## TAFSIR PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG WARIS DAN KONTRIBUSINYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA (STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM)
1 Rahmat Agung Sedayu, 2 A. Halil Thahir, 3 Imam Annas Mushlihin, 4 Ilham Tohari 1,2,3,4 Institut Agama Islam Negeri Kediri Email: 1 rahmatagungsedayu2020@gmail.com, 2 halilthahir16@yahoo.co.id,
3 annasmushlihin@gmail.com, 4 tohariilham@gmail.com

## Abstract
In Muhammad Syahrur's view, waris is h}udu>dullah>h which means that the maximum limit for a son  is  two  daughters,  and  the  minimum  limit  for  a  daughter  is  one  boy.  This  research  is  a qualitative  research  with  the  type  of  research  library  research  which  aims  to  reveal  how Muhammad Syahrur's thoughts about inheritance with an analysis knife Compilation of Islamic Law. The data analysis process uses content analysis techniques, which are research techniques by looking for regular shapes, structures, and patterns in the text and making conclusions based on  the  regularities  found.    The  results  of  this  study:  1)  Muhammad  Syahrur  rereads  the inheritance verse which is h}udu>dullah>h . If the heirs consist of one son and two daughters, then the share of the daughter may not be less than 25% and the share for the son may not be greater than  50%.  2)  The  contribution  of  Muhammad  Syahrur's  thoughts  on  inheritance  to  the development of inheritance law in Indonesia is by positioning the inheritance portion for women as al- H}add al-'Adna> (minimum limit). With this, Syahrur wants to say that women may or even have the right to get more shares than one man, provided that they do not exceed al- H}add al- 'Ala> for men. Thus women can get more shares than what has been determined by QS.  An-Nisa verse 11 and article 176 KHI as long as it does not exceed the male share (½).

## Keywords: inheritance, Muhammad Syahrur, Compilation of Islamic Law

## Abstrak
Dalam  pandangan  Muhammad  Syahrur  waris  merupakan h}udu>dulla>h yang  berarti  limit maksimum  anak  laki-laki  adalah  dua  anak  perempuan,  dan  limit  minimum  anak  perempuan adalah  satu  laki-laki.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian library research yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris dengan pisau analisis Kompilasi Hukum Islam. Proses analisis data menggunakan teknik content analisys , yaitu teknik penelitian dengan mencari bentuk, struktur, serta pola yang beraturan  dalam  teks  dan  membuat  kesimpulan  atas  dasar  keteraturan yang  ditemukan . Hasil penelitian  ini:  1)  Muhammad  Syahrur  melakukan  pembacaan  ulang  terhadap  ayat  waris  yang merupakan h}udu>dulla>h . Jika ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka bagian anak perempuan tidak boleh kurang dari 25% dan bagian anak laki-laki tidak boleh lebih  besar  dari  50%.  2) Kontribusi  pemikiran  Muhammad  Syahrur  tentang  waris  bagi perkembangan  hukum  kewarisan  di  Indonesia  adalah  dengan  memposisikan  bagian  waris  bagi perempuan  yang  merupakan al-H}add  al- ‘Adna> (limit  minimum).  Dengan  hal  tersebut  Syahrur ingin mengatakan bahwa perempuan boleh atau bahkan berhak mendapatkan bagian lebih dari pada satu laki-laki dengan ketentuan tidak boleh melebihi al-H}add al- ‘Ala> nya laki-laki. Dengan demikian  perempuan  bisa  mendapatkan  bagian  lebih  dari  apa  yang  telah  ditentukan  QS.  An- Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI selama tidak melebihi bagian laki-laki (½).
Kata Kunci : waris, Muhammad Syahrur, Kompilasi Hukum Islam

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Adapun  ketentuan  dalam  pembagian waris  antara  pihak  laki-laki  dan  perempuan telah  diatur  dengan  perbandingan  2:1  atau laki-laki  berhak  dua  kali  lipat  atas  harta dibanding perempuan yang sesuai termaktub dalam  Surat  An-Nisa  ayat  11 . Namun  bila dilihat  dari  konteks  zaman  sekarang, pembagian  tersebut  dirasa  tidak  adil  bagi seorang  perempuan. 1 Hal  ini  dikarenakan perempuan  saat  ini  dapat  memiliki  peran ganda  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Seorang perempuan  dapat  menjadi  ibu  rumah  tangga dan  juga  pencari  nafkah.  Sehingga  unsur ketidakadilan  yang  dirasakan  ini  seringkali menjadi  pemicu  konflik  dalam  keluarga. Muhammad  Syahrur  sebagai  salah  satu ulama  kontemporer  berusaha  menjawab permasalahan  di  zaman  modern  ini  dengan teorinya . 2
Muhammad Syahrur  adalah  sosok
fenomenal yang kreatif dalam
mendeskripsikan  nalar  tekniknya  untuk membaca teks suci yaitu “ Al-Islam s}alihu>n li kulli zama>n wa maka>n ” atau “ Al-Islam ya’lu wa la yu’la ‘alaih ”. 3 Sebuah pemikiran yang
1 Musda  Asmara,  “Teori  Batas  Muhammad Syahrur  dan  Relevansinya  dengan  Keadilan  Sosial”,
Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 12 No. 1 (2020).
2 Muhammad  Syahrur, Al-Kitab  wa  al-Qur’an: Qiroah  Mu’ashirah ,  terj.  Sahiron  Syamsudin  dan Burhanudin  Dzikri , dalam Prinsip  dan  dasar hermeneutika  al-Quran  kontemporer ,  (Yogyakarta: el.SAQ Press, 2007). H. 18.
3 Rusdiana  Navlia  Khulaisie,  “Achieving Harmony  Through  Progressive  Islamic  Dimensions  in
dahsyat  dapat  memunculkan  pro  dan  kontra. Pihak  yang  pro  tentu  akan  mendukung seperti contohnya Syahrur dipandang sebagai Immanuel  Kant  nya  dunia  Arab  dan  Martin Luther  nya w umat  Islam,  namun  pihak  yang kontra  menganggap  sebagai  karya  yang bahaya  seperti the  satanic  verses o nya Salman  Rushdie.  Respon  atas  karya  serta pemikirannya telah banyak hadir. Disatu sisi ada  pihak  yang  serius  membahas,  disisi  lain hanya  menyatakan  ketidaksetujuan  atas pemikiran sang pembaharu asal Syiria ini.
Menurut  Syahrur,  meski  telah  diteliti dan  dikembangkan  oleh  para  filosof  Islam, konsep waris Islam masih memiliki persoalan  yang  belum  terselesaikan.  Ajaran- ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab fara>id dan mawa>ris yang  masih  erat  kaitannya dengan  adat-istiadat  yang  dipraktikkan  oleh budaya  lokal  msyarakat  Arab  pada  saat  teks itu  diturunkan  dan  masih  menjadi  landasan bagi penggunaan pengertian waris tersebut. 4
Banyak  budaya  di  zaman  modern  telah memilih  untuk  tidak  membagi  warisan melalui fara>id . Terkadang pemimpin keluarga  memutuskan  pihak  yang  berhak menerima  dan  bagian  atas  harta  warisan berdasarkan atas penilaian sendiri. 5 Sebagian
the  Thinking  of  Abdullah  Saeed,” Journal  of  Islamic Social Studies Vol 5 No. 1 (2019).
4 Muhammad Syahrur, Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh  al-Islami:  Fiqh  al-Mar’ah, (Damaskus:  al- Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000). H. 221.
5 Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, “Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi
besar uang mereka telah dibagi rata di antara keturunan  mereka  sepanjang  hidup  mereka, tanpa memperhatikan jenis  kelamin.  Dengan cara ini, jika o orang tua meninggal, kekayaan yang  harus w dibagi  hanya  tersisa  sedikit, bahkan hampir p habis. 6
Dengan demikian, secara tidak langsung,  masyarakat  menyarankan  bahwa fara>id} bukanlah  cara  terbaik  untuk  pergi dalam  hal  warisan.  Perubahan  kondisi  sosial dan  perbedaan  kebutuhan  ahli  waris  telah menyebabkan  pengabaian  aturan  warisan tradisional. 7 Jika hal ini diabaikan, anggapan bahwa fara>id} yang diambil dari j al- Qur’an w dan w Hadits w tidak w mencerminkan keseimbangan  bahwa  hukum  Islam  yang nantinya  akan  menjadi  hukum  yang  kaku serta  tidak  dapat  mengikuti  perkembangan zaman. 8 Seiring  berjalanya  waktu,  hukum waris  Islam  sebagai fara>id} dan kitab suci  al- Qur’an  tidak  lagi s}a>lih  li>kulli  zama>n  wa maka>n dianggap  tidak  lagi  relevan. 9 Oleh karena  itu,  konsep  pembagian  waris  yang merespon  perubahan  masyarakat,  seperti perbedaan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi o ahli  waris  dan  perubahan  peran
Syari’ah  Di  Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 49 No. 2 (2019).
6 Munawir  Syadjali, Ijtihad  Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997). H.  62.
7 Muh. Wahyuni Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam , (Jakarta: Paramadina, 1997).  H. 88.
8 Mohammad  Takdir,  “Membumikan  Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif,” Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 1 (2019).
9 Muhammad  Ali  Murtadlo,  “Keadilan  Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory  Of  Limit  Muhammad  Syahrur,” Gender Equality: International  Journal  of  Child  and  Gender Studies Vol. 4 No. 1 (2019).
ahli  waris  dalam  keluarga  dan o masyarakat, perlu dirumuskan oleh para pemikir Islam.

## 2. Rumusan Masalah
Melalui  pemaparan  uraian  pada  latar belakang  di  atas,  maka  rumusan  penelitian pada penelitian ini meliputi:
1. Bagaimana  pembagian  waris  menurut Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana kontribusi pemikiran Muhammad  Syahrur  tentang  waris  bagi perkembangan  hukum  kewarisan  di Indonesia?
3. Teori Penelitian

## a. Waris dalam Islam
Masyarakat  Arab  sudah  mengenal sistem waris sebelum datangnya Islam.  Akan tetapi,  hukum  waris  yang  berlaku  pada  saat itu  sangat  berbeda  dengan  hukum  waris Islam. Pada saat itu, warisan tidak diturunkan kepada  wanita  dan anak-anak.  Bahkan  istri sebagai  ahli  waris  dapat  menjadi  harta warisan  bagi  keluarga  yang  ditinggalkan. Pada  zaman  dahulu  perempuan  dianggap tidak  dapat  memperjuangkan  diri  sendiri, suku  ataupun  golongannya,  sehingga  tidak mendapatkan  warisan.  Sehingga  karena  laki- laki  dianggap  mampu  dalam  menghadapi musuh  dalam  sebuah  peperangan,  maka mereka  berhak  atas  suatu  warisan.  Namun ketika  Islam  datang,  ketentuan  pembagian harta  warisan  berubah  dengan  adanya  hak
perempuan  atas  harta. 10 Sebagaimana  QS.
An-Nisa ayat 7:
ِّءاَسِّ نلِّل َو َنوُب َرقَلأٱ َو ِّناَدِّل ََٰولٱ َك َرَت اَّمِّ م بي ِّصَن ِّلاَج ِّ رلِّ ل وَأ ُهن ِّم َّلَق اَّمِّم َنوُب َرقَلأٱ َو ِّناَدِّل ََٰولٱ َك َرَت اَّمِّ م بي ِّصَن
اضو ُرفَّم ابي ِّصَن  َرُثَك
Artinya :  Bagi w orang  laki-laki  ada  hak bagian o dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,  dan  bagi o orang  wanita  ada o hak bagian w (pula)  dari  harta  peninggalan w ibu- bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau banyak  menurut  bahagian  yang  telah ditetapkan. ww
Pada  ayat  berikutnya  yakni  Surat  An- Nisa ayat 11-12 dijelaskan bahwa pihak yang berhak  menerima  harta  warisan  dan  berapa bagian o masing-masing  ahli  waris  atau  yang disebut dengan furudhul muqaddarah yaitu w suami, w istri, ibu, nenek, anak w perempuan,  cucu  perempuan, o saudara seibu, bapak apabila bersama keturunan, dan kakek  apabila  bersama o keturunan o laki-laki.
Adapun ketentuannya sebagai berikut: 11
1. Untuk Suami dengan keadaan:
a. Mendapatkan  ½  apabila  tidak ada ] keturunan
b. Mendapatkan ¼ apabila ada ] keturunan
َّنُهَل  ْنُكَي ْمَل  ْنِّإ ْمُكُجا َو ْزَأ َك َرَت اَم  ُفْصِّن ْمُكَل َو
دَل َو َّنُهَل َناَك  ْنِّإَف
َنْك َرَت اَّمِّم ُعُب ُّرلا ُمُكَلَف  دَل َو
Artinya:  “Bagi  kalian  separuh  dari peninggalan  istri-istri  kalian  jika mereka  tidak  memiliki  keturunan,
10 Muhyidin,  “Maqashid  al-Syari’ah  (Tujuan- Tujuan  Hukum  Islam)  Sebagai  Pondasi  Dasar Pengembangan Hukum,” Jurnal Gema Keadilan Vol. 6 No. 1 (2019).
11 Muhammad  bin  Abdullah  al-Jurdani, Fathul ‘Allaam bi Syarhi Mursyid al-Anaam (Bairut:  Dar  Ibnu Hazam, 1997). H. 166.
jika  mereka  memiliki  keturunan maka  bagi  kalian  seperempat  dari peninggalannya.”
2. Untuk Istri dengan keadaan:
a. Mendapatkan ¼ jika tidak memiliki ] keturunan
b. Mendapatkan  1/8  jika  memiliki keturunan
دَل َو ْمُكَل  ْنُكَي ْمَل  ْنِّإ ْمُتْك َرَت اَّمِّم ُعُب ُّرلا َّنُهَل َو
مُتْك َرَت اَّمِّم ُنُمُّثلا َّنُهَلَف  دَل َو ْمُكَل َناَك  ْنِّإَف
Artinya:  “Para  istri  memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai  anak,  maka  para  istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”
3. Untuk Ibu dengan keadaan:
a. Memperoleh  1/3  jika  pewaris  tidak memiliki  anak  dan  jumlah  saudara hanya satu orang
ِّهِّ مُلأَف  ُها َوَبَأ  ٓۥُهَث ِّر َو َو  دَل َو  ۥُهَّل  نُكَي  مَّل  نِّإَف
ُثُلُّثلٱ
Artinya: “Jika orang yang meninggal  tidak  mempunyai  anak dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapaknya (saja),  maka  ibunya  mendapat sepertiga.”
b. Mendapatkan 1/6 o apabila ada keturunan  dan  memiliki  saudara lebih dari satu.
َك َرَت اَّمِّم  ُسُدُّسلٱ اَمُهنِّ م د ِّح ََٰو ِّ لُكِّل ِّهي َوَبَلأ َو دَل َو ۥُهَل َناَك نِّإ
Artinya:  “Dan  untuk  dua  orang  ibu- bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,  jika  yang  meninggal itu mempunyai anak.”
c. Mendapatkan  1/3  dari  sisa  dalam permasalahan ghara>wai>n , yaitu pewaris tidak memiliki keturunan
d. Nenek  mendapatkan  1/6  selama tidak  terhalang  ( mahju>b )  dengan ibu
4. Untuk Anak Perempuan dengan keadaan:
a. Memperoleh  1/2  jika  merupakan anak tunggal
b. Memperoleh  2/3  jika  memiliki saudara lebih dari satu orang
c. Mendapat ‘as}abah  bi  al -Ghai>r
(sisa) bersama anak laki-laki
5. Untuk Cucu Perempuan dengan keadaan:
a. Memperoleh 1/2 jika seorang anak tunggal dan pewaris tidak memiliki anak
b. Memperoleh  2/3  jika  memiliki lebih dari satu saudara dan pewaris tidak memiliki anak
c. Memperoleh  1/6  jika  bersama dengan seorang anak perempuan
d. ‘As}abah  bi  al -Ghai>r apabila bersama cucu laki-laki
e. Mahju>b (terhalang)  ketika  adanya anak laki-laki pewaris atau memiliki  anak  perempuan  lebih dari saudara
6. Untuk  Saudara  Perempuan  Kandung dengan keadaan:
a. Memperoleh  ½  jika  anak  tungga serta  tidak  memiliki  keturunan  dan ayah
b. Memperoleh  2/3  jika  berjumlah lebih  dari  satu  serta  tidak  memiliki keturunan dan ayah
c. Memperoleh ‘as}abah ma’a al -Ghai>r jika  bersama  keturunan  seorang perempuan
d. Mendapatkan ‘as}abah  bi  al -Ghai>r apabila bersama saudara kandung
e. Mahju>b jika    bersama  keturunan seorang laki-laki dan ayah
7. Untuk Saudara seayah dengan keadaan:
a. Memperoleh  ½  jika  anak  tunggal serta tidak  memiliki p keturunan  dan ayah
b. Memperoleh  2/3  jika  berjumlah lebih  dari  satu,  tidak  memiliki keturunan  serta  saudara  kandung dan ayah
c. Memperoleh ‘as}abah ma’a al -Ghai>r jika  bersama  keturunan  seorang perempuan, tidak memiliki keturunan  anak  laki-laki,  serta saudara kandung dan ayah
d. Memperoleh ‘as}abah  bi  al -Ghai>r
jika  bersama  dengan  saudara  yang seayah
e. Memperoleh  1/6  bersama  dengan seorang saudara perempuan kandung, tidak memiliki keturunan, saudara kandung  serta ayah f. Mahju>b jika  adanya  keturunan seorang  laki-laki,  ayah,  memiliki saudara  laki-laki  kandung  dan memiliki saudara perempuan
kandung lebih dari satu
8. Untuk Saudara seibu dengan keadaan:
a. Memperoleh  1/3  jika  berjumlah
lebih  dari  satu  dan  tidak  memiliki anak dan ] ayah
b. Memperoleh  1/6  jika  seorang  diri dan tidak memiliki anak ] dan ayah
9. Untuk  Ayah dengan keadaan:
a. Memperoleh  1/6  jika  mempunyai anak laki-laki
b. Memperoleh  1/6  serta  sisanya  jika ada anak perempuan
c. Memperoleh ‘as}abah jika  tidak memiliki anak
Sebelum harta  warisan  dibagikan  di antara  pihak  yang  berhak  menerima,  maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan  terlebih  dahulu  antara  lain: pertama ,  apakah  yang  meninggal  sebelum kematian termasuk orang w yang wajib w membayar  zakat,  maka  zakat  harus dikeluarkan dan dibayarkan sebelum penyerahan  harta  kepada  ahli  waris. Kedua , biaya 0 perawatan jenazah seperti  kain 0 kafan, biaya  penguburan,  dan  lain-lain. Ketiga, hutang yang merupakan segala jenis kewajiban keuangan, termasuk pinjaman dan gadai. Keempat, adalah wasiat dengan syarat diberikan w kepada  orang  lain  selain  ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga harta. 12
Seseorang o dianggap  berhak  menerima warisan  jika  ada  hubungan 0 dengan  pewaris, yakni dengan sebab:
1.   Masih dalam satu garis nasab
12 Effendi Perangin, Hukum  Waris (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). H. 3.

## 2.   Memiliki ikatan perkawinan
3.   Serta hubungan wala> ’
Sehingga  ada  pula  kriteria  hak  ahli waris  menjadi  hilang  antara  lain  sebagai berikut:
1.  Bukan seseorang yang membunuh pewaris
2.  Bukan seorang budak atau hamba sahaya 3.  Beragama Islam

## 4.  Tidak meninggal bersama pewaris
Kewarisan  bagian  dari  pembahasan yang  ada  dalam  fiqh  kewarisan  diantara banyaknya  masalah  lain yang  terkait tindakan  antar  manusia.  Secara  umum definisi fiqh telah disepakati oleh para ulama sebagai suatu hukum atas suatu tindakan atau ucapan manusia yang bersumber hukum dari nas  serta  istimbath.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  bahwa  arti  kata waris  adalah  seorang  pihak  yang  berhak menerima harta dari seorang pihak lain yang meninggal dunia. 13 Sedangkan dalam bahasa Arab,  waris    dari  kata ثرو yang  artinya waris. 14
Hukum Islam telah menjelaskan bahwa waris  bagian  dari  pembahasan  hukum  yang telah  diatur  terkait  perpindahan  harta  bagi seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  dan memiliki  ikatan  dengan  ahli  warisnya  untuk membagikan  harta  warisanya.  Sehingga  hak milik  harta  tersebut  merupakan  harta  yang dimiliki  seseorang  yang  telah  meninggal.
13 Tim  penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus Besar  Bahasa    Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka, 2001). H. 1386.
14 Ahmad  Warsun  Munawwir, Kamus  Al- Munawwir (Surabaya:  Pustaka  Progressif,  1997).  H. 1634.
Waris  juga  memiliki  istilah  lain  yaitu fara>id yang  berarti  bagian  sesuai  syariat  Islam untuk  pihak  yang  berhak  menerima  dan sesuai  ketetapan  sebagai  ahli  waris. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu: 15
a. Ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima  warisan  dari  ahli  waris  yang merupakan pemilik sah warisan.
Beberapa  ahli  waris  sebenarnya  adalah kerabat  dekat  tetapi  tidak  memiliki  hak untuk  mewarisi.  Seorang  ahli fiqh  al- Mawa>rith disebut zawa>il  al-Arha>m .  Hak waris dapat diturunkan melalui hubungan darah, hubungan perkawinan, atau konsekuensi dari membebaskan hamba. 16 b. Al-I’rth merupakan  harta  dari  seorang yang telah meninggal  dan siap dibagikan setelah  dikurangi  untuk  biaya  jenazah, pelunasan  hutang,  serta  pelaksanaan wasiat.
c. Wara>thah merupakan  harta  bagi  ahli waris  yang  berbeda  dari  jenis  properti yang  tidak  bisa  dibagi  dalam  bidang- bidang  tertentu  tertentu,  dikarenakan sebagai kolektif bagi semua ahli waris.
d. Tirkah merupakan  total  harta  dari seseorang  yang  meninggal  sebelum dikurangi  untuk  biaya  yang  berkaitan dengan pemeliharaan  jenazah, membayar hutang, dan melaksanakan ritual keagamaan yang dilakukan oleh
15 Beni Ahmad  Saebani, Fiqih  Mawaris (Bandung: Pustaka  Setia,  2012). H. 13.
16 Ahmad  Rofiq, Fiqh  Mawaris (Jakarta:  PT Raja  Grafindo  Persada, 2005). H. 4.
seseorang tersebut yang meninggal dunia ketika masih hidup. 17
Pada dasarnya pewarisan selalu j identik dengan  perpindahan  kepemilikan  harta,  hak, dan 0 tanggung jawab dari ahli waris. Menurut  hukum  waris  Islam,  harta  warisan ini  berdasarkan  asas ijbari atau  perpindahan harta  sesuai  dengan  ketetapan  Allah  yang tidak  didasarkan  pada  kemauan  ahli  waris. Pemahaman ini diwujudkan ketika syarat dan rukun  waris  bertemu.  Sedangkan  ketentuan pewarisan ditentukan dengan wasiat sebelum pewaris  meninggal.  Adapun  syarat  waris sebagai berikut:
a. Pewaris  dinyatakan  telah  bebar-benar meninggal  dunia  baik  menurut  hakikat atau  pun  hukum  (berdasarkan  putusan hakim).
b. Adanya ahli waris.
c. Ahli o waris  memiliki  hubungan  dengan pewaris,  baik  hubungan w kekerabatan, perkawinan, atau memerdekakan budak. 0
d. Pihak  yang  ditetapkan  sebagai  ahli  waris berhak menerima bagian harta pewaris.
Kemudian rukun dari waris adalah:
a. Al-Muwarrits ,  seorang  yang  mewariskan hartanya
b. Al-Warits, seorang  yang  berhak  atas  harta warisan
c. Al-Maurutsi, harta peninggalan
Ada  beberapa  asas  yang  terkait pengalihan harta benda dalam warisan Islam. Hal  ini  termasuk  siapa  yang  memiliki  harta ketika  diterima,  kapan  harta  diberikan,  dan
17 Ahmad  Rofiq, Fiqh  Mawaris . H. 5.
berapa  lama  pemberian  berlangsung.  Asas- asas tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Asas ] Ijbari
Asas  ini  merupakan  perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal  dunia  untuk  ahli  warisnya. Pada  asas  ini  merupakan  bentuk ketetapan  sesuai  perintah  Allah  tanpa dapat  dirubah  atas  kemauan  ahli  waris. Sehingga  pada  asas  ini  merupakan bentuk  pembagian  harta  warisan  sesuai dengan al-Qur’an. 18
b. Asas Bilateral
Asas  ini  sebagai  bentuk  pembagian harta  warisan  dalam  hukum  kewarisan Islam  yang  mana  seorang  yang  berhak menerima selaku kerabat, baik dari garis keturunan perempuan ataupun dari garis keturunan  laki-laki.  Sehingga  asas  ini dapat  disebut  juga  sebagai  pembagian waris  atas  jalur  bapak-bapakan  dan  ke ibu-ibuan.
c. Asas ] Individual
Asas  ini  menjelaskan  pembagian waris  secara  perorangan  atas  haknya dalam menerima harta sebagai bagiannya  tanpa  terikat  pada  pihak  lain yang  menjadi  ahli  waris  juga.  Sehingga ahli  warisini  dapat  menikmati  harta warisanya  secara  individu.  Ketentuan pembagian  ini  sesuai  dengan  yang termaktub  dalam  Surat  An-Nisa  ayat  7, yang menjelaskan bahwa baik anak laki-
18 Suhrawardi K. Lubis dan Komis
Simanjuntak, Hukum  Waris Islam, 0 (Jakarta:  Sinar Grafika, 0 2008). H. 39.
laki ataupun perempuan berhak menerima  warisan  dari  orang  tua  dan kerabatnya. 19
d. Asas Keadilan Berimbang
Asas ini menunjukan adanya keadilan yang tidak berpihak pada siapa pun, melainkan berusaha menyeimbangkan antara hak dan kewajiban  terkait  yang  dibutuhkan  dan digunakan.  Sehingga  berdasarkan  asas ini gender bukan penentu suatu keturunan yang berhak menerima waris. 20
e. Kewarisan 0 Akibat ] Kematian w
Hukum waris Islam mengasumsikan bahwa  pengalihan  kepemilikan  terjadi secara  eksklusif  oleh  kematian.  Dengan kata  lain,  properti  tidak  dapat  ditransfer tanpa kematian. Pengalihan kepemilikan tidak  dapat  dilakukan  melalui  warisan jika ahli warisnya masih hidup. 21

## b. KHI  Sebagai  Pedoman  Pembagian Waris di Indonesia
Perkembangan hukum Islam di Indonesia  melahirkan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  atas  adanya  UU  No.  7  tahun 1989 tentang peradilan agama. Secara umum KHI  merupakan  himpunan  dari  kitab  fiqh yang menjadi bahan materiil dari Pengadilan Agama  (PA)  untuk  menyelesaikan  kasus
19 Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam. H. 21.
20 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam. H. 24.
21 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam. H. 28.
terkait  pernikahan,  warisan,  dan  wakaf. Melalui KHI akan mendorong ketidakpastian dari putusan Mahkamah Agama tentang hal- hal  dibawah  lingkupnya,  karena  putusan tersebut dirujuk oleh pendapat para ahli yang ditemukan  dalam  buku-buku  fiqh,  yang sering tidak setuju pada masalah yang sama. Akibatnya,  keputusan  yang  dibuat  oleh  satu pengadilan agama dan pengadilan agama lain tentang  masalah  yang  sama  seringkali berbeda. 22 0
Ide dasar di  balik  KHI  adalah  bahwa hakim  harus  mengikuti  hukum  Islam Indonesia  sebagai  aturan  umum  ketika menjalankan tugasnya untuk menjaga konsistensi  dan  kejelasan  hukum.  Indonesia harus  memiliki  aturan  untuk  menegakan berbagai  permasalahan  yang  menyangkut hukum  Islam  di  sana.  Semua  hakim Pengadilan  Agama  dibimbing  menuju  visi sebagai  wadah  dalam  penegakan  hukum sesuai  atas  terbentuknya  KHI. Sedangkan KHI  sendiri  terdiri  atas  beberapa chapter antara  lain:  Buku  I  tentang  Perkawinan, Buku  II  tentang  Warisan,  dan  Buku  III tentang Perwakafan.
Pada Buku  I berisi 170  pasal  dengan materi  hukum  yang  terperinci.  Selain  itu terdapat  peraturan  lain  yang  mengatur tentang perkawinan seperti  UU No. 1 tahun. 1974  dan  PP  No.  9]  Tahun  1975.  Terdapat perbedaan  pada  Buku  II  yang  jauh  lebih pendek  dari  hukum  perkawinan.  Hanya  ada
22 Moh.  Muhibbudin, Hukum  Kewarisan  Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). H. 32.
23  item  dalam  undang-undang  kewarisan (pasal  171-193).  Meskipun  undang-undang perwakafan Buku  III yang hanya terdiri  dari 15  pasal  ini  singkat,  terdapat  peraturan  lain yang  mengaturnya  seperti  pada  PP  No.  28 Tahun  1977  tentang  perwakafan  tanah milik. 23
Proses o pemberlakuan suatu  hukum tentu  akan  menimbulkan  sikap  untuk  taat padanya,  Soerjono  Soekanto  menyebutkan ada  tiga  jenis  dari  pemberlakuan  hukum antara lain keberlakuan yuridis yang merupakan  status  hukum  yang  memiliki kepastian  dan  jika  tidak  diiringi  dengan keberlakuan  sosiologis  akan  menjadi  aturan tanpa  kemanfatan.  Kemudian  keberlakuan filosofis  atau  suatu  hukum  yang  hanya berbentuk ide, sehingga apabila untuk ditaati diperlukan  keberlakuan 0 legalitas  yuridis. Terakhir adalah keberlakuan sosiologis yang merupakan  hukum  yang  dapat  dirasakan manfatnya,  jika  tanpa  dilandasi  atas  suatu kepastian dan rasa ] keadilan. 24
KHI memiliki kedudukan dalam sistem hukum  yang  berada  dalam  keterpurukan, menurut  Abdul  Gani  Abdullah  yang  bentuk hukumnya  melalui  instrumen  Inpres  Nomor 1 Tahun 1991 dan secara organik ditindaklanjuti  dengan  Keputusan  Menteri Agama  Nomor  154  Tahun  1991.  Secara organik  dari  segi  pelaksanaan  legislasi  telah menunjukkan  bahwa  Inpres  tersebut  efektif
23 Asro  Sostroatmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia , (Jakarta:  Bulan Bintang, 1978). H. 11.
24 Soerjono  Soekanto, Penegakan  Hukum , (Bandung: Bina Cipta, 1983). H. 29.
di  samping  instrumen-instrumen  lain  dalam hierarki  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Instruksi Presiden, bagaimanapun, tampaknya  tidak  menjadi  dokumen  hukum dari sudut lain. 25
Menurut Ismail  Suny,  meski  hukum Islam  diterapkan  di  bidang  perkawinan, warisan,  dan  hukum  wakaf,  hukum  materiil pada  KHI  bisa  berbentuk  instruksi  presiden. Hal ini dikarenakan dasar hukum KHI secara langsung mengacu pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945  yang  menyatakan  bahwa  “Presiden Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan  menurut  Undang-Undang”, maka  dimungkinkan  untuk  menentukan  isi hukum  dari  KHI.  Materi  berdasarkan keputusan Presiden atau instruksi Presiden. 26
Hukum wasiat Islam merupakan komponen  KHI  di  Indonesia.  Menurut  teori hukum  dijelaskan  bahwa  Instruksi  Presiden sebagai  bagian  dari  hukum  tidak  termasuk dalam  hirarki  dalam  perundang-undangan secara  tertulis.  Namun  dalam  kacamatan ilmu  hukum,  merujuk  pada  aturan  tidak tertulis  yang  menunjukkan  jika  keberadaan KHI  sebagai  bagian  dari  hukum  dalam kehidupan  sehari-hari  untuk  dapat  tetap ditegakkan. 27
25
Muhammad
Wahyuni Nafis, Kontekstualisasi  Ajaran  Islam , (Jakarta:  Paramadina IPHI, 1995). H. 316.
26 Ismail  Suny,  “Kompilasi  Hukum  Islam ditinjau  dari  sudut  Pertumbuhan  Teori  Hukum  di Indonesia” ,  Jurnal Mimbar  Hukum Nomor  4 (1991). H. 3. Diakses 5 Juli 2022.
27 Rachmad  Budiono, Pembaharuan  Hukum Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 1999). H. 45.
Namun jika  dilihat  dari  Buku  1  dan  3 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang sebenarnya telah diatur  berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946, UU No. 32 Tahun 1954, UU No.  1  Tahun  1974,  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Wakaf, berdasarkan  beberapa  peraturan  tersebut justru  menunjukan  KHI  sebagai  sumber hukum  yang  bersifat  tertulis.  Padahal  jika mengacu  pada  Buku  I  dan  III  KHI,  tidak ditemukan  pertentangan  terkait  peraturan yang mengikat lebih ketat. 28
Hukum  yang  diteliti  serta yang ditemukan  pada  kehidupan  masyarakat Indonesia  diambil  dari  kaidah  hukum  fikih dan  ketentuan  yang  sesuai  hukum  Islam, sehingga terdapat perbedaan dengan Buku II yang merupakan hukum tidak tertulis, karena pasal  didalamnya  memang  undang-undang baru  ( legal  invention )  dan  keterikatanya tidak  seperti  peraturan  sebelumnya  misalnya undang-undang  atau  peraturan  pemerintah. Meskipun  hakim  pada  Pengadilan  Agama dan hakim Mahkamah Agung sudah menggunakannya,  namun  standar  dalam persoalan  wasiat  untuk  ahli  waris  non muslim  belum  ada  dalam  KHI.  Hal  ini sejalan  dengan  gagasan  manfaat,  yang menegaskan  keberadaan  hukum  Islam  untuk kemaslahatan umat manusia. 29
28 Rachmad  Budiono, Pembaharuan  Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . H. 47.
29 Rachmad  Budiono, Pembaharuan  Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . H. 48.
Kemaslahatan menjadi landasan fundamental  dari  pemikiran  hukum  Islam yang berlaku secara universal untuk keadilan sosial,  sehingga  adanya  suatu  ijtihad  yang sesuai  nas  ataupun  tidak,  jika  untuk kemaslahatan manusia maka dapat dikatakan sah,  serta  sebagai  umat  Islam  wajib merealisasikannya  dalam kehidupan. Namun bila  suatu ijtihad  justru  tidak  berorientasi pada kemaslahatan serta dapat menimbulkan fasad maka  sebagai  umat  Islam  harus menolaknya.  Pada  praktiknya  di  Pengadilan Agama,  KHI  menunjukkan  adanya law  and rule sebagai  pendukung  saat  penyelesaian suatu perkara di Pengadilan ] Agama. 30
B. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan ] Penelitian
Penelitian  ini  jenis  kualitatif 0 ( inkuiri naturalistik )  yang  juga  sebagai  penelitian studi kepustakaan  ( library research ). 31
Penelitian 0 kepustakaan sebagai jenis penelitian  yang  menggunakan  berbagai sumber literature melalui kegiatan membaca,  memahami,  serta  mengumpulkan data-data  kepustakaan  dan  sumber  lainya sebagai  landasan  yang  menunjang  sesuai dengan pembahasan dalam penelitian. 32

## 2. Data dan Sumber ] Data
30 Ahmad Affandy, “Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia”, Jurnal  Studi  Islam Vol.  15  No.  2  (Desember  2020). Diakses pada 5 Juni 2022.
31 Limas Dodi, Metodologi Penelitian,
(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015). H. 442.
32 Soerdjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). H. 13.
Data  dalam  penelitian  ini  tentunya termasuk  sebagai  data  kualitatif.  Adapun data  diperoleh  dari  berbagai  sumber  antara lain:
a. Bahan primer
1. Al-Kitab w wa al-Qur’an: Qiroah
Mu’ashirah m
2. Nahw  Ushul  Jadidah  li  al-Fiqh  al- Islami: Fiqh al-Mar’ah
3. Dirasat  Islamiyyah  Mu’ashirah  fi  ad- Daulah]wa al-Mujtama’
b. Bahan sekunder w
Bahan sekunder merupakan penjelasan  atas  bahan  hukum  primer. 33
Penelitian  ini menggunakan  literasi  dari beberapa  pakar  hukum  dan  berbagai tulisan yang dapat diakui kebsahanya dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.
3. Metode Pengumpulan ] Data m
Data  dikumpulkan  melalui  beberapa cara antar lain studi kepustakaan dengan cara mempelajari,  dan  menelaah  buku-buku  serta karya-karya  ilmiah  terkait  permasalahan dalam  penelitian.  Namun  hanya  beberapa data 0 tertentu  sesuai  dengan  permasalahan dalam penelitian yang digunakan sebagai ] data. 34

## 4. Teknik Analisis ] Data Langkah selanjutnya setelah
pengumpulan data yaitu melakukan
33 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986). H. 52.
34 Beni  Ahmad  Saebani, Metode  Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). H. 110.
analisis. 35 Adapun  analisis  dalam  penelitian kepustakaan  menggunakan  teknik  kajian  isi ( content  analysis ).  Teknik  ini  merupakan jenis teknik dalam penelitian untuk penggunaan  sebagai 0 referensi  yang  valid sesuai dengan konteks yang dibahas. 36
C. Pembahasan
1. Pemikiran Muhammad Syahrur

## Tentang Waris
Muhammad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses 0 pemindahan  harta dari  seseorang yang  telah  meninggal  dunia  kepada  pihak- pihak  yang  berhak  menerima  ( warathah ) dengan  ukuran  jumlah  atau  bagian  ( nasib ) sesuai  dengan  ketentuan  pada    mekanisme suatu  wasiat,  namun  jika  tidak  ada  suatu, maka  penentuan  untuk  pembagian  warisan sesuai  dengan yang termaktub dalam  Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 . 37
Muhammad  Syahrur  mengembangkan sebuah  teori  yang  disebut The  Theory  Of Limit ( naz}a>riya>t  al-H}udu>d atau  teori  limit).
Teori  ini  muncul  atas  adanya  kegagalan masyarakat  untuk  mewujudkan  modernisasi dalam menggunakan penafsiran hukum masa lalu  terkait  permasalahan  di  masa  kini, sehingga  pemikiran  Islam  kontemporer
35 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya  Mendukung  Penggunaan  Penelitian  Kualitatif Dalam  Berbagai  Disiplin  Ilmu, (Jakarta:  Rajawali Press, 2014). H. 178.
36 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya  Mendukung  Penggunaan  Penelitian  Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu . H. 279.
37 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya  Mendukung  Penggunaan  Penelitian  Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu . H. 337.
menjadi stagnan. 38
Sehingga Syahrur memberikan  gagasan  suatu  metode  baru dalam ] memahami hukum Islam yakni melalui nash asli yang telah diturunkan pada Nabi
Muhammad sebagai bentuk pemahaman  baru  terkait  pesan-pesan  Allah, metode  ini  sebenarnya  layaknya  analisis kebahasaan (semiotika), 0 analisis matematika (Isaac Newton), dan penafsiran kontemporer melalui pendekatan naz}a>riya>t al-H}udu>d . 39
Syahrur berpendapat bahwa pembagian 0 harta  waris  apabila  disesuaikan dengan  ayat-ayat  tentang  waris  masih menimbulkan  problematika,  seperti  konsep pembagian waris Islam yang dikenal dengan dua  banding  satu  antara  anak  laki-laki  dan anak  perempuan,  problematika  yang  ada adalah adanya penambahan dan pengurangan persentase bagian harta waris dan pihak yang tidak  memiliki  hak  atas  harta  waris.  Dalam hal  ini  Syahrur  memiliki  asumsi  bahwa konsep  pembagian  waris  Islam  atau  dua banding  satu  sudah  saatnya  untuk  dibaca sesuai  dengan  pembacaan  kontemporer dengan mempertimbangkan keadaan- keadaan yang ada dan kebutuhan masyarakat dalam modernisasi. 40
38 M.  Anwar  Nawawi.  “Pemikiran  Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”. Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 1 (2022).
39 M. Inam Esha, Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta:  Jendela  Pustaka,  2003). H. 299-301.
40 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin,  (Yogyakarta:  eLSAQ  Press,  2004).  H. 149.
Semua  hal  di  atas  adalah  problem prasangka  yang  tumbuh  akibat  pemahaman salah  yang  menetapkan  bahwa  hukum- hukum waris adalah hukum yang diturunkan bagi  pewaris  dan  problem  yang  muncul  dari penerapan  satu  model  hukum  waris  pada hukum model yang lain, sehingga yang perlu diketahui  terkait  hukum  pembagian  waris telah  ditetapkan  saat  kondisi  dua  jenis kelamin  laki-laki  dan ] perempuan  bergabung menjadi satu.
Jika 0 seorang  suami  meninggal  dengan meninggalkan  anak  perempuan  berjumlah tiga,  pembagian  harta  warisan  tidak  lagi mengacu pada tentang ayat 0 waris pada surat an-Nisa’.  Pada  kasus  seperti  ini  pembagain cukup  sama  rata  antara  ketiganya.  Kondisi ini  berlaku  apabila  ahli  waris  hanya  terdiri dari satu jenis kelamin yang tidak memerlukan dasar dari al-Qur’an.
Para  ulama ] ahli  fiqh  yang  berasal  dari kalangan  patriarkhi,  neopotis  ( asha’in ),  dan kesukuan  ( qobaliyah )  menganggap  bahwa hukum ِّنْيَتَنْثا  َق ْوَف  ًءاَسِّن  َّنُك  ْنِّإَف berlaku pada 0 kasus  yang  telah  disebutkan  di  atas, pada praktiknya justru pembagianya menjadi 2/3  untuk  ketiga  anak  perempuan  dan  sisa bagian  1/3  tidak  diketahui  untuk  siapa penerimanya.
Demikian 0 juga  ketika  terdapat  kasus seorang laki-laki yang meninggalkan seorang anak  perempuan.  Menurut  Syahrur,  anak perempuan  berhak  atas  seluruh  harta,  sama seperti  ketika  yang  ditinggalkan  seorang anak  laki-laki  yang  berarti  ahli  waris  terdiri
dari  satu  jenis  kelamin 0 ( halat  al-Infirat ). Namun  para  ahli  fiqh  berpendapat  bahwa kasus tersebut termasuk dalam lingkup ْنِّإ َو ُفْصِّ نلا اَهَلَف ًةَد ِّحا َو  ْتَناَك . Sehinga  bagian  yang dapat diberikan sebesar ½ harta kepada anak perempuan 0 tunggal  tersebut,  dan  sisa  ½ harta  tidak  diketahui  siapa  yang  berhak untuk menerima. 41
Syahrur juga menjelaskan bahwa 0 laki- laki  merupakan batas  maksimal  serta  tidak dapat  ditambah  lagi.  Sedangkan  seroang perempuan  sebagai  batas  minimal  yang dalam  saat-saat  tertentu  berhak  atas  bagian lebih.  Teori  limit  ini  bermaksud  untuk menunjukan  adanya  relevansi  antara    bahwa ayat-ayat  al-Qur’an  pada  berbagai  kondisi. Muhammad Syahrur menganggap jika  dasar perhitungan  dalam  hukum  waris  yaitu kelompok  perempuan,  adapun    kelompok laki-laki  merupakan    variabel  pengikut dimana  hak  bagian  dapat  berubah-ubah sesuai  dengan  jumlah  kelompok  perempuan pewaris.
Dengan arti lain apabila variabel 0 perempuan  adalah  seorang  diri, maka variabel laki-laki mendapatkan separuh atau  ½  dari  harta.  Namun  ketika  jumlah perempuan  berjumlah  dua  orang,    bagian seorang  laki-laki  sama  dengan  dua  orang perempuan.  Kemudian ] jika    perempuan berjumlah  lebih  dari  dua,  maka  laki-laki memperoleh 1/3 dan 41 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 164.
perempuan ] mendapatkan  2/3  (berapa  pun jumlah mereka). 42

## 2. Aplikasi Teori H}udu>d Tentang Waris
Dalam  hal  ini  Muhammad  Syahrur menggunakan 0 berbagai  pendekatan  dalam memahami  hukum  waris,  contohnya  melalui menggunakan teori linguistik atau kebahasaan  dan  teori  matematika  yang mengarah  pada  teori  matematika  analisis Newton,  terkait    ilmu  yang  menjelaskan hubungan  antara  variabel  pengikut  dan pengubahnya, dengan metode 0 tersebut,
Syahrur  merumuskan  batas-batas  hukum Allah yang diistilahkan dengan the theory of limit w ataupun  teori  batas.  Adapaun  batas- batas hukum waris sebagai 0 berikut : 43
1. Batas o Pertama Hukum k Waris
ِّنْيَيَثْنُلأا ِّ ظَح ُلْثِّم  ِّرَكَّذلِّل
Batasan 0 yang  dimaksud  terkait  hak atau  bagian  dari  si  pewaris  apabila  terdapat seorang  laki-laki  dan  dua  anak  perempuan. Pada  dasarnya  batasan  ini  sesuai  dengan kondisi  saat  ini  yang  menunjukan  bahwa jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki- laki,  sehingga  dapat  digunakan  untuk berbagai kasus.
Jumlah pewaris Jatah bagi ] laki- laki Jatah bagi ] perempuan 1  laki-laki  + 2 perempuan Setengah (1/2) bagi Setengah  (1/2) bagi dua perempuan 42 Muhammad  Syahrur, Metodologi  Fiqih  Islam Kontemporer terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 165.
43 Muhammad  Syahrur, Metodologi  Fiqih  Islam Kontemporer terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H.  336.
satu ] laki- laki
2  laki-laki  +
4 perempuan 0 Setengah (1/2) bagi  dua laki-laki Setengah  (1/2) bagi 0 4 perempuan 3  laki-laki  6 perempuan Setengah (1/2) bagi  tiga laki-laki Setengah (1/2) 0 bagi 6 perempuan
Adapun batasan atas pembagian waris dapat terlihat dalam rumusan berikut:
F/M = 2
F  : jumlah perempuan ] ( female )
M : jumah ] laki-laki ( male )
2. Batas ] Kedua Hukum ] Waris

## ِّنْيَتَنْثا َق ْوَف ًءاَسِّن َّنُك  ْنِّإَف
Batas  ini  terkait  hak  warisan  apabila dalam kondisi terdapat seorang laki-laki dan tiga perempuan atau lebih. Pembagian untuk seorang  laki-laki  jika  ditambah  perempuan lebih  dari  dua,  sehingga  bagian  untuk  laki- laki adalah 1/3 dan untuk  perempuan adalah 2/3 dengan jumlah lebih dari dua. Ketentuan ini berlaku untuk berbagai kondisi jika dalam keadaan  jumlah  perempuan  lebih  dari  dua kali jumlah laki-laki. 44 Jumlah pewaris Jatah bagi laki-laki Jatah bagi perempuan 2  laki-laki  +  5 perempuan 1/3  unuk  2 orang 2/3  untuk 5 orang 1 laki-laki 7 perempuan 1/3  untuk 1 ] orang 2/3  untuk 7 ] orang
Kita  perhatikan 0 bahwa  laki-laki  untuk beberapa  kasus  termasuk  sesuai  kategori
44 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 361.
rumusam  ini  bagiannya tidak  diambil  sesuai dengan 0 ketentuan  “satu  bagian  laki-laki sebanding  dengan  dua  bagian  perempuan” ( ِّنْيَيَثْنُلأا ِّ ظَح ُلْثِّم  ِّرَكَّذلِّل ). Pembagaian yang rata ini  terjadi  secara  alami,  dikarenakan  hukum batasan  pertama  diperuntukan  pada  kasus sesuai  ketetapan  Allah  serta  bukan  untuk kasus lain. 45
Jika  kita  paksakan  dalam  penerapan yang  tidak  sesuai  dengan  batas  wilayahnya, tentu  akan  menyebabkan  kesesatan  yang notabene  telah  Allah    peringatkan  dalam firman-Nya:  “Allah  menerangkan  (hukum ini)  kepada  mu,  sepaya  kamu  tidak  sesat. Dan  Allah  maha  mengetahui  segala  sesuatu: (QS. An-Nisa’: 176).
3. Batas Ketiga Hukum Waris
ُفْصِّ نلا اَهَلَف ًةَد ِّحا َو  ْتَناَك  ْنِّإ َو
Batas hukum ketiga 0 ini untuk memberikan  batasan  saat  kondisi  jumlah yang  sama  antara  pihak  laki-laki ] dan perempuan, sesuai dengan rumusan berikut: 46
F/M = 2 F  : jumlah perempuan ( female ) M : jumlah laki-laki ( male )
Jumlah pewaris Jatah bagi ] laki- laki Jatah bagi ] perempuan
1  laki-laki  + 1 perempuan 0 1/2 untuk 1 orang 1/2 untuk 1 orang
45 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 362.
46 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 162.
2  laki-laki  +
2 perempuan
1/2 untuk 2 ] orang 1/2 untuk 2 ] orang 3  laki-laki  + 3 perempuan ½  untuk 3 orang ½ untuk 3 orang
Perlu diperhatikan bagian dari laki-laki tidak  diambil  sesuai  prinsip  “satu  bagian laki-laki  sebanding  dengan  dua  bagian perempuan”.  Kasus  seperti  ini  dapat dikatakan  wajar,  sehingga  hukum  batasan tidak  boleh  diberlakukan  pada  wilayah  yang bukan  wilayahnya.  Disamping  itu  kita  tidak mungkin 0 menyelesaikan  dari  adanya  kedua permasalahan  menggunakan  prinsip  hukum yang berbeda ] tersebut. 47
Ketiga  batasan  hukum di  atas  sesuai dengan  ketetapkan  Allah  terkait  waris  yang masih  dalam  ranah  ayat  tentang  waris. Problematika  yang  yang  membuat  bingung para ahli fiqh terkait beberapa hal antara lain: pertama, masalah radd dan awl,  kedua , masalah  kekuasaan  laki-laki  dan  anak perempuan  tidak  dapat  menjadi hajib (penghalang ahli waris lain dari menerimaan harta waris), ketiga , masalah jumlah perempuan  di  atas  dua ( ِّنْيَتَنْثا َق ْوَف ), keempat, masalah  1/3  dan  ½  sisa  harta,  hendak diberikan kepada siapa dan kemana perginya.
3. Kontribusi  Pemikiran  Muhammad
Syahrur Tentang Waris Bagi Perkembangan  Hukum  Kewarisan  Di Indonesia
47 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 163.
Berbicara  tentang  waris,  sering  kali menjadi  sumber  sengketa  dalam  keluarga, terutama  untuk  menentukan  siapa  saja  yang berhak  dan  yang  tidak  berhak  mendapatkan harta  waris  yang  pada  gilirannya  bisa menimbulkan  keretakan  keluarga.  Menurut salah satu  pihak dianggap sudah adil sedang menurut  pihak yang  lain masih  menganggap tidak  adil.  Keadilan  menurut  pemikiran manusia  sangat  subjektif,  oleh  karenanya agama  Islam  datang  dengan  membawa syari’at  dan  ini  merupakan  ketetapan  dari Allah.  Dalam  hal  ini  apabila  seluruh  ahli waris telah dilandasi ketaqwaan kepada 0 Allah, niscaya semuanya akan berjalan ] dengan  lancar  dan  tidak  akan menimbulkan sengketa antar ahli waris yang nantinya akan menimbulkan ] kerukunan pasca pembagian harta waris. Ketentuan dari Allah  tentunya  pasti  mengandung  kebaikan bagi 0 hamba-Nya,  baik  kebaikan  di  dunia maupun  di  akhirat  dan  juga  bagian  masing- masing  ahli  waris  pun  sudah  ditentukan secara  rinci  dengan  system  pembagiannya dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. 48
Hal ini tentunya berbeda dengan aturan pembagian  waris  pada  masyarakat o Arab sebelum Islam, mereka mendasarkan pembagian  harta  waris  dengan  pemikiran tradisional  yang  tidak  rasional  dan  sangat menghegemoni kaum perempuan. Dalam hal ini  pandangan  Imam  Abu  Hasan ] Ali  bin Ahmad  al-Wahidi w (wafat  468  H/1076  M)
48 Amir Syarifudin, Hukum  Kewarisan  Islam, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999). H. 6.
menyebutkan  bahwa  terdapat  dua  riwayat yang  berkaitan  dengan  QS.  An-Nisa  ayat 11. ] Pertama , k ayat  turun  berkaitan  dengan harta waris Jabin w bin Abdillah RA sebagaimana berikut: 49 0
ُالله ىَّلَص ُّيِّبَّنلا يِّنَداَع :َلاَق ُهْنَع ُالله َي ِّضَر  ٍرِّباَج ْنَع يِّنَدَج َوَف ِّنْيَيِّشاَم َةَمَلَس يِّنَبِّنَب يِّف  ٍرْكَب وُبَأ َو َمَّلَس َو ِّهْيَلَع َأَّض َوَتَف ٍءاَمِّب اَعَدَف ،ُلِّقْعَألا َمَّلَس َو ِّهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُّيِّبَّنلا َّش َر َّمُث ُهْنِّم َعَنْصَأ  ْنَأ يِّن ُرُمْأَت اَم : ُتْلُقَف ،ُتْقَفَأَف َّيَلَع يِّف  ُالله  ُممُكي ِّصوُي   ْتَل َزَنَف  ؟ِّالله  َلوُس َر  اَي  يِّلاَم  يِّف
ْمُكِّدلا ْوَأ
Artinya: 0 Diriwayatkan  dari  Jabir  RA,  ia berkata: w Nabi  Muhammad  SAW  dan w Abu Bakar  RA w menjengukku  dikampung  bani Salamah  dengan  berjalan  kaki,  lalu  Nabi Muhammad SAW menemuiku dalam kondisi k tidak sadarkan diri, lalu  ia o meminta diambilkan air, berwudhu, lalu ] memercikkan air w kepadaku, kemudian aku sembuh. Akupun 0 kemudian  berkata  kepadanya 0 apa yang  engkau  perintahkan  untuk  ku  kepada harta warisanku wahai
Rasulullah? ] Kemudian  turunlah  QS.  An- Nisa ayat 11. 0
Kedua, ayat turun  berkaitan  dengan harta o warisan o Sabit  bin  Qaid  RA  atau o Sa’d bin Ar-Rabi’ RA. sebagaimana ] berikut:
ةَأ َرْما  ِّتَءاَج  :َلاَق  ِّالله  ِّدْبَع  ِّنْب   ِّرِّباَج   ْنَع ِّنْب ِّتِّباَث اَتْنِّب ِّناَتاَه ِّالله َلوُس َر اَي : ْتَلاَقَف اَهَل ِّنْيَتَنْباِّب ٍدُحُأ  َم ْوَي  َكَعَم  َلِّتُق  ِّعيِّب َّرلا  ِّنْب ِّدْعَس   ْتَلاَق  ْوَأ  ، ٍسْيَق ُثا َريِّم َو  اَمُهَلاَم  اَمُهُّمَع  َءاَفَتْسا  ِّدَق َو اَمُهَل  ُعْدَي  ْمَلَف  اَمُه اَم  ِّالله َوَف  ؟ِّالله  َلوُس َر  اَي  ى َرَت  اَمَف  ،ُهَذَخَأ  لاِّإ  لااَم يِّف  ُالله  ي ِّضْقَي  :َلاَقَف  . لاَم  اَمُهَل َو  لاِّإ  اًدَبَأ  ِّناَحَكْنُي يف  ُالله  ُمُكيصوُي  :اَهيِّف َو  ِّءاَسِّ نلا َة َروُس  ْتَل َزَنَف ،َكِّلَذ
49 Abdul  Mustaqim, Epistemologi  Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta:  PT.  LKiS  Printing Cemerlang, 2011). H. 234.

## ِّم  ِّرَكَّذلِّل مُكِّدلا ْوَأ
َلاَقَف .ةيلآا رخآ ىلإ  ِّنْيَيَثنُلأا ِّ ظَح ُلث
َةَأ ْرَمْلا يِّل ُعْدُا :َمَّلَس َو ِّهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِّالله ُلوُس َر يِّل ِّطْعَأ َو  ِّنْيَثُلُّثلا  اَمِّهِّطْعَأ  :اَمِّهِّ مَعِّل  َلاَقَف  ،اَهَب ِّحاَص َو
َكَلَف َيِّقَب اَم َو َنُمُّثلاا اَمُهُّمُأ
Artinya: Diriwayatkan 0 dari Jabir bin Abdillah w RA,  ia  berkata:  Telah w datang seorang w perempuan  dengan  dua w anaknya, lalu berkata: Wahai Rasulullah, ini dua anak Sabit 0 bin w Qais, 0 atau  ia  berkata:  ini  dua anak  Sa’d  bin  Ar-Rabi’,  yang w meninggal bersama engkau saat wk perang uhud, sementara w pamannya  telah  merampas  harta dari warisan mereka, lalu tidak meninggalkan 0 harta  sedikitpun  bagi o mereka kecuali diambilnya, maka bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah? Maka w demi  Allah  mereka  tidak  akan dinikahi  selamanya  kecuali w mereka  punya harta. Kemudian 0 Rasulullah SAW bersabda: Allah w akan  memutuskan  urusan  itu,  lalu turunlah  surat  An-Nisa  ayat  11. w Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Panggilkan w kepadaku  perempuan  itu  dan temannya.  Lalu  Rasulullah  SAW k bersabda kepada paman dua anak perempuan tersebut: Berilah o mereka  berdua  dua  pertiga, o berilah ibunya 0 sepertiga, dan o sisinya ] untukmu.
QS.  An-Nisa w ayat  11  turun  sebagai penjelas  ayat  sebelumnya  yang  masih bersifat  umum  ( mujmal ),  yaitu  ayat  7 yang secara w umum  menunjukkan ] bahwa  laki-laki dan  perempuan  sama-sama  mempunyai bagian  waris.  Kemudian  ayat  11  mulai menjelaskan  secara  detail w masing-masing bagian waris mereka, sebagaimana dijelaskan oleh pakar tafsir kota Naisabur, w Imam Nizhamuddin  al-Hasan bin w Muhammad  an-Naisaburi  (wafat w 850
H/1446  M).  Secara  substansial  ada  lima  hal yang dibahas ayat tersebut, yaitu: rasionalisasi w perbedaan  bagian  waris  laki-
laki  dan  perempuan,  bagian  waris w anak, bagian o waris  orang  tua,  waktu  pembagian, dan ] hikmahnya. 50 w
Pertama , w berkaitan dengan  perbedaan bagian  waris  anak  laki-laki  dan o perempuan, dimana o anak  laki-laki  mendapatkan  bagian waris  dua  anak  perempuan  sesuai w bunyi ayat:
ِّنْيَيَثْنُ ْلأا  ِّ ظَح  ُلْثِّم  ِّرَكَّذلِّل  ْمُكِّد َلا ْوَأ يِّف  ُالله  ُمُكي ِّصوُي “Allah memerintahkan kalian tentang (pembagian  harta  waris  untuk)  anak-anak kalian,  yaitu  bagian  laki-laki  sama  dengan bagian  dua ] perempuan”.  Dalam  hal  ini Muhammad w As-Sayyid  Thanthawi w (1347- 1431 H/1928-2010 M) menjelaskan, ketentuan  demikian  mengingat w tanggung jawab  finansial  ( at-takalif  al-maliyyah ) perempuan o lebih w sedikit dari pada laki-laki. Sebab laki-laki terbebani tanggung w jawab o finansial untuk biaya hidup  dirinya  sendiri,  anak-anak,  istri, o dan setiap orang yang menjadi w tanggung jawabnya, yang tentunya membutuhkan harta yang  lebih  banyak  untuk  memenuhinya, sehingga  ia  mendapatkan o bagian  waris dua o kali o lipat. 51
Hal 0 tersebut  tentu  berbeda  dengan perempuan, secara syar’i ia tidak mempunyai w tanggung jawab finansial seperti w laki-laki,  sehingga  harta w warisnya
50 Nizhamuddin  al-Hasan  bin  Muhammad  al- Qummi an-Naisaburi, Gharaib al-Qur’an wa Raghaib al-Furqan (Beirut:  Darul  Kutub  al-Ilmiyyah,  1996). H. 355.
51 Muhammad  As-Sayyid  Thanthawi, At- Tafsirul  Al-Wasith  Lil  Qur'anil  Karim ,  Juz  I,  (Mesir: Ar-Risalah, 1987). H. 874.
hanya menjadi haknya, tanpa w wajib dikeluarkan w untuk  kebutuhan  hidup w orang lain. w Dari  sini w menjadi  jelas  bahwa  meski tidak  mempunyai  tanggung  jawab o finansial terhadap w orang  lain  sebagaimana  laki-laki,
Islam benar-benar memuliakan wanita dengan o tetap  memberinya  hak o waris  sesuai bagiannya, w setelah sebelumnya dalam tradisi  Jahiliyyah  ia  sama  sekali  tidak mendapatkan o hak o waris 0 tersebut. m
Selain m itu  juga  perlu w diperhatikan, lafad 0 aula>d “anak-anak” dalam ayat tersebut mencakup o setiap  anak  mayit  baik  laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan o cucu perempuan  dari  anak  laki-lakinya.  Dengan kata  lain  lafad aula>d mencakup w anak- anaknya  sendiri  dan  anak-anak  dari  anak laki-lakinya, w semuanya baik laki-laki maupun o perempuan. ] Adapun cucu dari anak perempuannya, baik laki-laki maupun perempuan,  tidak  masuk  dalam  cakupan lafad aula>d ,  dan  hal  ini  sama  dengan pendapat  Ahlussunnah  wal  Jama’ah.  Lain halnya dengan Syi’ah yang tidak membedakan  antara  cucu  dari  anak  laki-laki dan  cucu  dari  anak  perempuan  yang dianggap  sama-sama  tercakup  oleh ] lafad aula>d tersebut.
Kedua ,  berkaitan w bagian  waris  bagi anak, w terdapat  tiga  kondisi  yang  dijelaskan ayat.  1)  apabila  ahli  waris  terdiri  dari o anak laki-laki o dan  anak  perempuan,  maka  anak laki-laki  mendapatkan  dua  kali  lipat o bagian waris 0 perempuan ] sesuai ayat:
ِّنْيَيَثْنُ ْلأا  ِّ ظَح  ُلْثِّم  ِّرَكَّذلِّل
“bagian  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian dua anak perempuan”. 2) apabila ahli w waris terdiri w dari  dua  anak  perempuan  atau  lebih tanpa  ada  anak w laki-laki,  maka w mereka mendapatkan 2/3 harta, sesuai dengan 0 lafad: َك َرَت اَم اَثُلُث  َّنُهَلَف  ِّنْيَتَنْثا  َق ْوَف  ًءاَسِّن  َّنُك  ْنِّإَف “Apabila  semuanya  perempuan  yang  lebih dari  dua  orang, o maka  bagi  mereka w dua pertiga dari harta yang ditinggalkan mayit”. 52
Mengingat 0 redaksi ayat “Apabila semuanya  perempuan  yang  lebih  dari  dua orang”,  maka w terjadi  perbedaan o pendapat antara  Ibnu  Abbas  RA  dan  jumhur  ulama, apakah  ayat  tersebut 0 juga  mencakup  kasus apabila  ahli  waris  terdiri  dari  dua 0 anak perempuan 0 saja? Jumhur ulama mengatakan ayat  tersebut  mencakupnya,  sementara  Ibnu Abbas  RA  menyatakan  tidak  mencakupnya. Dalam  kasus  ini,  menurutnya  mereka mendapatkan ½ harta warisan. Meskipun w demikian,  kemudian w ditemukan riwayat bahwa w Ibnu Abbas 0 RA telah mencabut pendapatnya dan akhirnya o sepakat dengan  pendapat o jumhur.  3)  Apabila  ahli waris hanya terdiri satu w orang anak perempuan,  maka  ia  mendapatkan  ½  harta warisan, sesuai redaksi w ayat:
ُفْصِّ نلا اَهَلَف  ًةَد ِّحا َو  ْتَناَك  ْنِّإ َو “Apabila  anak  perempuan ] itu  satu w orang saja, maka ia 0 memperoleh ½ harta”. m
Ketiga ,  berkaitan ] dengan  bagian  waris orang w tua,  juga  terdapat  tiga  kondisi k yang dijelaskan  oleh  ayat.  1)  Apabila  ahli  waris
52 Muhammad  As-Sayyid  Thanthawi, At- Tafsirul Al-Wasith Lil Qur'anil Karim . H. 875.
terdiri p dari ayah, ibu,  dan anak mayit,  maka bagian  masing-masing  ayah  dan  ibu  adalah 1/6 harta warisan sesuai k ayat:
َناَك  ْنِّإ   َك َرَت  اَّمِّم  ُسُدُّسلا اَمُهْنِّم  ا َو ٍد ِّح   ِّ لُكِّل  ِّهْي َوَبَ ِّلأ َو
دَل َو  ُهَل
“Dan  untuk  dua  orang  bapak  ibu, ] bagi masing-masingnya  1/6  dari  harta  yang ditinggalkan,  apabila  orang  yang  meninggal mempunyai  anak”.  2) 0 Apabila  ahli  waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari 0 mayit, maka ibu mendapatkan 1/3 harta, sesuai ayat:
ُثُلُّثلا  ِّهِّ مُ ِّلأَف  ُها َوَبَأ  ُهَث ِّر َو َو   دَل َو  ُهَل  ْنُكَي  ْمَل  ْنِّإَف
“Apabila  ia  tidak  mempunyai  anak w dan  ia diwarisi  oleh  bapak w ibunya  (saja),  maka ibunya  mendapat  1/3”,  sementara w sisa hartanya  yang  masih  2/3  menjadi  bagian ayahnya.  3)  Apabila w ahli  waris w terdiri  dari ayah,  ibu,  dan  saudara  perempuan  baik seayah  seibu,  seayah, w atau  seibu w saja, semuanya laki-laki, perempuan atau campuran,  maka  ibu  mendapatkan  1/6 harta, w bapak mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi mendapatkan  warisan  karena  adanya  ayah, sesuai redaksi:
ُسُدُّسلا  ِّهِّ مُ ِّلأَف   ة َوْخِّإ  ُهَل  َناَك  ْنِّإَف
“Apabila orang yang meninggal mempunyai saudara ] perempuan,  maka  ibunya  mendapat 1/6”. 0
Keempat , w berkaitan  dengan  waktu pembagian waris yaitu setelah pemenuhan w wasiat mayit dan w hutang- hutangnya, sesuai dengan frasa:
ٍنْيَد ْوَأ آَهِّب ي ِّصوُي ص َو ة ي ِّدْعَب نِّم “(pembagian-pembagian  tersebut)  sesudah dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  dan  (atau) sesudah  dibayar  hutangnya.”  Redaksi w ayat yang  secara  tekstual  mendahulukan  wasiat dari  pada w hutang  berfungsi  mengingatkan pentingnya  memenuhi  wasiat  mayit,  karena pada w umumnya  ahli  waris  bersifat  pelit dengan w warisannya  dan  sering  menentang orang  yang  mendapatkan w wasiat.  Lain halnya w dengan  hutang  mayit,  biasanya mereka tidak o mempermasalahkannya. 53 m Kelima , w berkaitan dengan hikmah pembagian  harta  waris  yang  berbeda- beda 0 bagiannya,  antara  orang  tua  dan o anak. Dalam w hal ini Allah berfirman:
اًعْفَن  ْمُكَل  ُب َرْقَأ  ْمُهُّيَأ  َنو ُرْدَت  َلا  ْمُكُؤاَنْبَأ َو  ْمُكُؤاَبآ
“Orang  tua  dan  anak-anak  kalian,  kalian tidak  mengetahui w siapa  di ] antara  mereka yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagi kalian”. Dengan arti lain, pewaris tidak k tahu secara  nyata  siapa  yang  lebih  baik  dan bermanfaat m baginya,  apakah  orang ] tua  atau anak-anaknya.  Adakalanya  orang m mengira yang  lebih  baik  dan  lebih  bermanfaat baginya baik di dunia seperti memenuhi k berbagai  kemaslahatan  hidupnya atau  di  akhirat  seperti  memberikan m syafaat kepadanya  adalah  anaknya, 0 sehingga  ia memberi  harta  warisan  kepadanya,  tetapi nyatanya m yang  lebih  baik  adalah  ayahnya, atau  sebaliknya.  Dalam  hal  ini  maka  hanya
53 Ahmad 0 bin Muhammad as- Shawi, 0 Hasyiyyah  as-Shawi  ‘ala  Tafsir  al-Jalalain, Juz 1, (Beirut: Darul Fikr, 2004). H. 275.
Allah  yang  mengetahui  secara  detail  siapa sebenarnya ] yang  lebih  baik  dan  lebih bermanfaat baginya. Karenanya sangat wajar apabila Allah ] yang menentukan bagian waris mereka. m
Sementara 0 penghujung m ayat:
اًميِّكَح اًميِّلَع  َناَك  َالله  َّنِّإ ،ِّالله  َنِّم  ًةَضي ِّرَف
“Itu  adalah  ketetapan  dari  Allah,  sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”,  merupakan 0 penegasan  bahwa aturan waris dalam ayat merupakan ketentuan  yang 0 wajib  dilaksanakan  dari Allah  yang  maha  mengetahui  kebaikan hambanya, ] baik  perkara  di  dunia  maupun akhirat,  yang 0 maha  bijaksana  atas  berbagai keputusan dan hukum syari’atnya. 0 Sebab itu sudah semestinya manusia memenuhi ketentuan  dan  syariat  pembagian  harta warisan w sebagaimana  petunjuk  al-Qur’an demi  kebaikan  dirinya  sendiri ] dan  sesuai dengan ] ridha-Nya. 54 m
Berdasarkan  hal  tersebut,  upaya  yang dilakukan Muhammad Syahrur dalam merekontruksi  pembacaan  dan  pemahaman ayat  waris  sangatlah  memberikan  kontribusi besar  bagi  perkembangan  hukum  kewarisan di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  pada BUKU II hukum kewarisan BAB III tentang besarnya  bagian  pada  pasal  176  KHI  yang berbunyi: “Anak perempuan apabila seorang ia  mendapat  ½  bagian,  apabila  dua  orang atau  lebih  mereka  bersama-sama  mendapat 2/3  bagian,  dan  apabila  anak  perempuan
54 Muhammad  As-Sayyid  Thanthawi, At- Tafsirul  Al-Wasith  Lil  Qur'anil  Karim ,  Juz  I,  (Mesir: Ar-Risalah, 1987). H. 875-879.
bersama-sama  dengan  anak  laki-laki,  maka bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  banding satu  dengan  anak  perempuan”. 55 Jika  kita merujuk pada pasal tersebut, maka kita akan terkungkung pada bunyi pasal “Apabila anak perempuan  bersama-sama  dengan  anak  laki- laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua banding  satu  dengan  anak  perempuan”. Sehingga  banyak  masyarakat  muslim  yang memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan  persoalan  waris,  karena mereka dengan penuh kesadaran mengetahui dengan  jelas  bahwa  perempuan  diberikan bagian  satu  dan  laki-laki  dua  atau  dua banding satu yang dengannya pihak perempuan  merasa  keberatan  atau  tidak setuju  dengan  konsep  pembagian  waris tersebut. 56
Selanjutnya  dalam  pasal  183  KHI berbunyi:  “Para  ahli  waris  dapat  bersepakat melakukan  perdamaian  dalam  pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari  bagiannya”.  Menurut  hemat penulis,  makna  dalam  pasal  tersebut  adalah KHI  memberikan  kesempatan  bagi  seluruh ahli  waris  apabila  terdapat  salah  satu  ahli waris  yang  keberatan  atau  tidak  setuju dengan bagiannya (setelah ditentukan besaran bagiannya), redaksi “Para ahli waris
55 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi Hukum  Islam, (Bandung:  CV.  Nuansa  Aulia,  2015). H. 52.
56 Ilham  Tohari,  “Menyoal  Kewenangan Pengadilan  Negeri  Dalam  Menyelesaikan  Perkara Waris  Masyarakat  Muslim  Pasca  Lahirnya  Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Jombang  Jawa  Timur),” Junal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2018). Diakses pada 5 Juli 2022.
dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian” redaksi tersebut dapat memberi pesan bahwa belum  tentu  seluruh  ahli  waris  sepakat dengan  besaran  bagian  waris  yang  telah ditetapkan pada pasal 176 KHI.
Sehingga  pasal  188  KHI  berbunyi: “Para  ahli  waris  baik  secara  bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan  kepada  ahli  waris  yang  lain untuk  melakukan  pembagian  harta  waris. Namun apabila ada di antara ahli waris yang tidak  menyetujui  permintaan  tersebut,  maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan  melalui  Pengadilan  Agama  untuk dilakukan  pembagian  harta  waris”. 57 Pesan yang terdapat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya ahli waris yang tidak  ingin  membagi  harta  waris,  atau dengan dibaginya harta waris ia mendapatkan  bagian  yang  lebih  sedikit, sehingga  ia  enggan  untuk  menyetujui dibaginya harta waris.
Menurut  hemat  penulis,  kontribusi terbesar dalam pemikiran Muhammad Syahrur  yang  memposisikan  bagian  waris bagi  perempuan  merupakan al-H}add  al- ‘Adna> (limit  minimum)  yakni  minimum- minimumnya  perempuan  mendapatkan  harta waris  adalah  satu  bagian  laki-laki.  Dengan hal  tersebut  Syahrur  ingin  mengatakan bahwa perempuan boleh atau bahkan berhak mendapatkan  bagian  lebih  dari  pada  satu laki-laki  dengan  ketentuan  tidak  boleh
57 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi Hukum Islam . H. 55.
melebihi al-H}add  al- ‘Ala> nya  laki-laki  (dua perempuan atau ½).
Dengan  demikian  perempuan  bisa mendapatkan  bagian  lebih  dari  apa  yang telah ditentukan dalam QS.  An-Nisa ayat  11 dan  pasal  176  KHI  selama  tidak  melebihi bagian laki-laki (½), karena dalam pandangan  Syahrur  ayat  waris  merupakan h}udu>dulla>h yang  di  dalamnya  terdapat al- H}add ] al- ‘Ala>  al -H}add  al- ‘Adna>  ma’a >. Sehingga  perempuan  tidak  perlu  lagi khawatir  menggunakan  konsep  pembagian waris  Islam  dan  KHI,  karena  Allah  telah memberikan  batasan-batasan  bagian  harta waris kepada ahli waris, batas-batas tersebut dapat dilihat dalam ayat
ِّنْيَيَثْنُ ْلأا  ِّ ظَح  ُلْثِّم  ِّرَكَّذلِّل (laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan).
Allah  juga  telah  memberikan  rambu- rambu dalam hal siapa yang lebih bermanfaat  bagi  pewaris,  sebagaimana  QS. An-Nisa ayat 11:
ا ًعْفَن  ْمُكَل  ُب َرْقَأ  ْمُهُّيأ  َنو ُرْدَت  َلا  ْمُكُؤاَنْبَأ َو  ْمُكُؤاَبآ “Orang  tua  dan  anak-anak,  kalian  tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat  (banyak)  manfaatnya  bagi  kalian”. Dengan  kata  lain,  pewaris  tidak ] tahu  secara nyata  siapa  yang  lebih  baik  dan  bermanfaat baginya,  apakah  orang  tua  atau ] anak- anaknya, seperti memenuhi 0 berbagai kemaslahatan  hidupnya  di  dunia  (orang  tua) atau memberikan syafa’at m kepadanya (anak),  sehingga  ia  memberikan  harta  waris kepadanya  dengan  bagian  lebih,  namun
ternyata  yang  lebih  baik  (manfaat)  adalah ayahnya, atau bahkan sebaliknya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan  dalam  dua  poin,  yakni  sebagai berikut :
1. Dalam pandangan Syahrur, waris termasuk dalam h}udu>dulla>h yang
termasuk dalam kategori al-H}add al- ‘Ala> al-H}add  al- ‘Adna>  ma’a >, yang di dalamnya  memuat  limit  maksimum  anak laki-laki  adalah  ½  anak  perempuan,  dan limit  minimum  anak  perempuan  adalah satu anak laki-laki.
2. Kontribusi  terbesar  dalam  pemikiran
Muhammad  Syahrur  adalah  dengan memposisikan bagian waris bagi perempuan  merupakan al-H}add  al- ‘A dna>
(limit minimum), yakni minimum- minimumnya  perempuan  mendapatkan harta  waris  adalah  satu  bagian  laki-laki. Dengan  kata  lain  perempuan  boleh  atau bahkan berhak mendapatkan bagian lebih dari pada satu laki-laki dengan ketentuan tidak boleh melebihi al-H}add ] al- ‘A la> nya laki-laki  (dua  perempuan  atau  ½).
Dengan demikian perempuan bisa mendapatkan  bagian  lebih  dari  apa  yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa ayat 11  dan  pasal  176  KHI  selama  tidak melebihi bagian laki-laki (½).

## DAFTAR PUSTAKA
Affandy,  Ahmad.  “Sejarah  Kewarisan  Islam Dan  Terwujudnya  Hukum  Kewarisan Di Indonesia.” Jurnal Studi Islam Vol.
15. No. 2. Desember 2020. Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.
Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Ali,  Muhammad  Murtadlo.  “Keadilan Gender  Dalam  Hukum  Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit  Muhammad  Syahrur.” Gender Equality: International  Journal  of Child  and  Gender  Studies Vol.  4  No. 1. 2019.
Anwar, M. Nawawi. “Pemikiran Muhammad
Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya  terhadap  Pembaharuan Hukum  Islam  di  Indonesia.” Jurnal Tana Mana Vol. 3. No. 1. 2022.
Asmara,  Musda.  “Teori  Batas  Muhammad Syahrur  dan  Relevansinya  dengan Keadilan  Sosial.” Jurnal  Hukum  dan Syari’ah Vol. 12 No. 1. 2020.
Abdullah, Zaitun dan Endra Wijaya. “Dinamika  Penerapan  Ijtihad  Bidang Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 49 No. 2. 2019.
Beni,  Ahmad  Saebani. Metode  Penelitian . Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Budiono,  Rachmad Pembaharuan  Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
1999. Dodi, Limas. Metodologi Penelitian .
Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015. Esha, M. Inam. Pemikiran Islam Kontemporer .  Yogyakarta:  Jendela Pustaka, 2003.

## Jurdani  (al),  Muhammad  bin  Abdullah.
Fathul  ‘Allaam  bi  Syarhi  Mursyid  al- Anaam .  Bairut:  Dar  Ibnu  Hazam,.
1997.
Khulaisie,  Rusdiana  Navlia.  “Achieving
Harmony Through Progressive Islamic Dimensions  in  the  Thinking  of
Abdullah  Saeed.” Journal  of  Islamic Social Studies Vol 5 No. 1. 2019.
Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. Hukum  Waris  Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Muhibbudin, Moh. Hukum Kewarisan Islam.
Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Munawwir,  Ahmad  Warsun. Kamus  Al-
Munawwir . Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Mustaqim, Abdul. Epistemologi Tafsir Kontemporer .  Yogyakarta:  PT.  LKiS
Printing Cemerlang, 2011.

## Muhyidin,  “Maqashid  al-Syari’ah  (Tujuan-
Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum,” Jurnal  Gema  Keadilan Vol.
6 No. 1. 2019.
Mustaqim, Abdul. Epistemologi Tafsir Kontemporer .  Yogyakarta:  PT.  LKiS Printing Cemerlang, 2011.
Nafis,  Muh.  Wahyuni. Kontekstualisasi Ajaran  Islam .  Jakarta:  Paramadina,
1997.
Nafis, Muhammad Wahyuni. Kontekstualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Paramadina IPHI, 1995.
Naisaburi  (an),  Nizhamuddin  al-Hasan  bin Muhammad  al-Qummi. Gharaib  al- Qur’an  wa  Raghaib  al-Furqan . Beirut:  Darul  Kutub  al-Ilmiyyah,
1996.
Perangin , Effendi. Hukum  Waris. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Rahman, Fatchur. Ilmu Waris . Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981.
Rofiq,  Ahmad. Fiqh  Mawaris. Jakarta:  PT. Raja  Grafindo  Persada, 2005.
Saebani , Beni Ahmad. Fiqih  Mawaris .
Bandung: Pustaka  Setia,  2012.
Shawi (as), Ahmad bin Muhammad Hasyiyyah  as-Shawi  ‘ala  Tafsir  al- Jalalain. Juz  1.  Beirut:  Darul  Fikr, 2004.
Sjadzali,  Munawir. Ijtihad  Kemanusiaan .
Jakarta: Paramadina, 1997.
Soekanto,  Soerdjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali Pers, 2012.
Soekanto,  Soerjono. Penegakan  Hukum . Bandung: Bina Cipta, 1983.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1986.
Sostroatmodjo,  Asro  dan  A.  Wasit  Aulawi. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia.
Jakarta:  Bulan Bintang, 1978.
Suny,  Ismail.  “Kompilasi  Hukum  Islam ditinjau dari sudut  Pertumbuhan Teori Hukum  di Indonesia.” Jurnal  Mimbar Hukum No. 4. 1991.
Syadjali,  Munawir. Ijtihad  Kemanusiaan . Jakarta: Paramadina, 1997.
Syahrur,  Muhammad. Al-Kitab  wa  al- Qur’an:  Qiroah  Mu’ashirah .  terj.
Sahiron  Syamsuddin  dan  Burhanudin Dzikri,  dalam Prinsip  dan  Dasar Hermeneutika Hukum Islam
Kontemporer. Yogyakarta: elSAQ
Press, 2007.
Syahrur,  Muhammad. Metodologi  Fiqih Islam  Kontemporer .  terj.  Sahiron Syamsuddin dan
Burhanuddin.
Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
Syahrur, Muhammad. Nahwu Ushul Jadidah li  al-Fiqh  al-Islami:  Fiqh  al-Mar’ah. Damaskus:  al-Ahali  li  al-Tiba’ah  wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000.
Syarifudin , Amir. Hukum  Kewarisan  Islam . Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
Thanthawi,  Muhammad  As-Sayyid. At-
Tafsirul Al-Wasith Lil Qur'anil Karim .
Juz I. Mesir: Ar-Risalah, 1987.
Takdir,  Mohammad.  “Membumikan  Fiqh
Antroposentris: Paradigma Baru
Pengembangan  Hukum  Islam  Yang Progresif.”  Ahkam: Jurnal  Hukum Islam Vol. 7 No. 1. 2019.
Thanthawi,  Muhammad  As-Sayyid. At- Tafsirul Al-Wasith Lil Qur'anil Karim .
Juz I. Mesir: Ar-Risalah, 1987.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa.
Kamus  Besar  Bahasa    Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia. Kompilasi
Hukum  Islam .  Bandung:  CV.  Nuansa Aulia, 2015.
Tohari, Ilham.  “Menyoal  Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat  Muslim  Pasca  Lahirnya Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006
Tentang  Peradilan  Agama  (Studi Kasus  di  Kabupaten  Jombang  Jawa Timur).” Junal Pemikiran Hukum dan
Hukum Islam Vol. 9 No. 1. 2018.