Volume 5, Nomor 1, September 2024, hlm 6-14
BEMAS: JURNAL BERMASYARAKAT p ISSN 2745 5866 | e ISSN 2745 7958 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/bemas
Penyuluhan hukum; penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di Kota Medan
Dahris Siregar*, Min Adlina, Puji Chairu Sabila, Karolina Sitepu, Agung Arifman Halawa, Amelia Estetika Gulo, Antonius Ndraha, Herman Halawa, Yanuari Halawa
*Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20123

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Article History: Submission: 06-01-2024 Revised: 17-01-2024
Accepted: 10-02-2024 * Korespondensi: Dahris Siregar dahrissiregar1977@gmail.com Pelajar  sekolah  menengah  kejuruan  di  Kota  Medan  diberi  tema  literasi digital  untuk  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  kali  ini.  Ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari berita palsu dan menjadi bijak dalam media sosial sesuai dengan UU ITE. Seminar ini akan membahas bahaya penyebaran berita palsu dan konsekuensi hukum dari tidak berhati- hati menggunakan media sosial. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperluas  pemahaman  dan  kesadaran  terhadap  UU  ITE  yang menetapkan cara bermedia sosial yang cerdas dan sanksi bagi mereka yang menyalahgunakannya  termasuk  menyebarkan  berita  hoax.  Dengan mengetahui dan memahami UU ITE, dengan mengetahui apa yang mereka ketahui  dari  kegiatan  penyuluhan  ini,  para  pelajar  dapat  menghindari menyebarkan berita hoax yang tidak jelas kebenaran. Diharapkan bahwa kegiatan  ini  akan  menawarkan  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang tujuan  siswa  di  sekolah  yang  telah  dipilih.  Dengan  mempelajari  dan memahami  cara  cerdas  menggunakan  media  untuk  mencegah  pelajar menyebarkan berita palsu, sebagai hasil dari kegiatan ini, diharapkan siswa dapat  berbagi  pengetahuan  yang  mereka  peroleh  tentang  literasi  cerdas bermedia sosial dengan siswa lain di lingkungan mereka.
Kata kunci: Berita hoax; sanksi pidana; sekolah
Legal Counseling; The use of digital literacy as an effort to overcome hoax news and social media wisdom for students in Medan City

## ABSTRACT
Vocational high school students in Medan City were given the theme of digital literacy for community service activities this time. This is done as an effort to avoid fake news and be wise in social media in accordance with the ITE Law. This lecture will cover the risks of disseminating fake news as well as the legal ramifications of using social media carelessly. This  socialization  activity  is  intended  to  raise  awareness  of  and comprehension for the ITE Law, which governs smart social media and imposes  penalties  on  those  who  misuse  it  by  disseminating  false information.  Students  can  prevent  disseminating  false  information  by being aware of the ITE Law and the information they have learned from this  counseling  exercise.  This  exercise  is  intended  to  increase  target knowledge and comprehension. students who have been selected for the school that has been selected. By learning and understanding smart ways to use media to prevent students from spreading fake news, it is intended that via this exercise the opportunity for pupils to impart the information they have learned about social media smart literacy with other students in their environment.
BEMAS:  JURNAL  BERMASYARAKAT  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution- NonCommercial 4.0 International License.

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi informasi saat ini berkembang pesat, tetapi juga membantu kesejahteraan, kemampuan manusia,  dan  kemajuan,  namun  secara  bersamaan  berfungsi  sebagai  alat  untuk  melakukan  tindakan ilegal. Hukum siber, juga disebut hukum telematika, telah muncul. "Hukum siber" atau "hukum cyber " adalah istilah internasional yang digunakan untuk menggambarkan pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi [1] . Masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan mereka, termasuk aktif menggunakan media social [2] .
Dengan  cara  yang  sama,  hukum  telekomunikasi,  media  dan  informatika  digabungkan  untuk membentuk  hukum  telematika,  hukum  mayantara  (hukum  dunia virtual ,  dunia  maya,  dan  teknologi informasi) [3] . Pengertian berasal dari tindakan yang terjadi melalui sistem komputer jaringan, seperti sistem  komunikasi  yang  menggunakan  TI  berbasis  sistem  elektronik virtual yang  dapat  dilihat  atau sistem komputer.
Peningkatan smartphone yang  sangat  sederhana  dan  canggih  untuk  digunakan  seperti  bermedia sosial  dan  terkoneksi  ke  jaringan  internet,  mendukung  hal  ini [4] .  Dalam  hal  komunikasi,  informasi dan/atau  transaksi  elektronik,  masalah  hukum  yang  sering  dihadapi  muncul  dari  paparan  di  atas, khususnya untuk pembuktian dan penggunaan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sistem komputer  yang  hanya  terdiri  dari  komputer hardware dan software adalah  yang  dimaksud  dengan "sistem  elektronik",  tidak  hanya  itu  tetapi  juga  sistem  komunikasi  elektronik  dan  jaringan telekomunikasi.
Program komputer juga disebut perangkat lunak adalah sekumpulan petunjuk yang ditulis dalam bentuk skema, kode, bahasa atau format lain yang jika ditambahkan ke sumber daya yang dapat dibaca oleh  komputer  akan  memungkinkan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tertentu  atau  mencapai  hasil tertentu, termasuk menyusun arahan ini [5] .
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap media sosial membantu masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan saluran komunikasi publik di media sosial yang dapat diakses secara langsung, demokrasi di Indonesia  semakin hidup. Setiap orang harus tahu cara  menggunakan media sosial dengan benar. Kemampuan untuk mempertimbangkan pesan dan media harus terus ditingkatkan untuk menilai kualitas, nilai dan relevansi untuk tujuan khusus. Mereka harus memutuskan bagaimana memilih media dan pesan tertentu kapan dan bagaimana membatalkan pilihan, menganggap pesan dan media  tidak  relevan  dan  tidak  mempercayainya  atau  mengabaikannya.  Di  masa  lalu,  media  sosial digunakan  untuk  membangun  hubungan  kemudian  berubah  menjadi  sarana  untuk  kampanye  sosial politik atau pemasaran bisnis yang mempengaruhi topik diskusi [6] . Masalah muncul ketika pengguna tidak  memahami  pesan  yang  disampaikan  karena  pergeseran  topik  diskusi  menjadi  lebih  buruk  jika ternyata  tidak  mengerti  maksud  sebenarnya.  Mengapa  pesan  yang  dibuat  melalui  pemikiran  harus dipertimbangkan kembali dan rasa saat mengungkapkan kebebasan berekspresi [7] .
Banyak  remaja  tidak  menyadari  adanya  peraturan  pemerintah  yang  menangani  hal-hal  tersebut. Undang-Undang  ITE,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016,  yang  menetapkan kejahatan  dunia  maya [8] .  Remaja  dapat  dipenjara  karena  kesalahan  kecil  yang  dilakukan  tanpa pengetahuan tentang konsekuensi. Untuk menghindari hal ini, remaja dan pelajar harus dididik tentang Undang-Undang ITE untuk menjadi lebih waspada dan berhati-hati saat menggunakan media social [9] . Peradaban manusia dan tingkah laku masyarakat banyak diubah oleh kemajuan teknologi informasi, termasuk  komunikasi  dan  media.  Kemajuan  dalam  dunia  sekarang  tanpa  batas  berkat  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Ekonomi,  budaya  dan  sosial  berubah  dengan  cepat.  Sampai  saat  ini, informasi teknologi masih merupakan "pedang dengan dua mata" [10] . Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa itu tidak hanya  meningkatkan kesejahteraan  manusia, kemajuan dan peradaban  secara umum namun juga menjadi metode yang efektif untuk melakukan pelanggaran hukum [11] .
Keywords: Hoax news; criminal sanctions; schools
8 Dahris  Siregar*,  Min  Adlina,  Puji  Chairu  Sabila,  Karolina  Sitepu,  Agung  Arifman  Halawa, Amelia Estetika Gulo, Antonius Ndraha, Herman Halawa, Yanuari Halawa
Penyuluhan hukum; penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di kota Medan
Masalah  hukum  yang  sering  terjadi  meliputi  komunikasi,  informasi  dan/atau  transaksi  yang dilakukan  secara  elektronik,  utamanya  berkaitan  dengan  pembuktian  dan  tindakan  hukum  yang diterapkan  melalui  sistem  elektronik.  Untuk  mengantisipasi  hal-hal  yang  disebutkan  di  atas,  tim menganggap  penting  untuk  mengadakan  sosialisasi  tentang  Undang-Undang  ITE  sebagai  bentuk pengabdian kepada masyarakat agar generasi muda dalam kehidupan sehari-hari dapat lebih bijaksana menggunakan media sosial.
Siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan hukum tentang penggunaan literasi digital untuk mencegah  berita  palsu  dan  menjadi  bijak  di  media  sosial.  Memiliki  pemahaman  yang  tepat  tentang penggunaan media sosial akan membantu memahami dan menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan biasa khususnya berkaitan dengan penggunaan media sosial yang positif dan tidak melanggar hukum sosial  terutama  peraturan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kecenderungan  milenial  untuk menyalahgunakan sosial media.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Di  SMK  Multi  Karya  Medan,  pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan,  dengan  33  siswa  yang hadir.  Siswa  diperkenalkan  dengan  tim  penyuluh  sebelum  kegiatan  penyuluhan  dimulai.  Sebelum memulai materi berita palsu, untuk mengetahui seberapa memahami peserta tentang UU ITE dan berita palsu sebelum tim penyuluh menyampaikan materi. Dilanjutkan dengan presentasi materi yang sesuai dengan tema kegiatan, dan diakhiri dengan pertanyaan kepada peserta tentang presentasi penyuluh dan materi hukum lainnya. Selain itu, dalam kegiatan ini, tim penyuluh menilai pengetahuan peserta (siswa) tentang bahan baru yang diberikan untuk mengevaluasi apakah pengetahuan dan pemahaman peserta telah berkembang antara saat materi diberikan dan saat materi diberikan. Dalam hal berita hoax dan UU ITE, pengetahuan dan pemahaman seharusnya lebih baik. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa para peserta lebih memahami apa yang mereka lakukan maka seluruh peserta penyuluh akan mendapatkan manfaat  dari  kegiatan  tersebut.  Akibatnya,  ini  akan  menyebabkan  perubahan  dalam  cara  mereka menggunakan media sosial. Kegiatan ini diharapkan memungkinkan peserta untuk berbagi pengetahuan dan informasi yang diberikan oleh tim kepada siswa lainnya agar juga mereka memahami cara cerdas bermedia sosial, menyebarkan berita hoax dan UU ITE.
Sebagai bagian dari proses pengabdian kepada masyarakat ini, dapat dilihat pada Gambar 1 skema 1 mengenai langkah-langkah berikut seperti:
A. Observasi
Tidak diragukan lagi, hal ini dimotivasi oleh rasa ingin tahu yang besar tentang pemahaman yang lebih mendalam tentang fakta yang diamati. Pada dasarnya, banyak pertanyaan pasti muncul dari tim  penyuluh.  Teori  didasarkan  pada  pengamatan  fakta,  identifikasi  masalah  dan  upaya menemukan solusi masalah. Ini adalah inti dari penelitian. Untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan, tim harus mengamati dan menjalin hubungan dengan mitra. Untuk melakukan ini, mereka harus berada dalam pengaturan yang sama dengan mereka.
B. Identifikasi masalah
Langkah  pertama  dalam  proses  penelitian  adalah  identifikasi  masalah.  Setelah  tim  penyuluh menemukan  fenomena  yang  dapat  diteliti,  langkah  selanjutnya  adalah  menemukan  masalah dengan fenomena tersebut. Untuk mengidentifikasi masalah, tim memberikan penjelasan tentang masalah  yang  ditemukan  serta metode  yang  digunakan  untuk  mengukur  masalah  tersebut  dan menghubungkannya dengan langkah-langkah penelitian.
C. Persiapan kegiatan
Pada tahap ini, tim pengabdian memulai dengan  mempelajari lingkungan dan  mempersiapkan organisasi,  termasuk  mengajukan  permohonan  izin  lokal.  Selain  itu,  mereka  memberikan penjelasan  tentang  alasan  dan  tujuan  upaya  pengabdian  masyarakat  (PKM),  mengidentifikasi masalah mitra dan mengumpulkan data yang diperlukan.
D. Pelaksanaan inti kegiatan
Kegiatan yang merupakan bagian penting dari program kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tahapan  kedua,  karena  pendampingan  mencakup  sosialisasi,  instruksi  dan  simulasi.  Secara khusus, dibahas dengan mitra tentang peran remaja dan masalah yang dihadapi; Diskusikan solusi
dengan  mitra.;  Legislasi  Nomor  19/2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) mengatur penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.
E. Evaluasi kegiatan
Pada  tahap  ini,  dua  tindakan  dilakukan:  analisis  dan  laporan.  Sebelum  itu,  analisis  dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat masyarakat yang diperoleh mitra program pengabdian, terutama  untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang  cara  program  penyuluhan  mempengaruhi perilaku remaja terhadap media sosial. Kedua, laporan disusun untuk memberi tahu tim tentang apa yang telah dilakukan dan laporan akhir dibuat. Tahap berikutnya adalah menyusun artikel untuk diterbitkan dalam jurnal.
Gambar 1 . Skema tahapan dalam alur proses kegiatan pengabdian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian berlangsung selama satu hari di SMK Multi Karya Medan. Berlangsung pada Jumat, 10 November 2023, mulai pukul 08.00 sampai 10.00. Kegiatan dilakukan melalui ceramah dan diskusi. Ini memberikan motivasi kepada peserta dan membantu mereka memahami cara menggunakan media sosial dengan  benar  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  UU  Nomor  11/2008,  yang  mengatur  UU  ITE  dan Informasi serta Transaksi Elektronik, adalah topik yang dibahas.
Pendampingan digunakan untuk menjalankan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penyebarluasan  pengetahuan  hukum  dan  pengetahuan  tentang  peraturan  dan  standar  hukum  yang berlaku  dikenal  sebagai  penyuluhan  hukum,  serta  meningkatkan  standar  penyuluhan  hukum  untuk menciptakan  budaya  hukum  dan  meningkatkan  kesadaran  hukum  publik.  Tujuan  pelatihan  hukum adalah  untuk  membangun  nilai-nilai  hukum  yang  teratur,  taat  dan  mengikuti  standar  aturan  yang berlaku.  Penyelesaian  hukum  ini  didasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Kehidupan  manusia  lebih  terlibat  dengan  TI.  Semakin  tinggi kemungkinan  penyalahgunaan  teknologi  informasi.  Pada  kenyataannya,  ketika  teknologi  informasi digunakan, ada banyak efek negatif yang dapat terjadi. Tujuan awal undang-undang ini dibuat untuk menjaga  hak  pengguna  internet  dan  melindungi  lalu lintas  internet yang  terganggu.  Tujuan  ini  jelas terlihat ketika melihat substansi UU ITE secara keseluruhan [12] .
Gambar 2 . Penyampaian materi pembuka oleh mahasiswa fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan
10 Dahris  Siregar*,  Min  Adlina,  Puji  Chairu  Sabila,  Karolina  Sitepu,  Agung  Arifman  Halawa, Amelia Estetika Gulo, Antonius Ndraha, Herman Halawa, Yanuari Halawa
Penyuluhan hukum; penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di kota Medan
Kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa harus berhati-hati saat berbagi informasi, apalagi informasi tersebut  dapat  merusak  reputasi  seseorang  atau  lembaga  dan  tidak  dapat  dipastikan  kebenarannya. Menurut  Ayat  33  Pasal  27  UU  ITE,  adalah  ilegal  bagi  seseorang  untuk  tanpa  hak  menyebarkan, mengirimkan,  atau  membuat  informasi  elektronik  yang  menghina  atau  mencemari  nama  baik [13] , seperti pada Gambar 2 .
Pengaruh  negatif  dari  penggunaan  gadget  dapat  sangat  merugikan pertumbuhan  anak-anak [14] . Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat memperoleh kebebasan dan komitmennya  dalam  setiap  peristiwa  dan  perkembangan  mereka,  perlindungan  anak  adalah  bentuk keadilan masyarakat yang mencakup perlindungan anak secara fisik, mental dan sosial.
Gambar 3 . Pemateri menjelaskan materi dampak berita hoax bagi kalangan pelajar
Pada Gambar 3 , Pemateri memberikan penjelasan mengenai beragam berita palsu muncul di media utama dan berkembang menjadi fenomena baru yang memerlukan penanganan oleh penggunanya yang cerdas dan bijak, terutama remaja atau  generasi milenial. Semua pihak harus mendukung kontribusi remaja untuk meningkatkan kehidupan masa depan di tengah tantangan dan persaingan yang muncul dari arus globalisasi yang semakin kompetitif dan komparatif di setiap aspek kehidupan.
