## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 420-438 ISSN: 2775-0477
DOI: 10.24252/shautuna.vi.25796 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Hasbi 1* , Darsul S Puyu 2 , Yusri 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 hasbihabsyi03@gmail.com , 2 darsul.puyu@uin-alauddin.ac.id , 3 yusrimuh1404@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 18 December 2021 Revised: 18 December 2021 Accepted: 04 February 2022

## How to Cite
Hasbi, and Yusri. 2022. “Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang -Undang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik”.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25801.

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  tentang  jual  beli  online  menggunakan  sistem  dropshipping  dalam  perspektif hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  adanya  perbedaan  pendapat  antara  hukum  Islam  dan  undang-undang informasi  dan  transaksi  elektronik  mengenai  jual  beli  online  menggunakan  sistem  dropshipping. Berdasarkan dari pandangan hukum Islam memiliki perbedaan pendapat tentang hal ini. sedangkan ndang-undang  informasi  dan  transaksi  elektronik  mengenai  jual  beli  online  menggunakan  sistem dropshipping tidak ada larangan untuk menggunakan transaksai online dengan menggunakan sistem dropshipping, yang terpenting adalah seorang pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjualbelikan.
Kata kunci: Jual Beli Online; Sistem Dropshipping; Hukum Islam

## Abstract
This article examines online buying and selling using the dropshipping system in the perspective of Islamic law and the law on information and electronic transactions. The type of research used by the author  in  this  study  is  a  literature  study  which  contains  a  description  of  the  theory,  findings  and research materials obtained from reference materials to be used as the basis for research activities. The results of this study indicate that there are differences of opinion between Islamic law and the law on information and electronic transactions regarding online buying and selling using the dropshipping system. Based on the view of Islamic law there are differences of opinion on this matter. while the law on information and electronic transactions regarding online buying and selling using the dropshipping system  is  not  prohibited  from  using  online  transactions  using  the  dropshipping  system,  the  most important  thing  is  that  a  business  actor  who  offers  a  product  through  an  electronic  system  must provide clear and correct information regarding goods information which are traded . Keywords: Buying And Selling Online; Dropshipping System; Islamic Law

## 1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi sangat berperan dalam  membantu pekerjaan manusia. 1 Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada dengan kebutuhan manusia  yang  semakin  kompleks  serta  ketergantungannya  terhadap  teknologi  informasi tersebut, sehingga peranan  teknologi  informasi sangat  bermanfaat  bagi  segala  aspek  aktivitas manusia salah satunya adalah aktivitas bisnis. 2 Dropshipping merupakan salah satu sistem jual beli melalui internet yang di dalamnya terdiri dari 3 komponen, yakni supplier yang menyediakan barang atau produk, reseller (dropshipper) yang memasarkan dan menjual barang atau produk dari  supplier  dengan  memposting  foto  dari  supplier  yang  akan  dijual,  dan  pembeli  yang  akan membeli barang atau produk dari reseller. 3 Jadi singkatnya, dropshipping adalah sistem jual beli yang dimana penjual (reseller) memasarkan dan menjual barang atau produk orang lain (supplier) dengan menggunakan fasilitas online di internet. Barang atau produk yang dijual oleh reseller bukan  kepunyaan  pribadi  reseller  itu  sendiri,  melainkan  ada  pihak  ketiga  yang  secara  khusus menyediakan barang atau produk untuk kemudian dijual oleh reseller.
Jual beli  dengan sistem  Dropshipping dapat  ditinjau  dari beberapa  segi  aspek hukum. 4 Ditinjau dari segi hukum Islam, menurut Muhammad Syamsudin, ada dua sistem dropshipping berdasarkan  keberadaan  izin  yang  dipegang  oleh  penjual.  Pertama,  dropshipping  tanpa  izin menjualkan barang oleh supplier. Hukumnya adalah haram menurut mayoritas ulama. Mazhab Hanafi saja yang memperbolehkan sistem jual beli ini. Asalkan dia mengetahui ciri-ciri umum dari barang. Akad yang dibangun dalam sistem pertama ini adalah akad makelaran (samsarah). Kedua, dropshipping dengan izin menjualkan barang oleh supplier. 5 Akad yang dibangun dalam model kedua  ini  adalah  akad salam. Ulama  empat  mazhab  menyatakan  status  kebolehan hukumnya. Khusus untuk mazhab Syafi’i, ada catatan khusus terkait dengan barang yang dijual, yaitu apabila barang  terdiri  atas  barang  yang  tidak  mudah  berubah  baik  model  maupun  sifat  barangnya. Contoh, sepeda motor dengan merek Jupiter Z1, atau mobil dengan merek Avanza. Baik sepeda motor  maupun  mobil  Avanza  adalah  merupakan  jenis  barang  yang  tidak  mudah  berubah  dan mudah dikenali oleh pembelinya, meskipun barangnya itu tidak ada di tempat penjualnya. Untuk barang yang mudah berubah model dan sifatnya, maka hukumnya sepakat tidak boleh.
Ditinjau dari hukum positif, khususnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), jika dikaitkan dengan dropshipping maka yang disinggung dalam UU ITE adalah transaksi
1 Wahyuddin N aro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia,” International Journal  of  Criminology  and  Sociology 9  (2020):  572 – 86,  https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2020.09.5.
2 Sudi  Suryadi,  “Peranan  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Dalam  Kegiatan  Pembelajaran  Dan Perkembangan Dunia Pendidikan,” Informatika 3, no. 3 (2015): 133 – 43.
3 Juhrotu l  Khulwah,  “Jual  Beli  Dropship  Dalam  Prespektif  Hukum  Islam,” Al-Mashlahah  Jurnal  Hukum  Islam  Dan Pranata Sosial 7, no. 01 (2019): 101 – 15, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.548.
4 Sabir  Maidin  and  Rifka  Tunnisa,  “JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  TRANSAKSI  PERBANKAN  (Studi  Komparatif  Hukum Positif Dan Hukum Islam),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284.
