## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM

## SYARI’AH CARD (KARTU KREDIT SYARIAH) DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH
Oleh :

## HENGKI FIRMANDA
Jl. Rajawali Sakti L-12 Pekanbaru
Abstrak Abstract
Syariah  card  merupakan  produk perbankan  syariah  yang  termasuk baru,  sehingga  dalam  prakteknya perlu mendapatkan  perhatian  khusus agar  sesuai  dengan  konsep  syariah. Penerbitan  syariah  card  sangat bermanfaat  bagi  manusia,  yaitu mempermudah manusia untuk melakukan pembayaran, dan memberikan  rasa  aman  kepada manusia karena tidak perlu membawa uang  yang  banyak.  Seharusnya, manfaat  yang  diperoleh  bukan  hanya manfaat  yang  sifatnya  duniawi  saja, melainkan harus ada manfaat menuju akhirat.
Sharia  card  is  a  new  product shariah  banking,  so  that  in practice  needs  special  attention, in  order  that  agree  with  sharia concept.  Publishing  sharia  cards are very useful for humans that is easier  for  people  to  make payments, and providing security to  human,  because  no  need  to carry a lot of money. Supposedly, benefits not only wordly benefits, but procure afterlife benefits.
Kata Kunci: Syariah Card, Bank Syariah, Manfaat.

## A. Pendahuluan
Kegagalan sistem ekonomi global saat ini membuat para ahli ekonomi dan  ahli  hukum  ekonomi  berusaha  menemukan  sistem  ekonomi  baru  yang lebih baik, salah satunya ialah sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi sorotan  utama  di  dunia  karena  pada  masa  keemasan  Islam,  Islam  mampu mengangkat  derajat  perekonomian  dalam  kemapanannya.  Kebijakan terhadap  sistem  ekonomi  Islam  yang  salah  satunya  ialah  pelayanan  jasa

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
keuangan Islam, saat ini terus meningkat dan merupakan bagian terpenting dalam industri keuangan global. 1
Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada  syari’ah  Islam.  Syari’ah  merupakan  pedoman  yang  menjadi  pegangan hidup  manusia  dalam  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT.  Al-Quran  dan Sunnah  sebagai  landasan  berpijak  umat  Islam  memiliki  daya  jangkau  dan daya  atur  yang  universal.  Salah  satu  buktinya,  dapat  dilihat  dari  teks  Al- Quran  dan  Sunnah  yang  selalu  tepat  sasaran  untuk  diimplikasikan  dalam kehidupan  aktual,  seperti  daya  jangkau  dan  daya  aturnya  dalam  bidang perekonomian umat. 2
Tujuan dari semua itu adalah menuntun manusia berada di jalan yang lurus  ( shirat  al  mustaqim ) 3 dan  untuk  mendorong  kesejahteraan  manusia serta untuk menjamin perlindungan terhadap agama ( diin ), jiwa ( nafs ), akal
( aql ), keturunan ( nasl ), dan harta ( maal ).
Pada  era  globalisasi  saat  sekarang  ini,  industri  bisnis  yang menggunakan  sistem  ekonomi  syari’ah  mulai  tumbuh  dan  berkembang dengan  pesat.  Hal  ini  terlihat  pada  pertumbuhan  perbankan  syari’ah  dan lembaga pembiayaan syari’ah di Indonesia. Salah satu produk perbankan dan lembaga  pembiayaan  baik  itu  konvensional  maupun  syari’ah  adalah mengeluarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran.
Sebelum  munculnya  kartu  kredit  sebagai  alat  pembayaran  dalam transaksi  ekonomi,  transakasi  dilakukan  dengan  cara  barter  dan  kemudian muncul uang sebagai perantara pertukaran yang efesien dan efektif. 4 Seiring perjalanan waktu, ternyata uang memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah yang besar membawa risiko ketika transaksi
1 Suyanto dalam kata Pengantar dari buku Inggrid Tan, Bisnis dan Investasi Sistem Syari’ah Perbandingan dengan Konvensional, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hal. iii.
2 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1.
3 Achmad Ramzy Tadjoeddin dkk, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Tiara Wacana dan P3 EI UII, Yogyakarta, 1992, hal. 3.
4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal. 302.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
dilakukan  melalui  jarak  tempuh  yang  jauh,  yaitu  risiko  yang  muncul  ialah pencurian,  perampokan  dan  pemalsuan.  Akibatnya  ialah  semakin berkurangnya penggunaan terhadap uang tunai dan kemudian lahirlah kartu plastik  yang  dikenal  dengan  kartu  kredit  ( credit  card ). 5 Penggunaan  kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah,  hal  ini  sejalan  dengan  bertambahnya  kebutuhan  transaksi- transaksi ekonomi dalam kehidupan.
Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan  syari’ah  card  berjalan  beriringan.  Walaupun  kartu  kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan syari’ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian.
Adanya  dua  konsep  kartu  kredit  di  Indonesia  membuat  daya  tarik tersendiri  bagi  perputaran  perekonomian.  Sehingga  masyarakat  mempunyai alternatif  pilihan  apakah  menggunakan  kartu  kredit  konvensional  ataupun syari’ah  card.  Namun  secara  mendasar  kegunaan  keduanya  adalah  sama yaitu:
1. memudahkan sistem pembayaran,
2. mendapatkan  uang  kontan,  barang, jasa  atau  sesuatu  yang  bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran, dan
3. sebagai  alat  bukti  atau  jaminan  bagi  seseorang  yang  memungkinkan pemiliknya  mendapatkan  pinjaman  sesuai  limit  untuk  pembelian barang dan jasa.
Sedangkan  perbedaan  antara  kartu  kredit  konvensional  dengan syari’ah card ialah pada syari’ah card tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan
5 Arif  Pujiono,  “ Islamic  Credit  Card  (Suatu  Kajian  Terhadap  Sistem  Pembayaran  Islam Kontemporer) ”, Jurnal Dinamika Pembangunan, No. 1 Vol. 2, (Juli, 2005), hal. 66.

## JURNAL ILMU HUKUM
“ time  value  of  money” ,  bahwa  uang  yang  sejatinya  hanyalah  alat  tukar ( medium of exchange ) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang  mengusahakannya.  Selain  itu,  yang  membedakan  antara  keduanya adalah  (a)  dasar  hukumnya  yaitu  pada  kartu  kredit  konvensional menggunakan  payung  hukum  Undang-Undang  Perbankan,  sedangkan syari’ah  card  didasarkan  pada  Undang-Undang  Perbankan  Syari’ah  dan Fatwa  DSN,  (b)  dilihat  dari  penerbit kartu,  pada  kartu  kredit  konvensional diterbitkan  oleh  bank  umum  konvensional,  sedangkan  syari’ah  card diterbitkan oleh perbankan syari’ah, (c) dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syari’ah  card  menggunakan  3  (tiga)  akad,  diantaranya  kafalah,  qard  dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada.
Ide  penggunaan  syari’ah  card  di  Indonesia  mulai  muncul  pada  awal tahun  2003. 6 Sejak  saat  itu  wacana  penggunaan  syari’ah  card  mengalami perdebatan  panjang  hingga  sampai  saat  ini.  Perdebatan  panjang  tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan  bahwa  syari’ah  card  lebih  mendekatkan  diri  kepada  sifat israf (berlebih-lebihan)  sehingga  mendorong  umat  Islam  bersikap  konsumtif 7 , boros  dan  membiasakan  untuk  berutang.  Namun  di  lain  hal  ada  juga  yang berpendapat jika sifat israf tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.
Persfektif  praktik,  walaupun  ada  perdebatan  terkait  syari’ah  card, beberapa  perbankan  syari’ah  yaitu  Bank  Danamon  Syari’ah 8 ,  BNI  Syari’ah 9
6 Muhammad Syafi`I Antonio, “ Modal ”, Majalah Islami Bulanan, Edisi No. 8, (1 Juni 2003), hal. 13.
7 Kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi lebih efesien, namun dapat pula menjurus kepada sifat konsumtif. Johannes Ibrahim, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatannya, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hal. 1.
8 Bank  Danamon  Syari’ah  mengeluarkan  produk  syari’ah  card  dengan  nama  Dirham  Card pada September 2007.
9 BNI  Syari’ah  mengeluarkan  syari’ah  card  dengan  nama  Hasanah  Card.  Hasanah  Card dikeluarkan pada bulan Februari 2008 dengan menggandeng Master Card Worldwide.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
dan  Bank  HSBC  Syari’ah  mengusulkan  kepada  MUI  agar  mengeluarkan Fatwa  terkait  syari’ah  card 10 .  Sedangkan  Bank  Muamalat  tetap  bertahan untuk  tidak  menelurkan  produk  syari’ah  card  karena  secara  prinsip  tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Fenomena menarik tentang syari’ah card ialah setelah bulan Juli 2007 Bank  Danamon  Syari’ah  meluncurkan  produk  syari’ah  card,  namun  pada tahun  2010  aktivasinya  sudah  ditiadakan,  artinya  Bank  Danamon  Syari’ah menghentikan  penjualan  syari’ah  card.  Selain  itu,  tidak  dipungkiri  bahwa walaupun  tarik  ulur  permasalahan  boleh  atau  tidaknya  syari’ah  card,  dapat dilihat semenjak Bank Danamon Syari’ah mengeluarkan produk syari’ah card populasi pengguna syari’ah card (Dirham Card) pada Bank Danamon Syari’ah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna. 11
Saat  ini  posisi  Bank  Danamon  Syari’ah  diambil  oleh  BNI  Syari’ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009. Secara umum pemegang syari’ah card (Hasanah Card) pada Desember 2009  berjumlah  11.242  orang,  dan  hingga  semester  awal  tahun  2010 mencapai  13.777  pengguna. 12 Kemudian  pada  posisi  per  Desember  2010, jumlah  pemegang  syari’ah  card  telah  mencapai  25.609  orang.  Pada  tahun 2012  dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Muhammad  Ilyas  selaku Supervisor  Kartu  Pembiayaan  Syari’ah  Cabang  Yogyakarta  menyebutkan jumlah  pemegang  syari’ah  card  di  Indonesia  lebih  kurang  300  ribu  orang. Adapun  jumlah  transaksi  global  pada  syari’ah  card  70%-nya  lebih  kepada pembelian  barang  (konsumtif).  Alhasil  bahwa  masyarakat dapat  dikatakan sangat  membutuhkan  syari’ah  card  sebagai  mempermudah  transaksi  dalam memenuhi kebutuhan.
10 Tepat  pada  tanggal  11 Oktober  2006  M  atau  18  Ramadhan  1427  H  Dewan  Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 di Jakarta.
11 “ Mengikuti Tren Nasabah Syari’ah”, Republika, (Senin, 14 Februari 2011), hal. 28.
12 Lambat,  Pertumbuhan  Kartu  Kredit Syari’ah ,  Kamis,  16  September  2010. http://www.kabarbisnis.com/read/2814639.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  semakin  meningkatnya  kebutuhan akan  syari’ah  card  dalam  transaksi  bisnis  syari’ah  yang  dilihat  dari perkembangan pengguna syari’ah card, akan tetapi penggunaan syari’ah card tersebut  belum  dapat  dilakukan  secara  totalitas  karena  pengaruh  tarik ulurnya  perdebatan  terkait  hal  tersebut.  Artinya,  belum  ada  kesepakatan secara  umum  tentang  penggunaan  syari’ah  card  oleh  umat  Islam,  sehingga sangat  menarik  untuk  membahasnya  lebih  lanjut  dengan  meninjau  kembali bagaimana manfaat syariah card ditinjau dari asas utilitas dan maslahah .

## B. Pembahasan

## 1. Syariah Card (Kartu Kredit Syariah)
Istilah  syari’ah  card  banyak  dimunculkan oleh  akademisi  maupun praktisi diantaranya ada yang menyebutkan dengan (a) Kartu Kredit berbasis Syari’ah, (b) Kartu Kredit Syari’ah, (c) Islamic Credit Card, (d) Kartu Kredit berdasarkan  Prinsip  Syari’ah.  Pada  prinsipnya  keempat  istilah  ini  memiliki makna yang  sama,  dan  istilah-istilah  tersebut  menggunakan  kata  kredit, unsur  dari  kredit  itu  sendiri  mengandung  riba,  sehingga  keempat  istilah tersebut menurut penulis tidak tepat untuk digunakan.
Istilah lain dapat dijumpai dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006  yang  menggunakan  istilah  Syari’ah  Card,  Istilah  ini memiliki  kelemahan  karena  menimbulkan  ambiguitas  bila  diartikan berdasarkan  istilah  kata.  Syari’ah  Card  secara  kata  diterjemahkan  menjadi “Kartu  Syari’ah”.  Kartu  Syari’ah  atau  Syari’ah  Card  menurut  praktisi  dapat bermakna  luas  yang  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  kartu  debit  dan  kartu pembiayaan  (kartu  kredit  dalam  istilah  konvensional).  Sehingga  menurut praktisi,  istilah  kartu  kredit  dalam  Islam  lebih  tepat  menggunakan  istilah

## JURNAL ILMU HUKUM
“Kartu  Pembiayaan  Syari’ah”. 13 Istilah  yang  hampir  serupa  juga  dapat dijumpai  dalam  buku  Abdul  Ghofur  Anshori  yang  menggunakan  istilah “Kartu Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari’ah”. 14
Kata  “Pembiayaan”  itu  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  suatu pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan. 15 Pembiayaan  juga  merupakan  suatu  fasilitas  yang  diberikan  bank  syari’ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari’ah dari masyarakat yang surplus dana. 16
Maksud pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah  adalah  penyediaan  dana  atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk  mudharabah  dan  musyara’ah;  (2)  transaksi  sewa  menyewa  dalam bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk  ijarah  muntahiya  bittamlik;  (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna; (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard; (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.
Menurut  sifat  penggunaannya  pembiayaan  dapat  dibagi  menjadi  2 (dua),  yaitu pertama ,  pembiayaan  produktif,  merupakan  pembiayaan  yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan  usaha,  baik  usaha  produk  perdagangan  maupun  investasi.
13 Hasil Wawancara  dengan  Bapak  Hadi  Suseno  sebagai  Manager  Pemasaran  Bank  BNI Syari’ah  Cabang  Yogyakarta  Pada  hari  Senin  tanggal  6  Februari  2012  di  BNI  Syari’ah  C abang Yogyakarta.
14 Abdul  Ghofur  Anshori, Pembentukan  Bank  Syari’ah  Melalui  Akuisisi  dan  Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam), UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 20.
15 Muhamad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah , Unit  Penerbit  dan  Percetakan  AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hal. 17.
16 Muhamad, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  P ada  Bank  Syari’ah , UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 7.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Kedua ,  pembiayaan  konsumtif,  merupakan  pembiayaan  yang  digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. 17
Pada  penulisan  ini  penulis  menggunakan  istilah  yang  sama  dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari’ah Card  karena  istilah  tersebut  telah  dijadikan  landasan  hukum  dan  telah dimaknai oleh Dewan Syari’ah Nasional.
Menurut  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  Syari’ah  Card,  Syari’ah  Card  adalah  kartu  yang  berfungsi  seperti kartu kredit  yang  hubungan  hukum  (berdasarkan  sistem  yang  sudah  ada) antara  para  pihak  berdasarkan  prinsip  syari’ah  sebagaimana  diatur  dalam fatwa  ini.  Syari’ah  card  dalam  fiqh  muamalah  disebut  dengan Bithaqah I`timan 18 yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran.
Definisi kartu kredit dalam bukunya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi menyebutkan bahwa menurut bahasa kartu kredit dipilah menjadi dua kata yaitu bithaqah (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata I’timan diartikan kondisi aman dan saling percaya.
Dalam  kebiasaan  dunia  usaha  artinya  semacam  pinjaman  untuk  dibayar secara  tunda.  Sedangkan  secara  terminologis  diartikan  dengan  kartu  yang dikeluarkan  oleh  pihak  bank  dan  sejenisnya  yang  dapat  digunakan  oleh pembawanya  untuk  membeli  segala  keperluan  dan  barang-barang  serta pelayanan  tertentu  secara  utang. 19 Kamus  Ekonomi  Arab  mengartikan syari’ah  card  sebagai  suatu  jenis  kartu  khusus  yang  dikeluarkan  oleh  pihak
17 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syari’ah:  Dari  Teori  Ke  Praktik , Gema  Insani  Press, Jakarta, 2001, hal. 168.
18 Istilah lain disebut juga dengan bithaqah isti`man
19 Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah  ash-Shawi, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam,  Darul  Haq, Jakarta, 2004, hal 303-304.

## JURNAL ILMU HUKUM
bank  (sebagai  pengeluar  kartu),  lalu  jumlahnya  akan  dibayar  kemudian. Pihak  bank  akan  memberikan  kepada  nasabahnya  itu  rekening  bulanan secara  global  untuk  dibayar,  atau  untuk  langsung  didebet  dari  rekeningnya yang masih berfungsi. 20
Sedangkan  definisi  kartu  kredit  menurut  Pasal  1  Ayat  4  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  14/2/PBI/2012  tentang  Perubahan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor:  11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu  (APMK)  adalah  alat  pembayaran dengan  menggunakan  kartu  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan pembayaran  atas  kewajiban  yang  timbul  dari  status  kegiatan  ekonomi, termasuk  kegiatan  pembelanjaan  dan/atau  untuk  melakukan  penarikan tunai,  di  mana  kewajiban  pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi  terlebih dahulu  oleh  penerbit,  dan  pemegang  kartu  berkewajiban  untuk  melakukan pembayaran  pada  waktu  yang  disepakati  baik  dengan  pelunasan  secara sekaligus ( charge card ) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
Perhitungan  antara  kartu  kredit  konvensional  dengan  syari’ah  card ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan oleh biaya bunga dan biaya- biaya  lain  (seperti  biaya  denda  keterlambatan)  yang  timbul  pada  bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa utang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal  jatuh  tempo,  untuk  menghitung  biaya  bunga  pada  bulan berikutnya,  sehingga  dikenal  dengan  sistem  bunga  berbunga  (bunga  yang dibungankan  kembali).  Selain  itu  perhitungan  bunganya  juga  mulai  dilihat berdasarkan  nilai  awal  utang  pada  saat  transaksi  serta  juga  melihat  jumlah hari  utang  yang  berjalan.  Hal  itu  didasarkan  pada  saldo  utang  rata-rata harian,  dihitung  dari  tanggal  transaksi.  Sedangkan  pada  syari’ah  card menggunakan  sistem  perhitungan  biaya Monthly  Fee (biaya  pengelolaan utang – ujrah  equivalent  2,95%)  dihitung  berdasarkan  kepada  sisa  utang
20 Ahmad  Zaki  Badwi, Mu`jam  al-Musthalahat  at-Tijariyah  at-Ta`awuniyah  Arab-Inggris- Perancis, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1984, hal. 62.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
pokok  bersih  setelah  tanggal  jatuh  tempo,  jadi  biaya  yang  timbul  di  bulan sebelumnya  tidak  diakumulasi  dengan  sisa  utang  pokok  untuk  menghitung biaya pada bulan berikutnya.

## 2. Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas
dan Maslahah
Konsep  asas  manfaat  dalam  perkembangan  hukum  dan  bisnis mendapatkan  perhatian  yang  cukup  besar.  Hal  ini  dikarenakan  oleh banyaknya  diskusi-diskusi  yang  dilakukan  oleh  para  sarjana  baik  itu  oleh kalangan Barat maupun kalangan Timur.
Konsep asas manfaat ini berfungsi untuk mempertegas eksistensi dari hukum dan bisnis itu sendiri. Eksistensi itu, untuk kalangan Barat dilahirkan oleh  kaum utilitarianism yang  kemudian  melahirkan  asas utilitas .  Jauh sebelum munculnya kaum utilitarianism yaitu pada eranya Aufklarung yang bermula  saat  menjelang  akhir  abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20  Masehi,  di dunia Timur asas manfaat ini dipopulerkan oleh Imam Ghazali dengan nama asas maslahah yang tepatnya pada abad ke-11 Masehi atau pertengahan abad ke-5 Hijriyah.
Asas  manfaat  di dunia  Barat  atau  yang  disebut  dengan  asas utilitas dipopulerkan oleh Jeremy Bentham. Konsep dasar asas utilitas dari Bentham ialah  individualisme  utilitarian.  Bentham  di  Inggris  dianggap  tokoh  radikal.
Otje  Salman  menyebutkan  Bentham  merupakan  pencetus  sekaligus pemimpin aliran pemikiran kemanfaatan, di mana disebutkan bahwa hakikat kebahagiaan  adalah  kenikmatan  dan  kehidupan  yang  bebas  dari kesengsaraan. 21
Logika  dasar  sederhana  yang  dibangun  Bentham  ialah  bahwa  alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan 2 (dua) penguasa yaitu
21 Otje  Salman, Filsafat  Hukum  (Perkembangan  dan  Dinamika  Masalah), Refika  Aditama, Bandung,  2012, hal. 44.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
“duka”  dan  “suka”.  Keduanya  menentukan  apa  yang  kita  lakukan,  apa  yang kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Harapan Bentham dari hal tersebut ialah sebuah ilmu pengetahuan yang obyektif tentang perilaku manusia. 22
Menemukan  ilmu  pengetahuan  yang  obyektif  tentang  perilaku manusia,  Bentham  menggunakan  metode  empiris  dengan  melakukan eksperimental terhadap manusia. Alhasil Bentham menegaskan prinsip yang saat ini dikenal yaitu “kebahagiaan tertinggi dari jumlah materi terbanyak”. 23 Dengan bahasa yang berbeda disebutkan dalam bukunya Lili Rasjidi dan Ira Thania  R  bahwa  dengan  memegang  prinsip,  manusia  akan  melakukan tindakan  untuk  mendapatkan  kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  dan mengurangi  penderitaan.  Sehingga  dapat  dikatakan  baik  buruknya  suatu perbuatan itu diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. 24
Pada  dasarnya  ide  dari utilitas sangatlah  sederhana  yaitu  yang  benar untuk dilakukan ialah yang outputnya kebaikan terbesar. Kemanfaatan atau utilitas menyebutkan  bahwa  setiap  tindakan  tertentu  adalah  benar  apabila memperbesar  atau  memaksimalkan  kebahagiaan,  dan  dikatakan  keliru apabila menghasilkan kebahagiaan yang menuju ke arah minimum.
Ide  dari  kemanfaatan  atau utilitas tersebut  kemudian  meletakkan  2 (dua)  asumsi  yaitu pertama ,  tujuan  hidup  ialah  kebahagiaan.  Bentham menyodorkan  bukti  kecil  untuk  mendukung  asumsi  bahwa  kebahagiaan adalah  tujuan  hidup  yaitu  lewat  pembentukan  alamiah  kerangka kemanusiaan,  di  mana  manusia  memegang  erat  tujuan-tujuan  ini, namun prinsip ini tidak bisa dibuktikan secara langsung. Akan tetapi dijelaskan oleh John Stuart Mill, yaitu sebagai argumennya fakta bahwa setiap orang secara
22 Carl  Joachim  Friedrich, The  Philosophy  of  Law  in  Historical  Perspective,  diterjemahkan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 119.
23 Ibid., hal. 121.
24 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 64.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
universal  sungguh  mengharapkan  kebahagiaan,  dengan  melakukan  hal tersebut maka akan tampak alamiah. Terkait dengan kebahagiaan itu sendiri, Bentham  mengartikan  sebagai  suatu  kesenangan  dan  ketidakhadiran  rasa sakit. Kedua ,  kebenaran  dari  suatu  tindakan  ditentukan  oleh  kontribusinya bagi  kebahagiaan.  Kaidah  ini  menjadikan  utilitarianisme  sebuah  teleologi, tujuan ( telos ) menentukan apa yang benar. “Yang benar” ditentukan dengan mengkalkulasikan jumlah kebaikan yang dihasilkan. 25
Inti dari doktrin Bentham itu ialah bermuara kepada semua tindakan manusia terkait dengan hasratnya. Hasrat semua manusia itu menginginkan kebahagiaan  yang  bermanfaat  dan  menjauhkan  diri  dari  penderitaan. Sehingga kebahagiaan yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Bentham di sini ialah mengarah kepada kepercayaan individualis.
Kepercayaan  individualis  tersebut  memiliki  semangat  setiap  orang mempunyai  kebebasan  yang  penuh  untuk  mengejar  kepentingannya,  dan serentak memberi kebebasan kepada orang lain untuk mengejar kepentingan dirinya. Apabila setiap orang diberikan kebebasan maka seluruh masyarakat akan  berkembang  semaksimal-maksimalnya,  dan  itulah  kemudian  menjadi kepentingan  umum.  Setiap  orang  mempunyai  hak  kebebasan  untuk memperoleh  kesempatan  terkait  tentang  apa  yang  diinginkan  dan dibutuhkannya.
Sikap individualis ini mengarah kepada egoistis, namun sikap egoistis itu  menurut Bentham  tidaklah  buruk,  karena  Bentham  juga  menawarkan konsep  “tau  diri”. 26 Artinya  ialah  sikap  egoistis  yang  dimiliki  oleh  manusia untuk  mencapai  kebahagiaan  terhadap  dirinya,  haruslah  mempunyai  filter yaitu  konsep  “tau  diri”,  di  mana  setiap  orang  haruslah saling  menghormati hak-hak dan kewajibannya.
25 Karen  Lebacqz, Six  Theories  of  Justice,  diterjemahkan Yudi  Santoso, Nusa Media,Bandung,  2012, hal. 14 dan 15.
26 Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak,  dan  Markus  Y.  Hage, Teori  Hukum,  Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 93.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban manusia yaitu dengan cara mendistribusikannya, sehingga tujuannya ialah kebahagiaan masyarakat. Dalam  menelaah  nilai  suatu  kebahagiaan,  yang  dipandang  sebagai kebahagiaan  itu  sendiri  maupun  dalam  kaitannya  dengan  individu  tunggal, dapat ditemukan 4 (empat) tujuan di dalamnya yaitu:
a. Sumber nafkah atau menyediakan nafkah,
b. Kemakmuran,
c. Kesetaraan, dan
d. Rasa aman. 27
Tujuan  inilah  kemudian  menjadi  pegangan  dalam  menempatkan hukum  perdata  dan  bisnis  sebagai  suatu  pencapaian  kemanfaatan  oleh Bentham.  Apapun  yang  menyangkut  tentang  kegiatan  keperdataan,  maka akhirnya  bermuara  kepada  tujuan  tersebut.  Semakin  sempurna  upaya pencapaian  kebahagiaan  dalam  semua  aspek  tersebut  (yaitu menyediakan nafkah,  kemakmuran,  kesetaraan,  dan  rasa  aman),  semakin  besar  pula kebahagiaan sosial secara menyeluruh.
Setelah mengulas tentang asas manfaat berdasarkan teorinya Bentham yang  lebih  dikenal  dengan  asas utilitas atau  disebut  kaum  utilitarianisme, maka selanjutnya penulis akan mengulas tentang asas manfaat berdasarkan teorinya  Al-Ghazali  yang  biasa  disebut  dengan maslahah .  Teori maslahah Imam Ghazali merupakan teori yang berasal dari  pemikiran Islam, di mana Islam  sangat  memperhatikan  perlindungan  untuk  setiap  individu-individu sehingga perlindungan itu memiliki manfaat bagi individu-individu tersebut, terutama dalam hal memperoleh manfaat di dunia dan akhirat.
Kata maslahah berasal dari kata “ shalaha ” dengan penambahan “ alif ” diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawannya adalah dari kata buruk atau  rusak.  Ia  merupakan mashdar dari  kata  “ shalah ”  yaitu  manfaat  atau
27 Jeremy  Bentham, The  Theory  of  Legislation,  diterjemahkan Nurhadi, Nusa  Media, Bandung, 2010, hal. 125.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
terlepas dari kerusakan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan  mudharat  (kerusakan),  namun  hakikat  dari maslahah adalah “ al-muhaa fadzotu ‘ala maqsudissyar’i ” yang diartikan dengan “memelihara tujuan  syara’  (dalam  menetapkan  hukum)”. 28 Sehingga  dalam maslahah itu terdapat  dua  bagian  yang  serangkai  yaitu  mendatangkan  kemaslahatan  dan menghindarkan atau menolak kemudharatan.
Djazuli  menyebutkan  dalam  bukunya,  apabila  berkumpul  antara maslahah dan  kemudharatan,  maka  yang  harus  dipilih  yang maslahah -nya lebih  kuat,  dan  apabila  sama  banyaknya  atau  sama  kuatnya  maka  menolak kemudharatan lebih utama dari meraih maslahah , sebab menolak mudharat sudah  merupakan  kemaslahatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  “ daf’ud dharari  aula  min  jalbin  naf’i ”  yang  artinya  menolak  kemudharatan  lebih utama daripada meraih kemaslahatan. 29
Ukuran lebih konkrit dari maslahah ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam al-mustashfa , Syatibi dalam al-munafaqat , dan ulama yang sekarang seperti  Abu  Zahrah  dalam al-‘alaqah  al-dauliyah  fi  al-Islam ,  dan  Abdul Wahab Khalaf  dalam mashadir  al-tasyri’  fi  ma  la  nashsha  fih ,  apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:
a. Kemaslahatan  itu  harus  sesuai  dengan maqashid  al-syari’ah , semangat  ajaran,  dalil-dalil kulli dan  dalil qoth’i baik wurud maupun dalalah -nya.
b. Kemaslahatan  itu  harus  meyakinkan,  artinya  kemaslahatan  itu berdasarkan  penelitian  yang  cermat  dan  akurat  sehingga  tidak meragukan  bahwa  itu  bisa  mendatangkan  manfaat  dan menghindarkan mudharat.
28 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh  Jilid  2, PT.  Logos  Wacana  Ilmu, Ciputat, 2001,  hal.  323- 324.
29 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih;  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktus, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 28.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan  yang  di  luar  batas,  dalam  arti  kemaslahatan  itu  bisa dilaksanakan.
d. Kemaslahatan  itu  memberi  manfaat  kepada  sebagian  besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat. 30
Islam  sangat  memperhatikan  secara  detail  kehidupan  individu manusia, baik itu menjaga semua yang menjadi sandaran hidup yaitu agama ( hifdz  ad-din) sebagai  manifestasi  akhirat  yang  menghubungkan  manusia dengan sang Khaliq, jiwa ( hifdz an-nafs ) agar tetap selalu kokoh, penjagaan akal  ( hifdz  al-‘aql )  demi  tercapainya  kemurnian  berfikir,  kehormatan keturunan  ( hifdz  an-nasl )  sebagai  wujud  ekspansi  manusia-manusia  yang bermoral,  dan  harta  ( hifdz  al-maal )  beserta  semua  yang  dimilikinya. Kemudian  hal  ini  disebut  sebagai al-kulliyyat  al-khams atau adh-dharurat al-khams . 31 Konsekuensi dari lima inti tersebut ialah perlu menjaganya  dan mengagungkannya  serta  mengharamkan  penganiayaan  terhadapnya  dalam wujud apapun. Lima inti tersebut juga biasanya disebut dengan tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan  pemenuhan  kebutuhan  manusia  yaitu  mendapatkan  kesenangan  dan menghindarkan ketidaksenangan.
Landasan  Ghazali  terkait  dengan  konsep  ekonomi  yang  sering digunakannya sebagai argumentasi ialah bersumber dari Al-Quran dan Hadis yaitu 32 (a) Al-Quran, yaitu terdapat pada Q.S. an-Naba ayat 11, Q.S. al-A’raf ayat  10,  Q.S.  al-Baqarah  ayat  198,  Q.S.  al-Muzammil  ayat  30,  dan  Q.S.  al- Jumu’ah ayat 10. Ayat-ayat ini digunakan oleh Al-Ghazali untuk menjelaskan
30 Ibid., hal 29-30.
31 Ahmad  Al-Mursi  Husain  Jauhar, Maqodhid  Asyari’ah  fil  Islam ,  diterjemahkan Khikmawati, Amzah, Jakarta, 2009, hal. xi.
32 Abdul  Aziz, Ekonomi  Sufistik  Model  Al-Ghazali:  Telaah  Analitik  Terhadap  Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali, Alfabeta, Bandung, 2011, hal 88-91.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
bahwa  berusaha  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  hidup  ( kasbu  al-rizki ) adalah perintah agama dan sesuai dengan perintah Tuhan; (b) Hadis, yaitu:
1) Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhori  dan  Muslim  yang bersumber  dari  Abu  Hurairah  ra  Rasulullah  bersabda:
“Sungguh  salah  seorang  di  antara  kamu  mengambil talinya lalu ia mencari kayu di punggungnya adalah lebih baik dari pada ia datang kepada seorang yang diberi Allah SWT rizki lalu ia minta kepada-Nya diberi atau tidak”. 2) Rasulullah  SAW  suatu  ketika  ditanya,  “Wahai  Rasulullah, pekerjaan  apa  yang  terbaik”,  maka  jawabannya: “Pekerjaan  yang  terbaik  adalah  usaha  seseorang  dengan tangannya  sendiri  dan  semua  jual  beli  yang  baik.  (HR. Ahmad) 3) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari rifa’i bik Khodij, Rasulullah SAW bersabda: “Sehalal-halal apa yang dimakan oleh  seorang  laki-laki  dari  usahanya  dan  setiap jual beli yang baik”.
4) Pada  suatu  hari  Nabi  SAW  duduk  bersama  sahabatnya, mereka  melihat  seorang  pemuda  yang  mempunyai kekuatan  di  mana  ia  pagi-pagi  sekali  bekerja,  maka  para sahabat  berkata,  “sayang  pemuda  ini,  seandainya  tenaga dan  kekuatannya  untuk  di  jalan  Allah”,  maka  Rasulullah berkata:  “Janganlah  kamu  berkata  begitu,  karena  ia berusaha untuk dirinya agar tidak meminta-minta”, maka ia  dijawab  Allah  SWT,  “Dan  jika  ia  bekerja  untuk  kedua orang  tuanya  yang  lemah  atau  keturunan  yang  lemah, agar  mereka  berkecukupan  maka  ia  juga  berada  di  jalan Allah  SWT,  dan  jika  ia  bekerja  berbangga-bangga  diri maka ia berada di jalan setan”.
Esensi  hadis  tersebut  menyampaikan  bahwa  manusia  dituntut  untuk melakukan usaha dalam setiap sebuah pencapaian dan usaha tersebut harus sesuai  dengan  kemampuannya  masing-masing.  Setiap  orang  yang  mau melakukan  usaha  dengan  bekerja  keras  demi  agama,  jiwa,  akal,  keturunan dan  harta,  maka  akan  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik  dan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Telah  dijelaskan  secara  rinci  tentang  asas  manfaat,  baik  itu  dalam konsepnya  Bentham  yaitu utilitas dan  juga dalam  konsepnya  Imam  Ghazali yaitu maslahah . Namun, secara sederhana dapat dilihat tabel di bawah ini:
TABEL 1
CARA KERJA UTILITAS DAN MASLAHAH UTILITAS MASLAHAH 1. Bersifat individualisme utilitarian. 2. Logika pemikirannya berangkat dari 2 (dua)  penguasa  yaitu  “suka”  dan “duka”. 3. Terdapat 2 (dua) asumsi yaitu “tujuan hidup ialah kebahagiaan” dan “kebenaran suatu tindakan ditentukan dari kontribusinya bagi kebahagiaan”. 4. Ukurannya  bermain  pada  “hasrat manusia” yang menginginkan kebahagiaan dan menjauhkan penderitaan  dengan  melihat  kadar intensitasnya, durasinya, kepastiannya, kedekatannya, produktivitasnya,  kemurnian  dan kuantitasnya. 5. Outputnya kebahagiaan adalah kenikmatan  dan  kehidupan  yang bebas  dari  kesengsaraan,  atau  lebih berorientasi pada dunia. 1. Bersifat individu-sosial. 2. Logika  pemikirannya  berangkat  dari mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat. 3. Lebih  kepada  memelihara  tujuan syara’  yaitu  memelihara  agama,  jiwa, akal, keturunan dan harta. 4. Ukurannya  kemaslahatan  itu  harus meyakinkan yaitu berdasarkan penelitian cermat dan akurat. 5. Outputnya keseimbangan antara dunia dan  akhirat  yang  berujung  kepada ketaqwaan pada Sang Khaliq.
Langkah  berikutnya  kedua  konsep  asas  ini  ( utilitas dan maslahah ) dijadikan  pisau  analisis  terhadap  syari’ah  card  atau  kartu  pembiayaan syari’ah.  Mengapa  kemudian  syari’ah  card  atau  kartu  pembiayaan  syari’ah dianalisis  dengan  asas  manfaat  baik  itu  asas utilitas dan  asas maslahah ? Karena  syari’ah  card  saat  ini  belum  berkembang  secara  signifikan,  dapat dilihat bahwa dari sisi penerbitan syari’ah card hanya satu penerbit saja yang menerbitkannya  yaitu  Bank  BNI  Syari’ah  dengan produk  iB  Hasanah  Card. Memang sebelum lahirnya Hasanah Card, telah lebih dahulu Bank Danamon

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Syari’ah  menerbitkan  syari’ah  card  dengan  nama  Dirham  Card.  Kemudian Bank Danamon Syari’ah memberhentikan aktivasi syari’ah cardnya.
Selain  itu  juga,  Bank  Muamalat  sebagai  bank  yang  dinyatakan  murni syari’ah  saja  belum  berani  untuk  membuat  produk  syari’ah  card  dengan berbagai  macam  alasannya.  Melihat  fenomena  tersebut,  penulis  kemudian mencoba  menganalisisnya  dengan  asas  manfaat,  yaitu dengan  melihat manfaat dari syari’ah card baik itu dalam konsep Barat maupun konsep Islam yaitu utilitas dan maslahah .
Sebenarnya  konsep utilitas maupun maslahah sama-sama  melihat manfaat dari konteks individu manusia. Namun, tali singgungnya ialah dalam utilitas konteks individu manusia lebih mengarah kepada sifat individualistik atau egois. Walaupun ada konsep “tahu diri” di dalamnya, akan tetapi konsep “tahu diri” itu hanyalah sebatas menghormati hak-hak dan kewajiban setiap orang.
Sedangkan  pada  asas maslahah, manfaat  dari  konteks  individu manusia hanyalah sebagai kekuatan untuk memantapkan diri, karena dalam Islam  diwajibkan  untuk  memperkuat  atau  memperkokoh  Islam  dalam individu  manusia.  Apabila  masing-masing  individu  telah  memperkuat  ke- Islamannya  maka  akan  terwujud  komunitas  sosial  yang  kokoh  pula.  Oleh karena  itu,  asas maslahah haruslah  dibentengi  dengan adh-dharurat  al- khams yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Berdasarkan konsepnya, asas utilitas dapat dimaknai sebagai manfaat barang  yang  dirasakan  oleh  manusia  ketika  menggunakan  atau mengkonsumsi  barang  tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  asas utilitas lebih melihat manfaat sesuatu itu dari keduniawiannya saja. Sehingga konsep  syari’ah  card  ketika  menggunakan  kaca  mata  asas utilitas maka manfaatnya ialah dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait dengan syari’ah card yaitu (a) penerbit ( issuer ); (b) acquirer ; (c) pemegang  kartu  ( card  holder )  dan  (d) merchant .  Manfaat  syari’ah  card

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
tersebut penulis  peroleh  dari  beberapa  referensi  yaitu  dalam  buku,  melalui wawancara dan melalui analisa penulis. 33 Adapun manfaatnya ialah:
a. Dilihat dari sisi pemegang kartu ( card holder )
1) Syari’ah  card  lebih  efisien  dan  diterima  di  banyak  negara.  Seperti tidak  perlu  repot-repot  membawa  uang  cash  dalam  jumlah  yang banyak  karena  memiliki  risiko,  pemegang  kartu  cukup  hanya membawa  kartu  plastik  yang  berukuran  kecil.  Selain  itu, kefesienannya lebih terlihat lagi apabila sedang berpergian ke luar negeri  karena  pemegang  kartu  tidak  perlu  menghabiskan  waktu yang banyak untuk menukarkan uang.
2) Kemudahan  dan  kepraktisan  dalam  transaksi  karena  tidak  perlu membawa  uang  tunai  dalam  jumlah  besar.  Atau  secara  sederhana disebut  memudahkan  sistem  pembayaran  terutama  dengan menggunakan syari’ah card dalam segala aktivitasnya.
3) Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah karena apabila kartu  hilang  maka  pemegang  kartu  dapat  segera  menghubungi issuer untuk  memblokir  kartu.  Kartu  yang  telah  diblokir  tidak dapat  dipergunakan  lagi  sebagai  alat  untuk  pembayaran  pada
merchant .
4) Keamanan,  memberikan  keamanan  dalam  melakukan  transaksi pembayaran di manapun berada. Apabila menggunakan uang cash maka risiko terhadap transaksi pembayaran semakin besar, apalagi menggunakan uang cash dalam jumlah yang banyak.
5) Banyak  fasilitas  yang  diperoleh  dari  syari’ah  card  seperti kemudahan belanja barang, jasa, mendapatkan asuransi, executive lounge dan sesuatu yang bernilai lainnya.
33 Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Management; Conventional dan Sharia System, PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2007,  hal.  1380-1382.  Hasil  wawancara  dengan  Bapak Hadi Suseno pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2012.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
6) Mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus  mengajukan permohonan  pembiayaan  kepada  bank  atau lembaga keuangan lainnya. Sebagai penolong seperti teman dalam perjalanan, mudah mendapatkan dana cash bila diperlukan karena tersedianya di terminal ATM. Kemudian ketika membutuhkan dana dalam  waktu  singkat  maka  syari’ah  card  dapat  dijadikan  andalan seperti sakit, bayar uang sekolah dan lain-lainnya.
7) Gengsi  (memiliki  kelas  tertentu  karena  gengsinya  dinilai meningkat). Sehingga  banyak orang mengatakan bahwa pengguna syari’ah  card  memiliki  nilai prestise karena  kebanyakan  kalangan atas  yang  menggunakan  syari’ah  card  dengan  limit  yang  tak terbatas.
8) Kemudahan  memperoleh  uang  tunai  selama  24  jam  dan  7  hari dalam  seminggu diberbagai  tempat  strategis  sehingga memudahkan  untuk  memenuhi  keperluan  uang  tunai  yang mendadak.
9) Kesempatan  mendapatkan  pinjaman  bila  diharapkan  pada kebutuhan dana jangka pendek dan pembayaran dapat diangsur.
10)Sistem  pembayaran  yang  lebih  fleksibel,  pembayaran  atas  tagihan dapat diangsur atau tempo beberapa waktu.
11) Pemegang  syari’ah  card  akan  mempunyai  kemungkinan  untuk mendapatkan reward program  syari’ah  card. Reward program ialah  semacam  penghargaan  yang  diberikan  kepada  pemegang kartu  karena  kesetiaannya  menggunakan  syari’ah  card  dalam melakukan transaksi dan mendukung kehidupan cashless . Reward program  ini  terkadang  diberikan  oleh  penerbit  kartu, acquirer , ataupun merchant dengan  cara  cuma-cuma  untuk  jangka  waktu tertentu atas poin yang diperoleh oleh pemegang kartu.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
12) Pemegang  kartu  terbebas  dari  uang  palsu  yang  beredar,  karena semua dilakukan dengan sistem komputerisasi, bukan uang cash.
13) Kepraktisan  untuk  dibawa  karena  syari’ah  card  telah  diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di dunia. Selain itu juga,  syari’ah  card  praktis  digunakan  karena  mudah  melakukan pembelian barang melalui media online.
14) Alat  bukti  atas  jaminan  bagi  seseorang  yang  memungkinkan pemiliknya  mendapatkan  pinjaman  sesuai  limit  untuk  pembelian sesuatu yang dibutuhkan.
15) Syari’ah  card  sebagai  modal  usaha.  Artinya  apabila  pemegang syari’ah card mempunyai syari’ah card maka pemegang sebenarnya mempunyai  modal  untuk  melakukan  usaha  tanpa  harus  melalui mekanisme pembiayaan yang lebih birokartif.
b. Dilihat dari sisi penerbit ( issuer )
1) Kenyamanan  usaha  yaitu  bank  merasa  nyaman  dalam melaksanakan transaksi sistem syari’ah card.
2) Keamanan karena syari’ah card mengamankan transaksi keuangan.
3) Mendapatkan  pendapatan/ fee  best  income .  Pendapatan  berupa iuran tahunan dan uang pangkal yang dikenakkan pada pemegang kartu.
4) Diskon  terhadap  pembayaran  kepada merchant .  Misalnya merchant melakukan  penagihan  atas  transaksi  penjualan  sebesar Rp.  10juta  kepada issuer .  Apabila  diskon  ditetapkan  sebelumnya 5%, maka jumlah yang harus dibayar oleh issuer adalah Rp. 10juta-
(5%x10juta)=  Rp.9,5juta.  Sementara  itu,  yang  dapat  ditagih  oleh issuer kepada  pemegang  kartu  ialah  tetap  Rp.  10juta,  sehingga selisihnya merupakan pendapatan dari issuer .
5) Memperluas jaringan distribusi bank.

## JURNAL ILMU HUKUM

## 6) Menambah kepercayaan bank.
7) Mendapatkan biaya over limit .
8) Memperoleh biaya penagihan kartu ( ta’wid ).
9) Biaya administrasi yang dibebankan kepada pemegang kartu yang menarik uang tunai di ATM.
10)Meningkatnya  kualitas  pelayanan  karena  sebagian  tugas  telah diambil alih dengan hadirnya teknologi.
11) Memperluas  jaringan  pemasaran  sehingga  menjangkau  tuntutan dan  kebutuhan  nasabah,  antara  lain  membayar  tagihan  listrik, telepon,  PAM,  handphone,  cicilan  mobil,  cicilan  rumah,  uang kuliah dll.
12) Menambah konsumen bank syari’ah.
13) Sebagai  salah  satu  media  promosi  terhadap  konsumen  perbankan syari’ah.
c. Dilihat dari sisi penerima ( acquirer )
1) Nama baik bank di pasar dalam rangka pelayanan unggul.
2) Discount  commission atau interchange  fee yang  diperoleh  dari pihak merchant .
3) Rekening  simpanan  pada acquirer yang  berupa  bank  yang  dapat disyaratkan.
4) Acquirer yang  berupa  bank  berkesempatan  untuk  menawarkan produk-produknya yang lain pada pemegang kartu.
d. Dilihat dari sisi pedagang/pengusaha ( merchant )
1) Kenyamanan  usaha  karena  dengan  menggunakan  syari’ah  card tidak  perlu  menggunakan  uang  dalam  jumlah  banyak  yang memiliki risiko relatif lebih besar.
2) Keamanan  aset  karena  syari’ah  card  mengamankan  transaksi pembelian  barang  atau  jasa.  Selain  itu,  memberikan  keamanan

