PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BETUNGAN KOTA BENGKULU

## APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN PUBLIC SERVICES AT THE BETUNGAN COMMUNITY HEALTH CENTER, BENGKULU CITY
Deni Triyanto 1*
Heru Purnawan 2
Boni Saputra 3 *1 Administrasi Publik FISIP Universitas Prof Dr Hazairin SH, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia 2 Administrasi Publik FISIP Universitas Prof Dr Hazairin SH, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia 3 Ilmu  Administrasi  Negara  FIS Universitas Negeri Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia *email: dtriyanto992@gmail.com

## Abstrak
Penerapan  prinsip good  governance dalam  pelayanan  publik  pada  bidang  kesehatan dapat  terwujud  apabila  pelayanan  di  Puskesmas  Betungan  dilaksanakan  secara transparan, responsif, efektif dan efisien waktu (Dwiyanto, 2015).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  penerapan  prinsip good governance dalam pelayanan publik  di  Puskesmas  Betungan  Kota Bengkulu,  dengan menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif,  informan  dalam  penelitian  ini adalah petugas pelayanan, bidan, perawat dan komunitas.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan good governance dalam pelayanan publik di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu sudah cukup maksimal, terlihat prinsip transparansi,  responsivitas,  prinsip  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pelayanan kesehatan  di  Betungan.  Puskesmas  telah  dilaksanakan  cukup  optimal  seperti ketersediaan papan informasi pelayanan, ketersediaan standar pelayanan minimalis, dan  adanya  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Puskesmas  untuk meningkatkan  pelayanan  kesehatan,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  masyarakat pengguna jasa belum mampu mengakses informasi secara luas (berbasis elektronik), belum  tersedianya  layanan  pengaduan  online,  tidak  tersedianya  kotak  saran  dan layanan yang dirasa masyarakat belum mendapatkan pelayanan prima.

## Kata Kunci:

## Good Governance
Pelayanan Publik Puskemas Kota Bengkulu
Keywords :
Good Governance Public Service Public health center Bengkulu City
Accepted
Februari 2021
Published
April 2021

## Abstract
The application of the principle of good governance in health services can be realized if the  service  at  Betungan  Public  Health  Center  is  conducted  transparently,  responsively, effectively and time efficiency (Dwiyanto, 2015).
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the  application  of  the  principles  of  good governance in health services at the Betungan Health Center in Bengkulu City, with using descriptive  qualitative  research  methods,  informants  in  this  study  are  service  officers, midwives, nurses and the community.
The  results  of  the  study  revealed  that  the  application  of  good  governance  in  health services at the Betungan Public Health Center in Bengkulu City was quite maximal, it was seen  that  the  principles  of  transparency,  responsiveness,  principles  of  effectiveness  and efficiency in health services at the Betungan Health Center had been implemented quite optimally  such  as  the  availability  of  a  service  information  board,  the  availability  of minimalist service standards, and the existence of monitoring and evaluation conducted by Puskesmas to improve health services, the problem is that the service user community has not  been  able  to  access  information  widely  (electronically  based),  the  unavailability  of online  complaint  services,  the  unavailability  of  suggestion  boxes  and  services  that  the community feels are still not prime .
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open Access article under  the  CC-BY-SA  License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2

## PENDAHULUAN
Semangat  reformasi  telah  mewarnai  pendayagunaan aparatur  pemerintah  dengan  tuntutan  untuk mewujudkan  administrasi  publik  yang  mampu mendukung  kelancaran  dan  keterpaduan  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan, menuntut pelaksanaan Good Governance ini  berlaku  pada  setiap  pemerintahan  daerah  yang sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaran  otonomi daerah.  Konsep good  governance pertama  kali  di perkenalkan  oleh  United  Nation  Development Program  (UNDP,  1997).  (Dwiyanto,  2015)  sebab munculnya  konsep  ini  di  latarbelakangi  oleh  tidak terjadinya akuntabilitas dan tranparansi. Artinya banyak negara  dunia  ketiga  ketika  diberi  bantuan  dana tersebut  banyak  yang  tidak  tepat  sasaran,  sehingga negara  maju  engan  memberikan  bantuan  terhadap negara  dunia  ketiga  karena  belum  terciptanya  sistem birokrasi  yang  efektif,  efesien  dan  tidak  adanya tranparansi,  akuntabilitas  bantuan  dana  dari  negara maju.  Konsekuensinya  banyak  terjadi  Korupsi,  Kolusi dan  Nepotisme  (KKN)  yang  di  lakukan  oleh  negara ketiga  ketika  bantuan  diberikan  oleh  negara  maju. (Johnson, 2011)
Tujuan  reformasi  birokrasi  yaitu  untuk memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini tuntutan masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  semakin meningkat,  menurut  ombusmen  Perwakilan  Bengkulu bahwa  tahun  2017  pengaduan  pelayanan  kesehehatan di  Kota  Bengkulu  masih  menjadi  primadona masyarakat, artinya bahwa masih terdapat permasalahan  pada  pelayanan  kesehatan  di  Kota Bengkulu (Obusman Perwakilan Bengkulu 2018).
Puskesmas  di  Kota  Bengkulu  berjumlah  20 unit dengan rincian 17 puskesmas non perawatan  dan 3  puskesmas  perawatan  (rawat  inap)  yaitu  Puskesmas Ratu  Agung,  Puskesmas  Beringin  Raya  dan  Puskesmas Betungan (Dinkes Kota Bengkulu, 2016).
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance) pada pelayanan kesehatan merupakan salah satu  prinsip  yang  harus  dipegang  teguh  dan diimplementasikan  oleh  seluruh stakeholders terkait bidang  pelayanan  kesehatan  di  Kota  Bengkulu. Penerapan  prinsip good  governance tidak  dapat diterapkan  tanpa  dukungan  berbagai  pihak  oleh  sebab itu pentingnya kolaborasi kepada SKPD terkait supaya penerapannya  dapat  berjalan  dengan  optimal  seperti harapan  masyarakat  Kota  Bengkulu  sebagai  pengguna pelayanan kesehatan di Puskesmas Betungan.
Penelitian  terdahulu  tentang  penerapan good governance telah  benyak  dilakukan  hanya  saja  yang memfokuskan pada pelayanan kesehatan belum banyak dilakukan  salah  satunya  tentang  pelayanan  pada Pelayanan  kependudukan  pada  Dinas  Kependudukan hasilnya  bahwa  pelaksanaan  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  belum  berjalan dengan baik  dan belum sesuai dengan  Permenpan dan RB  Nomor  15  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Standar Pelayanan dalam hal sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana,  dan  jumlah  pelaksana  (Angkat,  Kadir,  & Isnaini,  2017),  Penelitian  terdahulu  tentang  Sistem Informasi  Pelayanan  Kesehatan  Sebagai  Upaya Peningkatan  Kinerja  E-Government  hasilnya  bahwa Pelayanan  publik  saat  ini  dapat  dikatakan  belum merata,  hanya  orang-orang  tertentu  yang  mendapat akses mudah dalam mendapatkan informas (Witanti & Abdillah,  2018).    Berdasarkan  penelitian  terdahulu bahwa  pelayanan  publik  masih  terdapat  masalah  dan kurang  merata,  terkhususnya  pada  sarana  seperti sistem  informasi  pelayanan  berbasis  teknologi informasi.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  tujuan penelitian  ini  yaitu  untuk  mendskripsikan  penerapan prinsip good  governance pada  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu.
Deni Triyanto, Heru Purnawan , Boni Saputra. 2021. Application Of Good Governance Principles In Public Services At The Betungan Community Health Center, Bengkulu City.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  yaitu  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  (Creswell,  2014)  Fokus penelitian  ini  yaitu  pada  penerapan good  governance pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu  dengan  menggunakan  3  (tiga)  prinsip  yaitu transparansi,  responsivitas,  efektivitas  dan  efisiensi. Menggunakan  8  informan  yang  terdiri  dari  2  staf Puskesmas bagian pelayanan kesehatan, Bidan, Perawat dan  4  Masyarakat  pengguna  pelayanan.    Instrumen utama penelitian ini yaitu peneliti sendiri dan didukung oleh instrumen penunjang seperti pedoman wawancara,  studi  dokumentasi.  Manfaat  instrumen penunjang  yaitu  untuk  melengkapi  kelemahan  dari instrumen  peneliti  sendiri.  Teknik  analisis  data  ini menggunakan  model  miles  dan  hubermen  yaitu  : data display, data reduction dan conclution drawing (Sugiyono, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum,  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  penerapan  prinsip good  governance dalam  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Betungan Kota  Bengkulu  berdasarkan  prinsip  transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi.(Teguh, 2011).
A. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

## Betungan Kota Bengkulu
Tercapainya  pelayanan  kesehatan  yang prima  bukan  saja  ditentukan  oleh  banyaknya jumlah  pegawai,  tetapi  juga  ditentukan  oleh bagaimana  tata  kelolah  pelayanan  seperti transparansi  pelayanan,  responsivitas  pelayanan, efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  yang  diberikan oleh  pegawai  kepada  masyarakat.  Penerapan Prinsip good  governance dapat  berjalan  dapat berjalan  dengan  baik  apabila  seluruh  aparatur mendukung dalam penerapannya secara maksimal. untuk  menganalisis  lebih  mendalan  berikut  ini peneliti uraiakan sebagai berikut :

## 1) Transparansi
Transparansi yaitu bagaimana
Puskesmas  Betungan  dapat  menciptakan kepercayaan  timbal  balik    antara  pemberi pelayanan  dengan  masyarakat  dengan  cara memberikan informasi dan menjamin kemudahan  dalam  memperoleh  informasi yang  akurat.  (Tjiptono,  2012)  Adapun indikator  transparansi  yaitu  1)  tersedianya informasi  yang  memadai  setiap  proses penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas  Betungan,  2)  Kemudahan  dalam mengakses  informasi  (bebas  diperoleh  dan tepat  waktu),  3)  tersediantnya  papan pengumuman  atau  papan  informasi  tata  cara mengakses pelayanan kesehehatan di Puskesmas  Betungan  .  Berdasarkan  hasil  dari analisis  hasil  penelitian  bahwa  transparansi yang  diterapkan  di  Puseksesmas    Betungan Kota  Bengkulu  cukup  maksimal,  seperti tersedianya papan informasi tentang tata cara mengkases  pelayanan  kesehatan,  sesuai dengan  hasil  wawancara  dengan  informan (7/5/2019) :
“Papan informasi tata cara memperoleh  pelayanan  kesehatan  disini  sudah tersedia,  kemudahan  dalam  memperoleh  ya relatif,  kalau  seperti  kami  orang  tua  pastinya membaca  dipapan  pengumanan/informasi  kalau web  saya  kurang  tau  apakah  sudah  ada  atau belum”
Pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas
Betungan  Kota  Bengkulu  merupakan  pelayanan yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  karena merupakan  pelayanan  yang  menjadi  kebutuhan pokok  masyarakat  di  daerah  Betungan  Kota Bengkulu. Munculnya permasalahan pada pelayanan kesehatan  di  Bengkulu  Kota  Bengkulu  yaitu dikarenakan  beberapa  aspek  yang  harus  dibenahi dengan  memperbaiki  tata  kelelola  pelayanan kesehatan  di  Puskesmas  Betungan,  salah  satunya
sistem  informasi  pelayanan  berbasis web sehingga dapat  diakses  oleh  masyarakat  dimana  saja,  tidak harus  melihat  papan  informasi  yang  disediakan  di Puskesmas.  Harapanya  ketika  masyarakat  datang ke  Puskesmas,  masyarakat  telah  paham sebelumnya  bagaimana  proses  memperoleh pelayanan dan berapa biaya yang harus disediakan oleh  masyarakat.  Sesuai  hasil  wawancara  dengan informan (8/5/2019) :
“Informasi  yang  kami  sediakan masih manual,  belum  berupa  sistem  informasi  pelayanan kesehatan  berbasis  elektronik,  kalau  di  sistem informasi  kesehatan    yang  teritegrasi  di  e-kes  masih berupa  data  Puskesmas  Betungan  bukan  berupa prosedur pelayanan, SOP, biaya”.
Berikut  ini  sistem  informasi  kesehatan berbasis  e-kes  yang  terintgrasi  pada  Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu :
Gambar.1. Website E-Kes Provinsi Bengkulu
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE)  untuk  mewujudkan  tata  kelolah pemerintahan  bersih,  efektif,  transparan,  dan akuntanbel  (RI,  2018).  Seharusnya  SPBE  ini  telah diterapkan oleh Puskesmas Betungan selaku penyedia pelayanan publik, guna menciptakan pelayanan prima di Puskesmas  Betungan  Kota  Bengkulu,  hanya  saja penerapan E-Kes  ini  belum  maksimal  sehingga  belum dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas Betungan. Penerapan E-Kes  di Puskesmas Kota Bengkulu belum maksimal karena masih terdapat
permasalahan pada sumber daya manusia, infrastruktur,  dan  masih  lemahnya  kolaborasi  antar stakeholders (Triyanto & Efendi, 2019) .

## 2) Responsivitas
Responsivitas  merupakan  sikap  aparatur pemerintah  yang  cepat  dan  tanggap  dalam menyelesaikan  tuntutan  masyarakat  dalam pelayanan  publik,  meliputi  indikator  yaitu  1) tersediannya layanan pengaduan dan kotak saran.
2)  tersedianya  prosedur  pengaduan  masyarakat.
3)  tersedianya  standar  pelayanan  minimalis  di Puskesmas. (Syardiansah, 2019) Berdasarkan dari analisis  hasil  penelitian  bahwa  sudah  diterapkan cukup  maksimal,  yaitu  tersedianya  standar pelayanan  minimalis,  hanya  saja  tidak  disediakan layanan  pengaduan  dan  kotak  saran  untuk masyarakat  yang  komplain  terhadap  pelayanan yang  diberikan  oleh  aparatur  pelayanan Puskesmas.  Sejalan  dengan  hasil  wawancara informan (6/5/2019) :
“Menurut saya yang belum ada disini yaitu layanan pengaduan baik itu secara langsung maupun lewat  telpon,  dan  tidak  tersedianya  kotak  saran, biasanya kalau di bagian pelayanan kotak saran itu selalu  tersedia,  mungkin  itu  yang  perlu  diperbaiki kedepan”
Puskesmas  Betungan  Kota  Bengkulu sebagai  penyedia  pelayanan  harus  menerapakan prinsip  responsivitas  yang  baik  dengan  memiliki daya  tanggap  terhadap  pengaduan  masyarakat berdasarkan  pelayanan  yang  diberikan  oleh Puskesmas  Betungan  dengan  cara  menyedikan pelayanan  pengaduan  baikitu  secara  manual  atau online dan  kotak  saran  guna  memperbaiki pelayanan  kesehetan  di  Puskesmas  Betungan. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelolah pemerintahan bersih, efektif, transparan, dan akuntanbel (RI, 2018).
“kedepan  kami  telah  mengagas  untuk pembuatan website Puskesmas Betungan supaya
Deni Triyanto, Heru Purnawan , Boni Saputra. 2021. Application Of Good Governance Principles In Public Services At The Betungan Community Health Center, Bengkulu City.
masyarakat  mudah  mengkases  pelayanan  di Puskesmas  kami,  di  sana  nanti  kami  sediakan pengaduan  berbasis  online  sehingga  masyarakat dapat  komplain  disana  apabila  pelayanan  yang diterima kurang baik”. (7/5/2019)
Penerapan prinsip responsivitas pada
pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Betungan Kota bengkulu belum berjalan dengan optimal masih  terdapat  kekurangan  dibeberapa indikator  yang  belum  terpenuh,  untuk memperbaiki ini perlunya komitmen
Puskesmas  dan  stakeholder  terkait  untuk meyedikan  sarana  prasarana  yang  masih kurang  memadai  salah  satunya website
Puskesmas Betungan Kota Bengkulu.
3) Efektivitas dan Efisiensi
Efektivitas  dan  efisiensi  adalah  setiap proses  kegiatan  dan  kelembagaan  diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sumber  daya  yang  tersedia,  meliputi  :  1) terlaksananya admiistrasi penyelenggara pelayanan  yag  berkualitas  dan  tepat  sasaran dengan  didukung  suimber  daya  yang  optimal. 2)  adanya  monitoring  dan  evaluasi  untuk memperbaiki  kualitas  pelayanan  yang  ada.  3) tidak  adanya  tumpang  tindih  pegawai (Triyanto,  2017).  berdasarkan  analisis  hasil penelitian bahwa prinsip efetivitas dan efisiensi dalam  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas Betungan  Belum  optimal  dikarena  beberapa hal  seperti  masih  lamanya  waktu  tunggu pelayanan, masih berbelit-belit tidak satu pintu masih terdapat loket-loket.
“Saya baru 2 kali kesini, yang pertama dulu saya mengurus surat keterangan sehat, yang sekarang  berobat  memang  yang  tidak  bikin nyaman  ini  atrinya  menurut  saya  harus  adanya proses pemangkasan birokrasi sehingga pelayanan cepat dan tepat sasaran” (4/8/2019).
Efetivitas  dan  efesiensi  pelayanan kesehatan selalu menjadi momok di Indonesia terkususnya  di  Puskesmas  Kota  Bengkulu
karena pelayanan yang masih mempertahankan  gaya  lama  (manual)  selalu bermasalah  pada  antrian  dan  berbelit-belit, oleh  sebab  itu  perlunya  pengembangan elektronik  kesehatan  di  Puskesmas  guna memperbaiki  kualitas  pelayanan  kesehatan yang  cepet,  tepat,  transparan  dan  akuntabel (Mahsyar, 2014).
“Sebagai aparatur disini kami tentunya berharap  pelayanan  ini  cepat  dan  tepat  sesuai dengan harapan masyarakat, hanya saja regulasi atau SOP yang ada belum mendukung untuk hal itu,  e-kes  sudah  ada  tapi  belum  emnyentuh kesana  untuk  saat  ini  hanya  berupa  data informasi  saja,  harapan  kesedapan  Dinas Kesehatan  Provinsi  dan  Kota  melakukan sinergisitas untuk hal itu” (8/8/2019).
Salah  satu  inovasi  pelayanan  publik  di  Puskesmas Betungan  salah  satunya  yaitu  melakukan  kolaborasi dengan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan  Kota  Bengkulu untuk  mengoptimalkan  pelayanan  kesehatan  bebrbasi e-kes yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu,  hal  tersebut  juga  sejalan  dengan Peraturan Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata  kelolah  pemerintahan  bersih,  efektif,  transparan,  dan akuntanbel (RI,  2018).  Untuk  menerapkan  pelayanan publik  bebrbasis  digitas  perlu  adanya  kolaborasi  yang baik  dimana  menerapkan  kepercayaan  dan  komitmen antar  stakeholders  terlibat  (Harmiati,  Alexsander, Triyanto, Maya, & Riastuti, 2020).

## KESIMPULAN
Penerapan  prinsip good  governance dalam pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Betungan  Kota Bengkulu  telah  diteapkan  cukup  maksimal  seperti  : prinsip  transparansi  pada  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas Betungan  Kota Bengkulu diterapkan cukup maksimal  telah  tersedianya  papan  informasi  yang  jelas mengenai  tata  cara  mengases  pelayanan,  hanya  saja masih  berupa  papan  informasi  yang  ada  di  Puskesmas belum  berbasib  elektronik  yang  dapat  diakses  oleh
masyarakat  secara  meluas.  Prinsip  responsivitas  tpada pelayanan kesehatan di Puskesmas Betungan juga telah diterapkan  cukup  maksimal  karena  telah  memiliki standar  pelayanan  minimalis  (SPM),  hanya  saja  belum tersedianya layanan pengaduan  dan kotak saran untuk pengguna pelayanan. Selanjutnya prinsip efektivitas dan efisiensi  telah  diterapkan  cukup  maksimal  karena Puskesmas  Betungan  telah  melakukan  monitoring  dan evaluasi guna memperbaiki kualitas pelayanan yang ada, namun  masyarakat  pengguna  pelayanan  belum merasakan  pelayanan  prima  karena  pelayanan  masih lama dan berbelit-belit.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima  kasih kepada  tim peneliti yang  telah  banyak  membantu  sehingga  penelitian  ini selesai dengan baik. Kepada LPPM Universitas Prof Dr Hazairin  SH  yang  selalu  suport  kepada  kami  untuk tetap produktif dibidang penelitian dan publikasi.

## REFERENSI
Angkat,  K.  M.,  Kadir,  A.,  &  Isnaini.  (2017).  Analisis Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Dairi. Jurnal Administrasi Publik : Public Admnistration Journal , 7 (15), 33 – 48.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design  (Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed) .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dwiyanto,  A.  (2015). Manajemen  Pelayanan  Publik : Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif (2nd  ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Harmiati,  Alexsander,  Triyanto,  D.,  Maya,  M.,  & Riastuti,  F.  (2020).  ANALISIS  PEMETAAN COLLABORATIVE  GOVERNANCE  DALAM PROGRAM  KELUARGA  BERENCANA  DI KOTA  BENGKULU. Mimbar :  Jurnal  Penelitian Sosial Dan Politik , 9 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v9i1
Johnson,  R.  R.  (2011).  Officer  Attitudes  and Management  Influences  on  Police  Work Productivity. Am  J  Crim  Just , 36 ,  293 – 306. https://doi.org/10.1007/s12103-010-9090-2
Mahsyar,  A.  (2014).  The  Interaction  Model  Between Street-Level  Bureaucrats  and  the  Public  in Health  Service  Provision  at  Puskesmas.
International  Journal  of  Administrative  Science  & Organization, 21 (1), 44 – 48.
RI,  P.  PERPRES  REpublik  Indonesia  Nomor  95  Tahun 2018 (2018).
Sugiyono.  (2010).  Metode  Penelitian  Kualitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: ALFABETA.
Syardiansah.  (2019).  Analisis  Indeks  Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pada Pusat Kesehatan  Masyarakat  Langsa  Barat. Jurnal Administrasi  Publik :  Public  Admnistration  Journal , 9 (1), 68 – 74.
https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2255
Teguh,  A.  (2011). Memahami  Good  Governance  Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia . Indonesia: Gava Media.
Tjiptono,  F.  (2012). Service  Managemen  Mewujudkan Pelayanan Prima . Jakarta: Andi. Triyanto, D. (2017). ANALISIS KINERJA ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN  PRIMA  KEPADA  MASYARAKAT
(Studi  Pada  Kantor  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kota  Semarang). MIMBAR :  Jurnal Penelitian  Sosial  Dan  Politik , 6 (4).  Retrieved  from https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar
Triyanto,  D.,  &  Efendi,  S.  (2019).  Analisis  Penerapan Elektronik  Kesehatan  (  E-Kes  )  di  Puskesmas Rawat  Inap  Kota  Bengkulu. Jurnal  Administrasi Publik : Public Admnistration Journal , 9 (2), 158 – 165. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2 .2901
Witanti,  W.,  &  Abdillah,  G.  (2018).  Sistem  Informasi Pelayanan Kesehatan Sebagai  Upaya Peningkatan Kinerja  E-Government.  In Seminar  Nasional Sistem Informasi Indonesia (pp. 222 – 228).