksanakan,  tim  penyidik  akan mengumpulkan  berkas-berkas  perkara  hasil  penyidikan  yang  berupa  berita  acara pemeriksaan  selama  penyidikan  tersebut  menjadi  satu  berkas  perkara  tindak  pidana korupsi.  Setelah  dilakukan  pemberkasan,  berkas  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi tersebut  akan  diserakan  kepada  penuntut  umum.  Sebagimana  hal  ini  diatur  dalam Pasal 110 Aya t (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “dalam hal penyidik telah selesai
5 Hasil  wawancara  dengan  Briptu  Tommy  Wijaya,  Penyidik  Pembantu  Unit  Tipikor  Sat  Reskrim Polres Tanjab Timur, pada tanggal 10 Febuari 2021.
melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”
Berdasarkan  penjelasan  diatas  salah  satu  tugas  penyidik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”. Setelah berkas perkara diserahkan  kepada  penuntu  umum,  berkas  perkara  tersebut  akan  diperiksa  kembali oleh  penuntut  umum.  Apabila  penuntut  umum  berpendapat  bahwa  hasil  penyidikan tersebut  masih  kurang  lengkap,  penuntut  umum  segera  mengembalikan  berkas perkara  kepada  penyidik  disertai  petunjuk  untuk  dilengkapi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Aipda  Sunardi  menjelaskan  bahwa  pada  Tahun  2015  sampai  dengan  2019 dalam  perihal  penyerahan  berkas  perkara  yang  dilakukan  oleh  penyidik  tidak  selalu berjalan  dengan  mulus  dan  penyerahan  berkas  perkara  tidak  selalu  dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dikarenakan masih ada berkas yang belum lengkap dan harus dilengkapi kembali oleh penyidik biasa disebut penyidikan tambahan, penyidik dapat  melakukan  penyidikan  tambahan  setelah  diterbikan  surat  P-19  dari  penuntut umum.
Pasal  110  Ayat  (3)  KUHAP  yang  menyebutkan  bahwa: “D alam  hal  penuntut umum  mengembalikan  hasil  penyidikan  untuk  dilengkapi,  penyidik  wajib  segera melakukan  penyidikan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  dari  penuntut  umum ” . Berdasarkan  penjelasan  di  atas  sebagaimana  sudah  diatur  dalam  Pasal  110  Ayat  (2) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Masih  terbuka  kemungkinan  bagi penuntut umum mempergunakan haknya Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil  penyidikan  tersebut  masih  kurang  lengkap,  penuntut  umum  segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
Berdasarkan  Pasal  138  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, bahwa  jika  hasil  penyidikan  dinilai  penuntut  umum  belum  lengkap,  maka  penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang  harus  dilengkapi.  Penyidik  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  untuk  melakukan penyidikan tambahan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi diberi batas waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  dari  penerima  berkas  perkara  dari  penuntut umum.  Hal  tersebut  sebagaimana  sudah  dijelaskan  dalam  Pasal  138  Ayat  (2)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Aipda  Sri  Widodo  selaku  penyidik  tipikor  Polres  Tanjung  Jabung  Timur menjelaskan bahwa: “U ntuk jangka waktu yang dibutuhkan oleh tim penyidik tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam penyidikan tambahan atau pemenuhan P-19 bisa sampai 1 bulan. Di karenakan berbagai kendala yang kami hadapi sehingga pemenuhan P-19  diselesaikan  tidak  tepat  waktu  dan  menjadi  sangat  lambat  untuk  diserahkan kembali kepada penuntut umum ” 6 .
6 Hasil  wawancara  dengan  Aipda  Sri  Widodo,  Penyidik  Unit  Tipikor  Sat  Reskrim  Polres  Tanjab Timur, pada tanggal 10 Febuari 2021.
Tabel 1 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Timur NO TAHUN LAPORAN POLISI JUMLAH HARI PEMENUHAN P-19 1 2015 BP/50/IX/2015/RESKRIM 79 Hari 2 2016 Tidak ada kasus tipikor - 3 2017 BP/06/II/2017/RESKRIM 23 Hari 4 2018 LP /A-08/1/2018/SPKT/Res Tanjab Timur 72 Hari 5 2019 LP /A- 21/III/Res.3.1/2019/Jambi/Res Tanjab Timur/SPKT 26 Hari
Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur dalam pemenuhan P-19 atau penyidikan tambahan terhadap berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tahun 2015 s/d 2019 tersebut  melewati  batas  waktu  14  (empat  belas)  hari  dari  tanggal  penerimaan pengembalian  berkas  perkara  kepada  penyidik,  pernyataan  ini  penulis  dapat membuktikan  nya  dengan  dasar  penelitian  yang  sudah  penulis  lakukan  di  Polres Tanjung Jabung Timur dapat dilihat table di bawah ini :

## Tabel 2
Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2020 No  Tahun Laporan Tanggal berkas dikembalikan (P-19) Tanggal penyerahan kembali berkas perkara Jumlah Jarak Waktu 1 2015 BP/50/IX/2015/Reskrim 30 September 2015 18 Desember 2015 79 Hari 2 2016 Tidak ada kasus tindak pidana korupsi - - - 3 2017 BP/06/II/2017/RESKRIM 28 Febuari 2017 22 Maret 2017 23 Hari 4 2018 LP /A- 08/1/2018/SPKT/Res Tanjab Timur 10 September 2018 28 November 2018 72 Hari 5 2019 LP /A- 21/III/Res.3.1/2019/Jamb i/Res Tanjab Timur/SPKT 8 Agustus 2019 4 September 2019 26 Hari 6 2020 LP /A- 21/IV/Res.3.5/2020/Jamb i/Res Tanjab Timur/SPKT Masih dalam proses - -
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  penyidik  Pembantu  Polres  Tanjung Jabung  Timur  bahwa  pada  Tahun  2015  kasus  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang merupakan tindak pidana korupsi yang berjenis kerugian keuangan negara yang mana tersangka  melanggar  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Dan  berkas  perkara  dengan  nomor:  BP/50/IX/2015/RESKRIM  penyidik melakukan penyidikan tambahan selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, terhitung dari tanggal  30  september  2015  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada penyidik  atau  dikenal  kode  P-19.  Penyidik  menyerahkan  kembali  berkas  perkara kepada penuntut umum pada tanggal 18 Desember 2015 dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau dikenal kode P-21.
Pada  Tahun  2016  Aipda  Sri  Widodo  sebagai  penyidik  tindak  pidana  korupsi menjelaskan  bahwa,  pada  tahun  2016  penyidik  Reskrim  Unit  Tipikor  (tindak  pidana korupsi)  digabung  dengan  penyidik  Reskrim  Unit  Tipidter  (tindak  pidana  tertentu) karena  pada  tahun  2016  banyak  sekali  kasus  tindak  pidana  tertentu  yang  harus ditangani dan juga pada tahun 2016 tidak ada laporan dugaan tindak pidana korupsi yang  masuk.  Sehingga  penyidik  tindak  pidana  korupsi  pada  tahun  2016  menangani kasus tindak pidana tertentu, hal ini berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tanjung Jabung Timur.
Pada Tahun 2017 kasus perkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana  korupsi  yang  berjenis  kerugian  keuangan  negara  yang  mana  tersangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Dan  berkas  perkara  dengan  nomor:  BP/06/II/2017/RESKRIM  penyidik melakukan  penyidikan  tambahan  selama  23  (dua  puluh  tiga)  hari,  terhitung  dari tanggal  28  febuari  2017  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada penyidik  atau  dikenal  kode  P-19.  Penyidik  menyerahkan  kembali  berkas  perkara kepada  penuntut  umum  pada  tanggal  22  maret  2017  dan  dinyatakan  lengkap  oleh penuntut umum atau dikenal kode P-21.
Pada Tahun 2018 kasus perkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana  korupsi  yang  berjenis  kerugian  keuangan  negara  yang  mana  tersangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Dan  berkas  perkara  dengan  nomor:  LP/A-08/1/2018/SPKT/Res  Tanjab Timur  penyidik  melakukan  penyidikan  tambahan  selama  72  (tujuh  puluh  dua)  hari, terhitung  dari  tanggal  10  september  2018  penuntut  umum  mengembalikan  berkas perkara  kepada  penyidik  atau  dikenal  kode  P-19.  Penyidik  menyerahkan  kembali berkas  perkara  kepada  penuntut  umum  pada  tanggal  28  november  2018  dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau dikenal kode P-21.
Pada Tahun 2019 kasus perkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana  korupsi  yang  berjenis  kerugian  keuangan  negara  yang  mana  tersangka
melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Dan  berkas  perkara  dengan  nomor:  LP/A-21/III/Res.3.1/2019/Jambi/Res Tanjab Timur/SPKT penyidik melakukan penyidikan tambahan selama 26 (dua puluh enam)  hari,  terhitung  dari  tanggal  8  agustus  2019  penuntut  umum  mengembalikan berkas  perkara  kepada  penyidik  atau  dikenal  kode  P-19.  Penyidik  menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 4 september 2019 dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau dikenal kode P-21.

## 2. Kendala  Dalam  Proses  Penyidikan  Tambahan  Untuk  Pemenuhan  P-19  Yang Dihadapi Oleh Penyidik Tipikor Polri Polres Tanjung Jabung Timur
Pada  tahun  2015  penyidik  membutuhkan  waktu  selama  79  (tujuh  puluh sembilan  hari)  terhitung  dari  30  September  2015  s/d  tanggal  18  Desember  2015 dalam menyelesaikan penyidikan tambahan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik, yaitu:
1) Terkait  petunjuk  agar  penyidik  menambahkan  lagi  berkas  perkara  sebanyak  2 rangkap,  penyidik  membutuhkan  waktu  sekitar  2  (dua)  minggu  lebih  untuk menyelesaikan  berkas  perkara  tersebut  dikarenakan  berkas  perkara  tersebut sangat  banyak  dan  harus  di  susun  satu  persatu  sehingga  penyidik  tidak  bisa menyelesaikan nya dengan cepat dan juga dikarenakan kegiatan penyidik pada saat itu sangat banyak.
2) Terkait petunjuk agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi, penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap saksi namun saksi tersebut tidak  memenuhi  panggilan  penyidik  sebanyak  2  (dua)  kali  pemanggilan.  Hal  ini penyidik  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  melakukan  pencarian  dan pemeriksaan terhadap saksi tersebut.
3) Terkait petunjuk agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli,  penyidik  tidak  dapat  menentukan  sendiri  jadwal  pemeriksaan  tersebut dikarenakan jadwal tersebut ditentukan oleh ahli yang ditunjuk. Sehingga penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli.
Pada  tahun  2017  penyidik  membutuhkan  waktu  selama  23  (dua  puluh  tiga) hari terhitung dari 28 Febuari 2017 s/d tanggal 22  Maret 2017 dalam menyelesaikan penyidikan tambahan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik, yaitu: 1) Terkait pemeriksaan tambahan terhadap saksi, terdapat beberapa orang saksi yang akan dimintai keterangan tambahan sudah dilakukan panggilan sebanyak 2 kali tetapi  saksi  tidak  memenuhi  panggilan  tersebut,  sehingga  penyidik  harus  pergi kerumah  kediaman  saksi  tersebut,  yang  mengakibatkan  waktu  /  jadwal  yang  telah dibuat oleh penyidik tidak tercapai.
Pada tahun 2018 penyidik membutuhkan waktu selama 42 (empat puluh dua hari) terhitung dari 10 September 2018 s/d tanggal 22 Oktober 2018 namun setelah diserahkan  kepada  penuntut  umum,  pada  tanggal  29  Oktober  2018  penuntut  umum mengembalikan  lagi  berkas  perkara  tersebut  dikarenakan  masih  terdapat  petunjuk dari penuntut umum yang belum terpenuhi. Penyidik membutuhkan waktu lagi selama 30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  dari  tanggal  29  Oktober  2018  s/d  28  November  2018
dalam menyelesaikan penyidikan tambahan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik, yaitu:
1. Terkait pemeriksaan tambahan ahli, penyidik tidak dapat menentukan jadwal untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Penyidik harus mengirimkan surat permintaan bantuan  keterangan  ahli  ke  lembaga  yang  ditunjuk  terlebih  dahulu,  dan  jadwal  / ketersediaan  waktu  untuk  melakukan  pemeriksaan  ditentukan  oleh  ahli  yang bersangkutan.
2. Terkait  keberadaan  saksi  ahli  yang  berada  di  luar  Provinsi  Jambi,  seperti  Ahli bidang  tekhnik  sipil  struktur  an.  Drs.  RAJA  MARPAUNG,  S.T,  M.T  yang  berada  di Provinsi  Sumatera  Selatan,  dan  ahli  bidang  pengadaan  barang  dan  jasa  an.  Drs. SLAMET  SUDARYO,  M.Si  yang  berada  di  DKI  JAKARTA,  sehingga  penyidik membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  dan  perencanaan  sebelum  melakukan pemeriksaan terhadap ahli tersebut.
Pada  tahun  2019  penyidik  membutuhkan  waktu  selama  26  (dua  puluh  enam hari)  terhitung  dari  tanggal  08  Agustus  2019  s/d  tanggal  04  September  2019  dalam menyelesaikan  penyidikan  tambahan,  hal  ini  disebabkan  beberapa  kendala  yang dialami oleh penyidik, yaitu:
1) Penyidik mengirimkan panggilan Saksi an. WELLIS YUHASEDI, S.T ke alamat saksi sesuai KTP sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Saksi an. WELLIS YUHASEDI, S.T tidak memenuhi  panggilan  dari  penyidik.  Penyidik  pun  melakukan  pencarian  terhadap Saksi an. WELLIS YUHASEDI, S.T di kepulauan Riau, dan diketahui bahwa Saksi an. WELLIS YUHASEDI, S.T berada di Natuna. Penyidik membutuhkan waktu selama 1 (satu)  minggu  dalam  melakukan  pencarian  dan  pemeriksaan  terhadap  Saksi  an. WELLIS  YUHASEDI,  S.T  yang  mengakibatkan  pemenuhan  P-19  dan  penyidikan tambahan  melebihi  batas  waktu  yang  telah  diatur  dan  ditegaskan di  dalam dalam Pasal 138 ayat 2 KUHAP.
Berdasarkan penjelasan penyidik diatas, diketahui bahwa dalam pemenuhan P- 19  penyidik  tidak  dapat  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum dengan  tepat  waktu  yang  mana  batas  waktu  tersebut  sudah  diatur  dalam  Pasal  138 Ayat (2) KUHAP dikarenakan penyidik memiliki berbagai kendala sehingga penyidikan tambahan  tersebut  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Kendala  tersebut  berupa sebagai berikut:
1. Waktu/ jadwal pemeriksaan ahli ditentukan oleh ahli yang ditunjuk; Didalam  surat  P-19  petunjuk  penuntut  umum  yang  harus  dilengkapi  oleh penyidik,  penyidik  harus  melakukan  pemeriksaan  tambahan  terhadap  ahli.  Untuk melakukan  pemeriksaan  ahli  disuatu  lembaga  yang  ditunjuk,  penyidik  harus mengirimkan surat permintaan bantuan keterangan ahli ke lembaga yang ditunjuk terlebih  dahulu,  dan  jadwal  /  ketersediaan  waktu  untuk  melakukan  pemeriksaan ditentukan oleh ahli yang bersangkutan. Sehingga penyidik tidak dapat menentukan jadwal  sendiri  untuk  melakukan  pemeriksaan,  dengan  hal  tersebut  penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan pemeriksaan. Dalam hal  penyidikan,  pendapat  seorang  ahli  atau  orang  yang  memiliki  keahlian  khusus sangat diperlukan dalam hal penyidikan dikarenakan seorang ahli sangat menguasai pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  suatu  perkara  maka  dari  itu  penyidik sangat  membutuhkan  pendapat  seorang  ahli  tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) KUHAP.
2. Saksi tidak memenuhi panggilan dari penyidik; Dalam pemeriksaan tambahan terhadap saksi terkadang saksi tidak memenuhi panggilan  dari  penyidik,  jika  saksi  tersebut  tidak  memenuhi  panggilan  penyidik maka penyidik memanggil sekali lagi (Pasal 112 Ayat (2)). Dengan hal ini penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu kehadiran saksi ke Polres Tanjung Jabung Timur agar bisa dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi.
3. Keberadaan saksi dan ahli diluar provinsi; Di  dalam  surat  P-19  petunjuk  penuntut  umum  yang  harus  dilengkapi  oleh penyidik, penyidik harus melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan ahli yang  mana  saksi  dan  ahli  tersebut  berada  diluar  provinsi,  untuk  dapat  menemui saksi  dan  ahli  tersebut  penyidik  membutuhkan  waktu  untuk  melakukan perencanaan  keberangkatan  dan  mempersiapkan  berkas-berkas  sebelum melakukan  pemeriksaan  tambahan  terhadap  saksi  dan  ahli  yang  berada  diluar provinsi. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 119 KUHAP terhadap saksi yang  harus  didengar  keterangannya  bertempat  tinggal  diluar  daerah  hukum penyidik  yang  menjalankan  penyidikan,  maka  pemeriksaan  terhadap  saksi  dapat dibebankan kepada penyidik ditempat tinggal saksi tersebut.
