Jurnal Ilmu Administrasi Negara ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 7 No. 1 Juni Tahun 2019 Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v7i1.897

## Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di Kepulauan Riau
Widya Devega widya_devega17@yahoo.com 1
Adji Suradji Muhammad suradji@umrah.ac.id 2
Ramadhani Setiawan ramadhanisetiawan@gmail.com 3
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

## ABSTRAK
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  salah  satu  peran  strategis  dalam  memajukan  kesejahteraan umum  Negara.  Dengan  latar  belakang  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  dengan  kasus  pembajakan  HKI terbesar  di  dunia,  maka  diharapkan  dengan  adanya  perlindungan  hukum  tersebut  dapat  memperbaiki  citra Indonesia  di  mata  dunia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Dampak  Sosial  Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  dan  Merek  di  Kepulauan  Riau.  Metode  penelitian  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  pertimbangan  hukum  HKI,  pencipta, masyarakat/konsumen dan masyarakat yang tidak mendaftarkan hasil karyanya. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dampak sosial yang terjadi akan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak,  menumbuh  kembangkan  kreatifitas,  merasa  was-was  akan  adanya  pembajakan  atas  karya  yang  belum didaftarkan,  serta  mempersempit  ruang  gerak  para  pelaku  pelanggaran  HKI,  dengan  begitu  produk-produk original akan semakin banyak beredar. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Kantor  Wilayah  Kepulauan  Riau,  hendaknya  melakukan  sosialisasi  secara  merata  demi menyebarluaskan  informasi-informasi  mengenai  HKI.  sehingga,  masyarakat  mengetahui  infromasi  seperti biaya, prosedur, sanksi dan urgensi dari pendaftaran HKI.
Kata kunci: Dampak Sosial, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual

## ABSTRACT
Intellectual Property Rights (HKI) is one of strategic roles in advancing general  welfare of the State. With Indonesia's background as one of the countries with largest IPR piracy cases in the world, it is hoped that with protection of law it can improve the image of Indonesia in the eyes of the world. The purpose of this study was to find out Social Impact of Copyright and Brand Legal Protection in the Riau Archipelago. The research method  is  qualitative  with  a  descriptive  approach.  Informants  in  this  study  were  an  analysis  of  legal considerations for Intellectual Property Rights(HKI), creators, communities/consumers and public who did not register their work. From results of this study, it can be concluded that social impacts that occur will provide legal certainty for rights holders, develop creativity, feel  anxious about  the existence of piracy of works that have not been registered, and narrow space for the movement of Intellectual Property Rights (HKI) violators, thus the products original will be circulating. Suggestion in this study is Ministry of Law and Human Rights of the Riau Archipelago Regional Office, which should evenly disseminate information to disseminate information on Intellectual Property Rights (HKI). Thus, public knows information such as costs, procedures, sanctions and the urgency of registering Intellectual Property Rights(HKI) .
Keywords: Social Impact, Legal Protection, Intellectual Property Rights

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  memaparkan  tentang dampak  sosial  perlindungan  hukum  hak cipta dan merek di Kepulauan Riau. Dalam kebijakan  publik,  evaluasi  kebijakan merupakan tahap akhir setelah implementasi
kebijakan,
dengan dilakukannya evaluasi, maka akan diketahui  dampak  dari  sebuah  kebijakan. Perlindungan  hukum  menjadi  penting karena  bertujuan  untuk  pelaksanaan  dan pemanfaatan  dari  karya  yang  telah didaftarkan seperti
membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan ataupun yang lainnya.
Sehingga  serangkaian  langkah-langkah kebijakan  yang  diformulasikan  untuk mempromosikan  dan  manfasilitasi  kreasi, perlindungan,  manajemen,  dan  pemanfaat kekayaan intelektual secara efektif, menjadi sarana strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi (Taufik H.
Simatupang, 2017:206).
Sejalan dengan perkembangan budaya, seni, ilmu pengetahuan,
kreatifitas,  dan  sumber  daya  manusia  di Indonesia  yang  begitu  tinggi  merupakan suatu  potensi  besar  dalam  hal  kekayaan intelektual  (Nur  Mukarromah,  2012:3). Namun  masih  banyak  ditemukan  plagiat dan  pembajakan  atas  suatu  karya  dengan harga yang lebih murah, sehingga disekitar kita  tidak  sulit  mencari  barang-barang bajakan atau merek-merek yang ditiru. Hal lain  yang  menjadi  perhatian  khusus  bagi semua  warga  negara  Indonesia  adalah kesenian  dan  kebudayaan  yang  di  miliki Indonesia dengan mudahnya dapat diklaim sebagai domain pihak lain yang lebih dulu mempublikasi  dan  mendaftarkan  karya tersebut.  Terlebih  lagi,  masyarakat  adat sebagai  pemilik  kolektif  pengetahuan tradisional  tersebut  tidak  memperoleh keuntungan yang adil atas kemanfaatannya,  menurut  Abdul  Atsar, (2017:287).  Apabila  terbukti  bersalah maka  para  pelanggar  tersebut  harus diproses secara hukum dan dapat dijatuhkan hukuman sesuai peraturan yang
berlaku  dengan  hukuman  yang  bersifat pidana ataupun perdata.

## LANDASAN TEORI
A. Dampak Sosial Perlu diketahui beberapa dimensi
dampak dari kebijakan menurut Leo
Agustino (2014:191), yaitu:
1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat  yang  berhubungan  dan melibatkan  masyarakat.  Pertama- tama  harus  didefiniskan  siapa  yang akan  terkena  pengaruh  kebijakan. Kedua,  perlu  kiranya  ditentukan dampak  dan  tujuan  dari  kebijakan yang dimaksud. 2. Kebijakan dapat mempunyai dampak  pada  situasi  dan  kelompok lain.  Hal  tersebut  memiliki  dampak eksternalitas  yang  negative  walau disisi lain ada pula dampak eksternal positifnya.
3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh  dimasa  mendatang  seperti pengaruhnya  pada  kondisi  saat ini.perlu dipikirkan apakah kebijakan tersebut memiliki pengaruh  jangka  pendek,  jangka menengah atau jangka panjang. 4. Kebijakan dapat mempunyai dampak  yang  tidak  langsung  yang merupakan  pengalaman  dari  suatu komunitas  atau  beberapa  anggota diantaranya.  Tentu  saja  sulit  untuk mengukur  keuntungan  yang  tidak langsung dari kebijakan publik untuk masyarakat tertentu. Misalnya kebijakan  mengenai  HKI  telah mendorong  kepada  aktivitas  yang kreatif dan inovatif, dan itu
merupakan
sumbangan pada
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat.

## B. Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual perlu  dipahami  unsur-unsur  penting di  dalam  perlindungan  HKI,  menurut Abdul Kadir Muhammad (Heri Firmansyah, 2011:11). Sebagai berikut: 1. Larangan Undang-undang Perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  pengguna  HKI  dilarang dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang;
2. Izin (lisensi) Pengguna  HKI  dilakukan  tanpa persetujuan dari pemilik atau pemegang hak terdaftar;
3. Pembatasan undang-undang
Pengguna  HKI  melampaui  batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang; dan 4. Jangka waktu Penggunaan  HKI  dilakukan  dalam jangka  waktu  perlindungan  yang telah ditetapkan undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.
Perlindungan  hukum  HKI  bukan merupakan  tujuan  akhir  dari  HKI  itu sendiri  karena  pada  dasarnya  tujuan dibuatnya  aturan  HKI  adalah  dampak sosial  dari  perlindungan  hukum  HKI  itu sendiri.  Dampak  sosial  menurut  Sudharto (Wawan Kurniawan, 2015:10) merupakan perubahan  yang  terjadi  pada  manusia  dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan.  Dampak  sosial  muncul
ketika  terdapat  aktifitas  seperti  proyek, program atau kebijaksanaan yang diterapkan  pada  suatu  masyarakat.  Hal tersebut dapat mempengaruhi
keseimbangan pada suatu sistem masyarakat, pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif.
C. Hak Kekayaan Intelektual
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI), dengan demikian, bertujuan untuk meningkatkan  perlindungan  hukum  di bidang  hak  cipta  dan  merek  dalam kaitannya dengan perdagangan barang dan
jasa  serta  memperketat  aturan  mengenai barang-barang  palsu,  sehingga  apabila dilanggar  maka  akan  mendapatkan  sanksi berupa  pidana  penjara  dan  membayarkan denda.  Menurut  Sulasno  (2015:353) mengatakan bahwa:
“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  menjadi  penting  karena dapat  melindungi  dan  menegakkan hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  guna  mendorong  timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni dan  sastra,  sehingga  bermuara  pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat”.
Grafik  1 Jumlah Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Kepulauan Riau
Sumber:   Aplikasi Hak Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau
Berdasarkan  grafik  di  atas,  jumlah
pendaftaran hak cipta mengalami penuruan
dan  merek  mengalami  peningkatan  pada
tahun 2017 di Kepulauan Riau. Kondisi ini menjadi  salah  satu  alasan  peneliti  untuk melakukan  penelitian  lebih  jauh  terkait kesuksesan  HKI.  Kesuksesan  HKI  juga tidak  terlepas  dari  peran  masyarakat. Dimana  masyarakat  turut  andil  dengan
0 5 10 15 20 25 30 35 Hak Cipta Merek 2015 2016 2017
mendaftarkan  hasil  karya  intelektualnya dan  memperoleh  segala  manfaat  dengan mendaftarkan  karyanya  dan  masyarakat yangdapat  mensosialisasikan  HKI  denan tidak memberi barang-barang bajakan.
Masyarakat  Indonesia  masih  dalam masa transisi industrial yang digambarkan sebagai  masyarakat  yang  mengalami perubahan dari masyarakat agraris (komunal tradisional) menjadi masyarakat yang modern. Sehingga, pengetahuan dan kesadaran  masyarakat  tentang  HKI  masih rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih sedikitnya  masyarakat  pencipta  yang mendaftarkan hasil karyanya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap  pelanggaran  hak  cipta,  hal  ini diungkapkan  dari  hasil  penelitian  (Riska Hanifah Arma, 2016:67).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif,  Metode  penelitian  ini  dipilih yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan dampak sosial
perlindungan hukum hak cipta dan merek di  Kepulauan  Riau. Lokasi  penelitian berada  di  Tanjungpinang,  tepatnya  di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang  merupakan  instansi  yang  berhak menerima  permohonan  dan  memroses permohonan segala jenis kekayaan intelektual.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui wawancara pada informan dan  lokus yang telah  ditentukan,  semua  hasil  yang diperoleh  ditabulasi  dan  dianalisis  secara deskriptif  dalam  bentuk  lisan  maupun tulisan. Sedangkan data sekunder diperoleh  melalui  penelusuran  berbagai pustaka  seperti  Undang-undang  Republik Indonesia, peraturan-peraturan yang terkait, buku-buku, tulisan-tulisan penelitian, studi kasus, ataupun artikel dan jurnal  yang  diterbitkan  berhubungan dengan  penelitian  ini  dan  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kantor
Wilayah  Kepulauan  Riau  dalam  bentuk dokumen dan data.
Informan dalam penelitian ini terdiri
dari Analisis Pertimbangan Hukum
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau (1 orang), para pemegang hak yang sudah mendaftarkan  hasil  karyanya  (7  orang), masyarakat  umum  atau  konsumen  (5 orang),  dan  masyarakat  yang  tidak mendaftarkan  hasil  karyanya  (6  orang).
Teknik  pengambilan  informasi  yang digunakan  adalah purposive  sampling yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang  memenuhi  kriteria.  Dimana  kriteria tersebut  dibuat  oleh  peneliti  sendiri. Kriteria  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian ini adalah:
a. Para informan yang telah disebutkan di atas,
b. Informan yang memiliki otoritas,
c. Informan
yang bersedia diwawancarai.
Dalam  teknik  pengumpulan  data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang telah  ada  (Sugiyono,  2011:241).  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  melalui  metode  triangulasi yaitu terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Pengaruh Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  dan  Merek  bagi Kepentingan Umum Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan  masyarakat.  Dalam  hal  ini kebijakan yang dibuat sudah diformulasikan  dengan  baik,  dengan memperhatikan  kebutuhan  yang  ada  di masyarakat,  Leo  Agustino  (2014:191). Maka, dengan adanya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada jenis hak cipta dan merek akan berdampak kepada:
1. Masyarakat yang telah mendaftarkan hasil  karyanya,  agar  memperoleh kepastian hukum atas karyanya.
2. Masyarakat yang belum mendaftarkan  hasil  karyanya,  agar termotivasi untuk melindungi karyanya.
3. Pembajak,  agar  pembajak  merasa perlu berpikir ulang untuk melakukan  pelanggaran  hak  cipta
dan merek, dikarenakan sanksi yang
begitu  besar  dan  meminimalisir barang bajakan yang beredar.
4. Masyarakat umum selaku konsumen, agar  masyarakat  umum  menjadi cerdas  dalam  memilih  produk  yang akan digunakan.
B. Dampak Positif dan Dampak Negatif dengan Adanya Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek
Kebijakan dapat mempunyai dampak  pada  situasi  dan  kelompok  lain. Hal tersebut memiliki dampak
eksternalitas yang negatif walau disisi lain ada pula dampak eksternal positifnya. Bagi masyarakat yang telah mendaftarkan hasil karyanya  dan  masyarakat  umum  selaku konsumen  tentu  mendapatkan  dampak positif  dari  adanya  perlindungan  hukum
hak  cipta  dan  merek.  Sebaliknya,  bagi masyarakat  yang  belum  mendaftarkan hasil  karyanya  dan  para  pembajak  akan mendapatkan dampak negatifnya.
Berikut adalah dampak yang diterima  oleh  masyarakat  yang  sudah mendaftarkan  hasil  karyanya  dan  para konsumen, sebagai berikut:
1. Menjamin  kepastian  hukum  sebagai pemegang  hak  cipta  atau  sebagai pemegang merek, yang artinya sudah dijamin  dan  sudah  mendapatkan perlindungan dari negera.
2. Menambah  kualitas  diri  secara pribadi  dan  adanya  pengakuan  dari pemerintah  terhadap  hasil  karya tersebut.
3. Karya  tersebut  punya  nama  di masyarakat.
4. Dapat  melebarkan  sayap  karya mereka  keluar  daerah  ataupun  ke luar negeri.
5. Sebagian  masyarakat  yang  telah mendaftarkan hasil karyanya berpendapat  belum  ada  dampak
ekonominya  karena  pada  dasarnya Kepulauan  Riau  dianggap  sebagai daerah  yang  belum  memiliki  kota- kota besar yang bisa bersaing secara ekonomi  dengan  kota-kota  besar
selain Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini belum ada kasus pembajakan yang teraftar di
Kemenkumham    karena  masyarakat memilih  untuk  menyelesaikannya secara  musyawarah,  jikalau  ada
masyarakat memilih
tidak melaporkan  karena  beranggapan akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan yang menjadi perhatian masyarakat  bukanlah  karya  tersebut sudah terdaftar atau belum, melainkan  produk  halal,  SITU,  dan ada sebagian karya cipta  yang tidak diperjual  belikan.  Dan  juga  konsep ekonomi  tergantung  dengan  upaya seseorang sejauh mana orang tersebut berupaya dan berkomitmen. Untuk  dalam  beberapa  keadaan mengapa  dampak  ekonomi  belum
begitu  dirasakan  bagi  pencipta karena  diera  digital,  karya-karya cipta  seperti  lagu  sudah  jarang diperjual belikan ditoko-toko.
Selanjutnya  adalah  dampak  yang diterima  oleh  masyarakat  yang  belum mendaftarkan  hasil  karyanya  dan  para pembajak, sebagai berikut:
1. Banyak  yang  mengatas  namakan merek yang belum terdaftar.
2. Kebijakan tentang perlindungan hak cipta  dan  merek  belum  berjalan dengan  baik  karena  sosialisasi  yang belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, serta banyaknya  produk-produk  bajakan yang tersebar di Kepulauan Riau.
3. Bagi  para  pembajak  tentu  akan mendapatkan  sanksi  pidana  sesuai dengan  Undang-undang  Hak  Cipta dan Undang-undang Merek sehingga akan  mempersempit  ruang  gerak pembajak  dan  tidak  bisa  seenaknya mencuri, mengambil atau menyamakan karya orang lain.
C. Dampak  Jangka  Panjang  dengan Diterapkannya  Perlindungan  Hukum Hak  Cipta  dan  Merek  di  Kepulauan
Riau
Kebijakan dapat mempunyai pengaruh  dimasa  mendatang  seperti pengaruhnya  pada  kondisi  saat  ini  perlu dipikirkan  apakah  kebijakan  tersebut memiliki pengaruh jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Maka dari itu,  dari  adanya  perlindungan  hukum  hak cipta  dan  merek  di  Kepulauan  Riau memiliki  dampak  panjang  dan  juga diharapkan  akan  dapat  direalisasikan, yakni sebagai berikut:
1. Agar menumbuh-kembangkan
kreativitas  bagi  masyarakat  lainnya.
Masyarakat  menjadi  termotivasi untuk  mendaftarkan  hasil  karyanya dan  bagi  masyarakat  yang  belum memiliki  karya  termotivasi  untuk menciptakan ide-ide baru, penelitian-penelitian  ataupun  karya- karya lebih lanjut.
2. Perlindungan  karya  yang  sudah terdaftar  akan  dilindungi  sampai pemilik meninggal dunia dan ditambah  70  tahun  setelah  pemilik meninggal  dunia  untuk  jenis  hak cipta  dan  10  Tahun  untuk  jenis
merek.
Tabel 1 Jumlah Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Kepulauan Riau
No Jenis-Jenis HKI Tahun Jumlah 2015 2016 2017 1. Hak Cipta 18 2 1 21 2. Merek 6 22 30 58 Sumber:   Aplikasi Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau Berdasarkan tabel
di atas, pendaftaran hak cipta mengalami penurunan  sedangkan  pendaftaran  merek mengalami  peningkatan.  Kesuksesan  Hak Kekayaan  Intelektual  tidak  terlepas  dari berbagai  aktor,  yaitu  pemerintah  selaku
regulator dan fasilitator. Masyarakat yang sudah  mendaftarkan  hasil  karyanya  yang turut andil dalam menciptakan karya-karya untuk mengembangkan kreatifitas, pengetahuan, budaya, industri dan lainnya. Juga,  diperlukan  peran masyarakat  umum
yang  berperan  mensosialisasikan  Hak
Kekayaan Intelektual dengan menggunakan barang-barang dengan
produk original.
Namun, pada
kenyataannya  masyarakat  tidak  begitu memperdulikan brand dari  suatu  karya.
Khususnya di Kepulauan Riau trend merek sedang meningkat dikarenakan masyarakat yang  telah  memiliki  karyanya  berlomba- lomba untuk mendaftarkan merek tersebut demi  melindungi  mereknya  dari  plagiasi atau  pencegahan  pemanfaatan  ekonomi oleh pihak lain. Hal lain yang menyebabkan  pendaftaran  Hak  Kekayaan Intelektual  khususnya  di  Kepulauan  Riau menurun  juga  dilandasi  tidak  adanya pengaruh ekonomi yang dirasakan dengan adanya menciptakan suatu karya. Dan juga Kemenkumham  kanwil  Kepri  bukanlah tempat satu-satunya untuk bisa mendaftarkan  hasil  karyanya.  Masyarakat bisa  mendaftarkan  hasil  karyanya  melalui
Dirjen  HKI  Pusat,  Centra  KI,  ataupun konsultan  KI  (Untuk  Wilayah  Kepulauan Riau belum tersedia).
3. Memperbaiki nama dan citra Indonesia  di  hadapan  Internasional yang menjadi negara dengan jumlah pembajak HKI terbesar.
D. Implikasi  Perlindungan  Hukum  Hak
Cipta  dan  Merek  Secara  Tidak Langsung
Kebijakan dapat mempunyai dampak  yang  tidak  langsung  yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.  Tentu  saja  sulit  untuk mengukur keuntungan yang tidak langsung dari  kebijakan  publik  untuk  masyarakat tertentu.  Misalnya  kebijakan  mengenai HKI  telah  mendorong  kepada  aktivitas yang  kreatif  dan  inovatif,  dan  itu merupakan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat.
Grafik  2 Indikator dalam menentukan dampak dari adanya perlindungan Hukum Hak Cipta dan  merek di Kepulauan Riau
Dari grafik 2 di atas Dampak Sosial dari  adanya  Perlindungan  Hukum  Hak Cipta dan merek di Kepulauan Riau terdiri atas 4 Jenis yaitu dari segi materi (kualitas rumah,  bahan  pangan,  dll),  segi  fisik (ktubuh,  lingkungan  alam,  dll),  Segi mental  (fasilitas  pendidikan,  lingkungan budaya,  dll),  dan  segi  spiritual  (moral, etika,  dll)  yang  dapat  dirasakan  oleh berbagai pihak. Mulai dari pencipta (X1), Masyarakat yang tidak mendaftarkan hasil karyanya (X2), para pihak yang melakukan pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual (X3)  dan  masyarakat  umum  selaku konsumen (X4).
Dilihat  dari  segi  materi  seperti kualitas rumah, bahan pagan, dll. Dengan adanya  perlindungan  Hukum  Hak  Cipta dan  Merek  di  Kepulauan  Riau  tidak membedakan pendapatan secara ekonomi, karena  Kepulauan  Riau  yang  terdiri  dari berbagai  macam  pulau  sehingga  sulit mengungkapkan adanya kasus pembajakan, jikalau ada, masyarakat lebih memilih  untuk  menyelesaikannya  secara musyawarah. Dikarenakan adanya beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat untuk melaporkan kasus pembajakan, biaya yang dirasa  begitu  mahal,  kurang  percaya  diri
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 X2 X3 X4 Materi Fisik Mental Spritual
dengan perlindungan hukum yang diberikan untuk mengklaim dari kemenangan akan kasus yang berjalan.
Dengan  adanya  perlindungan  hak cipta  dan  merek  juga  tidak  berpengaruh kepada  peningkatan  ekonomi  seseorang karena peningkatan ekonomi bukan dilihat dari  adanya  perlindungan  hukum  namun seberapa  komitmennya  seseorang  dalam mengembangkan usahanya juga khususnya di Kepulauan Riau belum adanya persaingan  usaha  yang  sengit,  sehingga para  pengusaha  berjalan  dikoridornya masing-masing.  Namun,  khususnya  bagi konsumen,  Masyarakat  berpenghasilan tinggi akan membeli produk yang terdaftar begitu  pun  sebaliknya.  Masyarakat  pada umumnya  juga  tidak  menanyakan  apakah suatu produk sudah terdaftar atau belum.
Dilihat  dari  segi  fisik  (kesehatan tubuh,  lingkungan  alam,  dll).  tidak  ada perbedaan yang ditunjukkan dari perlindungan  hukum.  Berdasarkan  hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung  di  lapangan,  kesehatan  para
informan  tidak  ada  yang  berbeda  dan cenderung  sama  dengan  tubuh  yang tampak  sehat  dengan  lingkungan  hidup yang  aman  dan  memadai.  Sedangkan dilihat dari Segi spiritual (moral, etika, dll) juga  Moral  dan  etika  yang  ditunjukan selama proses wawancara telihat baik dan menunjukkan perilaku dan perbuatan yang cenderung  sama  dengaan  ramah,  terbuka, dan bersahabat.
Dilihat  dari  Segi  mental  (fasilitas pendidikan,  lingkungan  budaya,  dll) masyarakat dalam ligkungan budaya yang sama,  cenderung  menjalankan  hidup bersosialisasi  yang  sama  dengan  adanya sikap  tidak  peduli  tentang  pentingnya perlindungan  hukum  bagi  Hak  Kekayaan Intelektual.  maka  dengan  begitu  ada perbedaan  yang  dirasakan  dengan  adanya perlindungan hukum hak cipta dan merek di  Kepulauan  Riau.  Pertama,  pencipta Merasakan rasa aman dan nyaman dengan adanya kekuatan hukum bagi karyanya dan menciptakan produk yang original. Kedua, masyarakat  yang  tidak  mendaftarkan
karyanya  merasa  was-was  dan  mengalah apabila  ada  perusahaan  lebih  besar  yang melakukan  plagiasi  walaupun  sama-sama belum mendaftar hasil karyanya.
Ketiga,  menimbulkan  rasa  jera kepada pembajak jika masyarakat semakin cerdas  dan  tidak  mau  membeli  barang- barang  bajakan.  Dan  yang  ke  empat, tentunya  masyarakat  umum  merasa  lebih memuaskan,  memiliki  kebanggaan  dan menyenangkan karena menggunakan produk  original  sehingga  kepercayaan masyarakat meningkat dengan produk.

## PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di Kepulauan Riau adalah sebagai  berikut:  (1)  Dampak  sosial  bagi masyarakat yang telah mendaftarkan hasil karyanya mendapatkan perlindungan hukum  hak  cipta  dan  merek  dan  dengan percaya diri akan mampu mengembangkan usaha  atau  karya  tersebut,  (2)  Dampak sosial  bagi  masyarakat  yang  belum
mendaftarkan hasil karyanya merasa was- was  akan  ada  karya-karya  yang  mengatas namakan identitas seperti apa yang mereka miliki,  (3)  Dampak  sosial  bagi  pembajak akan  meminimalisir  ruang  gerak  mereka untuk memproduksi barang-barang bajakan, sehingga produk-produk tersebut semakin  sedikit  jumlahnya,  (4)  Dampak sosial  bagi  masyarakat  umum  selaku konsumen maka akan mendapatkan pencerahan  untuk  memilih  barang-barang yang  sudah  diakui  Negara,  (5)  Dampak sosial  di  masa  yang  akan  datang  akan menumbuh  kembangkan  kreatifitas  anak bangsa  sehingga  mampu  menciptakan karya-karya  yang  dapat  mengembangkan negara serta memperbaiki citra negara dan melakukan persaingan dengan taraf internasional, (6) Kurang adanya sosialisasi yang merata untuk menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya  pendaftaran  Hak  Kekayaan Intektual dan (7)  Kasus pembajakan yang banyak diselesaikan dengan cara musyawarah  karena  masyarakat  berpikir
dua kali untuk melaporkan ke pihak yang berwajib karena terkendala masalah biaya, pihak pengacara dan prosedur.
Dari kesimpulan di atas, maka dapat dipaparkan saran untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah (1) kesuksesan Hak  Kekayaan  Intelektual  tidak  terlepas dari peran masyarakat. Diharapkan masyarakat ikut berpartipasi dalam hal ini seperti  membeli  barang-barang  original,
(2)  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kemenerian Hak  Asasi  Manusia  Kanwil  Kepri Subbidang  Administrasi  Hukum  Umum dan HKI, hendaknya melakukan sosialisasi dan  menfasilitasi  secara  merata  untuk menyebarluaskan informasi mengenai HKI,  (3)  Menciptakan  lembaga  yang bersinergi  dalam  melakukan  pembelaan hukum  bagi  masyarakat  yang  telah mendaftarkan karyanya dan (4)
Pemerintah  lebih  gencar  memberikan peringatan  bagi  para  penjual  barang bajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung:Alfabeta
Arma, R. H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta dari Kejahatan Pembajakan  Software  Komputer Menurut  Trips  Agreements  dan Pelaksanaannya di Indonesia, 2017. Atsar,  A.  (2017). Perlindungan  Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat  Ditinjau  dari  Undang- undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Volume 13.
Firmansyah,  Hery.  2011. Perlindungan Hukum  Terhadap  Merek .  Jakarta
Selatan: PT Buku Seru Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau. (2017). Aplikasi Hak Kekayaan Intelektual . Kurniawan,  W.  (2015). Dampak  sosial ekonomi  pembangunan  pariwisata umbul sidomukti kecamatan bandungan kabupaten semarang . Mukarromah,  N.  (2012). Evaluasi  atas Implementasi Kebijakan Perlindungan  Hak  Cipta  Bidang Musik  dan  Lagu  pada  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  Kementerian  Hukum  dan
HAM ,. 2017.
Simatupang,  T.  H.  (2017). Sistem  Hukum Perlindungan  Kekayaan  Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat , p - ISSN 141 .
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Kualitatif . Bandung: Alpabeta
Sulasno.  (2015). Lisensi  hak  kekayaan intelektual  (hki)  dalam  perspektif hukum perjanjian di indonesia.