## ARTIKEL

## Studi Deskriptif Riset Kebijakan Tentang Hak-Hak Difabel di Indonesia

## Descriptive Study of Policy Research on Disability Rights in Indonesia
Okki Chandra Ambarwati 1* , Amalina Niara Putri
2 , Riant Nugroho 3
1 Badan Perencanan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah
2 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
3 Rumah Reformasi Kebijakan
ENVELOPE okki.ambarwati @ gmail.com
Abstrak: Paradigma tentang difabel saat ini telah mengalami perkembangan. Dimulai dari terminologi difabel yang telah berevolusi dan kebijakan yang mengaturnya. Perkembangan lainnya diwujudkan dengan semakin berkembang pula komunitas, lembaga, studi, riset kebijakan dan unsur lainnya yang konsen dengan peningkatan harkat martabat difabel. Tujuan penelitian ini adalah melihat tren penelitian kebijakan yang dilihat dari model penelitian kebijakan dan tema penelitian berdasarkan hak- hak difabel yang diatur di dalam kebijakan. Teknik Sistematic Literature Review digunakan untuk menjaring literature terkait penelitian kebijakan difabel di Indonesia pada database scopus. Diperoleh 36 artikel yang relevan dengan penelitian kebijakan difabel di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa setelah adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mempengaruhi perkembangan penelitian kebijakan difabel di Indonesia. Model penelitian isi dan lingkungan kebijakan adalah model yang paling banyak digunakan di dalam riset. Sedangkan tren tema yang paling banyak dibahas adalah hak tentang  pendidikan, kesejahteraan sosial, keadilan dan perlindungan hukum, perlindungan bencana dan bebas dari stigma. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melihat penelitian dengan model implementasi dan evaluasi kebijakan. Implikasi praktis lebih lanjut dibahas di dalam artikel.
Abstract: The current paradigm regarding disability has evolved. Starting from the terminology of the difable that has evolved and the policies that govern it. Other developments are manifested by the growing community, institutions, study, policy research and other elements that are concerned with increasing the dignity of people with disabilities. The purpose of this research is to see trends in policy research as seen from policy research models and research themes based on the rights of people with disabilities as regulated in policies The Systematic Literature Review technique was used to collect literature related to disability policy research in Indonesia in the Scopus database. There were 36 articles relevant to research on disability policy in Indonesia. The results show that following Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities influenced the development of disability policy research in Indonesia. The policy content research model and the policy environment are the most widely used models in research. Meanwhile, the most discussed theme trends are the right to education, the right to social welfare, the right to justice and legal protection, the right to disaster protection and the right to be free from stigma. Recommendations for further research are to look at research with policy implementation and evaluation models. Further practical implications are discussed in the article.
 OPEN ACCESS
Citation: Chandra Ambarwati, O., Niara Putri, A., & Nugroho, R.  (2022). Studi Deskriptif Riset Kebijakan Tentang Hak-Hak Difabel di Indonesia. Matra Pembaruan. 6(1), 29-41 Received: July 16, 2022 Accepted: May 11, 2022 Published: May 31, 2022
© The Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.
Kata Kunci: Difabel, Riset Kebijakan,  Model Penelitian Kebijakan, Hak- Hak Difabel.
Keywords: Disabilities, Policy Research, Policy Research Model, Rights of People with Disabilities.

