Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 234-238| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIRUGIKAN OLEH KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PAULUS RENTAL BIKE KABUPATEN BADUNG
Philipus  Dian  Anjaraka, I  Nyoman  Putu  Budiartha,  Luh Putu  Suryani Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa, Depnasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Perkembangan  sektor industri kendaraan  bermotor  pada saat ini  sangat berkembang  pesat baik  yang diproduksi  di dalam  negeri maupun yang import  dari luar negeri sehingga di dalam  bisnis ini seperti produsen, dealer dan pedagang kendaraan  saling  berlomba-lomba  untuk  memberikan  kemudahan-kemudahan  kepadan  para  konsumen  guna meningkatkan  omset  perdagangan. Dalam  penelitian  ini  membahasas  tentangupaya penyelesaian sengketaantara pemilik  usaha yang dirugikan oleh konsumen dalam  proses non -litigasi, serta menganalisis hambatan apa yang terjadi dalam  penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris . Data  yang digunakan  adalah  data primer  dan sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  upaya penyelesaian sengketa antara pemilik  usaha khususnya penyewaan kendaraan bermotor  saat dirugikan  oleh  konsumen dilakukan dengan cara  non litigasi  yaitu dengan menggunakan  salah satu alternatif  penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan dengan mekanisme  mediasi  dan negosiasi kepada pihak penyewa yan g telah meminta  maaf  dengan mengemballika n uang yang disepakati  kedua belah  pihak.  Selain  itu,  faktor  penghambat dalam  upaya penyelesaian sengketa antara pemilik  usaha yang dirugikan konsumen dalam proses penyelesaian sengketa yaitufaktor aturan hukum.  Dalam  hal ini dikarenakan kerugian tersebut tergolong dalam ranah perdata, maka  memerlukan  waktu untuk membuktikan  kerugian yang harus mendapat legalitas  dari  pengadilan. Tidak  hanya aturan hukum,  tetapi juga factor  penegak hukum  yang memproses perkara kerugian begitu lamadan  lambat.
Kata  Kunci: Perlindungan hukum; Penyewaan Kendaraan; Konsumen

## Abstract
The development of  the motor vehicle industry sector is currently growing rapidly both domestically and imported from abroad so that in this business such as manufacturers, dealers and traders of vehicles competing with each other to provide facilities to consumers in order to increase turnover trading. In this research, it discusses efforts to resolve disputes between business owners  who are  harmed  by consume rs  in  the non-litigation process, and analyses the obstacles that occur in the resolution of such disputes. The method used in this study is the empirical research method. The data used are primary and secondary data. The results showed that efforts to resolve disputes between business owners, especially motor vehicle leasing when harmed by consumers, were carried out by non -litigation, namely by using an alternatif dispute resolution outside the court with mediation and negotiation mechanisms to the tenan ts who had apologized by returning the money agreed by both parties. In addition, the inhibiting factor in efforts to resolve disputes between business owners who are disadvantaged by consumers in the dispute resolution process is the rule of law factor. In this case because the loss is classified in the civil realm, it requires time to prove the loss that must get legality from  the court. Not only the rule of law, but also law enforcement factors that process cases for so long and slow respond.

## Keywords: Legal protection; Vehicle Rental; Consumer

## I. PENDAHULUAN
Kata perlindungan  sangat pasih disampaikan  untuk membuat orang merasa aman, nyaman dan berkeadilan. Namun  perlindungan  juga  bisa  diartikan  hak  hakiki  setiap  warga  negara  untuk  mendapat  keamanan, kenyamanan yang berkeadilan  dalam kehidupan.  Sedangakan kata hukum  itu  berarti peraturan- peraturan yang  berisikan  perintah,  larangan,  yang  berlandaskan  norma,  agama, yang  berisikan  sanksi-sanksi  yang
wajib  di  patuhi.  Pada zaman sekarang ini  kebanyakan orang  sering  membicarakan  tentang  hukum  yang banyak  diwarnai  dan  dibahas  dengan  berbagai  topik  tak terkecuali  pembahasan mengenai  perlindungan hukum(Sadar,  2015).  Dalam  hal  ini  pembahasan  tersebut secara tidak  langsung  berkaitan  erat dengan implementasi  hukum  di  suatu daerah dan pembuat  hukum  itu  sendiri.  Berbicara mengenai  perlindungan hukum,  sangatlah  penting  untuk  diketahui  unsur-unsur  dari  perlindungan  hukum  itu  sendiri  karena hal tersebut merupakan salah satu hal  terpenting  dari  penegakan keadilan  di  suatu negara hukum.  Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.
Sudah sangat lazim  untuk diketahui  bahwa kehidupan  di masyarakat suatu negara akan terjadi  suatu hubungan  timbal  balik  antara warga negaranya yang  berpedoman  pada suaru  aturan yang  ada  di  suatu negara tersebut sebagai batasan norma yang dijalankan. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban  satu sama lain  yaitu  antara warga negara itu  sendiri  dengan  cerminan kepantasan dari  aturan perundang-undangan  yang berlaku di  Negara tersebut, oleh karena itu perlindungan  hukum  akan menjadi hak tiap warga negaranya.
Terkait dengan hubungan  timbal  balik,  dalam penelitian  iniakan  membahas tentang sewa menyewa yang saling  terikat  oleh  sebuah kesepakatan. Akan tetapi,  pembahas dalam  penelitian  lebih  terarah pada perlindungan  hukum  secara khusus pihak yang memberi sewa. perlu diketahui,  kata ‘sewa’ dalam Bahasa Inggris  dikenal  denga istilah  ‘leasing’. Menurut  (Fletcher, Freeman, Sultanov,  & Umarov,  2005)  leasing adalah  kemungkinan  bagi  UKM  untuk  memperluas  akses  mereka  ke  pembiayaan  jangka  pendek  dan menengah. Dari perspektif ekonomi,  leasing dapat didefinisikan  sebagai "kontrak antara dua pihak di mana satu pihak  (lessor) memberikan aset untuk  digunakan  ke pihak  lain  (lessee) untuk  periode waktu tertentu, sebagai  imbalan  untuk  pembayaran  yang  ditentukan".  Penyewaan  adalah  instrumen  alternatif  untuk memfasilitasi  akses  ke  keuangan;  ini  memungkinkan  perusahaan  baru/muda  tertentu  (termasuk  yang disebut "gazelles")  tanpa catatan kredit dan kemungkinan  terbatas untuk memberikan jaminan penggunaan peralatan modal  (Kraemer-Eis & Lang, 2012).
Penelitian terkait permasalahan sewa-menyewa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnhya, seperti  yang  dilakukan  oleh  (Badriyah,  Mahmudah,  Soemarmi,  & Kamello,  2019)  menyatakan  bahwa leasing  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  pembiayaan  untuk  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  dalam pengembangan  industri  perikanan. Mengenai  penyimpangan  hukum  yang  tidak  seimbang  dan hubungan mengakibatkan  kurangnya  perlindungan  hukum  untuk  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di  industri perikanan.  Oleh karena itu,  di  masa depan diperlukan  peraturan khusus  mengenai  perjanjian  sewa guna usaha, pengawasan pemerintah yang lebih optimal,  jaminan pemerintah, pemuliaan prinsip-prinsip  tersebut. Kdua, (Utami,  Barowib,  & Ghofur,  2020)  dalam temuan penelitianya  mengungkapkan  bahwa penerapan efisiensi,  inovasi  dan  upaya  syariah  fintech  diperlukan  untuk  meningkatkan  minat  konsumen  dalam pengambilan  keputusan pembelian kendaraan melalui  leasing syariah di Indonesia.
Dari  uraian  penelitian  di  atas,  maka  penelitian  baru  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  upaya penyelesaian sengketa antara pemilik  usaha yang dirugikan  oleh konsumen dalam proses non litigasi,  serta menganalisis  hambatan apa yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode empiris  dan kualitatis  dimana dalam pengerjaannya peneliti  menlaah isu  hukum  dengan  didasari  peraturan  –  peraturan  hukum  serta  informasi  narasumber  (Ahmad, 2008).Pendekatan perundang-undangan  dilakukan  guna melihat,  mencatat dan memahami  permasalahan yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  dengan  menetap  pada  zona  hukum  positif.  Jenis  data  utama  yaitu kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan informasi  dari  narasumber  (Waluyo,  2002).Dengan  kata  lain,  teknik  pengumpulan  data  tidak  hanya dilakukan  secara pustaka, tetapi melalui  waawancara juga. Kemudian  data yang terkumpul,  dianalisis  dan diinterpretasikan  secara deskripsi sesuai patokan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Upaya Penyelesaian Sengketa antara Pemilik Usaha yang Dirugikan oleh Konsumen dalam Proses Non-litigasi
Perlindungan  hukum  terhadap pelaku  usahan penyewaan kendaraan bermotor  pada dasarnya tergantung pada perjanjian  awal dari  sebuah  perikatan  sewa menyewa. Substansi  atau point-point  penting  yang  di dalam  perjanjian  haruslah  sesuai dengan  kesepakatan bersama tetapi  sesuai  dengan  norma  hukum  yang berlaku  tanpa adanya penyimpangan  norma. Setiap  pihak  yang melakukan  kerjasama mendiskusikan  isi dari  kerjasamayang  nanti  ditandatangani  mulai  dari  sistem  pembayaran,  etikad  para  pihak  yang bersangkutan  sampai  sanksi  yang  diterima  jika  salah  satu  pihak  melakukan  pelanggaran  atau  tidak mengikuti  ketentuan  suatu  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama.  Maksud  dan  tujuan  dibuatnya perjanjian  sebagai pengikat  kedua belah  pihak  saling  memikul  tanggung  jawab serta hak yang diperoleh masing-masing  dan  objek  yang  ada  di  perjanjian  dapat  aman  tanpa  harus  memikirkan  baranga  yang disewakan akan hilang  atau kondisi  tidak seperti saat disewakan, apabila  terjadi hal yang tidak  diinginkan seperti  kehilangan  objek  karena kesalahan penyewa maka pemilik  dapat  menuntut  ganti  rugi  jika  tidak menemui titik  tengah akan diselesaikan melalui  jalur pengadilan.
Berkaitan dengan biaya yang harus dipergunakan  harus jelas agar saat penandatanganan perjanjian sudah sesuai keinginan  kedua  belah pihak,  disamping  itu  pertukaran hak dan kewajiban  masing-masing pihak  menjadi  faktor penting  keberhasilan berkontrak guna mengantisipasi  kecurigaan pihak yang merasa dirugikan,  keaslian  berkas atau surat  baik  itu  dari  penyewa maupun  surat-surat objek  yang  ada dalam perjanjian  harus sesuai. Antara pihak  satu dan pihak  dua jangan  sampai terjadi  salah komunikasi  supaya kedepan tidak  terjadi  ingkar  janji  hanya  karena setelah ditandatanganinya  perjanjian  kedua  belah  pihak tidak  ada memberi  kabar. Menurut (Anasjid,  2007)  ada beberapa contoh klausa yang  biasa tertera dalam sebuah perjanjian  sesuai etikad baik para pihak serta norma yang berlaku saat ini  sebagai berikut:
a. Kesepakatan terkait pembayaran objek yang disewakan. Para pihak yang melakukan suatu perjanjian secara sepakat menetapkan jumlah  yang dibayarkan,  bisa  dibayar  setengah di  awal perjanjian  dan sisanya di  akhir  perjanjian  atau pembayaran dilakukan  setelah selesai menandatangai kontrak yang di buat oleh kedua belah pihak.
b. Larangan memindahtangankan  objek  perjanjian,  sebagai pihak  yang menyewakan melarang  keras pihak penyewa untuk meminjamkan  orang lain bahkan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar dan sebagai pihak yang menyewa agar mentaati kesepakatan dari pihak penyewa agar kedepan dapat  dengan  mudah  melakukan  perjanjian  dengan  pihak  yang  sama. Kondisi  objek  saat  awal perjanjian  dan selesai kontrak harus sama dan kesepakatan para pihak  kemungkinan  kondisi  objek tidak kembali  seperti semula pihak penyewa menanggung  biaya perawatan objek.
c. Pemberlakuan  denda  bagi  pihak  yang  menyewa  apabila  terlambat  membayar  biaya  yang  telah disepakati kedua belah pihak  harus di muat dalam perjanjian.
d. Disamping  kesepakatan yang memberikan tanggung  jawab sepenuhnya kepada pihak  penyewa bila terjadi  kerusakan  harus  dibuatkan  asuransi  oleh  pihak  yang  menyewakan  guna  mengamankan kendaraan dari kelalaian  pihak penyewa.
e. Antisipasi  terjadinya  wanprestasi  yang  banyak  terjadi  pada  perjanjian  –  perjanjian  sewa  pakai mengharuskan kedua belah pihak mencantumkan seorang kuasa hukum. Fungsi kuasa hukum  dalam perjanjian  sebagai penjamin  objek  yang disewakan tidak  dipergunakan  untuk  hal  – hak yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.
Alasan banyak terjadi wanprestasi karena salah satu pihak ada yang tidak setuju dengan isi perjanjian yang dibuat serta tidak ingin  ambil  pusing  dan menginginkan  hasil  instan, akibatnya banyak diantara para pihak yang membuat perjanjian tidak dengan serius mengikuti  isi kontrak mengakibatkan keuntunganhanya ada pada satu pihak.  Ada beberapa cara yang  dapat  ditempuh  saat  terjadi  wanprestasi  yaitu  melakukan penuntutan  di  pengadilan  umum  dan  melalui  penyelesaian  tidak  melalui  pengadilan  atau biasa  disebut dengan ADR. Dewasa ini para pihak  jarang melakukan penuntutan melalui  pengadilan  karena waktu yang dipergunakan  begitu  lama serta dana yang digunakan  tidak sedikit,  kebanyakan lebih  menggunakan ADR dalam  permasalahan  wanprestasi.  Sebagian  permasalahan  yang  menggunakan  jalur  ADR  dapat terselesaikan dengan waktu yang singkat tanpa mengeluarkan biaya yang banyak membuat para pihak tidak
hanya  menghabiskan  waktu  bolak  balik  pengadilan.  Apabila  jalur  ADR tidak  menjadikan  titik  tengah permasalahan  barulah  para  pihak  yang  bersangkutan  menggunakan  alternatif  tuntutan  melalui pengadilan(Kristiyanti,  2014).
Wanprestasi (kelalaian)  mempunyai  akibat-akibat  yang begitu penting,  maka harus ditetapkan lebih dahulu  apakah si konsumen  melakukan  wanprestasi atau lalai,  dan kalau hal  itu disangkal  olehnya,  harus dibuktikan  di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa,  karena  seringkali  juga  tidak  dijanjikan  dengan  tepat  kapan  sesuatu  pihak  diwajibkan  melakukan prestasi yang dijanjikan.  Dalam jual  beli  barang misalnya  tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli,  atau kapan si pembeli ini  harus membayar uang harga barang tadi. Dalam hal seorang meminjam  uang,  sering  juga  tidak  ditentukan  kapan  uang  itu  harus dikembalikan.  Paling  mudah  untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian  yang bertujuan  untuk tidak melakukan suatu  perbuatan.  Apabila  orang  itu  melakukannya  berarti  ia  melanggar  perjanjian.  Ia  melakukan wanprestasi. Begitu pula,  kalau saya memesan pakaian untuk saya pakai pada perayaan Hari Kemerdekaan, maka teranglah  penjahit  pakaian  itu  lalai,  bila  pada tanggal  17  Agustus pakaian  tersebut belum  selesai. Mengenai perjanjian  untuk  menyerahkan suatu barang atau untuk  melakukan suatu perbuatan, jika  dalam perjanjian  tidak  ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap  lalai  dengan lewatnya waktu yang ditentukan,  pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur  menghendaki  pelaksanaan  perjanjian.Kalau  prestasi  dapat seketika  dilakukan,  misalnya dalam  jual  beli  suatu barang tertentu yang  sudah di  tangan si  penjual,  maka prestasi tadi  (dalam  hal  ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika.Apabila  prestasi tidak  seketika dapat dilakukan,  maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas.Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual,  pembayaran kembali  uang pinjaman,  dan lain  sebagainya.
Seseorang  dikatakan  tidak  memenuhi  prestasinya  jika  dia  tidak  membayarkan  biaya  yang  telah disepakati  bersama,  dimintakan  oleh  penyewa  uang  sewa serta tidak  mengembalikan  kendaraan  yang menjadi  objek sewa pakai bahkan kata lupa pun bisa menjadikan  seseorang wanprestasi dan dapat dituntut dipengadilan.  Siapa  pun  yang  berani membuat  perjanjian  harus dapat bertanggung  jawab,  karena setiap perbuatan memiliki  resiko masing  – masing.  Rugi atau kerugian  merupakan suatu hal fatal dalam  sebuah kontrak dapat dicontohkan  pihak  penyewa menggunakan kendaraan yang disewa namun terjadi  suatu hal yang  tidak  diinginkan  semisal  kecelakaan atau tabrakan  yang  mengakibatkan  kerusakan objek  kontrak menjadi  tanggung  jawab  pihak  penyewa  memberbaiki  kendaraan  serta  mengganti  kerugian  yang diakibatkan  kesalahannya. Sudah menjadi  tanggung jawab pihak penyewa mengganti  rugi kendaraan yang menjadi  objek  perjanjian  dan sudah tertera dalam peraturan yang dibuat  pemerintah serta memiliki  sanksi bagi seseorang yang tidak mengganti rugi atau alpa namun sebagai pihak yang telah berkontrak tetap dapat perlindungan  oleh peraturan pemerintah yang sesuai norma dan etikad baik perjanjian  jika  pihak penyewa sudah mengganti  rugi atas perbuatannya.
Perlindungan  hukum  pemilik  penyewaan kendaraan bermotor sebagai warga negara telah diberikan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian,  akan tetapi kerugian bagi pengusaha pemilik  motor  tersebut menjadi lebih banyak, hal ini dikarenakan setelah kerugian akibat beberapa bulan motor tersebut digadaikan oleh  pelaku,  dan setelah motor tersebut diketahui  fisiknya  maka pengusaha penyewaan kendaraan berupa motor  tersebut akan  mengalamikerugian  tambahan dikarenakan  pengembalian  motor  kepada pengusaha tersebut menjadi  lebih  lama karena menunggu  penyelesaian kasus hukum  pelaku  sampai  dengan adanya keputusan  pengadilan.  Walaupun  dana  kerugian  telah  dikembalikan  oleh  si  pelaku  dan  pengusaha penyewaan  kendaraan bermotor  telah  memaafkan  pelaku  dengan  metode  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  akan tetapi proses pidana tetap dilakukan.  Hal ini  dikarenakan motor NMax tersebut dijadikan barang bukti  oleh aparat peneak hukum. Berkaitan dengan hal ini  bahwa perlindungan  hukum bagi pemilik kendaraan bermotor yang ditipu  oleh konsumen  tidak berjalan dengan baik,  dikarenakan motor yang telah ditemukan tidak dapat dikembalikan  secara langsung kepada pemilik  usaha penyewaan kendaraan tersebut, Karena digunakan  sebagai  alat  bukti.  Dengan  demikian  kerugian  pemilik  usaha penyewaan kendaraan bermotor berupa motor NMax tersebut menjadi bertambah, karena dengan lamanya waktu selama berbulan- bulan  motor  tersebut  tidak  dapat  digunakan  atau  disewakan.Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa perlindungan  hukum  perusahaan penyewaan  kendaraan bermotor  dengan  motor  NMax tersebut  hanya
sebatas untuk  mendapatkan  motor  type  NMax itu  kembali  tanpa menghitung  ada perlindungan  hukum tentang kerugian yang menimpa perusahaan penyewaan kendaraan bermotor tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan  antara pemilik  usaha khususnya penyewaan kendaraan bermotor saat dirugikan oleh konsumen dapat dilakukan dengan cara non litigasi  seperti arbritase, negoisasi, mediasi,  konsiliasi  atau penilaian  para ahli.  Upaya penyelesaian  sengketa yang digunakan  adalah dengan mekanisme mediasi dan negosiasi denganpihak penyewa yang telah meminta maaf dengan mengembalikan uang yang disepakati  kedua belah  pihak.Faktor  penghambat  upaya penyelesaian  sengketa antara pemilik usaha yang  dirugikan  konsumen  dalam  proses penyelesaian sengketa dengan metode non  litigasi  adalah faktor aturan  hukum.  Hal ini  dikarenakan  kerugian  tersebut tergolong  dalam  ranah perdata, maka  akan memerlukan  waktu  untuk  membuktikan  kerugian  yang  harus  mendapat  legalitas  dari  pengadilan. Sertafaktor penegak hukum kinerja penegak hukum yang cenderung berhati-hati dalam memproses perkara kerugian  akan menjadikan  proses berjalan  lambat. Peranan penegak hukum  yang dimaksud  dalam  hal ini adalah  advokat  yang  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  sengketa tersebut maka  factor penghambat  selain faktor aturan hukum tersebut ialah faktor biaya untuk penyelesaian sengketa tersebut.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini,  peneliti  menyarankan  kepadapemerintah  atau  penegak  hukum  untuk  ikut menjembatani  setiap proses non litigasi  baik dalam tahap mediasi ataupun negosiasi. Hal ini  di maksudkan untuk mendapatkan hasil perdamaian yang maksimal dan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Bagi masyarakat agar  dapat  memilih  penyelesaian  sengketa  yang  terbaik  untuk  menyelesaikan  permasalahan sengketanya yang dapat di pilih  antara penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi.  Kemudian, pemerintah diharapakan dapat menyediakan layanan untuk penyelesaian sengketa yang diajukan  oleh para pihak  terlibat  mendapatkan  fasilitas  yang  tepat  dan  waktu  penyelesaian  sengketa berlangsung  singkat. Selanjutnya,  masyarakat, yang  memiliki  kasus  yang  sama seperti  yang  dibahas  agar lebih  bijak  da lam pengambilan  keputusan  dalam  menyelesaikan  sengketa,  dan  agar  lebih  baik  untuk  mengambil  upaya penyelesaian sengketa dengan cara diluar pengadilan  atau non-litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Pustakasetia. Anasjid,  C. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Badriyah,  S. M., Mahmudah,  S., Soemarmi,  A., & Kamello,  T. (2019).  Leasing agreement on  financing SMEs in fisheries industry. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues , 22 (3). Fletcher, M.,  Freeman, R., Sultanov,  M., & Umarov, U. (2005). Leasing in development: Guidelines for emerging economies . IFC. Kraemer-Eis, H., & Lang,  F. (2012). The importance of leasing for SME finance . European Investment Fund . Luxembourg,. Kristiyanti,  C. T. S. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika. Sadar, M. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Gramedia.
Utami,  P., Barowib,  & Ghofur,  R. A. (2020). Sustanaibility  Strategy Management in  Affecting Decisions for  Purchase of  Vehicles  Through  Leasing  Shariah  in  Indonesia. AL-FALAH :  Journal of Islamic Economics , 5 (1), 22. https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i1.1342 Waluyo,  B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.