JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (1) (2019): 149-156. DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12290
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## Strategi Pemerintah Indonesia untuk Mempertahankan Kedaulatan di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017
The Strategy of The Indonesian Government to Maintain Sovereignty in The Territories Natuna Islands Region in 2009-2017
Indra Pandapotan 1) *, Subhilhar 2) & Heri Kusmanto 3)
1) Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia
2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Diterima: Maret 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juni 2019.

## Abstrak
Sebagai  sebuah  Negara  yang  perairannya  lebih  luas  dari  daratan,  Indonesia  harus  berhadapan  denganancaman yang  terjadi  di  perairan  Indonesia.  Tahun  2009,  ZEE  Indonesia  di  Kepulauan  Natuna  diklaim  oleh  pemerintah Tiongkok di peta yang berisi sembilan garis imajiner. Fokus penelitian ini adalah ancaman-ancaman yang terjadi di Kepulauan  Natuna  dan  Strategi  pemerintah  Indonesia  dalam  menjaga  kedaulatan  Kepulauan  Natuna.  Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori dan konsep yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan adalah Teori Kepentingan  Nasional  oleh  Morgenthau,  Teori  Soft  Power  yang  diajukan  oleh  Nye,  dan  Konsep  Pertahanan  dan Keamanan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  dalam  menjaga  kedaulatan  pulau  Natuna,  pemerintah  Indonesia menerapkan dua strategi, yaitu strategi diplomatik dan pertahanan. Di antara dua strategi ini, strategi yang cukup berhasil dalam mempertahankan kedaulatan Kepulauan Natuna adalah strategi pertahanan.
Kata Kunci : Strategi Pertahanan, Diplomatik, Minimum Essential Force , Kepulauan Natuna

## Abstract
As a country whose waters are wider than the land, Indonesia must deal with threats that occur in Indonesian waters. In  2009,  the  Indonesian  EEZ  in  the  Natuna  Islands  was  unilaterally  claimed  by  the  Chinese  government  on  a  map containing nine imaginary lines. The focus of this research is the analysis of threats that occur in the Natuna Islands and the Indonesian government's strategies in maintaining the sovereignty of the Natuna Islands. This type of research is descriptive-analytical, that trying to describe various situations, conditions that exist in society that are the object of research.  In  this  study  also  uses  theories  and  concepts  that  can  be  used  as  a  guide  in  conducting  research.  These theories  are  Morgenthau's  National  Interest  Theory,  Soft  Power  Theory  put  forward  by  Nye,  and  the  Concept  of Defense  and  Security.  The  results  of  this  study  are  that  in  maintaining  the  sovereignty  of  the  Natuna  Islands,  the Indonesian government applies two strategies, namely diplomatic and defense strategies. Among these two strategies, a strategy that is quite successful in maintaining the sovereignty of the Natuna Islands is a defense strategy.
Keywords : Defence Strategies, Diplomatic, Minimum Essential Force, Natuna Islands.
How  to  Cite : Pandapotan,  I,  Subhilhar  &  Kusmanto,  H.  (2019).  Strategi  Pemerintah  Indonesia  untuk Mempertahankan  Kedaulatan  di  Wilayah  Kepulauan  Natuna  Tahun  2009-2017 .  JUPIIS:  Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (1): 149-156.
*Corresponding author: E-mail: indra.p.nasution@gmail.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Indonesia  dikaruniai  oleh  Tuhan Yang  Maha  Esa  memiliki  17.504  pulau, 16.056 pulau diantaranya telah diakui oleh PBB  (Prasetya,  2017).  Dengan  banyaknya jumlah  pulau  ini  pula,  Indonesia  dijuluki sebagai  negara  kepulauan  dan  dikenal dengan sebutan Nusantara (Van der Kroef, 1951:  166).  Luas  total  wilayah  Indonesia adalah 7,81 juta km 2 yang terdiri dari 2,01 juta km 2 daratan, 3,25 juta km 2 lautan, dan 2,55   juta  km 2 Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE) (BPHN, 2015). Wilayah yang luas ini didiami  oleh  sekitar  258,7  juta  jiwa  (BPS, 2017).  Letak  Indonesia  sendiri  sangat strategis  dilewati  oleh  garis  ekuator  dan berada  diantara  dua  benua  dan  dua samudera,  yaitu  benua  Asia  dan  benua Australia (Putra dkk, 2017).
Menurut  hasil  identifikasi  pulau- pulau  yang  telah  dilakukan,  terdapat 16.056 pulau yang telah diberikan nama di seluruh  Indonesia  dan  jumlah  ini  telah dilaporkan  kepada  PBB  (BPS,  2018).  Dari keseluruhan  jumlah  pulau  tersebut, terdapat  67  pulau  yang  berbatasan langsung  dengan  negara  tetangga,  11 pulau diantaranya perlu mendapat perhatian  khusus,  karena  terletak  di perbatasan pulau terluar. Akibat lokasinya yang  sulit  untuk  dijangkau,  pulau-pulau terluar  di  Indonesia  sering  terabaikan sehingga  keberadaanya  tidak  diketahui oleh  masyarakat  luas  dan  pulau–pulau  ini juga  tidak  tersentuh  oleh  pembangunan pemerintah  yang  mengakibatkan  pulau- pulau  ini  tertinggal  (Sabarno,  2003). Kurangnya  perhatian  pemerintah  di daerah  perbatasan  juga  menyebabkan seringnya  negara  lain  seperti  Malaysia, Thailand, dan Tiongkok melanggar kedaulatan Indonesia.
Kepulauan  Natuna  adalah  salah  satu kepulauan  Indonesia  yang  dilanggar kedaulatannya  oleh  Tiongkok.  Kepulauan Natuna  terletak  di  Provinsi  Kepulauan Riau  dan  berada  ditengah  laut  Cina Selatan.  Kepulauan  Natuna  telah  menjadi bagian  dari  Indonesia  sejak  tahun  1956,
setelah  sebelumnya  pernah  menjadi bagian dari wilayah Malaysia (Tampi, 2017 : 4). Kepulauan Natuna luasnya mencakup 264.198,37  Km 2 ,  dimana  2.001.30  Km 2 adalah daratan sementara 262.197.07 Km 2 adalah  perairan.  Kepulauan  ini  bukan merupakan  sebuah  provinsi,  melainkan salah  satu  dari  tujuh  kabupaten  yang berada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu kabupaten Natuna (Seta, 2010).
Lokasi  kepulauan  Natuna  yang posisinya menjorok ke utara yang terletak di  Laut  Cina  Selatan  bagian  selatan menyebabkan  kepulauan  Natuna  menjadi salah  satu  pulau  yang  strategis  setelah kepulauan  Spratly  dan  kepulauan  Paracel. Selain  menjadi  jalur  strategis,  perairan Natuna juga menyimpan cadangan minyak bumi  dan  gas  alam  yang  terbanyak  di kawasan  Asia  Pasifik.  Kekayaan  perairan Natuna dibuktikan dengan adanya kandungan  gas  alam  pada  salah  satu ladang  gas  D-Alpha  yang  terletak  225  km disebelah  utara  kepulauan  Natuna  yang menyimpan  112.356.680  barrel  total cadangan  dengan  volume  sebesar  222 trillion  cubic  feet (TCT).  Ditambah  dengan cadangan  minyak  minyak  bumi  di kepulauan  Natuna  yang  diperkirakan mencapai
14.386.470
barrel (Purwatiningsih dan Masykur, 2012). Kekayaan  sumber  daya  yang  dimiliki oleh  Natuna  menjadi  daya  tarik  oleh Tiongkok,  sehingga  Tiongkok  melakukan klaim sepihak terhadap kepulauan Natuna. Kepulauan  Natuna  dimasukkan  ke  dalam Sembilan  Garis  Imajiner  ( Nine  Dash  Lines ) di  Laut  Cina  Selatan  yang  dibuat  oleh Tiongkok.  Dalam  peta  yang  dibuat  oleh Tiongkok  tersebut,  wilayah  Kepulauan Natuna  menjadi  bagian  dari  kekuasaan Tiongkok  (Korkut  dan  Kang,  2017). Sembilan  Garis  Imajiner  adalah  garis pembatas  ( demaracation  line )  yang dibentuk  oleh  pemerintah  Tiongkok sekitar  tahun  1949  untuk  mengklaim sebagian  besar  Laut  Cina  Selatan  (Riegl dkk,  2014).    Namun  klaim  Tiongkok terhadap  kepulauan  Natuna  tidak  diakui
oleh  PBB.  Melalui  Arbitrase  Internasional, Sembilan  garis  imajiner  yang  dibentuk oleh  Tiongkok  tidak  memiliki  dasar  yang cukup  kuat  untuk  melakukan  klaim wilayah yang berada dalam Sembilan garis imajiner  (PCA,  2016).  Hasil  dari  Arbitrase Internasional  ini  menguatkan  bahwa kepulauan  Natuna  bagian  dari  Indonesia. Didalam  penelitian  ini  teori  yang  akan digunakan  adalah  teori  Kepentingan Nasional yang dikemukakan oleh
Morgenthau, Teori Soft Power dan Konsep Keamanan.
Kepentingan Nasional
menurut Morgenthau  Kepentingan  Nasional  itu harus dicapai oleh sebuah Negara, dengan begitu  Negara  tersebut  akan  stabil  baik dari  segi  politik,  ekonomi,  milter  dan sebagainya.  Karena  Kepentingan  Nasional adalah  kebutuhan  dari  Negara  tersebut (Morgenthau, 1951).
Teori  Soft  Power  yang  dikemukakan oleh  Nye  lebih  menekankan  pada pendekatan tanpa kekerasan menurut Nye “ The  soft  power  affects,  attracts,  and persuade others to believe and admit the rule, sense  of  value,  life  style  and  social  system through the spiritual and morality requirements. ”  (Lin  dan  Leng,  2017).  Dari penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa melalui  nilai  –  nilai  kehidupan  dan  sistem sosial  yang  ada  sebuah  negara  dapat dijadikan  cara  untuk  mendapatkan  tujuan yang  diinginkan  tanpa  harus  menggunakan kekerasan.
Konsep  Keamanan  Menurut  Buzan (1991),  dalam  konsep  keamanan  terdapat sekuritisasi  (securitization),  bahwa  setiap isu  dapat  dianggap  sebagai  isu  keamanan, terutama  jika  isu  tersebut  diupayakan untuk  diterima  oleh  masyarakat  sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan  mereka.  Dengan  kata  lain,  isu- isu  yang  sebenarnya  bukan  isu  keamanan dapat menjadi isu  keamanan jika terdapat unsur-unsur  yang  berkaitan  dengan ancaman  terhadap  objek-objek  tertentu. Dengan  begitu  dapat  diketahui  bagaimana menghadapi  isu-isu  tersebut  yang  dapat mempengaruhi  kedaulatan  dan  integritas
negara,  baik  ancaman  dari  luar  maupun dari dalam negeri.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  jenis  deskriptif-analitik.  Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  studi  literatur.  Penelitian  ini menggunakan  banyak  sumber  dari  buku, jurnal, dan internet terutama berita online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ancaman Terhadap Kepulauan Natuna
Tahun  2010,  ketika  kapal  patroli Indonesia  melakukan  penangkapan  terhadap kapal  milik  [nelayan  asal]  Tiongkok  karena melakukan  pelanggaran  dengan  menangkap ikan  secara  ilegal  dan  akan  di  proses  secara legal, kapal boat [nelayan asal] Tiongkok yang dilengkapi dengan senjata berat mengarahkan tembak  mesin  berkaliber  besar  dan mengancam kapal patroli Indonesia jika tidak melepaskan  tahanan  Tiongkok  yang  telah diamankan  oleh  petugas  Indonesia.  Dan kejadian  ini  terjadi  berulang  selama  tahun 2010.  Kerugian  yang  ditanggung  oleh Indonesia  akibat  adanya illegal  fishing di perairan Natuna  sebesar  US$ 25.000.000.000 per  tahun.  Natuna  sendiri  diperkirakan menghasilkan 500.000 ton ikan per tahunnya (Supriyanto, 2015)
Pada  tahun  2012,  pemerintah  Tiongok mengeluarkan  passport  baru  yang  di dalamnya berisikan gambar peta wilayah Laut Cina  Selatan  yang  berada  dalam  garis  putus- putus  dibagian  kiri  atas  passport  tersebut (McDonald,  2012).  Dengan  dikeluarkannya passport  yang  berisikan  peta  wilayah  Laut Cina  Selatan,  pemerintah  Tiongkok  secara tidak  langsung  telah  mengumumkan  bahwa wilayah  tersebut  adalah  resmi  bagian  dari wilayah kekuasaan Tiongkok.
Pada  tahun  2013,  Kapal  patroli Indonesia  mengamankan  sebuah  kapal  milik Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara  ilegal.  Namun  kapal  patroli  Indonesia mendapatkan  perlawanan  dari  kapal  patroli milik  Tiongkok.  Indonesia  diminta  untuk
melepaskan  tahanan  kapal  milik  Tiongkok yang melakukan penangkapan illegal.
Tercatat  bahwa  pada  tahun  2017, Tiongkok  melakukan  impor  minyak  sebesar 67% dari dari total keperluannya. Sedangkan untuk  gas  alam,  Tiongkok  harus  mengimpor sebesar 34% dari total yang dibutuhkan oleh Tiongkok.  Tahun  2017,  80%  dari  impor minyak  Tiongkok  dan  juga  13%  impor  gas alam Tiongkok transit di selat Malaka dan Laut Cina  Selatan  (Departemen  Pertahanan  AS, 2018:  54).  Tampak  jelas  kepentingan Tiongkok  di  Laut  Cina  Selatan  yang  berasal dari kebutuhan-kebutuhan dalam negeri.

## Strategi  Pemerintah  Indonesia  melalui Diplomatik
Pada  masa  pemerintahan  Susilo Bambang  Yudhoyono  tepatnya  pada  tahun 2009,  Indonesia  mendapatkan  sebuah  kabar yang  datang  dari  pemerintah  Tiongkok. Dimana pada saat itu, Tiongkok menyerahkan sebuah  peta  yang  didalamnya  berisikan Sembilan  garis  imajiner  yang  merupakan sebuah  penanda  wilayah  kekuasaan  yang dimiliki  oleh  Tiongkok.  Garis  imajiner  yang dibuat  oleh  Tiongkok  sebenarnya  telah  lama ada, namun pada saat pertama diumumkan ke dunia  internasional,  garis  tersebut  berjumlah 11 garis putus-putus. Setelah itu, sebelas garis imajiner  tersebut  berubah  menjadi  Sembilan garis  imajiner.  Ketika  pemerintah  Tiongkok memberikan  peta  tersebut  ke  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB),  yang  mengejutkan adalah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia yang  berada  di  perairan  Natuna  menjadi bagian  dari  klaim  sepihak  pemerintah Tiongkok.  Berlandaskan  pada  konstitusi Indonesia bahwa tujuan dari Indonesia adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  sehingga langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah Indonesia  pada  masa  itu  adalah  strategi diplomatik. Sebagaimana Morgenthau  (1951) ungkapkan “ The national interest is the ability of the state minimum to protect, and defend the physica  identity,  politics,  and  culture  of  the interference of other countries. From this review the  country’s  leaders  to  lower  specific  policies
on  other  countries  that  are  cooperation  or conflict”. Kepulauan Natuna adalah kepentingan  Indonesia,  maka  dari  itu, sebagaimana  ungkapan  Morgenthau  bahwa Negara  melindungi  dan  mengamankan budaya,  idenntitas  dan  juga  politiknya  dari Negara lain. Strategi yang dilakukan Indonesia adalah Pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  memimpin  Indonesia,  Presiden  SBY memiliki orientasi outward atau keluar. Hal ini diperlihatkan melalui  visi  banyak  teman, dan tidak  ada  musuh  atau  lebih  dikenal  dengan thousand  friends,  zero  enemy .  Dengan  visi tersebut  Indonesia  berusaha  menjalin hubungan  yang  baik  serta  kerjasama  dengan negara-negara  lainnya.  Lalu,  pada  saat pemerintah Tiongkok melakukan klaim secara sepihak terhadap Natuna, tanggapan Indonesia demi mempertahankan kedaulatan Indonesia  adalah  melakukan  dialog  kepada pihak  Tiongkok.  Indonesia  telah  melakukan protes  keras  terhadap  9  garis  imajiner  milik Tiongkok  melalui  Komisi  Landas  Kontinen PBB (Ratnawati, 2015).
Tahun  2010,  Indonesia  juga  melakukan protes  di  forum  PBB  dan  mempertanyakan dasar  hukum  dari  klaim  wilayah  di  peta tersebut,  Indonesia  juga  menolak  mengakui wilayah nine-dash line Tiongkok ini (Wiranto, 2016).  Protes  yang  dilakukan  Indonesia menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia berusaha menjaga integritas wilayah Indonesia  tanpa  harus  merusak  hubungan dengan Tiongkok. Langkah yang diambil oleh pemerintah  Indonesia  adalah  Menteri  Luar Negeri  Marty  Natalegawa  melayangkan sebuah  catatan  verbal  kepada  PBB  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  permasalahan territorial  antara  Indonesia  dengan  Tiongkok mengenai  Natuna  dan  melakukan  protes terhadap 9 garis imajiner yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok (Patunru dkk, 2018).
Tahun  2012  Indonesia  melakukan hubungan  kerjasama  dengan  Malaysia  dalam mengatasi illegal fishing di Natuna. Kerjasama ini  terjadi  di  Nusa  Dua  Bali.  Isi  daripada kerjasama  diantara  kedua  Negara  tersebut adalah  panduan  terhadap  nelayan-nelayan yang  tersesat  di  wilayah  Indonesia  dan
Malaysia  serta  penanaganannya  (Widodo, 2017).  Selain  menteri  Natalegawa,  Asisten Kepala  Deputi  Menteri  Keamanan  bagian doktrin  strategi  pertahanan,  Fahru  Zaini mengumumkan  perairan  Natuna  menjadi bagian  dari  wilayah  kekuasaan  Indonesia (Antaranews,  2014).  Jendral  Moeldoko  juga menuliskan  pernyataan  di The  Wall  Street Journal yang  mempertegas  bahwa  militer Indonesia
akan
meningkatkan pengamanannya  di  kepulauan  Natuna  yang ingin  diambil  alih  oleh  Beijing  (Moeldoko, 2014).  Tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  menunjukkan  bahwa Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatan  Indonesia  sesuai  dengan  yang diamanatkan  oleh  konstitusi,  selain  itu Indonesia  juga  ingin  menunjukkan  kepada dunia  Internasional  bahwa  Indonesia  dapat menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi sejalan  dengan  memenuhi  kepentingan nasionalnya tanpa menimbulkan permasalahan  atau  lebih  tepatnya  meredam konflik.  Jika  pada  masa  pemerintahan  SBY lebih  menekankan  pada  prinsip  yang  lebih mengedepankan  hubungan  dengan  negara- negara lainnya, pada masa pemerintahan Joko Widodo  (Jokowi)  lebih  menekankan  pada prinsip kedalam ( inward ). Selain itu juga pada masa  pemerintahan  Jokowi,  Indonesia  lebih bersikap  konfrontatif.  Jika  pada  masa pemerintahan SBY untuk memenuhi kepentingan  nasional,  pemerintah  lebih mengedepankan  cara  perdamaian  dan menjadi sebuah Negara yang baik, pada masa pemerintahan  Jokowi,  pemerintah  lebih konfrontatif  dan  tidak  takut  jika  harus melepas label negara yang baik.
Dimasa pemerintahan Jokowi, Indonesia lebih  konfrontatif  dibandingkan  pada  masa pemerintahan  SBY.  Pada  masa  pemerintahan Jokowi,  Indonesia  mengeluarkan  sebuah kebijakan  berupa  peraturan  Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia  pada  tahun 2015  Nomor:  KEP/1255/M/2015  Tentang Kebijakan  Pertahanan  Republik  Indonesia bahwa  Natuna  menjadi  prioritas  didalam pembangunan sarana dan prasarana
pengamanan pulau-pulau terkecil terluar/terdepan (KEMENHAN RI, 2015).
Pada  tahun  2016,  Menteri  Pertanian Malaysia  mengunjungi  kantor  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan.  Pada  pertemuan tersebut,  Malaysia  dan  Indonesia  membahas rencana  patroli  bersama  antara  Indonesia dengan  Malaysia.  Adanya  kerjasama  ini ditujukan  untuk  meminimalisir  pencurian ikan secara illegal dikedua Negara. Berlandaskan  nota  kesepakatan  yang  terjadi pada  tahun  2012,  Indonesia  dan  Malaysia melanjutkan kerjasama di wilayah perbatasan. Terkhusus  diwilayah  Natuna  (Lerian,  2017). Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Indonesia untuk menangani illegal fishing adalah sebuah contoh soft  power sebagaimana  yang dikatakan  oleh  Nye.  Nye  berpendapat  “ soft power is the ability of  the cultural  recognition and  guide  others  to  follow,  and  this  powers stems from the attractiveness of the culture and sense  of  value  of  a  nation ”  (Lin  dan  Leng, 2017).  Selain itu, Nye juga berpendapat “ The soft power affects, attracts, and persuade others to believe and admit the rule, sense of value, life style  and  social  system  through  the  spiritual and morality requirements. ” Dengan demikian menurut  Nye, Soft  Power adalah  sebuah kemampuan  yang  mempengaruhi  lainnya agar  mengikuti,  percaya  dan  mengakui peraturan, nilai – nilai yang dibutuhkan.
Kemudian  pada  tanggal  14  Juli  2017 Kementerian Koordinator Kemaritiman melakukan  perubahan  nama  pada  laut Natuna.  Perubahan  nama  tersebut  diberikan oleh  pemerintah  Indonesia  kepada  PBB. Sehingga laut Natuna  berubah nama menjadi Laut  Utara  Natuna.  Adanya  perubahan  nama Laut  Natuna  tersebut  merupakan  sebuah tanda  yang  menunjukkan  bahwa  Indonesia memiliki  kedaulatan  terhadap  Natuna sehingga  pemerintah  Indonesia  dapat mengatur  dan  merubah  nama  wilayah kekuasaannya.  Selain  itu  juga  tindakan  yang dilakukan  oleh  Indonesia  dengan  merubah nama  Laut  Natuna  menunjukkan  bahwa pemerintah  Indonesia  ingin  memperlihatkan kepada  dunia  internasional  bahwa  Indonesia mampu melawan ancaman dan kecaman dari
Tiongkok  yang  merupakan  sebuah  negara besar  dengan  kemampuan  militer  yang  lebih besar dan modern.
Strategi  Pemerintah  Indonesia  melalui Militer
Strategi pertahanan paling dasar sebuah negara adalah penangkalan. Adanya penangkalan  menghambat  terjadinya  perang. Perang  terjadi  akibat  kegagalan  usaha pertahanan  negara  dan  juga  kegagalan diplomasi  untuk  mencegahnya  (Departemen Pertahanan  Indonesia,  2017).  Strategi penangkalan  yang  Indonesia  gunakan  adalah penangkalan dengan cara pembalasan. Hal ini dikarenakan  keterbatasan  dana  dan  juga alutsista  yang  dimiliki  oleh  Indonesia. Indonesia  tertinggal  baik  dari  segi  ekonomi maupun militer dibandingkan dengan negara- negara  tetangga  Indonesia  (Rosdiana,  2018). Tujuan  Indonesia adalah melindungi  segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana  yang  tercantum  didalam pembukaan  UUD  1945,  maka  dalam pemenuhannya Indonesia berusaha mencegah  peperangan  melalui  efek  tangkal yang  ampuh  dengan  meningkatkan  sektor militer,  hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  yang tercantum didalam konstitusi yaitu pertahanan dan keamanan Indonesia diemban oleh TNI.
Pada masa pemerintahan SBY mengeluarkan  sebuah  kebijakan  yang bertujuan  untuk  menambah  alutsista  yang dimiliki Indonesia secara bertahap. Kebijakan ini  disebut  dengan Minimum  Essential  Force (MEF).  MEF  adalah  standar  kekuatan  pokok dan  minimum  TNI  demi  terlaksananya  tugas pokok dan fungsi TNI menghadapi  ancaman- ancaman  (Perpres  No.  41  Tahun  2010). Kebijakan  ini  merupakan  sebuah  reformasi atas  kebijakan  pertahanan  yang  sudah  ada dan  telah  ditetapkan  dalam  Rencana Pembangunan  Jangkan  Menengah  (RPJM) Nasional 2010-2014 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 (KEMHAN RI, 2012).
Dimasa  ini  pemerintah  Indonesia  tidak terlalu  terfokus  pada  Natuna,  namun
pemerintah Indonesia berfokus pada perbaikan dan peningkatan militer Indonesia. Dengan  adanya  tambahan  alutsista  maka Indonesia  dapat  setara  atau  bahkan  dapat mengungguli  negara-negara  ASEAN  seperti Thailand,  Fillipina  serta  Malaysia.  Adanya kebijakan MEF yang  dibentuk  oleh pemerintah  Indonesia  diharapkan  akan menjadi  strategi  pertahanan  yang  ampuh. Sehingga kedaulatan Indonesia tidak berulang dilanggar  oleh  Negara-Negara  lain.  Karena adanya pelanggaran berulang oleh Negara lain menunjukkan  bahwa  Negara  lain  tidak memiliki rasa hormat kepada Indonesia.
Pada  masa  pemerintahan  Joko  Widodo, MEF tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pada masa Jokowi, MEF telah  memasuki  tahap  kedua  (Renstra  II). Adanya  keseriusan  pemerintah  didalam menjaga  kedaulatan  Indonesia,  tampak  dari pembangunan  di  kepulauan  Natuna.  Cikal Bakal  [Implementasi  kebijakan]  MEF  mulai [lebih serius] tampak pada masa pemerintahan  Joko  Widodo.  Kondisi  daratan Natuna  saat  ini  sudah  tersedia  1  brigade kombatan  gabungan  yang  terdiri  dari  1 batalyon  raider,  1  batalyon  arhanud,  1 skuadron Penerbad, 1 batalyon marinir dan 1 batalyon  paskhas  serta  sejumlah  alutsista seperti Oerlikon Skyshield, Pantsir-S1, AH-64E Apache,  Mi-35P,  MLRS  Astross  II,  UAV  dan seterusnya  (Aisyah,  2017).  Selain  itu  TNI Terpadu  di  Natuna  akan  dijadikan  Mako Batalyon  Komposit.  Batalyon  ini  memiliki kekuatan 1 Kompi yang merupakan ex Kompi C  138/TS  yang  terletak  di  Desa  Sepempang. Pangkalan  militer  ini  akan  ditempatkan  pula Sisdalops  TNI  Terpadu,  Mess  prajurit integratif,  dibangun  hangar  pesawat  dan  heli integratif,  rumah  sakit  integratif.  Dari  segi kekuatan  udara,  pangkalan  ini  terdapat hanggar  skuadron Unmaned  Aerial  Vehicle ( UAV),  satrudal  jarak  sedang,  perpanjangan runway,  pembangunan  taxiway,  bunkers  5 pesawat tempur, satbak hanud (Ziyadi, 2016) Pembangunan  pangkalan  militer  yang sedang  berlangsung  di  Natuna  juga  disertai dengan pengembangan radar monitoring dan dermaga di beberapa desa di Natuna  (Ziyadi,

## 2016). Dengan adanya keseriusan pemerintah
Indonesia  dalam  menjaga  kedaualatan Indonesia, maka negara-negara tetangga tidak akan  dengan  mudah  melanggar  kedaulatan Indonesia  terus  menerus  dikarenakan  telah diperkuatnya militer Indonesia yang digunakan  sebagai  penangkal  agresi  dari Negara lain.  Pada  tahun  pada  tahun  2015, presiden Joko Widodo
mengunjungi pangkalan  militer  Indonesia  yang  berada  di kepulauan  Natuna.  Pada  saat  itu,  presiden Jokowi  juga  menyaksikan  latihan  udara “Angkasa Yudha”. Selain menyaksikan latihan udara,  presiden  Jokowi  juga  melakukan peninjauan peralatan tempur milik TNI (VOA, 2015).
Angkatan  Darat,  Laut  dan  Udara Indonesia juga telah menyusun rencana demi mempertahankan dan memperkuat pertahanan  di  Natuna.  Terdapat  tambahan sekitar  satu  batalyon  untuk  memperkuat pangkalan  laut  Natuna.  Angkatan  darat  akan mengirimkan 800 prajurit di Natuna sehingga jumlah  prajurit  yang  akan  ada  di  Natuna sekitar 2000 prajurit. Dan Angkatan Laut juga akan  mengerahkan  bantuan  pesawat  tempur di Natuna (Saragih, 2018).

## SIMPULAN
Permulaan  perseteruan  diantara Indonesia dengan Tiongkok dimulai ketika Tiongkok  memberikan  sebuah  peta wilayah  kekuasaannya  yang  didalamnya berisi  kepulauan  Natuna.  Perseteruan tersebut  semakin  memanas  disebabkan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh  Tiongkok  terhadap  kedaulatan Indonesia.  Selain  Tiongkok,  kedaulatan Indonesia  juga  dilanggar  oleh  Negara  lain seperti Thailand, dan Malaysia.
Didalam mempertahankan kedaulatannya,  pemerintah  Indonesia menjalankan  dua  strategi  yaitu  strategi diplomasi  dan  pertahanan.  Strategi diplomasi  yang  dilakukan  Indonesia dengan  cara  memanggil  duta  besar Tiongkok  untuk  Indonesia,  kemudian melakukan  protes  melalui  PBB  terhadap Tiongkok  serta  menegaskan  kepemilikan
Indonesia terhadap Natuna melalui tulisan di media internasional. Sedangkan strategi pertahanan dilakukan dengan cara menambah  jumlah  alutsista  Indonesia, membangun pangkalan militer di kepulauan  Natuna  serta  mengirimkan alutsista  yang  dimiliki  oleh  TNI  Angkatan Darat, Laut dan Udara ke pangkalan militer tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Antaranews,  (2014). China  includes  part  of  Natuna waters in its map . Diunduh di: https://en.antaranews.com/news/93178/chin a-includes-part-of-natuna-waters-in-its-map (Accessed 22 January 2019) Badan Pusat Statistik (2017) Statistik Indonesia 2017
Jakarta: CV. Dharmaputra Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia  (2018) Statistik  Indonesia  tahun  2018  Jakarta:  BPS Republik Indonesia.
Bentley,  S.  (2013) Mapping  the  nine-dash  line:  recent incidents involving Indonesia in the South China Sea . Diunduh di: https://www.aspistrategist.org.au/mapping- the-nine-dash-line-recent-incidents-involving- indonesia-in-the-south-china-sea/ (Accessed 12
January 2019) BPHN (2015) Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Yang  Terbesar  Di  Dunia .    Diunduh  di: https://bphn.go.id/news/2015102805455371
/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-
KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA (Accessed 5 Mei 2018)
Buzan,  B.  (1997).  “Rethinking  Security  After  the  Cold War”. Corporation  &  Conflict,  Sage  Publication . Vol, 32 No.1
Buzan, B. Ole Wæver dan Jaap de Wilde (1998) Security A New Framework for Analysis Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc
Department  of  defence  (2017) Annual  Report  to Congress,  Military  and  Security  Developments Involving  People’s  Republic  of  China  2017 . Diunduh di: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents /pubs/2017_China_Military_Power_Report.PDF (Accessed 25 January 2019)
Department  of  defence  (2018)  “Annual  Report  to Congress,  Military  and  Security  Developments Involving  People’s  Republic  of  China  2018”.
Diunduh di: https://media.defense.gov/2018/Aug/16/2001 955282/-1/-1/1/2018-CHINA-MILITARY- POWER-REPORT.PDF  (Accessed  27  January 2019)
Korkut, E. dan Woo Hyun Kang (2017) “China 's Nine Dash  Line  Claim  in  Light  of  the  Ruling  by  the
Permanent  Court  of  Arbitration”.  Penn  State Journal of Law & International Affairs. 5(2)
Lerian,  N.P. (2017)  “Kepentingan  Indonesia
Bekerjasama  Dengan  Malaysia  Di  Bidang Kelautan  Dan  Perikanan  Tahun  2013-2016 (Studi Kasus: Perairan Natuna)”. JOM FISIP. 4(2) Lin,  L  dan  Leng  Hongtao  (2017)  “Joseph  Nye’s  Soft Power Theory and Its Revelation
TowardsIdeological  and  Political  Education”.
Humanities and Social Science. 5(2)
McDonald, M. (2012) A New Map in Chinese Passports stirs  Anger  Across  the  Region .  Diunduh  di: https://rendezvous.blogs.nytimes.com/2012/1 1/25/a-map-in-chinas-new-passports-stirs- anger/ (Accessed on 12 January 2019) Ministry  of  Defence  Republik  Indonesia  (2015) “Kebijakan  Pertahanan  Negara  Tahun  2016” Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia. Jakarta
Moeldoko. (2014) China’s Dismaying New Claims in the South China Sea . Diunduh di: https://www.wsj.com/articles/moeldoko- chinas-dismaying-new-claims-in-the-south- china-sea-1398382003  (Accessed  22  January 2019)
Morgenthau,  H.J.  (1951)  InDefende  of  the  National Interest:  A  Criticcal  Examination  of  American Foreign Policy terj. Newyork: University Press of America
Patunru, A, Mari Pangestu, and M. Chatib Basri. (2018).
Indonesia  in  the  New  World:  Globalisation, Nationalism, and Sovereignty. Singapura: ISEAS Publishing
Peraturan  Presiden  No.41  Tahun  2010  tentang Kebijakan  Umum  Pertahanan  Negara  Tahun 2010-2014
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional Tahun 2010-2014 Permanent  Court  of  Arbitration  (2016). The  South China  Sea  Arbitration  (The  Republic  Of  The
Philippines  V.  The  People’s  Republic  Of  China) . Tersedia di : https://pca-cpa.org/wp- content/uploads/sites/6/2016/07/PH-CN- 20160712-Press-Release-No-11-English.pdf (Diakses 28 Juni 2018)
Prasetya,  E.  (2017) Dari  17.504  Pulau  di  Indonesia,
16.056  telah  diverifikasi  PBB .  Diunduh  di: https://www.merdeka.com/peristiwa/dari- 17504-pulau-di-indonesia-16056-telah- diverifikasi-pbb.html (Accessed 15 Mei 2018)
Purwatiningsih,  A.  dan  Masykur  (2012)  “Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi  Di  Laut  Natuna  Bagian  Utara  Laut Yuridiksi  Nasional  Untuk  Meningkatkan
Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Kepulauan Natuna”. Jurnal Reformasi. 2(2)
Putra,  T,  Tri  Cahyo  Utomo,  and  Reni  Widiani  (2013) “Strategi  Indonesia  Dalam  Kepemimpinan Asean  2011  (Analisis  Peranan  Indonesia Sebagai  Penengah  Konflik  Thailand-Kamboja 2008-2011)” Jurnal Ilmu Pemerintahan 2(2)
Ratnawati, (2015). “Respon Indonesia Terhadap Klaim Cina  Atas  Wilayah  Kepulauan  Natuna Kabupaten Kepulauan Riau”. Jurnal Paradigma. 19(2)
Riegl,  M,  Jakub  Landovski,  dan  Irina  Valko  (2014)
Strategic Region in 21st Century Power Politics: Zones  of  Consensus  and  Zones  of  Conflict. Newacastle: Cambridge Scholars Publishing
Rosdiana,  H.  (2018)  “The  Analysis  of  Indonesia’s Strategic  Culture  in  The  North  Natuna  Sea Issue”. Scientific Research Journal. VI(V)
Sabarno,  H.  (2003)  Pelaksanaan  Administasi Pemerintahan  dan  Pengelolaan  Pulau-Pulau Indonesia  Di  Wilayah  Perbatasan.  Jakarta:  O.C. Kaligis & Associates
Saragih, H.M. (2018) “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam  Konflik Laut China Selatan”. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. VIII(1) Seta,  W.J.  (2010). Atlas  Lengkap  Provinsi  Republik Indonesia  (Untuk  SD,  SMP,  SMA  dan  Umum) (Jakarta: PT Wahyu Media)
Supriyanto,  RA.  (2015).  “Indonesia’s  Natuna  Islands: Next  Flashpoint  in  the  South  China  Sea?” Singapura: RSIS Comentary
Tampi, B.  (2017).  “Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)”. Jurnal Hukum Unsrat . Vol. 23 No. 10 Van der Kroef (1951) “The Term Indonesia: Its Origin and  Usage”.  Journal  of  the  American  Oriental Society. 71(3)
VOA  Indonesia  (2015) Presiden  Jokowi  Saksikan Latihan Militer TNI – AU di Natuna . Diunduh di: https://www.voaindonesia.com/a/jokowi- saksikan-latihan-udara-di-natuna- /3540079.html (Accessed 17 January 2019) Widodo.  (2017)  “Implementasi  Mou  Common
Guidelines Indonesia Malaysia Tentang Perlindungan  Nelayan  Dalam  Penanganan Illegal  Fishing  Di  Selat  Malaka”.  Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. 7(2)
Wiranto,  S.  (2016)  “Resolusi  Konflik  Menghadapi
Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan”.  Cakrawala. Edition 431 Ziyadi,  A.  (2016) Rincian  Alutsista  Pangkalan  TNI  di pulau Natuna . Diunduh di: http://militermeter.com/rincian-alutsista- pangkalan-tni-di-pulau-natuna/  (Accessed  22 January 2019).