## Abstrak
Sesudah dijelaskan dalam arti apa istilah “politik identitas” dan “populisme” dipergunakan, esei ini menegaskan bahwa tempat wajar politik identitas adalah perlawanan terhadap penjajahan oleh bangsa lain. Kebangsaan Indonesia tidak berdasarkan satu bahasa, etnik atau agama, melainkan bersifat etis, berdasarkan tekad luhur untuk bersatu yang tumbuh dalam perjuangan bersama melawan penindasan oleh penjajah asing. Dalam Indonesia Merdeka masalah yang dihadapi dipecahkan atas dasar Pancasila sebagai kesepakatan tentang keadilan dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia, dan tidak lagi atas dasar identitas salah satu komponen. Memobilisasikan rasa identitas bahasa, etnik atau agama merupakan sabotase terhadap eksistensi Indonesia sebagai satu bangsa.
Kata Kunci : Identitas, politik identitas, populisme, keadilan dasar, Pancasila, kebangsaan, kebangsaan alami, kebangsaan etis, Bhinneka Tunggal Ika.
Istilah “politik identitas” baru muncul pada permulaan tahun tujuhpuluhan abad lalu. Tetapi apa yang dimaksud merupakan gejala yang sudah selama ratusan tahun menjadi faktor sejarah, faktor dalam pertarungan kekuatan- kekutan politik yang mewujudkan dunia kita ini. Istilah yang juga dipakai adalah “populisme”. Kalau “politik identitas” menunjuk pada aksi-aksi politik

## POLITIK IDENTITAS? Renungan Tentang Makna Kebangsaan

## Franz Magnis-Suseno
Rohaniwan, Guru Besar Emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.
berdasarkan suatu identitas, “populisme” adalah gerakan rakyat berdasarkan identitas itu yang menjadi pendorong politik identitas.
Populisme adalah gerakan politik di mana suatu “ populus ”, suatu “bangsa”, suatu komunitas sosial menuntut agar mereka diakui. Mereka menunjukkan identitas bersama mereka, identitas kolektif, untuk menyatakan diri. Latar belakang selalu suatu situasi ketidakadilan. Populisme dan politik identitas memberontak terhadap suatu ketidakadilan.
Jadi populisme ke luar dari suatu perasaan “kami diabaikan”, “kami ditindas”, “kami dihina”, “kami didiskriminasi”. Politik identitas adalah usaha politik mereka untuk mengakhiri situasi terhina, terabaikan, tereksploitasi, suatu usaha untuk memperoleh pengakuan dan keadilan.
Maka tujuan politik identitas bukan suatu sasaran politik atau ekonomis atau tindakan adiministratif. Melainkan tujuannya adalah keadilan, pengakuan identitasnya, berakhirnya pengabaian, penghinaan dan diskriminasi. Mereka tidak lagi mau tunduk sebagaimana dipaksakan kepada mereka oleh yang berkuasa, melainkan mereka mengangkat kepala mereka.
Contoh politik identitas banyak ditemukan di Amerika Serikat: Black power movement yang mau mengakhiri penindasan dan penghinaan terhadap orang- orang negro. Gerakan feminisme dan jender. Tetapi contoh paling mencolok tentu nasionalisme bangsa-bangsa yang tertindas dan menuntut, serta berhasil mencapai, kebebasan. Bangsa Polandia yang selama 200 tahun dianggap tidak ada karena wilayah orang-orang Polandia dikuasai oleh Prussia (Jerman) dan Russia. Begitu juga bangsa Palestina (yang belum berhasil). Rakyat Timor Leste.
Dan tentu Indonesia sendiri. Indonesia Merdeka tentu hasil kesadaran bangsa Indonesia bahwa mereka itu satu bangsa, bangsa Indonesia. Yang menyatakan diri dalam Sumpah Pemuda. Dan mencapai tujuannya dalam Indonesia Merdeka. Bangsa Indonesia tidak melakukannya karena merasa punya administrator lebih baik daripada Belanda, bisa membangkitkan produksi gula dan perkebunan pada umumnya lebih bagus daripada tuan-tuan Belanda, bisa melancarkan lalulintas di Nusantara lebih efisien. Malah sebaliknya. Pada permulaan banyak “pelayanan” tenggelam dulu sesudah para ahli-ahli Belanda tak ada lagi. Tetapi bukan itu yang menggerakkan bangsa Indonesia. Yang menggerakkan mereka adalah kesadaran bahwa “kami adalah bangsa Indonesia” dan “kami tidak menerima lagi dijajah, dikuasai, dieksploitasi, dianggap manusia kelas dua yang belum dapat mengurus diri sendiri”. Itulah populisme Indonesia. Yang
berhasil membawa Indonesia ke dalam Kemerdekaan. Identitas mereka sebagai orang Indonesia, kebanggaan “kita orang Indonesia, kita mau merdeka dan kita akan merdeka”, meskipun mereka miskin dan banyak laki-laki masih memakai celana pendek, suatu kesadaran yang tumbuh dari pengalaman dihina dan dieksploitasi – tidak begitu berbeda dengan kesadaran “proletariat” sebagai “kelas masa depan” yang tumbuh karena buruh-buruh industri dihina dan dieksploitasi.
Tetapi identitas bangsa Indonesia mempunyai suatu kekhasan. Ada perbedaan antara bangsa Indonesia dan, misalnya, bangsa Polandia. Bangsa Polandia terdiri (hampir) seratus persen atas orang-orang Polandia, dengan bahasa Polandia (yang beda dari bahasa Jerman, Russia dan Ceko, tetangganya), mereka beragama Katolik (hampir) 100 persen (berbeda dan Prussia yang Protestan dan Russia yang Ortodoks). Kebangsaan mereka begitu jelas, begitu tak tersangkal. Kebangsaan mereka bisa disebut alami.
Tetapi Indonesia adalah bangsa majemuk, malah amat majemuk. Perbedaan- perbedaan dalam hal bahasa, budaya, adat, keturunan etnik, ras dan agama adalah luar biasa. Secara “alami” mereka tidak sama. Tetapi mereka bersatu! Di Sumpah Pemuda bukannya Jong Sumatra merasa diri bangsa Sumatra dan Jong Islam bukannya menuntut Negara Islam Nusantara. Melainkan mereka berikrar memperjuangkan tanah Indonesia , bangsa Indonesia , bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan . Luar biasa! Mengapa? Karena mereka yang begitu berbeda merasa bersatu sebagai satu bangsa. Bung Karno (dalam pidatonya tgl. 1 Juni 1945) menjelaskannya sebagai solidaritas yang tumbuh dalam pengalama ketertindasan bersama. Penindasan, eksploitasi dan pengalaman bahwa mereka dianggap anak kecil, jadi pengalaman ketidakadilan dan penghinaan luar biasa yang mereka derita, itulah yang mempersatukan mereka. Berhadapan dengan Belanda mereka menyuarakan identitas mereka: “Kami ini putera dan puteri Indonesia” yang memantul pada mereka dalam kesadaan “ Kita ini putera dan puteri Indonesia”. Itulah kelahiran bangsa Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia bersifat etis, bukan alami. Mereka bersatu berdasarkan suatu kehendak yang luhur, kehendak akan martabat kemanusiaan mereka, akan hak atas kemerdekaan mereka, dalam kesadaran bahwa bukan ciri-ciri suatu ras, dan bukan kekhasan suatu bahasa maupun agama yang mempersatukan mereka, melainkan tuntutan agar mereka diakui sebagai manusia, sekaligus dalam suatu kesatuan geografis yang mendapat identitasnya karena kesatuan penindasan yang mereka alami.
Karena itu Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”. Karena itu kemajemukan etnik, ras, adat, budaya dan agama di Nusantara menunjang “Ketunggalan itu”. Karena itu orang Indonesia, sampai ke daerah terpencil, biasa dengan kemajemukan. Ia tahu, menganggap biasa, menerima bahwa di dekat kampungnya ada saudara dan saudari sebangsa yang berbahasa berbeda, adat berbeda, orientasi agama berbeda. Mereka berkomunikasi, berdagang di antara mereka, biasa menginap di komunitas yang berbeda: itulah Indonesia. Karena itu mereka yang datang dari jauh, dari luar Indonesia, orang-orang Han jauh dari “Cina”, orang-orang Arab, orang-orang India, – asal dengan damai dan tidak sombong – bisa diterima, dan kemudian dapat menjadi warga negara sepenuhnya. Bangsa Indonesia multikultural, beda misalnya dengan Jerman di mana orang-orang Jerman untuk sebagian sangat susah menerima bahwa di tengah-tengah mereka sekarang hidup orang-orang dari Turki, Iran, Siria, Etiopia, Somalia dan lain negara.
Jadi Indonesia terwujud sebagai usaha satu bangsa, karena kedahsyatan semangat populisme bangsa, yang, didorong oleh identitas mereka sebagai bangsa Indonesia, berjuang bersama sampai berhasil meraih kemerdekaan, eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, suatu kemerdekaan yang sekarang sudah berlangsung selama 73 tahun, dengan segala pasang-surut, melalui krisis-krisis dan masa gelap, tetapi tak pernah kehilangan diri, bersatu dalam kemajemukan. Di sini dapat ditambah bahwa dengan kekecualian RMS (Republik Maluku Selatan) – yang tak pernah mendapat dukungan luas – Indonesia tak pernah mengalami masalah separatisme (bahwa Aceh dan dua propinsi Papua pernah atau masih membawa masalah, mempunyai latar belakang lain, tetapi memang amat perlu diperhatikan secara serius, justru demi kesatuan bangsa Indonesia).
Kebangkitan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya: Kemerdekaan penuh Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa lain. Karena itu Indonesia tidak perlu, dan memang tidak memerlukan, politik identitas lagi. Bersama bangsa-bangsa lain Indonesia sekarang merasa dipanggil “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (UUD 1945). Politik identitas kehilangan artinya pada saat suatu bangsa atau komunitas yang ditindas diakui dan mendapat keadilannya. Politik identitas hanya pada tempatnya apabila suatu komunitas manusia tidak diakui hak dan martabatnya sebagai manusia. Begitu identitas diakui – sama seperti pada setiap orang – maka komunitas itu, atau seseorang, tidak lagi terus mengulangi “aku ini aku”, “aku harus diakui sebagai aku”, “aku minta perhatian”. Melainkan
orang itu, komunitas itu, bangsa itu, menyibukkan diri dengan masalah dan tantangan yang dihadapi, baik sendiri maupun bersama dengan yang lain-lain. “Politik” dalam arti sebenarnya justru bukan “politik identitas”, melainkan usaha untuk sendiri, serta bersama dengan bangsa-bangsa lain (Indonesia misalnya bersama dengan negara-negara ASEAN lain) memecahkan segala macam masalah yang dihadapi. Apabila identitas sudah jelas, politik identitas merupakan tanda ketidakmatangan emosional, nasional maupun budaya. Daripada ikut memecahkan masalah nyata, yang bersangkutan berteriak “aku tuntut perhatian”, “aku adalah aku”. Tidak normal itu!
Begitu, sesudah bangsa Indonesia berhasil memperjuangkan kemerdekaannnya serta diakui di seluruh dunia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, kita harus bersama memecahkan sekian masalah yang memang kita hadapi. Itu tidak hanya berlaku ke luar, berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Itu juta berlaku ke dalam. Kita, bangsa Indonesia, sangat sadar bahwa kita terdiri atas banyak komunitas, bahwa kita Bhinneka Tungg Ika dan bahwa persatuan bangsa Indonesia tergantung dari kemampuan untuk memberi, serta mengakui, identitas segenap komunitas di bumi Indonesia. Dengan lain kata: kita kuat bersatu karena orang Jawa tidak kurang Jawa dan orang Bugis tidak kurang Bugis, warga umat Islam tak kurang Islami dan orang Katolik dak kurang Katolik sebagai orang Indonesia. Pengakuan itu amat mendasar dan dengan penuh kesadaran ditetapkan sebagai dasar “Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat” pada lima sila yang kita sebut Pancasila.
Pancasila merupakan acuan bagi keadilan dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia. Dengan Pancasila bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan sekian bahasa, etnik dan kemajemukan agama, mengungkapkan keadilan dasar kehidupan bersama. Dasar itu teruraikan dalam Undang- undang Dasar 1945 dengan segala amendemen yang sah. Undang-undang dasar itu mendapat operasionalisasinya lewat hukum yang resmi berlaku di Indonesia, yang sewaktu-waktu, melalui perundangan resmi, disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan baru yang dihadapi bangsa. Karena itu di Indonesia tak ada ruang lagi bagi orang Jawa untuk menuntut agar kejawaan mereka diakui, orang Bugis tak perlu membela kebugisan mereka, umat Islam Indonesia tidak perlu menuntut agar keislaman dihormati dan orang Katolik tidak perlu berteriak “kami orang Katolik menuntut dihormati”. Semua masalah yang muncul diselesaikan dalam rangka mekanisme perpolitikan Indonesia yang sudah disusun, jadi berdasarkan hukum yang berlaku, seperlunya dengan perbaikan dan pengembangan hukum, atas dasar undang-undang dasar yang,
lagi-lagi kalau perlu, dapat diamendemen, akhirnya dalam semangat dan keterikatan hati Pancasila. Dengan lain kata, dalam tubuh bangsa Indonesia tidak ada tempat lagi bagi suatu politik identitas. Identitas kita yang Bhinneka Tungga Ika atas dasar Pancasila sudah jelas. Yang perlu, mengatasi masalah dan tantangan yang memang terus menerus akan kita hadapi.
Karena itu munculnya bahasa identitas suku, etnik dan agama sejak beberapa tahun adalah suatu kemunduran, bahkan gawat. Daripada bersama menanggulangi masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk keadilan yang belum seluruhnya tercapai, dituntut perlakuan ekstra bagi “kami”. Kebebasan demokratik yang kita perjuangkan duapuluh tahun lalu disalahgunakan untuk memainkan hal identitas demi keuntungan politik sendiri. Itu terutama berlaku bagi perpolitikan rasa identitas agama. Kalau hal identitas suku dan etnik bisa dibatasi ke wilayah-wilayah tertentu, maka agama itu lain. Kita semua memiliki identitas agama. Kalau identitas itu dimainkan untuk membedakan antara kawan dan lawan, persatuan bangsa hancur. Kalau kesadaran kebangsaan bahwa “kita semua putera dan puteri Indonesia” diganti dengan “kami menuntut perhatian bagi kelompok kami” bangsa Indonesia bisa bubar.
Politisasi identitas komunitas-komunitas Indonesia, entah identitas suku, etnik maupun identitas agama, merupakan ancaman terbesar bagi masa depan kehidupan bangsa yang adil, damai dan berdasarkan saling menghargai dan saling mendukung. Misalnya saja, ada yang merasa bahwa agamanya dihina. Bukankah Indonesia mempunyai undang-undang penodaan agama? Maka siapa yang merasa terjadi penghinaan agama hendaknya membawa tuduhannya kepada alat negara yang wajib menjamin pelaksanaan hukum serta menyerahkan penyelesaikan kepada pengadilan yang berwenang. Memanfaatkan apa yang dianggap penghinaan, kadang-kadang dengan kegembiraan yang hampir tidak disembunyikan, untuk menginisiasikan suatu gerakan populis di mana ratusan, ribuan, ratusan ribu warga menuntut agar identitas mereka diakui tak lain adalah permainan yang tidak senonoh. Tidak senonoh karena tidak jujur, tidak etis, tidak bonafid, tidak dengan maksud memecahkan masalah (sangkaan kasus penghinaan), melainkan dengan maksud untuk memanfaatkan masalah itu demi keuntungan politik. Penghinaan itu bukannya mau diselesaikan, melainkan dimanfaatkan demi keuntungan politis.
Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang persatuannya berdasarkan konsensus agung untuk saling menerima dalam identitas masing-masing, tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, kuat dan lemah, pusat atau daerah, konsensus mana
bernama Pancasila. Maka di Indonesia kita tidak lagi berjuang atas dasar kejawaan atau kebugis, atas dalam keyakinan Islam atau Katolik, melainkan atas dasar Pancasila, melalui mekanisme politik, sosial dan kultural, berhadapan dengan segala masalah dan tantangan yang tentu terus menerus harus kita hadapi. Memanfaatkan rasa identitas suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk menimbulkan rasa marah tak lain adalah sabotase terhadap eksistensi bangsa Indonesia, terhadap keadilan dasar yang telah kita sepakati dalam Pancasila dan yang sudah kita jalankan, tentu dengan segala macam kesulitan, selama lebih dari 73 tahun. Memainkan identitas etnik, budaya atau agama secara politik, dengan maksud untuk menggerakkan gelombang- gelombang kemarahan populistik mengancam perdamaian dan gotong-royong masyarakat. Sebagai negara kebangsaan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika kita orang Indonesia tidak lagi memecahkan masalah dan tantangan yang  kita hadapi berdasarkan identitas masing-masing komunitas etnik, budaya atau agama, melainkan atas dasar Pancasila yang menjamin bahwa semua manusia Indonesia dan semua komunitas di Indonesia, entah mayoritas, entah minoritas, saling menghormati dan mendukung dalam martabat mereka sebagai manusia, manusia Indonesia. Betul, masih ada banyak yang tidak beres. Masih ada banyak yang tidak adil (dan, adakah negara di dunia, di mana segala ketidakadilan sudah diatasi?). Tetapi yang tidak beres itu tidak kita pecahkan dengan memaksakan diri, melainkan dengan mengatasinya dalam kerangka hukum dan konstitusional yang telah kita bangun, dalam tanggungjawab bersama.
Maka menguatnya polilitik identitas dalam tahun-tahun terakhir harus dilihat sebagai ancaman serius terhadap kesatuan bangsa. Di Indonesia sebagai negara hukum, atas dasar Pancasila dan suatu undang-undang dasar yang kita tetapkan dan kita amendemen sendiri, tak ada ruang untuk suatu populisme berdasarkan identitas etnik, budaya atau agama. Mari masalah-masalah yang kita hadapi kita pecahkan sesuai dengan keindonesiaan yang sudah kita sepakati adil dan berabad melalui Pancasila. Bukan “kami menuntut perhatian”, melainkan “mari kita bersama memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi”. []