Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Kota Cirebon, 1994-2011

## Juhaeriyah, Singgih Tri Sulistiyono, Alamsyah
Program Studi Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Diponegoro
Alamat korespondensi: juhaeriyah16@gmail.com

## Abstract
This article aims to analyze the development of the Fishing Port and its contribution to the economic life of fishing communities at Cirebon in 1994-2011. The Fisheries Port of the Surgeon was built in 1994 and began operating in 1997 with trial status. Then in 1999, the Cirebon fishing port status changed to the Nusantara Fisheries Port (PPN). PPN equipped with basic, functional, and supporting facilities that aim to support port activities.   The   basic   facilities   available   in   PPN   Vocational   consist   of   trapezoidal breakwaters.   Meanwhile,   the   technical   facilities   available   at   PPN   included administrative   offices,   Fish   Auction   Places   (TPI),   ice   warehouses,   water   reservoirs, water networks equipped with water pumps, meters, and pipe installations that reach the port dock, as well as electricity networks. Besides, PPN also had supporting facilities consisting   of   security   posts,   mosques,   bathrooms,   and   official   homes.   In   its development,   PPN   Kejawanan   had   a   significant   contribution   in   the   socio-economic empowerment efforts of fishing community at Cirebon. Those efforts were included in empowering women at households level and fostering the fishermen to increase welfare and employment opportunities.
Kaywords: Fishing Port; Coastal Society; Economic Income; Cirebon.

## Abstrak
Artikel   ini   bertujuan   untuk   menganalisis   perkembangan   Pelabuhan   Perikanan Kejawanan   dan   kontribusinya   terhadap   pemberdayaan   masyarakat   nelayan   Kota Cirebon tahun 1994-2011. Pelabuhan Perikanan Kejawanan dibangun pada 1994 dan mulai   beroperasi   pada   1997   dengan   status   uji   coba.   Kemudian   pada   1999,   status pelabuhan perikanan Cirebon berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan.   PPN   Kejawanan   dilengkapi   oleh   fasilitas   pokok,   fungsional,   dan pendukung yang bertujuan untuk menunjang aktivitas kepelabuhanan. Fasilitas pokok yang   ada   di   PPN   Kejawanan   sendiri   terdiri   atas   pemecah   gelombang   berbentuk trapesium. Sementara itu, fasilitas fungsional yang ada di PPN Kejawanan mencakup kantor administrasi, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), gudang es, reservoir air, jaringan air bersih yang dilengkapi dengan pompa air, meteran, dan instalasi pipa yang jaraknya mencapai dermaga pelabuhan, serta jaringan listrik. Selain itu, PPN Kejawanan juga memiliki  fasilitas  penunjang  yang  terdiri  atas  pos  keamanan,  masjid,  kamar  mandi, serta rumah dinas. Dalam perkembangannya, PPN Kejawanan  rupanya mempunyai kontribusi yang besar dalam usaha pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan Kota   Cirebon.   Pemberdayaan   dari   segi   sosial   antara   lain   berupa   pemberdayaan perempuan   dalam   rumah   tangga   nelayan   dan   pembinaan   nelayan,   sedangkan pemberdayaan   dari   segi   ekonomi   mencakup   kesejahteraan   hidup   nelayan   dan kesempatan kerja.
Kata Kunci: Pelabuhan Perikanan; Masyarakat Pesisir; Pendapatan Ekonomi; Cirebon.
| 118
Diterima/ Received : 20 Desember 2018
Disetujui/ Accepted : 30 Desember 2018

## Pendahuluan
Sebagai sebuah kota yang berada di pesisir Utara Jawa, Cirebon memiliki konstruksi landscape geografis yang tidak berbeda dari kota-kota pelabuhan lainnya di pesisir Utara Jawa, seperti: Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Cirebon memiliki konstruksi dataran rendah yang terdiri atas daerah pesisir pantai dan pedalaman yang cukup strategis   untuk   menunjang   aktivitas   sosial   ekonomi   dalam   dunia   pelayaran   dan perdagangan maritim (Wahid, 2009, p. 27). Kota Cirebon terletak di wilayah pesisir dan mempunyai panjang pantai kurang lebih 7 km. Setelah pemberlakuan otonomi daerah, Pemerintah Cirebon dapat mengelola wilayah lautnya sampai dengan 4 mil, sehingga memiliki luas wilayah perairan laut kurang lebih 51,86 km 2 atau 58,13% dari total luas wilayah daratan dan lautan (Bappeda Kota Cirebon, 2003, p. 13).
Sebagai   kota   yang   diberi   kewenangan   untuk   mengelola   wilayah   kelautan, Cirebon tentu memiliki pesisir yang berpotensi untuk menjadi pelabuhan. Salah satu Pelabuhan   Perikanan   besar   yang   ada   di   Cirebon   adalah   PPN   Kejawanan   yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Secara ekologis, lokasi PPN Kejawanan merupakan daerah pantai yang menjadi perpaduan dari dua muara sungai, yaitu Sungai Kesunean dan Sungai Kalijaga. PPN Kejawanan mulai   dirintis   pada   1976,   namun   pembangunannya   tersendat-sendat   karena kesulitan dana.  Pembangunan  baru intensif  dilakukan pada  1994, kemudian  pada Mei  1997,  Pelabuhan   Perikanan  Kejawanan   mulai   dioperasikan   dengan  status   uji coba.  Dua   tahun   kemudian,   tepatnya  pada  1999,  status   Pelabuhan   Perikanan Kejawanan ditingkatkan menjadi PPN. Seiring dengan peningkatan status pelabuhan yang kemudian menjadi motivasi bagi PPN Kejawanan untuk terus meningkatkan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam kontribusi PPN Kejawanan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon pada umumnya dan nelayan di sekitar PPN Kejawanan pada khususnya. Pada prinsipnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PPN Kejawanan   serta   pemberdayaan   yang   dilakukan   dalam   rangka   meningkatkan kehidupan   sosial   masyarakat   nelayan   Kota   Cirebon.   Berdasar  latar   belakang tersebut,  maka   dirumuskan   beberapa   rumusan   masalah. Pertama ,   bagaimana perkembangan PPN Kejawanana pada 1994-2011? Kedua , bagaimana kontribusi PPN Kejawanan   terhadap   pemberdayaan   sosial   ekonomi   masyarakat   nelayan   Kota Cirebon?

## Metode
Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode sejarah, yang terdiri atas empat tahapan pokoh, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi fakta, dan terakhir adalah historiografi. Tahap pertama penyusunan penelitian ini adalah pengumpulan sumber, yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Untuk mendapatkan sumber  primer,  penulis melakukan penelusuran  ke sumber-sumber terkait,   yaitu:  PPN  Kejawanan,   BPS   Kota   Cirebon,   Bappeda   Kota   Cirebon,   dan Direktorat   Jenderal   Perikanan   Tangkap   Kementerian   Kelautan   dan   Perikanan Republik Indonesia (Dirjen PT KKP RI). Adapun sumber yang didapatkan dari PPN Kejawanan,   antara   lain:  arsip   dan   laporan   tahunan   di   PPN   Kejawanan,   data anggaran   pembangunan   dan   perbaikan   fisik   PPN   Kejawanan,   data   statistik mengenai perikanan dan perbekalan nelayan untuk  melaut. Dari kantor BPS dan Bappeda Kota Cirebon, penulis menemukan data statistik Kota Cirebon 1995-2011. Dalam   data   statistik   tersebut,   terdapat   berbagai   laporan   yang   berkaitan   dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Cirebon pada umumnya dan wilayah di sekitar   PPN   Kejawanan.   Selanjutnya,   dari   kantor   Dirjen   PT   KKP   RI, penulis menemukan   data   mengenai   jumlah   nelayan.   Meski   data   yang   didapatkan   tidak lengkap, namun cukup jika digunakan untuk menggambarkan aktivitas nelayan di PPN Kejawanan.
Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 119
Selain melakukan penelusuran ke berbagai kantor dan dinas terkait, penulis juga   mewawancarai   beberapa   informan   untuk   mengetahui   perkembangan   PPN Kejawanan   sejak   dibangun   pada   1994  sampai   dengan  2011   secara   detail.   Mereka adalah nelayan, ABK, pegawai pabrik pengolahan ikan, pegawai PPN Kejawanan, dan   pegawai   Dirjen   PT   KKP   RI   PPN   Kejawanan.   Dari   hasil   wawancara,   penulis mendapatkan   informasi  tambahan   yang   tidak   ada   pada   data   tertulis.  Selain memanfaatkan   sumber   primer,   penulis   juga   memanfaatkan   data   sekunder   yang diperoleh dari artikel, surat kabar, buku-buku, dan karya ilmiah yang relevan.
Setelah   semua   sumber   terkumpul,   selanjutnya   dilakukan   kritik   terhadap sumber tersebut, baik kritik ektern untuk memperoleh sumber yang otentik maupun kritik   intern   untuk   memperoleh   sumber   yang   kredibel.   Tahap   ketiga   dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Pada tahap ini, dituntut kecermatan dan sikap objektif, terutama dalam hal interpretasi terhadap fakta sejarah. Tahap yang terakhir adalah historiografi. Histotiografi adalah proses penulisan kembali peristiwa sejarah yang dibatasi oleh ruang lingkup spasial,  dalam hal ini adalah  Kota Cirebon dan lingkup   temporal   mencakup   periode   1994-2011   yang   berkaitan   dengan perkembangan   PPN   Kejawanan  dan  kontribusinya   terhadap   pemberdayaan masyarakat nelayan Kota Cirebon.

