## JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK
Vol. 3, No. 2, Juli 2008 Hal. 61 - 82
Pengungkapan Korporasi dan Keterkaitannya dengan Informasi Lingkungan (Environmental Disclossure) : Survei pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indoensia (BEI) tahun 2000

## Bambang Sudaryono Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta

## ABSTRACT
The  research  based  on  random  data  from  68  listed  company  in  Jakarta  Stock Exchange in 2000. There are 25 company reported information about environment and the others did not report enviornment disclossure. The objective of the research is to know how listed company in JSX reported voluntary disclossure and how did listed company report mandatory enviornmental disclosssure.
The  research  used  univariat  test  for  comparig  mandatory  disclossure  and voluntary disclossure used by listed company in Jakarta Stock Exchange. The result of the research  is  the  listed  company  reported  voluntary  enviromental  disclossure  more informatif than listed company reported mandatory environmental diclossure in financial statements. The other results of the result is more complete items reported in mandatory disclossure more informatif environmental data reported by listed company.
Keywords : environmental disclosssure, mandatory disclossure, voluntary disclossure

## 1. Pendahuluan
Bagi perusahaan publik, ketentuan Bapepam tentang pengungkapan lingkungan belum  begitu  memadai.  Demikian  pula  dengan  perhatian  profesi  akuntan  publik, khususnya  yang  tergabung  dalam  FAPM  (Forum Akuntan  Publik  Pasar  Modal)  belum terlihat jelas sekalipun dalam PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) sebenarnya terkait dengan unsur pengungkapan ( disclosure ), termasuk pengungkapan sukarela yang memungkinkan  perusahaan  publik  dapat  memberikan  informasi  mengenai  pemakaian teknologi yang ramah terhadap lingkungan dan aman bagi kesehatan masyarakat.
Pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan  yang  masih  terkesan  asal  jadi  dan  tidak terkoordinasi  terlihat  pada  PT  Newpont  Indonesia  dan  Freeport  telah  menjadi  isyu nasional. Misalnya, Freeport sendiri telah masuk daftar hitam bersama-sama dengan 72 perusahaan  lainnya  (Koran  Tempo,  28  Maret  2006).  Kategori  hitam  adalah  penilaian terburuk  bagi  perusahaan  yang  tidak  memenuhi  syarat  keamanan  lingkungan.  Masih banyak contoh yang dapat dikemukakan, namun pada hakekatnya persoalan lingkungan menyita perhatian bangsa Indonesia.
Peranan ilmu akuntansi dalam masalah lingkungan sebenarnya bukan hal yang baru,  Martin  Houldin  (Gray  dan  Bebbington,  2002:  1-10)  mengungkapkan  tiga  alasan mengapa  akuntansi  harus  terlibat  dalam  persoalan  pengelolaan  lingkungan:  (1) environmental issues are business issues ; (2) enviromental management is inextricably linked  with  business  management ;  (3). Enviromental  issues  have  considerable implications for financial advisers in all their guess (Gray dan Bebbington, 2002: 1).
Masih  terbatasnya  penelitian  yang  dimaksud,  penelitian  ini  lebih  merupakan kajian  pendahuluan  atas  profil  pelaksanaan enviromental  disclosure pada  perusahaan publik  yang  tercatat    di  BEJ  untuk  tahun  buku  2000.  Umumnya  penelitian  bidang akuntansi  yang  memfokuskan  pada  masalah  linkungan  terpusat  pada  perusahaan- perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  manufaktur  (pabrikan).  Sebagai  contoh  penelitian yang dilakukan oleh Patten (2000) dan Hughes et al. , (2000) yang menunjukkan bahwa perusahaan publik yang bergerak di sektor manufaktur yang terbanyak memiliki masalah di bidang lingkungan.
Patten  melakukan  pengujian  atas  peningkatan  eksposur Superfund pada  akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an yang dihubungkan pada perusahaan manufaktur di AS. Isyu  lingkungan  hidup  di AS  menjadi  perhatian  dengan  adanya Superfund . Superfund dibuat  dengan  mengacu  pada  CERCLA  ( Comprehensive  Enviromental  Response, Compensation,  and  Liability  Act  of 1980)  dan  perluasan  dari  SARA  ( Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986).

## 2. Kerangka Teoritis
2.1. Pengungkapan Perusahaan ( Corporate Disclosure )
Simanjuntak dan Widiastuti (2004: 353) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah wahana akuntanbilitas manajemen kepada pemiliknya. Untuk memahami tentang, luas atau tidaknya pengungkapan laporan keuangan dapat digunakan indeks of disclosure methodology (Simanjuntak  dan  Widiastuti,  2004:  353-354)  yang  dapat  menunjukkan kualitas informasi akuntansi yang sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan. Ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya dapat digunakan:
1. Adequate  disclosure (pengungkapan  cukup),  yaiu  pengungkapan  minimum  yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dengan sajian data-data laporan keuangan yang dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. Fair disclosure (pengungkapan wajar), yaitu memiliki tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pemakai laporan keuangan ( user ).
3. Full disclosure (pengungkapan penuh), yaiu kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan.
Konsep  lain  tentang  pengungkapan  diajukan  oleh  Darrough  (1993),  dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004: 354), adanya dua jenis pengungkapan dalam kaitannya dengan persyaratan akuntansi yang berlaku:
1. Pengungkapan wajar ( mandated disclosure ), yaitu pengungkapan minimum yang dipersyaratkan  oleh  standar  akuntansi  yang  berlaku.  Jika  perusahaan  tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.
2. Pengungkapan sukarela ( voluntary disclosure ), yaitu pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.
Terlepas dari bentuk atau jenis pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, minimal  akan  meningkatkan  kredibilitas  perusahaan,  apalagi  dengan  bentuk pengungkapan penuh akan sangat membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan.
Dalam Statement  of  Financial  Accounting  Concepts (SFAC)  Nomor  1, dinyatakan  bahwa  laporan  keuangan  harus  menyajikan  informasi  yang  berguna  bagi investor  dan  calon  investor,  kreditur  dan  pemakai  lain  dalam  pengambilan  keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis yang rasional.
Mardiyah (2002: 239), menyatakan bahwa, “penyajian laporan keuangan harus disertai  dengan disclosure yang  cukup  ( adequate  disclosure )  artinya  informasi  yang disajikan tidak berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak menyesatkan orang yang membacanya.
Laporan  tahunan  sebagai  media  yang  tepat  untuk  menyampaikan corporate disclosure yang terdiri dan pengungkapan dari sisi keuangan dan bukan keuangan. Secara garis besar, pengungkapan laporan keuangan mengikuti pedoman sebagai berikut:
1. Laporan  keuangan  yang  terdiri  dari  neraca,  laporan  laba  rugi  dan  laporan perubahan  posisi  keuangan.  Dalam  laporan  laba  rugi  dan  laporan  perubahan posisi  keuangan,  termasuk  rincian  dan  tabel-tabel  untuk  menjelaskan  angka- angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan secara komparatif dengan periode yang berlaku.
2. Catatan kaki, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam laporan keuangan. Catatan kaki disajikan dengan catatan-catatan yang berhubungan dengan butir- butir neraca dan laporan laba rugi.
3. Data statistik, yang disusun dan diolah dari angka-angka yang terdapat dalam laporan  keuangan  dan  umumnya  disajikan  secara  terpisah  dalam  laporan tambahan.
4. Laporan auditor,  merupakan media yang paling sesuai untuk mengungkapkan penyimpangan  dan  akibat  penyimpangan  prinsip    akuntansi  yang  diterima umum,  perubahan  prinsip  akuntansi  dan  akibatnya,  dan  perbedaan  pendapat antara auditor dan manajemen perusahaan yang diaudit.
Cara lain dapat dilihat dapat keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 tanggal  17  Januari  1996  yang  diantaranya  berisi  tentang  keharusan  mengungkapkan informasi publik.
Disclosure untuk pasar modal terdiri dari dua aspek yaitu:
1. Protective disclosure yakni sebagai usaha badan pengawas pasar modal untuk melindungi investor dari perlakukan yang tidak wajar dari emiten, yang termasuk dalam pengungkapan ini adalah yang wajib sifatnya.
2. Informative  disclosure yakni  pengungkapan  yang  disajikan  dalam  rangka keterbukaan  emiten  untuk  tujuan  analisis  investasi,  jadi  sifatnya  adalah pengungkapan sukarela.
Marwata  (2000:  156-157)  melakukan  identifikasi  berbagai  dimensi  yang dipergunakan oleh para ahli atau peneliti mengenai kualitas pengungkapan, yaitu:
1. Kecukupan ( adequacy ).
2. Kelengkapan ( comprehensiveness ).
3. Informatif ( Informativeness ).
4. Tepat waktu ( timelines ).
5. Kelengkapan ( completeness ).
6. Akurasi ( accuracy ).
7. Keandalan ( reliability ).
Dimensi-dimensi kualitas pengungkapan tersebut berupa indeks pengungkapan ( disclosure  index )  yang  merupakan  rasio  antara  jumlah  elemen  (item)  informasi  yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi yang mungkin dipenuhi. Semakin tinggi angka indeks pengungkapan, maka semakin tinggi kualitas pengungkapan.

