## KECENDERUNGAN PENINGKATAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PUSAT PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG III
1 Jaliludin Muslim, 2 Mubarok, Luthfi L. Diartama
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; udinmuslim@gmail.com 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; mubarok.crd@gmail.com

## ABSTRACT
The Sources of state revenue derived from motor vehicle tax in the Regional Management Center of the City of Bandung show a significant downward trend every year. This study aims to analyze the receivables of East Bandung  taxpayers  to  the  Regional  Revenue  Management  Center  and  the  settlement  mechanism  so  that  the existing receivables can be minimized and can be resolved. This study uses a qualitative approach with the type of descriptive research. In order to collect research data, researchers used interview techniques and literature studies. The results of this study explain that the mismatch of the target and the realization of motor vehicle tax tends to reduce state revenue in the tax sector, the factors causing it are the lack of awareness of taxpayers in East  Bandung  and  Bandung  City  Region  III,  the  lack  of  socialization  for  people  who  have  receivables,  and inadequate human resources tax apparatus both quantitatively and qualitatively.
Keywords: Local Government, Public Policy, Tax Revenue.

## Pendahuluan
Dalam konteks pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dinamis dan  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  negara  demi  tercapainya  pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka pemerintah perlu menciptakan sejumlah langkah strategis dengan cara memperkuat sumber-sumber penerimaan negara itu sendiri (Suparman, 2017). Sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan secara konvensional tentu adalah sektor penerimaan  pajak.  Implementasi  perpajakan  di  Indonesia  pada  awalnya  adalah  pemberian upeti yang berupa hasil bumi baik sayuran, buah-buahan bahkan hasil ternak yang diberikan oleh masyarakat kepada raja sebagai pemimpinnya.  Rakyat memberikan upeti kepada raja hanya untuk keuntungan semata secara sepihak dan tidak ada feedback yang diberikan raja kepada rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu sifat keuntungan raja secara sepihak pun ditiadakan  dan  diganti  dengan  memberikan feedback kepada  masyarakat  berupa pembangunan  infrastruktur  dan  pembangunan  sosial  beserta  dengan  aturan-aturan  yang dibuat raja bersama rakyatnya. Oleh karena itu, muncul lah perjanjian atau pemungutan secara paksa yang disebut sebagai pajak.
Pajak adalah suatu kewajiban memberikan sejumlah kekayaan kepada negara yang dilatarbelakangi  oleh  suatu  keadaan  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu berdasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku dan bersifat memaksa namun bukanlah sebuah hukuman dalam rangka memelihara kesejahteraan masyarakat secara luas, meskipun timbal  balik  yang  diberikan  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung  (Djajadiningrat  dalam Resmi,  2014).  Sedangkan  Mardiasmo  (2011)  menyatakan  bahwa  pajak  merupakan sumbangan  masyarakat  kepada  kas  negara  byang  dilandasi  peraturan  perundang-undangan dengan  tanpa  adanya  jasa  timbal  balik  yang  secara  langsung  dapat  dirasakan  dan  yang
dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Adriani dalam Zain (2007) mencoba menambahkan pengertian pajak sebelumnya bahwa hasil sumbangan yang diterima  negara  tersebut  kemudian  diperuntukkan  bagi  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab utama negara dalam mengelola pajak.
Berdasarkan  pada  Undang-Undang  No.  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah bahwa keduanya ini menjadi bagian sumber pendapatan daerah yang utama dalam rangka untuk menunjang setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan juga untuk memperbaiki penyelenggaraan layanan masyarakat. Sedangkan jika melihat Peraturan Daerah  Kota  Bandung  No.  20  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah,  bahwa  pajak  daerah  ini adalah  bagian  dari  sumber  pendapatan  daerah  utama  yang  menunjang  setiap  pelaksanaan program  dan  kegiatan  pemerintahan,  serta  pembangunan  Daerah  demi  tercapainya kesejahteraan masyarakat di Daerah.
Pajak daerah adalah sepenuhnya dimiliki oleh daerah dan diatur dalam peraturan yang telah disahkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kegiatan pelayanan masyarakat dan otonomi daerah. Dalam prosesnya, pajak daerah mempunyai berbagai macam masalah yang salah satunya adalah mengenai piutang.
Secara  garis  besar  piutang  merupakan  tagihan  yang  muncul  dari  adanya  penjualan barang dan jasa secara kredit (Mardiasmo, 2016). Sedangkan Efraim berpandangan bahwa pitang  merupakan  tuntutan  kepada  pelanggan  dan  pihak  lain  dalam  rangka  untuk mendapatkan uang, barang, dan jasa tertentu di masa mendatang karena adanya penyerahan barang  atau  jasa  yang  dilakukan  saat  ini.  Sementara  Warren  dkk  (2014)  melihat  bahwa piutang  ini  melingkupi  seluruh  uang  yang  diklaim  atas  entitas  lain  baik  itu  perorangan,
perusahaan, dan organisai lain. Piutang adalah suatu transaksi atau pemberian jasa yang telah terjadi antara suatu instansi kepada pihak lain tetapi belum diterima pembayarannya sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini jelas menimbulkan masalah terhadap  instansi  yang  bersangkutan  dan  memberikan  dampak  langsung  kepada  keuangan negara.
Masalah piutang yang paling besar terdapat pada sektor perpajakan karena pendapatan negara terbesar  datang dari penerimaan pajak  dengan esitimasi 70% dari total penerimaan negara. Jenis pajak tersebut pada dasarnya bisa saja tidak dipungut jika potensinya memang tidak cukup memadai atau diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) nya.
Pelaksanaan  sistem  otonomi  daerah  merupakan  sebuah  langkah  startegis  dalam usahanya mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya. Pada saat ini, Indonesia sedang  menjalankan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  peraturan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah.  Menurut  peraturan  tersebut,  Otonomi  Daerah  menerangkan  tentang setiap  daerah  otonom  yang  diberikan  kewenangan  dan  kekuasaan  untuk  mengurus  dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri dalam sebuah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada pokoknya, ada dua jenis pajak daerah, yaitu jenis pajak daerah Provinsi dan pajak daerah  Kabupaten/Kota.  Salah  satu  sumber  pajak  yang  berpengaruh  cukup  besar  dalam pembangunan daerah di provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB sendiri secara sederhana  merupakan  pajak  terhadap  kepemilikan  dan/atau  penguasaan  suatu  kendaraan bermotor. Dalam hal hasil penerimaan PKB ini, setidaknya sebesar 10% termasuk yang telah
dibagikan  kepada  Kabupaten/Kota,  itu  diperuntukkan    untuk  pengadaan  dan  pemeliharaan jalan serta perbaikan sarana dan alat transportasi umum. Selain itu, hasil penerimaan PKB ini juga  menjadi  salah  satu  pendapatan  daerah  yang  dimanfaatkan  untuk  menyelenggarakan sejumlah  program  pemerintah  daerah  yang  di  100  hari  kerja  pemimpin  baru  Jawa  Barat seperti, Masyarakat Ekonomi Sejahtera (mesra), Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Jabar (masagi),  Jabar  Saber  Hoaks,  Desa  Produktif  Ekonomi  Juara  (bumdesa  juara),  dan  lain sebagainya.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menjadikan  Pusat  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Wilayah Kota Bandung III sebagai objek penelitian agar dapat mengetahui serta menganalisis piutang Pajak Kendaraan Bermotor wilayah Bandung Timur tahun 2017-2018 berdasarkan jumlah dan kualitas piutang pajaknya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Kota Bandung memiliki potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar, yaitu bisa mencapai Rp 800- 900 miliar. (https://bandung.merdeka.com pada bulan April 2018).
Potensi  tersebut  sebenarnya  dapat  tercapai  apabila  publik  mempunyai  sebuah kesadaran  yang  baik  untuk  melakukan  pembayaran  pajak  secara  tepat  waktu.  Pejabat sementara Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin mengatakan bahwa,
“sampai sekarang ini, total kendaraan bermotor di Kota Bandung bisa menggapai angka 1,8 juta. Tahun 2017 lalu, pembagian hasil pajak kendaraan bermotor yang diterima Pemkot Bandung mencapai angka 500 M. Angka tersebut adalah bagi hasil pajak  kendaraan  bermotor;  60  %  untuk  provinsi  dan  40  %  untuk  kabupaten/kota. Ditengarai bahwa terdapat suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu masih besarnya angka kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang di tahun 2017, yaitu setidaknya ada 451.312 unit.. (https://bandung.merdeka.com, diakses tanggal 25 April 2018).
Tabel 1.1

## Data Target dan Realisasi PKB  di Wilayah Kerja PPPD Provinsi Wilayah Kota
Bandung III Soekarno Hatta Tahun Target Realisasi Piutang 2013 Rp 201.626.297.000,00 Rp 227.362.770.500,00 - 2014 Rp 236.675.839.000,00 Rp 254.326.584.900,00 - 2015 Rp 276.350.000.000,00 Rp 279.606.936.350,00 - 2016 Rp 309.978.000.000,00 Rp 302.060.033.600,00 Rp 7.917.966.400,00 2017 Rp 312.730.000.000,00 Rp 329.891.722.500,00 -
Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, 2018
Oleh karenanya berdasarkan pada pernyatan dan tabel diatas, telah mengindikasikan bahwa  Pemerintah  Kota  Bandung  menghadapi  suatu  permasalahan  yang  berkaitan  dengan piutang dalam perpajakan khususnya kendaraan bermotor.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian  deskriptif  yaitu  memberikan  gambaran  secara  jelas  dan  tetap  terkait  dengan permasalahan sosial yang dihadapi berdasarkan pada pandangan publik tentang permasalahan tersebut. Peneliti melakukan penelusuran data dengan cara mengumpulkan dan mencari data untuk mendukung penelitian tersebut. Kemudian data tersebut dipilih dan dianalisis menjadi suatu  kesimpulan  untuk  mendapatkan  jawaban  dari  permasalahan  yang  dihadapi  dalam penelitian.  Jadi,  dengan  metode  ini  terdapat  upaya  untuk  menggambarkan,  mencatat, menganalisis  dan  menginterpretasikan  tentang  kejadian-kejadian  yang  ditemukan  dalam
penelitian  mengenai Analisis  Piutang  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Wilayah  Kerja  Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III .

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Terjadi Peningkatan tertagihnya piutang tatkala piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan
Permasalahan  penagihan  pajak  kendaraan  bermotor  kebanyakan  adalah  dari  faktor keuangan maupun faktor ekonomi dari wajib pajak itu sendiri, penagihan pajak juga sering dikaitkan dengan leasing dimana masyarakat lebih mementingkan membayar kredit motornya kepada leasing dibandingkan membayar pajak nya kepada negara.
Dengan  sistem  kredit  yang  murah  sekarang  masyarakat  dapat  memiliki  suatu kendaraan  baik  roda  dua  maupun  roda  empat,  permasalahan  di  sini  adalah  bagaimana masyarakat tersebut dapat melunasi kendaraannya berikut dengan pajak kendaraan motornya karena  berdasarkan  observasi  langsung  ke  lapangan  penulis  mengamati  tidak  sedikitnya masyarakat  wajib  pajak  yang  lebih  mendahulukan  untuk  membayar  kredit  kendaraannya kepada  leasing  daripada  membayar  pajak  kendaraanya  kepada  negara  bahkan  ada  juga masyarakat  wajib  pajak  yang  tidak  sanggup  untuk  membayar  kredit  kendaraannya  kepada leasing  alhasil  mereka  pun  menjual  kendaraannya.  Dengan  demikian,  piutang  pajak kendaraan bermotor pun akan terus bertambah setiap harinya ditambah dengan para petugas pajak  yang  kesulitan  dalam  penagihan  karena  kendaraan  yang  tidak  jelas  kepemilikannya ketika dijual.
Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta sendiri tingkat kolektabilitas/ketertagihan selalu  naik  karena  itu  target  dari  Bapak  Gubernur  bahwa  para  pemungut  pajak  itu  harus berupaya  terus  tidak  boleh  turun  karena  hasil  dari  pajak  tersebut  nantinya  untuk pembangunan. Tetapi, pada tahun 2016 ini mengalami penurunan yang tidak sedikit.
Penurunan  dalam  kolektabilitas  /  ketertagihan  piutang  itu  disebabkan  oleh  faktor ekonomi, kesadaran masyarakat dan leasing. Untuk faktor ekonomi ini adalah faktor yang umum ketika masyarakat mampu untuk membeli kendaraan sebaiknya mereka juga mampu dan  bisa  memperhitungkan  pendapatannya  untuk  membayar  pajak  kendaraan  tersebut. Kesadaran  masyarakat  adalah  permasalahan  yang  sering  dijumpai  oleh  para  petugas  pajak bahwasannya tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya mampu bahkan terlihat mapan tetapi tidak sadar bahwa kendaraannya itu sudah jatuh tempo yang berarti sudah harus bayar pajak. Permasalahan  ini  membuat  Pusat  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  mengalami  kerugian karena  memang  sumber  pendapatan  daerah  adalah  salah  satunya  dari  penerimaan  pajak kendaraan bermotor yang sangat mendominan tetapi realisasi nya ada yang tidak sesuai.
Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab untuk membayar pajak  kendaraan  bermotor  menyebabkan  meningkatnya  piutang,  tidak  sedikitnya  leasing- leasing yang fiktif juga menjadi hambatan bagi para pemungut pajak sewaktu menagih kepada wajib pajak yang menunggak.
Masyarakat  di  daerah  dengan  segala  keterbatasannya  tetapi  mereka  mempunyai tingkat  kesadaran  yang  tinggi  dalam  membayar  pajak  kendarannya,  mereka  akan  bekerja keras guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya tetapi tidak melupakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berbeda halnya dengan masyarakat yang dapat dikatakan hidup mewah dengan beberapa  mobil  mewahnya  yang  terparkir  di  garasi,  terkadang  beberapa  dari  mereka  tidak
peduli dengan pajak setiap tahunnya yang harus dibayar bahkan mereka cenderung marah ketika petugas pajak datang ke rumahnya. Adanya leasing fiktif juga menyebabkan kendala kepada  para  petugas  pajak  bahwasannya  tidak  sedikit  leasing  yang  memalsukan  alamat konsumennya  dengan  segala  cap-cap  RT,  RW  dan  sebagainya  agar  ketika  pajak  dari konsumennya  itu  jatuh  tempo  petugas  pajak  akan  sulit  untuk  menemukan  alamat  asli  dari konsumen tersebut.
Penagihan  pajak  juga  lebih  dikonsentrasikan  kepada  wajib  pajak  yang  mempunyai piutang  terbesar  hanya  saja  dalam  proses  penagihan  ini  masih  ada  kendala  atau  hambatan yaitu banyaknya kendaraan yang sudah di jual tapi tidak melakukan updating data. Pentingnya melakukan updating data  kepada  petugas  pajak  ketika  kendaraan  kita  dijual  atau dipindahtangankan,  karena  berdasarkan  observasi  yang  telah  dilakukan  penulis  bertemu dengan  salah  satu  masyarakat  yang  mempunyai  tagihan  pajak  sampai  dengan  20.000.000 lebih hal tersebut dikarenakan orang tersebut telah membeli mobil dari pihak pertama tetapi pihak  pertama  tersebut  tidak  melakukan updating data  dengan  memblokir  namanya  dari kepemilikan mobil tersebut yang alhasil menjadikan orang tersebut harus membayar pajaknya yang mahal juga harus melakukan balik nama terlebih dahulu.
Tabel 3.2

## Strategi Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
No. Subjek Penjelasan 1. Kepolisian Melakukan  operasi  rutin  3  (tiga)  bulan sekali  terhadap  wajib  pajak  di  jalan  raya yang tidak atau belum membayar pajaknya. 2. Perangkat Kecamatan Pemilihan  kader-kader  pajak  oleh  kepala
kecamatan  terhadap  para  pegawai  di kecamatan dimaksudkan untuk mendatangi masyarakat  secara  langsung  dengan diberikan  surat  tanda  pemberitahuan terlebih dahulu. 3. Surat Pemberitahuan Tagihan Surat ini diberikan kepada wajib pajak yang menunggak selama lebih dari dua tahun dan memiliki piutang terbesar. 4. Aparatur Sipil Negara (ASN) di PPPD Di  waktu  senggang  ASN  juga  ikut membantu dalam penagihan pajak kendaraan bermotor secara door to door .

## 2. Pola Umur Piutang
Tunggakan  para  wajib  pajak  yang  menyebabkan  piutang  memang  disebabkan  oleh banyak faktor salah satunya faktor keuangan, faktor ini lah yang menyebabkan ketidakpastian mereka  dalam  membayar  tunggakannya  kepada  negara  yang  nantinya  dapat  mengurangi nominal piutang dalam laporan keuangannya.
Jangka  waktu  dalam  penagihan  pajak  itu  sebenarnya  tidak  ada,  karena  itu  semua kembali lagi kepada kesadaran masyarakat untuk dapat segera membayar pajaknya. Berbeda halnya dengan jangka waktu dalam pemberian surat pemberitahuan dimana masyarakat wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan ketika tunggakkan pajaknya sudah mencapai lebih dari dua tahun yang berarti masyarakat wajib pajak itu mempunyai nominal yang tidak sedikit dalam tunggakkannya dan menjadi konsentrasi kolektabilitas piutang oleh petugas pajak.
Pengelompokan  piutang  sebenarnya  memang  harus  ada  dalam  setiap  instansi khususnya instansi keuangan. Pengelompokan ini dibagi berdasarkan lamanya umur piutang dan jatuh tempo sehingga dapat menghasilkan saldo akhir yang besarnya sama dengan total estimasi.
Hambatan dalam penagihan pajak kendaraan bermotor salah satunya adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, yang tidak suka mengantri, ribet dan sebagainya. Sehingga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah mencoba menanggulangi masalah itu dengan memberikan fasilitas online yang serba mudah dan melakukan sosialisasi.
Hal yang harus dilakukan kepada masyarakat wajib pajak adalah salah satunya dengan merubah mindset nya. Artinya masyarakat tidak boleh lagi berpikir bahwa membayar pajak itu prosesnya sulit, mengantrinya lama, malas dan sebagainya. Salah satu cara petugas pajak dalam merubah mindset tersebut adalah melalui sosialisasi tentang berbagai fasilitas yang ada saat  ini  terkait  pajak  kendaraan  bermotor.  Sejumlah  fasilitas  tersebut  berfungsi  untuk membantu masyarakat untuk membayar atau megurus pajak kendaraan bermotornya seperti Sistem Informasi Pajak Online, Samsat Outlet, Samsat Keliling, dan lain sebagainya.
Faktor  kesadaran  masyarakat  memang  dinilai  kurang  dalam  membayar  pajaknya, tidak sedikit masyarakat yang menjual kendaraannya tanpa melakukan updating data kepada pihak PPPD alhasil si pemilik baru kendaraan tersebut yang kena imbas harus balik nama terlebih dahul agar bisa membayar dan membayar pajak progresif dengan nominal yang lebih tinggi.
Dari beberapa permasalahan yang ada ketika penulis terjun langsung ke lapangan dan mengetahui  permasalahan  yang  sebenarnya  seperti,  faktor  keuangan,  faktor  ekonomi, kesadaran  masyarakat,  merasa  rugi  untuk  membayar,  sewaktu  dilakukannya  penagihan  ke rumah-rumah wajib pajak yang bersangkutan tidak ada hanya ada asisten rumah tangganya saja,  lebih  mendahulukan  leasing  daripada  pajak  ke  negara  sebenarnya  itu  semua  tidak dibenarkan  karena  kita  seharusnya  jika  memiliki  suatu  kendaraan  maka  harus  mengikuti peraturan  terkait  dengan  kendaraan  yang  kita  miliki  tersebut  salah  satunya  membayar pajaknya karena pajak itu adalah penyumbang terbesar dari seluruh penerimaan negara yang nanti nya untuk pembangunan seperti pembangunan jalan, fasilitas umum dan sebagainya dan masyarakat  kembali  yang  merasakan  pembangunan  tersebut,  jadi  intinya  membayar  pajak oleh masyarakat untuk masyarakat.

## Simpulan
Penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  target  dan  realisasi  Pusat  Pengelolaan Pendapatan  Daerah  Wilayah  Kota  Bandung  III  Soekarno  Hatta  tidak  sesuai,  yang menyebabkan  piutang  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2016  dibandingkan  dengan  tahun-tahun sebelumnya. Piutang yang tinggi tersebut disebabkan oleh masyarakat wajib pajak itu sendiri, dari mulai faktor ekonomi dimana adanya masyarakat yang kurang mampu tetapi mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, tingkat kesadaran masih kurang seperti masyarakat yang
mempunyai beberapa mobil mewah tetapi pajaknya sudah jatuh tempo dan ketika petugas menagih  di  jam  kerja  mereka  pun  tidak  ada  di  rumah,  masyarakat  juga  ada  yang  lebih mementingkan  membayar  kredit  kendaraannya  kepada  leasing  daripada  membayar  pajak kendaraannya, permasalahan lain juga disebabkan oleh leasing fiktif yang memalsukan alamat konsumennya agar ketika pajak sudah jatuh tempo petugas pun akan sulit untuk menemukan wajib  pajak  tersebut  karena  mereka  ingin  mendahulukan  melunasi  kendaraan  daripada membayar pajaknya.

## Referensi
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara . Bandung: CV Pustaka Setia.
Anggriani, J. (2012). Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Januaristi, R.N. (2015). Analisis Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung . Bandung
Kertasapoetra,  G.,  E.  Komarudin  dan  Rience  G.  Kertasapoetra.  (1989). Pajak  Bumi  Dan Bangunan . Jakarta: Bina Aksara
Munawir. (2012). Analisa Laporan Keuangan . Yogyakarta: Liberti.
Nawawi, H. (1991). Metodologi Bidang Sosial . Yogyakarta: Gajah Mada Press.
Nazir, Moh. (1998). Metode Penelitian . Jakarta: Bina Aksara.
Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No.  33  Tahun  2009  tentang  Tugas  Pokok,  Funsi,  Rincian
Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 tentan Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Siagian, S.P. (1979). Filsafat Administrasi . Jakarta: PT Gunung Agung.
Sugiono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suparman, N. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Kinerja Auditor Pada Pusat Penataran Guru IPA (P3G) Kota Bandung . Jurnal Akuntansi dan Perpajakan. 3 (1). 1-12.
Suparman,  N.  AD.  Sangaji.  (2017 ).  Pengelolaan  Aset  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Tertib Administrasi  Pada  DPPKAD  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  Provinsi  Maluku . Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial. 1 (2). 74-97.
Suparman, N. (2019). Bureucratic Behavior in the Implementation of Capital Expenditure Budget in the Offcice of Public Work and Spatial Planning of Sumedang Regency.
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance. 11 (1). 99-109.
Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Keuangan Negara . Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono, (2010). Sosiologi Suatu Penghantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Syafiie,  Inu  Kencana.  (2003). Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  (SANRI) .
Jakarta: PT Bumi Aksara.
United  Nations  Development  Programme.  (2011). Towards  Human  Resilience:  Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty . New York: UNDP.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Zandjani,  Tubagus  Chairul  Amachi.  (1992). Perpajakan .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama