## MANAJAMEN PEMERINTAHAN DINAS KEBUDAYAAN DAN  PARIWISATA KABUPATEN KARAWANG DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN KARAWANG
Oleh :
Evi Priyanti, S.IP., M.Si evi.priyanti@staff.unsika.ac.id
Dini Sri Istiningdias, S.S., M.Hum dini.sri@staff.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Tak  dapat  dipungkiri  Kabupaten  Karawang  adalah  salah  satu  Kabupaten  di  Jawa  Barat yang  memiliki  banyak  potensi  wisata,  baik  wisata  alam  maupun  wisata  sejarah,  seperti  Grand- Canyon  Ciomas,  Gunung  Sanggabuana,  Makam  Syech  Quro  dan  potensi  wisata  lainnya.  Untuk meningkatkan  daya  tarik  para  wisatawan  ke  Karawang,  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  akan membangun  objek  wisata  perkotaan,  wisata  kuliner,  wisata  tangan  asli  Karawang  seperti Kabupaten Lain. Dalam mengembangkan pariwisata harus ada keterlibatan semua pihak baik dari pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam  mengembangkan  pariwisata.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui manajemen pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Wawancara  dilakukan  terhadap  informan  yang  di  tentukan  secara purposive  sampling .  Peneliti mengambil informasi yang berasal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori yang  di  dasarkan  pada  empat  indikator  yakni  : Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (penggerakan), dan controlling (pengendalian).

## Kata Kunci: Manajemen Pemerintah, Potensi Wisata, Kabupaten Karawang

## 1. Latar Belakang Penelitian
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Karawang  dibentuk  berdasarkan Peraturan  Daerah  No.10  Tahun  2008  tentang  Sekretariat  Daerah,  Sekretariat DPRD,  Dinas  Daerah,  Lembaga  Teknis  Daerah,  Kecamatan  dan  Kelurahan. Sementara tugas  pokok dan fungsi  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang tertuang dalam Peraturan Bupati No.36 Tahun 2008.
Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang adalah :
“ terwujudnya Kabupaten Karawang sebagai daerah tujuan wisata Nasional dan Internasional berbasis wisata alam dan budaya lokal “.
Untuk  mencapai  visi  tersebut  maka  ditetapkanlah  Misi  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Karawang sebagai berikut :
1. Membangun  dan  mengembangkan  destinsi  wisata  daerah  berbasis  wisata alam dan budaya lokal
2. Mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan daerah untuk  pemasaran  pariwisata  di  tingkat  Nasional  dan  Internasional  yang berdaya saing
3. Membangun  dan  mengembangkan  industri  pariwisata  yang  berciri  khas budaya  lokal  serta  menggerakkan  kemitraan  usaha  dengan  menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat lokal
4. Membanggun kelembagaan kepariwisataan daerah

## Untuk merealisasikan tujuan tersebut banyak usaha yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Karawang khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola sektor-sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan warga masyarakat di Kabupaten Karawang. Salah satu yang dikelola oleh pemerintah adalah sektor pariwisata yaitu baik obyek wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Pemerataan pembangunan dalam otonomi daerah yang menekankan adanya keseimbangan antara pusat dan daerah.
Keberadaan pariwisata sangatlah mendukung adanya pembukaan lapangan usaha,  yang  juga  menjadi  penggerak  pemasukan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Karawang, seperti perdagangan, restoran, souvenir, dan hotel. Berdasarkan  data  dari  sinfonews  mengemukakan  bahwa  menurut  Kepala  Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang :
Desakan  agar  eksekutif  untuk  membentuk  Perbup  Wisata  kembali  Selain itu  juga  dikemukakan  oleh  masyarakat  yakni    salah  seorang  pengelola  objek wisata Curug Cigeuntis mengatakan bahwa:
Hal  ini mencuat  setelah  kabar 6  warga desa Pakisjaya di  amankan Polres Karawang  dikarenakan  melakukan  pungli  di  tempat  wisata  pantai  Pakis  Jaya. Menurut  keterangan  Kepala  Desa  Mekarbuana  Kecamatan  Tegalwaru  Kab. Karawang,  Jaji  Maryono,  Potensi  wisata  di  Karawang  selatan  sangat  luar  biasa untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi tidak di maksimalkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Karawang. Lebih jauh  Jaji  menambahkan  Karawang  mempunyai  destinasi  wisata  yang  sangat eksotis  di  wilayah  Karawang  selatan  tepatnya  di  desa  Mekarbuana  Kecamatan Tegalwaru, akan tetapi  potensi wisata disana tidak dimaksimalkan dengan baik  ( Sumber  : https://sinfonews.com/kabupaten-karawang-butuh-perbup-pengelolaan- wisata/ diakses Maret 2018)”
“Dengan  tidak  adanya  payung  hukum  dirinya  merasa  was  was  dengan adanya  pungutan  masuk  objek  wisata.  Sedangkan  objek  wisata  tersebut membutuhkan  pengelolaan.  Dirinya  mendukung  jika  Pemda  Karawang membentuk  satu  aturan  terkait  pengelolaan  wisata  yang  ada  di  Kabupaten Karawang.  Kami  mendukung  dan  berharap  Pemda  Karawang  sesegera  mungkin membuat  aturan terkait  pengelolaan Pariwisata,  “Kami mendukung dan  berharap Pemda  Karawang  sesegera  mungkin  membuat  aturan  terkait  pengelolaan Pariwisata.” ( Sumber ( https://sinfonews.com/kabupaten-karawang-butuh-perbup- pengelolaan-wisata/ diakses Maret 2018)”
Uraian-uraian diatas merupakan dasar penulis untuk mengkaji tugas dan wewenang yang dimiliki oleh  Dinas Kabudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang sebagai badan yang melaksanakan tugas untuk membantu
penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan objek wisata dan kebudayaan di Kabupaten Karawang, dalam penulisan penelitian yang berjudul “Manajemen Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Karawang.
Uraian-uraian diatas merupakan dasar penulis untuk mengkaji tugas dan wewenang yang dimiliki oleh  Dinas Kabudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang sebagai badan yang melaksanakan tugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan objek wisata dan kebudayaan di Kabupaten Karawang, dalam penulisan penelitian yang berjudul “ Manjemen Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam Mengelola Wisata Sejarah Monumen Kebulatan Rengasdengklok di Kabupaten Karawang.”

## 1.1 Identifikasi Masalah
1. Mengenai sumber daya yang tersedia belum maksimal sehingga dibutuhkan        pelatihan  /  sosialisasi  atau  SDM  dikembangkan  atau dikelola.
2. Kurangnya  kerjasama  yang  baik  dari  3  komponen  manajemen pemerintahan  yakni  pemerintah,  masyarakat  dan  swasta  dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penulis mengambil  beberapa  permasalahan  yang  akan  dirumuskan  untuk  mempermudah penulis  dalam  mengkaji  masalah  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini.  Rumusan masalah tersebut adalah :
1. Bagaimana  Perencanaan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Karawang dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana  Pengorganisasian  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten  Karawang  dalam  mengembangkan  pariwisata  di  Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana  Pelaksanaan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Karawang dalam mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana  Pengawasan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Karawang dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian.  Tujuan  penelitian  memberikan  kejelasan  arah  dalam  pelaksanaan penelitian.  Dalam  suatu  penelitian  dikenal  dua  macam  tujuan,  yaitu  Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif. Tujuan Obyektif adalah tujuan yang berasal dari penelitian itu sendiri. Sedangkan Tujuan Subyektif adalah tujuan yang berasal dari penulis. Adapun Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah :
a. Tujuan Obyektif
Untuk mengetahui mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan  pemerintah  dalam  mengembangkan  potensi  pariwisata  di Kabupaten Karawang Untuk  mengetahui  tindak  lanjut  tata  kelola  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Karawang.
b. Tujuan Subyektif
Menambah,  memperluas,  mengembangkan  pengetahuan,  dan  pengalaman penulis  serta  pemahaman  aspek  Ilmu  Pemerintahan,  khususnya manajemen  Pemerintah  Dinas  Kebudayaam  dan  Pariwisata  Kabupaten Karawang dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Karawang.
Memberi  gambaran  dan  sumbangan  pemikiran  bagi  ilmu  pemerintahan agar  dapat  memberi  manfaat  bagi  penulis  sendiri  khususnya  dan masyarakat pada umumnya.

## 2. Tinjauan Pustaka
Kerangka  pemikiran  diterapkan  sebagai  dasar  dalam  pengembangan berbagai  konsep  dan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  serta hubungannya  dengan  masalah  yang  telah  dirumuskan.  Kerangka  pemikiran  yang menjadi  acuan  usulan  penelitian  ini  adalah  teori  manajemen  pemerintah.  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabuaten  Karawang  khusunya  Bidang  Pariwisata berwenang  mengelola  wisata  Monumen  Kebulatan  Tekad  untuk  mewujudkan tujuan  wisata  yang  baik  agar  terciptanya  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ).
Menurut Stoner dalam Wijayanti (2008: 1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Follet dalam Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
Dari  teori  dasar  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa,  manajemen  pada dasarnya  adalah  keseluruhan  proses  dari  berbagai  upaya  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan  orang  lain  atau  bersama  orang  lain  mulai  dari  tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
Kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari satu suku kata  yang sama yaitu “ Perintah” yang artinya “sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan.”
Dengan  demikian,  maka  ada  unsur  pemaksaan  melalui  pesan.  Misalnya  dalam bentuk  kebijakan,  aturan,  himbauan  dan  sebagainya.  Oleh  sebab  itu,  maka pemerintah harus ada legitimasi yang menyebabkannya memiliki kewenangan dan kekuasaan.
Dalam  ilmu  pemerintahan  dikenal  adanya  dua  definisi/arti  pemerintah yakni  dalam  arti  sempit  dan  arti  luas,  dalam  arti  luas  pemerintah  didefinisikan sebagai  Suatu  bentuk  organisasi  yang  bekerja  dengan  tugas  menjalankan  suatu sistem  pemerintahan,  sedangkan  dalam  arti  sempit  didefinisikan  sebagai  Suatu
badan  persekumpulan  yang  memiliki  kebijakan  tersendiri  untuk  mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.
Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok Pemerintah ada 3  (tiga)  fungsi  hakiki  yaitu;  pelayanan  ( service ),  pemberdayaan  ( empowerment ), dan  pembangunan  ( development ).  Pelayanan  akan  membuahkan  keadilan  dalam masyarakat,  pemberdayaan  akan  mendorong  kemandirian  masyarakat,  dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
Menurut Taliziduhu Ndraha (2011: 160) Ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:
1. Perencanaan pemerintahan (planning), Sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksuud untuk mencapai tujuan. Perencanaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan, memprediksi apa yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang sesuai prakiraan atau analisis yang dilakukan yang dapat di pertanggungjawabkan dan menjadi penjelas dari tahap-tahap yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian  sumber-sumber  pemerintahan  (organizing), Pengorganisasian merupakan  kegiatan  dasar  manajemen.  Pengorganisasian  dilakukan  untuk menghimpun  dan  menyusun  semua  sumber  yang  disyaratkan  dalam  rencana, terutama sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan  dapat  dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif. Dengan pengorganisasian, orang-orang dapat disatukan dalam satu kelompok atau  lebih  untuk  melakukan  berbagai  tugas.  Tujuan  pengorganisasian  adalah membantu  orang-orang  untuk  bekerjasama  secara  efektif  dalam  wadah organisasi atau lembaga
3. Penggerakan  penggunaan  sumber-sumber  pemerintahan  (actiuating), Untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing- masing  serta  menggerakan  seluruh  sumber  daya  yang  ada  dalam  organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa memcapai tujuan.
4. Kontrol (controlling),
Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana  atau  belum.  Serta  mengawasi  penggunaan  sumber  daya  dalam organisasi  agar  bisa  terpakai  secara  efektif  dan  efisien  tanpa  ada  yang melenceng dari rencana.
Sebagai  alur  berfikir  manajemen  pemerintah  dalam  pengelolaan  wisata  sejarah yaitu sebagai berikut :

## Alur Kerangka Pemikiraan

## Sumber : olahan Peneliti, 2017

## Gambar 1. 1 Alur Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 . Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan  konstruksi  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis,  dan  konsisten. Metodologis  berarti  sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis  adalah berdasarkan  suatu  sistem,  sedangkan  konsisten  berarti  tidak  adanya  hal-hal  yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2010 : 42).
Agar  suatu  penelitian  ilmiah  dapat  berjalan  dengan  tujuan,  maka  perlu menggunakan  suatu  metode  penelitian  yang  baik  dan  tepat  untuk  mendapatkan data  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  juga  akan  mempermudah pengembangan  data  yang  diperoleh.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian  ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan  ini adalah penelitian  empiris, penelitian  ini  berbasis  pada  ilmu  normatif  (peraturan  perundangan),  tetapi  bukan mengkaji  mengenai  sistem  norma  dalam  aturan  perundangan,  namun  mengamati
Manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Karawang dalam Mengembangkan  Pariwisata di

## Kabupaten Karawang
Menurut Taliziduhu Ndraha  (2002: 160), Manajemen Pemerintahan memiliki fungsi:
1. Perencanaan pemerintahan ( planning )
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan ( organizing )
3. Penggerakkan penggunaan sumber-sumber pemerintahan( actuating )
4. Kontrol pemerintahan ( controlling )
Terwujudnya pengelolaan lokasi wisata yang baik sehingga meningkatkan daya tarik para wisatawan di Kabupaten Karawang.
bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di dalam masyarakat. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 47).
Penelitian ini mengkaji mengenai Manajemen Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kabupaten  Karawang  dalam  mengembangkan  potensi  wisata  di Kabupaten Karawang.

## b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif,yaitu suatu  metode  penulisan    yang  menghasilkan  data  deskriptif  analisis  yakni  apa yang  dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga  perilakunya yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu  yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250).

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
1.  Lokasi penelitian yang akan digunakan agar dalam penelitian ini diperoleh hasil seperti yang diharapkan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang.
2. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2018.

## 3.3 Variabel yang diamati/diukur
Variabel  yang  diamati  adalah  mengenai  potensi  wisata  di  Kabupaten Karawang sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan daya  tarik  wisata  ke  Kabupaten  Karawang  sehingga  dapat  meningkatakan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Karawang.

## 3.4 Model yang digunakan
Data  yang  diperoleh  dan  diolah  dalam  penelitian    empiris  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  adalah  data  yang diperoleh  terutama  dari  penelitian  empiris,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan langsung di masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 156).
Dalam  hal  ini  data  primer  penulis  diperoleh  langsung  dari    Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  di  Kabupaten  Karawang  melalui  wawancara  yang berupa  keterangan  atau  fakta-fakta  atau  juga  bisa  disebut  dengan  data  yang diperoleh  dari  sumber  yang  pertama  (Soerjono  Soekanto,  2010  :  12),  sedangkan data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi :
1) Bahan  Primer
a.  Bahan primer merupakan bahan mengikat berupa peraturan perundang- undangan dan terdiri dari :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataanPeraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentangpedoman pariwisata lanjutan
2) Bahan  Sekunder
Bahan  sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi, thesis, disertasi, jurnal-jurnal , kamus , dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  teknik  yang  digunakan  antara  lain  :  Data  primer merupakan  teknik  pengumpulan  dengan  melakukan  pengamatan  dan  penelitian secara langsung pada objek yang diteliti. Dilakukan dengan cara :
a. Studi  dokumen  atau  bahan  pustaka,  merupakan  teknik  pengumpulan  data dengan  cara  mengumpulkan  bahan-bahan  dari  dokumen,  buku-buku, jurnal-jurnal  atau  bahan  pustaka  lainnya  dalam  bentuk  tertulis  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
b. Pengamatan  atau  observasi,  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan mengamati  secara  langsung  obyek  yang  ada  di  lapangan  tentang  segala sesuatu  mengenai  obyek  penelitian.  Dalam  hal  ini  pengamatan  atau observasi  dilakukan  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Karawang.
c. Wawancara,  merupakan  suatu  kegiatan  pengumpulan  data  dengan  cara mengadakan komunikasi secara langsung guna memperoleh data, baik lisan maupun  tertulis  atas  sejumlah  keterangan  dan  data  yang  diperlukan. Percakapan  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  ( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai ( interviewee ) yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  (Lexy  J.  Moleong,  2007  : 135)

