## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 5, No. 1, Desember 2022, Halaman 54-70. Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA GAS LPG OPLOSAN DI KARTASURA, SUKOHARJO, JAWA TENGAH
(Legal Protection For Consumers Against The Circulation Of Gas LPG Oplosan In The District Of Kartasura, Sukoharjo Regency, Jawa Tengah)
Raisha Cantika Mutiara
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450
E-mail : Raisa03cm@gmail.com

## Abstrak
Dalam  menjaga  kelangsungan  roda  perekonomian  diantara  pelaku  usaha  dan konsumen  dimana  kedua  belah  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan serta dipenuhi satu sama lain sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UUPK.  Ketentuan  dalam  UUPK  mengatur  bagi  pelaku  usaha  untuk  menjalankan usahanya  dengan  itikad  baik  sebagai  jaminan  terhadap  konsumen  atas  kenyaman, keamanan  dan  keselamatan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan  kepada konsumen. Pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa  diharapkan tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  juga  bersikap  jujur  dan  bertanggung jawab.  Namun,  kerap  ditemukan  beragam  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan lebih besar. Penelitian ini fokus pada temuan kasus pengoplosan suntikan tabung  gas  LPG  dari  tabung  gas  bersubsidi  kedalam  tabung  gas  LPG  non-subsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dilengkapi dengan data primer wawancara pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo serta data sekunder yang berpedoman pada UUPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus tersebut pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a, b, c, h dan i UUPK. Serta hak konsumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dilanggar dalam Pasal  7  huruf  a,  b,  c,  d  dan  f  UUPK.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perdagangan  Kabupaten  Sukoharjo  yaitu  sidak  serta  pembinaan  kepada  agen  dan pangkalan di Kabupaten Sukoharjo.
Kata  Kunci :  Hak  konsumen;  Tabung  gas  LPG  oplosan;  Pengawasan;  Dinas Perdagangan

## Abstract
In maintaining the continuity of the economy between business actors and consumers where both parties have rights and obligations that must be implemented and fulfilled by each other in accordance with the provisions stated in the UUPK. The provisions in  the  UUPK  regulate  business  actors  to  run  their  business  in  good  faith  as  a guarantee to consumers of the comfort, security and safety of goods and/or services traded to consumers. Business actors in trading goods and/or services are expected
not  to  cause  losses  to  consumers  as  well  as  be  honest  and  responsible.  However, various frauds are often found committed by business actors in organizing business activities with the aim of getting greater profits. This study focuses on the findings of cases of operating LPG gas cylinder injections from subsidized gas cylinders into non- subsidized  LPG  gas  cylinders.  This  research  uses  empirical  research  methods equipped with primary data on interviews at the Sukoharjo Regency Trade Office as well  as  secondary  data  guided  by  UUPK.  This  study  concluded  that  in  these  cases business actors have violated consumer rights in Article 4 letters a, b, c, h and i UUPK. As well as consumer rights related to the obligations of business actors are violated in Article 7 letters a, b, c, d and f UUPK. The supervision carried out by the Sukoharjo Regency Trade Office is sidak and guidance to agents and bases in Sukoharjo Regency.
