## KAJIAN HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN TIGA NEGARA ANGGOTA ASEAN BERDASARKAN THE ASEAN REGIONAL GUIDELINES ON COMPETITION POLICY
STUDY OF HARMONIZATION OF COMPETITION LAWS OF THREE ASEAN MEMBER COUNTRIES BASED ON THE ASEAN REGIONAL GUIDELINES ON COMPETITION POLICY
Abdul Muthalib Tahar Universitas Bandar Lampung abdul.muthalib@fh.unila.ac.id
S. Endang Prasetyawati Universitas Bandar Lampung Endang.dosenubl@gmail.com

## Abstrak
Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan salah satu pilar dari dua pilar lainnya yang dihasilkan  oleh  KTT  ASEAN  pada  Oktober  2003  di  Bali.  Pada  KTT  ASEAN  ke-12  para pemimpin  menguatkan  komitmen  untuk  mempercepat  pembentukan  Komunitas  ASEAN  pada tahun  2015  agar  sejalan  dengan  Visi  ASEAN  2020  dan  Bali  Concord  II,    dan  sekaligus menandatangani Cebu  Declaration  on  Acceleration  of  the  Establishment  of  an  ASEAN Community  by 2015.  Untuk  mewujudkan  pembentukan  KEA  perlu  menyusun  suatu  cetak  biru ( blueprint )  atau  disebut  Deklarasi  Cetak  Biru  Komunitas  Ekonomi  ASEAN.  Terdapat  empat karakteristik  dalam  Blueprint,  di  mana  karakteristik  kedua  dalam  Cetak  Biru  KEA,  yaitu menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi di bidang ekonomi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Guna merealisasikan hal tersebut Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang  Kebijakan  Persaingan  Usaha  yang  pada  tahun  2010  pedoman  ini  berhasil  dirumuskan dan  dinamakan Regional  Guidelines  on  Competition  Policy ( Regional  Guidelines ).  Dengan adanya Regional  Guidelines ini  maka  Negara-negara  anggota  ASEAN  harus  menyesuaikan perundang-undangan  persaingan  nasionalnya.  Dari  tiga  negara  anggota  ASEAN  yang  diteliti (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) berdasarkan indikator dalam penyusunan undang-undang persaingan,  untuk  Indonesia  masih  ada  enam  indikator  yang  belum  sesuai  (harmonis), sedangkan  untuk  Malaysia  dan  Singapura  masing-masing  masih  ada  dua  indikator  yang  belum sesuai (harmonis). Dalam penulisan  ini  digunakan  metode  hukum  normatif  dengan pendekatan yuridis  normatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  analitis  dan  studi  komparasi.  Penelitian  ini menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs-situs internet.
Kata Kunci: Blueprint , Regional Guidelines , Undang-Undang Persaingan.

## Abstract
The ASEAN Economic Community is one of the two pillars produced by the ASEAN Summit in October 2003 in Bali. At the meeting the leaders strengthened their commitment to accelerate the formation of the ASEAN Community in 2015 to be in line with the Vision of the ASEAN 2020 and  Bali  Concord  II,  and  at  the  same  time  sign  the  Cebu  Declaration  on  Acceleration  of  the Establishment  of  an  ASEAN  Community  by  2015.  To  realize  the  establishment  of  KEA  it  is necessary  to  arrange  a  blueprint  or  called  the  ASEAN  Economic  Community  Blueprint Declaration. There are four characteristics in Blueprint, where the second characteristic in the
Volume  2  Nomor  1,  Januari-Juni  2018:  hlm.  1-20.  Magister Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
KEA Blueprint, namely creating ASEAN as a region that is highly competitive in the economic field  (Competitive  Economic  Zone).  To  realize  this,  the  Blueprint  stipulates  the  provisions  on the Business Competition Policy  which in 2010 this guideline was successfully formulated and named  the  Regional  Guidelines  on  Competition  Policy  (Regional  Guidelines).  With  the existence  of  these  Regional  Guidelines,  ASEAN  member  countries  must  adjust  national competition  legislation.  Of  the  three  ASEAN  member  countries  studied  (Indonesia,  Malaysia and Singapore) based on indicators in the preparation of competition laws, for Indonesia there are  still  six  indicators  that  are  not  yet  harmonious,  while  for  Malaysia  and  Singapore  each  of them still has two indicators. not appropriate (harmonious). In this writing the normative legal method  is  used  with  a  normative  juridical  approach  with  descriptive  analytical  research  and comparative studies. This study uses data sources from literature, articles and internet sites.
Keywords: Blueprint, Regional Guidelines, Competition Law.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Abdul  Muthalib  Tahar,  S.  Endang  Prasetyawati,  “Kajian Harmonisasi  Hukum  Persaingan  Tiga  Negara  Anggota  Asean  Berdasarkan the  Asean  Regional Guidelines on Competition Policy”, Jurnal Cepalo , 2 (1), (2018): 1-20
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1758

## A. Pendahuluan
Pada  tanggal  5  sampai  8  Agustus  di  Bangkok,  berlangsung  pertemuan  antarmenteri  luar negeri  dari  lima  negara,  yakni  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Filipina,  serta  tuan  rumah Thailand.  Pada  akhir  pertemuan  tepatnya  di  tanggal  8  Agustus  1967  para  menteri  luar  negeri tersebut  dari  kelima  negara  tersebut  menandatangani  suatu  deklarasi  yang  dikenal  sebagai Deklarasi  Bangkok (Bangkok  Declaration) .  Deklarasi  tersebut  merupakan  wujud  persetujuan kesatuan  tekad  dari  kelima  negara  tersebut  untuk  membentuk  suatu  organisasi  kerja  sama regional  yang  disebut Association  of  South  East  Asian  Nations (ASEAN).  Tujuan  ASEAN didirikan  sesuai  Deklarasi  Bangkok  adalah:  (i)  percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  kemajuan sosial  dan  perkembangan  kebudayaan  di  kawasan  Asia Tenggara;  (ii)  meningkatkan  stabilisasi dan  perdamaian  regional  di  Asia  Tenggara.  (iii)  mendorong  kerjasama  yang  aktif  dan  saling membantu  di  negara-negara  anggota  baik  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya,  teknik, maupun  ilmu  pengetahuan  dan  administrasi;  (iv)  memberikan  bantuan  satu  sama  laindalam bentuk  fasilitas-fasilitas  latihan  serta  penelitian;  (v)  menciptakan  kerjasama  yang  lebih  besar dalam  bidang  pertanian,  industri,  perdagangan,  pengangkutan,  komunikasi  serta  usaha peningkatan  standar  kehidupan  rakyatnya;  (vi)  meningkatkan  studi-studi  tentang  masalah  Asia Tenggara; dan (vii) memelihara dan memajukan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi- organisasi regional dan internasional yang ada.
Berdasarkan  pada  7  (tujuh)  pasal  Deklarasi  Bangkok  itu,  jelas  menggambarkan  bahwa ASEAN adalah organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non politik dan non  militer,  dan  lebih  menekankan  kerjasama  di  bidang  ekonomi.  Deklarasi  Bangkok  ini kemudian  diganti  dengan  Piagam  Asean  ( Asean  Charter )  melalui  KTT  Asean  yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007. 1
1 Berdasarkan Asean  Chater tujuan  ASEAN  sebagai  berikut:  (i)  memelihara  dan  meningkatkan  perdamaian, keamanan,  dan  stabilitas  serta  lebih  memperkuat  nilai-nilai  yang  berorientasi  pada  perdamaian  di  kawasan;  (ii) meningkatkan  ketahanan  kawasan  dengan  memajukan  kerja  sama  politik,  keamanan,  ekonomi,  dan  sosial  budaya yang  lebih luas;  (iii)  mempertahankan  Asia  Tenggara  sebagai  Kawasan  Bebas  Senjata  Nuklir dan  bebas  dari  semua jenis senjata pemusnah massal lainnya; (iv) menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEA hidup damai dengan  dunia  secara  keseluruhan  di  lingkungan  yang  adil,  demokratis,  dan    harmonis;    (v)    menciptakan    pasar tunggal  dan  basis  produksi  yang  stabil,  makmur,  sangat  kompetitif,  dan  terintegrasi  secara    ekonomis    melalui fasilitasi  yang  efektif  untuk  perdagangan  dan  investasi,  yang  di  dalamnya  terdapat  arus  lalu  lintas  barang,  jasa-jasa dan  investasi  yang  bebas; terfasilitasinya  pergerakan  pelaku  usaha,  pekerja  profesional,  pekerja berbakat dan  buruh; dan  arus  modal  yang  lebih  bebas;  (vi)  mengurangi  kemiskinan  dan  mempersempit  kesenjangan  pembangunan  di ASEAN  melalui  bantuandankerjasamatimbalbalik;    (vii)    memperkuat    demokrasi,    meningkatkan    tata kepemerintahan  yang  baik  dan  aturan  hukum,  dan  memajukan  serta  melindungi  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan-
Dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  ASEAN  khususnya  di  bidang  ekonomi,  pada  KTT ASEAN di Kuala Lumpur Desember 1997 pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN memutuskan untuk  mentransformasikan  ASEAN  menjadi  kawasan  yang  stabil,  makmur,  dan  berdaya  saing tinggi  dengan  peningkatan  pembangunan  ekonomi  yang  merata  serta  kesenjangan  sosial ekonomi  dan  kemiskinan  yang  semakin  berkurang.  Selanjutnya  pada  KTT  ASEAN  yang diselenggarakan  di  Bali  Oktober  2003  ( Bali  Concord II),  Para  pemimpin  ASEAN mendeklarasikan tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri atas tiga pilar, yaitu (i) Komunitas Keamanan  ASEAN  (ASEAN  Security  Community),  (ii)  Komunitas  Ekonomi  ASEAN  (KEA) (ASEAN  Economy  Community);  (iii)  Komunitas  Sosial  Budaya  (ASEAN Socio-Cultural Community ). 2 Ketiga  pilar  tersebut  diharapkan  agar  dapat  bekerja  secara  sinergis  dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.
Berikutnya  pada  pertemuan  ke-38  Menteri  Ekonomi  ASEAN  yang  diselenggarakan  di Kuala  Lumpur,  pada  Agustus  2006,  para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  sepakat  akan  menyusun “sebuah  cetak  biru  yang  terpadu  guna  mempercepat  pembentukan  KEA  dengan mengindetifikasi berbagai karakteristik dan  elemen KEA pada tahun 2015 sesuai Bali Concord II, sasaran dan kerangka waktu yang  jelas dalam  mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah  disepakati sebelumnya untuk mengkomodir  kepentingan seluruh  negara anggota  ASEAN.  Para  pemimpin  ASEAN  Pada  KTT  ASEAN  Ke-12  menegaskan  komitmen untuk  mempercepat  pembentukan  Komunitas  ASEAN  pada  tahun  2015  berkesinambungan dengan  Visi  ASEAN  2020  dan  BALI  CONCORD  II,  dan  menandatangani Cebu  Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 . Komunitas  Ekonomi  Asean  adalah  sebagai  bentuk  realisasi  tujuan  akhir  terintegrasinya ekonomi  sesuai  dengan  visi  ASEAN  2020,  yang  didasarkan  pada  kepentingan  bersama  Negara Anggota  ASEAN untuk mempertegas dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang lebih jelas. Dalam pembentukan KEA, ASEAN  harus  melaksanakan  kewajiban  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  yang terbuka,  berwawasan  keluar,  inklusif,  serta  berorientasi  pada  pasar,  sehingga  sesuai  dengan aturan-  aturan  multilateral  dan  juga  patuh  terhadap  sistem  berdasarkan  aturan  hukum  agar pemenuhan  dan  implementasi  komitmen-komitmen  ekonomi  daat  berjalan  efektif.  Dengan adanya  KEA,  doharapkan  akan  menjadikan  ASEAN  sebagai  salah  satu  pasar  tunggal  yang berbasis  produksi  serta  menjadikan  ASEAN  lebih  dinamis  dan  kompetitif  dengan  langkah  dan mekanisme  yang  baru  dalam  upaya  memperkuat  implementasi  inisiatif-inisiatif  ekonomi  yang telah  ada;  mempercepat  terintegrasinya  kawasan  dalam  sektor-sektor  prioritas;  memberikan kemudahan  untuk  melakuka  pergerakan  bagi  para  pelaku  usaha  tenaga  kerja  terampil  dan berbakat serta memperkuat mekanisme institus ASEAN.
Rencana  penyusunan  suatu  cetak  biru  pembentukan  KEA  sudah  dimulai  pada    pertemuan ke-38  Menteri  Ekonomi  ASEAN  yang  diselenggarakan  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia,  yang kemudian berhasil disusun dan disahkan pada Agustus 2006 pada KTT Asean yang diadakan di Singapura tanggal 20 November 2007 dengan nama Deklarasi  Cetak  Biru Komunitas Ekonomi
kebebasan  fundamental,  dengan  memperhatikan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dari  Negara-Negara  Anggota ASEAN;  (viii)  menanggapi  secara  efektif,  sesuai  dengan  prinsip  keamanan  menyeluruh,  segala  bentuk  ancaman, kejahatan  lintas-negara  dan  tantangan  lintas-batas;  (ix)  memaju-kan  pembangunan  berkelanjutan  untuk  menjamin perlindungan  lingkungan  hidup  di kawasan,  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan, pelestarian  warisan  budaya,  dan kehidupan  rakyat  yang  berkualitas  tinggi;  (x)  mengembang-kan  sumber  daya    manusia  melalui  kerja    sama    yang lebih  erat  di  bidang  pendidikan  dan  pemelajaran  sepanjang  hayat,  serta  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, untuk  pemberdayaan  rakyat  ASEAN  dan  penguatan  Komunitas  ASEAN;  (xi)  meningkatkan  kesejahteraan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  rakyat  ASEAN  melalui  penyediaan    akses    yang    setara    terhadap    peluang pembangunan  sumber  daya  manusia,  kesejahteraan  sosial,  dan  keadilan;  (xii)  memperkuat  kerja  sama  dalam membangun  lingkungan  yang  aman  dan  terjamin  bebas  dari  narkotika  dan  obat-obat  terlarang  bagi  rakyat ASEAN; (xiii)  memajukan  ASEAN  yang  berorientasi  kepada  rakyat  yang  di  dalamnya  seluruh  lapisan  masyarakat  didorong untuk  berpartisipasi  dalam,  dan  memperoleh  manfaat  dari,  proses  integrasi  dan  pembangunan  komunitas  ASEAN; (xiv) memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan  warisan kawasan;  dan (xv)  mempertahankan  sentralitas  dan  peran  proaktif  ASEAN sebagai kekuatan  penggerak utama  dalam  hubungan  dan  kerja  samanya  dengan  para  mitra  eksternal  dalam  arsitektur  kawasan  yang  terbuka, transparan, dan inklusif.
2 Diakses dari https:ongkydenny.wordpress.com/2013/03/21/kttasean-dan-hasil-ktt/, tanggal 30 April 2018.
Asean.  Berdasarkan  Deklarasi  Cetak  Biru  KEA  ini  setiap  negara  anggota  ASEAN  diwajibkan untuk  mematuhi  dan  mengimplementasikan  KEA  pada  tahun  2015.  Cetak  Biru  KEA  akan mentransformasikan  ASEAN  menjadi  sebuah  pasar  dan  basis  produksi  tunggal,  kawasan ekonomi  dengan  daya  saing  tinggi,  kawasan  dengan  pembangunan  ekonomi  yang  merata  serta kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global. Cetak Biru KEA pun memuat jadwal  strategis  dan  terlampirkan  dalam  Deklarasi  tersebut.  Cetak  Biru  KEA  ini  harus diimplementasikan oleh para menteri terkait Negara-negara Anggota ASEAN yang akan dibantu oleh  Sekretariat  Asean  dan  melaporkannya  secara  berkala  kepada  KTT  melalui  Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, mengenai kemajuan dari implementasi  tersebut.
Cetak  Biru  KEA  mempunyai  karakteristik  utama  yakni  sebagai  berikut  :  (a)  Pasar  tunggal dan  memiliki  basis  produksi,  (b)  kawasan  ekonomi  dengan  daya  saing  tinggi,  (c)  Kawasan dengan  pembangunan  ekonomi  yang  merata,  (d)  Kawasan  yang  terintegrasi  penuh  dengan ekonomi  global.  Karakteristik-karakteristik  tersebut  memiliki  kaitan  yang  erat  dan  saling memperkuat  untuk  satu  sama  lainnya.  Pencatuman  elemen-elemen  diperlukan  untuk  setiap karakteristik,  dalam  satu  Cetak  Biru  akan  memberikan  jaminan  terhadap  konsistensi  dan keterpaduan  elemen-elemen  tersebut.  Termasuk  implementasinya  serta  koordinasinya  yang tepat  antarpemangku  kepentingan.  Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  yang  menjadi karakteristik  kedua  dalam  Cetak  Biru  KEA,  yaitu  ASEAN  sebagai  kawasan  ekonomi  yang dengan  daya  saing  tinggi  (Kawasan  Ekonomi  yang  Kompetitif).  Dalam  hal  ini,  Cetak  Biru menetapkan  ketentuan  mengenai  Kebijakan  Persaingan  Usaha,  dengan  tujuan  utamanya  yaitu gun  memperkuat  budaya  persaingan  yang  sehat.  Meskipun  institusi  dan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  kabijakan  persaingan  usaha  baru-baru  ini  telah  terbentuk  di  beberapa Negara  ASEAN,  akan  tetapi  pada  saat  ini  belum  ada  badan  resmi  ASEAN  untuk  menangani kerja  sama  CPL  ( Competition  Policy  Law )  yang  berfungsi  sebagai  jaringan  agar  badan-badan persaingan  usaha  atau  badan  terkait  dapat  melakukan  tukar-menukar  pengalaman  dan  norma- norma institusional mengenai  CPL.
Adapun  langkah-langkah  dan  tindakan  yang  telah  digariskan  dalam  Cetak  Biru  KEA mengenai  Kebijakan  Persaingan  Usaha  ini  sebagai  berikut:  (i)  Mengupayakan  kebijakan persaingan usaha pada seluruh Negara ASEAN selambat-lambatnya pada 2015; (ii) Membentuk jaringan  otoritas  atau  badan-badan  yang  berwenang  atas  kebijakan  persaingan  usaha  sebagai forum  untuk  membahas  dan  mengkoordinasi  kebijakan  persaingan  usaha;  (iii)  Mendorong program/kegiatan  peningkatkan  kemampuan  bagi  Negara  Anggota  ASEAN  dalam menggembangkan  kebijakan  nasional  persaingan  usaha;  dan  (iv)  Mengembangkan  pedoman kawasan  mengenai  kebijakan  persaingan  usaha  selambat-lambatnya  pada  2010,  berdasarkan pada  pengalaman  masing-masing  Negara  dan  praktik-praktik  internasional  yang  terbaik  dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha.
Dalam  kaitannya  dengan  Kebijakan  Persaingan  Usaha  ini  Pertemuan  Menteri-menteri Ekonomi  Asean  ke  39  pada  bulan  Agustus  2007  telah  memutuskan  menyusun The  ASEAN Regional  Guidelines  on  Competition  Policy  (Regional  Guidelines). Demikian  pula  Cetak  Biru KEA  mengenai  Kebijakan  Persaingan  Usaha,  point  keempat  menentukan  pengembangan pedoman  kawasan  tentang  kebijakan  persaingan  usaha  untuk  selambat-lambatnya  pada  tahun 2010. Terhadap kebijakan ini, akhirnya The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional  Guidelines) berhasil  disusun  oleh  the  ASEAN Experts  Group  on  Competition (AEGC),  pada  tahun  2010.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  persaingan  usaha (competition policy) dalam Regional Guidelines didefiniskan sebagai tindakan pemerintah yang secara  langsung  dapat  mempengaruhi  perilaku  perusahaan,  struktur  industry  dan  pasar. Competition  policy  secara  mendasar  mencakup  dua  element,  element  pertama  meliputi menempatkan  seperangkat  kebijakan  yang  memajukan  persaingan  usaha;  dan  element  kedua adalah  hokum  persaingan  usaha (competition  law) ,  menunjuk  pada  tindakan  hokum  (dalam bentuk  legislasi,  keputusan  hakim  dan  regulasi)  bertujuan  pada  pengawasan  atau  larangan praktik anti persaingan usaha.
Dalam kaitannya dengan element kedua ini, negara-negara anggota ASEAN pada umumnya sudah  memiliki  Undang-undang  mengemukakan  lima  Negara  Asean  utama  (Negara  pendiri Asean)  antara  lain  (i)  Indonesia,  yaitu  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat;  (ii)  Singapura,  yaitu  Act  46  of  2004  –  Com- petition  Act  2004,  kemudian  diamandemen  dengan  Act  40  of  2005-Competition  Act  2005, berlaku  tanggal  1  Januari  2006;  (iii)  Malaysia,  Laws  of  M  alaysia,  Act  712  Competition  Act 2010;  (iv)  Thailand,  yaitu    Competition    Act    B.E    2542    (1999)    yang    kemudian diamandemen  dengan  Act  B.E  2560  (2017);  dan  (v)  Philipina,    yaitu    Republic    Act    No. 10667  and  Its  Implementing  Rules  and  Regulations,  tanggal  31  Mei    2016.    Akan    tetapi dalam  tulisan  ini  yang  akan  dikaji  hanya  tiga  undang-undang  persaingan  dari  tiga  Negara yaitu  Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura  dengan  alasan  ketiga  Negara  ini    Negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya (perdagangan dan industri)  sangat mapan.
Permasalahannya  adalah  dengan  adanya The  ASEAN  Regional  Guidelines  on  Competition Policy (Regional Guidelines), apakah undang-undang  persaingan  ketiga Negara anggota Asean ini  sudah  selaras  (harmonis)  dengan  ketentuan  yang  digariskan  dalam Regional  Guidelines? Dalam  penulisan  ini  digunakan  metode  hukum  normatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif dengan  jenis  penelitian  deskriptif  analitis  dan  studi  komparasi.  Penelitian  ini  menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs-situs internet.

## B. Pembahasan
1. The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines)
The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines) merupakan pedoman  bagi  Negara-negara  Anggota  ASEAN  dalam  melaksanakan  Komunitas  Ekonomi ASEAN  pada  tahun  2015  yang  program-programnya  disusun  dalam  suatu  dokumen  yang disebut  Deklarasi  Cetak  Biru  (Blueprint)  KEA,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  karakteristik kedua dalam Cetak Biru KEA, yaitu ASEAN sebagai kawasan ekonomi dengan daya saing yang tinggi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Dalam kaitan ini Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Persaingan Usaha, di mana tujuan ditetapkannya kebijakan ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat budaya persaingan yang sehat.
The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines) terdiri atas 10 Bab, yaitu (1) Objectives of Regional Guidelines ; (2) Objectives and Benefits of Competition Policy ; (3) Scope of Competition Policy and Law ; (4) Role and Responsibilities of Competition Regulatory Body/Institutional Structure/Sector Regulators ; (5) Legislation and
Guidelines/Transitional  Provisions ;  (6) Enforcement  Powers ;  (7) Due  Process ;  (8) Technical Assistance  and  Capacity  Building ;  (9) Advocasy/Outreach ;  dan  (10) International Cooperation/Common Competition Related Provisions in Free Trade Agreements . Dari sepuluh Bab yang diatur dalam Regional Guidelines ini yang akan dikaji hanya mengenai (1) Objectives and  Benefits  of  Competition  Policy ;  (2) Scope  of  Competition  Policy  and  Law; dan  (3) Legislation and Guidelines/Transitional Provisions; dengan alasan ketiga hal inilah yang sangat relevan dalam pembentukan undang-undang tentang persaingan usaha.
a. Objectives and Benefits of Competition Policy (Tujuan dan Manfaat Kebijakan Persaingan)
1) Definisi Kebijakan Persaingan.
Kebijakan  persaingan  memiliki  definisi  yang  luas  sebagai  bentuk  kebijakan  pemerintah dalam  rangka  memajukan  atau  memelihara  tingkat  persaingan  di  pasar,  meliputi  tindakan- tindakan  pemerintah  yang  secara  langsung  dapat  dan  akan  mempengaruhi  perilaku perusahaan,  struktur  industri  dan  pasar.  Kebijakan  persaingan    ini    secara    mendasar mencakup  dua  elemen  (unsur),  yaitu:  (i)  mencakup  penetapan  seperangkat  kebijakan  untuk memajukan persaingan di pasar local dan nasional, seperti kebijakan  perdagangan  yang  lebih baik,  menghapus  kebijakan  yang  menghalangi  praktik  perdagangan,  mendukung  kemudahan akses  keluar  masuk  pasar,  berkurangnya  campur  tangan  pemerintah  yang    memang  tidak diperlukan  dan  mempercayakannya  pada  kekuatan  pasar;  (ii)  yang  dikenal  sebagai  hokum persaingan,  mencakup  peraturan  perundang-undangan,    peraturan    dan  putusan  pengadilan yang secara khusus  ditujukan untuk  mencegah  persaingan bisnis  atau usaha yang tidak  sehat, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan  tindakan  anti  persaingan  usaha.
Istilah  “kebijakan  persaingan”  yang  dimaksud  dalam The  Regional  Guidelines menunjuk kepada  kebijakan  publik  dan  petunjuk  (aturan)  umum  pemerintah  yang  bertujuan  untuk memperkenalkan,  meningkatkan  dan/atau  mempertahankan  persaingan.  Hal  tersebut  termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  hokum  persaingan  yang  khususnya  mengacu  pada  tindakan  hokum (dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  aturan,  panduan,  dan  lain-lain),  termasuk membentuk  dan  mempertahankan  badan  pengawas  persaingan  untuk  mencegah  terjadinya tindakan anti persaingan pada praktik bisnis, penyalahgunaan kekuatan pasar dan tindakan anti persaingan pada merger.
a) Tujuan Utama Kebijakan Persaingan
1) Menjadi  tujuan  paling  umum  dalam  kebijakan  persaingan (competition  policy) adalah meningkatkan  dan  melindungi  s et ia p  proses  da la m  persaingan  tersebut.  Kebijakan persaingan  memperkenalkan ―level-playing  field 3 bagi  semua  pemain  di  pasar  yang dapat  mendorong  pasar  menjadi  semakin  bersaing.  Melalui  cara  ini,  dapat  mencapai persaingan  dengan adil atau efektif, dan juga kontribusiterhadap peningkatan  efesiensi ekonomi,  pertumbuhan,  dan  pembangunan  ekonomi  serta  kesejahteraan  untuk konsumen.
2) Kebijakan  persaingan  bermanfaat  untuk  Negara-negara  berkembang.  Disebabkan  oleh deregulasi,  privatisasi  dan  liberalisasi  pasar  di  seluruh  dunia,  Negara-negara berkembang membutuhkan suatu kebijakan persaingan, bertujuan untuk mengendalikan dan mengontrol pertumbuhan peran sector swasta dalam perekonomian untuk menjamin tidak terjadi monopoli.
3) Di  samping  berkontribusi  terhadap  perdagangan  dan  kebijakan  investasi,  kebijakan kompetisi  untuk  mengakomodasi  tujuan  kebijakan  lain  (ekonomi  dan  social),  seperti integrasi  pasar  nasional  dan  peningkatan  integrasi  regional,  peningkatan  atau perlindungan usaha kecil, kemajuan teknologi, peningkatan inovasi proses dan produk, kemajuan  diversifikasi  industry,  perlindungan  lingkungan,  mengurangi  inflasi, penciptaan  lapangan  kerja,  perlakuan  yang  sama  terhadap  pekerja  sesuai  ras,  gender serta kesejahteraan kelompok konsumen. Secara khusus kebijakan persaingan memiliki dampak  yang  positif  bagi  ketenagakerjaan,  mengurangi  jumlah  tenaga  kerja  yang berlebih  serta  mendukung  terciptanya  lapangan  kerja  baru  oleh  competitor  yang berdaya saing.
4) Melengkapi  kebijakan  perdagangan,  kebijakan  industry,  dan  mereformasi  aturan. Kebijakan persaingan bersasaran perilaku pengusaha yang akan membatasi akses pasar serta  mengurangi  persaingan  yang  actual  dan  potensial,  sedangkan  kebijakan perdagangan dan industri meningkatkan kesesuaian terhadap struktur perdagangan dan industri  dengan  maksud  memajukan  peroduktivitas  berdasarkan  pertumbuhan  dan reformasi  aturan  untuk  mengakhiri  pengaturan  domestik  yang  membatasi  masuk  dan keluar  pasar.  Efektivitas  kebijakan  persaingan  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan kepercayaan  investor  dan  mencegah  kehilangan  keuntungan  perdagangan  melalui praktik  anti  persaingan  usaha.  Melalui  cara  ini,  kebijakan  persaingan  dapat  menjadi suatu factor penting dalam meningkatkan daya tarik ekonomi untuk penanaman modal asing  langsung (direct  investmen) dan  meningkatkan  keuntungan  penanaman  modal asing.
5) Masing-masing Negara Anggota Asean dapat memutuskan sasaran (tujuan) mana yang ingin dicapai, memperhitungkan kebutuhan kebijakan persaingan nasional miliknya.
b) Scope of Competition Policy and Law (Lingkup Hukum dan Kebijakan Persaingan). Adapun cakupan dari kebijakan persaingan nasional meliputi:
1) Larangan persetujuan-persetujuan (horizontal dan vertikal) anti persaingan, penyalahgunaan posisi dominan (kekuatan pasar), merger anti persaingan; dan
2) Larangan pembatasan praktik perdagangan lain.
3 ―a situation in which everyone has a fair and equal chance of succeeding‖ (suatu keadaan dalam mana setiap orang memiliki kesempatan yang adil dan sama untuk berhasil), dikutip dari en.oxforddictionaries.com.
1) Larangan persetujuan-persetujuan anti persaingan.
Negara-negara anggota  Asean  dapat  mempertimbangkan  larangan  persetujuan-persetujuan (horizontal dan vertikal) di antaranya usaha untuk mencegah, mengubah, membatasi persaingan di wilayah Negara anggota ASEAN, kecuali jika tidak dikecualikan dalam Bab ini. Persetujuan horizontal  berarti  suatu  persetujuan  yang  diadakan  antara  dua  atau  lebih  perusahaan  yang beroperasi  pada  level  yang  sama  di  dalam  pasar  (contoh,  suatu  persetujuan  oleh  dua  pabrik untuk  memperbaiki  harga  penjualan  dari  suatu  produk  adalah  persetujuan  horizontal). Sedangkan  persetujuan  vertical  adalah  persetujuan  yang  diadakan  oleh  dua  perusahaan  atau lebih, yang mana setiap perusahaan memiliki peran dalam mencapai tujuan persetujuan tersebut, perusahaan  tersebut  berada  pada  level  yang  berbeda,  seperti  di  rantai  produksi  dan  distribusi, atau  memperjual-belikan  barang  dan  jasa  (contohnya,  persetujuan  distribusi,  agensi,  dan waralaba).
Agreement memiliki  arti  luas  dan  meliputi  persetujuan-persetujuan  yang  dapat diberlakukan ( enforceable) dan  tidak  dapat  diberlakukan  ( (non- enforceable) secara  hokum, apakah  secara  tertulis  atau  oral;  perjanjian  ini  meliputi  apa  yang  disebut  dengan ( gentlemen's agreements). Suatu  persetujuan  dapat  dicapai  melalui  pertemuan  pisik  dari  para  pihak  atau melalui  pertukaran  surat  atau  melalui  telepon  atau  dengan  cara  lainnya.  Semua  itu  disaratkan bahwa  para  pihak  sampai  pada  konsensus  apakah  masing-masing  pihak  memiliki  kemauan untuk mengambil tindakan atau tidak ―undertaking‖ berarti orang-orang, individu, suatu badan perusahaan, suatu badan non corporate , suatu badan bukan perkumpulan orang-orang atau suatu entitas  lain  yang  mampu  melaksanakan  aktivitas  perdagangan  atau  ekonomi  yang  berkaitan dengan  barang-barang  dan  jasa.  Hal  itu  termasuk  individu-individu  yang  mengoperasikan sebagai  pemilik  tunggal,  perusahaan,  firma,  kemitraan,  koperasi,  masyarakat,  kamar  dagang, asosiasi  perdagangan  dan  organisasi-organisasi  non-profit,  apakah  mereka  legal  dan  memiliki status (asing atau local, pemerintah atau non-pemerintah).
Istilah (The  terms)  ―prevent‖,  ―distort‖  or  ―restrict‖  refer,  respectively ,  masing-masing, menunjuk, untuk menghapuskan keberadaan atau kegiatan-kegiatan persaingan, perubahan yang dibuat-buat  tentang  keadaan  persaingan  dalam  mendukung  pihak-pihak  mengenai  perjanjian, dan pengurangan kegiatan-kegiatan persaingan. Hal ini dimaksudkan mencakup semua keadaan- keadaan  dimana  kondisi  persaingan  merugikan  yang  dipengaruhi  oleh  keberadaan  dari persetujuan (perjanjian) anti persaingan.
Perjanjian-perjanjian  antara ―undertakings‖ mungkin  dikatakan  membatasi  kebebasan bertindak  dari  para  pihak.  Untuk  itu  Negara-negara  anggota  Asean  akan  mengevaluasi perjanjian itu melalui referensi terhadap objeknya atau terhadap pengaruhnya di mana mungkin. Negara-negara  anggota  Asean  dapat  memutuskan  bahwa  suatu  perjanjian  melanggar  hokum hanya jika perjanjian itu memiliki sebagai obyeknya atau berpengaruh besar dalam pencegahan, penyimpangan atau pembatasan terhadap persaingan.  Hal-hal  yang berdampak pada persaingan misalnya price  fixing,  bid-rigging,  market  sharing,  limiting  or  controlling  ptoduction  or investment , tindakan demikian dikatakan illegal.
2) Larangan penyalahgunaan posisi dominan. Negara-negara anggota ASEAN harus mempertimbangkan untuk melarang penyalahgunaan  posisi  dominan.  Posisi  dominan  mengacu  pada  situasi  pasar,  di  mana  para pelaku usaha baik secara individu maupun bersama dengan pengusaha lain, berada dalam posisi untuk  secara  sepihak  mempengaruhi  parameter  persaingan  di  pasar  yang  relevan  terhadap barang  dan  jasa,  misalnya,  dapat  menguntungkan  mempertahankan  harga  di  atas  tingkat persaingan  atau  untuk  membatasi  output  ata  kualitas  di  bawah  tingkat  persaingan.  Adapun langkah  yang  tepat  untuk  mempertimbangkan  dampak  secara  langsung  atau  yang  akan  datang dari  perilaku  di  dalam  persaingan,  Negara-negara  anggota  Asean  dapat  memberikan  contoh perilaku tersebut sebagai berikut:
 Perilaku  eksploitatif  terhadap  konsumen,  pelanggan  dan/atau  pesaing  (misalnya  harga penjualan  dan  pembelian  yang  berlebihan  ata  tidak  adil,  kondisi  perdagangan  yang  tidak adil dan mengikat);
 Perilaku  pengecualian  terhadap  pesaing  (misalnya, predatory  pricing oleh  pelaku  usaha
yang  dengan  sengaja  menimbulkan  kerugian  dalam  jangka  pendek  dengan  menetapkan harga  yang  sangat  rendah  sehingga  memaksa  satu  atau  lebih  pengusaha  keluar  dari  pasar, sehingga  dapat  menentapkan  harga  yang  lebih  tinggi  dalam  jangka  panjang  atau margin squeeze.
 Perilaku  diskriminatif  (misalnya,  menerapkan  harga  atau  ketentuan  yang  berbeda  untuk transaksi  yang  setara  dan  sebaliknya).  Membatasi  produksi,  pasar  atau  pengembangan teknis untuk  merugikan  konsumen  (misalnya, membatasi produksi atau membuat tidak sah suatu  barang  yang  sedang  dikirim,  membatasi  akses  terhadap  penggunaan  atau pengembangan teknologi baru.
3) Larangan Merger Anti Persaingan.
Larangan  merger  anti  persaingan  pada  dasarnya  merupakan  kegiatan  komersial  yang  sah antara  penyelenggara  di  dalam  perekonomian.  Akan  tetapi  Negara-negara  anggota  Asean mungkin  mempertimbangkan  untuk  melarang  merger  yang  dapat  menyebabkan  penurunan persaingan  secara  signifikan  dan  dapat  menghalangi  persaingan  yang  efektif  di  dalam  pasar yang  bersangkutan,  kecuali  jika  tidak  dikecualikan.  Merger  menunjuk  pada  suatu  situasi dimana  dua  ata  lebih  perusahaan,  yang  sebelumnya  saling  bergantung  satu  sama  lain, bergabung  menjadi  satu,  di  mana  satu  atau  lebih  perusahaan  memperoleh  kendali  atas  satu atau lebih perusahaan, yang para pemimpinnya saling terkait satu dengan lainnya.
Dalam  kaitannya  dengan  larangan  merger  anti  persaingan Regional  Guidance , menentukan  bahwa  suatu  prosedur  khusus (specific  procedure) dapat  dibentuk  oleh  badan pengaturan persaingan yang ditugasi menaksir merger, menyusul suatu pemberitahuan (secara sukarela atau bersifat perintah) oleh perusahaan yang dimerger, atau cara lain menyusul suatu complain  atau  melalui  usul  mereka  sendiri.  Dalam  Bab  ini, ―Mandatory  notification‖ mencegah  perusahaan  dari  penerapan  transaksi  sampai  mereka  telah  menerima  ijin  merger dari  badan  pengaturan  persaingan.  Ini  membantu  menghindari  suatu  situasi  di  mana  merger anti persaingan  kemudian  harus tunduk pada tindakan-tindakan dekonsentrasi yang sulit  dan mahal  yang  dipaksakan  oleh  badan  pengaturan  persaingan.  Sedangkan ―Voluntary notification‖ mengijinkan pengusaha melakukan self-assesment merger mereka sendiri, untuk memutuskan  jika  mereka  memberitahukan  badan  pengaturan  persaingan  untuk  ijin  merger. Hal  ini  membantu  mengurangi  biaya  pengusaha  sementara  tidak  menghalangi  kekuasaan badan pengaturan persaingan menginvestigasi yang menimbulkan persaingan penting.
4) Exemptions or exclusions from Application of Competition Law
The  implementation  of  competition  policy  should  not  prevent  AMSs  from  pursuing  other legitimate policies that may require derogations from competition policy principles. AMSs may have  exemptions  or  exclusions  aimed  at  specific  industries  or  activities.  The  key  rationale  for granting  exemptions  or  exclusions  from  competition  law  provisions  to  specific  industries  or activities  includes  strategic  and  national  interest,  security,  public,  economic  and/or  social considerations. For example, AMSs legislation may provide that:
a. Prohibitions may not apply to any undertaking entrusted with the operation of services of general economic interest or having the character of a revenue- producing monopoly in so far as the prohibition would obstruct the performance, in law or in fact, of the particular tasks assigned to that undertaking, such as guaranteeing universal access to various types of quality services at affordable prices.
b. Prohibitions  may  not  apply  to  agreements  or  conduct  to  the  extent  to  which  such agreements  or  conduct  are  made  in  order  to  comply  with  a  legal  requirement,  i.e.,  any requirement imposed by or under any written law or the judicial authority.
c. Prohibitions may not apply to agreements or conduct, when their application may result in a conflict with international obligations.
d. Prohibitions  may  not  apply  to  agreements  or  conduct  based  on  specific  public  policy grounds.
e. Prohibitions  may  not  apply  to  the  collective  bargaining  of  workers  over  wages  and conditions.
b. Perundang-undangan  dan  Pedoman/Ketentuan  Peralihan (Legislation  and  Guidelines/ Transitional Provisions;
Sebagaimana  diuraikan  di  atas  mengenai  Perundang-undangan  dan  Pedoman/Ketentuan Peraliahan  dalam Regional Guidelines diatur dalam Bab V. tentang  hal ini ada empat hal  yang diatur, yaitu :
1) Relevant Legislation and Guidelines for Competition Policy;
2) Reviewof Newor Existing Legislation;
3) Phased Implementationof Competition Law.
4) Transitional Provisions.
1) Relevant Legislation and Guidelines for Competition  Policy.
Mengenai  hal ini ditentukan bahwa bagi Negara-negara anggota Asean yang sudah atau belum memiliki peraturan persaingan usaha harus menyiapkan undang-undang yang jelas dan efektif  pada  saat  penyusunan  peraturan  kebijakan  persaingan  mereka.  Negara  anggota  dapat memilih  untuk  mengadopsi  peraturan  dasar  yang  berisi  ketentuan  umum  dan memperkenalkan  peraturan  sekunder  (seperti,  peraturan  dan  pedoman)  untuk  menerapkan atau  mengklarifikasi  aspek  operasional  kebijakan,  proses  atau  persoalan  prosedur,  dan menyiapkan pedoman tentang bagaimana badan pengawas persaingan akan menginterpretasikan hukum.
Peraturan perundang-undangan sekunder dapat diimplementasikan  oleh pemerintah atau badan  pengawas  persaingan.  Undang-undang  tersebut  mewajibkan  badan  pengawas persaingan  untuk  meminta  konsultasi  dengan  public  tentang  peraturan-peraturan  dan pedoman  yang  diusulkan,  sebelum  badan  pengawas  persaingan  mengeluarkan  peraturan- peraturan dan pedoman. Perundang-undangan  dan pedoman dapat mencakup ketentuan  yang berkaitan dengan
 Definitions and interpretation.
 Extra-territorial application of competition law.
 Establishment and incorporation of the competition regulatory body.
 Functions, duties and powers of the competition regulatory body.
 Qualifications, terms of office of the main officials of the competition regulatory body.
 Administrative and financing matters of the competition regulatory body.
 Prohibition of anti-competitive agreements.
 Prohibition of abuse of dominant position
 Prohibition of anti-competitive mergers.
 Exemptions/exclusions from the application of the national competition law.
 Decision  process  for  the  prosecution  of  anti-competitive  practices  (anti-competitive agreements  and  abuse  of  dominant  position  and  anti-competitive  mergers)  and exemption/authorisation of agreementorconductormerger.
 Provisions related to leniency and settlements.
 Investigation  powers  of  the  competition  regulatory  body  and  power  to  issue  interim measures.
 The effect of an infringement decision by the competition regulatory body.
 Enforcement  powers  of  the  competition  regulatory  body,  (e.g.,  the  power  to  impose sanctions, and remedies).
 Appeal process.
 Procedural offences (e.g., obstruction of investigations).
 Rights  of  private  action  (e.g.,  for  an  injured  party  to  claim  for  compensation  from  the  in fringing undertakings).
 Cooperation  between  the  competition  regulatory  body  and  other  local  or  overseas regulatory  authorities  (e.g.,  sharing  of  information,  best  practices,  significant  work accomplishment and capacity building).
 Preservation  of  secrecy  (e.g.,  protection  of  information  provided  to  the  competition
regulatory body and of the identity of complaints who wish to remain anonymous).
 Statutory  time  periods  (e.g.,  for  the  competition  regulatory  body  to  issue  a  decision  or  for affected parties to file an appeal).
2) Reviewof Newor Existing Legislation
Mengenai hal ini ditentukan bahwa Negara-negara anggota ASEAN dapat mempertimbangkan  apakah  kebijakan  persaingan  harmonis  atau  konsisten  dengan  perundang- undangan  baru  atau  yang  sudah  ada,  tetapi  tidak  terbatas  pada  peraturan  perundang-undangan hak kekayaan intelektual, perdagangan yang fair, ketentuan atau peraturan sektoral atau undang- undang  perlindungan  konsumen.  Negara-negara  anggota  ASEAN  dapat  meninjau  beberapa perundang-undangan  baru  atau  telah  ada  yang  menentukan  pembatasan-pembatasan  tentang persaingan sebagai suatu bagian integral dari kebijakan persaingan nasional.
Negara-negara  anggota  Asean  dapat  mempertimbangkan  peninjauan  secara  komprehensif terhadap  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  persaingan  (seperti,  peraturan-peraturan pengawasan  harga)  untuk  menentukan  apakah  persaingan  yang  dikhawatirkan  dapat  ditangani dengan cara-cara pembatasan yang sedikit potensial (seperti monitoring harga).

## 3) Phased Implementationof Competition Law.
Negara-negara  anggota  Asean  dapat  mempertimbangkan  penerapan  hokum  persaingan secara  bertahap.  Misalnya,  larangan-larangan  yang  berbeda  dapat  diimplementasikan  pada jangka  waktu  yang  realistis,  larangan  tentang  perjanjian-perjanjian  anti  persaingan  dapat diperkenalkan lebih dahulu, atau bersama dengan larangan penyalahgunaan posisi dominan, dan larangan  merger  anti  persaingan  dapat  diperkenalkan  saat  terakhir,  karena  kompleksitas  dalam menganalisis kasus merger.

## 4) Transitional Provisions
Negara-negara  anggota  ASEAN  juga  dapat  mempertimbangkan  ketentuan-ketentuan peralihan  atau  clausula  sunset.  Ketentuan  peralihan  menunjuk  kepada  ketentuan  perndang- undangan  yang  mengatur  aplikasi  undang-undang  baru  selama  jangka  waktu  yang  ditentukan, seperti  persiapan  bahwa  badan  pengawas  persaingan  tidak  menjatuhkan  hukuman  untuk perjanjian-perjanjian  anti  persaingan  yang  terjadi  pada  permulaan  atau  segera  setelah  larangan itu  diperkenalkan  di  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan. ―Sunset  Clausula‖ menunjuk  pada ketentuan  perundang-undangan  yang  mengijinkan  perjanjian  anti  persaingan  atau  melakukan untuk  menikmati  imunitas  terhadap  hukuman  dan  sanksi  oleh  badan  pengawas  persaingan, sampai  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Hal  ini  akan  memberikan  waktu  kepada  pihak-pihak untuk  merundingkan  kembali  atau  merestrukturisasi  perusahaan  mereka  guna  memenuhi ketentuan-ketentuan  baru  sepanjang  mereka  mewakili  suatu  permulaan  kebiasaan  dari  hokum yang  mendahului  mereka.  Ini  adalah  sangat  penting  dimana  perbuatan  itu  sekali  diijinkan  atau ditoleransi menjadi dilarang atau dikriminalisasi.

## 2. Upaya Harmonisasi Undang-Undang Persaingan Negara-negara Anggota ASEAN
Di  atas telah  dikemukakan  bahwa  sebelum  cetak  biru  disahkan  pada  tahun  2007,  dan The ASEAN  Regional  Guidelines  on  Competition  Policy  (Regional  Guidelines) pada  tahun  2010, Negara  anggota  Asean  sudah  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan persaingan  usaha  antara  lain:  (i)  Indonesia,  yaitu  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat;  (ii)  Malaysia,  Laws  of  M  alaysia,  Act 712  Competition  Act  2010;  (iv)  Thailand,  yaitu  Competition  Act  B.E  2542  (1999)  yang kemudian  diamandemen  dengan  Act  B.E  2560  (2017);  Guna  mengkaji  apakah  perundang- undangan  tersebut  sudah  selaras  (harmonis)  dengan The  ASEAN  Regional  Guidelines  on Competition  Policy  (Regional  Guidelines) khususnya  yang  diatur  dalam  Bab  V  yaitu Perundang-undangan  dan  Pedoman/Ketentuan  Peralihan (Legislation  and  Guidelines/ Transitional  Provisions), maka  penulis  akan  membandingkan  perundang-undangan  yang dimiliki  ketiga  negara  anggota  ASEAN  tersebut  dengan  indikator  yang  ditetapkan  dalam Regional Guidelines.
a. Indonesia,  yaitu  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat
Indikator dalam Regional Guidelines UU No. 5 tahun 1999 Harmonis/ Belum 1) Definisi dan interpretasi Diatur pada Bab I Ketentuan Umum, berisi definisi-2 Belum memuat interpretasi 2) Penerapan hokum persaingan secara eks-tra Territorial Belum mengatur Belum mengatur 3) Pendirian dan penggabungan badan pengawas  persaingan Diatur pada Bab VI tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Kepres No. 75/1999 jo Perpres No. 80/2008, KPPU Belum mengatur kerjasama antar badan pengawas 4) Fungsi, tugas dan wewenang badan pengawas persaingan Diatur pada Bab VI, Bagian III dan IV, dan Kepres No. 75/1999 jo Perpres No. 80/2008 tentang KPPU Sudah harmonis 5) Kualifikasi, syarat jabatan pejabat utama badan pengawas persaingan Diatur pada Bab VI, Bagian II, dan Kepres No. 75/1999 jo Perpres No. 80/2008, tentang KPPU Sudah harmonis 6) Masalah administrasi dan pembiayaan badan pengawas persaingan Diatur pada Bab VI, Bagian V, juga Perpres No. 80/2008 tentang KPPU Sudah harmonis 7) Larangan perjanjian anti persaingan Diatur pada Bab III, tentang Perjanjian yang dilarang, Bagian I – X, Oligopoli, Penetapan harga, Pembagian wilayah (horizontal /vertical), Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoli, Integrasi vertical, Perjanjian tertutup, Perjanjian dengan pihak luar negeri Sudah harmonis 8) Larangan penyalahgunaan posisi dominan Diatur pada Bab V, Bagian I- III, Umum, larangan-larangan Jabatan rangkap, Pemilikan saham Sudah harmonis 9) Larangan merger anti persaingan Diatur pada Bab V, tentang Posisi Dominan, Bagian IV tentang Larangan Penggabungan, Peleburan, dan pengambilalihan. Diatur dalam PP No. 57/2010 tentang penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Pengambil- alihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Mono-poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013 Sudah harmonis
10) Pengecualian dari penerapan hukum persaingan nasional Diatur pada Bab IX, tentang Ketentuan Lain, Pasal 50-51. Sudah harmonis 11) Proses keputusan untuk penuntutan praktik anti persaingan(kesepakatan anti persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan dan merger anti persaingan) dan pembebasan/otorisasi perjanjian atau penggabungan usaha Diatur pada Bab VII, tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Pasal 38 – 46. Mengatur secara umum saja, bila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor (pasal 38 ayat 1).
Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara. Sudah Harmonis 12) Ketentuan terkait leniency dan settlements Tidak mengatur Belum harmonis 13) Kekuatan investigasi badan pengawas persaingan dan kewenangan untuk mengeluarkan tindakan penyelidikan sementara Diatur dalam Bab VII, dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara Sudah harmonis 14) Dampak dari keputusan terkait pelanggaran yang dikeluarkan badan pengawas persaingan Tidak mengatur Belum Harmonis 15) Kekuatan hokum badan pengawas persaingan, (misalnya, kekuatan untuk menjatuhkan sanksi, dan pemulihan) Diatur pada Bab VII, tentang Tata cara penanganan perkara, pasal 43 dan 44 dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara,Bab IV, pasal 58-59. Sudah harmonis 16) Proses banding Diatur pada Bab VII, Mengajukan keberatan melalui PN Jakarta Pusat, dan Kasasi ke Mahkamah Agung, Pasal 44 dan 45 Sudah harmonis 17) Pelanggaran prosedural (misalnya menghalangi penyidikan) Tidak mengatur Belum harmonis 18) Hak pribadi dalam bertindak (misalnya, bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah) Tidak mengatur Belum harmonis
19) Kerjasama antar badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur lokal atau luar negeri (seperti berbagi informasi dsb) Tidak mengatur Belum harmonis 20) Menjaga kerahasiaan (misalnya, perlindungan informasi yang diberikan kepada badan pengawas persaingan dan identitas penggugat yang ingin anonym) Diatur pada Bab VII, Pasal 38 (3), dan Pasal 39 ayat 3. Sudah harmonis 21) Periode waktu yang ditentukan (misalnya bagi badan pengawas persaingan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan keputusan kepada pihak yang terkena dampak untuk mengajukan banding) Bab VII, Pasal 44 (2), dan 45 (4) dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara, Pasal 65 tentang upaya hokum mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Sudah harmonis
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  di  Indonesia  sebagaimana diuraikan  di  atas,  diketahui  bahwa  ada  enam  indicator  yang  digariskan  dalam  Regional Guideline yang belum diatur, yaitu (i) penerapan hokum persaingan secara ekstra territorial, (ii) ketentuan  terkait leniency dan settlement, (iii)  dampak  dari  keputusan  yang  berkaitan  dengan pelanggaran  yang  dikeluarkan  badan  pengawas  persaingan,  (iv)  pelanggaran  procedural (menghalangi  penyidikan),  (v)  Hak  pribadi  dalam  bertindak  (misalnya,  bagi  pihak  yang dirugikan  menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak  yang bersalah), dan (vi) Kerjasama antar badan  pengawas  persaingan  dan  otoritas  pengatur  local  atau  luar  negeri  (seperti  berbagi informasi dsb).
b. Laws of M alaysia, Act 712 Competition Act  2010.
Indikator dalam Regional Guidelines Competition Act 2010 Harmonis/ Belum 1) Definisi dan interpretasi  Diatur pada Bagian I Preliminary, Clause (1) Short title and commencement, (2) Interpretatio Harmonis 2) Penerapan hukum persaingan secara ekstra territorial Diatur pada Bagian I, Clause (3) Aplication Harmonis 3) Pendirian dan penggabungan badan pengawas persaingan Diatur pada Bagian I, Clause (2) Interpretation, diatur lebih lanjut dalam Competition Commission Act 2010, Part II, Establishmentof the Competition Commission. Tidak mengatur tentang penggabungan badan pengawas persaingan Harmonis
4) Fungsi, tugas dan wewenang badan pengawas persaingan Diatur dalam Competition Commission Act 2010, Part III,Section 16-17 Harmonis 5) Kualifikasi, syarat jabatan pejabat utama badan pengawas persaingan Diatur dalam Competition Commission Act 2010, Part IV Provision Relating to Employees of the Commission, Section (20) Chief Executive Officer Harmonis 6) Masalah administrasi dan pembiayaan badan pengawas persaingan Diatur dalam Competition Commission Act 2010, Part V Finance, Section 27-37. Harmonis 7) Larangan perjanjian anti persaingan Diatur pada Bagian II Anti- Competitif Practices, Chapter 1 Anti-competitive agreement,Clause (4)Prohibited horizontal and vertical agreement, (5) Relief of liability, (6) individual exemp-tion, (7) Cancellation or variation of individual exemption, (8)Block exemption, (9)Procedure for block exemption. Sudah harmonis 8) Larangan penyalahgunaan posisi dominan Diatur pada Chapter 2 Abuse of Dominant position, Clause (10) Abuse of Dominant position is prohibited, (11)Power to conduct market review, (12)Determination of market review Sudah harmonis 9) Larangan merger anti persaingan Tidak mengatur Belum harmonis 10) Pengecualian dari penerapan hukum persaingan nasional Diatur pada Chapter 4 Exclusion, Clause (13) Exclusion Sudah harmonis 11) Proses keputusan untuk penuntutan praktik anti persaingan(kesepakatan anti persaingan dan
penyalahgunaan posisi dominan dan merger anti persaingan) dan pembebasan/otorisasi
perjanjian atau penggabungan usaha Diatur pada Part IV Decision by the Commission, Section 35–43 Sudah harmonis 12) Ketentuan terkait leniency dan settlements Tidak mengatur Belum harmonis 13) Kekuatan investigasi badan pengawas persaingan dan kewenangan untuk Diatur pada Part III Investigation and Enforcement, Clause (14) Investigation by Commission, (17) Power of
investigation, (18) Power to require provision
Sudah harmonis
mengeluarkan tindakan penyelidikan sementara of information
14) Dampak dari keputusan terkait pelanggaran yang dikeluarkan badan pengawas persaingan Diatur dalam Part V, Section (60) Pro-tection against suit and legal procee-dings Sudah harmonis 15) Kekuatan hokum badan pengawas persaingan, (misalnya, kekuatan untuk menjatuhkan sanksi, dan pemulihan) Diatur dalam Part IV, Decision by The Commission, Section 42 Sudah harmonis 16) Proses banding Diatur pada Part V Competition Appeal Tribunal, Section 44 – 59 Sudah harmonis 17) Pelanggaran procedural (misalnya menghalangi penyidikan) Diatur pada Part III, Section (32) Obstruction, (33) Tipping off. (34) Threat and reprisal is prohibited Sudah harmonis 18) Hak pribadi dalam bertindak (misalnya, bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah) Diatur pada Part VI General, Section (64) Rights of private action Sudah harmonis 19) Kerjasama antar badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur lokal atau luar negeri (seperti berbagi informasi dsb) Diatur pada Competition Act 2010, Part VI General, Section (39) Inter-working with other authorities Sudah harmonis 20) Menjaga kerahasiaan (misalnya, perlindungan informasi yang diberikan kepada badan pengawas persaingan dan identitas penggugat yang ingin anonym) Diatur pada Part III Investigation and Enforcement, Section (21) Confidentiality Sudah harmonis 21) Periode waktu yang ditentukan (misalnya bagi badan pengawas persaingan memiliki
kewajiban untuk mengeluarkan keputusan kepada pihak yang terkena
dampak untuk mengajukan banding) Diatur pada Part V Competition Appeal Tribunal, Section (51) Sudah harmonis
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  Malaysia  yaitu Competition  Act  210  (Act  712) dan Commission  Act  2010  (Act  713) sebagaimana  diuraikan  di atas,  diketahui  bahwa  hanya  ada  dua  indicator  yang  digariskan    dalam Regional    Guideline yang  belum  diatur,  yaitu  (i),  Larangan  merger  anti  persaingan,  dan  (ii)  ketentuan  terkait leniency dan settlement.
c. Singapura, yaitu Act 40 of 2005 — Competition (Amendment) Act  2005 Indikator dalam Regional Guidelines Act 40 of 2005 — Competition (Amendment) Act 2005 Harmonis/ Belum 1) Definisi dan interpretasi Part I. Preliminary , section (1) Short title, (2) Interpretasi Sudah harmonis 2) Penerapan hukum persaingan secara ekstra territorial Tidak mengatur Belum harmonis 3) Pendirian dan penggabungan badan pengawas persaingan Part II. Competition ommission of Singapore. Division 1 — Establishment, incorporation and constitution of Commission. Establishment and incorporation of Competition Commission of Singapore, section  (3) Sudah harmonis 4) Fungsi, tugas dan wewenang badan pengawas persaingan Division 2 — Functions, duties and po-wers of Commission, section (6) and (7) Sudah harmonis 5) Kualifikasi, syarat jabatan pejabat utama badan pengawas persaingan Division 3 Provisions relating to staff. Appointment of Chief Executive and other employees, etc.section (10) Sudah harmonis 6) Masalah administrasi dan pembiayaan badan pengawas persaingan Division 4 — Financial provisions. Section (11) Financial year, Annual estimates (12), Moneys recovered or collected by Commission (13), Grants in-aid (14), Power to borrow (15), etc. Sudah harmonis 7) Larangan perjanjian anti persaingan Part III. Competition , Division 2 — Agreements, etc., preventing, restrict-ting or distorting competition, section (34). Sudah harmonis 8) Laranganpenyalahgunaa n posisi dominan Part III. Competition , Division3, Abuse of dominant position General, section (47). Sudah harmonis 9) Larangan merger anti persaingan Part III. Competition , Division 1, General, Application of Part section (34) and Division 4 Merger, section (54). Sudah harmonis 10) Pengecualian dari penerapan hokum persaingan nasional Part III. Competition , Division 2, section (35) Excluded agreements Sudah harmonis 11) Proses keputusan untuk penuntutan praktik anti persaingan (kesepakatan anti persaingan dan penyalahgunaan
posisi dominan dan merger anti persaingan) dan
Part III. Competition , Division V Enforcement. Section(68) Decision of Commission upon completion of investigation Sudah harmonis
pembebasan/otorisasi perjanjian atau penggabungan usaha 12) Ketentuan terkait
leniency dan settlements Tidak mengatur Belum harmonis 13) Kekuatan investigasi badan pengawas persaingan dan kewenangan untuk mengeluarkan tindakan
penyelidikan sementara
Part III. Competition, Division V Enforcement, section (62), (63), (64), (65), dan 67. And Second Schedule, Power of Commission Sudah harmonis 14) Dampak dari keputusan terkait pelanggaran yang dikeluarkan badan pengawas persaingan Part III. Competition, Division 3 Abuse of Dominant, section (53) Effect of decision that section 47 prohibition has not been infringed. Sudah harmonis 15) Kekuatan hokum badan pengawas persaingan, (misalnya, kekuatan untuk menjatuhkan sanksi, dan pemulihan) Part III. Competition, Division V Enforcement,section(68) Decision of Commission upon completion of investigation, section (69) Enfor-cement of decision of Commission Sudah harmonis 16) Proses banding Part IV Appeals, Division 1 General, Appeals decision (71), Division 2 Competition Appeals Board (72) Powers and decisions of Board (73) Appeals to High Court and Court of Appeal (74). Sudah harmonis 17) Pelanggaran procedural (misalnya menghalangi penyidikan) Part V Offences, section 75 – 78. Section (78) Obstruction of officer of Commission, etc. Any person who refuses to give access to, or assaults, hinders or delays any member, officer, employee or agent of the Commission authorised to act for or assist the Commission, or any inspector or person assisting an inspector, in the discharge of his duties under this Act shall be guilty of an offence. Sudah harmonis 18) Hak pribadi dalam bertindak (misalnya, bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah) Part VI Miscellaneous, section (86) Rights of private action. Sudah harmonis 19) Kerjasama antar badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur local atau luar negeri (seperti berbagi informasi dsb) Part VI, section (87) Co-operation between Commission and other regulatory authorities on competition matters. Section (88) Co- operation between Commission and foreign competition bodies. Sudah harmonis 20) Menjaga kerahasiaan (misalnya, perlindungan informasi yang diberikan kepada badan pengawas persaingan Part VI. Section (89) Preservation of secrecy Sudah harmonis

## dan identitas penggugat
yang ingin anonym)
21) Periode waktu yang ditentukan (misalnya bagi badan pengawas persaingan memiliki kewajiban untuk
mengeluarkan keputusan kepada pihak yang terkena dampak untuk mengajukan
banding)
Part III. Competition, Division V Enforcement, section (70) Notifica-tion, The Commission shall, within 14 days of its making any decision or direction under this Part, notify any person affected by such decision or direction. Sudah harmonis
Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan Singapura,  yaitu Act 40 of 2005  —  Competition  (Amendment)  Act  2005 sebagaimana  diuraikan  di    atas,  diketa-  hui  bahwa hanya  ada  dua  indicator  yang  digariskan  dalam Regional  Guideline yang  belum  diatur,  yaitu  (i) Penerapan  hokum  persaingan  secara  ekstra  territorial,  dan  (ii)  ketentuan  terkait leniency dan settlement.

## C. Penutup
Apabila  kita  membandingkan Competition  Act  210  (Act  712) dan Commission  Act  2010 (Act  713) yang  dimiliki  oleh  Malaysia,  dan Act  40  of  2005  —  Competition  (Amendment)  Act 2005 yang  dimiliki  oleh  Singapura,  dengan  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan Persaingan  Usaha Tidak Sehat, dan peraturan pelaksanaan lainnya yang dimiliki oleh  Indonesia,  dalam  kaitannya  dengan  upaya  harmonisasi  sesuai Regional  Guideline sebagai pedoman dalam penyusunan perundang-undangan persaingan usaha di Negara-negara ASEAN, maka undang-undang persaingan Malaysia dan Singapura lebih mendekati harmonis ketimbang peraturan  perundang-undangan  yang  dimiliki  oleh  Indonesia.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  upaya amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  sesuai  dengan Regional  Guideline, guna  merealisasikan Asean  Blueprint dalam rangka Komunitas Ekonomi Asean yang sudah berlangsung sejak tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  75  Tahun  1999  tentang  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha.
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  No.  1  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## B. Sumber Lain
ditc_ccpb_  ncl_Singapore_en_pdf. Act  40  of  2005  —  Competition  (Amendment)  Act  2005. https://www.icao.int  Document  ASE… Asean  Regional  Guidelines  on  Competition  Policy www.apeccp.org.tw  Organization .  Malaysia  Commission  Act  2010  (Act  713) www.asean.org  November/aec-page . Blueprint 2025 –Asean. www.kppu.go.id UU_No.5.pdf. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
www.mycc.gov.mysites default files. Malaysia Competition Act 210 (Act 712).