## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 6, No. 1, Juni 2021 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul

## Halimatus Fadilah Sekar Arum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kab. Bantul, DIY.
Email: fadilahsekar1902@gmail.com

## Sakir Ridho Wijaya
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kab. Bantul, DIY.
Email: fairuz.arta.fisip17@mail.umy.ac.id

## Abstrak
Dana  Keistimewaan  DIY  ialah  dana  yang  diperoleh  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dari pemerintah  pusat  untuk  membiayai  beberapa  Keistimewaanya,  karena  Daerah  Istimewa Yogyakarta  adalah  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  keistimewaan  di  negara  Indonesia. Artikel  ini  akan  mengguraikan  tentang  apakah  Dana  Keistimewaan  yang  diperoleh  Daerah Istimewa  Yogyakarta  untuk  membiayai  beberapa  kewenangan  keistimewaannya  yang meliputi  tatacara  pemilihan  gubernur,  urusan  pertanahan,  urusan  yang  berkaitan  dengan kebudayaan, pengelolaan tata ruang, dan juga kelembagaan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  menurunnya  tingkat  kemiskinan  masyarakat  Yogyakarta, khususnya  masyarakat  di  Kabupaten  Bantul.    Pada  penulisan  Artikel  ini,  penulis menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan  pengumpulan  data  didapat  dari  studi perpusatakaan.  Hasil  yang  diperolehdari  penelitian  ini  bahwa  Dana  Keistimewaan  yang  di peroleh  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sejak  tahun  2012  membuat  indeks  pembangunan manusia& indeks kesejahteraan sosial masyarakat DIY, khususnya masyarakat di Kabupaten Bantul  meningkat.  Tercatat  sejak  tahun  2017  hingga  tahun  2020  indekspembangunan manusia  masyarakat  dan  indeks  kesejahteraan  sosial  Kabupaten  Bantul  cenderung meningkat setiap tahunnya.
Kata  Kunci:  dana  keistimewaan,  dana  selalu  meningkat,  peningkatan  IPM  di  kabupaten bantul
Penulis 1, et. al.

## Abstract
The  DIY  Privileges  Fund  is  a  fund  obtained  by  the  Special  Region  of  Yogyakarta  from  the central  government  to  finance  some  of  its  Privileges,  because  the  Special  Region  of Yogyakarta is one of the provinces that has privileges in the country of Indonesia. This article will  describe  whether  the  Privileges  Fund  obtained  by  the  Special  Region  of  Yogyakarta  to finance some of its special powers which include governor election procedures, land affairs, affairs  related  to  culture,  spatial  management,  as  well  as  institutions  have  effect  on increasing  welfare,  prosperity,  and  decreasing  levels.  poverty  of  the  people  of  Yogyakarta, especially  people  in  Bantul  Regency.  the  writing  of  this  article,  the  author  uses  qualitative research methods and data collection is obtained from a library study. The results obtained from this study are that the Privileges Fund that has been obtained by the Special Region of Yogyakarta since 2012 has increased the human  development index & social welfare index for  the  people  of  Yogyakarta,  especially  the  people  in  Bantul  Regency.  It  is  recorded  that from 2017 to 2020 the human development index of the community and the social welfare index of Bantul Regency tends to increase every year.
Keywords: privilege fund, dana  always increasing, increasing IPM in Bantul district

