AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023

## SYISTEMATIC LITERATURE REVIEW : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN
Nearumi Raudha 1 , Syukriy Abdullah ² , Darwanis ³ nearumir@gmail.com 1 , syukriabdullah@usk.ac.id 1 , darwanis,fe@usk.ac.id 1

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

## ABSTRACT
This  systematic  literature  review  aims  to  determine  the  influence  of  local  revenue, employee  expenditure  and  capital  expenditure  on  financial  independence.  This  systematic literature descriptive writing method  is  a library search method  sourced from online media such as Google Schoolar, Mendeley and other academic media. The results of the following systematic literature observations are 1) Regional Original Income has an effect on financial independence;  2)  employee  spending  affects  financial  independence;  3)  capital  expenditure influences financial independence.
Keywords: Regional Original Income, Employee Expenditures, Capital Expenditures, and Financial Independence.

## ABSTRAK
Tinjauan literatur sistematis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah,  belanja  pegawai  dan  belanja  modal  terhadap  kemandirian  keuangan.  Metode penulisan  tinjauan  literatur  sistematis  ini  adalah  dengan  metode  library  search  yang bersumber dari media online seperti google schoolar, mendeley dan media akademi lainnya. Hasil tinjauan literatur sistematis ini adalah 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan;  2)  belanja pegawai  berpengaruh terhadap  kemandirian keuangan;  3) belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

## Kata  kunci:  Pendapatan  Asli  Daerah,  Belanja  Pegawai,  Belanja  Modal,  dan Kemandirian Keuangan.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional,  yang dimana pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari asas otonomi daerah. Era reformasi memberikan perubahan paradigma yang lebih berkeadilan dan setara (Nurhayati et al., 2022). Perubahan  paradigma  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  kebijakan  otonomi  daerah  dan perimbangan keuangan terpusat dan itu diatur dalam Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  merupakan  landasan  utama  otonomi  daerah  dalam pelaksanaannya, yang pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah, baik dari segi sumber daya manusia, permodalan, dan sumber  daya  lainnya  sebagai  aset  daerah.  Melalui  otonomi  daerah  diharapkan  pemerintah daerah  dapat  menjadi  lebih  solid  dan  tidak  terlalu  bergantung  pada  pemerintah  pusat,  baik dalam pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah.
Desentralisasi  dapat  menjadi  jembatan  penghubung  dalam  menjalankan  kegiatan pemerintah pada tingkat daerah baik kabupaten maupun kota . Berdasarkan Undang-Undang
No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah atau yang sering kali kita kenal dengan desentralisasi merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  Masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Keberadaan  otonomi  daerah dan  juga  pemerintahan  daerah  yang  diberikan    wewenang  penuh  untuk  mengatur  dan mengurus  daerahnya  sendiri  membuat  pemerintah  pusat  meletakkan  harapan  bahwa  setiap daerah  dapat  berkembang  dan  menjadi  mandiri  dari  segala  aspek  keuangan  dan  walaupun pada  pelaksanaannya  pemerintah  pusat  tetap  memiliki  andil  meskipun  wewenang  telah diberikan pada masing-masing daerah otonom (Sefira & Budiwitjaksono, 2022)
Pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  berdasarkan  asas  desentralisasi  dilakukan atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk  memungut  pajak/retribusi  dan  mengelola  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  Sumber  dana bagi  daerah  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  pasal  157  terdiri  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan  (Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.
Kemandirian  keuangan  daerah  dapat  diartikan  sebagai  seberapa  besar  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dan  dapat  menjadi  tolak  ukur untuk  melihat  sejauh  mana  pemerintah  daerah  mampu  membiayai  kegiatan  pemerintahan sendiri.  Suatu  daerah  dapat  dikatakan  mandiri  apabila  sudah  tidak  bergantung  pada pemerintah pusat, dalam hal ini berarti sebuah daerah dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat dan  juga  meningkatkan  perekonomian  dari  daerahnya  sendiri.  Daerah  yang  mampu memperkecil  tingkat  ketergantungannya  kepada  pemerintah  pusat  dapat  dikatakan  sebagai daerah  yang  mandiri.  Kemandirian  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Kustianingsih et al., 2018).
Untuk  mengukur  kemandirian  keuangan  suatu  daerah  adalah  dengan  membandingan total  pendapatan  asli  daerah  dengan  penerimaan  daerah.  Pemerintah  daerah  dapat  dikatakan hampir  mampu  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  secara  mandiri  apabila  tingkat kemandirian  yang  dihasilkan  >  50%,  namun  faktanya,  di  Indonesia  masih  sangat  sedikit pemerintah  daerah  yang  termasuk  kedalam  kategori  mandiri  secara  keuangan  (Rivandi  dan Anggraini, 2022).  Berdasarkan laporan hasil review BPK terhadap kemandirian fiskal daerah pada tahun 2020 terhadap 503 pemerintah daerah  yang diketahui, ada sebanyak 443 dari 503 pemerintah  daerah    atau  88,07%  masuk  kedalam  kategori  pemerintahan  daerah  belum mandiri. Dan hanya terdapat 10 dari 503 pemerintahan daerah atau sekitar 2 % yang masuk kedalam kategori pemerintah daerah  mandiri (www.dpr.go.id)
Tabel  1 Daftar  5 Provinsi  dengan tingkat Kemandirian terendah di  Indonesia  Periode tahun 2014-2018
No  Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 1 Nangroe Aceh Darusallam 0,1492 0,1688 0,1666 0,1586 0,1635 2 Sulawesi Barat 0,1795 0,1856 0,1566 0,1538 0,1657 3 Maluku 0,2334 0,1856 0,1830 0,1529 0,1515 4 Maluku Utara 0,2334 0,1311 0,1385 0,1439 0,1440
November 2023 5 Papua 0,0882 0,0773 0,0811 0,0781 0,0779
Sumber : LH review BPK Atas Kemandirian Fiskal Pemerintahan Daerah Tahun 2020
Bahwa tingkat kemandirian keuangan di Indonesia dari tahun ketahun masih jauh dari yang  diharapkan.  Ada  beberapa  provinsi  yang  memiliki  tingkat  kemandirian  terendah  yaitu Nangroe  Aceh  Darusallam,  Sulawesi  Barat,  Maluku,  Maluku  Utara  dan  Papua  hanya memiliki  nilai  klasifikasi  tidak  sampai  menyentuh  angka  0,25  dan  dimana  pada  Klasifikasi Kemandirian  Fiskal  berada  pada  0,00  ≤  IKF  ≤  0,25  dimana  disebut  dengan  kondisi  belum mandiri. Maka dalam hal ini mengisyaratkan bahwa rata-rata pemerintahan provinsi memiliki ketergantungan  yang  sangat  tinggi  terhadap  bantuan  dari  pemerintahan  pusat  dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Pada  Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darusallam  selama  ini penerimaan  daerahnya  masih  mengandalkan  dana  transfer  dari  pemerintahan  pusat  sebagai sumber  terbesar  bagi  pemerimaan  daerahnya.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  ketergantungan daerah  kepada  pemerintah  pusat  masih  sangat  dominan.  Dapat  dilihat  pada  table  2  dibawah ini:
Tabel  2  Indeks  Kemandirian  Fiskal  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nangroe Aceh Darusallam Tahun Anggaran 2014-2018
No  Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kab. Aceh Barat 0,1151  0,1189 0,1086 0,1042 0,1203 2 Kab.Aceh Barat Daya 0,0792  0,0675 0,0781 0,0785 0,0947 3 Kab. Aceh Besar 0,0979  0,092 0,0764 0,0637 0,0963 4 Kab. Aceh Jaya 0,0542  0,0449 0,0467 0,0525 0,0709 5 Kab. Aceh Selatan 0,0780  0,0715 0,0863 0,0744 0,1116 6 Kab. Aceh Singkil 0,0489  0,0463 0,0467 0,0494 0,0602 7 Kab. Aceh Tamiang 0,1052  0,0901 0,0859 0,0645 0,1197 8 Kab. Aceh Tengah 0,1268  0,1151 0,1020 0,0930 0,1190 9 Kab. Aceh Tenggara 0,0651  0,0487 0,0424 0,0256 0,0727 10  Kab. Aceh Timur 0,0678  0,0645 0,0547 0,0552 0,1053 11  Kab. Aceh Utara 0,1017  0,0978 0,1608 0,0556 0,1029 12  Kab. Bener Meriah 0,0611  0,0707 0,0673 0,0633 0,0773 13  Kab. Bireun 0,1304  0,1043 0,1013 0,0915 0,1024 14  Kab. Gayo Lues 0,0394  0,0436 0,0434 0,0494 0,0567 15  Kab. Nagan Raya 0,0732  0,0777 0,0907 0,0491 0,0989 16  Kab. Pidie 0,1276  0,1217 0,1210 0,1039 0,1224 17  Kab. Pidie Jaya 0,0440  0,0498 0,0459 0,0248 0,0673 18  Kab. Simeulue 0,0534  0,0626 0,0556 0,0485 0,0763 19  Kota Banda Aceh 0,1515  0,1724 0,1956 0,1982 0,2168 20  Kota Langsa 0,1509  0,1383 0,1233 0,1011 0,1504 21  Kota Lhokseumawe 0,0634  0,0677 0,0620 0,0699 0,0876 22  Kota Sabang 0,0813  0,0901 0,0747 0,0852 0,0927 23  Kota Subulussalam 0,0519  0,0547 0,0515 0,0589 0,0691
Sumber : LH review BPK Atas Kemandirian Fiskal Pemerintahan Daerah Tahun 2020
Pada tabel 2 diatas dapat dilihat Bahwa terdapat 23 kabupaten/kota yang ada di provinsi Nangroe  Aceh  Darusallam  dan  dimana  tingkat  kemandirian  keuangan  kabupaten/kota
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
provinsi  Nangroe  Aceh  Darusallam  dari  tahun  ketahun  masih  jauh  dari  yang  diharapkan. Bahkan  semua  daerah  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  Aceh  memiliki  nilai  klasifikasi tidak sampai menyentuh angka 0,25 dan dimana pada Klasifikasi Kemandirian Fiskal berada pada  0,00  ≤  IKF  ≤  0,25  dimana  disebut  dengan  kondisi  belum  mandiri.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  ketergantungan  provinsi  aceh  terhadap  pembiayaan  dari  pemerintahan pusat sangat besar karena kondisi kemandirian kabupaten/kota di aceh sendiri masih di tahap belum mandiri.
Persoalan  kemandirian  keuangan  pemerintah  daerah  ini  menjadi  tantangan  yang  tidak ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah  daerah  untuk  pelayanan  publik  (fiscal  need),  sementara  laju  pertumbuhan penerimaan  daerah  (fiscal  capacity)  tidak  mencukupi.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah harus  melakukan  upaya  peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah  (fiscal  capacity)  untuk mengurangi  ketergantungan  terhadap  pembiayaan  dari  pusat.  Peningkatan  kapasitas  fiskal daerah  ini  pada  dasarnya  adalah  optimalisasi  sumber-sumber  penerimaan  daerah  yang merupakan  indikator  bagi  pengukuran  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  itu  sendiri (Kustianingsih et al., 2018).
Hal terpenting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri secara keuangan adalah  dengan  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Komposisi  pendapatan  asli  daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli daerah dapat menjadi indikator untuk menilai tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  (Rivandi  dan Anggraini,  2022).  Pendapatan  asli  daerah  inilah  yang  merupakan  sumber  pembiayaan  yang sumbernya digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi rill daerah itu sendiri.  Jika  nantinya  struktur  pendapatan  asli  daerah  tersebut  memiliki  kemampuan pembiayaan yang kuat. Maka dari itu di butuhkannya struktur industri yang mumpuni beserta objek praja dan retribusi yang taat  (Andriani & Wahid, 2019). Terdapat  beberapa penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Rivandi  dan  Anggraini(2022),  Sefira  &  Budiwitjaksono (2022),  Akbar  (2022),  Rizky  et  al.  (2022),  Malau  &  Simarmata  (2020),  Andriani  &  Wahid (2019),  dan  Gama  et  al.  (2022)  menyatakan  bahwa  pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
Faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintahan daerah adalah belanja  modal.  Dimana  dengan  melalui  otonomi  daerah,  pemerintahan  pusat  memberikan kewenangan  penuh  kepada  daerah  dalam  mengatur  anggaran  belanja  daerah  masing-masing daerah  yang  didalamnya  termasuk  belanja  modal  (Rivandi  dan  Anggraini,  2022).  Menurut Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang di alokasikan untuk memperoleh aset tetap dan asset lainnya  dengan masa  manfaat  lebih  dari  satu  periode.  Peningkatan  belanja  modal  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  tingkat partisipasi  (kontribusi)  masyarakat  terhadap  pembangunan  yang  tercermin  dari  peningkatan pendapatan  layanan  publik  daerah  sehingga  berdampak  pada  kemandirian  keuangan  daerah (Nurhayati et al., 2022).  Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rivandi dan  Anggraini  (2022),  dan  Nurhayati  et  al.  (2022)  menyatakan  bahwa  belanja  modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Dan  beberapa penelitian terdahulu seperti Akbar (2022), Defitri (2020), Malau & Simarmata (2020), dan Handayani & Erinos  (2020)  menyatakan  bahwa  belanja  modal  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
Faktor  Lain  yang  mempengaruhi  kemandirian  keuangan  pemerintah  daerah  belanja pegawai.  Merupakan  belanja  kompensasi,  berupa  gaji  dan  bonus  serta  penghasilan  lain-lain
yang  diberikan  kepada  pegawai  negeri  sipil  yang  ditentukan  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Melalui  alokasi  belanja  pegawai  yang  memadai,  kualitas  kinerja perangkat daerah dapat ditingkatkan, sehingga pemenuhan pelayanan kepada Masyarakat dan kemandirian keuangan daerah dapat tercapai Erlina (2015;155) dalam Nurhayati et al. (2022). Pernyataan  tersebut  di  dukung  oleh  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Rivandi  dan Anggraini  (2022),  Nurhayati  et  al.  (2022),  dan  Sefira  &  Budiwitjaksono  (2022).  Dan  ada beberapa penelitian terdahulu yaitu  Defitri (2020) menyatakan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  tujuan  dari  penelittian  literatur  sistematis  ini bertujuan  untuk  melihat  dari  artiker-artikel  terdahulu  apakah  terdapat  pengaruh  dari pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan, pengaruh belanja pegawai  terhadap kemandirian  keuangan  dan  pengaruh  belanja  modal  terhadap  kemandirian  keuangan.  Dan semoga  penelitian  ini  dapat  digunakan  dan  bermanfaat  untuk  peneliti-peneliti  kedepannya dengan  menambahkan  variabel-variabel  yang  terbaru  seperti  dana  perimbangan,  produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan lainnya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Kemandirian Keuangan
Berdasarkan  peraturan  UU  No.23  Tahun  2014,  kemandirian  dari  keuangan  daerah adalah berarti pemerintah di daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan  sendiri,  melakukan  sendiri  dalam  rangka  asas  desentralisasi.  Kemandirian keuangan  pada  daerah  bisa  kita  lihat  melalui  besar  atau  pun  juga  kecilnya  dari  pendapatan asli  daerah  tersebut  di  bandingkan  dengan  tingkat  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari sumber  lain  contohnya  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  pusat  juga  berupa  pinjaman lainnya (Susanti et al., 2016).
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012)  dalam  (Ernawati  &  Riharjo,  2017),  kemandirian keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukkan  kemampuan  Pemda  dalam  membiayai sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Rasio kemandirian  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  daya  eksternal. Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah diartikan bahwa pemerintah dapat mengembangkan sendiri pembiayaan dan pertanggungjawaban  keuangannya  dalam  rangka  prinsip  desentralisasi,  dan  membangun pemerintahan daerah sendiri.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah menjadi salah satu aliran dana yang sangat dibutuhkan oleh suatu daerah.  Setiap  daerah  akan  melakukan  pungutan  terhadap  berbagai  sumber  daya  yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan untuk daerah berdasarkan dengan undang undang yang  telah  berlaku  (Sefira  &  Budiwitjaksono,  2022).  Hal  ini  sejalan  dengan  isi  Undang- undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah menyatakan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai
perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah bersumber dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi  daerah,  (3)  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  (4)  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Belanja Pegawai
Belanja  pegawai  merupakan  salah  satu  komponen  dari  belanja  daerah  yang  merupakan sebuah  bentuk  apresiasi  bagi  para  pegawai  yang  dipekerjakan  oleh  pemerintah.(Sefira  & Budiwitjaksono, 2022) Belanja pegawai menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan sebuah apresiasi dalam bentuk kompensasi baik berupa uang ataupun barang yang diberikan  kepada  para  pejabat  pemerintah,  pegawai  negeri  sipil,  pegawai  honorer  dan  juga pensiunan  atas  kontribusi  mereka  dalam  bekerja  serta  mendukung  berlangsungnya  fungsi pelayanan  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Perhitungan  belanja  pegawai  dapat  dihitung  jika dibandingkan dengan total dari belanja daerah (Defitri, 2020).

## Belanja Modal
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No  71  thn  2010  mengenai  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal diartikan sebagai pengeluaran yang tujuan dilaksanakan nya  adalah  dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifat  nya  itu  akan  menambah  aset  tetap atau dapat menambah investaris yang mana akan memberikan manfaat melewati dari 1 (satu) periode  akuntansi,  termasuk  juga  di  dalam  nya  yaitu  pengeluaran  untuk  membiayai pemeliharaan  yang  mana  sifat  nya  untuk  mempertahankan  dan  juga  untuk  menambah  masa manfaat, juga untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas dari aset itu.
Belanja  modal  jika  berdasarkan  peraturan  mendagri  No.  13  tahun  2006  merupakan pengeluaran  yang  dapat  di  laksanakan  dalam  rangka  pembelian  atau  pengadaan  atau pembangunan untuk aset tetap yang berwujud yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 12 (dua  belas)  bulan  yang  dapat  di  pergunakan  untuk  aktivitas  pemerintahan  dalam  bentuk tanah,  peralatan,  mesin,  gedung,  bangunan,  jalan,  irigasi,  jaringan,  serta  aset  tetap  lain  nya. realisasi belanja modal yang tinggi menandakan bahwa pencapaian sarana dan prasarana baik untuk  kelancaran  dalam  pemerintahan  maupun  dalam  pelayanan  publik  telah  mamadai sehingga  menarik  investor  untuk  berinvestasi  yang  akhirnya  akan  meningkatkan  pendapaan dalam daerah itu sendiri. pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan dalam hal belanja modal (Kasdy et al., 2018).

## Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan
No Peneliti (Tahun) Tujuan Penelitian Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 1 Muhamma d  Rivandi, dan  Yeyen Anggraini (2022) Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel
Independent :
Pendapatan asli Penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  regresi Hasil  penelitian ini  menunjukkan bahwa variabel Pendapatan  Asli
Daerah
berpengaruh positif  signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. daerah, Belanja Modal berganda  dari  data panel dengan bantuan program E-Views 10 parsial. Kemudian variabel  Belanja Modal berpengaruh positif  signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial. 2. Monica Vidia  Putri Sefira  dan Gideon Setyo Budiwitjak sono (2022) Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh  dari pendapatan  asli daerah dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah  di  Jawa Timur 2019- 2020. Variabel dependent :
Kemandirian keuangan Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Belanja Pegawai Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan menggunakan  data sekunder yang berasal dari Laporan APBD milik kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Timur  2019-2020 yang ada pada website milik Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan. Perolehan  sampel dalam penelitian ini  didapat  melalui teknik purposive sampling  sehingga menghasilkan 33 sampel  penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara  signifikan terhadap  tingkat kemandirian keuangan  daerah sedangkan belanja  pegawai berpengaruh secara simultan namun tidak signifikan terhadap  tingkat kemandirian keuangan daerah. 3. Akhmad Akbar (2022) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Variabel dependent : Kemandirian keuangan Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif. Teknik pengambilan Hasil  penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan asli
November 2023 Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial dan simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kot a  di  Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020. Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Belanja Modal sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus (sampel jenuh) dari 27 sampel kabupaten/kota dengan tahun pengamatan selama 5  tahun  dari  tahun 2016-2020  dengan jumlah data pengamatan sebanyak  135  data. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi  data  panel dengan Eviews 9. daerah dan belanja modal mampu menjelaskan kemandirian keuangan  daerah sebesar  99,36%, sedangkan sisanya sebesar 0,64%  dijelaskan oleh  variabel  lain diluar  penelitian. Hasil  pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif  signifikan terhadap kemandirian keuangan  daerah, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan  daerah.
Hasil  pengujian secara  simultan, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 4. Neni Nurhayati, Dendi Purnama, dan  Herma Wiharno (2022) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja  modal,
belanja pegawai dan
Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode deskriptif dan verifikatif  dengan pendekatan Hasil  penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja  pegawai berpengaruh positif dan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Provinsi  Jawa Barat periode 2015-2019. Independent : Belanja  Modal, Belanja Pegawai dan Dana Perimbangan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh  atau  metode sensus, sebanyak 18  kabupaten  di Provinsi Jawa Barat.  Jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh  melalui website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu. go.id).  Data  yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan  Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Teknik analisis  data  yang digunakan  adalah analisis regresi data panel. Teknik analisis data menggunakan signifikan terhadap kemandirian keuangan  daerah, sedangkan  dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
regresi data panel.
5. Sri  Rizky, Chairil Akhyar, dan Husaini (2022) Penelitian ini mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional  Bruto terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2020. Variabel dependent :
Kemandirian keuangan Variabel
Independent :
Pendapatan asli daerah,  Produk Domestik Regional  Bruto (PDRB) Penelitian ini menggunakan  data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan di Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan.  Sampel dalam penelitian ini  terdiri  dari  154 kabupaten/kota  se- Pulau Sumatera. Metode analisis data yang digunakan  adalah regresi linier berganda dengan menggunakan Eviews 12. Hasil  penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan  daerah pada kabupaten/kota di Pulau  Sumatera Tahun 2020. 6. Siska  Yulia Defitri (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja  modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten  dan Kota di Sumatera Barat. Variabel dependent :
Kemandirian keuangan Variabel Independent : Belanja  Modal, Belanja Pegawai Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota  di Provinsi  sumatera barat, dengan metode pengumpulan  data studi dokumentasi. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap  tingkat kemandirian keuangan  daerah, sedangkan belanja  pegawai tidak
berpengaruh terhadap  tingkat kemandirian keuangan  daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera  Barat. Faktor belanja modal dan belanja  pegawai dalam
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
menentukan pengaruh  tingkat kemandirian keuangan  daerah di Sumatera Barat  pada  tahun 2016-2017  hanya 12,5%.  Hasil  ini menunjukkan rendahnya kontribusi belanja modal dan belanja daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat. 7. Eve Ida Malau  dan Eka Pratiwi Septania Parapa (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan  asli daerah dan belanja  modal secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Variabel dependent :
Kemandirian keuangan Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Belanja Modal Populasi  adalah  33 kabupaten/kota  di Provinsi  Sumatera Utara  tahun  2010- 2017  dan  populasi akan dijadikan sampel. Data diolah dengan menggunakan metode statistik regresi data panel. Hasil  penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan  daerah. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 8. Tri Utari Handayani and  Erinos (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan  asli daerah dan belanja  modal Variabel dependent : Kemandirian keuangan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota Provinsi  Sumatera Barat dengan Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh positif  signifikan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
terhadap kemandirian keuangan daerah  dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Variabel Independent : Pendapatan asli daerah, Belanja Modal Variabel Moderating : Pertumbuhan Ekonomi metode pengambilan sampel  yaitu  total sampling,  sehingga diperoleh sampel sebanyak 12 kabupaten  dan  7 kota  di  Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teknik  analisis  data regresi berganda dan  uji  residual untuk uji moderasi.
terhadap kemandirian keuangan  daerah, meskipun pengaruhnya hanya sebesar 8,1%. Belanja modal tidak mempengaruhi kemandirian keuangan  daerah dan  pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan pendapatan asli daerah dan belanja modal dengan kemandirian keuangan daerah. 9. R.Neneng Rina Andriani, dan Nisa Noor Wahid (2018) Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2006- 2015) Variabel dependent : Kemandirian keuangan Variabel
Independent :
Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis  data  yang digunakan  adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil  pengolahan data menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan  Asli Daerah, Dana Perimbangan  dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah  Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan  Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian
Keuangan
Daerah,  (3)  Dana
Perimbangan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. 10. Hostaf  Prio Da  Gama, Rusman Soleman, dan Hartaty Hadady (2022) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan  asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Variabel dependent :
Kemandirian keuangan Variabel
Independent :
Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan Berdasarkan pemilihan  sampel dengan kriteria terpilih 11 pemerintah  daerah di  Provinsi  Maluku Utara  atau  55  unit observasi dalam kurun waktu 5 tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif  signifikan terhadap kemandirian keuangan  daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif  signifikan terhadap kemandirian keuangan  daerah pada setiap pemerintah daerah di Provinsi  Maluku Utara.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  artikel  ilmiah  ini  adalah  dengan  metode  kualitatif  dan  kajian pustaka  (library  research).  Mengkaji  teori  dan  hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel  dari buku-buku dan jurnal baik secara off line di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pusat dan  daerah  menyatakan  pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi.  Pendapatan  asli  daerah  bersumber dari:  (1)  Pajak  daerah,  (2)  Retribusi  daerah,  (3)  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pendapatan  asli  daerah  tidak  hanya  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  namun,  juga sebagai  tolak  ukur  yang  menunjukkan  bagaimana  kinerja  dari  pemerintahan  daerah  yang bersangkutan dalam mengelola keuangan daerah dan juga perkembangan ekonomi yang dapat berdampak  pada  tingkat  kemandirian  suatu  daerah  (Oktavia,  2021).  Hal  ini  sejalan  pula dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Affifah,  Riska  Afiatul  &  Rahayu,  2021)  dan (Wahyuni,  2018) bahwa  Pendapatan Asli  Daerah  memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah akan tetapi bertentangan dengan (Puspitasari & Salisa, 2017) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan namun dengan arah negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Keuangan
Belanja  pegawai  menurut  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  merupakan sebuah apresiasi dalam bentuk kompensasi baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada  para  pejabat  pemerintah,  pegawai  negeri  sipil,  pegawai  honorer  dan  juga  pensiunan atas  kontribusi  mereka  dalam  bekerja  serta  mendukung  berlangsungnya  fungsi  pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Perhitungan belanja pegawai dapat dihitung jika dibandingkan dengan total dari belanja daerah (Defitri, 2020).
Belanja  pegawai  merupakan  suatu  bentuk  apresiasi  yang  diharapkan  dapat meningkatkan  kinerja  dari  pegawai  pemerintahan  daerah.  Untuk  meraih  keberhasilan  dalam pengelolaan keuangan daerah perlu juga didukung dengan adanya suatu komitmen yang baik dari  setiap  pegawai  pemerintahan  (Purnamasari  &  Rodiyah,  2017).  Belanja  pegawai  dapat menjadi  suatu  apresiasi  bagi  para  pekerja  namun  jika  pengalokasiannya  tidak  tepat  atau terlalu  banyak  dapat  menyebabkan  penurunan  pada  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah sebab  nilai  belanja  daerah  akan  bertambah  (Wahyuni,  2018).  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2018) dan (Defitri, 2020) bahwa belanja pegawai tidak  mempengaruhi  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  secara  signifikan  namun berpengaruh secara simultan dengan arah pengaruh negatif akan tetapi  bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2016) yang mengemukakan bahwa belanja pegawai mempunyai pengaruh secara positif tetapi tidak signifikan.

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan
Setiap  kenaikan  Belanja  Modal  akan  menyebabkan  penurunan  pada  Kemandirian Keuangan  Daerah.  Apabila  aggaran  belanja  modal  suatu  daerah  besar  dan  tidak  dimbangi dengan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah,  maka  belanja  modal  akan  dibiayai  oleh  dana alokasi  umum  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat.  Hal  inilah  yang  akan  menyebabkan pemerintah  daerah  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  dan  tidak  bisa  mandiri  secara finansial (Rivandi dan Anggraini, 2022).
Belanja  Modal  harus  memperhatikan  Kemanfaatan  (usefulness)  dan  kemampuan keuangan  pemerintah  daerah  (budget  capability)  dalam  pengalokasian  asset  tersebut  dalam jangka  panjang  (Karyadi,  2017).  Berdasarkan  Teori  ini  pemerintah  daerah  dituntut  untuk
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
dapat  melakukan  penganggaran  yang  optimal  sehingga  tercapainya  efisiensi  dan  efektifitas dalam  penganggaran.  Dalam  menganggarkan  belanja  modal,  pemerintah  harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah nya. Hal ini akan berdampak pada tingkat kemandirian  keuangan  daerah  tersebut,  karena  apabila  kemampuan  keuangan  daerah  tidak mampu  untuk  membiayai  belanja  modal,  maka  pemerintah  daerah  akan  ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Akibatnya kemandirian keuangan daerah tidak bisa tercapai. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rivandi dan Anggraini (2022), dan Nurhayati et al. (2022) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Dan beberapa penelitian terdahulu seperti  Akbar (2022),  Defitri  (2020),  Malau  &  Simarmata  (2020),  dan  Handayani  &  Erinos  (2020) menyatakan  bahwa  belanja  modal  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kemandirian keuangan daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  tinjauan  literatur  sistematis  yang  telah  di  lakukan dapat  di  simpulkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  memiliki  peran  krusial  dalam menentukan tingkat  kemandirian keuangan daerah, dengan sumbangan signifikan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. Belanja pegawai, sebagai bentuk apresiasi  terhadap  pegawai  pemerintahan  daerah,  memiliki  dampak  terhadap  kemandirian keuangan;  namun,  alokasi  yang  tidak  tepat  dapat  mengurangi  kemandirian  tersebut.  Selain itu, kenaikan belanja modal dapat  mengakibatkan penurunan kemandirian keuangan daerah, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  adanya  perbedaan  hasil  di  antara  penelitian terdahulu,  yang  menegaskan  kompleksitas  hubungan  antar  variabel.  Dalam  keseluruhan, pengelolaan  keuangan  daerah  yang  optimal  perlu  mempertimbangkan  efektivitas  alokasi sumber  daya  keuangan  dan  dampaknya  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah.  Meskipun penelitian  ini  memberikan  wawasan  yang  berharga,  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut untuk mendalaminya dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  A.  (2022).  The  Effect  Of  Regional  Native  Income  And  Capital  Expenditure  On Regional  Financial  Independence  In  District  /City  Goverments  In  West  Java  Province Year  2016  -2020. International  Journal  of  Science,  Technology  &  Management , 3 (4), 884–890. https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.561
Andriani,  R.  N.  R.,  &  Wahid,  N.  N.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah Kota  Tasikmalaya  Tahun  2006  –  2015). Jurnal  Akuntansi , 13 (1),  30–39. https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.708
BPK.  (2010). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Defitri,  S.  Y.  (2020).  Pengaruh  Belanja  Modal  Dan  Belanja  Pegawai  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah. Fokus  Bisnis :  Media  Pengkajian  Manajemen  Dan Akuntansi , 19 (2), 107–119. https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476
Ernawati,  &  Riharjo,  I.  B.  (2017).  Pengaruh  Kinerja  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (2), 531– 545.
Gama, Soleman, & Hadady. (2022). Analysis of the Effect of Regional Original Income and Balanced  Funds  on  Regional  Financial  Independence  in  North  Maluku  Province  Local Governments.
Jurnal Economic Resource , 5 (1), 1–9.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
https://doi.org/10.57178/jer.v5i1.232 Handayani,  &  Erinos.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Modal Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 2 (1),  2348–2361. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216
Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Daerah  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kota  di  Provinsi  Sulawesi Tengah. Katalogis , 6 (6), 82–91.
Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintahan Daerah Tahun 2020 . 1 , 1–14.
Malau,  E.  I.,  &  Simarmata,  E.  P.  S.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Dan Belanja  Modal  Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis (EK&BI) , 3 (2), 332–337. https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196
Maryati,  U.,  Yentifa,  A.,  &  Andriani,  W.  (2015).  Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi  Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). Akuntansi
Dan
Manajemen , 10 (2), 1–10. https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.100
Nurhayati,  N.,  Purnama,  D.,  Nurhandika,  A.,  &  Wiharno,  H.  (2022). The  Effect  of  Capital Expenditures, Personnel Expenditures and Balancing Funds toward Regional Financial Independence  in  Regency  Governments  at  West  Java .  https://doi.org/10.4108/eai.2-12- 2021.2320303
Nurliza Arpani,  W., &  Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah  Dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Modal  Dan  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (1), 2373–2390. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218 Pemerintah,  P.  (2004).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  Tentang  Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga. Sekretariat Negara , 2 , 55. http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF
Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah .
Rivandi  dan  Anggraini.  (2022).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Jurnal Inovasi Penelitian , 20 (1), 1–12.
Rizky,  S.,  Akhyar,  C.,  &  Ristati,  H.  (2022).  The  Influence  Of  Local  Own-Source  Revenue (PAD) On The Financial Independence Of Regencies/Cities Throughout Sumatra Island. Journal  of  Management  Research,  Utility  Finance  and  Digital  Assets  THE . https://jaruda.org
Sefira  &  Budiwitjaksono.  (2022).  Analisis  PAD  Dan  Belanja  Pegawai  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  Di  Provinsi  Jawa  Timur  2019-2020. JIMAT  (Jurnal Ilmiah … , 23 , 938–947.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/46304%0Ahttps://ejournal.u ndiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/46304/23223
Susanti,  D.  B.,  Rahayu,  S.,  &  Yudowati,  S.  P.  (2016). Alokasi  Khusus  Terhadap  Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ( Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014 ) . 3 (3), 3308–3314.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 , 2 (5),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 . 1 , 1–14.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 8, No.2, November 2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 . 1–64.