PARTISIPASI PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM NON LITIGASI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI
(STUDI PADA FORUM WARGA BURUH MIGRAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)
Robiat Tri Cahyani 1* , Machmud Al Rasyid 2 , Triana Rejekiningsih 3 1,2,3 Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta
* Email: robiattri.1209@gmail.com
Abstract. The purpose of this  study was to find out: (1) Participation  of  the Paralegal Forum of the Nusawungu Migrant Workers' Forum in non-litigation legal assistance for overseas  migrant  workers,  (2)  Impact  of  TKI  from  non-litigation  legal  assistance carried out by the paralegal Forum of Nusawungu Migrant Workers, (3) Constraints on the Paralegal Forum of Nusawungu Migrant Workers in non-litigation legal assistance to  TKI.  This  study  uses  descriptive  qualitative  research  methods.  Data  sources  were obtained from sources, places and events, and documentation. The sampling technique uses purposive sampling. The technique of collecting data is by interviewing, observing, and  analyzing  documents.  Data  validity  using  data  triangulation  and  triangulation method. While data analysis  techniques  use  an  interactive  analysis  model  with  stages: (1)  data  reduction,  (2)  data  presentation,  (3)  drawing  conclusions.  The  research procedures  with  steps  as  follows:  Selection  of  the  topic  of  study,  Instrumentation, Management of research, Data Processing,  Research  Results.  Based  on  the  results  of this  study,  it  can  be  concluded  that  (1)  Paralegal  Participation  Forum  of  the Nusawungu  Migrant  Workers  in  non-  litigation  legal  assistance  for  Indonesian migrant  workers  has  been  good,  because  it has  been  able  and  tried  to  resolve  cases and  it  is  proven  that  some  cases  have  been  fulfilled  but  needs  to  be  improved  again because  there  are  cases  that  cannot  be  resolved.  Paralegal  participation  is  shown  by several  activities  in  assisting  TKI  cases  to  be  resolved  in  non-litigation,  namely providing  information,  receiving  complaints  cases, collecting  data,collecting  evidence, making  complaints,  mediation  and  negotiations.  (2)  Paralegal  participation  in  legal assistance  has  the  following  impacts:  cases  completed,  TKI  rights  fulfilled,  reduced number of cases, reduced costs, getting information related to working abroad and how to  resolve  cases,and  TKI  get  access  to  justice.  (3)  Participation  of  Forum  Paralegal Nusawungu Migrant Workers in non-litigation legal assistance for Indonesian migrant workers  is  influenced  by  several  constraints,  namely  limited  funds,  the  number  of paralegals, complainants or migrant workers and defendants are difficult to work with.
Keywords:  Participation,  Paralegal,  Non  Litigation  Legal  Assistance,  Indonesian Workers, Justice

## PENDAHULUAN
Hak  atas  pekerjaan  merupakan hak  asasi  manusia  dimana  diperlukan mekanisme  dalam  pemenuhannya  dari pemerintah.  Setidaknya  ada  dua  pasal dalam  konstitusi  kita  yang  mengatur tentang  hak  atas  pekerjaan.  Pasal tersebut  adalah  pasal  27  ayat  (2)  dan Pasal  28  D  ayat  (2)  UUD  1945.  Dalam Pasal  27  ayat  (2)  disebutkan  “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,  sedangkan  Pasal  28  D ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam  hubungan  kerja”.Oleh  karena  itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang  melekat  pada  diri  seseorang  yang wajib mendapat
perlindungan, pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan sebagai  tanggung  jawab  pemerintah disamping  juga  masyarakat  sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.
Bekerja di luar negeri merupakan  hak  setiap  warga  negara. Meskipun  bekerja  di  luar  negeri  tidak melepas  kewajiban  dari  pemerintah untuk  menjamin  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  dari  pekerja.  Hal ini  didukung  dalam  pendapat  Paton bahwa  hak  ternyata  tidak  hanya mengandung  unsur  perlindungan  dan kepentingan,  melainkan  juga  kehendak. Hal ini berarti bukan hanya kepentingan yang
mendapatkan perlindungan melainkan  juga  hak  (Satjipto  Rahardjo. 2000:54).
Sedangkan dalam Undang- Undang  No.  39  tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan  bahwa  perlindungan  TKI adalah  segala  upaya  untuk  melindungi
kepentingan  calon  TKI/TKI  dalam mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan hak-haknya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  baik  sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
Pasal  8  UU  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  HAM,  perlindungan, pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan HAM  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  disamping  juga  masyarakat. Pasal  5  ayat  (3)  UU  HAM  menyatakan bahwa  setiap  orang  yang  termasuk kelompok  masyarakat  yang  rentan berhak  memperoleh  perlakuan  dan perlindungan  lebih  berkenaan  dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang  rentan,  antara  lain  orang  lanjut usia,  anak-anak,  fakir  miskin,  wanita hamil dan penyandang cacat.
Sedangkan  menurut Human  Rights
Reference disebutkan,  bahwa  yang tergolong  ke  dalam  Kelompok  Rentan adalah:  a. refugees ;  b. internally displaced  persons (IDPs);  c. national minorities ;  d. migrant  workers ;  e. indigenous  peoples ;  f. children ;  dan  g. women.