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  dengan  menggunakan, mengelompokan,  dan  menyeleksi  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan,  kemudian dihubungkan  dengan  teori-teori,  asas-asas,  dan  kaidah-kaidah    yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan.  Menurut  Sutopo,  analisis  dalam  penelitian  kualitatif  terdiri  dari  tiga  komponen pokok,  yaitu  reduksi  data,  sajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  dengan  verifikasinya  (H.B. Sutopo, 2002 : 94-96).

## 1) Reduksi Data
Reduksi  data  dilakukan  dengan  membuat  ringkasan  dari  catatan  data  yang  diperoleh  di lapangan.  Dalam  menyusun  ringkasan  tersebut,  peneliti  memusatkan  tema,  menentukan batas-batas permasalahan, dan membuang hal-hal yang tidak penting.

## 2) Sajian Data
Penyajian  data  merupakan  kalimat  yang  disusun  secara  logis  dan  sistematis,  serta mengacu  pada  rumusan  masalah  yang  telah  dirumuskan  sebagai  pertanyaan  penelitian. Sajian  data  dapat  meliputi  berbagai  jenis  gambar  atau  skema,  jaringan  kerja,  kaitan kegiatan, dan tabel sebagai pendukung narasinya.
3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi
Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan mengembangkan ketelitian, misalnya dengan berdiskusi. Ketiga komponen analisis data di atas membentuk prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perencanaan Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang Perencanaan,  yaitu  dasar  pemikiran  dari  tujuan  dan  penyusunan  langkah-langkah  yang  akan dipakai  untuk  mencapai  tujuan.  Merencanakan  berarti  mempersiapkan  segala  kebutuhan, memperhitungkan  matang-matang  apa  saja  yang  menjadi  kendala,  dan  merumuskan  bentuk pelaksanaan  kegiatan  yang  bermaksud  untuk  mencapai  tujuan.  Perencanaan  harus  mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan, memprediksi apa  yang mungkin akan terjadi dimasa  yang  akan  datang  sesuai  prakiraan  atau  analisis  yang  dilakukan  yang  dapat  di pertanggungjawabkan dan menjadi penjelas dari tahap-tahap yang dikehendaki.
Hal ini merujuk pada perencanaan dan penyusunan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas  Kebudayan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Karawang  dalam  mengembangkan  pariwisata  di Kabupaten Karawang.
Hasil  penemuan  peneliti  di  lapangan    bahwa  dalam  peraturan  atau  regulasi  tentang kepariwisataan di Kabupaten Karawang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan kepariwisataan  yakni  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2016,  kemudian  ditindaklanjuti  oleh Peraturan Bupati No 41 Tahun 2018.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Bidang  Pariwisata  yakni  Bapak Dadan pada tanggal 8 Oktober 2018 di Dinas Pariwisata dan Kabupaten Karawang  mengatakan bahwa pada tahun 2015 dibentuk Peraturan Daerah yang inisiatif Rencana Induk Pengembangan pariwisata di Kabupaten Karawang yang kemudian disahkan pada Tahun 2016 yakni RIPDA No 3 Tahun 2016 yakni ada 7 titik pengembangan pariwisata yakni Pantai Pakis, Candi Jiwa, Pantai Tanjung Baru, Tugu Kebulatan Rengasdengklok, Makam Syekh Quro, Green Canyon, Kampung Budaya.
Kemudian  mengenai  sumber  daya  yang  tersedia  belum  maksimal  sehingga  dibutuhkan pelatihan / sosialisasi atau SDM dikembangkan atau dikelola. Kemudian ada sosialisasi SAPTA PESONA yakni sadar wisata dalam Usaha Kepariwisataan.
Sedangkan langkah dalam mengembangkan pariwisata ada perbaikan infrastruktur yakni ada  pintu  masuk  atau  gerbang  di  7  titik  diprioritaskan  dalam  anggarannya.  Pengorganisasian Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan.
Fungsi  pengorganisasian  yang  dalam  bahasa  inggrisnya  adalah organizing berasal  dari kata organize yang  berarti  menciptakan  struktur  dengan  bagian-bagian  yang  diintegrasikan sedemikian  rupa,  sehingga  hubungannya  satu  sama  lain  terikat  oleh  hubungan  terhadap keseluruhannya.
Penggorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen  dan  suatu  proses  yang  dinamis,  sedangkan  organisasi  merupakan  alat  atau  wadah yang  statis.  Pengorganisasian  dapat  diartikan  penentuan  pekerjaan-pekerjaan  yang  harus dilakukan,  pengelompokkan  tugas-tugas  dan  membagi-bagikan  pekerjaan  kepada  setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan.
Menurut  Kepala  Seksi  Bidang  Pariwisata  yakni  Bapak  Dadan  yang  diwawancarai  pada tanggal  8  Oktober  2018  mengatakan  bahwa  dalam  pengorganisasian  ada  tiga  bidang  yakni bidang destinasi pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kompetensi SDM.
Penggerakan Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang Penggerakan ( actuating ) yaitu untuk menggerakan organisasi atau instansi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya dalam pemerintahan yang ada dalam organisasi atau instansi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
Dalam pelaksanaan pengembangan pemasaran pariwisata Tahun 2011-2015 dijelaskan dalam tabel berikut :
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 323.402  459.826  419.628  428.895  4.427.348 2. Keikutsertaan dalam pameran pariwisata (kali) 6 6 6 5 8
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karawang
Dalam tabel diatas dapat terlihat bahwa peningkatan jumlah kunjungan ke obyek wisata dari  tahun    2011  hingga  2015  dari  ke  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan  dikarenakan jumlah  kunjungan  yang  datang  ke  obyek  wisata  alam  (  Gunung  dan  Pantai)  ,  obyek  wisata budaya( Situs Candi Jiwa/Situs Batujaya)   dan obyek wisata sejarah ( Monumen Rawagede dan Tugu  Proklamasi  Rengasdengklok)  setiap  tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan  sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah.
Dalam  hal  penggerakan  yakni  ada  koordinasi  dengan  dinas  atau  instansi  lain  dalam pengembangan di destinasi wisata di tujun titik yang di priorotaskan tersebut.
Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  membentuk  Forum  kelompok penggerak  pariwisata  Kabupaten  Karawang.  Pembentukan  Forum  Kelompok  Penggerak pariwisata (KOMPEPAR) Kabupaten Karawang.

## KOMPEPAR mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Meningkatkan  motivasi  masyarakat  dalam  rangka  mendukung  pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Karawang, serta meningkatkan kemampuan anggota.
b. Meningkatkan  peran  serta  dunia  usaha  dan  masyarakat  dalam  menata  pelayanan  dan kebutuhan  persinggahan  wisatawan  berbagai  Daerah  Tujuan  Wisata  yang  ada  di Kabupaten Karawang
c. Meningkatkan kesadaraan masyarakat di dalam upaya pengembangan kepariwisataan
d. Menggallakan  usaha-usaha  pencegahan  ekses  yang  mungkin  timbul  sebagai  aibat pengembangan  pariwisata  dana  tau  membatasi  pengaruh  tersebut  serta  meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata.
e. Meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan
f. Memanfaatkan dan meningkatkan potensi objek wisata serta pelayanan jasa pariwisata Pengawasan Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Karawang
g. Fungsi  pengendalian (controlling) adalah  fungsi  terakhir  dari  proses  manajemen. Fungsi  ini sangat  penting dan sangat  menentukan pelaksanaan proses manajemen,  karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
h. Dalam  hal  pengawasan,  dibentuk  mitra  kelompok  pengelola  wisata  untuk  mengawasi bagaimana  pariwisata  di  Kabupaten  Karawang  dikembangkan.  Selain  itu  juga  antara pemerintah,  masyarkat  dan  swasta  harus  ada  kerjasama  yang  baik  dalam  mengelola pariwisata  di  Kabupaten  Karawang  karena  dengan  adanya  kerjasama  yang  baik  maka akan meningkatkan pariwisata di Kabupaten Karawang  lebih baik lagi.

## 4. Penutup

## a. Simpulan
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  telah  dilakukan  mengenai  Manajemen  Pemerintah dalam  Pengembangan  wisata  di  Kabupaten  Karawang  bahwa  dari  perenncaanaan  terdapat regulasi yang  jelas dalam pengembangan wisata tersebut yakni di prioritaskan di 7 titik terlebih dahulu.  Dalam  dimensi  pengorganisasian  juga  terdapat  pembagian  tugas  yang  jelas  yakni  ada tiga  bidang  dalam  yang  terdapat  di  bidang  pariwisata.  Dalam  dimensi  pelaksanaan  pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Karawang . Dalam dimensi pengawasan dibentuk
koordinasi  antar  instansi  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten Karawang.

## b. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai manajemen pemerintah dalam pengembangan pariwisata  di  Kabupaten  Karawang,  peneliti  ingin  memberikan  saran  yang  diharapkan  bisa membantu  peningkatan  pengelolaan  kawasan  wisata  agar  dapat  menjadi  kawasan  wisata    yang layak dikunjungi baik oleh wisatawan domestic maupun wisatawan asing.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirullah. 2004. Pengantar Manajemen . Yogyakarta: Graha Ilmu Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta Bagir Manan, 2001, Menyongsong Otonomi Daerah , Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Effendi, Sofian dan Tukiran , 2012. Metode Penelitian Survei , LP3ES, Jakarta. Gamal Suwantoro, SH, 1997 . Dasar-Dasar Pariwisata . Andi Publishing Hasibuan,  Malayu  S.P..1995.  Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah.  Jakarta  :  PT.  Toko Gunung Agung.
_________________1996, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
_________________2009. Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta : Bumi Akasara
Kartodirdjo,  Sartono.  (1982), Pemikiran  Dan  Perkembangan  Historiografi  Indonesia  Suatu Alternatif . Jakarta:Gramedia.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya Nasution. 1996, Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif . Bandung : Tarsito Pamudji, 1985. Perbandingan pemerintahan . Jakarta: Bina Aksara.
Ratminto & Winarsih.S.Atik. 2012. Manajemen Pelayanan.Pustaka Pelajar. Yogyakarta Ratminto & Winarsih.S.Atik. 2012. Manajemen Pelayanan.Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Salam,  Dharma  Setyawan.  2004. Manajemen  Pemerintahan  Indonesia .  Jakarta  :  Penerbit Djambatan.
Septi Winarsih, Atik & Ratminto. 2012. Manajemen Pelayanan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung; Alfabeta ________2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung; Alfabeta Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen . CV. Mandar Maju. Bandung. Suryaningrat, Bayu . 1990. Mengenal Ilmu Pemerintahan . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
25
Syaukani,  Affan  Gaffer,  Ryias  Rasyid.  M,2000.  Otonomi  Daerah  Negara  Kesatuan,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar Taliziduhu  Ndraha.  2011. Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru), Bagian  satu.  Jakarta:  PT Rineka Cipta. Terry, George R., 1993, Prinsip-prinsip Manajemen , Bumi Aksara, Jakarta.
Terry  dan  Leslie.  2013. Dasar-Dasar  Manajemen, Penerjemah:  G.A.  Ticoalu . Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Wijayanti, Irine Diana Sari, 2008 , Manajemen , Yogyakarta: Mitra Cendikia Press. Yoeti, Oka, A. (2006) Pengantar Ilmu Pariwisata . Bandung, Angkasa.

## Dokumen-dokumen
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desentralisasi Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan
Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2016  tentangpedoman pariwisata lanjutan