## PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN BERKAS DOKUMEN MILIK NEGARA DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN PASAL 406 KUHP TENTANG MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG DAN PASAL 263 KUHP
TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN
oleh:

## Adinda Puspitasari Juanda
Eni Dasuki Suhardini

## ABSTRAK
Penghancuran, pengrusakan barang dan pemalsuan dokumen merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terjadi kasus yang menimbulkan kerusakan dokumen, yaitu kasus pembuangan 148 Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dilakukan oleh oknum kurir jasa pengiriman barang (JNE) dan Hilangnya Paket Dokumen Penting Milik Konsumen oleh Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Tindakan pengrusakan terhadap barang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap Pelaku perusakan berkas dokumen milik negara dan bagaimana tanggung jawab pidana oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (JNE) terhadap konsumen atas perusakan berkas dokumen milik negara.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analistis. Data penelitian meliputi data primer, data sekunder, data tersier, bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, studi lapangan: wawancara, observasi, dan studi dokumen (bahan pustaka). Lokasi penelitian dilakukan di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Analisis data menggunakan analisis data kualitatif normatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan berkas dokumen milik negara, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusakan barang dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen disertai dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan pelaku, saksi maupun alat-alat bukti. Tanggung jawab Pidana pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 ayat (2) memiliki ancaman pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena kerusakan barang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh karyawan JNE sendiri saat barang itu diterima untuk di kirimkan ke tempat tujuan, serta proses penanganan, dan proses pengiriman yang dilakukannya kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat kerusakan pada barang milik konsumen tersebut.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penghancuran, pengrusakan barang dan pemalsuan dokumen merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku saat ini merupakan hukum pidana pokok yang berlaku, di sampingnya masih banyak terdapat peraturan-peraturan yang mengandung hukum pidana 1) . KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan warisan Hindia-Belanda yang di adaptasi dan kemudian diberlakukan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.
Perbuatan melawan hukum mempunyai nilai resiko yang tinggi, di samping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran, perusakan dan pemalsuan dokumen dapat merugikan orang lain dan merupakan suatu kejahatan. Tindakan pengrusakan terhadap barang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)” 2)
Aktivitas masyarakat yang beragam dan padat, membuat masyarakat semakin tidak memiliki waktu banyak, hal ini memuculkan ke inginan untuk meringankan aktifitas apa yang mereka butuhkan secara instan. Hal tersebut membuka peluang penyedia jasa atau barang menciptakan inovasi baru untuk memenuhi keinginan konsumen.Salah satu inovasi tersebut adalah terbentuknya suatu penyedia jasa pengiriman barang yang dapat mempermudah dan meringankan aktivitas masyarakat. Sehingga perlu diketahui sejauh mana kualitas pelayanan dari masing-masing perusahaan tersebut sebagai acuan peningkatan pelayanan sehingga nantinya sukses di pasaran. 3)
Perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan lancar, seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak atau pun hilang. Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan). Oleh sebab itu pihak yang menimbulkan kerugian (perusahaan pengiriman barang) harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami oleh pihak konsumen. 4) Terjadi kasus yang menimbulkan kerusakan dokumen, yaitu kasus pembuangan 148 Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disebut (KIS) yang dilakukan oleh oknum kurir jasa pengiriman barang (JNE). Penyidik Satuan resersi dan kriminal (Satreskrim) Polres Blitar menetapkan Wahyu Aditya (WA), 28 tahun, Oknum jasa pengiriman barang JNE, yang juga warga Gayungsari Kota Surabaya ini terbukti dan mengakui telah membuang ratusan KIS, di sungai Suko dusun Rejosari Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, yang ditemukan warga setempat, pada minggu 23 Juli 2017. Kapolres Blitar, Ajun Komisaris Besar Polisi Slamet Waloya mengatakan, penetapan WA sebagai tersangka ini dilakukan setelah dalam pemeriksaan, tersangka mengakui jika dirinya membuang ratusan kartu KIS saat
1) Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama , Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm 8.
2) R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DenganPenjelasannya , Politeia, Bogor,1995, hlm 278.
3) http://digilib.uin-suka.ac.id/20386/2/11660045_BAB-I_IV-atau V_DAFTAPUSTAKA.pdf di
aksespada tanggal 25 Desember 2017 pukul 14: 38 wib
4) https://repository.ar-raniry.ac.id/934/1/GABUNGAN.pdf di akses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 14:02 wib.
berkunjung ke rumah saudaranya di sungai Dusun Rejosari Desa Gandusari Kecamaran Gandusari Kabupaten Blitar. 5)
Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan.
Identifikasi Masalah Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut; Bagaimana penerapan sanksi terhadap Pelaku perusakan berkas Dokumen Milik Negara serta Bagaimana tanggung Jawab Pidana oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (JNE) Terhadap Konsumen Atas Perusakan Berkas Dokumen Milik Negara.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya 28) . Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku.
Pengertian Pertanggungjawaban Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila sipelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang.

## Tindak Pidana Pengrusakan
a. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “ rusak ‟ berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses,
5) https://blitar.memo-x.com/4711/oknum-jne-tersangka-pembuangan-kis.html di akses pada tanggal 07 Januari 2018 pukul 23:20 wib.
28) Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008 , hlm 12.
perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. 29)
Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia,ditetapkan bahwa:
1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.
Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.
Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:
a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagiankepunyaan orang lain.

## Dokumen Negara
1. Pengertian Dokumen Negara.
Dokumen adalah menurut bahasa Inggris berasal dari kata “document” yang mempunyai arti suatu yang tertulis atau yang tercetak dan segala benda yang memiliki berbagai keterangan dipilih untuk di disusun, di kumpulkan, di sediakan ataupun untuk disebarkan dan arti dokumen yaitu : 30)
1. Di fokuskan kepada benda atau informasinya.
2. Tak merupakan unit kerja.
3. Memiliki sifat atau bersifat pasif.
4. Dapat dipakai sebagai alat bukti.
5. Sangat menunjang penelitian.
Dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docere , yang berarti mengajar. Pengertian dokumen menurut Louis Gottschalk seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis.
29) Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 386.
30) http://www.pengertianku.net/2014/09/mengetahui-pengertian-dokumen-dan-dokumentasi.htmldi akses pada tanggal 05 maret 2018 pukul 10:26 wib.
Pengertian kedua diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.
G.J. Renier, sejarawan terkemuka dari University College London, menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya. Guba dan Lincolnmenjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan record . 31)
Definisi dari record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedang dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record , yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan menurut Robert C. Bogdan seperti yang dikutip Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. 32) Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. 33)
Dokumen adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian dokumen (surat), surat yang tertulis /tercetak yang dapat dipakai sebagai barang bukti atau keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian). 34)
2. Jenis dokumen dari segi fisiknya a. Dokumen literer adalah dokumen yang ada karena ditulis, dicetak, digambar, atau direkam, dan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Contoh dokumen literer yakni : buku, majalah dan film.
b. Dokumen korporil adalah dokumen yang berupa benda sejarah. Dokumen ini biasanya dikumpulkan di dalam museum. Contoh dokumen korporil : arca, pakaian adat, patung, uang kuno, keris.
c. Dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip . Dokumen ini disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Contoh dokumen privat adalah: surat dinas, surat berharga, surat niaga, surat tanda bukti dan laporan.
3. Jenisdokumendari segifungsi a. Dokumen dinamis adalah dokumen yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis terdiri dari tiga macam, yakni dokumen dinamis aktif, semi aktif dan inaktif.
31) Renier, G.J, History its Purpose and Method (terjemahan Muin Umar), Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 1997, hlm 104.
32) Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis , Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 82.
33) http://elsieifayani.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-arsip-dandokumen.html di akes pada tanggal 05 maret 2018 pukul 11:02 wib.
34) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai pustaka, 1990, hlm 211.
b. Dokumen statis yaitu dokumen yang tidak secara langsung dipergunakan dalam proses pekerjaan kantor.

## 4. Jenis dokumen menurut sifatnya
a. Dokumen Tekstual Dokumen tekstual adalah dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk tertulis.
b. Dokumen Nontekstual Dokumen Nontekstual adalah dokumen yang berisi beberapa teks.

## Pemalsuan Dokumen
1. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen
a. Pemalsuan
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.
Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar : 35)
a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ ketertiban umum.
Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.
Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan, yakni:
a. Kejahatan sumpah palsu.
b. Kejahatan pemalsuan uang.
c. Kejahatan pemalsuan materai dan merk.
d. Kejahatan pemalsuan surat.
Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. soesilo sebagai berikut: 36) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat dokumen, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat atau dokumen-dokumen itu seolah-olah surat atau dokumen itu asli dan tidak dipalsukan,
35) H. A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm 130.
36 ) R. Soesilo , Op.cit , hlm 188
maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah- olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:
a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.
Macam-macam Jasa Pengiriman dan Pengangkutan Barang Jika dilihat dari pengelolanya, jasa pengiriman barang di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu perusahaan jasa pengiriman barang milik negara yaitu PT. pos Indonesia dan perusahaan jasa milik swasta seperti JNE, TIKI, Wahana, Pandu Logistic, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari jenis layanan pengiriman dapat dibedakan berdasarkan jalur transportasi serta layanan fasilitas yang disediakan oleh jasa tersebut yang meliputi transportasi jalur darat, laut, dan udara.

## Berdasarkan Pengelola Jasa
a) Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Milik Negara
Pos Indonesia
Sebagai satu-satunya jasa pengiriman barang milik negara, Pos Indonesia juga tercatat sebagai salah satu perusahaan ekspedisi pertama di Indonesia. Keberadaannya begitu sangat mempermudah masyarakat Indonesia dalam aktivitas pengiriman barang baik dalam ataupun luar negeri. Selain melayani pengiriman barang, Pos Indonesia juga melayani pengiriman dokumen, surat, uang, dll.
a) Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Milik Swasta Untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang dikelola oleh swasta kini memiliki jumlah yang begitu banyak. Bahkan perusahaan jasa ini akan terus berkembang dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa-jasa tersebut. Berikut beberapa nama perusahaan jasa pengiriman barang milik swasta atau perseorangan:
JNE Express TIKI Wahana Logistic Pandu Logistic ELS Express J&T Express SiCepat Garuda Express Indo Express RPX Holding Fedex Express Atri Express Mandiri Express Dan masih banyak lagi

## Berdasarkan Rute Pengiriman
a) Jasa Pengiriman Antar Kota Untuk jasa pengiriman barang antar kota meliputi: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Cirebon, Purwodadi, Probolinggo, Pasuruan, Trenggalek, Kediri, Malang, dan seluruh kota-kota di Indonesia.
b) Jasa Pengiriman Antar Pulau Untuk jasa pengiriman barang antar pulau meliputi: Jakarta – Sumatera, Jakarta – Kalimantan, Jakarta – Bali, Jakarta, Sulawesi, Jakarta Papua, Jakarta NTB dan NTT, Jawa – Sumatera, Jawa – Sulawesi, Jawa – Kalimantan, dan seluruh pulau di Indonesia lainnya.
b) Jasa Pengiriman Antar Negara Untuk jasa pengiriman barang antar negara biasanya dilakukan untuk negara-negara di seluruh dunia. Biasanya tarif untuk jasa ini lebih mahal dibandingkan jasa-jasa lainnya.

## Berdasarkan Jalur Transportasi
a) Transportasi Jalur Darat Untuk transportasi jalur darat biasanya sering dilakukan dengan menggunakan kendaraan-kendaraana darat seperti truk, tronton, elf, colt, sepeda motor, dan lain sebagainya.
b) Transportasi Jalur Laut Untuk transportasi jalur laut biasanya sering dilakukan dengan menggunakan kapal laut yang meliputi kapal feri, kapal muatan, kapal-kapal lainnya.
c) Transportasi Jalur Udara Untuk transportasi jalur udara biasanya sering dilakukan dengan menggunakan pesawat khusus pengakutan barang. Biasanya perusahaan jasa akan bekerjasama dengan biro maskapai penerbangan dalam proses pengiriman barang tersebut.

## PEMBAHASAN
1. . Penerapan sanksi terhadap Pelaku perusakan berkas Dokumen Milik Negara. Penghancuran dan perusakan yang seringkali terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan paham seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya. Sehingga dalam hal ini, Undang-undang atau aturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka memberikan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Penghancuran dan perusakan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406. Segala tindak kejahatan yang berhubungan atau yang termasuk ke dalam hal ini, unsur-unsur serta ancaman hukuman tertera jelas dalam kitab Undang-undang tersebut. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang.
Berdasarkan hasil pengkajian, hasil penelitian kasus, hasil wawancara, dan analisis hukum peneliti terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penghancuran, perusakan dan pemalsuan dokumen sebagaimana dikemukakan pada poin tinjauan teroritis, terdapat beberapa substansi atau materi hukum yang berhubungan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan dan pemalsuan dokumen.
Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu :
a. ..Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok-pokok.
b. ..Penghancuran atau perusakan ringan
c. ..Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum).
d. ..Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja.
e. ..Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.
Supaya dapat dihukum, menurut Pasal ini harus dibuktikan :
a. ..Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
b. ..Bahwa pembinasaan,perusakan,membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
c. ..Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
Adapun unsur-unsur dari kejahatan ini adalah :
a. ..Tanpa hak;
b. ..Barang kepunyaan orang lain;
c. ..Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan; dan
d. ..Perbuatan itu harus disengaja.
Perbuatan memalsukan dokumen adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah dokumen yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi dokumen semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsukan dokumen telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanya pelaku bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, periktaan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP.
Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat atau dokumen dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen yang dimaksudkan di atas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
1. ..Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
2. ..Unsur objektif : a. Barang siapa;
b. Membuat secara palsu atau memalsukan
c. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang atau;
d. Suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan; dan
e. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
Yang dimaksud “barang siapa” disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum maupun badan hukum. Dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dan keterangan Pelaku sendiri, maka tersangka dalam perkara perusakan dan pemalsuan surat atau dokumen milik negara ini adalah Wahyu Aditya sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku adalah sebagai manusia yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Yang dimaksud disini “membuat secara palsu dan memalsukan” bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan pelaku, maka diperoleh fakta bahwa benar pelaku Wahyu Aditya mengisi aplikasi yang menyatakan telah mengirim barang dan dokumen yang diperuntukan untuk masyarakat dala hal ini KIS kemudian diajukan kepada pihak Perusahaan jasa pengirim dalam hal ini JNE, sehingga kemudian pihak JNE menganggap pelaku sudah melakukan pekerjaanya dengan sesuai SOP.Unsur ini telah terbukti sah menurut hukum.
Yang dimaksud disini “dapat menimbulkan “ dan “membuktikan suatu kenyataan “ bahwa berdasarkan fakta-yang terungkap, diperoleh fakta bahwa benar dengan adanya pelaku membuat dan mengisi form aplikasi yang disediakan oleh pihak JNE yang menyatakan telah mengirim dokumen atau surat dari perusahaan jasa pengirim barang kepada masyarakat dan pelaku dapat menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Yang dimaksud disini “menimbulkan suatu kerugian” Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh bahwa setiap 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikirim oleh pihak Jasa Pengiriman JNE, Pelaku Wahyu Aditya memperoleh fee dari JNE sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) dan dengan adanya perbuatan pelaku yang telah memalsukan data-data pada aplikasi yang dibuat oleh pihak JNE sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi JNE dan juga Pihak Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena apabila tidak sampai kepada pemegang KIS, kemudian pemegang KIS dikemudian hari ternyata terjadi sakit, kecelakaan atau musibah kepada pemegang KIS maka pihak Rumah Sakit dalam hal ini tidak bisa memproses pemegang kartu atau masyarakat pada aplikasi permohonan pengobatan secara gratis yang disediakan Pemerintah tersebut, sehingga dengan adanya perbuatan Pelaku tersebut pihak Pemerintah dan Pemegang Kartu merasa dirugikan. Bahwa berdasarkan fakta terebut diatas, maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka kepada Pelaku Wahyu Aditya terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Selanjutnya untuk menentukan apakah pelaku dapat dipersalahkan dan jatuhi pidana atas perbuatannya tersebut
perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.
Berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut asas :
1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.
2. Tanggung Jawab Pidana oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (JNE) Terhadap Konsumen Atas Perusakan Berkas Dokumen Milik Negara. Pertanggungjawaban pidana timbul ketika adanya suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana bukan bagian dari istilah perbuatan pidana tetapi memiliki hubungan yang erat dengan pebuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan pebuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Melanggar perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum menimbulkan suatu dampak yakni kesalahan. Kesalahan yang dilanggar mempunyai konsekuensi bahwa perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilaksanakan jika tidak memiliki suatu kesalahan. Hal ini dinyatakan dalam asas hukum pidana yakni Tidak dipidana, jika tidak ada suatu kesalahan (Geen straf zonder schuld).
Tanggung jawab perusahaan adalah sejak barang diterima untuk di kirim sampai penyerahannya pada penerima, serta perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan barang selama terjadi pengiriman barang. Tuntutan permasalahan barang akan terjadi apabila pemilik barang telah melihat barangnya tersebut telah rusak padahal pemilik sendiri kurang kontrol pada saat barang di kirim oleh pengirim barang. Akan tetapi, walaupun perusahaan dinyatakan mempunyai tanggung jawab, namun adakalanya ia akan bebas dari tanggung jawab terutama dalam keadaan yang luar biasa yang berada diluar kekuasaanya yang menyebabkan peristiwa yang tidak diinginkan, maksudnya perusahaan juga harus bebas dari tanggung jawab.
Manajemen perusahan jasa ekspedisi JNE menyatakan sudah melaporkan kepada kepolisian mengenai pembuang 144 Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke sungai di Blitar, Jawa Timur. Mereka mengatakan siap bertanggung jawab dan akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku semua pihak baik di internal perusahaan maupun mitra yang tidak menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Bahkan menurut perusahaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, JNE juga akan mengakomodasi biaya kesehatan yang ditanggung oleh penerima KIS dan akibat permasalahan ini sampai dengan kartu KIS diterima peserta yang bersangkutan, proses pengiriman seluruh paket milik pelanggan selalu mengacu pada prosedur dan mekanisme monitoring. Sehingga barang kiriman dapat dipastikan sampai di tangan penerima dengan aman. Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan
hubungan kerja, atau berdasarkan
hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.
Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang selanjutnya disebut Perma 13 Tahun 2016 sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi.
Sesuai Pasal 4 Perma 13 Tahun 2016 dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:
1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Korporasi adalah subjek hukum ( recht persoon ) yang merupakan bentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara).
Mengingat hakikat Korporasi sebagai subjek hukum dalam bentuk artificial person , maka Pasal 5 Perma 13 Tahun 2013 telah mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban Korporasi. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Perma 13 Tahun 2016 juga diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi Atau Pengurus, atau Korporasi Dan Pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif. Penerapan pertanggungjawaban Korporasi, adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13 Tahun 2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai lex specialis dari KUHP yang merupakan legi generali . Akhirnya Pertanggungjawaban pidana korporasi pada Perusahaan Jasa pengiriman dalam perkara hilangnya barang dalam proses pengiriman oleh Perusahaan JNE diterapkan Sanksi pidana terhadap elaku Usaha terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 ayat (2) memiliki ancaman pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Selain itu, terdapat pula pidana tamabahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha terhadap sanksi pidana dalam Pasal 62 -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## PENUTUP
Kesimpulan
Penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan berkas dokumen milik negara, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusakan barang dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen disertai dengan fakta- fakta hukum baik melalui keterangan pelaku, saksi maupun alat-alat bukti.
Tanggung jawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang rusak dan hilangnya barang yaitu dalam proses pengiriman oleh Perusahaan JNE diterapkan Sanksi pidana terhadap pelaku usaha terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 ayat (2) memiliki ancaman pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Saran Penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan berkas dokumen milik negara hendaknya dilaksanakan secara optimal dan hasil putusannya memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak terjadi lagi perusakan dan pemalsuan dokumen atau barang yang akan merugikan banyak orang pada masa mendatang.
Adanya pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan, maka konsekuensi dari penerapan ketentuan tentang tanggung jawab perusahaan ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dan perusahaan dikenakan pidana penjara, disamping perusahaannya dikenakan denda. Hal ini pun juga agar kegiatan usaha dalam suatu perusahaan dapat lebih memperhatikan keadaan kinerja karyawan agar terwujudnya Kinerja yang baik dan tidak merugikan siapapun.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU Abdulkadir Muhammad, Arti Penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi , Yogyakarta: Genta Press, 2007.
--------------- Hukum Pengangkutan Niaga , Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010. Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan , Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: Refika Aditama, 2011. Frans Maramis, Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
H. A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990. Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3:Hukum Pengangkutan , Jakarta: Djambatan, 2003.
Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
Leden Marpaung, Asas,Teori,Praktik Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Poernomo, Kriminologi Suatu Pengantar , Bandung: Arena Ilmu,1981.
Prasetyo Teguh, Hukum Pidana , Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Renier, G.J, History its Purpose and Method (terjemahan Muin Umar) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000. Sution Usman Adji, Dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia , Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Sumber Lain Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 2001.
https://blitar.memo-x.com/4711/oknum-jne-tersangka-pembuangan-kis.html di akses pada tanggal 07 Januari 2018 pukul 23:20 wib.
http://digilib.uin-suka.ac.id/20386/2/11660045_BAB-I_IV-atau V_DAFTAPUSTAKA.pdf di akses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 14: 38 wib.
http://elsieifayani.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-arsip-dandokumen.html di akes pada tanggal 05 maret 2018 pukul 11:02 wib. http://eprints.binadarma.ac.id.pdf di akses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 18:10 wib.
https://id.linkedin.com/pulse/mengenal-perusahaan-jasa-pengiriman-barang-artha- nugraha-jonar di akses pada tanggal 11 januari 2018 pukul 17:05 wib http://jasapengirimanbarang.org/pengertian-jasa-pengiriman-barang di akes pada tanggal 11 januari 2018 pukul 16:53 wib
http://www.pengertianku.net/2014/09/mengetahui-pengertian-dokumen-dan- dokumentasi.html di akses pada tanggal 05 maret 2018 pukul 10:26 wib. https://repository.ar-raniry.ac.id/934/1/GABUNGAN.pdf di akses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 14:02 wib.
http://www.gurupendidikan.co.id/dokumen-pengertian-menurut-para-ahli-jenis-sifat- literatur-kepentingan-fungsi/ di akses pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 13:27 wib.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk- pemalsuan-dokumen di akses pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 17:13 wib. http://inamayladin.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dokumen-dokumentasi.html di akses pada tanggal 06 April 2018 pukul 21:16 wib http://www.adakitanews.com/temuan-148-lembar-kis-kurir-jne-dijadikan-tersangka/
17 april 2018 pukul 20:2 wib.
http://www.rmoljakarta.com/read/2017/04/10/45613/Paket-Penting-Milik-Pelanggan- Hilang,-JNE-Dipolisikan di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21:34 wib.