## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Arah Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing Di Indonesia
Oleh : Jauhari Ginting 1 jgkemkem@gmail.com

## Abstract
Employment  is  a  very  vital  thing  in human life. All humans realize the importance of having and doing work for themselves and their families,  in  supporting  their  daily  needs  in  their lives.  Those  needs  can  be  fulfilled  if  the  human does the job. In the current era of globalization, with the development of industry and investment that involves the international world is increasingly  growing,  the  world  of  Indonesian manpower  is  also  moving.  In order  to  boost the development of Indonesian industry, in the world of manpower, Indonesia requires skilled workers (experts)  to  sustain  the  operation  of  the industries  in  question.  Experts  from  Indonesian workers  are  still  very  limited  (lacking)  and  still need  guidance.  Filling  the  vacancy,  foreign workers  (TKA)  are  used  to  sustain  it.  The placement  of  foreign  workers  in  Indonesia  in filling the vacancy is temporary. The Indonesian government  must  have  a  clear  policy  direction regarding  the  presence  of  foreign  workers  in Indonesia.  The  placement  of  foreign  workers must receive benefits (added value) for the state and  nation  of  Indonesia,  especially  for  the Indonesian workers themselves .
Keyword : Direction Of Government, Policy Towards Foreign Workers, Indonesia

## Abstrak
Ketenagakerjaan merupakan hal sangat vital dalam kehidupan manusia. Semua manusia menyadari pentingnya mempunyai dan melakukan pekerjaan untuk dirinya dan keluarganya, dalam menopang kebutuhan sehari-hari
mengharungi
hidup dan
kehidupannya.  Kebutuhan  itu  dapat  dipenuhi jika  manusia  itu  melakukan  pekerjaan.  Pada masa globalisasi saat ini, dengan perkembangan  pembangunan  industri  dan investasi yang semakin berkembang melibatkan dunia  internasional,  dunia  Ketenagakerjaan Indonesia, juga ikut bergerak. Untuk
1 Dosen
mendongkrak  perkembangan  industri  Indonesia tersebut, dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia  membutuhkan  pekerja-pekerja  ahli (tenaga-tenaga ahli) untuk menopang pengoperasian  industri-industri  yang  dimaksud. Tenaga  ahli  dari  Pekerja  Indonesia  masih sangat  terbatas  (kurang)  dan  masih  perlu pembinaan. Mengisi kekosongan tersebut, maka dipergunakan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  untuk menopangnya.  Penempatan  TKA  di  Indonesia dalam  mengisi  kekosongan  tersebut  adalah bersifat sementara. Pemerintah Indonesia harus mempunyai  arah  kebijakan  yang  jelas  tentang keberadaan  TKA  itu  di  Indonesia.  Penempatan TKA  tersebut  haruslah  mendapat  keuntungan (nilai  lebih)  bagi  negara  dan  bangsa  Indonesia khususnya  terhadap  pekerja-pekerja  Indonesia itu sendiri.
Kata  Kunci  :  Arah  Kebijakan,  Pemerintah, Terhadap Kerja Asing
I.  Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Negara  Indonesia  sebagai  suatu  Negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, terutama pembangunan dibidang  industri,  yang  jangkauannya  masih sangat  luas  di  Indonesia  membutuhkan  banyak teknologi  dan  banyak  tenaga-tenaga  ahli dibidang tertentu. Sumber daya Pekerja Indonesia  dibidang  keahlian  tertentu,  masih terbatas,masih perlu banyak belajar dari tenaga kerjai  negara  lain,  yang  sudah  terlebih  dahulu berkembang bidang keilmuan dan teknologinya.
Negara    harus  melirik  peraturan  hukum tentang  Tenaga  Kerja  Negara  lain  atau  Tenaga Kerja  Asing  (TKA)  sesuai  dengan  yang dibutuhkan  oleh  perusahaan-perusahaan  di Indonesia yang sedang berkembang.
Pengoperasian  awal  dan maintenance (perawatan mesin-mesin), maka Negara tersebut  mengirim juga tenaga  kerjanya, biasanya  sekaligus  satu  paket  dengan  barang teknologi  negara  yang  bersangkutan  sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perkembangan investasi asing di
Indonesia, khususnya investasi dibidang industry  seperti  pendirian  mesin-  mesin  dan pabrik-pabrik,  Negara  yang  memberi  investasi biasanya mempersyaratkan bahwa tenaga kerja ahlinya  harus  berasal  dari  Negara  yang bersangkutan.  Negara  penerima  (Indonesia) sangat  berkepentingan  untuk  keahlian  mereka dapat ditularkan kepada para Pekerja Indonesia, sehingga  pada masa  yang  akan  datang negara Indonesia  tidak  sangat  tergantung dari  keahlian TKA .
Masuknya TKA ke Indonesia, mempunyai dampak  positif  dan  negatif  dari  kepada  bangsa Indonesia.  Misalnya  terhadap  aspek  budaya, pendidikan, politik, ekonomi pertahanan keamanan dan lain-lain. Perhatian khusus harus diberikan kepada tenaga kerja/pekerja Indonesia (TKI) agar tetap mendapat perlindungan, kenyamanan pekerjaan/ kesejahteraan,  tidak  menjadikannya  menjadi pengangguran  di  Negara  sendiri.  Pengusaha dapat  mengembangkan usahanya dengan sebaik- baiknya.
Daryati dan Agus Budianto menyatakan: Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan pengusaha, dengan tujuan agar pekerja dan pengusaha terlindungi, sehingga pengusaha dapat mengembangkan sahamnya,
menciptakan  lapangan  pekerjaan  serta mengatasi  pengangguran,  dan  pekerja dapat  mengembangkan  keahlian  yang dimilikinya.  Pengusaha  tanpa  pekerja tidak  akan  dapat  melanjutkan  usahanya, berapapun  besarnya  modal  yang  dimiliki, sebaliknya  pekerja  tidak  akan  dapat mempergunakan  ilmunya  yang  hebat
tanpa  ada  pengusaha  yang  membuka lapangan  pekerjaan.  Hubungan  kerja antara  pekerja  dengan  pengusaha  saling membutuhkan. 2
Selanjutnya menurut pendapat Prof. John Ruggie bahwa perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk menghormati/ tidak melanggar  hak  orang  lain.  Standar  ini  secara sederhana berarti, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus
mempertimbangkan dampak negatif  yang dapat diakibatkan  bagi  orang  lain,  termasuk  melalui hubungan-hubungan
perusahaan, dan mengambil tindakan yang cukup untuk menghindari dampak negatif tersebut.” 3
Perkembangan  pergaulan  internasional, dimana  alat  komunikasi  dan  transportasi  yang semakin  maju,  mendukung  semakin  mudahnya pergaulan  tersebut  terlaksana.  Terjadi  migrasi penduduk,  demikian  juga  dengan  penanaman investasi  dari  negara-negara  lain,  yang  akan membutuhkan  pengawasan  secara  langsung dari  investor,  melalui  penempatan  pekerjanya didalam perusahaan tersebut.
Dalam rangka penyelenggaraan perekonomian  nasional,  dalam  upaya  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pembangunan
ekonomi berkelanjutan,  maka  Pemerintah  Indonesia berupaya agar iklim investasi dapat berkembang di Indonesia, dapat dilihat dari upaya
2 Darwati  dan  Azis  Budianto ,  Analisa  Hukum Perjanjian  Kerja  waktu  tertentu  berdasarkan  Undang- undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus  Putusan  PHI  No.  46/PHI.G/2013/PN.Jkt.PST), Lex Publica (Jurnal  ilmu  hukum  Asosiasi  Pimpinan  Perguruan Tinggi  Hukum  Indonesia)  Volume  IV  nomor  1,  Penerbit Asosiasi  Pimpinan  Perguruan  Tinggi  Hukum  Indonesia, Jakarta, 2017, hal. 688.
3 .John  Ruggie, Bagaimana  menjalankan  bisnis dengan  menghormati  hak  asasi  manusia,  Global  Compact Network Indonesia , Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, hal. 12.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemerintah terus mempromosikan dan menawarkan berbagai produk investasi Indonesia pada pihak asing. 4
Dalam  keimigrasian  Keimigrasian,  para pelaku penanaman modal asing diberikan kesempatan  untuk  menggunakan  tenaga kerja  asing  dengan  kemudahan perizinan keimigrasian. 5
Jadi pada kenyataannya Indonesia masih sangat membutuhkan masuknya investasi asing, maka Indonesia juga harus membuka diri untuk menerima  tenaga  kerja  (pekerja)  asing  di perusahaan-perusahaan yang terdapat diwilayah Indonesia.
Disisi lain sebagai suatu Negara merdeka dan  berdaulat,  Republik  Indonesia  mempunyai kepentingan  untuk  mengatur  dan  membuat kebijakan dalam penempatan TKA yang bekerja di  perusahaan-perusahaan  yang  berada  di wilayah Republik Indonesia. Penempatan Tenaga Kerja asing haruslah melalui mekanisme dan prosedur yang selektif.
Artinya  masuknya  tenaga  kerja  asing  di Indonesia,  disampingUndang-Undang  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  harus juga  memperhatikan  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.  Dalam  pertimbangan  Undang- undang Keimigrasian dinyatakan:
a.  Keimigrasian merupakan bagian
perwujudan pelaksanaan penegakan
kedaulatan  atas  wilayah  Indonesia  dalam menjaga  ketertiban  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  menuju  masyarakat  yang
4 .Jazim  Hamidi  dan  Charles  Christian, Hukum Keimigrasian  bagi  orang  asing  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta, hal. 56
5 . Jazim Hamidi, Ibid , hal. 57
adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
b.  Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang
menguntungkan  maupun  yang  merugikan kepentingan Negara dan bangsa Indonesia, sehingga  diperlukan  peraturan  perundang- undangan  yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan  dan  pemajuan  Hak  Asasi Manusia . 6
c.  Pemerintah penting melakukan pengawasan terhadap  warga  Negara  asing  yang  berada di  wilayah  Indonesia,  tentang  keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya.
Penggunaan  TKA  di  Indonesia  memang mempunyai  dampak  positif,namun  tidak dapat  disangkal  juga  mempunyai  dampak negatif.  Untuk  meniadakan  dampak  atau meminimalkan  dampak  negatif  ini,  haruslah ada  regulasi  yang  ketat,  yang  diiringi  oleh perilaku  baik  dari  pemangku  kewenangan terhadap  hal  itu.  Untuk  itu  penulis  hendak mengangkatnya menjadi suatu pembahasan dalam  karya  ilmiah,  dengan  judul  :  Arah Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah dipaparkan di latar belakang penelitian ini, maka dapat  ditarik  sebuah  permasalahan  sebagai berikut :
1.  Bagaimanakan  pengaturan  tenaga  kerja asing di wilayah Indonesia ?
6 .Sihar  Sihombing, Hukum  Keimigrasian  dalam Hukum Indonesia , Nuansa Aulia, Jakarta, hal.190.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Bagaimanakah  syarat-syarat  tenaga  kerja asing di Indonesia ?

## C.  Metode Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan adalah  bersifat  deskriptif  analitis.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  mengutamakan meneliti  bahan  pustaka  atau  dokumen  yang disebut  data  sekunder,  berupa  bahan-bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Data  yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  secara    kualitatif yaitu uraian yang dilkukan peneliti terhadap data yang  terkumpul  tidak  menggunakan  statistik atau  matematika  ataupun  sejenisnya  tetapi berupa  uraian-uraian  kalimat  yang  tersusun secara  sistematis  sesuai  dengan  permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Dalam  menarik  kesimpulan  penulis
menggunakan metode dedukatif yaitu
merupakan cara berfikir yang menarik kesimpulan  dari  suatu  pernyataan  atau  dalil yang  bersifat  umum  menjadi  suatu  pernyataan yang bersifat khusus.
II.  Hasil dan Penelitian
A.  Pengaturan  Tenaga  Kerja  Asing  di

## Wilayah Indonesia
Pengertian  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA) menurut  Undang-undang  No.  13  tahun  2003, yaitu  dalam  pasal  1  angka  13,  TKA  adalah: warga  Negara  asing  pemegang  visa  dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.
Menurut Sihar Sihombing, SH,.MH:
Tenaga Kerja Asing adalah warga negara
asing  pemegang  visa  dengan  maksud bekerja di wilayah Indonesia.
Menurut  Abdul  Rachmat  Budiono,  TKA adalah  Setiap  orang  bukan  warga  Negara Indonesia  yang  mampu  melakukan  pekerjaan baik  didalam  maupun  diluar  hubungan  kerja, guna  menghasilkan  jasa  atau  barang  guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  No.  24  Tahun  2016  tentang  Prosedur Teknis  permohonan  dan  pemberian  Visa Kunjungan  dan  visa  tinggal  terbatas,  dijelaskan bahwa Visa Tinggal terbatas terbagi dua:
a. Visa  Tinggal  Terbatas  dalam  rangka bekerja yang meliputi:
(1) bekerja sebagai tenaga ahli;
(2) untuk  bekerja  diatas  kapal,  alat  apung atau  instalasi  yang  beroperasi  didaerah perairan Indonesia, laut territorial,
landas  kontinen,  serta  zona  ekonomi eksklusif;
(3)  Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
(4)  Bekerja  melakukan  kegiatan  Profesi dengan menerima bayaran;
(5)  Melakukan  kegiatan  dalam  rangka pembuatan  film  yang  bersifat  komersial dan  telah  mendapat  izin  dari  instansi yang berwenang;
(6)  Bekerja melakukan pengawasan terhadap  kualitas  barang  dan  atau produksi;
(7)  Melakukan audit atau inspeksi terhadap cabang Perusahaan di Indonesia;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(8)  Memasang  dan  memperbaiki  mesin; Melakukan  pekerjaan  non  permanen dalam rangka konstruksi;
(9)  Mengadakan pertunjukan kesenian, music dan olahraga;
(10)  Mengadakan kegiatan olahraga professional;
(11)  Melakukan kegiatan pengobatan;
(12)  Serta kegiatan calon tenaga kerja asing yang  akan  bekerja  dalam  rangka  uji coba keahlian.
(13)  Visa  Tinggal  terbatas  tidak  dalam rangka bekerja mencakup:
(14)  Melakukan penanaman modal asing;
(15)  Mengikuti  pelatihan dan penelitian ilmiah;
(16)  Penyatuan  Keluarga  yaitu  1.  orang asing yang menggabungkan diri dengan suami  atau  istri  yang  warga  Negara Indonesia 2. orang asing yang menggabungkan diri dengan suami/ istri pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal  tetap  3.  anak  perkawinan  yang syah  antara  orang  asing dengan  warga Negara  Indonesia  4.  anak  yang  belum berusia  18  tahun  dan  belum  kawin  dari orang  asing  yang  kawin  secara  syah dengan  warga  Negara  Indonesia.  5 Anak yang belum berusia 18 tahun dan belum  kawin  yang  menggabungkan  diri dengan  orang  tuanya  pemegang  izin tinggal terbatas atau izin tetap. 7
Visa diberikan didasarkan kepada permohonan calon TKA kepada kepala perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri
atau  ke  Pejabat  yang  ditetapkan  untuk  itu, dengan melampirkan:
a.  Paspor yang masih berlaku
b.  Tiket keberangkatan
c.  Keterangan  jaminan  tersedianya  biaya hidup  bagi  yang  bersangkutan  selama berada di wilayah Indonesia.
d.  Pas Photo dan
e.  Membayar visa sesuai dengan ketentuan.
Kadang-kadang  permohonan  visa  ini ditolak terhadap WNA, dengan alasan:
a.  Nama  yang  bersangkutan  tercantum  dalam daftar penangkalan;
b.  Tidak  memiliki  dokumen  perjalanan  yang syah dan masih berlaku;
c.  Tidak  memilik  cukup  biaya  hidup  selama berada di Indonesia
d.  Memiliki  penyakit  menular,  gangguan  jiwa, atau hal-hal yang membahayakan kesehatan  atau  ketertiban  umum.  Terlibat tindak pidana internasional yang membahayakan  keutuhan  wilayah  negara Indonesia  atau  termasuk  dalam  jaringan kegiatan  prostitusi, perdagangan  orang dan penyelundupan manusia.
Dalam  mempekerjakan  Tenaga  kerja asing di Indonesia minimal terdapat 3 kelompok yang  terlibat  yaitu:  pihak  tenaga  kerja  asing, Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  dan  pihak  Pemerintah  Indonesia.  Artinya tenaga  kerja  asing  yang  ingin  bekerja  di Indonesia maupun pihak Dalam mempekerjakan Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia,  harus memenuhi  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh Perundang-undangan  Republik  Indonesia,  baik bagi  calon  Pekerja  maupun  bagi  Perusahaan yang akan mempekerjakan TKA.
Pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  memberikan  aturan-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
aturan  bagi  Perusahaan  maupun  tenaga  kerja asing  yang  hendak  bekerja  di  Indonesia  yang telah dirangkum sebagai berikut:
a.  Pemberi  kerja  yang  mempekerjakan  TKA wajib  mempunyai  izin  tertulis  dari  Menteri atau Pejabat yang berwenang;
b.  TKA  bekerja  di  Indonesia  dalam  suatu hubungan  kerja,  hanya  boleh  padajabatan tertentu  dan  waktu  tertentu.  Jabatan  dan standar  kompetensinya  akan diatur didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja;
c.  Pemberi  Kerja  harus  memiliki  rencana penggunaan  TKA  yang  disahkan  oleh
Menteri  atau  Pejabat  yang  berwenang, didalamnya minimal memuat tentang:
(1)  Alasan mempekerjakan TKA;
(2)  Jabatan dan/atau  kedudukan TKA dalam  struktur  organisasi  Perusahaan yang bersangkutan;
(3)  Jangka waktu TKA;
(4)  Penunjukan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) sebagai pendamping TKA
tersebut.Pemberi  Kerja  wajib  menunjuk Tenaga  Kerja  Indonesia  pendamping, untuk  alih  teknologi  dan  keahlian  dari TKA. Termasuk juga memberikan pendidikan  dan  pelatihan  terhadap  TKI tersebut. 8
Jadi  ketentuan-ketentuan  ini  haruslah menjadi  acuan  baik  terhadap  calon  TKA maupun perusahaan yang akan mempekerjakan TKA asing tersebut.
Penerimaan  TKA  di  Indonesia  digariskan untuk  dapat  memberikan  keuntungan  seluas- luasnya terhadap bangsa dan negara Indonesia.
8 .Abdul Khakim, Dasar- Dasar Hukum
Ketenagakerjaan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24-25
Segala  daya  upaya  dilakukan  agar  tidak  ada celah  yang  merugikan  bangsa  dan  negara Indonesia.

## B.  Syarat-Syarat  Tenaga  Kerja  Asing  Di Indonesia.
Setiap  Warga  Negara  Asing  yang  mau bekerja  di  wilayah  Negara  Indonesia  harus memenuhi  syarat-syarat  Ketenagakerjaan  dan ketentuan keimigrasian sesuai dengan peraturan perundangan. 9
TKA  yang  bekerja  diwilayah  Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.  Mempunyai  pendidikan  dan  latar  belakang pengalaman  kerja,  sekurang-kurangnya  5 (lima)  tahun  dan  sesuai  dengan  jabatan yang akan ditempatinya;
b.  TKA tersebut bersedia untuk membuat surat pernyataan  untuk  mengalihkan  keahliannya kepada TKI pendamping;
c.  TKA  tersebut  dapat  berkomunikasi  dalam bahasa Indonesia dan  bersedia diuji kemampuannya;
d.  TKA  harus  bekerja  di  Perusahaan  yang mempunyai izin untuk dapat
mempekerjakan  TKA  di  Perusahaannya, disebut  juga  Izin  Mempekerjakan  Tenaga
Kerja Asing (IMTA); e.  TKA harus melengkapi perizinan
Keimigrasian,  misalnya  Paspor,  Visa,  izin masuk serta izin keimigrasian lainnya. 10
TKA  yang  bekerja  maupun  Perusahaan yang  mempekerjakan  TKA  di  Perusahaannya haruslah  berlandaskan  peraturan  yang  telah digariskan oleh Pemerintah Indonesia. Penempatan TKA itu salah satu yang terpenting dimaksudkan  agar  dapat  terjadi  alih  teknologi/
9 Sihar Sihombing , Loc.cit .
10 . Sihar Sihombing, Loc cit.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
alih  ketrampilan  dari  TKA  kepada  TKI  yang mendampingi. Jadi TKA itu haruslah orang yang berpendidikan,  dengan  telah  berpengalaman bekerja  dibidangnya  dalam  suatu  perusahaan minimal 5 Tahun. Untuk itu maka calon  TKA itu harus  bersedia  untuk  membubuhkan  tanda tangan pada surat pernyataan agar memberikan transfer keahliannya kepada TKI yang mendampinginya.
Berkaitan  dengan  jabatan-jabatan  yang dilarang  diduduki  oleh  TKA  dalam  suatu Perusahaan,  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 menyebutkan  beberapa  jabatan  yang  dilarang sebagai berikut:
1.  Direktur Personalia ( Personel Director );
2.  Manajer  hubungan  industrial  ( Industrial Relations Manager );
3.  Manajer Personalia ( Personnel Manager );
4.  Supervisor Pengembangan
5.  Personalia ( Personnel Development Supervisor ); 6.  Supervisor Penempatan Personalia ( Personnel Placement supervisor );
7.  Supervisor Perekrutan
Personalia
( Personnel Recruitment Supervisor );
8.  Supervisor  pengembangan  karier  Pegawai ( Employee Career Development Supervisor ); 9.  Penata Usaha Personalia ( Personnel
Declare Administrator );
10.  Kepala  Eksekutif  Kantor  ( Cief  executive Officer );
11.  Akli  Pengembangan  Personalia  ( Personnel and Career Specialist );
12.  Penasehat Karier (Career Advisor );
13.  Pembimbing  dan  konseling  jabatan  ( Job
advisor and counseling );
14.  Perantara Tenaga Kerja ( Employee Mediator) ;
15.  Petugas  administrasi  Pelatihan  Pegawai (Job Training Administrator) ;
16.  Pewawancara Pegawai ( Job interviewer);
17.  Analis Jabatan ( Job Analyst );
18.  Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai
(Occupatonal safety Specialist).
Larangan  ini  dilakukan,  untuk  membuat pembatasan  agar  TKA  tidak  bisa  melakukan kesewenangan,  yang  bida  berdampak  negatif/ merugikan terhadap  bangsa dan  negara
Indonesia,
khusus kepada eksistensi
Tenagakerja Indonesia itu sendiri.
Menurut  PeraturanPemerintah  (PP)  No.
38 Tahun 2007 tentang Pengawasan penempatan TKA maka pembagian
kewenangan  dan  pengawasan  TKA  adalah sebagai berikut:
a.  Kewenangan Pemerintah meliputi:
(1)  Pengesahan rencana TKA (RPTKA);
(2)  Pengesahan RPTKA antarlintas
Provinsi; (3)  Pengesahan RPTKA perubahan, misalnya perubahan jabatan, perubahan jumlah TKA, perubahan
kewarganegaraan dll;
(4)  Pemberian  rekomendasi  visa  kerja danpenerbitan izin mempekerjakan TKA (IMTA);
(5)  Penerbitan  IMTA  TKA  (perpanjangan) yang  lokasi  kerjanya  lebih  dari  satu wilayah Provinsi;
(6)  Penyusunan jabatan terbuka dan
tertutup bagi TKA; (7)  Pembinaan dan pengendalian penggunaan skala TKA nasional. b.  Kewenangan Pemerintah Provinsi mencakup: (1)  Pengesahan RPTKA perpanjangan yang  tidak  ada  perubahan  jabatan,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
jumlah orang dan lokasi kerjanya dalam satu wilayah Provinsi;
(2)  Penerbitan  IMTA  perpanjangan  untu TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten dalam satu provinsi;
(3)  Pengawasan  dan  evaluasi  penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten dalam satuProvinsi.
c.  Kewenangan  Pemerintah  daerah  kota/ Kabupaten adalah:
(1)  Penerbitan  IMTA  perpanjangan  untuk TKAyang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten/ Kota;
(2)  Pengawasan  dan  evaluasi  penggunaan
TKA  yang  lokasi  kerjanya  dalam  satu wilayah Kabupaten/ Kota.
Dari aturan-aturan yang berlaku terhadap  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia, maka TKA  yang  akan  bekerja  di  Indonesia  harus memenuhi  ketentuan  yang  cukup  ketat,  supaya sejauh  mungkin  dihindarkan  kerugian  terhadap keberadaanTKI.
Dalam  jurnal  Kementerian  Hukum  dan HAM  Republik  Indonesia  Direktorat  Perundang- undangan, dinyatakan:
Tujuan penggunaan TKA dilakukan secara selektif dengan tetap
memprioritaskan  TKI,  oleh  karenanya dalam  mempekerjakan  TKA,  dilakukan melalui  mekanisme  dan  prosedur  yang ketat,  terutama  dengan  cara  mewajibkan bagi  perusahaan  atau  korporasi  yang menggunakan  TKA  asing  bekerja  di Indonesia  dengan  membuat  Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA)  sebagai  mana  diatur  dalam
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.
PER.12/MEN/III/2008  tentang  tatacara penggunaan TKA. 11
Disisi lain Penggunaan TKA yang dipekerjakan  di  Indonesia  mempunyai  dampak positif seperti yang digambarkan dibawah ini :
Kehadiran  TKA  dapat  dikatakan  sebagai salah  satu pembawa  devisa  bagi  Negara, dimana  adanya  pembayaran  kompensasi. Pembayaran  kompensasiini  dikecualikan pada pemberi kerjaTKA merupakan instansi  pemerintah,  Perwakilan  Negara Asing, Badan- Badan Internasional,
Lembaga  social,  Lembaga  Keagamaan dan  dalam  jabatan-  jabatan tertentu  pada Lembaga Pendidikan.
Besarnya danakompensasi  untuk  TKI  di  luar  negeri adalah  15  dollar,  sedangkan  kompensasi untuk  TKA  di  Indonesia  sebesar  100 dollar.
Kemudian dalam rangka pelaksanaan Transfer  ofknowledge dari TKA  kepada  TKI  kepada  pemberi  kerja diwajibkan  untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping. 12
Pengaturan terhadap TKA yang bekerja di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, namun yang  penting  mendapat  perhatian  bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Pelaksanaan dilapangan,  tentu  banyak  terkait  dengan  peran yang dilakukan oleh pejabat yang berkompeten. Pada  prakteknya  masih  ada  ditemui  praktek- praktek yang menyalahi aturan-aturan tersebut.
Menurut Abdul  Khakim bahwa  pada  fakta dilapangan,  ternyata  masih  terjadi  pelanggaran masih  ada  saja  pelanggaran,  dimana  TKA mengurusi  Kepersonaliaan.  Memang  mereka tahu hal itu dilarang oleh peraturan
11 Direktur Jendral Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM,
ditjenpp.kemenkumham.go.id/hokum bisnis/1427-Tenaga
Kerja Asing di Indonesia, Kebijakan dan implementasi, 2017.
12 .ditjenpp.kemenkum.go.id, ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perundangan Indonesia. Strateginya TKA tersebut  secara  formal  memang  mempunyai dokumen  perizinan  resmi,  penempatannya bukan  dibidang  personalia,  tapi  secarapraktis TKA  asing  tersebut  memegang  kewenangan, dan  selalu  intervensi  dibidang  personalia, seperti:  urusan rekruitmen ,  pembinaan  tenaga kerja,pelatihan dan pengembangan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dll. 13
Kemudian pada harian Haluan.com ditulis sebagai berikut:
Dalam realitas, banyak terdapat TKA non- teknis  atau  tanpa  keahlian  bekerja  di Indonesia, bahkan diantara mereka merupakan TKA illegal, dengan kualifikasi
rendah (buruh kasar), ini tentu mengkhawatirkan  karena  pekerja  lokal dengan kualifikasi demikian sangat banyak tersedia di Indonesia. 14
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  di Indonesia,  dimana  masih  terdapat  kebutuhan terhadap  TKA  khususnya  yang  mempunyai keahlian dibidang tertentu, maka sesuai dengan peraturan  yang  ada  memang  dimaksudkan  TKI Pendamping mendapat ketrampilan yang berharga  dalam  rangka  alih  teknologi  dan  alih ketrampilan dibidang keahlian tertentu.
Pada
prakteknya di lapangan
berlandaskan  aturan  dan  arah  kebijakan  yang jelas  yang  telah  dirumuskan  oleh  Pemerintah terhadap keberadaan TKA memerlukan
perjuangan dan
pengawasan dalam
mewujudkannya,  agar  tidak  melenceng  dari arah kebijakan yang telah dirumuskan Pemerintah Negara Republik Indonesia dibidang Ketenagakerjaan.
13 .Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 27
14 .https://harianhaluan.com/news/detail/60261/prol ematika Tenaga Kerja asing di Indonesia, 27 Sept 2017.

## III.  Kesimpulan
Jadi  aturan-aturan  yang  mengatur  dan arah  kebijakan  Pemerintah  terhadap  TKA  di Indonesia,  sudahcukup  ketat  dan  selektif  untuk melindungi  kepentinganTKI  sendiri  agar  tidak terdesak keberadaannya oleh TKA yang bekerja di Indonesia.
Dalam implementasi dilapangan, memang  perlu  komitmen,  terutama  dari  pihak Pemerintah  agar  dapat  menjalankan  dan menerapkan  berlakunya  aturan-aturan  dan pelaksanaan  terhadap  arah  kebijakan  tentang keberadaan  TKA  di  Indonesia,  sehingga  tidak merugikan  kepentingan  tenaga  kerja  Indonesia itu sendiri dalam mencari lapangan pekerjaan di negerinya sendiri.
Jadi arah kebijakan Pemerintah terhadap  keberadaan  TKA  di  Indonesia  adalah agar TKA yang bekerja di Indonesia merupakan TKA  yang  mempunyai  keahlian  tertentu  yang dapat  di  turunkan  kepada  TKI  pendamping, sehingga  tenaga  kerja  ahli  dari  kalangan Pekerja  Indonesia  semakin  lama  semakin banyak.  Pada  suatu  saat  TKA  tersebut  dapat digantikan  oleh  TKI  yang  mempunyai  keahlian dibidangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan di
Indonesia ,  PT  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta, 2005 Abdul Khakim, Dasar- Dasar Hukum
Ketenagakerjaan , PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2015.
Darwati  dan  Azis  Budianto ,  Analisa  Hukum
Perjanjian Kerja waktu tertentu berdasarkan  Undang-  undang  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (Studi kasus Putusan PHI No. 46/PHI.G/2013/PN.Jkt.PST) , Lex

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Publica  (Journal  ilmu  hukum  Asosiasi Pimpinan  Perguruan  Tinggi  Hukum Indonesia) Volume IV nomor 1, Penerbit Asosiasi  Pimpinan  Perguruan  Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta, 2017.
John  Ruggie, Bagaimana  menjalankan  bisnis
dengan menghormati hak asasi manusia,  Global  compact  Network
Indonesia , Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2017.
Jazim  Hamidi  dan  Charles  Christian, Hukum Keimigrasian  bagi  orang  asing  di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Sihar  Sihombing, Hukum  Keimigrasian  dalam Hukum Indonesia , Nuansa Aulia,
Jakarta, 2013.

## B.  Perundang- undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2003 No. 39.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia No.52 Tahun 2011
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No. 38  Tahun  2007  tentang  Pengawasan penempatan  Tenaga  Kerja  Asing  di Indonesia.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia  No  24  Tahun  2016  tentang
Prosedur Teknis permohonan danpemberian Visa Kunjungan dan Visa tinggal Terbatas Bagi WNA. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  No.  40  Tahun  2012
tentang  jabatan-  jabatan  yang  dilarang diduduki  oleh  TKAdi  perusahaan  di Indonesia.

## C.  Internet
Problematika  Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia, https://harian haluan.com/news/detail/60261/problem atika  tenaga  kerjaasing  di  Indonesia, 27 September 2016.
Tenaga Kerja Asing di Indonesia: kebijakan dan implementasi,
ditjenpp.kemenkum.go.id/hokum bisnis/1427-tenaga kerja asing di Indonesia kebijakan dan implementasi.
Problematika data Tenaga kerja Asing,
www.neraca.co.id/artcle/92876/proble
m  data  Tenaga  Kerja  Asing,  13-11- 2017