PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 1, 2021

## FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN: PERBEDAAN DAN PERMASALAHAN
Suparna Wijaya 1 , Komang Rina Arsini 2
Politeknik Keuangan Negara STAN 1 , Direktorat Jenderal Pajak 2 sprnwijaya@pknstan.ac.id 1 , rinaarsini58@gmail.com 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  perbandingan  antara  fasilitas PPN tidak  dipungut  dan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN serta mengetahui permasalahan yang ditimbulkan oleh penerapan tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan dokumentasi dan  wawancara  kepada  beberapa  narasumber.  Terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara ketentuan pengkreditan Pajak Masukan (PM) yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP)  dan/atau  perolehan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  terkait  penyerahan  yang  mendapat  fasilitas PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai)  tidak  dipungut  dengan  penyerahan  yang  mendapat  fasilitas dibebakan  dari  pengenaan  PPN.  PM  yang  tidak  dapat  dikreditkan  terkait  penyerahan  yang mendapat  fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  dikhawatirkan  dapat  mempengaruhi  harga jual  dari BKP yang  mendapat fasilitas tersebut. Hasil  penelitian  menunjukan bahwa perbedaan fasilitas PPN tidak  dipungut  dan  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  dapat  dilihat  dari  tiga aspek, yaitu  dari  segi  pengkreditan  PM,  administrasi,  dan  sudut  pandang  ekonomi.  PM  yang  tidak dapat dikreditkan dan dibiayakan  oleh pengusaha memiliki  kemungkinan  mempengaruhi  harga barang  menjadi  lebih  tinggi  apabila  berada  pada  pasar  yang  bersifat  monopolistik  (monopoli atau oligopoli). Sebaliknya, PM yang tidak dapat dikreditkan dan dibebankan sebagai biaya oleh PKP  tidak  akan  mempengaruhi  harga  barang  apabila  jenis  pasar  barang  tersebut  adalah  pasar persaingan sempurna.
Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Fasilitas PPN, Pajak Masukan

## ABSTRACT
There is a significant difference between the provisions for crediting the Input Tax (PM) that is paid for the acquisition of Taxable Goods (BKP) and / or for the acquisition of Taxable Services (JKP) related to the delivery that is free of VAT facilities and the delivery which is free from the imposition of VAT. It is feared that the PM who cannot be credited regarding the delivery of the facility that is exempted from VAT is feared to affect the selling price of the BKP receiving the facility. The  purpose  of this  research  is  to find  out  the  comparison  between  free  VAT  facilities and  facilities  exempt  from  VAT  imposition  and  to  know  the  problems  caused  by  the implementation of the VAT facilities. The method used in this research is descriptive qualitative with documentation and interviews with several sources. The results showed that the difference between  free  and  exempt  VAT  facilities  from  the  imposition  of  VAT  can  be  seen  from  three aspects,  namely  in  terms  of  PM  crediting,  administration,  and  an  economic  point  of  view.  PM that cannot be credited and financed by entrepreneurs has the possibility to increase the price of  goods  if  they  are  in  a  monopolistic  market  (monopoly  or  oligopoly).  Conversely,  PM  that cannot be credited and charged as a fee by the PKP will not affect the price of the goods if the type of market for the goods is a perfectly competitive market. Keywords: Value Added Tax, VAT facilities, VAT Input
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021

## PENDAHULUAN
Salah  satu  wujud  kemandirian  bangsa  dalam  pembiayaan  pembangunan  nasional adalah  pajak.  Pajak  merupakan  sumber  penerimaaan  negara  terbesar  dan  memiliki kecenderungan  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Selain  itu,  pembayaran  pajak merupakan  perwujudan  dari  kewajiban  kenegaraan  dan  peran  serta  Wajib  Pajak  untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Afriyanti, 2014).
Namun, hingga saat ini tax ratio Indonesia masih tergolong rendah. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis Revenue Statistic in Asia and  Pasific  Economies  2019 yang  menempatkan tax  ratio Indonesia  di  posisi  paling bawah (Suwiknyo, 2019). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia pada tahun2014 sebesar 13,7%, 2015 sebesar 11,6%, 2016 sebesar 10,8%, 2017 sebesar 10,7%, 2018 sebesar 11,6%  dan tax  ratio 2019 sebesar 12,2%.  OECD menyebut  rasio pajak Indonesia tersebut masih berada di bawah rata-rata OECD sebesar 34,2% bahkan juga di bawah Afrika yang rata-rata tax ratio- nyasebesar 18,2%.
Sedangkan  realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2019  mencapai  Rp1.332,06  triliun. Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM) memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  bagi  total  penerimaan  pajak  yaitu  sebesar 532,91 triliun rupiah atau sebesar 40,007% dari total penerimaan pajak. Oleh sebab itu, sangat  wajar  apabila  pemerintah  terus  berupaya  meningkatkan  penerimaan  negara utamanya penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah pemberian fasilitas atau kemudahan dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai.
Estimasi  belanja  perpajakan  atau tax  expenditure yang  berasal  dari  pemberian kemudahan  atau  fasilitas  di  bidang  PPN  dan  PPnBM  cenderung  meningkat  setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 116.326 miliar rupiah, pada tahun 2017 sebesar 132.848  miliar  rupiah,  dan  pada  tahun  2018  sebesar  145.615  miliar  rupiah.  Belanja perpajakan  dari  fasilitas  PPN  dan  PPnBM  adalah  belanja  perpajakan  yang  terbesar dimana belanja perpajakan ini mencapai 60 persen dari total estimasi belanja perpajakan yaitu  sebesar  192.563  miliar  rupiah  pada  tahun  2016,  sebesar  196.821  miliar  rupiah pada tahun 2017, dan sebesar 221.121 miliar rupiah pada tahun 2018 (Badan Kebijakan Fiskal, 2019). Dengan  besarnya  belanja  perpajakan  yang dilakukan untuk  memberikan fasilitas  di  bidang  PPN,  tentunya  diharapkan  dapat  mendorong  perekonomian  agar tumbuh  cukup  tinggi  dan  berkelanjutan  sehingga  target  penerimaan  pajak  dapat tercapai.
Kemudahan atau fasilitas di bidang  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur  dalam pasal  16B  UU  PPN  yang  terdiri  dari  Pajak  Pertambahan  Nilai  terutang  tidak  dipungut sebagian  atau  seluruhnya  dan  dibebaskan  dari  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai. Terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  dan  PPN dibebaskan.  Pajak  Masukan  yang  dibayar  untuk  perolehan  Barang  Kena  Pajak  (BKP)
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat  dikreditkan.  Sedangkan  Pajak  Masukan  yang  dibayar  untuk  perolehan  BKP dan/atau  JKP  yang  atas  penyerahaan  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  tidak  dapat dikreditkan.
Fasilitas  dibebaskan dari pengenaan PPN tidak  akan  menimbulkan  permasalahan apabila  diterapkan  di  kawasan  tertentu  atau  tempat  tertentu  di  dalam  Daerah  Pabean karena  pada  saat  pemasukan  barang  ke  kawasan  atau  tempat  tertentu  pada  umumnya mendapat  fasilitas  PPN  tidak  dipungut.  Sehingga  ketika  penyerahan  atau  pengeluaran BKP dari kawasan atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean ke Tempat Lain dalam Daerah  Pabean  diberikan  fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN,  hal  tersebut  tidak akan mempengaruhi harga pokok penjualan dari BKP tersebut.
Masalah  baru  akan  timbul  ketika  fasilitas  pembebasan  dari  pengenaan  PPN diberikan  bagi  penyerahan  BKP  di  Tempat  Lain  dalam  Daerah  Pabean.  Fasilitas pembebasan  dari  pengenaan  PPN  akan  memberikan  masalah  bagi  Pengusaha  Kena Pajak  di  Tempat  Lain  dalam  Daerah  Pabean  karena  Pajak  Masukan  yang  berkaitan dengan  penyerahan  BKP  tidak  dapat  dikreditkan  sehingga  Pajak  Masukan  tersebut menjadi  komponen  dari  harga  pokok  penjualan  BKP.  Dengan  asumsi  margin keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan  tidak  berubah,  harga  jual  BKP  tersebut  akan meningkat  karena  harga  pokok  penjualan  meningkat.  Sehingga  masyarakat  luas  akan merasa  kesulitan  untuk  menanggung  harga  jual  BKP  yang  mendapat  fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
Para pelaku usaha merasa terbebani atas fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Salah  satunya  adalah  Ketua  Umum  Ikatan  Penerbit  Indonesia  (IKAPI)  Rosidayati Rozalina mengatakan, pihaknya terus memperjuangkan penghapusan pajak buku. Pajak buku  membuat  pajak  berlipat  yang  harus  ditanggung  penerbit  dan  penulis  mulai  dari bahan  baku  kertas,  biaya  pencetakan  buku,  serta  royalti  penulis  dan  badan  hukum (Sulistyawati, 2019). Contoh lain adalah Direktur PT. Ciputra Development Tbk, Harun Hajadi  menilai  bahwa  selain  memberikan  fasilitas  pembebasan  PPN  bagi  rumah sederhana  dan  rumah  sangat  sederhana,  sebaiknya  diberikan  juga  intensif  perpajakan kepada  kontraktor.  Karena  jika  tidak,  Pajak  Masukan  yang  telah  dibayarkan  oleh kontraktor  tidak  dapat  dikreditkan  sehingga  akan  menambah  biaya  atas  pembangunan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana tersebut (ortax.org).
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum (Mardiasmo,  2011).  Sedangkan  menurut  Sommerfeld  Ray  M.,  Anderson  Herschel  M, dan Brock Horace, dalam Sumarsan  (2017), pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang bukan akibat pelanggaran hukum namun
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
wajib  dilaksanakan,  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  lebih  dulu,  tanpa mendapat  imbalan  yang  langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah  dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
Menurut  (Pietersz  et  al.,  2021)  Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang diperuntukkan  bagi  pembiayaan  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah dalam  APBN (Anggaran  Pendaptan  Belanja  Negara),  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  dalam negeri. Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  di bidang sosial dan ekonomi.
Menurut  Diana  Sari  dalam  Hestanto  (2018),  “terdapat  dua  fungsi  pajak,  antara lain: a. Fungsi Penerimaan ( Budgetair ), yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang  sebanyak-banyaknya  dalam  Kas  Negara  dengan  tujuan  untuk  membiayai pengeluaran  negara  yaitu  pengeluaran  rutin  dan  pembangunan.  Sebagai  sumber pendapatan  negara  pajak  berfungsi  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  negara. Untuk  menjalankan  tugas-tugas  rutin  negara  dan  melaksanakan  pembangunan  negara membutuhkan  biaya.  Biaya  ini  dapat  diperoleh  dari  penerimaan  pajak;  b.  Fungsi Mengatur  ( Regurelend ),  yaitu  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang keuangan  (umpamanya  bidang  ekonomi,  politik,  budaya,  pertahanan  keamanan) misalnya:  mengadakan  perubahan  tarif,  memberikan  pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada  masalah  tertentu.  Pemerintah  bisa  mengatur  pertumbuhan  ekonomi  melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan  fungsi  mengatur  dapat  bersifat positif dan dapat  bersifat negatif.  Pelaksanaan  fungsi  pajak  yang  positif  maksudnya  jika  suatu  kegiatan  yang dilakukan  masyarakat  oleh  pemerintah  di  pandang  sebagai  sesuatu  yang  positif,  oleh karena  itu  didorong  oleh  pemerintah  dengan  memberikan  dorongan  berupa  insentif pajak  yang  dilakukan  dengan  cara  pemberian  fasilitas  perpajakan.  Sementara  itu, pelaksanaan  fungsi  mengatur  yang  bersifat  negatif  dimaksudkan  untuk  mencegah  atau menghalangi  perkembangan  yang  menjuruskan  kehidupan  masyarakat  ke  arah  tujuan tertentu.”
Pengertian  Pajak  Pertambahan  Nilai  menurut  beberapa  ahli  antara  lain  sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di  dalam  negeri  (di  dalam  Daerah  Pabean),  baik  konsumsi  barang  maupun  konsumsi jasa  (Waluyo,  2013).  Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (Mardiasmo,  2011),  pajak Pertambahan  Nilai  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  setiap  pertambahan  nilai  dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Mardiasmo, 2011).
Menurut  Siti  Kurnia  Rahayu  dalam  Trimanda  (2014):  “Pajak  Pertambahan  Nilai adalah  Pajak  yang  dikenakan  terhadap  pertambahan  nilai  ( Value  Added )  yang  timbul akibat dipakainya  faktor-faktor  produksi di  setiap  jalur perusahaan dalam  menyiapkan,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
menghasilkan,  menyalurkan  dan  memperdagangkan  barang  atau  pemberian  pelayanan jasa kepada para konsumen.”
Berdasarkan  beberapa  pengertian  Pajak  Pertambahan  Nilai  dari  beberapa  ahli tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  pajak  yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang timbul akibat faktor- faktor  produksi  di  setiap  jalur  perusahaan  yang  dikonsumsi  di  dalam  negeri  (di  dalam Daerah Pabean).
Menurut  Waluyo  (Waluyo,  2013),  “PPN  memiliki  beberapa  karakter  antara  lain: a.  PPN  merupakan  Pajak  Tidak  langsung,  secara  ekonomis  beban  Pajak  Pertambahan Nilai  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Tanggung  jawab  pembayaran  pajak  yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung  beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak  yang  memikul pajak); b.  PPN  merupakan  Pajak  Objektif,  timbulnya  kewajiban  membayar  pajak  sangat ditentukan  oleh  adanya  objek  pajak.  Kondisi  subjektif  subjek  pajak  tidak dipertimbangkan; c. Multi-Stage Tax, PPN dikenakan secara  bertahap pada setiap mata rantai  jalur  produksi  dan  distribusi;  d.  Non-Komulatif,  PPN  tidak  bersifat  komulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN  yang  dibayar  bukan  merupakan  unsur  harga  pokok  barang  atau  jasa;  e. Single Tariff (Tarif  Tunggal),  PPN  Indonesia  hanya  mengenal  satu  jenis  tariff  yaitu  10% (sepuluh  persen)  untuk  penyerahan  dalam  negeri  dan  0%  (nol  persen)  untuk  ekpor barang  kena  pajak;  f. Credit  Method/Invoice  Method/  Indirect  Substruction  Method, metode  ini  mengandung  pengertian  bahwa  pajak  yang  terutang  diperoleh  dari  hasil pengurangan pajak  yang dipungut  atau pajak keluaran  dengan pajak  yang dibayar atau disebut  pajak  masukan;  g.  Pajak  atas  konsumsi  dalam  negeri,  atas  impor  BKP dikenakan  PPN  sedangkan  atas  BKP  tidak  dikenakan  PPN,  prinsip  ini  menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakanditempat barang atau jasa akan dikonsumsi; h. Consumtion  Type  Value  Added  Tax, dalam  PPN  Indonesia,  Pajak  Masukan  atas pembelian  dan  pemeliharaan  barang  modal  dapat  dikreditkan  dengan  Pajak  Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.
Menurut  Djuanda  dan  Lubis  (2011:2),  “pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai memiliki  beberapa  sifat,  antara  lain  adalah  sebagai  berikut;  1.  Menghilangkan  pajak berganda;  2.  Tarif  tunggal,  sehingga  memudahkan  pelaksanaannya;  3.  Menghindarkan penyelundupan  pajak;  4.    Netral  dalam  perdagangan  Internasional;  5.  Netral  dalam persaingan dalam negeri; 6.  Netral dalam pola konsumsi; dan 7. Mendorong ekspor”.
Menurut  (Djuanda  &  Lubis,  2011), terdapat  dua prinsip  pemungutan  PPN,  yaitu prinsip  tempat  tujuan  ( destination )  dan  prinsip  tempat  asal.  Prinsip  tempat  tujuan artinya  Pajak  Pertambahan  Nilai  dipungut  di  tempat  dimana  barang  atau  jasa  tersebut dikonsumsi. Sedangkan prinsip tempat asal artinya Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.
Dalam  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak secara eksplisit disebutkan prinsip pemungutan  PPN  di  Indonesia,  namun  secara  implicit  prinsip  pemungutan  Pajak
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
Pertambahan Nilai di Indonesia adalah  prinsip tempat tujuan. Hal  ini dapat dilihat dari prinsip  tempat  tujuan  secara  substansi  adalah  memajaki  barang  ketika  mereka dikonsumsi,  mengembalikan  pembayaran  pajak  atas  barang  ekspor  dan  mengenakan pajak atas impor (Doly, 2018).
Teori  Fasilitas  Menurut  Zakiah  Daradjat  dalam  Hasan  (2016),  fasilitas  adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai  suatu  tujuan.  Selanjutnya,  Suharsimi  Arikunto  dalam  Hasan  (Hasan,  2016) berpendapat  bahwa  fasilitas  dapat  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  dapat memudahkan  dan  melancarkan  pelaksanaan  segala  sesuatu  usaha.  Menurut  Suryo Subroto  dalam  Hasan  (Hasan,  2016),  fasilitas  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat memudahkan  dan  memperlancar  pelaksanaan  suatu  usaha  dapat  berupa  benda-benda maupun uang.  Teori  Pasar;  Pasar adalah sekelompok  pembeli dan penjual  dalam  suatu barang  atau  jasa  tertentu.  Pembeli  sebagai  kelompok  yang  menentukan  permintaan produk,  dan  penjual  sebagai  kelompok  yang  menentukan  persediaan  produk  (Mankiw, 2016) .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif.  Adapun  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi  dan wawancara.  Dokumentasi  dilakukan  dengan  mempelajari  peraturan  perundang- undangan serta jurnal ilmiah yang terkait dengan fasilitas PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan.  Sedangkan  wawancara  dilakukan  kepada  narasumber  yang  berasal  dari Direktorat  Jenderal  Pajak,  Pusat  Analisis  dan  Harmonisasi  Kebijakan  (Pushaka),  dan dosen  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN.  Hal  ini  dimaksudkan  karena  ketentuan perpajakan  berasal  dari  kebijakan  yang  diterbitkan  dan  oleh  kementerian  keuangan. Sedangkan  Direktorat  Jenderal  Pajak  merupakan  institusi  pelaksana  ketentuan perpajakan  tersebut.  Dan  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN  merupakan  tempat akademisi  keuangan  negara  dan  berbagai  penelitian  terkait  keuangan  negara  termasuk juga sektor perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui perbandingan  antara  fasilitas  PPN tidak  dipungut dan  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN di  Tempat  Lain  dalam  Daerah  Pabean  serta  menjelaskan  permasalahan  yang ditimbulkan oleh penerapan fasilitas PPN tersebut.

## HASIL PEMBAHASAN Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut
Menurut  Tasripin  selaku  Penelaah  Keberatan  di  Direktorat  Keberatan  dan Banding  yang  memberikan  pendapat  dari  sudut  pandang  Direktorat  Jenderal  Pajak, Fasilitas  Pajak  Pertambahan  Nilai  tidak  dipungut merupakan  fasilitas  yang  sebenarnya ditujukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga para PKP bisa bersaing karena pada penyerahan yang merekalakukan tidak terdapat PPN yang harus dipungut sehingga menyebabkanharga  yang  lebih  murah.  Di  sisi  lain,  para  PKP  tersebut  juga  tetap  dapat mengkreditkan  Pajak  Masukan  atas  perolehan  barang  yang  terkait  dengan  penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
Selanjutnya,  Andri  Marfiana  selaku  Dosen  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN berpendapat  bahwa  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  adalah  fasilitas  yang  diberikan  atas objek  tertentu  yang  sebenarnya  atas  transaksinya  terutang  Pajak  Pertambahan  Nilai, tetapi  diberikan  fasilitas  atas  PPN  tersebut  tidak  dipungut.  Pada  fasilitas  PPN inimekanisme  PPN  tetap  berjalan,  hanya  saja  atas  Pajak  Keluaran  yang  terutang  tidak dipungut.  Mekanisme  ini  menyebabkan  Pajak  Masukan  atas  transaks  itersebut  tetap dapat dikreditkan.
Menurut  Andi  Nugroho  Suryo  Kuncoro  selaku  anggota  bidang  Analisis  dan Harmonisasi  Pendapatan  dan  Pembiayaan  Negara  di  Pusat  Analisis  dan  Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) bahwa fasilitas PPN tidak dipungut adalah fasilitas yang diberikan berdasarkan  zona  atau  kawasan  tertentu.  Oleh  sebab  itu,  fasilitas  PPN  tidak  dipungut tidak  diberikan  hanya  kepada  barang  atau  komoditas  tertentu,  tetapi  diberikan  lebih berfokus kepada kawasan ekonomi tertentu sehingga fasilitas PPN tidak dipungut dapat diberikan kepada lebih banyak aktivitas ekonomi.
Sedangkan  berdasarkan  penjelasan  pasal  16B  UU  Nomor  42  Tahun  2009, perlakuan  khusus  atau  fasilitas  berupa  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  terutang,  tetapi tidak  dipungut,  artinya  bahwa  Pajak  Masukan  yang  berkaitan  dengan  penyerahan Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  yang  mendapat  perlakuan  khusus dimaksud  tetap  dapat  dikreditkan.  Dengan  demikian,  Pajak  Pertambahan  Nilai  tetap terutang, tetapi tidak dipungut.
Tabel 1 Perbandingan PPN Tanpa Fasilitas dan Fasilitas PPN Tidak Dipungut
Uraian Mekanis PPN Tanpa Fasilitas Mekanis PPN Tidak Dipungut Harga perolehan bahan baku, peralatan, dan jasa lainnya terkait penyerahan BKP dan/atau JKP Rp10.000.000 Rp10.000.000 Pajak Masukan (Rp  1.000.000) (Rp  1.000.000) Nilai Perolehan setelah ditambah Pajak Masukan Rp11.000.000 Rp11.000.000 Harga penyerahan BKP dan/atau JKP Rp12.000.000 Rp12.000.000 Pajak Keluaran Rp  1.200.000 TidakDipungut Jumlah yang harus ditanggung Pembeli Rp13.200.000 Rp12.000.000 PPN Kurang atau (Lebih) Bayar Rp 200.000 (Rp  1.000.000)
Sumber: Diolah Penulis
Ilustrasi  yang  disajikan  dalam  Tabel1  menunjukan  bahwa  dengan  diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut atas suatu transaksi, jumlah akhir yang ditanggung pembeli lebih  kecil  dibandingkan  dengan  apabila  transaksi  tersebut  dikenakan  PPN.  Hal  ini disebabkan karena pembeli tidak perlu menanggung PPN karena atas transaksi tersebut diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Selain  itu, atas PPN PajakMasukan yang terkait dengan transaksi tersebut tetap dapat dikreditkan oleh PKP penjual.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
Tabel 2 Penyerahan yang Mendapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut Obyek Pajak Asal Tujuan Perlakuan PPN Penyerahan BKP Daerah pabean lainya Kawasan Bebas PPN Tidak Dipungut* Penyerahan BKP Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Bebas PPN Tidak Dipungut Penyerahan BKP Kawasan Bebas Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus PPN Tidak Dipungut** Sumber: (Sari 2018)
Keterangan: *jika pemasukan BKP ke Kawasan Bebas tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, maka atas pemasukan BKP tersebut dipungut PPN **terhadap BKP yang di masukan ke Tempat Penimbunan Berikat, dipungut PPN

## Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Menurut  Tasripin  (2020),  fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  sebenarnya merupakan  fasilitas  yang  diberikan  kepada  konsumen,  oleh  karena  itu  pada  umumnya dikaitkan dengan jenis barang atau jasa yang diberikan fasilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat  Bapak  Andi  Nugroho  Suryo  Kuncoro  selaku  anggota  bidang  Analisis  dan Harmonisasi  Pendapatan  dan  Pembiayaan  Negara  di  Pusat  Analisis  dan  Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) yang berpendapat bahwa pemberian fasilitas PPN dapat dilakukan dengan dua cara  yaitu pemberian  fasilitas PPN  berdasarkan komoditas atau barang dan berdasarkan  zona  atau  kawasan.  Fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  adalah fasilitas  yang  diberikan  dengan  lebih  fokus  diberikan  kepada  barang-barang  atau komoditas tertentu.
Andri  Marfiana  (2020)  berpendapat  bahwa  fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan PPN adalah  fasilitas  yang diberikan atas objek tertentu, yang sebenarnya atas transaksi tersebut  terutang  PPN,  tetapi  atas  transaksinya  dibebaskan  PPN.  Fasilitas  ini  dalam mekanismenya Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dapat dikreditkan, karena Pajak Keluaran atas transaksi tersebut tidak ada. Berbeda dengan tidak dipungut, Pajak Keluaran atas PPN tidak dipungut tetap ada, tetapi tidak dipungut oleh PKP.
Sedangkan  dalam  penjelasan  pasal  16B  ayat  (3)  UU  Nomor  42  Tahun  2009 dijelaskan  bahwa  berbeda  dengan  ketentuan  fasilitas  PPN  tidak  dipungut,  adanya perlakuan  khusus  berupa  pembebasan  dari  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai mengakibatkan  tidak  adanya  Pajak  Keluaran,  sehingga  Pajak  Masukan  yang  berkaitan dengan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  yang  memperoleh pembebasan PPN tersebut tidak dapat dikreditkan.
Selanjutnya Bapak Andi juga berpendapat bahwa terdapat tiga tujuan utama pemberian fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  antara  lain:  a.  Meningkatkan  pertumbuhan ekonomi;  b.  Meningkatkan  daya  saing  untuk  meningkatkan  jumlah  produsen.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
Pertambahan  jumlah  produsen  dapat  menghindarkan  terjadinya  pasar  monopoli  atau oligopoly;  dan  c.  Untuk  meringankan  beban  konsumen  secara  tidak  langsung.  Dengan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatnya  daya  saing  antar  produsen, harga-harga  barang  menjadi  lebih  rendah  dan  terjangkau.  Hal  ini  disebabkan  dari  dua sisi,  yaitu  (1)  meningkatnya  jumlah  produsen  sehingga  produsen  menjadi price  taker dan (2) yaitu daya beli konsumen bertambah.
Tabel 3 Perbandingan Mekanisme PPN Tanpa Fasilitas dan Dibebaskan dari
Pengenaan PPN Uraian Mekanis PPN Tanpa Fasilitas (Rp) Mekanis Dibebaskan dari Pengenaan PPN (Rp) Harga perolehan bahan baku, peralatan, dan jasa lainnya terkait penyerahan BKP dan/atau JKP 10.000.000 10.000.000 Pajak Masukan 1.000.000 Tidak dapat dikreditkan Nilai Perolehan setelah ditambah Pajak Masukan 11.000.000 11.000.000 Harga penyerahan BKP dan/atau JKP 12.000.000 12.000.000 Pajak Keluaran 1.200.000 - Jumlah yang ditanggung oleh Pembeli 3.200.000 12.000.000 PPN Kurang atau (Lebih) Bayar 200.000 - Sumber: Diolah Penulis
Ilustrasi  yang  disajikan  dalam  Tabel3  menunjukan  bahwa  dengan  diberikannya fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  atas  suatu  transaksi,  jumlah  akhir  yang ditanggung  pembeli  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  apabila  transaksi  tersebut dikenakan  PPN.  Namun,  atas  PPN  Pajak  Masukan  yang  terkait  dengan  transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan oleh PKP penjual.

## Perbandingan fasilitas PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan dari pengenaan PPN di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
Menurut  Andi  Nugroho  Suryo  Kuncoro  selaku  anggota  bidang  Analisis  dan Harmonisasi  Pendapatan  dan  Pembiayaan  Negara  di  Pusat  Analisis  dan  Harmonisasi Kebijakan  (Pushaka),  perbedaan  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  dan  dibebaskan  dari pengenaan  PPN  dapat  dilihat  dari  tiga  aspek,  yaitu  dari  segi  pengkreditan  PPN  Pajak Masukan,  dari  segi  administrasi  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  dan  dibebaskan  dari pengenaan PPN, dan sudut pandang ekonomi.
1. Pengkreditan PPN Pajak Masukan
Terdapat  perbedaan  pada  aturan  pengkreditan  Pajak  Masukan  atas  penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Pasal 16B ayat (2) UU PPN mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang  Kena Pajak dan/atau perolehan  Jasa  Kena Pajak  yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
atas  penyerahannya  tidak  dipungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  dapat  dikreditkan. Selanjutnya, pasal 16B ayat (3) UU PPN mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk  perolehan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  perolehan  Jasa  Kena  Pajak  yang  atas penyerahannya  dibebaskan  dari  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  tidak  dapat dikreditkan.
Fasilitas  PPN  tidak  dipungut  artinya  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetap terutang, tetapi tidak dipungut. Oleh karena  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  menyebabkan  tetap  adanya  PPN  yang  terutang, maka  Pajak  Masukan  yang  berkaitan  dengan  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  yang mendapat  perlakuan  khusus  atau  fasilitas  tidak  dipungut  tersebut  tetap  dapat dikreditkan.
Berbeda  dengan  ketentuan  pengkreditan  Pajak  Masukan  yang  berkaitan  dengan penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  yang  mendapat  fasilitas  PPN  tidak  dipungut,  adanya perlakuan  khusus  berupa  pembebasan  dari  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai mengakibatkan  tidak  adanya  Pajak  Keluaran.  Oleh  sebab  itu,  Pajak  Masukan  yang berkaitan  dengan  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  yang  memperoleh  fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.
2. Administrasi fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaan PPN
Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  baik  yang  mendapat fasilitas  PPN  tidak  dipungut  maupun  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  tetap  wajib diterbitkan Faktur Pajak. Penerbitan Faktur Pajak tetap wajib dilakukan meskipun BKP dan/atau  JKP  yang  diserahkan  mendapat  fasilitas  karena  sebenarnya  transaksi  yang mendapat  fasilitas tersebut  seharusnya  terutang PPN  dan tidak termasuk  bukan Barang Kena  Pajak  (non  BKP).  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  akuntabilitas  dimana  dalam prisip  akuntansi,  semua  transaksi  yang  terjadi  baik  atas  BKP  maupun  non  BKP  harus diungkapkan.
Pengusaha  Kena  Pajak  yang  melakukan  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  yang mendapat  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  harus  menerbitkan  Faktur  Pajak  dengan  kode faktur 07. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN wajib  menerbitkan  faktur pajak  dengan  kode  faktur  08.  “Kode  faktur  pajak  08  digunakan  atas  penyerahan  yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku  antara  lain:  a.  Ketentuan  yang  mengatur mengenai  impor  dan/atau  penyerahan Barang  Kena  Pajak  tertentu  dan/atau  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  Tertentu  yang dibebaskan  dari  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai;  b.  Ketentuan  yang  mengatur mengenai impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; c. Ketentuan yang mengatur mengenai  pemberian  pembebasan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan/atau  Pajak  Penjualan atas  Barang  Mewah  kepada  Perwakilan  Negara  Asing  dan  Badan  Internasional  serta pejabatnya.”
3. Sudut Pandang Ekonomi
Tujuan  pemberian  fasilitas  Pajak  Pertambahan  Nilai  berupa  PPN  tidak  dipungut dan  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  16B  UU  PPN
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
adalah  untuk  memberikan  fasilitas  perpajakan  yang  benar-benar  diperlukan  terutama untuk  berhasilnya  sektor  kegiatan  ekonomi  yang  berprioritas  tinggi  dalam  skala nasional,  mendorong  perkembangan  dunia  usaha  dan  meningkatkan  daya  saing, mendukung  pertahanan  nasional,  serta  memperlancar  pembangunan  nasional.  Dengan kata  lain,  tujuan  pemberian  kedua  fasilitas  ini  adalah  untuk  menumbuhkan  ekonomi, menumbuhkan  investasi,  dan  menumbuhkan  konsumsi  Dalam  Negeri  atas  barang- barang  terkait,  tidak  hanya  atas  barang-barang  yang  mendapat  fasilitas  tetapi  juga barang-barang turunannya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberian fasilitas PPN dapat dilakukan dengan dua  cara  yaitu  pemberian  fasilitas  PPN  berdasarkan  komoditas  atau  barang  dan berdasarkan  zona  atau  kawasan.  Fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  lebih  fokus diberikan kepada barang-barang atau komoditas tertentu. Sedangkan fasilitas PPN tidak dipungut lebih fokus diberikan berdasarkan zona atau kawasan tertentu.
Fasilitas  PPN  dibebaskan  lebih  fokus  diberikan  terhadap  komoditas  atau  barang, utamanya  barang  yang  bersifat  strategis  dengan  tujuan:  (1)  dari  sisi  konsumsi (permintaan),  yaitu  agar  mobilitas  barang  yang  memiliki  urgensi  yang  tinggi  bagi masyarakat  lebih  mudah  tersalurkan;  dan  (2)  dari  sisi  penawaran,  yaitu  agar  pelaku usaha  yang  bergerak  di  sektor  penyediaan  barang  strategis  sebagaimana  dimaksud dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2015  dapat  meningkatkan  produksi  dan menawarkan produknya lebih banyak.
Salah  satu  Barang  Kena  Pajak  yang  mendapat  fasilitas  dibebaskan  dari pengenaan PPN adalah pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Dengan diberikan  fasilitas  PPN  dibebaskan,  diharapkan  geliat  ekonomi  dari  jalur  distribusi meningkat,  mulai  dari  peternak  hingga  kepabrik  pemotongan  maupun  pengemasan daging, termasuk hingga pedagang perantara ke pasar tradisional.
Sedangkan  pemberian  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  tidak  lebih  spesifik  dari  pada fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN karena diberikan untuk hampir semua aktivitas penyerahan yang berada di kawasan ekonomi tertentu seperti di Kawasan Perdagangan Bebas  dan  Kawasan  Berikat  serta  tidak  hanya  terfokus  kepada  barang-barang  tertentu seperti  fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN.Tujuan  pemberian  fasilitas  PPN  tidak dipungut  sama  dengan  fasilitias  PPN  dibebaskan,  perbedaannya  terletak  pada  fokus pemberian fasilitas.
Pasal 16B Undang-undang PPN mengatur bahwa terdapat dua fasilitas PPN yang diberikan  negara  yaitu  PPN  tidak  dipungut  dan  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN,  baik untuk  sementara  waktu  maupun  selamanya.  Perbedaan  yang  mendasar  dari  kedua fasilitas  tersebut  terletak  pada  pengkreditan  Pajak  Masukan  yang  terkait  dengan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN.
Pengusaha  yang  melakukan  penyerahan  yang  mendapat  fasilitas  dibebaskan  dari pengenaan  PPN  tidak  dapat  mengkreditkan  Pajak  Masukan  yang  terkait  dengan transaksi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pengusahaakan  membebankan  Pajak  Masukan tersebut  dalam  laporan  rugi  laba.  Pembebanan  Pajak  Masukan  ini  memungkinkan terjadinya masalah berupa harga yang ditanggung pembeli menjadi lebih tinggi. Dengan asumsi margin keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak  berubah, harga jual barang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
akan meningkat karena harga pokok penjualan meningkat. Masyarakat luas akan merasa kesulitan  untuk  menanggung  harga  jual  barang  tersebut  (Ginting  &  Wijaya,  2018). Dengan  adanya  pembebanan  Pajak  Masukan  tersebut,  pengusaha  mungkin  akan menaikan  harga  jual  produknya  untuk  dapat  memperoleh  margin  laba  yang  sama dengan apabila produk yang dijual tidak  mendapat  fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
Menurut  Andi  N.S  Kuncoro,  PPN  Pajak  Masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan dan  dibiayakan  oleh  pengusaha  memiliki  kemungkinan  mempengaruhi  harga  barang menjadi lebih tinggi atau tidak tergantung pada jenis pasar atas barang tersebut. PPN  Pajak  Masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan  dan  dibebankan  sebagai  biaya  oleh Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dapat  mempengaruhi  harga  barang  menjadi  lebih  tinggi apabila produk yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut berada pada pasar yang bersifat monopolistik (monopoli atau oligopoli). Hal ini dimungkinkan karena  dalam  pasar  yang  bersifat  monopolistik,  pengusaha  berperan  sebagai  penentu harga  ( price  maker )  karena  tidak  memiliki  pesaing  sehingga  perusahaan  memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar dari produknya.
Sebaliknya,  PPN  Pajak  Masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan  dan  dibebankan sebagai  biaya  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  tidak  akan  mempengaruhi  harga barang menjadi lebih tinggi apabila jenis pasar barang tersebut adalah pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan karena dalam pasar persaingan sempurna, produsen akan menjadi  pengguna  harga  ( price  taker )  dan  tidak  hanya  sebagai  penentu  harga  ( price maker ).  Sehingga,  produsen  tidak  akan  dapat  semata-mata  menentukan  tingkat  margin laba  yang  diinginkan,  karena  apabila  satu  produsen  menentukan  harga  terlalu  tinggi, produsen  tersebut  tidak  akan  dapat  bersaing  karena  produsen  yang  lain  menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah.
Negara  dengan  sengaja  tidak  memungut  suatu  pajak  dengan  tujuan  agar perekonomian  tidak  terdistorsi  dan  diharapkan  pertumbuhan  ekonomi  lebih  tinggi karena  sifat  natural  dari  pajak  adalah  sebagai  distorsi  dari  ekonomi  yang  menghambat pertumbuhan  ekonomi.  Meskipun  terdapat  beberapa  kajian  yang  menyatakan  bahwa pajak  bukanlah  distorsi  dari  pertumbuhan  ekonomi,  dimana  distorsi  ekonomi disebabkan  oleh  faktor  ekonomi,  yaitu  ketersediaan  investasi,  ketersediaan  capital, ketersediaan  tenaga  kerja  yang  produktif,  ketersediaan  teknologi,  ketersediaan  bahan baku,  dan  sebagainya.  Tetapi  dari  perspektif  perekonomian,  pajak  dianggap  beban sehingga merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan pelaku ekonomi. Fasilitas  Pajak  Pertambahan  Nilai  diharapkan  dapat  membuat  para  pelaku  ekonomi lebih  bergairah  untuk  melakukan  ekspansi  usaha  dan  pertumbuhan  ekonomi  lebih meningkat  sehingga  menarik  produsen-produsen  baru.  Dengan  bertambahnya  jumlah produsen baru, menyebabkan pasar semakin sempurna sehingga produsen menjadi price taker bukan hanya sebagai price maker .

## KESIMPULAN
Fasilitas  PPN  tidak  dipungut  adalah  fasilitas  yang  diberikan  atas  objek  tertentu yang  sebenarnya  atas  transaksinya  terutang  Pajak  Pertambahan  Nilai,  tetapi  diberikan fasilitas  atas  PPN  tersebut  tidak  dipungut.  Fasilitas  PPN  tidak  dipungut  diberikan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
berdasarkan  zona  atau  kawasan  tertentu.  Oleh  sebab  itu,  fasilitas  PPN  tidak  dipungut tidak  diberikan  hanya  kepada  barang  atau  komoditas  tertentu,  tetapi  diberikan  lebih berfokus kepada kawasan ekonomi tertentu sehingga fasilitas PPN tidak dipungut dapat diberikan  kepada  lebih  banyak  aktivitas  ekonomi.  Pada  fasilitas  PPN  ini  mekanisme PPN  tetap  berjalan,  hanya  saja  atas  Pajak  Keluaran  yang  terutang  tidak  dipungut. Mekanisme  ini  menyebabkan  Pajak  Masukan  atas  transaksi  tersebut  tetap  dapat dikreditkan.
Fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  sebenarnya  merupakan  fasilitas  yang diberikan  kepada  konsumen,  oleh  karena  itu  pada  umumnya  dikaitkan  dengan  jenis barang  atau  jasa  yang  diberikan  fasilitas.  Fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN adalah fasilitas yang diberikan dengan lebih fokus diberikan kepada barang-barang atau komoditas  tertentu.  Berbeda  dengan  ketentuan  fasilitas  PPN  tidak  dipungut,  adanya perlakuan  khusus  berupa  pembebasan  dari  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai mengakibatkan  tidak  adanya  Pajak  Keluaran,  sehingga  Pajak  Masukan  yang  berkaitan dengan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  yang  memperoleh pembebasan PPN tersebut tidak dapat dikreditkan.
Perbedaan fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaan PPN dapat dilihat  dari  tiga  aspek,  yaitu  dari  segi  pengkreditan  PPN  Pajak  Masukan,  dari  segi administrasi  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  dan  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN,  dan sudut  pandang  ekonomi.  Dari  segi  pengkreditan  PPN  Pajak  Masukan,  terdapat perbedaan  yang  mendasar  dari  fasilitas  PPN  tidak  dipungut  dan  dibebaskan  dari pengenaan PPN. PPN PM yang  berkaitan dengan  penyerahan BKP dan/atau JKP  yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut tetap dapat dikreditkan sedangkan PPN PM yang berkaitan  dengan  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  yang  memperoleh  pembebasan  PPN tersebut  tidak  dapat  dikreditkan.    Dari  segi  administrasi,  penyerahan  yang  mendapat fasilitas  PPN  tidak  dipungut  diterbitkan  Faktur  Pajak  dengan  kode  07  sedangkan penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN diterbitkan Faktur Pajak  dengan  kode  08.  Dari  sudut  pandang  ekonomi,  fasilitas  PPN  dibebaskan  lebih fokus  diberikan  terhadap  komoditas  atau  barang,  utamanya  barang  yang  bersifat strategis sedangkan fasilitas PPN tidak dipungut lebih fokus diberikan berdasarkan zona atau kawasan tertentu.
PPN Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan dibiayakan oleh pengusaha memiliki  kemungkinan  mempengaruhi  harga  barang  menjadi  lebih  tinggi  atau  tidak tergantung pada jenis pasar atas barang tersebut.  PPN Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan  dan  dibebankan  sebagai  biaya  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dapat mempengaruhi  harga  barang  menjadi  lebih  tinggi  apabila  produk  yang  mendapat fasilitas  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  tersebut  berada  pada  pasar  yang  bersifat monopolistik  (monopoli  atau  oligopoli).  Sebaliknya,  PPN  Pajak  Masukan  yang  tidak dapat  dikreditkan  dan  dibebankan  sebagai  biaya  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) tidak akan  mempengaruhi  harga  barang  menjadi lebih tinggi apabila jenis pasar barang tersebut adalah pasar persaingan sempurna.
Tujuan pemberian fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi harus dibarengi dengan cut  the  government. Pemberian  fasilitas  PPN  harus  dibarengi  dengan  simplifikasi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
birokrasi.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  menciptakan  pelaporan satu  pintu  sehingga  dapat  mengurangi  biaya  administrasi  yang  dikeluarkan  oleh  pihak yang memanfaatkan fasilitas PPN.
Akuntabilitas  fasilitas  PPN  harus  ditingkatkan,  karena  selama  ini  hanya dilaporkan  dengan revenue  forgone  method . Revenue  forgone  method yang  dianut dalam  pembuatan  Tax  Expenditure  Report    mengandung  banyak  kelemahan  karena metode  tersebut  merupakan  metode  yang  statis,  dimana  tidak  memperhitungkan perilaku konsumen dan  jenis pasar dari suatu komoditas (monopolistic,  monopoli, atau oligopoly), padahal setiap komoditas memiliki jenis pasar yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanti,  V.  (2014).  Tata  cara  pemungutan  PPN  kegiatan  membangun  sendiri  (KMS) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
Badan Kebijakan Fiskal. (2019). Laporan belanja perpajakan 2018 . Jakarta. Djuanda,  G.,  &  Lubis,  I.  (2011). Pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  dan  pajak penjualan atas barang mewah edisi revisi . Jakarta: Gramedia. Doly, T. (2018). Mekanisme prinsip pemungutan PPN. Ginting, M. E., & Wijaya, S. (2018). Pajak pertambahan  nilai terhadap penyerahan air bersih: Dibebaskan atau tidak dipungut?
Hasan,  A.  H.  (2016). Pengaruh  kualitas  fasilitas  perpustakaan  dan  kualitas  media pembelajaran  terhadap  prestasi  belajar  fiqh  siswa  MTS  Daru’L  Hikam  Kota Cirebon .
Hestanto, A. (2018). Konsep dasar perpajakan menurut para cendekiawan. Mankiw, N. (2016). Principles of economics (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan edisi revisi . Jakarta: Salemba Empat.
Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, W., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M.  D.,  …  Suripto,  S.  (2021). PERPAJAKAN  (TEORI  &  PRAKTIK) . Widina Bhakti Persada Bandung . Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Sulistyawati, L. (2019, January). IKAPI desak pemerintah hapus pajak buku. Republika . Sumarsan,  T.  (2017). Perpajakan  Indonesia:  Pedoman  perpajakan  yang  lengkap berdasarkan undang-undang terbaru . Jakarta: Indeks.
Suwiknyo,  E.  (2019,  July).  Rasio  pajak  Indonesia  ternyata  di  bawah  rata-rata  OECD. Bisnis . Trimanda, C. (2014). Pengaruh SPT dan SSP terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu) . Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.