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
yang lebih terjamin karena merchant tidak menyimpan uang tunai hasil penjualan.
3) Efisien  dan  praktis  dalam  menerima  pembayaran  dan memudahkan pembukuan.
4) Dijuluki  sebagai  pengusaha  yang  fair  dan  jujur,  karena  sulit  bagi pengusaha untuk memanipulasi terhadap transaksi yang dilakukan karena telah tersistem dengan baik. Seperti tidak ada lagi merchant yang  melakukan  pengembalian  uang  dengan  dalih  gak  ada  uang receh  kemudian  disubtitusi  pengembaliannya  terhadap  barang, seperti  biasanya merchant melakukan  pengembalian  dengan permen.
5) Transaksi  syari’ah  card  dinilai  lebih  prestisius  ( prestise ).  Semua orang  mengetahui  bahwa  setiap  pengguna  syari’ah  card  adalah golongan  masyarakat  menengah  ke  atas,  malah  kebanyakan masyarakat  atas  yang  menggunakannya.  Sehingga  jelas  dikatakan bahwa  apabila  konsumen  menggunakan  syari’ah  card  maka konsumen  itu  dikatakan  sebagai  orang  terpilih.  Tentunya  ketika berjualan kepada orang terpilih yaitu orang yang terverifikasi oleh bank, akan meningkatkan prestise merchant dalam dunia bisnis.
6) Ekspansi  pasar  dalam  jangkauan  nasional  ataupun  internasional. Artinya ialah merchant dapat melakukan penjualan barang di pasar global, dan setiap pembeliannya dimudahkan dengan pembayaran melalui  syari’ah  card.  Penjualan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui media  internet  dengan  melakukan  promosi  kepada  konsumen- konsumen  global.  Konsumen  tersebut  tidak  perlu  repot-repot menggunakan uang cash, cukup menggunakan syari’ah card saja.
7) Peluang  untuk  meningkatkan  omset  penjualan  kendati  harus menunggu  waktu  yang  relatif  lama  dalam  mencairkan  hasil penjualan.  Dikatakan  syari’ah  card  sebagai  meningkatkan  omset

## JURNAL ILMU HUKUM
penjualan  ialah  karena  konsumen  disajikan  dengan  cepat  untuk mendapatkan  barang  atau  jasa  yang  diinginkan  dan  kemudian membayarnya  di  lain  waktu.  Sehingga  dalam  hal  ini  konsumen memperoleh barang tanpa ada uang cash terlebih dahulu.
8) Pencegahan larinya nasabah pesaing lainnya yang memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartu.
9) Pembayaran  atas  penjualan  dijamin  penerbit  sepanjang merchant memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh issuer .
10)Risiko  kehilangan  dan  pencucian  uang  lebih  rendah,  karena pembayaran  oleh  pembeli  tidak  dengan  uang  tunai.  Selain  itu, merchant juga  dapat  mencegah  terjadinya  risiko  terhadap  uang palsu.
11) Pengurangan  beban  tenaga  kerja.  Seperti  apabila merchant tidak menggunakan  syari’ah  card  maka  alurnya  pembeli  ke  kasir, kemudian  ke  bendahara  kasir  untuk  mengumpulkan  semua  uang yang  ada  pada  kasir-kasir,  lalu  disetor  ke  staff  akunting perusahaan,  dan  adanya  petugas  yang  menyetor  ke  bank. Sedangkan  jika  menggunakan  syari’ah  card  maka  tidak membutuhkan tenaga  kerja  yang  banyak  karena  alurnya  lebih sederhana  yaitu  pembeli  berhadapan  dengan  kasir,  kemudian dengan sistem pembayaran maka pengusaha langsung memperoleh dananya melalui rekeningnya.
Manfaat  tersebut  di  atas  dipandang  dari  asas utilitas karena seluruh manfaatnya  hanya  melihat  aspek  ke-duniawian  individu  manusia,  sehingga manfaat  tersebut  memberikan  kebahagiaan  kepada  individu  manusianya. Selanjutnya  perlu  dilihat  manfaat  dari  asas maslahah -nya,  karena  asas maslahah harus  mencapai  kebahagiaan  individu  manusia  dari  aspek  dunia dan  akhirat.  Ketika  telah  tercapainya  keseimbangan  dan  kemurnian

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
kebahagian  dunia  dan  akhirat  maka  ada  konsepsi  bahwa  terjadinya peningkatan  ketaqwaan  kepada  Sang  Khaliq.  Dapat  dikatakan  bahwa  peran asas maslahah syarat dengan moral dan agama atau sikap religius. Moral dan agama  ini  jika  tetap  ditegakkan  sebagai  pengabdian  diri  kepada  Allah  SWT maka akan memperoleh keberkahan dari-Nya.
Keberkahan merupakan kebaikan Allah SWT secara konstan terhadap sesuatu  yang  diberikannya  kepada  makhluk-Nya.  Berkah  itu  sendiri  akan diperoleh dari utilitas yang dikalikan dengan total pahala yang dimiliki oleh manusia. Sehingga nilai keberkahan itu menjadi berkali lipat. Tidak berhenti disitu saja, melainkan keberkahan itu merupakan unsur dari maslahah .
Jelaslah  bahwa maslahah merupakan  manfaat  yang  menghasilkan kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Berbicara  tentang  kebahagiaan  dunia  maka merujuk  kepada utilitas dan  berbicara  tentang  kebahagiaan  akhirat  maka menghasilkan  keberkahan.  Alhasil maslahah itu  merupakan  penggabungan atau  penjumlahan  antara utilitas dan  keberkahan  kemudian  dibingkai  oleh adh-dharurat al-khams yaitu memelihara  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Terkait  dengan  perkembangan  syari’ah  card  di  Indonesia  perlu dilakukan  penganalisaan  ulang  dengan  menggunakan  asas maslahah ,  agar syari’ah card sesuai dengan prinsip hukum bisnis syari’ah yang sesungguhnya dan  yang  diinginkan  oleh  Allah  SWT.  Memang  benar  bahwa  syari’ah  card telah  dibolehkan  penggunaannya  di  Indonesia,  terlepas  dari pro  dan kontranya. Akan tetapi, pembolehan syari’ah card tersebut harus memerlukan pengkajian yang khusus.
Seperti  dapat  dijumpai  bahwa  kebolehan  penerapan  syari’ah  card  di Indonesia  berlandaskan  pada  Fatwa  DSN  MUI  No:  54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  Syari’ah  Card  yang  menyebutkan  bahwa  hukum  syari’ah  card dibolehkan  dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  fatwa  tersebut. Artinya,  untuk  wilayah  Indonesia  khususnya  terkait  dengan  syari’ah  card

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
dihalalkan  karena  difatwakan  boleh  oleh  MUI  terpulang  dari  terjadinya  pro dan kontra terhadap kehalalan dari syari’ah card tersebut.
Hal  ini  senada  dengan  pendapatnya  Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah ash-Shawi  yang  menyebutkan  bahwa  kartu  kredit  dibolehkan  untuk digunakan  dalam  setiap  transaksi  bisnis  syari’ah.  Hanya  saja  terkait  praktik kartu  kredit  yang  ada,  beliau  menidakbolehkan  denda  keterlambatan  dan bunga  riba.  Praktiknya,  bank  selaku  pihak  yang  mengeluarkan  kartu menetapkan bentuk denda finansial karena keterlambatan penutupan utang.
Denda semacam itu termasuk riba yang jelas tidak pantas diperdebatkan lagi. Itu  termasuk  riba  nasi’ah  yang  keharamannya  langsung  ditentukan  melalui turunnya ayat al-Quran. 34
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Supervisor  Kartu  Pembiayaan (Syari’ah  Card)  yaitu  secara  umum  syari’ah  card  (Hasanah  Card)  ini  telah sesuai  dengan  konsep  syari’ah  karena  merujuk  pada  Fatwa  DSN  MUI  No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari’ah Card. Akan tetapi kesesuaian itu bisa menjadi  tidak  sesuai  karena  faktor  pemegang  kartu,  di  mana  terkadang terjadi penyalahgunaan kartu.
Selain  pandangan  Fatwa  MUI  dan  pendapatnya  Abdullah  al-Mushlih dan  Shalah  ash-Shawi,  maka  penulis  akan  menganalisa  syari’ah  card  ini melalui  asas maslahah ,  apakah  benar-benar  dibolehkan  dan  sesuai  dengan konsep  hukum  bisnis  syari’ah.  Parameter  yang  penulis  gunakan  yaitu  asas maslahah yang  merupakan  penggabungan  antara utilitas dan  keberkahan kemudian  dibingkai  oleh adh-dharurat  al-khams yaitu  memelihara  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Islam  sangat  memperhatikan  secara  detail  kehidupan  individu manusia, baik itu menjaga semua yang menjadi sandaran hidup yaitu agama ( hifdz  ad-din) sebagai  manifestasi  akhirat  yang  menghubungkan  manusia
34 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Op.Cit., hal. 314.

## JURNAL ILMU HUKUM
dengan sang Khaliq, jiwa ( hifdz an-nafs ) agar tetap selalu kokoh, penjagaan akal  ( hifdz  al-‘aql )  demi  tercapainya  kemurnian  berfikir,  kehormatan keturunan  ( hifdz  an-nasl )  sebagai  wujud  ekspansi  manusia-manusia  yang bermoral,  dan  harta  ( hifdz  al-maal )  beserta  semua  yang  dimilikinya.
Kemudian  hal  ini  disebut  sebagai al-kulliyyat  al-khams atau adh-dharurat al-khams .  Konsekuensi  dari  lima  inti  tersebut  ialah  perlu  menjaganya  dan mengagungkannya  serta  mengharamkan  penganiayaan  terhadapnya  dalam wujud apapun. Lima inti tersebut juga biasanya disebut dengan tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan  pemenuhan  kebutuhan  manusia  yaitu  mendapatkan  kesenangan  dan menghindarkan ketidaksenangan.
Batasan asas maslahah inilah kemudian menjadi acuan untuk melihat kartu pembiayaan syari’ah secara utuh. Hal ini berfungsi agar nasabah yang menggunakan kartu pembiayaan syari’ah tidak khawatir dengan kesyari’ahan kartu  tersebut.  Tidak  ada  rasa  was-was  dalam  menggunakan  kartu  tersebut baik  dalam  kegiatan  produktif  maupun  konsumtif.  Untuk  itu  secara  praktis perlu adanya parameter kartu pembiayaan syari’ah, guna membangun kartu pembiayaan syari’ah yang pure syari’ah.
Adapun  parameter  kartu  pembiayaan  syari’ah  (kartu  kredit syari’ah/syari’ah  card)  ialah  melihat  dari  aspek  (a)  substansi  kartu pembiayaan  syari’ah  sebagai  produk  pembiayaan;  (b)  konsep  akad  dan implementasinya; (c) Konsep pinjam meminjam dan utang piutang; (d) Etika konsumsi manusia secara syari’ah; (e) Institusi-institusi terkait; (f) risiko dan kendala  yang  ditimbulkan;  (g)  Upaya  kontrol  dan  pengawasan.  Kaitan parameter ini kemudian dikaitkan dengan implementasinya yang selama ini terjadi pada produk syari’ah card.
Substansi  syari’ah  card  sebagai  produk  pembiayaan,  parameter  ini pada dasarnya telah dipenuhi oleh perbankan syariah melalui produk syari’ah card-nya,  akan  tetapi  secara keseluruhan  baru  sampai  pada  taraf  ruh  dan

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
konsepnya  saja.  Artinya  secara  ruh  dan  konsepnya  yang  diharapkan  ialah pakem syari’ah card itu merupakan pakem pembiayaan bukan pakem kredit yang  bersifat full konsumtif.  Bank  Syariah  dengan  produk  syariah  card, dikatakan  memenuhi  parameter  pembiayaan  ialah pertama ,  syariah  card termasuk  dalam  kategori  pembiayaan  konsumtif  (namun  bukan  konsumtif yang  berlebihan),  artinya  pembiayaan  konsumtif  ini  bukanlah  sebagai pemuas  semua  hasrat  atau  keinginan  pemegang  kartu.  Melainkan,  hanya sebatas  konsumtif  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  yang  real  dibutuhkan pemegangnya saja. Dan kedua , pada syariah card terdapat Program Business Oportunity yaitu  pembiayaan  yang  bersifat  produktif  yang  dibuat  oleh pemegang kartu dan digunakan untuk kepentingan usaha. Dikatakan syariah card  tidak  memenuhi  parameter  ini  ialah  apabila  digunakan  secara berlebihan untuk kebutuhan konsumtif sebagai pemenuhan hasrat pemegang kartunya.  Walaupun  Bank  Syari’ah  telah  menetapkan  limit  syari’ah  cardnya sesuai  dengan  penghasilan  pemegang  kartu,  tetapi  peluang  terhadap  sifat konsumtif  pemegang  kartu  tetap  akan  muncul  karena  pemegang  kartu merasa  bahwa  dia  dapat  menggunakannya  setiap  bulannya.  Untuk mengantisipasi  hal  ini,  agar  syari’ah  card  tetap  pada  pakem  pembiayaan, maka bank syari’ah ketika menerbitkan syari’ah card kepada nasabah, selain menetapkan  limitnya  juga  menetapkan  persenan  antara  penggunaan  untuk konsumtif  dan produktif.  Misalnya  nasabah  membutuhkan  syariah  card dengan  limit  kartu  Rp.  8  juta  maka  itu  masuk  kepada  jenis  Syari’ah  Card Classic, maka bank syari’ah dapat menetapkan maksimal penggunaan untuk yang  bersifat  konsumtif  sejumlah  50%  persennya,  sedangkan  untuk  yang produktif dapat menggunakan seluruhnya.
Konsep akad dan implementasinya, melihat praktiknya, Bank Syari’ah melalui  produk  syariah  card-nya  hanya  menyebutkan  akad  yang digunakannya saja dan itupun dapat dijumpai dalam Aplikasi Formulir dalam kolom  Ketentuan  Fatwa,  di  mana  mencantumkan  nama  akadnya  saja  dan

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
sedikit penjelasannya yaitu akad kafalah, qardh , dan Ijarah . Ketika nasabah ingin membuat kartu maka nasabah hanya melengkapi Formulir Aplikasi dan syarat-syaratnya  saja,  nasabah  dan  pihak  Bank  Syari’ah  tidak  ada menandatangani real akadnya, bahkan wujud akadnya pun tidak ada. Semua persetujuan-persetujuan hanya dicantumkan sepihak pada Formulir Aplikasi. Hal  ini  jelas  bahwa  Bank  Syari’ah  melalui  produk  syariah  card-nya  tidak memenuhi parameter ini.
Konsep  pinjam-meminjam  atau  utang-piutang,  konsep  pinjam- meminjam  yang  digunakan  oleh  Bank  Syari’ah  ialah  dengan  akad qardh . Substansinya qard itu  sebagai  pemberian  pinjaman  bank  kepada  pemegang kartu  untuk kebutuhan  mendesak  atau  sebagai  dana  talangan,  bukan  untuk pinjaman  yang  bersifat  konsumtif  dan dikembalikan  sesuai  dengan jumlahnya tanpa imbalan. Sedangkan dalam praktiknya jauh berbeda, karena target utama dari penerbitan syari’ah card ialah digunakan untuk keperluan konsumtif  nasabahnya,  bahkan  syari’ah  card  masuk  dalam  ritel  konsumtif. Selanjutnya  disebutkan  bahwa  penggunaan  akad qardh tidak  boleh  ada imbalan, memang benar dalam implementasinya secara tidak langsung bank syari’ah tidak menerima imbalan dari akad qard -nya. Akan tetapi, pemegang kartu diberatkan dengan fee dari fasilitas atau jasa yang ditimbulkan. Penulis melihat ada indikasi pengerukan harta nasabah yang semula akadnya pinjam- meminjam,  kemudian  dikarenakan  konsep  pinjam-meminjam  ini  tidak dibenarkan  menggunakan  imbalan  maka  bank  syari’ah  menumpukkan imbalannya kepada jasa yang diberikan. Sehingga apabila dikalkulasikan atas pinjam-meminjam  pada  syari’ah  card,  jasa  yang  dibayarkan  oleh  pemegang kartu termasuk besar.
Etika  konsumsi  manusia,  dalam  melakukan  konsumsi  maka  manusia harus  memperhatikan  jenis  barang  yang  dikonsumsi,  kemanfaatan  barang, dan  kuantitas  barangnya.  Ketiga  hal  itu  tidak  boleh  bertentangan  dengan unsur israf , halalan  thoyyiban ,  kewajaran,  dan  keseimbangan  antara

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
kebutuhan  dan  keinginan.  Seperti  yang  disebutkan  pada  argumen sebelumnya,  di  mana  pada  dasarnya  syari’ah  card  membuka  lebar  terhadap pelanggaran  etika  konsumsi  manusia,  seperti  pemegang  kartu  dapat menggunakan  syari’ah  card  sebebas-bebasnya  apakah  itu  untuk  kebutuhan realnya  ataukah  untuk  keinginan  yang  diinginkannya  demi  kepentingan prestise . Sehingga ketika pemegang kartu syari’ah card lebih mementingkan keinginan  untuk  kepentingan  prestisiusnya  maka  akan  berdampak  kepada konsumsi yang berlebihan ( israf ). Selain itu, syariah card membuka peluang pemegang  kartu  untuk  melanggar  prinsip halalan  thoyyiban ,  misalnya memang  benar  keunggulan  syariah  card  sebagai  produk  perbankan  syari’ah tidak  dapat  digunakan  di  tempat-tempat  maksiat  seperti  tempat  hiburan untuk membeli miras atau yang lainnya. Akan tetapi, ini menjadi lain, ketika pemegang  kartu  menggunakannya  di swalayan  atau  supermarket  dan membeli  barang-barang  yang  diharamkan  seperti  minuman  beralkohol  dan lainnya. Begitu juga ketika syari’ah card digunakan di luar negeri maka tidak ada yang dapat mengontrol penggunaannya.
Instansi-instansi terkait, adapun instansi-instansi yang terkait dengan syari’ah  card  ialah  Penerbit  kartu  yang  biasanya  bank  syari’ah,  pengelola transaksi  ( acquirer ),  merchant  dan  organisasi  kartu  kredit  (mastercard syariah).  Sistem  syari’ah  card  tidak  akan  terlepas  dari  instansi-instansi tersebut.  Harapannya  ialah  pengelolaan  instansi-instansi  ini  mesti  dikelola sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syari’ah.  Adapun  instansi  yang  mendekati pengelolaannya  secara  syari’ah  baru  bank  syari’ah,  dan  ada  sebagian merchant yang mengelola secara syari’ah. Begitu juga dengan acquirer yang dikelola  oleh  bank  syari’ah,  setidaknya  mendekati  walaupun  tidak  secara utuh. Sedangkan pada organisasi kartu kredit atau kartu pembiayaan syari’ah belum ada dijumpai pengelolaannya secara syari’ah. Pengelolaan instansi ini menjadi  penting  karena  ketika  instansi-instansi  ini  ketat  dalam kesyari’ahannya maka nasabah atau pemegang kartu syari’ah card mau tidak

## JURNAL ILMU HUKUM
mau akan mengikuti rule yang berlaku, sehingga kemaslahatannya jauh lebih terjaga.
Risiko dan kendala yang ditimbulkan, dalam implementasinya banyak dijumpai  risiko  dan  kendala  pada  syari’ah  card.  Dalam  hal  ini  sangat diperlukan  manajemen  risiko  dan  kendala  agar  tidak  berdampak  kepada kerugian  baik  itu  kerugian  dunia  maupun  akhirat. Risiko  ini  tidak  hanya diminimalisir,  melainkan  harus  dihilangkan  agar  jelas  mana  yang  hak  dan mana  yang  bathil.  Sehingga  pemegang  kartu  merasakan  manfaat  ketika menggunakan syari’ah card, baik itu manfaat di dunia maupun di akhirat.
Upaya kontrol dan pengawasan, perlu dilakukan kontrol terhadap akad yang  digunakan  pada  syari’ah  card baik  itu  pra  akad,  masa  akad  ataupun pasca  akad.  Selain  itu  upaya  kontrol  juga  harus  dilakukan  terhadap penggunaan  kartunya,  agar  tidak  melenceng  jauh  dari  etika  konsumsi manusia.  Kemudian  kontrol  juga  diperlukan  kepada  instansi-instansi  yang terkait  dengan  syariah  card,  agar  instansi-instansi  tersebut  sesuai  dengan koridor  syari’ah.  Praktiknya,  syariah  card baru  bisa  dikontrol  hanya  dalam ranah penerbit kartu saja yaitu bank syari’ah, di mana kontrolnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Seharusnya pengawasan dilakukan di semua lini  agar  pengguna  syari’ah  card merasa  nyaman  dengan kesyari’ahaannya.
Alhasil dapat dikatakan secara tegas dalam praktiknya di Bank Syari’ah dengan  produk  syari’ah  card-nya  belum  semua  memenuhi  parameter kemaslahatan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penjelasan  tersebut  di atas,  bahwa terkait  syari’ah  card dapat  dikatakan  baru  memenuhi  parameter  sebagian kecilnya saja seperti pada parameter pembiayaan (sebagian), konsep pinjam- meminjam (sebagian), instansi (sebagian), risiko yang ditimbulkan (sebagian) dan upaya kontrol (hanya pada bank syari’ah saja). Adapun parameter yang belum terpenuhi sama sekali ialah parameter akad dan implementasinya.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Apabila disikronisasikan antara parameter syari’ah card menurut asas maslahah dengan  implementasinya  maka  dapat  diklasifikasikan  menjadi  3 (tiga) bagian yaitu:
1. Tidak  terpenuhi,  maksudnya  parameter  syari’ah  card  yang  tidak sesuai  dengan  implementasinya  yaitu  parameter  konsep  akad  dan implementasinya (kemudian akan diberi angka “0”).
2. Terpenuhi  sebagian,  artinya  hanya  sebagian  parameter  saja  yang terpenuhi dalam implementasinya, yaitu parameter konsep pinjam meminjam,  etika  konsumsi  manusia,  institusi-institusi  terkait, risiko  dan  kendala  yang  ditimbulkan,  serta  upaya  kontrol  dan pengawasan (kemudian akan diberi angka “1”).
3. Terpenuhi  keseluruhan,  ialah  dalam  implementasinya  telah memenuhi salah satu parameter secara sempurna, yaitu parameter substansi  syari’ah  card  sebagai  produk  pembiayaan  (kemudian akan diberi angka “2”).
Secara sederhana dapat dilihat dari tabel di bawah ini: No. Parameter Syari’ah Card Menurut Maslahah Implementasi Angka 1. Substansi syari’ah card sebagai produk pembiayaan bukan kredit Terpenuhi Keseluruhan 2 2. Konsep akad dan implementasinya Tidak Terpenuhi 0 3. Konsep pinjam meminjam atau utang piutang Terpenuhi Sebagian 1 4. Etika konsumsi manusia berdasarkan konsep Islam Terpenuhi Sebagian 1 5. Institusi-Institusi atau lembaga- lembaga terkait syari’ah card Terpenuhi Sebagian 1 6. Risiko dan kendala yang timbul Terpenuhi Sebagian 1 7. Upaya kontrol atau pengawasan. Terpenuhi Sebagian 1 Jumlah 7

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Apabila  sinkronisasi  parameter  syari’ah  card  dan  implementasinya dipersenkan maka dapat dirumuskan dengan rumus:
= 7 x 100% = 50%
14
Sehingga  keseluruhan  implementasi  pada  syari’ah card hanya  baru 50% saja memenuhi parameter syari’ah menurut asas maslahah .

## C. Penutup
Syari’ah  card  yang  seharusnya  apabila  ditinjau  dari  asas utilitas dan maslahah adalah  pertama  apabila  ditinjau  dari  asas utilitas lebih  melihat aspek  manfaat  yang  bersifat  keduniawian  saja  di  mana  dikatakan  manfaat apabila  memberikan  manfaat  langsung  dan  secara  nyata  (kasat  mata)  pada pihak-pihak terkait syari’ah card seperti Bank Syari’ah, pemegang kartu ( card holder ), acquirer ,  dan merchant .  Sedangkan  ketika  melihat  berdasarkan perspektif asas maslahah maka bukan hanya melihat manfaat langsung atau manfaat  keduniawiannya  saja,  melainkan  juga  melihat  manfaat  untuk akhiratnya.  Sehingga  adanya  keseimbangan  antara  dunia  dan  akhirat  di dalamnya  dengan  dibentengi  oleh ad-dharurat  al-khams yaitu  memelihara agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Untuk  memelihara  kelima  pokok tersebut,  maka  terkait  syari’ah  card  perlu  memperhatikan (a)  substansi syari’ah  card  sebagai  produk  pembiayaan;  (b)  konsep  akad  dan implementasinya; (c) konsep pinjam-meminjam atau utang-piutang; (d) etika konsumsi  manusia;  (e)  institusi-institusi  terkait  syari’ah  card;  (f)  risiko  dan kendala  yang  ditimbulkan;  dan  (g)  upaya  kontrol  dan  pengawasan  terkait syari’ah  card.  Terkait  dengan  syari’ah  card  dalam  praktiknya  secara keseluruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa syariah card yang ada saat

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
sekarang ini belum memenuhi secara utuh atau masih hanya memenuhi 50% saja dari ketentuan asas maslahah .

## D. Daftar Pustaka
A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih;  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktus ,  Kencana,  Jakarta, 2006.
Abdul  Aziz, Ekonomi  Sufistik  Model  Al-Ghazali:  Telaah  Analitik  Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali , Alfabeta, Bandung, 2011.
Abdul  Ghofur  Anshori, Pembentukan  Bank  Syari’ah  Melalui  Akuisisi  dan Konversi  (Pendekatan  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam ),  UII  Press, Yogyakarta, 2010.
Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam , Darul Haq, Jakarta 2004.
Achmad  Ramzy  Tadjoeddin  dkk, Berbagai  Aspek  Ekonomi  Islam ,  Tiara Wacana dan P3 EI UII, Yogyakarta, 1992.
Ahmad  Al-Mursi  Husain  Jauhar, Maqodhid  Asyari’ah  fil  Islam , diterjemahkan Khikmawati, Amzah, Jakarta, 2009.
Ahmad  Zaki  Badwi, Mu`jam  al-Musthalahat  at-Tijariyah  at-Ta`awuniyah Arab-Inggris-Perancis , Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1984.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2001.
Arif  Pujiono,  “Islamic  Credit  Card  (Suatu  Kajian  Terhadap  Sistem Pembayaran  Islam  Kontemporer)”, Jurnal  Dinamika  Pembangunan , No. 1 Vol. 2, (Juli, 2005).
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum, Sebagai  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi ,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Carl  Joachim  Friedrich, The  Philosophy  of  Law  in  Historical  Perspective , diterjemahkan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2010.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Inggrid  Tan, Bisnis  dan  Investasi  Sistem  Syari’ah  Perbandingan  dengan Konvensional , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
Jeremy  Bentham, The  Theory  of  Legislation ,  diterjemahkan  Nurhadi,  Nusa Media, Bandung, 2010.
Johannes  Ibrahim, Kartu  Kredit  Dilematis  Antara  Kontrak  dan Kejahatannya , Refika Aditama, Jakarta, 2004.
Karen  Lebacqz, Six  Theories  of  Justice ,  diterjemahkan  Yudi  Santoso,  Nusa Media, Bandung, 2012.
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  Rajawali  Press,  Jakarta, 2001.
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Muhamad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah ,  Unit  Penerbit  dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
_______, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  Pada  Bank Syari’ah , UII Press, Yogyakarta, 2004.
Muhammad Syafi`I Antonio, “Modal”, Majalah Islami Bulanan , Edisi No. 8, (1 Juni 2003).
_______, Bank  Syari’ah:  Dari  Teori  Ke  Praktik ,  Gema  Insani  Press, Jakarta, 2001.
Otje  Salman, Filsafat  Hukum  (Perkembangan  dan  Dinamika  Masalah) , Refika Aditama, Bandung, 2012.
Republika, “ Mengikuti Tren Nasabah Syari’ah ”,Senin, 14 Februari 2011).
Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Veithzal  Rivai,  dkk, Bank  and  Financial  Institution  Management; Conventional dan Sharia System , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM