## EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (STUDI PADA KOMUNITAS
MASYARAKAT SEBERANG ULU KOTA PALEMBANG) The Effectivity Of Services Infrastructure Development
(Studies In Communities Seberang Ulu Palembang)

## Farid Wadjdi
Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin Correspondence Author: faridwadjdi30@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  pelayanan  pembangunan infrastruktur di Kota Palembang khususnya di wilayah Seberang Ulu.  Metode penelitian adalah  kualitatif    dengan  pendekatan  deskriptif.    Pengumpulan  data  melalui  pengamatan langsung  di  lapangan  dan  wawancara  mendalam (indepth  interview) dengan  para  nara sumber  dan  informan  kunci.  Untuk  memperoleh  tingkat  kebermaknaan  suatu  penelitian dilakukan langkah langkah uji keabsahan data melalui uji kredibilitas data dengan model triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  layanan  pembangunan infrastruktur  efektifitasnya  tidak  paralel  dengan  telah  diselesaikannya  program pembangunan  yang  direncanakan,  disebabkan  kompleksitas  persoalan  pemberdayaan yang  mempersyaratkan  banyak  faktor.  Jadi  perubahan  fisik  sebuah  wilayah  dari pembangunan  infrastruktur  tidak  berkorelasi  secara  langsung  dan  berdampak  besar terhadap persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat.
Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Infrastruktur

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  infrastructure  development  services  in Palembang City, especially in the Seberang Ulu area. The research method is qualitative with a descriptive approach. Collecting data through direct observations in the field and in-depth interviews with key informants and sources. To obtain the significance level of a study,  the  data  validity test  steps  were  carried  out  through  the  data  credibility  test  with the  source  triangulation  model.  The  results  of  the  study  show  that  the  effectiveness  of infrastructure  development  services  is  not  parallel  with  the  completion  of  the  planned development program, due to the complexity of the empowerment problem which requires many factors. So the physical changes in an area from infrastructure development are not directly  correlated  and  have  a  major  impact  on  the  problem  of  poverty  and  community powerlessness.
Key words : Effectiveness, Service, Infrastructure

## PENDAHULUAN
Berbagai  upaya  pembangunan  dan  pelayanan  publik  yang  dilakukan pemerintah  Kota  Palembang,  khususnya  layanan  publik  di  bidang  infrstruktur belum  efektif  dalam  mencapai  tujuannya  yaitu  memberdayakan  masyarakat. Keberhasilan dalam membangun infrastruktur, misalnya pembangunan infrastruktur skala besar di Jakabaring, adalah keberhasilan pada tingkatan output, namun  keberhasilan  tersebut  belum  efektif  dalam  mencapai  tujuan  dari pelaksanaan  layanan  publik  di  bidang  infrastruktur  yang  dilakukan  pemerintah daerah.
Mengacu  pada  fakta  dan  fenomena  tersebut,  maka  dapat  dikemukakan pernyataan  masalah  ( problem  statement )  sebagai  berikut:  “Efektivitas  pelayanan pembangunan  infrastruktur  di  Kota  Palembang  khususnya  di  kawasan  atau wilayah Seberang Ulu  masih terkendala oleh kondisi sosial ekonomi dan budaya sehingga kepuasan  masyarakat masih tergolong rendah seiring dengan  hasil  hasil dan  manfaat  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  tersebut  yang  belum  optimal sehingga  belum  mampu  memberdayakan  masyarakat.  Selanjutnya,  berdasarkan rumusan  masalah  tersebut,  dirumuskan  pertanyaan-pertanyaan  penelitian ( research  questions ) sebagaimana  berikut:  Mengapa  efektivitas  pelayanan pembangunan  infrastruktur  di  kawasan  Seberang  Ulu  Kota  Palembang  Provinsi Sumatera  Selatan  belum  optimal,  khususnya  dalam  mendorong  masyarakat  agar lebih berdaya.

## KERANGKA TEORI

## 1. Teori Efektivitas Layanan Publik
Bagi  organisasi  publik  seperti  pemerintahan  daerah,  efektivitas  adalah sebuah  bentuk  penilaian  yang  sangat  penting  untuk  melihat  keberhasilan pelaksanaan  program  atau  kegiatan  dari  sebuah  kebijakan  dalam  mencapai tujuannya.  Menurut  Epstein  (1988:11),  efektivitas  suatu  organisasi  pemerintah dapat  dilihat  dari  sejauhmana  organisasi  pemerintah  mampu  mencapai  tujuan publik  yang  diinginkan,  memenuhi  keinginan-keinginan  masyarakat  dan pelayanan  prima.  Jika  ia  sebuah  metode  yang  digunakan  untuk  mengukur  atau menilai  pencapaian  tujuan,  maka  pngukuran  efektivitas  merupakanmetode  yang digunakan  untuk  memeriksaseberapa  baikpemerintahdalam  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  dalam  memenuhi  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  sebuah kebijakan  publik.  Dengan  demikian  ukuran  efektivitasitu  mengacu  padasejauh manalayananyang  dihasilkan  pemerintah  responsif  terhadapkebutuhan  dan keinginanmasyarakat.
Dalam  kaitan  ini  persoalan  efektivitas  layanan  publik  menjadi  tema  yang menarik  untuk  diteliti  ketika  muncul  sejumlah  paradoks  atau  bahkan  anomali, dimana ada sebuah layanan publik yang oleh pemerintah daerah sudah dijalankan sesuai  dengan  prosedur  atau  SOP,  tetapi  hasil  dan  manfaatnya  masih  dirasakan jauh dari  harapan  masyarakat yang  menjadi target  kebijakan. Artinya ada sebuah kebijakan yang diklaim sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi hasil yang dicapai belum  seperti  yang  diharapkan,  khususnya  menurut  target  kebijakan  dan  kondisi faktual yang ada di lapangan.
Fenomena tersebut menunjukkan ada yang tidak beres dalam hal efektivitas pelayanan yang dihasilkan pelaksana kebijakan, sehingga di beberapa daerah dan kawasan  tertentu  muncul  kasus  dimana  efektivitas  pelayanan  publik  yang dihasilkan  pemerintah  daerah  pasca  reformasi  yang  dinilai  cenderung  tidak  lebih
baik  atau  dalam  beberapa  kasus  justru  dinilai  lebih  buruk  efektivitasnya.  Dalam konteks  ini  penilaian  mengenai  efektivitas  layanan  publik  menjadi  sesuatu  yang penting  untuk  diteliti  jika  dikaitkan  dengan  kualitas  layanan  yang  dihasilkan terkait sejauh mana keselarasannya dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
Mencermati  fenomena  ini  keberadaan  teori  efektivitas  pelayanan  menjadi sesuatu  yang  sangat  penting  untuk  membedah  persoalan  tersebut  terutama  jika dikaitkan  dengan  tujuan  kebijakan  yaitu  untuk  memberdayakan  masyarakat. Dalam  konteks  ini  beberapa  ahli  seperti  Epstein  (1988)  berusaha  membuat sejumlah parameter atau indikator yang  bisa digunakan untuk  menilai efektivitas pelayanan  publik  yang  dilakukan  pemerintahan  daerah.Faktanya  memang  tidak mudah untuk membuat ukuran atau parameter yang tepat untuk menilai efektivitas layanan di sektor publik.Berbeda halnya dengan organisasi atau sektor privat yang lebih  mudah  menilainya  terkait  dengan  tujuan  dan  orientasi  lembaga  privat  yang lebih  terbatas  ruang  lingkup  dan  dimensinya.Apa  yang  menjadi  tujuan  serta orientasi  lembaga  publik  sangat  kompleks  dan  dimensional  yang  seringkali berbeda secara diametral dengan tujuan dan orientasi lembaga privat yang semata mengejar keuntungan maksimal.
Menurut  Epstein  (1988:125),  efektivitas  organisasi  publik  dapat  dilihat secara  internal  dan  eksternal.    Dalam  konteks  organisasi  pemerintah  daerah, efektivitas  organisasi  secara  internal  dan  merupakan  alat  untuk  mengetahui tingkat  responsibilitas  dari  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  memberikan pelayanan  kepada  publik.Disamping  itu  efektivitas  organisasi  secara  internal bertujuan  untuk  mengungkapkan  tingkat  keberhasilan  organisasi  yang  dijadikan dasar inferensi dalam menentukan tingkat kinerja organisasi tersebut.
Yang  dimaksud  dengan  efektivitas  adalah  upaya  terpadu  dan  sistematik untuk  mengkaji  atau  mengevaluasi  keberhasilan  sistem  pelayanan  masyarakat dalam  melaksanakan  misinya,  dan  bagaimana  tingkat  kemampuan/kompetensi para  pejabat  pemerintah  atau  ornop  lokal  dalam  menjalankan  fungsi  tersebut. Mengenai  hal  ini  Paul  D  Epstein  (1988)  dalam  bukunya Using  Performance Measurement  in  Local  Government mengatakan:  indikator  keefektivan  dalam mengukur  responsivitas  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi  publik;  dalam  hal  ini, mutu pelayanan  merupakan bahan kajian  yang penting. Indikator efisiensi adalah dengan  membandingkan kuantitas  jasa atau pelayanan  yang dihasilkan (misalnya berapa  ton  sampah  yang  berhasil  dikumpulkan)  dengan  sumberdaya  yang dikerahkan  (misalnya  jam  kerja)  untuk  misi  itu;  indikator  efisiensi  dapat menunjukkan besarnya biaya yang rasional untuk pengadaan jasa tersebut.
Sementara  itu tolak  ukur  keefektivan  organisasi  mencakup  sejumlah  faktor
yaitu measures  of  community  conditions (penilaian  atau  pengukuran  terhadap kondisi  masyarakat),  faktor measures  of  service  accomplishment (penilaian terhadap  prestasi/pencapaian  layanan),  faktor measures  of  citizen  or  client satisfaction  and  perceptions (penilaian  terhadap  kepuasan  dan  persepsi  warga negara  atau  klien),  dan  faktor measure  of  the  unintended  adverse  impact  of  a service (penilaian  terhadap  dampak  merugikan  yang  tidak  diharapkan  dari pelayanan publik).
Masih menurut Epstein (1988: 2):
p erformance  measurement  is  defined  as  “any  systematic  attempt  to  learn how  responsive  a  local  government’s  serv ices  are  to  the  needs  of  the community  and  to  the  community’s  ability  to  pay” .  ...... It  is  a  way  of determining  whether a local government  is providing a quality service at  a
reasonable  price. [Pengukuran  kinerja  didefinisikan  sebagai  “setiap  upaya sistematis  untuk  belajar  bagaimana  responsif  layanan  pemerintah  daerah adalah  untuk  kebutuhan  masyarakat  dan  kemampuan  masyarakat  untuk membayar”.  .......Ini  adalah  cara  untuk  menentukan  apakah  pemerintah daerah memberikan layanan berkualitas dengan harga yang wajar.]
Definisi  konvensional  melihat  efektivitas  sebagai  ukuran  sejauh  mana pelayanan  pemerintah  daerah  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  ditetapkan.Bagi pemerintah  daerah,  efektivitas  mengukur  daya  tanggap  layanan  terhadap kebutuhan  masyarakat  dan  memiliki  kualitas  yang  baik  merupakan  sesuatu dimensi yang penting (Epstein, 1988).]
[ The conventional definition views effectiveness as a measure of the extent to which  local  government  services  achieve  established  goals  and  objectives. For  local  government,  effectiveness  measures  service  responsiveness  to public needs and has quality as an important dimension ]
Dalam  konteks  pemerintah  daerah  ( local  government )  Epstein  (1988) memberikan sejumlah parameter yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah  pemerintahan  khususnya  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  utamanya dalam  melayani  publik.  Menurut  Epstein:  (1988:  10)  ada  empat  kategori  yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah efektifivas dari produk pelayanan publik yang  diberikan  pemerintah  daerah  khususnya  jika  dikaitkan  dengan  persoalan responsivitas  kebijakan  dengan  kebutuhan,  harapan  publik  dan  dikaitkan  dengan sejumlah  hambatan  seperti  hambatan  seperti  hambatan  fiskal  misalnya.  Keempat kategori  itu  adalah  sejumlah  ukuran  yang  terkait  dengan  kondisi  atau  keadaan masyarakat,  kedua,  kinerja  pelayanan,  persepsi  dan  kepuasan  masyarakat, keempat  adalah  hasil  atau  dampak  dari  pelayanan.  ( Four  categories  of effectiveness  measurement  ......:  measurement  of  community  conditions,  service accomplishment,  citizen  satisfaction  and  perception,  and  adverse  impact  of  a service. )
Secara  teoritik,  istilah  maupun  konsep  mengenai  efektifitas  dibedakan dengan  istilah  efisiensi.Efisiensi  mengandung  pengertian  bagaimana  melakukan sesuatu  dengan  baik  ( doing  things  right ).  Efisiensi  dapat  diartikan  sebagai kemampuan  untuk  meminimalkan  penggunaan  sumber  daya  yang  ada  untuk mencapai  tujuan  organisasi.Sedangkan  efektifitas  adalah  kemampuan  untuk menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai ( doing the right thing ).
Dalam  konteks  pemerintahan  daerah,  maka  konsep  efektifitas  dan  efisiensi memiliki  arti  yang  sedikit  berbeda  terutama  jika  dikaitkan  dengan  landasan berpijak  atau  orientasi  dari  pengukuran  ( measurement )keduanya,  meskipun hakekat  atau  makna  dasar  dari  konsep  keduanya  tidak  berbeda  dengan  konsep umum.
Menurut Epstein (1988: 11)
1. Effectiveness  measurement  is  a  method  for  examining  how  well  a government is meeting the public purposes it is intended to fulfill.
2. Efficiency measurement is a method for examining ho  well a government is performing  the  thing  it  is  doing  without  regard  to  whether  those  are  the right things for the government to do.
Menurut  Epstein  (1988:  11),dalam  mengukur  efektifitas,  maka  pemerintah menggunakan outward  looking atau  melihat  keluar  yaitu  kepentingan  publik sebagai  penentu  atau  tolok  ukur  terkait  dengan  dampak  pelayanan  dan  sejumlah kondisi  masyarakat.Sebaliknya  jika  mengukur  efisiensi,  maka  pemerintah  lebih menggunakan  sejumlah  faktor  dan  parameter  ke  dalam  ( inward  looking )  yaitu segala sesuatu yang berkaitan dalam sisi internal pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya  untuk  menilai  atau  mengukur  efektivitas  Epstein  (1988:13) mengusulkan  4  (empat)  macam  penilaian  atau  ukuran  keefektifan  yang  lebih operasional sebagai berikut :
a. Measures  of  community  conditions  are  important  measure  of  effectiveness as  they  are  the  most  explicit  measure  of  community  needs.  These  are generally  the  effectiveness  measure  that  are  least.  Controllable  by  local services, so it is important to supplement then with other, more controllable measures of effectiveness.
b. Measures of service accomplishment can be more directly lied to a specific service program than can general community conditions.
c. Measures of citizen or client satisfaction and perceptions cover satisfaction with public service and perceptions of community conditions on the part  of citizen in general, or specific clients or target group of particular programs.
d. Measures  of  the  unintended  adverse  impact  of  a  services  create  needs  or problem that might not otherwise exist, or unintentionally aggravate existing problems.
Keempat  ukuran  atau  penilaian  efektivitas  yang  dikemukakan  Epstein
(1988:13)  tersebut  yang  dijadikan  sebagai  faktor  utama  dalam  penelitian  ini. Secara  singkat  keempat  faktor  tersebut  adalah  faktor measures  of  community conditions (pengukuran  pada  kondisi  masyarakat);  faktor measures  of  service accomplishment (pengukuran  pada  prestasi/pencapaian  layanan);faktor measures of  citizen  or  client  satisfaction  and  perceptions (pengukuran  kepuasan  dan persepsi warga negara atau klien); dan  faktor measure of the unintended adverse impact  of  a  service (pengukuran  dampak  merugikan  yang  tidak  diharapkan  dari pelayanan publik).
Adapun  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  digunakannya  teori  Epstein (1988:13)  tersebut  karena  teori  tersebut  membahas  secara  khusus  mengenai pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  ( local  government ) dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Menurut  Epstein  ada  banyak  faktor  yang bisa digunakan untuk  melihat kinerja atau apa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan publik, dimana salah satu diantaranya adalah dari sisi efektifitasnya. Dalam kaitan  ini  lokus dan  fokus penelitian  ini  adalah  kota  Palembang  dalam  menjalankan  peran  dan  fungsinya melayani  publik,  khususnya  di  bidang  infrastruktur,  sehingga  teori  Epstein dianggap tepat dan handal jika digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan pelayanan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah.
Dasar  pertimbangan  lain  karena  kelenturan  atau  kemudahan  dari  faktor- faktor  yang  menjadi  acuan  untuk  melihat  efektifitas  pelayanan.  Masing-masing faktor  memiliki  keterhubungan  yang  erat  dan  mengalir,  mulai  dari  faktor  yang pertama  hingga  faktor  yang  keempat.  Misalnya  faktor  keempat  yang  berusaha mengukur  mengenai  dampak  dari  pelayanan  publik  yang  secara  tidak  langsung
mengarahkan  dan  memudahkan  peneliti  untuk  melihat  hasil  dan  manfaat pelaksanaan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.
Keempat faktor tersebut selain sederhana, namun sudah mencakup sejumlah persoalan penting terkait efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan organisasi dalam  mencapai  tujuannya.Dalam  konteks  ini  maka  keempat  faktor  tersebut dianggap  cocok  digunakan  untuk  membedah  persoalan  efektivitas  pelayanan publik  di  bidang  pembangunan  infrastruktur  yang  juga  dianggap  sederhana  dan mudah  dipahami  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  antara  lain  untuk  menciptakan  masyarakat yang lebih berdaya.
Selain  kepuasan  masyarakat  yang  menjadi  salah  satu  indikator  efektifitas pelayanan, maka indikator dampak berupa keberdayaan masyarakat adalah sebuah rangkaian  yang  ‘mengalir’  ke  salah  sa tu  muara  yang  menjadi  tujuan  pelayanan infrastruktur yaitu  masyarakat yang berdaya. Hal  demikian  menjadi  lebih  mudah dipahami  setelah  sebelumnya  diketahui  sejumlah  kondisi  obyektif  yang melingkupi  obyek  dan  kegiatan  pelayanan  yang  menghasilkan  sebuah  kinerja pelayanan.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Menurut  Epstein  (1988:13)ada  empat  faktor  yang  bisa  digunakan  untuk menilai  efektivitas  program  atau  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah. Secara  singkat  keempat  faktor  tersebut  adalah  faktor measures  of  community conditions (pengukuran  pada  kondisi  masyarakat);faktor measures  of  service accomplishment (pengukuran  pada  prestasi/pencapaian  layanan);faktor measures of  citizen  or  client  satisfaction  and  perceptions (pengukuran  kepuasan  dan persepsi warga negara atau klien); dan  faktor measure of the unintended adverse impact  of  a  service (pengukurandampak  merugikan  yang  tidak  diharapkan  dari pelayanan publik).  Keempat  faktor tersebut yang  digunakan sebagai  acuan untuk memahami  dan  menganalisa  bagaimana  efektivitas  pelayanan  pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemkot Palembang di kawasan Seberang Ulu dalam mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Diantara tujuan  tersebut  adalah  meningkatnya kesejahteraah  dan  keberdayaan  masyarakat.  Dalam  kaitan  ini  penting  kiranya untuk  melihat  hasil  atau  manfaat  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  tersebut sebagai satu kesatuan dengan bagaimana kebijakan itu menghadapi kendala sosial ekonomi  yang  ada,  kemudian  kinerja  dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan pembangunan  infrastruktur  serta  kepuasan  masyarakat  yang  menjadi  target kebijakan.

## Gambar 1.   Diagram  Kerangka  Pemikiran  Yang  Berkaitan  dengan Pelayanan Yang Efektif
Faktor-faktor Efektivitas Pelayanan:
1) faktor measures of community conditions (pengukuran pada kondisi masyarakat);
2) faktor measures of service accomplishment (pengukuran pada prestasi/pencapaian layanan);
3) faktor measures of citizen or client satisfaction and perceptions (pengukuran kepuasan dan persepsi warga negara atau klien); dan
4) faktor measure of the unintended adverse impact of a service (pengukuran dampak merugikan yang tidak diharapkan dari pelayanan publik). Pelayanan Efektif

## HIPOTESIS KERJA
Efektivitas pelayanan pembangunan  infrastruktur di kawasan Seberang Ulu Kota  Palembang  Provinsi  Sumatera  Selatan  belum  optimal,  khususnya  dalam mendorong masyarakat agar lebih  berdaya sangat terkait dengan  faktor measures of  community  conditions, faktor measures  of  service  accomplishment ,  faktor measures  of  citizen  or  client  satisfaction  and  perceptions, faktor measure  of  the unintended adverse impact of a service .

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  atau qualitative  research dengan  pendekatan  deskriptif.  Secara  sederhana  yang dimaksud qualitative  research adalah  jenis  penelitian  yang  menghasilkan penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  (diperoleh)  dengan  menggunakan prosedur-prosedur  statistik  atau  dengan  cara-cara  lain  dalam  koridor  kuantifikasi (pengukuran).
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif,  yang dalam  pengumpulan  datanya  melalui  metode  pengamatan  langsung  di  lapangan serta  wawancara  mendalam  ( indepth  interview )  dengan  subyek  penelitian  atau para  nara  sumber  dan  informan  serta  informan  kunci  ( key  informan ).  Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu  penelitian  ini,  dilakukan  langkah  langkah  uji  keabsahan  data  antara  lain melalui uji kredibilitas data (validitas internal) dengan model triangulasi sumber.

## PEMBAHASAN
Kinerja kinerja pemerintahan kota Palembang yang secara umum tergolong baik sebagaimana dibuktikan dengan sejumlah hasil yang dicapai dimana banyak diantaranya mendapat penghargaan dari lembaga independen dan juga pemerintah pusat,  maka  kepuasan  masyarakat  atau  penerima  layanan  pemerintahan  juga tergolong  baik.  Terlepas  dari  kualitas  hasil  dan  dampak  dari  perubahan  wajah kawasan  Seberang  Ulu,  maka  apa  yang  nampak  nyata  dalam  satu  dasawarsa terakhir ini merupakan bukti nyata berupa output mengenai adanya pembangunan fisik  dan  infrastruktur  yang  signifikan  yang  telah  merubah  wajah  kawasan Seberang  Ulu  secara  signifikan  pula.  Tidak  dipungkiri  bahwa  masih  banyak persoalan  sosial  ekonomi  dan  infrastruktur  yang  harus  diselesaikan  di  kawasan ini.
Ada  hubungan  yang  linier  antara  sejumlah  pencapaian  atau  prestasi pemerintah  kota  Palembang  yang  tergolong  baik  dengan  kepuasan  masyarakat yang juga tergolong baik, meskipun dengan sejumlah catatan kritis, terutama jika dikaitkan dengan sejumlah fakta mikro di sejumlah tempat di Seberang Ulu terkait dengan  tata  ruang  dan  pemukiman  padat  dengan  infrastrukturnya  yang  masih belum  berubah  signifikan  dibandingkan  dengan  tempat  atau  daerah  lain  di Seberang  Ulu  yang  telah  mengalami  perubahan  cukup  mendasar.  Tidak mengherankan  jika  ditemui  sejumlah  fakta  bahwa  beberapa  informan  khususnya yang  berasal  dari  Seberang  Ulu  yang  secara  eksplisit  menyatakan  masih  merasa tidak  puas  dengan  sejumlah  kondisi  yang  diakuinya  telah  membawa  perubahan. Berdasarkan pernyataan informan tersebut, setelah peneliti gali lebih jauh ternyata berakar pada kepentingan mereka yang merasa belum terakomodasi dengan baik. Artinya dari sejumlah kemajuan dan keberhasilan tersebut hanya sedikit yang bisa dinikmati. Artinya kondisi mereka tidak jauh berubah dari sebelumnya, dalam arti
mereka  masih  miskin,  mereka  masih  tinggal  di  tempat  yang  padat  dan  belum tertata  rapih.  Mereka  berharap  di  tempat  dan  kepada  mereka  itu  yang  harus menjadi  sasaran  pembangunan  infrastruktur  sehingga  kehidupan  sosial  dan ekonomi  mereka  bisa  lebih  baik.    Dampak  merugikan  yang  dimaksud  adalah sebuah  fakta  yang  lebih  terkait  dengan  adanya  sejumlah  tujuan  pembangunan yang belum tercapai di kawasan ini. Dan juga efek eksternalitas serta sejumlah hal yang  belum  diselesaikan  tuntas  dari  kebijakan  ini  agar  tujuan  dasar  yaitu pemberdayaan masyarakat bisa dicapai secara lebih baik dan lebih efektif lagi dari keberhasilan yang ada sekarang ini.
