## PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT TANPA AGUNAN DI KELURAHAN PATRANG KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
Oleh :
Nanang Tri Budiman Email : ntbudiman@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Supianto Email : supianto@uij.ac.id Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## Abstrak
Dalam  aspek  ekonomi,  Pandemi  Covid-19  telah  berimbas  pada  kegiatan  usaha  yang mengalami  penurunan  bahkan  banyak  pula  yang  berdampak  pada  berhentinya  beberapa bidang  usaha  tertentu.  Menurunnya  kegiatan  ekonomi  ini  berdampak  pula  kepada  para pelaku  usaha  dan  masyarakat  terhadap  kemampuannya  dalam  memenuhi  kewajibannya kepada pihak lain, terutama kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang menyebabkan  terjadinya  sengketa  kredit  tanpa  agunan  dan  untuk  mengetahui  penyelesaian sengketa  kredit  tanpa  agunan  di  Kelurahan  Patrang  Kabupaten  Jember.  Metode  yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan metode penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  yang  menjadi  penyebab terjadinya  sengketa  kredit  tanpa  agunan  adalah  usaha  yang  dijalankan  oleh  debitur mengalami kegagalan dan pemahaman nasabah bahwa kredit usaha yang dikucurkan tanpa agunan  merupakan  hibah  atau  bantuan  dari  pemerintah.  Kredit  tanpa  jaminan  yang dikucurkan  kepada  usaha  mikro  maupun  perorangan  diberikan  dalam  jumlah  yang  kecil. Sistem pembayaran dapat berupa membayar angsuran baik dengan waktu harian mingguan dan bulanan disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur.
Kata kunci : Sengketa kredit, agunan, Patrang

## Abstract
In  the  economic  aspect,  the  Covid-19  pandemic  has  affected  business  activities  which  have experienced a decline and many have even resulted in the cessation of certain business fields. This decline in economic activity also has an impact on business actors and the community on their ability to fulfill their obligations to other parties, especially those who  provide loans in the form of credit. This study aims to determine the factors that cause credit disputes without collateral  and  to  determine  the  settlement  of  credit  disputes  without  collateral  in  Patrang Village,  Jember  Regency.  The  method  used  is  normative  juridical  and  empirical  with sociological  legal  research  methods.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded that  the  factors  that  cause  credit  disputes  without  collateral  are  businesses  run  by  debtors that  fail  and  the  customer's  understanding  that  business  loans  disbursed  without  collateral are  grants  or  assistance  from  the  government.  Unsecured  loans  disbursed  to  micro- enterprises  and  individuals  are  given  in  small  amounts.  The  payment  system  can  be  in  the form of paying installments on a daily, weekly and monthly basis according to the agreement between the debtor and creditor.
Keywords: Credit dispute, collateral, Patrang

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pandemi  Covid-19  yang  melanda dunia  akhir-akhir  ini  telah  berdampak negatif  kepada  semua  aspek  kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. 1
Demikian  pula  di  Indonesia,  dampaknya telah  terasa  dalam  kehidupan  masyarakat tidak hanya dalam aspek Kesehatan, namun juga  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  budaya masyarakat  Indonesia.  Dalam  aspek  eko- nomi,  Pandemi  Covid-19  telah  berimbas pada  kegiatan  usaha  yang  mengalami penurunan  bahkan  banyak  pula  yang  ber- dampak  pada  berhentinya  beberapa  bidang usaha tertentu. Menurunnya kegiatan ekonomi  ini  berdampak  pula  kepada  para pelaku  usaha  dan  masyarakat  terhadap  ke- mampuannya  dalam  memenuhi  kewajiban- nya  kepada  pihak  lain,  terutama  kepada pihak  yang  memberikan  pinjaman  dalam bentuk kredit.
Pandemi  covid-19  merupakan  ter- masuk  dalam  kategori force  majeure yang dikenal dalam KUHPerdata. Namun demik- ian,  apabila  dikaitkan  dengan  adanya kontrak  bisnis  yang  telah  dibuat  maka keadaan pandemi covid-19 ini tidaklah serta merta  membatalkan  suatu  kontrak  bisnis tersebut.  Pembatalan  suatu  kontrak  bisnis
1 https://www.wartaekonomi.co.id/read309848/ dampak-pandemi-covid-19-terhadap- perekonomian-dunia-infografis
haruslah  sesuai  dengan  hukum  perjanjian sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah jelas apabila  syarat  sahnya  perjanjian  tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak. 2
Pemberian  kredit  yang  diberikan  oleh Lembaga  keuangan  pada  dasarnya  di- maksudkan  untuk  memberikan  penyediaan uang  yang  didasarkan  atas  perjanjian pinjam-meminjam  yang  dilakukan  antara pihak  bank  sebagai  kreditur  dengan  pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dalam perjanjian  kredit  diperlukan  adanya  suatu jaminan  yang  diberikan  pada  kreditur. Jaminan  yang  diberikan  tadi  diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk  dikembalikan  sesuai  jangka  waktu yang  disepakati,  dan  telah  dituangkan dalam  perjanjian  kredit.  Perjanjian  Kredit sendiri  memegang  fungsi  yang  sangat penting,  baik  bagi  kreditur  maupun  bagi nasabah sebagai debitur.
Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap Lembaga keuangan diwajibkan untuk  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian (Prudential  Banking  Principles) .  Hal  ini didasarkan  pada adanya  resiko  yang  sangat
2 Riza  Fibriani,  Kebijakan  Hukum  Pembatalan Kontrak  Dalam  Keadaan  Force  Majeure  Pandemi Covid-19  Di  Indonesia,  Jurnal  Humani  (Hukum dan  Masyarakat  Madani),  Volume  10  No.  2,  Nov 2020, hal. 205, http://journals.usm.ac.id/index.php/ humani/article/view/2323 , http://dx.doi.org/ 10.26623/humani.v10i2.2323
tinggi  dalam  melakukan  pemberian  kredit sebagai  usaha  utama  Lembaga  perbankan. Selain  itu  kegagalan  dalam  kredit  dapat berakibat  pada  terpengaruhnya  kesehatan dan  kelangsungan  usaha  Lembaga  ke- uangan itu sendiri.
Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking  Principle) merupakan  suatu  asas atau  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  suatu Lembaga  keuangan  dalam  menjalankan fungsi  dan  kegiatan  usahanya  wajib  ber- sikap  hati-hati  ( Prudent )  dalam  rangka melindungi  dana  masyarakat  yang  di- percayakan padanya. 3 Istilah prudent sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen. Kata prudent itu  sendiri  secara  harafiah dalam  Bahasa  Indonesia  berarti  kebijak- sanaan,  Namun  dalam  dunia  perbankan istilah  itu  digunakan  untuk  asas  kehati- hatian. 4
Ketentuan  prinsip  kehati-hatian  bahwa Lembaga  perbankan  berkewajiban  untuk menyediakan  informasi  mengenai  kemung- kinan timbulnya resiko sehubungan dengan transaksi  nasabah  yang  dilakukan  bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan. Penyediaan informasi mengenai ke-
3 Rachmadi  Usman.  2001, Aspek-Aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18.
4 Permadi  Gandapradja,  2004. Dasar  dan  Prinsip Pengawasan Bank , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21
mungkinan  timbulnya  resiko  kerugian nasabah  dimaksudkan  agar  akses  untuk memperoleh  informasi  perihal  kegiatan usaha  dan  kondisi  bank  menjadi  lebih terbuka  yang  sekaligus  menjamin  adanya transparansi.
