DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2 Received: 13 Juni 2021, Revised: 13 Oktober 2021, Publish: 19 Desember 2021

## ANALISIS TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN UNMANNED UNDERWATER VEHICLES DI PERAIRAN INDONESIA
Nur Rohman 1) , Mangisi Simanjutak 2) , Devi Erlita 3)
1) Sekolah Staf dan Komando, Indonesia, fatihrohman96@gmail.com
2) Sekolah Staf dan Komando, Indonesia
3) Sekolah Staf dan Komando, Indonesia

## Korespondensi Penulis: Nur Rohman
Abstrak: Dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan pola berpikir maupun pola tindak bagi setiap orang maupun kelompok/ organisasi baik skala mikro  maupun  skala  makro,  sehingga  mengakibatkan  perubahan  perkembangan  lingkungan strategis baik global maupun regional yang tentunya berpengaruh terhadap kondisi geopolitik nasional seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, “pelanggaran wilayah”  terhadap  suatu  negara  di  era  modern  akhir-akhir  ini  biasa  dilakukan  dengan memanfaatkan keunggulan teknologi  diantaranya bisa terlihat  dengan kejadian ditemukanya kendaraan tanpa awak atau Unmanned Underwater Vehicles (UUV)  yang biasa disebut juga dengan  “ seaglider ”  di  beberapa  wilayah  perairan  Indonesia.  beberapa  kendala  ditemukan dalam penanganan permasalahan tersebut karena pelanggaran wilayah yang dilakukan dengan model  baru  dengan  menggunakan  UUV  baru  pertama  kali  terjadi  sehingga  penangananya belum di antisipasi dengan perangkat yang tersedia.
Kata Kunci: UUV, Unmanned Underwater Vehicles, pelanggaran wilayah, drone bawah air, seaglider, kewenangan dan penegakan hukum.

## PENDAHULUAN
Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan ( Archipelagic State ) yang terletak di  antara  benua  Asia  dan  Australia  serta  di  antara  samudera  Pasifik  dan  samudera  Hindia, Indonesia  memiliki  wilayah  lautan  yang  mencapai  2/3  (dua  pertiga)  dari  seluruh  wilayah Indonesia  yang  seluas  6,32  juta  kilometer  persegi  (km2),  17.504  pulau,dan  garis  pantai terpanjang  kedua  di  dunia  setelah  Kanada,  yaitu  99.093  km. 1 sehingga  hal  tersebut  sangat menarik minat negara-negara lainya untuk mengambil atau bahkan menguasai segala sumber daya  yang  ada.  Dengan  melihat  konstelasi  geografis  tersebut  tentu  saja  akan  menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi tetap tegaknya kedaulatan wilayah negara kesatuan  republik  Indonesia,  karena  dengan  potensi  wilayah  dan  sumber  daya  alam  yang melimpah tersebut telah menjadikan negara Indonesia sebagai objek kepentingan dari negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakta bahwa ada kepentingan dari pihak
1 Kementerian Kelautan Dan perikanan Republik Indonesia, Laut Masa depan bangsa ,(Jakarta, Kompas media Nusantara, 2018), 18.
asing di wilayah perairan Indonesia bisa di lihat dari tiga penemuan seaglider atau Unmanned Underwater  Vehicles (UUV)  di  perairan  Indonesia,  yaitu  Pada  akhir  tahun  2020  ada  UUV ditemukan  oleh  nelayan  di  kepulauan  Selayar,  dan  masih  di  tahun  yang  sama,  nelayan menemukan  benda  serupa  di  perairan  Masalembu,  Sumenep,  Madura,  dan  pada  tahun  2019 juga ditemukan di Pulau Tenggel, Kepulauan Riau. 2
Penggunaan  UUV  banyak  dilakukan  oleh  negara-negara    maju  untuk  kepentingan penelitian  maupun  kepentingan  lainnya  baik  legal  ataupun  ilegal,  bahkan  sangat  mungkin dijadikan objek untuk spionase oleh negara asing. Penggunaan UUV asing yang beraktifitas di perairan Indonesia secara illegal ini menjadikan masalah hukum bagi bangsa Indonesia, oleh karena itu perlu dilakukan analisis tinjauan hukum termasuk penegakan hukum terhadap UUV asing illegal yang masuk ke perairan Indonesia. Penegakan hukum terhadap suatu pelanggaran hukum  di  wilayah  perairan  Indonesia  merupakan  kewenangan  negara  Indonesia,  karena Indonesia  mempunyai  kedaulatan  penuh  ( sovereignty )    di  perairan  Indonesia.  penegakan hukum tersebut diperlukan dasar hukum, dasar hukum  yang dapat digunakan yaitu Undang- undang  RI  Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia  yang  menjelaskan  kedaulatan negara  Republik  Indonesia  di  perairan  Indonesia  yang  meliputi  laut  teritorial,  perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Konvensi Hukum Laut Internasional  yaitu United Nations Convention on the Law of the  Sea (UNCLOS)  1982  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  menjadi  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan  UNCLOS yang merupakan perjanjian internasional yang  mengatur  secara  komprehensif  aspek  hukum  internasional  publik  mengenai  aktivitas kelautan  termasuk  didalamnya  mengenai  aktifitas  penelitian.  namun  seiring  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka  muncul penelitian model baru yaitu penelitian dengan menggunakan    alat  tanpa  awak  atau  UUV  yang  belum  diatur  secara  khusus  di  dalam penggunaanya. Credence  Research memberitakan,  UUV  dirancang  untuk  beroperasi  mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari. Kemampuan menyelam UUV juga beragam. Remotely Operated Vehicles (ROV) mempu menyelam hingga kedalaman sekitar 200 meter. Sedangkan Autonomos Underwater Vehicles (AUV) sekitar 200 sampai 1.000 meter. Adapun jenis Hybrid Underwater Vehicles bisa menyelam hingga kedalaman lebih dari 3.000 meter. 3
Kewenangan negara Indonesia untuk mengatur sekaligus melakukan penegakan hukum harus  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  hukum internasional,  ketentuan-ketentuan  hukum  nasional  yang  digunakan  harus  tepat  dan berlandaskan  prinsip-prinsip  kewenangan  negara  pantai  dalam  menegakkan  kedaulatan
2 “Seaglider tiga kali ditemukan di perairan Indonesia dalam dua tahun terakhir “bukti intrusi kedaulatan dan ketiadaan alat deteksi” diakses pada 22 Maaret 2021.  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 55559222#.
3 M. Ikhsan, “Mengenal Seaglider Bawah Laut Macam Milik China di Selayar”, CNN Indonesia. Diakses pada 22 Maret 2021. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210104131236-199- 589219/mengenal-seaglider-bawah-laut-macam-milik-china-di-selayar.
negaranya,  sehingga  tidak  menimbulkan  masalah  baru  dalam  hubungan  internasional. Penggunaan  UUV  secara  ilegal  di  Perairan  Indonesia  oleh  pihak  asing  bisa  dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, pelaku tindak pidana tersebut bisa berupa negara atau state actor ataupun non state actor (organisasi global, perusahaan asing, individu). UUV asing yang memasuki  wilayah  perairan  Indonesia  secara  ilegal  merupakan  pelanggaran  wilayah  yang seharusnya bisa di proses secara hukum nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi maritim Indonesia sangat menarik negara-negara lainya untuk mengetahuinya baik  secara  legal  maupun  ilegal,  akan  tetapi  terhadap  UUV  yang  ditemukan  diwilayah Indonesia  tersebut  sangat  jelas  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  ilegal  meskipun misalnya hal itu dilakukan dengan tujuan penelitian, apalagi motif dari UUV tersebut sampai dengan saat ini masih belum diketahui dengan jelas. Dalam konvensi PBB tentang hukum laut yaitu UNCLOS Tahun 1982 belum mengatur secara spesifik tentang penggunaan UUV di laut, akan tetapi dalam konvensi tersebut hanya mengatur mengenai riset ilmiah kelautan dimana negara pantai memiliki kewenangan dalam mengatur perijinan terutama jika penelitian tersebut memasuki wilayah territorial dari negara pantai tersebut.
Didalam  penegakan  hukum  negara  pantai  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  masih memiliki  kendala  sarana  prasarana  dalam  hal  dapat  mengetahui  siapa  operator  dari  UUV tersebut, menentukan aktor dalam pelanggaran wilayah tersebut  sangat sulit dilakukan karena secara  teknis  UUV  yang  ditemukan  tersebut  tidak  terhubung  langsung  dengan  pelaku  atau operator, karena tidak mungkin hukum di tegakkan kepada benda sebagai pelaku pelanggaran. Sehingga  perlu  langkah-langkah  strategis  dalam  menangani  permasalahan  UUV  tersebut. Penegakan  hukum  dalam  permasalahan  pelanggaran  wilayah  yang  dilakukan  dengan menggunakan  UUV  adalah  fenomena  baru  yang  ditemukan  di  wilayah  perairan  Indonesia sehingga  dibutuhkan  cara  dan  strategi  penanganan  yang  lebih  komprehensif  dihadapkan dengan  kompleksifitas  permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  penggunaan  UUV  tersebut, sehingga  aparat  penegak hukum  harus jeli dan teliti  dalam proses penegakan hukum  karena tindakan/ perbuatan ini merupakan jawaban agar jangan sampai suatu perbuatan illegal tidak bisa diproses secara hukum.
Pada  saat  ini  negara-negara  dengan  penguasaan  teknologi  modern,  cenderung melindungi  kepentingan  negaranya  di  laut  dengan  mengabaikan  hak-hak  dan  faktor kepentingan negara lain terutama negara berkembang. Sehingga laut mempunyai nilai strategis dan ekonomis bagi negara dan berpotensi menjadi ajang dominasi dan perebutan oleh negara tertentu.  Pelanggaran  batas  wilayah,  dapat  berakibat  suatu  konflik  atau  kerenggangan hubungan  negara  dan  bahkan  peperangan.  Karena  kecanggihan  dan  kompleksitas teknologinya, penggunaan AUV lebih sering ditemukan di negara-negara berteknologi maju, Negara-negara di Eropa Barat seperti Inggris, Perancis dan Norwegia mendukung penggunaan AUV untuk manajemen perikanan dan eksplorasi minyak dan gas. Angkatan laut di Kanada
menggunakan  AUV  untuk  mengakses  wilayah  pantainya  yang  sulit  dijangkau. 4 Untuk  itu pentingnya terjalin hubungan baik dan saling menghormati bagi setiap negara yang didasarkan suatu kesepakatan dalam perjanjian yang diundangkan oleh setiap negara. Disamping itu tidak ada artinya jika tidak ada sikap ketaatan atau kepatuhan antar pihak-pihak, sehingga tidak ada kepentingan  negara  lain  yang  dilanggar.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  kita  dapat menemukan beberapa kendala sebagai berikut, yaitu:
a. Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  wilayah  dengan  metode penggunaan UUV yang memasuki wilayah negara Indonesia?
b. Bagaimana  kewenangan  negara  Indonesia  terhadap  UUV  asing  yang  memasuki wilayah perairan Indonesia?
Untuk dapat memberi jawaban dan gambaran penyelesaian permasalah tersebut penulis menggunakan pendekatan teori sebagai landasan pemikiran :

## Teori Kedaulatan negara.
Teori kedaulatan negara  dikemukakan oleh Georg Jellinek,  yang menyatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kehendak atau kemauan negara. Sehingga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah  yang  memiliki  keuasaan  tertinggi  atau  kedaulatan.  Di  luar  negara  tidak  ada  satu organ  lain  yang  berwenang  menetapkan  hukum.  Negara  sebagai  lembaga  tertinggi  yang memiliki  kekuasaan.  Kedaulatan  negara  muncul  bersama  dengan  berdirinya  suatu  negara. 5 Mengingat  suatu  negara  berdiri  di  antara  banyak  negara  yang  sama-sama  berdaulat  dalam kehidupan dunia  yang tunduk pada hukum internasional maka Teori ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis kewenangan pemangku kekuasaan untuk dapat menjalankan kewenangan sekaligus penegakan hukum terhadap UUV yang memasuki wilayah kedaulatan sebuah negara yang berdaulat.

## Teori kewenangan ( Authority Theory )
Teori  kewenangan    adalah  teori  yang  mengkaji  dan  manganalisis  tentang  kekuasaan dari  organ  pemerintah  maupun  alat  perlengkapan  negara  lainya  untuk  melakukan kewenanganya, baik dalam lapangan huku publik maupun hukum privat. 6 Menurut Philipus M. Hadjon, “ wewenang ( bevoegdheid ) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum ( rechtsmacht ). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 7 Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan  hukum  dalam  hubungannya  dengan  hukum  publik  maupun  dalam  hubungannya dengan hukum privat. Berkaitan dengan penegakan hukum dan kedaulatan oleh instansi yang berwenang  tersebut  maka  Ada  tiga  macam  kewenangan/kompetensi  yang  bersumber  pada peraturan perundang-undangan,  sebagai berikut:
4 National Research Council, Undersea Vehicles and National Needs , Washington DC: The National Academies Press, 1996), 17.
5 Soehino,  Ilmu Negara, Edisi Kedua, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1986),152.
6 DR.H.SalimHS,  S.H.,M.S,  Erlies  Septiana  Nurbaini,S.H.,LLM ,  Penerapan  Teori  Hukum  pada Penelitian Tesis dan Desertasi, (Raja Gravindo persada, Jakarta.2013), 2.
7 Phillipus  M  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  (Introduction  to  the  Indonesian Administrative Law ), Cetakan Pertama ( Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993),128-129.
 Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Tentunya oleh pembuat  undang-undang  itu  sendiri  mempunyai  kompeten  untuk  memberikan  atribusi kewewenang tersebut.
 Delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Selanjutnya kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi, menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
 Mandat  diartikan  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  bawahan.  Pelimpahan  itu bermaksud  memberi  wewenang  kepada  bawahan  untuk  membuat  keputusan  atas  nama pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  memberi  mandat.Sedangkan  tanggung  jawab  tidak berpindah  ke  mandataris,  melainkan  tanggung  jawab  tetap  berada  di  tangan  pemberi mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Teori ini di gunakan  untuk  menentukan  instansi  mana  yang  diberi  kewenangan  oleh  pemangku kekuasaan  untuk  menjalankan  penegakan  hukum  dan  atau  menyelesaikan  permasalahan yang diakibatkan UUV yang memasuki wilayah perairan Indonesia.
Teori Penegakan Hukum ( law enforcement theory ).
Menurut Prof Dr Jimly Asshiddiqie, S.H., bahwa penegakan hukum ( law enforcement ) tentunya  harus  diawali  dengan  kegiatan  pembuatan  hukum  ( law  making ),  dan  selanjutnya diperlukan kegiatan pemasyarakatan hukum ( law socialization ) yang cenderung diabaikan dan dianggap  tidak  penting,  padahal  inilah  kunci  tegaknya  hukum.  Bangsa  Indonesia  banyak mewarisi  tradisi  hukum  Eropa  Kontinental  ( civil  law ),  lebih  cenderung  menumpahkan perhatian pada kegiatan pembuatan hukum ( law making ), dan kurang perhatian pada kegiatan penegakan  hukum  ( law  enforcement ).  Kondisi  demikian  karena  menganut  paradigma  dan doktrin  yang beranggapan bahwa begitu suatu  norma hukum  ditetapkan, maka pada saat  itu setiap orang dianggap mengetahui hukum atau “ teori fiktie ” hukum. 8
Bahwa  lebih  lanjut  disampaikan,  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  mencakup kegiatan  untuk  melaksanakan  dan  menerapkan  hukum  serta  melakukan  tindakan  hukum terhadap setiap  pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik  melalui  prosedur  peradilan  ataupun  melalui  prosedur  arbitrase  dan  mekanisme penyelesaian sengketa lainnya ( alternative dispute or conflict resolution ). 9
Teori ini sangat tepat digunakan untuk menentukan  langkah yang dapat di lakukan oleh penegak  hukum  dan  atau  instansi  terkait  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  hukum    yang dilakukan  oleh  setiap  orang  dan  atau  oleh  organisasi  dalam  rangka  penegakan  kedaulatan negara.
8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia ,  Cetakan ke-2 (Jakarta,Sinar Grafika, 2011), 307-308
9 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , 307-308
Dari  ketiga  landasan  teori  yang  dikemukan  sangat  jelas  bahwa  negara  Indonesia mempunyai  kewenangan  dalam  memproses  dan  atau  menangani  pelanggaran  wilayah  yang dilakukan dengan menggunakan UUV tersebut, sehingga Langkah penegakan hukum sangat perlu  dilakukan  dengan  melihat  ketentuan  hukum  baik  nasional  maupun  ketentuan  hukum internasional. Akan tetapi dari segi penegakan hukum itu sendiri masih memiliki kendala yang cukup mendasar mengingat baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional belum  mengatur  secara  spesifik  perihal  penggunanaan  UUV  yang  memasuki  wilayah  suatu negara  tertentu  sehingga  diperlukan  langah  diplomatik  untuk  segera  dapat  menuju menyelesaikan  permasalahan  tersebut  menjadi  suatu  hukum  Internasional  yang  disepakati semua pihak.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa  penelitian  terdahulu  penulis  sampaikan  dibawah  ini  merupakan  penelitian yang memiliki kesamaan objek yaitu perihal UUV namun variabel bebas dalam penelitian ini sama sekali tidak memiliki kesamaan. Hal tersebut menjadikan penelitian ini menjadi penilitian yang berbeda dan baru. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis agar bisa dijadikan  acuan  tentang  penelitian  yang  akan  dilakukan  sehingga  mendapatkan  Kebaruan Penelitian, penelitian-penelitian tentang UUV/ drone tersebut antara lain adalah:
a) Ristyo Weko Wismono Pada penelitian ini yang berjudul “Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan” yang disusun pada Tahun  2018  dalam  rangka  memenuhi  persyaratan  program  magister  ilmu  hukum  di Universitas  diponegoro  semarang  dengan  rumusan  masalah  Mengapa  perlu  dilakukan unifikasi  hukum  pengaturan  penelitian  ilmiah  kelautan  di  Indonesia  dalam  rangka meningkatkan  alih  teknologi  kelautan?  Dan  Bagaimanakah  konsep  bentuk  unifikasi pengaturan  hukum  mengenai  penelitian  ilmiah  kelautan  di  Indonesia  dalam  rangka peningkatan alih teknologi kelautan, dengan menggunakan metode  penelitian yuridis- normatif dilakukan secara analitis-induktif, yang dimulai dari premis-premis yang berupa ketentuan-ketentuan  hukum  mengenai  penelitian  ilmiah  kelautan  yang  masih  bersifat sektoral dan berakhir pada penemuan prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum yang  dapat  digunakan  sebagai  landasan  untuk  pelaksanaan  penelitian  ilmiah  kelautan tersebut.  Penelitian ilmiah kelautan  khususnya dengan menggunakan  UUV atau drone bawah laut merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan alih teknologi dari negara lain ke Indonesia ataupun sebaliknya. Saat ini pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia saat ini masih diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang belum bersifat komprehensif. Untuk itulah perlu dilakukan suatu unifikasi pengaturan di bidang penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Sehingga Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan tersebut adalah dalam rangka alih tehnologi maka  unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum pelaksanaan  penelitian  ilmiah  kelautan  dalam  rangka  meningkatkan  alih  teknologi kelautan. Konsep bentuk unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan ini hendaknya berupa  aturan  yang  posisinya  lebih  rendah  dari  Undang-Undang,  mengingat  telah  ada Undang-Undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan
dan  Penerapan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  yang  dapat  menjadi  rujukan  bagi pengaturan pada masing-masing bidang penelitian yang kemungkinan akan diatur lebih lanjut  secara  khusus.  Relevansinya  adalah  penelitian  ini  fokus  pada  pembentukan peraturan  perundang-undangan  untuk  alih  tehnologi  UUV  sedangkan  penelitian  yang akan dilaksanakan membahas tentang apakah negara Indonesia mempunyai wewenang dan  bagaimana  menegakkan  hukum  terhadap  UUV  yang  memasuki  wilayah  perairan Indonesia,  apalagi  jika  dihadapkan  kesulitan  menentukan  pelaku  /  tersangka  baik  dari state actor ataupun non state actor .
b) Neza Zakaria, Sasmini Pada  penelitian  ini  yang  berjudul  “Legalitas  Penggunaan  drone  yang  Melintasi  Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional”  yang disusun pada Tahun 2015 dan di muat dalam jurnal universitas sebelas maret pada tahun yang sama  dengan rumusan masalah bagaimana  legalitas penggonaan drone yang melintasi batas wilayah negara berdasarkan hukum internasional dan bagaimana mengenai penggunaan drone yang melintasi batas wilayah negara tanpa izin berdasarkan konsep kedaulatan negara, dengan menggunakan metode  penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  meliputi konvensi  internasional  dan  resolusi  dewan  keamanan  PBB.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder  meliputi  semua  publikasi  yang  berkaitan  dengan  kedaulatan  negara. Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan. Legalitas  penggunaan  drone  yang  melintasi  batas  negara  berdasarkan  hukum internasional  Dalam penelitianya penulis membahas perihal  sebatas mana drone dapat melintas  di  batas  wilayah  negara  lain  hanya  dilihat  dari  hukum  internasional  dengan kesimpulan bahwa penggunaan drone melintasi batas wilayah negara legal berdasarkan hukum internasional ketika para pihak yang bersangkutan telah membuat perjanjian yang khusus mengatur pengoperasian drone tersebut atau terdapat izin dari pihak yang akan dikirimi  drone.  Ketika  dioperasikan  tanpa  adanya  perizinan  sebelumnya,  negara pengguna drone harus dapat menunjukkan alasan-alasan serta bukti-bukti tindakkannya tersebut masih sesuai dengan peraturan atau prinsip-prinsip hukum yang ada. Perbedaan dengan  tulisan  ini  adalah  membahas  tentang  legalitas  penegakan  hukum,  apakah wewenang  negara  Indonesia  berwenang  dan  bisa  menegakkan  hukum  terhadap pengunaan drone secara umum yang masuk wilayah teritorial Indonesia.
Selain  teori-teori  tersebut  penelitian  hukum  yurisdis  normatif  (normative  legal research)  terhadap  peraturan  perundang-undangan  baik  Internasional  maupun  nasional diantaranya adalah sebagai berikut:
1) United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  1982.      Yang  diratifikasi  oleh Indonesia  menjadi  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan  atas UNCLOS 1982.
2) International Maritime Organisations Convention 2014.
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
5) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia.
6) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2002  tentang  Hak  dan Kewajiban  Kapal  Asing  dalam  Melaksanakan  Lintas  Damai  Melalui  Perairan Indonesia.
7) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2002  tentang  Hak  dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.
8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pemberian Izin Berlayar bagi Segala Kegia-tan Kendaraan Asing dalam Wilayah Perairan Indonesia.
Dari semua peraturan perundang-undangan tersebut belum ditemukan secara spesifik hal  yang  mengatur  tentang  penggunaan  UUV  sehingga  diperlukan  suatu  terobosan pembentukan  peraturan  perundangan  untuk  mengantisipasi  UUV  yang  memasuki  wilayah perairan  Indonesia.  Jadi  pembuatan  hukum  ( law  making )  mutlak  sangat  diperlukan  yang selanjutnya  diikuti  dengan  penegakan  hukum  ( law  enforcement ).  Disamping  itu  negara Idonesia  harus  menyiapkan  seluruh  perangkat  baik  melalui  peraturan  perundang-undangan ataupun perangkat kerasnya berupa kemampuan sarana prasarana yang menunjang penegakan hukum yang akan dilakukan yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas alat peralatan kekuatan pertahanan  khususnya  alutsista  dilaut.  Hal  ini  sangat  diperlukan  mengingat  kemampuan Indonesia untuk menjaga wilayah lautnya sangat minimal dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga oleh seluruh stakeholder yang mempunyai kewenangan pengawasan maupun penindakan serta penegakan hukum dilaut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan .
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi  yang  sangat  cepat  harus  pula  diikuti perkembangan  hukum  dan  perundang-undangan  agar  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat. Penggunaan UUV secara ilegal sangat merugikan negara pantai ( Coastal State ), sehingga  negara  pantai  harus  segera  melakukan  Langkah-langkah  hukum  maupun  Langkah diplomatik untuk dapat mencegah pelanggaran wilayah yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan tanpa awak yang memasuki wilayah perairanya. Dalam Bab XIII UNCLOS 1982 yang mengatur perihal Marine Scientific Research (MSR) tidak juga mengatur secara spesifik penggunaan UUV dalam penelitian ilmiah kelautan terutama pada aspek kewenangan negara pantai untuk mengatur dan memberi izin terhadap aktivitas riset ilmiah kelautan pada jurisdiksi nasionalnya  serta  aspek  riset  ilmiah  kelautan  yang  sifatnya  terus  berkembang  antara  lain perkembangan  teknologi  yang  digunakan  untuk  melakukan  penelitian  tersebut  seperti penggunaan UUV, selain itu pada perkembanganya UUV juga digunakan oleh negara-negara maju untuk aktivitas selain riset ilmiah kelautan (aktifitas militer/spionase).  Sehingga negara Indonesia harus  Langkah-langkah diplomatik  dan  hukum  untuk  menjaga kedaulatan negara. Negara  Indonesia  sebagai  negara  berdaulat  tentunya  memiliki  kewenangan  penuh  terhadap segala bentuk  pelanggaran diwilayah  di  “perairan  Indonesia” sehingga diperlukan  Langkah- langkah  strategis  untuk  dapat  mencegah  pelanggaran  wilayah  tersebut  dengan  upaya-upaya
penegakan  hukum  maupun  upaya-upaya  lainya  sehingga  operator  UUV  tersebut  mendapat “deterrent  effect”.  Dalam  peraturan  hukum  Indonesia  bahwa  pelanggaran  wilayah  negara termasuk  dalam  pelanggaran  pidana  yang  seharusnya  dapat  dilakukan  penegakan  hukum, apapun  bentuk  pelanggaran  wilayah  tersebut  walaupun  dilakukan  dengan  UUV,  akan  tetapi dalam  prosesnya  kendala  menentukan  operator  dari  UUV  merupakan  suatu  tantangan  bagi aparat  kita  untuk  dapat  mengetahuinya,  sehingga  diperlukan  sarana  prasarana  yang  dapat mendukung tugas tersebut.

## Saran
Negara  Indonesia  sebagai  negara  pantai  harus  dapat  mendorong  Langkah-langkah diplomatik dan hukum agar dapat menyelesaikan masalahan tersebut agar penanganan terhadap UUV  dapat  segera  terwadahi  dalam  suatu  kerangka  hukum  yang  secara  khusus  mengatur aktifitas UUV secara internasional. Pemerintah Indonesia dalam hal ini aparat penegak hukum harus berani melakukan terobosan penegakan hukum dalam penanganan UUV yang memasuki wilayah perairan Indonesia sehingga kedaulatan negara agar tetap terjaga. Dan terkait Langkah hukum  dan  atau  pembentukan  peraturan  perundangan  agar  dibentuk  Pokja  yang  melibatkan seluruh  stakeholder  yang  ada  baik  dari  pemerintah  dan  akademisi  agar  segaera  dapat merumuskan  peraturan  yang  dapat  digunakan  dalam  mendukung  penegakan  hukum  sesuai kewenangan negara Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
H.Salim  HS,  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan Desertasi , Jakarta: Raja Gravindo persada, 2013.
J.J.H. Bruggink, penerj., Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung,1999.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Kementerian Kelautan Dan perikanan Republik Indonesia, Laut Masa depan bangsa , Jakarta: Kompas media Nusantara, 2018.
Phillipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law ), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1993.
Soehino, Ilmu Negara , Edisi Kedua, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 26.
M. Ikhsan, “Mengenal Seaglider Bawah Laut Macam Milik China di Selayar”, CNN Indonesia.
Diakses pada 22 Maret 2021 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210104131236-199-589219/mengenal- seaglider-bawah-laut-macam-milik-china-di-selayar.
National Research Council , “Undersea Vehicles and National Needs”, Washington DC: The National Academies Press, 1996.
Vega Pradana Rachim, Aris Triwiyatno, Budi Setiyono,”Desain Sistem Kendali pada Ulisar (UUV) Unmanned Underwater Vehicle”, Transmisi,  14  2, (2012)  3,  Artikel  dalam Undip Research Article jurnal ,3
Undang Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya.
Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia.
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran.
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973, tentang Landas Kontinen Indonesia. KUHAP jo Pasal 17 PP RI Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982),  oleh pemerintah Republik Indonesia diratifikasi menjadi  Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985.
Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang TNI. Undang-undang RI Nomor 32Tahun 2014, tentang Kelautan.