Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...
Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pada Produk BNI Griya Ib Hasanah Di BNI Syariah Cabang Jember
Holil Nawawi STIS Miftahul Ulum Lumajang holilnawawi@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  reveal  the  consistency  of  the application  of  sharia  principles  to  Griya  iB  Hasanah products. In this study, two findings were obtained. First, the mechanism includes several stages, namely: applicant analysis,  deposit,  disbursement  of  funds  and  realization (housing  construction)  are  following  the  murabahah contract  and  do  not  deviate  from  the  sharia  principles adopted  in  the  BNI  Syariah  bank.  Second,  the  sharia principles  carried  out  by  BNI  Syariah  Jember  Branch  on Griya  iB  Hasanah  products  are  consistent  with  the explanation of article 2 of Law Number 21 the Year 2008. Keywords : Consistency,  Sharia  Principles,  Gria  iB Hasanah.
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  konsistensi penerapan prinsip syariah pada produk Griya iB Hasanah. Dalam  penelitian  ini  di  peroleh  dua  temuan.  Pertama, mekanisme  meliputi  beberapa  tahapan  yaitu:  analisis pemohon,  setor  berkas,  pencairan  dana  dan  realisasi (pembangunan  rumah)  sudah  sesuai  dengan  akad murabahah  dan  tidak  menyimpang  dari  prinsip  syariah yang  dianut  dalam  bank  BNI  Syariah  tersebut.  Kedua, prinsip  syariah  yang  dilakukan  BNI  Syariah  Cabang Jember  terhadap  produk  Griya  iB  Hasanah  sudah konsisten  dengan  penjelasan  pasal  2  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
Kata  Kunci  : Konsistensi,  Prinsip  Syariah,  Gria  iB Hasanah

## Pendahuluan
Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di  bidang  keuangan,  menghimpun  dana,  menyalurkan  dana,  atau kedua- duanya. 1 Lembaga keuangan yang memberikan jasa paling lengkap  adalah  bank.  Adanya  lembaga  perbankan  sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara, oleh karena itu bank dikatakan sebagai jantung perekonomian. Semakin maju suatu  negara  maka  akan  semakin  besar  pula  peran  bank  dalam mengendalikan  negara  tersebut.  Dalam  artian,  posisi  dunia perbankan sangat dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Pertumbuhan  dan  perkembangan  perbankan  dari  tahun  ke tahun  sangatlah  pesat.  Salah  satu  perkembangan  perbankan adalah  lahirnya  Bank  Syariah.  Bank  Syariah  adalah  bank  atau lembaga  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  sesuai  dengan alqur’an dan hadits, dan men gacu pada prinsip- prinsip syariah. 2
Bank  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat surplus dana  kepada masyarakat defisit dana yang melarang adanya MAGHRIB ( Maisir, Gharar,  Haram,  Riba dan Bathil ).  Semua  transaksi  perbankan diawali  dengan  akad  yang  sudah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak.  Prinsip  “ antarodin ”  sangat  diutamakan  untuk  menjaga hubungan  baik  dengan  nasabah  dan  menghindari  adanya  salah satu  pihak  yang  dirugikan.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  al- qur’an surat An nisa’ ayat 29:
Artinya:  “Hai  orang -orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
1 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya, (Jakarta  :  Rajagrafindo Persada, 2012), 3
2 Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , 61
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...
dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama- suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu;  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.” 3
Perbankan  dalam  kehidupan  suatu  Negara  merupakan salah  satu  agen  pembangunan  (agent  of  development).  Hal  ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga yang  menghimpun  dan  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai fungsi bank  sebagai  lembaga  intermedasi  keuangan  (financial intermediary  institution).  Adapun  kebijakan  perbankan  di
Indonesia  sejak  tahun  1992  berdasarkan  ketentuan  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992
menganut  sistem  perbankan  ganda  (dual  banking  system).  Dual banking  sistem  maksudnya  adalah  terselanggaranya  dua  sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 4
Penerapan  kebijakan dual  banking  system dalam  bulan januari  tahun  2012,  secara  umum  Bank  Indonesia  telah menetapkan sejumlah arah kebijakan dibidang perbankan dengan pendekatan insentif dan disinsentif. Hal ini antara lain mencakup peningkatan  ketahanan  sistem  perbankan  yang  perlu  ditempu. Melalui  penguatan  pengaturan,  pemantapan  sistem  pengawasan bank,  penataan  kembali  tingkat  kompetisi  di  industri  perbankan Indonesia,  serta  pendalaman  pasar  keuangan.  Selain  itu  upaya untuk  mendorong  peningkatan  intermediasi  perbankan  melalui penyempurnaan  peraturan  dan  penyediaan  infrastruktur pendukung.  Secara  spesifik  kebijakan  untuk  perbankan  syariah dalam  tahun  2012  diarahkan  untuk  meningkatkan  peran perbankan  syariah  terhadap  perekonomian  nasional  dan penguatan  ketahanannya.  Kebijakan  untuk  perbankan syariah  ini diupayakan  dengan  meningkatkan  insentif  untuk  mendorong peningkatan  modal,  memfasilitasi  pengembangan  unit  usaha syariah dan anak perusahaannya, serta memfasilitasi
3 Al Qur’an dan Terjemahnya, 4:29
4 Abdul  Ghofur  Anshori, Perbankan  Syariah  di  Indonesia (Yogyakarta: Gama Pres, 2007), 33.
Jurnal Qolamuna, Volume 5  Nomor 2 Februari 2020
terpenuhinya kebutuhan SDM perbankan syariah yang kompeten. Sejumlah kegiatan yang merupakan implementasi arah kebijakan tahun  2012  dibidang  perbankan  syariah  dilaksanakan  oleh  Bank Indonesia,  khususnya  direktorat  perbankan  syariah  dengan mencakup berbagai kegiatan dalam bidang penelitian, pengaturan dan  pengembangan,  perizinan,  dan  pengawasan  perbankan syariah  sebagaimana  dijelaskan  secara  ringkas  pada  bagian dibawah  ini.  Seluruh  kegiatan  tersebut  dilakukan  sebagai  satu kesatuan  dalam  upaya  mengembangkan  perbankan  syariah  yang efisien, prudent dan sejalan dengan prinsip syariah. 5
Pada  Tahun  2012  jaringan  kantor  perbankan  syariah mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Hal  itu  ditandai dengan  berdirinya  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  sebanyak  11  bank dan  1.435  kantor,  BPRS  sebanyak  155  bank  dan  389  kantor.
Penyebaran  jaringan  kantor  bank syari’ah  juga  telah  menjangkau masyarakat lebih di 146 Kabupaten dan Kota di 33 Propinsi.
Perbankan  syariah  tumbuh  dan  dikembangkan  sebagai sebuah  alternatif  bagi  praktik  perbankan  konvensional.  Kritik terhadap  bank  konvensional  oleh  konsep  perbankan  syariah, bukalah  menolak  bank  pada  fungsinya  sebagai  lembaga intermediasi  keuangan,  melainkan  di  dalam  karakteristik- karakteristiknya yang lain, misalnya masih terdapatnya unsur riba, judi  ( masyir ),  ketidakpastian  ( gharar ),  dan bathil dalam Perbankan Konvensional. Pasal 2 menyebutkan,
” perbankan  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati- hatian ”. Ad apun penjelasan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah menegaskan,  “ Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu yang  menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.
Kegiatan  usaha  yang  berasaskan  Prinsip  Syariah,  antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: riba, maisir, gharar, haram, dan zalim”.
5 Bank  Indonesia,  “Statistik  Perbankan  Syariah”, http://www.BI.go.id/ statistik-perbankan- syariah/, diakses tanggal 19April 2012.
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...
Perkembangan  kebijakan  dual  banking  system  di  Indonesia semakin  pesat.  Sehingga  berkembang  pula  bank  yang  menerapkan Islamic  Windows  System.  Islamic  Window  System  adalah  sistem yang memperkenankan didalam sebuah kantor bank, yang di dalam bank  terdapat  dua  sistem  perbankan  yakni  syariah  dan konvensional.  Sistem  ini  terbukti  mampu  membuat  perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat.
Di  Indonesia,  bank  yang  menerapkan  Islamic  Windows System  sudah  banyak,  diantaranya    BNI.  BNI  menerapkan  sistem syari’ah  dalam  penghimpunan  dan  penyaluran  dana nya  serta  telah mendapatkan penghargaan atas pengelolaanya. Islam memperkenalkan  prinsip-prinsip  muamalat  sebagai  alternatif perbankan dalam bentuk kegiatan usaha bank syariah Untuk Semakin pesatnya bisnis di Indonesia semakin pesatnya juga pembangunan-pembangunan  bangunan  rumah  atau  ruko.  Maka persaingan  di  dunia  perbankan  dalam  hal  pembiayaan  dan penyaluran dana semakin besar. Dengan munculnya produk-produk pembiayaan  dan  penyaluran  dana  dengan  prinsip  Syariah  yang  di terapkan  BNI  syariah  Jember.  Salah  satu  produk  pembiayaan  yang diterbitkan BNI syariah Jember yang memakai akad murabahah yaitu BNI Griya iB Hasanah .
BNI  Griya  iB  Hasanah    adalah  fasilitas  pembiayaan berdasarkan akad Murabahah (jual beli), akad murabahah itu sendiri adalah  akad  jual  beli  dimana  ketika  penjual  menyebutkan  harga pembelian  (termasuk  biaya  perolehan)  dan  ditambah  keuntungan yang diinginkan. Yang diperuntukan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  oleh  bank  untuk  membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan  lain diatas tanah yang sudah dimiliki baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.
Keuntungan  bagi  nasabah  yang  melakukan  pembiayaan  BNI Griya iB Hasanah , antara lain: Angsuran tetap sampai lunas, nasabah bebas  merencanakan  pembangunan  atau  renovasi  sesuai  dengan keinginan  dan  kebutuhannya,  maksimum  pembiayaan  yang diberikan  100  persen  dari  RAB  (Rencana  Anggaran  Biaya),  jangka waktu  hingga  15  tahun,  margin  bersaing,  persyaratan  mudah  dan fleksibel,  pelunasan  dipercepat  tidak  dikenakan  penalty,  dan keuntungan  disini  nasabah  bebas  memilih  kontraktor  yang diinginkan dan berdasarkan prinsip syariah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang bersifat  deskriptif  karena  ingin  mendeskripsikan  hasil  dari  temuan lapangan yang berupa kata-kata dengan sistematis dan cermat, yaitu mendeskripsikan  fakta-fakta  aktual  tentang  konsistensi  penerapan prinsip  syariah  dalam  penjelasan  pasal  2  undang-undang  no  21 tahun 2008 pada produk bni griya ib hasanah di bni syariah cabang jember pada pembiayaan kepemilikan rumah. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bank BNI Syariah karena berdasarkan pertimbangan: 1) lokasi yang strategis 2) Bank BNI Syariah merupakan bank syariah yang sudah menerapkan akad dengan prinsip syariah.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Data  yang  diperoleh dianalisis  dengan  cara  reduksi  data,  display  data,  verifikasi  dan penarikan kesimpulan.

## Kajian Pustaka Prinsip Perbankan Syari'ah
Prinsip  Syariah  meliputi  kegiatan  usaha  yang  tidak mengandung  unsur-unsur  riba, maisir,  gharar, haram,  dan  zalim. Oleh karena itu Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan, mempunyai produk-produk menghimpunan  dana  dan  produk  penyaluran  dana  serta  produk layanan  jasa.  Produk-produk  tersebut  dalam  penerapannya  harus disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  yang  melandasinya, antara lain:
1. Prinsip Al- Wadi’ah (Titipan)
Al- Wadi’ah  adalah  titipan  dari  satu  pihak  kepada  pihak  lain yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bilamana orang yang titip  mengambilnya.  Prinsip  al- wadi’ah  pada  bank  syariah diaplikasikan pada produk Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah. 6 Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan  masyarakat  Indonesia  mulai  dari  masyarakat  kota  hingga masyarakat pedesaan.9 Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor  21  tahun  2008  tabungan  adalah  simpanan  berdasarkan
6 Ismail, Perbankan  Syariah ,  (Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011), hlm. 74
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...
wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu  yang  disepakati  (buku  tabungan,  slip  penarikan,  ATM  dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 7
Tabungan  wadiah  adalah  produk  bank  syariah  berupa simpanan  dari  nasabah  dalam  bentuk  rekening  tabungan  (saving account)  untuk  keamanan  dan  pemakainnnya,  seperti  giro  wadiah, tetapi  tidak  sefleksibel  giro  wadiah,  karena  nasabah  tidak  dapat menarik dananya dengan cek 2. Prinsip Al-Mudharabah/Bagi Hasil/Profit-Loss Sharing Al-Mudharabah  adalah  akad  (perjanjian)  kerjasama  antara dua  orang  atau  lebih  di  mana  pihak  pertama  (shahibul  maal) menyediakan  100%  modal,  dan  pihak  lainnya  sebagai  pengelola. Keuntungan  dibagi  sesuai  perjanjian,  dan  kerugian  ditanggung pemilik  modal  selama  bukan  kelalaian  pengelola.  Jika  kerugian disebabkan  kelalaian  pengelola,  maka  pengelola  harus  bertanggung jawab.  Pada  perbankan  syariah  prinsip  mudharabah  di  aplikasikan pada produk Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah. Jenis-Jenis Mudharabah
a. Mudharabah Muthlaqoh/Tidak Terbatas/Unrestricted Mudharabah Muthlaqoh adalah kerjasama antara memilik modal (shahibul  maal)  dengan  pengelola  (mudharib),  di  mana  memilik modal  memberi  otoritas  penuh  kepada  pengelola  untuk  mengelola uangnya  yang  tidak  terbatas  dengan  spesifikasi  usaha,  waktu,  dan daerah  bisnis.  Prinsip  mudharabah  mutlaqoh  pada  bank  syariah diaplikasikan  pada  produk  Tabungan  Mudharabah  dan  Deposito Mudharabah.
b. Mudharabah Muqoyyadah/Terbatas/Restrected Mudharabah  Muqoyyadah  adalah  kerjasama  antara  memilik modal dengan pengelola, di mana pemilik modal memberikan syarat- syarat tertentu (seperti jenis investasi, tempat melakukan investasi, pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  investasi)  kepada  pengelola  dalam mengelola  dananya.  Dalam  dunia  perbankan  syariah  prinsip mudharabah muqoyyadah diaplikasikan pada jenis penyaluran dana yang lazin disebut special investment.
3. Prinsip Al-Musyarakah/Persekutuan/Joint Profit Sharing
7 Wiroso, Produk  Perbankan  Syariah, (Jakarta  :  LPFE  Usakti,  2009),  hlm. 130
Al-Musyarakah  (Syirkah)  adalah  persekutuan  (bersyarikat) antara  dua  pihak  atau  lebih  dalam  suatu  proyek,  di  mana  masing- masing  pihak  berhak  atas  keuntungan  yang  diperoleh  secara proporsional dengan kontribusi modal. Bilamana proyek mengalami kerugian, maka kerugian akan dibebankan secara proporsional pada masing-masing  pihak  pemberi  modal.  Pada  perbankan  syariah prinsip  musyarakah  diaplikasikan  pada  Pembiayaan  Al- Musyarakah. 8 Jenis-Jenis Al-Musyarakah Jenis pembiayaan al-musyarakah ada 2, yaitu:
1. Musyarakah Kepemilikan
Tercipta  karena  warisan,  wasiat  atau  kondisi  lainnya  yang menyebabkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
2. Musyarakah Akad
Tercipta  karena  adanya  kesepakatan  dua  orang  atau  lebih baik dalam hal modal maupun pembagian keuntungan atau kerugian. 4. Prinsip Al-Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual  sedangkan  harga  pokok  harus  diberitahukan  kepada  nasabah. Bank  syariah  dapat  memberikan  potongan  harga  jika  nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum  jatuh  tempo.  Dan  jika  bank  mendapatkan  potongan  dari pemasok  maka  itu  merupakan  hak  pembeli  (nasabah),  namun  jika potongannya  didapatkan  setelah  akad  terjadi  maka  potongan  itu dibagi  menurut  kesepakatan  atau  sesuai  perjanjian  antara  bank dengan  nasabah.  Dalam  konsep  ini  bank  dapat  meminta  nasabah untuk  menyediakan  jaminan  atau  agunan  antara  lain  yaitu  barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang  muka.  Dalam  konsep  ini  nasabah  memiliki  kewajiban membayar  sesuai  dengan  harga  jual  (harga  pokok  +  margin)  yang
8 Mervyn  K.Lewis  dan  Latifa  M.  Algaoud, Perbankan  Syariah  (Prinsip, Praktik dan Prospek) , (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), 63
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...
sudah  disepakati  baik  secara  tunai  maupun  cicilan  sesuai  dengan kesepakatannya. 9
Hasil dan Pembahasan Mekanisme Pembiayaan dengan BNI Griya iB Hasanah 10

## 1. Syarat Calon Nasabah
Calon  nasabah  merupakan  orang  yang  akan  mengajukan pembiayaan  iB  Griya  Hasanah  di  PT.  Bank  BNI  Syari’ah  Kantor Cabang  Jember.  Calon  nasabah  biasanya  datang  secara  langsung  ke bank dan bertemu dengan pegawai layanan bank (customer servise),
atau mengisi formulir secara online di ( http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kprsyariah ).
Pengumpulan  data-data  calon  nasabah.  Secara  umum  data yang diperlukan ialah sebagai berikut:
Pertama  adalah  mengisi  formulir  permohonan  pembiayaan. Calon  nasabah  mengisi  formulir  permohonan  pembiayaan. Selanjutnya  formulir  tersebut  diserahkan  kepada  petugas  yang mengurusi  pembiayaan.  Setelah  dokumen  diterima  berikut  data pendukung,  petugas  pembiayaan  wajib  melakukan  penelitian  atas kelengkapan  dokumen  yang  wajib  Taksasi  Jaminan  Verifikasi  dan Investigasi  Realisasi  Pembiayaan  Pelaksanaan  Akad  Pembiayaan ACC/  disetujui  Rejected  /ditolak  64  diserahkan  pemohon  serta dokumen  lain  yang  diperlukan.  Kelengkapan  dokumen  tersebut dituangkan dalam formulir check list dokumen.
Kedua adalah menunjukkan kartu identitas calon nasabah dan pasangannya:  KTP  atau  paspor.  Data  ini  dibutuhkan  untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini  terkait  dengan  alamat  penagihan  dan  penyelesaian masalahmasalah  tertentu  yang  terjadi  dikemudian  hari.  Selain  itu, KTP  dibutuhkan  untuk  melakukan  verifikasi  tanda  tangan  calon nasabah.
Ketiga,  menyerahkan  kartu  keluarga  Kartu  keluarga dibutuhkan  untuk  mengetahui  jumlah  berapa  tanggungan  keluarga. Selain  itu  juga  dibutuhkan  untuk  melakukan  verifikasi  data  alamat dengan melihat Kartu Tanda Penduduk calon nasabah.
Keempat,  menyertakan  Surat  nikah  Surat  nikah  dibutuhkan untuk  transparansi  terhadap  pengeluaran  tambahan  bagi  sebuah
9 Muhammad,  Model-model  Akad  Pembiayaan  di  Bank  Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 8
10 Rumah  Impian  Dengan  Rasa  Tentram  dan  Tenang  Sesuai  Syariah,  ( Brosur Griya iB Hasanah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo)
keluarga.  Di  kemudian  hari  jangan  sampai  terjadi  wanprestasi seorang  pasangan  tidak  mengetahui  bahwa  pasangannya  terlibat hutang dengan bank.  Kelima,  menyertakan lip gaji terakhir Slip gaji terakhir dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melakukan  pembayaran  angsuran.  Sebagai  bukti  yang  akan memperkuat  hal  tersebut,  maka  diperlukan  surat  dari  perusahaan dan atau SK pengangkatan terakhir.
Keenam,    menyertakan  Salinan  rekening  bank  3  bulan terakhir  Salinan  rekening  bank  dibutuhkan  untuk  mengetahui berapa besar mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah. Ketujuh,    menyertakan  salinan  tagihan  rekening  telepon  dan  listrik Data  ini  dibutuhkan  untuk  mengetahui  status  kepemilikan  rumah tinggal dan kebenaran alamat tinggal. Data ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pengeluaran tetap nasabah.
Kedelapan,    melampirkan  legalitas  usaha  berupa  akta pendirian, surat keterangan domisili usaha, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU),  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  (SIUP),  Surat  Ijin  Undang Undang Gangguan  (SIUUG), Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP),  Tanda Daftar Rekanan, surat ijin usaha jasa kontruksi (khusus kontraktor) dan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).  Seluruh  persyaratan tersebut  diperlukan  untuk  mengetahui  pengakuan  pemerintah  atas usaha  dimaksud. Selain itu, hal ini juga diperlukan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan dan lain-lain.
Terakhir,  menyertakan  data  obyek  pembiayaan  dan  data jaminan  Data  obyek  pembiayaan  diperlukan  sebagai  bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari pembiayaan. Obyek tersebut juga  dianggap  sebagai  obyek  jaminan  sehingga  harus  betul-betul dapat mengcover pembiayaan yang dimaksud. Data ini juga meliputi harga  obyek  dan  lokasi  jaminan  yang  dilengkapi  dengan  foto jaminan.
2. Alasan Rejected/Ditolak
Penolakan  pengajuan  pembiayaan  iB  Griya  Hasanah  terjadi karena  banyak  sebab  bisa  berasal  dari  obyek  bangunan.  Sebagai contoh pembangunan rumah ditanah sengketa, pembangunan rumah didaerah  rawan  bencana  seperti  daerah  banjir,  daerah  rawan longsor,  gunung  meletus,dll.  Penolakan  bisa  berasal  dari  nasabah debitur  itu  sendiri,  sebagai  contoh  nasabah  termasuk  dalam  DHN
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...
(Blacklist BI), memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun, penghasilan yang  tidak  sebanding,  memasuki  masa  pensiun,  memiliki  profesi yang  beresiko  tinggi,  memiliki  hutang  banyak  dalam  waktu  yang sama, dokumen kurang lengkap, dll. 70 g.
3. Jika Di ACC/Disetujui
Disetujuinya  pembiayaan  iB  Griya  Hasanah  setelah  semua tahapan  lolos,  nasabah  tidak  masuk  DHN  (blacklist  BI),  semua dokumen  lengkap,  sanggup  membayar  cicilan  KPR,  tidak  masuk masa pensiun. Taksasi jaminan yang mampu menalangi pembiayaan apabila  terjadi  kredit  macet.  Semua  persyaratan  dan  dokumen- dokumen yang diperlukan sudah terpenuhi .
4. Pelaksanaan dan Realisasi Akad Pembiayaan Pada  tahap  ini  nasabah  debitur  akan  bertemu  dengan perwakilan  dari  divisi  sales,  divisi  operasional  dan  notaris  untuk melaksanakan  akad.    Pencairan  pembiayaan  akan  dikreditkan  ke rekening  debitur  atau  pihak  nasabah  pembiayaan  ,  kemudian dilakukan  pemindahan  kembali  dari  rekening  debitur  ke  rekening pengambang (developer) yang bertujuan untuk membuktikan secara hukum  positif  bahwa  nasabah  telah  menerima  pembiayaan  dari bank, serta nasabah telah mengetahui bahwa telah terjadi transaksi jual-beli  rumah/  tanah  antara  pihak  nasabah  dengan  developer/ penjual  yang  ditengahi  oleh  bank.  Lain  halnya  dengan  pembiayaan untuk  tujuan  renovasi  rumah,  71  yaitu  plafond  pembiayaan dikreditkan  secara  langsung  oleh  bank  ke  rekening  nasabah pembiayaan.
Pada prinsipnya pada setiap ketentuan pembiayaan Griya iB Hasanah  dalam  membeli  rumah,  membangun,  merenovasi  rumah (termasuk  ruko,  rukan,  rusun,  apartemen,  dan  jenisnya),  dan membeli  kavling  yang  besarnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan pembiayaan  dan  kemampuan  pembayaran  kembali  masing-masing calon  nasabah.  Mekanisme  pembiayaan  Griya  iB  Hasanah direalisasikan  apabila  nasabah  memenuhi  kriteria  pembiayaan, objek atau tanah yang akan di ajukan pembiayaan telah dimiliki oleh pemohon  atau  suda  atas  nama  pemohon  sendiri,  objek  sebagai agunan  mampu  menutupi  besarnya  jumlah  pembiayaan  yang diajukan,  nasabah  tidak  termasuk  dalam  kategori  nasabah bermasalah.
5. Wewenang Memutus dan Pelimpahan Wewenang Memutus
Wewenang  memutus  dan  pelimpahan  wewenang  memutus Pembiayaan  BNI  Griya  iB  Hasanah  mengacu  pada  ketentuan
wewenang  memutus  pembiayaan  yang  berlaku  untuk  pemberian pembiayaan kepada Nasabah Perorangan.
6. Penagihan  Kembali  Jumlah  Pembiayaan  Yang  Tidak  Digunakan Dengan Baik
Apabila  jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan  dilewati  dan pembangunan  rumah  belum  diselesaikan  dan  jelas-jelas  sudah terjadi  penyalah  gunaan  Pembiayaan  BNI  Griya  iB  Hasanah  BNI Syariah  yang  telah  diberikan  (misalnya  sebagian  atau  sejumlah tertentu  dana  pembiayaan  digunakan  untuk  keperluan  lain  di  luar kesepakatan  pada  akad),  maka  Bank  dapat  meminta  pelunasan seketikan  atas  dana  pembiayaan  yang  telah  dicairkan  dan/atau tindakan-tindakan  lain  yang  lazim  dilakukan  Bank  untuk menghadapi Nasabah cidera janji.
7. Pelunasan Pembiayaan Dipercepat
Nasabah  dapat  melakukan  pelunasan  sebelum  jangka  waktu pembiayaan berakhir (Pelunasan dipercepat).  Pada saat melakukan pelunasan  dipercepat,  maka  pihak  Bank  dapat  memberikan potongan  ( muqasah )  atas  margin  keuntungan  yang  belum  jatuh tempo. Pemberian potongan ( muqasah ) akan diatur dalam ketentuan tersendiri  sesuai  kebijakan  Bank  dan  tidak  boleh  diperjanjikan  di awal.
Ketentuan – ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Surat Edaran  ini,  yang  berlaku  di  Bank  BNI  dan  sepanjang  tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...

## Analisa Data Sebelum Pencairan
Pertama  adalah  Analisa  pemohon,  ada  bentuk  teknik  atau lembar wawancara untuk mengetahui seberapa besar kemauan  dan kemampuan  nasabah.  Analisa  pemohon  dilakukan  sesuai  dengan prinsip  kehati-hatian,  prinsip  pembiayaan  syariah  dan  ketentuan- ketentuan yang berlaku di Undang- Undang Nomor 21 Tahun  2008 Tentang perbankan syariah.
Kedua adalah Setor berkas, dilakukan apabila nasabah tersebut sudah melakukan analisa pemohon tersebut dan disetujui oleh pihak BNI berdasarkan pertimbangan Kantor Cabang Syariah.
Ketiga  adalah  pencairan  dana,  dilakukan  apabila  berkas  yang diserahkan  kepada  pemohon  sudah  memenuhi  syarat  dan  surat perjanjian  kontrak  tersebut  sudah  ditandatangani  oleh  dewan direksi.  BNI  tersebut  menyampaikan  Surat  Persetujuan  Pemberian Pembiayaan  (SP3).  Pencairan  dana  dilakukan  dengan  alur  sebagai berikut:
1. Persyaratan pencairan pembiayaan, terdiri dari :
a. Akad Pembiayaan Swagriya sudah ditanda tangani dan seluruh persyaratan sudah diserahkan seluruhnya oleh Nasabah.
b. Agunan dipastikan telah dikuasai oleh Bank dan diikat secara hak tanggungan.
c. Khusus untuk membangun rumah, ruko atau bangunan tempat tinggal lainnya, kondisi tanah dalam kondisi matang/siap untuk didirikan bangunan.
2. Alur dana pencairan Pembiayaan Swagriya:
a. Pencairan  seluruh  pokok  pembiayaan  ditempatkan  dalam rekening  Tabungan  atas  nama  Nasabah,  dengan  syarat  tidak diterbitkan kartu ATM dan dananya diblokir.
b. Dana  pada  rekening  Tabungan  yang  diblokir  dapat  dicairkan secara bertahap untuk keperluan belanja bahan bangunan atau dibayarkan  kepada  pemborong/kontraktor  bangunan  sesuai ketentuan  tahap  pencairan  pada  akad  atau  ketentuan  termin pembayaran pada SPK (surat perintah kerja).
c. Tahapan pencairan dana blokir disesuaikan dengan pencapaian progres  bangunan  atau  prestasi  pekerjaan  yang  disyaratkan dalam SPK (surat perintah kerja) yang disetujui Bank.
d. Apabila  progres  bangunan  atau  prestasi  pekerjaan  belum terpenuhi  sesuai  ketentuan,  maka  pencairan  selanjutnya ditunda  sampai  dengan  terpenuhinya  prestasi  tersebut.  Dan setelah itu realisasi tersebut dilakukan.

## Simulasi Pembiayaan dengan BNI Griya iB Hasanah
Anda yang ingin mengajukan kredit kepemilikan rumah melalui Bank BNI Syariah dan memilih produk BNi Griya iB Hasanah, dapat mengetahui simulasi kredit produk KPR ini melalui website bank BNI Syariah.  Berikut  itu  contoh  simulasi  yang  diambil  dari  website tersebut:
Misalnya:
Simulasi I : Harga rumah yang akan dibeli melalui KPR Rp. 500 Juta. Anda memilih tenor cicilan maksimal 20 tahun (bukan kavling) atau  240  bulan.  Maka  uang  muka  yang  diberikan  sebesar  Rp.  100 juta.  Pembiayaan  ke  bank  sebesar  Rp.  400  juta.  Total  pembiayaan ditambah  dengan  biaya-biaya  yang  harus  dibayar  menjadi  Rp. 1.210.400.000.  Untuk  kasus  pembelian  properti  di  atas,  maka besarnya  cicilan  yang  harus  dibayar  per  bulanya  Rp.  5  jutaan  per bulan. Untuk itu, minimal gaji per bulan yang harus dimiliki nasabah adalah Rp. 13 juta per bulan.