## PENDAHULUAN
Undang Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2 tertulis diadakannya penerapan penyerahan  sebagaian  urusan  dari  pusat  kepadadaerah  /  provinsi  atau  bisa  juga  disebut desentralisasi.  Di  indonesia  desentralisasi  sudah  ada  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945 sejak  tahun  2001.  Desentralisasi  ini  memiliki  tujuan  agar  mempermudah  pekerjaan pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Karena  sejatinya  untuk  masalah  pendanaan  daerah hanya daerah itu sendiri yang tau persis keunggulan dan kekurangan daerahnya sehingga ia bisa mengatur keuangannya secara lebih tepat. Namun, desentralisasi yang dimaksud disini adalah  desentralisasi  tidak  sama  antar  daerah  satu  dengan  daerah  lainnya  atau  bisa  juga disebut  dengan  desentralisasi  asimetris  (Mutiarin  &  Sakir,  2015).  Desentralisasi  asimetris adalah  pemberian  wewenang  khusus  kepada  suatu  daerah  tertentu  yang  diaggap  dapat mempermudah  penyelesain  konflik&masalah  antara  pusat  dan  daerah  (Tanjung,  2018) dapat diartikan pula desentralisasi asimetris ialah bentuk hubungan antar pemerintah pusat &  daerah  yang  berkaitan  dengan  keuangan  &  ekonomi,  wewenang,  dan  kelembagaan. Desentralisasi  asimetris  ada  karena  terdapat  sesuatu  hal  yang  istimewa,  unik  dan  tidak terdapat  di  daerah  lain,  kemudian  karena  keistimewaan  tersebut  pemerintah  tambahan dana atau dana keistimewaan terhadap suatu daerah.
Penulis 1, et. al.
Pemerintah  indonesia  memberikan  hak  khusus  atau  penghormatan  kepada beberapa daerah atau provinsi yang dianggap memiliki keistimewaan.Di indonesia terdapat lima provinsi yang memiliki keistimewaan khusus.  Dari limaprovinsi tersebut masing masing memiliki  Undang  Undang  khusus  untuk  mengatur  otonomi  dan  beberapa  kebijakannya. Kelimadaerah  atau  provinsi  itu  ialah  NAD,  DKIJakarta,  DI  Yogyakarta,  Papua,  dan  Papua barat.
Kelima  daerah/provinsi  diatas  mendapatkan  tambahan  transfer  dana  atau  Dana Keistimewaan  dari  pemerintah  pusat  karena  daerah  tersebut  dianggap  memiliki keistimewaan  yang  berbeda  dibandingkan  daerah  daerah  lain  di  Indonesia.  Naggroe  Aceh Darussalam  mendapatkan  Dana  Keistimewaan  karena  pada  saat  perjuangan  melawan Belanda,  Aceh  memberikan  sumbangan  dana  yang  cukup  besar  kepada  pemerintah indonesia.  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki  keistimewaan  karena  hingga  saat  ini pemerintahannya  masih  dipimpin  oleh  seorang  sulthan  dan  masih  berbentuk  kerajaan. Daerah  khusus  ibukota  jakarta  karena  DKI  jakarta  merupakan  Ibukota  Indonesia.  Dan Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  mendapatkan  keistimewaan  karena  Povinsi  Papua  dan Papua  Barat  dianggap  teringgal  jauhdari  pronvinsilain  di  Indonesia,  terutama  pada  hal pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari pemberian dana keistimewaan ini kepada keempat daerah khusus ini adalah untuk menjaga keistimewaan daerah tersebut, menjaga nilai nilai budaya yang ada, dan juga dapat mensejahterakan masyarakat di keempat provinsi khusus tersebut (Yusharto, 2020)
DIY  menjadi  salah  satu  provinsi  yang  menjalankan  desentralisasi  asimetris  karena memiliki daerah istimewa dan mengurus beberapa kewenangan nya sendiri. Undang undang yang mengatur keistimewaan DIY adalah UU no 13 tahun 2012.  Dalam UU tersebut tertulis, bahwa  negara  Indonesia  menghormati  keistimewaan  DIY  karena  DIY  telah  memberikan kontribusi yang besar dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Selain itu, pemerintah juga menghormati  pemerintahan  daerah  yang  memiliki  keistimewaan  yang  telah  diatur  dalam UU.
Dana  keistimewaan  yogyakarta  diaggap  menggembirakan  &  mensejahterakan masyarakatDIY sejak UU No 13 tahun 2012 ditetapkan(Thontowi, 2019). DIY mendapatkan transfer  dana  sebesar  231  juta  pada  tahun  2012  dan  cenderungbertambah  setiap periodenya. Tahun 2020 DIY mendapatkan transfer dana yang cukup besar yaitu sebesar1,3 triliun.Dalam  data  Badan  Pusat  Statistik  Daerah  Istimewa  Yogyakarta(2020)  tercatat,IPM
Penulis 1, et. al.
(indeks  pembangunan  masyarat)  dan  IKS  (Indeks  kesejahteraan  sosial)  yogyakarta  sejak tahun  2017  cenderung  meningkat.IPM  dan  IKS  merupakan  indikator  penting  sebuah masyarakat  dikatakan  sejahtera  atau  tidak(  BPS  DIY,  n.d.)Walaupun  penyerapan  Dana keistimewaan  Yogakarta  belum  sempurna,  namun  Dana  Keistimewaan  Yogyakarta  telah memberikan dampak  positif  bagi  masyarakat DIY.  Masyarakat  DIY  juga mengetahui  secara rinci apa fungsi, kegunaan, dan juga tujuan dari dana keistimewaan yogyakarta.
Indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  ialah  alat  ukur  perbandingan  angka  harapan hidup,  pendidikan,  pengetahuan  baca  tulis  dan  standar  kehidupan.  Indeks  pembangunan manusia  memaparkan  bagaimana  cara  penduduk  untuk  bisa  mengetahui  hasil pembangunan  dalam  mendapatkan  pendapatan,  pendidikan  dan  juga  kesehatan.    Untuk mengetahui  indeks  pembangunan  masyarakat  dapat  dilihat  melalui  tiga  indikator,  yaitu pertumbuhan  ekonomi,  sarana  kesehatan,  dan  sarana  pendidikan.  Kemudian,  pengkuran IPM  menggunakan  tiga  dimensi  antara  lain  angka  harapan  hidup  yang  tinggi,  pendidikan yang  layak,  dan  kehidupan  yang  layak.  Fungsi  dari  indeks  pembangunan  manusia  adalah untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  pembangunan  dan  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat,  untuk  mengetahui  berada  di  level  manakah  pembangunan  suatu  wilayah, kemudian  bagi  beberapa  negara,  termasuk  indonesia  IPM  adalah  data  strategis  untuk mengukur kinerja pemerintah dan sebagai alat penentuan DAU( BPS DIY, n.d.)
IKS  atau  Indeks  kesejahteraan  sosial  adalah  sebuah  parameter  untuk  mengukur seberapa  tercapainya  usaha  pemerintahmembangunan  masyarakat  yang  sejahtera. Menurut  badan  pusat  statistik  Yogyakarta  suatu  masyarakat  dapat  dikatakan  sejahtera apabila  mampu  memenuhi  beberapa  indikator  yang  ada.    indikator  itu  adalah  tingkat kesehatan  yang  baik,  tingkat  kemiskinan  yang  rendah,  tingkat pengangguran  yang  rendah, pendidikan  yang  tinggi,  tinggal  di  perumahan  dan  lingkungan  yang  layak,  kependudukan, pengetahuan baca tulis( BPS DIY, n.d.)

## METODE PENELITIAN
Pada  penulisan  artikel  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif.  Artikel  yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah artikel yang menggunakan kata kata atau kalimat untuk menjabarkan sesuatu hal, objek, maupun peristiwa. Metode ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sesuatu hal yang terjadi sesuai dengan kondisi saat penelitian dilakukan,
Penulis 1, et. al.
Menurut(meleong,  2018)metode  penelitian  kualitatif  ialah  metode  yang  berfokus pada komunikasi yang intim antara penulis dan apa yang peneliti tersebut tulis. Metode ini berfokus  untuk  mengetahui  sebuah  peristiwa  atau  fenomena  di  dalam  masyarakat  sosial secara alamiah. metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memisah misahkan, data dari penelitian kualitatif ialah data penciuman, sentuhan, visual, verbal yang kemudian digabungkan  dan  ditata  dengan  deskriptif(Anwar,  2020).  Sedangkan  menurut  (sugiono, 2018)metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarka pada situasi sebuah objek yang alamiah, dalam metode ini, penulis atau peneliti menjadi kunci, pengambilan sempel data  dengan  menentukan  ciri  ciri  khusus  yang  pas  sehingga  dapat  menjadi  jawaban  atas pertanyaan  yang  ada,  data  data  dicari  menggunakan  teknik  gabungan.  Pada  artikel  ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah ada. Data sekunder bisa didapat dari  internet,  buku,  dokumen  dan  lain  lain.  pada  artikel  ini  penulis  memperoleh  data  dari data data yang telah di unggah di situs Web badan pusat statistik Yogyakarta & badan pusat statistik  Kabupaten  Bantul.  Kemudian  penulis  menggunakan  studi  perpustakaan untuk pengumpulan data.

## HASIL PENELITIAN Wewenang DIY dalam menjalankan keistimewaan.
Daerah  Keistimewaan  Yogyakarta  ialah  salah  satu  daerah  yang  memiliki  keistimewaan diantara  lima  daerah  istimewa  lain  di  Indonesia.  Karena  DIY  memiliki  beberapa keistimewaan  maka  DIY  diberikan  amanat  oleh  pemerintah  pusat  untuk  menjalankan beberapa  kewenanganya  dan  diberikan  tambahan  transfer  dana  dari  pemerintah  pusat sebesar  1,3  trilliun  pada  tahun  2020  atau  yang  disebut  Dana  istimewa  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Beberapa kewenangan istimewa DIY ialah:
1. Aturan dan cara penjabatan gubernur & wakil gubernur.
Aturan  dan  cara  penjabatan  gubernur  &  wakil  gubernur  memiliki  tujuan  agar dalam  urusan  penjabatan  gubernur  dan  wakil  gubernur  DIY  memiliki  dasar hukum  yang  kuat  dan  jelas.  Kemudian  terdapat  aturan  bahwa  yang  akan menjabat  sebagai  gubernur  DIY  harus  bergelar  Sulthan  Hamengku  Buwono, kemudian yang akan menjabat wakil gubernur harus memiliki gelar adipati paku alam.
Penulis 1, et. al.

## 2. Kelembagaan pemerintah DIY.
UU pasal 23 no 1 tahun 2013 berisi wewenang keistimewaan DIY, terkait dengan kelembagaan  pemerintah  DIY.  Untuk  mencapai  pemerintahan  yang  efektif, transparan,  dan  partisipasif  maka  dibentuk  perdais  yang  berkaitan  tentang struktur kelembagaan DIY. Selain itu UU ini juga memiliki tujuan supaya lembaga pemerintahan  DIY  mampu  memberikan  pelayanan  yang  optimal  kepada masyarakat DIY.
3. Urusan kebudayaan.
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai macam budaya yang masih tetap lestari  hingga  saat  ini.  Kekayaa  budaya  &  tradisi  DIY  merupakan  sebuah  daya tarik  bagi  wisatawan  asing  maupun  domestik.  Untuk  mempertahankan kelestarian  budaya,  seni,  norma,  dan  adat  DIY  maka  dibuat  wewenang kebudayaan  DIY.  Wewenang  kebudayaan  ini  berbentuk  konservasi, pembangunan, dan pemanfaatan budaya.
4. Pertanahan.
Kewenangan  pertanahan  DIY  terkonsentrasi  pada  tata  pertanahan  di  wilayah keraton  &  kadipaten  (lingkungan  keraton).  Segala  hal  yang  berurusan  dengan sistem  pertanahan  keraton  dan  kadipataten  harus  berujung  pada  hukum pertanahan  keraton.  Kewenangan  ini  juga  memiliki  tujuan  agar  sistem pertanahan keraton tersusun secara rapi, tertib, dan sistematis.
5. Tata ruang
Tujuan  dari  wewenang  tata  ruang  adalah  mewujudkan  kinerja  &  kapasitas pemerintah DIY yang lebih baik dalam menjalankan tata ruang DIY, mewujudkan kegiatan  yang  berhubungan  dengan  hak  istimewa  DIY,  terciptanya  administrasi tata ruang yang tertib, mensosialisasikan perpu pada para pemimpin tata ruang, terwujudnya koordinasi pelaksanaan tata ruang.(Mutiarin & Sakir, 2015)
Penulis 1, et. al.
Tanggapan rakyat Daerah Keistimewaan Yogyakarta pada Undang Undang Keistimewaan Daerah Keistimewaan Yogyakarta yang telah disahkan .
1. Rakyat DIY merasa senang dan puas terhadap UU keistimewaan DIY yang telah disahkan.
Rakyat  DIY  baik  di  provinsi  maupun  kabupaten  merasa  senang  dan  puas mendengar telah disahkan UU keistimewaan Yogyakarta. Telah ditetapkanyannya  Undang  Undang  keistimewaan  Yogyakarta  adalah  sebuah pencapaian  baru  untuk  rakyat  indonesia.  DIY  mendapatkan  keistimewaan  dari pemerintah pusat berarti DIY harus siap memberi contoh yang baik bagi daerah/ provinsi  lain  di  Indonesia.  (Nugroho  samawi,2012).  Rakyat  &  lembaga pemerintahan  DIY  mengemban  amanah  yang  besar  setelah  Undang  Undang Keistimewaan  DIY  ditetapkan  pada  tahun  2012.  Disebut  mengemban  amanah yang besar dikarenakan UU Keistimewaan DIY harus di aimplementasikan dengan baik  dan  benar,  harus  diawasi,  dikawal  supaya  UU  keistimewaan  DIY  tersebut tidak menyimpang dari apa yang seharusnya terjadi (Thontowi, 2019). Kemudian untuk menindaklanjuti upaya pengimplementasian Undang Undang Keistimewaan  DIY  yang  baik  dan  tidak  melenceng,  pemerintah  DIY  memanggil enam  belas  ahli  dari  beberapa  PTN  yang  ada  di  Yogyakarta  untuk  memberikan dukungan  terhadap  Undang  Undang  Keistimewaan  Yogyakarta  yang  akan disahkan.
2. Rakyat DIY yang merasa tidak puas dengan pengesahan UU keistimewaan DIY. Rakyat  DIY  yang  merasa  tidak  puas  dengan  pengesahan  UU  keistimewaan DIYmayoritas  merupakan  golongan  pemerintah  tingkat  bawah.  Golongan  ini sudah menginginkan UU keistimewaan DIY disahkan sejak tahun 2003, menurut mereka  UU  keistimewaan  ini  penting  untuk  menegaskan  posisi  DIY  sebagai daerah  yang  istimewa,  daerah  yang  dikenal  dengan  kota  pelajar,  kota  yang memiliki  kultur  dan  budaya  yang  kaya.  Hal  yang  membuat  mereka  tidak  puas atau  kecewa  lantaran  UU  keistimewaan  DIY  yang  disahkan  dianggap meninggalkan  pasal  subtansional,  pada  preamble  contohnya,  disitu  tidak dijelaskan  asal  usul  kenapa  Yogyakarta  disebut  sebagai  daerah  Istimewa (kismoyo,  2019).  Kemudian  dalam  preamble  UU  keistimewaan  Yogyakarta  juga tidak  mengarah  /  mencantumkan  Pancasila  sebagai  sebuah  sumber  hukum  di
Penulis 1, et. al.
Indonesia.  Selanjutnya  dalam  UU  keistimewaan  Yogyakarta  tidak  diperjelas status  Keraton  Yogyakarta,  apakah  Keraton  termasuk  sebuah  lembaga  hukum publik,  atau  keraton  merupakan  sebuah  lembaga  privat.  Selanjutnya  UU keistimewaan DIY tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang terkait perintah menjalankan  UU  keistimewaan  Yogyakarta,  terutama  pada  bagian  cara melestarikan  butuh  /  tidak  sebuah  musyawarah  di  lingkungan  keraton  untuk menentukan  siapa  sulthan  yang  akan  berdiri  atau  memerintah.  Permasalahan selanjutnya yang membuat rakyat DIY merasa kurang puas dengan implementasi UU  keistimewaan  DIY  karena  lembaga  pemerintah  dirasa  tidak  menggambil peran  dalam  pengimplementasian  keistimewaan  DIY.  DPRD  DIY  beranggapan pemerintah  DIY  terkesan  menutup  diri  dengan  DPRD  DIY,  artinya  pemerintah daerah  DIY  tidak  membagi  tugas  /  peran  dengan  DPRD  sehingga  masalah  ini dianggap  rakyat  akan  menimbulkan  ketidak  maksimalan  pemerintah menjalankan keistimewaan DIY(Purwaningsih, 2017).
3. Kegunaan & fungsi tanah DIY bagi kesejahteraan rakyat DIY.
Tanah di lingkungan keraton dan sekitarnya (kadipaten) merupakan milik sulthan atau  raja  yang  sedang  jumeneng  (berdiri/menjabat).  97,4%  responden memahami  tujuan  dari  UU  keistimewaan  DIY  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  DIY.  Rakyat  DIY  juga  paham  jika  sumber  daya  alam, terutama  kegunaan  tanah  di  tanah  kesultanan  dan  tanah  pakualaman  memiliki manfaat  untuk  memningkatkan  &  membangun  kesejahteraan  masyarakat  DIY. Karena telah mengetahui hal ini, rakyat DIY tentunya ingin UU keistimewaan DIY tentang pertanahan dengan cepat disahkan. Karena menurut rakyat DIY jika UU keistimewaan  DIY  tentang  pertanahan  terunda  tunda  maka  sama  saja  dengan menunda pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat.

## 4. Kegunaan dana keistimewaan DIY yang berasal dari APBN
Tidak  hanya  UU  keistimewaan  DIY  tentang  pertanahan  yang  mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, tetapi juga pemberian dana kepada desa desa di DIY turut andil dalam peningkatan kesejahteraan rakyat DIY. 86,9 % responden  mengatakan  bahwa  mereka  telah  merasakan  dampak  positif  dari adanya UU keistimewaan DIY. Mayoritas dana yangdiberikan kepada desa desa di DIY digunakan untuk mendukung sektoe ekonomi rakyat di bidang pariwisata &
Penulis 1, et. al.
budaya.  Menurut  beberapa  badan  pemerintah  dana  keistimewaan  Yogyakarta memang  belum  terserap  secara  maksimal  untuk  mengentaskan  kemiskinan rakyat  DIY.  Namun,  setidaknya  dana  keistimewaan  DIY  sudah  cukup  bagus manfaatnya  untuk  meningkatkan  perekonomian  rakyat  DIY  melalui  sektor pariwisata dan budaya(Thontowi, 2019).
A. Potensi  UU  keistimewaan  DIY  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat kabupaten Bantul.
Jika ingin mengukur keefektifitasan UU keistimewaan DIY maka harus menggukur menggunakan  pengaruh  UU  keistimewaan  DIY  tersebut  untuk  rakyat.  Hal  ini harus dikaitkan dengan dasar dasar teori hukum seperti kegunaan, manfaat, adil, &  ketegasan.  Kemudian  juga  dilihat  dari  pembangunan  kesejahteraan  rakyat dapat  menggunakan  indikator  peningkatan  IPM  (indeks  pembangunan masyarakat) dan IKS (indeks kesejahteraan masyarakat).
1. Indeks  Pembangunan  Manusiauntuk  mengukur  kesejahteraan  masyarakat Kabupaten Bantul.
Indeks pembangunan manusia (IPM) ialah alat ukur perbandingan angka harapan hidup,  pendidikan,  pengetahuan  baca  tulis  dan  standar  kehidupan.  Indeks pembangunan  manusia  memaparkan  bagaimana  cara  penduduk  untuk  bisa mengetahui  hasil  pembangunan  dalam  mendapatkan  pendapatan,  pendidikan dan juga kesehatan.  Untuk mengetahui indeks pembangunan masyarakat dapat dilihat melalui tiga indikator, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
 Ekonomi.
Suatu  perekonomian  dikatakan  meningkat  atau  tumbuh  apabila  terjadi peningkatan  siginifikan  di  dalam  perekonomian  sebuah  daerah  maupun negara.  Perekonomian  yang  meningkat  teridentifikasi  dengan  tersedianya barang  dan  jasa  serta  minat  beli  rakyat  yang  baik.  Pertumbuhan  ekonomi memiliki pengertian yang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan  ekonomi  dapat  teridentifikasi  dengan  meningkatnya  gross national  product  sebuah  negara(Kusmanto,  2016).Sementara  indikator  lain untuk  melihat  kesejahteraan,  kemakmuran,  &  perekonomiaan  suatu masyarakat  dapat  dilihat  dari  peningkatan  /  pertumbuhan  produk  domestik regional  bruto  daerah  tersebut  pada  setiap  kapitanya.  Banyak  sedikitnya
Penulis 1, et. al.
rakyat  disuatu  daerah  maka  akan  mempengaruhi  jumlah  produk  domestik regional  bruto  di  daerah  tersebut  setiap  orangnya,  sedangkan  sumber  daya alam  &  kegiatan  ekonomi  berpengaruh  terhadap  besar  kecilnya  produk domestik regional bruto daerah tersebut. Produk domestik regional bruto di Kabupaten  Bantul  yg  berdasarkan  harga  yang  sah  /  berlaku  cenderung meningkat  semenjak  Undang  Undang  Keistimewaan  Yogyakarta  ditetapkan. Pada tahun 2013 misalnya, setelah satu tahun Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta  ditetapkan,  produk  domestik  regional  bruto  Kabupaten  Bantul meningkat  hingga  17,  400.  000  rupiah  per  kepala.  pada  tahun  2013  hingga tahun  2018  produk  domestik  regional  bruto  Kabupaten  Bantul  selalu meningkat. Selanjutnya pada tahun 2018 Kabupaten Bantul mencapai produk domestik regional bruto sebesar 24. 201.000 rupiah (Komunikasi et al., 2018).
Grafik 1

## peningkatan produk domestik regional bruto berdasarkan angka dasar
konstan Kabupaten Bantul dari tahun 2013 – 2018
Sumber: https://bantulkab.bps.go.id/ 2021
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  produk  domestik  regional  bruto kabupaten Bantul selalu meningkat semenjak Undang Undang keistimewaan Yogyakarta  di  tetapkan.  Dimana  kenaikan  produk  domestik  regional  bruto menjadi  salah  satu  indikator  peningkatan  ekonomi  yang  akan  berdampak pada kesejahteraan & kemakmuran suatu masyarakat.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2013 2014 2015 2016
2017 2018
Penulis 1, et. al.
 Sarana prasarana Kesehatan.
Kesehatan  ialah  sebuah  kondisi  kesejahteran  dan  kesehatan  badaniah, rohani,  maupun  sosial  manusia  yang  memungkinkan  manusia  itu  untuk melakukan  segala  kegiatan  produktif  dan  menghasilkan  baik  dari  segi  sosial kemasyarakatan  maupun  ekonomi(Julismin&hidayat,  2013).  Keseh atan  juga menjadi  faktor  penting  dalam  keberhasilan  indeks  pembangunan  manusia disuatu daerah. st atus keseh atan yang baik akan memperlihatkan bagaimana kondisi  kesehatan  &  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  kabupaten tersebut. Kondisi kesehatan rakyat suatu daerah dapat dilihat dari seberapa tinggi  tingkat  angka  morbiditas  (jumlah  orang  yang  merasakan  masalah kesehatan  hingga  menghambat  kegiatan  dan  rutinitas  sehari  hari).  Selain jumlah morbiditas, pelayan kesehatan yang layak & mewadahi juga menjadi salah  satu  faktor  masyarakat  yang  sejahtera.  Sarana  &  prasarana  kesehatan merupakan  sebuah  wadah  untuk  melakukan  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat.  Usaha  untuk  melayani  kesehatan  merupakan  kegiatan  yang melindungi dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh  pemerintah.  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  selalu  mengupayakan peningkatan  sarana  prasarana  layanan  kesehatan  di  Kabupaten  Bantul, terlebih  semenjak  Undang  Undang  keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta  ditetapkan  pada  tahun  2012  lalu.  Tercatat  di  Kabupaten  Bantul memiliki  16  Rumah  sakit  umum,  121  pusat  kesehatan  masyarakat (puskesmas, pustu, & pusling), dan 66 klinik kesehatan (yogyakarta.bps.go.id).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  Kabupaten Bantul  memiliki  upaya  yang  cukup  baik  dalam  meningkatan  sarana  dan prasarana kesehatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul.
 Sarana Pendidikan & jumlah partisipasi sekolah
Pendidikan menjadi hal yang penting untuk menjadi tolak ukur pembangunan dan  kesejahteraan  suatu  daerah.  tingkat  kualitas  pendidikan  suatu  daerah dapat  menjadi  indikator  kemajuan  daerah  tersebut.  Pendidikan  merupakan hal yang sangat penting sehingga dapat dijadikan indikator kemakmuran dan kemajuan  suatu  daerah,  karena  jika  pendidikan suatu masyarakat  baik  akan
Penulis 1, et. al.
berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia masyarakat tersebut & akan  berpengaruh  pada  peningkatan  pembangunan  daerah.  Namun,  untuk menuju  kualitas  pendidikan  yang  baik  perlu  didukung  dengan  sarana  & prasarana yang baik dan juga mewadahi. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan  di  Kabupaten  Bantul  akan  berdampak  pula  pada  peningkatan sumber  daya  manusia  pada  masyarakat  Kabupaten  Bantul.  Tercatat  di Kabupaten  Bantul  memiliki  393  sekolah  dasar,  112  sekolah  menengah pertama (SMP / sederajat), 99 sekolah menengah atas (sma / sederajat), dan 26 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (BPS Bantul, 2021)
Pemerintah  indonesia  juga  telah  mewajibkan  masyarakat  indonesia  untuk menjalankan  program  belajar  minimal  12  tahun  (hingga  lulus  sekolah menengah  atas).  Program  pemerintah  ini  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  penyebaran  yang  merata  terhapan  kesempatan  belajar  dan pendidikan  yang  baik  dan  bermutu  bagi  seluruh  pelajar  indonesia.  Jadi pendidikan  yang  baik  dan  layak  ialah  pendidikan  yang  mengikuti  program wajib  belajar  12  tahun  pemerintah  indonesia  (Ulumudin  &  Martono,  2018). Angka partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Bantul pun tergolong tinggi, yaitu 100% untuk Sekolah Dasar, 87,24% untuk sekolah menengah pertama, dan 70,02% untuk sekolah menengah atas (BPS Bantul, 2021).
Dilihat  dari  indikator  indikator  indeks  pembangunan  manusia  diatas  kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Bantul  cenderung  meningkat  sejak  UU  keistimewaan  DIY ditetapkan.  Tingkat  perekonomian,  kesehatan,  dan  pendidikan,  baca  tulis masyarakat  Kabupaten  Bantul  meningkat  dilihat  dari  peningkatan  indeks kesejahteraan Kabupaten Bantul setiap tahunnya.
Penulis 1, et. al.
Grafik 2
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Dari Tahun 2017-2020
Sumber: https://bantulkab.bps.go.id/ 2021

## 2. Indeks kesejahteraan sosial untuk melihat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.
IKS  atau  Indeks  kesejahteraan  sosial  adalah sebuah  parameter untuk  mengukur seberapa  tercapainya  usaha  pemerintah  membangunan  masyarakat  yang sejahtera.  Menurut  badan  pusat  statistik  Yogyakarta  suatu  masyarakat  dapat dikatakan  sejahtera  apabila  mampu  memenuhi  beberapa  indikator  yang  ada. indikator itu adalah tingkat kesehatan dan gizi yang baik, tingkat kemiskinan yang rendah,  tingkat  pengangguran  yang  rendah,  pendidikan  yang  tinggi,  tinggal  di perumahan dan lingkungan yang layak, kependudukan, pengetahuaan baca tulis (BPS Bantul, 2021).
1. Tingkat pendidikan yang baik& pengetahuan baca tulis.
 Tingkat pendidikan
Salah  satu  indikator  masyarakat  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  baik adalah  masyarakatnya  memiliki  angka  partisipasi  sekolah  yang  tinggi. Keikutsertaan masyarakat di bidang pendidikan dapat dilihat dari seberapa besar  APS  (angka  partisipasi  sekolah)  masyarakatnya  di  segala  tahap  / jenjang  pendidikan.  Angka  partisipasi  sekolah  adalah  parameter  untuk mengukur  apakah  masyarakat  usia  sekolah  dapat  menggunakan  dan memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah.
78 78,5 79 79,5 80 80,5 2017 2018 2019 2020
Penulis 1, et. al.
Angka  partisipasi  sekolah  memperlihatkan  presentase  masyarakat berdasarkan  setiap  jenjang  pendidikan  berdasarkan  pada  usia  jenjang sekolah.Seperti usia enam hingga lima belas tahun untuk pendidikan dasar (SD),  enam  belas  hingga  delapan  belas  tahun  untuk  pendidikan  menegah (SMP  &  SMA)  dan  sembilan  belas  tahun  hingga  dua  puluh  empat  tahun untuk  perguruan  tinggi. Jika  angka  partisipasi  sekolah  tinggi  maka tingkat pendidikan di suatu daerah dapat dikatakan baik(BPS Bantul, 2020). Dalam hal  ini  masyarakat  di  Kabupaten  Bantul  tergolong  memiliki  tingkat pendidikan yang baik, dibuktikan dengan minimnya masyarakat Kabupaten Bantul yang tidak bersekolah. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bantul  yang  baik  menjadi  salah  satu  indikator  kesejahteraan  masyarakat yang baik pula.
Tabel 1 Persentase Angka Partisipasi Sekolah Masyarakat Bantul Tahun 2018 Jenjang sekolah Pria Wanita Pria+wanita SD 100 100 100 SMP 87,27 87,22 87,24 SMA 63,41 76,86 70,02 Sumber: https://bantulkab.bps.go.id/ 2021

## Tabel 2
Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2018 Jenjang sekolah Pria Wanita Pria + wanita D IV/ S1 8.16 8.71 8.44 D I/II/III 2.98 3.33 3.16 SMA 37.37 31.37 34.31 aSMP 17.17 16.75 16.69 SD 18.26 17.13 17.68 Tidak/belum lulus SD 14.97 17.64 16.33
Penulis 1, et. al.
Tidak/belum sekolah 1.10 5.07 3.12 Sumber: https://bantulkab.bps.go.id/ 2021

##  Pengetahuan baca tulis
Masalah  yang  cukup  besar  di  bidang  pendidikan  adalah  buta  huruf/ ketidak mampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Namun, di Kabupaten  Bantul  tingkat  buta  huruf  dapat  terbilang  sangat  rendah dibanding masyarakat yang melek huruf / memiliki kemampuan baca tulis.  Rendahnya  tingkat  buta  huruf  di  Kabupaten  Bantul  dapat menjadi  salah  satu  indikator  meningkatnya  tingkat  pendidikan  & sumber  daya  manusia  di  kabupaten  Bantul  yang  selanjutnya berpengaruh  pada  peningkatan  Indeks  kesejahteraan  masyarakat Kabupaten Bantul.
Tabel 3

## Persentase Tingkat Melek Huruf Di Kabupaten Bantul Tahun 2018
Kategori Pria wanita latin 98,34 93,61 Huruf lain 59,07 56,28 Buta huruf 1,45 5,97 Sumber: https://bantulkab.bps.go.id/ 2021
 Kualitas Kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul
Kesehatan.Pendidikan,  melek  huruf,  tingkat  kemiskinan  yang  rendah, lingkungan  kependudukan  yang  layak  menjadi  indikator  peningkatan  IKS (indeks  kesejahteraan  sosial)  suatu  daerah.  Faktor  kesehatan  menjadi  salah satu  indikator  penting  dalam  usaha  peningkatan  IKS  suatu  daerah,  karena kesehatan merupakan hal yang paling utama untuk membentuk sumber daya manusia  yang  baik.  Di  Kabupaten  Bantul  persentase  masyarakat  yang memiliki  keluhan  kesehatan  cenderung  menurun  sejak  tahun  2014  hingga tahun  2019.    Dimana  menurunnya  tingkat  keluhan  kesehatan  masyarakat berpengaruh  pada  peningkatan  indeks  kesejahteraan  sosial  masyarakat Kabupaten Bantul.
Penulis 1, et. al.
Tabel 4

## Persentase Penurunan Keluhan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul
Dari Tahun 2014 Hingga Tahun 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42. 09 41.57 34,99 33,22 31,85 36,94 Sumber: https://bantulkab.bps.go.id/ 2021
 Tingkat kemiskinan yang rendah.
Selain  kesehatan,  masalah  kemiskinan  juga  menjadi  suatu  hal  yang mengkhawatirkan.  Kemiskinan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti kurangnya  kualitas  sumber  daya  manusia,  sempitnya  lapangan  pekerjaan, dan  rendahnya  pendidikan  suatu  masyarakat.  Faktor  kemiskinan  adalah  hal yang  sangat  penting  &  utama  untuk  melihat  seberapa  sejahtera  suatu daerah.    Tentunya  sebuah  sistem  pembangunan  dan  kesejahteraan  akan dikatakan  berhasil  apabila  tingkat  kemiskinan  daerah  tersebut  menurun. Kabupaten  Bantul  memiliki  persentase  kemiskinan  yang  cukup  tinggi  yaitu 13,50% pada tahun 2020(BPS Bantul, 2021)Namun persentase kemisikinan di Kabupaten  Bantul  cenderung  menurun  sejak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta mendapat tambahan transfer dana Istimewa dari pemerintah pusat.
Tabel 5 Presentase Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 16,33 14,55 14,07 13,43 12,92 13,50 Sumber: https://bantulkab.bps.go.id/ 2021
 Tingkat pengangguran masyarakat di Kabupaten Bantul.
Pengangguran  di  suatu  daerah  disebabkan  karena  kurangnya  kualitas  sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat, kurangnya lapangan kerja yang tersedia di  daerah  tersebut,  kurangya  perhatian  pemerintah  terhadap  bidang ketenagakerjaan, dan juga dapat disebabkan karena masalah perekonomian atau kemiskinan  yang  tak  kunjung  terselesai  kan  sejak  lama.  Masalah  pengangguran harus segera ditangani dan diselesaikan, karena jika tidak maka akan berdampak pada  permasalahan  permasalah  lain  seperti  kriminalitas  dan  tinggi  nya  tingkat
Penulis 1, et. al.
kemiskinan  suatu  daerah.    tingkat  pengangguran  masyarakat  Kabupaten  Bantul cenderung  rendah  walaupun  presentase  tingkat  pengangguran  di  Kabupaten Bantul  masih  sering  naik  turun.  Tahun  2014  tingkat  pengangguran  Kabupaten Bantul  sebesar  2,57%,  kemudian  tahun  2015  meningkat  menjadi  3,00%,  tahun 2017  tingkat  pengangguran  di  Kabupaten  Bantul  meningkat  pesat,  yaitu  3,12%. Namun  pada  tahun  2018  tingkat  pengangguran  masyarakat  Kabupaten  Bantul menurun menjadi 2,72 %(BPS Bantul, 2021).
 Perumahan,  lingkungan  tempat  tinggal  yang  layak,  fasilitas  rumah,  sumber listrik & air.
- Perumahan & lingkungan tempat tinggal yang layak.
Rumah  adalah  sebuah  kebutuhan  primer  bagi  manusia,  selain  pakaian  & makanan.  Selain  menjadi  bangunan  untuk  tempat  tinggal  sebagai  fungsi utamanya,  rumah  juga  memiliki  fungsi  lain  yaitu  sebagai  tempat  untuk mendapatkan pendidikan pertama dari keluarga, pembelajaran tentang nilai nilai  kehidupan,  dan  juga  bangunan  perumahan  dapat  menjadi  simbol  taraf kesejahteraan  suatu  masyarakat.  Suatu  bangunan  dapat  dikatakan  sebagai rumah yang layak dilihat dari beberapa indikator seperti kepemilikan rumah / sewa, luas tanah dan bangunan, material rumah, saluran listrik, & sumber air. Rumah  yang  layak  huni  menggambarkan  baiknya  perekonomian  suatu masyarakat,  jadi  rumah  yang  layak  huni  menjadi  salah  satu  indikator kesejahteraan  suatu  masyarakat.  Di  Kabupaten  Bantul  tingkat  kelayakan rumah sudah cukup baik.
Tabel 6 Persentase Kelayakan Rumah Di Kabupaten Bantul Kondisi rumah % kondisi rumah % 1. Status rumah 3. atap - Milik pribadi 78,83 - beton/ dak 1,22 - Sewa 10,41 - genteng 95,25 - Bebas sewa 10,76 - asbes 1,97 2. Luas rumah - Kurang dari 20m  6,17 - seng 1,56 - 20 – 49 m 21,46 4. dinding
Penulis 1, et. al.
- 50 – 59 m 13,15 - beton / bata    98,40 - 60 – 99 m 30,86 - selain beton    1,60 - 100 – 149 m 16,27 5. Lantai - 150m+ 12,09                                              - selain tanah98,95 -tanah  1,05 Sumber: https://bantulkab.bps.go.id/ 2021
- Fasilitas rumah.
Disamping kondisi rumah dan lingkungan perumahan yang layak, fasilitas rumah juga menjadi salah satu faktor kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Fasilitas rumah yang layak ialah rumah yang memiliki MCK atau jamban pribadi di setiap rumahnya, memiliki saluran septik tank dan saluran sanitasi sendiri,memiliki saluran listrik / pencahayaan yang layak, dan dapat mengakses atau menggunakan sumber air bersih yang layak dan sehat.
- Sumber listrik atau pencahayaan dan sumber air bersih.
Agar  masyarakat  dapat  melakukan  kegiatan  pembangunan  ekonomi, maka harus didukung dengan lingkungan rumah yang nyaman dan sehat. Sebuah  rumah  dapat  dikatakan  nyaman  dan  sehat  apabila  memiliki sumber  /  saluran  listrik  dan  sumber  air  bersih  yang  layak.  Di  Kabupaten Bantul  sumber  air  bersih  yang  digunakan  tergolong  layak,  rata  rata masyarakat Kabupaten Bantul menggunakan sumur atau sumber mata air yang  terlindung,  yaitu  sebesar  41,66%,  kemudian  masyarakat  di Kabupaten  Bantul  juga  menggunakan  sumur  bor  sebesar  24,96%,  air leding  (PDAM)  6,26%,  air  galon  atau  isi  ulang  sebesar  11,50  %,  air kemasan atau isi ulang berkualitas tinggi sebesar 11,56%, dan masyarakat yang  menggunakan  sumur  tak  terlindung  sebesar  4,.06%(BPS  Bantul, 2021)
Di  Kabupaten  Bantul  sebesar  99.83%  masyarakat  nya  menggunakan perusahan  listrik  negara  (PLN)  sebagai  sumber  penerangan  rumah, kemudian  0,17  masyarakat  di  Kabupaten  Bantul  menggunakan  sumber penerangan lain seperti lilin, obor, atau petromaks (BPS Bantul, 2021)
Penulis 1, et. al.
Dari data di atas menunjukkan bahwa kualitas sumber listrik, penerangan, dan  sumber  air  bersih  masyarakat  di  Kabupaten  Bantul  tergolong  layak dan  sehat,  dan  juga  hal  tersebut  dapat  menggambarkan  tingkat kesejahteraan & kemakmuran masyarakat di suatu daerah.
Dari  indikator  indikator  indeks  kesejahteraan  sosial  di  atas,  Kabupaten  Bantul  memiliki indeks  kesejahteraan  sosial  yang  cukup  baik.  Hal  ini  dubuktikan  dengan  semakin membaiknya  kualitas  kesehatan  dan  pelayan  kesehatan  di  Kabupaten  Bantul,  peningkatan kualitas  pendidikan,  tingkat  pengangguran  yang  rendah,  rumah  yang  layak  huni  dan memiliki fasilitas, sumber air bersih, dan sumber pencahayaan yang layak.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pada  penulisan  artikel  ini  penulis  menghasilkan  dua  kesimpulan  diantaranya  seperti dibawah ini:
Pertama,  Semenjak  Undang  Undang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  disahkan, Undang  Undang  ini  disambut  baik  oleh  rakyat  DIY.  Undang  Undang  Keistimewaan  DIY diangap  memberi  dampak  yang  baik  dan  positif  bagi  masyarakat  DIY.  Hal  ini  dikarenakan Undang  Undang  Keistimewaan  DIY  mampu  memberikan  kepastian  hukum  secara  tertulis tentang  apa  saja  wewenang  DIY  yang  dapat  diatur  sendiri  oleh  pemerintah  DIY  sebagai implementasi  dari  status  keistimewaan  yang  dimilikinya.  Selain  itu  Undang  Undang Keistimewaan DIY dianggap mampu memberikan kejelasan tentang penjabatan gubernur & wakil  gubernur  Yogyakarta,  dimana  gubernur  &  wakil  gubernur  Yogyakarta  adalah  yang bergelar  sulthan  hamengkubuwono  dan  paku  alam.  Hal  inilah  yang  memberi  kejelasan tentang mengapa Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Karena provinsi / daerahnya masih dipimpin oleh seorang raja / sultan.
Kedua,  Undang  Undang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dianggap  memberikan dampak  positif  terhadap  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  DgkIY,  terkhususnya masyarakat di Kabupaten Bantul. Tidak hanya dilihat dari Indikator pengesahan pengesahan peraturan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  tetapi  juga  dilihat  dari  indikator  peningkatan kesehatan  masyarakat  Kabupaten  Bantul,  penurunan  angka  kemiskinan,  peningkatan persentase partisipasi sekolah & belajar, rendahnya angka pengangguran, kelayakan rumah,
Penulis 1, et. al.
dan  juga  sumber  pencahayaan  dan  air  bersih.  Dari  peningkatan  peningkatan  indikator tersebut  maka  akan  naik  pula  indeks  kesejahteraan  sosial  (IKS)  dan  indeks  pembangunan manusia  (IPM)  masyarakat  di  Kabupaten  Bantul.  Tercatat  sejak  tahun  2017  hingga  tahun 2020  indeks  pembangunan  manusia  di  Kabupaten  Bantul  selalu  meningkat  dan  indeks kesejahteraan  sosial  di  Kabupaten  Bantul  relatif  membaik  dibanding  sebelum  Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan.

## Saran
Hasil  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah  Undang  Undang  keistimewaan  Yogyakarta  dianggap mampu mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul, dilihat dari peningkatan indeks kesejahteraan sosial dan indeks pembangunan manusia Kabupaten Bantul setiap tahunnya. Namun, meskipun IKS dan IPM masyarakat Kabupaten Bantul cenderung meningkat setiap tahunnya, pemerintah DIY dan pemerintah Kabupaten Bantul masih perlu memaksimalkan penggunaan dana istimewa Yogyakartaagar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat DIY semakin membaik.
Pemerintah  Kabupaten  Bantul  perlu  membuat  program  program  yang  mampu meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Bantul.  Contohnya program pelatihan keterampilan agar sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bantul meningkat  atau  program  peningkatan  kesehatan  masyarakat  di  Kabupaten  Bantul,  dan membuat  program  belajar  yang  lebih  baik  lagi.  Selain  upaya  peningkatan  sumber  daya manusia  masyarakat  Kabupaten  Bantul,  pemerintah  juga  harus  melakukan  upaya peningkatan  sumber  daya  manusiaaparat  pemerintah  Yogyakartaagar  mampu  mengatur atau  mengelola  dana  istimewa  dengan  baik.  Kemudian  penting  pula  untuk  melakukan penelitian  atau  evaluasi  dari  berjalannya  status  keistimewaan  Yogyakarta  dan jugapenggunaan dana istimewa yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Thontowi, J. (2019). Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Jogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. UIR Law Review , 3 (01), 1. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3413
(Purwaningsih, 2017)(Purwaningsih, 2017)Purwaningsih, T. (2017). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD DIY terhadap Keistimewaan . 1945 (Uud 1945), 1–24.
Penulis 1, et. al.
Kusmanto, H. (2016). Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Kajian Lemhanas RI , 25 , 25.
Mutiarin, D., & Sakir. (2015). Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Governance and Public Policy , 2 (3), 463–492.
Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2018). Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 16 (2), 119–136. https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8758
Julismin, & Hidayat, N. (2103). GAMBARAN PELAYANAN DAN PERILAKU KESEHATAN DI INDONESIA Julismin dan Nasrullah Hidayat. Jurnal Geografi , 123–134.
Tanjung, L. N. (2018). Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi , 6 (1). https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i1.720
(Komunikasi et al., 2018)Komunikasi, D., Informatika, D. A. N., Bantul, K., Pusat, B., & Kabupaten, S. (2018). Indikator Ekonomi Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2018 .
nnafie, K., & Nurmandi, A. (2016). Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Governance and Public Policy , 3 (2), 304–338. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0061
(Taurina et al., 2019)Taurina, M., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 5 (1), 32–47. https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13821 Bantul, B. (2018). peningkatan persentase produk domestik regional bruto kabupaten Bantul tahun 2018 .
Dewi, R., & Nuriyatman, E. (2018). Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jurnal Hukum Respublica , 16 (2), 333–349. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444
Kariem, M. Q., & Purwaningsih, T. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksaan Keistimewaan. Jurnal Ilmu Politik , 9 (2), 61– 81.