Jika  kawasan  Seberang  Ulu  yang  dilihat  hanya  kawasan  Jakabaring  yaitu kawasan  yang  sebelumnya  menjadi  semaca m  daerah  “ frontier ”  yang  sekarang telah  menjadi  daerah  yang  jauh  tertata  rapih  dan  lebih  layak  sebagai  tempat tinggal (hunian dan aktivitas usaha) jika dibandingkan dengan kawasan sepanjang tepian sungai Musi Seberang Ulu, maka tidak ada yang meragukan bahwa dampak positif  pembangunan  infrastruktur  tersebut  telah  nyata  terjadi  dan  dirasakan masyarakat.  Sementara  itu  dampak  negatifnya  akan  mudah  dilihat  jika  sejumlah kemajuan  kawasan  Jakabaring  itu  kemudian  disandingkan  atau  bahkan dikontraskan  dengan  daerah  lain  di  kawasan  Seberang  Ulu  yang  kondisinya nampak  masih  saja  seperti  dulu,  dalam  arti  tidak  banyak  perubahan  signifikan. Artinya  cara  mudah  untuk  melihat  dampak  buruk  atau  kondisi  yang  tidak diinginkan  masyarakat  dari  pengembangan  kawasan  Seberang  Ulu  yang  titik sentralnya  ada  di  kawasan  Jakabaring,  maka  harus  dimulai  dengan  mencermati sejumlah  fakta  yang  ada  di  kawasan  padat  penduduk  atau  kawasan  yang  terlihat kumuh  atau  kawasan  lama  di  wilayah  sepanjang  tepian  sungai  Musi  Seberang Ulu.
Fakta  tersebut  merupakan  bentuk  dari  kondisi  yang  tidak  diinginkan  atau kondisi  yang  tidak  diharapkan  dari  kegiatan  pelayanan  publik  dalam  bentuk infrastruktur  yang  sudah  dilakukan  pemerintah  dengan  menelan  anggaran  yang cukup  besar  ternyata  tidak  memberi  manfaat  yang  optimal,  khususnya  bagi sasaran  atau  target  kebijakan.  Bahkan  jika  dikaitkan  dengan  keterbatasan  dana yang  dimiliki  pemerintah,  maka  ada  kesan  pembangunan  infrastruktur  tersebut tersia siakan karena tingkat penggunaan atau utilitasnya  yang sangat rendah. Hal demikian dapat diamati secara langsung dimana tingkat hunian rumah susun yang sangat rendah. Begitu juga fungsi terminal Karya Jaya yang dari segi lokasi tidak terlalu  jauh  dalam  arti  masih  berada  di  wilayah  kecamatan  Kertapati  Seberang Ulu,  namun  terminal  uni  tingkat  utilitasnya  sangat  rendah  karena  sangat  sedikit kendaraan dan juga penumpang yang bersedia masuk ke dalam terminal.
Kondisi demikian harus dimaknai sebagai bagian penting dari kondisi yang tidak  diinginkan  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Bahwa  ada  banyak  kebijakan infrastruktur  yang  dibangun  di  kawasan  Seberang  Ulu  khususnya  kawasan Jakabaring yang telah memberikan dampak nyata terhadap perkembangan wilayah ini  baik dari sisi sosial ekonomi dan ketertiban umum,  namun ada  juga sejumlah pembangunan  infrastruktur  di  kawasan  ini  yang  tidak  membawa  dampak  serupa. Kondisi demikian bisa disebut sebagai kondisi yang tidak diinginkan terjadi, baik oleh  pemerintah  dan  juga  oleh  masyarakat  khususnya  yang  menjadi  target  atau sasaran  kebijakan.  Bisa  juga  dimaknai  sebagai  dampak  yang  merugikan  karena pembangunan  infrastruktur  yang  menelan  biaya  besar  ternyata  tidak  berfungsi optimal  sehingga  merugikan  pihak-pihak  yang  seharusnya  bisa  menggunakan
dana  publik  tersebut  untuk  kepentingan  yang  lain  yang  mungkin  saja  bisa  lebih optimal penggunaan dan pemanfaatannya.
Fakta  demikian  menguatkan  asumsi  teoritik  bahwa  sebuah  perkembangan wilayah  kota  yang  dinamis  membawa  berbagai  macam  dampak  bagi  pola kehidupan  masyarakat  kota  itu  sendiri.  Perkembangan  sebuah  wilayah  perkotaan yang  sekarang  sedang  dibangun  di  kawasan  Jakabaring  diharapkan  mampu menjadi semacam sentra dari kegiatan ekonomi  yang pada gilirannya diharapkan menjadi  daya  tarik  bagi  masyarakat  yang  dapat  membawa  pengaruh  bagi penciptaan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  sekitar  sehingga  mampu  mengatasi sejumlah persoalan krusial seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan secara sosial ekonomi  lainnya. Bahwa kondisi demikian dapat membawa  implikasi  yang tidak diharapkan  seperti  tingginya  arus  urbanisasi  yang  pada  gilirannya  juga menciptakan  sejumlah  persoalan  krusial  seperti  pemukiman  kumuh  dan  bahkan liar,  maka  dampak  yang  tidak  diinginkan  tersebut  juga  yang  sedang  terjadi  di kawasan Seberang Ulu pada sejumlah titik dan kawasan  yang sebelumnya  sudah padat  dan  cenderung  kumuh  serta  tidak  teratur.  Kondisi  demikian  juga  yang diyakini  membawa  dampak  yang  tidak  diinginkan  berupa  gangguan  ketertiban umum dan meningkatnya angka kriminalitas.
Disinilah pentingnya sebuah pemberdayaan yang dilakukan secara sistemik dan integratif atau by-design . Bahwa proses pemberdayaan itu tidak hanya terjadi sebagai  akibat  secara  tidak  langsung  dari  program  pembangunan  terentu, meskipun ia merupakan program pembangunan berskala besar. Agar efektif dalam memberikan  dampak  pemberdayaan,  maka  program  pembangunan  harus  secara sadar  dan  terencana  memang  dimaksudkan  untuk  melakukan  pemberdayaan kepada  masyarakat yang selama  ini terpinggirkan oleh proses pembangunan atau kurang  menikmati  hasil  pembangunan  yang  telah  dan  sedang  berlangsung  di sekitarnya.  Kasus  pembangunan  kawasan  Jakabaring  adalah  contohnya.  Bahwa sebuah  program  pembangunan  berskala  besar  yang  diakui  membawa  dampak signifikan  dan  mampu  merubah  wajah  kawasan  tetapi  dianggap  belum  mampu memberi  dampak  signifikan  dalam  memberdayakan  masyarakat  Seberang  Ulu yang sebagian besar hidup dan tinggal di tepian sungai Musi.

## KESIMPULAN
Layanan  pembangunan  infrastruktur  efektifitasnya  tidak  paralel  dengan telah  diselesaikannya  program  pembangunan  yang  direncanakan.  Hal  demikian karena  kompleksitas  persoalan  pemberdayaan  yang  mempersyaratkan  banyak faktor.  Artinya  perubahan  fisik  sebuah  wilayah  sebagaimana  terlihat  dari pembangunan  infrastruktur  tidak  berkorelasi  secara  langsung  dan  berdampak besar terhadap persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan  masyarakat  yang ada di kawasan atau wilayah dimana pembangunan infrastruktur itu dilakukan.
Temuan  baru  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sebuah  program pembangunan,  meskipun  berskala  besar  yang  diyakini  mempunyai  dampak memberdayakan  masyarakat,  maka  agar  memiliki  efektifitas  yang  tinggi  harus dilakukan  secara  khusus  untuk  memberdayakan  masyarakat.  Efektifitas  yang tinggi  sulit  diharapkan  muncul  dari  sebuah  program  layanan  pembangunan  yang tidak  secara  khusus  dirancang  untuk  memberdayakan  masyarakat.  Artinya efektifitas  pelaksanaan  program  pelayanan  publik  dalam  bentuk  pembangunan yang mempunyai tujuan memberdayakan harus dirancang sebagai program untuk memberdayakan  dan  bukan  untuk  tujuan  yang  lain.  Program  layanan
pembangunan  meskipun kinerjanya dianggap baik dan  masyarakat merasa cukup puas, bisa tidak efektif  mencapai tujuan  yang diharapkan. Dalam  beberapa kasus efektifitasnya  sangat  rendah  dalam  mencapai  tujuan,  ketika  program  layanan pembangunan  tidak  secara  khusus  dimaksudkan  untuk  mengatasi  akar  persoalan ketidakberdayaan yang dihadapi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Cresswell,  John  W.  1994. Research  Design  Qualitative  &  Quantitative Approaches . New Delhi: Sage Publication.
Dunn, W.N. 1981. Public Policy Analysis , New York: Prentice-Hall, Inc.
Epstein,  Paul  D,  1988. Using  Performance  Measurement  in  Local  Government , New York National Civic League Press.
Prijono,  Onny  S.  dan  Pranarka,  1996. Pemberdayaan  :  Konsep,  Kebijakan  dan Implementasi , CSIS, Jakarta
Parasuraman,  A., Valerie  A. Zethaml., & Le onard Berry. 1994. “Reassesment of Expectations  as  A  Comparison  Standard  in  Measuring  Service  Quality: Implicatissons  for  Futher  Research”., Journal  of  Marketing ,  Vol.  58. Spring.11-124.
Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: KajianStrategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan Sosial. Bandung: Rafika Aditama.
Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Media Pressindo.