Faktor-faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan

## PENDAHULUAN
Kondisi  anggaran  belanja pemerintah yang tidak pernah seimbang akibat penerimaan pemerintah tidak dapat mengimbangi  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  pemerintah  dalam  proses pembangunan mengkondisikan pemerintah untuk  berusaha  memperoleh  sumber penerimaan  baik  dari  dalam  negeri maupun  luar  negeri  untuk  menutupi ketimpangan  atau defisit yang  terjadi. Sumber  penerimaan dalam  negeri  yang paling  mudah  dan  cepat  diperoleh
pemerintah untuk menutupi defisit adalah dengan melakukan peminjaman kepada bank sentral, yaitu Bank Indonesia dengan cara mencetak uang baru, yang bila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan  ketersediaan  komoditi  dapat mengakibatkan  jumlah  uang  yang beredarterlalu besar dari yang sebenarnya dibutuhkan  sehingga  memungkinkan terjadinya  hiperinflasi  ( hyperinflasi) . Sedangkan sumber penerimaan dari luar negeri yang dapat pemerintah andalkan untuk menutupi defisit yang terjadi adalah melalui pinjaman luar negeri. Risiko yang

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TOTAL PENERIMAAN PAJAK NEGARA DAN EFEKTIFITAS PERATURAN  PERPAJAKAN
Wahyu  Kartika  Wijayanti (Pegawai BCA Kantor Pusat) Email : story_fairland@yahoo.com dan Y. Agus Bagus Budi  N Periset di INFIS (Indonesia Fiskal Studies) Jakarta Email : yagusbbn@yahoo.com

## Abstract
This research aims to analyze and gain empirical evidences on factors   which influence both state taxes revenues and the efectivity of tax provisions to increase state revenues from tax sector. This research uses components on GDP, which are both from production sides  and    sides  from  expenditures.  To  measure  the  effectivity  of  tax  provision,  this analysis will uses total revenues of each tax.
Keyword: Tax buoyancy, Efektivitas dan Peraturan Pajak
Media Ekonomi Vol. 18 No. 1, April 2010
mungkin  dihadapi  jika  defisit  anggaran ditutup dengan pinjaman luar negeri adalah adanya  kewajiban  mengembalikan pinjaman tersebut berikut bunganya dan perubahan  besarnya  pinjaman  akibat fluktuasi  kurs  mata  uang  Indonesia terhadap  mata  uang  negara  pemberi dana.(Universitas  Gunadarma,  Modul E-Learning ).
Mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi Indonesia untuk setiap sumber dana tersebut, maka tidak heran  jika  pemerintah  lebih  memilih sumber  pembiayaan  dari  luar  negeri, mengingat  risiko  yang  harus  dihadapi dengan pinjaman luar negeri relatif lebih ringan dibandingkan dengan risiko  jika pemerintah  menutup  defisit  anggaran dengan melakukan pinjaman kepada Bank Indonesia.Namun demikian, sumber dana yang diperoleh dari utang luar negeri akan menyebabkan semakin besar pokok utang dan bunga yang harus dibayarkan, sekaligus meningkatkan ketergantungannya kepada luar negeri.
Untuk  mengurangi  keter- gantungan  negara  terhadap  luar  negeri, pemerintah  melalui  peraturan  dan kebijakannya  harus  mampu  meng- optimalkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia, baik sumber  daya  alam    maupun  manusia dengan  satu  tujuan  yaitu  memajukan kesejahteraan  bangsa.  Salah  satu  cara mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri  yang  dapat  ditempuh  dalam pembangunan  nasional  adalah  dengan melibatkan  warga  negara  secara  aktif dengan ikut serta secara sadar dan sukarela membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pengumpulan pajak dari masyarakat  Indonesia  masih  terlalu sedikit. Kebanyakan penduduk Indonesia sama sekali tidak membayar pajak, dan diantara  mereka  yang  membayar, pengumpulannya selalu di bawah target. Hal  ini  ditandai  dengan  rendahnya tax ratio Indonesia.  Selama  10  tahun  sejak tahun 1990, rasio pajak Indonesia hanya berada  di  angka  10-11  persen  saja, kemudian  baru  pada  tahun  2000  rasio pajak  perlahan  meningkat  mencapai kisaran 13 persen, yaitu sekitar 12,1 persen - 13,5 persen pada tahun 2001-2006.
