## Journal of Scientech Research and Development
Volume 4, Issue 1, June 2022 P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846 Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## SOCIAL ECONOMIC CHANGE AND ALLEVIATION OF VULNERABLE SMALL FARMERS THROUGH THE SOCIAL SAFETY NETS ASSISTANCE DURING THE COVID19 PANDEMIC

## PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DAN PENGENTASAN PETANI KECIL RENTAN MELALUI BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA
PANDEMI COVID19
Roosganda Elizabeth BRIN/Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian E-mail: roosimanru@yahoo.com
Diterima tanggal 29 Mei 2022, disetuji tanggal 7 Juni 2022

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent: Roosganda Elizabeth roosimanru@yahoo.com
Key words:
unemployment, small farmers, vulnerable, cohesion and social solidarity
Website: http://idm.or.id/JSCR page: 1 - 15
The ongoing COVID-19 epidemic has had a profound impact on the socio-economic  life  of  the  community  and  the  country.  With  the cessation of various businesses (companies) due to the increasingly limited marketing of their products, resulting in a reduction in the workforce, causing increased unemployment. The Social Safety Net (JPS)  is  one  of  the  government  assistance  policy  programs  for business/working capital. This paper aims to describe qualitatively and  conceptually  various  obstacles  in  the  distribution  of  JPS  for vulnerable  small  farmers,  enriched  by  various  other  related literature  reviews.  The  occurrence  of  various  socio-economic changes in the wider community. The JPS program is implemented by the government, although it is accompanied by interventions to ensure  the  smooth  implementation  of  its  distribution  and  is maintained  with  social  cohesion  and  solidarity,  which  is accompanied by public solidarity. The need to empower and increase social  cohesion  and  solidarity  as  well  as  become  a  tool  of  social control, accompanied by altruism values that grow in society. The Covid-19  pandemic  should  have  become  a  momentum  that  has  a broad  and  multi-dimensional  impact,  where  by  relying  solely  on market mechanisms it will be difficult to make a recovery.
Copyright © 2022  JSCR. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Koresponden Roosganda Elizabeth roosimanru@yahoo.com
Kata kunci: pengangguran, petani kecil, rentan, kohesi dan solidaritas sosial
Website: http://idm.or.id/JSCR hal: 1 - 15 Epidemi  COVID19  yang  tak  kunjung  berakhir  sangat berdampak  bagi  kehidupan  ekonomi-sosial  masyarakat  dan negara.  Dengan  terhentinya  berbagai  usaha  (perusahaan) karena semakin terbatasnya pemasaran produknya, sehingga terjadi  pengurangan  tenagakerja,  menyebabkan  semakin meningkatnya  pengangguran.  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS) merupakan  salah  satu  program  kebijakan  bantuan pemerintah  untuk  modal  usaha/kerja.  Tulisan  ini  bertujuan untuk  mengemukakan  secara  deskriptif  kualitatif  dan konseptual  berbagai  kendala  dalam  penyaluran  JPS  untuk petani  kecil  rentan  diperkaya  dengan  berbagai  review literatur terkait lainnya. Terjadinya berbagai perubahan sosial ekonomi  di  masyarakat  luas.  Program  JPS  dilaksanakan pemerintah,  meski  disertai  intervesi  untuk  kelancaran pelaksanaan  penyalurannya  dan  terpelihara  dengan  kohesi dan  solidaritas  sosial,  yang  disertai  solidaritas  publik. Perlunya  memberdayakan  dan  meningkatkan  kohesi  dan solidaritas  sosial  serta  menjadi  alat  kontrol  sosial,  disertai nilai-nilai altruisme yang  tumbuh  di  masyarakat.  Sudah seharusnya  pandemi  Covid-19  menjadi  suatu  momentum yang  berdampak  luas  dan  multi  dimensi,  dengan mengandalikan  mekanisme  pasar  semata  akan  sulit  untuk melakukan recovery .
Copyright © 2022  JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Di  masa  pandemi  Covid-19  (disebabkan  virus  corona  SARS-CoV-2),  situasi  dan kondisi yang serba tidak menentu (baca: kepanikan), pertahanan keamanan pangan, ketahanan dan tatanan kehidupan sosial membutuhkan perhatian yang lebih serius. Berbagai  dampak  epidemi  Covid-19  juga  terhadap  kehidupan  ekonomi-sosial masyarakat dan negara, seperti meningkatnya pengangguran dan kesulitan ekonomi akibat terputusnya sumber matapencaharian untuk menyambung hidup. Pemerintah dalam penanganan Covid-19, menyatakan bahwa episentrum sebelumnya berpusat di daerah  perkotaan,  kini  terus  menyebar  ke  daerah  lain  dan  dikhawatirkan  menjadi episentrum  baru.  Berbagai  upaya  teknis,  sosial  dan  ekonomis  dalam  mengatasi pandemi  Covid-19  juga  harus  didukung  dengan  penguatan  sosial  ekonomi  semua lapisan  masyarakat  (terutama  petani  kecil).  Petani  kecil  (dan  masyarakat  golongan menengah ke bawah) adalah kaum rentan karena berbagai keterbatasannya. Menurut IAASTD  ( International  Assessment  of  Agricultural  Knowledge,  Science  &  Technology  for Development ,  2008)  adalah  karena  pemerintah  seringkali  terlupa  (keliru)  dalam mengurus sektor pertanian skala kecil dan petani kecil, menjadi akar terdalam krisis pangan.
Epidemi  Covid-19  juga  memukul  berbagai  lapangan  usaha  dalam  negeri  (sector: perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor;  transportasi  dan pergudangan;  penyediaan  akomodasi  dan  makan  minum)  dengan  ditetapkannya pembatasan  social  dan  pengaturan  bergantian  jadwal  kehadiran  pegawai  bekerja. Dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai salah satu program kebijakan bantuan yang bergerak di aras sosial dan lebih mengarah ke ranah bantuan ekonomi (modal usaha/kerja),  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  mengatasinya.  Pemahaman dasarnya merupakan suatu analogi yang membantu ketika kondisi sulit si penerima supaya  keberlanjutan  penghidupannya  dapat  berjalan  dengan  baik.  JPS  bukan bantuan untuk bangkit kembali, tapi sokongan pencegahan sebelum mati karena tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup.
Pelaksanaan  penyaluran  JPS  ditenggarai  dapat  terpelihara  dengan  kohesi  dan solidaritas sosial dan publik, dan dioptimalkan sampai ke masyarakat lapisan bawah. Dengan  penguatan  kohesi  dan  solidaritas  sosial,  setiap  warga  negara jadi  memiliki kesadaran,  kepedulian,  dan  kepercayaan  baik  pada  pemerintah  maupun  antar masyarakat  guna  mendukung  keberhasilan  program  pemerintah  dalam  mengatasi berbagai  kesulitan  di  masa  pandemi  Covid-19.  Untuk  itu,  tulisan  ini  bertujuan membahas apa dan bagaimana kebutuhan terhadap program JPS untuk menghadapi tekanan  pandemi  Covid-19,  khususnya  petani  kecil  dan  masyarakat  menengah  ke bawah yang rentan; efektivitas JPS sebagai program penanganan pandemi Covid-19; peran dan kebutuhan terhadap program JPS; prospek dan efektivitas penerapan JPS di masa pandemi  Covid-19; perubahan sosial di masa  Covid-19. Dengan demikian, program  JPS  merupakan  keniscayaan  yang  harus  dijalankan  pemerintah,  meski disertai intervensi demi kelancaran implementasinya.

## METODE PENELITIAN
Berbagai  upaya  secara  simultan  dilakukan  pemerintah  dan  masyarakat  untuk mengatasi  berbagai  situasi,  masalah  dan  kendala  yang  dihadapi  semua  lapisan masyarakat  terutama  petani  kecil  dan  golongan  menengah  ke  bawah  yang  rentan terdampak  pandemi  Covid-19.  Secara  deskriptif  kualitatif  tulisan  ini  bertujuan mengemukakan  akselerasi  penyaluran  jaring  pengaman  sosial  medukung pengentasan  kerentanan  petani  kecil  dan  terjadinya  perubahan  sosial  di  masa pandemi  covid-19  menguraikan  secara.  Untuk  memperkaya  cakupan  tulisan, dilakukan review berbagai data informasi dan literatur terkait meliputi: apa itu petani kecil, apa dan bagaimana urgensi dan kebutuhan petani kecil dan masyarakat yang rentan terdampak terhadap program JPS, terkait: efektivitas dan prospek penerapan program JPS di masa pandemi Covid-19, serta perubahan social di masa Covid-19. JPS, merupakan salah satu dari  berbagai  program kebijakan bantuan yang dicanangkan pemerintah terhadap para korban yang terdampak kesulitan. JPS, merupakan bantuan non-kontribusi  yang  di  sektor  pertanian  adalah  untuk  meningkatkan  kehidupan petani kecil yang rentan karena berbagai keterbatasannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebaran  Covid-19  (disebabkan  virus  Corona  SARS-CoV-2)  semakin  luas,  baik secara global dan nasional sudah di tingkat pandemi karena begitu cepat dan masif. WHO  (11/3/2020)  menyatakan  sebagai  bencana  non-alam  global.  Terkait  dengan Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  yang
membagi  bencana  menjadi  bencana  alam,  non-alam,  dan  social,  terbit  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Wabah Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non-alam Nasional. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Sejak pemerintah pertama kali mengkonfirmasi wabah Covid-19 tanggal 2 Maret 2020, kasus  orang  terpapar  dan  meninggal  terus  bertambah  dan  meningkat  secara signifikan  dan  sudah  menyebar  di  32  provinsi  dari  total  34  provinsi  di  Indonesia, meski jumlah korban yang sembuh juga meningkat. Peningkatan yang terpapar secara eksponensial menunjukkan bahwa belum terjadinya kurva pelandaian seperti pernah diprediksi, yang mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 tidak bisa disikapi secara permisif. Perlunya dilakukan langkah sistematis, terukur, dan komprehensif dalam aspek  penanganannya.  Petani  keci,  masyarakat  miskin,  kaum  rentan,  dan  yang bekerja  di  sektor  informal  merupakan  yang  paling  terdampak  dari  mewabahnya pandemi Covid-19.

## URGENSI JPS BAGI PETANI KECIL SEBAGAI KAUM RENTAN

## 1. Pengertian Petani, Esensi Dan Karakteristik Petani Kecil
Dalam  berbagai  literatur,  dikenal  konsep  umum  petani  (farmer)  sebagai  pelaku usahatani  sebagai  sumber  matapencahariannya.  Di  Indonesia  (dokumen  resmi) tidak  dikenal  petani  besar  dan  petani  kecil  petani,  tetapi  pembedaan  atas komoditas  yang  diusahakan.  Pembedaan  atas  petani  pangan,  petani  kebun, peternak,  dan  seterusnya,  tidak  berkaitan  dengan  atribut  sosial  ekonomi  dan politiknya, yang bertujuan memudahkan pemerintah untuk menentukan sasaran dan  kegiatan  program  kebijakan  pembangunan  pertanian.  Peasant  (subsistence farmer)  merupakan  petani  yang  sesungguhnya,  yang  dalam  kesehariannya mengerjakan  sendiri  setiap  tahapan  usahatani  (mengolah  tanah  hingga  panen), meskipun berada pada level bawah. Bagi petani yang hanya menyediakan tenaga kerja  disebut  dengan  farmhands,  growers  sebagai  buruh  tanpa  lahan,  dan sharecroppers  atau  sharefarmers  adalah  para  petani  penyakap.  Small  farmer adalah  petani  berlahan  sempit  (smallholder),  tenant  farmer  (penyakap),  atau peasant,  dengan  jenis  petani  lain  misalnya  entrepreneurial  and  large  scale corporate. Peasant dan farmer memiliki perbedaan konotasi dan atribut, dimana peasant  gambaran  petani  subsisten  (petani  kecil),  penyewa  ( tenants ),  penyakap ( sharecroppers ), dan buruh tani, sedangkan farmer adalah petani modern bertujuan agribisnis yang menerapkan teknologi modern berbasis jiwa bisnis.
Keberadaan petani kecil ini semakin penting bagi dunia. Pertanian skala kecil lebih mampu beradaptasi dan pejal, sekaligus model keberlanjutan yang ramah kearifan lokal  dan  keragaman  hayati,  termasuk  untuk  menghadapi  perubahan  iklim (Altieri,  2008).  Berbagai  hasil  riset  menunjukkan  pertanian  kecil  jauh  lebih produktif  dari  pertanian  industrial  karena  mengonsumsi  sedikit  input  terutama bahan  bakar  minyak  (Rosset,  1999).  Ciri  umum  peasant  adalah  sikap  kerjasama antar peasant, usahatani skala kecil, menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, mengutamakan pemenuhan konsumsi sendiri (Stefan, 1997). Karena berskala kecil ( small  scale )  dan  lebih  intensif,  lahan  ditanami  berbagai  tanaman/tumpangsari (i ntercropping ), dan sudah mulai penanaman tanaman baru sebelum panen selesai.
IP  lahan  bisa  lebih  dari  500  persen  dalam  setahun,  terutama  pada  usahatani palawija dan hortikultura.
Oleh  karena  itu,  memperhatikan  pertanian  skala  kecil  tidak  hanya  memberi pangan  dunia,  tetapi  juga  menyelesaikan  kemiskinan  dan  kelaparan.  IAASTD (2008)  menyimpulkan  bahwa  model  pertanian  ekspor-industrial-monokultur bukan mengatasi kemiskinan dan kelaparan, malah merusak lingkungan (air dan tanah), menggerus keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (olah tanah, pola dan waktu  tanam,  pengendalian  HPT),  dan  menyebabkan  kerentanan.  Petani  harus dipahami  dalam  konteks  sebagai  individu,  keluarga  dan  komunitas,  karena  di masa  pandemi  Covid-19  memiliki  dampak  berbeda  pada  ketiga  level  tersebut, yang akan berbeda pula dalam menyusun strategi penanggulangan dampaknya. Sedangkan dari sisi komunitas, petani diorganisasikan dalam garis keorganisasian wilayah  (dusun,  kampung  dan  desa);  dan  juga  keorganisasian  formal  petani (kelompok tani, gapoktan, dll).
Dalam pengertian tehnis, produksi berarti proses memadu (menggunakan) faktor- faktor  produksi  untuk  menghasilkan  sesuatu  (produk  usahatani).  Dalam pengertian
ekonomis, produksi berarti pekerjaan yang
menghasilkan/berguna/kegunaan, memperbesar guna tersebut dan membagikan kepada  orang  banyak.  Petani  dalam  melakukan  proses  produksi  secara  teknis didasarkan kemampuannya menggunakan faktor-faktor produksi dengan segala usaha/ tindakan sehingga diperoleh/menghasilkan produk bernilai ekonomis dan berguna  bagi  dirinya  dan  orang  lain.  Secara  komersil,  suatu  proses  produksi sebagai  usaha/kerja  yang  bertujuan  memperoleh  pendapatan/keuntungan sebesar-besarnya dengan mengefektifkan pengalokasian sumber-sumber produksi yang dikuasai, supaya diperoleh pendapatan maksimum.

## 2. Urgensi JPS bagi Petani Kecil Di Masa Covid 19
Pemahaman umum petani tentang Covid-19 adalah penyakit pernafasan dengan gejala berupa batuk berat, flu, cepat menyebar dan  bahkan dapat menyebabkan kematian,  namun  masih  ada  petani  di  pelosok  belum  tahu  tentang  Covid-19. Terjadinya  perubahan  perilaku  petani  (92%)  dengan  melakukan  protokol kesehatan: cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ada lima tantangan utama  yang  dihadapi  petani  di  masa  pandemi  mencakup  keseluruhan  sistem produksi sampai distribusi dan konsumsi, agar layak hidup yang baik, yaitu: (i) tenagakerja  upahan  terbatas  dan  mahal;  (ii)  pupuk  subsidi  terbatas;  (iii)  akses informasi  terbatas;  (iv)  kesulitan  penjualan  hasil  pertanian;  (v)  turunnya  harga komoditas.  Mengurangi  orang  berkumpul  maka  kegiatan  kelompok  tani  sudah jarang  diadakan,  beberapa  diskusi  dilakukan  melalui WhatsApp  group . Terganggunya  memperoleh  informasi  pertanian  karena  petugas  lapang  dan penyuluh  dari  perusahaan  swasta  tidak  lagi  mengunjungi  desa  mereka. Mengurangi frekuensi keluar rumah, maka waktu membeli input dan menjual hasil panen  berkurang.  Perubahan  modal  pertanian  karena  kenaikan  harga  input pertanian  sekitar  10%-75%  (pupuk  naik  Rp1500/kg,  pestisida  naik  Rp5000- 8000/paket  di  Purworejo,  JaTeng;  benih  padi  naik  dari  Rp15000/kg  menjadi Rp25000/kg di Lombok Tengah, NTB; buruh tani naik menjadi Rp100000/hari di Lombok Timur, NTB).
Terhambatnya  beberapa  distribusi  pupuk  subsidi  (Ponska  dan  SP36)  ke  desa, namun tidaklah sulit bagi beberapa petani yang biasa menggunakan benih retain dan kompos. Beberapa petani tidak/mengurangi jasa buruh tani luar lokasi terkait resiko penularan, sehingga waktu kerja dan panen menjadi lebih lama karena tidak serentak dilakukan. Petani beralih menggunakan mekanisasi (alsintan) dan berbagi dengan petani lain. Selain faktor cuaca dan ketersediaan air beberapa perubahan jadwal tanam mulai terjadi, perubahan permintaan pasar akan merubah komoditas dan  rotasi  tanam  yang  cepat  untuk  menghasilkan  uang,  perubahan  luas  tanam sekitar 25%-50%. Petani merasa harga komoditas padi, jagung, cabai  dan sayur- mayur  turun  kecuali  bawang  merah,  dan  kegiatan  penjualan  terganggu  karena PSBB pasar sudah mulai tutup, petani mencari pasar lain sambil menunggu panen. Petani  menggunakan  Internet  untuk  mendapatkan  informasi  pertanian  dan aktifitas lainnya.
Agenda  penting  yang  dapat  dijalankan  sebagai  instrumen  penanggulangan dampak,  yaitu:  (1)  mencegah  dampak  utamanya  pada  kesehatan  dan  produksi pangan;  dan  (2)  strategi  penanggulangan  ke  depan  yang  mencakup  proses pemulihan dan akselerasi. Di masa pandemic Covid-19, dampak yang dirasakan petani  berkenaan  dengan  posisi  sebagai  produsen  sekaligus  konsumen.  Potensi kemampuan  petani  melawan  dampak  pandemi  sangat  lemah  terutama  pada rumah tangga petani kecil (diartikan miskin). Menurunnya aktivitas dan anjloknya harga  komoditas  akan  menekan  pendapatan,  akan  memperlemah  ketahanan pangan,  kecukupan  gizi  dan  kesehatan.  Terlebih  bagi  petani  miskin  di kelompok/komunitas  yang  didominasi  keluarga  miskin  berdampak  lebih  berat dibanding  petani  miskin  di  kelompok  masyarakat  berpendapatan  sedang;  yang disebabkan semakin menurunnya kapasitas kesetikawanan kolektif dan lemahnya kemampuan  komunitas  dalam  melakukan  local  innovate  untuk  melakukan resiliensi kolektif. Ada program yang dapat diberikan langsung kepada individu, dan  juga  ada  yang  bersifat  barang  publik  (public  good)  yang  efektif  bila dimanfaatkan bersama, misalnya bantuan alsintan pada kelompok tani. Untuk itu, penanganan  dampak  pandemi  untuk  petani  dapat  dilakukan  pada  dua  level dampak yakni program-level impact yang terjadi di level individu, dan population- level atau community-level impact.
Untuk itu, dibutuhkan JPS di tengah kesulitan yang juga dihadapi petani kecil di masa  Covid  19  sebagai  bantuan  ekonomi  (modal)  untuk  berusahatani  guna menghasilkan pendapatan. JPS disiapkan menyokong dan menopang kaum rentan petani kecil, bukan untuk bangkit kembali, melainkan sebagai pencegahan sebelum mati karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup meskipun membutuhkan intervensi  pemerintah melalui  pihak terkait, baik di hulu sampai  di  hilir. JPS di sektor  pertanian  meliputi  berbagai  bantuan  nonkontribusi  untuk  meningkatkan kehidupan  petani  kecil  dan  individu  rentan  terdampak  karena  berbagai keterbatasannya (bahkan dapat diartikan sebagai kemiskinan atau kemelaratan).
Berikut rincian tiga kegiatan JPS khususnya yang terkait dengan petani, pertanian dan  masyarakat  yang  rentan:  Pertama,  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) diberikan sebulan sekali. Selain itu, nilai manfaat yang diterima masyarakat juga akan  dinaikkan  25  persen.  Pemerintah  telah  memperluas  jumlah  keluarga penerima  manfaat  dari  PKH,  dari  9,2  juta  penerima  menjadi  10  juta.  Mulai pertengahan April, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sudah mencairkan bansos
PKH  setiap  bulan hingga  Desember  2020,  dengan  total anggaran  Rp37,4  triliun. Kedua, Program  Kartu Sembako. Penerima  manfaat  program  ini  dinaikkan  dari 15,2  juta  menjadi  20  juta  orang  dengan  nilai  Rp200  ribu  per  bulan,  juga  akan diberikan  sampai  Desember  2020.  Kemensos  menganggarkan  kartu  sembako Rp43,6 triliun. Program ini naik 20 persen dari Rp150 ribu menjadi 200 ribu untuk 20  juta  orang  yang  dikucurkan  setiap  bulan.  Untuk  mengantisipasi  kebutuhan pokok,  pemerintah  mencadangkan  dana  Rp25  triliun  untuk  operasi  pasar  dan logistik.  Ketiga,  Program  kartu  prakerja,  dimana  anggaran  yang  awalnya  Rp10 triliun  menjadi  Rp20  triliun  untuk  penerima  manfaat  5,6  juta  orang,  terutama pekerja  informal  serta  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  yang  terdampak  pandemi. Nilai manfaat kartu prakerja Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. Tenaga kerja pertanian atau buruh tani semestinya bisa menjadi peserta program ini. Peserta prakerja (formal/informal) terdampak Covid 19 mendapatkan bantuan  pelatihan  dan  insentif  Rp3.550.000.  Rinciannya,  bantuan  pelatihan  Rp1 juta, insentif sesudah pelatihan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei Rp150.000 per peserta. Pelatihan digelar secara daring.
Menghadapi pola pandemi Covid-19, berbeda dengan tekanan sosial sebelumnya, maka  dibutuhkan  rancangan  dan  bentuk  program  JPS  yang  juga  berbeda.  Oleh karena  itu,  pemberian  JPS  sebagai  bantuan  dan  dukungan  untuk  kaum  rentan seperti petani kecil dan pelaku pertanian lain beserta keluarga serta masyarakat golongan menengah ke bawah perlu dilakukan secara tepat agar efektif, meskipun belum ada definisi konsep yang tepat dan terpadu, namun keberhasilan efektivitas penyaluran JPS tercermin pada: tidak boleh ada kehilangan nyawa karena tidak makan, harus mampu memberi perlindungan sosial dan secara ekonomi mampu memberikan  keselamatan  hidup  minimum  tertentu.  Dengan  kata  lain,  untuk mengikis  kemiskinan,  kelaparan,  dan  degradasi  lingkungan,  disarankan hendaknya akselerasi dalam memperkuat pertanian skala kecil dan meningkatkan investasi  pertanian  agroekologis,  memberi  perhatian  pada:  pendapatan  dan kesejahteraan  petani  kecil,  kearifan  lokal,  membalik    akses  dan  kontrol  sumber daya  (air,  tanah,  dan  modal)  dari  korporasi  ke  komunitas  lokal,  serta memberdayakan  dan  memperkuat  organisasi  tani.  (catatan:  pemahaman  kohesi sosial dan korporasi dikemukakan pada artikel lainnya).

## PROSPEK PENERAPAN JPS SEBAGAI PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID19
1. Kebutuhan JPS Sebagai Program Penanganan Pandemi Covid-19
Hal terpenting saat ini bukan hanya mengatasi bencana virus Covid-19 saja, namun upaya  akurat  untuk  membentuk  sistem  pertahanan  dan  keamanan  nasional  di masa  pandemic  hingga  pasca  pandemic  mendatang.  Masyarakat  Indonesia sebenarnya sangat beruntung karena memiliki kohesi dan solidaritas sosial yang sangat kuat berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal tersebut semestinya dijadikan momentum untuk menyadari perlunya pemahaman mitigasi bencana  sebagai  Kesiapsiagaan  Bencana  di  semua  aspek  terutama  dalam pelaksanaan penyaluran JPS. Badan atau lembaga pelaksana penyaluran JPS perlu dikoordinasikan  dan  diintegrasikan  dengan baik  dalam satu  komando  sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam hal data. Ketidaktersediaan dan lemahnya kohesi dan solidaritas sosial dalam kelembagaan pelaksana penyaluran dan implementasi
JPS  adalah  merupakan  kerapuhan  yang  berperan  besar  dalam  mengganjal implementasi  bantuan untuk  pengembangan  perekonomian  pedesaan  (terutama petani kecil dan pertanian skala kecil). Jika sistem penyaluran program dibiarkan rapuh,  maka  program  pengembangan  teknologi,  inovasi  dan  investasi  apapun tidak akan mampu menjadi “mesin penggerak” ekonomi yang tangguh.
Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan wabah Covid-19.  Salah  satu  bentuknya  adalah  program  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS) dengan  menyediakan  dana  Rp110  trilyun,  agar  masyarakat  dapat  memenuhi kebutuhan  pokok  sehari-hari  mereka.  Presiden  menekankan  tiga  hal  dalam pelaksanaan program JPS, yaitu: tepat sasaran, sesegera mungkin, dan mekanisme penyalurannya seefisien mungkin, yang disertai kesesuaian prosedur, kesesuaian dan kecukupan volume/besaran bantuan JPS tersebut. Ada tujuh bentuk kegiatan dalam program jaring pengaman sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja,  subsidi  listrik  untuk  golongan  tertentu,  dan  bantuan  sosial  khusus wilayah Jabodetabek.

## 2. Prospek Penerapan JPS di Masa Pandemi Covid-19
Program JPS harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan dan dampak pandemi  Covid-19.  Upaya  pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  pasca-Covid-19, anggaran pemerintah mencanangkan Rp641,17 triliun, naik dua kali lipat (Rp318,09 triliun).  PEN  terbagi  empat  komponen,  yaitu:  belanja  negara  Rp427,46  triliun, pembiayaan  Rp133,51  triliun,  tambahan  belanja  Kementerian/Lembaga  (K/L) Rp65,1 triliun, dukungan pemerintah daerah (Pemda) Rp15,1 triliun. Dari jumlah anggaran  di  atas,  pemerintah  mengalokasikan  anggaran  untuk  dukungan konsumsi  baik  berupa  bantuan  sosial  (bansos)  maupun  subsidi  sebesar  Rp172,1 triliun, yang mencakup perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Diskon Tarif Listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan bantuan berupa pangan  atau  sembako.  Pemerintah  juga  menganggarkan  Rp34,15  triliun dialokasikan  untuk  subsidi  bunga  pada  pelaku  UMKM.  MenKeu,  Sri  Mulyani menyebutkan  dengan  prediksi  berat,  tahun  ini  pertumbuhan  ekonomi  hanya tumbuh 2,35%, bisa negatif -0,4% dengan skenario sangat berat. Angka kemiskinan diprediksi  akan  bertambah  sekitar  1,1  juta-3,78  juta  orang  kondisi  terburuk. Menurut KADIN jumlah terkena PHK sekitar 6 juta orang, menurut Kemenaker sekitar 1,7 juta orang, menurut BAPPENAS sekitar 2 juta sampai 3,7 juta orang, dan akan munculkan barisan baru kemiskinan (Menteri PPN/Kepala BAPPENAS). Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS)  telah  disiapkan  pemerintah  guna  membantu masyarakat  terdampak  Covid-19.  Mulai  dari  bantuan  tunai,  sembako,  sampai subsidi listrik bagi 24 juta pelanggan 450 Va. “Bantuan (JPS) ini untuk masyarakat menengah lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok. Serta menjaga daya beli mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran pan demi ini,” (Menko. Bidang Perekonomian, di akun Instagram, Minggu (24/5/2020). Terdapat sedikitnya tujuh program pemerintah dalam program JPS. Untuk lebih rincinya, berikut diuraikan rinciannya:
1) Program  Keluarga  Harapan  (PKH)..  PKH  yang  biasanya  diberi  tiga  bulan sekali, kini akan diberi sebulan sekali. Nilai manfaat yang diterima masyarakat dinaikkan 25%. Dana anggaran program PKH sebesar Rp37.4 triliun.
2) Kartu Sembako. Ada 20 juta keluarga penerima manfaat kartu ini. Nantinya, jenis  bantuan  yang  sudah  menggunakan  anggaran  Rp43,6  triliun  akan dibagikan Rp200 ribu per bulan, selama 12 bulan ke masing-masing penerima.
3) Bantuan Sosial Sembako. Selama April – Juni 2020, total anggaran ini sejumlah Rp3.42  triliun  diluar  penerima  PKH  atau  kartu  sembako.  Target  sasaran penerima bansos ini hingga 1,3 juta keluarga untuk DKI Jakarta, serta 600 ribu keluarga untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
4) Bantuan  Sosial  Tunai.  Diberikan  selama  tiga  bulan  dengan  indeks  bantuan Rp600 ribu per bulan per keluarga. Kata Menteri  Sosial, Juliari P. Batubara, penerima bantuan ini adalah mereka yang belum menenerima bansos PKH, BPNT,  atau  kartu  pra  kerja.  Para  penerima  bantuan  ini  adalah  seluruh keluarga  di  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  data  tambahan dari pemda yang selama ini tak pernah menerima bansos.
5) Bantuan  Langsung  Tunai.  Sama  seperti  skema bansos  tunai,  para  penerima BLT  akan  dapat  dana  Rp600  ribu  per  bulan  per  keluarga.  Total  anggaran bantuan ini Rp21,2 triliun yang menyasar ke 20 juta penerima.
6) Subsidi  Listrik.  Bagi  pelanggan  450  VA,  tarif  listrik  digratiskan  selama  tiga bulan ke depan. Jumlahnya mencapai 24 juta pelanggan. Sementara, untuk 900 VA  dipangkas  biaya  pemakaian  listriknya  hingga  50  persen.  Kebijakan  ini berlaku bagi 7 juta pelanggan.
7) Kartu Prakerja. Penyaluran kartu ini ditargetkan dimulai sejak April lalu. Kata Presiden,  target  utama  penyaluran  kartu  ini  adalah  masyarakat  terkena kebijakan  pemutusan hubungan  kerja,  pekerja informal  dan  pelaku UMKM terdampak Covid-19. Total anggaran untuk program ini Rp20 triliun. Masing- masing penerima dapat Rp600 ribu dan selama 4 bulan.

## TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DI MASA COVID 19
Pernyataan Pemerintah tentang kasus pertama positif Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia, muncul kepanikan massal di hampir semua kalangan masyarakat. Konten pemberitaan terkait pandemi Covid-19 dari framing media massa dikonstruksi secara sensasional semakin menonjolkan sisi eksploitatif dalam bentuk komodifikasi melalui narasi-narasi dari berita yang ditampilkan, dengan tujuan mendapat perhatian public. Kondisi  tersebut  menimbulkan  efek  sosial  berupa  kepanikan  moral  di  tengah masyarakat,  yang  pada  gilirannya  menyebabkan  perubahan  kognitif,  sistem kepercayaan,  dan  sikap  khalayak  karena  diterima  melihat  kebenaran  informasi tersebut menyebabkan kepanikan berlebihan. Kepanikan massal kemudian ditandai dengan aksi sporadis pemborongan masker, hand sanitizer, dan Alat Pelindung Diri (APD)  lainnya  yang  ketersediaannya  semakin  langka  dan  cukup  mahal.  Dengan keluarnya  berbagai  kebijakan  pemerintah,  mulai  dari  karantina  rumah  sakit, karantina  mandiri,  dan  lain  sebagainya  hingga  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala Besar)  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tanggal  3  April 2020. Seluruh kebijakan politik yang diputuskan oleh baik pemerintah Pusat maupun Daerah  harus  diiringi  dengan  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  tinggi untuk  menaatinya,  karena  pandemi  yang  melanda  dunia  ini  merupakan  tanggung jawab bersama seluruh rakyat, tanpa kecuali. Pelaksanaan kebijakan PSBB tersebut bukanlah  hal  yang  mudah  dan  menuai  berbagai  protes  dan  kritik  yang mengaitkannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam situasi tersebut, justru lebih  menimbulkan  berbagai  sikap,  seperti:  curiga,  prasangka,  dan  bahkan
menimbulkan  dampak  kecemburuan  sosial  yang  dengan  sangat  mudah  untuk  di mobilisir.
Undang Undang No. 12 Tahun 2005, oleh negara Indonesia, hak asasi manusia terdiri dari  dua  jenis.  Hak  Asasi  Manusia:  Pertama,  yang  tidak  boleh  dikurangi pemenuhannya  oleh  siapapun  termasuk  negara  dan  dengan  alasan  apapun  ( Non- Derogable Rights ), yang tidak boleh dikesampingkan dan atau ditunda karena bersifat absolute,  yaitu:  hak  atas  hidup,  hak  bebas  dari  penyiksaan,  hak  bebas  dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, hak bebas  dari  pemidanaan  yang  berlaku  surut,  hak  sebagai  subjek  hukum,  hak  atas kebebasan  berpikir,  keyakinan  dan  agama.  Kedua,  yang  dapat  dikesampingkan pemenuhannya ( Derogable Rights ) karena ada yang lebih besar kepentingannya, yakni perlindungan  atas  hak  asasi  masyarakat  yang  lebih  luas;  seperti:  kebebasan berkumpul  secara  damai,  kebebasan  berserikat,  kebebasan  menyatakan  pendapat atau (baik lisan maupun tulisan). Dengan demikian PSBB dan larangan mudik pada waktu  lebaran  termasuk  hak  asasi  yang  dapat  dikesampingkan  mengingat  tujuan pemerintah memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Upaya sosialisasi di berbagai lini  harus  berpatokan  pada  semangat  dan  aksi  gotong-royong  serta  sikap  dan tindakan empatik.
Semua  elemen  masyarakat  bahu-membahu  turut  membantu  (uang,  barang)  bagi terdampak langsung-tidak langsung, dengan apresiasi tinggi, mencerminkan kohesi dan solidaritas sosial yang tinggi dan sangat responsif.  Perhatian dan menginfokan golongan  yang  membutuhkan  bantuan  (JPS)  merupakan  sikap  dan  perilaku masyarakat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Francis Fukuyama mendefinisikan JPS sebagai rangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di  antara  anggota  suatu  kelompok  yang  memungkinkan  terjalinnya  kerjasama  di antara mereka.
JPS,  dapat  tersalurkan  dengan  saling  menginformasikan  golongan  yang membutuhkannya,  perilaku  yang  bisa  disebut  suatu  tindakan  altruisme,  yaitu semangat  untuk  membantu  dan  mementingkan  kepentingan  orang  lain.  Di  masa Covid-19  ini,  tercermin  banyak  perilaku  dan  tindakan  altruisme  dan  heroik  yang dilakukan oleh para tenaga medis (dokter dan perawat) berjibaku hingga tidak sedikit dari  mereka  yang  meninggal  dunia.  Demi  kesembuhan  warga  masyarakat  yang terpapar  Covid-19,  mereka  mengorbankan  tenaga,  waktu,  keluarga,  dan  bahkan nyawa.  Kisah  altruisme  juga  banyak  dilakukan  masyarakat,  baik  secara  individu maupun  kelompok  (organisasi  maupun  komunitas).  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia  (LIPI)  mengatakan,  penguatan  kohesi  sosial  melalui  pemberdayaan solidaritas  masyarakat    penting  dalam  pencegahan  penyebaran  virus  corona  yang semakin  masif  ini.  Kekuatan  kohesi  dan  solidaritas  sosial  telah  terbukti  dalam menghadapi dan mempercepat pemulihan bencana alam dan nonalam.
Penguatan sosial ekonomi di masa Covid-19 merupakan bagian dari kehidupan sosial, jaringan,  norma,  dan  kepercayaan  serta  kehidupan  ekonomi  yang  mendorong tumbuhnya  partisipatif  dari  semua  aspek  masyarakat  yang  diharapkan  dapat membentuk  kohesi  sosial  secara  lebih  efektif  bertindak  bersama  untuk  mencapai tujuan bersama. Selain itu, nilai-nilai altruisme yang tumbuh dan berkembang selama ini di masyarakat harus di hidupkan kembali yang dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat.  Kohesi  sosial  merupakan  solidaritas  sosial  berperan  sangat  penting dalam menjaga kohesi antarwarga dan menjadi alat kontrol sosial. Pandemi Covid-19
telah membawa berbagai dampak yang luas dan multi dimensi, sehingga mekanisme- mekanisme normal yang biasa dilakukan misalnya mengandalkan mekanisme pasar sulit untuk melakukan recovery. Dengan momentum pandemic Covid-19 ini, pikiran, sikap, dan tindakan sekretarian harus dicegah supaya tidak direproduksi secara terus- menerus.  Berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  juga  secara  simultan  harus didukung dengan kohesi sosial yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri.
Namun di tengah tingginya solidaritas masyarakat, muncul kecenderungan low trust masyarakat  terhadap  elite.  Fukuyama  mengatakan  trust  adalah  pengharapan  yang muncul  dalam  sebuah  komunitas  yang  berperilaku  normal,  jujur,  dan  kooperatif, berdasarkan  norma-norma  yang  dimiliki  ikut  memperkuat  rasa  kebersamaan. Masyarakat  yang  high  trust  adalah  masyarakat  yang  memiliki  solidaritas  sangat tinggi dan mau bekerja mengikuti aturan.  “Tersebar luasnya ketidakpercayaan ak an membebani seluruh aktivitas ekonomi masyarakat itu”, terjadi karena nilai -nilai dan norma-norma untuk kejahatan ipso facto, yang merepresentasikan ketiadaan kohesi dan  solidaritas  social  tersebut  sehingga  terjadi  pelanggaran  terhadap  norma komunitas/masyarakat.  Sangat  disesalkan/prihatin  di  tengah  derita  masyarakat terdampak, ditemukan sejumlah elite menyalahgunakan bansos untuk kepentingan pribadi/politik.
Keharusan  untuk  mengisolasi  diri  dari  dunia  luar  dan  ketidakpastian  kapan berakhirnya pandemi ini mempengaruhi tingkat kekhawatiran masyarakat. Kondisi ini  diprediksi  akan  mempengaruhi  kesehatan  mental  (dan  sosial)  setiap  individu. Pandemi  Covid19  adalah  telah  merupakan  suatu  momentum  yang  sudah menyebabkan  berbagai  perubahan  (tatanan  social,  ekonomi,  dan  budaya)  bagi masyarakat,  yang  juga  telah  membuat  perubahan  besar  dan  menciptakan ketidakpastian, maupun keselarasan di kehidupan bermasyarakat yang menghasilkan keberlanjutan  kohesi  dan  solidaritas  social  dalam  menghadapi  suatu  kondisi  yang sulit  dan bermasalah untuk mampu menanganinya secara bersama. Nilai-nilai  dan norma-norma yang menghasilkan kohesi dan solidaritas sosial harus secara substantif memasukkan  nilai-nilai  kejujuran,  pemenuhan  tugas,  dan  kesediaan  untuk  saling menolong.

## PENUTUP
Pandemi  COVID19  menyebabkan  perbedaan  pengeluaran  dari  kondisi  biasa.  56% responden  mengalami  peningkatan  pengeluaran,  44%  mengalami  peningkatan pengeluaran untuk bahan makanan dan suplemen kesehatan yang paling dominan (25%-50%), yang terkait anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dan meningkatkan imunitas  tubuh  dengan  memasak  makanan  sendiri  serta    meningkat  31%  aktivitas belanja online-nya. Pola konsumsi masyarakat selama pandemi ditunjukkan melalui tren global memasak dan makan di rumah. Dengan berkumpulnya keluarga di rumah, tingkat belanja makanan baik bahan mentah maupun makanan siap konsumsi, tingkat ketaatan terhadap himbauan dan protokol kesehatan dan pencegahan penularan oleh setiap individu menjadi lebih tinggi..
Pandemi  Covid-19  telah  membawa  berbagai  dampak  luas  dan  multi  dimensi, sehingga  mekanisme-mekanisme  normal  yang  mengandalkan  mekanisme  pasar misalnya sulit untuk melakukan recovery. Penyaluran program JPS harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan dan dampak social ekonomi pandemi Covid- 19. Urgensi, kebutuhan dan efektifitas penyaluran JPS didasari pemahaman dasarnya
suatu  analogi  berlanjutnya  kehidupan  dengan  baik,  bila  ada  sumber  penghasilan (termasuk  bantuan)  yang  siap  menopang  dan  menyokong  keberlanjutan penghidupan  terutama di  kondisi  dan  situasi  tidak  berpenghasilan.  Pemberian  JPS bagi  petani  kecil  (dan  masyarakat  menengah  ke  bawah)  rentan  terdampak  perlu dilakukan  secara  tepat  agar  efektif,  terkait  perannya  sebagai  produsen  sekaligus konsumen  yang  penanganannya  yang  dapat  bermanfaat  langsung  bagi  kelanjutan kehidupan  keluarga,  usahatani  dan  komunitasnya  (individu  level impact dan population/community-level impact ).
Menurunnya kapasitas kesetikawanan kolektif dan lemahnya kemampuan komunitas dalam melakukan local innovate untuk melakukan resiliensi kolektif, mengakibatkan semakin beratnya beban petani kecil di masa pandemic Covid-19. Menghadapi pola pandemi  Covid-19  berbeda  dengan  pola  tekanan  sosial  sebelumnya,  maka dibutuhkan  rancangan  dan  bentuk  program  JPS  yang  juga  berbeda.  Keberhasilan dalam  pelaksanaan  ketujuh  kegiatan  program  JPS,  harus  didasari  tepat  sasaran, sesegera mungkin, dan mekanisme penyalurannya seefisien mungkin.
Pandemi Covid-19 telah membuat perubahan besar dan menciptakan ketidakpastian di  kehidupan  masyarakat,  dimana  keharusan  untuk  mengisolasi  diri  dan ketidakpastian  kapan  berakhirnya  pandemi  mempengaruhi  tingkat  kekhawatiran (kesehatan  dan  ekonomi)  diprediksi  akan  mempengaruhi  kesehatan  mental  (dan sosial) setiap individu. Memelihara kohesi sosial di tengah pandemi Covid-19, kohesi dan solidaritas sosial berperan sangat penting dan menjadi alat kontrol sosial. Selain itu,  nilai-nilai  altruisme  yang  tumbuh  dan  berkembang  selama  ini  di  masyarakat harus di hidupkan kembali sebagai solidaritas sosial yang dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat.
Dengan  momentum  pandemik  ini,  solidaritas  sosial  mampu  digerakkan  dan diperkuat  sehingga  penyaluran  JPS  optimal.  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  juga  harus  didukung  dengan kohesi dan solidaritas social dan publik yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri. Setiap warga negara juga secara simultan harus memiliki kesadaran, kepedulian, dan kepercayaan baik kepada pemerintah maupun antar masyarakat guna mendukung keberhasilan mengatasi pandemi Covid-19.

## SIMPULAN DAN SARAN
• Wabah  pandemi  Covid-19  harus  dipercaya  keberadaan  dengan  tidak terprediksinya jangka waktu untuk pemulihan kenormalan kondisi dan situasi.
• Pertahanan  keamanan  pangan,  kehidupan  dan  ketahanan  sosial  membutuhkan perhatian yang lebih serius di masa oleh virus corona SARS-CoV-2 yang serba tidak menentu seperti sekarang ini.
• Program  JPS  merupakan  keniscayaan  yang  harus  dijalankan  pemerintah,  meski disertai intervesi dalam kelancaran pelaksanaan penyalurannya.
• Terjadinya berbagai Perubahan Sosial, ekonomi dan budaya terkait peran JPS di masa Covid-19
• Perlunya  memberdayakan  dan  meningkatkan  kohesi  dan  solidaritas  sosial  yang sangat penting dalam menjaga kohesi antarwarga dan menjadi alat kontrol sosial, disertai  nilai-nilai  altruisme  yang  tumbuh  dan  berkembang  selama  ini  di
masyarakat  harus  di  hidupkan  kembali  sebagai  solidaritas  sosial  yang  dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat.
• Perlunya  penyaluran  JPS  di  masa  pandemi  Covid-19  yang  pelaksanaannya terpelihara dengan kohesi dan solidaritas sosial, yang disertai solidaritas public.
• Perlunya  JPS  yang  disiapkan  menyokong  dan  menopang  kehidupan  terutama petani  kecil  dan  masyarakat  golongan  menengah  ke  bawah  yang  rentan  karena berbagai  keterbatannya,  bukan  untuk  bangkit  kembali,  melainkan  sebagai pencegahan  sebelum  terancam  kehidupan  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan hidup keluarganya.
• Sudah seharusnya pandemi Covid-19 menjadi suatu momentum telah membawa berbagai dampak yang luas dan multi dimensi. Sehingga, mekanisme-mekanisme normal  yang  misalnya  mengandalkan  mekanisme  pasar  sulit  untuk  melakukan recovery .

## DAFTAR PUSTAKA
Aiyer,  S.,  A.  Parker  and  J.  V.  Zyl.  1995. The  Myth  of  Large-Farm  Superiority  AGR Dissemination Notes. No. 6 (August  1995)  http://www-wds.worldbank.org/.....
Altieri, M. A. 1995. Agroecology: The  Science of Sustainable Agriculture. Boulder : Westview Press.
Amaluddin,  M.  1987.  Kemiskinan  dan  Polarisasi  Sosial:  Studi  Kasus  di  Desa  Bulugede,
Kendal, Jawa Tengah. UI-Press, Jakarta
Badan Pusat Statistik. 2020. Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha. BPS. Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2020. Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 2020. BPS. Jakarta
Elizabeth.  R,  Iwan  S.A.  2020.  Akselerasi  Hilirisasi  Produk  Agroindustri  Berdayasaing Mendongkrak  Kesejahteraan  Petani  Dan  Ekonomi  Pedesaan.  Mimbar  Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis.  Vol 6, No 2 (2019):
Juli 2020. Fak. Pertanian Univ. Galuh. Ciamis. Jawa Barat.
Elizabeth.  R.  2019.  Peningkatan  Dayasaing  Tanaman  Pangan  Melalui  Akselerasi
Agroindustri  Dan  Pemberdayaan  Kelembagaan  Pertanian. Mimbar  Agribisnis: Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah  Berwawasan  Agribisnis. Vol  5,  No  2
(2019):  Juli  2019.  Akreditasi  Nomor 34/E/KPT/2018 at SINTA  4 (S4)  rank. Accreditation  is  valid  from  December  10,  2018  to  December  10,  2023.  DOI: http://dx.doi.org/10.25157/ma.v5i2.2411
Elizabeth.  R.  2017.  Revitalisasi  Industri  Produk  Olahan  Dan  Pemberdayaan  Lembaga
Kemitraan  Mendukung  Peningkatan  Pemasaran,  Daya  Saing  Dan  Pensejahteraan Petani  Pisang.  Journal  of  Agricultural  Scienties.  UNES.  (Universitas  Ekasakti).
Padang  Sumatera  Barat.  Volume  2.  Issue  1.  June  2017.  ISSN  Cetak:  2528-5556.
ISSN Online: 2528-6226.
Elizabeth. R. 2017a. Akselerasi  Pemberdayaan Dan  Peningkatan Kompetensi  Dalam  Sistem Produksi Untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi di Indonesia. Volume 2. Issue 1. June  2017. ISSN Cetak: 2528-5556. ISSN Online: 2528-6226.
Eg Peter Hazell, January  2005. Is there a Future for  Small  Farms ?  Agricultural  Economics, Vol.  32, pp93-101.   doi:10.1111/ j.0169-5150.2004.00016.
Fatma  Gül  Ünal,  October  2006. Small  Is  Beautiful:  Evidence  of  Inverse  Size  Yield Relationship In Rural Turkey Policy Innovations .
http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01382
Francis  Fukuyama.  2002,  Trust:  Kebajikan  Sosial  dan  Penciptaan  Kemakmuran.  Penerbit Qalam, DIY.
Francis  Fukuyama.  2014. The  Great  Disruption :  Hakikat  Manusia  dan  Rekonstitusi  Tatanan Sosial.  Penerbit Qalam. DIY
Monbiot, G. 2008. Peasant Farmers Offer the Best  Chance  of  Feeding  the World . So why do we  treat  them  with  Contempt?  The  Guardian, 10 June 2008.
Mubyarto  dan  A.  Santosa.  2003.  Pembangunan  Pertanian  Berkelanjutan:  Kritik  terhadap Paradigma  Agribisnis. Artikel dalam Majalah Ekonomi Rakyat Th. II No. 3, Mei 2003. ( http://www.ekonomirakyat.org/edisi_15/artikel_7.htm ., 29 September 2020).
PRISMA.  2020.  Dampak  Covid-19  di  Pertanian  –  Perspektif  Petani.  Studi  kualitatif  terkait perubahan perilaku petani karena COVID-19 di empat provinsi target kerja PRISMA. 29 April  2020.  Field Update 1  Farmers  Behaviour  Change  A qualitative study regarding farmers behavior during Covid19 Pandemic. Kementerian PPN/BAPENAS. Australian Government.
Rosset, P.M. The Multiple Functions and Benefits of  Small  Farm  Agriculture  in  the  Context of  Global  Trade  Negotiations .  By  Ph.D.  September  1999.  Food  First/The  Institute for  Food  and  Development  Policy  Oakland,  CA  USA. http://www.foodfirst.org/ node/246 .
Soekartawi.  Sebuah  Catatan  Tentang  Definisi  Petani  Besar  Dan  Kecil.  Lektor  Madya  pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
Syahyuti. 2013. Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian. Forum Agro Ekonomi. Vol.31 No.1 Juli 2013:15-29. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Kementerian Pertanian. Jakarta
Syahyuti. 2012. Kelemahan Konsep  dan Pendekatan  dalam  Pengembangan  Organisasi  Petani: Analisis Kritis terhadap Permentan  No.  273  tahun  2007.  Analisis Kebijakan Pertanian Vol .10 No.2 tahun  2012.
Syahyuti. 2012. 35 tahun  Berkarya untuk Petani:  Sinopsis  Penelitian  PSE-KP  periode  1976- 2010. IAARD Press.
Tjondronegoro, S.M.P. 1984. Social Organization  and Planned Development in Rural Java: A Study  of  the  Organizational  Phenomenon  in  Kecamatan  Cibadak,  West  Java  and Kecamatan Kendal, Central  Java,  Singapore : Oxford University Press.
Tjondronegoro, S.M.P.  1999. Revolusi Hijau dan  Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa.  Dalam buku Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaano.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal. 22.
World  Bank.  2008.  World  Development  Report:  Agriculture for Development.
https://www.beritasatu.com/politik/628877-penyalahgunaan-bansos-untuk-kepentingan- politik-marak-terjadi
https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-
indonesia.html
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429062046-20-498263/calon-episentrum- corona-baru-semarang-surabaya-dan-makassar
https://nasional.kontan.co.id/news/pengangguran-akibat-COVID-19-bisa-melebihi- hitungan-pemerintah
https://nasional.kontan.co.id/news/pengangguran-akibat-COVID-19-bisa-melebihi- hitungan-pemerintah
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5011381/phk-tak-terbendung-bahaya- gelombang-kemiskinan-baru.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200519/9/1242697/anggaran-pemulihan-ekonomi- nasional-naik-2-kali-lipat-untuk-apa
https://money.kompas.com/read/2020/05/19/063600726/anggaran-pemulihan-dampak- pandemi-naik-jadi-rp-641-17-triliun-ini-rinciannya?page=all