## I.  Pendahuluan
Difabel merupakan kelompok di masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal berpartisipasi di kehidupan karena memiliki perbedaan kemampuan yang dimiliki. Mengutip data Susenas tahun 2018 terdapat 14,2 % difabel di Indonesia ( BPS, 2018 ). Sedangkan data dunia yang dikutip dari laman World Health Organization (WHO), bahwa lebih dari satu miliar orang di dunia diperkirakan adalah difabel. Jumlah ini setara dengan sekitar 15% dari populasi dunia. Jumlah difabel ini merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia. Meningkatnya difabilititas sebagian dikarenakan populasi yang menua dan peningkatan kondisi kesehatan kronis ( WHO, 2021 ). Pandangan mengenai difabel di masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada berbagai macam konsepsi mengenai difabel sebagai cerminan bagaimana pergulatan masyarakat dalam menilai difabel. Konsepsi ini menjadi arena pertarungan makna atas difabilitas. Tohari (2012) telah mengelaborasi konsepsi difabilitas khususnya yang ada di Jawa menjadi beberapa macam konsepsi. Pada awalnya konsepsi difabel dipandang sebagai orang sakti yang mempunyai kekuatan luar biasa dan harus dihormati. Di dalam konsepsi ini difabel juga menjadi bagian dari masyarakat, dimana difabel dalam berbagai ragamnya telah muncul di tokoh pewayangan. Konsepsi selanjutnya adalah difabel dari pandangan medis. Dalam pandangan medis difabel dianggap sebagai sesuatu hal yang sakit, bermasalah dan perlu diobati. Pandangan ini diawali masuknya kolonial ke nusantara yang diiringi berkembangnya dunia kedokteran modern ke Indonesia. Dari konsepsi ini Tohari (2012) menegaskan perubahan drastis dari  sakti menjadi sakit. Keadaan kelainan yang ada di tubuh tidak lagi berhubungan dengan kesaktian, namun berhubungan dengan kemampuan dokter dalam menata tulang, menjelaskan aliran darah, atau memberikan informasi tentang virus serta bakteri yang ada dalam tubuh. Kemudian perkembangan konsepsi difabel selanjutnya berkaitan dengan pendekatan model sosial. Pendekatan ini menggugat ortodoksi lama bahwa difabel adalah manusia “menyimpang” atau “tidak normal” dan asumsi dominan bahwa difabel semata-mata urusan medis. Tujuan dari gerakan ini adalah menghapus segala penindasan dan eksklusivitas sosial terhadap difabel, dan mewujudkan terjaminnya partisipasi penuh difabel dalam masyarakat. Mengenai konsepsi ini, penulis akan menggunakan istilah Different ability / difabel dalam penulisan artikel ini. Different ability / difabel merupakan pengakuan adanya perbedaan kemampuan karena pada dasarnya mereka mampu hanya saja berbeda. Sedangkan untuk kata disabilitas digunakan saat mengutip teks asli dari aturan atau judul asli dari literatur yang diperoleh.
Perhatian dunia terhadap hak-hak difabel juga berkembang dengan adanya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini merupakan perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat para difabel, dimana negara yang terlibat dalam konvensi ini berkewajiban untuk melindungi, mempromosikan dan menjamin pemenuhan hak-hak difabel dan juga setara dimata hukum. Perjanjian ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006. Indonesia termasuk negara yang menandatangi perjanjian ini, implikasinya kebijakan di Indonesia juga dipengaruhi dengan paradigma di konvensi ini. Kebijakan memiliki peran penting untuk membawa suatu bangsa menuju bangsa yang unggul. Secara kepustakaan kebijakan ini adalah public policy atau kebijakan publik. Secara sederhana kebijakan publik berarti setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat  transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan ( Nugroho, 2014 ). Kebijakan tentang difabel adalah salah satu dari kebijakan publik. Kebijakan di Indonesia mengenai difabel ada sejak munculnya UU 4/1997 dan PP 43/1998 yang ada di pasal 5,6 dan 14. Selain itu pasal-pasal yang terkait difabilitas tertuang juga di UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 41 ayat 2), UU 28/2002 tentang Pembangunan Gedung (pasal 27) dan UU 25/2009 tentang Layanan Publik (pasal 29). Kemudian adanya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan undang-undang sebelumnya yang dipandang belum menggunakan pendekatan hak asasi manusia.
Kebijakan mengenai difabel dari pemerintah pusat sampai daerah telah mulai berkembang. Adapun manifestasi perkembangan kebijakan setelah adanya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah 8 Peraturan Pemerintah dan 1 Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam perpres yang telah diterbitkan pada tahun 2020 yang berhubungan dengan difabel. Kemudian di sejumlah daerah di Indonesia juga telah memiliki perda terkait difabel.
Berkembangnya pandangan mengenai difabilitas diikuti pula berkembangnya kebijakan terkait difabel.  Dimulai dengan pendekatan yang digunakan dari semula charity based bergerak menuju right based .  Kemudian penggunaan kata difabel atau disabilitas yang dinilai lebih humanis dibanding penyebutan sebelumnya. Penyebutan ini secara nyata berubah dari UU 4/1997 yang menggunakan terminologi “cacat” yang  artinya  lebih  kepada  kata  rusak.  Kemudian  dengan  adanya  ratifikasi  terkait hak penyandang disabilitas secara global dalam beberapa regulasi nasional mulai menggunakan terminology “disabilitas” dilembar kebijakan. Pelabelan disabilitas dalam masyarakat dan perundang-undangan Indonesia telah berubah.
Selain berevolusinya terminologi difabel, perkembangan lainnya diwujudkan dengan semakin berkembangnya pula komunitas, lembaga, studi dan unsur lainnya yang konsen dengan peningkatan harkat martabat difabel. Dengan adanya perkembangan kebijakan terkait difabel di Indonesia, berkembang pula riset kebijakan difabel di Indonesia. Riset dan kebijakan keduanya idealnya mempunyai keterikatan. Asmara, (2016) menyebutkan pentingnya riset kebijakan dalam pembuatan kebijakan publik yang unggul di Indonesia. Penelitian kebijakan menjadi salah satu bidang kajian penting dalam ilmu sosial. Mengutip data dari Nugroho (2014) bahwa ada lebih dari 50% penelitian berkenaan dengan kebijakan secara langsung, dan sekitar 25 % berkenaan secara tidak langsung. Namun demikian, ternyata sangat langka kepustakaan tentang penelitian kebijakan. Dengan kondisi tersebut, sebetulnya bagaimana tren riset kebijakan  difabel  di  Indonesia.  Pertanyaan  penelitian  secara  spesifiknya  artikel  ini meliputi: Bagaimana model penelitian kebijakan difabel di Indonesia? Isu apa saja yang dibahas dalam penelitian jika dilihat dari hak difabel yang diatur dalam kebijakan di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi latar belakang penulis untuk dicari jawabannya dalam artikel ini. Sehingga tujuan artikel ini adalah memotret riset terkait kebijakan difabel di Indonesia dengan metode Systematic Literature Review . Studi ini bermanfaat sebagai masukan bagi policy maker terkait kebijakan difabel di Indonesia. Selain itu, informasi dari studi ini akan sangat berguna untuk penelitian lebih lanjut mengenai tren penelitian dan menemukan novelty tentang riset kebijakan difabel di Indonesia.

## II. Metode
Metode penelitian ini menggunakan teknik tinjauan pustaka sistematis atau sering disebut dengan Systematic Literature Review (SLR). SLR merupakan suatu metode tinjauan pustaka yang dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasikan semua temuan suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya ( Kitchenham, & Charters, 2007 ). Tentunya untuk menghindari bias dan pemahaman subjektif penelitian, metode ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti prosedur atau tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan di SLR ini  meliputi: merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengevaluasi kelayakan data, menganalisis dan menginterpretasikan data yang relevan, dan mengatur dan menyajikan hasil.
Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana model penelitian kebijakan difabel di Indonesia dan isu-isu yang diangkat terkait dengan hak-hak difabel. Dari rumusan masalah ini, maka kata kunci yang digunakan untuk kata difabel adalah “difable” , “disabled” , “disability” , dan “disabilities” . Untuk menjangkau pustaka secara luas, penggunaan keyword menggunakan Bahasa Inggris. Kemudian agar secara khusus literatur memfokuskan diri terkait riset di Indonesia maka di setiap kata kunci di kombinasikan pencarian dengan kata kunci “Indonesia”. Selain itu, untuk melihat penelitian terkait kebijakan, maka kata kunci utama yang digunakan
adalah “policy” . Menurut Nugroho (2014) kebijakan formal dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: perundang-undangan, hukum dan regulasi. Maka keyword kombinasi yang ditambahkan adalah “legislation” , “law” dan “regulation” . Secara lebih jelasnya alur terbentuknya kata kunci dapat dilihat pada gambar 1, sedangkan kata kunci yang digunakan dalam SLR di penelitian ini dapat di lihat pada tabel 1.
Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)
Kata Kunci Asal Variasi kata kunci yang digunakan Kata Kunci yang terbentuk Difabel Difable Disabled Disabilities Disability 1. Difable + Indonesia+policy 2. Difable + Indonesia+law
3. Difable + Indonesia+regulation
4. Difable + Indonesia+legislation
5. Disabilities+ Indonesia+policy
6. Disabilities+ Indonesia+law
7. Disabilities+ Indonesia+regulation
8. Disabilities+ Indonesia+legislation
9. Disabled+ Indonesia+policy 10.  Disabled+ Indonesia+law 11.  Disabled+ Indonesia+regulation 12.  Disabled+ Indonesia+legislation 13.  Disability+ Indonesia+policy 14.  Disability + Indonesia+law 15.  Disability + Indonesia+regulation 16.  Disability + Indonesia+legislation Indonesia Indonesia Kebijakan Policy Legislation Law
Regulation
Sumber: diolah penulis, 2021
Penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari kata kunci yang telah ditentukan di database scopus ( https://www.scopus.com/ ). Scopus dipilih karena database ini banyak digunakan peneliti maupun akademisi sebagai rujukan untuk menilai sebuah jurnal atau penelitian yang berkualitas. Scopus sering juga digunakan untuk acuan menentukan kualitas seorang peneliti berdasarkan h-Index yang dimilikinya. Kata kunci yang terbentuk dimasukan  dengan pencarian yang memuat judul, abstrak dan keywords di database scopus. Pengumpulan data dilakukan penulis dengan membatasi publikasi yang dimuat berupa artikel yang ada di jurnal (disimbolkan di scopus dengan “ar”), artikel konferensi internasional (“cp”) dan artikel review (“re”).  Ketiga bentuk ini dipilih karena karakteristik tulisan dalam ketiga karya ilmiah ini perkembangannya cepat. Setelah itu dilakukan evaluasi kelayakan dengan kriteria tahun artikel yang digunakan adalah 10 tahun terakhir (2011-2021) dan relevansi susbtansi penelitian yang termuat di abstrak dengan rumusan masalah yang penulis tetapkan.  Kemudian literatur dianalisis dan di intrepretasikan serta hasilnya penulis sajikan dengan deskriptif. Analisis tematik digunakan untuk mencari jawaban model penelitian kebijakan dan tema/ isu yang dibahas diliteratur berdasarkan kebijakan difabel di Indonesia. Adapun secara ringkasnya tahapan SLR ini dapat dilihat pada tabel 2.
No Tahap Uraian 1 Merumuskan masalah Kata kunci yang digunakan ada 16 yang terbentuk (lihat di tabel 1 ). 2 Mengumpulkan data Database yang digunakan adalah scopus di laman https://www.scopus.com/. Gambar 1 . Alur Pembentukan
Kata Kunci.
Tabel 1 . Kata Kunci yang Digunakan.
Tabel 2 . Tahapan Tinjauan Sistematik Review .
No Tahap Uraian Pengumpulan data terakhir dilakukan penulis pada  22 April 2021 3 Mengevaluasi kelayakan data Pembatasan pencarian dilakukan 10 tahun terakhir dan bersumberd dari artikel, artikel konferensi internasional dan artikel review. 4 Menganalisis dan menginterpretasikan data yang relevan, Artikel dianalisis dipilah yang relevan dengan rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya atau tidak. 5 Mengatur dan menyajikan hasil Data disajikan di tabel dan uraikan secara deskriptif kemudian dianalisis tematik untuk menjawab rumusan masalah lebih lanjut.
Sumber: diolah penulis, 2021

## III.  Hasil dan Pembahasan
Sebelum melakukan pencarian dengan keyword yang telah ditentukan, penulis melakukan penelusuran secara umum dengan keyword difabel di Indonesia ( disabilities in Indonesia ).  Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran penelitian difabel secara umum di Indonesia. Adapun hasil dari pencarian gambaran umum riset difabel di Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.
Sumber: diolah penulis dari scopus (2021)
Dari data diatas diperoleh bahwa mulai tahun 2016 telah menunjukkan perubahan yang  cukup  signifikan  penelitian  mengenai  difabel  di  Indonesia.  Tahun  mulai meningkat dan berkembangnya penelitian difabel di Indonesia adalah tahun yang sama dengan pembaharuan kebijakan difabel di Indonesia (UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas).
Kemudian dari hasil pencarian keyword selanjutnya yakni terkait kebijakan difabel di Indonesia, diperoleh pustaka sebanyak 209 artikel. Setelah dilakukan evaluasi diperoleh hasil 113 artikel. Dari hasil pencarian, ditemukan bahwa penggunaan kata kunci “disabilities” dan “disability” yang dikombinasikan dengan keyword apapun memperoleh hasil yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada nomor 5-8 dan 13-16 di tabel 3.
No Kata Kunci Jumlah Relevansi Relevansi 1 Difable+Indonesia+policy - - 36 2 Difable+Indonesia+law - - 3 Difable+Indonesia+regulation 1 1 4 Difable+Indonesia+legislation - - 5 Disabilities+Indonesia+policy 53 20 6 Disabilities+Indonesia+law 17 12 7 Disabilities+Indonesia+regulation 17 13 8 Disabilities+Indonesia+legislation 5 3 9 Disabilities+Indonesia+policy 11 6 10 Disabled+Indonesia+law 5 4
Gambar 2. Filter Tahun Hasil Pencarian Difabel di Indonesia.
Tabel 3. Perolehan pustaka berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan.
No Kata Kunci Jumlah Relevansi 11 Disabled+Indonesia+regulation 7 5 12 Disabled+Indonesia+legislation 1 1 13 Disabilities+Indonesia+policy 53 20 14 Disability+Indonesia+law 17 12 15 Disability+Indonesia+regulation 17 13 16 Disability+Indonesia+legislation 5 3 Total 209 113 36 Sumber: diolah penulis, 2021
Dari hasil pencarian diperoleh bahwa lebih dari separuhnya tidak relevan dengan permasalahan di penelitian ini. Relevansi ini mencakup substansi, kebaruan tahun terbit, selain itu terjadi duplikasi artikel. Kemudian setelah melalui proses evaluasi, artikel yang relevan dengan topik permasalahan di artikel ini adalah berjumlah 36 artikel. Adapun tahun terbit dari 36 artikel yang relevan dalam penelitian ini dapat dilihat pada grafik 1.

## Sumber: diolah penulis, 2021
Dari  grafik  diatas  diperoleh  hasil  bahwa  paling  banyak  penelitian  yang  relevan dengan topik ini adalah ditahun 2019. Sedangkan terendah adalah ditahun 2011 dan tahun 2012 yakni 0 artikel. Jika dilihat dari garis linier, grafik diatas menunjukkan tren kenaikan.
Model penelitian kebijakan menurut Nugroho (2014) diantaranya meliputi: penelitian tentang isi, implementasi, kinerja/evaluasi dan lingkungan kebijakan. Penelitian tentang isi kebijakan adalah penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya. Sedangkan penelitian tentang implementasi kebijakan adalah penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Kemudian penelitian tentang kinerja kebijakan berkenaan dengan pencapaian dari suatu kebijakan dibandingkan target atau rencana pencapaian yang diharapkan. Terakhir, penelitian tentang lingkungan kebijakan berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perumusan, implementasi dan kinerja ( Nugroho, 2014 ).  Klasifikasi model penelitian kebijakan menurut Nugroho, (2014) ini adalah yang digunakan penulis dalam menganalisis secara tematik dari pustaka yang diperoleh di penelitian ini.  Adapun klasifikasi literatur yang diperoleh  dilihat dari model kebijakan penelitian dapat dilihat pada tabel 4.
No Model Penelitian Kebijakan Penulis Jumlah 1 Penelitian tentang isi kebijakan Asnan et al. , (2020); Faragher et al ., (2021); Farida et al. , (2020); Ha K.-M., (2016); Loreman et al. , (2013); Malik et al. , (2021); Nazifah et al. , (2021); Pertiwi et al. , (2020);  Ratnawati, (2019); Silalahi et al. , (2020); Suharto et al. , (2016); Utami et al. ,
(2021); Wardana & Dewi, (2017) 13 2 Penelitian tentang implementasi kebijakan, Arlinwibowo et al. , (2021); Sumaryanti et al. , (2018); Safitri, (2020);
3
Grafik 1 . Jumlah terbitan penelitian tentang difabel tahun 2011-2021.
Tabel 4. Tematik literatur dari Model Penelitian Kebijakan terkait difabel di Indonesia.
No Model Penelitian Kebijakan Penulis Jumlah 3 Penelitian tentang kinerja kebijakan. Hanum et al. , (2019); Sutandi et al. , (2019); Juniar
et al. , (2020); Santoso, (2019); 4 4 Penelitian tentang lingkungan kebijakan. Baharuddin & Dalle, (2019); Smith-Khan, et al. ,
(2015); Caron (2020); Fathoni, et al. ,, 2019); Gunarhadi et al. , (2018); Kristiana & Widayanti,
(2017); Kusumastuti et al. , (2014); Madyaningrum et al. , (2021); Mani et al. , (2018); Marella et al. ,
(2019); Mustika & Rahmayanti, (2019); Novianto et al. , (2020); Priebe, (2018); Ratnawati et al. , (2019); Simeu & Mitra (2019); Ulya, (2019). 16

## Sumber: Diolah penulis, 2021
Dari tabel 4, diperoleh hasil bahwa model penelitian lingkungan kebijakan dan model penelitian isi kebijakan paling banyak digunakan, sedangkan penelitian tentang implementasi dan evaluasi kebijakan pustaka yang diperoleh terbatas. Sehingga untuk mengisi terbatasnya riset terkait implementasi dan evaluasi kebijakan maka para akademisi atau peneliti disarankan menggunakan model ini untuk penelitian kedepannya. Penelitian implementasi kebijakan adalah penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan, sedangkan penelitian tentang kinerja kebijakan terkait dengan pencapaian kebijakan dari target yang diharapkan ( Nugroho, 2014 ). Dari kedua model ini dapat dilihat gambaran pelaksanaaan yang mencakup faktor kegagalan maupun keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan dan diperoleh capaian keberhasilan kebijakan mencapai tujuannya. Maka menjadi penting diperhatikan model penelitian ini untuk melihat kebijakan difabel di Indonesia.
Di UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diatur berbagai hak untuk difabel.  Dalam penelitian kebijakan difabel di Indonesia, persamaan dari paradigma yang dipakai adalah pembahasan mengenai hak difabel. Dari analisis tematik di literatur yang diperoleh, maka pembahasannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

## III.1. Hak Pendidikan
Di pasal 10 UU 8/2016 telah diatur hak pendidikan untuk difabel. Dalam pustaka yang diperoleh di penelitian ini, hak pendidikan adalah paling banyak yang dibahas. Terdapat 10 artikel yang membahas perkara hak pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan topik yang paling bersinggungan dengan hak difabel di bidang pendidikan. Model penelitian kebijakan yang digunakan literatur yang membahas hak pendidikan adalah terkait isi, implementasi dan lingkungan kebijakan. Faragher et al. , (2021) dengan model penelitian isi kebijakan melakukan penelitian mengenai pendidikan inklusi. Studi ini merupakan studi perbandingan dari beberapa negara, dimana Indonesia termasuk didalamnya. Dari perbandingan kebijakan tersebut telah diketahui bahwa telah terjadi perbedaan terminologi dan konsep mengenai pendidikan inklusi. Sedangkan Loreman et al. , (2013) dengan model penelitian yang sama telah melaporkan hasil studi internasional (Kanada, Australia, Hong Kong, dan Indonesia) yang memeriksa laporan guru pra-layanan untuk pendidikan inklusif. Kedua pustaka ini memiliki kesamaan model yakni isi kebijakan dan persamaan telah melakukan perbandingan kebijakan pendidikan inklusi. Kemudian Arlinwibowo et al. , (2021) dengan model penelitian implementasi  kebijakan  telah  mengidentifikasi  kesiapan  sekolah  dan  aspirasi  guru untuk kemajuan penyelenggaraan sekolah inklusif. Dengan model yang sama, Safitri (2020) dan Sumaryanti et al. , (2018) juga menggambarkan implementasi pendidikan inklusi di Indonesia, lokus daerah dan sub isu yang telah membedakan antara keduanya. Juniar et al. , (2020) dengan model evaluasi kebijakan  telah menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di Indonesia masih belum efektif, karena sejarah pendidikan terpisah, tidak berhasilnya implementasi regulasi, kurangnya pemantauan, anggaran yang tidak memadai dan upaya minimum untuk meningkatkan kesadaran. Akibatnya, meski Indonesia telah menunjukkan upaya penerapan pendidikan inklusif, para difabel masih kesulitan berada di sekolah khusus. Kemudian dengan model penelitian lingkungan kebijakan Kristiana & Widayanti, (2017) melihat hubungan beberapa faktor terhadap pendidikan inklusif. Dengan model yang sama Baharuddin
& Dalle, (2019) telah melihat teknologi dengan mengebangkan prototipe sistem eLearning di pendidkan inklusi. Demikian juga penelitian yang dilakukan Gunarhadi et al. , (2018) . Sedangkan Mustika & Rahmayanti, (2019) telah melihat lingkungan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan bagi kelompok difabel. Adapun tren lingkungan di model penelitian kebijakan ini mencakup teknologi, lingkungan sekolah dan lingkungan difabel itu sendiri yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusi.

## III.2. Hak Aksesibilitas
Di UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas  Pasal 18 mengatur bahwa difabel berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Dari pustaka yang diperoleh mengenai isu ini, semua literatur menggunakan model penelitian kebijakan evaluasi. Hanum et al. , (2019) telah mengevaluasi aksesibilitas Puskesmas P di Kota Bandung bagi penyandang disabilitas, sedangkan Sutandi et al. , (2019) telah mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pejalan kaki dan pemenuhan fasilitas berdasarkan regulasi di Indonesia. Pola kedua pustaka ini adalah sama- sama menggunakan model penelitian evaluasi kebijakan di isu hak aksesibilitas pada difabel. Penelitian ini juga berdekatan dengan salah satu hak lainnya difabel, yakni hak pelayanan publik serta hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yang diatur di UU 8/2016.

## III.3. Hak Bebas dari Stigma
Di UU 8/2016 difabel telah dijamin haknya bebas dari stigma. Dari pustaka yang diperoleh dengan menggunakan model penelitian isi kebijakan, Suharto et al. , (2016) telah memberikan kritik tentang masalah bahasa dan pelabelan orang dengan gangguan dan bagaimana hal itu mempengaruhi paradigma respons kebijakan dan layanan, dan akan berpengrauh terhadap peran masa depan orang yang memiliki perbedaan  kemampuan.  Secara  harfiah,  penggunaan  difabel  yang  lebih  bermakna kepada “perbedaan kemampuan”. Sedangkan makna kata disabilitas adalah “ketidakmampuan”. Padahal sebetulnya para difabel itu mampu hanya saja memiliki perbedaan kemampuan. Disabilitas terjadi karena lingkungan tidak mendukung sehingga kondisinya tidak mampu. Hal ini dirasa penting karena terminologi yang digunakan akan menentukan peran yang pada akhirnya membentuk sudut pandang di masyarakat Sehingga dari  pustaka ini, disarankan penggunaan kata difabel terutama di lembar kebijakan yang dibuat pemerintah. Dengan model penelitian yang sama, Wardana & Dewi (2017) telah menelusuri perkembangan kebijakan difabel yang baru dengan sebelumnya. Sedangkan Santoso (2019) dengan model penelitian evaluasi kebijakan telah melakukan penilaian awal terhadap platform media sosial yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan kesadaran disabilitas. Ketiga pustaka tersebut mempunyai persamaan topik yang dianalisis, yakni mengenai bagaimana menaikkan harkat martabat difabel.

## III.4. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi
Di UU 8/2016 telah dijamin hak difabel yang bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Ulya (2019) dengan menggunakan model penelitian kebijakan lingkungan telah melihat isu terkait pemasungan. Dari pustaka ini diperoleh kesimpulan bahwa perawatan gangguan mental membutuhkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk mencapai sistem yang menghormati hukum kesehatan mental dan standar bioetical. Pustaka ini berkaitan juga dengan hak kesehatan bagi difabel.

## III.5. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi
UU 8/2016 juga menjamin hak difabel tekait habilitasi dan rehabilitasi. Di pustaka yang diperoleh, dengan model lingkungan kebijakan Marella et al. , (2019) telah menyelidiki rehabilitasi kesehatan mata dengan melihat faktor yang mempengaruhi pengenalan,
yaitu, adopsi, implementasi dan kelanjutan. Faktor yang terkait dengan karakteristik inovasi (infrastruktur, peralatan, keterlibatan penyandang disabilitas, komunikasi inklusif), karakteristik penyedia layanan (motivasi, sikap, pelatihan), karakteristik organisasi (pengawasan, indikator, data), dan konteks sosial-politik (kebijakan, motivasi pengguna, dukungan keluarga, biaya, transportasi) sangat penting untuk mendukung proses pengenalan. Literatur ini berkaitan juga dengan hak kesehatan bagi difabel.

## III.6. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum
Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk difabel telah diatur di UU 8/2016 pasal 9. Pustaka yang membahas mengenai ini telah dilakukan oleh Farida et al. , (2020) , Ratnawati (2019) dan Malik et al . (2021) . Ketiga pustaka tersebut menggunakan model penelitian isi kebijakan yang melihat bagaimana perlindungan hukum bagi difabel di Indonesia dan menggambarkan peran regulasi nasional dan international dalam memberikan perlindungan hukum bagi difabel.

## III.7. Hak Kesehatan
Hak kesehatan difabel telah diatur di UU 8/2016 Pasal 61-74. Asnan et al. ,(2020) dengan menggunakan model isi kebijakan telah membahas parameter standar yang dibutuhkan dalam mengatur produksi kursi roda listrik di Indonesia. Topik ini juga terkait dengan hak rehabilitasi. Kemudian Ratnawati et al. , (2019) dengan model penelitian lingkungan kebijakan telah membahas tentang pentingnya pendidikan reproduksi bagi difabel khususnya remaja tunagrahita. Sedangkan Madyaningrum et al. , (2021) dengan model serupa telah mengeksplorasi hubungan antara indikator penyaringan biometrik dan penurunan aktivitas kehidupan sehari-hari di kalangan lansia Indonesia yang mendeteksi kedifabelan.

## III.8. Hak Kesejahteraan Sosial
Pasal 17 di UU 8/2016  telah mengatur hak kesejahteraan sosial untuk difabel yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan model penelitian lingkungan kebijakan Kusumastuti et al. , (2014) menyebutkan bahwa difabel memiliki risiko kemiskinan yang tinggi di Indonesia, dan terdapat prasangka yang kuat yang berasumsi untuk difabel bahwa mereka tidak produktif dan memiliki ketergantungan. Hal ini berkaitan juga dengan hak difabel bebas dari stigma. Sedangkan Novianto et al. , (2020) dan Mani et al. (2018) melihat bagaimana memenuhi aturan ketenagakerjaan bagi difabel. Kemudian Priebe (2018) menilai  seberapa  kuat  profil  difabel  terhadap  masalah  pengukuran.  Dengan  model yang sama Simeu & Mitra (2019) menganalisis dampak ekonomi dan mekanisme penanganan  yang  diadopsi  oleh  rumah  tangga  setelah  mengalami  difabilitas  fisik, dan Smith-Khan et al. ,(2015) mengidentifikasi difabilitas dalam populasi pengungsi. Kesamaan semua literatur di topik ini menggunakan model penelitian lingkungan kebijakan. Pembahasan literatur ini juga lekat dengan hak pendataan serta hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat bagi difabel.

## III.9. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi
Di UU 8/2016  Pasal 11 telah dijamin hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk difabel. Di pustaka yang diperoleh, Caron (2020) dengan menggunakan model penelitian lingkungan kebijakan telah mengukur hasil pasar tenaga kerja difabel di Indonesia dan membandingkannya dengan difabel. Sedangkan Nazifah et al. , (2021) dengan model penelitian isi kebijakan telah melihat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan mengikuti bidangnya tanpa mengurangi hak-hak mereka.

## III.10. Hak Perlindungan dari Bencana
Hak perlindungan dari bencana tertuang pada pasal 109 di UU 8/2016. Fathoni et al. , (2019) telah menganalisis hubungan peran guru dalam kurikulum yang dilaksanakan
dalam Kerentanan guru sekolah difabilitas di Kota Malang terkait perlindungan bencana dengan model lingkungan kebijakan. Kemudian Ha K.-M. (2016) dengan model  penelitian  isi  kebijakan  telah  mengidentifikasi  apa  yang  mendorong  inklusi spesifik difabel, kebutuhan dan partisipasi mereka ke dalam penanggulangan bencana dengan mempelajari kasus yang relevan dari Indonesia, Korea, dan Amerika Serikat. Pertiwi et al. , (2020) dengan menggunakan model yang sama telah memeriksa sejauh mana masuknya difabilitas dan representasi difabel dalam undang-undang nasional Indonesia untuk menentukan apakah kerangka peraturan Indonesia saat ini selaras dengan komitmen untuk difabilitas yang dianut dalam Sendai Framework di penanggulangan bencana.

## III.11. Hak Politik
Pasal 75  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengungkapkan bahwa di Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah wajib menjamin difabel untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Selain itu pemerintah juga  wajib menjamin hak dan kesempatan bagi difabel untuk memilih dan dipilih. Sedangkan pasal 76 mengatur mengenai difabel berhak untuk menduduki jabatan publik. Pustaka yang diperoleh dengan menggunakan model penelitian isi kebijakan, dari Silalahi et al. , (2020) mengungkapkan bahwa secara historis, larangan hak suara bagi penyandang disabilitas mental tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Utami et al. ,( 2021) menyebutkan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara eksklusif memberikan hak politik bagi difabel untuk melaksanakan hak politiknya. Kedua pustaka ini menegaskan bahwa difabel telah dijamin hak politiknya.
Dari pustaka yang diperoleh secara keseluruhan tema yang dibahas berkisar hak-hak difabel yang diatur dalam UU yang meliputi hak ; pendidikan (Faragher et al. , (2021) ; Loreman et al. , (2013) ; Safitri, (2020) ; Sumaryanti et al. (2018) ; Juniar et al. , (2020) ; Kristiana & Widayanti, (2017) ; Baharuddin & Dalle, (2019) ; Gunarhadi et al. , (2018) ; Mustika & Rahmayanti, (2019) ; Arlinwibowo et al. , (2021)) , aksesibilitas (Sutandi et al. , (2019) dan Hanum et al. , (2019)) ; bebas dari stigma (Suharto et al. , (2016) , Wardana & Dewi, (2017) ; Santoso (2019) ; bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi (Ulya, 2019) , habilitasi dan rehabilitasi (Marella et al. , 2019) , keadilan dan perlindungan hukum (Farida et al. , (2020) , Ratnawati  (2019) dan Malik et al. , (2021)) , kesehatan (Asnan et al. ,( 2020) ; Madyaningrum et al. , (2021) , Ratnawati et al. , (2019) , kesejahteraan sosial (Kusumastuti et al. , (2014) ; Novianto et al. ,( 2020) ; Priebe, (2018) ; Simeu & Mitra, (2019) ; Smith-Khan et al. ,(2015) , pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi (Caron, (2020) ; Nazifah et al. , (2021)) , perlindungan dari bencana (Fathoni et al. , (2019) ; Ha K.-M., (2016) ; Pertiwi et al. , (2020) , dan hak politik (Silalahi et al. , (2020) ; Utami et al. ,( 2021)) . Hak yang paling banyak dibahas adalah hak pendidikan, hak kesejahteraan sosial, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak perlindungan bencana dan hak bebas dari stigma. Tema yang tidak ditemui dipustakaan yang diperoleh adalah hak difabel mengenai: privasi; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; Konsesi; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; serta berpindah tempat dan kewarganegaraan. Hal ini dapat menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya untuk melihat isi, pelaksanaan, kinerja dan lingkungan kebijakan terkait hak-hak tersebut.

## IV. Kesimpulan
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa setelah adanya UU tentang difabel, penelitian kebijakan difabel di Indonesia telah meningkat. Tema terkait penelitian adalah terkait berbagai hak difabel yang telah diatur di kebijakan. Secara tematik tren penelitian yang paling banyak dibahas adalah mengenai hak pendidikan (pendidikan inklusi), hak kesejahteraan sosial, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak perlindungan bencana dan hak bebas dari stigma. Sedangkan hak yang tidak ditemui di pustaka adalah hak  terkait privasi; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata;
Konsesi; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan. Untuk model penelitian yang paling banyak digunakan adalah model penelitian isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan database tunggal dari scopus, maka untuk penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan database lebih banyak sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif. Berdasarkan temuan, diperoleh bahwa masih sedikitnya penelitian yang menggunakan model implementasi dan evaluasi kebijakan, maka disarankan penelitian selanjutnya untuk menggunakan model tersebut sehingga dapat memberi informasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan dan kinerja kebijakan yang telah disusun. Selain itu, ruang lingkup pembahasan hak difabel yang belum diahas dipustaka dapat menjadi novelty untuk penelitian selanjutnya. Rekomendasi praktis berdasarkan temuan penelitian ini adalah penggunaan terminology “difabel” di lembar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

## Ucapan Terima Kasih
Diucapkan terimakasih kepada Rumah Reformasi Kebijakan yang telah memberi beasiswa kepada penulis 1 dan 2 sehingga dapat mengikuti kuliah mini magister kebijakan publik 2020-2021 sampai terwujudnya penulisan artikel ini.  Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Rino A. Nugroho, dan Eko Nugroho yang membantu penulis menyusun artikel ini.

## Daftar Referensi
Arlinwibowo, J., Retnawati, H., Kartowagiran, B., & Mustaqim, Y. (2021). Inclusion Schools in the Daerah Istimewa Yogyakarta Province, Indonesia: Regulations, Facilities and Aspirations of Teachers. International Journal of Early Childhood Special Education , 13(1), 9–19. https://doi.org/10.9756/INT- JECSE/V13I1.211002
Asmara, A. Y. (2016). PENTINGNYA RISET KEBIJAKAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK UNGGUL DI INDONESIA. Journal of Public Sector Innovation , 1(1), 37–46.
Asnan, S. L., Fahma, F., Sutopo, W., & Ayundyahrini, M. (2020). Framework for developing electric wheelchair standards for people with disabilities. 5th International Conference on Industrial, Mechanical Electrical, and Chemical Engineering 2019, ICIMECE 2019 . https://doi.org/10.1063/5.0000986
Baharuddin, B., & Dalle, J. (2019). Transforming learning spaces for elementary school children with special needs. Journal of Social Studies Education Research , 10(2), 344–365. BPS. (2018). Data Susenas 2018 . Caron, L. (2020). Disability, employment and wages: evidence from Indonesia. International Journal of Manpower . https://doi.org/10.1108/IJM-01-2020-0022
Faragher, R., Chen, M., Miranda, L., Poon, K., Rumiati, Chang, F.-R., & Chen, H. (2021). Inclusive Education in
Asia: Insights From Some Country Case Studies. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities ,
18(1), 23–35. https://doi.org/10.1111/jppi.12369 Farida, E., Prabandari, A. P., & Rahayu. (2020). International human rights instruments and indonesian legal protection for persons with disabilities. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology, 14(4) , 4482–4486. https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12347
Fathoni, M., Yusuf, A., & Christrijogo Sumartono, W. (2019). The relationship of the role of teachers in the implemented curriculum of school-based disaster preparedness in vulnerability in school teachers with disabilities in Malang city, Indonesia. Indian Journal of Public Health Research and Development, 10(8) , 2762. https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.02289.7%0A Gunarhadi, Sunard, T.R., A., & M., S. (2018). Breaking academic inclusionthrough cluster-basedinstruction (an approach to differentiated instruction for students with disabilities in inclusive schools).
Journal of Engineering and Applied Sciences, 13(8) , 2221–2225. https://doi.org/10.3923/ jeasci.2018.2221.2225%0A
Ha K.-M. (2016). Inclusion of people with disabilities, their needs and participation, into disaster management: A comparative perspective. Environmental Hazards, 15(1) , 1–15. https://doi.org/10.10
80/17477891.2015.1090387
Hanum, A. R., Defi, I. R., & Dwipa, L. (2019). Accessibility of Primary Health Center (PHC) Building in Bandung for People with Disabilities. 1st International Conference on Smart City Innovation, ICSCI 2018 .
Juniar, M. W., Kadarudin, Aswi, A. M., Annisa, A. N., Wahyuni, A. S., Kurniawati, A., & Yunus, A. (2020).
Indonesia: Moving away from segregated education to inclusive education for people with disabilities.
Journal of Critical Reviews, 7(19) , 910–919. https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.112
Kitchenham, B. A., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering .
Kristiana, I. F., & Widayanti, C. G. (2017). Teachers’ attitude and expectation on inclusive education for children with disability: A frontier study in Semarang, Central Java, Indonesia. Advanced Science Letters, 23(4) , 3504–3506. https://doi.org/10.1166/asl.2017.9149 Kusumastuti, P., Pradanasari, R., & Ratnawati, A. (2014). The problems of people with disability in indonesia and what is being learned from the world report on disability. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 93(1) , S63–S67. https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000000025 Loreman, T., Sharma, U., & Forlin, C. (2013). Do pre-service teachers feel ready to teach in inclusive
classrooms?  A  four  country  study  of  teaching  self-efficacy. Australian Journal of Teacher Education, 38(1) , 27–44. https://doi.org/10.14221/ajte.2013v38n1.10 Madyaningrum, E., B.S., B., Chuang, Y.-C., Chuang, K.-Y., & Chi, W.-C. (2021). Biometric indicators can be early signs of declines in activities of daily living functioning among the Indonesian elderly. Disability and Health Journal, 14(2) . https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.101009 Malik, F., Abduladjid, S., Sudika Mangku, D. G., Rai Yuliartini, N. P., Suta Wirawan, I. G. M. A., & Angga Mahendra, P. R. (2021). Legal protection for people with disabilities in the perspective of human rights in indonesia. International Journal of Criminology and Sociology, 10 , 538–547.
Mani, S., Mitra, S., & Sambamoorthi, U. (2018). Dynamics in health and employment: Evidence from Indonesia. World Development, 104 , 297–309. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.021 Marella, M., Smith, F., Hilfi, L., & Sunjaya, D. K. (2019). Factors influencing disability inclusion in general eye health services in Bandung, Indonesia: A qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(1) . https://doi.org/10.3390/ijerph16010023 Mustika, R. D., & Rahmayanti, K. P. (2019). Environmental Scanning: In Creating Strategic Planning for the Education of Persons with Different Ability. 4th International Conference in Planning in the 2019 Era of Uncertainty, ICPEU 2019 . https://doi.org/10.1088/1755-1315/328/1/012051 Nazifah,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Fulfillment  of  labor  rights  for  persons  with disabilities in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology, 10 , 272–280. https://doi. org/10.6000/1929-4409.2021.10.33
Novianto, M. A., Herdiman, L., & Susmartini, S. (2020). Work facilities design for people with paraparesis at hemming machine work station using TRIZ Method. 2nd International Conference on Applied Science and Technology - Engineering Sciences, ICAST-ES 2019 . https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1450/1/012121
Nugroho, R. (2014). Metode Penelitian Kebijakan . Pustaka Pelajar.
Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2020). Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks. International Journal of Disaster Risk Reduction, 45 . https://doi. org/10.1016/j.ijdrr.2019.101454
Priebe, J. (2018). Disability and Its Correlates in a Developing Country Context: Evidence from Multiple Datasets and Measures. Journal of Development Studies, 54(4) , 657–681. https://doi.org/10.1080/00 220388.2017.1299136 Ratnawati, D., Martha, E., & Fasya, S. (2019). The policy of reproductive health education for the adolescence with intellectual disability in Indonesia: A qualitative study. Indian Journal of Public Health Research and Development, 10(3) , 387–391. https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.00524.2
Ratnawati, E. (2019). Comparison Of legal protections for the disabled in air transport under constitution
No. 1, 2009 on aviation and the montreal convention. International Journal of Scientific and Technology
Research, 8(7) , 394–396. https://www.ijstr.org/final-print/july2019/Comparison-Of-Legal-Protections- For-The-Disabled-In-Air-Transport-Under-Constitution-No-1-2009-On-Aviation-And-The-Montreal-
Convention-1999.pdf
Safitri,  S.  (2020).  Enhancing  adolescent’s  emotion  regulation  with  dialectical  behavior  therapy’s  skill training: The applications across borderline, mild, and moderate intellectual disability. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 8(2) , 244–253. https://doi.org/10.6000/2292- 2598.2020.08.02.21
Santoso,  A.  D.  (2019).  Social  media  campaigns  on  disability  awareness:  A  content  analysis  of  official government Twitter accounts. Life Span and Disability, 22(1) , 95–112. http://www.lifespanjournal.it/ client/abstract/ENG342_5_Santoso.pdf
Silalahi, W., Hamzah, G., Saraswati, R., & Alw, L. T. (2020). Controversy of the capability of voters with mental health disorder in the general election. Medico-Legal Update, 20(2) , 703–707. https://doi. org/10.37506/mlu.v20i2.1196
Simeu, N., & Mitra, S. (2019). Disability and household economic wellbeing: evidence from Indonesian longitudinal data. Oxford Development Studies, 47(3) , 275–288. https://doi.org/10.1080/13600818. 2019.1575348
Smith-Khan, L., Crock, M., Saul, B., & Mccallum, R. (2015). To “promote, protect and ensure”: Overcoming obstacles to identifying disability in forced migration. Journal of Refugee Studies, 28(1) , 38–68. https:// doi.org/10.1093/jrs/feu020
Suharto, S., Kuipers, P., & Dorsett, P. (2016a). Disability terminology and the emergence of ‘diffability’ in indonesia. Disability and Society , 31((5)), 693–712. https://doi.org/10.1080/09687599.2016.12000 14
Suharto, S., Kuipers, P., & Dorsett, P. (2016b). Disability terminology and the emergence of ‘diffability’ in Indonesia. Disability and Society , 31(5), 693–712. https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1200014 Sumaryanti, Wara Kushartanti, B. M., & Ambardini, R. L. (2018). Inclusive physical education implementation: Case study in Yogyakarta, Indonesia.
International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(3) , 197–200. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.25.17546
Sutandi, A. C., Rahardjo, P. P., Mulyono, A. T., & Alavi, S. G. (2019). Pedestrian facilities as a part of road infrastructure resilience in large cities in Indonesia. International Journal on Advanced Science,
Engineering and Information Technology, 9(5) , 1556–1562. https://doi.org/10.18517/ijaseit.9.5.8502 Tohari, S. (2012). Habis Sakti, Terbitlah Sakit: Berbagai Macam Konsepsi Difabel di Jawa. Yang ‘Normal’, Yang Terabai , 1–16. Ulya, Z. (2019). Coercion (pasung) and people with a mental disorder in Indonesia: Bioethics and health law. International Journal of Law and Psychiatry , 66. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.101477 Utami, N. S., Prasetyoningsih, N., & Kuswanto, K. (2021). Equality of suffrage for people with mental disorders in malang city. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology, 15(1) , 1387–1391. https://
doi.org/10.37506/ijfmt.v15i1.13607
Wardana, A., & Dewi, N. P. Y. P. (2017). Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia. Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia, 18(2) , 172–195. https://doi.org/10.1163/15718158-01802003 WHO. (2021). Disability .