4. Alamat saksi sulit ditemukan. Di  dalam  surat  P-19  petunjuk penuntut  umum,  penyidik diperintahkan  untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  nama  saksi  baru  yang  sudah  terdapat  didalam petunjuk  penuntut  umum  dan  BAP  saksi  tersebut  dimasukan  ke  dalam  berkas perkara.  Sebelum  penyidik  melakukan  pemeriksaan,  penyidik  harus  mengirimkan surat  panggilan  ke  alamat  saksi  yang  terdapat  didalam  KTP  saksi,  dengan  hal  ini penyidik membutuhkan waktu untuk melakukan pencarian terhadap saksi tersebut sesuai alamat didalam KTP.
Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori menurut Soerjono Seokanto  bahwa  masalah  pokok  penegak  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor- faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini terdapat 2 faktor, faktor tersebut berupa:
1. Faktor  Hukumnya  Sendiri,  yang  di  dalam  tulisan  ini  akan  dibatasi  pada  undang- undang saja.
Dalam  hal  ini  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada mengatur sanksi atau akibat hukum bagi penyidik yang melanggar Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Dalam  hal  ini  penyidik  selalu  melewati  14  (empat  belas)  hari  dalam penyelesaian penyidikan tambahan disetiap kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2015 s/d 2020. Bila dikatikan dengan professional penyidik, dalam hal ini tidak ada ketelitian penyidik terhadap penyerahan berkas perkara karena setiap penyerahan berkas  perkara  tindak  pidana  korupsi  dari  tahun  2015  s/d  2020  selalu dikembalikan  oleh  penuntut  umum.  pengembalian  berkas  perkara  tersebut terkadang  karena  tidak  ada  tanda  tangan  penyidik  maupun  tanda  tangan  saksi didalam BAP, kurangnya identitas tersangka didalam BAP, dll.
Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa penyidik reskrim unit tipikor  (tindak  pidana  korupsi)  masih  belum  efektif  dalam  penyelesaian  penyidikan tambahan,  dikarenakan  berbagai  kendala  dan  faktor  yang  dihadapi  penyidik.  Bila
dikatikan dengan professional penyidik, penyidik kepolisian negara republik Indonesia resort tanjung jabung timur masih belum punya ketelitian yang baik hal ini dibuktikan dengan  selalu  terjadi  pengembalian  berkas  perkara  tindak  pidana  korupsi  dari penuntut umum kepada penyidik dari tahun 2015 sampai dengan 2020.

## D. SIMPULAN
Penyidik  Tipikor  Sat  Reskrim  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  dalam  melaksanakan tugas  penyidikan  terhadap  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  sudah  dilakukan  dengan berdasarkan  dan  berpedoman  kepada  Kitab  Undang – undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  dan  terkait  Tindak  Pidana Korupsi  diatur  secara  khusus  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimanatelah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Namun  dalam  prihal  terkait  jangka  waktu  pelaksanaan penyidikan  tambahan  terhadap  berkas  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  atau pemenuhan  P-19  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Tipikor  Sat  Reskrim  Polres  Tanjung Jabung  Timur,  penyidik  selalu  dihadapi  berbagai  kendala  sehingga  penyidik  masih belum bisa tepat waktu dan belum efektif sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981, LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

## Buku
Gusti,  I  Ketut  Ariawan.  Bahan  Ajar  Tindak  Pidana  Korupsi.  Bali:  FH  Universitas Udayana, 2015.

## Jurnal
Dinda,  Claudia  Permata,  Usman,  dan  Tri  Imam  Munandar. “Praperadilan  Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ” PAMPAS  Journal  Of  Criminal,  Vol.  1  No.  2,  (2020).  https://www. onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401
Syahriah,  Rifki. “ Efektivitas  Penanganan  Kasus  Korupsi  Oleh  Kepolisian  (Studi  Pada Unit Tipikor Polres Polman)” Jurnal Tomalebbi, Vol. 4, No. 2, (2017). https://ojs. unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3718