Jawa Timur, 60286 Email: dwiranda47@gmail.com

## Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak  2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik
Iqbal Fajar Dwiranda*, 1 Syahriza  Alkohir Anggoro 2 1 Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga
2 Peneliti Independen, Menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Brawijaya

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 6 No. 2 Tahun 2020 DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.5
Received: 20/07/2020            Revised: 04/08/2020            Accepted: 11/08/2020
Abstract. Since  the  first  time  it  was  introduced  broadly  in  2015,  simultaneous  local  election (Pilkada) momentum in Indonesia tends to be accompanied by the participation of problematic candidates with the background former corruption convicts. Such problems highly affect the quality of policies being made and thus, the reelected phenomenon of problematic candidates clearly  reflects  the  democratic  regression  at  a  local  level.  In  this  article,  we  have  provided important aspects regarding the problematic candidates in getting the opportunities in local election which, later, would shackle public interest to achieve highly integrated, competent, and  committed  local  political  leaderships  toward  corruption  eradication.  With  the  use  of  a descriptive-qualitative  method  and  the  perspective  of  political  party  candidate  theory,  this article  highlights  cases  in  which  problematic  candidates  from  2015  to  2018  emerged,  even several have won the election. Findings in this article are by examining the legal framework of Pilkada, which tend to accommodate, instead of to obstruct problematic candidates. Political parties  exploit  the  shortcoming  of  the  legal  provision  as  a  legal  loophole  to  increase  the opportunity  of  problematic  candidates.  The  circumstances  are  supported  by  power  relation factor  of  the  pragmatical  political  parties  of  the  candidates.  The  roles  of  political  parties  in providing  legitimation  of  candidacy  rely  on  the  elitist  and  transactional  which,  in  the  end, contributed to generate problematic candidates as candidate exchanges in the election.
Keywords: Concurrent Local Election; Corruption; Political Parties; Problematic Candidates.
Abstrak. Sejak pertama kali diperkenalkan secara luas pada 2015, momentum pilkada serentak di Indonesia kerap diwarnai oleh keikutsertaan kandidat  problematik berlatarbelakang kasus korupsi. Masalah semacam ini akan sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan sehingga dalam banyak hal fenomena keterpilihan ulang ( re-elected ) kandidat problematik jelas mencerminkan kemerosotan demokratisasi di tingkat lokal. Dalam artikel ini kami menjelaskan faktor  penting  mengapa  kandidat  problematik  tetap  memperoleh  kesempatan  maju  dalam pilkada  yang,  pada  gilirannya,  membelenggu  keinginan  publik  untuk  memperoleh kepemimpinan  politik  lokal  yang  berintegritas,  berkompetensi  dan  berkomitmen  terhadap pemberantasan  korupsi.  Menggunakan  metode  penelitian  deskriptif-kualitatif  dengan perspektif  teori  kandidasi  partai  politik,  artikel  ini  menyoroti  kasus  kemunculan  kandidat problematik  pada  pengalaman  pilkada  serentak  2015–2018  dimana  sebagian  diantaranya bahkan berhasil memperoleh kemenangan. Artikel ini dibuka dengan membahas celah hukum dalam undang-undang Pilkada yang memungkinkan pencalonan kembali kandidat problematik. Partai  politik  memanfaatkan  absennya  ketentuan  pencabutan  hak  politik  bagi  mantan terpidana  dalam  undang-undang  Pilkada  sebagai  celah  hukum  untuk  meningkatkan  peluang kandidat  problematik  ketika  melangkah  maju  sebagai  calon  kepala  daerah.  Kondisi  tersebut didukung dengan faktor relasi kuasa kandidasi oleh partai politik yang masih dijalankan secara pragmatis.  Peran  partai  dalam  menyediakan legitimasi  pencalonan  lebih  banyak  disandarkan pada  pertimbangan  yang  elitis  dan  transaksional  yang,  pada  akhirnya,  berkontribusi menghasilkan kandidat problematik sebagai bursa calon dalam pemilihan.
Kata Kunci: Pilkada Serentak; Kandidat Problematik; Korupsi; Partai Politik.

## PENDAHULUAN
raktik demokrasi yang terjadi di Indonesia baik pada tingkat nasional maupun lokal memperlihatkan dua sisi kondisi yang paradoksal. Pada sisi  pertama,  demokrasi  menunjukkan  perkembangan  ke  arah  yang positif  terutama  secara  prosedural  melalui  serangkaian  agenda  pemilihan  umum yang sukses diselenggarakan.  Namun di  sisi  lain,  terdapat sejumlah  hal  yang justru menggerus  kualitas  demokrasi  itu  sendiri.  Salah  satunya,  ditunjukkan  melalui fenomena  keikutsertaan  kandidat  problematik  dalam  pemilihan  kepala  daerah serentak.  Kandidat  problematik  dalam  hal  ini  merujuk  pada  sejumlah  politisi  yang memiliki    kasus  korupsi,  baik  yang berstatus  sebagai  tersangka,  terpidana ataupun mantan  terpidana  pada  saat  pemilihan  berlangsung.  Pilkada  yang  sejatinya merupakan  instrumen  demokratisasi  di  tingkat  lokal  memberikan  harapan keterpilihan pemimpin daerah yang berintegritas oleh rakyat justru diisi oleh kandidat yang sejak awal memiliki rekam jejak bermasalah (Prayudi, 2016; 276).  Sebagaimana kriteria  Transparancy  International  (2015)  tentang  pemilihan  yang  adil,    dengan menyebut  bahwa  penghukuman  terhadap  kandidat  yang  korup  melalui  pemilihan menunjukkan  bila  pemilihan  tersebut  telah  berjalan  secara  adil.  Namun,  kehadiran kandidat  problematik  dalam  pilkada  serentak  justru  menunjukkan  kondisi  yang sebaliknya.
Fenomena  kehadiran  kandidat  problematik  dalam  pemilihan  kepala  daerah sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari fakta tingginya kasus korupsi di tingkat daerah. Dari kurun waktu satu dekade lalu hingga terakhir tahun 2019, setidaknya 97 kepala daerah  baik  level  Bupati/Walikota  maupun  Gubernur  telah  terjerat  kasus  korupsi. Kasus  yang  paling  tinggi  terjadi  pada  2018  lalu  dimana  sebanyak  32  kepala  daerah terjerat korupsi. Keterkaitan kasus korupsi dengan pemilihan kepala daerah sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian dari sejumlah sarjana. Kami melihat setidaknya terdapat  dua  pandangan  yang  populer  terkait  ini.  Pertama,  melalui  pendekatan desentralisasi yang menekankan bila maraknya praktik korupsi yang terjadi di daerah ini  sebagai  konsekuensi  kegagalan  dari  otonomi  daerah/desentralisasi.  Melalui perspektif ini, beberapa kalangan menjelaskan bila kekuasaan otonom yang dimiliki oleh  daerah  terhadap  sumber  daya,  pendanaan,  dan  kebijakan  membuka  peluang
P
dikooptasi  oleh segelintir elit  lokal  (Jaya,  2019).  Peluang untuk  mengakses  sumber ekonomi dan politik daerah yang hanya didominasi oleh kalangan elit lokal kemudian berkonsekuensi  terhadap  tumbuh  suburnya  kongkalikong  antara  pengusaha  nakal dan politisi. Sementara  perspektif lainya terlihat menekankan pada aspek elektoral dalam  menjelaskan  mengenai  maraknya  kasus  korupsi  yang  dilakukaan  kepala daerah.  Argumen  utama  pada  pendekatan  ini  adalah  bahwa  akar  penyebab  dari banyak praktik korup ialah biaya tinggi dari ketatnya kompetisi elektoral yang harus disediakan oleh calon kepala daerah untuk dapat menang (Mietzner, 2015).
Artikel  ini  kemudian  tidak  bermaksud  menjelaskan  mengenai  bagaimana korupsi  dilakukan  oleh  kepala  daerah  secara  umum  ataupun  variabel  pilkada  yang berpotensi mendorong praktik korupsi oleh kepala daerah. Seperti misalnya  Caroline Paskarina (2018) yang melihat relasi klientelistik sebagai faktor yang determinan atas keterhubungan  antara  praktik  korupsi  kepala  daerah  dengan  proses  elektoral  di daerah. Sebaliknya, artikel ini berupaya mempersoalkan bagaimana penyelenggaraan pemilhan umum, dalam hal ini pemilihan kepala daerah serentak, secara formal masih memungkinkan  bagi  kandidat  problematik—politisi  dengan  kasus  korupsi— mencalonkan diri kembali bahkan dapat terpilih kembali. Sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan pilkada serentak terakhir 2018 misalnya, dari 567 pasangan calon kepala daerah dari berbagai level pada 17 Provinsi dan 152 Kabupaten Kota sebanyak sembilan  kandidat  diantaranya  menjadi  tersangka  korupsi  hasil  penangkapan  KPK (Tempo,  2018).  Dari  jumlah  tersebut  terdapat  satu  kandidat  bahkan  dapat  terpilih kembali.
Dalam  kasus  ini  upaya  memastikan  pemilu  yang  berintegritas  dengan menghadirkan calon terbaik masih mengandung persoalan. Hal itu terutama berasal dari  instrumen  mekanisme  pemilihan  dalam  Pasal  53  UU  No  8  Tahun  2015  tentang Perubahan Pertama UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wailkota  menjadi  Undang-Undang  yang melarang  partai  politk  untuk  menarik  kandidat  yang  diusung  jika  telah  ditetapkan oleh KPU. 1 Ketentuan semacam ini meyebabkan partai tidak mempunyai pilihan selain
1 Pasal 53  ayat  (1) UU  No  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Pertama  UU    No  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  Perppu  No  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wailkota  menjadi
melanjutkan  pencalonan.  Belum  lagi  adanya  sanksi  pidana  dan  denda  yang  juga membayangi  proses  penarikan pemilu. 2 Kedua  ketentuan  tersebut  telah  membuat situasi  seolah  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  pemilih  selian  menerima  para  tersangka korupsi.

## Kandidat Korupsi dalam Pemilihan
Pada  prisnsipnya,  pemilihan  umum  harus  memungkinkan  pemilih  untuk memastikan  kandidat  korup  untuk  tidak  terpilih  kembali  (Besley,  2006).  Pemilihan umum  sejatinya  memiliki  dua  fungsi  utama  yakni  memungkinkan  pemilih  untuk memilih politisi yang paling mewakili preferensi mereka dan sekaligus menjadi arena untuk  menghukum  petahana  yang berperilaku buruk  (Ferejohn,  1986; Persson  dan Tabellini, 2002). Di lain sisi, seorang kandidat dengan status sebagi tersangka korupsi umumnya akan mengundurkan diri atau bahkan mengalami kekalahan. Bukan karena persoalan  moral  dan  etika,  tapi  terdapat  kecenderungan  masyarakat  tidak  akan memilihnya  (Surbakti,  2018).  Hal  tersebut  disebabkan  masyarakat  cenderung  tidak menghendaki  calon  yang  tidak  pantas  dengan  kasus  pelanggaran  hukum  yang melekat padanya .
Praktik  korupsi  sebagaimana  kita  ketahui  merupakan  tindakan  yang bertentangan  dengan  moral  integritas  pejabat  sebab  sifatnya  yang  destruktif  dan upayanya dalam memperkaya diri sendiri (Nye, 1967). Terdapat berbagai alasan untuk menolak kehadiran kandidat dengan status sebagai mantan terpidana korupsi atau tersangka korupsi. Hal ini didasarkan pada kesimpulan bahwa praktik yang mereka lakukan  memiliki  konsekuensi  yang  negatif  bagi  masyarakat.  Selain  menghambat pembangunan  ekonomi  (Mauro,  1995)  pejabat  yang  korup  dengan  jelas  berperan dalam semakin meningkatnya ketimpangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat
Undang-Undang  menyatakan  bahwa  ‘Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik  dilarang  menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.’ Ayat (2) dalam Pasal yang sama menyatakan bahwa ‘dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.’
2 Pasa 191 ayat (1)  UU  No  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Pertama UU    No  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  Perppu  No  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wailkota  menjadi Undang-Undang mengatur sanksi pidana dan denda yang bisa diberikan terhadap kandidat jika sengaja mengundurkan diri. Sanksi kurungan pidana yang dijatuhkan maksimal mencapai 2 tahun dan denda antara Rp. 25 miliar sampai Rp. 50 miliar.
(Fisman dan Golden, 2017). Korupsi juga menjadi sinyal kuat dari pemerintahan yang berbahaya yang tidak akan bertindak demi kepentingan terbaik para pemilih (Fearon, 1999).  Dengan  demikian,  para  politisi  yang  pernah  melakukan  korupsi  tidak semestinya mendapatkan kesempatan untuk ikut berkompetisi atau bahkan terpilih kembali dalam pemilihan kepala daerah.
Studi pada area kajian ini sebelumnya telah dimulai oleh beberapa sarjana. Akan tetapi penelitian tersebut lebih banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan perilaku  pemilih.  Melalui  pendekatan  tersebut,  penelitian  yang  dilakukan  pada umumnya  berusaha  melihat  bagaimana  respon  masyarakat  terhadap  politisi  korup dalam konteks pemilihan umum dan faktor apa yang mempengaruhinya. Penelitian dengan judul Turning A Blind  Eye: Experimental Evidence of Partisan Bias in Attitude Towards  Corruption (Anduiza  &  Gallego,  2013)  misalnya,  berpijak  pada  asumsi  bila tindakan  korupsi  oleh  pejabat  publik  seolah  tidak  memiliki  konsekuensi  terhadap koruptor di pemilu seperti yang diharapkan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa masyarakat  sesungguhnya  memiliki  penilaian  secara  berbeda  tergantung  pada apakah politisi tersebut adalah anggota partai yang didukung, afiliasi partisan yang tidak diketahui, atau politisi dari partai rival. Masyarakat kemudian akan cenderung toleran terhadap politisi dengan kasus korupsi sejauh mereka diidentifikasi memiliki afiliasi partai yang sama denganya.
Sementara itu, artikel lainnya  yang ditulis dengan judul Uninformed Voters and Corrupt Politicians (Klašnja, 2017) memberikan pandangan berbeda, bahwa pemilih di negara  demokrasi  tidak  selalu  memberikan dukungan bagi politisi  korup  meskipun mereka memliki afiliasi partai yang sama. Argumennya menegaskan bahwa dukungan terhadap politisi korup dalam pemilihan umum justru sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran  politik  masyarakat.  Terdapat  respon  yang  berbeda  bagi  pemilih  yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dengan pemilih yang memiliki kesadaran yang relatif  rendah.  Penelitian  itu  kemudian  menyimpulkan  bila  para  pemilih  dengan kesadaran  tinggi  memiliki  informasi  dan  pemahaman  yang  lebih  lengkap  tentang kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  politisi  akan  cenderung  berhasil  memastikan akuntabilitas  pemilihan  dengan  menghukum  para  politisi  korup  dengan  cara  tidak
memilihnya kembali. Studi yang melihat tingkat kesadaran pemilih dan faktor-faktor yang mempengaruhinya inilah yang cukup dominan ditemukan pada topik ini.
Persoalan  politisi  korup  dalam  pemilhan  umum  juga  diteliti  dengan  melihat pengaruh  lembaga-lembaga  berkaitan  yang  memiliki  dampak  hadirnya  integritas pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari sebuah penelitian dengan judul Exposing Corrupt Politician; The Effects of Brazil Publicy Released Audits on Electoral Outcomes (Ferraz & Finan,  2010) . Penelitian  ini  mempelajari  laporan  audit  yang  dipublikasikan  untuk mengetahui  efek  dari  pengungkapan  informasi  tentang  adanya  praktik  korupsi terhadap  perilaku  pemilih  sebagai  bentuk  dari  akuntabilitas  pemilihan  umum.  Dari beberapa  penelitian  itu,  terlihat  ada  kekosongan  ruang  yang  ditinggalkan  oleh beberapa  peneliti.  Dimensi  kekosongan  itu  adalah mengenai  peran  institusi-intitusi demokrasi  dalam  menciptakan  mekanisme  pemilihan  umum  untuk  hasil  yang kredibel, dan bersama dengan itu, sekaligus memungkin pemilih terhindar dari pilihan kandidat problematik dengan kasus korupsi.
Selain  itu,  berdasarkan uraian di atas,  terlihat  bila  kajian mengenai  fenomena kandidat  problematik  dengan  masalah  korupsi  dalam  arena  pemilihan  setidaknya belum  mendapat  perhatian  lebih  dalam  wacana  politik  di  Indonesia.  Studi  yang berkaitan dengan  penelitian ini  baru  dilakukan oleh Caroline  Paskarina  (2017)  yang menjelaskan  mengenai  politik  klientelisme  menjadi  faktor  utama  perolehan  suara signifikan  kandidat  kepala  daerah  dengan  status  sebagai  tersangka  korupsi. Penelitian  itu  menitikberatkan  fokusnya  pada  startegi  pemenangan  kandidat  yang memanfaatkan jaringan patronase sehingga berhasil mereduksi isu korupsi kandidat kepada  masyarakat  meskipun  hasilnya  tetap  kalah.  Akan  tetapi,  kajian  tersebut setidaknya  belum  secara  menyeluruh menjelaskan  persoalan yang lebih  mendasar; bagaimana  secara desain  kelembagaan yang  ada,  masih memungkinkan seseorang dengan  status  tersangka  korupsi  kembali  menjadi  kadidat  yang  dipilih  oleh masyarakat, sebagaimana yang akan dibahas dalam artikel ini.
Berdasarkan  hal  itu,  untuk  melengkapi  penelitian  yang  sudah ada  sebelumya dan  dengan  kepentingan  memberikan  penjelasan  alternatif,  artikel  ini  berusaha menjelaskan  tentang  mengapa  kandidat  problematik  dengan  kasus  korupsi  masih mungkin  menjadi  kandidat  pemimpin  daerah  melalui  Pilkada.  Faktor  apa  yang
memungkinkan seorang terangka korupsi masih memiliki peluang menjadi pemimipin daerah.  Asumsi  yang  dikemukakan  dalam  artikel  ini  adalah  hadirnya  kandidat problematik dengan kasus korupsi masih dimungkinkan karena lemahnya instrumen hukum yang berpengaruh selama proses Pilkada. Selain itu, peran partai politik dalam proses kandidasi ditengarahi menjadi faktor yang determinan dalam permasalahan ini.
Pembahasan pada artikel ini akan dimulai dari uraian umum persoalan mengenai kandidat  problematik  berdasarkan  data-data  yang  ditemukan  selama  penelitian. Berikutnya,  dengan  menggunakan  materi  perundangan-undangan,  analisis dilanjutkan  dengan  mengurai  persoalan  hukum  berserta  dinamika  di  dalamnya dimana  hal  tersebut  dapat  menunjukkan  faktor  kelembagaan  yang  masih memberikan  celah  bagi  kemungkinan  pencalonan  kandidat  problematik  dalam pilkada  serentak.  Bagian  akhir  dalam  pembahasan  ini  akan  menunjukkan  proses kandidasi  pada  internal  partai  yang  masih  dilakukan  secara  pragmatis  sehingga menjadi  salah  satu  faktor  yang  determinan  dalam  kehadiran  kandidat  problematik pada arena pemilihan daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan penelusuran  literatur.  Adapun  sumber  yang  digunakan  adalah  data-data  sekunder yang diperoleh dari buku,  jurnal, berita-berita  daring  maupun luring  dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Studi ini berfokus pada fenomen kandidat problematik yakni politisi dengan status sebagai tersangka  korupsi  maupun  mantan  terpidana  kasus  korupsi,  yang  bisa  menjadi kandidat  dalam  pemilihan  Pilkada  dan  dalam  beberapa  kasus  jutsru  dapat memenangkan pemilihan.
Dalam upaya melihat bagaimana fenomena itu terjadi di dalam pilkada serentak, maka penelitian ini melakukan penelusuran sekaligus pengumpulan pemberitaan dan media  massa  dan  literatur  terkait  penyelenggaraan  Pilkada  serentak  dalam  kurun waktu tiga periode terakhir yakni tahun 2015 hingga tahun 2018. Dari data-data yang didapatkan dari artikel pemberitaan tersebut selanjutnya dipilah berdasarkan temuan
Pilkada  yang  menyangkut  kandidat  dengan  persoalan  korupsi.  Alasan  penelitian menggunakan  studi  literatur  adalah  karena  studi  terhadap  dokumen-dokumen literatur  sudah  cukup  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  mengapa  kandidat problematik dengan kasus korupsi masih berkesempatan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah kembali.

## Calon Korupsi, Pilkada dan Integritas Pemilihan
Pilkada  merupakan  instrumen  demokrasi  yang  memiliki  tujuan  pelaksanaan demokratisasi  di  tingkat  lokal  guna  melahirkan  kepemimpinan  di  daerah.  Dalam rangka  sirkulasi  elit,  Pilkada  juga  menjadi  mekanisme  ideal  sirkulasi  elit  dengan berbasis  pada  partisipasi  masyarakat.  Melihat  hal  yang  demikian,  pilkada  mejadi pembahasan  yang  senantiasa  inheren  dengan  kualitas  jalanya  demokrasi  di Indonesia.  Mekanisme  pemilihan  langsung  yang  ditetapkan  dalam  UU  No  1  Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  Wailkota  menjadi  Undang-Undang,  kembali  memberikan  kepastian  untuk kemerdekaan  masyarakat  di  daerah  dalam  menentukan  kepala  daerah  sendiri. 3 Mekanisme ini sekaligus memperkuat asumsi bahwa dengan dipilihnya kepala daerah langsung  oleh rakyat,  diharapkan mampu  muncul  sosok  kepala  daerah yang dapat merepresentasikan  daerahnya  masing-masing  dan  lebih  berintergritas  dengan dukungan  langsung  oleh  masyarakat  daerah.  Pada  konteks  tujuan  ideal  tersebut, tidak  semua  proses  pemilihan  umum  kemudian  menghadirkan  pemimpin  yang berintegritas. Kemunculan beberapa kandidat dalam pemilhan dengan status sebagai mantan koruptor atau yang pada saat itu tengah berstatus hukum sebagai tersangka korupsi menunjukkan problem integritas dari proses pemilihan itu sendiri.
Pada  arena  pemilihan  kepala  daerah  serentak  yang  diselenggarakan  sejak 2015,  jejak  para  politisi  sebagai  kandidat  problematik  dengan  kasus  korupsi setidaknya terekam agenda pilkada serentak sejak pertama kali digulirkan. Dari tiga
3 UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang. Melalui penetapan UU ini, memastikan kembali diberlakukanyan mekanisme pemilihan langsung yang sebelumnya pada UU NO 1 Tahun 2014 mengatur pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan mekanisme  pemilihan oleh anggota DPRD.
penyelenggaraan  pilkada  serentak  yakni  pada  tahun  2015,  2017  dan  2018  selalu terdapat  kandidat  yang  memiliki  status  sebagai  tersangka  korupsi  atau  mantan terpidana kasus korupsi (Lihat Tabel.1). Dari ketiga pilkada serentak tersebut, tercatat keseluruhan  terdapat  27  orang  politisi  yang  berstatus  sebagai  tersangka  kasus korupsi  atau  mantan  terpidana  kasus  korup  mengikuti  pemilihan  kepala  daerah. Adapun berdasarkan perincian, Pilkada tahun 2015 yang diiukuti 269 deerah menjadi Pilkada yang paling banyak diisi oleh kandidat tersangka korupsi maupun terpidana korupsi dengan jumlah 12 calon.  Sedangkan pada Pilkada 2017 yang diikuti sebanyak 101 daerah dikuti empat calon dan pada Pilkada 2018 diikuti sebelas calon.
Tabel 1.
Daftar Kandidat Problematik dengan Kasus Korupsi Sepanjang pergelaran Pilkada
Serentak Tahun 2015-2018 NO Nama Calon Tingkat Pemilihan Status dan Kasus Korupsi Pilkada Tahun 2015 1. Irhamni Rijani Calon Bupati Kota Baru Tersangka Kasus korupsi dugaan pemerasan sebesar 17,8 M terhadap PT Indocement Tunggal Perkasa 2. Abubakar Ahmad Calon Bupati Kabupaten Dompu Mantan terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Dompu, NTB tahun 2006. 3. Lakhomizaro Zebua Calon Wali Kota Gunungsitoli Tersangka  dugaan  Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Nias Selatan Tahun 2013 senilai 5,12 miliar 4. Usman Taufiq Calon Bupati Lingga Tersangka dugaan korupsi pengadaan Baju dinas yang didanai APBD Kepri 2014, sebesar  2,9 Miliar 5. Marthen Dira Tome Calon Bupati  Sabu Raijua  NTT Tersangka kasus korupsi dana PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Provinsi NTT  tahun 2007 6. Hatta Rahman Calon Bupati Maros, Sulawesi selatan Tersangka korupsi lampu jalan dengan penyalahgunaan anggaran 2011 dan 2012. 7. Amjad Lawasa Calon Bupati Poso, Sulawesi Tengah Tersangka  korupsi tukar guling tanah di poso tahun 2010. 8 Soemarmo HS Calon Wali Kota Semarang Mantan narapidana korupsi  kasus penyuapan  anggota DPRD terkait pembahasan APBD 2011-2012. 9. Vonnie Anneke Panambunan Calon Bupati Minahasa utara, Sulawesi Utara Mantan terpidana korupsi proyek feasibility studies (FS) Pembangunan bandara  Loa kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
10 Utsman Ikhsan Calon Bupati Sidoarjo Mantan terpidana Kasus korupsi APBD  Sidoarjo 2003. Dana pos peningkatan  kualitas  sumber daya anggota DPRD. 11 Herliyan Saleh Calon Bupati Bengkalis, Riau Tersangka korupsi dana bansos APBD pada 2012. 12 Ismet Mile Calon Bupati Bone Bolango, Gorontalo Mantan terpidana korupsi pengadaan pengendalian banjir dana APBD tahun 2008 Pilkada Tahun 2017 13. Ahmad Marzuqi Calon Bupati Jepara Tersangka kasus korupsi penyelewengan dana bantuan  partai politik 2011-2012 14. Atty Suharti Calon Wali Kota Cimahi Tersangka korupsi suap pembangunan  pasar atas barokah tahun 2017 15. Burhanuddin Baharuddin Calon Bupati Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan tersangka kasus korupsi penjualan tanah negara , pada tahun 2015. 16. Samsu Umar Abdul Samiun Calon Bupati Buton Tersangka korupsi suap dalam perkara sengketa Pilkada  Kab.Buton tahun 2011 (OTT). Pilkada Tahun 2018 17. Marianus Sae Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Tersangka korupsi suap proyek Pemkab Ngada . (OTT) 18. Imas Aryumningsih Calon bupati Subang Jawa Barat Tersangka kasus korupsi suap perizinan  pembangunan pabrik. (OTT) 19. Nyono Suharli Wihandoko Calon Bupati Jombang, Jawa Timur Tersangka kasus korupsi suap perizinan pengurusan jabatan  di Pemkab Jombang . 20. Mustafa Calon Gubernur Lampung Tersangka kasus suap DPRD Lampung Tengah. (OTT) 21. Asrun Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Tersangka korupsi kasus suap pengadaan  barang dan jasa pemkot kendari  (OTT) 22. Ahmad Hidayat Mus Calon Gubernur Maluku Utara Tersangka kasus korupsi pembebasan lahan bandara bobong , Kepulauan Sula. 23. Mochamad Anton Calon Walikota Malang Tersangka kasus korupsi suap pembahasan APBD-P Kota Malang 24 Yaqud Ananda Gudban Calon Walikota Malang Tersangka kasus korupsi masal pembahasan APBD-P Kota Malang 25. Syahri Mulyo Calon Bupati Tulungagung Tersangka kasus korupsi suap pembangunan Jalan 26. Nehemia Wospakrik Calon Wakil Bupati Biak Numfor Tersangka Kasus korupsi perjalanan dinas Ketua DPRD Biak Numfor TA 2010
27. Elly Engelbert Lasut Calon Bupati Kepulauan Talaud Mantan terpidana kasus dugaan korupsi Surat Perjalanan Dinas pada tahun 2010.
