## Jurnal Civic Education:
Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce
2599-1833 (print) 2621-3567 (online )

## Implementasi kartu indonesia pintar di kabupaten Minahasa Tenggara
Ni Dewi Eka Suwrayaingrat a, 1* , Jeane Mantiri b, 2 a Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Indonesia
b Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Indonesia
1 nidewiekha@unima.ac.id*,
2 jeanelitha@unima.ac.id,
Informasi artikel

## ABSTRAK
Sejarah artikel:
Diterima: 11 September 2020 Dipublikasikan: 03 Desember 2020
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah;  (1)  Untuk  mendeskripsikan Impelementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara; (2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  objek  ilmiah,  sebagai  lawannya  adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan  secara  tringgulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif, dan  hasil  penelitian  lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun hasil dari penelitain  ini  adalah:  (1)  Tahapan  implementasi  kebijakan  Kartu Indonesia  Pintar  belum  disosialisasikan  kepada  sasaran  karena  belum tersedia  dana;  (2)  Implementasi  Kebijkan  Kartu  Indonesia  Pintar  di Kabupaten  Minahasa  Tenggara  dalam  hal  kevalidtan  data  siswa  tidak tidak  ada  koordinasi  antara  pemerintah  daerah  dan  pusat  maupun  agen pelaksana;  (3)  Penyaluran  dana  belum  berjalan  secara  efektif  di karenakan  keterlambatan  karena  sasaran  tidak  membawa  persyaratan pencairan dana dan (4) Bentuk pelaporan dana hanya lisan untuk sanksi pelanggaran penggunan dana belum dijalankan.
Kata kunci:
Pengelolaan KIP Kebijakan Minahasa Utara
ABSTRACT Keywords: Management KIP Policy North Minahasa Implementation  of  Smart  Indonesian  Cards  in  Southeast  Minahasa District. The aim of this research is; (1) To describe the implementation of the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa Regency; (2) To describe the factors that influence the implementation of the Indonesia Smart  Card  Policy  in  Southeast  Minahasa  District.  This  research  uses qualitative methods used to examine the conditions of scientific objects, as opposed to experiments, in which the researcher is the key instrument, data  collection  is  done  by  triangulation  (combined),  data  analysis  is inductive,  and  the  results  of  the  study  emphasize  meaning  rather  than generalization. This research took place in North Minahasa Regency. The results  of  this  research  are:  (1)  The  stages  of  implementing  the  Smart Indonesia  Card  policy  have  not  been  socialized  to  the  target  audience because  funds  are  not  yet  available;  (2)  The  implementation  of  the Indonesia Smart Card Policy in Southeast Minahasa District, in terms of the validity of student data, there is no coordination between the regional and  central  governments  and  implementing  agencies;  (3)  Fund distribution has not been effective due to delays because the target does not carry the requirements for disbursement of funds and (4) The form of reporting of funds is only oral for sanctions for violations of the use of funds has not been implemented.
Copyright © 2020 (Ni Dewi Eka Suwrayaningrat, dkk). All Right Reserved

## Pendahuluan
Pendidikan  adalah  suatu  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  dan mengembangkan  potensi  setiap  orang.  Hal  ini  tentunya  menjadi  konstribusi  kemajuan  suatu bangsa  dan  merupakan  suatu  sarana  bagi  bangsa  untuk  lebih  bisa  bersaing  dikemajuan pembangunan yang begitu cepat di era-globalisasi sekarang ini. Pemerintah merupakan suatu sarana  pembangunan  yang  dapat  meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat-Nya,  pembangunan itu  sendiri  memiliki  makna  menuju  kearah  yang  lebih  baik,  dimana  dalam  proses perencanannya  dibutuhkan  proses  oleh  pemerintah  guna  terciptanya  pelayanan  yang  baik  ke Masyarakat, salah satunya yaitu pembangunan dibidang pendidikan.
Menindaklanjuti  agenda  Substaineble  Developmen  Goals  (SDGs)  atau  tujuan pembangunan  global  yang  ingin  mencapai  tiga  tujuan  mulia  di  Tahun  2030,  salah  satunya mengakhiri kemiskinan, Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (FBB) termasuk pemerintah  Indonesia  telah  menyepakati  Outcame  Document  SDGs  pada  tanggal  2  agustus 2015  lalu,  menimbang  hal  tersebut  Indonesia  memiliki  kebijakan  pembangunan  yang  telah dituangkan  dalam  Nawa  Cita  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  adalah  untuk  membangun  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (UUD 45, 1945).  Sebagai  bentuk  implementasi  dari  program  Nawa  Cita  tersebut,  Pemerintah  telah mengeluarkan program yang pro terhadap pembangunan Manusia  seperti, Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang disalurkan melalui pemerintah pusat dengan dana  yang bersumber pemerintah  Indonesia dengan sasaran penerima sebanyak 19.5 juta anak yang ada diseluruh Indonesia pada Tahun 2016. Yang merupakan penyempurnan dari Program  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM)  sejak  tahun  2008-2014,  yang  memenuhi  kriteria sebagaimana ditetapkan (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera).
Sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Indonesia menimbang  Instruksi Presiden No 7 Tahun 2014,  yang merupakan penyempurnan dari penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), maka data siswa untuk penerima Kartu Indonesia Pintar  (KIP)  diperoleh  dari  data  siswa  penerima  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM)  sebelumnya, dan sinkronisasikan dengan data dari Kementrian Dinas Sosial, dengan jumlah sebanyak 7000 siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan total jumlah warga miskin 42.449 jiwa di Minahasa Tenggara pada Tahun 2015. (Dikpora Mitra) (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera).
Sebagaimana lazimnya suatu kebijakan, kendati kebijakan tersebut populer dikalangan masyarakat  implementasi  Kartu  Indonesia  Pintar  tidak  lepas  dari  kendala  dalam  mencapai tujuannya, berbagai kendala tersebut muncul bersamaan saat berjalannya pelaksanan kebijakan tersebut,  salah  satu  yang  menjadi  pokok  permasalahannya  yaitu  masalah  keakuratan  data, melihat jumlah perbandingan siswa dan jumlah warga miskin di Minahasa Tenggara haruslah disesuaikan dengan target penerima Kartu  Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggra Penambahan Kouta KIP di Sulut, 2016).
Disisi lainya kenyataan yang dihadapi dalam pelaksanaanya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis  Program  Indonesia  Pintar  (PIP),  yakni  dalam  bentuk  impelementasi  melalui  Kartu Indonesia Pintar (KIP) bersama Direktorat yang terkait, bahwa kartu tersebut dikhususkan bagi peserta  didik  dari  keluarga  kurang  mampu,  setiap  tahunnya  jumlah  pertambahan  siswa  di Minahasa Tenggara ternyata pertambahan penerima kouta Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga mengalami  kenaikan,  mengalami  peningkatan  secara  signifikan  dengan  jumlah  kouta  pada Tahun  2017  sebanyak  800,  jauh  melebihi  jumlah  sebelumnya  pada  tahun  2016  yakni mengalami  peningkatan  sebanyak  766  penerima  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  yang  ada  di Minahasa  Tenggara  pada  tahun  2017,  dengan  pertambahan  kouta  penerima  Kartu  Indonesia Pintar (KIP) di Minahasa Tenggara dapat dilihat adanya perhatian yang besar dari masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara akan Program Indonesia Pintar (KIP) ini, untuk itu peneliti
tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Kartu  Indonesia  Pintar  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  (Penambahan  Kouta  KIP  di  Sulut, 2016). Peneliti mengambil studi kasus di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Ratahan, melihat  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No  12  Tahun  2015  pada  pasal  13 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP),  yakni dalam bentuk impelementasi melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  bersama  Direktorat  yang  terkait,  tugas  dan  tanggung- jawab  sangat  penting  demi  adanya  langkah  perbaikan  dan  penyempurnan  upaya  pemberian secara  merata  kepada  masyarat  yang  memang  membutuhkannya  kedepannya  (Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan    Indonesia  Nomor  12  Tahun  2015  menimbang  Inpres Nomor 7 Tahun 2014).
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan penelitian yang dirumuskan: Bagaimana Implementasi Kabijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara dan  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  di Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  sesuai  dengan  rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan Impelementasi Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara;  (2)  Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Manfaat penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  yakni:  Dalam  penelitian  ini  di  harapkan menghasilkan  konsep  dan  temuan  yang  ada  di  lapangan  mengenai  implementasi  kebijakan Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  sehinga  dapat  bermanfaat  dalam  mengetahui  tentang implementasi  kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  untuk  membantu  program  pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat Serta, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengimplementasikan  suatu  program  dan  juga  sebagai  bahan  evaluasi  dalam  menjalankan kebijakan yang telah diprogramkan untuk kedepan lebih baik lagi .

## Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya  adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012). Penelitian ini berfokus pada; 1) Sosialisasi dalam konteks Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat;  2)  Penyaluran  adalah  menyalurkan ataupun pendistribusikan apa yang sudah dilakukan atau yang sudah disampaikan pemerintah kepada masyarakat; 3) Pemeriksaan terhadap data-data siswa yang sudah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  di Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  di  tentukan  dan  di  lihat  sesuai  dengan  pandangandalam penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), peneliti menggunakan teori yang  dikemukakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  Subarsono  bahwa  pelaksanan  kebijakan dipengaruhi  oleh  enam  (6)  faktor  antara  lain:  (1)  Ukuran  dan  Tujuan  Kebijakan  (2)  Sumber Daya (3) Krakteristik Agen Pelaksana (4) Sikap atau Kecendrungan Pelaksana (5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana,yang agak berbeda barangkali adalah variabel enam (6)  kondisi  sosial,  politik,  dan  ekonomi,Van  Meter  dan  Van  Horn  juga  mempertimbangkan faktor  eksternal,  memasukkan  elemen  lingkungan  kebijakan,  penelitian  dalam  implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar (KIP) melibatkan elemen lingkungan kebijakan, sehingga Van Meter dan Van Horn masih relevan dijadikan acuan dalam penelitian ini (Smith, 1973).
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling yaitu  teknik  pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Moleong, 2017). Pertimbangan tertentu ini,
misalnya orang-orang yang dianggap paling tahu tentang sesuatu yang diharapkan oleh peneliti agar  memudahkan  peneliti  untuk  melakukan  penjelajahan  obyek/situasi  sosial  yang  diteliti. Teknik Penelitian yang digunakan yaitu; 1) Observasi; 2) Wawancara; 3) Dokumentasi. Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  induktif  sebagaimana  yang dikemukakan (Herdiansyah, 2010). Analisis data yang yang bersifat induktif ( grounded ) dapat diartikan  bahwa  kesimpulanya  dengan  cara  mengabstraksasikan  data-data  empiris  yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut, oleh karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses data selesai dilaksanakan, analisis dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data sampai tingkat jenuh atau reliable ataupun data yag didapat telah sesuai dengan peneliti cari.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  merupakan  tahap  yang  sangat  menentukan  didalam  proses  kebijakan, karena  tanpa  implementasi  yang  efektif  maka  pembuat  keputusan  tidak  akan  berhasil dilaksanakan,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan  menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) dalam bentuk implementasi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pengimplementasian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan melalui tahapan yang sudah dirumuskan.
Mazmanian  dan  Sebatier  yang  diikutip  dalam  Wahab  untuk menstrukturkan proses implementasi,  biasanya  diawali  dengan  pengesahan  Undang-undang,  kemudian  pelaksanaan oleh  kelompok  sasaran.  Dampak  nyata  baik  dikehendaki  atau  tidak  dari  hasil  pelaksanaan tersebut dan akhirnya  perbaikan-perbaikan  penting (Solichin, 2005)
Untuk  itu  dalam  penelitian  ini,  ruang  lingkup  kajian  yang  dilakukan  oleh  peneliti, berdasarkan  Perkemendikbud  Nomor  12  Tahun  2015  Tentang  Petunjuk  Teknis  Program Indonesia Pintar (PIP), dalam bentuk implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah peneliti rumuskan  yakni, sosialisasi dalam konteks  Implementasi Kebijakan Kartu  Indonesia Pintar  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat.  Penyaluran  ataupun pendistribusikan apa yang sudah dilakukan atau yang sudah disampaikan pemerintah kepada masyarakat.  Validasi  pemeriksaan  terhadap  data-data  siswa  yang  sudah  mendapatkan  Kartu Indonesia  Pintar.  Penyaluran  dana  pemanfaatan  Kartu  Indonesia  Pintar  kepada  Masyarakat yang  menerima  dana  tersebut,  pemberitahuan  atas  pemanfaatan  dana  Kartu  Indonesia  Pintar dari  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa,  sosialisasi  diawal  bergulirnya Implementasi  Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  masyarakat  tidak  mendapatkan  sosialisasi, sosialisasi  tersebut  hanya  diadakan  jika  ada  pertemuan  rapat  antara  Kepala  Sekolah  untuk sisampaikan kembali ke tiap siswa.
Penyaluran Kartu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun). Minahasa Tenggara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar  pada tahap awal di 2014 sebanyak 7.241 peserta didik, mengalami peningkatan secara signifikan 8007, kartu-kartu  yang diedarkan dari pusat yang  langsung  tembus  ke  Kecamatan  dan  dilanjutkan  ketiap-tiap  lingkungan  itu  pada  awal beredarkanya  membuat  masyarakat  bingung.Verifikasi  Data,  sebagaimana  yang  telah rangkuman penelitian bahwa data-data yang didapatkan yaitu dari data pusat yakni sesuai dari data Dinas Kementrian yang terkait langsung, yang didapatkan dari data tiap daerah masing- masing.  Verifikasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  adalah  dengan  mendaftarkan  nomor Kartu  Indonesia  Pintar  siswa  DAPODIK  masing-masing  sekolah  data  tersebut  tidak  di sinkronisasikan hanya di limpahkan ke Sekolah masing-masing, koordinasi uji publik terhadap verifikasi data penerima dana Kartu Indonesia Pintar  tidak diberlakukan.
Penyaluran Dana, pengambilan dana Kartu Indonesia Pintar  yaitu melalui SK yang sudah ditentukan setelah melakukan penginputan dan verifikasi Kartu  Indonesia Pintar tiap  siswa  penerima  dana  Kartu  Indonesia  Pintar  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  dalam
keterlambatan  penyaluran  dana  terjadi  karena  pihak  bank  membutuhkan  waktu  untuk sinkronisasikan  data-data  dari  pusat  yang  terkadang  dari  pusat  ada  keterlambatan, keterlambatan  terjadi  karena  banyak  Orang  Tua  siswa  atau  siswa  yang  tidak  membawa persayaratan sesuai dengan sudah ditentukan sebelumnya. Kartu Indonesia Pintar  yang dimiliki oleh siswa tidak didaftatarkan oleh Sekolah masing-masing ke Dapodik, dikarenakan tidak ada tembusan nama-nama siswa yang belum menginput nomor Kartu Indonesia Pintar dari siswa penerima  dana  tersebut.  Pelaporan  Dana,  pelaporan  penggunan  dana  oleh  setiap  sekolah kemudian diperiksa oleh Dinas Pendidikan setempat, untuk pelaporan dana pembelanjaan di Minahasa Tenggara setiap ajaran baru laporan dikirim ke Dinas Provinsi, tetapi laporan dana Kartu  Indonesia  Pintar  belum  begitu  memuaskan  dalam  laporan  pengguanaan  dana  yang diterima dari sekolah karena belum tentu yang dilaporkan dari sekolah itu sesuai dengan yang siswa laporkan, karena kuitansi dari setiap pembelanjaan tidak ada.
Implementasi  Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  di  Minahasa  Tenggara  bahwasanya kebijakan sudah dinilai tepat, tujuan dari kebijakan tersebut belum  terealisasikan di Kabupaten Minahasa  Tenggara,  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pada  waktu  awal  bergulirnya belum melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, karena tidak ada sinkronisasi dari pusat, pada saat awalnya mendapatkan kartu masyarakat sangat senang tetapi tahapan menengenai pencairan dana dari kartu-kartu yang belum didapatkan.
Kebijakan  sebagimana  yang  dikatakan  belum  sepenuhnya  optimal,  karena  kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah pusat, masyarakat Minahasa Tenggara maupun agen pelaksana serta SKPD yang terkait hanya menerima kebijakan, sedangkan untuk inisiatif dari pemerintah daerah  maupun SKPD  yang terkait tidak ada, hal ini karena agen pelaksana hanya  belum  mencanangkan  implementasi  Kartu  Indonesia  Pintarsebelumnya.  Hal  ini merupakan suatu nilai dari ketidakberhasilan kebijakan bila dilihat dari kebijakan yang sudah di  implementasikan  dikalangan  masyarakat  Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  beberapa masasalah  lain  agen  pelaksana  juga  tidak  terlibat,  dengan  mengacuhkan  data-data  penerima Kartu  Indonesia  Pintar,  data-data  yang  diambil  hanya  bergulir  begitu  saja  semejek diberlakukannya  implementasi  Kartu  Indonesia  Pintar  tersebut,  untuk  itu  dapat  disimpulkan bahwa  data  siswa  penerima  Kartu  Indonesia  Pintar  belum  sepenuhnya  valid,  belum  begitu optimal, sebab data siswa miskin tersebut masih belum sepenuhnya terealisasikan.
Siswa  penerima  bantuan  dari  implementasi  Kartu  Indonesia  Pintar  yang  belum terealisasikan,  dikarenakan  pada  waktu  mengedarkan  Kartu  Indonesia  Pintar  keluarga  yang tergolong keluarga mampu juga mendapatkannya. lain halnya ada siswa sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, pemberian dana Kartu Indonesia Pintar siswa tersebut pun mendapatkannya,  hal  ini  merupakan  ukuran  dari  kebijakan  tersebut  belum  maksimal  untuk dijalankan  oleh  pemerintah  daerah  dan  pusat.  Sumber  daya  yang    merupakan  suatu  faktor penting dalam suatu pengimplementasian suatu program, komponen sumberdaya ini meliputi jumlah  staf,  keahlian  dari  para  pelaksana,  informasi  yang  relevan  dan  cukup  untuk mengimplementasikan kebijakan, adanya kewenangan  yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebgaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.
Berdasarkan  hasil  penelitian  implementasi  kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  di Kabupaten Minahasa Tenggara, bahwa agen pelaksana sudah berupaya menjalankan program, karakter  pelaksana  kebijakan  mengenai  pemberian  dana  Kartu  Indonesia  Pintar  kurang berkomitmen  terhadap  tanggung  jawab  yang  diberikan.  Hal  ini  terlihat  pada  belum  adanya tindakan dari pelaksana kebijakan dalam mengatasi kevalidtan data siswa terhadap pelaksanaan kebijakan  yang  sesuai  kriteria  yang  ditetapkan,  selanjutnya  belum  adanya  tindakan  dalam mengatasi  jumlah  penerima  yang  memang  sesuai  kondisi  ekonomi  rendah.  Komitmen  yang lemah  membuat  pelaksana  tidak  mempedulikan  yang  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai  pelaksana  sehingga  tindakan  pelaksana  muncul  hanya  tergantung  dari  penerima kebijakan.
Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan menjadi  standar  dan  tujuan  harus  konsisten  dari  berbagai  sumber  informasi.  Jika  tidak  ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.Kesimpulan bahwa aturan ini belum diimplementasikan sebagimana mestinya. Hal ini dikarenakan proses sosialisasi yang dilakukan oleh operator pengelola kebijakan yang belum efektif dilihat dengan pernyataan yang disampaikan  beberapa  informan  yang  mengatakan  bahwa  proses  sosialisasi  hanya  melalui penyampaian dari pertemuan kepala sekolah Minahasa Tenggara untuk diteruskan ke siswa hal ini dianggap belum efektif karena dilihat dari pernyataan beberapa informan yang sampai saat ini  belum  mengetahui  alasan  belum  mendapatkan  dananya  sedangkan  untuk  penginputan kartunya sudah dilaksanakan. Sosialiasi secara resmi sampai saat ini belum dilakukan hal ini membuat masyarakat belum mengetahui tentang kebijakan yang sebenarnya harus diberlakukan dalam tahapan mendapankan dana dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain, sampai saat ini belum  ada  inisiatif  dan  kepedulian  dari  agen  pelaksana  dalam  hal  mengatasi  ketidaktahuan masyarakat  terhadap  kebijakan.  Tidak  adanya  komunikasi  yang  efektif  yang  terjadi  antara pelaksana program dengan kelompok sasaran membuat kebijakan belum terimplementasikan dengan baik

## Simpulan
1. Tahapan  implementasi  kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  belum  disosialisasikan  kepada sasaran  karena  belum  tersedia  dana.  Implementasi  Kebijkan  Kartu  Indonesia  Pintar  di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal kevalidtan data siswa tidak tidak ada koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat maupun agen pelaksana, oleh sebab itu setiap tahunnya terjadi  peningkatan  jumlah  kouta  penerima  dana  Kartu  Indonesia  Pintar  di  Minahasa Tenggara  sedangkan  pengecekan  apakah  siswa  tersebut  memang  layak  mendapatkannya belum pernah dilaksanankan. Penyaluran dana belum berjalan secara efektif di karenakan keterlambatan karena sasaran tidak membawa persyaratan pencairan dana. Bentuk pelaporan dana hanya lisan untuk sanksi pelanggaran penggunan dana belum dijalankan.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah: 1) Agen pelaksana kurang memahami bagaimana itu prosedur  dari  implementasi  Kartu  Indonesia  sesuai  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  15  Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Teknis  Program  Indonesia  Pintar (PIP); 2) Sumber daya implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar belum sepenuhnya terpenuhi,  karena  dalam  pelaksananya  ini  hanya  sebatas  tugas  tambahan  saja.  Wewenang yang  diberikan  untuk  dilaksanakan  hanya  sampai  diketahui  dan  dipahami  tetapi  belum disertai  dengan  tindakan;  3)  Tidak  adanya  komunikasi  yang  efektif  yang  terjadi  antara pelaksana program dengan kelompok sasaran membuat kebijakan belum terimplementasikan dengan baikTingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang terhadap implementasi kebijakan.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih digunakan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berperan dalam  penelitian/artikel.  Ucapan  terima  kasih  juga  dapat  diberikan  kepada  pihak  yang  memberikan dukungan  secara  finansial.  Apabila  penelitian  menggunakan  dana  DIPA  atau  hibah  dari Kemenristekdikti, tuliskan nomor kontrak penelitiannya.

## Referensi
Solichin, A 2005. Analisis Kebijakan  Publik. Jakarta. PT. Bumi Aksara. Herdiansyah,  H.  2010. Metodologi  penelitian  kualitatif  untuk  ilmu-ilmu  sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Program  Simpanan  Keluarga Sejahtera, Program  Indonesia Pintar, Dan Program  Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
Moleong, L. J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda Karya.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 menimbang Inpres Nomor 7 Tahun 2014
Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. Policy Sciences . https://doi.org/10.1007/BF01405732
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. UUD 45. (1945). Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. Departemen Kesehatan RI. 2016. Penambahan Kouta KIP di Sulut. Diakses dari
:http://manadoberita.com/berita/detail/1268/anggaran-kip-di-sulut--hanya--32-miliyar- atau-50-61-- Wed, 12 Oct 2016