## PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGABINAAN
Raodiah Universitas Sawerigading Makassar Email hj_raodia@yahoo.com

## Abstract
Refer at Code/Law of No. 12 Year 1995 about System of correctional, in Section 14  arranging  the  problem  of  rights  of  assisted  residents,  as  government  officer  punish officer of professional pemasyarakatan is a obligation to take care of and protect rights of  assisted  residents  as  its  citizen  of  him.  Rights  of  assisted  residents  as  which  is arranged in Section 14 represent the part of System of correctional applied at Institute of correctional.  The  inhibiting  factor  for  the  enforcement  of  human  rights  is  the professionalism  characteristic  of  the  correctional  officers  themselves  who  come  from different backgrounds such as education level, social status and economic level.

## Keywords: System of correctional, assisted residents

## Abstrak
Merujuk  pada  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Sistem Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 yang mengatur masalah hak-hak Wargabinaan, sebagai aparat  hukum  petugas  pemasyarakatan  yang  profesional  adalah  suatu  kewajiban  untuk menjaga  dan  melindungi  hak-hak  Wargabinaan  sebagai  warga  binaannya.  Hak-hak Wargabinaan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  14  merupakan  bagian  dari  Sistem Pemasyarakatan  yang  diterapkan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan.  Adapun  faktor penghambat  penegakan  HAM  adalah  ciri  profesionalisme  petugas  pemasyarakatan  itu sendiri  yang  berasal  dari  latar  belakang  yang  berbeda-beda  seperti  tingkat  pendidikan, status sosial, dan tingkat ekonomi.
Kata kunci: Sistem Pemasyarakatan, Warga binaan

## PENDAHULUAN
alam  perjalanan  kehidupan  sehari-hari  dapat  dilihat  dari  media  informasi  baik cetak maupun elektronik bahwa banyak terjadi suatu peristiwa-petistiwa tentang perlunya  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  baik  dalam  skala  individual atau orang perorangan maupun dalam skala nasional dan internasional, terlebih-lebih lagi antara  rakyat  dengan  penguasa  (pemerintah).  Kecenderungan  pihak  publik  untuk menuntut terjadinya suatu penegakan HAM secara keseluruhan dalam arah dan konteks yang telah digariskan secara menglobal yaitu lahirnya
“Declaration  of  Human  Rights (Deklarasi  tentang  Hak  Asasi  Manusia) pada tahun 1948”.
Persoalan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dari  waktu  ke  waktu  tetap  menjadi masalah  pelik.  Pelanggaran  terhadap  HAM  tidak  hanya  dilakukan  oleh  penguasa terhadap  rakyat,  tetapi  juga  corak  hubungan  konfrontatif  di  antara  manusia  telah melecehkan prinsip HAM. Apalagi terus berlangsung kecenderungan eksploitasi manusia terhadap  manusia  lain  .  Kesadaran  tentang  pentingnya  HAM  sangat  tergantung  pada tingkat  kemajuan  masyarakat  itu  sendiri  dalam  mencermati  serta  melaksanakan kepentingan  secara  wajar  tanpa  melanggar  batas-batas  yang  telah  ditentukan  supaya tidak mengganggu antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.
HAM  tidak  mendapat  perhatian  serius  jika  masyarakat  tidak  mengerti  apa  yang menjadi  hak  dan  kewajibannya  .  Dan  untuk  memecahkan  masalah  ini  yang  diperlukan adalah  suatu  pemahaman  baru  tentang  HAM  karena  sesungguhnya  penghormatan  yang penuh  pada  HAM  yang  universal  merupakan  pengejawantahan  yang  paling  kongkrit yang  diberikan  dan  diatur  dalam  Pancasila  sebagai  suatu  dokumen  HAM  walaupun  di dalamnya terkandung suatu bagian pengertian tentang “ Peri kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila ke-2 Pancasila)”.
Indonesia sebagai Negara Hukum yang berlandaskan pada kemurnian Pancasila, HAM  merupakan  suatu  rumusan  yang  penting  untuk  dikedepankan  dalam  menjunjung hak-hak  setiap  warga  negara  untuk  perlindungan  tiap-tiap  kepentingan  yang  sangat mendasar sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta dijaga dan dilindungi dari apa yang telah diamanatkan-Nya.
Harus  diakui  di  berbagai  tempat  masih  terdapat  hal-hal  yang  kurang  sesuai dengan  yang  diharapkan,  jika  demikian  halnya  maka  persoalannya  adalah  masalah penegakan hukum atau Law Enforcement dari ketentuan yang ada di bidang HAM, yang menjadi  tugas  bersama  untuk  menerapkan  dalam  setiap  sendi-sendi  kehidupan  baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terlebih-lebih untuk aktivitas sehari-hari.
Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang universal terhadap keberadaan manusia di  muka  bumi  ini,  maka  sebagai  negara  yang  besar  dan  menjunjung  tinggi  HAM  telah banyak  menunjukkan  hal-hal  positif  terhadap  perkembangan  HAM  melalui  peraturan perundang-undangan  yang  dibarengi  pada  kemurnian  Pancasila.  Bahkan  di  dalam perlindungan  pelaksanaan  HAM,  bangsa  Indonesia  memberikan  perlindungan  secara ketat  terhadap  para  narapidana  (Wargabinaan)  yang  sudah  jelas-jelas  sebagai  eksekutor
D
dan pelaksana terjadinya pelecehan terhadap norma-norma hukum yang berlaku.
Dengan  merujuk  pada  standar  aturan  kemanusiaan  internasional  dan  kemurnian asas  Negara  Indonesia  yang  mengedepankan  kehormatan    terhadap    nilai-nilai kemanusiaan  serta  melihat   bahwa wargabinaan sebagai seorang manusia mempunyai kebutuhan dasar dalam menjalani kehidupannya. Wargabinaan perlu mendapat perhatian, perbaikan dan kebebasan maka wajiblah menyediakan fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan dan balas dendam akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan  integrasi  sosial  terhadap  pelanggar-pelanggar  hukum  yang  umum  dikenal  dengan Sistem Pemasyarakatan.
Pemberian  perlindungan  terhadap  hak-hak  wargabinaan  dengan  tujuan  untuk menghormati  dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabatnya  sebagai  mahluk  ciptaan Tuhan  Yang  Maha  Kuasa.  Tidak  terlepas  dari  apa  yang  telah  dijelaskan,  wargabinaan juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya hanya karena untuk sementara  kemerdekaannya  dicabut  dengan  perkataan  lain  sebahagian  kemerdekaannya hilang  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  terhadap  apa  yang  telah  dilakukannya (sanksi).

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai upaya penegakan HAM.
Wargabinaan  adalah  sebagai  seorang  manusia  yang  merupakan  bagian  dari masyarakat  umum,  oleh  karena  sebahagian  kemerdekaannya  terenggut  sebagai  wujud sanksi atas pelecehan norma hukum yang dilakukan memiliki dan mempunyai hak yang sama  dengan  manusia  pada  umumnya.  Wargabinaan  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga harkat  dan martabatnya, dihormati tanpa melecehkan hak- hak asasinya.
Secara  garis  besar  perbuatan  yang  mereka  lakukan  perlu  pembinaan  dan  upaya reintegrasi  yang  tertera  dalam  Sistem  Pemasyarakatan  sebagai  rangkaian  pelaksanaan Hak  Asasi  Manusia  setiap  Wargabinaan  terutama  dalam  bidang  pendidikan  dan pengajaran  khususnya  pada  tingkat  kesadaran  berbangsa,  bernegara  dan  bermasyarakat. Selain  itu  penerapan  pembinaan  mental  dalam  mewujudkan  manusia  yang  bertanggung jawab  dalam  lingkungan  kesehariannya  kelak  setelah  menyatu  dengan  masyarakat umum.
Rangkaian  dari  proses  pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan  diawali  dengan memperoleh  keterangan-keterangan  yang  detail  tentang  pihak-pihak  yang  terlibat langsung  dalam  pencapaian  tujuan  sistem  tersebut  yaitu  petugas,  Wargabinaan, pemerintah  dan  warga  masyarakat.  Dalam  rangka  penentuan  langkah-langkah  apa  yang harus  ditempuh  ke  depan  untuk  mengangkat  hak-hak  asasi  setiap  Wargabinaan,  maka perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
Petugas  pemasyarakatan  selaku  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  serta  sebagai aparat  penegak  hukum  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  menentukan  demi keberhasilan  pencapaian  tujuan  pelaksanaan  Sistem  Pemasyarkatan.  Petugas pemasyarakatan yang profesional adalah yang mengikuti dan memahami tanggung jawab yang  diembannya  dengan  integritas  yang  tinggi  karena  pada  dasarnya  arah  pelayanan, pengamanan,  pembinaan  dan  bimbingan  yang  dilakukan  adalah  upaya  bagaimana mengubah perilaku / tingkah laku Wargabinaan ke arah yang positif dan tidak merugikan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak asasinya sebagai seorang manusia.
Merujuk  pada  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Sistem Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 yang mengatur masalah hak-hak Wargabinaan, sebagai aparat  hukum  petugas  pemasyarakatan  yang  profesional  adalah  suatu  kewajiban  untuk menjaga  dan  melindungi  hak-hak.  Wargabinaan  sebagai  warga  binaannya.  Hak-hak Wargabinaan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  14  merupakan  bagian  dari  Sistem Pemasyarakatan  yang  diterapkan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan.  Berikut  ini    secara rinci tentang penerapannya hak-hak terhadap Wargabinaan :
a. Hak  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya  masing- masing.
Hak  melakukan  ibadah  adalah  hak  yang  paling  pokok  karena merupakan  hubungan  antara  manusia  dengan  Sang  Pencipta.  Dalam memenuhi  hak  ini  di  Lembaga  Pemasyarakatan  disediakan  tempat-tempat ibadah  yaitu  1  (  satu  )  ruangan  untuk  mesjid  dan  1  (  satu  )  ruangan  untuk gereja dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas peribadahan.
b. Hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani.
Dalam  mempertahankan  hidup  dan  kehidupan  baik  mental,  fisik maupun  batin,  maka  yang  paling  diperlukan  oleh  setiap  individu  adalah perawatan  jasmani  dan  rohani,  apalagi  bagi  Wargabinaan  yang  sangat memerlukan  siraman-siraman  rohani  agar  mentalnya  tidak  terganggu  begitu pula keadaan fisik yang ruang lingkup geraknya amat sangat terbatas.
c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  kurangnya  pendidikan  merupakan salah  satu  faktor  pendorong  timbulnya  kejahatan.  Mengantisipasi  tuntutan jaman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka Lembaga Pemasyarakatan  harusnya  bekerjasama  dengan  Lembaga  Perguruan  Tinggi membuka  Kejar  Paket  A,  B  dan  C  yang  di  koordinir  oleh  Staf  Bimbingan Kemasyarakatan.
d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
Kesehatan  dan  makanan  adalah  unsur  pokok  dalam  mempertahankan hidup  bagi  setiap  manusia,  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  yang  sangat penting yaitu hak untuk hidup sebagaimana yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa.
e. Hak menyampaikan keluhan.
Wargabinaan  berhak  menyampaikan  keluhan  kepada  Kepala
Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan  atau  sesama  Wargabinaan.  Keluhan  yang  disampaikan benar-benar dirasakan mengganggu hak asasi atau hak-hak Wargabinaan.
f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa.
Bahan  bacaandan  siaran  media  massa  adalah  suatu  kebutuhan  dalam jaman modern ini untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang telah terjadi  dan  juga  merupakan  bagian  dari  proses  pengajaran  yang  secara langsung diberikan kepada Wargabinaan.
g. Hak menerima kunjungan / besukan.
Wargabinaan  berhak  menerima  kunjungan  dari  keluarga,  teman, penasehat  hukum  dan  lain-lain  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan oleh  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dalam  penerimaan  kunjungan  pengunjung harus mematuhi proses yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.
h. Hak mendapatkan remisi .
Wargabinaan  berhak  mendapatkan  remisi  apabila  dalam  menjalani masa  pidananya  berkelakuan  baik.  Dalam  pemberian  remisi  diatur  sesuai undang-undang yang berlaku.
i. Hak melaksanakan asimilasi dan cuti.
Asimilasi  adalah  kerja  luar  dengan  standar minimum  sucurity yang diberikan  kepada  Wargabinaan  yang  telah  menjalani  pidananya  selama  ½ (seperdua  )  masa  program  pembinaan.  Cuti  yang  dimaksudkan,  adalah  Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK ), dan Cuti Menjelang Bebas ( CMB ).
B. Faktor-faktor    penghambat    pelaksanaan    sistem    pemasyarakatan dalam upaya penegakan  HAM terhadap  Wargabinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan Undang-undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  secara  jelas  dan tegas  mengatur  hak-hak  Wargabinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Sekarang  tinggal pelakasanaannya yang dibebankan kepada petugas-petugas pemasyarakatan yaitu Kepala Lembaga  Pemasyarakatan  beserta  stafnya,  Wargabinaan  itu  sendiri,  masyarakat  dan Pemerintah.  Akan  tetapi  yang  paling  pokok  adalah  petugas  pemasyarakatan.  Beberapa upaya  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan mengedepankan  hak-hak  Wargabinaan  yaitu  upaya-upaya  yang  telah  dilaksanakan  oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :
1. Bekerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi  maupun  Lembaga  Pendidikan  lainnya dalam rangka pemberian pembinaan di bidang pengajaran / pendidikan.
2. Bekerjasama  dengan  LSM-LSM  yang  menangani  bidang  tertentu,  baik  itu  di bidang kesehatan maupun di bidang pendalaman kebangsaan.
3. Memberikan pendidikan-pendidikan dan pendalaman tentang fungsi
pemasyarakatan kepada petugas pemasyarakatan.
4. Mengoptimalkan  ruangan-ruangan  yang  ada  untuk  pendidikan  keterampilan Wargabinaan walaupun sifatnya sangat sederhana.
5. Pada  setiap  tahun  menunjuk  2  (  dua  )  orang  petugas  dari  anggota  regu  jaga mengikuti latihan pengamanan, dengan bekerjasama pihak kepolisian.
6. Meningkatkan  kerjasama  dengan  perusahaan-perusahaan  dari  luar  untuk memakai  tenaga  Wargabinaan  dalam  membuka  usaha-usaha  berupa  kerajinan tangan di Lembaga Pemasyarakatan.
7. Mengintensifkan  kinerja  petugas  pemasyarakatan  yang  jumlahnya  sangat  minim untuk standar Lembaga Pemasyarakatan
8. Mengadakan pembersihan kamar-kamar dan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan  dengan  mengerahkan  tenaga  Wargabinaan  beserta  petugas sebagai upaya peningkatan kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
9. Penyediaan  alat-alat  hiburan  bagi  Wargabinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  sangat dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  mengingat  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan menampung Wargabinaan dari latar belakang yang berbeda-beda, baik ditinjau dari jenis tindak  pidana  maupun  tingkat  pendidikan  Wargabinaan.  Hal  ini  sangat  berpengaruh dalam pelaksanaan sistem tersebut, apalagi diperluas ke dalam penegakan HAM. Faktor yang  paling  menentukan  dalam  sistem  ini  adalah  ciri  profesionalisme  petugas pemasyarakatan  itu  sendiri  yang  berasal  dari  latar  belakang  yang  berbeda-beda  seperti tingkat  pendidikan,  status  sosial,  dan  tingkat  ekonomi.  Adapun  faktor-faktor  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kualitas dan kuantitas petugas.
Petugas  selaku  unsur  yang  berinteraksi  langsung  dengan  Wargabinaan mempunyai peranan yang sangat menentukan.
2. Sarana dan prasarana.
Kekurangan  sarana  dan  prasarana  baik  dalam  jumlah  maupun  mutu,
telah  menjadi  salah  satu  rawannya  keamanan  dan  ketertiban  pada  Lembaga Pemasyarakatan  tersebut.  Seperti  halnya  pemanfaatan  ruangan-ruangan  yang sifatnya  sangat  sederhana  untuk  ruangan  keterampilan  dengan  ukuran  yang sangat sempit dalam melakukan aktivitas dan ruang gerak. Dapat pula dilihat untuk  kamar  sel  yang  memerlukan  fentilasi  peredaran  udara  sangat  minim untuk standar kesehatan. Dalam ruangan dapur sangat  kurang alat-alat untuk keperluan  memasak  yang  memungkinkan  terjadinya  keterlambatan  dalam proses  pembagaian  jatah  makanan.  Kurang  tersedianya  kegiatan-kegiatan kerja  yang  dapat  menyerap  tenaga  kerja  dari  Wargabinaan,  menimbulkan tidak  tersalurnya  potensi  yang  dimiliki  Wargabinaan  menyebabkan ketidakbetahan dan kebosanan dalam menjalani masa pidananya.
3. Anggaran.
Masalah  anggaran  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  kepada  Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  masalah  klasik.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak  ada pendapatan yang berasal dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, sehingga anggaran untuk  proses  sistem  pemasyarakatan  benar-benar  murni  berupa  subsidi  dari Pemerintah.  Pendapatan  Lembaga  Pemasyarakatan  sendiri  hanya  memperoleh penghasilan dari usaha-usaha mandiri dari Wargabinaan hasil-hasil usaha mandiri lainnya  yang  berupa  hasil  keterampilan  terpaksa  hanya  digudangkan  karena belum  ada  instansi  atau  perusahaan  yang  berminat  terhadap  hasil  keterampilan Wargabinaan  tersebut. Handy  craft (hasil  kerajinan  tangan)  dari  Wargabinaan umumnya  hanya  diberikan  kepada  keluarga  dan  teman-teman  yang  datang membesuk,  padahal  untuk  kegiatan-kegiatan  ini  dapat  memberikan  nilai  tambah terhadap anggaran apabila dikelolah dalam skala besar.
4. Kesejahteraan petugas.
Petugas  Pemasyarakatan  selaku  abdi  negara  dan  aparat  penegak  hukum memiliki  tugas  yang  sangat  besar  dalam  menghadapi  pelanggar  hukum  dengan harus menjalankan Therapeutich procces dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan,  dengan  berhadapan  langsung  terhadap  Wargabinaan  adalah tugas  yang  penuh  tantangan  dan  resiko  yang  tinggi.  Tugas  dan  tanggung  jawab yang  begitu  besar  dan  berat  itu  selayaknya  diimbangi  dengan  tingkat kesejahteraan  yang  tinggi  pula.  Namun  kenyataannya  bahwa  kesejahteraan petugas  kurang  memadai  dan  hal  ini  diakui  oleh  petugas  pemasyarakatan.  Oleh karena itu terkadang petugas pemasyarakatan tugas dan kewajibannya tidak lebih dari  sekedar  hanya  menjalankan  rutinitas  belaka,  dan  tak  jarang  pula  banyak petugas yang memiliki kegiatan sampingan dengan mencari pekerjaan lain di luar tugasnya  sebagai  petugas  pemasyarakatan.  Hal  ini  jelas  besar  pengaruhnya terhadap  pelaksanaan  proses  sistem  pemasyarakatan  yang  berlaku  di  Lembaga Pemasyarakatan.

## PENUTUP
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  tempat  pengasingan  Wargabinaan  dari masyarakat  umum,  juga  sebagai  tempat  untuk  membina  dan  membimbing  para Wargabinaan  selama  menjalani  masa  pidananya  dengan  memperhatikan  hak-haknya sebagai  seorang  yang  terpenjara  di  Lembaga  Pemasyarakatan  agar  setelah  bebas  tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai upaya  penegakan  HAM  meliputi  penyediaan  prasarana  dan  memanfaatkan  segala fasilitas  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  rangka  mewujudkan  standar- standar  nilai  kemanusiaan  baik  ditempat  hunian  maupun  tempat  aktivitas  lainnya,
menghormati  segala  norma-norma  dan  aturan  yang  berlaku  pada  setiap  kegiatan  sistem pemasyarakatan  yang dianggap merupakan titik-titik rawan pelanggaran HAM terutama pada  saat  penerimaan,  pendaftaran  dan  penempatan.  Berupaya  semaksimal  mungkin dalam  mengedepankan  hak-hak  Wargabinaan  yang  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  UU No.12  Tahun  1995  yaitu  hak  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  gama  dan kepercayaannya, hak mendapatkan pendidikan / pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan  dan  makanan  yang  layak,  hak  menyampaikan  keluhan,  hak  mendapatkan perawatan  rohani  dan  jasmani,  hak  mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  media massa lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Masyhur  Efendi,  1980. Tempat  Hak-Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum Internasiona/Nasional , Alumni. Bandung
Achmad Ali, 1996. Menguak Tabir Hukum , Chandra Pratama. Jakarta Acmad  Atmasasmita,  1979. Sistem  Pemasyarakatan  di  Indonesia , Badan  Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung
Adi Sujadno, 2003. Negar a tanpa Penjara (Sebuah Renungan) , Montas. Jakarta
Andi  Hamzah,  1985. Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari Retribusi Reformasi , Pradnya Paramita. Jakarta
Anhar Gonggong, Andrea A. Harjana dan A. Agus Nugroho, 1995. Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia , Dwijayakarya. Jakarta Gunawan Setiardjo, A, 1993. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Idiologi Pancasila , Kanisiu. Yogyakarta
Hadi  Setia  Tunggal,  2000. Undang-Undang  Pemasyarakatan  berserta Peraturan Pelaksanaanya , Harvarindo. Jakarta Karyadi  M.  Soesilo  R,  1986. KUHAP  Dengan  Penjelasan  Resmi  dan Komentar Cetakan Ketiga , Politeia. Bogor
Koesnoen R.A., 1961. Politik Penjara Nasional , Sumur. Bandung Masyhur  Efendi,  A,  1980. Tempat  Hak-Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum Internasiona/Nasional , Alumni. Bandung
Moeljatno, 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bina Aksara.
Jakarta
Kusuma Mulyana W. , 1981. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Alumni. Bandung Adiwinata Saleh , 1992. Bahasa Hukum , Alumni. Bandung