Sumber: Diolah  dari  berbagai  sumber,  2020.  (Rappler.com,  Tempo.co,  Hukumonlie.com, BBC.com)
Beberapa kandidat problematik ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi atau terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dengan  berbagai  bentuk.  Mulai  berupa tindakan penyuapan, jual beli jabatan, penarikan fee terhadap proyek APBD, ataupun dalam  bentuk  penyelewengan  dana  pemerintahan  untuk  kepentingan  pribadi. Beberapa diantara mereka ditetapkan sebagai tersangka pada saat proses pemilihan kepala  daerah sedang berlagsung. Sebagaimana  yang  terjadi  di  tahun  2018,  dari  11 calon  kepala  daerah  tersebut,  sembilan  diantaranya  ditetapkan  sebagai  tersangka korupsi pada saat tahapan pemilihan kepala daerah sedang berjalan. Sedangkan pada dua kasus berbeda lainya, satu merupakan mantan terpidana dan satu lagi justru telah lama menjadi tersangka, yakni Nemehia Wospakrik yang menjadi calon wakil bupati untuk  pemilihan  Kabupaten  Biak  Numfor  dimana  dirinya  telah  ditetapkan  sebagai tersangka selama 8 tahun oleh Polres Biak Numfor atas dugaan korupsi perjalanan dinas ketua DPRD Biak Numfor tahun anggaran 2010 pada tahun 2011 (Hukumonline, 2018) .
Meskipun menyandang status sebagai tersangka maupun mantan terpidana korupsi  tidak  menutup  pontensi  sejumlah  kandidat  problematik  ini  untuk  menang dalam  pemilihan.  Dari  total  para  tersangka  dan  mantan  narapidana  korupsi  yang menjadi  calon  kepala  daerah  sejak  2015,  delapan  calon  berhasil  memenangkan pemilihan  dan  sebagai  dilantik  sebagai  kepala  daerah.  Kasus  pilkada  yang  paling banyak  diisi  oleh  kemenangan  kandidat  problematik  ini  adalah  pada  Pilkada  2015. Dibandingkan dua periode setelahnya, Pilkada serentak tahun 2015 diisi oleh empat kasus kemenangan kandidat problematik, sedangkan untuk pilkada serentak tahun 2017 terdapat satu kasus dan pilkada 2018 terdapat tiga kasus kemenangan kandidat problematik.
Tabel 2. Kandidat Problematik yang Berhasil Memenangkan Pilkada dengan Perolehan Suara Signifikan Sepanjang Pilkada Serentak 2015-2018 Kota/Kabupaten Calon Pasangan Perolehan Suara
Pilkada Kota Gunung Sitoli Tahun 2015 1. Martinus Lase dan Kemurnian Zebua 35,41% 2. Lakhomizaro Zebua dan Sowa’a Laoli 46, 69% 3. Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrota 17,91 Pilkada  Kabupaten Sabu Rijua Tahun 2015 1. Thobias Uly dan Jusuf Dominggus Lado 39,11% 2. Kirenius Buli dan Yusuf A Alboneh 1,63% 3. Marthen L Dira Tome dan Nikodemus N. Rihi Heke 59,26% Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2015 1. Muh. Imran Yusuf dan Said Pabotinggi 2,67% 2. Husain Rasul  dan Sudirman Sirajuddin 29,61% 3. Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang 67,71% Pilkada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 1. Petrus Johanis Luntungan  dan Adolf Lucky Longdong 3,48% 2. Vonnie Anneke Penambuhan  dan Joppi Lengkong 41,89% 3. Sompie Singal dan Peggy Mekel 39,35% 4. Yulisa Baramuli dan Patrice Mario Temengkel 15,28% Pilkada Kabupaten Jepara Tahun 2017 1. Subroto dan Nur Yahman 48,75% 2. Ahmad Marzuqi dan Dian Kritiandi 51,25% Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 1. Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde 39.07% 2. Welly Titah dan Heber Pasiak 28.18% 3. Sri Wahyumi Maria Manalip dan Gunawan Talenggoran 25. 05% 4. Handri Piter Poae dan Clartje Silvia E. Awulle 7.71% Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 1. Margiono dan Eko Prisdianto 40,03% 2. Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo 59,97% Pilkada Kabupaten  Biak Numfor Tahun 2018 1. Andreas Msen dan Justinus Whelmus Noriwari 23,57% 2. Herry Ario  Naap dan  Nehemia Wospakrik 42.55% 3. Nichodemus Ronsumbre dan Akmal Bachri  Hi Kalabe 33.89%
Sumber: diolah dari kpu.go.id, 2020.
Beberapa  kandidat  problematik  yang  keluar  sebagai  pemenang  ini  memiliki perolehan suara yang cukup besar dan selisih yang signifikan dibandingkan dengan
kompetitor lainya. Mereka ini adalah Lakhomizaro Zebua pada Pilkada Gunung Sitoli, Marthen Dira Tome pada Pilkada  kabupaten Sabu  Raijua NTT, Hatta Rahman pada Kabupaten  Maros  Sulawesi  selatan,  Vonnie  Anneke  Panambunan  pada  pilkada Kabupaten Minahasa Utara, Ahmad Marzuki pada pilkada Kabupaten Jepara, Syahri Mulyo  pada  pilkada  Kabupaten  Tulungagung,  Nemehia  Wospakrik  pada  pilkada Kabupaten  Biak  Numfor  dan  Elly  Engelbert  Lasut  pada  Pilkada  Kepulauan  Talaud. Sejauh ini faktor yang memungkinkan para kandidat problematik masih memperoleh suara yang signifikan bahkan  hingga dapat memenangkan pemilihan adalah tingkat popularitasnya yang masih tinggi dimata pemilih yang dipengaruhi oleh relasi patron klien yang kuat (Simandjuntak, 2018; 10). Fenomena tersebut juga dimungkinkan oleh perubahan strategi mobilisasi suara secara klientelistik dari yang sebelumya personal kandidat mengarah pada mesin partai (Paskarina, 2017; 267)
Sementara itu, kandidat problematik kepala daerah dengan kasus korupsi kerap kali dihubungkan dengan posisinya sebagai kandidat petahana. Selain karena fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi dimana mereka menjadi bagian di dalamnya pada kinerja satu periode sebelumnya, kandidat petahana juga dianggap memiliki  segala  sumber  daya  kekuasaan  yang  memungkinkan  mereka  memiliki tingkat  keberhasilan  yang  tinggi  dalam  pemilihan  (Aspinall  dan  Berenschot,  2019; 280). Hal itu pula yang memungkinkan sejumlah kandidat problematik dengan status sebagai  petahana  percaya  diri  untuk  mencalonkan  diri  kembali  dalam  pemilihan meskipun mereka memiliki rekam jejak korupsi sebelumnya. Meskipun secara empiris hal  itu  memang  banyak  ditemui,  namun  faktanya  pada  konteks  ini  tidak  selalu kandidat  problematik  adalah  mereka  yang  memiliki  status  petahana.  Beberapa diantaranya adalah Usman Taufik  calon  bupati Lingga,  Amjad  Lawasa  calon  bupati Poso, Soemarmo HS calon Wali Kota Semarang, Vonnie Anneke Panambunan calon bupati Minahasa Utara, Utsman Ikhsan calon bupati Sidoarjo, Ismet Mile calon bupati Bone  Bolango,  Mustafa  calon  gubernur  Lampung,    Asrun calon  gubernur  Sulawesi Tenggara, Ahmad Hidayat Mus calon gubernur Maluku Utara, Yaqud Ananda Gudban calon wali kota Malang, Nehemia Wosparkrik calon wakil bupati Biak Numfok dan Elly Engelbert  Lasut  calon  bupati  Kepulauan  Talaud.  Namun  meskipun  mereka  bukan sebagai  petahana,  umumnya  beberapa  kandidat  problematik  ini  memiliki  latar
belakang sebagai birokrat ataupun politisi senior yang telah lama melintang dalam urusan pemerintahan daerah.
Berbagai kalangan, baik dari akademisi, kelompok NGO yang fokus dalam studi kepemiluan, menyepakati bila persolan kandidat problematik dengan kasus korupsi ini  sangat  bersinggungan  langsung  dengan  persoalan  integritas  pemilu.  Direktur Perludem Titi Anggraeni misalnya, dalam pendapatnya mengenai rencana hadirnya Peraturan  KPU  untuk  melarang  mantan  narapidana  korupsi  dan  tersangka  korupsi menjadi Caleg pada Pileg lalu merupakan upaya yang tepat untuk mendorong pemilu yang berintegritas. Begitupun Veri Junaidi dari Koalis Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih  dalam  dukungan  terkait  hal  sama,  bahwa  adanya  larangan  terhadap  politisi yang  korup  mengikuti  pemilihan  merupakan  bagian  dari  membangun  integritas peserta dan kandidat pemilu (Beritasatu, 2018) .
Dalam  konteks  integritas    kepemiluan  pembahasan  tidak  hanya  melihat mengenai seberapa jauh semua pihak yang terdiri dari  penyelenggara, peserta dan pemilih  melaksanakan  seluruh  ketentuan  dari  proses  penyelenggaraan  pemilu, namun lebih dari itu juga hasil pemilihan. Pemilu yang berintegritas tinggi merupakan pemilu yang memenuhi beragam norma tertentu dan sebaliknya pemilu berintegritas rendah  adalah    pemilu  yang  melanggar  beragam  norma  tertentu  (Rahmatunnisa, 2017: 3). Dengan demikian integritas bukan hanya soal profesionalisme dan kapasitas pada  setiap  penyelenggara  pemilu  tapi  semestinyaa  juga  menyangkut  hasil  yang berdasarkan  norma  dan  moralitas  publik.  Pada  ujungnya  proses  penyelenggaraan pemilu ini adalah melahirkan pemimpin yang berintegritas sesuai dengan kehendak masyarakat.  Selain  dapat  dipandang  bahwa  terdapat  persoalan  penegakan  hukum dalam pemilihan, kehadiran kandidat problematik dalam pemilihan dengan demikian juga menujukkan hasil pemilihan yang bertolak belakang moralitas pubik.
Selain  itu,  adanya  peluang  kemenangan  bagi  para  kandidat  korupsi  ini  juga mengindikasikan bila pilkada yang dijalankan mengarah pada kualitas demokrasi yang rendah (low-quality  democracy) .  Hadirnya  kandidat  problematik  dengan  kasus korupsi dan disertai potensi kemenangan mereka kembali dalam pemilihan semakin meguatkan kesimpulan beberapa sarjana bahwa alih-alih didasarkan pada kompetisi yang  berkualitas,  pemilihan  kepala  daerah  justru  kerap  kali  menampilkan  praktik
korupsi,  memperkuat  dinasti  politik,  politik  uang,  dominasi  jaringan  pribadi  dan patronase, dan partai-partai  politik  yang lemah  (Aspinall,  Detman,  dan Warburton, 2011;  Mietzner,  2011;  Simandjuntak,  2012;  Buehler,  2013  dalam  Fosatti,  2017). Keterpilihan mereka juga berarti melanggengkan pemerintahan yang tidak akuntabel dan menghianati moralitas publik. Pada akhirnya, pertaruhan pilkada yang demikian terjadi  juga  pada  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  integritas  pemilihan umum.  Tingkat  kepercayaan  yang  rendah  terhadap  integritas  pemilu  berkorelasi dengan tergerusnya jumlah pemilih. Ketika pemilih percaya bahwa proses pemilihan tidak  adil  maka  mereka  akan  merasa  suara  yang  diberikan  dalam  pemilihan  tidak cukup  bermakna  lagi,  dengan  demikian  mereka  akan  kecil  kemungkinan  untuk berpartisipasi dalam pemilihan (Badoh, 2010; 25).

## Celah Hukum dalam Proses Pilkada
Salah  satu  faktor  yang  memungkinkan  kandidat  problematik  dengan  kasus korupsi mencalonkan dalam pemilihan kepala daerah serentak adalah adanya  celah hukum yang dapat ditemukan dalam berapa gelombang perubahan gradual undang- undang Pilkada sejak 2015. UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wailkota  menjadi  Undang-Undang yang  menetapkan  larangan  bagi  calon  kepala  daerah  yang  ‘pernah  dijatuhi  pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap’  [Pasal  7  ayat  (2)  huruf  g].  Persyaratan  ini  direvisi  untuk pertama  kalinya  pada  tahun  2015  melalui  UU  No  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan Pertama UU  No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota menjadi Undang-Undang dengan memberi pengecualian  bagi  kandidat  mantan  terpidana  korupsi  yang  telah  menyelesaikan masa hukumannya terhitung lima tahun sejak penetapan bakal calon di lakukan dan mendeklarasikan secara terbuka kepada publik mengenai kejahatannya di masa lalu. Ketentuan  semacam  ini  sejalan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No 42/PUU-XIII/2015  yang  memandang  persyaratan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  g  dengan sendirinya inkonstitusionalitas bersyarat ( conditionality inconstitutional ) sepanjang ia ditafsirkan  sebagai  bentuk  pengurangan  hak  atas  kehormatan  yang  disamakan
dengan  hukum  pidana  tambahan  pencabutan  hak  dan  karenanya  menimbulkan ketidakpastian  hukum  atas  jaminan  hak  politik  ( political  rights )  mantan  terpidana korupsi.  Meskipun  3  dari  9  hakim  MK  memiliki  pendapat  berbeda  ( disssenting opinion ),  pandangan  resmi  MK  memberi  momentum  bagi  partai  politik  untuk mengamankan persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf g menjadi lebih longgar daripada sebelumnya yang berkonsekuensi pada peningkatan peluang bagi mantan terpidana korupsi  dalam  melangkah  maju  sebagai  calon  kepala  daerah.  Inkonstitusionalitas bersyarat yang di ambil oleh Mahkamah untuk memutus kasus ini menawarkan jalan tengah  bagi  MK  untuk  berhati-hati  menjalankan  intervensi  judisial  terhadap penetapan persyaratan bagi mantan terpidana korupsi dalam Pilkada (Butt, 2009).
Upaya parlemen untuk mengamankan hak politik kandidat mantan terpidana korupsi diperlihatkan dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU  No 1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Perppu  No  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Wailkota  menjadi  Undang-Undang  (UU  Pilkada  2016)  yang menganulir  persyaratan  masa  tunggu  lima  tahun.  Jika  ingin  berkontestasi  dalam Pilkada,  mantan  terpidana  korupsi  cukup  membuat  pernyataan  terbuka  dan  jujur kepada publik ( notoir feiten ) dalam media massa lokal atau nasional sebagai syarat administratif  atas  kewajiban  menyampaikan  latar  belakang  politiknya.  Meskipun Mahkamah  kembali  memasukkan  persyaratan  lima  tahun  melalui  Putusan  MK  No. 56/PUU-XVII/2019, putusan semacam ini menjadi problematis ditengah gejala pemilih yang  terjebak  dalam  tradisi  parokialisme  politik  (Thohari,  2019).  Alih-alih merefleksikan  semangat  konstitusionalisme,  Putusan  MK  No.  56/PUU-XVII/2019 berpotensi mencelakai hak publik untuk mendapatkan kandidat kepala daerah yang bebas  dari  rekam  jejak  kasus  korupsi  dan  proses  Pilkada  yang  bebas  dari  praktik politik  transaksional  (Mietzner,  2010).  Perubahan  dalam  UU  Pilkada  2016  juga mencerminkan sikap status quo partai politik yang ingin mempertahankan ‘mantan terpidana  korupsi  karena  mereka  masih  memiliki  elektabilitas  tinggi  yang meningkatkan  peluang  untuk  terpilih  kembali  secara  demokratis’  (Simandjuntak, 2018; 3).
Implikasi utama dari perubahan parsial UU Pilkada 2016, tidak diragukan lagi, menyebabkan setiap tindakan yang diarahkan untuk menghambat mantan terpidana
korupsi akan terkendala oleh basis konstitusional yang bermasalah. Membandingkan kasus serupa dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019 misalnya, KPU mengeluarkan peraturan provokatif melalui PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten  yang  melarang  partai  politik  untuk mengikutsertakan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif dengan meniadakan klausul pengakuan secara terbuka dan jujur kepada publik (Hastuti dan Hafidz, 2019). Peraturan ini dengan cepat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) No 46 P/HUM/2018 karena bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017). Hambatan yang dihadapi dalam kasus pemilihan legislatif  mengharuskan  KPU  untuk  tetap  meneruskan  ketentuan  UU  Pilkada  2016 yang  problematik  melalui  PKPU  No  3  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada tahun  2019,  KPU  bahkan  kembali  menetapkan  persyaratan  longgar  bagi  mantan terpidana  korupsi  melalui  PKPU  No  18  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menimbulkan kebingungan karena memasukkan frasa yang sumir dengan menekankan agar partai politik tidak mengutamakan  mantan  terpidana  korupsi  sebagai  calon  kepala  daerah  (Damaitu, 2019).  Sebagai  lembaga  yang  dibentuk  untuk  menjalankan  mandat  konstitusi, substansi PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD  Kabupaten  semestinya  bisa  diadopsi  dalam  tingkat  UU  yang  dapat meningkatkan  kredibilitas  dan  kepercayaan  publik  terhadap  penyelenggaraan pilkada yang berorientasi pada pemberantasan korupsi (Fossati, 2018).
Satu-satunya  alternatif  norma  hukum  yang  tersedia  untuk  menyiasati hambatan yang diciptakan UU Pilkada 2016 yang dilegitimasi oleh putusan MK adalah melalui hukuman tambahan “pidana tutupan” berupa pencabutan hak politik dalam setiap  kasus  korupsi  yang  melibatkan  kepala  daerah  (Akbari,  2019).  Menghadang mantan terpidana kasus korupsi maju dalam kontestasi pilkada melalui mekanisme judisial menuntut kesediaan lembaga pengadilan untuk menggunakan fitur hukuman tambahan  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  dapat  membantu  membentuk  tata kelola  pemerintahan  yang  bersih.    Pencabutan  hak  politik  ini  tidak  dimaksudkan
untuk  mengurangi  kehormatan  atau  martabat  yang  melekat  pada  seseorang ( derogatory rights ) (Tanjung dan Saraswati, 2018), tetapi bermaksud untuk mencegah seseorang  mengulangi  kejahatan  yang  serupa.  Dengan  mengambil  pertimbangan pencabutan  hak  politik  sebagai  hukuman  akumulatif  terhadap  terdakwa  kasus korupsi pengadilan dapat berperan untuk mencegah yang bersangkutan mengulangi kejahatannya di masa depan. Namun, mengingat hukuman pidana tutupan bersifat fakultatif yang boleh atau tidak diterapkan oleh jaksa penuntut umum (Mubayyinah, 2019: 93), akan sulit untuk memastikan bahwa mantan terpidana kasus korupsi tidak akan  kembali  maju  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah  tanpa  disertai  aturan yang mengikat di tingkat UU dan dengan demikian menimbulkan keraguan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang bersih.

## Pragmatisme Kandidasi Partai Politik
Peran partai politik dalam kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah menghadirkan calon pemimpin daerah yang kredibel. Hal tersebut menjadi salah satu upaya  pencapaian  tujuan  dari  demokratisasi  lokal  terutama  dalam  mendorong hadirnya  pemerintahan  yang accaountable,  responsible,  dan  transparant (Marijan, 2010:169).  Dalam  proses  elektoral  yang  berjalan,  partai  dituntut  bukan  hanya mempersiapkan  kader-kader  terbaik  yang  dimiliki  untuk  diuji  keterpilihanya  di hadapan publik, namun juga melakukan tahap-tahap kandidasi yang sesuai dengan peraturan  yang  ada  dengan  basis  hukum  dan  etika  publik  yang  berlaku.  Partai memiliki kedudukan yang utama dan pertama dalam proses pencalonan pada Pilkada karena partai menjadi saluran untuk menominasikan individu yang dianggap sejalan dengan gagasan maupun ideologi politiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Partai politik tentu memiliki kewajiban untuk memastikan calon terbaik yang diikutsertakan dalam Pilkada untuk jadi pilihan masyarakat. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Siti Zuhro  (2016),  mengusung  calon  yang  tidak  layak  sama  halnya  dengan  melakukan kebohongan publik.
Perubahan  paradigmatik  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  yang awalnya  melalui  mekanisme  DPRD  kemudian  beralih  secara  langsung  sejak diberlakukanya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan
peran partai politik sebagai episentrum arena pilkada. Dalam artian ini, partai politik menjadi  satu-satunya  institusi  yang  memiliki  keistimewaan  dalam  hal  pengajuan pasangan  calon  dalam  pemilihan  kepala  daerah.  Hanya  melalui  partai  politik seseorang  dapat  menjadi  kandidat  dan  berkompetisi  dalam  pemilihan.  Meskipun pada akhirnya  terdapat revisi bahwa calon kepala daerah dimungkinkan maju tidak hanya melalui jalur partai melalui UU No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya, partai politik terbukti  masih begitu  dominan dalam  proses pencalonan kandidat. Melalui  hal  itu, partai  politik  praktis  menjadi  institusi  yang  diharapkan  mampu  untuk  memastikan kemunculan  calon-calon  dengan  integritas  tinggi  dan  berhasil  melahirkan  pejabat- pejabat  publik  yang  sesuai  harapan  masyarakat  melalui  pilkada.  Alih-alih  menjadi elemen  yang  memastikan  kualitas  dari  demokrasi  lokal  meningkat,  partai  justru banyak menuai tudingan atas buruknya kualitas pemilihan kepala daerah yang telah berjalan  secara  langsung.  Indikasi-indikasi  itu  juga  dapat  dibaca  kala  partai  politik tetap memberikan dukungan terhadap calon yang bermasalah kepada para pemilih . Gambar.1
Jumlah Dukungan Partai pada Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018
Sumber : Diolah dari data kpu.go.id, 2020.
Gambar di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh partai politik yang saat ini ada  telah  ikut  berperan  dalam  kemunculan  calon  problematik    dengan  persoalan korupsi selama pilkada serentak digelar sejak 2015 lalu, baik sebagai partai pengusung
8 10 10 10 9 8 2 4 8 7 5 2 0 2 4 6 8 10 12 Jum la h D ukun ga n P ar ta i
maupun hanya sebatas mendukung. Secara kuantitas, partai Golkar, PKB dan Nasdem menjadi  partai  yang  dalam  hal  ini  memberikan  dukungan  paling  banyak  terhadap kandidat  problematik  kasus  korupsi dengan  masing-masing  jumlah 10  calon.  Selain itu, dukungan yang cukup tinggi juga dilakukan  termasuk oleh Partai Gerindra, PDIP, PKS, PAN dan Hanura. Sedangkan untuk Partai Demokrat, PPP, PBB dan PKPI memiliki jumlah yang relatif rendah dengan poin di bawah tujuh.  Kondisi partai yang masih mencalonkan kandidat problematik dengan kasus korupsi ini memperlihatkan bahwa sebenarnya  akar  masalahnya  ada  pada  internal  partai.    Sekalipun  belum  terdapat aturan  hukum  yang  progresif  dengan  menghadang  peluang  pencalonan  kandidat koruptor,  partai  sebagai  otoritas  yang  memungkinkan  hal  tersebut  harusnya mempertimbangkan etika  politik  yang  berlaku  secara  ideal  di  masyarakat.  Dengan demikian, selain dapat memberikan edukasi politik ke masyarkat, partai juga berarti ikut memastikan bahwa jabatan-jabatan pemimpin daerah dapat diisi oleh figur yang beretika dan berintegritas (Kumoro, 2019).
Persoalan utama ini kemudian mengarah tentang bagaimana proses kandidasi oleh partai  dilakukan secara pragmatis. Terdapat beberapa penjelasan mengenai ini, namun salah satunya adalah kegagalan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang cenderung membuat partai memilih jalan pintas dengan mencalonkan kandidat yang  memiliki  potensi  kemenangan  tinggi  walaupun  dengan  mengabaikan  rekam jejaknya  terhadap  kasus  korupsi.  Hal  ini  tak    bisa  dilepaskan  fakta  bahwa  tahap kandidasi pilkada Indonesia yang memang masih cukup problematis. Mada Sukmajati (2016;15) menjelaskan bahwa untuk mekanisme kandidasi, tahapan penetapan calon dalam  Pilkada  umumnya  masih  bersifat  tertutup.  Pada  tahapan  tersebut    anggota partai  dan  masyarakat  umum  tidak  dapat  mengikuti  proses  yang diselenggarakan. Hampir  sama  dengan  pilpres  dan  pileg,  Tahapan  penetapan  calon  untuk  pilkada seolah  menjadi  ruang  yang  gelap.  Pada  konteks  itulah  praktek-praktek  politik transaksional biasanya bekerja antara kandidat dan selektorat. Pada tahapan itu pula siapa mendapat apa kemudian dinegosiasikan. Dalam beberapa kasus, bahkan ketua umum partai politik dan pengurus partai politik di tingkat pusat juga terlibat dalam proses  negosiasi  tersebut.  Tidak  jarang,  keputusan-keputusan  kontroversial  dari pengurus parpol di tingkat piusat kemudian dibuat.
Selain itu, proses kandidasi  partai yang hanya mempertimbangkan pontensi kemenangan tinggi dan menguntungkan juga berpengaruh dalam hal ini. Bagi partai, mereka yang memiliki sumber daya politik seperti kekuasaan, dana ataupun jaringan dilihat  sebagai  potensi  keunggulan  tersendiri  (Hanafi,  2016;  12).  Hal  itu  lah  yang setidaknya terjadi dalam fenomena  kandidat problematik dalam kasus korupsi yang masih  dapat  mencalonkan  dirinya  kembali.  Berdasarkan  penelusuran  yang  telah dilakukan, dapat diketahui bahwa umumnya para kandidat problematik ini memiliki latar belakang yang menjanjikan bagi partai dalam pemilihan, terlepas bahwa mereka memiliki rekam jejak korupsi atau sedang menjalani proses hukum pada korupsi. Rata- rata  mereka  didominasi  oleh  petahana,  birokrat  senior,  elit  partai  lokal  maupun pengusaha (Lihat Tabel 3). Latar belakang birokrat senior merujuk pada mereka yang memiliki  karir  di  biokrasi  pemerintahan  dalam  waktu  yang  cukup  lama  dan sebelumnya  pernah  menempati  jabatan-jabatan  penting  seperti  Sekertaris  Daerah atau Kepala Dinas. Sedangkan untuk elit partai lokal merujuk pada sejumlah politisi yang  memiliki  jabatan  pada  struktur  pengurus  partai  seperti  Ketua  atau  dewan penasehat pada level pengurus kota maupun level provinsi. Selain itu, terdapat pula sejumlah latar belakang lain, seperti Mantan Bupati terdahulu atau yang sebelumnya menjabat pada level yang lebih rendah, dan juga mereka yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota Dewan pada level daerah.
Tabel 3.
Latar Belakang Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018 No Kandidat Problematik Latar Belakang Kandidat 1. Irhamni Rijani Elit Partai Lokal, Petahana 2. Abubakar Ahmad Mantan Bupati Terdahulu 3. Lakhomizaro Zebua Elit Partai Lokal, Petahana 4. Usman Taufik Birokrat Senior 5. Marthen Dira Tome Birokrat Senior, Petahana 6. Hatta Rahman Elit Partai Lokal, Pengusaha 7. Amjad Lawasa Birokrat Senior 8. Soemarmo HS Mantan Wali Kota terdahulu, Elit Partai Lokal 9. Vonnie Anneke Panambunan Mantan Bupati Terdahulu 10. Utsman Ikhsan Mantan Anggota Dewan Daerah 11. Herliyan Saleh Petahana 12. Ismet Mile Mantan Bupati Terdahulu 13. Ahmad Marzuki Elit Partai Lokal, Mantan Anggota Dewan Daerah 14. Atty Suharti Petahana
15. Burhanuddin Baharuddin Petahana 16. Samsu Umar Abdul Samiun Elit Partai Lokal, Petahana 17. Marianus Sae Mantan Bupati Ngada, Pengusaha 18. Imas Aryumningsih Mantan Wakil Bupati terdahulu 19. Nyono Suharli Wihandoko Elit Partai Lokal, Petahana 20. Mustafa Mantan bupati terdahulu 21. Asrun Mantan Walikota Kendari 22. Ahmad Hidayat Mus Elit lokal, Mantan  bupati 23. Mochamad Anton Petahana, Pengusaha 24 Yaqud Ananda Gudban Elit Partai Lokal, Anggota Dewan Daerah 25. Syahri Mulyo Elit Partai Lokal, Mantan Anggota Dewan Daerah, Petahana 26. Nehemia Wospakrik Elit Partai Lokal, Mantan Anggota Dewan Daerah
27. Elly Engelbert Lasul Mantan Bupati Terdahulu, Elit Partai Lokal
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020.
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  kombinasi  latar  belakang antara  petahana,  birokrat  karir  dan  elit  partai  ini  merupakan  suatu  hal  yang  masih menjanjikan bagi partai  untuk  tetap  mencalonkan para  kandidat  meskipun mereka memilki skandal kasus korupsi. Partai sendiri tidak terlalu menghiraukan tentang hal itu  dan lebih  melihat  bahwa  latar belakang yang  dimiliki  kandidat  memiliki  potensi elektoral  yang  tinggi,  seperti  misalnya  yang  terjadi  pada  pemilihan  wali  kota semarang tahun  2015  dimana  PKB  sebagai  partai  pengusung kandidat problematik Soemarmo  HS,  melalui  sekjen partai  menilai bahwa  sosok  Soemarmo  masih punya magnet yang tinggi dan peluang yang kuat untuk ikut dalam pemilihan dengan alasan elektabilitasnya yang masih tinggi dan statusnya yang telah bersih dari kasus korupsi (kompas.com, 2015)
Kondisi  ini  sebenarnya  juga diperkuat  dengan “pasar  kandidat”  yang masih didominasi  oleh  kalangan  birokrat,  petahana  maupun  elit  partai,  sebagaimana Mietzner (2o10) menyebutkan bahwa kelompok calon terkuat adalah para kandidat dengan latar belakan birokrat karier. Para birokrat kunci ini mengendalikan sumber keuangan besar, memiliki jaringan luas dalam bisnis dan masyarakat sipil dan memiliki keuntungan lainya dimana mereka telah dikenal oleh masyarakat. Begitu pula studi yang dilakukan oleh Beuhler (2010;275) bahwa pada kasus pemilihan gubernur dalam rentang tahun 2005 hingga 2008 yang menggunakan 132 sampel calon, menemukan
latar  belakang  yang  cukup  banyak  adalah  sebagai  seorang  gubernur  atau  wakil gubernur  petahana,  atau  mantan bupati  lama  sebelumya  dengan persentase  43,2% dan  pada  terbanyak  kedua  dengan  persentase  26,4%  merupakan  seorang  birokrat atau polisi. Buehler dalam studinya juga mengonfirmasi dari sampel yang ada tak ada satupun yang merupakan kader partai. Sementara itu studi terbaru yang dilakukan Aspinall  dan  Berenschot  (2019;275-276)  yang  melihat  269  pemilihan  kepala  daerah pada  2015  dengan  sampel  695  peserta  yang  mencalonkan  diri  sebagai  gubernur, bupati maupun wali kota, menyimpulkan bahwa kelompok terbesar adalah dengan latar belakang sebagai biroktat (26,8%)  disusul pengusaha (25,2%) dan latar belakang sebagai petahana sebesar (15,7%) .
Bersama  fakta  tersebut  kita  dapat  mengetahui  bahwa  pertimbangan mengapa partai tetap mecalonkan kandidat problematik sebenarnya adalah karena partai menilai latar belakang para kandidat problematik ini yang masih menjanjikan dalam  mendulang  perolehan  suara  publik,  yang  dengan  begitu,  praktis  akan mempermudah kinerja partai dalam pemilihan dan memberikan potensi kemenangan yang  besar.  Pada  titik  inilah  fenomena  kemunculan  kandidat  problematik  dalam pilkada  sangat  dipengaruhi  oleh  sikap  partai  yang  pragmatis  dalam  memilih  calon untuk dimajukan dimana sumber daya politik  yang tercermin dari latar belakang dari kandidat  menjadi  hal  yang  utama  tanpa  mengindahkan  integritas  dari  rekam  jejak yang dimiliki sebagai pertimbanganya.

## KESIMPULAN
Sebagai  upaya  penyelenggaraan  demokratisasi  di  tingkat  lokal,  pemilihan kepala daerah serentak diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas, dimana  hal  tersebut  juga  sebagai  upaya  memastikan  terciptanya  demokrasi  yang berkualitas.  Namun,  pengalaman  pilkada  serentak  dari  periode  2015  hingga  2018 menunjukkan kondisi yang sebaliknya dari tujuan ideal tersebut. Kehadiran sejumlah kandidat problematik dengan kasus korupsi memperlihatkan sisi lain dari  integritas penyelenggaran  pemilihan  yang  ada.  Alih-alih  pelaksanaan  yang  telah  memenuhi kriteria yang ideal, kompetisi elektoral justru masih memberikan ruang bagi politisi dengan  rekam  jejak  korupsi  yang  menyinggung  norma  maupun  moralitas  publik.
Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, setidaknya terdapat dua faktor determinan yang  memungkinkan  sejumlah  kandidat  problematik  masih  dapat  mengikuti pemilihan. Pertama, adanya kendala struktural yang berasal dari keterbatasan aturan hukum  yang  dapat  ditemukan  dalam  beberapa  gelombang  perubahan  yang menghasilkan  UU  Pilkada  2016.  Dibalik  perubahan  itu,  kami  melihat  bahwa keterbatasan UU Pilkada 2016 dalam membatasi hak politik bagi mantan terpidana korupsi berpotensi menjadi celah yang memungkinkan pencalonan kembali kandidat problematik.  Karenanya,  UU  Pilkada  2016  dapat  dilihat  sebagai  hasil  dari  proses negosiasi  kepentingan  partai  politik  terhadap  kandidat  problematik. Kedua, kehadiran  kandidat  problematik  sangat  dipengaruhi  oleh  proses  kandidasi  dalam internal partai yang masih menunjukkan sikap pragmatis. Fakta bahwa latar belakang banyak  kanddiat  problematik  yang  didominasi  oleh  kombinasi  status  petahana, birokrat senior dan elit partai membuat partai tidak lagi memperhatikan rekam jejak mereka  sebagai  seorang  yang  pernah  dan  sedang  tersangkut  persoalan  korupsi. Sikap  itu  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  meski  pernah  tersangkut  kasus korupsi, namun latar belakang yang dimiliki oleh kandidat problematik masih cukup menjanjikan untuk memenangkan pemilihan.
Menyikapi  persoalan  ini  artikel  ini  kemudian  megajukan  dua  saran  utama. Pertama  pada  dimensi  hukum,  secara  jangka  panjang  upaya  yang dapat  dilakukan adalah  dengan  merevisi  UU  Pilkada  2016.  Sementara  untuk  jangka  pendek, penegakan hukum terutama KPK harus mulai mengarusutamakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam dakwaan dan tuntutuan kasus dugaaan tindak pidana  korupsi.  Selanjutnya,  pada  dimensi  kepartaian  upaya  yang  mesti diketengahkan  adalah  perbaikan  institusional  partai  terutama  dalam  proses rekrutmen  politik  secara  umum  dan  proses  kandidasi  secara  khusus.  Partai  perlu kiranya  untuk  mengutamakan  rekam  jejak  korupsi  bagi  setiap  kandidat  yang  ingin dicalonkan dalam pemilihan, hal itu juga dapat menjadi tolak ukur komitmen partai politik untuk turut serta dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbari, Anugerah R. (2018). Why Indonesia should not bar ex-offenders from running for public office. The Conversation, Rabu 18 Juli 2018  diakses pada 18 Juli 2020 melalui  https://theconversation.com/why-indonesia-should-not-bar-ex- offenders-from-running-for-public-office-99380
Anduiza, E., & Gallego, A. (2013). Turning a Blind Eye : Experimental Evidence of Partisan Bias in Attitudes Toward Corruption . https://doi.org/10.1177/0010414013489081 Aspinall, Edward dan Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Badoh,  I.Z.F.  dan  Dahlan,  Abdullah.  (2010). Korupsi  Pemilu  di  Indonesia .  Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
Bbc.  (2018).  “Pilkada  2018  akan  Penuh  dengan  Para  Calon  Tersangka  Korupsi?” diakses pada 6 Agustus 2020 melalui https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 43073611
Beritasatu. (2018).” Pemilu dan Kumpulan Koruptor”. Diakses pada 2 Februari 2020 melalui  https://www.beritasatu.com/nasional/497637/pemilu-dan-kumpulan- koruptor.
Besley, T. (2006). Principled Agents?The Political Economyof Good Goverment (first). Oxford University Press.
Buehler,  Michael.  2010. Decentralization  and  Local  Democracy  in  Indonesia:  The Marginalisation  of  the  Public  Sphere. Dalam Problem  of  Democratisation  in Indonesia:  Elections,  Intitutions  and  Society .  Ed.  Edward  Aspinall  dan  Marcus Mietzner, 267-268. Singapore Institute of Southeast Asian Studies.
Butt,  Simon.  (2009). Conditional Constitutionality, Pragmatism and the Rule of Law.
Legal Studies Research Paper No 09/28, Sydney Law School Damaitu, Emanuel Raja. (2019). P rogress and Decline of Legal Thought: Ex-Corruptor as a Legislative Candidate (Analysis of General Election Commission Regulation (PKPU) No. 20/2018) . Journal of Indonesian Legal Studies Vol 4 (1).
Ferejohn, J. (1986). Incumbent Performance and Electoral Control . 25 , 5–25. Ferraz, C., & Finan, F. (2010). Electoral Accountability and Corruption : Evidence from the Audits of Local Governments ∗ .
Pragmatisme Partai Politik
Fossati,  D.  (2018). A Tale of Three Cities: Electoral Accountability in Indonesian Local
Politics. Journal of Contemporary Asia, 48(1), 23–49. https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1376345
Hanafi, R. I. (2016). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan
Kritis Untuk Partai Politik . Jurnal Penelitian Politik, 11 (2), 16. https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.197
Hastuti,  Nuruf  Fuji  Sri  dan  Jawade  Hafidz.  (2019).  Implementation  of  Article  240
Paragraph  (1)  Letters  G  Act  No.  7  of  2017  in  the The  Making  of  Combating Corruption  Crime  in  Legislative  Institutions  (Case  Study  in  KPU  of  Central  Java), Jurnal Daulat Hukum Vol 2(2).
Hukumonline.  (2018).  “Terpilihnya  Tersangka  Korupsi  di  Pilkada  2018  Hambat
Kemajuan Daerah” diakses pada 3 Juli 2020 melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8e1cf48d80d/terpilihnya- tersangka-korupsi-di-pilkada-2018-hambat-kemajuan-daerah/
Jaya,  Wihana  K.  (2019).  “Desentralisasi,  Korupsi  dan  Investasi”.  Tempo,  Senin,  11
November 2019.
diakses pada 3 Maret 2020 melalui https://kolom.tempo.co/read/1270637/desentralisasi-korupsi-dan- investasi/full&view=ok
Klašnja,  M.  (2017). Uninformed  Voters  and  Corrupt  Politicians. American  Politics Research , 45 (2), 256–279. https://doi.org/10.1177/1532673X16684574
Kompas. (2015).  “Usung Eks Terpidana Korupsi  di Pilkada Semarang, PKB Yakin Tak
Ada Masalah”. Diakses pada 2 Juli 2020 melalui
https://regional.kompas.com/read/2015/07/28/15401531/Usung.Eks.Terpidana.Ko rupsi.di.Pilkada.Semarang.PKB.Yakin.Tak.Ada.Masalah
Kumoro,  Bawono.  (2019).  “Pilkada  Tanpa  Mantan  Narapidana  Korupsi”.    Tempo,
Selasa,  17  Desember  2019  diakses  pada  4  Maret  2020  melalui https://kolom.tempo.co/read/1284511/pilkada-tanpa-mantan-narapidana-korupsi Marijan,  Kacung.  (2016). Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca- OrdeBaru. Jakarta. Kencana.
Mauro,  P.  (1995). Corruption  and  Growth Author  (  s  ):  Paolo  Mauro  Source :  The Quarterly Journal of Economics , Aug ., 1995 ,  Vol . 110 , No . 3 ( Aug ., 1995 ),
Stable URL : http://www.jstor.com/stable/2946696. 110(3), 681–712.
Mediaindonesia. (2016). “Parpol Mesti Usung Cagub DKI Terbaik” diakses 8 Agustus
2020 melalui https://mediaindonesia.com/read/detail/28646-parpol-mesti- usung-cagub-dki-terbaik.html
Mietzner,  M.  (2010). Indonesia  Direct  Elections:  Empowering  the  Electorate  or Entrenching the New Order Oligarchy? Dalam Soeharto’s New Order and its Legacy.
Ed. Aspinall dan Greg Fealy , 173-192. Canberra ANU E Press.
Mietzner,  M.  (2015). Dysfunction  by  Design :  Political  Finance  and  Corruption  in Indonesia . 2715 (November). https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991 Mudiyati Rahmatunnisa. (2017). Mengapa Integritras Pemilu Penting ? Jurnal Bawaslu 3 (1), 1–168.
Mubayyinah. Fira. (2019). Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convitcs . Prophetic Law Review Vol 1 (1). Nye, J. J. (1967). Corruption and Political Development : A Cost-Benefit Analysis Author ( s ): J . S . Nye Source : The American Political Science Review , Jun ., 1967 , Vol . 61 , No . 2 ( Jun ., 1967 ), Published by : American Political Science Association Stable URL : h. 61(2), 417–427.
Paskarina, C. (2017). Surviving Election : Corruption and Transformation of . Vol (2), 267– 296.
Paskarina, C. (2018). Korupsi Politik dalam Kompetisi Elektoral . Jurnal Prisma Vol.37; 3, Hal. 37-50
Prayudi,  Prayudi. (2016). Penyelenggaraan Pilkada dan Lemahnya Sirkulasi Elit Politik Lokal. Jurnal Kajian Vol.21 (6).
Rappler. (2015).  “Daftar  Calon  Kepala  Daerah Bermasalah Korupsi”  diakses  pada 6 Agustus  2020  melalui  https://rappler.com/world/daftar-calon-kepala-daerah- bermasalah-korupsi
Simandjuntak,  D.  (2018). Persistent  Patronage :  Explaining  the  Popularity  of  Former Corruption  Singapore  |  6  October  2015  Persistent  Patronage :  Explaining  the Popularity of Former Corruption Convicts as Candidates in Indonesia ’ s Regional Elections . October 2015 .
Sukmajati,  Mada.  (2016). Kandidasi  dalam  Partai  Politik  di  Indonesia .  Naskah
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3 dengan topik Demokratisasi  Partai Politik yang diselenggarakan oleh PUSaKo FH Universitas Andalas, Bukitinggi  5- 8 September 2016.
Surbakti, Ramlan. (2018). “Calon Kepala Daerah Sebagai Tersangka”. Kompas, Senin,
9 April 2018, hal.6
Tanjung,  Muhammad  Anwar  dan  Retno  Saraswati.  (2018). Demokrasi  dan  Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum . Jurnal Ius Quia Iustum Vol 25( 2).
Tempo. (2015). “Ini 9 Bekas Napi yang Kini Jadi Calon Kepala Daerah” diakses pada 6 Agustus  2020  melalui  https://nasional.tempo.co/read/689110/ini-9-bekas-napi- yang-kini-jadi-calon-kepala-daerah/full&view=ok
Tempo.  (2018).  “Pilkada  2018  9  calon  Kepala  Daerah  Ini  Ditangkap  KPK”.    Diakses pada  5  Agustus  2020  melalui  https://pilkada.tempo.co/read/1100875/pilkada- 2018-9-calon-kepala-daerah-ini-ditangkap-kpk
Thohari,  A  Ahsin.  (2019).    “Mengakhiri  Sintas  Politik  Eks  Koruptor ”. Koran  Sindo, Kamis 14 November 2019 diakses pada 18 Juli 2020 melalui https://nasional.sindonews.com/berita/1458591/18/mengakhiri-sintas-politik-eks- koruptor

## Peratuan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5656)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5898)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Walikota  dan  Wakil  Walikota  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 1536)