## Optimalisasi Pembentukan Desa Anti Korupsi Desa Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur
Suharnanik 1* , Umar Sholahudin 2 , & Ratih Retnowati 3
123 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya *Email Korespondensi: nanik_fisip@uwks.ac.id
ABSTRACT Keywords Anti-corruption village is a program that aims to create a village that is free  from  corruption.  Community service  was  carried  out  in  Senduro Lumajang Village, East Java Province. Senduro Village is a village with unique culture and traditions, such as Javanese customs and the unique customs of the Tengger Tribe. Senduro Village has attractive tourism potential, such as Tancak Waterfall, Banyu Anjlok Waterfall, and Coban Rondo Senduro Waterfall. The potential of the village provides a lot of income  for  Senduro  village  so  the  management  of  natural  resource products must be monitored so that their utilization is for the welfare of the people and not for corruption. Therefore this community service aims to prevent acts of corruption within the Senduro village government and promote  transparency,  accountability,  community  participation,  and integrity in financial management and public services. The results of this activity have an impact on increasing knowledge of corruption actions to become an anti-corruption village. In the future, it is suggested that more routine related pieces of training be carried out in maintaining an anti-corruption village because these activities have a significant impact on building an independent and integrated village.
Anti-Corruption Village, Village Development, Senduro Village, ADD
BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No.3, 2023, pp. 141-152
eISSN 2721-6381

## Article History
Received 3/5/2023  / Accepted 10/1/2023/ First Published: 10/15/2023
To cite this article: Suharnanik, S., Sholahudin, U., & Retnowati, R. (2023). Optimalisasi Pembentukan Desa Anti Korupsi Desa Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur. BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 5 (3), 141-152. https://doi.org/10.36407/berdaya.v5i3.908
© The Author(s)2023
. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA
ABSTRAK Profil Penulis
Desa  anti  korupsi  merupakan  sebuah  program  atau  inisiatif yang  bertujuan  untuk  menciptakan  desa  yang  bersih  dari praktik-praktik korupsi. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di  Desa  Senduro  Lumajang  Propinsi  Jawa  Timur.  Sebagai sebuah  desa  yang  budaya  dan  tradisi  yang  kaya,  seperti  adat istiadat  Jawa  dan  Suku  Tengger  yang  unik. memiliki  potensi wisata  yang  menarik,  seperti  Air  Terjun  Tancak,  Air  Terjun Banyu Anjlok, dan Air Terjun Coban Rondo Senduro. Dengan adanya potensi desa yang banyak tentunya menjadi masukan pendapatan bagi desa Senduro, sehingga pengelolaan dari hasil sumberdaya  alam  harus  dilakukan  pemantauan  agar pemanfaatannya  dapat  maksimal  untuk  kesejahteraan  rakyat bukan  untuk  dikorupsi.  Oleh  karena  itu  tujuannya  dari pengmasy ini untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di dalam  pemerintahan  desa  Senduro  dan  mempromosikan transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  dan integritas dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Hasil dari kegiatan ini memberikan dampak dalam peningkatan pengetahuan tindakan korupsi untuk menjadi desa antikorupsi. Kedepannya  disarankan  agar  dilakukan  lebih  rutin  pelatihan terkait  dalam  menjaga  desa  anti  korupsi  karena  kegiatan tersebut berdampak secara signifikan dalam membangun desa mandiri dan berintegrasi.
Suharnanik* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Umar Sholahudin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Ratih Retnowati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
*Coresponding Author email: nanik_fisip@uwks.ac.id
Reviewing Editor
Kata  Kunci  : Desa  Antikorupsi,  Pembangunan  Desa,  Desa
Senduro, ADD Hendryadi, STIE Indonesia Jakarta

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  garda  terdepan  dalam  membangun  sistem  pemerintahan  di  Indonesia.  Desa memegang peran yang dominan dan srategis untuk membentuk karakter sosial yang memiliki integritas  dan  antikorupsi.  Undang-  Undang  No  6  tahun  2014  yang  dilengkapi  dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang desa merupakan instrumen regulasi yang dibutuhkan dan diperlukan bagi pemerintah desa dalam menjalankan otonomi dikalangan masyarakat  desa.  Undang-undang  ini  memberi  hak  istimewa  yang  dilindungi  kepada pemerintahan desa untuk menanage dan mengelola institusi pemerintahan di tingkat desa, yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan  masyarakat  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  Desa.  Untuk  menjalankan  pemerintahan  dan pembangunan desa, Pemerintah Desa juga diberi kewenangan untuk mengelola dana desa. Dalam UU tersebut tiap desa mendapatkan alokasi dana desa yang berasal dari tiga sumber; dari pemerimtah pusat (APBN), pemerintah Provinsi (APBD Provinsi), dan pemerintah daerah (APBD/Kab/kota),  dengan  total  akumulasi  sebesar  kurang  lebih  1  milyar/tahun.  Desa Senduro Kabupaten Lumajang adalah saah satu desa yang setiap tahun mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 800-900 juta.
Semangat  Undang- Undang  Desa  tersebut  selain  masalah  otonomi  desa,  juga  masalah pembangunan  pemerintahan  desa  yang clean  and  good  government. Dalam  pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  tentu  saja  membutuhkan  SDM-SDM  pemerintahan desa  ;  mulai  dari  kepala  desa  sampai  dengan  perangkat-  perangkatnya  yang  memiliki

## Suharnanik et al. Desa Antikorupsi, Pembangunan Desa, Desa Senduro, ADD
kapasisitas dan kredibilitas yang baik untuk mewujdukan kesejahteraan  masyarakat. salah satu aspek terpenting dalam pembangunan desa adalah bagaimana pengelolaan dana desa dapat  dijalankan  secara  transparan,  akuntabilitas,  mandiri  dan  berintegritas  sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Dana yang mengalir ke desa tersebut harus diikuti dengan  pemanfaatannya  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Hal  ini  untuk  mencegah munculnya  praktek-  praktek  korupsi  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Kegiatan  yang dilakukakan mewujudkan institusi desa yang mandiri  dan berintegritas dalam pengelolaan dana  desa,  yakni  memberi  pemahaman  yang  utuh  tentang  clean  and  good  goverment, termasuk  di  dalamnya  tentang  aturan  hukum  terkait  dengan  pengelolaan  dana  desa, melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  luas  dalam  setiap  pelaksanaan  pembangunan, termasuk dalam pengelolaa dana desa, membangun komitmen bersama atau pakta integritas di antara perangkat desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri, berintegritas, dan sejahetra.
Dengan otonomi, desa menjadi lebih memiliki kewenangan secara politik untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Dalam konteks pembangunan, misalnya, desa menjadi lebih berwenang  dan  mandiri  dalam  merencanakan  serta  menentukan  corak  pembangunannya yang dirancangbangun bersama-sama dengan warga masyarakat  setempat. Desa tidak lagi hanya menerima  dalam  wujud  spesifik  ( spesific  grant )  paket-paket  pembangunan  dari pemerintah  kabupaten  yang  dilaksanakan  di  desa.  Berdasarkan  potensi  dan  kearifan  lokal yang dimilikinya, desa pemerintah desa bersama masyarakat setempat membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan.
Otonomi  Daerah  telah  di  canangkan  sejak  era  reformasi,  kemudian  direspon  dengan keluarkannya  UU  No  22/1999,  kemudian  direvisi  menjadi  UU  No 32/2004  dan  kemudian dirubah  lagi  menjadi  Undang-Undang  No.  23  tahun  2014.  UU  tersebut  diharapkan mampu menjadi jalan untuk peningkatan pemberdayaan  kepada  pemerintahan  desa  dan  kelurahan yang  lebih  tersistem  dengan  baik,  memiliki  terarah  dan  program  dan  pembanngunan berkelanjutan sehingga terwujudnya local good governance dengan ciri-ciri pemerintah yang bersih, efisien, transparan, akuntabel dan berpihak pada masyarakat (responsive). Selain itu diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan dan pendidikan masyarakat untuk dirinya sendiri  agar  menjadi  masyarakat  yang  otonom  secara  sosial-politik  dan  mandiri  secara ekonomi.  Otoda:  seharusnya  menjadi  kewenangan daerah  untuk mendorong  kemandirian sosial  kemasyarakatannya  di  tingkat desa  sebagai  pelaksana  utamanya  otonomi  desa (Sholahudin, 2017).
Sebagai  pengakuan  terhadap  otonomi  desa,  pemerintah  telah  mengundangkan  Undang- Undang No. 6 Th 2014 tentang Desa. Regulasi yang baru ini menjadi pedoman baku secara khusus dan rinci tentang desa. Tak terlalu lama terbit aturan pelaksanaannya, Dala PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan  UU  Desa  mengatur  secara  rinci  dan  sistematis  dalam  Penataan  Desa, Kewenangan,  Pemerintahan  Desa,  Tata  Cara  Penyusunan  Peraturan  Desa,  Keuangan  dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa,  Kerjasama  Desa, Lembaga  Kemasyarakatan Desa  dan  Lembaga  Adat  desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.
Distribusi fiskal atau bantuan keuangan adalah satu upaya dalam memberdayakan kondisi secara sosial-ekonomi ini yang membuat masyarakat desa masyarakat terjebak dalam jurang kemiskinan. Dengan adanya ADD, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk merencanakan dan menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang sosial-
ekonomi  yang  berbasis  pada  kepentingan  dan  kebuthan  riil  masyarakat  secara  mandiri. Pemerintah desa, tidak saja diberi keleluasaan  untuk  merencanakan  dan  membuat  program pemberdayaan  ekonomi,  tetapi  juga  diberi  kewenangan  untuk  mengelola  anggaran pembangunan  yang  di  dapat  dari  ADD  ini.  Sehingga  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat akan lebih fokus dan akan lebih mensejahterakan.
Dalam  beberapa  riset,  menunjukkan  ADD  mampi  menjadi  wadah  bagi pelaku  kebijakan pemerintahan  desa  untuk  membuat  kebijakan  serta  program  yang  dapat  mengutamakan kebutuhan dan masyarakat. Realitas yang terjadi masyarakat  menunjukkan kondisi dimana beberapa  program  yang  ada  di  desa menjadi  didukung  penuh  dan  mewakili  aspirasi masyarakatnya, dukungan ini dapat mewujud berupa dukungan dana swadaya dan gotong- royong  dari  masyarakat.  Pelaksanaan  program  ini  diawasi  untuk  mencapai  program  yang bersifat akuntable dan transparan bagi siapapun. Namun, Undang-Undang dan peraturan ada secara  wujud  nyata  namun  secara  pelaksana  itu  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya sehingga  desa  yang  merupakan  pemerintah  daerah  paling  bawah  harusnya  diberikan kepercayaan dalam dalam pembangunan desa, hal ini terjadi karena adanya sosialisasi yang kurang  (Suhendar,  2019),  dan  juga  terjadi  akibat  minimnya  ketrampilan  dan  kemampuan sumber daya manusia serta kurangnya jaringan infrastruktur (Wijayati, 2018).
Berbagai penelitian dalam studi akademis menunjukkan bahawa hampir 70% jumlah penduduk masuk  dalam  kategori  miskin  dan  termiskin  ada di  pedesaan.  Oleh  sebab  itu,  program pembangunan daerah harus lebih memperhatikan dan lebih diutamakan untuk wilayah desa. Tujuan  dari  program  ini  tentunya  untuk  memutus  mata  rantai  serta  mengurangi  angka kemiskinan nasional. Selain itu bertujuan agar berbagai persoalan sosial-ekonomi masyarakat dapat  diatasi,  program  pembangunan untuk  desa  harus  menjadi  agenda  wajib  dan merupakan  sebuah  keniscayaan.  Pembangunan  nasional  memiliki  orientasi  pada pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  menjadi  orientasi  pemerintah  yang paling  utama,  dengan  hal  tersebut  maka  kemandiran  desa  akan  terwujud  (Hikmat,  2006) ADD  merupakan  anggaran  dalam  meningkatkan  proses  pemberdayan  masyarakat  agar mampu berkembang dan menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat perkembangan di wilayahnya.
Dengan ADD masyarakat mampu menyelesaikan dan  menangani dengan program swakelola yang mana membuat meraka percaya akan kemampuannya dan memiliki potensi  mandiri dalam  meningkatkan  pembangunan.  Namun  demikian,  aliran  dana  yang  tidak  kecil  ini harusnya  diikuti  dengan  pemanfaatannya  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Jangan sampai “keberkahan” dana desa ini berubah jadi bencana, yakni praktik korupsi (Sholahudin, 2021).  Namun demikian, dalam prektaknya, pengelolaan dana desa seringkali menimbulkan masalah penyimpangan atau moral hazard di tingkat desa. dalam beberapa kasus, pengelolaan dana desa berujung pada kasus korupsi. KPK mengeluarkan ada lebih dari 600 kasus yang terlibat  merupakan  unsur  aparat  desa  sepanjang  2012-2021,  sehingga  terbukti  melakukan korupsi terdapat sedikitnya 686 kepala desa. Sedangkan data dari Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat jumlah korupsi yang berasal dari anggaran dana desa bahkan datanya terus meningkat sejak tahun 2015, dimana tahun tersebut program dana desa telah dimulai (KPK, 2022).
Spirit  Undang-Undang  Desa  selain  masalah  otonomi  desa  juga  masalah  pembangunan pemerintahan desa yang clean and good government. Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang baru  tersebut  tentu  saja  membutuhkan  SDM-SDM  pemerintahan  desa  ;  mulai  dari  kepala desa sampai  dengan  perangkat-perangkatnya  yang  memiliki  kapasistas  dan  kredibilitas untuk menjalankan  roda  pemerintahan  desa  untuk  mewujdukan  kesejahteraan masyarakat. Karena kepala desa dan perangkatnya tidak hanya sekedar menjalankan tugas administrative semata, tapi juga yang paling sensitive adalah mengelola keuangan desa yang jumlah cukup

## Suharnanik et al.
besar  dengan transparan dan akuntabel. Usaha ini, tak lepas dari  kebijakan dan program desa antikorupsi yangsedang  dicanangkan  pemerintah  pusat.  Program desa dapat memberikan celah  untuk  berbuat  korupsi  namun  juga  dapat  sebagai  pilot  program  dalam  memberikan contoh  dalam mencegah  korupsi,  selama  masyarakat  terus  memelihara  dan  membangun integritas  untuk  menjaga  nilai-nilai  antikorupsi  maka  koruupsi  akan  dapat  dihindari. Adapun  nilai-nilai  korupsi  harus  dipahami  dan  di  implementasikan  dengan  baik  pada pemerintah desa yang hasilnya dapat terlihat dalam pelaksanaan tata laksana pemerintahan desa  integritasnya bertujuan menghapus segala tindakan korupsi. Upaya ini tentunya dapat memberikan  pemahaman serta peningkatan dukungan  dari  setiap  elemen  masyarakat desa agar terbebas dari korupsi. Program  antikorupsi  di  desa penting dan mendesak,  tidak semua memahami akan hal tersebut, karena berdasarkan kasus yang sedang berkembang korupsi yang dilakukan di tingkat institusi desa bukan karena disengaja namun karena kurangnya pemahaman  bagaimana  cara  mengelola  dana  desa  yang  sesuai  aturan  yang  telah diberlakukan, sehingga  melahirkan  desa korupsi.

## Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan yang ditawarkan dalam kegiatan pengmasy kali ini adalah Membangunan pemahaman yang benar dan komprehensif melalui sosialisasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan UU lainnya yang terkait dengan tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  bersih  dan  berwibawa.  Membangunan pemahaman yang  benar  dan  komprehensif  melalui  sosialisasi  UU  No.  20 tahun  2001  tentang  Tindak Pidana  Korupsi.  Membangunan  pemahaman  yang  benar  dan  komprehensif  melalui sosialisasi panduan Desa Antikorupsi dari KPK. Membuat pakta integrtas dalam tata kelola pemerintahan  Desa  Senduro.  Mendorong  dan  membangun  partisipasi  warga  Masyrakat seluas-luasnya dalam pelaksanaan pembangunan desa.

## Masalah yang ingin dipecahkan
Desa  Senduro  merupakan  desa  yang  menggunakan  dan  mengelola  Alaokasi  Dana  Desa seebsar  Rp 800-900 juta setiap tahun. Dalam menjalankan roda pembangunan, termasuk di dalamnya  dalam  hal  Pengelolaan  dana  desa,  Pemerintah  Desa  Senduro  membutuhkan kemampuan, ketrampilan, dan integritas yang mumpuni agar pembangunan desa, termasuk pegelolaan  dana  desa  dapat  dijalankan  berdasarkan  prinsip clean  and  good  goverment dan terhindar dari praktek- praktek  korupsi.  Banyak  kasus  pengelolaan  dana  desa  yang  miskin transparan dan akuntabilitas sehingga berujung pada muncul-nya kasus-kasus korupsi yang menjelas kepala desa dan perangkatnya. Bagaimana mewujudkan Desa Antikorupsi di Desa Senduro  melalui  pelaksanaan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan  desa  yang transparan  dan  akuntabel.  Melalui  desa  Antikorupsi  diharapkan  tingkat  kesejahteraan masayrakat desa akan semakin meningkat.

## MATERI DAN METODE

## Materi
Keberadaan  desa  harus  dipandang  sebagai  unsur  pemerintah  daerah  yang  paling  bawah, dimana mereka berperan penting dalam capaian pembangunan. Karena itu, penting kiranya pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat internal desa untuk pembangunan. Upaya penguatan  internal  desa  diarahkan  pada  penguatan  kapasitas  Pembangunan  Desa, kemampuan menyusun perencanaan, dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Dalam kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  mampu  menjadi  jembatan  bahkan  akselerator  yang
memudahkan  untuk  peningkatan  kualitas  keikutsertaan  serta  kemandirian  masyarakat terhadap pembangunan. Tujuan kebijakan semestinya diamini oleh semua pihak akan mampu mengantarkan masyarakat desa dalam penyediaan arena yang didalamnya terdapat elemen penyokong dan penggerak dalam pemerintahan desa yang lebh peka dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya (Umar Sholahudin & Abdus Sair, 2022). Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, peran pemerintah desa di rasa sangat kecil, peran lebih besar masih  dipegang  oleh  pemda  Kabupaten  dan  Kota,  dimana  salah  satunya  adalah  masalah pengelolaan anggaran. Pemerintah yang ada di desa sudah saatnya diberi kewenangan dan peran  yang  lebih  dalam  menentukan  program  perencanaan  pembangunan,  termasuk anggaran belanja keuangan pemerintahan desa. Saat ini, semenjak Undang-Undang telah di amandemen dari No.22  Tahun  1999  menjadi UU  No.32  Tahun 2004, dari sinilah akhirnya pemerintahan  desa  tidak  melakukan  penyerapan  anggaran  tersebut  sehinggan  realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  menjadi  rendah  dan  berdampak  pada menurunnya kemajuan ekonomi di desa (Huda, 2015).
Kebijakan ADD ini baru direalisaikan pada tahun 2014 dengan ditandai keluarnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dengan diikuti lahirnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. Dalam  UU  tersebut  tiap  desa  mendapatkan  kucuran  dana  dari  pemerintah  pusat  melalui APBN kurang lebih 1 milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber  pendapatan  desa,  dalam  huruf  d.  disebutkan  "alokasi  dana  desa  yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". Artinya, dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp1,4 miliar per tahun per desa. Desa Senduro di Kabupaten Lumajang adalah salah satu yang mendapatkan aloaksi dana desa (ADD). Setiap tahun, Desa Senduro menerima dan mengelola dana desa sebesar Rp 800- 900 juta.  Akumulasi  dana  ini  berasal  terdapat  tiga  sumber  pendanaan,  yakni  dari  pemerintah pusat  (APBN),  dari  pemerintah  provinsi  (APBD  Jatim),  serta  pemerintah  kabupaten Lumajang.  Kebijakan  ADD  adalah  jawaban  dari  kebijakan  desentaralisasi  yang  dilakukan pemerindah  pusat.  Program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan tidak sekedar pemahaman namun mencakup implementasi  program  peningkatan  kesejahteraan  sosial.  Program  yang  ditawarkan  dapat berupa distribusi uang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan yang mendasar. Program yang ditawarkan mestinya bukan sekedar program yang berpusat pada kegiatan yang dalam wujud pemenuhan kebutuhan yang bersifat materiil saja, namun program yang lebih bersifat ketrampilan  yang  mendukung  kemampuan  masyarakat  dalam  menyelesaikan  masalahnya secara  mandiri,  agar  mampu  melepaskan  belenggu  kehidupannya  yang  serba  kesulitan tersebut (Usman, 2006).
Korupsi adalah tindakan ilegal dan bermoral buruk yang merugikan negara dan masyarakat secara  luas.  Sebagai  gantinya,  saya  dapat  memberikan  informasi  tentang  cara  mencegah korupsi  dan  mempromosikan  integritas  dalam  masyarakat.  Berikut  beberapa  tips  untuk mencegah korupsi:
1. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan bisnis.
2. Edukasi masyarakat tentang dampak buruk korupsi dan bagaimana melaporkannya.
3. Perkuat  lembaga  pemberantasan  korupsi  dan  hukum  yang  menangani  kasus-kasus korupsi.
4. Tingkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan bisnis.
5. Perkuat sistem pengaduan dan whistleblowing untuk melaporkan tindakan korupsi.

## Suharnanik et al.
Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  integritas  dan  mencegah  korupsi,  kita  dapat membangun masyarakat yang adil dan transparan di Indonesia. Sementara desa anti korupsi adalah sebuah program atau inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan desa yang bersih dari praktik-praktik korupsi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di dalam  pemerintahan  desa  dan  mempromosikan  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi masyarakat,  dan  integritas  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  pelayanan  publik.  Sebagai sebuah  suatu  konsep  atau  program  yang  bertujuan  untuk  mencegah  dan  memberantas korupsi  di  tingkat  desa  atau  level  paling  bawah  dari  pemerintahan.  Program  ini  biasanya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran desa serta transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di desa.

## Metode
Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan desa anti korupsi antara lain:
1. Membangun kesadaran dan edukasi anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat desa, termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran desa. Ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan pertanggungjawaban secara rutin dan publik terhadap penggunaan anggaran.
3. Membangun sistem pengawasan yang kuat, seperti membentuk tim pengawas desa yang independen dan terdiri dari warga desa yang berintegritas tinggi.
4. Mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan yang efektif bagi masyarakat desa yang merasa curiga atau menemukan indikasi korupsi.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program dan kegiatan desa.
6. Menegakkan sanksi yang tegas dan efektif bagi aparat desa dan pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan korupsi.
Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut  secara  konsisten,  desa  anti  korupsi  dapat terwujud dan membantu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dari tingkat paling bawah.

## Waktu dan lokasi Pelaksanaan
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Senduro yang terletak di Kabupaten Lumajang. Jarak dari Kampus Universitas Wijaya Kusuma dengan Desa Senduro sejauh 161 km dengan perkiraan waktu kira 2 jam 47 menit jika ditempuh menggunakan kendaran yang beroda empat.

## Peserta
Peserta yang menegikuti pelatihan sebanyak 25 peserta yang terdiri dari Aparat Desa, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, para ibu PKK, dan Karang Taruna di Desa Senduro Kabupaten Lumajang.

## Prosedur dan Metode
Metode  masyarakat  ini  menggunakan  pendekatan Participatory  Rural Appraisal (PRA). Pendekatan  ini  melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  luas  dan  stakeholders lainnya. Sehingga masyarakat merasa memiliki dalam proses Pemebntukan Desa AntiKorupsi Desa Senduro, dengan difasilitasi oleh pihak yang terkait yang bertindak sebagai fasilitator atau narasumber. Selain itu tim pengabdian masyarakat melakukan pengamatan dan pencatatan
tentang Desa Sendoro, di antaranya tentang gambaran umum tata kelola Pemerintahan Desa Senduro, UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan  UU  lainnya  yang  terkait  dengan  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  bersih  dan berwibawa, UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Buku panduan dari KPK tentang Desa Antikorupsi. Selain tu, juga mencari inforamsi yang sebanyak-banyak tentang masalah pengetahuan tentang Desa AntiKorupsi.
Metode  observasi  juga  dilakukan  dimana  tim  pengabdian  masyarakat  harus  mengetahui seluk-beluk, situasi dan kondisi tempat yang akan dijadikan objek kegiatan Pengmas, selain itu  juga  peneliti  telah  menentukan  apa  yang  akan  diamati  (Sulistia  dkk,  1991:96). Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara langsung dan  cermat  di  lokasi kegiatan  Pengmas yakni  Desa  Senduro  Kabupaten  Lumajang. Pengamatan  ini  dilakukan  sebagai  langkah  awal  Tim  Pengabdian  Masyarakat  dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.
Metode  PRA  memungkinkan  masyarakat ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan Pembentukan Desa  Anti  Korupsi  sebagai  peneliti,  perencana  dan  pelaksana.  Adapun  tahapan  dalam pembentukan desa adat ini adalah sebagai berikut:
A. Pelatihan  dan  Pendampingan  A  Pembentukan  Desa  AntiKorupsi  Desa  Senduro, kegiatannya antara lain;
1. Pelatihan  dan  pendampingan  tentang  UU  Desa  dan  UU  Antikorupsi  untuk Pembentukan Desa antiKorupsi Desa Senduro;
2. Pelatihan  dan  pendampingan  Urgensi  Pembetukan  Desa  antiKorupsi  Desa Senduro; Perspektis Hukum;
3. Pelatihan  dan  pendampingan  UU  Desa  dan  UU  Antikorupsi  dan  Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembentukan Desa Antikorupsi;
4. Pelatihan  dan  pendampingan  UU  Desa  dan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang Transparan dan Akuntabel dalam Pembentukan Desa Antikorupsi
B. Rencana  Pendampingan  tata  kelola  Pemerintahan  dan  Pemabangunan  Antikorupsi Desa Senduro
1. Penyediaan Buku Pedoman Desa AntiKorupsi dari KPK
2. Pendamping  akan  mensosialisasikan  proses  pelatihan,  pemberdayaan, rencana,  tahapan dan pelaksanaan kegiatan tentang Desa AntiKorupsi dari KPK
3. Pendamping tersebut mengadakan pelatihan agar masyarakat desa memiliki kemampuan dalam menggunakan APPBD yang transparan dan kuntabel
4. Pendamping akan membantu dan menstimulasi agar para peserta mampu menggali  potensi  lokal  (kearifan)  yang  dimiliki  oleh  desa  untuk  modal pembentuakan desa Antikorupsi
5. Peserta  melakukan  konsultasi  terkait  dengan  pembentukan  desa AntiKorupsi dan potensi dan sumber daya yang dimiliki Desa Senduro .

## HASIL DAN EVALUASI
Desa Senduro merupakan desa yang terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Senduro memiliki luas wilayah sekitar 20,39 km² dan penduduk  sekitar  7.980  jiwa  (berdasarkan  data  BPS  tahun  2020).  Desa  Senduro  memiliki

## Suharnanik et al.
potensi wisata yang menarik, seperti Air Terjun Tancak, Air Terjun Banyu Anjlok, dan Air Terjun  Coban  Rondo  Senduro.  Selain  itu,  Desa  Senduro  juga  terkenal  dengan  produksi sayuran dan buah-buahan, seperti wortel, kentang, apel, dan stroberi. Desa Senduro terletak di  kaki  Gunung  Semeru  dan  berada  di  sebelah  selatan  Taman  Nasional  Bromo  Tengger Semeru. Desa ini dikenal sebagai salah satu jalur pendakian menuju puncak Gunung Semeru dan  memiliki  banyak spot  wisata  alam  yang  indah  seperti  air  terjun,  perkebunan  teh,  dan pemandangan pegunungan yang spektakuler. Desa Senduro juga memiliki budaya dan tradisi yang kaya, seperti adat istiadat Jawa dan Suku Tengger yang unik.
Masyarakat sebenarnya banyak yang memahami korupsi, hal ini dibuktikan dengan hasil riset Arianto yang menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi mendorong masyarakat dalam memahami korupsi dan perilaku korupsi dampaknya. Bukan hanya itu saja, masyarakat juga mengerti  dan  memahami  akan  dampak  secara  umum  akan  korupsi.  Oleh  karena  itu masyarakat  harus  dibekali  nilai-nilai  prinsip  antikorupsi  dalam  bentuk  implementatif  di kehidupan masyarakat nyata dan bagaimana cara menanggulangi korupsi tersebut (Arianto, 2019).  Dalam  kegiatan  didesa  tentunya  diperlukan  pendekatan  dengan  mekanisme pengorganisasian  yang  menyesuaikan  masyarakatnya,  seperti  kegiatan  PKK  desa  ( Suharnanik dan Yuliarini, 2022). Desa bagian dari garda terdepan dalam sistem pemerintahan di  Indonesia.  Desa  juga  mempunyai  peran  yang  utama  dan  srategis  dalam  membentuk karakter sosial yang berintegritas dan antikorupsi. Berawal dari Desa yang antikorupsi, bukan tidak mungkin jika nilai-nilai integritas akan menyebar luas dan menular ke seluruh penjuru daerah di Indonesia. Pembentukan desa Antikorupsi dalam diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi desa yang berkualiatas bagi masyarakat.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan Desa Senduro untuk menciptakan desa anti korupsi antara lain:
1. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  termasuk  dalam pembuatan anggaran desa.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Mengembangkan  sistem  pengawasan  internal  yang  efektif  untuk  meminimalkan  risiko terjadinya korupsi.
4. Melakukan  pelatihan  dan  edukasi  kepada  aparat  pemerintah  desa  dan  masyarakat mengenai pentingnya integritas dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa.
5. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi aparat pemerintah desa yang bertindak sesuai atau melanggar kode etik dan integritas.
6. Melibatkan  media  dalam  mempromosikan  nilai-nilai  anti  korupsi  dan  memberitakan keberhasilan desa dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Dalam  menciptakan  desa  anti  korupsi  bagi  Desa  Senduro,  diperlukan  kerja  sama  dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintah desa. Hal ini penting untuk menciptakan  lingkungan  yang  sehat  dan  mendukung  bagi  pertumbuhan  desa  yang berkelanjutan.

## Pelaksanaan Kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan di balai desa  senduro  yang  dihadiri  oleh  kepada  desa,  tokoh  agama,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh Agama, tokoh adat, dan warga masyarakat. Fokus kegiatan yang dilakukan meliputi:
1. Pemerintahan desa (kepala desa dan perangkat desa) memahami peraturan perundangan-
undangan (UU Desa No. 6  Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan UU lainnya) yang terkait dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa
2. Pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dan masyarakat Desa memahami UU tentang tindak pidana korupsi
3. Terbentuknya pakta Integritas antara Pemeritnah desa dan Masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan Desa Senduro yang bebas Korupsi.

## Evaluasi Kegiatan
Evaluasi  dari  kegiatan  ini  adalah  masyarakat  menerima  keberadaan  kami  tim  pengabdian kepada  masyarakat  dengan  baik  dan  setiap  kegiatan  berjalan  dengan  lancar,  namun  yang perlu mendapatkan perhatian khusus kedepannya adalah keberlanjutan program pencegahan antikorupsi  di  Desa  Senduro  untuk  menjadi  betul-betul  desa  antikorupsi  memerlukan pendampingan yang kontinyu. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana kami belum dapat maksimal melakukan pendampingan karena keterbatasan waktu dan tenaga.
Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana Pengabdian (2023)

## SIMPULAN
Kegiatan Pengmas dengan tema ini sesuai dengan komitmen dan program pemerintah dalam pemberantasan  korupsi,  termasuk  di  lingkup  pemerintahan  yang  paling  rendah,  yakni Pemerintah  Desa.  Dalam  mewujudkan  desa  Antikorupsi,  sebagaimana  yang  telah dicanangkan  pemerintah  harus  dibentuk  tata  kelola  pemerintah  desa  yang  bersih  dan beribawa (good and clean goverment) agar terhindar dari tindakan korupsi sehingga pemerintah desa  Senduro  dapat  mewujudkan  Desa  Antikorupsi.  Tujuan  utama  dalam  program pemberdayaan ini adalah terwujudnya Desa AntiKorupsi di Desa Senduro. Pembentukan ini akan  melibatkan  partisipasi  aktif  seluruh  stakeholders  yang ada  di  desa,  mulai  kepala pemerintahan desa, perangkat yang ada desa, tokoh dalam masyarakat, tokoh agama, tetua adat, dan masyarakat adat serta masyarakat desa. partisipasi aktif ini akan sangat membantu dalam pembentukan desa AntiKorupsi.
Gambar 1. Pemberian Materi Ceramah Desa Anti Korupsi

## Suharnanik et al.

## Saran Kegiatan Lanjutan
Untuk  saran  kegiatan  lanjutan  adalah  adanya  pendampingan  yang  terus  menerus  sebagai fungsi  pendampingan,  memfasilitasi  kebutuhan  masyarakat  dalam  membentuk  desa antikorupsi.  Pendampingan  dalam  hal  pemahaman  kebijakan  terkait  anggaran  desa  yang lebih transparan dan pemanfaatan yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat desa Senduro.

## Ucapan terimakasih
Ucapan  terimakasih  kami  sampaikan  kepada  seluruh  perangkat  Desa  Senduro  Kabupaten Lumajang semoga kegiatan pengmasy ini dapat memberi manfaat dan terimakasih kepada LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mendanai kegiatan ini.

## REFERENSI
Arianto,  A.  (2019).  Pelatihan  Diseminasi  Pendidikan  AntiKorupsi  sebagai  Upaya Mewujudkan Indonesia Negara Zero Korupsi bagi Warga Desa Marubun Jaya. Jurnal Mitra Prima , 1 (2), 13-18.
Hikmat,  H.  (2006). Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat. Bandung:  Humaniora  Utama  Press. Huda, N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Malang.
KPK.  (2022). Data  Korupsi  yang  Melibatkan  Perangkat  Desa. Jakarta:  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
Sholahudin,  U.  (2017).  Pemerintahan  Desa  PAsca  UU  NO.  6  Tahun  2014  (Studi  Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan). Cakrawala, 11 (2). doi:https://doi.org/10.32781/cakrawala.v11i2.15
Sholahudin, U. (2021). Korupsi, Demokrasi, dan Keadilan. Malang: Intrans Publishing.
Suharnanik, S., & Yuliarini, S. (2022). Family Welfare Empowerment (PKK) Role in Set Woman Cooperation  to  Support  Economy  Creative  Empowerment  Based  on Community. Revista de Cercetare si Interventie Sociala , 77 .
Suhendar,  D.  (2019).  Implementasi  Undang-undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa Rancasenggang,  Kecamatan  Sindangkerta,  Kabupaten  Bandung  Barat  (Sosialiasi, Hambatan,  dan  Dampaknya). Academia  Praja  :  Jurnal  Ilmu  Politik,  Pemerintahan,  Dan Administrasi  Publik,  2 (1),  120-139.
doi:https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.88
Umar Sholahudin & Abdus Sair. (2022). ADD dan Kemandirian Sosial-Ekonomi Masyarakat. Sosiologi Pendidikan Humanis, 7 (1). doi:http://dx.doi.org/10.17977/um021v7i1p44-58 Usman, S. (2006). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wijayati,  H.  (2018,  Maret). Implementasi  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang-Desa. https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6- tahun- 2014-tentang-desa-herlin-wijayati/.

## Peraturan perundangan-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  hasil  amandemen  keempat. Pustaka Agung Harapan. Surabaya.
Undang-Undang No. 5 tahun 1974 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Undang-Undang No. 30 tahun 2001 Buku Panduan desa AntiKorupsi KPK
Accepted author version posted online:  10/15/2023 Hendryadi (Reviewing editor)

## FUNDING
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

## COMPETING INTERESTS
Tidak  ada  konflik  kepentingan  untuk  diungkapkan  selama  pelaksanaan  kegiatan dikemuadian hari dan proses evaluasi berjalan dengan baik.