## ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KEEROM
Gratiana Deodata H.D.P 1 , Taufik Rachman 2
Program Studi Akuntansi Fakuntas Ekonomi,Sastra, dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Jl. Raya Sentani – Padang Bulan, Jayapura 99351
Gratiana.deodata@gmail.com 1 , taifik9899@gmail.com 2

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menghitung  potensi  menurut  jenis  PAD,  menganalisis kemampuan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  Penelitian  ini dilakukan pada tahun 2019 menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan survei lapangan sedangkan data sekunder menggunakan data APBD dari tahun  2015-2018.  Menggunakan  analisis  rasio  untuk  menganalisa  potensi  Pajak,  dan kemampuan keuangan daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa potensi PAD berdasarkan matrik  dapat  diidentifikasikan  menjadi 4  (empat) kelompok  yaitu  kelompok prima  5  (lima)  jenis PAD,  kelompok  potensial  4  (empat)  jenis  PAD,  kelompok  berkembang  5  (lima)  jenis  PAD, sedangkan  kelompok  terbelakang  yaitu  16  (enam  belas)  jenis  PAD  Dari  hasil  perhitungan kontribusi  pajak  daerah  dalam  4  tahun  terakhir  menunjukkan  penerimaan  yang  berasal  dari pajak  daerah  masuk  dalam  kategori  baik  (  rata-rata  dalam  empat  tahun  terakhir  addalah 42,38%. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Keerom tetap berusaha optimal dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan terutama pajak daerah. Sedangkan hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah selama 4 tahun terakhir adalah sangat kurang (rata-rata kontribusi selama 4 tahun adalah 9%).
Kata kunci: Pajak, Retribusi, Pedapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah

## 1.  PENDAHULUAN
Sejak  berdirinya  Kabupaten  Keerom  pada tahun  2002  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2002, maka pemerintah daerah  baru  benar-benar  mengelola  anggaran mulai  pada  tahun  2004,  2005,  2006,2007,2008, dan  2009.  Sedangkan  Tahun  Anggaran  2003 masih anggaran transisi (belum mempunyai APBD dan DPRD). Penerimaan Pendapatan daerah dari tahun  ke  tahun  menunjukkan  kontribusi  PAD terhadap penerimaan masih sangat kecil dibandingkan  dengan  sumber  penerimaan  dari dana perimbangan kondisi ini merupakan tantangan  sekaligus  peluang,  yang  perlu  disikapi dengan usaha keras, agar komposisi
perimbangan  peran  PAD  dan  pendapatan  dari pusat mencapai titik keseimbangan (equilibrium) . Dari  data  keuangan  tahun  2004  sampai dengan 2009 dapat dikatakan bahwa kemampuan Kabupaten Keerom dalam melaksanakan otonomi daerah  masih  rendah  dari  aspek  kemampuan keuangan  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa ketergantungan daerah kepada pemerintah atasan  baik  pusat  maupun  provinsi  sangat  tinggi. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk menggali potensi PAD dalam rangka meningkatkan penerimaan  asli  daerah.  Dimana  sumber-sumber Pendapatan  Pemerintah  Kabupaten  Keerom terdiri  dari  :  Penerimaan  dari  Pajak  Daerah  yaitu dari pajak reklame, pajak penerangan jalan umum
dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Penerimaan  dari  retribusi  daerah  yaitu  retribusi pelayanan kesehatan,retribusi pelayanan kebersihan/  persampahan,  retribusi  penggantian biaya  cetak  KTP  dan  akte  catatan  sipil,  retribusi pajak,  retribusi  surat  ijin  mendirikan  bangunan, retribusi  ijin  trayek  taksi,  retribusi  ijin  tempat usaha,  retribusi  ijin  usaha  perdagangan,  retribusi tanda daftar perusahaan, retribusi ketatausahaan. Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Sah yaitu  dari    Dividen  (Laba)  dari  Penyertaan  Modal pada  PT.  Bank  Papua.  Lain-lain  Pendapatan Daerah  yang  sah.Rendahnya  PAD  membuat ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Untuk mengurangi subsidi  pemerintah  pusat,  daerah  perlu  diberikan otonomi keuangan daerah untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan memanfaatkan secara optimal.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian  ini  adalah  Sumber-sumber  pendapatan asli  daerah  apa  saja  yang  berpotensi  untuk meningkatkan    kemampuan  keuangan  daerah  di Kabupaten  Keerom  beserta  model  pemetaannya dan    bagaimanakah    kemampuan  keuangan daerah  Kabupaten  Keerom  selama  otonomi daerah.
Tujuan  khusus  yang  hendak    dicapai  dalam penelitian ini adalah untuk Menganalisis jenis-jenis Pendapatan  Asli  Daerah  yang  memiliki  Potensi dalam  meningkatkan  kemampuan  keuangan daerah  di  Kabupaten  Keerom,  serta  untuk menganalisis    kemampuan  keuangan  daerah setelah diberlakukan otonomi daerah di Kabupaten Keerom.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan  Negara  disamping  penerimaan  lainnya berupa  dana  perimbangan,  pinjaman  daerah  dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun  sebelumnya  dapat  ditambahkan  sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah.  Pemerintah  daerah diharapkan  mampu  menggali  sumber-sumber keuangan  secara  maksimal,  namun  tentu  saja dalam  koridor  perundang-undangan  yang  berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah.
Pajak  merupakan  sumber  keuangan  pokok bagi daerah selain retribusi daerah. Daerah harus memiliki.kewenangan dan menggali sumber
keuangan  sendiri.  Pajak  Daerah  adalah  iuran wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau badan  kepada  Daerah  tanpa  imbalan  langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
Sumber  pendapatan  daerah  yang  penting lainnya  adalah  retribusi  daerah.  Pengertian retribusi/pungutan  daerah  sebagai  pembayaran pemakaian  atau  karena  memperoleh  jasas pekerjaan,  usaha  atau  milik  daerah  untuk kepentingan  umum,  karena  jasa  yang  diberikan oleh  daerah  baik  langsung  maupun  tidak langsung.
Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izn tertentu  yang  khusus  disediakan  atau    diberikan oleh  pemerintadaerah  untuk  kepentingan  pribadi maupun badan.
Usaha pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  memberikan kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengenakan pemungutan retribusi daerah berdasarkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.
Kemampuan  keuangan  daerah  Pemerintah Kabupaten/kota  sebagai  titik  berat  otonomi daerah,  dapat  terselenggara  karena  adanya dukungan  berbagai  faktor  sumber  daya  yang mampu  menggerakkan  jalannya  roda  organisasi pemerintahan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan. Otonomi  Daerah  itu  sendiri  dapat  didefinisikan sebagai  wewenang  yang  dimiliki  daerah  otonom untuk  mengetur  dan  mengurus  masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hakikat  Otonomi  yaitu  adanya  hak  untuk mengurus  dan  menjalankan  apa  yang  menjadi wewenangnya,  otonomi  yang  ideal  membutuhkan keleluasaan dalam segala hal termasuk pendapatan dan belanja daerah.
Faktor  keuangan  adalah  faktor  utama  yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan  penyelenggaraan  roda  pemerintahan daerah.  Untuk  itu  keuangan  daerah  merupakan hal  yang  penting  dalam  pembangunan  dengan konsep  otonomi.  Keuangan  daerah  adalah keseluruhan  tatanan,  perangkat,  kelembagaan, dan  kebijakan  penganggaran  yang  meliputi pendapatan dan belanja daerah.
Masalah  kemampuan  keuangan  daerah  ini merupakan  masalah  utama  bagi  banyak  daerah dalam  melaksanakan  otonomi  daerah,  karena luasnya kewenangan yang diemban oleh pemerintah daerah.

## 3. METODE PENELITIAN
Lokasi  Penelitian  yang  dipilih  oleh  penulis adalah  di  Kabupaten  Keerom  Provinsi  Papua. Data yang terkumpul pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian  ini  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  langsung  terhadap  sumber  informasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini sumber informasi  dari  data  primer  adalah    Kepala  Dinas Badan  Perencanaan  Daerah  (BAPEDA)  dan Kepala  Dinas  Pendapatan,  Keuangan  dan  Aset Daerah  mengenai  implementasi  dan  hambatan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Data primer  juga  didapat  dari  hasil  observasi  dan survey  terhadap  pajak  dan  retribusi  daerah  untuk mencari proyeksi atau peramalan potensi pendapatan Asli Daerah.
Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang  diperoleh  melalui  lembaga  atau  instansi terkait  yang  mendukung  penelitian  ini.  Data tersebut antara lain: laporan Pertanggung jawaban Bupati,APBD, Keerom dalam Angka, dan lain-lain  dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  yaitu tahun  2012  sampai  tahun  2017.  Data  sekunder yang  berhubungan    dengan  masalah  penelitian, diperoleh  melalui  lembaga  pemerintah  resmi  dari berbagai  publikasi  yang  dikeluarkan  oleh  instansi pemerintah  antara  lain:  Dinas    Pendapatan, Keuangan, dan Aset  Daerah Kabupaten Keerom, Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Keerom,  dan Badan  perencanaan  Daerah  Kabupaten  Keerom. Pengumpulan Data sekunder melalui metode studi dokumen (documenter  Study) ,  yaitu  data  yang diperoleh  melalui  lembaga  atau  instansi  terkait yang  mendukung  penelitian  ini.  Data  tersebut antara  lain:  laporan  keuangan,APBD,  Laporan Pertanggung  Jawaban  Bupati  Kabupaten  Keerom dan lain-lain.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio yang terdiri dari analisa  potensi  Pajak,  analisis  kemampuan keuangan daerah.
Gambar 1. Bagan Alir

## 3.1. Identifikasi Masalah
Pada  Tahapan  ini  Ketua  dan  Anggota mengidentifikasi masalah –masalah yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  yaitu  tentang potensi  penerimanaan  Daerah  di  Kabupaten Keerom.

## 3.2. Pengambilan Data
Pada  tahapan  ini  Ketua  bertugas  mengambil data di Dinas Pendapatan Daerah dan melakukan wawancara  terkait  penelitian  ini,  sedangkan anggota  penelitian  bertugas  mengambil  data dilapangan di kawasan Keerom.

## 3.3. Analisis Data
Pada  tahapan  ini  Ketua  dan  Anggota melakukan  analisis  berdasarkan  data-data  yang telah  dikumpulkan  dan  melakukan  pemetaan berdasarkan.

## 3.4. Kesimpulan
Pada tahapan ini Ketua dan Anggota menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan analisis data  dan    memberikan  saran  terkait  hasil  data tersebut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.    Potensi  Menurut  Jenis  Pendapatan  Asli Daerah
Dari hasil perhitungan berdasarkan rasio kontribusi  dan  pertumbuhan    dari  masing-masing jenis PAD maka potensi menurut jenis pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Keerom dapat  diidentifikasikan  berdasarkan  matriks  dapat dikelompokkan menjadi  3  kelompok, yaitu  PRIMA dimana jenis pendapatan asli daerah digolongkan PRIMA  apabila  rasio  kontribusi  (share)  >  1  (lebih
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 2  2019 ( Gratiana Deodata, Taufik Rachman 1-9) 4
dari  satu)  dan  rasio  pertumbuhan  (growth)  >1 (lebih dari satu). Sedangkan kelompok POTENSIAL dimana jenis pendapatan asli daerah digolongkan  POTENSIAL  apabila  rasio  kontribusi (share)  >  1  (lebih  dari  satu)  dan  rasio pertumbuhan  (growth)  <1  (kurang  dari  satu). Kelompok TERBELAKANG dimana jenis pendapatan asli
daerah digolongkan
TERBELAKANG apabila rasio kontribusi (share) < 1  (kurang  dari  satu)  dan  rasio  pertumbuhan (growth) <1 (kurang dari satu).
Berdasarkan perhitungan diatas maka penggolongan  jenis-jenis  pendapatan  asli  daerah dapat  di  lihat  pada  tabel    1.Berdasarkan  tabel  1. Jenis  pendapatan  asli  daerah  yang  termasuk kelompok  prima  dimana  rasio  kontribusi  (K)  >1 dan rasio pertumbuhan (G) >1 yaitu Pajak Mineral bukan logam (rasio K=6,32,rasio G=2,29), BPHTB (rasio K=2,37,rasio G=5,92), Pengembalian kelebihan Gaji dan Tunjangan (rasio K=4,14,rasio G=1,99), Pengembalian Belanja (rasio K=4,28,rasio G=1,99), dan Taspen (rasio K=1,41,rasio G=3,10).
Potensi kelompok berkembang  dimana  rasio  kontribusi  (K)  <1  dan rasio  pertumbuhan  (G)  >1  antara  lain  Retribusi Pelayanan Pasar (rasio K=0,08,rasio G=8,00), Izin
Mendirikan Bangunan (rasio K=0,33,rasio G=1,89),  Retribusi  Izin  Trayek  Taxi  (rasio
K=0,02,rasio  G=2,75),  dan    Jasa  Giro  Pemegang Kas (rasio K=0,17,rasio G=6,57). Potensi kelompok potensial dimana rasio kontribusi (K) >1 dan  rasio  pertumbuhan  (G)  <1  antara  lain  Pajak Penerangan  Jalan  (rasio  K=1,45,  rasio  G=0,37), Pajak  PBB  B2  (rasio  K=1,96,rasio  G=0,64),
Retribusi Rumah Sakit Kwaingga (rasio K=1,31,rasio G=0,23), Pengembalian Atas tamuan Pemeriksaan  BPK  (rasio  K=2,58,rasio  G=-0,71), dan Deviden (rasio K=1,18,rasio G=0,00). Sedangkan  potensi  kelompok  terbelakang  yaitu Pajak  Reklame  (rasio  K=0,38,  rasio  G=0,60), Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  (rasio  K=0,01, rasio  G=0,32),  Retribusi  Pengujian  Kendaraan Bermotor  (rasio  K=0,04,  rasio  G=-1,11),  Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  (rasio K=0,0,rasio
G=0,0), Retribusi Pemakaian kekayaan  Daerah  Sewa  alat  berat  (rasio  K=0,12
,rasio  G=-0,50),  Retribusi  Sewa  Gedung  BPD Papua (rasio K=0,0, rasio G=0,0), Retribusi Sewa Gedung  Pramuka  (rasio  K=0,20,rasio  G=-0,41),
Retribusi  Izin  gangguan  (rasio  K=0,67,rasio  G=- 0,50), BUMD (rasio K=0,0,rasio G=0,0), Pelelangan (rasio K=0,0,rasio G=0,0), Penerimaan  Jasa  Giro  Kas  Daerah  (rasio K=0,93,rasio  G=-0,43),  Penerimaan  Jasa  Giro
Dana  Cadangan  (rasio  K=0,03,  rasio  G=-0,66), Pendapatan  dari  pengembalian  sisa  UUDP  (rasio K=0,0,rasio G=0,0),  Pengembalian Hasil Temuan Pemeriksaan  Inspektorat  (rasio  K=0,15,rasio G=0,00),  Hasil  Penjualan  Peralatan  dan  Mesin (rasio K=0,00,rasio G=0,00), dan Jaminan Kesehatan (JKN) (rasio K=0,00,rasio G=-1,99).
Pada  kolom  prima  berdasarkan  matrik  ini memiliki  rasio    kontribusi  lebih  dari  1  (satu)  dan rasio  pertumbuhan  lebih    dari  1  (satu).  Jenis Pendapatan  Asli  Daerah  yang  masuk  dalam kategori  ini  salah  satunya  adalah  Pajak  Mineral Bukan  Logam  dan  Batuan,  Hal  ini  sesuai  dengan hasil  wawancara  baik  dengan  kepala  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun kepala Badan Pendapatan Daerah yang menyatakan  bahwa  Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan  Batuan  masih  menjadi  penerimaan  PAD andalan  dari  Kabupeten  Keerom.  Begitupula dengan  Pajak  BPHTP  yang  baru  ditetapkan  pada tahun  2011  sejak  kabupaten  Keerom  berdiri menunjukkan  bahwa  penerimaan  dari  pajak BPHTP  bisa  menjadi  unggulan  bagi  Kabupaten Keerom.  Tetapi  sangat  disayangkan  penerimaan yang  berasal  dari  retribusi  tidak  ada  yang  masuk kedalam kategori Prima.
Jenis  yang  termasuk  dalam  kelompok  ini diperlukan  strategi  dalam  meningkatkan  dan mempertahankan penerimaan antara lain melakukan  pengawasan  yang  lebih  baik  agar penerimaan  yang  diperoleh  dari  kedua  pajak diatas tidak mengalami penurunan.
Pada Kolom berkembang berdasarkan matrik ini  memiliki  rasio    kontribusi  kurang  dari  1  (satu)

## Tabel 1 : Matriks Potensi Menurut Jenis PAD
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 2  2019 ( Gratiana Deodata, Taufik Rachman 1-9) 5
dan  rasio  pertumbuhan  lebih  dari  1  (satu).  Jenis yang  termasuk  dalam  kelompok  tersebut  dapat dioptimalkan  dalam  penggaliannya.  Jenis  PAD yang  termasuk  kategori  ini  adalah  Retribusi Pelayanan  Pasar,  Izin  Mendirikan  Bangunan, Retribusi  Izin  Trayek  Taxi  dan    Jasa  Giro Pemegang Kas.
Walaupun  Penerimaan  dari  retribusi  belum masuk  kedalam  kategori  Prima  tetapi  untuk retribusi  Pelayanan  Pasar,  Izin  Mendirikan Bangunan,  dan  retribusi  Izin  Trayek  Taxi  masih dapat  dioptimalkan  penerimaannya.  Dari  hasil survei dan wawancara untuk Retribusi Pasar telah dibangun  2  (dua)  pasar  baru  pada  tahun  2018 yaitu  pasar  rakyat  dikampung  Yowong  yang dibangun  menggunakan  dana  APBN  dan  Pasar Avidjan  di  Arso  Swakarsa    yang  dibangun menggunakan  dana  APBD.  Kedua  pasar  ini  telah selesai  dibangun  tetapi  belum  di  gunakan  secara maksimal  hal  ini  bisa  dilihat  dari  keadaan  kedua pasar  yang  terbengkalai.  Apabila  pasar  ini  telah beroperasi maka potensi penerimaan dari retribusi pasar  juga  akan  semakin  meningkat.  Begitupula dengan  Retribusi  Izin  Trayek,  ditahun  2018  juga telah  dibangun  terminal  yang  letaknya  dekat dengan pasar Avidjan, tetapi belum dipergunakan, apabila  terminal  ini  dtelah  difungsikan  maka potensi  penerimaan  dari  retribusi  ijin  trayek  akan meningkat.
Jenis  yang  termasuk  dalam  kelompok  ini strategi yang diperlukan dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan yaitu:
a) Mengoptimalkan  kedua  pasar  dan  terminal baru.
b) Melakukan pengawasan yang lebih baik.
c) Melakukan  promosi  kepada  masyrakat  aga mau  menempati  atau  berjualan  pada  pasar- pasar yang ada.
Pada  kolom  potensial  berdasarkan  matrik  ini memiliki  rasio    kontribusi  lebih  dari  1  (satu)  dan rasio  pertumbuhan  kurang  dari  1  (satu).  Jenis yang  termasuk  dalam  kelompok  ini  antara  lain Pajak  Penerangan,  Pajak  PBB  B2  Retribusi Rumah  Sakit  Kwaingga,  Pengembalian  Atas tamuan Pemeriksaan BPK dan Deviden
Jenis  yang  termasuk  dalam  kelompok  ini strategi yang diperlukan dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan yaitu dengan melakukan pengawasan yang lebih baik.
Pada kolom terbelakang berdasarkan pengelompokkan matrik ini memiliki rasio kontribusi  kurang  dari  1  (satu)  dan  rasio pertumbuhan  kurang  dari  1  (satu).  Hal  ini
menunjukkan bahwa jenis potensi pendapatan asli daerah  ini  sulit  untuk  dikembangkan  dalam pengoptimalan pendapatan asli daerah.
Jenis  yang  termasuk  dalam  kelompok  ini strategi yang diperlukan dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan yaitu:
a) Strategi jangka pendek:
1) Penjaringan  waib  pajak  dan  melalukan interaksi dengan waib pajak,
2) Pembinaan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran dalam membayar  pajak dan retribusi,
3) Melakukan koordinasi antar pihak terkait, baik di dinas maupun lapangan,
4) Meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, 5) Meningkatkan pengawasan atas pengeluaran  PAD  dengan  melakukan  ui potensi, 6) Melakuakan pemeriksaan secara periodik  ke  lapangan  yang  dilaksanakan oleh pihak terkait,
7) Meningkatkan frekuensi jam kerja pemungutan,
8) Memperluas  basis  penerimaan  waib pajak baru, jumlah pembayar pajak,
9) Melakukan pperhitungan kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan, 10)  Memperkuat  proses  pemungutan  yaitu dengan penyusunan perda, meningkatkan sdmdan mengubah tarif,\ 11)  Menerapkan sanksi terhadap
pemungutan pajak and pihak fiskus yang melakukan pelanggaran.

## b)  Strategi jangka panjang:
Penggalian  PAD  yang  baru  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku.
Tingkat  kontribusi  menurut  jenis  pendapatan asli  daerah  pada  tahun  2018  pendapatan  asli daerah  tertinggi  berasal  dari  Pajak mineral  bukan logam  dan  batuan  sebesar  21,08%  sedangkan terendah  dari  retribusi  pelayanan  kesehatan sebesar  0,04%.  Adapun  rata-rata  kontribusi menurut jenis pendapatan asli daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,33%.
Pertumbuhan  menurut  jenis  pendapatan  asli daerah  pada  tahun  2018tertinggi  berasal  dari retribusi  pelayanan  kesehatan  sebesar  4,24% sedangkan  terendah  dari  retribusi  pengujian kendaraan  bermotor  sebesar  minus  0,56%.
Jurnal DINAMIS Vol 16. No. 2  2019 ( Gratiana Deodata, Taufik Rachman 1-9) 6
Adapun  rata-rata  pertumbuhan  pada  tahun  2018 yaitu sebesar 0,50%.
Hasil  perhitungan  potensi  jenis  PAD  tidak sama dengan hipotesis dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan perkiraan hanya 2 jenis pajak daerah dan  tidak  ada  salah  satu  jenis  retribusi  yang masuk dalam kategori Prima.

## 4.2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 4.2.1.  Kontribusi pajak daerah terhadap PAD.
Kontribusi masing-masing  jenis  pajak  daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan  rasio  antara  jenis  pajak  tertentu dengan  total  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  pada satu  tahun  tertentu,  dan  rasio  antara  jumlah  total pajak  daerah  terhadap  total  pendapatan  asli daerah pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap PAD. Semakin tinggi rasio yang  diperoleh  berarti  semakin  besar  pula  tingkat kontribusi pajak tersebut semakin besar. Rumusannya sebagai berikut:
𝐶 𝑗 = 𝑆𝑃𝑗𝐷 𝑡 𝑃𝐴𝐷 𝑡 𝑋 100%
Cj :   kontribusi variabel pajak daerah terhadap PAD.
SPjD t :  nilai  dari  realisasi  pendapatan  daerah tahun  t.
PAD t :  realisasi  total  pendapatan  asli  daerah tahun t.
𝐶 = 𝑇𝑃𝑗𝐷 𝑡 𝑇𝑃𝐴𝐷 𝑡 𝑋 100%
C :  kontribusi  total  pajak  daerah  terhadap PAD.
TPjD
t :  nilai dari realisasi total pajak daerah tahun
t.
TPAD t :  total  realisasi  pendapatan  asli  daerah
tahun t.
Setelah  dilakukan  analisis  maka  diperoleh  hasil sebagai berikut :
Sumber : Pengolahan data sekunder (2019)
Dari  kedua  tabel  diatas,  Kontribusi  pajak setiap  tahun  sejak  T.A.  2015  hingga  T.A.  2019 selalu mengalami fluktuasi.
Tahun 2015, pajak mineral bukan logam dan batuan  memberikan  kontribusi  terbesar  sebesar 7,51%,  Pajak  BPP  B2  memberikan  sebesar 5,11%,  pajak  penerangan  jalan  memberikan sumbangan  sebesar  4,01%.  Pajak  BPHTB sebesar  3,39%    dan  pajak  reklame  menyumbang PAD sebesar 1,47%
Tahun  2016,  Pajak  BPHTB  memberikan kontribusi terbesar sebesar 63,06%. pajak mineral bukan  logam  dan  batuan  memberikan  kontribusi terbesar sebesar 9,48%, Pajak BPP B2
memberikan  sebesar  1,15%,  Pajak  penerangan jalan memberikan sumbangan sebesar 0,94% dan pajak reklame menyumbang PAD sebesar 0,36%. Dari  hasil  wawancara  pada  tahun  2016  terjadi peningkatan penerimaan pajak
BPHTB dikarenakan  ada  penerimaan  pembayaran  atas tunggakan dari perusahaan Sawit Jaya, Sehingga Pada  tahun  2016  penerimaan  PAD  dari  pajak daerah meningkat tajam.
Tahun 2017, pajak mineral bukan logam dan batuan  memberikan  kontribusi  terbesar  sebesar 14,13%,  Pajak  BPP  B2  memberikan  sebesar
Tabel 2 : Kinerja Kontribusi Daerah Terhadap PAD
Tabel 3 : Kontribusi Variabel Pajak Terhadap PAD
Tabel  4 :  Kemampuan  Daerah  Berdasarkan
Kontribusi Pajak Daerah
7,12%  ,Pajak  penerangan  jalan  memberikan sumbangan  sebesar  5,88%,  Pajak  BPHTB sebesar  2,86%.  Dan  pajak  reklame menyumbang PAD  sebesar  1,41%.  Pada  tahun  2017  terjadi penurunan  pendapatan  pajak  yang  sangat  drastis dikarenakkan  penerimaan  pajak  BPHTP  telah kembali  diangka  normal  karena  tidak  ada pembayaran tunggakan.
Tahun. 2018, pajak mineral bukan logam dan batuan  memberikan  kontribusi  terbesar  sebesar 21,08%,  Pajak  BPHTB  sebesar  7,89%,    Pajak BPP  B2  memberikan  sebesar  6,53%,  Pajak penerangan jalan memberikan sumbangan sebesar  4,85%., dan pajak reklame menyumbang PAD sebesar 1,28%.
Dari  hasil  perhitungan  kontibusi  total  pajak daerah  terhadap  PAD  pada  tahun  2015  adalah sebesar  21,49,  ini  menunjukkan  bahwa  pada tahun  2015  kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap PAD  adalah  Kurang,  pada  tahun  2016  kontribusi total  pajak  daerah  terhadap  PAD  adalah  sebesar 75%,  hal ini menunjukkan  bahwa  kontribusi  pajak daerah  terhadap  PAD  adalah  Sangat  Baik,  pada tahun 2017 kontribusi total pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 31,40%, hal ini menunjukkan bahwa  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD adalah  Cukup.  Sedangkan  pada  tahun  2018 kontribusi total pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar  41,62%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  adalah Baik.
Dalam  4  tahun  terakhir  Penilaian  Kinerja Keuangan  menunjukkan  kontribusi  penerimaan yang berasal dari pajak daerah adalah Baik (Rata- rata kontribusi selama 4 tahun adalah 42,38%). Ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Keerom tetap berusaha optimal dalam melakukan intensifikasi  dan  ekstensifikasi  subjek  dan  objek pendapatan terutama pajak daerah.

## 4.2.2. Kontribusi  Retribusi  daerah  terhadap PAD.
Kontribusi  masing-masing  jenis  retribusi daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD) merupakan  rasio  antara  jenis  retribusi  tertentu dengan  total  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  pada satu  tahun  tertentu,  dan  rasio  antara  jumlah  total retribusi  daerah  terhadap  total  pendapatan  asli daerah pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis retribusi  daerah  terhadap  PAD.  Semakin  tinggi rasio  yang  diperoleh  berarti  semakin  besar  pula tingkat kontribusi retribusi tersebut semakin besar
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018
penerimaan retribusi terbesar berasal dari Retribusi  Rumah  Sakit  Kwaingga,  sedangkan untuk penerimaan retribusi lain masih berfluktuasi naik dan turun setiap tahunnya.
Dalam  4  tahun  terakhir  Penilaian  Kinerja Keuangan  menunjukkan  kontribusi  penerimaan yang  berasal  dari  retribusi  daerah  sudah  Sangat Kurang  (Rata-rata  kontribusi  selama  4  tahun adalah  9%).  Ini  membuktikan  bahwa  pemerintah Kabupaten  Keerom  belum  berusaha  optimal dalam  melakukan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi subjek  dan  objek  pendapatan  Retribusi  Daerah. Dari  hasil  wawancara  diperoleh  bahwa  ada beberapa  jenis  retribusi  yang  dulunya  ada  tetapi sekarang  tidak  dipunggut  lagi,  salah  satunya adalah  retribusi  KTP  dan  catatan  sipil,  Retribusi SITU,SIUP,SIUK dan TDP serta retribusi persampahan. Sedangkan untuk retribusi
Tabel  6 :  Kontribusi  Retribusi  Jasa  Usaha Terhadap Total PAD
Tabel  5 :  Kontribusi  Retribusi  Jasa  Umum Terhadap PAD
Tabel  7 :  Kemampuan  Daerah  Berdasarkan Kontribusi Retribusi Daerah
Pengendalian  Menara  telekomunikasi  belum  ada peraturan  daerah  yang  mengaturnya  sehingga retribusi  yang  diterima  hanya  pada  tahun  2015 ketika  pertama  kali  menera  telekomunikasi dibangun, Padahal bila dibandingkan dengan kota Jayapura, setiap tahun kota jayapura mendapatkan penerimaan retribusi dari pengendalian  menara  telekomunikasi  dengan meningirimkan surat tagihan kepada provider atau pemilik  menara  tersebut,  Hal  ini  bisa  menjadi contoh  oleh  Dinas  pendapatan  daerah  agar mengambil tindakan yang sama sehingga penerimaan yang berasal dari menara telekomunikasi dapat rutin diterima setiap tahunnya.
4.3.  Pajak Daerah yang Berpotensi Meningkatkan    Kemampuan  Keuangan

## Derah
Pajak  daerah  yang  memiliki  potensi  dalam meningkatkan  penerimaan  daerah  adalah  pajak rumah  makan atau restaurant. Dari data Lapangan diperoleh ada sekitar 119 rumah makan baik  kecil  maupun  besar,  dimana  dari  awal berdirinya Kabupaten Keerom belum ada kebijakan  terkait  pajak  rumah  makan,  sehingga apabila  pemerintah  menerbitkan  perda  terkait pajak  rumah  makan  maka  penerimaan  daerah yang berasal dari pajak akan bertambah.
Perhitunggan  potensi  penerimaan  Pajak Rumah Makan sebagai berikut:
Hasil Pengumpulan Data: a).  Jumlah restoran adalah 119 b).  Rata-rata pengunjung perhari 35 orang c).  Dana yang dikeluarkan setiap pengunjung Rp 30.000,00
Perhitungan: a). Pendapatan restauran/tahun = (119X 35X Rp 30.000,00)x 288 hari = Rp. 35.985.600.000 b). Pendapatan pajak/tahun
= Rp. 35.985.600.000,00 X 10%
= Rp 3.598.560.000,00
Jadi  potensi  pajak  restoran  pertahun  adalah Rp 3.598.560.000,00
Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi  penerimaan  dari  pajak  rumah  makan adalah sebesar Rp 3.598.560.000,00.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Jenis  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  masuk dalam  kategori  prima  adalah    Pajak  Mineral bukan logam dan Batuan, BPHTB,
Pengembalian  Kelebihan  Gaji,  Pengembalian kelebihan  belanja  dan  Pendapatan  Bunga Taspen.  Jenis  Pendapatan  Asli  Daerah  yang masuk  dalam  kategori  berkembang  adalah Retribusi  Pelayanan  Pasar,  Retribusi  IMB, Retribusi  izin  Treyek  Taxi,  Penerimaan  Jasa Giro  Pemegang  Kas,  dan  Deviden.  Jenis Pendapatan  Asli  Daerah  yang  masuk  dalam kategori  Potensial  adalah  PBB  B2,  Pajak Penerangan  jalan,  Retribusi  RSUD  Kwaingga, dan Pengembalian Hasil temuan BPK.
Sedangkan  Jenis  Pendapatan  Asli  Daerah yang  masuk  dalam  kategori  Terbelakang adalah  Pajak  Reklame,  Retribusi  Pelayanan Kesehatan,  Pengujian  Kendaraan  Bermotor,
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian
Kekayaan  Daerah,  Retribusi  Sewa  Gedung KCP  BPD  Arso,  Retribusi  Sewa  Gedung Pramuka,  Retribusi  Ijin  Gangguan,  BUMD, Pelelangan,  Penerimaan  Jasa  Giro  Kas Daerah,    Penerimaan  Jasa  Giro  Dana Cadangan,  Pendapatan  dari  pengembalian sisa  UUDP,  Pengembalian  Hasil  Temuan Pemeriksaan  Inspektorat,  Hasil  Penjualan Peralatan  dan  Mesin,    Pendapatan  JKN(Dana Kapitasi).
2. Dari hasil perhitungan  kontribusi pajak daerah dalam 4 tahun terakhir menunjukkan penerimaan  yang  berasal  dari  pajak  daerah masuk  dalam  kategori    baik  (  rata-rata  dalam empat  tahun  terakhir  addalah  42,38%.  Ini membuktikan  bahwa  pemerintah  Kabupaten Keerom tetap berusaha optimal dalam melakukan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi subjek  dan  objek  pendapatan  terutama  pajak daerah. Sedangkan hasil perhitungan kontribusi  retribusi  daerah  selama  4  tahun terakhir  adalah  sangat  kurang  (rata-rata kontribusi selama 4 tahun adalah 9%).

## 5.2. Saran
Setelah  melihat  hasil  analisis  data  dan kesimpulan  di  muka,  maka  terdapat  beberapa saran antara lain :
1. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pemerintah Kabupaten  Keerom  memiliki  ketergantungan yang  tinggi  pada  pemerintah  pusat/provinsi, yang di sebabkan belum optimalnya penerimaan  dari  PAD.  Pemerintah  Kabupaten perlu  meningkatkan  sumber  daya  dan  potensi daerahnya  serta  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah,  sehingga  ketergantungannya terhadap  dana  eksternal  dapat  berkurang  dan lebih  mandiri  dalam  mengelola  keuangan daerahnya.
2. Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  penerimaan daerah  dari  pajak  daaerah  sangat  kurang  dan hanya  3  obyek  yang  baru  dilakukan  pungutan. Hal  ini  terjadi  karena  belum  adanya  kebijakan perda  yang  mengatur  pajak  dan  retribusi, sampai  saat  ini  Perda  yanga  mengatur  pajak dan  retribusi  baru  10  Peraturan  Daerah  yang berlaku.Oleh karena itu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi  perlu didukung oleh  peraturan  daerah  agar  bias  dilakukan pemungutan  sehingga  pajak  yang  memiliki potensi  tetapi    belum  tergali  dapat  dilakukan pungutan sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan PAD.
3. Jenis PAD yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan  daerah  adalah  pajak  restaurant karena  sampai  saat  ini  belum  dilakukan pemungutan  atas  pajak  ini,  sedangkan  untuk retribusi  yang  memiliki  potensi  adalah  izin mendirikan  bangunan  karena  dari  data  yang didapat  masih  sebagian  besar  penduduk Kabupaten  Keerom  masih  belum  memiliki  izin mendirikan bangunan, sehingga apabila pemerintah  berupaya  keras  dalam  melakukan pungutan atas retribusi izin mendirikan
bangunan maka
akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah.
4. Sumber penerimaan menurut jenis pendapatan asli daerah di Kabupaten Keerom perlu adanya pengadministrasian data mulai dari perhitungan, pencatatan, pelaporan dan penyimpanan  menurut  jenis  pendapatan  asli daerah.  Dengan  tersedianya  data,  maka potensi  jenis  pendapatan  asli  daerah  dapat dihiting dan dikelompokkan berdasarkan matriks potensi pendapatan asli daerah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Andreas  Suryo  Adi,  Firma  Sulistiyowati,  2010, Analisis  Potensi  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Kabupaten  SlemanTahun  2006- 2010 ,Jurnal Ekonomi Unoversitas
Sanata Dhama.Yogyakarta.
Kabupaten  Keerom,2018, Keerom  Dalam  Angka Tahun 2018 ,Badan Pusat Statistik
Mohammad  Sholahuddin  Yusuf,  Sjamsuddin, Tjahjanulin  Domai,  2014, Implementasi Kebijakan  Verifikasi  Perizinan  Usaha  Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Gresik  (Studi  Pada  Badan Penananman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik) , Jurnal
Patriantio,  Eko  ,  2017, Analisis  Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi Lampung .
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004
Wardoyo  Aditya,  Yulia  Indrawari,Ciplis  Gema Qori’ah,  2012, Kajian  Pemetaan  dan Optimalisasi  Potensi  Pajak  Dalam  Rangka Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Jember , Undip.