INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8690-8701 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Urgensi Pemidanaan Pada Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
Hariyanto 1 ✉ , Siswantari Pratiwi 2 , Mardani 3
Universitas Krisnadwipayana Email: hariyanto140170@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kenderaan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya  represif  diterapkan  dengan  menerapkan  restorative  justice  sebelum  membawa  kasus  ke pengadilan,  dan  jika  tidak  ada  kesepakatan,  proses  hukum  dilakukan  secara  terbuka  di  pengadilan. Selanjutnya, terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan  lalu  lintas.  Pertama,  korban  sering  kali  baru  melapor  beberapa  hari  setelah  kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.
Kata Kunci: Pemidanaan,  Pelaku, Pencurian dengan Pemberatan

## Abstract
Criminalization of theft involving more than one perpetrator often causes problems because the verdict against each perpetrator is not always the same. According to M. Sudrajat Bassar, theft with aggravation is theft by means and, under certain more severe circumstances, with a higher criminal penalty. Theft with aggravation includes elements such as being committed at night by two or more people, entering someone else's yard, and using false or destructive keys. This study discusses the application of the law against perpetrators of aggravated theft committed together, as well as the judge's consideration in Decision Number 282/Pid.B/2019/PN Bks and Decision Number 753/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr. The method used is normative-judical. The analysis shows that the application of Article 363 of the Criminal Code has fulfilled the elements of a criminal offense, so that the perpetrator can be subject to sanctions in accordance with Article 363 of the Criminal Code. Researchers suggest that the community be more proactive in supporting law enforcement by providing information about violations of the law, especially aggravated theft, which often occurs in lower social circles. Law enforcers are expected to provide fast, precise, firm, but sympathetic services in handling reports of violations of the law.
Keywords: Conviction, Offender, Theft with Aggravation

## PENDAHULUAN
Pemidanaan  pada  pelaku  kejahatan  selain  bertujuan  untuk  menimbulkan  efek  jera bagi  pelakunya,  membuat  penjahat  lain  menjadi  takut  untuk  melakukan  kejahatan  juga bertujuan  untuk  memperbaiki  perilaku  kejahatannya.  Namun  pada  kenyataannya  tidak setiap kejahatan yang dijatuhi pidana akan membuat jera pelakunya. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono  Sastropranoto    berpendapat  bahwa  hukum  merupakan  peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan di masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi berwajib terkait pelanggaran mana terhadap peraturan tersebut  yang  berakibat  diambilnya  suatu  tindakan  yaitu  dengan  memberikan  hukuman tertentu.
Pasal 55 KUHP mengatur istilah pelaku ini dalam beberapa macam, yaitu: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan yang membujuk atau menggerakkan  orang  lain  untuk  melakukan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  yang  disebut sebagai pelaku itu bisa bermacam-macam. Namun demikian, apapun peran pelaku ini, demi penegakan hukum maka masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum agar tercipta keadilan.
Hukum  dapat  mengkualifikasikan  suatu  perbuatan  sesuai  dengan  hukum  atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru
perbuatan  yang  disebut  terakhir  ini,  baik  perbuatan  melawan  hukum  yang  sungguh- sungguh  terjadi  maupun  perbuatan  hukum  yang  mungkin  terjadi.  Perhatian  dan penggarapan  perbuatan  inilah  yang  merupakan  penegakan  hukum  terhadap  perbuatan yang  melawan  hukum  tersedia  sanksi  dalam  hukum.    Dalam  penegakan  hukum  pidana Sudarto, mengemukakan bahwa:
Penegakan hukum di bidang hukum pidana di dukung oleh alat perlengkapan dan peraturan  yang  relatif  lebih  lengkap  dari  penegakan  hukum  di  bidang-bidang  lainnya. Aparatur yang dimaksud di sini ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang   pada   peraturan- peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan  hukum  acara  pidana,  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-undang tentang Kejaksaan.
Suatu  perbuatan  yang  merupakan  delik  hukum  (kejahatan),  jika  perbuatan  itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang- undang  pidana.  Sebaliknya  delik  undang-undang  (pelanggaran)  itu  adalah  merupakan peristiwa-peristiwa pada pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan  tidak  mudah  dimengerti  atau  dirasakan  bahwa  perbuatan  semacam  itu  dilarang. Kejahatan pencurian sebagai bentuk pokok diatur pada Pasal 362 KUHP, sedangkan yang diatur  dalam  Pasal  363  dan  Pasal  365  KUHP  merupakan  pencurian  dengan  kualifikasi. Wirjono Projodikoro menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo  (dalam  bukunya  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana)  yaitu  “pencurian  dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.
Kejahatan  pencurian  dengan  pemberatan  menimbulkan  kerugian  dan  penderitaan yang  dialami  oleh  korban  kejahatan,  hal  tersebut  telah  menarik  perhatian  penulis  untuk meneliti  kasus  pencurian  dengan  pembearatan  tersebut  dengan  menganalisa  dua  kasus yaitu  kasus  pencurian  dengan  pemberatan  yang  terjadi  di  Bekasi  pada  Putusan  Nomor: 282/Pid.B/2019/PN Bks, dan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jakarta Utara pada Putusan Nomor 753/ Pid.B/2022/PN. Jkt Utr. Dengan menganalisis dua putusan ini penulis  ingin  memberikan  gambran  dan  pembuktian  tentang  pemidanaan  pada  para pelakunya  karena  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  “tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama yang dilakukan malam hari, dengan  didahului  pengrusakan  terhadap  barang  milik  korban.,  yang  mana  hal  ini
menunjukkan para terdakwa memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 363 KUHP.
Sedangkan Prof. Moeljatno menjelaskan mengenai hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk:
1) Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  dilarang, kemudian  disertai  ancaman  atau  sanksi  berupa  pidana  tertentu  bagi  siapa  yang melanggar larangan tersebut.
2) Menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3) Menentukan bagaimana caranya pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan selalu mengikuti perubahan zaman  tidak  hanya  menimbulkan  dampak  positif  saja  tetapi  juga  dampak  negatif  yang sering  terjadi  di  masyarakat.  Ditambah  lagi  masyarakat  yang  kesulitan  beradaptasi menimbulkan banyak konflik dan berbagai masalah. Sebagai dampaknya, orang berperilaku menyimpang  dengan  melakukan  berbagai  kejahatan  demi  keuntungan  dan  kepuasan sendiri tanpa mementingkan nasib orang lain.
Sehubungan  dengan  uraian  di  atas,  penulis  melakukan  penelitian  dalam  rangka penyusunan  tesis  dengan  judul:  “Urgensi  Pemidanaan  Pada  Pelaku  Kejahatan  Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang diangkat adalah di Kota Bekasi dan di Kota Jakarta Utara. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab Kota Bekasi dan Kota Jakarta Utara merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri  Bekasi  dan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  yang  telah  mengadili  kasus  tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama di malam hari. Tempat-tempat yang dimaksud adalah Kejaksaan Negeri Bekasi dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Pengadilan  Negeri  Bekasi  dan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara.  Serta  meneliti  secara pustaka melalui buku-buku yang terkait dengan permasalahan rumusan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yaitu:
1) Data  Primer;  berdasarkan  sumber  data  yang  diperoleh  secara  langsung  meluli wawancara dengan narasumber yang di anggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permaslaahan yang ada.
2) Data Sekunder ; membantu menganalisa serta memahami data primer. terdiri sebagai berikut :
a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu KUHP dan putusan yang sudah diteliti.
b) Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum primer, terdiri dari buku - buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  misalnya:  kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.
Adapun  teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah:
a) Melalui Proses Wawancara
b) Studi Pustaka
Metode analisis  Data  digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah  diperoleh  selama  penelitian  adalah  analisis  kualitatif  secara  sistematis  dengan menggunakan  ukuran  kualitatif,  kemudian  dideskripsikan  sehingga  diperoleh  pengertian atau pada suatu pemahaman, persamaan, pedapat,  dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan  oleh  penulis.  Metode  berpikir  dalam  mengambil  kesimpulan  adalah  metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Pencurian Dengan Pemberatan di Bekasi dan Jakarta Utara
Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki  oleh  pemiliknya  dengan  itikad  yang  tidak  baik.  Tindak  pidana  pencurian termasuk  ke  dalam  kategori  delik  kekayaan  (Vermogens  Delicten).  Sebagaimana  dalam Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian yaitu:
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  penulis  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi mengenai permasalahan yang diangkat adalah di Kota Bekasi dan di Kota Jakarta Utara. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab Kota Bekasi dan Kota Jakarta Utara merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mengadili  kasus  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  secara  bersama-sama  di malam hari.
Dalam  kasus  hukum  pencurian  dengan  kualifikasi  dikenal  dengan  istilah  pencurian dengan pemberatan. Hal ini karena adanya cara tertentu, dalam upaya untuk melakukan tindakan pencurian. Maka dari itu ancaman hukumannya juga lebih berat.
Sementara jika melihat dari tingkat kejahatan untuk pencurian sendiri juga dibagi atas berbagai kategori. Seperti tindakan pencurian biasa, kedua ada pencurian pemberatan dan ketiga adalah pencurian disertai dengan tindak kekerasan. Serta tingkatan teratas adalah kejahatan kesusilaan.
Bagian  inti  tindak  pidana  pencurian  dalam  Pasal  362  KUHP  yang  menjadi  definisi semua jenis pencurian adalah:
a) Mengambil suatu barang (enig goed)
b) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
c) Dengan maksud untuk memilikinya secara
d) Melawan hukum
Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Menurut Cleiren, delik  pencurian  adalah  disebut  juga  sebagai  delik  formil  atau  biasa.  Bagaimana  cara mengambil barang tidaklah merupakan syarat berat (mutlak) dalam dakwaan. Waktu dan tempat  dalam  hal  tertentu  juga  merupakan  pemberatan  pidana,  misalnya  pada  waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 394.001 kasus kejahatan yang terjadi  di  Indonesia  selama  periode  Januari-November  2023.  Jumlah  tersebut  melonjak 33,02% dibanding Januari-November 2022 (cumulative-to-cumulative/ctc) yang sebanyak 296.176  kasus.  Dari  segi  jenisnya,  mayoritas  kasus  kejahatan  berupa  pencurian  dengan pemberatan (curat), yaitu 157.692 kasus. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  curat  adalah  pencurian  yang dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  sehingga  hukumannya  menjadi  lebih  berat.  Adapun keadaan  yang  memberatkan  di  antaranya  pencurian  benda  suci  keagamaan,  benda purbakala, sumber mata pencaharian atau nafkah utama seseorang, saat bencana, hingga
pencurian bersekutu.  Di bawah curat, ada pencurian biasa sebanyak 117.229 kasus. Disusul penganiayaan (44.884 kasus) dan pencurian kendaraan bermotor roda dua (38.438). Polri menambahkan, mayoritas kasus kejahatan di Indonesia terjadi pada malam hari, yaitu pada pukul 18.00-21.59 sebanyak 59.527 kasus. Jumlah ini setara 15,1% dari total kasus kejahatan di Indonesia pada Januari-November 2023. Kasus kejahatan di Indonesia juga marak terjadi pada pukul 08.00-11.59 (57.182 kasus), diikuti pukul 15.00-17.59 (54.231 kasus), dan pukul 12.00-14.59 (50.013 kasus).

## Kasus Pencurian Dengan Pemebratan di Bekasi
Mencuri  barang  milik  orang  lain  tanpa  sepengetahuan  dan  seizin  pemilik barang tersebut,  adalah tanpa  hak dan melawan  hukum. Hampir setiap  hari di dalam kehidupan masyarakat,  kita  mendengar  atau  melihat  kejadian  di  mana  orang kehilangan barang karena diambil orang lain. Pencurian barang secara  tanpa hak  dan melawan hukum itu, dapat terjadi di tempat-tempat umum,  atau dapat pula dilakukan di rumah tempat tinggal pemilik barang. Mencuri barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum yang terjadi di tempat umum, misalnya di atas bus, tempat parkir, di pasar-pasar, atau di pertokoan. Di atas  bus atau  angkutan  umum lainnya, biasanya  barang  yang  diambil  adalah  dompet atau telepon genggam kepunyaan penumpang yang naik bus atau angkutan umum lain. Suasana  di  atas  bus  dalam  keadaan  berdesak-desakan  tanpa  disadari  oleh  penumpang, dompet yang ada di kantong belakang celananya  hilang berpindah tangan.
Konferensi  pers  yang  berlokasi  di  Loby  Utama  Polsek  Cikarang  Barat  untuk mengungkap kasus viral pencurian dengan pemberatan yang terjadi di bawah underpass Jl. Bosih Raya Kelurahan Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Senin (4/3/2024).
Korban  yang  merupakan  pemilik  motor,  mempertahankan  kendaraannya  dengan gigih  saat  pelaku  berusaha  mencuri.  Akibatnya,  korban  terseret  ratusan  meter  sebelum akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkraman pelaku.
Kejadian  tragis  ini  melibatkan  dua  pelaku  berinisial  SA  (28)  dan  AG  (22),  yang menggunakan modus berkeliling mencari kendaraan motor yang ditinggalkan pemiliknya. Wakapolres menyampaikan bahwa keberanian korban dalam mempertahankan motornya patut diapresia si. “Kami menghargai keberanian dan ketegasan korban dalam melawan aksi kejahatan  ini.  Namun,  pada  saat  yang  bersamaan,  kami  ingin  menekankan  pentingnya keselamatan pribadi. Lebih baik melapor kepada pihak berwajib daripada menghadapi risiko yang  tidak  ter duga,”  ujarnya.  Ia  menambahkan,  pelaku  SA  dan  AG  yang  telah  berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian, dihadapkan pada ancaman hukuman berdasarkan Pasal
363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka dapat dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun atas perbuatan pencurian dengan pemberatan.
“Warga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar,  terutama  dalam  hal  keamanan  kendaraan  bermotor.  Kami  juga  terus melakukan patroli dan upaya pencegahan kejahatan di wilayah ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tambahnya.

## Contoh Kasus
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 17 kasus pencurian di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama Januari 2024, dengan total tersangka yang diamankan berjumlah 37 orang. "Berhasil mengungkap kurang lebih 17 kasus yang terjadi di jajaran Polda Metro Jaya. Adapun jumlah tersangka yang berhasil diamankan, yaitu totalnya 37 orang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/1/2024).
"Barang bukti terkait  dengan curas ada empat  telepon seluler (ponsel), satu pucuk senjata api rakitan beserta tiga butir peluru kaliber 38 dan satu buah sepeda motor, " katanya. Dilansir dari Antara. Kemudian untuk kasus pencurian dengan pemberatan (curat), diungkap sebanyak delapan kasus dengan tersangka yang sudah diamankan adalah sebanyak 19 orang. Selanjutnya terkait kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil diungkap sebanyak lima kasus dengan tersangka berjumlah 13 orang.
Barang bukti yang sudah disita sebanyak sembilan unit motor, satu buah mobil, empat buah  ponsel,  dua  kunci  letter  T,  13  buah  mata  kunci  dan  satu  buah  badik.    Wira menambahkan  dalam  pengungkapan  kasus  curas  ada  beberapa  kasus  yang  viral  dan menjadi atensi publik. Pertama, terkait kasus curas menggunakan senjata api ilegal.
Kasus ini terjadi di Jalan Masjid Baitul Mukmin, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua,  terkait  dengan  pencurian  dengan  kekerasan  yang  terjadi  di  Jalan  Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat. Korbannya adalah istri seorang anggota TNI yang saat itu sedang bersepeda, kemudian diambil ponsel dari belakang. Ketiga, pencurian dengan kekerasan yang modusnya menghampiri korban yang sedang berpacaran, kemudian salah satu pelaku menodongkan  celurit  dan  mengambil  barang-barang  milik  korban.  Pelaku  sempat membacok ke arah korban dan kena di bagian tangan

## Analisis Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.BKS
Menurut penulis bahwa dalam putusan tersebut Terdakwa I Ahmad Mursidi Mucklis Als Acil Bin Muhamad Taufik dan Terdakwa II Bagus Sangaji Als Bagas BinSukatman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;  dan  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  I  Ahmad  Mursidi Mucklis  Als  Acil  Bin  Muhamad  Taufik  dan  Terdakwa  II  Bagus  Sangaji  Als  Bagas  Bin Sukatmanoleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan; Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan.  Atas  perbuatan  terdakwa  yang  secara Bersama-sama maka putusan menjatuhkan hukuman sama bagi para terdakwa.
Dalam  hal  ini  penulis  melihat  bahwa  penjatuhan  hukuman  yang  diputuskan  oleh majelis  hakim  belum  maksimal,  seharusnya  dapat  dihukum  maksimal  sebagimana  diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun.
Analisis Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 753/Pid.B/2022/PN.JKT.UT
Menurut Penulis bahwa terdakwa I AGUS IRAWAN alias AGUS dan Terdakwa II DEDI UMAR  SHALEH  alias  DAENG  tersebut  diatas,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Dan Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan  pidana  penjara  masing-masing  selama  1  (satu)  tahun.  Dalam  perkara  ini  yang menjadi pertimbangan adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah: pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya dinaikkan menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Sehingga dalam hal ini  dapat dilihat bahwa sangat jauh nilai keadilan itu diputuskan  oleh hakim dengan putusan 1 (satu) tahun penjara.

## SIMPULAN
Maka Berdasarkan rumusan Penulis menyampaikan  kesimpulan sebagai berikut:
1. Perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan    masing-masing  pelaku  pencurian dengan  pemberatan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  sebagai  dasar dijatuhkannya  pidana  khususnya  Putusan  Nomor  282/Pid.B/2019/PN  Bks  dan
Putusan Nomor 753/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr
2. Urgensi  pemidanaan pada masing-masing pelaku pencurian dengan pemberatan yang  dilakukan  secara  bersama-sama  sangatlah  penting  mengingat  tujuan pemidanaan selain menimbulkan efek jera pada pelakunya, juga diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan agar ke depan lebih mempertimbangkan akibat hukum yang harus ditanggung  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  pidana  akibat  dari  perbuatannya  melakukan kejahatan.  Sekalipun  pidana  yang  dijatuhkan  masih  tergolong  ringan  jika dibandingkan  dengan  ancaman  pidana  pada  Pasal  363  KUHP,  namun  memun menjadi suatu pembelajaran berharga yang tidak bisa diabaikan.
3. Penerapan  pengaturan  hukum  materil  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian dengan  pemberatan  yang  dilakukan  secara  bersama-  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 363 KUHP, dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni: Unsur barang siapa,    Unsur  mengambil  barang,    Unsur  yang  seluruhnya  atau  sebahagian kepunyaan orang lain,  Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
Unsur  dilakukan  diwaktu  malam  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih. Sehingga  dalam  penelitian  penulis  telah  memenuhi  unsur  perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP.
4. Dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam telah memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  sebagaimana  diatur dalam  pasal  363  KUHP  sehingga  dalam  putusan  Nomor  282/Pid.B/2019/PN  Bks menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Mursidi Mucklis Als Acil Bin Muhamad Taufik dan Terdakwa II Bagus Sangaji Als Bagas Bin Sukatmanoleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan; dan Putusan Nomor 753/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Galia Indonesia, 2010 Adami Chazawi, Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, 2002.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Rajawali Pres, 2002.
A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985.
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
Chaerul  Huda,  Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pres. 2011
Djoko Prakoso, Hukum Panitensier Di Indonesia, Jakarta: Liberty, 1988.
Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia,Yogyakarta, 1988.
Hermien Hediati Koeswadji, Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas. Kasus dan Permasalahan
Cetakan Pertama, Surabaya: Sinar Wijaya, 1984.
Hartanto, Pembaharuan Hukum Pidana, Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2017.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, 2003. James Pardede, Diktat Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Bung Karno, 2007.
J. E. Sahetapy, Paradoks Dalam Kriminologi, Jakarta, Rajawali, 1982.
Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajawali Pres, 1992. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984. Laden Marpaung, Asas, Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1985. Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
R.  Soesilo,  Pokok-pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  Delik-delik  Khusus,  Bogor: Politea, 1984.
Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1992.
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Penjelasannya,  Politeia,  Bogor, 2004.
Ridwan A. Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982.
Sudrajat  Bassar,  Tindak  Pidana  Tertentu  di  Dalam  KUHP,  Cetakan  Kedua,  Bandung:
Remadja Karya, 1986.
Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
Simanjuntak B dan Chair Ali, Cakrawali Baru dan Kriminolog. Taristo, Bandung, 1980.
S.R.  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerannya,  Penerbit  Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Wiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  Eresco,  Bandung, 2006.
Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Soekanto  Soerjono,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press,
1986.
Setiadi,  Edi,  Permasalahan  Dan  Asas-Asas  Pertanggung  Jawaban  Pidana,  Bandung: Alumni, 1997.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.
Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention, Bandung: Alumni, 1976. Prakoso, Djoko, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1987. Santoso, Topo & Eva Achajani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)