http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Memaksimalkan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Di Wisata Alam Surabaya Dan Kediri Tomy Michael
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
tomy@untag-sby.ac.id Abraham Ferry Rosando Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ferry@untag-sby.ac.id Khoirul Anwar Universitas Pawyatan Daha khoirul.007007@gmail.com Faradiba Najla Salsabila Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Erik Wahyudi Universitas Pawyatan Daha
Frega Anggaraya Purba fregapurba@gmail.com

## Abstrak
Pariwisata menjadi sorotan penting di Indonesia apalagi desa menjadi bagian utama terkecil sebelum ke  ranah  pemerintahan  selanjutnya.  Negara  menjadikan  desa  sebagai  awal  bagi  masyarakat  untuk memperkenalkan  peta  pemerintahan.  Di  desa  berlangsung  kegiatan  perpolitikan,  perekonomian, kebudayaan hingga entitas yang tidak bisa dinilai dalam perspektif ilmu hukum seperti hukum adat yang mewarisi nilai-nilai ajaran moral leluhur. Peranan penting ini harus tetap dijaga dimana harus ada  kolaborasi  antara  universitas  dengan  desa.  Tentu,  peranan  para  pihak  tidak  sekadar  di  desa namun apapun yang bisa dijadikan pariwisata. Pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan agar terhindar dari stigma instan. Artinya ketika pariwisata sudah populer maka tingkat kepopulerannya harus  dijaga  agar  tidak  tersaingi  dengan  tempat  lainnya  atau  bagaimana  Sebagai  dasar  hukum pariwisata  yaitu  termaktub  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No. 10-2009) bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,  pengembangan  pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata  yang  dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
Kata kunci: Kediri; pariwisata; Surabaya

## Pendahuluan
Pariwisata  menjadi  sorotan  penting di  Indonesia  apalagi desa  menjadi  bagian  utama terkecil sebelum ke ranah pemerintahan selanjutnya. Negara menjadikan desa sebagai awal bagi masyarakat untuk memperkenalkan peta pemerintahan. Di desa berlangsung kegiatan perpolitikan,  perekonomian,  kebudayaan  hingga  entitas  yang  tidak  bisa  dinilai  dalam perspektif ilmu hukum seperti hukum adat yang mewarisi nilai-nilai ajaran moral leluhur. Peranan  penting  ini  harus  tetap  dijaga  dimana  harus  ada  kolaborasi  antara  universitas dengan  desa.  Tentu,  peranan  para  pihak  tidak  sekadar  di  desa  namun  apapun  yang  bisa dijadikan pariwisata.[1]
Pariwisata  harus  dilakukan  secara  berkelanjutan  agar  terhindar  dari  stigma  instan.
Artinya  ketika  pariwisata  sudah  populer  maka  tingkat  kepopulerannya  harus  dijaga  agar tidak  tersaingi  dengan  tempat  lainnya  atau  bagaimana  Sebagai  dasar  hukum  pariwisata yaitu  termaktub  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  (UU  No.  10-2009)  bahwa  wisata  adalah  kegiatan perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan  mengunjungi tempat  tertentu  untuk  tujuan  rekreasi,  pengembangan  pribadi, atau mempelajari  keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
Pariwisata  dalam  perspektif  yang  lain  merupakan  sarana  meningkatkan  pemasukan bagi  suatu  tempat  dan  tolak  ukur  bagaimana  masyarakat  bisa  memahami  lingkungan sekitar.  Penelitian  berjudul  Memaksimalkan  Pariwisata  Berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  Di  Wisata  Alam Surabaya Dan Kediri.
Pariwisata  merupakan  kelangsungna  yang  dapat  dilakukan  oleh  negara  dalam mewujudkan hal baik bagi masyarakat. Hal baik yang dimaksud adalah bagaimana menjaga pariwisata  tetap  hidup  dan  bisa  memiliki  daya  guna  dengan  masyarakat.  Hal  lainnya, pariwisata  sebagai  sarana  dalam  perolehan  devisa.  [2]  Namun  dalam  konteks  ini,  devisa memang  tidak  bisa  dipersamakan  dengan  devisa  layaknyayang  diterima  negara  karena penelitian  ini  akan mengkolaborasikan  dengan  pemaknaan devisa  yang kecil.  Makna kecil adalah pemasukan yang diperoleh oleh tempat wisata dan harus ada perluasan serta usaha kreatif dalam pengembangannya.
Pada  masa  kini,  pariwisata  memegang  peranan  penting  dalam  kehoidupan masyarakat. Segala hal dapat dijadikan pariwisata dengan bersumber suatu tulisan dengan spot  foto  menarik.  Seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bogor  adanya  pengembangan kebijakan  dari  pemerintah  bahwa  dukungan  dari  masyarakat  haruslah  menajdi  bagian utama yang didukung oleh pemerintah. [3]
Pengembangan  kebijakan  sebetulnya  menjadi  bagian  penting  dari  negara  hukum dimana kebijakan harus berasaskan Pancasila. Dimana asas Pancasila adalah menjadi kelima sila menjadi acuan yang baik. Kebijakan harus menunjukkan realita yang tampak sehingga apa yang dikehendaki UU No. 10-2009 akan tercipta dengan baik.
Ketika  hal  itu  terjadi  maka  Pancasila  dalam  implementasinya  harus  nyata  karena pemahaman tidak sekadar sila per sila namun keutuhan dan saling melengkapi adalah yang utama.
Berdasarkan  latar  belakang  maka  peneliti  mengambil  satu  rumusan  masalah  dalam wujud pernyataan yaitu bagaimana upaya memaksimalkan pariwisata berdasarkan UU No.

## 10-2009 di Wisata Alam Surabaya dan Kediri?

## Metode Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  dengan  metode  kuantitatif  [4]  untuk  mengukur  penerapan UU  No.  10-2009  di  Wisata  Alama  Surabaya  dan  Kediri.  Populasi  penelitian  adalah  Wisata Alam Surabaya dan Kediri, serta masyarakat Surabaya yang belum mengetahui korelasi UU No.  10-2009  dalam  pariwisata.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  memberikan kuesioner kepada objek penelitian. Kuesioner yang diberikan mengandung pertanyaan yang bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  pemahaman  akan  UU  No.  10-2009  dengan penerapannya di Wisata Alam Surabaya dan Kediri.

## Hasil Dan Pembahasan
Dalam  hal  ini,  wisata  harus  menunjukkan  keberlanjutannya.  Salah  satu  contohnya Kampung  Nelayan  Kalianak  Surabaya  Sebagai  Jalur  Menuju  Wisata  Hutan  Mangrove Morokrembangan  dimana  terdapat  bagian  dari  objek  wisata  yang  bisa  dikembangkan. Sebelum  menaiki  perahu,  para  pengunjung  bisa  membeli  bahan  pancing  hidup  seperti udang  hidup  dan  ini  merupakan  suatu  komoditas.  Hal  lainnya  menunjukkan  bahwa pariwisata tidak sekadar penambahan spot foto melainkan harus ada keberlanjutan.
Misalnya adanya penyediaan akses publik yaitu fasilitas angkutan umum atau parkir kendaraan.  Hal  ini  menjadi  penting  akrena  bisa  saja  terdapat  satu  paket  yang  akan  ada didalamnya.  Selain  itu,  wisata  yang  diteliti  berada  di  Goa  Selomangleng  Kediri,  Taman Brantas  Kediri,  Simpang  Lima  Gumul  Kediri,  Makam  Sunan  Bungkul  Surabaya,  Museum Pendidikan  Surabaya  dan  Taman  Prestasi  Surabaya.  Artinya  kepariwisataan  juga memberikan feedback bagi masyarakat yang juga memberikan edukasi.
Tomy Michael, Abraham Ferry Rosando, Khoirul Anwar, Faradiba Najla Salsabila, Erik Wahyudi, Frega Anggaraya Purba
Tomy Michael, Abraham Ferry Rosando, Khoirul Anwar, Faradiba Najla Salsabila, Erik Wahyudi, Frega Anggaraya Purba

## Kesimpulan
Pariwisata  yang  dijadikan  objek  penelitian  masih  membutuhkan  penyesuaian
Tomy Michael, Abraham Ferry Rosando, Khoirul Anwar, Faradiba Najla Salsabila, Erik Wahyudi, Frega Anggaraya Purba
pengolahan yang berkelanjutan mengacu pada UU No. 10-2009. Adanya penelitian ini akan menghasilkan  perkembangan  terbaru  sehingga  memunculkan  peminatan  masyarakat terhadap pariwisata alam.

## Daftar Pustaka
[1] T. Michael, “OPTIMALISASI PENGENALAN HIBAH PENDIDIKAN DAN DANA DESA PADA SEKOLAH DAN DESA CANDIPARI SIDOARJO,” Jubaedah : Jurnal
Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education), https://doi.org/10.46306/jub.v3i1.118 , vol. 3(1), pp. 58 – 63, 2023.
[2] A. Kustanto, “PARIWISATA: SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMPEROLEH DEVISA,” JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM QISTIE , 2019.

## [3] D. Hernawan and G. Pratidina, “MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI
PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR,” JURNAL SOSIAL HUMANIORA , 2015, doi: 10.30997/JSH.V6I2.504.
[4] M. W. C. S and T. Michael, “KEDUDUKAN LEMBAGA SERTA TINDAK LANJUT MENGENAI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance , vol. 3, no. 2, pp. 1746 – 1764, Jan. 2023, doi: 10.53363/BUREAU.V3I2.278.