E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3 Maret 2022
PERANAN  SRATEGI  BADAN  WAKAF  IMDONESIA  DALAM  MEMBINA NAZHIR SECARA PROFESIONAL (DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

## Mufarochah, Wirdyaningsih
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Email: mufarochah@ui.ac.id, wirdyaningsih@gmail.com

## Abstrak
Problem  mendasar  berkaitan  dengan  wakaf  di  Indonesia  salah  satunya adalah  aset wakaf  yang  tidak  produktif  dan  nazhir  yang  tidak  profesional.  Dalam  hal  ini seharusnya  nazhir  mampu  mengelola  wakaf    dengan  baik  seperti  tugas  dan wewenang  nazhir  yang  sudah  disebutkan  dalam  undang-undang  No.  41  Tahun 2004.  Didalam  undang-undang  juga  disebutkan  seharusnya  nazhir  mendapatkan pendampingan  atau  bimbingan  dari  BWI  yang  sudah  menjadi  tugas  BWI  dalam aturan  Undang-undang  tentang  wakaf.  Maka,  seharusnya  jika  BWI  sudah menjalankan tugas dalam membina nazhir secara profesional akan terbentuk nazhir yang  bagus,  dan  profesional  sehingga  dapat  mengelola  wakaf  dengan  baik. Penelitian ini membahas dua hal yaitu: pertama, bagaimana peranan Badan Wakaf Indonesia  dalam  membina  nazhir  profeaionalitas?    kedua,  mengapa  masih  banyak wakaf di Indonesia yang nazhirnya belum dapat mengelola wakaf dengan baik dan professional  sebagaimana  aturan  yang  dijelaskan  dalam  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang  peranan  Badan  Wakaf  Indonesia?  Adapun  metodologi    penelitian  yang digunakan  penulis  adalah  penelitian  hukum  yuridis.  Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif.
Kata Kunci : wakaf, pembinaan Nazhir secara profesionalitas, BWI

## Abstract
One  of  the  basic  problems  in  waqf  is  the  unproductive  waqf  assets  and unprofessional  nazhir.  In  this  case,  Nazhir  should  be  able  to  manage  the  waqf properly,  such  as  the  duties  and  authorities  of  Nazhir  which  have  been  stated  in Law No. 41 of 2004.  The law also  states that Nazhir should receive assistance or guidance  from  BWI  which  has  become  BWI's  duty  in  the  regulations.  The  law  on waqf. So, if BWI has carried out its duties in fostering professional nazhir, a good and  professional  nazhir  will  be  formed  so  that  they  can  manage  waqf  well.  This study will discuss two things, namely: first, this shows a big question, first, what is the  role  of  the  Indonesian  Waqf  Board  in  fostering  professional  nazhir?  Second, why  are  there  still  many  waqf  in  Indonesia  whose  nazhir  has  not  been  able  to manage waqf properly and  professionally as the rules described in Law no. 41 of 2004  concerning  the  role  of  the  Indonesian  Waqf  Board?  The  research methodology used by the author is empirical legal research. The data sources used
are  primary  data  and  secondary  data.  Analysis  of  the  data  used  is  a  qualitative research..

## Keywords: waqf, professional coaching Nazhir, BWI

## Pendahuluan
Lahirnya  Undang-undang  No.41  Tahun  2004  ini adalah  salah  satu  yang  menarik dari  UU  tentang  wakaf  yaitu  berdirinya  kelembagaan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI). BWI  menjadi  salah  satu tujuan  dari  lahirnya  UU  wakaf.  Melalui  badan  ini  diharapkan mampu  berkembang  lebih  baik,  terutama  dalam  melakukan  pembinaan,  pengawasan nazhir serta pengelolaan wakaf itu sendiri (Wahyudi, 2004) .
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  adalah  lembaga  nasional  independen  yang didirikan  berdasarkan UU 41 tentang Wakaf pada tahun 2004. Organisasi ini didirikan untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia. BWI tidak didirikan untuk mengambil alih aset wakaf yang dikelola oleh  nazhir (pengelola aset wakaf) yang ada. BWI membudidayakan nazhir di sini dalam rangka pengelolaan aset wakaf yang lebih baik  dan  efisien,  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  kepada masyarakat  dalam  bentuk  bakti  sosial,  pemberdayaan  ekonomi  dan  pembangunan infrastruktur publik.
Berdasarkan  Pasal  49  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  bersekala  nasional dan internasional;
3. memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. memberhentikan dan mengganti nazhir;
5. memberikan persetujuan atas penukaran hata benda wakaf;
6. memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam  penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (Presiden, 2004).
Menurut  data  Direktorat  Urusan  Agama  Islam,  pada  tahun    terakhir    ini  data wakaf  sejumlah  426.735    lokasi  jumlah  tanah  wakaf,  luas  tanah  wakaf  55.818,35  Ha, dan yang bersertifikat hanya  58,08%. terdiri dari masjid berjumlah   43,77%, Musholla berjumlah  27,98%,  sosial  berjumlah  9,19%,  pesantren  berjumlah  3,95%,  sekolah berjumlah  10,73%, dan makam berjumlah 4,39%.
Sayangnya,  tanah  wakaf  tersebut  sebagian  besar  hanya  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan masjid, mushollah, panti asuhan, sarana pendidikan, dan  hanya sebagian kecil  yang  di  kelola  secara  produktif.  Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa problem mendasar dalam perkembangan wakaf adalah dua hal:  aset  wakaf yang tidak produktif  dan  kapasitas  nazhir  yang  tidak  professional (Kasdi,  2016) .  Melihat permasalahan mengenai wakaf yang sangat pelik. Betapa banyaknya problem mengenai nazhir  diantaranya  nazhir  yang  tidak  amanah,  nazhir  yang  belum  mengerti  dan
memahami tentang wakaf, nazhir yang memanfaatkan asset wakaf untuk pribadi, nazhir yang  belum  terdaftar  di  BWI,  nazhir  yang  meninggal  dan  wakaf  masih  berjalan,  dan lain-lain.  Ini  problem  mendasar  seorang  nazhir  yang  seharusnya  menjadi  tugas  kita semua  dalam  memecahkan  masalah  mengenai  wakaf.  Khususnya  lembaga-lembaga yang berwenang dalam menangani bagian wakaf.
Badan  Wakaf  Indonesia  merupakan  badan  yang  sangat  berperan  dalam mengembangkan  wakaf  Indonesia  tentunya  keberadaan  lembaga  ini  benar-benar diharapkan  mampu  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia.  Di  antara tugas  BWI  adalah  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pengelola  wakaf. Dengan  demikian,  diharapkan  pengelola  wakaf  yang  terbentuk  perorangan,  organisasi dan  badan  hukum  akan  mampu  mengelolanya  dengan  baik  dan  professional, sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  wakaf  mengenai  ketentuan  nazhir.  Nazhir  adalah pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf dari  wakif  untuk  dikelola  dan  dikembangkan sesuai  dengan  tujuannya.  Dengan  kata  lain  nazhir  adalah  pengelola  harta  wakaf (Nurhayati, 2020).
Hal  ini  menunjukkan  pertanyaan  yang  besar, Pertama, mengapa  masih  banyak wakaf  di  Indonesia  yang  nadhirnya  belum  dapat  mengelola  wakaf  dengan  baik  dam profesional  sebagiamana  yang  diatur  dalam  UU  No.41  Tahun  2004  tentang  Wakaf?. Kedua, Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia dalam mebina Nadhir profesional? Penelitian ini bertujuan untuk: pertama,, untuk mengetahui  penyebab banyaknya nazhir  yang  belum  dapat  mengelola  wakaf  dengan  baik. Kedua,, untuk  menjelaskan peranan badan wakaf Indonesia (BWI)  dalam membina nazhir secara profesionalitas.

## Metode Penelitian
Artikel ini merupakan penelitian yang dilakaukan dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitain diakriptif adalah: untuk membuat uraian  atau  ungkapan  yang  didasarkan  kepala  analisa  pada  pembahasan  yang menunjukkan temuan-temuan itu ditemukan.
Sumber  data  dibagi  menajdi  dua  macam:  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder. Pertama, sumber data primer dalam penelitian ini adalah: wawancara kepada devisi  pembinaan  nadzir  Badan  Wakaf  Indonesia.  Dan wawancara  kepada  devisi penelitian wakaf. Kedua, sumber daga sekunder dalam penelitian ini diambil dari: buku- buku, artikel, jurnal, website, undang-undang dll (Ishaq, 2017).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunalan  dalam.penelitian  ini  yaitu: pertama, wawacara  mendalam  dengan  sstaf  devisi  nadzir  Badan  wakaf  Indonesia. Kedua, dokumentasi  berupa  undang-Undang,  foto,  transkip.wawancara,  video  dll. Ketiga, seminar  dan  diskusi  guna  supaya  peneliti  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dan memperdalam materi.
Dalam  proses  analisis  penelitian,  peneliti  melakukan  beberapa  langkah  ditemukan: pertama, peneliti  melakukan  pengumpulan  data, kedua peneliti  mengumpulkan  data, ketiga membandingkan  data  naratif  dengan  pandangan  para  informan  dan  mencari kesipmpulan saran dan solusi.

## Hasil dan Pembahasan Konsep wakaf
Kata wakaf atau waqf ( فقولا ) berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata wa-qa-fa (  فقو  )  berarti  menahan,  berhenti,  diam  di  tempat  atau  berdiri.  Kata waqafa-yaqifu-waqfan semakna  dengan  kata habasa-yahbisu-tahbisan    ( نع  سبحلا( فرصتلا maknanya  terhalang  untuk  menggunakan.  Kata waqf dalam  bahasa  Arab mengandung makna: ( فقولا ىنعمب سيبحتلا ليبستلا ), artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan,  tidak  dipindahmilikkan (Isfandiar,  2008) .  Pengertian  wakaf menurut  fikih Islam adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan (Rasjid & Islam, 2012).
Dasar Hukum Wakaf Wakaf dalam al-Qur’an:
را اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
َّبَر اوُدُب عا َو اوُدُج سا َو اوُعَك َنوُحِل فُت  مُكَّلَعَل َر يَخ لا اوُلَع فا َو  مُك
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  rukuklah  kamu,  sujudlah  kamu, Sembahlah  Tuhanmu  dan  perbuatlah  kebajikan,  supaya  kamu  mendapatkan kemenangan .
Kata khair (kebaikan) yang secara umum dimaknai salah satunya dalam bentuk memberi seperti wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk charity atau endowment yang lain yang bersifat filantropi, tentunya dalam ajaran Islam.
نَل َّرِب لا  اوُلاَنَت ِم  اوُقِفنُت ىَّتَح َف  ٍء  يَش نِم  اوُقِفنُت اَم َو َنوُّب ِحُت اَّم ميِلَع ِهِب َ هاللّ َّنِإ
Artinya: Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
Wakaf dalam Hadist:
Ada  beberapa  hadis  yang  dianalisis  menjelaskan  tentang  wakaf.  Hadis-hadis tersebut antara lain:
Artinya: “……  dari  Abi  Hurairah  r.a.  sesungguhnya  Rasulullah  Saw  berkata: jika  seseorang  telah  meninggal  dunia,  maka  terputuslah  semua  amal  dari  dirinya kecuali  tiga,  yaitu  sadakah  jariyah,  ilmu  yang  bermanfaat  dan  anak  saleh  yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya)”.
Hadis  yang  lebih  tegas  menggambarkan  dianjurkannya  wakaf,  yaitu  hadis riwayat Ibn Umar tentang tanah Khaibar. Berikut bunyi hadis tersebut:
“…… dari Ibnu Umar ra berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di  Khaibar,  kemudian  menghadap  kepada  Rasulullah  untuk  memohon  petunjuk. Umar berkata:  ya  Rasulullah,  saya  mendapatkan  sebidang  tanah  di  Khaibar,  saya  belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah  menjawab:  bila  kamu  suka,  kamu  tahan  (pokoknya)  tanah  itu,  dan  kamu sedekahkan  (hasilnya).  Kemudian  Umar  melakukan  shadaqah,  tidak  dijual,  tidak
dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkankannya  kepada  orang  fakir,  kaum  kerabat,  bidak  belian,  sabilillah,  ibn sabil  dan  tamu.  Dan  tidak  dilarang  bagi  orang  yang  menguasai  tanah  wakaf  itu (mengurus)  untuk  makan  dari  hasilnya  dengan  cara  baik  (sepantasnya)  atau  makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

## Syarat dan Rukun Wakaf
Wakaf  dinyatakan  sah  apabila  telah  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya.  Rukun wakaf  menurut  fiqh  ada  4  (empat)  macam,  yaitu  (1) waqif (orang  yang  mewakafkan),
(2) Ma u q uf ‘alaih (pihak yang diserahi wakaf), (3) Mauquf (harta yang diwakafkan) , (4)
Shighat atau iqrar (pernyataan  atau  ikrar  wakif  sebagai  suatu  kehendak  untuk mewakafkan).
Adapun  syarat  dan  rukun  wakaf  menurut  Undang-undang  No  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf adalah sebagai berikut:
Disebutkan pada Pasal 6 bahwa rukun wakaf sebagai berikut:
1. Wakif
Adapun syarat wakif dijelaskan pada Pasal 8 sebagai berikut:
a. Dewasa
b. Berakal sehat
Hanya  dapat  melakukan  wakaf  apabila  memenuhi  ketentuan  organisasi  untuk mewakafkan  harta  benda  wakaf  milik  organisasi  sesuai  dengan  anggaran  dasar organisasi yang bersangkutan.
c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum Hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
d. Pemilik sah harta benda wakaf
2. Nazhir
Adapun syarat Nazhir di jelaskan pada Pasal 10 sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
3. Harta benda Wakaf
Adapun syarat Harta benda wakaf dijelaskan pada Pasal 16 sebagai berikut:
a. Benda tidak bergerak
1) Hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2) Bangunan  atau  bagian  bangunan  yang  berdiri  di  atas  tanah  sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
4) Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5) Benda  tidak  bergerak  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Benda bergerak
1) Uang
2) Logam mulia
3) Surat berharga
4) Kendaraan
5) Hak atas kekayaan intelektual
6) Hak sewa
7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
4. Ikrar wakaf
Adapun syarat ikrar wakaf di jelaskan pada Pasal 17,18, 19, dan 20 sebagai berikut:
a. dinyatakan secara lisan dan/tulisan;
b. dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAW.
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Adapun Peruntukan harta benda wakaf di jelaskan pada Pasal 22 sebagai berikut:
a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
e. kemajuan  kesejahteraan  umum  lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
7. Jangka waktu wakaf

## Tugas dan Wewenang Nazhir
Tugas nazhir menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 adalah :
1. Melakukan  pengadministrasian  harta  benda  wakaf.  Pengadministrasian  harta  benda wakaf  harus  dilakukan  sesuai  standar  dari  institusi  yang  bersangkutan  agar  kelak disaat nazhir melakukan pelaporan aset wakaf dapat diterima dan didata dengan baik.
2. Melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan  aset  harta  wakaf  tepat  selaras  dengan tujuan,  fungsi  dan  peruntukannya.  Sumber  dana  wakaf  dituntut  untuk  harus  terus dikelola;  baik  diperoleh  dari  dana  khusus  yang  disiapkan  pewakaf  untuk pembangunan dan pengelolaan, ataupun harta wakaf yang siap dipergunakan secara langsung.
3. Melakukan  pengawasan  dan  perlindungan  harta  wakaf.  Mengawasi  dan  melindungi aset  harta  wakaf  dimaksudkan  demi  tujuan  untuk  menjaga  berkurangnya  nilai  harta benda  wakaf,  baik  karena  peristiwa-peristiwa  force  majeur  maupun  karena kerugian/kegagalan investasi.
4. Melaporkan pengelolaan aset wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia.

## PEMBAHASAN

## Latar Belakang  Badan Wakaf Indonesia
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  adalah  lembaga  negara  independen  yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.
BWI  dibentuk  bukan  untuk  mengambil  alih  aset-aset  wakaf  yang  selama  ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir  agar  aset  wakaf  dikelola  lebih  baik  dan  lebih  produktif  sehingga  dapat memberikan  manfaat  lebih  besar  kepada  masyarakat,  baik  dalam  bentuk  pelayanan sosial,  pemberdayaan  ekonomi,  maupun  pembangunan  infrastruktur  publik.  BWI berkedudukan  di  ibukota  Negara  dan  dapat  membentuk  perwakilan  di  provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.
Anggota  BWI  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden.  Masa  jabatannya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI  periode  pertama  diusulkan  oleh  Menteri  Agama  kepada  Presiden.  Periode berikutnya  diusulkan  oleh  Panitia  Seleksi  yang  dibentuk  BWI.  Adapun  anggota perwakilan  BWI  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  BWI.  Struktur  kepengurusan  BWI terdiri  atas  Dewan  Pertimbangan  dan  Badan  Pelaksana.  Masing-masing  dipimpin  oleh seorang  ketua  yang  dipilih  dari  dan  oleh  para  anggota.  Badan  Pelaksana  merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

## Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam mebina Nazhir secara Profesionalitas
Badan  Wakaf  Indonesia  memliki  dua  fungsi  diantaranya  yaitu: pertama, melakukan pembinaan Nazhir. Kedua, melakukan pengembangan dan pengelolaan harta wakaf  Indonesia.  Khususnya  dalam  pembinaan  nazhir  peran  BWI  (badan  Wakaf Indonesia)  sangat  signifikan  yang  dimuat  dalam  beberapa  pasal  di  Undang-undang Tentang Wakaf. Pembinaan Nazhir dimulai dari beberapa tingkatan yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
Adapun  program  pembinaan  yang  sudah  diberikan  BWI  kepada  Nazhir  yaitu sebagai berikut.
1. Merumuskan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Sesuai dengan hasil keputusan Mentri Ketenagakerjaan (KMK) No. 47 bidang Wakaf.  Tujuan  dibentuknya  SKKNI  bidang  wakaf  adalah agar  dapat  meningkatkan keahlian  dan  keterampilan    dalam  penerapan  ilmu  untuk.kemajuan  wakaf  di Indonesia.
Dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  disebutkan bahwa  yang  bertugas  dan  berhak  mengelola  wakaf  adalah  Nazhir.  Dalam  Undang- undang  yang  sama,  definisi  nazhir  adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf dari muwakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Tugas  nazhir  adalah  melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda wakaf sesuai  fungi, tujuan dan peruntukannya,  melakukan pengadministrasian  harta benda  wakaf,  mengawasi  dan  melindungi  harta  benda  wakaf,  dan  melaporkan tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam melaksanakan tugasnya, seorang nazhir berhak memperoleh hasil bersih dari pengelolaan harta benda wakaf, namun, besarnya tidak boleh melebihi 10% .
Jika  kita  melihat  tugas  Nazhir  seperti  profesi  pekerjaan  lain,  yaitu  perlu melakukan  SKKNI  bahkan  sangat  penting  karena  butuh  suatu  kompetensi  sebagai seorang nazhir.
Beberapa fungsi sertifikasi bagi nazhir adalah sebagai berikut:
a. sertifikasi  dapat  meyakinkan  organisasi  atau  lembaga  atau  industri  bahwa kompeten di bidangnya;
b. membantu  nazhir  dalam  merencanakan  karir  dan  mengukur  tingkat  pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri;
c. membantu nazhir dalam memenuhi prasyarat regulasi;
d. membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan negara;
e. membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di bursa tenaga kerja;
f. dari  sisi  kelembagaan,  sertifikasi  nazhir  akan  membantu  industri  meyakinkan kepada  muwakif,  bahwa  produk  atau  jasanya  telah  dibuat  oleh  nazhir  yang kompeten;
g. membantu  industri  dalam  rekrutmen  dan  mengembangkan  nazhir  berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi SDM;
h. membantu  industri  dalam  sistem  pengembangan  karir  dan  renumerasi  tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas;
i. sertifikasi  kompetensi  bagi  nazhir  untuk  meningkatkan  profesionalisme pengelolaan  wakaf  agar  muwakif  semakin  percaya  menyerahkan  harta  benda wakaf, baik bergerak maupun tidak bergerak .
2. Lembaga Sertifikasi Badan Wakaf Indonesia (LSBWI).
Lembaga sertifikasi Badan wakaf Indonesia dibentuk dan disahkan pada bulan Oktober  tahun  2021.  Dengan  terbentuknya  Lembaga  Sertifikasi  Badan  Wakaf Indonesia  ini  diharapkan  dapat  melakukan  asessment  sertifikasi  bagi  para  nazhir yang  ingin  mendapatkan  sertifikasi  kompetensi  (BNSP).  Sehingga  nazhir  dikatakan profesional menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004. BNSP adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikasi memberikan kompetensi seseorang layak atau tidak sebagai nazhir baik dalam bentuk lembaga, perorangan, dan badan hukum.
BWI  sudah  mulai  melakukan  uji  Lembaga  sertifikasi  Badan  Wakaf  Indonesia sebanyak tiga kali.
Pertama, yaitu  uji  lembaga  sertifikasi  dilakukan  pada  tanggal  8  November 2021  yang  diikuti  oleh  35  peserta  Nazhir  yang  sudah  terdaftar  di  Badan  Wakaf Indonesia  (BWI).  Pada  kegiatan  awal  uji  sertifikasi  ini  dilakukan  secara  gratis
dimana  semua  biaya  ditanggung  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia.  Semua  Nazhir sejumlah 34 orang dinyatakan lolos seleksi menjadi nazhir profesionalitas.
Kedua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Lemabaga Sertifikasi Profesi (LSP)  Badan  Wakaf  Indonesia  menggelar  Pelatihan  dan  Sertifikasi  Nazhir Kompetensi  gelombang  ke  2  dan  ke  3  di  Hotel  Sofyan,  Cikini,  Menteng,  Jakarta, pada   Jumat  (14/01/2022).  Kegiatan  pelatihan  dan  sertifikasi  Nazhir  diikuti  oleh puluhan  Nazhir  dari  lembaga  Nazhir  seluruh  Indonesia.  Penyelenggaraan  acara  ini dilakukan  secara  mandiri,  artinya  peserta  mendaftar  mandiri  dan  melakukan pembiayaan mandiri. Ini menjadi terobosan yang sangat bagus untuk para nazhir ke depan.
3. Mengadakan aplikasi e-services yaitu pendaftaran nazhir secara online. Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  meluncurkan  Aplikasi  e-Services  Pendaftaran
Nazhir  dalam  rangka  memudahkan  masyarakat  mendaftar  sebagai  Nazhir  serta memperkuat  tata  kelola  dan  Integrasi  Data  Wakaf  Nasional  guna  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.
Aplikasi  e-Services  Pendaftaran  Nazhir  yang  dapat  diakses  melalui  link layanan.BWI.go.id ini, selain memudahkan masyarakat yang akan mendaftar sebagai Nazhir,  juga  dilengkapi  dengan  layanan  pendataan  harta  benda  wakaf.  Layanan  ini mewajibkan  para  nazhir  yang  sudah  terdaftar  untuk  menginput  data  harta  benda wakaf  yang  telah  diterima  secara  berkala.  Dengan  demikian,  update  data penghimpunan harta benda wakaf secara nasional dapat diketahui dengan cepat dan akurat.  Ke  depan,  aplikasi  e-Service  ini  akan  dikembangkan  untuk  membuat  tata kelola  wakaf  nasional  semakin  baik  dan  transparan.  Beberapa  fitur  yang  akan menyusul  segera  adalah  laporan  bulanan  dan  laporan  enam  bulanan  nazhir,  usulan ruislag , aplikasi akuntansi nazhir serta fitur aduan nazhir dan masyarakat.
4. E-Reporting
BWI membuat program  bagi nazhir yang sudah mendapatkan  sertifikasi  yaitu membuat  laporan  setiap  bulan  secara  baku  berkaitan  dengan  pengelolaan  wakaf. Laporannya mengacu kepada kaidah-kaidah Akutansi wakaf yang sudah di buat oleh IAI. Seluruh nazhir wajib menerapkan PSAK (pedoman Standar Akutansi Wakaf).
Fungsi  dibuat  reporting  ini  supaya  dapat  mengawasi  dan  memantau  kinerja nazhir    dan  dapat  mengupdate  data  penghimpunan  harta  benda  wakaf  secara nasional.
Dari berbagai program BWI diatas kita bisa melihat bahwa ada lompatan besar peranan BWI  dalam  membina  Nadzhir  meskipun,    belum  maksimal  dalam  melaksanakan pembinaan  Nadhir.  Namun  upaya  ini  sangat  bagus      dilakukan    BWI  sebagai  langkah awal dalam melakukan pembinaan Nadhir secara profesional.

## Kendala Nazhir dalam Mengelola Wakaf dengan Baik
Dalam  menjalankan  tugas  sebagai  nazhir  kendala  yang  sering  ada  di  dalam pengelolaan wakaf itu terjadi karena beberapa  hal di antaranya yaitu:
1. Kurangnya Literasi
Literasi menjadi sangat penting bagi masyarakat khususnya kepada para pelaku wakaf  yaitu  nazhir,  wakif  dan  masyarakat  karena  kurangnya  pengetahuan  berkaitan dengan wakaf dan ketentuanya, yaitu: syarat dan rukun wakaf, tugas dan wewenang nazhir,    pentingnya  legalitas  akta  ikrar  wakaf.  Hal  ini    yang  menjadi  salah  satu problem wakaf belum dapat dikelola dengan baik. Sehingga, banyak sekali  masalah wakaf yang kasusnya dibawa ke pengadilan agama. Antara lainkasusnya adalah harta benda  wakaf  yang  digugat  keturunannya,  seorang  nazhir  yang  belum  mendaftarkan legalitasnya,  nazhir  yang  tidak  dapat  menjaga  dokumen  penting  dari  harta  benda wakaf  dan  lain-lain.  Semua  problem  ini  bersumber  dari  minimnya  pengetahuan mengenai perwakafan.
Kurangnya  literasi  ini  karena  minimnya  pengetahuan  dari  berbagai  kalangan baik  itu  pemerintah,  masyarakat,  pihak  yang  berwakaf (wakif) ,  bahkan  Nazhir sebagai  pengelola  wakaf.  Padahal  jika  dikelola  dan  dikembangkan  secara  baik  dan produktif,  wakaf  di  Indonesia  sangat  besar  potensinya.  Jika  masyarakatnya  faham betul  dengan  manfaat  pengelolaan  yang  baik  dalam  bidang  wakaf,  zakat  dan shadaqoh,  maka  ini  akan  menjadi  potensi  besar  dalam  membantu  mengentaskan kemiskinan di Negara Indonesia.
Harapannya,  semua  instansi  baik  pemerintah,  kementrian  agama,  BWI  dan masyarakat  saling  bergandengan  tangan  dan  bekerjasama  untuk  dapat  memberikan edukasi  dan  pengetahuan  akan  pentingnya  pengelolaan  wakaf  yang  produktif  dan baik. Sehingga, dapat mengatasi problem berkaitan dengan wakaf.
2. Belum maksimal   dalam pendataan akta ikrar wakaf.
Akta ikrar wakaf sangat penting, karena dengan disahkannya akta ikrar wakaf maka reporter pelaksanaan wakaf sudah jelas. Wakifnya sudah ditentukan, nazhirnya sudah  ditentukan,  objek  wakafnya  sudah  ditentukan.  Jika  data  ini  lengkap,  maka Badan  Wakaf  Indonesia  dapat  memberikan  pembinaan  terhadap  nazhir  tersebut. Sebaliknya,  jika  wakaf  itu  tidak  diikrar-wakafkan  maka  wakaf  itu  tidak  dapat direport  diawasi  dengan  baik,  nazhir  belum  terdata,  sehingga  akan  terlewatkan mendapatkan pembinaan.
Dalam  hal  ini  perlu  adanya  sosialisasi  dari  pihak  yang  berwenang  dalam perwakafan untuk mendata lebih ketat terhadap badan lembaga, individu, organisasi yang  wakafnya  belum  disahkan  atau  belum  diaktaikrar-wakafkan  untuk  segera melakukan  akta  ikrar  wakaf.  Bila  perlu  semua  menjalankan  tugas  pendataan  ini dengan  maksimal  karena  yang  menjadi  dasar  nazhir  yang  belum  mendapatkan pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia adalah nazhir yang belum terdata. Dalam hal ini  tidak  hanya  KUA  yang  menjalankan  tugas  dalam  pendataan  akta  ikrar  wakaf, semua instansi yang berwenang ikut terjun ke lapangan bila perlu ke seluruh pelosok negri.  Agar  dapat  mengetahui  besarnya  potensi  wakaf  di  Indonesia  yang  dapat
diproduktifkan. Begitupun agar nazhir dapat mendapatkan pembinaan yang baik dari lembaga Badan Wakaf Indonesia.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengatur perwakafan.
Minimnya  Sumber  Daya  Manusia  menjadi  salah  satu  problem  dalam pembinaan nazhir secara profesional, karena banyaknya nazhir di Indonesia sehingga membutuhkan SDM yang dapat membantu dalam mengatur masalah perwakafan ini. Harapannya  SDM  juga  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  wakafnya  luas  dan dalam.  Seharusnya  lembaga-lembaga  instansi  yang  menangani  perwakafan  dapat menggandeng para mahasiswa, ataupun santri yang suka rela dapat membantu dalam pendataan  Nazhir  dan  mendampingi  nazhir  dalam  mengelola  wakaf.  Dengan demikian  para  nazhir  mendapatkan  pendampingan  atau  bimbingan  nazhir  yang profesional sesuai dengan bidangnya secara maksimal dan merata

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan pada uraian  pembahasan di atas adalah kendala Nazhir tidak dapat mengelola  wakaf  dengan  baik  diantaranya  yaitu:  kurangnya  literasi,  nazhir yang belum  berkompeten  dalam  mengelola  wakaf,  belum  maksimal  dalam  pendataan  akta ikrar wakaf.
Program  badan  wakaf  indonesia  dalam  membina  nazhir  secara  profesionalitas adalah:  merumuskan  standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI), membentuk  Lembaga  Sertifikasi  Badan  Wakaf  Indonesia  (LSBWI),    dan  mengadakan aplikasi e-servisis yaitu pendaftaran nazhir secara online, E-Reporting..

## BIBLIOGRAFI
Isfandiar,  Ali  Amin.  (2008).  Tinjauan  Fiqh  Muamalat  Dan  Hukum  Nasional  Tentang Wakaf Di Indonesia. La_Riba: Jurna; Ekonomi Islam , 2 (1), 51–73. Google Scholar
Ishaq,  Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta Disertasi . Alfabeta. Google Scholar
Kasdi,  Abdurrahman.  (2016).  Peran  Nadzir  Dalam  Pengembangan  Wakaf. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1 (2), 1–14. Google Scholar
Nurhayati, Siti. (2020). Kajian Tentang Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Koperasi Syariah . Google Scholar
Presiden, R. I. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional-[Peraturan] . Google Scholar
Rasjid, Sulaiman, & Islam, Fiqih. (2012). Cet. Ke-57. Bandung: Sinar Baru Algensindo .

## Google Scholar
Wahyudi,  Melky.  (2004). Efektivitas  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  Tentang  Wakaf  Tunai  Pada  Lembaga  Tabung  Wakaf  Indonesia . Google Scholar
Copyright holder: Mufarochah, Wirdyaningsih (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: