Ál-fâhim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 3 No. 2. March-September 2021 ISSN: 2656-226X; E-ISSN: 2656-6036 DOI: 10.0118/alfahim.v3i2.175
|Submitted: August 04, 2021  | Accepted: August 20, 2021  | Published: Sept 30, 2021
Implementasi Manajemen Pembiayaan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo Muhlil Musolin , Khoirun Nisa’, Laelatul Mudmiroh Sekolah Tinggi Agama Islam An Nawawi Purworejo mmuhlil@gmail.com , irunicer@gmail.com , lailatulmudmiroh03@gmail.com
Abstract: Education funding is one of the central systems in education, financing  is  part  of  the  support  of  the  implementation  of  education because it involves the operational financing of education implementation from  the  smallest  to  the  largest  operational  funding.  This  research discusses the implementation of financing management in An Nawawi 01  Berjan  Purworejo  MTs.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive approach and data collection techniques used are observation, interviews with employees of the treasurer of the madrasa and documentation related to  financial  records  at  An-Nawawi  01  MTs  Berjan  Purworejo.  Data creatiability test is done by using triangulation, data dependability test, transfermability  test  and  confirmability  test.  Data  analysis  techniques using  qualitative  descriptive  analysis  techniques  with  stages  of  data collection, data reduction, data presentation, to drawing conclusions. The results showed that the implementation of financial management in MTs An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  began  with  financial  planning (budgeting) through the process of financial budgeting that was carried out  in  accordance  with  stages  systematically.  Execution  /  accounting (accounting) with accounting books is general cash books, invoices, cash assistance  books,  salary  receipt  books,  bank  supporting  books  and financial statements. The financial supervision process begins by making the  RAPBM  the  standard  for  overseeing  the  implementation  of supervision both internal and external.
Keywords: Implementation, Financing Management
Abstrak: Pembiayaan  pendidikan  merupakan  salah  satu  sistem  yang sentral  dalam  pendidikan,  pembiayaan  adalah  bagian  dari  pendukung penyelenggaraan  pendidikan  karena  menyangkut  pembiayaan operasional  penyelenggaraan  pendidikan  dari  hal  yang  terkecil  sampai pembiayaan  operasional  yang  terbesar.  Penelitan  ini  membahas implementasi  manajemen  pembiayaan  di  MTs  An  Nawawi  01  Berjan Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif dan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara    dengan  pegawai  bagian  bendahara  madrasah  serta dokumentasi terkait dengan pencatatan keuangan di MTs An-Nawawi 01  Berjan  Purworejo.  Uji  kreadibilitas  data  yang  dilakukan  dengan
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
menggunakan triangulasi, uji dependabilitas data, uji transfermabilitas dan juga uji konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  tahapan  pengumpulan  data, mereduksi  data,  penyajian  data,  hingga  penarikan  kesimpulan.  Hasil Penelitian menunjukkan implementasi manajemen pembiayaan di MTs An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  dimulai  dengan  perencanaan keuangan  (budgeting)  melalui  proses  penganggaran  keuangan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  tahapan  tahapan  secara    sistematis. Pelaksanaan/pembukuan  (akunting)  dengan  pembukuan  akuntansi adalah buku kas umum, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji,  buku  pembantu  bank  dan  laporan  keuangan.  Proses  pengawasan keuangan  dimulai  dengan  menjadikan  RAPBM  sebagai  standar pengawasan  pelaksanaan  pengawasan  baik  pihak  internal  dan  pihak eksternal.
Kata Kunci : Implementasi, Manajemen Pembiayaan

## Pendahuluan
“ Pendidikan  merupakan  hak  bagi  setiap  individu,  seperti  halnya tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga  negara  berhak  mendapatkan  pendidikan.  Dalam  Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 menyatakan bahwa “ pendidikan  adalah  usaha  sadar dan terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara. ” 1 Pendidikan  adalah  unsur  utama  dalam  pengembangan  sumber  daya manusia,  karena  manusia  sadar  atau  tidak  sadar  selalu  mengalami  proses pendidikan  setiap  harinya.  Sejak  kecil  hingga  dewasa  manusia  melakukan proses pendidikan baik formal maupun non formal. SDM dianggap bernilai apabila  sikap,  perilaku,  wawasan,  kemampuan  serta  keahliannya  sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang. 2 ” “ Hak  atas  pendidikan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  di Indonesia, tidak sekedar hak moral melainkan juga menjadi hak
1 UU RI NO 20, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia,” Zitteliana , 2003. 2 Ryan Indy, Fonny J. Waani, dan N. Kandowangko, “Peran Pendidikan Dalam
Proses  Perubahan  Sosial  Di  Desa  Tumaluntung  Kecamatan  Kauditan  Kabupaten Minahasa Utara,” Holistik, Journal Of Social and Culture 12, no. 4 (2019): p. 1 – 21.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
konstitusional. 3 Dengan adanya pendidikan manusia menjadi lebih bermoral dan  mengetahui  apa  yang  belum  pernah  diketahuinya  dan  mengerti  baik buruk  segala  sesuatunya.  Pendidikan  sebenarnya  adalah  hak  bagi  semua manusia,  tidak  memandang  apakah  orang  miskin  atau  kaya  karena kesempatan memperoleh pendidikan yang layak adalah hak semua manusia. Akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  di  Indonesia  masih  memiliki  beberapa masalah  yang  krusial  yang  harus  segera  dibenahi  baik  oleh  pemerintah, pengelola  madrasah  dan  masyarakat  agar  mutu  pendidikan  di  indonesia mampu menjawab amanah yang ada didalam undang-undang. 4 ” “ Dalam  pencapaian  pendidikan  yang  berkualitas,  pendidikan memiliki  acuan  agar  tercapainya  pendidikan  yang  diharapkan.  Acuan  ini digunakan sebagai standar pada lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang  berkualitas  tercapai.  Adapun  standar  tersebut  adalah:  a).  Standar Kelulusan  b).  Standar  isi  c).  Standar  pengelolaan  pendidikan  d).  Standar Pembiayaan pendidikan e). Standar penilaian pendidikan f). Standar proses g).  Standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  h).  Standar  sarana  dan prasarana. 5 ” “ Pemerintah  memiliki  delapan  standar  untuk  mencapai  pendidikan yang  berkualitas  salah  satunya  yaitu  standar  pembiayaan.  Dalam  tujuan pendidikan,  standar  pembiayaan  memiliki  peran  yang  sangat  penting sehingga perlu di kelola dengan baik atau dimanajemen. Manajemen adalah suatu  disiplin  ilmu  yang  secara  singkat  diartikan  sebagai  proses  yang dilakukan  untuk  mewujudkan  tujuan  melalui  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan  dan  evaluasi.  Mengingat  pentingnya  peran  pembiayaan  dan keuangan dalam proses pembelajaran maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. 6 Tata kelola keuangan selanjutnya  disebut sebagai manajemen pembiayaan/ keuangan. Banyak  sekolah  yang  tidak  dapat  melakukan  kegiatan  belajar  mengajar hanya  karena  masalah  keuangan  baik  untuk  menggaji  guru,  mengadakan
3 Sheilla  Chairunnisyah  Sirait,  “Tanggung  Jawab  Pemerintah  Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” De Lega Lata 2, no. 1 (2017): p. 158 – 82. 4 Inanna Inanna, “Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral,” JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan 1, no. 1 (2018): p. 27.
5 Asfila,  Murniati,  dan  Nasir  Usman, “Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pembelajaran  Pada  Mtsn  Janarata  Kecamatan  Bandar Kabupaten  Bener  Meriah,” Jurnal  Administrasi  Pendidikan :  Program  Pascasarjana Unsyiah 3, no. 4 (2015): p. 123 – 29. 6 Masditou, “Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan Menuju  Pendidikan  Yang Bermutu,” ANSIRU PAI 1, no. 2 (2017): p. 1 – 10.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
sarana  prasarana  pembelajaran  namun  Pendidikan  yang  berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. 7 ” “ Standar pembiayaan sebagai salah satu standar nasional pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ( PP RI SNP).  Pada  bab  IX  pasal  62  dari  PP  disebutkan  bahwa  Standar  Peraturan Pemerintah  Nomor  48  tahun  2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan  telah menegaskan  bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Maka agar penyelenggaraan  dimadrasah  dapat  berjalan  dengan  baik  harus  ada ketersediaan  dana  yang  mencukupi.  Ketidakmampuan  madrasah  dalam menyediakan  dana  di  khawatirkan  akan  menghambat  proses penyelenggaraan pendidikan untuk itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan  masyarakat  harus  menyadari  serta  melaksanakan  kewajiban  dan tanggung  jawabnya  dalam  pembiayaan  pendidikan  agar  terselenggara dengan baik. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang  secara  langsung  menunjang  efektifitas  dan  efisiensi  pengelolaan pendidikan. 8 ” “ Pembiayaan  dan  keuangan  merupakan  salah  satu  komponen  yang sangat  menentukan  yaitu  komponen  produksi  yang  menentukan terlaksananya  kegiatan-kegiatan  dalam  proses  pembelajaran. 9 Keuangan/ pembiayaan di madrasah selayaknya  dikelola secara efektif agar bisa diatur, direncanakan dan dipergunakan secara baik dan sesuai sasaran kebutuhan serta  dapat  bermanfaat  secara  optimal  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan. 10 Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus  berkaitan  dengan  suatu  manajemen  pendidikan.  Komponen pembiayaan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan  merupakan komponen  produksi  yang  menentukan  terlaksananya  kegiatan  belajar mengajar  di  madrasah 11 ,  dengan  kata  lain  setiap  kegiatan  yang  dilakukan memerlukan biaya. ” “ Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan sekolah  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  di  atas.  Mulai  dari  tahap perencanaan,  penggunaan  biaya  pendidikan,  pengawasan  serta
7 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional , Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005, p. 193.
8 Jamiludin  Usman,  “Urgensi  Manajemen  Pembiayaan  Dalam  Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah,” TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 2 (2016): p. 219, 9 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, p. 47. 10 Mulyasa, p. 49.
11 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), p. 1
pertanggungjawaban  atas  penggunaan  biaya  pendidikan  agar  dapat membantu mengurangi permasalahan pembiayaan pendidikan yang sering terjadi dilembaga-lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan dapat meningkatkan  kualitas  pendidikan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  peniliti bermaksud  mengadakan  penelitian  tentang  implementasi  manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs An-Nawawi 01 Berjan  Purworejo  untuk  mengetahui  proses  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembiayaan di lembaga pendidikan tersebut. ”

## Metode Penelitian
“ Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif    kualitatif. Metode  kualitatif  adalah  penelitian  yang  dimaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan  cara  deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 12 Kualitatif  adalah  suatu  penelitian  ilmiah  yang  bertujuan  untuk memahami  suatu  fenomena  dalam  konteks  sosial  secara  alamiah mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 13 Semua data dan informasi baik berupa data primer maupun data sekunder diwujudkan dalam bentuk deskriptif.
Metode  kualitatif  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan proses  sistematika  manajemen  pembiayaan  di  MTs  An-Nawawi  01  Berjan Purworejo yang terdiri dari proses penganggaran, pencatatan keuangan dan proses  pertanggungjawaban  keuangan.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara    yang  bersumber  dari  pegawai  bagian bendahara madrasah. Observasi  terkait dengan manajemen pembiayaan dan dokumentasi terkait dengan pencatatan keuangan di Mts An-Nawawi Berjan Purworejo. ” Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji  kreadibilitas  data yang dilakukan  dengan  menggunakan  triangulasi,  uji dependabilitas data, uji transfermabilitas dan juga uji konfirmabilitas. Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan tahapan pengumpulan data,  mereduksi  data,  penyajian  data,  hingga  pada  tahap  penarikan kesimpulan. ”
12 Moleong  Lexy  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2005). 13 Haris  Herdiansyah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu  Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

## Hasil dan Pembahasan Manajemen Pembiayaan
1. Pengertian Manajemen Pembiayaan
“ Manajemen  adalah  ilmu  atau  seni  yang  mengatur  proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. 14 Biaya (cost) dapat  diartikan  pengeluaran  yang  dalam  istilah  ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.
“ Manajemen  pembiayaan  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang mengatur keuangan dengan menggerakkan orang lain dan segala aktifitas yang  berhubungan  dengan  perolehan,  pendanaan  serta  pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. 15 ” “ Tujuan    utama    penerapan    manajemen    sekolah    pada    intinya adalah    untuk  penyeimbangan  struktur  kewenangan  antara  sekolah, pemerintah  daerah  pelaksanaan  proses  dan  pusat  sehingga  manajemen menjadi lebih   efisien. 16 ” “ Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan  adalah  proses  memaksimalkan  sumberdaya  manusia  dalam mengatur  keuangan  lembaga  pendidikan  dari  sumber  pendapatan, penggunaan, pencatatan dan pelaporan. ” 2. Jenis-Jenis Pembiayaan
“ Biaya  pendidikan  dapat  dibedakan  menjadi  dua  kategori  yaitu biaya  langsung  dan  biaya  tidak  langsung.  Biaya  langsung  yaitu  segala pengeluaran  yang  secara  langsung  menunjang  penyelenggaraan pendidikan.  Biaya langsung  yang dimaksud yaitu  dimensi  pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. 17 ” “ Menurut Nanang Fattah “biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung  (direct  cost)  dan  biaya  tidak  langsung  (indi rect  cost)”.  Biaya langsung  terdiri  dari  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat- alat  pelajaran,  sarana  belajar,  biaya  tranportasi,  gaji  guru  baik  yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa. Sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan
14 Anton Athoilah, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: Pustaka Setia, 2010), p. 14.
15 Sri Mirnati, Manajemen Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), p. 212. 16 Adi Wibowo,  “ Study  Komparasi  Penyelenggaraan  Pendidikan  Smk(Studi Kasus Smk Di Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah Dan di SMK PGRI 2 Kediri),” Jurnal At-Tarbiyat : Jurnal Pendidikan Islam , no. 1 (2018): p. 1 – 22, 17 Bidayatun Ni’mah, Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
oleh  siswa  selama  belajar. 18 Sehingga  dapat  diperinci  biaya  langsung pendidikan adalah biaya penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh sekolah dan  siswa.  Biaya  langsung lebih  mudah dihitung  karena  diketahui  oleh wajib pajak dan data sekolah pun tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit dihitung. Biaya langsung terwujud dalam bentuk penyelenggaraan PMB,  gaji  guru  dan  pegawai,  buku  perlengkapan  dan  biaya  perawatan pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan keluarga untuk keperluan sekolah seperti: ongkos  angkutan,  pondokan,  biaya  makan  sehari-hari,  biaya  kesehatan serta  biaya  belajar  tambahan  karena  itu  kenapa  disebut  biaya  tidak langsung. ” 3. Prinsip- Prinsip Pembiayaan Pendidikan
“ Pembiayaan  pendidikan  madrasah  perlu  memperhatikan sejumlah  prinsip.  Dalam  Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  48  menyatakan  bahwa  pengelolaan dana  pendidikan  berdasarkan  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi, dan akuntabilitas publik. 19 ”
Berikut pembahasan masing-masing prinsip tersebut, yaitu:
a. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Dalam lembaga pendidikan perlu  adanya  keterbukaan  dalam  manajemen  keuangannya  yang berarti  keterbukaan  sumber  keuangan  dan  jumlahnya,  rincian penggunaan  dan  pertanggung  jawabannya  juga  harus  jelas  sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.  Disamping  itu  transparansi  dapat  menciptakan kepercayaan  terhadap  orangtua,  masyarakat  dan  pemerintah  dalam penyelenggaraan program sekolah. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa adalah Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Madrasah (RAPBM) bisa ditempel dipapan pengumuman ruang guru atau tata usaha sehingga siapa saja yang membutuhkan akan mudah mengetahuinya. Orang tua siswa juga bisa mengetahui sejumlah uang dana penggunaannya yang diterima  sekolah  dari  orang  tua  siswa.  Perolehan  informasi  ini  bisa menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap madrasah. ”
b. Akuntabilitas  adalah  kondisi  seseorang  yang  dinilai  oleh  orang  lain karena  kualitas  performansinya  dalam  menyelesaikan  tugas  untuk mencapai  tujuan  yang  menjadi  tanggung  jawabnyan.  Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berari penggunaan uang madrasah dapat dipertanggung  jawabkan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah
18 Nanang  Fattah, Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan (Bandung:  Rosdakrya, 2000), p. 23. 19 UU RI NO 20, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.”
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
ditetapkan  serta  peraturan  yang  berlaku,  maka  pihak  sekolah  harus membelanjakan uang sesuai peruntukannya. ”
c. Efektifitas, diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manajemen  keuangan  dikatakan  efektif  apabila  kegiatan  yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga. ”
d. Efisiensi  yaitu  berkaitan  dengan  kuantitas  hasil  suatu  kegiatan, manajemen  keuangan  dikatakan  efisien  apabila  penggunaan  waktu, tenaga  dan  biaya  yang  sekecil-kecilnya  dapat  mencapai  hasil  yang sudah ditetapkan. 20 ”
4. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan
“ Manajemen  pembiayaan  pendidikan  merupakan  rangkaian aktivitas  mengatur  keuangan  madrasah  mulai  dari  perencanaan, pembukuan,  pembelanjaan,  pengawasan  dan  pertanggungjawaban keuangan  sekolah/madrasah.  Seperti  halnya  madrasah  negri  ataupun swasta  memiliki  sumber-sumber  anggaran  penerimaan  dari  pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat serta orang tua siswa. Menurut UU No 20 tahun 2003 pasal 47 Tentang Sumber Pendanaan Pendidikan yaitu; Ayat (1) sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Ayat (2) pemerintah, pemerintah daerah,  dan  masyarakat  mengerahkan  sumber  daya  sesuaidengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ayat (3) ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 21 ” “ Selanjutnya menurut Sulistyorini sebagaimana dikutip Sonedi dkk bahwa  sumber  pembiayaan  atau  sumber  keuangan  sekolah/madrasah secara garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga sumber yaitu : a. Pemerintah, baik pusat atau daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan pendidikan.
b. Orang tua Peserta didik.
c. Masyarakat, baik mengikat atau tidak. 22 ”
“ Pendapat lain mengatakan sumber-sumber keuangan pendidikan sebagai berikut:
a. Pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat
Sumber  dana  dari  pemerintah  pusat  adalah  berupa  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan  juga  Biaya  Operasional  Pendidikan  (BOP).  Dengan  tujuan
20 Nur Komariah, “Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan,” Al-Afkar 6, no. 1 (2018): p. 67 – 94. 21 Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan (Jakarta: Erlangga, 2007), p. 163. 22 Sonedi S onedi, Zulfa Jamalie, dan Majeri Majeri, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat,” Fenomena 9, no. 1 (2017): p. 25.
memberdayakan daerah, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan dalam model black grant yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
b. Pembiayaan pendidikan dari orang tua
Biaya  pendidikan  yang  berasal  dari  orang  tua  antara  lain: Sumbangan  Pembangunan  Pendidikan(SPP),  Sumbangan  Badan Pembantu  Penyelenggaraan  Pendidikan(SBP3)  dan  sumbangan  yang bersifat  incidental  (biaya  praktikum,  ketrampilan,  kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain).
c. Sumbangan dari pihak lain
Sumbangan pihak lain yaitu sumbangan dari masyarakat selain warga sekolah dan juga sumbangan dari orang tua siswa yang tidak terikat  dengan  kewajiban  pembayaraan  dana  tersebut  bisa  berupa pinjaman (loan) dan hibah(grant). 23 ”
5. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
“ Pengelolaan bukanlah hal yang mudah dilaksanakan, apalagi yang berhubungan  dengan  keuangan  atau  pembiayaan.  Oleh  karena  itu peranan sumber daya manusia sangat esensial dalam menjalankan suatu organisasi  karena  manusia  adalah  kunci  dari  semua  persoalan. 24 Dalam pengelolaan  keuangan  diperlukan  ketelitian  dalam  mengaturnya, pengelolaan  keuangan  di  lembaga  pendidikan  atau  madrasah  dikelola oleh  manajer  keuangan.  Manajer  keuangan  bertugas  untuk  mengatur jalannya keuangan, dalam menjalankan tugasnya manajer harus memiliki langkah-langkah  yang  tepat  agar  apa  yang  dikerjan  bisa  memberikan kelancaran  untuk  lembaga  pendidikan  tersebut.  Langkah-langkah tersebut antara lain adanya perencanaan, adanya SDM yang jujur, loyal dan berkualitas serta adanya manajer keuangan yang terbuka, tegas dan transparan dalam setiap tugasnya. ” “ Manajemen  memiliki  tiga  tahapan  penting  yaitu  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, ketiga tahapan tersebut jika diterapkan dalam manajemen  keuangan  akan  menjadi  tahap  perencanaan  keuangan (budgeting),  tahap  pelaksanaan/pembukuan  (akunting)  dan  yang terakhir tahap penilaian (auditing). 25 ”
a. Perencanaan pembiayaan pendidikan (Budgeting)
“ Penyusunan  anggaran  sangat  penting  dalam  bidang pendidikan  karena  anggaran  adalah  sejenis  rencana  yang menggambarkan  rangkaian  tindakan  atau  kegiatan  dalam  bentuk
23 Martin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), p. 18. 24 Ita Nurmalasari dan Dewi Zainul Karimah, “Peran Manajemen Sdm Dalam Lembaga” 2, no. 1 (2020): p. 33 – 44. 25 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 257.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
angka-angka  uang  yang  digunakan  dalam  jangka  waktu  tertentu. Penyusunan anggaran merupakan negoisasi atau kesepakatan antara puncak pemimpin dengan pemimpin dibawahnya dalam menentukan besarnya biaya alokasi suatu penganggaran. ” “ Mulyasa menjelaskan bahwa perencanaan pembiayaan sekolah sedikitnya  mencakup dua kegiatan  yakni  penyusunan  anggaran dan pengembangan  Rencana  Anggaran  Belanja  Sekolah  /Madrasah (RAPBS/M). 26 Penyusunan anggaran merupakan gambaran kegiatan- kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  lembaga  pendidikan.  Fungsi dan manfaat anggaran dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: ”
1) Sebagai  alat  penafsir  yaitu  untuk  memperkirakan  besarnya pendapatan dan pengeluaran.
2) Sebagai  alat  kewenangan  yaitu  memberikan  kewenangan  untuk pengeluaran dana.
3) Sebagai  alat  efisiensi  yaitu  dapat  diketahuinya  realisasi  sebuah kegiatan  sehingga  dapat  diketahui  apabila  adanya  pemborosan atau penghematan anggaran. 27
“ Prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan  selama periode penganggaran seperti;
a) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
b) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakanfinansial.
c) Memformulasikan  anggaran  dalam  bentuk  format  yang  sudah disetujui oleh instansi.
d) Menyusun  usulan  anggaran  untuk  memperoleh  persetujuan yang berwewenang.
e) Melakukan revisi anggaran.
f) Persetujuan revisi anggaran.
g) pengesahan anggaran. ”
2) Pengembangan rencana anggaran belanja madrasah (RAPBM). 28
b. Akuntansi (accounting)
“ Akuntansi  adalah  suatu  disiplin  ilmu  yang  menyediakan informasi  yang  diperlukan  untuk  melakukan  kegiatan  secara  efisien dan  efektif  untuk  mengevaluasi  kegiatan  dalam  sebuah
26 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), p. 21. 27 Nanang Fattah, Standar Pembiayan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), p. 52. 28 Fattah, p. 54.
lembaga/organisasi.  Akuntansi  diperlukan  dalam  manajemen keuangan untuk: ”
1) Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan;
2) Pertanggungjawaban  organisasi  kepada investor,  pemerintah  dan sebagainya.
“ Kepala  sekolah  menggunakan  akuntansi  untuk  menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai  dalam  tujuan  pendidikan.  Keputusan  yang  di  ambil  kepala sekolah  berdasakan  informasi  akuntansi  adalah  untuk  menentukan apa  saja  yang  madrasah  akan  beli,  berapa  persediaan  ATK  yang dibutuhkan dan lain-lain. ”
c. Evaluasi (Controling)
“ Pengawasan  keuangan  sekolah  harus  dilakukan  aliran anggaran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan bendahara. Hal ini dilakukan  mulai  dari  proses  keputusan  pengeluaran  anggaran, pembelanjaan,  perhitungan  dan  penyimpanan  barang.  Secara administrasi  pembukuan  setiap  pengeluaran  dan  pemasukam menggunakan  berita  acara,  kepala  sekolah  sebagai  atasan    yang bertanggung jawab penuh atas pengendalian sedangkan pengawasan dari  pihak  berwenang  dilakukan  oleh  instansi  vertical  seperti  Dinas Pendidikan  dan  BAWASDA.  Evaluasi  adalah  tahap  terakhir  setelah tahapan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengawasan  kemudian evaluasi. ” “ Evaluasi  adalah  proses  pembuatan  pertimbangan  yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, menjamin cara kerja yang efektif dan efisien, untuk memperoleh fakta tentang  kesulitan,  hambatan  dan  penyimpangan  dalam  suatu kegiatan. ”
Implementasi Manajemen Pembiayaan di MTs An-Nawawi “ MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo adalah sebuah madrasah yang berada  di  kota  Purworejo.  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  adalah sebuah  lembaga  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  pondok pesantren di Purworejo yaitu Yayasan Roudlotut Thullab yang sekarang lebih dikenal sebagai Yayasan Pondok Pesantren An-Nawawi. MTs An-Nawawi 01 Berjan  Purworejo  berdiri  pada  tahun  1995  yang  status  awalnya  masih terdaftar SK kanwil Depag kemudian tahun 2000 Madrasah berubah status menjadi diakui dengan nomor SK kanwil Depag No
Wk/5.a/PP.00.5/840/2000. Setelah itu pada tahun pelajaran 2005/2006 MTS An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  melakukan  Akreditasi  sekolah  yang memperoleh  Piagam  Terakreditasi  B.  Dalam  melaksanakan  operasional
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
pertama  kalinya  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  sudah  dapat menerima dua lokal kelas yaitu 1A dan 1B dengan jumlah anak 86 siswa dan untuk tahun berikutnya setiap kelas baru memperoleh 2 kelas. Pada tahun 1998/1999 MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo berhasil meluluskan 100% dengan  nilai  EBTANAS  murni  tertinggi  38,67  dengan  rata-rata  32,71 kemudian  tahun-tahun  selanjutnya  siswa  di  MTs  An-Nawawi  01  Berjan Purworejo  semakin  bertambah  dan  untuk  tahun  ini  MTs  An-Nawawi  01 Berjan Purworejo juga sudah terakreditasi A dengan jumlah murid 1060 dan guru serta karyawan sekitar 61 orang. 29 ”
1. Perencanaan pembiayaan pendidikan
“ Setiap  kegiatan  manajemen  selalu  di  dahului  dengan  proses perencanaan, begitu juga kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan di MTs  An-nawawi  01  Berjan  Purworejo  yang  dimulai  dengan  kegiatan perencanaan  keuangan.  Proses  perencanaan keuangan  dilakukan  secara sistematis. Dalam penganggaran di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo dimulai  dengan  mengadakan  (1)  rapat  pleno  madrasah  (2) mengidentifikasi pedapatan dana madrasah (3) mengidentifikasi rencana pengeluaran    madrasah  (4)  menyusun  RAPBM  (5)  melakukan  revisi RAPBM (6) tahap pengesahan RAPBM. ” “ Sebelum  tahun  ajaran  baru  dimulai  MTs  An-nawawi  01  Berjan Purworejo  mengadakan  rapat  madrasah  terkait  dengan  pembahasan RAPBM. Pada tahun ajaran 2019/2020 rapat diselanggarakan pada awal Agustus  2019  rapat  ini  dihadiri  oleh  Kepala  Sekolah,  Kepala  TU, Bendahara  Madrasah  Dan  Waka  Sekolah.  Rapat  yang  diselenggarakan setiap  setahun  sekali  ini  membahas  tentang  pembiayaan  madrasah diantaranya  pembahasan  terkait  apa  saja  biaya  yang  akan  digunakan untuk  keperluan  madrasah  serta  penyusunan  RAPBM.  Dalam  rapat  ini juga  mambahas  tentang  rencana  pengembangan  sekolah  untuk peningkatan mutu pendidikan kedepannya. 30 ”
2. Sumber-sumber keuangan MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo
“ Sumber keuangan MTs An Nawawi 01 Berjan Purworejo terdapat tiga sumber yang pertama yaitu, sumber keuangan yang  berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang kedua sumber keuangan yang berasal  dari  BANSEK  (Bantuan  Sekolah),  yang  mana  dana  BOS  dan BANSEK  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  pihak  sekolah  untuk menunjang  kemajuan  dan  kemakmuran  sekolah.  yang  ketiga,  yaitu sumber keuangan dari Komite madrasah yang berupa SPP. 31 ”
29 Wawancara  dengan  Bapak  Ahmad,  SHI.,  MSI.  Waka  Kurikulum  pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 09.10 WIB.
30 Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq Fauzi, SHI. Kepala MTs An- Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 11.47 WIB.
31 Wawancara dengan Bendahara MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 10.25 WIB.

## 3. Proses pencairan keuangan
“ Proses pencairan dana BOS, dana BOS didapatkan dari pemerintah yaitu kemenag. Sebelum pemerintah memberikan bantuan kepada setiap sekolah,  pemerintah  terlebih  dulu    meminta  data  lengkap  setiap  siswa supaya dari pihak pemerintah mengetahui jumlah siswa yang  ada. Setelah sekolah  menyetorkan  data  siswa,  baru  pemerintah  menurunkan  surat keputusan  (SK)  pemberitahuan  mengenai  pencairan  dana  BOS  melalui Bank Jateng. Untuk proses pengambilan dana BOS harus didampingi oleh kepala  madrasah  dan  bendahara  madrasah,  dan  dari  pemerintah  ada program pemberian dana BOS, yaitu dengan program Triwulan atau tiga bulan sekali. ” “ Untuk  proses  pencairan  dana  BANSEK,  dana  BANSEK didapatkan  dari  pemerintah  yaitu  Bupati.  Pemerintah  memberikan bantuan  sebesar  Rp.150.000  persiswa,  untuk  mencairkan  dana  tersebut dari  pihak  sekolah  harus  membuat  proposal  data  mengenai  kebutuhan sekolah yang akan dibeli. 32 ”
4. Proses Pengelolaan dan Penggunaan Keuangaan
Dari  beberapa  sumber  keuangan  yang  ada,  adapun  pembagian kegunaan sumber keuangan tersebut, yaitu :
a. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
“ Dana  BOS  yang  sudah  masuk  ke  sekolah  diberikan  kepada setiap siswa sebagai penunjang belajar mereka, setiap siswa mendapat Rp.  1.000.000,  tetapi  dari  pihak  pemerintah  memberikannya  tidak langsung  kepada  siswa  tersebut,  namun  ada  program  triwulan, maksudnya  dari  pihak  pemerintah  memberikan  dana  BOS  setiap  3 bulan sekali yang diberikan melalui sekolah. ” “ Pengelolaan dana BOS dari pihak sekolah uang tidak diberikan kepada siswa secara langsung, melainkan uang tersebut dikelola oleh pihak  sekolah  untuk  pembiayaan keperluan sekolah  mereka.  Karena dikhawatirkan adanya salah penggunaan apabila dana BOS diberikan langsung kepada siswa. Pengelolaan dana BOS yang ada di Madrasah Tsanawiyah An Nawawi ini juga digunakan untuk eperluan sekolah lainnya, seperti halnya pemberian HR guru dan karyawan, pembelian barang-barang  pelengkap  sekolah,  namun  dalam  penggunaan  dana BOS  tidak  diperblehkan  untuk  pembangunan  gedung,  maksudnya dana  BOS  hanya  boleh  digunakan  untuk  merenovasi  bukan membangun dari awal. 33 ”
b. Dana BANSEK (Bantuan Sekolah)
32 Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.32 WIB.
33 Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 11.15 WIB.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
“ Dana  BANSEK  (Bantuan  Sekolah)  diberikan  oleh  pemerintah kepada sekolah untuk membantu kemajuan sekolah dan melengkapi fasilitas-fasilitas  yang  kurang  lengkap  dari  sekolah  tersebut  yang sekiranya tidak bisa dibeli dengan dana BOS. Dana BANSEK diberikan kepada sekolah juga ada ketentuan-ketentuan dalam penggunaannya, Seperti  dari  sekolah  tersebut  dibutuhkan  computer  atau  mesin  foto copy,  maka  dana  BANSEK  dipergunakan  untuk  membeli  computer atau  mesin  foto  copy.  Dana  BANSEK  keluar  dari  pemerintah  untuk sekolah sebesar Rp. 150.000 per siswa  dalam setahun. ” “ Untuk pengajuan dana BANSEK (Bantuan Sekolah) diperlukan adanya  pengajuan  proposal  untuk  memperlancar  keluarnya  dana BANSEK  dan  memperjelas  kebutuhan  yang  diperlukan.  Dalam penggunaan  dana  BANSEK  harus  disertai  dengan  data  barang yang lengkap beserta foto dan kwitansi pembelian dari barang-barang yang telah  dibeli  untuk  dibukukan  menjadi  laporan  atau  arsip,  setelah pembukuan  laporan  selesai,  laporan  tersebut  diserahkan  kepada pemerintah  selang  1  bulan  kemudian  pemerintah  datang  ke  sekolah untuk    mengecek  bukti  atas  laporan  yang  telah  dibuat  oleh  pihak sekolah apakah data sesuai dengan fakta yang ada. 34 ”
c. Dana Komite (SPP)
“ Dana  komite  yaitu  berupa  SPP  (Sumbangan  Pembinaan Pendidikan),  dana  dari  komite  sebesar  Rp.  75.000  per  bulan  dengan jumlah siswa sebanyak 1060 anak. Madrasah tsanawiyah An Nawawi masih  di  bawah  naungan  yayasan,  maka  dalam  pemasukan  dana komite yang berupa SPP tersebut harus dibagi dengan yayasan,  20% untuk  yayasan  dan  80%  untuk  madrasah.  Dana  dari  komite  dapat digunakan  untuk  beberapa  hal,  seperti  melengkapi  kekurangan- kekurangan peralatan sekolah yang sekiranya tidak bisa dibeli dengan dana BOS dan BANSEK,  kegiatan-kegiatan  sekolah  seperti  OSIS  dan pramuka atau adanya takziyah dan menjenguk orang sakit, HR guru juga  diambil  dari  dana  komite  31%,  dikarenakan  MTs  An  Nawawi masih  swasta  jadi  pengambilan  dana  untuk  HR  guru  dari  berbagai pemasukan sekolah, dan lain-lain. 35 ” “ Setiap  terjadi  transaksi  yang  berhubungan  dengan  keuangan Madrasah baik itu transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran selalu  dilakukan  pembukuan  untuk  menghindari  terjadinya  salah  tulis atau  salah  paham  di  kemudian  hari  karena  bendahara  lupa  mencatat transaksi yang telah  terjadi. Bentuk bentuk pembukuan atau pencatatan
34 Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq Fauzi, SHI. Kepala MTs An- Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 11.46 WIB.
35 Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 11.05 WIB.
keuangan  yang  digunakan  di  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo meliputi  buku  kas  umum,  buku  bantuan  bank,    buku  kas  tunai,  buku harian dan  faktur dan  juga  buku  tabungan  serta  buku  penerimaan  gaji. Format buku kas umum yang digunakan oleh MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo memuat tanggal, nomor kode, nomor bukti, uraian penerimaan pengeluaran  dan  saldo.  Fungsi  buku  kas  umum  untuk  mencatat penerimaan  dan  pengeluaran  setiap  hari,  selain  itu  juga  memuat  saldo setiap akhir bulan nya. Buku kas umum ini dicatat dan dilaporkan setiap bulannya  kepada  kepala  madrasah.  Melalui buku  kas  umum  ini  kepala madrasah  dapat  mengetahui  berapa  penerimaan  dan  pengeluaran madrasah. 36 ” “ Buku pembantu kas di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo yaitu untuk membantu pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Sama halnya dengan buku kas umum tapi dalam buku pembantu kas ini lebih berfungsi untuk membantu mencatat sebelum dipindahkan ke buku kas umum. Dalam buku pembantu kas terdapat kolom debit untuk saldo penerimaan dan kolom kredit untuk pengeluaran buku pembantu kas ini biasanya digunakan pada saat dana BOS belum diterima oleh Madrasah. ” “ Buku  penerimaan  gaji  di  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo dibuat  untuk  mencatat  gaji  para  guru  dan  karyawan  yang  telah dibayarkan.  Gaji  para  guru  dan  karyawan  ini  diberikan  setiap  1  bulan sekali. Setiap guru dan karyawan menerima gaji sesuai dengan beban jam kerja  yang  dibebankan  kepada  guru  dan  karyawan  tersebut.  Untuk penggajian  guru  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  bekerja  sama dengan yayasan BMT An Nawawi dan itu akan dimulai pada bulan ini penggajian guru dapat diambil melalui BMT An Nawawi. ” “ Buku  pembantu  bank  di  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo dibuat  untuk  memudahkan  pencatatan  transaksi  yang  berhubungan dengan  penggunaan  jasa  bank.  Pembukuan  rekening  bank  sangat diperlukan  karena  melalui  rekening  milik  Madrasah  dana  BOS  dapat dicairkan.  Buku  pembantu  bank  ini  dibuat  setiap  1bulan  sekali  sebagai laporan.  Format  buku  pembantu  bank  yang  digunakan  adalah  tanggal, uraian, penerimaan, pengeluaran dan jumlah. 37 ” “ Laporan  keuangan  di  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo dibuat setiap bulan. Laporan keuangan ini dibuat dengan format nomor tanggal dan nama transaksi debit kredit dan saldo. Laporan keuangan ini akan  dilaporkan  setiap  bulannya  kepada  kepala  madrasah  untuk memudahkan  kepala  madrasah  dalam  mengontrol  keuangan  Madrasah
36 Wawancara  dengan  Bapak  Ahmad,  SHI.,  MSI.  Waka  Kurikulum  pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 11.45 WIB.
37 Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 10.37 WIB.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran  Madrasah  setiap  bulannya. Dokumen lain yang digunakan dalam pencatatan keuangan di  MTs An- Nawawi 01 Berjan Purworejo yaitu faktur. Yang dimaksud faktur adalah pencatatan  keuangan  berupa  nota  kontan  kuitansi  ataupun  bukti pembayaran dan bukti pembelian yang sah sebagai bukti transaksi. Proses pencatatan  keuangan  pendidikan  merupakan  langkah  penting  yang dilakukan  untuk  melaksanakan  transparansi  keuangan  pendidikan. Beberapa catatan keuangan yang digunakan MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo  dalam  proses  pencatatan  keuangan  di  antaranya  buku  kas umum  dan  buku  pembantu  kas,  faktur,  buku  pembantu  bank,  buku penerimaan gaji dan laporan keuangan. 38 ” “ Pembukuan  yang  dilakukan  MTs  An-Nawawi  01  Berjan Purworejo menggunakan berbagai pembukuan dengan fungsi akuntansi yang  berbeda  pada  setiap  regunya  akan  tetapi  jika  dikaitkan  dengan pendapat  Nanang  Fattah  dalam  buku  konsep  manajemen  MTs  An- Nawawi 01 Berjan Purworejo tidak melakukan pembukuan seperti buku kas piutang dan buku pos. Dan juga terdapat beberapa pembukuan yang dilakukan  MTS  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  akan  tetapi  tidak terdapat pada pendapat Nanang Fattah seperti MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo tidak menggunakan buku BOS karena penggunaannya dirasa kurang efektif dikarenakan bendahara diharuskan melakukan pencatatan di 2 pembukuan yaitu buku pos dan buku kas umum. Setiap pembukuan akuntansi  dalam  pencatatan  keuangan  memiliki  kegunaan  dan  fungsi masing-masing. Sehingga dalam proses pencatatan keuangan pembukuan akuntansi yang digunakan seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap  sekolah,  pembukuan  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  keadaan sekolah  nantinya  akan  membuat  proses  pencatatan  keuangan  menjadi efektif  dan  efisien.  Melalui  pencatatan  keuangan  ini  Madrasah  mampu melaksanakan  dan  menjaga  akuntabilitas  keuangan  madrasah,
maksudnya adalah uang yang telah dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan  kepada  pihak-pihak  yang  bersangkutan  seperti orang tua siswa maupun pemerintah. 39 ”
5. Pengawasan keuangan
“ Pengawasan  keuangan  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam manajemen  pembiayaan  pendidikan  di  MTS  An-Nawawi  01  Berjan Purworejo  yang  berfungsi  sebagai  kontrol  atas  perencanaan  dan pelaksanaan  keuangan  madrasah.  Pengawasan  perlu  dilakukan  sebagai bentuk  wujud  transparansi  keuangan  madrasah,  melalui  pengawasan
38 Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.40 WIB.
39 Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq Fauzi, SHI. Kepala MTs An- Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 09.10 WIB.
keuangan  ini  pihak-pihak  yang  berkepentingan  seperti  pemerintah  dan orangtua  siswa  mengetahui  kondisi  keuangan  di  MTS  An-Nawawi  01 Berjan Purworejo. Pengawasan keuangan ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran  keuangan  dengan  cara  melakukan  pemeriksaan  antara pelaksanaan  dengan  perencanaan  keuangan.  Pengawasan  keuangan dilakukan  secara  internal  dan  eksternal  maksudnya  pengawasan  secara internal yaitu dilakukan oleh kepala sekolah setiap sebulan sekali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh bendahara. Sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah  yang  dilakukan  setiap  sekolah  sudah  menerima  uang  dan membuat laporan tentang penggunaan keuangan tersebut yaitu setiap 3 bulan sekali. ” “ Pengawasan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang  sudah  dianggarkan  benar-benar  dibelanjakan  dengan  semestinya. Proses  pengawasan  keuangan di  MTS  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo dimulai dengan penentuan standar pelaksanaan pengawasan. Pengawas keuangan  melakukan  identifikasi  penyimpangan  yang  ada  dan  yang terakhir yaitu mencari solusi atas penyimpangan yang telah ditemukan. Kegiatan  pengawasan  adalah  kegiatan  untuk  membandingkan  antara pelaksanaan dengan perencanaan, maka dari itu harus ada pembanding dan yang dibandingkan. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan yang dimaksud  dengan  pembanding  adalah  patokan  untuk  pengawas keuangan  melakukan  proses  pengawasan  keuangan.  Patokan pengawasan  yang  digunakan  oleh  pengawas  keuangan  di  MTs  An- Nawawi 01 Berjan Purworejo adalah RAPBM. 40 ” “ Setelah  pengawas  keuangan  menentukan  standar  maka  langkah selanjutnya  pengawas  keuangan  baik  pengawas  internal  maupun eksternal  melakukan  proses  pengawasan.  Proses  pengawasan dilaksanakan  dengan  melakukan  pemeriksaan  antara  pelaksanaan perencanaan  atau  membandingkan  laporan  keuangan  dengan  RAPBM. Apabila menemukan penyimpangan atau ketidak sesuaian antara rencana dan  pelaksanaan  pengawas  keuangan  harus  menemukan  solusi  atau penyelesaian atas masalah tersebut. Kepala madrasah sebagai pengawas keuangan  bertanggung  jawab  dalam  pengambilan  keputusan  untuk penyelesaian masalah yang ada. Pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh kepala madrasah saja akan tetapi berdiskusi dengan ketua yayasan. Proses  pengawasan  di  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  pada dasarnya  telah  sesuai  dengan  proses  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Nanang  Fattah  yaitu  proses  pengawasan  keuangan  dimulai  dengan penentuan standar. Standar pengawasan keuangan yang ditetapkan oleh
40 Wawancara  dengan  Bapak  Ahmad,  SHI.,  MSI.  Waka  Kurikulum  pada tanggal 04 Februari 2021 pukul 09.07 WIB.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
pengawas  keuangan  di  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  yaitu RAPBM. 41 ” “ Setiap lembaga publik terutama lembaga yang menggunakan dana publik seperti sekolah harus melakukan pertanggungjawaban keuangan begitu  juga  di  MTs  An-Nawawi  yang  melakukan  pertanggungjawaban keuangan
melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan
pertanggungjawaban  berfungsi  sebagai  bentuk  akuntabilitas  suatu lembaga.  Melalui  laporan  pertanggungjawaban  pihak-pihak  yang berkepentingan  dapat  mengetahui  bahwa  MTs  An-Nawawi  01  Berjan Purworejo telah menggunakan uang madrasah secara bertanggung jawab dan  sesuai  rencana.  Proses  pertanggungjawaban  keuangan  yang dilakukan  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo  dimulai  dengan penyusunan  laporan  keuangan  yang  ditunjukkan  kepada  pemerintah yaitu kementerian agama dan juga Yayasan An-Nawawi. 42 ” “ Setiap  bulan  bendahara  MTs  An-Nawawi  01  Berjan  Purworejo membuat laporan keuangan yang ditunjukkan kepada kepala madrasah sehingga kepala madrasah mengetahui seberapa besar penerimaan yang didapatkan  oleh  Madrasah  dalam  satu  bulan  dan  berapa  besar pengeluaran yang dibelanjakan oleh Madrasah dalam satu bulan. Setiap 3 bulan  sekali  kepala  madrasah  dan  bendahara  menyusun  laporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  BOS  dan  BANSEK  yang ditunjukkan  kepada  pemerintah,  laporan  ini  dibuat  untuk  menyatakan bahwa  dana  BOS  dan  BANSEK  yang  diterima  madrasah  telah dipergunakan  sesuai  dengan  prosedur  penggunaannya.  Sedangkan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk yayasan disusun setiap 1 tahun sekali yaitu setiap akhir tahun ajaran. Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah yang berisi laporan  pertanggungjawaban  atas  penerimaan  dana  dan  penggunaan dana secara keseluruhan selama satu tahun anggaran hal ini sesuai dengan pendapat  mulyasa  tentang  pertanggungjawaban  keuangan,  di  mana pertanggungjawaban keuangan menyangkut proses pertanggungjawaban penerimaan dana dan penggunaan dana sekolah. 43 ”
41 Wawancara  dengan  Bapak  Ahmad,  SHI.,  MSI.  Waka  Kurikulum  pada tanggal 08 Februari 2021 pukul 09.05 WIB.
42 Wawancara dengan Bendahara MTs AN-Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 09 Februari 2021 pukul 08.37 WIB.
43 Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq Fauzi, SHI. Kepala MTs An- Nawawi 01 Berjan Purworejo pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 09.11 WIB.

## Kesimpulan
Implementasi manajemen pembiayaan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo  yaitu  perencanaan  keuangan  (budgeting)  melalui  proses penganggaran  keuangan.  Proses  penganggaran  keuangan  di  MTs  An- Nawawi  01  Berjan  Purworejo  dimulai  dengan  mengadakan  rapat  pleno, mengidentifikasi  sumber  penerimaan  Madrasah,  mengidentifikasi pengeluaran  Madrasah,  penyusunan  RAPBM,  mengusulkan  RAPBM, melakukan  revisi  RAPBM,  hingga  pada  tahap  pengesahan  RAPBM. Pelaksanaan/pembukuan  (akunting)  yang  digunakan  MTs  An-Nawawi  01 Berjan Purworejo dalam proses pencatatan keuangan adalah buku kas umum, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank dan laporan  keuangan.  Proses  pengawasan  keuangan  di  MTs  An-Nawawi  01 Berjan  Purworejo  dimulai  dengan  menjadikan  RAPBM  sebagai  standar pengawasan  pelaksanaan  pengawasan  baik  pihak  internal  dan  pihak eksternal  untuk  mengidentifikasi  adanya  penyimpangan  dalam  laporan keuangan kemudian tahap penemuan solusi untuk penyimpangan yang telah ditemukan.  Tahap  penilaian  (auditing)  dilaksanakan  MTs  An-Nawawi  01 Berjan  Purworejo  yaitu  dimulai  dengan  penyusunan  laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pemerintah dan yayasan.

## Daftar Pustaka
Asfila,  Murniati,  dan  Nasir  Usman. “Manajemen  Pembiayaan Pendidikan  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pembelajaran  Pada  Mtsn  Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.” Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah 3, no. 4 (2015). Athoilah,  Anton. Dasar-Dasar  Manajemen .  Bandung:  Pustaka  Setia,
2010. Bastian, Indra. Akuntansi Pendidikan . Jakarta: Erlangga, 2007. Bidayatun Ni’mah. Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan . Semarang: IAIN Walisongo, 2009.
Fattah,  Nanang. Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan .  Bandung: Rosdakrya, 2000. ——— . Standar Pembiayan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya,
2012.
Herdiansyah,  Haris. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu Sosial . Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
Inanna,  Inanna.  Peran  Pendidikan  Dalam  Membangun  Karakter Bangsa  Yang  Bermoral. JEKPEND:  Jurnal  Ekonomi  dan  Pendidikan 1,  no.  1 (2018).
Indy, Ryan, Fonny J. Waani, dan N. Kandowangko. “Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.” HOLISTIK, Journal Of Social and Culture 12, no. 4 (2019).
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
J, Moleong Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
Komariah, Nur. “Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan.” Al-Afkar 6, no. 1 (2018). Martin. Manajemen Pembiayaan Pendidikan . Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Masditou. “ Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu.” Ansiru PAI 1, no. 2 (2017). Mirnati, Sri. Manajemen Sekolah . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. ——— . Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2005. Mulyono. Konsep  Pembiayaan  Pendidikan .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz  Media Group, 2010.
Nurmalasari, Ita, dan Dewi Zainul Karimah. “Peran Manajemen SDM Dalam Lembaga” 2, no. 1 (2020).
Sirait,  Sheilla  Chairunnisyah.  “Tanggung  Jawab  Pemerintah  Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak.” De Lega Lata 2, no. 1 (2017).
Sonedi,  Sonedi,  Zulfa  Jamalie,  dan  Majeri  Majeri.  “Manajemen Pembia yaan  Pendidikan  Bersumber  dari  Masyarakat.” Fenomena 9,  no.  1 (2017).
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  UPI. Manajemen  Pendidikan . Bandung: Alfabeta, 2010.
Usman,  Jamiludin.  “Urgensi  Manajemen  Pembiayaan  Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah.” TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 2 (2016). UU RI NO 20. “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengen Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.” Zitteliana , 2003. Wibowo,  Adi.  “S tudy  Komparasi  Penyelenggaraan  Pendidikan  SMK (Studi Kasus SMK Di Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah dan di SMK PGRI 2 Kediri).” Jurnal At-Tarbiyat : Jurnal Pendidikan Islam , no. 1 (2018).