## Penegakkan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Di Masyarakat
Hendrich Juk Abeth 1 , Esti Royani 2 , Salmonius 3
1,3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia
2 Universitas 17 Agustus Samarinda, Indonesia hendrich@stih-awanglong.ac.id, esti.royani@gmail.com, salmonius6@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Oct 30, 2021 Accepted: Nov 30, 2021 Indonesia  is  a  state  based  on  law  (rechsstaat)  and  not  a  state based  on  power  (machsstaat).  Every  act  and  behavior  must  be based  on  the  applicable  legal  rules  without  discrimination.  The purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  policy  of  criminal  law enforcement  in  the  context  of  combating  gambling  in  the community.  This  type  of  research  is  a  normative  juridical  law research  that  is  descriptive  in  nature  so  it  does  not  test  a hypothesis.  Collecting  data  using  literature  study.  Based  on  the results of the study, it was concluded that the crime of gambling is a  form  of  crime  in  the  field  of  decency  whose  punishment  is  not only  imprisonment/imprisonment  and  fines,  but  also  additional crimes such as revocation of the right to exercise the profession to the  makers  of  gambling  crimes  in  carrying  out  their  profession. Every form of gambling crime, not only individuals but corporations are also held criminally responsible, and in sentencing the balance of  individual  interests  and  the  interests  of  society  must  be considered.
Keywords:
Criminal law, crime, gambling

## Abstrak
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarakan  hukum  (rechsstaat)  dan  bukan negara  berdasarkan  kekuasaan  (machsstaat).  Setiap  perbuatan  dan  tingkah  laku  harus berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku  tanpa  tebang  pilih.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  bagaimana  kebijakan  penegakkan  hukum  pidana  dalam  rangka  penanggulangan perjudian di masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis Normatif yang bersifat  deskriptif  sehingga  tidak  menguji  suatu  hipotesis.  Pengumpulan  data  menggunakan studi  kepustakaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  Tindak  pidana  perjudian merupakan  bentuk  kejahatan  bidang  kesusilaan  yang  ancaman  hukumannya  tidak  hanya pidana  kurungan/penjara  dan  pidana  denda  saja  melainkan  pidana  tambahan  seperti pencabutan  hak  untuk  menjalankan  profesi  kepada  pembuat  tindak  pidana  perjudian  dalam menjalankan  profesinya.  Setiap  bentuk  tindak  pidana  perjudian  tidak  hanya  individu  namun korporasi  juga  dimintai  pertanggung  jawaban  pidana,  serta  dalam  pemidanaan  harus dipertimbangkan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Kata kunci: Hukum pidana, tindak pidana, perjudian

## LATAR BELAKANG
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarakan  hukum  ( rechsstaat ) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan ( machsstaat ). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. Untuk  mengantisipasi  perkembangan  masyarakat  dalam  perubahan  prilaku kejahatan  diperlukan  usaha  perencanaan  hukum  pidana  yang  menampung segala  macam  gejala  dan  dinamika  masyarakat  yang  merupakan  masalah kebijakan yaitu pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kartini  Kartono  (2005:  57)  Hukum  pidana  seringkali  untuk  menyelesaikan masalah  sosial  khususnya  dalam  penanggulangan  kejahatan,  khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Selain itu, hukum pidana dapat juga digunakan sebagai sarana untuk  mengubah  atau  membentuk  masyarakat  sesuai  dengan  bentuk masyarakat yang diinginkan.
Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat disangkal lagi di masyarakat. Seiring waktu, perjudian dapat dilakukan dalam mekanisme yang berbeda dan dalam  bentuk  yang  berbeda.  Secara  umum perjudian  dianggap  sebagai  suatu kejahatan.  Tindak  pidana  perjudian  atau  ikutserta  dalam  perjudian  pada awalnya dilarang oleh dalam Pasal 542 KUHP,  namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian diubah menjadi hukum pidana yang diatur dalam Pasal Bis 303 KUHP. Dalam  pasal  303  KUHP  prinsip  bermain  judi  merupakan  tiap-tiap  permainan, yang  kemungkinan  akan  menang  pada  umumnya  bergantung  pada  untung- untungan saja, kalau pun akan menang besar karena pemain lebih pandai atau lebih  cakap.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  “Judi”  atau  “Perjudian” adalah  permainan  dengan  memakai  uang  sebagai  taruhan.  Menurut  Kartini Kartono  (2005:  58)  perjudian  adalah  pertaruhan  dengan  sengaja,  yaitu  upaya mempertaruhkan  satu  nilai  atau  sesuatu  yang  dianggap  bernilai  dengan menyadari  adanya  risiko  dan  harapan-harapan  pada  peristiwa-peristiwa, permainan,  pertandingan,  perlombaan,  dan  kejadian-kejadian  yang  tidak  atau belum pasti hasilnya.
Pada umumnya, judi menjadi penyakit masyarakat baik orang dewasa maupun remaja  bisa  berjudi.  Ada  berbagai  jenis  dan  bentuk  perjudian.  Hakikatnya manusia ingin mendapatkan sesuatu yang mudah tanpa harus berusaha keras. Orang  beranggapan  bahwa  judi  adalah  salah  satu  jalan  pintas  untuk mendapatkan  sesuatu  yang  bernilai  tinggi  tanpa  memikirkan  efek  negatif  di masa  depan  yang  akan  memperpanjang  masalah  kekayaan  yang  terus- menerus,  beberapa  orang  juga  menganggap  perjudian  dilakukan  untuk kesenangan saja yang menjadi kebiasaan di komunitas mereka saja. Perjudian  dalam  sejarahnya  tidak  mudah  untuk  diberantas,  meskipun kenyataannya  menunjukkan  bahwa  hasil  perjudian  yang  diperoleh  oleh pemeritah  dapat  digunakan  untuk  usaha-usaha  pembangunan.  Perjudian merupakan  salah  satu  kejahatan  masyarakat  dan  memerlukan  upaya  serius dan  sistematis,  termasuk  peran  serta  masyarakat  untuk  bersama-sama menanggulangi dan memberantas kejahatan perjudian, tidak hanya pemerintah dan  lembaga  penegak  hukum.  Oleh  sebab  karena  itu  pemerintah  dan  aparat penegak  hukum  terkait  harus  mengambil  tindakan  tegas  kepada  masyarakat
agar  ada  efek  jera  sehingga  masyarakat  menjauhi  dan  akhirnya  berhenti melakukan perjudian.
Dari pernyataan diatas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian perlu  adannya  suatu  kebijakan  hukum  pidana  baik  itu  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  hukum  pidana  yang  berlaku  saat  ini  dalam  menangani masalah  perjudian,  maupun  kebijakan  formulasi  pembaharuan  hukum  pidana yang  merumuskan  peraturan  pada  undang-undang  hukum  pidana  yang  tepat dalam rangka menanggulangi perjudian dikemudian hari.

## METODE
Jenis  penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  yuridis  Normatif  yang bersifat deskriptif  (menggambarkan)  sehingga  tidak  menguji  suatu  hipotesis. Pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  guna memperoleh data sekunder beberapa buku dan peraturan undang-undang dan bahan  lainnya.  Teknik  pengolahan  data  yaitu  dengan  memeriksa  dan  meneliti data  yang  didapat  untuk  dapat  dipertanggung  jawabkan,  kemudian didistribusikan menjadi kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Penegakkan Hukum Pidana
Penegakkan  hukum  pada  dasarnya  adalah  bagian  dari  politik  kriminal  yang pada  hakikatnya  menjadi  bagian  integral  dari  kebijakan  sosial  ( social  policy ), kemudian  kebijakan  ini  diimplementasikan  ke  dalam  sistem  peradilan  pidana ( criminal  justice  system ),  menurut  Muliadi  (1995:  21-22)  sistem  peradilan pidana  mempunai  dimensi  fungsional  ganda.  Di  satu  pihak  berfungsi  sebagai sarana  masyarakat  untuk  menahan  dan  mengendalikan  kejahatan  pada tingkatan  tertentu  ( crime  containment  system ),  dilain  pihak  sitem  peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder ( secondary prevention ) yaitu mencoba  mengurangi  kriminalitas  dikalangan  mereka  yang  pernah  melakukan tindak  pidana  dan  mereka  yang  bermaksud  melakukan  kejahatan  melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.
Penegakan  hukum  juga  merupakan  upaya  untuk  menerjemahkan  konsep keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kesejahteraan  menjadi  kenyataan.  Ini  sering dianggap sebagai perangkat utama tujuan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum  pada  hakekatnya  adalah  proses  mewujudkan  ide-ide  tersebut. Penegakan  hukum  yang  sebenarnya  adalah  menerapkan  hukum  positif  dan harus  dipatuhi.  Oleh  karena  itu,  yurisdiksi  dalam  suatu  perkara  berarti menciptakan  hukum  yang  konkrit  untuk  memelihara  dan  menjamin  ditaatinya hukum  substantif  dengan  menerapkan  cara-cara  prosedural  yang  ditentukan oleh hukum formil.
Sebagai  suatu  proses  yang  sistematis,  penuntutan  pidana  memanifestasikan dirinya  sebagai  penegakan  hukum  pidana  (penerapan  hukum  pidana)  yang dimulai  dari  kepolisian,  kejaksaan,  hakim  dan  advokat  serta  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  dengan  tugas  dan  fungsinya.  posisi  warga  negara adalah untuk mendukung penegakan dan kepatuhan aturan hukum.
Hukum  adalah  norma  atau  aturan  yang  berisi  larangan  atau  tata  cara  yang mengatur kehidupan manusia. Hukum berdasarkan para ahli yakni:
1.  Prof.  Dr.  P.  Borst,  hukum  yakni  semua  aturan  guna  prilaku  manusia  di masyarakat yang menyelenggarkannya mampu dipaksakan serta bermaksud memperoleh keadilan.
2.  Prof.  Dr.  Van  Kan,  Hukum  yakni  semua  aturan  hidup  yang  sifatnya memaksa guna menjaga keperluan manusia di hidup rakyat
3.  S.K  Amin,  SH,  Hukum  yakni  sekumpulan  aturan  yang  mencakup  norma serta  sanksi  dan  bermaksud  menyelenggarakan  ketertiban  di  pergaulan manusia, hingga keamanan serta ketertiban terjaga.
Hukum  pidana  adalah  sebuah  aturan  hukum  mengenai  pidana.  Kata  “pidana” bermakna prihal yang “dipidankan”, yaitu oleh instansi yang memiliki kekuasaan diberi ke oknum selaku perihal yang tidak enak dirasakannya serta pula perihal yang  tidak  enak  sehari-hari  (Prodjodikoro,  2003).  Hukum  pidana  merupakan golongan dari semua yang berlaku di sebuah negara, yang menjadi basis dan peraturan untuk:
1.  Menetapkan  ancaman  atau  sanksi  berupa  tindakan  pidana  khusus terhadap perbuatan yang tidak boleh, dilarang, dan yang melanggarnya.
2.  Menentukan  apakah  seseorang  yang  melanggar  larangan  tersebut  dapat atau akan dituntut berdasarkan peraturan.
3.  Bersama-sama memutuskan  bagaimana  kita  dapat  menjatuhkan  hukuman jika kita mencurigai bahwa ada individu telah melanggar larangan tersebut.
Ada beberapa ahli yang menerangkan tentang hukum pidana yaitu:
1.  G.A. Van Hamel, hukum pidana adalah seluruh basis serta peraturan yang diikuti  sebuah  negara  guna  menjalankan  ketertiban  hukum  (rechscorde) yakni  bersama  melarang  apa  yang  bersebrangan  bersama  serta memberikan  sebuah  hukuman  pada  yang  menyelewengkan  larangan tersebut.
2.  D.  Simon,  hukum  pidana  adalah  semua  perintah  serta  larangan  yang penyelewengannya  diancam  bersama  sebuah  hukuman  khusus  yakni “pidana”  oleh  negara  atau  warga  hukum  publik  lainnya.  Serta  semua ketetapan untuk mengenakan dan melaksanakan pidana tersebut.
Dari  dua  argumen  di  atas  terdapat  perbedaan  mengenai  maksud  dari keberadaan  hukum  pidana.  Sesuia  keterangan  yang  pertama,  maksud  hukum pidana  ialah  guna  menjaga  rakyat  dari  kriminalitas.  Jika  rakyat  mendapatkan kriminalitas, maka diselenggarakannya hukum pidana agar menjaga warga dari perbuatan  kriminalitas.  Keterangan  kedua,  maksud  hukum  pidana  adalah menjaga  orang  dari  kemungkinan  kesewenangan  penguasa.  Keterangan  ini dipusatkan  di  titik  tolak  kekuasaan  yang  disalahgunkan,  pelaksanaan  hukum pidana guna membatasi kekuasaan penguasa.

## 2.  Tindak Pidana Perjudian
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  tindak  pidana  perjudian  diatur  dalam  Pasal  303  dan 303 Bis menyatakan bahwa:
Pasal 303
(1)  Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  atau  pidana denda  paling  banyak  dua  puluh  lima  juta  rupiah,  barang  siapa  tanpa mendapat izin :
1e.  Dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  untuk permainan  judi  dan  menjadikannya  sebagai pencaharian,  atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaanuntuk itu.
2e.  Dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberi  kesempatan  kepada khalayak  umum  untuk  bermai  judi  atau  dengan  sengaja  turut  serta dalam  perusahaan  untuk  itu,  dengan  tidak  peduli  apakah  untuk menggunakan  kesempatan  adanya  sesuatu  sarat  atau  dipenuhinya sesuatu tata cara.
3e.  Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya,  maka  dapat  dicabut  haknya  untuk  menjalankan  pencarian itu.
(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya  kemungkinan  mendapat  untung  tergantung  pada  peruntungan belaka,  juga  karena  pemainnya  lebih  terlatih  atau  lebih  mahir.  Di  situ termasuk  segala  pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan  atau permainan  lain-lainya  yang  tidak  diaadakan  antara  mereka  yang  turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

## Pasal 303 bis
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
1.  Barang  siapa  menggunakan  kesempatan  main  judi,  yang  diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
2.  Barang  siapa  ikut  serta  main  judi  di  jalan  umum  atau  di  pinggir  jalan umum  atau  di  tempat  yang  dapat  dikunjungi  umum,  kecuali  kalau  ada izin untuk mengadakan perjudian itu
(2) Jika  ketika  melakukan  pelanggaran  belum  lewat  dua  tahun  sejak  ada pemidanaan  yang  menjadi  tetap  karena  salah  satu  dari  pelanggaran  ini, dapat  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun  atau  pidana denda paling banyak lima belas rupiah.
Oleh  karena  itu,  segala  bentuk  perjudian  dianggap  sebagai  kejahatan  yang melanggar  norma  menurut  asas  legalitas.  Legalitasnya  berdasarkan  Pasal  1 Ayat  1  KUHP  dan  tertulis  sebagai  berikut: “tiada  suatu  perbuatan  boleh dihukum,  melainkan  atas  kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Akibat dari adanya asas legalitas, yaitu asas  bahwa  “selama  perbuatan  itu  dilarang  dan  menjadi  dasar  suatu  tindak pidana,  siapa  saja  yang  melakukannya  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana tersebut.
Merupakan  prinsip  hukuman  jika  tidak  ada  kesalahan.  Penting  untuk merumuskan kejahatan ini sebagai asas kepastian, berdasarkan asas legalitas. Karena itu, perlu memastikan untuk mengetahui tindakan mana yang dilarang, mana  yang  tidak  dilarang,  dan  Perilaku  yang  diperintahkan  oleh  hukum  atau hukum pidana dan dilarang oleh hukum pidana atau peraturan undang-undang. Dalam ketetapan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 pasal 1 sampai dengan pasal 5 tentang penertiban perjudian dijabarkan sebagai berikut:

## Pasal 1

## Menjabarkan tindak pidana perjudian ialah sebuah kriminalitas

## Pasal 2
1) Mengubah  ancaman  hukuman  di  pasal  303  ayat  (1)  KUHP,  dari hukuman  penjara  selam-lamanya  2  tahun  8  bulan  dan  denda  sebanyak- banyaknya  90  ribu  upiah  menjadi  hukuman  penjara  selama-lamanya  10 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupuah.
2) Mengubah  ancaman  hukuman  di  pasal  542  ayat  (1)  KUHP,  dari hukuman  kurungan  selama-lamanya  1  bulan  ataupun  denda  sebanyak- banyaknya 4.500 rupiah menjadi hukuman penjara selam-lamanya 4 tahun ataupun denda sebanak-banaknya 10 juta rupiah.
3) Mengubah  ancaman  hukuman  di  pasal  542  ayat  (2)  KUHP,  dari hukuman  kurungan  selam-lamanya  3  bulan  ataupun  denda  sebanyak- banyaknya  7.500  rupiah  menjadi  hukuman  penjara  selama-lamanya  6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 15 Juta rupiah.
4) Mengubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis
Pasal 3 1) Pemerintah,  mengontrol  penertiban  perjudian  selaras  bersama  jiwa serta UU ini.
2) Penyelenggaraan  ayat  (1)  pasal  ini  dikontrol  bersama  peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Terkalkulasi  semenjak  berlakunya  peraturan  perundang-undangan  guna penertiban perjudian dimaksudkan pasal 3 UU ini.

## Pasal 5
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar tiap individu mampu  mengetahuinya,  memerintahkan  UU  ini  bersama  peletakannya  di lembaran NKRI
Dalam  PP  Nomor  9  Tahun  1981  tentang  Pemberlakuan  Undang-undang Nomor 7 Tahun  1974, PP hanya mengatur tentang penertiban perjudian,  yaitu larangan pemberian izin untuk mengadakan segala bentuk dan jenis perjudian. Pemerintah  pusat  atau  daerah,  baik  yang  terkait  dengan  kasino,  lokasi  ramai, atau  masalah  lainnya.    Terkait  dengan  PP  Nomor  9  tahun  1981,  adapun keterangan per pasal yaitu:

## Pasal 1
1) Pemeberian  izin  pengadaan  semua  wujud  serta  macam  perjudian dilarang, perjudian yang diadakan di kasino, do lokasi keramaian, ataupun yang dihubungkan bersama alasan lainnya.
2) Izin pengadaan perjudian yang telah diberi, dianggap dicabut serta tak berlaku semenjak 31 Maret 1981.
Pasal 2
Sesuai ketetapan pasal 4 UU No. 7 tahun 1974 mengenai penertiban perjudian (Lembaran  negara  tahun  1974  No.  54,  tambahan  lembaran  negara  3040), bersama  berlakunya  PP  ini  dianggap  tak  berlaku  untuk  seluruh  aturan  UU mengenai perjudian ang berseberangan bersama PP ini.
Pasal 3
Perihal yang berkaitan bersama larangan pemberian izin pengadaan perjudian yang belum diatur dalam PP ini hendak diatur tersendiri.

## Pasal 4

## PP ini berlaku sejak tanggal diundangkan

## 3.  Macam-Macam Perjudian
Judi sebagai salah satu bentuk kejahatan sangat beragam seperti domino, adu ayam,  adu  jangkrik,  kiukiu,  cliwik,  ceki,  remi  dan  masih  banyak  permainan populer  lainnya.  Kriteria  perjudian  sebagai  kejahatan  berdasarkan  bentuk- bentuk perjudian yang telah kami klasifikasikan antara lain: a.  Dari izin
Faktor  yang  menentukan  apakah  perjudian  merupakan  kejahatan  atau tidak.  Jika  perjudian  dilakukan  dengan  izin  dari  pejabat  yang  berwenang  tidak dianggap  kejahatan,  tetapi  jika  perjudian  dilakukan  tanpa  izin  dianggap kejahatan dan melanggar hukum.
Perizinan  perjudian  di  setiap  daerah  berbeda-beda,  karena  siapa  yang berwenang  mengeluarkannya,  tidak  ada  aturan  khusus  tentang  siapa  yang boleh  melakukan  hal  tersebut.  Namun,  setelah  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun  1981,  perjudian  tidak diperbolehkan  atau dilarang dan jika ada perjudian, maka perjudian itu ilegal. b.  Dari Ketergantungan Pada Keahlian Sebuah  permainan  di mana unsur  kesempatan tergantung  pada  keterampilan. Misalnya  domino,  ceki,  remi,  bridge,  dll,  semakin  pintar  atau  terampil  seorang pemain yang dilatih dan dibimbing oleh pemain berpengalaman, semakin besar peluang mereka untuk menang.
Kemungkinan  memenangkan  permainan  tidak  tergantung  pada  petaruh  atau pemain,  tetapi  pada  faktor  eksternal,  seperti  aturan  permainan  dadu,  taruhan sepak bola, adu burung merpati, dll.
Untuk  lebih  jelasnya  terdapat  penjelasan  atas  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor 9  Tahun  1981  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1974  tentang  Penggolongan  Perjudian,  yang  menyebutkan  bahwa beberapa bentuk Cara Perjudian antara lain:
a.  Perjudian di kasino, antara  lain: Rolette, Black jack, Boccart, Creps, Keno, Tombola, Super  Pingpong,  Lotto  Fair,  Pauk Yu,  Sataan,  Slot  Machine,  Jie Sie  Wheel,  Chick  a  Luck,  Big  Sie  Wheel,  Lempar  paser/bulu  ayam  pada sasaran, Poker, Twenty-One, Hwa-Hwe, Kiu-kiu.
b.  Perjudian di tempat keramaian, antara lain: Lempar Paser, Lempar Gelang, Lempar Koin, Kim, Pancingan, Menembak Sasaran Berputar, Lempar Bola, Adu  Ayam,  Adu  Kerbau,  Adu  Sapi,  Adu  Domba,  Pacuan  Kuda,  Pacuan Anjing, Hailai, Moyang/Mencak, Karapan Sapi, Erek-Erek.
c.  Perjudian  dengan  alasan-alasan  lain  dikaitkan  dengan  kebiasan masyarakatnya,  antara  lain:  Adu  Ayam,  Adu  Sapi,  Adu  Kerbau,  Karapan Sapi, Pacuan Kuda, Adu Domba/Kambing.
Penjelasannya,  bentuk  perjudian  yang  terdapat  pada  sub  c,  di  atas seperti sabung ayam, adu sapi, dan lain-lain, tidak termasuk perjudian jika adat yang  dimaksud  berkaitan  dengan  upacara  keagamaan  sepanjang  bukan permainan.
Berbicara  tentang  judi,  terjadi  pro  dan  kontra,  munculnya  perbedaan pandangan di masyarakat merupakan gejala sosial atau respon sosial terhadap perjudian.  Secara  umum,  masyarakat  memandang  perjudian  sebagai  sesuatu yang tidak berahklak, karena akibat yang timbul dari perjudian.

## 4.  Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian
Ditinjau  dari  pengertian  tindak  pidana,  pada  dasarnya  setiap  kejahatan  terdiri dari  unsur-unsur.  Dalam  unsur-unsur  yang  membentuk  suatu  kejahatan terdapat  dua  aliran  yaitu  aliran  monistik  dan  aliran  dualistik.  Menurut pandangan  monistik,  semua  syarat  yang  membentuk  suatu  kejahatan  adalah unsur-unsur yang merupakan suatu kejahatan,  sedangkan dari sudut pandang dualistik,  unsur-unsur  yang  merupakan  suatu  kejahatan  adalah  unsur-unsur yang terkait dengan kejahatan.
Moeljatno  (1993:  54)  Menurut  para  ahli  monistik,  unsur-unsur  tindak  pidana adalah:
a.  Menurut E. Metzger: Sifat melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, diancam pidana.
b.  Menurut  Simon:  diancam  dengan  pidana,  melawan  hukum,  dilakukan dengan  kesalahan,  perbuatan  manusia,  oleh  orang  yang  mampu bertanggung jawab.
Moeljatno (1993: 23) Menurut ahli dualistik, unsur-unsur tindak pidana yaitu: a.  Menurut  Moejjatno:  perbuatan  manusia,  memenuhi  rumusan  undang- undang, bersifat melawan hukum.
b.  Menurut H. E Vos: Kelakuan manusia, diancam pidana
c.  Menurut W.P.J Pompe: Perbuatan, Diancam pidana
Hazewingkel  suringa  yang  merupakan  penganut  aliran  airtidal  regnant  aliran monistis  maupun  aliran  dualistis,  menereangkan  tentang  unsur-unsur  tindak pidana  yaitu:  Unsur  tingkah  laku  manusia,  Unsur  kesalahan,  unsur  melawan hukum,  terdapat  unsur  akibat  konstitutif  dalam  tindak  pidana  materil,  adanya unsur tambahan untuk dapat dipidana, dan adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana (Moeljatno, 1993: 24) Unsur-unsur  tindak  pidana  perjudian  menurut  pasal  303  ayat  (3),  yaitu:  Ada Perbuatan,  Bersifat  untung-untungan,  dengan  mempertaruhkan  uang  atau barang, dan melawan hukum.

## 5.  Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian
Kebutuhan  atas  reformasi  hukum  pidana  sangat  penting  untuk  dilaksanakan, hukum  pidana  harus  memiliki  norma  hukum  yang  mengikat  perbuatan  yang memenuhi syarat  tertentu untuk suatu hasil berupa kejahatan.  Bagaimana kita bisa  mengatakan  bahwa  suatu  tindakan  adalah  pelanggaran  jika  tidak
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dari segi legislasi, pembuatan undang-undang terkait erat dengan kebijakan legislasi.
Dalam  bab  XIV  KUHP  memuat  tentang  kejahatan  kesusilan  pada  pasal  303 KUHP  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Perbuatan  yang  dianggap  sebagai bentuk  tindak  pidana  kesusilaan  dalam  perjudian  adalah  menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 bis. Menurut Adam Chazawi (2005: 158-159) dalam merumuskan kejahatan dalam Pasal 303 KUHP di atas, ada lima jenis tindak pidana perjudian, yang termasuk dalam ayat (1):
a.  Butir 1 ada dua macam kejahatan
b.  Butir 2 ada dua macam kejahatan, dan
c.  Butir 3 ada satu macam kejahatan
Sedangkan  ayat  (2)  memuat  tentang  dasar  pemberatan  pidana,  dan  ayat  (3) menerangkan  tentang  pengertian  permainan  judi  yang  dimaksudkan  oleh  ayat (1).  Ada  lima  macam  kejahatan  mengenai  perjudian  yang  mengandung  unsur tanpa  izin.  Tidak  adanya  unsur  tanpa  izin  yang  melekat  sifat  melawan  hukum dari perbuatan lima kejahatan peramainan judi tersebut.
Tidak  adanya  unsur  tanpa  izin,  atau  ada  izin  dari  pemerintah  atau  lembaga yang  berwenang  memberi  izin,  maka  semua  perbuatan  dalam  rumusan tersebut tidak lagi memiliki sifat melawan hukum sehingga tidak dapat dipidana. Dimasukkannya  unsur  tanpa  izin  ini  oleh  pembetuk  undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat yang  berwenang  tetap  dapat  melakukan  pengawasan  serta  pengaturan mengenai perjudian.
Mengingat  kejahatan  perjudian  berkembang  sangat  pesat,  sehingga  konsep legalitas  yang  berdasarkan  pengertian  formal  dan  materil  dalam  pasal  1  ayat (3)  rancangan  KUHP,  dapat  menampung  atau  menjaring  perkembangan kejahatan  perjudian  yang  memiliki  teknologi  canggih/internet,  karena  memang kejahatan tindak pidana perjudian sudah mulai menggunakan teknologi canggih untuk melancarkan aksi kejahatannya.
Kebijakan  legislasi/formulasi  adalah  salah  satu  mata  rantai  dari  rencana penegakkan  hukum  khususnya  bagian  dari  proses  nyata  hukum  pidana.  Oleh sebab itu kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi harus berkesesuaian, atau dengan  sebutan  lain  harus  saling  mendukung  dan  saling  melengkapi  dalam mencapai tujuan hukum pidana yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Tahap  penerapan  hukum  pidana  adalah  salah  satu  mata  rantai  dari keseluruhan mekanisme  penanggulangan  kejahatan oleh  sebab  itu  masih  ada mata  rantai  lain  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  tahapan  penerapan  pidana serta  tahap  pelaksanaan  pidana  secara  konkrit.  Pembahasan  kebijakan penerapan  hukum  pidana  dalam  upaya  penanggulangan  perjudian  meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi ang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah  atau  lamanya  pidana  pokok  dan  penerapan  tentang  pertanggung jawaban pidana.
Dalam  KUHP  sistem  sanksi  dikenal  dengan  sistem  tunggal  dimana  terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran yang hanya dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulatif  suatu  hukuman  dapat  diterapkan  namun  umumnya  hanya  pidana pokok  dan  pidana  tambahan.  Perumusan  jenis  sanksi  pidana  terhadap  tindak
pidana  berjudi  hanya menggunakan pidana penjara/kurungan  dan/atau pidana denda. Dengan adanya UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian bukan  berarti  ketentuan  yang  ada  dalam  KUHP  akan  dikesampingkan.  Hal  ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan ang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Penerapan  pertanggung  jawaban  pidana  yang  tertuang  dalam  KUHP  akan terkait  dengan  asas  pertanggung  jawaban  pidana  atau  asas  keslahan  dalam hukum  pidana  yang  menentukan  bahwa  pada  prinsipnya  tiada  pidana  tanpa kesalahan.  Pada  prinsipna  sesorang  dapat  dipidana  apabila  telah  terbukti melakukan  tindak  pidana  dan  ada  kesalahan.  Asas  kesalahan  ini  merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang merupakan pasangan asas legalitas.

## KESIMPULAN
Tindak  pidana perjudian  merupakan bentuk  kejahatan  bidang  kesusilaan  yang ancaman hukumannya tidak hanya pidana kurungan/penjara dan pidana denda saja  melainkan  pidana  tambahan  seperti  pencabutan  hak  untuk  menjalankan profesi  kepada  pembuat  tindak  pidana  perjudian  dalam  menjalankan profesinya.
Setiap  bentuk  tindak  pidana  perjudian  tidak  hanya  individu  namun  korporasi juga  dimintai  pertanggung  jawaban  pidana,  serta  dalam  pemidanaan  harus dipertimbangkan  keseimbangan  kepentingan  individu  dan  kepentingan masyarakat.

## REFERENSI
Adam  Chazawi.  2005.  Tindak  pidana  mengenai  kesopanan.  Jakarta:  raja grafindo
Kartini Kartono. 2005. Patologi sosial, jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Muliadi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Undip Mueljatno. 1993. Perbuatan pidana dan pertanggung jwabannya dalam hukum pidana. Jakarta: Rinneke Cipta
Prodjodikoro.  2003.  Tindak-tindak  pidana  tertentu  di  Indoneisa.  Bandung: Refika aditama
http://eprints.unm.ac.id/11807/1/jurnal%20lusi.pdf.  Diakses  tanggal  27  Januari
2022
http://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf. diakses tanggal 28
Januari 2022