## PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN

## POVERTY THROUGH NATIONAL EMPOWERMENT PROGRAM (PNPM) MANDIRI RURAL AREAS
Prabawa Eka Soesanta Kepala Bagian Perencanaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) - Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta Dikirim: 14 Maret 2013; direvisi: 25 April 2013; disetujui: 19 Juni 2013

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memahami  konsep  dan  pelaksanaan    PNPM  Mandiri  Perdesaan dalam  penanggulangan  kemiskinan  sebagai  model  pembangunan  di  Indonesia.  Kondisi  ini memerlukan solusi  yang terintegrasi terkait pola adhoc yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga  berbicara  sustainabilitas  aakan  menjadi  sulit  jika  tidak  disusun  formula  yang  tepat. Tulisan  ini  juga  mengkaji  beberapa  hal  yang  terjadi  mulai  dari  sejarah  program-program penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia,  sampai  munculnya  prioritas  program  nasional dibawah  PNPM  Mandiri  (Perdesaan  dan  Perkotaan).    Hal  lain  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini adalah capaian yang selama ini diperoleh dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.  Akan tetapi  keberhasilan  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  agar  dapat  dilanjutkan  maka  perlu diperbaiki baik dari kelembagaan/struktur masyarakat; prosedur yang ada, maupun budaya yang ada  di  PNPM  Mandiri  Perdesaan.    Perbaikan  itu  merupakan  upaya  untuk  menyempurnakan program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif.
Kata kunci : Pemberdayaan, partisipasi, dan kemiskinan.

## Abstract
This  paper  aims  to  understand  the  concept  and  implementation  of  PNPM  Rural  poverty reduction  as  a  model  of  development  in  Indonesia.  This  condition  requires  a  solution  that integrates existing adhoc related patterns in PNPM Rural, so that sustainability will be difficult if  not  prepared  right  formula.  This  paper  also  examines  some  of  the  things  that  occurred starting from the history of poverty alleviation programs in Indonesia, until the emergence of a national program priorities under the PNPM Mandiri (Rural and Urban). Another thing that is studied  in  this  paper  is  the  achievements  that  have  been  obtained  in  the  implementation  of PNPM Rural. However, the successful implementation of PNPM Rural, in order to continue it needs to be improved both from the institutional /community structures existing procedures, and culture  in  PNPM.  Improvements  was  an  attempt  to  enhance  community  development  program with a participatory approach.
Keywords : empowerment, participation, and poverty.

## PENDAHULUAN
Menjelang  peringatan  hari  kemerdekaan  yang ke-68,  merefleksikan  kembali  merenungkan  kembali akan  apa  yang  cita-cita  berdirinya  Negara  Indonesia sesuai  dengan  Pembukaan  UUD  1945  sangat diperlukan.  Hal ini untuk melihat perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahsejahteraan masyarakat  Indonesia  sesuai  tujuan  utama  bagi NKRI. Disamping upaya untuk mencapai kesejateraan masyarakat maka upaya untuk mengatasi  kemiskinan  merupakan  salah  satu  tujuan yang  menjadi  kesepakatan  Indonesia  sebagai  bentuk komitmen  internasional yang  tertuang  dalam Millennium Development Goals (MDGs).
Terkait  dengan  situasi  di  atas  maka  upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  persoalan kemiskinan  menjadi  problem  sosial  secara  bertahap mulai dapat terpecahkan secara sistematis.  Dari hasil data  BPS  periode  Maret  2012–September  2012, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tercatat  mengalami penurunan. Persentase penduduk  miskin  di  daerah  perkotaan  pada  Maret 2012 sebesar 8,78 persen, turun menjadi 8,60 persen pada  September  2012.  Sementara  penduduk  miskin di daerah perdesaan menurun dari 15,12 persen pada Maret  2012  menjadi  14,70  persen  pada  September 2012.
Untuk  menanggulangi  kemiskinan yang terjadi Pemerintah  telah  melakukan  berbagai kebijakan dan program  yang  bertujuan  untuk  menanggulangi kemiskinan.  Kebijakan penanggulangan kemiskinan atau  dengan  nama  lain,  mulai  aktif  dijalankan sejak tahun 1974 sampai sekarang.  Pada awa peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dimulai dari sektor  pertanian,  dan  transmigrasi, dan program lain seperti Binmas, Inmas, Koperasi, Inpres dan lain sebagainya.  Akan tetapi, apa yang menjadi program pembangunan yang dijalankan sec menjadi  sangat  sentralistis  dan  bersifat top down. Kebijakan  pembangunan  yang  pada saat itu menjadikan  pertumbuhan  ekonomi  menjadi prioritas menjadikan  berbagai  program  untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  hanya  sebagai pelengkap untuk mengatasi dampak pembangunan yang terjadi. Hal  ini  menjadikan  banyaknya  program untuk masyarakat  sejak  1992  melalui  IDT, KUBE, dan sebagainya bukan menjadikan kesejahteraan masyarakat meningkat tetapi ketergantungan terhadap pemerintah semakin tinggi
Ketika  krisis  ekonomi  dan  politik tahun 1998, Pemerintah  meluncurkan      Program Pengembangan Kecamatan  (PPK)    dan  pada  tahun berikutnya diluncurkan  Program  Pengembangan Kawasan Perkotaan  (P2KP).  Kedua  program ini merupakan cikal bakal lahirnya program prioritas n rangka  penanggulangan  kemiskinan yaitu: PNPM Mandiri  yang  dikukuhkan  pada tanggal oleh Presiden  RI  di  Kota  Palu,  30  April 2007. rangka memperkuat PNPM Mandiri sebagai program prioritas  nasional  dikeluarkanPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tentang
Percepatan
Penanggulangan  Kemiskinan,  menetapkan 3 (tiga) kelompok  program  penanggulangan kemiskinan sebagai  instrument  percepatan  penanggulang kemiskinan nasional. yaitu: kluster pertama dan perlindungan sosial, pemberdayaan  masyarakat  dan kluster
Sumber: Data BPS 2013
| Jurnal Bina Praja | Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2013: 73 - 78
kemiskinan  yang  terjadi Pemerintah telah melakukan berbagai  kebijakan  dan program yang bertujuan untuk  menanggulangi kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan atau dengan nama lain, mulai aktif  dijalankan  sejak tahun 1974 sampai sekarang. Pada awalnya program raan masyarakat  dimulai  dari r pertanian, dan transmigrasi,  dan  berbagai program lain seperti Binmas, Inmas, Koperasi, Inpres dan lain sebagainya. Akan tetapi, apa yang menjadi nkan secara masif entralistis dan bersifat  top  down. Kebijakan pembangunan yang pada  saat  itu menjadikan pertumbuhan ekonomi  menjadi  prioritas menjadikan berbagai program untuk  meningkatkan raan masyarakat hanya sebagai  pelengkap ngatasi dampak pembangunan yang terjadi. Hal ini menjadikan banyaknya  program  untuk masyarakat sejak 1992 melalui IDT,  KUBE,  dan sebagainya bukan menjadikan kesejahteraan masyarakat meningkat tetapi
ketergantungan terhadap pemerintah semakin tinggi krisis ekonomi dan politik  tahun  1998, Program  Pengembangan dan pada tahun  berikutnya kan Program Pengembangan  Kawasan Kedua program  ini  merupakan
cikal bakal lahirnya program prioritas nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan  yaitu:  PNPM Mandiri yang dikukuhkan pada tanggal  oleh Presiden RI di Kota Palu, 30 April  2007.  Dalam rangka memperkuat PNPM Mandiri sebagai program
Peraturan  Presiden Nomor 10 tentang Percepatan kinan, menetapkan  3  (tiga)
kelompok program penanggulangan  kemiskinan sebagai instrument percepatan penanggulangan luster pertama bantuan kluster kedua kluster  ketiga Kredit
Usaha Rakyat, dan dilakukan penambahan tentang  peningkatkan  dan  perluasan program pro rakyat.
Dengan  melihat  situasi  tersebut, menjadikan PNPM  Mandiri  Perdesaan program  penanggulangan  kemiskinan terbesar di dunia,  terutama  dari  jumlah  lokasi yang ada. Pada tahun  2013  tersebar  di  32  provinsi, 393 kabupaten, dan  5.146  kecamatan.    Dengan begitu besarnya program  maka karakter pemberdayaan akan menjadi berkurang dan lebih fokus pada program.  Disamping  itu,  PNPM Mandiri berperan sebagai penyelesaia permasalahan  pembangunan  yang berdamak pada kemiskinan.    Untuk  itu,  mencari formula terhadap penanggulangan  kemiskinan  melalui pemberdayaan masyarakat  sangat  diperlukan sehingga, orientasi keproyekan  dapat  teratasi  ketika pembangunan itu sendiri  sudah  mengcover  dampak dari kemiskinan. Hal  lain  yang  perlu  menjadi  perhatian adalah ketika PNPM  Mandiri  Perdesaan  menjadi program masal maka  arah  pemberdayaan  akan tetap ada, atau lebih bersifat  mekanis  keproyekan? Kedua hal tersebut yang  menjadi  kajian  dalam  pembahasan tentang penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

## PEMBAHASAN

## Capaian PNPM Mandiri Perdesaan
Pelaksanaan  PNPM  Mandiri Perdesaan 2007 2012  terdapat  beberapa  capaian yang pada : 1)  peningkatan konsumsi per kapita 5% lebih tinggi  pada  rumahtangga  di daerah dibandingkan  dengan  daerah kontro tangga  miskin  yang  mendapat meningkat  konsumsinya  sebesar 3% lebih besar dan memiliki kemungkinan keluar dari kemiskinan 2,3% lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan rumah tangga miskin  di  daerah  kontrol;  dan 3) rumah tangga

## Grafik 1. Angka kemiskinan di Indonesia
Tahun 2004 – 2012
Usaha Rakyat, dan dilakukan penambahan kluster IV tentang peningkatkan dan perluasan  program  pro
Dengan melihat situasi  tersebut,  menjadikan Perdesaan menjadi  satu-satunya penanggulangan kemiskinan  terbesar  di dunia, terutama dari jumlah lokasi  yang  ada.  Pada tahun 2013 tersebar di 32 provinsi,  393  kabupaten,
Dengan  begitu  besarnya emberdayaan akan  menjadi
s pada urusan pengendalian itu, PNPM  Mandiri  Perdesaan berperan sebagai penyelesaian akan segala an  yang  berdamak  pada Untuk itu, mencari  formula  terhadap penanggulangan kemiskinan melalui  pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan  sehingga,  orientasi keproyekan dapat teratasi ketika  pembangunan  itu sendiri sudah mengcover dampak  dari  kemiskinan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian  adalah  ketika PNPM Mandiri Perdesaan menjadi  program  masal berdayaan akan  tetap  ada,  atau  lebih bersifat mekanis keproyekan?  Kedua  hal  tersebut yang menjadi kajian dalam  pembahasan  tentang penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri

## Capaian PNPM Mandiri Perdesaan
elaksanaan PNPM Mandiri  Perdesaan  2007  – 2012 terdapat beberapa capaian  yang  berdampak
1) peningkatan konsumsi per kapita 5% lebih tinggi pada rumahtangga di  daerah treatment daerah  kontrol;  2)  rumah tangga miskin yang mendapat  PNPM  Perdesaan meningkat konsumsinya sebesar  3%  lebih  besar  dan memiliki kemungkinan keluar dari kemiskinan 2,3% lebih besar jika dibandingkan  dengan  rumah  tangga miskin di daerah kontrol; dan  3)  rumah  tangga
kelompok treatment jugamemiliki  kesempatan lebi tinggi  untuk  mendapatkan  pekerjaan dan akses pelayanan kesehatan.Namun berbagai manfaat tersebut  dampaknya  sangat  kecil  dirasakan oleh rumah  tangga  rentan  seperti  rumah tangga yang dikepalai  perempuan  atau  kepala  rumah tangganya tidak berpendidikan.
Dari hasil capaian tersebut menunjukkan, biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan  maupun  hasil  kegiatan dari PNPM Mandiri  Perdesaanmemiliki  faktor efisiensi yang tinggi. Hal  ini  terlihat  dari  adanya peluang kesempatan  kerja,  membaiknya  infrastruktur dan produktivitas  ekonomi  di  desa.    Tingginya kegiatan infrastruktur  dalam  PNPM  Mandiri Perdesaan, disebabkan oleh kurangnya infrastruktur di desa dan PNPM Mandiri Perdesaandianggap dapat menetralisir  dampak  negatif  program bersasaran rumah  tangga  seperti  BLT,  Raskin, PKH, dan Jamkesmas.
Berikut  ini  tabel  lokasi  dan alokasi dana Bantuan  Langsung  Masyarakat  yang disalurkan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.
Disamping  itu,  dari  mekanisme penyaluran dana  pembangunan  dari  pusat  ke desa, PNPM Mandiri Perdesaan sangat efektif dan efisien, namun dari  sisi  pemberdayaan  masih  perlu perbaikan. Upaya  penting  yang  diperlukan  antara lain adalah mengintegrasikan musyawarah perencanaan PNPMMandiri  Perdesaan  dengan  Musrenbangdes sehingga  aspirasi  warga  yang  tidak tertampung di
PNPM Mandiri
Perdesaan dapat tetap direalisasikan.Dalam konteks upaya penanggulangan kemiskinan,  hasil-hasil  yang  dicapai melalui PNPM Mandiri dibutuhkan perubahan paradigma pembangunan  dari  top  down  menjadi bottom up, dengan  memberi  peran  masyarakat sebagai aktor utama atau subyek pembangunan sedangkan pemerintah  sebagai  fasilitator.    Proses bottom up akan  memberi  ruang  bagi  masyarakat desa untuk berpartisipasi  dalam  merencanakan, menentukan kebutuhan,  mengambil  keputusan, melaksanakan, hingga  mengevaluasi  pembangunan. menyatakan  konsep  pembangunan berpusat pada rakyat  memandang  inisiatif  krea
Sumber: Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan, Ditjen PMD
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan – Prabawa Eka S
jugamemiliki  kesempatan  lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan  dan  akses pelayanan kesehatan.Namun berbagai manfaat tersebut dampaknya sangat kecil  dirasakan  oleh rumah tangga rentan seperti rumah  tangga  yang dikepalai perempuan atau kepala rumah  tangganya
Dari hasil capaian tersebut menunjukkan, biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan maupun hasil kegiatan  dari  PNPM
tor  efisiensi  yang tinggi.
Hal ini terlihat dari adanya  peluang nya infrastruktur  dan produktivitas ekonomi di desa. Tingginya  kegiatan infrastruktur dalam PNPM Mandiri  Perdesaan, disebabkan oleh kurangnya infrastruktur di desa dan PNPM Mandiri
Perdesaandianggap
dapat menetralisir dampak negatif program  bersasaran ah tangga seperti BLT, Raskin,  PKH,  dan
Berikut ini tabel lokasi dan  alokasi  dana Bantuan Langsung Masyarakat yang  disalurkan
Disamping itu, dari mekanisme  penyaluran dana pembangunan dari pusat ke  desa,  PNPM Mandiri Perdesaan sangat efektif dan efisien, namun dari sisi pemberdayaan masih perlu  perbaikan.
an antara  lain  adalah mengintegrasikan musyawarah
perencanaan PNPMMandiri Perdesaan dengan  Musrenbangdes sehingga aspirasi warga yang tidak  tertampung  di PNPM Mandiri Perdesaan dapat tetap Dalam konteks upaya penanggulangan hasil yang dicapai  melalui  PNPM dibutuhkan
perubahan paradigma pembangunan dari top down menjadi  bottom  up, dengan memberi peran masyarakat  sebagai  aktor utama atau subyek pembangunan sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Proses  bottom  up n memberi ruang bagi masyarakat  desa  untuk berpartisipasi dalam merencanakan,  menentukan kebutuhan, mengambil keputusan,  melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan.Korten  (1993) menyatakan konsep pembangunan  berpusat  pada rakyat memandang inisiatif kreatif  dari  rakyat
sebagai  sumber  daya  pembangunan yang utama dan memandang  kesejahteraan  material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.
Konsep  yang  menempatkan kemiskinan dibagi dalam  dua  jenis,  juga  disampaikan Suwondo (1982 bahwa  kemiskinan  terbagai  menjadi kemiskinan mutlak  (absolute  proverty)  yaitu: individu atau kelompok  yang  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan dasarnya,  bahkan  kebutuhan  fisik minimumnya, dan kemiskinan relatif (relative proverty) ya menekankan ketidaksamaan kesempatan dan kemampuan  diantara  lapisan masyarakat untuk mendapatkan  barang-barang menikmati  kehidupannya.    Pengertian kemiskinan yang  lebih  luas  disampaikan (Ala,  1996)  yang  menyatakan sebagai  ketidaksamaan  untuk mengakumulasikan basis  kekuasaaan  sosial,  yaitu kemampuan untuk menguasai peluang strategis yang bisa mempengaruhi  kehidupan  sosial, ekonomi, dan politik.
Mengembangkan  pendekatan pemberdayaan masyarakat  akan  meningkatkan efektifitas dan efesiensi  penggunaan  sumber daya pembangunan yang  makin  langka.  Program yang  berbasis  pemberdayaan  seperti PNPM Mandiri Perdesaan  telah  memberi  banyak menekan  biaya  untuk  suatu kualitas  yang  sama  yang  dikerjakan program non pemberdayaan.  Pendekatan  ini akan meningkatkan relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap  masyarakat  lokal  dan meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa
memiliki dan tanggung jawab masya
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep  pembangunan  ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma  baru  pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered,  participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari  hanya  semata-mata  memenuhi kebutuhan dasar (basic  needs)  atau  menyediakan mekanisme untuk mencegah  proses  pemiskinan lebih lanjut (safety net),  yang  pemikirannya  belakangan ini banyak

## Tabel 1. Lokasi dan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan 2007 – 2013

## Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan, Ditjen PMD
sebagai sumber daya pembangunan  yang  utama  dan memandang kesejahteraan material  dan  spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses
Konsep yang menempatkan  kemiskinan  dibagi disampaikan  Suwondo  (1982) bahwa kemiskinan terbagai  menjadi  kemiskinan )  yaitu:  individu  atau kelompok yang tidak dapat  memenuhi  kebutuhan dasarnya, bahkan kebutuhan fisik  minimumnya,  dan kemiskinan relatif (relative proverty) yaitu menekankan ketidaksamaan kesempatan dan
kemampuan diantara lapisan  masyarakat  untuk barang  dan  pelayanan  dalam menikmati kehidupannya. Pengertian  kemiskinan yang lebih luas disampaikan  oleh  John  Friedman yang menyatakan  bahwa  kemiskinan
sebagai ketidaksamaan untuk  mengakumulasikan basis kekuasaaan sosial, yaitu  kemampuan  untuk menguasai
peluang strategis yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial,  ekonomi,  dan Mengembangkan pendekatan  pemberdayaan meningkatkan  efektifitas  dan efesiensi penggunaan sumber  daya  pembangunan yang makin langka. Program-program  pemerintah yang berbasis pemberdayaan  seperti  PNPM  Mandiri banyak  pengalaman  dalam menekan biaya untuk suatu  pekerjaan  dengan kualitas yang sama yang dikerjakan  program  non pemberdayaan. Pendekatan ini  akan  meningkatkan relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap masyarakat lokal  dan  meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi  yang  merangkum nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan,  yakni  yang  bersifat centered, participatory,  empowering,  and
5). Konsep ini lebih luas mata memenuhi  kebutuhan  dasar (basic needs) atau menyediakan  mekanisme  untuk mencegah proses pemiskinan  lebih  lanjut  (safety net), yang pemikirannya belakangan  ini  banyak
dikembangkan  sebagai  upaya  mencari  alternatif terhadap  konsep-konsep  pertumbuhan  di  masa  yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman  (1992)  disebut  alternative  development yang menghendaki “ inclusive democracy, appropriate  economic  growth,  gender  equality  and intergenerationalequity” . Dalam konteks upaya penanggulangan kemiskinan, maka apa yang dilakukan melalu PNPM Mandiri  Perdesaan  merupakan  dobrakan  terhadap sistem  yang  selama  ini  tidak  berpihak  pada masyarakat desa. Perubahan paradigma pembangunan  dari top  down menjadi bottom  up , dengan  memberi  peran  masyarakat  sebagai  aktor utama atau subyek pembangunan sedangkan pemerintah  sebagai  fasilitator.    Proses  bottom  up akan  memberi  ruang  bagi  masyarakat  desa  untuk berpartisipasi  dalam  merencanakan,  menentukan kebutuhan,  mengambil  keputusan,  melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan.
Pengalaman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
Dari  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan selama ini, terdapat beberapa keunggulan pelaksanaan yang didapat seperti:
1. Pendekatan pemberdayaan masyarakat
Masyarakat  tidak  hanya  menjadi  penerima manfaat namun diposisikan sebagai subyek atau pelaku  utama  pembangunan.    Masyarakat dilatih dan diorganisir sedemikian hingga dapat mengartikulasikan aspirasinya dalam merencanakan,  membuat  prioritas,  mengambil keputusan,  dan  melaksanakan  pembangunan. Melalui pendekatan ini,  masyarakat diharapkan memiliki  kemauan  dan  kemampuan  untuk menolong  dirinya  sendiri.    Berbeda  dengan charity yang  memberikan  bantuan  jangka pendek,  pemberderdayaan  ditujukan  untuk meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dalam melakukan pembangunan jangka panjang secara  berkelanjutan.  Kondisi  ini  menjaikan PNPM Mandiri Perdesaan
menjadi rujukan/percontohan  dari  berbagai  negara  yang mecoba  menerapakan  pola  PNPM  Mandiri Perdesaan  di  negara-negara  berkembang,  Asia, maupun Afrika.
2. Transparan dan akuntabel PNPM Mandiri Perdesaan telah  menjadi  media belajar  bagi  setiap  pihak  tentang  transparansi dalam  mengelola  dana-dana  pembangunan untuk  masyarakat.    Ada  banyak  pihak  yang dilibatkan  dalam  mengawasi  program  mulai dari  internal  proyek  seperti  konsultan  dan  Tim koordinasi  ampai  eksternal  proyek  seperti  dari LSM,  wartawan,  auditor  BPK,  BPKP,  dan sebagainya.    Meskipun  hingga  saat  ini  masih terdapat  masalah  penyalahgunaan  dana  dalam jumlah besar, namun jumlah ini relatif kecil bila
dibandingkan dengan total dana PNPM Mandiri Perdesaan  atau  bila  dibandingkan  dengan kebocoran  pada  proyek-proyek  pemerintah lainnya.
3. Dalam  menjaga  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas,  PNPM  Mandiri  Perdesaan bahkan  telah  mengorganisir  dan  melatih masyarakat untuk berperan langsung dalam memonitor atau mengawasi program.
PNPM  Mandiri  Perdesaan  juga  berupaya mengembangkan audit antardesa.
4. Open menu Kegiatan-kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan  sangat  beragam  disesuaikan  dengan pilihan  kebutuhan  masyarakat.    Masyarakat diberi  kesempatan  untuk  memilih  kegiatan mana  yang  sesuai  kebutuhannya.  Pilihan tersebut diantaranya adalah kegiatan infrastruktur/  sarana  fisik,  usaha  ekonomi produktif, simpan pinjam kelompok perempuan,  kegiatan  bidang  pendidikan  dan kesehatan.    Masyarakat  difasilitasi  untuk menemukenali kebutuhannya, menyusun prioritas,  dan  membuat  usulan  kegiatan  di tingkat  desa  dan  kecamatan.    Keputusan pembiayaan  kegiatan  yang  terpilih  diambil berdasarkan  musyawarah  antar  desa  yang merupakan forum tertinggi di PPK.
5. Pendekatan keruangan berbasis kecamatan Skema  pemberdayaan  dan  penyaluran  Bantuan Langsung
Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan  mengambil  basis  masyarakat  di tingkat  kecamatan.    Dengan  menempatkan kecamatan  sebagai  basis  pemberdayaan  dan kompetisi  BLM,  penyaluran  bantuan  dan pelaksanaan  skema  program  akan  berjalan secara efektif.  Dengan adanya BLM di tingkat kecamatan maka pembangunan dengan mengutamakan  kepentingan  masyarakat  antar desa dan kewilayahan dapat teratasi.
6. Melibatkan banyak stakeholder
Dalam  pelaksanaannya,  banyak  pihak  belajar dari PNPM Mandiri Perdesaan mengenai model pembangunan  partisipatif.    Pelaksanaan  PPK melibatkan  banyak  stakeholder  mulai  dari masyarakat,  pemda,  LSM,  perguruan  tinggi, wartawan, bahkan membuka peluang keterlibatan  private  sektor  didalamnya.    Para stakeholder tersebut terlibat dengan peran yang berbeda-beda  mulai  dari  subyek utama, fasilitator,  monitoring,  auditor,  hingga  tim studi.    Disamping  itu,  penguatan  kapasitas masyarakat  juga  disalurkan  melalui  kegiatan Ruang  Belajar  Masyarakat  (RBM).  RBM merupakan  forum  lintas  pelaku  yang  memberi ruang  terbuka  bagi  segenap  pihak  untuk berdialog,  beraktifitas  sesuai  dengan  kondisi yang ada di masing-masing daerah.

## 7. Peran Fasilitator
Pemberdayaan  masyarakat  sangat  memerlukan peran  fasilitator  dalam  pelaksanaan  program. PNPM  Mandiri  Perdesaan  telah  merekrut sarjana  untuk  bekerja  mulai  dari  level kecamatan  sampai  pusat  lebih  dari  13.000 orang.    Para  fasilitator  merupakan  ahli-ahli pemberdayaan baik terspesilisasi dalam kegiatan  sosial,  fisik,  maupun  teknik  yang terhimpun  dalam  beberapa  ikatan  atau  asosiasi pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  rangka memberikan  pendampingan  yang  betul-betul kepada  masyarakat  maka  saat  ini  sedang dipersiapkan  sertifikasi  bagi  para  fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan.
Dari  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan selama  ini,  juga  terdapat  beberapa  kekurangan  yang ada seperti:
1. Kelembagaan  di  PNPM  Mandiri  Perdesaan masih bersifat adhoc, sehingga nuasa keproyekan  susah  terintegrasi. Hal  ini berdampak  pada  sustainaibilitas  kelembagaan kedepan.
2. Terkait  kegiatan  simpan  pinjam  yang  ada  di PNPM  Mandiri  Perdesaan,  masih  besarnya dana  mengendap  yang  tidak  digulirkan  oleh pengurus UPK.
3. Terlalu  luasnya  cakupan  program,  menjadikan PNPM  Mandiri  Perdesaan  belum fokus terhadap  apa  yang  akan  dicapai  atau  prioritas yang  akan  menjadi  arah  dan  tujuan  yang diharapkan.
4. PPK  sebagai  cikal  bakal  PNPM  Mandiri Perdesaan  lahir  dari  kondisi  yang  menyimpang pada saat itu.  Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan  maupun  regulasi  yang  seharusnya ada,  baik  dari  sisi  perencanaan,  implemtasi, maupun  evauasi.    Ketika  hal  ini  akan dikembalikan kepada sistem regualasi yang ada, maka  banyak  ketentuan  yang  tidak  sesuai dengan PNPM Mandiri Perdesaan.

## SIMPULAN
a. Dari  hasil  analisa  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  perlu untuk dilanjutkan paska 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:
• PNPM Mandiri dapat menjawab
kebutuhan  masyarakat  terhadap  kegiatan yang  sudah  dimusyawarahkan.  Hal  ini merupakan  bentuk  demokrasi  dileberatif yang  secara  riil  dipraktekan  diseluruh lokasi PNPM mandiri Perdesaan
• Disamping  itu,  PNPM  Mandiri  Perdesaan terbukti  dapat  memberikan  pendelegasian yang  jelas  kepada  masyarakat  mulai  dari perencanaan  sampai  dengan  evaluasi kegiatan.
b. Disamping itu, ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri Perdesaan ke depan baik dari sisi kelembagaan/struktur; prosedur yang dijalankan, maupun kultur/budaya.
• Kelembagaan/struktur  yang  ada  di  PNPM Mandiri  Perdesaan  masih  bersifat  adhoc, hal ini tentu menjadi tantangan ketika para pelaku  berupaya  untuk  mengintegrasikan dalam  sistem  regular.    Sebagai  contoh: kegiatan SPP yangada di UPK, maka perlu ada perlindungan terhadap asset berguliran yang  ada,  baik  melalui  BUMDes  ataupun nama lain.
• Prosedur  yang  ada  di  PNPM  Mandiri Perdesaan  dikenal  sangat  berjenjang  dan sisi administrasi lebih ditekankan. Karakter  ini  terbawa  pada  para  fasilitator yang bekerja di PNPM Mandiri Perdesaan lebih  banyak  menangani  sisi  adminitrasi dibandingkan
pendampingan kemasyarakat  yang  membutuhkan  inovasi dan kreatifitas. Untuk itu, penyerderhanaan  prosedur  dan  peran pendampingan  yang  lebih  inovatif  dan menjadikan  pencerahan  pada  masyarakat sangat diperlukan.
• Budaya di PNPM Mandiri Perdesaan yang sangat  taat  dengan  petunjuk  ataupun ketentuan  yang  ada  berdampak  pada ketidakberanian  maupun  keengganan  dari para  pelaku  untuk  bertindak  lebih. Budaya yang demikian dalam pemberdayaan seharusnya lebih mengarah pada  pendekatan  kemanusiaan  bukan pendekatan administrasi.
• Sistem  pendanaan  yang  menggunakan akun Bantuan Sosial menjadikan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana  tersebut  menjadi  multitafsir,  dari pihak pelaksana maupun pemeriksa.
c. Terkait  dengan  kendala  yang  ada  maka  perlu ada  upaya  perubahan  regulasi  menyangkut Undang-undang  Nomor  32  dan  33  tahun  2004, Undang-undang  Nomor  25  tahun  2004, Undang-undang  Nomor  17  tahun  2003  beserta turunannya.    Perubahan  tersebut  dimaksudkan untuk  menghindarkan  pola  yang  ada  di  PNPM Mandiri  Perdesaan,  tertutama  pemberian  block grant  ke  desa  tidak  menjadi  perdebatan  baik dari  perencanaan,  pendelegasian  kewenangan, sisi  pertanggungawajaban  keuangan,  maupun keberlestarian hasil-hasil kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ala,  Andro  Bayo,  1996.  Kemiskinan  dan  Strategi Memerangi Kemiskinan, Yogyakarta, Liberty.
Arief,  Saeful,  2000.    Menolak  Pembangunanisme, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Chambers,  Robert.  Poverty  and  Livelihoods:  Whose Reality  Counts?  Uner  Kirdar  dan  Leonard Silk(eds.),  People:  From  Impoverishment  to Empowerment. New York: New York
UniversityPress, 1995.
Friedman,  John,  Empowerment:  The  Politics  of
Alternative
Development. Cambridge:
Blackwell,1992.
Korten,  D.C.  1993.  Menuju  Abad  ke-21  :  Tindakan
Sukarela
dan Agenda Global Forum Pembangunan Berpusat-Rakyat. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
Sumardjan,  Selo,  1980.    Kemiskinan  Struktural  dan
Pembangunan  Kata  Pengantar  dalam  Alfian  (at. Al), Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai, Jakarta, YIIS.
Suwondo,  Kutut,  1998.    Struktur  Sosial  dan Kemiskinan, Salatiga, Yayasan Bina Dharma.
Salim,  Emil,  1984.    Perencanaan  Pembangunan  dan Pemerataan Pendapatan, Jakarta, Inti Idayu Press. Soetrino,  R,  2001.  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Upaya  Pembebasan  Kemiskinan,  Yogyakarta, Kanisius.