## Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Penentuan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Bongo Nol Dengan Pendekatan Analysis Hierarchy Process
Eduart Wolok* Prodi Teknik Industri
Universitas Negeri Gorontalo
Gorontalo, Indonesia eduart@ung.ac.id* Idham H. Lahay Prodi Teknik Industri Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia idham-lahay@ung.ac.id Wrastawa Ridwan Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia wridwan@ung.ac.id Diterima : Januari 2024 Disetujui : Januari 2024 Dipublikasi : Januari 2024
Abstrak—  Penelitian  ini  difokuskan  untuk  membantu  dalam proses  menentukan  prioritas  pengembangan  infrastruktur  di desa.  Penggunaan  metode  yang  umumnya  masih  memiliki kekurangan.  DSS  didesain  untuk  mendukung  semua  langkah pengambilan  keputusan  dan  membantu  mengevaluasi  setiap kriteria yang muncul dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process),  menetapkan  kriteria  dan  memberikan  bobot  nilai sehingga  mempermudah  dalam  mengambil  keputusan  terkait prioritas  pembangunan  infrastruktur  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penyediaan  air  bersih  menjadi  prioritas  utama  dengan  bobot sebesar  0.69,  diikuti  oleh  pengelolaan  sampah  dengan  bobot prioritas  sebesar  0.15.  Prioritas  ketiga  adalah  sanitasi  dengan bobot prioritas 0.11, dan prioritas terakhir adalah perumahan atau bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu dengan nilai bobot prioritas sebesar 0.06.
Kata Kunci—AHP; Desa; SDGs Desa; Pengambilan Keputusan.
Abstrak— This research is focused on assisting in the process of determining  the  priority  of  infrastructure  development  in  the village.  The  use  of  commonly  employed  methods  still  has  its limitations.  The  Decision  Support  System  (DSS)  is  designed  to support  all  steps  of  decision-making  and  aid  in  evaluating  each criterion using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. It  establishes  criteria,  assigns  weight  values,  thus  facilitating decision-making  related  to  the  priority  of  infrastructure development  needed  by  the  community.  The  results  of  this research  indicate  that  the  provision  of  clean  water  is  the  top priority with a weight of 0.69, followed by waste management with a  priority  weight  of  0.15.  The  third  priority  is  sanitation  with  a priority  weight  of  0.11,  and  the  last  priority  is  housing  or  home improvement  assistance  for  the  less  privileged  with  a  priority weight value of 0.06.
Kata Kunci—AHP; Village; SDGs Village; Decision-making.

## I. P ENDAHULUAN
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB),  juga dikenal  sebagai  SDGs,  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  secara  berkelanjutan, melindungi keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas
lingkungan  hidup,  serta  memastikan  keadilan  dalam pembangunan  dan penerapan tata  kelola yang  efisien  untuk mewariskan  kualitas  hidup  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya  [1].  Menurut  pustaka  [2]  perhatian  dalam pengembangan  desa  saat  ini  difokuskan  pada  pencapaian Sustainable  Development  Goals (SDGs)  atau  sasaran pembangunan  yang  berkelanjutan.  Dalam  permendesa dikatakan bahwa SDGs desa merupakan inisiatif komprehensif  dalam  mencapai  tujuan  desa  yang  bebas  dari kemiskinan  dan  kelaparan,  dengan  pertumbuhan  ekonomi yang  merata,  perhatian  terhadap  kesehatan,  kepedulian terhadap  lingkungan,  perhatian  terhadap  pendidikan, mendukung perempuan, membentuk jaringan di antara desa- desa,  dan  menanggapi  aspek  budaya  guna  mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [3].
Pembangunan di tingkat desa merupakan langkah untuk meningkatkan  mutu  hidup  dan  kondisi  kehidupan  demi kesejahteraan  penduduk  di  daerah  tersebut.  Berdasarkan peraturan yang  termaktub  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  pokok  tujuan  pembangunan  desa  adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan menaikkan standar  hidup  manusia,  sembari  menurunkan  tingkat kemiskinan melalui langkah-langkah pemenuhan kebutuhan dasar,  pembangunan  infrastruktur  di  kawasan  desa, pengembangan ekonomi lokal, dan eksploitasi sumber daya alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  [4].  Desa  tidak hanya  menjadi  fokus,  melainkan  sudah  aktif  terlibat  dalam proses  pembangunan  yang  dijalankan  sepenuhnya  sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan  ekonomi  desa,  yang  pada  gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara positif [2].
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merujuk  pada  distribusi dana dari pemerintah ke wilayah desa, berasal dari sejumlah pungutan  pajak  lokal  dan  alokasi  yang  disetujui  oleh  pusat untuk pendapatan daerah. Dana ini diterima oleh pemerintah kabupaten,  sesuai  dengan  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa, yaitu Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  37  Tahun  2007.  Pedoman  tersebut  menetapkan  bahwa
dana  desa  dialokasikan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota,  yang  bersumber dari  pendapatan  pusat  dan  daerah  yang  telah  disetujui  oleh pemerintah  kabupaten/kota.  Dana  ini  diperuntukkan  bagi desa,  Sedikitnya  10%  dari  seluruh  alokasi  dana  pusat  dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. [5].
Proses pengambilan keputusan di desa Bongo Nol Kec. Paguyaman  Kab.  Boalemo  masih  berdasarkan  hasil  diskusi dengan  tanpa  melibatkan  kajian  akademis,  hal  ini  rentan terhadap  proses  penetapan  keputusan  yang  akan  memakan waktu lama serta memungkinkan rasa tidak puas masyarakat terhadap  keputusan  yang  dihasilkan  yang  dianggap  tidak mampu  mengakomodir  semua  keinginan.  Sehingganya diperlukan  metode  yang  komprehensif  dalam  pengambilan keputusan  yang  dianggap  mampu  untuk  mengakomodir semua  saran  dan  masukkan  dari  masyarakat  serta  dapat diperdebatkan secara akademis.
Pengalokasian  dana  Desa  oleh  Kepala  Desa  masih dilakukan  melalui  proses  musyawarah  dengan  masyarakat dan kepala dusun, serta mengandalkan keakuratan data yang minim [5]. Menurut hasil penelitian pustaka [6] menyatakan bahwa  beberapa  faktor  yang  berdampak  pada  akuntabilitas dana  desa  adalah  kecakapan  staf  di  level  desa,  penggunaan teknologi  informasi,  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP).
Sebuah  sistem  dukungan  keputusan  dicirikan  oleh kemampuannya  untuk  memberikan  dukungan  pada  tahap pengambilan  keputusan  dalam  suatu  organisasi  atau perusahaan.  Sistem  ini  dilengkapi  dengan  antarmuka  yang dapat  diakses  oleh  pengguna,  baik  manusia  maupun  mesin, untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan. Selain itu,  sistem  ini  mendorong  debat  terhadap  keputusan  yang diambil dan memberikan dukungan pada keseluruhan proses pengambilan keputusan [7].
Sistem  Pendukung  Keputusan  (SPK)  atau  Decision Support  System  (DSS)  merupakan  sistem  informasi  yang interaktif,  memberikan  informasi,  melakukan  pemrosesan, dan  mengatur  manajemen  data.  Dengan  perannya  yang pokok,  Sistem  Pendukung  Keputusan  dipakai  untuk mendukung  pengambilan  keputusan  di  situasi  yang terstruktur  dengan  baik  dan  juga  di  situasi  yang  tak terstruktur, di mana tak ada yang tahu secara pasti bagaimana cara membuat keputusan. Oleh karena itu, SPK menjadi alat yang  sangat  berharga  dalam  membimbing  pengambilan keputusan dalam berbagai konteks [8].
etode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Analisis Hirarki Proses (AHP),  AHP memiliki keunggulan dibandingkan dengan model pengambilan keputusan lainnya, terutama  dalam  kemampuannya  menyelesaikan  masalah yang melibatkan banyak tujuan ( multi objectives ) dan kriteria ( multi  criterias )  [9].  Terdapat  penelitian  terdahulu  yang berfokus  pada  pengambilan  keputusan,  seperti  yang dilakukan oleh pustaka [10] tentang pengambilan keputusan komponen  darah  dalam  pengendalian  persediaan  pada  PMI Kota Bandung, penelitian yang dilakukan oleh  pustaka [11] tentang  sistem  pengambilan  keputusan  pendataan  keluarga kurang  mampu,  penelitian  pustaka  [12]  mengenai  prosedur pemilihan  siswa  yang  memenuhi  syarat  untuk  menerima beasiswa, pengambilan keputusan terkait strategi pemasaran perguruan tinggi oleh pustaka [13], kemudian penelitian yang dilakukan  oleh  pustaka  [14]  mengenai  penentuan  kriteria prioritas  dalam  proses  seleksi  dosen,  penelitian  yang
dilakukan  oleh  pustaka  [15]  terkait  pengambilan  keputusan pemilihan  mesin filler  syrup, serta  penelitian  tentang pengambilan  keputusan  pemberian  bantuan  pada  korban bencana banjir oleh pustaka [16].
Metode Analisis Hirarki Proses (AHP) merupakan salah satu  strategi  yang  diterapkan  dalam  proses  pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa faktor penilaian. Pilihan untuk menggunakan metode ini dipengaruhi oleh popularitas dan penerimaan yang meluas di berbagai entitas organisasi, perusahaan, dan negara di seluruh dunia, berbeda jauh dengan metode  lainnya,  AHP  menunjukkan  hasil  yang  lebih  stabil, dan  sistem  yang  mengimplementasikan  metode  AHP  lebih sederhana dipahami dan diaplikasikan [5].
Menurut  pustaka  [9]  terdapat  3  prinsip  dasar  pada  AHP, diantaranya yakni :

## a. Penyusunan Hirarkis
Penyusunan  struktur  hierarkis  dilakukan  dengan mengenali  pengetahuan  atau  data  yang  saat  ini  diamati. Proses  dimulai  dari  menghadapi  situasi  yang  rumit  dan dipecahkan menjadi unsur-unsur pokok. Elemen-elemen itu kemudian  diuraikan  secara  lebih  terperinci  menjadi komponen-komponen yang lebih spesifik, dan seterusnya. Penentuan prioritas strategi dalam penelitian ini dirancang berdasarkan  telaah  literatur  dan  wawancara  dengan  pihak terkait.  Struktur  hirarki  terdiri  dari  lima  tingkatan,  yakni tingkatan  1  fokus,  tingkatan  2  faktor,  tingkatan  3  aktor, tingkatan  4  kendala,  dan  tingkatan  5  strategi.  Hasil  akhir dari  penyusunan  strategi  dengan  menggunakan  analisis AHP  adalah  memutuskan  strategi  yang  memiliki  prioritas tertinggi.

## b. Penetapan Prioritas
Langkah pertama dalam menetapkan urutan kepentingan elemen pengambilan keputusan adalah melalui pembandingan  satu  lawan  satu  (pairwise  comparisons). Elemen-elemen tersebut dianalisis dengan cara membandingkan satu sama lain terhadap kriteria yang telah ditetapkan, bentuk matriks digunakan untuk melaksanakan perbandingan berpasangan ini. Untuk memulai perbandingan  berpasangan,  langkah  awalnya  adalah memilih  kriteria  atau  atribut  dari  tingkat  teratas  dalam hierarki sebagai subjek perbandingan pertama (fokus).Langkah  selanjutnya  untuk  melengkapi  matriks perbandingan berpasangan tersebut adalah dengan mengisi nilai berdasarkan skala dari 1 hingga 9.

## c. Konsistensi Logis
Tahapan  akhir  dalam  analisis  hirarki  melibatkan evaluasi konsistensi logis, dengan menyusun semua elemen secara  teratur  dan  menilai  sesuai  dengan  kriteria  yang masuk  akal  secara  konsisten.  Proses  analisis  hirarki mengukur keseluruhan konsistensi dari berbagai pertimbangan  melalui  evaluasi  rasio  konsistensi.  Tingkat konsistensi yang dapat diterima adalah ≤ 0,1 karena apabila nilai  konsistensi  melebihi  10%,  itu  menandakan pertimbangan  mungkin  cenderung  acak  dan  memerlukan perbaikan.

## II. METODE
Studi ini dilakukan pada bulan Juli 2023 di Desa Bongo Nol  yang  terletak  di  Kecamatan  Paguyaman  Kabupaten
Boalemo  Provinsi  Gorontalo.  Penelitian  ini  memanfaatkan informasi  utama  melalui  wawancara  terstruktur,  survey lapangan serta distribusi kuesioner AHP kepada 6 responden yang dianggap expert yakni Kepala Desa dan 5 orang Kepala Dusun.

## Gambar 1 . Kerangka Penelitian
Analisis  data  dalam  riset  gambar  1,  diawali  dengan menetapkan sasaran, mengatur standar, substandar, dan opsi yang  tersedia.  Kemudian,  dilakukan  pembuatan  matriks perbandingan  pasangan  dan  perhitungan  bobot  bersama dengan  Penilaian  Konsistensi  menggunakan  metode Analytical Hierarchy Process (AHP) berdasarkan data survei yang telah dikumpulkan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan temuan dari penelitian yang telah dilakukan  dengan  menerapkan  metode  Analytical  Hierarchy Process  (AHP)  dalam  sebuah  sistem  pendukung  keputusan dapat dilihat pada ilustrasi dalam gambar 2. :
T ABEL 1. M ATRIKS P ERBANDINGAN Kriteria Sampah Sanitasi Permuki man Air Bersih Sampah 1.00 2.00 3.00 0.13 Sanitasi 0.50 1.00 3.00 0.14 Permuki man 0.33 0.33 1.00 0.13 Air Bersih 8.00 7.00 8.00 1.00 1. Normalisasi Matriks a) Mencari  total  dari  setiap  kolom  dalam  matriks perbandingan pasangan yang diuraikan dalam persamaan berikut: n = ∑ =   0 𝑥𝑖𝑗 𝑧 𝑖 ……  (1) Keterangan : n = merupakan jumlah dari tiap total kolom
z = adalah jumlah dari opsi yang tersedia
I  =  memuat  nilai  dari  1  hingga  z  dengan  peningkatan sekuensial.
x = adalah hasil dari penggabungan nilai-nilai di antara baris dan kolom kemudian dibagi dengan jumlah sel di dalamnya.
n = 1 + 0.5 + 0.33 + 8 = 9.83 .. dst.
Jumlah  angka  yang  ada  di  setiap  baris  dalam  matriks perbandingan berpasangan adalah.:
T ABEL 2. J UMLAH NILAI DARI SETIAP KOLOM
Kriteria Sampah Sanitasi Permukiman Air Bersih Sampah 1.00 2.00 3.00 0.13 Sanitasi 0.50 1.00 3.00 0.14 Permukiman 0.33 0.33 1.00 0.13 Air Bersih 8.00 7.00 8.00 1.00 n 9.83 10.33 15.00 1.39
b) Merata-ratakan  nilai  setiap  kolom  dengan  jumlah  total kolom  terkait  guna  mendapatkan  matriks  normalisasi sebagaimana dinyatakan dalam persamaan di bawah ini.:
m = 𝑋𝑖𝑗 𝑛
….. (2)
Keterangan :
m = merupakan hasil dari proses normalisasi.
x = merupakan nilai yang terdapat dalam setiap sel. n = merupakan hasil penjumlahan dari setiap kolom
m = 1
9.83 = 0.1
….  dst.
Tabel berikut menampilkan hasil yang dapat diamati.:
T ABEL 3. H ASIL N ORMALISASI Kriteria Sampah Sanitasi Permukiman Air Bersih Sampah 0.10 0.19 0.20 0.09 Sanitasi 0.05 0.10 0.20 0.10 Permukiman 0.03 0.03 0.07 0.09 Air Bersih 0.81 0.68 0.53 0.72

## 2. Menentukan nilai prioritas bobot
Melakukan  perhitungan  total  nilai  per  baris,  kemudian membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rerata  atau  bobot  prioritas,  sebagaimana  dijabarkan  dalam rumus berikut.
bp = ∑ =0𝑥𝑖𝑗 𝑛 𝑗 𝑛
…………..  (3)
Keterangan : bp = adalah rata-rata dari hasil
n = merupakan jumlah kriteria yang ada
j =  Untuk setiap nilai j mulai dari 1 hingga n secara berurutan x = mewakili nilai yang terdapat di setiap sel
bp = 0.10+0.19+0.20+0.09 4 = 0.15 … dst .
Hasil penjumlahan baris dibagi oleh jumlah elemen atau kriteria yang ada.
T ABEL 4. S KALA N ILAI P RIORITAS
Kriteria Bobot Sampah 0.15 Sanitasi 0.11 Permukiman 0.06
Air Bersih 0.69
N 1.00

## 3. Mengkalkulasi Nilai Maksimum Eigen
a) Lakukan  perkalian  antara  nilai  di  setiap  sel  pertama dengan bobot prioritas utama, lalu perkalian antara nilai di setiap sel kedua kolom dengan prioritas kedua. Sampah  : 1 x 0.15 = 0.15…  dst.
T ABEL 5. P ENGALIAN SETIAP NILAI SEL DENGAN NILAI BOBOT YANG
MEMILIKI PRIORITAS . Kriteria Sampah Sanitasi Permukiman Air Bersih Sampah 0.15 0.23 0.17 0.09 Sanitasi 0.07 0.11 0.17 0.10 Permukiman 0.05 0.04 0.06 0.09 Air Bersih 1.17 0.79 0.45 0.69
b) Hitung totalnya untuk setiap baris dalam matriks dengan cara melakukan penjumlahan.
Kolom Sampah : 0.15+0.23+0.17+0.09 = 0.62…  dst.
T ABEL 5. H ASIL PENJUMLAHAN TIAP KOLOM
Kriteria Sampah Sanitasi Permukiman Air Bersih Jumlah Sampah 0.15 0.23 0.17 0.09 0.62 Sanitasi 0.07 0.11 0.17 0.10 0.45 Permukiman 0.05 0.04 0.06 0.09 0.23
Air Bersih 1.17 0.79 0.45 0.69 3.09
c) Angka  yang  dihasilkan  dari  penjumlahan  setiap  baris akan  divisualisasikan  dengan  memperhatikan  bobot prioritas yang sesuai.
Baris Sampah : 0.62 / 0.15 = 4.27… dst.
T ABEL 6. H ASIL OPERASI PEMBAGIAN DENGAN BOBOT PRIORITAS
Kriteria Jumlah Bobot λ Sampah 0.62 0.15 4.27 Sanitasi 0.45 0.11 4.00 Permukiman 0.23 0.06 4.09 Air Bersih 3.09 0.69 4.51
d) Tambahkan  total  nilai  lamda  dari  setiap  kriteria,  lalu bagi  dengan  total  jumlah  elemen  yang  ada.  Hasilnya dinamai  sebagai  lamda  (λ)  maks,  sebagaimana  terlihat dalam persamaan di bawah ini.
λ maks = ∑ 𝜆 𝑛 .. .. (4) Keterangan : λ maks = nilai eigen tertinggi n = adalah jumlah kriteria yang ditetapkan λ maks = 4.27+4+4.09+4.51 4 = 4.22 1. Menghitung Indeks Konsistensi (CI) dengan persamaan dibawah ini : CI = 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑛 𝑛−1 …… (5) Keterangan : CI = 4.22
4−1 = 0.07

## 4. Menghitung Rasio Konsistensi
Memperoleh nilai Rasio Konsistensi ( Consistency Ratio atau  CR)  sesuai  dengan  persamaan  yang  ditunjukkan  di bawah ini.
Consistency Ratio = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 … (6)
Keterangan :
RI  =  Indeks  rasio  (konstan)  adalah  nilai  yang menunjukkan rasio (tetap) yang terkait.
CR = tingkat konsistensi
T ABEL 7. N ILAI R ASIO I NDEKS Ukuran
Matriks Nilai 1,2 0 3 0,58
4 0,90 Consistency Ratio = 0.07 0.9 = 0.08

## 5. Verifikasi Konsistensi Hirarki
Menguji  apakah  hierarki  konsisten  melibatkan  penilaian apakah  nilai  CR  melebihi  ambang  batas  0,1.  Jika  nilai  CR melewati  angka  ini,  menunjukkan  inkonsistensi  dalam penilaian data dan memerlukan koreksi. Sebaliknya, jika CR sama dengan atau di bawah 0,1, itu menandakan konsistensi dan  keakuratan  dalam  perhitungan  data.  Jika  CR  (0,08) kurang  dari  atau  sama  dengan  0,1,  itu  menunjukkan konsistensi dan ketepatan dalam perhitungan data.

## IV. K ESIMPULAN
Sistem pendukung keputusan yang menerapkan metode AHP  mampu  memberikan  bantuan  kepada  para  pengambil kebijakan  desa  Bongo  Nol  dalam  proses  pengambilan keputusan. Maka berdasarkan proses pengambilan keputusan dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process disimpulkan  bahwa  prioritas  tertinggi  adalah  Air  Bersih dengan  bobot  prioritas  tertinggi  yakni  0.69,  disusul  oleh Sampah  dengan  bobot  prioritas  0.15,  kemudian  Sanitasi mendapatkan  nilai  prioritas  sebesar  0.11  serta  terakhir Pemukiman nilai prioritas 0.06. Sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) harus memprioritaskan pembiayaan terkait pengadaan Air Bersih dengan cara membuat Bak Penampung air,  kemudian  Sumur  Bor  serta  Pompa  Air,  setelah  itu prioritas  kedua  ialah  meng-alokasikan  ADD  terhadap pengolahan  sampah  seperti  pembuatan  Ecobrick,  Pupuk Kompos  dan  Bank  Sampah,  prioritas  ketiga  ialah  Sanitasi yakni  diantaranya  pengadaan  jamban,  perbaikan  selokan serta  IPAL,  dan  yang  terakhir  ialah  pengalokasian  ADD terhadap  Pemukiman  diantaranya  bantuan  untuk  perbaikan rumah layak huni terkait Dinding, Plafon dan Ventilasi.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Kami  ingin  menyampaikan  rasa  syukur  dan  terimakasih kami kepada beberapa pihak yakni LPPM UNG karena telah memberikan kesempatan; serta Kepala Desa Bongo Nol Kec. Paguyaman  Kabupaten  Boalemo  atas  dukungan  serta kerjasama selama berkegiatan di lokasi KKN.

## R EFFERENSI
[1]  Bappenas, Metadata  Indikator:  Pilar  Pembangunan Lingkungan . 2020.
[2]  I. W.  Sutrisna,  “Implementasi  Fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam  Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” J. Ilm. Cakrawarti ,  vol.  4,  no.  1,  pp.  1–10,  2021,  doi: 10.47532/jic.v4i1.239.
[3]  Permendesa,  “Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020,” PDTT, Pemendes , no. 16, p. 32, 2020.
[4]  L.  Boekoesoe  and  T.  S.  Maksum,  “Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa,” J. Sibermas ( Sinergi Pemberdaya. Masy. ) , vol. 11, no.
1, pp. 209–218, 2022, doi:
http://dx.doi.org/10.37905/sibermas.v11i1.12103.
[5]  I.  P.  Nasution  and  A.  Sitio,  “…  Keputusan Pengalokasian  Anggaran  Dana  Desa  Dengan  Metode
Ahp (Analytic Hierarchy Process) Pada Desa Sialang,” J. Ilmu Komput. dan Sist. … , vol. 1, no. 1, pp. 13–21,
2018, [Online]. Available:
http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jikom/article /download/18/10
[6]  M.  N.  Aziiz  and  S.  D.  Prastiti,  “Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Akuntabilitas  Dana  Desa,” J.  Akunt. Aktual , vol. 6, no. 2, pp. 334–344, 2019.
[7]  Z.  M.  Syifa’Syafic  and  A.  W.  Utami,  “Metode  Fuzzy Ahp  Di  Desa  Blawi  Kecamatan,”  vol.  04,  no.  04,  pp. 59–66, 2023.
[8]  M.  D.  Kusrini,  “Conservation  of  Amphibian  in Indonesia:  Global  Problems  and  Challenges,” Media Konserv. , vol. 12, no. 2, pp. 89–95, 2007.
[9]  S.  Thomas  Lorie, Pengambilan  Keputusan  Bagi  Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan  dalam  Situasi  yang  Kompleks ,  Seri  Manaj. Jakarta: Pustaka Binama Pressindo, 1993.
[10]  M. Fauzi and S. N. Bahagia, “Pengambilan Keputusan Komponen  Darah  Dalam  Pengendalian  Persediaan Dengan  Menggunakan  Metode  Ahp  Di  Pmi  Kota Bandung,” J. Ilm. Teknol. Infomasi Terap. , vol. 5, no. 2, pp.
13–20, 2019, doi:
10.33197/jitter.vol5.iss2.2019.276.
[11]  M.  Mustopa  and  F.  Zuli,  “Mampu  Pada  Keluarahan Cipondoh  Dengan  Menggunakan  Metode  (  AHP  ) Analitycal  Hierarchy  Process  Dalam  pemberian bantuan  ,  pemerintah  kota  menerapkan  zona  atau wilayah kelurahan yang kemudian membawahi tingkat rukun warga dan rukun tangga . Dengan kemudian ,” J. Ilm. Fak. Tek. LIMIT’S , vol. 20, no. 1, pp. 25–33, 2023.
[12]  F. Hadi and Gushelmi, “Sistem Pengambilan Keputusan Pemilihan Siswa Yang Berhak Mendapatkan Beasiswa Miskin  Dengan  Metode  Analytical  Hierarchy  Process (Ahp),” J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis , vol. 3, no. 1, pp. 157–166, 2021, doi: 10.47233/jteksis.v3i1.173.
[13]  A.  Tunggal  and  S.  Budi,  “Pengambilan  Keputusan Strategis  Pemasaran  di  Perguruan  Tinggi  dengan menggunakan Analytics Hierarchy Process (AHP),” J. Tek.  Inform.  dan  Sist.  Inf. ,  vol.  6,  no. 2,  pp.  414–424, 2020, doi: 10.28932/jutisi.v6i2.2748.
[14]  S.  M.  Khoiroh,  Asmungi,  Surani,  and  B.  Wirayuda, “MATRIK  Jurnal  Manajemen  dan  Teknik  Industri- Produksi  Pengambilan  Keputusan  Penentuan  Kriteria Prioritas  dalam  Proses  Seleksi  Dosen  Baru  di Universitas XYZ dengan Metode AHP,” J. Manaj. dan Tek.  Ind. ,  vol.  XXIII,  no.  2,  pp.  195–206,  2023,  doi: 10.350587/Matrik.
[15]  D.  Willyandi  and  W.  Septiani,  “Pengambilan Keputusan  Dalam  Pemilihan  Mesin  Filler  Syrup Dengan  Metode  AHP-TOPSIS  Pada  PT  X,” J. Rekayasa Sist. Ind. , vol. 11, no. 1, pp. 71–80, 2022, doi: 10.26593/jrsi.v11i1.4690.71-80.
[16]  S.  Usman,  F.  Aziz,  and  M.  Lutfi,  “Sistem  Pendukung Pengambilan  Keputusan  Pemberian  Bantuan  dengan Metode AHP,” J. Media Inform. Budidarma , vol. 5, no. 2, p. 540, 2021, doi: 10.30865/mib.v5i2.2870.