Volume 10, No. 01, Januari 2022 , halaman 024 - 029
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp
e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5061
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU GEOGRAFI SMA MELALUI MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
Yuni Nursetianti a*) , Sri Setyaningsih b) , Farida Wulandari b)
a) SMA Negeri 10 Kota Bogor, Bogor, Indonesia
b) Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
*) e-mail korespondensi: : yuninursetianti86@guru.sma.belajar.id
riwayat artikel : diterima: 06 November 2021; direvisi: 16 November 2021; disetujui: 06 Desember 2021
Abstrak . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  penyelenggaraan  program  peningkatan  profesionalisme  guru geografi  melalui  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  Geografi  di  Kota  Bogor  dengan  menggunakan  evaluasi  program stake countanance model . Penelitian evalausi program ini fokus pada tiga komponen yaitu komponen Antecedent, Transaction, dan  Outcomes.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  evaluasi  program.  Pengambilan  data  dilakukan dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  pada  evaluasi  komponen antecedent, dari delapan aspek yang diteliti yaitu analisis kebutuhan (need assesment), perumusan tujuan, sasaran dan kebijakan program, legalitas pelaksanaan program, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana, Anggaran / Keuangan, terdapat 1 aspek  yang  harus  diperbaiki  yaitu  aspek  sarana  dan  prasarana.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  kebutuhan  program peningkatan profesionalisme guru belum dapat mendukung secara maksimal penyelenggaraan program, sedangkan untuk 7 aspek yang  lain  telah  sesuai  dengan  standar  dan dapat  dilanjutkan. Pada  komponen  transaction  terdapat  lima  aspek  yang  dikaji  yaitu prosedur  kegiatan,  penjadwalan  program,  pelaksanaan  program,  dukungan  kepala  sekolah  terhadap  pelaksanaan  program,  serta pengawasan  dan  evaluasi.  Pada  komponen  transaction  terdapat  3  aspek  yang  harus  diperbaiki  yaitu  prosedur  kegiatan, penjadwalan  program,  dan  pelaksanaan  program,  sedangkan  untuk  2  aspek  yang  lain  dapat  dilanjutkan.  Pada  komponen outcomes  mengkaji  1  aspek  yaitu  hasil  dari  pelaksanaan  program.  Aspek  hasil  dari  pelaksanaan  program  telah  sesuai  dengan standar yaitu adanya peningkatan profesionalisme guru geografi.
Kata kunci : evaluasi; program MGMP; countenance stake mode

## EVALUATION OF PROFESSIONALISM IMPROVEMENT PROGRAM FOR HIGH SCHOOL GEOGRAPHY
TEACHERS THROUGH THE SUBJECT TEACHER MANAGEMENT (MGMP) IN BOGOR CITY (Stake Countenance Model Program Evaluation)
Abstract . This study aimed to determine the process of professionalism improvement program on geography teachers through The Subject Teacher Management (MGMP) in Bogor City by using the evaluation of the stake countanance model program. This program evaluation research focused on three components, namely the Antecedent, Transaction, and Outcomes components. The research method was a qualitative program evaluation. Data collection was done by interview, observation and documentation. Based on the  results of the  research  obtained on  the  evaluation  of    the  antecedent  components,  from  the  eight  aspects  studied namely:  needs  analysis  (needs  assessment),  formulation  of  program  goals,  objectives  and  policies,  legality  of  program implementation, human resources (HR), facilities and infrastructure, budget /finance, it was indicated that the aspect of facilities and infrastructure must be improved. The availability of facilities and infrastructure for the needs of the teacher professionalism improvement program has not been able to fully support the implementation of the program, while the other seven aspects can be continued  in  accordance.  In  the  transaction  component,  there  were  five  aspects  studied,  such  as activity  procedures,  program scheduling,  program  implementation,  supports  from  school  principal  on  program  implementation,  as  well  as  monitoring  and evaluation. In the transaction component, there were three aspects must be improved; activity procedures, program scheduling, and program implementation, while the other two aspects can be continued. The outcomes component examined one aspect as the  results  of  program  implementation.  The  aspect  of  the  program  implementation  result  has  been  in  accordance  with  the standard, namely the professionalism increase of geography teachers.
