## PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL Amanda Tikha Santriati
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun amandatikha@gmail.com

## Abstrak:
Dalam  sengketa  perbankan  syariah,  lembaga  yang  berwenang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Agama yang merupakan jalur litigasi,  sedangkan  pada  jalur  non-litigasi  ada  beberapa  seperti musyawarah,  mediasi,  dan  arbitrase  syariah.  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS)  merupakan  lembaga  arbitrase  yang  berdasar pada  hukum  Islam.  Namun  dalam  perjalanannya,  lembaga  ini  tidak menunjukkan  peningkatan  penanganan  perkara  yang  cukup  signifikan. Penelitian kepustakaan ini berupaya menjelaskan kedudukan BASYARNAS dan  proses  penyelesesaian  sengketa  di  dalamnya.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  tidak  jauh  berbeda  dengan penyelesaian  melalui  lembaga  peradilan,  hanya  saja  harus  berdasarkan pada klausul  perjanjian  bahwa jika ada sengketa yang timbul maka akan diselesaikan  melalui  forum  arbitrase  syariah.  Putusan  BASYARNAS  yang bersifat  final  dan  mengikat  dapat  menjadi  pilihan  penyelesaian  sengketa. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  adanya  BASYARNAS merupakan kendala utama mengapa BASYARNAS kurang dipilih oleh para pelaku  bisnis  dalam  menyelesaikan  sengketanya.  Salah  satu  solusi  yang paling tepat adalah dengan sosialisasi tentang peran penting BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah
Kata kunci: penyelesaian sengketa, perbankan syariah, BASYARNAS

## Abstract:
In shari'ah disputes, the institution that resolves disputes is the religious court which  is  a  litigation  channel,  while  in  the  non-litigation  channel  there  are several such as deliberations, mediations, and arbritase based on Islamic law. but  in  the  course  of  this  institution  did  not  show  a  improvement  in  handling cases.. This library research seeks to explain the position of BASYARNAS and the process of dispute resolution in it. This research shows that the settlement of Shari'ah banking disputes through the National Shari'ah Arbritase Agency is  not  much  different  from  the  settlement  through  a  judicial  institution,  it should  only  be  based  on  an  agreement  clause  that  if  there  is  a  dispute  that
arises  then  it  will  be  resolved  through  the  Shari'ah  Arbitration  Forum. BASYARNAS decisions that are final and binding can be a dispute resolution option. the lack of public knowledge about the existence of BASYARNAS is a major obstacle why BASYARNAS has not been chosen by business  people in resolving  disputes.  one  of  the  most  appropriate  solutions  is  to  disseminate information  about  the  important  role  of  BASYARNAS  in  shari’ah  banking dispute resolution
Keywords: shari’ah banking dispute resolution, BASYARNAS

## PENDAHULUAN
Banyak  kegiatan  yang  dilakukan  manusia  dalam  memenuhi  hajat hidupnya,  termasuk  salah  satunya  dalam  ruang  lingkup  ekonomi.  Untuk kegiatan  ekonomi  di  Indonesia,  dalam  dekade  terakhir,  mengalami perkembangan  sangat  pesat  dan  melibatkan  banyak  pihak,  baik  langsung maupun  tidak  langsung,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi kesalahpahaman  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain,  atau  antara  satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Kesalahpahaman yang dimaksud, ada yang dapat diselesaikan secara langsung, namun ada pula yang berujung pada konflik atau sengketa di antara mereka. 1
Tidak  dapat  dipungkiri,  dengan  semakin  majunya  zaman,  konflik  yang terjadi  di  antara  manusia  semakin  intens  dan  beragam,  yang  menuntut pemecahan  dan  penyelesaian.  Termasuk  juga  dalam  bidang  ekonomi  yang semakin pesat perkembangannya, sengketa yang timbul juga semakin banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelesaian atas beragam sengketa yang timbul tersebut.  Bila  hal  tersebut  tidak  dilakukan,  maka  akan  terjadi  penurunan tingkat  produktivitas  dan  dalam  skala  yang  lebih  besar  akan  merugikan konsumen. 2
Di  Indonesia,  secara  umum  ada  dua  alternatif  penyelesaian  sengketa. Yang  pertama  lewat  jalur  litigasi,  yaitu  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan, dan non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Dasar  hukum  bahwa  pengadilan  merupakan  lembaga  penyelesaian sengketa di  Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun  2008  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
1 Yusna  Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h . 1.
2 Yusna  Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia , h. 2.
tentang  Peradilan  Agama,  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997 tentang Peradilan Militer.
Dalam hal sengketa ekonomi, peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara  ekonomi  adalah  peradilan  umum  dan  peradilan  agama.  Peradilan umum  yang  mencakup  ruang  lingkup  hukum  perdata  mengakomodasi  para pencari  keadilan  dalam  sengketa  ekonomi.  Pada  peradilan  agama,  sengketa ekonomi yang dimaksud adalah sengketa ekonomi yang didasarkan pada akad yang berlandaskan syariat Islam.
Selain  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  di  Indonesia  juga  diakui penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Cara  ini  dapat  ditempuh  jika  ada kesepakatan  dan  kesukarelaan  para  pihak  yang  bersangkutan. 3 Penyelesaian sengketa  model  ini  adalah  penyelesaian  sengketa  berkualitas  tinggi.  Karena sengketa  yang  diselesaikan  dengan  cara  ini  akan  dapat  selesai  secara  tuntas tanpa  rasa  dendam  dan  sisa  kebencian.  Penyelesaian  sengketa  secara  non- litigasi  adalah  penyelesaian  masalah  secara  hukum  dan  nurani,  di  mana hukum  dapat  dimenangkan  dan  nurani  pihak  bersengketa  diharapkan  tunduk pada  kesepakatan  perdamaian  secara  sukarela,  tanpa  ada  yang  merasa  kalah atau dipojokkan. 4
Pengadilan,  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  paling dikenal,  boleh  dikatakan  akan  selalu  dihindari  oleh  masyarakat.  Selain menuntut  proses  dan  jangka  waktu  relatif  lama  dan  kesan  berlarut-larut, sistem  pengadilan  sering  terkesan  mempersulit  para  pencari  keadilan. Peradilan  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini  juga  dianggap  kurang  dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. 5
Pada  1999,  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  di  bawah Pemerintahan  Presiden  BJ  Habibie  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Undang-undang  tersebut  ditujukan  untuk  mengatur  penyelesaian  sengketa  di luar  forum  pengadilan,  dengan  memberikan  kemungkinan  dan  hak  bagi  para pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan  persengketaan,  perselisihan, atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai
3 Basuki  Rekso  Wibowo, Prinsip-prinsip  Dasar  Arbitrase  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia , (Tulisan Dalam Humanika), h. 552.
4 Yusna  Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia , h. 19-20.
5 Yusna  Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia , h. 20.
dengan  maksud  para  pihak.  Suatu  forum  yang  diharapkan  dapat mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa. 6
Jika  membaca  rumusan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999, sebagaimana judulnya yang lebih menekankan pada arbitrase, dapat kita lihat bahwa  pada  dasarnya  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  lebih  banyak mengatur  mengenai  ketentuan  arbitrase,  mulai  dari  tata-cara,  prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu  sendiri.  Ketentuan  mengenai  alternatif  penyelesaian  sengketa  selain arbitrase  hanya  diatur  dalam  pasal  6. 7 Dalam  hal  penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase,  di  Indonesia  dikenal  penyelesaian  sengketa  melalui  badan arbitrase  berbasis  syari’at  Islam,  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS),  sebuah  badan  yang  berada  di  bawah  MUI  dan  merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). 8
Kehadiran  BASYARNAS  sangat  diharapkan  oleh  umat  Islam  di Indonesia, bukan saja dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan untuk melaksanakan  syariat  Islam,  melainkan  juga  menjadi  kebutuhan  riil  sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di  kalangan umat. 9
Namun  fakta  di  lapangan  menunjukkan  belum  banyak  masyarakat  yang mengenal  lembaga  ini.  Tulisan  ini  akan  menjawab  dua  persoalan  penting yakni  tentang  kedudukan  BASYARNAS  di  Indonesia  dan  bagaimana  proses penyelesaian sengketa perbankan syariah di dalamnya.

## KAJIAN TEORI
A. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dan Arbitrase Syariah
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  penyelesaian  adalah  proses, perbuatan,  cara  menyelesaikan  (dalam  berbagai  arti  seperti  pemberesan, pemecahan). 10 Sengketa  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia    adalah sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat,  pertengkaran,  perbantahan, pertikaian,  perselisihan,  dan  perkara  (dalam  pengadilan). 11 Perbankan  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang  menyangkut  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup
6 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1.
7 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa , h. 1.
8 Yusna  Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di
Indonesia , h. 97.
9 Yusna  Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia , h. 98. 10 KBBI offline , versi 2010, Fahmi Corporation.
11 KBBI offline, versi 2010, Fahmi Corporation.
kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan kegiatan usahanya. 12
Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. 13 Badan Arbitrase atau  Lembaga  Arbitrase adalah badan  yang dipilih oleh para pihak yang  bersengketa  untuk  memberikan  putusan  mengenai  sengketa  tertentu; lembaga  tersebut  juga  memberikan  pendapat  yang  mengikat  mengenai  suatu hubungan  hukum  tertentu  dalam  hal  belum  timbul  sengketa. 14 Syariah  atau Syariat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  hukum  agama  (yang diamalkan  menjadi  perbuatan-  perbuatan,  upacara,  dan  sebagainya)  yang bertalian dengan agama Islam. 15

## B. Konsep Arbitrase Dalam Hukum Islam
Islam  sebagai  agama  yang  memiliki  ajaran  yang  lengkap  dalam perkembangan  tradisinya  telah  mengenal  pranata  penyelesaian  sengketa dalam  bentuk  badan hakam yang  sama  pengertiannya  dengan  arbitrase. Hakam itu  sendiri  bersumber  dari  syariat  Islam  yang  putusannya  didasarkan pada islah dengan  sifat  peradilannya  yang  mudah,  cepat,  murah,  adil,  final, dan  mengikat.  Pada  awalnya  perkara  yang  ditangani  tidak  terbatas  masalah perdata,  namun  pada  akhirnya  disepakati  masalah al-amwal (harta-benda). Pemantapan  badan hakam dalam  sejarah  hukum  Islam  berlangsung  setelah fiqih muamalah berkembang dengan pesat. 16
Penyelesaian  sengketa  dengan  metode hakam yang  menggunakan  jasa juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa sudah dikenal pada  masyarakat  Arab  sejak  sebelum  datangnya  Islam.  Kemudian  setelah Islam  lahir  tradisi  ini  terus  dilanjutkan  dan  dikembangkan  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  dengan  memodifikasi  ajaran-ajaran  yang  diberikan Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan istilah hakam /arbitrase. Nabi Muhammad  tidak  menghapuskan  secara  total  semua  tradisi  Arab  pra-Islam yang  dinilai  sudah  berjalan  secara  mapan.  Ada  beberapa  tradisi  yang
12 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
13 Undang-undang  RI  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
14 Undang-undang  RI  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
15 KBBI offline, versi 2010, Fahmi Corporation.
16 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 83.
diteruskan,  namun  secara  esensial  diselaraskan  dengan  misi  Islam  itu sendiri. 17
Dalam catatan sejarah, para arbiter Arab yang terkenal di antaranya: Rabi’ ibn  Rabi’ah  ibn  al-Dzi’b,  Akstam  ibn  Shifi,  Qass  ibn  Sa’idah  al-Iyadi,  Amr ibn  Zharib  al-Adawani,  Umaiyyah  ibn  Abi  ash-Shilat,  Abdullah  ibn  Abi Arbi’ah,  dan  lain-lain.  Para  arbiter  tersebut  dalam  memeriksa  atau menyidangkan perkaranya dilaksanakan di dalam kamp-kamp  yang didirikan atau  bahkan  tidak  jarang  di  bawah  pohon.  Setelah  Khusai  ibn  Ka’ab membangun sebuah gedung di Makkah yang pintunya sengaja dihadapkan ke Ka’bah,  maka  di  situlah  sidang- sidang hakam dilaksanakan  dan  gedung  itu dikenal dengan sebutan Dar al- Da‟wah. 18
Dasar  pemberlakuan  lembaga  arbitrase  dalam  Islam  dapat  disandarkan kepada  teks  hukum  yang  ada  dalam  Al-Qur’an,  antara  lain  terdapat  dalam surah an-Nisa/4 ayat 35, yang terjemahnya:
“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan, niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami  istri  itu.  Sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 19
Dari  ayat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  al-Qur’an  menggunakan terma hakam untuk  mediator  atau  arbiter.  Menurut  ayat  tersebut  mediator yang  bertindak  sebagai  pencari  solusi  terhadap  masalah  keluarga  tersebut memiliki  peran  penting  dalam  menangani  konflik  antara  suami  istri. Sehubungan dengan siapa yang menunjuk dan mengutus hakam atau mediator dalam  perselisihan syiqaq, terjadi  silang  pendapat  di  antara  ulama  fikih. Namun  demikian,  walaupun  yang  disebutkan  dalam  ayat  di  atas  adalah  juru damai  terhadap  persengketaan  suami-istri,  namun  dengan  menggunakan metode  analogi  atau  qiyas  dapat  dikembangkan  atau  diperluas  ke  dalam persengketaan  bidang-bidang  lain,  seperti  bidang  ekonomi  atau  perbankan Islam.
17 Fathurrahman  Jamil, Arbitrase  dalam  Prespektif  Sejarah  Islam,  Dalam  Tradisi Arbitrase Islam di Indonesia (Jakarta: Bmui, 1994), h. 31.
18 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di
Indonesia , h. 84.
19 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Bandung:  PT.  Syaamil Qur’an, 2012), h. 516.
Dalam  tradisi  fiqh  Islam,  menurut  Yahya  Harahap,  telah  dikenal lembaga hakam yang  sama  artinya  dengan  arbitrase,  hanya  saja  lembaga hakam tersebut bersifat ad hoc . Antara sistem hakam dengan sistem arbitrase memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu:
a. Penyelesaian sengketa secara v olunteer .
b. Di luar jalur peradilan resmi.
c. Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang yang dianggap mampu, jujur, dan independen.
Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya, adalah:
a. Bertindak sebagai mahkamah arbitrase ( arbitral tribunal ).
b. Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali.
c. Berwenang  penuh  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara menjatuhkan  putusan  dan  putusannya  bersifat  final  dan mengikat ( final dan binding ). 20
Pada  perkembangan  selanjutnya  para  ahli  hukum  Islam  dari  kalangan mazhab  Hanabilah  berpendapat  bahwa tahkim berlaku  untuk  penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harta benda, qishas , hudud , nikah, dan li’an . Ahli  hukum  Islam  kalangan  mazhab  Hanafiah  berpendapat  bahwa tahkim dibenarkan  untuk  menyelesaikan  segala  sengketa  kecuali hudud dan qishas . Dalam  bidang  ijtihad  hanya  dibenarkan  dalam  muamalah,  nikah,  dan  talak saja. Ahli hukum  Islam  dari kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa tahkim dibenarkan  dalam  bidang  harta  benda  saja,  tetapi  tidak  dibenarkan dalam  bidang hudud , qishah ,  dan li’an karena  ini  merupakan  urusan peradilan. 21

## C. Fungsi dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
Fungsi BASYARNAS adalah sebagai berikut:
20 Al  Fitri, Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  dan  Eksistensinya (Jakarta:  Badilag, t.th.), h. 6.
21 Wahbah az-Zuhaili, Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu (Juz IV; Damaskus, Syiria: Darl al Fikr, 2005), h. 752.
1) Memberikan  penyelesaian  yang  adil  dan  cepat  dalam  sengketa- sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain.
2) Menerima  permintaan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  bersengketa dalam  suatu  perjanjian,  ataupun  tanpa  adanya  suatu  sengketa  untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.
3) Menyelesaikan  kemungkinan  terjadinya  sengketa  perdata  di  antara bank-bank  syariah  dengan  para  nasabahnya  atau  para  pengguna  jasa mereka  pada  khususnya  dan  antara  sesama  umat  muslim  yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya.
4) Ruang  lingkup  Basyarnas  adalah  semua  lembaga  keuangan,  industri, jasa  dan  lain-lain  yang  dalam  operasinya  menggunakan  sistem syariah. 22

## Kewenangan BASYARNAS adalah:
1) Menyelesaikan  secara  adil  dan  cepat  sengketa  muamalah  (perdata) yang timbul di bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain- lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa  dan  para  pihak  sepakat secara  tertulis  untuk  menyerahkan  kepada  BASYARNAS  sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
2) Memberikan  suatu  pendapat  yang  mengikat  atas  permintaan  para pihak  tanpa  adanya  suatu  sengketa  mengenai  persoalan  berkenaan dengan suatu perjanjian. 23
BASYARNAS  memiliki  kewenangan  terhadap  sengketa-sengketa  yang timbul dalam bidang-bidang  yang telah disebutkan di  atas,  berdasarkan pada perjanjian  atau  kesepakatan  atas  dasar  syariat  Islam.  Hal  ini  yang  perlu digarisbawahi,  bahwa  hanya  perjanjian  atau  kesepakatan  yang  berlandaskan syariat  Islam  saja  yang  dapat  ditangani  oleh  BASYARNAS.  Tidak  menutup kemungkinan  bahwa  pihak/ person atau  lembaga  yang  non-muslim  dapat mengajukan  perkaranya  kepada  BASYARNAS,  asal  perjanjian  dan  akadnya didasarkan pada syariah Islam.
22 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia , h. 105-106.
23 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Prespektif  Kewenangan  Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 468.
Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  salah  satu  asas  penting  sebagaimana terkandung  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan Agama, yakni asas penundukan diri terhadap hukum Islam. Asas ini didasarkan pada penjelasan undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa “Yang  dimaksud  dengan  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam”  adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam  mengenai  hal-hal  yang  menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pihak-pihak ( person /badan hukum) yang  dibenarkan  berperkara  di  Pengadilan  Agama  tidak  hanya  terbatas  pada mereka yang bergama Islam saja, melainkan juga yang non-Islam. 24

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan  Pendekatan Penelitian
Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan (library  reserach) yaitu  suatu  penelitian  dengan  cara  menuliskan,  mengklarifikasi,  dan menyajikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tertulis.  Kemudian menganalisis  sumber-sumber  literatur  yang  berkaitan  dengan  materi  dan difokuskan  pada  penelaahan  masalah  yang  dibahas. 25 Penelitian  kepustakaan ada  beberapa  macam.  Ada  yang  berupa  kepustakaan  umum  (buku  teks, ensiklopedia,  monograph,  dan  sejenisnya),  kepustakaan  khusus  (jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, micro film, disket, pita magnetik, kaset, dan lain-lain), maupun kepustakaan cyber (internet). 26 Objek utama penelitian ini adalah  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana data diteliti dengan analisis kualitatif  yang bersifat  deskriptif. 27 Ia  akan mendeskripsikan tentang proses  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui  Badan  Arbitrase Syariah Nasional.
Pendekatan  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  pendekatan  normatif, yang  meninjau  dan  menganalisa  proses  penyelesaian  perkara  perbankan
24 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia , h. 109-110.
25 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif , Edisi II (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), h. 43.
26 Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan (Cet.  III;  Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, 2014 M), h. 5-6.
27 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari kejadian, fenomena, atau gejala sosial, yakni berupa makna di balik kejadian, yang berharga  bagi suatu pengembangan  konsep teori.  Djam’am  Satori dan Aan Komariah,
Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22.
syariah  melalui  badan  arbitrase  syariah    berdasarkan  prinsip-pinsip  hukum Islam dan perundang-undangan.
B. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan  objek  kajiannya,  seperti  wawancara  mendalam,  riset  partisipatif, pengamatan,  dan  studi  pustaka. 28 Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari beragam  dokumen,  seperti  buku-buku  perbankan  syariah,  arbitrase  syariah, hasil  penelitian  berupa  skripsi,  tesis,  disertasi  maupun  penelitian  lain  yang tidak  diterbitkan.  Peneliti  juga  akan  mengambil  literatur-literatur  lainnya sebagai data sekunder yang mempunyai kaitan dengan studi pembahasan ini.

## C. Analisis Data
Teknik  analisis  data  bertujuan  untuk  menguraikan  dan  memecahkan masalah  data  yang  diperoleh.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  data kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi satuan  yang  dapat  dikelola,  mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari beragam literatur.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## A. Kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia
Badan  Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)  adalah lembaga  yang menawarkan  jasa  arbitrase  untuk  sektor  bisnis  ekonomi  Islam  atau  bisnis berbasis  syariah.  Lembaga  arbitrase  ini  menjalankan  prosedur  berdasarkan hukum  Islam.  Sebagai  suatu  badan  arbitrase,  BASYARNAS  bertujuan menyelesaikan perselisihan/sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan  perdamaian/ ishlah .  Di  Mahkamah  Agung  (MA),  baru  pada tahap  kajian  dan  kemungkinan  penerapan  metode  arbitrase  berdasarkan prinsip-prinsip  syariah,  sebagaimana  dikemukakan  Hakim  Agung  Meike Komar. Penerapan metode ini bisa dijalankan dalam perkara berkaitan dengan masalah syariah, misalnya sengketa terkait perbankan syariah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, pada pasal 55 ayat (1), dijelaskan bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan  di  Pengadilan  lingkup  Peradilan  Agama.  Pada  pasal  (2) dijelaskan  bahwa  selain  penyelesaian  melalui  Pengadilan  terdapat  pula alternatif  penyelesaian  lain,  yaitu  melalui  musyawarah,  mediasi,  ataupun
28 Sayuthi Ali, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek , h. 63.
lembaga  arbitrase,  dalam  hal  ini  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS),  sebagai  lembaga  arbitrase  yang  berdasar  pada  prinsip syariah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  pada  pasal  58  disebutkan  bahwa  arbitrase  merupakan  upaya penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan.  Pada  pasal  59  ayat  (1) disebutkan  bahwa  arbitrase  merupakan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang berdasar pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Pada  penjelasan  pasal  59  ayat  (1),  yang dimaksud  dengan  “arbitrase”  dalam  ketentuan  ini  termasuk  juga  arbitrase syariah.
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas  diketahui  bahwa  kedudukan BASYARNAS sebagai pranata penyelesaian sengketa di  Indonesia sangatlah kuat.  Hal  ini  juga  terbukti  oleh  adanya  dukungan  dari  beberapa  peraturan perundang-undangan serta dukungan Majelis Ulama Indonesia melalui sekian banyak  fatwanya  yang  merekomendasikan  arbitrase  syariah  sebagai  pranata penyelesaian sengketa perdata Islam di Indonesia.
Saat ini BASYARNAS telah memiliki 17 cabang/perwakilan yang terletak di  ibukota  provinsi  di  Indonesia.  Apabila  terjadi  sengketa  di  daerah  yang belum  terbentuk  cabang/perwakilan  BASYARNAS,  berdasarkan    ketentuan Pasal  30    Peraturan  Prosedur    Badan    Arbitrase  Syariah  Nasional,  maka penanganannya  lebih  lanjut  akan  diatur  dalam  keputusan  Ketua  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional.  Namun,  biasanya  para  pihak  berhak  memilih menentukan  di  mana  akan  diselesaikan  sengketanya  tersebut.  Hal  ini didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

## B. Proses  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Badan Arbitrase Syariah Nasional
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasioanal  (BASYARNAS)  mempunyai peraturan  dan  prosedur  yang  memuat  tata  cara  penanganan  suatu  perkara (dalam  hal  ini  sengketa  perbankan  syariah),  antara  lain  permohonan  untuk mengadakan  arbitrase,  penetapan  arbiter,  acara  pemeriksaan,  perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi,  berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, pendaftaran putusan, dan pelaksanaan putusan.
Pada  garis  besarnya  proses  arbitrase  melalui  BASYARNAS  dimulai dengan  permohonan  arbitrase  dan  diakhiri  dengan  pelaksanaan  putusan arbitrase sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS sebagai berikut:
a. Pendaftaran Arbitrase
Proses arbitrase dimulai ketika pihak bank atau nasabah menyampaikan surat  permohonan  untuk  menyelenggarakan  arbitrase  di  sekretariat BASYARNAS. Poin  pertama ini disebut dengan  pendaftaran arbitrase. Surat permohonan itu memuat nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para pihak,
menyebutkan    adanya  klausula  arbitrase  atau  perjanjian,  menyebutkan masalah yang menjadi sengketa, dasar tuntutan atau tuntutan itu sendiri.
Surat  permohonan  tersebut  harus  melampirkan  salinan  klausula arbitrase,  yaitu  ketentuan  bahwa  apabila  timbul  sengketa  maka  yang bersangkutan  akan  menyelesaikannya  di  BASYARNAS.  Menunjukkan  surat kuasa khusus bila pemohon diwakili oleh kuasanya. 29
Pendaftaran  tidak  akan  dilakukan  oleh  Sekretariat  BASYARNAS apabila  pemohon  belum  membayar  lunas  biaya  pendaftaran  dan  biaya honorarium  arbiter  sebagaimana  ditetapkan  dalam  peraturan  tentang  biaya arbitrase.  Pendaftaran  ini sama  halnya  dengan  pendaftaran  perkara  yang dilakukan  di  lembaga  peradilan  (Pengadilan  Agama),  yang  juga membutuhkan biaya untuk melaksanakan pemeriksaan perkara.
Sesuai  dengan  Peraturan  Prosedur  BASYARNAS,  perhitungan tenggang  waktu  atas  segala  penerimaan  pemberitahuan,  surat  menyurat,  atau usul dianggap telah diterima apabila secara nyata telah disampaikan ke alamat tempat  tinggal  atau  alamat  lembaga  (yaitu  bank  syariah  jika  bank  tersebut merupakan termohon) yang telah dinyatakan tegas dalam klausula arbitrase. 30
b. Penetapan Arbiter
Penetapan  arbiter  atau  pembentukan  arbitrase  di  BASYARNAS mengacu pada ketentuan peraturan prosedur BASYARNAS sebagai berikut:
Setelah  pendaftaran  perkara  dinyatakan  sempurna,  maka  Ketua BASYARNAS  menetapkan  arbiter  (tunggal  atau  majelis)  yang  akan memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah (sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan  Prosedur  BASYARNAS).  Namun  jika  pemeriksaan  memerlukan suatu  keahlian  khusus  maka  akan  ditunjuk  seorang  ahli  untuk  memberikan keterangan atau menjadi arbiter.
Apabila salah satu pihak keberatan atas arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS, maka para pihak dapat mengajukan keberatan  yang diajukan paling lambat pada sidang pertama, dan arbiter meneruskan keberatan kepada Ketua selambat-lambatnya 7 hari (Pasal 7 ayat (5) dan (6) Peraturan Prosedur BASYARNAS).  Adanya  keberatan,  tidak  mengurangi  kewajiban  Termohon memberikan jawaban secara tertulis.
Arbiter  memberitahukan  kepada  termohon  disertai  dengan  perintah menanggapi  permohonan  dan  menjawab  secara  tertulis  dalam  waktu selambat-lambatnya  21  hari  setelah  diterimanya  pemberitahuan.  Pada
29 Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah ,  h. 147.  Lebih  rinci  lihat:  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional, Peraturan  Prosedur  Basyarnas , Pasal 4, h. 1- 2.
30 Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan  Arbitrase Syari’ah di Indonesia , h. 111.
dasarnya seorang arbiter tidak boleh mengundurkan diri. Dalam hal diajukan keberatan  terhadap  diri  arbiter,  maka  arbiter  boleh  mengajukan  surat pengunduran  diri  ke  ketua  BASYARNAS  dan  menjadi  kewenangan  ketua untuk menyetujui atau tidak. (Pasal 8 Peraturan Prosedur BASYARNAS).
Arbiter yang memeriksa dan memutus sengketa menjalankan fungsinya atas nama BASYARNAS dan menjalankan semua kewenangan BASYARNAS yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.
c. Proses Beracara
Pemeriksaan  dilakukan  dalam  sidang  tertutup.  Seluruh  bahasa  yang digunakan  adalah  bahasa  Indonesia,  termasuk  dalam  jawaban,  keberatan, panggilan,  pemberitahuan,  serta  pemeriksaan  dalam  sidang.  Apabila  pihak salah  satu  pihak  tidak  mengerti  bahasa  Indonesia,  maka  pihak  yang berkepentingan menghadirkan penerjemah.
Sebelum  pemeriksaan  dimulai,  arbiter  harus  berusaha  mendamaikan para  pihak  (Pasal  19  Peraturan  Prosedur  BASYARNAS).  Apabila  usaha tersebut  berhasil  maka  arbiter  membuat  akta  perdamaian  yang  bersifat  final dan  mengikat.  Akta  tersebut  didaftarkan  ke  Pengadilan  Agama  sebagai antisipasi  apabila  tidak  dilaksanakan  oleh  para  pihak,  dan  juga  untuk  dapat dilakukan  eksekusi.  Apabila  usaha  perdamaian  tidak  berhasil  maka  arbiter meneruskan ke persidangan.
Kemudian masuk ke tahap jawab menjawab, yang bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian masuk ke tahap replik oleh pemohon, duplik  oleh  termohon.  Tahap  selanjutnya  adalah  pembuktian,  di  mana  para pihak  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  bukti-bukti  yang  disertai  daftar dan penjelasannya.  Apabila dianggap perlu, arbiter baik atas permintaan para pihak  atau  prakasanya  sendiri,  dapat  menghadirkan  saksi  untuk  di  dengar keterangannya. Apabila saksi atau ahli memberikan keterangan secara tertulis maka  arbiter  wajib  memberikan  salinan  keterangan  tersebut  kepada  para pihak.
Setelah proses pembuktian selesai, maka selanjutnya tahap kesimpulan. Yaitu para pihak mengajukan kesimpulannya masing- masing untuk dijadikan pertimbangan  oleh  arbiter  dalam  putusannya.  Tahap  terakhir  adalah pembacaan  putusan  oleh  arbiter  (Pasal  11  ayat  (7)  Peraturan  Prosedur BASYARNAS). Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka putusan tersebut akan tetap dibacakan selama pemnggilannya dilakukan secara patut.
Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter diberikan kepada Pemohon  dan  Termohon  (Pasal  25  ayat  (2)  Peraturan  Prosedur BASYARNAS). Salinan ini tidak boleh disiarkan kecuali atas permintaan dan kesepakatan  kedua  pihak,  untuk  menjaga  martabat  para  pihak  itu  sendiri.  Isi putusan  harus  memuat:  1)  kalimat  basmalah  ( bismillahirrahmanirrahim ),  2)
dimasukkan  irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”, 3) nama lengkap dan alamat para pihak, 4) uraian singkat sengketa, 5) pendirian  para  pihak,  6)  nama  lengkap  arbiter,  7)  pertimbangan  dan kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan sengketa, 8) pertimbangan tiap-tiap arbiter  dalam  hal  terjadi  perbedaan    pendapat  dalam  majelis  arbiter,  9)  amar putusan, 10) tempat dan tanggal putusan, 11) tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.
Lembar  asli  putusan  tersebut  didaftarkan  paling  lambat  30  hari  sejak putusan dibacakan (Pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur BASYARNAS) agar putusan tersebut dapat dieksekusi bilamana suatu waktu ada pihak yang tidak melaksanakan  isi  putusan.  Tempat  persidangan  dilakukan  di  sekretariat BASYARNAS  di  Jakarta  atau  di  cabang  perwakilan.  Atau  di  tempat  lain sesuai  kesepakatan  para  pihak.  Seluruh  proses  pemeriksaan  sampai pembacaan  putusan  harus  selesai  paling  lambat  180  hari  dari  tanggal pembentukan/penetapan Arbiter/Majelis (Pasal 22 ayat (5) Peraturan Prosedur BASYARNAS).
d. Eksekusi Putusan BASYARNAS
Mengenai proses eksekusi putusan BASYARNAS dijelaskan pada Pasal 25 Peraturan Prosedur BASYARNAS sebagai berikut:
Putusannya  final  dan  mengikat  ( final  and  binding )  bagi  para  pihak,  oleh karena  itu  para  pihak  wajib  menaati  dan  melaksanakan  secara  sukarela  dan putusan  harus  diberitahukan  kepada  para  pihak.  Dalam  waktu  paling  lambat 30  hari  sejak  putusan  dibacakan,  arbiter  menyerahkan  dan  mendaftarkan lembar  asli  atau  salinan  otentik  putusan  kepada  kepaniteraan  di  Pengadilan Agama.  Apabila  putusan  tidak  dilaksanakan  secara  sukarela  maka  dapat dijalankan eksekusi menurut ketentuan sebagai berikut: Putusan dilaksanakan berdasarkan  perintah  Ketua  Pengadilan  atas  permohonan  salah  satu  pihak. Eksekusi  dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lambat  30  hari  dari  tanggal pendaftaran  permohonan  eksekusi  pada  kepaniteraan  Pengadilan  Agama. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Pasal 13 ayat (2)  dijelaskan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  syariah  dilakukan  oleh Pengadilan Agama.
Ketua  Pengadilan  sebelum  memberikan  perintah  eksekusi,  memeriksa terlebih dahulu  apakah putusan Arbitrase memenuhi  ketentuan pasal  4 dan 5 UU  No.  30  Tahun  1999  serta  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan ketertiban  umum.  Apabila  putusan  tidak  memenuhi  syarat,  ketua  Pengadilan menolak perintah eksekusi. Terhadap putusan ketua Pengadilan itu tidak dapat
diajukan upaya hukum apapun. Ketua Pengadilan tidak berwenang memeriksa alasan dan pertimbangan putusan.
e. Pembatalan Putusan BASYARNAS
Landasan hukumnya adalah
Pasal  27  Peraturan  Prosedur
BASYARNAS  yang  berbunyi:  “Putusan  Arbitrase  dapat  dibatalkan  apabila dipenuhi  alasan  dan  tata  cara  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang- undang”.  Jadi  mengenai  pembatalan  putusan  Arbiter,  Peraturan  Prosedur BASYARNAS merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana yang diatur pada Bab VII Pembatalan Putusan Arbiter.
Tentang alasan permohonan pembatalan, ketentuan Pasal 70 Peraturan Prosedur BASYARNAS menjelaskan: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  apabila  putusan  diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama , Surat atau
dokumen
yang  diajukan setelah putusan  dijatuhkan,  diakui  palsu  atau
dinyatakan  palsu; kedua ,  setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang bersifat  menentukan,  yang  disembunyikan  oleh  pihak  lawan;  dan ketiga , Putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  salah  satu  pihak dalam pemeriksaan.
Permohonan  pembatalan  diajukan  kepada  ketua  Pengadilan  Agama. Berdasarkan  Pasal  71  dan  72  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  1999,  yang berwenang memeriksa atau mengadili pembatalan adalan PN. Namun setelah Putusan  MK  Nomor  93/PUU- X/2012  maka  apabila  putusan  Arbitrase  yang dimaksud  adalah  putusan  Arbitrase  Syariah  maka  segala  implikasinya mengarah  kepada  Pengadilan  Agama,  bukan  Pengadilan  Negeri  lagi.  Selain itu di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Pasal 13 ayat (2) dijelaskan bahwa  pembatalan  putusan  arbitrase  syariah  dilakukan  oleh  Pengadilan Agama.
Permohonan  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  sesuai  dengan kompetensi  relatif  berdasarkan  Pasal  195  ayat  (6)  HIR.  Jangka  waktu permohonan  pembatalan  paling  lama  30  hari  tehitung  sejak  penyerahan  dan pendaftaran  putusan  Arbitrase  kepada  Panitera  Pengadilan.  Proses pemeriksaan dan putusan pembatalan diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  waktu  30  hari  dari tanggal  permohonan,  Pengadilan  harus  menetapkan  putusan  dan  bahwa apabila  permohonan  dikabulkan,  Ketua  PA  menentukan  lebih  lanjut  akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan.

## PENUTUP
BASYARNAS merupakan satu perangkat organisasi di bawah Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  bersifat  independen  dalam  melaksanakan perannya  sebagai  lembaga  penyelesai  sengketa  ekonomi  berdasarkan  hukum Islam  (syariah).  Secara  garis  besar,  mekanisme  penyelesaian  sengketa perbankan syariah melalui  BASYARNAS hampir sama dengan penyelesaian melalui  lembaga  peradian  (Pengadilan  Agama).  Yang  membedakan  adalah bahwa  penyelesaian  melalui  BASYARNAS  mengharuskankan  adanya  dasar atau  akad  atau  klausul  arbitrase  yang  menyatakan  jika  ada  sengketa  yang timbul  maka  para  pihak  setuju  untuk  menyelesaikannya  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional.  BASYARNAS  mempunyai  kelebihan  yang membuatnya  menjadi  pilihan  penyelesaian  sengketa  bagi  para  pelaku usaha/bisnis.  Hal  ini  dikarenakan  arbitrase  mempunyai  sifat  tertutup  yang membuat  privasi  perusahaan  atau  nasabah  (dalam  hal  sengketa  perbankan syariah)  tetap  terjaga  baik.  Arbitrase  juga  lebih  menyajikan  putusan  hukum yang  menguntungkan  dua  belah  pihak.  Putusan  BASYARNAS  bersifat  final dan mengikat sehingga  segera bisa dipatuhi kedua belah pihak dan dieksekusi oleh Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Sayuthi. t.th. Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek. t.t. t.p.
Al-Fanjani, Muhammad Syauqi. 1998. Ekonomi Islam Masa Kini. Bandung:
Husaini.
Anam,  Ahmad  Z.  Pengadilan  Agama  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012 ( Tantangan dan Strategi Pengadilan Agama Dalam Merespon Amanat Konstitusi yang Memberikan Kewenangan Penuh untuk Mengadili Sengketa Perbankan  Syariah ), http://konsultasi-hukum-
online.com/2013/12/pengadilan-agama-pasca-putusan-mk-nomor- 93puu- x2012/.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2010. Perjanjian  Hukum  Islam  di  Indonesia: Konsep  Regulasi  dan  Implementasi. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press. Anwar,  Syamsul.  2007. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori
Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Arifin,  Muhammad.  2016. Arbitrase  Syariah  Sebagai  Pilihan  Forum Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar. Badan Arbitrase Syariah Nasional. Peraturan Prosedur
BASYARNAS.
Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Djamil,  Faturrahman.  2012. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah di Bank Syariah.
Jakarta: Sinar Grafika. Fitri,   Al. t.th. Badan
Arbitrase  Syariah  Nasional  dan  Eksistensinya.
Jakarta: Badilag.net.
Jamil,  Fathurrahman.  1994.  “Arbitrase  dalam  Prespektif  Sejarah  Islam”
dalam Tradisi Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta: BMUI.
Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
_______________Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Mannan,  Abdul.  2014. Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Prespektif
Pengadilan Agama.
Jakarta: Prenada Media Group.
______________.  2006.  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media,
Muhajir,  Noeng.  1983. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  II.  Cet.  VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan Agama.
___________  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama.
____________Undang-Undang  RI  Nomor  14  Tahun  1985  tentang
Mahkamah Agung.
Widjaja, Gunawan.  2002. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zaidah,  Yusna.  2015. Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Peradilan  dan Arbitrase  Syari’ah  di  Indonesia .  Cet.  II;  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo.
Zed,  Mestika.  2014. Metode  Penelitian  Kepustakaan. Cet.  III;  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.