Advocacy Coalition Framework Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar
1 Wahdania Suardi, 2 Suswanta
12 Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia,55181 E-mail: 1 wahdaniasuardi24@gmail.com ; 2 soes_umy@yahoo.com
Received: 29 Oktober 2020; Revised: 28 November 2020; Accepted: 27 Desember 2020

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  role  of  the  government-private  and  role  of  the  government-NGO coalition in Green Open Space Based Urban Governance in Makassar City. This type of research is qualitative,  research  conducted  to  systematically  search  for  and  compile  all  data  obtained,  both interview data, field notes and other data that support research. The results of this study indicate that the confidence of the private / private sector in the city government green open space policy is still low because  the  government's  political  will  problem  is  that  it  does  not  involve  all  components  in  the private  sector.  One  of  the  strategies  is  optimizing  planters  in  RTR  in  strategic  areas  such  as  in  the Untia region. The strategy that is pressed on the private sector is  segmentation of activities that can increase green open space. Decisions taken by the private or private sector are based on the mission of  the  organization  itself  which  has  environmental  concerns  as  outlined  through  CSR  programs,  the program  is  not  intervened  by  the  city  government.  Although  there  have  been  Regional  Regulations Number  3  of  2014  concerning  the  arrangement  and  management  of  green  open  spaces  but  not  yet assessed WALHI has provided significant progress for the addition of RTH in Makassar
Keywords: ACF; Urban Governance; RTH

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  peran  koalisi  pemerintah-swasta  dan  peran  koalisi pemerintah-LSM  Dalam  Tata  Kelola  Perkotaan  Berbasis  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota Makassar.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mencari  dan menyusun  secara  sistematis  seluruh  data  yang  diperoleh  baik  itu  data  hasil  wawancara,  catatan lapangan  dan  data-data  lain  yang  sifatnya  menunjang  penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa keyakinan sektor swasta/privat terhadap kebijakan RTH pemerintah kota masih rendah karena persoalan  political  will  dari  pemerintah  yang  kurang  melibatkan  seluruh  komponen  pada  sektor swasta.  Salah  satu  strateginya  adalah  optimalisasi  penanam  pada  RTR  Kawasan  strategis  seperti  di Kawasan Untia. Strategi yang ditekan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan  ruang  terbuka  hijau.  Keputusan  yang  diambil  sektor  privat  atau  swasta  adalah berdasarkan  misi  dari  organisasi  itu  sendiri  yang  memiliki  kepedulian  terhadap  lingkungan  yang dituangkan melalui program CSR,  program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau  namun belum dinilai WALHI  memberikan kemajuan berarti  bagi penambahan RTH di Kota Makassar
Kata Kunci : ACF; Tata Kelola Perkotaan; RTH
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.2.146-154.2020

## PENDAHULUAN
Perkotaan  dan  kota  adalah  pusat permukiman  dan  aktivitas  penduduk  yang mempunyai  batas  wilayah  administrasi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan hingga dapat mempertimbangkan watak dan khas kehidupan kawasan perkotaan. Laju perkembangan  kota  selalu  mengikuti proses  urbanisasi  dan  demikian  perkotaan selalu  bersifat  dinamis  baik  bentuk,  wajah dan  struktur  serta  penampilan  kota. Perkembangan  di  sebuah  kota  merupakan hasil dari penyelesaian dari konflik-konflik perkotaan  yang  ada  dan  mencerminkan perkembangan  peradaban  warga  kota maupun pengelola (Fandeli, 2004).
Terdapat  peran  pemerintah,  swasta dan masyarakat dalam hal RTH perkotaan. Peran  yang  dimainkan  hakekatnya  tidak ada  perbedaan,  baik  yang  dimainkan  / diperankan pimpinan tingkat atas,
menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Soekanto (2002) mengemukakan
peran merupakan aspek dinamis kedudukan  (status),  apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia menjalankan  suatu  peranan.  Dari  hal  di atas  lebih  lanjut  kita  lihat  pendapat  lain tentang  peran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.  Secara  umum  aktor  ini  dapat dikelompokkan  dalam  tiga  domain  utama yaitu  aktor  publik,  aktor  privat  dan  aktor masyarakat  (Campbell,  2002;  Badjuri  dan Yuwono, 2003; Thacher & Rein, 2004).
Good  Urban  Governance  adalah
usaha untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalah  yang  terjadi  di wilayah  perkotaan  secara  efisien  dan efektif  dan  diselelenggarakan  dengan penuh  tanggung  jawab  bersama  dengan unsur  masyarakat  (Latifah,  2013).  Tata kelola  perkotaan  (Urban  Governance)
mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat  di  era  otonomi  daerah.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 pemerintahan daerah adalah hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan  di  daerah  setempat. Dalam hal ini, otonomi daerah memberikan  ruang  untuk  berinovasi  dan berkreasi dalam pembangunan dan pengembangan daerah yang berkelanjutan.
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  adalah salah  satu  elemen  penting  dalam  suatu kota.  RTH  berfungsi  sebagai  ruang  sosial dan  menjamin  kualitas  lingkungan  dalam suatu  perkotaan  serta  dapat  meningkatkan nilai estetika kota (Joga, 2013).
Selain  itu  Ruang  Terbuka  Hijau mampu  meningkatkan  kualitas  hidup, membuat pikiran menjadi tenang.
Perencanaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH) didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya  keserasian,  keselamatan  dan keseimbangan  bangunan  gedung  dengan lingkungan sekitar, serta mempertimbangkan  adanya  ruang  luar bangunan  gedung  dan  ruang  terbuka  hijau yang  serasi,  selaras  dengan  lingkungan  di sekitar (Sulistyanto, 2014)
Berikut  penelitian  yang  dilakukan oleh  Putri  (2013),  Peran  Pemerintah Daerah  Dalam  Mengelola  Ruang  Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good
Environmental  Governance  (Studi  Kasus Kota  Madiun)  menyimpulkan  bahwa pemerintah  kota  madiun  telah  mengelola Ruang  Terbuka  Hijau  sesuai  dengan peraturan  daerah  yang  ditetapkan  oleh daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang di  lakukan  di  Makassar  oleh  Hayati  dkk, (2013) menguraikan mengenai Arahan Dan Strategi  Pengembangan  Ruang  Terbuka Hijau  dengan  pendekatan  kota  hijau  serta penelitian Tahir dkk (2017) menyimpulkan
bahwa  ruang  terbuka  hijau  belum  optimal memenuhi  standar  berdasarkan  konsep dynamic governance.
Pembangunan  kawasan  perkotaan memerlukan  perencanaan  spesifik,  baik dalam  bentuk  dan  arah  penataan  ruang terbuka hijau. Maka pengendalian pencermaran  dan  kerusakan  tanah,  air  dan udara;  pengendalian  tata  air;  tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; dan sarana estetika  kota  menjadi  fungsi  pemanfaatan, penataan  dan  pengelolaan  Ruang  Terbuka
Hijau kota Makassar.
Adapun pemanfaatan,  penataan  dan  pengelolaan RTH  adalah  pengendalian  mutu  dan konsisten  dalam  pemberian  pelayanan pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  dalam wilayah  kota  Makassar  serta  pengendalian pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  sesuai dengan rencana tata ruang.
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, untuk mengkaji lebih jauh mengenai  pelaksanaan  di  lapangan  serta dinamika yang terjadi, maka perlu dilakukan  kajian  yang  menguraikan  peran masing-masing pihak yang terlibat baik itu pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  yang menunjukkan  adanya  interaksi  sosial  yang mengarahkan  pada  tujuan  bersama  dalam mewujudkan tata kelola perkotaan berbasis ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
Kondisi  ini  dapat  dikaitkan  dengan teori  Advocacy  Coalition  Framework (ACF) Sabatier  &  Weible  (2007) yang melihat  keberadaan  berbagai  pihak-pihak yang membentuk koalisi
seperti pemerintah-swasta  dan  pemerintah-LSM.
ACF mengarahkan pada sistem
kepercayaan  yang  dibangun  dari  setiap anggota  koalisi  untuk  bekerja  sama (interaksi) untuk mencapai serta merealisasikan  tujuan  yang  diinginkan dalam  hal  ini  terkait  pembangunan  ruang terbuka hijau. Adapun tujuan penelitian ini
adalah  mendeskripsikan  peran  koalisi pemerintah-swasta  Dalam  Tata  Kelola Perkotaan  Berbasis  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) di Kota Makassar dan mengidentifikasi peran koalisi pemerintah- LSM  Dalam  Tata  Kelola  Perkotaan
Berbasis  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di Kota Makassar.
.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  dimana  penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain,  secara holistik (utuh)  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.
(Moleong, 2012). Informan yang dilibatkan adalah Pemerintah Kota
Makassar melalui Dinas Tata Ruang, Pihak Swasta, LSM seperti Walhi dan Komunitas yang  terkait.  Tipe  penelitian  ini  yaitu deskriptif  kualitatif,  pengumpulan  data dilakukan menggunakan wawancara dengan  cara  memilih  informan  secara probability  sampling. Data  dikumpulkan dari  hasil  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam memberikan gambaran mengenai  peran  koalisi  pemerintah-swasta Dalam  Tata  Kelola  Perkotaan  Berbasis Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota Makassar  maka  penelitian  ini  diarahkan pada Advocacy  Coalition  Framework (ACF)  dilihat  dari  keyakinan  tentang kebijakan, Sumber daya, Strategi, keputusan,  output,  dan  outcomes.  Untuk lebih  jelasnya  mengenai  dimensi  tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
- Peran koalisi pemerintah-swasta
Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis RTH
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Peran  koalisi  pemerintah-Swasta  Dalam Tata  Kelola  Perkotaan  Berbasis  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Makassar yang  dilihat  dari  7  indikator  yang digambarkan dalam teori Advocacy Coalition  Framework  (ACF)  maka  dapat dipahami  bahwa    keyakinan  pemerintah terhadap  kebijakan  RTH  di  dasarkan  pada target yang pada tahun 2034 sebesar 30 % RTH  di  Kota  makassar  meskipun  secara realistis  target  tersebut  masih  jauh  jika melihat kondisi saat ini yang masih berada pada kondisi luas RTH sebesar 8 %.
Sementara keyakinan sektor swasta/privat terhadap kebijakan
pemerintah  kota  masih  rendah  karena persoalan  political  will  dari  pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen meskipun  Kalla  Group  terlibat  dalam penanaman  Mangrove  yang  memberikan dampak pada kesipsiagaan bencana mangrove juga menjadi penyumbang untuk RTH  namun  tindaklanjut  pemerintah dalam kegiatan tersebut dinilai kurang oleh sektor swasta. Diperlukan langkah-langkah strategis  pemerintah  untuk  melibatkan seluruh  komponen  yang  terlibat  dalam pengelolaan RTH yang secara khusus pada wilayah pesisir Kota Makassar.
Sealin  itu  DPRD  Kota  Makassar melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap RTH  dengan  mengawal  Peraturan  Daerah agar  membatasi  pihak-pihak  tertentu  yang memiliki  tujuan  untuk  mengalihfungsikan RTH  di  Kota  Makassar  dan  mendorong pemerintah melalui SKPD untuk memperhatikan persoalan tersebut.
SDM  dilibatkan  dalam  program pemerintah  “program  pembangunan  kota hijau”  adalah  pengembangan  kota  hijau yang  berarti  pembangunan  manusia  kota yang  kaya  inisiatif  dalam  melakukan
perubahan  dan  gerakan  kolektif  dari seluruh  unsur  untuk  mewujudkan  kota hijau  secara  langsung  mendukung  RTH. SDM  dari  pemerintah  melibatkan  unsur Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Makassar, Dinas  Tata  Ruang,  dan  Dinas  Kebersihan dan Pertamanan. Sumberdaya yang dimiliki perusahaan berupa finansial dipergunakan melalui CSR yang merupakan  kewajiban  perusahaan  terkait dengan  lingkuangan  sosial  perusahaan kontribusi  ini  diwujudkan  secara  nyata melalui  kegiatan  penanaman  mangrove sesuai  dengan  program  kerja  Kalla  Group yang  tidak  lagi  fokus  pada  pemeliharaan taman  seperti  yang  pernah  dilakukan  pada tahun  2014,  kini  program  CSR  untuk bidang  lingkungan  lebih  diprioritaskan untuk  penanaman  mangrove  di  Kelurahan Unita yang dapat menambah ruang terbuka hijau di Wilayah pesisir Kota Makassar Dari  sisi  strategi  menunjukkan  salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam  pada  RTR  Kawasan  strategis seperti  di  Kawasan  Untia,  di  Kawasan perumahan,  periwisata,  perhotelan  dengan penanaman pada rooftop bangunan. Strategi  yang  ditekan  pada  pihak  swasta adalah  segmentasi  pada  kegiatan  yang dapat  meningkatkan  ruang  terbuka  hijau seperti  yang  dilakukan  Kalla  Group berfokus  pada  penanaman  mangrove  dan srtrategi  ini  dapat  dilakukan  oleh  pihak swasta  yang  lain  seperti  memberikan  nilai plus  pada  taman  macan  yang  merupakan salah satu hutan Kota dengan penambahan jenis  tamanan  agar  dapat  menjadi  tempat belajar  siswa  sehingga  RTH  ini  dapat memberikan manfaat lebih bagi publik.
Namun terdapat pula keritikan terhadap strategi yang dilakukan pemerintah kota yang dinilai kurang sesuai dengan nilai estetika dari RTH yang ada di Karebosi  karena  penyedian  kios-kios disekitar  lapangan  karebosi  mengurangi keindahan  tata  ruang  yang  semesti  khusus
diperuntukan  untuk  olahraga  dan  taman kota bukan pusat kuliner.
Pada aspek keputusan dapat diperoleh  pemahaman  bahwa  pemerintah bisa menyatukan pemahaman akan pentingnya  ruang  terbuka  hijau  melalui program  kota  hijau  dimana  mengenai keputusan  kegiatan  yang  terkait  ruang terbuka  hijau  pemerintah  memberikan pihak  sawasta  untuk  melakukan  kegiatan dalam  pengembangan  RTH  seperti  PT. Mars yang memilih melakukan pemeliharaan  pada  patung  ayam  yang  ada di  Daya.  Sementara  itu  keputusan  yang diambil  sektor  privat  atau  swasta  adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program  CSR,  program  tersebut  tidak mendapat  intervensi  oleh  pemerintah  kota namun  inisiatif  untuk  meningkat  ruang terbuka hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  program  lingkungan  CSR sektor privat itu sendiri.
Selanjutnya  secara  output  dapat dilihat  bahwa  terdapat  1.399  Ha  Ruang Terbuka  Hijau  di  Kota  Makassar  dari  14 kecamatan  dengan  jumlah  total  lahan kecamatan  17.476  Ha.  Kondisi  ini  berarti lahan di  Kota Makassar untuk  RTH  masih jauh  dari  target  30  %  karena  saat  ini persentasi RTH yang ada di Kota Makassar hanya  sampai  8  %.  Wilayah-wilayah  yang dihitung termasuk berstatus publik maupun privat.  Sementara  sektor  privat  Kalla Group mengoptimalkan penanaman mangrove  dengan  menyediakan  bibit 10.000.
Manfaat  terbesar  RTH  adalah  fungsi ekologi  yang  dimiliki  yang  bermanfaat bagi  lingkungan  terutama  manusia  yang ada di Sekitar RTH memberikan kesegaran karena  tanaman-tanaman  yang  tumbuh  di Pusat-pusat  kota  dapat  menyerap  CO2 sehingga  ada  penyegaran  udara  yang
dirasakan  masyarakat.  RTH  memiliki manfaat  yang  baik  bagi  oksigen  yang dihirup  oleh  masyarakat  fasilitas-fasilitas umum  ini  perlu  dimaksimalkan  untuk kebutuhan masyarakat walaupun manfaatnya  telah  dirasakan  masyarakat namun  masih  perlu  penambahan  ruang hijau yang luas. Meskipun onsekuensi dari penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  adalah pembebasan lahan untuk pembuatan taman kota yang memerlukan biaya dan ketersediaan lahan yang sulit untuk ukuran perkotaan  oleh  karena  itu  salah  satu langkah  teknis  yang  dapat  dilakukan pemerintah  bersama  dengan  sektor  swasta yaitu  meningkatkan  kualitas  RTH  dengan menambahkan jenis pohon di  Taman Kota agar  taman  kota  semakin  kaya  akan keanekarangaman hayati.
- Peran  koalisi  pemerintah-LSM  Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis RTH Peran koalisi pemerintah-LSM Dalam  Tata  Kelola  Perkotaan  Berbasis Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota Makassar  yang  diarahkan  pada  konteks Advocacy  Coalition  Framework  (ACF) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kota  menitikberatkan  pada  optimalisasi penggunaan  lahan  publik  yang  sudah  ada untuk ditingkatkan kualitasnya dan fasilitas khusus  berupa  taman  yang  ada  pada perumahan untuk dimaksimalkan.
Kebijakan hanya dipriotitaskan pada pengelolaan  lahan  untuk  RTH  sesuai Peraturan  daerah  kota  makassar  Nomor  3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Kebijakan  pemerintah  kota  terhadap  RTH diyakini  belum  memberikan  perubahan yang  berarti  bagi  pengelolaan  RTH  yang ada  di  Kota  Makassar  meskipun  telah  ada Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2014 tentang  penataan  dan  pengelolaan  ruang terbuka hijau namun belum dinilai WALHI
memberikan kemajuan berarti bagi penambahan  RTH  di  Kota  Makassar kemudian pelibatan LSM khususnya WALHI hanya pada rapat dengar pendapat penyusunan RTRW.
Dari sisi sumberdaya, LSM melibatkan  sumberdaya  manusia  untuk aktif  dalam  kegiatan-kegiatan  lingkungan seperti  pemeliharaan  taman,  pencabutan paku  pada  pohon,  reklame-reklame  yang menempel pada pohon, mendesain landscape  taman  dan  bahkan  pada  upaya pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan  pengelolaan  limbah  menjadi kompos yang dapat berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. LSM  dalam  hal  ini  WALHI  memiliki peran  dalam  hal  advokasi  terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembukaan lahan yang semestinya dipergunakan untuk Ruang Terbuka Hijau.
Kemudian dari sudut pandang strategi  pemerintah  kota  selain  melakukan pemeliharaan RTH juga melibatkan berbagai  stakeholder  seperti  LSM  untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat  dalam  meningkatkan  RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan  seperti  Komunitas  Hijau  dan Earth  Hour  Makassar.  Selain  LSM kepedulian  RTH  juga  ditunjukkan  melalui strategi  kolaborasi  seperti  pemerintah provinsi  dengan  BPJS  yang  memberikan kontribusi dengan anggaran 5 milyar untuk ruang  terbuka  hijau.  Sedangkan  strategi LSM  bergantung  pada  kategori  LSM masing-masing  seperti  WALHI  lebih banyak melakukan upaya advokasi terhadap  masalah  lingkungan  sementara LSM  atau  Komunitas  lebih  pada  edukasi pentingnya  RTH  seperti  yang  dilakukan komunitas  hijau.  Salah  satu  strategi  yang dapat  dilakukan  untuk  merangkul  generasi milenial  adalah  event-event  atau  brosur yang  dibagikan  ke  media  sosial  yang
menyasar komunitas pemuda seperti kampus dan sekolah-sekolah.
Selain  itu  pemanfaatan  ruang-ruang yang  kurang  produktif  merupakan  strategi yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah seperti  memanfaatkan  rawa-rawa  untuk membuat  RTH  yang  dapat  berkontribusi bagi  penambahan  kuantitas  RTH.  Hal tersebut  dapat  menjadi  saran dan alternatif pilihan  jika  lahan  untuk  membangun  RTH masih sangat terbatas di Kota Makassar.
Dari  sisi  keputusan,  menunjukkan keputusan  yang  dibuat  pemerintah  itu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak  termasuk  LSM  yang  memberikan masukan  dari  segi  perlindungan  dampak lingkungan  dan  juga  termasuk  urgensi pengelolaan  RTH  yang  masih  jauh  dari target.  Kemudian  rapat  dengar  pendapat dalam  rangka  revisi  RTRW,  LSM  yang dilibatkan  dalam  hal  ini  WALHI  turut hadir memberikan masukan. Salah satunya memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah  kota  untuk  lebih  kosisten dalam  urusan  alih  fungsi  lahan  pada kawasan hijau.
LSM  seperti  WALHI  memberikan kritikan  pada  pengalihfungsian  lahan seperti yang terjadi di Tallasa City dimana wilayah  yang  sebelum  merupakan  daerah resapan  air  ditimbun  menjadi  perumahan kemudian  kritikan  terhadap  berkurangnya kualitas  RTH  yang  ditandai  dengan berkurannya  1000  pohon  dipettarani  tanpa ada mekanisme penggantian pohon.
Output dari Koalisi Pemerintah-LSM adalah pengawasan pengalihfungsian lahan RTH  dan  pembinaan  atau  edukasi  kepada masyarakat  dimana  masing-masing  LSM memiliki  peran  yang  berbeda-beda  seperti WALHI pada upaya advokasi
perlindungan  lahan  dan  Komunitas  Hijau untuk edukasi atau pemberdayaan masyarakat.
Semetara outcome yang  didapatkan dari  adanya  keterlibatan  peran  LSM  ini
dapat  memberikan  pengawasan  terhadap kerusakan lingkungan
dan pengalihfungsian  lahan  untuk  RTH  yang dinilai  terbatas.  Hanya  saja  pengawasan dari  LSM  ini  tidaklah  cukup  untuk memberikan
dampak terhadap pengalifungsian  lahan  hijau  kota  tapi dibutuhkan  tindakan  yang  serius  dari pemerintah
untuk menghambat penggunaan  lahan  atau  pengalifungsian lahan hijau kota.
Pada prinsipnya pengelolaan RTH ini perlu  memperhatikan  prinsip Good  Urban Governance yang merupakan upaya merespons berbagai masalah pembangunan kawasan  perkotaan  secara  efektif  dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah  yang  akuntabel  dan  Bersama- sama  dengan  unsur  masyarakat  (Latifa, 2013). Pemerintah perlu melibatkan berbagai  stakeholder  seperti  LSM  untuk membantu meningkatkan keterlibatan
masyarakat  dalam  meningkatkan  RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan  dan  advokasi  perlindungan lahan  dan  swasta  melalui  CSR  dapat memberikan
kontribusi kepada penambahan jumlah RTH di Kota
Makassar.
Selain  itu  terdapat  kekurangan  dari perspektif Advocacy  Coalition  Framework (ACF)    dimana  koalisi  pemerintah-swasta maupun  Pemerintah-LSM  yang  kurang mampu  menerapkan  strategi  pemanfaatan ruang  yang  kurang  produktif  seperti memanfaatkan  rawa-rawa  untuk  membuat RTH  baru  agar  dapat  berkontribusi  bagi penambahan  kuantitas  RTH.  Hal  tersebut dapat  menjadi  saran  dan  alternatif  pilihan jika  lahan  untuk  membangun  RTH  masih sangat  terbatas  di  Kota  Makassar.  Untuk pemerintah-swasta semestinya menerapkan aturan  yang  disepakati  bersama  aga perusahaan-perusahaan wajib menyediakan ruang  terbuka  hijau  hal  ini  masih
memerlukan  pembahasan  bersama  agar diperoleh  komitmen  bersama  pemerintah- swasta  dalam  menataan  dan  pengelolaan RTH  untuk  mewujudkan  30  %  RTH  di Kota Makassar.
Pemahaman yang sama pada masing- masing  pihak  baik  itu  LSM  dan  sektor privat  dalam ini hal  Kalla Group memiliki pandangan  bahwa  diperlukannya  tindakan nyata  pemerintah  kota  yang  lebih  dari sekedar  program  penataan  taman  tetapi upaya  konkrit  dalam  menambah  jumlah RTH  yang  masih  sangat  minim  dan  jauh dari  target  RTH  yaitu  30  %.  Pandangan yang sama juga dikemukakan ahli planology  yang  perlu  penambahan  RTH dengan  mengoptimalkan  lahan-lahan  yang kurang produktif seperti rawa-rawa dengan tujuan  penambahan  RTH  baru  kerena selama dinilai pendekatan pemerintah kota belum serius dalam peningkatan RTH Kota Makassar.
Dari  hasil  penelitian  juga  dapat dicermati  terjadi  perbedaan  pandangan dalam beberapa aspek antara lain pemerintah  terkait  keyakinan  pemerintah terhadap  keberhasilan  kebijakan  RTH  di dasarkan pada target yang pada tahun 2034 sebesar  30  %  RTH  di  Kota  sedangkan LSM  pesimis  akan  hal  tersebut  LSM menilai  terget  RTH  kota  Makassar  sulit tercapai  karena  kondisi  saat  ini  hanya berkutik  pada  8  %  RTH  yang  tersedia belum  memberikan  kemajuan  berarti  bagi penambahan RTH di Kota Makassar.
Perbedaan  pandangan  lain  juga terjadi dalam hal strategi dimana pemerintah  memperioritaskan  melakukan pemeliharaan RTH juga melibatkan berbagai  stakeholder  seperti  LSM  untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat  dalam  meningkatkan  RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan.  Hal  ini  mendapat  kritik  yang tajam dari pemerhati lingkungan/planology
yang melihat upaya tersebut tidak maksimal namun perlu pemanfaatan ruang- ruang  yang  kurang  produktif  merupakan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah  seperti  memanfaatkan  rawa- rawa  untuk  membuat  RTH  yang  dapat berkontribusi  bagi  penambahan  kuantitas RTH. Hal tersebut dapat menjadi saran dan alternatif pilihan jika lahan untuk membangun RTH masih sangat terbatas di Kota Makassar.
Keterbatasan  lahan  untuk  dapat mengembangkan  kawasan  hijau  dapat disiati  dengan  memanfaatkan  ruang-ruang terbangun  melalui  penanaman  tanaman pada  atap  ataupun  tembok  bangunan. Pemerintah  dapat  berperan  aktif  dalam melahir sebuah program yang memberikan dampak  pada  masyarakat  terutama  dalam hal  pengembangan  RTH.  Dalam  ilmu adminitrasi pendekatan pro aktif pemerintah  adalah  hal  yang  penting  untuk tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (Daniguelo, 2020).
Dari  aspek  keputusan  yang  dibuat pemerintah itu mempertimbangkan masukan  dari  berbagai  pihak  termasuk LSM yang  memberikan masukan  dari segi perlindungan  dampak  lingkungan  namun LSM  lebih  banyak  dilibatkan  pada  rangka revisi RTRW.
Lain hal sektor swasta juga memiliki pandangan  yang  juga  berbeda  dengan pemerintah  kota  yang  cenderung  pesismis melihat  kebijakan  RTH,  keyakinan  sektor privat  terhadap  kebijakan  pemerintah  kota masih  rendah  karena  persoalan  political will dari pemerintah yang kurang melibatkan  seluruh  komponen  meskipun Kalla  Group  terlibat  dalam  penanaman Mangrove yang memberikan dampak pada kesipsiagaan  bencana  mangrove  juga menjadi penyumbang untuk RTH.
Strategi  yang  ditekan  pada  pihak swasta  adalah  segmentasi  pada  kegiatan yang  dapat  meningkatkan  ruang  terbuka
hijau  seperti  yang  dilakukan  Kalla  Group berfokus pada penanaman mangrove sementara fokus yang dilakukan pemerintah  kota  hanya  terbatas  pada pemeliharaan  RTH  tanpa  adanya  inovasi program yang di fokuskan untuk penambahan  RTH  atau  dengan  cara melakukan  upaya  strategis  pembukaan lahan RTH baru.

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan  sektor  swasta/privat  terhadap kebijakan  RTH  pemerintah  kota  masih rendah  karena  persoalan political  will dari Pemerintah yang kurang melibatkan seluruh  komponen  pada  sektor  swasta. Keputusan yang diambil sektor  privat  atau swasta  adalah  berdasarkan  misi  dari organisasi  itu  sendiri  yang  memiliki kepedulian  terhadap  lingkungan  yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut  tidak  mendapat  intervensi  oleh pemerintah  Kota.  Meskipun  telah  ada Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2014 tentang  penataan  dan  pengelolaan  ruang terbuka hijau namun belum dinilai WALHI memberikan kemajuan berarti bagi penambahan  RTH  di  Kota  Makassar kemudian pelibatan LSM khususnya WALHI hanya pada rapat dengar pendapat penyusunan  RTRW  hal  yang  menonjol adalah  peran  dalam  hal  advokasi  terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembukaan  lahan,  LSM  yang  memberikan masukan  dari  segi  perlindungan  dampak lingkungan  dan  juga  termasuk  urgensi pengelolaan  RTH  yang  masih  jauh  dari target sekaligus tuntutan kepada pemerintah  kota  untuk  lebih  konsisten dalam urusan alih fungsi lahan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  maka  penulis  memberikan rekomendasi  untuk  pentingnya  pelibatan
beberapa  stakeholder  secara  aktif  dalam upaya  Tata  Kelola  Perkotaan  Berbasis Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota Makassar.  Hal  yang  paling  diharapkan dalam  tata  Kelola  RTH  di  Koa  Makassar adalah  adanya  sinergitas,  koordinasi  dan komunikasi  yang  harus  terbangun  antara Pemerintah,  pihak  swasta  serta  LSM sebagai  refresentatif  dari  masyarakat  yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Badjuri,  A.,  &  Yuwono,  T.  (2003). Pengantar Administrasi Pembangunan .  Jakarta:  Pustaka
LP3ES.
Campbell, J. L. (2002). Ideas, politics, and public  policy.  Annual  review  of sociology, 28 (1), 21-38.
Daniguelo,  A.  (2020).  Ontology  in  Public Administration  Includes  Potential,
Positivism and Rationalism Approaches. Journal  La  Sociale,
1 (6), 41-46.
Fandeli,  C.  (2004). Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam  Pembangunan. Yogyakarta: Liberty.
Hayati,  J.,  Sitorus,  S.  R.,  &  Nurisjah,  S.
(2013). Pengembangan ruang terbuka  hijau  dengan  pendekatan kota  hijau  di  Kota  Kandangan.
TATALOKA, 15 (4), 306-316.
Joga,  N.  (2013). Gerakan  Kota  Hijau .
Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama.
Junaedi,  J.  (2020).  Implementation  of
Good Corporate Governance
(GCG)  in  the  Field  of  Securing
Plantation  Assets. Journal  La
Sociale, 1 (3), 5-9.
Latifah,  R.  N.,  &  Pamungkas,  A.  (2013). Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Kecamatan  Liang  Anggang  Kota
Banjarbaru. Jurnal  Teknik  ITS,
2 (2), C207-C210.
Moleong,  Lexy  J.  (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Putri,  C.  D.  (2013).  Peran  Pemerintah Daerah  Dalam  Mengelola  Ruang Terbuka  Hijau  Dengan  Perspektif Good  Environmental  Governance (Studi  Di  Kota  Madiun). Jurnal
Administrasi Publik, 1 (3), 42-50.
Sabatier,  P.  A.,  &  Weible,  C.  M.  (2007).
The advocacy coalition framework. Theories  of  the  policy process , 2 , 189-220.
Soekanto,  S.  (2002). Teori  Peranan .
Jakarta: bumi aksara.
Sulistyanto,  I.  (2014).  Penataan  Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Rumah Pemotongan Hewan  (RPH)  Samarinda  Sebagai Upaya  Terciptanya  Kawasan  Hijau
Pada  Koridor  Bandara  Sei  Siring Samarinda. Jurnal  Teknik  Sipil  dan Arsitektur , 15 (19).
Tahir,  M.  M.,  &  Nahrudin,  Z.  (2017). Kapabilitas  Dynamic  Governance Dalam  Optimalisasi  Pengelolaan Lahan  Terbuka  Hijau  Di  Kota
Makassar. CosmoGov, 3 (1), 1-13.
Thacher, D., & Rein, M. (2004). Managing
value conflict in public policy. Governance , 17 (4), 457-486.