## 2.2. Pengungkapan Perusahaan Berdasarkan PSAK
Dalam  PSAK  (Pedoman  Standar  Akuntansi  Keuangan)  yang  dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Publik) 1994, ketentuan mengenai pengungkapan perusahaan yang dipersyaratkan minimal dan berlaku baik untuk perseroan yang tertutup maupun yang terbuka.  Pentingnya  masalah  pengungkapan  tidak  terlepas  dari  adanya  perbedaan akuntansi dan perlakuan akuntansi terpilih..
Lebih lanjut dalam PSAK dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi dewasa ini tidak secara teratur dan tidak secara penuh diungkapkan dalam semua laporan keuangan. Perbedaan besar masih terjadi dalam bentuk, kejelasan dan kelengkapan pengungkapan yang ada. Bukan suatu hal yang terlalu aneh bila dalam sebuah laporan keuangan, beberapa kebijakan akuntansi yang penting telah diungkapkan sementara kebijakan akuntansi yang penting lain tidak diungkapkan.
Dalam PSAK disebutkan pula, bahwa pada negara-negara yang mewajibkan pengungkapan  atas  kebijakan  akuntansi  penting,  tidak  selalu  tersedia  pedoman  yang menjamin keseragaman metode pengungkapan. Pertumbuhan perusahaan multinasional dan  pertumbuhan  teknologi  keuangan  internasional  telah  memperbesar  kebutuhan keseragaman laporan keuangan melewari batas negara.
Lebih  ditegaskan  lagi  bahwa  laporan  keuangan  seharusnya  menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan perlu diungkapkan, dampak perubahan secara kuantitatif harus dilaporkan. Demikian pula dengan perubahan kebijakan akuntansi yang tidak  mempunyai  pengaruh  material  dalam  tahun  perubahan  juga  harus  diungkap  jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

## 2. 3. Pengungkapan Perusahaan Berdasarkan Keputusan Bapepam
Bagi  perusahaan,  pasar  modal  merupakan  salah  satu  alternatif  untuk memperoleh  dana  dari  masyarakat  yang  digunakan  untuk  memperluas  investasi  dan mengembangkan kegiatan usahanya. Bagi masyarakat investor dan calon investor, pasar modal  merupakan  alternatif  penanaman  dana  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang diinginkan  baik  berupa  dividen  yang  dibagikan  maupun  berupa  kenaikan  nilai  pasar ( capital gain ) surat berharga yang bersangkutan.
Menurut Fischer dan Jordan (1975 : 4) investasi adalah komitmen dana yang dibuat dengan harapan memperoleh suatu tingkat keuntungan ( rate of return ) tertentu. Jika investasi dilakukan dengan benar pada tingkat risiko yang dapat diterima oleh investor maka  keuntungan  yang  diharapkan  akan  dapat  dicapai.  Investasi  harus  dibedakan  dari spekulasi.  Investor  tertarik  dengan  tingkat  keuntungan  yang  moderat,  yang  diperoleh secara konsisten dalam periode waktu yang relatif panjang, sedangkan spekulan mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat atau dalam kondisi yang tidak normal.
Investasi dalam efek biasanya dikaitkan dengan kemungkinan risiko yang akan dihadapi seperti tingkat dividen yang rendah dan atau turunnya harga pasar efek secara material. Fisher dan Jordan (1975 : 105) membedakan risiko menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis merujuk kepada porsi dari variabilitas tingkat keuntungan  sebagai  dampak  dari  factor-faktor  yang  mempengaruhi  harga  semua  efek seperti faktor ekonomi, politik dan perubahan social. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah bagian dari keseluruhan risiko pada sebuah perusahaan atau suatu industri. Faktor- faktor  penyebabnya  antara  lain  adalah  ketidakmampuan  manajemen,  perubahan  selera konsumen, pemogokan pegawai, dan sebagainya.
Tingkat penjualan, tingkat laba dan harga saham perusahaan-perusahaan dengan risiko sistematis pada suatu pasar modal umumnya cenderung mengikuti tingkat aktivitas ekonomi dan tingkat pasar saham atau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sedangkan perusahaan-perusahaan  yang  menghadapi  risiko  tidak  sistematis  umumnya  tingkat penjualan, laba dan harga saham yang tidak tergantung pada tingkat aktivitas ekonomi atau aktivitas pasar sekuritas.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek Jakarta yang berlaku saat ini adalah peraturan pencatatan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2004 yaitu :
1. Peraturan  Pencatatan  Nomor  I-A  Tentang  Pencatatan  Saham  dan  Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat;
2. Peraturan  Pencatatan  Nomor  I-E  Tentang  Kewajiban  Penyampaian Informasi;
3. Peraturan Pencatatan Nomor I-H Tentang Sanksi;
4. Peraturan Pencatatan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan ( Delisting ) dan Pencatatan Kembali ( Relisting ) Saham di Bursa.
Laporan keuangan tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan  selambat-lambatnya  pada  akhir  bulan  ke-3  setelah  tanggal  laporan  keuangan tahunan.  Laporan  keuangan  interim  harus  disampaikan  selambat-lambatnya  3  bulan setelah tanggal laporan untuk laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, 3 bulan untuk laporan keuangan yang diaudit secara terbatas, dan 1 bulan untuk laporan keuangan interim yang tidak diaudit.
Salah satu produk dari sistim informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri  dari  neraca  ( balance  sheet ),  laporan  laba  rugi  ( income  statement ),  laporan perubahan  ekuitas  ( statement  of  changes  in  equity )  dan  laporan  arus  kas  ( cash  flow statement ).  Laporan  keuangan  tersebut  disusun  oleh  manajemen  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia : Standar Akuntansi Keuangan). Agar dapat lebih dipercaya dan bebas dari penyimpangan, maka laporan keuangan harus diaudit oleh KAP yang independen. Lebih khusus lagi mengenai pengungkapan wajib diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan.
2.4. Pengungkapan Lingkungan ( Enviromental Disclosure )
Teori  tentang  pengungkapan  lingkungan  sebenarnya  bersumber  dari pengungkapan  yang  dilakukan  dalam  praktik  akuntansi.  Secara  teoritis,  basis  teoritis bersumber dari berbagai sisi, tergantung perspektif pakar yang melakukan kajian. Patten, misalnya  melihat  pengungkapan  lingkungan  terkait  dengan  teori  legitimasi    yaitu perusahaan memiliki tanggung jawab sosial-politik terhadap masyarakat. Teori legitimasi bermuara  pada  pengungkapan  sosial.  Pengungkapan  sosial  yang  baik  memuat  tentang pengungkapan lingkungan hidup.
Sementara  Hughes et  al. ,  mengemukakan  bahwa  pengungkapan  lingkungan bersumber dari teori ekonomi politik. Namun teori tentang lingkungan dari sisi ekonomi- politik  yang  terbatas  melakukan  kajian.  Kelemahan  teoritis  tersebut  tidak  hanya  pada perbedaan atas level kinerja pengungkapan secara nyata/riel. Kemudian berkembangnya menjadi  c orporate  disclosure ,  sebuah  teori  pengungkapan  korporasi  dinilai  lebih informatif dalam memberikan gambaran kinerja lingkungan yang aktual.
Teori  pengungkapan  korporasi  dinilai  lebih  informatif  dalam  memberikan gambaran kinerja lingkungan yang aktual (Hughes et al., 2000: 153). Dalam istilah lain dikemukakan sebagai social disclosure sendiri mengambil dua bentuk yaitu yang wajib ( mandatory )  dan  sukareka  ( voluntary ). Social  disclosure tercantum  dalam  FASB ( Financial  Accounting  Standard  Boards )  dan US  Securities  &  Exchange  Commision (SEC). Social disclosure yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan terdiri dari pengelolaan lingkungan/limbah, praktik bisnis yang wajar, hiring & retention, keterlibatan masyarakat setempat (community involvement), dan informasi produk.

## 2.5. Penelitian Sebelumnya
Penelitian yang dilakukan oleh Savage, Casaldo dan Rowlands (2000: 45-81) terhadap pengungkapan lingkungan ( corporate enviromental disclosure ) pada sejumlah perusahaan kertas/bubur kertas di Kanada pada tahun 1991 hingga 1995. Basis teoritis penelitian  tersebut  ini  berlandaskan  pada  kerangka  analisis  teori  legitimasi.  Temuan penelitian mereka mendukung tesis yang diajukan bahwa teori legitimasi dapat dipakai untuk  menjelaskan voluntary  enviromental  disclosure dalam  laporan  tahunan perusahaan.
Secara garis besar teori legitimasi dapat dikategorikan dalam dua aktivitas utama. Pertama, aktivitas substantif seperti perubahan-perubahan yang dilakukan perusahaan atas tujuan, struktur  dan  proses  perusahaan  atau  keterlibatan  perusahaan  dalam  berbagai  aktivitas sosial. Kedua, aktivitas simbolik, yang tidak berhubungan langsung dengan keseharian masyarakat tetapi mencoba memotret aktivitas perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai dan  norma-norma  yang  berlaku  di  masyarakat  setempat.  Berdasarkan  dua  aktivitas tesebut, maka ada 12 pilihan strategi seperti disajikan tabel berikut ini.
Tabel 1. Strategi legitimasi yang digunakan dalam pengungkapan lingkungan
Sumber: Savage, Casaldo dan Rowlands (2000: 50-51).
Hipotesis utama yang mereka uji adalah Apabila terjadi kesenjangan legitimasi perusahaan yang diakibatkan oleh pemberitaan media massa yang menjadikan perusahaan sebagai  target  berita  tentang  kerusakan  lingkungan,  maka  strategi  legitimasi  untuk merespon nilai-nilai dan sosial komunitas masyarakat akan digunakan perusahaan dengan mencantum item voluntary enviromental disclosure dalam laporan tahunannya.
Selanjutnya adalah penelitian oleh Patten (2000) bertujuan untuk mengetahui apakah saham atas perusahaan publik di Amerika Serikat (AS) atas eksposur Superfund pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an memberikan impak atas informasi lingkungan yang tercantum dalam laporan 10K. Dari 95 perusahaan yang menjadi sampel penelitian terlihat bahwa pengungkapan informasi baik pada Superfund related dan Superfund non- related lebih ekstensif dalam laporan 10K tahun 1994 dibandingkan pada laporan 10K tahun 1986.
Dengan analisis regresi, Patten menggunakan variabel kontrol tambahan untuk mendukung argumen bahwa perbedaan seksional silang dalam perusahaan informasi non- superfund berhubungan  dengan  pengungkapan superfund .  Bukti  tambahan  lain  bahwa pengungkapan  sosial  yang  disajikan  sebagai    fungsi  eksposur  perusahaan    yang berhubungan dengan lingkungan sosial/politik.
Penelitian  ketiga  yang  cukup  penting  berhubungan  dengan  pengungkapan lingkungkan adalah kajian yang dilakukan oleh Hughes et al . meneliti tentang hubungan antara pengungkapan lingkungan ( enviromental disclosures ) yang termuat dalam laporan keuangan tahun 1992 dari 20 perusahaan di AS yang dipublikasi oleh majalah Fortune. Kedua  puluh  perusahaan  tersebut  terdiri  dari  10  perusahaan  yang  terkemuka  dalam masalah  lingkungan  ( leader  in  enviromental )  dan  perusahaan  yang  tertinggal  dalam pengungkapan lingkungan ( laggard in enviromental performance ).
Kemudian diperbandingkan antara kedua kelompok perusahaan tersebut untuk melihat  apakah  ada  hubungan  antara  pengungkapan  lingkungan  dengan  kinerja lingkungan  korporasi.  Hughes et  al. menunjukkan  bahwa  korporasi  yang  tergolong laggard secara  signifikan  lebih  besar  hubungannya  dengan  pengungkapan  wajib ( mandatory disclosure ) dibandingkan dengan perusahaan yang leader . Namun perbedaan kedua kelompok perusahan ini kecil dalam hal pengungkapan secara sukarela (Hughes et al., 2000: 153-155).
Dengan  demikian,  kedua  kelompok  perusahaan  tersebut  masih  harus  menata ulang basis pengungkapan lingkungan, karena perusahaan yang leader justru kinerja dari sisi lingkungan tidak berbeda jauh dibandingkan dengan perusahan yang tertinggal dalam pengelolaan lingkungan.
Penelitian keempat, dilakukan oleh Fonad K. Alnajjar (2000: 163-200) atas 500 perusahaan di Amerika Serikat dengan fokus kajian pada pola pengungkapan tanggung jawab  sosial  perusahaan  ( social  responsibility  disclosures -SRD).  Metoda  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  Alnajjar  adalah content  analysis untuk  mengukur pengungkapan secara monetari, kuantitatif dan naratif pada area komunitas, sumber daya manusia, lingkungan dan keamanan produk. Alnajjar juga melakukan pengujian hubungan (korelasi) antara sejumlah karakteristik perusahaan dan area serta tipe SRD.
Hasilnya  adalah total  SRD  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  ukuran perusahaan,  ROA  dan  jenis industri  yang  bergerak  di  bidang  makanan,  minuman  dan tembakau .  SSRD  juga  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh  area  pengungkapan  seperti community involvement, perlindungan lingkungan, sumber daya manusia dan keamanan produk (produksi). Demikian pula dengan tipe pengungkapan seperti monetari, kuantitatif dan narative sangat signifikan terhadap tipe SRD.
Bambang Sudaryono
Penelitian kelima oleh ewley dan Lie (2000: 200-226) atas laporan keuangan perusahaan manufaktur di Kanada tahun 1993. Variabel yang diuji adalah berbagai faktor yang terkait dengan pengungkapan lingkungan seperti ketaatan terhadap standar polusi, politik eksposur, data pelanggaran lingkungan, auditor independen, dan ROA.
Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa voluntary  dislosure dapat  dijelaskan oleh pengungkapan perusahaan secara umum dan informasi lingkungan dan seksi laporan keuangan. Tekanan media massa, peraturan lingkungan (polusi) yang ketat dan ekposur politik mempengaruhi pengungkapan secara umum.
Penelitian keenam dari Herbert G. Hunt III dan D. Jacque Grinnell (2004: 101- 120) lebih banyak merupakan penelitian eksplorasi atas sikap investor dalam melakukan valuasi  ( valuation  model )  atas  kinerja  perusahaan  yang  dikaitkan  dengan  aspek lingkungan.  Hasilnya  bahwa  informasi  atau  pengungkapan  lingkungan  merupakan informasi  yang  belum  reliabel  bagi  investor  dalam  melakukan  valuasi  terhadap perusahaan.
Penelitian  terakhir  yang  dijadikan  acuan  teoritis  dalam  penelitian  ini  ialah penelitian W. Darrel Walden dan A.J. Stagliano (2004: 137-165) yang menggali berbagai tema  dengan  pengungkapan  lingkungan  yang  digunakan  manajemen  dalam mengkomunikasikannya  pada  laporan  keuangan  dan  laporan  non-keuangan.  Juga dilakukan  eksplorasi  hubungan  antara  tema-tema  pengungkapan  dengan  kinerja lingkungan.
Temuannya  atas  53  perusahaan  AS  pada  empat  kelompok  industri  utama memperlihatkan hasil bahwa pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan berisi informasi yang memfokuskan pada sisi pengeluaran ( expenditures ) dan kontigensi.  Pengungkapan  lingkungan  dalam  laporan  non-keuangan,  umumnya  berisi informasi  tentang  pengurangan  polusi  pabrik  dan  data  tentang  lingkungan.  Tingginya kualitas pengungkapan lingkungan berhubungan dengan enviromental expenditures dan kontigensi linkungan. Sementara informasi tentang polusi dan aspek lingkungan lainnya lebih  rendah  bobotnya.  Hasil  penelitian  Walden  dan  Stagliano  yang  terpenting  adalah mendukung  proposisi  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  bahwa  hubungan  antara pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan adalah relatif lemah.
Tabel 2.
Perbandingan Pengungkapan Wajib dan Sukarela berdasarkan PSAK dan Bapepam
Tabel 3.
Perbandingan Pengungkapan Lingkungan dari PBB dan Wiseman Index
Penelitian kelima oleh ewley dan Lie (2000: 200-226) atas laporan keuangan perusahaan manufaktur di Kanada tahun 1993. Variabel yang diuji adalah berbagai faktor yang terkait dengan pengungkapan lingkungan seperti ketaatan terhadap standar polusi, politik eksposur, data pelanggaran lingkungan, auditor independen, dan ROA.

## 2.6. Kerangka Pemikiran  dan Hipotesis
Berbagai  kajian  dan  hasil  penelitian  tentang  pengungkapan  lingkungan umumnya  berdasarkan  teori  legitimasi.  Teori  ini  melahirkan  konsep  tentang  tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk tanggung jawab dalam masalah lingkungan. Sementara teori tentang pengungkapan perusahaan umumnya bersumber dari teori keagenan.
Selain itu, yang menonjol dari kajian dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan terkait erat dengan kesediaan perusahaan dalam memberikan atau  menyajikan  tentang  pengungkapan  sukarela  dalam  laporan  tahunannya.  Sebagai contoh,  teori  legitimasi  dipakai  untuk  menjelaskan voluntary  enviromental  disclosure, sehingga  jika  terjadi  kesenjangan  legitimasi  perusahaan  yang  diakibatkan  oleh pemberitaan  media  massa  yang  menjadikan  perusahaan  sebagai  target  berita  tentang kerusakan lingkungan, maka pengungkapan lingkungan (termasuk pengungkapan sosial) dipakai sebagai senjata atau tameng perusahaan dalam menghadapi tekakan publik (media massa dan organisasi-organisasi LSM).
Namun  ada  pula  penelitian  yang  melihat  kenyataan  adanya  perusahaan  yang mengabaikan  masalah  lingkungan  lebih  fokus  pada  pengungkapan  wajib  ( mandatory disclosure ) dibandingkan dengan perusahaan yang peduli dengan masalah lingkungan.
Sehingga  secara  konseptual  berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  digambarkan skema sebagai berikut.
Bambang Sudaryono
Legitimate Theory Social Disclosur
e
Mandatory
Disclosur
e
omental
e
oluntary
e
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Pada Gambar 1. diperlihatkan bahwa pengungkapan perusahaan bersumber dari dua basis teori utama yaitu teori legitimasi dan teori keagenan. Pengungkapan perusahaan sebenarnya secara umum terdiri dari pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Dalam  perkembangannya  pengungkapan  sosial  merupakan  unsur  dari  pengungkapan korporasi.
Dengan adanya dampak teknologi yang menimbulkan kerusakan ata ekosistem dan  kesehatan  masyarakat,  muncul  tuntutan  atas  pengungkapan  lingkungan  yang kemudian disejajarkan dengan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Bahkan pengungkapan sukarela oleh sebagian pakar dinilai memberikan kontribusi yang besar atas ketersediaan penyajian pengungkapan lingkungan.
Dengan  demikian,  model  konseptual  dan  model  hipotesis  secara  skematis dituangkan dalam Gambar 2. dan Gambar 3. berikut ini.
Gambar 2. Model Konseptual
Gambar 3. Model Hipotesis
Hipotesis   :  Pengungkapan  wajib  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  publik  di  BEJ  pada 1 tahun 2000 memiliki pengaruh yang signfikan atas ketersediaan informasi tentang lingkungan hidup.
Hipotesis  :  Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan publik di BEJ pada
2 tahun 2000 memiliki pengaruh yang signfikan atas ketersediaan informasi tentang lingkungan hidup.
Hipotesis   :  Perusahaan  yang  memuat  pengungkapan  sukarela  lebih  informatif  atas 3 pengungkapan  lingkungan  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  hanya memuat  pengungkapan  wajib  dalam  laporan  keuangan  pada  perusahaan publik di BEJ pada tahun 2000.

## 3. Metodologi Penelitian
3.1. Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel tidak bebas dan varabel bebas:
1. Untuk variabel tidak bebas yaitu perusahaan publik yang tercatat di BEJ tahun 2000.  Klasifikasi  perusahaan  terdiri  dua  macam  yaitu  perusahaan  publik  yang menyediakan  informasi  lingkungan  diberi  skor  angka  1  dan  peusahaan  publik yang tidak menyediakan informasi lingkungan diberi angka 0.
2. Pengungkapan wajib diukur secara operasional atas kelengkapan yang terdiri dari informasi umum tentang perusahaan, laporan manajemen, ikhitisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan oleh manajemen serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
3. Pengungkapan  sukarela  secara  operasional  diukur  dari  penyajian  informasi tentang  proforma  laba  bersih,  proforma  laba  (rugi),  proforma penjualan/pendapatan  bersih,  dan  informasi  lainnya  seperti good  corporate governance dan sumber daya manusia.
Bambang Sudaryono

## 3.2. Kriteria Pengambilan Sampel
Satuan  analisis  ( units  of  analysis  and  observation )  adalah  kepada  siapa kesimpulan diberlakukan, sedangkan satuan pengamatan adalah dari siapa data diperoleh. Satuan  analisis  ( unit  of  analysis )  adalah  populasi  perusahaan-perusahaan  publik  BEJ paling aktip selama kurun waktu 2000.  Sedangkan satuan pengamatan yang dipilih adalah pengungkapan wajib, pengungkapan sukarela dan informasi tentang lingkungan.
Kriteria yang harus dipenuhi anggota satuan analisis pengamatan untuk dipilih sebagai sampel akhir adalah sebagai berikut:
(1). Saham  perusahaan  publik  yang  tercatat  di  BEJ  haruslah  yang  paling  aktip ditransaksikan  dan sudah tercatat di BEJ sejak tahun 2000.
(2). Data  laporan  keuangan  satuan  pengamatan  harus  bersumber  dari  laporan keuangan yang telah diaudit KAP yang diakui BAPEPAM.
(3). Saham-saham perusahaan sampel tidak dalam status “ delisted” atau “suspended”
selama periode pengamatan.

## 3.3. Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari  :  gambaran  umum  perkembangan  perusahaan,  laporan  manajemen,  ikhitisar  data keuangan penting, analisis dan pembahasan serta laporan keuangan.
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan adalah metode dokumentasi  kepustakaan  baik  berupa  jurnal, directory, compact  disk ,  data  base BAPEPAM, maupun sumber lain seperti harian.

## 3.4. Metoda Analisa Data
Untuk  pengujian  model  hipotesis  digunakan  analisis  diskriminan,  dengan pertimbangan:
· Adanya variabel dependen dalam skala nominal (kategorikal) yaitu tiga jenis jasa yang berbeda dan variabel independen dalam skala sekurang-kurangnya interval (metrik). Jumlah kelompok (group) variabel dependen (kategorikal) boleh lebih dari dua yang bersifat mutually exclusive dan exhaustive . Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi seperti:
· Independen  variabel  mempunyai  dsitribusi  normal  dan  struktur  (matrik) covariance (kovarians) dan dispersi tidak diketahui tetapi sama. Matrik kovarian yang tidak sama berdampak negatif pada proses klasifikasi.
§ Tidak terdapat multikolinearitas
§ Semua hubungan yang ada linear
§ Tidak terdapat outlier .
· Untuk menghitung signifikansi digunakan rumus Z-scores sebagai berikut:
di, mana
Z   =   Z skor diskriminan atas fungsi diskriminan j terhadap objek k. jk a =   Intersep
W   =   koefisien diskriminan variabel bebas i. i X   =   Variabel bebas i untuk objek k. jk
Selanjutnya untuk melakukan penilaian ketepatan prediksi akurasi kelompok digunakan cutting score dengan rumus:
Keterangan:
Z =   Nilai cutting score kritis untuk kelompok ukuran tidak sama CU N =   Jumlah kelompok enviromental .
A N =   Jumlah kelompok non- enviromental . B Z = Centroid kelompok enviromental . A Z = Centroid kelompok non- enviromental .
B
Perhitungan  pengujian  hipotesis  dengan  analisis  diskriminan  dengan menggunakan paket program SPSS versi yang terakhir.

## Bambang Sudaryono

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian mencakup gambaran mengenai perusahaan yang masuk dalam objek penelitian dengan memperhatikan ketersediaan informasi tentang lingkungan yang diungkapkan  oleh  perusahaan  secara  tertulis  dalam  laporan  tahunannya.  Selanjutnya berdasarkan data secara acak dari 68 perusahaan yang dipilih dilakukan analisis deskriptif maupun  pengujian  hipotesis  atas  model  penelitian  yang  digunakan.  Umumnya pengungkapan informasi tentang lingkungan termuat dalam bagian pengungkapan wajib pada bagian umum dan bagian laporan manajemen atau disertakan setelah bagian laporan keuangan.

## 4.1. Analisis Deskriptif
Pada rata-rata pengungkapan wajib mendapat nilai 4.28 dan standar deviasi 0.77 untuk kategori ketersediaan informasi lingkungan (Tabel 4.2.). Angka rata-rata dan standar deviasi ini memberikan pengertian bahwa secara umum, perusahan publik yang menjadi sampel penelitian memenuhi lima kriteria pengungkapan wajib yang terdiri dari informasi umum tentang perusahaan, laporan manajemen, ikhitisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan oleh manajemen serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.  Pada  sisi  lain,  memberikan  gambaran  bahwa  sekurang-kurangnya, perusahaan  publik  yang  menjadi  sampel  penelitian  memenuhi  empat  kriteria pengungkapan  wajib,  yang  dalam  penelitian  ini  mendapat  frekuensi  trtinggi  hingga
terrendah adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, ikhtisar data keuangan penting, serta analisis dan pembahasan oleh manajemen. Sehingga menjadi jelas bahwa pengungkapan wajib yang paling sedikit disampaikan kepada publik (investor, regulator, kreditor dan stakeholder lainnya) adalah laporan manajemen serta analisis dan pembahasan oleh manajemen.
Tabel 4.
Rata-rata dan Standar Deviasi Variabel Independen dengan Informasi Lingkungan/Non-
lingkungan
Pada rata-rata pengungkapan wajib untuk kategori ketidaktersediaan informasi lingkungan (Tabel 4.) mendapat nilai rata-rata 3.83 dengan standar deviasi .94. Angka rata- rata dan standar deviasi ini memberikan pengertian bahwa umumnya perusahaan publik yang  memenuhi  lima  kriteria  pengungkapan  wajib,  dan  paling  kurang  memenuhi  tiga kriteria  pengungkapan  yaitu  laporan  keuangan  auditan,  informasi  umum  tentang perusahaan dan ikhtisar data keuangan penting.
Untuk rata-rata pengungkapan sukarela pada kategori ketersediaan informasi lingkungan  (Tabel  4.)  mendapat  nilai  rata-rata  =  3.68  dan  standar  deviasi  =  1.57, memberikan  informasi  bahwa  dari  enam  kriteria  pengungkapan  sukarela,  perusahaan- perusahaan  publik  yang  “concern”  terhadap  lingkungan  hidup  menyajikan  informasi tentang  proforma  laba  bersih,  proforma  laba  (rugi),  proforma  penjualan/pendapatan bersih,  dan  infromasi  lainnya  seperti good  corporate  governance dan  sumber  daya manusia.  Sekurang-kurangnya  perusahaan-perusahaan  publik  tersebut  menyajikan informasi  pengungkapan  sukarela  mengenai  proforma  laba  bersih  dan  proforma  laba (rugi).
Untuk  rata-rata  pengungkapan  sukarela  pada  kategori  ketidatersdeiaan informasi  linkungan  (Tabel  4.)  mendapat  nilai  3.08  dengan  standar  deviasi  1.25, memberikan  informasi  bahwa  sebanyak-banyaknya  perusahaan  hanya  memberikan informasi  mengenai  proforma  laba  bersih,  proforma  laba  (rugi),  proforma penjualan/pendapatan bersih, dan informasi tambahan lainnya.

