## WRA
Wahana Riset Akuntansi Vol. 7, No 2, Oktober 2019, Hal 1529-1540 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive

## PKM Upaya Peningkatan Pemahaman Guru-Guru Akuntansi Sekolah Menengah
Kejuruan Terhadap Materi Akuntansi Desa
Vita Fitria Sari 1 , Dewi Pebriyani 2 , Mayar Afriyenti 3
1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: vitafitriasari@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: dewipebriani11@gmail.com
3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: afriyenti_mayar@yahoo.co.id
Abstract: Since  the  issuance  of  the  2013  revised  curriculum  in  2018  it  has  become  a  challenge  for  education  including teachers. Teacher professionalism becomes a question in relation to the implementation of the 2013 revised 2018 curriculum. For Vocational High School teachers, for the content of vocational specialization in business and management, especially in accounting and financial institutions, there has been a change in the expertise competency section, one of the most stealing changes  attention  is  the  emergence  of  subjects  "accounting  practicum  institutions  /  government  agencies"  which  will  be taught in class XI and XII. Government accounting is a field of accounting that has never been included in the Vocational High  School  curriculum,  therefore  accounting  teachers  at  the  Vocational  High  School  are  totally  blind  or  unfamiliar  with this field. Even though it is still in the same family with government accounting, village accounting has a different dimension to  government  accounting  material,  therefore  efforts  are  needed  to  increase  teacher  understanding  of  village  accounting materials. The subject "village accounting practicum" will be taught in the 2019/2020 school year for class XII. This study aims  to  look  at  teacher  readiness  and  identify  efforts  that  can  be  used  in  improving  teacher  understanding  of  village accounting.  The  results  of  this  study  indicate that  the  readiness  of  teachers  in  teaching  subjects  "village  accounting practicum" is still limited even though these subjects will be taught in the 2019/2020 school year. Therefore capacity building and workshop can be used as an effort to increase the understanding of accounting teachers in village accounting materials
Keywords: capacity building, professionalism, village accounting, vocational teachers, workshop
How to cite (APA 6 th style)
F.S, Vita; Pebriani, D; Afriyenti, M. (2019). PKM Upaya Peningkatan Pemahaman Guru-Guru Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Materi Akuntansi Desa. Wahana Riset Akuntansi , 7(2), 1529-1540.

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  dikeluarkannya  Kurikulum  2013 direvisi  pada  tahun  2018  telah  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  dunia  pendidikan termasuk guru. Berbagai pendapat berkembang bahwa  guru  memiliki  peranan  penting  dalam perubahan  kurikulum.  Profesionalisme  guru menjadi hal yang dipertanyakan terkait dengan implementasi kurikulum 2013 revisi 2018.
Bagi  guru-guru  Sekolah  Menengah Kejuruan,  untuk  muatan  peminatan  kejuruan bidang  bisnis  dan  manajemen  khususnya jurusan  akuntansi  dan  lembaga  keuangan mengalami  perubahan  yakni  pada  bagian kompetensi keahlian, ada satu perubahan yang paling  mencuri  perhatian  yakni  munculnya mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi  pemerintahan”  yang  akan diajarkan pada kelas XI dan XII.
Mata  pelajaran  “praktikum  akuntansi lembaga/instansi  pemerintahan”  berisikan  2 materi  pokok  yaitu  penyusunan  laporan keuangan pemerintah daerah khususnya Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang
diajarkan  pada  kelas  XI  dan  penyusunan laporan  keuangan  desa  yang  diajarkan  pada kelas XII. Akuntansi pemerintahan adalah satu bidang  ilmu  akuntansi  yang  belum  pernah masuk  dalam  kurikulum  Sekolah  Menengah Kejuruan,  oleh  karena  itu guru-guru  akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan benar-benar buta atau  tidak  familiar  dengan  bidang  ini.  Namun sebagai bentuk persiapan untuk mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi  pemerintahan”,  tim  MGMP Akuntansi  Provinsi  Sumatera  Barat  telah bekerja sama dengan pihak Universitas Negeri Padang selama 2 tahun terakhir.
Informasi  awal  yang  didapatkan  dari kegiatan  PKM    Fakultas  Ekonomi  Universitas Negeri  Padang  tahun  2017  dan  2018  yang membuktikan  bahwa  mata  pelajaran  bidang akuntansi  pemerintahan  adalah  hal  yang  baru bagi guru-guru akuntansi di Provinsi Sumatera Barat,  ini  terlihat dari jawaban  yang  diberikan oleh peserta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan pada  tahun  2017  menemukan  bahwa  hanya  1 peserta  yang  pernah  mengajarkan  mata
pelajaran  berkaitan  dengan  topik  akuntansi pemerintahan. Keseluruhan peserta juga belum pernah  mengikuti  pelatihan  yang  bertemakan akuntansi  pemerintahan  khususnya  tentang penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah. Pertanyaan  ketiga  menanyakan  apakah  peserta telah  mengetahui  tentang  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  pada  akuntansi  pemerintahan, sebagian  besar  peserta  belum  mengetahui tentang hal ini. Namun, pada tahun berikutnya yakni  2018  ketika  diberikan  PKM  berupa pelatihan  penyusunan  jobsheet  untuk  mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan” terlihat kemajuan persiapan guru untuk mata pelajaran ini.  Ini  dibuktikan  dengan  jumlah  guru  yang telah  memiliki  buku/referensi  yang  berkaitan dengan  akuntansi  pemerintahan,  walaupun masih  sedikit  yang  telah  menyiapkan  bahan ajar untuk mata pelajaran ini.
Sari  dkk  (2017)  telah  memberikan workshop dan capacity  building dalam  rangka meningkatkan kemampuan guru-guru akuntansi  yang  tergabung  dalam  MGMP Akuntansi  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  ini  telah  dapat meningkatkan  pemahaman  peserta  terkait dengan bidang akuntansi pemerintahan, hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai skor pre test dan post test.
Tim  peneliti  telah  melakukan  diskusi dengan  Ketua  Tim  MGMP  Akuntansi  SMK Provinsi  Sumatera  Barat  terkait  dengan permasalahan  yang  dihadapi  guru  dalam mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi  pemerintahan”  pada  awal tahun  2019.  Menurut  Ketua  Tim  MGMP Akuntansi  SMK  Provinsi  Sumatera  Barat sampai  saat  ini  belum  ada  permasalahan dengan  proses  belajar  mengajar  mata  karena tim MGMP telah mendapatkan pelatihan yang memadai  selama  2  tahun  berturut  turut  untuk mengajarkan  mata  pelajaran  ini  di  kelas  XI, namun tantangan ke depan adalah ketidaksiapan  guru  dalam  mengajar  mata pelajaran  lanjutan  dari  “praktikum  akuntansi lembaga/instansi  pemerintahan”  ini  untuk kelas XII pada tahun ajaran 2019/2020 dengan materi yang berbeda.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa  untuk  kelas  XII  mata  pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan” berisikan materi akuntansi desa yaitu  tentang  konsep  dan  proses  penyusunan
laporan  keuangan  desa.  Walaupun  masih  satu rumpun dengan akuntansi pemerintahan namun  akuntansi  desa  memiliki  dimensi  yang berbeda dengan materi akuntansi pemerintahan. Tabel dibawah ini akan menjelaskan perbedaan tersebut:

## Tabel 1 di sini
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa akuntansi  pemerintahan  memiliki  pengertian, pengguna  dan  jenis  laporan  keuangan  yang berbeda  dengan  akuntansi  desa.  Sehingga pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  guru  terkait dengan  akuntansi  pemerintahan  belum  cukup memadai  sebagai  pondasi  untuk  mengajarkan materi  akuntansi  desa.  Mengingat  materi akuntansi  desa  akan  mulai  diajarkan  pada tahun  ajaran  2019/2020,  maka  tim  MGMP Akuntansi  Provinsi  Sumatera  Barat  meyakini perlu adanya pelatihan pemantapan pengetahuan  dan  kompetensi  guru  terkait materi akuntansi desa.
Upaya peningkatan profesionalisme guru adalah  suatu  keharusan  sebagai  usaha  dalam meningkatkan  kualitas  pembelajaran.  Menurut Bakar (2014) profesionalisme guru berpengaruh  signifikan  terhadap  keberhasilan belajar siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan  di  Kota  Padang.  Brown  (2000) menyebutkan  bahwa  salah  satu  strategi  yang bisa digunakan untuk pengembangan professional  guru  adalah  dengan  mengikuti workshop atau  konferensi. Workshop dan konferensi  memungkinkan  sejumlah  besar guru  berkumpul  untuk  saling  belajar  dan berbagi  materi  dan  keempat,  memperbarui keterampilan teknologi.
Di  Indonesia,  Majelis  Guru  Mata
Pelajaran  (MGMP)  merupakah  salah  satu bentuk  asosiasi  guru  yang  paling  popular sebagai wadah dalam pengembangan profesionalisme guru. Kegiatan MGMP biasanya  focus  pada  peningkatan  kualitas pengajaran  dan  kemampuan  guru,  oleh  karena itu  MGMP  melakukan  pertemuan  rutin  untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Tanang  dan  Abu (2014) juga menyebutkan bentuk pengembangan  profesional  lainnya  yang  bisa diadakan untuk para guru adalah pelatihan dan workshop  dengan  tujuan  umum  atau  khusus. Program  yang  diusulkan  di  dalamnya  akan mencairkan masalah yang  dihadapi sehari-hari dalam  pembelajaran  dan  pengajaran  dan
meningkatkan  inovasi  dan  kreativitas  guru untuk keberhasilan siswa.
Sari  dkk  (2018)  menggunakan  metode capacity building dan workshop sebagai upaya dalam  meningkatkan  kesiapan  guru  dalam mengajar mata pelajaran baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa workshop lebih efektif digunakan  dalam  meningkatkan  pemahaman guru-guru vokasi dibandingkan dengan capacity  building ,  ini  dikarenakan  pendidikan vokasional lebih mengutamakan pada kemampuan praktis bukan teoritis. Oleh karena itu  penelitian  ini  akan  menggunakan  metode capacity building dan workshop sebagai upaya dalam  meningkatkan  pemahaman  guru-guru akuntansi  SMK  terhadap  materi  akuntansi, dengan  komposisi  30%  dan  70%.  Dengan melihat  urgensi  permasalahan  diatas,  maka perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
a. Bagaimana  kesiapan  guru-guru  akuntansi dalam mengajarkan mata pelajaran “praktikum akuntansi desa”?
b. Apakah capacity  building dan workshop dengan  materi  akuntansi  desa  dapat meningkatkan pemahaman guru-guru akuntansi terhadap materi akuntansi desa?

