Perlindungan  Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector
Novia Dwi Khariati Fakultas Hukum Universitas Airlangga Email : novia.dwi.khariati-2019@fh.unair.ac.id

## Abstrak
Setiap  konsumen  haruslah  dilindungi  haknya  serta  jaminan  mengenai perlindungan  konsumen  mendapat  cukup  perhatian  karena  sebagai  konsumen seharusnya  dilindungi  dari  berbagai  kecurangan  transaksi  diberikan  hak  untuk mendapatkan  informasi  yang  jelas  dan  tentunya  hak  untuk  tidak  diskriminasi. Kontrak  berawal  dari  perbedaan  atau  ketidaksamaan  kepentingan  di  antara  para pihak,  kedua  belah  pihak  harus  menunjukan  sikap  aktif  dalam  rangka  mencapai kesepakatan  agar  profit  yang  dituju  sama-sama  dapat  diperoleh.  Konsekuensi yang  muncul  dari  keadaan  wanprestasi  ini  menyebabkan  suatu  perjanjian  dapat dibatalkan  dan  yang  batal  demi  hukum.  Rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  bagi  para konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh deb collector. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  dalam  melindungi konsumen  dari  perusahaan  lembaga  pembiayaan  yang  menggunakan  jasa  debt collector.  Penelitian  jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif, dengan  mengkaji  norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan,  teori-teori  hukum  dan  yurisprudensi  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  dibahas.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  konseptual (conseptual approach) . Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  memperoleh  jawaban  atas permasalahan yang ada yaitu, bahwa pengambilan kendaraan secara paksa dalam perjanjian  pembiayaan  adalah  konsumen  telah  melakukan  wanprestasi,  namun apabila  kendaraan  sebagai  obyek  jaminan  fidusia  tidak  didaftarkan  oleh perusahaan  pembiayaan  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  maka  pengambilan paksa  tersebut  tidak  sah.  Lalu  terhadap  pengambilan  paksa  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  ini,  konsumen  dapat  mengajukan  keberatan kepada  perusahaan  pembiayaan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  dalam perjanjian  pembiayaan,  namun  apabila  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  konsumen dapat  melaporkan  pengambilan  paksa  tersebut  dengan  dasar  pasal  perampasan sebagaimana yang distur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Lembaga Pembiyaan, Sengketa

## Abstract:
The pandemic currently being experienced by Indonesia and even throughout the world,  namely  Covid-19,  has  resulted  in  an  increase  in  the  needs  that  exist  in society.  One  of  them  is  the  need  to  make  ends  meet.  Many  people  today  make loans to financial institutions. Basically, in carrying out a contract or agreement, there are consumers who must be protected, in accordance with Law Number 8 of 1999. Every consumer must have their rights protected and guarantees regarding consumer  protection  get  enough  attention  because  as  consumers  they  should  be protected  from  various  fraudulent  transactions  given  the  right  to  get  clear information and of course the right not to discriminate. Contracts originate from differences or differences in interests between the parties, both parties must show an active attitude in order to reach an agreement so that the intended profit can be obtained. The consequences that arise from this condition of default cause an agreement  to  be  canceled  and  which  is  null  and  void.  The  formulation  of  the problem  in  this  paper  is  how  legal  protection  and  dispute  resolution  for consumers  against  forced vehicle withdrawals  by the deb collector.  The  purpose of this research is to find out how legal protection and dispute resolution can be carried  out  by  consumers  in  protecting  consumers  from  finance  company companies that use debt collector services. This journal research uses normative juridical  research  methods,  by  examining  legal  norms  in  the  legislation,  legal theories  and  jurisprudence  related  to  the  issues  discussed.  This  research approach  uses  a  statutory  approach  (statute  approach)  and  a  conceptual approach  (conceptual  approach).  Based  on  the  results  of  the  study,  the  authors obtained  answers  to  the  existing  problems,  namely,  that  the  forced  taking  of  a motorized vehicle in the financing agreement is that the consumer has committed default, but if the motor vehicle as an object of fiduciary security is not registered by  the  finance  company  at  the  Fiduciary  Registration  Office,  then  the  forced retrieval  is  invalid.  Then  against  forced  taking  that  is  not  in  accordance  with these  applicable  provisions,  consumers  can  file  objections  to  the  financing company based on mutual agreement in the financing agreement, but if it cannot be  resolved,  the  consumer  can  report  the  forced  taking  based  on  the  article  of confiscation as regulated in the Book of Law Criminal Law (KUHP).
Keywords: Financing Institutions, Consumer Protection, Disputes.
PENDAHULUAN Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di  antara para  pihak.  Perumusan  hubungan kontraktual  tersebut  pada  umumnya senantiasa  diawali  dengan  proses negosiasi  di  antara  para  pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling
mempertemukan sesuatu yang diinginkan  (kepentingan)  melalui proses  tawar  menawar.  Hubungan bisnis  yang  terjalin  di  antara  para pihak pada umumnya karena mereka
bertujuan saling bertukar kepentingan. Roscoe Pound memberikan  definisi  “kepentingan”
atau “interest” adalah “a demand or desire  which  human  beings,  either individually  or  through  groups  or associations  in  relations  seek  to satisfy” (kepentingan  sebagai  suatu tuntutan atau hasrat yang ini dipuaskan  manusia,  baik  secara individu  ataupun  kelompok  atau asosiasi). 1 Dalam  bisnis,  pertukaran
1 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak
Komersial, Jakarta, 2010, h. 1
kepentingan  para  pihak  senatiasa dituangkan  dalam  bentuk  kontrak mengingat  setiap  langkah  bisnis adalah langkah hukum.
Kontrak  diartikan  sebagai sebagai  suatu  hubungan  personal yang  berkelanjutan,  pada  dasarnya diatur  oleh  seperangkat  norma- norma. Dalam hal suatu kontrak atau perjanjian  yang  selalu  digunakan atau  dipakai  untuk  membingkai bisnis,  kedua  belah  pihak  harus menunjukan sikap aktif dalam rangka mencapai  kesepakatan  agar  profit yang dituju sama-sama dapat diperoleh. 2
Sebuah  kontrak  membentuk suatu  entitas  privat  di  antara  para pihak, di mana masing-masing pihak memiliki  hak  secara  yuridis  untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan- pembatasan  yang  telah  disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela. 3
Hubungan hukum  yang lahir melalui
2 Moch  Isnaeni,  Seberkas Diorama Hukum Kontrak, Surabaya, 2018, h. 24
3 Bayu  Seto  Hardjowahono (Ketua  Tim),  Naskah  Akademik Rancangan  Undang  Undang  Hukum Kontrak,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Kementerian  Hukum  Dan Ham RI, 2013, hlm. 3
kontrak tidak selalu terlaksana maksud  dan  tujuannya,  keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi  baik  itu  dilakukan  oleh kreditur  maupun  debitur,  adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksaan  atau  dikenal  dengan force  majeure .  Konsekuensi  yang
muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak)  dapat  dibatalkan  dan  yang batal demi hukum. 4 Pandemi Corona Virus
Disease  19  yang  telah  melanda
Indonesia dan hampir seluruh bagian negara  yang  ada  di  bumi  ini. Pandemi  Corona  Virus  Disease  19 bukan hanya menyebabkan kekacauan  dibidang  kesehatan  saja akan  tetapi  dibidang  ekonomi  juga. Tidak  hanya  dibagian  industri  saja tetapi pandemi Covid-19 telah membuat  pelaku  usaha  di  bidang pariwisata,  pusat  perbelanjaan  dan pelaku  usaha  kecil  menengah  yang ada di Indonesia mengalami
4 Elly  Erawati,  Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional  Legal  Reform  Program-
Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 5
kegelisahan  karena  berkurangnya pendapatan.  Dari  kejadian  tersebut pandemi  ini  memberikan  dampak negatif karena kehidupan sektor tidak dapat  beroperasi  secara  normal  yang mengakibatkan pengurangan karyawan  dan  kenaikan  harga  yang begitu  signifikan.  Alat  transportasi yang  pada  saat  ini  merupakan  alat untuk  mencapai  suatu  tujuan,  dari alat  transportasi  ini  masyarakat memanfaatkannya untuk menyambung  kehidupannya  dalam mencari  nafkah  untuk  kehidupan sehari-hari  misalnya  seperti  menjadi ojek  online  dan  sebagainya,  bahkan banyak  juga  masyarakat  menjadikan alat  transportasinya  sebagai  jaminan kepada lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 ini  mengakibatkan  meningkatnya kebutuhan yang ada didalam masyarakat.  Lembaga  pembiayaan yang  biasa  digunakan  masyarakat untuk  menjaminkan  kendaraanya yaitu  lembaga  jaminan  sewa  guna usaha  atau  yang  biasa  kita  sebut dengan  leasing.  Sewa  guna  usaha
( leasing ) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan  barang  modal,  baik
secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak opsi  ( Finance  Lease )  maupun  sewa guna usaha tanpa hak opsi ( Operating  Lease )  untuk  digunakan oleh  Penyewa  Guna  Usaha (Lessee ) selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara angsuran.  Di  Indonesia  Sewa  guna usaha dikenal dengan leasing . Leasing
adalah suatu lembaga pembiayaan yang baru ada  di  Indonesia  pada  awal  tahun 1970  dan  peraturannya  pertama  kali dibuat  pada  tahun  1974.  Perusahaan leasing  adalah  lembaga keuangan non  bank.  Perusahaan  leasing  dapat diselenggarakan  oleh  badan  usaha yang berdiri sendiri. Pengertian sewa guna  usaha  menurut  Keputusan
Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah
Kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  barang  modal,  baik secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak opsi  ( finance lease )  maupun  sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease )  untuk  digunakan  oleh  lessee selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala
Perusahaan pembiayaan dalam  melakukan  pengeksekusian atau  penarikan  kendaraan  harus memiliki sertifikat  atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam  keadaan  legal.  Namun  yang terjadi dilapangan banyak perusaahan pembiyaan belum memiliki sertifikat tersebut. Perusahaan  pembiayaan  dalam  hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu (debt collector) untuk menlancarkan aksinya dalam melakukan  penagihan  kepada  pihak kreditor dan juga melakukan
penarikan  paksa  objek  yang  menjadi jaminan, yang dimana pihak perusahaan  pembiyaan  ini  merasa tindakan  yang  dilakukan  aman-aman saja.  Debt  Collector  disebut  sebagai pihak  ketiga  yang  membantu  pihak perusahan pembiyaan dalam
menyelesaikan  suatu  kredit  yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan  oleh  pihak  perusahaan pembiyaan.  Hal  ini  banyak  terjadi karena masih minimnya pengetahuan tentang daya tawar menawar nasabah terhadap  kreditur  sebagai  pemilik
dana dan juga ditambah lagi
pengetahuan tentang hukum terutama
terhadap suatu perjanjian atau kontrak  dan  juga  perlindungan  bagi diri  konsumen  masyarakat,  sehingga kelemahan pengetahuan ini dijadikan ladang untuk memanfaatkan
masyarakat oleh pelaku bisnis industri  keuangan,  khususnya  sektor lembaga  pembiayaan  dan  bank  yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.
Dalam
Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan  yang  menegaskan  bahwa setiap  konsumen  harus  dilindungi hak-haknya  beserta  jaminannya  dan mengenai  perlindungan  konsumen mendapatkan cukup perhatian,
karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi  dari  berbagai  kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatakan  informasi  yang  jelas dan  tentunya  hak  untuk  tidak mendapatkan diskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen. Penulisan  jurnal  ini  dimaksudkan
untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum
dan
penyelesaian  sengketa  bagi  para
konsumen  terhadap  penarikan  paksa kendaraan  yang  dilakukan  oleh  deb collector.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan salah  satu  tipe  penelitian  hukum yaitu Doctrinal Research. Tipe penelitian Doctrinal Research merupakan penelitian yang
menghasilkan sebuah penjelasan secara  sistematis  terhadap  kategori permasalahan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan  perundang-undangan  serta menjelaskan bidang-bidang yang sulit dipahami. Tipe penelitian
tersebut sejenis dengan tipe penelitian  hukum  normatif  yuridis. Metode  pendekatan  masalah  yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan
konseptual (Conceptual Approach).
PEMBAHASAN Pengertian konsumen, pelaku
usaha, dan
perlindungan
konsumen
Konsumen  berasal  dari  kata consumer (inggris-amerika),  atau consument (belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu
tegantung  dalam  posisi  mana  ia berada.Secara harfiah arti kata
consumer itu  adalah  “(lawan  dari
produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan  barang  atau  jasa  itu
nanti  menentukan  pengguna  tersebut
termasuk konsumen kelompok mana. 5
Menurut  Undang-Undangan Nomer 8 tahun 1999 yang di maksud dengan  konsumen  adalah  “setiap orang  pemakai  barang  dan  atau  jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi  kepentingan  sendiri,  keluarga, orang  lain  maupun  makhluk  hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”.
5 Kurniawan,
Hukum Perlindungan  Konsumen,  Pustaka
Bangsa, Mataram, 2016, hal. 29
Dalam  pasal  4  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan hak konsumen, yaitu:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar dan  kondisi  serta  jaminan yang dijanjikan;
c. Hak  atas  informasi  yang benar,  jelas,  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan/atau jasa; d. Hak untuk didengan pendapat  dan  keluhannya atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan; e. Hak  untuk  mendapatkan advokasi, perlindungan, dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak  untuk  diperlakukan atau  dilayani  secara  benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak  untuk  mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila  barang  dan/atau jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian
atau  tidak  sebagaimana mestinya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya. 6 Selain
memiliki hak, konsumen  juga  memiliki  kewajiban seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  5 Undang-Undang    Nomor  8  Tahun 1999
tentang
Perlindungan Konsumen yaitu: a. membaca  atau  mengikuti petunjuk  informasi  dan prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar  sesuai  dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 7 Undang-Undang
perlindungan  konsumen  tampaknya sangat  menekan  pada  pentingnya Undang-Undang Perlindungan
6 Zaeni,  Asyahdie. Hukum
Bisnis  prinsip  dan  pelaksanaannya di  Indonesia, rajawali  pers,  2016, hal. 195.
7 Abdul.  R  Saliman,  dkk, hukum  Bisnis  untuk  Perusahaan Teori  &  Contoh  kasus, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 199
Konsumen  tersebut  ditegaskan  lagi bahwa:  “di  dalam  kepustakaan ekonomi  dikenal  istilah  konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen  akhir  adalah  pengguna atau  pemanfaat  akhir  dari  suatu produk,  sedangkan  konsumen  antara adalah konsumen yang menggunakan suatu  produk  sebagai  bagian  dari proses produksi suatu produk lainnya.  Pengertian  konsumen  dalam Undang-Undang ini adalah
konsumen akhir.”
Menurut  Undang-Undang  No 5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  menentukan pengertian  “Pelaku  usaha  adalah setiap  orang  perorangan  atau  Badan Usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum  atau  bukan  badan  hukum yang  didirikan  dan  berkedudukan atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  hukum  negara  republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama,  melalui  perjanjian, menyelenggarakan berbagai  kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.
Dalam  pasal  6  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan  juga  tentang  hak  pelaku usaha yaitu:
a. Hak untuk menerima pembayaran  yang  sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan b. Hak untuk mendapat perlindungan  hukum  dari tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik c. Hak untuk melakukan pembelaan  diri  sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen d. Hak untuk rehabilitasi nama  baik  apabila  terbukti secara hukum bahwa kerugian  konsumen  tidak diakibatkan  oleh  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perUndang-Undangan lainnya.
Selain  memiliki  hak,  pelaku usaha  juga  memiliki  kewajiban seperti  yang  terdapat  pada  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1999 tentang
Perlindungan Konsumen yaitu: a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya b. Memberikan informasi yang benar, jelas  dan jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif d. Menjamin  mutu  barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku e. Memberi kesempatan kepada  konsumen  untuk menguji, dan/atau mencoba  barang  dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan  dan/atau  garansi atas  barang  yang  dibuat dan/atau yang diperdagangkan f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  atas  kerugian akibat penggunaan,pemakaian dan  pemanfaatan  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang  dan/atau  jasa  yang diterima atau dimanfaatkan  tidak  sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha memiliki
tanggung  jawab  terhadap  konsumen untuk mengganti kerugian atas kerusakan,  pencemara  dan  kerugian
konsumen.  Bentuk  ganti  kerugian biasanya berupa:
1. Pengembalian uang,
2. Penggantian  barang,  atau jasa  yang  sejenis  atau setara nialinya,
3. Perawatan  kesehatan  dan/ atau  pemberian  santunan yang sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan. 8 Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap adanya    benturan  kepentingan  dalam masyarakat harus
dapat
diminimalisasikan  dengan  kehadiran hukum  dalam  masyarakat.  Adanya perlindungan  hukum  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  dapat  ditemukan
dalam Undang-Undang dasar republik Indonesia. Menurut pendapat  para  sarjana  mengenai
perlindungan  hukum,  antara  lain: satjipto raharjo mengemukakan
perlindungan  hukum  adalah  “adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan  suatu  kekuasaan 8 Faisal Santiago,
Pengantar  Hukum  Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakata, 2012, hlm 82
kepadanya  untuk  bertindak  dalam rangka kepentingannya tersebut. 9

## Lembaga Pembiyaan
Menurut  Peraturan  Presiden Nomor  9  Tahun  2009  lembaga Pembiayaan  adalah  salah  satu  badan usaha  yang  melakukan  kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan  dana  atau  barang  modal. Beberapa  jenis  lembaga  pembiyaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 diantaranya yaitu :
1. Perusahaan
pembiyaan adalah
suatu badan usaha yang  didirikan  khusus untuk
melakukan
sewa guna usaha, anjak piutang,
pembiyaan  konsumen,
dan/atau  usaha  kartu
kredit.
2. Perusahaan modal
venturua adalah sebuah  badan  usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan  modal  ke
9 Kurniawan, op.cit, Hlm 47
dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiyaan  (investee company) untuk jangka  waktu  tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau
pembiyaan
berdasarkan pembagian  atas  hasil usaha. 3. Perusahaan pembiyaan infastruktur adalah salah satu badan usaha yang  didirikan  khusus untuk melakukan pembiyaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak memiliki sifat
timbal  balik  yang  dimana  masing- masing  para  pihak  memiliki  hak  dan
kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang ada didalam
perjanjian.  Sehingga  secara  tidak langsung  konsumen  telah  memiliki suatu  ikatan  dengan  pihak  lembaga pembiayaan  dalam  hal  ini  Lembaga Pembiayaan (Finance). Adapun syarat  dari  sahnya  suatu  perjanjian atau  kontrak  yakni  harus  sesuai dengan pasal 1320 BW yaitu
1. Sepakat;
2. Kecapakan;
3. Objek;
4. Sebab yang halal.
Namun dalam suatu
perjanjian  tidak  selamanya  berjalan atau terlaksana dengan lancer, dalam arti  antara  para  pihak  baik  kreditor maupun  debitor  melakukan  cidera janji  atau  salah  satu  dari  para  pihak melakukan  wanprestasi  atau  dengan kata lain tidak melakukan kewajibannya.
Sewa  guna  usaha  ( leasing ) adalah  kegiatan  pembiayaan  dalam bentuk  penyediaan  barang  modal, baik  secara  sewa  guna  usaha  dengan hak  opsi  ( Finance  Lease )  maupun sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi ( Operating  Lease )  untuk  digunakan oleh  Penyewa  Guna  Usaha (Lessee ) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara
angsuran.  Di  Indonesia  Sewa  guna
usaha dikenal dengan leasing . Leasing
adalah
suatu lembaga pembiayaan yang baru ada  di  Indonesia  pada  awal  tahun 1970  dan  peraturannya  pertama  kali dibuat  pada  tahun  1974.  Perusahaan leasing  adalah  lembaga keuangan non  bank.  Perusahaan  leasing  dapat diselenggarakan  oleh  badan  usaha yang berdiri sendiri. Pengertian sewa guna  usaha  menurut  Keputusan
Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah
Kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  barang  modal,  baik secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak opsi  ( finance lease )  maupun  sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease )  untuk  digunakan  oleh  lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.  Dalam  melakukan  transaksi leasing  ada  4  (empat)  pihak  yang terlibat,  antara  lain lessor , lessee , supplier dan bank. Lessor perusahaan leasing  atau  pihak  yang  memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam  bentuk  barang modal . Dalam  perjanjian  leasing harus memuat mengenai :
a) Obyek lease ;
b) Hak milik dari barang lease ;
c) Lamanya kontrak;
d)
Kewajiban lessor dan les see ;
e) Pertanggungan
garansi.
Kriteria  yang  paling  lazim dipergunakan  dalam  leasing  adalah pembagian  resiko  ekonomis  diantara pihak-pihak  yang  terikat  pada  suatu kontrak lease ,  berdasarkan  kriteria ini  leasing  dapat  dibedakan  dalam operational  leasing  dan  financial leasing.  Fungsi dari financial leasing adalah  sebagai  suatu  cara  untuk melakukan  pembiayaan,  jadi  suatu pandangan  yang  bersifat  ekonomis. Leasing  dipandang  sebagai  suatu cara  yang  memungkinkan  suatu badan  usaha  memperoleh  alat-alat produksi yang diinginkan
oleh lessee ,  oleh  karena  itu  maka lessee berkewajiban memenuhi seluruh  pembayarannya,  ia  tidak berhak menghentikan perjanjian tersebut  sebelum  harga  pembelian barang  ditambah  dengan  sejumlah uang  keuntungan,  biaya  dan  bunga terbayar  lunas.  Resiko  ekonomis
merupakan suatu unsur yang
terkandung  dalam  pengertian  hak milik,  pemilik  atau  benda  dengan sendirinya senantiasa harus menanggung  resiko  ekonomis  atas benda tersebut. Lessee dalam suatu financial lease seolah-olah memperoleh  hak  milik  atas  benda yang  menjadi  obyek lease tersebut, karena dialah yang harus
menanggung  resiko  ekonomis  atas benda itu, sedangkan hak milik yang berada  pada lessor hanyalah  sekadar alat  untuk  menjamin  pemenuhan perikatan lessee kepada lessor.
Dilihat dari segi transaksi ang terjadi antara  lessoe  dan  lessee  maka  sewa guna usaha dapat  dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :
a) Sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease )
b)  Sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi ( operating lease )
Ciri  utamanya  adalah  pada akhir kontrak, lessee mempunyai hak pilih  untuk  membeli  barang  modal sesuai  dengan  nilai  sisa  ( residual value ) yang disepakati atau pengembaliannya kepada lessor, atau memperpanjang  masa  kontrak  sesuai dengan  syarat-syarat  yang  telah
disetujui  bersama.  Pada  sewa  guna usaha jenis ini, lessee
menghubungi lessor untuk  memilih barang  modal  yang  dibutuhkan, memesan, memeriksa dan memelihara  barang  modal  tersebut, selama  masa  sewa, lessee membayar sewa  secara  berkala  dari  jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran  nilai  sisa  ( full  pay  out ), sehingga  bentuk  pembiayaan  ini disebut fullpay  out  lease atau capital lease .
Perlindungan  Hukum  Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Penarikan Paksa
Kendaraan  Yang  Dilakukan  Oleh Deb Collector.
Di  Indonesia  saat  ini  sedang mengalami  masalah  krusial  yang diakibat  oleh  covid-19  baik  masalah dibidang  perekonomian  dan  juga dibidang  kesehatan,  hal  ini  memicu permasalahan  di  masyarakat  yakni kurangnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat, dan juga pemberhentian pekerja, sehingga terjadinya  kesenjangan  sosial  dan ekonomi.
Leasing adalah perjanjian yang  berkenaan  dengan  kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan  barang  oleh  pemberi sewa (lessor )  untuk  digunakan  atau dimanfaatkan  oleh  penyewa (lesse)
dalam jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berskala.  Leasing  diikat  berdasarkan perjanjian  baku,  perjanjian  baku adalah  suatu  perjanjian  tertulis  yang dibuat  hanya  oleh  salah  satu  pihak, bahkan  yang  terjadi  dilapangan sudah tersedia dalam bentuk formulir yang  dibuat  oleh  salah  satu  pihak saja, yang dimana dalam hal ini pada umumnya  ketika  perjanjian  tersebut ditanda  tangani  oleh  pihak  leasing, para  pihak  atau  konsumen  hanya mengisi  data-data  informatif  tertentu saja dengan dan/atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dalam  arti  pihak  lain  atau  calon konsumen didalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi  dalam  mengubah  klausula yang  dibuat  oleh  salah  satu  pihak, sehingga  biasanya  perjanjian  baku dapat dikatakan hanya menguntungkan  sebelah  pihak  saja
atau  dengan  kata  lain  berat  sebelah. Begitu  pula  dengan  syarat-syarat yang  sudah  ada  di  dalam  perjanjian baku  tersebut  tidak  dapat  diubah, dikarenakan persyaratan tersebut dibuat tanpa adanya perundingan dari kedua belah pihak.
Sehingga  perjanjian  baku  tersebut hakikatnya  merupakan  perjanjian yang  didalamnya  dibakukan  syarat eksonerasi  dan  dituangkan  dalam bentuk formulir.
Seperti  yang  kita  ketahui perjanjian  leasing  diikat  dengan jaminan fidusia, yang dimana mereka wajib  memiliki  akta  jaminan  fidusia dan  harus  memenuhi  syarat-syarat yaitu  berupa  Akta  Notaris  dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang.  Dengan  pendaftaran  ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi  yaitu  hak  untuk  mengambil pelunasan  piutangnya  atas  hasil eksekusi  benda  yang  menjadi  obyek jaminan fidusia Debitur atau pemberi fidusia  apabila  cidera  janji,  eksekusi terhadap  benda  yang  menjadi  obyek jaminan  fidusia  sesuai  aturannya dengan  pelaksanaan  penjualan  objek jaminan  fidusia  tersebut  dilakukan setelah  lewat  waktu  1  (satu)  bulan
sejak  diberitahukan  secara  tertulis
oleh  pemberi  dan  penerima  fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan
sedikitnya  dalam  2  surat  kabar  yang beredar di daerah yang bersangkutan. 10 Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas  benda  perdagangan  atau  effek yang  dapat  dijual  di  pasar  atau  di bursa,  penjualannya  dapat  dilakukan di  tempat-tempat  tersebut  sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Fakta  yang ada di lapangan menunjukan, lembaga
pembiayaan dalam melakukan  perjanjian  pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara  fidusia.  Akan  tetapi  ironisnya tidak  dibuat  dalam  akta  notaris  dan tidak  ada  fakta  yang  menunjukan bahwa  perjanjian  tersebut  dibuat berdasarkan  akta  notaris,  lembaga
10 Yuyut  PrayutiZ,  2020,
“Perlindungan  Hukum    Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraaan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan  Dihubungkan Dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen”  Jurnal  Ilmiah  Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara. pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Contoh kasus Bagaimana pendapat hukum tentang permasalahan  sengketa  sewa  guna usaha antara debitur sebagai konsumen  dengan  pihal  leasing terkait  penarikan  motor  secara  paksa oleh  debt  collector.  Berdasarkan Keputusan  Menteri  Keuangan  RI nomor  1169/KMK.01/1991  tentang kegiatan sewa guna usaha, menyebut bahwa  setiap  transaksi  sewa  guna usaha  wajib  di  ikat  dalam  suatu perjanjian.  Perjanjian  fidusia  adalah perjanjian  hutang  piutang  kreditor kepada  debitor  yang  melibatkan penjaminan.
Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam
penguasaan  pemilik  jaminan.  Pada perkara  Bapak,  harus  diketahui terlebih  dahulu,  apakah  kendaraan tersebut  sudah  dijaminkan  fidusia atau  tidak.  Apabila  transaksi  tidak diaktakan  notaris  dan  didaftarkan  di kantor  pendaftaran  fidusia,  maka secara  hukum  perjanjian  fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial  dan  dapat  dianggap
sebagai hutang piutang biasa, sehingga  perusahaan  leasing  tidak berwenang melakukan eksekusi.
Dalam  hal  ini  apakah  pihak  leasing bisa  melakukan  penarikan  motor secara  paksa  oleh  debt  collector menurut jaminan fidusia?

## Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 42
Tahun  1999  Tentang  Jaminan
Fidusia.
2. Undang-Undang  Nomor  8  tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana. 4. KemenKEU Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha. 5. Kemenkeu Nomor 130/PMK.010/2012.

## ANALISIS
1. Ketentuan  UU  42  Tahun  1999 tentang jaminan fidusia Pasal 15 ayat  (2)  menyebutkan  Sertifikat Jaminan  Fidusia  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan
eksekutorial  yang  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap.  Jadi  Pihak  leasing  tidak berwenang  melakukan  eksekusi penarikan  kendaraan  tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh  badan  penilai  harga  yang resmi  atau  Badan  Pelelangan Umum.  Jika  terjadi  penarikan motor  oleh  pihak  leasing  tanpa menunjukkan  sertifikat  jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Ketentuan Peaturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012  Menyatakan bawhwa ketentuan pasal 3 “perusahaan pembiayaan dilarang  melakukan  penarikan benda  jaminan  fidusia  berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan  sertifikat  jaminan fidusia  dan  menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan” Tindakan  leasing  melalui  debt collector yang mengambil secara paksa  kendaraan  berikut  STNK dan  kunci  motor,  dapat  dikenai ancaman pidana. Tindakan
tersebut termasuk kategori perampasan 3. Pasal 368 ayat (1) KHUP menyatakan Barang siapa dengan maksud
untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan hukum,  memaksa  orang  lain dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  untuk  memberikan sesuatu  barang,  yang  seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain,  atau  supaya  memberikan hutang maupun menghapus
piutang,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 9 tahun.”
3. Ketentuan  UU  nomor  8  tahun
1999 tentang perlindungan konsumen Berdasarkan
ketentuan  pasal  4  UU  nomor  8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan bahwa
hak konsumen adalah:
1. hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi  serta  jaminan  yang
dijanjikan;  3.  hak  atas  informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
3. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang  dan/atau jasa yang digunakan;
4. hak untuk mendapatkan
advokasi, perlindungan, dan upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara patut;
5. hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif;
7. hak untuk mendapatkan
kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak sebagaimana mestinya;
8. hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya. Lembaga Pembiayaan  yang  merupakan lembaga pembiayaan dalam pembelian  kredit  mobil  sangat memudahkan  konsumen  dalam perjanjian  jual  beli  kendaraan.
Pada dasarnya pengambilan paksa  kendaraan  bermotor  oleh perusahaan  pembiayaan  kredit (leasing)  dan  menggunakan  jasa pihak  ke  tiga  (debt  collector) merupakan perbuatan yang
melawan hukum. Penarikan
dengan paksa dilakukan  penagih utang  ACC  Keuangan  sebagai kreditor pelanggaran hukum  dan dipertimbangkan
sebagai
tindakan melawan hukum karena dilakukan  tanpa  menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan  dengan  Peraturan Menteri  Keuangan  No.130  / PMK.010 / 2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42
Tahun  1999  tentang  Jaminan
Fidusia yang menyatakan bahwa penerima  fidusia  dapat  meminta bantuan  pihak  berwenang  jika pemberi fidusia tidak
menyerahkan objek fidusia.
Pihak  kebijakan  yang  pantas adalah kepolisian. 11 11 Shavira Ramadhanneswari, 2017, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan  Pembiayaan  Terhadap Debitur  Yang  Mengalami  Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan
Berdasarkan  Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,  adanya  hak  eksekusi  atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksananaan eksekusi yang langsung  dapat  dilaksanakan  tanpa melalui  pengadilan  dan  bersifat  final serta  mengikat  para  pihak  untuk melaksanakan putusan tersebut.
Tentunya  mengenai  aturan  tersebut banyak masyarakat
belum mengetahui  dan  hanya  pasrah  jika pelaku  usaha  atau  debt  collector mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan  perlindungan  hukum jika terjadi cidera janji yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam hal  ini  atas  pengambilan  paksa kendaraan  konsumen  yang  belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen  atas  eksekusi  kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan  Undang-Undang  No.  8
Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek  Yuridis”  Jurnal  Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsemen.
Bentuk  Perlindungan  hukum Preventif  bagi  konsumen  terdapat dalam  UUPK  dimana  mengatur mengenai  hak  dan  kewajiban  dari konsumen  dan  pelaku  usaha,  selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk  mencegah  timbulnya  kerugian bagi  salah  satu  pihak.  Selanjutnya Perlindungan  Represif  merupakan perlindungan  akhir  berupa  sanksi seperti  denda,  penjara,  dan  hukum tambahan  yang  diberikan  apabila sudah  terjadi  sengketa  atau  telah dilakukan suatu pelanggaran. 12
Mengenai perlindungan hukum
represif  bagi  pihak  konsumen  dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal
45 UUPK yang menyatakan,
“Penyelesaian  sengketa  konsumen dapat  ditempuh  melalui  pengadilan atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan pilahan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa”.  Konsumen  dilindungi
12 Muschin, 2003, Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum bagi Investor di Indonesia,
(Surakarta;  Disertasi  S2  Fakultas Hukum, Universitas Sebelas  Maret), h 20
oleh  ketentuan  Undang-Undang  No. 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan  terhadap  perlindungan konsumen, mengenai tentang
penarikan  kendaraan  yang  diduga melakukan pelanggaran adanya aturan  hukum  yang  mengatur  yakni Undang-Undang  Jaminan  Fidusia dan  Peraturan  Menteri  Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme  khusus  dalam  aturannya mengenai  perjanjian  kredit  antara finance  dan  konsumen.  Didalam bahasa  inggris  lembaga  pembiayaan di  sebut  dengan  istilah consumer finance .  Pembiayaan  sama  seperti kredit  konsumen,  yang  membedakan yakni pada lembaga pembiyaan yang membiayainya.
Pembiayaan konsumen adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan (financing  company ),
sedangkan kredit konsumen diberikan  oleh  bank. 13 Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  yang pada  intinya  jika  konsumen  tidak
13 Sunaryo,  2007,  Hukum
Lembaga
Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 96.
mampu  membayar  maka  finance diberikan  kuasa  untuk  mengambil kendaraan  dimanapun  dan  kapanpun yang  kemudian  ditanda  tangani  oleh konsumen.  Kita  mengenal  lembaga pembiayaan  yakni  sebagai  badan usaha  yang  melakukan  kegiatan pembiayaan
dalam bentuk
penyediaan  dana  atau  barang  modal. Dalam  pengambilan  kendaraan  jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian  dibuatkan  akte  notarisnya bahwa  jelas  dalam  hal  ini  finance sudah  memenuhi  aturannya  dalam penarikan  kendaraan.  Tetapi  dalam kenyataannya kebanyakan pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut  seperti  tidak  menyertakan jaminan  fidusianya  bahkan  ada  juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan. Pihak
Finance  selaku  lembaga  pembiayaan agar dalam penyelesaian wanprestasi akibat  adanya  cidera  janji  dari  pihak debitur sebaiknya menggunakan hukum  formil  yang artinya  perikatan yang mungkin terjadi jika para pihak menentukan  terlebih  dahulu  saat adanya  kelalaian  dari  debitur  di dalam suatu perjanjian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis memperoleh
jawaban atas permasalahan yang ada  yaitu,  bahwa pengambilan kendaraan  secara paksa dalam  perjanjian  pembiayaan  adalah konsumen telah melakukan wanprestasi, namun apabila kendaraan  sebagai  obyek  jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan  pembiayaan  pada  Kantor Pendaftaran
Fidusia, maka pengambilan  paksa  tersebut  tidak sah.  Lalu  terhadap  pengambilan paksa  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian
pembiayaan,  namun  apabila  tidak dapat  diselesaikan,  maka  konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa  tersebut  dengan  dasar  pasal perampasan sebagaimana yang distur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga jika terjadi pengambilan paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak  dan  dapat  melaporkanya  ke
pihak  kepolisian.  Karena  perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia terlebih dahulu  kendaraannya sebagai obyek jaminan kredit. Hal ini dimaksudkan  agar  ketika  konsumen melakukan wanprestasi, maka
perusahaan  pembiayaan  memiliki
dasar hukum untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sesuai
dengan  prosedur  yang  diterdapat  di dalam peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku.  Dan  dalam hal  konsumen  wanprestasi,  lembaga pembiayaan  dalam  menyelesaikan
kreditnya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah dengan
konsumen,  tanpa  harus  melibatkan pihak kepolisian.
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Undang-Undang Undang- Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. KemenKEU Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang  Kegiatan  Sewa Guna Usaha. Kemenkeu Nomor 130/PMK.010/2012.

## Buku-Buku
Abdul.  R  Saliman,  dkk, hukum Bisnis  untuk  Perusahaan Teori  &  Contoh  kasus, Prenada  Media,  Jakarta, 2005, hlm 199
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian  Asas  Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta, 2010, h. 1
Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang  Undang  Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum  Dan  Ham  RI, 2013, hlm. 3 Elly  Erawati,  Herlien  Budiono, Penjelasan Hukum
Tentang Kebatalan Perjanjian,  Nasional  Legal Reform Program- Gramedia,  Jakarta,  2010, hlm. 5 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Mitra Wacana  Media,  Jakata, 2012, hlm 82 Kurniawan, Hukum Perlindungan  Konsumen, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, hal. 29 Moch Isnaeni, Seberkas Diorama  Hukum  Kontrak, Surabaya, 2018, h. 24 Muschin,  2003,  Perlindungan
dan Kepastian Hukum bagi
Investor di Indonesia, (Surakarta;  Disertasi  S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), h 20 Sunaryo, 2007, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar  Grafika,  Jakarta,  h. 96. Zaeni,  Asyahdie. Hukum  Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di
Indonesia, rajawali  pers,
2016, hal. 195. Sumber-Sumber Lain Shavira Ramadhanneswari, 2017, “Penarikan Kendaraan  Bermotor  Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap  Debitur  Yang Mengalami  Kredit  Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan  Fidusia  Ditinjau Dari Aspek Yuridis” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Yuyut PrayutiZ, 2020, “Perlindungan Hukum Dalam  Sengketa  Antara Konsumen Kendaraaan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen” Jurnal Ilmiah Fakultas
Hukum,  Universitas  Islam
Nusantara.