## PENDAHULUAN
Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang merupakan salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan agenda utama Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenes) 2000 – 2004 serta dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor : 592/IX/2004.  Program Pemberdayaan Desa merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan, serta media
mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan. Pengembangan konsep PPD juga diarahkan kepada penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) .
Program Pembangunan Desa mencakup upaya memperkuat penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang dilakukan dengan memperkuat kesempatan kepada masyarakat untuk memilik kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan akses modal, sebab bagi masyarakat golongan lemah beberapa sumber kemajuan ekonomi diatas masih merupakan barang langka dan merupakan

## PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA
Eni Maryanti dan Zulkarnaini FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract: Implementation Program Village Empowerment . The purpose of this research is to know the village empowerment program execution (PPD) through the Program UEK/D – SP  in Siak District Siak Regency and the factors that lead to success and failure of the village empowerment program execution (PPD) through the Program UEK/D – SP in Siak District Siak Regency. This research was carried out in villages and subdistricts in Siak District Siak Regency. This research is the informant program manager UEK/UED-SP as the key informant and program users UEK/UED-SP as complementary informant. Data collection is done by the method of observation and interviews in an effort to gather information and data. After the data are collected and then analyzed with descriptive qualitative approach. Based on the results of research and studies conducted found that the village empowerment program execution (PPD) through the program UEK/D - SP in Siak District Siak Regency is still not going well. Factors that support the successful implementation of the village empowerment program (PPD) through the program UEK/D - SP Siak district concluded was a factor the encouragement and support of the Government will be the empowerment of the poor. Whereas the factors program implementation failure (PPD) village empowerment through UEK/D - SP factor is the tendency to use the same policy.
Abstrak : Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui Program UEK/D – SP di Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui Program UEK/D – SP di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Penelitian ini dilaksanakan di desa dan kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Informan penelitian ini adalah pengelola program UEK/UED - SP sebagai informan kunci dan pemanfaat program UEK/UED - SP sebagai informan pelengkap. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara dalam upaya mengumpulkan informasi dan data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan ditemukan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program UEK/D – SP di Kecamatan Siak Kabupaten Siak masih belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program UEK/D – SP di Kecamatan Siak disimpulkan adalah faktor adanya dorongan dan dukungan pemerintah akan pemberdayaan masyarakat miskin. Sedangkan faktor-faktor kegagalan pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program UEK/D – SP adalah faktor kecenderungan menggunakan kebijakan yang sama (resistance to change) .
Kata Kunci: kebijakan, implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat
kendala utama bagi keberdayaan mereka, kecilnya modal rendahnya kesempatan teknologi, sempitnya peluang dan kesempatan kerja terbatas menjadi masalah utama dan ketertinggalan masyarakat lapisan bawah, menyebabkan timbul pemikiran pemerintah untuk memberikan bantuan modal usaha yang dikenal sebagai “Dana Usaha Desa/Kelurahan” bagi masyarakat miskin guna membantu mereka keluar dari himpitan ekonomi.
Visi PPD adalah mewujudkan masyarakat Riau yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi Riau 2020. Adapun Misi PPD adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan, memperkuat kelembagaan masyarakat desa, mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, dan mendorong paran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa/kelurahan. Tujuan PPD adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melaluui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa. Sasaran utama penerima PPD adalah desa/kelurahan yang memiliki relatif lebih banyak penduduk miskin sebagai lokasi sasaran program, dan berpihak pada masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha.
Kabupaten Siak merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/UEK SP). Dimana dalam setiap penetapan lokasi penerima program Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/UEK – SP), sistem pendanaannya dibebankan kepada APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Siak. Dimana masing-masing desa/kelurahan yang memperoleh program Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/UEK – SP) diberikan bantuan dana sebesar Rp. 500.000.000,-/tahun. Harapan yang muncul dengan adanya bantuan dana ini, setiap masyarakat miskin mampu mengembangkan kapasitasnya untuk bisa berwirausaha dalam upaya melepaskan diri dari
jerat kemiskinan. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Siak terus melaksanakan program ini agar kemiskinan setiap tahunnya semakin berkurang serta mampu memberdayakan masyarakatnya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menambah pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga, terutama bagi keluarga-keluarga miskin.
Salah satu wilayah kecamatan yang memperoleh implementasi program pemberdayaan desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/UEK – SP), baik melalui APBD Provinsi Riau atau APBD Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Siak. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa hampir keseluruhan desa/ kelurahan di Kecamatan Siak telah memperoleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/UEK – SP). Hanya ada satu desa/ kelurahan yang belum menerima bantau Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/UEK – SP) yaitu Desa Buatan Besar. Pengguliran dana usaha ekonomi desa/kelurahan simpan pinjam (UED/UEK – SP) dilaksanakan mulai tahun 2008 hingga 2013 dengan jumlah bantuan bervariasi dari mulai Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 250.000.000,-. Tetapi dampak signifikan yang terlihat dari total dana yang termanfaatkan oleh setiap pengelolaan program Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/UEK – SP) disetiap desa/kelurahan sudah mampu diserapkan dan dimanfaatkan oleh para kelompok peminjam. Sehingga dana yang dimiliki oleh setiap pengelola program usaha ekonomi desa/kelurahan simpan pinjam (UED/ UEK – SP) setiap tahunnya semakin berkembang.
Fakta ini menunjukkan adanya keseriusan pengelola program usaha ekonomi desa/kelurahan simpan pinjam (UED/UEK – SP) untuk bisa mengembangkan modal usaha yang diberikan oleh pihak pemerintah dalam upaya memberdayakan kelompok-kelompok miskin yang terdapat di wilayah Kecamatan Siak. Namun fakta lain menggambarkan seharusnya angka kemiskinan di Kabupaten Siak seharusnya dapat menurun secara signifikan, apabila
program tersebut memang dimanfaatkan oleh kelompok sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi kenyataannya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Siak masih saja cukup tinggi. Realita ini disebabkan oleh beberapa fenomena dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program usaha ekonomi desa/kelurahan simpan pinjam (UED/UEK – SP) di Kecamatan Siak,  yaitu masih rendahnya keterlibatan stakeholder dalam formulasi program, sehingga program ini mutlak lahir dari pimpinan daerah atau policy maker yang lebih cenderung bersifat top down . Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan sementara itu strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian (Hikmat, 2006). Partisipasi masyarakat merupakan potensi yang dapat digunakan untuk melancarkan pembangunan. Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan dengan kata lain pembangunan tersebut bersifat bottom up (dari bawah ke atas). Pemerintah tidak lagi berperan sebagai penyelenggara akan tetapi telah bergeser menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, ataupun mobilisator. Adapun peran dari organisasi lokal, organisasi sosial, LSM, dan kelompok masyarakat lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana program.
Menurut Mardianah dalam Paulus Wirutomo dkk (2003) pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (power) dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi. Sedangkan menurut Prianarka (1996) pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam fikiran masyarakat tentang kemapanan, antisistem, antistruktur dan antideterminisme. Pemberdayaan masyarakat pada intinya berusaha bagaimana individu, kelompok yang ada dalam masyarakat maupun masyarakat itu sendiri berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan
untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. (Isbandi, 2001).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui Program UEK/D – SP di Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan faktor- faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui Program UEK/D – SP di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

## METODE
Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan ( deskriptif ) dan menjelaskan ( explanatory atau confirmatory ) tentang fenomena program pemberdayaan desa (PPD) melalui Program UEK/D – SP di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana program pemberdayaan desa (PPD) melalui Program UEK/D – SP di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Program Pemberdayaan Desa
pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program UEK/D – SP di Kecamatan Siak Kabupaten Siak masih belum berjalan dengan baik. Fakta ini terlihat dari kurang terjadinya peningkatan akses kedalam asset produksi dan kurang terjadinya upaya memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Tidak terjadinya peningkatan akses kedalam asset produksi disebabkan oleh rendahnya kepemilikan usaha dari masyarakat miskin, rendahnya kekuatan modal usaha yang dimiliki dan kurangnya
dukungan teknologi dalam upaya pengembangan usaha masyarakat miskin. Oleh karenanya dibutuhkan strategi dan langkah yang tepat bagi pihak pelaksana program UEK/D – SP untuk bisa melakukan upaya peningkatan akses kedalam asset produksi.
Salah satu langkah dan strategi yang bisa ditempuh, diantaranya : Pertama , dengan mendefinisikan secara jelas masyarakat miskin yang akan dibantu, sehingga ditemukan karakteristik miskin yang masyarakat. Kedua , mendahulukan masyarakat miskin dengan karakteristik mana yang harus dibantu, sehingga masyarakat miskin yang lebih membutuhkan terlebih dahulu harus dibantu. Ketiga , jalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk melakukan pemberdayaan, sehingga ada pembekalan yang dilakukan untuk masyarakat miskin yang akan diberdayakan. Keempat , implementasikan program sesuai dengan karakteristik masyarakat miskin yang ada, sehingga masyarakat miskin dapat menikmati program dengan pengembangan kerjasama yang dilakukan oleh pihak pelaksana program.
Kemudian tidak terjadinya upaya memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, disebabkan oleh tidak terjalinnya kemitraan usaha, tidak adanya wadah kemitraan usaha dan kurangnya informasi yang diberikan untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu strategi dan upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengelola program UEK/ D – SP, diantaranya : Pertama , menelusuri nilai- nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat pemanfaat, sehingga dengan adanya penelusuran ini membuat pengelola dapat mengetahui dan terlibat dalam kegiatan usaha yang digeluti oleh masyarakat. Kedua , memposisikan diri sebagai mitra usaha kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak seperti digurui atau diatur dalam melaksanakan usaha yang dikerjakan.
Ketiga , membentuk lembaga kemitraan yang dikerjakan langsung oleh masyarakat bersama pengelola, sehingga masyarakat dapat belajar dan memperoleh informasi langsung dalam upaya mengembangkan usaha yang mereka miliki.

## Faktor-faktor Keberhasilan Program

## Pemberdayaan Desa
Implementasi program yang sudah disusun tidak terlepas dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis. Apabila rencana-rencana tersebut berhasil dilaksanakan tentunya ada faktor yang menyebabkan rencana tersebut sukses dilaksanakan. Menurut Sujianto dalam implementasi program yang dapat menyebabkan masyarakat berhasil untuk memberdayakan ekonomi rakyat, diantaranya : Pertama , adanya keinginan masyarakat untuk mengubah nasibnya adalah kemauan yang muncul didalam diri masyarakat untuk keluar dari ketidakberdayaan ekonominya. Kedua , adanya dorongan dan dukungan pemerintah adalah motivasi yang diberikan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat bisa berdaya. Ketiga , adanya peranan seluruh komponen masyarakat (stakeholders) adalah dukungan yang diberikan elit lokal bagi keberdayaan masyarakat. faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program UEK/D – SP di Kecamatan Siak disimpulkan adalah faktor adanya dorongan dan dukungan pemerintah akan pemberdayaan masyarakat miskin. Keberpihakan pemerintah akan program pemberdayaan masyarakat miskin sudah sangat banyak sekali, sehingga membuat banyak pilihan bagi masyarakat miskin yang ingin mengikutinya. Namun untuk faktor lain yang mendukung terimplementasikan program UEK/D – SP, seperti adanya keinginan untuk berubah dan dukungan komponen masyarakat masih belum maksimal. Salah satu faktor yang belum terlaksana dengan maksimal yaitu adanya peranan stakeholders .
Rendahnya keterlibatan stakeholders membuat implementasi program UEK/D – SP masih kurang terkontrol dari pihak-pihak independen. Akibatnya pelaksanaan program UEK/D – SP hanya mengikuti keinginan dan ketentuan dari pihak pengelola program UEK/ D – SP. Sehingga dari pelaksanaan yang dilakukan membuat masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat memanfaatkan program UEK/D – SP. Untuk itu sangat diharapkan
adanya keterlibatan stakeholders dalam implementasi program UEK/D – SP yang sesuai dengan fungsinya. Sehingga kedepannya implementasi program UEK/D – SP dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar dapat memberdayakan masyarakat miskin dalam hal ekonominya.

## Faktor-faktor Kegagalan Program Pemberdayaan Desa
Proses implementasi program kebijakan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian program yang baik. Kegagalan proses implementasi yang dilakukan tidak terlepas dari kekurangan pihak pelaksana dalam mengimplemetasikan atau pihak penerima yang tidak mampu melaksanakan program yang diberikan. Menurut Lowe , kegagalan implementasi program pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa factor diantaranya : Pertama , ketakutan (fear) yang merupakan rasa takut yang muncul dari masyarakat yang akan diberdayakan. Kedua , ketidakyamanan (role of clarity) yang merupakan rasa tidak nyaman yang dialami oleh masyarakat yang sedang diberdayakan, karena harus merubah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. Ketiga , kecenderungan menggunakan kebijakan yang sama (resistance to change) yang merupakan kecenderungan pihak pemberdaya yang menggunakan cara yang sama dalam memberdayakan masyarakat pada setiap lokasi.
Faktor-faktor kegagalan pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program UEK/D – SP dapat disimpulkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi kegagalan program UEK/D – SP adalah faktor kecenderungan menggunakan kebijakan yang sama (resistance to change) . Hal ini terjadi karena pihak pengelola program UEK/D – SP sangat kaku dalam melaksanakan program ini kepada masyarakat calon pemanfaat program. Dimana setiap masyarakat miskin yang ingin memanfaatkan program UEK/D – SP harus memenuhi kriteria dan persyaratan terlebih dahulu baru bisa memanfaatkan program.
Apabila kriteria dan persyaratan tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat calon pemanfaat, maka program ini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat tersebut. Kekakuan sikap dan komitmen pihak pengelola ini membuat masyarakat miskin yang ingin memanfaatkan program UEK/D – SP menjadi sangat kecil. Oleh kareannya dibutuhkan terobosan-terobosan pemikiran dari pihak pengelola program UEK/ D – SP dalam mengatasi kriteria dan persyaratan pemanfaatan yang masih sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat calon pemanfaat program.

## SIMPULAN
Pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program UEK/D – SP di Kecamatan Siak Kabupaten Siak masih belum berjalan dengan baik. Fakta ini terlihat dari kurang terjadinya peningkatan akses kedalam asset produksi dan kurang terjadinya upaya memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Tidak terjadinya peningkatan akses kedalam asset produksi disebabkan oleh rendahnya kepemilikan usaha dari masyarakat miskin, rendahnya kekuatan modal usaha yang dimiliki dan kurangnya dukungan teknologi dalam upaya pengembangan usaha masyarakat miskin. Oleh karenanya dibutuhkan strategi dan langkah yang tepat bagi pihak pelaksana program UEK/D – SP untuk bisa melakukan upaya peningkatan akses kedalam asset produksi. Kemudian tidak terjadinya upaya memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, disebabkan oleh tidak terjalinnya kemitraan usaha, tidak adanya wadah kemitraan usaha dan kurangnya informasi yang diberikan untuk pengembangan usaha.
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program UEK/D – SP di Kecamatan Siak disimpulkan adalah faktor adanya dorongan dan dukungan pemerintah akan pemberdayaan masyarakat miskin. Keberpihakan pemerintah akan program pemberdayaan masyarakat miskin sudah sangat banyak sekali, sehingga membuat banyak pilihan bagi masyarakat miskin yang ingin mengikutinya.
Sedangkan faktor-faktor kegagalan pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui program UEK/D – SP dapat disimpulkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi kegagalan program UEK/D – SP adalah faktor kecenderungan menggunakan kebijakan yang sama (resistance to change) . Hal ini terjadi karena pihak pengelola program UEK/D – SP sangat kaku dalam melaksanakan program ini kepada masyarakat calon pemanfaat program. Dimana setiap masyarakat miskin yang ingin memanfaatkan program UEK/D – SP harus memenuhi kriteria dan persyaratan terlebih dahulu baru bisa memanfaatkan program. Apabila kriteria dan persyaratan tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat calon pemanfaat, maka program ini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat tersebut. Kekakuan sikap dan komitmen pihak pengelola ini membuat masyarakat miskin yang ingin memanfaatkan program UEK/D – SP menjadi sangat kecil.

## DAFTAR RUJUKAN
Hikmad H. 2006., Strategi Pemberdayaan Masyarakat ., Humaniora., Bandung. H.M. Safi’i., 2009., Manajemen
Pembangunan Daerah : Teori dan Aplikasi ., Averroes Press., Malang.
Jamasy O. 2004., Keadilan, Pemberdayaan,
& Penanggulangan Kemiskinan ., Blantika., Jakarta.
James E. Anderson., 1979., ”Public Policy Making” ., Holt, Rinchard & Winston., New York. Koncoro Mudrajat., 2004., Otonomi dan
Pembangunan Daerah ., Erlangga., Jakarta.
Lowe Philip., 1995., Empowering Individual ., MC – Grew Hill inc., London. Mubyarto., 1995., Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan ., Bumi Aksara., Jakarta.
Paulus Wirutomo dkk., 2003., Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah ., Penerbit Cipruy., Jakarta. Pranarka dan Onny S. Prijono., 1996.,
Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi ., CSIS., Jakarta. Subarsono., 2012., Analisis Kebijakan Publik
: Konsep, Teori dan Aplikasi ., Pustaka Pelajara., Yogyakarta.
Sujianto., 2009., Pemberdayaan menuju Masyarakat Mandiri ., Alaf  Riau., Pekanbaru.
Usman Sunyoto., 2004., Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ., Pustaka Pelajar Yogyakarta.