## Letak Geografis dan Perkembangan Fisik PPN Kejawanan
Kota   Cirebon   mempunyai   panjang   pantai   ±7   km   dan   setelah   otonomi   daerah diberlakukan,  Pemerintah   Kota   Cirebon   diberi   kewenangan   untuk   mengelola wilayah lautnya sepanjang 4 mil, sehingga menjadikan Kota Cirebon memiliki luas wilayah   perairan   laut   ±   51,86   km 2 atau   58,13%   dari   total   luas   wilayah.   Di   Kota Cirebon  sendiri,  terdapat  empat sungai yang tersebar  merata di seluruh wilayah, yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Sicemplung dan Sungai   Sijarak),   Sungai   Kesunean,   dan   Sungai   Kalijaga   (penyatuan   dari   Sungai Kalong, Sungai Cideng, dan Sungai Lunyu) (Bappeda Kota Cirebon, 2003, p. 11).
PPN Kejawanan terletak di Selatan Pelabuhan Cirebon, kurang lebih berjarak 2,5 km dari pelabuhan umum, atau tepatnya berada di Kampung Kejawanan dan Kampung  Karangdawa  Kelurahan  Pegambiran,  Kecamatan  Lemahwungkuk.  PPN Kejawanan   merupakan   pelabuhan   tipe   B   dengan   luas   area   19,16   ha.  Kejawanan merupakan   daerah   pantai   yang   permukaan   tanahnya   datar   dan   sedikit   landai. Sebagian   besar   wilayah   daratannya   merupakan   area   persawahan,   sedangkan wilayah   tepi   pantainya   dimanfaatkan   sebagai   tempat   tambak   ikan   dan   ditanami tanaman bakau. Sebelum dibangun menjadi sebuah pelabuhan, wilayah ini adalah rawa-rawa dengan kandungan lumpur cukup banyak  (Wawancara dengan Rakim, 20 Februari 2017).
Pembangunan   fisik   PPN   Kejawanan   sendiri   dilakukan   secara   bertahap. Pembangunan   yang   dimulai   pada   1994   ini   meliputi   pembangunan   fasilitas   fisik, yaitu   pembangunan   sarana   penunjang   aktivitas   pelabuhan   dan   pembangunan nonfisik yang di antaranya mencakup peningkatan pelayanan administrasi. Namun demikian, pembangunan lebih dititik beratkan pada pembangunan fisik pelabuhan karena berkaitan dengan optimalisasi aktivitas di pelabuhan, mulai dari pendaratan hasil tangkap, pemenuhan kebutuhan melaut, sampai dengan produksi perikanan. (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 29).
Tahun 1994 merupakan tahap awal pembangunan kontruksi PPN Kejawanan. Pembangunan   tersebut   meliputi   pembuatan break   water bagian   timur   dengan panjang 7.736 m 3 dan bagian barat 24.750 m 3 , renovasi gedung TPI lama seluas 200 m 2 yang   digunakan   sebagai   kantor   administrasi   pelabuhan   sementara,   serta pembangunan fasilitas pelabuhan lain di tanah sekitar TPI seluas 1.645 m 3 . Pada 1996, pembangunan fisik dilanjutkan dengan membangun dermaga utama sepanjang 1.170 m 2 dan   pelataran   dermaga   seluas   2,925   m 2 .   Pembangunan   dermaga   ini   sangat Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 120
penting, selain karena digunakan sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan dan perbekalan kapal yang akan melaut, dermaga juga digunakan sebagai tempat kapal- kapal bertambat. Pada tahun ini juga mulai dibangun gedung TPI baru seluas 940 m 2 yang terdiri atas dua lantai.
Pada  1996, dilakukan pengerukan  kolam sedalam 318.130 m 3 . Kegiatan itu adalah   bagian   dari   normalisasi   kolam   yang   mengalami   pendangkalan.   Kegiatan pengerukan bertujuan untuk mempermudah kapal-kapal yang akan masuk ke kolam pelabuhan. Pekerjaan fisik lain yang dilakukan pada 1996 adalah reklamasi tanah untuk dimanfaatkan sebagai drainase bervolume 4.400 m 3 . Selain itu, dilakukan juga penyambungan saluran air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) sebanyak satu unit, penyambungan instalasi listrik satu unit, dan pemasangan pompa air sebanyak dua   buah.   Pembangunan   fasilitas   pelabuhan   pada   1996   menghabiskan   anggaran sebesar Rp. 1.468.493.760.
Pada   periode  berikutnya,  yaitu  1997 mulai  dibuat  drainase   seluas  2.039 m yang difungsikan sebagai tempat untuk mengurangi kelebihan air. Pada tahun ini juga dibuat tembok penahan tanah sepanjang 950 m dan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 385.473.000. Anggaran tersebut berasal dari APBN  (Dirjen PT KKP RI, 2000,   p.   6).  Pada   1998,   pembangunan   difokuskan  pada   pembuatan  jalan   masuk menuju pelabuhan dengan  panjang mencapai 2.080 m 2 . Pembangunan dilanjutkan dengan   membuat   drainase   di   sisi   timur   dan   barat   pelabuhan   seluas   400   m 2 , pengerukan sungai bagian barat sepanjang 200 m, dan pembangunan turap/tanggul untuk   menahan  air.  Pada   tahun  ini  juga   mulai  dipasang   pagar   area   gedung  TPI sepanjang 145 m dan paving blok di area pelabuhan seluas 1.076 m 2 . Pada 1999, dilakukan   pekerjaan   pembuatan   sarana   bantu   navigasi   pelayaran   (SBNP),   yaitu pembuatan alur pelayaran dengan lebar 80 m dan panjang 800 m sebanyak satu unit. Selain itu, dibangun juga gudang pendingin satu unit, dan kamar mandi seluas 48 m 2 (Dirjen PT KKP RI, 2000, p. 6).
Pada 2002, drainase bagian barat yang semula hanya memiliki panjang 200 m, kemudian direnovasi di diperpanjang hingga mencapai 1.239 m. Rumah dinas tipe 70   seluas   70   m 2 yang   berjumlah   satu   unit   juga   dibangun.   Pada   2003,   dilakukan perluasan pos penjagaan seluas 12 m 2 , pengaspalan jalan sepanjang 3.000 m 2 , pavling blok   areal   parkir   pelabuhan   1.000   m 2 ,   dan   terakhir   renovasi   kantor   administrasi pelabuhan seluas 300 m 2 (Dirjen PT KKP RI, 2002, p. 15).
Proyek   pembangunan   fisik   pada   2004   di   PPN   Kejawanan   antara   lain mencakup pengerukan kolam pelabuhan yang mulai mengalami pendangkalan dan pembuatan alur pelabuhan seluas 60.436 m 2 , pemasangan pagar BRC untuk kantor administrasi   pelabuhan   sepanjang   330   m 2 ,   renovasi   kantor   lama   untuk   gedung pertemuan   nelayan   seluas   360   m 2 ,   dan   pembangunan   pos   pengawasan   serta pembangunan gudang seluas 50 m 2 . Pada tahun ini juga dilakukan peninggian jalan kompleks area pelabuhan sepanjang 1.176 m 2 sekaligus pengaspalan jalan sepanjang 720 m 2 , pemasangan pagar keliling kantor baru sepanjang 330 m, serta pemasangan tralis besi pada gedung kantor administrasi baru sepanjang 50 m 2 (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 25).
Pada 2005 sampai 2007, di PPN Kejawanan juga banyak dilakukan perbaikan terhadap   beberapa   sarana   penunjang   aktivitas   kepelabuhanan   yang   meliputi pengerukan kolam pelabuhan seluas 68.407 m 2 , perbaikan break water sepanjang 4.360 m 3 dan   peninggian   evalasi break   water 3.529   m 3 .   Kemudian   dilakukan   juga pembangunan   fasilitas   jalan   kompleks   pelabuhan   bagian   timur   di   area   industri pengolahan ikan seluas 1.254 m 2 . Pembangunan jalan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar   kegiatan   hilir   mudik   pengangkutan   ikan,   es,   udang,   dan   lain sebagianya (Dirjen PT KKP RI, 2005, p. 42).
Pada 2006, kolam pelabuhan sedalam 67.262 m 3 kembali dikeruk, dan evalasi break   water bagian   barat   seluas   3.942   m 3 ditinggikan.   Selain   itu,   juga   dilakukan Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 121
pengerukan   lahan   di   sebelah   dermaga   sedalam   2.800   m 3 .   Selanjutnya   pada   pada 2007,  rumah   dinas  di  area   pelabuhan   diperluas.  Rumah   yang   sebelumnya   hanya bertipe 70 dengan luas 70 m 2 kemudian direnovasi menjadi rumah dengan tipe 45 dan luas 160 m 2 . Renovasi rumah dilakukan bersamaan dengan pengaspalan jalan pelabuhan   sepanjang   1.500   m 2 .  (Dirjen   PT   KKP   RI,   2007,   p.  36).  Pada   2008, pembangunan dilanjutkan dengan memperbaiki beberapa fasilitas fisik pelabuhan, antara   lain:   gedung   TPI,   saluran   drainase   bagian   barat   sepanjang   275   m,   jalan kompleks pelabuhan bagian barat sepanjang 329 m 2 , sarana ibadah (masjid), pavling blok rumah dinas, membangun tempat pembuangan sampah seluas 50 m 2 , kolam pelabuhan sedalam 38,523 m 3 , serta ruang satpam seluas 25 m 2 . Adapun biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki seluruh fasilitas fisik pelabuhan pada 2006 adalah sekitar Rp. 1.711.955.000 (Dirjen PT KKP RI, 2008, p. 33).
Pada  2009,   dibangun   dermaga   sepanjang   326   m 2 .   Pembangunan   dermaga tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daya tampung kapal. Dengan adanya dermaga baru, diharapkan kegiatan operasional pelabuhan semakin optimal. Selain itu, keberadaan dermaga baru tersebut juga diharapkan dapat menjadi daya tarik  bagi kapal-kapal dari daerah lain untuk berkunjung  dan mendaratkan hasil tangkapnya di PPN Kejawanan. Masih di tahun yang sama, sebuah gedung untuk lembaga keuangan juga dibangun. Gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 75 m 2 untuk   meningkatkan   sektor   perekonomian   nelayan,   khususnya   yang   berskala kecil,   yaitu   berupa   penyediaan   modal.   Namun   demikian,   pada   2010,   baik pembangunan   maupun   perbaikan   fasilitas   pelabuhan   di   PPN   Kejawanan   tidak terlalu intensif. Adapun perbaikan fasilitas pelabuhan hanya meliputi pematangan jalan   batas,   renovasi   selasar   atau   koridor,   pembangunan   menara   air,   perbaikan jaringan listrik kantor administrasi pelabuhan, dan perbaikan IPAL (Dirjen PT KKP RI 2010, p. 30).
Pada 2011, dilakukan kembali pengerukan kolam pelabuhan sedalam -3 m di PPN  Kejawanan. Pengerukan ini dilakukan dalam rangka normalisasi kedalaman kolam   yang   terus   mengalami   pendangkalan   akibat   sedimentasi.  Selain   itu,   pada tahun ini juga dibangun sebuah gedung workshop . Gedung ini difungsikan sebagai tempat   kegiatan   para   nelayan   dalam   melakukan   berbagai   kegiatan   kenelayanan, seperti: perbaikan kapal, jaring, dan lain sebagainya.  Sementara itu, perbaikan dan peninggian elevasi break water juga terus dilakukan untuk tetap menjaga agar air laut tidak mudah masuk ke pelabuhan . Break water di PPN Kejawanan lebih berfungsi sebagai   penahan   sedimentasi   karena   gelombang   di   perairan   relatif   kecil.   Hal   itu dilakukan   karena break   water di   Pelabuhan   Kejawanan   sering   kali   mengalami penurunan,   sehingga   mempercepat   proses   pendangkalan.  Selain   memperbaiki fasilitas fisik, perbaikan infrastruktur PPN Kejawan berupa pengaspalan jalan di area pelabuhan   juga   terus   dilakukan.     Di   antara   infrastruktur   PPN   Kejawanan   yang mendapatkan perhatian pada tahun antara lain, jalan di sisi selatan, barat, dan timur dermaga.
Fasilitas yang ada di PPN Kejawanan tidak jauh berbeda dari fasilitas yang ada   di   pelabuhan   niaga.   Fasilitas   tersebut   terdiri   atas   fasilitas   pokok,   fasilitas fungsional, dan fasilitas pendukung/penunjang. Fasilitas pokok sendiri merupakan sarana   yang   sangat   penting   dalam   menunjang   pelaksanaan   kegiatan   pelabuhan perikanan. Fasilitas pokok berfungsi sebagai sarana yang di antaranya diperlukan untuk kepentingan keselamatan pelayaran, tempat kapal berlabuh dan bertambat, serta tempat bongkar muat barang.
Adapun   fasilitas   pokok   yang   ada   di   PPN   Kejawanan   sejak   1994   sampai dengan 2011 antara lain: tanah area pelabuhan, break water , kolam pelabuhan, alur pelayaran,   dermaga,   tembok   penahan   tanah,   jalan,   dan   drainase.   Fasilitas   pokok pertama   adalah   tanah   area   pelabuhan.   PPN   Kejawanan   memiliki   luas   area pelabuhan sekitar 19,16 ha. Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan seluruh Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 122
fasilitas pelabuhan, yaitu: gedung perkantoran pelabuhan, jalan, gedung TPI, rumah ibadah, warung makan, dan pabrik-pabrik pengolahan ikan. Fasilitas pokok kedua adalah break water (pemecah gelombang) yang dibangun pada 1994. Break water di PPN Kejawanan terdiri atas dua bagian, yaitu: bagian timur dan bagian barat. Break water  bagian  timur memiliki panjang  1.247 m, sedangkan break  water bagian barat memiliki panjang 996 m (Dirjen PT KKP RI, 2001, p. 23).
Fasilitas pokok yang selanjutnya adalah tembok penahan tanah yang mulai dibangun pada 1996 dan terdiri atas dua bagian, yaitu tembok penahan air bagian timur   dan   tembok   penaham   air   bagian   barat.   Tembok   penahan   air   bagian   timur memiliki lebar 950 m. Sementara itu, tembok penahan air bagian barat memiliki lebar 650   m.   Pada   1998,   PPN   Kejawanan   mengembangkan   fasilitas   pelabuhan   yang termasuk  fasilitas pokok setelah membuat sebuah alur pelayaran.  Alur pelayaran yang   ada   di   PPN   Kejawanan   memiliki   panjang   80   m   dan   lebar   80   m.   Dengan demikian, pada 1998 PPN  Kejawanan sudah memiliki enam fasilitas pokok  yang kemudian bertambah lagi setelah drainase yang memiliki panjang 3.789 m selesai dibuat. Selain itu, PPN Kejawanan juga memiliki beberapa infrastruktur pelabuhan yang meliputi jalan masuk menuju pelabuhan sepanjang 950 m, serta jalan kompleks di area pelabuhan yang dibangun pada 1997 seluas 4.671 m.
Fasilitas pelabuhan di PPN Kejawanan yang kedua adalah fasilitas fungsional. Fasilitas   fungsional   di   PPN   Kejawanan   terdiri   atas,   gedung   kantor   administrasi pelabuhan, gedung TPI, jaringan air bersih, reservoir air, sumur artesis (sumur bor), gudang es, dan instalasi listrik (jaringan listrik), serta genset. Kantor administrasi yang   dibangun   pada   1994   berfungsi   sebagai   pusat   kegiatan   pengelolaan   PPN Kejawanan.  PPN Kejawanan memiliki luas kantor sekitar 300 m yang terdiri atas kantor   kepala   pelabuhan,   kantor   unit   bagian   tata   usaha,   kantor   unit   bagian pengelolaan, dan lain sebagainya.
Pada tahun berikutnya, yaitu 1995 dibangun fasilitas fungsional yang kedua yaitu gedung TPI dengan luas 940 m 2 . Gedung ini difungsikan sebagai tempat untuk melakukan pelelangan ikan dari hasil tangkapan yang diperoleh oleh para nelayan di  PPN  Kejawanan.  Bukan hanya gedung  TPI, pada  1995 juga dibangun fasilitas fungsional lainnya seperti jaringan air bersih yang dilengkapi dengan pompa air dua unit,   meteran,   dan   instalasi   pipa   yang   jaraknya   mencapai   dermaga   pelabuhan. Fasilitas   fungsional   yang   keempat   adalah   reservoir   air   bersih.   Reservoir   yang dibangun pada 1997 memiliki kapasitas 200 m 3 . Resevoir tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menampung air bersih yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di area PPN Kejawanan.
Fasilitas   fungsional   yang   kelima   adalah   sumur   artesis   (sumur   bor)   yang dibuat pada 2000. PPN Kejawanan memiliki air bersih yang cukup melimpah. Air bersih di PPN kejawanan bersumber pada satu unit sumur artesisis yang kemudian dimafaatkan   untuk   memenuhi   kebutuhan   air   bersih   di   lingkungan   sekitar pelabuhan. Pada 1995, di PPN Kejawanan mulai dipasang instalasi listrik (jaringan listrik)  dari   PLN  dan generating  se t  (genset)   dengan  kapasitas  50  KVA   (Kilo  Valt Amper).   PPN   Kejawanan   memiliki   dua   unit   jaringan   listrik   dengan   kapasitas mencapai 11.600 VA, sedangkan untuk genset memiliki kapasitas sampai dengan 50 KVA.
Sementara   itu,   fasilitas   penunjang   yang   ada   di   PPN   Kejawanan   dibangun pada 2000. Adapun fasilitas penunjang yang ada di PPN Kejawanan, antara lain: pos penjagaan/keamanan yang memiliki luas 20 m, waserda (warung serba ada) dengan luas 160 m 2 , tempat ibadah (masjid) dengan luas 266 m 2 , kamar mandi dengan luas 48 m 2 , dan rumah dinas untuk kepala pelabuhan sejumlah satu unit. Perkembangan fasilitas yang ada di PPN  Kejawanan merupakan bentuk  dari peningkatan untuk menunjang seluruh aktivitas di PPN Kejawanan agar semakin meningkat.
Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 123