Efektifitas  dan  efisiensi  dalam pemungutan pajak, seperti administrasi perpajakan sangat menentukan penerimaan  pajak,  semakin  rumit adminstrasi  yang  harus  dilakukan menyebabkan  keengganan  WP  untuk membayar pajak. Untuk mengatasi kurang efektif  dan efisiennya pengumpulandana dari  masyarakat,  dilakukan  reformasi perpajakan dengan tujuan untuk menaikkan hasil pajak, menyederhanakan peraturan perpajakan,  memberikan  kepastian hukum, menyesuaikan pajak dengan laju pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  dan dengan menganut falsafah serta aspirasi bangsa Indonesia sendiri.
Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah melalui regulasinya  dapat  mengusahakan meningkatkan penerimaan pajak langsung maupun  tidak  langsung.Dalam  proses pertumbuhan suatu negara, akan terjadi perubahan struktur perekonomian. Salah satu  struktur  yang  berubah  adalah penerimaan  pajak  negara.  Perubahan
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan
struktur pajak ini ditandai oleh peranan pajak langsung terhadap total pajak yang semakin meningkat dibandingkan dengan peranan pajak tak langsung terhadap total pajak semakin menurun.
Dalam  usaha  meningkatkan pertumbuhan  pajak  ( tax  growth )  tidak terlepas  dari  pangsa  pertumbuhan otomatis  dan  pangsa  pertumbuhan diskresioner.  Pertumbuhan  otomatis meliputi  perubahan  berbagai  variable ekonomi yaitu pendapatan nasional (PN), dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan otomatis dapat dikatakan sebagi perubahan basis pajak ( tax base ). Basis pajak atau tax base adalah keadaan, atau  nilai  atas  mana  pajak  dikenakan. Sedangkan  pertumbuhan  diskresioner bersumber dri efek perubahan kebijakan pajak yang meliputi perubahan undang- undang  pajak,  tarif  pajak,  perbaikan administrasi dan pelayanan pajak.
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah- masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak di Indonesia?
2. Bagaimana  pertumbuhan  pajak langsung dan pajak tidak langsung, di Indonesia?
3. Variabel  ekonomi  apa  saja  yang mempengaruhi total penerimaan pajak
4. Berapa besar buoyancy dan elastisitas pajak
5. Bagaimana  efektifitas  kebijakan perpajakan  yang  telah  dilakukan pemerintah,  yang  diukur  dari  nilai efektifitas dan buoyancy pajak

## TINJAUAN PUSTAKA
Penerimaan  pajak  dipengaruhi oleh  faktor  eksternal  maupun  faktor internal.  Faktor  eksternal  yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat  inflasi,  nilai  tukar  rupiah,  harga minyak  internasional,  produksi  minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat  suku  bunga.  Sedangkan  faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak  adalah  tarif  pajak  itu  sendiri. (Syahputra,  2006).
Pertumbuhan  ekonomi  ber- pengaruh  positif  terhadap  penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan  masyarakat  dan  tingkat konsumsi.Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan  perubahan  dalam pendapatan  yang  diterima  oleh masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan semakin tinggi pula  pendapatan  masyarakat.  Semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan  penerimaan  pajak  akan bertambah karena ada perubahan jumlah pembayar  pajak,  yaitu  dari  yang  tidak dikategorikan  sebagai  pembayar  pajak menjadi pembayar pajak, dan dari yang membayar  pajak  pada  tarif  tertentu menjadi naik sebagai pembayar pajak pada tarif  yang  lebih  tinggi  seiring  kenaikan pendapatan terutama terjadi pada pajak dengan tarif progresif.
Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah Indonesia mengadakan reformasi  perpajakan.  Reformasi  pajak bergulir  karena  tumpuan  harapan
Media Ekonomi Vol. 18 No. 1, April 2010
penerimaan pemerintah yang berasal dari migas tidak sepenuhnya mampu mendanai penyelenggaraan  negara.  Sedangkan sumber penerimaan pemerintah yang lain, yang berasal dari pinjaman luar negeri juga semakin  memberatkan  negara.  Sampai dengan tahun 2011 ini pemerintah telah melakukan  beberapa  kali  reformasi perpajakan, yaitu pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan 2007.
Reformasi  pajak  pada  dasarnya memperbaiki dua landasan dari prinsip utama sistem perpajakan yaitu (1) Prinsip keadilan dan pemerataan (equity) dalam sistem perpajakan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) Tercapainya efisiensi  ekonomi (economic  efficiency) diantaranya  efisiensi  pengeluaran pemerintah.
Abimanyu (2003), menyebutkan bahwa  reformasi  perpajakan  adalah perubahan  mendasar  di  segala  aspek perpajakan  yang  memiliki  tiga  tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang  tinggi,  kepercayaan  terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas  perpajakan  yang  tinggi. Sedangkan Aviliani berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan  jalan  lebih  mengerahkan kemampuan sendiri.
Secara  garis  besar,  reformasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan utama:
1. Tercapainya  tingkat  kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Tercapainya  tingkat  kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya  produktivitas  aparat perpajakan  yang  tinggi  (Poernomo,
Hadi. 2004)
Prawiro menyatakan bahwa  ada empat  faktor  penentu  terhadap berhasilnya reformasi perpajakan, yaitu (1)  Sistem  perpajakan,  termasuk  di dalamnya undang-undang dan peraturan serta  aparat  perpajakan;  (2)  Sistem penunjang  perpajakan,  termasuk didalamnya sistem pembukuan akuntansi dan profesionalisme; (3) Masyarakat WP; (4)  Faktor  ekstern,  seperti  faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan Morriset dan Izquirdomenyebutkan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan kinerja  penerimaan  pajak  adalah perubahan perundang-undangan, administrasi pajak, dan perluasan pajak.
Produktivitas sistem pajak dapat ditentukan dengan menerapkan konsep buoyancy dan  elastisitas  pajak  ( built-in elasticity ).Produktivitas  pajak  sangat penting untuk diperhatikan, karena dapat membantu  untuk  menguji  kinerja  dari sistem pajak dan juga keadilan pajak dan efisiensi  dari  sistem  tersebut  sebagai bahan evaluasi efektivitas strategi pajak suatu negara.
Buoyancy pajak  merupakan perbandingan  persentase  perubahan penerimaan pajak (termasuk perubahan dis-kresioner)  terhadap  persentase perubahan pendapatan nasional. Dengan kata lain, buoyancy pajak adalah elastisitas penerimaan perpajakan terhadap PDB yang menunjukkan berapa persen perubahan penerimaan pajak apabila PDB berubah 1 persen. Nilai buoyancy pajak  lebih kecil dari satu mengindikasikan elastisitas pajak yang  rendah  dan  tidak  efektif nya
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan
perubahan diskresioner, sedangkan nilai buoyancy pajak  lebih  besar  dari  satu mengindikasikan perubahan diskresioner meningkatkan penerimaan pajak.
Elastisitas pajak merupakan rasio perubahan  proporsional  penerimaan pajak terhadap perubahan proporsional PDB denghan efek dari faktor diskresioner telah  dikeluarkan.Teknik  menghitung elastisitas  pajak  adalah  sama  seperti menghitung buoyancy pajak.  Elastisitas dan buoyancy pajak sekilas terlihat sama, namun terdapat perbedaan yang penting antara elastisitas dengan buoyancy pajak, dimana pada elastisitas pajak penerimaan pajak dihitung sebagaimana mestinya, jika tidak  terjadi  perubahan  pada  sistem perpajakan, termasuk tingkat pajak atau basis  pajak  (perubahan  diskresioner). Perubahan diskresioner dalam pengum- pulan pajak dapat disebabkan karena satu atau kombinasi dari reformasi tarif pajak yang  berdasarkan  undang-undang, modifikasi definisi basis pajak, perubahan yang signifikan dalam aspek administrasi pengumpulan pajak, dan lain sebagainya. Sebelum menghitung elastisitas pajak efek diskresioner harus dikeluarkan dari data penerimaan pajak.
Variabel-variabel  ekonomi dalampenelitian  ini  akan  digunakan untukmengetahui  variabel-variabel yangsecara signifikan mempengaruhi total inimenggunakan  konsep buoyancy penerimaan pajak Indonesia. Penelitian dan  elastisitas  pajak  yang  akan dihitunguntuk  semua  jenis  pajak  baik pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam menentukan produktivitas system perpajakan.  Elastisitas  diukur  dengan metode Singer, untuk mengetahui dampak
reformasi perpajakan pertama tahun 1983, reformasi perpajakan kedua sampai ketiga tahun  1994  -  1997,  dan  reformasi perpajakan pasca tahun 1997.
Langkah kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukan oleh Gambar 1.

## METODOLOGI PENELITIAN
Data  yang  akan  digunakan  dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang  berupa  data time  series tahunan periode 1970 – 2010, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) lewat publikasi Pendapatan  Nasional  dan  Indikator Ekonomi, Nota Keuangan dan RAPBN dari Departemen Keuangan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dari Bank Indonesia dan International Financial Statistics dari International Monetary Fund (IMF).
Analisa  perkembangan  total penerimaan pajak Indonesia yang diukur melalui tax  ratio dilakukan  secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik.
Dalam  penelitian  ini,  untuk mengetahui  apakah  laju  pertumbuhan penerimaan pajak langsung lebih besar dari laju  pertumbuhan  pajak  tidak  langsung digunakan uji Wilcoxon (Wilcoxon  Rank Sum Test) . Analisis regresi linier berganda juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor apa saja dan seberapa besar pengaruhnya terhadap total penerimaan pajak negara.
Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam  analisis  regresi  linier  berganda tersebut, perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
Media Ekonomi Vol. 18 No. 1, April 2010
Gambar 1. Grafik Total Perkembangan Penerimaan Pajak periode 1970-2010
Variabel independen: 1. Sektor pertanian (tni)
2. Sektor pertambangan (tmb)
3. Sektor industry (ind)
4. Listrik, air, dan gas (alg)
5. Kegiatan kontruksi (bgn)
6. Sektor perdagangan (dgg)
7. Sektor tranportasi dan komunikasi (tn)
8. Sektor keuangan (keu)
9. Sektor jasa (jas)
10. Konsumsi rumahtanga (krt)
11. Konsumsi pemerintah (kpm)
12. Kegiatan ekspor (eks)
13. Kegiatan impor (imp)
14. Kurs 15. IHK Pajak Analisis Deskriptif Analisis Inferensi Tax ratio Metode Singer Uji Wilcoxo on Uji statoneritasi Uji kointegritas Regresi linier berganda Kesimpulan
1. Pengujian  stasioneritas  dilakukan dengan uji Philips-Perron (PP), untuk memastikan bahwa data time series yang digunakan  memang  mencerminkan keadaan  yang  sebenarnya  dan  tidak dipengaruhi oleh trend .
2. Pengujian  kointegrasi  dilakukan dengan  uji  Engle-Granger,  untuk memastikan bahwa kombinasi antar variabel bebas bersifat stasioner.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh dari Publikasi Statistik Tahunan Indonesia dari  tahun  1970  sampai  dengan  tahun 2010yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik, dan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia,  total  penerimaan  pajak cenderung  mengalami  kenaikan  setiap tahunnya.
Gambar  2  memperlihatkan bahwa  dari  periode  1970  –  1993    total penerimaan  pajak  di  Indonesia  tidak banyak  mengalami  perubahan,  hal tersebut  mengindikasikan  bahwa kebijakan pajak di Indonesia pada periode tersebut tidak memberikan dampak yang
berarti dalam penerimaan pajak. Barulah diawal tahun 1990-an, penerimaan pajak Indonesia mengalami kenaikan, dan keadaan tersebut dioptimalkan pemerintah dengan mengimplementasikan  reformasi  pajak pada  tahun  1994  yang  disempurnakan dengan reformasi pajak tahun 1997.Kenaikan yang cukup tajam terjadi setelah  evaluasi  reformasi  perpajakan yang dilakukan pada tahun 2000.Kenaikan yang terjadi tersebut kemungkinan dapat disebabkan  oleh  beberapa  alasan,  yaitu kenaikan jumlah pajak akibat berubahnya peraturan perpajakan atau kenaikan yang diakibatkan oleh inflasi. Untuk mengetahui alasan  dari  kenaikan  tersebut  perlu dilakukan penelitian terhadap
produktivitas peraturan perpajakan.
Gambar 2. Grafik Total Perkembangan Penerimaan Pajak periode 1970-2010
Media Ekonomi Vol. 18 No. 1, April 2010
Total penerimaan pajak merupakan gabungan dari berbagai jenis pajak yang terdiri atas pajak langsung dan pajak  tidak  langsung,  baik  pajak  tidak langsung nasional maupun internasional. Gambar 2 menunjukkan perkembangan penerimaan  beberapa  jenis  pajak  yang menyusun sumber penerimaan negara.
Melalui Gambar 3 dapat dilihat bahwa  pada  periode  awal  penelitian keenam  jenis  pajak  memberikan sumbangan ke penerimaan negara dengan share yang hampir sama. Keadaan tersebut masih  terus  berlangsung  hingga  akhir tahun  1980-an,  meskipun  sebelumnya telah dilaksanakan reformasi perpajakan pada tahun 1984.Perubahan mulai terlihat pada  tahun  1990-an,  kondisi  tersebut menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara
dari  sektor  perpajakan  melalui dilaksanakannya reformasi perpajakan ke dua pada tahun 1994 mulai menunjukkan hasil.Perkembangan  yang  besar  terjadi setelah  tahun  2000,  yaitu  setelah dilaksanakannya reformasi perpajakan ke empat pada tahun tersebut.Perkembangan yang besar tidak hanya terjadi pada PPh dan PPN saja, tetapi juga pada komponen pajak  lainnya  yang  sebelumnya  tidak mengalami  perubahan  berarti  dengan adanya  reformasi  perpajakan  di  tahun sebelumnya. Tax  Ratio dapat  memper- lihatkan kinerja penerimaan pajak apakah usaha  yang  dilakukan  penerintah  baik melalui  ekstensifikasi,  intensifikasi, maupun  perbaikan  sistem  administrasi perpajakan memberikan pengaruh dalam peningkatan  penerimaan  pajak  dan kontribusinya terhadap PDB.
Gambar  3. Grafik Perkembangan  Beberapa Jenis Pajak di  Indonesia periode 1970-2010

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan
Gambar 4 menggambarkan perkem- bangan tax  ratio Indonesia  sejak  tahun 1970  hingga  tahun  2009.Pada  awal penelitian  hingga  tahun  1984  sebelum dilakukan reformasi perpajakan pertama tax ratio Indonesia hanya berkisar antara 3  sampai  5  persen.  Peningkatan tax ratio sudah  mulai  terlihat  setelah dilaksanakannya  reformasi  perpajakan pertama meskipun peningkatannya belum terlalu  signifikan.Peningkatan  yang signifikan terjadi setelah di langsungkannya  reformasi  perpajakan tahun 1994 sampai tahun 2000. Terdapat sejumlah perdebatan mendasar oleh para ahli    mengenai  penggunaan tax  ratio sebagai pembanding kinerja perpajakan antar negara. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya  perbedaan  komponen
penyusun pajak dan PDB yang dimasukkan dalam  perhitungan tax  ratio oleh  setiap negara.Dengan adanya perbedaan tersebut, maka besaran tax ratio mungkin menjadi uncomparable antar negara. Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa apabila tax ratio suatu negara yang lebih rendah dari pada tax ratio negara lain, menunjukkan bahwa kinerja perpajakan negara tersebut lebih rendah,  atau  pun  sebaliknya.  (Setiyaji, Gunawan. Ruwetnya Urusan Tax Ratio ) Penelitian  ini  menggunakan  uji Wilcoxon  untuk  mengetahui  apakah pertumbuhan  pajak  tidak  langsung  di Indonesia  lebih  kecil  dari  pajak langsungnya  seiring  dengan    ber- kembangnya Indonesia. Dengan menggunakan uji  Mann-Whitney, untuk menguji teori pertumbuhan pajak tersebut, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:
Gambar  4. Grafik  Perkembangan Tax  Ratio Indonesia  Periode  1970-2009
Media Ekonomi Vol. 18 No. 1, April 2010
d Y 1 =  0.2 2  - 0 .12 5dX 2 +  0.7 85 dX 3 +  0.3 26 dX 7 - 0 .82 dX 8 se       (0 .46)      (0 .0 85 )    (0 .17 3)        (0.1 74 )       (0.4 9) t           (0.4 88 )  (-1 .467 )   (4 .395 )        (1.8 73 )        (- 1.6 59 ) R 2 =  0.3 96 Adjuste d R 2 =  0.3 27 d en gan : Y  =   Peru bahan  Ln  perk iraan  pen erim aan  to tal  pajak X 2 = P erub ah an  Ln  nilai t am bah  sektor  pert am bangan X 3 = P erub ah an  Ln  nilai t am bah  sektor  ind ust ri
X 7 = P erub ah an  Ln  nilai t am bah  sektor  tran spo rtasi dan  komu nikasi X 8 = P erub ah an  Ln  nilai t am bah  sektor  keuan gan
H 0 :Laju PTL= Laju PL,
H 1 : Laju PTL < Laju PLUji
Wilcoxon
Berdasarkan  hasil uji  Wilcoxon diperoleh nilai Z > -Zá (-0.700> -1.645), dengan demikian H 0 diterima dan H 1 ditolak, yang artiya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata  pertumbuhan  pajak  tidak langsung dengan rata-rata pertumbuhan pajak langsung dengan tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum penerimaan pajak telah  meningkat  dari  tahun  ke  tahun, namun pengumpulan pajak di Indonesia belum optimal dan peraturan perpajakan yang  selama  ini  berlaku  belum memberikan hasil yang memuaskan.
Variabel-variabel yang mem-pengaruhi total penerimaan pajak dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut:
T es  S ta tic s a
P A JAK M a nn -W h itn e y U W il cox o m Z As ym p .Sig .(2 -ta il e d) 7 6 5.0 00 16 2 6.0 00 -7 00 4 84
a . G rou p in g  Va ria b le  :  G RU P
Nilai  Ln  pada  setiap  variabel  di persamaan regresi yang terbentuk diatas merupakan  nilai  pertumbuhan  pada masing-masing  variabel  tersebut. Sedangkan nilai d pada persamaan diatas menunjukkan  besarnya  perubahan. Dengan demikian, bunyi dari persamaan regresi yang terbentuk adalah, besarnya perubahan pertumbuhan total penerimaan pajak Indonesia dipengaruhi secara positif oleh besarnya perubahan pertumbuhan nilai  tambah  sektor  industri  dan  sektor transportasi-komunikasi, dan dipengaruhi secara  negatif  oleh  perubahan pertumbuhan  nilai  tambah  sektor pertambangan dan keuangan.
Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  salah  satu  cara  untuk mengukur efektifitas peraturan perpajakan yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk meningkatkan  total  penerimaan  pajak negara  adalah  dengan  membandingkan nilai buoyancy dan  elastisitas  pajak Indonesia.  Elastisitas  dapat  didekom- posisikan  menjadi  elastisitas  pajak  dan elastisitas basis pajak.
Tabel  1,  2,  dan  3  masing-masing menunjukkan  nilai buoyancy dan elastisitas  pejak  Indonesia  akibat reformasi  perpajakan  tahun  1984, tahun1994-1997, dan tahun 2000. Selisih nilai  antara  elastisitas  pajak  terhadap pendapatan negara dengan buoyancy pajak adalah nilai yang dapat digunakan sebagai indikator  untuk  menilai  efektifitas peraturan perpajakan yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Reformasi pajak yang dilakukan  pemerintah  dinilai  efektif ketika  nilai buoyancy pajak  lebih  besar dibandingkan  dengan  nilai  elastisitas pajaknya, dengan kata lain selisih antara
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan
nilai buoyancy pajak  dengan  elastisitas pajak bernilai positif.
Pada  kolom  selisih  di  Tabel  1. Terlihat  bahwa  terdapat  selisih  positif untuk PPh, PPN dan cukai, sedangkan bea masuk dan pajak ekspor memiliki selisih negatif.  Selisih  yang  bernilai  negatif tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai buoyancy lebih kecil dari nilai elastisitas, sehingga  dapat diartikan bahwa  faktor
diskresioner yang berupa reformasi pajak tahun 1984 tidak berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak pada periode 1984-1993.  Demikian  juga  selisih  yang bernilai positif menunjukkan bahwa nilai buoyancy lebih besar dari nilai elastisitas, sehingga  dapat  diartikan  bahwa  faktor diskresioner  pada  periode  tersebut berpengaruh  besar  terhadap  besarnya penerimaan PPh, PPN dan Cukai.
Tabel 1.
Buoyancy dan elastistas pajak tahun 1970-1993, dengan reformasi pajak tahun 1984
Jenis Pajak Elastisitas Buoyancy  Difference* Tax to Income Tax to Base Base to Income PPh 1.4730 1.4690 1.0030 1.5850 0.1120 PPN 1.3000 1.3210 0.9830 1.5530 0.2530 Cukai 0.9890 1.0030 0.9830 1.0680 0.0790 Bea Masuk 0.7760 0.7260 1.0630 0.7640 -0.0120 Pajak Ekspor 0.4420 0.4100 1.0880 0.0120 -0.4300 Total Pajak 1.1750 0.0000 0.0000 1.1770 0.0020 * Differ ence = buoyancy - elastisitas
Tabel 2 . Buoyancy dan elastistas pajak tahun 1994-1999, dengan reformasi pajak tahun 199 4  d an 1997
Jenis Pajak Elastisitas Buoyancy Difference Tax to Income Tax to Base Base to I ncome PPh 1.4530 1.4460 1.0040 1.5840 0.1310 PPN 1.2880 1.3030 0.9830 1.4390 0.1510 Cukai 1.0140 1.0290 0.9830 0.9180 -0.0960 Bea Masuk 0.7870 0.7400 1.0590 0.6850 -0.1020 Pajak Ekspor 0.4380 0.4110 1.0860 0.2670 -0.1710 To tal Pajak 1.1660 0.0000 0.0000 1.1990 0.0330 * Differ ence = buoyancy - elas tisitas
Media Ekonomi Vol. 18 No. 1, April 2010
Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai buoyancy lebih  besar  dari  nilai elastisitas tax  to  income untuk  total penerimaan PPh dan PPN. Besarnya nilai buoyancy yang terlihat pada selisih positif dapat diartikan bahwa faktor diskresioner berupa reformasi perpajakan 1994 dan 1997 berpengaruh terhadap penerimaan kedua jenis pajak tersebut.
Tabel  3  akan  memperlihatkan efektifitas reformasi yang dilakukan pasca tahun 1997, terhadap penerimaan pajak Indonesia periode 2000 – 2009.
Pada  kolom  selisih  antara buoyancy dengan tax  to  income yang meng-gambarkan  efektifitas  reformasi pajak, hampir semua jenis pajak memiliki selisih negatif, kecuali untuk cukai yang memiliki nilai positif. Berdasarkan angka yang diperoleh dari penelitian tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun reformasi  pajak  pasca  tahun  1997
meningkatkan  elastisitas  penerimaan pajak Indonesia, namun hal tersebut belum menunjukkan adanya keefektifan dalam pelaksanaan reformasi tersebut.

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebabagi berikut: 1. Reformasi pajak yang selama ini telah dilakukan  pemerintah  secara  umum menunjukkan  hasil  yang  belum produktif.
2. Sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan yang potensial untuk dapat terus ditingkatkan adalah PPh dan PPN.
3. Peningkatan kinerja perpajakan yang diukur  melalui tax  ratio berrsifat fluktuatif sehingga laju peningkatannya terkesan lambat.

## Tabel 3.
Buoyancy dan Elastistas Pajak Tahun  2000-2009, dengan Reformasi Pajak PascaTahun 1997
Jenis Pajak Elastisitas Buoyancy Difference Tax to Income Tax to Base Base to Income PPh 1.5660 1.5740 0.9940 1.4650 -0.1010 PPN 1.3810 1.4350 0.9560 1.3120 -0.0690 Cukai 0.8910 0.9210 0.9560 1.0020 0.1110 Bea Masuk 0.7510 0.6860 1.0840 0.7250 -0.0260 Pajak Ekspor 0.3070 0.2980 1.1020 0.4170 0.1100 Total Pajak 1.1970 0.0000 0.0000 1.1740 -0.0230 * Difference = buoyancy – elastisitas
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan
4. Sistem pengumpulan pajak di Indonesia belum baik.
5. Variabel-variabel ekonomi makro yang mempengaruhi total penerimaan pajak di Indonesia selama periode 1970-2010 adalah  variabel  nilai  tambah  sektor industri, sektor pertambangan, sektor transportasi  dan  komunikasi,  serta sektor keuangan.
6. Reformasi  perpajakan  yang  telah pemerintah lakukan selama beberapa tahun ini hanya fokus pada beberapa jenis pajak saja, belum menyentuh jenis pajak lainnya.
Melihat  hasil  dari  penelitian  yang secara  umum  menggambarkan  bahwa sistem perpajakan Indonesia masih kurang baik meskipun telah dilakukan reformasi hingga  beberapa  kali,  maka  dirasakan perlu  melakukan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Perluasan sasaran pajak (ekstensifikasi pajak )agar sumber penerimaan negara lebih variatif dan negara tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu saja.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan pajak,  baik  dari  segi  administrasi, pelaksanaan, penegakan hukum dan undang-undang pajak secara tegas. 3. Penerapan  peraturan- peraturan perpajakan yang tepat dan fokus pada sasaran  dan  semata-mata  bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran  negara,  tanpa  harus dicampuri  dengan  kepentingan- kepentingan politis. 4. Pemberiankontraprestasi  langsung kepada para wajib pajak.
5. Pemanfaatan  dana  pajak  yang terkumpul  untuk  kemakmuran masyarakat.
6. Pelaksanaan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  faktor  lain  yang  secara signifikan  mempengaruhi  total penerimaan pajak negara.
7. Pelaksanaan  penelitian  lebih  lanjut mengenai kecenderungan pemerintah dalam membelanjakan hasil penerimaan pajak negara, sebagai sarana evaluasi kinerja  pemerintah  dan  kontrol terhadap pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bawazier, Fuad. (2011). Reformasi Pajak di  Indonesia. Jurnal  Legislasi Indonesia , Vol 8, No 1- April.
Ghozali,  Imam.  (2009). Ekonometrika: Teori,  Konsep  dan  Aplikasi  dengan SPSS 17 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Haldenwang,  Christian  von.&  Ivanyna, Maksym. Assessing  the  Tax Performance of Developing Countries . Hamzah, Muhammad Zilal.& Suryowibowo, Willy.(2005). Pengaruh Kurs, IHSG, dan  Sertifikat  Bank  Indonesia terhadap Penerimaan Negara Sektor Perpajakan.Disertasi  yang  tidak dipublikasikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Jakarta. Haughton, Jonathan. (1998). Estimating Tax Buoyancy, Elasticity and Stability . Setiyaji,  Gunawan.  &  Amir,  Hidayat. (2005).  Evaluasi  Kinerja  Sistem Perpajakan Indonesia. Jurna Ekonomi Indonesia Esa Unggul . Jakarta. Syahputra,  Adi.  (2006). Perpajakan . (wwwdokumen) http://repository. usu.ac.id (diakses  tanggal  26  Juni 2011).

## Media Ekonomi Vol. 18 No. 1, April 2010
Todaro,  Michael  P.  &  Smith,  Stephen  C. (2006). Pembangunan Ekonomi , edisi Kesembilan/Jilid 2. Jakarta: Erlangga. Universitas  Gunadarma.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN). Modul  E-Learning .  (www dokumen) http://www.google.co.id
(diakses tanggal 12 Juni 2011).
Walpole,  Ronald  E.  (1995). Pengantar Statistika .  Edisi  ke-3.  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wahyu Kartika Wijayanti 1) adalah pegawai Bank Swasta terbesar di Indonesia, lulusan FE  Usakti, peminat riset pajak.
Y. Agus Bagus Budi  N 2)
Adalah  staf  pengajar  perpajakan  di  FE Usakti dan peneliti bidang perpajakan, bertindak sebagai editor.