JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship
http://jurnal.shantibhuana.ac.id/jurnal/index.php/bee
JBEE Volume  2, No 1, 2020
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KONSEP GREEN ECONOMY UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS BERBASIS EKOLOGI
Aloysius Hari Kristianto STIM Shanti Bhuana Bengkayang, Kaliamantan Barat, Indonesia E-mail:Aloysius.hari@shantibhuana.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendefinisikan  konsep  Green  Economy  dalam mengimplementasikan  ke  arah  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  hijau  (green  growth) dan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  dengan  memperhatikan  tiga  aspek  yaitu aspek  politik,  aspek  sosial  dan  aspek  ekonomi  dalam  mengambil  sebuah  kebijakan. Ulasannya  berupa  definisi,  strategi  kebijakan  Green  Economy,  indikator  pengukuran Green  Economy  dan  implementasi  green  economy  negara  Thailand  dan  Ethopia  yang dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  mengimplementasikan  green  economy. Sedangkan  untuk  negara  Indonesia  indikator  green  economy  diukur  dengan  variabel PDB hijau dengan menambahkan biaya kerusakan lingkungan yaitu tingkat deplesi dan degradasi lingkungan.
Kata kunci: Green economy, Sustainable Development Goals, PDB hijau

## 1. PENDAHULUAN
Secara  global,  terjadinya  krisis
ekonomi  dan  keuangan  berdampak terhadap manusia dan lingkungan. Diharapkan,  dalam  mengukur  suatu pertumbuhan  yang  bersifat  dinamis diukur  dengan  menggunakan  variabel biaya/beban  lingkungan  yang  selalu dicatat secara berkala dan sistematis, hal ini berguna untuk mengantisipasi adanya sebuah  resesi  ekonomi  lingkungan. Dalam  mengatasi  masalah  lingkungan perlu diidentifikasi terlebih dahulu untuk membuat  strategi  baru  yang  lebih  baik, hal ini telah dibicarakan dalam pertemuan Dewan Menteri OECD (Organization  Economic  Coorporation Development) -  yang  disebut  Strategi Pertumbuhan  Hijau,  dalam  dokumen OECD Polandia disebut sebagai Strategi Pengembangan Ekologis atau Pertumbuhan Ekonomi Ekologis (OECD,  2014,  2011b,  2011c,  2011d). Menurut  definisi  yang  dirumuskan  oleh OECD  (OECD,  2011a),  pertumbuhan hijau  berarti  mengambil  tindakan  yang kondusif untuk pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi, dengan memastikan  bahwa  sumber  daya  alam dapat terus menyediakan dan berkontribusi  pada  kemakmuran  negara. Fokus  dari  pertumbuhan  hijau  adalah percepatan  investasi  dan  inovasi  yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan serta menyediakan peluang ekonomi baru. Dorongan dalam mencapai  pertumbuhan  ekonomi  hijau mengarahkan  pada  perekonomian  yang berbasis  teknologi  dan  pola  konsumsi yang  menciptakan  lapangan  kerja  dan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak  terhadap  lingkungan  (  Reilly, 2012). Konsep  dari Green  Economy (GE) diterima  secara  global  karena perhitungan GE ini  dapat  mencegah adanya degradasi lingkungan dan perubahan  iklim  (Stern  2006). Konsep ini menjadi sebuah sistem ekonomi yang lebih  efisien,  ramah  lingkungan  dan teknologi  hemat  sumber  daya  untuk mengurangi  emisi  dan  mengurangi dampak  perubahan  iklim  untuk  jangka panjang meskipun  dalam  jangka  pendek memerlukan  biaya  yang  besar  dalam
Received: 10 Februari 2020; Accepted: 11 Februari 2020; Published: 01 April 2020
proses  transisinya  (Jänicke,  2012) , yang dapat  mengantisipasi  serta  mengukur penipisan  sumber  daya  dan  degradasi lingkungan  yang  serius. Konsep GE telah mendapatkan popularitas di tingkat regional, nasional dan internasional yang pada  awalnya  hanya  sebagai  respons terhadap  krisis  keuangan  (Bina  dan  La Camera,  2011),  konsep  ini  dapat menjadi  penggerak  untuk  pertumbuhan dan pengembangan.