Keywords : Consumer rights; Oplosan LPG gas cylinders; Supervision; Trade Office

## A. PENDAHULUAN
Barang dan atau jasa  yang menjadi kebutuhan seorang individu dapat dibagi menjadi beragam kategori seperti kebutuhan primer yaitu yang merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok bagi seorang individu yang mutlak harus terpenuhi guna melanjutkan  keberlangsungan  kehidupan  seperti  makanan,  pakaian  ataupun  tempat tinggal. Kategori kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder dimana kebutuhan ini lahir setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi atau dapat juga sebagai pelengkap tambahan  yang  dipenuhi  untuk  menunjang  keberlangsungan  kehidupan  seorang individu  tersebut  seperti  pendidikan. 1 Setelah  terpenuhinya  kebutuhan  primer  dan sekunder seorang individu dapat juga memenuhi kebutuhan tersier, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang  dapat dikategorikan sebagai kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah, kebutuhan tersier bertujuan untuk kesenangan pribadi keinginan dari individu tersebut. 2 Dalam memenuhi beragam kebutuhan untuk keberlangsungan kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan  sendiri,  manusia  yang  diciptakan  sebagai  makhluk  sosial  sebagai  warga masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-harinya  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhannya sendiri,  melainkan  manusia  cenderung  akan  membutuhkan  manusia  lain  untuk
1 Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses , (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
2 Afrida BR, Ekonomi Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
memenuhi kebutuhan yang ia perlukan. 3 Untuk mendapatkan kebutuhan yang sedang diperlukan oleh seorang individu diperlukan adanya kegiatan jual-beli dimana salah satu  pihak  akan  bertindak  sebagai  konsumen  dan  salah  satu  pihak  akan  bertindak sebagai  pelaku  usaha.  Pandemi  badai  Covid-19  yang  melanda  di  Indonesia berlangsung  sejak  tahun  2020  memicu  perubahan  cukup  besar  pada  perilaku konsumen  dan  juga  pelaku  usaha  di  Indonesia,  tercatat  pada  Badan  Perlindungan Konsumen  Nasional  (BPKN)  sejak  awal  pandemi  Covid-19  pengaduan  konsumen kepada  BPKN  mengalami  peningkatan,  peningkatan  pengaduan  yang  diajukan  oleh pihak  konsumen  dilakukan  melalui  media  secara  online  yang  disediakan  melalui website resmi BPKN ataupun melalui media sosial BPKN. 4 Selain melalui media yang tersedia masyarakat juga dapat melaporkan kegiatan yang patut dicurigai merugikan masyarakat  sebagai  seorang  konsumen  yang  dilindungi  hak-haknya  oleh  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Laporan  tersebut dapat  dilakukan  seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  terhadap seorang pria penyuntik gas elpiji bersubsidi asal Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah yang  melakukan  tindakan  merugikan  masyarakat  sebagai  konsumen  dengan mengoplos memindahkan gas LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah kedalam tabung gas LPG non subsidi 5 kg, 12 kg dan 50 kg. Gas hasil oplosan tersebut kemudian dijual kepada  konsumen,  selama  2  bulan  pelaku  usaha  tersebut  dapat  meraup  omset  dari penjualan gas oplosan sebesar Rp. 30.000 untuk 12 kg gas tabung LPG yang dioplos dari gas 3 kg bersubsidi pemerintah. 5
Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk menarik kasus tersebut menjadi  sebuah  tulisan  mengenai  hak  konsumen  apa  saja  yang  sebenarnya  tidak terpenuhi  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
3 Adie Erar Yusuf, ” Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial ”, dalam Character Building Center Universitas Bina Nusantara (17 Desember 2020)
4 Badan Perlindungan Konsumen Nasional, “Pengaduan Konsumen Selama Pandemi Covid-19 Meningkat Artikel Ini Telah Tayang di Investor.id” https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1735, 10 Agustus 2020.
5 Iwan Kawul, “Nekat Suntik Gas Subsidi, Warga Kartasura Masuk Bui: Tahu dari Youtube” https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/25/08/2021/nekat-suntik-gas-subsidi-warga- kartasura-masuk-bui-tahu-dari-youtube, 25 Agustus 2021.
Perlindungan  Konsumen  dan  bagaimakan  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  setempat  dalam  mengedarkan  gas  LPG  bersubsidi.  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  hak  konsumen  apa  aja  yang  dilanggar  dan bagaimana  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam mendistribusikan gas LPG bersubsidi dan kasus ini.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan  data  yang akan diperoleh dari data primer  yaitu  keterangan  yang  diperoleh  langsung  dari  semua  pihak  yang  terkait langsung  dengan  permasalahan  yang  menjadi  obyek  penelitian.  Sebagai  responden dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  wawancara  pada  Dinas  Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. dan data sekunder yang akan diperoleh melaui keterangan serta fakta yang secara tidak langsung didapat melalui beberapa dokumen resmi seperti, laporan, literatur, peraturan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018  Tentang  Kegiatan  Penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak,  Bahan  Bakar  Gas  dan Liquefied Petroleum Gas.

