## KAUM SAUDAGAR DALAM LINGKARAN KEKUASAAN NEGARA Oleh : Ade Parlaungan Nasution
Kaum pedagang atau pun para pengusasa di Indonesia mulai awal republik ini  berdiri  sampai  saat  ini  selalu  dalam  lingkaran  sentrum  kekuasaan  negara. Kekuasaan negara itu bisa berupa keterwakilan mereka di parlemen, pengurus inti partai politik bahkan pemegang tampuk perusahaan baik sebagai presiden/wakil presiden maupun pembantu presiden (Menteri) serta lembaga-lembaga tertinggi negara.
Berbagai  analisa    yang  dilakukan  oleh  beberapa  ahli  menemukan  fakta bahwa  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  ekonomi  dan  politik,  dengan pengertian  lain  bahwa  pelaku-pelaku  ekonomi  kerap  menggunakan  kekuatan politik  untuk  mencapai  keuntungan  yang  sebesarnya  terlepas  apakah  itu digunakan  untuk  kepentingan  sang  pelaku  ekonomi  atau  untuk  kepentingan negara. Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia pada masa  lampau,  seperti  regulasi  tataniaga  cengkeh,  kebijakan  mobil  nasional, kebijakan tariff dan tariff serta kebijakan quota impor dan eksport, terbukti lebih banyak  menguntungkan  kaum  pedagang  ketimbang  untuk  kesejahteraan masyarakat banyak.
Kaum  pedagang  ini  ternyata  berevolusi  ke  dalam  berbagai  bentuk  yang kiprahnya menguasai ruang publik seperti Media massa baik surat kabar maupun televisi, provider Internet  dan bisnis bisnis teknologi informasi lainnya.
Kaum  pedagang  atau  dalam  bahasa  ekonominya  adalah  merkantilis, tujuannya  jelas  mencari keuntungan  dengan berbagai cara.  Merkantilis sendiri bermakna  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  didukung  oleh  para  kepala  negara, pembuat undang-undang, saudagar saudagar besar dan ditambah para pengamat, analis dan beberapa kelompok masyarakat elit.
Pada  awalnya,  merkantilisme  dirancang  terutama  untuk  kepentingan negara  yang  menggunakan  kaum  saudagar  sebagai  ujung  tombaknya  untuk mencari  kekayaan  sebesar-sebesarnya,  mereka  berpandangan  bahwa  bahwa apabila  suatu  negara  meningkat  kekayaannya  maka  akan  meningkat kekuasaannya  baik  dalam  negeri  maupun  di  dunia  internasional,  dan  mereka
percaya bahwa teori merkantilis ini murapakan perpaduan yang sempurna antara sistem ekonomi dan politil.
Kaum  pedagang  yang  kerap  disebut  Kaum  merkantilis  melihat  bahwa terdapat  hubungan  yang  erat  antara  kekuasaan  dan  kekkayaan  negara.  Negara adalah  tempat  kekuasaan.  Untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan  kekayaan,  negara  hendaklah  memakai  kekuasaan  dan  kekuatan politik  ini  untuk  mengatur  industri  dan  perdagangan.  Pengaturan  ini  berbentuk pemberian  hak  monopoli  terhadap  komoditas  eksport,  membatasi  import  serta mengenakan pajak import dan quota. Kebijakan lain adalah proses kolonialisasi yaitu menjajah negara-negara yang lemah yang penuh dengan sumber daya alam dan mineral. Dengan menjajah bahan mentah dan komoditas perdagangan yang laku dapat diperoleh dengan harga yang paling murah.
Kita tentu masih ingat tentang Bangsa indonesia di jajah berbagai negara selama ratusan tahun, yang menjajah Indonesia bukan apa yang disebut negara pada pertama kalinya, tetapi yang menjajah kita adalah korporasi yang direstui oleh  negara, dalam  hal  ini  antara  lain  Pemerintah  Belanda  lewat  usaha  dagang VOC    ((Vereenigde  Oostindische  Compagnie)  yang  didirikan  pada  tanggal  20 Maret  1602  yang  merupakan  persekutuan  dagang  asal  Belanda  yang  memiliki monopoli  untuk  aktivitas  perdagangan  di  Asia,  dan  East  India  Company  oleh pemerintah  Inggris  yang  menguasai  dan  mengendalikan  perdagangan  dan komoditi  di  India  dan  mengatur  perdagangan  opium  di  China  serta  monopoli proyek kereta api.
Model Merkantilis ini dianggap sebagai contoh kapitalis murni yang hanya lebih  menguntungkan  pertumbuhan  ketimbang  pemerataan.  Ekses  yang ditimbulkan oleh merkantilis ini adalah penumpukan kekayaan di tangan segelitir orang atau kelompok dan sebagai efek lanjutannya adalah kesusahan dan resesi yang berkepanjangan bagi masyarakat banyak. Hal ini yang dialami oleh Inggris dan  Amerika  pada  permulaan  abad  20.  Efek  lainnya  adalah  penghisapan besarbesaran terhadap negara jajahan dan kelak akan mendapat perlawanan dari masyarakat jajahan.
Berbagai kritik datang untuk mengecam sistem merkantilis yang dianggap sudah  tidak  tepat  karena  ternyata  menimbulkan  banyak  efek  negatif  dalam kesejahteraan  suatu  bangsa.  Kritik  tentu  saja  ditujukan  kepada  negara  yang memakai  sistem  demokrasi  liberal  yang  memakapi  prinsip  ekonomi  kapitalis, seperti Indonesia dan berbagai negara-negara di Eropa dan Asia. Kritik banyak dialamatkan  kepada  penerapan  kebijakan  negara  terhadap  perkembangan
ekonominya,  yang  dinilai  gagal dalam  pendistribusian namun sukses  mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
Kritik Pertama datang dari Adam Smith (1723-1790) seorang  Ekonomi Inggris yang dalam bukunya “ “Wealth of Nation” menyarankan agar pemerintah tidak perlu  campur  tangan dalam  ekonomi  pasar. Smith  menyarankan  bahwa  biarlah interaksi  pasar  (permintaan  dan  penawaran)  yang  mengatur  ekonomi.  Smith dengan  istilahnya  “Laissez    Faire”  menyarakankan  agar  negara  memberikan kekuasan kepada pelaku pasar untuk menentukan kebijakan pasar mereka sendiri dengan  mempertimbangakn  keunggulan  spesialsisasi  dan  produktifitas.  Hal  ini menurut nya akan mampu memotivasi masyarakat untuk terjun ke dalam pasar dan bersaing secara sehat dengan para pesaingnya.
Kritik lainnya datang dari Karl Mark (1818-1884) seorang filosof Jerman, membuat  sintesa  atas  doktrin  merkantilis  sembari  mengkritik  sistem  kapitalis yang hanya  membuat struktur kelas sosial. Menurut Marx, kelas penguaha yang memiliki akses alat-alat produksi sekaligus punya akses ke kekuasaan, akan terus mengeksploitasi buruh  untuk bekerja semaksimal mungkin dan digaji seminimal mungkin. dibarengi dengan  akses kekuasaannya, kaum pengusaha akan diperkuat dengan dengan bantuan penguasa politik yang mengeluarkan undangundang yang nantinya  akan  merugikan  para  buruh  dan  terus  memadamkan  upayaa-upaya protes  proses  dengan  refresif.  Dengan  demikian  kata  Marx,  Kekuatan  politik dalam masyarakat memasukkan jasa-jasa kekuatan ekonomi. Solusinya menurut Marx adalah Bersatunya seluruh buruh untuk membentuk suatu kekuatan dalam kekuasaan negara yang berupa kerja kolektif dan penguasaan alat-alat produksi dan modal oleh negara
Sintesa dan solusi lainnya berasal dari John Maynard Kerneys (1883-1946) seorang ekonomi AS, yang mencoba mencari jalan tengah persoalan karut marut keberadaan  kaum  pedagang  di  sentrum  kekuasaan  negara.  ide    besar    Keynes adalah tentang fungsi negara  yang hanya sebagai stabilisator perekomian. Keynes mengkritik  Smith  tentang    keseimbangan  otomatis  yang  dipandangnya  tidak tepat, karena menurut Keynes, dalam jangka panjang, ketidakseimbangan  dalam perekonomian  kapitalis  dapat  menyebabkan  krisis  ekonomi,  depresi  dan pengangguran  jangka  panjang.  Keynes  berpendapat  bahwa  pemerintah  harus berperan  dalam  perekonomian  suatu  negara  terutama  dalam  kebijakan  tingkat pendapatan masyarakat dan lapangan kerja, hal ini bisa dalam bentuk kebijakan tingkat suku bunga, persedian uang, perpajakan, dan belanja modal pemerintah untuk investasi infrastruktur.
Di Indonesia, hal saudagar yang berada dalam lingkaran kekuatan negara adalah hal yang lumrah, mulai dari pimpinan partai politik yang rata-rata berlatar belakang  pengusaha  yang  dikhawatirkan  akan  turut  mencampuri  kebijakan ekonomi negara untuk memperkuat bisnisnya dan hal ini bukan tidak mungkin, mengingat sistem penganggaran negara harus melalui apa yang disebut dengan lembaga  politik  DPR  RI.  Dampak-dampak  atau  hasil  dari  kolaborasi  antara saudagar  dengan negara  secara  kasat  mata  banyak  kita lihat, seperti  jalan  yang tidak  berkualitas,  distribusi  yang  tidak  adil  dan  pengadaan  yang  merugikan masyarakat besar, hanya atas nama perkembangan ekonomi.