Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau
Rachmad Hidayat 1 , Adam Idris 2 , Masjaya 3

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Berau  serta  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah tersebut. Dari hasil penelitian terhadap 20  responden  yang  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Berau  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Berau  telah  terlaksana  dengan  cukup baik.  Selanjutnya  diketahui  bahwa  faktor-faktor  pendukung  dari implementasi  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 adalah  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  telah  lengkap,  kedua adalah  sosialisasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  secara berkelanjutan, ketiga adalah  pemberian Penghargaan atau  Reward bagi Pegawai  Negeri  Sipil  yang  memiliki  tingkat  disiplin  yang  tinggi. Selanjutnya faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan
Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  adalah  berasal  dari  diri  PNS  serta dari kerusakan sarana berupa error system mesin absensi.
Kata Kunci: Kebijakan, disiplin
Pendahuluan
Disiplin  sesungguhnya  mempunyai  kekuatan  luar  biasa  yang  dapat mengantar  individu,  kelompok,  dan  bahkan  bangsa  untuk  meraih  berbagai hal yang mereka inginkan. Disiplin menjadi langkah teknis dan praktis untuk meraih  apapun  harapan  dan  cita-cita.  Rendahnya  budaya  disiplin sesungguhnya  sudah  menjadi  pengetahuan  umum  seluruh  elemen masyarakat  Indonesia.  Tetapi  pengetahuan  ini  belum  menurun  menjadi kesadaran dan kemauan dalam perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari- hari.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  sebagai  unsur  utama  sumber  daya manusia  aparatur  negara  mempunyai  peranan  yang  menentukan keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Sosok  PNS
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
yang  mampu  memainkan  peranan  tersebut  adalah  PNS  yang  mempunyai kompetensi  yang  diindikasikan  dari  sikap  disiplin  yang  tinggi,  kinerja  yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada  negara,  bermoral  dan  bermental  baik,  profesional,  sadar  akan tanggung  jawabnya  sebagai  pelayan  publik  serta  mampu  menjadi  perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Disiplin  kerja  adalah  merupakan  modal  yang  penting  yang  harus dimiliki oleh aparatur negara (PNS) sebab menyangkut pemberian pelayanan kepada  publik.  Namun  ironisnya,  kualitas  etos  kerja  dan  disiplin  kerja aparat/ PNS secara umum masih tergolong rendah. Perwujudan pemerintah yang  bersih  dan  berwibawa  diawali  dengan  penegakan  disiplin  nasional  di lingkungan aparatur negara khususnya pegawai negeri sipil. Pegawai negeri Indonesia  pada  umumnya  masih  kurang  mematuhi  peraturan  kedisiplinan pegawai  sehingga  dapat  menghambat  kelancaran  pemerintahan  dan pembangunan  nasional.  Pegawai  negeri  sipil  seharusnya  menjadi  teladan bagi  masyarakat  secara  keseluruhan  agar  masyarakat  dapat  percaya terhadap peran PNS.
Dalam  upaya  meningkatkan  kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil tersebut sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat  pemerintah  dan  abdi  masyarakat  diharapkan  selalu  siap  sedia menjalankan  tugas  yang  telah  menjadi  tanggung  jawabnya  dengan  baik, namun  realitanya  sering  terjadi  dalam  suatu  instansi  pemerintah,  para pegawainya  melakukan  pelanggaran  yang  menimbulkan  ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan.

## Pengertian Implementasi Kebijakan
Eugene  Bardach  dalam  tulisannya  mengatakan  bahwa  penulis  yang lebih  awal  memberikan  perhatian  terhadap  masalah  implementasi  ialah Douglas  R.  Bunker  dalam  penyajiannya  di  depan the  American  Association for  the  Advancement  of  Science  pada  tahun  1970.  Pada  saat  itu  disajikan untuk pertama kali secara konseptual tentang proses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomena sosial politik (Edward III, 1984:1). Konsep tersebut kemudian semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi kebijakan sebagai salah  satu  tahap  dari  proses  kebijakan.  Wahab  dan  beberapa  penulis menempatkan  tahap  implementasi  kebijakan  pada  posisi  yang  berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi  kebijakan  (Wahab,  1991:117).  Oleh  karena  itu,  implementasi merupakan  tahap  yang  sangat  menentukan  dalam  proses  kebijakan  (Ripley dan  Franklin,  1982,  dalam  Tarigan,  2000:  14;  Wibawa  dkk.,  1994:  15).  Hal tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Edwards  III  (1984:1)  bahwa  tanpa
implementasi  yang  efektif  maka  keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan berhasil dilaksanakan.
Implementasi  kebijakan  adalah  aktivitas  yang  terlihat  setelah dikeluarkan pengarahan  yang sah dari suatu kebijakan  yang meliputi  upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan  kebijakan.  Pembuatan  kebijakan  di  satu  sisi  merupakan  proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian  aspirasi,  permintaan  atau  dukungan  dari  masyarakat. Sedangkan  implementasi  kebijakan  di  sisi  lain  di  dalamnya  memiliki  logika top-down,  dalam  arti  penurunan  alternatif  kebijakan  yang  abstrak  atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, 1994: 2).

## Perspektif Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  publik  dapat  dilihat  dari  beberapa perspektif  atau  pendekatan.  Salah  satunya  ialah implementation  problems approach  yang  diperkenalkan  oleh  Edwards  III  (1984:  9-10).  Edwards  III mengajukan  pendekatan  masalah  implementasi  dengan  terlebih  dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni :
1. Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?
2. Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?.
Berdasarkan  kedua  pertanyaan  tersebut  dirumuskan  empat  faktor  yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni :
1. Komunikasi.
2. Sumber daya
3. Sikap birokrasi atau pelaksana.
4. Struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.
Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu  kebijakan.  Komunikasi  suatu  program  hanya  dapat  dilaksanakan dengan  baik  apabila  jelas  bagi  para  pelaksana.  Hal  ini  menyangkut  proses penyampaian informasi, kejelasan informasi  dan konsistensi informasi  yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah  dan  mutu),  informasi  yang  dibutuhkan  guna  pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana  merupakan  komitmen  pelaksana  terhadap  program.  Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.
Untuk  memperlancar  implementasi  kebijakan,  perlu  dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni :
1. Adanya  respek  anggota  masyarakat  terhadap  otoritas  pemerintah  untuk menjelaskan  perlunya  secara  moral  mematuhi  undang-undang  yang dibuat oleh pihak berwenang
2. Adanya  kesadaran  untuk  menerima  kebijakan.  Kesadaran  dan  kemauan menerima  dan  melaksanakan  kebijakan  terwujud  manakala  kebijakan dianggap logis
3. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah
4. Awalnya  suatu  kebijakan  dianggap  kontroversial,  namun  dengan berjalannya  waktu  maka  kebijakan  tersebut  dianggap  sebagai  sesuatu yang wajar.

## Model Implementasi Kebijakan
Menurut  Sabatier  (1986:  21-48),  terdapat  dua  model  yang  berpacu dalam  tahap  implementasi  kebijakan,  yakni  model top  down  dan  model bottom  up.  Kedua  model  ini  terdapat  pada  setiap  proses  pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran  pembuatan  kebijakan  berdasarkan  model top  down.  Sedangkan gambaran  model bottom  up  dapat  dilihat  pada  model  kelompok  dan  model kelembagaan.
Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses  politik  dan  administrasi.  Model  tersebut  menggambarkan  proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  beragam  aktor,  dimana keluaran  akhirnya  ditentukan  oleh  baik  materi  program  yang  telah  dicapai maupun  melalui  interaksi  para  pembuat  keputusan  dalam  konteks  politik administratif.  Proses  politik  dapat  terlihat  melalui  proses  pengambilan keputusan  yang  melibatkan  berbagai  aktor  kebijakan,  sedangkan  proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat  diteliti  pada  tingkat  program  tertentu.  T.B.  Smith  mengakui,  ketika kebijakan  telah  dibuat,  kebijakan  tersebut  harus  diimplementasikan  dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2).
Pada  aspek  pelaksanaan,  terdapat  dua  model  implementasi kebijakan  publik  yang  efektif,  yaitu  model  linier  dan  model  interaktif  (lihat Baedhowi,  2004:  47).  Pada  model  linier,  fase  pengambilan  keputusan merupakan  aspek  yang  terpenting,  sedangkan  fase  pelaksanaan  kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain.  Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  tergantung  pada  kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga  perlu  dilakukan  upaya  yang  lebih  baik  untuk  meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.
Berbeda  dengan  model  linier,  model  interaktif  menganggap pelaksanaan  kebijakan  sebagai  proses  yang  dinamis,  karena  setiap  pihak yang  terlibat  dapat  mengusulkan  perubahan  dalam  berbagai  tahap pelaksanaan.  Hal  itu  dilakukan  ketika  kebijakan  publik  dianggap  kurang memenuhi  harapan stakeholders.  Ini  berarti  bahwa  berbagai  tahap implementasi  kebijakan  publik  akan  dianalisis  dan  dievaluasi  oleh  setiap
pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.
Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan
Menurut  Grindle  (1980:  10)  dan  Quade  (1984:  310),  untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu  diarahkan  karena  melalui  pemilihan  kebijakan  yang  tepat  maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Selanjutnya,  ketika  sudah  ditemukan kebijakan  yang  terpilih  diperlukan  organisasi  pelaksana,  karena  di  dalam organisasi  ada  kewenangan  dan  berbagai  sumber  daya  yang  mendukung pelaksanaan  kebijakan  bagi  pelayanan  publik.  Sedangkan  lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan  positif  terhadap  suatu  kebijakan  akan  menghasilkan dukungan  positif  sehingga  lingkungan  akan  berpengaruh  terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan  negatif  maka  akan  terjadi  benturan  sikap,  sehingga  proses implementasi  terancam  akan  gagal.  Lebih  daripada  tiga  aspek  tersebut, kepatuhan  kelompok  sasaran  kebijakan  merupakan  hasil  langsung  dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu :
(1)  Tingkat  kepatuhan  birokrasi  terhadap  birokrasi  di  atasnya  atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang.
(2)    Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
(3)  Pelaksanaan  dan  dampak  (manfaat)  yang  dikehendaki  dari  semua program yang ada terarah.

## Tahapan implementasi kebijakan
1. Tahapan  implementasi  kebijakan  yang  menempatkan  kebijakan  dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi  yang  berinteraksi  dengan  kelompok  sasaran  dan  bagaimana  sejumlah faktor  yang  berasal  dari  lingkungan  (politik,  sosial  dan  lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.
2. Terhadap  berbagai  faktor  dalam  implementasi  kebijakan,  wibawa (1994:39)  memberikan  gambaran  dalam  bentuk  bagan  atas  determinan kinerja  implementasi  kebijakan.  Dijelaskan  bahwa  ada  4  (empat)  faktor yang  saling  berinteraksi  yang  berfokus  pada  kinerja  kebijakan,  faktor tersebut secara berturut-turut adalah :
1)  Isi kebijakan.
2)  Political will
3)  Karakteristik kelompok sasaran
4)  Dukungan lingkungan.
Jenis-jenis Kebijakan Publik.
James  E.  Anderson  (1970)  mengelompokkan  jenis-jenis  kebijakan publik, yaitu :
1. Substantive and Procedural Policies
a. Substantive Policy
Suatu  kebijakan  dilihat  dari  substansi  masalah  yang  dihadapi  oleh pemerintah.  Misalnya  :  kebijakan  pendidikan,  kebijakan  ekonomi,  dan Iain-lain.
b. Procedural Policy
Suatu  kebijakan  dilihat  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perumusannya  (Policy  Stakeholders).  Sebagai  contoh  :  dalam pembuatan  suatu kebijakan  publik, meskipun ada  Instansi/  Organisasi Pemerintah  yang  secara  fungsional  berwenang  membuatnya,  misalnya Undang-undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah
Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya,  banyak  instansi/  organisasi  lain  yang  terlibat,  baik instansi/ organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah, yaitu  antara  lain  DPR,  Departemen  Kehakiman,  Departemen  Tenaga Kerja,  Persatuan  Guru  Indonesia  (PGRI),  dan  Presiden  yang mengesyahkan  Undang-undang  tersebut.  Instansi-instansi/  organisasi- organisasi yang terlibat tersebut disebut policy stakeholders.
2. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies.
a. Distributive Policy Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Contoh : kebijakan tentang "Tax Holiday".
b. Redistributive Policy
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh : kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
c. Regulatory Policy
Suatu  kebijakan  yang  memgatur  tentang  pembatasan/pelarangan terhadap  perbuatan/tindakan.  Contoh:  kebijakan  tentang  larangan memiliki dan menggunakan senjata api.
3. Material Policy
Suatu  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh : kebijakan pembuatan rumah sederhana.
4. Public Goods and Private Goods Policies
a. Public Goods Policy.
Suatu  kebijakan  yang  mengatur  tentang  penyediaan  barang-barang/ pelayanan-pelayanan  oleh  pemerintah,  untuk  kepentingan  orang banyak.
Contoh  :  kebijakan  tentang  perlindungan  keamanan,  penyediaan  jalan umum.
b. Private Goods Policy.
Suatu  kebijakan  yang  mengatur  tentang  penyediaan  barang-barang/ pelayanan  oleh  pihak  swasta,  untuk  kepentingan  individu-individu (perorangan)  di  pasar  bebas,  dengan  imbalan  biaya  tertentu.  Contoh  : kebijakan  pengadaan  barang-barang/  pelayanan  untuk  keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.
Tingkat-tingkat Kebijakan Publik.
Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini, Lembaga Administrasi Negara (1997), mengemukakan sebagai berikut :
A. LingkupNasional
1) Kebijakan Nasional
Kebijakan  Nasional  adalah  adalah  kebijakan  negara  yang  bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/ negara sebagaimana  tertera  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Yang  berwenang menetapkan  kebijakan  nasional  adalah  MPR,  Presiden,  dan  DPR. Kebijakan  nasional  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dapat  berbentuk  :  UUD,  Ketetapan  MPR,  Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).
2)  Kebijakan Umum
Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP  MPR,  UU,-untuk  mencapai  tujuan  nasional.  Yang  berwenang menetapkan kebijakan umum adalah Presiden. Kebijakan umum yang tertulis  dapat  berbentuk  :  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Keputusan Presiden (KEPPRES), Instruksi Presiden (INPRES).
3)  Kebijakan Pelaksanaan.
Kebijaksanaan  pelaksanaan  adalah  merupakan  penjabaran  dari kebijakan umumsebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri/ pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat tersebut di atas.
B.    Lingkup Wilayah Daerah.
1)  Kebijakan Umum.
Kebijakan  umum  pada  lingkup  Daerah  adalah  kebijakan  pemerintah daerah   sebagai    pelaksanaan   azas  desentralisasi  dalam  rangka mengatur  urusan  Rumah  Tangga  Daerah.  Yang  berwenang menetapkan kebijakan umum di Daerah Provinsi adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Pada Daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota  dan  DPRD  Kabupaten/  Kota.  Kebijakan  umum  pada  tingkat
Daerah  dapat  berbentuk  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi  dan PERDA Kabupaten/Kota.
2) Kebijakan Pelaksanaan
Kebijakan  pelaksanaan  pada  lingkup  Wilayah/  Daerah  ada  tiga macam:
a. Kebijakan  pelaksanaan  dalam  rangka  desentralisasi  merupakan realisasi pelaksanaan PERDA.
b. Kebijakan  pelaksanaan  dalam  rangka  dekonsentrasi  merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah.
c. Kebijakan  pelaksanaan  dalam  rangka  tugas  pembantuan (medebewind) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Di  dalam  buku  Wawasan  Kerja  Aparatur  Negara  disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  pengertian  disiplin  adalah  “Sikap  mental  yang tercermin  dalam  perbuatan,  tingkah  laku  perorangan,  kelompok  atau masyarakat  berupa  kepatuhan  atau  ketaatan  terhadap  peraturan-peraturan yang  ditetapkan  Pemerintah  atau  etik,  norma  serta  kaidah  yang  berlaku dalam  masyarakat”.  (Wawasan  Kerja  Aparatur  Negara,  BP-7  Pusat,  jakarta, 1993, hal. 24)
Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut di  atas,  A.S.  Moenir  mengemukakan  bahwa  “Disiplin  adalah  ketaatan  yang sikapnya  impersonal,  tidak  memakai  perasan  dan  tidak  memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi (A.S. Moenir:1983).
Dengan  berpedoman pada  teori-teori  diatas, maka  dapat diambillah sebuah  kesimpulan  bahwa  disiplin  merupakan  faktor  pengikat  kerja,  yaitu merupakan kekuatan yang dapat memaksa tenaga kerja atau pegawai untuk mematuhi  peraturan  serta  prosedur  kerja  yang  telah  disepakati  dan  telah ditentukan  oleh  lembaga  yang  berwenang  atau  pejabat  yang  berwenang dengan  berpegang  pada  peraturan  tersebut.  Dengan  berpegang  pada peraturan dimaksud diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai.
Jenis-Jenis Disiplin
Menurut  Keith  David  dan  John  W.  Nasution  dalam  bukunya Human Behavior  at  Work,  menyatakan  bahwa  disiplin  mempunyai  tiga  macam bentuk, yaitu Disiplin preventif, Disiplin korektif dan Disiplin progresif.
1. Disiplin Preventif
Disiplin  preventif  adalah  tindakan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang terdorong untuk mentaati standar dan peraturan.
2. Disiplin Korektif Disiplin  korektif  adalah  tindakan  yang  dilakukan  setelah  terjadi pelanggaran  standar  atau  peraturan,  tindakan  tersebut  dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut.
3. Disiplin Progresif
Disiplin  progresif  adalah  tindakan  disipliner  berulang-ulang  berupa hukuman yang makin berat, dengan maksud agar pihak pelanggar bisa memperbaiki  diri  sebelum  hukuman  berat  dijatuhkan.  Contoh  dari tindakan disiplin progresif antara lain :
a. Teguran secara lisan oleh atasan.
b. Teguran tertulis.
c. Skorsing dari pekerjaan selama beberapa hari.
d. Diturunkan pangkatnya.
e. Dipecat (T. Hani Handoko, 1990 : 129-130).

## Aspek-aspek Disiplin
Atmosudirdjo  (1976)  mengemukakan  tentang  pengertian  disiplin dan  aspek  disiplin  sebagai  berikut:  “disiplin  merupakan  suatu  bentuk ‘ketaatan’  dan  ‘pengendalian’  erat  hubungannya  dengan  rasionalisme,  dan oleh  karena  itu  merupakan  suatu  ketaatan  atau  pengendalian  diri  yang rasional,  sadar  penuh,  tidak  memakai  perasaan,  sehingga  tidak  emosionil. Sedangkan disiplin memiliki tiga aspek, yaitu :
1. suatu  sikap  mental  ( state  of  mind,  mental  attitude)  tertentu,  yang merupakan  sikap  taat  dan  tertib  sebagai  hasil  daripada  “latihan  dan pengendalian  pikiran  dan  watak”  ( training  and  control  of  mind  and character) oleh pemimpin secara tertentu.
2. suatu  pengetahuan  ( knowledge)  tingkat  tinggi  tentang  sistem  aturan- aturan perilaku ( system or rules of conduct), sistem atau norma-norma, kriteria  dan  standar-standar  ( system  or  set  of  norms,  criteria  and standards)  sedemikian  rupa  sehingga  “pengetahuan”  tersebut menimbulkan  sekali  wawasan  ( insight)  dan  kesadaran  (consciousness), bahwa  ketaatan  akan  aturan-aturan,  norma-norma,  kriteria,  standar- standar, struktur dan sistem organisasi dan sebagainya itu adalah syarat mutlak ( condition sine qua non) untuk mencapai keberhasilan.
3. suatu  sikap  kelakuan  ( behavior)  yang  secara  wajar  menunjukkan kesungguhan hati, pengertian, dan kesadaran untuk mentaati segala apa yang diketahui itu secara cermat dan tertib.
Prinsip-Prinsip Pendisiplinan
Prinsip-prinsip  pendisiplinan  yang  dikemukakan  Ranupandojo (2000: 241-242) adalah:
1.    Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. Pendisiplinan  seharusnya   dilakukan   dengan   memberikan   teguran kepada karyawan.
2.    Pendisiplinan harus bersifat membangun. Selain memberikan teguran dan menunjukkan kesalahan yang dilakukan karyawan,  harus  disertai   dengan  saran  tentang  bagaimana  seharusnya berbuat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama.
3.    Pendisiplinan harus dilakukan sacara langsung dengan segera.
Suatu   tindakan   dilakukan   dengan   segera   setelah   terbukti   bahwa karyawan  telah  melakukan  kesalahan.  Jangan  membiarkan  masalah menjadi  kadaluarsa  sehingga  terlupakan  oleh  karyawan  yang bersangkutan.
4.    Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. Dalam tindakan pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih.
5.     Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu karyawan absen.
Pendisiplinan  hendaknya  dilakukan  dihadapan  karyawan  yang bersangkutan secara pribadi agar ia tahu telah melakukan kesalahan.
6.    Setelah pendisiplinan sikap dari pimpinan haruslah wajar kembali. Sikap  wajar  hendaknya  dilakukan  pimpinan  terhadap  karyawan  yang telah melakukan kesalahan tersebut.

## Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  bila  dipandang  dalam  pengertian  yang  luas, merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana   berbagai  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik yang  bekerja  bersama-sama  untuk   menjalankan kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan  (Budi  Winarno, 2002:102).  Adapun  syarat-syarat  untuk  dapat  mengimplementasikan kebijakan  Negara  secara  sempurna   menurut  teori  implementasi  brian  W. hogwood dan lewis A. gun, yaitu :
a.  Kondisi  eksternal  yang  dihadapi  oleh  badan  atau  instansi  pelaksana  tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius.
b.  Untuk  pelaksanaan  program  tersedia  waktu  dan  sumber-sumber  yang cukup memadai.
c.   Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
d.  Kebijaksanaan  yang  akan  diimplementasikan  didasarkan  oleh  suatu hubungan
e.  Kualitas yang handal
f.   Hubungan  kausalitas  bersifat  langsung  dan  hanya  sedikit  mata  rantai penghubungnnya.
g.  Hubungan saling ketergantungan kecil
h.  Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
i.   Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
j.   Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
k.  Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut
Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
Darwin  (1999)  menyatakan  bahwa  ada  5  aspek  yang  menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu:
a.    Sifat kepentingan yang dipengaruhi
b.    Kejelasan manfaat
c.    Perubahan prilaku yang dibutuhkan
d.    Aparat pelaksana e.    Dukungan Sumber Daya
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  Disiplin  Pegawai, dan  berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  melalui  proses  wawancara terhadap  17  orang  informan  yang  terdiri  dari  seluruh  Kepala  Seksi  dan Pelaksana  dan  3  orang  key  informan  yang  terdiri  dari  Kepala  Kantor, Kasubbag  Tata  Usaha  serta  Koordinator  Kepegawaian,  diketahui  bahwa Disiplin  Pegawai  Pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Berau  telah cukup  baik. Hal ini  terlihat dari Penggunaan  Waktu Secara  Efektif, Ketaatan Terhadap  Peraturan  dan  Tanggung  Jawab  Dalam  Melaksanakan  Pekerjaan. Hal  tersebut  dapat  dilihat  pula  dari  beberapa  subindikator  antara  lain Ketepatan  Dalam  Menggunakan  Waktu  Kerja,  Ketepatan  waktu  dalam melaksanakan  tugas  yang  diberikan  oleh  atasan,  Ketepatan  waktu  dalam pelayanan  baik  internal  maupun  eksternal,  Ketaatan  terhadap  jam  kerja, Ketaatan  pada  pimpinan,  Melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  prosedur, Mengevaluasi setiap pekerjaan yang telah dilakukan serta Keberanian dalam mengakui  serta  menerima  resiko  atas  pelanggaran.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau telah terlaksana dengan cukup baik.
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  Yang  Dilakukan  Pada  Faktor-Faktor Yang  Mendukung  dan  yang  Menghambat  Implementasi  Kebijakan  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Kerja  Pegawai  Negeri Sipil didapatkan informasi bahwa :
A. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  adalah  yang  pertama  kelengkapan  sarana  dan  prasarana kantor  yang  telah  lengkap  dalam  menunjang  penegakkan  disiplin  pada Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Berau.  Kedua  adalah  pembinaan Sumber  Daya  Manusia  dalam  hal  ini  pembinaan  melalui  sosialisasi Peraturan Pemerintah yang sehubungan dengan penegakkan disiplin yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  secara  berkelanjutan kepada  seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Berau.  Ketiga  adalah  pemberian  Penghargaan  atau Reward bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi.
B. Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  adalah  Sumber  Daya  Manusianya  dalam  hal  ini adalah Pegawai  Negeri  Sipil pada  Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Berau, gambarannya adalah sifat dari dalam diri manusia itu sendiri dalam hal  ini  adalah  kurangnya  kesadaran  bagi  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil untuk  dapat  menerapkan  kedisiplinan  tersebut  dalam  lingkungan kerjanya. Selain itu kerusakan atau error system absensi juga merupakan
salah satu faktor penghambat pula dalam implementasi kebijakan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut.
Saran
1. Disarankan  agar  dalam  rangka  usaha  penegakkan  kedisiplinan  pada Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Berau  dilaksanakan  dengan mengimplementasikan  secara  utuh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010. Hal tersebut disarankan oleh penulis berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan bahwa masih ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 khususnya dalam hal penggunaan waktu kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.
2. Setelah  memahami  faktor-faktor  pendukung  serta  penghambat  dari proses  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tersebut diharapkan :
A. Adanya peningkatan dalam hal pembinaan kesadaran akan pentingnya kedisiplinan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  2010  kepada  Sumber  Daya  Manusia  dalam  hal  ini  Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau baik dilaksanakan melalui sistem komunikasi langsung maupun melalui sistem komunikasi tidak langsung.
B. Melanjutkan pemberian motivasi melalui pemberian penghargaan bagi para  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  memiliki  tingkat  kedisiplinan  yang tinggi.
C. Meminimalisir  kerusakan  atau  error  system  pada  alat  absensi  dengan melakukan  perawatan  berkala  baik  pada  sensor  pemindai  maupun sistem operasi alat absensi tersebut.
Daftar Pustaka Edward III, George C (edited). 1984. Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
Goggin, Malcolm L et al. 1990. Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation, Scott, Foresmann and Company, USA.
Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.
Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation, St. Martin Press, New York.
Prijodarminto,S.  1992. Disiplin  Kiat  Menuju  Sukses,  PT.  Pradanya  Paramita, Jakarta.
Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.
Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia, Jakarta.
Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik,  Media  Pressindo, Yogyakarta.