Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Unilever Indonesia,
Tbk

## JMSAB
421 Agustin Adi Yuliyanti, Sri Dwi Estiningrum Research Paper Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam,  Universitas  Islam  Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia Financial Management Abstract This  research  aims  to  determine  the  factors  that  can  affect  the  value added  tax  such  as inflation,  interest  rates,  and  the  value  of  exports  at PT. Unilever Indonesia, Tbk. Research with a quantitative approach with secondary  data  types,  namely  periodic  data  (time  series).  The population  of  this  research  is  the  company's  financial  statements  PT. Unilever Indonesia, Tbk for the period of the quarter or quarter in the period  2006-2020  or 15  years with a  sample of  60  data.  Furthermore, the data were analyzed using multiple linear regression assisted by SPSS Version 26 program. The results showed that interest rates and export values had no effect on value added tax, while inflation had a significant effect  on  value  added  tax.  Even  though  inflation  can  increase  VAT through selling prices, but inflation that is too high can reduce people's purchasing  power  so  that  company  sales  will  decrease,  thus  this  can indicate  to  PT  Unilever  Indonesia,  Tbk  and  also  other  companies  that there  is  a  need  for  detailed  supervision  of  the  supply  chain.  When inflation  occurs,  the  company  is  advised  to  continue  to  produce  in  the amount it should and the sales chain such as distributors and retailers to continue to distribute normally, this aims to avoid product shortages and  continue  to  increase  inflation.  In  addition,  the  government  is required  to  manage  inflation  effectively  and  efficiently  so  that  the production strategy is not disrupted by price increases.
Received: 23 Apr 2021 Accepted: 16 Jul 2021
Online: 02 Sep 2021
Keywords: Inflation, Interest Rate, Export Value, Value Added Tax
Corresponding Author:
Agustin Adi Yuliyanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Email: agustinadiyuliyanti@gmail.com
Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 4, No. 2,  2021, pp.  421 - 428 © The Author(s) 2021 DOI: https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.339
eISSN 2655-237X
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  didunia  menginginkan  adanya  perkembangan  kemajuan  baik  dari  sektor pembangunan,  infrastruktur,  ekonomi  dan  lainnya  dari  yang  sebelumnya  telah  ada.  Tidak terkecuali  dengan  negara  Indonesia,  proses  pembangunan  nasional  yang  secara  konstan  dan berkesinambungan  bertujuan  untuk  menyejahterakan  masyarakat  agar  mampu  meningkatkan taraf  hidup  dan  mudah  dalam  memperoleh  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan.  Sehingga untuk  merealisasikan  hal  tersebut  negara  membutuhkan  biaya  yang  diperoleh  dari  APBN  atau Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara.  Selain  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  sumber  terbesar lain  pendapatan  negara  diperoleh  dari  pajak,  baik  itu  pajak  penghasilan  (PPh),  pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan yang lainnya. Pegertian pajak adalah pungutan atas setiap warga negara yang  bersifat  wajib  dibayarkan  menurut  peraturan  perpajakan  serta  tidak  mendapat  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjukan  serta  berfungsi  untuk  membiayai  pengeluaran pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk  penyelenggaran pemerintahan.  Pada  kehidupan  sehari-hari  pengenaan  PPN  atau  pajak  pertambahan  nilai masyarakat diperoleh atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Meskipun pengenaan PPN dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/ atau distribusi barang atau  jasa,  namun  beban  atas  pajak  ini  secara  tidak  langsung  ditanggung  oleh  konsumen  akhir (Sukardji, 2014 dalam Nur Fitri, Zakaria, dan Arfah, 2020). Berikut ini merupakan data realisasi jumlah  pendapatan  negara  yang  bersumber  dari  pajak  pertambahan  nilai  selama  tahun  2007 hingga 2020 sebagai berikut:

## Tabel 1.

## Data Realisasi Pendapatan Negara Dari PPN Periode 2007 Hingga 2020
No. Tahun PPN (Milyar Rupiah) 1 2007 154,527.00 2 2008 209,647.00 3 2009 193,067.00 4 2010 230,605.00 5 2011 277,800.00 6 2012 337,584.60 7 2013 384,713.50 8 2014 409,181.60 9 2015 423,710.82 10 2016 412,213.50 11 2017 480,724.60 12 2018 537,267.90 13 2019 592,790.00 14 2020 685,874.60
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021
Pada table 1 diatas, menginformasikan bahwa data realisasi pendapatan negara yang bersumber dari  pajak  pertambahan  nilai  tahun  2007  sampai  2010  mengalami  kenaikan  dan  penurunan, sementara  pada  tahun  2016  mengalami  penurunan  yang  tidak  terlalu  signifikan,  dan  ditahun 2010  sampai  dengan  tahun  2020  terus  mengalami  kenaikan.  Peningkatan  PPN  terhadap pendapatan negara masih belum menjamin tercukupinya APBN, jika terjadi suatu masalah pada suatu  negara  serta  tanpa  adanya  prediksi  terlebih  dahulu  seperti  wabah  covid  19,  maka

## Agustin Adi Yuliyanti, Sri Dwi Estiningrum
Inflation, Interest Rate, Export Value, Value Added Tax….
penggunaan  APBN  akan  menjadi  meningkat  untuk  menanggulangi  masalah  tersebut.  Sehingga mampu memicu terjadinya inflasi secara signifikan. Selain menerima PPN atas konsumsi barang dan  jasa  oleh masyarakat, negara  juga  memperoleh PPN  dari  perusahaan  pada  setiap  tingkatan produksi  dan/  atau  distribusi  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  perusahaan.  Riset  ini menggunakan salah satu perusahaan penyumbang PPN terbesar di Indonesia yaitu PT. Unilever Indonesia  Tbk,  hal  ini  didukung  oleh  tingginya  konsumsi  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari- hari  terhadap  berbagai  macam  produk  yang  dihasilkan  dari  PT.  Unilever  Indonesia  Tbk seperti produk kebersihan, kecantikan, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Selain itu dibuktikan dengan data pajak pertambahan nilai PT. Unilever Indonesia Tbk yang disetor setiap tahunnya ke negara yang disajikan pada table 2. dibawah:

## Tabel 2.

## Data Realisasi Pendapatan PT. Unilever Indonesia Tbk Dari PPN Tahun 2006-2020
No Tahun PPN (Milyar Rupiah) 1 2006 64.48 2 2007 45.53 3 2008 52.28 4 2009 185.17 5 2010 40.62 6 2011 163.01 7 2012 167.01 8 2013 119.77 9 2014 87.74 10 2015 197.18 11 2016 579.73 12 2017 58.51 13 2018 28.77 14 2019 92.15 15 2020 88.37

## Sumber : Unilever, 2021
Setiap  tahunnya  PT.  Unilever  Indonesia  Tbk  menyetorkan  pajak  pertambahan  nilai  atau  PPN perusahaan,  dan  pada  table  2.  diatas,  jumlah  yang  disetorkan  tidak  selalu  sama  adakalanya meningkat  atau menurun.  Peningkatan  dan penurunan  pajak  pertambahan  nilai tentunya  dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi negara tiap kuartal tahun, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pendapatan nasional, deflasi, inflasi, suku bunga yang meningkat/menurun, barang yang di ekspor, dan lain sebagainya. Menurut (Masyitah, 2019; dan Junianto et al., 2020) faktor yang dapat mempengaruhi pajak pertambahan nilai adalah nilai  ekspor,  sedangkan  Inflasi,  dan  tingkat  suku  bunga  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan  PPN,  hasil  ini  tidak  sejalan  dengan  (Yuliana,  et  al.,  2017;  dan  Renata  et  al.,  2016), menyatakan  bahwa inflasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  pajak  pertambahan nilai.  Penelitian ini didasari oleh masih adanya research gap sehingga masih memerlukan penelitian lebih lanjut, selain itu untuk menemukan bukti empiris yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi PPN. Pada riset ini digunakan variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai ekspor sebagai  bahan  pengujian  terhadap  faktor-faktor  yang  mampu  mempengaruhi  PPN  pada  PT. Unilever Indonesia Tbk.

## KAJIAN PUSTAKA
Hakikatnya pajak merupakan pungutan wajib terhadap masyarakat yang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan saat terjadinya pemungutan pajak (Sukardji, 2014), namun dapat dirasakan utilitasnya oleh masyarakat dalam pembiayaan yang berhubungan dengan pembangunan negara seperti  infrastruktur,  pendidikan,  transportasi,  dan  pembangunan  lainnya.  Pada  kehidupan sehari-hari pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai masyarakat diperoleh atas barang dan jasa yang dikonsumsi (Pohan, 2016). Meskipun pengenaan PPN dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/ atau distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir (Sukardji, 2014 dalam Nur Fitri, Zakaria, dan Arfah, 2020).

## Hubungan Inflasi dan Pajak Pertambahan Nilai
Penerimaan  pajak  dalam  suatu  negara  dapat  dipengaruhi  oleh  tingkat  inflasi.  Menurut  Sukirno yang dikutip dari (Sinambela & Rahmawati, 2019) tingkat inflasi merupakan persentasi kenaikan harga suatu barang pada suatu periode tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan inflasi mampu memicu penurunan pada permintaan barang, sehingga sejalan dengan perusahaan  yang  akan  turut  mengurangi  jumlah  produksinya  dengan  mengurangi  jumlah penawaran  barangnya.  Hal  ini  dapat  menyebakan  penurunan  pada  pendapatan  perusahaan  , selain itu berdampak pada pendapatan masyarakat terkait faktor penurunan penggunaan tenaga kerja manusia. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan baik perusahaan maupun  masyarakat,  lalu  mengakibatkan  penerimaan  pajak  akan  menjadi  berkurang (Kementerian  Keuangan,  2013  dalam  Fitri,  Zakaria,  dan  Aryati,  2020).  Sehingga  hipotesis  yang diajukan sebagai berikut H1: Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## Hubungan Tingkat Suku Bunga dan Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Boediono dalam penelitian (Junianto et al., 2020) suku bunga adalah harga pemakaian dana dari investasi yang digunakan sebagai indikator penentuan dalam melakukan pinjaman atau menyimpan  sejumlah  uang.  Tingkat  suku  bunga  mampu  berpengaruh  terhadap  pengambilan keputusan  individu,  dalam  memilih  untuk  menyimpan  uang  dalam  bentuk  tabungan  atau membelanjakan  uang  dalam  jumlah  besar  untuk  kegiatan  konsumsi  sehari-hari  .  Tingkat  suku bunga  yang  tinggi  akan  menarik  minat  masyarakat  untuk  menabung  daripada  berinvestasi, namun  sebaliknya  tingkat  suku  bunga  yang  rendah  akan  mendorong  minat  masyarakat  untuk melakukan pinjaman kepada bank baik untuk membuka usaha baru atau kegiatan sejenisnya yang dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak,  khususnya  pajak  pertambahan  nilai  atas  produk  yang dihasilkan atau bahan baku yang digunakan. Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut H2: Suku Bunga berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## Hubungan Nilai Ekspor dan Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Priadi yang dikutip dari (Masyitah, 2019), ekspor adalah penjualan barang atau jasa di daerah  pabean  atau  mengeluarkan  barang  atau  jasa  dari  negara  asal  kepada  negara  lain  pada suatu  tahun  tertentu.  Nilai  ekspor  pada  perusahaan  mempu  mempengaruhi  harga  barang  dan upah, sedangkan nilai ekspor yang tidak dikonsumsi didaerah pabean akan dikenakan tarif 0%. Adanya  ekspor  atau  menjual  barang  ke  luar  negeri  dapat  memberikan  keuntungan  untuk menambah  devisa  negara  selain  itu  mampu  meningkatkan  PPN  yang  disetorkan  perusahaan kepada negara. Hal ini terkait pengenaan PPN pada perusahaan dilakukan terhadap nilai tambah

## Agustin Adi Yuliyanti, Sri Dwi Estiningrum
Inflation, Interest Rate, Export Value, Value Added Tax….
yang  terjadi  dalam  setiap  tingkatan  produksi  dan/  atau  distribusi  barang  atau  jasa,  meskipun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir akhir (Sukardji, 2014 dalam  Nur  Fitri,  Zakaria,  dan  Arfah,  2020).  Namun  apabila  nilai  ekspor  berkurang  maka  pajak pertambahan nilai yang akan disetor perusahaan kepada negara juga akan mengalami penurunan. Sehingga  hipotesis  yang  diajukan sebagai  berikut  H3:  Nilai  Ekspor  berpengaruh  terhadap  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## METODE
Penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif  dengan  jenis  data  sekunder  yaitu  data  periodik  (time series).  Selain  itu  riset  ini  adalah  model  prediksi  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pajak pertambahan nilai perusahaan dengan menggunakan variabel inflasi, suku bunga dan nilai ekspor pada variabel independennya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan PT.  Unilever  Indonesia,  Tbk  untuk  periode  kuartal  atau  triwulan  pada  periode  2006-2020  atau selama  15  tahun  dengan  sampel  sebanyak  60  data.  Selanjutnya  data  dianalisis  menggunakan regresi linier berganda berbantuan program SPSS Versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  uji  asumsi  klasik  diketahui  bahwa  data  bebas  dari  multikolinearitas,  bebas heteroskedastisitas,  bebas  autokorelasi  dan  data  terdistribusi  normal.  Kemudian  dilakukan analisis deskriptif masing-masing variabel pada Tabel 1.

## Analisis Deskriptif
Berdasarkan data yang telah diolah peneliti dengan menggunakan 60 sampel yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk dapat ditunjukan pada table 3. dibawah bahwa nilai rata-rata  dari  variable  Inflasi  selama  periode  2006-2020  adalah  5.2667,  nilai  minimumnya sebesar 3.50 dan nilai maksimumnya adalah 8.00 dengan standar deviasinya sebesar 1.36378.
Tabel 3.

## Analisis Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Inflasi 60 3.50 8.00 5.2667 1.36378 Suku Bunga 60 2.70 14.50 7.4200 2.79266 Nilai Ekspor 60 110166 2453225 895295.05 630014.562 PPN 60 0 215283 32838.82 43781.320

## Sumber Output SPSS 26.0, data sekunder yang diolah 2021
Selanjutnya  variabel  Suku  Bunga  memiliki  nilai  rata-rata  7.4200  selama  periode  2006-2020 dengan  standar  deviasi  2.79266,  dengan  nilai  minimum  2.70  dan  maksimum  sebesar  14.50. Kemudian  variable  Nilai  Ekspor  diketahui  memperoleh  nilai  minimun  110166  dan  nilai maksimumnya  2453225  serta  nilai  rata-rata  sebesar  895295.05  dengan  standar  deviasinya 630014.562 . Kemudian variable Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mendapatkan nilai rata – rata sebesar  32838.82 menggunakan standar  deviasinya  43781.320,  dan nilai  maksimumnya sebesar 215283 dengan nilai minimumnya lebih rendah daripada nilai rata - rata, yaitu 0.
Uji Kecocokan Model ( Goodness of Fit )
Uji Koefisien Determinasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu menjabarkan variasi pada variabel dependen dengan baik. Besarnya nilai atau nominal koefisien
Volume 4, Nomor. 2, 2021.  421 - 428
determinasi ini antara angka nol sampai satu. Berdasarkan hasil olah data pada table 4. dibawah, dapat ditunjukkan nilai dari koefisien determinasi  ( Adjusted R Square ) adalah 0.115 atau 11.5% sedangkan 88.5% dapat dijelaskan dengan faktor lain
Tabel 2.
Hasil Regresi
B t sig (Constant) 18.860 4.054 .000 Inflasi -3.621 -2.527 .016 Suku Bunga 1.073 1.288 .205 Nilai Ekspor -0.353 -1314 .196 Adj. R Square 0.115 F-Statistics 2.863
Sumber: Output SPSS 26.0, data sekunder yang diolah 2021
Hal  ini  menunjukkan bahwa  variable independent  berupa  Inflasi,  Suku  Bunga,  dan  Nilai Ekspor dapat  menjabarkan  dengan  baik  variasi  pada  variabel  dependen  Pajak  Pertambahan  Nilai. Selanjutnya dilakukan uji F, dari hasil uji statistik yang dilakukan, dapat dilihat nilai F hitung > F tabel yaitu 2.863 > 2.84 dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05, variabel suku bunga dan nilai ekspor memiliki  nilai  signifikansi  yang  melebihi  nilai  0.05  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  variabel tersebut  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  PPN  sedangkan  pada  variabel  inflasi memiliki  nilai  signifikansi  kurang  dari  nilai  0.05  sehingga  variabel  inflasi  dapat  dikatakan berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan  hasil  pengujian,  variabel  Inflasi  berpegaruh  negatif  terhadap  pajak  pertambahan nilai sebesar -2.527, hal ini berarti apabila inflasi meningkat satu persen saja pertahun, maka akan mengurangi  sumber  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  atas  PT.  Unilever  Indonesia  Tbk sebesar  Rp  2.527.000,-  rupiah.  Sementara nilai  signifikansi  variabel inflasi menunjukkan  <  0.05 sehingga  dapat  diartikan  inflasi  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  pajak pertambahan  nilai.  Dengan  adanya  kenaikan  inflasi,  konsumen  akan  mengurangi  daya konsumsinya karena harga barang meningkat sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai akan tetap sama dan tidak terjadi kenaikan bahkan bisa jadi menurun.

## Pengaruh Suku Bunga terhadap Pajak Pertambahan Nilai
Tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong minat masyarakat untuk melakukan pinjaman kepada bank baik untuk membuka usaha baru atau kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan penerimaan  pajak,  khususnya  pajak  pertambahan  nilai atas  produk yang  dihasilkan atau  bahan baku  yang  digunakan.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  suku  bunga  memiliki  pengaruh  positif terhadap  pajak  pertambahan  nilai  sebesar  1.288,  hal  ini  berarti  apabila  suku  bunga  turun beberapa satuan maka akan menurunkan penerimaan pajak pertambahan nilai oleh PT. Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp 1.288.000,- kepada negara. Sementara nilai signifikansi variabel suku

## Agustin Adi Yuliyanti, Sri Dwi Estiningrum
Inflation, Interest Rate, Export Value, Value Added Tax….
bunga  sebesar  0.205,    secara  parsial  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pajak pertambahan nilai  karena nilai signifikansi menunjukkan angka  lebih  dari  0.05. Dengan  adanya suku  bunga  turun  maka  konsumen  akan  lebih  memilih  membeli  barang  kebutuhan  yang diinginkan  daripada  menyimpan  uangnya  di  bank,  dengan  demikian  akan  menambah  jumlah penerimaan  pajak  pertambahan  nilai.  Namun  apabila  suku  bunga  naik,  konsumen  akan  lebih memilih  untuk  menyimpan  uangnya  di  bank  dengan  demikian  penerimaan  pajak  pertambahan nilai akan menurun karena peredaran jumlah uang juga akan berkurang.

## Pengaruh Nilai Ekspor terhadap Pajak Pertambahan Nilai
Apabila  nilai  ekspor  berkurang  maka  pajak  pertambahan  nilai  yang  akan  disetor  perusahaan kepada  negara  juga  akan  mengalami  penurunan.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  Nilai  Ekspor memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  pajak  pertambahan  nilai  sebesar  -1.314,  hal  ini  berarti apabila  nilai  ekspor  naik  maka  akan  mengurangi  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  PT. Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp 1.314.000,- rupiah kepada negara. Sementara nilai signifikansi variabel suku bunga sebesar 0.196,  secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak  pertambahan  nilai  karena  nilai  signifikansi  menunjukkan  angka  lebih  dari  0.05.  Dengan adanya  kenaikan  ekspor  maka  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  akan  berkurang,  hal  ini dikarenakan  pemerintah  telah  menetapkan  bahwa  untuk  nilai  ekspor  yang  tidak  dikonsumsi didaerah pabean pajak pertambahan nilai dikenakan tarif sebesar 0%.

## Inflasi,  Suku  Bunga,  dan  Nilai  Ekspor  berpengaruh  secara  bersama-sama  terhadap Pajak Pertambahan Nilai
Pengenaan  PPN  pada  perusahaan  dilakukan  terhadap  nilai  tambah  yang  terjadi  dalam  setiap tingkatan  produksi  dan/ atau  distribusi  barang atau  jasa,  meskipun beban  atas  pajak  ini  secara tidak  langsung  ditanggung  oleh konsumen  akhir akhir  (Sukardji,  2014  dalam  Nur  Fitri, Zakaria, dan Arfah, 2020). Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, variabel independen Inflasi, Suku Bunga,  dan  Nilai  Ekspor  mempengaruhi  variabel  dependen  pajak  pertambahan  nilai  pada  PT. Unilever  Indonesia  Tbk.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  t-hitung  >  t.  tabel.  Sedangkan  secara  uji determinasi diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adjusted R Square sebesar 11.5% dengan artian  bahwa  variabel  inflasi,  suku  bunga  dan  nilai  ekspor  memiliki  hubungan  dengan  pajak pertambahan nilai sebesar 11.5% sedangkan 88.5% dapat dijelaskan dengan faktor lain

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Meskipun  inflasi  dapat  meningkatkan  PPN melalui  harga  jual,  namun  inflasi  yang  terlalu  tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga penjualan perusahaan akan menurun, dengan demikian hal ini dapat mengindikasikan kepada PT Unilever Indonesia, Tbk bahwa perlu adanya pengawasan yang mendetail atas supply chain . Ketika terjadi inflasi, perusahaan disarankan untuk tetap  berproduksi  dalam  jumlah  yang  seharusnya  dan  rantai  penjualan  seperti  distributor  dan pengecer  untuk  tetap  mendistribusikan  secara  normal,  hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari kekurangan  produk  dan  terus  meningkatkan  inflasi.  Selain  itu,  pemerintah  diharuskan  untuk mengelola  inflasi  secara  efektif  dan  efisien  agar  strategi  produksi  perusahaan  tidak  terganggu oleh  kenaikan  harga  barang.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  tambahan  informasi terkait  beberapa  faktor  dari  ekonomi  makro  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu mendorong para peneliti selanjutnya untuk memperluas penelitian dengan  menggunakan  variabel  ekonomi  makro  lainnya,  seperti  Pertumbuhan  Ekonomi, Money Suppy, dan juga Pendapatan Nasional.

## Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang
Terdapat sejumlah keterbatasan dalam riset ini yaitu  objek penelitian yang digunakan hanyalah laporan  keuangan  PT.  Unilever  Indonesia,  Tbk  periode  2006-2020  atau  selama  15  tahun  saja. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya tidak terbatas pada periode tersebut melainkan dapat menggunakan laporan keuangan PT Unilever Indonesia, Tbk pada periode lainnya. Selain itu tidak terbatas  pada  satu  perusahaan  saja,  dapat  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  menggunakan perusahaan  pada  sektor  yang  lainnya  seperti  sektor  industri,  property,  keuangan,  dan  lain sebagainya,  agar  nantinya  hasil  penelitian  dapat  dijadikan  sebagai  generalisasi  seluruh perusahaan. Sehingga akan diperoleh hasil pengujian yang lebih akurat terkait faktor-faktor yang mampu mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai.

## REFERENSI
Fitri,  N.,  Zakaria,  J.,  &  Arfah,  A.  (2020).  Pengaruh  Nilai  Tukar  Rupiah,  Suku  Bunga  dan  Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar. PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonom i, 3(1), 156-168.
Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan  Self  Assessment  System  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Di  Kantor Wilayah  Direktorat  Jendral  Pajak  Jawa  Tengah  II. Jurnal  Akuntansi  dan  Sistem  Teknologi Informasi , 16, 311-321.
Masyitah,  E.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  PPN  dan  PPnBM. Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition), 1(2), 89-104.
Pohan, C. A. (2016). Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori Konsep, dan Aplikasi PPN. PT. Gava medi. Yogyakarta.
Puspitha,  P.  V.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2018).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Inflasi  Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali). E-Jurnal Akuntansi, 22, 1530-1556.
Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha  Kena  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (Studi  pada  Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). Jurnal Mahasiswa Perpajakan , 9(1).
Sinambela, T., & Rahmawati, S. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Yuliana, D., Marhamah, M., & Sutrisno, S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas  Dolar  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (Ppn)  Tahun  2014-2016  (Studi Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Candisari  Kota  Semarang). Jurnal  Stie  Semarang (Edisi Elektronik), 9(3), 97-113..

## Competing Interests

## The authors declare that they have no competing interests

## Author Detail
Agustin  Adi  Yuliyanti.  Penulis  merupakan  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam, jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penulis dapat dihubungi melalui email agustinadiyuliyanti@gmail.com
Sri Dwi Estiningrum. Merupakan salah satu dosen prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  Islam  di  Universitas  Islam  Negeri  Sayyid  Ali  Rahmatullah  Tulungagung  dengan bidang kajian Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntansi Syariah.