## PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI DESA SEBONG LAGOI KECAMATAN TELUK SEBONG BINTAN
Effect of Official Competency and Accounting Knowledge at Sebong Lagoi Village, Teluk Sebong, Bintan
Nurhasanah 1* , Asri Eka Ratih 1
1) Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang
*Korespondensi : ana08.sws@gmail.com

## ABSTRAK
Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kompetensi aparatur dan pemahaman  desa  sebagai  laporan  keuangan  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  agar  lebih berkualitas  dan  sesuai  dengan  standar.  Hasil  dari  pengabdian  ini  diharapkan  nantinya  dapat dijadikan  salah  satu  tolak  ukur  keberhasilan  serta  mempertanggung  jawabkannya  dengan kompetensi  yang  dimiliki  aparatur  desa  serta  pemahaman  akuntansi  desa.  Pengabdian  ini dilakukan  di  desa  Teluk  Sebong  Bintan,  Hasil  dari  pengabdian  ini  menjelaskan  bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan
Kata Kunci : Kompetensi, Pemahaman Akuntansi, Pengabdian Masyarakat

## ABSTRACT
This  service  is  used  to  find  out  and  measure  the  level  of  apparatus  and  understand  the village as a  village financial report in managing  village funds to be of higher quality and  in accordance with standards. The results of this service are expected to be used as a measure of success and accountable for responsibility with qualifications issued in the village and village tax. This service was carried out in Teluk Sebong  Bintan village. The results of this service explained that the higher issued by the village apparatus, the better the quality of the financial statements presented.
Keywords: Competence, Understanding of Accounting, Community Service

## PENDAHULUAN
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  di  dalam  suatu  masyarakat akan turut di tentukan oleh para pemimpin masyarakat  dan  didukung  oleh  peran  serta masyarakat  maka  demikian  pula  pada penyelenggaran  pemerintahan  di  desa memerlukan  kemampuan  dari  pemimpin dan  didukung  oleh  masyarakat  desa setempat.  Dalam  rangka  mewujudkan
tujuan  nasional  sebagaimana  tertuang dalam Undang-undang dasar 1945, pemerintah memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan  tempat  berdiamnya  sebagian besar  rakyat  Indonesia,  kedudukan  desa dan  masyarakat  desa  merupakan  dasar landasan  kehidupan  bangsa  dan  negara Indonesia.  Salah  satu  unsur  penting  yang
mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya  dengan  pelaksanaan  otonomi desa  adalah  aparat  pemerintah  desa  yang memiliki  kemampuan  atau  kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan  kinerja  pemerintahan  yang selama  ini  terkesan  masih  relatif  rendah. Rendahnya  kinerja  aparat  pemeintah  desa diindikasikan  dengan  masih  banyaknya tuntutan  dan  keluhan  masyarakat  terhadap kualitas  pelayanan  yang  diberikan,  seperti pengurusan surat-surat kependudukan, surat-surat tanah, keterangan lahir dan lain- lain.
Laporan  penggunaan  dan  pengelolaan dana desa adalah salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola desa, laporan pertanggungjawaban dari
pengelolaan  dana  desa  itu  sendiri  harus disajikan  secara  transparan  dan  akuntabel.
Dalam
penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan  dana  desa  harus  disesuaikan dengan  standar  dan  aturan  akuntansi  yang telah  ditetapkan.  Akuntansi  desa  adalah pencatatan  dari  proses  transaksi  yang terjadi  di  desa,  dibuktikan  dengan  nota- nota  kemudian  dilakukan  pencatatan  dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilakan  informasi  dalam  bentuk laporan  keuangan  yang  akan  digunakan pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan desa.
Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan  oleh  kompetensi  kepala  desa, baik  kompetesi  pengetahuan,  kompetensi keterampilan,  maupun  kompetensi  sikap. Maka dari itu untuk mewujudkan pemerintahan  dan  pengelolaan  dana  desa yang  profesional  dan  partisipatif,  perlu dilakukannya peningkatan kompetensi aparatur  desa  dalam  pengelolaan  dana  dan akuntansi desa melalui program pengabdian  kepada  masyarakat  dalam bentuk penyuluhan Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa dan
Pemahaman  Akuntansi  Desa  Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong Bintan

## METODE

## Waktu dan Tempat
Kegiatan  dilaksanakan  pada  tanggal  2 September  2018  bertempat  di  Balai  Desa Sebong  Lagoi,  Kecamatan  Teluk  Sebong, Kabupaten Bintan.

