## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Oleh: Albi Ternando Universitas Adiwangsa Jambi E-mail: albyternando@gmail.com

## ABSTRACT
The  Indonesian  justice  system  in  the  practice  of  enforcing  criminal  law  often  follows  the designation Restorative Justice, or Restorative Justice in the Indonesian translation is called restorative justice. Restorative justice or restorative justice means: "a remedy and repayment of  a  mistake  made  by  the  desired  criminal  actor  (their  family)  to  the  criminal  victim  (their family)  (conciliation  efforts)  outside  the  court  of  law  with  the  meaning  and  purpose  of sticking out legal problems resulting from a criminal act can be completed properly with the approval of other people or the agreement of the parties. The expected short-term goal of this research is to create a basis for legal cases regarding the Legitimacy of Restorative Justice. The long-term goal of this research is to become an appropriate and effective framework for the  application  of  restorative  justice  in  the  criminal  justice  system  in  Indonesia.  harmony, decency, and delivery of the latest normative ideas can be found.
Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice, Law Enforcement.

## ABSTRAK
Sistem peradilan Indonesia dalam praktek penegakan hukum pidana kerap mengikuti sebutan Restorative  Justice,  ataupun  Restorative  Justice  dalam  alih  bahasa  bahasa  Indonesia  diucap restorative  justice.  Keadilan  restoratif  ataupun  keadilan  restoratif  berarti:“  sesuatu penyembuhan  serta  pelunasan  kekeliruan  yang  dicoba  oleh  pelaku  pidana  yang  di  idamkan (keluarganya) kepada korban pidana (keluarganya) (usaha perdamaian) di luar majelis hukum dengan  arti  serta  tujuan  supaya  mencuat  permasalahan  hukum  dampak  sesuatu  perbuatan pidana bisa dituntaskan dengan bagus dengan persetujuan orang lain ataupun perjanjian para pihak. Tujuan waktu pendek yang diharapkan dari riset ini merupakan menciptakan pangkal kasus  hukum  hal  Pembuatan  Sah  Restorative  Justice.  Tujuan  jangka  panjang  dari  riset  ini merupakan  jadi  kerangka  kegiatan  yang  pas  serta  efisien  untuk  aplikasi  restorative  justice dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  harmoni,  norma  kesusilaan,  serta  penyampaian buah pikiran normatif terkini bisa ditemui.
Kata Kunci: Keadilan Restorative,Peradilan Pidana, Penegakan Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia merambah sesi terkini dalam kemajuannya.  Salah  satu  wujud  inovasi yang  terdapat  dalam  Hukum  Pidana Indonesia merupakan pengaturan mengenai  hukum  pidana  dalam  perspektif serta  pendapatan  keadilan  pada  koreksi
ataupun  penyembuhan  kondisi  sehabis insiden  serta  cara  peradilan  pidana  yang diketahui  dengan  keadilan  restoratif( restoratif  justice)  yang  berlainan  dengan keadilan  retributif(  menekankan  keadilan pada  bayaran)  serta  keadilan  restitutif( menekankan  keadilan  pada  ubah  cedera). Bila  ditinjau  dari  kemajuan  ilmu  hukum
pidana  serta  watak  pemidaan  modern, sudah memberitahukan serta
meningkatkan apa yang diucap pendekatan ikatan  Pelaku-  Korban  ataupun“  Doer-
Victims” Relationship. Sesuatu pendekatan terkini  yang  sudah mengambil alih  pendekatan  aksi  ataupun  pelaku ataupun“  daad-  dader  straftecht”.  Pakar hukum  sudah  memberitahukan  resep keadilan  spesialnya  dalam  penegakkan HAM,  kalau  terdapat  3  pandangan pendekatan  buat  membuat  sesuatu  sistem hukum  dalam  bagan  pembaharuan  serta inovasi  hukum,  ialah  bidang  bentuk( structure), substansi( substance) serta adat( sah  culture)  yang  kesemuanya  pantas berjalan  dengan  cara  integral,  simultan serta  paralel.(  Mahkamahagung.  go.  id, 2023).
Di  dalam  praktek  penguatan  hukum pidana  kerap  kali  mengikuti  sebutan Restorative  Justice,  ataupun  Restorasi Justice  yang  dalam  alih  bahasa  bahasa Indonesia  diucap  dengan  sebutan  keadilan restorative.  Keadilan  restoratif  ataupun Restorative  Justice  memiliki  penafsiran ialah:"  sesuatu  penyembuhan  ikatan  serta pelunasan  kekeliruan  yang  mau  dicoba oleh pelaku perbuatan pidana( keluarganya)  kepada  korban  perbuatan pidana itu( keluarganya)( usaha perdamaian) di luar majelis hukum dengan arti serta tujuan supaya kasus hukum yang mencuat dampak terbentuknya aksi pidana
itu  bisa  dituntaskan  dengan  bagus  dengan tercapainya  persetujuan  serta  perjanjian diantara  para  pihak"(  Arief,  H.,&amp; Ambarsari, N, 2018).
Keadilan yang sepanjang ini berjalan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan keadilan retributive.
Sebaliknya  yang  diharapkan  merupakan keadilan  restorative,  ialah  keadilan  ini merupakan  sesuatu  cara  dimana  seluruh pihak  yang  ikut  serta  dalam  sesuatu perbuatan  pidana  khusus  bersama-  sama membongkar permasalahan gimana menanggulangi  akhirnya pada waktu  yang hendak  tiba  supaya  lebih  bauk  Keadilan Restoratif  merupakan  bentuk  penanganan masalah pidana yang memajukan penyembuhan kepada korban, pelaku, serta warga.