Sebagai  penghasil  devisa  bagi negara,  sudah  selayaknya  pemerintah memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi TKI. Hal ini didukung pula  oleh  jumlah  TKI  yang  bekerja  di luar  negeri  tidaklah  sedikit  yang menyebabkan  kasus-kasus  TKI  pun selalu  terjadi.  Berdasarkan  data  dari Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia
(BNP2TKI) jumlah TKI yang bekerja di luar  negeri  untuk  Kabupaten  Cilacap sendiri  jumlah  TKI  dari  tahun  2016 sampai  dengan  2018  selalu  mengalami peningkatan  yakni  diangka  6.077,  di tahun 2017 sejumlah 6. 731 dan terakhir yang tercatat dalam data BNP2TKI
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
sebanyak  7.527.  Rata-rata  aduan  yang diterima  oleh crisis  center BNP2TKI tahun  2017  sebanyak  14  aduan  perhari. Dari  tahun  2011  hingga  februari  2017 BNP2TKI  telah  menyelesaikan  27.622 pengaduan dari total 29.010 pengaduan. Untuk  Jawa  Tengah  sendiri  pada
Februari 2017 jumlah pengaduan sebanyak  136,  angka  ini  meningkat dibandingkan  tahun  2016  sebesar  119 pengaduan. Sedangkan untuk kabupaten Cilacap  pada  tahun  2016  sebanyak  19 pengaduan  dan  sampai  februari  2017 sebanyak  17  pengaduan.  Sedangkan dari  tahun  2011  hingga  agustus  2018 BNP2TKI   telah   menerima   sebanyak 34.160 aduan. Yang paling banyak dari jenis  aduan  ini  yakni  selama  masa penempatan TKI di negara tujuan.
Berdasarkan dari data
Lakpesdam  NU  Cilacap  pada  tahun 2018  tercatat  79  kasus  yang  dialami oleh  Tenaga  Kerja  Indonesia  asal Kabupaten Cilacap yang bekerja di luar negeri.  Kasus  yang  dialami  Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Cilacap antara lain pelecehan seksual, kekerasan fisik  oleh  majikan,  depresi,  gaji  tidak dibayar, bekerja full time, PHK sepihak, bekerja tidak sesuai kontrak, penahanan dokumen,  pemerkosaan  oleh  majikan. Untuk  Forum  Warga  Buruh  Migran selama  tahun  2018  telah  mendampingi sebanyak  5  kasus  pada  tahun  2018, yaitu  kasus  hilang  kontak,  asuransi kematian,  asuransi  kecelakaan  kerja, kematian, dan asuransi.
Masalah yang terbanyak
diadukan  yakni  pemutusan  hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir.
Masalah  lain  diantaranya  meninggal dunia, gaji tidak dibayar, sakit, overstay ,  TKI  ingin  dipulangkan,  tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai,  pekerjaan  tidak  sesuai  dengan perjanjian kerja, perdagangan orang,
gaji  dibawah  standar,  tindak  kekerasan dari  majikan,  penahanan  paspor  atau dokumen  lainnya  oleh  PPTKIS,  dan sebagainya. (Sumber data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi
BNP2TKI Tahun 2017)
Kasus-kasus  diatas  merupakan fenomena  serius  yang  sering  dialami oleh  TKI.  Kasus  yang  dihadapi  TKI masih  menjadi  fenomena  yang  tabu untuk  dibicarakan  atau dibuka ditingkat publik karena TKI sering kali kehilangan  hak-hak  nya  atas  aset  dan sumber  daya  saat  mengalami  kasus hukum, kurang memahami atas hak-hak yang  dimiliki,  korban  tidak  berani menceritakan  atau  melapor,  adanya ancaman,  tidak  paham  kemana  harus melapor,  rasa  malu  bagi  korban,  dan berbagai  alasan  lainnya  yang  membuat kasus-kasus  seperti  ini  tidak  muncul apalagi  terselesaikan.  Dari  kasus-kasus TKI yang berada diluar negeri menunjukan bahwa TKI rentan terhadap  berbagai  tindak  kekerasan  dan masalah lainnya sehingga membutuhkan  perlindungan  ekstra  dari pemerintah  dan  perhatian  pemerintah terhadapnya perlu ditingkatkan. Argyo Demartoto (2009:3) berpendapat  bahwa  “persoalan  TKI bukan  sekedar  bagaimana  angka-angka rupiah  mereka  dapatkan,  melainkan disana ada bau eksploitasi yang memposisikan  kaum  perempuan  dalam posisi subordinatif, tertindas, dan teraniaya”. Selain itu, Bachtiar (2010:26)  menyebutkan  pula  bahwa “Pekerja Migran Indonesia (PMI) wajib dilindungi oleh seluruh instansi, pejabat,  dan  pihak  terkait  karena  PMI merupakan pahlawan devisa yang menyumbangkan terbesar
perekonomian  nasuonal,  posisi  PMI yang  notabene  adalah  buruh  memiliki kedudukan rendah dalam strata kerja,
dan  proses  rekruitmen  di  Negara penerima relative lebih longgar.”
Berdasarkan fenomena yang terjadi  mencerminkan  potret  suram  dan buruknya status TKI dalam pekerjaannya  khususnya  yang  terjerat kasus.  Untuk  itulah  bagai  gayung bersambut  dari  pemerintah  tidak  dapat dihindari terbentuknya organisasi-
organisasi yang dibentuk oleh pemerintah  maupun  yang  terbentuk masyarakat secara swadaya. Kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat  khususnya  yang  peduli terhadap  TKI  juga  tidak  lepas  dari keprihatinan  masyarakat  atas  kondisi TKI  seperti  yang  telah  diuraiakan  di atas.  Hal  ini  pula  terjadi  karena pemerintah punya keterbatasan sehingga organisasi masyarakat mempunyai keleluasan  untuk  ikut berpartisipasi dalam
rangka perlindungan TKI.
Seperti  pemikiran  Aristoteles bahwa  “karena  hukum  hanya  bisa ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan keadilan” (Sari.2012:251). Maka dengan  adanya  kasus  TKI  berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya partisipasi.  Didukung  oleh  manfaat yang  didapat  dan  sesuai  dengan  tujuan awal yang ditentukan yakni memberikan  perlindungan  bagi  TKI bermasalah hukum serta untuk mengakses  keadilan,  sehingga  muncul adanya  tindakan  dari  LSM  atau  forum- forum lainnya sebagai wujud partisipasi warga masyarakat berupa pendampingan hukum nonlitigasi. Sehingga untuk membantu mengurangi kendala yang dihadapi para TKI  dalam  mengakses  keadilan  berupa penyelesaian  kasus  hukum  nonlitigasi, maka  partisipasi  masyarakat  seperti paralegal,  organisasi  seperti  LSM  yang menyediakan  bantuan,  layanan  dan
fasilitas  menjadi  penting.  Mengingat bahwa  pengacara  di  Indonesia  sangat mahal serta jauh dari jangkauan menjadi rintangan.  Paralegal  menjadi  pemberi bantuan  yang  penting  dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat  yang kurang mampu. Secara umum paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan  untuk  memperjuangkan keadilan  bagi  masyarakat  khususnya yang kurang mampu. Sedang paralegal sendiri diartikan  sebagai “A  person  qualified  to assist an attorney, under direct supervision,  in  all  substantive  legal matters with the exception of appearing in  court  and  rendering  legal  advice” (Bevans. 2008:30).
Dengan  layanan  atau  bantuan berupa pendampingan dalam menyelesaikan  kasus  yang  diberikan kepada korban diharapkan dapat mendidik  TKI,  mantan  TKI,  dan  calon TKI  untuk  lebih  berhati-hati  dan  dalam rangka  upaya  perjuangan  keadilan  serta hak-hak  pekerja  yang  mempunyai  hak yang  sama  di  mata  hukum  sebagai warga  negara  Indonesia.  Selain  itu,  hal ini  dimaksudkan  pula  semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan  hak-hak  bagi  warga negara untuk ikut berpartisipasi menjalankan  kebijakan  pemerintah  atas perlindungan TKI. Rumusan  masalah  penelitian  ini adalah: (1) Bagaimana bentuk
partisipasi  Forum  Warga Buruh Migran Nusawungu  sebagai  paralegal  dalam melakukan  pendampingan  hukum  non- litigasi  bagi  TKI  luar  negeri?  (2)  Apa dampak dari pendampingan hukum non- litigasi  yang  dilakukan  Forum  Warga Buruh Migran bagi TKI luar negeri? (3) Apa  hambatan  dari  pendampingan hukum  non-litigasi  yang  dilakukan Forum  Warga  Buruh  Migran
bagi TKI luar negeri?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Peneliti  berusaha menyajikan  data  deskriptif  berkaitan dengan obyek penelitian yakni partisipasi  paralegal  Forum  Warga Buruh  Migrant  Nusawungu  dalam pendampingan  hukum  non  litigasi  bagi tenaga  kerja  Indonesia.  Sumber  data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
Wawancara terdiri dari beberapa informan  yakni  ketua  Forum  Warga Buruh  Migrant  Nusawungu,  paralegal Forum Warga Buruh Migrant Nusawungu,  anggota  Lakpesdam  NU Cilacap,  dan  tenaga  kerja  Indonesia yang  mendapat  pendampingan  hukum. Uji validitas data peelitian menggunakan  teknik  trianggulasi  data dan metode. Data yang peneliti trianggulasi  yakni  hasil  wawancara dengan  ketua  Forum  Warga  Buruh Migrant  Nusawungu,  paralegal  Forum Warga  Buruh  Migrant  Nusawungu, anggota Lakpesdam NU Cilacap, tenaga kerja Indonesia yang mendapat pendampingan  hukum,  hasil  observasi mengenai pelaksanaan pertemuan anggota  Forum  Warga  Buruh  Migrant Nusawungu dan kegiatan
pendampingan  hukum  kepada  TKI bermasalah,  serta  dokumen  tentang data  laporan  bulanan,  data  penanganan kasus,  dan  Permenkumham  Nomor  1 tahun  2018  tentang  Paralegal  dalam Memberikan  Bantuan  Hukum.  Teknik analisis data penelitian  meliputi  reduksi data,  penyajian  data,  verifikasi  atau penarikan kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Partisipasi Forum Warga Buruh Migran Nusawungu sebagai
Paralegal dalam Melakukan Pendampingan Hukum Non Litigasi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  bahwa  Paralegal  dalam Forum  Warga  Buruh  Migran  telah berusaha  melaksanakan  tugasnya untuk  memberikan  bantuan  hukum bagi  tenaga  kerja  Indonesia  yang berkasus. Upaya pemberian bantuan hukum  ini  dijelaskan  lebih  lanjut yakni dengan memberikan
pendampingan  hukum  non  litigasi bagi  tenaga  kerja  Indonesia.  Oleh karena  itu,  Paralegal  mempunyai partisipasi-partisipasi  yang  dapat membantu  tenaga  kerja  Indonesia untuk memperoleh keadilan.
Adapun partisipasi yang dilakukan paralegal dalam pemberian  bantuan  hukum  non litigasi  pada  Forum  Warga  Buruh Migran Nusawungu meliputi:
a. Memberikan  informasi  terkait bekerja di luar negeri
Tujuan  dari  kegiatan  ini yaitu  untuk  mempersiapkan  calon tenaga  kerja  Indonesia  yang  akan bekerja  di  luar  negeri.  Bentuk partisipasi  ini  berada  dalam  tahap pencegahan dan meminimalisir akan adanya kasus-kasus
pelanggaran  hak-hak  tenaga  kerja Indonesia  baik  sebelum,  selama, ataupun  sesudah  pemberangkatan. Paralegal  senantiasa  berupaya  agar calon  tenaga  kerja  Indonesia  yang akan  bekerja  di  luar  negeri  untuk paham dan mengetahui hak-haknya sebagai  tenaga  kerja  Indonesia.
Sehingga apabila terjadi pelanggaran  akan  hak  nya,  mereka paham tindakan yang harus dilakukan, semisal dengan melaporkan kepada keluarga.
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
Biasanya  paralegal  akan mendapatkan data dari desa apabila ada  calon  tenaga  kerja  Indonesia yang  akan  bekerja  di  luar  negeri. Oleh  karena  itu,  paralegal  akan mendatangi  calon  tenaga  kerja
Indonesia  tersebut  yang  kemudian akan diberikan arahan dan bimbingan  terkait  bekerja  di  luar negeri.  Pemberian  informasi  ini dilakukan  agar  calon  tenaga  kerja Indonesia mengetahui tentang bagaimana menjadi pekerja migrant  yang baik, bagaimana cara bermigrasi dengan aman. Selain itu paralegal menginfokan pula mengenai gambaran umum bekerja di  luar  negeri,  agar  nantinya mereka tidak kaget. Dalam kegiatan ini diharapkan agar calon  tenaga kerja Indonesia  sudah  siap  berangkat dengan  bekal  yang  cukup.  Namun,
pada  kenyataan  yang  selama  ini terjadi dilapangan dari hasil wawancara dengan paralegal,
alasan  tenaga  kerja Indonesia sering mengalami pelanggaran hak, yaitu kebanyakan dari tenaga kerja Indonesia akan menerima perlakuan  dari  majikannya  atau legowo  dan  menganggap  bahwa semua  perlakuan  tidak  adil  yang terjadi  padanya  adalah  takdir. Terkadang  tenaga  kerja  Indonesia tidak  mau  untuk  berontak  atau melaporkan  tindakan  diskriminasi yang  terjadi  dengan  alasan  takut sehingga  mereka  akan selalu berada  diposisi  dimana  mereka akan melakukan pekerjaan melebihi  kontrak  kerja  yang  telah disepakati. b. Menerima pengaduan kasus dari tenaga kerja Indonesia Tahapan dari
pendampingan  hukum  non  litigasi yang  dilakukan  oleh  paralegal Forum  Warga  Buruh  Migrant Nusawungu ialah menerima pengaduan  kasus  dari  tenaga  kerja Indonesia yang bermasalah. Tahapan  ini  merupakan  tahapan awal dari pemberian pendampingan hukum yang dilakukan. Paralegal akan menerima  kasus  dari  tenaga  kerja Indonesia,  baik  secara  langsung dari  tenaga  kerjanya  sendiri  atau dari pihak keluarga yang melaporkan  dan  meminta  tolong untuk dibantu menyelesaikan masalahnya.  Dalam  tahapan  ini tenega kerja Indonesia yang bermasalah  atau  pengadu  akan diminta untuk menceritakan kronologis  kasus  yang  dialami, kemudian paralegal akan memberikan arahan tindakan selanjutnya  yang  harus  dilakukan.
Dalam tahap ini paralegal tidak ada criteria  kasus  yang  didampingi. Dengan kata lain semua kasus yang diadukan oleh tenaga kerja Indonesia  yang  bermasalah  akan diterima dan berusaha untuk membantu menyelesaikannya. Paralegal akan mengupayakan untuk  menangani  langsung  kasus- kasus  hukum  yang  dialami  oleh tenaga  kerja  Indonesia.  Namun, dalam prosesnya nanti tidak menutup  kemungkinan  paralegal bekerja  sama  dengan  berbagai pihak  yang  bersangkutan  sesuai dengan kasus yang didampingi.
c. Pendataan  kasus  tenaga  kerja Indonesia
Pendataan  kasus  ditujukan
untuk  memperjelas  perkara  yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia dan untuk mempermudah paralegal
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
dalam menentukan tindakan penyelesainnya.  Pendataan  kasus terdiri  dari  data  TKI,  kronologi kasus,  jenis  aduan,  pihak  yang diadukan secara terperinci. Sehingga dalam tahap ini diharapkan bahwa TKI memberikan informasi terkait kasus  secara  terperinci  tanpa  ada yang  dikurangi  atau  dilebihkan. Paralegal berharap agar TKI terbuka  dalam  proses  pendataan kasus dan juga pada saat menceritakan kronologi kasus.
d. Mengumpulkan bukti awal  yang dibutuhkan dan informasi terkait kasus Setelah paralegal mendapatkan pengaduan dan pendataan  terhadap  kasus,  tahap selanjutnya  yang  dilakukan  oleh paralegal ialah mengumpulkan bukti  dan  informasi  yang  terkait dengan kasus. Paralegal mengumpulkan  bukti  awal  yang relevan dengan kasus yang dihadapi.  Dalam  hal ini  bukti awal berupa dokumen seperti  KTP, KK, Ijazah,  barang,  dan  informasi lainnya  yang  mampu  memperkuat dan  menjelaskan  aduan  sesuai dengan  kronologis  kasus  serta untuk mempermudah paralegal dalam membantu penyelesaian kasus.
e. Membantu dalam membuat surat-menyurat berisi aduan untuk  dikirimkan  ke  pihak  yang terkait dengan kasus yang didampingi Partisipasi selanjutnya yang dilakukan Paralegal dalam pendampingan  hukum  non  litigasi bagi  tenaga  kerja  Indonesia  yang bermasalah  adalah  membuat  surat berisi  aduan  kasus  kepihak  terkait.
Dalam  tahap  ini  paralegal  akan mengirimkan  surat  terkait  aduan kepada  pihak  terkait  yang  akan diminta  untuk  bertanggung  jawab. Dalam  tahap  ini  paralegal  sendiri yang  melakukannya  atau  sendiri atau  bahkan  pihak  pengadu  yang melakukannya dan paralegal memposisikan diri sebagai pendamping. Dalam hasil wawancara  dengan  narasumber, paralegal memberikan contoh kasus  penahanan  dokumen  oleh PPTKIS  yang  memberangkatkan TKI. Maka paralegal akan mengirim  surat  pemberitahuan  dan pengaduan kepada PPTKIS tersebut  untuk  segera  memproses dan merespon kasus dan bertanggung  jawab  terhadap  kasus yang dialami  oleh TKI  yaitu untuk segera  mengembalikan  dokumen yang ditahan agar dokumen tersebut  tidak  disalahgunakan  oleh pihak lain.
f. Melakukan  penyelesaian  kasus diluar pengadilan melalui mediasi dan negosiasi Dalam tahapan ini merupakan  puncak  dari  partisipasi paralegal dalam memberikan pendampingan hukum kepada tenaga kerja Indonesia yang
bermasalah  mediasi  dan  negosiasi. Mediasi  dan  negosiasi  dilakukan untuk  menghindari  adanya  pihak yang dirugikan sehingga semuanya mendapat  keuntungan  atau  dengan kata lain memutuskan untuk damai dan  pihak  lawan  memenuhi  dan bertanggungjawab  terhadap  aduan. Paralegal  bertindak  sebagai  pihak ketiga atau pihak penengah diantara  TKI  dan  pihak  lawan sehingga  sampai  pada  titik  dimana kedua  belah  pihak  menemukan
keputusan  bersama  yang  disetujui secara bersama.
2. Dampak Partisipasi Paralegal
dalam  Pendampingan Hukum
Non  Litigasi  Bagi  Tenaga  Kerja

## Indonesia di Luar Negeri
Sesuai  dengan  partisipasi yang  telah  dilakukan  oleh  Paralegal maka  setidaknya  ada  beberapa dampak  dari  pendampingan  hukum non litigasi yang dilakukan, diantaranya  untuk  dampak  positif yaitu Berdasarkan hasil wawancara  dan  studi  dokumentasi maka  dapat  disimpulkan  bahwa hasil  kedua  metode  pengumpulan data  mengenai  dampak  dan  tujuan dari  pendampingan  hukum  bagi tenaga kerja Indonesia yaitu:
a. Terselesaikannya  kasus  hukum yang dialami tenaga kerja
Indonesia;
b. Hak-hak  tenaga  kerja  Indonesia terpenuhi dikarenakan kasus sudah selesai;
c. Dari pendampingan ini berdampak pula pada penurunan jumlah  kasus  yang  dialami tenaga kerja Indonesia;
d. Bagi calon tenaga kerja Indonesia,  mereka  mendapatkan informasi penting terkait bekerja di  luar  negeri  sehingga  dapat dijadikan bekal pada saat bekerja;
e. Tenaga  kerja  Indonesia  yang bermasalah mendapatkan pembelajaran  dan  pengetahuan terkait penyelesaian kasus karena selama masa pendampingan  mereka  diikut sertakan;
f. Menjadi  bekal  bagi  tenaga  kerja Indonesia  apabila  mengahadapi kasus  serupa sehingga ia  paham
tindakan  pertama  yang  harus dilakukan; g. Meringankan biaya. Karena pada  dasarnya  pendampingan hukum  yang  dilakukan  oleh Paralegal  adalah  gratis  maka tenaga  kerja  Indonesia  yang bermasalah tidak perlu mengeluarkan uang; h. Melestarikan nilai-nilai kekeluargaan  dan  musyawarah mufakat  sesuai  dengan  prinsip mediasi yaitu win- win solution. i. Tenaga kerja Indonesia mendapatkan akses keadilan dalam  hal  pengupayaan  hukum melalui  pendampingan  yang  di lakukan paralegal. Karena selama  ini  sebagian  dari  Tki yang  mengadu  ke  forum  warga karena  mereka  tidak  paham kemana harus melapor dan takut untuk  bercerita  ke  pada  orang lain.
3. Hambatan  Partisipasi  Paralegal dalam  Pendampingan Hukum
Non  Litigasi  Bagi  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk menuju pada pemerataan keadilan melalui bantuan  hukum  yang  dilakukan Paralegal  sebagai  salah  satu  jalur untuk  atau dalam rangka penegakan hukum, sudah barang tentu bukanlah  sebuah  jalan  yang  mudah. Berdasarkan  pada  hasil  wawancara setidak-tidaknya hal ini terlatarbelakangi oleh beberapa kendala.  bahwa  kendala  utama pemdampingan  hukum  non  litigasi yang  dilakukan  oleh paralegal
Forum Warga Buruh Migrant kepada  tenaga  kerja  Indonesia  yang bermasalah  yang  pertama  adalah dana,  kedua  yaitu  keterbatasan sumber daya manusia atau jumlah
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
paralegal;  ketiga,  pihak  pengadu atau  tenaga  kerja  Indonesia  dan pihak  tergugat  sulit  diajak  bekerja sama. Kendala-kendala yang dihadapi diminimalisir dengan adanya  pembagian  tugas.  Sehingga untuk  mengefisienkan  waktu  dan tenaga  paralegal  membagi  tugas- tugasnya dalam melakukan pendampingan.  Selain  itu  karena masalah  pribadi  dari  paralegal  yang merupakan  ibu  rumah  tangga  juga dan  profesi  lainnya  maka  waktu juga menjadi kendala dalam melakukan  proses  pendampingan bagi  tenaga  kerja  Indonesia  yang bermasalah.
Dari  hasil  pembahasan  diatas mengenai  keterlibatan  Paralegal  dalam mendampingi  kasus  hukum  secara  non litigasi  serta  dampak  dan  kendalanya, maka  dapat  dijabarkan  lebih  lanjut sesuai  dengan  teori  keadilan  John Rawls.  Dimana  terdapat  tiga  hal  yang merupakan solusi dari problem keadilan. “ Pertama, setiap orang mempunyai  hak  yang  sama  atas kebebasan  dasar  yang  paling  luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan  social  dan ekonomi  mesti  diatur  sedemikian  rupa, sehingga  (a)  dapat  diharapkan  memberi keuntungan  semua  orang;  (b)  semua posisi  dan  jabatan  terbuka  bagi  semua orang”. (Rawsl.2011:72)
Dalam penelitian ini lebih terfokus  pada  point  pertama  dari  teori diatas mengenai setiap orang mempunyai  hak  yang  sama  atas kebebasan  dasar  yang  paling  luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang,  maka  Tenaga  kerja  Indonesia dalam  hal  ini  melalui  perantara  dari Paralegal  telah  mengupayakan  dari pencarian keadilan tersebut. Dalam teori dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  ketiga
prinsip  persamaan  yang  adil  untuk memperoleh  kesempatan  bagi  setiap orang (the  principle  of  fair  equality  of opportunity), yaitu ketidaksamaan ekonomi  harus  diatur  sedemikian  rupa agar  memberi  kesempatan  bagi  setiap orang untuk menikmatinya.
Menurut  teori  ini  keadilan  akan tercipta  jika  setiap  orang  mempunyai hak  yang  sama  dalam  segala  bidang misalnya  social,  ekonomi  maupun politik. Adanya perbedaan akses menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Maka perlu diadakan penataan kembali sususan dalam
masyarakat.  Penataan  kembali  susunan dasar dalam masyarakat diartikan sebagai  upaya  pemerintah  sebagai penguasa  resmi  sumber  daya  untuk mengusahakan  persamaan  kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Sehingga tercipta masyarakat  yang adil. Cara  yang  dapat  dilakukan salah satunya yakni dengan pemberian bantuan  hukum  kepada  tenaga  kerja Indonesia.  Dalam  hal  ini  yaitu  melihat pada  kondisi  bahwa  kesadaran  akan hukum  yang  masih  rendah  dimana  hal ini  dapat  memberikan  informasi  dan kesadaran  akan  adanya  hak  asasi manusia  yang  dimiliki  dan  patut  untuk diperjuangkan.
Bagi  rakyat  kecil  yang  tidak mampu,  partisipasi  yang  diberikan  oleh Paralegal  dapat  membantu  pencapaian pemerataan  keadilan  khususnya  bagi tenaga  kerja  Indonesia.  Hak  mendapat bantuan  hukum  merupakan  hak  semua warga  negara.  Tujuan  utama  dari partisipasi  ini  adalah  menyelesaikan kasus-kasus  yang  dialami  oleh  tenaga kerja Indonesia. Menjadi alat atau akses keadilan  bagi  mereka  yang  mengalami pelanggaran hak asasi manusia khususnya  hak  pekerja  di  luar  negeri sebagai  tenaga  kerja  Indonesia.  Hal  ini
dilakukan dengan cara pengupayaan dan pendampingan  kepada  tenaga  kerja Indonesia  dengan  melalui  mediasi  dan melobby ke berbagai pihak yang terkait sehingga hak-hak mereka yang
dilanggar  dapat  dipenuhi.  Selain  bagi tenaga  kerja  Indonesia  Forum  warga buruh  migrant  juga  mempunyai  tujuan bagi  keluarga  tenaga  kerja  Indonesia dan  tenaga  kerja  Indonesia  purna melalui pengelolaan keuangan.
Hal diatas sesuai dengan pendapat  Dias  dalam  Sunggono  dan
Harianto  (1994:10)  bahwa  bantuan hukum merupakan segala bentuk pemberian layanan oleh kaum professional  kepada  khalayak  di  dalam masyarakat  dengan  maksud  untuk menjamin  agar  tidak  ada  seorangpun  di dalam masyarakat yang terampas haknya  untuk  memperoleh  nasihat- nasihat  hukum  yang  diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya financial  yang cukup. Permenkumhan  Nomor  1  Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menyebutkan mengenai kegiatan paralegal  dalam  pemberian  bantuan hukum  non  litigasi.  Dimana  dalam Pasal  13  disebutkan  kegiatan  yang dilakukan  paralegal  yakni  pemberian bantuan  hukum  non  litigasi  yaitu sebagai  berikut  a.  penyuluhan  hukum, b.  konsultasi  hukum,  c.  investigasi perkara  baik  secara  elektronik  maupun non  elektronik,  d.  penelitian  hukum,  e. mediasi,  f.  negosiasi,  g.  pemberdayaan masyarakat,  h.  pendampingan  di  luar pengadilan,  i.  perencanaan  dokumen hukum.
Disisi  lain,  melihat  kondisi tenaga kerja Indonesia sebagai makhluk yang  rentan  maka  sangat  perlu  adanya jaminan hukum berupa bantuan hukum.
Sebagaimana  dijelaskan  oelh  H.L.A Hart mengenai hubungan hukum dengan moral yang mengatakan bahwa: Kelemahan  makhluk  manusia terhadap  yang  lainnya  oleh  Hart dinyatakan  ada  dalam  lima kondisi, yakni: (1) human vulnerability (manusia  makhluk rentan) sehingga perlu dilindungi  dari  ancaman  fisik; (2) approxcimate  equality (kira- kira sama) tetapi beda satu sama lain baik dalam kekuatan, kecerdasan, lebih-lebih kemampuan intelektual; (3 ) limited  altruism (keterbatasan kepedulian terhadap orang lain); (4) limited resources (keterbatasan sumber daya) sehingga perlu perlindungan terhadap  harta  benda;  dan  (5) limited understanding and strength will (keterbatasan pengertian  dan  kemauan  kuat); berdasarkan kesemuanya itu maka  perlu  diciptakan  hukum yang  bersifat  memaksa  disertai dengan  sanksi  sebagai  jaminan atas penataannya. (Diantha.2016:45) Dari  pendapat  diatas  mengenai kondisi  manusia  sebagai  makhluk  yang rentan yang perlu mendapatkan perlindungan. Hukum menjadi alat yang diciptakan  sebagai  jaminan.  Tenaga kerja  Indonesia  sebagai  makhluk  yang rentan  maka  perlu  untuk  mendapat perlindungan.  Perlindungan  yang  dapat ditawarkan  menurut  pendapat  diatas yakni  dengan  hukum.  Maka  sesuai dengan yang sudah dijelaskan di bagian satu  mengenai  partisipasi  paralegal dijelaskan bahwa dalam rangka pemerataan  keadilan  dapat  dilakukan dengan  memberikan  bantuan  hukum. Hukum  sekali  lagi  menjadi  alat  disini
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
dalam    memperjuangkan     keadilan khususnya bagi Tenaga kerja Indonesia.
Hasil penelitian ini  juga  dapat dijadikan  bahan  menyusun  materi  oleh pendidik    pada    mata    pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas  (SMA)  kelas  X  pada  Kurikulum 2013 yaitu Kompetensi   Inti:     4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah  konkret  dan  ranah  abstrak  terkait dengan    pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu  menggunakan  metoda  sesuai kaidah  keilmuan.  Kompetensi  Dasar:
4.1  Mengumpulkan  dan  mengelola informasi  sebagai  sumber  data  terkait peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan  dan  pemajuan  HAM  di Indonesia  sesuai  dengan  konsep  dan nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan
bernegara. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN
Berdasarkan data dan pembahasan yang dilakukan, berikut ini  kesimpulan  daripada  partisipasi paralegal Forum warga buruh migrant Nusawungu dalam pendampingan  hukum  non  litigasi bagi tenaga kerja Indonesia: 1. Partisipasi  paralegal  Forum warga buruh migrant Nusawungu dalam pendampingan  hukum  non litigasi  bagi  tenaga  kerja Indonesia Partisipasi paralegal forum  warga  buruh  migrant Nusawungu dalam pendampingan hukum non litigasi  sudah  baik  namun  perlu dioptimalkan. Partisipasi paralegal  ini  ditunjukkan  dalam
kegiatan  pendampingan  hukum non litigasi atau di luar pengadilan  yang sudah berusaha dan  sebagian  berhasil  dalam melakukan pendampingan, namun perlu ditingkatkan kembali karena terdapat sebagian  kasus  yang  tidak  dapat diselesaikan  yang  dialami  oleh tenaga  kerja  Indonesia.  Adapun pendampingan hukum yang dilakukan  secara  non  litigasi oleh  paralegal  forum  warga buruh migrant Nusawungu sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku.
Paralegal  berpartisipasi secara  aktif  dalam  memberikan pendampingan  kepada  tenaga kerja Indonesia yang mengalami kasus. Proses pemberian pendampingan  yang  dilakukan yaitu: a. Memberikan informasi terkait bekerja di luar negeri b. Menerima  pengaduan  kasus dari tenaga kerja Indonesia
c. Pendataan kasus tenaga kerja
Indonesia
d. Mengumpulkan  bukti  awal yang dibutuhkan dan informasi terkait kasus e. Membantu  dalam  membuat surat-menyurat  berisi  aduan untuk  dikirimkan  ke  pihak yang  terkait  dengan  kasus yang didampingi
f. Melakukan penyelesaian kasus diluar pengadilan melalui mediasi dan negosiasi 2. Dampak Pendampingan Hukum  Non  Litigasi  Oleh Paralegal Forum Warga Buruh Migran Nusawungu Berdasarkan hasil
wawancara dan studi dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa dampak bagi tenaga  kerja  Indonesia  seteah mendapat  pendampingan hukum non  litigasi  dari  Forum  warga buruh migrant yaitu: a. Terselesaikannya kasus hukum  yang  dialami  tenaga kerja Indonesia; b. Hak-hak tenaga kerja Indonesia terpenuhi dikarenakan  kasus  sudah selesai; c. Dari pendampingan ini
berdampak pula pada penurunan jumlah kasus yang  dialami  tenaga  kerja Indonesia;
d. Bagi  calon  tenaga  kerja Indonesia, mereka mendapatkan informasi penting  terkait  bekerja  di luar  negeri  sehingga  dapat dijadikan  bekal  pada  saat bekerja; e. Tenaga kerja Indonesia yang bermasalah mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan terkait penyelesaian  kasus  karena selama  masa  pendampingan mereka diikut sertakan;
f. Menjadi  bekal  bagi  tenaga kerja Indonesia apabila mengahadapi  kasus  serupa sehingga  ia  paham  tindakan pertama yang harus dilakukan; g. Meringankan  biaya.  Karena pada dasarnya pendampingan  hukum  yang dilakukan oleh Paralegal adalah  gratis  maka  tenaga kerja        Indonesia        yang
bermasalah tidak perlu mengeluarkan uang; h. Melestarikan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah  mufakat  sesuai dengan prinsip mediasi yaitu win- win solution. i. Tenaga kerja Indonesia mendapatkan  akses  keadilan dalam hal pengupayaan hukum melalui pendampingan yang di lakukan  paralegal.  Karena selama  ini  sebagian  dari  Tki yang  mengadu  ke  forum warga  karena  mereka  tidak paham kemana harus melapor  dan  takut  untuk bercerita ke pada orang lain. 3. Hambatan dari Pendampingan  Hukum  Non Litigasi  oleh  Paralegal  Forum Warga Buruh Migran Kepada Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan  pada  hasil  wawancara setidak-tidaknya hal ini terlatarbelakangi  oleh  beberapa kendala. Berikut diantaranya: Pertama, keterbatasan dana. Paralegal dalam melakukan pendampingan kepada tenaga kerja Indonesia  dari  proses  awal  sampai selesai  kasus  tidak  memungut biaya atau gratis. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, kendala  eksternal  atau  dari pihak  selain  dari  Paralegal.  Yaitu dari  pihak  pengadu  atau  tenaga kerja Indonesia dan pihak tergugat.
B. SARAN
Berdasarkan simpulan hasil penelitian,  maka  saran  yang  dapat disampaikan  terkait  hasil  penelitian yakni: Berdasarkan simpulan hasil penelitian,  maka  saran  yang  dapat
disampaikan  terkait  hasil  penelitian yakni:
1. Bagi  Forum  Warga  Buruh  Migran Nusawungu a. Dalam memberikan pendampingan hukum, sebaiknya  data  dari  tenaga  kerja Indonesia yang mendapat pendampingan dapat terdokumentasikan dengan lengkap. b. Lebih aktif memberikan informasi  kepada  para  calon tenaga kerja Indonesia mengenai bagaimana menjadi pekerja migrant yang baik dan memberikan pengatahuan
mengenai hukum.
2. Bagi Tenaga Kerja Indonesia
a. Bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia baik  yang  akan  bekerja  di  luar negeri  atau  yang  sudah  bekerja di  luar  negeri,  untuk  lebih berhati-hati memilih agen, sebelum
pemberangkatan seminimal mungkin paham akan hukum  dan  hak-haknya  sebagai tenaga  kerja  Indonesia  serta paham  bagaimana  bermigrasi dengan benar.
b. Apabila  mengalami  kasus  atau tindakan  pelanggaran  hak  asasi manusia  segera  melapor  kepada pihak  terkait,  minimal  melapor ke keluarga di Indonesia. Berani menceritakan kasus yang dihadapi  secara  jujur  dan  berani mengupayakan  keadilan  bagi hak-haknya yang dilangar.

## DAFTAR PUSTAKA
Argyo  Demartoto.  (2009). Kebutuhan Praktis  dan  Strategis  Gender: Menyoal  TKW  Indonesia  yang akan Dikirim Ke Luar Negeri .
Surakarta: UNS Press Bachtiar, Da’i. (2010). Jurnal Diplomasi Perlindungan WNI/TKI Vol.  2  No.  1  Maret 2010
Bambang  Sunggono  dan  Aris  Harianto.
(1994). Bantuan  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia.  Bandung: Mandar Maju Bevans, Neal. R. (1961). Civil Law and Litigation For Paralegals. United States Diantha, I Made Pasek. (2016).
Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum. Jakarta:  Prenada  Media Grup Liani  Sari.  (2012). Hakekat  Keadilan dalam  Hukum. Jurnal  Pluralism: Vol 2 No 2 Satjipto. Raharjo. ( 2000). Ilmu Hukum. Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti
Rawls,      John.      (2011). Teori Keadilan (terjemahan) Yogyakarta:      Pustaka Pelajar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Permenkumhan  Nomor  1  Tahun  2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum