## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste
di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix
The Zero Waste System Waste Management Policy Innovation in West Nusa Tenggara the Pentahelix Model
Ilham Zitri 1* , Yudhi Lestanata 2 , Darmansyah 3 , Amil 4 , Rizal Umami 5
1,2,3,4,5 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Kota Mataram NTB. Indonesia
*E-mail Korespondensi: Ilham.zitri@ummat.ac.id Diterima:01 Juni 2022 Direvisi:15 Juni 2022 Disetujui:30 Juni 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i1.335
Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengetahui Inovasi kebijakan  program  bebas  sampah (zero  waste). Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari keterangan pihak pemerintah, swasta, universitas, masyarakat dan media. Selain itu juga didukung data sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumen,  publikasi-publikasi,  atau  literatur  terkait  Inovasi  Kebijakan Zero Waste .  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  program  bebas  sampah (zero  waste) umunya sudah  berfungsi  dan  direalisasi.  Faktor  pendukung  dalam  kebijakan  program  yaitu  adanya  dukungan pemerintah terhadap program, sumber daya finansial yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia. Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  kebijakan  program zero  waste ini  yaitu  rendahnya  kesadaran masyarakat  dan  cenderung  kurang  memperhatikan  masalah  penimbunan  sampah  yang  terjadi  terutama penggunaan  pada  produk  sekali  pakai.  Untuk  mengatasi  kendala  tersebut,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Provinsi NTB mengambil langkah yaitu peningkatan sosialisasi dan bekerja sama dengan pihak- pihak  lain  seperti  swasta,  media,  akademisi  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Model  pentahelix  dalam pengembangan program zero waste melihat dari parameter keterlibatan berbagai aktor untuk  bekerja sama dalam  melakukan  optimalisasi  program zero  waste .  Dengan  adanya  keterlibatan  akademisi,  swasta, komunitas,  pemerintah  dan  media  sangatlah  penting  untuk  menunjang  program zero  waste ke  depannya, namun  sejauh  ini  untuk  kerja  sama  tersebut  masih  belum  optimal  diukur  dari  saling  ketergantungan  antar aktor,  penyatuan  pemikiran  secara  konstruktif,  keputusan  bersama,  dan  tanggung  jawab  bersama,  hanya pihak-pihak tertentu saja yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, sehingga pentingnya ada regulasi khusus untuk  mengatur  bekerja  sama  secara  resmi  dalam  mengupayakan  kolaborasi  Model  Pentahelix  dalam program zero waste .
Kata Kunci: Inovasi; Kebijakan; Zero Waste; Pentahelix
Abstract: This research was conducted in West Nusa Tenggara Province, aiming to find out the innovation of  zero  waste  program  policies.  This  study  uses  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  The sources  of  data  in  this  study  are  primary  data  obtained  directly  from  the  government,  private  sector, university,  community  and  media.  In  addition,  secondary  data  is  also  supported,  which  is  data  obtained from  documents,  publications,  or  literature  related  to  Zero  Waste  Policy  Innovations.  The  results  of  this study indicate that the zero waste program policy has generally been functioning and realized. Supporting factors  in  this  zero  waste  program  policy  are  government  support  for  the  program,  adequate  financial resources and the availability of human resources. While the inhibiting factor in this zero waste program policy is the lack awareness of the community in practice people tend to pay less attention to the problem of landfilling  waste  that  occurs,  especially  the  use  of  single-use  materials  that  are  very  much  in  our environment.  To  overcome  these  obstacles,  the  Environment  and  Forestry  Office  of  the  Province  of  NTB took steps, namely increasing socialization and collaborating with other parties such as the private sector, media,  academics  and  the  community  itself.  The  pentahelix  model  in  the  development  of  a  zero  waste program  looks  at  the  parameters  of  the  involvement  of  various  actors  to  work  together  in  optimizing  the zero  waste  program.  the  importance  of  collaboration  with  the  Pentahelix  Model,  with  the  involvement  of academia,  the  private  sector,  the  community,  government  and  the  media  is  very  important  to  support  the zero  waste  program  in  the  future,  but  so  far  this  collaboration  is  still  not  optimal,  measured  from  the

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
interdependence  between  actors,  constructive  unification  of  thoughts,  decisions  together,  and  joint responsibility, only certain parties are involved in the collaboration, so it is important that there is a special agreement  or  regulation  to  regulate  these  components  to  be  able  to  cooperate  officially  in  seeking collaboration with the Pentahelix Model in the zero waste program.
Keywords: Innovation; Policy; Zero Waste; Pentahelix

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  membutuhkan  lingkungan bersih untuk menunjang kesehatan mereka. Lingkungan yang bersih ini tentu tercipta dari kesadaran pada diri masyarakat itu sendiri akan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Pada  dasarnya  yang  menjadi  permasalahan  utama  kebersihan  lingkungan  adalah  sampah yang tidak teratur dengan baik, lingkungan yang bersih akan sangat terlihat ketika terbebas dari sampah yang ada (Agung, 2018) . Kebersihan lingkungan juga tidak hanya tercipta dari kemampuan  manusia  dalam  menjaga  kebersihan  lingkungannya  tetapi  juga  bagaimana manusia  mampu  mengelola  sampah  sehingga  tidak  mencemari  lingkungan  hidup  itu sendiri.  Indonesia  yang  masih  statusnya  sebagai  negara  berkembang  tentu  sistem pengelolaan  sampahnya  berbeda  dengan  negara-negara  maju.  Akibatnya  volume  sampah terus menerus meningkat (Wijaya & Wibowo, 2016 ). Sampah dari berbagai sumber  yang terus  diproduksi  setiap  harinya  tidak  mampu  dikelola  dan  ditampung,  akibatnya  terjadi kerusakan lingkungan, mulai dari limbah yang mencemari sungai, sampah plastik yang di timbun  mengakibatkan  rusaknya  kesuburan  tanah  seperti  yang  diketahui  sampah  plastik sendiri membutuhkan puluhan tahun untuk bisa terurai oleh bakteri (Takbiran, 2020) .
Indonesia    sebagai    negara    kepulauan,    selain    terkenal  dengan    pariwisatanya, Indonesia    juga  dianggap    sebagai    salah    satu    negara    sumber    dan    tujuan  pariwisata seperti  Jakarta,  Bandung,  Lampung,  Pontianak,  Lombok,  Bali  dan  Batam (Subarkah, 2018) . Dengan jumlah  masyarakat  Indonesia  yang  kurang lebih jutaan jiwa tentu sampah yang dihasilkan lebih banyak dari tahun ke tahun. Dari keseluruhan sampah tersebut hanya sekitar  40  %  (persen)  dari  timbunan  sampah  yang  terangkut,  sisanya  hanya  dibakar, ditimbun,  bahkan  dibuang  ke  sungai,  tanpa  ada  solusi  yang  lain,  hal  itu  tentu mengakibatkan pencemaran lingkungan  yang bisa berdampak pada kesehatan Masyarakat Indonesia  lebih  khususnya  Masyarakat  Nusa  Tenggara  Barat.  Namun  jika  sampah  dapat dikelola  dengan  baik  dan  benar  akan  mampu  memberikan  dampak  positif    yang  besar untuk masyarakat dan pemerintah daerah, salah satunya seperti menciptakan nilai ekonomi bila  sampah  itu  sendiri  dapat  dijadikan  kerajinan  tangan  masyarakat (Artiningsih,  2012) . Pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif akan dapat memberikan manfaat secara  ekonomi  bahkan  dalam  kebersihan  lingkungan  hidup.  Dalam  UU  Republik Indonesia  No.  18  Tahun  2008  Pasal  3  tentang  pengelolaan  sampah  dikatakan  bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi (Artiningsih, 2012) .
Sampai  saat  ini,  di  Indonesia,  sampah  menjadi  persoalan  yang  cukup  kompleks sehingga  memang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah.  Sampah  menjadi  problem yang  sangat  sulit  terselesaikan  di  daerah  perkotaan  hingga  pedesaan  ketika  sampah  tidak terorganisir  dengan  baik.  Penanganan  sampah  dari  tingkat  desa  hingga  pusat  aktivitas masyarakat  menjadi  masalah  yang  cukup  serius  dirasakan  mengingat  volumenya  dari waktu  ke  waktu  membengkak  atau  bertambah  sementara  kemampuan  masyarakat  dalam mengelola sampah masih sangat minim dikarenakan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam  mengelola  sampah  ini (Takbiran,  2020) .  Dalam  sebuah  sistem    pemerintahan  di Indonesia, kebijakan yang ada dilaksanakan oleh badan-badan  pemerintah melalui regulasi yang  dibuat  oleh  pemerintah  itu  sendiri.  Badan-badan  tersebut  melaksanakan  pekerjaan-

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pekerjaan  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  menciptakan    kehidupan  yang    baik    bagi masyarakat.  Pada  dasarnya  kebijakan  Pemerintah  menurut  Thomas  R.  Dye  mengatakan bahwa  kebijakan  pemerintah  merupakan  apa  saja  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk dilakukan atau  tidak  dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan  pada kenyataan yang jelas terlihat selama ini di tengah masyarakat, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang  harus    diatasinya,  banyak  sekali  keinginan  dan  kehendak  masyarakat  yang  harus dipenuhinya oleh pemerintah itu sendiri (Vebrianto, 2016) .
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah banyaknya sampah menjadi permasalahan besar atau masalah yang sangat urgent dan memang membutuhkan penanganan extra dari pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Saat  ini  masyarakat  membutuhkan  kebijakan  dari pemerintah  untuk  mengatasi  sampah  secara  keseluruhan.  Selain  penanganan  diharapkan pemerintah  juga  dapat  menciptakan  suatu  terobosan  yang  dapat  mengantisipasi peningkatan  volume  sampah  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahunnya.  Upaya untuk mengatasi masalah sampah ini sebenarnya memang sudah cukup lama dilaksanakan oleh  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  antara  lain  melalui  Perda  No.  5  Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Sebanyak 2.795 ton atau 80 persen dari total sampah di Nusa  Tenggara  Barat  tidak  terurus  dengan  baik.  Sekretaris  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  NTB  Syamsudin  menyatakan  volume  sampah  di  10  Kabupaten/Kota  di  NTB mencapai  3.388  Ton    dan  sampah  yang  dibuang  per  hari  mencapai  6,5  Ton.  Sedangkan yang  masuk  ke  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  sampah  641,92  ton  dan  sudah  di  daur ulang hanya 51,21 ton per hari, seperti pada tabel 1 :
Tabel 1 .Jumlah Sampah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat No. Kab/Kota Sampah (Ton/Hari) Ke TPA (Ton/Hari) Daur Ulang (Ton/Hari) Tidak Terkelola Ton/Hari % 1 Mataram 314,30 283,00 15,71 15,59 5% 2 Lombok Barat 469,56 60,00 0,56 409,00 87% 3 Lombok Utara 149,15 21,00 0,00 128,15 86% 4 Lombok Tengah 645,73 12,25 5,81 627,67 97% 5 Lombok Timur 801,74 15,40 0,08 786,26 98% 6 Sumbawa Barat 92,39 28,70 3,25 60,44 65% 7 Sumbawa 311,85 115,97 6,24 189,64 61% 8 Dompu 164,27 39,60 0,00 124,67 76% 9 Bima 325,94 20,00 19,56 286,38 88% 10 Kota Bima 113,83 46,00 0,00 67,83 60% Total 3,388,76 641,92 51,21 2,695,63 80%
Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Data Diolah Tahun 2021
Pada  dasarnya  volume  sampah  yang  ada  terus  meningkat  sedangkan  ketersediaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang masih terbatas mengakibatkan lahan Tempat  Pembuangan  Akhir  memiliki  umur  yang  pendek  karena  tidak  mampu  lagi menampung  sampah  yang  ada  di  lokasi (Winahyu  et  al.,  2019) .  Hal  ini  bisa  dilihat  dari banyaknya  masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan  terutama  di  pinggir  jalan akibat tidak ada lagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang bisa digunakan untuk menampung  sampah  yang  ada.  Pengelolaan  sampah  yang  hanya  memperhatikan  Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah tanpa melalui proses di sumbernya awalnya (Nugraheni, 2021) .  Hal  inilah  yang  membuat  beban  Tempat  Pembuangan  Akhir  menjadi  berat  dan umur  penggunaan  Tempat  Pembuangan  Akhir  itu  menjadi  singkat.  Tentu  di  sini

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku stakeholder mempunyai kewajiban untuk menyediakan  dan  meningkatkan  berbagai  fasilitas  untuk  pengelolaan  sampah  seperti tempat sampah, Bank Sampah, truk pengangkut hingga tempat pemrosesan akhir sampah. Kondisi  ini  tentunya  harus  segera  diantisipasi  karena  fasilitas  yang  memadai  tentunya dapat mendorong percepatan terhadap antisipasi dan penanganan sampah yang sudah tidak terkendali (Putri & Permana, 2021) .
Perilaku  masyarakat  pada  dasarnya  yang  tergolong konsumtif juga  menjadi  salah satu  faktor  penyebab  meningkatkan  volume  sampah  terutama  penggunaan  barang  sekali pakai  yang  sangat  banyak  kita  gunakan.  Kesadaran  rakyat  atau  masyarakat  yang  masih minim    akan  penumpukan  sampah  terutama  sampah  anorganik  menjadi  kendala  dalam mengantisipasi  permasalahan  sampah,  padahal  seperti  yang  diketahui  sampah  anorganik membutuhkan waktu puluhan tahun agar bisa terurai sehingga dengan adanya hal tersebut kondisi lingkungan pun menjadi tidak baik atau rusak (Putri & Permana, 2021) . Kurangnya partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  menangani  permasalahan  sampah  menyebabkan terhambatnya  percepatan  penanganan  terhadap  kondisi  sampah  yang  semakin  buruk. Padahal  permasalahan sampah ini sangat  mendesak untuk  segera di  tangani  pihak terkait. Bukan  hanya  kebijakan  dari  pemerintah  tapi  kesadaran  dan  kemauan  untuk  berpartisipasi dalam  menangani  akan  sangat  memberikan  dampak  yang  signifikan.  Masyarakat  juga harusnya  dapat  melihat  kondisi  yang  makin  hari  sampah  makin  menumpuk  dan  tentunya menyebabkan ketidaknyamanan pada lingkungan itu sendiri (Wahyuning et al., 2017) . Kurangnya skill masyarakat  guna  untuk  mengelola  sampah  menjadi  suatu  produk yang  bernilai  ekonomi  tinggi  maupun  agar  bisa  digunakan  kembali  masih  sangat  kurang atau  rendah.  Ketika  masyarakat  memiliki skill dalam  mengelola  sampah,  bukan  hanya sekedar masalah penumpukan sampah yang bisa di atasi tapi itu bisa menjadi peluang bagi masyarakat  untuk  menciptakan  lapangan  perkerjaan  yang  tentunya  bisa  meningkatkan perekonomian mereka. Di sinilah peran pemerintah perlu ditingkatkan, di mana pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat itu sendiri. Tidak hanya pelatihan, komunikasi antara pemerintah selaku implementor dengan masyarakat  sebagai  komunikan  juga  perlu  di  tingkatkan  untuk  menciptakan  kesinkronan pelaksanaan  kebijakan.  Seperti  peningkatan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  Spanduk sebagai bahan informasi  bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah, yang tidak kalah penting juga pemerintah harus melibatkan sektor lain juga guna memberikan  pemahaman  kepada  rakyat (Wijaya  &  Wibowo,  2016) .  Konsep  Bebas Sampah (zero waste) artinya memperlakukan sampah ke dalam kondisi nol atau tak bersisa lagi  dilingkungan  tersebut.  Dengan  penerapan  konsep  Bebas  Sampah (zero  waste), maka lingkungan  akan  benar-benar  terhindar  dari  penumpukan  sampah  baik  sampah  organik maupun  sampah  organik  sehingga  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  lebih  parah  akan dapat terhindarkan ke depannya (Artiningsih, 2012) .
Pemerintah    menghadapi    berbagai    tekanan    dan    tuntutan    baik    dibidang ekonomi,    politik,  lingkungan,    dan    sosial  untuk    memberikan    pelayanan    yang bertanggung    jawab (Rahman,  2017).  (Hamrun  et  al.,  2020) .  Teknologi    tersebut    dapat meningkatkan      penyampaian      layanan      pemerintah      yang      lebih      baik      kepada masyarakatnya,  memungkinkan    interaksi    yang    lebih    mudah    antara    pemerintah    dan bisnis,    membantu    interaksi  dengan    mitra,  serta    memberdayakan    warga    melalui peningkatan    akses    informasi    dan    efisiensi  dalam          manajemen          pemerintah (Mulyanto, 2020) (Saksono, 2020) serta mentransformasikan ke arah era digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan (Saksono, 2020) .
Inovasi  menjadi  ujung  tombak  penciptaan  daya  saing  dan  pertumbuhan  ekonomi suatu  daerah.  Pencipta  inovasi  ini  mulai  dikenal  dengan  konsep  helix.  Konsep  Helix didasarkan  dalam  gagasan  bahwa  inovasi  merupakan  hasil  interaktif  yang  melibatkan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
berbagai  jenis  aktor.  Masing-masing  aktor  berkontribusi  sesuai  fungsi  kelembagaannya dimasyarakat.  Universitas  (U),  Industri  (I),  Pemerintah  (P)  termasuk  dalam  Triple  Helix. Masyarakat Sipil (MS) dan Masyarakat berbasis Media dan Budaya (MMB) masuk dalam Quadruple  Helix (Wahjusaputri  et  al.,  2018) .  Konsep  ini  semakin  meluas  dengan  adanya Quintuple  Helix  yaitu  penambahan  aktor  Masyarakat  dari  Lingkungan  Alami  (MLA) (Sulikah  et  al.,  2021) .  Kontribusi  terhadap  inovasi  dipertimbangkan  dalam  hal  berbagi pengetahuan dan terbaginya pengetahuan. Model helix ini menetapkan dan memformalkan peran  yang  tepat  untuk  setiap  bidang  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  melalui inovasi  yang  maksimal.  Rakyat  yang  semakin interaktif membuat  peran  pengetahuan  di berbagai  bidang  harus  disertakan  dalam  proses  pembuatan  inovasi  tersebut.  Inovasi berperan penting dalam  pertumbuhan ekonomi dan daya saing masyarakat. Terlihat sejak awal abad 19 sudah banyak penelitian tentang inovasi (Setyanti, 2018) pada bagan 1 :

## Bagan 1. Model Pentahelix
(Setyanti, 2018)
(Ann  Gibbsons,  2009)  “memperjelas  peran  bidang  akademik  dalam  penciptaan pengetahuan  dan  pergerakan  perubahan  teknologi.  Terdapat  dua  cara  produksi pengetahuan. Cara 1 mengacu pada sistem produksi pengetahuan dipimpin oleh universitas melalui penelitian dasar mengenai isi pendidikan yang terstruktur dalam logika disiplin dan tidak  berfokus  pada  penerapan  pengetahuan  peran  ini  sangat  penting  dilakukan.  Cara  2 mengacu  pada  sistem  produksi  pengetahuan  yang  dipimpin  oleh  universitas  berdasarkan prinsip  sains  dan  teknologi” (Sulikah  et  al.,  2021). Pemerintah  daerah  dalam  merespons upaya  bantuan  bencana,  memerlukan  dukungan  dari  organisasi–organisasi  pemberi bantuan,  seperti  yang  dikemukakan  oleh (Helsloot  &  Ruitenberg,  2004) “bahwa Pemerintah di mana bencana terjadi tidak mungkin mampu untuk merespons segala aspek dalam  upaya  respons  dan  pemulihan  bencana  secara  sendirian”.  Upaya  respons  dan pemulihan  bencana  non  alam  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Pemerintah,  namun  juga direspons  oleh Non  Governmental  Organizations atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM),  perusahaan–perusahaan,  lembaga  dan  institusi  swasta,  militer,  organisasi kemasyarakatan,  dan  masyarakat  dari  daerah  lain.  Kepemimpinan  “Quadruple  Helix” untuk menggambarkan konstruksi ideal memiliki sinergi antara: 1) Kalangan Government atau  Pemerintahan  yang  membuat  regulasi  atau  Undang-Undang  agar  semua  berjalan dengan  lancar,  sinergisitas,  konstruktif,  dan  bermartabat.  2)  Kalangan  Bisnis  atau  Swasta yang menggunakan hasil riset dan Sumber Daya Manusia tersebut. 3) Kalangan akademisi yang  memproduksi  riset  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dalam  bidang  sains  dan teknologi.  4)  Masyarakat  sebagai  basis  dari  sistem  manajemen  bencana,  berhasilnya

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kebijakan ditentukan seberapa kuatnya masyarakat  dalam membantu  instrumen kebijakan yang ada. 5) Media berperan pada bidang informasi dan promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran  bidang  pariwisata  yang  bersifat  inklusif  dengan  memanfaatkan  media  sosial (Pratama Inka, 2021) . Masing-masing aktor berperan secara dinamis dan bersinergi dalam membentuk satu kesatuan yang merupakan jejaring peran dalam melakukan implementasi aktivitas manajemen bencana (Taufiq et al., 2020) .

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek  yang  diteliti  atau  dari  keterangan  pihak  pemerintah  daerah,  Swasta,  Universitas, Masyarakat dan Media. Selain itu juga didukung data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi-publikasi, atau literatur berupa buku-buku, media cetak maupun online terkait  Inovasi  Kebijakan zero  waste .  Adapun  teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  observasi  ( observation), wawancara  ( interview ),  dan dokumentasi  ( documentation ).  Sedangkan  teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (Pratama Inka, 2021) .

## Hasil Dan Pembahasan
Permasalahan mengenai persampahan merupakan salah satu bencana yang dihadapi pada masa kini. Hampir di seluruh kota besar di Indonesia sampah sudah menjadi problem sehari-hari. Hal yang sama pula terjadi di Provinsi NTB. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTB, jumlah sampah di NTB turut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 rata-rata timbulan sampah  domestik  dan  non  domestik  per  kilogram  per  hari  berjumlah  1.639,105  kg/hari. Sedangkan pada tahun 2019-2021 meningkat menjadi 1,672.310 kg/hari pada gambar 1 :

## Gambar 1 Gambar 1. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah
Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Data Diolah Tahun 2021
Meningkatnya  kuantitas  sampah  berdampak  pada  kondisi  darurat  sampah  yang terlihat  jelas  di  TPA    dan  beberapa  lokasi  di  NTB.  Khusus  pada  lokasi  TPA,  jumlah sampah  yang  ada  sudah  berada  pada  level  over  atau  kondisi  kelebihan  kapasitas.  Data  di lapangan menunjukkan tumpukan sampah yang berada di TPA berkisar 1.022.490 m³. atau lebih besar dari kapasitas maksimal yaitu sebesar 951.859,58 m³. Artinya, apabila kondisi ini tetap berjalan dengan stabil maka pada tahun 2022 TPA akan mengalami situasi  yang melebihi kapasitas seperti pada gambar 2 :

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Gambar 2. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah
Sumber  :  Data  Dinas  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Provinsi  NTB,  Data  Diolah Tahun 2021
Berdasarkan  penuturan  dari  Kepala  Seksi  Pengelolaan  sampah  menuturkan  bahwa NTB Zero Waste adalah salah satu program unggulan dan inovasi yang dilaksanakan pada periode kepemimpinan H. Zulkieflimasnyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah. NTB Zero Waste adalah program  yang menjadi alat untuk  tercapainya misi  NTB Asri dan  Lestari bersama dengan  program  NTB  Hijau  yang  juga  berada  di  bawah  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Provinsi  NTB.  Latar belakang dan tujuannya  Gubernur menggagas NTB  Zero Waste ini untuk mewujudkan NTB yang bersih dan maju dalam pengelolaan sampah pada tahun  2023  targetnya  pas  setelah  berakhir  periode  menjabatnya.  Selain  itu  kalau  dilihat kondisi  persampahan  daerah  kita  sudah  hampir  akut.  Program  inilah  yang  menjadi permodelan  pengelolaan  sampah,  di  mana  sampah  ini  dijadikan  sebagai  sumber  daya dengan  penggunaan  bermacam-macam.  Bisa  dijadikan  produk  baru,  bisa  juga  jadi alternatif  energi  terbarukan.  Dasar  atau  fondasi  lain  kami  merancang  NTB  Zero  Waste untuk menyokong sektor pariwisata halal, Lebih-lebih lagi kita punya wisata skala dunia. Dengan mengelola sampah, lingkungan kita bersih dan semakin menarik.
Selain masalah utama yaitu berasal dari kondisi persampahan, Pemerintah Provinsi NTB  memandang  bahwa  program  NTB  Zero  Waste  adalah  penyokong  dalam  penguatan sektor  pariwisata  yang  menjadi  unggulan  NTB.  Konsep  NTB  Zero  Waste  berupa pengurangan kuantitas, daur ulang, dan penggunaan kembali terhadap limbah sampah dari kegiatan  konsumsi  masyarakat.  Sebagai  program  unggulan  tentunya  NTB  Zero  Waste memiliki langkah-langkah terstruktur untuk mencapai target dari programnya. Untuk tahun 2019  program  ini  menargetkan  tiga  capaian  yaitu  penyadaran  masyarakat  mengenai permasalahan  persampahan,  penguatan  infrastruktur  dan  kelembagaan  dalam  upaya pengelolaan sampah, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah baik itu dengan pemerintah kota, desa, kabupaten serta non pemerintah. Pihak non pemerintah  yang  dimaksud  mencangkup  penggiat  lingkungan,  berbagai  komunitas masyarakat  hingga  perusahaan  swasta  yang  tertarik  untuk  bergabung.  Fokus  pada  tahun 2020  menargetkan  empat  capaian.  Pertama  yaitu  penguatan  peran  masyarakat.  Di  mana pemerintah  terus  melakukan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  pengelolaan  sampah  demi tercapainya  lingkungan  yang  bersih.  Kedua  adalah  peningkatan  kembali  kerja  sama pengelolaan  sampah  khususnya  di  desa.  Hal  ini  dikarenakan  desa  di  NTB  sangat  banyak dan merupakan daerah mayoritas dengan penduduk yang memerlukan banyak pengarahan akan potensi desanya. Desa juga memiliki pemerintahan lokal yang kuat dan disokong oleh dana  desa  yang  bisa  dimaksimalkan  oleh  pemerintah  desanya.  Yang  ketiga  adalah pengembangan teknologi dan inovasi dalam  pengelolaan  sampah dan pengurangan emisi. Hal  ini  mencangkup  pengembangan  inovasi  yang  ada  di  bank  sampah  dan  TPA  seperti

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pengembangan  biogas  dari  sampah  berbagai  jenis,  pembuatan  batu  bata  dari  sampah plastik. Keempat yaitu investasi di bidang pengelolaan dan daur ulang sampah serta kerja sama  di  bidang  lingkungan  yang  mencangkup  kerja  sama  dari  domestik  ataupun  non domestik.
Pada  tahun  2021  pemerintah  masih  akan  berfokus  pada  investasi  industri, pengembangan  teknologi,  dan  inovasi  dalam  pengelolaan  sampah.  namun  selain  itu  pada tahun  2021  Pemprov  NTB  juga  akan  mulai  menguji  coba  penerapan  Extented  Producer Responsibility  (EPR).  EPR  ini  bermakna  bahwa  setiap  pabrik  yang  berada  di  NTB  harus dapat  menangani  limbah  yang  dihasilkan  dari  proses  produksi  produknya  secara  mandiri. Hal  ini  didasarkan  pada  pengaruh  kepada  lingkungan  yang  diberikan  oleh  pabrik-pabrik yang  berada  di  NTB  agar  limbah  yang  dihasilkan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara mandiri  oleh penghasil limbah bersangkutan tersebut.  Untuk tahap awal  yang  akan dituju adalah pabrik-pabrik rumahan berskala kecil, katering hingga hotel-hotel yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sebelum untuk ke depannya akan dirancang penerapan EPR pada pabrik- pabrik besar seperti pabrik-pabrik tambang serta konstruksi yang sebagian besar berada di bagian selatan lombok dan Pulau Sumbawa.
Pada  tahun  2022  program  Zero  Waste  masih  akan  berfokus  pada  penerapan teknologi  dan  inovasi  dari  hasil  investasi  sebelumnya.  Lalu  pemerintah  daerah  akan kembali  melakukan  penguatan  kerja  sama  dengan stakeholder terkait  seperti  Organisasi Perangkat  Daerah  lingkup  Pemprov,  pemerintah  kota,  kabupaten,  desa,  dan  pihak  ketiga lainnya.  Sejauh  ini  sudah  terdapat  beberapa  OPD  yang  memiliki  peran  utama  selain. Pemerintah provinsi NTB saat ini tengah menjalin kerja sama dengan beberapa stakeholder luar  negeri  seperti  Geo  Trash  Management  dari  Australia  yang  bergerak  dalam  bidang energi terbarukan, serta Classroom of Hope yang bergerak di bidang industri kreatif. Mitra kerja  sama  asal  Australia  sendiri  mengembangkan  bahan  bakar  terbarukan  yang  berasal dari sampah, di mana mesin pengelolaan plastik kini sudah berada di STIPark. Sedangkan Classroom  of  Hope merupakan  organisasi  nirlaba  yang  kini  tengah  menjalin  investasi untuk  pembuatan  pabrik  bata  plastik  di  NTB.  Pabrik  bata  plastik  ini  direncanakan  akan menjadi  pabrik  pertama  di  Asia  tenggara  yang  menjadikan  limbah  plastik  sebagai  bahan utama.
Dilihat  dari  segi  pengurangan  dan  penanganan  sampah  sejak  tahun  2019  sampai bulan Juni 2021 NTB Zero Waste sudah berhasil melakukan pengurangan jumlah sampah sebesar  15,75%  dan  penanganan  sampah  hingga  37,39%70.  Tolak  ukur  yang  digunakan dalam  perhitungan  pengurangan  dan  penanganan  sampah  ini  sendiri  berasal  dari  total jumlah sampah pada tahun 2018 yaitu sebelum di luncurkannya program NTB Zero Waste. Dampak  ke  masyarakat  yang  lain  kita  sudah  kita  realisasi  ada  kerja  sama  pengelolaan sampah  dengan  beberapa  universitas.  Ada  Unram,  Unizar,  Muhammadiyah,  UNW,  UNU dan  Hamzanwadi.  Bentuk  kerja  sama  yang  di  bangun  bersama  beberapa  universitas  ini yaitu  fasilitasi  dan  penyusunan  standar  operasional  pengelolaan  sampah.  Pembinaan  dan teknis  pengelolaan  sampah  ini  menjadi  acuan  mahasiswa  dan  civitas  kampus  dalam mengelola  sampah.  Lewat  fasilitasi  serta  berbagi  ilmu  pengetahuan  dan  strategi pengolahan  sampah  ini  diharapkan  mahasiswa  menjadi  terpacu  untuk  berinovasi  dalam bidang  persampahan.  Bahkan  di  Universitas  Nahdlatul  Ulama  sudah  terbentuk  bank sampah  hingga  sistem  pembayaran  SPP  dengan  sampah  daur  ulang.  Berdasarkan keterangan  dari  ketua  satgas  NTB Zero  Waste sendiri  sejauh  ini  sudah  ada  3  kelurahan yang aktif dalam gerakan Zero Waste , yaitu Kelurahan Karang Sukun, Mataram Barat dan Ampenan.
NTB Zero  Waste bukan  hanya  memberikan  dampak  pada  pembangunan  daerah saja.  Beberapa  upaya  juga  sudah  dilakukan  dalam  rangka  penguatan  SDM  untuk menyukseskan program  ini. Di antaranya penyuluhan dan sosialisasi  ke  berbagai wilayah

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dan  lini  masyarakat. Penguatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Sangat  Penting  dilakukan oleh  pemerintah  daerah,  memberikan  pelatihan  yang  dilakukan  pada  tahun  2019  sampai saat  ini,  adanya  pelayanan  Pemerintah  Provinsi  NTB  merancang  NTB Zero  Waste bukan hanya untuk upaya penanganan permasalahan sampah semata. Karena dalam pelaksanaan programnya NTB Zero Waste bukan hanya bertujuan untuk mengurangi kuantitas sampah, namun juga menjadikan sampah menjadi peluang yang bisa di eksploitasi.
Dengan  inovasi  dan  investasi  yang  tepat  di  bidang  teknologi  dan  pengelolaan limbah  maka  dua  raksasa  industri  olahraga  ini  berhasil  meraup  banyak  keuntungan.  Baik dari penjualan persediaan apparel olahraga hingga lisensi dan kerja sama dengan atlet dan klub  olahraga  ternama.  Gerakan Zero  Waste yang  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  usung pun semakin menarik minat  para pecinta olahraga dan menjadikan keduanya tidak tersaingi dalam dunia industri olahraga. NTB Zero Waste pula mencoba menempuh cara  yang  sama  dari  peluang  yang  tersedia,  tentunya  dimulai  dari  kawasan  lokal.  Hal  ini mencangkup pengelolaan sampah organik dan non organik. Sampah organik atau sampah basah  yang  berasal  dari  limbah  makanan,  pertanian  dan  perkebunan  memiliki  kuantitas yang  besar  di  NTB.  Hal  ini  dikarenakan  kondisi  daerah  wisata  dan  pertanian  yang mengakibatkan  NTB  memiliki  banyak  lahan  pertanian,  lahan  perkebunan,  dan  industri kuliner.  Contoh  industri  kuliner  di  antaranya  termasuk  hotel,  restoran,  dan  usaha  kuliner skala  mikro  dan  rumah  tangga  lainnya.  Limbah  organik  yang  dihasilkan  dari  lingkup  ini bisa menjadi pundi pendapatan bagi pihak terkait dan menjadi keuntungan bagi pemerintah provinsi  dalam  hal  ini  yaitu  dapat  menjadi  bahan  baku  pembuatan  pelet  RDF  yang merupakan alternatif bahan bakar terbarukan.
Inovasi Masyarakat Prov NTB dalam upaya pengelolaan sampah di antaranya yaitu kerajinan tangan, paving block plastik, kompos, ecobrick wall dan lain-lain. Keberhasilan Inovasi  kebijakan  bisa  dilihat  dari  komunikasi  pelaksana  kebijakan,  di  mana  Pemerintah harus mengetahui apa yang akan dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang harus di transmisikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Sehingga dengan adanya hal tersebut dalam jalannya kebijakan akan mengurangi adanya Masalah. Berkaitan dengan komunikasi,  berdasarkan  hasil  temuan  Penulis  bahwa  komunikasi  antara  pembuat kebijakan  dengan  pelaksana  kebijakan  sudah  cukup  baik.  Untuk  Menjalankan  program bebas  sampah  ( zero  waste )  diperlukan  tenaga  yang  sangat  ahli.  Staf  yang  ahli  biasanya dapat  dilihat  dari  kualifikasi  pendidikannya,  karena  biasanya  kualifikasi  pendidikan mempengaruhi persepsi orang atau masyarakat dalam menjalankan program kebijakan. Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Nusa Tenggara Barat, ketersediaan staf sudah  cukup  memadai.  Hal  itu  diharapkan  mampu  memberikan  efektivitas  terhadap pelaksanaan  program  bebas  sampah  ( zero  waste ).  Berikut  ini  adalah  ketersediaan  sumber daya  manusia  (staf)  di  Bidang  Pengelolaan  Sampah  dan  Pengendalian  Lingkungan  pada tabel 2:
Tabel 2. Distribusi Sumber Daya Manusia Bidang Pengelolaan Sampah Dan Pengendalian Lingkungan Di DLHK Provinsi NTB
No.  Tingkat Pendidikan Staf ASN % Staf Kontrak % Jml. % 1. SMA/SEDERAJAT 2 15,38 4 26,67 6 21,43 2. S1 7 5385 11 73,33 18 64,26 3. S2 4 30,77 0 0 4 14,28 Jumlah 13 1005 15 100% 28 100%
Sumber  :  Data  Dinas  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Provinsi  NTB,  Data  Diolah Tahun 2021

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berdasarkan  data  di  atas  bisa  dianalisis  bahwa  Sumber  Daya  manusia  pada  Dinas Pengelolaan  Sampah  dan  Pengendalian  Lingkungan  sudah  cukup  baik,  dinas  ini  dikelola olah SDM yang paham tentang fungsi dan tugas mereka. Pengangkatan personal yang akan melaksanakan  kebijakan  tentu  haruslah  orang-orang  yang  memiliki  dedikasi  tinggi terhadap  kebijakan,  terlebih  lagi  kebijakan  berbicara  masalah  kepentingan  masyarakat. kebijakan zero waste pengangkatan personal  yang akan membantu ataupun melaksanakan kebijakan  merupakan  orang-orang  yang  dipercaya  mampu  akan  melaksanakan  kebijakan tersebut.  Pengangkatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan didasarkan  pada  pengalaman  personal  yaitu  sebagian  besar  orang  yang  diangkat  menjadi pelaksana merupakan bagian dari kelompok masyarakat peduli sampah.
Tantangan  Menyukseskan  NTB  Zero  Waste  Tentu  dalam  perjalanannya  ke  depan sebuah  program  unggulan  daerah  akan  menemui  tantangan.  Program  NTB  Zero  Waste sendiri  memiliki  tantangan-tantangan  yang  akan  dihadapi  di  antaranya  yaitu:  Kebiasaan Masyarakat  Kebiasaan  sebagian  masyarakat  yang  tidak  biasa  untuk  menjaga  kebersihan lingkungan menjadi momok utama bagi program Zero Waste ini. Upaya untuk mengubah pola  pikir  masyarakat  memang  sangat  sulit.  Hal  yang  paling  dasar  seperti  memilah  jenis sampah mungkin hanya dilakukan kurang dari 10% masyarakat di NTB secara khususnya. Pemilahan sampah sejauh ini masih dominan dilakukan oleh pemulung  yang berlokasi  di sekitar  TPA.  Untuk  merespons  permasalahan  tersebut  pemerintah  berupaya  melakukan sosialisasi  dan  kampanye.  Sosialisasi  dan  kampanye Zero  Waste saat  ini  sudah dilaksanakan dan target utama dari pemerintah provinsi NTB yaitu sekolah-sekolah SMA, SMK  dan  SLB  yang  saat  ini  sudah  berada  di  bawah  lingkup  dinas  pendidikan  provinsi. Diharapkan  dengan  mengubah  pola  pikir  para  siswa  dapat  menjadi  awal  perubahan  pola pikir masyarakat tentang masalah persampahan.
Merujuk  pada  kebijakan  penanganan  permasalahan  sampah  ini  sayangnya  masih terdapat  kelemahan.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan,  pemerintah  masih belum maksimal mencari celah dalam menyukseskan program ini. Celah atau potensi yang dimaksud adalah penguatan sektor informal. Sektor informal yang dimaksud oleh peneliti yaitu  sekelompok  masyarakat  yang  aktif  dan  bersentuhan  langsung  dengan  masalah persampahan, yaitu para petugas kebersihan, pemulung dan pengepul sampah. Keberadaan dan  peran  dari  sektor  informal  ini  bisa  jadi  vital  dalam  membantu  pemerintah menyukseskan  program  Zero  Waste,  atau  bahkan  mewujudkan  Zero  Waste  City.  Selain mengalokasikan anggaran program ke penguatan TPA dan bank sampah, penguatan sektor informal ini juga sangat diperlukan. Apabila sektor informal mendapatkan dukungan yang lebih baik dan diangkat derajat sosialnya maka performa dalam pengentasan sampah akan ikut  mendapatkan benefit -nya.  Padahal  sektor  ini  adalah  garda  terdepan  dalam  gerakan pengelolaan  sampah.  Melihat  dari  teori  kebijakan  pemerintah  dalam  mewujudkan kemaslahatan pada fungsi stabilisasi maka hal ini masih belum terpenuhi. Masih dalam sisi kebijakan  daerah,  peran  dari  kepala  daerah  dalam  hal  ini  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur dalam mencanangkan program ini terbilang tidak biasa. Kepala daerah melalui program ini seakan mencoba membuka pemikiran banyak pihak bahwa ekonomi bukan hanya sebatas mengenai  finansial.  Namun  lebih  dalam  dari  itu,  faktor  lingkungan  juga  berperan  dalam menyokong  sektor  ekonomi.  Mengakibatkan  NTB  Zero  Waste  memiliki  kelebihan  pada banyak sisi. Yaitu sisi lingkungan, potensi ekonomi dan nilai-nilai ibadah.
Lebih  dalam  lagi,  realitas  di  lapangan  menunjukkan  pelibatan  masyarakat  dan pengusaha  masih  dirasa  kurang  bersinergi  dan  kurang  memahami  regulasi  dari  undang- undang  yang  mengatur  persampahan  ini.  Berdasarkan  dokumen  SSK  periode  2018-2022 (2017)  belum  ada  pengusaha  yang  berkecimpung  penuh  pada  pengelolaan  persampahan dan  belum  optimalnya  pengembangan  potensi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah secara sistematis di seluruh wilayah NTB, hal ini dikarenakan sosialisasi atau penyuluhan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
yang  kurang  efektif  dan  berkelanjutan  dari  instansi  terkait.  Pada  Undang-undang  No.  18 tahun 2008 pasal 6 poin g telah dijelaskan bahwa tugas pemerintah dan pemerintah daerah wajib  melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  antar  lembaga  pemerintah,  dunia  usaha  dan masyarakat  agar  tercapai  kesinambungan  dalam  pengelolaan  sampah.  Dalam  konteks tersebut perlu adanya mekanisme mengenai kerja sama atau collaborative yang melibatkan berbagai stakeholder yang terlibat di dalamnya. Merujuk pada pengertiannya collaborative merupakan  upaya  penyatuan  berbagai  pihak  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama. Collaborative membutuhkan berbagai macam aktor baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu  mengerjakan  tugas  demi  tercapainya  tujuan  bersama  menurut  ( Crofts  & Bisman,  2010). Hal  ini  bisa  digunakan  dalam  menghadapi  permasalahan  dalam penanganan dan pengelolaan sampah di NTB.

## Kesimpulan
Kesadaran  masyarakat  erat  kaitannya  dengan  perilaku,  perilaku  yang  membuang sampah  sembarangan  dan  mencemari  lingkungan.  Bicara  tugas  menyadarkan  ini  butuh waktu  panjang,  sementara  kita  sedang  dihadapkan  dengan  masalah    sampah.  Tapi  bukan berarti tidak bisa, ini harus menjadi salah satu fokus utama dalam membangun manajemen pengelolaan sampah terutama dari sumbernya. Alat terbaik pertama untuk mencapai tujuan program  ini  adalah  kesadaran  masyarakat,  banyak  cara  untuk    mencapai  kesadaran, singkatnya  kita  sering  sebut  program  edukasi/pendidikan,  pelatihan,  pendampingan  dan lain  sebagainya.  Pemerintah  dengan  segala  sektornya  dipelopori  oleh  Pemerintah  yang bekerja  sama  dengan  Media,  Swasta  dan  Akademisi  harus  meningkatkan  kesadaran masyarakat  karena  hal  itu    merupakan  indikator  utamanya.  Dengan  edukasi  yang berkelanjutan,  diharapkan  masyarakat  akan  lebih  cepat  mengerti  akan  pentingnya  dalam mampu mengelola sampah.
Sosialisasi  tentang  pengelolaan  sampah  untuk  mewujudkan zero  waste NTB. Menciptakan  NTB  yang  bebas  sampah  bukan  suatu  hal  yang  susah,  sepanjang  mampu mengubah  cara  berpikir  masyarakat  melalui  edukasi  pengelolaan  sampah  yang berkesinambungan.  Mimpi  menjadikan  NTB  sebagai  provinsi  yang  bebas  sampah  tahun 2023/2024 akan dapat diwujudkan ketika masyarakat telah memiliki kesadaran lalu mampu mengelola  sampahnya  sendiri.  Sosialisasi  harusnya  dapat  diberikan  melalui  kewenangan DLHK sebagai Implementor dari sisi pemerintah dan dibantu oleh sektor yang lain tersebut untuk  bersama-sama  mengajak  perubahan  perilaku  semua  kalangan,  sehingga  akan  di timbul  kesadaran  baik  itu  untuk  mengurangi  maupun  mengelola  sampah  itu  sendiri.  Di mana  pengurangan  sampah  ditargetkan  sebesar  30%,  sedangkan  penanganan  sampah sebesar 70%.
Perlu  di  tingkatkan  lagi  untuk  sistem  sosialisasi  baik  itu  ke  masyarakat,  bank sampah, Kelompok Masyarakat Peduli Sampah dan Lembaga Swadaya Masyarakat, karna masih  banyak  yang  belum  tahu  pentingnya  menjaga  lingkungan  dari  sampah  dan pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  hendaknya  terus  melengkapi  segala  bentuk  kebutuhan fasilitas  dalam  pengelolaan  sampah  seperti  armada  pengangkutan  ataupun  IPTEK pengelolaan  sampah.  Memperluas  mitra  kerja,  baik  itu  kerja  sama  dalam  negeri  maupun kerja sama dengan pihak luar negeri. Meskipun sudah ada beberapa negara  yang menjadi mitra  kerja  seperti  Malaysia,  Korea  dan  Singapura,  tetapi  dengan    mitra  kerja  yang  lebih banyak tentu suplai anggaran maupun fasilitas akan lebih meningkat.

## Daftar Pustaka
Agung,  L.  (2018).  Peran  Manusia  Sebagai  Khalifah  Allah  di  Muka  Bumi  Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam A . Pendahuluan umat didunia , khususnya masyarakat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Indonesia . Saat ini , Islam. Jurnal Penelitian .
Ann  Gibbsons.  (2009).  Africans’  deep  genetic  roots  reveal  their  evolutionary  story.  In
Science . https://doi.org/10.1126/science.324_575
Artiningsih, N. K. A. (2012). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang). In Serat Acitya . Crofts, K., & Bisman, J. (2010). Interrogating accountability: An illustration of the use of Leximancer software for qualitative data analysis. Qualitative Research in Accounting & Management . https://doi.org/10.1108/11766091011050859
Hamrun,  H.,  Harakan,  A.,  Prianto,  A.  L.,  &  Khaerah,  N.  (2020).  Strategi  Pemerintah Daerah  Dalam  Pengembangan  Pelayanan  Berbasis  E-Government  Di  Kabupaten Muna. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan . https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808 Helsloot, I., & Ruitenberg, A. (2004). Citizen response to disasters: A survey of literature and  some  practical  implications. Journal  of  Contingencies  and  Crisis  Management . https://doi.org/10.1111/j.0966-0879.2004.00440.x
Mulyanto,  D.  H.  (2020).  The  Quality  In  Electronic  Services  Jogja  City  Government:  In
Case E-KTP. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan . https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7814
Nugraheni,  N.  A.  (2021). 5  Negara  ini  Penyumbang  Sampah  Plastik  Terbesar  di  Dunia, Indonesia Urutan Ke-3 . Tempo.Co.
Pratama Inka, N. H. A. Z. I. (2021). Manajemen bencana non alam COVID-19 dilihat dari kepemimpinan  quadruple  helix  di  Kota  Mataram. Jurnal  Ilmiah  Tata  Sejuta  STIA Mataram .
Putri,  D.  A.  P.  A.  G.,  &  Permana,  G.  P.  L.  (2021).  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Ecovillage  di  Desa  Penebel,  Kecamatan  Penebel, Kabupaten  Tabanan,  Bali. Journal  of  Community  Development  &  Empowerment . https://doi.org/10.29303/jcommdev.v1i2.13
Rahman,  K.  (2017).  Pelayanan  Pemerintahan  yang  Bertanggung  Jawab. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Nakhoda . https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823
Saksono,  H.  (2020).  Innovation  Hub:  Media  Kolaborasi  Menuju  Pemerintahan  Daerah
Inovatif. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan . https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7854
Setyanti, S. W. L. H. (2018). Peran Quadruple Helix Untuk Meningkatkan Kreativitas dan Kinerja Inovasi Industri Kreatif Indonesia. Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3 .
Subarkah, A. R. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Child Sex Tourism di Indonesia (Studi Kasus: Bali). TRANSBORDERS: International Relations Journal . Sulikah,  S.,  Mindarti,  L.  I.,  Sentanu,  I.  G.  E.  P.  S.,  &  Hidayah,  K.  (2021).  Pendekatan Kolaborasi  Quadruple  Helix  dalam  Peningkatan  Ekonomi  Daerah. Jurnal  Borneo Administrator . https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.714
Takbiran, H. H. T. (2020). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Menuju  Sentul  City  Zero  Emission  Waste  Kabupaten  Bogor. IJEEM  -  Indonesian Journal of
Environmental Education
and
Management . https://doi.org/10.21009/ijeem.052.05
Taufiq,  M.,  Suhirman,  S.,  Sofhani,  T.  F.,  &  Kombaitan,  B.  (2020).  Kajian  CSR  melalui Sudut Pandang Perencanaan Transaktif: Studi Kasus Perencanaan CSR di  Indonesia. Indonesian journal of accounting and governance . https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.46
Vebrianto,  A.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Penatausahaan  Barang/Aset  Negara  Pada Balai  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pengendalian  Penyakit  Bersumber  Binatang Donggala. Katalogis .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 107-119 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Wahjusaputri,  S.,  Fitriani,  S.,  Dipenogoro,  A.,  &  N.  Indah,  T.  (2018).  Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Triple Helix Bagi UKM Di Provinsi Jawa Barat. Procedia - Social and Behavioral Sciences .
Wahyuning,  S.,  Sunarto,  &  Wiryanto.  (2017).  Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Peran  Serta Masyarakat  di  Desa  Kalibeber,  Kecamatan  Mojotengah,  Kabupaten  Wonosobo. Jurnal Uns Surakarta .
Wijaya,  K.,  &  Wibowo,  H.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Mengelola  Limbah Industri  Di  Permukiman  Perkotaan  (Studi  Kasus:  Kawasan  Wisata  Belanja  Tekstil Cigondewah Kota Bandung). Q-JOURNAL TEDC .
Winahyu,  D.,  Hartoyo,  S.,  &  Syaukat,  Y.  (2019).  Strategi  Pengelolaan  Sampah  pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah . https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626