Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2867

## PENGELOLAAN HUTAN ADAT PADA PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH DI KABUPATEN KATINGAN

## Ainun Jariah
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ainunjariahfisip@gmail.com
Ariyadi
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
ariyadialbanjari@gmail.com
Nova Riyanti
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya novarianti@umpr.ac.id

## Abstrak
Hutan  adat  di  Kalimantan  Tengah  sebagai  penyangga  perekonomian  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar hutan. Perkembangan ekonomi masyarakat semakin dinamis dan terus melaju, sehingga  berbanding lurus dengan  ekologi  politik  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah.  Riset  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi ekologi  politik  dalam  pembangunan  perekonomian  masyarakat  menengah  ke  bawah  di  Kabupaten Katingan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif deskriptif  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  secara holistik,  dan  dengan  cara  deskriptif  dalam  bentuk  kata  dan    bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hukum adat yang diberlakukan didasarkan pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  16  Tahun 2008  tentang  Kelembagaan  Adat Dayak  di  Kalimantan  Tengah  yang  telah  diubah  mejadi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Pubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  16 Tahun  2008  tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah.  Pemanfaatan  Hutan  Adat  sampai dengan saat ini dirasa belum maksimal mengingat masih belum terlaksana dengan baik peraturan daerah tentang  kelembagaan  adat  tersebut.  Perlu  membentuk  kebijakan  khusus  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan hutan adat serta pola permodelan terkait pengelolaan hutan adat untuk peningktan ekonomi belum ada seperti koperasi yang berada di bawah dewan adat.
Kata Kunci : Pengelolaan Hutan Adat; Ekologi Politik; Ekonomi Komunitas

## Abstract
Customary  forests  in  Central  Kalimantan  as  an  economic  buffer  for  people  living  around  the  forest.  The economic  development  of  the  community  is  increasingly  dynamic  and  continues  to  advance,  so  that  it  is directly proportional to the political ecology of the lower  middle class community.  This research aims to investigate political ecology in the economic development of the lower middle class community in Katingan Regency.  This  study  used  a  descriptive  qualitative  research  approach.  Descriptive  qualitative  research intends  to  understand  the  phenomenon  of  what  is  experienced  by  research  subjects  holistically,  and  in  a descriptive  way  in  the  form  of  words  and  language,  in  a  special  natural  context  and  by  utilizing  various natural methods. The customary law enacted is based on the Regional Regulation of Central Kalimantan Province Number 16 of 2008 concerning Dayak Customary Institutions in Central Kalimantan which has been  amended  into  Regional  Regulation  of  Central  Kalimantan  Province  Number  1  of  2010  concerning Amendments  to  Regional  Regulations  of  Central  Kalimantan  Province  Number  16  of  2008  concerning Dayak Customary Institutions in Central Kalimantan. The use of customary forests until now is considered
not  optimal  considering  that  regional  regulations  on  customary  institutions  have  not  been  implemented properly.  It  is  necessary  to  establish  specific  policies  in  the  management  and  utilization  of  customary forests and modeling patterns related to customary  forest  management for economic improvement do not yet exist such as cooperatives under customary councils.
Keywords : Customary Forest Management; Political Ecology; Community Economy

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Katingan  memiliki  potensi  hutan  adat  sebagai  penyangga  perekonomian masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan.  Perkembangan  ekonomi  masyarakat  dengan  cara menambang emas semakin dinamis dan terus melaju, sehingga berbanding  lurus dengan ekologi politik  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah.  Ketimpangan  relasi  kuasa  dalam  pengelolaan lingkungan  secara  umum  dapat  ditelusuri  dari  sejarah  panjang  pembukaan  hutan  adat  untuk kepentingan  pembangunan  ekonomi. 1 Meningkatnya  kejadian  kebakaran  hutan  dan  lahan (KARHUTLA) dan banjir yang setiap tahunnya terus menggenangi beberapa titik yang dalam hal ini  menjadi  fatal  bagi  pengelolaan  lingkungan yang  merusak  terjadi  karena  proses  pembukaan hutan  secara  besar-besaran  yang  didorong oleh  motif  ekonomi  (illegal  mining)  baik  pembukaan lahan  dengan  cara  membakar  maupun  dengan  penggunaan  alat  berat  seperti  eksavator. Berkurangnya  luas  hutan  dan  tidak  berjalannya  peraturan  daerah  yang  merupakan  kebijakan pemerintah  daerah  selalu  berdampak  kepada  masyarakat.  Berangkat  dari  pemikiran  tersebut, menurut  pandangan  ekologi  politik,  konsekuensi  pengelolaan  lingkungan  termasuk  hubungan antara  manusia  dan  alam  (merusak  atau  berkelanjutan)  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  tekanan politik  dan  ekonomi  akibat  pengaturan  kebijakan  otonomi  daerah. 2 Hal  ini  berbeda  dengan pandangan  ahli  ekologi  sebelumnya  yang  memandang  hubungan  manusia  dengan  alam  lebih disebabkan  oleh  tekanan  internal  dalam  hubungan  itu  sendiri,  seperti  tekanan  populasi (Malthusian), dan masalah teknis dalam pengelolaan (eksploitasi dan konservasi); 3 Masalah pola hubungan  manusia  dengan  lingkungannya  bukan  masalah  kepadatan  penduduk,  atau  karena masalah  sistemik  (ekologi  budaya),  tetapi  sebenarnya  lebih  disebabkan  oleh  masalah ketimpangan  dan  faktor  tekanan  kekuasaan  (power  and  authority). 4,5,6,7 Oleh  karena  itu,  politik
1 Arifin,  Z.  (2015).  Politik  ekologi:  ramah  lingkungan  sebagai  pembenaran. Jurnal  Ilmu  Sosial Mamangan , 1 (1). 2 Satria,  A.  (2007).  Ekologi  Politik  dalam  Ekologi  Manusia. Fakultas  Ekologi  Manusia  IPB, Bogor . 3 Satria, A. (2009). Ekologi politik nelayan . Lkis Pelangi Aksara.
4 Martinez-Alier, J. (2003). The Environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation . Edward Elgar Publishing.
5 Nugroho, D. D. (2013). Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan . Kreasi Wacana.
6 Srinivasan,  K.,  &  Kasturirangan,  R.  (2016).  Political  ecology,  development,  and  human exceptionalism. Geoforum , 75 , 125–128.
7 Thapa, K., Gnyawali, T., Chaudhary, L., Chaudhary, B., Chaudhary, M., Thapa, G., Khanal, C., Thapa, M. K., Dhakal, T., & Rai, D. (2018a). Linkages among forest, water, and wildlife: a case study from Kalapani community forest in Lamahi bottleneck area in Terai Arc Landscape. International Journal of the Commons , 12 (2).
ekologis  mengarahkan  pandangannya  bahwa  masalah  kerusakan  lingkungan  tidak  semata-mata disebabkan  oleh  masalah  internal,  tetapi  lebih  dominan  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  yang bersifat  global  (makro). 8,9,10,11 Hasil  penelitian  ini  menganalisis  pengelolaan  hutan  adat  pada perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah kebawah di kabupaten  katingan.  Dengan  pemanfaatan  Hutan  Adat  sebagai  Aset  Masyarakat  maka  akan memberikan  peluang  legalisasi  untuk  penambangan  rakyat  dengan  terikat  ketentuan  dan  sanksi yang  diberlakukan,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  menengan  ke bawah.  Secara  lebih  khusus, Dampak  dan  Permasalahan penelitian  ini  untuk  memberikan wawasan  tentang  salah  satu  gagasan  baru  dalam  memahami  permasalahan  lingkungan  yang sedang  kita  hadapi  saat  ini,  yaitu  melalui  perspektif  yang  dikenal  dengan  politik  ekologis  dan relevansinya dengan relasi kuasa serta pencapaian kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  pengelolaan  hutan  adat  pada  perspektif  ekologi  politik? Bagaimana  pengelolaan  hutan  adat  dalam  pembangunan  perekonomian masyarakat  menengah kebawah di Kabupaten Katingan?

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai  metode  alamiah. 12,13,14,15 Penelitian  awal  dilakukan  dengan  metode  desk  study  dengan teknik dokumentasi dari berbagai sumber kepustakaan. Analisis data hasil penelitian dalam kajian
8 Moniaga,  S.  (2010).  Dari  Bumiputera  ke  Masyarakat  Adat:  Sebuah  Perjalanan  Panjang  dan Membingungkan. Dalam  Adat  Dalam  Politik  Indonesia,  Disunting  Oleh  JS  Davidson,  D.  Henley,  Dan  S. Moniaga , 301–322. 9 NASIONAL,  I.  (2016).  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Wilayahnya  di  Kawasan  Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . 10 Thapa, K., Gnyawali, T., Chaudhary, L., Chaudhary, B., Chaudhary, M., Thapa, G., Khanal, C., Thapa, M. K., Dhakal, T., & Rai, D. (2018b). Linkages among forest, water, and wildlife: a case study from Kalapani community forest in Lamahi bottleneck area in Terai Arc Landscape. International Journal of the Commons , 12 (2). 11 Zuidema,  P.  A.,  &  Sayer,  J.  A.  (2003b).  Tropical  forests  in  multi-functional  landscapes. Proceedings of Two Seminars on Issues in International Nature Conservation. Prince  Bernhard Centre for International Nature Conservation, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands . 12 Myers, R., Intarini, D., Sirait, M. T., & Maryudi, A. (2017). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia’s ‘new’forest policies on customary forests. Land Use Policy , 66 , 205–213. 13 Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D .
14 Suwartono, M. (2014). Dasar-dasar metodologi penelitian . Penerbit Andi.
15 Zuidema, P. A., & Sayer, J. A. (2003a). Tropical forests in multi-functional landscapes: the need for new approaches to conservation and research. Tropical Forests in Multi-Functional Landscapes. Prince Bernhard Centre for International Nature Conservation, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands , 9– 19.
ini dilakukan dengan bersumber pada data, fakta dan narasumber kunci.
Lokasi  dan  Informasi  Penelitian  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Riset ini akan memperoleh data dan informasi dalam ke pemerintah Kabupaten  Katingan.  Adapun  informan  penelitian  ini  adalah  Dinas  Kehutanan  dan  pendapatan daerah  Katingan  BPKAD  (Bagian  Aset  Daerah),  Dinas  Tata  Ruang  Katingan,  Tokoh  Adat  dan Masyarakat adat yang ada di wilayah hutan adat di Kabupaten Katingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lingkungan dan keberlanjutan perkembangan sebuah wilayah sangatlah berkesinambungan, mengingat efek domino yang ditimbulkan. Kalimantan Tengah yang merupan sebuah provinsi yang memiliki luasan wilayah yang cukup besar bagi setiap kabupatennya tentu memiliki potensial yang sangat luar biasa bagi kontribusi pembangunan wilayah tersebut. Selain kekayaan  alam  yang  dimiliki,  di  Kalimantan  Tengah  khususnya  di  setiap  Kabupaten  termasuk Kabupaten Katingan juga memiliki kebudayaan yang sangat melekat di kehidupan masyarkatnya, sehingga pemahaman lebih mendalam pada kebudayaan tersebut tidak hanya di batasi pada kultur berupa keseniaan namun mencakup seluruh tingkah laku maupun kebiasaan masyarakatnya diatur dalam  hukum  Adat.  Hukum  adat  yang  diberlakukan didasarkan  pada  Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan  Tengah  Nomor  16  Tahun  2008  tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  di  Kalimantan Tengah yang telah diubah mejadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010  tentang  Pubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kaliamnatan  Tengah  Nomor  16  Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
Salah satu hal yang di atur dalam aturan pemerintah daerah diatas pada ketentuan umum pasal  I (Satu)  yaitu  Hak  Adat  adalah  hak  untuk  hidup  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat.
Dalam  melaksanakan  ketentuan  Pasal  247  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Perhutanan Sosial.Salah satu yang diatur dalam Peraturan menteri tersebut berkaitan dengan hutan Adat yang mana  hutan  adat  merupakan  hutan  yang  berada  di  dalam  wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat sebagai  pelaku  utama  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya.  Hutan  Adat  sebagaimana  diatur Pasal 62 ayat (1) dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung dan/atau produksi.