Prinsip  penting  Restorative  Justice merupakan  terdapatnya  kesertaan  korban serta  pelaku,  kesertaan  masyarakat  selaku penyedia dalam penanganan permasalahan,  alhasil  terdapat  agunan anak  ataupun  pelaku  tidak  lagi  mengusik keseimbangan  yang  telah  terwujud  di warga  serta  Petugas  penegak  hukum kerapkali terbelenggu dengan dasar keabsahan  yang  mewajibkan  tiap  masalah pidana dituntaskan beralasan pada peraturan perundang- undangan. Penguatan  hukum  terkungkung  dengan suara hukum, apalagi dalam cara pencarian keadilan  serta  pemberian  kemanfaatan
tidak  bisa  berlawanan  dengan  kejelasan hukum.  Cara  penguatan  hukum  yang begitu  kerapkali  tidak  bisa  menciptakan rasa  keadilan  yang  di  idamkan  oleh  para pihak  yang  berperkara(  pelaku,  korban serta warga). Bagi opini Satjipto Rahardjo, penanganan  masalah  lewat  rute  litigasi selaku  wujud  penguatan  hukum  ke  arah rute lelet  yang menimbulkan terbentuknya penimbunan masalah disebabkan panjangnya  cara  dalam  Sistem  Peradilan Pidana( Flora, H. S. 2018)
Perbuatan  pidana  bagi  kaca  mata keadilan  Restoratif,  merupakan  sesuatu pelanggaran kepada orang serta kedekatan dampingi  orang.  Keadilan  restoratif,  bisa dilaksanakan  lewat:  Perantaraan  korban dengan  pelanggar;  Konferensi  golongan keluarga;  jasa  di  warga  yang  bertabiat penyembuhan bagus untuk korban ataupun pelaku  serta  Kemajuan  yang  terdapat menampilkan terbentuknya metode penglihatan pemidanaan yang telah bergeserpada keadilan yang wajib diperoleh oleh pihak- pihak yang berperkaradengan  membagikan  peluang pada  pelaku  buat  membenarkan  diri  serta bisa diperoleh balik oleh warga(  Yulia, R. 2012).  membagikan  keadilan,  kejelasan serta kemanfaatan hukum dalam Penguatan  hukum  di  Indonesia  saat  ini sedang  meninggalkan  bermacam  perkara yang  wajib  dituntaskan,  paling  utama kasus- kasus pidana  yang mengaitkan satu
pihak  dengan  pihak  yang  lain  di  warga. Rasa  keadilan  yang  diharapkan  dari penguatan  hukum  belum  dapat  dinikmati warga  di  negeri  ini.  Terlebih  semacam dikenal sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak menata hal korban. Dengan  begitu  kadang  kehadiran  korban mengarah diindahkan ataupun ”terabaikan”  mengenang  sistem  ini  lebih fokus pada pelaku kesalahan. Perlindungan hak-  hak  korban  pada  hakikatnya  ialah bagian  dari  proteksi  hak  asasi  manusia. Korban menginginkan proteksi buat menjamin  hak-  haknya  terkabul.  Sebab sepanjang  ini  di  dalam  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  hak-  hak  korban kurang  aman  dibandingkan  hak-  hak terdakwa.  Dalam  kasus  ini,  Restorative Justice  dapat  jadi  pemecahan  untuk kondisi ataupun situasi itu.
Restorative  justice  membagikan khasiat  untuk  korban  dalam  wujud pemberdayaan dengan pelampiasan keinginan  serta  hak  korban  dengan mengaitkan  kedudukan  dan  aktif  korban dalam  cara  penanganan  masalah  yang dirasakannya(  Pelikan,  C.  2020),  Dalam cara  penerapannya,  pemberian  restorative justice ini sepatutnya ditawarkan pada para pihak  serta  bukan  bertabiat  selaku  jasa otomatis  disebabkan  karakternya  ikhlas( Shapland, J., Burn, D., Crawford, A.,&amp;  Gray,  E.  2020),  Prinsip  dari restorative justiveini
menciptakan
perdamaian  antara  pihak  pelaku,  korban serta warga beralasan pada cara pengembalian  kehancuran  selaku  dampak darisuatu perbuatan pidana( Wulandari, C. 2018),  Oleh  sebab  banyaknya  profit  yang ditawarkan  dalam  penanganan  masalah pidana berplatform pada restorative justice,  hingga  hendak  dipaparkan  lebih lanjut  terpaut  dengan  investigasi  serta penuntutan masalah pidana yang dituntaskan  memakai  restorative  justice selaku  wujud  inovasi  dalam  kemajuan hukum pidana di Indonesia

## 2. METODE PENELITIAN
Tata  cara  riset  yang  dipakai  dalam riset ini merupakan  yuridis normatif, ialah riset  yang  dalam  pengkajiannya  dengan merujuk  serta  mendasarkan  pada  norma- norma  serta  kaidah-  kaidah  hukum, peraturan  perundang-  undangan  yang legal,  teori-  filosofi  serta  ajaran  hukum, yurisprudensi,  serta  materi-  materi  daftar pustaka  yang  lain  yang  relevan  dengan poin riset, Pendekatan yang dipakai dalam riset  ini  merupakan  pendekatan  yuridis, ialah menganalisa kasus mengenai penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Hukum(  Legal  Standing) kepada  Aplikasi  Restorative  Justice  Hal penguatan  hukum  di  Indonesia,  tidak
hendak  dapat  terbebas  dari  Undang- Undang  No  8  Tahun  1981  Mengenai Hukum  Kegiatan  Pidana  sebab  bersumber pada perkata nya saja, sebutan itu merujuk pada  penerapan  hukum  formil.  Dapat dikatakan yang diartikan dengan penguatan hukum( law enforcement).
Rancangan keadilan restoratif ataupun  keadilan  pemulihan(  restorative justice)  ialah  sesuatu  bentuk  pendekatan terkini  dalam  usaha  penanganan  masalah pidana.  Berlainan  dengan  sistem  yang terdapat saat ini( sistem pidana konvensional), pendekatan ataupun rancangan  keadilan  restoratif  ataupun keadilan  pemulihan(  restorative  justice) lebih  menitikberatkan  pada  terdapatnya kesertaan  langsung  dari  pelaku,  korban serta  warga  dalam  cara  penanganan masalah pidana. Oleh sebab itu, pendekatan  ini  terkenal  diucap  pula dengan sebutan“ non state justice system” di mana kedudukan Negeri dalam penanganan  masalah  pidana  jadi  kecil ataupun  apalagi  tidak  terdapat  serupa sekali. Tetapi begitu, kedatangan pendekatan  ataupun  rancangan  keadilan restoratif  ataupun  keadilan  penyembuhan( restorative justice) banyak diwarnai bermacam  persoalan  bagus  dengan  cara teoritis ataupun dengan cara efisien( Zulfa, E. A. 2023).
Restorative justicedidefinisikan dengan  cara  biasa  selaku  a  valued-  based
approach to responding to wrongdoing and conflict,  with  a  balanced  focus  on  the individu  harmed,  the  individu  causing  the harm,  and  the  affected  community( Prayitno,  K.  P.  2012),  Restorative  justice jadi  pemecahan  dari  cara  investigasi  serta penuntutan  yang  sepanjang  ini  tidak membagikan  koreksi  paling  utama  untuk korban perbuatan pidana dengan senantiasa  membagikan  ganjaran  untuk pelaku  perbuatan  pidana,  Fokus  cara penanganan  masalah  pidana  ada  pada penanganan  bentrokan  dibanding  dengan ganjaran penjara( Tadjuddin, Meter. A.,&amp;  Azis,  Y.  Z.  2018),  Pada  dikala ini  metode  penanganan  masalah  pidana berplatform  restorative  justicedi  gadang- gadang jadi alternative dispute resolutiondi luar  rute  litigasi  dengan  mengaitkan kedudukan  dari  polisi  serta  Beskal  buat mengakhiri  masalah  pidana  yang  penuhi ketentuan  yang  sudah  didetetapkan.  Cara penanganan  ini  ditawarkan  dalam  wujud perantaraan dengan interogator serta penggugat  biasa  yang  jadi  penyedia ataupun  jembatan  dampingi  para  pihak. Terpaut  dengan  ketentuan,  determinasi serta  penerapannya  hendak  dipaparkan lebih  lanjut  dalam  pembahasanrestorative justicedi investigasi serta penuntutan.
Wujud kongkritisasinya merupakan ialah  penjatuhan  pidana  ataupun  ganjaran. Berhubungan  dengan  perihal  itu,  bagi Sauer  terdapat  3  penafsiran  dasar  dalam
hukum  pidana,  ialah  watak  melawan hukum,  kekeliruan  serta  pidana(  Priyatno, D.  2007),  Serta  tidak  hanya  sama  dengan hukum  formil,  penguatan  pula  wajib didasarkan  atas  peraturan  yang  dibuatnya. Bertepatan  dengan  pembuatan  peraturan itu,  terdapat  satu  gerakan  serta  satu filosofi,  ialah  Gerakan  Utilitarianisme dengan  tokohnya  Jeremy  Bentham,  yang pada  dasanya  melaporkan  bahwasetiap peraturan  yang  terbuat  wajib  memiliki angka  untuk  buat  warga.  Dibilang  dalam penjelasan  bagi  Bagir  Manan,  kalau penguatan hukum indonesia dapat dibilang“  communis  opinio  doctorum”, yang  maksudnya  kalau  penguatan  hukum yang  saat  ini  dikira  sudah  kandas  dalam mencapaui  tujuan  yang  diisyaratkan  oleh Undang- Undang( Rizky, R. 2008).
Oleh  sebab  itu,  diperkenankanlah suatu  pengganti  penguatan  hukum,  ialah Restorative Justice System, dimana pendekatan yang  dipakai  merupakan pendekatan  sosio-  kultural  serta  bukan pendekatan  normatif.  Di  banyak  negeri, ketidakpuasan serta frustrasi dengan sistem peradilan resmi ataupun melahirkan balik  kebutuhan  dalam  melestarikan  serta menguatkan  hukum  adat  serta  praktek peradilan konvensional sudah menimbulkan panggilan buat reaksi pengganti  buat  kesalahan  serta  kendala sosial.  Banyak  pengganti  ini  membagikan pihak  yang  ikut  serta,  serta  kerap  pula
warga dekat, peluang buat ikut serta dalam menuntaskan bentrokan serta menanggulangi  konsekuensinya.  Program keadilan  restoratif  didasarkan  pada  agama kalau  pihak  yang  ikut  serta  bentrokan wajib  dengan  cara  aktif  ikut  serta  dalam menuntaskan  serta  kurangi  akibat  minus. Mereka  pula  didasarkan,  dalam  sebagian permasalahan,  pada  keinginan  buat  balik ke  banguna  pengumpulan  ketetapan  serta warga  setempat.  Pendekatan-  pendekatan ini pula diamati selaku alat buat mendesak mimik  muka  rukun  bentrokan,  buat mengiklankan keterbukaan serta inklusivitas, membuat apresiasi atas kedamaian  serta  mengiklankan  praktek warga yang bertanggung jawab( Dandurand,  Y.,&amp;  Griffiths,  C.  T. 2006).
Restorative Justice( Keadilan restoratif)  selaku  kemajuan  berarti  dalam pandangan  orang  didasarkan  pada  adat- istiadat  keadilan  dari  Arab  kuno,  Yunani, Romawi  serta  peradaban  yang  diperoleh pendekatan restoratif apalagi permasalahan pembantaian,  pendekatan  restoratif  dari badan  biasa(  Moots)  dari  Jermanik  warga yang  membersihkan  semua  Eropa  sehabis tumbangnya  Bulu  halus,  Hindu  India selaku  kuno  selaku  Weda  Peradaban  buat siapa“  ia  yang  menebus  diampuni”,  serta Budha  kuno,  Tao  serta  adat-  istiadat Konfusianisme  yang  dilihatnya  dicampur dengan akibat Barat hari ini di Asia Utara(
Braithwaite,  J.  2002),  Wujud  terkini  serta mapan  dari  restorative  keadilan  warga menawarkan sebagian metode menyongsong menuntaskan bentrokan.
Mereka  mengaitkan  orang  yang tidak  terbebas  dari  kejadian  itu,  namun dengan  cara  langsung  ikut  serta  ataupun terbawa-  bawa  olehnya.  Kesertaan  warga dalam  cara  tidak  lagi  abstrak,  melainkan amat  langsung  serta  aktual.  Cara  ini  amat dicocokkan dengan suasana di mana pihak ikut serta dengan cara ikhlas serta masing- masing  mempunyai  kapasitas  buat  ikut serta  penuh  serta  nyaman  dalam  cara perbincangan  serta  perundingan.  John Braithwaite  menarangkan  kalau  artikel restoratif  justice  berpusat  pada  program keadilan  restoratif  dalam  permasalahan pidana,  namun  butuh  dicatat  kalau  cara restoratif yang dipakai buat menanggulangi serta menuntaskan bentrokan  di  bermacam  kondisi  serta pengaturan  yang  lain,  tercantum  sekolah serta  tempat  kegiatan  Restorative  Justice( Keadilan  Restoratif)  ataupun  diketahui dengan istlah“ reparative justice” merupakan  sesuatu  pendekatan  keadilan yang  mementingkan  pada  keinginan  dari pada  para  korban,  pelaku  kesalahan,  serta pula  mengaitkan  kedudukan  dan  warga, serta tidak semata- mata penuhi determinasi hukum ataupun sekedar penjatuhan  pidana.  Dalam  perihal  ini korban  pula  dilibatkan  di  dalam  cara,
sedangkan pelaku kesalahan pula didorong buat mempertanggungjawabkan atas tindakannya,  ialah  dengan  membenarkan kesalahan-  kesalahan  yang  sudah  mereka perbuat denganmeminta maaf, mengembalikan duit sudah dicuri, ataupun dengan melaksanakan jasa warga Restorative Justice bermaksud buat memberdayakan  para  korban,  pelaku, keluarga,  serta  warga  buat  membenarkan sesuatu  aksi  melawan  hukum  dengan memakai  pemahaman  serta  keinsyafan selaku  alas  buat  membenarkan  kehidupan bermasyarakat menarangkan kalau rancangan Restorative Justice pada dasarnya  simpel(  Rosidah,  N.  2014), Restorative  Justice  ialah  filosofi  keadilan yang  memencet  kan  pada  penyembuhan kehilangan  yang  diakibatkan  oleh  aksi pidana.
Pendekatan Restorative justice mementingkan  pada  keinginan  bagus korban  ataupun  pelaku  kesalahan.  Di  sisi itu, pendekatan Restorative Justice( Keadilan Restoratif) menolong para pelaku kesalahan  buat  menjauhi  kesalahan  yang lain  pada  era  yang  hendak  tiba  Perihal  ini didasarkan  pada  suatu  filosofi  keadilan yang menyangka kesalahan serta pelanggaran,  pada  prinsipnya  merupakan pelanggaran  kepada  orang  ataupun  warga serta  bukan  pada  negeri.  Restorative Justice( Keadilan Restoratif) meningkatkan perbincangan antara korban
serta pelaku hendak membuktikan tingkatan  paling  tinggi  kepuasan  korban serta  akuntabilitas  pelaku.  Rancangan Restorative  Justice(  Keadilan  Restoratif) pada  dasarnya  simpel.  Dimensi  keadilan tidak  lagi  bersumber  pada  bayaran setimpal  dari  korban  pada  pelaku(  bagus dengan  cara  raga,  kejiwaan  ataupun ganjaran); tetapi aksi yang menyakitkan itu dipulihkan  dengan  membagikan  sokongan pada  korban  serta  meminta  pelaku  buat bertanggungjawab, dengan dorongan keluarga serta warga apabila dibutuhkan.
Dalam  ke-  Indonesia-  an,  hingga dimaksud kalau Restorative Justice sendiri berarti  penanganan  dengan  cara  seimbang yang mengaitkan pelaku, korban, keluarga serta pihak lain yang terpaut dalam sesuatu perbuatan  pidana  serta  dengan  cara bersama  mencari  penanganan  kepada perbuatan pidana serta implikasinya dengan  menekankan  penyembuhan  balik pada  kondisi  awal,  Buat  menciptakan keadilan  untuk  korban  serta  pelaku, merupakan  bagus  kala  para  penegak hukum  berasumsi  serta  berperan  dengan cara  liberal  ialah  tidak  mempraktikkan peraturan  dengan  cara  tekstual  namun butuh menerobos ketentuan( rule breaking) sebab  pada  kesimpulannya  hukum  itu bukan  bacaan  untuk  tercapainya  keadilan yang diidamkan olehmasyarakat.
Hukum  yang  liberal  pergi  dari anggapan  bawah  kalau  hukum  merupakan
buat  orang,  bukan  kebalikannya.  Hukum bukan  selaku  institusi  yang  bertabiat  telak serta  akhir,  melainkan  selaku  institusi beradab,  bernurani  serta  sebab  itu  amat didetetapkan  oleh  kemampuannya  buat berbakti  pada  orang.  Hukum  merupakan sesuatu  institusi  yang  bermaksud  buat membawakan  orang  pada  kehidupan  yang seimbang,  aman  serta  membuat  orang senang.  Manusiawi  serta  keadilan  jadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan  hukum.  Hingga  perkataan“ hukum  buat  orang”  bermakna  juga“ hukum  buat  keadilan”.  Ini  berarti,  kalau manusiawi  serta  keadilan  terdapat  di  atas hukum.  Intinya  merupakan  pengepresan pada  penguatan  hukum  berkeadilan  yang di  Indonesia ialah terciptanya keselamatan warga ataupun yang kerap diucap dengan“ warga  yang  seimbang  serta  mampu” Sedikit  mengutip  posisi  yang  berlainan, Bagir Manan menarangkan kalau restorative  justice  merupakan  rancangan pemidanaan,  namun  selaku  rancangan pemidanaan  tidak  cuma  terbatas  pada ketentuan  hukum  pidana(  formal  serta materil).  Tetapi,  meski  Bagir  Manan mendeskripsikan  restoratif  justice  selaku. rancangan  pemidanaan,  Dia  senantiasa searah dengan pandangan kalau rancangan pemidanaan  itu  haruslah  memajukan keadilan,  yang  ditegaskan  dengan  sebutan keadilan  terstruktur,  ialah  keadilan  untuk pelaku,  keadilan  untuk  korban  serta
keadilan  untuk  warga.“  Restorative justice”  selaku  salah  upaya  buat  mencari penanganan  bentrokan  dengan  cara  rukun di  luar  majelis  hukum  sedang  susah diaplikasikan. Di Indonesia banyak hukum adat  yang  dapat  jadi  restorative  justice, tetapi  keberadaannya  tidak  diakui  negeri ataupun tidak dikodifikasikan dalam hukum  nasional.  Hukum  adat  dapat menuntaskan  bentrokan  yang  timbul  di warga  serta  membagikan  kebahagiaan pada  pihak  yang  berkonflik.  Timbulnya ilham  restorative  justice  selaku  kritik  atas aplikasi  sistem  peradilan  pidana  dengan pemenjaraan  yang  dikira  tidak  efisien menyelesaikan  konflik  sosial.  Faktornya, pihak  yang  ikut  serta  dalam  bentrokan  itu tidak dilibatkan dalam penanganan bentrokan.  Korban  senantiasa  saja  jadi korban,  pelaku  yang  dipenjara  pula menimbulkan perkara terkini untuk keluarga  serta  serupanya(  Utomo,  S. 2014).
