Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 141

## ETIKA ISLAM
(Sebuah Kajian Sintesis Multidisipliner)

## Nur Rahmad Yahya Wijaya
Dosen Stit Al-Karimiyyah

## Abstract
Tulisan  ini  merupakan  penelusuran  terhadap  ukuran  etis  bagi  perbuatan moral yang dicari lewat berbagai kajian, baik dari Barat, maupun dari Islam sendiri.  Pertanyaannya  adalah apa ukuran yang  paling  tepat bagi perbuatan moral? Dan, apakah penjelasannya dapat ditelusuri hanya melalui akal saja, ataukah  juga  memerlukan  penjelasan  dari  wahyu?  Kajian  Etika  Islam  ini bukan hanya menguraikan perdebatan di dalam wacana Filsafat Barat, tetapi juga Filsafat Islam; bukan hanya di dalam  Etika Barat, tetapi juga di dalam bidang Etika Islam klasik yang termuat di dalam perdebatan teologis Ilm al- Kalam dan  Filsafat  Islam  Abad  Pertengahan.  Selanjutnya,  kaidah kedaruratan Usul  al-Fiqh dan Etika  Teleologis  dapat  memberikan penjelasan bagaimana  kasus-kasus  pelik  dan  dilematis  di  dalam  realitas  pengalaman empiris  dapat  diselesaikan.  Kajian  Etika  Islam  ini  disebut  multidisipliner karena  menggunakan  berbagai  pendekatan  melalui  berbagai  disiplin keilmuan,  dan  disebut  sintesis  karena  mengambil  ide-ide  terbaik  yang ditawarkan  di  dalam  pemikiran-pemikiran  etika  yang  dibahas  di  dalam tulisan  ini,  dan  menggabungkannya  menjadi  suatu  kesatuan  yang  utuh  dan padu.

## Keywords
: Etika, Sintesis dan Multidisipliner

## Pendahuluan
Di dalam etika Barat, ukuran perbuatan moral ditelusuri melalui kerangka baik-buruknya  perbuatan  melalui  konsekuensinya,  atau  benar-salahnya  menurut prinsip-prinsip  universal, objektif,  dan  etis. Namun  demikian, kedua aliran  Etika Teleologis dan Etika Deontologis yang saling bertolak belakang ini tidak mampu memberikan  penjelasan  mengenai  dasar  perintah  dan  kewajiban  yang  menuntut manusia untuk berlaku moral. Etika Teologis mengisi kekosongan kedua doktrin
142 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
sebelumnya,  dan  menegaskan  bahwa  otoritas  eksistensial  yang  berwibawa  ini hanyalah  Tuhan  Yang  Maha  Baik,  dan  karena  Dia  juga  merupakan  sumber kebaikan. Tetapi, Etika Teologis gagal mempertahankan doktrin tentang Kebaikan Tuhan, dan di dalam sistemnya sendiri tidak dapat menunjukkan kriteria apa yang menetukan kebaikan dan keburukan, persis seperti yang dikehendaki Tuhan. Etika,  dengan  demikian,  berhajat  pada  penjelasan  wahyu,  dan  Alquran  beserta Sunnah  Nabi-Nya  merupakan  pedoman  etika  yang  lengkap  di  dalam  sistemnya sendiri.  Dari  sinilah  diketahui  bahwa  perbuatan  moral  bukan  hanya  ditentukan oleh  prinsip-prinsip  universal  etika,  tetapi  juga  sekaligus  sesuai  dengan  Perintah Allah,  karena  Dia  sendirilah  yang  menciptakan  akal  manusia  untuk  dapat menagkap kebenaran, Dia juga yang menciptakan kebenaran, dan atas kebenaran yang diciptakan-Nya itulah Perintah-Nya sesuai dengan Kebenaran-Nya.
Di  dalam  realitas  pengalaman  manusia  yang  empiris,  kasus-kasus  moral  yang pelik  dan  dilematis  dapat  saja  terjadi.  Etika  teoretis  tidak  sepenuhnya  dapat memberikan  solusi,  dan  etika  praktis  dapat  memberikan  penjelasan. Bagaimanapun juga, di dalam Etika Islam, kasus-kasus apapun dapat diselesaikan melalui  sumber  kewahyuan  Islam.  Penjelasan  dari  luar  Islam  bukannya  tidak bermanfaat,  tetapi  penjelasannya  bukanlah  secara  primer,  melainkan  secara sekunder.

## Sejarah Munculnya Etika
Para filsuf pra-Sokrates memiliki keheranan yang luar biasa terhadap alam dan kejadian-kejadiannya. Mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian khusus terhadap kenyataan yang beraneka ragam dan perubahan yang terus-menerus yang tersaksikan  di  dalamnya. Mereka berkeyakinan  bahwa di  balik  semua  kenyataan dan perubahan itu terdapat suatu asas atau prinsip yang tetap. Meskipun terdapat segala kenyataan dan perubahan, bagi pikiran mereka, dunia jasmani merupakan suatu keseluruhan yang teratur dan ajeg , dan kejadian-kejadian alamiah memiliki suatu ketetapan. Pertanyaan mereka adalah: Apakah asas pertama itu? Atau apa sifat terakhir dari semua itu? Apakah masing-masing adalah hakikat yang berdiri sendiri,  ataukah  hanyalah  pernyataan  atau  perwujudan  dari  suatu  realitas  yang
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 143
tersembunyi? 1 Terhadap  satu  macam  pertanyaan  di  dalam  bidang  yang  disebut „ontologi‟ ini, mereka memberikan jawaban yang beraneka ragam. 2
Karena  fakta  inilah,  barangkali,  yaitu  bahwa  dari  satu  pertanyaan  yang  sama dapat  dijawab  dengan  berbagai  jawaban  yang  beragam,  kelompok  Sofis menyebarkan  skeptisme  dan  relativisme. 3 Mereka  memang  menyatakan  krisis yang  tampak  dalam  pemikiran  Yunani.  Rupanya,  pada  waktu  itu,  orang  merasa jemu  dengan  sekian  banyak  rentetan  pendirian  filsafat  yang  telah  dikemukakan oleh para filsuf sejak Thales, yang disebut prasokratik. Reaksinya adalah skeptisme yang  dianut  oleh  kelompok  Sofis  ini.  Kebenaran  diragukan  dan  dasar-dasar pengetahuan  dan  ilmu  digoncangkan.  Banyak  nilai  tradisional  dalam  bidang agama dan moralitas mulai diragukan. 4 Plato (428/7-348/7 SM) pernah mengira bahwa kota Athena akan hancur pada abad ke-4 SM akibat skeptisme yang keras dari kelompok Sofis dan ketidakstabilan masyarakat pada waktu itu. 5 Namun, jasa mereka yang terbesar adalah bahwa justru karena merekalah kelahiran filsafat baru dipersiapkan.  Sokrates,  Plato,  dan  Aristoteles  akan  merealisasikan  filsafat  baru tersebut, 6 dan  satu  di  antaranya  adalah  berkaitan  dengan  cabang  filsafat  yang disebut sebagai „epistemologi‟.
Sokrates tidak menyepakati relativisme yang dianut oleh kelompok Sofis. Menurutnya,  ada  kebenaran  objektif,  yang  tidak  tergantung  pada  aku  atau  pada kita. Keyakinannya ini, namun begitu, tidak dapat ditilik dari sudut teoretis, atau epistemologis.  Dalam  hal  ini,  ia  hanya  memperhatikan  hidup  praktis  saja,  yaitu tingkah  laku  manusia. 7 Ia  memang  mencurahkan  perhatiannya  pada  cabang filsafat  yang  disebut  sebagai  „etika‟. 8 Namun  begitu,  bertentangan  dengan Protagoras dan kelompok Sofis lainnya, Sokrates hendak menciptakan suatu etika yang berlaku bagi semua manusia. Baginya, “yang baik” itu tidaklah relatif. “Yang baik” memiliki nilai yang sama bagi semua manusia. 9 Baginya, bukan sembarang perbuatan  dapat  disebut  baik;  ada  perbuatan  yang  baik  dan  tidak  baik;  ada
1 K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 9; Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat: Buku III: Pengantar kepada Metafisika (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 288.
2 Baca  misalnya  K.  Bertens, Sejarah  Filsafat  Yunani (Yogyakarta:  Kanisius,  2005),  33-77;  K.  Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat , 9-11; Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat: Buku III... , 288-289.
3 Baca misalnya K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani , 83-93.
4 K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani , 93.
5 Dave  Robinson  dan  Chris  Garrat, Mengenal  Etika:  For  Beginners ,  terj.  Agus  Salim  dan  Faizah  Sari  (Bandung: Mizan, 1998), 3.
6 K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani , 93.
7 Ibid ., 104, 107.
8 Ibid .,  107,108.
9 Ibid ., 111.
144 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
perbuatan  yang  pantas  dan  tidak  pantas.  Ia  meyakini  bahwa  perbuatan  buruk adalah  suatu  kemalangan,  dan  perbuatan  baik  adalah  suatu  kebahagiaan  bagi seorang  manusia.  Ia,  karenanya,  berusaha  menjawab  pertanyaan-pertanyaan seperti:  Apakah  itu  hidup  yang  baik?  Apakah  kebaikan  itu,  yang  mengakibatkan kebahagiaan  bagi  seorang  manusia?  Apakah  norma  yang  mengijinkan  manusia menetapkan  baik-buruknya  suatu  perbuatan? 10 Pertanyaan  terakhir  dari  Socrates ini, yaitu tentang norma atau ukuran etis, akan menjadi pembahasan selanjutnya.
Pengertian Etika, Ukuran-ukuran Etis, dan Aliran-aliran Etika
Istilah  „etika‟  dan  „moral‟  memiliki  hubungan  erat  dengan  arti  asalnya. Istilah „ moral ‟ (moral, susila) berasal dari bahasa Laitin: moralis , dan istilah „ ethics ‟ (etika)  berasal  dari  bahasa  Yunani: ethos ,  yang  keduanya  berarti  „kebiasaan  atau cara  hidup‟.  Kedua  istilah  ini  terkadang  digunakan  sebagai  sinonim.  Namun, sekarang,  kata  „ morality ‟  (moralitas,  kesusilaan) digunakan  untuk  menunjukkan perbuatan,  sedangkan  „ ethics ‟  menunjuk  pada  penyelidikan  tentang  perbuatan. Bandingkan,  misalnya,  perbedaan  penggunaan  dua  istilah  ini:  „ moral act ‟ (perbuatan  moral)  dan  „ ethical code ‟  (aturan  etis). 11 Pembahasan  pokok  di  dalam etika sendiri sebenarnya membicarakan predikat-predikat nilai „benar‟ („ right ‟) dan „salah‟  („ wrong ‟)  dalam  arti  susila  atau  moral  („ moral ‟)  dan  asusila  atau  imoral („ immoral ‟). 12 Dengan  begitu,  „perbuatan  moral‟  mengacu  pada  perbuatan  yang benar  atau  susila;  dan  „aturan  etis‟  menunjuk  pada  aturan  yang  sesuai  dengan penyelidikan  (filsafati)  tentang  perbuatan.  Walau  begitu,  perilaku  moral  tidak hanya menyangkut perbuatan dalam kerangka benar, tetapi juga baik. Analisa etis cenderung dan berpusat pada dua istilah ini: benar atau baik. 13
Jika etika mendasarkan dirinya pada dua kata kunci ini, maka lahirlah dua aliran  besar  etika.  Aliran  yang pertama ,  disebut  Etika  Deontologis  atau  Etika Formalistis, mendasarkan dirinya pada benarnya suatu perbuatan. 14 Kata “benar” (Inggris: right ) berasal dari bahasa Latin, “ rectus ” yang berarti lurus, dan di dalam pemakaian biasa mengandung arti “sesuai dengan suatu ukuran”. 15 Jika kebenaran dianggap  sebagai  kata  kunci  perbuatan  moral,  maka  etika  berkiblat  pada  ide
10 Ibid ., 104.
11 Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, dan Richard T. Nolan, Persoalan-persoalan Filsafat , terj. M. Rasjidi (Jakarta:
Bulan Bintang, 1984), 141. Selanjutnya akan ditulis Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat . 12 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat , terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 341.
13 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), 217.
14 Bandingkan ibid ., 218.
15 Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat , 141.
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 145
kewajiban dan tugas, berkisar pada pernyataan tentang prinsip-prinsip perbuatan, dan  bukan  pada  penelusuran  konsekuensi-konsekuensi.  Etika  yang  menjadikan kebenaran  sebagai  ukuran  perbuatan  moral  ini  disebut  deontologis  (karena menekankan  kewajiban),  atau  formalistis  (karena  menekankan  prinsip). 16
Pendapat ini menyatakan bahwa di dalam bidang etika, benar atau salah itu tidak dapat diperas menjadi sesuatu yang lain, tetapi dapat dimengerti secara langsung. 17
Di  sini,  jika  suatu  perbuatan  secara  prinsip  dianggap  sebagai  perbuatan  yang benar,  maka,  perbuatan  itu  wajib  dilakukan,  tanpa  mempertimbangkan,  atau terlepas dari, konsekuensi dari perbuatan tersebut, baik atau buruk.
Aliran  yang kedua ,  disebut  Etika  Teleologis  atau  Etika  Aksiologis, bertentangan  dengan  yang  sebelumnya,  menjadikan  kebaikan  sebagai  ukuran perbuatan  moral. 18 Kata  “baik”  (Inggris: good )  menunjuk  pada  sesuatu  yang mempunyai  kualitas  yang  diinginkan,  memuaskan  suatu  hajat,  dan  bernilai  bagi manusia. 19 Teori  etika  yang  dihasilkannya  ditandai  dengan  kepenuhan  nilai, karena kebenaran menjadi satu aspek dari kepenuhan tersebut, yaitu seperangkat kewajiban  kepada  yang  lain  yang  mesti  dihormati  dalam  pencapaian  kebaikan. Aliran  etika  ini  berkiblat  pada  maksud  atau  tujuan  akhir  (karenanya  disebut teleologis),  atau  mendasarkan  dirinya  pada  nilai  (karenanya  disebut  aksiologis) dari  perbuatan  yang  mengarah  pada  kebaikan  manusia. 20 Suatu  perbuatan  itu benar atau salah dalam hubungannya dengan maksud atau tujuan yang dianggap baik. 21 Tindakan yang benar, menurut aliran ini, harus memberi sumbangan bagi kebaikan manusia dan dunia. 22
Ada  tiga  aliran  yang  bisa  dimasukkan  ke  dalam  Etika  Teleologis: Hedonisme,  Epicureanisme,  dan  Utilitarianisme.  Ketiganya  sepakat  bahwa ukuran  perbuatan  moral  adalah  kebaikan.  Namun,  mereka  berselisih  dalam menafsirkan apa yg dimaksud dengan kebaikan.
Cabang pertama Etika  Teleologis  adalah  Hedonisme  yang  didirikan  oleh Aristippos  (435-355  SM).  Aristippos,  sebagai  pengikut  Socrates,  menyetujui pendapat  guru  yang  diikutinya  bahwa  keutamaan  adalah  mencari  yg  "baik". Tetapi,  ia  mengartikan  yang  baik  sebagai  "kesenangan"  ( hedone ),  maksudnya adalah kesenangan badani. Namun begitu, kata Aristippos, orang bijaksana tidak
16 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , 218.
17 Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat , 141.
18 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , 218.
19 Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat , 141.
20 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , 218.
21 Harold H. Titus dkk., Persoalan-persoalan Filsafat , 147.
22 Ibid ., 141.
146 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
mengejar  kesenangan  tanpa  batas  yang  dapat  mengakibatkan  kesusahan.  Yang dikejarnya  adalah  kesenangan  maksimal  yang  disertaai  oleh  kesusahan  minimal. Dan rasio, menurutnya, bertugas  untuk  menentukan  batas ini;  dan  pengendalian diri diperlukan untuk mencapai cara hidup ideal. 23
Cabang kedua Etika  Teleologis  adalah  Epicureanisme.  Menurut  Epicurus (314-270 SM), kebahagiaan itu terdapat di dalam nikmat. Yang baik adalah yang menghasilkan nikmat, yang buruk adalah yang menghasilkan perasaan tidak enak. Namun  begitu,  bagi  Epicurus,  kenikmatan  itu  bersifat  ruhani  dan  luhur,  dan bukan  jasmani  sebagaimana  tafsiran  Aristippos.  Bagi  Epicurus,  hakikat  nikmat ada di dalam ketentraman jiwa yg tenang, di dalam ataraxia (kebebasan dari rasa risau).  Baginya,  manusia  hendaknya  hidup  sedemikian  rupa  sehingga  tubuhnya tetap sehat dan jiwanya tenang. Bagi Epicurus, nikmat lebih dilihat secara negatif, yaitu sebagai kebebasan dari rasa sakit dan penderitaan ( apathia ), dan bukan secara positif  sebagai  perasaan  puas.  Epicurus  sangat  menegaskan  kebijaksanaan ( phronesis ),  dengan  pandai  mempertimbangkan  apakah  memilih  nikmat  atau  rasa sakit,  dan  ia  juga  menganjurkan  untuk  selalu  menguasai  diri.  Etikanya  bersifat privatis: kebahagiaan pribadi. 24
Dan cabang ketiga Etika Teleologis adalah Utilitarianisme, yang didirikan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Menurut Bentham, manusia berada di bawah  kekuasaan  dua  induk  berdaulat,  yaitu  suka  dan  duka.  Artinya,  manusia merupakan organisme suka-duka yang selalu mencari suka dan menghindari duka. Hukum,  bagi  Bentham,  harus  diberlakukan  jika  bisa  memaksimalkan  suka  dan meminimalkan  duka  bagi  orang  kebanyakan.  Cara  kerja  Utilitarianisme  adalah: daripada  bergantung  pada  pemikiran  kabur  tentang  perasaan  atau  kesadaran, klasifikasikan dan ukur tiap tindakan dengan mempertimbangkan banyaknya suka dan duka yang dihasilkan. Jika berdasarkan antara banyaknya suka dan duka telah diukur,  maka  terjadilah  "hitungan  kebahagiaan",  yang  oleh  Bentham  disebut sebagai  "Kalkulus  Bahagia".  Dengan  begitu,  dicoba  untuk  memastikan kebahagiaan  tersebar  seluas  mungkin  agar  menghasilkan  apa  yang  disebutnya sebagai  "Kebaikan  Umum"  atau  "Kebahagiaan  Terbesar  dalam  Jumlah Terbesar". 25
23 K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani , 113-114.
24 Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika: sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke-19 (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 49-
50.
25 Dave Robinson dan Chris Garrat, Mengenal Etika ..., 71.
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 147
Bagi  kaum  Utilitarian,  motif  itu  tidaklah  penting.  Hanyalah  konsekuensi yang  patut  diperhitungkan.  Tekanannya  lebih  kepada  perbuatan  daripada pelaku perbuatan.  Bentham  dan  Mill  berargumentasi  bahwa  motif  manusia  tidak  dapat dilihat  atau  diukur,  tetapi  konsekuensi  perbuatannya  bisa  dilihat  dan  diukur. Dalam  situasi  tertentu,  Utilitarianisme  memperbolehkan  melanggar  aturan  etis tradisional,  jika  hal  itu  menghasilkan  kebahagiaan  yang  lebih  besar  daripada kedukaan. 26
Dari  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  ketiga  cabang  aliran  Etika  Teleologis ini bersepakat bahwa suatu perbuatan moral baru benar secara etis, jika membawa kepada  kebaikan.  Namun  begitu,  mereka  berselisih  dalam  menafsirkan  apa  itu yang  baik  di  dalam  perbuatan.  Bagi  Hedonisme,  perbuatan  yang  baik  adalah perbuatan  yg  memberikan  kenikmatan  jasmani;  bagi  Epicureanisme,  yg memberikan  kenikmatan  ruhani;  dan  bagi  Utilitarianisme,  yang  membawa  pada kebermanfaatan.  Jika  Etika  Teleologis  menekankan  pada  kebaikan  di  dalam perbuatan, Etika Deontologis lebih menekankan pada sisi benarnya perbuatan.
Penganut  Etika  Deontologis  adalah  Immanuel  Kant  (1724-1804).  Kant memikirkan  bahwa  klaim  etis  atas  keabsahan  universal  semestinya  berasal  dari dalam,  dan  bukan  dicari  di  luar  diri  sendiri.  Sumber  etis  terdapat  di  dalam otonomi dan hukum yang diberikan oleh kehendak sendiri, oleh kebebasan. 27
Metode Kant di dalam etikanya adalah murni apriori dan murni deduktif, tanpa  unsur-unsur  pengalaman  empiris,  karena  prinsip-prinsip  etis  tidak tergantung pada pengalaman sama sekali, dan memiliki asal-usulnya di dalam akal budi.  Akal  budi  adalah  kemampuan  untuk  mengatasi  medan  indrawi,  dan  akal budi  itu  murni  jika  atau  karena  bekerja  tanpa  ditentukan  oleh  unsur-unsur pengalaman dan faktor-faktor empiris. Akal budi mengenai perbuatan disebutnya akal budi praktis murni. Prinsip-prinsip etis, menurutnya, ditemukan di dalam akal budi  yang  semacam  ini.  Akal  budi  praktis  murni  (apriori),  menurutnya,  adalah kemampuan untuk memilih perbuatan tanpa segala penentuan indrawi, misalnya dorongan batin, kebutuhan, nafsu, emosi, perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan; dan ciri khasnya adalah kebebasan. 28
Akal  budi  praktis  ini,  menurut  Kant,  berbuat  secara  bebas  atau  otonom, dalam  arti  bahwa  ia  sendiri  yang memikirkan  hukum-hukum,  mengakui  hukum- hukum itu sebagai prinsip dan berbuat sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Berbuat
26 Ibid ., 73.
27 Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika ..., 140.
28 Ibid ., 141-142.
148 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
sesuai  dengan  hukum-hukum  yang  dipikirkan  sendiri  itu  adalah  kehendak.  Akal budi praktis, karena itu, adalah kemampuan untuk menghendaki. Dan kehendak, menurutnya,  tidak  menghapus  dorongan-dorongan  alami,  tetapi  ia  tidak ditentukan olehnya. 29
Moralitas, menurut Kant, menyangkut hal baik dan buruk. Tetapi, bukan sembarang kebaikan, melainkan apa yang baik an sich (pada dirinya sendiri), tanpa pembatasan sama sekali, secara mutlak. Yang baik tanpa pembatasan sama sekali hanyalah  satu,  yaitu  kehendak  baik.  Jika  seseorang  berkehendak  baik,  ia  baik, tanpa  pembatasan.  Kehendak  baik  itu  selalu  baik,  dan  dalam  kebaikannya  tidak tergantung pada sesuatu di luarnya. Semua hal lainnya yang baik, yang lahiriah, bukan  baik an  sich ,  melainkan  hanya  baik  jika  diabdikan  kepada  kehendak  baik. Kehendaklah  yang  menentukan  apakah  watak  seseorang  digunakan  dengan  baik atau buruk. Karena itu, tidak ada yang baik an sich selain kehendak baik. 30
Kehendak  baik,  menurut  Kant,  adalah  kehendak  yang  mau  melakukan kewajiban, berhadapan dengan segala macam dorongan indrawi dan alami. Hanya kehendak  yang  mau  memenuhi  kewajibannya  demi  kewajibannya  yang  benar secara  moral.  Melakukan  kewajiban  karena  mau  memenuhi  kewajiban  itulah kehendak  yang  baik  tanpa  pembatasan,  dan  itulah  yang  disebutnya  sebagai moralitas. 31
Moralitas  seseorang,  menurut  Kant,  tidak  boleh  dilihat  pada  hasil perbuatannya.  Bahwa  hasil  perbuatan  itu  baik  tidak  membuktikan  adanya kehendak baik. Ia, dalam hal ini, menolak segala macam etika sukses, atau yang secara teknis disebut Etika Teleologis. Yang membuat perbuatan manusia itu baik secara moral bukanlah hasilnya, bukan juga hasil yang dimaksud, atau yang mau dicapai, oleh si pelaku, tetapi pada kehendak pelaku yang ditentukan semata-mata oleh kenyataan bahwa perbuatan itu merupakan kewajibannya. 32
Bagi Kant, kewajiban merupakan paham apriori akal budi praktis murni. Apa  yang  menjadi  wajib  tidak  dapat  ditentukan  oleh  suatu  realitas  empiris, misalnya  suatu  kebutuhan,  tujuan,  nilai,  dan  sebagainya.  Kriteria  kewajiban moral, menurutnya, adalah apa yang disebutnya sebagai imperatif kategoris. 33
Imperatif  kategoris  itu  berbunyi:  “Berbuatlah  secara  moral!”  Imperatif kategoris  ini, pertama ,  berupa  perintah;  dan kedua ,  bahwa  perintah  itu  bersifat
29 Ibid ., 142-143.
30 Ibid ., 143-144.
31 Ibid ., 144.
32 Bandingkan ibid ., 144-143.
33 Ibid ., 145.
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 149
kategoris.  Sebagai  perintah,  imperatif  kategoris  ini  bukan  sembarang  perintah, melainkan  suatu  keharusan  ( Sollen ).  Perintah  dalam  arti  ini  adalah  rasional. Namun, perintah yang dimaksud bukanlah perintah yang ditaati karena paksaan, tetapi perintah yang disadari sebagai keharusan, yaitu keharusan objektif. Di situ bukan  paksaan,  tetapi  pertimbangan  yang  meyakinkan  yang  membuat  seseorang taat, dan ini tidak berarti mesti diyakini akan kebaikannya. 34
Telah  dijelaskan  bahwa  bentuk  sederhana  imperatif  kategoris  berbunyi: “Berbuatlah secara moral!” Dalam bentuk singkat ini terlihat dengan sangat jelas kekhasan moralitas bahwa ia tidak tergantung pada berbagai maksud baik, tujuan, atau kondisi, melainkan berlaku di mana saja, kapan saja, situasi apa saja, tanpa perkecualian. Tidak ada situasi dan kondisi di mana seseorang tidak wajib berbuat secara moral. 35
Kemudian,  bagaimana  seseorang  harus  berbuat  secara  moral?  Jawaban atas  pertanyaan  ini  adalah  rumusan  imperatif  kategoris  Kant  selanjutnya  yang berbunyi:  “Berbuatlah  semata-mata  menurut  prinsip  ( maxime ),  yang  dapat sekaligus  kau  kehendaki  menjadi  hukum  umum!” 36 Rumusan  ini  mengatakan bahwa  seseorang  berbuat  sesuai  dengan  kewajiban,  jika  ia  berbuat  menurut prinsip-prinsip  yang  sekaligus  dapat  dikehendaki  berlaku  bagi  semua  orang  dan menjadi  hukum  pada  umumnya,  dan  bagi  siapa  saja.  Imperatif  ini  disebut  juga sebagai prinsip penguniversalisasian. 37
Dasar  yang  membuat  manusia  berbuat  sesuai  dengan  imperatif  kategoris adalah  otonomi  kehendak.  Imperatif  kategoris  adalah  paham  dan  tolok  ukur tertinggi  segala  perbuatan  moral,  dan  otonomi  kehendak  memungkinkan pememenuhan  atas  tuntutan-tuntutannya.  Otonomi kehendak  berarti  bahwa kehendak  sendirilah  yang  memberikan  hukum.  Semua  prinsip  yang  tidak ditetapkan  sendiri,  tetapi  mendahuluinya  dan  mau  menentukannya  dari  luar, bersifat  heteronom  ( heteros =  lain, nomos =  hukum).  Di  dalam  kehendak  yang heteronom, kehendak berhadapan dengan hukum yang bukan hukumnya sendiri.
34 Ibid ., 145-146.
35 Ibid ., 146-147.
36 Ibid .,  147.  Maksim  ( maxime )  adalah  prinsip  subjektif  dalam  berbuat,  sikap  dasar  hati  seseorang  dalam mengambil  sikap-sikap  dan  perbuatan-perbuatan  konkret.  Maksim  bukan  segala  macam    peraturan  atau pertimbangan. Maksim adalah sikap-sikap dasar yang memberikan arah bersama kepada sejumlah maksud dan tindakan  konkret.  Maksim  itulah  yang  menjadi  dasar  penilaian  moral  terhadap  orang  lain.  Etika  yang mendasarkan  diri  pada  maksim  seseorang  jauh  lebih  tepat  daripada  etika  peraturan  atau  etika  norma-norma yang  hanya  memperhatikan  sesuai  atau  tidaknya  perbuatan  seseorang  dengan  suatu  peraturan  atau  norma. Etika yang berdasarkan maksim memperhatikan sikap hati sumber perbuatan, yang menunjukkan lebih banyak kualitas seseorang daripada kesesuaiannya dengan suatu norma atau peraturan ( Ibid .).
37 Ibid ., 148.
150 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
Dan  itu,  oleh  Kant,  ditolak  karena  bukan  merupakan  kehendak  otonom,  dan bertentangan dengan hakikat moralitas. 38
Kant juga menyatakan bahwa orang yang mau menaati perintah-perintah Tuhan dan  menjauhi  larangan-larangan-Nya  hanya  karena  mengharapkan  pahala  dan surga, atau hanya karena takut pada neraka, tidak  bersifat moral, dan karena itu tidak  pantas.  Sedangkan  kebahagiaan  tidak  mungkin  menjadi  prinsip  moralitas, karena pencapaiannya tergantung pada faktor-faktor empiris. 39
Semua  pertimbangan  heteronom  dari  luar  itu,  oleh  Kant,  disebut  materi kehendak.  Begitu  materi  menentukan  kehendak,  kehendak  berada  di  bawah hukum dari luar, dan karena itu terkena heteronomi dan tidak lagi berstatus moral, karena tidak lagi universal dan tidak lagi tidak bersyarat. 40
Jika  semua  materi  ditolak  sebagai  unsur  penentu  kehendak  moral,  yang tersisa  hanya  tinggal  satu,  yaitu  formanya  atau  bentuknya.  Kehendak  otonom adalah  kehendak  yang  semata-mata  ditentukan  oleh  bentuk  prinsip-prinsipnya. Bentuk  prinsip  tindakan  adalah  keharusan  atau  hukum.  Dengan  kata  lain, kehendak otonom hanya mengakui diri berada di bawah keharusan yang berasal dari  hukum  atau  kewajiban  yang  disadari  dan  diakuinya  sendiri  sebagai  hukum dan  kewajibannya.  Apa  yang  disadari  sebagai  kewajiban,  itulah  yang  dilakukan kehendak otonom. 41
Pembuktian  kenyataan  moralitas,  menurut  Kant,  tidak  bersifat  teoretis, tetapi praktis. Etika bukan teori abstrak, tetapi refleksi atas suatu pengalaman yang tidak dapat disangkal, yaitu kesadaran moral. Kesadaran moral adalah kesadaran akan  adanya  kewajiban  mutlak.  Adanya  kewajiban  mutlak  ini  tidak  didasarkan pada bukti teoretis, tetapi selalu sudah diketahui dan dirasakan. Kewajiban mutlak ini  tidak  dapat  dideduksikan,  dan  manusia  hanya  dapat  menunjuk  kepadanya. Kesadaran yang semacam itu adalah suatu fakta, tetapi bukan fakta empiris. Fakta empiris  dapat  dibuktikan  lepas  dari  kesadaran,  tetapi  kesadaran  moralitas  hanya ada  di  dalam  kesadaran.  Dalam  hal  ini,  Kant  berbicara  tentang  fakta  akal  budi, yang  di  dalam  bahasa  biasa  disebut  sebagai  suara  hati  atau  hati  nurani.  Hati nurani  tidak  dapat  dibuktikan,  tetapi  manusia  dapat  menunjuk  kepadanya.  Dari situ, Kant kemudian sampai kepada kesadaran akan adanya kemutlakan, adanya kebaikan tanpa batas. 42
38 Ibid ., 149-150.
39 Ibid ., 150.
40 Ibid . 41 Ibid . 42 Ibid ., 152-153.
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 151
Jika orang mau menyangkal suara hatinya, ia dapat menyangkalnya, tetapi dengan  itu  ia  telah  masuk  ke  dalam  kontradiksi.  Ia  hanya  dapat  mengharapkan orang  lain  untuk  mempercayai  penyangkalannya  jika  orang  lain  mengandaikan bahwa  ia  tidak  akan  berbohong,  dan  hal  itu  mengandaikan  ia  sadar  bahwa  ada kewajiban mutlak untuk tidak berbohong. 43
Kant  menyatakan  bahwa  manusia  memiliki  kebebasan  untuk  melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban mutlak, meskipun nyawa sebagai taruhannya. Kant  mencontohkan  tentang  seseorang  yang  diancam  akan  langsung  mendapat hukuman  mati,  kecuali  ia  bersedia  memberikan  kesaksian  palsu  mengenai  orang lain  yang  tidak  bersalah,  namun  ia  tetap  menolak  untuk  memberikan  kesaksian palsu. Contoh ini memperlihatkan bahwa manusia mempunyai kesadaran bahwa ia berada di bawah hukum moral. 44
Oleh  karena  itu,  kebebasan  kehendak  merupakan  kenyataan  yang  tidak dapat  disangkal  karena  terimplikasi  langsung  di  dalam  kesadaran  moral. Kenyataan  semacam  itu,  oleh  Kant,  disebut  sebagai  postulat.  Postulat  adalah sesuatu  yang  tidak  dapat  dibuktikan  secara  teoretis,  tetapi  yang  kenyataannya tidak  dapat  disangkal  juga  karena  suatu  realitas  tidak  mungkin  jika  postulat  itu tidak  nyata-nyata  ada.  Kenyataan  kesadaran  moral  mengimplikasikan  bahwa manusia  betul-betul  memiliki  kebebasan  kehendak.  Yang  dimaksudnya  dengan kebebasan  kehendak  adalah  bahwa  dengan  itu  manusia  dapat  mengambil  sikap dan  perbuatan  lepas  dari  berbagai  macam  dorongan,  rangsangan,  emosi  dan sebagainya. 45 Pengertian  kebebasan  berkehendak  di  sini  berbeda  maksudnya dengan  apa  yang  dipahami  di  dalam  aliran  teologi  dialektis  Islam,  yang  aliran lawannya  memahami  bahwa  di  dalam  perbuatan  manusia  terdapat  adanya campur tangan Tuhan.
Selain  kebebasan,  moralitas,  menurut  Kant,  juga  mengimplikasikan  dua postulat yang lain, yaitu imortalitas jiwa dan eksistensi Tuhan. Dengan kata lain, kenyataan moralitas hanyalah mungkin jika diandaikan bahwa jiwa manusia tidak dapat mati dan jika Tuhan betul-betul ada. 46
Paparan-paparan  di  atas  telah  menjelaskan  Etika  Teleologis  dan Deontologis.  Di  dalam  kedua  aliran  ini  secara  jelas  telah  ditunjukkan  bahwa aturan etis pada dasarnya memang menyangkut perbuatan moral dalam kerangka
43 Ibid ., 153.
44 Ibid . 45 Ibid . 46 Ibid ., 154.
152 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
baik  atau  benar,  dan  analisis  etis  cenderung  dan  berpusat  pada  dua  istilah  ini. Meskipun  ada  banyak  cara  untuk  menggunakan  kata  kunci  lain  sebagai  ukuran etis,  cara-cara  yang  seperti  itu,  sebenarnya,  pada  ujungnya  hanya  akan  dapat dikembalikan  pada  penelusuran  terhadap  dua  ukuran  etis,  baik  atau  benar.  Di bawah ini akan dijelaskan maksudnya.
Etika Perwujudan Diri.  Aliran etika ini diusung oleh Idealisme Amerika, terutama  melalui  gagasan  W.  M.  Urban.  Menurutnya,  dalam  tulisannya, Fundamentals  of Ethics , prinsip  yang mendasari  penilaian  etis  adalah  "perwujudan diri".  Ini,  menurutnya,  bertolak  dari  kenyataan  bahwa  manusia  sesungguhnya merupakan  diri.  Tujuan  hidup  manusia  adalah  penyempurnaan  diri.  Dan  segi manusia yang paling menonjol adalah keadaannya sebagai diri ruhani. Kebaikan tertinggi  adalah  perwujudan  diri  sendiri  sebagai  diri  ruhani.  Seseorang  harus mewujudkan dirinya di dalam tingkatan spiritual. Apa yg menimbulkan penilaian yang  benar  bahwa  perwujudan  diri  adalah  penilaian  etis  yang  terbaik? Jawabannya,  menurut  Urban,  adalah  karena  hakikat  diri  adalah  kebaikan.  Jika hakikat  diri  adalah  keburukan,  maka  bagaimana  halnya?  Perwujudan  diri  itu adalah  kebaikan.  Namun  demikian,  kebaikan  itu  lain  dari  perwujudan  diri. Berarti,  yang  baik  adalah  sesuatu  yang  jika  dipunyai  oleh  sesuatu  objek menjadikan  objek  tersebut  baik,  atau  sesuatu  segi  dari  objek  yang  perlu  selalu ditambahkan. 47
Namun  begitu,  di  dalam  Etika  Barat  dikenal  juga  satu  aliran  etika  yang lain,  yaitu  Etika  Teologis  (Etika  Ketuhanan).  Menurut  Etika  Teologis,  kualitas penentu  atau  ukuran  kebaikan  semestinya  adalah  sesuatu  yang  abadi,  yang mutlak,  dan  yang merupakan  satu-satunya  kebaikan  yang sejak semula  kebaikan sudah terkandung di dalam dirinya. Tuhan merupakan penentu kebaikan, karena Diri-Nya  sendiri  merupakan  kebaikan.  Menurut  etika  ini,  di  dalam  semua  teori tentang hakikat tanggapan moral terdapat makna kewajiban dan perintah. Tetapi, dasar  semua  kewajiban  itu  tidak  selalu  jelas. 48 Etika  Teologis  mempertanyakan: Apakah yang mengharuskan manusia untuk mencari kenikmatan, kebermanfaatan,  dan  untuk  mencapai  perwujudan  diri?  Dapatkah  semua  itu memerintahkan  manusia?  Etika  Teologis  bahkan  tidak  hanya  memberikan  kritik kepada Etika Teleologis dan model-model etika lainnya seperti Etika Perwujudan Diri. Etika Deontologis juga menjadi sasaran kritiknya. Apakah yg mengharuskan orang untuk mencari kewajiban. Dapatkah kewajiban memerintahkan manusia?
47 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat , 357-360.
48 Ibid ., 361.
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 153
Apakah yang menyebabkan manusia merasa dituntut untuk melakukan perbuatan yang baik? Baik Hedonisme, Epicureanisme, dan Utilitarianisme dari kubu Etika Teleologis, dan Idealisme Amerika, serta Deontologisme Kant sendiri tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Di sini dikehendaki adanya dasar bagi etika yg di dalamnya  sekaligus  sudah  terkandung  sumber  kewajiban.  Dalam  hal  ini, pertanyaan  yang  ingin  diajukan  adalah  dapatkah  kebaikan  (bahkan  ide kewajibannya  Kant)  memaksa  orang  secara  berwibawa  untuk  berbuat  moral? Yang  diperlukan  bagi  perbuatan  yang  berwibawa  adalah  suatu  hal  atau  suatu kekuasaan yang kewibawaannya tidak dapat ditentang. Dan kekuasaan itu sendiri haruslah  baik,  merupakan  sumber  kebaikan,  dan  sekaligus  memerintahkan  agar manusia berbuat baik, dengan suatu kewibawaan yang tidak akan ditentang oleh mereka  yang  mengakui  kewibawaannya.  Kiranya,  hanya  Tuhan  yang  memiliki syarat-syarat  tersebut,  dan  berhubung  karena  Dia  merupakan  sumber  kebaikan yang sebenarnya. 49
Namun  demikian,  Etika  Teologis  pun,  yang  kiranya  dianggap  mampu menyelesaikan  persoalan  di  dalam  bidang  etika,  di  Barat,  tidak  luput  juga  dari kritikan. Pertanyaannya adalah: Apakah yang dimaksudkan bahwa Tuhan an sich adalah  kebaikan? Pertama ,  apakah  karena  Tuhan  berbuat  kebaikan?  Atau, kedua , apakah karena perbuatan Tuhan an sich merupakan kebaikan? 50
Jika  afirmasi  diberikan  pada  pertanyaan pertama ,  bahwa  Tuhan  itu  baik karena Ia berbuat kebaikan, maka, yang dimaksudkan adalah bahwa: Kebaikan itu berbeda  dengan  perbuatan  Tuhan,  dan  Ia  menyesuaikan  Diri-Nya  dengan kebaikan. 51 Konsekuensi  dari  ini  adalah  bahwa:  Tuhan  berbuat  hal  yang  baik, karena  hal  itu an  sich adalah  baik. 52 Jika  konsekuensi  ini  diterima,  maka  Etika Teologis  bukan  hanya  gagal  dalam  menyediakan  dasar  yang  mutlak,  tetapi  juga gagal  dalam  menjelaskan  apa  hakikat  kebaikan;  misalnya,  tentang  ciri-ciri  khas yang  menyebabkan  Tuhan  memutuskan  untuk  memilih  dan  menganggapnya sebagai perbuatan baik. 53
Namun, jika afirmasi diberikan pada pertanyaan kedua , bahwa Tuhan itu baik,  karena  perbuatan-Nya an  sich merupakan  kebaikan, 54 maka,  yang dimaksudkan adalah bahwa: Perbuatan Tuhan an sich itu baik, karena merupakan
49 Bandingkan ibid . 50 Bandingkan ibid . 51 Bandingkan ibid . 52 Bandingkan ibid ., 363. 53 Bandingkan ibid ., 363-364.
54 Bandingkan ibid ., 361.
154 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
perbuatan Tuhan. Apa saja yang diperbuat dan dikehendaki Tuhan itu senantiasa baik, karena Tuhan-lah yang melakukannya dan menghendakinya. 55 Konsekuensi dari  ini  adalah  bahwa:  Perbuatan  Tuhan itu  baik semata-mata  karena  Tuhan-lah yang berbuat. 56 Jika konsekuensi ini pun diterima, maka apapun yang buruk dapat menjadi baik jika Tuhan yang berbuat dan menghendakinya. Dan ini tidak dapat diterima.  Dengan  begitu,  Etika  Teologis  agaknya  juga  gagal  dalam  memberikan ukuran  terakhir  bagi  penyelesaian  masalah  benar-salah,  dan  juga  gagal  dalam menyediakan dasar yang gamblang bagi etika. 57
Dari  keterangan  di  atas,  Etika  Teologis,  tinimbang  aliran  etika  lainnya, dianggap berhasil dalam menetapkan dasar yang jelas bagi perintah dan kewajiban moral. Etika Teologis mendasarkan ukuran etisnya pada Kewibawaan Tuhan, dan menetapkan Tuhan sebagai sumber kebaikan yang sesungguhnya. Namun, ketika kepadanya  diajukan  pertanyaan  kritis:  “Apa  maknanya  bahwa  Tuhan  itu  Maha Baik?”, Etika Teologis telah gagal; baik dalam menjelaskan hakikat kebaikan dan menyediakan  dasar  yang  mutlak;  maupun  dalam  memberikan  ukuran  terakhir benar-salah dan dalam menyediakan dasar yang gamblang bagi etika.
Etika Teologis sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari Teologi  Natural 58 Barat,  yang  pemikiran-pemikirannya  tidak  didasarkan  pada wahyu,  tetapi  kepada  akal  semata.  Kegagalan  dalam  memberikan  dasar  yang kokoh bagi pemikiran yang didasarkan pada akal semata ini tidak berhenti di sini. Kegagalan  filsafat  semacam  ini  juga  muncul  saat  mencoba  untuk  membangun suatu sistem pemikiran yang koheren. 59
55 Bandingkan ibid ., 361-362.
56 Bandingkan ibid ., 362. 57 Bandingkan ibid ., 364.
58 Teologi,  sebagai  sebuah  kajian  filsafati  tentang  Tuhan, merupakan  cabang  dari  metafisika.  Namun  demikian, apa yang disebut teologi perlu dibedakan menjadi dua macam. Pertama , revealed theology (teologi kewahyuan) atau  teologi  yang  didasarkan  pada  wahyu. Kedua , natural  theology atau  teologi  metafisik.  Yang  kedua  inilah yang dimaksudkan dalam paparan di atas. Teologi ini saja yang merupakan bagian dari metafisika, mengacu pada spekulasi rasio, bersifat filsafati, dan sebagai kajian objektif.
59 Di  antara  syarat  yang  harus  dimiliki  oleh  pemikiran  kefilsafatan  adalah  bahwa  sistemnya  haruslah  bersifat koheren.  Perenungan  kefilsafatan  harus  menyusun  suatu  bagan  konsepsional  yang  koheren.  „Koheren‟  ialah runtut.  Kata  „runtut‟  („ consistent’ )  dimengerti  melalui  kebalikannya,  yaitu  „tidak  runtut‟  („ inconsistent’ )  atau „bertentangan‟  („ contradictory ‟).  Suatu  pemikiran  filsafat  tidak  boleh  mengandung  pernyataan-pernyataan bertentangan  satu  sama  lain,  karena  filsafat  berusaha  menyelesaikan  pertanyaan-pertanyaan  agar  dimengerti. Penyelesaian  dilakukan  dengan  menyampaikan  pernyataan  yang  terbukti  benar,  atau  terbukti  kebenarannya dibandingkan  pernyataan-pernyataan  lain.  Penyelesaian  itu  tidak  mungkin  jika  dikatakan  bahwa  suatu pernyatan  benar  dan  pernyataan  yang  bertentangan  dengannya  juga  benar.  Di  dalam  suatu  pemikiran  yang tidak berpegang pada suatu pernyataan tunggal, tidaklah mungkin ada pemikiran yang masuk akal ( Ibid ., 8-9.).
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 155
Lihat,  misalnya,  ketika  Teologi  Natural  Barat  mencoba  membangun pernyataan-pernyataan  untuk  merumuskan  doktrin  Kebaikan  Tuhan  seperti  di bawah ini:
1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu yang ada. 60
Sekilas, kedua pernyataan  ini  tidak mengandung kontradiksi.  Tetapi,  jika atas pernyataan-pernyataan ini diajukan kenyataan bahwa keburukan itu agaknya merupakan  sesuatu  yang  benar-benar  ada,  maka  pertanyaannya  adalah: “Bagaimanakah keburukan dapat terjadi?” 61
Jika atas “Tuhan adalah Pencipta segala sesuatu yang ada” (pernyataan 2) diajukan  anggapan  bahwa  keburukan  itu  ada,  maka,  konsekuensinya  adalah “Tuhan  adalah  Pencipta  keburukan”.  Dengan  demikian,  atas  dua  pernyataan  di dalam kajian teologi tersebut, kesimpulannya akan berbunyi:
1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan  Maha  Kuasa,  dan  Pencipta  segala  sesuatu  yang  ada,  termasuk keburukan. 62
Pernyataan  ini  ingin  mengatakan  bahwa  karena  “Tuhan  Maha  Kuasa” (kesimpulan 2), maka, apa yang diciptakan Tuhan tentu diciptakan-Nya, termasuk keburukan,  karena  Ia  ingin  menciptakannya.  Sudah  tentu  demikian  halnya.  Di sini, kontradiksi 1 sudah terlihat. Kemahakuasaan Tuhan (yang Kuasa menciptakan keburukan) berkontradiksi dengan Kemahabaikan-Nya (yang tidak menginginkan keburukan).
Namun  demikian,  kontradiksi  lain  akan  terlihat  juga,  jika  dilihat  dari  sisi  yang berbeda. Jika kesimpulannya dikembalikan lagi, maka:
1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan  Maha  Kuasa,  dan  Pencipta  segala  sesuatu  yang  ada,  termasuk keburukan.
Pernyataan  ini,  pada  sisi  lain,  ingin  mengatakan  bahwa  karena  “Tuhan Maha Kuasa” (kesimpulan 2), maka, apa yang diciptakan Tuhan tentu diciptakan- Nya, termasuk keburukan, karena Ia ingin menciptakannya. Sudah tentu demikian halnya.  Sebab,  jika  “Tuhan  menciptakan  keburukan”  (kesimpulan  2),  meskipun
60 Bandingkan ibid ., 10. 61 Ibid . 62 Bandingkan ibid .
156 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
“Tuhan tidak ingin melakukan keburukan”, karena “Ia Maha Baik” (kesimpulan 1),  berarti  Tuhan terpaksa berbuat  berlawanan  dengan  Kehendak-Nya;  dan  ini tidak mungkin  karena  “Tuhan  Maha  Kuasa” 63 (kesimpulan  2).  Dalam  hal  inilah kontradiksi 2 terlihat. “Tuhan Maha Kuasa” (kesimpulan 2) berkontradiksi dengan “Tuhan terpaksa berbuat  buruk  (di  sini,  Kemahaberkehendakan  Tuhan  patut dipertanyakan),  meskipun  Tuhan  tidak  ingin  melakukan  keburukan,  karena “Tuhan  Maha  Baik”  (kesimpulan  1).  Tegasnya,  supaya  bersesuaian  dengan Kemahabaikan  Tuhan,  yang  tidak  menginginkan  keburukan  (kesimpulan  1), Kemahakuasaan-Nya berkontradiksi dengan Kemahaberkehendakan-Nya. Namun  demikian,  sebenarnya,  kontradiksi  sudah mulai  terlihat  sejak  awal.  Mari lihat lagi:
1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu yang ada.
Di sini, kontradiksi belum kelihatan. Tetapi, ketika dinyatakan bahwa keburukan itu sungguh benar-benar ada, maka pernyataan-pernyataan tersebut kesimpulannya akan berbunyi:
1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan  Maha  Kuasa,  dan  Pencipta  segala  sesuatu  yang  ada,  termasuk keburukan.
Dari  sini, kontradiksi  3 terlihat.  “Tuhan  Maha  Baik”  (kesimpulan  1) tentulah  berkontradiksi  dengan  “Tuhan  Pencipta  segala  sesuatu  yang  ada, termasuk  keburukan.”  (kesimpulan  2).  Di  sini,  sifat  Kemahabaikan  Tuhan dipertanyakan.  Jika  Tuhan  Maha  Baik,  mengapa  Ia  menciptakan  keburukan? Tegasnya, di sini, Kemahabaikan Tuhan berkontradiksi dengan keburukan yang Ia ciptakan.
Dari paparan di atas, dari pernyataan yang sepintas tidak terlihat kontradiksinya:
1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu yang ada.
mulai  menimbulkan  masalah  ketika  diutarakan  pernyataan  kritis;  dalam  hal  ini, bahwa keburukan itu tampaknya benar-benar ada; dan kontradiksi mulai terlihat. Dari  paparan  di  atas,  dua  pernyataan  tersebut  melahirkan  tiga  kontradiksi,  saat pernyataan  kritis  diajukan  berkenaan  dengan  keniscayaan  tentang  adanya keburukan.  Kontradiksi pertama ,  Kemahakuasaan  Tuhan  (yang  Kuasa
63 Bandingkan ibid .
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 157
menciptakan  keburukan)  berkontradiksi  dengan  Kemahabaikan-Nya  (yang  tidak menginginkan keburukan).
Kontradiksi
kedua , Kemahakuasaan-Nya berkontradiksi  dengan  Kemahaberkehendakan-Nya.  Dan  kontradiksi ketiga , Kemahabaikan Tuhan berkontradiksi dengan keburukan yang Ia ciptakan.
Dari paparan-paparan di atas dapatlah diketahui bahwa pemikiran dengan menggunakan akal saja telah gagal dalam membangun basis filsafati yang kokoh bagi etika (baca juga: ilmu akhlak) yang mapan. Ini dapat diklasifikasikan dalam dua  hal,  jika  klasifikasi  ini  menggunakan  model  etika  teologis  dan  etika  non- teologis. Pada satu sisi, semua model etika non-teologis tidak dapat menentukan dasar  yang  sungguh  eksistensial  atas  perintah  dan  kewajiban  perbuatan  moral; baik itu Etika Deontologis,  yang mengukur perbuatan moral pada kriteria benar- salah,  maupun Etika Teleologis, yang mengukurnya dengan kriteria baik-buruk. Pada  sis  lain,  Etika  Teologis  memang  berhasil  menunjukkan  bahwa  dasar  yang sungguh  eksistensial  atas  perintah  dan  kewajiban  perbuatan  moral  hanyalah Tuhan.  Namun,  di  dalam  etika  ini  beberapa  kegagalan  juga  ditemukan. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, kegagalan yang dimaksud adalah: pertama , berkenaan dengan usaha pendasaran Tuhan – tegasnya, Kewibawaan Tuhan yang memerintah  dan  mewajibkan  –  sebagai  ukuran  etis.  Usaha  ini  tidak  berhasil karena tidak mampu menjawab apa makna Kebaikan Tuhan; kedua , tentang usaha membangun logika mengenai Kebaikan Tuhan di dalam sistem pemikiran filsafati yang  koheren.  Namun  demikian,  tampaknya,  di  sini  ada  lagi  kegagalan  yang dapat muncul, bahkan jika dua kegalan sebelumnya tidak ditemukan. Kegagalan yang ketiga , yaitu bahwa etika yang semacam ini – yang hanya mengandalkan akal semata  –  hanya  berlaku  bagi  paham  yang  mengakui  keberadaan  Tuhan  dan beriman  kepada-Nya  (theisme),  namun,  tidak  berlaku  bagi  yang  mengingkari keberadaan-Nya  (atheisme),  serta  yang  menangguhkan  keputusan  tentang  ada atau tidak adanya Dirinya (agnostisme).
Berpikir  dengan  cara  rasional  dan  logis  di  dalam  mendekati  problem- problem memang  merupakan  cara kerja  filsafat  –  dan  etika termasuk  bagiannya. Justru  karena  pendekatan  yang  seperti  itu  berfilsafat  bersifat  rasional  dan  dapat dikontrol oleh siapa saja yang mau menggunakan akalnya. 64 Namun, norma yang diajukan di dalam Etika Teologis tentu saja tidak mempan bagi orang berakal yang meragukan  atau  bahkan  yang  mengingkari  keberadaan  Tuhan.  Untuk  apa  orang
64 Bandingkan K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani , 22.
158 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
mematuhi  perintah  dan  kewajiban-Nya,  jika  Kewibawaan-Nya  tidak  tersentuh oleh kesadarannya?
Terakhir,  kegagalan  Etika  Teologis  yang keempat ,  adalah  berkenaan  dengan kemampuan  di  dalam  menentukan  kriteria  etis  perbuatan  moral  manusia,  di dalam  sistemnya  sendiri,  persis  seperti  yang  dimaksudkan  oleh  Tuhan  sendiri. Karena hanya menyandarkan pemikiran etis perbuatan pada akal semata – bahkan sekali lagi jika dua kegalan pertama yang tersebut di atas tidak ditemukan –, atas dasar  apa  etika  yang  semacam  ini  dapat  memberitahukan  jenis-jenis  perbuatan mana yang moral dan imoral, persis seperti yang disetujui oleh Tuhan sendiri? Di sinilah, karena hanya mengandalkan akal semata, Etika Teologis gagal dalam mengungkapkan  penerapan  aturan-aturan  etis  tertentu  di  dalam  sistemnya sendiri. 65 Jika  etika  ini  bersifat  teologis  (ketuhanan),  semestinya  ia  mampu menunjukkan  aturan-aturan  yang  semacam  itu,  persis  seperti  apa  yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri.
Etika  Teologis  barangkali  memang  benar  ketika  menyatakan  bahwa ukuran  perbuatan  etis  yang  tepat  tidak  ditentukan  oleh  benar-salahnya  suatu perbuatan  (Etika  Deontologis),  dan  tidak  juga  oleh  baik-burunya  perbuatan tersebut  (Etika  Teleologis),  tetapi  oleh  suatu  otoritas  yang  berwibawa,  yaitu Tuhan.  Kedua  macam  etika  tersebut  tidak  mampu  menjawab  apa  dasar  dari perintah dan kewajiban yang menuntut manusia untuk berbuat yang tepat secara etis. Etika Teologis menghendaki perlu adanya suatu dasar bagi etika atau – lebih tepatnya  –  otoritas,  yang  di  dalamnya  sekaligus  sudah  terkandung  sumber kewibawaan.  Otoritas  berwibawa  yang  menuntut  manusia  untuk  berbuat  moral yang  tepat  secara  etis  ini,  menurut  Etika  Teologis,  sekali  lagi,  adalah  Tuhan.
65 Menurut  Yazdi,  proposisi-proposisi  etika,  dan  juga  hukum,  dapat  diungkapkan  dalam  dua  pola. Pertama , dengan  menerangkan  kehakikian  dan  perkaranya  sendiri,  atau  apa  yang  dikenal  sebagai  prinsip-prinsip universal,  di  dalam  etika  dan  hukum.  Contoh,  proposisi  di  dalam  etika  yang  berbunyi  “Keadilan  adalah kebaikan”,  “Seseorang  tidak  boleh  berbuat  zalim  kepada  sesamanya”,  dan  seterusnya. Kedua ,  dengan mengungkapkan  penerapan  aturan-aturan  tertentu  dalam  suatu  sistem.  Misalnya,  menurutnya,  perkataan “Berbohong untuk mendamaikan diperbolehkan di dalam Islam”. Jika seorang pakar fikih atau hakim hendak menjelaskan  hukum-hukum  serupa  itu,  ia  tidak  harus  menjabarkan  sistem  etika  dan  hukum  Islam  secara keseluruhan.  Karenanya,  ungkapan  “menurut  Islam”  pada  umumnya  tidak  diperlukan  (Muhammad  Taqi Misbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam , terj. Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Badung: Mizan, 2003), 154. Catatan  kaki  ini  ingin  menunjukkan,  terutama  melalui  poin  kedua  di  atas,  bahwa  Etika  Teologis,  di  dalam sistemnya  sendiri,  tidak  mampu  menunjukkan  aturan-aturan  etis  tertentu  sebagai  aturan-aturan  etis  yang berasal dari Tuhan sendiri. Jika etika ini bersifat teologis, maka aturan-aturan etisnya semestinya merupakan aturan-aturan yang seperti itu persis seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri.
Terakhir,  catan  kaki  ini  juga  ingin  menunjukkan  pola  atau  klasifikasi  lain  yang  dapat  digunakan  untuk memetakan  aliran-aliran  di  dalam  etika.  Jika  menggunakan  klasifikasi  Yazdi  di  atas,  etika  Kant  dapat dimasukkan  ke  dalam  kelompok  pertama,  karena  titik  tekan  etikanya  pada  prinsip-prinsip  universal  etika  di dalam perbuatan. Sedangkan semua etika teleologis dan Etika Perwujudan Diri, barangkali, dapat dimasukkan pada kelompok kedua.
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 159
Namun,  pertanyaan  apa kriteria  etis  dari  perbuatan-perbuatan  tersebut,  sehingga perbuatan-perbuatan  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  Tuhan sendiri, tidak dapat dijawab oleh etika ini di dalam sistemnya sendiri.
Ini  tentu  saja  wajar  karena  Etika  Teologis  tidak  memiliki  persambungan doktrin dan ajaran yang langsung berasal dari Tuhan. Di sinilah diketahui bahwa akal telah gagal dalam merumuskan etika yang tepat, dan manusia perlu meminta bantuan kepada sumber lain di luar akal, yaitu Wahyu, yang merupakan wadah- Nya  dalam  menyampaikan  Titah-Nya  kepada  manusia.  Dengan  kata  lain,  pada titik  ini,  akal  menemui  jalan  buntu,  dan  disadari  betapa  perlunya  agama  yang telah disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang beriman. Dari sinilah dimulai perlu adanya suatu etika yang didasarkan atas ajaran-ajaran agama tertentu, atau yang di sini disebut sebagai Religious Ethics ; atau Scriptural Ethics , karena hubungannya dengan  Kitab  Suci.  Pembahasan  selanjutnya  akan  difokuskan  pada  etika  yang semacam ini di dalam Islam.
Di  dalam  Etika  Religius  dikehendaki  bahwa  kriteria  kebenaran  dan kesalahan  di  dalam  proposisi-proposisi  etis  ditentukan  oleh  kesesuaian  atau ketidaksesuaiannya  dengan  rujukan  dan  sumber  etika  yang  dimaksud.  Dan  cara mengetahuinya tidak lain adalah dengan merujuk langsung kepada sumber-sumber yang terkait dengan sistem yang bersangkutan. Misalnya, cara mengetahui  benar- salahnya  kaidah-kaidah  Etika  Islam  ialah  dengan  merujuk  langsung  kepada Alquran dan Sunnah. 66
Islam  memandang  Alquran  dan  Sunnah  sebagai hudan  li  al-nas (petunjuk bagi  manusia),  pandangan  hidup  ( al-nazar  il  al-hayat , world  view , Weltanschauung ), dan  sumber  kebenaran  yang  berasal  dari  Allah,  Tuhan  Yang  Maha  Benar  dan Maha  Baik.  Tidak  seorang  pun  diakui  sebagai  muslim,  setidaknya  secara minimalis,  kecuali  mengakui  doktrin  ini.  Namun  demikian,  Alquran  juga menyatakan bahwa manusia juga perlu menggunakan akalnya bagi  mereka yang mau berpikir. Di dalam Islam, persoalan etika memang diselesaikan tidak hanya dengan  penggunaan  akal  semata,  tetapi  juga  disangkutkan  pada  hubungannya dengan sumber kewahyuan Islam sendiri. Sumber-sumber akal dan wahyu diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan sistem etika yang padu.
Melanjutkan maksud Etika Teologis dan penekanannya pada Etika Islam, pembahasan  selanjutnya  menegaskan  bahwa  ukuran  etis  yang  tepat  adalah Otoritas Allah. Kewibawaan-Nya menuntut manusia untuk melakukan perbuatan
160 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
yang tepat sesuai dengan Perintah-Nya, persis seperti apa yang dimaksudkan-Nya sendiri, dan Wahyu Islam adalah sumbernya.
Di  dalam  Islam,  sebagian  besar  kontroversi  bidang  etika  bersumber  dari perdebatan-perdebatan  teologis  yang  paling  pokok. 67 Dan  salah  satunya  terjadi antara Asy ʻ ariyyah dan Mu ʻ tazilah menyangkut makna soal-soal etika. 68 Namun, persoalan  ini  diawali  dengan  perselisihan  mengenai  masalah  akal  dan  wahyu. Yang  dipermasalahkan  adalah  sejauh  mana  kesanggupan  akal  dan fungsi  wahyu terhadap dua persoalan dalam agama, yaitu tentang Tuhan, dan tentang kebaikan dan  keburukan.  Pertanyaan  yang  diajukan  adalah  sebagai  berikut.  1.  Dapatkah akal mengetahui adanya Tuhan? 2. Jika ya, dapatkah akal mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan? 3. Dapatkah akal mengetahui yang baik dan yang buruk?  4.  Jika  ya, dapatkah  akal mengetahui  bahwa  wajib  bagi  manusia  berbuat baik dan wajib baginya menjauhi perbuatan buruk? 69
Bagi kaum Mu ʻ tazilah, keempat persoalan tersebut dapat diketahui dengan akal. Semua pengetahuan dapat diperoleh melalui akal dan kewajiban-kewajiban dapat  diketahui  dengan  pemikiran  yang  mendalam.  Dengan  begitu,  berterima kasih  kepada  Tuhan  sebelum  turunnya  wahyu  itu  wajib.  Baik  dan  buruk  adalah sifat  esensial  bagi  kebaikan  dan  keburukan.  Dan  kebaikan  dan  keburukan  wajib diketahui  melalui  akal,  dan  demikian  juga mengerjakan yang baik dan  menjauhi yang buruk. 70
Jika  kaum  Mu ʻ tazilah  berpendapat  bahwa  keempat  persoalan  tersebut dapat  diketahui  melalui  akal,  golongan  Asy ʻ ariyyah  menyatakan  bahwa  akal hanya  dapat  mengetahui  satu  di  antaranya,  yaitu  adanya  Tuhan.  Menurut  al- Asy ʻ ari, semua kewajiban hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tidak dapat menentukan sesuatu sebagai wajib, dan dengan demikian tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk adalah wajib. Ia  mengatakan  bahwa  akal  hanya  dapat  mengetahui  adanya  Tuhan,  tetapi mengetahui tentang kewajiban terhadap Tuhan hanya diperoleh melalui wahyu. 71
Dari  uraian  ini  diketahui  bahwa  di  antara  kedua  aliran  teologi  dialektis  di  atas terdapat  perbedaan  besar  mengenai  kemampuan  akal.  Jika  dirinci  dengan  nilai angka, kemampuan  akal manusia,  bagi  aliran  yang pertama  nilainya  4,  dan  bagi
67 Lihat pendapat M. Fakhry ini dalam  Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis , terj.
Musa Kazhim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan, 2002), 127.
68 Lihat pendapat George F. Hourani ini dalam ibid .
69 Bandingkan Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam ( Jakarta: UI-Press, 1986), 75-76.
70 Bandingkan ibid ., 76. 71 Bandingkan ibid .
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 161
aliran  yang  kedua  nilainya  1.  Dengan  demikian,  kemampuan  akal manusia  bagi kaum Mu ʻ tazilah itu kuat, sedangkan bagi Asy ʻ ariyyah lemah. 72 Dengan ini dapat dikatakan bahwa Mu ʻ tazilah lebih rasional daripada Asy ʻ ariyyah.
Sesuai  dengan  pembahasan  ini  dari  empat  pertanyaan  di  atas  yang  perlu ditekankan  adalah  pertanyaan  ketiga.  Dapatkah  akal  mengetahui  yang  baik  dan yang buruk?
Adagium terkenal  dari  Mu ʻ tazilah  mengenai  persoalan  ini  berbunyi: “kebaikan  dan  keburukan  bersifat  rasional  dan  intrinsik  ( al-husn  wa  al-qubh  al- ‘aqliyyan  al-dzatiyyan ).  Sementara  antitesisnya,  Asy„ariyyah,  mengambil  posisi tradisionalistik dengan  menyatakan  bahwa yang  baik  dan  yang  buruk  ditetapkan oleh doktrin keagamaan dan tidak mesti rasional. 73
Mu ʻ tazilah sebenarnya ingin mengatakan bahwa sumber asal nilai etis itu berasal  dari  prinsip-prinsip  universal  etika,  dan  sebaliknya  Asy ʻ ariyyah  ingin mengatakan  bahwa  itu  berasal  dari  aturan-aturan  tertentu  yang  telah  ditetapkan oleh Tuhan sendiri di dalam sistem-Nya (baca: Wahyu-Nya). 74 Dengan kata lain, Mu ʻ tazilah mendukung pandangan objektivitas etika, dan sebaliknya, Asy ʻ ariyyah mendukung pandangan subjektivitas etika. 75
Bagi  Asy ʻ ariyyah,  nilai  etis  itu  murni  bersifat  subjektif.  Maksudnya,  bisa bermakna dengan  adanya  subjek,  yang  dalam  hal ini  adalah Allah.  Satu-satunya tujuan berbuat moral adalah mematuhi Allah. Tujuan berbuat moral yang lain – yang muncul sebagai alasan-alasan praktis yang baik untuk berbuat, yang mungkin dapat juga menjadi faktor – tidak sejati sifatnya, dan bukan merupakan raison d’etre manusia di dalam berbuat moral. 76
Bagi  Asy ʻ ariyyah,  jika  perbuatan  moral  dijalankan  menyimpang  dari keinginan  Allah,  itu  berarti  imoral.  Soalnya,  yang  dimaksud  dengan  moralitas
72 Ibid ., 75-76.
73 Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Bandung: Mizan, 2005), 193. 74 Lihat lagi catatan kali nomor 65.
75 Mengenai kedua istilah ini, objektivitas etika dan subjektivitas etika, penjelasan Lorens  Bagus dapat menjadi gambaran. Menurutnya, perbuatan baik maupun perbuatan benar dapat dilihat sebagai objektif, jika dilihat di dalam perbuatan itu sendiri sebagai mengandung prinsip-prinsip etika, menggantikan faktor-faktor real lainnya di luar perbuatan itu sendiri. Dan dapat dilihat sebagai subjektif, jika hanya mewakili proposal manusia. Dari sini, dua kecenderungan harus dibedakan: objektivisme etis atau subjektivisme etis (Bandingkan Lorens Bagus, Kamus  Filsafat ,  218.).  Penggunaan  kedua  istilah  ini  agak  disetujui  oleh  Oliver  Leaman.  Pasalnya,  pada  poin tentang  subjektivisme  etis,  Leaman  tidak  memaknai  subjeknya  sebagai  manusia,  tetapi  Allah.  Menurut Leaman, makna etika murni bersifat subjektif, dalam arti bermakna dengan adanya subjek, jika penekanannya ditujukan pada subjek ini. Dan subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah Allah. Etika yang seperti ini, dan ini berlaku di dalam Etika Keagamaan, menegaskan bahwa satu-satunya tujuan di dalam bertindak moral adalah mematuhi Allah  (Lihat  dan  bandingkan Oliver  Leaman, Pengantar Filsafat Islam ,  127).  Dan  lihat  penggunaan Leaman sendiri atas kedua istilah ini dalam ibid ., 127-139.
76 Ibid ., 127.
162 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
adalah  bertindak  sesuai  dengan  kehendak  dan  perintah  Allah,  sebagai  lawan imoralitas, yang berarti larangan-larangan Allah. Jika kaidah ini tidak dimengerti, manusia tidak mempunyai peluang berbuat dengan motif yang benar, yang sangat penting  bagi  watak  kebajikan.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan motif  yang  keliru  tidaklah  pantas.  Sebaliknya,  perbuatan  salah  yang  dilakukan dengan motif yang benar bisa dimaafkan. 77
Sebaliknya,  Mu ʻ tazilah  mengambil  pendekatan  yang  berbeda.  Menurut mereka, semua perintah Allah itu benar adanya, dan sifat Benar-nya terpisah dari Perintah-Nya.  Dia  memerintahkan  manusia  untuk  berbuat  sesuatu  yang  benar, karena perbuatan itu an sich memang perbuatan yang benar, berdasarkan landasan- landasan  objektif,  dengan  kata  lain  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  universal etika, dan bukan terutama karena itu merupakan Perintah-Nya. Dia tidak bisa menuntut manusia berbuat sesuatu yang tidak benar, karena aturan-aturan etis bukanlah hal yang berada di bawah Kekuasaan-Nya. Memang, menurut Mu ʻ tazilah, Allah lebih tahu  perbuatan  mana  yang  harus  dilakukan  oleh  manusia,  dan  manusia  harus terus mencari Bimbingan-Nya. Hanya saja, yang lebih Dia ketahui tinimbang kita hanyalah  menyangkut  jalan  menuju  kebajikan,  yang  disebut syari ʻ ah .  Dia  tidak mengetahui kebajikan dalam arti menciptakannya. Oleh karena itu, peran agama adalah  menuntun  manusia  untuk  berbuat  sepatutnya.  Agama  berperan menyediakan  tata  aturan  dan  menunjukkan  bagaimana  seharusnya  manusia memikirkan  tugas-tugasnya,  namun  agama  tidak  menentukan  hakikat  tugas manusia. Hakikat tugas manusia ditentukan oleh moralitas itu sendiri. 78
Sebutlah,  misalnya,  keadaan  seorang  saleh  yang  menderita  selama  di dunia ini. Apa yang akan menimpanya setelah mati? Bagi Mu ʻ tazilah, Allah harus memberinya  pahala  atas  semua  perbuatan  baiknya.  Karena,  jika  Dia  tidak membalasnya  dengan  pahala,  berarti  Dia  telah  berbuat  lalim.  Dia  tidak mempunyai pilihan lain, selain mengganjarnya kelak di hari akhir atas semua hal yang  dialaminya  di  dunia.  Hal  sebaliknya  berlaku  bagi  orang  jahat.  Dengan begitu, Dia terpaksa berbuat dengan aturan tertentu. Karena, jika Dia bersifat adil – dan Dia an sich bersifat adil –, Dia harus mengikuti tata aturan keadilan. 79
Namun  demikian,  menurut  Asy ʻ ariyyah,  Allah  mampu  melakukan  apa saja  yang  Dia  sukai.  Bisa  saja  Dia  menyiksa  orang  yang  tidak  berdosa,  dan memberi  pahala  kepada  orang  yang  berdosa.  Bukankah  ini  berarti  bahwa  Dia
77 Lihat pendapat D. Frank ini dalam ibid ., 127-128.
78 Bandingkan ibid ., 128. 79 Ibid .
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 163
lalim?  Jawab  mereka,  tidak.  Karena,  semua  Perbuatan-Nya  pastilah  keadilan an sich .  Makna  keadilan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh-Nya. 80 Lebih  jauh, Asy ʻ ariyyah mengklaim bahwa  Dia-lah  yang menentukan makna keadilan.  Dan, begituah semestinya jika Dia betul-betul Maha Kuasa. Dia tidak hanya berkuasa atas  segala  sesuatu,  karena  semuanya  adalah  ciptaan-Nya  dan  milik-Nya,  tetapi juga harus berkuasa menentukan semua makna. 81
Dari  perdebatan  di  antara  kedua  aliran Ilm  al-Kalam ini,  terlihat  jelas bahwa  kaum  Mu ʻ tazilah  lebih  menekankan  sifat  Kemahaadilan  Allah,  dan Asya ʻ ariyyah  pada  Kemahakuasaan-Nya.  Perbedaan  pendapat  ini  pun  meluas hingga ke perdebatan tentang kebebasan manusia vis a vis Kekuasaan Mutlak-Nya. Jika  Mu„tazilah  percaya  pada  kehendak  bebas  manusia,  Asy„ariyyah  menolak doktrin ini dan percaya bahwa manusia sepenuhnya terikat pada Takdir-Nya yang predeterministik.  Manusia,  bagi  Asy ʻ ariyyah,  sama  sekali  tidak  memiliki kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. 82
Dari perdebatan kedua aliran Teologi Islam ini, sebenarnya juga terdapat usaha  pendasaran  aturan  etis  bahwa  ukuran  yang  tepat  bagi  perbuatan  moral bukanlah  terutama  pada  benar  atau  baiknya  suatu  perbuatan.  Meskipun  dengan sedikit perkecualian, ukuran perbuatan moral adalah Allah Yang Maha Baik dan Maha Benar, yang dengan kedua sifatnya itu Dia sendiri yang menentukan baik- buruk  dan  benar-salahnya  perbuatan.  Etika  Islam,  dengan  ini,  dapat diklasifikasikan pada kategori theistic subjectivism . 83
Baik  Mu ʻ tazilah  maupun  Asy ʻ ariyyah,  keduanya  mengafirmasikan Kemahabaikan  Allah.  Hanya  saja,  kelompok  pertama  mengharuskan-Nya  untuk berlaku baik melalui Keadilan-Nya, kelompok kedua menetapkan Kemahabaikan-
80 Ibid . 81 Ibid ., 129.
82 Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam , 194.
83 Klasifikasi  dan  kategori  etika  Islam  dengan  nama  seperti  di  atas  adalah  rumusan  George  F.  Hourani  (Lihat Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 63.). Mengenai  pengertian theistic  subjectivism  ethics atau  etika  subjektivisme  ketuhanan  ini,  berikut  penjelasannya. Menurut Lorens Bagus, perbuatan baik maupun perbuatan benar dapat dilihat sebagai objektif, jika dilihat di dalam perbuatan itu sendiri sebagai mengandung prinsip-prinsip etika, menggantikan faktor-faktor real lainnya di luar perbuatan itu sendiri. Dan dapat dilihat sebagai subjektif, jika hanya mewakili proposal manusia. Dari sini, dua kecenderungan harus dibedakan: objektivisme etis atau subjektivisme etis (Bandingkan Lorens Bagus, Kamus  Filsafat ,  218.).  Penggunaan  kedua  istilah  ini  agak  disetujui  oleh  Oliver  Leaman.  Pasalnya,  pada  poin tentang  subjektivisme  etis,  Leaman  tidak  memaknai  subjeknya  sebagai  manusia,  tetapi  Allah.  Menurut Leaman, makna etika murni bersifat subjektif, dalam arti bermakna dengan adanya subjek, jika penekanannya ditujukan pada subjek ini. Dan subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah Allah. Etika yang seperti ini, dan ini berlaku di dalam Etika Keagamaan, menegaskan bahwa satu-satunya tujuan di dalam bertindak moral adalah mematuhi  Allah  (Lihat  dan  bandingkan  Oliver  Leaman, Pengantar  Filsafat  Islam ...,  127).  Pengertian theistic subjectivism ethics atau etika subjektivisme ketuhanan ini persis seperti yang dimaksudkan oleh Leaman.
164 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
Nya di dalam Kemahakuasaan-Nya. Di dalam Islam, Kebaikan-Nya tidak pernah diragukan. Berbeda dengan pemikiran yang mengandalkan akal semata, di dalam Islam,  yang nota  bene pemikirannya  dihubungkan  juga  dengan  wahyu,  Tuhan adalah Kebaikan Mutlak yang Kebaikan-Nya tidak diragukan. Berikut ini, doktrin tentang  Kebaikan  Tuhan dijabarkan melalui  salah seorang  tokoh  filsuf Islam,  al- Farabi.
Abu Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalagh, yang lahir di Farab,  dan  dikenal  dengan  nama  al-Farabi  (257  H/  870  M-339  H/950  M), misalnya, dalam membangun klasifikasi ilmunya atas dasar etis – berarti, susunan peringkat  ilmu  menurut  derajat  manfaat,  dalam  hubungannya  dengan  beberapa tujuan  final 84 –  menyatakan  bahwa  tujuan  puncak  keberadaan  manusia  adalah untuk mencapai kebahagiaan tertinggi ( al-sa’adah al-quswa ). Kebahagiaan tertinggi disamakannya dengan kebaikan mutlak ( al-khair ‘ala al-ithlaq ). 85
Kebaikan mutlak itu disefinisikannya sebagai:
“yang  dipilih  dan  didambakan  demi  dirinya  sendiri,  dan  dipilih  bukan demi sesuatu yang lain. Semua yang lain dipilih demi manfaatnya dalam mencapai kebahagiaan.” 86
Bagi al-Farabi, kebaikan mutlak adalah Tuhan, Sebab Pertama, karena Dia adalah  “tujuan  yang  selain-Nya  tidak  ada  lagi  tujuan  lain  yang  dicari  dengan (pertolongan)  kebahagiaan”.  Apa  yang  dimaksudkannya  adalah  bahwa  di  dalam kesempurnaan akhir di hari akhir, manusia dapat melihat Tuhan, yang merupakan kebahagiaan abadinya. 87
Namun,  al-Farabi  menjelaskan  bahwa  kebahagiaan  tertinggi  di  dalam kehidupan di hari akhir ini mensyaratkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ( al-sa’adah  al-dunya ),  yang  disebutnya  sebagai  „kesempurnaan  pertama  manusia‟. Dalam  pandangannya,  jiwa  manusia  itu  tidaklah  mati.  Tingkat  kebahagiaan dalam kehidupan di hari akhir adalah konsekuensi dari tingkat “kesehatan” dalam kehidupan  di  dunia.  Yang  dimaksudkannya  dengan  “kesehatan  jiwa”  adalah keadaannya  dan  keadaan  bagian-bagiannya  yang  selalu  digunakan  untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  baik  dan  mulia,  dan  tindakan-tindakan  adil. Demikian pula, penderitaan jiwa dalam kehidupan di hari akhir adalah akibat dari
84 Osman Bakar, Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazi , terj. Purwanto (Bandung: Mizan, 1997), 128.
85 Ibid ., 128-129.
86 Ibid ., 129. 87 Ibid .
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 165
keadaan sakit dalam kehidupan di dunia ini. Yang dimaksudkannya dengan “jiwa yang  sakit”  adalah  keadaannya  dan  keadaan  bagian-bagiannya  yang  selalu digunakannya  untuk  melakukan  kejahatan  dan  perbuatan-perbuatan  buruk,  serta tindakan-tindakan jelek. Jika manusia ingin mencapai kebahagiaan duniawi atau kesempurnaan  pertama,  dan  juga  kebahagiaan  tertinggi,  yaitu  melihat  Tuhan, maka,  syaratnya adalah dengan menjaga setiap  bagian  jiwanya agar tetap dalam keadaan  sehat  sempurna.  Dengan  kata  lain,  manusia  harus  selalu  menjalankan setiap kebajikan dan selalu bersih dari kejahatan. 88
Al-Farabi  telah  mendefinisikan  kebajikan  sebagai  keadaan  jiwa  yang digunakan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perlu dijelaskan apa yang dimaksudkannya dengan „kebaikan‟. Menurutnya:
“Kebaikan  itu  ada  dua  macam:  (a)  tidak  ada  kejahatan  sama  sekali merupakan  kebalikannya,  dan  (b)  kejahatan-kejahatan  merupakan kebalikannya.” 89
Jenis pertama dari  kebaikan  mengacu  kepada  Tuhan  semata-mata  yang merupakan  Kebaikan  Tertinggi.  Tuhan  hakikatnya  merupakan  sumber  tertinggi dari  setiap  yang  baik.  Dan  jenis kedua dari  kebaikan,  yaitu  yang  relatif,  berlaku baik  pada  tatanan  makhluk  (ciptaan),  maupun  pada  tatanan  moral.  Dunia  – tatanan  makhluk  –  adalah  baik  sejauh  ia  mewujudkan  Kebaikan  Tertinggi,  dan jahat  sejauh  mengimplikasikan  keterpisahan  atau  jarak  dari  Sumbernya.  Hal  ini karena  dunia  mempunyai  kemungkinan  menempatkan  dirinya  „berhadapan‟ dengan  Tuhan,  atau  sebagai  –  seakan-akan  sama  dengan  –  Tuhan. 90 Karenanya, dunia adalah jahat sejauh ia memungkinkan dirinya jatuh ke dalam kemungkinan politeisme  (syirik),  agnostisme,  dan  ateisme,  atau  keyakinan  apa  saja  yang menjauhkan manusia dari Tuhan. 91
Sedangkan  dalam  bidang  kehidupan  manusia,  kebaikan  mengacu  pada sesuatu  yang  membawa  partisipasi  dalam  Kebaikan  Tertinggi.  Kebaikan  moral dilambangkan  dan  diaktualisasikan  dengan  ketaatan  kepada  Hukum  Tuhan. Lawannya,  yaitu  kejahatan  moral,  adalah  akibat  penyalahgunaan  kehendak manusia dan pelanggaran terhadap Hukum Tuhan. Ketidaktaatan kepada Hukum
88 Ibid .
89 Ibid ., 131. 90 Ibid . 91 Bandingkan ibid .
166 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
Tuhan  adalah  kejahatan,  karena  Tuhan  telah  menetapkan  hukum  sesuai  dengan sifatnya, Yang Maha Baik dan Maha Sempurna. 92
Dari paparan  singkat  tentang  basis etis dan teorinya tentang  kebajikan  di atas, al-Farabi telah menyatakan bahwa Tuhan adalah Kebaikan Mutlak. Baginya, kebahagiaan duniawi bukanlah tujuan utama manusia. Tujuan puncak keberadaan manusia,  menurutnya,  adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan  tertinggi,  yaitu melihat Tuhan. Namun, untuk mencapai kedua macam kebahagiaan ini, manusia harus  selalu  menjalankan  setiap  kebajikan  dan  selalu  bersih  dari  kejahatan.  Al- Farabi mendefinisikan kebaikan  dalam  dua  taraf. Pada  taraf pertama – sebut saja sebagai taraf vertikal –, dunia, sebagai tatanan makhluk, dan manusia termasuk di dalamnya,  dikatakan  baik  jika  ia  mewujudkan  diri  di  dalam  keimanan  kepada Tuhan,  Sang  Kebaikan  Tertinggi;  dan  jahat  jika  mewujudkan  keyakinan  yang bermusuhan  dengan  Eksistensi  Tuhan.  Pada  taraf  ini,  politeisme  ( syirk ), agnostisme,  dan  ateisme  adalah  kejahatan.  Dan  pada  taraf kedua –  sebut  saja sebagai  taraf  horizontal  –,  yaitu  dalam  bidang  kehidupan  manusia,  kebaikan mengacu  kepada  kebaikan  moral  yang  diaktualisasikan  dengan  ketaatan  kepada hukum  Tuhan.  Pelanggaran  terhadap  Hukum  Tuhan  adalah  kejahatan,  karena hukum-Nya telah ditetapkan-Nya sesuai dengan sifatnya Yang Maha Baik.

## Rumusan Etika Islam Sintesis-Multidisipliner
Dari  paparan  di  atas  diketahui  bahwa  di  dalam  Islam,  ukuran  perbuatan moral tidaklah ditentukan oleh baik-buruk atau benar-salahnya perbuatan tersebut, melainkan  terutama  ditentukan  oleh  Allah  Yang  Maha  Baik  dan  Maha  Benar. Melalui  Etika  Teologis  usungan  Teologi  Natural  Barat  Sekular,  diketahuilah bahwa  semua  aliran  etika,  baik  yang  mendasarkan  ukuran  moralnya  pada kerangka baik maupun pada kerangka benar tidak mampu menjawab dengan jelas dasar  eksistensial  yang  memerintah  dan  mewajibkan  manusia  untuk  berbuat moral.  Etika  Teologis  menghendaki  perlu  adanya sumber  kewibawaan,  yang dia sendiri  haruslah  baik,  dan  merupakan  sumber  kebaikan.  Otoritas  berwibawa  ini hanyalah Tuhan.
Namun  demikian,  aliran  etika  ini  gagal  dalam  memberikan  dasar  yang kokoh bagi landasan filsafatinya. Filsafat Barat mempertanyakan doktrin tentang kebaikan  Tuhan,  dan  Etika  Teologis  tidak  mampu  mempertahankannya. Kegagalan  ini,  di  antaranya,  adalah  karena  ketidaklengkapan  syarat  dan  muatan
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 167
yang semestinya sudah terkandung di dalam sistemnya sendiri. Jika Etika Teologis adalah  etika  ketuhanan,  semestinya  ia  mampu  menunjukkan  kriteria-kriteria  apa yang  merupakan  perbuatan-perbuatan  moral,  persis  seperti  yang  dimaksudkan oleh Tuhan sendiri. Ini wajar karena Etika Teologis tidak memiliki persambungan langsung dengan doktrin Tuhan, dan itulah yang terjadi bagi aliran etika apapun yang  hanya  mengandalkan  penggunaan  akal  semata  di  dalam  merumuskan pemikirannya.  Dalam  hal  ini,  Etika  Teologis  tidak  ada  bedanya  dengan  model- model  etika  sekular  lainnya.  Dan  dari  sinilah  disadari  perlunya  penggunaan wahyu, dan orang berhajat pada Etika Keagamaan.
Di dalam Etika Islam, melalui Asy ʻ ariyyah dimengerti bahwa makna etika itu murni bersifat ketuhanan. Satu-satunya tujuan manusia di dalam berbuat moral hanyalah untuk mematuhi Allah. Alasan-alasan praktis yang baik untuk bermoral, seperti  untuk  mencari  kebahagiaan,  termasuk  kebahagiaan  di  hari  akhir  tidaklah sejati  sifatnya.  Al-Farabi  memang  telah  berhasil  menguatkan  doktrin  tentang kebaikan Tuhan, tetapi etikanya adalah etika yang mencari kebahagiaan. Melalui Kant  dimengerti  bahwa  ketaatan  kepada  Allah  yang  tidak  dicari  sumbernya  di dalam diri sendiri melalui kehendak otonom, meskipun berasal dari alasan-alasan praktis  yang baik untuk  berbuat  moral,  adalah  heteronom  sifatnya,  tidak bersifat moral,  dan  karena  itu  tidak  pantas.  Namun  demikian,  melalui  al-Farabi dimengerti  bahwa  kebaikan  itu  bukan  hanya  mengacu  kepada  kebaikan  moral, tetapi  terutama  juga  harus  mengacu  kepada  keimanan  kepada  Allah.  Al-Farabi menegaskan bahwa kekufuran kepada (baca: penyangkalan akan eksistensi) Allah juga merupakan keburukan.
Asy ʻ ariyyah memang benar ketika menyatakan bahwa satu-satunya tujuan manusia berbuat moral hanyalah untuk mematuhi Allah. Namun demikian – ini yang agaknya kurang rasional –, kepatuhan manusia kepada-Nya ini terserah Dia kelak apakah akan diganjar-Nya dengan pahala dan surga, atau malah siksa dan neraka. Allah, menurut mereka, Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia sukai;  bukan  hanya  kepada  semua  ciptaan-Nya,  bukan  hanya  dalam  hal menentukan  makna  keadilan,  tetapi  bahkan  juga  untuk  menentukan  semua makna. Perbuatan buruk, jika itu adalah perintah-Nya, maka itu adalah perbuatan baik.  Sebaliknya,  perbuatan  baik,  jika  itu  adalah  larangan-Nya,  maka  itu  adalah perbuatan yang buruk. Penekakan mereka yang berlebihan pada sifat Kuasa Allah telah  mematikan  sifat  Keadilan-Nya.  Memang,  bagi  mereka,  makna  keadilan adalah tindakan apapun yang dilakukan oleh-Nya. Namun, konsep keadilan yang seperti  ini  bukanlah  makna  keadilan  yang  sesungguhnya,  kecuali  dimengerti
168 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
melalui  sistem  pemerintahan  kerajaan  tradisional  kuna,  di  mana  hukum  dan undang-undang berada sepenuhnya di bawah kehendak sang raja. Allah, di dalam paham  Asy ʻ ariyyah,  jika  demikian,  dikesankan  sebagai  Tuhan  yang  otoriter, sewenang-wenang, tidak adil, dan bahkan jahat. Kecenderungan Asy ʻ ariyyah yang berlebihan  pada  Kekuasaan  Mutlak  Allah  ini  juga  mengantarkan  mereka  untuk beranggapan  bahwa  manusia  tidak  memiliki  kehendak  bebas  dan  sepenuhnya hanya  terikat  pada  takdir-Nya  yang  predeterministik;  doktrin  ini  bertentangan dengan Mu ʻ tazilah.
Agaknya,  Mu ʻ tazilah  lebih  rasional  ketika  menyatakan  bahwa  kebaikan dan  keburukan  bersifat  rasional  dan  intrinsik,  dan  bahwa  semua  perintah  Allah adalah benar adanya. Dia memerintahkan manusia berbuat yang benar karena itu memang benar adanya.
Namun,  agaknya,  mereka  keliru  ketika  menyatakan  bahwa  sifat  Benar- Nya  terpisah  dari  Perintah-Nya.  Ketika  Dia  memerintahkan  manusia  berbuat sesuatu  yang  benar,  menurut  mereka,  benarnya  perbuatan  itu  semata-mata ditentukan  berdasarkan  landasan-landasan  objektif  yang  terdapat  di  dalam perbuatan  itu  sendiri,  atau  –  menurut  bahasa  teknis  filsafat  –  menurut  prinsip- prinsip  universal  etika;  dan  bukan  terutama  karena  itu  Perintah-Nya,  menurut mereka.  Selanjutnya,  kata  mereka,  itu  karena  aturan-aturan  etika  bukanlah  hal yang berada di bawah Kekuasaan-Nya.
Kebalikan  dari  Asy ʻ ariyyah,  Mu ʻ tazilah  mematikan  sifat  Kekuasaan Allah,  dan  memberikan  penekanan  yang  berlebih-lebihan  kepada  sifat  Keadilan- Nya.  Kepatuhan  manusia  kepada-Nya  membuat-Nya  tidak  mempunyai  pilihan lain,  kecuali  mengganjarnya  dengan  pahala  dan  surga.  Tuntutan  ini,  meskipun rasional, adalah tuntutan berlebih-lebihan kepada-Nya.
Di  dalam  Etika  Islam  hendaknya  harus  dinyatakan  bahwa  satu-satunya tujuan  manusia  berbuat  moral  hanyalah  untuk  mematuhi  Allah.  Kepatuhan  ini haruslah dicari dari dalam diri sendiri sebagai kehendak yang otonom, dan bukan dari  luar  hanya  sebagai  sarana  atau  tujuan  untuk  mencari  kebahagiaan,  pahala, dan  surga.  Untuk  berbuat  moral  ini  tentunya  manusia  harus  memiliki  kehendak bebas. Hanya dengan kehendak bebaslah manusia dapat dikenai tanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya.
Perbuatan  moral  yang  benar  secara  etis,  di  dalam  Islam,  harus  juga dinyatakan bukan karena perbuatan itu semata-mata adalah Perintah Allah; atau, sebaliknya,  semata-mata  karena  prinsip-prinsip  universal,  objektif,  dan  etis  yang terdapat di dalam perbuatan itu sendiri an sich ; melainkan memang karena kedua
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 169
alasan  ini,  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Perbuatan  moral  yang benar secara etis, di dalam Islam, haruslah dapat digambarkan seperti dua sisi dari satu  mata  uang  yang  sama  yang  tidak  mungkin  dapat  dipisahkan,  seperti  tidak mungkinnya memisahkan kedua sisinya. Pada satu sisi, suatu perbuatan moral itu benar karena itu memang perbuatan yang benar dan dapat diterima kebenarannya melalui akal pikiran; dan, pada sisi lainnya, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang benar, tentulah Dia memerintahkan manusia untuk melakukannya.
Namun  demikian,  ketika  Allah  memerintahkan  manusia  berbuat  yang benar,  bukan  berarti  bahwa  sifat  Benar-Nya  terpisah  dari  Printah-Nya.  Di  sini harus  dinyatakan  bahwa  Allah-lah  yang  menciptakan  akal  manusia  untuk  dapat menagkap  kebenaran,  Allah-lah  juga  yang  menciptakan  kebenaran,  dan  atas kebenaran  yang  diciptakan-Nya  itulah  Perintah-Nya  sesuai  dengan  Kebenaran- Nya.  Hanya  dengan  pemahaman  demikianlah,  kiranya,  prinsip-prinsip  universal etika dapat diselaraskan dengan Kehendak Allah mengenai mana perbuatan yang benar, dan mana yang salah secara etis. Mengenai kejelasan keduanya, benar dan salah di dalam perbuatan, Wahyu-Nya – yaitu Alquran dan Sunnah Nabi-Nya – tentu menjadi satu-satunya pedoman yang baik, bukan hanya bagi manusia yang berakal, tetapi juga sekaligus mau beriman.
Jika  seorang  muslim  dihadapkan  pada  realitas  empiris,  terkadang,  etika teoretis  tidak  sepenuhnya  dapat  memberikan  penjelasan  yang  memuaskan.  Ini terjadi  karena  adanya  jarak  antara  wilayah  “apa  yang  seharusnya”  dan  “apa adanya”. Di dalam realitas empiris, persoalan moral dilematis dapat saja terjadi, dan seorang muslim perlu memiliki sikap yang lebih realistis.
Kasus-kasus  apapun,  di  dalam  Islam,  harus  dapat  diselesaikan  melalui sumber Wahyu: Alquran dan Sunnah Nabi-Nya. Kedaruratan kasus moral pernah disinggung  juga  di  dalam  Alquran,  dan  dirumuskan  kemudian  di  dalam Usul  al- Fiqh .  Namun, melalui  etika  Barat,  kedaruratan  kasus moral ini  dapat  dimengerti melalui  kecenderungan  Hedonisme,  Epicureanisme,  dan  Utilitarianisme;  atau, secara umum, kecenderungan pada Etika Teleologisme. Meski persoalan ini perlu penelitian lebih lanjut, barangkali, penelitian kecil ini dapat menjadi hipotesis yang bermanfaat, bahwa kaidah Ushul Fiqih: “ al-daruratu tubihu al-mahdurat ” (keadaan darurat memperbolehkan pelanggaran terhadap larangan) memiliki kecenderungan seperti itu.
170 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018

## Kesimpulan
Dari  uraian  singkat  ini  dapat  diketahui  bahwa  pemikiran,  apapun namanya,  termasuk  filsafat,  dan  dalam  hal  ini  etika,  terutama  bagi  seorang muslim,  tidak  dapat  dijelaskan  sepenuhnya  hanya  dengan  menggunakan  akal semata-mata.  Penggunaan  akal  saja  tidak  cukup  memberikan  penjelasan  yang memuaskan  secara  komprehensif.  Dari  sinilah  dapat  dimaklumi  bahwa  akal berhajat  pada  Wahyu.  Melalui  penelusuran  multidisipliner,  yang  dalam  hal  ini adalah  kajian  Filsafat  Barat  sekular  –  dan  di  antaranya  adalah  Teologi  dan Etikanya – dan kajian Keislaman – dan di antaranya melalui Ilmu Kalam, Filsafat Islam,  dan  Usul  Fikih  –  dimengerti  juga  bahwa  untuk  membangun  dasar  yang kuat  bagi  landasan  filsafatinya,  Etika  Islam  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  tetapi membutuhkan  berbagai  kajian  lain  untuk  menjelaskan  dan  menyelesaikan persoalan-persoalannya.  Sumber  apapun  di  luar  Islam  tidak  dapat  dijadikan sebagai  pedoman  utama.  Namun  demikian,  tidak  berarti  bahwa  itu  sama  sekali tidak  bermanfaat.  Sumber  luar  dapat  saja  menjadi  penjelasan,  meskipun  secara sekunder, dan bukan secara primer.

## DAFTAR PUSTAKA
K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1992) K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani (Yogyakarta: Kanisius, 2005) Sidi  Gazalba, Sistematika  Filsafat:  Buku  III:  Pengantar  kepada  Metafisika (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) Dave Robinson dan  Chris  Garrat, Mengenal  Etika: For Beginners ,  terj.  Agus Salim dan Faizah Sari (Bandung: Mizan, 1998)
Harold  H.  Titus,  Marilyn  S.  Smith,  dan  Richard  T.  Nolan, Persoalan-persoalan Filsafat , terj. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat , terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004) Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000) Franz  Magnis-Suseno, 13  Tokoh  Etika:  sejak  Zaman  Yunani  sampai  Abad  Ke-19
(Yogyakarta: Kanisius, 2000)
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 171
Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam , terj. Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Badung: Mizan, 2003) Oliver  Leaman, Pengantar  Filsafat  Islam:  Sebuah  Pendekatan  Tematis ,  terj.  Musa Kazhim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan, 2002) Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Bandung: Mizan, 2005) Amin  Abdullah, Studi  Agama: Normativitas  atau  Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 63.). Osman  Bakar, Hierarki  Ilmu:  Membangun  Rangka  Pikir  Islamisasi  Ilmu  Menurut  Al- Farabi,  Al-Ghazali,  Quthb  Al-Din  Al-Syirazi ,  terj.  Purwanto  (Bandung: Mizan, 1997) Musa  Asy‟arie, Filsafat  Islam:  Sunnah  Nabi  dalam  Berpikir (Yogyakarta:  LESFI, 2002)