## Ragam Aktivitas di PPN Kejawanan pada 1994-2011
Sebagai pelabuhan yang terus mengalami perkembangan sampai akhirnya berstatus menjadi   pelabuhan   nusantara,   PPN   Kejawanan   tentu   memiliki   aktivitas   yang beragam, di samping pembangunan dan perbaikan fasilitas pelabuhan yang terus digalakan.   Seluruh   aktivitas   yang   dilakukan   tidak   lain   adalah   untuk   menjamin segala kegiatan pelayaran, baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan dari daerah lain berjalan dengan lancar. Selain itu, berbagai aktivitas yang dilakukan di PPN Kejawanan juga dapat dipandang sebagai kontribusi PPN Kejawanan dalam rangka memberdayakan masyarakat, sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup yang merata di wilayah PPN Kejawanan. Di antara aktivitas yang terjadi di PPN Kejawanan,   antara   lain:   pemasaran   ikan,   pendaratan   ikan,   produksi   perikanan, armada perikanan, dan persiapan perbekalan.

## Pemasaran Ikan
Hasil tangkapan yang didaratkan di TPI PPN  Kejawanan disalurkan ke berbagai pasar baik lokal maupun kota. Selain itu, hasil tangkapan-tangkapan yang mendarat di   PPN   Kejawanan   juga   dipasarkan   ke   berbagai   industri   pengolahan   ikan.   Hasil tangkapan dari kapal bubu misalnya, sebagian besar dipasarkan ke Pekalongan dan Jakarta.   Setelah   dipasarkan   di   Pekalongan   dan   Jakarta,   hasil   tangkapan   yang sebagian besar meliputi kakap merah dan kerapu ini kemudian di ekspor ke luar negeri. Adapun perusahaan yang menampung hasil tangkapan dari PPN Kejawanan adalah   Badan   Usaha  Milik   Negara   (BUMN),   yang   bernama   PT.  Tirta   Raya  Mina (Persero). Perusahaan ini menampung hasil tangkapan dari jenis kakap merah yang dinilai memenuhi standar untuk dijadikan fillet dan tentunya diekspor ke luar negeri. Untuk hasil tangkapan dari kapal-kapal gill net (Lion Bun), seperti cucut, pari, dan lain sebagainya diolah di industri pengolahan menjadi ikan asin. Proses selanjutnya adalah di pasarkan di Bandung, Jakarta, dan Pulau Sumatera  (Dirjen PT KKP RI, 2002, ap. 28).
Hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Kejawanan sendiri merupakan ikan basah   dan   beku   (diawetkan   dengan   es).   Setelah   didaratkan,   ikan-ikan   tersebut kemudian   didistribusikan   ke   berbagai   tempat   dan   alternatif   pengolahan,   seperti: Pertama, diolah menjadi ikan asin oleh industri perikanan yang ada di area PPN Kejawanan,   kemudian   hasilnya   dipasarkan   di   wilayah   Jawa   Barat.   Kedua,   dijual dalam bentuk ikan segar ke berbagai daerah, terutama Jakarta dan Bandung. Selain itu, ikan-ikan tersebut juga di ekspor ke Singapura, Korea, dan Hongkong melalui Bandara Soekarno-Hatta; dan ketiga, dimanfaatkan sebagai bahan baku pabrik ikan kaleng   atau   olahan   untuk   kemudian   di   ekspor   ke   Amerika   Serikat  (Wawancara dengan Rohendi, 30 Agustus 2017).

## Pendaratan Ikan
Pendaratan ikan di PPN kejawanan berasal dari hasil tangkapan kapal yang ada di pelabuhan.  Sebagian kapal yang mendaratkan ikan adalah kapal-kapal perikanan milik investor yang ada di PPN Kejawanan. Hasil tangkapannya adalah bahan baku untuk pabrik atau industri perikanan atau olahan perikanan. Pada 2001, jumlah ikan yang didaratkan melalui TPI PPN Kejawanan adalah sebanyak 2.440.955 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 4.129.785.080. Jika dibandingkan dengan hasil tangkapan pada 2000, jumlah produksi ikan yang didaratkan mengalami peningkatan sebesar 688.474 kg atau 39%. Selain itu, nilai produksi juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.247.235.130 atau 43,26%.
Jumlah pendaratan ikan di PPN Kejawanan dari 1997 sampai dengan 2001 mengalami   peningkatan   yang   sangat   pesat   baik   dari   volume   maupun   nilainya. Peningkatan   tersebut   disebabkan   oleh   jumlah   kapal   yang   mendaratkan   hasil tangkapannya   di   PPN   kejawanan   selalu   bertambah   sehingga   nilai   jual   ikan   juga Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 124
bertambah dengan baik. Berdasar volume, jenis ikan yang paling banyak didaratkan di PPN  Kejawanan adalah pari dan didominasi oleh pari burung,  pari kembang, serta pari kelapa sebesar 969,973 kg. Namun demikian, nilai yang terbesar adalah ikan kakap merah, yaitu sebesar  Rp. 1.726.996.160. Jenis ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan sebagian besar adalah ikan pari dan ikan cucut. Ikan-ikan tersebut ditangkap   menggunakkan   alat   tangkap gill   net .   Pada   2008,   produksi   ikan   pari berkisar   pada   angka   589,4   ton,   sedangkan   ikan   cucut   211,5  ton   dan   cumi-cumi sebesar 848,1 ton. Selebihnya, hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Kejawanan adalah   ikan   demersal   yang   ditangkap   menggunakkan   alat  tangkap   Bubu,   seperti kakap   merah,   kerapu,   kurisi,   ikan   kue   dan   sebagainya.   Pada   2008,   Bubu menghasilkan 381,6 ton (Dirjen PT KKP RI, 2008, p. 38).

## Produksi Perikanan
Produksi ikan atau udang yang didaratkan di PPN Kejawanan pada 2000 sebesar 1.752.481   kg,   dengan   jumlah   nilai   Rp.   2.882.549.950.   Hal   ini   jika   dibandingkan dengan jumlah pada 1999 yang jumlahnya sebesar 1.745,309 kg dengan jumlah nilai Rp. 2.509.570.900, maka dilihat dari segi volumenya mengalami peningkatan sebesar 14,86%.   Kenaikan   produksi   ikan   pada   2000   masih   sangat   rendah.   Hal   itu   terjadi karena   pemindahan   sementara   bongkar   hasil   tangkapan   di   Pelabuhan   Umum Cirebon pada Agustus sampai dengan Oktober tahun 2000. Pemindahan sementara itu terjadi karena pada waktu itu sedang dilaksanakan aktivitas pengerukan kolam/ alur di area PPN Kejawanan (Dirjen PT KKP RI, 2000, p. 30).
Pada 2004, volume produksi ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan sebesar 3.103  ton   dengan   nilai   Rp.   9.359.372.000.   Jumlah   ini   meningkat   pada   2003,   yaitu volume   produksi   ikan   sebesar   3.070   ton   dan   nilainya   Rp.   5.381.083.000.   Dengan demikian,   berdasar   jumlah   volume,   jumlah   ikan   yang   didaratkan   mengalami kenaikan sebanyak 1,07 % dan dalam nilai produksi sebesar 73,93%. Tidak hanya dalam volume dan nilai produksi saja yang mengalami kenaikan, namun rata-rata harga ikan juga mengalami kenaikan. Pada 2003, harga ikan di pasaran berkisar Rp. 1,753 per kg, dan pada 2004 harga ikan naik menjadi Rp. 3.016 per kg. Kenaikan harga ikan tersebut disebabkan karena jenis ikan yang beragam dan mutu ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2003 (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 20).
Pada   2005,   volume   produksi   yang   didaratkan   di   PPN   Kejawanan   sebesar 2.912 ton dengan nilai produksi Rp. 9.764.664.000,. Jumlah itu terbilang besar, jika dibandingkan dengan tahun 2004, yaitu sebesar 3.103 ton dengan nilai Rp. 9.359.372. Namun demikian, rata-rata harga ikan pada 2004 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp.3.016 per kg menjadi Rp.3.353 per kg pada 2005 (Dirjen PT KKP RI, 2005, p. 25). Berdasar jenis ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan pada 2004, ikan jenis pari merupakan jenis ikan yang paling banyak didaratkan, yaitu 654.627 kg. Jumlah ikan yang paling banyak didaratkan adalah jenis ikan kakap merah , yaitu sejumlah Rp. 1.214.907.750. Selain itu, harga jual ikan yang paling tinggi adalah ikan jenis kerapu (Epinephelus tauvina) (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 22).

## Armada Perikanan
Jika dilihat  dari  segi  aktivitas  perikanan,  PPN   Kejawanan  memiliki kondisi  yang sangat berbeda dari pelabuhan-pelabuhan perikanan di daerah lain. Hal ini karena di PPN Kejawanan tidak terdapat perahu tradisional melainkan hanya ada kapal- kapal   motor   yang   berpangkalan   di   area   pelabuhan.   Sementara   perahu-perahu tradisonal, semuanya berpangkalan di pelabuhan perikanan kecil yang ada di sekitar Kota Cirebon. Perkembangan kapal motor atau armada perikanan yang berpangkal (fishing base) di PPN Kejawanan selama empat tahun terakhir, yaitu tepatnya sejak uji
Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 125
coba   pengoperasian   PPN   Kejawanan   mulai   dari   1997  sampai   dengan  2000   dapat dilihat pada Grafik 1.
Grafik 1. Perkembangan Armada Perikanan di PPN Kejawanan Tahun 1997-2000.
Sumber: Laporan Tahunan PPN Kejawanan 2000.
Pada grafik di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun, jumlah kapal motor atau armada perikanan yang bersandar  di PPN  Kejawanan semakin meningkat. Pada awal pengoperasioanalannya, yaitu pada 1997, di PPN Kejawanan hanya   ada   kapal gill   net (lion   bun) yang   bersandar.   Akan   tetapi,   pada   tahun berikutnya, kapal bubu mulai bersandar di PPN Kejawanan. Setiap tahun, jumlah kapal bubu yang bersandar bahkan terus meningkat. Hal ini berkaitan dengan ikan- ikan hasil tangkapan yang didaratkan. Hasil tangkapan yang di bawa oleh kapal bubu umumnya   adalah   jenis   ikan   ekonomis   penting   yang   dijadikan   sebagai komoditas ekspor, seperti: kerapu, kakap merah, dan lain-lain
Pada 2003, jumlah armada yang ada di PPN Kejawanan berjumlah 107 unit. Akan tetapi, pada 2004, jumlah armada tersebut mengalami penurunan menjadi 105 unit, yang terdiri atas gill net 65 unit, bubu 39, dan jenis lainnya satu unit. Oleh sebab itu,   jika   dirata-rata,   maka   armada   perikanan   di   PPN   Kejawanan   mengalami penurunan   sebesar   1,86%.   Sementara   itu,   jumlah   armada   perikanan   pada   2008 adalah sebesar 62 unit, terdiri atas gill net 20 unit, bubu 23 unit, dan bouke ami 19 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah armada perikanan pada 2007, maka pada 2008 jumlah   armada   kapal   mengalami   penurunan   sampai   dengan   11,43%.   Hal   itu kemudian berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan kapal pada 2008 yang juga menurun.   Kapal   yang   masuk   tercatat   334   kali,   sedangkan   jumlah   kapal   keluar tercatat   355.   Sementara   itu,   untuk   kapal   bongkar   ikan   tercatat   sejumlah   330   kali (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 28).
Kapal-kapal   yang   masuk   ke   PPN   Kejawanan   merupakan   kapal   yang melakukan   aktivitas   bongkar   hasil   tangkapan,   pengisian   perbekalan,   kegiatan perbaikan   kapal (floathing   repair) ,   dan   aktivitas   lainnya,   seperti   menunggu   untuk melaut.  Berbeda   dari   kapal bubu yang   bersandar   di   PPN   Kejawanan   untuk membongkar hasil tangkapan, kapal pure seine yang ada di PPN Kejawanan tidak melakukan aktivitas demikian, tetapi hanya mengisi perbekalan (solar, air, dan es) saja. Selain itu, kapal pure seine juga bersandar di PPN Kejawanan untuk berlindung pada musim barat. Hal itu karena aktivitas pendaratan hasil tangkapan dilakukan di Indramayu. Dengan demikian, apal-kapal yang beroperasi di PPN Kejawanan antara Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 126
lain kapal gill net , kapal bubu , kapal jaring cumi ( bouke ami ), dan kapal purse seine dengan ukuran rata-rata 20-50 GT.
Sebelum bersandar di PPN Kejawanan, seluruh kapal yang masuk ke wilayah PPN Kejawanan telah melapor kepada petugas Pengawas Perikanan di Pos terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Pengawas Perikanan terhadap kapal yang masuk   antara   lain   menerima   penyerahan log   book perikanan   dari   nakhoda, mengumpulkan   data   primer,   serta   memberikan   Surat   Tanda   Bukti   Lapor Kedatangan   (STBLK)   kapal.   Sementara   itu,   semua   dokumen   kapal   diserahkan kepada petugas syahbandar. Tugas lain dari Petugas Pengawas Perikanan adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap  kelengkapan dan keabsahan dokumen surat perizinan   untuk   kemudian   memberikan   surat   izin   Layak   Tangkap   Operasional (LTO) kepada kapal-kapal yang akan keluar dari pelabuhan (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 28).
Kapal-kapal yang berkunjung di PPN Kejawanan adalah kapal dengan jenis yang berbeda-beda, begitu pula dengan kebutuhannya yang juga berbeda. Pertama , kapal-kapal yang memang berpangkal atau berdomisili di PPN Kejawanan Cirebon; kedua , kapal-kapal yang berkunjung hanya untuk mengisi perbekalan (es, solar, dan air); ketiga , kapal-kapal yang hanya ingin berlindung pada waktu ada gelombang besar, tetapi tidak sampai mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Kejawanan. PPN Kejawanan   memiliki   tiga   macam   armada   penangkapan,   yaitu:   g ill   net , bubu ,   dan bouke ami dengan lama waktu perjalanan berkisar antara 15 sampai dengan 90 hari. Seluruh  armada,   baik   yang   berdomisili   di   PPN   Kejawanan,   maupun   yang   tidak, semuanya   melakukan   aktivitas   tambat   labuh   di   dermaga  tersebut.   Total   armada yang masuk, setiap bulan adalah sekitar 3-14 kapal, kemudian armada yang keluar sekitar 1-22 kapal setiap bulan. Pada 2007, tercatat jumlah kapal yang berpangkalan di PPN Kejawanan adalah 70 unit,  terdiri  atas  23 unit  kapal gill net , 27 unit  kapal bubu , dan 20 unit kapal cumi. Jumlah armada kapal yang bongkar dan mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Kejawanan Cirebon  adalah  sebanyak 334 kapal, terdiri atas kapal bubu 147 buah, kapal gill net 74 buah, dan bouke ami 113 buah (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 30).
Tabel 1. Kegiatan Kapal Masuk, Keluar, dan Bongkar di PPN Kejawanan  2005-2009.
Tahun Jaring Insang (Gill net) Bubu Jaring Cumi (Boeke Ami) Masuk Keluar Bongkar Masuk Keluar Bongkar Masuk Keluar Bongkar 2005 163 138 129 294 304 285 28 86 88 2006 91 115 80 210 203 201 103 86 88 2007 74 67 74 163 143 147 109 131 113 2008 69 97 69 134 136 117 131 126 144 2009 103 122 76 88 71 72 144 181 129 Kecenderungan Perkembangan -14,2 -5,4 -11,7 -48,8 -53,5 -45,6 +26 +32,5 +25,6 Sumber: Profil PPN Kejawanan 2010.
Keterangan:
Tanda (-) menurun menurun setiap tahun, tanda (+) yaitu meningkat tiap tahun.
Pada   Tabel   1   terlihat   kegiatan   tambat   labuh   (bongkar)   di   PPN   Kejawanan pada  2005  sampai  dengan  2009  benar-benar  mengalami   fluktuasi.   Hal   ini   karena nelayan yang menggunakan alat tangkap gill net jumlahnya semakin turun, baik dari kegiatan   kapal   masuk,   keluar,  maupun  bongkar   hasil   tangkapannya.   Selain   itu, armada   penangkapan   yang   menggunakan   alat   tangkap bubu juga   mengalami penurunan   kegiatan   tambat   labuh,  mulai   dari   kegiatan   masuk,   keluar,  sampai
Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 127
dengan bongkar muatan. Hal itu karena banyak nelayan bubu yang beralih menjadi nelayan bouke ami . Dengan demikian, secara otomatis jumlah nelayan bouke ami yang bersandar di PPN Kejawanan meningkat.

## Penyaluran Perbekalan
Pelayanan perbekalan  bagi kapal-kapal perikanan di PPN  Kejawanan merupakan penerapan dari salah satu fungsi pelabuhan perikanan, yaitu sebagai tempat untuk memperlancar   kegiatan   kapal-kapal   perikanan.   Pelayanan   perbekalan   di   PPN Kejawanan menyediakan pelayanan berupa: pelayanan air bersih, solar, dan es. Es, bbm,   dan  air   bersih   adalah  kebutuhan   logistik   kapal  yang   sangat  penting   untuk menunjang kegiatan melaut.  Adapun  penjelasan dari penyaluran es, bbm, dan air bersih yang ada di PPN Kejawanan adalah sebagai berikut.
Pertama,   penyaluran   es   yang   merupakan   kebutuhan   vital   bagi   kegiatan penangkapan   ikan,   khususnya   untuk   kapal-kapal   yang   tidak   memiliki   sistem pendingin. Oleh sebab  itu, es mempunyai fungsi yang sangat penting  dalam hal menentukan kualitas mutu hasil tangkapan sebelum didaratkan atau dibongkar di pelabuhan.   Sampai   saat   ini,   kebutuhan   es   untuk   memenuhi   kebutuhan   kapal penangkap ikan di PPN Kejawanan masih disuplai oleh beberapa pabrik es yang ada di   luar   area   pelabuhan.   Akan   tetapi,   jaraknya   tidak   terlalu   jauh   dengan   PPN Kejawanan, sehingga masih dapat diakses dengan mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Sistem pengelolaan pabrik es di sekitar PPN Kejawanan sendiri dikuasai oleh swasta (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 31).
Gambar 1.  Kegiatan Penyaluran Es di Atas Kapal. Sumber: Laporan Tahunan PPN Kejawanan 2007.
Kedua, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan salah satu jenis   perbekalan   yang   sangat   penting  bagi   kapal-kapal   penangkap   ikan,   tidak terkecuali   untuk   kapal-kapal   yang   singgah   di   PPN   Kejawanan.   PPN   Kejawanan sendiri memiliki sebuah SPBU Dwi Fungsi yang dikelola oleh PT Evadarta Ciremai. Untuk kapal-kapal bertonase <30 GT, SPBU di PPN Kejawanan telah menyediakan bahan   bakar   berupa   solar   yang   telah   disubsidi   oleh   pemerintah.   Sementara   itu, untuk kapal-kapal bertonase >30 GT disediakan solar nonsubsidi.
Ketiga, penyaluran air bersih yang penting dan tidak dapat dilepaskan dalam melakukan aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan. Pemenuhan air bersih untuk kebutuhan pokok di PPN Kejawanan tidak hanya untuk kebutuhan kapal saja, tetapi untuk kebutuhan industri pengolahan ikan, dan untuk kebutuhan warung-warung yang ada di wilayah PPN Kejawanan. Pemenuhan air bersih yang disalurkan untuk
Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 128
kebutuhan kapal sepenuhnya disediakan oleh pihak pelabuhan, sedangkan untuk industri   pengolahan,   dan   warung-warung   makan   sebagian   disediakan   oleh pelabuhan dan sebagian lagi berasal dari sumur artesis (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 32).

## Gambar 2. Penyaluran Kebutuhan Air Bersih ke Kapal. Sumber: Bayyinah 2006.

## Kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terhadap  Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Kota Cirebon
PPN Kejawanan berperan sebagai fasilitator yang bertujuan untuk mengembangkan dan   memberdayakan   masyarakat   nelayan,   yaitu   meningkatkan   taraf   hidup   dan menyejahterahkan nelayan (masyarakat pesisir) yang ada di wilayah Kota Cirebon. Pemberdayaan tersebut dapat dilihat dari segi sosial yang mencakup pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga nelayan dan pembinaan nelayan. Dalam bidang ekonomi, tujuan dari pemberdayaan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan hidup nelayan.

## Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Nelayan
Istri   nelayan   memiliki   posisi   dan   peranan   yang   signifikan   dalam   menopang kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Walaupun pandangan umum menganggap bahwa istri jika bekerja hanya sekadar “membantu atau melengkapi” pendapatan suami, namun dalam praktiknya peranan istri dalam bekerja “relatif setara’ dalam mengemban   tanggung   jawab   ekonomi   dan   kelangsungan   hidup   rumah   tangga (Kusnadi, 2006, p. 56). Para istri nelayan di Kelurahan Samadikun sejak 1980, sudah terlibat dalam mencari nafkah di sektor perikanan. Mereka umumnya menjadi buruh di pengolahan ikan asin di dekat rumahnya dan menjual ikan hasil tangkapan suami (Wawancara dengan Darina, 4 mei 2017).
Bekerja   di   sektor   publik   bagi   kaum   perempuan   merupakan   bentuk   dari tanggung   jawab   terhadap   rumah   tangga.   Baik   suami   maupun   istri   tidak   merasa dieksploitasi   dan   istri   tidak   merasa   martabat   dan   harga   dirinya   tergadaikan (Kusnadi, 2008, p.  75). Para istri nelayan umumnya membantu suaminya mencari nafkah   dengan   berdagang   ikan,   bekerja   di   pabrik   pengeringan   ikan   asin,   dan membuka warung atau toko, menjadi pembatu rumah tangga, dan lain sebagainya. Keadaan   demikian   menunjukkan   bahwa   perempuan   nelayan   memandang   bahwa bekerja adalah bagian dari kewajiban, selain kewajiban sebagai istri dan seorang ibu. Mereka berpandangan bahwa membantu suami mencari nafkah adalah tanggung jawab seorang istri. Dengan demikian, baik istri maupun suami memiliki tanggung jawab yang sama dalam kehidupan ekonomi (Kusnadi, 2008, p. 74). Sebagai contoh,
Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 129
istri dari Arifin seorang nelayan di Kelurahan Samadikun yang membantu mencari nafkah dengan cara berdagang ikan di pasar sejak 1990. Ikan yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan suaminya melaut (Wawancara dengan Darina, 4 mei 2017).
Adapun   tujuan   dari   pemberdayaan   ini   adalah   untuk   menyejahterahkan kehidupan   dan   ikut   membantu   meningkatkan   pendapatan   suami.   Kegiatan pemberdayaan secara intensif dilakukan sejak 2008. Salah satu kegiatannya adalah pengolahan makanan dari bahan baku ikan, seperti pembuatan abon ikan, baso ikan, dan makanan ringan lainnya. Kegiatan rutin dilakukan selama dua sampai tiga kali dalam setahun (Wawancara dengan Ismail, 25 April 2017) dan didampingi oleh staf DKP3  Kota  Cirebon.  Dalam  kegiatan ini,  PPN   Kejawanan  berperan   memfasilitasi para perempuan agar dapat bekerja di industri pengolahan ikan yang ada di sekitar wilayah PPN Kejawanan.
Upah  yang  diterima  mereka  selama bekerja  di industri  perikanan tidaklah besar,   namun   cukup   membantu   perekonomian   keluarga.   Sebagai   contoh,   di Kelurahan   Samadikun  industri   pengolahan  ikan  asin tradisional   sudah  ada   sejak 1980-an. Pada 1990, industri ini berkembang  pesat, yaitu menjadi sebanyak tujuh buah. Adapun tenaga kerja yang diserap sekitar 100 orang adalah ibu rumah tangga, remaja, dan lansia.  Namun demikian, pada 2000 jumlah industri pengolahan ikan di Kelurahan Samadikun ternyata berkurang, yaitu menjadi tiga buah.
Pada  2000, jumlah pengrajin ikan asin di Kelurahan  Samadikun berjumlah tiga buah, yaitu milik Kadmini, Rusmini, dan Jaya  (Wawancara dengan Samin, 22 Juli 2018). Selain di Kelurahan Samadikun, terdapat juga industri pengolahan ikan asin di kampung Pesisir. Pada 1995, di Kampung Pesisir terdapat lima buah pabrik pengolahan ikan asin. Pabrik pengolahan ikan asin yang cukup besar adalah pabrik milik   Jumina.   Pabrik   ini   memiliki   pekerja   sebanyak   15-20   orang.   Adapun   untuk pabrik yang kecil, pegawai yang dimiliki berjumlah 3-4 orang. Sistem upah yang digunakan adalah model harian, yaitu setiap pengerjaan membelah ikan, menjemur, dan   membungkus   ikan   per   satu   kg   diberi   upah   Rp.   700-Rp.1.000  (Wawancara dengan Arifin, 22 Juli 2018).
Para istri nelayan umumnya bekerja di berbagai industri pengolahan ikan, baik tradisional maupun modern, seperti pengasinan ikan, pengalengan rajungan, penyortiran udang, dan lain-lain. Upah yang diperoleh buruh di industri pengasinan ikan bergantung pada seberapa banyak ikan yang mereka belah dan jemur. Sebagai deskripsi untuk pengerjaan membelah ikan, menjemur, dan membungkus ikan per satu kilogram ikan, buruh perempuan diberi upah sekitar Rp.1.500-Rp.2.000. Rata- rata upah yang diterima pekerja perempuan sekitar Rp. 15.000-Rp. 20.000 per hari. Meskipun upah yang diterima tergolong kecil, namun penghasilan tersebut sudah cukup membatu memenuhi kebutuhan makan dan jajan anak-anaknya (Wawancara dengan Darina, 4 mei 2017).
Salah   satu   pabrik   pengolahan   ikan   asin   terdapat   di   Kelurahan   Samadikun adalah  milik   Rumini.  Pabrik   ini  merupakan  pabrik  keluarga   yang  didirikan   oleh Ibunya,   yaitu   Rasti   pada   1980.   Dalam   perkembangannya,   pabrik   ini   mengalami kemunduran   dan   beralih   manajemen   dari   yang   semula   dikelola   oleh   Rasti, kemudian pada 2000 dikelola oleh anaknya, yang tidak lain adalah Rumini. Dalam proses   pengeringan   ikan   asin,   pabrik   ini   masih   menggunakan   tenaga   panas matahari.   Proses   pengasinan   ikan   meliputi   beberapa   tahapan, pertama ,   diawali dengan membersihkan ikan yang sebelumnya telah disortir; k edua , memotong ikan dengan ukuran kecil atau hanya dibelah saja; ketiga , ikan direndam dalam larutan air garam dan perendaman memakan waktu antara 12 jam sampai dengan 24 jam atau semalaman; keempat , adalah proses penjemuran ikan sampai kering ; kelima , proses pembungkusan yang  kemudian dijual kepada  para pengepul di Cirebon, Jakarta, Bandung, dan daerah lainnya (Wawancara dengan Rumini, 28 Januari 2018).
Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 130
Pada   2000,   rata-rata   setiap   pabrik   pengolahan   ikan   mempunyai   buruh perempuan sebanyak 10-13 orang. Jumlah buruh tersebut dapat bertambah hingga mencapai 15-20 orang apabila jumlah pasokan ikan yang akan diolah menjadi ikan asin banyak (Wawancara dengan Rumini, 28 Januari 2018). Pada 2007, jumlah buruh di pabrik ikan asin semakin sedikit, yaitu berkisar antara lima sampai dengan tujuh orang. Hal itu karena pasokan ikan dari pengepul semakin mahal, sehingga para pemilik pabrik tidak berani membeli ikan dalam jumlah besar.
Sementara itu, buruh pengolahan ikan didominasi oleh ibu rumah tangga di sekitar   pabrik.   Sistem   upah   yang   berlaku   adalah   sistem   harian   dan   upah   yang diterima oleh para buruh bergantung pada jumlah ikan asin yang dibelah, dijemur, dan dibungkus. Pada akhirnya, pemberdayaan yang dilakukan oleh PPN Kejawanan melalui sosialisasi, berdampak signifikan terhadap peningkatan upah yang diterima oleh   buruh   perempuan.   Mereka   mendapatkan   tambahan   upah   dari   kegiatan pengolahan ikan menjadi abon, nugget , dan baso ikan.

## Pembinaan Nelayan
Hubungan antara PPN Kejawanan dengan masyarakat nelayan Kota Cirebon bersifat kemitraan.   Hubungan   ini   terwujud   dari   adanya   pembinaan   yang   dilakukan   oleh PPN   Kejawanan   terhadap   masyarakat   nelayan   Kota   Cirebon.   Pembinaan   yang dilakukan banyak bentuknya, seperti sosialisasi perizinan melaut, alat tangkap yang dipakai untuk melaut, manajemen KUB, dan lain sebagainya. Kegiatan pembinaan dan   sosialisasi   rutin   diadakan   setiap   tahun   di   gedung   nelayan   PPN   Kejawanan (Wawancara dengan Anam Tofani, 10 Februari 2017).
Pada 2003, PPN Kejawanan mengadakan kegiatan sosialisasi dan membentuk KUB   di   tiga   titik   wilayah   perkampungan   nelayan,   yaitu:   Kelurahan   Cangkol, Kampung   Pesisir   (Panjunan),   dan   Kelurahan   Samadikun.   Kegiatan   tersebut   atas kerjasama dari PPN Kejawanan dengan KUD Mina Bahari, DPC HNSI Kota Cirebon, dan DKP3 Kota Cirebon yang dilaksanakan pada 18 September 2003. Pada 2004, PPN Kejawanan membentuk forum komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang diberi   nama   “Mina   Sadar   Kejawanan”.   Forum   komunikasi   ini   terdiri   atas   14 kelompok   nelayan  yang   berasal   dari   Kelurahan   Panjunan   (kampung   pesisir)   dan Kelurahan   Samadikun   Kota   Cirebon.   Untuk   memperkuat   kedudukan   forum komunikasi ini, maka dilakukan proses pendaftaran Akte Notaris. Dari setiap KUB dipilih satu orang untuk mejadi kepala rukun nelayan di setiap perwakilan wilayah. Kegiatan tersebut terselenggara pada 18-19 Juni 2004 di PPN Kejawanan.
Forum   KUB   dibentuk   dengan   tujuan   meningkatkan   pembinaan   perikanan tangkap  skala  kecil.   Dari  kegiatan  sosialisasi  dan   penumbuhan   KUB   ini,  nelayan mendapatkan informasi peluang pembiayaan pengembangan unit bisnis perikanan terpadu (Dirjen PT KKP RI, 2005, p. 30). Pemberdayaan terhadap nelayan dilakukan oleh   PPN   Kejawanan   dan   bekerja   sama   dengan   Dinas   Perikanan   Kota   Cirebon, dalam  bentuk  penyuluhan   penangkapan  ikan,  pengolahan  ikan,  usaha  perikanan tangkap   dan   budi   daya,   serta   tentang   pertambakan.   Melalui   aktivitas   ini, diharapakan   kemampuan   nelayan   dalam   kegiatan   perikanan   menjadi   lebih   baik. PPN   Kejawanan   berperan   sebagai   mediator   antara   masyarakat   nelayan   dengan pemerintah yang bertujuan untuk mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di pesisir Kota Cirebon. Selain itu, nelayan juga   berkewajiban   melaporkan   apabila   ada   dugaan   pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan atau ada dugaan tindak pidana di   bidang   perikanan   kepada   petugas   Pengawasan   Perikanan,   kepala   pelabuhan, Kepala Dinas Perikanan atau aparat penegak hukum seperti TNI AL, dan lain-lain. (Dirjen PT KKP RI, 2004, p. 32).
Pada   2004,   PPN   Kejawanan   membentuk   dan   meresmikan   KUB   di   setiap pesisir Kota Cirebon dan dilanjutkan dengan melakukan pelatihan manajemen KUB Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 131
untuk  dapat  memaksimalkan  masyarakat   nelayan   lebih   optimal   dalam melaksanakan   program-program   KUB.   Kegiatan   pembinaan   manajem   KUB   rutin dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada Sepetember 2006, 10-11 Mei 2007, dan 29-30 April 2008. Upaya lain yang dilakukan oleh PPN Kejawanan dalam pemberdaayan   masyarakat   nelayan   adalah   melalui   kegiatan   usaha   kemitraan. Kegiatan   ini   bertujuan   untuk   memberikan   jaminan   pemasaran   produksi   nelayan dengan harga produksi yang lebih menguntungkan, meningkatkan pangsa produksi, dan meningkatkan kepemilikan aset nelayan mitra yang berskala usaha kecil. Bagi perusahaan   mitra,   melalui   kegiatan   tersebut   pasokan   bahan   baku   ikan   untuk produksi   akan   terjamin,   sehingga   yang   bersangkutan   dapat   mengembangkan kualitas   produknya.   Dalam   proses   kemitraan   ini,   PPN   Kejawanan   menjadi penghubung   antara   nelayan   dengan   perusahaan   mitra   melalui   kegiatan   temu kemitraan. Melalui temu kemitraan ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan visi, persepsi, dan kemampuan yang mereka miliki, serta dapat membuka peluang kemitraan yang akan dilakukan bersama (Dirjen PT KKP RI, 2007, p. 41).

## Penyerapan Tenaga Kerja
Salah satu upaya dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh PPN   Kejawanan   adalah   dengan   mengikutsertakan   peran   swasta   dalam pengembangan   dan   menunjang   fungsi   PPN   kejawanan.   PPN   Kejawanan memberikan pelayanan jasa berupa penyewaan lahan kepada para investor untuk membuka   industri   perikanan.   Industri   perikanan   di   area   pelabuhan   diharapkan dapat menyerap tenga kerja, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.
Penyerapan   tenaga   kerja   pada   2009   adalah   1.845   orang.   Jumlah   tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang berjumlah 1.768 orang (Dirjen PT KKP RI, 2009, p. 39). Penyerapan tenaga kerja di PPN Kejawanan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan saja, tetapi berasal dari para pekerja yang bekerja di perusahaan di area pelabuhan perikanan. Pabrik yang ada   di   PPN   Kejawanan   tidak   hanya   bergerak   di   industri   perikanan   saja,   tetapi mereka juga bergerak di bidang lainnya, seperti cold strorage , bengkel, docking , SPBU, dan warung makan sebanyak empat unit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PPN Kejawanan merupakan lahan pekerjaan bagi banyak orang (Dirjen PT KKP RI, 2009, p. 40).
Dari   1998   sampai   dengan   2009,   di   area   PPN   Kejawanan   banyak   terdapat industri pengolahan ikan dan sejenisnya, seperti rajungan dan udang. Para pemilik pabrik sebagian besar adalah pemilik kapal, hanya sebagian saja yang tidak memiliki kapal. Pemasaran  hasil pengolahan ikan yang  ada di area  PPN  Kejawanan  tidak hanya di pasarkan di dalam negeri, tetapi  juga sampai di ekspor ke luar negeri. Sebagai contoh, pabrik pengolahan ikan milik PD. Sambu. Pabrik pengolahan ikan tersebut telah menghasilkan olahan ikan yang berhasil menembus pasar luar negeri. Adapun olahan ikan yang dihasilkan adalah teri nasi dan bawal putih. Olahan ikan tersebut diekspor ke Korea, Jepang, dan Hongkong. Sementara itu, untuk rajungan dilakukan oleh PT. Tonga Tiur Putra yang juga melakukan kegiatan ekspor rajungan kaleng ke Amerika (Dirjen PT KKP RI, 2001, p. 31).
Keberadaan   industri-industri   perikanan   di   area   PPN   Kejawanan   ini   tentu semakin memperluas lapangan pekerjaan yang kemudian terbuka untuk masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya. Industri-industri perikanan tersebut menyerap tenaga tenaga   kerja   yang   tidak   sedikit.   Hal   itu   karena   kesempatan   kerja   bukan   hanya dibuka   untuk   laki-laki   saja,   tetapi   juga   untuk   perempuan.   Para   perempuan umumnya bekerja di bidang penyortiran ikan. Hampir 80% buruh pabrik berasal dari wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya, dan sisanya, yaitu sebanyak 20% berasal
Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 132
dari luar wilayah Cirebon, seperti Tegal, Brebes, dan lain-lain  (Wawancara dengan Kusniadi, 30 Agustus 2017).
Pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh PPN  Kejawanan masih belum optimal,   sehingga   diperlukan   program-program   pemberdayaan   lain   yang   dapat membuat masyarakat nelayan menjadi lebih sejahtera. Selain itu, pemberdayaan juga harus bersifat jangka panjang dan PPN Kejawanan harus dapat merangkul semua pihak   serta   bekerja   sama   dengan   instansi-instansi   pemerintah,   swasta,   dan masyarakat   nelayan   itu   sendiri.   Dengan   demikian,   diharapkan   program-program yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyrakat nelayan Kota Cirebon.
Pembangunan   ekonomi   di   sektor   perikanan   lebih   diarahkan   pada   upaya peningkatan   pendapatan   dan   taraf   hidup   nelayan.   Namun   pada   kenyataannya, kehidupan   nelayan   masih   belum   sejahtera.   Pendapatan   mereka   masih   berada   di bawah rata-rata, sehingga mereka belum terlepas dari kemiskinan. Banyak upaya yang dilakukan oleh PPN Kejawanan untuk ikut membantu meningkatkan kualitas hidup nelayan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh PPN Kejawan adalah melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. Meski demikian, pemberdayaan tersebut bukan hanya tanggung jawab pelabuhan perikanan saja, tetapi juga tanggung jawab dinas terkait, dan masyarakat nelayan itu sendiri. Mereka mempunyai peranan yang besar dalam   peningkatan   kesejahteraan   masyarakat,   sehingga   hasil   dari   pemberdayaan tersebut diharapkan dapat membuat kehidupan nelayan menjadi lebih baik.

## Simpulan
Pelabuhan   Perikanan   Nusantara   (PPN)   Kejawanan   adalah   pelabuhan   perikanan yang   masih   dalam   tahap   pengembangan.   Perkembangan   tersebut   ditunjukkan dengan adanya peningkatan status. Pada awalnya, pengoperasian pelabuhan berada dalam status uji coba. Sampai akhinya, statusnya berubah menjadi PPN. Peningkatan status tersebut dilatarbelakangi oleh pembangunan fisik dan aktivitas pelayanan jasa di pelabuhan yang semakin membaik.
Perkembangan   PPN   Kejawanan   mulai   dari   1994   sampai   dengan   2011 disebabkan   oleh   beberapa   faktor. Pertama ,   aspek   geografis.   Aspek   geografis menyangkut   letak   PPN   Kejawanan   yang   berada   di   bagian   timur   Jawa   Barat, sehingga sangat strategis atau dapat dikatakan sebagai pintu gerbang bagian Timur Jawa Barat. Keadaan tersebut memudahkan pemasaran hasil pengolahan perikanan ke daerah Bandung dan Jakarta. Kedua , perkembangan pembangunan sarana dan prasarana   berupa   fasilitas   pokok,   fungsional,   dan   penunjang   yang   dari   tahun   ke tahun  semakin meningkat. Akan  tetapi,  pihak  pelabuhan   masih  belum  maksimal dalam   hal   pengelolaan   lahan   kosong.   Dengan   adanya   fasilitas   yang   memadai, diharapkan kegiatan di pelabuhan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ketiga , aktivitas   kepelabuhanan   mulai   dari   1994   sampai   dengan   2011   menunjukkan peningkatan, walaupun tidak terlalu besar. Peningkatan itu berupa jumlah produksi ikan dan nilai produksi, pemasaran produksi ikan, jumlah volume pendaratan ikan, frekuensi kunjungan kapal yang mendaratkan ikan, penyerapan tenaga kerja, jumlah perbekalan kapal (solar, Es, dan air), dan aktivitas pelayanan jasa di pelabuhan yang terus meningkat.
PPN  Kejawanan  berperan  dalam  pemberdayaan  untuk  meningkatkan taraf hidup   dan   kesejahteraan   nelayan  yang   direalisasikan   dengan   berbagai   kegiatan. Pertama ,   dilihat   dari   segi   sosial,  peranan   PPN   Kejawanan  sangat   produktif melakukan pemberdayaan  bagi para  perempuan yang  sebagian besar adalah istri- istri   nelayan.   Pemberdayaan   tersebut   dilakukan   atas  kerja  sama  antara   PPN Kejawanan  dengan  Dinas   Kelautan   Perikanan   Peternakan   dan   Pertanian   (DKP3) Kota Cirebon. Implementasi dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan antara lain Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 133
adalah   dengan   membentuk  Kelompok   Usaha   Bersama   (KUB),   mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang perikanan terhadap para nelayan, dan melakukan pembinaan nelayan Kota Cirebon. Kegiatan yang dilakukan oleh PPN Kejawanan memberikan   perbaikan   kehidupan   kepada   para   nelayan,   meskipun   masih   belum optimal. Kedua ,  keberadaan   PPN   Kejawanan   memberikan   dampak   ekonomi   yang baik, berupa  peluang kerja  di area  PPN  Kejawanan yang semakin terbuka  untuk masyarakat   umum,  seperti:   nelayan/ABK,   pengurus   kapal,  buruh   di   industri pengolahan ikan,  usaha perbaikan kapal,  usaha warung makan, perbekalan kapal, serta  mendorong industri berkaitan dengan sektor perikanan.  Pemberdayaan PPN Kejawanan, jika dipandang dari  ekonomi, juga memiliki pengaruh yang besar.  Hal itu  terlihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak. Kehadiran PPN   Kejawanan   memberi   pengaruh   positif   terhadap   pendapatan   masyarakat, terlihat   dari  kesempatan  kerja   di pabrik-pabrik  pengolahan perikanan,  pabrik  es, usaha warung makan, jasa perbaikan kapal, usaha perbekalan kapal dan lain-lain yang semakin   terbuka.  Kesempatan  tersebut terbuka karena  peluang usaha  yang semakin luas, sebagai dampak dari perkembangan produksi perikanan yang ada di sekitar wilayah PPN Kejawanan Cirebon.
Namun demikian, perkembangan di PPN Kejawanan belum dapat dirasakan secara langsung oleh nelayan kecil yang ada di Kelurahan Samadikun, Kampung Pesisir, dan Kelurahan Cangkol. Hal itu terutama karena mereka masih belum dapat ikut serta dalam kegiatan pelelangan di TPI Kejawanan. Selain itu, mereka juga tidak dapat melakukan aktivitas lelang di TPI Samadikun, TPI Kampung Pesisir, dan TPI Cangkol karena TPI sudah tidak berfungsi lagi, sehingga mereka menjual ikan hasil tangkapan ke tengkulak atau di jual oleh istri ke pasar.

## Pernyataan
Artikel ini merupakan ringkasan dari Tesis penulis yang berjudul “Perkembangan Pelabuhan Perikanan Kejawanan dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Kota Cirebon Tahun 1994-2011”.

## Referensi
Al   Bayyinah,   A.   (2002). Kinerja   Pelabuhan   Perikanan   Nusantara   (PPN)   Kejawanan Cirebon dan strategi pengembangannya. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Bappeda Kota Cirebon Tahun 2003.
BPS (2002). Cirebon dalam angka tahun 2002 . (2002). Cirebon:  Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.
Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2001). Buku profil PPN Kejawanan tahun 2000 . Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Dirjen PT KKP RI (Cirebon). (2002). Laporan tahunan PPN Kejawanan Cirebon tahun 2002 . Cirebon: Dirjen PT KKP RI. Dirjen   PT   KKP   RI   (Cirebon).   (2005). Laporan   tahunan   PPN   Kejawanan   tahun   2004. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Dirjen   PT   KKP   RI   (Cirebon).   (2005). Laporan   tahunan   PPN   Kejawanan   tahun   2004. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Dirjen   PT   KKP   RI   (Cirebon).   (2006). Laporan   tahunan   PPN   Kejawanan   tahun   2005 . Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Dirjen   PT   KKP   RI   (Cirebon).   (2006). Laporan   tahunan   PPN   Kejawanan   tahun   2005 . Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Dirjen   PT   KKP   RI   (Cirebon).   (2008). Laporan   tahunan   PPN   Kejawanan   tahun   2007 . Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Dirjen   PT   KKP   RI   (Cirebon).   (2008). Laporan   tahunan   PPN   Kejawanan   tahun   2007 . Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Kontribusinya
| 134
Dirjen   PT   KKP   RI   (Cirebon).   (2008). Laporan   tahunan   PPN   Kejawanan   tahun   2008. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Dirjen   PT   KKP   RI  (Cirebon).   (2008). Laporan  tahunan   PPN   Kejawanan   Tahun   2008 . Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Dirjen   PT   KKP   RI   (Cirebon).   (2009). Laporan   tahunan   PPN   Kejawanan   tahun   2009 . Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Dirjen   PT   KKP   RI   (Cirebon).   (2010). Laporan   tahunan   PPN   Kejawanan   tahun   2010. Cirebon: Dirjen PT KKP RI.
Gottschalk,   Louis.   (1983). Mengerti   sejarah (Nugroho   Notosusanto,   terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Kusnadi, dkk. (2006). Perempuan pesisir . Yogyakarta: LKiS. Kusnadi. (2008). Akar kemiskinan nelayan . Yogyakarta: LKiS. Wahid, Abdul. (2009). Bertahan di tengah krisis: Komunitas Tionghoa dan ekonomi Kota Cirebon . Yogyakarta: Ombak.

## Daftar Informan
Rakiman Rohendi Darima Ismail Samin Rumini Kusniadi