Konsep GE dijadikan sebagai agenda  kebijakan  operasional  dalam mencapai  kemajuan  yang  terukur  dalam ekonomi lingkungan (Schmalensee, 2012), yang  dijadikan  sebagai  pilar  dari implementasi pembangunan berkelanjutan  untuk  proses  transisi menuju  ekonomi  rendah  karbon  dan hijau. Saat  ini,  konsep  dan  kerangka kerja GE mempengaruhi  kebijakan diberbagai negara. Termasuk diantaranya  Inggris,  Prancis  dan  Cina dengan  yang  lebih  besar  fokus  pada pertumbuhan  hijau  (Bailey  dan  Caprotti 2014) , dan  juga  beberapa  negara  di Afrika seperti Rwanda, Maroko, Ethiopia,  Senegal  dan  Afrika  Selatan. Semakin  menipisnya  sumber  daya  alam dan  rusaknya  lingkungan  telah  menjadi perhatian  diberbagai  negara  yang  telah dibahas dalam pertemuan KTT BUMI di Rio  de  Janeiro  pada  tahun  1991. Meningkatnya pendapatan nasional
hampir di semua negara telah berdampak  pada  terkurasnya  sumber daya  alam  dan  rusaknya  lingkungan. Sebelumnya  telah  diperingatkan  pula oleh  Kelompok  asosiasi  Roma  bahwa pertumbuhan  ekonomi  akan  mengalami hambatan  ( stagnasi) karena  menipisnya sumber  daya  alam,  terutama  bila  pola konsumsi penduduk dunia tidak berubah dari  kecenderungan  (tren)  saat  ini,
(Donella  &  Denis,  1972).  Paradigma pembangunan berkelanjutan, menghendaki  adanya  perubahan  pada indikator  pembangunan, tidak  lagi
menggunakan  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  dan  PDRB  yang  dihitung  atas
dasar System of National Account (SNA) , melainkan  didasarkan  pada  PDB  Hijau atau PDRB Hijau (Green Gross Regional  Domestic  Product  atau  Green
GRDP) yang dihitung atas dasar konsep Sistem  Penghitungan  Terpadu  antara Lingkungan  dan  Ekonomi (System  of Integrated Environmental and Economic Account) , (UNSD, 2012).
PBB    merekomendasikan  bahwa setiap  negara  wajib  mengembangkan sistem  statistik  pendapatan  nasional yang  berwawasan  lingkungan,  oleh karena  itu  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Indonesia  pada  tahun  1995  -  1996  telah melakukan studi kasus mengenai penyusunan neraca ekonomi dan lingkungan  yang  memasukkan  aspek penyusutan sumber daya alam ke dalam sistem perhitungan pendapatan nasional. Peningkatan kegiatan perekonomian suatu  negara  berbanding  lurus  terhadap kerusakan lingkungan. Proses pembangunan dan industrialisasi menyebabkan timbulnya sebuah ekternalitas  yang  sangat  terkait  dengan adanya  polusi  dan  penyusutan  sumber daya  alam  yang  akan  berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  nasional (Abdul-Rahim  dan  Noraida,  2015). Perhitungan  PDB  konvesional  tidak menggambarkan nilai pertumbuhan ekonomi  yang  sebenarnya  dengan  tidak menyertakan  akibat  adanya  kerusakan lingkungan,  maka  terciptalah  indikator baru yang menyertakan unsur kerusakan lingkungan yaitu PDB Hijau. PDB Hijau adalah indikator baru yang dipergunakan untuk menghitung output dari perekonomian nasional yang mempertimbangkan  dan  menghitung faktor lingkungan dan sumber daya alam (Dickson, 2011).
Konsep Green  Economy dengan indikator  PDB  Hijau  dapat  memberikan harapan  baru  yang  lebih  baik  pada implementasi pembangunan
berkelanjutan  karena  ada  tujuan  untuk menginternalisasi  aspek  lingkungan  ke dalam  kegiatan  ekonomi. Dalam  UU  no
32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan disebutkan bahwa  PDB  hijau merupakan  salah  satu instrumen  ekonomi  untuk  mencegah kerusakan  lingkungan.  Implementasinya dapat diwujudkan berupa dana reboisasi, reklamasi,  revegetasi,  peremajaan  lahan kritis, perbaikan tata air, dana konservasi, dana CSR (Corporate Social Responsibility) ,  dana  penelitian  dan pengembangan  berbasis  lingkungan,  dll dengan  tujuan  untuk  tetap  tersedianya sumber  daya  alam  dalam  jangka panjang.

## 2. METODE PENELITIAN
Tinjauan  ini  bertujuan  untuk mendefinisikan  konsep Green  Economy
dalam  mengimplementasikan  ke  arah pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  hijau (Green Growth) dan Sustainable Development Goals (SDGs) . Ulasannya berupa definisi, strategi kebijakan Green Economy ,  indikator  pengukuran Green Economy dan implementasi green
economy negara Thailand dan Ethopia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Green Economy, Green Growth dan Sustainable Development ?
Secara  umum, green  economy memiliki beberapa definisi, yaitu sebagai  ekonomi  yang  berkelanjutan pada masyarakat  dengan mengkonsumsi semua  sumber  daya  yang  terbarukan secara  alami  dan  tanpa  mengandung emisi karbon. Pernyataan mendasar yang terkandung  didalamnya  adalah  rendah karbon, efisien sumber daya dan inklusif secara sosial. Dengan demikian hal yang utama  adalah green  economy dapat meningkatkan  nilai  modal  alam  /  bumi, beberapa  sektor  dalam green  economy adalah  teknologi  besih,  peningkatan infrastuktur  air  tawar,  peningkatan energi berkelanjutan, transportasi rendah karbon  dengan  desain  hemat  energi, teknologi  bersih  pengelolaan  limbah,
sektor pertanian dan kehutanan berkelanjutan, perubahan kebijakan
nasional  sektor  investasi  yang  didukung dengan pengembangan kebijakan
internasional  dan  infrastruktur  pasar.
Definisi  dari  beberapa  sumber  adalah sebagai berikut:
Tabel 1 . Beberapa definsi Green Economy Sumber Definisi UNEP’S  workinf definition 2010 Sistem kegiatan ekonomi  yang  terkait dengan proses produksi, distribusi dan  konsumsi  barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan  manusia dalam jangka panjang, dengan tidak mengorbankan generasi mendatang secara  signifikan  dari risiko  lingkungan  atau kelangkaan ekologis Green  Economy Coalition 2010 Ekonomi tangguh yang memberikan kualitas  hidup  yang lebih baik untuk semua manusia di Asia dengan batas ekologis planet ini. The UNEP-led Green Economy Initiative, 2011 International Chamber of Commerce, 2012 Ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, dengan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Suatu sistem ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan bersinergis dengan saling menguatkan dan mendukung kemajuan perkembangan sosial. Diyar et al, 2014 Ekonomi adalah tempat tumbuh dan meningkatnya kesejahteraan dan
pekerjaan rakyat yang disebabkan karena adanya investasi negara dan sosial dengan diikuti pengurangan emisi dan pencemaran lingkungan untuk merangsang efektiftifitas penggunaan energi dan sumber daya serta mencegah kerusakan pada keanekaragaman hayati dan ekosistem. Konsep green  economy telah mendapat  perhatian  internasional  yang signifikan  terutama  setelah  Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan  2012  (Rio  +  20).  Hal  ini sejalan  dengan  keprihatinan  yang  terus menerus  atas  tantangan  ekonomi  dan lingkungan  global  di  planet  kita  mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan hingga meningkatnya kelangkaan sumber daya alam. Organisasi internasional United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan green  economy sebagai sebuah sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia  dan  keadilan  sosial,  sementara secara  signifikan  mengurangi  risiko lingkungan  dan  kelangkaan  ekologis. Secara sederhana konsep green economy ialah  rendah  karbon,  efisien  sumber daya  dan  inklusif  secara  sosial  (UNEP, 2011).
Beberapa  pendapatan menyatakan bahwa green economy merupakan sebuah transformasi ekonomi yang tidak bisa  dihindari  antara  keberlanjutan lingkungan  dan  kemajuan  teknologi; konsep green  economy merupakan sebuah  konsep  yang  dianggap  ekskulsif yang  hanya  bisa  diterapkan  di  negara- negara maju dan kaya serta untuk negara berkembang dapat menghambat pembangunan  dan  dapat  meningkatkan jumlah kemiskinan.
Namun, berdasarkan laporan UNEP menegaskan bahwa green economy umumnya  tidak  menghambat pertumbuhan.  Secara  makro  ekonmi UNEP  memodelkan  beberapa  proyek yang menjelaskan  bahwa  ekonomi  hijau akan,  setelah  beberapa  tahun  transisi, menghasilkan lebih banyak pertumbuhan,  mengurangi  kemiskinan, dan menghasilkan lebih banyak pekerjaan  daripada  bisnis  seperti  biasa, ekonomi cokelat. Dalam green economy , pertumbuhan  pendapatan  dan  jumlah tenaga  kerja  didorong  oleh  sektor investasi  publik  dan  swasta  dengan mengurangi  tingkat  emisi  karbon  serta meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi degradasi lingkungan dalam mencapai S ustainable Development Goals (SDGs) .
Green  economy dan green  growth perlu  segera  diimplementasikan  karena kedua  hal  tersebut  merupakan  bagian penting  dari Sustainable  Development Goals  (SDGs) . Ada  3  aspek  yang  perlu dipertimbangkan  dalam  mencapai green economy,  economy  growth dan SDGs yaitu aspek  politik,  sosial  dan  ekonomi . Pembahasan ini berfokus pada bagaimana  mendorong green  economy dan green  growth dilihat  dari  aspek politik,  sosial  dan  ekonomi  dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan degradasi lingkungan .
Aspek  politik:  Aspek  ini  dapat mendorong green  economy dan green growth dalam membentuk strategi pertumbuhan  hijau,  PDB  hijau,  rencana pembangunan  berkelanjutan  nasional, dan  kebijakan  teknologi  hijau  nasional untuk  meningkatkan  inovasi  dalam teknologi hijau . Para politisi mempunyai peranan  penting  dalam  memberikan kebijakan  kepada  para  pengusaha  untuk lebih  memperhatikan  produk  yang ramah lingkungan dalam proses produksi hingga penjualannya. Dukungan  para  politisi  kepada  para pengusaha dengan membantu memberikan instrumen kebijakan seperti
pajak  karbon  dan  tarif  perdagangan karbon  virtual  dengan  meminimalkan biaya eksternalitas.
Aspek  sosial:  Aspek  sosial  dalam green  economy dan green  growth dapat dicapai  jika  setiap  individu  masyarkat saling  mendukung  satu  dengan  yang lain . Setiap individu masyarkat memainkan peran penting dalam memfokuskan perubahan menuju keberlanjutan,  karena  mereka  dapat mempengaruhi  proses  produksi  dan produk  serta  kebijakan  dan  institusi melalui permintaan dan kesadaran mereka  akan  ketahanan  lingkungan. Dalam hal ini setiap individu masyarakat berperan  sebagai sustainable  policy maker yang dapat  bertindak  sebagai
agent of change dalam mendorong green economy dan green  growth. Adanya agent  of  change ini dapat  didukung dengan dengan pendidikan formal atuapun  informal  dan  dapat  melaui media massa (Sertyesilisik dan Sertyesilisik 2015).
Aspek  ekonomi:  Dalam  aspek  ini green economy dan green growth dapat didorong melalui inovasi dalam teknologi  hijau; entrepreneurship ;  dan green  supply  chain . Konsep  ini  dapat dicapai  melalui  inovasi  yang  dapat menghasilkan  proses  produksi  dan produk  hijau.  Inovasi  dalam  teknologi hijau dapat ditingkatkan dengan instrumen  kebijakan  (mis.  hak  paten
Encaoua  et  al.  2006),  perguruan  tinggi sebagai  institusi  penghasil  pengetahuan yang  bertindak  sebagai  mesin  dari pertumbuhan  ekonomi  (Yusuf  dan
Nabeshima 2007; OECD 2007; Trencher et  al.  2014:155),  pelunya  sinergisitas antar perguruan tinggi dan para stakeholders dalam mengimplementasikan  konsep  tersebut .
(Trencher  et  al.  2014:  154–155).
Kewirausahaan bisa menumbuhkan teknologi  keberlanjutan  secara  inovatif (Ustaoglu  dan  Yildiz  2012:  142)  dan pasar teknologi bersih (Diyar et al. 2014: 696).  Kewirausahaan  dapat  memainkan
peranan  penting  dalam  pengembangan sustainable  development (Pacheco  et  al. 2010;  Muñoz  dan  Dimov  2014).  Pasar teknologi  hijau  dan  pasar  produk  hijau dapat didukung dengan product branding yang ramah lingkungan karena dapat mempengaruhi permintaan konsumen akan produk tersebut (Reczkova  et  al.  2013:  498).  Tidak hanya produk tetapi juga proses produksi  harus  ramah  lingkungan  agar tujuan green economy dan green growth dapat  tercapai.  Proses  produksi  hijau dapat  mempengaruhi  penurunan  tingkat eksternalitas  dari  produk. Aspek  politik, sosial  dan  ekonomi  saling  terkait  dan mereka  saling  mendukung.  Misalnya, aspek politik dan ekonomi saling terkait sebagai  kebijakan  instrumen  dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk  berinvestasi  dalam  lingkungan proses produksi yang ramah lingkungan.

## Implementasi Konsep Green Economy di negara Thailand dan Ethopia
Meskipun  dunia  internasional  telah menyadari  pentingnya  mendesain  dan mengimplemantasikan  kebijakan green economy , namun beberapa negara masih belum mengembangkannya dalam strategi kebijakan nasional. Pengembangan  startegi  dalam  mencapai S ustainable Development Goals (SDGs) telah dibahas dalam perjanjian internasional.  Strategi  ini  bertujuan untuk  membangun  sebuah  sistem  yang ramah  lingkungan  sekaligus  untuk mengatasi  krisis  keuangan  global  yang saat ini sedang berlangsung secara lebih efektif. Berikut adalah implementasi dan desain  kebijakan green  economy dari negara Thailand dan Ethiopia.
Thailand Menurut laporan negara di Thailand  tahun  2013,  empat  strategi nasional  disajikan  untuk  meningkatkan status  berpendapatan  rendah  menjadi berpendapatan menengah. Masing- masing  strategi  ini  memiliki  tugas  dan
target  secara  spesifik,  dengan  target pertama yang berfokus pada pengembangan kapasitas untuk meningkatkan daya saing jangka panjang  yang  berkelanjutan.  Strategi kedua  ditujukan  untuk  mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi dengan memberikan  lebih  banyak  peluang  bagi masyarakat berdasarkan tingkat kesetaraan  ekonomi,  sosial  dan  politik. Yang  ketiga  berkaitan  dengan  platform pertumbuhan  dalam green  economy , yang tujuannya adalah untuk mempromosikan  kualitas  hidup  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  ramah lingkungan.  Strategi  keempat  bertujuan untuk  menyeimbangkan  tiga  strategi lainnya dan ekonomi kecukupan (ADBI, 2013; PRD, 2013). Pemerintah Thailand mengidentifikasi green  economy ,  yang terintegrasi dengan green growth ,
sebagai cara untuk menyelaraskan masyarakat  Thailand  dan  memulai pemahaman  konsep.  Selain  itu,  hal  ini dipandang  sebagai  alat  ekonomi  yang meningkatkan pembangunan hijau,
mempromosikan produksi dan konsumsi hijau  dan  juga  meningkatkan  organisasi serta  mekanisme  operasi  negara. The Natural  Resources  and  Environment Ministry  (NREM) adalah  otoritas  utama dalam penerapan akan kesadaran lingkungan.  Di  bawah  rencana  strategis ini,  pajak  lingkungan  dan  karbon  akan digunakan sebagai mekanisme keuangan utama  dalam  membuat  pembangunan negara  berkelanjutan.  Juga,  skala  PDB hijau  diharapkan  akan  ditarik  oleh The Industry  Ministry  (IM) untuk  mengukur keberlanjutan pembangunan negara.
Tabel  1  dibawah  menggambarkan  kerangka kerja strategi g reen economy Thailand .
Tabel  2 Status  ringkasan  startegi  dan kebijakan Green  Growth Thailand  (The Nation,  2012;  UNEP,  2012;  ADBI,  2013; PRD, 2013) Visi Merubah Thailand sebagai negara yang berpenghasilan rendah menjadi negara yang berpenghasilan menengah Startegi Nasional Strategi Green Growth Jangka waktu 2014-2018 Obyek Strategi ⚫ Mempromosikan lingkungan : pelayanan dan produksi  hijau  yang ramah lingkungan ⚫ Mempromosikan pengurangan
dampak rumah kaca dan  mempersiapkan perubahan iklim ⚫ Memperbaiki modal sumber  daya  alam dan manajemen lingkungan hidup ⚫ Mendorong  dalam budaya  yang  ramah lingkungan Rencana Pelaksanaan ⚫ Mempromosikan lingkungan : sistem pertanian hijau ramah lingkungan
⚫ Stimulate
lingkungan :
industri hijau ramah lingkungan
⚫ Pengembangan lingkungan :
transportasi hijau ramah lingkungan
⚫ Mempromosikan lingkungan :
pariwisata hijau ramah lingkungan
⚫ Pengembangan kota hijau Pilihan Kebijakan ⚫ Kategori kebijakan kelembagaan - Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan mengawasi strategi, dengan
Low Carbon Resource Efficient Social Inclusive Green
Economy
Green
Growth Sustainable developme nt
Kementerian Perindustrian menetapkan langkah - langkah, menegakkan standar dan mengatur rencana pengembangan di tingkat nasional dan regionals ⚫ Kategori kebijakan dalam memberikan insentif - PPP (Polluter Pays Principles ); pembayaran untuk penggunaan jasa ekosistem. ⚫ Kategori kebijakan dalam internalisasi : penetapan pajak lingkungan dan karbon sebagai bagian dari mekanisme keuangan, sertifikasi industri hijau, dll ⚫ Kategori kebijakan mengenai informasi - CSR GREEN NETWORK: Proyek unggulan, proyek EMS untuk UKM, Sistem Manajemen Energi, Kota Industri Ramah Lingkungan menjadi Industri Hijau. ⚫ Kategori kebijakan dalam investasi : Dana Uni Eropa di bawah SWITCH Asia : Program untuk pengadaan publik yang berkelanjutan (konsumsi dan produksi) dan kebijakan pengadaan hijau lebih lanjut. Sektor Sasaran Sektor pertanian dan kehutanan, sektor industri, sektor sampah, sektor transportasi, sektor pariwisata, dan sektor konstruksi dan bangunan Hasil Keberhasilan dalam pelebelan rendah karbon secara sukarela : Label pengurangan rendah karbon : 163 produk yang dibuat oleh 42 perusahaan telah disertifikasi sebagai pengurangan emisi dengan proses setidaknya 10 persen.  Jejak
Karbon untuk
Produk: 726 produk yang dibuat oleh 177 perusahaan telah menjalani penilaian siklus hidup produk lengkap dan menghitung jejak karbonnya. Cool Mode Label : 18
kain yang diproduksi oleh 6 produsen telah diakui menggunakan teknologi serat inovatif yang sangat cocok untuk cuaca panas. ⚫ Kerjasama internasional dengan Jerman dalam Green Economy (UNEP 2012) Ethiopia Pemerintah Ethiopia telah menganut  konsep  ekonomi  hijau  dalam menangani  penyediaan  pangan  yang tidak  aman,  peningkatan  emisi  GRK, produk  domestik  bruto  per  kapita  yang rendah  dan  tantangan  lain  yang  terkait
dengan pertumbuhan ekonomi konvensional  (EEPA,  2011;  FDRE, 2011;  EPA,  2012).  Visi  Ethiopia, berdasarkan platform Climate Ressilence Green  Economy (CRGE) ,  adalah  untuk mencapai  status  pendapatan  menengah pada tahun 2025. CRGE dibagi menjadi dua komponen; Green Economy Strategy  (GES) yang  berfokus  pada mitigasi  dan  Strategi  Ketahanan  Iklim yang  bertujuan  untuk  ketahanan  pada sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan  lahan  (Bass  et  al.,  2013). Menurut  Dinas  Perencana  pertumbuhan dan transformasi nasional negara tersebut,  tujuan  yang  ditargetkan  adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian,  memperkuat  basis  industri dan  mendorong  pertumbuhan  ekspor. Sasaran  lain  pada  2011  adalah  menjadi "pelopor ekonomi hijau", yang memberikan  kepercayaan  pada  model pertumbuhan yang berkelanjutan (EEPA, 2011; UNDP, 2011; EPA, 2012) namun  demikian  Bass  et  al.  (2013) menyoroti  bahwa  kisah  sukses  Ethiopia mencapai  status  menjadi  salah  satu negara pertama di Afrika yang mengembangkan  strategi  pertumbuhan hijau. Saat  ini,  GES  mengidentifikasi dan  memprioritaskan  lebih  dari  60 inisiatif, yang memungkinkan pengembangan  tujuan  yang  membatasi emisi  gas  rumah  kaca  pada  tahun  2030. Negara  ini  juga  bertujuan  menyediakan lingkungan yang ramah dan menguntungkan  bagi  investasi  asing untuk mendukung pertumbuhannya
(EEPA,  2011;  UNDP,  2011;  EPA, 2012). Menurut Bass et al. (2013), GES telah menyaring lebih dari 150 teknologi pengurangan  yang  telah  menghasilkan beberapa  usulan  proyek  yang  dapat bankable untuk  menarik  pendanaan iklim  internasional.  Untuk  melindungi Republik  Demokratik  Federal  Ethiopia dari  dampak  buruknya  perubahan  iklim yang  disebabkan  karena  mengarahkan ekonomi mereka ke jalur ekonomi hijau,
pemerintah telah memulai strategi ekonomi  hijau  yang  tahan  iklim,  yang dirangkum  dalam  Tabel  2.  Menjelajahi hijau strategi dan kebijakan ekonomi.
Tabel  3 Status  ringkasan  startegi  dan kebijakan Green  Growth Ethiopia  (EEPA, 2011; FDRE, 2011; UEDP,2011; EPA,2012; EEPA, 2015) Visi Untuk mencapai status pendapatan masyarakat menengah pada tahun 2025 dalam Climate Resilient Green Economy (CRGE) Startegi Nasional Climate Resilient Green Economy (CRGE) Jangka waktu 2011-2015, 2015-2020 dan 2020-20120 Obyek Strategi Strategi CRGE membahas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tujuan mitigasi. Tujuan CRGE
meliputi:
⚫ Stimulasi lanjutan untuk pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi ⚫ Memastikan pengurangan dan penghindaran emisi di masa depan, mis. Transisi untuk ekonomi hijau ⚫ Mempromosikan kebijakan yang mengimplementasika n terhadap perubahan iklim Rencana Pelaksanaan Rencana perubahan dan pertumbuhan : Rencana ini terdiri dari 4 pilar yaitu : ⚫ Pertanian :
Meningkatkan praktik produksi (tanaman dan ternak) untuk ketahanan pangan dan pendapatan petani yang lebih tinggi dengan mengurangi emisi ⚫ Kehutanan : Melindungi dan
memulihkan hutan demi kegiatan
ekonomi dan menjaga
ekosistem (dan juga sebagai cadangan karbon) ⚫ Sumber daya energi:Memperkuat pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik pasar domestik dan regional ⚫ Transportasi, industri dan bangunan : Pemanfaat teknologi modern dan hemat energi Pilihan Kebijakan ⚫ Ktegori kebijakan kelembagaan : ⚫ Kategori kebijakan investasi : ⚫ Kategori kebijakan informasi : ⚫ Kategori kebijakan internalisasi : Sektor Sasaran Pertanian, Kehutanan, PLN, Transportasi, Industri dan bangunan Hasil ⚫ Peningkatan program cook stove secara nasional : kementerian sumber daya air dan energi bekerja sama dengan UNDP, yayasan BARR, aliansi global dalam clean cook stove dan lainnya, untuk mendukung distribusi 9 juta kompor masak di Etiopia pada tahun 2015 ⚫ CDM bale project dengan mengurangi emisi daerah pegunungan, sampai dengan tahun 2017 program mengurangi emisi dilakukan dengan penekanan angka deforestasi (pengurangan fungsi hutan), reboisasi dan rehabilitasi fungsi hutan dan praktik manajemen hutan yang berkelanjutan ⚫ Aforestasi (pembentu kan hutan atau tegakkan pepohonan di area di mana sebelumnya bukan merupakan hutan) dan reforestasi atau (reboisasi yang merupakan
pembentukan kembali hutan yang pernah gundul, secara alami maupun buatan)

## PDB hijau sebagai indikator Green Economy di Indonesia
Produk  Domestik  Bruto  Hijau  / PDB  Hijau  Produk  Domestik  Bruto Hijau  (PDB  Hijau)  merupakan  sebuah indikator  untuk  mengukur  tingkat  nilai alam  selain  barang  dan  jasa  yang  telah terukur dalam PDB konvensional ( tanpa biaya  dampak  lingkungan).  Tingkat konsumsi  saat  ini  berdampak  terhadap tingkat  konsumsi  di  masa  yang  akan datang  yang  biasanya  tercermin  dalam tingkat pendapatan nasional atau Produk
Domestik Bruto (PDB). Tingkat konsumsi  saat  ini  tidak  memberikan kontribusi yang bermanfaat secara sosial jika mengarah pada penurunan konsumsi di  masa  mendatang. Oleh  sebab  itu indikator  PDB  Hijau  menyesuaikan perhitungan dengan cara menginternalisasikan biaya deplesi sumber  daya  alam, maka  diperlukan ahli  biofisik  yang  memiliki  kemampuan dalam melakukan penyesuaian tersebut.
Dalam  mengukur  PDB  Hijau biasanya  mencakup  5  (lima)  komponen biaya  konsumsi  sumber  daya  alam, seperti  :  lahan  pertanian,  sumber  daya mineral, hutan, air dan sumberdaya ikan dan  2  (dua)  biaya  depelesi  lingkungan seperti  tingkat  polusi  lingkungan  dan tingkat degradasi lingkungan. Munculnya  PDB  hijau  ini  sebagai perbaikan komponen terhadap kurangnya perhitungan dari PDB konvensional  dengan  menambah tingkat deplesi dan degradasi lingkungan karena
diharapkan  dengan  perhitungan  PDRB Hijau perekonomian tidak saja menghasilkan  barang  dan  jasa  namun juga  mengitung  biaya  yang  harus dikeluarkan  dari  timbulnya  polusi  dan kerusakan lingkungan Hasil pengambilan  sumber  daya  alam  yang bertujuan  untuk  kegiatan  usaha  hanya dapat  memperlihatkan  nilai  positif dalam  neraca  produksi  nasional,  namun tidak  menunjukkan  nilai  penyusutan cadangan  sumber  daya  alam  dan kerusakan lingkungan. Langkah perhitungan  yang  digunakan  dalam memperoleh  PDB  Hijau  adalah  sebagai berikut (Hasddin  dan  Fajar  Sukma  jaya,
2019):
1. PDB  Semi  Hijau,  mengurangkan nilai  deplesi  sumber  daya  alam dari  nilai  PDB  konvensional (PDB  coklat).  Nilai  Deplesi dihasilkan dari mengkalikan volume pengambilan dari berbagai jenis  sumber  daya  alam dengan unit rent/price. Perhitungannya  adalah  sebagai berikut : PDB semi hijau = (nilai tambah pada PDRB) - (nilai deplesi sumber daya alam) 2. PDB  Hijau,  dihitung  dengan  cara mengidentifikasikan  lingkungan yang  terdegradasi;  kuantifikasi fisik degradasi lingkungan; evaluasi ekonomi terhadap degradasi lingkungan (Nurrochmat,  et  al,  2009)  dan (Putra,  2013).  Perhitungannya adalah sebagai berikut : PDB  hijau  =  (nilai  tambah pada  PDRB)  -  (nilai  deplesi sumber daya alam) - (Degradasi lingkungan)
4. KESIMPULAN
Green  economy adalah  konsep penting  yang  dapat  diterapkan  dalam pemerintahan terkait pengambilan
keputusan  untuk  sebuah  kebijakan  yang
berkelanjutan.  Hal  Ini  pertama  kali dikemukakan  oleh  Pearce  et  al.  (1989) dan berlanjut melalui ‘Green New Supply dan progress in Rio  + 20 . Ini  banyak  digunakan  dikerangka  kerja kebijakan  nasional  di  berbagai  negara Inggris dan Sierra Leone. Namun, masih ada gap antara wacana dan implementasinya.  Konsep  ini  lebih efektif diterapkan pada tiap negara untuk jangka  panjang,  termasuk  definisi  yang lebih luas untuk pengukuran pertumbuhan  ekonomi  daripada  yang saat ini dipergunakan (PDB konvesnional) dengan menginternalisasikan tingkat deplesi dan degradasi  sumber  daya.  Tepatnya  suatu pengukuran  kegiatan  ekonomi  penting untuk    dilakukan  dalam  pengambilan keputusan yang baik, termasuk mengukur  komposisi  dan  pertumbuhan ekonomi  hijau.  Kita  perlu  menghargai hubungan kunci antara aliran pendapatan  nasional  dan  stok  kekayaan suatu  negara,  termasuk  modal  alam  dan sosial  (Nellis  dan  Parker  2004),  dan ekonomi hijau membutuhkan cara untuk mengukur transformasi ekonomi.
Merekam dan melaporkan kegiatan  ekonomi  hijau  adalah  penting sehingga  mereka  dapat  didorong  dan, jika sesuai, disubsidi. Pengukuran ekonomi  hijau  yang  jelas  antar  negara akan  memaksa  pemerintah    dengan konsep green , untuk meringankan konflik  yang  melekat  ketika  pemerintah berusaha  untuk  mencapai  target  SDG, dan  prioritas  nasional  mereka  sendiri. Mengembangkan  pengukuran  interaksi antara lingkungan dan ekonomi merupakan  hal  yang  vital.  Beberapa upaya  telah  dilakukan  oleh  organisasi internasional  dalam  mendukung  aksi ekonomi  hijau  dan  sudah  menggalami perkembangan yang signifikan termasuk diantaranya  adalah  negara  Thailand  dan Ethiopia.  Tantangan  kedepan  pastilah ada dan haruslah segera untuk diterapkan  konsep Green  economy dengan  tetap  menyesuaikan  dengan
keadaan masing-masing negara berdasarkan  aspek  sosial,  politik  dan ekonomi.

## 5. REFERENSI
Abdelaal, M. R. M., & Sallam, I. (2019). Green Economy Themes: Pathway  to  Sustainable  Urban Development . The Academic Research Community Publication, 3(2), 48. https://doi.org/10.21625/archive.v 3i2.501 ADBI  (2013) Thailand  Country Report: Regional Workshop on Eco-Industry  Cluster ,  Tokyo, Japan, Asian Development Bank Institute.
Bailey I and Caprotti F, 2014. the green economy:  functional  domain  and theritical  direction  of  enquiry ,
environment  and  planning  A  46 1797-813 Bass,  S.  et  al.  (2013) Making  growth green  and  Inclusive:  The  case  of Ethiopia .
Bina O and La Camera F 2011 Promise and  shortcomings  of a  green  turn in  recent  policy  responses  to  the ‘double crisis’ Ecological Economics 70 2308–16 Diyar  S,  Akparova  A,  Toktabayev  A, Tyutunnikova  M  (2014) Green economy—innovation-based development of kazakhstan . Procedia Soc Behav Sci 140:695– 699 EEPA  (2011) The  path  to  sustainable development  Ethiopia’s  Climate- Resilient Green Economy Strategy .  The  Federal  Democratic Republic of Ethiopia. EEPA (2015) Ethiopia’s  Climate- Resilient Green Economy, Climate Resilience Strategy: Agriculture  and  Energy  EEPA
(2011). The  Federal  Democratic Republic of Ethiopia.
Ethiopia, Government  of  Ethiopia , Global  Green  Growth  Institute (GGGI). Ellis,  K.  et  al.  (2009) Policies  for  low carbon growth , Overseas Development Institute London. EPA (2012) National Report of Ethiopia ,  the  United  Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20). FDRE  (2011)  Ethiopia’s  Climate- Resilient Green Economy strategy. Green economy strategy , Federal  Democratic  Republic  of Ethiopia. Georgeson, L., Maslin, M., & Poessinouw,  M.  (2017). The global  green  economy:  a  review of concepts, definitions, measurement  methodologies  and their interactions. Geo: Geography and Environment, 4(1).
https://doi.org/10.1002/geo2.36 Hasddin, fajar sukma jaya. (2019). Nilai Deplesi  dan  Degradasi  Sumber daya  alam  dalam  perekonomian kota  kendari  provisnis  sulawesi tenggara. Jurnal  aksara  public, vol  3  no  4,  edisi  november  2019 (16-29) Janicke  M  (2012) ‘‘Green  growth’’: from  a  growing  eco-industry  to economic  sustainability .  Energy Policy 48:13–21 Leal,  W.  (2017). Sustainable  Economic Development.  Green  Economy and Green Growth . In Sustainable Economic  Development:  Green
Economy and Green Growth.
Lukas, E. N. (2015). Green Economy for Sustainable Development and Poverty Eradication . Mediterranean  Journal  of  Social Sciences, 6(6), 434–443. https://doi.org/10.5901/mjss.2015. v6n6s5p434
Megwai,  G.,  Njie,  N.  I.,  &  Richards,  T.
(2016). Exploring  green  economy strategies and policies in
developing countries . International  Journal  of  Green Economics,  10(3–4),  338–357. https://doi.org/10.1504/IJGE.2016 .081905 Nellis J G and Parker D 2004 Principles of macroeconomics Pearson , London. Nurrochmat,  Solihin  I,  Ekayani  M, Hadianto  A.  2009. Formulasi Kebijakan Fiskal Hijau: Mengintegrasikan  Nilai  Ekonomi Jasa  Lingkungan  Hutan  dalam Neraca  Pembangunan. Prosiding
Seminar  Hasil  Penelitian  IPB 2009. Bogor. OECD  (2007) Higher  education  and regions: globally competitive, locally engaged . OECD Publishing, Paris. OECD (2009) Eco-innovation in industry:  enabling  green  growth . http://www.oecd.org/sti/ind/ 44424374.pdf OECD (2010) Delivering a new approach to innovation . http://www.oecd.org/site/ innovationstrategy/deliveringane wapproachtoinnovation.htm OECD  (2011a)  Fostering  innovation  for green growth. http://www.oecd.org/sti/inno/4866 3228.pdf OECD  (2011b) Towards  green  growth . Organization for Economic Cooperation  and  Development, Paris Parahyangan,  U.  K.,  Ekonomi,  F., Sarjana,  P.,  &  Pembangunan,  E.
(2017). Estimasi  pdrb  hijau  jawa barat 2011 - 2015 . (211).
Pearce  D  W,  Markandya  A  and  Barbier E  B  1989  Blueprint  for  a  green economy Earthscan, London.
Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Hijau Sektor Pertanian Di Kabupaten Jayapura. (2010). Agro Ekonomi , Vol. 17. https://doi.org/10.22146/jae.1790 7 Putra, Windhu. 2013. Model Perhitungan Besaran PDRB Hijau Sektor Kehutanan di Kalimantan Barat melalui Pendekatan  Jasa  Lingkungan. Jurnal  Eksos.  Vol.  9,  No.  1, Februari  2013.  Pontianak.  Hal.
49-68 Reczkova  L,  Sulaiman  J,  Bahari  Z (2013) Some  issues  of  consumer preferences  for  eco-labeled  fifish to  promote  sustainable  marine capture  fifisheries  in  peninsular Malaysia . PSU-USM international conference on humanities  and  social  sciences. Procedia  Soc  Behav  Sci  91:497– 504. Sertyesilisik  B,  Sertyesilisik  E  (2015) Sustainability leaders for sustainable  cities.  In:  Opoku  A, Ahmed  V  (eds)  Leadership  and sustainability in the built environment. Spon Research, Routhledg The  Nation  (2012) Thai-German  Ties:
Thailand, Germany  to  speed  up free trade agreement.
Trencher G, Bai X, Evans J, McCormick K,  Yarime  M  (2014)  University partnerships  for  co-designing  and co-producing urban sustainability. Glob  Environ  Change  28:153– 165.