https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 4, Issue 1, Juli 2022
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2022. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 4, Issue 1, Juli 2022

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Demianus Korwa Wewenang  Kankain  Karkara  Byak  dalam Menyelesaikan Delik Adat 1-10 Jane Shirley Wambrauw Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan  Kampung-Kampung  di  Distrik Supiori Papua 11-20 Kalvin Koyomi Rumbewas Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) 21-29 TINJAUAN LITERATUR Johanes O. Amboki Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam  Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 30-39 Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira Harmonisasi  dalam  Proses  Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia 40-53 RESENSI BUKU Tegar Danton Suhada Editors:  Nestor  M.  Davidson  &  Geeta  Tewari, Law  and  The  New  Urban  Agenda,  2021  ISBN: 978-103-22363-7-7 54-56
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v4i1.149

## Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia
Felani Ahmad Cerdas 1 Ali Abdurahman 2 Indra Perwira 3
1,2,3 Magister  Hukum  Universitas Padjadjaran, Jawa Barat

## Korespondensi
Felani Ahmad Cerdas, Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363,
E-mail: felaniahmad@gmail.com

## Review Article

## Abstract
The  regional  authority  to  regulate  their  household  affairs  through Regional  Regulations  (Perda)  raises  its  own  problems  when  it  is associated with harmonization of the higher laws and regulations that are parallel and often even contradict the laws. This is often an obstacle in national development within the framework of the unitary state, the weak supervision of the central government in the process of forming a regional  regulation  is  an  indicator  of  overlap  between  regional  and central regulations. Factors causing legal disharmony in the formation of regional regulations can derive from internal and external institutions forming regional regulations, as the countermeasures can be carried out internally and externally. These countermeasures are the responsibility of  all  levels  of  state  government,  both  by  the  provincial  central government,  so  that  the  purpose  of  establishing  good  and  correct regional  regulations  in  accordance  with  laws  and  regulations  and  the needs of local communities can be implemented. Keywords : Disharmonization of Legislation, Regional and Central Regulations, Good Governance.

## Abstrak
Kewenangan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui Peraturan  Daerah  (Perda)  menimbulkan  persoalan  tersendiri  bila dikaitkan dengan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang  berada  di  atasnya  maupun  yang  sejajar  bahkan  tidak  jarang bertentangan dengan peraturan selevel undang-undang. Hal ini sering kali  menjadi  kendala  dalam  pembangunan  nasional  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  lemahnya  pengawasan pemerintah pusat dalam proses pembentukan suatu perda merupakan salah satu indikator mengapa kerap terjadi tumpang tindih antara perda terhadap  peraturan  yang  berada  di  atasnya.  Faktor  penyebab disharmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  dapat berasal  dari  internal  dan  eksternal  lembaga  pembentuk  peraturan daerah,  dimana  penanggulangannya  dapat  dilakukan  melalui  internal dan eksternal. Penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua tingkat  pemerintahan  negara  baik  oleh  pemerintahan  pusat  provinsi sehingga  tujuan  terbentuknya  peraturan  daerah  yang  baik  dan  benar
yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan  dan  kebutuhan masyarakat daerah dapat dapat dilaksanakan.
Kata  kunci : Disharmonisasi  Perundang-undangan,  Peraturan  Daerah  dan Pusat, Pemerintahan yang Baik.

## 1. PENDAHULUAN
Pasal 18 ayat 6 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurusi  urusan  sendiri  menurut  asas otonomi daerah dan tugas pembantuan  Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan  yang  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya  peraturan daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota) materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah. 1
Dalam  pembentukan  Peraturan  perundang-undangan  khususnya  peraturan  daerah  telah ditetapkan  tahapan-tahapan  yang  harus  dilalui  oleh  organ  pembentuk  peraturan  perundang- undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal maupun aspek matril. Pengabaian terhadap tahapan-tahapan dalam melakukan pengharmonisasian perda mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara  formil 2 , adapun  materi perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi dalam penjelasan pasal 136 ayat (4) undang undang 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat terganggunya pelayanan umum,dan terganggunya ketenteraman ketertiban umum  serta  kebijakan  yang  bersifat  diskriminatif  di  dalam  peraturan  daerah  provinsi  dengan peraturan daerah kabupaten kota sering sekali di temukan pertentangan di dalam materi muatan hal ini merupakan masalah yang sering ditemukan dalam peraturan daerah di indonesia kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah  secara  berlebihan  tanpa  melihat  dan  disesuaikan  dengan  arah  prioritas  pembangunan nasional  dan  kebutuhan  konkret  masyarakat. 3 Hal  ini  mengakibatkan  jumlah  peraturan  daerah menjadi semakin banyak atau hyper regulations . 4
Pembentukan    peraturan  daerah    menjadi  salah  satu  upaya  dalam  pembangunan  hukum nasional  terealisasinya  pembentukan  peraturan  daerah  di  tingkat  provinsi  maupun  tingkat kabupaten kota yang komprehensif dan memenuhi asas-asas dan tidak saling tumpang tindih dapat
1 Michael Pangemanan, “Urgensi Program Pembentukan PERDA (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah,” Lex Privatum 4, no. 8 (2016): 24 – 33, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/14180.
2 Rizki Jayuska and Ismail Marzuki, “Problematika Pembentukan Peratur an Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016- 2021,” Pagaruyunga Law Journal 4, no. 2 (2021): 149 – 67, https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464.
3 Danetta Leoni Andrea, “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 157 – 65, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128.
4 Niall MacDermot, Indonesia Dan Aturan Hukumnya: Dua Puluh Tahun Rezim Orde Baru , ed. Muslim Lobubun and Iryana Anwar, trans. Muhammad Fahruddin Aziz and Herlandri Eka Jayaputri (Biak: Yayasan Kyadiren, 2022).
mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum dalam pembentukan sebuah produk  hukum  tidak  mungkin  lahir  dalam  keadaan  netral  dan  tertutup  dari  anasir-anasir  non- hukum lainnya tarik-menarik dan pergulatan kepentingan politik akan senantiasa mewarnai setiap produk hukum yang dibentuk oleh para perumus konstitusi atau produk hukum tersebut apalagi jika hukum dikaitkan dengan gesekan-gesekan kepentingan politik dalam aras kekuasaan negara yang  paling  menentukan  dalam  proses  hukurn  sebetulnya  berkaitan  erat  dengan    konsepsi  dan struktur kekuasaan politik hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik dan bahwa tempat hukum  dalam  negara  tergantung  pada  keseimbangan  politik  definisi  kekuasaan  evolusi  ideologi politik ekonomi sosial. 5 Berangkat dari pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan dari mulai undang undang dasar sampai dengan hierarki yang paling rendah yaitu peraturan daerah  di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sistem dari suatu sistem hukum di suatu negara maka peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya harus saling terkait selaras  dan  tidak  tumpang  tindih  sehingga  dapat  membentuk  suatu  sistem  hukum  yang  efektif bergerak  dinamis  sekaligus  komprehensif  dalam  suatu  kesatuan  sistem  hukum  guna  mencapai tujuan hukum apabila keterkaitan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan tersebut tidak terwujud dan terjadi tumpang tindih serta terjadi keadaan bertolak belakangnya peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah  niscaya tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai.
Dengan  demikian  pembentukan  perda  saat  ini  menunjukan  masih  tidak  konsisten  dengan bunyi amanat dari pembentukan undang-undang. Terdapat faktor-faktor yang mendasari muatan perda  yang dirancang tidak sesuai dengan substansi bahkan bertentangan dengan aturan diatasnya seperti hubungan antara instansi pemerintah dengan aparat di daerah yang selama ini masih kurang efektif selain itu optimalisasi yang minim dari peran gubernur dan anggota dewan dalam membina peraturan  daerah    untuk  mengatasi  permasalahan  atas  produk-produk  hukum  di  daerah  yang bermasalah dan mandul (tidak berfungsi sebagai mana mestinya) maka sebagai upaya preventif maka pemerintah daerah jasa barat perlu dilakukan suatu langkah atau cara yang dapat  menjadi filter Perda  yang  akan  dibentuk  menjadi  efektif  dan  diterima  luas  oleh  masyarakat  dalam  proses pembentukannya perda perlu melalui suatu prosedur awal sebagai tindakan pencegahan dari tidak atau kurang berdaya gunanya suatu produk hukum yang dibentuk dikemudian hari upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pengkajian atas rancangan perda melalui proses yang disebut dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. 6
Sebagai pertangung jawaban penulis juga menyajikan penelitian sebelumnya yakni penelitian terkait  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  untuk  mewujudkan  prinsip  legalitas  (studi terhadap  peran  kantor  wilayah  kementerian  hukum  dan  HAM  jawa  tengah  dalam  harmonisasi peraturan daerah) penelitian ini di tulis oleh Rika Marlina pada tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas  Islam  Sultan  Agung  Semarang  objek  kajiannya  adalah  prinsip  harmonisasi  dalam pembentukan  perda  menerapkan  prinsip  legalitas  dan  bagaimana  peran  kantor  perwakilan kementerian  hukum  dan  HAM  provinsi  jawa  tengah  terhadap  harmonisasi  peraturan  daerah relevansi  dengan  penelitian  ini  adalah  kesamaan  kajian  terhadap  harmonisasi  peraturan  daerah tetapi  perbedaannya  terletak  pada  objek  yaitu  dalam  penelitian  ini  memfokuskan  di  proses harmonisasi  di  daerah  jawa  tengah  sedangkan  dalam  jurnal  penulis  memfokuskan  pada  faktor faktor  penyebab  disharmonis  pembentukan  perda  dan  solusi  dalam  mengahtasi
5 King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya , 1st ed. (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).
6 Wahyu Tri Hartomo, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU - XIII/2015 Dan Putusan No. 56/PUU- XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018): 26 – 39, https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.180.
pengharmonisasian    peraturan  daerah  di  indonesia.  Penelitian  yang  di  tulis  oleh  Krisnawati 7 menguatnya  pembentukan  Perda  Adat  Pada  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah.  Focus penelitian  tersebut  terletak  kepada  objek  kajian  yang  menjadi  topik  pembahasan.  Pada  kajian tersebut objek penelitian berkaitan dengan pembentukan Perda adat dalam Program pembentukan Perda.  Sebagaimana  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  yakni menguatnya rancangan perda adat pada program pembentukan Perda. Namun di satu sisi belum ada  penjelasan  serta  naskah  akademik  secara  khusus  yang  membahas.  Penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Suharyo 8 dengan  tema  pembentukan  Perda  dan  penerapan  sanksi  pidana  dan problematikanya. Fokus dalam kajian tersebut adalah terkait pembentukan Perda serta bagaimana penerapan sanksi apabila terdapat pelanggaran dan problematika dalam pembentukannya. Perda dalam pembentukannya tentu sarat politik dan kepentingan internal masing-masing pihak. Oleh sebab itu dalam pembentukannya harus dilakukan secara hati-hati demi kepentingan rakyat dan dapat  memberikan  manfaat.  Selain  itu  penegakan  hukum  Perda  dapat  diwujudkan  dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. 9

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Keberadaan Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Bagian dari Kontrol Preventif
Kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional kita tidak lepas dari berbagai problem yang salah satunya adalah problem disharmoni peraturan daerah problem disharmonis peraturan daerah  masih  banyak  ketidakharmonisan  peraturan  daerah  terjadi  secara  vertikal  dan  secara horizontal  secara  vertikal  peraturan  daerah  banyak  yang  kurang  sinkron  atau  tidak  harmonis dengan peraturan perundang undangan di atasnya  secara horizontal peraturan daerah mengalami ketidak harmonisan atau mengalami perbedaan yang jauh dengan peraturan lain di daerah tersebut atau  dengan  peraturan  daerah  di  tempat  lainnya.  keadaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  berbagai peraturan  daerah  yang  pernah  dibatalkan  atau  direvisi  oleh  pemerintah  pusat  keberadaan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari kontrol preventif dalam  proses  penyusunan  produk  hukum  daerah  letak  atau  posisi  dari  harmonisasi  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  memang  belum  baku  dan  jelas  belum  memuat aspek-aspek pengaturan yang sifatnya teknis yang seharusnya diharmoniskan pada suatu rancangan peraturan daerah.
Istilah harmonisasi berasal dari yunani yaitu kata harmonia yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. dalam arti filsafat diartikan “ kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga  faktor-faktor  tersebut  menghasilkan  kesatuan  yang  luhur ” istilah  harmonisasi  secara etimologis berasal dari kata dasarharmoni menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk  menuju  atau  merealisasi  sistem  harmoni.  Istilah  harmoni  juga  diartikan,  keselarasan, kecocokan,  keserasian,  keseimbangan  yang  menyenangkan. 10 Dalam  Pasal  58  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No 15 Tahun  2019
7 Eva Krisnawati, “Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 2 (2017): 223 – 32, https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.135.
8 Suharyo Suharyo, “Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya,” Jurnal Rechts Vinnding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 3 (2015): 431 – 47, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15.
9 Nikolas Dasem, “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Praturan Daerah,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 136 – 45, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140.
10 Sukardi Sukardi, Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2016).
tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menyatakan  bahwa  pengharmonisasian pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  rancangan  peraturan  daerah  provinsi  yang  berasal  dari Gubernur  dikoordinasikan  oleh  biro  hukum  dan  dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum  penempatan harmonisasi (secara horizontal dan vertikal). 11
Harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas lex posterior delogat legi priori terhadap suatu peraturan perudang undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat sedangkan harmonisasi vertikal dalam hal ini berlaku asas lex superiori delogat legi  inferiori yang  berarti  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  mengesampingkan mengalahkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah.  Kedudukan  peraturan  daerah dalam  sistem  hukum  nasional  kita tidak  lepas  dari  berbagai problem  yang  salah  satunya  adalah problem disharmoni peraturan daerah problem disharmoni peraturan daerah di pemerintah daerah sendiri  masih  banyak  ketidakharmonisan  peraturan  daerah  terjadi  secara  vertikal  dan  secara horizontal secara vertical peraturan daerah banyak yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan peraturan perundang undangan di atasnya secara horizontal peraturan daerah mengalami ketidak harmonisan atau mengalami perbedaan yang jauh dengan peraturan lain di daerah tersebut atau dengan peraturan daerah di tempat lainnya. Keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan daerah yang pernah dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat. 12 Berdasarkan penjelasan di atas,  dapat  ditarik  pemahaman  bahwa  harmonisasi  peraturan  daerah  terhadap  peraturan perundang-undangan  dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar  terwujud  kesederhanaan  kemanfaatan  hukum,  kepastian  hukum  dan  keadilan  harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang khusus peraturan daerah  yang taat asas demi kepastian hukum.
Keberadaan  harmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  sebagai  bagian  dari kontrol  preventif  dalam  proses  penyusunan  produk  hukum  daerah  letak  atau  posisi  dari harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memang belum baku dan jelas belum memuat aspek-aspek pengaturan yang sifatnya teknis yang seharusnya diharmoniskan pada suatu  rancangan  peraturan  perundang-undangan  (termasuk  salah  satu  diantaranya  perda) Merupakan suatu kenyataan bahwa pengharmonisasian peraturan perundang-undangan (dalam hal ini  perda)  oleh  sebagian  orang  dianggap  tidak  mempunyai  implikasi  (dampak)  yang  signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara umum dengan demikian selama tidak terjadi  masalah  dari  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  maka  penyelenggara negara (eksekutif) tidak merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisasian hukum masalah baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan menemui kesulitan misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama  lain  atau  pertentangan  dari  sisi  hierarki  peraturan  perundang-undangan  atas  penjelasan tersebut bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meski tidak ada  ketentuan  yang  menyebutkan  secara  detail.  Aspek-aspek  apa  saja  yang  perlu  mendapatkan
11 Devi Supusepa, “Penerapan Asas -Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 1 (2020): 12 – 29, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130.
12 Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, “Inkonsistensi Peraturan Perundang -Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 294 – 322, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322.
pengharmonisasian namun secara garis besar pengharmonisasian di bagian hukum atas rancangan perda dapat diklasifikasikan dalam aspek substansi (material) dan rancangan perda dan aspek teknik penulisan rancangan perda formil
Keadaan  disharmonis  antar  peraturan  daerah  terhadap    perundang-undangan  merupakan masalah yang sangat serius yang dapat memicu resistensi dan disintegrasi bangsa oleh karena itu disharmonisasi  perlu  ditangani  dan  diselesaikan  dengan  cepat,  mengingat  akibat  yang  dapat ditimbulkan penyebab terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan perda apabila dilihat dari  sumber  timbulnya  disharmonisasi,  dapat  berasal  dari  2  (dua)  faktor  yaitu  faktor  penyebab disharmonisasi    peraturan  daerah  yang  berasal  dari  lembaga  pembentuk  peraturan  daerah (internalitas)  dan  faktor  penyebab  yang  berasal  dari  luar  lembaga  pembentuk  peraturan  daerah (eksternalitas) Pengelompokkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi peraturan daerah  dalam pembentukan peraturan daerah, sangat berguna dan bermanpaat menentukan cara penanggulangan disharmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  nantinya  yakni  dapat  dilakukan secara  internal  dan  secara  eksternal  lembaga  pembentuk  peraturan  daerah.  Penanggulangan disharmonisasi  secara  internal  kelembagaan  sangat  penting  dilakukan  sebagai  upaya  preventif meniadakan  ketimpangan/keterbatasan  dalam  pembentukan  perda,  sehingga  memerlukan perbaikan dan pembenahan di dalam internal kelembagaan pembentuk perda Letak harmonisasi proses pembentukan perda adalah masih dalam bentuk rancangan perda maka harmonisasi yang dilakukan ialah terhadap rancangan peraturan daerah  dan bukan pada perda yang telah ditetapkan atau berlaku mengikat masyarakat umum sehingga dapat disimpulkan fokus letak dari  proses  harmonisasi  perda  dalam  pembahasan  penelitian  ini  tidak  dilakukan  dalam  seluruh tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harmonisasi  rancangan  perda  hanya terbatas pada tahap-tahap tertentu sebelum rancangan perda ditetapkan yaitu pada tahap tahap penyusunan dan tahap pembahasan yang di dalamnya ada tahap yang di sebut tahap  harmonisasi peraturan daerah. harmonisasi yang dilakukan ialah terhadap rancangan draf dan bukan pada perda yang telah ditetapkan dan/atau berlaku mengikat masyarakat umum.

## 2.2. Efektifitas Harmonisasi Peraturan Daerah
Otonomi  daerah  yang  juga  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  membuat peraturan daerah  atau  peraturan  sejenis  sesuai  dengan  undang-undang  dasar  1945  pasal  18  ayat  (6). Kewenangan terhadap daerah untuk membuat peraturan daerah juga menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan otonomi daerah permasalahan yang terjadi akibat adanya produk hukum yang dibuat oleh daerah adalah disharmonisasi peraturan daerah.  Ketidakharmonisan peraturan daerah terjadi karena daerah membuat produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing sehingga antara daerah satu dengan daerah lain berbeda begitu juga antara daerah dengan pusat yang berbeda karena ada kepentingan yang tidak sejalan padahal pemerintah pusat sudah  membuat  aturan  tapi  nyatanya  daerah  juga  ikut  membuat  aturan  yang  kadang  justru bertentangan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  membuat  produk  hukum  daerah  baik  yang berbentuk  peraturan  daerah  atau  yang  sejenisnya  merupakan  konsekuensi  yang  timbul  akibat lahirnya otonomi daerah.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  amanat  undang-undang  dasar  1945  pasal  18  ayat  (6)  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan- peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan  pemberian  kewenangan
tersebut  dimanfaatkan  dengan  maksimal  oleh  pemerintah  daerah 13 untuk  membuat  peraturan daerah  dan  peraturan-peraturan  lainnya  baik  peraturan  daerah  kabupaten/kota  peraturan bupati/walikota keputusan bupatai/walikota dan lain-lain selain itu penamaan peraturan daerah atau  peraturan  peraturan  lainnya  dapat  berbeda  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lain  sesuai dengan karakter atau kekhususan dari masing-masing daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah daerah otonom  untuk  membuat  produk  hukum  daerah  sendiri  membuat  pemerintah  daerah  lebih produktif  dalam  menciptakan  regulasi  di  tingkat  daerah. 14 Peraturan-peraturan  daerah  ini diharapkan  lebih  mencerminkan  aspirasi  dan  kepentingan  daerah  karena  dibuat  sendiri  oleh pemerintah setempat yang notabene lebih memahami problem dan tantangan daerah yang perlu digaris bawahi adalah meskipun pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  bersifat  politis  maupun  dan  administratif  namun  hal  tersebut  sesungguhnya merupakan amanat langsung dari konstitusi yaitu undang-undang dasar 1945 Pasal  18 ayat (6) seperti yang telah diuraikan sebelumnya. 15
Pada praktiknya pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk membuat produk  hukum  daerah  mendapatkan  sambutan  yang  sangat  baik.  Pembutan  yang baik  tersebut dapat  dilihat  dari  produktifitas  pemerintah  daerah  dalam  membuat  dan  menetapkan  peraturan daerah  atau  peraturan-peraturan  lainya  sehingga  peraturan  daerah  dan  peraturan  peraturan  lain tumbuh secara subur dan menjamur adanya peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang tumbuh  secara  subur  dan  menjamur  menyebabkan  peraturan  terkait  tidak  bisa  dikontrol  oleh pemerintah  pusat  banyaknya  peraturan-peraturan    di  daerah  yang  tidak  bisa  dikontrol  oleh pemerintah  pusat  membawa  problem  tersendiri  masalah  yang  terjadi  pada  peraturan  daerah disebabkan oleh beberapa kemungkinan kemungkinan pertama adalah pembuat peraturan daerah belum  memahami  secara  komprehensif  tentang  teknis  pembuatan  atau  penyusunan  peraturan daerah yang efektif dan efisien 16 kemungkinan lainnya adalah karena pembuat peraturan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD belum memahami betul muatan materi atau substansi dari peraturan daerah yang berdampak pada tidak termuatnya aspirasi masyarakat dalam peraturan daerah  masalah-masalah  ini  pada  gilirannya  berujung  pada  terjadinya  disharmonisasi  peraturan daerah.
Disharmosisasi peraturan daerah inilah yang merupakan efek samping dari tumbuh suburnya dan  menjamurnya  peraturan  daerah  di  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  suatu  kenyataan  bahwa pengharmonisasian  peraturan  perundang  undangan  (dalam  hal  ini  perda)  oleh  sebagian  orang dianggap  tidak  mempunyai  implikasi  (dampak)  yang  signifikan  terhadap  pelaksanaan  peraturan perundang  undangan  secara  umum,  dengan  demikian  selama  tidak  terjadi  masalah  dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggara negara (eksekutif) tidak memerlukan adanya suatu pengharmonisasian hukum (peraturan perundang-undangan). 17 Masalah
13 Abd ul Rohman, “Politik Birokrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades,” Indonesia Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan 3, no. 2 (2020): 127 – 38, https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1571.
14 Raharusun Anthon, Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia , 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
15 Lobubun, Raharusun, and Anwar, “Inkonsistensi Peraturan Perundang -Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.”
16 Dalinama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten & Kota,” Jurnal Education and Development 4, no. 1 (2018): 96 – 103, https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.279.
17 Syulhennisari Siregar and Iqbal Tanjung, “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Padang Lawas Utara,” Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora 2, no. 2 (2018): 76 – 87, http://dx.doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.76-87.
baru  dirasakan  oleh  penyelenggara  negara  apabila  dalam  pelaksanaan  perundang-undangan menemui  kesulitan  misalnya  telah  terjadi  duplikasi  antara  peraturan  perundang-undangan  yang sederajat  satu  sama  lain  atau  pertentangan  dari  sisi  hierarki  peraturan  perundangundangan  atas penjelasan tersebut tidak heran bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.
Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan  menyesuaikan  memantapkan  dan  membulatkan  konsepsi  suatu  rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat  maupun  yang  lebih  rendah,  dan  hal-hal  lain  selain  peraturan  perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). 18 Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  adanya  hierarki  peraturan  perundang-undangan  adanya hierarki perundang-undangan tersebut adalah untuk memastikan adanya harmonisasi maksud dari pengharmonisasian  peraturan  perundang  undangan  adalah  sebagai  upaya  untuk  menyelaraskan menyesuaikan  memantapkan  dan  membulatkan  konsepsi  suatu  rancangan  peraturan perundangundangan  termasuk  di  dalamnya  rancangan  peraturan  daerah  dengan  peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau  tumpang  tindih  hal ini  merupakan  konsekuensi  dari  adanya  hierarki  peraturan perundang- undangan.
Proses  harmonisasi  memerlukan  ketelitian,  kecermatan  dan  keakuratan  dalam mengidentifikasikan peraturan daerah yang terkait analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau  bertentangan  serta  ketepatan  dalam  menentukan  pilihan-pilihan  politik  hukum  dalam  hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan lain dalam proses tersebut perlu dipastikan prinsip-prinsip peraturan perundang undangan yang harus dipegang teguh oleh para penyusun misalnya proses harmonisasi perda dengan perundang undangan    lainnya  dan  dengan  perda  lainnya  perlu  dilakukan  pengharmonisasian 19 sejak pembahasan  prolegda  dan  penyusunan  naskah  akademis.  Pembentukan  peraturan  perundang- undangan diawali dengan tahap penyusunan di tingkat internal. Pemrakarsa membentuk panitia antar departemen kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan. Pemrakarsa secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia  antar  departemen  penunjukan  kepala  biro  hukum  atau  kepala  satuan  kerja  yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada pemrakarsa dimaksudkan agar proses pengharmonisasian sudah bisa dilakukan sejak awal oleh karena itu peran biro hukum atau  satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan sangat besar  yaitu  melakukan  penyiapan  pengolahan  dan  perumusan  rancangan  peraturan  perundang- undangan dan sekaligus melakukan fungsi pengharmonisaisan peran seperti di atas belum secara optimal dilaksanakan oleh biro hukum atau  satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan ada beberapa hal mengapa peran biro hukum atau  satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan belum optimal.
18 Callychya Juanita Raisha Tuhumena, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang - Undang,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 3 (2021): 248 – 56, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575.
19 Akhmad Khalimy, “Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum,” Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 1 (2017): 30 – 42, http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617.

## 2.3. Hambatan dan Solusi dalam Harmonisasi Peraturan Daerah
Sebagaimana  diutarakan  pada  bagian  sebelumnya  kedudukan  peraturan  daerah  dalam  sistem hukum  nasional  kita  tidak  lepas  dari  berbagai  masalah  yang  salah  satunya  adalah  masalah disharmoni  peraturan  daerah. Problem disharmoni  peraturan  daerah  terjadi  secara  vertikal  dan secara horizontal. Secara vertikal peraturan daerah banyak yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan peraturan perundang undangan di atasnya, secara horizontal peraturan daerah mengalami ketidakharmonisan atau mengalami perbedaan yang jauh dengan peraturan lain di daerah tersebut atau  dengan  peraturan  daerah  di  tempat  lainnya  keadaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  berbagai peraturan daerah yang pernah dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri banyaknya peraturan dearah yang di batalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat melalui menteri  dalam  negeri  menandakan  adanya  problem  baik  secara  substansi  maupun  secara administratif pada peraturan daerah. 20
Pembatalan  atau  revisi  tersebut  lebih  banyak  disebabkan  oleh  alasan  substansi  atau  materi muatan dari peraturan daerah yang tidak harmonis dengan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya data tahun 2016 menunjukan bahwa ada 3143 peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan oleh kementerian dalam negeri dan gubernur walaupun sebenarnya jumlah 3143 peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dan peraturan keputusan menteri dalam negeri tersebut tidak dibatalkan secara menyeluruh melainkan ada  yang  direvisi  data  yang  dirilis  oleh  kementerian  dalam  negeri  menunjukan  bahwa  terdapat sebanyak 1765 peraturan daerah peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi oleh menteri dalam negeri di tahun 2016 adapun peraturan/keputusan menteri dalam negeri yang dicabut atau direvisi oleh menteri dalam negeri sebanyak 111 dengan rincian peraturan menteri dalam negeri sebanyak 98 aturan, 1 peraturan bersama perubahan atas keputusan bersama hanya 1 dan keputusan menteri dalam negeri sebanyak 11 aturan sedangkan peraturan daerah/peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi oleh gubernur di tahun 2016 ada sebanyak 1267 peraturan. 21 Disharmonisasi peraturan daerah berasal dari faktor eksternal dan faktor internal yang akan di jelaskan sebagai berikut
Faktor  internalitas  kewenangan  membentuk  peraturan  daerah  secara  konstitusional  dan institusional  ada  pada  pemerintah  daerah  dan  DPRD  dalam  berbagai  tingkatannya  faktor internalitas  dimaksud  bahwa  terjadinya  disharmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  peraturan daerah  timbul  dari  internallembaga  yang  memiliki  kewenangan  membentuk  peraturan  daerah faktor internalitas dapat terdiri dari:

## Adanya Ego Sektoral dari Masing-Masing Instansi Terkait dalam Melakukan Harmonisasi Perda
Inisiatif pengharmonisaian peraturan daerah yaitu pemerintahan daerah dalam hal ini yaitu DPRD dan  pemerintah  daerah  jawa  barat.  Ego  antar  pemrakarsa  pengharmonisasian  peraturan  daerah apabila para pemerakarsa pengharmonisasiaj peraturan daerah memandang bahwa hak pengusulan pengharmonisasian  peraturan  daerah  melekat  pada  instansinya  apalagi  didasari  kepentingan tertentu  dari  instansi  pemerakarsa  sehingga  tidak  jarang  pada  saat  awal  pengharmonisasian peraturan daerah di setiap instansi mempertahankan konsep materi muatan pengharmonisasian
20 Yuswanto Yuswanto and Muhammad Yasin Al Arif, “Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU- XIV/2016,” Jurnall Konstitusi 15, no. 4 (2018): 710 – 31, https://doi.org/10.31078/jk1542.
21 Lutfi Ansori, Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Depok: Rajawali Pers, 2019).
peraturan  daerah  memadai  materi  muatan  peraturan  daerah  meskipun  materi  muatan pengharmonisasian  peraturan  daerah  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang undangan dan tehnik penyusunan penghharmonisasian peraturan daerah sehingga mengakibatkan ketiakharmonisasian peraturan daerah.

## Kurangnya Profesionalitas Perancang Pengharmonisasian Peraturan Daerah
kinerja  biro  hukum  maupun  badan  pembentukan  peraturan  daerah  (BAPEMPERDA)  dalam menjalankan pengharmonisasian peraturan daerah di tuntut untuk lebih optimal dalam melakukan pengharmonisasian  peraturan  daerah  dalam  setiap  tahapan  dalam  pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah ketidak maksimal di karenakan kekurangpahaman tentang konsep harmonisasi,  serta  belum  adanya  peraturan  perundang  undangan  yang  mengatur  secara  ekplisit tentang pengharmonisaisan peraturan daerah.

## Perancang  yang  Mewakili  Instansi  Yaitu  Biro  Hukum  dan  Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah (Bapemperda) dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah Berganti Ganti
Dalam  melakukan  pengharmonisasian  peraturan  daerah  pemerintah  daerah  provinsi  jawa  barat maupun DPRD mengutus pegawai ataupun staf yang berbeda sihingga penguasaan materi dalam satu oeartuan derah kurang maksimimal sehingga peraturan daerah yang di hasilkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang sejajar maupun yang di atasnya.

## Tenaga Perancang Peraturan Daerah Masih Sedikit Jumlahnya Dan Belum Memiliki Spesialisasi  di Bidang Hukum Tertentu
Kurangnya jumlah tenaga perancang profesinal dalam melakukan pengharmonisaisan peraturan daerah yang begitu banyak menyebabkan peraturan daerah yang di harmonisasi menjadi kurang oftimal Faktor eksternalitas adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah antara lain.

## Banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.
Jenis hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 8 undang undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dari mulai undang undang dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah tingkat kabupaten menurut data dari kementrian  hukum  dan  HAM  pada  tahun  2022  tidak  kurang  dari  24  ribu  jumlah  peraturan perundang undangan sehingga menyulitkan pembentuk peraturan perundang undangan khususnya pembentuk peraturan daerah untuk memahami satu persatu isi dari setiap peraturan perundang undangan yang akan di harmonisasi sehingga menyulitkan para pembentuk peraturan daerah untuk membentuk peraturan daerah yang harmonis.

## Perbedaan Materi Muatuan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang Undangan Secara Vertikal aupun Horizontal
Masalah disharmonis peraturan daerah banyak di sebabkan beberapa peraturan perundang yang bertentangan  satu  dengan  lainya  baik  sederajat  maupun  peraturan  yang  lebih  tinggi  yang
mengakibatkan  pembentuk  perda  sangat  sulit  dalam  melakukan  pengharmonisasian  peraturan daerah. 22

## Belum Ada Metode Baku dalam Melakukan Pengharmonisasian Peraturan Daerah
Dalam  pengharmonisasian  peraturan  daerah  merujuk  kepada  pasal  58  uu  no  12  tahun  2011 sebagaimana  di  ubah  mejadi  undang  undang  nomor  15  tahun  2019  adapun  pasal  di  atas  tidak mengatur  secara  ekspisit  pengharmonisaisan  peraturan  daerah  menyebabkan  peraturan  daerah menjadi tidak harmonis.

## Lemahnya Koordinasi dalam Melakukan Pengharmonisasian Peraturan Daerah
Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah koordinasi pihak pihak yaitu pemerintah daerah  jawa  barat,  DPRD  kementrian  hukum  dan  HAM  dalam  melakukan  pengharmonisasian peraturan daerah sangat kurang adanya ego sektoral dalam melakukan harmonisasi menyebabkan harmonisasi peraturan daerah mejadi kurang optimal. Beberapa faktor penyebab disahrmonisasi pembentukan  peraturan  daerah  di  pemerintah  daerah  jawa  barat  di  kelompokan  ke  dalam  dua faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  external  pengelopokan  berbagai  faktor  penyebab diharmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah di atas sangat beguna untuk menemukan cara penaggulangan nya yaitu secara internal maupun secara external yang bertujuan untuk meciptakan peraturan daerah yang harmonis penagulangan penyebab ketidak harmonisnya peraturan daerah di jawa barat  secara internal maupun eksternal  sangat penting dalam upaya mencegah diharmonisasi dalam  pembentukan  peraturan  daraerah  ntuk  mencegah  perda  saling  tumpang  tindih  tidak konsisten  bahkan  saling  bertentangan  secara  vertikal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi tingkatannya dan secara horizontal diantara berbagai perda yang setingkat pada hierakhi peraturan perundang-undangan yang terkait langsung
Penanggulangan disharmonisasi secara internal kelembagaan sangat penting dilakukan sebagai upaya  preventif  meniadakan  ketimpangan/keterbatasan  dalam  pembentukan  perda,  sehingga memerlukan perbaikan dan pembenahan di dalam internal kelembagaan pembentuk perda. Ada beberapa poin penting penangulangan secara internal yang dapat dilakukan terkait dengan faktor- faktor penyebab timbulnya disharmonisasi perda antara lain: 23
a) Dalam melakukan pengarmonisasian peraturan daerah pemerakarsa yaitu pemerintah daerah jawa barat perlu membuat suatu batasan kewenagan para pihak untuk mencegah ego sektoral dalam melakukan harmonisasi peraturan daerah.
b) Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah pemerintahan daerah jawa barat di perlukan  ketelitian  kecermatan  ketekunan  dalam  melakukan  pengharmonisasian  peraturan daerah  agar  peraturan  daerah  yang  di  harmonisasi  dapat  selaras  dengan  peraturan  yang  di atasnya maupun yang sejajar.
c) Dalam melakukan pengahrmonisasian peraturan daerah para pemerakarsa yaitu pemerintah daerah  maupun  DPRD  mebentuk  panitia  yang  fokus  melakuakan  pengharmonisasian peraturan daerah.
22 Muslim Lobubun, Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua (Yogyakarta: Litera, 2019).
23 Jihan Sopyana, Salsa Aulia Ratar Putri, and Siti Dew i Ratnasari, “Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat,” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2021): 15 – 21, https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.84.
d) Dalam melakukan pengharmonisasian perauran daerah pemerintahan daerah  jawa barat perlu penambahan jumlah perancang pengahrmonisasian peraturan daerah mengingat banyaknya peraturan daerah yang akan di harmonisasi.
Sedangkan secara eksternal penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan melalui beberapa upaya antara lain:
a) Pemerintahan  daerah  dalam  melakukan  harmonisasi  perda perlu  membuat  suatu  data  base karena banyak nya peraturan yang di atas perda maupun yang sejajar.
b) Dalam  melakukan  pengharmonisaian  pemerintah  perlu  melakukan  pengharmonisasian peraturan daerah secara rinci terhadap peraturan yang sejajar maupun yang sederajat untuk mencegah pearuran daerah yang tumpang tindih.
c) Pemerintah daerah dalam hal ini perlu membuat metode baku, tolak ukur dalam melakukan pengharmonisaisan  peraturan  daerah  aga  tercipta  peraturan  daerah  yang  harmonis  antara peraturan daerah yang sederajat maupun yang lebih tinggi.
d) Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah jawa barat perlu melakukan koordinasi secara  baik  dengan  para  pihak  yaitu  DPRD  dalam  rangka  melakukan  pengharmonisasian peraturan daerah.

## 3. KESIMPULAN
Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah terdapat dalam pasal 58 ayat (1)  (2)  dan  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan dan dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018  tentang  pembentukan  produk  hukum  daerah  meskipun  peraturan  tersebut  memberikan landasan  yuridis  pengharmonisasian  perda  namun  belum  mengakomodir  secara  keseluruhan pengharmonisasian  perda  baik  dari  segi  pengaturan  tolok  ukur  tahapan  prosedur pengharmonisasian  perda  yang  belum  jelas  lingkup  batasannya  sehingga  perlu  membentuk peraturan yang baku dan lebih eksplisit mengatur tentang harmonisasi perda dengan pembatasan dan kejelasan ruang lingkup tolok ukur pengharmonisasian konsepsi materi muatan perda faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah dimana penanggulangannya dapat dilakukan melalui internal dan eksternal pula penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan  negara  baik  oleh  pemerintahan  pusat  provinsi  sehingga  tujuan  terbentuknya peraturan  daerah  yang  baik  dan  benar  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan  dan kebutuhan masyarakat daerah dapat dapat dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Andrea, Danetta Leoni. “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 157 – 65. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128.
Dasem, Nikolas. “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Praturan Daerah.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 136 – 45. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140. Hartomo, Wahyu Tri. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU - XIII/2015 Dan
Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018): 26 – 39. https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.180. Jayuska, Rizki, and Isma il Marzuki. “Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016- 2021.” Pagaruyunga Law Journal 4, no. 2 (2021): 149 – 67. https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464.
Khalimy, Akhmad. “Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum.” Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 1 (2017): 30 – 42. http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617.
Krisnawati, Eva. “Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah.” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 2 (2017): 223 – 32. https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.135.
Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. “Inkonsistensi Peraturan Perundang- Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 294 – 322. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322.
Pangemanan, Michael. “Urgensi Program Pembentukan PERDA (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah.” Lex Privatum 4, no. 8 (2016): 24 – 33. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/14180.
Rohman, Abdul. “Politik Birokrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades.” Indonesia Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan 3, no. 2 (2020): 127 – 38. https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1571.
Siregar, Syulhennisari, and Iqbal Tanjung. “Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Padang Lawas Utara.” Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora 2, no. 2 (2018): 76 – 87. http://dx.doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.76-87.
Sopyana, Jihan, Salsa Aulia Ratar Putri, and Siti Dewi Ratnasari. “Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2021): 15 – 21. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.84.
Suharyo, Suharyo. “Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta
Problematikanya.” Jurnal Rechts Vinnding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 3 (2015): 431 – 47. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15.
Supusepa, Devi. “Penerapan Asas -Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 1 (2020): 12 – 29. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130.
Telaumbanua, Dalinama. “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten & Kota.” Jurnal Education and Development 4, no. 1 (2018): 96 – 103. https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.279.
Tuhumena, Callychya Juanita Raisha. “Part isipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 3 (2021): 248 – 56. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575.
Yuswanto, Yuswanto, and Muhammad Yasin Al Arif. “Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU- XIV/2016.” Jurnall Konstitusi 15, no. 4 (2018): 710 – 31. https://doi.org/10.31078/jk1542.

## Buku
Ansori, Lutfi. Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan . Depok: Rajawali Pers, 2019.
Anthon, Raharusun. Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia . 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
Lobubun, Muslim. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua . Yogyakarta: Litera, 2019.
MacDermot, Niall. Indonesia Dan Aturan Hukumnya: Dua Puluh Tahun Rezim Orde Baru . Edited by Muslim Lobubun and Iryana Anwar. Translated by Muhammad Fahruddin Aziz and Herlandri Eka Jayaputri. Biak: Yayasan Kyadiren, 2022.
Sukardi, Sukardi. Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah . Yogyakarta: Gentha Publishing, 2016.
Sulaiman, King Faisal. Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya . 1st ed. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.