## Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah
Isfi Rizka Pitsyahara, Akhmad Yusup*
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 10/2/2023 Revised : 14/6/2023
Published  : 18/7/2023
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 3
No. : 1
Halaman  : 57-62 Terbitan  : Juli 2023

## A B S T R A K
Permodalan  Nasional  Madani  (PNM)  Syariah  merupakan  salah  satu  lembaga keuangan  yang  menerapkan  sistem  pembiayaan  murabahah.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui konsep murabahah menurut Fatwa DSN-MUI, untuk mengetahui praktik pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas, dan untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah terhadap pembiayaan modal usaha di  PNM  Mekaar  Syariah  Cihampelas.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  empiris  atau  penelitian  lapangan.  Data penelitian diperoleh dari objek yang akan diteliti dengan melaksanakan observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh bahwa sebagian besar pelaksanaan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah ini telah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  NO.04/DSN-MUI/IV/2000  tentang murabahah. Namun ada beberapa hal  yang masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah tersebut yaitu pada pelaksanaan akad murabahah disertai  akad wakalah. Pada  praktiknya  PNM  Mekaar  Syariah  menerapkan kesepakatan  akad murabahah dan akad wakalah secara  bersamaan,  kemudian setelah kesepakatan, barulah nasabah mewakilkan dalam membeli barang.
Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI; akad murabahah; pembiayaan.

## A B S T R A C T
Islamic  National  Civil  Capital  (PNM)  is  one  of  the  financial  institutions  that implements the murabahah financing system. This study aims to determine the concept  of  murabahah  according  to  the  DSN-MUI  Fatwa,  to  determine  the practice of financing venture capital with a murabahah contract at PNM Mekaar Syariah Cihampelas branch, and to analyze the DSN-MUI Fatwa NO.04/DSN- MUI/2000 regarding murabahah to capital financing. business at PNM Mekaar Cihampelas  branch.  This  research  uses  qualitative  research  with  an  empirical approach or field research. Research data obtained from the object to be studied by carrying out observations, interviews, and documentation. Based on the results of  the  study,  it  was  found  that  most  of  the  implementation  of  the  murabahah contract at PNM Mekaar Syariah was in accordance with the DSN-MUI Fatwa NO.04/DSN-MUI/IV/2000  regarding  murabahah.  However,  there  are  some things  that  are  still  not  in  accordance  with  the  DSN-MUI  Fatwa  regarding murabahah,  namely  the  implementation  of  the  murabahah  contract  with  the wakalah  contract.  In  practice,  PNM  Mekaar  Syariah  applies  the  murabahah agreement  and  the  wakalah  contract  simultaneously,  then  after  the  agreement, then the customer is represented in buying goods.
Keywords : DSN-MUI fatwa; murabaha contract; financing.
@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Permodalan  Nasional  Madani  (PNM)  Syariah  adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  menerapkan sistem sistem keuangan syariah yang berdasarkan fatwa dan/ atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  ditujukan  bagi  perempuan  prasejahtera  pelaku  usaha  ultra mikro.  Salah  satu  produk  penyaluran  dana  di  PNM  adalah  Membina  Ekonomi  Keluarga  Sejahtera  (Mekaar Syariah).  PNM  Mekaar  Syariah  terdiri  dari  beberapa  cabang  dan  salah  satu  nya  berada  di  Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
Praktik dalam produk Mekaar Syariah ini menggunakan akad murabahah disertai akad wakalah . Yang dimana tahapan awal pihak PNM Mekaar Syariah menyelesaikan pembiayaan akad murabahah terlebih dahulu kepada  nasabah  tanpa  adanya  serah  terima  barang  di  antara  kedua  belah  pihak.  Setelah  kesepakatan  akad murabahah tersebut selesai barulah pihak PNM Mekaar Syariah menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sebagai akad wakalah.
Berdasarkan hasil wawancara, salah satu nya terdapat nasabah pemilik usaha konveksi baju yang ingin memiliki mesin tambahan. Pihak PNM Mekaar Syariah disini menyerahkan uang lalu memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membelikan kebutuhan konveksi nya tersebut sendiri.
Perdagangan  Islam  memiliki  rukun  dan  syarat  jual  beli  yang  harus  dipenuhi,  yaitu:  adanya  penjual (bai), pembeli (musyitari), objek jual beli (mabi) serta ijab dan qabul. Saat membeli barang, mereka membeli barang sendiri dan menyerahkan dokumen/nota ke pihak PNM. (Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan & Neng Dewi Himayasari, 2022)
Fatwa  DSN-MUI  NO.04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  murabahah  juga  menjelaskan  bahwa  “bank  membeli barang atas namanya untuk nasabah dan pembelian ini harus halal dan tidak riba”, namun dalam pelaksanaannya PNM Mekaar Syariah sebagaimana penjual membebaskan nasabah mencari barang yang diinginkan. (Azzahra et al., 2021)
Akad murabahah merupakan akad jual beli yang mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli tertentu  yang  harganya lebih tinggi  dibandingkan dengan harga perolehan.(Hasanudin, n.d.) Akad jual beli pada lembaga keuangan syariah merupakan pengembangan dari akad murabahah pada kitab fikih.
Murabahah dalam kitab jual beli merupakan jual beli yang sifatnya langsung, sedangkan murabahah dalam lembaga keuangan syariah sifatnya tidak langsung. Karena lembaga keuangan seperti bank, BMT, dan lainya bukan merupakan penjual yang memiliki stok barang melainkan hanya sebagai lembaga pemilik dan penyalur dana atau lembaga intermediasi.(Hasanudin, 2017)
Hal ini membuat akad pembiayaan murabahah pada pelaksanaannya berpotensi terjadi persimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Agar sesuai dengan syariat Islam, praktik pembiayaan murabahah didasarkan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an:
َل اْوُ نَماا َنْيِذَّلا اَهُّ يَايٰ َا اْوُلُ تْقَ ت  َلَو  ْمُكْنِ م ٍضاَرَ ت ْنَع ًةَراَِتِ َنْوُكَت ْنَا  َّلِا ِلِطاَبْلِبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَا اْوُلُكَْتَ

## اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك َا للّا َّنِا  ْمُكَسُفْ ن
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa [4]: 29).
Berdasarkan latar belakang  yang telah paparkan, maka rumusan  masalah dalam penelitian  ini adalah: “Bagaimana konsep murabahah menurut Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000?. “Bagaimana praktik pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat?. “Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat?. Selanjutnya tujuan dalam penelitian  ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui konsep murabahah menurut Fatwa DSN- MUI  NO.04/DSN-MUI/IV/2000;  (2)  Untuk  mengetahui  praktik  pembiayaan  modal  usaha  dengan  akad murabahah di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat; (3) Untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat.

## B. Metode Penelitian

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara empiris. Pendekatan empiris merupakan penelitian hukum yang berusaha untuk melihat suatu hukum  dalam artian  secara real (nyata)  atau  dengan  kata  lain  meneliti,  melihat  bagaimana  bekerjanya  hukum  pada masyarakat.(Ibrahim,  2016)  Dalam  penelitian  ini  peneliti  juga  memberikan  gambaran  terhadap  pembiayaan modal usaha mengenai pembiayaan murabahah sehingga apakah telah sesuai  dengan Fatwa DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  metode  penelitian  kualitatif  lapangan (field research). Dalam  penelitian  ini  harus  terjun  langsung  ke  lapangan,  terlibat  dengan  dengan  masyarakat setempat. Terlibat  dengan  partisipan  atau  masyarakat berarti turut  merasakan apa  yang  mereka  rasakan  dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensuf tentanf situasi setempat.

## Sumber Data Penelitian
Data Primer, data Primer pada penelitian ini  merupakan hasil  wawancara langsung kepada pihak  dari PNM Mekaar Syariah.
Data  Sekunder,  data  sekunder  pada  penelitian  ini  berupa  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan PNM  Mekaar  Syariah  serta  produk-produknya,  serta  data  literatur  kepustakaan  yang  diperoleh  dari  jurnal, buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Observasi,  Observasi  merupakan  proses  pencatatan  pola  perilaku  subyek  (orang),  obyek  (benda),  atau  kejadian- kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.(Prastowo, n.d.) Teknik observasi digunakan untuk mengetahui kondisi umum di PNM Mekaar Cabang Cihampelas.
Wawancara,  wawancara  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara  berkomunikasi  secara langsung  kepada  informan  penelitian  yang  sudah  ditentukan.  Jenis  wawancara  yang  digunakan  adalah semi struktured, yaitu  peneliti  menanyakan  beberapa  pertanyaan  yang  sudah  dipersiapkan  secara  terstruktur  dan kemudian melakukan pendalaman secara satu persatu meminta informasi lebih lanjut.(Moleong, 2002)
Dokumentasi,  dokumentasi  merupakan  sejumlah  besar  fakta  dan  data  tersimpan  dalam  bahan  yang berbentuk  dokumental.(Noor,  2015)  Metode  dokumentasi  digunakan  untuk  memperoleh  data  mengenai  hal atau  variabel  yang  dapat  dijadikan  informasi  dengan  mengumpulkan  dokumen  seperti  arsip-arsip,  catatan, majalah,  notulen,  foto  dan  lain  sebagainya  yang  relevan  dengan  penelitian.  Dalam  hal  ini  dokumentasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu PNM Mekaar Syariah.

## Teknik Analisis Data
Penulis  mengumpulkan  teknik  analisis  data  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Dalam penelitian  ini  penulis  mengumpulkan  data-data  yang  telah  ada  dengan  tujuan  untuk  dapat  menggambarkan permasalahan  yang  sedang  diteliti  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang ada tentang pembiayaan dengan akad murabahah yang dilakukan  di  PNM  Mekaar  Syariah  Cabang  Cihampelas  apakah  telah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah.

## C. Hasil dan Pembahasan
Konsep murabahah menurut Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah dalam konsep perbankan syariah didasarkan pada fatwa yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati.  Dalam  jual  beli murabahah, penjual  atau  bank  harus menginformasikan  produk  yang  dibelinya  dan  selanjutnya  menentukan  margin  keuntungan.  Aplikasi pembiayaan murabahah dari  bank  syariah  dapat  digunakan  untuk  pembelian  barang  konsumsi  dan  barang (pembiayaan modal tambahan) dimana pembayaran dapat dilakukan dalam jangka waktu tempo/cicilan.
Sebagai bagian dari jual beli, murabahah memiliki rukun dan syarat yang tidak berbeda dengan jual beli (al-ba’i) pada  umumnya.  Namun  demikian,  ada beberapa  ketentuan  khusus  yang  menjadi  syarat  keabsahan jual  beli murabahah yaitu (1)  Adanya  informasi  yang  jelas  mengenai  jumlah  modal  awal  (pembelian/harga beli). Semuanya harus diketahui pembeli pada saat penandatanganan akad dan ini merupakan salah satu syarat sahnya murabahah; (2) Kewajiban menjelaskan keuntungan (ribh) yang diperoleh penjual karena keuntungan merupakan  bagian  dari  harga  (tsaman).  Sedangkan  kebutuhan  untuk  mengetahui  harga  barang  merupakan syarat sahnya perdagangan komoditi umum; (3) Penjualan Murabahah harus dilakukan atas barang yang sudah dimiliki/barang  yang  sudah  ada  di  tangan  penjual.  Artinya,  keuntungan  dan  resiko  barang  menjadi  milik penjual  karena  hak  milik  timbul  dari  akad  yang  sah;  (4)  Transaksi  pertama  (antara  penjual  dan  pembeli pertama) harus sah, jika tidak sah tidak boleh melaksanakan murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual  kedua  dengan  pembeli  murabahah),  karena murabahah adalah  jual  beli  dan  membeli  dengan  harga pertama dengan keuntungan tambahan; (5) Akad yang dilakukan harus menghindari praktik riba, baik dalam akad  pertama  (antara  penjual  dalam murabahah sebagai  pembeli  dan  penjual  barang)  maupun  dalam  akad kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah.

## Praktik pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat
PNM  Mekaar  Syariah  dalam  praktik  pembiayaannya  menggunakan  dua  akad,  yaitu  akad murabahah dan wakalah yang  terikat  satu  sama  lain.  Akad wakalah dalam  penyaluran  dana  modal  usaha  di  PNM  Mekaar Syariah  digunakan  untuk  mewakilkan  kepada  nasabah  menggunakan  uang  tersebut  membeli  barang  sesuai dengan  apa  yang  dibutuhkan  atau  disebut  juga  perpindahan  pembelian  barang  harus  dilakukan  oleh  PNM Mekaar Syariah (bai') untuk nasabah (musytari). Karena dalam murabahah pihak PNM Mekaar Syariah tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli  melainkan menggantinya dengan uang Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan  kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah  kepada nasabah setelah perjanjian  jual  beli  ditandatangani  dan  nasabah  akan  membayar  barang  tersebut  dengan  cicilan  tetap  yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sampai dengan pelunasannya.(Zainuddin, n.d.)
Prosedur Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat: (1) Menentukan nasabah; (2) Verifikasi/ pengecekan kembali  oleh KC (Kepala Cabang); (3) Apabila sudah lolos pengecekan, selanjutnya dilaksanakan PP1 (Persiapan Pembiayaan 1), yaitu AO (Account Officer) menjelaskan  peraturan  dan  syarat  yang  harus  di  lakukan  oleh  nasabah;  (4)  Selanjutnya  dilakukan  PP2 (Persiapan Pembiayaan 2), yaitu AO menjelaskan peraturan, syarat, dan keuangan perusahaan; (5) Selanjutnya dilakukan PP3 (Persiapan Pembiayaan 3), KC (Kepala Cabang)/ SAO (Senior Account Officer) menjelaskan kembali  mengenai  PP1,  PP2;  (6)  Pencairan  Dana;  (7)  Mulai  melaksanakan  PKM  (Pertemuan  Kelompok Mingguan) / membayar angsuran; (8) Survey Visit untuk memberanta korupsi.
Analisis Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat Ketentuan Umum Fatwa NO.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah , fatwa dalam hal ini mengatakan barang tidak  diharamkan  oleh  syariat  bahwa  yang  dimaksud  adalah  tidak  haram  dari  sisi  dzat  maupun  cara perolehannya. Penulis melihat di PNM Mekaar Syariah, jual beli yang dilakukannya merupakan barang halal, jadi tidak menyalahkan ketentuan umum. Dengan demikian, maka jual beli yang dilaksanakan PNM Mekaar Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam hal mengenai barang yang halal. Sebagaimana terdapat dalam hadist :

## هَنََثَ َمَّرَح اًئْ يَش َمَّرَح اَذِإ  َلَاَعَ ت ََّللّا َّنإ
“Sesungguhnya  Allah  apabila  mengharamkan  memakan  sesuatu  maka  dia  mengharamkan  juga memperjualbelikannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)(Abdul Rahman Ghazali, 2010)
Ketentuan Murabahah kepada nasabah Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, fatwa dalam hal ini menetapkan bahwa nasabah harus mengajukan permohonan dan menyetujui untuk membeli suatu barang atau  properti  dari  bank.  Jika  bank  menerima  permintaan  tersebut,  mereka  harus  membeli  terlebih  dahulu properti yang telah mereka pesan secara sah dari pedagang.
Penulis melihat, pembiayaan PNM Mekaar Syariah menyertakan akad wakalah di dalamnya sehingga pembelian barang diwakilkan kepada nasabah (musytari). Ketentuan Fatwa DSN “bank membeli”, berarti bank seharusnya membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun fakta dilapangan pihak PNM tidak pernah membelikan  barang  yang  dubutuhkan  nasabah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  praktik  mengenai  akad murabahah di PNM Mekaar Syariah belum sesuai sebagaimana Fatwa ketentuan murabahah kepada nasabah. Jaminan dalam Murabahah Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah , penulis melihat,  PNM  Mekaar  Syariah  telah  menerapkan  jaminan,  namun  bukan  berupa  barang  melainkan  dengan menggunakan sistem tanggung renteng  yang dimana apabila ada nasabah yang berhalangan hadir dan tidak bisa  membayar angsuran,  maka  angsurannya  harus  di  tanggung  oleh  anggota  kelompoknya,  untuk  menjaga kesungguhan  kelompok  dalam  membayar  angsuran,  yang  juga  bertujuan  untuk  melindungi  modal  yang diberikan  kepada  nasabah.  Dengan  demikian,  maka  mengenai  jaminan  yang  dilaksanakan  PNM  Mekaar Syariah telah sesuai sebagaimana Fatwa DSN-MUI mengenai jaminan.
Utang dalam Murabahah Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MU/IV/2000 Tentang Murabahah , mengenai utang,  PNM  Mekaar  Syariah  belum  pernah  ada  anggotanya  yang  menjual  barang  yang  menjadi  objek pembiayaan. Namun jika hal tersebut terjadi, maka anggota diharuskan tetap membayar angsuran pembiayaan kepada  PNM  Mekaar  Syariah.  Sebagaimana  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang murabahah “Jika  nasabah menjual  kembali  barang  tersebut  dengan  keuntungan  atau  kerugian,  ia  tetap  berkewajiban  untuk menyelesaikan utangnya kepada Bank”.
Penundaan Pembayaran dalam Murabahah Fatwa NO.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah , penulis melihat,  PNM  Mekaar  Syariah  selalu  mengedepankan  kesepakatan  bermusyawarah  dalam  menyelesaikan permasalahan  dengan  nasabah.  Disetiap  waktu  angsuran  selalu  memantau  dan  mengingatkan  nasabah  yang memiliki  kewajiban  angsuran.  Apabila  ada  nasabah  yang  tidak  melakukan  kewajibannya  berdasarkan perjanjian  yang  disepakati,  maka  pihak  PNM  Mekaar  Syariah  akan  menegur  dan  berusaha  membicarakan secara  baik-baik  hingga  nasabah  mampu  kembali  untuk  melanjutkan  angsuran.  Maka  hal  ini  telah  sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai penundaan pembayaran.
Bangkrut  dalam Murabahah Fatwa  NO.04/DSN-MUI/2000  tentang Murabahah ,  bagian  terakhir  dari Fatwa DSN-MUI tentang murabahah berkaitan dengan kepailitan dalam murabahah, disebutkan bahwa “Jika seorang nasabah dinyatakan pailit dan wanprestasi atas utangnya, maka bank harus menunda penagihan sampai ia dapat mengembalikannya, atau atas dasar suatu persetujuan".
Berdasarkan hal tersebut, masih sama halnya dengan bagian kelima diatas. Penulis melihat, pihak PNM Mekaar  Syariah  akan  berusaha  berkomunikasi  dengan  pihak  nasabah  meluruskan  dan  mencari  jalan  keluar agar  angsurannya  dapat  segera  diselesaiakan  dengan  syarat  nasabah  tersebut  memiliki  itikad  melunasinya. Maka  PNM  Mekaar  Syariah  pun  akan  melakukan  penundaan  pelunasan  dengan  ketentuan  nasabah  tetap membayar semampunya hingga dirasa sudah  mampu kembali sesuai  kesepakatan. Maka hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai hal bangkrut.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Murabahah dalam konsep perbankan syariah berdasarkan fatwa, merupakan jual beli barang pada harga asal  dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati.  Dalam  jual  beli murabahah penjual  atau  bank  harus memberitahukan bahwa produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi  pembiayaan murabahah pada  bank  syariah  dapat  digunakan  untuk  pembelian  barang  konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/ angsuran).
Praktek  pembiayaan murabahah pada  produk  Mekaar Syariah  di  PNM  menggunakan  dua  akad  yaitu akad murabahah dan  akad wakalah. Pencantuman  akad wakalah dalam  pembiayaan murabahah bertujuan untuk  mengesahkan  pembelian  barang  yang  dilakukan  oleh  PNM (ba'i) kepada  nasabah (musytari). Karena dalam  pembiayaan murabahah di  PNM  tidak  menyediakan  barang  sebagai  objek  penjualan  melainkan menggantinya  dengan  uang.  Pelaksanaan  akad murabahah di  PNM  Mekaar  Syariah  terdiri  dari  beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan permohonan pembiayaan, pengisian formulir serta penyerahan dokumen untuk melengkapi permohonan, survey dan analisa pembiayaan. Jika disetujui, kontrak keuangan akan dibuat, diikuti dengan penandatanganan kontrak dan pencairan keuangan.
Sebagian besar pelaksanaan akad  murabahah di PNM Mekaar Syariah tunduk pada Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Namun ada beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, yaitu pelaksanaan akad murabahah yang menyertai akad wakalah. Pada praktiknya  PNM  Mekaar  Syariah  menerapkan  kesepakatan  akad murabahah dan  akad wakalah secara bersamaan, kemudian setelah kesepakatan, barulah nasabah mewakilkan dalam membeli barang. Berarti dalam hal ini akad murabahah disepakati saat barang yang menjadi objek akad belum tersedia dan tidak sesuai dengan syarat jual beli di mana barang harus milik penjual.

## Daftar Pustaka
Abdul Rahman Ghazali, H. G. I. dan S. S. (2010). Fiqh Muamalat . Kencana Prenada Media Group.
Azzahra, M., Bayuni, E. M., & Permana, I. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab. Jurnal Riset Ekonomi Syariah , 1 (2), 78–82. https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.405 Hasanudin, J. M. dan. (n.d.). Fikih Mu’amalah Maliyah . Prinsip-Prinsip Perjanjian.
Hasanudin, J. M. dan. (2017). Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli . Simbiosa Rekatama Media.
Ibrahim, J. E. dan J. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Pranada Media Grup.
Moleong, L. (2002). Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Noor, J. (2015). Metodologi Penelitian . Prenadamedia Group.
Prastowo, A. (n.d.). Metode Penelitian Kualitatif .
Tiara  Deasy  Nurfitriani  Sumarwan,  &  Neng  Dewi  Himayasari.  (2022).  Analisis  Maslahah  Mursalah  dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. Jurnal Riset Ekonomi Syariah , 121–128. https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1389
Zainuddin. (n.d.). Hukum Perbankan Syariah .