Dalam  kemajuan  wacana  teoritik ataupun  kemajuan  inovasi  hukum  pidana di bermacam negeri, terdapat kecondongan kokoh  buat  memakai  perantaraan  pidana atau  penal(  penal  mediation)  selaku  salah satu  pengganti  penanganan  permasalahan di  aspek  hukum  pidana.  Bagi  Detlev Frehsee(  Arief,  B.  N.  2008),  melonjaknya pemakaian  restitusi  dalam  cara  pidana membuktikan,  kalau  perbandingan  antara hukum pidana serta awas tidak sedemikian
itu  besar  serta  perbandingan  itu  jadi  tidak berperan dengan bagus.
Timbulnya  rancangan  restorative justice  bukan  berarti  meniadakan  pidana penjara,  dalam  perkara-  perkara  khusus yang  memunculkan  kehilangan  dengan cara  massal  serta  berhubungan  dengan bernilai  nyawa  seorang,  hingga  pidana penjara sedang dapat dipergunakan.
Rancangan restorative justice ialah sesuatu rancangan  yang  sanggup  berperan  selaku akselerator  dari  Dasar  peradilan  simpel, kilat  serta  bayaran  enteng,  alhasil  lebih menjamin  terpenuhinya  kejelasan  hukum serta  keadilan  warga.  Di  dalam  praktek sistem peradilan di Indonesia ada kemajuan hal rancangan tujuan pemidanaan,  mulai  retribution  yang  ialah wujud  bayaran  dengan  cara  absoluth kepada  seorang  yang  sudah  melaksanakan kesalahan,  tanpa  wajib  memandang  akibat serta  khasiat  lebih  jauh.  Setelah  itu terdapat rancangan restraint yang bermaksud  menjauhkan(  bertapa)  pelaku kesalahan  dari  kehidupan  warga,  supaya warga nyaman, hening, bebas dari kegelisahan dari kelakuan kesalahan seragam. Terdapat pula rancangan deterrence  perseorangan  serta  general deterrence,  yang  dimaksudkan  supaya ganjaran  membuat  sang  pelaku  dengan cara perseorangan merasa kapok( perseorangan  detterance)  ataupun  sekalian tertuju biar dijadikan Selaku
contohmasyarakat supaya tidak melaksanakan  kesalahan  seragam(  general deterrence) Kemajuan berikutnya
merupakan rancangan reformation ataupun rehabilitation, sesuatu wujud penghukuman  yang  dimaksudkan  buat membenarkan ataupun merehabilitasi sang pelaku  kesalahan  supaya  membaik  jadi orang  bagus  yang  bisa  diperoleh  balik  di lingkungan masyarakatnya.
Konsep-  konsep  pemidanaan  itu lalu  bertumbuh  dalam  teori-  filosofi keadilan dari  yang konvensional  semacam retributive  justice,  rehabilitative  justice, hingga  ke  filosofi  yang  lebih  modern semacam  alternative  justice,  transitional justice  serta  belum  lama  bertumbuh filosofi  restorative  justice.  Restorative justice  oleh  beberapa  ahli  hukum  pidana, psikolog  serta  ahli  sikap  anak  ditatap  pas serta bagus dalam  sistem peradilan pidana untuk  penanganan  kasus  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  bagus  itu  dari bagian  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku atau korban, ataupun stakeholder yang lain untuk  diperolehnya  rasa  keadilan  yang terdapat di tengah warga.
Restorative  justice  ialah  wujud penanganan  bentrokan  yang  tidak  cuma memeriksa serta memidana pelaku dengan sesuatu  bayaran,  namun  lebih  memajukan pada  terpulihkannya  kondisi  awal  ataupun situasi wajar dari korban, pelaku, keluarga pelaku  atau  korbanataupun  stakeholder
yang lain  yang bersangkutan. Keadilan ini di satu bagian bisa menarangkan kalau apa yang  dicoba  oleh  pelaku  tidak  bisa dibenarkan  dengan  cara  hukum,  tetapi  di bagian lain pula mencegah serta meluhurkan  hak-  hak  orang  yang  lebih pokok.
Bagi pemikiran rancangan restorative  justice  penindakan  kesalahan yang  terjalin  bukan  cuma  jadi  tanggung jawab  negeri  hendak  namun  pula  ialah tanggung  jawab  warga.  Oleh  sebab  itu rancangan  restorative  justice  di  bangun bersumber pada penafsiran kalau kesalahan yang  sudah  memunculkan kehilangan  wajib  dipulihkan  balik  bagus kehilangan  yang  di  berpenyakitan  oleh korban  ataupun  kehilangan  ataupun  yang di  tanggung  oleh  warga.  Keikutsertaan badan  warga  amat  diperlukan  buat menolong  membenarkan  kekeliruan  serta penyimpangan  yang  terjalin  di  dekat lingkungan masyarakat yang berhubungan. Pemberian  apresiasi  serta  hidmat  pada korban dengan mengharuskan pihak pelaku  melaksanakan  penyembuhan  balik ataupun  dampak  perbuatan  pidana  yang sudah  dikerjakannya.  Penyembuhan  yang dicoba  oleh  pelaku  dapat  berbentuk  ubah cedera, profesi sosial ataupun melaksanakan  suatu koreksi  ataupun aktivitas  khusus  cocok  dengan  ketetapan bersama  yang  sudah  disetujui  seluruh pihak  dalam  pertemuan  yang  dicoba.
Perpindahan pandangan dari bentuk penghukuman  konvensional  merupakan dengan  terdapatnya  bentuk  penghukuman yang  membagikan  keadilan,  paling  utama keadilan  yang  ditunjukan  pada  keadilan warga.  Perihal  ini  ialah  sesuatu  titik  dini ataupun  bawah  lahirnya  restorative  justice di negeri manapun. Terdapatnya perpindahan  pandangan  itu  menampilkan kalau  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak sudah terjalin sesuatu usaha buat membagikan  atensi  serta  uraian  kepada penanganan sesuatu permasalahan perbuatan  pidana  yang  dicoba  dengan tujuan  tercapainya  keadilan  buat  seluruh pihak  yang  terpaut  dalam  perbuatan pidana, Ada pula peran hukum Restorative Justice  ada  pada  Pasal  24  ayat(  1) Kovenan.
Peran  keadilan  restoratif  pada sistem peradilan pidana dibagi jadi 2 ialah: di  luar  sistem  peradilan  pidana(  Maulana, I.,&amp;  Agusta,  Meter.  2021),  serta  di dalam  sistem  peradilan  pidana.  Realitas membuktikan warga beberapa besar sedang bertumpu pada hukum negeri serta metode hukum yang terdapat. Tidak hanya itu,  parapembuat  kebijaksanaan  pula sedang  yakin  serta tergantung pada sistem peradilan  pidana  yang  telah  berjalan. Dalam  perihal  ini,  legislative  ataupun administrator memandang kalau pemakaian  pendekatan  keadilan  restoratif cuma  ialah  pengganti  bentuk  penanganan
masalah  pidana  yang  ditawarkan  dalam sistem  hukum  yang  berlainan  dengan hukum negeri yang legal.
Peran restorative justice di Indonesia  diatur  dengan  cara  jelas  dalam gamblang  dalam  bermacam  peraturan perundang-  undangan  misalnya  Undang- Undang Bawah Republik Indonesia Tahun 1945;  Hukum  No  48  Tahun  2009 Mengenai  Kewenangan  Peradilan,  Hukum No  14  Tahun  1985  begitu  juga  sudah diganti oleh Undang- Undang No 5 Tahun 2004  begitu  juga  sudah  diganti  terakhir dengan  Hukum  No  3  Tahun  2009 Mengenai  Dewan  Agung.  Dengan  begitu, mengingat  kalau  Mahkamah  Agung(  MA) ialah  badan  negeri  yang  melakukan kewenangan  peradilan  serta  selaku  pucuk peradilan  hingga  telah  seyogianya  bila Dewan  Agung(  MA)  mengadopsi  ataupun menganut serta mempraktikkan pendekatan  ataupun  rancangan  keadilan restoratif( restorative justice).
Tidak  hanya  itu,  Undang-  Undang Kekuasaan Peradilan ialah Undang- Undang  Republik  Indonesia  No  48  Tahun 2009  Mengenai  Kewenangan  Peradilan persisnya  pada  Pasal  5  dengan  jelas mengatakan  kalau  juri  harus  menggali nilai-  nilai  yang  hidup  dalam  warga(  the living law ataupun local wisdom). Dengan begitu, pada hakikatnya juri wajib ataupun harus  mempraktikkan  pendekatan  ataupun rancangan  keadilan  restoratif(  restorative
justice) dalam menuntaskan masalah sebab pendekatan  ataupun  rancangan  keadilan restoratif( restorative justice) cocok dengan  jiwa  bangsa  Indonesia  ialah Pancasila, cocok dengan nilai- nilai hukum adat  serta  cocok  pula  dengan  nilai-  nilai agama.
Butuh  pula  dikemukakan  kalau rancangan  keadilan  restoratif(  restorative justice) tidak cuma bisa diaplikasikan pada Dewan Agung( MA). Dalam cara peradilan  pidana  pada  biasanya  serta  cara peradilan  pidana  di  Indonesia  pada spesialnya,  ada  sebagian  jenjang  ataupun cara  yang  wajib  dilewati  untuk  para pelacak  keadilan  bagus  di  tingkatan pelacakan, investigasi, penuntutan, pengecekan  di  majelis  hukum  sampai langkah  penjatuhan  tetapan  juri.  Apalagi pada jenjang dimana para pelacak keadilan melaksanakan  usaha  hukum(  bagus  usaha hukum  lazim  ataupun  usaha  hukum  luar lazim). Dengan begitu, pengarang memperhitungkan  kalau  telah  seyogianya pengadopsian  serta  aplikasi  rancangan keadilan restoratif( restorative justice).
Aplikasi Restorative Justice Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia Dewasa ini, bila terjalin sesuatu perbuatan pidana,  warga  mengarah  memakai  rute majelis  hukum  yang  dengan  cara  abstrak serta  teoritis  akanmenciptakan  keadilan, tetapi  dalam  faktanya  perihal  ini  ialah perihal  yang  tidak  gampang  buat  digapai.
Butuh  diketahui  kalau  hasil  yang  hendak digapai  dari  cara  penanganan  masalah dengan  rute  peradilan  bertabiat  win  lose solution,  dengan  watak  yang  begitu, hendak  ada  pihak  yang  berhasil  serta  ada pula  pihak  yang  takluk.  Dengan  realitas semacam ini, penanganan sesuatu masalah lewat  rute  peradilan  konvensional  pada Sistem  peradilan  pidana(  criminal  justice system)  merupakan  sesuatu  sistem  yang menata  metode  gimana  sesuatu  masalah pidana yang sudah terjalin hendak dituntaskan dalam sesuatu susunan aktivitas peradilan dengan tujuan tercapainya  keadilan  serta  mendapatkan kejelasan  hukum.  Sebab  sistem  peradilan pidana  merupakan  selaku  sesuatu  sistem, hingga  antara  tiap-  tiap  bagian  yang  ada dalam  sistem  silih  terpaut  satu  dengan yang  lain,  maksudnya  sistem  ini  tidak sempat berjalan serta hingga pada tujuannya  bila  salah  satu  bagian  dari sistem  itu  tidak  bekerjaMuladi  dalam bukunya  yang  bertajuk“  Jiwa  Selekta Sistem  Peradilan  Pidana”  mengemukakan kalau  sistem  peradilan  pidana(  criminal justice system) merupakan sesuatu jaringan( jaringan) peradilan yang memakai  hukum  pidana  badaniah,  hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaaan  pidana.  Tetapi  kelembagaan ini  wajib  diamati  dalam  kondisi  social( Muladi.  1995),  Watak  yang  sangat  resmi bila  dilandasi  cuma  buat  kebutuhan
kejelasan  hukum  saja  hendak  bawa musibah berbentuk ketidakadilan.
Buku  Hukum  Hukum  Kegiatan Pidana(  KUHAP)  sesungguhnya  sama dengan  penguatan  hukum  pidana  yang ialah  sesuatu  sistem  kewenangan  ataupun kewenangan-  wewenang  yang  diserahkan pada  negeri  dalam  melempangkan  hukum pidana  ialah  kepolisian,  kejaksaan,  juri serta  badan  sosialisasi.  Penafsiran  sistem peradilan  pidana(  criminal  justice  system) diucap pula dengan sebutan law enforcement  system  sebab  di  dalamnya memiliki  sesuatu  uraian,  kalau  pada dasarnya  apa  yang  dicoba  oleh  lembaga- lembaga  itu  ialah  upaya  konkrituntuk melempangkan  aturan-  aturan  hukum abstrak( Garner, B. A. 2004).
Dalam bermacam dasar serta bentuk pendekatan restorative justice, cara perbincangan  antara  pelaku  serta  korban ialah  modal  bawah  serta  bagian  terutama dari  aplikasi  keadilan  ini.  Perbincangan langsung  antara  pelaku  serta  korban menghasilkan korban bisa mengatakan apa yang dirasakannya, mengemukakan impian hendak terpenuhinya hak- hak serta keinginan- keinginan dari sesuatu penanganan masalah pidana. Lewat perbincangan  pula  pelaku  diharapkan terbangun  hatinya  buat  membetulkan  diri, mengetahui kesalahannya serta menyambut  tanggung  jawab  selaku  akibat dari perbuatan pidana  yang dicoba dengan
penuh
pemahaman. Dari cara perbincangan  ini  pula  warga  bisa  ikut  dan ikut  serta  dalam  menciptakan  hasil perjanjian  serta  memantau  penerapannya. Hingga  dari  itu  pada  dasarnya  restorative justice  diketahui  pula  dengan  penanganan masalah lewat perantaraan( mediasi penal). Perantaraan  penal  dalam  hukum  pidana memiliki  tujuan  agung  pada  penanganan masalah pidana yang terjalin dalam warga. Dengan  cara  abstrak,  dibilang  oleh Stefanie  Trankle  dalam  Barda  Nawawi Arief,  perantaraan  penal  yang  dibesarkan itu  metode  penanganan  yang  ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang terdapat dikala  ini  alhasil  sedang  susah  buat diperoleh.  Perihal  ini  disebabkan  metode yang  ditawarkan  oleh  pendekatan  ataupun rancangan(  Arief,  B.  N.  2012).  bertolak dari  ilham  serta  prinsip  kegiatan(  working principles) selaku selanjutnya:
Penindakan  bentrokan(  Conflict Handling atau Konfliktbearbeitung)
Kewajiban  jembatan  merupakan  membuat para  pihak  melalaikan  kerangka  hukum serta  mendesak  mereka  ikut  serta  dalam cara  komunikasi.  Perihal  ini  didasarkan pada  ilham,  kalau  kesalahan  sudah memunculkan  bentrokan  interpersonal. Bentrokan seperti itu yang dituju oleh cara perantaraan.  Mengarah  pada  cara(  Process Orientation atau Prozessorientierung) Perantaraan  penal  lebih  mengarah  pada mutu  cara  dari  hasil,  ialah:  menyadarkan
pelaku perbuatan pidana hendak kesalahannya, kebutuhan- keinginan bentrokan  teratasi,  kenyamanan  korban dari  rasa  khawatir,  dsb,  Cara  informal( Informal  Proceedings  atau  Informalität) Perantaraan  penal  ialah  sesuatu  cara  yang informal, tidak bertabiat birokratis, menjauhi  metode  hukum  yang  kencang. Terdapat  kesertaan  aktif  serta  bebas  para pihak( Active and autonomous participation  atau  Parteiautonomie  atau Poin  tivierung):  Para  pihak(  pelaku  serta korban)  tidak  diamati  selaku  subjek  dari metode hukum pidana, namun lebih selaku poin.  yang  memiliki  tanggung  jawab individu  serta  keahlian  buat  melakukan. Mereka diharapkan melakukan atas kehendaknya sendiri. 21
Kasus  penting  buat  meresmikan ataupun mengimplementasi- kan pendekatan  ataupun  konsep  keadilan restoratif(  restorative  justice)  dalam  suatu sistem  hukum  pada  biasanya  serta  pada sistem  peradilan  pidana  pada  khsusunya terdapat  pada  metode  penanganan  yang ditawarkan  oleh  pendekatan  ataupun rancangan  keadilan  restoratif(  restorative justice) berlainan dengan keadilan restoratif( restorative justice) lebih memajukan rancangan perdamaian, rancangan“  perantaraan”  serta  rancangan perdamaian  di  mana  pelaku,  korban, petugas  penegak hukum  serta warga besar ikut  serta  dengan  cara  langsung  dalam
menuntaskan  masalah  pidana  pastinya berbanding menjempalit ataupun berlawanan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang telah diberlakukan  semenjak  lama  serta  legal sampai dikala ini.
Perihal  ini  dilatar  belakangi  oleh fokus  atensi  serta  pemikiran  atas  sesuatu perbuatan  pidana  serta  keadilan  yang digapai  atas  sesuatu  penanganan  masalah pidana.  Pemikiran  kepada  maksud  dari sesuatu perbuatan pidana serta pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana konvensional  dikala  ini  merupakan“  is  a violation  of  the  state,  defined  by lawbreaking  and  guilty”(  pelanggaran negeri  didefinisikan  selaku  pelanggaran hukum serta bersalah). Sedangkan keadilan  dalam  sistem  peradilan  pidana konvensional dimengerti selaku“ terbuktinya  cema  serta  penjatuhan  pidana pada pelaku oleh Negeri selaku pemegang independensi  dalam  menjatuhkan  pidana. Daulat  begitu  pada  kesimpulannya  malah berefek  pada  situasi  tidak  terwakilinya kebutuhan korban serta warga dalam suatu sistem  yang  berhubungan  satu  dengan yang  lain  Praktik-  praktik  penanganan permasalahan  dengan  pendekatan  ataupun rancangan  keadilan  restoratif(  restorative justice)  memanglah  sudah  terdapat  dalam kebudayaan ataupun adat bangsa Indonesia,  sekalipun  perihal  itu  dicoba oleh golongan elit khusus dari masyarakat.

## 4. SIMPULAN
Restorative Justice (Keadilan Restoratif)  ataupun  diketahui  dengan istlah“  reparative  justice”  merupakan sesuatu pendekatan keadilan yang mementingkan  pada  keinginan  dari  pada para  korban,  pelaku  kesalahan,  serta  pula mengaitkan  kedudukan  dan  warga,  serta tidak  semata-  mata  penuhi  determinasi hukum ataupun sekedar penjatuhan pidana. Dalam perihal ini korban pula dilibatkan di dalam  cara,  sedangkan  pelaku  kesalahan pula  didorong  buat  mempertanggung- jawabkan  atas  tindakannya,  ialah  dengan membenarkan  kesalahan-  kesalahan  yang sudah  mereka  perbuat  dengan  memohon maaf,  mengembalikan  duit  sudah  dicuri ataupun dengan melaksanakan jasa warga. Restorative Justice bermaksud buat memberdayakan  para  korban,  pelaku, keluarga,  serta  warga  buat  membenarkan sesuatu  aksi  melawan  hukum  dengan memakai  pemahaman  serta  keinsyafan selaku  alas  buat  membenarkan  kehidupan bermasyarakat menarangkan kalau rancangan Restorative Justice pada dasarnya  simpel.  Restorative  Justice  ialah filosofi keadilan yang memencet kan pada penyembuhan kehilangan yang diakibatkan oleh aksi pidana.
5. DAFTAR PUSTAKA
https://www.mahkamahagung.go.id/rbne ws.asp?bid=4085  diakses  pada
tanggal  10  Februari  2023,  Pukul 21.55 WIB.
Arief,  H.,  &  Ambarsari,  N.  (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal  Hukum , 10 (2),  173-190.
DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al -adl.v10i2.1362
Flora,  H.  S.  (2018).  Keadilan  Restoratif
Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University  Of  Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142-158.
DOI: https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.1
42-158
Yulia,  R.  (2012).  Penerapan  Keadilan
Restoratif  Dalam  Putusan  Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan
Pidana. Jurnal Yudisial , 5 (2), 224- 240.
DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy .v5i2.155
Pelikan,  C.  (2020).  Balancing  the  debate: on  the  professionalisation  and victim  orientation  in  restorative justice. Int'l J. Restorative Just. , 3 ,
295.
https://doi.org/10.5553/IJRJ.000040
Shapland,  J.,  Burn,  D.,  Crawford,  A.,  &
Gray, E. (2020). From victimisation to restorative justice:
developing the offer of restorative justice. Int'l J. Restorative Just., 3, 194. https://doi:10.5553/IJRJ.000034
Wulandari, C. (2018). Penyelesaian Perkara  Pidana  Melalui  Mediasi Penal:  Access  To  Justice  Di Tingkat Kepolisian. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) , 8 (1), 90-104. DOI:
http://dx.doi.org/10.26623/humani .v8i1.1389
Eva  Achjani  Zulfa,  “Restorative  Justice: Alternatife Hukum”. http://evacentre.blogspot.com/200 9/11/restorative-justice.html diakses  terakhir  pada  hari  Senin,
tanggal  10  Februari  2023  pada pukul 22.33. WIB
Prayitno,  K.  P.  (2012).  Aplikasi  Konsep
Restorative
Justice dalam Peradilan  Indonesia.  Yogyakarta: Genta Publishing.
Tadjuddin,  M.  A.,  &  Azis,  Y.  Z.  (2018). Protection of Papuan Native Children  Conflicting  with  Law Through  a  Restorative  Justice Approach. Musamus Law Review , 1 (1), 1-20
Priyatno,  D.  (2007).  Pemindanaan  untuk
Anak  dalam  Konsep  Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice). Lembaga
Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII , 3 . Bandung, 2007, hlm. 9.
Rizky,  R.  (2008).  Refleksi  Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam  Dekade  Terakhir).  Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia. Jakarta, 2008, hlm. 4.
Dandurand,  Y.,  &  Griffiths,  C.  T. (2006). Handbook  on  restorative justice  programmes .  UN. New
York, Vienna, 2006, hlm. 5
Rosidah,  N.  (2014).  Budaya  Hukum
Hakim Anak Di Indonesia.
Semarang: Pustaka Magister. Semarang, 2014, hlm. 103.
Utomo,  S.  (2014).  Sistem  Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis
Restorative
Justice. Mimbar  Justitia  Fakultas
Hukum Universitas Suryakancana , 5 (01), 86.
Arief,  B.  N.  (2008). Mediasi  penal: penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan .  Program  Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Undip. Semarang, 2008, hlm. 4-5.
Mulyadi,  L. (2011). Penyelesaian Perkara
Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi  Mediasi  Penal  (Penal Mediation) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pengkajian Asas,  Norma,  Teori  dan  Praktek. Makalah ini dipresentasikan dalam rangka  Penelitian  untuk  wilayah Pengadilan  Tinggi  Palangkaraya, Mataram,  Jambi  dan  Semarang diselenggarakan  Badan  Penelitian
dan Pengembangan dan Pendidikan  Dan  Pelatihan  Hukum dan  Peradilan  Mahkamah  Agung
RI  (Badan  Litbang  Diklat  Kumdil MARI) pada bulan April-Mei.
Maulana,  I.,  &  Agusta,  M.  (2021).
Konsep dan
Implementasi
Restorative  Justice  di  Indonesia. Datin Law Jurnal, 2(11), 46-70.
Muladi.  (1995). Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana . Badan Penerbit
Universitas Diponegoro Semarang, 1996, hlm. 2.
Garner,  B.  A.  (2004).  Black’s  Law
Dictionary, Thomson West, St. Paul, Minnesota Amerika Serikat, 2004, hlm. 901.
Arief,  B.  N.  (2012).  Mediasi  Penal
(Penyelesaian Perkara Pidana diluar
Pengadilan). Pustaka
Magister, Semarang hlm 4-5
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020. Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia
Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian PenuntutanBerdasarkanKeadilan Restoratif, (2020).
Perkapolri  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan Tindak Pidana, (2019).
Undang-  Undang  Republik  Indonesia
Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 juntoUndang  Nomor  5  Tahun 2004.