## 2. TELAAH LITERATUR
2.1 Desa
Menurut  Permendagri  No.113  tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## 2.2 Konsep Umum Pengelolaan Desa
Menurut  Permendagri  No.113  tahun
2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan desa.
a. Perencanaan
Pemerintah  desa  menyusun  perencanaan pembangunan  desa  sesuai  kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota.
Rencana pembangunan  desa  disusun  untuk  menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  dan pengawasan.
Mekanisme perencanaan menurut
Permendagri  No.113  Tahun  2014  adalah sebagai berikut: - Sekretaris  Desa  menyusun  Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris  Desa  menyampaikan  kepada Kepala Desa. - Rancangan peraturan desa tentang APBDesa  disampaikan  kepala  desa  kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- Rancangan  tersebut  kemudian  disepakati bersama,  dan  kesepakatan  tersebut  paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  yang  telah  disepakati  bersama, kemudian  disampaikan  oleh  kepala  desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan  lain  paling  lambat  3  hari  sejak disepakati untuk
dievaluasi.
Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- Bupati/Walikota  menetapkan  hasil  evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa.  Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak  memberikan  hasil  evaluasi  maka Peraturan  Desa  tersebut  berlaku  dengan sendirinya.
- Jika kepala desa melakukan penyempurnaan  paling  lama  7  hari  kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila  Bupati/Walikota  menyatakan  hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  tidak  sesuai  dengan  kepentingan umum  dan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  maka  kepala  desa melakukan  penyempurnaan  paling  lama  7 hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  hasil evaluasi.
- Apabila  hasil  evaluasi  tidak  ditindaklanjuti oleh  Kepala  desa  dan  Kepala  Desa  tetap menetapkan  Rancangan  Peraturan  Desa tentang  APBDesa  menjadi  Peraturan  Desa, Bupati/Walikota  membatalkan  Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Pembatalan  Peraturan  Desa,  sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan,  Kepala  Desa  hanya  dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. - Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan  Peraturan  Desa  paling lambat  7  hari  kerja  setelah  pembatalan dan  selanjutnya  Kepala  Desa  bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
b. Pelaksanaan
Menurut  Sujarweni  (2015)  beberapa
aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:
- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan  sebagai  penerimaan  desa  selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Bendahara  dapat  menyimpan  uang  dalam
Kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. - Pengaturan  jumlah  uang  dalam  kas  desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- Pengeluaran  desa  yang  mengakibatkan beban pada APBdesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  ditetapkan  menjadi  peraturan desa.
- Pengeluaran  desa  tidak  termasuk  belanja pegawai  yang  bersifat  mengikat  dan operasional  perkantoran  yang  ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus  dibuat  Rincian  Anggaran  Biaya  yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan  untuk  melaksanakan  kegiatan harus  disertai  dengan  dokumen  antara  lain Rencana Anggaran Biaya.
- Rencana  Anggaran  Biaya  diverifikasi  oleh Sekretaris  Desa  dan  disahkan  oleh  Kepala Desa.
- Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan  atas  beban  anggaran  belanja kegiatan  dengan  mempergunakan  buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban  pelaksanaan  kegiatan di desa. - Pelaksana  kegiatan  mengajukan  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP)  kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.  Pengajuan  SPP  terdiri  atas Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi.
- Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi  Sekretaris  Desa  kemudian Kepala  Desa  menyetujui  permintaan pembayaran  dan  bendahara  melakukan pembayaran.
- Pembayaran  yang  telah  dilakukan  akan dicatat bendahara.
- Bendahara  desa  sebagai  wajib  Pungut Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  pajak lainnya,  wajib  menyetorkan  seluruh penerimaan  potongan  dan  pajak  yang dipungutnya  ke  rekening  kas  negara sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
c. Penatausahaan Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara  desa  harus  dilakukan  sebelum dimulainya  tahun  anggaran  bersangkutan  dan berdasarkan keputusan kepada desa. Bendahara  adalah  perangkat  desa  yang ditunjuk  oleh  kepala  desa  untuk  menerima, menyimpan,  menyetorkan,  menatausahakan, membayar,  dan  mempertanggungjawabkan keuangan  desa  dalam  rangka  pelaksanaan APBDesa.
Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Menurut Permendagri  No.113  Tahun  2014  laporan pertanggungjawaban  yang  wajib  dibuat  oleh bendahara desa adalah:
1. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan  dan  pengeluaran  kas,  baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk  mencatat  mutase  perbankan  atau kesalahan  dalam  pembukuan.  Buku  kas umum  dapat  dikatakan  sebagai  sumber dokumen transaksi.
2. Buku Kas Pembantu Pajak Buku  pajak  digunakan  untuk  membantu buku  kas  umum,  dalam  rangka  penerimaan
dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
3. Buku Bank Buku  bank  digunakan  untuk  membantu buku  kas  umum,  dalam  rangka  penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
d. Pelaporan
Menurut  Permendagri  No.113  Tahun  2014 dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib: 1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: a. Laporan  semester  pertama  berupa Laporan Realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. b. Laporan semester akhir tahun,
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)  setiap  akhir  tahun  anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  pada akhir masa jabatan kepada
bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelanggaraaan pemerintah desa secara  tertulis  kepada  BPD  setiap  akhir tahun anggaran.
e. Pertanggungjawaban Permendagri No.113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa  kepada  bupati/walikota  melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa  terdiri  dari  pendapatan.  belanja, dan  pembiayaan.  Laporan  ini  ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
a. Format  laporan  pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  Tahun Anggaran berkenaan:
b. Format  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa per  31  Desember  Tahun  Anggaran berkenaan; dan
c. Format  Laporan  Program  Pemerintah dan  pemerintah  daerah  yang  masuk  ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat  1  (satu)  bulan  setelah  akhir  tahun anggaran berkenaan.

## 2.3 Profesionalisme Guru
Menurut  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa “Kompetensi  guru  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Standar
kompetensi sebagaimana disebuat diatas mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi  kompetensi  guru PAUD/TK/RA,  guru  kelas  SD/MI,  dan  guru mata  pelajaran  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA dan SMK/MAK.
Kompetensi profesional adalah penguasaan  materi  pembelajaran  secara  luas dan  mendalam,  yang  mencakup  penguasaan materi  kurikulum  mata  pelajaran  di  sekolah dan  substansi  keilmuan  yang  menaungi materinya,  serta  penguasaan  terhadap  struktur dan metodologi keilmuannya. Beberapa dimensi dari kompetensi profesional adalah: a) menguasai  materi,  struktur,  konsep,  dan  pola pikir  keilmuan  yang  mendukung  pelajaran yang dimampu; b) menguasai standar kompentensi  dan  kompetensi  dasar  mata pelajaran/bidang pengembangan
yang dimampu; c) mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif; d) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan  dengan  melakukan  tindakan reflektif;  dan  e)  memanfaatkan  TIK  untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
Bakar (2014) menemukan bahwa profesionalisme  guru  berpengaruh  signifikan terhadap  keberhasilan  belajar  siswa  pada Sekolah  Menengah  Kejuruan  di  Kota  Padang. Hal  ini  sejalan  dengan  Ingvarson  et  al  (2005) yang menyatakan peningkatan profesionalisme guru dipandang sebagai komponen vital dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran  di  sekolah.  Brown  (2000) menyatakan  bahwa  modifikasi  di  ruang  kerja membutuhkan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan sebagai sarana peningkatan keterampilan.  Salah  satu  strategi  yang  dapat dilakukan  guru  kejuruan  dalam  meningkatkan profesionalisme  mereka  adalah  berpartisipasi dalam  lokakarya  atau  konferensi;  lokakarya dan  konferensi  memungkinkan  guru  untuk
saling  belajar  dan  berbagi  materi  (Brown, 2000).

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif.  Menurut  Sekaran  (2000)  penelitian deskriptif  dilakukan  untuk  mengetahui  dan menjadi  mampu  menjelaskan  karakteristik variabel  yang  diteliti  dalam  suatu  situasi. Penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  kesiapan guru-guru  akuntansi  dalam  mengajar  mata pelajaran  “praktikum  akuntansi  desa”  dan menjelaskan  dampak  dari capacity  building dan workshop dengan  topik  akuntansi  desa dalam rangka meningkatkan pemahaman guru- guru akuntansi terhadap materi akuntansi desa.

## 3.2 Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  guru-guru dari  Sekolah  Menengah  Kejuruan  dengan bidang  keahlian  akuntansi  dari  berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat  dan  menjadi  peserta  PKM  “Pemantapan Materi  Akuntansi  Desa  sebagai  Upaya Peningkatan  Profesionalisme  Guru  Bagi  Tim MGMP  Akuntansi  Provinsi  Sumatera  Barat dalam  Mengajar  Mata  Pelajaran  Praktikum Akuntansi  Desa”.  Objek  dalam  penelitian  ini berjumlah 33 orang.

## 3.3 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Siti Nurbaya, Sekolah Menengah Kejurusan Negeri 2  Padang.  Penelitian ini  berlangsung  selama  3 hari yakni 22-24 Juli 2019.

## 3.4 Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam
kegiatan ini terdiri dari:
a. Capacity Building
Kegiatan  ini  berupa  penyampaian  materi terkait  dengan  konsep-konsep  penting akuntansi  desa.  Penyajian  materi  dalam kegiatan Capacity  Building dilakukan dengan  menggunakan  metode  ceramah dengan bantuan media power point.
b. Workshop Kegiatan workshop meliputi  penyelesaian kasus  penyusunan  laporan  keuangan  desa, dimulai  dari  proses  pencatatan,  mengelola buku  besar  sampai  dengan  penyusunan laporan keuangan desa.

## 3.5 Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif. Analisis untuk kesiapan guru dilakukan dengan melihat  kecendrungan  jawaban  dari  partisipan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk melihat pengaruh capacity  building dan workshop dengan  membandingkan  skor pretest dengan posttest partisipan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Berikut  adalah  gambaran  umum  objek dalam  kegiatan  ini  berdasarkan  jenis  kelamin dan usia:
a. Jenis Kelamin Tabel 2. Jenis Kelamin Peserta Jenis Kelamin Jumlah % Laki-Laki 2 6.06% Perempuan 31 93.94% Total 33 100.00%
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  terlihat bahwa  sebagian  besar  objek  dalam  penelitian ini  adalah  perempuan  yakni  sebesar  93.94% atau 31 orang sedangkan sisanya 6.06% atau 2 orang laki-laki.
b. Usia
Tabel 3. Usia Peserta Rentang Usia Jumlah % 25-30  tahun 1 3.03% >30-35 tahun 1 3.03% >35-40 tahun 11 33.33% >40-45 tahun 10 30.30% >45-50 tahun 4 12.12% >50-55 tahun 5 15.15% >55-60 tahun 1 3.03% Total 33 100.00%
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  peserta  yang  mengikuti pelatihan ini terdiri dari berbagai rentang usia, namun  didominasi  oleh  guru-guru  akuntansi yang  memiliki  rentang  usia  35-45  tahun. Rincian  table  3  diatas  menjelaskan  bahwa hanya  1  orang  atau  3.03%  peserta  berada dalam rentang usia 25-30 tahun hanya 1 orang atau 3.03%. Peserta didominasi dalam rentang usia  35-40  tahun  sebanyak  11  orang  atau 33.33% dan rentang usia 40-45 tahun sebanyak 10  orang  atau  30.30%.  Sedangkan  sisanya  4
orang atau 12.12% berada dalam rentang 45-50 tahun,  5  orang  atau  15.15%  berada  dalam rentang  45-50  tahun  dan  1  orang  atau  3.03% berada dalam rentang usia 55-60 tahun.

## 4.2 Kesiapan  Guru  dalam  Mengajar  Mata Pelajaran Praktikum Akuntansi Desa
Tabel  4  di  bawah  ini  menggambarkan kesiapan  guru  dalam  mengajar  mata  pelajaran praktikum akuntansi desa. Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini  adalah  guru-guru  akuntansi  yang  pernah mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan” dan yang akan mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi desa” terlihat dari jawaban pertanyaan pertama dimana  15  orang  atau  45.45%  peserta  pernah mengajarkan  mata  pelajaran  berkaitan  dengan topik  akuntansi  pemerintahan  sedangkan sisanya  18  orang  atau  54.54%  tidak  pernah mengajarkan  mata  pelajaran  berkaitan  dengan topik akuntansi pemerintahan.
Sebanyak  7 orang atau 21.21 % peserta pernah  mengikuti  pelatihan  terkait  dengan topik  akuntansi  desa  sedangkan  sisanya  26 orang  atau  78.79%  belum  pernah  mengikuti pelatihan dengan topik akuntansi desa.

## Tabel 4 di sini
Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kesiapan  dalam  mengajarkan  mata  pelajaran “praktikum akuntansi desa”. Pertanyaan ketiga menanyakan  apakah  peserta  telah  memiliki buku/  referensi  terkait  materi  akuntansi  desa sebanyak 10 orang atau 35.71% telah memiliki buku/  referensi  terkait  materi  akuntansi pemerintahan sedangkan sisanya 23 orang atau 64.29% belum memiliki. Pertanyaan selanjutnya  menanyakan  apakah  peserta  telah mempersiapkan  bahan  ajar  untuk  mata pelajaran  “praktikum  akuntansi  desa” ternyata baru  2  orang  atau  6.06%  yang  telah mempersiapkan  sedangkan  sisanya  31  orang atau    93.94%  belum  mempersiapkan  bahan ajar.
Pertanyaan  terakhir  menanyakan  apakah menurut  peserta  pemahaman  dalam  akuntansi pemerintahan sudah memadai untuk mengajarkan materi akuntansi desa dalam mata pelajaran “praktikum akuntansi desa” sebanyak  1  orang  3.03%  menyatakan  sudah namun  32  orang  96.97%  menyatakan  belum memadai. Ini menunjukkan pentingnya pelatihan  ini  bagi  para  peserta.  Hasil
rekapitulasi jawaban peserta diatas menunjukkan  bahwa  materi  akuntansi  desa adalah  hal  yang  baru  bagi  peserta  dalam kegiatan  ini  karena  mayoritas  belum  pernah mengikuti  pelatihan  terkait  materi  akuntansi desa.    Di  sisi  lain,  walaupun  akan  mulai diajarkan  pada  tahun  ajaran  ini  2019/2020 namun  belum  semua  guru  menyiapkan referensi  dan  bahan  ajar  untuk  mata  pelajaran “praktikum akuntansi desa”. Mereka beralasan masih  kebingungan  dalam  merancang  materi yang  akan  diberikan  dikelas  karena  walaupun sudah  ada  yang  pernah  mengajar  mata pelajaran  “praktikum  akuntansi  instansi/ lembaga  pemerintahan”,  namun  pemahaman dalam  akuntansi  pemerintahan  belum  cukup memadai  sebagai  dasar  untuk  mengajar  mata pelajaran  lanjutannya  “praktikum  akuntansi desa”.
Hasil  rekapitulasi  jawaban  dari  peserta pelatihan  menunjukkan  bahwa  pelatihan  yang berkaitan dengan materi akuntansi desa adalah kebutuhan  penting  bagi  guru-guru  SMK Akuntansi saaat ini,  mengingat  mata  pelajaran ini  akan  segera  diajarkan  pada  tahun  ajaran 2019/2020  namun  guru-guru  akuntansi  SMK belum  memiliki  persiapan  dan  kompetensi yang  memadai  untuk  mengajarkan  mata pelajaran ini dikelas.
4.3 Capacity  Building dan Workshop untuk
Meningkatkan Pemahaman Guru Terhadap Materi Akuntansi Desa.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan capacity building dan workshop sebagai upaya untuk  meningkatkan  pemahaman  guru-guru akuntansi  terhadap  materi  akuntansi  desa sebagai  bahan  dalam  mempersiapkan  proses pembelajaran  mata  pelajaran  “praktikum akuntansi  desa”  yang  akan  diajarkan  pada tahun ajaran 2019/2020.
Penelitian  ini  mempunyai  pola  30% capacity  building dan  70% workshop .  Berikut ini  gambaran  materi  yang  diberikan  dalam proses capacity  building terdiri  dari  2  topik utama:
1. Gambaran  umum  pengelolaan  keuangan desa dengan sub topik:
a. Asas Kekuasaan
b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa
c. Perencanaan APBDesa
d. Pelaksanaan APBDesa
e. Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa
2. Konsep akuntansi desa dengan sub topik:
a. Pendapatan Desa
b. Belanja Desa
c. Pembiayaan Desa
d. Siklus Keuangan Desa
Sedangkan workshop fokus  pada  materi praktik  penyusunan  laporan  keuangan  desa, dengan sub topik yang terdiri dari:
a. Analisis Transaksi dan Bukti Transaksi
b. Buku Besar dan Posting
c. Penyesuaian,  Kertas  Kerja,  Neraca  Saldo Setelah Penyesuaian
d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan Belanja Desa
e. Laporan Kekayaan Milik Desa Berikut  ini  adalah  perbandingan  skor pretest  dan  post  test  sebelum  dan  setelah diberikan capacity  building dan workshop tentang materi akuntansi desa:
Tabel  5.  Perbandingan  Skor Pre-test dan post-test
Keterangan Pre-test Post-test Tertinggi 18 22 Terendah 8 18 Rata-Rata 12.93 19.97 N 33 33 % capaian 51.75% 79.87%
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  pada  saat pre test skor terendah adalah 8 sedangkan skor tertinggi  18.  Setelah  diadakan  kegiatan capacity  building dan workshop dalam kegiatan PKM “Pemantapan Materi Akuntansi Desa sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme  Guru  Bagi  Tim  MGMP
Akuntansi  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam Mengajar Mata Pelajaran Praktikum Akuntansi Desa”  terlihat  adanya  peningkatan  skor terendah  menjadi  18  sedangkan  skor  tertinggi menjadi  22.  Tabel  5  juga  menunjukkan perbandingan  rata-rata  skor  pre-test  yakni hanya 12.93 sedangkan rata-rata skor post-test menjadi 19.97.
Hasil  perbandingan  skor  pre  test  dan post  test  diatas  menunjukkan  bahwa capacity building dan workshop telah dapat meningkatkan  pemahaman  terhadap  materi akuntansi  desa.    Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  Sari  dkk  (2017)  yang  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman sebelum  dan  sesudah  dilakukannya  metode capacity  building  dan  workshop  terhadap materi akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian
yang  dilakukan  oleh  Sari  dkk  (2018)  yang menunjukkan bahwa metode capacity building dan workshop sebagai upaya dalam meningkatkan  kesiapan  guru  dalam  mengajar mata pelajaran baru.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:
a. Kesiapan guru-guru akuntansi SMK dalam mengajar  mata  pelajaran  “praktikum akuntansi  desa”  masih  terbatas  walaupun mata  pelajaran  ini  akan  segera  diajarkan pada tahun ajaran 2019/2020 ini.
b. Metode capacity  building dan workshop terkait  materi  akuntansi  desa  dapat meningkatkan pemahaman guru-guru akuntansi dalam materi akuntansi desa.
Adapun  keterbatasan  dan  saran  untuk penelitian selanjutnya:
a. Objek  dalam  penelitian  ini  hanya  33  orang guru-guru  akuntansi  Sekolah  Menengah
Kejurusan  keahlian  Akuntansi  yang  ada  di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian selanjutnya dapat menambah objek
penelitian untuk dapat lebih menggeneralisasi hasil dari penelitian ini.
b. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  metode deskriptif  sederhana  dalam  menjelaskan pengaruh capacity  building dan workshop dalam  meningkatkan  pemahaman  guru terkait  materi  akuntansi  desa.  Penelitian berikutnya  dapat  mengembangkan  jenis penelitian lainnya seperti penelitian kausatif dan eksprerimen dengan topik yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakar,  Ramli.  (2018).  The  Influence  of professional teachers in Padang Vocational School Student’s Achievement. Kasetsart  Journal  of Social Sciences
Brown,  Bettina  Lankard.  2000. Vocational Teacher  Professional  Development Practice Application Berif No.11. Republik  Indonesia.  (2005).  Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru dan Dosen. Republik Indonesia. 2010. Peraturan
Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Republik  Indonesia.  2014.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Sari,  Vita  Fitria,  Mayar  Afriyenti  dan  Mia
Angelina  Setiawan.  2017. Improving Teachers’  Profesionalism  Appropriate to New Curriculum 2017 for Vocational Schools by Capacity Building and Workshop About Preparing Local Governmnet Financial  Statement:  An  Experimental Study  on  Accounting  Teachers’  from
Vocational  Schools  in  West  Sumatera Province . Proceedings 4 th International
Confererence on Technical and
Vocation Education and Training Sari,  Vita  Fitria,  Mayar  Afriyenti,  Fefri  Indra Arza  dan  Mia  Angelina  Setiawan. 2018. Improving Vocational Teachers’
Readiness  in  Teaching  New  Subject “Accounting Practice of the Institution and  Local  Government  Agencies” . Proceedings    2 nd Padang  International
Conference  on  Education,  Economics, Business, and Accounting Sekaran,  Uma.  2000. Research  Methods  for Business  5th  Edition. John  Wiley& Sons
Suwarjeni,  Wiratna.  2015.  Akuntansi  Desa Panduan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa.
Penerbit Pustaka Baru Tanang,  Hasan  dan  Baharin  Abu.  2014. Teacher Professionalism and Professional Development Practices in
South  Sulawesi,  Indonesia .  Journal  of Curriculum  and  Teaching  Vol.  3,  No. 2; 2014. www.sciedu.ca/jct

## LAMPIRAN

## Tabel 1. Perbedaan Akuntansi Pemerintah dengan Akuntansi Desa
No. Perbedaan Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 Akuntansi Desa Permendagri 113 tahun 2014 1 Pengertian Akuntansi  pemerintahan  adalah pencatatan  dari  proses  transaksi yang  terjadi  di  pemerintah  baik pusat maupun daerah, dibuktikan  dengan  bukti-bukti transaksi  kemudian  dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan  informasi  dalam bentuk  laporan  keuangan  yang digunkan pihak-piihak yang berkepentingan. Akuntansi  desa  adalah  pencatatan dari  proses  transaksi  yang  terjadi  di desa,  dibuktikan  dengan  nota-nota kemudian  dilakukan  pencatatan  dan pelaporan  keuangan  sehingga  akan menghasilkan informasi dalam bentuk  laporan  keuangan  yang digunkan pihak-piihak yang berhubungan dengan desa. 2. Basis Akuntansi Basis Akrual Basis Kas 3. Pengguna Pengguna  Laporan  Keuangan Pemerintah: Masyarakat Wakil rakyat, lembaga pemeriksa, lembaga pengawas Pihak yang memberi atau berperan  dalam  proses  donasi, investasi, dan pinjaman, Pemerintah Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah: 1. Masyarakat desa.
2. Perangkat desa.
3. Pemerintahan daerah. 4. Pemerintahan pusat. 4. Jenis Laporan Keuangan Laporan  keuangan  pemerintah daerah  menurut  PP  71  Tahun 2010 adalah: Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Laporan Perubahan SAL Catatan atas Laporan Keuangan Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:
1. Anggaran.
2. Buku kas.
3. Buku pajak.
4. Buku bank.
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Tabel 4. Pengalaman dan Kesiapan Mengajar Peserta Pertanyaan Pernah Tidak Pernah Jumlah % Jumlah % Apakah  Bapak/Ibu  pernah  mengajarkan  mata pelajaran akuntansi pemerintahan atau sejenisnya? 15 45.45%  18 54.54% Apakah  Bapak/Ibu  pernah  mengikuti  pelatihan terkait materi akuntansi desa? 7 21.21%  26 78.79% Sudah Belum Jumlah  % Jumlah  % Apakah Bapak/ Ibuk sudah memiliki buku/referensi  terkait  dengan  materi  akuntansi desa: 10 64.29%  23 35.71% Apakah Bapak/ Ibuk sudah mempersiapkan bahan ajar  untuk  mata  pelajaran  “praktikum  akuntansi desa”? 2 6.06% 31 93.94% Apakah  menurut  Bapak/  Ibuk  pemahaman  dalam akuntansi  pemerintahan  sudah  memadai  untuk mengajarkan  materi  akuntansi  desa  dalam  mata pelajaran “praktikum akuntansi desa” 1 3.03% 32 96.97%

## Halaman ini sengaja dikosongkan