5 E E S DARMIANTI, Subhan Subhan, and Anzu Elvira Zahara, “PERILAKU" TOKE" DAN PETANI DALAM BERBISNIS JUAL BELI  HASIL  PERKEBUNAN  PERSPEKTIF  EKONOMI  ISLAM  DI  DESA  KUALA  KERITANG  KECAMATAN  KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU” (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
elektronik. 6 Dalam  sistem  dropshipping,  media  elektronik  digunakan  sebagai  wadah  dalam bertransaksi.  Pelaku  usaha  wajib  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak dan iklan. 7 Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah  reseller  (dropshipper).  Karena  reseller  yang  memasarkan  dan  menjual  produk  itu  di internet. Apabila barang yang anda terima, tidak sesuai dengan informasi atau foto pada iklan toko  online  tersebut,  maka  anda  dapat  menggugat  secara  perdata  dengan  dalih  terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang telah disepakati.
Transaksi jual beli online menggunakan sistem dropshipping, apabila dari pihak konsumen atau  pembeli  mengajukan  complain  atau  protes  tentang  adanya  unsur  ketidakpastian, berhubungan dengan bahan, barang, pengemasan dan lain-lain, sebenarnya pihak penjual dapat bertanggung  jawab  dengan  cara,  pembeli  dapat  menukarkan  barang  yang  di  complain  atau memberikan jaminan pengembalian uang apabila barang yang dipesan atau dibeli tidak sesuai dengan  klasifikasi  dan  gambar,  dengan  syarat  pembeli  juga  mengembalikan  barang  tersebut kepada  pihak  penjual.  Karena  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  setiap  transaksi  jual  beli, khususnya dalam jual beli menggunakan sistem dropshipping, dapat meningkatkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli.

## 2. Literatur Review
Secara  bahasa,  jual  beli  berarti  penukaran  secara  mutlak.  Secara  terminologi,  jual  beli adalah  saling  menukar  harta  dengan  harta  dalam  bentuk  pemindahan  milik  dan  pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian  tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak  menerima  benda  dan  pihak  lainnya  menerima  uang  sebagai  kompensasi  barang,  sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. 8
Al-Imam An-Nawawi di dalam Al- Majmu’ Syarah Al -Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah  “Tukar  menukar  harta  dengan  harta  secara  kepemilikan”.  Ibnu  Qudamah  di  dalam  Al - Mughni  menyebutkan  bahwa  jual  beli  sebagai  “Pertukaran  harta  dengan  ha rta  dengan kepemilikan  dan  penguasaan”.  Dr.  Wahbah  Az -Zuhaili  di  dalam  kitab  Al-Fiqhul  Islami  wa Adillatuhu mendefenisikan al- bay’u sebagai “Menukar sesuatu dengan sesuatu”. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau
6 Hamzah  Hasan,  “Tradisi  Kaboro  Coi  Di  Desa  Sakuru  Monta,  Bima;  Analisis  Hukum  Islam,” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973.
7 Republik  Indonesia,  “ Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi elektronik ”, bab IV, pasal 48, ayat (1) dan (2). h. 32
8 Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 6, no. 2 (2017): 371 – 86.
menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. 9
Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat di aplikasikan dalam pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah.  Pembiayaan  yang  menggunakan  akad  jual  beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, istisna dan salam.
Secara terminologi fikih jual beli di sebut dengan al- ba’i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al- bai’ dengan terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al- ba’i  mengandung  arti  menjual  sekaligus  membeli  atau  menjual  beli.  Menurut  Hanafiyah pengertian jual beli (al-bay) secara detinitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang bermanfaat. Adapun Malikiy ah, Syafi‟iyah dan Hanbaliyah, bahwa jual beli (al - ba’i) yaitu tukar - menukar dengan harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. 10
Dropshipping adalah metode berjualan, bisa dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dengan  tidak  melakukan  penyetokan  barang  dari  kerja  sama  dengan  perusahaan  lain  yang memiliki  barang  sesungguhnya  atau  supplier. 11 Menurut  Iswidharmanjaya, 12 Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi di atas, Dropsipper, Penjual, dan Pembeli.
Transaksi dropshipping  adalah salah satu  metode  jual  beli  yang dilakukan dengan  cara online,  dimana  badan  usaha  atau  perseorangan  tidak  memiliki  barang  dan  melakukan penyetokan  barang,  melainkan  menjalin  kerja  sama  dengan  perusahaan  lain  yang  memiliki barang yang sesungguhnya.
Sistem  dropship  memungkinkan  anda  berjualan  tanpa  harus  repot  menyediakan  stok barang  dan  melakukan  pengiriman.  Posisi  anda  sebenarnya  sebagai  marketing  yang  bertugas mencari  pembeli,  kemudian  distributor  melakukan  pengiriman  ke  pembeli  atas  nama  anda (penjual) dengan melakukan transfer terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah disepakati.
9 Enang Hidayat and Engkus Kuswandi, Fiqih Jual Beli (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015).
10 Mulyawana Abd Gafur and Wahid Haddade Abdul, “PERLINDUNGAN KOSNUMEN DALAM AKAD JUAL BELI ONLINE AT AS HAK KHIYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab , 2020.
11 Mustolih Hakim, Langkah Awal Memulai Bisnis Online (Bandung: Penerbit Mediakom, 2010).
12 Feri Sulianta, Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping , Yogyakarta: Penerbit Andi (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014).
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
Sistem  jual  beli  dropshipping  tidak  diperbolehkan  apabila  dalam  hal  ini  mengandung  unsur penipuan dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang di dapatkan. Dalam transaksi jual beli  model  dropshipping  hal  yang  harus  dihindari  yaitu  penipuan,  ketidakjelasan  barang  dan harga dan  melepas  complain  konsumen.  Sistem dropshipping pada praktiknya  bisa  melanggar prinsip tersebut yang dapat menyebabkan keluar dari aturan syariat. 13
Kejujuran merupakan kunci utama keberhasilan dan kelanggengan suatu bisnis. Promosi yang tidak jujur merupakan salah satu bentuk kebohongan yang akan merugikan pebisnis dan produknya. Hal yang menjadikan kekhawatiran antara penjual dan pembeli dalam sistem jual beli dropshipping  adalah  jika  pembeli  melakukan  pembelian  atau  pemesanan,  tidak  melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya.
Pembisnis online harus menampakkan spesifikasi dan bentuk barang yang di jual secara utuh. Oleh sebab itu dalam situs jual beli, penjualan online berbasis media sosial, penjual harus menampilkan fisik dari produk tersebut dari berbagai macam sisi. Bahkan jika perlu penjual dapat menampilkan video dari produk yang akan dijual tersebut, terutama tentang cara menggunakan produk  tersebut,  sehingga  calon  pembeli  dapat  menilai  kualitas  dari  barang  yang  ditawarkan tersebut.
Tujuan  dari  penjual  menampilkan  gambar  dari  berbagai  macam  sisi  adalah  untuk meminimalkan  timbulnya  permasalahan  akibat  perbedaan  kualitas  antara  promosi  yang ditampilkan dengan realitas barang yang dijual. 14
Syariat  perniagaan,  Islam  mengajarkan  kita  agar  senantiasa  membangun  perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar  kita  menjauhkan  akad  perniagaan  yang  kita  jalin  dari  segala  hal  yang  bersifat  untung- untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan gharar, dikarenakan unsur gharar atau ketidakjelasan  status,  sangat  rentan  untuk  menimbulkan  persengketaan  dan  permusuhan. Kejelasan  adalah  salah  satu  hal  yang  terpenting  dalam  jual  beli  melalui  internet,  kejelasan  ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak.
Praktik dropshipping, objek barang kadang tidak sesuai dengan hasil pemotretan. Barang kadang terlihat lebih bagus dengan barang aslinya. Misalnya terjadi penyimpangan warna karena pengambilan  gambar  yang  tidak  tepat.  Jika  terjadi  seperti  ini  sebagai penjual  sebaiknya  dapat menjelaskan kepada pembeli dengan pernyataan bahwa barang yang diperdagangkan 85% - 90% mirip dengan aslinya karena faktor teknis.

## 3. Metode Penelitian
13 Deny Setiawan, Buat Toko Online Sendiri Dengan Opencart , Andi Offset (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).
14 Arip Purkon, Bisnis Online Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa . Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan normative syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data  primer  dan  data  sekunder.  Sementara  untuk  teknik  mengelola  data  yaitu  dengan mengumpulkan  data  melalui  sumber-sumber  referensi  (buku,  dokumentasi,  wawancara) kemudian  dari  data-data  yang  penyusun  dapatkan,  penyusun  mencoba  untuk  menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Hukum Islam
Dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli tersebut menjadi halal hukumnya. Apabila diantara rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut haram atau tidak sah. Begitu pun dengan jual beli online, jika tidak dilihat syarat dan rukunnya ditakutkan akan menjadi haram hukumnya.
Untuk melihat akad apa yang cocok untuk sistem dropshipping ini, maka penulis meninjau pada akad salam, akad wakalah, dan akad samsarah. Pada umumnya, akad salam adalah menjual barang  yang  penyerahannya  ditunda,  atau  menjual  suatu  barang  yang  ciri-cirinya  disebutkan dengan  jelas  dengan  pembayaran  modal  terlebih  dahulu. 15 Dengan  kata  lain  salam  adalah pemesanan barang yang spesifikasinya disebutkan di awal transaksi dan pada kemudian barang dikirimkan kepada pembeli atau konsumen.
Berbeda  hal  dengan  akad  salam,  akad  wakalah  pada  dasarnya  adalah  pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa)  secara  syar’i  menjadi  pengganti  pemberi  kuasa  selama  batas  waktu  yang  ditentukan. Dalam  hal  ini  pihak  kedua  atau  yang  menerima  kuasa  hanya  melaksanakan  apa  yang  telah disepakati dengan pihak yang memberi kuasa.
Sedangkan samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan  pembeli),  atau  perantara  penjual  dan  pembeli  untuk  memudahkan  jaul  beli.  Bisa disebut juga samsarah adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi jual beli dan mendapatkan imbalan (upah), bonus atau komisi.
Jual beli dengan menggunakan akad salam hukumnya sah dalam Islam, selama akad salam ini  memenuhi  syarat  dan  rukunnya.  Dasar  hukum  akad  salam  ini  sesuai  dengan  syariat berdasarkan hadist nabi: “Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran
15 M Ali Hasin, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 143.
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu”. (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud,an- Nasa’I at-Tirmizi, dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas).
Dalam menggunakan akad salam, dropshipper adalah si penjual barang dan merupakan tangan kedua dari supplier. Tidak ada akad salam antara supplier dan dropshipper. Akad salam digunakan saat ada  konsumen  yang  membeli  produk  kepada  dropshipper,  dimana konsumen membayar  kepada  dropshipper  untuk  pembelian  barang,  lalu  setelah  pembayaran  dilakukan konsumen, maka dropshipper memesan barang kepada supplier dan barang dikirimkan kepada konsumen atas nama dropshipper.
Wakalah  secara  bahasa  bermakna  menyerahkan  dan  mempercayakan. 16 Secara terminologi wakalah adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dijaga semasa hidupnya. Dalam konteks ini, wakalah mempunyai arti sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya.
Akad wakalah akan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Adapun kajian wakalah dalam sistem dropshipping sebagai berikut: a) muwakkil (orang yang mewakilkan), syarat bagi muwakkil adalah berstatus sebagai pemilik sah barang tersebut, jika barang bukan milik muwakkil maka akad  wakalah  tidaklah  sah.  b)  Wakil  (orang  yang  diwakilkan),  syarat  wakil  adalah  orang  yang berakal, tidak sah apabila wakil tersebut gila, belum berakal, maupun belum dewasa. c) Muwakkil fih  (sesuatu  yang  diwakilkan),  artinya  adalah  pekerjaan  tersebut  jelas  dan  pekerjaan  tersebut dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. d) Shighat (ijab dan qabul) artinya diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya. 17 Apabila  akad  wakalah  yang  dijadikan  sebagai  solusi  dalam  transaksi  jual  beli  online dengan sistem dropshipping, maka akad wakalah ini sangatlah sederhana, karena dropshipper hanya  sebagai  wakil  dan  supplier  selaku  muwakkil  dan  juga  pemilik  barang  untuk  turut  ikut menjual barang milik supplier. Hal demikian dropshipper hanya sebatas wakil yang menjualkan barang milik supplier dan berjualannya pun tidak di toko offline melainkan dengan membuat toko online dengan sistem dropshipping.
Ada  konsekuensi  yang  terdapat  di  akad  wakalah  ini,  di  mana  dropshipper  tidak  bisa menentukan  atau  mengambil  keuntungan  dari  penjualan  melebihi  keuntungan  yang  sudah diamanatkan  oleh  supplier.  Karena  memang  pihak  dropshipper  hanya  wakil  yang  harus menjalankan  semua  yang  telah  ditentukan  oleh  supplier  atau  muwakkil.  Dropshipper  hanya mendapatkan  keuntungan  yang  sudah  disepakati  bersama  ketika  awal  perjanjian  saat dropshipper ingin menjadi wakil dari supplier/muwakkil.
16 Habib Bawafi Khasanah and Ashief El Qorny, “Kamus Al -Munawwir Dalam Bingkai Leksikologi- Semantik,” JURNAL STUDI ISLAM" AL-FIKRAH" 3, no. 2 (2021): 13.
17 H Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Prenada Media, 2016).
Pada dasarnya akad wakalah ini, disimulasikan dengan supplier yang memiliki toko dan seorang dropshipper adalah penjaga toko dan juga seorang wakil dari toko tersebut. Jadi akad wakalah  ini  jika  diimplementasikan  dalam  sistem  dropshipping,  maka  dropshipper  tidak  bisa menentukan nilai jual barang karena sudah ada kesepakatan di awal perjanjian.
Makna dari samsarah secara bahasa adalah mufrad dari simsar, yaitu perantara antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. 18 Samsarah adalah suatu bantuan yang dilakukan  oleh seseorang kepada  saudaranya  dengan upah  tertentu  untuk pekerjaan yang sudah dilakukan.
Yang  menjadi  perbedaan  antara  wakalah  dan  samsarah  adalah  bahwa  akad  samsarah memperbolehkan seorang  simsar untuk melakukan  transaksi sesukanya namun sesuai  dengan intruksi dari pemilik barang, sedangkan seorang wakil tidak dapat menjual bahkan membeli, wakil hanya menjadi seorang perantara antara penjual dan pembeli.
Mengenai  upah  yang  didapat  oleh  simsar,  agar  diperhatikan  kesepekatan  dan  telah diketahui sejak awal. Konsekuensi untuk penggunaan samsarah adalah dropshipper disini sebagai simsar  tidak  akan  mendapatkan  keuntungan  atau  upah  jika  tidak  melaksanakan  pekerjaan dengan  baik.  Begitu  pula  dengan  pekerjaannya  tidak  berhasil,  maka  dropshipper  tidak  akan mendapatkan keuntungan.
Jadi,  samsarah  itu  perantaran  antara  penjual  dan  pembeli  untuk  melancarkan  sebuah transaksi dan jika itu berjalan dengan lancar dan baik maka simsar mendapat upah atau bonus. Pekerjaan  samsarah  dalam  fiqih  termasuk  ke  dalam  akad  ijarah,  yaitu  suatu  akad  yang memanfaatkan orang lain dengan sebuah imbalan. Hukumnya boleh atau mubah jika memang ketentuannya mengikuti yang ditetapkan oleh Islam.
Apabila akad yang digunakan sistem dropshipping adalah akad samsarah, maka sebelum menjalankan  sistem  dropshipping,  seseorang  harus  melakukan  kesepakatan  dengan  supplier, harga bisa ditentukan sendiri, akan tetapi harga suatu barang ditetapkan oleh kedua belah pihak supplier  dan  dropshipper.  Dropshipper  di  sini  bertindak  sebagai  perantara  dan  hanya menjalankan pemasaran dan berhak mendapatkan upah jika suatu barang telah terjual. Transaksi seperti  ini  dalam  fiqih  muamalah  dinamakan  dengan  transaksi  ju’alah  yang  artinya  janji  upah apabila seseorang tersebut mampu melaksanakan pekerjaanya.
Jika akad samsarah ini diimplementasikan ke dalam sistem dropshipping maka jual belinya sah.  Seperti  rukunnya  akad  samsarah  ini  al-muta'aqidani  (dropshipper  dan  pemilik  barang), mahal al- ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi) transaksi yang diperjualbelikan
18 Ika Yunia Fauzia, “Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online,” Islamica 9, no. 2 (2015): 323 – 43.
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
barangnya  tidak  mengandung  maksiat  dan  bukan  barang  yang  haram,  shigat  (ucapan  yang menunjukan keridhaan antara kedua belah pihak).
Apabila seorang penjual yang dalam hal ini dropshipper tidak memberitahu siapa pemilik barang yang diperjualbelikan kepada pembeli maka jual beli tersebut tidak batal, karena di dalam syarat  dan  rukun  jual  beli  tidak  ada  yang  mengatur  hal  tersebut,  yang  menjadi  isu  terkait dropshipping  adalah  ketidak  pemilikan  barang,  bukan  terkait  pemberitahuan  siapa  pemilik barang.
4.2. Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dalam jual beli, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi yang terbagi dalam beberapa bagian diantaranya, yaitu :
a. Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi.
Aqid  adalah  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi,  dalam  hal  jual  beli  mereka  adalah penjual dan pembeli. Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, yakni ia harus memiliki ahliyah, wilayah dan iradah.
Ahliyah di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi.  Biasanya  mereka  akan  memiliki  ahliyah  jika  telah  baligh  dan  berakal.  Wilayah  bisa diartikan  sebagai  hak  atau  kewenangan  seseorang  yang  mendapat  legalitas  syar’i  untuk melakukan  transaksi  atas  suatu  objek  tertentu.  Artinya,  orang  tersebut  memang  merupakan pemilik  asli,  wali  atau  wakil  atas  suatu  objek  transaksi,  sehingga  ia  memiliki  hak  dan  otoritas untuk mentransaksikannya. 19 Sedangkan iradah bermakna adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.
Seorang  penjual  harus  memiliki  barang  yang  dijualnya  atau  mendapat  izin  untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Dalam jual beli online menggunakan sistem dropshipping penjual menggunakan media internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan.  Rukun  yang  pertama  ini  untuk  jual  beli  online  menggunakan  sistem dropshipping  belum  jelas  bahwa  penjual  tidak  memiliki  barang  yang  dijual  dan  tidak  sesuai dengan  rukun  jual  beli.  Sehingga  ada  masalah  pada  barang  tersebut,  maksudnya  barang  itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih di tangan orang lain tetapi barang itu dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk ahli yang sempurna, tetapi tidak memiliki al-wilayah, akad tersebut dipandang al-fudhul (didiamkan dan tidak memiliki hak) karena penjual menjual barang milik orang lain dan tidak mendapat izin untuk menjualnya.
19 Ghazaly, Fiqh Muamalat .
Menurut peneliti seharusnya penjual menjadi agen resmi atau distributor di sebuah toko atau  penjual  terlebih  dahulu  meminta  izin  kepada  supplier  (pemilik  barang)  untuk  menjual barangnya agar supaya praktek jual beli ini sah dilakukan.
Seorang  pembeli  diperbolehkan  bertindak  dalam  arti  bukan  orang  kurang  waras,  atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan praktek jual beli online menggunakan  sistem  dropshipping  tidak  jelas  pembelinya,  bisa  saja  anak  kecil  karena  dalam transaksi akadnya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung.
Jika  disimpulkan  dalam  transaksi  jual  beli  online  menggunakan  sistem  dropshipping bahwa  seorang  pembeli  bisa  memilih  sesuai  dengan  produk,  bentuk,  warna,  modelnya, kualitasnya.  Sehingga  pembeli  disini  dalam  keadaan  waras  dan  mempunyai  akal  sehat. Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer direkening bank, aplikasi, atau COD (Cash On Delivery). Seorang pembeli tersebut dewasa yang mempunyai izin untuk membeli.
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  pembeli  tersebut  dewasa  karena  dalam  suatu  hak  bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen, termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk  membuat  rekening  disuatu  bank  tersebut.  Dari  bank  membolehkan  orang  tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan dari rukun kedua jual beli online menggunakan sistem dropshipping ini tidak ada masalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat.
b. Objek Transaksi.
Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara’, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
Barang yang diakadkan dalam jual beli online menggunakan sistem dropshipping belum memenuhi  kriteria  karena  barang  yang  dijual  bukan  milik  si  penjual  walaupun  pada  saat memesan  pembeli bisa  melihat barang  dengan  ciri-ciri  yang  pembeli  inginkan.  Artinya  barang yang diakadkan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam karena belum memenuhi syarat. Barang tersebut harus benar-benar milik sendiri, halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan rusak.
Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  barang  yang  diakadkan  dalam  jual  beli  online menggunakan sistem dropshipping tidak sesuai dengan syarat akad jual beli. Dalam akad yang ketiga ini peneliti berpendapat ada masalah atau tidak sesuai dengan syarat akad secara syar’i. Karena si penjual tidak memiliki barang yang dijualnya.
Adanya kejelasan. Kejelasan adalah salah satu hal yang terpenting dalam jual beli online, kejelasan  ini  harus  ditunjukkan  oleh  kedua  belah  pihak.  Pihak  pertama  selaku  penjual menawarkan  barang  dagangannya  lengkap  dengan  spesifikasi  barang  tersebut  dan  juga
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
memberikan  informasi  tentang  pengirimannya,  kemudian  pihak  pembeli  harus  memberikan informasi-informasi  yang  jelas  tentang  identitas,  cara  pembayarannya,  dan  tujuan pengirimannya.
Apabila pihak pembeli mempunyai keluhan terhadap barang yang dibeli akibat kelalaian atau  kesalahan  pihak  penjual,  pihak  penjual  telah  menyediakan  pelayanan  konsumen  dengan menghubungi pihak penjual.
Sedangkan  apabila  terjadi  ketidakjelasan  pada  pihak  pembeli  dengan  memberikan informasi  yang  tidak  benar  maka  pihak  akan  terkena  akibat  hukum,  pihak  penjual  harus mengantisipasi  hal  ini  dengan  menggunakan  metode  pembayaran  dimuka  yaitu  pembayaran terlebih dahulu kemudian barang baru diterima oleh pembeli. Kemudian apabila pembeli telah membayar  dan  penjual  belum  mengirimkan  atau  memberikan  barangnya,  pihak  pembeli mempunyai bukti pembelian dan bukti transfer sebagai bukti transaksi yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa pembeli benar-benar membeli dan membayar barang tersebut.
c. Ijab Qabul
Penyerahan  (ijab)  dan  penerimaan  (qabul)  dengan  perkataan  atau  ijab  qabul  dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam jual  beli  online  yang  kesemuanya  menggunakan  tulisan  dan  gambaran  untuk  mempermudah jalannya akad yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka.
Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangan beserta spesifikasi,  harga,  ukuran,  warna dan  berat  barang  tersebut.  Penjual  mencetak  hasil  transaksi dalam bentuk bukti pembelian.
Kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sehingga akad jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Pihak pembeli  diharuskan  untuk  membayar  barang  yang  dibeli  dan  juga  biaya  pengiriman,  hal  ini dikarenakan barang yang dijual melalui media internet tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli namun dengan bantuan jasa pengiriman. Maka disini ada kerelaan dari pembeli untuk kesediaanya membayar biaya pengirimannya juga.
Tidak ada unsur pemaksaan, pembeli bebas untuk memilih barang yang akan dibeli serta juga pilihan antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Pembeli harus jelas mengenai mau  beli  barang  tersebut  atau  tidak,  informasi  itu  bisa  lewat  sms  atau  telepon  kepada  pihak penjual.
Bukan hanya seorang pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun penjual juga harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak. 20
Kemudian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  media  yang  digunakan  dalam  akad  jual beli online menggunakan sistem dropshipping adalah media internet yang menginformasikan toko dan memberikan sarana untuk melakukan jual beli, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua  belah  pihak  yang  berjauhan  tempat  untuk  melakukan  akad  transaksi  dengan mempertemukannya disebuah situs pada jejaring internet.
Sedangkan dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan di depan majelis akad seperti yang ada pada jual beli biasanya. Hanya  saja  pembayaran  dilakukan  dengan  mentransfer  uang  ke  bank  atau  melalui  aplikasi pembayaran,  setelah  uang  dikirim  dan  pembeli  melakukan  konfirmasi  kepada  penjual  akan mengirim  barang  yang  sudah  dipesan  pembeli  tersebut  sesuai  waktu  dan  tempat  yang  telah dijanjikan. 21 Fasilitas online yang ada pada suatu situs jejaring internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan  zaman  yang  diwujudkan  dalam  teknologi  masyarakat  kita  dan  hukum  Islam  adalah hukum yang menangani masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan menghasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman.
Islam melihat konsep jual beli sebagai alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual  beli  harus  dijadikan  sebagai  tempat  pelatihan  yang  tepat  bagi  manusia  sebagai  kalifah dimuka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah model perekonomian.
Dari  sekian  analisis  yang  sudah  di  paparkan  di  atas,  peneliti  mengemukakan  beberapa analisisnya,  yaitu  seseorang  perlu  melihat  dahulu  batasan-batasan  dalam  melakukan  aktivitas akad  jual  beli dan  itu perlu  adanya  kejelasan  dari  objek  yang  akan diperjualbelikan.  Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang diakadkan) antara lain:
Mereka menjelaskan tentang lawfulness, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Masalah existence, artinya
20 A.Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah) (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), h .444
21 Nur Khaera, Ab dul Rahman, and Kurniati, “The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia: A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 1 (June 2022): 31 – 48, https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364.
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang  benar-benar  bermanfaat  dengan  wujud  yang  tetap.  Delivery,  artinya  harus  ada kepastian  pengiriman  dan  distribusi  yang  tepat.  Penetapan  waktu  menjadi  hal  yang  penting disini. Bukti pesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual, bukti transaksi ini sama  fungsinya  seperti  jual  beli  secara  langsung  yaitu  sebagai  bukti  pembelian,  apabila  ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi  kode  pembelian,  kode  pembelian  digunakan  untuk  kode  pembayaran  agar  tidak  keliru dengan pembelian pembeli (orang) lain. Intinya adalah bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Precise determination, yaitu kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai  dan  melekat  dengan  barang  yang  akan  diperjualbelikan.  Tidak  diperbolehkan  menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi iklan.
Lahirnya akad  jual  beli  apabila adanya  kesepakatan dalam  suatu perjanjian  antara  dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini akad jual beli dropship dapat terjadi apabila adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara pihak pertama yaitu suplier dengan pihak kedua yaitu dropshiper.
Hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur secara langsung mengenai jual beli dropship. Namun, keabsahan transaksi ini bisa dilihat dari beberapa ketentuan perjanjian yang terdapat  dalam  KUHPerdata/BW  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Jual beli dropship tidak terlepas dari konsep jual beli secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 22
Jual beli dropship  tidak  jauh  berbeda dengan  proses  jual  beli  konvensional.  Perbedaan yang mencolok antara transaksi jual beli konvensional dengan jual beli dropship adalah pada jual beli konvensional pembeli dan penjual bertemu dan bertatapan muka secara langsung dan pada jual beli secara dropship penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan dilakukan secara online.
Selain itu dalam jual beli biasa, umumnya penjual dan pembeli melakukan jual beli secara langsung tanpa perantara. Kalau pun menggunakan perantara, maka jual beli itu menggunakan bantuan  makelar.  Sementara  itu,  dalam  jual  beli  dropship  penjual  mengambil  barang  dari supplier untuk kemudian dikirim ke pembeli.
22 Bima Prabowo,  Ery  Agus  Priyono,  and  Dewi  Hendrawati,  “Tanggung  Jawab  Dropshiper  Dalam  Transaksi  E - Commerce  Dengan  Cara  Dropship  Ditinjau  Dari  Undang – Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1 – 14.
Adanya kesamaan antara jual beli konvensional dengan jual beli dropship ini membuat konsep perjanjian dalam KUHPerdata dapat juga diterapkan dalam jual beli dropship. Meskipun demikian,  perlu  juga  merujuk  ketentuan transaksi  elektronik sebagai  mana  yang diatur  dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ketentuan  yang  ada  dalam  undang-undang  ini  dapat  digunakan  sebagai  penunjuk keabsahan jual beli online. Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang ITE menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah  perbuatan hukum  yang  dilakukan dengan  menggunakan  Komputer,  jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Perjanjian  jual  beli  yang  terdapat  dalam  jual  beli  konvensional  dan  jual  beli  biasa  juga memiliki  makna  yang  sama.  Hal  ini  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu satu orang atau lebih m engikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Seperti layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli dropship dapat tercapai jika  syarat – syarat  sahnya  suatu  perjanjian  sudah  terpenuhi.  Syarat  sahnya  suatu  perjanjian tersebut  adalah  yang  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu:  sepakat  mereka  yang mengikatkandiri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
Apabila  keempat  syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata dipenuhi dalam perjanjian jual beli dropship maka telah terjadi perjanjian diantara mereka yang menimbulkan  hubungan  hukum  yang  berakibat  timbulnya  hak  dan  kewajiban  bagi  masing- masing pihak. 23
Keberadaan suatu kontrak atau perjanjian jual beli termasuk juga jual beli dropship juga tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya, untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian, para  pihak  harus  sama- sama  memiliki  i’tikad  baik  dan  memberikan  kebebasan  untuk menentukan halhal apa sajakah yang harus dicantumkan dalam perjanjian tanpa adanya paksaan, sebab perjanjian  ini  akan  berlaku sebagai  suatu  undang-undang bagi para  pihak yang  sepakat membuatnya. 24
Asas Pacta Sunt Servanda adalah salah satu asas yang ada dalam perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda (asas janji itu mengikat) adalah bahwa dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah  isinya  yakni  keterikatan  para  pihak  dalam  perjanjian  adalah  keterikatan  kepada  isi perjanjian  yang  ditentukan  oleh  para  pihak  sendiri  atau  dianggap  ditentukan  oleh  para  pihak sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak
23 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2).
24 Disebut juga dengan asas Pacta Sunt Servanda , yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata.
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
lain  dalam  perjanjian.  Jadi  orang  terikat  bukan  karena  ia  menghendaki  tetapi  karena  ia memberikan janjinya. 25
Pasal  1313  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  menyatakan  bahwa perjanjian adalah: suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. 26 Pada hakekatnya, perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 27 Dua pihak itu maka akibat hukumnya si pelanggardapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.
Akad dapat dikatakan sah apabila akad tersebut memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad  jual  beli  dapat  dilaksanakan  jika  sudah  terjadinya  kesepakatan  antara  penjual  dengan pembeli.  Apabila  penjual,  pembeli  dan  dropshipper  sama-sama  sudah  menyepakati  jual  beli, maka akan terjadi pelaksanaan akad.
Setelah  terjadi  pemesanan  dalam  jual  beli  dropship,  selanjutnya  maka  pembeli  akan diminta mentransfer sejumlah uang senilai harga barang dan biaya pengiriman barang kepada dropshipper dan dropshipper akan mentransfernya ke penjual. Jika telah mentransfer sejumlah uang  tersebut,  maka  penjual  akan  mengirim  barang  ke  alamat  pembeli dengan  menggunakan nama dropshipper sebagai pengirim.
Sebagaimana  telah  peneliti  sebutkan  sebelumnya,  bahwa  dalam  perjanjian  jual  beli dropship  menimbulkan  hubungan  hukum  para  pihak  diantaranya  adalah  dropshiper  dengan konsumen.  Akibat  dari  hubungan  hukum  dropshiper  dengan  konsumen  tersebut  timbullah adanya hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan.
Pihak konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan perjanjian dan sesuai  dengan  apa  yang  diiklankan  oleh  pihak  dropshiper  karena  konsumen  telah  melakukan kewajibannya yaitu membayarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. hal tersebut sesuai denga apa yang telah diatur oleh UUPK pada Pasal 4 huruf b, yang menyebutkan bahwa konsumen  mempunyai  “hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Baik pihak konsumen dan pihak dropshiper, keduanya harus samasama menyeimbangkan hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Dropshipper  harus  memberikan  hak  pembeli  sebagai konsumen  sebagai  mana  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen dan baru kemudian dropshipper akan mendapatkan haknya. Begitu pula sebaliknya. Pembeli harus menjalankan kewajibannya dan mendapatkan apa yang menjadi hak- haknya.
25 J. Satrio, Hukum Perikatan , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 369.
26 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1313.
27 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , (Yogyakarta: Liberty, 1990), h. 97.
Persamaan  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Tentang  Jual  Beli  Online Menggunakan  Sistem  Dropshipping.  Pertama,  persamaan  dalam  hal  ini  peneliti  melihat  pada kecakapan mereka yang melakukan transaksi elektronik. Dalam hukum Islam syarat seorang yang melakukan  akad  haruslah  dewasa,  berakal,  dan  baligh,  begitu  pun  dalam  hukum  positif mensyaratkan  bagi  mereka  yang  bertransaksi  elektronik  harus  cakap  dalam  membuat  suatu perjanjian. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan, namun ada dalam pas al 1320 KUH Perdata yang menyebutkan “kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum”. Jadi tidaklah sah apabila yang melakukan transaksi elektronik tersebut belum dewasa, autis, atau bahkan gila.
Kedua,  dalam  persamaan  sistem  dropshipping  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif adalah informasi barang. Ketentuan barang yang terdapat dalam hukum Islam harus jelas ciri-ciri dan  jenisnya,  begitu  pula  dengan  hukum  positif  di  mana  barang  yang  diperjual  belikan  harus akurat terkait informasi barangnya, seperti yang sudah ada dalam pasal 9 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan ”.
Ketiga,  terkait  persamaan  sistem  dropshipping  antara  hukum  Islam  dan  hukum  positif adalah shighat (ucapan). Dalam hal shighat yang sering disebut dengan ijab dan qabul haruslah jelas  pengucapannya.  Begitu  pun  dengan  hukum  positif  penjual  dan  pembeli  mereka  yang besepakat untuk melakukan suatu perjanjian, yang mana dalam hal tersebut tidak terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan diri”.
Perbedaan  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Tentang  Jual  Beli  Online Menggunakan  Sistem  Dropshipping.  Perbedaan  paling  mendasar  pada  sistem  dropshipping dalam hukum  Islam dan hukum positif  adalah  regulasi  yang mengatur  jual  beli  online.  Hukum Islam  tidak  mengatur  secara rinci  mengenai  jual  beli  online  karena  ini  memang permasalahan kontemporer. Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif mengatur jual beli online yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam UU ITE belum diatur secara khusus tentang jual beli online dengan sistem dropshipping.
Dalam  hal  perbedaan  selanjutnya  yaitu  pada  hal  tindak  pidana  yang  terjadi,  ketika seorang penjual dalam hal ini dropshippper melakukan pembohongan tidak mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh konsumen atau wanprestasi. Dalam hukum Islam tidak menerangkan ketika  seseorang  melakukan  hal  tersebut  dapat  dipidana.  Berbeda  dengan  hukum  positif,  jika penjual  melakukan  pembohongan  tidak  mengirimkan  barang  maka  penjual  tersebut  dapat dipidana. Hal ini penulis mengacu pada Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
(1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyebarkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Tra nsaksi  Elektronik”  yang hukumannya terdapat pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling  banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Setelah  peneliti  uraikan  tentang  persamaan  dan  perbedaan  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif tentang jual beli online dengan menggunakan   sistem dropshippigg.   Dalam   hukum   Islam dapat dipahami bahwa sistem dropshipping ini serupa dengan akad wakalah dan akad samsarah yang rukun dan syaratnya sudah jelas diatur dalam hukum Islam.
Sedangkan di dalam hukum positif belum ada pasal yang khusus mengatur tentang sistem dropshipping. Maka yang diinginkan oleh penulis dibuat sebuah pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khusus tentang jual beli online dengan sistem dropshipping, agar konsumen dapat melakukan transaksi tersebut dengan aman.

## 5. Kesimpulan
Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping tidak dilarang dalam Islam dan bisa  digunakan  dengan  beberapa  akad,  seperti  akad  salam,  akad  wakalah,  dan  juga  akad samsarah. Sistem dropshipping dalam jual beli online sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli  dalam Islam. Pembolehan sistem dropshipping ini mengacu pada kaidah umum fiqih  muamalah  yang  mangatakan  “Semua  bentuk  muamalah  diperbolehkan  kecuali  ada  dalil yang mengharamkannya.” Dalam Undang -Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun sama, tidak  ada  larangan  untuk  menggunakan  transaksai  online  dengan  menggunakan  sistem dropshipping,  yang  terpenting  adalah  seorang  pelaku  usaha  yang  menawarkan  suatu  produk melalui sistem  elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang  jelas dan benar  terkait  informasi barang  yang  diperjualbelikan.  Persamaan  dan  perbedaan  sistem  dropshipping  dalam  hukum Islam  dan  Undang-  Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  nomor  19  tahun  2016,  terkait syarat  jual  beli  sudah  terpenuhi  satu  dengan  lainnya.  Selanjutnya,  mengenai  persamaan kecakapan  yang  melalukan  transaksi  elektronik,  kedua  hukum  memandang  bahwasanya  yang bertransaksi  harus  dewasa  dan  juga  berakal.  Selanjutnya  yang  berbeda  adalah  pada  tindak pidana,  jika  seorang  pelaku  usaha  berbohong  mengenai  informasi  barang,  hukum  Islam  tidak mengatur  secara  rinci  dalam  hal  tersebut,  berbeda  dengan  Undang-  Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  nomor  19  tahun  2016  yang  mengatur  tindak  pidana  jika  pelaku  usaha melakukan  pembohongan  informasi  barang,  dalam  hal  ini  tertera  dalam  pasal  45  ayat  (2) Undang-Undang Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016.

## Daftar Pustaka
DARMIANTI,  E  E  S,  Subhan  Subhan,  and  Anzu  Elvira  Zahara.  “PERILAKU"  TOKE"  DAN  PETANI

## DALAM BERBISNIS JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA
KUALA KERITANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
Fauzia, Ika Yunia. “Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online.” Islamica 9, no. 2 (2015): 323 – 43.
Gafur, Mulyawana Abd, and Wahid Haddade Abdul. “PERLINDUNGAN KOSNUMEN DALAM AKAD JUAL  BELI  ONLINE  ATAS  HAK  KHIYAR  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  (Studi  Kasus  Di  Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab , 2020.
Ghazaly, H Abd Rahman. Fiqh Muamalat . Prenada Media, 2016.
Hakim, Mustolih. Langkah Awal Memulai Bisnis Online . Bandung: Penerbit Mediakom, 2010.
Hasan,  Hamzah.  “Tradisi  Kaboro  Coi  Di  Desa  Sakuru  Monta,  Bima;  Analisis  Hukum  Islam.” Mazahibuna;
Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973.
Hasin, M Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Hidayat, Enang, and Engkus Kuswandi. Fiqih Jual Beli . Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
Khaera, Nur, Abdul Rahman, and Kurniati. “The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia:
A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 1 (June 2022): 31 – 48. https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364.
Khasanah, Habib Bawafi, and Ashief El Qorny. “Kamus Al -Munawwir Dalam Bingkai Leksikologi- Semantik.” JURNAL STUDI ISLAM" AL-FIKRAH" 3, no. 2 (2021): 13.
Khulwah,  Juhrotul.  “Jual  Beli  Dropship  Dalam  Prespektif  Hukum  Islam.” Al-Mashlahah  Jurnal
Hukum Islam Dan Pranata Sosial 7, no. 01 (2019): 101 – 15. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.548.
Maidin,  Sabir,  and  Rifka  Tunnisa.  “JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  TRANSAKSI  PERBANKAN  (St udi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284.
Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and  Chaerul  Risal.  “Shari ah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of  Cybercrime  in Indonesia.” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 9  (2020):  572 – 86. https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
Prabowo, Bima,  Ery  Agus  Priyono,  and  Dewi  Hendrawati.  “Tangg ung  Jawab  Dropshiper  Dalam
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
Transaksi  E-Commerce  Dengan  Cara  Dropship  Ditinjau  Dari  Undang – Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016):
1 – 14.
Purkon, Arip. Bisnis Online Syariah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Salim,  Munir.  “Jual  Beli  Secara  Online  Menurut  Pandangan  Hukum  Islam.” Al  Daulah:  Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 6, no. 2 (2017): 371 – 86.
Setiawan, Deny. Buat Toko Online Sendiri Dengan Opencart . Andi Offset . Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
Sulianta,  Feri. Terobosan  Berjualan  Online  Ala  Dropshipping . Yogyakarta:  Penerbit  Andi . Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
Suryadi,  Sudi.  “Peranan  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Dalam  Kegiatan Pembelajaran Dan Perkembangan Dunia Pendidikan.” Informatika 3, no. 3 (2015): 133 – 43.