## HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

## oleh Dedi Jaya Sihite
H. Atang Hidayat

## ABSTRAK
Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Merupakan bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadapap hak asasi manusia. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besar sehingga pemerintah Indonesia melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang agar hak- haknya dilindungi. Bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah restitusi atau ganti kerugian, pengaturan konsep hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 sampai 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ganti kerugian juga diatur dalam ketentuan lainnya namun yang dapat dituntut hanya ganti kerugian materiil saja yaitu pengaturan yang diatur dalam KUHAP Pasal 98 tentang penggabungan perkara pidana dan perdata. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pengajuan pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatur secara tersendiri didalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang dan mengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang- undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kendala dalam penerapan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu : 1. Faktor perundang-undangan; 2. Faktor sumber daya manusia; 3. Faktor korban. Upaya yang harus dilakukan agar restitusi dapat diterapkan pada perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu : ketentuan mengenai restitusi perlu direvisi, dibuatkan peraturan pelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing-masing lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia para penegak hukum, koordinasi dan kerja sama antara instansi penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat terutama korban mengenai tindak pidana perdagangan orang dan masalah restitusi. Kemudian kendala dari kurangnya kesadaran penegak hukum dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Kata Kunci : Hak Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :
Ayat (1) : Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
Ayat (2) : Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. Penderitaan;
c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.
Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum ataupun khusus, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Proses peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut, bersamaan dengan hal tersebut perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. 1)
Restitusi menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Persoalan dapat dilihat seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor : 2401/Pid.Sus/2014 yang mana hakim memutus perkara tersebut dalam pokoknya:
Hakim memutuskan menyatakan terdakwa Tini binti Atm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Adapun perlindungan hukum atas kepentingan korban kejahatan pada umumnya dan korban tindak pidana perdagangan orang pada khususnya harus menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku terkait persoalan tersebut. Oleh sebab itu
1) M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.
restitusi bagi korban merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang.
Identifikasi Permasalahan :
1. Bagaimanakah Penerapan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimanakah Upaya Penegak Hukum terhadap Pelaksanaan Hak Restitusi dalam Praktik?

## TINJAUAN YURIDIS
Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional.dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan merupakan kejahatan biasa, terorganisasi, dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai transnasional organized crime . Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Perlunya instrumen hukum khusus untuk melindungi korban.
Adapun perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan orang.Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia.Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya convention on traffic in person. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada Beijing plat form of action yang dilanjutkan dengan convention on elimination of all form of discrimination agains women (CEDAW) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminalisasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda Global Alliance Agains Traffic in Women (GAATW) di Thailand tahun 1994. 2) Mengenai pengertian perdagangan orang ( Human Trafficking ) banyak sekali pengertian yang diberikan para ahli maupun dalam UU itu sendiri yaitu:
Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah: “semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan,transportasi didalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduksi) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari empat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.” 3) PBB dalam sidang umum tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan orang perempuan dan anak perempuan, memberikan definisi sebagai berikut: 4)
“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan ekploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan masusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu,
2) Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.
3) Rachmad Syafaat, Dagang Manusia , Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 12.
4) Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia , Usaid, Jakarta, 2003, hlm. 287.
pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan”.
Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa :
“perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan mengekploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.”
Dalam peraturan perundang-undangan pidana peran dan kedudukan korban belum jelas dirumuskan, sehingga kurangnya perhatian terhadap korban. Untuk itu, perlu diletakkan dasar pemikiran yang diarahkan pada penghormatan hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 5) Sehubungan dengan korban kejahatan perdagangan orang, di mana kebanyakan korban perdagangan orang adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka perlu di perhatikan. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah satu segi saja. perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang di berikan bersifat reaktif. Ada beberapa bentuk perlindungan, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan reintegrasi. 6)
Pada dasarnya korban adalah orang, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat dari pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. 7)
Adapun pengertian korban menurut, Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah: “mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Mereka disini berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. 8)
Lebih rincinya dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 3 korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian korban menurut undang-undang yang disebut di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 9)
Keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahawa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah
5) Ibid , hlm. 13-14
6) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78.
7) Farhana, Op.cit . hlm 18
8) Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan , PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 64.
9) Farhana, Op,cit , hlm. 158.
hidup bangsa Indonesia, perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakkan hukum. 10)
Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. 11) Menurut gelaway yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu: 12) 1. Meringankan penderitaan korban,
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan menjatuhkan,
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
4. Mempermudah proses peradilan,
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.
Asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. 13) seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang- undang sebagai tindak pidana. Jadi, seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwa kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Hal ini merupakan penerapan hukum pidana materiil, tetapi dapat memungkinkan juga seseorang tetap dipersalahkan melakukan suatu tindakan pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam undang-undang, disebut hukum formil. 14) Tindak pidana digambarkan oleh Utrecht sebagai peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut: 15) 1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum.
2. Suau kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah. 3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum.

