## TRANSPORTASI JAMAAH HAJI MASA KOLONIAL ABAD XIX

## Iin Hindasah, Amung Ahmad SM
Prodi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email: hindasah81@gmail.com

## Abstract
The Hajj during the colonial period experienced its own challenges in addition to transportation to Mecca which was not easy. Pilgrims were also faced with the hajj policy which burdened pilgrims. This study aims to find out how the pilgrimage transportation in the colonial period, especially the nineteenth century, both in terms of health services and also  the  condition  of  the  ship  during  the  voyage.  The  method  used  in  this  study  is  a qualitative  method,  namely  by  collecting  data  through  literature  and  documentation.  Data analysis  techniques  are  carried  out  with  heuristic  methods,  criticism,  interpretation  and historiography.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Dutch  East  Indies  government provided transportation facilities for Indonesian pilgrims at that time only for economic and political  purposes.  Hajj  policies  were  made  to  suppress  the  increasing  number  of pilgrims and  also  to  monitor  pilgrims  so  as  not  to  disrupt  the  political  legitimacy  of  the  colonial government in the Dutch East Indies. Transportation of pilgrims on the 19th century is using a  sailing  ship  which  later  in  the  mid-19th  century  was  replaced  by  a  steamship.  The Colonial  Government  paid  little  attention  to  aspects  of  health  services  and  passenger comfort on board during the voyage.
Keywords: Hajj Transportation, Shipping, Colonial.

## A. Pendahuluan
Penduduk Nusantara yang pertama melaksanakan ibadah haji bukanlah jamaah  haji,  tetapi  para  pedagang  utusan  sultan  dan  musafir  penuntut  ilmu. Abad  ke-15  belum  banyak  pedagang  Nusantara  yang  berada  di  pelabuhan Arab,  baru  pada  akhir  abad  ke-15  banyak  pedagang  Arab  dan  Sumatera  di pelabuhan  Arab,  seperti  Aden  dan  Hormuz 1 .  Kemudian  pada  awal  abad  ke 16 diketahui hubungan Aceh bertambah kuat dengan Turki Utsmani ditandai dengan adanya armada perdagangan di Jeddah tahun 1556 dan 1566, sebuah sumber  Venesia  melaporkan,  terdapat  lima  buah  kapal  dari  Aceh  yang berlabuh di Jeddah 2 .
Pada abad ke 16 belum tesedia kapal khusus untuk mengangkut jamaah haji. Kapal yang mengangkut jamaah haji pada masa itu adalah kapal dagang milik  orang  Arab  dan  India,  tetapi  kebanyakan  berada  di  Singapura.  Maka calon  jamaah  haji  lebih  senang  ke  Singapura  atau  Penang  sebagai  tempat embarkasi  yang  menyediakan  kapal  khusus  mengangkut  jamaah  haji.  Para jamaah  haji  tidak  terlalau  mempermasalahkan  dana  yang  minim,  karenanya mereka bersedia menjadi pekerja perkebunan di Singapura dan Penang, baik sebelum  ataupun  sesudah  melaksanakan  ibadah  haji.  Maka  dari  itu perjalanan  haji  memakan  waktu  yang  lama  yaitu  3  sanpai  4  tahun. Sedangkan pelayaran yang normal dari Nusantara ke Jeddah memakan waktu 5  sampai  6  bulan.  Hal  ini  sangat  bergantung  pada  faktor  alam 3 .  Tetapi  bila menumpang  kapal  dari  pelabuhan  Batavia  atau  pelabuhan  di  sekitarnya memakan waktu lebih lama tergantung waktu transit di tiap-tiap  pelabuhan untuk  berganti  kapal  karena  kapal  layar  saudagar  Arab  yang  menuju pelabuhan Jeddah lebih banyak tersedia di pelabuhan Singapura 4 .
Abad  ke-17  pelayaran  di  Samudra  India  mulai  didominasi  oleh  kapal Niaga Eropa. Jamaah haji pada masa itu terpaksa harus berpindah kapal pada suatu  pelabuhan  niaga,  karena  tidak  adanya  kapal  yang  berangkat  langsung
1 Sejak permulaan abad XVI, ketika arus pelayaran perdagangan dari Timur Tengah ke  Nusantara  mulai  surut  akibat  serangan  portugis  di  Samudra  India,  justru  arus perdagangan  dari  Nusantara  melalui  Samudra  India  baru  dimulai.  M.  Saleh  Putuhena.
Historiografi Haji. Yogyakarta: LKiS, hlm 105 dan 77.
2 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah  dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Jakarta: Mizan, hlm 50-51.
3 M. Dien Majid. Berhaji di Masa Kolonial. Jakarta: CV Sejahtera, hlm 2.
4 Henri Chambert Loir, Naik Haji di Masa Silam: Kisah-kisah Orang Indonesia Naik Haji 1482-1890, jilid I. Jakarta: Gramedia, hlm 374-375.
ke  Hijaz 5 .  Pada  saat  itu  pula  Belanda  mulai  mengembangkan  usaha  dagang dengan mendirikan perusahaan dagang yang dikenal dengan Verenigde Oost- Indische Compagnie ( VOC) tahun1602 6 .
Masuk abad ke-18 pelayaran di kawasan Nusantara dan Samudra India didominasi  armada  niaga  bangsa-bangsa  Eropa.  Kondisi  ini  disertai  dengan pelarangan  kapal  Belanda  untuk  mengangkut  jamaah  haji  sesuai  dengan Besluit  van  4  Agustus  1716, sehingga  calon  jamaah  haji  kadang  harus berlayar  menaiki  kapal  niaga  dari  satu  pelabuhan  ke  pelabuhan  lain  dengan sembunyi-sembunyi 7 .
Pada abad 19 kapal layar masih tetap eksis digunakan untuk pelayaran. Tahun  1825,  jamaah  haji  Nusantara  untuk  petama  kalinya  menggunakan kapal  khusus  pengangkut  ibadah  haji  milik  saudagar  Arab,  sejak  saat  itu jamaah  haji  Indonesia  terus  meningkat 8 .  Mulai  tahun  1858  jamaah  haji nusantara  yang  menggunakan  kapal  layar  beralih  menggunakan  kapal  uap. Karenanya persaingan dagang semakin meningkat dan Belanda memutuskan untuk  turut  serta  dalam  usaha  pengangkutan  jamaah  haji  pada  tahun  1872 yang  bekerjasama  dengan  tiga  perusahaan  pelayaran  yaitu Rotterdamasche Llyod , Mij  Nederland dan Mij  Oceaan yang  kemudian  dikenal  dengan sebutan Kongsi Tiga 9 .
Setelah  beralih  menggunakan  kapal  uap  atau  kapal  api,  perjalanan jamaah haji menjadi lebih singkat, hanya memakan waktu sekitar 20 sampai 25 hari untuk sampai di Jeddah. Namun, banyak jamaah haji Nusantara yang tidak  berangkat  langsung  dari  pelabuhan  Nusantara  ataupun  Singapura. Mereka  berangkat  dari  pelabuhan  Bombay,  Aden  atau  Suez.  Mereka berangkat  dengan  menggunakan  kapal  dagang  ke  Bombay  karena kemungkinan  mereka  berangkat  sambil  berdagang  dan  mereka  yang berangakt  ke  Suez  atau  Aden  menggunkan  kapal  pos.  kerana  kapal  yang mereka tumpangi bukan kapal haji maka bisa saja terjadi keterlambatan tiba di Jeddah.

## B. Kajian Pustaka
5 M. Shaleh Putuhena. Historiografi… hlm 132.
6 M. Dien Majid. Berhaji… hlm 48.
7 M. Saleh Futuhena, Historiografi… hlm 133.
8 M. Saleh Futuhena, Historiografi…, hlm 134. 9 M. Dien Majid, Berhaji…, hlm 54-56.
Kajian  tentang  haji  telah  banyak  diteliti  oleh  berbagai  ahli  termasuk sejarah.  Terdapat  karya  terdahulu  yang  membahas  tentang  perjalanan  haji diantaranya,  buku  yang  ditulis  oleh  seorang  Bupati  Bandung  R.A.A. Wiranata  Koesoema  dengan  judul Perdjalanan  Saja  ke  Mekah yang diterbitkan  Balai  Poestaka  tahun  1927.  Buku  ini  berupa  catatan  R.A.A Wiranata  Koesoema  tentang  perjalan  haji  yang  berangkat  dengan  kapal Sitoebondo dari Embarkasi Tanjung Priok.
Kemudian  dalam  bukunya  M.  Saleh  Putuhena  yang  berjudul Historiografi  Haji  Indonesia memaparkan  praktek  pelaksanaan  haji masyarakat muslim di Nusantara sejak abad XV hingga pertengahan pertama abad  XX  tepatnya  tahun  1940.  M.  Saleh  Putuhena  membahas  haji  secara general  dari  aspek  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  berpengaruh terhadap  perjalanan  haji  dan  perbedaan  dengan  tulisan  ini  adalah  tidak adanya  suatu  fokus  dalam  tulisan  M.  Saleh  Putuhena.  Dalam  penelitian  ini penulis fokus pada aspek transportasi dan pelayaran haji.
Selanjutnya  buku  M.Dien  Majid  terbitan  tahun  2008  dengan  judul Berhaji  di  Masa  Kolonial. Pembahasannya  cukup  fokus  pada  masalah ordonansi  haji  dari  tahun1825  hingga  1922,  walaupun  buku  ini  tidak membahas  ordonansi  haji  1898.  Dalam  kajian  penelitian  buku  ini  lebih menitik beratkan pada perjalanan haji di akhir abad ke 19.
Kompilasi surat nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje dari tahun 1889- 1936  jilid  VIII  terbitan  tahun  1993  yang  dibukukan  oleh  E.Gobee  dan  C. Adrianse. Ini merupakan kumpulan nasehat dalam bentuk surat-surat Snouck Hurgronje  semasa  menjadi  penasehat  urusan  Arab  dan  Pribumi  persoalan pelanggaran  perusahaan  pelayaran  haji.  Untuk  karya  tulisan  surat-menyurat Snouck  tersebut  lebih  banyak  dipakai  sebagai  gambaran  umum permasalahan-permasalahan haji masa kolonial.
Dari berbagai kajian tentang haji yang telah diuraikan, tidak ada yang fokus  kajiannya  mengenai  transportasi  jamaah  haji.  Untuk  itu  penulis berencana  untuk  meneliti  yang  berkaitan  dengan  transportasi  jamaah  haji masa Kolonial Abad XIX.

## C. Metode Penelitian
Langkah-langkah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  melalui metode sejarah dan menggunakan penelitian deskriptif analisis, Sebagai cara
untuk  memaparkan  kondisi  transportasi  haji  masa  Kolonial,  maka  langkah- langkah penelitiannya sebagai berikut:
a. Heuristik
Tahapan  heuristik  adalah  tahapan  pengumpulan  data  dan  kegiatan untuk  menghimpun  informasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  data 10 . Pada tahapan ini, penulis berusaha mencari dan menghimpun sumber-sumber yang  dianggap  relevan  dan  kredible  dengan  bidang  kajian  atau  topik  yang akan  dibahas.  Hasil  dari  uraian  diatas  mengenai  heuristik,  penulis menemukan berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder yang  dapat  dijadikan  rujukan  dalam  proses  penyusunan  skripsi  adalah sebagai berikut:
Sumber berupa arsip:
1. Pelgrimregister dalam  ( Arsip  Algemene  Secretaries:  Missive Gouvernement  Secretaries  (MGS):  Seri  Grote  Bundel(GB), 1892-1942).  No.
2811 MGS 4-11-1893. GB.Ag.2280
2. Pelgrims  Verslag dalam  ( Arsip  Algemene  Secretaries  seri Grote Bundel Ter Zijde Gelegde Agenda 1891-1942) Tzg Ag. 1893/21123.
Kemudian sumber berupa buku yaitu:
Buku De  Islam  en  zijn  beteekenls  voor  Nederlandsch  Indie oleh  C. Spat dari Breda. De Koninklijke Militaire Academie. Buku ini berisi tentang masalah-masalah agama Islam di Indonesia pada masa Kolonial, buku ini di dapatkan dari Delpher.nl.
Buku Historiografi  Haji yang  ditulis  oleh  M.  Shaleh  Putuhena  yang diterbitakan  PT  LKiS  pelangi  aksara  Yogyakarta  dan  buku  M.  Dien  Majid Berhaji di Masa Kolonial diterbitkan CV Sejahtera.

## b. Kritik
Tahapan  selanjutnya  yaitu  tahapan  kritik.  Pada  tahapan  langkah  yang dilakukan  untuk  menentukan  otentisitas  dan  kredebilitas  atas  sumber  yang didapatkan dengan kualifikasi atas bentuk, bahan dan jenis dari naskah atau dokumen  yang  nantinya  menentukan  bagaimana  validitas  teks  dan  isi  dari data-data.  Pada  tahapan  kritik  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  kritik  intern merupakan  upaya  untuk  mendapatkan  fakta-fakta  yang  berkaitan  dengan fokus  penelitian.  Dengan  artian  mencocokan  sebuah  fakta  yang  ada  dengan
10 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah….. hlm 34.
fakta-fakta  yang  lainnya.  Kritik  ekstern  yaitu  digunakan  untuk  meneliti otentisitas sumber secara bentuk dengan menguji material kertas atau bahan, tanggal, dan tanda yang terdapat di dalam teks.
Setelah  melakukan  kritik  ekstern  dan  kritik  intern  terhadap  sumber yang terkumpul mengenai pembahasan transportasi jamaah haji masa klonial abad XIX, maka sumber tersebut dikelompokan menjadi sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber Primer
1. Pelgrimregister dalam  ( Arsip  Algemene  Secretaries:  Missive Gouvernement  Secretaries  (MGS):  Seri  Grote  Bundel(GB), 1892-1942).  No. 2811  MGS  4-11-1893.  GB.Ag.2280.  Arsip  ini  penulis  kategorikan  sebagai sumber  primer  karena  masih  sejaman  dengan  kajian  yang  akan  diteliti penulis.
Buku:
Buku De  Islam  en  zijn  beteekenls  voor  Nederlandsch  Indie oleh  C. Spat dari Breda. De Koninklijke Militaire Academie. Buku ini berisi tentang masalah-masalah  agama  Islam  di  Indonesia  pada  masa  Kolonial,  buku  ini ditulis tahun 1925, menjadi rujukan bagi peneliti karena didalamnya terdapat teks  peraturan  tentang  perjalanan  haji  yang  tidak  dapat  penulis  temukan  di Arsip Nasional RI.
Sumber Sekunder Buku Historiografi  Haji yang  ditulis  oleh  M.  Shaleh  Putuhena  yang diterbitakan PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. buku ini terbit tahun 2007, jadi penulis kategorikan sebagai sumber sekunder walaupun isi dari buku ini cukup lengkap.

## c. Interpretasi
Interpretasi merupakan suatu tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta- fakta serta menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh  atau  dengan  perkataan  lain  berdasarkan  informasi  yang  diberikan oleh  jejak-jejak  itu,  penulis  berusaha  membayangkan  bagaimana  rasanya masa lampau itu 11 .
Berdasarkan  sumber  dari  arsip-arsip  tentang  haji  yaitu  berupa peraturan  kebijakan  tentang  haji  yang  sering  disebut  dengan  staatblad.
11 E. Kosim, Metode Sejarah… hlm 42.
Perjalan jamaah haji Nusantara mengalami kisah yang panjang dan menarik untuk diteliti, pada masa itu jamaah haji harus berangkat dengan kapal layar niaga  milik  saudagar-saudagar  Arab.  Mereka  berangkat  dari  Pelabuhan Singapura  dan  Penang  karena  tidak  ada  kapal  yang  berangkat  langsung  ke Jeddah dari Nusantara. Perjalanannya pun ditempuh dalam waktu yang lama sekitar  5-6  bulan.  Setelah  abad  ke  19,  setelah  adanya  kapal  uap  perjalanan haji  dapat  ditempuh  dengan  lebih  singkat,  sehingga  jamaah  haji  Nusantara terus  bertambah.  Karenanya  persaingan  dagang  semakin  meningkat  dan Belanda  memutuskan  untuk  turut  serta  dalam  usaha  pengangkutan  jamaah haji  pada  tahun  1872  yang  bekerjasama  dengan  tiga  perusahaan  pelayaran yaitu Rotterdamasche Llyod , Mij Nederland dan Mij Oceaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Kongsi Tiga.

## d. Historiografi
Tahapan  Historiografi  merupakan  tahapan  berupa  kegiatan  penulisan hasil penafsiran atas fakta-fakta dan usaha merekontruksi masa lampau untuk memberikan  jawaban  atas  masalah-masalah  yang  telah  dirumuskan  di  atas. Dengan demikian historiografi adalah tahapan lanjutan dari interpretasi yang kemudian  hasilnya  dituliskan  menjadi  kisah  yang  menarik.  Pada  tahapan historiografi  ini,  hasil  penafsiran  atas  fakta-fakta  itu  kita  tuliskan  menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Dengan demikian tahapan yang diatas telah disusun  dengan  sebaiknya.  Dengan  melihat  tahapan-tahapan  ini  tidaklah mengherankan  apabila  dikatakan  bahwa  kerja  seorang  sejarawan  untuk menghasilkan sebuah hasil karya ilmiah yang bernilai historis.

## D. Pembahasan

## 1. Kebijakan Haji Masa Kolonial
Secara  umum  tujuan  pemerintah  Kolonial  membuat  kebijakan  haji adalah  agar  jamaah  haji  merasa  aman  menjalankan  ibadah  haji  baik  dalam perjalanan  maupun  selama  menunaikan  ibadah  haji.  Namun  dalam  aspek politiknya  pemerintah  ingin  mengendalikan  jamaah  haji  yang  mencari  ilmu di Mekah agar tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kolonial 12 .
12 Pemerintah  Kolonial  menyadari    bahwa  jamaah  haji  di  mekkah  akan  bertemu dengan umat Islam di seluruh dunia  yang dapat  memberikan informasi dari berbagai dunia dan  tidak  mustahil  jika  kemudian  melahirkan  pengaruh  pemikiran  radikal  yang menyadarkan  untuk  melakukan  perlawanan  kepada  kaum  penjajah.  M.  Dien  Majid.
Berhaji… hlm 83.
Maka dengan itu dibuatlah peraturan kebijakan haji diawali dengan Resolutie tahun  1825.  Tetapi  peraturan  tersebut  dianggap  banyak  merugikan  jamaah dan tidak sepenuhnya dipatuhi. Kemudian pemerintah melakukan perubahan peraturan  yang  terdapat  dalam  Ordonansi  1859  dan  tahun  1922 13 .  Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai Ordonansi 1898.

## a. Resolusi 1825
Kebijakan  haji  yang  pertama  ditetapkan  dengan  resolusi  tahun  1825 yang mengarah kepada pembatasan kota dan mengawasi gerak-gerik jamaah, yaitu berupa kewajiban memiliki paspor ibadah haji bagi setiap jamaah dan juga  dalam  resolusi  ini  ditetapkan  ongkos  naik  haji  yaitu  sebesar  ƒ.110.
Peraturan ini disampaikan melalui para pejabat daerah sampai di tingkat desa dalam  surat  yang  bersifat  rahasia  untuk  disampaikan  kepada  masyarakata yang akan berangkat haji agar menggunakan paspor haji 14 .
Resolusi  ini  dikeluarkan  pemerintah  Belanda  atas  pertimbangan laporan  dari  Residen  Batavia  yang  menyatakan  sekitar  200  calon  jamaah meminta permohonan izin berlayar ke tanah suci Mekah. Jumlah jamaah haji yang melebihi jumlah tahun sebelumnyah telah menimbulkan  kekhawatiran dari pemerintah Kolonial.  Jamaah haji  yang kembali setelah perjalanan haji memiliki  pengaruh  terhadap  penduduk  dan  juga  wibawa  untuk  menentang pemerintah 15 .  Ditambah  ketidak  pedulian  pemerintah  selama  ini  terhadap masyarakat  yang  melakukan  ibadah  haji  secara  tidak  langsung  telah menimbulkan  fanatisme  yang  mengancam  eksistensi  politik  pemerintah Kolonial.
Jumlah  jamaah  haji  yang  meningkat  tersebut  akhirnya  menjadikan pemerintah  Kolonial  memutuskan  untuk  ikut  campur  tangan  dan membahasnya  dalam  siding Raad  van  Indie (Dewan  Hindia).  Pemerintah mencari cara agar dapat  membendung arus kawulanya untuk pergi ke tanah suci, karena apabila jumlah jamaah yang berangkat sedikit diharapkan tidak ada  perkembangan  pengaruh  Pan  Islamisme  di  Hindia-Belanda.  Dengan demikian  Gubernur  Jendral  menegaskan  dalam  surat  keputusan  tanggal  18 Oktober 1825 yang berbunyi:
13 M. Dien Majid. Berhaji… hlm 83.
14 C. Spat, De Islam zijn Betekenis voor Nederlandsch Indie, hlm 44.
15 Jacob  Vredenbergt. Ibadah  Haji  Beberapa  Ciri  dan  Fungsinya  di  Indonesia dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein, Indonesia dan Haji, Jakarta: INIS, Seri INIS 30, hlm 8.
“…  te  bepalen  dat  en  den  vervolge  gene  passen  aan  Inlanders  welke zich voor Arabieren inshepen, zullen worden verleen dan tegen betaling van ƒ.110  voor  elke  pas.  Welke  gelden  ten  voordeelde  zullen  komen  van  de mohammedaansche  temple  en  de  hoofd  negorijen  der  respectieve residentien,  zullen  de  residenten  gehouden  zijn  van  de  ontvangst  dezer gelden op de periodiken staten der door hen verlende passen aantekening te houden…” 16
“…  ditentukan  dan  selanjutnya  ditegaskan  untuk  tidak  akan  memberi pas kepada kawula yang akan ke Arab, bila menolak membayar ƒ.110 untuk tiap  pas  (surat  jalan).  Uang  tersebut  akan  mendatangkan  keuntungan  bagi masjid  dan kepala negeri di  karesidenan masing-masing. Karena itu residen wajib  memungut  uang  itu  secara  periodic  dan  mencatat  setiap  pas  yang diberikan kepada calon jamaah…”
Peraturan  tersebut  dibuat  dengan  dalih  untuk  kenyamanan  masyakat dalam melaksanakan ibadah haji agar aman dan sempurna, namun dibalik itu semua pemerintah menginginkan keuntungan  yang sebesar-besarnya. Tetapi masyakat  belum memahami peraturan tersebut  dengan baik,  bahkan hampir tidak  ada  kawula  yang  datang  dan  bersedia  membayar  ketentuan  tersebut. Masyarakat  lebih  memilih  berangkat  dengan  sembunyi-sembunyi  agar terbebas dari kewajiban membayar pajak karena mereka merasa bahwa surat pas tersebut belum merasa ada manfaatnya 17 .
Pemerintah kemudian meninjau kembali isi peraturan tahun 1825 yang kemudian  merubahnya  dengan  memberikan  keringanan.  Termuat  dalam resolusi 1827 pemerintah meringankan dengan membebaskan membayar pas bagi  anak-anak dibawah usia 12 tahun  yang ikut pergi haji. Tatapi peaturan tersebut  masih  belum  dipatuhi  oleh  masyarakat,  karena  masyarakat  merasa bahwa  pergi  haji  tidak  menyusahkan  pemerintah  karena  pemerintah  juga tidak memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para calon jamaah tersebut, sehingga  mereka  merasa  pemerintah  tidak  perlu  ikut  campur  tangan  dalam pelaksanaan haji. Tetapi pemerintah tetap memberlakukan peraturan tersebut dengan  memberikan  hukuman  bagi  yang  tidak  membayar  pas  ƒ.110  maka ketika kembali harus membayar dua kali lipat 18 .
16 C. Spat, De Islam zijn Betekenis voor Nederlandsch Indie, hlm 44.
17 M. Dien Majid. Berhaji… hlm. 90.
18 C. Spat, De Islam zijn Betekenis voor Nederlandsch Indie, hlm.46.

## b. Ordonansi Haji Tahun 1898
Jumlah jamaah haji Nusantara diakhir abad ke-19 semakin meningkat. Para  jamaah  haji  melakukan  perjalanan  tidak  hanya  dari  Pelabuhan  di Nusantara  tetapi  juga  berlayar  dari  Singapura  dan  Malaka.  Hal  ini menimbulkan  kebijakan  dari  pemerintah  Kolonial  mengenai  keberangkatan haji.  Pemerintah  Belanda  berpendapat  bahwa  dengan  jamaah  haji  berlayar dari  selain    pelabuhan  di  Nusantara  dapat  mengurangi  pendapatan pemerintah  karena  kapal-kapal  yang  dipergunakan  untuk  mengangkut jamaah haji sebagian besar adalah milik pemerintah Belanda 19 .
Awal abad ke-19 kapal-kapal yang ditumpagi jamaah haji adalah kapal untuk  keperluan  perniagaan  bahkan  kapal  pos.  Diakhir  abad  ke-19 dikeluarkan  aturan  perdana  pedoman  kapal  khusus  pengangkut  jamaah  haji pada Staatblad  1894  “Stoomvaart  Ordonantie” 20 , aturan  tersebut  tertulis dalam Staatblad  1898  No.  298. Kebijakan  haji  tersebut  diambil  dengan mengutamakan  beberapa  pertimbangan  dari  aspek  politik,  ekonomi  dan sosial. Pelayaran dan pelayanan kapal harus lebih baik dari kapal perusahaan Arab dan Inggris 21 .
Dalam ordonansi  haji tahun 1898 ditentukan bahwa  fasilitas  yang ada dalam  setiap  kapal  harus  disediakan  air  untuk  mandi  dan  mencuci  untuk 1.000 jamaah, tersedia jamban 2 untuk setiap 50 orang, terdapat rumah sakit dan  perlengkapannya.  Di  dalam  kapal  jamaah  haji  menempati  dek  untuk kelas  rendah  dengan  ketinggian  kurang  dari  1,80  meter  dan  juga  memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup 22 .
Ordonansi  tahun  1898  ini  lebih  menitik  beratkan  pada  aturan perubahan  atau  aturan  tambahan  seperti  mengenai  surat  jalan  pemerintah yang  masih  dengan  acuan  model  lama  ordonansi  1859  tetapi  telah mengalami  perubahan 23 .  Dan  jamaah  haji  diwajibkan  untuk  membeli  tiket pulang-pergi  ( retourbiljet) ,  apabila  melanggar  maka  mendapatkan  denda antara ƒ.25 hingga ƒ.100 24 .
19 M. Dien Majid. Berhaji… hlm 82.
20 Regeerings Almanak voor Ned.
Indie 1922. (Weltevreden: Landsrukkerij,1923).h.235.
21 Johan Eisenberger. Indie en de Bedevaart naar Mekka…. (1928:171-172).
22 Staatsblad 1898 No.294.
23 Staatsblad  van  Nederlansch  Indie;  4  July  1894  No.134  Reispassen Bedevaartgangers
24 Tiket  berangkat-pulang  dipesan  Hindia  Belanda.  Lihat  dalam Staatsblad  12 Augustus 1902 No.318. Reispassen Bedevaartgangers.
Mengenai  pelabuhan  embarkasi  dan  debarkasi  haji,  pemerintah  baru secara  tertulis  menjelaskannya  dalam  ordonansi  haji  tahun  1898  ini  yaitu pelabuahan  embarkasi  dan  debarkasi  haji  di  pelabuahan  Batavia  dan Padang 25 . Dalam surat pernyataan Menteri Koloni Belanda kepada Gubernur Jendral  menyatakan  bahwa  ketentuan  mengenai  transportasi  penumpang hanya  dengan  pengiriman  antara  pelabuhan  Hindia  Belanda  dan  keluar saja 26 .  ketentuan  tersebut  juga  mengalami  perubahan  dengan  aturan tambahan pada tahun 1904 dengan menambahkan pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan haji karena dirasa kurangnya pelabuhan embarkasi dan debarkasi haji 27 .
Untuk  mengatasi  terjangkit  penyakit  tersebut  dilakukan  karantina. Kapal  yang  mengagkut  jamaah  haji  diperbolehkan  melanjutkan  pelayaran setelah  jamaah  haji  melakukan  karantina  selama  40  hari  dan  dinyatakan sehat.  Karantina  laut  ini  menjadi  tempat  untuk  kontrol  kesehatan  jamaah, tetapi  setiap  negara  memiliki  peraturan  yang  berbeda-beda 28 .  Dalam pencegahan jamaah haji terjangkit penyakit dalam kapal, akhir abad ke-19 di Hindia Belanda terus diberlakukan regulasi karantina. Setelah dilaksanakannya  konvensi  sanitasi  international  di  Paris  3  Desember  1903 menteri luar negeri mengusulkan untuk memberantas penyalahgunaan kapal- kapal  haji  termasuk  dalam  penyimpangan  pengawasan  kesehatan  dan  yang lainnya hal ini tertulis dalam surat menteri luar negeri No. 15841 tanggal 12 agustus  1908.  Snouck  Hurgronje  menyetujui  usulan  tersebut  dan menganjurkan  diadakannya  inspeksi  terhadap  kapal-kapal  tersebut  setelah kembali ke Hindia Belanda 29 .
Sejak  tahun  1873  kapal-kapal  yang  mengangkut  jamaah  haji  dari Hindia  Belanda,  Semenanjung  Tanah  Melayu  dan  Anak  Benua  India  harus singgah di Stasiun  karantina  Laut  Merah Kamaran. Stasiun Kamaran hanya beroperasi  pada  musim  haji  untuk  menangani  jamaah  yang  berangkat  ke
25 Staatsblad 1898 No.294 dikutip oleh M.Saleh Putuhena. Historiografi... hlm. 36. 26 Surat dari Menteri Koloni kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia ,tanggal  13  Januari  1894  no.33/38, Besluit  21-2-1894  no.5.  Arsip  Nasional RI:GB.Ag.2208/1895.
27 Staatsblad van Nederlansch Indie.21 Januari 1904 No.97 Stoomvaart Pelgrims.
Pasal 1
28 M.Dien Madjid. Berhaji … hlm. 117.
29 Surat  kawat  Snouck  Hurgronje  kepada  yang  mulia  Menteri  Daerah  Jajahan ,di Leiden,  tertanggal  23  Desember  1908  dalam Nasihat-Nasihat  C.Snouck  Hurgronje… hlm.1568.
Jeddah 30 .    Sedangkan  ketika  kembali  ke  Hindia  Belanda  jamaah  haji  harus melakukan  pemeriksaan  kesehatan  selama  5-10  hari.  Kapal-kapal  haji  yang memiliki  ukuran  diatas  3000  M³  harus  membayar    retribusi  sebesar  ƒ.30 dalam 7 jam setiap kali singgah di karantina Hindia-Belanda 31 .

## 2. Perkembangan Haji Masa Kolonial
Perjalanan  haji  Nusantara  sudah  terjadi  sejak  abad  XVI  yang dilaksanakan  oleh  para  pedagang  dan  diplomat  yang  bermaksud  untuk melaksanakan  tugas  pemerintah.  Kesempatan  tersebut  tidak  disia-siakan untuk  sekalian  berhaji,  kemudian  mereka  inilah  dianggap  sebagai  perintis haji  Indonesia 32 .    Perjalanan  haji  ini  sangat  bergantung  pada  transportasi antar Nusantara dan Arab. Hubungan kedua bangsa ini terjadi dalam jalinan pelayaran,  perdagangan,  dan  penyebaran  Islam  yang  kemudian  membentuk komunitas muslim, sehingga hubungan Nusantara dan Timur Tengah (Arab) terjalin sangat erat 33 .
Abad  XVII  mulai  terdapat  orang-orang  Nusantara  di  Hijaz  yang bermaksud  untuk  menuntut  ilmu  di  Mekah  dan  Madinah.  Perjalanan  ke Mekah dan madinah untuk menuntut ilmu dan pergi haji pada abad tersebut tercatat  dalam  perjanjian  perdamaian  antara  VOC  dan  amangkurat  Raja Mataram.  Dalam perjanjian tersebut  berisi  bahwa raja mataram    bermaksud mengirimkan ulamanya untuk belajar ke Mekah 34 .
Sebelum konsulat  Belanda didirikan di  Jeddah, keperluan jamaah haji di  Hijaz  diurus  sendiri  oleh  jamaah  haji  dan  ditangani  oleh  Syekh  atau perwakilan dari kota pelabuhan 35 . Serombongan jamaah haji harus memiliki seorang syekh untuk membimbing mereka selama melaksanakan ibadah haji. Setelah  konsulat  Belanda  didirikan  jamaah  haji  harus  melapor  ke  konsulat
30 Saleh M.Putuhena. Historiografi… hlm. 183.
31 Bijblad  op  het  Staatsblad  van  Nederlandsch  Indie  8sten  Juni  1922  No.10080 Besmettelijke Ziekten, Quarantaine Tarieven. (Batavia:Landsrukkerij,1923).h.77.
32 M. Shaleh Putuhena, Historiografi… hlm 107
33 M. Shaleh Putuhena, Historiografi… hlm  67.
34 Tidak disebutkan secara terperinci tempat yang dimaksud adalah Mekkah hanya disebutkan  negeri  yang  jauh,  namun  dipastikan  bahwa  tempat  tersebut  adalah  Mekkah.  M. Shaleh Putuhena, Historiografi… hlm 119.
35 Organisasi  syekh  ini  diperkirakan  telah  ada  sejak  permulaan  abad  XVIII. Penetapan seorang syekh bagi jamaah haji biasanya ditentukan oleh kerabat syekh yang ada di Nusantara.
dengan  memberikan  beberapa  dokumen  perjalanan  kepada  petugas konsulat 36 .
Pertengahan  abad  XIX  Belanda  telah  menguasai  perdagangan  dan pelayaran  di  Nusantara.  Sehingga  terjadi  kemunduran  dalam  perdagangan, pusat  pemerintahan dan  studi  Islam  di  Nusantara  yang telah berkembang  di abad  XVI-XVII  yang  menyebabkan  tidak  ada  peningkatan  yang  berarti dalam  perkembangan  jamaah  haji  dari  Nusantara.  hal  tersebut  juga disebabkan  berhentinya  armada  pelayaran  dari  Nusantara  yang  digunakan sebagai transportasi jamaah haji 37 .
Setelah  pertengahan  abad  XIX  barulah  terjadi  perkembangan  pesat jumlah  jamaah  haji  yang  berangkat  dari  Nusantara.  perkembangan  tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 38 : Perkembangan pendidikan Islam di Nusantara seperti pesantren,
a. Perkembangan  pendidikan  Islam  di  Nusantara  seperti  pesantren memberikan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat terhadap ibadah haji  sebagai  kewajiban.  Sehingga  mereka  yang  mampu  merasa  memiliki kewajiban  untuk  melaksanakannya.  Perkembangan  pendidikan  Islam  ini tidak lepas dari peran orang-orang yang telah pergi haji dan sekembalinya dari Mekah mereka mengajarkan  ilmu-ilmu  agama.  Lembaga pendidikan Islam terus mengalami perkembangan, diakhir abad XIX tercatat lembaga pendidikan Islam bertambah 54,2% dan muridnya bertambah 68,4% 39 . b. meningkatnya  keinginan  untuk  belajar  di  Haramain,  banyak  jamaah  haji yang  bermukim  beberapa  tahun  di  Mekah  untuk  menuntut  ilmu.  Setelah melaksanakan ibadah haji mereka tidak langsung pulang ke Nusantara, hal ini diperkuat dengan statistik laporan kedatangan jamaah haji setiap tahun lebih  sedikit  dibandingkat  dengan  keberangkatan.  Tidak  bisa  dipastikan untuk  berapa  lama  mereka  tinggal  di  Mekah,  ada  yang  hanya  satu  tahun sehingga mereka ikut pulang pada musim  haji berikutnya,  ada juga  yang bahkan menetap tinggal disana.
36 M. Shaleh Putuhena, Historiografi… hlm 141.
37 M. Shaleh Putuhena, Historiografi… hlm 120.
38 Karel  A.  Steenbrink, Beberapa  Aspek  Tentang  Islam  di  Indonesia  Abad  ke  19 . hlm 152-154.
39 Dalam  catatan  Belanda  yang  dimaksud  lembaga  pendidikan  Islam  adalah Pesantrean,  pengajian  kitab  untuk  orang  dewasa,  dan  pengajian  membaca  Al’qur’an, sedangkan pelajaran mengenai haji merupakan pokok-pokok yang dipelajari pada pengajian untuk orag dewasa. M. Shaleh Putuhena, Historiografi… hlm 130.
c. Hubungan  pelayaran  ke  Timur  Tengah  yang  semakin  mudah  dan  juga perjalanan haji  yang teratur terutama setelah menggunakan kapal api dan juga  adanya  kapal  khusus  pengangkut  jamaah  haji.  Dengan  demikian perjalanan  haji  menjadi  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  menggunakan kapal  layar.  Apalagi  setelah  dibukanya  Terusan  Suez  pada  tahun  1870. Pemerintah  Belanda  juga  mendirikan  Konsulat  Belanda  di  Jeddah  untuk mengurus dokumen perjalanan haji dari Nusantara.
Jamaah  haji  Hindia-Belanda  jumlahnya  cenderung  meningkat  dari tahun  ke  tahun  walau  dengan  kemungkinan  seperti    apa  pun.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  ibadah  haji  adalah  suatu  hal  yang  istimewa  dalam kehidupan masyarakat 40 .

## 3. Perusahaan    Pelayaran  Belanda  untuk  Mengangkut  Jamaah Haji
Seperti  yang  telah  disinggung  di  atas  mengenai  perusahaan  pelayaran jamaah haji. Dalam hal ini akan dibahas lebih jelasnya mengenai perusahana pelayaran  milik  Belanda  yang  dikenal  Kongsi  Tiga,  yaitu Rotterdamsche Llyod, Stoomvaart Maatschappij Nederland, dan Stoomvaart Mij Ocean.
Ongkos  kapal  dari  masing-masing  perusahaan  tersebut  relatif terjangkau,  tergantung  peran  dari  syekh  yang  membimbing  perjalanan  haji. Harga  tiket  masing-masing  perushaan  pelayaran  selalu  berbeda,  ada  yang memberikan  harga  sekaligus  dengan  upah  syekh  ada  juga  yang  terpisah. Kapal  dengan  bendera  prancis  memiliki  harga  tiket  lebih  murah dibandingkan  dengan  perusahaan  Kongsi  Tiga.  Harga  tiket  untuk  pelayaran Singapura-Jeddah  sekitar  ƒ.7,50  sampai  ƒ.10.  Akibat  perbedaan  ongkos tersebut  menimbulkan  persaingan  tidak  sehat  antara  perusahaan  pelayaran tersebut. Pemerintah Belanda tidak menginginkan jamaah memilih berangkat dari Singapura karena ini akan sulit di pantau 41 .
Namun,  dalam  catatan  Snouck  Hurgronje  hal  tersebut  tidak  terlalu  di khawatirkan  oleh  pemerintah  Belanda.  Karena  pada  umumnya  penduduk menyangka bahwa mereka akan mengecewakan pemerintah jika menumpang kapal  selain Nederland dan Rotterdamsche  Llyod .  Karena  mereka menganggap bahwa kapal-kapal tersebut adalah kapal milik pemerintah atau kapal dines.
40 Emsoe Abdurrahman, Hadji Tempo Doeloe, hlm 7.
41 M. Dien Majid. Berhaji… hlm. 54.

## a. Rotterdamsche Llyod
Perusahaan  kapal  yang  didirikan  tahun  1839  oleh  Willem  Ruys  di Belanda  ini  pada  awalnya  merupakan  kapal  nelayan  untuk  melakukan perdagangan  ke  Hindia  Timur.  Selain  melayani  penumpang  kapal  ini  juga melakukan  pengiriman  surat  ke  Batavia.  Tahun  1870  pelayaran  kapal tersebut sudah melayani angkutan penumpang dengan trayek Belanda, Pantai Spanyol  dan  Laut  Mediterania.  Perusahaan  pelayaran  ini  memiliki  nama yang berubah-ubah, sebutan lainnya adalah Stoomboot Reederij “Rotterdamsche Liyod” kemudian tahun 1872 berganti secara resmi menjadi Rotterdamsche Llyod. Beberapa tahun setelah itu tahun 1881 berganti nama lgi menjadi Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Llyod (SMRL) 42 .
Perusahaan  pelayaran  ini  melayani  angkutan  penumpang  dengan  rute Rotterdam, Suez dan Batavia semenjak tahun 1872. Kapal-kapalnya pun juga singgah di beberapa pelabuhan besar seperti Southampton. Lisbon, Tangiers, Gibraltar, Marseille, Port Said, Suez, Colombo, Sabang, Belawan, Singapura dan  Surabaya.  Kantor  agennya  di  Batavia  berada  di  Weltevreden  dan Tanjung  Priok  dan  juga  dibantu  agen  di  luar  kota  lainnya 43 .  Perusahaan pelayaran  ini  sebagian  besar  menggunakan  nama  melayu  pada  trayeknya yang berlayar dari Hindia Belanda.
Harga tiket kapal dari Nusantara ke Jeddah dengan menumpang kapal penumpang  milik  perusahaan Rotterdamsche  Llyod sebesar  ƒ.95,  sudah termasuk uang komisi untuk syekh 44 .

## b. Mij Nederland
Perusahaan Stoomvaart  Maatschappij  Nederland atau Netherlands Seamship Co ini juga didirikan di Belanda, perusahaan ini berdiri pada tahun 1870  merupakan  dampak  dari  perkembangan  ekonomi  setelah  dibukanya Terusan  Suez  pada  tahun  1869.  Perusahaan  ini  beroperasi  langsung  dalam pelayaran  antara  Holland  dan  Hindia  Timur  melewati  Terusan  Suez.  Di Batavia sendiri terdapat kantor wakil direksinya dengan beberapa agen yang di  tempatkan  di  beberapa  kota  besar  seperti,Tanjdung  Priok,  Semarang,
42 www.theshiplist.com/ships/lines/rotterdamschellyod di  akses  pada  tanggal  20 Februari 2018 pukul 09.39 WIB
43 Regeering Almanak  Tahun 1947/11
44 M. Dien Majid. Berhaji… hlm. 54
Weltevreden,  Surabaya,  Cilacap,  Manado,  Makassar,  Medan,  Sabang  dan Singapura.  Sementara  kantor  direksinya  berada  di  Amsterdam.  Kemudian tahun  1915-1917  membuat  cabang  baru  Java  –  New  York  Line  dengan melalui  rute  Terusan  Panama  dan  melewati  rute  baru  antara  Pantai  Pasifik dan Amerika melalui Hongkong dan Manila 45 .
Perusahaan Stoomvaart Maatschappij Nederland banyak
menggunakan  nama-nama  Belanda  pada  kapal-kapalnya  walaupun  banyak juga yang menggunakan bahasa Melayu. Berikut tabel keberangkatan jamaah haji  dengan  kapal  milik  perusahaan Mij  Nederland tahun  1928  yang menggunakan nama-nama Melayu .
Kapal-kapal  uap  dengan  nama  Melayu  rata-rata  bertonnase  antara 3100-9600  M³,  produksi  paling  banyak  kapal  ini  banyak  dari  tahun  1888 sampai  1910.  Harga  tiket  yang  terapkan  untuk  perusahaan Mij  Nederland sekitar ƒ. 95, dan sudah termasuk uang komisi untuk syekh 46 .

## c. Mij Oceaan
Perusahaan  pelayaran  ini  merupakan  perusahaan  kapal  Belanda  tetapi menggunakan bendera Inggris. Perusahaan ini memiliki banyak cabang yang dibuka  di  beberapa  kota,  seperti  Maclaine  Watson  &  Co  di  Surabaya,  Mc. Neil  &  Co  di  Cilacap  dengan  rute  pelayaran  Eropa-Asia  Tenggara 47 . Perusahaan  kapal Stoomvaart  Mij  Oceaan memang  kalah  pamor  dibanding Rotterdamsche  Llyod dan Mij  Nederland, namun  perusahaan  ini  sudah berdiri  sejak  lama  dengan  trayek  antara  Jawa  -  Liverpool  (Inggris)  dan Amsterdam.
Berbeda  dari  dua  perusahaan  pelayaran  sebelumnya  yang  banyak menggunakan nama Melayu sebagai nama kapalnya, perusahaan Mij Oceaan banyak  menggunakan  nama  Inggris,  Latin  dan  Belanda  untuk  nama kapalnya.  Sehingga  nama  tersebut  terdengar  asing  di  telinga  masyarakat Nusantara.  Berikut  daftar  tabel  keberangkatan  jamaah  haji  pada  perusahaan Mij Oceaan tahun 1928.
Untuk perusahaan Mij Oceaan memberikan tarif tiket sebesar ƒ.65 tapi belum  termasuk  harga  komisi  untuk  syekh.  Biasanya  Syekh  akan
45 www.theshiplist.com/ships/lines/nederlandmatschappij di  akses  pada  tanggal  20 Februari 2018 pukul 09.39 WIB
46 M. Dien Majid. Berhaji… hlm 54 47 M. Dien Majid. Berhaji… hlm 53
membebankan  biaya  sebesar  ƒ.85  untuk  mengurus  tiket  termasuk  uang komisi perjalan kembali ke Nusantara jika menggunakan agen yang sama 48 .

## 4. Fasilitas Pelayanan Jamaah Haji
Perjalanan  pelayaran  yang  memakan  waktu  yang  lama  membuat  para jamaah  haji  berada  di  atas  kapal  dalam  kurun  waktu  yang  tidak  singkat, fasilitas  pelayanan  kapal  haji  tentu  harus  diperhatikan.  Dalam  hal  ini  akan dijelaskan mengenai fasilitas kesehatan dan juga persediaan konsumsi di atas kapal dalam perjalanan ke Mekkah.

## a. Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan pada abad ke-19 terfokus kepada upaya pencegahan penyakit  endemik,  problem  penyakit  endemik  dalam  aktivitas  pelayaran telah  menjadi  perhatian  dunia  pada  masa  itu,  dikarenakan  penuhnya penumpang  dalam  kapal  mengakibatkan  ada  penumpang  yang  tidak mendapatkan  ruangan  sehingga  tinggal  di  atas  geladak  kapal  bahkan  di gudang  kapal  yang  akhirnya  lebih  mudah  terserang  penyakit  menular 49 . Peran  dokter  kapal  haji  dalam  upaya  pencegahan  penyakit  ini  sangatlah penting,  dokter  haji  memberikan  bekal  dengan  mensosialisasikan  praktik menjaga  kebersihan  di  atas  kapal  maupun  saat  di  Jeddah.  Para  jamaah sebelum  berangkat  harus  disuntik  terlebih  dahulu  dan  juga  selama  di  atas kapal harus mendapatkan makanan yang layak, dalam hal ini nahkoda kapal juga turut berperan penting 50 .
Sebagai  nahkoda  kapal,  mereka  harus  bisa  memberikan  keterangan kepada  komisi  penguji  dari  personalia  dokter  kapal  di  pelabuhan  mengenai surat  keterangan  layak  berlayar  terutama  mengenai  kondisi  kapal  terhadap penyebaran  penyakit  pest  dan  kolera,  apakah  sudah  terjangkit  penyakit tersebut saat singgah di pelabuhan lain atau berhubungan dengan kapal lain yang  terdapat  penyakit  tersebut,  juga  apakah  di  atas  kapal  ada  penumpang yang  terjangkit  penyakit  tersebut 51 .  Hal  ini  juga  berlaku  bagi  dokter  kapal,
48 M. Dien Majid. Berhaji… hlm 54.
49 Surat Snouck Hurgronje No.41a kepada yang Mulia Menteri Daerah Jajahan di Leiden, 21 Juli 1907. Nasihat-Nasihat C.Snouck Hurgronje:Jilid VIII... hlm.1530-1531 50 Staatsblad 1922 No.698. Pasal 22 ayat 3
51 Bijblad  op  het  Staatsblad  van  Nederlansch  Indie.  No.7399. (Batavia: Landsrukkerij,1912). hlm.292-293
ketentuan  tahun  1887  seorang  dokter  haji  harus  dapat  menjaga  kesehatan kurang  lebih  200  jamaah  yang  ada  di  dalam  kapal  selama  pelayaran  ke Jeddah 52 .
Keadaan  kapal  haji  jauh  dari  yang  diharapkan  penumpang  seperti dalam  ketetapan  syarat-syarat  kapal  haji,  kapal  tersebut  seperti  kapal  yang telah  digunakan  untuk  mengangkut  batu  bara  kemudian  dialih  fungsikan untuk  mengangkut  jamaah  haji  tanpa  dibersihkan  terlebih  dahulu 53 .  Jamaah haji Hindia Belanda seakan tak pernah terganggu dengan kondisi kapal yang selama pelayaran tidak tersedia air minum dan makanan yang memadai, dan juga  ketika  datang  di  Arab  pun  mereka  tinggal  di  tenda-tenda  yang  tidak permanen 54 .
Dalam  surat  kepada  Menteri  Luar  Negeri  tanggal  7  Desember  1893 meminta  hanya  kapal-kapal  yang  mempunyai  dek  dari  kayu  yang diperbolehkan untuk mengangkut jamaah haji, memiliki tiang dek dari besi. Kapal  juga  tidak  boleh  berisi  penuh  batubara  tetapi  sebagian  berisi  jamaah haji. Karena diketahui 2 kapal yang berlayar memiliki besi tapi tanpa kayu di dek atasnya dan 2 kapal tersebut penuh dengan muatan batubara 55 .
Kapal  yang  terinfeksi  penyakit  yaitu    kapal  yang  selama  dalam perjalanan  dari  mulai  keberangkatan  sampai  kedatangan  di  karantina    telah terjangkit penyakit seperti kolera, pest dan demam kuning. Dengan demikian dapat  bertahan  di  karantina  selama  5  sampai  14  hari.  Dalam  kebijakan  haji tahun  1898  kapal  haji  yang  berangkat  ke  Jeddah  harus  memiliki  sertifikat haji  dari  komisi  penguji  kapal  haji.  Ketika  tiba  di  tempat  karantina  Pulau Kamaran,  sertifikat  tersebut  akan  diteliti  kembali  oleh  dinas  kesehatan internasional.  Dalam  beberapa  kasus  kadang  ditemukan  kapal  haji  yang berangkat dari Hindia-Belanda tidak memenuhi syarat 56 .
52 Liesbeth Hesselink. Healers on the Colonial Market... (2011:177), aturan tersebut kemudian disempurnakan  pada  Ordonansi  Haji  tahun  1922,  minimal  harus  ada  2  orang  dokter  untuk menjagakesehatan 1000 jama‟ah selama di dalam Kapal Haji. Staatsblad 1922 No.698 53 Surat  kawat  Snouck  Hurgronje  kepada  yang  mulia  Menteri  Luar  Negeri di Leiden,  23Desember  1908.  Gobee,E  dan  C,Adriaanse. Nasihat-Nasihat  C.Snouck Hurgronje... .hlm.1568) 54 M. Dien Majid. Berhaji... hlm. 113 55 Surat dari Stoomvaart Maatschappij Nederland kepada Mentri Luar Negeri di „s Gravenhage tanggal 7 Desember 1893. Arsip Nasional. Tzg.Ag 2280/1895.
56 M.Saleh Putuhena. Historiografi Haji…. hlm 180
Cara  mengatasi  penyakit  ini  sebenarnya  dapat  dilakukan  dengan karantina  laut  yang  merupakan  sebuah  kontrol  untuk  mengetahui  kondisi jamaah,  akan  tetapi  setiap  negara  memiliki  kebijakan  yang  berbeda-beda dalam  menghadapi  masalah  ini.  Pemerintah  Hindia-Belanda  telah memperingatkan  agar  jamaah  haji  tidak  membawa  barang  yang menimbulkan  bau  khas,  hal  ini  untuk  menghindari  penyakit  yang sesungguhnya 57 .

## b. Persediaan Konsumsi
Persediaan konsumsi bagi jamaah haji tercantum dalam ordonansi haji tahun 1898, namun sebelum dibuat ordonansi haji 1898 maskapai kongsi tiga telah  banyak  membuat  kebijakan  dalam  melayani  jamaah  haji  termasuk dalam menyediakan konsumsi selama dalam pelayaran 58 . Seperti yang telah dibahas  sebelumnya  pada  kapal  milik  perusahaan  Belanda  jamaah  haji disediakan makanan sedangkan pada kapal Inggris jamaah haji masak sendiri tetapi disediakan kayu bakar.
Dalam  ordonansi  haji  1898,  persediaan  makanan  dibagi  dalam  tiga waktu  dalam  setiap  harinya  yaitu  pagi,  siang  dan  malam.  Persediaan makanan  bagi  kelas  rendah  terdiri  dari  1  butir  telur  asin  untuk  pagi  dan malam, untuk makan siang disediakan 0,15 kg ikan kering, 0,003 kg sayuran kering  dan  0,1  liter  kecap.  Jamaah  juga  diberikan  0,03  kg  bubuk  kopi  saat pagi  hari  dan  teh  0,04  kg  saat  malam,  persediaan  nasi  bagi  jamaah  tidak ditentukan  banyaknya  nasi  dalam  setiap  harinya  dan  juga  mendapatkan tambahan  lauk  lainnya  seperti  cabai,  bawang  dan  garam,  jatah  air  minum bagi penumpang disediakan sebanyak 5 liter dalam setiap harinya 59 .
Penyimpangan  tetap  saja  terjadi,  terkadang  ada  kapal  yang menyediakan konsumsi tidak sesuai dengan pedoman aturan yang ditetapkan pemerintah Kolonial Belanda. Pada tahun 1900-1909 terdapat masalah dalam persedian makanan yang kurang matang dan juga penjualan air minum oleh petugas  yang seharusnya dibagikan secara gratis pada jamaah haji. Masalah ini  menjadi  hal  biasa  bagi  direksi-direksi  kapal  uap,  walaupun  sebenarnya
57 M Dien Majid. Berhaji... hlm 117 58 dalam  Maskapai  Pelayaran Mij  Nederland per  hari  menyediakan  makanan  dan minum  berupa  nasi  dan  garam  yang  cukup,  ikan  asin  0,25  kg,  kopi  0,03  Kg,  teh  0,02  Kg, gula  0,10  Kg,  dan  lauk-pauk  berupa  daging  dan  cabai. Sumber:  Besluit  1-8-1896  no.6 mengena i ekstrak ketentuan pengiriman jama‟ah Haji Maskapai Mij Nederland. 59 Staatsblad Oktober 1898 No.289
masalah ini diketahui  oleh pejabat  konsul ataupun pemerintah dalam negeri sendiri tetapi dibiarkan saja karena tidak ada pengaduan secara rinci kepada pemerintah 60 .
Sedikit berbeda dari ketentuan sebelumnya pembagian makanan anak- anak dan orang dewasa dibedakan, 1 paket konsumsi orang dewasa untuk 2 anak-anak  dibawah  usia  10  tahun.  Sedangkan  porsi  telur    asin  hanya dibagikan sebanyak 12 buah dengan tambahan 2 kg daging sapi, saus tomat dan sarden kalifornia. Pembagian jatah makanan dalam sehari dibagikan satu telor asin dan 0,1 kg daging sapi 61 .
Kebutuhan  makanan  tersebut  harus  mencukupi  selama  perjalan  dari pelabuhan  ke  pelabuhan.  Kebutuhan  sayur  mayur,  bumbu-bumbu,  makanan ringan,  semua  persediaan  harus  cukup  bagi  jamaah  haji.  Untuk  makanan ringan  seperti  kacang  ijo  disediakan  minimal  3  kali  dalam  seminggu, sementara  air  minum  1,25  liter  air  perorang  dalam  sehari 62 .  Apabia penumpang  merasa  ragu  dengan  kualitas  air  yang  disediakan  maka  bisa membeli  dari  nahkoda  atau  mengambilnya  di  pelabuhan  embarkasi  melalui pompa air hasil penyulingan 63 .

## E. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
Masyarakat  Nusantara  tidak  diketahui  secara  pasti  kapan  dan  siapa orang  yang  pertama  berangkat  haji,  pada  umumnya  pada  awal-awal  abad XVI  masyarakat  dari  Nusantra  melakukan  perjalanan  ke  Mekah  dengan tujuan perniagaan dan menuntut Ilmu. Dalam hal demikian masyarakat yang telah  memegang  teguh  agama  Islam  memanfaatkan  kesempatan  tersebut untuk menyempurnakan rukun Islam  yang ke lima. Abad ke-19, orang yang berangkat  haji  mengalami  perkembangan  pesat  hal  ini  kemudian  membuat pemerintah  Kolonial  Belanda  mengambil  tindakan  untuk  mengatur  urusan perjalanan haji dengan mengeluarkan kebijakan haji yang disebut ordonansi
60 Surat  kawat  Snouck  Hurgronje  kepada  yang  mulia  Menteri  Luar  Negeri di Leiden, 23 Desember  1908.  Gobee,E  dan  C,Adriaanse. Nasihat-Nasihat  C.Snouck  Hurgronje.. hlm.1568 61 Staatsblad 1927 No.286
62 Lampiran Pasal 9 ayat 1 a Staatsblad 1922 No.698.
63 Staatsblad 1922 No.698. Pasal 42
haji  dan  juga  kemudian  mereka  mendirikan  konsulat  Belanda  di  Jeddah tahun  1872  untuk  pengelolaan  jamaah  haji.    Kebijakan  awal  haji  terdapat dalam  resolutie  1825  dimana  calon  jamaah  haji  yang  akan  berangkat  ke Mekah  diwajibkan  memiliki  pass  jalan  dan  juga  penetapan  ongkos  haji sebanyak  ƒ.110.  Kemudian  kebijakan  tersebut  diperbaiki  dalam  ordonansi 1898, dalam ordonansi ini terdapat peraturan mengenai kelayakan kapal dan juga penetapan pelabuhan haji.
pemerintah  Kolonial  Belanda  kemudian  mendirikan  perusahaan pelayaran  untuk  turut  serta  mengangkut  jamaah  haji  yaitu  yaitu Rotterdamsche Llyod, Stoomvaart Maatschappij Nederland, dan Stoomvaart Mij  Ocean yang  kemudian  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Kongsi  Tiga. Fasilitas  kapal  haji  pada  abad  ke-19  lebih  terfokus  mengenai  fasilitas kesehatan  karena  pada  masa  itu  sedang  terjadi  penyebaran  penyakit  pest, cacar, dan kolera. Sehingga untuk menghindari penyakit tersebut pemerintah membuat  kebijakan agar setiap kapal  memiliki rumah sakit dan juga dokter haji,  dan  juga  kapal  harus  sesuai  standar  dan  bersertifikat.  Selanjutnya jamaah haji juga harus mengikuti karantina di Pulau Kamaran selama 14-16 hari,  karantina  ini  sebenarnya  merupakan  kontrol  yang  paling  baik  dalam mengatasi pnyebaran penyakit namun kebijakan karantian dari setiap negara itu berbeda-beda. Kemudian jamah haji juga mendapatkan fasilitas konsumsi selama  dalam  pelayaran  apabila  jamaah  menaiki  kapal  milik  pemerintah Belanda  dan  apabila  naik  kapal  milik  Inggris  tidak  disediakan  konsumsi namun  di  kapal  tersebut  disediakan  kayu  bakar.  Penyediaan  konsumsi  ini tercantum  dalam  ordonansi  haji  1898,  namun  demikian  tetap  saja  banyak terjadi  penyimpangan  seperti  menyediakan  makanan  yang  kurang  matang dan  juga  penjualan  air  minum  yang  seharusnya  dibagikan  secara  gratis. Kebijakan ini kemudian di perbaiki dalam ordonansi haji 1922.

## F. Daftar Sumber
Arsip Nasional RI. Pelgrimregister dalam  ( Arsip  Algemene  Secretaries:Missive  Gouvernement Secretaries  (MGS):  Seri  Grote  Bundel(GB), 1892-1942).  No.  2811
MGS 4-11- 1893. GB.Ag.2280.
Pelgrims Verslag dalam ( Arsip Algemene Secretaries seri Grote Bundel Ter
Zijde Gelegde Agenda 1891-1942) Tzg Ag. 1893/21123.
Laporan Konsul Belanda di Jeddah ( Arsip Algemene Secretaries seri Grote Bundel Besluit 1891-1942) Gb Bt. 1891-06-10/6.
Staatblaad van Nederlandsch-Indie 1922, No. 698. Staatblaad van Nederlandsch-Indie 1905, No. 288, 289, 476, 370 Staatblaad van Nederlandsch-Indie 1989, No. 294.
Regeerings  Almanak  voor  Nederlandsch-Indie  over  het  jaar  1914.  Tweede Gedeelte. (Weltevreden: Landsrukkerij,1915)
Buku.
C.  Spat, De  Islam  zijn  Betekenis  voor  Nederlandsch  Indie, De  Koninklijke
Militaire Akademie 1925
Abdurrahman,  Dudung.  1999. Metode  Penelitian  Sejarah. Jakarta:  Logos
Wacana Ilmu.
Azra,  Azyumardi.  2004. Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan Nusantara: Abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan.
Bruinessen,  Martin  Van.  1995. Kitab  Kuning  Pesantren  dan  Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.
Dijk, Kees Van. 1997. Perjalanan Jamaah Haji Indonesia. dalam kumpulan tulisan  Dick Douwes & Nico Kaptein. Indonesia & Haji. Jakarta:INIS
Gobee,E  dan  C,Adriaanse.  1993. Nasihat-Nasihat  C.Snouck  Hurgronje
Semasa Kepegawaiannya  Kepada  Pemerintah  Hindia  Belanda:
1889-1936. Jakarta: Seri Khusus INIS Jilid VIII.
Gobee,E  dan  C,  Adriaanse.  1992. Nasihat-Nasihat  C.Snouck  Hurgronje
Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda:1889-
1936. Jakarta:  Seri Khusus INIS Jilid VI
Gottschalk, Louis. 1983. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press.
Hurgronje,  C.  Snouck.  1924.  Judul  Asli Verspreide  Geschriften. Boon  & Leipzig: Kurt Schroeder. Terj. Judul Edisi Indonesia. 1993 Kumpulan
Karangan Snaock Hurgronje. Jilid V Jakarta: INIS
Loir,  Henri  Chambert,  at  al.  2013. Naik  Haji  di  Masa  Silam:  Kisah-kisah
Orang  Indonesia  Naik  Haji  1482-1964. Jilid  I-III.  Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.
Majid, M Dien. 2008. Berhaji di Masa Kolonial. Jakarta: CV Sejahtera.
Putuhena, M. Shaleh. 2007. Historiografi Haji. Yogyakarta: LKiS.
Steenbrink,  Karel  A.  1984. Beberapa  Aspek  Tentang  Islam  di  Indonesia Abad Ke-19. Jakarta:Bulan Bintang.
Tim  Penyusun  Kementrian  Agama  Republik  Indonesia.  2012. Haji  dari
Masa ke Masa. Jakarta: DIRJEN Penyelenggara Haji dan Umroh.
Vlekke,  Bernard  H.M.  2008. Nusantara  Sejarah  Indonesia. Jakarta: Kepustakaan   Populer Gramedia.
Surat Kabar/Koran : “Djeddah” dalam De  Locomotief ,  Donderdag  24  Oktober  1895.  No.  251.
Tanpa  Halaman. Semarang.
“Hadji‟s” dalam De  Locomotief ,  Woensdag  Juni  1899.  No.  135.  Tanpa Halaman. Semarang.

## Jurnal/Internet:
Martin  Van  Bruinessen.  1990 Mencari  Ilmu  dan  Pahala  di  Tanah Suci:Orang  Nusantara  Naik  Haji. Jakarta:  Jurnal  Ulumul  Qur’an, No.5 Vol II.
www.theshiplist.com/ships/lines/rotterdamschellyod  (di  akses  tanggal  20
Februari 2018 pukul 09.39 WIB) www.theshiplist.com/ships/lines/nederlandmatschappij  (di  akses  tanggal  20
Februari 2018 pukul 09.39 WIB)
https://www.delpher.nl (diakses 15 Desember 2017 pukul 13.21)