## PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI
Yusmi 1 , Zulfahmi Alwi 2 , Abdul Syatar 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: yusmi041m@gmail.com 1 , zulfahmi.alwi@uin-alauddin.ac.id 2 , abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id 3 .

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri dengan melihat  studi  kasus  di  Pengadilan  Agama  Sungguminsa.  Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan penelitian lapangan.  Sumber  data  diperoleh  dari  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  kajian  pustaka,  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa cara pelaksanaan isbat nikah yaitu dimulai dari  pengajuan  permohonan,  setelah  itu  disidangkan,  jika  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat maka hakim akan mengabulkan. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan isbat nikah terhadap  perkawinan  siri,  yaitu  selama  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  Islam  dan pertimbangan-pertimbangan  dasar  hukum  yang  digunakan  maka  majelis  hakim  akan mengabulkan  permohonan  isbat  nikah,  dan  efektivitas  pelaksanaam  isbat  nikah,  yaitu  dapat memberikan  jalan  keluar  bagi  pasangan  yang  menikah  siri,  serta  bisa  menjaga  pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan  dan  lainnya.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  harapan  untuk  semua  hakim  di Pengadilan  Agama  tanpa  terkecuali  menyampaikan  kepada  pemohon  untuk  memperhatikan prosedur pelaksanaan isbat nikah.
Kata Kunci: Isbat Nikah; Kawin Siri; Pengadilan Agama; PA Sungguminasa.

## Abstract
This article aims to examine the implementation of isbat nikah against unregistered marriages by looking at a case study at the Sungguminsa Religious Court. This research is a qualitative research  using  a  juridical-normative  approach  which  is  supported  by  field  research.  The source of the data was obtained from the Judge of the Sungguminasa Religious Court. Data collection methods used are literature review, observation, interviews and documentation. The results of the study found that the method of carrying out the marriage isbat is starting from submitting an application, after that it is tried, if it has fulfilled the pillars and conditions, the judge  will  grant  it.  The consideration  of  the  panel  of  judges  in  deciding the  marriage  isbat against siri marriage, namely as long as it fulfills the pillars and conditions of Islamic marriage and the considerations of the legal basis used, the panel of judges will grant the request for marriage isbat, and the effectiveness of the implementation of the marriage isbat, which can provide a way out for couples who married siri, and can take care of the parties who carry out the marriage itself such as the wife's income, the relationship between parents and children, inheritance  and  others.  The  implication  of  this  research  is  the  hope  for  all  judges  in  the Religious Courts without exception conveying to the applicant to pay attention to the procedure
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)
for implementing the marriage isbat.
Keywords: Marriage Isbat; Marry Siri; Religious courts; PA Sungguminasa.

## A. Pendahuluan
Keluarga adalah unit terkecil di  dalam  penduduk terdiri dari suami dan istri dan  anak- anaknya yang tinggal di dalam satu atap rumah saling terkait pada satu bersama dengan yang lainnya dan punya interaksi darah, menikah dan adopsi. 1
Keluarga akan membentuk ciri-ciri dan berpengaruh kepada lingkungannya kecuali ciri- ciri  itu  baik  maka  akan  berpengaruh  baik  pula  bagi  kepribadian  seseorang,  ciri-ciri  itu termasuk akan berpengaruh luas apalagi akan menjelma jadi ciri-ciri bangsa. 2
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua  makhlukNya, baik  pada  manusia,  hewan,  maupunn  tumnbuh-tumbuhan.  Ia  adalah  suatu  cara  yang dipilih  oleh  Allah  swt.,  sebagai  jalan  bagi  makhluk-Nya  untuk  berkembang  biak,  dan melestarikan hidupnya. 3
Pada perinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan jalinan dan juga hak dan  kewajiban.  Ia  merupakan  kebutuhan  esensi  bagi  setiap  orang  untuk  membangun rumah  tangga  yang  diakui  dan  dihormati  oleh  masyarakat  dan  Negara.  Karena  itu, perkawinan  telah  diatur  oleh  agama  dan  Negara  sehingga  setiap  perkawinan dilangsungkan secara benar dan cocok norma sehingga tujuan perkawinan tersebut bisa tercapai.  Tujuan  yang  asasi  didalam  kehidupan  berumah  tangga  adalah  membentuk keluarga yang zakina mawadda warahma sehingga bisa melakukan peran dan fungsinya di dalam pembangunan bangsa. 4
Adapun  tujuan  perkawinan  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam adalah: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
1 Sofyan S, Willis Konseling Keluarga, Family Conseling (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 25.
2 Abd  Somad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 31.
3 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Kajian fikih Nikah Lengkap) , (Cetakan ke-4; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 6.
4 Abdul Halim Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”. Al-Qadau vol. 6, no. 2, Desember (2019): h. 134.
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
sakinah, mawaddah, dan warahma”. Sementara taqiyuddin menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah. 5 Perkawinan dilakukan untuk suatu tujuan positif. Tujuan tersebut  adalah dapat  menghalalkan hubungan kelamin  antara seorang pria dan wanita  untuk  memenuhi  tuntutan  hajat  tabiat  kemanusiaan,  membentuk  satu  keluarga yang  damai  temtram  dan  kekal  dengan  dasar  cinta  kasih  sayang,  dan  memperoleh keturunan  yang  sah  yang  akan  melangsungkan  keturunan  serta  memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 6
Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 7
Pencamtuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan  kepada  pancasila  yang  sila  pertamanya  adalah  ketuhanan  yang  maha  Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali lagi  dengan  agama,  kerohanian  sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur lahir/jasmani tetapi juga memliki unsur batin. 8
Isbat  nikah  merupakan  penetapan  atas  perkawinan  suami  istri  yang  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  agama  Islam  dengan  terpenuhinya  syarat  dan  rukun  nikah, namun pernikahannya tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pejabat Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah.
Dan  pencatatan  ini  selanjutnya  dinyatakan  dalam  surat-surat  akta  resmi  yang  dimuat dalam  daftar  pencatatan.  Pencatatan  pernikahan  sama  halnya  dengan  pencatatan peristiwa-peristiwa  penting  lainnya,  selain  itu  pernikahan  berkaitan  hak  waris-mewaris dan keturunan (an-nasab), sehingga pernikahan harus dicatat untuk menjaga agar jagan
5 M. Dahlan R, Fikih Munakahat (Yogyakarta Juni 2015), h. 36
6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif , (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 175.
7 Abdurrahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.32.
8 Amiur  Nurudin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  (Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/974 sampai KHI) , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 42-43.
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)
sampai ada konflik hukum dikemudian hari. 9
Isbat  nikah  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Agama  mempunyai  andil  dan  kontribusi yang sangat besar dalam upaya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pasangan  suami  istri  yang  belum  mempunyai  buku  nikah  sebagai  bukti  autentik  atau pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri. Dengan penetapan isbat nikah maka suami  isteri  akan  mendapatkan  haknya  sebagai  warga  Negara  secara  utuh  termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya. 10
Perkawinan  yang  dicatatkan  merupakan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  apabila dikemudian  hari  terjadi  permasalahan  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan,  apabila  hal  itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Namun masih terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau disebut juga dengan perkawinan siri. Dalam Hukum Islam perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai  dengan  hukum  dan  syarat  pernikahan,  namun  tidak  mencatatnya  sesuai  dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga Negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya tejadi perceraian. 11
Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sebetulnya sudah dikenal di kalangan para ulama cuma saja nikah siri yang dikenal terhadap era dahulu tidak sama pengertiannya dengan nikah siri yang dikenal terhadap pas ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu  pernikahan  yang  cocok  rukun-rukun  perkawinan  dan  syaratnya  menurut  syari’at, cuma  saja  saksi  diminta  tidak  memberitahukan  terjadinya  pernikahan  berikut  kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak tersedia pesta pernikahan atau walimatul-‘usry . 12
Oleh  sebab  itu,  perkawinan  siri  banyak  menyebabkan  efek  buruk  bagi  kelangsungan tempat  tinggal  akibat  hukumnya  bagi  perkawinan  yang  tidak  mempunyai  akte  nikah. Secara  yuridis  suami/istri  serta  anak  yang  dilahirkan  tidak  dapat  melakukan  tindakan
9 Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, Mimbar Hukum No. 28 Tahun VII , (Jakarta: AL-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996), h. 47.
11 Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 (Yogyakarta Juni 2015), h. 26.
12 Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 25.
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
hukum  keperdataan  berkenaan  dengan  tempat  tinggalnya.  Anak-anaknya  cuma  akan dianggap  oleh  Negara  sebagai  anak  diluar  nikah  yang  cuma  mepunyai  pertalian keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan bapak biologisnya tidak dapat lakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. 13
Dalam  QS  al-Baqarah/2:235  merupakan  larangan  untuk  menikah  secara  siri  yang berbunyi:
ْ مُكَّنَا ُّْٰللا َْمِلَع ْْۗ مُكِسُف  نَا ْي ِف ْ مُت  نَ ن كَا ْ وَا ِْءۤاَسِّنلا ِْةَب طِخ ْ نِم ٖ هِب ْ مُت ضَّرَع اَم يِف ْ مُك يَلَع َْحاَنُج َْلَو ِْحاَكِّنلا َْةَد قُع ا وُمِزْ عَ ت َْلَو ۗە اًف وُر عَّم ًْل وَ ق ا وُل وُقَ ت ْ نَا ْيَّلِا اًّرِس َّْنُه وُدِعاَوُ ت َّْل ْ نِكٰلَو َّْنَُنَ وُرُك ذَتَس َّْٰللا َّْنَا اي وُمَل عاَوُْْۚه وُرَذ حاَف ْ مُكِسُف  نَا ْي ِف اَم ُْمَل عَ ي َّْٰللا َّْنَا اي وُمَل عاَوْۗ ٖ هَلَجَا ُْبٰتِك لا َْغُل  بَ ي ّْٰتَح
ْ م يِلَح ْ ر وُفَغ ࣖ Artinya : “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu  sembunyikan  (keinginanmu)  dalam  hati.  Allah  mengetahui  bahwa  kamu  akan menyebut-nyebut  kepada  mereka.  Tetapi  janganlah  kamu  membuat  perjanjian  (untuk menikah)  dengan  mereka  secara  rahasia  kecuali  sekedar  mengucapkan  kata-kata  yang baik.  Dan  janganlah  kamu  menetapkan  akad  nikah  sebelum  habis  masa  iddanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada- Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” 14
Pernikahan  telah  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  tercapai  keluarga  yang  sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga sakinah terhadap dasarnya terbentuk oleh 2 dimensi, yaitu dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi atau stabilitas.  Untuk itulah di Indonesia  dibuat  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  yang merupakan sumber hukum materil berasal dari perkawinan.
Seiring  pertumbuhan  zaman  Undang-Undang  selanjutnya  menjadi  menampakkan kelemahannya.  Pada  dasarnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengenai perkawinan  sumber  hukum  materil  didalam  lingkungan  peradilan.  Namun  kala  ini  di
13 Amir Syarifundin. Hukum Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah (Jakarta: Kencana, 2017), h. 32.
14 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet. 1 Bandung: Creative Media Corp, 2014),  h. 38.
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)
dalam perkara peradilan tidak seutuhnya merujuk pada undang-undang tersebut.
Sebagai umpama didalam kasus Isbat Nikah ini terkandung didalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu: perkawinan cuma mampu dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah,  didalam  hal  ini  perkawinan  tidak  mampu  dibuktikan bersama  Akta  Nikah,  dan  isbat  nikah  cuma  mampu  diajukan  ke  Pengadilan  Agama terbatas  perihal  hal-hal  yang  bersama  ada  perkawinan  didalam  rangka  penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, ada kecurigaan perihal sah atau suatu syarat perkawinan, ada perkawinan yang berlangsung sebelum akan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dijalankan oleh mereka yang tidak membawa kendala perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 15
Artinya  kalau  mengacu  kepada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  dalam  pasal  7 sebagaimana  udah  diuraikan  bahwa  isbat  nikah  merupakan  penetapan  berasal  dari pernikahan yang dikerjakan oleh sepasang suami istri, yang sudah menikah sesuai dengan hukum  Islam  dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan,  sehingga  secara  hukum fikih pernikahan itu sah.
Fakta  yang  terjadi  saat  ini  banyak  sekali  perkara  Isbat  Nikah  yang  masuk  didalam lingkungan  Peradilan  Agama  walaupun  pernikahan  siri  berikut  terjadi  sesudah terdapatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu obyek utama disahkannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  sebagai  upaya  penertipan  hukum  pada pernikahan yang dikerjakan oleh masyarakat Indonesia.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pamerintah  Indonesia  adalah  dengan  pencatatan Nikah.  Dengan  ada  pencatatan  Nikah  ini,  sebagai  konsekuensinya  masyarakat  dapat meraih pernyataan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan berikut dan dapat meraih pemberian  hukum  jika  suatu  saat  nanti  berlangsung  sengketa  hukum  tentang  dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya.
Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:
15 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
Pasal 2 (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Pasal 2 (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada  Pasal  2  ayat  (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Pencatatan  perkawinan  akan  menimbulkan  kemaslahatan  umum  karena dengan  pencatatan  ini  akan  memberikan  kepastian  hukum  terkait  dengan  hak-hak suami/isteri,  kemaslahatan  anak  maupun  efek  lain  dari  perkawinan  itu  sendiri. Perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  pengawasan  atau  di  hadapan  Pegawai  Pencatat Nikah  Kantor  Urusan  Agama  akan  mendapatkan  Akta  Nikah  sebagai  bukti  telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban.  Perkawinan  yang  sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami istri mendapatkan salinanya.  Apabilah  salah  seorang  suami  atau  istri  melakukan  suatu  tindakan  yang menyimpang,  misalnya  suami  tidak  memberikan  nafkah  yang  menjadi  kewajibannya. Pihak  yang  dirugikan  dapat  melakukan  upaya  hukum  guna  mempertahankan  atau memperoleh hak masing-masing. 17
Kemunculan pasal  7 ayat  (3e) dalam Kompilasi  Hukum Islam tampaknya memberikan celah  hukum  sehingga  seorang  hakim  membawa  pertimbangan  tertentu  dalam mengabulkan perkara  Isbat  Nikah, dalam pasal  tersebut  dijelaskan:  ‘‘perkawinan yang ditunaikan  oleh  mereka  yang  tidak  membawa  kendala  perkawinan  menurut  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”.
Menurut sejumlah penelitian, isbat nikah merupakan tidak benar satu layanan empuk bagi pelaku-pelaku  pelanggar  undang-undang  perkawinan.  peluang  isbat  nikah  ditambah bersama pengetahuan yang rendah, lebih-lebih tidak memahami berasal dari pihak lain, menjadi pintu luang bagi pelanggar. Pengakuan calon istri telah hamil menjadi lowongan
16 Nurul Huda Agung Setiawan, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap  Pernikahan  Siri  Yang  Dilakukan  Pasca  Berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974”, Skripsi (Malang:  Fak Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).
17 Ahmad  Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 116.
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)
poligami melalui isbat nikah. Pengakuan sudah lahir anak yang kelak tidak memahami standing  hukum  orang  tuanya  menjadi  alasan  lagi  untuk  poligami  melalui  isbat  nikah. Masih banyak modus-modus hampir mirip untuk target sama. Karena itu, ketegasan para penegak  hukum  (hakim)  untuk  melakukan  tindakan  tegas  atau  sedikitnya  kecerdasan untuk menyeleksi mana yang masih pantas diberi isbat nikah.
Semestinya para hakim dan corong masyarakat; ustad, kiai, muballig, letakkan undang- undang  perkawinan  sebagai  hukum  (fikih)  Islam  Indonesia.  Sehingga  undang-undang inilah sebagai fikih Islam yang diberlakukan di Indonesia, sama standing dan otoritasnya dengan  hukum  (fikih)  Islam  Konvensional  yang  dikonsepkan  para  imam  mazhab  di zamannya.  Sehingga  tidak  tersedia  lagi  arti  sah  menurut  agama  tetapi  belum  menurut Negara.  Dengan  ungkapan  lain,  undang-undang  itulah  hukum  Islam  (agama)  sekaligus hukum Negara. 18
Sejak tahun 2020, Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami pengesahan perkawinan atau isbat nikah Pada tahun 2020 ada sebanyak 332 perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah.  Dalam  pengesahan  perkawinan/isbat  nikah  yang  tercatat  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa majelis hakim berperan pentingnya pencatatan perkawinan. Penggunaan pencatatan  perkawinan  ini  akan  mempermudah  masyarakat  untuk  memperoleh  hak- haknya.
Berdsarkan  gambaran  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh  Isbat  Nikah tersbut yang di dalam hal ini secara komprehensip penulis menuangkannya kedalam karya ilmiah berjudul “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadillan Agama Sungguminasa)” .

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian field  research ,  yakni  penelitian  lapangan  yang dilakukan bersama gunakan lebih dari satu metode seperti wawancara, observasi, dan juga menemukan fakta-fakta di lapangan berkaitan pelaksanaan isbat nikah pada perkawinan siri di pengadilan agama sungguminasa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis  dan  normative.  Adapun  metode  pengumpulan  information  yang
18 https://Khoiruuddin-Nasution/Belajar-Dari-Kasus-Syeh-Puji (Diakses Pada 17 Maret 2021)
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
digunakan dalam penelitian ini yakni: Observasi, Wawancara langsung kepada informan yang  dapat  menjadi  sumber  information  atau  pihak-pihak  yang  berwenang  atau  pihak- pihak yang perihal dalam penelitian ini. Adapun pihak yang di wawancarai yaitu Bapak Dr.  M.  Thayyib  Hp  selaku  hakim  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  dan  Ibu  Nur Intang,  S.Ag.  selaku  panitera  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  dan  terakhir dokumentasi.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Cara Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa
Perkawinan  yang  dilakukan  tanpa  melalui  prosedur  pencatatan,  dikenal  dengan nikah siri. Nikah siri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dari perkawinannya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak  dianggap  sah  oleh  hukum  dan  hak  keperdataannya  berhubungan  dengan ibunya. Dengan artian anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun demikian,  masih  ada  masyarakat  yang  melakukan  nikah  siri  dan  poligami  bawah tangan.  Mereka  hendak  mencatatkan  pernikahannya  ketika  punya  kepentingan dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh akta nikah.
Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang sudah dilangsungkan bagi syariat agama Islam, tetapi  tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun pengawai  pencatat nikah yang berwenang. Yang  berhak mengajukan permohonan isbat  nikah  yakni  suami  ataupun  istri,  anak-anak  mereka,  wali  nikah,  serta  pihak yang berkepentingan dalam pernikahan itu. 19
Dengan  mengacu  pada  persyaratan  surat  gugatan/  pemohon  termasuk  isbat nikah pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh Penggugat atau oleh Pemohon atau oleh kuasanya  yang  sah.  Akan  tetapi  apabila  penggugat  pemohon  buta  huruf,  maka gugatan/ pemohon isbat nikah dapat diajukan secara lisan ke Pengadilan Agama.
Isbat nika merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. pasal
19 http://m.hukum-online/5-langka-permohonan-isbat-nikah (diakses pada 28 Juni 2021)
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)
2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 disebutkn bahwa dengan  perumusan  pada  pasal  2  ayat  (1)  ini  tidak  ada  perkawinan  diluar  hukum masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan amanah Undang- Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  ibu  Nur  Intang,  S.Ag.    selaku panitera  muda  permohonan  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa    menyatakan bahwa:
“cara  pelaksanaan  isbat  nikah  dimulai  dari  pengajuan  permohonan  setelah  itu disidangkan, jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akan dikabulkan”. 20
“tata  cara  permohonan  meminta  isbat  nikah  ini  mesti  diperhatikan  oleh  para pemohon  agar  tidak  terjadi  miskomunikasi  dan  supaya  kita  bisa  sama-sama  tertib administrasi” 21
Adapun hal-hal yang bisa diajukan isbt nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal  7  ayat  (3)  KHI,  yaitu:  (1)  adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian perceraian, (2) hilangnya akta nikah, (3) adanya keranguan tentang sah atau tidaknya salah  satu  syarat  perkawinan,  (4)  adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakuUU Nomor 1974, dan (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.
Dengan demikian, dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa tersedia 5 ketentuan mengajukan permohonan isbat nikah yaitu:
1) Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.
a. Pemohon  mendatangi  kantor  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  atau wilayah area tempat tinggal pemohon.
b. Membuat  surat  permohonan  isbat  nikah.  Surat  permohonan  dapat  dibuat sendiri. Jika tidak bisa, anda dapat meminta bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di pengadilan setempat secara cuma-cuma.
20 Nur Intang, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 9 Juni 2021.
21 Nur Intang, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 9 Juni 2021.
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
c. Fotokopy formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian isikan dan tanda tangani formulir yang sudah lengkap. Serahkan 4 rangkap formulir  permohonan  kepada  petugas  pengadilan  dan  simpan  1  rangkap sisanya untuk pemohon.
d. Lampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat informasi berasal dari Kantor Urusan Agama bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat.
2) Bayar panjar biaya perkara
Setelah  menyerahkan  panjar  ongkos  perkara,  minta  bukti  pembayaran untuk melunasi sisa panjar biaya perkara. Jika pemohon tidak bisa membayar panjar  ongkos  perkara,  pemohon  bisa  mengajukan  permohonan  berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Jika pemohon mendapatkan sarana prodeo, semua ongkos biaya perkara pemohon di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan, terkecuali  biaya  ongkos  transportasi  pemohon  dari  tempat  tinggal  ke pengadilan.  Jika  pemohon  merasa  ongkos  tersebut  tetap  tidak  terjangkau, pemohon bisa mengajukan sidang keliling.
3) Tunggu panggilan sidang dari pengadilan
Pengadilan  bakal  mengirim  surat  panggilan  yang  memuat  berkenaan tanggal  dan daerah sidang kepada permintaan dan termohon  secara segera ke alamat yang tertera dalam surat permintaan.
4) Hadiri persidangan
a. Pemohon  datang ke pengadilan sesuai  tanggal  dan waktu  yang tertulis  di dalam surat pengadilan.
b. Pada sidang pertama, pemohon membawa dokumen seperti surat panggilan persidangan  dan  juga  fotokopy  formulir  permohonan  yang  sudah  diisi. Dalam  sidang  pertama  ini  hakim  akan  bertanya  identitas  para  pihak misalnya  kartu  tanda  penduduk  atau  kartu  identitas  lainnya  yang  asli. Dalam  kondisi  tertentu,  hakim  kemungkinan  akan  melaksanakan pemeriksaan mengisi permohonan.
c. Pada sidang ke dua dan seterusnya, ada mungkin pemohon wajib membuat persiapan  dokumen  dan  bukti  yang  diminta  oleh  hakim.  Dalam  keadaan tertentu, hakim berharap pemohon  menghadirkan saksi-saksi  yakni  orang yang mengatahui  pernikahan pemohon  di  antaranya wali nikah dan  saksi
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)
nikah,  atau  orang-orang  yang  paling  dekat  mengetahui  pernikahan pemohon.  Adapun  sementara  dan  tanggal  sidang  ke  dua  dan  sesudah  itu diberitahukan kepada pemohon/termohon yang datang didalam sidang oleh hakim.
5) Putusan atau penetapan pengadilan
Jika  permohonan  anda  dikabulkan,  pengadilan  dapat  mengeluarkan putusan atau penetapan isbat nikah. Salinan putusan atau penetapan isbat nikah dapat siap diambil alih didalam jangka sementara 14 hari sejak sidang terakhir, dan  dapat  diambil  alih  sendiri  ke  Kantor  Pengadilan  atau  diwakilkan  kepada orang  lain  dengan  melampirkan  surat  kuasa.  Setelah  itu,  pemohon  dapat meminta  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  setempat  untuk  mencatatkan pernikahan  dengan  memperlihatkan  bukti  salinan  putusan  atau  penetapan pengadilan tersebut.
Bila sudah mendapatkan akta nikah dari pencatat nikah, pemohon dapat mengurus  akta  kelahiran  anaknya  dengan  prosedur  yang  berlaku  di  Kantor Pencatatn Sipil setempat.

## 2. Pertimbangan  Majelis  Hakim  Dalam  Memutuskan  Isbat  Nikah  Terhadap Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Sungguminasa
Pernikahan  memunculkan  hak  serta  kewajiban  untuk  suami,  isteri,  dan  anak- anaknya. Untuk terjamin serta terlindunginya dari pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut, sahnya status hukum pernikahan menjadi sangat berarti serta menentukan masa depannya. Masalah yang mencuat dalam kehidupan keluarga yang disebabkan pelanggaran  hak-haknya  hendak  memperoleh  perlindungan  ( proteksi )  hukum, bilamana  status  hukum  pernikahan  tersebut  legal,  baik  secara  syariat  Islam  serta perundang-undang yang berlaku di Indonesia.
Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  pernikahan  sudah mengendalikan kalau:
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu.
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 22
Bersumber  pada  ketentuan  pasal  tersebut,  bisa  dipahami  bagi  kaum  umat  Islam, pernikahan  yang  legal  serta  memperoleh  pengakuan  dari  perlindungan  ( proteksi ) hukum merupakan pernikahan yang dilakukan dengan syariat Islam yaitu memenuhi syarat serta rukun pernikahan yang dilaksanakan dihadapan pengawai pencatat nikah serta  dicatat  sesuai  perlindungan  hukum  yang  berlaku.  Sehingga  suami-istri mendapatkan akta nikah yang terbuat dari pengawai pencatat nikah pasal 5 ayat (1) KHI.  Pernikahan  yang  hanya  dilakukan  menurut  ketentuan  syari’ah  Islam  tanpa dicatatkan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang  pernikahan,  sehingga  diucap  selaku  pernikahan  liar  ataupun  pernikahan dibawah  tangan  serta  yang  lagi  actual  saat  ini  diucap  nikah  siri.  Di  Indonesia pernikah semacam itu ( nikah siri ) tidak menemukan perlindungan ( proteksi ) hukum.
Dalam  penelitian  ini  ditemukan  jumlah  putusan  PA  Sungguminasa  mengenai pengajuan  isbat  nikah  berjumlah  67  berdasarkan  tanggal  registrasi  yang  terhitung sejak  tahun  2019  sampai  tahun  2022  dengan  rincian;  2019  berjumlah  6,  2020 berjumlah 13, 2021 berjumlah 34 dan pada tahun 2022 berjumlah 14 pengajuan. 23
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Drs. M. Thayyib Hp selaku hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa menyatakan bahwa:
“Perkawinan  siri  itu  bisa  diisbatkan  sepanjang  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan Islam serta terdapat juga pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah”. 24
“misalnya, nikah sirih yang diisbatkan itu seperti pada kasus 2019 lalu, 25 seorang suami-istri yang telah menikah sirih sejak 2006, kami bisa isbatkan dengan berbagai pertimbagan  seperti  misalnya,  sejak  awal  menikah  tidak  ada  kedua  bela  pihak keluarga  yang  keberatan,  saling  mencintai  serta  selama  berumah  tangga  hidup
22 Nurul Huda Agung Setiawan, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap  Pernikahan  Siri  Yang  Dilakukan  Pasca  Berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974”, Skripsi (Malang:  Fak Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).
23 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/pengadilan/pa- sungguminasa/kategori/pengesahan-nikah-1.html
24 Thayyib (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 9 Juni 2021.
25 523/Pdt.P/2019/PA.Sgm
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)
mereka  rukun  dan  telah  mempunyai  anak.  Sehingga  dengan  pertimbangan- pertimbangan inilah kami dapat memberi isbat.” 26
“berangkat dari keterangan kedua bela pihak suami-istri sudah sangat selaras dengan dalil, baik itu dari Qur’an maupun hadits. Misalnya dalam ayat,’ مكَُل  َقَلَخ  ْنَأ ِهِت َيَاَء  ْنِمَو اَ ْيَْل ِ ا اومنمك ْسَتِ ل اًجا َوْزَأ ْ مكُ ِسمفنَأ  ْنِ م ,’ 27 jadi memang sudah pantas untuk diberi isbat. ” 28 “kalau  kasus  yang  tidak  diisbatkan  itu  pernah  kami  temui,  pemohon  laki-laki mengajukan isbat nikah. Hanya saja waktu itu tidak diberikan isbat Karena laki-laki tersebut memberikan keterangan palsu tentang dirinya, orang tersebut mengaku baru menikah dengan perempuan tersebut dan hanya memiliki satu istri. Namun ketika ditelusuri  ternyata  laki-laki  itu  berbohong,  dia  tidak  mempunyai  satu  istri melainkanmemiliki satu istri lagi, sehingga kami tidak mengabulkan pengajuannya untuk dibuatkan isbat” 29
Dengan  demikian,  faktor  penyebab  pernikahan  siri  juga  menjadi  pertimbangan hakim  dalam  memutuskan  atau  menetapkan  isbat  nikah.  Pengajuan  permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan memiliki duduk perkara dan  alasan-alasan  yang  berbeda.  Sehingga  penyebab  dari  pernikahan  yang  tidak dicatatkan bisa menentukan diterima ataupun ditolaknya pengesahan nikah. 30
Bersumber pada pendapat hakim di atas terdapat pertimbangan-petimbangan yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan masalah isbat nikah tersebut ialah bagi majelis  hakim  pertimbangan  dasar  hukum  dalam  mengabulkan  isbat  nikah  antara lain:

## 1. Kemaslahatan Keluarga
Sebelum majelis hakim memutuskan isbat nikah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan keluarga ( masalah mursalah ), artinya seorang  hakim  bersediah  mengabulkan  perkara  isbat  nikah  berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga.
2. Keterangan Saksi dan Bukti
Keterangan saksi dan bukti di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim, dimana hakim tidak boleh ataupun langsung memvonis bahwa perkara
26 Thayyib (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 9 Juni 2021..
27 “…. Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah  menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya...” (QS. Ar-Ruum:21).
28 Thayyib (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 9 Juni 2021..
29 Thayyib (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 9 Juni 2022..
30 Musfira,  “Analisis  Pelaksanaan  Istbat  Nikah  Terhadap  Pernikahan  Sirri  Di  Pengadilan  Agama Bantaeng”. Al-QadauNa vol 2, Oktober (2021): h. 822.
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
ini diterima atau ditolak. Akan tetapi,  berdasarkan pemeriksaan saksi  terlebih dahulu  saksi  yang  hadir  dalam  perkara  isbat  nikah,biasanya  majelis  hakim meminta  kepada  pemohon  untuk  menghadirka  saksi  yang  ada  hubungan keluarga.  Fakta  persidangan  membuktikan  bahwa  pemohon  telah  dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.
3. Posita Petendi
Sebelum hakim mengabulkan perkara isbat nikah, maka hakim terlebih dahulu mempelajari secara seksama dan teliti tentang Posita Petendi yaitu dasar atau dalil permohonan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum isbat nikah  dan  alasan  atau  tujuan  dalam  mengajukan  isbat  nikah.  Hal  ini  dapat dibuktikan dengan isi perkara isbat nikah nomor putusan 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.
4. Legal Standing
Sebelum  hakim  memutuskan  perkara  isbat  nikah,  hakim  hendaknya mengkaji secara teliti  dan cermat  tentang legal  Standing sebagai  dasar dalam penetapan isbat nikah, baik itu berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 , tentang perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  pendapat  para  ulama  ataupun hukum  positif  yang  berlaku,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  isbat nikah.
Sebab telah jelas sehabis terbitnya Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan  paling  utama  dalam  pasal  2  ayat  (2)  yang  menerangkan,  “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hingga tiap  pernikahan  yang  berlangsung  wajib  dicatatkan  sehingga  tidak  terdapat  lagi namanya  perkawinan  siri,  sehingga  sepatutnya  hakim  tidak  boleh  memutuskan masalah isbat nikah terhadap perkawinan siri yang dicoba sehabis tahun 1974. Pada dasarnya  perihal  ini  ialah  dilema  untuk  majelis  hakim  Pengadilan  Agama Sungguminasa,  sebab  disatu  sisi  wajib  tunduk  pada  suatu  peraturan  perundang- undangan kemaslahatan umat.
Selain  mengacu  pada  perundang-undangan,  hakim  juga  berpandangan  bahwa mengabulkan  permohonan  isbat  nikah  bagi  pasangan  nikah  siri  akan  jauh  lebih banyak  maslahatnya  karena  pencatatan  perkawinan  merupakan  alat  bukti  telah
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)
terjadinya  perkawinan,  maka  bagi  pasangan  yang  mengajukan  isbat  nikah  ke Mahkamah  Syar’iyah  akan  berpengaruh  terhadap  status  perkawinan,  dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

## 3. Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa
Berdasarkan  hasil  penelitian,  menemukan  bahwa  dari  tahap  proses  pelaksanaan persidangan  isbat  nikah  yang  dijalankan  oleh  Pengadilan  Agama  Sungguminasa berlangsung efisien, efektifnya gara-gara pasangan suami istri yang mendaftar hadir di dalam persidangan isbat nikah berikut benar-benar menunjang masyarakat pencari keadilan  di  dalam  mendapatkan  status  hukum  dilihat  dari  tingkat  capaiannya  telah benar-benar  efisien  yaitu  bersama  dengan  rasio  efektivitasnya.  Selain  itu,  di  dalam pelaksanaan  isbat  nikah  seluruh  jenjang  structural  Pengadilan  mulai  dari  Mahkama Agung,  Pengadilan  Tinggi  Agama,  serta  Pengadilan  Agama  sepakat  bahwa  sidang isbat nikah perlu untuk dilakasanakan dan jadi motivasi hukum bagi hakim Pengadilan Agama  Sunguminasa  karena  rasa  tanggungjawab  hakim  untuk  memenuhi  dan mengimbuhkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
Antusias  penduduk  di  dalam  mengikuti  kelangsungan  sidang  isbat  nikah  yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa terlalu tinggi, dan pelaksanaan isbat nikah  berikut  tercover  dan  menyentuh  seluruh  elemen  penduduk  itu  bermakna pelaksanaan  sidang  isbat  nikah  berikut  sesuai  dengan  relevan  dengan  keperluan masyarkat  di  dalam  memperoleh  standing  hukum  dan  buku  nikah  yang  dijadikan pedoman  untuk  memperoleh  akta  nikah,  KTP,  SIM,  dan  kebutuhan-kebutuhan administrasi lainnya.
Itsbat  nikah  punya  implikasi  memberikan  jaminan  lebih  konkret  secara  hukum  atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut  bercerai.  Atau  dengan  kata  lain  itsbat  nikah  sebagai  dasar  hukum  dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan. 31
Berdasarkan  kemaslahatan  maka  efektivitas  isbat  nikah  merupakan  kebutuhan  yang
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
berfungsi  mendesak.  Dengan  tujuan  untuk  beroleh  kepastian  hukum  dan  menjaga pihak-pihak yang menjalankan perkawinan itu sendiri dan juga akibat dari terjadinya perkawinan, layaknya nafkah istri, jalinan orang tua bersama dengan anak, kewarisan dan lain-lain.
Atas dasar pertimbangan diatas, maka bagi setiap warga Negara terutama umat Islam, perlu hukumnya melaksanakan perkawinan dihadapan pengawai pencatatan nikah dan pengawai-pengawai  perlu mencatat perkawinan  yang dilakukannya dalam  peraturan perundang-undangan. Apabila standing perkawinan seseorang tidak dianggap secara resmi  maka  akan  mengakibatkan  rusaknya  pada  nasab,  harta  dan  kehormatan.  Oleh karena itu, isbat nikah pada masyarakat dari sudut hukum Islam sangat efektif cocok bersama  dengan  keputusan  yang  berlaku  bersama  dengan  keputusan  pernikahan  di dalam hukum Islam.
Dilihat dari efektivitas isbat nikah dalam perkawinan di atas maka bisa dipahami efek posistif dan negatifnya yakni:
1) Dampak positifnya mereka tentu senang karena perkawinan yang mereka sudah laksanakan  diisbatkan  pernikahannya  dan  meraih  akta  nikah  atau  pernyataan hukum.
2) Sangat  berdampak  positif  bagi  masyarakat  dengan  adanya  isbat  nikah  dapat memberi tambahan bantuan hukum tertahadap anaknya.
3) Mendapatkan  bantuan  hukum  untuk  perkawinannya,  di  dalam  perihal pembuatan kartu keluarga dan juga di dalam pengurusan lainya.
Sedangkan dampak negatifnya yaitu:
1) Menganggap pencatatan nikah tidak penting, karena telah menikah sah secara agama.
2) Masyarkat  beranggapan  bahwa  mengenai  pernikahan  yang  sudah  berjalan karena nantinya mampu diisbatkan.
3) Dimana  penduduk  seolah-olah  mempermainkan  hukum  Islam  yang  asalnya nikah di bawah tangan itu boleh namun dia tidak benar mengfungsikan.

## D. Penutup
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  diatas  tentang  “Pelaksanaan  Isbat  Nikah  Terhadap Pekawinan  Siri  Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  maka  ditemukan kesimpulan.
1. Cara  pelaksanaan  isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  yaitu  dengan pengajuan permohonan, setelah itu disidangkan, jika telah memenuhi rukun dan syarat maka hakim sanggup mengabulkan permohonan.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menentukan isbat nikah terhadap perkawinan siri di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  yaitu  selama  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan  Islam  dan  pertimbangan-pertimbangan  dasar  hukum  yang  digunakan maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah.
3. Efektifitas pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa benar-benar perlu bagi kalangan masyarakat. Dapat memberikan jalan keluar bagi pasangan yang menikah  siri.  Efektifitasnya  karena,  pasangan  suami  istri  yang  mendaftar  hadir  di dalam  persidangan  isbat  nikah  berikut  benar-benar  mendukung  masyarat  pencari keadilan  di  dalam  memperoleh  status  hukum.  Serta  bisa  mejaga  pihak-pihak  yang melakukan  perkawinan  itu  sendiri  seperti  nafkah  istri,  interaksi  orang  tua  bersama anak, kewarisan dan lainnya.

## Daftar Pustaka

## Buku
S, Sofyan. Willis Konseling Keluarga, Family Conseling . Bandung: Alfabeta. 2015.
Somad,  Abd. Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
Al-Hamdani. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.
Syarifuddin, Amir. Hukum Islam Di Indonesia , Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah . Jakarta: Kencana. 2017.
Kementerian  Agama. Al-Qur’an  dan  Terjemahan .  Cet.  1;  Bandung:  Creative  Media  Corp, 2014.
Kompilasi Hukum Islam.
R, M. Dahlan. Fikih Munakahat . Yogyakarta: Deepublish. 2015.
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
Zainuddin dan Afwan Zainuddin. Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, Yogyakarta: Deepublish: CV. Budi Utama. 2015.
Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Jusifikasi  Teori Hukum, Jakarta: Kencana, 2016.
Abdurrahman. perkawinan dalam syariat islam. PT .Rineka cipta. Jakarta, 1996.
Tihami dan Sohari Sahrani. Fiqh Munakahat (Kajian fikih Nikah Lengkap) , Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Hukum  Perkawinan  Islam  Prespektif  Fikih  dan  ukum  Positif , Yogyakarta: UII Press, 2011.
Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/974 sampai KHI) , Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006.
Arto,Mukti. Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan,Mimbar Hukum No. 28 Tahun VII , (Jakarta: AL-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

## Jurnal
Musfira. “Analisis Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng”. Al-QadauNa vol 2, Oktober (2021): h. 822.
Halim  Talli,  Abdul.  ‘‘Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa’’. Al-Qadau vol. 6, no. 2, Desember (2019): h. 133-146.
Wati, H., Alwi, Z., & Ilyas, M. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT  NIKAH  SEBAGAI  UPAYA  LEGALISASI  PERNIKAHAN  SIRI  DI PENGADILAN  AGAMA  MAKASSAR  KELAS  IA.  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 3(2), 353-377.
Jabir, M., & Istiqamah, I. (2021). Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 2 , 814-826.
Liharja, L., Gassing, A. Q., & Supardin, S. (2021). IMPLEMENTASI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 2 , 1058-1067.
Sukidi,  H.  (2020).  KEABSAHAN  PERKAWINAN  SIRI  DI  LINGKUNGAN  MILITER MAKASSAR (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/PM III-16/AD/VIII/2019). Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 1 , 63-78.
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)

## Fuji, Astri, Qadir Gassing, and Hadi Daeng Mapuna. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM  MEMINIMALISIR  RESEPSI  PERNIKAHAN  PADA  MASA  PANDEMI COVID-19." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3.2 (2022): 226-246.
Agung,  A.  P.  S.,  &  Fatimah,  S.  N.  (2022).  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  TERHADAP PERKAWINAN  SIRI  BAGI  PRAJURIT  TNI  TERHADAP  ISTRI  KEDUA  (Studi Kasus  Perkara  Putusan  No.  17-K  PM.  III-16/AD/I/2020). Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 3 (2), 378-391.
Saputera, A. R. A., & Abdillah, N. (2021). Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam  di  Kecamatan  Kota  Selatan  Gorontalo. Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 2 (2), 314-331.
Alwiah, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil Karena Siri’(Studi Kasus di KUA  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa) (Doctoral  dissertation,  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Cahyani,  A.  I.  (2020).  ANALISI  PUTUSAN  HAKIM  TERHADAP  ALASAN  CERAI GUGAT  DI  PENGADILAN  AGAMA  MAKASSAR  KELAS  IA  TAHUN 2018. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 1 , 41-52.
Almuhtadi, A., Gassing, Q., & Talli, A. H. (2021). ANALISIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA  SYIQAQ  DENGAN  PASAL  19  HURUF  F  PP  Nomor  9  TAHUN 1975. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 2 , 1140-1154.

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Huda Agung Setiawan, Nurul. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974” , Skripsi (Malang: Fak Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).
Abdul  Fatta,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Pernikahan  Turun  Ranjang  dalam  Tradisi Masyarakat  Galesong”, Skripsi (Makassar:  Fak  Syariah  UIN  Alauddin  Makassar, 2020).

## Websites
Nasution, Khoiruddin. “Belajar dari Kasus Syeh  Puji”. https://Khoiruddin-Nasution/Belajar- Dari-Kasus-Syeh-Puji (Diakses Pada 17 Maret 2021)
Permatasari, Erizka. “5 langkah Permohonan Isbat Nikah”. http://m.hukum-online/5-langka- permohonan-isbat-nikah. (diakses pada 28 Juni 2021)

## Narasumber
Nur Intang. Wawancara . Gowa, 9 Juni 201
Thayyib. Wawancara . Gowa, 9 Juni 2021