Namun  demikian,  bagi  masyarakat kelas  menengah  kebawah  yang  hendak mengelola  sebuah  bisnis  atau  usaha  mikro bahkan  dalam  skala  lebih  kecil  lagi, maupun  untuk  keperluan  konsumsi,  untuk mendapatkan  pinjaman  atau  kredit  sebagai modal  usaha  dari  lembaga  keuangan tidaklah  mudah.  Hal  ini  disebabkan  karena berbagai  faktor,  diantaranya  rendahnya tingkat literasi keuangan hingga keberadaan lembaga  keuangan  yang  belum  merata  di setiap  daerah.  Situasi  demikian  ini  mem- buat  sebagian  kalangan  masyarakat  ke- sulitan  untuk  mendapatkan  pendanaan  dari Lembaga keuangan.
Dalam situasi demikian, masyarakat di beberapa  daerah  tertentu  memanfaatkan jasa  "bank  keliling"  atau  pihak  Lembaga keuangan  yang  menawarkan  pinjaman dengan syarat-syarat yang mudah. Penyaluran  pinjaman  oleh  bank  keliling biasanya  sangat  mudah  dan  cepat  di- bandingkan  dengan  lembaga  keuangan formal.  Bank  keliling  sering  menyebut dirinya  sebagai  bank  perkreditan  rakyat atau  koperasi  simpan  pinjam  dimana masyarakat  dapat  meminjam  uang  dengan jumlah  ratusan  ribu  hingga  jutaan  Rupiah
lalu mengembalikannya dengan cara dicicil setiap hari atau tiap pekan atau bulan.
Penawaran  Kredit  Tanpa  Agunan kepada calon nasabah tidak melalui analisis yang  baik  yang  berarti  merupakan  adanya kelalaian  dari  pejabat  maupun  pegawai bank  dalam  menganalisis  debitur.  Pelang- garan  atas  tidak  diterapkannya  prinsip- prinsip  perbankan  dalam  pemberian  kredit tanpa agunan memiliki akibat hukum sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Jika  akibat hukum  ini  diterapkan  dengan  benar  maka akan  mampu  memperkecil  resiko  banyak- nya  kredit  macet,  terutama  pada  kredit tanpa agunan. 5
Salah  satu  faktor  yang  penting  dalam perjanjian  pinjam-meminjam  atau  per- janjian  kredit,  adalah  kemungkinan  timbul- nya  faktor Default  dan  Collateral dalam perjanjian kredit tersebut. Pengertian „default‟ atau  “kegagalan  atau  kelalaian” adalah  kegagalan  untuk  memenuhi  suatu kewajiban  sebagaimana  disepakati  didalam perjanjian/kontrak. 6 Dalam pengertian “default” ,  pelaku  kegagalan  dinamakan „defaulter‟ ,  yaitu  orang  yang  gagal  atau lalai  memenuhi  kewajibannya,  orang  yang
5 Fanny  Angelina,  Aspek  Hukum  Prudential Principle  Dan The  Five  C  Of  Credit  Analysis Dalam  Pemberian  Kredit  Tanpa  Agunan  Oleh Bank  Dan  Akibat  Hukumnya,  Jurnal  Humani, Volume  10  No.  2,  Nov  2020,  hal.  300, http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/ view/2536 , http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2536
6 Johannes  Ibrahim,  2004, Cross  Default  Dan  Cross Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah , Bandung : Refika Aditama, hlm. 51.
menyalah gunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan”. 7
Kelurahan  Patrang  merupakan  ke- lurahan yang terletak di Kecamatan Patrang Kabupaten  Jember.  Jumlah  penduduk Kelurahan Patarang pada tahun 2017 adalah 17.970 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.040 jiwa  dan  perempuan  8.930  jiwa. 8 Sebagian masyarakat  Kelurahan  Patrang  memiliki kemampuan  untuk  mengembangkan  taraf hidupnya melalui berbagai jenis usaha, baik usaha  dalam  skala  kecil,  menengah,  mau- pun  besar.  Jenis-jenis  usaha  tersebut  dapat mendukung  dalam  rangka  meningkatkan perputaran  perekonomian  masyarakat  Ke- lurahan  Patrang,  sehingga  tidak  tertinggal dengan  daerah-daerah  lain.  Berbagai  jenis usaha  yang  ada  di  Kelurahan  Patrang diantaranya terdapat Pasar Kelurahan, Toko Modern,  Toko  Pracangan,  Koperasi,  serta Usaha Kecil lainnya.
Berbagai  usaha  tersebut  memerlukan peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara  lain  dilakukan  dengan  memberikan penjaminan  kredit  bagi  UMKM  dan Koperasi  baik  secara  mandiri  maupun melalui  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR), dengan  fasilitas  penjaminan  kredit  dari Pemerintah  bagi  belum  memiliki  agunan tambahan  atau  agunan  tambahan  belum cukup. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit
7 Ibid, hal. 51.
8 Profil  Kecamatan  Patrang  Kabupaten  Jember Tahun 2017
tanpa agunan tersebut seringkali mengalami kendala  atau  permasalahan  sehingga  me- nimbulkan  adanya  sengketa  yang  disebab- kan  wanprestasi  dari  pihak  debitur  dalam menyelesaikan kewajibannya.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang  diatas,  rumusan  masalah  yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor- faktor  apa  yang  menyebabkan  terjadinya sengketa  kredit  tanpa  agunan  di  Kelurahan Patrang  Kecamatan  Patrang,  Kabupaten Jember?  Dan  Bagaimana  penyelesaian sengketa  kredit  tanpa  agunan  di  Kelurahan Patrang  Kecamatan  Patrang,  Kabupaten Jember?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  sarana  pokok dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan. Penelitian  memiliki  tujuan  untuk  me- ngungkapkan  kebenaran  secara  sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk dalam penelitian  hukum.  Sebagai  ilmu  yang bersifat  sui  generis,  artinya  ilmu  hukum merupakan  ilmu  jenis  tersendiri,  ilmu hukum  memiliki  karakter  yang  khas  yaitu sifatnya  yang  normatif. 9 Dengan  demikian metode  penelitian  dalam  ilmu  hukum  juga
9 Philipus  M  Hadjon  dan  Tatik  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta, 2005, hal.1
memiliki metodenya tersendiri. Metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah  dan  ilmu-ilmu  sosial  tidak  dapat diterapkan dalam ilmu hukum. 10
Tipe  penelitian  dalam  penulisan  ini menggunakan  tipe  yuridis  normatif  dengan metode  penelitian  hukum  sosiologis,  yaitu mengkaji  dan  menganalisa  bahan-bahan hukum  dan  isu-isu  hukum  yang  terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan  yang  timbul,  sedangkan  hasil yang  akan  dicapai  adalah  berupa  preskripsi mengenai  apa  yang  seyogianya  dilakukan untuk  mengatasi  persoalan  tersebut.  Dalam suatu  karya  akademik,  preskripsi  tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi. 11

## PEMBAHASAN

## 3.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Kredit Tanpa Agunan
Dalam  setiap  kata  “kredit”  tetap  me- ngandung  unsur  “kepercayaan”.  Walaupun sebenarnya  kredit  itu  tidak  hanya  sekedar kepercayaan. 12 Undang-undang  nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa yang
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.26
11 Ibid , hal.208
12 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Dan Kontemporer ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1996), hal5.
dimaksud  dengan  kredit  adalah  penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga.
Apapun  bentuknya,  suatu  kegiatan dalam  lalu  lintas  bisnis  tentunya  memerlu- kan  suatu  ketentuan  yuridis  yang  menjadi dasar  hukumnya.  Hal  ini  sebagai  konse- kuensi  dari  suatu  prinsip  bahwa  negara Indonesia  adalah  negara  hukum,  dimana peraturan  perundang-undangan  menduduki urutan  yang  sangat  penting  sebagai  sumber hukumnya.
Perjanjian  atau  kontrak  merupakan salah  satu  dari  dua  dasar  hukum  yang  ada selain  dari  undang-undang  yang  dapat menimbulkan  perikatan.  Perikatan  adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban- kewajiban  yang  berkaitan  satu  sama  lain. Syarat  sahnya  suatu  perjanjian  secara umum  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata.  Terdapat  4  (empat)  syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  sahnya  perjanjian. Syarat-syarat  tersebut  adalah:  Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kecaka- pan untuk membuat suatu perjanjian. Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal.
Dalam  pemberian  kredit  oleh  suatu Lembaga  keuangan  mestilah  dilakukan dengan  berpegang  teguh  pada  beberapa prinsip,  yaitu  sebagai  berikut  :  Pertama, prinsip  kepercayaan  yaitu  kepercayaan  dari kreditur  akan  bermanfaatnya  kredit  bagi debitur, sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa  debitur  dapat  membayar  kembali kreditnya.  Untuk  bisa  memenuhi  unsur  ke- percayaan  ini,  oleh  kreditur  harus  dilihat apakah  calon  debitur  memenuhi  berbagai kriteria  yang  biasanya  diberlakukan  ter- hadap pemberian suatu kredit.
Kedua  Prinsip  Kehati-hatian,  prinsip kehati-hatian  ( prudentialt )  ini  adalah  salah satu  konkretisasi  dari  prinsip  kepercayaan dalam  suatu  pemberian  kredit.  Disamping pula  sebagai  perwujudan  dari  prinsip prudential  banking dari  seluruh  kegiatan perbankan.  Untuk  mewujudkan  prinsip kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit  ini, maka  berbagai  usaha  pengawasan  dilaku- kan,  baik  oleh  bank  itu  sendiri  ( internal ) maupun  oleh  pihak  luar  ( external ).  Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengadakan  pengawasan  terhadap  urusan kredit.
Ketiga,  Prinsip  5  C,  Prinsip  5C  ini lazim digunakan oleh Perbankan dalam me- nganalisis calon debitur untuk mendapatkan kredit.  Adapun  prinsip  5C  tersebut  adalah Character (Kepribadian),  Salah  satu  unsur yang  paling  utama  harus  diperhatikan  oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah
penilaian  atas  karakter  kepribadian/watak dari calon debiturnya, hampir sama dengan penilaian Personality, jadi diperhatikan dan diteliti  tentang  kebiasaan-kebiasaan,  sifat- sifat  pribadi,  cara  hidup  ( style  of  living ), keadaan  keluarganya  (anak+istri),  hobby dan sebagainya, sebagai ukuran willingness to  pay atau  kemampuan  membayar. 13
Capacity (Kemampuan),  Seorang  calon debitur  harus  pula  diketahui  kemampuan bisnisnya,  sehingga  dapat  diprediksi  ke- mampuannya  untuk  melunasi  hutangnya. Kalau  kemampuan  bisnisnya  kecil,  tentu tidak  layak  diberikan  kredit  dalam  skala besar.  Demikian  juga  jika trend bisnisnya ataupun  kinerja  bisnisnya  menurun,  maka kredit juga semestinya tidak diberikan.
Capital (Modal),  Permodalan  dari suatu  debitur  juga  merupakan  hal  yang penting  harus  diketahui  dan  dikaji  oleh calon  krediturnya.  Karena  permodalan  dan kemampuan  keuangan  suatu  debitur  akan mempunyai  korelasi  langsung  dengan tingkat  kemampuan  membayar  kembali kredit. Condition  Of  Economy (Kondisi Ekonomi),  Kondisi  perekonomian  secara mikro  maupun  makro  merupakan  faktor penting  pula  untuk  di  analisis  sebelum suatu  kredit  diberikan,  terutama  yang berhubungan  langsung  dengan  bisnisnya pihak  debitur.  Karena  apabila  terdapat perubahan policy oleh  pemerintah  sesuai
13 M.  Sinungan, Manajemen  Dana  Bank ,  (Jakarta  : PT.Rineka Cipta, 1992), hal.197.
dengan perkembangan bisnis debitur, maka pemberian  kredit  harus  dilakukan  ekstra hati-hati. Collateral (Agunan),  Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit, collateral adalah hal yang memegang peran penting  dalam  fungsinya  untuk  pemberian kredit.  Karena  itu,  bahkan  undang-undang mensyaratkan  bahwa  agunan  itu  mesti  ada dalam setiap pemberian kredit.
Jaminan  adalah  sarana  perlindungan bagi  keamanan  kreditur,  yaitu  kepastian atas  pelunasan  hutang  debitur  atau  pelak- sanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin  debitur.  Keberadaan  jaminan merupakan  peryaratan  untuk  memperkecil risiko  bank  dalam  menyalurkan  kredit. Walaupun  demikian  scara  prinsip  jaminan bukan  persyaratan  utama.  Bank  mem- prioritaskan  dari  kelayakan  usaha  yang dibiayainya  sebagai  jaminan  utama  bagi pengembalian  kredit  sesuai  dengan  jadwal yang disepakati bersama.
Sebagai  langkah  antisipatif  dalam menarik  kembali  dana  yang  telah  di  salur- kan  oleh  kreditur  kepada  debitur,  jaminan hendaknya  mempertimbangkan  dua  faktor, yaitu: Secured, Artinya  jaminan  kredit dapat  diadakan  pengikatan  secara  yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan  eksekusi. Marketable, Artinya jaminan  tersebut  bila  hendak  dieksekusi,
dapat  segera  dijual  atau  diuangkan  untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Dengan  mempertimbangkan  dua  faktor  di atas, jaminan yang diterima oleh pihak bank dapat  meminimal  risiko  dalam  penyaluran kredit  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian ( prudential  banking ).  Secara  normatif sarana perlindungan bagi kreditur tercantum dalam  berbagai  ketentuan  perundang- undangan.
Perjanjian  jaminan  timbul  karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok- nya  berupa  perjanjian  pinjam-meminjam atau  perjanjian  kredit.  Perjanjian  jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti  perjanjian  pokoknya.  Apabila perjanjian  pokok  berakhir,  maka  perjanjian jaminan  juga  akan  hapus.  Sifat  perjanjian jaminan  merupakan  perjanjian asecor (accessoir ).  Perjanjian  jaminan  merupakan perjanjian khusus, yang dibuat oleh kreditur atau  bank  dengan  debitur  atau  pihak  ketiga yang  membuat  suatu  janji,  dengan  me- ngikatkan  benda  tertentu  atau  kesanggupan pihak  ketiga,  dengan  tujuan  memberikan keamanan  dan  kepastian  hukum  pe- ngembalian  kredit  dan  pelaksanaan  per- janjian pokok.
Jaminan  dapat  digolongkan  menjadi dua  macam  yaitu:  Jaminan  Materiil (Kebendaan)  Yaitu  jaminan  yang  berupa hak  mutlak  atas  suatu  benda  yang  mem- punyai  ciri-ciri  mempunyai  hubungan langsung  atas  benda  tertentu,  dapat  di-
pertahankan terhadap siapapun selalu mengikuti  benadanya  dan  dapat  di  alihkan. Jaminan  immateriil  (Perorangan).  Kedua, Jaminan  imateriil  (Perorangan)  adalah jaminan  yang  menimbulkan  hubungan langsung pada perorangan tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya..
Pada  dasarnya,  jenis  jaminan  dapat dibedakan  menjadi  dua  macam,  Jaminan materiil  (kebendaan),  dan  Jaminan  in- materiil  (perorangan).  Jaminan  materiil (kebendaan)  adalah  jaminan  yang  berupa hak  mutlak  atas  suatu  benda  yang  mem- punyai  ciri-ciri  dan  mempunyai  hubungan langsung  atas  benda  tertentu,  dapat  di- pertahankan  terhadap  siapapun,  selalu mengikuti  bendanya  dan  dapat  dialihkan. Jaminan  immateriil  (perorangan)  adalah jaminan  yang  menimbulkan  hubungan langsung  pada  perorangan  tertentu,  hanya dapat  dipertahankan  terhadap  harta  ke- kayaan debitur pada umumnya. 14
Jaminan  kebendaan  dapat  dilakukan pembebanan  dengan  :  Gadai  (pand),  yang diatur  di  dalam  Bab  20  Buku  II  KUH Perdata; Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku  II  KUH  Perdata;  Hak  Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4  Tahun  1996;  dan  Jaminan  Fidusia, sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  UU Nomor 42 Tahun 1999.
14 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  1981.  Hukum Perdata,  Hak  Jaminan  Atas  Tanah,  Liberty, Yogyakarta, Hal. 46-47
Jaminan  mempunyai  kedudukan  dan manfaat  yang  sangat  penting  dalam menunjang  pembangunan  ekonomi.  Karena keberadaan  lembaga  ini  dapat  memberikan manfaat  bagi  kreditur  maupun  debitur. Manfaat  bagi  kreditur  ialah  :  Terwujudnya keamanan  terhadap  transaksi  dagang  yang ditutup  dan  Memberikan  kepastian  hukum bagi  kreditur.  Bagi  debitur  dengan  adanya benda  jaminan  itu  dapat  memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam  mengembangkan  usahanya.  K- eamanan  modal  adalah  dimaksudkan  untuk kredit  atau  modal  yang  diserahkan  oleh kreditur  kepada  debitur  tidak  merasa  takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum dan memberikan  kepastian  bagi  pihak  kreditur maupun debitur.
Kepastian  bagi  kreditur  adalah  ke- pastian  untuk  menerima  pengembalian pokok  kredit  dan  bunga  dari  debitur. Sedangkan  bagi  debitur  adalah  kepastian untuk  mengembalikan  pokok  kredit  dan bunga yang ditentukan. Disamping itu, bagi debitur  adalah  adanya  kepastian  berusaha. Karena  dengan  modal  yang  dimilikinya dapat  mengembangkan  bisnisnya  lebih lanjut.  Apabila  debitur  tidak  mampu  dapat mengembalikan  pokok  kredit  dan  bunga, bank  atau  pemilik  modal  dapat  melakukan eksekusi  terhadap  benda  jaminan.  Nilai benda  jaminan  biasanya  pada  saat  di- lakukan  taksiran  nilainya  lebih  tinggi  jika
dibandingkan  pokok  dan  bunga  yang  ter- tunggak.
Kelurahan  Patrang  merupakan  kelura- han  yang  terletak  di  Kecamatan  Patrang Kabupaten  Jember.  Kelurahan  Patrang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:  sebelah  utara:  Kelurahan  Bintoro, sebelah  selatan:  Kelurahan  Jember  Lor, sebelah  Timur:  Kelurahan  Tegal  Gede Kecamatan  Sumbersari  dan  sebelah  barat: Kelurahan  Jember  Lor. 15 Jumlah  penduduk Kelurahan Patarang pada tahun 2017 adalah 17.970 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.040 jiwa dan perempuan 8.930 jiwa. 16
Potensi sumberdaya manusia Kelurahan Patrang dapat dilihat dalam tabel berikut : 17
Uraian Laki- laki Peremp uan Jumlah Usia  18-56  tahun tidak pernah sekolah/ buta aksara 45 40 85
Usia  18-56  tahun pernah sekolah dasar  tapi  tidak tamat 200 99 299 Tamatan SD sederajat 983 803 1786 Tamatan SLTP sederajat 1000 739 1739 usia  18-56  tahun tamatan SLTA 1724 1040 2764
15 Profil Kelurahan Patrang Tahun 2010
16 Profil  Kecamatan  Patrang  Kabupaten  Jember Tahun 2017
17 Profil Kelurahan Patrang Tahun 2010
sederajat Tamatan D1 200 15 215 Tamatan D2 98 7 105 Tamatan D3 43 30 73 Tamatan S1 200 215 415 Tamatan S2 25 2 27
Dari segi ekonomi, sebagian masyarakat  Kelurahan  Patrang  memiliki kemampuan  untuk  mengembangkan  taraf hidupnya melalui berbagai jenis usaha, baik usaha  dalam  skala  kecil,  menengah,  mau- pun  besar.  Jenis-jenis  usaha  tersebut  dapat mendukung  dalam  rangka  meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat Kelurahan  Patrang,  sehingga  tidak  ter- tinggal dengan daerah-daerah lain. Berbagai jenis  usaha  yang  ada  di  Kelurahan  Patrang diantaranya  terdapat  Pasar  Kelurahan  2 buah,  Toko  Modern  6  buah,  Toko Pracangan  380  buah,  Koperasi  8  buah, Usaha  Kecil  45  buah  dan  lain-lain  18 buah. 18
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk  menumbuhkan  perekonomian  daerah adalah  dengan  memberikan  akses  yang mudah  kepada  usaha  mikro  kecil  dan menengah  (UMKM)  maupun  koperasi mengembangkan  usahanya  dengan  pem- berian  tambahan  modal.  Lembaga  per- bankan  maupun  lembaga  keuangan  lain sebagai  lembaga  penyedia  modal  keuangan sangat perlukan peranannya dalam
18 Ibid
pemberian  kredit.  Bank  dan  lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada masyarakat  menggunakan  dua  cara  yaitu kredit  dengan  menggunakan  jaminan  mau- pun kredit tanpa menggunakan jaminan.
Upaya  untuk  peningkatan  akses  pada sumber  pembiayaan  antara  lain  dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM dan Koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit  dari  Pemerintah.  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR) adalah  kredit/pembiayaan modal  kerja  dan/atau  investasi  kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/atau  kelompok  usaha  yang  produktif dan  layak  namun  belum  memiliki  agunan tambahan  atau  agunan  tambahan  belum cukup. 19
Pemberian  kredit  dengan  mengguna- kan  jaminan  memiliki  resiko  yang  lebih kecil  karena  benda  jaminan  yang  telah diserahkan  kepada  kreditur  dapat  dicairkan atau  dijual  apabila  debitur  melakukan wanprestasi atau cidera janji sehingga tidak dapat  melunasi  kredit  yang  diterimanya atau  mengalami  kredit  macet.  Dengan adanya benda jaminan maka kerugian yang dialami bank akibat terjadinya kredit macet tersebut  dapat  ditekan.  Sedangkan  kredit yang  dilakukan  tanpa  adanya  jaminan, maka  dengan  memiliki  resiko  yang  lebih tinggi.  Dalam  hal  demikian  ini  bank  atau
19 https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan
lembaga  keuangan  dituntut  untuk  lebih berhati-hati  terhadap  kemampuan  calon debitur  yang  mengajukan  permohonan kredit  tanpa  jaminan,  dalam  hal  ke- mampuannya  untuk  mengembalikan  kredit yang telah diterimanya dari bank.
Kredit  yang  diberikan  tanpa  adanya jaminan  ini  memang  ditujukan  kepada UMKM dan koperasi, hal ini karena selama ini UMKM dan koperasi  yang memerlukan tambahan  modal  untuk  meningkatkan usahanya,  namun  bila  ingin  mengajukan permohonan  kredit  kepada  bank  atau lembaga keuangan selalu mengalami banyak kendala seperti prosedur yang rumit dan  memerlukan  adanya  jaminan.  Dengan adanya  keadaan  tersebut  maka  kredit  tanpa jaminan  dirancang  untuk  memberikan kemudahan  dengan  bunga  yang  lebih rendah,  tidak  melalui  prosedur  yang  rumit dan  tanpa  menggunakan  jaminan  apapun. Dengan  adanya  kredit  semacam  ini  di- harapkan  kebutuhan  masyarakat  akan adanya modal usaha dapat terpenuhi.
Salah  satu  permasalahan  dalam  pem- berian  kredit  tanpa  agunan  adalah  apabila debitur  gagal  bayar  (wanprestasi)  atas kredit  atau  fasilitas  yang  diterimanya  dari perbankan dimana: (i) Dalam hal perbankan telah  mendapat  agunan  dari  debitur  dalam bentuk  asset,  maka  perbankan  dapat mengeksekusi  atau  menjual  asset  yang secara  khusus  dan  spesifik  telah  diagunkan tersebut  guna  mendapatkan  pembayaran
atasnya;  sedangkan.  (ii)  Dalam  hal  kredit atau fasilitas diberikan tanpa agunan, maka perbankan, seharusnya dapat meminta pem- bayaran  dari  debitur  dan  bila  diperlukan akan  menjual  seluruh  asset  yang  dimiliki oleh  debitur  dengan  batasan  dan  ketentuan yang  diatur  oleh  peraturan  yang  ada  guna mendapatkan pembayaran. 20
Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab terjadinya  sengketa  kredit  tanpa  agunan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap  perjanjian  kredit  adalah  pertama, usaha  yang  dijalankan  oleh  debitur  me- ngalami kegagalan. Kegagalan usaha debitur  ini  sangat  mempengaruhi  ke- mampuan  debitur  untuk  melaksanakan  ke- wajibannya  untuk  memngembalikan  pin- jaman  yang  sudah  diberikan  kepadanya. Oleh  karena  usaha  tersebut  merupakan jaminan  atas  dikucurkannya  KUR  maka dengan  gagalnya  usaha  maka  kreditur mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman yang diterimanya.
Faktor  kedua  yang  menjadi  penyebab sengketa  dalam  pelaksanaan  kredit  tanpa agunan  adalah  pemahaman  nasabah  bahwa kredit usaha yang dikucurkan tanpa agunan merupakan hibah  atau bantuan dari pemerintah.  Adanya  pemahaman  bahwa kredit  tersebut  merupakan  bantuan  dari
20 Muhammad  Hatta  Pratama,  Perlindungan  Hukum Bagi  Kreditor  Dalam  Pemberian  Kredit  Modal Kerja Tanpa Agunan, https://media. neliti.com/media/publications/34841-ID- perlindungan-hukum-bagi-kreditor-dalam-
pemberian-kredit-modal-kerja-tanpa-agunan.pdf
pemerintah kepada usaha kecil. Oleh karena maka dalam pemikirannya pemberian kredit tersebut  tidak  perlu  dikembalikan  dan sepenuhnya  diberikan  kepada  usaha  kecil secara  cuma-cuma.  Pemahaman  demikian ini  seringkali  diperkuat  dengan  tidak adanya  itikad  baik  dari  debitur  untuk mengembalikan  apa  yang  bukan  menjadi haknya sehingga merasa tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.

## 3.2. Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan
Prestasi  merupakan  suatu  yang  wajib dipenuhi  oleh  debitur  dalam  setiap  perika- tan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek kegiatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi  prestasi  selalu  disertai  jaminan harta  kekayaan  debitur.  Dalam  Pasal  1131 dan  Pasal  1132  KUH  Perdata,  dinyatakan “Bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang  sudah  ada  ataupun  yang  akan  ada, menjadi  jaminan  pemenuhan  utangnya terhadap  kreditur”.  Akan  tetapi,  jaminan kreditur  umum  ini  dapat  dibatasi  dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang diterapkan  dalam  perjanjian  antara  pihak- pihak.
Sebagai  objek  perikatan,  prestasi memiliki  sifat-sifat  tertentu  agar  ketentun yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  debitur. Sifat-sifat  prestasi  adalah  sebagai  berikut:
(a)  Sesuatu  yang  sudah  tertentu  atau  dapat ditentukan.  Dengan  demikian,  perbuatan debitur  telah  sesuai  dengan  ketentuan  atau perbuatan  yang  telah  ditentukan,  perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya.  Pasal  1320  sub  3  KUH  Perdata menyebutkan  sebagai  unsur  terjadinya  per- setujuan,  suatu  objek  tertentu  hendaknya ditafsirkan  sebagai  suatu  yang  dapat ditentukan. (b) Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan  oleh  debitur,  artinya  perbuatan yang  dilakukan  oleh  debitur  sangat  wajar dan  mudah  untuk  dilakukan.  Apabila prestasi  yang  harus  dilakukan  oleh  debitur merupakan  suatu  yang  tidak  mungkin  atau tidak  wajar,  perikatan  tersebut  batal.  (c) Sesuatu  yang  diperbolehkan  oleh  undang- undang,  ketentuan  kesusilaan,  ketentuan agama,  dan  tidak  bertentangan  dengan  ke- tertiban  umum.  Sesuatu  yang  memberikan manfaat  untuk  kreditur,  manfaat  dalam  arti sifat  dari  benda  dan  jasanya  sehingga kreditur  dapat  menggunakan,  memberdaya- kan,  menikmati  dan  mengambil  hasilnya. (d)  Terdiri  atas  satu  atau  lebih  bentuk perbuatan.  Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan  yang  dilakukan  lebih  dari  satu kali  dapat  mengakibatkan  pembatalan perikatan.
Bentuk-bentuk  prestasi  berdasarkan ketentuan  Pasal  1234  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) adalah:  Memberikan  Sesuatu;  Berbuat Sesuatu;  dan  Tidak  Berbuat  Sesuatu.  Pasal
1235  Ayat  (1)  KUH  Perdata,  peringatan pemberian  sesuatu  adalah  menyerahkan kekuasaan  yang  real  atau  suatu  benda  dari debitur  kepada  kreditur,  misalnya  dalam perjanjian  jual  beli,  sewa  menyewa, perjanjian  gadai  dan  perjanjian  utang piutang.  Dalam  perikatan  yang  objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan  tertentu  yang  telah  ditetapkan dalam perikatan.
Dalam  melakukan  perbuatan,  debitur tidak  bebas  melakukannya,  tetapi  diatur oleh  berbagai  kesepakatan  yang  tertuang dalam  perjanjian.  Artinya,  debitur  harus memenuhi  semua  ketentuan  dalam  perika- tan dan bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan perikatan.  Prestasi  lainya  adalah  “Tidak Berbuat  Sesuatu”,  artinya  debitur  bersifat pasif  karena  telah  ditetapkan  dalam perikatan.  Apabila  debitur  melakukan perbuatan  tertentu  yang  seharusnya  tidak diperbuat,  ia  dinyatakan  telah  melanggar perikatan.
Wanprestasi  pada  dasarnya  tidak diharapkan dan diinginkan oleh kedua belah pihak  dalam  suatu  perjanjian,  baik  pihak kreditur  maupun  debitur.  Jika  salah  satu pihak  lalai  memenuhi  suatu  prestasi  maka akan  timbul  suatu  akibat,  Adapun  akibat adanya  wanprestasi,  yaitu  sebagai  berikut  : (a)  Penuntutan  pelaksanaan  prestasi  oleh kreditur;  (b)  Pembayaran  ganti  rugi  oleh debitur  kepada  kreditur  (Pasal  1243  KUH
Perdata);  (c)  Beban  risiko  beralih  untuk kerugian  debitur  apabila  halangan  tersebut timbul  setelah  debitur  wanprestasi,  kecuali bila  ada  kesengajaan  atau  kesalahan  besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak  dibenarkan  untuk  berpegang  pada keadaan memaksa. Kreditur dapat mebebas- kan  diri  dari  kewajibanya  memberikan kontra  prestasi  dalam  perjanjian  timbal balik  dengan  dasar  Pasal  1266  KUH Perdata.
Salah  satu  kebijakan  yang  diambil pemerintah  dalam  bidang  keuangan/  per- bankan  terkait  dengan  adanya  pandemi Covid-19  adalah  diterbitkannya  kebijakan relaksasi.  Bank  dapat  menerapkan  kebija- kan  yang  mendukung  stimulus  pertumbu- han  ekonomi  untuk  debitur  yang  terkena dampak  penyebaran  coronavirus  disease 2019  (COVID-19)  termasuk  debitur  usaha mikro, kecil, dan menengah.
Secara  formal,  kebijkan  relaksasi  ini diatur  melalui  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  Ten- tang  Stimulus  Perekonomian  Nasional Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dam- pak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Kebijakan  relaksasi  dibidang  keuangan/ perbankan  dilakukan  dengan  dua  cara:  (1) Penilaian  kualitas  kredit/  pembiayaan/ penyediaan  dana  lain  hanya  berdasarkan ketepatan  pembayaran  pokok  dan/atau bunga  untuk  kredit/pembiayaan/  penyedia-
an dana lain dengan plafon Rp10 miliar. (2) Peningkatan  kualitas  kredit/  pembiayaan menjadi  lancar  setelah  direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.
Pada  prinsipnya  dalam  setiap  pem- berian  kredit  harus  berpedoman  pada  3 (tiga)  hal  pokok,  yaitu  aman,  terarah,  dan menghasilkan.  Aman  dalam  arti  legal  risk, bahwa  setiap  kredit  yang  diberikan  telah terbebas  dari  segala  kekurangan,  baik mengenai  kewenangan  subjek  hukum, objek  hukum,  maupun  mengenai  jaminan. Apabila  dikemudian  hari  terjadi  kredit bermasalah,  bank  telah  mempunyai  alat bukti  yang  sempurna  dan  kuat  untuk menjalankan  suatu  tindakan  hukum  bila dianggap  perlu.  Terarah  dalam  arti  setiap kredit  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan peruntukannya,  baik  dari  segi  siapa  pene- rima kreditnya maupun dari segi kegunaan- nya,  terutama  bila  dihubungkan  dengan kebijaksanaan  pemerintah  dalam  rangka memajukan  sektor  usaha.  Menghasilkan dalam  arti  setiap  pelepasan  kredit  akan memberikan keuntungan kepada bank atau- pun  penerima  kredit,  dan  meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak.
Untuk mencegah terjadinya kredit ber- masalah, maka setiap bank sebagai kreditur perlu  melakukan  pengelolaan  maupun pembinaan  kredit  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal tersebut  dikarenakan  pengelolaan  risiko atau  manajemen  kredit  bank  yang  kurang
baik,  akan  menjadikan  tingkat  kredit  ber- masalah menjadi tinggi. Oleh sebab itu asas kehati-hatian  ( prudential  banking )  adalah penting,  sebagai  asas  yang  menyatakan bahwa  bank  dalam  menjalankan  fungsi serta  kegiatan  usahanya,  harus  menempuh cara-c-ara  yang  tidak  merugikan  bank  dan juga  nasabah.  Tujuan  diberlakukannya prinsip  kehati-hatian  ( prudential  banking ) adalah  agar  bank  selalu  dalam  keadaan sehat.
Apabila  debitur  dinyatakan  dalam kondisi  lalai  ( Ingebreken )  maka  sebagai- mana  diatur  dalam  Pasal  1238  KUH- Perdata,  dinyatakan  bahwa:  “Siberutang adalah  lalai,  apabila  ia  dengan  surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah  dinyatakan  lalai  atau  demi  perikatan- nya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa yang  berutang  akan  harus  dianggap  lalai dengan  lewatnya  waktu  yang  ditentukan”. Jadi  pernyataan  lalai  ( Ingbrekestelling ) adalah  upaya  hukum  ( recthmidde )  dengan mana  kreditur  memberitahukan,  menegur, memperingat-kan  ( aanmaning,  sommatie, kenningsgeving ),  debitur  saat  selambat- lambatnya  wajib  memenuhi  prestasi  dan apabila  saat  itu  dilampaui,  maka  debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).
Pihak  debitur  dinyatakan  telah  me- lakukan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) kategori, yaitu : Tidak melakukan apa yang disanggupi  akan  dilakukannya.  Melaksana- kan  apa  yang  dijanjikannya,  tetapi  tidak
sebagaimana  dijanjikan.  Melakukan  apa yang  dijanjikannya  tetapi  terlambat.  Me- lakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Pada  umumnya  upaya  penyelesaian terhadap  debitur  yang  bermasalah,  langkah yang  ditempuh  bank  dalam  melakukan manajeman  kredit  untuk  menjaga  kualitas aktiva  produktif  dan  meminimalisir  adanya kredit  bermasalah,  adalah  dengan  me- lakukan  penyelamatan  kredit.  Langkah- langkah atau upaya yang ditempuh berupa : Penjadwalan Kembali ( Reschedulling ), yaitu:  Memperpanjang  Jangka  Waktu Kredit.  Dalam  hal  ini  debitur  diberi keringanan  dalam  masalah  jangka  waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit  dari  6  bulan  menjadi  1  tahun, sehingga  debitur  mempunyai  waktu  lebih lama  untuk  mengembalikan  pinjaman.  Dan Memperpanjang  Jangka  Waktu  Angsuran. Memperpanjang  angsuran  hampir  sama dengan  jangka  waktu  kredit  dalam  hal  ini jangka  waktu  angsuran  kreditnya  di- perpanjang.  Kedua,  Penyesuaian  Kembali ( Reconditioning )  Dengan  cara  mengubah berbagai  persyaratan  yang  ada  seperti  : Kapitalisasi  bunga,  yaitu  bunga  dijadikan hutang  pokok.  Penundaan  pembayaran bunga  sampai  waktu  tertentu.  Dalam  hal penundaan  pembayaran  bunga  sampai waktu  tertentu,  maksudnya  hanya  bunga yang  dapat  ditunda  pembayarannya,  se- dangkan  pokok  pinjamannya  tetap  harus
dibayar  seperti  biasa.  Penurunan  Suku Bunga.  Penurunan  suku  bunga  akan mempengaruhi  jumlah  angsuran  yang semakin  mengecil,  sehingga  diharapkan dapat  membantu  meringankan  debitur. Pembebasan  Bunga.  Dalam  pembebasan suku  bunga  diberikan  kepada  nasabah, dengan  pertimbangan  nasabah  sudah  tidak mampu  lagi  membayar  kredit  tersebut. Ketiga, Restrukturisasi ( Restructuring ), yaitu  :  Dengan  menambah  jumlah  kredit  ; dan  Dengan  menambah equity ,  dilakukan dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari  pemilik.  Keempat  Kombinasi,  yaitu merupakan  langkah  kombinasi  dari  ketiga jenis diatas.
Didalam  perkreditan  memiliki  unsur- unsur, dimana dalam perjanjian kredit harus memperhatikan unsur kredit, yaitu character,  bahwa  calon  nasabah  debitur memiliki  watak,  moral,  dan  sifat  pribadi yang baik. Penilainannya melalui kejujuran, integritas,  dan  kemauan  dari  calon  debitur untuk  memenuhi  kewajiban  dan  menjalan- kan  usahanya.  Bank  juga  harus  melakukan penelitian  sebelum  memberikan  pinjaman kepada  debitur,  apakah  layak  diberi pinjaman  atau  tidak.  Hal  ini  dapat  dilihat dan  diteliti  dari  keadaan  rumah,  di- pergunakan  untuk  apa  pinjaman  uang  ini, bagaimana riwayat debitur dalam mengang- sur  jika  debitur  sudah  pernah  melakukan perjanjian  kredit  sebelumnya.  Apakah debitur susah dalam mengangsur atau tidak
seperti adanya tunggakan. Hal ini menunju- kan apakah debitur mempunyai iktikad baik atau  tidak  dalam  menjalankan  perjanjian kredit ini.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap responden,  dapat  dihasilkan  data  bahwa kredit  tanpa  jaminan  yang  dikucurkan kepada  UMKM  maupun  perorangan  di- berikan dalam jumlah yang kecil. Demikian pula  dengan  cara  pembayaran yang dibebankan  kepada  para  debitur  tersebut dengan  metode  angsuran  yang  ringan sehingga  tidak  memberatkan  bagi  debitur. System  pembayaran  dapat  berupa  mem- bayar  angsuran  baik  dengan  waktu  harian mingguan  dan  bulanan  disesuaikan  dengan kesepakatan  antara  pihak  debitur  dan kreditur.  Sisyem  pembayaran  harian  dan mingguan  dipilih  karena  memudahkan debitur  dalam  melakukan  pembayaran karena  jumlah  besaran  yang  harus  di- bayarkan menjadi kecil dan terjangkau bagi mereka.
Penyelesaian  sengketa  yang  timbul karena  debitur  tidak  melaksanakan  ke- wajiban  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam perjanjian  dilakukan  dengan  cara  keke- luargaan.  Apabila  masih  memungkinkan untuk  memberikan  kelonggaran  dalam melakukan  pembayaran  angsuran,  maka pihak  kreditur  akan  memberikan  waktu kepada  debitur  dalam  melakukan  pem- bayaran  kewajibannya.  Cara  demikian masih sangat memungkinkan karena
metode  pembayaran  dengan  system  harian atau mingguan dapat membantu kemampuan  debitur  karena  nilai  angsuran akan  menjadi  kecil  dan  terjangkau  bagi debitur.
Terkait  dengan  pelaksanaan  kredit tanpa  agunan  dalam  hal  pemahaman nasabah  bahwa  kredit  usaha  yang  di- kucurkan tanpa agunan tersebut merupakan hibah  atau  bantuan  dari  pemerintah,  hal tersebut  dalam  kenyataan  tidak  menyebab- kan  timbulnya  itikad  buruk  nasabah  untuk tidak  mengembalikan  pinjamannya.  Di- samping  karena  sejak  awal  pihak  kreditur telah  memberikan  pemahaman  kepada calon  nasabah,  juga  karena  prosedur  pem- bayaran  yang  tidak  rumit  dan  berbelit  serta kemudahan  dalam  melakukan  pembayaran yang  langsung  ditemui  oleh  pihak  kreditur dalam  melaksanakan  pembayaran  sehingga sengketa  yang  terjadi  karena  debitur  tidak melakukan  pembayaran  kreditnya  menjadi relatif  kecil  jumlahnya.  Adanya  pemaha- man  bagi  pihak  debitur  bahwa  kredit tersebut merupakan pinjaman kepada usaha kecil  yang  harus  dikembalikan  kepada kreditur  merupakan  kunci  keberhasilan pengembalian  kredit  yang  diberikan  tanpa adanya jaminan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan kuesioner  yang  dibagikan  kepada  ma- syarakat  kurang  mampu,  diperoleh  hasil bahwa masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan dengan
system  pembayaran  harian,  bila  terjadi wanprestasi  atau  tidak  mampu  melunasi hutangnya  maka  mereka  akan  beralih kepada  lembaga  keuangan  lain  untuk menutupi hutangnya kepada kreditor sebelumnya.  Pada  saat  nasabah  tidak mampu  membayar  maka  akhirnya  mereka seringkali  seperti  gali  lubang  tutup  lubang, jatuh  ke  bank  harian  satu  ke  bank  harian lain.  Meskipun  pada  akhirnya  akibat  yang dialami  yaitu  ketika  mengalami  kesulitan untuk membayar angsuran maka akan terus ditagih oleh penagih.

## KESIMPULAN
Faktor  yang  menjadi  penyebab  ter- jadinya  sengketa  kredit  tanpa  agunan  yang mengakibatkan  terjadinya  wanprestasi  ter- hadap  perjanjian  kredit  adalah  usaha  yang dijalankan  oleh  debitur  mengalami  ke- gagalan. Kegagalan usaha debitur ini sangat mempengaruhi  kemampuan  debitur  untuk melaksanakan  kewajibannya  untuk  me- ngembalikan pinjaman yang sudah diberikan  kepadanya.  Oleh  karena  usaha tersebut  merupakan  jaminan  atas  di- kucurkannya  kredit  maka  dengan  gagalnya usaha  maka  kreditur  mengalami  kesulitan untuk  mengembalikan  pinjaman  yang diterimanya.  Faktor  kedua  yang  menjadi penyebab  sengketa  dalam  pelaksanaan kredit  tanpa  agunan  adalah  pemahaman nasabah bahwa kredit usaha yang
dikucurkan  tanpa  agunan  merupakan  hibah atau  bantuan  dari  pemerintah.  Adanya pemahaman  bahwa  kredit  tersebut  merupa- kan  bantuan  dari  pemerintah  kepada  usaha kecil  maka  dalam  pemikirannya  pemberian kredit tersebut tidak perlu dikembalikan dan sepenuhnya  diberikan  kepada  usaha  kecil secara cuma-cuma.
Kredit  tanpa  jaminan  yang  dikucurkan kepada  usaha  mikro  maupun  perorangan diberikan  dalam  jumlah  yang  kecil. Demikian  pula  dengan  cara  pembayaran yang  dibebankan  kepada  para  debitur  ter- sebut dengan metode angsuran  yang ringan sehingga  tidak  memberatkan  bagi  debitur. System  pembayaran  dapat  berupa  mem- bayar  angsuran  baik  dengan  waktu  harian mingguan  dan  bulanan  disesuaikan  dengan kesepakatan  antara  pihak  debitur  dan kreditur.  Sisyem  pembayaran  harian  dan mingguan  dipilih  karena  memudahkan debitur  dalam  melakukan  pembayaran karena jumlah besaran yang harus dibayarkan  menjadi  kecil  dan  terjangkau bagi  mereka.  Penyelesaian  sengketa  yang timbul  karena  debitur  tidak  melaksanakan kewajiban  sesuai  dengan  kesepakatan dalam  perjanjian  dilakukan  dengan  cara kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Rachmadi  Usman. Aspek-Aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Jakarta:
PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,
2001,
Permadi  Gandapradja, Dasar  dan  Prinsip
Pengawasan  Bank ,  Jakarta  :  PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Johannes  Ibrahim, Cross  Default  Dan Cross  Collateral  Sebagai  Upaya Penyelesaian  Kredit  Bermasalah ,
Bandung : Refika Aditama, 2004,
Munir  Fuady, Hukum  Perkreditan  Dan
Kontemporer , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
M.  Sinungan, Manajemen  Dana  Bank , (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992),
Oey  Hoey  Tiong,  Fiducia  Sebagai  Jaminan Unsur-Unsur  Perikatan,  Cet.  II,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok
Hukum  Perikatan  dan  Hukum Jaminan,  Liberty.  Yogyakarta.  , 2004:
M.Bahsan, Giro dan Bilyet Giro Perbankan
Indonesia.  Raja  Grafindo  Persada,
2005..
Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah . Liberty, Yogyakarta, 1981.
Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati,
Argumentasi  Hukum ,  Gajah  Mada
University Press, Yogyakarta, 2005,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2006,
Profil Kelurahan Patrang Tahun 2010
Profil Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2017

## Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor  11/POJK.03/2020  Tentang Stimulus  Perekonomian  Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

## Jurnal Ilmiah
Muhammad  Hatta  Pratama,  Perlindungan
Hukum Bagi Kreditor Dalam
Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan, https://media.neliti.com/media/public ations/34841-ID-perlindungan- hukum-bagi-kreditor-dalam- pemberian-kredit-modal-kerja-tanpa- agunan.pdf
Fanny  Angelina,  Aspek  Hukum  Prudential
Principle  Dan  The  Five  C  Of  Credit Analysis  Dalam  Pemberian  Kredit
Tanpa  Agunan  Oleh  Bank  Dan Akibat  Hukumnya,  Jurnal  Humani, Volume  10  No.  2,  Nov  2020,  hal. 300,
http://journals.usm.ac.id/index.php/hu mani/article/view/2536 ,
http://dx.doi.org/10.26623/humani.v1 0i2.2536
Riza Fibriani, Kebijakan
Hukum Pembatalan  Kontrak  Dalam  Keadaan Force  Majeure  Pandemi  Covid-19  Di Indonesia,  Jurnal  Humani  (Hukum dan  Masyarakat  Madani),  Volume  10 No. 2, Nov 2020, hal. 205, http://journals.usm.ac.id/index.php/hu mani/article/view/2323 ,
http://dx.doi.org/10.26623/humani.v1 0i2.2323
Internet :
https://www.wartaekonomi.co.id/read30984 8/dampak-pandemi-covid-19- terhadap-perekonomian-dunia- infografis
https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Nanang Tri Budiman, S.H., M.Hum. adalah  Dosen  tetap  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember.  Menyelesaikan Magister  Hukum  pada  Program  Magister Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Narotama Surabaya.
Supianto,  S.H.,  M.H. adalah  Dosen tetap  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember.  Menyelesaikan  pendidikan Magister  Hukum  pada  Program  Magister Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Jember tahun 2012.