## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN      : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 4  No.  2  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i2.11760 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Islamisme Turki: Kaum Tarekat dan Kebangkitan Islam-Politik Republik Turki

## Fahmi Rizal MH
UIN Sunan Ampel Surabaya
Fahmirizalmh@gmail.com

## Abstract
After announcing as an independent state, the Republic of Turkey adopted the secularism system as the principle of the new Turkish  state. In simple terms, the  Turkish state released the Islamic religious identity that had been attached  and  identical  to  the  Ottoman  Empire  which  had  lasted  for  700  years.  In  implementing  the  secularism policy, the Turkish government faces challenges from Muslims / Islamists who want to replace the secularist order by carrying out rebellions or participating in elections with the aim of restoring sharia or wanting to establish an Islamic  state  /  caliphate  again.  This  study  aims  to  track  the  development  of  the  tarekat  and  its  members  who played  an  active  role  in  the  rise  of  Political  Islam  in  Turkey.  By  using  a  historical  research  approach  and  using qualitative research methods. This study found several factors that influenced the rise of Turkish Islamism. One of them is the vital role of the tarekat centered on the Iskenderpasa Mosque, which is led by Sheikh Mehmet Zahid Kotku.  In  their  efforts  to  fight  secularism,  the  tarekat  mobilized  their  members  to  take  an  active  part  in  the elections in Turkey. Many of the tarekat members, especially the Naqshbandiyah who occupy important positions in Turkey, such as Turgut Ozal,  the former President of Turkey,  Erbakan, the former Prime Minister of Turkey, one  of  the  important  actors  in  the  rise  of  the  Islamic  Party,  and  the  current  Turkish  president  Recep  Tayyib Erdogan, are also members of the congregation of the Naqshbandiyah Order.
Keywords: Islamism, Turkey, Secularism, Tariqah, political Islam

## Abstrak
Pasca  mengumumkan  sebagai  negara  yang  merdeka,  Republik  Turki  mengadopsi  sistem  sekularisme  sebagai prinsip  negara  Turki  yang  baru.  Secara  sederhana  negara  Turki  melepaskan  identitas  agama  Islam  yang  sudah melekat  dan  identik  pada  kerajaan  Turki  Usmani  yang  sudah  bertahan  selama  700  tahun  lamanya.  Dalam melaksanakan kebijakan sekularisme tersebut, pemerintahan Turki mendapatkan tantangan dari umat Islam / kaum Islamis  yang  ingin  menggantikan  tatanan  sekularisme  tersebut  dengan  melakukan  pemberontakan  ataupun  ikut berpartisipasi  dalam  pemilu  yang  mempunyai  tujuan  ingin  merestorasi  syariah  ataupun  ingin  mendirikan  negara Islam/ khilafah kembali. Penelitian ini bertujuan untuk melacak perkembangan dari tarekat dan anggotanya yang berperan aktif dalam kebangkitan Islam Politik di Turki. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sejarah dan menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kebangkitan  Islamisme  Turki.  Salah  satunya  adalah  peran  vital  dari  kaum  tarekat  yang  berpusati  Masjid Iskenderpasa,  yang  dipimpin  oleh  Syekh  Mehmet  Zahid  Kotku.  Dalam  usahanya  untuk  melawan  sekularisme kaum  tarekat  memobilisasi  para  anggota  mereka  untuk  ikut  aktif  dalam  pemilu  di  Turki.  Banyak  dari  anggota tarekat, terutama Naqsyabandiyah yang menduduki posisi penting di Turki, seperti Turgut Ozal mantan Presiden Turki,  Erbakan  mantan  Perdana  Menteri  Turki  salah  satu  aktor  penting  dalam  kebangkitan  Partai  Islam,  dan presiden Turki sekarang Recep Tayyib Erdogan, juga merupakan anggota jamaah dari tarekat Naqsyabandiyah.
Kata Kunci: Islamisme, Turki, Sekularisme, Tarekat, Politik Islam

## Pendahuluan (Introduction)
Salah satu aliran atau ajaran yang telah ada dalam ajaran Islam adalah tasawuf atau sufisme. Ajaran tasawuf yang kemunculannya pada abad ke 7 masehi, telah mewarnai peradaban Islam yang telah  berkembang  selama  lima  belas  abad.  Tujuan  dari  ajaran  ini  adalah  untuk  menyucikan  jiwa atau  mendekatkan  diri  kepada  Allah  dengan  berbagai  ritual  seperti  berdzikir,  sholat,  dan memperbanyak  ibadah  lainnya.  Pada  abad  ke  12  Masehi,  sufisme  semakin  kompleks  dengan terbentuknya institusionalisasi ajaran dengan munculnya persaudaraan sufi atau thariqah —tarekat, tarikat .
Dalam  suatu  tarekat,  biasanya  akan  dipimpin  oleh  seorang  guru— syekh,  pir,— yang dihormati, dan diakui keilmuannya. Pengikutnya atau murid , akan setia kepada apa yang diajarkan oleh  seorang  syekh.  Nama  dari  suatu  tarekat  biasanya  disandarkan  kepada  pendiri  dari  tarekat tersebut,  Tarekat  Qadiriyah  disandarkan  kepada  Syekh  Abdul  Qadir  Jaelani  (w.  1166),  atau  juga disandarkan  pada  nama  daerah  dimana  pendiri  tarekat  itu  berasal  seperti  tarekat  Naqsabandiyah disandarkan  kepada  Muhammad  Bahauddin  an-Naqsyabandi  (w.1389)  yang  berasal  dari  Bukhara, Uzbekistan.
Salah  satu  ajaran  atau  doktrin  tasawuf  adalah zuhud ,  atau  menjaga  diri  dari  hawa  nafsu, kekayaan,  kenikmatan,  dan  harta  benda  lainnya  (Zaid,  2017).  Konsep zuhud yang  diidentikkan dengan aksetisme seperti ini pada gilirannya melahirkan konsep lain, yaitu, faqr (kefakiran), dalam makna  praktis  yang  khas  pula.  Bahwa  untuk  bisa  mendekat  atau  bertemu  dengan  Allah  swt.,  kita harus hidup seperti orang fakir (Bagir, 2019)
Dalam  perjalananya  dalam  sejarah  Islam,  dinamika  dan  ajaran  sufisme  telah  berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang dialami. Kerap kali para sufisme melampaui doktrin-doktrin yang sudah  diajarkan  oleh  para syekh .  Misalnya  para  sufisme  ikut  berjuang  merebut  kemerdekaan, misalnya tarekat Sanusiyah yang melawan ekspansi Prancis di Aljazair.
Turki  pasca  memproklamirkan  kemerdekaanya  pada  29  Oktober  1923  menerapkan kebijakan sekularisme, dan menerapkan kebijakan yang merugikan anggota tarekat seperti menutup masjid,  pondok  sufisme  dan  melarang  untuk  beraktivitas.  Tentunya  hal  ini  mendapat  respon  dari para  kaum  tarekat,  dengan  melakukan  berbagai  perlawanan  untuk  mendobrak  tatanan  sekularisme Turki.
Bentuk-bentuk  perlawanan  kaum  tarekat  di  Turki  beragam;  ada  yang  melalui  mobilisasi massa  dan  melakukan  perlawanan  seperti  yang  dilakukan  oleh  Syekh  Nursi  pada  1925  (Yavuz, 2003). Lalu pada masa-masa selanjutnya ketika demokrasi Turki sudah terbuka lebar, para anggota tarekat ikut  berpartisipasi untuk ikut dalam partai-pratai politik Islam. Sehingga beberapa anggota tarekat  hadir  di  pemerintahan  Republik  Turki,  seperti  presiden  Turki  sekarang,  Recep  Tayyip Erdogan.
Berdasarkan  paparan  sejarah  diatas,  menarik  untuk  menulis  tentang  peran  tarekat  dalam partai-partai  politik  Islam  di  Turki  pasca  diberlakukannya  kebijakan  sekularisme.  Lalu bagaimanakah  perkembangan  dan  peran  tarekat  dalam  membangkitkan  politik  Turki?.  Faktanya tarekat  merupakan  salah  satu  dari  bangkitnya  Islam  politik  Turki.  Jaringan,  aktivitas,  kegiatan tarekat sangat aktif dalam sejarah, baik Turki modern dan Turki Usmani.
Penelitian  pada  artikel  ini  menggunakan  metode  sejarah,  menurut  Gilbert  Garraghan sebagaimana dikutip oleh Dudung Abdurrahman, Penelitian Sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip  sistematis  untuk  mengumpulkan  sumber-sumber  sejarah  secara  efektif,  menilainya  dengan kritis,  dan  mengajukan  sintesis  dari  hasil-hasil  yang  dicapai  dalam  bentuk  tulisan  (Abdurrahman, 1999)
Salah  satu  penelitian  tentang  Islamisme  Turki  yang  ditulis  Ahmad  Junaidi  (2016)  tentang Kebijakan  Politik  Recep  Tayyib  Erdogan  dan  Islamisme  Turki  Kontemporer.  Penulis menyimpulkan  bahwa  Erdogan  mampu  membangktikan  kembali  Turki  dari  the  Sick  Man  in Europe, menjdi negara yang sehat dan tumbuh berkembang, dengan menyandarkan bahwa Erdogan mempunyai  keyakinan  bahwa  "Islam  adalah  solusi",  dan  Erdogan  sendiri  mempunyai  background lingkungan  keislaman.  Jika  tulisanya  melihat  Islamisme  dalam  konteks  modern  atau  pasca  Recep Tayyib  Erdogan,  makan  penelitian  ini  akan  melihat  Islamisme  Turki  pada  masa  kemunculannya awal pasca negara Turki modern didirikan (Junaidi, 2016).

