## PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENSUKSESKAN
PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2015
Angga Natalia 

## Abstrak
Partai  politik  dibentuk  untuk  menjalankan  kekuasaan  politik baik ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai politik diadakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik dilembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Salah satu fungsi dari partai politik adalah  sarana  rekruitmen  politik  yang  dilakukan  melalui pemilu  yang  sudah  lazim  dilaksanakan di  negara-negara demokratis  untuk  melahirkan  pemimpin-pemimpin  bangsa.
Fungsi inilah yang dirasa belum maksimal karena pada proses pilkada  serentak  tahun  2015  ini  ada  beberapa  daerah  yang memiliki kandidat tunggal kepala daerah, bahkan daerah yang memiliki  dua  sampai  tiga  calon  pun  dikhawatirkan  pada akhirnya akan memunculkan juga kandidat tunggal dikarenakan  banyak  yang  tidak  lolos  verifikasi.  Hal  ini  pada akhirnya  akan  berdampak  pada  dipertanyakannya  nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia dan kinerja partai politik dalam melahirkan kader-kader pemimpin bangsa.

## Kata Kunci: Partai Politik, Pilkada, Rekruitmen, Demokrasi

## Pendahuluan
Pilkada  serentak  wajib  diselenggarakan  pada  tanggal  9 Desember  2015  untuk  daerah  yang  masa  jabatan  kepala  daerahnya berakhir  mulai  Januari  2015  hingga  Juni  2016.  Pilkada  serentak gelombang pertama di Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) provinsi dan
 beliau adalah staf pengajar di Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.
260  (Dua  Ratus  Enam  Puluh)  kabupaten/kota.  Artinya,  sekitar  50% dari total 537 1 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama.
Pilkada  serentak  yang  diselenggarakan  akhir  tahun  ini merupakan terobosan politik penting dalam perkembangan demokrasi. Ini  merupakan  bagian  dari  penataan  sistem  politik  yang  terus berkembang  sejak  era  reformasi,  yang  menempatkan  daerah  sebagai entitas  otonom  dan  mandiri.  Sejak  digelar  pada  pertengahan  tahun 2005  hingga  sekarang,  pilkada  di  Indonesia  telah  memperkuat  basis legitimasi kepemimpinan politik lokal yang demokratis. Bagaimanapun  fenomena  pilkada,  telah  menjadi  potret  praktik demokrasi  politik,  di  samping  pileg  dan  pilpres.  Partai  politik memiliki posisi penting dalam pencalonan kandidat pemimpin daerah, meskipun dimungkinkan lewat jalur perseorangan ataupun independen.  Walaupun  demikian,  sebagian  besar  kandidat  maju melalui  jalur  parpol,  baik  diajukan  partai  pengusung  sendiri  maupun koalisi.  Oleh  sebab  itu,  penting  mencermati  perkembangan  parpol dewasa ini.
Pada  proses  pelaksanaannya  banyak  dampak  yang  akan ditimbulkan  dari  pilkada  serentak  ini,  baik  dampak  positif  maupun negatif. Selama ini, pilkada yang tidak serentak dari sisi penganggaran dinilai  tidak  efisien  dan  boros  termasuk  dalam  penggunaan  sumber daya manusia. Selain itu dari sisi politik, Pilkada yang tidak serentak juga  memiliki  kecenderungan  terjadinya  kecurangan  melalui mobilisasi  massa  antardaerah.  Sedangkan  dengan  diadakan  pilkada serentak  dinilai  lebih  efektif  dan  menghemat  biaya  anggarannya. Pilkada  serentak  bermanfaat  mengurangi kecurangan  melalui
mobilisasi  massa  dari  daerah  lain  dan  migrasi  kekuatan  para  cukong yang ingin bermain dalam pilkada. Jika hal tersebut terjadi maka apa yang  dihasilkan  oleh  pilkada  tak  serentak  adalah  hasil  dari  proses negosiasi  kepentingan.  Melalui  pilkada  serentak  inilah  secara  teoritis berupaya untuk mencegah hal-hal negatif tersebut.
1 http://news.liputan6.com/, diakses 10 Agustus 2015.
Namun  demikian,  di  balik  manfaat  pilkada  serentak  juga terdapat  potensi  kekhawatiran  bila  penyelengaraannya  dinilai  tidak demokratis.  Pilkada  serentak  rawan  dengan  konflik  serentak.  Contoh yang terjadi saat pilkada 2015 ini adalah perihal munculnya kandidat tunggal  pada  tujuh  daerah  yaitu  Kota  Mataram  (Provinsi  NTB), Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  (NTT),  Kabupaten  Tasikmalaya (Jawa  Barat),  Kota  Samarinda  (Kalimantan  Timur), dan  Kabupaten Blitar  (Jawa  Timur),  Kota  Surabaya,  dan  Kabupaten  Pacitan  (Jawa Timur). 2 Tentu konflik serentak tersebut memiliki dampak yang lebih besar.  Pada  daerah  yang  telah  memiliki  dua  atau  tiga  calon  kandidat kepala  daerah  pun  masih  berpeluang  munculnya  kandidat  tunggal karena  proses  verifikasi  belum  selesai.  Untuk  itu  penyelengaraan pilkada  serentak  juga  perlu  dipastikan  dengan  aturan  main  dan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan konflik  yang skalanya lebih  masif.  Konflik  Parpol  Partai  politik saat  ini  juga  memiliki pengaruh  besar  dalam  pelaksanaan  pilkada  tersebut,  sesuai  dengan fungsi  partai  politik  untuk  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat melalui pemilihan umum, baik di legislatif maupun eksekutif.
Pemilihan  kepala  Daerah  secara  langsung  selanjutnya diwujudkan  dengan  disusunnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004.  Menurut  Undang-Undang,  Nomor  32  tahun  2004,  Kepala Daerah  adalah  Kepala  Pemerintah  Daerah  yang  dipilih  secara demokratis.  Pemilihan  secara  demokratis  terhadap  Kepala  Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung.
Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  dipilih  secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  dapat dicalonkan  baik  oleh  partai  politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah
2 http://sp.beritasatu.com/nasional/kenapa-parpol-dan-kandidat-kepala- daerah-takut-pada-petahana, diakses 10 Agustus 2015.

## Angga Natalia: PERAN PARTAI POLITIK DALAM
kursi  tertentu  dalam  DPRD  dan  atau  memperoleh  dukungan  suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.
Peran  partai  politik  tampak  dalam  Undang-Undang  No  8 Tahun  2015  yang  merupakan  revisi  Undang-Undang  No  1  Tahun 2014  tentang  Pilkada  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.  Dalam  UU diatur,  partai  politik  maupun  gabungan  partai  politik  dapat mengajukan  bakal  calon  kepala  daerah  bila  memiliki  20  persen  kursi di  DPRD  maupun  25  persen  suara  sah  perolehan  dalam  pemilu legialastif  DPRD  2014.  Artinya  bila  partai  politik  tersebut  memiliki kursi lebih dari 20 persen di DPRD ataupun perolehan suara lebih dari 25  persen,  dapat  mengajukan  sendiri.  Namun  bila  tidak,  maka harus bergabung  dengan  partai  lainnya  agar  memenuhi  jumlah  kursi  20 persen  atau  25  persen  suara  untuk  dapat  mengajukan  bakal  calon kepala daerah. Untuk mengajukan nama bakal calon tersebut, tentunya partai politik harus memiliki kepenguruan yang sah. 3
Secara  umum  sistem  kepartaian  di  Indonesia  tak  dapat dilepaskan  dari  eksistensi  kepengurusan  di  pusat.  Solid  tidaknya kepengurusan  pusat  parpol  dapat  berpengaruh  pada  pilkada.  Bila rezim pilkada serentak identik dengan pemilu nasional, eksistensi dan peran  maka  kepengurusan  parpol  dari  pusat  sangat  menentukan. Dalam  kaitan  inilah,  kita  melihat  hubungan  tidak  langsung  antara kedewasaan parpol dalam memperkuat soliditas dan kelembagaannya. Karena  itulah,  realitas  konflik  di  parpol,  merupakan  tantangan,  tidak saja bagi masa depan parpol itu, tetapi juga dalam konteks masa depan kepemimpinan lokal.
Beberapa  partai  pun  sekarang  ada  yang  mengalami  konflik kepengurusan.  Hal  inilah  yang  tengah  dialami  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP)  dan  Partai  Golkar.  PPP  dilanda  konflik kepengurusan, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda  keabsahan  kepengurusan  PPP  Muktamar  Surabaya  yang dipimpin  M.  Romahurmuziy.  PTUN  memenangkan  gugatan  mantan Ketua  Umum  PPP  SDA  dan  Ketua  Umum  PPP  versi  Muktamar Jakarta  Djan  Faridz.  Kini  kasusnya  tengah  diajukan  banding  ke
3 http://m.monitorday.com/, diakses 10 Agustus 2015.
Pengadilan  Tinggi  TUN.  Sementara  di  Partai  Golkar,  Pengadilan Jakarta  Utara  telah  mengeluarkan  putusan  sela  untuk  membekukan sementara  Kepengurusan  Munas  Jakarta  Agung  Laksono,  dan memenangkan  gugatan  Ketua Umum Partai Golkar versi Munas  Bali Aburizal  Bakrie.  Kini  kedua  pihak  tengah  sidang  dalam  perkara dualisme kepengurusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sengketa  internal  partai  politik  tersebut  berpotensi  besar menyeret  pilkada  dalam  konflik  yang berlarut-larut,  bila  kedua  belah pihak bersengketa memaksa ikut serta, sementara tidak ada kepastian hukum pengurus mana  yang berhak mengikuti pilkada tersebut. KPU sendiri  sebelumnya,  berdasarkan  undang-undang  menyatakan  partai politik  yang  sah  adalah  yang  terdaftar  di  Kementerian  Hukum  dan HAM. Seiring dengan perkembangan konflik, konflik parpol tersebut juga  didorong  oleh  persaingan  Koalisi  Merah  Putih  dan  Koalisi Indonesia  Hebat.  DPR  yang  dikuasai  mayoritas  KMP,  setelah  gagal memaksa KPU untuk mengubah peraturan terkait keabsahan pengurus partai politik yang turut dalam pilkada, mengeluarkan jurus revisi UU Partai  Politik.  DPR  melalui  Komisi  II  tengah  mengajukan  klausul perubahan  undang-undang  agar  pengurus  partai  politik  yang  berhak ikut  serta  dalam  pilkada  adalah  berdasarkan  putusan  hukum  yang keluar sebelum pendaftaran bakal calon pilkada, meskipun belum final dan  mengikat.  Kawal  Pilkada  dalam  pandangan  sejumlah  aktivis prodemokrasi,  perkembangan  konflik  partai  politik  saat  ini  telah membuat  KPU  dalam posisi  dilematik  dan  membahayakan penyelenggaraan  serta  kualitas  dari  pemilihan  kepala  daerah  secara serentak. Selain itu juga berpotensi terjadinya konflik berlarut-larut di daerah.  Hal-hal  di  atas  hanya  sebagian  permasalahan  yang  muncul silih berganti dalam tubuh partai politik di Indonesia.
Sistem  politik  Indonesia  menempatkan  Partai  Politik  sebagai pilar  utama  penyangga  demokrasi.  Karena  begitu  pentingnya  peran Partai  Politik,  maka  sudah  selayaknya  jika  diperlukan  sebuah peraturan  perundang-undangan  mengenai  Partai  Politik.  Peraturan perundang-undangan  ini  diharapkan  mampu  menjamin  pertumbuhan
Partai  Politik  yang  baik,  sehat,  efektif  dan  fungsional.  Elite  parpol seyogianya  menyadari  bahwa  pilkada  bukan  sekadar  terkait  dengan kepentingan  parpol  melainkan juga  keterlibatan  rakyat  dalam  sebuah pesta  demokrasi.  Terlepas  menang  atau  kalah  dalam  kontestasi  itu, semua  pihak  yang  terlibat  harus  bisa  menunjukkan  bahwa  mereka telah menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi demokrasi.
Melalui kondisi Partai Politik yang baik, maka memungkinkan untuk  melaksanakan  rekrutmen  pemimpin  atau  proses  pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula,  konflik  dan  konsensus  dapat  tercapai  guna  mendewasakan masyarakat. Konflik  yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah  belah  partai,  tapi  konflik  yang  timbul  dicarikan  konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.
Namun,  konflik  internal  yang  dialami  beberapa  partai  politik mau tidak mau pasti akan mempengaruhi proses  pelaksanaan pilkada serentak  yang  akan  berlangsung  tanggal  9  Desember  2015. Menumbuhkan  Partai  Politik  yang  sehat  dan  fungsional  memang bukan  perkara  mudah.  Diperlukan  sebuah  landasan  yang  kuat  untuk menciptakan  Partai  Politik  yang  benar-benar  berfungsi  sebagai  alat artikulasi  masyarakat.  Bagi  Indonesia,  pertumbuhan  Partai  Politik telah  mengalami  pasang  surut.  Pentingnya  keberadaan  Partai  Politik dalam  menumbuhkan  demokrasi  harus  dicerminkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Seperti  diketahui  hanya Partai  Politik  yang berhak  mengajukan  calon  dalam  Pemilihan  Umum.  Makna  dari  ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan  sampai  mengebiri  atau  bahkan  menghilangkan  peran  dan eksistensi  Partai  Politik.  Kalaupun  saat  ini  masyarakat  mempunyai penilaian  negatif  terhadap  Partai  Politik,  bukan  berarti  lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.
Pada  kenyataan  yang  terjadi  pada  proses  pilkada serentak tahun  2015  ini,  ada  7  (tujuh)  daerah  yang  hanya  memiliki  satu kandidat calon kepala daerah yang mendaftarkan diri di KPU, bahkan ada  80  daerah  yang  hanya  memiliki  dua  pasang  calon  yang  masih memiliki  potensi  untuk  memiliki  calon  tunggal  bila  tidak  lolos
verifikasi  bahkan  yang  memiliki  tiga  pasang  calon  sekalipun  masih mengkhawatirkan.  Banyak  statement  yang  muncul  terkait  masalah tersebut  dari  parpol  yang  dianggap  tidak  dapat  menghasilkan  kader- kader yang kompeten untuk menjadi kepala daerah bahkan semboyan kalah sebelum berperang juga berlaku karena melihat lawan kandidat yang  merupakan incumbent dianggap  jauh  lebih  unggul  sehingga  di rasa  percuma  jika  ingin  menjadi  lawannya.  Perpecahan  dalam  tubuh parpol juga dianggap menjadi salah satu penyebabnya.

## Sejarah Lahirnya Partai Politik
Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan  meluasnya  gagasan  bahwa  rakyat  merupakan  faktor  yang perlu  diperhitungkan  serta  diikutsertakan  dalam  proses  politik,  maka partai  politik  telah  lahir secara  spontan  dan  berkembang  menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai  politik  umumnya  umumnya  dianggap  sebagai  manifestasi  dari suatu  sistem  politik  yang  sudah  modern  atau  yang  sedang  dalam proses  memodernisasikan  diri.  Maka  dari  itu,  dewasa  ini  di  negara- negara  baru  pun  partai  sudah  menjadi  lembaga  politik  yang  biasa dijumpai.  Di  negara-negara  yang  menganut  paham  demokrasi, gagasan  mengenai  partisipasi  rakyat  mempunyai  dasar  ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin  yang  nantinya  menentukan  kebijaksanaan  umum  (public policy). Di negara-negara totaliter gagasan menganai partisipasi rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina  untuk  mencapai  stabilitas  yang  langgeng.  Untuk  mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik. 4
Pada  permulaan  perkembangnnya  di  negara-negara  Barat seperti  Inggris  dan  Prancis  kegiatan  politik  pada  mulanya  dipusatkan pada  kelompok-kelompok  politik  dalam  parlemen.  Kegiatan  ini
4 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Garamedia, 1985, h. 159-160.

## Angga Natalia: PERAN PARTAI POLITIK DALAM
mulanya  bersifat  elitist  dan  aristokrasis,  mempertahan  kepentingan kaum  bangsawan  terhadap  tuntutan-tuntutan  raja.  Dengan  meluasnya hak  pilih,  kegiatan  politik  juga  berkembang  di  luar  parlemen  dengan terbentuknya  panitia-panitia pemilihan  yang  mengatur  pengumpulan suara  para  pendukungnya  menjelang  masa  pemilihan  umum.  Oleh karena itu dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha  mengembangkan  organisasi  massa,  dan  dengan  demikian terjalinlah  suatu  hubungan  yang  tetap  antara  kelompok-kelompok politik  dalam  parlemen  dengan  panitia-panitia  pemilihan  yang sepaham,  dan  lahirlah  partai  politik.partai  semacam  ini  menekankan kemenangan  dalam  pemilihan  umum dan  dalam  masa  antara  dua pemilihan  umum  biasanya  kurang  aktif.  Ia  bersifat patronage  party (partai  perlindungan)  yang  biasanya  tidak  memiliki  disiplin  partai yang  ketat.  Setelah  kemerdekaan  dicapai  dan  dengan  meluasnya proses  urbanisasi,  komunikasi  massa serta  pendidikan  umum,  maka bertambah  kuatlah  kecenderungan  untuk  berpartsipasi  daam  proses politik melalui partai. 5
Partai  politik  mempunyai  posisi  (status)  dan  peranan  (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran  penghubung  yang  sangat  strategis  antara  proses-proses pemerintahan  dengan  warga  Negara.  Partai  politik  membuka kesempatan  seluas-luasnya  bagi  rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan  kepentingan  umum  serta  mencegah  tindakan pemerintah  yang  sewenang-wenang.  Sebagai  suatu  organisasi,  partai politik  secara  ideal  dimaksudkan  untuk  mengaktifkan  dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan  kompromi    bagi  pendapat  yang  saling  bersaing,  serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai. 6
5 Ibid., h. 160.
6 T May.Rudy, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003,  h.87.

## Definisi Partai Politik
Partai  politik 7 adalah  suatu  kelompok  yang  terorganisir  yang anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai  dan  cita-cita yang  sama.  Tujuan  kelompok  ini  ialah  untuk  memperoleh  kekuasaan politik  biasanya  dengan  cara  konstitusionil  untuk  melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
Carl  J.  Friedrich 8 mendefinisikan  partai  politik  adalah “sekelompok  manusia  yang  terorganisir  secara  stabil  dengan  tujuan merebut  atau  mempertahankan  penguasaan  terhadap  pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada  anggita  partainya  kemanfaatan  yang  bersifat  idiil  maupun materiil”  ( A  political  party  is  a  group  of  human  beings,  stably organized  with  the  objective  of  giving  to  members  of  the  party, through such control ideal and material benefits and advantages).
R.H  Soltau:  “partai  politik  adalah  sekelompok  warg a  negara yang  sedikit  banyak  terorganisir,  yang  bertindak  sebagai  suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memiih  bertujuan  menguasai  pemerintahan  dan  melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” ( A group of citizens more or less voting power,  aim  to  control  the  government  and  carry  out  their  general policies). 9
Sigmund  Neumann  dalam  karangannya Modern  Political Parties 10 mengemukakan  definisi  sebagai  berikut:  “partai  politik adalah  organisasi  dari  aktivis-aktivis  politik  yang  berusaha  untuk
7 Miriam  Budiardjo, op.cit., h. 160-161
8 Carl J Friedrich, Constitusional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America, Waltham , Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967, h. 419.
9 Roger H. Soltau. An Introduction to Politics, London: Longsmans, Green & Co, 1961, H. 199.
10 Sigmund Neumann, “ Modern Political Parties” dalam Comparative Politic s: A Reader, Edited oleh Harry Eckstein dan David E, Apter, London: The free Press of Glencoe, 1963, h. 352.

## Angga Natalia: PERAN PARTAI POLITIK DALAM
menguasai  kekuasaan  pemerintahan    serta  merebut  dukungan  rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain  yang  mempunyai  pandangan  yang  berbeda”  ( A  political  party  is the  articulate  organization  of  society’s  active  p olitical  agents,  those who are concerned with the control of governmental power and who compete  for  popular  support  with  another  group  or  groups  holding divergent views).
Perlu  diterangkan  bahwa  partai  berbeda  dengan  gerakan (movement). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin  mengadakan  perubahan-perubahan  pada  lembaga-lembaga politik  atau  kadang-kadang  ingin  menciptakan  suatu  tata  masyarakat yang  baru  sama  sekali,  dengan  memakai  cara-cara  politik.  Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (pressure group) atau istilah  yang  lebih  banyak  dipakai  dewasa  ini,  kelompok  kepentingan (interest  group).  Kelompok  ini  bertujuan  untuk  memperjuangkan sesuatu  “kepentingan”  dan  mempengaruhi  lembaga -lembaga  politik agar  mendapat  keputusan  yang  menguntungkan  atau  menhindarkan keputusan yang merugikan. 11

## Fungsi Partai Politik
Dalam  negara  demokratis  partai  politik  menyelenggarakan beberapa fungsi: 12
1. Partai sebagai sarana komunikasi politik.
Dalam hal ini partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Partai politik merumuskan usulan-usulan atau mengagregasikan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukan bahwa komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapar dijembatani oleh partai politik. Dan
11 Miriam Budiardjo, op.cit., h.162.
12 Ibid., h.163-164.
bagi partai politik mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan, terutama bila partai politik tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional. Oleh sebab itu partai politi sering disebut sebagai broker (perantara) dan alat pendengar, sedangkan warga masyarakat sebagai pengeras suara. 2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Partai politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini di lakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dsb. Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.
3. Sebagai Sarana Rekruitment Politik
Dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekruitmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekruitmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi calon mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. Rekruitmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. 4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management) Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.
Tujuan dari pembentukan partai politik menurut Undang- undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik, yaitu : mewujudkan
cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Partai Politik Dan Pilkada Langsung
Indonesia pertama kali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini tanggal 09 Desember 2015 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung secara serentak di 269 daerah di Indonesia. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. 4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2015, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara
lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2011. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

## Dampak Multi Partai Terhadap Pilkada Langsung
Umumnya sistem ini dianggap cara paling efektif dalam merepresentasikan keinginan rakyat yang beranekaragam ras, agama, atau suku. Dan lebih cocok dengan suatu sistem yang dikatakan menganut multipartai, apabila di dalam wilayah Negara tersebut terdapat lebih dari dua partai yang diakui secara konstitusional.
Contoh Negara yang menganut sistem multipartai, antara lain Indonesia, Filipina, Jepang, Malaysia, Belanda dan Prancis. Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Kata kunci dari sistem multipartai tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu, lebih dari dua partai politik. Sistem ini dalam kepemerintahan parlementer cenderung menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, hingga badan eksekutif sering berperan lemah dan ragu- ragu. Sebab tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk menduduki kepemerintahan sendiri hingga memaksa untuk berkoalisi. Semua sistem kepartaian pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tak terkecuali sistem multi partai. Sistem multi partai merupakan salah satu praktek demokrasi dimana sistem ini muncul karena adanya kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan aspirasi dalam bentuk partai politik.

## Angga Natalia: PERAN PARTAI POLITIK DALAM
1. Kelebihan Sistem Multi Partai ini adalah:
a. Demokrasi berjalan dengan baik
b. Aspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai
c. Rakyat bebas bersuara
d. Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya 2. Kekurangan Sistem Multi Partai ini adalah:
a. Menimbulkan persaingan tidak sehat
b. Paling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya. c. Dapat menghambat kelancaran semua program kerja pemerintah. d. Partai-partai politik dalam arti tidak sehat yang melakukan money politic (lobi-lobi) dan memberikan uang kepada rakyat agar memilih partai tersebut. Dari sini lah sifat-sifat para pemerintah yang akan korupsi muncul.
e. Berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lainnya.
f. Pemerintah tidak fokus lagi terhadap rakyat, melainkan fokus bagaimana cara mempertahankan kekuasaan.
g. Adanya konflik SARA.
h. Kekuatan Partai politik satu dengan yang lainnya tidak akan terlalu jauh, sehingga muaranya akan kearah bagi-bagi kekuasaan.
i. Pemerintahan akan semakin Gemuk sebagai akibat dari banyaknya kepentingan partai yang harus diakomodir dan sulit menempatkan orang yang "benar ditempat yang benar". j. Biaya Politik yang sangat besar, karena adanya subsidi pemerintah kepada partai-partai. Sebagai contoh ringan dalam pembuatan kartu suara, kalau partainya seperti sekarang ini, kemungkinan kartu suara akan selebar Tabloid dibanding dengan sedikit partai. Dari sisi ini saja sudah diboroskan keuangan Negara yang cukup besar. k. Logika "lingkaran setan", semakin banyak partai semakin banyak pilihan. Semakin banyak pilihan, akan semakin sulit memilih. Semakin sulit memilih semakin banyak yang tidak memilih. Semakin banyak Golput, semakin mundur arti
sebuah demokrasi. Jadi Semakin Banyak Partai = Semakin Jelek Kualitas Demokrasi nya. Diakui atau tidak logika ini, anda bisa lihat sendiri carut marut partai politik di Indonesia. l. Banyak Uang yang di investasikan pada hal-hal yang "kurang produktif" bagi masyarakat banyak. Sebagi contoh ringan saja, anda boleh lihat, hitung dan analisa sendiri, berapa rupiah yang dihamburkan hanya untuk membuat sticker, baliho, spanduk, bendera dan iklan politik. 13

## Partai Politik dan Regenerasi Kepemimpinan di Indonesia
Eksistensi  partai  politik  di  Indonesia  sudah  di  mulai  sejak negeri  ini  merasakan  dampak  dari  keberadaan  politik  etis. 14 Saat  itu, semua  anak  bangsa  terseret  jauh  untuk  mendefinisikan  ulang kontribusinya  selain  melalui  usaha-usaha  ekstraparlementarian. Tercatat  beberapa  bentukan  partai  politik  baru  muncul  sebagai jelmaan dari perkumpulan-perkumpulan kelompok studi mahasiswa.
Kehadiran  partai  politik  di  sisi  lain  memberikan  peluang  bagi munculnya  pemimpin-pemimpin  di  masa  mendatang.  Dalam  konteks ini,  kemunculan  partai-partai  tersebut  dapat  diapresiasi  positif  karena di  masa  itu,  bangsa  ini  belum  memiliki  visi  yang  jelas.  Dalam pencarian  format  tadi,  partai  politik  begitu  kuat  pengaruhnya.  Kita
13 http://trimuerisandes.blogspot.com/, diakses 10 Agustus 2015. 14 Di gagas oleh Conrad Theodore van Deventer, lahir tanggal 29 September 1857 di  Dordrecht,  Belanda.  Setelah  memperoleh  gelar  M.A.  dari  Universitas  Leiden tahun  1859,  bersama  istrinya  bertolak  ke  Hindia  Belanda;mula-mula  bekerja sebagai  pegawai  pengadilan  di Ambon,  Dilli,  Kupang,  dan  Semarang.  Selama  di Hindia  Belanda  ia  menjadi  tertarik  pada  kondisi  kehidupan  pribumi  dan menyatakan keprihatinan. Setelah kembali ke negeri Belanda, ia banyak menulis. Salah  satu  karyanya,  “Een  Eereschuld”  (“Utang  Budi’).  Karya ini  menimbulkan kegemparann  di  kalangan  Orang  Belanda.  Tahun  1905,  ia  duduk  dalam  Staten Generaal  (parlemen  Belanda),  sebagai  anggota  partai  Demokrasi      Liberal,  dan berkali-kali duduk sebagai anggota majelis rendah maupun tinggi. https://smartgeneration.wordpress.com, diakses 10 Agustus 2015.

## Angga Natalia: PERAN PARTAI POLITIK DALAM
bisa  menikmatinya  melalui  perdebatan  para founding  fathers.
Soekarno, Natsir, Syahrir, Tan Malaka, Hatta dan sederet nama besar lainnya, membangun visi bersama dalam rangka untuk mengembalikan kemandirian dan martabat bangsa. 15
Korelasi  antara  partai  politik  dan  visi  kepemimpinan  di Indonesia  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  hingga  dekade  1980-an akhir. 16 Setelah  masa  itu,  partai  politik  seperti  anak  kecil,  hanya mampu  mengeluh  untuk  memperbaiki  nasibnya.  Harapannya,  nanti dapat  menjadi  telaah  komprehensip  yang  bisa  menjelaskan  berbagai fenomena-fenomena  kontemporer  yang  ada.  Pengamatan  yang  detail dan  evaluasi  menyeluruh  urgen  dilakukan  mengingat  lambatnya proses  peralihan  era  transisi  menuju  konsolidasi  demokrasi  di Indonesia.

## Pembangunan Politik dan Peran Partai
Walau  istilah  pembangunan  politik  masih  tetap  kabur,  namun pembangunan  adalah  upaya  yang  secara  sadar  dilakukan  untuk merubah  keadaan  saat  ini,  sekalipun  telah  baik,  menuju keadaan  lain yang diyakini lebih baik lagi. Jadi, berbeda dari change, pembangunan berbicara mengenai langkah konkret yang terencana. 17 Sedangkan politik berhubungan dengan pengambilan keputusan  (decision  making)  mengenai  apakah  yang  menjadi  tujuan dari  sistem  politik,  untuk  melaksanankannya  tujuan-tujuan  itu  di tentukan  melalui  kebijakan  publik  (public  policy)  yang  menyangkut distribusi  (distribution)  atau  alokasi  (allocation)  dari  sumber  daya
15 Agung  Baskoro, https://smartgeneration.wordpress.com,  diakses  10  Agustus 2015.
16 Perdebatan  Agung  Baskoro  dengan  Randi  Muchariman,  mahasiswa  Ilmu Pemerintahan angkt. 2005 dalam menentukan konsep Pelatihan Pemimpin Bangsa BEM KM UGM dan Madrasah Politik Islam Ulul Albab Center Fisipol UGM, 17 Juni 2007, Masjid Kampus UGM. https://smartgeneration.wordpress.com, diakses 10 Agustus 2015. 17 Riswanda  Imawan,  Pembangunan  Politik  Berwawasan  Kemanusiaan,  Bunga Rampai  Tulisan  pada  Masa  Depan  Kemanusiaan  (Yogyakarta:  Jendela,  2003),  h. 179.
yang  ada,  pelaksanaannya  melalui  kekuasaan  dan  kewenangan  yang dapat  dipakai  secara  persuasif  maupun  koersif  (paksaan).  Bebagai frase tadi, setidaknya bisa merangkum berbagai definisi yang ada. 18
Konsep pembangunan politik berarti, perubahan konkrit secara terencana  di  masyarakat  melalui  proses  pengambilan  keputusan hingga  kebijakan  dengan  melibatkan  sumber  daya  baik  secara persuasif  maupun  koersif.  Sampai  pada  tahapan  ini,  partai  politik seharusnya  mulai  proaktif.  Karena  Parpol  menjadi  ekspresi  publik dalam  menentukan  dan  menyikapi  masalah  ataupun  sebuah perubahan.  Bila Parpol  hanya  menunggu,  otomatis  publik  akan menilai  sepihak  bahwa  sikap  tadi  menjadi  wajah  utuh  parpol  yang bersangkutan. Konstituen yang cerdas tentunya kritis melihat realitas. Apalagi  konteks  saat  ini,  masyarakat  semakin  memahami  komitmen Parpol dalam mengakomodasi kepentingannya.
Sebenarnya  masalah  tersebut  berhubungan  langsung  dengan fungsi Parpol sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekruitmen, dan pengatur  konflik. 19 Namun  fungsi  lain  yakni  partisipasi,  pemandu kepentingan,  dan  kontrol  politik 20 akan  lebih  melengkapi,  karena Parpol  harus  dipahami  secara  luas  oleh  masyarakat.  Keadaan demikian  perlu  diimplementasikan  agar  tidak  ada  kesenjangan  antara kelompok  elit  dan  massa.  Bila  ini  tidak  segera  disikapi,  bukan mustahil  tingkat  kepercayaan  masyarakat kepada  partai-partai  politik akan  menuju  titik  nadir,  yang  tentu  saja  tidak  kondusif  bagi instusionalisasi  kehidupan  politik  sebagai  pilar  penunjang  bangunan demokrasi.
18 Miriam Budiarjo, op.cit., h. 8.
19 Ibid., h. 163
20 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, h.116.

## Realitas Regenerasi Partai Politik Kontemporer
Salah  satu  fungsi  Parpol  yang  selama ini  terabaikan  adalah rekruitmen  politik.  Rekruitmen  politik  lebih  banyak  menyoalkan tentang  seleksi  dan  pemilihan  atau  seleksi  dan  pengangkatan seseorang  dan  sekelompok  orang  untuk  melaksanakan  sejumlah peranan  dalam  sistem  politik  pada  umumnya  dan  pemerintahan khususnya. 21 Definisi  lain  mengungkapkan  bahwa  rekruitmen  politik lebih  mengarah  pada  mencari  dan  mengajak  orang  berbakat  untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan juga mengusahakan  menarik  golongan  muda  untuk  dididik  menjadi  kader yang  di  masa  mendatang  akan  mengganti  pimpinan  lama. 22 Untuk definisi yang kedua inilah sebenarnya fokus pembahasan.
Partai  politik  dituntut  harus  mampu  melahirkan  anggota- anggota legislatif  yang berkualitas dan mengerti akan segala aspirasi masyarakat.  Untuk  menciptakan  kader-kader  yang  berkualitas tersebut,  partai  politik  harus  menjalankan  fungsinya  dengan  baik, terutama  fungsi  rekrutmen  politik.  Rekruitmen  politik  yakni  seleksi dan  pengangkatan  seseorang  atau  kelompok  untuk  melaksanakan sejumlah  peran  dalam  sistem  politik  pada  umumnya  dan  pemerintah pada khususnya. 23
Melihat kondisi ini tentu kita akan bertanya-tanya, bagaimana kapasitas  Parpol  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pencetak pemimpin-pemimpin  masa  depan?  Atau  kepentingan  elit  yang  masih mendominasi  sehingga  menyebabkan  terpotongnya  siklus  regenerasi kepemimpinan.  Pertanyaan-pertanyaan  ini  sebenarnya  belum  cukup mewakili  bila  melihat  semakin  bobroknya  mental  dan  moral  para politisi kita.
Sudah  menjadi  rahasia  umum,  publik  hari  ini menyaksikan penyalahgunaan  kekuasaan  terjadi  di  ranah  politik.  Bahkan Transparansi Internasional dalam rilis survei terbarunya mengingatkan
21 Surbakti, op.cit., h. 118
22 Budiarjo, op.cit., h.164 23 Cholisin, dkk. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Yogyakarta: UNY Press, 2007, h. 113.
bahwa Parpol masih menjadi salah satu terkorup di negeri ini. 24 Belum ditambah  lagi,  dengan  sikap-sikap  non  populis  lainnya  yang  sering dipertontonkan  oleh  wakil  rakyat  di  media  massa.  Tidur  saat  sidang, nitip  absen,  jalan-jalan  ke  luar  negeri,  dan  berbagai  bentuk  skandal lainnya.
Sebagai  sarana  rekruitmen  politik  masih  banyak  partai  yang elitis  dalam  menyeleksi  dan  merekrut  kader  sehingga  yang  terjadi adalah  stagnasi  politik  dan  memperlambat  regenerasi  politik.  Hal tersebut  membuat  panggung  politik  bangsa  di  isi  oleh  wajah-wajah lama,  dengan  pemikiran-pemikiran  lama  juga  dengan  pengalaman- pengalaman    yang  sama  (monoton). Perpolitikan  kita  dalam  hal rekruitmen  politik  saat  ini  cenderung  merekrut  orang-orang  terkenal seperti  selebritis.  Agus  Condro  di  gedung  KAUJE  mengungkapkan:
“ Parpol  saat  ini  sudah  seperti  perusahaan  saja.  Tidak  lagi memperjuangkan  ideologi,  namun  sekarang  sudah  mirip  becak,  ojek, dan taksi. Sebab jika ada kepala daerah yang mau maju lewat parpol maka harus ada syarat uang di depan dulu .” 25
Keadaan ini lebih banyak  disebabkan dari mundurnya bentuk pengawalan  kaderisasi  di  sebagian  besar  Parpol.  Alih-alih memperbaiki  kualitasnya  yang  cenderung  memakan  waktu,  partai- partai  lebih  banyak  mengandalkan  kader-kader  pragmatis  untuk mempercepat image building dan  perolehan  suara  di grass  root. Aktor-aktor  demikian,  hanya  memikirkan  bagaimana  kedudukan  dan posisi mereka agar tetap aman dan nyaman.
24 http://suarapartai.com/2010/06/lembaga-terkorup-menurut-bkg-2009- transparency-international/, diakses 10 Agustus 2015.
25 Disorientasi  Partai  Politik  Dan  Libido  Kekuasaan  diakses  dari http://politik.kompasiana.com/2012/03/17/disorientasi-partai-politik-dan-libido- kekuasaan/, diakses 10 Agustus 2015.

## Pemimpin Muda Harapan Indonesia
Peluang  memperbaiki  negeri  ini  cukup  besar  saat  mencermati dinamika yang  mewarnai  reformasi  dalam  satu  dekade.  Banyak perubahan  telah  terjadi,  namun  masyarakat  masih  menantikan ‘perubahan’  sesungguhnya  hadir.  Fase  di  mana  substansi  demokrasi tentang  kesejahteraan  dapat  terealisasi  utuh.  Perjuangan  untuk  itu tentu membutuhkan waktu, sehingga, memerlukan desain yang cukup konkrit. Selain itu, aktor  yang menjalankan desain menjadi vital agar kita tidak mengulang sejarah di masa lalu. Aktor yang dimaksud tentu memiliki kriteria yang ‘lebih sempurna’, agar roda perubahan mampu terakselerasi  dan  terealisasi.  Ketika  melihat  sejarah  dan  realitas  hari ini,  maka  dengan  cukup  bangga  ia  mencatat  lahirnya  tokoh-tokoh bangsa  yang  luar  biasa,  sedangkan  realitas,  sudah  seharusnya  bicara guna melahirkan pemimpin-pemimpin muda Indonesia berikutnya. Rakyat sudah jenuh mendengar janji. Mereka butuh bukti agar terinspirasi.  Dan  diharapkan  ikut  bergerak  bersama  menyongsong regenerasi kepemimpinan nasional. Sewajarnya Parpol mempersiapkan  langkah-langkah  tersebut  secara  strategis  untuk menjawab persoalan kepemimpinan secara aktif sekaligus mendorong upaya lahirnyanya pemimpin-pemimpn muda.
Seorang  figur  yang  mampu  bertindak  progresif,  sensitif, aspiratif,  dan  solutif  dalam  menyikapi  permasalahan.  Tidak  lagi terjebak  dalam  dikotomi  usia  maupun  pengalaman  semata.  Ia  tuntas dengan  itu  karena  senantiasa  didewasakan  oleh  amanah  dan  masalah yang  selalu  hadir  dalam  setiap  kontribusinya.  Modal  demikian setidaknya  bisa  membangkitkan  harapan  bahwa  bangsa  ini  masih memiliki masa depan.
Bicara  regenerasi  kepemimpinan  nasional  memang  mutlak bukan  menjadi  tanggung  jawab  partai  politik.  Akan  tetapi,  secara efektif advokasi yang dilakukannya dapat mendorong perubahan yang diinginkan.  Sama  halnya  dengan  kuota  30%  bagi  perempuan,  perlu affirmative action untuk memberikan peran dan tanggung jawab lebih kepada  pemuda  demi  mempersiapkan  masa  depan  bangsa  yang  lebih baik.
Idealnya  pembenahan  terkait  parpol  idealnya  muncul  dari dalam. Agar lebih substansial dan mampu memberi efek lanjutan bagi yang  lainnya.  Namun,  bila  di  sisi  ini,  keadaan  belum  berlangsung, akhirnya  harapan  memang  mesti  tetap  disebarkan  ke  ranah  lain. Karena  harus  diakui,  bahwa  Parpol  hanya  salah  satu,  bukan  satu- satunya  wadah  kaderisasi  kepemimpinan  nasional.  Militer,  Swasta, Ormas  Keagamaan,  kampus,  dan  bentukan  lainnya,    juga  alternatif yang secara rutin menelurkan generasi-generasi terbaiknya.
Terakhir, seideal apapun dorongan yang terjadi demi perbaikan Parpol,  pembinaan  dan  pedampingan  di  keluarga,  sekolah,  dan lingkungan  masyarakat  akhirnya  menjadi  solusi  kecil  yang  dapat membesar  dan  memudahkan  terbukanya  jalan  perubahan.  Bila  rakyat semakin cerdas, kritis, dan aktif tidak ada pilihan bagi media manapun sebagai  instrumen  aspirasi  untuk tidak  berubah.  Karena  pada  fase  ini rakyat  bukan  lagi  sekedar  sebagai  masyarakat  tetapi  warga  negara yang memahami utuh hak dan kewajibannya.

## Penutup
Parpol  memiliki  tanggung  jawab  besar  menghadirkan kandidat-kandidat  berkualitas,  karenanya  parpol  harus  kuat  dan berfungsi  penuh  di  samping  para  kandidat  itu.  Terlebih  lagi kandidat yang  merupakan  kader  partai  dan  bukan  dari  struktur  partai.  Dalam kerangka  itulah,  parpol  yang  berkonflik  perlu  berkaca  diri  dan berikhtiar  untuk  kembali  bersatu.  Syaratnya,  para  elite  bersedia menurunkan  ego  politik  masing-masing  sehingga  tercipta  sinergi politik  yang  lebih  kuat.  Pilkada  bukan  saja  berpengaruh  bagi  masa depan  sebuah  parpol  melainkan  juga  kepemimpinan  lokal  di  masa depan.  Sekaligus  ajang  pembuktian  sejauh  mana  parpol-parpol  eksis dan  berperan  melahirkan  kepemimpinan  lokal.  Yang  tak  mampu menata  diri  dan  mengajukan  kandidat  terbaiknya,  akan  kehilangan momentum.  Untuk  itu,  pilkada  serentak  2015  inilah  sebagai momentum harus diikhtiarkan oleh semua parpol pada tiap tingkatan.

## Angga Natalia: PERAN PARTAI POLITIK DALAM
Munculnya  permasalahan  kandidat  tunggal  pada  proses pilkada  tahun  2015  ini  menunjukkan  bahwa  partai  politik  belum benar-benar serius menjalankan fungsinya terutama untuk melahirkan calon-calon  pemimpin  muda  yang  kompeten  dan  mampu survive dengan  kondisi  Indonesia  saat  ini.  Ini  disebabkan  oleh  mundurnya pengawalan  kaderisasi  di  partai  politik  sehingga partai-partai  lebih banyak  mengandalkan  kader-kader  pragmatis  untuk  mempercepat image  building dan  perolehan  suara  di grass  root.  Hal  ini  akhirnya, menenggelamkan  mental  calon-calon  pemimpin  muda yang sebenarnya  memiliki  kompetensi  yang  baik  tapi  kurang  mendapat dukungan dari partai politik.

## Daftar Pustaka
Agung Baskoro, https://smartgeneration.wordpress.com, diakses 10 Agustus 2015.
Budiardjo,  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta:  PT.
Garamedia, 1985.
Cholisin,  dkk. Dasar – Dasar  Ilmu  Politik.  Yogyakarta:  UNY  Press, 2007. Disorientasi  Partai  Politik  Dan  Libido Kekuasaan  diakses  dari http://politik.kompasiana.com/2012/03/17/disorientasi-partai- politik-dan-libido-kekuasaan/, pada tanggal 10 Agustus 2015. Friedrich,  Carl  J.  1967. Constitusional  Government  and  Democracy:
Theory and Practice in Europe and America. Waltham . Mass: Blaisdell Publishing Company. http://m.monitorday.com/, diakses 10 Agustus 2015. http://news.liputan6.com/, diakses 10 Agustus 2015. http://sp.beritasatu.com/nasional/kenapa-parpol-dan-kandidat-kepala- daerah-takut-pada-petahana, diakses 10 Agustus 2015. http://suarapartai.com/2010/06/lembaga-terkorup-menurut-bkg-2009- transparency-international/, diakses 10 Agustus 2015. http://trimuerisandes.blogspot.com/, diakses 10 Agustus 2015.

## Imawan, Riswanda,Pembangunan Politik Berwawasan Kemanusiaan,
Bunga  Rampai  Tulisan  pada  Masa  Depan  Kemanusiaan. Yogyakarta: Jendela, 2003. Neumann,  Sigmund, “ Modern  Political  Parties”  dalam  Comparative
Politics:  A  Reader.  Edited  oleh  Harry  Eckstein  dan  David  E.
Apter. London: The free Press of Glencoe, 1963. Rudy, T May, Pengantar Ilmu Politik. Bandung: PT Rafika Aditama,
2003.
Soltau,  Roger  H, An  Introduction  to  Politics, London:  Longsmans,
Green & Co, 1961.
Surbakti,  Ramlan, Memahami  Ilmu  Politik.  Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.