Selain  itu,  menghilangkan  masalah hoax dengan  menghindari  terpengaruh  oleh  informasi  yang beredar. Jadikan hukum saat ini (UU ITE) sebagai standar untuk menggunakan media sosial dengan baik, disampaikan bahwa tindakan yang dilarang menurut UU ITE, yaitu [15]
1. Dilarang menyebarkan data rahasia.
2. Tidak  boleh  menyebarkan  informasi  yang  tidak  benar,  terutama  yang  berkaitan  dengan  ras, agama, suku atau antargolongan.
3. Informasi yang mengandung elemen perjudian atau pelanggaran moral.
4. Selain pemerasan atau mencederai orang lain, merugikan reputasi seseorang.
5. Memanfaatkan  media  untuk  menakut-nakuti  dan  mengancam  orang  lain  adalah  melanggar hukum.
Dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran  akan  ancaman virtual ,  beberapa slide dengan  informasi mulai  dari  tersangka  dan  terpidana  pelanggar  UU  ITE  ditunjukkan  oleh  pemateri  yang  memberikan materinya.  Dengan  demikian,  informasi  ini  menunjukkan  kepada  siswa  bahwa  saat  berselancar  di internet, banyak pasal UU ITE yang mengancam. Sepanjang tahun 2020, banyak orang masih terjerat oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, juga dikenal sebagai UU ITE [16] . Menurut data yang dikumpulkan oleh dari Januari hingga Oktober 2020, SAFENET, yang merupakan singkatan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network , dan pengaduan yang dicatat, Pasal-pasal UU yang ditetapkan digunakan dalam 35 tuntutan pidana pada 21 April 2008. Pasal 2 ayat 2 digunakan sebanyak 14 kali dari 35 kasus. Dalam Pasal 28 Ayat (1) terdapat sebelas kasus, enam kasus gabungan, dan empat kasus dalam CNNIndonesia.com mengulas kasus ITE 2020 dalam Pasal 27 Ayat (3) [17] . Ada  kemungkinan  bahwa  dari  60%  siswa  yang  menjawab  pertanyaan  tentang  penggunaan handphone mereka, 40% menjawab bahwa mereka menggunakannya untuk tujuan positif, yaitu untuk belajar.
Gambar 4 . Pemateri memberikan penjelasan kepada para siswa untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai literasi digital dan bijak dalam bermedia sosial
Pada kegiatan penyuluhan ini, pada Gambar 4 pemateri memberikan juga pembahasan dasar hukum untuk bermedia sosial, Pasal 27 (1) dari UU ITE No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur  pembuatan  dan/atau  penyebaran  konten  yang  melanggar  kesusilaan  atau pornografi  dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik. Pasal 27 (1),  Selain itu, UU ITE menetapkan bahwa [18] : “Semua  individu  secara  tidak  sengaja  dan  tidak  memiliki  hak  untuk  menyampaikan, mentransmisikan atau membuat dokumen elektronik dan informasi elektronik melanggar etika”. Setiap informasi  elektronik  yang  dibuat,  dikirim  atau  diterima  didefinisikan  sebagai  dokumen  elektronik menurut UU ITE atau disimpan dengan cara yang sama dan dapat didengar, ditampilkan dan dilihat, seperti digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya oleh komputer atau sistem elektronik.
Gambar 5 . Para pemateri, mahasiswa, guru dan siswa kegiatan penyuluhan hukum
Selain itu, materi membahas definisi hoax, karakteristik dan metode untuk mencegah penipuan agar siswa yang berpartisipasi tidak menjadi target dan korban berita palsu di masa depan, seiring waktu, diharapkan  masyarakat  akan  lebih  teliti  saat  menggunakan  informasi  atau  berita  yang  tidak  jelas sumbernya. Berita palsu atau tanpa sumber, hoaks atau hoax, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hoaks adalah informasi yang tidak benar [19] . Namun, sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta,  dibuat  seolah-olah  itu  benar  dan  divalidasi.  Berita  palsu  dibuat  dengan  maksud  untuk menimbulkan  perselisihan  terhadap  individu  atau  kelompok.  Selain  itu,  dapat  termasuk  penipuan, intimidasi, propaganda atau membuat opini publik hingga mencoba menutupi kesalahan khusus. Politik, agama dan pandemi sering dikaitkan dengan berita hoaks. Sasaran utama program ini adalah siswa yang aktif menggunakan  media  sosial.  Karena  mereka  adalah  kelompok  usia yang  paling rentan terhadap berita palsu karena berita yang tersebar di internet terutama di media sosial dapat mengubah perasaan orang yang tidak stabil. Gambar 5 , Gambar 6 , pemateri dan para peserta berpoto bersama pada kegiatan penyuluhan hukum di SMK Multi Karya Medan.
Berikut adalah beberapa ciri berita palsu yang perlu diperhatikan [20] :
1. Berita menimbulkan ketakutan, kebencian atau permusuhan.
2. Tidak ada sumber berita yang dapat dipertanyakan atau diklarifikasi sebagai sumber berita yang terpercaya.
3. Informasi yang agresif, bias dan tidak adil.
4. Judul yang provokatif tidak sesuai dengan isi berita.
5. Membuat berita tersebar luas.
12 Dahris  Siregar*,  Min  Adlina,  Puji  Chairu  Sabila,  Karolina  Sitepu,  Agung  Arifman  Halawa, Amelia Estetika Gulo, Antonius Ndraha, Herman Halawa, Yanuari Halawa
Penyuluhan hukum; penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di kota Medan
6. Media menyiarkan informasi yang tidak lengkap, menyembunyikan fakta dan menyembunyikan informasi.
7. Data yang dikumpulkan dari sumber yang dapat diandalkan.
8. Untuk membuat berita yang ditulis dapat dipercaya, gunakan data dan foto yang tidak benar.
9. Mengubah fakta.
10. Ditulis oleh sumber yang tidak dapat diandalkan
Upaya untuk menghindari informasi yang menyesatkan dengan beberapa cara:
1. Pastikan menghindari judul berita provokatif.
2. Upayakan  untuk  menonton  video  dan  membaca  artikel  atau  berita  sampai  selesai  sebelum menentukan apakah itu hoax .
3. Dapat mengidentifikasinya melalui tautan berita yang tersedia. Seandainya alamat URL situs web yang dimaksud aneh atau tidak jelas, maka berita tersebut adalah hoaks .
4. Pastikan foto peristiwa itu asli. Apakah gambar tersebut relevan dengan artikel berita atau tidak. Sekarang, konten video dan foto dapat diubah dengan mudah.
5. Bergabung dengan kelompok anti-berita bohong dan aktif berbicara dengan orang yang dapat dipercaya.
Akibat dari berita hoax [21]:
1. Menimbulkan konflik
2. Menghapus reputasi seseorang
3. Berhenti bergantung pada fakta
4. Menciptakan pandangan negatif
5. Mengganggu masyarakat
Siswa sudah memperoleh pengetahuan dan pemahaman dari materi yang disajikan dalam kegiatan ini. Gambaran yang lebih lengkap tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat dikembangkan setelah itu, untuk mengidentifikasi keterbatasan tindakan dalam penggunaan TI dan  komunikasi.  Sebenarnya,  aturan  hukum  harus  memungkinkan  interpretasi,  baik  untuk mempersempit maupun memperluas maknanya selain menjelaskan perbuatan yang dilarang.
Pada umumnya, siswa kurang  memahami  UU ITE. Pelajar tertarik dengan materi UU ITE yang menjelaskan dasar hukum dan aspek pidananya. Hal ini juga sesuai dengan fakta bahwa hanya 40% siswa  yang menggunakan  perangkat selular untuk tujuan pembelajaran. Ke depan, siswa diharapkan dapat menggunakan platform media sosial bersama dengan lebih baik dan memiliki tanggung jawab berkat sosialisasi ini.
Gambar 6 . Pemateri dan panitia mahasiswa fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan berpoto bersama di halaman sekolah lokasi penyuluhan hukum berlangsung
Selama  pembelajaran,  penggunaan  internet  sangat  penting  dengan  cara  menggabungkan pembelajaran  dan  tugas  dengan  internet.  Karena  itu  sangat  penting  bagi  pendidik  untuk  tetap  akrab dengan internet termasuk mengetahui alamat situs atau web yang bermanfaat yang dapat meningkatkan minat  siswa  untuk  belajar [22] .  Selain  manfaat  bagi  guru  dan  siswa,  jadi,  ada  hal  lain  yang  harus
diketahui oleh siswa saat menggunakan internet. Pengguna internet terutama pelajar harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ITE. Sesuai dengan Undang-Undang ITE, pengguna yang  melakukan  tindakan  yang  dilarang  dapat  dikenakan  sanksi.  Karenanya,  penggunaan  teknologi dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat bagi keberlanjutan pembelajaran. Sebaliknya, orang tua dan  guru  harus  mengawasi  anak-anak  saat  memanfaatkan  teknologi  agar  mereka  menggunakannya dengan benar.
Oleh  karena  itu,  hasil  penyuluhan  menunjukkan  bahwa  siswa  sudah  memahami  dan  memahami media  sosial  tentang  apa  itu  sosial  media,  cara  penggunaan  media  sosial  mempengaruhi,  apa  yang dimaksud  dengan  bijak  dan  bertanggung  jawab  dan  bagaimana  keduanya  dapat  diterapkan  disertai dengan instruksi untuk menggunakan media sosial dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Setelah kegiatan berakhir, siswa merasa senang karena menjadi bagian dari masyarakat. Selain itu, jelas bahwa  kegiatan  pendampingan  membantu  orang  menjadi  lebih  sadar  menjadi  warga  negara  yang berbudi luhur dan memiliki tanggung jawab.

## 4. SIMPULAN
Sebagai bagian dari UU ITE, kegiatan penyuluhan tentang literasi digital telah membantu siswa memahami dan memiliki pemahaman tentang cara bijak dan bertanggung jawab menggunakan media sosial.  Secara  khusus,  pemahaman  siswa  meningkat  terhadap  pengetahuan  dan  pemahaman  mereka tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan bijaksana. Menurut regulasi informasi dan transaksi elektronik nomor 19/2016, usaha ini  bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum. tentang cara memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran serta untuk memberi tahu mereka tentang perbuatan yang bertentangan dengan UU ITE.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Universitas  Tjut  Nyak  Dhien  Medan,  terkhusus  kepada  Dekan  Fakultas Hukum  yang  telah  memberikan  dukungan  dan  semangat  pada  kegiatan  penyuluhan  hukum  pada semester Ganjil Tahun 2023, dan kepada mahasiswa/I Fakultas Hukum Semester 7 dan 1 sebagai panitia sehingga berjalannya kegiatan penyuluhan hukum ini pada tahapan awal hingga pelaksanaan kegiatan.
6. DAFTAR PUSTAKA
[1] B.  Undang-Undang  Informasi,  T.  Elektronik,  and  A.  Rahimy,  “JIS  (Jurnal  Ilmu  Siber) Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Akun Fiktif Media Sosial,” vol. 2, no. 3, pp. 137–142, 2020.
[2] H. Naredi et al. , “Model Pembelajaran Blended Learning: Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Daya Tarik Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Sejarah,” Bemas J. Bermasyarakat , vol. Volume 3, no. September, pp. 27–33, 2022.
[3] H. Sitio, “Cyberporn and Criminal Responsibility,” Unnes Law J. , 2019.
[4] A.  Hutami,  N.  Afni  Azizah,  and  U.  Islam  Negeri  Sultan  Aji  Muhammad  Idris  Samarinda, “Kecanggihan  Smartphone  sebagai  Media  Pembelajaran  Di  Era  Modern,” Borneo  J.  Islam. Educ. , vol. 3, no. 1, p. 2023, 2023.
[5] A.  Asistyasari,  Bibit  Sudarsono,  and  Umi  Faddilah,  “Klasifikasi  Berita  Hoaks  Menggunakan Algoritma  Vector  Space  Model,” INFOTECH    J.  Inform.  Teknol. ,  vol.  2,  no.  2,  2021,  doi: 10.37373/infotech.v2i2.176.
[6] D.  F.  Sjoraida,  R.  Dewi,  A.  N.  Adi,  and  A.  K.  Dipa,  “Penggunaan  media  sosial  dalam membangun reputasi anggota legislatif di Jawa Barat,” PRofesi Humas J. Ilm. Ilmu Hub. Masy. , vol. 6, no. 1, p. 89, 2021, doi: 10.24198/prh.v6i1.32112.
[7] Elan  and  Dkk,  “Efektivitas  Undang-Undang  Ite  Dalam  Menangani  Ujaran,” J.  Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha , vol. 10, no. 3, pp. 83–100, 2022.
[8] M.  R.  Habibi  and  I.  Liviani,  “Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia,” Al-Qanun J. Pemikir. dan Pembaharuan Huk. Islam , vol. 23, no. 2, pp. 400–426, 2020, doi: 10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426.
[9] A. Andryawan and O. P. Hartanti, “Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Di Sma Yadika 1 Jakarta Barat,” Pros. Serina , vol. 350, no. 5, pp. 1147–1154, 2022.
[10]  L. Utama, “Teknologi Digital Ibarat Pedang Bermata Dua,” VIVA.co.id.
[11]  D.  Siregar,  “HUKUM  TRANSAKSI  DAN  INFORMASI  ELEKTRONIK  BERHUBUNGAN
14 Dahris  Siregar*,  Min  Adlina,  Puji  Chairu  Sabila,  Karolina  Sitepu,  Agung  Arifman  Halawa, Amelia Estetika Gulo, Antonius Ndraha, Herman Halawa, Yanuari Halawa
Penyuluhan hukum; penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di kota Medan
DENGAN HUKUM PELANGGARAN PERJUDIAN ONLINE,” J. Huk. Positum , vol. 8, no. 1, pp. 76–95, 2023, doi: https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.9816.
[12]  L.  Qadrini,  “Penguatan  Literasi  Berinternet  Sehat  Dan  Cerdas  Kepada  Masyarakat  Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Menuju Desa Sehat Internet,” Community Dev. J.  J. Pengabdi. Masy. , vol. 3, no. 3, p. 3, 2022, doi: 10.31004/cdj.v3i3.7917.
[13]  G. N. Hasanah, “Kajian Yuridis Rekonstruksi Hukum Delik Defamasi Melalui,” Souvereignty J. Demokr. dan Ketahanan Nas. , vol. 2, no. 1, pp. 99–108, 2023.
[14]  F. Fitriana, A. Ahmad, and F. Fitria, “Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Remaja Dalam  Keluarga,” Psikoislamedia    J.  Psikol. ,  vol.  5,  no.  2,  p.  182,  2021,  doi: 10.22373/psikoislamedia.v5i2.7898.
[15]  M. Media, S. Menurut, U. U. Ite, and E. N. Worang, “Penerapan Sanksi Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut Uu Ite,” Lex Priv. , vol. 9, no. 5, pp. 67–75, 2021.
[16]  Utin Indah Permata Sari, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia,” J. Stud. Leg. , vol. 2, no. 01, pp. 58–77, 2022, doi: 10.61084/jsl.v2i01.7.
[17]  S.  Ardiputra,  “Sosialisasi  UU  ITE  No.  19  Tahun  2016  dan  Edukasi Cerdas  dan  Bijak  dalam Bermedia  Sosial,” J.  Abdi  Masy.  Indones. ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  707–718,  2022,  doi: 10.54082/jamsi.314.
[18]  Republik Indonesia, “Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Bi.Go.Id , no. September, pp. 1–2, 2008.
[19]  R.  R.  W.  Aldo  Frelando  Mamuaja,  Diana  Pangemanan  R,  “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  TERHADAP  PENYEBARAN  BERITA  BOHONG  (HOAX)  MELALUI  MEDIA SOSIAL MENURUT UU N0. 11 TAHUN 2008 YANG SUDAH DIUBAH MENJADI UU NO. 19 TAHUN 2016,” Lex Crim. , vol. X, no. 3, pp. 5–15, 2021.
[20]  Y. Nuraeni and A. R. Hidayat, “Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks Corona Di Media Sosial Oleh Kepolisian Rebublik Indonesia,” J. Presumption Law , vol. 3, no. 1, pp. 103– 123, 2021, doi: 10.31949/jpl.v3i1.987.
[21]  A. Najemi, T. I. Munandar, and A. H. Prayudi, “Bahaya penyampaian berita bohong melalui media sosial,” J. Karya Abdi Masy. , vol. 5, no. 3, pp. 575–582, 2021.
[22]  R. N. Haryadi, A. M. Yusup, Destiana Utarinda, Indri Ayu Mustika, Dewi Sandra, and Dewi Utari  Rokhmawati,  “Sosialisasi  Penggunaan  Aplikasi  E-Learning  Berbasis  Website  di  Masa Pandemi  Covid-19,” BEMAS  J.  Bermasyarakat ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  110–115,  2021,  doi: 10.37373/bemas.v2i2.184.