## ANALISIS BASIS CASH TOWARDS ACCRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN2012-2014
Oleh:Ema Nirwana dan Jhon Suhaidi 1

## Abstrak
Penelitian  ini  dimulai  pada  Tanggal  15  Maret  2016  hingga  April 2016  yang  dilakukan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  yang Beralamat  di  Jl.Ahmad  Yani  Bengkalis,  Provinsi  Riau.Subjek  penelitian adalah  Anilisis  Basis    Cash  Towards  Accrual  pada  Laporan    Keuangan Tahun  Anggaran  2012-2014.  Sedangkan  Objek  penelitian  adalah Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis.  Teknik  pengumpulan  data  wawancara dan  dokumentasi.Jenis  pengumpulan  data  yaitu  penelitian  Deskriptif Kualitatif.Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis bagaimana konsep  cash  towards  accrual  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan terkait penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dan apa kelemahan dari basis cash towards accrual sebagai basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan  dan  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah.  Pada  penelitian ini  diketahui  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dalam  melakukan pencatatan sampai penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2012-2014 menggunakan  basis  cash  towards  accrual.  Masih  terdapat  penyajian  pos- pos  akrual  yang  belum  memadai,  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  aturan teknis yang detail dan diiringi dengan ketidaksiapan pemerintah kabupaten bengkalis  dalam  melaksanakannya.Oleh  karena  itu,peneliti  menyarankan bahwa  diperlukannya  aturan  teknis  yang  detail  terkait  aset,kewajiban,dan ekuitas  dana.  Didukung  sama  sumber  daya  manusia  yang  kompetitif dibidangnya.
KataKunci: Basis Cash Towards Accrual , Laporan Keuangan Pemerintah.
1 Alumni Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah, STIE Syariah Bengkalis.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya goodgovernance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan  secara  profesional,terbuka  dan  bertanggungjawab  sesuai dengan  aturan  pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar. Sesuai  dengan  amanat  Pasal  23C  Undang-Undang  Dasar  1945,Undang- Undang  tentang  Keuangan    Negara  perlu    menjabarkan  aturan  pokok  yang telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  tersebut  kedalam  asas-asas umum  yang  meliputi  baik  asas-asas  yang  telah  lama  dikenal  dalam pengelolaan  keuangan  negara,seperti  asas  tahunan,  asas  universal,  asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencermin best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara,  antara  lain: 2 akuntanbilitas  berorientasi  pada  hasil,  profesionalitas, proposionalitas,  keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas- asas  umum  tersebut  diperlukan  guna  menjamin  terselenggaranya  prinsip- prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI  Undang-  Undang  Dasar  1945.  Dengan  dianutnya  asas-asas  umum tersebut  didalam  Undang-Undang    tentang  Keuangan  Negara,  pelaksanaan Undang-Undang    ini  selain  menjadi  acuan  dalam  reformasi  menajemen keuangan  negara  sekaligus,  dimaksudkan  untuk  memperkokoh  landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perubahan pradigma telah terjadi dalam menajemen keuangan daerah. Perubahan  itu  semakin  diperjelas  oleh  lahirnya  tri  partite  perundang- undangan (UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,UU No1 Tahun 2004  tentan  Perbendaharaan  Negara,  dan  UU  No15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara)  yang kemudian  disusul  dengan  lahirnya  PPNo24  Tahun  2005  Tentang  Standar
2 Atep AdyaBaratadanBambangTrihartanto, KekuasaanPengelolaanKeuangan Negara/Daerah, CetakanPertama.(Jakarta:PT ElexMediaKomputindo,2004)h. 65-66.
Akuntansi  Pemerintah,  PPNo58Tahun2005tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah,dandilanjutkan denganadanya PetunjukTeknis
Pelaksanaan
PPNo58Tahun2005dengan
disahkannyaPeraturanMenteriDalamNegeri(Permendagri)No13Tahun2006
Tentang
PedomanPengelolaanKuanganDaerah.BadanPemeriksaKeuangan (BPK) dibantu  olehInspektorat  Jenderal  Depdagri  dan  Badan  Pengawas  Daerah mulaitahun2006telah  memeriksapenggunaansemuaAPBDdiseluruhprovinsi, kabupaten  dan  kota.  Hal  ini  telah  menimbulkan  kesadaran  setiap  orang,
terutama aparat pemerintah,untuksenantiasa tanggapterhadaptuntutanlingkungannya denganberupaya
memberikanpelayananterbaik,transparanserta memiliki akuntabilitas. 3
Padamasalampau,pengakuandanpengukuranpendapatandanbelanja adalah  berbasis  kas  ( cash  basis ).  Sedangkan  berdasarkan  Undang-undang Keuangan      Negara      sekarang      pengakuan      dan      pengukurannya dilakukanberdasarkan  basis  akrual  ( accrual  basis ).  Sehubungan  dengan pelaksanaan pengelolaankeuangannegaraberdasarkanUndang-Undang No.17Tahun2003
tentangKeuanganNegara,disebutkanbahwaKeuanganNegaraadalahsemuahak dankewajibannegarayang dapatdinilaidenganuang,sertasegalasesuatubaik berupauangmaupun  berupabarangyang  dijadikanmiliknegaraberhubungan denganpelaksanaanhakdankewajibantersebut.Pada  prinsipnya  pengelolaan keuangannegaraoleh  Pemerintah(pemerintah  pusat/pemerintah  daerah)harus dikelola secara tertib,taatpada peraturanperundang-undangan,efesien, ekonomis,efektif,transparandanbertanggungjawabdenganmemperhatikanrasa keadilandankepatutan.
Pengelolaankeuangannegara sebagaimana dimaksud adalah mencakupkeseluruhan  kegiatan  perencanaan,  penguasaan,  penggunaan, pengawasandanpertanggung jawaban.Sehubungandenganpengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan
3 IndraBastian, AuditSektorPublik,Edisi2, Cetakan2.(Jakarta:SalembaEmpat,2007)h. 2-3.
daerah  kepada  gubernur/bupati/walikota  selaku  kepala  pemerintahan  daerah untuk  mengelola  keuangan  daerah  dan  mewakili  pemerintah  daerah  dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4
Sebuah  lembaga  konsultan  yang  berbasis  diHongkong Political  and Risk  Consultancy (PERC),  pernah  menobatkan  Indonesia  sebagai  negara yang  paling  korup  di  Asia.Hal  ini  diperkuat  dengan  temuan  pemeriksaan BPK  dalam  Semester  I  Tahun  2012 meliputi  13.105  kasus  senilai  Rp.12,48 triliun.  Dari  jumlah  tersebut,3.976  kasus  senilai  Rp.8,92  triliun  merupakan temuan ketidakpatuhan  yang mengakibatkan kerugian,potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.  Sisanya  merupakan  kasus  penyimpangan administrasi,  ketidakhematan,  ketidakefesienan  dan  ketidakefektifan,  serta kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Pada  hakikatnya  laporan  keuangan  sebagai  alat  pertanggungjawaban dan bentuk akuntanbilitas dari sebuah entitas atas pengelolaan  sumber daya ekonomi  yang  dikelolanya.  Bagi  organisasi  pemerintah  laporan  keuangan merupakan  komponen  penting  menciptakan  akuntanbilitas,  transpransi  dan informasi atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dipercayakan karena pemerintah  merupakan  pelaku  ekonomi  bersifat  besar,  sebab  pemerintah melakukan  pengeluaran  dan  menerima  pendapatan  dari  sumber  pajak  yang dipungut  dari  masyarakat.  Secara  umum  pemerintah  menyediakan  laporan keuangan  sebagai  bentuk  pertangggungjawaban  dan  untuk  memenuhi ekspektasi  masyarakat  atas  manfaat  ekonomi  yang  dipunggut  dari masyarakat. 5
Untuk menciptkan laporan keuangan yang mampu memenuhi prinsip akuntabilitas  tentunya  berhubungan  dengan  metode  yang  digunakan  dalam penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dalam akuntansi  terdapat  dua  metode  pencatatan  akuntansi  yakni  basis  kas  dan basis akrual. Pada basis kas suatu transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi
4 Atep    Adya  Barata  dan    Bambang  Trihartanto, Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan Negara/Daerah... h.75-83
5 EtrinDamayanti,Analisisimplementasi BasisAkrualpadaLaporanKeuanganPemerintah KotaBerbasis CashTowardsAccruals TahunAnggaran2007-2009,(Depok:FEUI,2012)h. 1.
diakui  dan  dicatat  apabila  telah  terjadi  penerimaan  atau  pengeluaran  kas. Sedangkan  basis  akrual  dimana  transaksi  ekonomi  atau  peristiwa  akuntansi diakui,dicatat,dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pada  saat  terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan basis  akuntansi  yang  dianut  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005  adalah  basis  kas  menuju  akrual  ( cash  towards  accrual ),  sedangkan pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  basis  akuntansi  adalah basis  akrual.  Basis cash  towards  accrual adalah  penggunaan  basis  kas  dan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1.  Bagaimana  Konsep Cash  Towards  Accrual dalam  Proses Penyusunan  Laporan  Keuangan  Terkait  dengan  Penyajian Aset,Kewajiban dan Ekuitas Dana?
2.   Apa  Kelamahan  dari  Basis Cash  Towards  Accrual sebagai  Basis Akuntansi  yang  digunakan  dalam  Pencatatan  dan  Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1.  Ingin  Mengetahui  Bagaimana    Konsep Cash    Towards  Accrual dalam  Proses  PenyusunanLaporan  Keuangan  Terkait  dengan Penyajian Aset, Kewajiban dan EkuitasDana.
2.  Ingin  Mengetahui    Apa  Kelamahan    dari    Basis Cash  Towards Accrual sebagai  Basis  Akuntansi  yang  digunakan  dalam Pencatatan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.

## B. LANDASAN TEORI
Pengertian Basis Cash Towards Accrual
Basis akuntansi sangat menentukan bagaimana transaksi akan diakui, diukur  untuk  selanjutnya  dilaporkan  menjadi  laporan  keuangan  yang terstruktur. Oleh karena itu,pilihan terhadap basis akuntansi di Pemda sangat menentukan sistem akuntansi yang akan dibangun. Pelaksanaan akuntansi di
tingkat Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD),dan tingkat Pemda juga perlu ditetapkan  dengan  seksama  karena  pelaksanaan  ini  bertanggung  jawab  atas tersedianya  informasi  akuntansi  ditingkat  SKPD  dan  tingkat  Pemda.  Kode rekening  mutlak  diperlukan  sebagai  pedoman  dalam  penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanya standarisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan  perlakuan  akuntansi  yang  seragam  dan  konsisten  sehingga mempermudah  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  konsolidasi  di  tingkat daerah  maupun  ditingkat  pusat.  Basis  akuntansi  di  Pemda  menggunakan basis  kas  menuju  akrual.  Basis  ini  digunakan  dalam  laporan  keuangan pemerintah,  dan  telah  dipersyaratkan  oleh  Standar  Akuntansi  Pemerintah. Basis  ini    bermakna  pencatatan  pada  transaksi  keuangan  Pemda menggunakan  dua  basis,  yaitu  basis  kas  untuk  pengakuan  pendapatan belanja,  transfer  dan  pembiayaan,  sedangkan  basis  akural  digunakan  untuk pengakuan  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana.  Untuk  menyingkronkan  dua basis  tersebut  sehingga  diperoleh  keseimbangan,  maka  dibuatlah  jurnal corollary. Sehingga  dalam  hal  ini,  kode  rekening  akan  menampilkan  akun- akun  sesuai  dengan  komponen  laporan  keuangan  dan  persamaan  akuntansi, yaitu:  akun  aset,  kewajiban,  ekuitas  dana,  pendapatan,  belanja,  penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 6
Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  bahwa  standar akuntansi  pemerintah  menggunakan  basis  kas  menuju  akrual  ( cash  towards accrual )  guna  menjabatani  penggunaan  basis  kas  menuju  akrual  kepada akrual secara penuh. 7
Basis  kas  menuju  akrual  melakukan  pencatatan  dengan  cara menggunakan  basis  kas  pada  periode  pelaksanaan  anggaran  (yaitu pendapatan  diakui  pada  saat  kas  diterima  ke  kas  negara  dan  belanja  diakui pada  saat  kas  dikeluarkan  dari  kas  negara).  Dan  pada  akhir  periode diperlukan  penyesuaian  untuk  mencatat  belanja  harta  tetap  yang  dilakukan
6 NunuyNurAfiah, AkuntansiPemerintah,ImplementasiAkuntansiKeuanganPemerintah Daerah,Edisi1, Cetakan2. (Jakarta:Kencana,2010)h. 32.
7 IKAPI, StandarAkuntansiPemerintah ,CetakanPertama.(Bandung:Fokusmedia,2005)h. 4-5.
pada  periode  pelaksanaan    (dengan  menggunakan  metode  kolorari)  serta mencatat hak atau pun kewajiban negara.
Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas negara/daerah atau oleh entitas pelaporan  dan  belanja  diakui  pada  saat  kas  dikeluarkan  dari  rekening  kas umum  negara/daerah  atau  entitas  pelaporan.  Entitas  pelaporan  tidak menggunakan  istilah  laba.  Penentuan  sisa  pembiayaan  anggaran  baik  lebih atau  pun  kurang  untuk  setiap  periode  tergantung  pada  selisih  realisasi penerimaan  dan  pengeluaran.  Pendapatan  dan  belanja  bukan  tunai  seperti bantuan  pihak  luar  asing  dalam  bentuk  barang  dan  jasa  disajikan  pada laporan  realisasi  anggaran.  Sedangkan  basis  akrual  untuk  neraca  berarti bahwa  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana  diakui  dan  dicatat  pada  saat terjadinya  transaksi  atau  pada  saat  kejadian  atau  kondisi  lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 8
8 KSAP, PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor71Tahun2010tentangStandar AkuntansiPemerintahan, (JakartaSelatan:SalembaEmpat,2012)paragraph.39-41.

## Siklus Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi  adalah  suatu  sitem,  yaitu  suatu  kesatuan  yang  terdiri atas  sub  sistem-subsistem  atau  kesatuan  lebih  kecil  yang  saling berhubungan  dan  mempunyai  hubungan  tertentu.  Suatu  sistem mengolah input menjadi output. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam  bentuk  dokumen  atau  formulir.  Outputnya  adalah  laporan keuangan. Dalam konteks akuntansi keuangan daerah juga terdapat sistem akuntansi  pemerintah  daerah.  Konsep  sistem  akuntansi  inipun  sejalan dengan konsep sistem akuntansi dan sistem akuntansi pemerintahan dalam SAP.  Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang  SAP  yang  menyebutkan  bahwa  sistem  akuntansi  pemerintahan adalah  serangkaian  prosedur  manual  maupun  yang  terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan posisi keuangan dan posisi keuangan dan operasi keuangan pemda. 9

## GambarII.2

## Siklus Akuntansi
1.Analisis Transaksi Keuanga 6.Laporan Keuangan 2.Jurnal Transaksi 7.Jurnal Penyesuaian 3. Posting ke Buku Besar 4.Jurnal Penutup
8.NeracaSaldoSetelahPenyesuaian
5.Neraca Saldo Setelah Tutup

## Dana atau R/K Pemda
9 AbdulHalim,2008. AkuntansiKeuanganDaerah,Edisi3, Cetakan(Jakarta:Salemba Empat,2008)h. 52.
a.  Laporan PerhitunganAPBD.
b.   Laporan Perubahan Ekuitas
c.  Neraca.
d.   Laporan AliranKas.

## Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
Laporan  keuangan  pemerintah  digunakan  untuk  memberikan  jaminan kepada  pengguna  laporan  dan  pihak  otoritas  penguasa  bahwa  sumber  daya  telah dikelola sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang berlaku. Secara sederhana  laporan  keuangan  digunakan  bukan  hanya  untuk  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  tetapi  lebih  dari  itu,  laporan  keuangan  digunakan  sebagai media informasi bagi kelompok yang ingin mengetahui secara mendalam terhadap entitas yang berkaitan. 10
Laporan  keuangan  Pemda  merupakan  laporan  keuangan  gabungan  dari seluruh  SKPD  dan  laporan  keuangan  PPKD  sebagai  PPKD/BUD.  Laporan keuangan  pemda  ini  dibuat  setiap  semester/tahunan  dan  merupakan pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  tahun anggaran tersebut. 11
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk dapat dipertanggungjawabkan  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Tujuan  umum pelaporan  keuangan  daerah  adalah  untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna untuk  pengambilan  keputusan  dan  untuk  menunjukkan  akuntabilitas  entitas pelaporan  atassumber  daya.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  setiap  tahun akan  diperiksa  oleh  BPK  dan  setelah  itu  dipertanggungjawabkan  ke  DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. 12
10 Mardiasmo, AkuntansiSektorPublik, (Yogyakarta:Andi,2009)h. 162.
11 NunuyNurAfiah, AkuntansiPemerintah,ImplementasiAkuntansiKeuanganPemerintah Daerah, …h.161-162. 12 DadangSuwandadanHendriSantosa, KebijakanAkuntansiBerbasisAkrualBerpedoman
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  harus  menyusun laporan    keuangan.    Bentuk-bentuk    laporan    keuangan    pemerintah    adalah sebagai berikut: 13
a. Laporan Ralisasi Anggaran (LRA)
Dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari kolom anggaran dan realisasi kemudian presentasi pencapaian ((realisasi : anggaran) x100%).
b. Neraca
Neraca  menunjukkan  kekayaan  atau  posisi  keuangan  organisasi  sektor publik  yang  terdiri  dari  aktiva,  kewajiban,  modal  yang  berasal  dari  dana pada  periode tertentu.
c.  Laporan Arus Kas
Laporan  arus  kas  bermanfaat  untuk  berbagai  kepentingan.  Informasi  arus masuk dan keluar dalam laporan arus kas berguna untuk melihat transaksi kas  dimasa  lalu  dan  memprediksi  arus  kas  dimasa  mendatang.  Dalam paragraf      5,  6  dan  7  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah(PSAP) Nomor 03 mengungkapkan bahwa laporan arus kas berguna:
1)  Sebagai  indikator  jumlah  arus  kas  dimasa  yang  akan  datang,serta berguna  untuk  menilai  kecermatan  atas  taksiran  arus  kas  yang  telah dibuat sebelumnya.
2)  Sebagai  alat  pertanggungjawaban  arus  kas  masuk  dan  arus  kas  keluar selama periode pelaporan.
3)  Memberikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam mengavaluasi  perubahan  kekayaan  bersih/ekuitas  dana  suatu  entitas pelaporan  dan  terstruktur  keuangan  pemerintah(termasuk  likuiditas dan solvabilitas).
d.   Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan    atas    laporan    keuangan    bertujuan    untuk    menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.
PadaSAP. (Bandung:PTRemajaRosdakaryaOffset,2014)h. 26.
13 V.WiratnaSujarweni, AkuntansiSektorPublik.Teorikonsepaplikasi, (Yogyakarta: PustakaBaruPress,2015)h. 92-106.
Pandangan Islam Tentang Basis Cash dan Basis Accrual
Menurut Sofyan Syafri Harahap bahwa PSAK 59 menggunakan sekaligus dua  sistem:  dasar  akrual  dan  dasar  kas.  Dasar  akrual  yang  digunakan  oleh perbankan  konvensional  dinilai  konservatif  dan  bias  mengelabui  nasabah  karena menempatkan  pendapatan  masa  mendatang  dibukukan  dalam  laporan  keuangan yang  disajikan.  Sementara  bagi  hasil  yang  diperoleh  nasabah  dilakukan  dengan dasar  kas  yang  bias  menimbulkan  pertanyaan  tentang  besaran  bagi  hasil kaitannyadengan laporan keuangan secarakeseluruhan. 14
Menurut  Adnan  aspek  pengakuan  memegang  peranan    penting  sebagai kerangka dasar karena pengakuan merujuk kepada prinsip  yang mengatur kapan dicatatanya  transaksi  pendapatan,beban,laba  dan  rugi.Konsep  pengakuan  akan berpengaruh  banyak  dalam  menentukan  aktiva,  pasiva  dan  laba  rugi  perusahaan. Dalam  hal  ini,aspek  pengakuan  yang  dipakai  IAI  dan  AAOIFI  adalah  basis akrual. 15

## Analisis Data
Basis cash  towards  accrual (CTA)  adalah  basis  yang  digunakan pemerintah dalam melakukan pencatatan akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  Permendagri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2005  dimana  basis  kas  untuk  pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk  pengakuan  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana.  Dimana  basis  CTA  ini berlaku  efektif  sampai  dengan  tahun  2014,  dimana  untuk  pencatatan  dari  tahun 2015  pada  akuntansi  pemerintah  menggunakan  basis  akrual  penuh  ( full accrual ).Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa  Permendagri  juga  mengalami  perubahan  yakni  Permendagri  Nomor  64 Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual
14 ZakariaBatubara,AplikasiAkuntansiIslamdiBankMuammalatCabangMedan,(Medan: IAIN,2006)h. 62.
15 http://www.erwinnomic.com/2013/12/konsep-dasar-akrual-menurut-ahli- ahli.html,selasa, 17 mei2016.
Pada Pemerintah Daerah.
Dengan  adanya  perubahan  basis  ini  menunjukkan  bahwa  basis  CTA merupakan  basis  transisi,  dimana  basis  ini  merupakan  jambatan  menuju pencatatan  dan  penyajian  laporan  keuangan  berbasis  akural  pada  organisasi pemerintah.  Pada  neraca  keuangan  Pemerintah  ada  persamaan  akuntansi  yang harus  dipatuhi  yaitu  Aset  –  Kewajiban  =  Ekuitas  Dana.  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis  banyak  menerima  bantuan  transfer  dari  Pemerintah  Pusat,  jadi kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak terlalu besar. Rata-rata  penyajian  kewajiban  pada  neraca  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis  sebesar  0.1%  dari  total  asset  yang  dimiliki,  sejak  dari  tahun  anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.

## Gambar. IV.7
Rata-rata penyajianKewajibandanEkuitas Dana Pemerintah DaerahKabupatenBengkalisTahunAnggaran2012, 2013 dan2014
Kewajiban
Ekuitas Dana
Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  atau  dimiliki  oleh pemerintah dan memberikan manfaat ekonomi dimasa depan. Aset terdiri dari aset lancer  dan  nonlancar.  Aset  lancer  merupakan  asset  yang  sangat  likuid  sehingga bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Sedangkan asset non lancar adalah asset yang memiliki  manfaat  lebih  dari  1  tahun  yang  digunakan  secara  langsung  atau  pun tidak  langsung  oleh  organisasi.  Kewajiban  adalah  hutang  yang  timbul  akibat peristiwa  masa  lalu  dan  mengakibatkan  pengorbanan  sumber  daya  ekonomi pemerintah dimasa akan datang. Kewajiban dibagi kewajiban jangka pendek dan kewajiban  jangka  panjang.  Sedangkan  ekuitas  dana  merupakan  kekayaan  bersih yang  dimiliki  oleh  pemerintah  yang  merupakan  selisih  antara  asset  dengan kewajiban pemerintah daerah.

## 1. Aset
Gambar
GrafikKomponenKasdi NeracaPemerintahKabupatenBengkalis
TahunAnggaran2012-2014
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
Kasdi Kas Daerah Kasdi Bendahara Pengeluaran Kasdi Bendahara
Penerimaan
2012 2013 2014
2012       98,95%             0,94%              0,11% 2013       98,83%             1,13%              0,04%
2014       99,87%             0,11%              0,02%
Jika dilihat dari gambar IV.8 dapat dilihat bahwa konstribusi rata-rata kas di  Kas  Daerah  sebesar  99%  pertahunnya.  Kas  di  Bendahara  Penerimaan  belum termasuk  pendapatan  walaupun  sudah  diterima  tetapi  belum  disetorkan  ke  Kas Umum  Daerah  sampai  dengan  batas  akhir  tahun  anggaran.  Kas  yang  berada  di Bendahara  Penerimaan  berasal  dari  pungutan  pajak  baik  berupa  uang  tunai maupun  saldo  bank  yang  belum  sempat  disetorkan  oleh  Bendahara  Penerimaan pada akhir tahun anggaran. Diliha pada gambar IV. 8 dari tahun anggaran 2012- 2014 persentase komponen rata-rata kas di Bendahara Penerimaan sebesar 0.05%. Didalam  peraturan  perundang-undangan,  sebenarnya  entitas  Pemerintah  tidak dibenarkan untuk memiliki saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca yang dilaporkan.  Hal  ini  dimaksud  untuk  menumbuhkan  kedisiplinan  dan  tanggung jawab  entitas  pemerintah  dalam  menjalani  tugas  untuk  segera  menyetorkan  kas tersebut ke KasUmum Daerah.Apabila terdapat saldo pada Bendahara Penerimaan dalam Neraca yang dilaporkan harus dicatat sesuai kondisinya.
Hal ini mengindikasi bahwa control arus kas pada Pemerintah Kabupeten Bengkalis belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah yang tercatat pada Kas di Bendahara Penerimaan dalam Neraca sebesar Rp.1.332.448.675 pada tahun 2012, Rp.243.494.009 pada tahun 2013, dan Rp.257.122.842.45. Sedangkan menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005,  bendahara  penerimaan wajib  menyetorkan  seluruh  penerimaannya  ke  rekening  KasUmum  Daerah selambat-lambatnya dalam waktu (1) satu hari kerja.
Selanjutnya entitas Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki akun kas di Bendahara  Pengeluaran.  Akun  ini  merupakan  saldo  kas  yang  berada  di  bawah tangung jawab Bendahara Pengeluaran, berupa uang yang masih dipertangungjawabkan atau  uang  persediaan  yang  harus  disetorkan  kepada  Pihak Ketiga atau disetorkan kembali ke rekening Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah. Khususnya untuk Utang
Jangka  Pendek  Perhitungan  Pihak  Ketiga  (PFK)  yang  harus  segera  dilunasi.  Kas di Bendahara Pengeluaran dan kas di Kas Umum Daerah merupakan jumlah kas yang diakui sebagai ekuitas pemerintah yang bersangkutan,yang dihimpun dalam bentuk SiLPA(Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
Dapat  disimpulkan  bahwa  komponen  yang  terdapat  dalam  neraca  yang terdiri  dari  kas  di  Kas  Daerah  dan  kas  di  Bendahara  Pengeluaran  harus  sama dengan SiLPA dibagian  ekuitas dana lancar. Apabila pemerintah daerah memiliki hutang  PFK,SiLPA  tersebut  akan  berkurang  karna  kas  pada  SiLPA  akan berkurang  seiring  kas  yang  keluar  untuk  melunasi  hutang  PFK  atau  nilai  SiLPA sesuai  kas  yang  dimiliki  (Kas  di  Kas  Daerah  +  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  – Utang  PFK).  Kas  di  Bendahara  Penerimaan  tidak  menjadi  bagian  kas  yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena kas tersebut merupakan pendapatan yang ditangguhkan dimana dikemudian hari akan menjadi pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten  Bengkalis.Sehingga  dengan  persamaan  demikian  jumlah  kas  yang berada pada Aset Lancar seharusnya  sama dengan jumlah SiLPA di Ekuitas Dana Lancar jika pemerintah daerah tidak memiliki hutang PFK dan kas di  Bendahara Penerimaan.
Pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun dari tahun anggaran 2012-2014:
a.  Pada  tahun  2012  jumlah  SiLPA      yang  dimiliki  oleh      Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  sebesar  Rp.1.248.009.750.454,27dan  jumlah  kas dimiliki sebesar Rp. 1.248.009.750.454,27.
b.  Pada  tahun  2013  jumlah  SiLPA  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  sebesar  Rp.  670.543.308.149,62  dan  jumlah  kas dimiliki sebesar Rp. 670.721.069.322.62.
c.  Dan  tahun  2014  jumlah  SiLPA  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  sebesar  Rp.1.266.549.379.673.97dan  jumlah  kas yang dimiliki sebesar Rp. 1.266.553.215.673.97.
Dari  fakta  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hal  penyajian  kas  yang
dimiliki  dengan  SiLPA  tahun  anggaran  berjalan  masih  belum  sesuai  pada  dua tahun  penyajiannya.Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis  belum  memahami  konsep  CTA  secara  maksimal  pada  penyajian laporan keuangan.
Setelah menganalisis data diatas, maka penulis lebih setuju menggunakan basis  akrual  pada  pelaporan  keuangan  pemerintah  yang  bias  merepsentatif  posisi keuangan  pemerintah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya.  Dimana diketahui  bahwa  pengakuan  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana  lebih  akurat menggunakan  basis  akrual  karena  lebih  menyajikan  informasi  yang  akurat  dan dapat  dipercaya.Mengigat  bahwa  pemerintah  merupakan  organisasi  yang tujuannya adalah non profit, maka boleh menggunakan basis akrual karena sesuai dengan landasan akrual itu sendiri dalam pandangan islam yakni Qs.  Al-Baqarah ayat 282.

## Penutup
Untuk mencapai praktik-praktik pemerintah yang bersih dan akuntanbilitas,maka  laporan  keuangan  dijadikan  sebagai  media  untuk  menilai kinerja  dari  pemerintah.  Dari  hal  tersebut  untuk  menyajikan  laporan  keuangan yang  mencerminkan  dari  kinerja  dan  akuntabilitas  dari  pemerintah,  maka digunakan  standar  akuntansi  pemerintah  yang  benar  representative  dalam penyajian  laporan  keuangan  yang  dilaporkan  oleh  entitas  pemerintah.  Kemudian dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang merupakan penyebabnya kendala dalam penerapan basis akrual penuh. Maka pemerintah mengadopsi basis CTA ( cash towards accrual) sebagai jambatan untuk mempersiapkan sumber daya manusia  yang  menjadi  kendala  tersebut  agar  siap  dalam  penerapan  basis  akrual penuh.  Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  mengatakan  bahwa dalam  basis  CTA  untuk  pengakuan  pendapatan,belanja  dan  pembiayaan menggunakan  basis  kas  dan  pengakuan  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana menggunakan basis akrual.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim,2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi3,
Cetakan(Jakarta:Salemba Empat,2008)
Atep  Adya  Barata  dan  Bambang  Trihartanto, Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan Negara/Daerah, CetakanPertama.(Jakarta:PT
ElexMediaKomputindo,2004)
Dadang  Suwanda  dan  Hendri  Santosa, Kebijakan  Akuntansi  Berbasis  Akrual Berpedoman Pada SAP. (Bandung:PTRemajaRosdakaryaOffset,2014)
Indra  Bastian, Audit  Sektor  Publik,  Edisi2, Cetakan2.(Jakarta:Salemba Empat,2007)
EtrinDamayanti,Analisisimplementasi
BasisAkrualpadaLaporanKeuanganPemerintah
KotaBerbasis CashTowardsAccruals TahunAnggaran2007-
2009,(Depok:FEUI,2012)
Nunuy  Nur  Afiah, Akuntansi  Pemerintah,  Implementasi  Akuntansi  Keuangan Pemerintah Daerah,Edisi1, Cetakan2. (Jakarta:Kencana,2010)
IKAPI, Standar  Akuntansi  Pemerintah ,Cetakan  Pertama.(Bandung:  Fokus media,2005)
KSAP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, (JakartaSelatan:SalembaEmpat,2012)
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta:Andi,2009)
V.WiratnaSujarweni, Akuntansi Sektor Publik. Teori konsep
aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2015)
Zakaria  Batubara,  Aplikasi  Akuntansi  Islam  di  Bank  Muammalat  Cabang Medan, (Medan: IAIN,2006)