## PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH DALAM LAPORAN KEUANGAN STUDI PADA MUSEUM DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
Martini S. Dira Tome dan Yohanes Demu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana demujohanis@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Aset bersejarah ditafsirkan sebagai peninggalan masa lalu yang memiliki keunikannya sendiri dan memiliki  nilai-nilai  artistik,  budaya  dan  sejarah  yang  pantas  untuk  dilestarikan  dan  dilestarikan,  dan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, budaya, lingkungan, dan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  perlakuan  akuntansi  dalam  laporan  keuangan  aset  bersejarah  di  Museum  Regional NTT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan, Museum Regional NTT akan mengenali koleksi / temuan  sebagai  aset bersejarah berdasarkan pertimbangan dari konservator. Sedangkan  dalam praktik akuntansi,  tidak ada metode penilaian yang disepakati dalam penilaian aset historis, serta Dinas Kebudayaan Provinsi NTT sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas Museum Regional NTT, sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun 2010  tentang  Pemerintah  Standar  Akuntansi  (SAP),  belum memenuhi  standar  No.  07,  karena  belum  membuat  penyajian  dan  pengungkapan  aset  historis  dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
Kata kunci: Aset warisan, pengakuan, penilaian, pengungkapan.

## ABSTRACT
Historic  assets  are  interpreted  as  a  legacy  of  the  past  that  has  its  own uniqueness  and  has artistic, cultural and historical values that deserve to be preserved and preserved, and utilized for science,  cultural,  environmental,  and  historical  interests.  This  study  aims  to  analyze  the accounting treatment in the financial statements of historic assets in the NTT Regional Museum. The  research  method  used  in  this  study  is  descriptive  qualitative.  Data  obtained  through interviews, observation, and documentation, as well as secondary data relating to this study.The results  of  this  study  indicate  that  in  terms  of  recognition,  the  NTT  Regional  Museum  will recognize  collections/findings  as  historic  assets  based  on  considerations  from  conservators. Whereas in accounting practice, there is no assessment method agreed upon in the assessment of historical  assets,  as  well  as  the  NTT  Province  Cultural  Service  as  the  agency  in  charge  of  the NTT Regional  Museum,  in  accordance  with Government  Regulation No.  71 of  2010  concerning Government  Accounting  Standards(SAP),  not  fulfilling  the  standard  No.  07,  because  it  has  not made  the  presentation  and  disclosure  of  historic  assets  in  the  notes  to  the  financial  statements (CaLK).
Keywords: Heritage assets, recognition, valuation, disclosure.

## PENDAHULUAN
Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual  dipandang sebagai  langkah  menuju  pelaporan  keuangan pemerintah  yang  lebih  baik  dibanding  dengan standar berbasis kas yang dipraktekkan sebelumnya,  walaupun  masih  ada  perdebatan
perihal  kelemahan  dan  keunggulan  dari  kedua metode  tersebut.    Pelaporan  keuangan  yang merupakan  produk  akhir  akuntansi  dianggap sebagai  media  untuk  melaksanakan  kewajiban akuntabilitas pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tulisan ini memberikan gambaran  tentang    fenomena  yang  terjadi  yang berfokus  pada  penerapan  akuntansi  bagi  aset bersejarah  (  asset  Museum)  di  Provinsi  Nusa
Tenggara  Timur  baik  dari  segi  pengakuan, penilaian serta pengungkapannya dalam Pelaporan Keuangan pemerintah daerah.
Selanjutnya PP No.71 tahun 2010 disebutkan bahwa Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang  karena  umur  dan  kondisinya  aset  tetap tersebut  harus  dilindungi  oleh  peraturan  yang berlaku agar terhindar dari segala macam tindakan yang  dapat  merusak  aset    yang  juga  dapat mengakibatkan  terjadinya  kepunahan  terhadap asset  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penulis  memilih Museum  Daerah  NTT  sebagai  tempat  penelitian. Alasan  pemilihan  objek  tersebut  karena  Museum Daerah  NTT  dipandang  dapat  merepresentasikan bentuk  dari  aset  bersejarah  daerah  di  Provinsi NTT.
Pengakuan  atas  aset  bersejarah  kemudian menjadi penting agar benda-benda bernilai budaya ini  tidak  menjadi  korban  pencurian  dan  cara memanfaatkannya  yang  salah,  karena  itu  harus dilestarikan dan dilindungi melalui  peraturan yang berlaku agar terhindar dari segala macam tindakan yang  dapat  merusak  aset  tetap  tersebut.    Untuk diakui  sebagai  aset  tetap  haruslah  berwujud  dan memiliki  kriteria  sebagai  berikut  (PSAP  No.  07 Tahun  2010):  Memiliki  masa  manfaat  lebih  dari 12  bulan;  Biaya  perolehan  dapat  diukur  secara andal;  Tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dalam operasi  normal  entitas;  dan  Diperoleh  atau dibangun  dengan  maksud  untuk  digunakan. Pencatatan berkembang kembali dengan memasukan  nilai  ekonomi  dalam  benda-benda peninggalan sejarah.
Penilaian  aset  menurut  akuntansi  mengenal depresiasi  hingga  akhirnya  aset  tersebut  tidak mampu  lagi  memberikan  manfaat  bagi  pemilik aset.  Namun,  bedahalnya  dengan  benda-benda peninggalan sejarah. Manfaat dari benda-benda ini akan  terus  ada  hingga  waktu  yang  tak  hingga. Perbedaan  penggunaan  aset  bersejarah  membuat perlakuan  atas  pencatatan  nilai  asetnya  juga berbeda.Secara umum tidak semua aset bersejarah dapat dinilai. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan lagi  bahwa  aset  bersejarah  seperti  apakah  yang dapat  diakui  dan  dinilai  serta  apa  manfaat  yang diperoleh  atas  pelaporan  tersebut.  Benda-benda berupa  candi  akan  lebih  rumit  penilaiannya  jika dilihat melalui nilai ekonomi. Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarahdiungkapkan dalam Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  tanpa
nilai,  kecuali  untuk  beberapa  aset  bersejarahyang memberikan  potensi  manfaat  kepada  pemerintah selain  nilai  sejarah,  sebagai  contoh:  gedung  sate Bandung  yang  digunakan  untuk  perkantoran, maka  aset  tersebut  dimasukkan  dalam  neraca. Koleksi-koleksi  aset  bersejarah  yang  terdapat  di Museum Daerah NTT disajikan dalam golongkan aset  tetap  lainnya  pada  Laporan  Keuangan  Dinas Kebudayaan Provinsi NTT.
Permasalahan  penyajian  aset  tetap  dalam laporan  keuangan  meliputi  pencatatan  aset  tetap yang  belum  didukung  dengan  daftar  aset  yang valid  dan  informatif,  aset  tetap  belum  didukung pencatatan  dengan  perincian  informasi  yang memadai  lainnya,  seperti  perincian  nama/jenis aset,  lokasi  aset,  dan  lain-lain.Selanjutnya  data menunjukan jumlah aset tetap lainnya pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp3.000.000 atau sekitar 0,38%.  Namun,  dalam  laporan  tersebut  tidak menunjukkan  atau  menyebutkan  bahwa  ada penambahan/  pengurangan  atas  aset  bersejarah pada  golongan  aset  tetap  lainnya.Adapun  rincian Aset  Tetap  Lainnya  yang  dicatat  dalam  Catatan atas  Laporan  Keuangan  Dinas  Kebudayaan Provinsi NTT sebagai berikut:
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017  adalah  sebesar  Rp565.162.200  didapat  dari Saldo  aset  tetap  lainnya  pada  tahun  2017  sebesar Rp791.430.000  dikurangi  penyusutan  aset  tetap tahun  2017  yaitu  sebesar  Rp226.267.800. Sedangkan  keadaan  per  31  Desember  2018 sebesar  Rp  440.208.300.  Dengan  rincian  seperti pada  Tabel  1.2.  Namun,  dalam  laporan  tersebut tidak  mengungkapkan  adanya  penambahan/ pengurangan  aset  dan  informasi  terkait  aset  tetap lainnya,  misalnya  nama  aset,  jenis  perolehan, harga perolehan awal, dan  lain sebagainya. Sama halnya  pada  laporan  Neraca,  dalam  CaLK  juga tidak  menunjukkan  adanya  pengungkapan  atas aset  bersejarah  dalam  laporan  keuangan  sesuai dengan  PSAP  No.  07  Tahun  2010  bahwa  aset bersejarah  harus  disajikan  dalam  bentuk  unit. Misalnya  jumlah  unit  koleksi  yang  dimiliki  atau jumlah unit monument dalam CaLK dengan tanpa nilai.Aset  bersejarah  di  Indonesia  diatur  dalam PSAP  No.  07  Tahun  2010.Sehingga  entitas  yang mengelola aset bersejarah seharusnya menerapkan PSAP  07  dalam  perlakuan  akuntansi  aset bersejarah.  Perlakuan  akuntansi  aset  bersejarah sesuai dengan standar ketentuan akan mempengaruhi pelaporan aset bersejarah,
sehingga  dapat  memberikan  informasi  yang handal  bagi  pengguna  laporan  keuangan,  baik pihak internal maupun eksternal.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Akuntansi dan Aset
Secara  umum,  akuntansi  ( accounting ) dapat  diartikan  sebagai  sistem  informasi  yang menyediakan  laporan  untuk  para  pemangku kepentingan  mengenai  aktivitas  ekonomi  dan kondisi perusahaan ( Warren , 2015). Sedangkan,  komite  ASOBAT  ( Statement  of Basic  Accounting  Theory) mendefinisikan akuntansi  sebagai  proses  mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi  untuk  memungkinkan  penilaian  dan keputusan yang diinformasikan oleh pengguna informasi (Mahmudi, 2016).
Mahmudi  (2019)  mendefinisikan  aset sebagai  kekayaan  pemerintah  daerah,  aset dalam  neraca  menginformasikan  tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah  daerah  yang  dapat  memberikan manfaat  ekonomi  dan  sosial  di  masa mendatang.PSAK  19  (2015)  menyatakan  aset adalah  sumber  daya  yang  dikendalikan  oleh entitas  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu dan  manfaat  ekonomik  masa  depan  dari  aset tersebut  diperkirakan  mengalir  ke  entitas. Sedangkan menurut PSAP 07 (2010) menyatakan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu  dan  dari  mana  manfaat  ekonomi  dan/atau sosial  di  masa  depan  diharapkan  dapat diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat,  serta  dapat  diukur  dalam  satuan uang,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan yang  diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi masyarakat  umum  dan  sumber-sumber  daya yang  dipelihara  karena  alasan  sejarah  dan budaya.
Aset Bersejarah ; Perolehan dan Pencatatannya Di  Indonesia,  aset  bersejarah  ( Heritage Assets ) diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP).  Dalam  PSAP disebutkan bahwa Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang  karena  umur  dan  kondisinya  aset  tetap
tersebut  harus  dilindungi  oleh  peraturan  yang berlaku  dari  segala  macam  tindakan  yang  dapat merusak aset tetap tersebut.
PSAP  No.  07  Tahun  2010,  menyatakan bahwa:  pemerintah  mempunyai  aset  bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara  perolehan  beragam  termasuk  pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan.
Menurut  PSAP  No.  07  Tahun  2010,  aset bersejarah  non-operasional  dicatat  dengan  cara berbeda. Pertama aset bersejarah akan dikelompokkan  kemudian  dicatat  dalam  unit, semisal  jumlah  unit  yang  dimiliki  dan  dicatat tanpa  nilai.Berdasarkan  pengelompokkan  jenis non-operational  heritage  assets  seperti  tanah  dan bangunan bersejarah yang masih digunakan dalam operasional maka akan dimasukkan dalam neraca maka pencatatan yang dilakukan termasuk adalah nilai bangunan dalam nilai moneter.

