## Politik Ekonomi Islam Dalam Pengendalian Inflasi

## Saparuddin Siregar
Dosen FEBI UIN Sumatera Utara saparuddinss@yahoo.com

## Abstract
Inflation  control  in  Indonesia  is  conducted  through  the  monetary  sector  by  the Bank  of  Indonesia  as  monetary  authority  through  coordination  with  several ministries  and  regional  leaders  by  means  of  TPID  (Tim  Pengendalian  Inflasi Daerah  –  Team  to  Control  Regional  Inflation).  However,  inflation  remains  high on average. Such situation is unwelcome for the economy, one major reason being the  general  reduction  of  societal  purchasing  power.  This  article  asserts  that political  economic  method  of  controlling  inflation  through  the  monetary  sector which  is  still  based  on  bank  interest  is  contradictive  due  to  its  very  nature  of increasing inflation. This method should be slowly changed to one that is based on profit-and-loss  sharing.  The  role  played  by  TPID  in  inflation  control  is  an  ideal concept  to  control  inflation  through  the  creation  of  a  perfect  market,  as  such TPID’s  seriousness  is  needed  to  execute  programs  which  can  contribute  to inflation  control.  Society  has  an  important  role  in  inflation  control  through  self- restraint  based  on  transaction  ethics.  Transaction  ethics  is  self-restrain  to  not increase price arbitrarily which could burden society itself. The amount of profit is indeed  not  limited,  but  it  will  be  more  socially  beneficial  (maslahat)  when  all society’s  members  exercise  self-restraint  and  do  not  raise  price  of  one  good arbitrarily, which can lead to  the increase of price of  other  goods  and prolonged inflation.
Keywords : inflation, monetary policy, transaction ethics, political economy

## Abstrak
pengendalian  inflasi  di  Indonesia  dilakukan  melalui  sektor  moneter  oleh  Bank Indonesia  sebagai  otoritas  moneter  melalui  koordinasi  dengan  beberapa kementerian  dan  para  pemimpin  regional  dengan  cara  TPID  (Tim  Pengendalian Inflasi  Daerah  -  Team  to  Control  Regional  Inflation).  Namun,  inflasi  rata-rata tetap  tinggi.  Situasi  seperti  ini  tidak  diinginkan  bagi  perekonomian,  salah  satu alasan  utama  adalah  pengurangan  daya  beli  masyarakat  umum.  Artikel  ini menegaskan bahwa metode ekonomi politik mengendalikan inflasi melalui sektor moneter  yang  masih  didasarkan  pada  bunga  bank  kontradiktif  karena  sifat  yang sangat meningkatkan inflasinya. Metode ini harus perlahan-lahan berubah menjadi salah satu yang didasarkan pada pembagian keuntungan-dan-kerugian. Peran yang dimainkan  oleh  TPID  dalam  pengendalian  inflasi  merupakan  konsep  yang  ideal untuk  mengendalikan  inflasi  melalui  penciptaan  pasar  yang  sempurna,  sebagai keseriusan  tersebut  TPID  ini  diperlukan  untuk  menjalankan  program-program yang dapat berkontribusi untuk mengendalikan inflasi. Masyarakat memiliki peran penting  dalam  pengendalian  inflasi  melalui  pengendalian  diri  berdasarkan  etika
transaksi.  etika  transaksi  menahan  diri  untuk  tidak  menaikkan  harga  seenaknya yang bisa membebani masyarakat itu sendiri. Jumlah laba memang tidak terbatas, tetapi  akan  lebih  menguntungkan  secara  sosial  ( maslahat )  ketika  semua  anggota masyarakat  mengendalikan  diri  dan  tidak  menaikkan  harga  yang  sewenang- wenangnya,  yang  dapat  menyebabkan  kenaikan  harga  barang  lainnya  dan berkepanjangan inflasi.
Kata Kunci: inflasi, kebijakan moneter, etika transaksi, ekonomi politik

## Pendahuluan
Mengamati  angka  inflasi  yang  terjadi  di  Indonesia  dalam  dua  dekade terakhir,  yaitu  sejak  1990  sampai  dengan  saat  ini  tahun  2013  (table-1), menunjukkan  akumulasi  yang  mencapai  259,76  %.    Ini  bermakna  bahwa  dalam tempo  23  tahun  telah  terjadi  kenaikan  harga-harga  sekelompok  barang  dan  jasa terpilih yang dikonsumsi masyarakat sebesar 259,76 % .
Apabila  inflasi  tahunan  dibawah  10%,  maka  inflasi  masih  tergolong rendah (low  inflation) atau  normal,  dimana  orang  masih  percaya  pada  uang  dan mau  memegang  uang.  Namun  jika  telah  berubah  menjadi galloping  inflation , yaitu  antara  20%  sampai  200%,  seperti  yang  terjadi  pada  tahun  1998  (77,63%) atau  meningkat  terus  menjadi hyper  inflation diatas  200%  setahun,  maka  secara rasional  orang  cenderung  tidak  mau  menyimpan  kekayaan  dalam  bentuk  uang, tetapi  segera  membelanjakannya  pada  asset-asset  seperti  emas,  tanah  dan bangunan.
Tabel-1 Angka Inflasi 1990-2013 Tahun Besarnya Inflasi Akumulasi inflasi Tahun Besarnya Inflasi Akumulasi Inflasi 1990 9,53 9,53 2002 10,03 180,73 1991 9,52 19,05 2003 5,06 185,79 1992 4,94 23,99 2004 6,4 192,19 1993 9,77 33,76 2005 17,11 209,3 1994 9,24 43 2006 6,6 215,9 1995 8,64 51,64 2007 6,59 222,49 1996 6,47 58,11 2008 11,06 233,55 1997 11,05 69,16 2009 2,78 236,33 1998 77,63 146,79 2010 6,96 243,29 1999 2,01 148,8 2011 3,79 247,08 2000 9,35 158,15 2012 4,3 251,38 2001 12,55 170,7 2013 8,38 259,76 Sumber http://www.bps.go.id/aboutus.php?inflasi=1
Inflasi  yang  tinggi  berdampaksangat  buruk  bagi  perekonomian,  terutama bagi  mereka  yang  berpendapatan  tetap.  Yaitu  semakin  rendahnya  daya  beli  atas perolehan  pendapatan.  Penurunan  daya  beli  ini  sangat  berbahaya  apabila menyangkut  pemenuhan  kebutuhan  pokok.  Inflasi  sering  pula  diikuti  penurunan tabungan  dan  atau  investasi  karena  tersedot  untuk  konsumsi.  Inflasi  adalah masalahutama dalam perekonomian negara, selain pengangguran danketidakseimbangan neraca pembayaran (Nopirin, 1997: 67).
Di  bidang  moneter,  laju  inflasi  yang  tinggi  dan  tidak  terkendali mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat, karena tingkat inflasi  yang tinggi  menyebabkan tingkat  suku bunga  riil  menjadi  menurun.  Suku bunga riil yang relatif rendah dibandingkan dengan suku bunga riil di luar negeri dapat  menimbulkan  pengaliran  modal  ke  luar  negeri,  yaitu  masyarakat  akat menyimpan  uangnya  ke  luar  negeri.  Rendahnya  kemampuan  perbankan menghimpun  dana  berakibat  rendahnya  kredit  yang  dapat  disalurkan  kepada masyarakat  untuk  kegiatan  investasi  di  sektor  riil,  hal  ini  mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja atau meningkatkan penganguran. Lebih lanjut laju  inflasi  yang  tinggi  menyebabkan  ketidakpastian  dalam  berusaha  sehingga menggangu  pertumbuhan  bank  karena  ketidak  mampuan  dunia  usaha  membayar bunga  kredit  dengan  baik.  Keadaan  inflasi  yang  tinggi  ( hyperinflation )  di Indonesia  tercatat  terjadi  pada  dekade  1960-an,  dimana  laju  inflasi  pada  tahun 1966 mencapai 650% (Pohan, 2008: 52).
Mengendalikan  inflasi  adalah  menjadi  tugas  Bank  Sentral  setiap  negara. Sebagaimana  halnya  di  Indonesia,  telah  diamanatkan  oleh  UU  23  tahun  2009 tentang Bank Indonesia, dimana pada pasal 7 diatur bahwa tugas dan fungsi Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai maksud itu Bank Indonesia berwenang:
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
c. mengatur dan mengawasi Bank.
Sesuai UU no 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada pasal “Pasal 34 diatur bahwa (1)  Tugas mengawasi Bank  akan  dilakukan  oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang independen,  dan dibentuk dengan undang-undang.  Selanjutnya sesuai  UU No 21 tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka  OJK  adalah  otoritas  yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap perbankan yang menggantikan peran Bank Indonesia.
Kebijakan  Moneter  ditetapkan  dan  dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia untuk  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah.  Kebijakan  moneter  ini  dilakukan melalui  pengendalian  jumlah  uang  beredar  dan  atau  suku  bunga.    Pada  pasal  10 UU  No  3  Tahun  2004  tentang  perubahan  atas  UU  No  23  Tahun  1999  tentang Bank  Indonesia,  diatur  bahwa  dalam  rangka  menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan moneter,  Bank Indonesia berwenang melakukan pengendalian moneter baik dengan prinsip bunga maupun prinsip syariah, dengan rincian:
a. menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikansasaran laju inflasi;
b. melakukan  pengendalian  moneter  dengan  menggunakan  cara-carayang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
2) penetapan tingkat diskonto;
3) penetapan cadangan wajib minimum;
4) pengaturan kredit atau pembiayaan.
Dalam  politik  Ekonomi  Islam,  penggunaan  suku  bunga  untuk mengendalikan  inflasi  adalah  suatu  yang  dilarang.    Bunga  identik  dengan  riba, karena  adanya;  1)  penetapan  keuntungan  di  awal  2)  tambahan  atas  nilai  pokok yang  berlipat  3)  pembebanan  risiko  dan  kerugian  kepada  peminjam  4) penzhaliman  dan  5)  motif  ingin  selalu  untung  (Musa,  1998:  354).  Upaya  untuk mengeliminasi  sistim  bunga  dalam  politik  ekonomi  Islam  dikemukakan  oleh Umar  Chapra  (1996:  24-31),  yaitu: Pertama, menggunakan  kontrol  kuantitatif, yaitu pengaturan simpanan pada banksentral ( reserve requirement ) , peningkatan kredit,  deposito  pemerintah,  bantuan  likuiditas  umum,penekanan  moral, equity- based  instrument, dan  perubahan  dalam  rasio  bagi  hasil. Kedua ,  merealisasikan tujuan-tujuan  sosial  ekonomi  dengan  dua  cara,  yaitumemanfaatkan  dana-dana sosial  yang  berasal  dari  kelebihan  transaksi  dibank  sentral  dan  bank  komersial untuk membantu masyarakat miskin danorientasi yang kuat pada alokasi kredit.
Selain  mengatasi  inflasi  melalui  instrumen  moneter,  pengendalian  akan lebih efektif apabila dilakukan pula melalui peran pemerintah dalam pengendalian harga.  Artikel  ini  akan  menguraikan  beberapa  strategi  pemerintah  menyangkut pengendalian  harga,  yaitu:  pengaturan  pasar  ( hisbah ),  produksi  barang  dan  jasa
yang  menyangkut  kepentingan  umum  dan  pembinaan  moral  masyarakat  dalam memelihara kestabilan harga sebagai bahagian dari politik ekonomi yang islami.

## Inflasi Dan Berbagai Penyebabnya
Routledge  Dictionary  of  Economics (2002),  inflasi  didefinisikan  sebagai suatu keadaan peningkatan harga yang terjadi terus menerus yang mengakibatkan turunnya  daya  beli  mata  uang  suatu  negara.  Keadaan  ini  disebabkan  oleh peningkatan jumlah uang beredar, kelebihan permintaan, peningkatan biaya hidup masyarakat  dan  prilaku  pasar  tenaga  kerja  dan  perubahan  biaya.    Selengkapnya definisi sebagai berikut:
A  general  sustained  rise  in  the  price  level  that  reduces  the  purchasing power of that country‟s currency. It has been ascribed to increases in the money  supply,  excess  demand,  rises  in  public  expenditure  (particularly in  times  of  war),  the  behaviour  of  the  labour  market  and  changes  in costs.
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga  Konsumen  (IHK).  Untuk  penghitungan  inflasi  di  Indonesia,  IHK dikelompokan  oleh  BPS  ke  dalam  7  kelompok  pengeluaran  (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu:
a. Kelompok Bahan Makanan
b. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
c. Kelompok Perumahan
d. Kelompok Sandang
e. Kelompok Kesehatan
f. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
g. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.
Disamping  pengelompokan  berdasarkan  COICOP  tersebut,  BPS  saat  ini juga  mempublikasikan  inflasi  berdasarkan  pengelompokan  yang  lainnya  yang dinamakan  disagregasi  inflasi.  Disagregasi  inflasi  tersebut  dilakukan  untuk menghasilkan  suatu  indikator  inflasi  yang  lebih  menggambarkan  pengaruh  dari faktor yang bersifat fundamental. Disagregasi inflasi  IHK tersebut dikelompokan menjadi:
a. Inflasi  Inti, yaitu  komponen  inflasi  yang  cenderung  menetap  atau persisten  ( persistent  component )  di  dalam  pergerakan  inflasi  dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
1) Interaksi permintaan-penawaran
2) Lingkungan  eksternal:  nilai  tukar,  harga  komoditi  internasional, inflasi mitra dagang
3) Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen
b. Inflasi  non  Inti ,  yaitu  komponen  inflasi  yang  cenderung  tinggi volatilitasnya  karena  dipengaruhi  oleh  selain  faktor  fundamental. Komponen inflasi non inti  terdiri dari :
1) Inflasi Komponen Bergejolak ( Volatile Food ) :
Inflasi  yang  dominan  dipengaruhi  oleh shocks (kejutan)  dalam kelompok  bahan  makanan  seperti  panen,  gangguan  alam,  atau  faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
2) Inflasi  Komponen Harga yang  diatur  Pemerintah ( Administered Prices ) :
Inflasi  yang  dominan  dipengaruhi  oleh shocks (kejutan)  berupa kebijakan harga oleh Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.
Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply ( cost push inflation ), dari  sisi  permintaan  ( demand  pull  inflation ),  dan  dari  ekspektasi  inflasi.  Faktor- faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak  inflasi  luar  negeri  terutama  negara-negara  partner  dagang,  peningkatan harga-harga  komoditi  yang  diatur  pemerintah  ( administered  price ),  dan terjadinya negative  supply  shocks akibat  bencana  alam  dan  terganggunya distribusi.
Demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap  ketersediaannya.  Permintaan  total  ( agregate  demand )  lebih  besar  dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh  perilaku  masyarakat  dan  pelaku  ekonomi  dalam  menggunakan  ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi cenderung bersifat adaptif atau forward looking . Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga  di  tingkat  produsen  dan  pedagang  terutama  pada  saat  menjelang  hari-hari besar  keagamaan  (lebaran,  natal,  dan  tahun  baru)  dan  penentuan  upah  minimum regional  (UMR).  Meskipun  ketersediaan  barang  secara  umum  diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada  saat-saat  hari  raya  keagamaan  meningkat  lebih  tinggi  dari  komdisi supply-
demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

## Sumber: Buku Petunjuk TPID halaman 3

## Cara Menghitung Inflasi
Sejak  Juli  2008,  paket  barang  dan  jasa  terpilih  sebagai  indikator  IHK dilakukan  atas  dasar  Survei  Biaya  Hidup  (SBH)  Tahun  2007,  di  66  kota  tahun 2007  yang  mencakup  284  sampai  441  komoditas.  IHK  mencakup  7  kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga,  transpor,  komunikasi,  dan  jasa  keuangan.  Lembaga  resmi  yang melaksanakan  survei  adalah  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  BPS  senantiasa memonitor  perkembangan  harga  barang  dan  jasa  tersebut  secara  bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern.
Metode yang digunakan dalam menghitung IHK adalah:
Dimana In= Indeks bulanan Pn= Harga pada bulan ke-n Pn-1=harga pada bulan ke-(n-1) Po= Harga pada tahun dasar Qo=Kuantitas pada tahun dasar
Persentase IHK (laju inflasi/deflasi) bulanan diperoleh dari
Dimana :
In=IHK bulan n In-1=IHK bulan n-1. Inflasi jika Nilai >0 Deflasi jika nilai <0
Perhitungan  perubahan  IHK  satu  tahun  dihitung  dengan  menggunakan metode point to point, tetapi sebelum April 1998 menggunakan metode kumulatif bulanan.

## Pengendalikan Inflasi dalam Politik Ekonomi Islam
Pengendalian  inflasi  dalam  politik  ekonomi  islam  utamanya  adalah menghindari  penggunaan  instrumen  yang  berbasis Riba (bunga),  menghindari gharar,  maysir dan zhulum .  Pengendalian  inflasi  di  Indonesia  diperankan  oleh 3(tiga)  pihak: pertama ;  oleh  Otoritas  Moneter,  yaitu  Bank  Indonesia  sebagai penerima  amanat  Undang-Undang. Kedua ,  Pemerintah,  yaitu  berbagai kementerian  dibawah  kordinasi  menteri  ekonomi  bersama  dengan  pemerintah daerah  dan ketiga ;  masyarakat  dalam  arti  luas,  selaku  pelaku  ekonomi.  Uraian berikut  ini  adalah  cara-cara  pengendalian  inflasi  oleh  ketiga  pihak  diatas  sesuai yang sejalan dengan politik Ekonomi Islam.

## Pengendalian Inflasi oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter
Bank  Indonesia  melakukan  pengendalian  moneter  dengan  empat  cara, yaitu; Pertama, operasi pasar terbuka ( open market operation ) di pasar uang baik
rupiah  maupun  valuta  asing. Kedua, penetapan  tingkat  diskonto  ( discount window ); Ketiga, penetapan  cadangan  wajib  minimum  ( reserve  requirement ); keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan.
Operasi  pasar  terbuka  oleh  Bank  Indonesia  adalah  dengan  melakukan kontraksi  terhadap  peredaran  uang  dengan  cara  Bank  Indonesia  menerbitkan instrumen surat berharga yang digunakan di pasar uang antar bank. Apabila Bank Indonesia bermaksud mengurangi peredaran uang di pasar, maka Bank Indonesia menawarkan  keuntungan  yang  menarik  atas  surat  berharga  yang  diterbitkannya agar  perbankan  cenderung  menempatkan  dananya  di  Bank  Indonesia.  Demikian sebaliknya  dengan  menurunkan  tingkat  keuntungan  surat  berharga,  maka perbankan  akan  terdorong  untuk  mencairkan  surat  berharganya  dan menyalurkannya  dalam  bentuk  pembiayaan  agar  memperoleh  return  yang  lebih tinggi.
Pengendalian  moneter  dengan  penetapan  tingkat  diskonto  adalah pemberian  pinjaman  jangka  pendek  yang  diberikan  Bank  Indonesia  kepada perbankan dalam rangka membantu kesulitan likuiditas. Besarnya pinjaman yang diberikan adalah sebatas memenuhi ketentuan GWM (Giro Wajib Minimum).
Pengendalian moneter melalui penetapan cadangan wajib minimum adalah penetapan  dana  minimal  masing-masing  perbankan  yang  harus  ditempatkan  di Bank Indonesia. Semakin besar persentase GWM yang ditetapkan, maka semakin besar  jumlah  dana  yang  harus  ditempatkan  di  Bank  Indonesia.  Ini  berarti  uang beredar  tersedot  ke  Bank  Indonesia.  Demikian  sebaliknya  jika  GWM dilonggarkan,  maka  perbankan  dapat  memperbesar  dana  untuk  dapat  disalurkan kepada masyarakat atau diedarkan.
Pengaturan  kredit  atau  pembiayaan  adalah  penetapan  ukuran  rasio  yang sehat  tentang  jumlah  kredit/pembiayaan  yang  disalurkan  terhadap  dana  pihak ketiga  ( Loan  to  deposit  ratio )  atau Financing  Deposit  Ratio .    Ratio  yang  tinggi akan menyebabkan bank rentan terhadap kecukupan likuiditas, namun sebaliknya rasio  yang rendah menyebabkan bank mengalami over liquid dan tidak optimum menghasilkan laba.
Uraian  dibawah  ini  adalah  pandangan  politik  ekonomi  Islam  terhadap cara-cara pengendalian moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter diatas.
a. Open Market Operations
Open  Market  Operation (operasi  pasar  terbuka)  masih  dapat  diterima dalam sistim moneter Islam sepanjang surat berharga yang diperdagangkan adalah instrumen  surat  berharga  islami,  yaitu  surat  berharga  tanpa  basis  bunga. Sehubungan dengan surat berharga yang tidak berbasis bunga ini, Bank Indonesia telah  memiliki  perangkat  surat  berharga  “Sertifikat  Investasi  Mudharabah  Antar Bank” (SIMA) dan “Sertifikat Bank Indonesia Syariah” (SBIS).
1)    Sertifikat  Investasi  Mudharabah  Antar  Bank  diatur  melalui  PBI  No.  : 9/5/PBI/2007Tentang  Pasar  Uang  Antar  Bank  Berdasarkan  Prinsip Syariah. “Sertifikat IMA”, adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untukmendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah. Adapun keuntungan yang  diperoleh  dari  Sertifikat  IMA  adalah  imbalan    sesuai  nisbah  bagi hasil yang disepakati antara bank penerbit dan bank yang membeli SIMA. Sesuai  SE  BI  No.9/8/DPM  tanggal  30  Maret  2007  tentang  Sertifikat Invesatasi  Mudharabah  Antar  Bank,  Sertifikat  IMA  mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
a) Diterbitkan dengan menggunakan akad Mudharabah;
b) Dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun valuta asing;
c) Dapat  diterbitkan  dengan  atau  tanpa  warkat  ( scripless ),  dengan sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut :
d) Berjangka  waktu  satu  hari  ( Overnight )  sampai  dengan  365  (tiga  ratus enam puluh lima) hari;
e) Dapat diperdagangkan (tradable ) sepanjang belum jatuh waktu.
2) PBI  No:  10/  11  /PBI/2008  Tentang  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah. Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  yang  selanjutnya  disebut  SBIS  adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata  uang  rupiah  yang  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia.  SBIS menggunakan  akad ju‟alah ,  yaitu  janji  atau  komitmen (iltizam )  untuk memberikan imbalan tertentu ( ‟iwadh/ju‟l ) atas pencapaian hasil (natijah ) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. SBIS  memiliki karakteristik sebagai berikut :
a) satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b) berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;
c) diterbitkan tanpa warkat (scripless) ;
d) dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan
e) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

## b. FPJPS
FPJPS (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah), diatur dalam PBI No 11/24/PBI/2009  Tentang  Fasilitas  Pendanaan  Jangka  Pendek  Syariah  Bagi  Bank Umum  Syariah.    PBI  ini  telah  diubah  dengan  PBI  No  14/20/PBI/2012  Tentang Perubahan  terhadap  PBI  No        11/24/PBI/2009  Tentang  Fasilitas  Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.
FPJS  adalah  fasilitas  pendanaanberdasarkan  prinsip  syariah  dari  Bank Indonesia  kepada  Bankyang  hanya  dapat  digunakan  untuk  mengatasi kesulitanpendanaan  jangka  pendek.  Kesulitan  Pendanaan  Jangka  Pendek  adalah suatu kondisi yang dialami Bank yaitu arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan  arus  dana  keluar  yang  dapat  menimbulkan  tidak  terpenuhinya  kewajiban GWM  dalam  mata  uang  rupiah  pada  Bank.Jangka  waktu  adalah  selama  14  hari yang  dapat  diperpanjang  sampai  90  hari.  Dalam  prakteknya,  penggunaan  FPJPS oleh  perbankan  syariah  adalah  pilihan  terakhir,  yaitu  apabila  bank    tidak  dapat memperoleh  lagi dari kalangan perbankan sendiri.
Bank  yang  mengalami  Kesulitan  Pendanaan  Jangka  Pendek  dapat memperoleh  FPJPS  dengan  memenuhi  persyaratansebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Bank  Indonesia,  antara  lain;  1)  FPJPS  hanya  dapatdiajukan  apabila Bank  memiliki  rasio  kewajiban  penyediaanmodal  minimum  8%.  2)  Pencairan FPJPS  dilakukan  sebesar  kebutuhan  Bank  untukmemenuhi  kewajiban  GWM dalam mata uang rupiah.
FPJPS yang diterima oleh Bank Syariah berdasarkan akad Mudharabah.Bank  Indonesia  memperoleh  imbalan  atas  setiap  FPJPS  yang diterima oleh Bank, dimana besarnya imbalan FPJPS dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasiimbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah  harikalender  penggunaan  FPJPS.  Besarnya  nisbah  bagi  hasil  bagi  Bank ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluhpersen).

## c. Reserve requirement tanpa bunga
Instrumen  moneter  dalam  bentuk  penetapan  reserve  requirement,  yaitu penetapan  Giro  Wajib  Minimum  perbankan  di  Bank  Indonesia  tanpa  imbalan bunga  adalah  instrumen  yang  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  instrumen moneter  (Isra,  2012:  92-94).  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  15/16/PBI/2013 Tentang  Giro  Wajib  Minimum  Dalam  Rupiah  dan  Valuta  Asing  Bagi  Bank Umum  Syariah  dan  unit  Usaha  Syariah,  mengatur  bahwa  Giro  Wajib  Minimum yang  selanjutnya  disingkat  GWM  adalah  simpanan  minimum  yang  wajib dipelihara  oleh  Bank  dalam  bentuksaldo  Rekening  Giro  pada  Bank  Indonesia yang besarnya ditetapkan 5% (lima persen) dari DPK dalam Rupiah dan 1 % dari DPK  dalam  Valuta  Asing.  Bank  Indonesia  tidak  memberikan  jasa  giro  kepada Bank  Umum  Syariah  maupun  UUS  atas  kewajiban  memelihara  Rekening  Giro Rupiah  dan  Rekening  Giro  Valas  pada  Bank  Indonesia  dimaksud  (PBI  No. 15/15/PBI/2013).  Dengan  demikian Reserve  Requirement adalah  bersesuaian dengan prinsip syarah.
d. Pengaturan Kredit / Pembiayaan
Pengaturan kredit/pembiayaan oleh otoritas moneter ini semata-mata pada asset liability management yang tidak terkait dengan pemberian imbalan ataupun bunga, sehingga tidak terdapat permasalahan dengan prinsip syariah.
Dari  empat  bentuk  pengendalian  inflasi  oleh  otoritas  moneter  dengan berbasis syariah seperti dikemukakan diatas, masih perlu dikritisi terhadap SIMA, FPJPS dan SBIS sebagai berikut:
Imbalan  SIMA  didasarkan  kepada  nisbah  bagi  hasil  mudharabah  pada bank  yang menerbitkan  SIMA, dengan demikian imbalan  yang diberikan berasal dari  pendapatan  riil  yang  diperoleh  oleh  bank  penerbit.  Hal  yang  sama  terhadap imbalan yang diperoleh Bank Indonesia dari FPJPS. Berbeda halnya dengan SBIS yang  diterbitkan  Bank  Indonesia,  dimana  dengan  akad  ju’alah  bank  Indonesia memberikan  keuntungan  kepada  Bank  Syariah  yang  membeli  SBIS  dimaksud. Permasalahannnya  adalah  ketika  Bank  Indonesia  tidak  memiliki  sumber pendapatan  yang cukup  dari transaksi riil  yang akan digunakan untuk  membayar imbalan atas penerbitan SBIS ini, maka imbalan SBIS ini dibiayai oleh penciptaan uang (pencetakan uang) oleh Bank Indonesia yang justru menjadi sumber inflasi. Karena  itu  untuk  mengendalikan  inflasi  seharusnya  Bank  Indonesia  tidak
melakukan pembayaran imbalan transaksi SBIS dengan akad ju‟alah ini melebihi pendapatan riil yang diperoleh Bank Indonesia. Dengan demikian sepatutnya akad yang digunakan adalah juga akad mudharabah.
Mencermati  laporan  keuangan  Bank  Indonesia  2014,  Beban  Operasi Moneter  2013  terdiri  dari  Beban  Operasi  Moneter  Konvensionalsebesar Rp15.657.707  juta  dan  Beban  Operasi  Moneter  Syariah  sebesar  Rp688.825  juta. Beban  operasi  moneter  konvensional  adalah  beban  yang  berbasis  bunga, sedangkan beban operasi monetter Syariah adalah pembayaran imbalan dimaksud. Kedua  pembayaran  ini  memicu  penciptaan  uang  oleh  Bank  Indonesia  yang selanjutnya  akan  memicu  inflasi.  Inilah  yang  seyogianya  dieliminasi  oleh  Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

## Pengendalian Inflasi oleh Pemerintah
Pengendalian  inflasi  oleh  pemerintah  yang  dimaksud  dalam  tulisan  ini adalah  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  beberapa  kementerian  di  negara Indonesia  yang  terkait  dengan  ekonomi,  seperti  (1)  Kementerian  Keuangan,  (2) Kementerian  ESDM,  (3)  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  (4) Bulog,  (5)  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  (6)  Kementerian Perhubungan,  (7)  Kementerian  Pertanian,  (8)  Kementerian  Perdagangan. Beberapa  kementerian  ini  berkordinasi  dengan  pemerintah  daerah  dalam  wadah Tim Pengendalian Inflasi (TPI).
Kementerian  dan  pemerintah  daerah  dapat  memiliki  akses  langsung  untuk mencegah  gangguan-gangguan  yangdipengaruhi  oleh  kejutan  di  sisi  penawaran ( supply schock ) yang bersifat struktural seperti dibawah ini (TPID, 2014: 16):
a. Mengatur Pasokan barang, dimana pada komoditas pertanian, terganggunya pasokan umumnya disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak kondusif  bagi  kuantitas  dan  kualitas  produksi  pangan  (misalnya  curah hujan  yang  berlebihan,  musim  kemarau  yang  berkepanjangan,  dan gangguan hama).
b. Mengawasi  distribusi  barang  agar  tetap  lancar,  khususnya  komoditas pertanian  dari  pusat  produksi  ke  daerah  pemasaran.  Mengatasi  gangguan distribusi  antara  lain  karena  kendala  infrastruktur  transportasi,  seperti: jalan rusak, dan lain-lain.
c. Menyiapkan  infrastruktur,  untuk  mendukung,  baik  dalam  rangka  proses produksi, distribusi, termasuk infrastruktur terkait energi.
d. Mengawasi  Struktur  pasar  dan  mekanisme  pembentukan  harga,  agar kompetitif khususnya pada beberapa komoditas pangan.
e. Mengawasi  agar  tidak  terjadi  praktek  spekulasi  dan  penimbunan  barang kebutuhan  pokok  dan  barang  strategis  terutama  pada  saat  terjadi  gejolak harga.
f. Mengatur  harga/tarif  jasa/komoditas  strategis  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  (administered  prices)  seperti  misalnya  TTL,  tarif  angkutan, BBM, dan LPG.
Pengaturan  pada  sektor  riil  melalui  Tim  Pengendalian  Inflasi  ini diperlukan,  mengingat  kebijakan  moneter  tidak  memadai  untuk  mengendalikan inflasi,  apalagi    permasalahaninflasi  yang  terjadi  umumnya  bersifat  multi  sektor dan  lintas  lembaga,  yaitu  terkaitdengan  aspek  perhubungan/distribusi  (Dinas Perhubungan),  perdagangan/tata  niaga  (Dinas  Perdagangan),  produksi/pasokan barang-barang  manufaktur  (Dinas  Perindustrian)  dan  pertanian  (Dinas  Pertanian dan  Badan  Ketahanan  Pangan)  serta  praktek  spekulasi  penimbunan  komoditas strategis (aparat penegak hukum).
Koordinasi oleh Tim pengendalian inflasi diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi  antara  Bank  Indonesia  dan  Pemerintah  yang  diselenggarakan  secara rutin  untuk  membahas  perkembangan  ekonomi  terkini.  Dalam  tataran  teknis, koordinasi  antara  Pemerintah  dan  BI  telah  diwujudkan  dengan  membentuk  Tim Koordinasi  Penetapan  Sasaran,  Pemantauan  dan  Pengendalian  Inflasi  (TPI)  di tingkat  pusat  pada  tahun  2005.  Anggota  TPI,  terdiri  dari  Bank  Indonesia  dan beberapa  kementerian  terkait  di  Pemerintah  Pusat,  yakni:  (1)  Kementerian Keuangan,  (2)  Kementerian  ESDM,  (3)  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian,  (4)  Bulog,  (5)  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  (6) Kementerian  Perhubungan,  (7)  Kementerian  Pertanian,  (8)  Kementerian Perdagangan, dan (9) BPS.
Lebih  lanjut,  karena  permasalahan  pengendalian  inflasi  di  daerah  perlu mendapat dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat, maka pada 2011 dilakukan kesepakatan  dalam  bentuk  Nota  Kesepahaman  (MOU)  antara  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Bank  Indonesia, dimana salah satu tindak lanjutnya adalah membentuk Kelompok Kerja Nasional
(Pokjanas) TPID, dengan maksud (i) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung  upaya  stabilisasi  harga  di  daerah,  (ii)  sinergi  sumber  daya  dalam rangka  koordinasi  dan  pemantauan  pelaksanaan  pengelolaan  inflasi  daerah.  (iii) pertukaran  data  dan  informasi  yang  terkait  dengan  upaya  stabilisasi  harga  di daerah.
Aturan  yang  lebih  konkrit  diterbitkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri pada  tanggal  2  April2013,  dengan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  (Inmendagri) Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa DiDaerah sebagai pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan koordinasi TPID dalam menjaga stabilitas harga, serta untuk penyeragaman struktur organisasi/kelembagaan TPID.
Langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  daerah  dalam  rangka  menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomisektor riil serta  menjaga  stabilitas  harga  barang  dan  jasa.  Tugas  dan  kewajiban  TPID sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  mendagri  adalahseperti  dibawah  ini (TPID, 2014: 12):
a. Memutuskan  kebijakan  yang  akan  ditempuh  terkait  pengendalian  inflasi daerah;
b. Memantau  dan  mengevaluasi  atas  efektifitas  kebijakan  yang  diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
c. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya  menjaga  keterjangkauan  barang  dan  jasa  di  daerah  untuk  ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
d. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
e. Melakukan  analisa  permasalahan  perekonomian  daerah  yang  dapat mengganggu  stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
f. Melakukan  inventarisasi  data  dan  informasi  perkembangan  harga  barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerahnya;
g. Mengidentifikasi  dan  menganalisa  permasalahan  perekonomian  daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
h. Menyampaikan  rekomendasi  yang  dapat  mendukung  perumusan  dan penetapan  standar  biaya  umum  terkait  dengan  perencanaan  dan penganggaran serta upahminimum di daerah;
i. Melakukan  komunikasi,  sosialisasi  dan  publikasi  serta  memberikan himbauan  ( moral  suasion )  kepada  masyarakat  mengenai  hal-hal  yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
j. Mengoptimalkan  penyediaan,  pemanfaatan  dan  diseminasi  data/informasi mengenai  produksi,  pasokan  dan  harga,  khususnya  komoditas  bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan  keterjangkauan  barang  dan  jasa  melalui  forum  Rapat Koordinasi
l. Wilayah  TPID,  Rapat  Koordinasi  Pusat  dan  Daerah,  serta  Rapat Koordinasi Nasional TPID.
m. Menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas  TPID  setiap  6  bulan  sekali  yang memuat:
1) Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
2) Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
3) Rumusan rekomendasi kebijakan;
4) Pelaksanaan kebijakan;
5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
6) Rencana program kerja tahun berikutnya.
n. TPID  Kabupaten/Kota  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  tugas  TPID kepada  Gubernur  setiap  minggu  pertama  bulan  Juli  dan  minggu  pertama bulan Januari.
Dalam  kaitan  dengan  pengendalian  inflasi  oleh  pemerintah,  terutama dalam  rangka  pengaturan  pasar  agar  terfasilitasi  pasar  yang  sempurna,  maka Politik  Ekonomi  Islam    sejalan  dengan  kebijakan  bahwa  pemerintah  tidak  dapat mematok harga suatu barang, karena akan menzalimi para pedagang. Inilah adalah pendapat  jumhur  ulama.  Namun  Imam  Malik  berpendapat  bahwa  pemerintah boleh  menetapkan  harga  apabila  harga  yang  tinggi  akan  membahayakan  bagi kepentingan  umum.  Jika  pedagang  menjual  sesuai  aturan  tetapi  harga  tetap  naik karena  sedikitnya  barang  dan  banyaknya  permintaan  (sesuai  dengan  hukum penawaran  dan  permintaan),  maka  pemerintah  tidak  akan  mencampuri  dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar (dikembalikan kepada Allah). Namun jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli memerlukannya, dengan maksud  agar  harga  melambung.  Maka  dalam  kasus  ini  pedagang  harus  rela
menerima  penetapan  harga  oleh  pemerintah.  Inilah  juga  yang  menjadi  pendapat Ibn Taimiyyah Qardhawi, 1995: 328-90.
Menyangkut  peran  pemerintah  dalam  pengendalian  inflasi,  Hasanuzzaman (1991: 331-7) merekomendasi tindakan dibawah ini:
a. Menjaga  kestabilan  harga  bahan  pokok.  Ini  dilakukan  dengan  membuat pengaturan  agar  harga-harga  bahan  pokok  tidak  mengalami  kenaikan melebihi  kemampuan  rakyat  banyak.  Pengaturan  dimaksud  adalah mencegah terjadi distorsi terhadap keseimbangan supply dan demand.
b. Mengamankan  pasokan  barang.  Ini  dilakukan  dengan  cara  menjaga kelancaran  arus  barang  dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana transportasi.
c. Peningkatan  Produksi.  Ini  dilakukan  terkait  dengan  menjaga  kecukupan pasokan barang-barang kebutuhan pokok. Ini juga terkait dengan saran dan prasarana prduksi yang perlu disiapkan oleh negara.
d. Melengkapi  fasilitas  umum.  Penyiapan  Pasar,  Sekolah,  Rumah  Sakit,  Air Minum, Jalan dan sebagainya.
e. Perencanaan Jumlah Penduduk. Alquran melarang untuk membunuh anak karena  takut  miskin,  rasul  juga  menganjurkan  agar  menikahi  gadi  yang perawan. Dari Nash ini dapat difahami bahwa pembatasan penduduk tidak dibenarkan jika didasarkan pada alasan ekonomi.
f. Pengawasan  Pasar.  Adalah  Institusi  Hisbah  yang  melakukan  pengawasan agar  tidak  terjadi  kecurangan  di  pasar,  seperti  penimbunan  barang, pencurian timbangan dan berbagai kecurangan.
.

## Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Inflasi
Sebagaimana  diuraikan  diatas,  inflasi  salah  satunya  disebabkan  oleh ekspektasi  dari  pedagang  dan  konsumen.  Pedagang  memiliki  kecenderungan untuk  menaikkan  harga,  antara  lain,  pada  ketika  mengetahui  gaji  pegawai  akan naik  atau  harga  BBM  (Bahan  Bakar  Minyak)  akan  naik.  Dengan  demikian kenaikan harga bukan didasarkan kepada mekanisme yang alamiah, tetapi semata- mata  disebabkan  faktor  psikologis.  Hal  yang  sama  terjadi  pada  konsumen,  yaitu jika ada kehawatiran harga akan naik pada waktu-waktu yang akan datang, maka terdapat pula kecenderungan untuk membeli stok barang yang lebih banyak. Pada
akhirnya  harga  terdorong  untuk  naik  karena  meningkatnya  permintaan  terhadap kuantitas barang.
Masyarakat  sesungguhnya  memiliki  peran  paling  utama  dalam mengendalikan  inflasi,  karena  masyarakatlah  yang  menjadi  pelaku  utama ekonomi. Penetapan harga naik atau turun dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat selaku  pembeli  dan  penjual  dalam  rangka  mencapai  titik  equilibrium  di  pasar. Pasar  adalah  pencerminan  dari  tarik  menarik  antara  permintaan  dan  penawaran itu, sebagaimana definisi:
A  Market  is  any  forum  in  wich  people  come  together  for  the  purpose  of exchanging ownership of goods or money. A Perfectly competitive free market is one in which no buyer pr seller has the power to significantly affect the prices at which goods are being exchanged (Velasquez, 2006: 197) .
Untuk mewujudkan pasar yang ideal (sempurna), harus dipenuhi 7 (tujuh) kriteria berikut:
a. Terdapat  banyak  pembeli  dan  penjual,  dimana  tidak  satupun  diantaranya yang menguasai pasar.
b. Masing-masing pembeli dan penjual dapat dengan bebas masuk pasar.
c. Setiap  pembeli  maupun  penjual  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang barang-barang yang dijual, neliputi kualitas, kuantitas dan harganya.
d. Barang  yang  diperjual  belikan  sama  sedemikian  rupa,  sehingga  seseorang tidak mempersoalkan darimana diperoleh maupun kemana akan dijual.
e. Biaya  dan  manfaat  memproduksi  atau  menggunakan  barang  yang dipertukarkan melekat pada masing-masing pembelian dan penjuaan barang dan tidak terkait dengan pihak lain.
f. Masing-masing penjual dan pembeli memaksimumkan kepuasannya.
g. Tidak  ada  campur  tangan  pemerintah  untuk  mengatur  harga,  kuantitas  dan kualitas barang yang dijual di pasar.
Ekspektasi  masyarakat  dalam  menuju  keseimbangan  harga  hendaknya didasarkan  pada  Etika  dalam  rangka  mewujudkan  kemanfaatan  maslahat  yang seluas-luasnya.  Maslahat  yang  seluas-luasnya  ini  dapat  dikaitkan  dengan  filsafat utilitarianism berikut:
Utilitarianism is a general term for any views that that holds that actions and policies should be evaluated on the basis of the benefits and costs they will be impose on society. In any situations, the “right” action or policy is the one will
produce the greatest  net  benefits  or the lowest  net  costs  (when alternatives have only net costs).
Cost and benefit perlu disadari tidak hanya menggunakan ukuran moneter seperti  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  dalam  satuan  uang  (moneter),  tetapi  juga termasuk  berbagai  keinginan  ( desirable  goods ),  seperti  waktu  luang,  kesehatan, kehidupan,  pengetahuan  dan  kebahagiaan)  (Velasquez,  2006).  Kemanfaatan dalam  kajian  Islam  adalah  kesesuaian  terhadap  asfek  dari Maqashid  al-Syariah , sebagaimana  teori  Abu  Ishak  Ibrahim  bin  Musa  atau  yang  lebih  dikenal  dengan julukan  al-Syatibi (730-790  H),  yaitu  untuk  tujuan  memelihara  agama, memelihara jiwa, memelihara aqal, memelihara keturunan dan memelihara jiwa.
Pembahasan  Etika  Bisnis  dalam  Masyarakat  Ekonomi  Syariah    adalah segala sesuatu yang menyangkut upaya mencapai keridhaan/suka sama-suka ( هع ضازت )  diantara  para  pihak  dalam  menetapkan  keuntungan  bertransaksi sebagaimana perintah Allah dalam Alquran surah An-Nisa’: 29
اَزَت هَع ًجَز ََٰجِت  َنُُكَت نَأ َٰٓ َّلَِإ  ِمِطََٰثۡنٱِت مُكَىَٕۡت مُكَن ََُٰ ۡمَأ ْآَُُٰهُكۡأَت  َلَ ْاُُىَماَء  َهِٔذَّنٱأٍََُّأَََٰٰٓٔ ْآَُُٰهُتۡقَت  َلَََ  ۡۚۡمُكىِّم  ٖض

## َّنِإ  ۡۚۡمُكَسُفوَأ
ا ٗمِٕحَر  ۡمُكِت  َناَك َ َّللَّٱ
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam  perdagangan yang  berlaku  atas  dasar suka  sama-suka di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah  Maha  Penyayang  kepadamu (Depag  RI, 2010: 83).
Untuk  mewujudkan  ridha  ini  masyarakat  perlu  menjunjung  etika  dalam mengambil  keuntungan.  Beberapa  pendapat  tentang  penetapan  keuntungan dikemukan para ahli sebagai berikut:
a. Ali  Muhyiddin  (2009:  14-5)  dalam  bukunya Fiqh  al-Bunuk  al-Islamiyyah menegaskan  bahwa  tidak  ditemui  dalam  Alquran  maupun  Sunnah,  Nash yang  terkait  dengan  kewajiban  atau  kebolehan  menetapkan  keuntungan dengan jumlah sepertiga, seperlima atau seumpamanya. Ini adalah pendapat yang  dinukilnya  dari  Yusuf  Qhardhawy,  yang  didasarkan  pada  riwayat bahwa  Rasulullah  SAW  pernah  membenarkan  pengambilan  keuntungan mencapai 100%   dan bahkan sebagian sahabat ada yang  berdagang dengan
keuntungan melebihi itu. Riwayat dimaksud terdapat dalam shahih Bukhary (1994: 3/225-6) sebagai berikut:
ِّدَحُٔ  ََّٓحْنا  ُتْعِمَس  َلاَق َجَدَق ْزَغ  ُهْت  ُةِٕثَش اَىَثَّدَح  ُنإَْفُس اَوَزَثْخَأ ِ َّاللَّ  ِدْثَع  ُهْت  ُِّٓهَع اَىَثَّدَح ْهَع  َنُُث
َن َِزَتْشاَف ًجاَش ًِِت ًَُن ِْزَتْشَٔ اًراَىِٔد ُياَطْعَأ َمَّهَسََ ًَِْٕهَع ُ َّاللَّ َّّهَص َِّٓثَّىنا  َّنَأَجََْزُع َعاَثَف  ِهَْٕتاَش ًِِت ًُ

## َباَزُّتنا َِزَتْشا  َُْن  َناَكََ ًِِعَْٕت ِٓف ِحَكَزَثْناِت ًَُن اَعَدَف ٍجاَشََ ٍراَىِٔدِت ُيَءاَجََ ٍراَىِٔدِت اَمٌُاَدْحِإ َحِتَزَن ًِِٕف
Urwah  melaporkan,  bahwa  Nabi  saw  memberikan  kepadanya  satu  dinar  untuk membelikan seekor  domba untuk rasul. Dengan  uang itu „Urwah ternyata dapat membeli dua ekor domba. „Urwah kemudian menjual salah satu Domba dengan memperoleh  harga  jual  satu  dinar.  Selanjutnya  „Urwah  kembali  kepada  Rasul dengan  menyerahkan  seekor  domba  dan  uang  satu  dinar  itu.  Atas  tindakan  ini Rasul SAW mendoakan semoga keberkahan atas  jual beli „Urwah dan sekiranya urwah  memperdagangkan  tanah  sekalipun,  maka  diharapkan  ia  akan  mendapat keuntungan dengannya.
b. Wahbah Zuhaily (2007: 3307) berpendapat bahwa salah satu etika jual beli adalah  tidak  berlebihan  dalam  mengambil  keuntungan,  misalnya  tidak melebihi  sepertiga  modal  barang  dagangan.  Ini  adalah  pandangan  ulama Malikiyah  yang  mendasarkan  pendapat  bahwa  jumlah  itulah  yang diperbolehkan dalam berwasiat.
c. Ibnu  Khaldun  (732-808  H)  (2011:  721),  dalam Mukaddimah menegaskan bahwa Pendapatan masyarakat dan penghidupan tergantung pada harga yang ideal  dan stabil, serta kondisi  pasar  yang baik.  Harga jual  yang  murah  atas suatu  komoditi  adalah  baik  bagi  masyarakat  umum  yang  membutuhkan komoditi itu, semisal bahan-bahan kebutuhan pokok.
d. Al-Ghazali  (450-501)  (2004:  2/104-5)  tidak  setuju  terhadap  laba  yang berlebihan. Jika seseorang penjual menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku umum, maka pembeli harus menolaknya. Harga normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga modal pembelian barang. Penjual seharusnya terdorong untuk memeroleh laba yang hakiki di akhirat.  Menurut  al-Ghazali  (2004:  2/103),  pasar  harus  berfungsi berdasarkan  etika  dan  moral  para  pelakunya.  Mengambil  keuntungan dengan cara menimbun barang menyebabkan kelangkaan adalah kezaliman. Iklan palsu adalah kejahatan. Informasi yang salah mengenai berat, jumlah, harga  dan  kualitas  adalah  penipuan.  Pengendalian  pasar  melalui  perjanjian
rahasia  dikalangan  pedagang  dan  manipulasi  harga  adalah  tindakan terlarang. Perilaku pedagang hendaklah mencerminkan kebajikan.
Para  pedagang  hendaknya  menyadari  dan  tidak  menaikkan  atau menetapkan harga yang tinggi tanpa alasan-alasan ekonomi yang benar seperti ke- empat  sebab  diatas.  Hal  ini  utamanya  terhadap  bahan-bahan  kebutuhan  pokok. Kestabilan  harga  secara  umum  perlu  dijaga.  Segala  bentuk  tindakan  untuk menaikkan harga yang dibuat-buat adalah dilarang (Mannan, 1980: 213).

## Kesimpulan
Pengendalian inflasi  melalui  sektor moneter  dalam  politik ekonomi  Islam adalah pengendalian  yang terhindar dari instrumen berbasis bunga. Pengendalian inflasi  oleh  otoritas  moneter  di  Indonesia  telah  menghadirkan  perangkat  dalam bentuk  SIMA  dan  SBIS  yang  menggunakan  akad  mudharabah  dan ju‟alah .
Kedua  akad  ini  masih  perlu  dikritisi,  yaitu  perolehan  imbalan  atau  pembayaran imbalan  seyogianya  didasarkan  pada  transaksi  riil.  Pemberian  imbalan  SBIS dengan  akad ju‟alah belum  murni  berasal  dari  sumber-sumber  yang  riil,  tapi masih  berasal  dari  penciptaan  uang  (mencetak  uang).  Inilah  yang  harus dieliminasi dalam politik ekonomi Islam secara bertahap.
Pemerintah telah menunjukkan upaya pengendalian inflasi dengan membentuk tim  yang  mengkordinasikan  antara  Bank  Indonesia  Kementerian  dibawah kordinasi  menteri  kordinator  perekonomian  dan  pemerintah  daerah.  Peran  yang dilakukan  TPID  ini  sejalan  dengan  politik  ekonomi  Islam,  yaitu  adanya pengawasan  pasar  agar  tercipta  pasar  yang  sempurna.  Karena  itu  diperlukan penguatan  terhadap  keberadaan  tim  ini  sehingga  mampu  memberikan  kontribusi bagi pengendalian inflasi.
Masyarakat  memiliki  peran  yang  penting  dalam  pengendalian  inflasi  melalui pengendalian  diri  yang  didasarkan  pada  etika  transaksi  sesama  anggota masyarakat.  Etika  transaksi  ini  adalah  pengendalian  diri  untuk  tidak  menaikkan harga  secara  semena-mena  yang  dapat  memberatkan  bagi  masyarakat  sendiri. Dalam  politik  ekonomi  Islam  masyarakat  memang  dibolehkan  mengambil keuntungan  tanpa  batasan,  namun  akan  lebih  maslahat  apabila  masing-masing menahan  diri  untuk  tidak  menaikkan  harga  yang  akibatnya  adalah  mendorong kenaikan  harga-harga  lainnya,  dimana  pada  akhirnya  terjadi  inflasi  yang berkepanjangan.

## Daftar Pustaka
Al-Quran,  Departemen  Agama  RI.  2010. Al-Hidayah  Al-Quran  Tafsir  Per  Kata Tajwid Kode Angka , Jakarta: PT Kalim.
Al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. 1994. Shahih al-Bukhari , Juz- 3, tk, Dar al-Fikr.
Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  15/16/PBI/2013  Tentang  Giro Wajib  Minimum  Dalam  Rupiah  dan  Valuta  Asing  Bagi  Bank  Umum Syariah dan unit Usaha Syariah.
Chapra, M. Umer, Monetary Management in an Islamic Economy , Islamic
Economic Studies, December 1996 vol. 4, No. 1.
Rutherford,  Donald.  2002. Routledge  Dictionary  of  Economics ,  second edition.London: Routledge.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid.  2004. Ihya  Ulumiddin ,  Juz-2,  Bab-4,  Fi  Ihsani  fi  al- Muamalat. Kairo: Dar al-Hadis.
Hasanuz Zaman, S.M. 1991. Economic Functions Of An Islamic States : The Early Experiences. Karachi: International Islamic Publisher.
ISRA.  2012. Islamic  Financial  System:  Principal&  Operations .  Kuala  Lumpur: ISRA.
Ibnu Khaldun. 2011. Mukaddimah, terjemahan. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
Mannan,  M.  A,  1980. Islamic  Economics  Theory  and  Practice. Delhi:  Idarah-I Adabiyat-I Delli.
Musa, Kamil, 1998. Al-Ahkam al-Mu‟amalat , Muassasah ar-Risalah, Beirut.
Nopirin. 1997. Ekonomi Moneter . Yogyakarta: BPFE.
Pohan,  Aulia.  2008. Potret  Kebijakan  Moneter  di  Indonesia .  Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada.
POKJANAS TPID. 2014. Buku Petunjuk TPID . Jakarta: POKJANAS TPID.
Qardhawy, Yusuf. 1995. Daur al-Qiyami wa al-Akhlaqi fi al-Iqtishadi al-Islamiy . Kairo: maktabah wahbah.
Al-Qarhu Dagiy, Ali Muhyiddin. 2009. Fiqh al-Bunuk al-islamiyyah . Beirut: Dar Al-Basya’ir al-islamiyyah.
Undang-Undang RI No. 3 tahun 2004 tentang Perubahaan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Velasquez,  Manual  G.  2006. Business  Ethics:  concept  and  Cases, (New  Jersey:
Pearson Education Inc.
Al-Zuhaily,  Wahbah.  2007.  Gmm, al-Fiqh  al-Islamiy  wa  Adillatuh ,  Jilid  5. Damaskus: Dar al-Fikr.
http://www.bps.go.id/hasil_publikasi/SI_2014/index3.php?pub=Statistik%20Indo nesia%202014 download 2 Sept 2014