Simulasi  II :  perhitungan angsuran (asumsi uang muka/urbun 10%), 11 Harga rumah = Rp. 250 juta, maksimum pembiayaan (90%) = Rp. 225 juta, margin berlaku = asumsi 10% ( flat ) Jangka waktu = 15 tahun, pokok pembiayaan + margin = Rp. 225 juta + ( Rp. 225 juta x 10% x 15 Tahun) = Rp. 225 juta + Rp. 337,5 juta = Rp. 562,5 Juta, angsuran  perbulan  =  Rp.  562,5  juta/(  12  bulan  x  15  Tahun)  =  Rp. 3.125.000,-.
Penerapan  Akad  Murabahah  dalam  Pembiayaan  BNI  Griya  iB Hasanah
BNI  S yari’ah  bukan  mur ni  sebagai  penjual  yang  memang mempunyai persediaan barang (rumah,tanah,ruko,kavling) sebelum melaksanakan  akad  murabahah  dengan  pihak  nasabah.  Bank  BNI Syari’ah hanya akan melakukan pembelian rumah sebagai salah satu syarat  untuk  melaksanakan  murabahah  kepada  pihak  nasabah  jika ada  nasabah  yang  sudah  dipastikan  akan  membeli  kembali  (secara murabahah)  rumah  tersebut.  Pada  konteks  inilah  terlihat  bahwa Bank  BNI  Syari’ah  memang  merupakan  lembaga  yang  memberikan jassa  pembiayaan,  bukan  murni  sebagai  penjual.  Secara  teori  akad yang digunakan adalah murabahah dengan cara pesanan.
11 Rumah  Impian  Dengan  Rasa  Tentram  dan  Tenang  Sesuai  Syariah,  ( Brosur Griya iB Hasanah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo)
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...
Terdapat  adanya  penggunaan  akad  wakalah  Pada  pembiayaan iB  Griya  Hasanah,  Bank  BNI  Syari’ah  dalam  melakukan  pencairan plafond pembiayaan yang di kreditkan  secara langsung ke rekening pihak  nasabah,  kemudian  dilakukan  pemindahan  kembali  dari rekening  nasabah  ke  rekening  pengembang  (developer)  yang bertujuan untuk membuktikan secara hukum positif bahwa nasabah telah  menerima  pembiayaan  dari  bank,  serta  nasabah  telah mengetahui  bahwa  telah  terjadi  transaksi  jual-beli  antara  pihak nasabah  dengan  developer/  penjual/  supliery  yang  di  tengahi  oleh bank.  Dalam  pembiayaan  Griya  iB  Hasanah  tidak  terdapat  adanya keterangan yang jelas bahwa selain menggunakan akad murabahah BNI Syari ’ah ternyata juga mempraktikkan akad wakalah. Surat Accept (Pengakuan hutang dan atau sanggup bayar ) Surat pengakuan hutang (accept) merupakan salah satu diantara beberapa langkah  antisipasi  bank  kepada  nasabah  dalam  hal  pembuktian secara  hukum  positif  bahwa  nasabah  telah  menerima  pembiayaan dalam bentuk uang tunai maupun barang. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari maka akan terjadi peluang nasabah untuk mengingkari bahwa ia telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank. Secara teori dalam akad Murabahah tidak dikenal adanya ketentuan  bahwa  pembeli  wajib  untuk  mengakui  hutangnya  yang dibuat  secara  tertulis  dalam  lembar  dokumen  yang  berbeda,  yaitu surat  pengakuan  (accept).  Jika  pembeli  telah  menyepakati  akad murabahah  secara  tangguh  dengan  penjual,  maka  pembeli  secara otomatis sudah mempunyai kewajiban hutang kepada penjual.
Penyerahan agunan dari nasabah/ pembeli Dalam pembiayaan Griya iB Hasanah, rumah yang menjadi objek pembiayaan itu sendiri yang  dijadikan  sebagai  agunan  atas  pembiayaan  murabahah tersebut.  Bank  melakukan  pengikatan  secara  Hak  Tanggungan  atas rumah  tersebut.  Secara  teori  dalam  akad  murabahah  tidak  ada kewajiban  pembeli  untuk  menyediakan  agunan  dalam  rangka pelaksanaan  akad  murabahah,  jika  murabahah    dilakukan  secara tangguh.  Namun,  jika  pembeli  telah  menyepakati  adanya  agunan tersebut,  baik  agunan  tambahan  dan  atau  objek  murabahah  yang dijadikan sebagai agunan , maka secara syari’ah dibolehkan menurut Aisyah ra. menuturkan: “Rasulullah Shalallahu alaihi w asalam pernah membeli  makanan  dari  orang  Yahudi  dengan  tempo  (kredit)  dan beliau  mengagunkan  baju  besinya.” (HR  Bukhari  dan  Muslim).  Anas ra.  juga  pernah  menuturkan: “Sesungguhnya  Nabi  Shalallahu  alaihi wasalam  pernah  mengagunkan  baju  besinya  di  Madinah  kepada orang  Yahudi,  sementara  Beliau  mengambil  gandum  dari  orang
tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  Beliau.”  (HR  al - Bukhari) .
Pelaksanaan  sistem  dan  prosedur  pembiayaan  Griya  iB
Hasanah  PT.  Bank  BNI  Syariah  Tbk  Kantor  Cabang  Jember  sudah berjalan  dengan  baik  mulai  dari  tahap  permohonan  hingga pemantauan  pembiayaan,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih diperlukan adanya perbaikan, yaitu:
1. Proses Permohonan Pembiayaan Pada proses permohonan pembiayaan  seharusnya  Sales  Officer  atau  Consumer  Sales Head sebagai penyelia memiliki akses untuk masuk ke EFO System.  Hal  ini  bertujuan  agar  Sales  Assistant  tidak  dapat memanipulasi  data  nasabah  yang  telah  diverifikasi  selain juga  dapat  mencegah  terjadinya  praktik  tidak  sehat  dalam pelaksanaan proses permohonan pembiayaan. 2. Proses  Analisis  Pembiayaan  Proses  ini  sudah  berjalan dengan  baik,  telah  ada  fungsi  otorisasi  dan  pengawasan yang  tepat  dari  Consumer  Processing  Head  kepada Consumer  Processing  Assistant.  Hal  ini  ditunjukkan  ketika hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  Consumer  Processing Assistant  diperiksa  kembali  oleh  Consumer  Processing Head  dan  dimasukkan  ke  dalam  EFO  System.  Besaran jumlah pembiayaan dan jangka waktu yang dapat diberikan bank pun harus berdasarkan informasi yang diberikan oleh EFO  System  sehingga  Consumer  Processing  Head  tidak dapat memanipulasi hasil analisis. 3. Proses  Persetujuan  Pembiayaan  Prosedur  pada  proses persetujuan  telah  menggambarkan  tugas  dari  masing- masing  fungsi  namun  setelah  pembuatan  akad  seharusnya Financing  Support  Assistant  menyerahkan  draft  akad kepada  General  Affairs  Head  atau  Operational  Manager untuk  diotorisasi  kebenaran  isi  akadnya.  Setelah  itu kemudian  diserahkan  kepada  Sales  Assistant  untuk dilakukan tanda tangan akad. 4. Proses  Pencairan  Pembiayaan  Prosedur  yang  diterapkan pada  proses  pencairan  sudah  baik  dan  jelas.  Terdapat pemisahan tanggung jawab secara fungsional dalam proses pencairan  yaitu  Financing  Support  Assistant.  Financing Support  Assistant  melaksanakan  proses  pencairan
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...
pembiayaan  berdasarkan  memo  realisasi  dan  memo pembukuan  dari  unit  operasional.  Internal  chek  dapat terlaksana  karena  proses  pencairan  dilakukan  tidak  hanya oleh  satu  bagian,  tetapi  unit  processing  dan  Financing Support  Assistant  serta  ada  otorisasi  dari  Consumer  Sales
Head, Operational Head, dan Operational Manager. 5. Proses  Monitoring  Prosedur  pada  proses  monitoring  telah menunjukkan adanya pengendalian intern yang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya penggunaan dokumen yang tepat dan  diotorisasi  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Pada  proses penagihan,  fungsi  yang  menagih  dan  fungsi  yang mengeluarkan wewenang penagihan pun berbeda sehingga telah  meminimalisir  terjadinya  proses  yang  tidak  sehat. Dalam  proses  permohonan  pembiayaan,  belum  ada pengawasan  oleh  Sales  Officer  atau  Consumer  Sales  Head ketika  Sales  Assistant  input  berkas  calon  nasabah  ke  EFO System  untuk  meneruskan  berkas  ke  bagian  Processing. Dalam  proses  persetujuan  pembiayaan,  tidak  ada  review atau  verifikasi  terhadap  draft  akad  yang  dibuat  oleh
Financing  Support  Assistant.  Review  draft  akad  ini seharusnya  dilakukan  oleh  General  Affairs  Head  atau Operational  Manager  agar  akad  yang  akan  ditandatangani terjamin kebenaran datanya.

## Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penjelasan
Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pada Produk Bni Griya Ib Hasanah Di Bni Syariah Cabang Jember
Pada  produk  BNI  Griya  iB  Hasanah  ini  menggunakan  akad murabahah (jual  beli),  yang  Terdapat  persamaan  pembiayaan murabahah di  bank  syariah  dengan  pembiayaan  konsumtif  di  bank konvensional. Persamaannya antara lain, pembiayaan yang diberikan adalah  benda  (rumah,  ruko,  dan  lain-lain)  dan  pembayarannya secara  cicilan.  Namun,  jika  diperhatikan  lebih  dalam  sesuai  dengan fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  karakteristiknya  berbeda. Terdapat beberapa perbedaan utama antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan konsumen.
Perbedaan  pertama ,    harga  jual  pembiayaan  konsumen biasanya  memakai  tingkat  bunga  yang    tergantung  situasi  pasar, sedangkan  margin/tingkat  keuntungan  murabahah  (bila  sudah terjadi  ijab  kabul)  bersifat  tetap,  sehingga  harga  jual  tidak  boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan,
bank  syariah  tidak  diperbolehkan  mengubah  harga  yang  telah diperjanjikan/diakadkan.  Pada  lembaga  keuangan  konvensional, dimungkinkan membuat sebuah klausul untuk meningkatkan bunga seperti karena akibat ketergantungan pada situasi pasar, krisis BBM, dan krisis nilai tukar.
Keunggulan  dari  sebuah  produk  pembiayaan  murabahah adalah  memberikan  kepastian  dan  kenyamanan  kepada  nasabah terhadap  angsuran pembiayaan. Perbedaan kedua, akad murabahah adalah akad jual beli, sehingga diwajibkan adanya suatu objek yang diperjualbelikan. Objek yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang  jelas  harganya,  seperti  rumah,  ruko,  dan  lain-lain.  Sedangkan akad  pembiayaan  konsumen  adalah  akad  kredit.  Dalam  praktiknya, sering  kali  terjadi  penunjakan  harga.  Perbedaan  ketiga,  dalam  hal utang  nasabah.  Dalam  jual  beli  murabahah,  utang  nasabah  adalah sebesar  harga  pokok.  Harga  pokok  adalah  harga  atas  benda ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila nasabah mengangsur utangnya,  utang  nasabah  itu  akan  berkurang  sebesar  pembayaran angsuran  yang  dilakukan,  jadi  tidak  membedakan  lagi  unsur  pokok dan  keuntungan.  Sedangkan  pada  pembiayaan  konsumen,  utang nasabah adalah sebesar pokok kredit ditambah dengan bunga.
Bila  dibayar  secara  angsuran,  utang  nasabah  akan  berkurang sebesar pembayaran angsuran pokok kredit dan pembayaran bunga. Jadi, dalam pembiayaan konsumen dikenal adanya utang pokok dan hutang  bunga  Sedangkan  kelebihan  pertama,  pembiayaan  produk BNI  Griya  iB  Hasanah  yaitu:  bahwa  kelebihan  dari  pembiayaan produk BNI Griya iB Hasanah tidak ada riba karena dalam angsuran pembiayaan  BNI  Griya  iB  Hasanah  memakai  margin  flat  dan  kalau konvensional  memakai  margin  suku  bunga  yang  di  mana  bersifat berubah-ubah dan bank yang menentukan, Dan pembiayaan produk BNI  Griya  iB  Hasanah  lebih  fleksibel,  perhitungan  keuntungan margin  lebih  mudah  pencatatannya  dalam  pembukuan  serta  lebih mudah di prediksi.
Sedangkan kelebihan kedua, pembiayaan produk  BNI Griya iB Hasanah  BNI      iB  yaitu:  seperti  dari  hasil  wawancara  dengan  Bpk. Fajar Dalam BNI  Syariah tidak terdapat bunga tetapi harga lebih itu disebut margin keuntungan yang sudah disepakati antar pihak. Dan dalam  BNI    Syariah  perjanjian  lebih  transparan  dan  menggunakan akad murabahah dan konvensional menggunakan kredit.
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...
Dan  alur  pembiayaan  BNI  Griya  iB  Hasanah  sesuai  dengan Undang-Undang dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan yang berbunyi:
“ Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip  Syariah,  antara  lain,  adalah  kegiatan  usaha  yang  tidak mengandung unsur: riba, maisir, gharar, haram, dan zalim ”. 12
Dalam pembiayaan BNI Griya iB Hasanah ini juga dibutuhkan suatu iklan  untuk  menarik  konsumen,  jadi  tidak  di  namakan  judi  atau maisir, karena  dinamakan  judi  jika  kita  membeli  kupon  dengan harga  5000  tetapi  kita  memperoleh  hadiah  yang  harganya  lebih dari  harga  kupon  tersebut.  Karena  suatu  iklan  tersebut  bertujuan untuk menarik masyarakat biar tertarik dengan produk  BNI Griya iB  Hasanah  tersebut,  bukan  untuk  tujuan  kemudharatan.  Dalam pembiayaan  BNI  Griya  iB  Hasanah  ini  Mengenai  objek  dalam produknya  merupakan  objek  yang  bermanfaat,  bukan  objek  tidak berwujud  atau  objek  yang  haram,  merupakan  hak  milik  penuh, objeknya  dapat  diserahterimakan,  dan  jumlah  pembayarannya diketahui  secara  jelas  oleh  kedua  belah  pihak  sehingga  terhindar dari gharar.
12 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah

## Penutup
Mekanisme  transaksi  produk  BNI  Griya  iB  Hasanah  di  BNI Syariah  cabang  Jember  ini,  meliputi  beberapa  tahapan,  yaitu: analisa  pemohon,  setor  berkas,  pencairan  dana  dan  realisasi (pembangunan  rumah),  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  akad murabahah dan tidak menyimpang dari prinsip syariah yang dianut dalam bank BNI  syariah tersebut.
Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
sudah  konsisten  diterapkan  pada  produk  BNI  Griya  iB  Hasanah, walaupun  dalam  prosesnya  masih  ada  beberapa  tahapan  yang perlu untuk terus diperbaiki, namun secara keseluruhan  di dalam produk  BNI  Griya  iB  Hasanah  ini  tidak  mengandung  unsur  riba, gharar, judi,  haram  dan zalim, oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa penerapan prinsip sy ari’ah yang tertu ang dalam penjelasan pasal 2 undang-undang no 21 tahun 2008 pada produk BNI Griya iB Hasanah di BNI syariah cabang jember ini secara konsisten tetap diterapkan.
Holil Nawawi , Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah ...

## Daftar Pustaka

## Al Qur’an dan Terjemahnya, 4:29
Abdul  Ghofur  Anshori,  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, (Yogyakarta: Gama Pres, 2007)
Antonio, Moh. Syafiíi. Bank Syariíah dari Teori ke Praktek. (Jakarta: Gema Insani Press.  2001)
Ash-Shawi,  Shalah  dan  al-Muslih,  Abdullah.  Fikih  ekonomi Keuangan Islam. (Jakarta: Darul Haq, 2001)
Budihardjo, Eko. Sejumlah Masalah Permukiman Kota. (Bandung : Alumni. 1998)
https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/bnigriyaibhasanah
Ismail,  Perbankan  Syariah,  (Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media Group, 2011)
Kasmir.  Dasar-Dasar  Perbankan.  (Jakarta  :  PT.  RajaGrafindo Persada. 2002)
Kasmir.  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya.  Edisi  Revisi. (Jakarta. PT Rajagrafindo  Persada, 2008)
Muhammad,  Model-model  Akad  Pembiayaan  di  Bank  Syariah, (Yogyakarta : UII Press,  2009)
Muhammad.  Lembaga Kuangan Umat  kontemporer. (Yogyakarta : UII Press. 2002)
Muljono. Teknik Penggawasan Pembiayaan. (Jakarta; Bumi Aksara, 1996)
Muhammad.  Manajemen  Bank  Syari’ah.  (Yogyakarta:  UPP  AMD YKPN. 2002.)
Mervyn  K.Lewis  dan  Latifa  M.  Algaoud,  Perbankan  Syariah (Prinsip, Praktik dan   Prospek),  (Jakarta:  PT  Serambi  Ilmu Semesta, 2007)
Sulhan, M., dan Ely Siswanto. Manajemen Bank : Konvensional dan Syariah. (IAIN Jember Press: Jember, 2008)
Sinungan,  Muchdarsyah.  Dasar-Dasar  Dan  Teknik  Manajemen Kredit Edisi Pertama Cetakan Keenam. (Jakrta: Bumi Aksara, 1991)
Jurnal Qolamuna, Volume 5  Nomor 2 Februari 2020
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Wiroso. Produk Perbankan Syariah, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009)