## PEMBAHASAN
Peraturan dan Kebijakan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diatur pada pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Restitusi dalam UUPTPPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya
10) Ibid , hlm. 162
11) Ibid , hlm. 164.
12) Gelaway dalam Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam , Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 65.
13) Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm 41
14) Farhana, Op.cit ,hlm. 11-12
15) E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm 252
kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum , atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang dimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban 16)
Galeway tujuan dari kewajiban mengganti kerugian adalah: 17)
1. Meringankan penderitaan korban
2.Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.
KUHAP juga mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu di dalam Bab XII tentang penggabungan perkara ganti kerugian yaitu:
Pasal 98 ayat (1) KUHAP “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”
Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun bersumber dari undang-undang, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut : Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa yang dinyatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah: “Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 18)
Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. 19)
Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau
16) Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Hlm. 54.
17) Galeway dalam Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam , Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 65.
18) Muladi, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 108
19) Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan , PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 64.
kelompoknya. 20) Bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.
Penerapan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari Negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk untuk memperjuangkan hak restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Karena dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi (ganti kerugian) akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, disisi lain dalam UUPTPPO mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya. Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.
Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara khususnya tindak pidana perdagangan orang adalah suatu yang penting. Namun, fakta dilapangan implementasi atau penerapan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang.
Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dapat terpenuhi apabila terkait tiga hal berikut . Pertama, aparat penegak hukum baik pendamping korban, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan imateril yang diderita oleh korban, sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara perdagangan orang. Kedua, penyidik dan jaksa penuntut umum wajib memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. Ketiga, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum , dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi.
Jaksa dalam melakukan penuntutan, banyak mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi, permintaan restitusi mesti di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran. Sementara tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi ini sangat ringan yaitu maksimum satu tahun
20) M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom, Op.cit , hlm. 48.
kurungan. Dalam penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerja sama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan orang sehingga harus bisa dilihat dari 3 (tiga) penegak hukum yaitu Kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan selaku penuntut dan kehakiman selaku pembuat putusan. Karena tidak bisa hakim membuat putusan pembebanan restitusi kepada pelaku tanpa ada tuntutan dari Jaksa dan sebaliknya Jaksa tidak bisa membuat dasar tuntutan tanpa adanya pemeriksaan penyidik kepolisian kepada korban dan paling penting adalah pemahaman korban akan hak korban mendapatkan restitusi.
Upaya Penegak Hukum Terhadap Pekaksanaan Hak Restitusi dalam Praktik Upaya agar terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik maka diperlukan suatu kerja sama subsistem dari suatu penegak hukum dalam memberikan ganti kerugian yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan suatu peranan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu: Peran Penyidik, pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran Penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya : bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/ bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya. Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara tindak pidana perdagangan orang di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi.
Menganalisis uraian diatas, dukungan personil kepolisian memegang peranan yang strategis dalam memahami penanganan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam rangka mengupayakan restitusi pada kasus perdagangan orang. Mekanisme tersebut diatas jelas menuntut peran ganda dari Penyidik untuk turut peduli pada kepentingan korban disamping tugas utamanya dalam penyelesaian perkara. Terlebih lagi Penyidik merupakan sumber informasi pertama korban dalam mengetahui upaya hukum untuk menuntut ganti rugi pada pelaku. Sehingga fokus Penyidik tidak hanya mengejar kepastian hukum saja tetapi berorientasi pula pada perlindungan terhadap korban.
Peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP), yang didalamnya terdapat perbedaan maupun persamaan dalam Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98), perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tercantumkannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi penuntut umum diperlukan pula mekanisme atau tata
cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immateriel agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.
Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiel terutama immateriel dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materiel maupun immaterial kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan legal justice, tetapi juga berdasarkan moral justice, karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/ pelaku tindak pidana, tetapi keadilan wajib juga diberikan kepada saksi dan/ atau korban, yang memang manjadi haknya. Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim : berupa rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku. Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa penyidik maupun penuntut umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. peran dari penyidik sangat penting selain mengungkap terjadinya tindak pidana, juga mengupayakan bukti-bukti nyata yang diderita korban dan bukti-bukti tersebut harus memenuhi atau lengkap P21 agar supaya Jaksa selaku penuntut umum bisa memasukan kedalam tuntutannya. Bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. Sebaliknya bila ternyata hasil penyidikan belum, memenuhi persyaratan-persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya. Dari uraian diatas dilihat bahwa kelengkapan berkas hasil penyidikan itu sangat menentukan keberhasilan penuntutan, oleh karena itu penuntut umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara. Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi yang akan didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Bila bukti-bukti tidak di ajukan oleh penyidik ataupun penuntut umum, tentunya hakim akan kesulitan memberi putusan adanya restitusi yang akan dibebankan kepada pelaku. Dalam kasus perdagangan orang, sering korban tertutup terhadap peristiwa yang dialaminya sehingga sulit untuk memperoleh keterangan dari korban. Padahal keterangan korban merupakan kunci awal untuk masuk pada persoalan yang utama. Pembuktian sebagai titik berat Hukum Acara Pidana, menjadikannya sebagai hal pokok yang menjadi dasar bagi penegak hukum disetiap tingkat pemeriksaan, baik penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan didepan persidangan.

## PENUTUP
Kesimpulan
Penerapan hak restitusi dari pelaku kepada korban, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari korban dari tindak pidana perdagangan orang. penyidik maupun penuntut umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. peran dari penyidik sangat penting selain mengungkap terjadinya tindak pidana, juga mengupayakan bukti-bukti nyata yang diderita korban dan bukti-bukti tersebut harus memenuhi atau lengkap P21 agar supaya Jaksa selaku penuntut umum bisa memasukan kedalam tuntutannya. Bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. Sebaliknya bila ternyata hasil penyidikan belum, memenuhi persyaratan-persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya.
Upaya penegak hukum dalam pelaksanaan Restitusi atau pemberian ganti rugi pada korban oleh terpidana sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memiliki peraturan pelaksana. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total. Disamping itu, dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang mengatur mengenai penggantian restitusi dengan pidana kurungan kepada pelaku, sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk lebih menjalani pidana kurungan pengganti tersebut.
Saran Penerapan hak restitusi, kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dari penegak hukum, berkaitan sebagaimana yang telah penulis bahas pada bagian faktor penegak hukum, maka diperlukan adanya peranan yang seimbang antara peranan yang diharapkan dan peranan yang aktual.
Bagi aparat penegak hukum seharusnya memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitusi dan Hakim sebagai pemberi putusan lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Perlunya dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.
Buku-buku Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan , PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta,2011 Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam , Grhadhika Press, Jakarta, 2004. Chairul Bariah Mosaza, Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan anak , Usu Press, 2005. Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
E. Utrecht, Hukum Pidana I , Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986. Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana, Sudi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi , Alumni, Bandung, 2002.
Lamintang P.A.F, Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Jakarta, 1990. Marlina, Azmiati Zuliah, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang , PT Reflika Aditama, Bandung, 2015.
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia , Jakarta, 2002 Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1992.
Rachmad Syafaat, Dagang Manusia , Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu , Yogyakarta, 2010.
Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia , Usaid, Jakarta, 2003. Sathocid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Balai Mahasiswa, Jakarta, 1976. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Softjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana) , Armico, Bandung, 1995.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , Eresco, Bandung, 1989.
B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Manusia Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
C. Sumber Lain https://alitayu.wordpress.com/2010/06/08/human-trafficking-perdagangan-manusia/, diakses pada tanggal 13 september 2017.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401K/Pid.Sus/2014 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/PN.Bks