https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 2, Januari 2021
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2021. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 2, Januari 2021

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Anwar Akbar Implementing The Retention of Debtor Objects by Biak’s Pegadaian Limited Liability Companies 107-116 Marina Satya Legal Protection of Land Right Holders Against The  Establishment  of  The Rechtsverwerking Institution 117-124 Ikbal Tawakkal Peranan  Kepolisian  Biak  Numfor  dalam Mengungkap Tindak Pidana 125-135 Nikolas Dasem Wewenang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penegakan Peraturan Daerah 136-145 Nurul Yaqin Kadir Implementasi Pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 146-157 RESENSI BUKU Ahmad  Khoiruddin  Yusuf  & Muhammad Nur Ikhsan Saleh Usman,  Suparman,  and  Itang.  Filsafat  Hukum Islam. Edited by Muhammad Nur Arifin. Depok: Laksita Indonesia, 2015. Pages: 170. ISBN: 978- 602-72411-9-0 158-162
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v2i2.142

## Implementasi Pasal 280 Undan-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## Nurul Yaqin Kadir
Kepolisian  Resort  Kabupaten Supiori, Papua

## Korespondensi
Nurul Yaqin Kadir, Kepolisian Resort Kabupaten Supiori, Papua, Papua, Jl. Sorendiweri raya, Sorendidori, Kec. Supiori Tim., Kabupaten Supiori, Papua 98161.
E-mail: nurulkadir@gmail.com

## Original Article

## Abstract
The purpose of this study is to determine the implementation Law No. 22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and  Transportation  as  well  as obstacles  in  implementing  the  provision  in Biak’s jurisdiction.  This research was an empirical juridical research. Interviews and observation are  employed  to collect  data. Interviews were conducted  by involving related parties, such as Biak’s Police and the Biak ’s District Court. The results  indicate  that  there  are  still  many  violations  committed  by  a number  of  people  who  do  not  know  Law  No.  2  of  2009  particularly Article 280 concerning Road Traffic and Transportation in Biak Numfor. This is caused due to the lack of information in the local area regarding this regulation, so many people believe that the area is still in the vicinity of community settlements.
Keywords : Implementation of the law, Law No. 22 of 2009, Road Traffic and Transportation.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pelaksanaan Undang- Undang  No. 22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan serta hambatan dalam penerapan pasal tersebut yang terjadi di wilayah hukum  Kabupaten  Biak  Numfor.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  empiris.  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan metode  wawancara  dan  observasi.  Wawancara  yang  dilakukan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian seperti aparat Kepolisian dan Pengadilan Negeri Biak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah orang yang belum mengetahui Pasal 280 No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Biak Numfor. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi didaerah setempat mengenai peraturan ini sehingga banyak orang yang percaya bahwa area tersebut masih berada di sekitar pemukiman masyarakat.
Kata  kunci : Implementasi  undang-undang,  UU  No  22  Tahun  2009,  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 1. PENDAHULUAN
Undang-undang Dasar memproklamirkan bahwa Negara Republik Indonesia memegang prinsip negara hukum yang dimana setiap tingkah laku manusia harus berlandaskan norma hukum yang berlaku. Hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan secara Filosofis, 1 menciptakan tatanan masyarakat  yang  tertib  secara  hukum  serta  dapat  meraih  ketertiban  masyarakat  yang  dapat diharapkan bahwa setiap keputusan manusia mendapatkan perlindungan oleh hukum. 2 Angkutan umum dan lalu lintas berperan penting dalam menyokong pembangunan nasional yang merupakan bagian  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  umum  seperti  yang  diwasiatkan  dalam  UUD  1945 Negara  Republik  Indonesia.  Menurut  Nugroho  dan  Malkhamah,  Sistem  Transportasi  Nasional harus senantiasa di tingkatkan potensi dan kedudukannya dalam memanifestasikan kesejahteraan, keamanan  dan  ketertiban  berlalu  lintas  untuk  mensupport  perkembangan  perekonomian  dan peningkatan iptek, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. 3 Sistem Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  berperan  sangat penting  sebagai  salah  satu  pedoman  dalam  memperlancar ruang gerak tranportasi barang dan jasa.
Pelanggaran  dalam  berlalu  lintas  sering  dialami  oleh  berbagai  kalangan,  baik  kalangan sempurna akal maupun kalangan taruna yang tidak mempunyai izin untuk mengendarai kendaraan sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan, Hal ini pun tak luput dari kesalahan para orang tua yang dengan mudahnya memberikan izin berkendara terhadap anak-anak mereka yang belum memiliki SIM C (motor) maupun SIM A (mobil) untuk bepergian khususnya bersekolah. Di Negara Republik Indonesia, berpusat data Badan Pusat Statistik tahun 2016 tercatat sebanyak 50.432.259 unit dengan berbagai jenis kendaraan pribadi yang telah terdaftar. Untuk mengetahui setiap  jenis  kendaraan  yang  beredar  perlu  mendapatkan  tanda  yang  lebih  spesifik,  yakni  Plat Nomor. Plat Nomor pertama kali diperkenalkan pada tahun 1681 di kota London, Inggris yang pada saat itu telah membuat pasal mengenai penggunaan Nomor kendaraan. Akan tetapi negara bagian  Massachusetts  adalah  satu-satunya  negara  yang  mengeluarkan  tanda  khusus  ini  dengan bernomor  polisikan  angka  “1”  pada  tahun  1903.  Awal  mulanya  bentuk  Plat  Nomor  serta ukurannya  cukup  bervariasi  sehingga  jika  alihkan  pada  kendaraan  lain  akan  terlihat tidak  saling sinkron dengan kendaraan yang ingin  dipasangkan.
Berdasarkan  Kesepakatan  antara  Produsen  pembuat  kendaraan  beroda  empat  dan pemerintah, Plat Nomor mulai disetarakan pada tahun 1957. Kesetaraan Plat Nomor di berbagai negara cukup beragam dari negara satu ke negara lain. Di Indonesia, Plat Nomor disebut sebagai Nomor  Kendaraan  Bermotor  Resmi  (TNKB).  Mengemudikan  kendaraan  motor  untuk  daerah setempat sebagai sarana transportasi, namun juga memperlihatkan nilai kebanggaan serta lapisan keuangan yang dimaksud. Hal ini sesuai terhadap kenaikan berbagai ritel yang mempromosikan beragam aksesoris serta buku cadangan untuk kendaraan beroda dua yang juga mendapat hibah dari public, pada intinya kendaraan mekanis ini dapat terlihat lebih menarik. Pada umumnya orang- orang  akan  mengganti  atau  memperbaiki  Plat  Nomor  mereka  ke  salah  satu  jasa  bengkel  yang bersangkutan agar terlihat lebih menarik ataupun mulus.
1 Budiono Sandi, Menuju Equality Before The Law (Jakarta: Diva Press, 2007).
2 Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 375 – 95, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427.
3 Danar Adi Nugroho and Siti Malkhamah, “Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan Yogyakarta,” Jurnal Penelitian Transportasi Darat 20, no. 1 (2018): 9 – 16, https://doi.org/10.25104/jptd.v20i1.640.
Memang  dengan  anggapan  seseorang  dihentikan  oleh  pihak  kepolisian  dalam  kegiatan Sweeping kendaraan, mengingat UU No.8/2012 pasal 32 ayat 6 Tentang Tata Cara Peninjauan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran lalu lintas atau angkutan umum pada pengendara, maka pihak  kepolisan  berwewenang  untuk  segera  menyita  kendaraan  si  pelanggar.  Ketaatan  dalam berlalu lintas tentunya akan memberikan kelancaran serta kenyamanan bagi para pengguna jalan berlalu lintas lainnya, begitu pula dengan sebaliknya ketidaktaatan akan memberikan dampak buruk bagi  diri  sendiri  ataupun bagi banyak  orang.  Oleh  karena  itu  dengan  menaati  peraturan  berlalu lintas,  keamanan  dan  keselematan  dapat  terjamin  demi  memperoleh  kesejahteraan  bagi  setiap orang,  khususnya  para  pengguna  jalan  raya.  Terciptanya  aturan  dalam  berlalu  lintas  diharapkan dapat memanilisirkan pelangaran yang mungkin akan terjadi selama melakukan kegiatan berlalu lintas  bersama  dengan  pengendara  lainnya,  meskipun  hal  ini  belum  dapat  sepenuhnya menimbulkan kesadaran bagi para pengguna jalan berlalu lintas untuk senantiasa merasa segan dan taat akan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan dalam aturan undang-undang.
Penelitian terkait lalu lintas jalan telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasan  Ismail 4 adalah  terkait  efektifitas  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (UULLAJ).  Hal  yang  ditekankan  pada  penelitian  tersebut  adalah  efektifitas  undang-undang tersebut  dalam  meminimalisir  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  Hasil  yang  didapatkan  adalah instrument hukum yang ada belum cukup untuk mewujudkan kecelakaan di masyararakat. Namun diperlukan  instrument  pendukung  berupa  etika  dan  penerapan  yang  harus  dilakukan  pihak kepolisian yakni penyampaian kepada masyarakat. Penelitian oleh Satrio Nur Hadi 5 terkait UU No. 2/2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Penelitian  tersebut  menitikberatkan  terhadap penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dalam kaitannya mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas. Hasil penelitian di dapatkan setelah di sahkannya undang-undang tersebut kecelakaan yang  terjadi  dapat  diminimalisir  berdasarkan  standar  operasional.  Faktor  yang  mempengaruhi terjadinya kecelakaan ialah kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu inspeksi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mengawasi ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Penerapan UU No 22/2009 oleh Azmiati Zuliah. 6 Penelitian tersebut fokus terhadap penerapan undang-undang tersebut terhadap anak yang membawa kendaraan. Hasil yang di dapatkan adalah apparat penegak hukum melakukan pendekatan diversi dan restorative justice dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Dalam pelaksanaan diversi terdapat hambatan yang berupa hambatan internal dan eksternal.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti implementasi UU No  2/2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dengan  rumusan  masalah  yang  dihasilkan antara lain: 1) Bagaimana pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 280 di Biak Numfor? 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Pasal 280 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Biak Numfor? Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian disini ialah untuk mengetahui pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 280 di Kabupaten Biak Numfor
4 Nurhasan Ismail, “Efektifitas Undang -Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jaalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas,” Journal of Indonesia Road Safety 1, no. 1 (2018): 17 – 29, https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771.
5 Satrio Nur Hadi and Tahura Malagano, “Analisis Penerapan Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran),” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 2, no. 1 (2020): 17 – 33, https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045.
6 Azmiati Zuliah, “Penerapan Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pelaku Anak,” Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa 13, no. 53 (2017): 1 – 14, https://doi.org/10.46576/wdw.v0i53.276.
dan  untuk  mengetahui  kendala  dalam  pelaksanaan  undang-undang  No  2  Tahun  2009  di  Biak Numfor.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis peneliitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam pengumpulan data Primer penenelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, serta data Sekunder dalam penelitian berupa berbagai dokumen yang menunjang penelitian.  Peneliti  melakukan  pengambilan  data  di  wilayah  hukum  Satlantas  Kepolisian  Resort Biak Numfor (Polres) terkait konflik yang menjadi studi penelitian bagi penulis, pengumpulan data yang telah penulis kumpulkan ialah dengan melakukan penghimpunan data yang memanfaatkan acuan  dari  hasil  penelitian  terkait  Pasal  280  UULLAJ,  kemudian  yang  di  lakukan  dengan  cara menelah  dan  memahami  berkas  yang  berupa  daftar  ketetapan  hukum,  beserta  bentuk  berkas lainnya  yang  bersangkutan  dengan  UULLAJ  Pasal  280,  selanjutnya  melakukan  peninjauan  di tempat  penelitian  mengenai  obyek  yang  diamati  seperti  Implementasi  Pasal  280  UULLAJ,  dan setelah itu melakukan wawancara tanya jawab dengan sumber-sumber yang bersangkutan terkait aturan UULLAJ. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Implementasi Undang-Undang No 22 tahun 2009 di Kabupaten Biak Numfor
Lalu lintas dan jalan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat dalam melakukan seluruh kegiatan umum. Sebab lalu lintas dan jalan senantiasa saling berhubungan antar satu sama lain. lalu lintas  yang  baik  dapat  menunjang  keamanan  jalan  dan  membuat  pejalan  kaki  menjadi  nyaman. Sejak  zaman  dahulu,  jalan  adalah  fasilitas  darat  yang  memudahkan  semua  masyarakat.  Dalam menegakkan  aturan  tentu  diperlukaan  implementasi  yang  baik  guna  tercapainya  kemanan  dan ketentraman. Hal ini penting agar tidak terjadi kekacauan yang terjadi pada transportasi darat yang banyak  dipergunakan  oleh  masyarakat. 7 Membahas  tentang  Implementasi  sama  halnya menyinggung  kesadaran  hukum  dan  ketaatan  hukum 8 ,  namun  kedua  makna  tersebut  sering dianggap  memiliki  1  arti  yang  padu.  Menurut  Ahmad  Ali  Kesadaran  Hukum  dibagi  menjadi  2 yakni: 9
a) Sadar  hukum,  yaitu  kepatuhan  aturan  hukum  yang  berada  dan  sesuai  dengan  hukum  yang mesti disadarinya,
b) Sadar hukum buruk, yaitu ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang melanggar ataupun membangkan terhadap aturan hukum yang berlaku.
Menurut Ewick dan Silbey, 10 kepekaan terhadap hukum akan mengarah pada individu-invidu yang mengerti  tentang  hukum  serta  etika-etika  hukum,  yakni  dengan  berbagi  wawasan-wawasan mengenai  hukum  kepada  pengalaman  dan  kegiatan  oang-orang.  Dapat  disimpulkan  bahwa,
7 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).
8 Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,” Jurnal Justitia 1, no. 1 (2013): 78 – 92, https://doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p; Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wu jud Kesadaran Hukum Masyarakat,” Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 1 (2014): 1 – 25, https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600.
9 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Jakarta: Kencana, 2009).
10 Ali.
kepekaan terhadap hukum adalah suatu tindakan yang bukan semata-mata dilakukan hanya karna bermakna  berdasarkan  aturan,  norma,  ataupun  asas,  melainkan  sikap  yang  akan  menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan melalui hubungan social antar individu maupun kelompok. 11
Setiap individu dapat bersikap positif dengan menaati hukum atau bersikap negatif dengan melanggar  hukum.  Dalam  mengetahui  Implementasi  atas  aturan  yang  diundang-undangkan, mestinya dilihat dari seberapa banyak ketaatan oknum terhadap aturan tersebut 12 , jika aturan-aturan hukum tersebut dipatuhi oleh banyak orang, maka hal ini dapat di katakan sebagai hukum yang berlaku efektif. 13 Untuk mengetahui secara detail UU No. 22 Pasal 280 Tahun 2009, penulis telah melaksakan  berupa  wawancara  di  Polres  Biak  Numfor  dan  Pengadilan  Negeri  Biak  Numfor, dengan detail data seperti pada tabel dibawah ini:

## Table 1.
Data Pelangaran Lalu Lintas Polres Biak No  Bulan 2014 2015 2016 1 Januari 14 11 14 2 Februari 8 9 7 3 Maret 7 6 4 4 April 8 4 4 5 Mei 9 7 9 6 Juni 7 6 12 7 Juli 10 7 14 8 Agustus 9 8 6 9 September 9 9 4 10 Oktober 8 9 6 11 November 7 5 3 12 Desember 7 9 6 Total 103 90 89
Sumber . Polres Biak Numfor
Dari table diatas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Polres Biak dari tahun 2014-2016 terdapat  penurunan  sebab  pada  tahun  2015  terjadi  sebanyak  70  kasus  masalah  lalu  lintas  dan menurun menjadi 54 kasus di tahun 2016, jumlah keseleruhan yang terhitung sejak tahun 2014- 2016 yakni sebanyak 282 untuk pelanggar Lalu Lintas di Polres Biak Numfor.

## Table 2.
Data Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Biak
No Tahun Jumlah 1 2014 57 2 2015 70 3 2016 54 Total 181 Sumber . Pengadilan Negeri Biak
Dari table diatas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Biak dari tahun 2015-2016 terlihat fluktuatif naik turun pada tahun 2014 terjadi sebanyak 57 kasus masalah lalu
11 Mohammad Sajudin, “Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR),” Jurnal Spektrum Hukum 14, no. 1 (2017): 58 – 82, https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1142.
12 Eman Sulaiman, “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia,” Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2, no. 1 (2016): 64 – 78, https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/162.
13 Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial,” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no. 1 (2021): 75 – 85, http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975.
lintas dan naik menjadi 70 kasus di tahun 2015 dan penuruan di tahun berikutnya 54 kasus, jumlah keseleruhan yang terhitung sejak tahun 2014-2016 yakni sebanyak 181 pelanggar tertib lalu lintas di Pengadilan Negeri Biak.

## Table 3.
Data Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 280
No Bulan 2014 2015 2016 1 Januari 10 8 9 2 Februari 15 18 21 3 Maret 12 13 10 4 April 6 14 10 5 Mei 19 9 3 6 Juni 13 8 5 7 Juli 16 5 12 8 Agustus 7 12 16 9 September 9 4 9 10 Oktober 10 17 8 11 November 11 18 5 12 Desember 17 9 10 Total 145 135 118
Sumber . Polres Biak
Pada tabel 3 didapatkan data pada tahun 2014 telah terjadi kasus pelanggaran sebanyak 145, 2015 terdapat 135 kasus pelanggaran, dan pada tahun 2016 terdapat 118 kasus pelanggaran di Polres Biak Numfor. Dari sumber data yang telah dikumpulkan di Polres Biak, dalam Implementasi UU No. 22 Pasal 280/2009 berdasarkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas per tahunnya diketahui belum cukup Efektif dikarenakan seluruh pelanggaran yang telah terhitung dari tahun 2014-2016 dinilai bersifat fluktuatif.

## Table 4.
Data Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 280 di Pengadilan Negri Biak
No Bulan 2014 2015 2016 1 Januari 10 8 10 2 Februari 10 18 9 3 Maret 8 13 9 4 April 6 15 8 5 Mei 14 19 17 6 Juni 8 10 14 7 Juli 17 8 13 8 Agustus 19 6 7 9 September 10 8 8 10 Oktober 13 8 12 11 November 9 17 13 12 Desember 8 13 15 Total 132 143 135
Sumber. Pengadilan Negri Biak
Pada tabel 4 didapatkan data pada tahun 2014 telah terjadi kasus pelanggaran sebanyak 132, 2015 terdapat 143 kasus pelanggaran, dan pada tahun 2016 terdapat 135 kasus pelanggaran di Pengadilan Negeri Biak. Dari sumber data yang telah dikumpulkan di Polres Biak dan Kuasa Peradilan Negeri Biak Numfor, dalam Implementasi UU No. 22 Pasal 280/2009 berdasarkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas per tahunnya diketahui belum cukup Efektif dikarenakan seluruh pelanggaran yang telah terhitung dari tahun 2014-2016 dinilai bersifat fluktuatif.
Berdasarkan data-data yang diambil dari Polres Biak Numfor, jumlah pelaggaran lalu lintas dari  tahun  2014-2016  berjumlahkan  680  kasus  pelanggaran,  sedangkan  berdasarkan  data  yang diambil  dari  Pengadilan  Negeri  Biak  Numfor  berjumlahkan  591  kasus  pelanggaran,  sehingga apabila ditotalkan secara keseluruhan jumlah kasus pelanggaran yang telah terjadi selama 3 periode telah mencapai 1.271 kasus pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pasal 280. UULLA berjumlah 146  pelanggaran.  Jumlah  pelanggaran  lalu  lintas  terkait  UULLAJ  pasal  280  relative  jauh  lebih rendah dibandingkan pada kasus pelanggaran lalu lintas dan ketentuan lalu lintas lainnya.

## Table 5.

## Data Pelanggaran Kendaraan Biak Numfor
No Tahun Roda Dua Roda Empat Jumlah 1 2014 128 112 240 2 2015 110 98 208 3 2016 90 53 143
Sumber . Dinas Perhubungan Biak
Berdasarkan tabel ke-5 diatas memberitahukan bahwa pelanggaran lalu intas kendaraan roda empat di  tahun  2014  berjumlah  112,  di  tahun  2015  berjumlah  98,  dan  di  tahun  2016  berjumlah  53. Sedangkan untuk kendaraan roda dua di tahun 2014 berjumlah 128, di tahun 2015 berjumlah 110, dan di tahun 2016 berjumlah 90. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan beroda dua jauh lebih sering ditemukan pada kasus pelanggaran lalu lintas dengan jumlah kasus sebanyak 328, dibandingkan kendaraan beroda empat dengan jumlah kasus sebanyak 263, dalam secara keseluruhan total kasus pelanggaran  lalu  lintas  telah  mencapai  sebanyak  591  kasus.  Dari  penjelasan  tersebut,  penulis melaksanakan analisis dengan cara mengajukan daftar riset data kepada masyarakat yang kemudian dikaji dalam bentuk tabel dibawah ini:

## Table 6.

## Profesi Pelanggar Lalu Lintas Pasal 280
No Profesi Roda Dua Roda Empat 1 PNS 1 21 2 Pegawai Swaasta 1 11 3 Mahasiswa 3 3 4 Pelajar 5 7 Total 10 42
Dari sumber data yang telah dikumpulkan di Polres Biak dan Kuasa Peradilan Negeri Biak Numfor, dalam Implementasi UU No. 22 Pasal 280/2009 berdasarkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas per tahunnya baik roda dua yang berjumlah 10 dan roda empat yang berjumlah 42 diketahui bahwa pelanggar lalu lintas memiliki berbagai profesi mulai dari PNS, Pegawai Swasta, Mahasiswa, bahkan pelajar.

## Table 7.
Data Usia Pelanggar Lalu Lintas 280
No Umur/Usia 2015 1 0-15 1 2 16-20 17 3 21-30 23 4 31-40 9 5 41-50 - 6 50 ke atas - Total 50
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  mengenai  pelanggaran  UULLAJ,  penulis  menemukan  bahwa jumlah pelanggar lalu lintas telah mencapai 50 orang yang kemudian dibagi untuk dua golongan sesuai dengan gendernya masing-masing, yakni 43 orang pelanggar untuk gender laki-laki, dan 7 orang pelanggar untuk gender perempuan. Salah satu oknum, telah memberikan kesaksiannya atas tindakan pelanggaran yang ia perbuat, dalam ucapannya ia mengatakan bahwa:
“Yang terlibat dalam melakukan perubahan tambahan ataupun pengurangan te rhadap plat nomor semata- mata hanya untuk terlihat gaul ataupun modis, sehingga tindakan tersebut dinilai bermoral dimata oknum lainnya. Selain itu, merombak kendaraan bermotor dinilai sebagai suatu hal yang cukup lumrah bagi sebagian masyarakat. Kesalahpahaman ini terjadi karena adanya penjual serta jasa pembuat modifikasi plat nomor. 14 ”
Sifat dan jenis ketaatan terbagi menjadi 3 bagian yaitu: 15
a) Pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  karena  seseorang  yang  hanya  akan menaatinya karena takut akan sanksi, disebut ketaatan bersifat Compliance .
b) Seseorang yang menaati aturan karena rasa segan terhadap hubungannya dengan hubungan pihak lain, disebut kataatan bersifat identification .
c) Seseorang yang menaati aturan karena paham akan makna dari aturan itu dibuat yang sesuai dengan norma dan nilai intrinsik, disebut kataatan internalization .
Seiring  bertambahnya  para  pengguna  jalan  yang  taat  akan  aturan  dalam  berlalu  lintas  yang ditafsikan bersifat Compliance dan identification akan tetapi tidak dapat menekan para pelanggar- pelanggar yang lain untuk tetap mengikuti aturan yang sesuai dalam berlalu lintas. 16 Adapun hasil wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  ke  beberapa  masyahrakat  mengenai  pengetahuan mereka terhadap aturan hukum di dalam UULLAJ Pasal 280 ialah sebagai berikut:

## Table 8.
Data Pengetahuan Hukum Terhadap Masyarakat terhadap Laka Lantas
No Pasal 280 Mengetahui Tidak Mengetahui 1 Ketentuan Hukum 14 36 2 Sanksi 11 39
Data hukum masyarakat terkait UULLAJ Pasal 280 diketahui bahwa sekitar 36 orang yang tidak mengetahui ketentuan hukum dan 14 orang yang telah mengetahui, sementara 39 orang yang juga tidka mngetahui sanksi pelanggaran dan hanya 11 orang saja yang telah mengetahui sanksi dari melanggar aturan lalu lintas.

## Table 9.
Jumlah pemahaman masyarakat terhadap UU NO 22/ 2009
No Cara Memperoleh Pengetahuan Jumlah 1 Mendengar dari para pelanggar 16 2 Mengetahui setelah melakukan pelanggaran lalu lintas 25 3 Mengetahui pelanggaran lalu lintas 9
14 Bryan Kapitarauw, “Wawancara Dengan Pelanggar Lalu Lintas” (2020).
15 Cepry Perahera, “Implementasi Pasal 271 Jo Pasal 270 Undang -Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota,” Gloria Yuris Jurnal Hukum 6, no. 1 (2017): 1 – 60, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22912.
16 Suci Ramadhani Siregar, Wardaya Wardaya, and Darmawan Tas’an, “Implementas i Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan,” Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik 4, no. 2 (2017): 147 – 58, https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/73.
Salah satu metode masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, yakni sebanyak 16 orang yang mengetahui dari para pelanggar, sebanyak 25 orang setelah melakukan  pelanggaran  lalu  lintas,  dan  sebanyak  9  orang  yang  memang  memilliki  pemahaman terkait hukum lalu lintas. Berdasarkan keterangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak orang yang belum memgetahui tentang aturah hukum UULLAJ khususnya pada pasal 280 no. 22 Tahun 2009.

## 3.2. Kendala dalam implementasi Pasal 280 UULLAJ
Setiap  peraturan  dalam  penerapannya  tentu  mengalami  kendala  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Kendala yang dialami oleh pemerintah dan aparat peengak hukum dalam implementasi UU No 2/2009 antara lain ialah:

## Penegak Hukum
Sebagai oknum hukum yang mengemban tanggung jawab dalam megawasi sembari menegakkan hukum, tentunya harus dilakukan secara tegas, jujur, dan amanah.  Akan tetapi melalui bukti-bukti yang  telah  beredar  rupanya  ada  pula  para  penegak  hukum  yang  kurang  amanat  saat  menjalani tanggung jawab mereka dalam menyalurkan ataupun memberikan kesadaran serta ketaatan terkait suatu  hukum  yang  berlaku  kepada  masyarakat.  Adapun  yang  dengan  sengaja  memanfaatkan jebatannya  untuk  mencari-cari  suatu  keuntungan,  sehingga  kurangnya  jasa  pelayanan  hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat terkait pihak polantas yang tidak langsung memberikan tindakan secara langsung atau berupa tilang kepada masyarakat pelanggar hukum dijalan yang memodifikasikan tanda khusus kendaraan, justru mengundang para pelanggar- pelanggar lain untuk meniru tindakan tersebut. Selain itu ada juga kelemahan yang terkandung di dalam UULLAJ Pasal 280 sebagai berikut:
“Beberapa oknum hukum han ya memberikan teguran kepada si pelanggar, sehingga UU pasal 280 sering terabaikan oleh banyak masyarakat dan surat tilang yang diberikan tidak langsung diproses oleh Pengadilan Negeri Biak, karena kebijakan hukum hanya diberikan saat berada dijalan.”
Kelemahan lainnya juga terdapat pada sanksi pidana berupa denda uang yang dapat dibebankan ataupun  dilunaskan  oleh  pihak  ke-3,  serta  secara  tidak  langsung  hal  ini  dapat  memberikan keuntungan kepada oknum yang mampu karena tidak akan menyebabkan noda atau cap sebagai pelaku pelanggar undang-undang lalu lintas. 17

## Masyarakat Bersikap Apatis
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Biak Numfor menuturkan bahwa:
“Sesungguhnya kita jangan hanya terpaku menyalahkan oknum hukum saja, namun perlu juga melihat dari sisi beberapa factor yang menyebabkan sikap apatis masyarakat timbul terhadap hukum sampai terjadi. Oleh karena itu, perlu kita usut untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. 18 ”
17 Muhammad Zainuddin, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram,” Jatiswara 3, no. 3 (2015): 433 – 52, https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/112.
18 Iptu Muh. Darwis, “Wawancara Dengan Kasat Lantas Polres Biak Numfor” (2020).
Dari  wawancara  ini,  jika  masyarakat  mulai  menyadari  dan  memahami  kedudukan  hukum  yang berlaku  maka  penegakan  hukum  akan  berkembang  dengan  sendirinya  diantara  kalangan masyarakat. Beliau menambahkan bahwa:
“Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengtingnya memahami hukum inilah yang menyebabkan naikny a angka pelanggran dikota Biak Numfor. 19 ”
Adapun  hasil  wawancara  yang  diberikan  oleh  Kaur  Bin  Ops  Ipda  M.  Bagus  Irianto,  SE  yang menyatakan bahwa:
“Implementasi UULLAJ Pasal 280 belum cukup berhasil, dikarenakan adanya jasa pembuat tanda khusus kendaaran  palsu  atau  memutasikan  tanda  khusus  kendaraan  untuk  dirombak  sesuai  dengan  keinginan konsumennya. Hal seperti ini pun masih dianggap sesuatu yang biasa dilakukan dikalangan banyak orang. Akan tetapi pihak berwewenang pun mendapat kesulitan atas pelanggaran apa kepada pihak penjual ataupun pembuat. Sebab belum ada UU yang mengatur terkait kasus seperti ini di dalam pasal 280 UULLAJ. 20 ”
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  UULLAJ  No.  22  Pasal  280 Tahun 2009 masih belum cukup berhasil diterapkan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan sanksi pada peraturan ini mengakibatkan banyak pengendara beroda dua maupun pegendara beroda empat menjadi lebih sering menyepelekan peraturan hukum tersebut. Berdasarkan kendala UULLAJ No. 22 Pasal 280 di Kabupaten biak Numfor terdapat beberapa oknum hukum yang kurang memberikan ketegasan dalam menindalaki suatu hal atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan berlalu lintas.

## 4. KESIMPULAN
Penerapan  UULLAJ  No.22  Pasal  280  Tahun  2009  masih  belum  cukup  berhasil  diterapkan  di Kabupaten  Biak  Numfor.  Hal  ini  terjadi  karena  ketidaktahuan  dan  pemahaman  masyarakat mengenai hukum dan sanksi pada peraturan ini  mengakibatkan banyak pengendara beroda dua maupun pegendara beroda empat menjadi lebih sering menyepelekan peraturan hukum tersebut. Berdasarkan kendala UULLAJ No. 22 Pasal 280 di Kabupaten biak Numfor terdapat beberapa oknum hukum yang kurang memberikan ketegasan dalam menindalaki suatu hal atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan berlalu lintas. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menekan terjadinya kasus pelanggaran dalam berlalu lintas di Kabupaten Biak Numfor dapat dilakukan, yakni dengan menugaskan tiap personil kepolisian untuk dapat mengawasi arus jalan berlalu  lintas  dengan  harapan  dapat  menumbuhkan  sifat  kesadaraan  atau  kepekaan  masyarakat terhadap hukum berlalu lintas guna demi menurunkan angka pelanggaran. Menjadikan pelajaran tambahan ke setiap perguruan tinggi mengenai hukum dan sanksi terkait UULLAJ.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Hadi, Satrio Nur, and Tahura Malagano. “Analisis Penerapan Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran).” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 2, no.
19 Darwis.
20 Ipda M. Bagus Irianto, “Wawancara Dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Biak Numfor.”
1 (2020): 17 – 33. https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045.
Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.”
Jurnal Justitia 1, no. 1 (2013): 78 – 92. https://doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p.
Ismail, Nurhasan. “Efektifitas Undang -Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jaalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas.” Journal of Indonesia Road Safety 1, no. 1 (2018): 17 – 29. https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771.
Nugroho, Danar Adi, and Siti Malkhamah. “Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan Yogyakarta.” Jurnal Penelitian Transportasi Darat 20, no. 1 (2018): 9 – 16. https://doi.org/10.25104/jptd.v20i1.640.
Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no. 1 (2021):
75 – 85. http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975.
Perahera, Cepry. “Implementasi Pasal 271 Jo Pasal 270 Undang -Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota. ” Gloria Yuris Jurnal Hukum 6, no. 1 (2017): 1 – 60. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22912.
Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 1 (2014): 1 – 25. https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600.
Sajudin, Mohammad. “Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).” Jurnal Spektrum Hukum 14, no. 1 (2017): 58 – 82. https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1142.
Siregar, Suci Ramadhan i, Wardaya Wardaya, and Darmawan Tas’an. “Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan.” Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik 4, no. 2 (2017): 147 – 58. https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/73.
Sulaiman, Eman. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia.” Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2, no. 1 (2016): 64 – 78. https://journal-uim- makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/162.
Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 375 – 95. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427.
Zainuddin, Muhammad. “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggar an Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram.” Jatiswara 3, no. 3 (2015): 433 – 52. https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/112.
Zuliah, Azmiati. “Penerapan Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pe laku Anak.” Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa 13, no. 53 (2017): 1 – 14. https://doi.org/10.46576/wdw.v0i53.276.

## Buku
Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang . Jakarta: Kencana, 2009.
Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
Sandi, Budiono. Menuju Equality Before The Law . Jakarta: Diva Press, 2007.
Wawancara
Darwis, Iptu Muh. “Wawancara Dengan Kasat Lantas Polres Biak Numfor.” 2020.
Ipda M. Bagus Irianto. “Wawancara Dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Biak Numfor.” 2020.
Kapitarauw, Bryan. “Wawancara Dengan Pelanggar Lalu Lintas.” 2020 .