https://jim.usk.ac.i d/sejarah

## Original Article
Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk Mengadili Pengaduan Konstitus i (Constitutional Complaint ) dalam Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara
Erham 1 🖂 , Urwatul Wutsqah 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Bima, STKIP Kusumanegara Correspondence Author: erhambima@yahoo.com 🖂
Abstract:
The  Constitutional  Court  (MK)  is  a  judicial  institution  that  is  free, independent and has always a final status in its decisions. It is part of the judiciary  system  to  uphold  law  and  justice,  however,  looking  at  the current  conditions,  the  Constitutional  Court  is  still  deemed  to  be  less effective in protecting the constitutional rights of citizens in order to run the democratic lawful country. There is a great hope from the formation of  the  Indonesian  Constitutional  Court,  which  was  originally  a  state institution  that  protects  the  constitution,  especially  to  protect  human rights  and  the  constitutional  rights  of  citizens,  as  well  as  to  realize  the Indonesian state as a democratic legal state. Therefore, the author feels it is  necessary to study this  matter with the research method  used in this legal  research,  namely  normative  legal  research  or  known  as  doctrinal legal research. It is anticipated that through this research aims to instill citizens' constitutional rights to be fulfilled through the establishment of a Constitutional mechanism. Complaints are also the basic essence of the formation  of  the  Constitutional  Court,  namely  the  existence  of fundamental  legal  protection  which  includes  human  rights  as  natural justice or natural law.
Keywords : Constitutional Court, Constitutional Complaints,
Fulfillment of Constitutional Rights.
Abstrak:
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  merupakan  lembaga  yudikatif  yang merdeka,  mandiri  dan  bersifat  final  dalam  putusannya  merupakan bagian  dari  penyelenggara  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan,  namun  melihat  kondisi  saat  ini  MK  dirasa  masih  kurang efektif  dalam  melindungi  hak-hak  konstitusional  warga  negara  dalam rangka  menjalankan  negara  hukum  yang  demokratis,  besar  harapan dari pembentukan MK RI awalnya sebagai Lembaga Negara pelindung konstitusi  ( the  guardian  of  the  constitution ),  terutama  untuk melindungi  hak-hak  asasi  manusia  dan  hak-hak  konstitusional  warga negara,  serta  untuk  mewujudkan  negara  Indonesia  sebagai  negara hukum yang demokratis  maka dari itu penulis merasa perlu mengkaji
perihal ini dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  dikenal  dengan penelitian  hukum  doktrinal  ( doctrinal  research ),  diharapkan  melalui penelitian ini upaya pemenuhan hak constitutional warga negara dapat dipenuhi  melalui  pembentukan  mekanisme Constitutional  Complaint yang  juga menjadi  esensi  dasar  pembentukan  MK  yaitu  adanya perlindungan fundamental  law yang  meliputi  hak  asasi  manusia sebagai natural justice atau natural law .
Kata  Kunci :  Mahahkamah  Konstitusi,  Pengaduan  Konstitusi, Pemenuhan Hak Kontsitusi.

## Pendahuluan
K onstitusi sebagai hukum dasar yang tertulis dalam suatu negara diyakini sebagai suatu pedoman yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Di dalam konstitusi itulah warga negara dapat menemukan perisai untuk melindungi hak hak mereka , namun jika konstitusi sebagai dasar  hukum tertinggi tidak dapat  menjamin  apa  yang  diatur  di  dalam  ketentuan  tersebut,  maka  sebuah  konstitusi akan  dituntut  pula  untuk  berkembang  sejalan  dengan  pemikiran  masyarakat  yang menghendaki keadilan. Konstitusi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dituntut pula  untuk  mengikuti  perkembangan  pemikiran  masyarakat  ini.    Dalam  rangka menjamin  terlaksananya  gagasan  tersebut,  perubahan  Undang  Undang  Dasar  1945 menjadi  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI Tahun  1945)  menentukan  secara  lebih  jelas  fungsi  dan  wewenang  masing-masing Lembaga Negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Di samping itu, secara lebih lengkap  memuat  ketentuan-ketentuan  jaminan  hak  asasi  manusia  yang  menjadi  dasar hak-hak  konstitusional  warga  negara.  Dalam  rangka  menjamin  ditegakkannya  kedua prinsip  tersebut  (prinsip  negara  hukum  dan  demokrasi  konstitusional),  dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman, UUD NRI Tahun 1945 memperkuat posisi kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  yang  terdiri  atas  Mahkamah  Agung  (MA)  dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Walaupun MA dan lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  merupakan  pengadilan  umum  yang mengadili  dalam  tingkat  kasasi  baik  kasus  pidana,  perdata,  dan  tata  usaha  negara, maupun militer, akan tetapi MA juga diberi wewenang untuk menguji konstitusionalitas (legalitas) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang- Undang (UU). Pada sisi lain, MK diberikan wewenang limitatif seperti yang dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 C ayat (1) dan (2).
Dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945   terdapat dua mahkamah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara konstitusional, pertama, MK yang menguji UU terhadap UUD.  Kedua    MA  yang  menguji  konstitusionalitas  dalam  arti  legalitas  atas  peraturan perundang-undangan  di  bawah  UU  terhadap  UU  dan  memutus  segala  kasus  atau perkara umum lainnya dalam tingkat kasasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  berpendapat  bahwa  peran  MK  kurang  efektif dalam  melindungi  hak-hak  konstitusional  warga  negara  dalam  rangka  menjalankan negara  hukum  yang  demokratis,  padahal  harapan  dari  pembentukan  MKRI  adalah Lembaga  Negara  tersebut  sebagai  pelindung  konstitusi  (the  guardian  of  the constitution),  terutama  untuk  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  dan  hak-hak konstitusional warga negara, serta untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.
Sebagai  contoh  masih  kurangnya  peran  MK  sebagai  the  guardian  of  the constitution  adalah  adanya  kasus  Jemaat  Ahmadiyah  yaitu  dikeluarkannya  Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2008, dan
kasus pengujian Putusan Mahkamah Agung tentang sengketa Pilkada Depok.
Di berbagai negara,  salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi nya adalah kewenangan  memutus  perkara    Constitutional  Complaint  (CC)    yaitu    suatu  upaya hukum  terakhir  (exhausted)  dengan  tujuan  memberikan  perlindungan  hukum  secara maksimal terhadap warga negara yang merasa hak-hak dasarnya yang tercantum dalam konstitusi  dilanggar.  MK  RI  belum  mempunyai  kewenangan  untuk    memutus  perkara Constitutional Complaint.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  ( legal research) .  Menurut  F.  Sugeng Istanto,  penelitian  hukum  adalah  peneltian  yan  diterapkan  atau  diberlakukan  khusus pada  ilmu  hukum.  Sejalan  dengan  itu,  Menurut  Peter  Mahmud, “ Penelitian  hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  atau  biasa  dikenal  dengan  penelitian  hukum  doktrinal  ( doctrinal research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  segala  penelitian  yang  berkaitan dengan  hukum  ( legal  research )  adalah  selalu  normative (Peter  Mahmud  Marzuki, 2010a) .  Oleh  karena  itu,  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  model  pendekatan  yaitu,  Pertama,  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  Kedua,  pendekatan  sejarah  ( historis approach ), dan ketiga, pendekatan konseptual ( conceptual approach ), yaitu mendekati permasahan  dari  sudut  konseptual (Peter  Mahmud  Marzuki,  2010b) .  Pendekatan  ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk  dapat  melakukan  evaluasi  kritis  terhadap  regulasi  dalam  hukum  positif  di Indonesia terkait dengan pemenuhan hak constitutional warga negara.

## Hasil Konsep Negara Hukum
Rechtstaat atau the rule of law dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai  negara  hukum,  Notohamidjojo  menggunakan rechtstaat dalam  pengertian negara  hukum,  demikian  pula  halnya  Muhamad  Yamin  yang  menggunakan rechtstaat , government  of  law dalam  pengertian  negara  hukum.  Disamping  menggunakan  istilah rechtstaat ,  ada  juga  yang  menggunakan  istilah the  rule  of  law . (Iriyanto  A  Baso  Ence, 2008: 13) .
Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa menurut teori kedaulatan hukum ( leer van  de  recht  souvereinteit ),  negara  pada  prinsipnya  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan ( machtsstaat ), tetapi  berdasarkan atas hukum ( rechtstaat atau the rule of law ), artinya bahwa  konsep  negara  hukum  ( rechtstaat atau the  rule  of  law )  senantiasa dipertentangkan  dengan  konsep machtsstaat (negara  yang  memerintah  menurut kehendaknya sendiri atau negara yang memerintah dengan sewenang-wenang) Gagasan negara  hukum  yang  berkembang  dengan  istilah rechtstaat dikenal  dikaasan  Eropa Kontinental , sedangkan the rule of law berawal dari Inggris (Anglo-Saxon). Walaupun mempunyai latar belakang sejarah dan sifat yang berbeda, pada dasarnya kedua konsep mengarah  pada  sasaran  yang  sama,  yaitu  pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak-hak dasar manusia. (Irianto A. Baso Ence, 2008: 13) .
Persamaan  kedua  konsep  hukum  tersebut  ,  baik  pada the  rule  of  law maupun
rechtstaat , diakui berakar pada  kedaulatan hukum atau supremasi hukum, melindungi individu  terhadap  pemerintah  yang  sewenang-wenang  dan  memungkinkan  individu menikmati  hak-hak  sipil  dan  politiknya  sebagai  manusia.  Albert  Van  Dicey mengemukakan bahwa the rule of law memiliki tiga unsur utama, yaitu :
1.  Supremasi  hukum  ( Supremacy  of  law ),  artinya  bahwa  yang  mempunyai  kekuasaan yang  tertinggi  didalam  negara  adalah  hukum  (kedaulatan  hukum),  tidak  ada peradilan administrasi (tidak adanya pemisahan peradilan bagi pejabat dan publik);
2. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap orang ( Equality before the law );
3.  Konstitusi  tidak  merupakan  sumber  dari  hak-hak  asasi  manusia  dan  jika  hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, konstitusi harus melindunginya.
Immanuel  Kant  mengemukakan  paham  negara  hukum  dalam  arti  sempit,  bahwa negara  hanya  sebagai  pelindung  hak-hak  individual,  sedangkan  kekuasaan  negara diartikan  secara  pasif,  bertugas  hanya  memelihara  ketertiban  dan  keamanan masyarakat.  Konsep  negara  hukum  dalam  arti  sempit  ini  dikenal  dengan  sebutan nachtwacterstaat . (Irianto A.Baso Ence, 2008 :15) . Dengan kata lain Laissez faire State.
Perkembangan  selanjutnya  menunjukan  bahwa  paham  negara  hukum  yang dikemukakan  Kant  mengalami  perubahan  dengan  munculnya  paham  negara  hukum kesejahteraan  (w elfare  state )  sebagaimana  yang  dikemukakan  Friedrich  Julius  Stahl, deng n ciri-ciri sebagai berikut:
1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Adanya peradilan administrasi negara dalam perselisihan Padmo  Wahjono  lebih  lanjut  menyatakan  bahwa  dalam  negara  hukum  terdapat suatu pola sebagai berikut:
1. Menghormati dan melindungi hak hak asasi manusia;
2. mekanisme kelembagaan yang demokratis;
3. tertib hukum;
4. Kekuasaan  kehakiman yang bebas.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  esensi  dari  negara  hukum adalah  terwujudnya  supremasi  hukum  sabagai  salah  satu  sendi  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Dalam  kaitan  inilah  hukum  harus  tampil sebagai  sarana  yang  harus  mewarnai  kehidupan,  baik  baik  orang  perorangan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.
Negara  dalam  konsep  negara  hukum  selanjutnya  harus  menjamin  tertib  hukum ( rechtsorde ),  menjamin  tegaknya  hukum  dan  menjamin  tercapainya  tujuan  hukum, yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  A.  Hamid  S  Attamimi memberi  pengertian  tertib  hukum  sebagai  suatu  kesatuan  hukum  objektif  yang  keluar tidak  bergantung  kepada  hukum  yang  lain,  dan  ke  dalam  menentukan  semua pembentukan  hukum  dalam  kesatuan  tertib  hukum  tersebut.  Rumusan  ini  sangat penting  dalam  menentukan  ada  atau  tidaknya  kesatuan  yuridis  dalam  suatu  tertib hukum.
Salah  satu  ciri  Negara  hukum  adalah  bahwa  suatu  negara  hukum  modern mempunyai konstitusi.
1. Pengertian Konstitusi
Secara  makna,  konstitusi  adalah  asas  dan  ketentuan  yang  mengatur  susunan
utama  atau  susunan  dasar  organisasi  Negara.  Susunan  organisasi  Negara  dapat dibedakan dari aspek dalam dan luar organisasi negara:
a. Susunan luar yaitu menyangkut bentuk Negara dan bentuk Pemerintahan;
b. Susunan  dalam  yaitu  lembaga-lembaga  Negara  (disebut  juga  alat  kelengkapan Negara atau organ Negara). Lembaga-lembaga inilah yang menampakkan Negara secara  konkrit,  antara  lain  melalui  kekuasaan  atau  fungsi  masing-masing lembaga  Negara.  Lebih  konkrit  lagi  melalui  tugas  dan  wewenang  ( taak  en bevoegdheid )  pemangku  jabatan  lembaga  Negara  yaitu  para  pejabat  Negara. (Bagir Manan, 2008 :6) .

## 2. Hakikat Konstitusi
Pada  prinsipnya,  Konstitusi  dianggap  sebagai  bentuk  kontrak  sosial  untuk melandasi tata pergaulan suatu umat. Sebagai suatu bentuk persetujuan bersama antara pemerintah dan yang diperintah, antara penguasa dan rakyat, dengan pengertian bahwa tata kekuasaan itu harus bersumber dan bersendi pada persetujuan rakyat.
Hakikat  konstitusi  menurut  Bagir  Manan  adalah  perwujudan  paham  tentang konstitusi  atau  konstitusionalisme,  yaitu  pembatasan  kekuasaan  pemerintahan  di  satu pihak  dan  jaminan  hak-hak  warga  negara  ata  peu  nduduk  di  pihak  lain.  Hak-hak  ini mencakup hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, jak milik, kesejahteraan ( wealth ) dan kebebasan.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  hakikat  konstitusional  adalah pembatasan  kekuasaan  pemerintahan  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengakibatkan akibat negatif bagi pemerintahan dan  masyarakat  serta  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## Teori Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia.  Pengertian  kekuasaan  kehakiman  ini  sejalan  dengan  konsep  Kekuasaan Kehakiman  yang  ditanyatakan  oleh  Montesquieu,  yaitu  “jika  kekuasaan  kehakiman digabungkan  dengan  kekuasaan  legislatif,  maka  kehidupan  dan  kebebasan  seseorang akan  berada  dalam  satu  kendali  yang  dilakukan  secara  sewenang-wenang,  namun  jika kekuasaan  kehakiman  bersatu  dengan  kekuasaan  eksekutif  maka  hakim  akan  selalu melakukan penindasan dan kekerasan” (Efik Y, 2010 :3) .
Sejalan  dengan  kedua  pemahaman  tersebut  konsep  kekuasaan  kehakiman  yang diatur  dalam  Undang-Undang  terkait  telah  menunjukkan  bahwa  konsep  kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  mandiri  tetapi  tidaklah  absolut  karena didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  rangka  menciptakan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  maka  harus terdapat  instrumen-instrumen  untuk  mencegah  campur  tangan  publik  terhadap kebebasan hakim. Instrumen-instrumen tersebut antara lain:
1. Prinsip  praduga  tak  bersalah  ( presumption  of  innocence ),  hal  ini  menyebabkan tidak  boleh  membentuk  pendapat  umum  yang  dikesankan  bahwa  terdakwa  telah bersalah;
2. Larangan  penradilan  oleh  Pers  ( trial  by  the  press ),  tidak  jarang  pengadilan  oleh pers ini melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan karakter
terhadap seseorang ataupun sekelompok orang;
3. Prinsip Fairness ,  yang  mengandung  makna  tidak  saja  memuat  tanggung  jawab hakim  untuk  berlaku  jujur  dan  tidak  memihak,  tetapi  mengandung  makna  pula bahwa setiap pihak yang berperkara (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang  sama  untuk  memenangkan  perkara.  Keadilan  bukan  hanya  hak  publik  atau hak korban, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili;
4. Prinsip  kebebasan  hakim,  kebebasan  ini  termasuk  di  dalamnya  bebas  dari  rasa kebimbangan dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik berupa  perusakan  gedung  pengadilan  atau  penganiayaan  yang  ditujukan  pada hakim. (Bagir Manan , 1998) .
Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  yang  berwujud  kebebasan  hakim  dalam memutus  perkara  inipun  bukanlah  sesuatu  hal  yang  berarti  tanpa  resiko.  Sangat dimungkinkan  dengan  mengatasnamakan  kebebasan,  hakim  dapat  menyalahgunakan kekuasaannya  dan  bertindak  sewenang-wenang.  Untuk  mencegah  hal  ini  harus diciptakan  batasan-batasan  tertentu  tanpa  mengorbankan  prinsip  kebebasan  sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Batasan-batasan kekuasaan kehakiman dapat dilakukan dalam bentuk:
1. Hakim  hanya  memutus  menurut  hokum.  Hal  ini  membawa  konsekuensi  bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret harus dapat  menunjuk  secara  tegas  ketentuan  hukum  yang  ditetapkan  dalam  perkara tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  asas  legalitas  dari  suatu  negara  yang  berdasarkan hukum;
2. Hakim  memutus  semata-mata  untuk  memberikan  keadilan.  Hal  ini  berimplikasi bahwa  hakim  dapat  melakukan  penafsiran,  melakukan  konstruksi  hukum,  bahkan tidak  menerapkan  atau  menyampingkan  suatu  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang;
3. Dalam  melakukan  penafsiran,  konstruksi  atau  menemukan  hukum,  hakim  harus tetap berpegang teguh pada asas-asas hukum umum ( general principle of law ) dan asas keadilan yang umum ( the general principles of natural justice ); dan
4. Harus  diciptakan  suatu  mekanisme  yang  memungkinkan  menindak  hakim  yang sewenang-wenang atau menyalah gunakan kewenangan atau kebebasannya.
Gugatan Perorangan ( Constitutional Complaint /CC)
Permohonan individual dapat digunakan oleh perorangan atau sekelompok warga masyarakat untuk mendalilkan dugaan pelanggaran hak konstitusional yang dialaminya kepada MK. Oleh karena itu,  tuntutan biasanya diarahkan kepada Pasal-Pasal ataupun ayat-ayat  dari  suatu  undang-undang.  Oleh  karena  itu  dalam  institusi constitutional complaint ,  Pemohon  dapat  mendalilkan  bahwa  keberadaan  suatu  legislasi  telah mengusik hak konstitusionalnya. Permohonan secara individual ini juga dapat ditujukan kepada  tindakan  langsung  aparatur  negara.  Di  samping  putusan  final  MA  yang  diduga melanggar kaidah-kaidah Basic Law . (Jimly A,2006 : 9) .
Secara  garis  besar Constitutional  Complaint adalah  pengajuan  perkara  ke Mahkamah  Konstitusi  atas  pelanggaran  hak  konstitusional  yang  tidak  ada  instrumen hukum  atasnya  untuk  memperkarakannya  atau  tidak  tersedia  lagi  atasnya  jalur penyelesaian hukum/peradilan) yang diajukan perorangan (individu) warga negara yang merasa  hak-hak  konstitusionalnya  ( constitutional  rights  atau  basic  rights )  dirugikan
oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

## Teori Hukum Progresif
Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka  sebagaimana  tertulis  dalam  sanksi-sanksi  KUHP,  misalnya  angka  15(lima  belas) tahun,  5(lima)  tahun,  7(tujuh)  tahun  dan  seterusnya.  Oleh  karena  keadilan sesungguhnya  terdapat  dibalik  sesuatu  yang  tampak  dalam  angka  tersebut (metafisis) , terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.
Dalam  sistem  hukum  di  manapun  di  dunia,  keadilan  selalu  menjadi  objek perburuan,  khususnya  melalui  lembaga  pengadilannya.  Keadilan  adalah  hal  yang mendasar  bagi  bekerjanya  suatu  sistem  hukum.  Sistem  hukum  tersebut  sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.
Studi  hubungan  antara  konfigurasi  politik  dan  karakter  produk  hukum menghasilkan  tesis  bahwa  setiap  produk  hukum  merupakan  percerminan  dari konfigurasi  politik  yang  melahirkannya.  Artinya  setiap  muatan  produk  hukum  akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan  hukum-hukum  yang  berkarakter  responsif/populistik  harus  dimulai  dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. (Moh. Mahfud,2009 : 368) .
Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir  tanpa  sebab,  dan  juga  bukan  sesuatu  yang  jatuh  dari  langit.  Hukum  progresif adalah  bagian  dari  proses  pencarian  kebenaran (searching  for  the  truth) yang  tidak pernah  berhenti.  Hukum  progresif  yang  dapat  dipandang  sebagai  konsep  yang  sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Gagasan besar hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama  dari  seluruh  perbincangan  mengenai  hukum.  Dengan  kebijaksanaan  hukum progresif  mengajak  untuk  memperhatikan  faktor  perilaku  manusia.  Oleh  karena  itu, hukum  progresif  menempatkan  perpaduan  antara  faktor  peraturan  dan  perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progesif,  bahwa  konsep  “hukum  terbaik”  harus  diletakkan  dalam  konteks  keterpaduan yang bersifat utuh ( holistik ) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.
Dengan  demikian,  gagasan  hukum  progresif  tidak  semata-mata  hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik. Selain itu juga aspek perilaku sosial pada  sifat  yang  empirik,  sehingga  diharapkan  dapat  menelaah    problem  kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

## Kondisi Obyektif  Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia  dan Analisis
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945  dan  Pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  No  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Kemudian kewajiban MK ditentukan dalam Pasal 24C ayat (2). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama  dan  tarakhir  yang  putusannya  bersifat  final  dan  mengikat  yang  tidak  ada mekanisme  banding  dan  kasasi  terhadap  putusan  MK  untuk  perkara-perkara  yang
berkenaan dengan kewenangan tersebut.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah:
1. Pengujian UU
2. Memutuskan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
3. Memutus Pembubaran Partai Politik (Parpol)
4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilu.
Kemudian  menurut  Pasal  24C  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945,  MK  wajib memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR,  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden diduga  melakukan  pelanggaran  hukum  dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  undang-undang  dasar.  Kewenangan  ini berkaitan dengan proses pemakzulan ( impeachment ) Presiden dan atau Wakil Presiden.
Mekanisme Constitusional Complaint Di Mahkamah Konstitusi Jerman Pada awalnya Mahkamah Konstitusi Jerman dibentuk bersamaan dengan lahirnya Basic  Law Tahun  1949.  (Jimly  A,  2006  :37).  Berbeda  dengan  Amerika,  lahirnya Basic Law ini merupakan tonggak sebagian besar negara yang mengedepankan prinsip rule of law pada  sistem  ketatanegaraannya.  Karena  meskipun  MK  sebenarnya  mempunyai kewenangan yang besar mengingat MK mempunyai kekuasaan menguji (review power) atas  segala  hal  yang  ditetapkan  oleh  konstitusi,  namun  paham  konstitusionalisme  ini baru terwujud pada saat Basic Law ditetapkan. MK Jerman memiliki kewenangan:
1. Pengujian  konstitusional (Constitutional  review) digunakan  untuk  menyelesaikan perselisihan  yang  dihadapi  oleh  lembaga-lembaga  tinggi  negara.  Kategori  ini termasuk  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  kewenangan  antara Pemerintah Federasi dengan negara bagian (federal states) atau perselisihan yang melibatkan organ-organ tinggi dalam pemerintah federal saja.
2. Judicial  review ,  masing-masing  digunakan  ketika  mahkamah  melaksanakan pengujian  norma  hukum  secara  konkrit (concrete  norm  control) ,  atau  pada  saat organ tersebut melakukan pengujian undang-undang secara umum (abstract norm control) .  Khusus  terhadap  pengujian  norma  hukum  secara  abstrak,  permohonan model ini biasanya sudah harus diajukan kepada MK paling lambat 30 hari setelah rancangan  undang  undang  diadopsi  secara  final  oleh  Parlemen,  namun  belum diundangkan.
3. Permohonan  konstitutional (Constitutional  Complaint) adalah  hak  secara perorangan  ataupun  kelompok,  ketika  Pemohon  mendalilkan  bahwa  hak konstitusional yang bersangkutan, seperti tercantum dalam Basic Law tahun 1949 telah dilanggar oleh aneka produk hukum atau putusan peradilan umum (ordinary judges) .
4. Menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, seperti ditentukan dalam Article 41 II Basic Law .
5. Di  Jerman  Istilah Constitutional  complaint merupakan  istilah  yang  mempunyai pengertian  cukup  luas. Constitutional  Complaint di  Jerman  mempunyai  arti gugatan  perorangan  yang  didalilkan  perorangan  tersebut  terjadi  jika  ada  suatu legislasi melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya. Tak cuma itu pula perorangan  tersebut  dapat  mengajukan  gugatannya  kepada  tindakan  aparatur negara  dan  kepada  Putusan  final  MA  yang  diduga  melanggar  kaidah-kaidah basic law .
Pengaduan  konstitusional  di  MK  Jerman,  merupakan  upaya  hukum  khusus  dan tidak  mengikat  MK  sebagai  tingkat  pengadilan  tertinggi  dalam  sebuah  jalur  peradilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi perlindungan hukum yang berbeda dalam arti bukan merupakan lanjutan dari tingkat pengadilan perkara selanjutnya. Mekanisme ini digunakan  sebagai  upaya  hukum  terakhir  dan  hanya  tersedia  sebagai  pendukung (subsider),  kecuali  terjadi  suatu  kerugian  yang  benar-benar  membahayakan kelangsungan  hidup  Pemohon.    Umumnya  mekanisme Constitutional  Complaint ini menerima Pemohon yang mengajukan gugatan atas perlakuan langsung dan nyata-nyata terjadi saat itu oleh aparatur negara yang langsung di rujuk oleh Pemohon kepada Basic Law .
Pada  awalnya  prasyarat  untuk  mengajukan Constitutional Complaint ini  terbatas pada produk legislatif saja, namun seiring dengan perkembangan, dapat pula diterapkan kepada putusan pengadilan yang melanggar Basic Law .  Alasan mengapa ketentuan ini dapat berkembang dapat masuk akal karena secara otomatis jika peraturan perundang- undangan  yang  disinyalir  melanggar kaidah Basic  Law kemudian  di  putus  oleh Pengadilan  biasa (Ordinary  Court) bahwa peraturan  perundangan  tersebut  tidak bertentangan  peraturan  di  atasnya,  maka putusan  majelis  hakim  akan  hal  ini  secara tidak langsung “melegalkan” tindakan aparatur yang melanggar hak-hak dasar Pemohon tersebut.  Akhirnya putusan pengadilan pun dalam hal ini terlibat untuk menjadi objek gugatan dalam Consitutional Complaint .
Tindakan hukum untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh Pemohon, tidak dapat diterima oleh MK, jika sebelumnya Pemohon tidak melakukan upaya hukum biasa yang  tersedia  dalam  sistem  peradilan  umum,  bahwa  selain  untuk  meringankan  beban mahkamah  Konstitusi  dalam  penumpukan  perkara,  melainkan  juga  perlu dipertimbangkan lagi bahwa MK tidak seharusnya memproses isu yang sederhana.
Mengingat  mekanisme  ini  merupakan  upaya  hukum  yang  luar  biasa  dan  bukan untuk  mengakhiri  fase  tingkatan  pengadilan  biasa.  Oleh  sebab  itu,  permohonan  baru dapat  diterima  oleh  mahkamah  setelah  seluruh  upaya  hukum  biasa  guna  memulihkan hak bagi yang bersangkutan selesai ditempuh. Tetapi, dalam sistem Peradilan Konstitusi Jerman yang berlaku dewasa ini, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan, dengan satu syarat  jika  kerugian  serius  benar-benar  telah  membahayakan  keberadaan  yang bersangkutan.
Kehadiran  MK  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  menurut  hemat  penulis dirasa  kurang  maksimal  dalam  rangka  melindungi  hak-hak  dasar  warga  negara,  oleh karena jika dilihat dari kewenangan MKRI, MK hanya berwenang:
1. Pengujian Undang-Undang
Dasar  pengujian  Undang-undang  oleh  MK  diatur  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  MK  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut seolah menyatakan bahwa MK mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang dengan pengujian abstrak. Namun hal ini ternyata tidak dapat  dilakukan  karena  dibatasi  oleh  Pasal  51  ayat  (3)  huruf  (b)  UUMK  yang menghendaki  Pemohon  wajib  menguraikan  dengan  jelas  materi  muatan  dalam  ayat, Pasal,  dan  atau  bagian  undang-undang  yang  dianggap  bertentangan  dengan  UUD  NRI Tahun 1945. ketentuan tersebut membuat Hakim MK tidak dapat melakukan pengujian undang-undang  secara  abstrak  melainkan  tertuju  secara  konkret  kepada  ayat-ayat maupun Pasal-Pasal tertentu dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
Pengujian  konstitusionalitas  undang-undang  pada  MK  dimungkinkan  dapat dilakukan  secara  Formal  dan  Materiil. Pada  pengujian  formal,  undang-undang  diuji apakah  telah  memenuhi  prosedur  pembentukan  berdasarkan  ketentuan  UUD  NRI Tahun 1945 atau tidak. Pengujian tersebut hakikatnya tidak terkait dengan suatu Pasal dan ayat tertentu, sehingga kerugian konstitutional yang dialami secara individual bukan merupakan  sesuatu  yang  essensial  atau  bersifat  obiter  dikta. Sedangkan  pengujian materiil  mensyaratkan  Pemohon  harus  dapat  memperlihatkan  secara  langsung  faktor- faktor yuridis relevan dengan pelanggaran hak konstitusional yang dialami akibat suatu undang-undang,  yang  membuat  kerugian  konstitusional  riil  yang  diderita  Pemohon memliki sifat ratio decidendi ata u esensial yang mempengaruhi putusan hakim.
2. Memutuskan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
Sengketa  lembaga  negara  yang  menjadi  kompetensi  MK  adalah  sengketa kewenangan dari lembaga-lembaga negara tersebut, dan bukan mengenai sengketa yang lain  serta  lembaga  negara  tersebut  adalah  lembaga  negara  yang  diatur  dan  ditentukan kewenangannya  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945.  Apabila  dirinci,  lembaga  negara  yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR),  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY),  selain  itu  ada  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Bank  Sentral,  TNI-Polri,  serta Pemerintah  Daerah  (Pemda)  yang  diatur  kewenangannya  dalam  UUD  NRI  Tahun1945 kecuali  Bank  Sentral.  Akan  tetapi  meskipun  MA  merupkan  lembaga  negara,  menurut ketentuan Pasal 65 UU MK, MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara pada MK.
3. Memutus Pembubaran Partai Politik (Parpol)
UUD  NRI  Tahun  1945  tidak  merumuskan  syarat  atau  larangan  apa  saja  yang mengakibatkan  partai  politik  dibubarkan,  namun  secara  implisit  alasan  pembubaran parpol dapat ditemukan dalam Pasal 68 ayat (2) UU MK berkaitan dengan asas, ideologi, tujuan, program dan kegiatan parpol yg dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Permohonan  untuk  pembubaran  parpol  tersebut  hanya  dapat  dimohonkan  oleh pemerintah.
4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilu.
Perselisihan hasil pemilu menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  mengakibatkan  seorang  yang seharusnya terpilih baik sebagai anggota DPD, DPR, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  atau  mempengaruhi  langkah  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  atau mempengaruhi  pasangan  calon  terpilih  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yang terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak. Pemohon yang dapat mengajukan permohonan untuk sengketa tersebut adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) calon anggota DPD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu, dan parpol peserta pemilu.
Berdasarkan salah satu kewenangan MK di atas, MK hanya dapat   mengadili hak- hak  dasar  warga  negara  yang  dilanggar  oleh  UU  ( Constitutional  Review ),  sementara pelanggaran terhadap  hak-hak dasar warga negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau  putusan  peradilan  dalam  hal  ini  MA  tidak  menjadi  kompetensi  dariMK  ,  padahal esensi dari hadirnya MK di Indonesia adalah sebagai pelindung konstitusi ( the guardian of  the  constitution ),  terutama  untuk  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  dan  hak-hak konstitusional  warga  negara,  untuk  mewujudkan  negara  Indonesia  sebagai  negara
hukum yang demokratis.
Terkait  contoh  kasus  yang  penulis  sajikan  dalam  bab  sebelumnya,  dalam  hal  ini adalah  kasus  ahmadiyah,  penulis  berpendapat  bahwa  jika  dicermati  SKB  merupakan kebijakan  ( beleid ) pemerintah,  yang  oleh  yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat diadili. Hal ini dirasa sangat bertolak belakang dengan konsep negara hukum, hakikat konstitusi serta esensi dari  MK, oleh karena bagi warga negara  yang  merasa  hak-hak  dasarnya  dilanggar  tidak  dapat  melakukan  upaya  hukum apapun.  Selain  itu  dalam  kasus  lainnya  seperti  kasus  pengujian  Putusan  MA  tentang sengketa  pilkada  Depok,  yang  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Agung  menganulir Putusan  Pengadilan  Tinggi  Depok,  padahal  jika  mengacu  pada  Pasal  106  Undang- Undang  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menyatakan  bahwa Putusan  Pengadilan  Tinggi  telah  final  dan  mengikat,  dalam  arti  sesuai  dengan penjelasan  ayat  (7)  bahwa  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  untuk melawan  putusan  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  MA telah  melampaui  batasan-batasan  yang  terdapat  dalam  kekuasaan  kehakiman,  dalam batasan-batasan  kekusaan  kehakiman  tersebut  ditentukan  bahwa  hakim  hanya  boleh memutus  menurut  hukum,  hal  ini  membawa  konsekuensi  bahwa  setiap  putusan  yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret harus dapat menunjuk secara tegas ketentuan hukum yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan hukum.
Penulis berpendapat berdasarkan kasus pengujian putusan MA di atas mekanisme Constitutional Complaint perlu dibuka karena kasus ini mengindikasikan kemungkinan jika Putusan MA tersebut telah mengesampingkan Undang-Undang, maka permohonan pemohon merupakan keluhan konstitusional atas pelanggaran konstitusi.

## Pertimbangan MKRI Harus Memiliki Kewenangan dalam memutus perkara Constitutional Complaint
Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa telah ada suatu celah perkembangan hukum  dalam  menegakkan  hak-hak  dasar  warga  negara  yang  dijamin  oleh  Konstitusi. Untuk  mengadili  pelanggaran  Konstitusi  secara  efisien  dan  efektif  dibutuhkan  satu organ  yang  mandiri  dan  berwibawa,  di  Indonesia  lembaga  ini  bernama  Mahkamah Konstitusi,  namun  hingga  sekarang  ini  Mahkamah  Konstitusi  masih  memiliki kelemahan, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji keabsahan materi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa menguji pelaksanaan ataupun penerapan Undang-Undang.
Oleh  karena  itu  tidak  heran  apabila  MK  tidak  bisa  memeriksa  kasus-kasus konstitusional  yang  konkrit,  kewenangan  Mahkamah  Konsitusi  hanyalah  memeriksa konstitusionalitas  sebuah  peraturan  perundang-undangan  secara  abstrak.  Dengan  kata lain Mahkamah Konstitusi hanya dapat emeriksa masalah konstitusional ( constitutional question )  dan  bukan  kasus  konstitusional  ( constitutional  case ).  MK  tidak  mempunyai kewenangan  untuk  memeriksa  perkara  yang  menyangkut  pelanggaran  hak-hak konstitusional  individual  melalui  sebuah  mekanisme  yang  dikenal  sebagai  komplain konstitusional ( constitutional complaint ).
Mengingat  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  hukum  dalam  hal  ini  berarti negara  yang  melindungi  hak-hak  warga  negara  atas  keberatan  terhadap  perlakuan kinerja pemerintah terhadap masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi.    Esensi  dari  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  sebagai  pelindung
konstitusi ( the guardian of the constitution ), terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara,  oleh karena itu untuk mewujudkan Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  demokratis,  penulis  yang  mendasarkan pemikiran  pada  gagasan  besar  hukum    progresif  yang  menyatakan  bahwa  hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, melainkan  juga  aspek  perilaku  sosial  pada  sifat  yang  empirik.  Sehingga  diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif berpendapat perlu ditambahkannya Constitutional Complaint menjadi kompetensi dari MKRI.
Penulis  berpendapat  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  sepatutnya  memiliki kewenangan
Constitutional Complaint , sebab kedudukan MK akan menjadi keluar dari tujuan didirikannya  apabila  tetap  berpegang  teguh  pada judicial  review .  Oleh  karena  setiap produk dari lembaga negara diluar legislatif, tindakan pejabat negara dan putusan final pengadilan umum yang melanggar hakhak konstitusional warga negara tidak akan dapat ditindak  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Bukankah  tujuan  didirikannya  MK  tidak  semata- mata  untuk  melindungi  warga  negara  dari  tindakan  sewenang-wenangan  negara  yang selalu dijelmakan dalam produk hukum (legislasi),  tapi pada dasarnya sebagai penjaga dan  pelindung  konstitusi.  Konsekwensinya  ,  seharusnya  setiap  pelanggaran  konstitusi, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan dan kebijakan pejabat negara, dapat dimohonkan penyelesaiannya kepada MK. .
Di lain sisi, upaya hukum pengaduan konstitusional melalui judicial review terlalu prosedural  dan  tidak  secara  langsung  mengena  pada  pelanggaran  konstitusional. Seseorang yang merasa haknya terlanggar oleh perbuatan pejabat negara harus terlebih dahulu  mengajukan  pembatalan  peraturan  perundang-undangan  terkait  sebelum memperoleh  justifikasi  bahwa  haknya  memang  telah  dilanggar  oleh  perbuatan  pejabat negara dan putusan final pengadilan umum.
Padahal,  menurut  hemat  penulis  suatu  pelanggaran  hak-hak  konstitusional seharusnya  dapat  langsung  dituntut  tanpa  membatalkan  peraturan  perundang- undangan  bersangkutan  terlebih  dahulu.  Tentu  saja  dengan  menggunakan  konstitusi sebagai  batu  ujinya.  Lagi  pula,  tidak  semua  pelanggaran  konstitusi  bersumber  dari terlanggarnya  hak-hak  konstitusional  dari  diberlakukannya  suatu  undang-undang.  Hal tersebut  karena,  bisa  jadi  suatu  undang-undang  telah  sesuai  dengan  konstitusi,  akan tetapi  tindakan  pejabat  negara  dalam  menjalankan  maksud  dari  undang-undang tersebut melanggar hak-hak konstitusi masyarakat.
Dengan  demikian,  kebutuhan  akan  instrumen  perlindungan  hak-hak  konstitusi berupa constitutional complaint seharusnya berangkat dari empat kesadaran. Pertama , kesadaran akan adanya suatu tindak pelanggaran hak-hak konstitusional yang dilakukan oleh state  apparatus . Kedua ,  kesadaran  akan  adanya  suatu  pelanggaran  hak-hak konstitusional  yang  merupakan  akibat  dari  dikeluarkannya  suatu  putusan  pengadilan umum. Ketiga ,  kesadaran  bahwa  dengan  tidak  diaturnya  atau  dikeluarkannya  suatu peraturan  perundang-undangan  akan  melanggar  hak-hak  konstitusional. Keempat , pengakuan  terhadap  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelindung  konstitusi.  Dengan kesadaran  tersebut,  mekanisme constitutional  complaint niscaya  dan  mutlak diperlukan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa negara melindungi individu terhadap  pemerintah  yang  sewenang-wenang  dan  memungkinkan  individu  menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia, disamping itu esensi dari hadirnya MK di Indonesia  adalah  sebagai  pelindung  konstitusi  ( the  guardian  of  the  constitution ), terutama  untuk  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  dan  hak-hak  konstitusional  warga negara,  dalam  rangka  mewujudkan  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang demokratis.
Beranjak  dari  pernyataan  diatas  secara  teoritis Constitutional  Complaint mempunyai hubungan dengan pembentukan MK yaitu dalam prinsip dasar adanya MK adalah adanya jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konsep rule of law yang  selalu  dideklarasikan  oleh  setiap  negara  hukum.  Jadi  esensi  dasar  pembentukan mekanisme Constitutional Complaint menjadi esensi dasar pembentukan MK pula yaitu adanya perlindungan fundamental law yang meliputi hak asasi manusia sebagai natural justice atau natural law .
MK sepatutnya memiliki kewenangan Constitutional Complaint , sebab kedudukan MK  akan  menjadi  keluar  dari  tujuan  didirikannya  apabila  tetap  berpegang  teguh  pada judicial  review .  Karena  setiap  produk  dari  lembaga  negara  diluar  legislatif,  tindakan pejabat  negara  dan  putusan  final  pengadilan  umum  yang  melanggar  hak-hak konstitusional  warga  negara  tidak  akan  dapat  ditindak  oleh  MK.  Di  lain  sisi,  upaya hukum  pengaduan  konstitusional  melalui judicial  review terlalu  prosedural  dan  tidak secara  langsung  mengena  pada  pelanggaran  konstitusional.  Seseorang  yang  merasa haknya  terlanggar  oleh  perbuatan  pejabat  negara  harus  terlebih  dahulu  mengajukan pembatalan  peraturan  perundang-undangan  terkait  sebelum  memperoleh  justifikasi bahwa haknya memang telah dilanggar oleh perbuatan pejabat negara dan putusan final pengadilan umum.
Dengan  demikian,  kebutuhan  akan  instrumen  perlindungan  hak-hak  konstitusi berupa constitutional complaint seharusnya berangkat dari empat kesadaran. Pertama , kesadaran akan adanya suatu tindak pelanggaran hak-hak konstitusional yang dilakukan oleh state  apparatus . Kedua ,  kesadaran  akan  adanya  suatu  pelanggaran  hak-hak konstitusional  yang  merupakan  akibat  dari  dikeluarkannya  suatu  putusan  pengadilan umum. Ketiga ,  kesadaran  bahwa  dengan  tidak  diaturnya  atau  dikeluarkannya  suatu peraturan  perundang-undangan  akan  melanggar  hak-hak  konstitusional. Keempat , pengakuan  terhadap  MK  sebagai  pelindung  konstitusi.  Dengan  kesadaran  tersebut, mekanisme constitutional  complaint niscaya  dan  mutlak  diperlukan.  Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 24C Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  tidak  terdapat  celah  untuk  menambah  kewenangan, maka  gagasan  kewenangan Constitutional  Complaint dapat  di  cetuskan  dalam amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara . cet. 1. (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MAHKAMAH KONSTITUSI-RI, 2006).
Asshiddiqie, Jimly.
“ tidak bisa lagi berlebihan berterima kasih ”. www.hukumonline.com .  diunduh 6 juli 2013. Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  cet.2.  (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
Baso  Ence,  Iriyanto. Negara  Hukum  dan  Hak  Uji  Konstitusionalitas  Mahkamah
Konstitusi . (Bandung: PT. Alumni, 2008).
_____. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi .  (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
Fatkhurohman,  et.al. Memaham  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
Harman, Benny K.
“ Gugatan Konstitusional Dalam Diskusi Terbatas”. www.mahkamahkonstitusi.go.id .  di unduh 19 Juli 2013.
Hukum  Online,  “Menggagas  Constitutional  Complaint  Lewat  Kasus  Ahmadiyah”. www.hukumonline.com . diunduh 7 Juli 2013.Mei 2010.
Mahfud  MD,  Mohammad. Konstitusi  dan  Hukum  Dalam  Kontroversi  Isu. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).
_____. Politik Hukum di Indonesia . (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi  Hak  Konstitusional  Masyarakat  Mengenai  Kehidupan  dan Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia”. Jurnal  Konstitusi .  Volume  7  No.  3  Juni 2010.
Mahkamah  Konstitusi,  Buku  II  Laporan  Pelaksanaan  Putusan  MPR  oleh  Mahkamah Konstitusi  2003- 2004.  “ Satu  Tahun  Mahkamah  Konstitusi  Mengawal Konstitusi Indonesia ”. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004).
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  cet.  6.  (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2010).
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2010a). Penelitian  Hukum (Cet.  Pertama).  Kencana  Prenada Media Group.
Peter Mahmud Marzuki. (2010b). Penelitian Hukum . Universitas Air Langga Siahaan,  Maruarar.    “ Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia” . (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
Soehino,  Hukum  Tata  Negara  (Sumber-Sumber  Hukum  Tata  Negara  Indonesia).  cet.1.
(Yogyakarta: Liberty, 1985).
Soekanto, Soekanto. Penelitian Hukum Normatif . (Jakarta: Rajawali Pers, 1996). Syahrizal, Ahmad. “ Peradilan Konstitusi ” cet. ke -1. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006). Zoelva, Hamdan. “ Pengaduan Konstitusional ( Constitutional Complaint ) dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. Jurnal Sekretariat Negara Republiik Indonesia . No. 16, Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4316 ). Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076 ).