## Pembahasan (discussion)

## Sejarah Tarekat di Negara Turki
Dua  tarekat  penting,  Naksibandiyah  dan  Halvetiye,  yang  berasal  dari  Asia  Tengah,  dan memiliki  kecenderungan  Sunni,  ditambahkan  sebagai  tarekat  yang  datang  dari  luar  Aantolia. Memainkan  peran  penting  dalam  bidang  politik,  sosial  dan  agama  pada  periode beylik dan  turki Usmani, keduanya terdapat di Anatolia dan Balkan, dan bertahan hingga sekarang.
Di samping tarekat-tarekat yang datang dari luar, tarekat baru berkembang di Anatolia pada akhir  abad  ketiga  belas.  Antara  lain  salah  satu  yang  paling  menonjol  seperti  yang  sudah  di  kenal pada  saat  itu,  Maulawiyah,  atau  Celaliye.  Tarekat  ini  mulai  menyebar  dengan  cepat  di  Beyliks Turkoman  di  barat  Anatolia  setelah  kematian  Maulana  Jalaludin  Rumi,  upaya  yang  cukup  besar dilakukan oleh putra Sultan Veled dan cucunya Ulu Arif Celebi atas menyebarnya tarekat in pada abad ke empat belas. Tarekat  perkotaan ini,  yang mendapat  pengaruh di  Kerajaan Usmani setelah pertengahan  abad  kelima  belas,  mengalami  masa  yang  paling  sukses  dalam  sejarahnya  pada  abad ketujuh belas. (Ocak, 2009)
Tarekat  lokal  lain  yang  setidaknya  sama-pentingnya  dalam  sejarah  Anatolia  sebagaimana Maulawiyah dan bahkan tersebar lebih luas di daerah pedesaan adalah Bektashi, yang berkembang di lingkunga yang sama sekali berbeda dengan basis sosial yang sama sekali berbeda, dan memiliki pandangan  sufi  yang  berbeda.  Tarekat  ini  tidak  terkait  langsung  dengan  pandangan syekh Haci Bektas Veli yang dari namanya diambil. Awal dari periode ketika secara resmi didirikan pada abad keenam  belas,  tarekat  ini  adalah  salah  satu  tarekat  yang  paling  berpengaruh  pada  masa  Turki Usmani  di  daerah  pedesaan  dan  bahkan  menyentuh  sektor  perkotaan  Anatolia  dan  Balkan  (Ocak, 2009).
Salah  satu  tarekat  yang  mempunyai  peran  besar  sejak  era  Turki  Usmani  hingga  Republik Turki  modern  adalah  tarekat  Naqsyanbadiyah.  Naqsyanbadiyah  telah  berhasil  menarik  bebrapa sultan  dan  para  pejabat  Turki  Usmani  sehingga  mempunyai  dampak  yang  besar  bagi  kehidupan sosial keagamaan Turki Usmani. Dalam konteks modern, tarekat ini menjadi inspirasi bagi beberapa kalangan  sebagai  pembentuk  jaringan  sosial  untuk  melawan  sekularisme  Turki  modern  dengan
berbagai  jalan  seperti  mobilisasi  masa  dan  menjadi  jalan  untuk  mendirikan  partai  politik  hingga masuk ke pemerintahan Turki.
Naqsyanbadiyah, yang telah menjalin hubungan istimewa dengan dinasti Timuriyah, datang ke  Anatolia  bersamaan  dengan  pasukan  Timur.  Ortodoksi  mereka  tampaknya  telah  membuat Utsmani terkesan, yang segera menjalin hubungan dengan mereka (Mardin, 1991).
Menantu  Bayezid  I,  seorang  mistiskus  terkenal  Emir  Sultan  (1368-1429),  adalah  putra Seyyid  Emir  Kulal,  seorang  murid  Bahauddin  Naqsyanb.  Sultan  Mehmed  II  (memerintah  1451- 1481) mengundang sejumlah tokoh Naqsyanbadiyah terkemuka ke Istanbul. Mollah İlahî (w. 1490- 1491)  seorang  penduduk  kota  Simav,  melakukan  perjalanan  ke  Asia  tengah  dan  memilih  untuk bergabung dengan tarekat Naqsyanbadiyah karena dorongan dia ingin membangun reputasi kota ini. Setelah kembalinya ke Kerajaan Usmani, dia mendirikan tekke (pondok) Naqsyanbadiyah pertama yang  penting,  pertama  di  kota  asalnya  dan  kemudian  di  Istanbul.  Naqsyanbadiyah  kemudian memperoleh posisi  sentral  dalam kehidupan keagmaan Turki,  yang mereka pertahankan meskipun ada persaingan dengan tarekat Maulawiyah.
Salah  satu  cabang  dari  tarekat  Naksabandi  yang  mempunyai  pengaruh  besar  adalah Naqsyanbadiyah  cabang  Khalidi.  Nama  ini  disandarkan  kepada  pendirinya  yang  dikenal  sebagai Mevlana  Halid  Baghdadi  (1776-1827).  Lahir  di  distrik  Shahrizur  yang  sekarang  termasuk  daerah Iraq.  Dia  bertemu  dengan  seorang  letnan  ( khalifah) yang  memuji  Syaikh  Abdullah  Dihlavi,  yang menyakinkannya  untuk  belajar  dengan  Dihlavi  di  Delhi.  Dia  meninggalkan  India  pada  1810-11, kembali ke Suleymaniyye, bermusuhan dengan seorang Syekh dari tarekat Kadiri, pergi ke Baghdad dan membangun pondok Khalidi pertama di kota itu pada 1813. Dari sana, tarekatnya menyebar ke Suleymaniyye, lalu ke Jerussalem, Aleppo, Basram Kirkuk, Erbil, Diyarbakir, Cizre, Madrin, Urfa, Gaziantep dan Konya (Mardin, 1991).
Tujuan utama Syekh Khalid adalah untuk "mempromosikan kembali moral dan spiritualitas komunitas  bersama-sama  disluruh  kekhalifahan  Usmaniyah.  Untuk  memperkuat  kohesi  terhadap serangan eksternal," dan dia dengan hati-hati mengejar kebijakan untuk  menembus negara dengan merekrut ulama dan beberapa petinggi birokrat. Namun sejak Sultan Mahmud II (memerintah 1808- 1839) selalu curiga terhadap para pemimpin karismatik  dan para loyalis alternatif yang ada dalam negara,  ia  kemudian  melarang  tarekat  Naksibendi-Khalidi  di  Istanbul  dan  mengasingkan  para syekhnya.
Di  bawah  sultan  Abdülmecid  (memerintah  1839-1861)  pengusiran  dan  penganayaan terhadap  Naqsyanbadiyah-Khalidi  dihentikan,  dan  beberapa  murid  Naqsyanbadiyah  diangkat  ke posisi  otoritas.  Selama  pemerintahan  Abdülmecid,  Abdülaziz  (memerintah  1861–1876),  dan Abdülhamid II (memerintah 1876–1909), Naksibendi memperluas pengaruhnya dan menjadi salah satu kekuatan mediasi terpenting antara penguasa dan memerintah (Yavuz, 2003)
Naqsyanbadiyah-Khalidi    juga  mendirikan  satu  pondokan    di  wilayah  Hizan-Van  di Anatolia  Timur,  yang  akan  menjadi  sumber    dari  gerakan  selanjutnya,  Nur,  yang  akan  kita  bahas sebentar  lagi.  Pengetahuan  Sultan  Mahmud  II  tentang  peran  transformasional  Halidis  sebagai agitator  daripada  pemandu  agama  dibenarkan  dua  dekade  setelah  kematiannya  ketika  gerakan pertama  melawan  kebijakan  reformis  Tanzimat  dipimpin  oleh  seorang  Naqsyanbadiyah,  Syaikh Ahmed  dari  Süleymaniye  (1859).  Sejarawan  Turki,  Cevdet  Pasha,  menyebutkan  bagaimana  para
konspirator  dalam  peristiwa  ini  tidak  dapat  dihukum  mati  karena  kesenjangan  dalam  KUHP,  dan harus dipenjara.
Pemimpin  Khalidi  abad  kesembilan  belas  yang  paling  penting  di  Turki  adalah  Ziyaeddin Gümüşhanevi  (w.  1893).  Agaknya  waspada  terhadap  pengalaman  Syaikh  Ahmed,  gerakannya diam-diam dan bertahap. Dia mendirikan pusatnya di sebuah masjid yang hancur yang dekat dengan pusat  pemerintahan.  Terkesan  dengan  pendirian  Bank  Utsmaniyah,  ia  mendirikan  lembaga  amal untuk  pondoknya  (dergâh).  Modal  awal  didapatkan  dari  sumbangan  oleh  murid-muridnya  yang kaya.  Itu  akan digunakan untuk  pinjaman kepada usaha kecil dan untuk  mendukung orang miskin (Mardin, 1991).
Kelak dari anggota Gümüşhanevi ini akan melahirkan orang-orang dengan spirit keislaman yang ingin melawan sekularisme Turki modern dengan berbagai cara seperti mobilisasi masa seperti yang  dilakukan  oleh  Sykeh  Said  Nursi  ataupun  masuk  kedalam  pemerintahan  negara  seperti  yang diperintahkan oleh Syekh Mehmed Zahit Kotku kepada murid-muridnya pada tahun 1970-an.
Kebangkitan modern Naqsyanbadiyah  adalah pencarian identitas "asli" sebagai perjuangan untuk  mengontrol  sumber  daya.  Sedangkan  revivalisme  abad  kesembilan  belas  berfokus  pada transformasi  politik,  gerakan  Islam  modern  yang  mencari  kekuatan  sosial  dan  ekonomi  yang terkadang  dapat  digunakan  untuk  membentuk  kebijakan  negara.  Selama  Perang  Kemerdekaan, Naksibendi  memainkan  peran  penting  dalam  memobilisasi  penduduk.  Sebuah tekke (pondok) Ozbek  di  Uskudar,  misalnya,  memberikan  perlindungan  bagi  pejabat  tinggi  Turki  yang  melarikan diri dari pendudukan Angkatan Sekutu.  Ismet Inonu, wakil Mustafa Kemal, tinggal di pondok ini, dan  menawarkan  dukungan  logistik  kepada  banya  tokoh  nasionalis  lainnya.  Beberapa  orang terkemuka lainnya para pemimpin Naksibendi aktif mengambil bagian dalam perang kemerdekaan. Sebagai  contoh,  Hasan  Feyzi  Effendi  dari  Erzincan  memimpin  mobilisasi  melawan  pendudukan pasukan di Erzincan dan Bayburt. (Yavuz, 2003).

## Negara Republik Turki Baru
Setelah mendeklarasikan kemerdekaan, Turki secara resmi menjadikan sekularisme sebagai ideologi  negara,  dan  Mustafa  Kemal  Attaturk  terpilih  menjadi  Presiden  pertama  dalam  sejarah Republik  Turki.  Mustafa  Kemal  ingin  Turki  melihat  negara-negara  Barat  sebagai  model percontohan Republik Modern.
Setelah perang kemerdekaan, tujuan utama Attaturk sebagai pendiri Republik Turki adalah untuk  mendirikan  negara-bangsa  sekuler  yang  independen  berdasarkan  pada  model  Eropa. Runtuhnya kekaisaran memberikan kesan bahwa tidak mungkin untuk mencapai modernisasi  yang didalamnya  masih  ada  sturktur  Islam-Usmani;  keberhasilan  modernisasi  membutuhkan  bangunan negara-bangsa yang sekuler (Eligur, 2010)
Dalam visi Musatafa Kemal, nasionalisme untuk  menggantikan agama melalui  interpretasi radikal Islam dari seorang pandangan nasionalis Turki. Mengikuti Caetani, dia percaya bahwa Islam akan menjadi sebuah (agama dan sistem kepercayaan yang nyata) hanya ketika orang-orang Muslim Arab berbalik untuk menundukkan orang-orang Arab.
Bersamaan  dengan  indoktrinasi  massa,  Mustafa  Kemal  Attaturk  berusaha  untuk membangun  karakter  sekuler  dari  rezim  republik,  dengan  menciptakan  negara  pertama  di  dunia muslim  yang  seperti  itu  .  Konstitusi  1924  yang  meniru  meniru  konstitusi  1921  Polandia,
menyimpan artikel yang menyatakan Islam sebagai agama negara dan mempercayakan pelaksanaan syariat kepada Majelis Agung Nasional Turki.
Namun,  ini  sedikit  lebih  dari  basa  basi  yang  dimaksudkan  untuk  meredekan  lingkaran koservatif  yang benar-benar khawatir; kedua pasal itu dihapus dalam amandemen konstitusi 1928. Secara  pararel  serangkaian  tindakan  dilakukan  untuk  menerapkan  sistem  sekuler.  Pada  1924, Pengadilan  Syariat  dihapuskan,  dan  dualisme  hukum  yang  berlaku  sejak  tahun  1864  berakhir. Pengadopsian  hukum  sipil  Swiss  1912  dan  penerimaan  hukum  kewajiban  Swiss  1881  pada  tahun 1926,  hukum  privat  sepenuhnya  disekulerkan  dan  mengakhiri  banyak  praktik  Islam  seperti poligami.
Amandemen konstitusi tahun 1928 mengganti frasa, "Demi Tuhan (wallahi) dalam sumpah jabatan,  dengan  frasa  "atas  penghormatan  saya".  Pada  tahun  1931,  Partai  Rakyat  Republik  secara resmi  mengadopsi  prinsip  Republik Prinsip, laïcité sebagai  salah  satu  pilar  organisasi.  pada  1937, prinsip ini diabadikan menjadi konstitusi prinsip sentral Republik Turki (Hanioglu, 2011).
Kebijakan  sekularisme  juga  berdampak  kepada  praktik keagamaan  Islam  lainnya, sufisme. Sufisme  mempunyai  sejarah  dan  dinamika  yang  panjang  pada  era  Turki  Usmani.  Pada  september 1925  tempat-tempat  suci  ( turbes )  dan  pusat-pusat  perkumpulan  dervish  ( tekkes )  ditutup  dan  dan bulan  Nobember  turban,  dan  fez,  topi  merah  yang  dahulu  dipakai  oleh  orang  Usmani  sejak  masa Sultan  Mahmut  II  juga  dilarang  dan  digantikan  dengan  topi  yang  bergaya  barat.  langkah  ini mendapatkan perlawan dari penduduk. Tekke dan Turbe memainkan peran penting pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan Muslim dan pemakaian topi dipandang sebagai  simbol  orang Kristen Eropa.  komisi  revolusi  memainkan  peranan  mereka  dalam  merepresi  tindakan  mereka.  Dibawah undang-undang  Pemeliharaan  Ketertiban,  hampir  7500  orang  dipenjara  dan  660  orang  dieksekusi mati (Zurcher, 2017).
Negara  secara  resmi  membubarkan  tarekat-tarekat  sufi  pada  1925,  meskipun  banyak  yang bergerak dibawah tanah. tarekat yang mengandalkan ritual yang mencolok, pakaian khas, bangunan dan upacara khusus, seperti Malawiyah, mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan  karena  visibilitasnya  membuat  mereka  lebih  mudah  ditermukan  dan  dikendalikan. Namun Tarekat Naqsyanbadiyah selamat dari larangan hukum tahun 1925 dan penganiayaan pada 1930-an  karena  tidak  membutuhkan  tekke  dan  salah  satu  ritualnya  adalah  zikir  diam  yang  relatif tidak  mencolok.  semua  tarekat  sufi  berada  dibawah  tanah  dan  mengorganisir  kegiatan  mereka secara  diam-diam  sampai  tahun  1960-an  ketika  negara  mengurangi  kebijakan  sekulernya  (Ahmet Yukyelen: 2008).
Dalam  praktiknya,  kebijakan  sekularisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Turki  bersifat radikal atau bersifat asertif. Undang-undang Turki yang mengatur tentang sekularisme secara tidak langsung  memaksa  mengubah  Turki  menjadi  negara  yang  sekuler.  Cara-cara  yang  dilakukan pemerintahan Turki dalam menerapkan sekularisme bersifat 'top-down' atau kebijakan yang bersifat langsung  dari  pemerintahan  yang  diaplikasikan  secara  langsung  kepada  masyarakat,  sehingga memaksa simbol-simbol, praktik keagamaan dilarang dan ditutup.
Dalam sejarahnya, muncul gerakan-gerakan yang ingin melawan praktik sekularisme Turki. Jika  melacak  akar-akar  gerakan  yang  melawan  tatanan  Republik  Turki  muncul  dari  kalangan tarekat.  Misalnya;  pemberontakan  Said  Nursi  yang  mempunyai  dua  motif  yaitu;  menuntut  hak kemerdekaan Kurdi dan ingin memberontak kepada pemerintah pusat Turki yang baru. Said Nursi
sendiri  merupakan  seorang  pengikut  Tarekat  Naqsyanbadiyah  dan  menjadi  seorang  guru  atau Mursyid.
Dalam konteks modern, munculnya partai-partai yang berhaluan Islamis pada tahun 1970-an hingga 2000-an ada akar dari gerakat tarekat atau persaudaraan sufi yang mendukungnya, dalam hal ini,  tarekat  Naqsabandi.  Dimana  para  anggota,  pendukung  dari  partai-partai  Islamis  tersebut merupakan  seorang  murid  dari  seorang  syekh  Tarekat  Naqsabandi,  Syekh  Mehmet  Zahid  Kotku yang mempusatkan gerakanya di masjid Iskenderpasa, yang berpusat di Istanbul.
Dari jamaah Iskenderpasa tersebut lahir orang-orang yang memimpin sebuah partai Islamis bahkan memegang jabatan di pemerintahan pusat,salah satunya adalah Necmettin Erbakan. Darinya dia  telah  memimpin  berbagai  partai  Isamis  seperti:  Partai  Tatanan  Nasional  (1969-1971),  Partai Keselamatan  Nasional  (1972-1980)  dan  Partai  Refah  (1983-1997).  Melalui  Partai  Refah  ini  dia berhasil meraih jabatan Perdana Menteri Turki (1996-1997) sebelum ia akhirnya diberhentikan dan partainya dibubarkan (Rabasa & Larabee, 2008).

## Pemilihan Umum dalam Republik Turki
Ketika  berkuasa  Mustafa  Kemal  menggunakan  instrumen  partai  politik  guna  untuk melancarkan  strategi  sekularismenya  dengan  bernaung  di  bawah  Partai  Rakyat  Republik  (CHP  - Cumhuriyet  Halk  Partisi) ,  yang  mana  partai  ini  sebelumnya  bernama  Partai  Rakyat  (HP  - Halk Partisi) lalu berubah pada namanya pada 1924. Melalui kebijakan Ataturk, Partai Rakyat Republik menguasai parlemen Turki selama dua puluh tujuh tahun dengan kewenangan Ataturk yang hanya memberlakukan  kebijakan  satu  partai.  Kkecuali  dua  partai  yang  gagal  mencoba    dalam  sistem bipartai—Partai  Republik  Progresif  ( Terakkiperver  Cumhuriyet  Firkasi )  sejak  1924  sampai  1925 dan Partai Kebebasan Publik ( Serbest Cumhuriyet Firkasi ) pada 1930 (Kuru, 2009).
Setelah  kematian  Ataturk  pada  tahun  1938,  Ismet  Inonu  (1884-1973)  terpilih  menjadi presiden.  Setelah  Perang  Dunia  II,  Turki  memilih  menjadi  bagian  dari  "Dunia  Bebas"  yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hal itu mendorong Inonu untuk menerima sistem multipartai yang baru.  CHP  tetap  berkuasa  dengan  memanipulasi  pemilihan  multipartai  pertama  pada  1946  dengan "pemungutan  suara  terbuka  dan  penghitungan  rahasia".  Kongres  CHP  pada  tahun  berikutnya mengalami  perdebatan  substansial  tentang  pendidikan  agama.  Para  perserta  menyepakati  definisi sekularisme  (asertif)  sebagai  "pemisahan  ide-ide  keagamaan  dari  urusan  negara  dan  dunia"  dan agama sebagai "urusan hati nurani" (Kuru, 2009).
Kritik  internal,  selain  datang  dari  partai  oposisi  baru,  Partai  Demokrat,  membawa pemerintahan CHP untuk merubah beberapa kebijakan, seperti mengizinkan orang untuk pergi haji menggunakan  mata  uang  asing,  yang  berada  di  bawah  monopoli  negara.  Pada  tahun  1949, pemerintah  membuka  delapan  sekolah  Imam-Hatip  dalam  sepuluh  bulan.  Pada  tahun  yang  sama Inonu menunjuk Şemsettin Günaltay, seorang politisi CHP dan seorang sarjana dari ilmu fisika dan Islam, sebagai perdana menteri.
Pada masa pemerintahannya, Gunaltay membuka departemen Teologi di Universitas Ankara dan memprakasai pelajaran agama di sekolah dasar. CHP tidak terlalu menggubris tuntutan Muslim dengan  kebijakan  ini  karena  ideologi  sekularisme  yang  tergas.  Pada  pemilu  1950,  CHP  hanya mendapat  39  persen  suara,  sedangkan  Partai  Demokrat  memimpin  dengan  perolehan  suara  53 persen (Kuru, 2009).
Ada  konsensus  luas  di  antara  para  sejarawan  bahwa  kemenangan  telak  Partai  Demokrat pada  pemilihan  Mei  1950  adalah  titik  balik  dalam  sejarah  politik  Turki  modern.  Karakter  mejelis yang baru, di mana Partai Demokrat meraih suara mayoritas (408 kursi dibanding Partai CHP yang hanya 69) dan pemerintahan yang baru sangat berbeda dengan yang lama.
Partai  ketiga  yang  cukup  penting, Millet  Partisi (Partai  Bangsa)  yang  reaksioner memenangkan  satu  kursi  pada  pemilu  1950,  dan  dilarang  pada  1953  karena  menggunakan  agama untuk  tujuan  politis.  Tak  lama,  partai  ini  dibentuk  lagi  dengan  naman Cumhuriyet  Millet  Partisi (Partai  Bangsa  Republik).  Pada  pemilihan  tahun  1954  yang  meraih  sukses  terbatas  dengan  4,8 persen  suara  dan  mengirimkan  5  utusan  untuk  deputi,  yang  semuanya  dari  Provinsi  Kirsehir,  di mana pemimpinnya Osman Bölükbaşı (yang merupakan wkil satu-satunya dari Partai Bangsa sejak 1950 hingga 1954) mendapatkan sambutan yang baik (Zurcher, 2017).
Sepanjang  tahun  1950-an,  memenangi  berbagai  pemilihan  umum  lainnya,  dan  Adnan Menderes tetap menjadi  perdana menteri  selama  sepuluh  tahun. Secara ekonomi, Partai  Demokrat menganut  sistem  liberal,  sedangkan  CHP  tetap  mempertahankan  statisme.  pemerinahan  Demokrat berusaha  menjauhkan  diri  dari  sekularisme  asertif  dan  melakukan  kebijakan  terntentu  untuk memberikan  lebih  banyak  kebebasan  beragama.  Pada  tahun  1950,  kelompok  Partai  Demokrat memimpin  pencabutan  larangan  azan  berbahasa  Arab.  Kebijakan  pro-religius  lainnya  dari  Parai Demokrat  seperti  mengenalkan  kembali  pelajaran  agama  di  semua  sekolah  umum;pembukaan sembilan  belas  sekolah  Imam-Hatip,  dan  penyiaran  agama  lewat  radio  publik.  Berakibat,  kaum Kemalis mengkritik Partai Demokrat karena mendorong irtica (Kuru, 2009).
Pada  27  Mei  1960,  militer  Kemalis  melakukan  kudeta.  Mereka  melarang  Partai  Demokrat dan mengeksekusi Menderes dan dua orang penting di kabinet. Mereka juga mengusir 235 dari 260 jenderal  dan  5.000  perwira  militer  lainnya,  serta  147  professor  universitas.  Beberapa  pemimpin junta  ingin  melakukan  Tufkifikasi  azan  secara  paksa.  Namun  mereka  kalah  sedikit  dalam pemungutan suara tentang hal ini dalam pertemuan junta terbatas. Setahun kemudian Turki kembali ke  sistem  multipartai.  Dalam  paruh  kedua  tahun  1960-an, Adalet  Parti  ( Partai  Keadilan)  dan pimpinannya  Suleyman  Demirel  mewakili  warisan  Menderes,  memiliki  dukungan  yang  luar  biasa dari rakyat terhadap akomodasi kebijakan terhadap agama. Selama pemerintahan pertama Demirel beberapa sekolah Imam-Hatip dibuka; jumlah mereka mencapai tujuh puluh satu pada tahun 1969 (Kuru, 2009).

## Munculnya Partai Berhaluan Islamis di Turki
Sejak  tahun  1970-an  partai-partai  berhaluan  Islamis  mulai  hadir  dalam  kontestasi  politik Turki.  Selama  perjalanannya,  partai  politk  berhaluan  Islamis  mengalami  berbagai  tantangan. Munculnya partai-partai Islamis pada tahun 1970-an, ini merupakan sebuah aksi yang berkelanjutan dari  tahun-tahun  sebelumnya,  dimana  pada  awal-awal  republik  Turki  berdiri  juga  muncul  tetapi tidak bisa dikatakan berhasil, karena di represi dan di tutup oleh pemerintahan Ataturk.
Partai-partai  awal  seperti,  Partai  Kebangkitan  Nasional  (MKP- Milli  Kalkinma  Partisi) didirikan  pada  tahun  1945,  yang  mempunyai  agenda-agenda  untuk  menegaskan  nilai-nilai tradisional dalam kebijakan pendidikan. Lalu, Partai Keadilan Sisual (SAP- Sosyal Adalet Paritisi) didirikan pada 1946 yang berupaya mendukung federasi umat Islam sedunia. Begitupun dengan tiga partai  lainnya  yang  didirikan  pada  tahun  yang  sama,  yakni  Partai  Petani  dan  Peladang  ( Cifcti  ve Koylu Partisi ) Partai Purifikasi dan Proteksi ( Aritma Koruma Partisi) dan juga Partai Perlindungan
Islam ( Islam Koruma Partisi) semua partai tersebut mempunyai orientasi program mempertahankan tradisi-tradisi Islam dan nilai-nilai "nasional".
Partai  Koservatif  Turki  ( Turk  Muhafazakar  Partisi) didirikan  pada  tahun  1947,  dan  Partai Pertahanan Perkebanunan dan Perusahaan Bebas ( Toprak, Emlak ve Sebest Tesebbus Partisi)¸ yang didirikan  pada  1949,  juga  memiliki  perhatian  serupa  dalam  programnya  yaitu  memajukan perjuangan Islam.
Tetapi partai keagamaan yang terpenting pada masa ini adalah Partai Bangsa ( Millet Partisi) yang didirikan pada 1948 oleh sekelompok anggota Partai Demokrat yang diusir dari partai karena melanggar  aturan  partai.  Program  Partai  Bangsa  menekankan  kebutuhan  untuk  pembaruan keagamaan, mementingkan adat istiadat dan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sosial, menghormati institusi-institusi  Islam,  dan  ingin  memasukkan  bidang  studi  Islam  ke  dalam  kurikulum  sekolah dasar dan menengah (Binnaz Toprak: 1995) .
Namun,  era  partai-partai  Islam  yang  menonjol  dan  menyita  perhatian  pemerintah  Turki adalah  pada  tahun  1970-an.  Ketika  beberapa  aktivis  islamis  mendirikan  partai  Islam,  kemudian dibubarkan  lalu  mendirikan  partai  lagi  dengan  nama  yang  lain.  Era  ini  ditandai  dengan  hadirnya partai yang berhaluan Islam dan mendapat dukungan dari kelompok tarekat yang mempunyai besar dalam dimensi politik Turki.
Erbakan  dan  teman-temannya  meninggalkan  Partai  Keadilan  sebelum  pemilu  1969  dan kemudian mendirikan Partai Tatanan Nasional (MNP - Milli Nizam Partisi) pada 26 Januari 1970. Deklarasi pendirian partai mengacu pada zaman keemasan periode Usmani. Anggaran Dasar partai mengidentifikasi  peniruan  westernisasi  dan  pembubaran  warisan  Usmani-Islam  sebagai  akar penyebab masalah negara dan menawarkan identitas baru dengan menghargai sejarah Islam-Usmani dan  tekologi  dan  industrialisasi  sebagai  obat.  MNP  secara  sosial  dan  budaya  berakar  pada  kota Anatolia  kecil  dan  desa  mewakili  kepentingan  provinsi.  Lima  pendirinya  adalah  insinyur,  lima lainnya adalah pengusaha kecil dan sisianya adalah pengacara dan pekerja kantoran
Pada  tanggal  20  Mei  1971,  dua  bulan  setelah  kudeta  militer,  Pengadilan  melaui konstitusinya  membubarkan  MNP,  menganggap  bahwa  partai  ingin  mengubah  prinsip-prinsip negara  sekuler  dan  mencoba  melembagakan  tatanan  islam  untuk  menggantikan  sistem  Kemalis. Erbakan, ketua MNP, terpaksa melarikan diri ke  Swiss  untuk  menghindari  tuntutan dan tinggal  di sana sampai 1972 (Yavuz, 2003).
Para  jenderal  yang  menentang  pelarangan  MNP  dan  menentang  Dominasi  Süleyman Demirel  atas  spektrum  politik  meminta  beberapa  dari  Teman-teman  Erbakan  untuk  mendirikan partai  baru,  Partai  Keselamatan  Nasional  (MSP- Milli  Selamet  Partisi) yang  didirikan  pada  11 Oktober 1972.
Partai  Keselataman  Nasional  adalah  partai  konservatif  dengan  pengikut  marjinal  di  antara pengusaha  provinsi  dan  pengikut  tarekat.  Erbakan  membawa  apa  yang  dikenal  sebagai  Gerakan Pandangan  Nasional  (MGH  - Milli  Gorus  Harekati) yang  kritis  terhadap  program  westernisasi Turki.  MGH  mengusulkan  sebuah  'tatanan  nasinal'  alternatif  dan  seolah-olah  lebih  otentik  yang menghidupkan  kembali  nilai-nilai  tradisional  (yaitu,  Islam)  dan  institusi  Usmani,  meskipun ditentukan  secara  ambigu.  Menganjurkan  integrasi  ekonomi  dengan  dunia  Islam  untuk menyeimbangkan kekuatan Barat. Sikap ini tidak berarti penolakan terhadap teknologi atau industri (Yavuz, 2003).
Lebih  radikal  dari  pendahulunya,  MSP  mengorganisir  demontrasi  yang  menterang  sistem sekularisme  dan  bakan  Ataturk,  dan  menyerukan  restorasi seriat (hukum  Islam).  Namun,  partai tersebut  tidak  berhasil  dalam  pemilihan  pada  1970-an,  menunjukkan  bahwa  agama  merupakan faktor yang itdak cukup untuk memobilisasi dukungan politik (White, 2008).
Pada  tahun  1970an,  Partai  Keselamatan  Nasional  membuktikan  dirinya  sebagai  aktor penting dalam perpolitikan Turki. Dengan meraih posisi ketiga pada pemilihan tahun 1973, dengan meraih  12 persen suara dan  mendapatkan 11 persen jatah  kursi di parlemen. Erbakan membangun koalisi pemerintahan dengan Partai Rakyat Republik, dan menjadi wakil perdana menteri di bawah pemerintahan  Bulent  Ecevit.  Setelah  koalisi  tumbang,  Partai  Keselamatan  Nasional  bergabung dengan  pemerintahan  Front  Nasional  yang  dipimpin  oleh  Suleyman  Demirel  pada  1975  dan  1977 (Eligur, 2010).
Pada  6  September  1980,  Partai  Keselamatan  Nasional  mengorganisir  sebuah  apel  Islamus anti-sekuler  " Saving  Jerussalem" di  kota  Konya,  dimana  para  pendukung  partai  secara  terbuka menyerukan  untuk  penghancuran  negara  sekuler  Turki.  Demonstran  juga  memprotes  keputusan Israel  untuk  menyatakan  Jerussalem  sebagai  ibukota  negaranya.  Selama  berdemontrasi,  para demonstran berbaris dan mengenakan jubah panjang, memakai fez dan mengibarkan bendera hijau, menyerukan  restorasi  tatanan  syariah  di  Turki  dengan  meneriakkan  "syariah  akan  datang, kebrutalan akan berakhir", "kedaulatan milik Allah", "kita bersiap untuk berjihad", "al-Quran adalah konstitusi",  "sekularisme  adalah  ateisme",  "kita  menginginkan  sebuah  ke  tak-terbatasan",  tanpa kelas,  negara  Islam",  dan  "syariah  atau  mati".  Kaum  Islamis  menolak  menyanyikan  lagu kebangsaan, lebih memilih  menyatakan "syariah  adalah hak, [perintah Tuhan:  perintah  yang adil]; seorang kafir adalah pengkhianat", dan kita menginginkan panggilan untuk sholat ( ezan) ; kita tidak ingin menyanyikan lagu ini (Eligur, 2010)
Setelah  kudeta  militer  tahun  1980,  Partai  Keselamatan  Nasional  ditutup,  dan  Erbakan  dan para letnannya dilarang melakukan kegiatan politik selama sepuluh tahun. Namun, partai itu muncul kembali pada tahun 1983 dengan nama baru— Partai Kesejahteraan ( Refah Partisi— RP). Ideologi partai ini sedikit berbeda dari Partai Kelematan Nasional.
Ini mengungkapkan permusuhan yang sama terhadap Westernisasi dan bias anti-Barat yang sama. Program ekonominya "Orde Adil", menekankan perlunya keadilan dan kesetaraan sosal yang lebih  besar  dan  diakhirinya  pengaruh  Barat  yang  tidak  semestinya.  Dalam  kebijakan  luar  negeri, Partai Refah menganjurkan memangkas hubungan Turki dengan Barat dan integrasi yang lebih erat dengan dunia Muslim (Angel Rabasa dan F. Stephen Larabee, 2008).
Pada  pemilu  1987,  Partai  Refah  gagal  memperoleh  10  persen  suara  dan  dengan  demikian tidak  dapat  mewakili  di  parlemen.  Namun,  sepanjang  tahun  1980-an  Partai  Refah  pendukungnya meningkat,  termasuk  anggota  komunitas  bisnis  dan  profesional  Islam  yang  berkembang  yang melakukan  bisnis  secara  eksplisit  dalam  kerangka  prinsip-prinsip  Islam.  Mereka  menyediakan landasan  ekonomi  yang  stabil  untuk  berbagai  aspek  dari  munculnya  gerakan  Islamis,  baik  dalam bentuk  kontribusi  kepada  partai  politik,  dukungan  untuk  organisasi  amal,  beasiswa  atau pembangunan sekolah dan asrama yang dipisahkan berdasarkan gender politik (White, 2008)
Dalam  pemilihan  kotamadya  nasional  yang  diadakan  pada  tahun  1994,  Partai  Refah menggandakan suaranya dari pemilu 1989, memenangkan dua puluh delapan dari tujuh puluh enam kursi walikota di ibu kota provinsi, termasuk enam dari lima belas kota terbesar di Turki. Istanbul
dan  Ankara  keudanya  memilh  walikota  Islam.  Hasil  pemilu  mengejutkan  Kemalis,  yang mengorganisir untuk melawan ancaman fundamentalis .
Pada  pemilu  nasional  1995,  Partai  Refah  menempati  urutan  pertama  dengan  mendapatkan 21,6%  suara  dan  membentuk  koalisi  dengan  Partai  Jalan  Sejati  (DYP- Dogru  Yol  Partisi) yang beraliran  tengah-kanan  (penerus  Partai  Keadilannya  Suleyman  Demirel),  dengan  Erbakan  sebagai perdana menteri. Kemengan Partai Refah sangat mengejutkan  mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh  tatanan  sekularisme,  terutama  militer.  Untuk  pertama  kalinya  sejak  Republik  Turki didirikan  pada  thaun  1923,  Turki  dipimpin  oleh  sebuah  partai  Islam,  dengan  seorang  perdana menteri seorang Islamis (Rabasa & Larabee, 2008).
Sebagai  perdana  menteri,  Erbakan  mencoba  menerapkan  beberapa  gagasannya  tentang reorientasi  Turki  terhadap  dunia  Muslim.  Pada  pertemuan  dengan  para  diplomat,  dia  memuji revolusi Iran. Pada Februari 1996, dia makan malam bersama Louis Farrakhan, pemimpin American Nation  of  Islam yang  sedang  mengunjungi  negara-negara  Muslim.  Namun,  upaya  Erbakan  tidak banyak  berhasil.  Kontrol  Turki  atas  sungai  Tigris  dan  Efrat  melalui  Anatolia  Tenggara  melalui proyek besar dengan lebih dari dua puluh bendungan telah membuat hubungan tegang dengan hilir negara Irak dan Suraiah. Pada kunjungan kenegaraan Erbakan ke Libya, pemimpinnya, Muamar al- Qaddafi,  mengkritik  Turki  di  hadapan  pers  Libya  atas  perlakuannya  kepada  orang-orang  Kurdi (Kuru, 2009).
Langkah-langkah  ini,  bersama  dengan  retorika  Erbakan  yang  sering  kali  berlebihan mengkhawatirkan  tatanan  sekuler,  khususnya  militer.  Namun,  daripada  campur  tangan  secara langsung, seperti yang terjadi pada tahun 1960, 1971, dan 1980, militer menggunakan metode yang lebih  halus  dan  tidak  langsung  untuk  mengusir  paksa  Erbakan.  Pada  tanggal  28  Februari  1997, Dewan Keamanan Nasional— yang didominasi militer—  memberikan daftar rekomendasi kegiatan anti  sekularisme  kepada  kepada  Erbakan.  Ketika  Erbakan  menolak  keras  melaksanakan rekomendasi tersebut, militer mengadakan serangkaian instruksi dan memobiliasi untuk penegakan sekularisme  melawan  dia,  akhirnya  memaksanya  untuk  mengundurkan  diri  pada  Juni  1997  dalam peristiwa yang disebut sebagai kudeta "diam" atau "pasca modern". Pada Januari 1998, Partai Refah dibubarkan, dan Erbakan dan para letnan dilarang terjun ke dlam aktivitas politik selama lima tahun (White, 2008).
Pada saat yang sama, kudeta 28 Februari memiliki dampak yang penting pada orientasi dan perkembangan  gerakan  Islam.  Ini  mempertegas  fakta  bahawa  sebenarnya,  upaya  langsung  untuk mendorong  agenda  Islam  secara  terbuka  tidak  berhasil  dan  akan  menghasilkan  oposisi  yang  kuat dari  kaum  sekularis,  terutama  militer.    Banyak  anggota    Gerakan  Islamis  menyimpulkan  bahwa satu-satunya  cara  kaum  Islamis  berhasil  adalah  dengan  menghindari  konfrontasi  dengan  kaum sekularis dan mengabaikan agenda keagamaan.
Hal  ini memicu perdebatan intens dan pemikiran ulang tentang agenda dan gerakan dalam gerakan  Islam    strategi  di  masa  depan,  dan  sebuah  perkembangan  filosofis  dan  politik  yang  retak yang  memunculkan  dua  kubu  yang  berbeda.  Kaum  tradisionalis  ( gelenekciler) ,  Erbakan  sebagai pusatnya  dan  kepala  letnannya,  Recai  Kutan,  yang  menentang  serius  terhadap  setiap  perubahan dalam  pendekatan  atau  kebijakan,  sementara  kelompok  muda  "modernis"  atau  "reformis" ( yenilikciler) , di pimpin oleh Recep Tayip Erdogan, walikota Istanbul dan rekan dekatnya Abdullah Gul,  berpendapat  bahwa  partai  perlu  memikirkan  kembali  pendekatannya  terhadap  sejumlah persoalan  mendsar,  khususnya  demokrasi,  hak  kemanusiaan,  hubungan  dengan  Barat.  Kaum
reformis juga menantang gaya kepemimpinan Erbakan  yang otoriter dan  menyerukan peran partai yang lebih besar dalam demokrasi
Perdebatan  internal  ini  tercermin  dalam  platform  Partai  Kebajikan  ( Fazilet  Partisi (FP)) yang menggantikan Partai Kesejahteraan. Namun, sementara Partai Kebajikan adalah penerus Partai Kesejahteraan, yang berbeda dalam sejumlah hal penting. Tidak seperti Partai Kesejahteraan, yang secara  ideologis  memusuhi  Barat  dan  Westernisasi,  Partai  Kebajikan  mulai  merangkul  nilai-nilai politik  Barat.  Singkatnya,  anti-Barat  dan  kecurigaan  terhadap  barat  tidak  lagi  menjadi  ciri  khas wacana Islamis.
Setelah Partai Kebajikan ditutup oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Juni 2001, gerakan tersebut  secara resmi terpecah.  Kaum  tradisionalis mendirikan Partai  Kebahagiaan ( Saadet  Partisi (SP)) di bawah kepemimpinan formal Recai Kutan, dengan Erbakan yang sesungguhnya memimpin di  balik  layar.  Kaum  modernis  mendirikan  partai  baru,  AKP  (Partai  Keadilan  dan  Pembangunan), dengan Erdogan sebagai pemimpin partai.
Para  pendiri  AKP,  sebaliknya,  terbuka  untuk  kerjasama  dengan  tatanan  sekuler.  Program AKP  menekankan  pada  kesetiaan  partai  pada  nilai-nilai  dasar  dan  konstitusi  Republik  Turki. Sementara  AKP  memiliki  akar  Islam—banyak  pemimpinnya  termasuk  Erdogan  dan  Gül,  keluar dari  gerakan Milli Görüş dan  pernah  menjadi  anggota  Partai  Kesejahteraan  dan  Kebajikan—AKP mendefinisikan dirinya bukan sebagai partai Islam tetapi sebagai partai demokrat-konservatif yang mirip dengan partai demokrasi Kristen di Eropa Barat.
Ini  adalah  pergeseran  ideologis  yang  penting.  Identitas  politik  Islam  secara  tradisional dibangun  di  atas  oposisi  terhadap  Barat,  yang  dianggap  sebagai  entitas  yang  harus  ditolak  atau dilawan.  Namun,  sejak  didirikan  pada  tahun  2001,  AKP  semakin  menekankan  nilai-nilai  politik Barat  seperti  demokrasi,  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  dan  supremasi  hukum  dalam wacana  publiknya.  Pada  saat  yang  sama,  partai  datang  untuk  menengok  Barat,  khususnya  Uni Eropa, sebagai sekutu penting dalam perjuangannya melawan batasan negara Kemalis. Sedangkan Islamis  di  Turki  pada  masa  lalu  menganggap  seruan  Barat  untuk  reformasi  demokrasi  yang  lebih besar  sebagai  upaya  untuk  memaksakan  nilai-nilai  asing  pada  masyarakat  Turki,  AKP  melihat agenda Barat semakin tumpang tindih dengan agendanya sendiri. Partai melihat keanggotaan di Uni Eropa  sebagai  sarana  untuk  mengurangi  pengaruh  militer  dan  membangun  kerangka  politik  yang akan memperluas toleransi agama dan memastikan kelangsungan hidup politiknya sendiri  (Rabasa & Larabee, 2008).

## Jaringan dan Mobilisasi Sosial Kaum Tarekat
Tarekat  Naqsyabandiyah dalam berbagai  manifestasinya telah menjadi  bagian dari sejarah, budaya,  ekonomi, dan identitas individu  Turki  selama beberapa abad. Seperti tarekat  sufi lainnya, tarekat  ini  memiliki  pengalaman  transformasi  internal  dan  kebangkitan  dalam  beberapa  dekade terakhir, terlepas  dari sekularisasi  dan represi  yang dipaksakan oleh negara. Tidak mengherankan, kebangkitan  ini  berhubungan  dengan  liberalisasi  dan  integrasi  negara  Turki  ke  pasar  global. Jaringan agama, sosial, dan budaya Naqsyabandiyah meliputi asosiasi politik dan ekonomi. Reaksi terhadap  penindasan,  sebagian  besar  dari  tarekat  ini  secara  bertahap  mengubah  diri  mereka  dari asosiasi keagamaan yang ketat menuju persaingan pendidikan informal dan asosiasi budaya dengan dasar-dasar  agama.  Mereka  menjadi  bagian  dari  masyarakat  tradisional  yang  menganggap  jenis sekularisasi  Kemalis  yang  terlalu  radikal  dan  destruktif  dengan  menghormati  sejarah  dan  tradisi
Turki.  Tarekat  Naqsyabandiyah  menyediakan  struktur  dan  berfungsi  sebagai  katalis  untuk mempertahankan  pendidikan  moral  agama  dan  pengembangan  spiritual  umat  Islam  masyarakat Turki.
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  tarekat  Naqsyabandiyah  memobilisasi  pada  tingkatan internal  karena  kekhawatiran  duniawi  yang  semakin  meningkat.  Untuk  sampai  batas  tertentu, tarekat  tersebut  menjadi  sekular,  dan  pandangan  religiusnya,  pada  gilirannya,  telah  dimodifikasi oleh  kepentingan  yang  lebih  profan.  Contoh  dekat  dari  tarekat  Naqsyabandiyah,  dan  khususnya cabang  Khalidiyah,  dapat  memberikan  wawasan  tentang  Islamisme  Turki  karena  tiga  alasan, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Hakan  Yavuz.  Pertama,  Naqsyabandiyah  sejauh  ini  paling aktif secara politik dan mewakili model untuk hampir semua gerakan politik Islam kontemporer di Turki pada generasi berikutnya.
Kedua,  tarekat  juga  merupakan  cara  yang  paling  mudah  untuk  memahami  interaksi  sosial antara  politik  dan  agama  di  negara  ini.  Terakhir,  Tarekat  Naqsyabandiyah  memainkan  peran formatif dalam evolusi identitas Islam di Turki dengan mengembangkan tiga pola interaksi dengan negara: konfrontasi, penarikan dan keikutsertaan (Yavuz, 2003).
Jeda  antara  tahun  1920-an  dan  1930-an  juga  ditandai  dengan  fenomena  luar  biasa  yang muncul dari luar ibu kota, yang juga berasal dari Naqsyabandiyah: Bediuzzaman Said Nursi (1876- 1960)  yang  dididik  di  pondokan  Naqsyabandiyah-Khalidiyah  di  Turki  Timur,  wilayah  Hizan  di Anatolia.  Serif  Mardin  mengatakan  bahwa  ini  Bediuzzaman  Said  Nursi  sebagai  mobilisasi 'pinggiran'  karena  mereplikasi  gerakan  pinggiram  Islam  lainnya  pada  waktu  itu,  yang  tampaknya menjadi  dimensi  penting  dari  revitalisasi  Islam  pada  abad  kesembilan  belas  dan  kedua  puluh (Mardin, 1991).
Kelompok Nurcu telah berkembang menjadi komunitas sosial politik yang efektif dan kuat di  Turki  kontemporer.  Tulisan-tulisan  Said  Nursi,  khususnya  magnum  opusnya, Risale-i  Nur Külliyatì ,  merupakan  dasar  dari  gerakan  kepercayaan  ini.  Karya  Nursi  menandai  wacana  politik Islam  yang  tak  terhapuskan,  menawarkan  ide-ide  orisinal  untuk  mengatasi  masalah  politik  dan sosial  budaya.  Dinamika  kelompok  Nur  sebagai  gerakan  sosial  berakar  pada  jaringan  media, pendidik, bisnis dan peusahaan penerbitan.
Sistem multipartai memfasilitasi ―kembalinya‖ Nursi ke politik. Dia melihat ―partai politik sebagai  pilar  demokrasi.‖  Dalam  tulisan-tulisan  awalnya,  ia  berpendapat  bahwa  partai  politik kompatibel  dengan  Islam  selama  mereka  mempromosikan  persatuan  dan  kesejahteraan  bangsa.  Ia mendukung penuh sistem multipartai dan tidak segan-segan mendukung Partai Demokrat  melawan Partai  Rakyat  Republik  yang  berkuasa  selama  tahun  1950-an.  Dia  berpendapat  bahwa konstitusionalisme  parlementer  dan  supremasi  hukum  menyediakan  lingkungan  terbaik  untuk peremajaan  Islam.  Nursi  melihat  partisipasi  politik  ( mesveret )  dan  supremasi  hukum  sebagai  dua pilar  sosial  keadilan.  Dia  membela  parlementarisme  dan  konstitusionalisme  sebagai  sarana  yang paling masuk akal  bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan adil (Yavuz, 2003).
Partai  Demokrat  menjalin  aliansi  dengan  persaudaraan  Islam/  tarekat,  terutama  dengan Nurcu dan Naqsyabandiyah, sebagai imbalan atas dukungan elektoral mereka. Hal ini menyebabkan kebangkitan  persaudaraan  Islam/tarekat,  peningkatan  mereka  pada  politik  dan  pelonggaran kebijakan Partai Demokrat terhadap sekularisme. Misalnya setelah dua puluh tiga tahun kehidupan
politik, pemimpin Nurcu Said Nursi memperbarui minatnya dalam politik dengan bekuasanya Partai Demokrat (Banu Eligur, 2010).
Naqsyabandiyah merupakan akar dari  Islam  politik di  Turki.  Partai  Islamis Turki  pertama, Partai Tatanan Nasional-nya Erbakan (MNP- Milli Nizam Partisi) dan Partai Keselamatan Nasional (MSP - Milli Selamet Partisi) didirikan melalui promosi dan dukungan dari Syekh Mehmet  Zahid Kotku, guru Tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah yang berpusat di masjid Iskenderpasa, Istanbul.
Setelah  pertemuan  mereka  dengan  Kotku,  Necmettin  Erbakan,  bersama  teman-temannya: Ahmet Tavfik Paksu, Hasan Aksay, dan Mustafa Yazgan bertemu untuk memutuskan nama partai. Meskipun, nama itu berasal dari penulis Islamis berpengaruh, Esref Edip, yang mengatakan bahwa ia  bermimpi  di    mana  sebuah  suara  memberitahunya  tentang  nama  dan  lambang  partai.  Dengan demikian,  mereka  menyepakati  nama  Partai  Tatanan  Nasional  (MNP- Milli  Nizam  Partisi )  dengan lambang tangan menunjuk ke surga dalam  Islam tata krama. Aspek penting lainnya dari peristiwa ini  adalah  koalisi  Pengikut  Naksibendi  dan  Nurcu  terlibat  dalam  pembentukan  MNP.  Anggota pendiri  partai  ini  termasuk  tokoh-tokoh  kunci  dari  tarekat  Naqsyabandiyah  dan  gerakan  Nurcu, seperti  Erbakan  (anggota  parlemen  dari  Konya  dan  anggota  Naqsyabandiyah),  Ahmet  Paksu (anggota  parlemen  dan  pengikut  Nurcu,  dan  Aksay  (mantan  anggota  DPR  dan  pengikut Naqsyabandiyah).  Individu-individu  ini  memainkan  peran  penting  dalam  politik  Islam  selama tahun-tahun  berikutnya.  Ketua  pertama  MNP,  Suleyman  Arif  Emre;  Erbakan  menggantikannya pada 8 Februari 1970 (Yesilada, 2002).

## Figur Sentral: Mehmet Zahit Kotku
Penting  untuk  mengkaji  peran  Kotku  sebagai  syekh  Sufi  dalam  transformasi  tarekat Naqsyabandiyah  dan  perkembangannya  sebagai  model  matriks  mayoritas  gerakan  sosial  politik Muslim Turki kontemporer. Ketika Kotku bertugas di tentara Usmani, selama fragmentasi kerajaan, dia terlibat dalam mendiskusikan solusi dengan pengikut tarekat Naqsyabandiyah lainnya. Pada usia 21  tahun  ia  membangun  ikatan  spiritual  dengan  Sykeh  Dagistani,  Omer  Ziyauddin.    Dia  bekerja sebagai  imam  resmi  di  masjid  yang  berbeda  dan  memimpin  tarekat  pada  tahun  1952.  Banyak tarekat  berbeda  sufi  di  Turki  modern,  termasuk  tarekat  Naqsyabandiyah,  yang  mengklaim  Kotku sebagai Qutb , "kutub" atau "poros spiritual", gerakan mereka sejak 1960-an dan 1970-an. Salah satu alasan mengapa Kotku muncul sebagai  sufi  yang paling signifikan setelah 1952 ada hubungannya dengan  orang-orang  yang  disekitarnya;  Turgut  dan  Korkut  Ozal,  Cevat  Ayhan,  Temel Karamollaouglu, Teoman Riza Guneri, Hilmu Guler, Nazif Gurdogan, Recep Tayyib Erdogan, dan banyak  tokoh  publik  lainnya  yang  akan  menjadi  tokoh  terkemuka  dalam  kehidupan  sosial  dan politik  Turkim  termasuk  menteri  (Korkout  Ozal,  Lutuf  Dogan,  Fehim  Adak)  seorang  perdana menteri dan presiden (Turgut Ozal) perdana menteri lainnya (Erbakan) (Yavuz, 2003).
Kotku  mendorong  dan  berkontribusi  secara  finansial  untuk  dua  perkembangan  yang  luar biasa. Pertama, dia meyakinkan Erbakan bahwa dia harus mendirikan industri pabrik dengan model Islam, dan ini mengarahkan pada pembangunan pabrik  yang membuat pompa irigasi. Kedua, pada 1968  ia  mempengaruhi  dalam  pendirian Sabah ,  sebuah  koran  harian  yang  mengangkat  tema-tema keislaman.  Kepekaannya  yang  luar  biasa  terhadap  modernitas  menonjol  ketika  memilih  seseorang menjadi  menantu  yang  menjadi  Profesor  di  Fakultas  Teologi  Ankara,  Esat  Cosan,  yang  juga merupakan penerusnya dalam tarekat tersebut. Profesor Cosan mengepalai sebuah organisasi  yang menerbitkan  tiga  majalah  berkala  yang    berideologi  Islam,  salah  satunya  berjudul Ilm  ve  Sanat
(ilmu  Pengetahuan  dan  Seni)  menjadi  bacaan  yang  bermanfaat  sebagai  majalah  informatif  bila dibandingkan rekan-rekannya yang sekuler  (Mardin, 1991).
Selama  pemilu  1973  Erbakan  berkampanye  di  seluruh  Turki.  Upayanya  itu  terbayarkan ketika Partai  Keselamatan Nasional  menerima 11,8 persen suara. Dengan  keberhasilan ini muncul pemerintahan koalisi dengan partai Bulent Ecevit, Partai Rakyat Republik (CHP- Cumhuriyet Halk Partisi) .  Namun,  koalisi  tersebut  menyebabkan  perpecahan  internal  antara  Naqsyabandiyah  dan Nurcu di Partai Keselamatan Nasional. Kelompok Nuruc menentang MSP dan mulai meninggalkan koalisi  partai.  Terlepas  dari  kritik  keras  dari  Nurcu  dan  beberapa  sayap  kanan  Islamis  lainnya, Erbakan  dan  timnya  bertindak  rasional  dalam  membentuk  koalisi  pemerintahan,  dengan  partai politik kiri tengah, dan kemudian kanan tengah.
Partai  Keselamatan  Nasional  berhasil  masuk  ke  publik  birokrasi  dan  menempatkan pendukungnya  di  posisi  kunci  kementerian  penting  seperti  kementerian  dalam  negeri  dan kementerian  pendidikan.  Selama  ini,  elit  Naqsyabandiyah  dan  Nurcu  berada  dalam  persaingan serius  untuk  mengontrol  Dewan  Administrasi  Pusat  (CAB  -  Central  Administrative  Board)  dari partai.  Setelah  kongres  nasional  ketiga  partai,  anggota  Naqsyabandi,yang  didukung  oleh  Kotku, muncul sebagai pemenang, dan kelompok Nurcu meninggalkan Partai Keselamatan Nasional. Paksu mengundurkan  diri  dari  jabatannya  sebagai  menteri  Ketenagakerjaan  dan  anggota  Dewan Administrasi  Pusat.  Dalam  dua  bulan  pengunduran  dirinya,  16  anggota  parlemen  Nurcu  juga mengundurkan  diri  dari  partai.  Pada  pemilihan  nasional  1997,  pengikut  Nurcu  memberikan dukunganya  kepada  partainya  Demirel,  Partai  Kedilan  (AP- Adalet  Partisi )  dan  Partai  Gerakan Nasionalis  (MHP  - Milliyetci  Hereket  Partisi ).  Hal  ini  mengakitbatkan  hilangnya  banyak  suara untuk  Partai  Keselamatan  Nasioanal,  dan  sejak  saat  itu  Partai  Keselamatan  Nasional  mendapat dukungan  dari  Naqsyabandiyah  dan  pengikutnya.  Tarekat  kecil  lainnya  memang  mendukung Erbakan, tetapi jumlah mereka tidak berkembang (Yesilada, 2002)

## Basis Dukungan Partai Islamis: Iskenderpasa Cemaati
Komunitas  Iskenderpaşa  (Iṡkenderpaşa  Cemaati)  adalah  sebuah  grup  yang  berafiliasi dengan cabang Khalidi dari Naqsyabandiyah. Cabang Khalidi secara historis berpengaruh di Turki Timur, Irak, Suriah, dan di wilayah yang dihuni Kurdi bagian dari Iran. Cabang  Khalidi mencapai puncak  pengaruhnya  pada  abad  kesembilan  belas,  setelah  berhasil  merekrut  anggota  bahkan kalangan elit Utsmaniyah (Bacik, 2020).
Syekh  Mehmed  Zahit  Kotku  dari  cabang  Khalidiyah  membentuk  jamaah  Iskenderpasa. Pengaruh  kebangkitannya  sejajar  dengan  Bediuzzaman  Said  Nursi  (1876-1960)  yang  mendirikan Gerakan  Nursi  (Nurculuk).  Syekh  Kotku  melatih  murid-muridnya  agar  berpengaruh  dalam  politik dan media untuk menyebarluaskan nilai-nilai keislaman di masyarakat (Yesilada, 2002).
Kotku  terkenal  pertama  kali  dirinya  sebagai  pengkhotbah  di  Istanbul  pada  1950-an. Kegiatan  keagamaanya  di  sekitar  masjid  Iskenderpasa  secara  yang  secara  bertahap  membangun identitas  kelompok  baru.  Pada  tahun  1952,  ketika  Abdulaziz  Bekkine  (pemimpin  kelompok) meninggal,  Kotku  menjadi  pemimpin  baru.  Sebagai  seorang  yang  sosok  karismatik,  Kotku mengembangkan  jaringan  yang  kuat  dengan  masyarakat  perkotaan  dan  kelas  menengah.  Lambat laun, Iskenderpasa menjadi populer di kalangan kaum urban baru yang berpendidikan Muslim, serta perwakilan Muslim kelas menengah (Bacik, 2020).
Kotku  mengubah  struktur  komunitas  berbasis  masjid  menjadi  sebuah  gerakan  politik. Masjid dalam hal ini Iskenderpasa Camii, bukan lagi tempat untuk jamaah masjid untuk duduk dan berdoa. Ini menjadi pusat bagi pembentukan orang-orang muda, dan banyak dari murid-muridnya, sebagaimana  dicatat,  menduduki  posisi  penting  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  dalam  birokrasi. Namun,  Kotku  tidak  melihat  politik  sebagai  satu-satunya  jalan  yang  tersedia  untuk  membentuk Turki  sebagaimana  yang  ia  cita-citakan.  Iskenderpasa  mempromosikan  sirkulasi  ide  dan pengembangan intelektual baru di masyarakat dengan menerbitkan di majalah dan siaran mereka di stasiun radionya dan, dengan melakukan itu, memasarkan intelektual dan perwakilannya sendiri.
Iskenderpasa  menawarkan  studi  kasus  orientasi  tentang  gerakan  Islam  dan  model pembangunan  identitas  horizontal  Islam.  Secara  khusus,  Hakan  Yavuz  berpendapat  bahwa keterlibatan  Iskenderpasa  dalam  segmen  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  sifatnya  tidak  rerlalu religius—seperti  media  massa,  pendidikan,  bisnis—  sambil  terus  menekankan  yang  utama  tujuan keagamaan  untuk  mempromosikan  kesalehan  individu  merupakan  model  yang  penting  bagi  masa depan Islam dan hidup berdampingan secara damai dengan budaya Barat.  Dalam hubungan dengan negara dan poltik Turki modern, tarekat tersebut menekantan secara bertahap, program akomodasi dan  memusatkan  upayanya  pada  masyarakat  sipil.  Dalam  memperluas  ekonomi  swasta,  tarekat Naqsyabandi Iskenderpasa telah berubah dari gerakan Islam yang berorientasi pada negara menjadi gerakan yang berorientasi pada masyarakat.
Jamaah  lain  yang  juga  mempunyai  pengaruh,  antara  lain;  Menzil,  Ismail  Aga,  Kibrisi, Erenkoy  dan  Carsamba.  Dengan  pengecualian  Menzil,  yang  mendukng  Partai  Persatuan  Raya (BBP- Buyuk  Birlik  Partisi )  beberapa  jamaah  dominan  mendukung  Partai  Refah  atau  Partai Kebajikan.  Menzil  merupakan  jamaah  terbesar  yang  bergerak  di  timur  Turki.  Diperkirakan mempunyai pengikut sekitar 1.5 juta orang (Yavuz, 2003).
Di  antara  yang  disebutkan  di  atas,  jamaah  Ismail  Aga  merupakan  salah  satu  yang  paling radikal  dalam  pandangan  Islamisnya.  Pengikutnya  di  Istanbul  berjumlah  500,000  dan  ada  yang mempercayai lebih dari 500,000 yang tersebar di seluruh negara. Perlu melihat sekilas orang-orang yang  tinggal  di  Carsamba  dan  lingkungan  Fatih  di  Istanbul,  di  mana  penduduknya  berpakaian menyerupai  yang  ada  di  Teheran,  untuk  menyadari  berapa  radikalnya  jamaah  ini.  Jamaah  ini dipimpin oleh Syekh Mahmut Hoca (Yesilada, 2002).

## Simpulan
Akar-akar Islamisme dan kebangkitan Islam politik tidak bisa dilepaskan dari faktor tarekat dalam hal ini Naqsyabandiyah. Salah satu cabang Naqsyabandi yang mempunyai andil besar dalam bangkitnya  Islamisme  Turki  adalah  Khalidiyah,  Naqsyabandi-Khalidiyah.  Dari  cabang  ini  lahir jamaah  Masjid  Iskenderpasa  yang  dipimpin  oleh  Mehmet  Zahid    Kotku.  Di  tangan  Kotku  inilah lahir  para  aktivis-aktivis  Islamis  yang  berhasil  mendirikan  partai-parttai  Islam  bahkan  beberapa birokrat ternama di Turki.
Lahirnya  beberapa  partai-parta  Islam  di  Turki  pada  tahun  1970-an  hingga  2000-an  tidak lepas dari pengaruh Kotku dan jamaah Iskenderpasa. Atas restu Kotku, Necmettin Erbakan berhasil mendirikan berbagai  partai-partai  Islam, di  awali dengan Partai  Tatanan Nasional, berlanjut Partai Keselamatan  Nasional,  lalu  Partai  Refah,  Partai  Kebajikan.  Semua  dari  partai-partai  tersebut mempunyai nasib yang sama, yaitu dibubarkan oleh pemerintah Turki karena mengusung nilai-nilai Islam dan mencoba untuk menghilangkan sekularisme, yang merupakan fondasi negara Turki.
Presiden  Turki  sekarang,  Recep  Tayyib  Erdogan  yang  berasal  dari  Partai  AKP—  juga mempunyai  akar  Islamis  yang  kuat,  Erdogan  sendiri  merupakan  jamaah  dan  murid  Zahit  Kotku. AKP  sendiri  merupakan  pecahan  dari  Partai  Kebajikan,  namun  dalam  manifestasinya  AKP  tidak mencirikan sebagai partai Islam, tetapi mencirikan sebagai konservatif- demokrat.

## Daftar Pustaka
Bacik,  G.  (2020). Islam  and  Muslim  Resistance  to  Modernity  in  Turkey. Cham:  Palgrave Macmillan.
Bagir, H. (2019). Mengenal Tasawuf. Bandung: Mizan.
Eligur, B. (2010). The Mobilization of Political Islam in Turkey. Cambridge: Cambridge University Press.
Hanioglu, M. S. (2011). Ataturk: An Intelectual Biography. Princeton: Princeton University Press.
Junaidi, A. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , 142-200 .
Kuru, A. T. (2009). Secularism and State Policies toward Religion The United States, France, and Turkey. Cambridge : Cambridge University Press.
Mardin,  S.  (1991).  The  Naksibendi  Order  In  Turkish  History.  dalam  R.  Tapper, Islam  in  Modern Turkey Religion, Politics and Literature in a Secular State. London: IB Tauris.
Ocak,  A.  Y.  (2009).  Social,  cultural  and  intellectual  life,  1071–1453.  In  K.  Fleet  (ed.), The Cambridge  History  of  Turkey  Vol.  1  Byzantium  to  Turkey,  1071–1453. Cambridge: Cambridge University Press.
Rabasa, A., & Larabee, F. S. (2008). The Rise of Political Islam in Turkey. Santa Monica: RAND Corporation.
Toprak, B. (1999). Islam dan Perkembangan Politik di Turki. Yogyakarta: Tiara Wacana.
White,  J.  B.  (2008).  Islam  and  politics  in  contemporary  Turkey.  dalam  R.  Kasaba  (ed.)  , The Cambridge  History  of  Turkey  Vol.  4  Turkey  in  the  Modern  World. Cambridge:  Cambridge University Press.
Yavuz, M. H. (2003). Islamic Political Identity in Turkey. Oxford: Oxford University Press.
Yesilada, B. A. (2002). The Virtue Party. dalam B. Rubin, & M. Heper (ed.) , Political Parties in Turkey. London: FRANK CASS AND COMPANY LIMITED.
Yukyelen, A. (2008). Sufism and Islamic groups in contemporary Turkey. dalam R. Kasaba (ed.) , The  Cambridge  History  of  Turkey  Vol  4,  Turkey  in  the  Modern  World. Cambridge: Cambridge University Press.
Zaid, F. M. (2017). Tuntas Memahami Makrifat. Jakarta: Qalam.
Zurcher, E. J. (2017). Turkey: A Modern History. London: IB Tauris.