## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual
Nadita Adri, Andi Najemi, Yulia Monita
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: naditaadri03@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pemenuhan  atas pelaksanaan hak restitusi atau ganti rugi anak korban kekerasan seksual  dan  faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  hak atas restitusi atau ganti rugi oleh anak korban kekerasan seksual. Perbuatan  tidak  senonoh  atau  tidak  bermoral  dan  pelecehan seksual atau pelecehan seksual adalah dua bentuk perilaku etis yang tidak hanya menjadi masalah hukum nasional suatu negara, tetapi telah menjadi masalah hukum di Amerika Serikat, negara lain  di  semua  negara  di  dunia  atau  telah  menjadi  masalah global. Hasil  penelitian  artikel  ini  adalah  korban  kekerasan seksual tidak hanya di kalangan orang dewasa tetapi juga mereka yang tergolong anak di bawah umur (anak-anak). Kondisi biologis anak  yang  rendah  membuat  pelaku  kejahatan  lebih  mudah melakukan perbuatannya terhadap anak dan menjadikan mereka korban  yang  paling  rentan. Dapat  dikatakan  bahwa  penerapan upaya  pelaksanaan  hak  atas  ganti  kerugian  bagi  korban  tindak pidana  belum  optimal  dalam  penegakan  hak  tersebut  dalam sistem peradilan. Korban tindak pidana berhak mendapat ganti rugi berupa penggantian kerugian harta benda atau penghasilan, penggantian  kerugian  yang  dideritanya  sebagai  akibat penderitaan  yang  berkaitan  langsung  dengan  tindak  pidana, dan/atau  penggantian  biaya  pengobatan  dan/atau  psikologis, tetapi  peraturan  perundang-undangan  tidak  secara  khusus mengatur  tentang  jaminan,  hak  milik  dan  hak  untuk  memaksa pelaku mengganti kerugian kepada korban yang mengakibatkan kelalaian  pelaku  dalam  menjalankan  kewajibannya  tanpa melakukan secara optimal bagi korban untuk mencari keadilan atas perbuatannya. bersalah.
Kata Kunci: Anak; Ganti Rugi; Kekerasan Seksual; Korban

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-02-19 Accepted: 2024-03-05 Publish: 2024-03-05
KEYWORDS: Compensation; Children; Sexual Violence; Victims;

## ABSTRACT
This article aims to analyze the fulfillment of the exercise of the right to restitution or compensation for child victims of sexual violence and the factors that impede the exercise of the right to restitution or compensation by child victims of sexual violence. Indecent  or  immoral  acts  and  sexual  harassment  or  sexual harassment are two forms of ethical behavior that are not only a  matter  of  national  law  in  a  country,  but  have  become  legal issues in the United States, other countries in all countries in the world or have become global problems. The research results of this article are victims of sexual violence not only among adults but also those who are classified as minors (children). The low biological condition of children makes it easier for criminals to commit  crimes  against  children  and  makes  them  the  most vulnerable victims. It can be said that the application of efforts to exercise the right to compensation for victims of criminal acts has  not  been  optimal  in  upholding  these  rights  in  the  justice
system. Victims of criminal acts are entitled to compensation in the  form  of  compensation  for  property  or  income  losses, compensation for losses suffered as a result of suffering directly related to the crime, and/or reimbursement for medical and/or psychological  expenses,  but  laws  and  regulations  do  not specifically  regulate  guarantees,  property  rights  and  rights  to compel  the  perpetrator  to  compensate  the  victim  for  losses resulting in the negligence of the perpetrator in carrying out his obligations without doing optimally for the victim to seek justice for his actions. guilty.

