Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.330-335| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/DOI 10.55637/jph.3.2.4939.330-335

## IMPLEMENTASI PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BAGI PEKERJA KONTRAK PADA KOPERASI YOWANA BAKTI MANDIRI DESA JAGAPATI KABUPATEN BADUNG
I Made Wiratama, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia madewiratama@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  tanggung  jawab  hukum  pengusaha  yang  melakukan wanprestasi  terhadap  pekerja  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sangat banyak digunakan oleh pengusaha/perusahaan karena  dianggap  sangat  efisien  dalam  menjalankan  operasional  perusahaan  dan  dapat  meminimalisir pengeluaran  sebuah  perusahaan  atau  koperasi.  Perjanjian  kerja  merupakan  awal  dari  lahirnya  hubungan  kerja antara  pengusaha  dengan  pekerja.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris.  Pada  Koperasi Yowana  Bakti  Mandiri,  masih  belum  mematuhi  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku yakni memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu lebih dari 1 (satu) kali dan tidak memberikan jeda waktu  30  hari  saat  melakukan  pembaharuan  perjanjian serta  mensyaratkan  adanya  masa  percobaan  untuk pekerja kontrak.
Kata Kunci: Koperasi, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerja Kontrak.

## Abstract
This study aims to find out about the legal responsibilities of employers who default on workers in relation to Law  Number  13  of  2003  concerning  Manpower.  Certain  time  work  agreements  (PKWT)  are  widely  used  by entrepreneurs/companies  because  they  are  considered  very  efficient  in  carrying  out  company  operations  and can minimize expenses for a company or cooperative. The employment agreement is the beginning of the birth of the working relationship between the employer and the worker. This research uses empirical legal research. The Yowana Bakti Mandiri Cooperative still does not comply with several provisions of the applicable laws and regulations, namely extending a certain time work agreement more than 1 (one) time and not giving a 30-day lag when renewing the agreement and requiring a probationary period for contract workers.
Keywords : Cooperative, Specific Time Work Agreement, Contract Worker.

## I. PENDAHULUAN
Laju tumbuh kembang penduduk yang cukup signifikan dan kurangnya keseimbangan terhadap pola sebar  penduduk,  merupakan  penyebab  yang  cukup  berpengaruh  mengenai  permasalahan  terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Pembangunan bidang ketenagakerjaan sebagai salah satu usaha dalam pengklasifikasian  sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  hal  yang  tak  dapat  dipisahkan  dalam pembangunan  nasional.  Dalam  hal  peningkatan  harkat,  setiap  orang  membutuhkan  modal,  terhadap mereka  yang  tidak  mempunyai  modal  atau  penghasilan  inilah  yang  tentu  membutuhkan  pekerjaan yang  memberikan  hasil  kepadanya,  setidaknya  memiliki  kemampuan (Hasibuan,  1994). Kedudukan tenaga  kerja  sebagai  pemeran  penting  pembangunan  memiliki  peran  dalam  meningkatkan produktivitas dan membentuk lingkungan yang sejahtera sehingga layak adanya pemberdayaan tenaga kerja,  hal  ini  juga  bertujuan  agar  suatu  perusahaan  mampu  berkompetisi  di  era  global.  Dalam  laju perkembangan  perusahaan,  tenaga  kerja  memiliki  peran  dalam  meningkatkan  produktivitas  dan sejahteranya perusahaan sehingga dapat bersaing di dunia ini. Dengan adanya tenaga kerja yang baik serta  memiliki  kemampuan  yang  baik  pula  di  bidangnya  merupakan  salah  satu  kualifikasi  yang diperlukan  dan  harus  dipenuhi  agar  perusahaan  dapat  menjalankan  usahanya  dengan  maksimal. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang- terangan,  dalam  kedudukan  tertentu  dan  untuk  mencari  laba  guna  memenuhi  kepentingan  sendiri (Saliman, 2010).
Pekerja  memiliki  peran  dan  kedudukan  yang  tergolong urgent sebagai  pelaku  dalam  tujuan
pembangunan  nasional.  Terdapat  dua  klasifikasi  pekerja  yakni  pekerja  tetap  dan  kontrak.  Pekerja tetap  merupakan  pekerja  yang  tidak  mempunyai  batasan  terhadap  masa  bekerja.  Hubungan  kerja antara  perusahaan  dan  pekerja  tetap  diatur  dalam  “Perjanjian  Kerja  Untuk  Waktu  Tidak  Tertentu” sesuai dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja juga memiliki hubungan hukum dengan perusahaan yang diatur dalam perjanjian kerja yang isinya telah disepakati berisi  tanda  tangan  kedua  pihak,  hal  ini  juga  diatur  dalam  regulasi  aturan  yang  dibuat  oleh  instansi yang berwenang (Atmadja,2018). Pengusaha dapat memberikan masa percobaan paling lama 3 bulan yang dimana  masa kerja terhitung saat awal masa percobaan. Apabila hubungan kerja terputus yang disebabkan  karena  pelanggaran  berat  atau  pengunduran  diri  maka  pekerja  tetap  mendapatkan  uang pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja  (bagi  pekerja  yang  bekerja  minimal  3  tahun)  dan  uang penggantian  hak  sesuai  Undang  -  Undang  yang  berlaku.  Berbeda  dengan  pekerja  kontrak  yang merupakan  pekerja  yang  bekerja  dengan  batas  waktu  hanya  3  tahun.  Namun  dalam  penerapannya masih  banyak  Koperasi  yang  memiliki  pekerja  kontraknya  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dari peraturan  perundang-undangan  dalam  dalam  implementasi  perpanjangan  perjanjian  kerja  waktu tertentu (PKWT) salah satunya yakni Koperasi Simpan Pinjam Yowana Bakti Mandiri yang terletak di  Jl  Raya  Jagapati,  Pasar  Sedana  Merta  Blok  III  Nomor  9,  sebagai  salah  satu  Koperasi  yang  telah cukup lama berada dalam dunia jasa penyediaan Simpan Pinjam.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  yang  telah  disebutkan  diatas,  maka  penulis  dapat merumuskan  beberapa  permasalahan  antara  lain  yaitu,  Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi Pekerja Kontrak Menerima Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Koperasi Simpan Pinjam Yowana  Bakti  Mandiri  Desa  Jagapati,  Kabupaten  Badung?  Serta  Bagaimanakah  pelaksanaan perpanjangan kontrak kerja terhadap pekerja kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Koperasi Simpan Pinjam Yowana Bakti Mandiri Desa Jagapati, Kabupaten Badung?
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  Pekerja  Kontrak  Menerima  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Yowana  Bakti  Mandiri  Desa  Jagapati,  Kabupaten Badung.  Serta  untuk  mengetahui  bagaimanakah  pelaksanaan  perpanjangan  kontrak  kerja  terhadap pekerja  kontrak  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam Yowana  Bakti  Mandiri  Desa  Jagapati,  Kabupaten  Badung.  Berdasarkan  masalah  dan  tujuan  yang telah diuraikan, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Berikut diuraikan.
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Situmorang,  2020) perjanjian  kerja  merupakan salah  satu  turunan  dari  perjanjian  pada  umumnya,  dimana  masing-masing  perjanjian  memiliki  ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh jenis perjanjian memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara universal oleh segalajenis perjanjian, yaitu mengenai asas hukum,  sahnya  perjanjian,  subyek  serta  obyek  yang  diperjanjikan,  sebagaimana  telah  diterangkan sebelumnya.
Kedua, (Shalihah,  2017) menyatakan  bahwa bidang  hubungan  kerja,  yaitu  masa  yang dibutuhkan  oleh    pekerja    sejak    ia    mengadakan  hubungan    kerja    dengan    pengusaha.    Hubungan kerja  didahuluidengan  perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja    dapat    dilakukan  dalam    batas    waktu tertentu atau  tanpa  batas  waktu  yang  disebut  dengan pekerja waktu tidak tertentu (tetap).
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sentosa,  2021) menyatakan  bahwa  hukum ketenagakerjaan  mengatur  hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan  pengusaha,  atau  dengan  kata  lain mengatur  mengenai  kepentingan  antar  orang  perorangan  ataupun  antara  orang  perorangan  dengan badan  hukum.  Hubungan  kerja  tersebut  pada  dasarnya  memuat  hak  dan  kewajiban  dari  pekerja  dan pengusaha, dimana hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik antara satu dengan lainnya. Hak dan  kewajiban  tersebut  selain  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  juga  dibuat  atas  dasar kesepakatan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian kerja,  sehingga  hubungan  kerja  tidak  dapat  terlepas  dari  perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  pekerja dengan pengusaha.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  dengan  menggunakan  jenis  penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi dalam melihat hukum secara nyata serta menelaah proses kerja hukum di masyarakat (Soekanto, 2010). Sedangkan pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  sosiologis,  alasan
menggunakan pendekatan sosiologis ini yaitu untuk mengetahui secara langsung tindakan masyarakat terhadap  peraturan  yang  mengatur  tentang  hal  ini.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  pada penulisan  ini  yakni  sumber  data  primer  yang  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari lapangan  yang  bersumber  dengan  penelitian,  khususnya  data  yang  diperoleh  langsung  dari  tempat yang bersangkutan. Adanya data primer dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan  di  Koperasi  Simpan  Pinjam  Yowana  Bakti  Mandiri,  Desa  Jagapati,  Kabupaten  Badung. Selanjutnya data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui sumber dari penelaahan studi pustaka  berupa  literatur-literatur,  karya  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan,  dokumentasi  dari berbagai instansi dan data-data yang sudah di dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.
Teknik  pengumpulan  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  sumber  data  yakni  dengan melakukan  wawancara  dengan  responden  secara  langsung.  Kemudian  melakukan  dokumentasi  yang berupa  catatan  –  catatan,  foto  –  foto,  dan  rekaman  wawancara  yang  difokuskan  pada  5  (lima) konsumen  laundry  yang  berbeda  yang  berada  di  wilayah  Desa  Jagapati  Kecamatan  Abiansemal Kabupaten  Badung.  Setelah  data-data  yang  dibutuhkan  terkumpul,  maka  data  tersebut  selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Pekerja  Kontrak  Menerima  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu (PKWT) Pada Koperasi Simpan Pinjam Yowana Bakti Mandiri Desa Jagapati
Didalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia  pribadi (naturlijk  person) dan  Badan  Hukum (Recht  person). Sedangkan  Objek  perjanjian adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi (Kusumajaya  &  Urwanti,  2019). Berdasarkan  hasil  wawancara  tanggal  25  Januari  2022  yang dilakukan  pada  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri,  Bapak  I  Wayan  Suarta  selaku  Manajer  Koperasi, saat  ini  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri  memiliki  pekerja  sebanyak  12  orang,  yang  terdiri  dari  6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, dari 12 orang pekerja terdapat 6 orang yang berstatus sebagai pekerja  kontrak.  Setiap  pekerja  memiliki  hak  dan  kewajiban.  Adapun  kewajiban  kontrak  memiliki kewajiban  yang  sama  yakni  Seluruh  pekerja  berkewajiban  melakukan  pekerjaan  sebaik-baiknya sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  seluruh  pekerja  berkewajiban  menaati  serta  memahami  segala aturan yang terdapat di perusahaan selama tidak bertentangan dengan moral, wajib untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia, seluruh pekerja wajib memelihara hubungan kerja yang baik dengan sesama pekerja, para bawahan, dan penyelia, kemudian seluruh pekerja wajib memelihara dan menjaga  alat-alat  milik  perusahaan,  selanjutnya  seluruh  pekerja  berkewajiban  memberitahukan kepada  Manajemen  perusahaan  apabila  terjadi  perubahan  status  perkawinan,  alamat  dan  lain  – lainnya,  dan  yang  terakhir  setiap  pekerja  wajib  memberitahukan  Manajemen  perusahaan  apabila terjadi kehilangan barang baik milik pribadi, milik perusahaan maupun barang milik tamu. Sedangkan untuk hak pekerja kontrak terdapat beberapa perbedaan antara hak pekerja kontrak yaitu mendapatkan Upah  sesuai  dengan  UMR,  mendapat  tunjangan  kesehatan,  mendapatkan  tunjangan  hari  raya, mendapatkan  uang  jasa  pelayanan,  mendapatkan  uang  makan  dan  transport,  serta  mendapatkan jaminan sosial.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  25  Januari  2022  yang  dilakukan  dengan  Bapak  I Wayan  Suarta  selaku Manajer Koperasi  Simpan  Pinjam  Yowana  Bakti  Mandiri  memberikan penjelasan  bahwa  pekerjaan  tetap  adalah  pekerjaan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  dan mempengaruhi produktivitas perusahaan sedangkan pekerjaan sampingan merupakan bukan pekerjaan utama  yang  dapat  mempengaruhi  perusahaan.  Namun  pada  dasarnya  semua  jenis  pekerjaan  yang terdapat pada Koperasi Yowana Bakti Mandiri ini sangat berkaitan karena di Koperasi Yowana Bakti Mandiri  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  keuangan  yang  sudah  seharusnya memberikan  pelayanan  yang  bersih,  aman,  dan  nyaman.  Beliau  juga  menyampaikan  yang  termasuk dalam  pekerjaan tetap pada  Koperasi  Yowana  Bakti Mandiri  antara lain  bagian  manager,  sekretaris, bendahara, serta pengawas. Kemudian untuk pekerjaan sampingan yakni petugas kebun serta cleaning service .
Berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 Januari 2022 yang dilakukan dengan Bapak I Wayan Suarta,  Manager  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri, pihaknya  menerapkan  sistem  perjanjian  kerja waktu  tertentu  dipergunakan  istilah  “pekerja  kontrak”,  bila  dicermati  di  Koperasi  Yowana  Bakti
Mandiri  ini  menggunakan  pekerja  kontrak  untuk  pekerjaan  yang  bersifat  tetap,  dapat  dilihat  hanya beberapa  dari  pekerjaan  yang  bersifat  tetap  pihaknya  tidak  menggunakan  pekerja  kontrak.  Serta menurut beliau mengenai faktor pihak perusahaan penggunaan pekerja kontrak untuk pekerjaan yang bersifat  tetap  Bapak  I  Wayan  Suarta  selaku  Manajer  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri  memberikan alasan, jika perusahaan melakukan hal tersebut karena ingin melihat kemampuan serta kualitas kerja seorang  pekerja  yang  menurutnya  dapat dilihat apabila  masa  perpanjangan/pembaruan  kontrak  telah terlewati  karena  pandangan  perusahaan  memerlukan  waktu  yang  tidak  singkat  untuk  pekerja  dapat melakukan  pekerjaan  dengan  baik  dan  beradaptasi  dengan  lingkungannya  dalam  bekerja  apabila pekerja  secara  cepat  diangkat  menjadi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu  (PKWTT).  Bapak  I Wayan Suarta juga menjelaskan bahwa fasilitas yang diberikan baik kepada pekerja kontrak maupun pekerja  tetap  tidak  ada  perbedaan.  Beliau  juga  menyatakan  bahwa  fasilitas  yang  akan  didapatkan pekerja  kontrak/tetap  akan  sama.  Serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pekerja  kontrak  menurut PKWT  pada  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri  yang  bersifat  internal  yakni  menambah  pengalaman kerja dan siensi waktu karena tidak mudah mendapatkan pekerjaan yang mudah dipercaya dan handal. Kemudahan  faktor  eksternal  antara  lain  memberdayakan  sumber  daya  keluarga,  serta  pengalaman kerja koperasi yang masih singkat.
Secara  substansi  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri  sudah  memahami  dengan  baik  isi  dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun pihaknya tetap melakukan pelanggaran kerana dilihat dari nilai  ekonominya  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri  cukup  mendapatkan  banyak  keuntungan  dengan menggunakan  pekerja  kontrak  serta  bila  dilihat  nilai  sosialnya  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri melakukan  pelanggaran  karena  memikirkan  nasib  pekerja  yang  pada  masa  sekarang  ini  sangat  sulit mencari pekerja baru. Sehingga pada prakteknya timbul kesenjangan dari aturan yang berlaku dengan pelaksanaannya  di  lapangan  yang  merugikan  pihak  pekerja,  khususnya  Pasal  59  ayat  (2)  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  yakni  jenis  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pekerja  kontrak  bukan merupakan pekerja yang sekali selesai atau sementara.

## 2. Pelaksanaan Perpanjangan Kontrak Kerja Terhadap Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Koperasi Simpan Pinjam Yowana Bakti Mandiri Desa Jagapati, Kabupaten Badung
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  untuk  waktu  tertentu  lazimnya  disebut  dengan  perjanjian  kerja  kontrak atau  perjanjian  kerja  tidak  tetap.  “Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  yaitu  perjanjian  kerja antara  pengusaha  dan  pekerja  untuk  mengadakan  hubungan  kerja  dalam  waktu  tertentu  atau  untuk pekerjaan tertentu” (Nurachmad, 2009). Untuk pekerjaan tertentu berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf b  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  maka  pekerjaan  tersebut  tidak  dapat  diperpanjang  atau diperbaharui.  Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  berdasarkan  Pasal  59  ayat  (4)  Undang-Undang Ketenagakerjaan  dapat  diadakan  untuk  pertama  kalinya  paling  lama  2  (dua)  tahun  kemudian  boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
Berdasarkan wawancara pada tanggal 25 januari 2022 yang dilakukan dengan bapak Manager Koperasi Yowana Bakti Mandiri Bapak I Wayan Suarta, menyatakan bahwa, Koperasi Yowana Bakti Mandiri adalah, koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya,  didirikan  pada  tahun  2008  tepatnya  pada  tanggal  6  Januari  2008,  beliau  mengatakan bahwa  pihak  koperasi  sudah  mulai  mengikuti  aturan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang ketenagakerjaan namun tidak semua aturan-aturan yang berlaku dapat diikuti sepenuh karena tentunya aspek  sosial  seperti  sulitnya  mencari  pekerjaan  di  masa  sekarang  ini  menjadi  pertimbangan  tidak dapat  diikuti  sepenuhnya  aturan  tersebut.  Namun  dalam  tatanan  hubungan  ketenagakerjaan  antara pekerja dengan pengusaha di Bali sudah terdapat pengaturan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pembentukan PKB ini dibuat bersama Serikat Pekerja Bali telah disesuaikan dengan Undang- Undang  Ketenagakerjaan.  Perjanjian  Kerja  Bersama  ini  merupakan  suatu  dasar  untuk  menentukan klasifikasi  kerja  dan  situasi  kerja,  yang  dimana  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  aspek  dalam mewujudkan hubungan industrial. Adapun maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Bersama di  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri  adalah  agar  terciptanya  hubungan  kerja  yang  cukup  harmonis, mengkoordinir  antara  kewajiban  dan  hak  pekerja  terhadap  perusahaan  atau  sebaliknya  secara  adil sehingga tercipta ketenangan kerja dan aktivitas kerja yang baik sehingga dapat memberikan manfaat kepada kedua pihak.
Dalam hal perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan pada Koperasi Yowana Bakti  Mandiri  lebih  dari  1  (satu)  kali  perpanjangan  serta  melakukan  pembaharuan  perjanjian  kerja waktu tertentu selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan jeda waktu selama 30 (tiga puluh) hari hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6). Alasannya karena sulitnya di Koperasi Yowana Bakti Mandiri  untuk  mencari  tenaga  pekerja  baru  yang  dapat  dipercaya  dan  diandalkan,  serta  efisiensi waktu yang lebih optimal. Pihak pekerja juga akan rugi apabila ada jeda waktu tersebut karena tidak dapat  melakukan  hubungan  kerja  secara  otomatis  tidak  adanya  penghasilan  untuk  menghidupi keluarganya.  Selain  itu  kemampuan  serta  kualitas  kerja  seorang  pekerja  dapat  dilihat  apabila  masa perpanjangan/pembaruan  kontrak  telah  terlewati  karena  pandangan  perusahaan  memerlukan  waktu yang  tidak  singkat  untuk  pekerja  dapat  melakukan  pekerjaan  dengan  baik  dan  beradaptasi  dengan lingkungannya dalam bekerja apabila pekerja secara cepat diangkat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka perusahaan menjadi mempunyai tanggungan kewajiban yang besar, adanya  sistem  PKWT  setidaknya  perusahaan  mendapatkan  keringanan  yang  cukup  banyak  jika pekerja diangkat menjadi PKWTT yang kemampuannya sudah baik.
PKWTT  adalah  perjanjian  kerja  antara  pekerja  atau  buruh  dengan  pengusaha  untuk mengadakan  hubungan  kerja  yang  bersifat  tetap. Made  Widiarta  Sekretaris  Koperasi  Yowana  Bakti Mandiri juga  menyatakan  bahwa  pemerintah  tidak  perlu  khawatir  dengan  hal  tersebut  karena  sudah disetujui kedua belah pihak dan pihak perusahaan juga membayarkan upah terhadap pekerja kontrak hampir  sama  dengan  pekerja  tetap  setelah  pekerja  kontrak  selama  5  (lima)  tahun  barulah  pekerja tersebut diangkat sebagai pekerja tetap dan pada tahun ke 6 (enam) barulah mendapatkan/diperhitungkan pensiunan. Selain itu perusahaan mensyaratkan adanya masa percobaan dengan  alasan  untuk  mengetahui  kemampuan  serta  sikap  yang  dimiliki  oleh  pekerja  kontrak  yang jelas  melanggar  Pasal  58  ayat  (1)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang  menentukan  mengenai PKWT tidak terdapat syarat bahwa adanya masa percobaan kerja. Kemampuan yang kompeten dapat dilihat  pada  masa  percobaan  tersebut.  Made  Widiarta  sekretaris  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri memberikan alasan bahwa masa percobaan diberikan selain untuk melihat kemampuan pekerja, juga pihaknya tidak ingin memberikan pelayanan yang buruk.
Menurut pendapat penulis hasil wawancara di atas pada Koperasi Yowana Bakti Mandiri belum dapat  dikatakan  mematuhi  beberapa  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan  (terjadi  kesenjangan  antara Das  Sollen dengan Das  Sein ).  Pelanggaran-pelanggaran  yang terjadi khususnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 59  ayat  (4),  Pasal  59  ayat  (6)  dan  Pasal  58  ayat  (1)  mengenai  perpanjangan  perjanjian  kerja  waktu tertentu.  Maka  dari  itu,  Koperasi  Yowana  Bakti  Mandiri  memperpanjang  perjanjian  kerja  waktu tertentu lebih dari 3 (tiga) kali dan tidak memberikan jeda waktu 30 hari saat melakukan pembaharuan perjanjian serta memberikan masa percobaan terhadap pekerja kontrak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pekerja  kontrak  menurut  PKWT  pada  Koperasi  Yowana  Bakti Mandiri  yang  bersifat  internal  yakni  menambah  pengalaman  kerja  dan  siensi  waktu  karena  sulit mencari  pekerjaan  yang  dapat  dipercaya  dan  handal.  Kemudahan  faktor  eksternal  antara  lain memberdayakan  sumber  daya  keluarga,  serta  pengalaman  kerja  koperasi  yang  masih  singkat. Pelaksanaan  Perpanjangan  kontrak  kerja  dalam  kerja  waktu  tertentu  di  desa  jagapati  kabupaten badung  lebih  dari  1  kali  serta  mengalami  pembaharuan  kontrak  selama  3  tahun  dan  saat  ini  sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dikontrak di Koperasi Yowana Bakti Mandiri berdasarkan kemampuan serta kualitas kerja seorang pekerja dapat dilihat apabila masa perpanjangan/pembaruan kontrak telah terlewati  karena  pandangan  perusahaan  memerlukan  waktu  yang  tidak  singkat  untuk  pekerja  dapat melakukan  pekerjaan  dengan  baik  dan  beradaptasi  dengan  lingkungannya  dalam  bekerja  apabila pekerja secara cepat diangkat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

## 2. Saran
Berdasarkan hasil yang telah dicapai dan disampaikan maka akan diberikan beberapa saran antara lain kepada  Pemerintah  Dinas  Koperasi  untuk  tercapainya  tujuan  perlindungan  ketenagakerjaan  secara efektif  disarankan  kepada  dinas  ketenagakerjaan  untuk  melakukan  pengawasan  secara  lebih  optimal
dalam  menegakkan  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  perpanjangan  PKWT.  Selanjutnya kepada  Koperasi  dalam  rangka  untuk  mencapai tujuan  perlindungan  hukum  pekerja  yaitu  menjamin kesejahteraan  bagi  pekerja  hendaknya  koperasi  taat  dan  melaksanakan  aturan  yang  berlaku  bagi perlindungan tenaga kerja. Serta kepada Masyarakat tetap harus mematuhi peraturan yang tercantum di dalam undang-undang meskipun dalam hal ini masyarakat mendapatkan keuntungan dari Koperasi Yowana Bakti Mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiartha,  I.  N.  P.  (2016). Konsep  Alih  Daya,  Bentuk  Perlindungan,  dan  Kepastian  Hukum .  Setara  Press, Malang. Hasibuan, R. (1994). Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik . Usu Press, Medan.
Kusumajaya,  I.  P.  W.,  &  Urwanti,  N.  P.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Koperasi  Simpan  Pinjam Berkaitan dengan Kredit Macet di Kota Denpasar. Fakultas Hukum Unud
Nurachmad,  M.  (2009). Tanya  Jawab  Seputar  Hak-hak  Tenaga  Kerja  Kontrak  (Outsourcing) .  Visi  Media, Jakarta. Saliman, A. (2010). Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus . Kencana, Jakarta.
Saputra,  S.  A.  S.,  &  Budiharto,  P.  P.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  atas  Diberlakukannya Forced  Delisting  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (Studi  Kasus  PT.  Davomas  Abadi  TBK). DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol.5 (3).
Sentosa,  D.  G.  G.  (2021).  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja:  Implementasi dan Permasalahannya. Jurnal Ilmu Hukum , Vol.17 (2).
Shalihah,  F.  (2016).  Implementasi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dalam  Hubungan  Kerja  di Indonesia. Jurnal Selat , Vol.4 (1). Soekanto, S. (2010). Pengantar penelitian hukum . UI Press. Tampongangoy,  F.  (2013).  Penerapan  Sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  di  Indonesia. Lex  Privatum , Vol.1 (1).