## Penilaian Aset Bersejarah
Perbedaan  model  penilaian  dianggap tidak  akan  menjadi  penghalang  bagi  sebuah entitas  pengelola  aset  bersejarah  untuk melakukan  penilaian  aset  bersejarah.Namun, untuk  di  Indonesia  sebaiknya  model  penilaian yang  digunakan  mengikuti  aturan  yang  telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No. 07  tahun  2010.  Hal  itu  dikarenakan  PSAP Nomor  07  tahun  2010  merupakan  pedoman bagi  pemerintah  dalam  menyusun  laporan keuangan pemerintah. Aset bersejarah operasional  akan  dinilai  berdasarkan  nilai sekarang.  Aset  bersejarah  non  operasional dinilai  berdasarkan  kategori  yang  ditentukan oleh  lembaga  yang  mengelola  aset  bersejarah tersebut.  Setelah  dikelompokkan  dan  dicatat, tidak dicantumkan nilai benda secara moneter.

## Pengungkapan Aset Bersejarah
Menurut  PSAP  No.  07  Tahun  2010, heritage  assets diungkapkan  dalam  Catatan atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  tanpa  nilai, kecuali  untuk  beberapa heritage  assets yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah  selain  nilai  sejarah,  sebagai contoh: gedung sate Bandung yang digunakan untuk perkantoran, maka aset tersebut dimasukkan  dalam  neraca.  Dengan  demikian
berdasarkan  uraian  tersebut  terdapat  dua alternatiff  yang  dapat  digunakan  untuk pengungkapan heritage  assets, yaitu:  (1)  Aset tersebut  dimasukan  dalam  CaLK  saja,  yang masuk  dalam  kategori  ini  adalah heritage assets yang  hanya  memberikan  manfaat kepada  pemerintah  berupa  seni,  budaya,  dan sejarahnya  saja.  Pada  CaLK,  untuk heritage assets tersebut hanya ditulis sejumlah unit aset dan  keterangan  yang  berkaitan  dengan  aset tersebut (2) Heritage assets dimasukkan dalam neraca,  yang  masuk  dalam  kategori  jenis  aset ini  adalah heritage  assets yang  memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya.  Dalam  neraca heritage  assets dinilai layaknya aset tetap lainnya.

## Penyusutan Aset Tetap
PSAP  No.  07  tahun  2010  menjelaskan bahwa,  penyusutan  adalah  alokasi  yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable  assets) selama  masa manfaat aset yang bersangkutan.Nilai penyusutan  untuk  masing-masing  periode diakui  sebagaipengurang  nilai  tercatat  aset tetap  dalam  neraca  dan  beban  penyusutan dalam  laporan  operasional.  PSAP  No.  07 tahun  2010  menyebutkan  metode  penyusutan yang  dapat  dipergunakan  antara  lain:  (a) Metode  garis  lurus (straight  line  method) .  (b) Metode saldo menurun  ganda (double declining  balance  method) .  (c)  Metode  unit produksi (unit of production method).

## KAJIAN EMPIRIK
Penelitian  Wulandari  dan  Utama  (2016) menunjukan  bahwa  pengelolaan  Museum  Anjuk Landang  masih  mengaitkan  pengertian heritage assets dengan cagar alam. Dalam segi pengakuan, pihak  Museum  Anjuk  Ladang  akan  mengakui koleksi/  temuan  sebagai  aset  bersejarah  setelah mendapat validasi dari pihak BPCB  Jawa Timur. Sedangkan  dalam  praktik  akuntansi,  pengelola Museum  Anjuk  Ladang  atau  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Kabupaten  Nganjuk  belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah  yaitu  PSAP  07,  karena  belum melakukan  penyajian  dan  pengungkapan  aset bersejarah dalam laporan CaLK
Masitta  dan  Chariri  (2017)  menunjukan bahwa untuk  penilaian heritage  assets berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah
Nomor  50  Tahun  2014  Tanggal  22  Juli  2014 Tentang  Standardisasi  Biaya  Kegiatan  dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi  Harga  Pengadaan  Barang/Jasa Kebutuhan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun  2015  sebagai  standar  minimum. Sementara  itu  belum  ada  standar  akuntansi yang  tepat  untuk  perlakuan heritage  assets. Tetapi  penyajian  dan  pengungkapan heritage assets Museum  Ronggowarsito  Jawa  Tengah telah  menerapakan  satandar  SPAP  No.  07 yaitu heritage  assets Museum  Ronggowarsito diungkapkan  dalam  Catatan  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  tanpa nilai.
Widyastuti,  Sujana,  Adiputra  (2015) menunjukan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Gianyar belum menerapkan peraturan pemerintah  nomor  71  tahun  2010,  yang disebabkan  karena  kurang  siapnya  kualitas sumber  daya  manusia  dalam  menguasai  basis akrual.
Peneliti  Anggraini  (2014)  menunjukan bahwa  Balai  Konservasi  Candi  Borobudur sudah  memenuhi  tanggung  jawabnya  untuk memasukan  Candi  Borobudur  dalam  Laporan keuangan  sesuai  dengan  Standar  akuntansi yang  berlaku,  karena  Candi  Borobudur diungkapakan  dalam  Catatan  atas  Laporan Keuangan (CaLK) tanpa nilai.
Agustin  dan  Putra  (2011)  menunjukan bahwa  pada  tahap  pengakuan heritage  assets pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan  sama  antara non-operational heritage  assets dengan operational  heritage ass ets.  Yaitu  diakui  sebagai  aset  tetap  dalam laporan keuangan. Namun, jenis non- operational  heritage  assets yang  dapat  diakui dalam  neraca  dengan  pengecualian heritage assets tersebut  memiliki  nilai  manfaat  dimasa depan  sebagai  contoh  yaitu:  jenis  aset  seperti tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan.

## KERANGKA BERPIKIR
Berdasarkan  landasan  teori  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  pada  Gambar  1.1  adalah model penalaran pada penelitian ini.
Gambar 1. Kerangka berpikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  dari  segi  pengakuan, pihak  Museum  Daerah  NTT  akan  mengakui koleksi/temuan sebagai aset bersejarah berdasarkan  pertimbangan  dari  konservator. Sedangkan  dalam  praktik  akuntansi,  belum ada  metode  penilaian  yang  disepakati  dalam penilaian  aset  bersejarah,  serta  sesuai  dengan PP  RI  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Dinas  Kebudayaan Provinsi NTT sebagai dinas yang membawahi Museum  Daerah  NTT,  belum  memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAP  No.  07  Tahun  2010,  karena  belum melakukan  penyajian  dan  pengungkapan  aset bersejarah  dalam  Catatan  atas  Laporan Keuangan (CaLK).

## Pembahasan Makna Aset Bersejarah
Sesuai  dengan  PSAP  No.07  Tahun  2010 tentang  aset  bersejarah,  beberapa  aset  tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.Contoh  dari  aset  bersejarah  adalah bangunan  bersejarah,  monumen,  tempat- tempat  purbakala  seperti  candi,  dan  karya seni.Berdasarkan keterangan beberapa informan,  terdapat  kesamaan  antara  aset bersejarah menurut PSAP No. 07 Tahun 2010 dengan apa yang diungkapkan informan.Definisi  yang  disampaikan  oleh
informan  sejalan  dengan  PSAP  No.  07  Tahun 2010  yang  menyatakan  bahwa  beberapa  aset tetap  dijelaskan  sebagai heritage  assets (aset bersejarah),  meskipun  dalam  PSAP  No.  07 Tahun 2010 tidak dijelaskan definisi sesungguhnya dari heritage assets, akan tetapi dalam PSAP No. 07 Tahun 2010 menjabarkan mengenai karakteristik-karakteristik dari suatu heritage assets .

## Cara  Perolehan  Aset  Bersejarah  Museum Daerah NTT
PSAP  No.  07  Tahun  2010  menyatakan bahwa, pemerintah mempunyai aset bersejarah yang  diperoleh  selama  bertahun-tahun  dan dengan  cara  perolehan  beragam  termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan.Berdasarkan keterangan informan,  cara  perolehan  koleksi  Museum Daerah  NTT  sesuai  dengan  apa  yang dijelaskan  oleh  PSAP  No.  07  Tahun 2010.Koleksi sejarah/historika Museum Daerah NTT diperoleh melalui pembelian/ganti rugi yaitu sebanyak 195 buah, dan hibah/sumbangan sebanyak 8 buah.Koleksi yang berasal dari hibah/sumbangan merupakan pemberian masyarakat  yang  datang  secara  sukarela menyerahkan benda purbakala kepada museum. Proses penyerahan dilakukan melalui ritual  adat  masyarakat  NTT.  Total  koleksi bersejarah  kini  berjumlah  203  buah.  Koleksi- koleksi  tersebut  tidak  dijual  kembali,  bila ditukar harus sesama museum.

## Pencatatan  Aset  Bersejarah  Museum  Daerah NTT
PSAP  No.  07  Tahun  2010  menjelaskan bahwa  pencatatan  aset  didasarkan  atas  harga perolehan  awal.Jika  aset  tersebut  didapat  dari sumbangan/hibah  dan  tidak  adanya  harga perolehan  awal,  maka  aset  tersebut  dicatat sebesar  nilai  wajar.Sesuai  dengan  PSAP  No. 07  Tahun  2010,  pencatatan  aset  bersejarah Museum  Daerah  NTT  dicatat  sebesar  nilai perolehan  awal.Pencatatan  benda-benda  cagar budaya  di  Museum  Daerah  NTT  lebih mengacu  kepada  pendataan  benda  koleksi. Contoh  sistem  pendataan  koleksi  Museum Daerah  NTT  meliputi  nama  koleksi,  jenis koleksi,  cara  perolehan,  tahun  perolehan, harga perolehan, uraian singkat dan
keterangan.  Namun,  sesuai  dengan  PSAP  No. 07  Tahun  2010  aset  milik  Museum  Daerah NTT dicatat berdasarkan harga perolehan.

## Pengakuan  Aset  Bersejarah  Museum  Daerah NTT
Berdasarkan  PSAP  No.  07  Tahun  2010 yang mengatur  tentang Akuntansi  Aset  Tetap, bahwa  Pernyataan  Standar  tersebut  diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan  laporan  keuangan  untuk  tujuan umum  dan  mengatur  tentang  perlakuan akuntansinya,  termasuk  pengakuan,  penilaian, dan  pengungkapan  yang  diperlukan  kecuali bila Pernyataan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi  yang  berbeda.  Dalam  PSAP  No.  07 Tahun  2010,  menyatakan  bahwa  aset  tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat  diperoleh  dan  nilainya  dapat  diukur dengan handal.Pengakuan aset bersejarah pada Museum  Daerah  NTT,  diakui  dengan  adanya bukti dan kriteria umur minimal 50 tahun serta memliki  cerita  yang  unik  (UU  No.  11  Tahun 2010).
Penjelasan  tersebut  sesuai  dengan  PSAP No.  07  Tahun  2010,  bahwa  untuk  diakui sebagai  aset  tetap  harus  berwujud  dan memiliki karakteristik sebagai berikut: memiliki  masa  manfaat  12  bulan;  biaya perolehan  dapat  diukur  secara  andal;  tidak dimaksudkan  untuk  dijual  dalam  operasi normal  entitas;  dan  diperoleh  atau  dibangun dengan maksud untuk digunakan.

## Penilaian  Aset  Bersejarah  Museum  Daerah NTT
Berdasarkan  PSAP  No.  07  Tahun  2010, aset  tetap  dinilai  dengan  biaya  perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat perolehan.Penilaian  aset  bersejarah  Museum Daerah  NTT  menurut  pemahaman  informan tentang  penilaian  aset  bersejarah  berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh PSAP No. 07 Tahun  2010.  Namun,  pencatatan  nilai  aset didasarkan atas nilai perolehan aset tersebut.Penilaian  aset  bersejarah  Museum Daerah  NTT,  menurut  keterangan  informan, penilaian dilakukan atas dasar nilai sejarah dan
pandangan masyarakat pada aset tersebut.Nilai aset  bersejarah  tetap  dilekatkan  pada  aset tersebut  meskipun  koleksi  aset  bersejarah rusak.  Idealnya  semakin  tua  usia  koleksi semakin tinggi nilainya. Berdasarkan keterangan dari Ibu Ros, bahwa:
“Pencatatan  nilai/harga  aset  bersejarah biasanya  dilakukan  di  awal  perolehan  aset tersebut.Catatan nilai awal inilah yang digunakan oleh  museum  untuk  mencatat  nilai  ekonomi  aset bersejarah”.
Penilaian  aset  bersejarah  pada  Museum Daerah  NTT  dinilai  berdasarkan  nilai  perolehan awal  koleksi.Nilai  perolehan  tersebut  merupakan hasil penawaran antara pihak museum dan pemilik benda berdasarkan pertimbangan dari konservator. Masing-masing koleksi memiliki masa manfaat 5 (lima)  tahun,  dengan  persentase  penyusutan  per tahun sebesar 20%. Dalam pelaksanaan teknis,tiap tahunnya  museum menjaga dan merawat koleksi- koleksi  tersebut  agar  tetap  awet  dan  tidak rusak.Berdasarkan  keterangan  dari  informan, disimpulkan  bahwa  aset  bersejarah  Museum Daerah NTT dinilai dengan biaya perolehan sesuai dengan  PSAP  No.  07  Tahun  2010,  meskipun belum  ada  metode  penilaian  yang  disepakati dalam melakukan penilaian aset bersejarah.Penilaian  kembali  tidak  dilakukan dikarenakan  aset  bersejarah  tidak  dimaksudkan untuk dijual.

## Pengungkapan  Aset  Bersejarah  Museum Daerah NTT
Penyajian  dan  pengungkapan  adalah unsur  penting  lainnya  dalam  pelaporan keuangan.
Melalui penyajian dan
pengungkapan,  entitas  dapat  menyampaikan informasi penting bagi pihak yang membutuhkan.Konsekuensinya,  penyajian  dan pengungkapan aset bersejarah juga memainkanperanan  penting  dalam  pelaporan keuangan entitas pengelolanya.Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010 aset bersejarah merupakan aset  tetap  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh pemerintah  yang  karena  umur  dan  kondisinya aset  tetap  tersebut  harus  dilindungi  oleh peraturan  yang  berlaku  dari  segala  macam tindakan  yang  dapat  merusak  aset  tetap tersebut.Pengungkapan  aset  bersejarah  pada Museum  Daerah  NTT  dari  hasil  wawancara dapat  disimpulkan  bahwa  aset  bersejarah belum  diungkapkan  sebagaimana  dijelaskan oleh PSAP No. 07 Tahun 2010.
Aset  bersejarah  Museum  Daerah  NTT tidak  disajikan  secara  terperinci  karena Laporan  Keuangan  Museum  Daerah  NTT telah  melebur  menjadi  bagian  dari  Laporan Keuangan  Dinas  Kebudayaan  Provinsi  NTT yang  merupakan  dinas  yang  membawahi Museum  Daerah  NTT.  Oleh  sebab  itu, berdasarkan  keterangan  dari  Pak  Kale  selaku Staf  Keuangan  Dinas  Kebudayaan  bahwa semua  kegiatan  museum,  baik  pengeluaran maupun  penerimaan  kas  dilaporkan  sebagai kegiatan  operasional  entitas  dalam  Laporan Keuangan.
Beberapa  program  kegiatan  kebudayaan yang  dilakukan  oleh  Museum  Daerah  NTT dan  Dinas  Kebudayaan  Provinsi  NTTdimana semua kegiatan pengelolaan museum dicantumkan  dalam  satu  kegiatan  yaitu Kegiatan  Pengelolaan  dan  Pengembangan Pelestarian Peningggalan Sejarah, termasuk di dalamnya kegiatan pengelolaan dan perawatan koleksi.Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan  bahwa  Dinas Kebudayaan Provinsi  NTT  belum  mengungkapkan  aset bersejarah  dalam  Catatan  atas  Laporan Keuangan  (CaLK)  sesuai  dengan  PSAP  No. 07  Tahun  2010.  Pernyataan  tersebut  tidak mengharuskan  pemerintah  untuk  menyajikan aset  bersejarah  di  neraca  namun  aset  tersebut harus  diungkapkan  dalam  Catatan  atas Laporan  Keuangan.Aset  bersejarah  harus disajikan  dalam  bentuk  unit,  misalnya  jumlah unit  koleksi  yang  dimiliki  atau  jumlah  unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.

## Penyusutan Aset Tetap
PASP  No.  07  tahun  2010  menjelaskan bahwa,  penyusutan  adalah  alokasi  yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable  assets) selama  masa manfaat aset yang bersangkutan.Nilai penyusutan  untuk  masing-masing  periode diakui  sebagai  pengurang  nilai  tercatat  aset tetap  dalam  neraca  dan  beban  penyusutan dalam  laporan  operasional.Nilai  dari  aset bersejarah  terus  bertambah  atau  meningkat, tidak ada nilai pasti yang dapat menggambarkan  aset  tersebut,  dan  sulit  untuk mengestimasi  masa  manfaatnya,  sehingga penyusutan  aset  bersejarah  pada  Museum Daerah NTT ditentukan atas dasar penyusutan peralatan  kantor,  dimana  masing-masing koleksi memiliki masa manfaat 5 (lima) tahun,
dengan  persentase  penyusutan  per  tahun sebesar  20%,  dengan  menggunakan  metode garis lurus.

## KESIMPULAN DAN SARAN
(1)  Pengakuan  aset  bersejarah  pada Museum  Daerah  NTT  sudah  sesuai  dengan PSAP 07. Pengakuan aset bersejarah dilakukan  saat  aset  tersebut  memiliki  cukup bukti  untuk  diakui  sebagai  aset  besejarah. Dalam hal ini, yang paling utama dilihat ialah dari  segi  umur  minimal  50  tahun  serta memiliki  nilai  sejarah  yang  unik  baik  untuk pengetahuan,  budaya,  maupun  sejarah.  (2) Belum  ada  metode  yang  disepakati  dalam menilai  aset  bersejarah.  Kecuali  untuk  yang berasal dari pembelian, aset dinilai berdasarkan  nilai  perolehannya.  Meskipun terdapat  beberapa  metode  penilaian heritage assets ,  tidak  menjadikan  metode  penilaian ekonominya  lebih  jelas.  (3)  Pengungkapan merupakan  elemen  penting  dalam  laporan keuangan.  Melalui  pengungkapan,  entitas dapat  menyampaikan  informasi  bagi  pihak yang  membutuhkan.  Pengungkapan aset bersejarah Museum Daerah NTT dalam neraca belum disajikan sesuai dengan PSAP 07. Aset bersejarah  cukup  diungkap  keberadaanya secara rinci seperti jumlah unit, dan lokasi aset dimaksud dengan tanpa nilai.
Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu: (1)  Bagi  pengelola  Museum  Daerah  NTT diharapkan dapat memperbaiki standar akuntansi  terkait  dengan  aset  bersejarah khususnya  penentuan  metode  penilaian  yang digunakan.  (2)  Bagi  dinas  terkait,  aset bersejarah  harus  disajikan  dan  diungkapkan dengan  jelas  pada  laporan  keuangan  berupa neraca  dan  catatan  atas  laporan  keuangan sesuai  dengan  PP  No.  71 Tahun  2010  tentang PSAP  07  “Aset  Tetap”.  (3)  Bagi  Peneliti selanjutnya  dapat  menganalisis  dan  meneliti secara  lebih  spesifik  mengenai  metode penilaian  aset  bersejarah  yang  sangat  sesuai dan  juga  dapat  mengetahui  biaya-biaya  imbal jasa  pada  aset  bersejarah,  serta  melibatkan unsur-unsur  kolektor  benda  bersejarah  dan pemerhati budaya sebagai informan, sehinggga  dapat  memperoleh  informasi  yang baru.
Penelitian ini memiliki keterbatasan  yang dapat menjadi pertimbangan peneliti selanjutnya agar penelitian menjadi lebih baik. Keterbatasan penelitian adalah kesulitan dalam memperoleh data. Data primer berupa wawancara  dengan  pihak  museum  dan  dinas terkait  tentang  pengakuan,  penilaian  dan pengungkapan  aset  bersejarah  pada  laporan keuangan dengan studi kasus Museum Daerah NTT.  Hasil  wawancara  individu  dapat menimbulkan  bias  pada  perspektif  individu melihat  potensi  masalah.  Serta  data  sekunder berupa laporan keuangan dan dokumen lainnta terkait aset bersejarah yang sulit diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini  dan  Putra.2011.  Aset  Bersejarah  dalam Pelaporan  Keuangan  Entitas  Pemerintah. JEAM Vol X No. 1/2011 .
Anggraini. 2014. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah  (Studi  Fenomenologi  Pada Pengelolaan Candi Borobudur).
Baries  Ferryono    dan  Sutaryo.  2017.  Manfaat
Akuntansi  Basis  Akrual  dan  Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah  Daerah. Jurnal  Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 4  (1), 2017, pp 143-160.
Darmawan,  Yadnyana,  dan  Sudana.  2017. Menguak  Perlakuan  Akuntansi  Aset Bersejarah (Studi Interpretif Pada Museum Semarajaya Klungkung). E-Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana 6.5 (2017): 1785-1816 Haditswara.2017.  Analisis  Perlakuan  Akuntansi Aset  Bersejarah  Sesuai  PSAP  07  Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit. Hartono,  J.  2010. Metodologi  Penelitian  Bisnis: Salah Kaprah
dan Pengalaman-
Pengalaman. Yogyakarta: BPFE Mahmudi.  2016. Analisis  Laporan  Keuangan
Pemerintah  Daerah. Yogyakarta:  UPP STIM YKPN .Masitta dan Chariri. 2015. Problematika
Akuntansi  Heritage  Assets:Pengakuan, Penilaian  Dan  Pengungkapannya  Dalam Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  Pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito). Diponegoro  Journal  Of
Accounting Volume  4,  Nomor  3,  Tahun 2015, Hal. 1-11.
Peraturan  Pemerintah.  2010.  Nomor  71:  Standar
Akuntansi Pemerintah
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  2010.
Nomor 07: Aset Tetap
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan.  2015. Aset Tak berwujud Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sunanto.  2017.  Perlakuan  Akuntansi  Untuk  Aset Bersejarah Di Kabupaten Musi Banyuasin.
Jurnal Acsy Politeknik Sekayu Vol Vi, No.
I Warren, Carl S., dkk. 2015. Pengantar Akuntansi
Adaptasi  Indoneisa .  Jakarta:  Salemba Empat. Hal. 3 Widyaningtyas, Rizka. 2017. Pencatatan,
Penilaian  Dan  Pelaporan  Aset  Bersejarah Dalam  Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus Museum Sonobudoyo, D.I. Yogyakarta) Widyastuti,  dkk.  2015.  Analisis  Kesiapan Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual  Di  Kabupaten  Gianyar. E-Journal Si  AkUniversitas  Pendidikan  Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 3, No.1 Wulandari dan Utama. 2016. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian  Dan  PengungkapannyaDalam Laporan Keuangan Studi Kasus PadaMuseum  Anjuk  Ladang  Kabupaten Nganjuk.