## TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS
PARKIR KENDARAAN BERMOTOR  DI TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN  CIAMIS  KABUPATEN CIAMIS
H. Cecep Cahya Supena Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

## ABSTRAK
Retribusi  adalah  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  keuangan  bagi  Pemerintah Daerah.    Dari  beberapa  jenis  retribusi  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis,  satu diantaranya  adalah  retribusi  pelayanan  parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum  yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis  Nomor 13 Tahun 2011  tentang  Retribusi Pelayanan Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis  Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis Nomor 13 Tahun 2011  tentang  Retribusi Pelayanan Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum.  Sementara itu  khusus  untuk  mengatur  penyelenggaraan  parkir,  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  telah menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis    Nomor  18  Tahun  2014    tentang Penyelenggaraan Parkir.
Sekalipun  telah  dilakukan  pengaturan  tentang  retribusi  parkir  maupun  penyelenggaraan  parkir, akan  tetapi  berdasarkan  hasil  observasi  terlihat  masih  adanya  beberapa  pelanggaran  baik  dalam pemungutan  retribusi  parkir,  maupun  dalam  hal  penyelenggaraan  fasilitas  parkir.  Keadaan tersebut  perlu  segera  diatasi  demi  tercapainya  efektivitas  maupun  efisiensi  dalam  pemungutan retribusi parkir maupun penyelenggaraan fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten  Ciamis.
Kata Kunci  :    Pelanggaran , Penyelenggaraan Fasilitas Parkir  Kendaraan  Bermotor

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Republik  Indonesia  saat  ini sedang  melaksanakan  kegiatan  pembangunan, baik  pembangunan  fisik  maupun  non  fisik. Pelaksanaan pembangunan itu tiada lain bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia  yang  adil  dan  makmur  baik  materiil maupun  spiritual.  Tujuan  pembangunan  tersebut adalah  sesuai  dengan    amanat  para  pendiri Negara  Republik  Indonesia  yang  dituangkan dalam  Pembukaan  UUD  1945  alinea  ke  empat, yang berbunyi  :
… melindungi  segenap Bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial, …
Pembangunan adalah suatu proses terencana  untuk  melakukan  perubahan  pada berbagai  aspek  kehidupan  manusia  dengan maksud  untuk  mewujudkan  keadaan  yang  lebih baik  di  masa  yang  akan  datang.  Adapun  yang menjadi  sasaran  dari  kegiatan  pembangunan secara umum adalah     meliputi dua  aspek, yaitu pembangunan fisik material dan mental spiritual,
yang  dalam  pelaksanaannya  diselenggarakan oleh  pemerintah  pusat  dan  ada  pula  yang  oleh pemerintah  daerah.  Dari  beberapa  pemerintah daerah        di  Indonesia  yang  menyelenggarakan kegiatan  pembangunan  di  daerahnya  masing- masing,  salah  satunya    adalah    Pemerintah Kabupaten  Ciamis.
Guna menyelenggarakan kegiatan pembangunan  di  Kabupaten  Ciamis,  Pemerintah Kabupaten    Ciamis    tentunya    harus    memiliki persediaan anggaran keuangan yang cukup besar, untuk  itu  maka  pemerintah    daerah      bersama- sama   dengan   DPRD  Kabupaten Ciamis terus berupaya    menggali  sumber-sumber  pendapatan keuangan bagi daerah, yang salah satunya adalah bersumber  dari  pemungutan retribusi.
Pemungutan  retribusi  sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  keuangan  bagi  Pemerintah Kabupaten  Ciamis  dilakukan  dengan  cara menetapkannya  dalam  suatu  Peraturan  Daerah (PERDA).    Dari  beberapa  jenis  retribusi  yang ditetapkan  dalam  PERDA  Kabupaten  Ciamis, satu diantaranya adalah retribusi parkir kendaraan bermotor  di  tepi  jalan  umum  yang  ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis Nomor    13  Tahun  2011    tentang    Retribusi Pelayanan  Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum     yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten  Ciamis  Nomor  13  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Kabupaten  Ciamis    Nomor    13  Tahun  2011 tentang    Retribusi  Pelayanan    Parkir    Di    Tepi Jalan    Umum.  Sementara  itu  khusus  untuk mengatur  penyelenggaraan  parkir,  Pemerintah Kabupaten  Ciamis  telah  menetapkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Ciamis    Nomor  18  Tahun 2014  tentang  Penyelenggaraan Parkir.
Adapun awal mula ditetapkannya kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  untuk mengelola  perparkiran  dan  memungut  retribusi parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum, adalah  karena  melihat    banyaknya  kendaraan bermotor (baik mobil maupun motor) yang sering diparkir  di  tepi  jalan  umum,  terutama  di  depan pusat perbelanjaan (Komplek Pertokoan) maupun  di  jalan-jalan  yang biasanya digunakan sebagai  tempat  kegiatan  hiburan      seperti    : Lokasi  Pameran,  Pementasan Musik,  dan   lain- lain.        Hal      tersebut    dipandang  perlu  untuk dikelola  karena  selain  bertujuan  untuk  menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kelancaran, dan kenyamanan  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya, juga  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Ciamis.  Dengan  kata  lain  bahwa  mengelola kegiatan  perparkiran  dapat  memiliki  dua  arti yang  sangat  penting,  yaitu  untuk  penataan lingkungan jalan raya dan untuk pemasukan dana bagi kas Daerah Kabupaten Ciamis.
Guna mengatur keluar masuknya kendaraan  bermotor  di  tempat  parkir  dan sekaligus  untuk  memungut  retribusi  parkir, pemerintah  daerah  selaku  pengelola  fasilitas parkir  di  tepi  jalan  umum,  telah  mengangkat sejumlah  petugas  parkir  (Juru  parkir)  yang dibekali  dengan  perlengkapan  seperti  :  Pakaian seragam,  Surat  Perintah,  Peluit,  Karcis  Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir, dan lain-lain, hal itu tiada lain dimaksudkan supaya pelaksanaan  parkir  dan  pemungutan  retribusi parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien, sehingga  tujuan  pengelolaan  parkir  pun  dapat tercapai.
Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi di beberapa  kawasan parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum yang  ada  di  sekitar  Wilayah  Kecamatan  Ciamis Kabupaten  Ciamis,  terlihat  bahwa  masih  adanya beberapa pelanggaran dalam mengelola perparkiran,  baik  yang  menyangkut  penataan fasilitas  parkir  seperti  tentang  pembuatan  marka parkir,  rambu  parkir,  tanda  pembatas  /  penutup jalan  dan  tanda-tanda  parkir  lainnya,  maupun
dalam  hal  pemungutan  retribusi  parkir  seperti tidak  pernah  diberikannya  karcis  parkir,  masih adanya  Juru  Parkir  ilegal  /  liar,  masih  adanya Juru  Parkir  yang  tidak  menggunakan  baju seragam (atribut) dan perlengkapan lainnya, serta masih  adanya  Juru  Parkir  yang  tidak  bertugas dengan baik. Keadaan tersebut telah berlangsung cukup  lama,  karena  itu  pihak  pemerintah  daerah c.q.  UPTD  Parkir  Kabupaten  Ciamis  dipandang perlu  untuk  segera  melakukan  perbaikan  / penertiban,  sebab  jika  dibiarkan  maka  tujuan pengelolaan  parkir  tidak  akan  tercapai  dengan baik.

## TINJAUAN TEORITIS 1. Pengertian Retribusi
Menurut   pendapat     Pius  A.  Partanto dan      M.    Dahlan        Al      Barry  (1994  :  676), pengertian  dari  retribusi  adalah    “Pengembalian, Penggantian Kerugian.” Hal tersebut mengandung  arti  bahwa  adanya  penyerahan sejumlah uang sebagai bentuk pengembalian atau penggantian kerugian atas sejumlah prestasi yang telah diterimanya dari pihak pemerintah.
Pengertian retribusi sebagaimana tersebut  di  atas  senada    dengan    pendapat  yang dikemukakan  oleh  R.  Santoso  Brotodihardjo (1998:  7),  yang  memberikan  pengertian  retribusi sebagai berikut  :
Suatu pembayaran yang memang ditujukan  semata-mata  oleh  si  pembayar untuk   mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran  uang  sekolah,  uang  kuliah, uang  ujian,  pembayaran  abonemen  air minum, aliran listrik,  gas,  dsb.
Lebih  lanjut    R.    Santoso    Brotodihardjo (1998:  7)  berpendapat  bahwa:  Cara membayar retribusi ini bermacam- macam,    kadang-kadang  tidak  dengan uang melainkan dengan meterai, misalnya  akta  untuk  berburu  dan  akta untuk menangkap ikan, bahkan ada yang dengan memakai cara seperti pemungutan  pajak  langsung,  misalnya  di Nederlands.  Untuk      pemungutan    uang sekolah  orang   tua/ wali   murid    yang rkepentingan  menerima  semacam  surat ketetapan pajak ( aanslagbiljet ).
Pendapat lain dikemukakan oleh Wirawan B. Ilyas  dan Richard Burton (2001 : 6), yang  menyampaikan  unsur-unsur  yang  melekat pada pengertian  retribusi yaitu sebagai berikut  :
1. Pungutan  retribusi  harus  berdasarkan undang-undang;
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
3. Pemungutannya dilakukan oleh negara;
4. Digunakan  untuk  pengeluaran  bagi masyarakat umum; dan
5. Kontraprestasi  (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.
Penarikan retribusi daerah oleh pemerintah daerah  dilakukan  dengan  cara  menerbitkan Peraturan  Daerah  (PERDA).  Dari  beberapa  jenis retribusi yang ditetapkan dalam PERDA Kabupaten  Ciamis,  satu  diantaranya  adalah retribusi  parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan umum  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Ciamis    Nomor  13  Tahun  2011 tentang    Retribusi  Pelayanan  Parkir    Di    Tepi Jalan    Umum,  yang  telah  diubah  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  13 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kabupaten  Ciamis    Nomor  13  Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di  Tepi Jalan Umum. Untuk mengatur   penyelenggaraan parkir,    Pemerintah    Kabupaten  Ciamis    telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang  Penyelenggaraan Parkir.
Dengan      adanya  Kedua  Peraturan  Daerah tersebut,    memberikan  landasan  hukum    bagi pemerintah  daerah  untuk mengelola perparkiran khususnya  yang  diadakan  di  tepi  jalan  umum  di Kabupaten  Ciamis.
2.   Landasan Hukum Pengelolaan
Perparkiran Di Tepi Jalan Umum
Adapun  peraturan  perundang-undangan yang  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  dalam mengelola perparkiran di tepi jalan umum adalah sebagai berikut  :
1.  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004 tentang Jalan;
2.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah;
4.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun    2014 tentang  Pemerintahan Daerah;
5.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun    2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah Daerah;
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 66  Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8.  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun  1980  tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
9.  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia Nomor KM 66 Tahun 1993  tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis    Nomor 13  Tahun  2011    tentang    Retribusi  Pelayanan Parkir    Di    Tepi    Jalan    Umum,  yang  telah diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis  Nomor  13  Tahun  2013  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis    Nomor  13  Tahun  2011    tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir    Di    Tepi    Jalan Umum.
11. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis    Nomor 18  Tahun  2014    tentang    Penyelenggaraan Parkir.
Di  dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut  antara  lain  diatur    ketentuan-ketentuan tentang  :
a. Persyaratan  dari  suatu  fasilitas  parkir kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum, yang  meliputi  :  Harus  adanya marka  parkir di jalan untuk  menentukan batas area parkir dan  untuk  menentukan  arah  parkir  (  Bisa sejajar  dengan  arah  jalan,  atau  serong dengan  arah  15 0 ,  30 0 dan  45 0 dari  arah jalan ),  harus  memakai rambu parkir yang menunjukkan  tempat  parkir,    dan    harus menuliskan huruf atau angka pada  tempat parkir    guna  memberikan  kemudahan  bagi pengguna  jasa  parkir  untuk  menemukan kendaraannya di tempat parkir.
b. Identitas, perlengkapan, tugas dan wewenang  Juru  Parkir, yang    meliputi  : Juru  Parkir  harus  berpakaian  seragam lengkap  dengan  mencantumkan  namanya, memiliki  Surat  Perintah  dari  Pengelola Parkir,    menggunakan  alat  bantu  peluit dalam  mengatur  keluar  masuk  kendaraan  di tempat parkir, memiliki lampu baterai untuk mengatur kegiatan parkir kendaraan bermotor  di  malam  hari,  menyerahkan SPORD  (Surat  Pendaftaran  Objek  Retribusi Daerah) kepada
Wajib Retribusi (pengendara / pengguna kendaraan bermotor yang  memarkirkan  kendaraannya  di  tempat parkir)  untuk  diisi  dengan  data  tentang identitas  wajib  retribusi  serta  data  tentang objek  retribusi,  menyerahkan  SKRD  (Surat Ketetapan  Retribusi  Daerah)  atau  Karcis Parkir kepada wajib retribusi untuk menunjukkan  besarnya  retribusi  yang  harus dibayar, menerima uang pembayaran retribusi, serta mengatur keluar dan
masuknya  kendaraan  bermotor  di    tempat parkir.
c. Tugas  dan  wewenang  pengelola  parkir, yang meliputi : Mengangkat dan menempatkan  Juru  Parkir,  memberhentikan Juru  Parkir,  mengatur  jadwal  kerja  Juru Parkir,  melakukan  pembinaan  kepada  Juru Parkir minimal satu tahun sekali, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan  Juru  Parkir,  serta    melakukan monitoring  dan  evaluasi  terhadap  kegiatan Juru Parkir.

## 3.   Pengertian Pelanggaran Hukum
Rosjidi  Ranggawidjaja  (1998  :  43) mengemukakan  pendapat  sebagai  berikut  :  “ Suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan,  yaitu  landasan  filosofis,    landasan sosiologis dan landasan yuridis. “
Jika  ketiga  landasan  tersebut  di  atas  tidak terpenuhi,    maka  akan  terjadi  pelanggaran  atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang- undangan  tersebut  berarti  telah  terjadi  suatu pelanggaran    hukum. Adapun  mengenai pengertian pelanggaran hukum menurut pendapat Achmad  Sanusi  (1991  :  229)    adalah  sebagai berikut  :
Kesadaran  hukum    mempunyai  korelasi positif  dengan  ketaatan  hukum.  Makin tinggi  kesadaran  hukum  seseorang, apakah  ia  selaku  pribadinya  atau  pejabat negeri,  maka makin tinggi juga  ketaatan hukumnya.    Dengan  begitu  dapat diharapkan kepentingan-kepentingan pribadi,  kelompok,  masyarakat,    dan negara  akan  terjamin  menurut  hukum. Sebaliknya,  kesadaran  hukum  yang rendah  cenderung  pada  pelanggaran hukum,    dengan  berbagai  kemungkinan korban  dan  kerugian  yang  dideritanya. Makin  rendah  kesadaran  hukum,    makin banyak  pelanggaran,  dan  makin  besar juga korbannya.

## 4.   Pengertian    Parkir    dan    Parkir  Di  Tepi Jalan Umum
Mengenai    pengertian  parkir,  di  bawah  ini penulis  sampaikan  rumusan    pengertian  sebagai berikut  : “ Parkir  adalah  keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.  “    Atau  parkir    adalah  :      Keadaan tidak  bergerak  /  berhenti  dari  suatu  kendaraan
bermotor  atau  kendaraan  tidak  bermotor  untuk sementara  waktu  pada  suatu  area  tertentu,    baik mesinnya  dimatikan  maupun dihidupkan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  parkir  di tepi  jalan  umum  adalah  keadaan  tidak    bergerak dari  suatu    kendaraan  bermotor  atau  kendaraan tidak  bermotor    yang    bersifat  sementara,  di  tepi jalan  yang  biasa  digunakan  untuk  lalu  lintas umum.

## 5.  Pengelola  Parkir  Kendaraan  Bermotor  di Tepi Jalan Umum
Pengelolaan  fasilitas  parkir  kendaraan bermotor  di  Tepi  Jalan  Umum    hanya  dapat diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah,  dengan kata  lain  tidak  dapat  diselenggarakan  oleh  pihak lain (Swasta).
Adapun    alasan    mengapa    pengelolaan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum itu hanya  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah saja,  disebabkan  karena  secara  teknis  parkir merupakan  bagian  dari  sistem  manajemen  lalu lintas  dan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai  pengaturan  larangan,  perintah  atau sirkulasi lalu lintas, oleh karenanya  ruang parkir tidak bersifat permanen karena apabila berdasarkan  kebutuhan  sistem  lalu  lintas  ruang parkir  tersebut  harus  dihilangkan  maka  tidak dapat  dihindarkan  lagi,  dan  karena  dikelola  oleh pemerintah daerah maka penghilangan / penutupan tempat parkir itu tidak akan ada pihak yang  dirugikan,    sehingga  tidak  menimbulkan masalah baru.
Sedangkan  pada  Lampiran  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  :  43  Tahun  1980  tentang    Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah (Pada Bagian II)    disebutkan  bahwa:    “Di  dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perparkiran, pemerintah daerah dapat membentuk  Unit  Pelaksana  Daerah    yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian serta pengawasan . “

## BENTUK-BENTUK  DAN  SEBAB-SEBAB
TERJADINYA  PELANGGARAN  DALAM PENGELOLAAN  FASILITAS    PARKIR KENDARAAN  BERMOTOR    DI    TEPI JALAN  UMUM 1.  Bentuk-Bentuk    Pelanggaran    Dalam Pengelolaan    Fasilitas  Parkir  Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum
Secara  umum  bentuk-bentuk  pelanggaran yang  terjadi  dalam  pengelolaan  fasilitas  parkir
kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum  itu dikelompokkan ke dalam tiga bagian,  yaitu  : a. Pelanggaran  pada tempat  parkir  (Satuan Ruang Parkir / SRP) kendaraan bermotor di tepi jalan umum.
b. Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh juru parkir .
c. Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh UPTD Perparkiran selaku  pengelola  perparkiran  di Kabupaten Ciamis.
Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  bentuk- bentuk  penyimpangan  dari  ketiga    bagian tersebut  adalah  sebagai  berikut  :
a. Pelanggaran  pada  tempat  parkir  (Satuan Ruang Parkir / SRP) kendaraan bermotor di tepi jalan umum
Di  dalam  suatu    tempat    parkir  (Satuan Ruang Parkir) harus diberi tanda berupa marka parkir di jalan, dengan maksud untuk menunjukkan batas  area  parkir dan  untuk menunjukkan arah parkir apakah sejajar dengan arah  jalan atau serong  dengan  arah  15 0 ,    30 0 dan  45 0 dari arah jalan.
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1) huruf  f  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor KM  66  Tahun  1993  tentang  Fasilitas  Parkir Untuk Umum, dirumuskan bahwa di lokasi / area tempat  parkir  kendaraan  harus  diberi  tanda berupa huruf atau angka dengan  maksud  untuk memberikan  kemudahan  bagi  pengguna  jasa parkir  dalam  menemukan  kendaraannya  di tempat  parkir.    Sedangkan  berdasarkan    Pasal    4 ayat (2)  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM    66    Tahun    1993    tentang    Fasilitas    Parkir Untuk    Umum,  dirumuskan  bahwa:  “Fasilitas parkir  untuk  umum  dinyatakan  dengan rambu yang  menyatakan  tempat  parkir.”
Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  tempat  parkir
kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum diantaranya  harus  memenuhi    persyaratan sebagai  berikut  :
1. Tempat    parkir  (Satuan  Ruang  Parkir)    harus memiliki  marka  parkir,  berupa    garis    pada tepi    jalan    dengan    menggunakan  cat  warna putih  untuk  menunjukkan  batas  area  parkir bagi  setiap  kendaraan  bermotor  dan  untuk menunjukkan  arah  parkir  apakah    sejajar dengan  arah  jalan  ataupun serong.
2. Tempat  parkir  (Satuan  Ruang  Parkir)  harus memiliki rambu parkir, berupa  berupa tulisan hurup    “  P  “    yang  merupakan  kependekan dari “Parkir  “ yang  berarti  “Tempat Parkir.”        Serta  rambu  parkir  lainnya    yang diperlukan,    seperti  :  Tanda  panjang  (luas) area  parkir,  tanda  panah  masuk  dan  tanda panah ke luar area parkir, tanda pemberitahuan  tempat  parkir  sudah  penuh  / kosong, dan lain-lain.
3. Tempat  parkir  (Satuan  Ruang  Parkir)  harus diberi  tanda  huruf  atau  angka  pada  setiap marka  parkir  di  jalan,    atau  bisa  pula  ditulis pada  plat  besi  yang  diberi  tiang  penyangga dan  disimpan  di  setiap  marka  parkir,  hal  itu dimaksudkan    supaya  pengguna  jasa  parkir dapat  mengetahui  di  marka  parkir  yang  mana (Huruf  apa  atau  angka  berapa)  ia  menyimpan kendaraannya.
Atas  dasar  persyaratan    tersebut  di  atas, maka  dari  hasil  survei  /  observasi  di    13  tempat parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum yang  ada  di  Wilayah  Kecamatan  Ciamis Kabupaten  Ciamis,  diketahui  bahwa  masih  ada beberapa  tempat  parkir  kendaraan  bermotor  di tepi jalan umum yang tidak memenuhi persyaratan  dimaksud.  Hal  itu  sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini   :

## Tabel  1
Keadaan Tanda Tempat Parkir Di Beberapa Tempat  Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum Yang Ada  Di  Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
No. Lokasi  Parkir Tanda Tempat  Parkir Marka Parkir Rambu Parkir Huruf/ Angka 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jl. R.E. Martadinata (Depan Toko Baso Simanalagi)
Jl. Ampera I (Depan Apotik Rahayu & Toko Wijaya) Jl. Pemuda (Depan Aneka Photo) Jl. Ir. H. Juanda (Depan Toko Puisi) Jl. diantara  Alun-Alun & Taman Raflesia
Jl. Galuh I (Samping DPRD Kab. Ciamis) Jl. Letnan Samuji (Depan Pasar Manis Blok A) Jl. Letnan Samuji (Depan Ruko Pasar Manis) Jl. Rumah Sakit (Depan Pasar Manis Blok A) - -  - -     - -       - - - - - - - - - -
10 11 12 13 Jl. Cipto Mangunkusumo (Depan Stadion Galuh) Jl. Pasar Subuh Jl. R.E. Martadinata (Depan R.M. Ampera) Jl. Perintis Kemerdekaan (Depan TOSERBA YOGYA)     -    - - - -
Sumber : Hasil Penelitian, 2018
Keterangan :  =  Ada -   =  Tidak  Ada Berdasarkan  data  pada  tabel  1  di  atas, penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  semua tempat  parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan umum  yang  ada  di  Wilayah  Kecamatan  Ciamis Kabupaten  Ciamis  tidak  memenuhi  persyaratan sebagai  tempat  parkir  sebagaimana  yang  telah ditentukan.
b. Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Juru Parkir  pada  saat  menjalankan  tugas  di tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap Juru
Parkir diharuskan memiliki perlengkapan sebagai berikut  :
1. Juru  parkir  harus  berpakaian  seragam lengkap  dengan  mencantumkan  identitas (nama  dan  atribut  lainnya  yang  telah ditentukan).  Pakaian  seragam  itu  diberi  oleh UPTD Perparkiran;
2. Memiliki  Surat  Perintah  dari  Pengelola Parkir (UPTD Perparkiran);
3. Menggunakan  alat  bantu  peluit  dalam mengatur  keluar  masuk  kendaraan  di  tempat parkir;
4. Menggunakan  lampu  baterai  flessing  untuk mengatur kegiatan parkir kendaraan bermotor di  malam  hari,  demi  menjaga  keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas di jalan raya.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan, tugas dan  wewenang  Juru  Parkir  adalah  sebagai berikut:
1. Menyerahkan  SPORD  (Surat  Pendaftaran Objek  Retribusi  Daerah)  kepada  Wajib Retribusi  (Pengendara  /  pengguna  kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di tempat  parkir)  bagi  pengguna  jasa  parkir yang  dipungut  abunemen  (Bukan  bagi pengguna  jasa  parkir  secara  insidental), untuk  diisi  dengan  data  tentang identitas wajib  retribusi serta  data  tentang objek retribusi ;
2. Menyerahkan  SKRD  (Surat    Ketetapan Retribusi  Daerah)  atau  Karcis  Parkir  kepada wajib  retribusi  untuk  menunjukkan  besarnya retribusi yang harus dibayar;
3. Menerima uang pembayaran retribusi; serta
4. Mengatur  keluar  dan  masuknya  kendaraan bermotor di  tempat  parkir.
Jika  melihat    pada    beberapa  ketentuan seperti    tersebut  di  atas,  maka    terlihat  masih adanya  sejumlah  pelanggaran  yang  dilakukan oleh Juru Parkir, antara lain adalah :
1. Dalam menerima uang pembayaran retribusi parkir,  umumnya  Juru  Parkir    tidak  pernah memberikan  karcis  parkir  kepada  wajib retribusi,  padahal  karcis  parkir  adalah berguna untuk menunjukkan besarnya retribusi  parkir  yang  harus  dibayar  oleh wajib  retribusi,  juga  sebagai  tanda  bukti telah  dilakukan  pembayaran  retribusi  parkir oleh wajib retribusi.
2. Masih  adanya  Juru  Parkir    yang  tidak mengenakan  baju  seragam,  atau  kalaupun berseragam  ada  yang  tidak  mengenakan identitas  serta  atribut  lainnya  yang  telah ditentukan.
3. Dalam  mengatur  keluar  dan  masuknya kendaraan  bermotor  di  tempat  parkir  masih ada  Juru  Parkir  yang  tidak  mengaturnya dengan baik,
sehingga kurang memperhatikan aspek keamanan / keselamatan,  kenyamanan  dan  ketertiban berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Seperti  :  Ada tukang  parkir  dalam  mengatur  mobil  yang akan  ke  luar  dari  tempat  parkir,  jika kebetulan  ada  dua  atau  lebih  mobil  yang akan  ke  luar    dalam  waktu  yang  hampir bersamaan,  maka  pengaturan menjadi tidak maksimal,  biasanya  setelah  uang  retribusi dari  satu  mobil  diterima  ia  segera  berlari  ke mobil  lainnya,  tanpa  mempedulikan  apakah mobil yang pertama ke luar itu sudah dalam keadaan  aman  atau  belum  untuk  melaju  di jalan raya.
4. Ada  Juru  Parkir  yang  ilegal  /  liar,  yakni tidak  memiliki  Surat  Perintah  dari  UPTD Perparkiran  dan  tidak  berseragam,  seperti yang  terjadi  di  Jalan  Perintis  Kemerdekaan (Depan  Toserba  Yogya).  Mereka  yang menjadi Juru Parkir ilegal / liar itu ada yang berprofesi sebagai Pengemudi Becak.
c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola  Parkir  (Pemerintah  Daerah
Kabupaten Ciamis c.q. UPTD Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis)
Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah  daerah  untuk  mengelola  perparkiran di  Kabupaten  Ciamis  dijalankan  oleh  UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)  Perparkiran yang berada  di  bawah  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Ciamis. UPTD Perparkiran tersebut mempunyai kewenangan sebagai berikut  :
1. Melakukan
kegiatan perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian,  pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perparkiran di Kabupaten Ciamis.
2. Mengangkat  dan  menempatkan  Juru  Parkir, dengan  cara  menerbitkan  Surat  Perintah, memberikan  seragam,  serta  memberikan perlengkapan  parkir,  sekaligus  menentukan besarnya  penghasilan    bagi    setiap  Juru Parkir.
3. Memberhentikan Juru Parkir yang berperilaku tidak baik, sering  tidak bertugas dengan  alasan  yang  tidak  jelas,  usia  lanjut, serta sering sakit-sakitan.
4. Mengatur  jadwal  kerja  Juru  Parkir,  seperti mulai  jam  bertugas  dan  jam    selesai bertugas,    termasuk  mengatur  pergantian tugas per hari bagi  Juru Parkir (Shift), serta mengadakan mutasi tempat tugas bagi setiap Juru Parkir, dengan maksud untuk menghindari  kejenuhan  ataupun  supaya adanya pemerataan penghasilan
5. Melakukan  pembinaan  kepada  Juru  Parkir minimal  satu tahun sekali, mengenai hal-hal yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas dan pekerjaannya sebagai Juru Parkir.
6. Melakukan  monitoring  (Pengawasan)  dan evaluasi  terhadap  kegiatan  juru  parkir dengan maksud untuk menghindari kebocoran  dalam  penerimaan  retribusi  bagi kas daerah.
7. Menentukan kriteria jalan umum yang  dapat dijadikan  sebagai  tempat  parkir  kendaraan bermotor;
8. Mengupayakan  penjatuhan  sanksi  hukum terhadap wajib retribusi yang tidak membayar dana retribusi;
9. Memberikan  laporan  mengenai  pelaksanaan kegiatan  perparkiran  di  Kabupaten  Ciamis kepada Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten  Ciamis  untuk  diteruskan  kepada Bupati Ciamis.
Jika  melihat    pada    ketentuan-ketentuan tersebut  di  atas,  maka  bentuk  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  UPTD  Perparkiran  dalam mengelola  tempat  parkir  kendaraan  bermotor  di
tepi  jalan  umum  di  Wilayah  Kecamatan  Ciamis Kabupaten Ciamis antara lain adalah :
1. Masih ada Juru Parkir yang berperilaku tidak baik tapi masih tetap digunakan.
2. Belum  intensif  dalam  menertibkan  Juru Parkir    ilegal  /  liar  (Juru  Parkir  yang  tidak memiliki Surat Perintah dan tidak berseragam)  yang biasa dilakukan pada saat sebelum  Juru  Parkir  resmi  datang  atau setelah  Juru  Parkir  resmi  pulang.  Sehingga retribusi  parkir  tersebut  tidak  masuk  ke  kas daerah  melainkan  menjadi  milik  Juru  Parkir ilegal / liar itu.
3. Monitoring  (Pengawasan)  dan  evaluasi terhadap  kegiatan  Juru  Parkir    tidak dilakukan dengan intensif, sehingga  terlihat masih  adanya  penyimpangan-penyimpangan yang  dilakukan  oleh  para  Juru  Parkir yang bertugas di setiap tempat parkir.
4. Belum  maksimal  dalam  menetapkan  kriteria jalan  umum  yang  dapat    dijadikan  sebagai tempat  parkir  kendaraan    bermotor,  apakah Jalan  Desa,    Jalan  Kabupaten,  Jalan Perkotaan  dan  Lingkungan,  Jalan  Proprinsi, Jalan  Negara  di  Daerah,  atau  Jalan  Bebas Hambatan.
5. Belum tegas dalam menindak wajib retribusi yang  tidak  membayar  retribusi  parkir kendaraan bermotor.
6. Kurang  melakukan  penataan  tempat  parkir kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum, padahal penataan itu sangat penting dilakukan  agar  suatu  tempat  parkir  dapat memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam perundang-undangan  tentang  pengelolaan fasilitas parkir umum.
Berdasarkan  kejadian-kejadian  tersebut di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  telah terjadi  pelanggaran  atas  ketentuan  peraturan tentang  perparkiran  di  Kabupaten  Ciamis  yang dilakukan  oleh  UPTD  Perparkiran  dalam mengelola  tempat  parkir  kendaraan  bermotor  di tepi  jalan  umum  khususnya  yang  berada  di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
2. Sebab-Sebab Terjadinya  Pelanggaran Dalam  Pengelolaan    Fasilitas    Parkir Kendaraan    Bermotor    di    Tepi    Jalan Umum
Jika  melihat  kepada  berbagai  bentuk pelanggaran  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka karena  penyelenggaraan  perparkiran  itu  adalah merupakan  suatu  sistem,  maka  hal  itu  terjadi karena sub-sub sistem perparkiran itu tidak dapat berfungsi dengan baik, seperti halnya terjadi pada beberapa sub sistem / komponen, di bawah ini :
1. Komponen substansi (Peraturan  perundang- undangan),  yaitu  masih  perlunya  peraturan yang lengkap dan jelas mengenai penyelenggaraan sistem perparkiran kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum.
Seperti mengatur tentang kriteria jalan umum yang  dapat  dijadikan  sebagai  tempat  parkir, supaya  penyelenggaraan  tempat  parkir  tidak dilakukan di sembarang tepi jalan umum dan tanpa terlebih dahulu membuat rambu-rambu parkir.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  sebab banyaknya tempat parkir kendaraan bermotor di  tepi  jalan  umum  yang  ada  di  Wilayah Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis    yang tidak  memiliki  sama  sekali  rambu-rambu parkir,  atau  memiliki  rambu  parkir  tetapi tidak  lengkap.  Padahal  menurut  ketentuan perundang-undangan tentang perparkiran syarat  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  Satuan Ruang Parkir (Tempat parkir) adalah terlebih dahulu harus dipasangi rambu-rambu perparkiran.
2. Komponen struktural (Pengelola  Parkir  dan Juru Parkir), yaitu masih perlunya peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia, seperti peningkatan kompetensi intelektualitasnya,  dan  peningkatan  kualitas mentalnya.
3. Komponen budaya  hukum (Sikap  warga masyarakat  yang  menggunakan  jasa  parkir kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum), yaitu melalui peningkatan kesadaran masyarakat pengguna tempat parkir kendaraan bermotor untuk senantiasa mematuhi  peraturan  yang  berlaku  tentang perparkiran,        seperti  :  Mau  membayar retribusi  parkir  kendaraan  bermotor,  tidak memarkirkan  kendaraan  bermotornya  di sembarang  tempat  (di  luar  tempat  parkir), serta  selalu  menanyakan  karcis  tanda  bukti pembayaran retribusi parkir kendaraan
bermotor. PENGATURAN KEMBALI SISTEM

## PENGELOLAAN FASILITAS  PARKIR
Upaya  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan fasilitas  parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan umum adalah dengan cara mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap sebab-sebab terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  itu,  yaitu dengan  cara  memperbaiki  kembali  fungsi  dari masing-masing komponen dalam sistem pengelolaan  fasilitas  parkir  kendaraan  bermotor di  tepi  jalan  umum,  yaitu  fungsi  komponen
substansi,  komponen  struktural,  serta  komponen budaya hukum.

## PENUTUP
Mengingat    perparkiran  itu  adalah merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri  atas beberapa  sub  sistem  (Komponen-komponen) yaitu : Komponen substansi (Peraturan perundang-undangan), Komponen struktural (Pengelola  Parkir  dan  Juru  Parkir),  serta Komponen budaya hukum (Sikap warga masyarakat  yang  menggunakan  jasa  tempat parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum), maka  terjadinya  berbagai  bentuk  pelanggaran dalam penyelenggaraan fasilitas parkir kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum  di Wilayah  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis tersebut  menjadi  bukti  adanya  kelemahan  / kekurangan  yang  ada  pada  tiap-tiap  komponen tersebut,  dengan  kata  lain  bahwa  semua pelanggaran yang terjadi itu menunjukkan bahwa komponen-komponen  yang  membentuk  sistem perparkiran  itu    tidak  dapat  berfungsi  dengan baik.    Upaya    yang    harus    dilakukan    untuk mengatasi    atau    meminimalisir  terjadinya berbagai  bentuk pelanggaran dalam pengelolaan fasilitas  parkir  kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan umum di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis  itu  adalah  dengan  cara  melakukan perbaikan  terhadap  fungsi  dari  semua  komponen dalam  sistem  perparkiran,    yang    meliputi komponen  substansi,  komponen  struktural,  serta komponen  budaya  hukum.  Sebab  jika  semua komponen  itu  masing-masing  dapat  berfungsi dengan baik, maka sistem perparkiran kendaraan bermotor  di  tepi  jalan  umum  di  Wilayah Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis  akan berjalan  dengan  baik  dan  terhindar  dari  berbagai pelanggaran.

## DAFTAR  PUSTAKA
Arrasjid,  Chainur, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum, Jakarta   :   Sinar      Grafika,  2001 Bisri, Ilhami, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta  : Raja Grafindo   Persada, 2004 Brotodihardjo,  R.,  Santoso, Pengantar  Ilmu Hukum Pajak, Bandung : Refika  Aditama,
1998
Ilyas, Wirawan, B.,  &  Richard Burton, Hukum Pajak ,  Jakarta : Salemba Empat,  2001 Manan,    Bagir, Menyongsong  Fajar  Otonomi Daerah, Yogjakarta  :  Pusat  Studi  Hukum Fakultas Hukum UII, 2000 Mertokusumo,    Sudikno, Mengenal  Hukum, Yogjakarta : Liberty, 1996
Partanto,  Pius,    A.,    &    M.  Dahlan  Al  Barry, Kamus  Ilmiah  Populer, Surabaya    : Arkola, 1994 Ranggawidjaja,  Rosjidi,  H., Pengantar  Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung:  Mandar Maju, 1998 Sanusi,    Achmad, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Pengantar Tata Hukum Indonesia,
Bandung : Tarsito, 1991 Yudho,  Winarno,    &    Agus  Brotosusilo, Sistem Hukum  Indonesia, Jakarta    :    Karunika,
1986