Hutan  adat  di  Kalimantan  Tengah  juga  merupakan  kawasan  yang  dapat  dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi hak adatnya yakni dapat kebermanfaatan dari adanya kawasan hutan adat tersebut.
Kabupaten Katingan yang memiliki luasan wilayah 17.800 km2 yang terdiri dari13 (tiga belas)  Kecamatan,  161  (seratus  enam  puluh  satu)  desa/kelurahan  dengan  jumlah  masyakarat sebanyak 162.837 Jiwa. Data ini dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan per Kecamatan Tahun 2016
Sumber: BPS Kabupaten Katingan
Mengingat jumlah penduduk  yang cukup besar baik warga asli maupun pendatang tentu juga berdampak pada pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat. mata pencaharian warga srlain menjadi  ASN  diantaranya  yaitu  Hortikultura,  Kehutanan,  Perikanan,  Pertanian,  Pertambangan, Peternakan,  Sub  Sektor  Pertanian,  dan  Perkebunan.  Dalam  Pencaharian  tersebut,  dengan  ragam klasifikasi  pendidikan  masyarakat  yang  didominasi  oleh  masyakat  dengan  perekonomian menengah ke bawah, sehingga untuk upaya peningkatan kesejahteraan berbagai upaya dilakukan. Kondisi  ini  dipengaruhi  oleh  berbagai  hal  diantaranya  adalah  tingkat  pendidikan  yang  masih rendah  serta  kemampuan  skill  yang  dimiliki  masih  minim.  Sehingga  mengakibatkan  terjadi berbagai  upaya  peningkatan  ekonomi  yang  diluar  dari  ketentuan  negara,  salah  satunya  yaitu dengan  melakukan  penambangan.  Selama  ini  status  para  penambang  rakyat  ini  masuk  dalam
kategori  illegal,  mengingat  tidak  adanya  ijin  dalam  pelaksanaan  penambangan  yang  dilakukan oleh  masyakata  menengah  ke  bawah,  berbeda  halnya  dengan  para  investor  maupun  para penambang  yang  dinaungi  oleh  berbagai  perusahaan  besar  yang  secara  legal  melakukan penambangan.  Sehingga  ini  menjadi  sebuah  polemik  di  masyarakat  terutama  pada  kalangan menengah ke bawah dalam proses pencapaian tujuan hidup yakni mendapatkan kesejahteraan. Pemanfaatan Hutan Adat sampai dengan saat ini dirasa belum maksimal mengingat bahwa masih belum  terlaksananya  dengan  baik  peraturan  daerah  tentang  kelembagaan  adat  untuk mensejahterakan  masayrakatnya.  Belum  lagi  terdapat  ketimpangan  relasi  kuasa  dalam pengelolaan  lingkungan  secara  umum.  Sehingga penelitian  ini  adalah  Persoalannya  selama  ini lebih kepada upaya implementasi dari kebijakan untuk melestarikan dan menjaga hutan adat tidak berjalan  secara  massif  serta  pengelolaannya  untuk  pembangunan  perekonomian  masyarakat menengah  ke  bawah.  Berkurangnya  luas  hutan  dan  tidak  berjalannya  peraturan  daerah  yang merupakan  kebijakan  pemerintah  daerah  selalu  berdampak  kepada  masyarakat.  Melihat bahwasanya  permasalah  diatas,  Penelitian  ini  akan  membedah  pengelolaan  hutan  adat  pada perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di kabupaten Katingan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam penelitian ini yaitu pertama: pengelolaan hutan adat pada perspektif ekologi  politik  lebih  jauh  pengelolaan  hutan  lindung  oleh  pemerintah  belum  optimal  di  tingkat tapak  berdasarkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  hutan  lindung  yang  hanya  dilakukan  dengan  tata batas,  serta  peran  pentingnya  pengelolaan  hutan  adat  oleh    masyarakat  adat  berdasarkan  sistem hukum  adat.  Serta  kebijakan  ini  menganalisis  keputusan  pengadilan,  politik  seputar implementasinya, dan pertimbangan jenis penggugat tanah yang dikecualikan dari proses saat ini. Kedua, pengelolaan  hutan  adat  dalam  pembangunan  perekonomian    masyarakat  menengah kebawah  di  Kabupaten  Katingan  Hukum  adat  yang  diberlakukan  didasarkan  pada  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan  Tengah  yang  telah  diubah  mejadi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Pubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kaliamnatan  Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Adapun saran yang  diberikan  yaitu  perlu  adanya  penganalisaan  mendalam  terkait  pembentukan  kebijakan khusus  membahas  tentang  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  adat  dan  perlu  mendesain Kolaborasi Peningkatan Ekonomi Menengah Kebawah.

## Saran dan Rekomendasi
berikut  adalah  saran  dan  rekomendasi  untuk  pengelolaan  hutan  adat  pada  perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan:
1. Pemahaman  Ekologi  Politik:  Penting  bagi  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  di Kabupaten Katingan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep ekologi politik.  Hal  ini  mencakup  pemahaman  tentang  bagaimana  kebijakan  politik  dan  ekologi memengaruhi  sumber  daya  hutan  dan  masyarakat  setempat.  Ini  akan  membantu  mereka merancang solusi yang lebih berkelanjutan.
2. Kajian  Ekologi:  Membangun  pemahaman  yang  kuat  tentang  ekosistem  hutan  di Kabupaten  Katingan  adalah  langkah  pertama.  Studi  ekologi  yang  komprehensif  dapat membantu  dalam  mengidentifikasi  spesies  yang  perlu  dilestarikan,  sumber  daya  alam yang perlu dijaga, dan dampak dari kebijakan pemanfaatan hutan.
3. Pengembangan  Kebijakan Berkelanjutan: Pemerintah daerah  harus bekerja  sama  dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, untuk mengembangkan kebijakan yang  mendukung  pengelolaan  hutan  yang  berkelanjutan.  Ini  melibatkan  penerapan regulasi yang ketat terkait pemanfaatan hutan dan perlindungan spesies terancam.
4. Pemberdayaan  Masyarakat  Adat:  Masyarakat  adat  di  Kabupaten  Katingan  harus diberdayakan  untuk  mengambil  peran  aktif  dalam  pengelolaan  hutan.  Mereka  memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang hutan dan cara menjaganya. Program pelatihan dan dukungan teknis dapat membantu mereka dalam upaya ini.
5. Promosi  Ekonomi  Lokal:  Penting  untuk  mendukung  inisiatif  ekonomi  lokal  yang berkelanjutan.  Misalnya,  mengembangkan  kerajinan  tangan  tradisional,  ekowisata,  atau pertanian  berkelanjutan.  Ini  dapat  membantu  masyarakat  menengah  ke  bawah mendapatkan penghasilan tambahan tanpa merusak hutan.
6. Pengawasan  dan  Penegakan  Hukum:  Pemerintah  harus  memastikan  bahwa  kebijakan yang  ada  dilaksanakan  dengan  baik  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelanggar.  Ini  akan menciptakan efek jera dan mendorong pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab.
7. Pendekatan  Partisipatif:  Melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan adalah  kunci.  Diskusi  publik,  konsultasi,  dan  mekanisme  partisipatif  lainnya  harus digunakan  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  dan  tindakan  yang  diambil memperhitungkan beragam perspektif dan kebutuhan masyarakat.
8. Pendanaan  Berkelanjutan:  Upaya  ini  memerlukan  sumber  daya  keuangan  yang  cukup. Mencari pendanaan baik dari sumber pemerintah, LSM, atau donatur internasional untuk mendukung program-program pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
9. Edukasi  dan  Kesadaran  Masyarakat:  Penting  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  pelestarian  hutan  dan  manfaat  ekonomi  jangka  panjang  yang  dapat dihasilkan  dari  pengelolaan  yang  berkelanjutan.  Ini  dapat  mencakup  kampanye penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan pendidikan.
10. Evaluasi  dan  Penyesuaian:  Terus  memonitor  dan  mengevaluasi  efektivitas  program- program pengelolaan hutan dan, jika diperlukan, melakukan penyesuaian. Hal ini penting untuk  memastikan  bahwa  program-program  tersebut  tetap  relevan  dan  efektif  seiring berjalannya waktu.
Dengan menggabungkan elemen-elemen ini dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Katingan,  diharapkan  dapat  menciptakan  keseimbangan  antara  kepentingan  ekologi  dan  politik dalam mendukung perekonomian masyarakat menengah ke bawah secara berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  atas  dukungan  dan  kerjasama  yang  telah  diberikan dalam  penelitian  kami  pengelolaan  Hutan  Adat  pada  Perspektif  Ekologi  Politik  dalam Pembangunan  Perekonomian  Masyarakat  Menengah  ke  Bawah  di  Kabupaten  Katingan.  Dalam hal  ini  Kampus  unniversitas  Muhammadiyah  Palangkaraya  selaku  tempat  kami  bekerja  dan Kenristekdikti selaku pemberi dana penuh untuk penelitian ini, serta beberapa elemen masyarakat yang  membantu  dalam  penyelengaraan  ini  terutama  jurnal  alqalam  stiq  amuntai  yang  telah membantu  kami  dalam  menerbitkan  artikal  ini,  Tanpa  bantuan  dan  komitmen  Anda  semua, pencapaian kami tidak akan terjadi. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Z.  (2015).  Politik  ekologi:  ramah  lingkungan  sebagai  pembenaran. Jurnal  Ilmu  Sosial Mamangan , 1 (1).
Martinez-Alier, J. (2003). The Environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation . Edward Elgar Publishing.
Moniaga,  S.  (2010).  Dari  Bumiputera  ke  Masyarakat  Adat:  Sebuah  Perjalanan  Panjang  dan Membingungkan. Dalam Adat Dalam Politik Indonesia, Disunting Oleh JS Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga , 301–322.
Myers, R., Intarini, D., Sirait, M. T., & Maryudi, A. (2017). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia’s ‘new’forest policies on customary forests. Land Use Policy , 66 , 205–213.
NASIONAL,  I.  (2016).  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Wilayahnya  di  Kawasan  Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .
Nugroho, D. D. (2013). Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan . Kreasi Wacana.
Satria,  A.  (2007).  Ekologi  Politik  dalam  Ekologi  Manusia. Fakultas  Ekologi  Manusia  IPB, Bogor .
Satria, A. (2009). Ekologi politik nelayan . Lkis Pelangi Aksara.
Srinivasan,  K.,  &  Kasturirangan,  R.  (2016).  Political  ecology,  development,  and  human exceptionalism. Geoforum , 75 , 125–128.
Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D . Suwartono, M. (2014). Dasar-dasar metodologi penelitian . Penerbit Andi.
Thapa, K., Gnyawali, T., Chaudhary, L., Chaudhary, B., Chaudhary, M., Thapa, G., Khanal, C., Thapa, M. K., Dhakal, T., & Rai, D. (2018a). Linkages among forest, water, and wildlife: a  case  study  from  Kalapani  community  forest  in  Lamahi  bottleneck  area  in  Terai  Arc Landscape. International Journal of the Commons , 12 (2).
Thapa, K., Gnyawali, T., Chaudhary, L., Chaudhary, B., Chaudhary, M., Thapa, G., Khanal, C., Thapa,  M.  K.,  Dhakal,  T.,  &  Rai,  D.  (2018b).  Linkages  among  forest,  water,  and wildlife:  a  case  study  from  Kalapani  community  forest  in  Lamahi  bottleneck  area  in Terai Arc Landscape. International Journal of the Commons , 12 (2).
Zuidema, P. A., & Sayer, J. A. (2003a). Tropical forests in multi-functional landscapes: the need for  new  approaches to  conservation  and  research. Tropical  Forests in  Multi-Functional Landscapes.  Prince  Bernhard  Centre  for  International  Nature  Conservation,  Utrecht University, Utrecht, The Netherlands , 9–19.
Zuidema,  P.  A.,  &  Sayer,  J.  A.  (2003b).  Tropical  forests  in  multi-functional  landscapes. Proceedings  of  Two  Seminars  on  Issues  in  International  Nature  Conservation.  Prince Bernhard Centre for International Nature Conservation, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands .