## PEMBADANAN NILAI MUSYAWARAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
Ambar Murtiah E-mail: ambarmurtiah@gmail.com Staff Kementerian ATR/BPN Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Adi Sulistiyono
E-mail: adisulistiyono@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords: Entrepreneurship; musyawarah values; civil disputes
Kata Kunci : Pembadanan; musyawarah; sengketa perdata This study aims to find out how to establish the value of consultation in the settlement of civil disputes. This research is prescriptive normative legal research. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data  collection  technique used  is  the  study  of  literature,  then  the  technical analysis used is the method of deductive syllogism, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The results showed that the musyawarah values on the regulation of laws related to the settlement of civil disputes has been carried out, then settlement of civil disputes related to the establishment of the musyawarah values has not been effective because the process is not yet understood and internalized so that the settlement of the case will still be brought to justice. Therefore, attention and communication to the people of Indonesia is needed in relation to the establishment of the musyawarah values so that they can feel its many benefits so that it can help alleviate the accumulation of cases in the Supreme Court.

## Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pem- badanan nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai musyawarah pada pengaturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa perdata sudah dilakukan, kemudian penyelesaian sengketa perdata terkait dengan pembadanan nilai musyawarah belum berjalan efektif karena prosesnya belum dipahami dan dihayati sehingga menyebabkan pe- nyelesaian perkara tetap dibawa peradilan. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan komunikasi terhadap masyarakat
Pembadanan Nilai Musyawarah...

## Article Information

## Abstract
Indonesia terkait dengan pembadanan nilai musyawarah agar mereka merasakan banyak manfaatnya sehingga dapat membantu meringankan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

## A. Pendahuluan
Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama tercermin dalam sila ke-empat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal ini bermakna secara eksplisit bahwa musya- warah diutamakan untuk mengambil keputusan.
Budaya  muyawarah  mufakat  ini  memiliki  landasan  filosofis  dan  teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian (asas silaturahmi), menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntut-menuntut dan salah menyalahkan (asas saling memaafkan dan memohon ampunan kepada Tuhan). Klarifikasi yang diinginkan tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan atau asas musyawarah (Adi Sulistiyono, 2005: 12).
Era globalisasi dengan semangat reformasi negara Indonesia mengikuti konsep sosiologi modern yang mencanangkan hidup dinamis dan proaktif di tengah-tengah dunia yang sangat mementingkan kompetisi dan materialis, seakan menggeser tata nilai musyawarah dan mengabaikan etika bermusya- warah. Penghujatan, tuduhan, caci maki, isu, dan semacamnya menjadi asumsi yang tidak pernah habis-habisnya di tengah masyarakat. Tata nilai dan etika musyawarah serta interaksi dalam kehidupan bermusyawarah, adakah masih relevan ataukah sudah waktunya untuk ditinggalkan, sementara arus yang melanda tatanan masyarakat modern di era ini selalu mengutamakan dan mementingkan individu, materi, dan persaingan ketat. (Artani Hasbi, 2001: XXVI). Persaingan yang ketat dan perbedaan kepentingan dalam masyarakat dapat menyebabkan timbul adanya konflik sehingga muncul sengketa. Sengketa merupakan fenomena sosial yang harus diselesaikan agar tidak merusak keseimbangan dibidang  politik,  ekonomi,  sosial  serta  budaya.  Oleh  karena  itu jika muncul sengketa maka hendaknya diselesaikan sesegera mungkin. Namun pada kenyataannya sengketa yang seharusnya segera diselesaikan tersebut terhalang banyak hal. Suatu penyakit kronis yang telah lama ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penumpukan belasan ribu perkara kasasi. Persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung (Achmad Ali, 2002: 4).
Pembadanan Nilai Musyawarah...
Indonesia sendiri sudah menetapkan Undang-Undang mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana lebih bersifat nonlitigasi pada praktiknya, namun masyarakat belum terlalu memahami hakikat dan peran dari pengaturannya tersebut. Budaya gugat menggugat lebih diutamakan, seringkali masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara mengenai sengketa perdata di peradilan. Padahal sebenarnya Indonesia sendiri sudah memiliki budaya yang cocok berkembang dan dipakai sesuai dengan kultur sejak zaman dahulu yaitu nilai musyawarah. Nilai musyawarah itu sendiri sudah dicerminkan dalam praktek penyelesaian sengketa secara damai yang digunakan oleh masyarakat adat dan juga tercermin dalam perundang-undangan mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Realita yang ada nilai musyawarah yang seharusnya tercermin secara sempurna ternyata belum terlalu tertanam kuat bagi  pemikiran  banyak orang sehingga seringkali dianggap remeh oleh masyarakat, padahal musyawarah itu sendiri sebenarnya memiliki banyak kelebihan, manfaat, serta sebaiknya diutamakan dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam sengketa  perdata. Berdasarkan uraian diatas penulis  tertarik untuk mengkaji mengenai pembadanan nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata.

## B.  Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berarti suatu metode penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Arikunto, 2010: 134). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana penulis mengkaji tentang   pembadanan nilai  musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan data tentang pengaturan apakah nilai musyawarah  sudah dimuat dalam perundang-undangan ekonomi serta metode dalam penyelesaian sengketa perdata. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari literatur, buku, jurnal, perundang-undangan, hasil penelitian dan artikel ilmiah serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa nonlitigasi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan- nya karena secara keseluruhan isinya hampir mengatur mengenai Arbitrase saja, sedangkan pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak djelaskan secara detail. Selain itu, ketentuan APS hanya tercantum dan dimuat dalam Pasal 1 Angka 10 (definisi) dan Pasal 6. Mekanisme APS lainnya seperti
Pembadanan Nilai Musyawarah...
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli masih terlalu sumir dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahkan dalam Ketentuan Umum, pengertian dari masing-masing mekanisme APS tersebut juga tidak dijelaskan, hanya istilah Arbitrase yang didefinisikan secara tegas. Sedangkan istilah untuk mekanisme APS lainnya seperti konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli tidak ada penjelasan hanya dicantumkan sebagai bagian dari APS sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 Angka 10 undang-undang tersebut. Jadi ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan secara mendalam mengenai pemahaman APS itu sendiri. Alternatif penyelesaian sengketa  ini  sebenarnya dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi adanya penyelesaian sengketa nonlitigasi di Indonesia yang menjunjung nilai musyawarah akan tetapi pengaturannya belum begitu mendukung.
Salah  satu  kegagalan peradilan  menyelesaikan  sengketa  perdata  yaitu kasus hukum yang oleh masyarakat Payaman berusaha mereka selesaikan melalui jalur  Peradilan  Negara  dimana  kasus  perdata  yang  dimaksud  adalah  kasus sengketa tanah waris yang terjadi pada Bulan April 2001. Sengketa tanah waris itu melibatkan  dua  keluarga  bersaudara,  yaitu  Hamdan  Amin  dan  Siti  Muzlifah. Dalam pembagian itu, dasar hukum yang dipakai adalah hukum nasional, yaitu 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Model pembagian 1:1 sebenarnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Payaman. Hal ini karena perempuan mempunyai peran ekonomi yang sama dengan laki-laki. Dalam kenyataannya, Hamdan Amin tidak dapat menerima pembagian warisan dengan sistem 1:1. Oleh karena itu ia mengajukan penolakan dan meminta diselenggarakan musyawarah keluarga. Beberapa tokoh agama dan aparat Desa diundang untuk menjadi mediator. Hasilnya  nihil,  musyawarah  itu  gagal  menghasilkan  keputusan  yang  dapat diterima oleh kedua belah pihak. Maka Hamdan Amin kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lamongan. Gugatan itupun disambut dengan terbuka oleh Siti Muzlifah sebagai tergugat. Apa yang mereka harapkan bahwa Pengadilan  Negeri  Lamongan  akan  memberikan  solusi  terhadap  kebuntuan perkara mereka ternyata tidak terwujud. Pengadilan itu menjadi sangat ber- kepanjangan dan menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk menyewa pengacara, membayar biaya sidang yang besarannya sangat tinggi (permainan mafia peradilan), dan sangat melelahkan secara psikologis. Belum lagi mereka menjadi objek pembicaraan masyarakat yang sangat tidak berkenan dengan persengketaan itu. Perkara itupun diputus dengan kemenangan berada dipihak Siti Muzlifah. Tetapi putusan itu sudah tidak berarti, karena kedua bersaudara itu telah insyaf, dan harta warisannya telah berkurang sangat signifikan karena proses Peradilan Negara itu. Mereka memendam penyesalan yang luar biasa atas keputusan membawa kasus sengketa itu ke Pengadilan Negeri Lamongan. Keputusan itu telah menyebabkan kerugian materiel dan imateriel yang sangat besar. Reputasi Pengadilan Negeri atas kasus tersebut menjadi catatan yang mungkin  tidak  akan  pernah  dilupakan  masyarakat  Payaman  (Ahmad  Labib, 2011:185). Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa kedua belah
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Pembadanan Nilai Musyawarah...
pihak telah memproses kasusnya melalui musyawarah namun belum berhasil berarti bahwa meskipun masih gagal tetapi dalam masyarakat nilai musyawarah kekeluargaan   lebih   diutamakan   hanya   belum   optimal   saja   penerapannya. Kemudian setelah kasus dibawa ke pengadilan negara pun sudah tidak cukup efektif  menyelesaikan  perkara  tersebut,  bahkan  lebih  banyak  kerugian  yang didapat seperti memakan waktu yang lama, biaya persidangan yang mahal, serta adanya beban psikologis yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Berbagai keburukan dan kekurangan yang terjadi di peradilan telah menjadi rahasia umum yang sudah sejak lama diketahui oleh masyarakat. Kenyataan ini kemudian menyebabkan banyak orang tidak mempercayakan penyelesaian perkaranya pada peradilan. Hal ini secara tidak langsung men- dorong masyarakat untuk lebih direkomendasikan penyelesaian sengketa nonlitigasi. Berikut ini untuk melihat apakah nilai musyawarah sudah dimuat dalam penyelesaian sengketa perdata dalam perundang-undangan, maka berikut akan dibahas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dirumuskan bahwa:
(1)  Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
(2)  Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
(4)  Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.
Sesuai ketentuan yang dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai musyawarah telah dibadankan pada Pasal 32 Ayat (1) sehingga seharusnya masyarakat yang terlibat dalam sengketa penanaman modal akan mendahulukan perdamaian melalui jalur nonlitigasi melalui proses musyawarah di awal antara kedua belah pihak. Pada proses ini akan berlangung duduk bersama para pihak yang bersengketa lalu didengarkan dulu permasalahannya kemudian para pihak akan menyampaikan perihal keinginan masing-masing, lalu dicari jalan tengah yang tidak mengambil banyak kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Jika proses musyawarah tidak berhasil penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Penyelesaian arbitrase biasanya dilakukan ketika pada kontrak perjanjian
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Pembadanan Nilai Musyawarah...
telah dimuat mengenai klausula arbitrase. Arbitrase cocok digunakan untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal karena keamanan serta kerahasiaan terjamin. Selain itu , biasanya arbitrase akan digunakan oleh mereka yang sudah dirugikan cukup besar pada suatu sengketa penanaman modal karena saat ini arbitrase cenderung sudah tidak murah lagi, biaya perkara cukup mahal hanya digunakan  kalangan  elit  tertentu. Kemudian  sesuai pengaturan diatas,  jika arbitrase tidak tercapai maka dapat digunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti konsiliasi, mediasi, negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Namun kebanyakan tidak berhasil, upaya tersebut ditempuh hanya untuk formalitas saja serta tidak ada keseriusan yang menyebabkan para pihak yang bersengketa lebih banyak memilih jalur litigasi sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun tetap saja terkait dengan sengketa perdata seperti bisnis  jika sengketa diselesaikan melalui peradilan maka akan memberikan citra yang negatif bagi pihak yang terlibat, sebaiknya  mereka akan berpikir ulang jika menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
Sesuai pendapat Satjipto   Rahardjo   dapat   dikatakan   bahwa   nilai musyawarah sebenarnya dapat tetap hidup dan berkembang di Indonesia dengan syarat adanya   pengorganisasian   masyarakat   secara   modern   rasional yaitu organisasi yang bisa beradaptasi dengan lingkungan karena peradaban semakin berubah dari waktu ke waktu. Kemudian penyempurnaan kelembagaan juga dibutuhkan dalam membadankan nilai musyawarah. Penyempurnaan kelembagaan yang dimaksud di sini adalah penyempurnaan khusus pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa, seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan lain sebagainya.  Hal yang pertama dapat dilakukan adalah penempatan orang atau pribadi yang profesional dan bermartabat yang dapat memegang jabatan tertentu pada lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Karena pada dasarnya lembaga memegang peran yang cukup  signifikan  dalam  berhasilnya  atau  tidaknya  proses  pembadanan  nilai musyawarah. Oleh karena lembaga dikendalikan oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang sesuai jabatannya sehingga pengaruhnya sangat besar. Pola pikir masyarakat dapat berubah setelah melihat sisi positif lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah  dicerminkan  oleh  para  pemegang  wewenang tersebut.  Namun hal  yang paling utama dalam membadankan nilai musyawarah dalam perundang-undangan Indonesia adalah dengan cara penghayatan oleh masyarakat mengenai nilai musyawarah itu sendiri. Hal ini dilakukan jika sesuai dengan pendapat Von Savigny dikaitkan setelah nilai musyawarah dihayati maka dapat dengan mudah diterima dan dijadikan kebiasaan. Kebiasaan yang dapat dilakukan pertama kali pada  lingkup  terkecil  dahulu  seperti desa,  lalu naik pada kecamatan dan seterusnya. Kemudian dalam   kehidupan masyarakat, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung (Achmad Ratomi, 2013: 290), yaitu sebagai berikut:
1.    Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat  untuk   mengatasi berbagai silang pendapat.
Pembadanan Nilai Musyawarah...
2.    Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan.
3.    Musyawarah   mufakat   berpotensi   menghindari dan  mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.
Jadi banyak sisi positif yang dapat diperoleh bagi para pihak yang bersengketa jika nilai musyawarah dipraktikkan dengan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga budaya penyelesaian sengketa perdata melalui nilai musyawarah perlu mendapat perhatian dan digencarkan lagi pada masyarakat Indonesia agar mereka merasakan banyak manfaatnya sehingga dapat membantu meringankan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu perdamaian yang dilakukan oleh mantan Komandan dan Korem Garuda Hitam, AM. Hendropriyono, para mantan narapidana kasus Lampung 1987, dan islah antara bekas petinggi militer (Tri Sutrisno) dengan korban, serta keluarga mantan narapidana Tanjung Priok dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 dapat dijadikan contoh yang positif bagi masyarakat Indonesia.

## D.  Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:
1.   Pembadanan  nilai  musyawarah  pada  pengaturan  perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa perdata sudah dilakukan.
2.    Penyelesaian  sengketa  perdata terkait dengan pembadanan nilai musyawarah belum berjalan efektif karena hakikat, peran, dan prosesnya belum dipahami dan dihayati sehingga penyelesaian perkara tetap dibawa peradilan oleh para pihak yang bersengketa.

## E.   Saran
1. Sebaiknya pihak legislatif yang memiliki wewenang mengubah peraturan dapat lebih menguatkan dan menekankan nilai musyawarah dalam perundang-undangan khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa perdata. Hal tersebut dilakukan agar pembadanan nilai musyawarah pada praktiknya bisa berjalan optimal.
2. Sebelum para pihak yang bersengketa membawa perkaranya ke peradilan hendaknya secara serius mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengangkat nilai musyawarah dengan mem- pertimbangkan berbagai manfaat dan potensi yang akan diperoleh.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku:
Achmad  Ali.2002.  Keterpurukam  Hukum  di  Indonesia,-Penyebab  dan Solusinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pembadanan Nilai Musyawarah...
Adi Sulistiyono. 2006. Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia. Surakarta: UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press),cet.I.
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Artani Hasbi. 2001. Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
George Brager dan Harry Specht dan James Tarzyner. 1987. Community Organizing. New York: Columbia University Press.
Robbins, Stephen P.  Judge, Timothy  A.2008. Perilaku  Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.

## Jurnal dan Artikel Ilmiah
Achmad Ratomi.2013. ”Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak”.
Arena Hukum. Vol. 6 No 3. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
Ahmad Labib. 2011. “Musyawarah Kekeluargaan: Studi Kasus Eksistensi Peradilan Adat di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14 No 1. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Albertus  Bambang Sulaksmono, Danang  Eko  Susanto,  Shahnaz Hani  Sofi. 2014. “Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Beralih Kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”. Privat Law. Vol. 2 No. 5. Surakarta: UNS.
Mochtar Kusuma Atmadja. 1996. “Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay”. Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 5. Yogyakarta: UII.
Muhammad Hanafi. 2013. “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”.
Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2. Banten: Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional.
M. Shidqon Prabowo. 2017. “Aspek Hukum Bisnis tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Vol. 10 No. Semarang: Universitas Wahid Hasyim.
Nevey Varida Ariani. 2012. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di luar Pengadilan  (non-litigation Alternatives Business Dispute Resolution)”.Jurnal Rechtsvinding. Vol. 1 No 2. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Rochani Urip Salami, Rahadi Wasi Bintoro. 2013. “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 1. Purwokerto: UNSOED.
Steven L. Winter. 2001.  “Re-Embodying of Law”. adapted from A Clearing In The Forest: Law, Life, & Mind. Chicago: University of Chicago.
Pembadanan Nilai Musyawarah...
Adi  Sulistiyono. 2005. “Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengem- bangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution”. Surakarta: Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret disampaikan pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005.
Satjipto Rahardjo. 1989. ”Asas-Asas Umum Hukum Nasional”. Jakarta: Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN, 18-20 Januari 1989.