## Fransiska Kristina Siswanto Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Abstract: The assumption underlying this paper is that there are many challenges faced by those who try to  fulfill the rights  of  chlidren, since what  stipulated in the regulations  are not  separated  with  those  implementation.  Regulation  and  implementation  are  not  closed and separated. Society and government are in strategic position in the implementation of fulfill  children’s  right  especially  for  children  living  with  HIV/AIDS.  Protection  and fulfillment of childrens’s right are not only the responsibilty of parents., the role of society and government are also needed.
Keywords: children’s rights, protection,HIV/AIDS, society, government.
Abstrak: Asumsi  yang  mendasari  tulisan  ini  adalah  banyaknya  tantangan  yang  harus dihadapi dalam memenuhi hak anak, dimana apa yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  tidak  sesuai  dengan  dengan  pelaksanaannya.  Masyarakat  dan  pemerintah  me- nempati  posisi  strategis  dalam  pemenuhan  hak  anak  terutama  bagi  anak  yang  mengidap penyakit  HIV/AIDS.  Perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak  tidak  hanya  menjadi  tang- gungjawab orang tua, namun peran dari masyarakat  dan pemerintah juga dibutuhkan.
Kata kunci: hak anak, perlindungan, HIV/AIDS, masyarakat, pemerintah.
Implementasi Perlindungan  Hak  Anak  Pengidap Penyakit HIV/AIDS

## Pendahuluan
Banyak  sekali  terjadi  perlakuan diskriminatif  yang  dilakukan  oleh  warga terhadap  ODHA  (Orang  Dengan  HIV/ AIDS).  Sampai  sekarang  ini  masih  ba- nyak  orang  yang  menganggap  bahwa ODHA  tidak  layak  bergaul  dan  hidup bersama  masyarakat.  Perlu  diketahui bahwa  yang  mengidap  penyakit  HIV/ AIDS  tidak  hanya  orang  dewasa  namun juga  anak-anak.  Sungguh  sangat  mem- prihatinkan  karena  anak-anak  tersebut tidak  berdosa  namun  harus  dilahirkan dengan  status  mengidap  HIV/AIDS.  Wa- laupun  jumlah  kasus  HIV/AIDS  yang dilaporkan  pada  kelompok  anak  masih rendah, namun anak sangat rentan tertular HIV/AIDS  antara  lain  karena  kelompok anak  tersebut  sudah  mulai  aktif    secara seksual,  penggunaan  narkotika  suntik (napza suntik), kekerasan seks, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduk- si termasuk HIV/AIDS.
Adapun  yang  dimaksud  dengan perlakuan  diskriminasi  berdasarkan  pasal 1  ayat  (3)  Undang-Undang  tentang  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  sebagai berikut :
Diskriminasi  adalah  setiap  pem- batasan, pelecehan, atau pengucil- an  yang  langsung  ataupun  tidak langsung didasarkan pada pembe- daan  manusia  atas  dasar  agama, suku,  ras,  etnik,  kelompok,  golo- ngan, status sosial, status ekonomi, jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan politik,  yang  berakibat  pengu- rangan,  penyimpangan  atau  peng- hapusan  pengakuan,  pelaksanaan atau  penggunaan  hakasasi  manu- sia  dan  kebebasan  dasar  dalam kehidupan  baik  individu  maupun kolektif  dalam  bidang  politik,
ekonomi,  hukum,  social,  budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 1
Perlakuan  yang  diskriminatif  pun tidak  dapat    dihindari  oleh  anak-anak yang mengidap HIV/AIDS. Mereka men- jadi  tidak  bebas  dalam  bergaul  dengan teman  sebayanya  karena  para  orang  tua melarang  anak-anaknya  untuk  bermain bersama anak yang mengidap HIV/AIDS, bahkan  ada  pula  yang  diusir  oleh  warga dan  masih  banyak  lagi  perlakuan  dis- kriminasi lainnya.
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  se- jumlah  peraturan  hukum  menjadi  dasar mengapa  perlu  dilakukan  perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (vide pasal 28B ayat 2) ditegaskan bahwa setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan per- lindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan  diskriminasi.  Sedangkan  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit men- jamin  dan melindungi  anak dari penelan- taran.  Pasal  52  ayat  (1)  menentukan bahwa  “setiap  anak  berhak  atas  perlin- dungan  orang  tua,  keluarga,  masyarakat dan  negara.” 2 Pasal  58  ayat  (1)  menentu- kan  bahwa  “setiap  anak  berhak  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran,  perlakuan  buruk  dan  pele- cehan  seksual  selama  dalam  pengasuhan orang  tua  atau  walinya  atau  pihak  lain manapun  yang  bertanggung  jawab  atas pengasuhan anak tersebut.” 3
1 Endang  Sumiarni,  2003, Perlindungan  Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana , hal. 626.
2 Tim  Redaksi  Media  Center, Pengadilan  Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Tahun 2000  & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Tahun 1999 , 2007, hal. 93.
3 Ibid .
Konvensi  hak-hak  anak  “ Conven- tion  on  the  Rights  of  the  child  (CRC) ” yang  telah  disahkan  oleh  PBB  berdasar- kan  Resolusi  44/25  tahun  1989  yang secara umum telah diterima dan diadopsi hampir  semua  bangsa  di  dunia  yang  di dalamnya  tercakup  tiga  nilai  utama  yaitu nilai  perlindungan  ( protection ),  nilai  ke- langsungan  hidup  ( survival ),  nilai  per- kembangan  anak  ( development ). 4 Indone- sia  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun  1990  tanggal  25  Agustus  1990. Dengan  demikian,  Indonesia  berkewajib- an  untuk  melaksanakan  kesepakatan- kesepakatan tersebut  dan memenuhi  hak- hak  anak  sesuai  dengan  butir-butir  kon- vensi.  Kemudian  sebagai  implementasi- nya  pemerintah  Indonesia  mensahkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tetang  Perlindungan  Anak.  Pada  pasal  1 angka 12 menentukan mengenai pengerti- an hak anak yaitu merupakan bagian dari hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin, dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan ne- gara. 5 Berbagai tindakan yang tidak wajar terhadap  terhadap  anak  dapat  mengham- bat tumbuh kembang seorang anak. Maka dengan demikian masyarakat mempunyai kewajiban  untuk  menjamin  hak  anak,  ti- dak  hanya  terbatas  pada  orang  tua  dan keluarga  melainkan  masyarakat  juga  me- miliki  peranan  yang  penting  dalam  men- jamin  perlindungan  dan  pemenuhan  hak anak.
Anak merupakan permata bagi ke- luarga,  sebagai  calon  generasi  penerus
4 Elly  Hernawati  et.  al.,  “ Hand  Out  Sistem  Per- adilan  Anak  dan  Kekerasan  Terhadap  Perem- puan ”,  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya, 2008, hal. 7.
5 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan tentang Pelanggaran HAM , 2007, hal.70.
suatu  bangsa  yang  nantinya  akan  melan- jutkan  kepemimpinan  di  masa  yang  akan datang.  Oleh  karena  itu  seorang  anak harus seharusnya mendapatkan perlakuan atau  perhatian  yang  lebih  khusus,  karena dengan  merekalah  kelak  hitam  putihnya suatu  bangsa  itu  ditentukan.  Hal  ini digambarkan  dari  tujuan  perlindungan anak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  3 Undang-Undang Perlindungan Anak ada- lah sebagai berikut :
Perlindungan  anak  bertujuan  un- tuk  menjamin  terpenuhinya  hak- hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpar- tisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kema- nusiaan  serta  mendapat  perlin- dungan dari kekerasan dan diskri- minasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia  yang  berkualitas  ber- akhlak mulia dan sejahtera. 6
Berbagai  bentuk  tindakan  yang tidak  wajar  terhadap  anak  dapat  meng- hambat  tumbuh  kembang  anak,  terutama karena hak-haknya tidak terjamin dengan baik.  Saat  ini  memang  telah  diupayakan perlindungan bagi hak-hak anak, baik da- lam keluarga, masyarakat, maupun peme- rintah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi masing-masing pihak. Meskipun telah di- lakukan  berbagai  upaya  untuk  memberi- kan  perlindungan  kepada  hak-hak  anak, tetapi  dalam  kenyataannya  kondisi  dan tingkat  kesejahteraan  anak  di  Indonesia masih  dalam  tahap  serius  untuk  diper- hatikan lebih lanjut.
Di  dalam  ketentuan  pasal  4 Undang-Undang  Perlindungan  Anak  me- nentukan:  “Setiap  anak  berhak  untuk  da- pat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  ber- partisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan
6 Ibid .
harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi”. 7 Hal  ini  merupakan implementasi  dari  prinsip-prinsip  dasar dari  Konvensi  Hak  Anak  yang  meliputi (1)  nondiskriminasi,  (2)  kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hi- dup,  kelangsungan  hidup  dan  perkem- bangan, (4) penghargaan terhadap penda- pat anak. 8
Anak dikelompokkan sebagai orang  yang  lemah  dan  belum  mampu membuat  keputusan  mana  yang  baik  dan kurang baik ataupun tidak baik. Keadaan- nya  masih  tergantung  kepada  orang  de- wasa,  baik  secara  rohani,  jasmani  mau- pun  sosial  belum  memiliki  kemampuan untuk  berdiri  sendiri,  maka  menjadi  ke- wajiban bagi orang tua, keluarga, masya- rakat  maupun  pemerintah/negara  untuk menjamin,  memelihara  dan  mengaman- kan  kepentingan  anak.  Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  dalam  pasal  20  Un- dang-Undang  Perlindungan  Anak  yang menentukan  sebagai  berikut:  “Negara, pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  terhadap  penyelenggaraan  perlin- dungan anak ”. 9

## Pembahasan
Ruang  Lingkup  Pengertian  Anak  dan

## Hak Anak
Anak sebagai bagian dari generasi muda  merupakan  penerus  cita-cita  perju- angan  perjuangan  bangsa  dan  sumber daya  manusia  bagi  pembangunan  nasio- nal, sehingga diperlukan pembinaan seca- ra  terus  menerus  demi  kelangsungan hidup,  pertumbuhan  dan  perkembangan
7 Ibid .
8 Elly Hernawati et.al., Op cit, hal. 2.
9 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM , op.cit. , hal. 75.
fisik,  mental  dan  sosial  serta  perlindung- an  dari  segala  kemungkinan  yang  akan membahayakan  mereka  dan  bangsa  di masa mendatang.
Di dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak diatur mengenai hak anak, diantara- nya sebagai berikut :
a. Pasal  4  menentukan  bahwa  setiap anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tum- buh,  berkembang,  berpartisipasi,  se- cara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  menda- pat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 10
b. Pasal  8  menentukan  bahwa  berhak memperoleh  pelayanan,  kesehatan dan  jaminan  sosial  sesuai  dengan  ke- butuhan fisik, mental, spiritual, sosial sesuai  dengan  kebutuhan  fisik,  men- tal, spiritual dan sosial. 11
Di dalam deklarasi Hak Anak ter- dapat 10 (sepuluh) asas perlindungan ter- hadap  anak,  diantaranya  menyatakan sebagai berikut:
Anak  berhak  menikmati  semua  hak-hak- nya sesuai dengan ketentuan yang terkan- dung dalam deklarasi ini, yakni 12 : a. Memperoleh perlindungan secara khusus dan harus memperoleh kesem- patan  yang  dijamin  oleh  hukum  dan sarana lain;
b. Nama dan kebangsaan;
c. Dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat;
d. Khusus  untuk  anak  yang  cacat  fisik, mental  dan  lemah  kedudukan  sosial- nya  akibat  suatu  keadaan  tertentu
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ignasius  Basis  Susilo,  et,  al, Kompilasi Instrumen  Internasional  Hak  Asasi  Manusia , 2003, hal. 128.
harus  memperoleh  pendidikan,  pera- watan dan perlakuan khusus;
e. Kasih sayang dan pengertian;
f. Pendidikan  wajib  secara  cuma-cuma minimal di tingkat sekolah dasar;
g. Menerima  perlindungan  dan  perto- longan dalam keadaaan apapun;
h. Dilindungi dari segala bentuk ketelan- taran, kekerasan, penghisapan;
i. Tidak  boleh  dijadikan  subyek  perda- gangan, bekerja sebelum usia tertentu, dilibatkan  dalam  pekerjaan  yang  me- rugikan dirinya;
j. Dilindungi dari perbuatan yang meng- arah  pada  bentuk  diskriminasi  sosial,
agama  maupun  bentuk-bentuk  diskri- minasi sosial lainnya.
Dalam  asas-asas  yang  terkandung dalam  Deklarasi  Hak  Anak  tersebut  ter- sirat  bahwa  umat  manusia  berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Asas-asas dalam Deklarasi Hak Anak ter- sebut kemudian ditegaskan dalam sebuah konvensi  yang  disebut  dengan  Konvensi Hak  Anak,  yang  mengikat  secara  yuridis dan  politis  bagi  pihak  yang  meratifi- kasinya.  Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  meratifikasi  konvensi  ter- sebut yaitu pada tanggal 20 Agustus 1990 dengan  diterbitkannya  Keputusan  Presi- den Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990  dan  ditindak  lanjuti  dengan  diter- bitkannya  Undang-Undang  Perlindungan Anak  pada  22  Oktober  2002.  Dalam Konvensi  Hak  Anak  tersebut  terdapat  4 (empat)  hak  dasar  anak  yang  harus  di- penuhi, yaitu:
a. Hak  atas  kelangsungan  hidup  ( sur- vival  rights );  wujudnya  meliputi  hak untuk  melestarikan  hidup  dan  mem- perhatikan  hidup  serta  kesehatan  dan perawatan yang baik.
b. Hak  atas  perlindungan  ( protection rights );  perlindungan  terhadap  diskri- minasi,  tindak  kekerasan  dan  keter- lantaran.
c. Hak atas perkembangan ( development rights );  hak  untuk  mendapatkan  pen- didikan  baik  formal  maupun  non formal  serta  mencapai  perkembangan fisik,  mental,  spiritual,  moral  dan sosial.
d. Hak  untuk  berpartisipasi  ( participa- tion  rights );  hak  untuk  menyatakan pendapat dalam segala hal.

## Perlindungan Anak
Dasar-dasar  pemikiran  hukum perlindungan anak yaitu:
a. Karena  anak  sebagai  tunas,  potensi dan  generasi  muda  penerus  cita-cita perjuangan bangsa;
b. Karena  memiki  peran  strategis  dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin  kelangsungan  eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
c. Agar anak dapat tumbuh dan berkem- bang  secara  optimal,  baik  fisik,  men- tal  maupun  sosial  dan  berakhlak mulia;
d. Karena  pemeliharaan  terhadap  kese- jahteraan  anak  belum  dapat  dilak- sanakan  sendiri  oleh  anak,  sehingga perlu  pemenuhan  terhadap  hak-hak anak. 13
Anak  sebagai  generasi  penerus cita-cita  perjuangan  bangsa  mempunyai peran  yang  sangat  strategis,  namun  ka- rena  kondisinya  yang  rentan  terhadap kekerasan  maka  diperlukan  perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan  wajar  baik  jasmani,  rohani  mau- pun sosial.
Berkaitan  dengan  pengertian  per- lindungan  anak,  dalam  pasal  1  angka  2
13 Elly Hernawati et.al., Op.cit., hal. 1.
Undang-Undang Perlindungan Anak, me- nentukan  bahwa:  ”Perlindungan  Anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 14
Arif  Gosita  berpendapat  bahwa perlindungan anak adalah: ”Suatu kegiat- an  bersama  yang  bertujuan  mengusaha- kan  pengamanan,  pengadaan  dan  peme- nuhan  kesejahteraan  rohaniah  dan  jas- maniah  anak  atau  remaja  yang  sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya”. 15
Sehubungan dengan pendapat Arif  Gosita  di  atas,  bahwa  kegiatan  per- lindungan anak merupakan suatu kegiatan bersama,  kegiatan  bersama  dalam  hal  ini bermakna bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja  namun  merupakan  tanggung  jawab para  pihak.  Mengenai  keterlibatan  pihak- pihak  dalam  melaksanakan  perlindungan hukum  pada  anak  di  dalam  pasal  20 Undang-Undang Perlindungan Anak, me- nentukan  sebagai  berikut:  ”Negara,  pe- merintah, masyarakat, keluarga dan orang tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab terhadap  penyelenggaraan  perlindungan anak”. 16 Tiga  pihak  tersebut  (orang  tua, masyarakat, negara) mempunyai kewajib- an  melakukan  perlindungan  terhadap anak-anak  dengan  porsinya  masing- masing. Untuk negara misalnya, melaksa- nakan  kewajiban  dengan  menyiarkan undang-undang  perlindungan  anak.  Na-
14 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM ”, op.cit , h. 69
15 Arif  Gosita,  Masalah  Perlindungan  Hak  Anak, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2004, hal. 4.
16 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM , loc. cit.
mun  apabila  tidak  didukung  dengan aparat  penegak  hukum  maka  undang- undang tidak ada fungsinya. Maka imple- mentasinya  tidak  dapat  berjalan  dengan baik sehingga banyak terjadi pelanggaran di  dalam  masyarakat.  Kemudian  untuk orang  tua  atau  keluarga  sebagai  ling- kungan  kehidupan  ( life  space )  terkecil tempat  anak  pertama  kali  mengenal dunia,  tumbuh  dan  berkembang  harus dapat  memberikan  pendidikan  awal  yang baik  sekaligus  memberikan  perlindungan secara fisik  dan mental  bagi  anak. Selain itu  masyarakat  juga  mempunyai  peranan yaitu  harus  dapat  mengkondisikan  ling- kungan  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan dan perkembangan anak.
Sehubungan  dengan  masalah  per- lindungan terhadap anak, Arif Gosita ber- pendapat bahwa: ”Perlindungan anak sua- tu  masyarakat,  bangsa  merupakan  tolok ukur  peradaban  manusia  seutuhnya  dan beradab,  maka  itu  kita  mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemam- puan,  demi  kepentingan  nusa  dan  bang- sa”. 17 Oleh karena itu maka perlindungan anak  merupakan  suatu  kewajiban  dan tanggung jawab suatu bangsa agar bangsa tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  bangsa yang  beradab  dan  ber-prikemanusiaan. Perlindungan anak dilakukan mempunyai tujuan  besar  sebagaimana  termuat  dalam pasal  3  Undang-Undang  Perlindungan Anak, yaitu:
Perlindungan  anak  bertujuan  un- tuk  menjamin  terpenuhinya  hak- hak  anak  agar  dapat  hidup,  tum- buh,  berkembang  dan  berpartisi- pasi  secara optimal sesuai  dengan harkat dan martabat kemanuisaan, serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi  demi terwujudnya  anak  Indonesia  yang
17 Arif Gosita, op.cit. hal. 8.
berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera. 18
Seorang anak sangatlah rentan ter- hadap  segala  sesuatu  seperti  kekerasan, eksploitasi  dan  hal-hal  lain  yang  meng- elimininasi  hak-hak  yang  dimiliki  oleh anak  tersebut.  Jika  3  pihak  (orang  tua, masyarakat,  negara)  tersebut  tidak  me- lakukan  kewajibannya  namun  justru membiarkan  saja,  maka  anak-anak  bang- sa  ini  dapat  menjadi  generasi  penerus bangsa yang memiliki mental buruk.
Perlindungan  anak  bermanfaat bagi  anak  dan  orang  tuanya  serta  peme- rintahnya  dalam  rangka  mencegah  ke- tidakseimbangan  kegiatan  perlindungan anak  secara  keseluruhan. 19 Sehubungan dengan  hal  ini,  Abdul  Hakim  Garuda Nusantara  mengatakan:  ”Masalah  perlin- dungan  hukum  bagi  anak-anak  merupa- kan  satu  sisi  pendekatan  untuk  melindu- ngi  anak-anak  Indonesia.  Masalahnya tidak  semata-mata  bisa  didekati  secara yuridis,  tetapi  perlu  pendekatan  lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.” 20
Perlindungan  Bagi  Anak  Pengidap HIV/AIDS
Tingkat  kesejahteraan  anak-anak Indonesia  masih  sangat  memprihatinkan. Masih banyak mereka yang haknya untuk hidup  dan  tumbuh  berkembang  menjadi anak  yang  sehat,  cerdas,  ceria,  berbudi
18 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM , loc.cit.
19 Maldin  Gultom, Aspek  Hukum  Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor  Catatan  Sipil  Kotamdya  Medan ”.  Tesis, Medan:  Program  Pascasarjana  USU,  1997,  hal. 53.
20 Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara, Prospek Perlindungan  Anak ,  Makalah,  Jakarta:  Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986, hal. 22.
luhur  belum  terpenuhi.  Indonesia  masih memiliki  kompleksitas  persoalan  anak yang  hingga  saat  ini  belum  terselesaikan secara  menyeluruh  dan  komprehensif. Bisa  dilihat  betapa  banyaknya  anak-anak yang  mengalami  gizi  buruk,  anak-anak yang  hidup  dengan  HIV/AIDS,  anak- anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang  dan  malam,  anak-anak  yang  men- jadi prostitusi dan objek pornografi, anak- anak  yang  hidup  dalam  penjara-penjara yang kumuh, kotor dan berdesak-desakan, dan  sejumlah  masalah  anak  lainnya  yang dengan sangat mudah dijumpai.
Karena  itu,  harus  ada  komitmen yang  sungguh-sungguh  untuk  mereduksi persoalan  anak  tersebut,  komitmen  saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi  dari  komitmen.  Karena  itu beberapa  rekomendasi  penting  untuk dipertimbangkan  dalam  upaya  memberi- kan  perlindungananak  yang  menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan  mekanisme  perlindungan  anak  yang harus  bekerja  secara  rapi  dan  transparan di  masyarakat  yang  didukung  dengan system  kesejahteraan  social  dan  kese- hatan dan penegakan hukum.
