## PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BUDI PEKERTI BERBASIS MULTIKULTURAL
Herimanto, Triyanto, Musa Pelu*

## Abstract
Long-term goal of this study was to character-based learning model can be applied in the implementation of the multicultural character education curriculum in junior high school (SMP) in Surakarta as an effort to prevent a culture of violence in Surakarta. The target  of  this  study  is  the  identification  of  a  model-based  development  of  multicultural learning manners.
To achieve these objectives do Research and Development (R & D) gradually for 3 (three) years. This study used a qualitative paradigm, which I pursued in the exploratory method;  year  to  second  with  the  method  of  exposure,  focus  groups,  workshops,  and  in- depth  interviews;  year  to  III  with  training  methods,  test  models,  evaluation  of  the  test results, the revised and improved model that has been tested, and dissemination of results. development.  Concrete  measures  in  the  first  year  were  identified:  1)  initial  ability  of teachers to implement character education multicultural education based learning process in  implementing  character  education  curriculum.  2)  Perception  of  teachers  character education  based  on  learning  multicultural  education.  3)  Perceptions  of  stakeholders (Department Dikpora / Surakarta City Government, parents / guardians, school character education) to the learning process based multicultural education. 4) Identify the extent of the implementation of character education has been developed through a learning process based  on  multicultural  education,  and  5)  draft  a  tentative  model  of  the  development  of learning-based  multicultural  character  as  prevention  of  the  culture  of  violence  in Surakarta. Data collected from other informants, places and events as well as documents / files, or through focus groups, which further analyzed with interactive models.
The  results  obtained  in  the  studies  I  dart  this,  namely:  (1)  The  teachers  have implemented  a  character  education  character-based  multicultural  learning  through discussion  methods,  simulations,  games,  community  service,  observations,  as  well  as  the provision  of  materials  in  the  classroom  manners.  However,  most  teachers  do  not understand  the  concept  of  multicultural  education,  (2)  The  teachers  and  stakeholders strongly  support  the  learning  plan  based  multicultural  character,  given  that  smells  sara violence that often involve the students, (3) learning manners have been implemented with based  multicultural  through  the  process  of  learning,  habituation,  and  modeling. Habituation  and  modeling  performed  by  all  the  schools,  while  the  learning  process implemented  by  educators  character  education,  (4)  learning  manners  are  still  a  lot  of barriers  or  obstacles  that  come  dart  students,  teachers  /  administrative  staff-employees, the environment around the school, funds, facilities and infrastructure, principals, parents, and government policy.

## Keywords: character, multicultural, violence
______________________ *Herimanto, Triyanto, Musa Pelu adalah Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pendahuluan Peristiwa kerusuhan yang terjadi  pada  tanggal  13-15  Mei  1998 adalah yang kesebelas kalinya menimpa Kota  Surakarta.  Dalam  peristiwa  itu terjadi  aksi  kerusuhan,  penjarahan, pengrusakan, pembakaran rumah, toko,
mobil perusahaan yang hampir seluruhnya milik warga etnik keturunan Cina. Selang satu tahun berikutnya yaitu
pada bulan Nopember 1999 terjadi aksi kerusuhan yang diikuti dengan tindakan pembakaran  terhadap  gedung  Balai
Kota  Surakarta  serta  pengrusakan sarana dan fasilitas umum lainnya.
Kedua peristiwa kerusuhan tersebut, mengindikasikan adanya tindakan  kekerasan  yang  seolah-olah sudah  menjadi  perilaku  umum  atau budaya.  Ironisnya,  perilaku  kekerasan tersebut  banyak  melibatkan  para pemuda terutama pelajar.
Dilain  pihak,  aksi  kekerasan tersebut memunculkan sebuah pertanyaan  besar  yaitu bagaimana
mungkin  kerusuhan  bisa  terjadi  pada masyarakat  yang  memiliki  kultur  halus dengan nilai-nilai budaya Jawanya yang mementingkan  prinsip  kerukunan  dan prinsip  hormat  melakukan  tindakan yang sadis, amoral-asusila.
Visi  Kota  Surakarta  sebagai  kota budaya  sekaligus  kota  pelajar  hanya akan  menjadi  sebuah  slogan  tanpa
makna,  apabila  tidak  ada  penanganan yang serius, terprogram dan menyeluruh  untuk  mengatasi  aksi kekerasan tersebut. Untuk itu
pemerintah  Kota  Surakarta  bekerja sama  dengan  UNICEF  melaksanakan suatu  kebijakan  berupa  pelaksanaan “pendidikan  budi  pekerti”  dalam kurikulum  sekolah  di  SMP  Kota Surakarta.  Kebijakan  ini  merupakan salah  satu  langkah  preventif  untuk mengatasi  budaya  kekerasan  di  Kota Surakarta.
Kebijakan  kurikulum  pendidikan
budi  pekerti  ini, pada  dasarnya merupakan sebuah kebijakan pendidikan yang berbasis mulltikultural yang  menghargai  adanya  perbedaan. Hal  ini  mengingat  bahwa  kerusuhan yang  terjadi  di  Solo  telah  melibatkan rasa  sentimen  terhadap  etnik  tertentu yaitu etnik Cina.
Kerusuhan di Solo yang melibatkan  sentimen  terhadap  etnik tertentu,  mengajarkan  kepada  kita tentang pentingnya pendidikan multikultural  yang  menghargai  adanya perbedaan.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya pengembangan model pembelajaran berbasis pendidikan multikultural dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan budi pekerti.
Tinjauan Pustaka A.  Pendidikan Budi Pekerti 1. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti Pendidikan budi pekerti merupakan  program  pengajaran  di sekolah yang bertujuan mengembangkan  watak  atau  tabiat
siswa  dengan  cara  menghayati  nilai- nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja  sama  yang  menekankan  ranah afektif  (perasaan  dan  sikap)  tanpa meninggalkan  ranah  kognitif  (berpikir rasional)  dan  ranah  skill/psikomotorik
(keterampilan,  terampil mengolah  data, mengemukakan  pendapat,  dan  kerja sama). Pengertian pendidikan budi pekerti  menurut  draft  kurikulum berbasis  kompetensi  (2001)  dapat ditinjau secara konseptual dan operasional. Secara konseptual pengertian  pendidikan  budi  pekerti mencakup hal-hal sebagai berikut. a) Usaha secara sadar untuk menyiapkan  peserta  didik  menjadi manusia  seutuhnya  yang  berbudi pekerti  luhur  dalam  segenap peranannya  sekarang  dan  masa yang akan datang. b) Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan per-baikan perilaku  peserta  didik  agar  mereka mau  dan  mampu  melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi,  seimbang  (lahir  batin, materiil  spiritual  dan  individu sosial).
c) Upaya pendidikan untuk
membentuk  peserta  didik  menjadi pribadi  seutuhnya  yang  berbudi pekerti  luhur  melalui  kegiatan bimbingan,  pembiasaan,  pengajaran dan pelatihan serta keteladanan.
Adapun  pengertian  pendidikan budi  pekerti  secara  operasional  adalah upaya  untuk  membekali  peserta  didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran dan  latihan  selama  pertumbuhan  dan perkembangan  dirinya  sebagai  bekal bagi  masa  depannya,agar  memiliki  hati nurani  yang  bersih,  berperangai  baik serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap
Tuhan  dan  juga  terhadap  sesama makhluk,  sehingga  terbentuk  pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa  ucapan,  perbuatan,  sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasarkan  nilai-nilai  agama  serta norma  dan  moral  luhur  bangsa  (Nurul Zuriah, 2007: 18-20).

## 2. Visi  dan  Misi  Pendidikan  Budi Pekerti
Visi  pendidikan  budi  pekerti diartikan  sebagai  kemampuan  untuk memandang  arah  pendidikan  budi pekerti  ke  depan  dengan  berpijak  pada permasalahan  saat  ini  untuk  disusun perencanaan  secara  bijak.  Menurut Cahyoto  (2001)  Visi  pendidikan  budi pekerti  dalam  lingkup  PPKn  ialah mewujudkan  proses  pengembangan budi pekerti siswa yang terarah kepada kemampuan  berpikir  rasional, memiliki kesadaran  moral,  berani  mengambil keputusan  dan  bertanggung  jawab  atas perilakunya  berdasarkan  hak  dan kewajiban  warga  negara  yang  pada gilirannya mampu bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya.
Menurut Buku I Pedoman Umum
dan Nilai Budi Pekerti untuk Pendidikan Dasar  dan  Menengah  (2000:  4),  visi pendidikan budi pekerti adalah mewujudkan  pendidikan  budi  pekerti sebagai  bentuk  pendidikan  nilai,  moral, etika yang berfungsi menumbuhkembangkan individu warga negara  Indonesia  yang  berakhlak mulia dalam  piker,  sikap,  dan  perbuatannya sehari-hari,  yang  secara  kurikuler benar-benar  menjiwai  dan  memaknai semua  mata  pelajaran  yang  relevan serta  sistem  sosial-kultural  dunia pendidikan  sehingga  dari  dalam  diri
setiap  lulusan  setiap  jenis,  jalur,  dan jenjang  pendidikan  terpancar  akhlak mulia.
Adapun  misi  diartikan  sebagai harapan  pendidikan  budi  pekerti  untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan  pemahaman  ini,  maka menurut Cahyoto (2001) antara visi dan misi merupakan kesatuan yang berurutan langkahnya. Lebih lanjut misi pendidikan  budi  pekerti adalah  sebagai berikut. a) Membantu siswa memahami kecenderungan  masyarakat  yang terbuka  dalam  era  globalisasi,
tuntutan  kualitas  dalam  segala bidang, dan kehidupan yang demokratis dengan tetap berlandaskan  norma  budi  pekerti warga Negara Indonesia. b) Membantu siswa memahami disiplin ilmu yang berperan mengembangkan budi pekerti sehingga diperoleh wawasan keilmuan  yang  berguna  untuk mengembangkan  penggunaan  hak dan  kewajibannya  sebagai  warga Negara.
c) Membantu  siswa  memahami  arti demokrasi  dengan  cara  belajar dalam  suasana  demokratis  bagi upaya  mewujudkan  masyarakat yang lebih demokratis.
Berdasarkan  visi  pendidikan budi  pekerti  menurut  Buku  I  Pedoman Umum  dan  Nilai  Budi  Pekerti  untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (2000:
4)  maka  visi  pendidikan  budi  pekerti adalah sebagai berikut.
a) Mengoptimalkan  substansi  dan praksis mata pelajaran yang relevan, khususnya  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn),  serta mata pelajaran lainnya yang relevan sebagai  wahana  pendidikan  budi pekerti  sehingga  para  peserta  didik bukan hanya cerdas secara rasional, tetapi juga cerdas secara emosional, sosial, dan spiritual.
b) Mewujudkan  tatanan  dan  iklim sosial  budaya  dunia  pendidikan yang sengaja dikembangkan sebagai lingkungan pendidikan yang memancarkan  akhlak/moral  luhur sebagai  wahana  bagi  siswa,  tenaga kependidikan, dan manajer pendidikan untuk membangun interaksi  edukatif  dan  budaya sekolah  yang  juga  memancarkan akhlak mulia. c) Memanfaatkan  media  massa  dan lingkungan masyarakat secara selektif dan adaptif guna mendukung  keseluruhan  upaya penumbuhan  dan  pengembangan
nilai-nilai  budi  pekerti  luhur  baik
yang  melalui  mata  pelajaran  yang relevan  maupun  yang  melalui pengembangan  budaya  pendidikan di  sekolah  (Nurul  Zuriah,  2007:  63- 64).
3. Tujuan Pendidikan Budi Pekerti Pendidikan  budi  pekerti secara  umum  bertujuan  untuk memfasilitasi  siswa  agar  mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji  dan  menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai, mengembangkan eterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan  berkembangnya  akhlak  mulia dalam  diri  peserta  didik  serta mewujudkan dalam perilaku
sehari-hari dalam berbagai konteks sosial budaya yang berbhineka.
Sedangkan  tujuan  khusus pendidikan  budi  pekerti  adalah sebagai berikut: a) Mendorong kebiasaan dan perilaku  peserta  didik  yang terpuji dan sejalan dengan nilai- nilai  universal  dan  tradisi budaya bangsa yang religius. b) Menanamkan jiwa kepemimpinan  dan  tanggung jawab  peserta  didik  sebagai penerus bangsa.
c) Memupuk ketegaran dan pekaan mental  peserta  didik  terhadap situasi sekitarnya sehingga tidak ke dalam perilaku yang menyimpang baik secara individual maupun sosial. d) Meningkatkan kemampuan untuk  menghindari  sifat-sifat tercela  yang  dapat  merusak  diri sendiri, orang lain dan lingkungan. 4. Sasaran  dan  Ruang  Lingkup Materi Pendidikan Budi Pekerti Pendidikan budi pekerti mempunyai  sasaran  kepribadian  siswa, khususnya  unsure  karakter  atau  watak yang mengandung hati nurani (conscience)  sebagai  kesadaran  diri (consciousness) untuk berbuat kebajikan (virtue). Ruang lingkup materi pendidikan budi pekerti adalah pemahaman  diri,  gotong  royong, kedisiplinan,  rendah  hati,  tanggung jawab,  pengendalian  diri,  pergaulan
sehat, sopan
santun, hormat-
menghormati, kasih sayang, demokratis, adil  dan  bijaksana,  taat  pada  ajaran agamanya  dan  toleransi  antar  umat beragama.
Menurut  pendapat  Cahyoto (2002; 18-22), ruang lingkup atau scope pembahasan  nilai  budi  pekerti  yang
bersumberkan  pada  etika  atau  filsafat moral  menekankan  unsur  utama kepribadian,  yaitu  kesadaran  dan berperannya hati nurani kebajikan bagi kehidupan  yang  baik  berdasarkan sistem  dan  hukum  nilai-nilai  moral masyarakat.  Hati  nurani  (kata  hati, suara  hati,  dan  suara  batin)  adalah kesadaran  untuk  mengendalikan  atau mengarahkan perilaku seseorang dalam hal-hal  yang  baik  dan  menghindari tindakan  yang  buruk.  Kebajikan  atau kebaikan  merupakan  watak  unggulan yang  berguna  dan  menyenangkan  bagi diri  sendiri  dan  orang  lain  sesuai dengan  pesan  moral  (Solomon,  1984; 100).
Dengan demikian, terdapat hubungan  antara  budi  pekerti  dengan nilai-nilai moral  dan  norma hidup  yang unsur-unsurnya merupakan ruang lingkup  pembahasan  budi  pekerti. Unsur-unsur  budi  pekerti  antara  lain, hati  nurani,  kebajikan,  kejujuran,  dapat dipercaya, disiplin, kesopanan, kerapian, keikhlasan, kebijakan, pengendalian diri, keberanian, bersahabat, kesetiaan, kehormatan, dan
keadilan.

## B. Konsep Pendidikan Multikultural
1. Pengertian Pendidikan Multikultural
Menurut  Andersen  dan  Cusher (Choirul  Mahfud,  2006  :  167),
pendidikan multikultural diartikan
sebagai pendidikan mengenai keragaman  kebudayaan.  Sedangkan James  Banks  (Choirul  Mahfud,  2006: 168), mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai  pendidikan untuk people  of  color .  Artinya,  pendidikan multikultural  ingin  mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan/sunatullah). Kemudian,  bagaimana  kita  mampu mensikapi  perbedaan  tersebut  dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Sejalan dengan pemikiran diatas, Muhaemin  el  Mahady  berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon  perubahan  demografis  dan kultural lingkungan masyarakat tertentu  atau  bahkan  dunia  secara keseluruhan  ( global )  (Choirul  Mahfud,
2006: 168).
Dalam  bukunya Multicultural
Education  :  A  Teacher  Guide  to  Linking Context,  Process,  and  Content, Hilda
Hernandez  mengartikan  pendidikan multikultural  sebagai  perspektif  yang mengakui  realitas  politik,  sosial,  dan ekonomi  yang  dialami  oleh  masing- masing  individu  dalam  pertemuan manusia  yang  kompleks  dan  beragam secara  kultur,  dan  merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender,  etnisitas,  agama,  status  sosial,
ekonomi, dan pengecualian- pengecualian dalam proses pendidikan.
Sonia  Nieto  dalam  tulisannya Multicultural  Education:  Multicultural Schools(2000:300) menyatakan  bahwa ” Multicultural  Education  is  a  process rategies  used  in  schoof  comprehensive school reform and basic education for all students. It challenges and rejects racism and  other  forms  of  discrimination  in schools  and  society  and  accepts  and affirms  the  pluralism  (ethnic,  racial, linguistic,  religious,  economic,  and gender,  among  others)  that  students, their communities, and teachers represent. Multicultural education permeates the curriculum and
instructional  stols,  as  well  as  the interactions  among  teachers,  students, and  parents,  and  the  very  way  that schools  conceptualize  the  nature  of teaching and learning”.
Menurut  Syahiq  A  Mughni (Choirul Mhfud, 2006 : viii), pendidikan multikultural dirumuskan sebagi wujud kesadaran  tentang  keanekaragaman kultural,  hak-hak  asasi  manusia  serta pengurangan atau
penghapusan berbagai  berbagai  jenis  prasangka  atau prejudise  untuk  membangun  suatu kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan maju.  Pendidikan  multikultural  juga dapat  diartikan  sebagai  strategi  untuk mengembangkan kesadaran atas
kebanggaan seseorang terhadap bangsanya  ( the  pride  in  one’s  home nation ). Selanjutnya, James Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi  yang  saling  berkaitan  satu dengan  yang  lain,  yaitu:  Pertama, Content Integration, yaitu mengintegrasikan  berbagai  budaya  dan kelompok untuk mengilustrasikan
konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam  mata  pelajaran  /  disiplin  ilmu.
Kedua, The  Knowledge  Construction Proces, yaitu  membawa  siswa  untuk memahami  implikasi  budaya  kedalam sebuah mata pelajaran (disiplin).
Ketiga, An  Equity  Paedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi  prestasi  akademik  siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya (Culture)  ataupun  sosial  (Social).
Keempat, Prejudice  Reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan  menentukan  metode  pengajaran mereka.  Kemudian,  melatih  kelompok untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan olahraga,  berinteraksi  dengan  seluruh staff  dan  siswa  yang  berbeda  etnis  dan ras  dalam  upaya  menciptakan  budaya akademik  yang  toleran  dan  inklusif (James A. Banks,2000:220-22).
Menurut  Prof.  HAR  Tilaar, pendidikan  multikultural  sebenarnya merupakan  sikap  ”peduli”  dan  mau mengerti  ( difference ),  atau politics  of recognition (politik pengakuan terhadap orang-orang  dari  kelompok  minoritas)
(Jurnal  PKn  Progresif,  Muh.  Hendri
Nuryadi, 2006 : 304).
Sedangkan Ali Maksum mengemukakan 4 (empat) ciri pendidikan  multikultural,  yaitu  1) tujuannya membentuk ”manusia budaya”  dan  menciptakan  ”masyarakat berbudaya (berperadaban)” , 2) materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan,    nilai-nilai  bangsa  dan nilai-nilai  kelompok  etnis  (kultural),  3) metodenya demokratis,
yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman  budaya  bangsa  dan kelompok  etnis  (kultural),  dan  4) evaluasinya  ditentukan  pada  penilaian terhadap  tingkah  laku  anak  didik  yang meliputi persepsi, apresiasi,  dan tindakan  terhadap  budaya  lainnya. (Jurnal  PKn  Progresif,  Muh.  Hendri Nuryadi, 2006 : 305).
2. Urgensi Pendidikan Multikultural di
Indonesia Menurut Choirul Mahfud (Jurnal PKn  Progresif,  Harmanto,  2006  :  296), ada tiga urgensi pendidikan multikultural  di  Indonesia.  Pertama, pendidika multikultural berfungsi
sebagai  sarana  alternatif  pemecahan masalah.  Penyelenggaraan  pendidikan multikultural  di  dunia  pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di  masyarakat,  khususnya  yang  kerap terjadi  di  masyarakat  Indonesia  yang secara realistis plural. Dengan lain kata, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana  alternatif  pemecahan  konflik sosial-budaya.
Spektrum    kultur  masyarakat Indonesia  yang  amat  beragam  menjadi tantangan  bagi  dunia  pendidikan  guna mengolah  perbedaan  tersebut  menjadi suatu  aset,  bukan  sumber  perpecahan. Saat  ini,  pendidikan  multikultural mempunyai  dua  tanggung  jawab  besar, yaitu  menyiapkan  bangsa  Indonesia untuk  siap  menghadapi  arus  budaya luar  di  era  globalisasi  dan  menyatukan bangsa  sendiri  yang  terdiri  dari berbagai macam budaya.
Sekolah  maupun  perguruan
tinggi sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan pendidikan multikultural  dengan  model  masing-
masing sesuai asas otonomi pendidikan atau  sekolah.  Pendidikan  multikultural sebaiknya  lebih  ditekankan  pada  mata pelajaran kebangsaan dan moral.
Pada  dasarnya,  model-model pembelajaran sebelumnya yang
berkaitan  dengan  kebangsaan  memang
sudah ada. Namun, hal itu  masih kurang memadai  sebagi  sarana  pendidikan guna  menghargai  perbedaan  suku, budaya,  etnis.  Hal  itu  menunjukkan toleransi masih amat kurang.
Kedua,  Supaya  siswa  tidak tercerabut dari akar budaya. Pendidikan multikultural  juga  signifikan  dalam membina  siswa  agar  tidak  tercerabut dari  akar  budaya  yang  ia  miliki sebelumnya, tatkala berhadapan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi.
Di  era  globalisasi  saat  ini, pertemuan  antar  budaya  menjadi ancaman  seruis  bagi  anak  didik.  Untuk mensikapi  realitas  global  tersebut, siswa  hendaknya  diberi  penyadaran akan  pengetahuan  yang  beragam, sehingga  mereka  memiliki  kompetensi yang  luas  akan  pengetahuan  global termasuk aspek kebudayaan. Mengingat beragamnya  relitas  kebudayaan  di Indonesia maupun di luar negeri, siswa pada era globalisasi perlu diberi materi tentang  pemahaman  banyak  budaya, atau  pendidikan  multikultural,  agar siswa  tidak  tercerabut  dari  akar budayanya.
Ketiga, sebagai landasan pengembangan  kurikulum  nasional. Dalam melakukan pengembangan
kurikulum  sebagai  titik  tolak  dalam proses  belajar  mengajar,  atau  guna memberikan  sejumlah  materi  dan  isi
pelajaran  yang  harus  dikuasai  oleh siswa  dengan  ukuran  atau  tingkat tertentu, pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting. Pengembangan kurilkulum masa depan  yang  berdasarkan  pendekatan multikultural dapat dilakukan berdasarkan  langkah-langkah  sebagai berikut: (1) Mengubah filosofi
kurikulum  dari  yang  berlaku  seragam- seragam  seperti  saat  ini  kepada  filosofi yang  lebih  sesuai  dengan  tujuan,  misi dan fungsisetiap jenjang pendidikan dan unit  pendidikan,  (2)  Teori  kurikulum tentang  konten  ( curriculum  content )
haruslah  berubah  dari  teori  yang mengartikan  konten  sebagai  aspek substantif  yang  berisikan  fakta,  teori,
generalisasi ke pengertian yang mencakup  pula  nilai  moral,  prosedur, proses  dan  keterampilan  ( skills )  yang harus dimiliki generasi muda,
(3) Teori belajar yang digunakan
dalam  kurikulum  masa  depan  yang memperhatikan keragaman sosial, budaya,  ekonomi,  dan  politik  tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang menempatkan  siswa  sebagai  makhluk sosial,  budaya,  politik,  yang  hidup sebagai  anggota  aktif  masyarakat, bangsa  ,  dan  dunia  yang  harus diseragamkan oleh institusi pendidikan,
(4)  Proses  belajar  yang  dikembangkan untuk  siswa  haruslah  berdasarkan proses yang memiliki tingkat
isomorphisme  yang  tinggi  dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang  mengandalkan  siswa  belajar secara individualistis harus ditinggalkan dan  diganti  dengan  cara  belajar berkelompok  dan  bersaing  secara kelompok  dalam  suatu  situasi  posistif, dan  (5)  Evaluasi  yang  digunakan haruslah  meliputi  keseluruhan  aspek kemampuan  dan  kepribadian  peserta didik, sesuai  dengan  tujuan  dan  konten yang  dikembangkan  (Choirul  Mahfud, 2006 : 207 – 216).
3. Pemberlakuan Pendidikan Multikultural Pertentangan  etnis  yang  terjadi di  Indonesia  beberapa  tahun  terakhir, mengajarkan betapa pentingnya pendidikan multikultural bagi masyarakat.  Meskipun  secara  formal bangsa Indonesia mengakui keragaman, namun dalam kenyataannya tidak. Pada masa orde baru, pendidikan  merupakan  bagian  dari indoktrinasi  politik  untuk  mendukung rezim  yang  sedang  berkuasa.  Hampir tidak  ada  ruang  untuk  mengungkapkan identitas lokal dalam sistem pendidikan. Yang ada hanyalah kebudayaan nasional.  Padahal  lokalisme  dalam pendidikan  multikultural  merupakan
bagian  yang  paling  penting.  Disitulah orang dapat melihat dirinya ( self ). Disitu pula  orang  bisa  melihat  keragaman orang lain ( other ).
Pada  prinsipnya,  pendidikan multikultural  adalah  pendidikan  yang menghargai  perbedaan.  Pendidikan multikultural  senantiasa  menciptakan struktur  dan  proses  dimana  setiap kebudayaan  bisa  melakukan  ekspresi.
Ada  dua  hal  yang  harus  diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan multikultural yang mampu memberikan ruang kebebasan bagi semua kebudayaan untuk berekspresi. Pertama,  adalah  dialog.  Pendidikan multikultural tidak mungkin berlangsung  tanpa  dialog.  Dalam pendidikan multikultural, setiap
peradaban  dan  kebudayaan  yang  ada berada  dalam  posisi  yang  sejajar  dan sama. Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi  atau  dianggap  lebih  tinggi (superior)  dari  kebudayaan  lain.  Dialog meniscayakan  adanya  persamaan  dan kesamaan  di  antara  pihak-pihak  yang terlibat.  Dengan  dialog,  diharapkan terjadi  sumbang  pemikiran  yang  pada gilirannya akan memperkaya kebudayaan  atau  peradaban  yang bersangkutan.
Disamping  sebagai  pengkayaan, dialog  juga  sangat  penting  untuk mencari  titik  temu  (kalimatun  sawa)
antar  peradaban  dan  kebudayaan  yang ada.  Dialog  diharapkan  dapat  mencari titik-titik  persamaan  sambil  memahami titik-titik perbedaan antar kebudayaan. Kedua, adalah
toleransi.
Toleransi adalah sikap menerima bahwa orang  lain  berbeda  dengan  kita.  Dialog dan toleransi merupakan satu  kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila dialog itu  bentuknya,  toleransi  itu  isinya. Toleransi  diperlukan  tidak  hanya  pada tataran  konseptual,  melainkan  juga pada  tingkat  teknis  operasional.  Inilah yang  sejak  lama  absen  dalam  sistem pendidikan  kita  (Jurnal  PKn  Progresif, Rima, 2006 : 255 – 256).
C. Budaya Kekerasan
Menurut sejarawan Djoko Suryo, gejala  kekerasan  pada  hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  kehidupan  manusia, setua  sejarah  manusia  sendiri.  Dari perspektif  kebudayaan  Islam,  gejala kekerasan dipandang sebagai salah satu ciri dari kehidupan manusia yang belum beradab  atau  yang  masih  hidup  pada tingkat barbar atau jahiliyah (kegelapan).  Ironisnya,  meskipun  umat manusia telah mencapai tingkat kebudayaan dan peradaban yang tinggi, modern  tetapi  realitas  menunjukkan bahwa  umat  manusia  tetap  harus bergumul dengan gejala kekerasan yang semakin tinggi kualitasnya dan
kuantitasnya.  Gejala  kekerasan  ini menjadi ancaman utama bagi perdamaian kehidupan manusia.
Merupakan  kenyataan  bahwa kekerasan  telah  menjadi  semacam “budaya”  di  tengah-tengah  kehidupan masyarakat  kita.  Setiap  gesekan, pertentangan,  dan  konflik  sering berakhir dengan tindakan penganiayaan, perkelahian massal, aksi- aksi  pembakaran  terhadap  fasilitas- fasilitas umum, kerusuhan, dan pembunuhan. Intinya masyarakat begitu mudah untuk diprovokasi.
Gesekan  kecil  saja  dengan mudah memicu tindakan kekerasan dan dengan  cepat  melibatkan  komunitas- komunitas  yang  bersangkutan  secara kolektif.  Apabila  di  suatu  daerah,
kampung  atau  desa,  terdapat  dua komunitas/penduduk yang saling berbeda suku, etnis, agama, atau antara penduduk  asli  dengan  penduduk pendatang,  maka  kemungkinan  terjadi perang  dan  bentrok  antar  suku,  agama, dan  antara  penduduk  asli  dan pendatang  sangat  mungkin  terjadi. Misalnya,  kerusuhan  Mei  1998  di  Kota
Surakarta  dan  Jakarta,  konflik  Ambon yang  bernuansa  perang  agama,  konflik di  Kalimantan  Barat  yang  merupakan konflik  antar  etnis.  Di  Jakarta,  ada bentrokan  antar  warga  kampung  yang saling bertetangga (Musa Pelu, 2001).
Selain itu, dalam setiap pertandingan sepak bola sering
berakhir  dengan  bentrokan,  baik  antar pemain,  pemain  dengan  supporter maupun antar supporter.Akhir-akhir ini, tindakan  kekerasan  yang  sering  terjadi adalah  “pengadilan  massa”  terhadap pencuri.  Massa  rakyat  yang  kebetulan memergoki  atau  menangkapnya  maka secara spontan
beramai-ramai menghajar  pencuri  itu,  bahkan  tidak jarang kemudian membakarnya.
Menurut  Frans  Magnis  Suseno, apabila  dalam  suatu  masyarakat intensitas kekerasan bertambah, berarti masyarakat  itu  sedang  sakit.  Kondisi inilah yang sekarang dialami masyarakat Indonesia. Proses penyembuhannya  harus  dicari  pada sumber  atau  latar  belakang  munculnya kekerasan  tersebut,  baru  kemudian dilakukan  penyembuhannya  dengan memberi  formulasi  obat  yang  tepat untuk menciptakan kembali masyarakat yang  sehat  yang  jauh  dari  tindakan kekerasan (Yayah Khisbiyah dkk., 2000: viii).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat research and development yang dilakukan secara bertahap  dalam  waktu  3  (tiga)  tahun. Tahap  pertama  dilakukan  pada  tahun 2012,  tahap  kedua  dilakukan  pada tahun  2013,  dan  tahap  ketiga  pada
tahun  2014.  Pada  tahun  pertama penelitian  dilakukan    untuk  :  1)
Mengidentifikasi kemampuan  awal guru-guru  pendidikan  budi  pekerti untuk melaksanakan proses pembelajaran berbasis pendidikan mutikultural dalam pelaksanaan kurikulum  pendidikan  budi  pekerti,  2) Mengidentifikasi persepsi para guru dan stakeholders  pendidikan  budi  pekerti terhadap  proses  pembelajaran  berbasis pendidikan mutikultural, 3) mengidentifikasi sejauhmana pelaksanaan  pendidikan  budi  pekerti telah  dikembangkan  melalui  proses pembelajaran berbasis pendidikan
mutikultural,  serta  menemukan  model pengembangan  pembelajaran  berbasis pendidikan multikultural secara tentatif. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut digunakan  metode  eksploratif,  yang
dilakukan secara langsung di lapangan.
Untuk menghimpun data diperoleh dari: (1) sumber informan, (2) sumber tempat dan peristiwa, serta (3) sumber dokumentasi/arsip
yang ada..Untuk  menggali  data  dari  berbagai sumber  tersebut  dilakukan  dengan  (1) wawancara  mendalam,  (2)  pengamatan langsung  dan  (3)  analisis  isi  data-data dokumen/arsip.
Untuk  meningkatkan  tingkat ketidakpercayaan data dilakukan
dengan  beberapa  teknik,  antara  lain:
peerdebriefing ,  yaitu  diskusi  dengan beberapa  personal  (guru  yang  terlibat dalam pembelajaran budi pekerti, pakar pendidikan, budayawan, kepala sekolah, Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan) yang setara pengetahuannya dengan tim peneliti  (Penulis).  Hal  ini  dimaksudkan untuk  mempertajam,  untuk  koreksi maupun  untuk  memperoleh  masukan- masukan serta kritikan-kritikan, sehingga  data  hasil  informasi  benar- benar telah teruji kebenarannya. Teknik trianggulasi  sumber  juga  dilakukan sebagai  cara  mempertinggi  kebenaran data,  yakni  dengan  mengecek  data  dari beberapa sumber yang berbeda mengenai masalah yang sama. Sedangkan langkah untuk mendapatkan kebenaran  informasi  setiap  informan, dilakukan  dengan  teknik recheck ,  yaitu upaya  meneliti  data  hasil  wawancara dari  informan  untuk  memperoleh tingkat  kebenaran  data  dari  informan yang telah dimintai informasi.
Pengelolaan data hasil
penelitian  dilakukan  dengan  teknik analisis  model  interaktif  (Miles  dan Huberman,  1984),  yang  meliputi komponen:  1)  pengumpulan  data,  2) reduksi  data,  3)  sajian  data  dan  4) penarikan kesimpulan (verifikasi). Berikut  ini  bagan  analisis  siklus  proses analisis interaktif.

## Bagan 1: Model Analisis Interaktif Sumber: Miles &  Huberman (1984)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Hasil Penelitian

## 1. Kemampuan Awal Guru-Guru Pendidikan Budi Pekerti
Para  guru  pendidikan  budi pekerti telah menerapkan pembelajaran budi  pekerti  berbasis  multikultural melalui  metode  diskusi,  simulasi, permainan,  kerja  bakti,  observasi, maupun pemberian materi budi pekertif di  kelas.  Namun  demikian,  sebagian besar    guru  belum  memahami  konsep pendidikan  multikultural.  Para  guru sadar  maupun  tidak,  pada  intinya  telah melaksanakan pembelajaran budi pekerti  berbasis  multikultural,  tetapi tidak  didasari  pemahaman  tentang bagaimana seharusnya pendidikan multikultural  itu  diimplementasikan dalam  proses  pembelajaran  budi pekerti. Dampaknya, konsep pendidikan budi  pekerti  yang  latar  belakangnya ditujukan  untuk  mengatasi  budaya
kekerasan  sebagai  akibat  kurangnya pemahaman  tentang  esensi  perbedaan atau  multikultural  dalam  masyarakat, khususnya  dikalangan  pelajar,  tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
Pemahaman  tentang  konsep pendidikan  multikultural  dikalangan guru  dapat  dibagi  menjadi  tiga tingkatan,  yaitu:  1).  Para  Guru  yang belum  sama  sekali  mengetahui  tentang konsep pendidikan multikultural, bahkan  bisa  dikatakan  bahwa  mereka baru  mendengar  tentang  konsep pendidikan  multikultural,  2).  Para  guru yang kurang memahami tentang konsep pendidikan multikultural, tetapi mereka mengetahui konsep pendidikan multikultural  dari  berbagai  kegiatan organisasi,  forum  ilmiah  yang  pernah mereka ikuti.
Kekurangpahaman mereka  ini  disebabkan  karena  dari forom-forum  yang  pernah  mereka  ikuti itu  tidak  secara  spesifik  membahas tentang  pendidikan  multikultural.  Jadi bukan  menjadi  tema  utamanya,  3)  Ada sebagian kecil atau beberapa  guru yang sudah  cukup  paham  tentang  konsep pendidikan  multikultural.  Pemahaman ini  mereka  dapatkan  dari  buku-buku yang  mereka  baca  terkait  pendidikan multikultural  dan    forum-forum  ilmiah yang  mereka  ikuti.  Bahkan  mereka  ini telah menerapkan konsep-konsep dalam  pendidikan  multikultural  ini Pengumpula n Data Reduksi Data Sajian Data Penyimpulan Verifikasi
dalam  pembelajaran  pendidikan  budi pekerti yang mereka ampu. Penerapannya melalui berbagai metode pembelajaran  yang  bervariasi,  seperti metode  diskusi,  simulasi,  permainan, wawancara,  kerja  bakti,  observasi, pembiasaan,  dan  keteladanan.  Dapat disimpulkan  bahwa  mereka  dapat secara  optimal  dalam  melaksanakan proses  pembelajaran  budi  pekerti berbasis  multikultural.  Dampaknya terhadap budi pekerti siswa juga cukup signifikan. Baik itu terkait dengan sikap, perilaku, dan bicara siswa.
2. Persepsi Guru dan Stokeholders
Terhadap Pembelajaran Berbasis Multikultural Para  guru  dan  stakcholders sangat mendukung adanya pembelajaran  budi  pekerti  berbasis multikultural, mengingat kasus
kekerasan yang berbau sara yang sering melibatkan  para  pelajar.  Menurut mereka,  harus  ada  suatu  metode  atau model  pembelajaran  budi  pekerti  yang tepat agar tujuan awal dari diperlakukannya pendidikan budi
pekerti tersebut dapat tercapai. Mereka juga  prihatin  terhadap  perilaku  para pelajar  sekarang  yang  masih  jauh  dari nilai-nilai  moral,  seperti  perkelahian antar  pelajar  atau  geng-geng  pelajar, penggunaan  narkoba,  lunturnya  nilai- nilai  budaya  Jawa  dikalangan  pelajar,
perilaku  membolos,  tindakan  kriminal, dan  yang  lebih  memprihatinkan  lagi yaitu  terlibatnya  para  pelajar  dalam kerusuhan Mei 1998 di Kota Surakarta.
Dalam  peristiwa  kerusuhan  itu terjadi  aksi  kerusuhan,  penjarahan, pengrusakan, pembakaran rumah, toko, mobil perusahaan yang hampir seluruhnya milik warga etnik keturunan Cina. Selang satu tahun berikutnya yaitu pada bulan Nopember 1999 terjadi aksi kerusuhan yang diikuti dengan tindakan pembakaran  terhadap  gedung  Balai Kota  Surakarta  serta  pengrusakan sarana  dan  fasilitas  umum  lainnya. Ironisnya,  perilaku  kekerasan  tersebut banyak  melibatkan  para  pemuda terutama pelajar.
Dilain  pihak,  aksi  kekerasan tersebut memunculkan sebuah pertanyaan  besar  yaitu bagaimana mungkin  kerusuhan  bisa  terjadi  pada masyarakat  yang  memiliki  kultur  halus dengan nilai-nilai budaya Jawanya yang mementingkan  prinsip  kerukunan  dan prinsip  hormat  melakukan  tindakan yang sadis, amoral-asusila.
Visi  Kota  Surakarta  sebagai  kota budaya  sekaligus  kota  pelajar  hanya akan  menjadi  sebuah  slogan  tanpa makna,  apabila  tidak  ada  penanganan yang serius, terprogram dan menyeluruh  untuk  mengatasi  aksi kekerasan tersebut. Untuk itu
pemerintah  Kota  Surakarta  bekerja sama  dengan  UNICEF  melaksanakan suatu  kebijakan  berupa  pelaksanaan “pendidikan  budi  pekerti”  dalam kurikulum  sekolah  di  SMP  Kota Surakarta.  Kebijakan  ini  merupakan salah  satu  langkah  preventif  untuk mengatasi  budaya  kekerasan  di  Kota Surakarta.
Kebijakan kurikulum
pendidikan  budi  pekerti  ini,    pada dasarnya  merupakan  sebuah  kebijakan pendidikan yang berbasis mulltikultural yang  menghargai  adanya  perbedaan. Hal  ini  mengingat  bahwa  kerusuhan yang  terjadi  di  Solo  telah  melibatkan rasa  sentiment  terhadap  etnik  tertentu yaitu  etnik  Cina.  Oleh  karena  itu,  para guru  dan  stakeholders  menilai  bahwa rencana implementasi proses pembelajaran  budi  pekerti  berbasis multikultural sangatlah sesuai dan tepat untuk  mengatasi  budaya  kekerasan  di Kota Surakarta ini. 3. Proses  Pembelajaran  Pendidikan Budi Pekerti Berbasis Multikultural a. Implementasi Pendidikan Budi Pekerti di Kelas Implementasi proses pembelajaran  budi  pekerti  berbasis multikultural  pada  umumnya  lebih merupakan  penerapan  dari  nilai-nilai budaya  Jawa  yang  dianggap  sangat
relevan  dengan  konsep  pendidikan multikultural yang lebih
mengedepankan  nilai-nilai  toleransi, saling  menghargai  dan  menghormati adanya perbedaan.
Ada  dua  kaidah  dasar  dalam kehidupan  masyarakat  Jawa,  yaitu “ prinsip  kerukunan  dan  prinsip hormat ”.  Kedua  prinsip  tersebut merupakan  kerangka  normatif  yang menentukan  bentuk-bentuk  konkret semua interaksi. Prinsip rukun bertujuan mempertahankan masyarakat dalam  keadaan  yang  harmonis,  yaitu dalam  keadaan  selaras,  tenang  dan tenteram,  tanpa  perselisihan  atau pertentangan.
Prinsip hormat
mempunyai  peranan  yang  sangat  besar dalam  mengatur  pola  interaksi  dalam masyarakat  Jawa.  Prinsip  ini  menunjuk pada  sikap  hormat  terhadap  orang  lain dalam wujud bahasa maupun
tindakannya.
Berdasarkan  dua  prinsip  utama yang  merupakan  kaidah  dasar  dalam kehidupan  masyarakat  Jawa  maka dalam  diri  orang  Jawa  tersimpan  nilai- nilai  budaya  yang  memacu  pada kehidupan  yang  rukun  dan  bersikap hormat  terhadap  sesama.  Nilai-nilai budaya  Jawa  tersebut  antara  lain; Prinsip  kerukunan:  nilai  rukun,  gotong royong,  musyawarah,  kebersamaan, tenggang  rasa,  mawas  diri;  Prinsip
hormat:  nilai  hormat  terhadap  sesame dalam wujud bahasa dan tindakannya.
1) Prinsip Kerukunan

## a) Nilai Rukun
Implementasi  nilai  rukun  dalam pelaksanaan  Pendidikan  Budi  Pekerti dilakukan  melalui  beberapa  strategi pembelajaran, diantaranya dengan
strategi  pembelajaran  melalui  diskusi, simulasi, bermain bersama, b) Nilai Gotong Royong
Implementasi nilai gotong royong  dalam  pelaksanaan  Pendidikan Budi Pekerti dilakukan melalui beberapa starategi pembelajaran, diantaranya dengan strategi pembelajaran bermain, kerja bakti.
c) Nilai Musyawarah Implementasi  nilai  musyawarah dalam  pelaksanaan  Pendidikan  Budi Pekerti  dilakukan  melalui  beberapa strategi pembelajaran diantaranya dengan  strategi  pembelajaran  melalui diskusi, bermain bersama,
d) Nilai Kebersamaan
Implementasi nilai kebersamaan dalam  pelaksanaan  Pendidikan  Budi
Pekerti  dilakukan  melalui  beberapa strategi  pembelajaran,  diantaranya dengan  strategi  pembelajaran  bermain, metode observasi dan diskusi
kelompok.
e) Nilai Tenggang Rasa Implementasi  nilai  tenggang rasa  dalam  pelaksanaan  Pendidikan Budi Pekerti dilakukan melalui beberapa strategi pembelajaran, diantaranya dengan strategi pembelajaran melalui observasi (pengamatan), diskusi, dan outbond.

## f) Nilai Mawas Diri
Implementasi  nilai  mawas  diri dalam  pelaksanaan  Pendidikan  Budi Pekerti  dilakukan  melalui  beberapa strategi  pembelajaran,  diantaranya dengan  strategi  pembelajaran  melalui penayangan  film  “peristiwa  kerusuhan Mei 1998” dan studi wisata,
2) Prinsip Hormat
a) Nilai Hormat Dalam Berbicara Implementasi nilai hormat
dalam  berbicara  dalam  pelaksanaan Pendidikan  Budi  Pekerti  dilakukan melalui  strategi  pembelajaran  dengan diskusi,  bermain  peran,  observasi, pembiasaan, dan keteladanan.
b) Nilai Hormat Dalam Tindakan
Implementasi nilai hormat dalam  tindakan  dalam  pelaksanaan Pendidikan  Budi  Pekerti  dilakukan melalui  kegiatan  pembiasaan  dan keteladanan.
1) Sebelum dimulai pembelajaran Budi Pekerti  guru  memeriksa  semua siswanya; apakah sudah berpakaian seragam dengan rapi, baju
dimasukkan serta memeriksa kelengkapan atribut seragam termasuk kerapian dalam penampilan  fisik  seperti  rambut, apakah siswa ada yang berpenampilan  tidak  sopan  atau berlebihan 2) Sebelum  dan  sesudah  pelajaran siswa  harus  berjabat  tangan  dan mencium tangan guru
3) Pada  permulaan  dan  akhir  proses belajar  mengajar  selalu  dimulai dengan  salam  dari  guru  dan  harus dijawab oleh siswa.
b. Implementasi Pendidikan Budi

## Pekerti di Lingkungan Sekolah
Setiap pagi dan siang hari, pada saat  siswa  hendak  masuk  sekolah  dan pulang sekolah, siswa-siswa bersalaman dan  mencium  tangan  guru  (guru  piket) yang  telah  berdiri  di  pintu  gerbang sekolah.  Begitu  pula  ketika  hendak memasuki  kelas,  maka  para  siswa berbaris  dengan  tertib  dan  teratur, kemudian masuk ke ruang kelas dengan bersalaman,  dan  mencium  tangan  guru sambil memberi salam.
Pada setiap hari Jumat,
komunikasi  di  lingkungan  sekolah menggunakan  bahasa  Jawa,  baik  itu digunakan  sebagai  bahasa  pengantar dalam  proses  belajar  mengajar  (PBM), maupun  dalam  komunikasi  siswa dengan  siswa,  siswa  dengan  guru/staf
karyawan,  guru  dengan  guru/staf karyawan,  kepala  sekolah.  Dalam komunikasi  siswa  dengan  siswa,
digunakan bahasa Jawa Ngoko, sedangkan  komunikasi  dengan  guru, staf karyawan, kepala sekolah menggunakan  bahasa  Jawa  Krama. Selain itu, setiap murid yang berpapasan  dengan  guru  diharuskan menyapa dan bersikap agak menundukkan  badan  sebagai  tanda hormat terhadap guru sekaligus dengan orang  yang  lebih  tua.  Semua  perilaku ini,  dimaksudkan  untuk  menanamkan nilai  rukun  dan  hormat  terhadap sesame  dalam  wujud  bahasa  dan tindakannya.
Pada setiap hari Senin, diselenggarakan upacara bendera, dengan petugas upacara secara
bergiliran  untuk  tiap  kelas.  Kelas  yang akan mendapat giliran menjadi petugas upacara,  biasanya  bermusyawarah  di kelasnya  dengan  dipimpin  oleh  ketua kelas,  untuk  menentukan  siapa-siapa yang  akan  menjadi  petugas  upacara. Setelah  terbentuk  petugas,  biasanya pada  hari  Sabtu  sepulang  sekolah,  satu kelas  tersebut  berlatih  dulu  dibawah bimbingan  seorang  guru  pembimbing. Siswa-siswa yang tidak menjadi petugas upacara  bertindak  sebagai  peserta upacara.Setelah  latihan  pertama,  maka ketua kelas meminta masukan dari guru
pembimbing dan teman-teman yang lain tentang  kekurangan  dari  kekurangan dari  latihan  tersebut,  untuk  kemudian diperbaiki.  Pada  hari  Senin,  saat pelaksanaan upacara, keberhasilan melaksanakan  tugas  menjadi  tanggung jawab  satu  kelas,  bukan  hanya  kepada petugas  upacara.  Semua  kegiatan  ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai- nilai  kebersamaan,  musyawarah,  dan mawas diri
Dalam  momen-momen  tertentu, seperti  setelah  selesai  ujian  mid semester  dan  semester,  memperingati proklamasi  kemerdekaan  RI  atau  HUT Yayasan  dari  SMP  (sekolah  swasta), biasanya diadakan pertandingan olahraga, lomba kebersihan antar kelas, atau  kegiatan  kerja  bakti.  Dalam kegiatan ini, siswa mendapat
pengarahan  dari  guru  agar  mereka berlomba  sebaik-baiknya,  bersikap sportif,  tidak  saling  ejek  dan  cemooh ketika  pertndingan  berlangsung,  dan berjiwa besar dengan memberi selamat kepada  yang  menang  dan  mengakui  / menerima  kekalahan.  Kegiatan  ini dimaksudkan  untuk  menanamkan  nilai rukun,  gotong  royong,  kebersamaan, tenggang rasa, dan mawas diri.
Pada saat ada siswa yang sedang berduka,baik  karena  dia  sendiri  yang sakit  atau  orang  tua,  saudaranya  yang sakit, tertimpa musibah atau meninggal
dunia maka para siswa dari semua kelas dimintai  /  secara  spontan  memberikan semacam  tali  asih  baik  berupa  barang maupun  uang  untuk  diberikan  kepada siswa  atau  keluarganya  yang  sedang berduka  tersebut.  Biasanya  para  siswa dalam  satu  kelas  dengan  didampingi wali kelas dari siswa yang berduka akan membesuk/  melayat  ke  tempat  yang bersangkutan.  Sedangkan  dari  kelas lain,  biasanya  melalui  perwakilan.  Hal ini  juga  berlaku  bagi  para  guru,  staf karyawan  dan  kepala  sekolah  yang sedang  ditimpa  musibah.  Kegiatan  ini merupakan
keteladanan dan
pembiasaan  bagi  siswa  tentang  arti pentingnya  nilai-nilai  kebersamaan, tenggang  rasa,  rukun,  dan  nilai  gotong royong. Pada setiap hari Jumat,
khususnya di SMP swasta yang berbasis Islam  maupun  di  beberapa  SMP  Negeri mengadakan  sholat  Jumat  di  sekolah. Petugas  Jumatan  secara  bergiliran untuk  tiap  kelas.  Selain  itu,  dalam momen-momen  hari  besar  agama  juga diadakan  sholat  Idul  Fitri,  Idul  Adha serta pengajian bersama
Pada  saat  Hari  Raya  Idul  Adha pihak  sekolah  biasanya  mengadakan penyembelihan  hewan  kurban  dengan melibatkan  semua  warga  sekolah. Hewan kurban berasal dari iuran warga sekolah  termasuk  siswa.  Sedangkan
untuk SMP swasta berbasis Kristen dan Katholik  serta  SMP  Negeri  juga mengadakan  sembahyang  pada  hari minggu  di  sekolah  atau  mengadakan peringatan  Hari  Natal,  Kenaikan  Isa
Almasih  di  sekolah.  Kegiatan  –kegiatan tersebut  di  atas,  dimaksudkan  untuk memberikan keteladanan dan pembiasaan  bagi  siswa  tentang  arti pentingnya  nilai  rukun,  kebersamaan, tenggang rasa, dan nilai hormat.
c. Kualitas Pendidikan Budi Pekerti Dalam Perspektif Pendidikan Multikultural Kebijakan kurikulum pendidikan  budi  pekerti  merupakan sebuah  kebijakan    pendidikan  yang berbasis mulltikultural yang menghargai  adanya  perbedaan.  Hal  ini
mengingat  bahwa  kerusuhan  yang terjadi  di  Solo  telah  melibatkan  rasa sentiment terhadap etnik tertentu yaitu etnik  Cina.  Oleh  karena  itu,  materi pendidikan  budi  pekerti  merupakan cerminan  dari  nilai-nilai  budaya  Jawa.
Pemilihan  materi  ini  cukup  beralasan karena nilai-nilai budaya Jawa
mendasarkan kepada dua prinsip utama yaitu prinsip rukun dan prinsip hormat yang bertujuan untuk mempertahankan masyarakat  dalam  keadaan  yang harmonis  yaitu  dalam  keadaan  selaras, tenang, dan tenteram tanpa perselisihan atau pertentangan (konflik).
Berdasarkan  dua  prinsip  utama  yang merupakan kaidah dasar dalam
kehidupan  masyarakat  Jawa  maka dalam  diri  orang  Jawa  tersimpan  nilai- nilai  budaya  yang  memacu  pada kehidupan  yang  rukun  dan  bersikap hormat  terhadap  sesama.  Nilai-nilai budaya  Jawa  tersebut  antara  lain; Prinsip  kerukunan:  nilai  rukun,  gotong royong,  musyawarah,  kebersamaan, tenggang  rasa  (toleransi),  mawas  diri; Prinsip  hormat:  nilai  hormat  terhadap sesame  dalam  wujud  bahasa  dan tindakannya. Nilai-nilai budaya tersebut sangat sesuai dengan konsep pendidikan multikultural yang menghargai  adanya  perbedaan  dan lenbih mengutamakan rasa kebersamaan. Ciri-siri dari pendidikan multikultural diantaranya: 1). Tujuannya  membentuk  manusia  dan masyarakat yang berbudaya, 2). Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan,  nilai-nilai  bangsa  dan nilai-nilai  kelompok  etnis  (cultural),  3). Metodenya demokratis, yang menghargai  adanya  perbedaan  dan keberagaman  budaya  bangsa  dan kelompok etnis (cultural), 4). Evaluasinya  ditentukan  pada  penilaian terhadap  tingkah  laku  anak  didik  yang meliputi persepsi, apresiasi,  dan tindakan  terhadap  budaya  lainnya
(Choirul  Mahfud,  2006:  179).  Tujuan pendidikan  budi  pekerti,  salah  satunya adalah  terbentuknya  perilaku  siswa yang  mencerminkan  nilai-nilai  budaya Jawa yang mengutamakan keadaan yang harmonis  yaitu  keadaan  yang  selaras,
tenang,  tenteram,  tanpa  perselisihan atau pertentangan.
(manusia
berbudaya).
Dilihat  materinya,  pendidikan
budi  pekerti  mengajarkan  nilai-nilai kemanusiaan, dimana nilai-nilai budaya Jawa  termasuk  di  dalamnya,  seperti nilai rukun, tenggang rasa, kebersamaan, gorong royong,
musyawarah,  mawas  diri,  toleransi, saling  menghormati,  yang  kesemuanya akan  menghapuskan  atau  mengurangi prasangka  atau  prejudice  terhadap kelompok  lain.  Dilihat  dari  metodenya,
maka pendidikan budi pekerti dilaksanakan  secara  demokratis  yang menghargai  adanya  perbedaan  dan mengutamakan kebersamaan, persatuan,  dan  saling  membutuhhkan yang dilihat dari strategi pembelajarannya seperti, simulasi, permainan, diskusi, outbond, pembiasaan, keteladanan yang
menanamkan  rasa  tanggung  jawab, kerjasama,  toleransi,  tenggang  rasa, musyawarah,  gotong  royong  dan  lain sebagainya. Dari segi evaluasinya, maka penilaian terhadap pelaksanaan
pendidikan budi pekerti lebih
difokuskan pada sikap dan perilku siswa dalam  interaksi  sosial  di  sekolahnya yang  tidak  bertentangan  dengan  nilai- nilai  budaya  Jawa  yang  mendukung pelaksanaan  pendidikan  multikultural dari aspek materinya.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian
Kebijakan kurikulum pendidikan  budi  pekerti  merupakan sebuah  kebijakan    pendidikan  yang berbasis mulltikultural yang
menghargai  adanya  perbedaan.  Hal  ini mengingat  bahwa  kerusuhan  yang terjadi  di  Solo  telah  melibatkan  rasa sentiment terhadap etnik tertentu yaitu etnik  Cina.  Oleh  karena  itu,  materi pendidikan  budi  pekerti  merupakan cerminan  dari  nilai-nilai  budaya  Jawa. Pemilihan  materi  ini  cukup  beralasan karena nilai-nilai budaya Jawa
mendasarkan kepada dua prinsip utama yaitu prinsip rukun dan prinsip hormat yang bertujuan untuk mempertahankan masyarakat  dalam  keadaan  yang harmonis  yaitu  dalam  keadaan  selaras, tenang, dan tenteram tanpa perselisihan atau pertentangan (konflik). Berdasarkan  dua  prinsip  utama  yang merupakan kaidah dasar dalam
kehidupan  masyarakat  Jawa  maka dalam  diri  orang  Jawa  tersimpan  nilai-
nilai  budaya  yang  memacu  pada kehidupan  yang  rukun  dan  bersikap hormat  terhadap  sesama.  Nilai-nilai budaya  Jawa  tersebut  antara  lain; Prinsip  kerukunan:  nilai  rukun,  gotong royong,  musyawarah,  kebersamaan, tenggang  rasa  (toleransi),  mawas  diri;
Prinsip  hormat:  nilai  hormat  terhadap sesame  dalam  wujud  bahasa  dan tindakannya. Nilai-nilai budaya tersebut sangat sesuai dengan konsep pendidikan multikultural yang menghargai  adanya  perbedaan  dan lenbih mengutamakan rasa kebersamaan. Ciri-siri dari pendidikan multikultural diantaranya: 1). Tujuannya  membentuk  manusia  dan masyarakat yang berbudaya, 2). Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan,  nilai-nilai  bangsa  dan nilai-nilai  kelompok  etnis  (cultural),  3). Metodenya demokratis, yang menghargai  adanya  perbedaan  dan keberagaman  budaya  bangsa  dan kelompok etnis (cultural), 4). Evaluasinya  ditentukan  pada  penilaian terhadap  tingkah  laku  anak  didik  yang meliputi persepsi, apresiasi,  dan tindakan  terhadap  budaya  lainnya (Choirul  Mahfud,  2006:  179).  Tujuan pendidikan  budi  pekerti,  salah  satunya adalah  terbentuknya  perilaku  siswa yang  mencerminkan  nilai-nilai  budaya
Jawa yang mengutamakan keadaan yang harmonis  yaitu  keadaan  yang  selaras, tenang,  tenteram,  tanpa  perselisihan atau pertentangan. (manusia berbudaya). Di lihat materinya,
pendidikan  budi  pekerti  mengajarkan nilai-nilai  kemanusiaan,  dimana  nilai- nilai  budaya  Jawa  termasuk  di dalamnya, seperti nilai rukun, tenggang rasa,  kebersamaan,  gorong  royong, musyawarah,  mawas  diri,  toleransi, saling  menghormati,  yang  kesemuanya akan  menghapuskan  atau  mengurangi prasangka  atau  prejudice  terhadap kelompok  lain.  Dilihat  dari  metodenya, maka pendidikan budi pekerti dilaksanakan  secara  demokratis  yang menghargai  adanya  perbedaan  dan mengutamakan kebersamaan, persatuan,  dan  saling  membutuhhkan yang dilihat dari strategi pembelajarannya seperti, simulasi, permainan, diskusi, outbond, pembiasaan, keteladanan yang
menanamkan  rasa  tanggung  jawab, kerjasama,  toleransi,  tenggang  rasa, musyawarah,  gotong  royong  dan  lain sebagainya. Dari segi evaluasinya, maka penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan budi pekerti lebih
difokuskan pada sikap dan perilku siswa dalam  interaksi  sosial  di  sekolahnya yang  tidak  bertentangan  dengan  nilai- nilai  budaya  Jawa  yang  mendukung
pelaksanaan  pendidikan  multikultural dari aspek materinya.
Pendidikan multikultural sebaiknya  ditekankan  pada  mata pelajaran  kebangsaan  dan  moral. Pendidikan budi pekerti yang diorientasikan dalam perspektif multikultural sudah tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ada  dua  hal  yang  harus diperhatikan untuk mewujudkan
pendidikan  multikultural  yang  mampu memberikan  ruang  kebebasan  bagi semua  kelompok  yang  berbeda  untuk berekspresi.  Pertama  adalah  dialog.
Dialog meniscayakan adanya persamaan dan  kesamaan  di  antara  pihak-pihak yang terlibat. Dengan dialog, diharapkan terjadi  sumbang  pemikiran  yang  pada gilirannya akan memperkaya
kebudayaan  atau  peradaaban  yang bersangkutan.  Dialog  sangat  penting untuk  mencari  titik  temu  antar peradaban  dan  kebudayaan  yang  ada.
Dialog  diharapkan  dapat  mencari  titik- titik persamaan sambil memahami titik- titik  perbedaan  antar  kebudayaan Kedua  adalah  toleransi.  Toleransi adalah  sikap  menerima  bahwa  orang lain  berbeda  dengan  kita.Dialog  dan toleransi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Choirul Mahfud, 2006:  xiii).    Bila  dialog  itu  bentuknya maka  toleransi  itu  isinya.  Dialog  dan
toleransi  merupakan  dua  aspek  yang juga ditekankan dalam proses
pendidikan  budi  pekerti.  Hal  ini direalisasikan,  salah  satunya  melalui dialog  antar  siswa  dari  berbagai multikultur  yang  ada  di  SMP  kota Surakarta.  Walaupun  ini  merupakan sebuah  eksperimen  dalam  sekelompok kecil  siswa,  tetapi  hal  ini  akan  dapat merupakan embrio dan bahan masukan yang  berharga  dalam  mewujudkan pendidikan multikultur yang
menghargai  adanya  perbedaan  dan penuh  rasa  toleransi.  Dalam  hal  ini, dialog  dilakukan  antar  siswa  dari berbagai kelompok etnis, seperti siswa- siswa  dari  keturunan  Cina,  Arab,  India, dan  pribumi  sendiri,  dari  berbagai agama,  dari  sekolah-sekolah  negeri, swasta,  dari  yayasan  Islam,  Kristen, Katolik, atau Nasionalis. Dialog dikemas dalam  sebuah  diskusi  atau  permainan, presentasi,  dalam  situasi  yang  santai dan penuh kebersamaan.
Ada  tiga  urgensi  pendidikan multikultural,  yaitu  1).  Pendidikan multikultural  berfungsi  sebagai  sarana alternatif  pemecahan  masalah,  2). Supaya siswa tidak tercerabut dari akar budayanya,  3).  Sebagai  landasan pengembangan  kurikulum  nasional (Choirul  Mahfud,  2006:  207-214). Kurikulum  pendidikan  budi  pekerti merupakan  sebuah  kebijakan  daerah
yang diadakan sebagai salah satu upaya preventif  dalam  mencegah  terjadinya budaya  kekerasan  di  kota  Surakarta.
Untuk  itu,  materi  pendidikan  budi pekerti dipilih dan merupakan pencerminan  nilai-nilai  budaya  Jawa yang dianggap sesuai dengan tujuan dan fungsi  diadakannya  pendidikan  budi pekerti tersebut. Harapannya agar nilai- nilai  budaya  Jawa  membudaya  dalam sikap,  bicara,  dan  perilaku  siswa sehingga akan tercipata sebuah kehidupan  yang  menghargai  adanya perbedaan, dalam suasana yang harmonis,  tenang,  tenteram  tanpa perselisihan atau pertentangan. Kurikulum  pendidikan  budi  pekerti dengan materi dan strategi pembelajarannya, dapat dijadikan sebagai  bahan  refleksi,  masukan  atau landasan dalam pengembangan kurikulum nasional.

## Simpulan dan Saran

## A. Simpulan
1. Para  guru  pendidikan  budi  pekerti telah  menerapkan  pembelajaran budi  pekerti  berbasis  multikultural melalui  metode  diskusi,  simulasi,
permainan,  kerja  bakti,  observasi, maupun  pemberian  materi  budi pekertif  di  kelas.  Namun  demikian, sebagian  besar    guru  belum
memahami konsep pendidikan multikultural. 2. Para  guru  dan  stakcholders  sangat mendukung adanya rencana pembelajaran  budi  pekerti  berbasis multikultural,  mengingat    kasus kekerasan  yang  berbau  sara  yang sering melibatkan para pelajar.
3. Pembelajaran  budi  pekerti  telah dilaksanakan dengan berbasis multikultural melalui proses pembelajaran,  pembiasaan,  dan keteladanan. Pembiasaan dan
keteladanan  dilakukan  oleh  semua warga  sekolah,  sedangkan  proses pembelajaran  dilaksanakan  oleh pengampu pendidikan budi pekerti.

## B. Saran
1. Perlu  adanya  sosialisasi  tentang konsep  pendidikan  multikultural bagi guru-guru pengampu
pendidikan budi pekerti di SMP Kota
Surakarta.  Hal  ini  dikarenakan sebagian  besar  guru  pengampu pendidikan  budi  pekerti  belum memahami tentang konsep pendidikan multikultural.
2. Perlu  adanya  komitmen  dari Pemerintah  Kota  Surakarta/Dinas Dikpora Kota Surakarta untuk tetap mendukung pendidikan budi pekerti
melalui sebuah kebijakan yang tepat demi  keberlangsungan  pendidikan budi  pekerti  seperti  rencana  awal ketika  dikeluarkannya  kebijakan penerapan  kurikulum  pendidikan budi  pekerti  di  SMP  Kota  Surakarta sebagai  upaya  mengatasi  budaya kekerasan di kalangan pelajar.
3. Perlu  adanya  kesamaan  visi  dan misi  dari  semua  warga  sekolah untuk komitmen mendukung
pendidikan budi pekerti di sekolah.
4. Perlu adanya relasi sosial yang baik antara warga sekolah dengan warga lingkungan sekitar sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan pendidikan budi pekerti.

## Daftar Pustaka
Banks,James. 2000. Multicultural
Education: Transforming the
Mainstream curriculum . Connecticut: Dushkin?McGraw-
Hill, A Division of The McGraw- Hill Companies.
Abd.Rahman.  (2004). Pendidikan  Tanpa Kekerasan:  Tipelogi  kondisi, Kasus  dan  Konsep. Yogyakarta:
Tiara Wacana Yogya. Choirul  Mahfud.  (2006).  Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Conny  Semiawan  dkk.  (2003 ).  Tata
Krama  Pergaulan. Jakarta:  Balai Pustaka.
Edi  Sedyawati  dkk.  (1999). Pedoman Penanaman  Budi  Pekerti  Luhur. Jakarta: Balai Pustaka.
Franz  Magnis  Suseno.  (1999). Etika Jawa:  Sebuah  Analisa  Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup G. Surya Alam.. (1981). Etika dan Etiket Bergaul. Semarang:  Penerbit Aneka Ilmu.
Imam  Khomeini.  (2004). Memupuk Keluhuran  Budi  Pekerti. Jakarta:
Penerbit Misbah Kodiran.  (1988).  Kebudayaan  Jawa. Dalam  Koentjaraningrat  (Ed.). Manusia dan Kebudayaan. Jakarta: PT Djambatan, 1998. M.Furqon Hidatatullah. (2007). Mengantar Calon Pendidik Berkarakter  di  Masa  Depan. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Mulder, Niels. (1996). Kepribadian Jawa dan  Pembangunan  Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Muthohar,  M.  Aries  Muthohar.  (2001). Tata  Krama  di  Rumah,  Sekolah, dan Masyarakat. Surabaya: Penerbit SIC.
Nurul  Zuriah.  (2007). Pendidikan  Moral &  Budi  Pekerti  Dalam  Perspektif Perubahan . Jakarta: Bumi Aksara. Noeng  Muhadjir.  (2011). Metodologi
Penelitian. Yogyakarta:  Rake Sarasin
Pelu,  Musa.  (2001 ).  Integrasi  Nasional Ditinjau  Dari  Sikap  Terhadap Nilai-Nilai  Budaya  Jawa  Dan Pemahaman  Sejarah  Nasional Indonesia .  Tesis,  magister,  tidak diterbitkan,  Universitas  Negeri Jakarta, Jakarta.
Pemerintah  Kota  Surakarta.  (2004).
Pendidikan  Budi  Pekerti  Pada SMP di Kota Surakarta. Surakarta: Kota Surakarta. Pratt,  Harold.  (  Agustus,  2006). Evaluation Research in Education ,Artikel.  Diambil  pada tanggal  20  Agustus  2006,  dari http://www.edu.plymouth.ac.uk /resined/evaluation/ index.htm.
Sabar  Narimo.  (2009). Karakteristik Psiko-Sosio  Kultural  Manusia Dalam  Serat  Wulang-Reh  Karya Pakoe  Boewono  IV  (Tinjauan Pendidikan  Informal  Masyarakat Jawa) .  Disertasi  doktor,  tidak diterbitkan,  Universitas  Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Spadley, James. (1979). Teh Ethnographic  Interview. New
York: Holt, Rinechart and Wiston
Sri  Agus.  (2000). Sikap  dan  Perilaku Masyarakat  Surakarta  Pasca
Kerusuhan Mei 1989. Surakarta : Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret. Thomas  Wijaya  Bratawijaya.  (1997). Masyarakat dan
Mengenal
Budaya  Jawa. Yogyakrta:  PT Praditya Paramita.
Yayah  kisbiyah  dkk.  (2000). Melawan Kekerasan  Tanpa  Kekerasan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.