## Pemaknaan Khalayak Mengenai Polemik Kebijakan KPI pada Tayangan Q&A Metro TV
Ari Septiahadi 1* , Deviani Setyorini 2 1,2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia *Penulis korespondensi; e-mail: ari.septiahadi@gmail.com

## Abstrak
Tahun 2019 acara talk show Q&A Metro TV mengundang komisioner KPI pusat sebagai narasumber untuk membahas kebijakan KPI yang  menjadi polemik. Namun, jawaban KPI pada acara tersebut menjadi polemik lain bagi penonton. Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa teguran yang diberikan KPI kepada pelanggar penyiaran hanya basa-basi karena tidak menimbulkan efek jera. Penelitian lain juga menemukan bahwa kebijakan KPI tidak berpihak pada publik. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode analisis resepsi, penelitian ini bertujuan untuk melihat pemaknaan khalayak terhadap polemik kebijakan KPI pada tayangan Q&A . Hasil penelitian dikategorikan berdasarkan posisi  pemaknaan  khalayak,  yaitu  dominan,  negosiasi,  dan  oposisi.  Dalam  penelitian  ini,  dari  5  orang  informan  yang diwawancarai terbagi ke dalam 3 kategori posisi pemaknaan. Pada posisi dominan terdapat 1 informan yang setuju dengan alasan pembuatan kebijakan KPI yang menjadi polemik. Pada posisi negosiasi terdapat 2 informan yang setuju dengan tujuan  kebijakan  yang  dibuat  KPI,  namun  menolak  alasan  dan  cara  yang  digunakan.  Pada  posisi  oposisi  terdapat  2 informan menganggap kebijakan yang dibuat KPI tidak perlu dan mereka tak setuju dengan alasan dibuatnya kebijakan yang menjadi polemik. Selain itu, 4 dari 5 informan menganggap kehadiran KPI hanya untuk membela diri dan menjaga citra lembaga di depan publik.
Kata kunci: Komisi Penyiaran Indonesia; analisis resepsi; talk show; Metro TV.

## Abstract
In 2019 a television talk show Q&A Metro TV invited commissioner of Central Indonesian Broadcasting Commission (KPI) as a guest to discuss about KPI’s policies that became controversies. But, KPI’s answer made another controversies. In previous studies, the warning given by KPI to broadcasting violators was only a formality because it doesn’t give a deterrence effect. Another study also found that KPI’s policy doesn’t stand with public concerns. Through a descriptive approach and using the reception analysis method, this study aims to interpret the audience's interpretation of the KPI’s policy  controversy  on  the  Q&A.  The  results  of  the  study  based  on  the  three  possible  positions  of  the  audience's interpretation, dominant, negotiation, and opposition. In this study, there are 5 informants divided into 3 categories of interpretation positions. In a dominant position, there is 1 informant who agrees with the reasons of KPI policy which has become a controversy. In the negotiate position, there were 2 informants who agreed with the policy objectives made by KPI, but rejected the reasons and methods used. In the opposition position, there were 2 informants who considered the policies made by the KPI are unnecessary and they did not agree with the reasons behind the policy which became a controversy. In addition, 4 out of 5 informants consider the appearance of KPI in television only to defend themselves and maintain the image of the institution in public.
Keywords: Indonesian Broadcasting Commission; reception analysis; talk show; Metro TV.
This is an open access article under the CC BY license .

## 1. PENDAHULUAN
Program talk show Q&A yang tayang di Metro TV mengundang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai narasumber pada 29 September 2019. Episode hari itu, Q&A membahas tentang kebijakan KPI yang menjadi polemik beberapa waktu sebelumnya. Yang pertama adalah saat KPI mengeluarkan pernyataan akan mengawasi konten layanan over-the-top (OTT) pada Agustus 2019. KPI beralasan bahwa pengawasan perlu
dilakukan  agar  kontennya  berkualitas,  memiliki  nilai  edukasi,  dan  menjauhkan  masyarakat  dari  konten berkualitas  rendah  (Watra,  2019).  Wacana  KPI  tersebut  mendapat  reaksi  tidak  menyenangkan  dari  publik. Petisi dengan judul “Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!” muncul di laman web change.org sebagai respon publik terhadap wacana KPI mengawasi konten layanan OTT (Nasution, 2019).
Penolakan  keras  dari  publik  terhadap  wacana  KPI  mengawasi  layanan  OTT  bukan  tanpa  alasan.  Nasution (2019) dalam petisi yang diinisiasinya menilai KPI tidak bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai  lembaga  independen  yang  mengawasi  penyiaran free-to-air .  Contohnya  adalah  masih  banyaknya tayangan  di  televisi  yang  tidak  berkualitas,  seperti  adegan  sinetron  yang  tidak  masuk  akal, talk  show yang sensasional, dan komedi dengan guyonan tak sopan.
Rendahnya  kualitas  tayangan  di  televisi  dapat  dilihat  melalui  hasil  riset  Indeks  Kualitas  Program  Siaran Televisi yang dilakukan oleh KPI pada periode II tahun 2019. Nilai indeks kualitas program siaran televisi menunjukkan angka 2,90. Angka tersebut masih belum mencapai standar berkualitas KPI yang berada pada angka  3,00.  Bahkan,  sejak  tahun  2017  nilai  indeks  kualitas  program  siaran  televisi  tidak  pernah  mencapai standar berkualitas yang ditetapkan KPI. Jika dijabarkan lebih mendetail berdasarkan kategori, program acara hiburan seperti sinetron, variety show , dan program acara infotainment nilainya tidak pernah mencapai angka 3,00 (Komisi Penyiaran Indonesia, 2019).
Yang  kedua  adalah  tagar  #BubarkanKPI  sempat  menjadi trending  topic di  Twitter  Indonesia  pada  16 September 2019. Tagar ini ramai setelah KPI merilis surat teguran tertulis kepada 14 program siaran di televisi dan radio. Di antaranya, teguran terhadap kartun Spongebob dan trailer film Gundala yang dianggap melanggar nilai  dan norma kesusilaan (Raditya, 2016). Joko Anwar sebagai sutradara film Gundala merespon dengan sinis terhadap surat teguran tertulis itu melalui cuitannya di Twitter dengan menyematkan tagar #BubarkanKPI. Cuitan tersebut membuat publik ramai-ramai meluapkan kekesalan terhadap KPI dengan tagar #BubarkanKPI (Putsanra, 2019).
Sentimen  negatif  yang  muncul  terhadap  KPI  tak  lepas  dari  kebijakannya  yang  tidak  proaktif.  Menurut Remotivi (2019) kebijakan KPI lemah dan sangat populis karena aksinya tergantung pada seberapa viral suatu isu. Misalnya, iklan mars Perindo yang tayang sejak tahun 2015 namun baru diberikan teguran oleh KPI pada tahun 2017 (Hanifan, 2017), sensor pada wawancara atlet renang yang memakai pakaian renang (Fikrie, 2016), sensor busana yang menerawang pada kontestan Puteri Indonesia (Tashandra, 2016), hingga sensor pada tokoh kartun  yang  mengenakan  bikini.  Penyensoran  dilakukan  pihak  stasiun  televisi  karena  khawatir  melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan takut disanksi KPI (Putri, 2018).
Sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan KPI. Misalnya, kritik terhadap regulasi dan penerapan sanksi KPI (Tjiadarma & Eriviany, 2016) dan kebijakan KPI yang dianggap lebih berpihak pada industri penyiaran (Sukmawati & Armando, 2019). Pada penelitian Tjiadarma & Eriviany (2016) menanggap sanksi  yang  diberikan  KPI  hanya  basa-basi  karena  tidak  memiliki  dampak  berat  bagi  stasiun  televisi  yang melanggar  peraturan.  Sehingga,  pelanggaran  yang  sama  dapat  terulang  dan  diberikan  sanksi  berkali-kali, namun  stasiun  televisi    yang  melanggar  tidak  memiliki  desakan  dalam  memperbaiki  kualitas  konten  yang ditayangkan. Selain itu, P3SPS yang dijadikan KPI sebagai acuan dalam mengawasi penyiaran penuh dengan kerancuan dan kerumpangan. Misalnya, program siaran yang telah mendapat teguran tertulis dua kali akan mendapatkan sanksi yang lebih berat jika kembali melakukan pelanggaran. Namun, tidak dijelaskan lebih rinci apakah dua teguran tertulis yang diterima sebelumnya harus pelanggaran atas pasal yang sama atau pasal yang berbeda.  Selain  itu,  penentuan  sanksi  yang  lebih  berat  juga  tidak  dijelaskan  lebih  spesifik.  Akibatnya, pemberian sanksi sangat bergantung pada subjektivitas dan integritas komisioner KPI (Tjiadarma & Eriviany, 2016).
Pada penelitian Sukmawati & Armando (2019) menunjukkan bahwa Komisioner KPI lebih memilih berdialog dengan stasiun televisi yang melanggar P3SPS dibandingkan menggunakan wewenangnya untuk memberikan sanksi  dan  teguran.  Padahal,  KPI  didirikan  sebagai  perwujudan  aspirasi  serta  mewakili  kepentingan masyarakat umum. Namun, dari beberapa penelitian yang disebutkan sebelumnya menunjukkan sebaliknya.
Di tengah kegaduhan publik terhadap polemik kebijakan KPI, kehadiran KPI di televisi publik, yaitu Q&A Metro TV , merupakan kesempatan bagi publik untuk mengetahui alasan dari kebijakan-kebijakan KPI yang
tidak  berpihak  kepada  kepentingan  publik.  Penelitian  tentang  kebijakan  KPI  ini  melihat  masalah  melalui analisis resepsi yang belum pernah dilakukan pada penelitian terkait kebijakan KPI sebelumnya. Oleh karena itu,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  pemaknaan  khalayak  mengenai  polemik  kebijakan  KPI  pada tayangan Q&A Metro TV .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 KPI Sebagai Regulator Penyiaran
Pembentukan  KPI  sebagai  regulator  penyiaran  di  Indonesia  berdasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran.  UU tersebut  dibuat  untuk  menggantikan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Penyiaran.    UU  No.  24  Tahun  1997  menganggap  penyiaran  sebagai  bagian  dari  instrumen kekuasaan  yang  penggunaannya  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pemerintah.  Pasca  reformasi,  hal  itu dianggap tidak menjunjung proses demokratisasi di Indonesia sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2002.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur penyiaran, KPI diberikan wewenang untuk membuat regulasi sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kebijakan KPI kemudian diterbitkan  dan  dikenal  sebagai  P3SPS.  P3SPS  mengatur  hal-hal  terkait  peraturan  dan  pedoman  perilaku penyiaran, standar program siaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Selain pada undang-undang dan norma yang  berlaku  di  Indonesia,  kebijakan  KPI  dalam  mengatur  dan  mengawasi  penyiaran  juga  secara  khusus berpedoman pada UU Penyiaran 2002 dan P3SPS.
Kebijakan  sendiri  menurut  Suharto  (2011:3-4)  menyangkut  segala  macam  keputusan  atau  pilihan  tindakan yang  secara  langsung  mengatur  pengelolaan  sumber  daya  untuk  kepentingan  publik,  yakni  masyarakat, penduduk, atau warga negara. Setiap undang-undang atau peraturan tertulis dapat disebut sebagai kebijakan, namun  tidak  setiap  kebijakan  harus  diwujudkan  dalam  peraturan  tertulis.  Abidin  (2012:19)  menyebutkan bahwa  kebijakan  dibuat  oleh  pemerintah  atau  lembaga  berwenang  untuk  menyelesaikan  masalah  atau merealisasikan  tujuan  yang  diinginkan  masyarakat.  Widodo  (2010:14)  menyebutkan  hal  serupa,  bahwa maksud dan tujuan sebuah kebijakan adalah untuk mencari solusi dari masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat.
Oleh karena itu, P3SPS dapat juga disebut sebagai kebijakan KPI. Selain itu, segala keputusan yang diambil oleh KPI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapat disebut juga sebagai kebijakan. Hal-hal yang disebut sebagai kebijakan KPI tak terbatas pada keputusan-keputusan yang menyangkut pada pelanggaran terhadap penyiaran. Kebijakan KPI juga menyangkut segala keputusan yang diambil oleh KPI terhadap suatu masalah yang didesak publik.

## 2.2 Talk Show Televisi sebagai Ruang Diskusi Publik
Konsep ruang publik atau public sphere dikembangkan oleh Habermas sebagai tempat terjadinya perbincangan mengenai berbagai macam isu di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Seiring  perkembangan  teknologi,  televisi  dianggap  sebagai  media  yang  memberi  ruang  dan  menstimulasi diskusi publik (Wahab, 2011). Salah satu jenis program siaran televisi yang memfasilitasi berjalannya sebuah dialog tentang suatu isu adalah talk show .
Talk show adalah salah satu jenis program siaran televisi yang populer dan menarik banyak penonton. Tolson dalam  Rusadi  (2012)  membagi  talk  show  menjadi  tiga  bagian,  pertama  pembicaraan  atau  talk  adalah  pola interaksi  verbal  seperti  dalam  perbincangan  sehari-hari;  kedua  perbincangan  itu  dipahami  sebagai perbincangan yang dilembagakan di mana topik perbincangan yang dibahas sudah dipersiapkan dan diatur; ketiga  bentuk  perbincangan  yang  dilembagakan  diproduksi  dengan  tujuan  tertentu  dan  diarahkan  kepada khalayak tertentu.
Topik pembicaraan yang dijadikan tema perbincangan adalah daya tarik program talk show . Wibowo dalam Latief  &  Utud  (2015:24-25)  menjelaskan  ada  tiga  kriteria  yang  menjadikan  topik  perbincangan  menarik. Pertama, masalah sedang ramai dan hangat dibicarakan oleh masyarakat. Kedua, masalah tersebut menimbulkan
kontroversi  dan  konflik.  Ketiga,  masalah  tersebut  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  dan  masyarakat membutuhkan kejelasan atas masalah tersebut.
Namun  demikian,  menurut  Rusadi  (2012)  media  massa,  dalam  konteks  ini  adalah talk  show televisi,  sulit menjalankan peran sebagai ruang diskusi publik. Narasumber sebagai tamu memanfaatkan talk show sebagai panggung politik untuk mengembangkan citra dirinya. Sementara, talk show yang diproduksi oleh lembaga penyiaran  menjadikan  kontroversi  dan  konflik  atas  topik  perbincangan  sebagai  bahan  transaksi  untuk mendapat keuntungan secara ekonomi dan politik bagi media itu sendiri. Masyarakat memang mendapatkan wawasan  dan  pencerahan  atas  isu  yang  menjadi  topik  pembicaraan.  Akan  tetapi,  perbincangan  yang dilembagakan dalam sebuah talk show tak lepas dari kepentingan ekonomi politik media itu sendiri.

## 2.3 Teori Analisis Resepsi
Analisis  resepsi  merupakan  studi  yang  memahami  hubungan  antara  media  dengan  audiensnya.  Audiens dianggap  sebagai  khalayak  aktif  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  memproduksi  dan  mereproduksi  makna ketika  mengonsumsi  teks  media  (Ida,  2014:161).  Proses  produksi  dan  reproduksi  makna  terjadi  karena interaksi  antara  khalayak  dengan  teks  media.  Penciptaan  makna  oleh  khalayak  aktif  juga  dipengaruhi  oleh faktor kontekstual, seperti pengalaman dan latar belakang khalayak itu sendiri (Hadi, 2009).
Analisis  resepsi  dikemukakan  oleh  Stuart  Hall.  Hall  merupakan  salah  seorang  peneliti  terkenal  dari Birmingham University Centre for Contemporary Cultural Studies . Hall menghasilkan laporan yang penting dan kemudian memengaruhi penelitiannya.  Karya tersebut diterbitkan sebagai bab dalam sebuah buku dan dikenal  dengan  nama encoding-decoding (pengodean-penafsiran).  Intinya,  Hall  berpendapat  bahwa peneliti kajian budaya harus memusatkan perhatiannya pada (1) analisis atas konteks sosial dan politik dalam produksi konten ( encoding /pengodean); (2) konsumsi konten media ( decoding /penafsiran) (Baran & Davis, 2014:303).
Dalam menjelaskan perspektifnya tentang penafsiran, Hall membuat sebuah pendekatan terhadap penelitian khalayak yang dikenal dengan analisis resepsi. Pada pendekatan ini Hall menganggap bahwa segala bentuk konten media dapat dipandang sebagai teks yang tersusun dari simbol-simbol yang terstruktur dan terkait satu sama  lain.  Lambang-lambang  tersebut  beserta  struktur  teksnya  harus  dipahami  agar  bisa  membaca  dan menafsirkan suatu teks media (Baran & Davis, 2014:304).
Meski  sebagian  besar  teks  media  dianggap  bersifat  polisemi,  Hall  dalam  Baran  &  Davis  (2014:304) mengatakan bahwa secara umum pembuat pesan dalam memproduksi teks media menginginkan pemahaman yang disukai atau disebut juga dominant or preferred reading . Akan tetapi, khalayak mungkin saja membuat penafsiran  yang  berbeda  karena  tidak  setuju  bahkan  salah  menafsirkannya,  sehingga  khalayak  membuat alternatif pemaknaan dari preferred reading yang disebut makna negosiasi atau negotiated meaning . Selain itu, khalayak juga mungkin saja membuat penafsiran yang berlawanan dengan preferred reading yang disebut juga oppositional reading .
Dengan kata lain, Hall membagi khalayak ke dalam tiga kategori ketika memaknai teks media (Branston & Stafford 2010:392), yaitu:
a. Dominan / Dominant Reading . Pada posisi ini khalayak memahami, menafsirkan, dan secara garis besar setuju terhadap pesan yang disampaikan oleh pembuat pesan. Posisi ini adalah posisi yang diinginkan oleh si pembuat pesan ketika mereka membuat pesan.
b. Negosiasi / Negotiated Reading . Pada posisi ini khalayak memahami pesan yang disampaikan, namun tidak sepenuhnya  setuju  dalam  beberapa  aspek  ketika  memaknai  teks  media.  Khalayak  kemudian  membuat penafsiran sendiri yang sebagian inti pentingnya berbeda dengan pemaknaan posisi dominan.
c. Oposisi / Oppositional Reading . Pada posisi ini khalayak memahami pesan yang disampaikan melalui teks media, namun menolak dan membuat penafsiran yang sepenuhnya berlawanan dengan posisi dominan.

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dan  paradigma  konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara  mendalam  dan  observasi  untuk  mendapatkan  data  dari  partisipan  penelitian.  Selain itu,  peneliti
juga  menggunakan  studi dokumentasi  untuk  mendapatkan  data  dari teks  media  dan  mempelajari  penelitian serupa terkait kebijakan KPI.
Partisipan dalam penelitian ini ditentukan dengan rancangan sampling non-probabilitas. Teknik sampling yang digunakan  dalam  menentukan  partisipan  penelitian  adalah purposive  sampling .  Teknik  ini  memilih  orang- orang  yang  menjadi  partisipan  dalam  penelitian  berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  ditentukan  peneliti (Kriyantono, 2006:158). Kriteria yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut: (1) pernah menonton tayangan Q&A Metro TV episode 29 September 2019; (2) berprofesi sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga, wirausaha, karyawan swasta, dan pegawai pemerintahan; (3) berusia antara 18—35 tahun.
Kriteria  pertama  ditentukan  karena  penelitian  ini  membahas  polemik  kebijakan  KPI  dalam  mengawasi penyiaran  yang  diangkat  menjadi  sebuah  topik  perbincangan  di  acara Q&A  Metro  TV .  Kriteria  kedua  dan ketiga ditentukan karena jenis pekerjaan dan usia dianggap dapat memberikan keberagaman perspektif dalam konteks  sosial  masyarakat  (Nelissen,  Konig,  &  Karsten,  2008).  Peneliti  meminta  para  partisipan  untuk menonton  ulang  tayangan  Q&A  Metro  TV  terlebih  dahulu  paling  tidak  sehari  sebelum  wawancara dilaksanakan. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk mendapatkan partisipan penelitian dengan keberagaman gender agar bisa menambah variasi data penelitian. Untuk mendapatkan informan penelitian, peneliti membuat sebuah recruitment letter yang peneliti sebarkan melalui media sosial yang peneliti miliki, yaitu Instagram dan Twitter.  Peneliti  juga  memanfaatkan  lingkungan  sosial  peneliti  untuk  membantu  menyebarkan recruitment letter dan mendapatkan informan yang sesuai kriteria.

## Tabel 1. Partisipan Penelitian
Informan 1 2 3 4 5 Nama Mega Bara Ica Panji Novi Gender Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Usia 23 28 21 25 32 Profesi Karyawan Swasta Pegawai Pemerintah Mahasiswa Wira–swasta Ibu Rumah Tangga Domisili Jakarta Banjar Serang Serang Surabaya Pendidikan S1 Komunikasi Penyiaran Islam S1 Manajemen S1 Ilmu Komunikasi (sedang ditempuh) S1 Ilmu Administrasi Bisnis S1 Pendidikan Ekonomi

## Sumber: Diolah oleh peneliti
Peneliti  mengumpulkan  arsip  tayangan  Q&A  Metro  TV  episode  29  September  2019  untuk  dianalisis  dan menemukan preferred  reading .  Hasil  analisis  teks  media  peneliti  gunakan  untuk  membuat  pedoman wawancara. Pedoman wawancara peneliti gunakan untuk mewawancarai partisipan penelitian dengan kriteria yang sudah ditentukan. Wawancara antara peneliti dengan informan didokumentasikan secara audio visual dan diterjemahkan ke dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan observasi. Data berupa transkrip wawancara dan  catatan  observasi  kemudian  peneliti  ringkas  dan  membuat  kategorisasi  sesuai  dengan  tema-tema pemaknaan  yang  muncul  dari  informan  penelitian.  Peneliti  kemudian  melakukan  interpretasi  data  dengan membandingkan pemaknaan yang muncul dari partisipan penelitian dengan preferred reading dari teks media. Interpretasi data yang peneliti lakukan harus mempertimbangkan faktor kontekstual dari informan, seperti latar belakang  dan  pengalaman.  Hasil  dari  interpretasi  kemudian  peneliti  tampilkan  ke  dalam  tiga  kategori pemaknaan dari Stuart Hall, yaitu dominan, oposisi, dan negosiasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum masuk ke pembahasan tentang pemaknaan khalayak mengenai polemik kebijakan KPI pada tayangan Q&A Metro TV , peneliti terlebih dahulu memaparkan hasil analisis teks media. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui preferred reading , yaitu makna dominan dari sebuah teks media, dalam hal ini adalah jawaban komisioner KPI atas polemik kebijakan yang tayang pada Q&A Metro TV.
Untuk mendapatkan preferred reading , analisis dilakukan secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi dan mengategorikan tema-tema sentral yang menjadi isu perbincangan dan dimunculkan dalam penelitian ini. Hasil analisis peneliti gunakan untuk membuat pedoman wawancara. Selain itu, peneliti membandingkan preferred
reading dari  teks  media  dengan  pemaknaan  khalayak  dan  mengategorisasikannya  ke  dalam  tiga  kategori pemaknaan, yaitu dominan, negosiasi, dan oposisi.
Analisis  yang  peneliti  lakukan  terhadap  tayangan Q&A  Metro  TV menghasilkan  empat  tema  sentral  yang menjadi  topik  perbincangan  dan  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini.  Keempat  tema  itu  dipilih  karena menjadi bahan perbincangan yang sering diperdebatkan dari keseluruhan acara. Keempat tema tersebut ialah (1) sensor tayangan yang berlebihan; (2) ketegasan KPI terhadap tayangan kartun; (3) pembelaan KPI pada tayangan sinetron; (4) peran KPI dalam mengatasi masalah penyiaran. Preferred reading dari keempat tema ditampilkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2. Preferred reading tayangan Q&A Metro TV No Tema Preferred Reading 1 Sensor tayangan yang berlebihan Penyensoran yang berlebihan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran disebabkan karena kurangnya pemahaman lembaga penyiaran terhadap konteks peraturan. 2 Ketegasan KPI terhadap tayangan  kartun KPI menganggap orang tua cenderung membiarkan anak-anaknya tanpa pendampingan ketika menonton tayangan kartun. KPI juga menganggap dibandingkan manusia, tokoh-tokoh animasi lebih membangun imajinasi anak sehingga cenderung untuk ditiru. Oleh karena itu, tayangan kartun yang memuat kekerasan yang berpotensi untuk  ditiru  oleh  anak-anak  akan  ditegur  oleh  KPI.  Hal  itu  dilakukan  sebagai bentuk perlindungan KPI terhadap anak-anak dari tayangan yang tidak ramah anak sesuai dengan yang diamanatkan di dalam peraturan.
3 Pembelaan KPI pada tayangan Sinetron Dalam  menilai  kualitas  sebuah  tayangan,  KPI  menggunakan  P3SPS  sebagai indikatornya.  Selama  tidak  melanggar  P3SPS,  maka  bisa  dianggap  tidak  ada masalah.  KPI  juga  melihat  konteks  dan  nilai-nilai  moral  yang  dimiliki  sebuah tayangan  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu  KPI  menganggap  sinetron  azab memiliki nilai moral yang bagus secara konteks. Meskipun, KPI mengakui pada awalnya  sinetron  seperti  ini  memiliki  masalah  karena  mengeksploitasi  jenazah, namun saat ini hal itu sudah tidak terjadi lagi. 4 Peran KPI dalam mengatasi masalah penyiaran KPI menganggap sebanyak apa pun peraturan belum tentu dapat mengakomodasi perbedaan  dan  perubahan  nilai  dan  norma  yang  muncul  dari  keberagaman masyarakat  Indonesia.  Sehingga,  KPI  sebagai  regulator  harus  terbuka  terhadap dinamika dan keberagaman norma tersebut ketika ada permasalahan yang belum dinaungi oleh peraturan yang ada.
Sumber: Diolah oleh peneliti

## 4.1 Pemaknaan Khalayak terhadap Polemik Kebijakan KPI

## 4.1.1 Sensor Tayangan yang Berlebihan
Andini Effendi sebagai pembawa acara membawakan materi pengantar tentang sensor berlebihan yang terjadi di siaran televisi. Misalnya, tokoh kartun yang disensor saat memakai bikini, hingga puting sapi yang sedang diperah juga disensor. Sebagai seseorang yang bekerja di televisi, Andini mengatakan jika tidak disensor takut akan  ditegur  oleh  KPI.  Menurutnya,  peraturan  di  P3SPS  juga  tak  menjelaskan  dengan  detail  bagian  tubuh tertentu yang dilarang ditampilkan apakah hanya manusia atau termasuk hewan.
Sementara itu, menurut Nuning Rodiyah, hal seperti ini terjadi karena aturan tentang pelarangan menampilkan bagian tubuh tertentu tidak dimengerti secara kontekstual. Aturan tersebut ada untuk mengatur tentang adegan seksual. Hal itu kemudian yang menyebabkan terjadinya sensor yang berlebihan. Informan 4 setuju dengan pernyataan Nuning bahwa lembaga penyiaran televisi kurang memahami konteks peraturan yang ada sehingga menimbulkan sensor yang berlebihan. Menurut informan 4 KPI adalah orang yang berwenang dalam mengatur penyiaran, sementara  lembaga penyiaran adalah pihak yang diatur. Oleh karena itu, pihak lembaga penyiaran seharusnya mengikuti peraturan dari yang berwenang.
Berbeda dengan informan 4, informan 5 menanggapi jika hal itu merupakan tanggung jawab KPI sepenuhnya. Menurut  informan  5  aturan  yang  ada  masih  kurang  jelas.  Selain  itu,  menurutnya  juga  respon  KPI  dalam menjawab permasalahan terkait sensor terlalu berputar-putar hingga membuatnya kebingungan saat menonton. Apalagi jika lembaga penyiaran yang harus berhadapan langsung dengan KPI.
Informan 2 memberi tanggapan yang serupa dengan informan 5. Menurut informan 2, lembaga penyiaran dan KPI memiliki pemahaman yang berbeda dalam menerapkan aturan yang ada, sehingga keduanya terlihat tidak akur. Menurut informan 2 sensor yang berlebihan dilakukan lembaga penyiaran tak lepas dari tanggung jawab KPI. Informan 2 berpendapat peraturan terkait sensor yang kurang jelas adalah penyebabnya.
Informan 1 dan 3 memiliki pendapat yang berbeda dengan ketiga informan lainnya. Sensor yang berlebihan terjadi merupakan tanggung jawab dua belah pihak, KPI dan lembaga penyiaran. Informan 1 dan 3 juga sama- sama mengatakan bahwa aturan yang ada terkesan kurang jelas sehingga membuat lembaga penyiaran takut ditegur oleh KPI.
Sebelum  menonton  tayangan Q&A  Metro  TV ,  informan  3  sudah  mengetahui  bahwa  KPI  tak  memiliki wewenang untuk melakukan sensor. Lain halnya dengan informan 1 yang baru mengetahui hal tersebut setelah menonton tayangan Q&A Metro TV . Selama ini informan 1 mengira tugas sensor dibagi ke dua lembaga, sensor di televisi dilakukan oleh KPI, sementara sensor di film dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF).
Informan  4  juga  sempat  mengira  bahwa  sensor  di  televisi  dilakukan  oleh  KPI.  Informan  4  menganggap pernyataan lulus sensor yang ditampilkan sebelum acara televisi dimulai adalah salah satu tugas KPI. Padahal tugas itu dilakukan oleh LSF.
Dari lima informan, informan 1 dan 3 menganggap sensor yang berlebihan terjadi merupakan tanggung jawab dua  pihak,  yaitu  KPI  dan  lembaga  penyiaran  televisi.  Sementara  itu,  informan  4  memiliki  pendapat  yang berbeda.  Menurutnya  sensor  yang  berlebihan  terjadi  merupakan  tanggung  jawab  lembaga  penyiaran  yang kurang  mampu memahami konteks peraturan. Pendapat informan 4 berbanding terbalik dengan informan  2 dan  5.  Menurut  informan  2  dan  5  sensor  yang  berlebihan  terjadi  merupakan  tanggung  jawab  KPI  karena membuat peraturan yang kurang jelas.

## 4.1.2 Ketegasan KPI terhadap Tayangan Kartun
KPI dinilai sangat ketat dan tegas dalam menindak tayangan kartun khususnya yang mengandung tindakan kekerasan. Menurut KPI hal itu dilakukan untuk melindungi anak-anak dari tayangan yang tidak ramah anak. Tindakan  tersebut  dilakukan  KPI  sebagai  salah  satu  bentuk  menjalankan  tugas  yang  diamanatkan  dalam Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Informan 3 setuju degan pernyataan KPI. Tindakan KPI dinilai sudah sesuai dengan tugas yang diamanatkan.
Informan 1 juga mengapresiasi usaha yang dilakukan KPI. Namun, informan 1 tak setuju dengan alasan lain dari  ketegasan  KPI  terhadap  tayangan  kartun.  Alasan  lain  yang  KPI  katakan  adalah  tayangan  kartun  lebih membangun imajinasi anak-anak sehingga cenderung untuk ditiru. Selain itu, KPI berpendapat bahwa orang tua cenderung membiarkan anak-anaknya tanpa pendampingan ketika menonton tayangan kartun.
Informan 2 dan 5 mengemukakan pendapat yang serupa dengan informan 1. Menurut informan 2 anak-anak tidak mungkin meniru dari tayangan kartun, melainkan lebih mungkin meniru dari orang asli.
Informan 2 juga memberi pendapat yang ia kutip dari komentar warganet yang mengatakan bahwa KPI menilai tayangan  anak-anak  melalui  pandangan  orang  dewasa.  Padahal  menurut  informan  2,  anak-anak  menonton tayangan kartun hanya sebagai hiburan saja.
Sementara itu, informan 5 menceritakan pengalamannya dahulu yang gemar menonton kartun Tom & Jerry , tetapi  tak  pernah  meniru  adegan  kekerasannya.  Informan  5  juga  berpendapat  bahwa  tindakan  KPI  yang menegur tayangan kartun karena mengandung tindakan kekerasan adalah berlebihan. Menurutnya anak-anak menonton tayangan kartun hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk ditiru.
Informan 4 mengemukakan pendapat yang berlawanan dengan informan 5. Informan 4 lebih setuju dengan KPI jika anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru adegan kekerasan pada tayangan kartun. Namun, menurut informan 4 hal itu juga tergantung ada atau tidaknya pengawasan dari orang tua.
Meski  berpendapat  demikian,  informan  4  tetap  setuju  dengan  pendapat  KPI  yang  mengatakan  orang  tua cenderung  membiarkan  anak-anaknya  tanpa  pendampingan  ketika  menonton  tayangan  kartun.  Informan  4
memiliki pandangan target pasar dari tayangan kartun adalah anak-anak. Lalu, jika sudah tayang di televisi artinya tayangan tersebut aman untuk ditonton anak-anak.
Informan  5  tidak  setuju  dengan  alasan  KPI  yang  mengatakan  bahwa  orang  tua  cenderung  melepaskan pengawasan terhadap anak-anaknya ketika menonton tayangan kartun. Menurut informan 5, anak-anak sudah seharusnya didampingi ketika sedang menonton tayangan apa pun. Anak-anak yang menonton tanpa didampingi merupakan bentuk kelalaian orang tua.
Alasan KPI menegur tayangan kartun sangat tidak masuk akal bagi informan 5. Sebagai seorang ibu, informan 5  selalu  melakukan  pengawasan  terhadap  apa  yang  ditonton  anaknya  yang  belum  genap  berusia  2  tahun. Menurut  informan  5,  hal  yang  dilakukannya  merupakan  hal  yang  sudah  sewajarnya  dilakukan  oleh  semua orang  tua  terhadap  anaknya.  Pengawasan  dan  pendampingan  terhadap  tayangan  anak-anak  akan  terus dilakukan hingga anaknya memiliki cukup pengetahuan untuk menonton tayangan yang sesuai usianya.
Informan 3 dan 4 menganggap apa yang dilakukan KPI sudah benar karena itu merupakan bagian dari tugas KPI.  Sementara  itu  meski  mengapresiasi  tindakan  KPI,  menurut  informan  1  alasan  KPI  yang  mengatakan bahwa  anak-anak  cenderung  meniru  dari  tayangan  kartun  tidak  sepenuhnya  bisa  dibenarkan.  Di  sisi  lain, informan 2 dan 5 tak setuju dengan alasan yang dikeluarkan oleh KPI dalam menindak tayangan kartun yang mengandung unsur kekerasan. Menurut kedua informan, anak-anak menonton tayangan kartun hanya sebagai hiburan dan senang-senang saja.

## 4.1.3 Pembelaan KPI pada Tayangan Sinetron
Kebijakan  KPI  yang  tegas  terhadap  tayangan  kartun  tidak  terlihat  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap sinetron. Hal ini yang membuat Dara Nasution, salah satu panelis dalam tayangan Q&A Metro TV , menilai KPI memiliki kebijakan yang tebang pilih. Informan 3 juga menganggap bahwa KPI melakukan tebang pilih dalam menindak tayangan sinetron dibandingkan dengan tayangan kartun.
Padahal, ada juga anak-anak yang menonton sinetron. Beberapa sinetron juga ada yang mengandung adegan kekerasan dan tidak ramah anak. Q&A Metro TV menampilkan cuplikan adegan sinetron yang mengandung kekerasan dan perundungan. Namun, KPI beralasan bahwa pada tayangan sinetron jika ada anak-anak yang ikut menonton, maka ada orang dewasa yang menonton sehingga mampu untuk mendampingi. Oleh karena itu, KPI merasa tidak perlu menindak tayangan sinetron seketat menindak tayangan kartun. Padahal, menurut informan  5,  ada  juga  anak-anak  yang  menonton  tayangan  sinetron  tanpa  adanya  orang  dewasa  yang  ikut menonton sehingga tak ada pengawasan.
Informan  2  merasa  aneh  dengan  alasan  yang  dikatakan  KPI  dalam  mengawasi  tayangan  sinetron.  Padahal anak-anak pun tetap butuh pendampingan apa pun jenis tayangan yang disaksikan.
Informan 1 mengatakan hal yang tak jauh berbeda dengan informan 2. Informan 1 tak setuju dengan alasan KPI  yang  tidak  menindak  tayangan  sinetron secara  ketat.  Menurutnya KPI  seharusnya  bisa  menilai  sebuah tayangan secara keseluruhan.
Informan  4 juga  tak  setuju  dengan  kebijakan KPI  yang  terkesan  melakukan  standar  ganda antara tayangan kartun dengan sinetron. Menurut informan 4, hal itu membuat KPI terkesan tidak konsisten dalam menegakkan aturan dan menjalankan tugas.
Dara Nasution juga mempertanyakan keberadaan tayangan sinetron seperti sinetron azab. Bagi Dara sinetron azab memiliki adegan yang tak masuk akal dan berlebihan karena mengeksploitasi jenazah. Menurut informan 2, sinetron seperti ini sudah ada sejak dahulu. Namun, dahulu masih dapat diterima oleh masyarakat. Seiring perkembangan zaman yang modern pola pikir masyarakat juga sudah berkembang. Seharusnya sinetron azab juga bisa mengembangkan idenya agar tetap masuk akal dan tidak berlebihan.
KPI pun mengakui adanya eksploitasi jenazah pada sinetron azab. Tetapi, KPI sudah pernah melakukan diskusi dengan pihak produksi dan eksploitasi itu sudah tidak terjadi lagi. KPI menganggap sinetron azab memiliki
nilai moral yang bagus. Namun, informan 3 tak setuju dengan pernyataan KPI tersebut. Menurut informan 3 sinetron azab terlalu hitam putih dan tidak realistis dengan kenyataan sebenarnya.
Dari kelima informan yang peneliti wawancarai, informan 3, 4, dan 5 sudah tidak pernah menonton sinetron. Sementara  informan  1  dan  2  menonton  sinetron  secara  kebetulan  ketika  ada  orang  lain  di  rumahnya  yang sedang  menonton.  Menurut  informan  1,  sinetron  yang  ia  saksikan  hanya  bagus  di  awal.  Semakin  banyak episode semakin menurun kualitas ceritanya. Menurut informan 2 jika dibandingkan dengan sinetron zaman dahulu, kualitas masa kini kualitasnya lebih rendah. Informan 2 berpendapat bahwa sinetron masa kini lebih mengutamakan untuk mengejar rating .
Kelima  informan  yang  peneliti  wawancarai  menganggap  KPI  melakukan  standar  ganda  dalam  menindak tayangan sinetron jika dibandingkan dengan tayangan kartun. Kelima informan memiliki pendapat yang serupa. KPI seharusnya bisa konsisten dalam menjalankan tugasnya.

## 4.1.4 Peran KPI dalam Mengatasi Masalah Penyiaran
Dari diskusi antara panelis dan narasumber ditemukan salah satu sumber masalah, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS merupakan peraturan turunan undang-undang yang dibuat oleh KPI untuk mengatur lembaga penyiaran di Indonesia. P3SPS yang saat ini digunakan terakhir kali diperbaharui pada tahun 2012. Menurut Maman Suherman P3SPS yang saat ini digunakan tidak mendetail dan tidak teknis. Permasalahan P3SPS yang tidak teknis ini juga mengakibatkan pada penegakkan hukum yang subjektif dan bergantung pada komisioner KPI. Contohnya, KPI pernah melarang mewawancarai orang yang tidak  sadar.  Namun,  larangan  tersebut  dicabut  ketika  komisioner  KPI  berganti.  Oleh  karena  itu,  Maman Suherman menyarankan agar P3SPS direvisi agar lebih mendetail dan teknis.
Informan  1  setuju  jika  P3SPS  segera  direvisi  secara  mendetail  dan  teknis.  Revisi  peraturan  juga  harus dikoordinasikan  dengan  lembaga  lain  yang  terkait.  Misalnya,  Informan  1  menyebutkan  bahwa  KPI  harus menyamakan  aturan  kategorisasi  tayangan  dengan  LSF.  Keempat  informan  lainnya  juga  setuju jika  P3SPS direvisi harus mendetail dan teknis. Revisi diperlukan untuk mengurai kerancuan aturan agar menjadi jelas. Jika aturannya mendetail dan jelas maka aturan akan lebih mudah dimengerti dan diterapkan oleh lembaga penyiaran. Hal itu juga akan mempermudah KPI dalam menjalankan tugasnya mengawasi penyiaran.
KPI  juga  setuju  jika  P3SPS  dianggap  bermasalah  karena  sudah  lama  tidak  direvisi  dan  isinya  ketinggalan zaman. Namun,  menurut KPI sedetail dan sebanyak apa pun peraturan yang ada, belum tentu dapat meng- akomodasi perubahan nilai dan norma masyarakat Indonesia yang dinamis. Saat itu terjadi, di situlah peran KPI dibutuhkan.
Informan 1 berpendapat bahwa memang sudah menjadi tugas KPI adaptif terhadap perubahan nilai dan norma masyarakat. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus tetap dituangkan menjadi peraturan tertulis. Informan 2 juga memberikan pendapat yang serupa dengan informan 1. Menurut informan 2, jika perlu aturan direvisi sesering mungkin  mengikuti  perkembangan  nilai  dan  norma  masyarakat  agar  tidak  bergantung  pada  subjektivitas komisioner KPI.
Informan 3 juga mengatakan hal yang tak jauh berbeda dengan informan 1 dan 2. Menurut informan 3 peran KPI memang diperlukan ketika terjadi masalah penyiaran yang belum ada aturannya. Akan tetapi, KPI tidak boleh bertindak secara subjektif dari pemikirannya sendiri. KPI harus berkonsultasi dengan pakar atau ahli terkait masalah yang terjadi.
Tanggapan dari informan 4 dan 5 juga tak jauh berbeda dengan tiga informan sebelumnya. Informan 4 mengatakan bahwa peran KPI memang dibutuhkan. Akan tetapi, harus ada landasan aturan dalam pelaksanaannya karena kebijakan  KPI  bisa  saja  subjektif.  Sementara  itu,  informan  5  menambahkan  bahwa  KPI  harus  melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelanggaran siaran yang terjadi dan membuat kebijakan yang mengantisipasi agar pelanggaran serupa tak terulang kembali.
Sebagai sebuah lembaga publik, kebijakan yang dibuat KPI harusnya berpihak pada publik. Namun, menurut informan 1 dan 3 jawaban KPI dalam menanggapi kebijakannya yang menjadi polemik tidak mencerminkan
keberpihakan pada publik. Bagi informan 1 jawaban KPI seperti hanya keluar dari opini dan asumsi pribadi tanpa adanya landasan ilmiah yang kuat.
Dalam  menjalankan  tugasnya  mengawasi  penyiaran free-to-air ,  informan  1  berpendapat  bahwa  KPI seharusnya  mau  mendengarkan  aspirasi  yang  datang  dari  masyarakat.  KPI  juga  seharusnya  lebih  proaktif dalam  bertindak.  Perbedaan  pandangan  karena  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  memang  tidak  dapat dihindari. Oleh karena itu, KPI juga harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pakar dan ahli di bidang yang dibutuhkan.

## 4.2 Pemaknaan Terhadap Tayangan Q&A Metro TV
Sebagai sebuah tayangan talk show , Q&A dikemas dengan menarik. Tak hanya mengundang narasumber dari pihak yang terkait dengan topik perbincangan, Q&A juga mengundang panelis. Para panelis yang diundang merupakan  orang-orang  yang  memiliki  latar  belakang  terkait  topik  perbincangan  yang  bertanya  dan berargumentasi  dengan  narasumber.  Dari  wawancara  peneliti  dengan  5  informan,  kelimanya  menganggap tayangan Q&A “Antara  KPI  &  Spongebob”  adalah  tayangan  yang  bagus  dan  dikemas  dengan  menarik. Meskipun dari 5 informan, informan 1, 2, 4, dan 5 baru tahu dan baru pernah menonton tayangan ini pada episode 29 September 2019 saja. Keempat informan itu baru mengetahui karena adanya teaser program yang sempat ramai di media sosial dan menontonnya melalui YouTube. Di sisi lain informan 3 telah mengetahui bahwa ada program acara Q&A di Metro TV . Tidak seperti keempat informan lainnya yang menonton melalui YouTube, informan 3 sempat menonton Q&A di televisi pada jadwal penayangannya.
Informan  4  dan  5  yang  sudah  jarang  menonton  televisi  juga  menganggap  tayangan Q&A menarik  karena mengangkat isu terkini dan mengundang narasumber yang terkait dengan isu yang menjadi topik perbincangan. Menurut informan 5 topik yang diangkat Q&A memang menarik. Namun, baginya pembahasan dan bahasa yang  digunakan  cukup  berat.  Informan  5  mengaku  agak  kesulitan  untuk  mengikuti  pembahasan.  Ditambah jawaban dari komisioner KPI yang berputar-putar yang membuat informan 5 kebingungan.
Tayangan Q&A Metro TV menjadi menarik berkat peran pembawa acara, panelis, dan narasumber yang mampu mengurai topik perbincangan dan memberi solusi dari isu yang diangkat. Informan 4 dan 5 menganggap kehadiran para panelis yang diundang sudah cukup mewakili terhadap topik perbincangan dan untuk bertanya kepada narasumber.  Informan  2  juga  merasa  panelis  yang  hadir  sudah  cukup  untuk  mewakili  terhadap  topik perbincangan. Akan tetapi, dari 5 panelis yang diundang ada 1 panelis yang menurutnya jarang bicara, yaitu Razak  Syarif.  Padahal,  menurut  informan  2  Razak  Syarif  sangat  aktif  berbicara  di  konten-konten  yang dibuatnya di kanal YouTube Cine Crib.
Sementara  itu,  menurut  informan  1  dan  3  panelis  yang  dihadirkan  masih  kurang  mewakili  terhadap  topik perbincangan. Informan 3 berpendapat bahwa seharusnya ada 3 orang ahli dalam bidang industri penyiaran yang diundang sebagai panelis.
Kehadiran komisioner KPI sebagai narasumber sudah memberi jawaban yang memuaskan bagi informan 4. Menurutnya KPI dapat menjawab persoalan yang menjadi topik perbincangan dalam tayangan Q&A Metro TV . Sementara itu, informan 1, 2, 3, dan 5 menganggap kehadiran KPI sebagai narasumber hanya untuk membela diri. Menurut keempat informan tersebut, jawaban KPI terkesan berlandaskan atas opini pribadi.
Pemaknaan  keempat  informan  terhadap  KPI  sebagai  narasumber  dalam  tayangan  membenarkan  perkataan Rusadi (2012) yang peneliti kutip sebelumnya. Masyarakat memang mendapatkan wawasan dan pencerahan atas polemik kebijakan KPI. Akan tetapi, KPI yang hadir sebagai narasumber memanfaatkan talk show sebagai panggung politik untuk mempertahankan citra dirinya.

## 4.3 Pembahasan
Hasil dari penelitian menunjukkan informan yang peneliti wawancarai memberikan pemaknaan yang beragam terhadap polemik kebijakan KPI dalam tayangan Q&A Metro TV . Perbedaan dan keberagaman pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa informan mengonsumsi teks media sebagai khalayak aktif. Teks media memang
memiliki makna tersendiri yang ditawarkan kepada khalayak. Namun, bagi khalayak aktif, mereka tidak akan menerima  secara  mentah-mentah  makna  yang  ditawarkan.  Pemaknaan  terhadap  teks  media  yang  dilakukan khalayak aktif dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti pengalaman dan latar belakang khalayak itu sendiri.
Proses  pembuatan  makna  oleh  KPI  dikonstruksikan,  dibingkai,  dan  disampaikan  sedemikian  rupa  dalam tayangan Q&A Metro TV “Antara KPI & Spongebob”. Penggunaan bahasa untuk menyampaikan pesan juga dibuat dengan tujuan tertentu agar penerima pesan dapat menerima dan setuju dengan pesan yang disampaikan. Proses  ini  dapat  disebut  sebagai encoding /pengodean.  Sementara  itu,  penonton  tayangan Q&A  Metro  TV “Antara  KPI  &  Spongebob”  sebagai  khalayak  aktif  yang  mengonsumsi  teks  media  tidak  selalu  menerima dengan  sama  makna  yang  disampaikan  pada  awalnya.  Perbedaan  itu  bisa  terjadi  karena  dipengaruhi  oleh pemikiran, persepsi, dan pengalaman penonton. Proses ini yang disebut sebagai decoding /penafsiran. Dalam memaparkan  pandangan  terkait decoding /penafsiran Hall  (Baran  &  Davis,  2014:304)  mengidentifikasi tiga kemungkinan posisi khalayak dalam menafsirkan makna dari teks media, di antaranya posisi dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi.
Pada posisi pertama penafsiran yang dibuat khalayak  dalam  memaknai teks media sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan. Posisi dominan dalam penelitian adalah informan menganggap bahwa alasan KPI  dalam  membuat  kebijakan  yang  menjadi polemik  pada  tayangan Q&A  Metro  TV sudah  sesuai hukum  dan  mempertimbangkan  kepentingan  publik.  Informan  4  termasuk  dalam  posisi  pembaca  dominan karena  secara  garis  besar  ia  memaknai  alasan  KPI  dalam  membuat  kebijakan  yang  menjadi  polemik  pada tayangan Q&A Metro TV sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPI. Bagi informan 4 kebijakan KPI yang menjadi polemik dalam tayangan Q&A Metro TV sudah mempertimbangkan dan berpihak pada kepentingan publik. Hal itu diperlihatkan pada ketegasan KPI dalam menindak tayangan kartun yang mengandung unsur kekerasan  dilakukan  untuk  melindungi  anak-anak  dari  tayangan  yang  tidak  ramah  anak.  Selain  itu  aturan terkait  sensor  terhadap  tayangan  sudah  dibuat  sedemikian  rupa.  Seharusnya  lembaga  penyiaran  harus  bisa mengikuti aturan yang ada.
Informan 4 memaknai polemik kebijakan KPI dalam tayangan Q&A Metro TV berdasarkan pemikiran dan pengalaman pribadi. Peneliti menilai literasi media informan 4 juga masih kurang. Hal itu dibuktikan dalam sesi wawancara yang peneliti lakukan dengan informan. Dalam wawancara itu informan 4 mengatakan bahwa ia tidak terlalu memperhatikan kategorisasi usia tayangan yang ada di televisi dan mengira tayangan kartun ditujukan untuk anak-anak.
Posisi kedua adalah negosiasi. Khalayak memahami pesan yang disampaikan, namun tidak sepenuhnya setuju dalam beberapa aspek ketika memaknai teks media. Khalayak kemudian membuat penafsiran sendiri terhadap teks  media.  Dalam  penelitian  ini,  informan  termasuk  dalam  posisi  negosiasi  ketika  informan  menganggap bahwa  kebijakan  KPI  yang  menjadi  polemik  pada  tayangan Q&A  Metro  TV bertujuan  untuk  kepentingan publik, namun alasan dan pertimbangan yang digunakan masih berdasarkan pertimbangan dan aspirasi dari KPI  sendiri.  Pada  penelitian  ini,  ada  dua  informan  yang  termasuk  dalam  posisi  pembaca  negosiasi,  yaitu informan 1 dan 3. Informan 1 dan 3 memahami bahwa kebijakan KPI yang menjadi polemik pada tayangan Q&A Metro TV dilakukan karena KPI menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas penyiaran. Namun, pertimbangan  yang  digunakan  KPI  dalam  menerapkan  kebijakannya  masih  belum  mempertimbangkan keberpihakan dan kepentingan publik.
Informan 1 dan 3 memiliki latar belakang pendidikan yang sama, yaitu pada bidang ilmu komunikasi. Yang membedakan keduanya adalah informan 1 menempuh studi di perguruan tinggi Islam, sementara informan 3 menempuh studi di perguruan tinggi umum. Faktor pendidikan membuat informan 1 dan 3 memiliki pengetahuan tentang KPI lebih baik dibandingkan tiga informan lainnya. Informan 1 dan 3 memiliki penafsiran negosiasi terhadap  polemik  kebijakan  KPI  tayangan Q&A  Metro  TV ,  yakni  sensor  tayangan  yang  berlebihan  terjadi bukan  hanya  karena  lembaga  penyiaran  yang  kurang  memahami  aturan  terkait  sensor,  tetapi  aturan  terkait sensor juga tidak begitu jelas. Informan 1 dan 3 juga setuju peran KPI sangat diperlukan khususnya ketika terjadi permasalahan dalam penyiaran yang belum ada aturannya. Namun, bukan berarti bisa bertindak atas aspirasi  dan  pertimbangan  dari  lembaganya  sendiri.  KPI  seharusnya  lebih  sering  menerima  aspirasi  dari masyarakat dan meminta pendapat dari pakar atau ahli yang berkaitan jika diperlukan.
Informan 1 juga berada dalam posisi pembaca negosiasi saat menafsirkan ketegasan KPI terhadap tayangan kartun. Informan 1 mengapresiasi usaha yang dilakukan KPI untuk melindungi anak-anak dari tayangan yang
tidak  ramah  anak.  Namun,  ia  tak  setuju  jika  alasannya  adalah  anak-anak  cenderung  meniru  dari  tayangan kartun. Padahal ada banyak faktor lain yang bisa memengaruhi perilaku anak-anak selain dari tayangan televisi. Sementara itu, informan 3 berada pada posisi pembaca dominan. Menurut informan 3, apa yang dilakukan KPI ini memang sudah menjadi bagian dari tugas KPI sebagai pengawas penyiaran. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran informan 1 lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sementara informan 3 oleh pengetahuannya.
Di  sisi  lain,  informan  1  dan  3  juga  memiliki  pemaknaan  oposisi,  seperti  dalam  memaknai  pembelaan  KPI terhadap tayangan sinetron. Menurut kedua informan itu, KPI terkesan melakukan standar ganda dalam menindak tayangan sinetron dibandingkan dengan tayangan kartun. KPI juga seharusnya dapat melihat tayangan sinetron dengan konteks yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar nilai moral yang dimiliki sinetron.
Ketiga adalah posisi oposisi. Pada posisi ini khalayak memahami makna yang disampaikan dalam teks media, namun  khalayak  menolak  makna  tersebut  dan  membuat  penafsiran  yang  berbeda  atau  bisa  sepenuhnya berlawanan dengan makna yang dimaksudkan oleh pembuat pesan atau makna dominan. Posisi oposisi dalam penelitian adalah informan menganggap bahwa alasan KPI dalam membuat kebijakan yang menjadi polemik pada tayangan Q&A Metro TV tidak masuk akal dan tidak mempertimbangkan kepentingan publik.
Posisi pembaca oposisi pada penelitian ini ditunjukkan oleh dua informan, yaitu informan 2 dan 5. Menurut informan 2 dan 5 alasan KPI dalam membuat kebijakan yang menjadi polemik pada tayangan Q&A Metro TV tidak masuk akal dan tidak mempertimbangkan kepentingan publik. Misalnya, pada ketegasan KPI terhadap tayangan kartun dengan asumsi anak-anak akan cenderung untuk meniru ketika menonton tayangan kartun. Padahal, menurut informan 2 dan 5 anak-anak menonton tayangan kartun hanya untuk hiburan dan bersenang- senang. Selain itu, informan 2 dan 5 tak setuju dengan pembelaan KPI terhadap tayangan sinetron. Seharusnya KPI juga menindak tayangan sinetron yang mengandung unsur kekerasan karena ada anak-anak juga ada yang menonton. Tetapi, KPI terkesan melakukan standar ganda antara tayangan sinetron dengan tayangan kartun karena  menurut  KPI  anak-anak  yang  menonton  tayangan  sinetron  ada  orang  dewasa  atau  orang  tua  yang mendampingi. Informan 2 dan 5 mengatakan bahwa sudah merupakan kewajiban orang tua untuk mendampingi dan  mengawasi  tontonan  anak-anak.  Seharusnya  KPI  bisa  menggunakan  alasan  tersebut  untuk  menindak tayangan kartun dan sinetron, bukan hanya salah satunya.
Penafsiran  yang  dilakukan  oleh  informan  2  dan  5  ini  sangat  terlihat  jelas  dari  pengaruh  lingkungan  dan pengalaman. Dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti, informan 2 dan 5 selalu mengangkat pengalaman dan lingkungan mereka ketika dimintai pendapatnya. Selain itu, peneliti juga merasa bahwa literasi media yang dimiliki informan 5 sangat minim. Hal itu dibuktikan dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa informan 5 kesulitan mengikuti perbincangan yang ada pada tayangan Q&A Metro TV karena bahasa yang digunakan berat dan pembahasan yang berputar-putar.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  para  informan,  masing-masing  informan berada  pada  posisi  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  ini  bisa  dimaklumi  karena  setiap  informan  memiliki pengaruh dan cara yang berbeda-beda dalam  menafsirkan pesan dari teks media. Analisis pemaknaan pada penelitian ini menghasilkan 1 orang posisi dominan, 2 orang posisi negosiasi, dan 2 orang posisi oposisi. Hasil ini peneliti sajikan ke dalam Tabel 3.
Tabel 3. Pemaknaan Khalayak terhadap Polemik Kebijakan KPI pada tayangan Q&A Metro TV
No Tema Dominant Position Negotiated Position Oppositional Position 1 Sensor Tayangan yang Berlebihan Informan 4 Informan 1,3 Informan 2,5 2 Ketegasan KPI terhadap Tayangan Kartun Informan 3,4 Informan 1 Informan 2,5 3 Pembelaan KPI pada Tayangan Sinetron Tidak ada Tidak ada Informan 1,2,3,4,5 4 Peran KPI dalam Mengatasi Masalah Penyiaran Tidak ada Informan 1,2,3,4,5 Tidak ada
Sumber: Diolah oleh peneliti

## 5. KESIMPULAN
Hasil  dalam  penelitian  ini  terdapat  3  posisi  pemaknaan  khalayak  terhadap  polemik  kebijakan  KPI  pada tayangan Q&A  Metro  TV dan  pemaknaan  terhadap  tayangan Q&A  Metro  TV itu  sendiri  yang  dijabarkan sebagai berikut:
1. Secara keseluruhan hanya ada 1 informan yang memaknai polemik kebijakan KPI dalam posisi dominan, yaitu informan 4. Informan 4 setuju dengan alasan dari kebijakan KPI yang menjadi polemik, yaitu sensor tayangan yang berlebihan dan ketegasan terhadap tayangan kartun.
2. Selanjutnya,  terdapat  2  informan  dalam  posisi  negosiasi,  yaitu  informan  1  dan  3.  Informan  1  dan  3 memahami tujuan kebijakan yang dibuat KPI, tetapi menolak alasan dan cara yang digunakan. Sehingga, kedua  informan  berada  dalam  posisi  negosiasi.  Adapun  kebijakan  yang  dimaknai  secara  negosiasi  oleh informan 1 dan 3 adalah sensor tayangan yang berlebihan dan peran KPI dalam mengatasi masalah penyiaran.
3. Posisi ketiga yang terdapat dalam penelitian ini adalah oposisi. Pada posisi ini terdapat 2 informan, yaitu informan 2 dan 5. Kedua informan tersebut menganggap kebijakan yang dibuat KPI tidak perlu dan mereka tak  setuju  dengan  alasan  dibuatnya  kebijakan  yang  menjadi  polemik.  Adapun  kebijakan  yang  dimaknai secara  oposisi  oleh  informan  2  dan  5  adalah  sensor  tayangan  yang  berlebihan,  ketegasan  KPI  terhadap tayangan kartun, dan pembelaan KPI terhadap tayangan sinetron.
4. Dalam  memaknai  tayangan  Q&A  Metro  TV,  kelima  informan  menganggap  tayangan  ini  menarik  dan informatif. Selain itu, informan 4 dan 5 menganggap panelis yang dihadirkan sudah cukup representatif. Sementara informan 1, 2, dan 3 menganggap panelis yang dihadirkan masih belum cukup representatif terhadap topik  perbincangan.  Selain  itu,  hanya  informan  4  yang  merasa  puas  terhadap  kehadiran  KPI  dalam menjawab kebijakannya yang menjadi polemik. Di sisi lain, 4 informan lainnya–informan 1, 2, 3, dan 5– menganggap kehadiran KPI sebagai narasumber hanya bertujuan untuk membela diri dan mempertahankan citra diri KPI sebagai lembaga di depan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan Publik (2 ed.). Jakarta: Salemba Humanika. Baran, S. J., & Davis, D. K. (2014). Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan (5 ed.). (A. Daud, & P. I. Izzati, Penerj.) Jakarta: Salemba Humanika.
Branston, G., & Stafford, R. (2010). The Media Student's Book (5th ed.). New York: Routledge. Fikrie, M. (2016, September 19). Sensor Atlet Renang: Netizen Mengkritik, KPI Mengelak . Diambil dari https://beritagar.id/artikel/berita/sensor-atlet-renang-netizen-mengkritik-kpi-mengelak Hadi, I. P. (2009). Penelitian Khalayak dalam Perspektif Reception Analysis. Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, 3 (1), 1-7. Hanifan, A. F. (2017, Mei 12). Karena Iklan Perindo, MNC Grup Kena Sanksi KPI . Diambil dari https://tirto.id/karena- iklan-perindo-mnc-grup-kena-sanksi-kpi-cozY Ida, R. (2014). Metode Penelitian : Studi Media dan Kajian Budaya. Jakarta: Kencana. Komisi Penyiaran Indonesia. (2019). Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2019. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi (Pertama ed.). Jakarta: Kencana. Latief, R., & Utud, Y. (2015). Siaran Televisi Non-Drama. Jakarta: Kencana. Nasution, D. (2019, Agustus 9). Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix! Nelissen, P., Konig, R., & Renckstorf, K. (2008). Occupational Position and Consumption of News: A Research Note . 473-484. Putri, A. W. (2018, April 16). Sensor di Layar TV Kita Menggambarkan Penonton adalah Subjek Pasif . Diambil dari https://tirto.id/sensor-di-layar-tv-kita-menggambarkan-penonton-adalah-subjek-pasif-cHr7 Putsanra, D. V. (2019, September 16). Spongebob & 13 Program Disanksi, Bubarkan KPI Jadi Trending Twitter . Diambil dari https://tirto.id/spongebob-13-program-disanksi-bubarkan-kpi-jadi-trending-twitter-eiai Raditya,  I.  N.  (2019,  September  16). Sejarah  dan  Tugas  KPI:  Menegur  Gundala  &  Spongebob .  Diambil  dari https://tirto.id/sejarah-dan-tugas-kpi-menegur-gundala-spongebob-eibR Remotivi.  (2019,  September  1). Presiden  Jokowi:  Evaluasi  Komisi  Penyiaran  Indonesia! Diambil  dari  Remotivi: https://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/541/presiden-jokowi-evaluasi-komisi-penyiaran-indonesia
Rusadi,  U.  (2012). Talk  Show  Isu  Publik  di  Televisi  dan  Dinamika  Demokrasi. Jurnal  Studi  Komunikasi  dan  Media, 16 (1), 17-26. Suharto, E. (2011). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Sukmawati,  D.,  &  Armando,  A.  (2019).  Otoritas  Komisi  Penyiaran  Indonesia  dalam  Pengaturan  Isi  Siaran. Jurnal Komunikasi Global , 151-173. Tashandra, N. (2016, Februari 27). Heboh Sensor Kebaya di Tayangan Puteri Indonesia, Ini Jawaban Pihak TV . Diambil darihttps://nasional.kompas.com/read/2016/02/27/09444691/Heboh.Sensor.Kebaya.di.Tayangan.Puteri.Indonesia.I ni.Jawaban.Pihak.TV?page=all
Tjiadarma, E. L., & Eriviany, G. (2016). Rambu-rambu Ambigu: Kritik Terhadap Regulasi dan Penerapan Sanksi KPI. Diambil dari Remotivi.
Wahab,  J.  A.  (2011).  Television  Talk  Shows  and  the  Public  Sphere. Jurnal  Komunikasi:  Malaysian  Journal  of Communication, 27 (2), 29-45. Watra, B. L. (2019, Agustus 5). KPI Akan Awasi Konten Youtube Hingga Netflix . Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kenijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.