## 4.2. Pengujian Hipotesis

## 4.2.1. Pengujian Hipotesis pertama  dan  kedua
Rumusan hipotesis pertama dan kedua dinyatakan sebagai berikut:
Hipotesis   :  Pengungkapan  wajib  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  publik  di  BEJ  pada
1 tahun 2000 memiliki pengaruh yang signfikan atas ketersediaan informasi tentang lingkungan hidup.
Hipotesis  : Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan publik di BEJ pada 2 tahun  2000  memiliki  pengaruh  yang  signfikan  atas  ketersediaan  informasi tentang lingkungan hidup.
Pengujian  secara  univariat  atas  variabel  mandatori  memperoleh  nilai  Wilks' lambda = 0.936 dan F = 4.535, yang signifikan karena nilai p yang diperoleh = 0.037. hitung Pengertian kriteria nilai Wilks' lambda yang baik adalah semakin kecil dari angka satu semakin baik, sedangkan nilai F semakin lebih besar dari angka 1 semakin baik atau hitung diperbandingkan  dengan  nilai  F .  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  secara  rata-rata tabel pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan publik dalam sampel penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan secara individual.
Hasil  yang  serupa  dengan  pengungkapan  sukarela  memperoleh  nilai  Wilks' lambda = 0.955 dan F = 3.101, yang signifikan karena nilai p yang diperoleh = 0.083. hitung Dengan  kata  lain  bahwa  secara  rata-rata  pengungkapan  sukarela  yang  dilakukan  oleh perusahaan publik dalam sampel penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan secara individual.
Tabel 5.
Uji Signifikansi secara Univariat Variabel Pengungkapan Wajib dan Sukarela terhadap Kelompok Perusahaan Publik
Dengan  demikian,  hasil  pengujian  secara  univariate  adalah  bahwa  terdapat perbedaan rata-rata pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela terhadap ketersedian informasi lingkungan secara signifikan pada perusahaan publik yang diteliti.
Sehingga hasil pengujian hipotesis pertama dan kedua mendukung pernyataan dari  Savage,  Casaldo  dan  Rowlands  (2000:  45-81)  serta  Kathryn  Bewley  dan Yue  Lie (2000: 200-226) bahwa mandatory disclosure dan voluntary dislosure dapat dijelaskan oleh pengungkapan perusahaan secara umum dan informasi lingkungan.

## 4.2.2. Pengujian hipotesis  ketiga
Rumusan hipotesis ketiga dinyatakan sebagai berikut:
Hipotesis :  Perusahaan  yang  memuat  pengungkapan  sukarela  lebih  informatif  atas 3 pengungkapan  lingkungan  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  hanya memuat  pengungkapan  wajib  dalam  laporan  keuangan  pada  perusahaan publik di BEJ pada tahun 2000.
Pada Tabel 6.  disajikan hasil perhitungan Chi-square = 4.353 dengan nilai signifikansi = 0.037.  Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  nyata  antara  kelompok
Bambang Sudaryono
perusahaan  yang  menyajikan  informasi  lingungan  dengan  yang  tidak  menyajikan informasi tentang lingkungan.
Tabel 6. Fungsi Diskriminan Kanonikal
Koefisien korelasi kanonikal dalam Tabel 6. pada fungsi pertama sebesar 0.254 adalah korelasi antara variabel independen dengan fungsi diskriminan. Korelasi kanonikal
2 yang dikuadratkan untuk fungsi pertama menjadi = (0.254)  = 0.064. Pengertiannya bahwa 6%  dari  informasi  lingkungan  dijelaskan  oleh mandatory  disclosure dan voluntary disclosure .
Nilai  loading  dalam  struktur  matrik  (Tabel  8.)  digunakan  untuk meninterpretasikan kekuatan diskriminasi secara umum. Nilai loading yang lebih besar dari 0.30 dipandang penting. Dalam tabel tersebut, mandatory disclosure dan voluntary disclosure mendapat  nilai  lebih  besar  dari  0.30  yaitu  0.949.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  baik mandatory  disclosure maupun voluntary  disclosure memiliki  kekuatan diskriminasi yang signifikan terhadap ketersediaan informasi lingkungan.
Tabel 7.
Koefisien Fungsi Diskriminan Kanonikal
Tabel 8. Struktur Matrik
Dari berbagai kriteria uji diskriminan yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa perusahaan  yang  memuat  pengungkapan  sukarela  lebih  informatif  atas  pengungkapan lingkungan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya memuat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pada perusahaan publik di BEJ pada tahun 2000 tidak terbukti, karena kecilnya kontribusi pengungkapan sukarela dibandingkan dengan pengungkapan wajib. Kecenderungan yang ada, justru sebaliknya bahwa semakin perusahaan memenuhi
JIPAK, Juli 2008
secara  lengkap  pengungkapan  wajib,  semakin  tersedia  informasi  tentang  lingkungan hidup.
Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian dari Patten (2000) memberikan hasil bahwa bahwa pengungkapan informasi baik sebagai   fungsi eksposur perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial/politik. Demikian pula dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hughes et  al. meneliti  tentang  hubungan  antara pengungkapan  lingkungan  ( enviromental  disclosures )  atas  perusahaan  yang  terkemuka dalam masalah lingkungan ( leader in enviromental ) dan perusahaan yang tertinggal dalam pengungkapan lingkungan ( laggard in enviromental performance ).
Selanjutnya  perlu  pula  diungkapkan  tentang  fungsi  diskriminan  dari  Fisher linear (Tabel 9.) digunakan persamaannya serupa dengan regresi yang ditulis sebagai:
Z =   -11.581 + 4.83 MD + 1.058 VD Score Non-Enviromental Z =   -14.577 +  5.36 MD + 1.307 VD
Score Enviromental

## Tabel 9.

## Classification Function Coefficients
Kelompok  centroid  digunakan  untuk  menginterpretasikan  hasil  fungsi diskriminansi secara menyeluruh (Tabel 10). Pada tabel ini ditunjukkan bahwa centroid untuk kelompok enviromental adalah 0.33 dan yang non-enviromental ialah 0.293. Rata- rata secara keseluruhan kedua kelompok ini adalah 0. Yang jika dihitung (0.33 x 32) + (- 0.293 x 36) = 0
Tabel 10.
Functions at Group Centroids Kategori Function 1 Non-Envromental -0.293 Environmental 0.33
Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means
Bambang Sudaryono

## 4.3. Penilaian Overall Fit
Untuk  menilai  akurasi  prediksi  dari  fungsi  diskriminan,  maka  dalam  proses klasifikasi dilakukan dengan cara memasukkan anggota pada ruang yang benar. Misalnya klasifikasi anggota nomor 5 pada kelompok enviromental tetapi seharusnya masuk dalam kategori  kelompok  non-envromental,  yang  berarti  telah  tejadi  kesalahan  klasifikasi diskriminasi.
Untuk  mendeteksi  terjadinya  kesalahan  tersebut  digunakan  cutting  scores dengan rumus:
Keterangan:
Z =   Nilai cutting score kritis untuk kelompok ukuran tidak sama CU
N =   Jumlah kelompok enviromental .
A
N =   Jumlah kelompok non- enviromental . B
Z = Centroid kelompok enviromental . A
Z = Centroid kelompok non- enviromental .
B
Hasilnya adalah (32*-.293) + (36*.33)/32 + 36 = 2.50/68 = 0.0368
Prosedur klasifikasi kelompok perusahaan publik :
1. Klasifikasi perusahaan publik yang menyajikan informasi lingkungan (kode
1) bila Z lebih besar dari 0.0368, score
2. Klasifikasi perusahaan publik yang tidak menyajikan informasi lingkungan (kode 0) bila Z lebih kecil dari 0.0368, score
Tingkat  akurasi  secara  keseluruhan  adalah  67.6%  yang  setelah  dikoreksi menjadi 66.2%. Tingkat akurasi yang lebih besar dari 50% dapat dipandang cukup baik, tentu saja semakin mendekati 100% tingkat akurasi semakin sempurna.
Sebagai  bahan  perbandingan  digunakan  cara  lain  yang proportional  chance criterion . Kriteria ini juga dipakai bila ukuran kelompok tidak sema dengan rumus sebagai berikut:
2 C  =   p  + (1-p) pro 2
Keterangan:
P =   proporsi kelompok enviromental 1-p =   proporsi kelompok non-enviromental
2 2
C =   (32/68)  + {1-(32/68)}  = 0.22 + 0.28 = 0.50 pro
JIPAK, Juli 2008
Akurasi klasifikasi 66.2% jauh lebih besar dari proportional chance criterion yang hanya 50%. Cara lain untuk mengukur akurasi klasifikasi aadlah dengan Press'Q dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
N = Ukuran total sampel
N = Jumlah observasi yang terklasifikasi secara benar.
K = Jumlah kelompok
2 Press's Q = (68-(66*2)} /68 (2-1) =61.13.
Dengan  demikian,  akurasi  klasifika  66.2%  jauh  lebih  besar  dari  Press's  Q seebsar 61%. Dengan membandingkan beberapa cara akurasi dsikriminan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih jauh lebih besar klasifikasi dengan fungsi diskriminan sehingga dapat dikatakan akurat.
Tabel 11.
Akurasi Klasifikasi Keanggotan dalam Kelompok
Tabel 12.
Perbandingan Rata-rata Menurut Kelompok dan Korelasi Kanonikal
Bambang Sudaryono

## 4.4. Pembahasan
Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengungkapan wajib ( mandatory disclosure - MD) pada perusahaan publik yang tercatat di BEJ tahun 2000. Dalam  kajian  deskriptif  terlihat  pada  pengungkapan  wajib  sebanyak  81%  unsur-unsur pengungkapan  dipenuhi  oleh  68  perusahaan  publik  yang  dipilih  secara  acak.  Dengan memperhatikan  nilai  rata-rata  dan  smpangan  baku  (standar  deviasi),  maka  unsur pengungkapan wajib yang paling jarang disertakan dalam laporan tahunan adalah laporan manajemen serta analisis dan pembahasan oleh manajemen.
Tujuan  kedua  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  pengungkapan  sukarela ( voluntary  disclosure -  VD)  pada  perusahaan  publik  yang  menjadi  sampel  penelitian. Unsur pengungkapan sukarela yang paling menonjol yang dilaporkan adalah proforma laba bersih dan proforma laba (rugi).
Pencapaian atau hasil kedua tujuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa hakekat  laporan  tahunan  masih  bersifat  konservatif  yang  berorientasi  pada  pencatatan aktivitas perusahaan dari sisi monetari. Aktivitas perusahaan yang diangap sulit dikonversi ke  aspek  monetari  umumnya  tidak  dilakukan  oleh  perusahaan,  sekalipun  hal  tersebut bersifat wajib.
Kemampuan perusahaan untuk mengungkapkan laporan tidak hanya dari sisi monetari  (akuntansi  dan  keuangan)  sebenarnya  menjadi  keharusan  bagi  perusahaan publik.  Berbagai  literatur  mengenai  hal  tersebut  mengemukakan  secara  gambalang. Konsep mengenai valuasi korporasi ( corporate valuation ), kinerja korporasi ( corporate performance ),  dan balance  scorecard ,  misalnya,  memberikan  indikasi  bahwa  berbagai stakeholder (kreditor, investor, regulator, dan seterusnya) memerlukan laporan tahunan korporasi yang kridebel.
Laporan tahunan korporasi sebaiknya tidak hanya memberikan atau menyajikan data  keuangan  yang  “on-balanced  sheet”  semata.  Berbagai  aspek off-balanced  sheet menjadi informasi tambahan penting bagi stakeholder baik bertujuan untuk memberikan penilaian maupun dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya dari tiga pengujian hipotesis, maka hanya hipotesis pertama dan kedua yang diterima. Hipotesis yang ketiga sekalipun secara kovarian kelompok terjadi perbedaan  yang  signifikan  antara  perusahaan  yang  menyajikan  informasi  tentang lingkungan  dan  perusahaan  yang  tidak  menyajikan  informasi  tentang  lingkungan,  tapi pernyataan dalam hipotesis ketiga menekankan bahwa perusahaan yang memperhatikan pengungkapan sukarela lebih informatif tentang lingkungan tidak terbukti. Penilaian ini berdasarkan fungsi diskriminan kanonikal dari pengungkapan sukarela yang lebih kecil (0.565)  dibandingkan  dengan  fungsi  diskriminan  kanonikal  pengungkapan  wajib  yang lebih besar (0.737).
Hasil ini berbeda secara tajam dengan berbagai penelitian yang dirujuk dalam kajian  ini  seperti  penelitian  yang  dikemukakan  oleh  Savage,  Casaldo  dan  Rowlands (2000); Kathryn Bewley dan Yue Lie (2000: 200-226); Patten (2000); serta Hughes et al. (2000)  yang  pada  intinya  mengungkapkan  semacam  tesis  bahwa voluntary  dislosure mampu menjelaskan pengungkapan perusahaan secara umum dan informasi lingkungan.
Kondisi yang sebaliknya terlihat pada perusahaan publik yang menjadi sampel penelitian ini, yaitu semakin lengkap unsur-unsur dalam pengungkapan wajib disajikan dalam laporan tahunan maka semakin informatif penyajian data tentang lingkungan hidup yang disajikan oleh perusahaan. Sebaliknya, semakin sedikit unsur pengungkapan wajib yang disajikan dalam laporan tahunan maka semakin sulit mendapatkan informasi atas sajian data tentang lingkungan hidup.

## 5. Simpulan, Saran, dan Rekomendasi
5.1. Simpulan
Hasil  pengujian  secara  univariat  adalah  terdapat  perbedaan  rata-rata pengungkapan  wajib  dan  pengungkapan  sukarela  terhadap  ketersediaan  informasi lingkungan secara signifikan pada perusahaan publik yang diteliti. Dari berbagai kriteria uji  diskriminan  yang  dilakukan  dapat  dinyatakan  bahwa  perusahaan  yang  memuat pengungkapan  sukarela  lebih  informatif  atas  pengungkapan  lingkungan  dibandingkan dengan  perusahaan  yang  hanya  memuat  pengungkapan  wajib  dalam  laporan  keuangan pada perusahaan publik di BEJ pada tahun 2000 tidak terbukti, karena kecilnya kontribusi pengungkapan sukarela dibandingkan dengan pengungkapan wajib. Kecenderungan yang ada,  justru  sebaliknya  bahwa  semakin  perusahaan  memenuhi  secara  lengkap pengungkapan wajib, semakin tersedia informasi tentang lingkungan hidup.
Sehingga penelitian ini menghasilkan sebuah proposisi bahwa semakin lengkap unsur-unsur dalam pengungkapan wajib disajikan dalam laporan tahunan maka semakin informatif  penyajian  data  tentang  lingkungan  hidup  yang  disajikan  oleh  perusahaan. Sebaliknya,  semakin  sedikit  unsur  pengungkapan  wajib  yang  disajikan  dalam  laporan tahunan maka semakin sulit mendapatkan infromasi atas sajian data tentang lingkungan hidup.

## 5.2. Saran
Sebaiknya  perusahaan  meningkatkan  kemampuan  untuk  mengungkapkan laporan tidak hanya dari sisi monetari (akuntansi dan keuangan) semata karena berbagai stakeholder memerlukan  laporan  tahunan  korporasi  yang  kredibel.  Pada  sisi  lainnya laporan tahunan korporasi menyajikan data keuangan yang “on-balanced sheet” maupun yang off-balanced sheet sebagai informasi yang utuh dan komprehensif bagi stakeholder dalam memberikan penilaian maupun dalam pengambilan keputusan.

## 5.3. Rekomendasi
Penelitian  ini  masih  sederhana  dalam  menelaah  tentang  faktor-faktor  atau variabel-variabel yang menjadi prediktor atas ketersediaan informasi lingkungan. Untuk penelitian berikutnya variabel-variabel seperti ukuran perusahaan, ROA dan jenis industri serta auditor independen dapat dipertimbangkan sebagai prediktor yang juga menentukan terhadap penyajian informasi tentang tingginya kualitas pengungkapan lingkungan dapat diungkapkan dengan lebih lugas.

## DAFTAR PUSTAKA
Alnajjar, Fouad., 2000 . “Determinnts of Social Responsibility Disclosures of U.S. Fortune 500 Firms: An Application of Content Analysis.” dalam Martin Freedman dan Bikki Jaggi (Eds). Advances in Enviromental Accounting and Management, Vol. 1. Amsterdam: JAI: An Imprint of Elseiver Science.
Bambang Sudaryono
Bewley, Kathryn dan Yiu Li, 2000 . “Disclosure of Enviromental Information By Canadian Manufacturing  Companies:  A  Voluntary  Disclosure  Perspective.” dalam  Martin Freedman dan Bikki Jaggi (Eds). Advances in Enviromental Accounting and Management, Vol. 1. Amsterdam: JAI: An Imprint of Elseiver Science.
Darsono, Valentinus, 1995. Pengantar Ilmu Lingkungan, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Dixon, John A dan Maynard M. Hufschmidt, 1993. Teknik Penilaian Ekonomi terhadap Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Goldin  Ian  dan  L.  Alan  Winters,  1994. The  Economics  of  Sustainable  Development , Melbourne: Cambridge University Press.
Gray, Rob dam Jan Bebbington, 2002. Accounting for the Environment , 2nd, London: Sage Publications.
Hughes,  Susan  B.,  James  F.  Sander  dan  Joanna  C.  Reier,  2000. “Do  Enviromental Disclosures  in  US  Annual  Reports  Differ  by  Enviromental  Performance?” dalam  Martin  Freedman  dan  Bikki  Jaggi  (Eds). Advances  in  Enviromental Accounting and Management , Vol. 1., Amsterdam: JAI: An Imprint of Elseiver Science.
Hunt III, Herbet G. dan Jacque Grinnell., 2004 . “Financial Analysts' Views of The Value of Enviromental  Information.” dalam  Martin  Freedman  dan  Bikki  Jaggi  (Eds). Advances in Enviromental Accounting and Management, Vol. 2., Amsterdam: JAI: An Imprint of Elseiver Science.
Institute  for  Economic  and  Financial  Research, Indonesian  Capital  Market  Directory , Jakarta, 2000.
Ikatan Akuntan  Indonesia,  1996. “ Profesi  Akuntan  Indonesia  Menuju  Milenium  Baru, Prosiding Konversi Nasional Akuntansi (KNA) Ke-3”, Jakarta, Penerbit Divisi Publikasi IAI
________, Kompartemen Akuntan Publik, 2001. “ Standar Profesional Akuntan Publik, Per 1 Januari 2001”, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
________, 2002. “ Standar  Akuntansi Keuangan”, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
________, 2004. “ Standar  Akuntansi Keuangan”, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
________ ,  2001. “ Standar  Profesional  Akuntan  Publik” , Jakarta:  Penerbit  Salemba Empat.
Pearce, David W dan R. Kerry Turner, 1990 . Economics of Natural Resources and The Enviroment , Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Patten,  Dennis  M.,  2000 .  “Changing  Superfund  Disclosure  and  Its  Relation  to  the Provision  of  other  Enviromental  Information.” dalam  Martin  Freedman  dan Bikki Jaggi (Eds). Advances in Enviromental Accounting and Management, Vol. 1. page 101-121, Amsterdam: JAI: An Imprint of Elseiver Science.
Walden,  W.  Darrel  dan  A.J.  Stagliano.,  2004 .  “An  Assessment  of  the  Quality  of Enviromental  Disclosure  Themes.” dalam  Martin  Freedman  dan  Bikki  Jaggi (Eds).  Advances  in  Enviromental  Accounting  and  Management,  Vol.  2., Amsterdam: JAI: An Imprint of Elseiver Science.