## PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

## Euphrasia Susy Suhendra
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100 Depok 16424 susys@staff.gunadarma.ac.id

## Abstract
Receiving  tax  is  one  of  the  revenue  for  a  country  in  order  to  pay  expenses.  In  order  to increase the income from taxes, government applies self assessment system hence that the compliance tax, are ready to be examined which therefore lead to tax audit, or in other words,  the  increase  of  taxes  will  eventually  increase  the  productivity  of  a  country.  This research has an aim to know and measure the level of compulsory tax, audit tax, and the income tax payable which influence the tax revenue in the tax office in Jakarta.  The data from this research is taken from the companies that are listed in the tax office in Jakarta, by taking the sample using random stratification technique, based on the type of company which is taken proportionally. Data that is taken should be analyzed by using the linier regression  whereas  previously  should  be  examined  by  the  classic  assumption  test.    The research  has  shown  that  the  level  of  tax  compliance  that  is  measured  by  the  total  of annual notification letters which significantly influence the increase of tax revenue. The tax  audit  that  is  measured  by  the  total  of  annual  notification  letters  that  has  been examined  does  not  influence  significantly  towards  the  increase  of  the  tax  revenue.  The income  tax  payable  that  is  measured  by  the  total  income  tax  payable  which  is  paid compulsorily does significantly influence towards the increase of the tax revenue.
Keywords  : the  level  of  institution  of  tax  compliance,  institution  of  tax  revenue,  the  tax audit.

## Abstrak
Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  salah  satunya  dengan  adanya  self  assessment system  agar  wajib  pajak  menjadi  patuh  dan  siap  menghadapi  uji  kepatuhan  yaitu pemeriksaan  pajak,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  meningkatnya  penerimaan  pajak  akan meningkatkan produktifitas suatu negara.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak  dan  pajak  penghasilan terutang  mempengaruhi  penerimaan  pajak  penghasilan  badan  pada  kantor  pelayanan pajak  di  wilayah  Jakarta.  Data  dari  penelitian  ini  diperoleh  dari  perusahaan  yang terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  di  wilayah  Jakarta.    Pengambilan  sampel menggunakan teknik acak stratifikasi, berdasarkan jenis perusahaan yang diambil secara proporsional.    Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  regresi  linier dengan  sebelumnya  dilakukan  uji  asumsi  klasik.    Hasil  penelitian  menunjukkan,  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  yang  diukur  dari  jumlah  Surat  Pemberitahunan  Tahunan  (SPT) yang  disampaikan  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak penghasilan  badan  pada  KPP.  Pemeriksaan  pajak  yang  diukur  dari  jumlah  SPT  yang diperiksa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak penghasilan badan pada KPP. Pajak penghasilan terutang yang diukur dari jumlah PPh
terutang  yang  dibayarkan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.
Kata  Kunci  : tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan,  penerimaan  pajak  badan, pemeriksaan pajak

## PENDAHULUAN
Sasaran  utama  dari  kebijaksanaan keuangan  negara  di  bidang  penerimaan dalam  negeri  adalah  untuk  menggali, mendorong,  dan  mengembangkan  sumber- sumber  penerimaan  dari  dalam  negeri agar  jumlahnya  meningkat  sesuai  dengan kebutuhan  pembangunan.  Pertumbuhan populasi  dunia  usaha  di  Indonesia  yang pesat  merupakan  indikator  peningkatan potensi  penerimaan  pemerintah  dari sektor  pajak  meskipun  belum  mencer- minkan  kondisi  yang  diinginkan,    karena itu  kebijaksanaan  sektor  perpajakan diarahkan  untuk  mendorong  pereko- nomian.
Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak Kementerian  Keuangan,  rasio  kepatuhan wajib  pajak  dalam  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  hingga April  2010  telah  mencapai  54,84  persen atau  7,73  juta.  Jumlah  SPT  diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib  menyampaikan SPT Tahunan  PPh  sebesar  14.101.933.  Pada 2009  rasio  kepatuhan  wajib  pajak  hanya
5.413.114  atau  sebesar  52,61  persen dengan  jumlah  wajib  pajak    terdaftar sebanyak 10.289.590.
Upaya  pemerintah  untuk  mening- katkan  penerimaan  dalam  negeri  dari sektor  pajak, antara  lain dengan  merubah sistem  pemungutan  pajak  dari official assessment  system menjadi self  assess- ment  system yang  mulai  diterapkan  sejak reformasi  sistem  perpajakan  tahun  1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan  memberikan  kepercayaan  kepada wajib  pajak  untuk  menghitung,  mem- bayar,  dan  melaporkan  sendiri  jumlah pajak yang seharusnya terutang. Perubahan  sistem  perpajakan  tersebut
dimaksudkan  untuk  menjadikan  wajib pajak  sebagai  subjek  mandiri  dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi  dalam  pembiayaan  pem- bangunan  dan  penyederhanaan  serta peningkatan  efisiensi  administrasi  di bidang perpajakan. Self assessment system juga  mengharuskan  wajib  pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan  atas  pajak  yang  dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan.
Langkah pemerintah untuk mening- katkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai  dengan  melakukan  reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983,  dan  sejak  saat  itulah,  Indonesia menganut sistem self assesment . Penerapan self  assesment  system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary  compliance) pada  masyarakat telah  terbentuk  (Darmayanti,  2004). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan  tingkat  kepatuhan  masih rendah,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio.
Data  yang  akurat  mengenai  berapa jumlah tax gap Indonesia belum tersedia, namun  dalam  pidato  pengukuhannya sebagai  guru  besar  Fakultas  Ekonomi Universitas  Indonesia,  Gunadi  (2002) mengutip  hasil  laporan  Badan  Pemeriksa Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) tentang  audit  kinerja  Direktorat  Jenderal Pajak,  bahwa  Indonesia  mengalami tax gap yang cukup signifikan
(http:\\www.indodigest.com,  15  Maret 2006).  Dari  sisi  lain ,  tax  ratio Indonesia paling  rendah  di  kawasan  ASEAN  yaitu hanya  rata-rata  sebesar  12,2  -  13,5  % untuk tahun 2001 – 2006 (Berita Pajak, 1 September 2005). Sementara itu, tax ratio negara-negara  ASEAN  seperti  Malaysia
sebesar 20,17%, Singapura sebesar
21,4%,  Brunai  sebesar  18,8%,  dan
Thailand sebesar 17,28%. Angka tax gap yang  signifikan dan tax ratio yang masih rendah ini menunjukkan usaha memungut pajak (tax  effort )  Indonesia  rendah (Gunadi, 2004).
Untuk  mencapai  target  pajak,  perlu ditumbuhkan  terus  menerus  kesadaran dan  kepatuhan  masyarakat  wajib  pajak untuk  memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Meng- ingat  kesa-daran  dan  kepatuhan  wajib pajak  merupakan  faktor  penting  bagi peningkatan  penerimaan  pajak,  maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Bradley, Cassie Francies, 1994).
Tujuan  utama  dari  dilaksanakannya pemeriksaan  pajak  adalah  untuk  menum- buhkan  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan ( tax  compliance )  yaitu  dengan  jalan penegakkan  hukum  ( law  enforcement ) sehingga  akan  berdampak  pada  pening- katkan  penerimaan  pajak  pada  KPP  yang akan  masuk  dalam  kas  negara.  Dengan demikian,  pemeriksaan  pajak  merupakan pagar  penjaga  agar  wajib  pajak  tetap mematuhi kewajibannya.
Penelitian mengenai kepatuhan pajak  sudah  sering  dilakukan.  Beberapa peneliti  menggunakan  kerangka  model Theory of Planned Behavior (TPB ) untuk menje-laskan  perilaku  kepatuhan  pajak wajib  pajak  orang  pribadi  (Blanthorne 2000,  Bobek  2003).  Model  TPB  yang digunakan  dalam  penelitian  memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku  tidak  patuh  ( noncompliance ) wajib  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh variabel  sikap,  norma  subyektif,  dan kontrol  keperilakuan  yang  dipersepsikan. Bradley  (1994)  dan  Siahaan  (2005) melakukan  penelitian  kepatuhan  wajib pajak  badan  dengan  responden tax professional .  Penelitian  keduanya  bukan merupakan penelitian perilaku. Tax
professional adalah  orang  profesional  di perusahaan  yang  ahli  di  bidang  per- pajakan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  badan yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh tax professional perlu  menggunakan  teori perilaku individu dan perilaku organisasi.
Tujuan  dari  penelitian  in  adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan WP, pemeriksaan pajak dan  pajak  penghasilan  terutang  terhadap penerimaan pajak penghasilan

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel.
Populasi  penelitian  ini  adalah  peru- sahaan  yang  terdaftar  pada  KPP  di wilayah DKI Jakarta.  Data yang diguna- kan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data primer yang diperoleh langsung dari KPP Pratama  di  lingkungan  Jakarta  untuk tahun  pajak 2004,  2005,  2006,  2007,  dan 2008 berupa :
1. Data  realisasi  penerimaan  pajak penghasilan  badan  per  tahun  mulai tahun  2004  sampai  dengan  tahun 2008
2. Data  realisasi  penerimaan  SPT  wajib pajak  badan  per  tahun  mulai  tahun 2004 sampai dengan tahun 2008
3. Data  realisasi  jumlah  wajib  pajak dadan  efektif  per  tahun  mulai  tahun 2004 sampai dengan tahun 2008
4. Data  realisasi  jumlah  SPT  yang disampaikan  kurang  bayar,  lebih bayar, dan nihil per tahun mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008
5. Data realisasi penerimaan PPh terutang  per  tahun  mulai  tahun  2004 sampai dengan tahun 2008.
Teknik pengambilan sampel dilaku- kan  dengan  cara stratified  random sampling yaitu  pengambilan  sampel dengan cara membagi populasi menjadi 2 strata,  perusahaan  besar  dan  perusahaan menengah.  Langkah  berikutnya,  menen- tukan  jumlah  sampel  minimal  masing-
masing  strata  dengan  membagi  jumlah sampel secara proporsional.

## Variabel dan Pengukuran
Variabel yang diteliti adalah peningkatan  penerimaan  pajak  peng- hasilan  badan  pada  KPP  sebagai  variabel terikat  (Y)  diukur  berdasarkan  besarnya pajak  penghasilan  yang  terealisasi  dalam tahun  pajak  berjalan  yang  merupakan skala  nominal,  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  badan  sebagai  variabel  bebas  (X 1 ) diukur  berdasarkan  persentase  perban- dingan  jumlah  penyampaian  SPT  wajib pajak  badan  dengan  jumlah  wajib  pajak badan efektif yang merupakan skala rasio, pemeriksaan pajak sebagai variabel moderator (X 2 ) diukur berdasarkan
persentase  perbandingan  antara  jumlah SPT  yang  menyatakan  lebih  bayar  dan nihil  terhadap  jumlah  SPT  yang  di- sampaikan  yang  merupakan  skala  rasio, dan  pajak  penghasilan  terutang  sebagai variabel  kontrol  (X 3 )  yang  diukur berdasarkan  besarnya  jumlah  PPh  ter- utang  pada  tahun  pajak  berjalan  yang merupakan skala nominal.

## Alat Analisis
Data yang terkumpul terlebih dahulu  dilakukan  uji  asumsi  klasik  untuk dapat  memastikan  bahwa  data  tersebut layak  untuk  dilakukan  uji  regresi,  dan selanjutnya  maka  dilakukan  uji    analisis regresi  linier  berganda,  seperti  yang tertera pada Persamaan 1.
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ε (1)
Dimana : Y  :  Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP α :  Konstanta X 1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan X 2    : Pemeriksaan Pajak X 3 : Pajak Penghasilan Terutang β 1 , β 2, β 3, β 4 :  Koefesien Regresi ε   : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  data  yang  telah  terkumpul  dan telah  dilakukan  uji  asumsi  klasik, diperoleh  hasil  bahwa  data  layak  untuk dianalisis  dalam  model  regresi.    Uji regresi  telah  dilakukan  dengan  meng- gunakan  uji  parsial  dan  uji  simultan, seperti yang tertera pada Tabel 1. Tabel  1  terlihat  bahwa  nilai signifikan  sebesari  3,7%    yang  berada  di bawah  nilai  5%,  menyatakan  bahwa tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang  secara  simultan  berpengaruh
signifikan  terhadap  peningkatan  pene- rimaan  pajak  penghasilan  badan.  Hal tersebut menunjukkan bahwa jika diharapkan penerimaan pajak penghasilan badan  ingin  ditingkatkan  untuk  menun- jang  kegiatan  negara  maka  diperlukan pendekatan  dari  kantor  pelayanan  pajak terhadap  para  wajib  pajak  yang  meliputi pendekatan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak,  pemeriksaan  pajak  dan  pajak penghasilan  terutang  yang  terus  dimoni- toring,  akan  meningkatkan  penerimaan pajak  penghasilan  secara  signifikan.    Hal ini  juga  disebabkan  oleh  sifat  pelaporan pajak  yang  bersifat self  assessment , sehingga dibutuhkan suatu kesadaran dari wajib  pajak  untuk  dapat  mematuhi kewajibannya  dan  didukung  oleh  adanya pemeriksaan  pajak  serta  pajak  peng- hasilan  yang  terhutang.    Dukungan  dari variabel-variabel  tersebut,  diharapkan terjadi  peningkatan  yang  signifikan  ter- hadap penerimaan pajak.
Berikut  adalah  hasil  uji  statistik yang  digunakan  untuk  menguji  pengaruh dari  variabel    bebas  terhadap  variabel terikat secara parsial (Tabel 2).
Tabel 1. Hasil Uji F antara Variabel dalam Penelitian
Berdasarkan  Tabel  2,  dapat  terlihat bahwa  nilai  signifikan  untuk  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan  adalah 0.005, nilai tersebut dinyatakan signifikan karena  lebih  kecil  dari  alpha  0.05.  Ter- dapat  pengaruh  antara  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  badan  terhadap  peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP  dikarenakan  semakin  bertambahnya pengetahuan  wajib  pajak  terutama  wajib pajak  badan  yang  mengerti  dan  mema- hami  sistem  perpajakan  di  Indonesia. Kondisi  seperti  itu,  akan  berdampak positif pada perilaku wajib pajak terhadap kesadaran  dan  kepatuhan  dalam  hal menghitung  dan  membayar  sendiri  utang pajak yang terutang, serta menyampaikan SPT  Tahunan  PPh  Badan  tepat  pada waktunya sehingga akan signifikan positif terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan badan setiap tahunnya.
Terdapat  hubungan  yang  positif, sehingga  dapat  diprediksi  bahwa  pening- katan  penerimaan  pajak  akan  sangat didukung  oleh  kepatuhan  wajib  pajak dalam  pelaporan  pajak  penghasilan  yang
merupakan  kewajiban  dari  para  wajib pajak.    Hasil  ini  dapat  dijadikan  acuan agar  kinerja  ataupun  produktifitas  kantor pelayanan pajak dapat ditingkatkan dalam memonitoring  dan  mensosialisasikan  ting- kat kepatuhan wajib pajak sehingga dapat secara  signifikan  meningkatkan  penda- patan  negara.    Hasil  ini  juga  menunjuk- kan  pemeriksaan  pajak  sebagai  mode- rator.  Berdasarkan coefficients dapat diketahui  bahwa  nilai  signifikan  untuk pemeriksaan  pajak  adalah  0.277,  nilai tersebut  dinyatakan  tidak  signifikan karena  lebih  besar  dari  alpha  0.05. Tidak terdapat  pengaruh  antara  pemeriksaan pajak  terhadap  peningkatan  penerimaan pajak  penghasilan  badan  pada  kantor pelayanan  pajak  dikarenakan  masih rendahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan aparat perpajakan. Pemeriksaan pajak  merupakan  upaya  untuk  menganti- sipasi  kemungkinan  terjadinya  penyele- wengan  oleh  wajib  pajak  yang  telah diberi  kepercayaan self  assessment agar peraturan  perpajakan  dapat  dilakukan sebagaimana mestinya.
Tabel 2. Hasil Uji t antara Variabel- variabel dalam Penelitian
Tabel  2  juga  menunjukkan  pajak penghasilan  terutang  sebagai  variabel kontrol  bahwa  nilai  signifikan  untuk pajak  penghasilan  terutang  adalah  0.036, nilai tersebut dinyatakan signifikan karena  lebih  kecil  dari  alpha  0.05.  Ter- dapat  pengaruh  antara  pajak  penghasilan terutang  terhadap  peningkatan  peneri- maan  pajak  penghasilan  badan  pada kantor pelayanan pajak.   Hal ini disebab- kan  semakin  meningkatnya  kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak terutang  sebagai  kewajiban  perpajakan-
nya.  Pajak  penghasilan  terutang  yang dibayarkan  wajib  pajak  terlepas  dari koreksi  positif  dan  koreksi  negatif merupakan  salah  satu  penerimaan  negara dari  sektor  pajak    sebagai  wujud  kego- tongroyongan  nasional  dalam  meng- himpun  dana  untuk  kepentingan  pem- biayaan  pemerintah  dan  pembangunan nasional.
Hasil  analisis  secara  menyeluruh, dalam  bentuk  persamaan  regresi  linier, maka  dapat  dihasilkan  suatu  model  pada Persamaan 2.

## Penerimaan PPh Badan
= 4.595E10 + 5.390E11 Tk. Kepatuhan WP Badan –   3.467E11 Pemeriksaa Pajak + 3.039 PPh Terutang
(2) Persamaan regresi ini secara spesifik  menggambarkan  pengaruh  dari tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  pemerik- saan pajak serta besarnya pajak penghasilan terutang yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan atau masa.    Berdasarkan  model  ini  dapat diprediksi jumlah penerimaan pajak peng- hasilan  badan  dengan  memperhatikan tingkat  kepatuhan,  pemeriksaan  pajak serta pajak penghasilan terhutang.  Ketiga variabel bebas ini akan merupakan bentuk variabel  yang  perlu  diperhatikan  untuk membantu  negara  dalam  peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada suatu wilayah  pajak,  untuk  meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :
1. Secara  simultan  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  badan,  pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh  signifikan  terhadap  pe- ningkatan  penerimaan  pajak  peng- hasilan badan  pada  kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta.
2. Secara  parsial  antara  tingkat  kepa- tuhan  wajib  pajak  badan  terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan  pajak  penghasilan  badan pada  kantor  pelayanan  pajak.  Jadi
semakin  semakin  patuh  wajib  pajak badan  dalam  melaporkan  dan  me- lunasi kewajiban perpajakannya maka akan  semakin  meningkatkan  peneri- maan  pajak  pada  kantor  pelayanan pajak.
3. Secara  parsial  antara  pajak  peng- hasilan  terutang  sebagai  variabel kontrol  terdapat  pengaruh  positif terhadap peningkatan penerimaan pajak  penghasilan  badan  pada  kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  beri- kut  ini  disampaikan  saran  yang  mungkin dapat  bermanfaat  bagi  pihak-  pihak  yang memerlukan  khususnya  Direktorat  Jen- deral  Pajak  dan  para  peneliti  selanjutnya sebagai berikut:
1. Ditjen  Pajak  hendaknya  dapat  me- ningkatkan  pengetahuan  perpajakan melalui  pendidikan  formal  dan  infor- mal  terutama  dari  jenjang  Sekolah Dasar  hingga  Perguruan  Tinggi  dan pendidikan  kelaurga  dirumah  sehing- ga  akan  dapat  meningkatkan  kesa- daran  masyarakat  akan  hal  penting membayar pajak.
2. Untuk  meningkatkan  adanya  penga- ruh  kepatuhan  wajib  pajak  badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan maka hendaknya  Ditjen  Pajak  melakukan pemeriksaan  pajak  secara  konsisten dan  merata,  penegakkan  hukum  yang adil  dan  transparan,  dan  memberikan kompensasi  yang  lebih  baik  kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2000. Keputusan  Menteri Keuangan  No.  545/  KMK  04/  2000 tanggal  22  Desember  2000 .  Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
---------  . 2007. Undang- Undang No. 28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan .
----------.  2008. Undang–Undang  No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan . Bradley,  Cassie  Francies.  1994. An Empirical  Investigation  of  Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior . Dissertation. The University of Alabama, USA. Brown,  Robert  E.  and  Mazur  Mark  J. 2003. “IRS’s Comprehensive Approach to Compliance Measurement”. National Tax Journa l. Vol. 56, No. 3. Chan  K.  Hung,  and  Phyllis  L.L.  Mo. 2002. “The  Impact  of  Firm Characteristic on Book-Tax- Conforming and Book Tax Difference Audit Adjustments”. Journal  of  the  American  Taxation Association . Chong, Vincent K., and Kar Ming Chong. 1997. “Strategic Choices, Environmental Uncertainty and SBU Performance:  A  Note  on  The
Intervening  Role  of  Management Accounting  System”. Accounting Business Research . Vol. 27. No.4.
Clotfelter,  C.  1983.  “Tax  Evasion  and
Tax Rates: An Analysis of Individual
Return”. Review  of  Economics  ad Statistics . 65.
Gunadi. 2002. Indonesian Taxation 200 2:
A  Reference  Guide .  Multi  Utama Publishing, Jakarta.
---------.  2004.  Kebijakan  Pemeriksaan Pajak  Pasca  Berlakunya  Undang Undang  Perpajakan  Baru. Berita
Pajak . Hidayat,  Nur.  2002.  “Persiapan  Wajib Pajak Dalam Menghadapi Pemeriksaan”. Jurnal  Perpajakan Indonesia . Vol. 1, No. 12, pp. 16–19. Husen,  Sharifuddin.  1999.  “Pemeriksaan Pajak  Sebagai  Tindakan  Pengwasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment  dan  Tingkat  Kepatuhan
Wajib  Pajak”. Jurnal Kipas .  Vol.  2,
No. 14, pp. 5 – 11.
Marsyahrul,  Tony.  2005. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pandu.  2008. Definisi  dan  Perbedaan Masing-masing Stelsel
Pajak . http://www.belajarakuntansi.blogspot .com/.
Priambodo, Fannany. 2009. Dasar- dasar Perpajakan . http://www.slideshare.net.
Sri  S,  Valentina.,  dan  Aji  Suryo.  2003. Perpajakan  Indonesia .  Yogyakarta  : UPP AMP YKPN.
Suryadi. 2006. “Model Hubungan Kausal
Kesadaran,  Pelayanan,  Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya
Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak :
Suatu  Survei  Di  Wilayahnya  Jawa Timur ” . Jurnal  Keuangan  Publik . Vol. 4, No. 1, pp. 105 – 121. Umar,  Husein.  2000. Business  An Introduction. Jakarta: Gramedia Pustaka Media. Wibowo. Tri. 2000. “Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional ” , Jurnal Kipas . Vol. 2, No. 24, pp. 32 – 41.