## Prosedur Pelaksanaan dan Analisis Data
Metode  yang  digunakan    pada  kegiatan ini    dibagi    kepada    tiga  tahapan,  yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

## Persiapan awal
Pada  tahap  ini  dilakukan  survey  awal lokasi, mempelajari dinamika
kemampuan aparatur desa serta pemahaman  Akuntansi  Desa  tahun  2017 baik  yang  berhasil  mapun    yang    belum, melakukan  penawaran  untuk  membantu memberikan    pembekalan/pengetahuan melalui program pengabdian kepada masyarakat,    menetapkan  lokasi,    audiensi dan  tempat    kegiatan,  serta  menerbitkan dokumen kerjasama.
Pelaksanaan program Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian  informasi  yang  berkaitan dengan, “Peningkatan Kompetensi
Aparatur Desa Dan Pemahaman Akuntansi Desa  Sebong  Lagoi”      Selain    materi tersebut  juga    disampaikan    materi motivasi    membangun  desa  yang  di harapkan  dapat  memberikan  motivasi  agar Desa  Sebong  Lagoi  mampu  menjadi  desa mandiri.

## Tahap evaluasi
Tahapan  evaluasi  ada  dua  kategori, yaitu    evaluasi  efektivitas  dari  kegiatan tersebut  dan impact yang  di  berikan  dari kegiatan  tersebut    terhadap    peserta.  Hasil dapat  diperoleh    melalui  informasi, komunikasi dan  interaksi  secara  berkala.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kagiatan sosialisasi “Peningkatan
Kompetensi Aparatur Desa Dan
Pemahaman  Akuntansi  Desa  Sebong Lagoi”  telah  dilaksanakan  dengan  peserta yang  berasal  dari  aparatur  desa  Sebong Lagoi.  Pesera    kegiatan  ini  antara  lain perangkat    desa,  petugas  pengelola    dana desa,  unsur  organiasi  PKK,  karang  taruna, dan tokoh masyarakat.  Acara  berlangsung dengan    baik  dan  lancar    banyak  hal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan  dana  desa  yang  harus  di jelaskan dan di sederhanakan agar pengelolaannya    benar-benar    dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kompetensi berdasarkan kamus inggris- indonesia  disebut  dengan  competence yaitu  suatu  kemampuan  atau  kecakapan (Wojowarsito  dan  Poerwadaminta,  2000). Mitrani et  al .  (2002)  mengatakan  bahwa kompetensi  adalah  sifat  dasar  seseorang yang  dengan  sendirinya  berkaitan  dengan pelaksanaan  suatu  pekerjaan  secara  efektif dan berhasil.
Menurut  Mitrani et  al .  (2002)  bahwa kompetensi  mengandung  dua  pengertian atau makna, yaitu :
(1)  Bidang  kemampuan  pengetahuan dan  keterampilan  yang  dapat  diperoleh melalui proses belajar (pendidikan, pelatihan,  dan  pengalaman).  Kemampuan tersebut mencakup pengetahuan konseptual (seringkali  kejuruan  dan  keahlian),  dan sejumlah  besar  kegiatan  kerja  generik (seperti:  menentukan  sasaran,  membuat rencana, memberikan penyajian/presentase), dan lain-lain.
(2)   Kompetensi-kompetensi yang merupakan  perangai,  motif  atau  sifat-sifat yang  tertanam  lebih  dalam  pada  diri seseorang,  misalnya  :  rasa  percaya  diri, daya  tahan  terhadap  tekanan/ketegangan, keinginan  untuk  berprestasi,  dan  lain-lain. Sudarmanto, (2009) mengatakan, kompetensi  merupakan  karakteristik  dasar perilaku individu yang berhubungan dengan  kriteria  acuan  efektif  dan  atau kinerja  unggul  di  dalam  pekerjaan  atau situasi.  Armstrong  (2004)  mengartikan kompetensi  adalah  apa  yang  orang  bawa
pada  suatu  pekerjaan  dalam  bentuk  tipe dan tingkat-tingkat perilaku yang berbeda.
Pemahan akuntansi Desa Dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  tentang Desa maka bersamaan dengan itu pemerintahan desa akan mendapatkan dana untuk  membiayai  pemeritahan  desa  itu sendiri,  dengan  demikian  pemerintahan desa  juga  memiliki  kewajiban  untuk mengelola  dana  desa  dan  melaporkan penggunaan dana desa yang telah diberikan dalam  bentuk  laporan  keuangan  atas pengelolaan  dana  desa  tersebut.  Laporan pertanggungjawaban itu sendiri berpedoman  pada  Permen  Nomor  113 Tahun 2014.
Untuk  menyusun  laporan  keuangan  itu sendiri  pemerintahan  desa  yang  dikelola oleh  aparatur  desa  yang  telah  dipilih sedikit  banyaknya  harus    memahami akuntansi  desa.  Akuntansi  desa  adalah pencatatan  yang  dimulai  dari  proses transaksi  yang  terjadi  di  desa,  dibuktikan dengan nota-nota, yang kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan  sehingga  akan  menghasilkan informasi  dalam  bentuk  laporan  keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.
Bendahara  sebagai  penyusun  laporan keuangan dan kepala desa sebagai penanggungjawab penggunaan dan pengelolaan  dana  desa,  hendaknya  dapat memahami  tentang  akuntansi  dan  isi  dari laporan  keuangan  yang  merupakan  bentuk dari laporan pertanggungjawabkan, sehingga  informasi  yang  dituangkan  dan terdapat dalam laporan pertanggungjawaban  itu  dapat  digunakan sebagai  sarana  penyampaian  informasi kepada masyarakat. Minimnya pengetahuan dan pemahaman  akan  akuntansi  dan  pelaporan untuk desa dapat menimbulkan permasalahan. Hal tersebut memang masih terbuka  lebar  hingga  saat  ini.  Namun demikian,  pemerintah  desa  tetap  dituntut untuk  melakukan  penatausahaan  keuangan desa dan mempertanggungjawabkan sesuai
dengan  kaidah  yang  berlaku.  Jika  hal  ini tidak  mereka  penuhi,  tentunya  para akuntan  pun  akan  mengalami  kesulitan dalam  membantu  dan  mengawal  akuntansi dan pelaporan keuangan desa.

## KESIMPULAN
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa Dan Pemahaman Akuntansi Desa Sebong Lagoi membutuhkan koordinasi  yang lebih  intensif dan  waktu yang  cukup.    Kebijakan  pemerintah setempat tentang kompetensi aparatur desa dan  pemahaman  akuntansi  Desa  Sebong Lagoi    yang  sifatnya  akuntabilitas    perlu dikelola dengan hati-hati. Minimnya pemahaman  perangkat    pengelola    dana desa    akan  arti  pentingnya  informasi    dan mekanisme    pengelolaan  yang    harusnya didapatkan dari  pihak luar seperti  melalui kegiatan  pengabdian kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Armstrong, M. 2004. Performance Management,  terjemahan,  Yogyakarta,
Tugu Publesher.. Mitrani,  A. et  al .  2002.  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Berdasarkan Kompetensi, Terjemahan, Jakarta. Intermedia. Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sudarmanto, (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM,
Teori, Dimensi, Pengukuran, dan Impelementasi dalam Organisasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
Diterima : 5 September 2018 Disetujui : 8 November 2018