## A. PENDAHULUAN
Anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa yang harus  dijaga,  dirawat,  disayangi,  dan  dilindungi  karena  di  dalam  diri  anak  ada harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang diakui Negara, serta harus dijunjung  tinggi. 1 Kekerasan  seksual  semakin  marak  terjadi  di  Indonesia.  Kekerasan seksual dapat mempengaruhi tubuh korban, organ reproduksi, bahkan psikologi. Oleh karena itu, tindakan kekerasan seksual ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ayat 1 Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan badan, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut untuk melakukan sesuatu adalah hak asasi manusia." Menurut  konstitusi,  negara  harus  hadir  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada masyarakat, termasuk rasa aman dari kejahatan kekerasan seksual. 2
Kejahatan yang muncul di media arus utama dan media sosial hampir setiap hari di Indonesia,  termasuk  kekerasan  seksual.  Kejahatan  itu  sendiri  adalah  masalah kemanusiaan, terjadi ketika orang tidak menggunakan hati mereka dan menambahkan iri  hati  dan  nafsu  ketika  melakukan  tindakan  yang  mengarah  pada  tindakan  yang berlebihan  seperti  kekerasan  seksual.  Pelanggaran  kekerasan  seksual,  juga  dikenal sebagai  pelecehan  seksual,  merajalela  dalam  berbagai  bentuk.  Apalagi  dalam  kasus kekerasan  seksual,  pelaku  tidak  lagi  mengetahui  status,  pangkat,  tingkat  pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan jika mereka merasa puas dengan
1 Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, “ Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan Penanggulangan dan Permasalahannya”. PAMPAS journal Of Criminal Law, Vol.3 No.1, April, 2022), Hlm 42. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17764/13285.
2 Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju, 1995. Hlm 103.
keinginan mereka. Selain dampak fisik, kejahatan ini seringkali menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, gangguan jiwa atau psikosis pada korban. 3
Pemerintah dalam upaya melindungi anak dari tindak pidana, termasuk kekerasan seksual,  telah  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  dan  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002  untuk  memastikan  penegakan undang-undang tersebut. berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  terhindar  dari  kekerasan  dan  diskriminasi, karena  tujuan  kita  adalah  menghasilkan  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak mulia dan sejahtera. Tindak pidana yang berkaitan dengan anak tentu saja merupakan kekhususan  yang  harus  diatur  tersendiri  dan  berbeda  dengan  tindak  pidana  pada umumnya. 4
Ganti kerugian bagi korban kejahatan, termasuk penggantian, restitusi in integrum adalah  upaya  untuk  mengembalikan  korban  kejahatan  ke  keadaan  semula  pada  saat kejahatan  terjadi  meskipun  atas  dasar  itu  korban  tidak  dapat  kembali  ke  tempatnya semula.  negara.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  ganti  rugi  korban  harus  selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang timbul akibat dari suatu tindak pidana. 5 Anak korban tindak pidana yang dilanggar haknya harus mendapatkan keadilan yang memadai dari pelaku agar dapat direhabilitasi dalam bentuk restitusi. Anak-anak yang menjadi  korban  kejahatan  memiliki  hak  atas  keadilan  yang  adil.  Sejalan  dengan  itu, pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Santunan  Bagi  Anak  Korban  Tindak  Pidana.  Peraturan  ini  merupakan implementasi dari Pasal 71D(2) UU No. 35 Tahun 2014. 6
Upaya perlindungan hukum anak memiliki dua aspek, yang pertama terkait dengan kebijakan dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak anak dan yang kedua  adalah  implementasi  dari  kebijakan  tersebut  buku  peraturan  tersebut.  Dapat dikatakan  bahwa  penerapan  upaya  pemenuhan  hak  korban  atas  kerugian  akibat kejahatan dalam sistem peradilan masih belum optimal. Korban kejahatan mempunyai
3 Miftahu Chairina. Pemerkosaan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Depok, UIN Syarif Hidayatullah, 2009. Hal 2.
4 Varshney M, Mahapatra A, dkk . (2016). Violence and Mental Illness:What Is He True at Story? Journal of Epidemology and community Health . Hlm 70.
5 Fauzy Marasabessy, “Santunan Korban Tindak Pidana: Usulan mekanisme baru Tinjauan Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45”, No. 1 (Januari-Maret 2015), Hlm 55.
5 Depkes Jovanka Katerin, “Hak atas santunan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Peraturan  Pemerintah  43  Tahun  2017  tentang  pelaksanaan  santunan  bagi  anak  yang  menjadi korban tindak pidana” (2018), Hlm 15.
hak atas ganti rugi berupa penggantian kerugian harta benda atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan kejahatan dan/atau penggantian biaya  pengobatan,  pengobatan  dan/atau  psikologis,  tetapi  perjanjian  ini  tidak  secara khusus mengatur untuk jaminan nominal dan hak untuk memaksa pelaku mengganti kerugian korban untuk memaksa pelaku tidak dapat melakukan tugasnya yang karena alasan harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya agar korban bisa mendapatkan keadilan untuknya. bertindak. kejahatan telah terjadi . 7

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah proses mempelajari norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum  dapat  dilakukan  khususnya  terhadap  dokumen  hukum  primer  dan  sekunder, sepanjang dokumen tersebut memuat asas-asas hukum. 8

## C. PEMBAHASAN
Dalam pembahasan ini, penulis memaparkan tentang proses ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual.

## 1. Pemenuhan Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual
Di  Indonesia,  Ganti  rugi  disebut  Restitusi  atau  kompensasi.  Ganti  rugi  dapat dilihat  sebagai  langkah  perlindungan  korban  yang  tidak  banyak  diketahui  atau diterapkan oleh pejabat publik atau sosial. Restitusi sebagai bentuk ganti rugi adalah tuntutan korban yang harus dibayar oleh masyarakat atau negara. Restitusi ini biasanya digunakan  ketika  pelaku  kejahatan  tidak  akan  dihukum  dan  korban  hanya  meminta ganti rugi. Kedua, hak atas penggantian berupa ganti rugi yang dibayarkan oleh pencipta atas  dasar  penetapan  pengadilan  yang  mewajibkan  pencipta  untuk  membayar. Kompensasi  didasarkan  pada  prinsip  pengembalian  ke  keadaan  semula  (restitio  in integrum).  Bentuk  restitusi  ini  didasarkan  pada  persyaratan  agar  korban  kembali  ke keadaan fisik atau mental yang sama seperti sebelum kejadian meskipun ia menyadari bahwa  hal  itu  tidak  mungkin  dilakukan.  Prinsip  ini  menuntut  korban  untuk  pulih
7 Fitriani,  Dona,  Haryadi  Haryadi,  and  Dessy  Rakhmawati.  "Peranan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT." PAMPAS: Journal of Criminal Law 2.2 (2021): 104-122.
8 Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. (2020). "Kekerasan Perkawinan Siri:Kekerasan dalam rumah tangga? (Antara  legitimasi  dan  keyakinan  Hakim)”,  PAMPAS:Buku  Harian  Kejahatan.  Jilid  1  nomor  1. Fakultas Hukum Jambi
sepenuhnya dari akibat kejahatan yang dideritanya. Melalui ganti rugi diharapkan orang yang dirugikan dapat menjalani kehidupan yang sama seperti sebelum kejadian, yaitu bebas,  menikmati  hak-hak  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dan  hukum, masyarakat  dan  kehidupan.  keluarganya  dan  kebangsaannya,  mendapatkan  kembali pekerjaannya  dan  mendapatkan  kembali  hartanya.  Perlindungan  saksi  dan  korban dalam hukum materiil Indonesia tidak diatur secara khusus dan masih bersifat abstrak, baik  dari  segi  hukum  pidana  substantif  maupun  hukum  pidana  formil.  Hal  ini menimbulkan  kebingungan  bagi  korban  saat  mengajukan  klaim.  Kompensasi  atau restitusi diberikan kepada korban kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Baik itu penggantian biaya pengobatan dari segi fisik dan psikis, menjadi saksi bagi korban di persidangan. 9
Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban  menyebutkan  bahwa  setiap  korban  berhak  mendapat  ganti  rugi berupa penggantian kerugian pendapatan atau harta benda; untuk dampak/penderitaan kejahatan  dan/atau  penggantian biaya perawatan fisik, psikologis dan medis lainnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tujuan melindungi hak saksi dan korban terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Juga bertanggung jawab atas manajemen korban tentang  hak-hak  mereka,  termasuk  kompensasi.  Gugatan  dapat  dilakukan  sebelum putusan  pengadilan  berlaku  efektif  atau  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap melalui LPSK. Dalam hal pengaduan yang diajukan sebelum putusan pengadilan bersifat berat, LPSK dapat meminta ganti rugi kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan.
Ganti rugi adalah pembayaran ganti rugi kepada pelaku atas dasar penetapan pengadilan  yang  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang  diderita  oleh korban  atau  ahli  warisnya.  Pengaduan  atau  gugatan  korban  dapat  diajukan  secara tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  di  atas  kertas  bermeterai  ke  pengadilan.  Jika  Anda melamar  sebelum  keputusan  pengadilan,  Anda  dapat  mengikuti  langkah-langkah berikut:
a. Penyelidikan; Atau
b. berdasarkan.
Pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, penyidik memberitahukan kepada korban tentang haknya mendapat ganti rugi atas tindak pidana dan tata cara yang harus ditempuh untuk menyerahkan anak korban.Masa penuntutan diatur  dalam  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang
9 Marlina dan Zuliah, A. 2015. Hak atas Kompensasi bagi Korban Perdagangan Orang. PT Refika Aditama, Bandung P.46.
Pelaksanaan Penggantian Biaya Bagi Anak Korban Tindak Pidana, Menteri Kehakiman dengan memperhatikan hak-hak korban, pelaku tindak pidana. penggantian dan proses hukum sebelum dan/atau selama persidangan. 10
Namun,  untuk  memenuhi  fungsi  LPSK,  sejumlah  kendala  dan  tantangan  perlu diatasi. Salah satu faktornya adalah tingkat perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Termasuk dalam Laporan Tahunan LPSK 2020. 11
Berdasarkan  laporan  LPSK  tahun  2020,  besaran  santunan  korban  pelecehan seksual meningkat selama 3 tahun terakhir. Kompensasi sebagai bentuk perlindungan korban merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Tantangan lain juga datang dari sedikitnya atau tidak adanya dukungan psikologis  dalam  kasus  kekerasan  seksual.  Psikolog  kekerasan  seksual  adalah  bagian dari  tenaga  kerja  yang  dapat  melakukan  pengujian  kualitatif  dan  kuantitatif,  namun sayangnya  sumber  daya  ini  tidak  tersedia  di  semua  wilayah.  Aparat  penegak  hukum yang  berperan  penting  dalam  reparasi  harus  membantu  masyarakat  menjalankan tugasnya  secara  efektif.  Salah  satu  permasalahan  dalam  menjalankan  tugas  aparat penegak  hukum  adalah  belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  mengenai penegakan  ganti  rugi  berupa  pembayaran  wajib  kepada  korban  kekerasan  seksual. Masalah hukum juga muncul ketika hakim memutuskan untuk memberikan uang paksa kepada  korban,  sementara  pelaku  seringkali  menolak  dan  ingin  menjalani  hukuman yang lebih ringan. Oleh karena itu, sulit untuk menegakkan keputusan tentang hak untuk kembali. Pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat bahwa mereka yang melakukan kejahatan tanpa akhlak yang baik harus membayar harganya. 12

## 2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Memenuhi Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

## a) Faktor Hukum
Unsur  atau  faktor  hukum  merupakan  faktor  kunci  keberhasilan  dalam mewujudkan  hak  atas  kompensasi  bagi  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual.  Dimana  UU  Perlindungan  Anak  No  17  Tahun  2016  dengan  ketentuan turunannya  khususnya  Peraturan  Pemerintah  No  43  Tahun  2017  tentang pelaksanaan  pemberian  santunan  bagi  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana, serta  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan
12 Bambang Waluyo. Korban perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Jakarta:  grafik Sinar. 2011. Halaman 9.
12 Nyoman Mas Aryani, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Vol.38, Edisi 1, Jan-April 2016.
Korban dengan Ketentuan Turunannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  2018  tentang  Kompensasi,  Kompensasi  dan  Dukungan  bagi  Pekerja Kesaksian dan korban, tidak mengatur apa yang akan terjadi jika pelaku pencabulan kekerasan  terhadap  anak  diputus  bersalah  sepenuhnya  oleh  Pengadilan  yang mengabulkan permintaan mereka. Kewajiban untuk mengganti hak-hak anak dari orang  yang  dirugikan  tidak  dibayar.  Ketiadaan  ketentuan  yang  lebih  spesifik tentang  mekanisme  dalam  kasus  ini  membuat  anak  korban  tindak  pidana  sulit untuk  mendapatkan  haknya.  Selain  itu,  tidak  ada  ketentuan  di  Kejaksaan  Agung maupun di Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) yang memperbolehkan 2 (dua) organisasi untuk mengambil tindakan seperti menyita barang milik pelaku sebagai agunan untuk menjamin hak atas ganti rugi. Bagi anak korban kejahatan kekerasan, seks bisa memuaskan. 13

## b) Faktor Penegak Hukum
Selain faktor hukum yang menghambat upaya mewujudkan hak atas kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual, faktor penegakan hukum juga menjadi faktor. Penegakan hukum, bagian penting dari penegakan hukum, akan menjadi dasar dari setiap peraturan yang disahkan. Penegakan hukum adalah alat untuk menegakkan hukum dan menerapkannya dengan benar.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan haknya memaksa penegak hukum berperan aktif dalam upaya penegakan hak atas ganti kerugian. Namun jika melihat uraian di atas,  masih  belum  ada  kesepahaman  diantara  para  penegak  hukum  tentang pentingnya hak restitusi ini, sehingga menjadikan restitusi sebagai hak anak korban tindak  pidana,  yang  berguna  dalam  upaya  -  korban.  hak  sebagai  tujuan  hukum untuk  melindungi  saksi  dan  korban  juga  belum  tercapai  karena  perhatian  terus- menerus  dari  aparat  penegak  hukum    Menghukum  orang  yang  melakukan kejahatan. 14

## c) Faktor Masyarakat
Faktor  masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan  hak  atas  ganti  rugi  bagi  anak korban kekerasan seksual disini adalah kemauan atau kemampuan pelaku untuk memenuhi  kewajiban  memberikan  hak  ganti  rugi  kepada  anak.  .  Ketiadaan kekuatan paksaan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan Dengan adanya  hak  restitusi  ini,  pelaksanaan  hak  restitusi  ini  pada  akhirnya  hanya
13 Wahid,  A  dan  Irfan,  M.  (2011).  Melindungi  korban  kekerasan  seksual,  melindungi  hak  asasi perempuan. Refika Aditama, Bandung.
14 Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual”, (Agung Hukum:Jurnal Riset Hukum Volume 28, terbitan 2 Agustus 2019)
didasarkan  pada  persepsi  orang  yang  menimbulkan  akibat  dari  kejahatan  yang dilakukan terhadap dirinya dan anak korban. . Pelaku di sini berarti pelaku, tidak hanya  pelaku  sebagai  individu,  tetapi  juga  individu  lain  atau  pihak  ketiga  yang bersedia  melakukan  kewajiban  pelaku  dengan  cara  mengganti  kerugian  korban kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Dalam  konteks  hubungan  dengan  pengarang, kompensasi  merupakan  bentuk  resosialisasi  tanggung  jawab  sosial  terhadap pengarang.  Dalam  hal  ini,  ganti  rugi  tidak  terletak  pada  efektivitas  menolong korban, tetapi berfungsi sebagai alat bagi pelaku untuk lebih menyadari kejahatan yang disebabkan oleh perilakunya terhadap korban dan korban. 15

## D. SIMPULAN
1. UU  Perlindungan  Korban  dan  Saksi  No.  31  Tahun  2014  mengubah  ganti  rugi sebagai berikut:
a) Jumlahnya  didasarkan  pada  nilai  kerugian  materiil  dan  immateriil  yang diderita oleh pihak yang dirugikan;
b) memberi  para  korban  dan  keluarganya  layanan  yang  dibutuhkan  untuk pemulihan mereka;
c) Orang yang melakukan pelanggaran telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya atas perbuatannya; Dan
d) jika nama lengkap korban telah tercoreng, dapat dikembalikan. Dengan segala sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan  sebagai  pedoman  untuk  melakukannya.  Sementara  itu,  sesuai Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Kompensasi Bagi Anak Korban, Khususnya Terkait Hak Korban Anak Selama Persidangan, VPLS mengambil posisi tindakan dalam pengaduannya.
Putusan  hakim  juga  harus  menyebutkan  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  yang harus dibayar pelaku kepada korban dan keluarganya sebagaimana yang diajukan oleh penuntut umum. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam kaitannya dengan tantangan yang dihadapi, jika hak atas kompensasi tidak dilaksanakan, maka akan terjadi  ketidakadilan.  Hak  korban  belum  cukup  diperkuat  dalam  penyelesaian kasus pelecehan seksual dalam melindungi korban kekerasan seksual.
2. Faktor penghambat pelaksanaan hak atas ganti rugi anak korban tindak pidana kekerasan seksual ada 3 (tiga) faktor. Faktor pertama adalah hukum, dalam hal ini undang-undang  dan  surat-surat  petunjuk  yang  berkaitan  dengan  hak  anak  atas ganti kerugian belum berlaku bagi pelaku apabila pelaku lalai dalam menjalankan kewajibannya  memberikan  ganti  rugi  kepada  korban.  Faktor  kedua  adalah
15 Soekanto,  Soerjono  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penagakan  Hukum,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008.
penegakan  hukum,  dalam  hal  ini  kurangnya  pemahaman  para  penegak  hukum tentang  pentingnya  memberikan  ganti  rugi  kepada  anak  korban  kekerasan seksual.  Faktor  ketiga  adalah  masyarakat,  dalam  hal  ini  keengganan  dan kemampuan  pelaku  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  anak  yang  menjadi korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. UU Perlindungan Saksi dan Korban. No 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Restitusi

## Buku
Bambang  Waluyo.  Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
Marlina  dan  Zuliah,  A.  Hak  Restitusi  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang. PT Refika Aditama, Bandung.2015.
Miftah. Pemerkosaan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Depok, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers,
2011.
Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju, 1995
Soerjono,  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penagakan  Hukum,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008.
Varshney  M,  Mahapatra  A, dkk . Violence  and  Mental  Illness:What  Is  He  True  at  Story? Journal of Epidemology and community Health. 2016
Wahid, A dan Irfan, M. Melindungi korban kekerasan seksual, mengadvokasi hak asasi perempuan. Refika Aditama, Bandung. 2011 .

## Jurnal
Depkes Jovanka Katerin, 2018. “Hak atas santunan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana  dalam  Peraturan  Pemerintah  43  Tahun  2017  tentang  pelaksanaan santunan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana” Vol 1 No 1.
Fauzy  Marasabessy,  2015. “Santunan  Korban  Tindak  Pidana:  Usulan  mekanisme  baru Tinjauan Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45”, Vol 1 No 1.
Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, 2019. “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi  Dan  Korban  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Terhadap  Anak  Korban Eksploitasi Seksual”, (Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol.28, No. 2.
Fitriani,  Dona,  Haryadi  Haryadi,  and  Dessy  Rakhmawati.  "Peranan  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT." PAMPAS: Journal of Criminal Law 2.2 (2021): 104-122.
Nyoman Mas Aryani, 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di  Provinsi  Bali”,  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana  Kertha Patrika Vol.38, No.1.
Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. 2020. "Kekerasan Pernikahan Siri:Kekerasan dalam rumah tangga? (Antara legitimasi dan keyakinan Hakim)”, PAMPAS:Buku Harian Kejahatan. Jilid 1 nomor 1. Fakultas Hukum Jambi
Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, “ Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan Penanggulangan dan Permasalahannya”. PAMPAS journal Of Criminal Law, Vol.3 No.1, April, 2022), Hlm 42. https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17764/13285.