Keywords: evaluation; MGMP program; countenance stake model

## I. PENDAHULUAN
Tertinggalnya kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia menjadi tantangan besar bagi  bangsa  kita  saat  ini.  Kualitas  pendidikan  salah  satunya  ditentukan  oleh  kualitas  pendidik/guru,  sehingga  diperlukan perhatian besar guna meningkatkan profesionalitas guru (Hardinata, Suchyadi, & Wulandari, 2021). Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan sangat penting dalam mencapai visi Kemendikbud 2025 yaitu Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Setyaningsih & Suchyadi, 2021). Mengingat peranan guru yang begitu besar dalam peningkatan mutu pendidikan, maka  peningkatan  profesionalisme  guru  merupakan  suatu  kebutuhan  (Suchyadi  &  Karmila,  2019).  Upaya  peningkatan profesionalisme  guru  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  pasal  40 ayat 1c  yang  menyebutkan bahwa:  “Setiap pendidik dan  tenaga  kependidikan  mempunyai  hak  memperoleh pembinaan  karir
Volume 10, No. 01, Januari 2022 , halaman 024 - 029
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp
e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5061
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
sesuai  dengan  tuntutan  pengembangan  kualitas”.  Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan,  sebagian  guru  kurang  menunjukkan pribadi  profesional  dalam  tugas  dan  fungsinya.  Indikasi  dari  kondisi  tersebut  diantaranya  terlihat  dari  semakin  merosotnya mutu  lulusan  pada  setiap  jenjang  pendidikan  sekolah,  degradasi  wibawa  guru  dimata  siswanya,  keluhan  guru  akan  karir dirinya,  dan  semakin  turun  motivasi  guru  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  pendidik  untuk  melayani  bimbingan  siswanya yang  mengalami  hambatan  belajar  untuk  mencapai  standar  minimal  prestasi  belajarnya.  Diperlukan  adanya  pemetaan kompetensi  guru  agar  pemerintah  dapat  melihat  gambaran  riil  dilapangan  tentang  kompetensi  yang  dimiliki  guru  (Kantun, 2012). Pemetaan kompetensi secara detail dapat menggambarkan kondisi objektif guru dan merupakan informasi penting bagi pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan  terkait  dengan  materi  dan  strategi  pembinaan  yang  dibutuhkan  oleh  guru  (Nurjhani, 2017).  Ada dua  skema  yang  dilakukan pemerintah  melalui Kemendikbud  (2011)  untuk  mengukur  profesionalisme  guru  yaitu secara akademis maupun non-akademis. Pengukuran akademis dilakukan secara rutin dalam  waktu tertentu yang dijadwalkan oleh  pemerintah  pusat  dan  dilaksanakan  secara  serentak  yaitu  dengan  menyelenggarakan  Uji  Kompetensi  Guru  (UKG)  dan pengukuran non-akademis dengan melakukan Penilaian Kinerja Guru (PKG) (Mustofa, 2017).
Sumber : www.npd.kemdikbud.go.id
Gambar 1. Rerata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2019
Dari gambar 1 terlihat bahwa rata-rata perolehan Nilai UKG guru-guru di Indonesia pada setiap jenjang masih rendah, nilai masih dibawah Standar Kompetensi Minimal (SKM) yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 80. Begitu juga di tahun 2019 hasil UKG Kota / Kabupaten di Jawa Barat belum mencapai standar tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar 2.
Sumber : www.npd.kemdikbud.go.id

## Gambar 2. Rerata Hasil UKG di Propinsi Jawa Barat Tahun 2019
Hasil  UKG  tersebut  menjadi  perhatian  besar  pemerintah  untuk  terus  mengevaluasi  program-program  kerja  guna peningkatan  dan  pengembangan  profesionalisme  guru.  Forum  MGMP  diharapkan  menjadi  salah  satu  wadah  yang  dapat digunakan  untuk  meningkatkan profesioanlisme guru, sehingga  harus  mulai digerakkan dan lebih di aktifkan (Uslimah,  2016). Eksistensi  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  sebagai  organisasi  profesi  guru  menjadi  salah  satu  basis  upaya meningkatkan profesionalisme guru. Karena itu cukup beralasan jika pemerintah  memandang bahwa keberadaan MGMP amat potensial  sebagai  salah  satu  leading  sektor  dalam  upaya  peningkatan  kompetensi  profesional  guru  (Walidin,  2018).  Hal  ini
Volume 10, No. 01, Januari 2022 , halaman 024 - 029
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp
e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5061
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
diwujudkan oleh pemerintah dengan pemberian dana block grant bagi pemberdayaan MGMP yang disalurkan melalui Lembaga Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (LPMP)  di  seluruh  Indonesia.  Pemberian  dana  bantuan  kepada  MGMP  ini  bertujuan  untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas kegiatan MGMP serta mendorong peningkatan partisipasi dan kontribusi MGMP dalam pengembangan  karir  serta  peningkatan  profesionalisme  anggotanya.  Forum  MGMP  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  keterampilan  guru  untuk  meningkatkan  keberhasilan  kegiatan  belajar  mengajarnya  dengan  melakukan  usaha- usaha  antara  lain:  penguasaan  kurikulum,  penyusunan  Program  pembelajaran  (program  semester,  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran  termasuk  penguasaan  dan  pengembangan  metode,  penggunaan  media  pembelajaran,  dan  teknik  evaluasi), melaksanakan kegiatan yang dapat memperluas wawasan seperti mengadakan ceramah/diskusi, mengadakan seminar/lokakarya, program-program  kompetisi/lomba  dalam  usaha  meningkatkan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  mengadakan pelatihan,  serta  mengadakan  program  peninjauan/pengamatan/widya  wisata  ke  obyek-obyek  yang  relevan(Walidin,  2018). Namun yang dirasakan selama ini adalah bahwa implementasi program peningkatan profesionalisme guru melalui MGMP dirasa belum optimal. Program peningkatan profesionalisme  guru melalui MGMP telah dilaksanakan di hampir setiap kabupaten/kota bahkan tingkat propinsi, tetapi dalam implementasi kegiatannya belum bisa dipercaya dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dan belum optimal sebagai sarana pembinaan profesionalitas guru. MGMP geografi Kota Bogor menjadi salah satu forum  yang digunakan guru-guru geografi di Kota Bogor untuk berkumpul dan berdiskusi terkait tugas dan kewajiban mereka sebagai guru. Berdasarkan data Disdik Kota Bogor jumlah SMA/MA di Kota Bogor berjumlah 67 sekolah, terdiri dari 10 SMA negeri, 39 SMA swasta, 2 MA negeri dan 16 MA swasta. Jumlah guru Geografi yang terdata di semua SMA/MA negeri maupun swasta  berjumlah  120  orang,  dan  yang  tergabung  di  forum  MGMP  hanya  97  orang,  sisanya  belum  bergabung  dalam  forum MGMP  Geografi  Kota  Bogor.  Keberadaan  MGMP  geografi  di  Kota  Bogor  sangat  diharapkan  dapat  membantu  kesulitan  guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru, tetapi hasil observasi dan wawancara awal dengan pengurus MGMP Geografi Kota Bogor diperoleh informasi awal sebagai berikut :
1) Belum semua guru geografi yang mengajar di SMA/MA negeri dan swasta tergabung dalam forum MGMP geografi Kota Bogor.  Masih  ada  beberapa  SMA/MA  yang  berada  di  Kota  Bogor,  guru  pengajar  mata  pelajaran  geografi  masih merangkap mengajar mata pelajaran lain. Sehingga keikutsertaannya dalam forum MGMP masih belum jelas.
2) Keaktifan, kehadiran, dan kedisiplinan peserta dalam mengikuti program yang diadakan MGMP Geografi di setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya, terkadang tidak banyak dihadiri oleh anggota MGMP.
3) Belum semua sekolah mengijinkan guru geografinya terlibat aktif dalam forum MGMP dan mengikuti program-program peningkatan profesionalisme guru yang diselenggarakan MGMP. Hal ini dapat dilihat dari adanya jadwal mengajar yang bersamaan dengan hari dimana MGMP mengadakan kegiatan rutin setiap bulannya.
4) Program yang diadakan melalui MGMP dengan tujuan untuk peningkatan profesionalisme guru belum berdampak pada peningkatan kerja dan profesionalitas guru geografi di Kota Bogor.
5) Ajang perlombaan yang setiap tahun diadakan oleh lembaga-lembaga sepeti Lapan, BIG, LIPI, BMKG dan lainnya, tidak banyak diikuti oleh guru geografi di Kota Bogor.
6) Bahan ajar dan perangkat pembelajaran yang dibuat guru geografi sebagian besar tidak dibuat sesuai dengan kaidahnya Memperhatikan  hasil  observasi  dan  wawancara  di  atas,  keberadaan  (eksistensi)  MGMP  Geografi  Kota  Bogor  masih belum optimal dalam memberdayakan anggota-anggotanya untuk menjadi guru geografi yang profesional. Hal ini jika dibiarkan tentu  akan  membawa  dampak  negatif  terhadap  profesionalitas  pendidik,  pelayanan  dan  kebermaknaan  dalam  pembelajaran peserta didik di satuan pendidikannya. Untuk mengetahui faktor penyebab dan penyelesaian masalah tersebut, maka diperlukan evaluasi  program  yang  sistematis  dan  komprehensif  sehingga  didapatkan  keputusan  yang  tepat  agar  program  dapat  berjalan dengan optimal di masa yang akan datang.
Berdasarkan  kajian  diatas,  Peneliti  bermaksud  melakukan  penelitian  tentang  “Evaluasi  Program  Peningkatan Profesionalisme  Guru  Geografi  SMA  Melalui  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  Geografi  di  Kota  Bogo.  Evaluasi program bertujuan untuk melihat apakah program dirancang, dilaksanakan, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program  (Mimin  Nurjhani,  2017).  Peneliti  memilih  Stake  countenance  model  untuk  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Desain penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar 3
Volume 10, No. 01, Januari 2022 , halaman 024 - 029
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp
e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5061
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program  yang  dievaluasi,  menekankan  adanya  dua  dasar  kegiatan  dalam  evaluasi,  yaitu  deskripsi  (description)  dan pertimbangan  (judgment),  dan  membedakan  adanya  tiga  tahap,  yaitu:  (1)  anteseden  (antecedent/contex),  (2)  transaksi (transaction/process),  dan  (3)  hasil  yang  diharapkan  (output-outcomes)  (Suchyadi,  2017).  Tahap  Antecedents  mengacu  pada informasi dasar  yang terkait kondisi/kejadian apa yang ada sebelum implementasi program, tahap transaction,  melihat  apakah yang  sebenarnya  terjadi  selama  program  dilaksanakan,  apakah  program  yang  sedang  dilaksanakan  itu  sesuai  dengan  rencana program, dan tahap outcomes berkaitan dengan apa yang dicapai dengan program tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  untuk  mendeskripsikan,  menjabarkan,  dan melakukan analisis kritis secara objektif berdasarkan pada data dan informasi nyata secara natural atau alamiah yang ada dan terjadi  di  lapangan  mengenai  evaluasi  program  peningkatan  profesionalisme  guru  geografi  melalu  MGMP  di  Kota  Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang berorientasi untuk mengetahui sejauhmana penyelenggaraan program dalam upaya  meningkatkan  profesionalisme  guru  geografi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan  hasil  penelitian  berdasarkan  hasil  evaluasi  dengan  menggunakan stake  countenance  model terhadap  tiga komponen antecedent,  transaction ,  dan outcomes yang  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi  di MGMP dijabarkan sebagai berikut:
A. Komponen Antecedent Komponen antecedents meliputi  delapan  aspek  evaluasi,  yang  meliputi:  Analisis  kebutuhan (need  assesment), Perumusan  Tujuan,  Sasaran  dan  kebijakan  program,  Legalitas  pelaksanaan  program,  Sumber  Daya  Manusia,  Sarana  dan prasarana,  Anggaran  /  Keuangan,  Kemitraan  dengan  stakeholder  dari  program  Peningkatan  profesionalisme  guru  geografi SMA melalui MGMP geografi di Kota Bogor. Berikut hasil penelitian dari delapan aspek tersebut :
1. Analisis kebutuhan (need assesment)
Aspek  analisis  kebutuhan  program  sudah  sesuai  dengan  standar  pengembangan  program  MGMP  dari  Kemdikbud  dan telah  disesuaikan  dengan  kebutuhan  anggota  MGMP  geografi  melalui  analisis  kurikulum  yang  ada,  memetakan kebutuhan guru geografi dikaitkan dengan materi ajar mata pelajaran geografi, serta menganalisa kompetensi dan potensi guru
2. Perumusan Tujuan
Program telah disusun dengan baik , sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 20 tentang kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya serta standar pengembangan program MGMP dari Kemdikbud. Tujuan program sesuai dengan standar dan berfokus pada peningkatan profesionalisme guru geografi
3. Sasaran dan kebijakan program
Sasaran  kebijakan  program  adalah  seluruh  guru  geografi  yang  mengajar  mata  pelajaran  geografi  di  SMA  negeri  dan swasta yang ada di Kota Bogor. Sedangkan kebijakan program peningkatan profesionalisme telah diatur dalam Undang- Undang  No  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  pasal  20  tentang  kewajiban  guru  dalam  melaksanakan  tugas keprofesionalan, serta pasal 41 yang menyatakan bahwa guru wajib begabung dalam organisasi profesi untuk memajukan profesi,  meningkatkan kompetensi,  karier,  wawasan kependidikan, perlindungan profesi,  kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Legalitas pelaksanaan program
Program  peningkatan  profesionalisme  guru  geografi  melalui  MGMP  telah  legal  dan  disahkan  oleh  pejabat  yang berwenang yaitu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
5. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam program peningkatan profesionalisme guru geografi ini adalah seluruh anggota  MGMP  yang  terdiri  dari  guru  geografi  dari  SMA  Negeri  dan  Swasta  yang  berada  di  Kota  Bogor.  sedangkan narasumber  yang  dilibatkan  dalam  program  berasal  dari  Lingkungan  Internal  dan  Eksternal.  Narasumber  internal melibatkan  guru-guru  penggerak  yang  menjadi  anggota  MGMP  geografi  dan  dari  Lingkungan  eksternal  melibatkan Pengawas mata pelajaran, Kepala, Sekolah, Guru-guru pengerak dari luar MGMP geografi dan Narasumber dari instansi luar. SDM yang terlibat telah memenuhi kriteria standar kebutuhan yang tertuang dalam program.
6. Sarana dan prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai dan belum dapat menunjang pelaksanaan program secara maksimal. Kondisi  peralatan  penunjang  program  pada  sanggar  MGMP  tidak  semua  dalam  kondisi  baik.  Jumlah  peralatan  untuk kebutuhan praktik juga belum sesuai dengan standar jumlah peserta yang mengikuti program . Pada aspek ini diperlukan
Volume 10, No. 01, Januari 2022 , halaman 024 - 029
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp
e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5061
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
perbaikan untuk selanjutnya.
7. Anggaran / Keuangan
Anggaran  pelaksanaan  program  tersedia  dan  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pelaksanaan  program  peningkatan profesionalisme  guru  melalui  MGMP.  Anggaran  berasal  dari  sekolah  asal  peserta  program  dan  sebagian  dari  pribadi masing-masing  peserta.  Pelaporan  penggunaan  dana  kegiatan  telah  dilaksanakan  dengan  baik  di  setiap  akhir  program untuk dapatdipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan program.
8. Kemitraan dengan stakeholder
Melibatkan stakeholder dari  dalam  dan  luar  lingkungan  MGMP.  Untuk stakeholder dari  lingkungan  dalam  MGMP, melibatkan guru penggerak dan guru yang menjadi instruktur nasional yang tergabung dalam forum MGMP sedangkan stakeholder dari  luar  melibatkan  guru  penggerak  dari  luar  MGMP  atau  instansi  /  lembaga  lain  seperti  dari  Badan Informasi Geospasial (SIG), Lembaga  Antariksa Penerbangan Nasional (LAPAN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika  (BMKG),  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB)  dan  Lembaga Olimpiade  Pendidikan  Indonesia  (LOPI).  Untuk  stakeholder  dengan  instansi  /  lembaga  sebelum  dimulai  kerjasama dilakukan perjanjian kerja melalui Mou.

## B. Komponen Transaction
Komponen transaction meliputi  lima  aspek  evaluasi,  yang  meliputi:  Prosedur  kegiatan , Penjadwalan  program, Pelaksanaan program, Monitoring dan evaluasi, dan Dukungan Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan program. Berikut hasil penelitian dari lima aspek tersebut :
1. Prosedur kegiatan
ada beberapa bagian dari aspek prosedur program ini yang harus diperbaiki, yaitu :
a. Pada tahap penyelenggaraan  program, jurnal  kegiatan  yang dapat digunakan sebagai  monitoring dan evaluasi tidak disusun  dengan  lengkap  dan  jelas.  Daftar  kehadiran  peserta  program  kadang  terlewat  tidak  diisi,  waktu  yang  tidak sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan menyebabkan program berjalan tidak maksimal
b. Tahap penyusunan laporan hasil kegiatan program di akhir belum dituliskan secara jelas dan lengkap, dokumentasi dan file pelaporan kegiatan belum tersimpan rapi untuk diarsipkan
c. Waktu penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan agenda yang telah ditentukan membuat program berjalan kurang maksimal
2. Penjadwalan program
Aspek penjadwalan program belum berjalan sesuai agenda kegiatan yang telah ditentukan. Hal ini diakibatkan beberapa guru  yang  mengikuti  program  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  disepakati,  akhirnya  programpun  tidak  berjalan maksimal  dan  mesti  menambah  waktu  di  minggu  selanjutnya,  dan  akhirnya  berdampak  pada  pelaksanaan  program selanjutnya. Aspek penjadwalan program perlu diperbaiki.
3. Pelaksanaan program
Pelaksanaan program masih mengalami kendala dan permasalahan diantaranya :
a. Kehadiran guru tidak sesuai waktu yang telah disepakati. Hal ini disebabkan karena ada beberapa sekolah yang guru geografinya  merangkap  mengajar  mata  pelajaran  lain,  sehingga  ketika  pelaksanaan  di  Hari  Rabu  mereka  hadir mengikuti kegiatan setelah selesai mengajar.
b. Karena program dilaksanakan di hari kerja menyebabkan terkadang guru ada kegiatan kedinasan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Rangkaian program tidak sepenuhnya diikuti oleh guru
c. Pemberian sertifikat pada setiap sesi program selalu telat sehingga tidak dapat digunakan semestinya
4. Monitoring dan evaluasi
Monitoring  dan  evaluasi  telah  dilakukan  dengan  baik.  Tahap  monitoring  dilaksanakan  beberapa  kali  oleh  pengawas pembina mata pelajaran, selanjutnya di akhir rangkaian program diadakan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen di dalam  MGMP.  Pada  tahap  evaluasi  akan  di  analisis  kendala  apa  saja  yang  muncul,  sehingga  dapat  dipergunakan perbaikan kedepannya
5. Dukungan Kepala Sekolah
Kepala  Sekolah  sangat  mendukung  guru-guru  dalam  kegiatan  sifatnya  positif.  Mengikuti  program  peningkatan profesionalisme  guru  menjadi  salah  satu  kegiatan  yang  sangat  didukung  oleh  Kepala  Sekolah.  Kepala  Sekolah menganggarkan dana khusus untuk kegiatan pengembangan diri guru.

## C. Komponen Outcomes
Fokus  yang  dibahas  adalah  komponen outcomes meliputi  satu  aspek  evaluasi,yaitu  hasil  dari  pelaksanaan  program. Evaluasi aspek hasil pelaksanaan program sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme guru. Hal ini dapat dilihat dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) yang meningkat serta Penilaian Kinerja Guru (PKG) menunjukkan nilai direntang nilai minimal baik. Nilai UKG (Uji Kompetensi Guru) dapat dijadikan standar kualitas guru  dilihat dari kompetensi pedagogic dan profesional. Standar  nilai  minimal  UKG  yang ditentukan pemerintah adalah 80. Sebagian besar  guru-guru geografi  mendekati angka  tersebut.  Nilai  PKG  (Penilaian  Kinerja  Guru)  diolah  dari  nilai  gabungan  yang  diberikan  Kepala  Sekolah,  Orang  Tua peserta  didik,  siswa  dan  rekan  sejawat  guru.  Nilai  yang  diperoleh  guru  minimal  standar  nilai  B  (Baik).  Sedangkan  perangkat mengajar yang disusun guru telah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 Tahun 2016. Perangkat ajar telah dibuat dengan baik
Volume 10, No. 01, Januari 2022 , halaman 024 - 029
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp
e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5061
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
sebagai  bagian  peningkatan  kompetensi  pedagogis,  karena  telah  mengevaluasi  perangkat  ajar  tahun  sebelumnya  dan mengadakan perbaikan untuk tahun selanjutnya.

## IV. SIMPULAN
Merujuk  pada  hasil  evaluasi  dan  pembahasan  tentang  program  peningkatan  profesionalisme  guru  geografi  melalui MGMP geografi di Kota Bogor dan penilaian secara umum pada beberapa aspek yang termasuk dalam komponen antecedent, transaction, dan outcomes dinyatakan  bahwa  sebagian  besar  aspek  pada  program  peningkatan profesionalisme  guru  geografi melalui  MGMP  geografi  di  Kota  Bogor  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Dari  jumlah  14  (Empat  Belas)  aspek  evaluasi  yang termasuk dalam komponen antecedent, transaction, dan outcomes pada pelaksanaan program peningkatan profesionalisme guru geografi  melalui  MGMP  geografi  di  Kota  Bogor,  sekitar  empat  aspek  perlu  diperbaiki  pelaksanaannya.  Berdasarkan  kondisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program peningkatan profesionalisme guru geografi melalui MGMP geografi di Kota Bogor pada umumnya sudah berjalan baik dan bisa dilanjutkan dengan perbaikan pada empat aspek yaitu pada komponen antecedent perlu  diadakan  perbaikan  pada  aspek  sarana  dan  prasarana,  sedangkan  pada  komponen transaction diadakan perbaikan  pada  aspek  prosedur  kegiatan,  aspek  penjadwalan  program,  serta  aspek  pelaksanaan  program.  Kesimpulan  secara rinci hasil evaluasi program peningkatan profesionalisme guru geografi melalui MGMP geografi di Kota Bogor.

## REFERENSI
Aan  Kantun,  S.  (2012).  Penelitian  Evaluatif  Sebagai  Salah  Satu  Model  Penelitian  Dalam  Bidang  Pendidikan.  ,  37  Majalah Ilmiah Dinamika 15
Hardinata, S., Suchyadi, Y., & Wulandari, D. (2021). Strengthening Technological Literacy In Junior High School Teachers In The Industrial Revolution Era 4 . 0. Journal of Humanities and Social Studies , 05 (03), 330–335.
Kemdiknas (2011). Standar pengembangan KKG dan MGMP. In Standar Pengembangan KKG dan MGMP .
Mimin  Nurjhani.  (2017).  Pendekatan,  Desain,  dan  Prosedur  Evaluasi  Program. Program  Pascasarjana  UPI  Bandung , 4 (1),
93– 103.
Mustofa. (2017). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 4 Nomor
1,4 (April), 76–88.
Setyaningsih, S., & Suchyadi, Y. (2021). Classroom Management In Improving School Learning Processes In The Cluster 2 Teacher Working Group In North Bogor City. JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) , 05 (01), 99– 104. https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jhss.v5i1.3906
Suchyadi, Y. (2017). Relationship between Work Motivation and Organizational Culture in Enhancing Professional Attitudes of Pakuan University Lecturers. JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) , 01 (01), 41–45. https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jhss.v1i1.372
Suchyadi, Y., & Karmila, N. (2019). The Application Of Assignment Learning Group Methods Through Micro Scale Practicum To Improve Elementary School Teacher Study Program College Students’ Skills And Interests In Following Science Study Courses. JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) , 03 (02), 95–98. https://doi.org/10.33751/jhss.v3i2.1466
Stufflebeam,  Madaus,  K.  (2002).  Evaluation  models:  Viewpoints  on  educational  and  human  services  evaluation.  In Evaluation and Program Planning (Vol. 9). https://doi.org/10.1016/0149-7189(86)90013-3
Uslimah,  A.  (2016).  Evaluasi  Program  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  Biologi  SMA. Jurnal  Penelitian  Dan Evaluasi Pendidikan , Vol. 8. https://doi.org/10.21831/pep.v8i1.2015
Walidin, W. (2018). Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan . Journal of Education , 53 (9), 189–195.