## C. PEMBAHASAN
1. Hak konsumen yang dilanggar dalam kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang  beredar  di  pasaran  wilayah  Kartasura,  Sukoharjo,  Jawa  Tengah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Aturan  yang  mengatur  mengenai  pemberian  perlindungan  bagi  konsumen salah  satunya  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen yang memaksa pelaku usaha untuk mekedepankan hak-hak konsumen  dalam  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  dipasarkan  kepada konsumen.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  1  Ayat  2.  Seorang
konsumen merupakan pemakai akhir dari suatu barang yang dipasarkan oleh pelaku usaha,  dalam  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  pelaku  usaha  kadang  kala memperdagangkan barang tidak sama dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan sebelumnya  kepada  konsumen,  hal  tersebut  yang  akan  menimbulkan  kerugian sehingga  konsumen  dalam  hal  ini  membutuhkan  perlindungan  agar  hak-hak  yang dimiliki tidak begitu saja tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membebani pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen sebagai berikut:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 6
Pada kasus pengoplosan penyuntikan gas tabung LPG bersubsidi yang terjadi di  kabupaten  Sukoharjo  pada  Agustus  2021  terdapat  hak-hak  konsumen  yang dilanggar  oleh  pelaku  usaha  bedasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,
6 Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen , UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 4.
yaitu  pada  pasal  4  huruf  a  mengenai  “Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa.” 7 Telah  dilanggar  oleh  S selaku pelaku usaha dalam memperdagangkan tabung gas LPG yang di oplos denga cara  disuntikkan  dari  tabung  gas  LPG  bersubsidi  kedalam  tabung  gas  LPG  non- subsidi, cara tersebut mengakibatkan  konsumen tidak mendapatkan hak kenyamanan, keamanan  dan  keselamatan  dalam  menggunkan  barang  tabung  gas  LPG  yang dipasarkan  oleh  pelaku  usaha,  pemberian  segel  yang  tidak  sesuai  standar  akan berpotensi  menimbulkan  kebocoran  gas  dengan  resiko  tabung  gas  LPG  yang dioploskan dapat menimbulkan ledakan yang besar dan kebakaran. Hal tersebut tidak diharapkan karena akan berpotensi menyebabkan kerugian secara fisik dan materi bagi konsumen.  Pada  Pasal  4  huruf  b  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen mengatakan  bahwa  “Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.” 8 Dalam  kasus  tersebut  pelaku  usaha  melakukan  pengoplosan  Gas  LPG dengan  cara  disuntik  dari  tabung  gas  LPG  subsidi  ke  dalam  tabung  gas  LPG  non- subsidi dimana konsumen tidak mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang di pasarkan oleh pelaku usaha. Pelaku  usaha membuat kecurangan dengan tujuan untuk mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Ketentuan  pada  Pasal  4  huruf  c Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa.” 9 Dilanggar  oleh  pelaku usaha  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya  dilihat  dari  perbuatan  pelaku  usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai gas LPG yang di perdagangkan kepada konsumen. Lebih lanjut pelaku usaha dinilai telah melanggar ketentuan  Pasal  4  huruf  h  Undang-Undang  Perlindugan  Konsumen  “hak  untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.” 10
7 Ibid , Pasal 4 huruf a.
8 Ibid , Pasal 4 huruf b.
9 Ibid , Pasal 4 huruf c.
10 Ibid , Pasal 4 huruf h.
Hak-hak konsumen selalu bergandengan tangan dengan kewajiban yang harus diemban  oleh  pelaku  usaha.  Dalam  memperdagangkan  usahanya  pelaku  usaha diwajibkan  untuk  memenuhi  hak-hak  konsumen  serta  menjalankan  kewajiban  yang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  Pelaku  usaha  dibebankan  oleh  undang-undang perlindungan  konsumen  untuk  menjalankan  kewajiban  yang  sebagaimana  telah tertuang  dalam  Pasal  7  UUPK.  Dalam  kasus  pengoplosan  gas  LPG  yang  terjadi  di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah dimana pelaku S mengambil keuntungan sebagai pelaku  usaha  dengan  memperdagangkan  gas  LPG  kepada  konsumen  tanpa memperhatikan unsur dari kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 7  huruf  a  yaitu  pelaku  usaha  dituntut  untuk  dapat  beritikan  baik  dalam memperdagangkan kegiatan usahanya. Hal tersebut tidak direalisasikan oleh S sebagai pelaku  usaha.  Dalam  memperdagangkan  barangnya  S  tidak  beritikad  baik  dilihat dengan  cara  S  mengoplos  gas  LPG  bersubsidi  kedalam  gas  LPG  non-subsidi  yang tidak sesuai dengan standar dan berpotensi untuk merugikan konsumen dengan itikad tidak baiknya. Lebih lanjut dalam Pasal 7 huruf b pelaku usaha dituntut untuk selalu memberikan informasi  yang benar, jelas dan jujur atas kondisi serta jaminan barang yang diperdagangkan dan memberikan penjelasan mengenai  penggunaan, perbaikan dan  pemeliharaan.  Dimana  dalam  kasus  pengoplosan  gas  LPG  pelaku  usaha  tidak memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  yang ternyata adalah gas  LPG oplosan  yang pengisiannya dilakukan dengan cara disuntik dari tabung gas bersubsidi kedalam tabung gas non-subsidi. Pelaku usaha dalam memasarkan  gas  LPG tidak melayani  konsumen dengan benar dan jujur atas perbuatannya  karena  telah  mengoplos  gas  LPG.  Hal  tersebut  bertentangan  dengan ketentuan  yang tertuang  dalam Pasal  7 huruf c sebagaimana pelaku usaha memiliki kewajiban  untuk  “memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur serta  tidak  diskriminatif.” 11 Dalam  Pasal  7  huruf  d  pelaku  usaha  dalam memperdagangkan barang diberikan beban untuk memberikan jaminan mutu barang yang  diperdagangkan  sesuai  dengan  ketentuan  standar  mutu  barang  yang  berlaku. 12
11 Indonesia (a), Op. Cit ., Pasal 7 huruf c.
12 Ibid, Pasal 7 huruf d.
Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan tidak semestinya mengoplos gas LPG dari tabung subsidi kedalam tabung non-subsidi yang berakibat menimbulkan kerugian bagi  konsumen  sudah  semestinya  memberikan  kompensasi  sebagaimana  yang  telah tertuang dalam Pasal 7 huruf f “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakai, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” 13 Pelaku  usaha  dalam  mengoplos  tabung  gas  LPG  non-subsidi dengan cara 2 (dua) tabung gas LPG bersubsidi 3 (tiga) KG untuk disuntikkan kedalam tabung gas LPG 5,5 KG, untuk tabung 12 (dua belas) KG pelaku memakai 4 (empat) buah tabung gas LPG bersubsidi 3 (tiga) KG dan untuk tabung sebesar 50 (lima puluh) KG  pelaku  menyuntik  18  (delapan  belas)  buah  tabung  gas  LPG  bersubsidi kedalamnya. Kegiatan pengisian tabung gas LPG yang dilakukan oleh pelaku usaha dinilai tidak sesuai dengan berat isi bersih yang tertera di tabung gas LPG yang mana hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  8  huruf  b  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen “tidak sesuai  dengan berat  bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam  hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.” 14
Sejatinya peraturan yang mengatur mengenai hak-hak bagi konsumen dan juga kewajiban  pelaku  usaha  dalam  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang kedudukannya sangat lemah,  kewajiban  pelaku  usaha  diatur  agar  para  pelaku  usaha  dapat  melaksanakan kewajibannya karena jika pelaku usaha lalai dan tidak melaksanakan kewajiban yang telah  diatur  maka  akan  mendapatkan  sanksi  dan  wajib  untuk  mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Menurut UUPK diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2:
(1) Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 15
(2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
13 Ibid, Pasal 7 huruf f.
14 Ibid, Pasal 8 huruf b.
15 Ibid, Pasal 19 ayat 1.
atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16
UUPK  mengatur  mengenai  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar pada ketentuan pasal UUPK, dalam hal ini pelaku usaha S telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf b dengan memproduksi dan memperdagangkan barang tabung  gas  LPG  tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  8  huruf  b,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  seperti  yang tertuang  dalam  Pasal  62  ayat  1  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  sebagai berikut :
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat  (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama  5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 17 Pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan tidak hanya melalui UUPK, lebih lanjut pemerintah mengeluarkan pembaharuan perundang-undangan melalui Pasal 40 angka  9  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  mengubah  Pasal  55  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:
“Setiap  orang  yang  menyalahgunakan  pengangkutan  dan/atau  niaga  bahan  bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  tahun  dan  denda  paling  tinggi Rp60.000.000.000,00” 18
Menyalahgunakan dalam koteks Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 40 angka 9 adalah kegiatan  yang  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  peseorangan  atau badan  usaha  dengan  cara  yang  dapat  berpotensi  untuk  merugikan  masyarakat  dan negara  termasuk  dengan  kegiatan  praktik  illegal  pengoplosan  gas  LPG  bersubsudi kedalam tabung gas LPG non-subsidi yang dipasarkan oleh S kepada konsumen.
16 Ibid, Pasal 19 ayat 2.
17 Ibid, Pasal 62 ayat 1.
18 Indonesia (b), Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Pasal 40 angka 9.
Dalam  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas diatur mengenai kegiatan penyaluran LPG pada Pasal 11 angka 6 dinyatakan bahwa penyalur LPG dilarang melaksanakan kegiatan pengisian tabung LPG. 19 Berlandaskan pada pasal tersebut S sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 angka 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas. Lebih lanjut dalam kasus pengoplosan gas LPG yang terjadi di  Kabupaten  Sukoharjo,  Jawa  Tengah  dinilai  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal Pasal  11  angka  7  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas. Dalam Pasal tersebut tercantum bahwa badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG dan penyalur memiliki kewajiban untuk menjamin ketepatan berat isi LPG. 20 Pelaku usaha S mengoplos tabung gas bersubsidi kedalam  tabung  gas  LPG  non-subsidi  dengan  perhitungan  dua  tabung  gas  LPG bersubsidi  3  (tiga)  KG  untuk  mengisi  tabung  5,5  KG.  Sedangkan  untuk  tabung berukuran  12  (dua  belas)  KG  diisikan  dengan  empat  tabung  gas  LPG  bersubsidi  3 (tiga) KG dan untuk tabung berukuran 50 (lima puluh) KG dibutuhkan delapan belas tabung gas LPG bersubsidi 3 (tiga) KG perhitungan yang digunakan oleh S tidak sesuai dengan ketepatan berat isi LPG yang sesungguhnya.
2. Pengawasan Dinas Perdagangan Sukoharjo, Jawa Tengah atas peredaran gas LPG oplosan pada wilayah administratif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam  pelaksanaan  pendistribusian  gas  LPG  terdapat  koordinasi  yang dilakukan antara PT. Pertamina (Persero) dan Dinas Perdagangan Daerah setempat. PT.  Pertamina  (Persero)  akan  bertindak  sebagai  penyedia  dan  bertanggung  jawab
19 Indonesia (g), Peraturan Menteri ESDM tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefled Petroleum Gas, Permen ESDM RI No. 13 Tahun 2018, Pasal 11 angka 6.
20 Ibid , Pasal 11 angka 7.
dalam proses pendistribusian dari kilang hingga kepada konsumen, sedangkan Dinas Perdagangan  daerah  bertugas  untuk  melakukan  fungsi  pengawasan  dan  pembinaan serta sebagai penentu Harga Eceran Tertinggi (HET). 21 Koordinasi dilakukan Dinas Perdagangan  daerah  setempat  merupakan  implementasi  dari  bentuk  pengawasan pemerintah  terhadap  bentuk  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  yang  diatur dalam Pasal 30 ayat 1 UUPK dan Pasal 30 ayat 2 UUPK. Menanggapi atas beredarnya kasus  tabung gas LPG non-subsidi yang di oplos dari tabung gas LPG bersubsidi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Sukoharjo Jawa Tengah Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo  menanggapi  bahwa  konsumen  harus  mendapatkan  perlindungan  atas beredarnya  tabung  gas  LPG  yang  berada  di  pasaran.  Terlebih  dalam  UUPK diterangkan  bahwa  konsumen  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas beredarnya  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan  oleh  pelaku  usaha  berupa pemenuhan  hak  konsumen  serta  kewajiban  pelaku  usaha.  Dinas  Perdagangan Kabupaten Sukoharjo mendapatkan informasi mengenai kasus pengoplosan gas LPG yang  dilakukan  oleh  S  didapat  melalui  permintaan  surat  keterangan  data  pangkalan yang  berada  di  Kabupaten  Sukoharjo  yang  dikeluarkan  oleh  polisi  resor  Sukoharjo yang  dibalas  dengan  surat  keterangan  data  pangkalan  LPG  bersubsidi  Kabupaten Sukoharjo  tahun  2021.  Dalam  surat  tersebut  diterangkan  bahwa  tidak  adanya  nama pangkalan  ataupun  nama  pemilik  pangkalan  atas  nama  S  dengan  melampirkan  data daftar pangkalan LPG bersubsidi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2021. Dengan adanya keterangan  tersebut  Dinas  Perdagangan  Kabupaten  Sukoharjo  berpendapat  bahwa pihaknya  tidak  melakukan  penanganan  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  hukum. Namun demikian peredaran gas LPG subsidi merupakan ranah penangan pengawasan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan  Kabupaten  Sukoharjo.  Dinas  Perdagangan Kabupaten Sukoharjo memiliki laporan berupa data nama, alamat serta jumlah agen atau pangkalan yang berada di wilayah Sukoharjo. Data tersebut merupakan data untuk agen ataupun pamgkalan yang mengedarkan gas LPG subsidi, gas LPG non-subsidi merupakan bisnis dari PT. Pertamina.
21 Bayu Anggara dan Syapril Abdullah “ Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 KG di Kota Pekanbaru” dalam Majalah Ilmiah PUBLIKA (Vol. 3, No. 2, 2017) Hal. 249.
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan  Kabupaten Sukoharjo  berupa  pengawasan  kepada  agen  atau  pangkalan  yang  hanya  sebatas pembinaan. Pembinaan tersebut salah satunya adalah seperti tidak adanya plang nama agen ataupun pangkalan yang didatangi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo yang  dituangkan  dalam  berita  acara  maka  akan  dilakukan  rekomendasi  untuk pemasangan plang nama. Jika rekomendasi  yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten  Sukoharjo  tidak  dilaksanakan  oleh  agen  ataupun  pangkalan  selanjutnya Dinas  Perdagangan  Kabupaten  Sukoharjo  akan  melakukan  tindakan  pemberitahuan kepada  HISWANA  MIGAS  (Himpunan  Wiraswasta  Nasional  Minyak  dan  Gas) Sukoharjo untuk melakukan peneguran dan memutuskan sanksi yang tepat bagi agen atau pangkalan tersebut. Hal tersebut dilakukan karena HISWANA MIGAS memiliki kewenangan  untuk  menentukan  mengangkat  agen  dan  pangkalan  gas  LPG  adalah dengan memperhatikan syarat-syarat untuk menjadi mitra agen atau pangkalan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina.
Tujuan dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo agar pelaku usaha dapat tertib untuk memperjual belikan gas LPG kepada konsumen  sesuai  dengan  HET  (Harga  Eceran  Tertinggi).  Adanya  HET  di  daerah Sukoharjo yang ditentukan oleh pemerintah daerah dilakukan agar pelaku usaha tidak menjual gas LPG diatas harga ecer tertinggi yang di anjurkan oleh pemerintah. Selain itu pengawasan kepada pangkalan dan agen penjual gas LPG merupakan kontrol agar stok gas LPG khususnya bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan.
Tanggapan  Dinas  Perdagangan  Kabupaten  Sukoharjo  mengenai  kasus beredarnya gas  LPG oplosan yang telah melanggar ketentuan  yang berlaku didalam UUPK mengenai  hak-hak konsumen  yang mana  dapat  merugikan konsumen adalah konsumen dilindungi dengan cara pengawasan kepada agen dan pangkalan merupakan salah  satu  bentuk  perlindungan  konsumen  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. Pengawasan tersebut agar agen ataupun pangkalan melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen, seperti pelaku usaha yang menjual tabung gas LPG diatas HET yang telah ditentukan oleh pemerintah, penjualan tabung gas LPG subsidi  yang  diperuntukan  untuk  rumah  tangga  dijual  kepada  yang  bukan peruntukannya  tetapi  disalahgunakan  untuk  dipergunakan  oleh  perindustrian  yang
lebih  besar  dan  di  edarkan  diluar  daerah  sukoharjo  yang  telah  di  tentukan  besaran kuota  oleh  pemerintah.  Hal-hal  tersebut  yang  menjadi  perhatian  bagi  Dinas Perdagangan  Kabupaten  Sukoharjo  agar  hak-hak  konsumen  masyarakat  Kabupaten Sukoharjo dapat terpenuhi dengan baik.
Timbulnya kasus beredarnya pengoplosan tabung gas LPG yang diedarkan di wilayah Sukoharjo  menjadi  catatan  bagi  Dinas  Perdagangan  Kabupaten  Sukoharjo  untuk meningkatkan  pengawasan  atas  peredaran  gas  LPG.  Dinas  Perdagangan  Kabupaten Sukoharjo menilai kasus tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya hambatan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk mengawasi peredaran tabung gas LPG di Sukoharjo. Untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran gas LPG di wilayah Sukoharjo Dinas Perdagangan terkendala oleh kekurangan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi juga pandemic covid yang menjadi salah satu  kendala  yang  dialami  Dinas  Perdagangan  untuk  melakukan  pengawasan.  Pada tahun 2020 dapat dilakukan kegiatan pengawasan sidak kepada agen dan pangkalan sebanyak 10 kali kegiatan sidak, sedangkan pada tahun 2021 hanya terdapat 2 (dua) kali kegiatan sidak kepada agen dan pangkalan. Dimana kegiatan tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan melakukan sidak secara acak kepada agen atau pangkalan yang ada  pada  wilayah  Sukoharjo,  namun  dengan  adanya  keterbatasan  anggaran  yang dimana  dalam  satu  kali  sidak  dilakukan  dalam  bentuk  tim  yang  berisikan  pihak perekonomian,  kepolisian,  dan  lainnya  yang  memerlukan  biaya  yang  dituangkan dalam anggaran ketika anggaran tidak mencukupi untuk dilakukannya kegiatan sidak tersebut.  Selanjutnya  keberadaan  penambahan  pangkalan  tidak  melalui  Dinas Perdagangan  melainkan  yang  merupakan  kewenangan  HISWANA  MIGAS.  Setiap bulannya  HISWANA  MIGAS  dan  Dinas  Perdagangan  Kabupaten  Sukoharjo melaporkan  mengenai  penambahan  agen  atau  pangkalan  yang  berada  di  wilayah Sukoharjo tercatat untuk tahun 2021 agen dan pangkalan yang ada dan tercatat dalam data Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sejumlah 18 agen dan 1.227 pangkalan.
Dengan adanya permasalahan dalam kasus ini Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo memiliki upaya melakukan pembinaan, pembinaan dengan terjun langsung mengumpulkan  seluruh  agen  dan  beberapa  pangkalan  untuk  dilakukan  sosialisasi mengenai regulasi jika ada regulasi terbaru. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Dinas
Perdagangan dengan menggandeng HISWANA  MIGAS  dan PT. Pertamina sebagai narasumber.  Jika  pada  saat  pembinaan  ditemukan  adanya  ketidak  sesuaian  yang dilakukan oleh agen dan pangkalan akan dilakukan tindakan pembinaan.  Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan berupa penukaran tabung gas LPG yang tidak sesuai peruntukannya, seperti tabung gas LPG subsidi yang digunakan oleh indistri bukan usaha kecil menengah.
Demi  terciptanya  perlindungan  terhadap  konsumen  Dinas  Perdagangan Kabupaten  Sukoharjo  melakukan  langkah  preventif  untuk  meminimalisir  kasus tersebut tidak terulang kembali dengan cara mengingatkan kepada agen dan pangkalan untuk  tidak  melakukan  kecurangan-kecurangan  yang  dapat  berpotensi  untuk menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen. 22 Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pengawasan sidak secara acak di agen atau pangkalan yang dilakukan selama 2 (dua) kegiatan selama tahun 2021 dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dengan cara mengundang  18  agen  dan  beberapa  pangkalan  untuk  diberikan  pembinaan  bersama dengan  HISWANA  MIGAS  dan  PT.  Pertamina  selaku  narasumber  jika  adanya pembaharuan  regulasi  mengenai  LPG.  Dinas  Perdagangan  Kabupaten  Sukoharjo sudah  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  kepada  pelaku  usaha  agar  hak-hak konsumen terpenuhi dengan sempurna. Namun pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPK.

## D. SIMPULAN
1. Hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha dalam kasus peredaran  gas LPG  oplosan  suntikan  di  wilayah  Kartasura,  Sukoharjo,  Jawa  Tengah  terdapat pada Pasal  4 huruf  a, b,  c dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen yang telah dilanggar tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha, perbuatan  yang dilarang bagi pelaku usaha dan
22 Wawancara dengan bapak Maryanto (Kepala Seksi Promosi dan Distribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo)  pada 19 November 2021.
tanggung jawab pelaku usaha yang dilanggar dalam Pasal 7 huruf a, b, c, d dan f, Pasal 8 huruf b, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan  lain  mengenai  liquefied  petroleum  gas  yang  berkaitan  dengan  tidak terpenuhiya hak konsumen dalam kasus peredaran gas LPG oplosan yang disuntik dari  tabung  gas  LPG  bersubdisi  kedalam  tabung  gas  LPG  non-subsidi  di Sukoharjo, Jawa Tengah antara lain Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 11 angka 6 dan Pasal 11 angka 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  Penyaluran  Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berkaitan dengan beredarnya kasus gas LPG oplosan yang disuntikkan dari tabung  gas  LPG  bersubsidi  kedalam  tabung  gas  LPG  non-subsidi  di  Sukoharjo, Jawa  Tengah  dilakukan  dalam  bentuk  sidak  ke  berbagai  agen  atau  pangkalan secara  acak  yang  dilakukan  setahun  2  (dua)  kali  selama  tahun  2021  dengan berkolaborasi  instansi  terkait  seperti  pihak  perekonomian,  kepolisian,  PT. Pertamina  dan  HISWANA  MIGAS.  Selain  pengawasan  Dinas  Perdagangan Sukoharjo juga melakukan tindakan pembinaan  kepada agen dan pangkalan  gas LPG yang berada dalam wilayah kabupaten Sukoharjo. Pembinaan yang dilakukan oleh  Dinas  Perdagangan  Sukoharjo  berupa  teguran  secara  tertulis  seperti  surat rekomendasi jika ditemukan ketidak sesuaian yang tidak dipenuhi oleh agen dan pangkalan. Jika surat rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh agen  atau  pangkalan  maka  selanjutnya  Dinas  Perdagangan  Sukoharjo  akan memberitahukan  kepada  HISWANA  MIGAS  Sukoharjo  untuk  diberikan  tindak lanjut  seperti  teguran  ataupun  pencabutan  perizinan  usaha  agen  atau  pangkalan. Pembinaan  yang  dilakukan  terhadap  agen  dan  pangkalan  LPG  di  Sukoharjo dilakukan  dengan  mengundang  seluruh  agen  dan  beberapa  pangkalan  untuk diberikan  sosialisasi  mengenai  jika  ada  pembaharuan  mengenai  regulasi  dengan menggandeng  PT.  Pertamina  dan  HISWANA  MIGAS  Sukoharjo  sebagai narasumber.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
BR, Afrida. Ekonomi Sumber Daya Manusia . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Suryana. Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses . Jakarta: Salemba Empat, 2001.

## 2. Internet
Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional,  Pengaduan  Konsumen  Selama  Pandemi
Covid-19 Meningkat, (10 Agustus 2020), Terdapat di situs <https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1735>.
Jateng.inews.id, (25 Agustus 2021), “Polres Sukoharjo Bongkar Kasus Pengoplosan Gas  LPG”,  terdapat  di  situs  <https:jateng.inews.id/berita/polres-sukoharjo- bongkar-kasus-pengoplosan-gas-elpiji>.

## 3. Majalah dan Surat Kabar
Anggara, Bayu dan Syapril Abdullah. “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  Kota  Pekanbaru  dalam  Pendistribusian  Gas  LPG  3  KG  di Kota Pekanbaru”. Dalam Majalah Ilmiah PUBLIKA (Vol. 3, No. 2, 2017).
Yusuf,  Adie Erar. ”Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, dalam Character Building Center Universitas Bina Nusantara (17 Desember 2020).

## 4. Undang-undang
Indonesia.  Penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak,  Bahan  Bakar  Gas  dan  Liquefled Petroleum Gas. Peraturan Menteri ESDM Republik Indoenesia No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefled Petroleum Gas.
______. Undang-Undang Repiblik Indonesia tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
______.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Perlindungan  Konsumen,  UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

## BIODATA PENULIS
Penulis merupakan lulusan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 2022 dan saat ini sedang menempuh jenjang magister hukum pada Fakultas Hukum  Universitas  Pembagunan  Nasional  Veteran  Jakarta.  Penulis  merupakan seorang legal associate pada salah satu perusahaan di kawasan Jakarta Pusat.