Vol.  4 No. 2, Juli 2017 Hal :29 – 33
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014

## TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## TONI
Prodi Pendidikan PKn STKIP Labuhan Batu Email: toni300586@gmail.com
Diterima April 2017 dan Disetujui Mei 2017

## ABSTRAK
Penelitian ini menerangkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan  tindak  pidana  pencurian  pada  proses  pemeriksaan  oleh  penyidik,  anak  dibawah umur  harus  menjalankan  pemeriksaan  secara  kekeluargaan,  ramah  dan  tidak  melakukan pemeriksaan  dengan  cara  yang  kasar,  paksaan  dan  menggunakan  bahasa  yang  mudah dimengerti  oleh  anak  dan  tempat  pemeriksaannya  harus  tertutup  serta  dipisahkan  dari pemeriksaan  orang  dewasa.  Menurut  undang-undang  No.  35  Tahun  2014  Pengertian  anak yang  dijelaskan  Pasal  1  Tentang  perlindungan  anak  yang  berbunyi ”  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan ”.  Juga  dijelaskan Menurut  undang-undang  Nomor  3  Tahun  1999  tentang  pengadilan  anak.  Pasal  6  yang menyebutkan” Hakim,  Penuntut  umum,  Penyidik,  dan  Penasehat  Hukum  serta  petugas  lainya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas” . Tujuanyaagar anak tidak merasa takut dan seram dalam menghadapi persidangan terkhusus hukum pidana anak. Dalam hal ini juga harus mengacuh kepada suasana tenang dan penuh dengan kekuluargaan. Bahwa peran penegak  hukum  khususnya  hakim  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang melakukan  tindak  pidana  pencurian  yaitu  dalam  hal  memeriksa  dan  memutus  perkara  anak, hakim  berperan  dalam  menjatuhkan  putusan  seadil-adilnya  dengan  memperhatikan  dan mempertimbangkan anak
Kata Kunci :  Anak di bawah umur, perlindungan hukum terhadap anak.

## PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  anak  dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang  sejarah  kehidupa  manusia, karena  anak  adalah  generasi  penerus bangsa,  yaitu  generasi  yang  dipersiapkan sebagai  objek  pelaksana  pembangunan berkelanjutan  dan  pemegang  kendali  masa depan  suatu  negara,  tidak  terkecuali Indonesia (Nashriana, 2011).
Perlindungan  Anak  adalah  segala kegiatan      dan    melindungi anak  dan  hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 23 Tahun 2002)
Kebanyakan  masyarakat  Indonesia berpikir  bahwa  anak  dan  permasalahannya adalah  sebatas  pada  urusan  keluarga. Anak  baik  yang  masih  di  bawah  umur maupun  yang  masih  dalam  pengawasan orang  tuanya  adalah  juga  warga  negara Indonesia.  Anak    termasuk  warga    negara yang    belum  dewasa  dan tidak  memiliki kemampuan  hukum  atau  disebut  dengan consent .  Dan  juga  tidak  mampu  dianggap melakukan perbuatan hukum.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan  hukum  bagi  anak  di  bawah umur  yang  melakukan  tindak  pidana pencurian pada fase pemeriksaan pendahuluan bagaimana   peran   penegak hukum      khususnya      hakim          dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak
Vol.  4 No. 2, Juli 2017 Hal :29 – 33
di  bawah  umur  yang  melakukan  tindak pidana  pencurian,  apa  yang  menjadi  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  perkara  anak  di  bawah  umur  yang melakukan  tindak  pidana  pencurian,  apa kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  perkara  anak di  bawah  umur  yang  melakukan  tindak pidana pencurian.
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum bagi  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan tindak pidana pencurian pada fase
pemeriksaan pendahuluan, untuk mengetahui peran penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan perlindungan  hukum  bagi  anak  di  bawah umur  yang  melakukan  tindak  pidana pencurian, untuk mengetahui dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  perkara  anak  di  bawah  umur  yang melakukan  tindak  pidana  pencurian,  untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan perkara  anak  di  bawah  umur  yang melakukan tindak pidana pencurian
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini  yaitu  perilaku  kenakalan  yang  dilakukan oleh  anak  walaupun  kadangkala  sama dengan  kejahatan  yang  dilakukan  orang dewasa, tidak berarti sanksi  yang diberikan juga  sama  (Nashriana,  2011). Anak  yang melakukan    tindak    pidana    harus diperlakukan secara
manusiawi,
didampingi, disediakan sarana dan prasarana  khusus,  sanksi  yang  diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga  tetap  dipertahankan  artinya  anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak  ditahan  atau  dipenjarakan  kalaupun dipenjarakan  atau  ditahan,  maka  harus dimasukkan  dalam  ruang  tahanan  khusus anak  dan  tidak    bersama    orang  dewasa. Untuk       menjamin. perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum  ditetapkan  sebagai  kelompok  anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Berdasarkan  uraian  di  atas  saya  tertarik untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang
perlindungan  hukum  anak  dibawah  umur terkait  pencurian  dengan  mengambil  judul: ” Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak  Pidana  Pencurian  Ditinjau  Dalam UU  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak ”

## METODE PENELITIAN Tempat Penelitian
Tempat  Penelitian  ini  dilaksanakan adalah  diKabupaten  Labuhan  Batu,  yang mana peneliti hanya menganalisis dari UU No.35  Tahun  2014  tentang  perlindungan anak  dan  reverensi  yang  relevan  terkait penelitian.

## Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari sampai Maret 2017

## Metode Penelitian
Metode  adalah  proses,  prinsip- prinsip  dan  tata  cara  memecahkan  suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan  secara  hati-hati,  tekun  dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah  pengetahuan  manusia,  maka metode  penelitian  dapat  diartikan  sebagai proses  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  untuk memecahkan  masalah  yang  di  hadapi dalam penelitian (Soekamto, 1986)
Sedangkan  metodologi  merupakan  suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan  penelitian  seseorang  harus memperhatikan  ilmu  pengetahuan  yang menjadi indukny (Soemitro,1998)
Selanjutnya menurut Soekanto (1986)  yang  dimaksud  dengan  penelitian hukum  adalah  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan pada metode,  sistematika, dan pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk mempelajari  satu  atau  segala  hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat diskriftif analisis.
Objek penelitian Dalam penelitan ini Peneliti menggunakan    sumber  Normatif  sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait judul peneliti
Vol.  4 No. 2, Juli 2017 Hal :29 – 33
Sumber Data Dalam  penelitian  hukum  Normatif data yang digunakan adalah data sekunder  dan  jenis  sumber  data  yang digunakan.
a.  Data Primer
Data  primer  adalah  bahan  yang menjadi  sumber  utama  dalam  penelitian. Bahan  hukum  primer    yaitu  peraturan Undang-undang  nomor  35  tahun  2014 tentang perlindungan anak, undang-undang Nomor  3  Tahun  1999  tentang  pengadilan anak dan  kitab  undang-undang  hukum pidana    dan  peraturan  lain  yang  relevan dengan permasalahan yang dibahas.
b.  Data Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan  hukum  yang  mempunyai  fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder berupa  hasil  penelitian  yaitu  disertasi, makalah,  jurnal/majalah  ilmiah,  internet, buku-buku,  literatur  yang  berkaitan  dengan objek penelitian.

## Analisis Data.
Setelah data diperoleh
dan dikumpulkan,  data  tersebut  dipelajari  dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah.  Kemudian  dibahas  dengan  cara analisis kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan selanjutnya  membandingkan  antara  data dengan  peraturan  perundang-undangan atau  pendapat  para  ahli  dan  hasil  analisis selanjutnya  penulis  diuraikan  dalam  bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

## HASIL AN PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Bagi  Anak  Di Bawah  Umur  Yang  Melakukan  Tindak Pidana  Pencurian    ditinjau  dalam undang-undang  35  tahun  2014  tentang anak.
Perlindungan  anak  pada  proses pemeriksaan  pendahuluan  yaitu  anak  yang melakukan kejahatan  ditangkap oleh  Polisi, maka  semenjak  itu  perlakuan  khusus terhadap anak
dilakukan.
Dalam pemeriksaan pendahuluan, petugas pemeriksa  atau  penyidik  anak    harus menjalankan pemeriksaan
secara kekeluargaan,      ramah  tamah  harus  tetap dipelihara dan tidak melakukan pemeriksaan  dengan  cara  yang  kasar, paksaan  dan  menggunakan  bahasa  yang
mudah  dimengerti  oleh  anak.  Tempat pemeriksaannya  pun  sebaiknya  di  tempat atau ruangan yang tertutup,  tidak disatukan dengan pemeriksaan orang dewasa, Hal ini dimaksudkan agar  anak tidak merasa takut atau grogi pada saat menjawab pertanyaan.
Penahanan pada dasarnya dilakukan untuk  kepentingan  pemeriksaan,  namun penahanan  terhadap  anak  harus  pula memperhatikan  kepentingan  anak  yang menyangkut
pertumbuhan dan perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental maupun  sosial  anak  dan  kepentingan masyarakat.  Tempat  tahanan  anak  harus dipisahkan  dari  tempat  tahanan  orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan  anak  terhadap  pengaruh- pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.
Dalam memberikan perintah penahanan  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang masih  di  bawah  umur  sangat  diharapkan agar  hati  dan  perasaan  para  penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan  mempertimbangkan  kepentingan  serta perlindungan  bagi  anak.  Namun,  yang paling  penting  diharapkan  agar  penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan  penahanan  anak.    Penahanan hanya  merupakan  upaya  terakhir  dalam menyelesaikan  suatu        perkara  setelah sebelumnya  diselesaikan  dengan  cara  lain tidak mendapat  jalan  keluarnya. Berbicara mengenai  perlindungan  anak  pada  proses pemeriksaan  pendahuluan,  maka  sekarang penulis  akan  mengkaji  mengenai  hak-hak anak  selama    dalam    persidangan.  Anak selama    dalam    proses    persidangan berhak  mendapatkan  penjelasan  mengenai tata  cara  persidangan  dan  kasusnya, berhak  didampingi  oleh  orang  tuanya/wali asuhnya,  penasihat  hukum  dan  petugas Bapas  serta  persidangan  berlangsung secara tertutup untuk umum.
Pengertian  anak  yang  dijelaskan Pasal  1  Tentang  perlindungan  anak  yang berbunyi ”anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  tahun  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan ”  (UU  No  35 Tahun 2014).
Sementara bentuk perlindungan hukum  bagi  anak  di  bawah  umur  yang melakukan  tindak  pidana  pada  proses pemeriksaan di persidangan itu sendiri yaitu dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak  pada  Pasal 6  yang menyebutkan  “Hakim,  Penuntut Umum,  Penyidik,  dan  Penasihat  Hukum
Vol.  4 No. 2, Juli 2017 Hal :29 – 33
serta  petugas  lainnya  dalam  sidang  anak tidak  memakai  toga  atau  pakaian  dinas” (UU  No.  3  Tahun  1997).  Perlakuan  ini dimaksudkan  agar  anak  tidak merasa  takut dan  seram  menghadapi  Hakim,  Penuntut Umum,  Penyidik,  dan  Penasihat  Hukum serta  petugas  lainnya,  sehingga  dapat mengeluarkan  perasaannya  pada  hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Di  samping  itu,  guna  mewujudkan  suasana kekeluargaan  agar  tidak  menjadi  peristiwa yang mengerikan bagi anak.
Hakim  memeriksa  perkara  anak nakal  dalam  sidang  tertutup.  Hal  ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan  penuh  dengan  kekeluargaan  sehingga anak  dapat  mengutarakan  segala  peristiwa dan  segala  perasaannya  secara  terbuka dan  jujur  selama  sidang  berjalan.  dan pemeriksaan  sidang  anak  pada  dasarnya dilakukan dengan Hakim
Tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat.
Peran  Penegak  Hukum  Khususnya Hakim Dalam Memberikan
Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Di Bawah  Umur  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Pencurian
Pada  waktu  pemeriksaan  perkara anak  dimuka  sidang,  hakim  melakukan pendekatan  terlebih  dahulu  terhadap  anak dibawah  umur  dengan  cara  mencoba bertanya  kepada  anak,  dengan  memakai bahasa  yang  mudah  dipahami  oleh  anak dan dengan pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan  kasus tersebut.  Hal  ini  bertujuan  agar  anak merasa  nyaman  dan  tidak  takut  untuk nantinya  bisa  bercerita  dengan  sendirinya apa yang telah terjadi.
Hakim  dalam  sidang  anak  berperan dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak dibawah umur dengan putusan seadil- adilnya  terkait  pidana  anak  dibawah  umur, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang tuanya atau  wali asuhnya, hubungan antar  anggota  keluarga  dan  keadaan lingkungan  dari  anak  yang  bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong  masa    depannya  dengan sebaik-baiknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Adapun  perlindungan  hukum  bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian sudah seharusnya mendapatkan  perhatian  yang  khusus  bagi penegak  hukum  untuk  memberikan  sikaf yang  tidak  menakutkan  terhadap  anak dalam  proses  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  peradilan  hingga  sampai vonis terhadap anak dan dalam pemeriksaan  pendahuluan  penyidik  anak harus  menjalankan  pemeriksaan  secara kekeluargaan,  ramah  dan  tidak  melakukan pemeriksaan  dengan  cara  yang  kasar, paksaan  dan  menggunakan  bahasa  yang mudah  dimengerti  oleh  anak  dan  tempat pemeriksaannya harus tertutup serta dipisahkan dari pemeriksaan orang dewasa.  Dalam  putusan  hakim  harus menilai  dari  rasa  nurani  yang  paling mendalam  terkait  putusan  yang  seadil adilnya.

## Saran
Disarankan agar tidak banyak prilaku perbuatan kejahatan terhadap anak mari sama-sama lebih
sering mensosialisasikan  undang-undang  No.35 Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak, yang  mana  dalam  hal  ini  peran  orang  tua, masyarakta,  dan  peran  penegak  hukum harus  bekerja  sama  dalam  melakukan pencegahan  terhadap  kejahatan  terhadap anak,  karena  anak  merupakan  aset bangsa  kedepanya.  Yang  mana  anak harus diberikan kasih sayang dan pendidikan  karakter  yang  lebih  baik  bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Dellyana,  Shanty.  1988. Wanita  dan  Anak di Mata Hukum . Liberty, Yogyakarta.
Nashriana.  2011. Perlindungan  Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia , Raja Grafindo, Jakarta.
Soekanto, Soerjono.  1986. Pengantar Penelitian Hukum ,  UI Pres, Jakarta. Soemitro, Ronny Hanintijo. 1998. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan Jurumetri . Ghalia Indonesia, Jakarta
Vol.  4 No. 2, Juli 2017 Hal :29 – 33
Soetodjo,  Wagiati.  2006. Hukum  Pidana Anak . Refika Aditama, Bandung.
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak