## PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN
The Enforcement of Discipline Violations Sanctions for Members of the Republic of Indonesia National Police for South Sulawesi Region
Hermansyah 1* , Ruslan Renggong 2 , Basri Oner 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: hermansyah28@gmail.com
Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui:  Untuk  mengetahui  pelaksanaan  sanksi  disiplin  terhadap  oknum  Polri  di  Polda Sulawesi  Selatan  dan  upaya  penanganan  pelanggaran  disiplin  oleh  oknum  Polri  di  Polda  Sulsel.  Penelitian  fikih  empiris digunakan  sebagai  metode  penelitian.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri  dan  upaya  yang  dilakukan  Polda  Sulsel  dalam  penanganan  pelanggaran  disiplin  anggota Polri di Polda Sulsel yaitu dalam penanganan perkara mulai mulai dari menerima laporan, pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang  disiplin,  penjatuhan  hukuman,  pemberian  penghargaan,  dan  pelaksanaan  hukuman,  temuan  penelitian  menunjukkan bahwa dalam penegakan disiplin Polri.
Kata Kunci : Sanksi, Disiplin, Polisi

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine: To figure out the implementation of disciplinary assents against individuals from the  Indonesian  Public  Police  in  the  South  Sulawesi  Local  Police  and  endeavors  to  manage  disciplinary  infringement  by individuals  from  the  Indonesian  Public  Police  in  the  South  Sulawesi  Territorial  Police.  Empirical  Jurisprudence  research was  used  as  the  research  method.  As  stated  in  Government  Regulation  Number  2  of  2003  concerning  Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police and the efforts made by the Sulawesi Regional Police South in handling disciplinary violations by members of the police at the South Sulawesi Regional Police, namely in handling cases starting  from  receiving  reports,  examining,  examining  in  disciplinary  hearings,  imposing  sentences,  giving  a  reward,  and execution of punishment, the findings of the study demonstrate that in enforcing Polri discipline.

## Keywords: Sanctions, Dicipline, Police
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Keamanan suatu negara sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Masyarakat dan pemerintah  sangat  membutuhkan  kehidupan  yang  bahagia, sejahtera, adil dan sejahtera bagi penduduknya di negara yang dilindungi.  Salah  satu  kewajiban  Polri  adalah  menjamin keamanan;  Petugas  polisi  harus  menghindari  perilaku  yang memalukan  untuk  memenuhi  tugas  ini.  Sebagai  bagian  dari proses menjalankan negara, Departemen Kepolisian bertanggung  jawab  dan  terikat  oleh  hukum.  Itu  juga  tunduk pada sejumlah peraturan dan prosedur hukum.
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002,  yang dimaksud  dengan  “polisi”  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  kemampuan  dan  organisasi  kepolisian. Dalam peraturan ini, istilah “polisi” memiliki dua pengertian,
yaitu  kemampuan  kepolisian  dan  landasannya.  Memelihara ketertiban  dan  keamanan  masyarakat,  menegakkan  hukum, dan  melindungi  masyarakat  merupakan  salah  satu  tanggung jawab pemerintah negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  melayani  dan  melindungi masyarakat.  Sementara  polisi  adalah  organisasi  ciptaan pemerintah,  mereka  adalah  lembaga  negara  yang  diberi wewenang  untuk  melaksanakan  tanggung  jawabnya  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  subsistem  dari sistem  ketatanegaraan  yang  dianut  dalam  UUD  1945.  Polri merupakan organisasi yang mendukung terciptanya masyarakat  yang  aman  dalam  rangka  menjaga  ketertiban masyarakat.  Kerangka  ini,  di  samping  hal-hal  lain, menggarisbawahi  bahwa  Indonesia  adalah  syarat  peraturan,

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Penegakan Sanksi Pelanggaran terhadap Disiplin Anggota Kepolisian Negara… (Hermansyah, Ruslan Ranggong, Basri Oner)
bukan  syarat  paksaan,  dan  gagasan  negara  dalam  pandangan pengaturan pemerintahan harus didasarkan pada kerangka suci (peraturan  fundamental).  Pendekatan  sistem  adalah  fondasi Polri. Selain itu, ini bukan kekuatan absolut.
Polri telah mencapai kemajuan yang signifikan di bidang penguatan  kekuatan,  pembinaan,  dan  operasional  di  tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi selama masa reformasi. Namun  demikian,  sekali  lagi,  sangat  disadari  adanya  akses negatif  dari  pelaksanaan  kewajiban  utamanya  sebagai penyimpangan  dari  perilaku  oknum-oknum  Polri,  misalnya penyalahgunaan  kekuasaan,  sifat  penyampaian  administrasi yang  tercela  dari  segi  moral.  dan  pandangan  yang  sah, termasuk  pemisahan,  tuntutan  untuk  keadaan  pribadi administrasi / kepolisian, kehati-hatian ekstrim, membuat hal- hal  menyusahkan,  mementingkan  diri  sendiri,  lamban,  tidak sopan dan cara berperilaku pesimis.
Peraturan  atau  undang-undang  harus  menjadi  pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum Poli dalam bertindak. UU No  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  PP  No  7  Tahun  2006  tentang  Kode  Etik  Profesi Polri,  dan  Peraturan  Pemerintah  No  2  Tahun  2003  tentang Disiplin  Peraturan  Anggota  Kepolisian  Negara  Kesatuan, menjadi  landasan  hukum  bagi  Kepolisian.  Kewajiban menegakkan hukum dan menjaga kehormatan, nama baik, dan martabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan salah  satu  batasan  yang  dikenakan  kepada  anggota  Polri berdasarkan berbagai landasan hukum tersebut (Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 jo. .Perkapolri No 6 dan  7  Kapolri  14  Tahun  2011).  Meskipun  demikian,  masih banyak  contoh  pelanggaran  moral  dan,  yang  mengejutkan, pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  oknum  polisi  yang korup.  Akibatnya,  pelaku  akan  dihukum  jika  terbukti melanggar  kode  etik  dan  aturan  disiplin.  Penyalahgunaan senjata  api,  keikutsertaan  dalam  tindakan  kriminal,  tindakan sewenang-wenang,  dan  berbagai  hal  lainnya  yang  umumnya menggambarkan  ketidakdisiplinan  anggota  Polri  kerap menjadi bahan pemberitaan di berbagai media.
Moral  yang  baik,  disiplin  yang  kuat,  dan  kemampuan sumber  daya  manusia  harus  berkontribusi  pada  kredibilitas dan  dedikasi  Polri  dalam  tugasnya  sebagai  penegak  hukum. Diharapkan  kinerja  anggota  Polri  dalam  menjalankan perannya  sebagai  abdi  masyarakat  dan  aparat  keamanan semakin  meningkat  dengan  disiplin  yang  ketat.  Seorang anggota Polri harus mentaati Peraturan Disiplin Anggota Polri yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003  tentang  Disiplin  Anggota  Polri,  agar  tercipta  anggota Polri  yang  bersih  dari  perbuatan  tercela.  Meskipun  anggota Polri  dikenakan  aturan  disiplin,  tetap  saja  ada  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri.  Anggota  Polri menyalahgunakan  kekuasaan  dan  wewenangnya,  baik  dalam menjalankan tugasnya maupun di luar pekerjaannya.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui: Untuk  mengetahui  pelaksanaan  sanksi  disiplin  terhadap oknum Polri di Polda Sulawesi Selatan dan upaya penanganan pelanggaran disiplin oleh oknum Polri di Polda Sulsel.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Lokasi penelitianadilakukan  di  Polda  Sulawesi  Selatan.  Sumber informasi  utama  adalah  hasil  wawancara  dengan  informan yaitu  anggota  Kepolisian  Polda  Sulawesi  Selatan.  Semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penegakan Sanksi Disiplin Kepada Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  Wilayah Polda Sulawesi Selatan
Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum. Kepastian hukum akan tercapai jika hukum diterapkan secara adil,  tanpa  memandang  pangkat  atau  jabatan.  Begitu  pula dengan  petugas  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  harus ditindak  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Seperti  yang telah disebutkan sebelumnya, setiap kejahatan yang dilakukan oleh  seorang  polisi  tidak  diragukan  lagi  merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi dan pelanggaran disipliner.
Anggota  Polri  yang  telah  divonis  melakukan  tindak pidana  dan  telah  melalui  proses  pengadilan  yang  baku  dapat direkomendasikan  untuk  diadakan  di  Sidang  Komisi  Kode Etik  Polri  untuk  menentukan  apakah  masih  layak  atau  tidak untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri. Polri atau Profesi Polri. Namun, Komisi Kode Etik Polri tidak perlu  diberitahu  jika  hukuman  pidananya  kurang  dari  tiga bulan.  Meskipun  demikian,  orang-orang  ini  masih  menjalani hukuman pidana dan disiplin dan berada di bawah manajemen Provos/Propam  sampai  kebebasan  mereka  sebagai  orang  dari Polisi Umum dipulihkan.
Salah  satu  unsur  pengawas,  Divisi  Profesi  dan Pengamanan  atau  PROPAM  (biasa  disingkat  Div  Propam) mendukung  pimpinan  di  bidang  pembinaan  profesi  dan pengamanan  di  lingkungan  internal  institusi  Polri.  Seputar susunan  struktur  organisasi  Lelang.  Propam  Polda  Sulsel khususnya:

## Sumber: Gakkum Polda Sulsel 2023
Gambar 1. Struktur Organisasi Bidpropam Polda Sulawesi Selatan
Anggota  yang  melanggar  aturan  dapat  menghadapi kombinasi dari sanksi disiplin yang disebutkan di atas.  Selain itu, tuntutan pidana tetap ada meskipun ada sanksi disipliner.
Sementara  itu,  melalui  sidang  komisi  Kode  Etik  Profesi Polri, anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari  tiga  kali  tidak  diperkenankan  mempertahankan  statusnya sebagai anggota Polri. Sebaliknya, mereka dapat diberhentikan  dari  Polri  dengan  atau  tanpa  kehormatan. Republik Indonesia Pasal 13 PP 2 Tahun 2003).
Lembaga  Propam  Polri  bertugas  membina  dan menjalankan  fungsi  tanggung  jawab  profesi  dan  keamanan dalam negeri, termasuk menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan  Polri,  serta  melayani  pengaduan  masyarakat terhadap penyimpangan anggota/PNS Polri. Selain itu, sanksi pidana  bagi  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana tercantum  dalam  Pasal  11  Huruf  (a)  PP  No.1  Tahun  2003 tentang  pemberhentian  anggota  Polri.  Pasal  ini  berisi  tentang pemberhentian  anggota  Polri.  Oleh  karena  itu,  peran  Propam
sangat  penting  bagi  tercapainya  keamanan,  ketertiban, penegakan  hukum,  pelayanan  dan  perlindungan  masyarakat, serta pemeliharaan ketentraman masyarakat melalui perlindungan hak asasi manusia.
Direktorat  Reserse  Kriminal  atau  Sub  Bidang  Provos merupakan  dua  tempat  penyampaian  laporan  dan  pengaduan masyarakat.  Bareskrim  menangani  proses  penyidikan  kasus anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana.  Setelah  itu, diserahkan  kepada  Layanan  Pengaduan  Penegakan  Disiplin (P3D) yang lebih sering disebut dengan Provos.
Selain  itu,  dari  hasil  pemeriksaan,  berkas  perkara dipindahkan  ke  Pemeriksa  untuk  tambahan  pendahuluan  di Pengadilan,  untuk  situasi  ini  orang-orang  dari  Kepolisian diperlakukan  sama  di  bawah  pengawasan  hukum  seperti masyarakat umum lainnya. Karena anggota Polri tunduk pada kewenangan  peradilan  umum,  sebagaimana  digariskan  dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 58, maka jika telah dijatuhkan pidana maka  anggota  Polri  akan  mendapat  hukuman  yang  sama dengan  anggota  lainnya.  anggota  masyarakat  sipil.  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota POLRI  tersebut  dikenai  sidang  disipliner  apabila  tindak pidana tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan tetap dapat mempertahankan  statusnya  sebagai  anggota  Polri;  namun Ankum  yang  bertugas  akan  menjatuhkan  hukuman  melalui sidang  Kode  Etik  jika  anggota  POLRI  dianggap  melakukan kejahatan dan telah menodai institusi Polri.
Menurut  pasal  12  ayat  (1)  PP  2/2003  jo,  pengenaan sanksi  disiplin  dan/atau  sanksi  pelanggaran  kode  etik  tidak menghapus  tuntutan  pidana  terhadap  anggota  Polri  yang melakukan  tindak  pidana.  Pasal  28  ayat  (2)  PerKapolri 14/2011.  Akibatnya,  meskipun  petugas  polisi  didisiplinkan atau dihukum karena melanggar Kode Etik, mereka tetap akan menghadapi tuntutan pidana atas pelanggaran tersebut.
Sanksi bagi anggota Polri yang melanggar tata tertib atau peraturan  juga  dituangkan  dalam  peraturan  disipliner.  Sesuai dengan  tuntutan  reformasi  sebagai  polisi  sipil,  peraturan disiplin ini dimaksudkan untuk membina anggota Polri dalam lingkungan  kerja  yang  penuh  konflik,  ketegangan,  dan kebebasan serta karakter dan budaya baru bagi Polri. Tata cara pemeriksaan,  tata  cara  penjatuhan  hukuman  disiplin,  dan  tata cara pengajuan keberatan jika anggota Polri yang menjatuhkan hukuman disiplin berkeberatan terhadap hukuman  tersebut  semuanya  telah  diatur  dalam  peraturan disiplin  Polri.  Penegakan  disiplin  bertujuan  untuk  mendidik dan  membenahi  anggota  Polri  yang  melanggar  disiplin  agar menjadi orang yang baik.
Setiap  lebih  baik  yang  berhak  daripada  menjatuhkan hukuman  (Ankum)  di  depan  terlebih  dahulu  menilai  secara tuntas  seseorang  dari  Kepolisian  Umum  yang  melakukan pelanggaran  disiplin  sebelum  dijatuhi  hukuman.  Agar  rasa keadilan  dapat  diterima,  maka  hukuman  disiplin  harus sebanding  dengan  pelanggaran  disiplin.  Ankum  harus mempertimbangkan  lingkungan  dan  keadaan  emosi  anggota Polri yang melanggar tata tertib saat disiplin diterapkan, serta penggunaan berwenang yang berlebihan dan tidak proporsional,  yang  merusak  kredibilitas  Polri  secara keseluruhan.  Komitmen  seluruh  anggota  Polri  terhadap pembinaan  disiplin,  dengan  penekanan  pada  pelaksanaan tugas  sesuai  amanat  dan  harapan  masyarakat,  diperlukan untuk penerapan penerapan peraturan disiplin.
Sidang  disiplin  menentukan  penjatuhan  sanksi  disiplin. Ankum  kalah  disiplin  pidana  setelah  mendengar  dan/atau memperhatikan  keterangan  saksi,  terperiksa,  saksi  ahli, pendamping  pemeriksa,  dan  barang  bukti.  Tuntutan  pidana Terpidana  tidak  dibatalkan  sebagai  akibat  dari  keputusan Ankum tentang hukuman tersebut.
Surat  keputusan  hukuman  disiplin  tanggung  jawab disiplin.  Yang  pertama  diberikan  kepada  terpidana  dan rangkapnya diberikan kepada Pejabat Staf, Provos dan Ankum Predominan.  Salinan  hukuman  disiplin  dimaksud  diberikan kepada  Pejabat  Personalia,  Provos,  dan  Atasan  Ankum, dengan  menyebutkan  tertunda  yang  jelas  dan  tidak  melebihi jangka  waktu  satu  tahun  yang  semula  diberikan  kepada terpidana.  Pejabat  yang  berwenang  memberikan  sanksi putusan  sidang  kepada  Ankum  dalam  waktu  30  (tiga  puluh) hari sejak keputusan sidang disiplin.
Provos bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan sidang  disiplin  yang  disebutkan  di  atas.  Penyelesaiannya jangka  waktu  disiplin  disiplin  yang  telah  diselesaikan  oleh terpidana sesuai dengan jangka waktu yang dinyatakan dalam pilihan  disiplin  disiplin,  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari setelah berakhirnya masa hukuman disiplin bagi oknum Polisi Umum  yang  telah  selesai  menjalani  hukuman  disiplin. melaksanakan  hukuman  mereka  harus  dikembalikan  ke keadaan  unik  mereka.  Ankum  bertugas  mengawasi  anggota Polri yang dikenai sanksi disiplin selama enam (enam) bulan. Provos  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  sehari-hari  dan bertanggung  jawab  untuk  memberikan  keputusan  penilaian terkait pengembangan karir ke depan.
Surat  rekomendasi  penilaian  Povos  digunakan  untuk membuat rekomendasi penilaian. Setelah dilakukan pemaksaan  hukuman  terhadap  oknum  Polri  yang  melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, yang  bersangkutan  dirahasiakan  dalam  imbauan  fakultas tunggal.  Dalam  Surat  Keputusan  Kapolri  Nomor  36,  hal  itu ditegaskan. Pol: Sesuai Kep/43/IX/2004, Tata Cara Penyelesaian  Pelanggaran  Disiplin  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Setiap kegiatan disiplin atau disiplin akan disimpan  dalam  buku  Pencatatan  Informasi  Fakultas  Tunggal yang  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  sumbangan  untuk pengisian Daftar Riwayat Hidup Perorangan Orang (RHPP)”. Identitas  pelaku,  waktu  dan  tempat  terjadinya  pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis pemidanaan, jumlah pidana, dan batas waktu  penyelesaian  hukumannya  semua  dicatat  dalam  Buku Pencatatan Data Kepegawaian
Perorangan Fungsi
Kepegawaian  Provos  bertugas  mencatat  Paminal  dan pelakunya, Ankum.
“Setiap  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran disiplin  dapat  dikenakan  sanksi  disiplin  berupa  tindakan disiplin  dan/atau  hukuman,”  jelas  Pasal  7  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin Bagi Anggota Badan Nasional Indonesia POLISI.
Jika  sidang  KKEP  memutuskan  pelanggardalam  hal kesalahan  tersebut  dianggap  sebagai  pelanggaran  dan  dalam hal apapun dapat mempertahankan statusnya sebagai individu dari  Kepolisian  Umum;  Namun  demikian,  Ankum  Pelaksana akan  memberikan  penjatuhan  pidana  melalui  Pokok-pokok Pendahuluan  apabila  pihak  POLRI  dianggap  melakukan kesalahan dan mencemarkan nama baik organisasi Polri.
Penegakan Sanksi Pelanggaran terhadap Disiplin Anggota Kepolisian Negara… (Hermansyah, Ruslan Ranggong, Basri Oner)
Pasal 12 ayat (1) PP 2 Tahun 2003 jo menyatakan bahwa anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  tetap  dikenakan tuntutan  pidana  meskipun  dijatuhkan  sanksi  disiplin  atau  etik terhadapnya.  Pasal  28  ayat  (2)  PerKapolri  14/2011. Konsekuensinya,  anggota  Polri  yang  melanggar  Kode  Etik tetap akan dikenakan tuntutan pidana atas perbuatannya.
Sanksi  bagi  anggota  Polri  yang  tidak  mengindahkan norma  atau  pedoman  juga  dicanangkan  dalam  pedoman disiplin.  Sesuai  tuntutan  perubahan  sebagai  polisi  warga negara  biasa,  pedoman  disiplin  ini  direncanakan  untuk membudayakan  insan  Polri  di  tempat  kerja  yang  penuh dengan  perjuangan,  tekanan  dan  kerawanan  serta  orang  dan budaya lain bagi Polri. Peraturan Disiplin Polri telah mengatur tentang tata cara pemeriksaan, penjatuhan sanksi disiplin, dan pengajuan  keberatan  apabila  anggota  Polri  dikenakan  objek sanksi  disiplin  atas  hukuman  tersebut.  Otorisasi  disiplin artinya mendidik dan mengembangkan lebih lanjut insan Polri yang mengabaikan disiplin menjadi insan yang hebat.
Sebelum  menjatuhkan  hukuman,  seorang  anggota  Polri yang  melanggar  peraturan  disiplin  harus  diperiksa  secara menyeluruh  oleh  siapa  saja  yang  berhak  (Ankum).  Agar  rasa keadilan  dapat  memuaskan,  disiplin  disiplin  harus  sesuai dengan  pelanggaran  disiplin.  Dalam  menegakkan  disiplin, Ankum  harus  memperhatikan  lingkungan  dan  kondisi emosional  anggota  Polri  yang  melanggar  aturan.  Penggunaan kewenangan  yang  berlebihan  dan  tidak  proporsional  juga merusak  kredibilitas  Polri  secara  keseluruhan.  Tanggung jawab  semua  orang  dari  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  untuk  mendorong  disiplin,  dengan  penekanan  pada pelaksanaan  kewajiban  mereka  yang  efektif  sesuai  perintah dan  asumsi  untuk  daerah  setempat,  sangat  penting  untuk keberhasilan pelaksanaan pedoman disiplin.
Penjatuhan  sanksi  disiplin  diputuskan  dalam  sidang disiplin.  Ankum  memaksakan  disiplin  disiplin  setelah  sidang atau  berpotensi  berfokus  pada  penjelasan  saksi,  analis, pengamat  ulung,  co-analis,  dan  bukti.  Putusan  yang  diambil Ankum  terkait  hukuman  tersebut  tidak  berujung  pada pencabutan tuntutan pidana terhadap terpidana.
Hukuman  disiplin  termasuk  dalam  keputusan  hukuman. Narapidana menerima yang pertama, sedangkan Perwira Staf, Provos,  dan  Ankum  Utama  menerima  yang  kedua.  Pejabat Personalia,  Provos,  dan  Atasan  Ankum  menerima  salinan hukuman  disiplin  tersebut,  mencatat  bahwa  terpidana  hanya diberikan  tenggang  waktu  satu  tahun  pada  saat  itu.  Otoritas yang  disetujui  diharapkan  memberikan  salinan  surat  pilihan kepada Ankum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sidang pilihan disiplin.
Provos  bertugas  melaksanakan  hasil  sidang  disiplin tersebut  di  atas.  Bagi  anggota  Polri  yang  telah  selesai menjalani  hukuman disiplin,  penyelesaian  masa disiplin  yang telah  diselesaikan  oleh  terpidana  sesuai  dengan  jangka  waktu yang tertera pada pilihan disiplin, paling lama tiga puluh hari setelah  berakhirnya  masa  hukuman  disiplin.  menyelesaikan hukuman  mereka  harus  dibawa  kembali  ke  keadaan  semula. Selama total enam (enam) bulan, Ankum bertugas mengawasi anggota  Polri  yang  menghadapi  tindakan  disipliner.  Provos bertanggung  jawab  atas  implementasi  sehari-hari  dan bertanggung  jawab  untuk  merekomendasikan  penilaian  untuk pengembangan karir di masa depan.
Rekomendasi  penilaian  dibuat  dengan  menggunakan surat  rekomendasi  penilaian  Povos.  Setelah  pelaksanaan tekanan  disiplin  terhadap  oknum  Polri  yang  melakukan pelanggaran  disiplin  kepolisian  sebagaimana  digambarkan  di atas,  maka  oknum  tersebut  dirahasiakan  dalam  pelelangan personel.  Dalam  Surat  Keputusan  Kapolri  Nomor  36,  hal  itu
terbukti.  Setiap  kegiatan  disiplin  atau  disiplin  akan  dicatat dalam  Buku  Catatan  Tunggal  Fakultas  sesuai  dengan  Tata Cara
Penyelesaian
Pelanggaran
Disiplin
Polri (Kep/43/IX/2004),  yang  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai sumbangan  untuk  mengisi  Daftar  Riwayat  Hidup  Perorangan (RHPP). Dalam Buku Pencatatan Data Kepegawaian Tercatat identitas  pelaku,  waktu  dan  tempat  pelanggaran,  jenis pelanggaran,  jenis  hukuman,  besaran  hukuman,  dan  batas waktu penyelesaian hukuman semuanya dicatat.
Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003 Tentang Peraturan Disiplin.
Berikut  yang dapat kami simpulkan dari hasil penelitian lapangan yang meliputi penyebaran kuesioner dan wawancara dengan  Anggota Provos dalam rangka  menentukan pelaporan pelanggaran disiplin oleh anggota jajaran Polda Sulsel:
Tabel. 1
Data Rekapan Pelanggaran Disiplin Tiga Tahun Terakhir
Personil Jajaran Polda Sulawesi Selatan No Tahun Laporan Diproses Presentase 1 2020 360 360 37% 2 2021 292 292 33% 3 2022 208 208 30% Jumlah 860 860 100 %
Sumber : Gakkum Polda SulSel 2023
Setelah dilakukan prosedur penggeledahan sesuai dengan ketentuan  dinas  yang  berlaku,  sidang  disiplin  dapat dilaksanakan  tanpa  kehadiran  pelaku  jika  ada  anggota  Polri yang  melakukan  tindakan  desersi,  bersembunyi,  atau melarikan  diri  sehingga  tidak  diketahui  keberadaannya  lagi. diketahui. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan disiplin, antara lain:
Penulis  menegaskan  bahwa  menjaga  kehormatan institusi Polri merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri di lingkungan kepolisian itu sendiri, termasuk mekanisme penanganan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, khususnya di wilayah Polda Sulsel. .  Akibatnya,  reputasi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum  Indonesia  dapat terancam  akibat  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap organisasi tersebut dan tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

## 3.2. Upaya  Penanganan  Pelanggaran  Disiplin  Anggota Kepolisian  Republik  Indonesia  di  Wilayah  Polda Sulawesi Selatan
Upaya yang dilakukan Polri agar tidak terjadi aksi unjuk rasa  kriminal  terhadap  Oknum  Polisi  di  Polda  Sulsel khususnya, selain imbauan-imbauan yang bersifat membatasi, Kapolres  baik  secara  lugas  maupun  secara  tersirat  sering memberikan  pengarahan  dan  tekanan  kepada  oknum  Polri  di Polda  Sulsel  untuk  menghindari  hal-hal  aneh  yang  dapat menumbangkan  sikap  sebagai  individu  dari  Kepolisian  dan beban  persetujuan  untuk  setiap  pelanggaran,  sesuai  pedoman material.
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Suhardika, Kepala Unit Provos yang diwawancarai pada tanggal 3 Januari 2023:
“Langkah-langkah  yang  dilakukan  oknum  Polda  Sulsel yang  tidak  mengindahkan  disiplin  POLRI.  Selain  itu, anggota  yang  melanggar  disiplin  dikenakan  sanksi  dan hukuman  disiplin  yang  berlaku  saat  ini  melalui  sidang dan disiplin murni. Aturan yang diikuti adalah yang pada tingkat  kepangkatan  (hierarki),  sosialisasi  anggota,  dan pelibatan masyarakat juga digunakan untuk menegakkan disiplin  anggota.  terkait  dengan  penegakan  disiplin
melalui bimbingan spiritual dan pengawasan masyarakat yang mengamati.
a. Preventif
Syarat disiplin diberikan  kepada individu  sebagai akibat pelanggaran  disiplin  yang  tidak  tercemar  antara  lain  rambut gondrong  dan  tidak  menyelesaikan  apel,  sedangkan  kegiatan yang  diberikan  berupa  push  up  dan  lari  sedangkan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  individu,  serta  kurangnya pemahaman  tentang  tugas  pokok  yang  berhubungan  dengan fungsinya.
Ruas Propam dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan  kedisiplinan,  keamanan  dalam,  melayani pengaduan  masyarakat  yang  diduga  dilakukan  oleh  oknum Polri  atau  berpotensi  PNS  Polri,  pelaksanaan  sidang  disiplin dan  juga  perangkat  aturan  Polri  yang  cakap,  serta  pemulihan fakultas sering mengalami kendala dalam penertiban terhadap tatanan  asas  dan  disiplin  terhadap  oknum  Polri  yang melakukan  aksi  unjuk  rasa  kriminal,  namun  Propam  Area tetap  melakukan  upaya  penindakan  terhadap  segala  bentuk pelanggaran  agar  tidak  terulang  kembali.  dan  laju  kemajuan dapat ditahan.
Tes  urin  dilakukan  Peran  hasil  tes  urin  acak  dalam membuktikan  suatu  kasus  sangat  penting,  terutama  bagi pengguna  narkoba.  Dengan  asumsi  seseorang  dalam  tes kencing  yang  menunjukkan  hasil  positif  mengandung  opiat, itu menyiratkan bahwa mereka memiliki potensi kuat sebagai penyebab  pelanggaran  opiat.  Karena  dengan  siklus  ini  klien dapat  ditangani,  karena  dia  telah  menggunakan  opiat  dan dapat  menggunakan  bidang  kekuatannya  untuk  ditangani  di pengadilan  dan  dijadikan  sebagai  pelaku  pelanggaran  opiat sesuai  hukum  materiil.  Hasil  tes  urin  telah  digunakan  untuk mengidentifikasi  pengguna  narkoba  dan  menjadikan  mereka tersangka dalam kejahatan narkoba.
"Bentuk  pencegahan  yang  dilakukan  adalah  dengan melakukan  tes  urin  secara  acak  dan  melakukan  pemeriksaan secara terus menerus terhadap seluruh petugas kepolisian."
Sebab, sesuai UU 2009, hasil tes urine banyak berbobot untuk membuktikan kejahatan narkoba. Namun, setiap pelaku pelanggaran  opiat  yang  diprioritaskan  mendapatkan  bukti sebelum  menjalani  tes  kencing  dan  ditetapkan  sebagai tersangka.  Akibat  dari  tes  urine  ini  sangat  mempengaruhi kekuatan  pembuktian  karena  hasil  tes  urine  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  pembuktian  menurut  undang- undang  yang  telah  diatur  dalam  menentukan  tanggung  jawab seseorang yang melakukan suatu perbuatan. kesalahan opium. Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengedukasi  anggota  Polri tentang  bahaya  dan  akibat  dari  tindak  pidana  dengan  aktif melakukan  pembinaan  dan  penyuluhan  tentang  bahaya narkoba  sehingga  dapat  memahami  akibat  dari  kejahatan narkoba.
Wawancara  dengan  Gilang  Haruna,  anggota  Paminal PROPAM Polda Sulsel  mengungkap temuan tersebut. Masuk akal  bahwa  penyelesaian  kasus  pelanggaran  disiplin  yang dilakukan  oleh  oknum  Polres  Jombang  diselesaikan  dengan cara  penyelesaian  kasus  pelanggaran  disiplin  oleh  oknum Polri, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pimpinan Polri Nomor Pol: Kep/43/IX/2004.
b. Represif Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara
pelanggaran disiplin dimaksud sebagai berikut:
a) Penerimaan Laporan
b) Pemeriksaan
c) Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin
d) Penjatuhan Hukuman
e) Pelaksanaan Hukuman
Sesuai  dengan  informasi  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  PROPAM  Polda  Sulsel terhadap  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  oknum anggota  Polri  telah  dilengkapi  dengan  pedoman  yang  ada. Terlepas  dari  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  PROPAM Polda  Sulsel,  masih  ada  upaya  internal  yang  dilakukan  oleh Polda  Sulsel  dalam  penegakan  hukum  dan  pencegahan pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  oknum  anggota Polri.  berbagai  upaya  bulanan  untuk  mewujudkan  cita-cita Polri,  khususnya  mewujudkan  Polri  yang  bersih  dan bermartabat dalam segala tanggung jawabnya.
Berlandaskan  visi  Polri  yaitu  aparat  penegak  hukum mengayomi, mengayomi, dan melayani masyarakat, PROPAM  Polda  Sulsel  melakukan  upaya  tersebut  untuk mewujudkan good governance.
“Upaya  yang dilakukan antara  lain  melakukan tes urine setiap  dua  bulan  sekali,  mengecek  keberadaan  anggota saat  ada  kegiatan  dan  perkumpulan,  melakukan penyuluhan  hukum  terkait  peraturan  Kapolri,  dan  yang terpenting  adalah  memberikan  reward  and  punishment. kepada  masing-masing  anggota,"  jelas  Polda  Sulsel dalam  wawancara  dengan  Farhanl,  Kabid  Provos Bariksa.
Program  yang  dijalankan  oleh  Polda  Sulsel  bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan citra anggota Polda Sulsel di mata  masyarakat  sekaligus  dapat  menjalankan  tanggung jawabnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Ciri khasnya adalah anggota Polri dapat menyelesaikan  tribrata,  yaitu  menjaga  daerah,  melayani daerah dan menjaga daerah serta dapat menjalankan tugas dan fungsi utamanya sebagai anggota Polri.
Program  tersebut  berpotensi  untuk  meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kepolisian sebagai institusi yang mampu bekerjasama dengan masyarakat. Program reward and punishment  dapat  meyakinkan  masyarakat  bahwa  Polri  telah menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  cita-cita  Polri,  yaitu membentuk organisasi yang amanah.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  melaksanakan  pendisiplinan  Polri  di  Polda Sulsel  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang-orang yang mengabaikan disiplin Polri sebagai pelanggaran disiplin yang  dilakukan,  khususnya  tidak  mengadakan  afiliasi  dan tidak  memenuhi  komitmen  sesuai  kapasitasnya,  serta penjelasan  di  balik  pelanggaran  dan  tidak  mengarahkan tugasnya  sebagai  komponen  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  dengan  memaksakan  disiplin,  disiplin  harus disamakan  dengan  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan sehingga  disiplin  dapat  dirasakan  dengan  rasa  keadilan sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Informal  Nomor  2 Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Bagi  Orang-orang dari  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Upaya  yang dilakukan Polda Sulsel dalam menangani perkara
Penegakan Sanksi Pelanggaran terhadap Disiplin Anggota Kepolisian Negara… (Hermansyah, Ruslan Ranggong, Basri Oner)
pelanggaran  disiplin  kepolisian,  seperti  menerima  laporan, pemeriksaan,  pemeriksaan  dalam  sidang  disiplin,  penjatuhan hukuman, pemberian penghargaan, dan pelaksanaan hukuman.
Polda  Sulsel  agar  memperbanyak  proyek-proyek  yang berhubungan  dengan  penyiapan  individu-individu  untuk membatasi  pelanggaran  disiplin  polisi  dan  menjadikan individu-individu yang sesuai dengan standar kepolisian untuk membentuk  kepolisian  yang  layak  dan  bersih.  Agar  Propam memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  anggota  Polda  Sulsel yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  guna  lebih meningkatkan  pengawasan  disiplin  dan  ketertiban  di lingkungan kepolisian,

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam  HR  (2009)  Hukum  Kepolisian  Sebagai  Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Jakarta: Restu Agung Barda  Nawawi  Arief,  2013,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,
Bandung: Citra Aditya.
Chaerudin,  Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika  Aditama, Bandung,
2008.
Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance  to  the  Design  of  Legal  Service  Program  in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip  dalam  jurnal  Marcus  Priyo  Gunarto,  2011  , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi,  Program  Doktor
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Djoko  Prakoso,  1987,  Polri  sebagai  penyidik  dalam penegakan hukum, Jakarta: PT Bina Aksara. Hasan,  Asriani,  Baso  Madiong,  and  Basri  Oner.  "Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bulukumba: Legal Review On The Terminal Relief Of Incidents In Class Ii A  Penalty  Institutions  Bulukumba." CLAVIA:  Journal of Law 20.1 (2022): 11-19.
Hayati  Mulida,  penegakan  hukum  pelanggaran  disiplin anggota  polri  di  mapolda  kalimantan  tengah,  Jurnal Ilmu  Hukum  Tambun  Bungai  Vol.  4  No.  2,  September
2019. Universitas Palangka Raya.
Irwan Suwarto (2003), Polri Dalam Dinamika
Ketatanegaraan Indonesia, Ekasakti Press, Padang.
Kaimuddin,  Kaimuddin,  Ruslan  Renggong,  and  Yulia  A.
Hasan.
"Analisis Fungsi Kepolisan Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan Kekerasan." Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law 5.1 (2022): 98-105.
Kenedi,  John.  2015.  Studi  Analisis  Terhadap  Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di  Perguruan  Tinggi  Islam.  Bengkulu:  Jurnal  Madania Volume  19  Nomor  2  Institut  Agama  Islam  Negeri Bengkulu.
Keputusan  Kapolri  Nomor  SKEP/43/IX/2004  Tentang Peraturan Disiplin pada bidang Profesi dan Pengamanan Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta, 2015. Marcus  Priyo  Gunarto,  2011  ,  Kriminalisasi  dan  Penalisasi
Dalam  Rangka  Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro Semarang.
Momo  Kelana,  (1984),  Hukum  Kepolisian,  CV.  Sandaan, Jakarta.
PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian Negara
Pudi  Rahardi,  Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan Reformasi  Polri),  Surabaya:  Laksbang  Mediatama, 2007.
Rahardi  P  (2007)  Hukum  Kepolisian:  Profesionalisme  dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama
Rusman  Hadi.  Polri  menuju  Reformasi,  Jakarta  1996: Yayasan Tenaga Kerja.
Sadjijono. 2008. Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap  Konsep  dan  Implementasi  KodeEtik  Profesi POLRI. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
Sanyoto.  Penegakan  Hukum  di  Indonesia,  Jurnal  Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Wik  Djatmika,  Etika Kepolisian  (dalam  komunitas  spesifik  Polri),  Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075
Wiranata,  I  Gede  A.B,  Dasar  dasar  Etika  dan  Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.