Saat  ini  jumlah  anak-anak  yang berada  dalam  situasi  sulit  masih  sangat banyak.  Anak-anak  yang  yang  berada dalam situasi sulit ini juga meliputi anak- anak  yang  terlantar,  anak-anak  yang  di- eksploitasi  dan  anak-anak  yang  membu- tuhkan  perlindungan  khusus  termasuk anak cacat, anak-anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, anak-anak yang berada dalam panti asuhan dan juga anak-anak  yang  bekerja  di  sektor  formal maupun  informal.  Belum  lagi  masalah anak-anak  yang  terasing  dan  terdiskri- minasi  karena  mengidap  penyakit  Hiatau teknik  penularan  HIV/AIDS  turunan  dari
orang  tua  mereka.  Masih  minimnya pengetahuan masyarakat mengenai  meto- de  atau  teknik  penularan  dan  penyebaran virus  HIV/AIDS,  semakin  menambah permasalahan  perlakuan  diskriminatif terhadap  anak-anak  yang  mengidap  pe- nyakit HIV/AIDS.
Adapun  yang  dimaksud  dengan perlakuan  diskriminasi  berdasarkan  pasal 1  ayat  (3)  Undang-Undang  tentang  Hak Asasi  Manusia  (  HAM  )  adalah  sebagai berikut :
Diskriminasi  adalah  setiap  pem- batasan, pelecehan, atau pengucil- an  yang  langsung  ataupun  tidak langsung  didasarkan  pada  pem- bedaan manusia atas dasar agama, suku,  ras,  etnik,  kelompok,  go- longan,  status  sosial,  status  eko- nomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  ke- yakinan  politik,  yang  berakibat pengurangan,  penyimpangan  atau penghapusan  pengakuan,  pelaksa- naan  atau  penggunaan  hakasasi manusia  dan  kebebasan  dasar dalam  kehidupan  baik  individu maupun  kolektif  dalam  bidang politik,  ekonomi,  hukum,  social, budaya,  dan  aspek  kehidupan lainnya. 21
Rendahnya pengetahuan masyara- kat  mengenai  HIV/AIDS (Human  Im- mune  Deficiency  Virus/Acquired  Im- mune  Deficiency  Syndrome) dapat  me- nyebabkan  masyarakat  tersebut  menjauhi ODHA  (Orang  Dengan  HIV  AIDS). Masyarakat  yang rendah pengetahuannya selalu  beranggapan  bahwa  penderita HIV/AIDS  adalah  seseorang  yang  ber- perilaku  buruk,  cenderung  melakukan seks  bebas.  Memang  tidak  mudah  untuk mengajak  masyarakat  menerima  peng-
21 Endang Sumiarni, Perlindungan Hukum terhadap  Anak  dalam  Hukum  Pidana ,  2003,  hal.
626.
idap  HIV/AIDS.  Masih  banyak  anggota masyarakat  yang  apriori  terhadap  peng- idap  HIV/AIDS.  Persepsi  buruk  masya- rakat terhadap pengidap HIV/AIDS tidak- lah  semuanya  benar,  perlu  dilakukan pengkajian  ulang  dan  jangan  langsung dipukul sama rata terhadap seluruh peng- idap  HIV/ADIS.  Padahal    pengidap  bisa terinfeksi  tanpa  sengaja,  misal  dikarena- kan  transfusi  darah  atau  jarum  suntik. Jadi  tidak  seluruh  pengidap  HIV/AIDS memiliki  perilaku  yang  buruk  dan  cen- derung  melakukan  seks,  karena  tidak  se- dikit  orang  yang  menjadi  korban  HIV/ AIDS karena ketidaksengajaan.
Banyak  yang  mengira  virus  HIV/ AIDS  itu  menular  kalau  kita  berbicara dengan  penderita,  makan  dan  minum dengan  satu  gelas  dan  piring  yang  sama, berenang  sama,  memakai  handuk  atau barang  yang  sama.  Itulah  sebabnya banyak masyarakat menjauhi ODHA. Ke- tika  mereka  mendengar  kata  HIV/AIDS, seakan-akan  seperti  sesuatu  yang  sangat menakutkan  dan  harus  dijauhi  penderita- nya.
Padahal  sesungguhnya  penyebar- an  virus  HIV/AIDS  tidaklah  demikian. Virus  HIV/AIDS  dapat  menular  melalui tranfusi  darah,  berhubungan  intim,  bayi yang  meminum  ASI  dari  seorang  ibu yang  mengidap  HIV.  Jadi  penularan HIV/AIDS  tidak  melalui  udara,  tidaklah benar  apabila  berdekatan  atau  berbicara dengan  ODHA  (Orang  Dengan  HIV/ AIDS)  dapat  tertular  HIV/AIDS.  Perlu diketahui  juga  Cairan  Tubuh  yang  tidak mengandung  Virus  HIV  pada  penderita HIV+ yaitu meliputi 22 :
- Air liur/air ludah/ saliva,
- Feses/kotoran/tokai/bab/tinja,
22 http://pojokpenjas.blogspot.comartikel: penger- tian-hiv-aids
- Air mata,
- Air keringat,
- Air  seni/air  kencing/air  pipis/urin/ urine.
Maka  dengan  demikian  tidak  dibenarkan pengucilan  terhadap  para  penderita  HIV/ AIDS, karena bagaimanapun mereka juga merupakan  manusia  yang  mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan sejumlah  peraturan hukum  menjadi dasar mengapa  perlu  dilakukan  perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (vide pasal 28B ayat 2) ditegaskan bahwa setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan per- lindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan  diskriminasi.    Sedangkan  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit men- jamin dan  melindungi  anak dari  penelan- taran.  Pasal  52  ayat  (1)  menentukan bahwa  “setiap  anak  berhak  atas  perlin- dungan  orang  tua,  keluarga,  masyarakat dan  negara”. 23 Pasal  58  ayat  (1)  menen- tukan  bahwa  “setiap  anak  berhak  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  dari segala  bentuk  kekerasanfisikdan  mental, penelantaran,  perlakuan  buruk  dan  pele- cehan  seksual  selama  dalam  pengasuhan orang  tua  atau  walinya  atau  pihak  lain manapun  yang  bertanggungjawab  atas pengasuhan anak tersebut”. 24
Tidak hanya orang tua yang mem- punyai  peran  terhadap  tumbuh  kembang anak  namun  pemerintah  dan  masyarakat peran  penting  dalam  kehidupan  seluruh anak Indonesia tidak terkecuali anak yang
23 Tim  Redaksi  Media  Center, Pengadilan  Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Tahun 2000  & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Tahun 1999 , 2007, hal. 93.
24 Ibid .
mengidap  penyakit  HIV/AIDS.  Kedudu- kan  anak  sebagai  generasi  muda  yang akan  meneruskan  cita-cita  luhur  bangsa, calon-calon  pemimpin  bangsa  di  masa mendatang  sebagai  sumber  harapan  bagi generasi  terdahulu,  perlu  mendapat  ke- sempatan yang seluas-luasnya untuk tum- buh  dan  berkembang  secara  wajar  baik secara  rohani,  jasmani  dan  sosial.  Per- lindungan anak merupakan kegiatan selu- ruh  lapisan  masyarakat  dalam  berbagai kedudukan  dan  peranan,  yang  menyadari betul  pentingnya  anak  bagi  nusa  dan bangsa di kemudian hari.
Adapun  prinsip  dasar  Konvensi Hak  Anak  yang  diadopsi  adalah  sebagai berikut:
 Non diskriminasi
Artinya  semua  hak  yang  diakui dan  terkandung  dalam  peraturan  per- undang-undangan  ini  harus  diberlakukan kepada semua anak tanpa pembedaan apa pun. Prinsip ini diadopsi dari pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak yang menentukan sebagai berikut :
Negara-negara peserta akan menghormati  dan  menjamin  hak- hak  yang  ditetapkan  dalam  kon- vensi  ini  bagi  setiap  anak  yang berada dalam wilayah hukum me- reka  tanpa  diskriminasi  dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, ba- hasa,  agama,  pandangan  politik atau  pandangan-pandangan  lain, asal  usul  kebangsaan,  etnik  atau sosial,  status  kepemilikan,  cacat atau  tidak,  kelahiran  atau  status lainnya  baik  dari  si  anak  sendiri atau  dari  orang  tua  atau  walinya yang sah. 25
Negara-negara Peserta akan mengambil  semua  langkah  yang perlu  untuk  menjamin  agar  anak
25 Ignasius Basis Susilo, et, al, loc.cit.
dilindungi  dari  semua  bentuk  dis- kriminasi  atau  hukuman  yang  di- dasarkan  pada  status,  kegiatan, pendapat  yang  dikemukakan  atau keyakinan  dari  orang  tua  anak, walinya  yang  sah,  atau  anggota keluarganya. 26
Jadi tidak ada perkecualian dalam pemberlakuan  konvensi  ini,  bagaimana- pun  kondisi  seorang  anak  harus  tetap mendapatkan  hak-haknya  seperti  anak lainnya.  Dalam  hal  ini  termasuk  anak cacat  dan  anak  pengidap  HIV/AIDS. Justru  anak  cacat  dan  pengidap  HIV/ AIDS  harus  lebih  banyak  mendapatkan perlakuan  yang  lebih  intensif,  agar  tum- buh  dan  kembang  mereka  tetap  bisa optimal  walaupun  mereka  memiliki  ke- kurangan.
 Yang terbaik bagi anak Artinya  dalam  semua  tindakan yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  masyarakat,  badan  le- gislatif dan badan yudikatif, maka kepen- tingan yang terbaik bagi anak harus men- jadi  pertimbangan  utama.  Prinsip  ini  di- sesuaikan Prinsip ini diselaraskan dengan pasal  3  ayat  (1)  Konvensi  Hak  Anak, yang  menentukan  sebagai  bahwa  dalam semua  tindakan  yang  menyangkut  anak yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga kesejahteraan  sosial  pemerintah  maupun swasta,  lembaga  peradilan,  lembaga  pe- merintah  atau  badan  legislatif,  maka  ke- pentingan  yang  terbaik  bagi  anak  harus menjadi pertimbangan utama. 27
Kepentingan  yang  terbaik  bagi anak  memang  harus  selalu  diutamakan, tidak  terkecuali  anak  dengan  pengidap HIV/AIDS.  Seringkali  yang  terjadi  ka-
26 Ibid .
27 Ibid .
rena status pengidap HIV/AIDS menjadi- kan seorang anak tidak menduduki posisi pemegang  kepentingan  terbaik  yang harus  selalu  diutamakan.  Hal  ini  dikare- nakan stereotype yang  negatif  oleh  ma- syarakat  terdapat  pengidap  HIV/AIDS, padahal  seorang  anak  mengidap  HIV/ AIDS belum tentu karena kesalahan yang mereka  perbuat  namun  bisa  juga  karena bawaan  dari  orang  tua  mereka  dan  me- reka  merupakan  korban  yang  seharusnya dilindungi.
 Hak  hidup,  kelangsungan  hidup  dan perkembangan ( the right to life, survi- val and development ).
Hak ini adalah hak asasi yang pa- ling  mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi oleh  negara,  pemerintah,  masyarakat,  ke- luarga  dan  orang  tua.  Prinsip  ini  dise- laraskan  dengan  maksud  pasal  6  ayat  (1) Konvensi  Hak  Anak.  Yang  menentukan bahwa  negara-negara  peserta  mengakui bahwa  setiap  anak  memiliki  hak  yang melekat  atas  kehidupan. 28 Lalu  pasal  6 ayat  (2)  menentukan  bahwa  negara- negara peserta akan menjamin sampai ba- tas  maksimal  kelangsungan  hidup  dan perkembangan anak. 29
Walaupun  seorang  anak  pengidap HIV/AIDS,  ia  tetap  mempunyai  hak  un- tuk  hidup  sekecil  apapun  kemungkinan baginya untuk bertahan untuk tetap hidup. Keadaan  anak  dengan  penyakit  HIV/ AIDS  tersebut  tidak  bolah  dijadikan alasan  agar  hak  hidupnya  dirampas  oleh siapapun.
 Penghargaan terhadap Pendapat Anak ( respect for the views of the child )
28 Ignasius Basis Susilo, et, al, Loc.Cit.
29 Ibid .
Hal  ini  merupakan  penghormatan  atas hak-hak  anak  untuk  berpartisipasi  dan menyatakan  pendapat  dalam  mengambil keputusan, terutama jika menyangkut hal- hal  yang  mempengaruhi  kehidupannya. Prinsip  ini  diselaraskan  dengan  maksud pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, se- bagai  berikut  negara-negara  peserta  akan menjamin  agar  anak-anak  yang  mempu- nyai pandangan sendiri akan memperoleh hak  untuk  menyatakan  pandangan-pan- dangannya secara bebas dalam semua hal yang  mempengaruhi  anak,  dan  pandang- an  tersebut  akan  dihargai  sesuai  dengan tingkat usia dan kematangan anak. 30
Anak  pengidap  HIV/AIDS  juga mempunyai  hak  untuk  menyatakan  pen- dapat  dalam  mengambil  keputusan,  dan pendapatnya  tersebut  harus  dihargai. Bukan  berarti  anak  pengidap  HIV/AIDS tidak  layak  untuk  dihargai  pendapatnya. Lalu  mereka  dipaksa  untuk  menerima semua  perlakuan  terhadapnya  tanpa  di- beri  penjelasan  dan  pandangan  terlebih dahulu.  Jadi  bukan  karena  semata-mata anak  pengidap  HIV/AIDS  yang  batas usianya tidak lama, lalu mereka tidak ber- hak  tahu  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Selanjutnya  kebutuhan  serta  hak- hak  anak  yang  diakomodasikan  dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 meliputi 31 :
 Hak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkem- bang  dan  berpartisipasi  secara  wajar sesuai dengan harkat dan martabat ke- manusiaan,  serta  mendapat  perlindu- ngan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi (pasal 4).
 Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 5).
30 Ignasius Basis Susilo, et, al, loc.cit.
31 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan tentang Pelanggaran HAM , loc.cit.
 Hak untuk beribadah menurut agama- nya,  berpikir  dan  berekspresi  sesuai dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usia- nya dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
 Hak  untuk  mengetahui  orang  tuanya, serta  dibesarkan  dan  diasuh  oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1).
 Hak untuk memperoleh pelayanan ke- sehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan  fisik,  mental,  spiritual  dan sosial (pasal 8 ayat 1).
 Khusus  bagi  anak  penyandang  cacat berhak  memperoleh  pendidikan  luar biasa, sedangkan bagi  anak  yang me- miliki  keunggulan  luar  biasa  berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 8 ayat 2).
 Hak untuk menyatakan dan didengar- kan  pendapatnya,  menerima,  mencari dan  memberikan  informasi  sesuai dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usia- nya  demi  pengembangan  dirinya  se- suai  dengan nilai-nilai  kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).
 Hak  untuk  beristirahat  dan  memanfa- atkan  waktu  luang,  bergaul  dengan anak  sebaya,  bermain,  berekreasi  dan berkreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat dan  tingkat  kecerdasannya  demi  per- kembangan diri (pasal 11).
 Hak  untuk  memperoleh  rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang cacat (pasal 12).
Negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan  anak.  Dalam  melaksanakan perlindungan  anak,  negara  dan  pemerin- tah  berkewajiban  dan  bertanggungjawab memberikan  dukungan  sarana  dan  prasa- rana.  Sebaliknnya  kewajiban  masyarakat dalam  perlindungan  anak  dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Se- dangkan orang tua berkewajiban dan ber- tanggungjawab untuk mengasuh, memeli-
hara,  mendidik  dan  melindung  anak. Orang  tua  juga  berkewajiban  menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemam- puannya.  Apabila  orang  tua  tidak  ada, atau  kareana  sesuatu  hal  tidak  dapat  me- laksanakan  kewajibannya,  maka  tang- gungjawab  pemeliharaan  anak  beralih kepada keluarga.
Mengenai  anakdengan HIV/AIDS jugademikian,  mereka  mempunyai  hak yang  sama  dengan  anak-anak  lainnya. Hal  ini  sesuai  denganp  rinsip  Konvensi Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi. Mereka  perlu  mendapat  perlindungan, jaminan  pelayanan  kesehatan  dan  hak- hak lainnya. Perlu  adanya kesadaran dari masyrakat  mengenai  betapa  rentannya anak  pengidap  HIV/AIDS  yang  sangat membutuhkan  perlindungan  dan  perlaku- an  yang  manusiawi  seperti  anak-anak lainnya.  Tidak  ada  alasan  apapun  yang menyebabkan  seorang  anak  kehilangan hak-haknya.  Justru  anak  yang  mengidap penyakit  HIV/AIDS  harus  mendapatkan hak-hak  khusus  karena  kondisi  khusus mereka tersebut.

## Diskriminasi  Berujung  Pada  Sanksi Pidana
Anak  yang  mengidap  penyakit HIV/AIDS  tetap  mempunyai  hak  anak pada  umumnya  sebagaimana  yang  diatur dalam Undang-Undang Perlindungan
Anak, yaitu:
1. Pasal  4  menentukan  bahwa:  ”Setiap anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tum- buh,  berkembang  dan  berpartsipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan,  serta  menda- pat  perlindungan  dari  kekerasan  dis- kriminasi”. 32
32 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan tentang Pelanggaran HAM , loc.cit.
2. Pasal 13 ayat (1)  menentukan bahwa:
”Setiap anak selama dalam pengasuh- an  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain manapun  yang  bertanggung  jawab atas  pengasuhan,  berhak  mendapat perlindungan dari perlakuan 33 :
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelentaran;
d. kekejaman,  kekerasan  dan  peng- aniayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya. Sebagaimana  yang  diuraikan  di atas,  bahwa  sebagai  anak  sekalipun  anak tersebut mengidap penykit HIV/AIDS, te- tap  mempunyai  hak  untuk  dapat  hidup, tumbuh  dan  berpartisipasi  secara  wajar sesuai dengan harkat dan martabat kema- nusiaan.  Hak  tersebut  dapat  diwujudkan diantaranya dengan cara memberikan per- lindungan,  memberikan  rasa  aman,  serta menghindarkan  anak  dari  segala  bentuk kekerasan  dan  diskriminasi  misalnya: mengucilkan,  mengusir  dan  lain  sebagi- nya,  yang  dapat  mengganggu  perkem- bangan  mental  maupun  fisik  anak  secra wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan.
Selain memperoleh hak anak pada umumnya,  anak  yang  terkena  HIV/AIDS berhak memperoleh hak-hak khusus kare- na kondisi khusus  yang  dialami anak ter- sebut  sebagai  penderita  HIV/AIDS,  di- antaranya  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  pa- sal  8  menentukan  bahwa:  ”Setiap  anak berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan dan  jaminan  sosial  sesuai  dengan  kebu- tuhan fisik, mental spiritual dan sosial”. 34
33 Ibid .
34 Ibid .
Menurut pendapat Arist Merdeka Sirat  bahwa  setidaknya  ada  4  (empat) macam bentuk kekerasan yaitu 35 :
1. Kekerasan  seksual,  meliputi:  eksploi- tasi  seksual  komersial  termasuk  pen- jualan  anak  untuk  tujuan  prostitusi, perkosaan, pemaksaan seksual.
2. Kekerasan  fisik,  meliputi:  pemukulan dengan menggunakan benda, menam- par,  menjewer,  menendang,  yang  ke- semuanya  mengarah  pada  perusakan kulit,  jaringan  dan  organ  tubuh  ter- tentu.
3. Kekerasan  emosional  (kekerasan  ver- bal),  meliputi:  dilakukan  dengan  cara membantak,  memarahi  dan  memaki dengan  mengeluarkan  kata-kata  yang tidak pantas, jorok ataupun penghina- an.
4. Kekerasan  penelantaran  atau  ekono- mi,  meliputi:  dilakukan  dengan  cara membiarkan  anak  dalam  situasi  dan kondisi  kekurangan  gizi,  tidak  men- dapat  perawatan  kesehatan  yang  me- madai,  putus  sekolah.  Memaksa  anak menjadi  pengemis,  buruh  pabrik  dan jenis-jenis  pekerjaan  lainnya  yang dapat membayakan tumbuh kembang- nya seorang anak.
Tindakan  diskriminasi  terhadap anak  pengidap  penyakit  HIV/AIDS  ter- masuk  dalam  kekerasan  emosional  dan kekerasan  penelantaran  ekonomi.  Tentu- nya  hal  tersebut  melanggar  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Ada- pun  Mengenai  sanksi  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  pasal  80  ayat  (1) Undang-Undang perlindungan anak terse- but  menentukan  bahwa  sanksinya  adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling
35 Elly Hernawati, Loc.Cit.
banyak  Rp  72.000.0000,-  (tujuh  puluh dua juta rupiah) 36 .

## Kesimpulan
Peran  masyarakat  perlu  ditingkat- kan  dalam  hal  memberikan  perlindungan terhadap  anak,  karena  masyarakat  juga mempunya  peranan  penting  dalam  mem- berikan  perlindungan  terhadap  anak. Pihak  yang  berkewajiban  dalam  membe- rikan  perlindungan  terhadap  anak  tidak hanya  orang  tua  dan  keluarga  namun  ne- gara  dan  masyrakat  juga  berkewajiban menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  anak.  Selain  itu  Perlu dilakukan  penyuluhan  mengenai  HIV/ AIDS  mengingat  pengetahuan  masyara- kat  tentang  HIV/AIDS  masih  rendah, sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang tidak  tahu  dan  paham  apa  itu  HIV  dan apa itu AIDS serta bagaimana penularan- nya.

## Daftar Bacaan
Gosita,  Arif,  1989, Masalah  Perlindung- an Anak , Jakarta: Akademi Press- indo.
Gultom,  Maidin,  2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sis- tem  Peradilan Pidana  Anak Indonesia, Bandung:  PT.  Refika Aditama.
Elly  Hernawati,  2008,  ”Pengaturan  Hak Anak  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia”,  Surabaya:  Seminar
Nasional  Perlindungan  Hukum Terhadap Hak Anak.
http://pojokpenjas.blogspot.com/2008/08/ pengertian-hiv-aids.html
36 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM , loc.cit.