## KEBIJAKAN PEMBERITAAN KANTOR BERITA ANTARA DI ERA KONVERGENSI MEDIA

## Meti Nurhayati
Univetsitas Gunadarma, Depok, Indonesia meti2911@staff.gunadarma.ac.id
Submitted: 19-11-2021, Revision: 14-12-2021, Accepted: 29-12-2021

## Abstract
This  research  on  the  work  of  the  ANTARA  News  Agency  uses  a  qualitative  research  approach.  The phenomenological method and using critical discourse analysis on news text framing, the study focused on  how  ANTARA  framed  its  news in  the  Reformation era  and  media convergence  (from  1998 to the present) by paying attention to news framing in the previous era (Old Order and New Order eras). to sharpen research. This study seeks to explore comprehensive information about how ANTARA's news framing was during the reform era and the era of media convergence, by paying attention to how the same policies in the previous government (the New Order era) sharpened the focus of the research. The results of the study indicate that press coverage, including ANTARA during the New Order era, followed the  policies  of  the  authorities,  but  also  contributed  to  the  creation  of  national  stability  and  the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) because it did not broadcast news on SARA issues. Meanwhile, during the reformation period, the nuances of the “national vision” or ideology of the mass media, including ANTARA, tended to diminish. In accordance with its historical role for the state, ANTARA in the future can and needs to carry out the function of press diplomacy in an  effort  to  improve  Indonesia's  image  in  the  international  world.  Meanwhile,  ANTARA's  true dedication and loyalty is not to the government (the rulers), but to the state, in this case the Unitary State of the Republic of Indonesia.

## Keywords: New Order, Reformation Era, Media Convergence, News Framing

## Abstrak
Penelitian tentang kiprah Kantor Berita ANTARA ini menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif. Metode  fenomenologi  dan  Menggunakan  analisis  wacana  kritis  pada  framing  teks  berita,  Penelitian difokuskan pada bagaimana ANTARA memframing (membingkai) pemberitaannya pada era Reformasi dan konvergensi media (tahun 1998 hingga saat ini) dengan memperhatikan framing pemberitaan pada era sebelumnya (era Orde Lama dan Orde Baru) untuk menajamkan penelitian. Penelitian ini berupaya menggali  informasi  yang  menyeluruh  tentang  bagaimana  framing    pemberitaan  ANTARA  pada  era pemerintahan  di  masa  reformasi  dan  era  konvergensi  media,  dengan  memperhatikan  bagaimana kebijakan yang sama pada masa pemerintahan sebelumnya (era Orde Baru) untuk menajamkan fokus penelitian. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa pemberitaan pers, termasuk ANTARA di masa Orde Baru lebih banyak mengikuti kebijakan penguasa, namun turut memberikan andil bagi terciptanya stabilitas  nasional  dan  terbinanya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  karena  tidak menyiarkan pemberitaan masalah SARA. Sementara itu di masa reformasi, nuansa ”visi kebangsaan” atau ideologi media massa, termasuk ANTARA cenderung berkurang. Sesuai peran kesejarahannya bagi negara,  ANTARA  ke  depan  dapat  dan  perlu  melaksanakan  fungsi  diplomasi  pers  dalam  upaya meningkatkan  citra  Indonesia  di  dunia  internasional.  Sementara  itu  dedikasi  dan  loyalitas  ANTARA sejatinya adalah bukan kepada pemerintah (penguasa), melainkan harus kepada negara, dalam hal ini NKRI.
Kata Kunci : Orde Baru, Era Reformasi, Konvergensi Media, Framing Pemberitaan
ISSN: 1412-7873 (print), ISSN: 2598-7402 (online) Copyright (c) 2021 WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 .

## PENDAHULUAN
Lembaga  Kantor  Berita  Nasional (LKBN)  ANTARA  selanjutnya  dalam penelitian  ini  disebut  ANTARA  yang didirikan di Jakarta pada 13 Desember 1937 adalah  salah  satu  dari  tiga  kantor  berita nasional yang ada di Indonesia. Keberadaannya  bisa  dipertahankan  sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini.
Kantor  berita  itu  didirikan  oleh  empat serangkai  pejuang  kemerdekaan,  yakni Adam Malik, Soemanang, Pandu Kartawiguna, dan AM Sipahutar. Dua kantor berita lainnya adalah Kantor Berita Nasional Indonesia (KNI) dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata  (PAB),  namun  keberadaan  dua kantor  berita  yang  disebut  terakhir  saat  ini tidak  jelas.  ANTARA  didirikan  untuk menjembatani  kepentingan  rakyat  dan  para pejuang kemerdekaan Indonesia dan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus  1945  disiarkan  ke  seluruh  dunia oleh ANTARA, sehingga Indonesia kemudian  segera  mendapatkan  pengakuan internasional. Saat ini kantor berita tersebut berperan  menjembatani  kepentingan  rakyat dengan  pemerintah  atau  sebaliknya  melalui pemberitaan.
Selain  memproduksi  serta  menjual berita  dan  foto  kepada  media  cetak  dan elektronik  serta  instansi  pemerintah  dan asing di Indonesia, ANTARA juga melakukan  kerjasama  operasi  dengan  mitra asing, yakni Reuters (Kantor Berita Inggris) dan  perusahaan  penyedia  real-time  data lainnya,  yakni  Bloomberg  (perusahaan Amerika).  Sejak  kantor  berita  itu  didirikan pada  13  Desember  1937  atau  sebelum Indonesia merdeka, para pejuang kemerdekaan  dari  kantor  berita  tersebut ingin  memajukan  kesejahteraan  umum melalui kebebasan berpendapat dan berserikat.
Oleh  karena  itu  setelah  Indonesia merdeka,  Presiden  Soekarno  mengambil peran dan fungsi ANTARA untuk dijadikan bagian  dari  alat  perjuangan  RI  melalui
Kepres No.  307  tahun  1962  yang disempurnakan  oleh  Orde  Baru  melalui Keppres No 85 Tahun 1966. Intinya adalah ANTARA  ditempatkan  di  bawah  kendali Presiden. Kemudian UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang terbentuk setahun setelah kelahiran  Orde  Reformasi  mendorong lahirnya  UU  Penyiaran  No  32  Tahun  2002 yang  menjadi  dasar  dari  pembentukan Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP)  RRI  dan TV  RI  yang  berada  langsung  di  bawah Presiden atas usulan DPR.
Posisi  ANTARA  tidak  dimasukkan dalam  UU  Penyiaran,  tetapi  juga  tidak dibuatkan  payung  hukumnya  dalam  bentuk undang-undang.  Oleh  karenanya,  agar kantor berita itu tidak mengalami "penutupan" sebagai dampak dari perubahan politik,  maka  ANTARA  dimasukkan  ke dalam  UU  BUMN  No  19  Tahun  2003. ANTARA  dianggap  memenuhi  syarat dijadikan  Perusahaan  Umum  (Perum) dengan  anggaran  operasional  lewat  Public Service Obligation (PSO). Namun demikian kedudukan  hukum  PP  No  40  Tahun  2007 sebagai  dasar  pembentukan  Perum  LKBN ANTARA tidaklah sejajar dengan perusahaan pers milik negara lainnya, yaitu RRI  dan  TVRI.  ANTARA  kenyataannya berada  di  bawah  Menteri  BUMN  yang diarahkan  untuk  mencari  keuntungan, sementara kedua stasiun pemberitaan lainnya  tidak  difokuskan  memperoleh keuntungan.  Mereka  berusaha  sebagai perusahaan  nir  laba  dan  berada  di  bawah kendali Presiden.
Atas  dasar  itulah  diperlukan  kajian hukum untuk mengembalikan kelembagaan ANTARA  di  bawah  Presiden  dalam  upaya mengoptimalkan  fungsi  dan  peran  persnya sesuai  eksistensinya  sebagai  kantor  berita nasional.  Pada  akhirnya,  bentuk  badan hukum juga sedikit banyak akan mempengaruhi  strategi,  termasuk  framing pemberitaannya  depan.  Dalam  kaitan  itu ANTARA  sudah  selayaknya  dikembalikan marwahnya  untuk  menjadi  lembaga  yang berada  langsung  di  bawah  Presiden  agar
kedudukan  ANTARA  menjadi  lebih  kuat sebagai kantor berita negara dalam berperan sebagai  "flag  carrier"  untuk  kepentingan bangsa dan negara.
Argumentasi  pokok  dari  teori  elite  ini adalah  bukan  rakyat  yang  menentukan kebijaksanaan  (atau  kebijakan)  publik melalui  tuntutan-tuntutan  dan  tindakan mereka,  tetapi  elite  yang  memerintah  dan dilaksanakan  pejabat-pejabat  serta  badan- badan pemerintah. Sesuai dengan hal di atas, pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab yang sangat besar terhadap masyarakat/publik dalam menetapkan hukum  dan  kebijakan  sesuai  dengan  aturan yang berlaku, termasuk kebijakan di bidang pers. Pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik harus didasarkan  pada  prinsip  keadilan  dan demokrasi.
Kebijakan  publik  adalah  keputusan- keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada  tataran  strategis  atau  bersifat  garis besar  yang  dibuat  oleh  pemegang  otoritas publik.  Sebagai  keputusan  yang  mengikat publik,  maka  kebijakan  publik  haruslah dibuat  oleh  otoritas  politik,  yakni  mereka yang  menerima  mandat  dari  publik  atau orang  banyak,  umumnya  melalui  suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat  banyak.  Selanjutnya,  kebijakan publik  akan  dilaksanakan  oleh  administrasi negara  dan  dijalankan  oleh  birokrasi pemerintah.  Fokus  utama  kebijakan  publik dalam  negara  modern  adalah  pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Kebijakan publik juga berfokus pada upaya menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan  publik  dengan  hak  untuk  menarik pajak  dan  retribusi;  dan  pada  sisi  lain menyeimbangkan  berbagai  kepentingan kelompok dalam masyarakat dengan berbagai  kepentingan  negara  sesuai  amanat konstitusi.
Salah satu dari kebijakan publik yang amat  penting  bagi  masyarakat  adalah kebijakan  komunikasi.  Lalu  secara  lebih fokus,  bagaimana  sebenarnya  kebijakan komunikasi  itu?  Sebagai  kebijakan  publik, maka  kebijakan  komunikasi  jelas  harus dirumuskan oleh pemerintah. Lalu lembaga pemerintah mana yang berhak merumuskan kebijakan  komunikasi?  Jawaban  yang masuk  akal  adalah  tergantung  kepada  jenis kebijakan komunikasi yang dibicarakan. Di Indonesia,  pada  saat  kebijakan  komunikasi berbentuk Undang-undang, ia sudah terlebih dahulu  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  dan  mendapat  persetujuan pemerintah.  Tanpa  persetujuan  DPR  dan pemerintah, sebuah undang-undang tentang komunikasi  tidak akan bisa berlaku efektif. Maka  kebijakan  komunikasi  dalam  bentuk undang-undang merupakan produk bersama antara pemerintah dan DPR.
Adapun jenis-jenis kebijakan komunikasi,  sesuai  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Tanah  Air  bisa berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  Instruksi Presiden, Surat Keputusan Menteri, Peraturan  Menteri,  dan  Peraturan  Daerah. Adapun  sumber  kebijakan  komunikasi  di Indonesia  ada  dua,  yakni  Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan nilai-nilai moral yang ada dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat.  Ditinjau  dari  sisi  sosiologi, tujuan kebijakan komunikasi adalah menempatkan  proses  komunikasi  sebagai bagian  dari  dinamika  sosial  yang  tidak merugikan masyarakat, dan masyarakat pula yang  seharusnya  mengendalikan  proses komunikasi  yang  terjadi  di  antara  mereka. Kalaupun  pemerintah  menjadi  pembuat kebijakan komunikasi, perannya tidak lebih sebagai fasilitator.
Dalam kaitan dengan kebijakan komunikasi, Paula Chakravartty dan Katharine  Sarikakis  menjelaskan  bahwa kebijakan komunikasi tidak bisa dipisahkan dari  perkembangan  sosial,  politik,  dan ekonomi  sebuah  negara.  Lebih  dari  itu,
kebijakan  komunikasi  selalu  memiliki konteks, domain dan paradigma (Chakravarty  et  al.,  2016)  Konteks  berarti keterkaitan  kebijakan  komunikasi  dengan sesuatu  yang  melingkupi  dirinya,  misalnya politik-ekonomi  dan  politik-komunikasi. Konteks  ini  sangat  penting  bagi  kebijakan komunikasi. Ia menentukan domain kebijakan  komunikasi.  Domain  kebijakan komunikasi  itu  sendiri  bermakna  muatan nilai yang dikandung kebijakan komunikasi seperti globalisasi atau ekonomi global atau pasar.  Ia  bisa  disebut  fungsi  konteks kebijakan  komunikasi.  Karena  konteksnya politik-ekonomi  misalnya,  maka  domain kebijakan  komunikasinya  adalah  ekonomi global.
Sementara itu paradigma berarti kerangka  cita-cita  yang  menjadi  tujuan kebijakan  komunikasi  seperti  terbentuknya masyarakat informasi atau menguatnya civil society.  Secara  umum  paradigma  bisa bertolak  dari  bagaimana  masalah  yang dihadapi  masyarakat  bisa  terselesaikan. Ketiga  aspek  kebijakan  komunikasi  ini sangat  diperlukan  untuk  mengetahui  lebih jauh  serta  untuk  menganalisis  sebuah kebijakan komunikasi. Pengetahuan tentang ketiganya  sangat  berguna  untuk  menilai apakah sebuah kebijakan komunikasi masih tetap  berlaku  atau  sudah  saatnya  diganti. Dalam  prakteknya  kebijakan  komunikasi tidak  selalu  terumuskan  dengan  jelas  dan spesifik. Setelah dirumuskan pun bentuknya tidak  selalu  berupa  Undang-undang,  tetapi bisa saja Surat Keputusan Menteri, Peraturan  Daerah  dan  sebaginya.  Kendati begitu, kebijakan komunikasi selalu menjadi panduan berbagai pihak dalam berkomunikasi.
Pihak-pihak dimaksud meliputi birokrat, masyarakat,  dan  praktisi  media.  Tegasnya, kebijakan komunikasi mempengaruhi kegiatan  komunikasi  masyarakat,  lembaga dan  kaum  profesional.  Khusus  di  lembaga pers berlaku apa yang disebut dengan  ”kebijakan  pemberitaan”  yang kecenderungannya banyak dipengaruhi oleh
ideologi media atau oleh pemilik media yang bersangkutan atau oleh pasar, terlebih di era konvergensi media sekarang ini.
Upaya  memahami  suatu  relitas merupakan aktivitas individu yang terkoordinasi dan mengikuti proses pertukaran yang menjadi karakteristik setiap interaksi  manusia.  Makna  yang  diproduksi dan  diterima  pelaku  sosial  merupakan bentuk  pemahaman  dirinya  terhadap  suatu realitas.  Makna  tersebut    dikonstruksi  atau dibentuk  secara  sosial.  Suatu  realitas  tidak dapat diterima begitu saja oleh setiap pelaku sosial.  Apa  yang  mungkin  dianggap  nyata oleh  setiap  individu    akan  menjadi  nyata dalam  benaknya.  Realitas  terdiri  dari keyakinan-keyakinan  dan  asumsi-asumsi yang  dibagi  dalam  kelompok-kelompok. Realitas  kehidupan  sehari-hari  merupakan sebuah realitas yang utama. Menurut Schutz berbagai  realitas  eksis,  tetapi  mereka diturunkan dari realitas yang utama (Berger, 2016)
Realitas  bersifat  elastis.  Artinya  tidak ada  realitas  tunggal  yang  lebih  benar daripada  realitas  lainnya,  sehinga  cara terbaik  melihat  realitas  adalah  melihatnya kepada  diri  sendiri.  Akhirnya,  Schutz    pun menegaskan,  “Forms  of  life  are  always forms  of  life  forming.  Realities  are  always realities  becoming.”  Dalam  kenyataannya tidak semua realitas sosial dapat dikonstruksi  oleh  media.  Alasannya,  tidak semua media massa memiliki intensitas yang sama  dalam  mengkonstruksi  realitas  sosial. Konstruksi sosial realitas, karena menyangkut  makna,  dengan  sendirinya sangat  erat  dengan  kesadaran  (Berger, 2016).
Dengan  kata  lain  kesadaran  setiap individu  pelaku  sosial  terhadap  realitas merupakan bagian penting dalam konstruksi sosial.  Berdasarkan  kerangka  pemikiran Karl Marx, para kapitalis media sering ”mempermainkan” kesadaran masyarakat melalui konstruksi realitas sosial yang  telah  diubah  citranya.  Akibatnya,
kesadaran  masyarakat  terhadap  realitas sosial merupakan kesadaran palsu.
Framing  merupakan  salah  satu  cara untuk  mengetahui  sekaligus  membuktikan bahwa  realitas  sesungguhnya  merupakan hasil  konstruksi  (baik  konstruksi  individu, masyarakat maupun media). Dalam pemahaman  beberapa  ahli,  framing  adalah cara  untuk  melihat  bagaimana  realitas  itu dibentuk  dan  dikonstruksikan  oleh  media. Secara  praktis    framing  dapat  dipahami sebagai  cara  bagaimana  peristiwa  atau realitas disajikan oleh media. Cara penyajian tersebut secara umum memiliki dua dimensi dalam framing. Pertama, seleksi isu. Dalam menyajikan sebuah peristiwa wartawan atau awak  media  telah  melakukan  pemilihan terhadap  fakta  di  lapangan  dengan  asumsi bahwa pekerja media tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Kedua, penekanan  isu.  Hal  ini  dapat  teramati bagaimana  pekerja  media  menuliskan  fakta dan  proses  ini  berhubungan  dengan bagaimana  fakta  yang  dipilih  disajikan kepada khalayak.
Seperti  diungkapkan  oleh  Frank  D. Durham (Eriyanto, 2011) framing membuat dunia  lebih  diketahui  dan  lebih  dimengerti. Dengan  framing  realitas  yang  begitu  rumit dan  kompleks  disederhanakan  oleh  media sehingga mudah dipahami serta  diingat dan realitas  tersebut  lebih  bermakna  dan  relatif mudah  dimengerti.  Kajian  atas  konstruksi (framing)  berita  dalam  media  sangat  erat kaitannya  dengan  derajat  atau  bahkan  nilai subjektivitas media itu sendiri atau kebijakan  manajemen  medianya,  sehingga paling  tidak,  tidak  ada  media  yang  objektif dan  yang  ada  adalah  berita  karakteristik media masing-masing.
Dengan  memahami  konstruksi  realitas sosial dan pisau analisis framing, penelitian tentang  pemberitaan  dan  kiprah  Kantor Berita  ANTARA  ini  kemudian  akan memakai  paradigma  konstruktivisme.  Ibnu Hamad menyebutkan bahwa dalam paradigma konstruktivis, data dan informasi “bersifat  subyektif”  dalam  arti  didasarkan
atas  pandangan  pihak  yang  diteliti.  Mereka (yang  diteliti)  diperlakukan  sebagai  subyek penelitian yang memiliki pandangan tertentu atas apa yang menjadi perhatian si peneliti. Dengan  demikian,  data  dalam  paradigma kontruktivis  harus  mencerminkan  apa  yang dirasakan dan yang ingin disampaikan oleh pihak  yang  diteliti  (subyek  penelitian),  dan bukan  apa  yang  ingin  diceritakan  oleh  si peneliti,  sehingga  di  sini  peneliti  mesti menyelami  alam  fikiran  subyek  penelitian agar  diperoleh  perspektif  yang  bersifat subyektif tersebut (Hamad, 2004)
Adapun penelitian terdahulu sebagai landasan  dari  penelitian  ini  adalah  pertama penelitian  yang  berjudul  “Konvergensi Konten  Majalah  Popular  dalam  Industri Digital Media Cetak”, oleh Citra Eka Putri, yang  menjelaskan  terkait  Perkembangan tekonologi  komunikasi  saat  ini  yang bertumbuh pesat, berpengaruh pada industri media  cetak.  Sejumlah  media  cetak  di Indonesia  mulai  tutup  karena  tidak  mampu bersaing  dengan  media  digital  lainnya, sehingga pengelola media cetak melakukan berbagai  upaya  untuk  mempertahankan eksistensi  medianya  dengan  melakukan convergensi, dan menyiapkan media berbasis digital, salah satunya Majalah pria dewasa  “Popular”.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  upaya  yang dilakukan  oleh  majalah  Popular  dalam mempertahankan hidupnya sebagai jawaban atas  perkembangan  tekhnologi  industri informasi  media.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan,  majalah  Popular  menempuh model  konvergensi  Content  dan  tampil  di berbagai platform sosial dengan satu tujuan: mempertahakan eksistensi keberadaan majalah  Populer  dalam  industri  Media Massa (Putri & Hamzah, 2018).
Penelitian  terdahulu  kedua  adalah penelitian yang berjudul, Media Convergence of Local Newspapers: Descriptive  Study  of  Internet  Utilization  in Jogja Tribune Newspapers in Building Local Print  Media  Industry.  (Konvergensi  Media Surat  Kabar  Lokal:  Studi  Deskriptif
Pemanfaatan  Internet  Pada  Koran  Tribun Jogja), oleh Khadziq pada jurnal komunikasi yang  isinya  menjelaskan  Persaingan  media dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang membawa tren baru dalam dunia industri komunikasi.
Instrument  untuk  menghadapinya  adalah konvergensi yang berorientasi pada kepentingan  konsumen  dan  pemilik  media. Media  yang  telah  terkonvergensi  juga berpengaruh terhadap besarnya kepentingan ekonomi politik dalam penerapan konvergensi. Pengumpulan datanya dilakukan  dengan  cara  observasi  dan wawancara mendalam serta kajian literatur.
Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan bahwa strategi 3M (Multimedia,
Multichannel dan Multiplatform) digunakan Tribun  Jogja  menjadi  salah  satu  alternative strategi untuk menerapkan konvergensi dan mentransformasikan  dirinya  menuju full convergence .
Sedangkan pada ekonomi politiknya terlihat bahwa melalui penerapan konvergensi  media  ini,  maka  dengan komodifikasi yaitu adanya pengambilan dan penyeragaman  konten  di  antara  sesama media yang berada dibawah jaringan Tribun akan  mendapatkan  keuntungan  melalui pasokan  pengiklan,  begitu  pula  spasialisasi yang  memungkinkan  penyaluran  konten berita  secara  realtime  dapat  mengurangi biaya  tenaga  kerja,  administratif,  dan material.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah  konvergensi  yang  dilakukan  adalah konvergensi  kontekstual  yaitu  konvergensi yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan kondisi budaya perusahaan dan masyarakat. Ini  terbukti  konvergensi  dapat  terlaksana tanpa melakukan perubahan radikal dengan menyatukan  newsroom  cetak  dan  online, media sudah dapat melakukan konvergensi. Kata-kata kunci: Konvergensi media, Rangkaian  Konvergensi,  Ekonomi  politik media dan Tribun Jogja (Khadziq, 2016).
Berdasarkan latar belakang penelitian  sebagaimana  dijelaskan  di  atas, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana strategi pemberitaan ANTARA  dan  bagaimana  bentuk  badan hukumnya  yang  paling  cocok  di  era konvergensi  media  dan  era  digital  saat  ini. Oleh karena itu kebijakan publik (hasil dari perdebatan panjang yang bermuatan kepentingan politik) digunakan sebagai alat efektif yang dapat menempatkan posisi aktor dalam  kekuasaan  konsentrik.  Wright  Mills, dalam  bukunya  The  Power  Elite  (1959) mengemukakan  bahwa  menurut  perspektif teori  elite,  kebijaksanaan  (atau  bahkan) kebijakan  publik  dapat  dipandang  sebagai nilai-nilai dan pilihan-pilihan dari elite yang memerintah.

## METODOLOGI
Penelitian tentang kiprah Kantor Berita ANTARA ini menggunakan metode penelitian  kualitatif.  Penelitian  difokuskan pada  bagaimana  ANTARA  memframing (membingkai)  pemberitaannya  pada  era Reformasi  dan  konvergensi  media  (tahun 1998 hingga saat ini) dengan memperhatikan framing  pemberitaan  pada  era  sebelumnya (era  Orde  Lama  dan  Orde  Baru)  untuk menajamkan  penelitian.  Penelitian  tentang media massa dan politik, termasuk ideologi media  massa  berada    pada    tataran “sebaiknya”,    “seharusnya”,    das    sollen yang  karenanya normative-subjective . Kelemahan tersebut membangun pandangan    berdasarkan  asumsi-asumsi ideologis dan sangat potensial untuk kurang sempurna  dalam  melihat  realitas  yang sesungguhnya  atau  justru  menutup  mata terhadap  realitas  dan  perubahan  yang berlangsung  dalam  realitas  tersebut.  Pada titik  inilah  penelaahan  teks  media  melalui analisis  framing  (analisis  bingkai)  dalam penelitian  disertasi  tentang  Kantor  Berita ANTARA  ini  menjadi  relevan.  Analisis framing adalah bagian dari analisis wacana dengan  menjadikan  teks  media  sebagai fokus penelaahan.
Dalam  tradisi  penelitian  kualitatif terdapat sejumlah teori  (sering juga disebut pendekatan) yang menjadi landasan
penelitian  kualitatif  seperti  fenomenologi, interaksi simbolik (yang salah satu variannya adalah dramaturgi), etnometodologi,  kajian  budaya,  feminisme, posmodernisme,  dan  teori  kritis.  Maka, standarnya  pun  berbeda-beda,  tergantung pada pendekatannya. Penggunaan perspektif teoritis  tertentu  jelas  akan  mempengaruhi metode  penelitiannya.  Deddy  lebih  lanjut menjelaskan, fenomenologi menitikberatkan pada  wawancara  mendalam,  sedangkan interaksi  simbolik  dapat  menggunakan kombinasi wawancara  mendalam  dan pengamatan berperanserta. (Mulyana, 2018) Di  sisi  lain  teori  dramaturgis  lebih menekankan pengamatan dibanding wawancara.  Baik  penelitian  fenomenologi maupun interaksi simbolik dapat menggunakan dokumen tertulis, dan bahkan semata-mata  dokumen  tertulis  jika  itu memadai.  Sementara  itu  penelitian  dengan pendekatan  analisis  wacana  kritis  atau analisisi  bingkai  menjadikan  teks  tertulis atau  visual  sebagai  bahan  penelitiannya, sedangkan  wawancara  dengan  beberapa pihak  dapat  digunakan  untuk  memperkaya analisis  data.  Dalam  kaitan  itu  pula penelitian  tentang  kebijakan  pemberitaan ANTARA ini memfokuskan perhatian pada anailis  teks  berita,  sedangkan  wawancara diperlukan untuk memperkaya analisis data yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tidak  dapat  dipungkiri,  teknologi identik dengan kemajuan, kemudahan, dan kecepatan.  Saat  ini  teknologi  telah  begitu cepat  mengantarkan  informasi  ke  ranah publik di mana pun di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan menit, penyerangan terhadap World  Trade  Center (WTC)  di New York dan Pentagon di Washington DC Amerika  Serikat  yang  kemudian  dikenal sebagai  Tragedi  11  September  2001, misalnya, dapat disaksikan secara langsung di seluruh pelosok dunia. Pemirsa televisi di Kalimantan  dapat  menyaksikan  tragedi penyerangan  terhadap  simbol  kekuasaan
ekonomi  dan  militer  Amerika  Serikat  itu sama dengan pemirsa televisi di Jakarta dan Aceh,  juga  di  Beijing,  Tokyo,  dan  di seluruh kota modern di dunia (Lestari et al., 2012) Tidak puas menonton tayangan informasi  di  televisi,  warga  Kalimantan yang memiliki internet dalam waktu singkat dapat    mengakses  berita-berita  seputar tragedi 11 September di berbagai situs media online . Pendengar radio yang berada di mobil dalam  kemacetan  lalulintas  di  Jakarta  segera pula  mengetahui  berita  menggemparkan  itu Dalam  kaitan  ini  Thomas  L.  Friedman menyadarkan kita bahwa tataran dunia saat ini  sudah  menjadi  datar: ”World  is  Flat”. Era teknologi informasi dan komputerisasi yang tengah bergulir telah banyak mengubah konsep bisnis informasi. Teknologi  informasi  telah  menyatu  dalam setiap aspek kehidupan manusia dan secara tidak  langsung  mengharuskan  kita  untuk memahami  serta  memanfaatkannya  secara optimal  (Friedman,  2019). Perkembangan tersebut berlangsung secara global, termasuk di Indonesia.
Informasi  sudah  menjadi  sebuah kebutuhan  primer  bagi  masyarakat  dan tidak  lagi  menjadi  barang  yang  langka.  Ia menjadi keniscayaan bagi seluruh aktivitas manusia  dalam  percaturan  global.  Sebuah adagium mengatakan, “jika ingin menguasai  sebuah  negara,  maka  kuasailah bisnis informasinya”, tepat
menggambarkan betapa signifikannya bisnis  ini.  Ranah  informasi  merupakan sebuah  arena  bisnis  global  yang  tidak  lagi terbentur pada sekat geografis, politis, dan ideologis.  Ia  sudah  menjadi  bisnis  global yang semakin diperhitungan.

## Perkembangan Bisnis Informasi
Sepanjang  yang  bisa  diamati,  ada beberapa  alasan  mengapa  bisnis  informasi semakin  menunjukkan  perkembangannya. Pertama ,    bisnis  informasi  semakin mengedepankan  kemajuan  teknologi  yang mutakhir  dan  sangat  membantu  efisiensi
pekerjaan individu. Ranah informasi bukan semata-mata terkait dengan aspek finansial, tetapi  juga  bersinergi  dengan  percepatan teknologi yang semakin canggih.
Kedua ,  bisnis  ini  juga  menunjukkan perkembangan  dari  segi  manajemen. Adanya trend konsolidasi  bisnis  secara global  menjadikan  para  pemain  bisnis  ini harus  jeli  dan  responsif  membaca  pasar yang  semakin  dinamis. Ketiga ,  ada kecenderungan kuat bahwa bisnis informasi bukan semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi,  tetapi  juga  dengan  ranah  sosial- politik.  Indonesia  sebagai  negara  dengan jumlah  penduduk  yang  besar  sangat berkepentingan  dengan  bisnis  informasi tersebut.  Perkembangan  bisnis  informasi global juga dialami secara sangat pesat oleh Indonesia.  Bahkan,  posisi  Indonesia  tidak kalah  pentingnya  dibandingkan  negara- negara lain. Indonesia memiliki basis SDM berkualitas,  sementara  pasarnya  juga semakin  terbuka  lebar.  Sekedar  menyebut contoh adalah pengembangan e- government yang  gencar  dilakukan  oleh pemerintah daerah (Damanik & Purwaningsih, 2018) Ini  merupakan  upaya  strategis  dalam rangka pemerataan informasi dan peningkatan layanan publik yang mempunyai implikasi luas bagi peningkatan  kinerja  pemerintah,  yakni efisien,  efektif,  dan  transparan  untuk menciptakan good governance (tata kelola yang  baik)  serta  bagi  peningkatan  kualitas kehidupan masyarakat. Karenanya, pengembangan informasi terpadu merupakan  salah  satu  kekuatan  dan  faktor penting  yang  akan  dapat  mendorong kemajuan  suatu  daerah  (Damanik  & Purwaningsih, 2018).

## Keberadaan Kantor Berita
Kemudian,  bagaimana  keberadaan kantor  berita  di  era  kemajuan  teknologi informasi itu sendiri? Pada awalnya kantor berita  hadir  untuk  melayani  sekelompok surat kabar dalam mendapatkan berita dari
berbagai tempat. Dalam perkembangannya, kantor berita tumbuh pesat pada awal abad ke-20  yang  dimungkinkan  dengan  adanya kemajuan  teknologi  berupa  telegram  serta adanya  kondisi  pendukung  seperti  perang, ekspansi industri, dan perdagangan (Barrett, 2015).
Di  Amerika  Serikat,  enam  suratkabar mendirikan Associated Press (AP) di New York,  Mei  1948.  Kantor  berita  itu  pada mulanya  merupakan  organisasi  jejaring berita  yang  hanya  melayani  enam  surat kabar anggotanya dan menolak memberikan berita untuk surat kabar di luar kelompoknya.  Tahun  1943  keadaan  itu berakhir  setelah  keputusan  pengadilan menyatakan  pembatasan  seperti  yang dilakukan  AP  itu  adalah  pelanggaran terhadap Undang-undang Anti-Trust. Dalam  perjalanannya,  AP  merupakan tantangan  pertama  bagi  dominasi  kantor berita Eropa pada awal abad ke-20. Kini AP memiliki  1.600  reporter,  editor,  dan  juru foto serta melayani 1.500 suratkabar, 6.000 stasiun  radio  dan  televisi  di  Amerika Serikat serta lebih dari 10.000 surat kabar di luar  Amerika  Serikat  (Itule  &  Anderson, 2004).
Sementara  itu  kantor  berita  trans- nasional Reuters didirikan  di  London, Inggris, oleh Paul Julius Reuter pada tahun 1851. Reuters mengirimkan  data  pasar bursa  saham  di  London  dan  Paris  lewat kabel  Calais-Dover  dua  tahun  setelah berdirinya  kantor  berita  itu.  Sebelumnya, Paul  Julius  Reuter  menggunakan  burung dara  untuk  mengirimkan    harga  saham antara  Aachen  (Jerman)  dan  Brussels (Belgia).  Selama  tahun  2005  saja, Reuters Group meraup  pendapatan  sekitar  2,4 miliar poundsterling, 93 persen di antaranya dari jasa layanan keuangan yang meningkat  empat  persen  per  tahun  yang dihasilkan  dari  penyajian  data  harga real- time (seketika)  untuk  bank-bank,  para pialang, dan pengelola dana investasi. Dengan  motto  “Cepat,  Akurat,  Bebas dari Bias”, Reuters menyajikan 5,5 juta data
real-time bidang  keuangan  dan  informasi tentang 35.000 perusahaan di seluruh dunia. Dalam sehari kantor berita itu menghasilkan  data  dari  sekitar  300  pasar uang dan bursa efek serta 8.000 berita dan 1.000  foto  24  jam  per  hari  dari  seluruh dunia.  Data keuangan dari berbagai  pusat bisnis  dunia  diperbaharui  8.000  kali  per detik,  bahkan  pada  waktu-waktu  puncak bisa  diperbaharui  23.000  kali  per  detik (Ferandy, 2016)
Reuters memperluas  layanannya  ke seluruh  dunia  dengan  jumlah  karyawan sebanyak 15.000 orang di 91 negara, 2.300 staf  editorial  di  196  biro  yang  tersebar  di 130 negara (sekitar 1.800 jurnalis tulis, 300 fotografer,  100  jurnalis  TV,  dan  160 jurnalis on-line ).    Kini  pelanggan  Reuters mencapai 330.000 orang profesional keuangan di seluruh dunia, 1.000 koran dan penerbit di 100 negara, 450 stasiun televisi, dan  12  juta  orang  mengunjungi  situs Reuters tiap  bulannya.  Berita Reuters itu sendiri disajikan dalam 19 bahasa, dan tiap tahun  dilihat  dan  dibaca  oleh  sekitar  satu miliar orang (Ferandy, 2016) Dilihat dari sisi sejarahnya, sejak awal sesungguhnya  pembentukan  kantor  berita bermotif  ekonomi. Agency  Havas ,  kantor berita yang pertama di dunia, didirikan oleh Charles  Havas  di  Paris  tahun  1825.  Pada mulanya  kantor  berita  itu  menjual  berita kepada diplomat, pedagang, dan pengusaha karena  surat  kabar  ketika  itu  menolak membeli  berita  dari Havas .  Baru  sepuluh tahun kemudian, 1835, Agency Havas yang merupakan  cikal  bakal Agence-France- Presse (AFP)  Perancis  menjual  berita  ke surat kabar setelah berdirinya dua koran La Presse ,  dan Le  Siecle .  Tahun  1940 Havas dibeli  dan  dikelola  pemerintah  Perancis  di Vichy, sebelum dirampas tentara Jerman. Selain bermotif ekonomi, motif politik juga  menjadi  latar  belakang  pembentukan kantor  berita.  Di  India,  beberapa  koran terkemuka  mendirikan  kantor  berita The Press Trust of India (PTI) pada tahun 1947 dan  mulai  beroperasi  tahun  1949  untuk
melawan penjajah Inggris yang menguasai akses informasi negara itu. Tetapi saat ini, sebagaimana diberitakan Der Spiegel pada April  2009,  bisnis  sejumlah  kantor  berita besar dunia tengah berada dalam masa sulit seperti yang dialami Kantor Berita Jerman (DPA). Pada masa lalu DPA adalah tulang panggung  banyak  media  cetak  Jerman, tetapi kini semakin banyak saja perusahaan pers  yang  ragu  melangganinya.  Bisnis layanan  berita  terbesar  di  Jerman  itu  kini sedang berada dalam masa krisis.
DPA harus memutuskan apakah memilih  menjadi  pemasok  berita  yang disubsidi  seperti  radio-radio  pemerintah atau menjadi lembaga jurnalistik berkualitas  tinggi  yang  bergerak  lincah  di pasar  dan  membuktikan  kemampuannya. Kantor  Berita  Jerman  itu  harus  membuat dirinya  sangat  dibutuhkan  oleh  pelanggan dan berita-beritanya harus lebih cepat, lebih baik, dan lebih cermat.

## Tantangan Kantor Berita ANTARA
Khusus  di  Indonesia,  Pemerintahan Orde  Baru  selama  32  tahun  diakui  relatif berhasil  membawa  perubahan  signifikan bagi  perekonomian  Indonesia,  selain  juga mampu  menciptakan  stabilitas  politik  dan keamanan  di  dalam  negeri.  Keberhasilan pemerintahan  Soeharto  itu  dicapai  dengan menguasasi  tiang-tiang  demokrasi  yakni eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  serta dengan menerapkan pendekatan keamanan.Satu  pilar  demokrasi  lainnya, yakni  pers  juga  dikuasai  pemerintahan Soeharto  dengan  memberlakukan  aturan- aturan  ketat  dan  keras  serta  tidak  segan- segan  mematikan  pers  yang  dianggap membandel  atau  bahkan  dinilai  melawan pemerintah..
Dengan  kondisi  seperti  itu,  maka framing  pemberitaan  yang  tampil  ke permukaan adalah pemberitaan yang ”baik- baik” saja,  sementara  berita  yang mengkritisi  pemerintah  dipastikan  tidak bisa  dimuat  media  massa,  dan  dalam keadaan  seperti  itu  berarti  undang-undang
pers  menjadi  tidak  ”bergigi”.    Dari  hasil studi kepustakaan tampak bahwa kebijakan Pemerintahan  Orde  Baru    terhadap  pers pada  periode  1966  hingga  1974  relatif terbuka  dan  bebas,  sehingga  masa  itu disebut sebagai “masa  bulan madu” antara Soeharto  dan  jajaran  pers.  Sebelumnya Soeharto  membredel  sejumlah  koran komunis  dan  melakukan  pembersihan besar-besaran terhadap wartawan berhaluan komunis (Ritonga, 2001)
Setelah  peristiwa  15  Januari  (Malari) 1974 hingga 1988 Pemerintahan Orde Baru mengubah kebijakannya terhadap pers, dari bersikap  longgar  ke  sikap  keras,  ditandai dengan  banyaknya  pembredelan  surat kabar.  Sementara  itu  sejak  1989  hingga 1998 sikap keras  Pemerintahan Orde Baru terhadap pers nasional relatif melunak dan kontrolnya  relatif  melemah.  Sedangkan sejak  runtuhnya  Orde  Baru  (sejak  1998 hingga  saat  ini)  pers  Indonesia  cenderung bebas  kebablasan.  Pada  1994  Pemerintah Orde  Baru  melakukan  tindakan  keras dengan  membredel Tempo,  Editor dan Detik, namun Pemerintahan Soeharto tidak bisa  lagi  mengendalikan  pers  setelah terjadinya  revolusi  teknologi  informasi dengan hadirnya teknologi internet (Ritonga,  2001),  Melalui  media  maya  itu rakyat  bisa  membaca  apa  saja  yang sebelumnya  tidak  bisa  dimuat  pers, sementara pemerintah tidak bisa menghambat  atau  melarang  pemakaian internet.
Setelah  pembredelan  tahun  1994  dan dengan  bebasnya  berita  dan  informasi  di internet,  sebagian  kalangan  pers  mulai melakukan perlawanan kepada Pemerintahan  Orde  Baru,  baik  secara terang-terangan  maupun  melalui  gerakan bawah tanah. Pers umum juga mulai berani memberitakan  hal-hal  sensitif  menyusul semakin  seringnya  terjadi  kerusuhan  di sejumlah  daerah  sejak  tahun  1995. Pemerintahan di era Orde Baru mengontrol pemberitaan media massa secara ketat dan ANTARA  menjadi  bagian  dari  political
order  pemerintahan  saat  itu  (pemerintahan Presiden  Soeharto).  Selama  pemerintahan Orde Baru, ANTARA memframing pemberitaan  melalui  penyampaian  berita- berita pemerintah yang berisi  keberhasilan pembangunan, pidato-pidato pejabat, pengumuman maupun keputusan pemerintah.
Pemberitaan  ANTARA  di  masa  Orde Baru lebih banyak mengikuti kehendak atau kebijakan penguasa, namun framing pemberitaan  seperti  itu  turut  memberikan andil  bagi  terciptanya  stabilitas  nasional dan  terbinanya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  sementara  di  masa Reformasi  nuansa  ”visi  kebangsaan” ANTARA  cenderung  berkurang  di  tengah iklim  kebebasan  pers  yang  cenderung “kebablasan”.  Krisis  ekonomi  menjadi momentum  bagi  rakyat  dan  mahasiswa untuk  memaksa  turun  Presiden  Soeharto dari kekuasaannya pada 1998 dan sejak itu pers Indonesia cenderung mengarah menjadi pers bebas. Departemen Penerangan  yang  sebelumnya  mengatur kiprah  pers  nasional  bahkan  dilikuidasi pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Khusus  tentang  Undang-undang  Pers, di  masa  reformasi  terjadi  penyempurnaan dengan  keluarnya  Undang-undang  No.  40 Tahun  1999  tanggal  23  September  1999 Tentang  Pers  yang  isinya  antara  lain menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak diperbolehkan lagi adanya penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.  Ditegaskan  pula  bahwa  pers nasional mempunyai  fungsi sebagai  media infomasi,  pendidikan,  hiburan  dan  kontrol sosial,  di  samping dapat  berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dengan kata lain, insan pers di Indonesia dituntut untuk memenuhi Kode  Etik  Jurnalistik  (KEJ)  dan  mentaati Undang-undang  Pers  No.  40  tahun  1999 serta  ketentuan  dan  kaidah  hukum  yang berlaku di Tanah Air agar ekses-ekses dan sensasionalisme yang menyertai kebebasan pers dapat dihindari.
Meski di tengah keterpurukan ekonomi yang  diperparah  dengan  terjadinya  tragedi 11  September  2001  di  Amerika  Serikat yang menyebabkan terguncangnya perekonomian  global,  industri  pers  di Indonesia sendiri secara kuantitatif mengalami perkembangan seiring berkembangnya  era  kebebasan  pers  yang ditandai  naiknya  jumlah  dan  produksi koran,  majalah  dan  tabloid,  bahkan munculnya  stasiun-stasiun  televisi  dan radio  swasta.  Perkembangan  media  massa setelah era reformasi seakan-akan berlomba dengan naiknya jumlah partai-partai politik baru  di  Indonesia.  Keduanya  menjadi ekspressi  dan  bukti  hadirnya  kebebasan pers dan demokrasi di Tanah Air . Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini media online berkembang  pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, didorong oleh semakin majunya teknologi informasi yang ternyata  kemudian  menyebabkan  banyak media cetak  “gulung tikar” dan beralih ke edisi online. Di  sisi  lain,  di  kalangan masyarakat  berkembang  apa  yang  disebut citizen  journalism (jurnalisme  warga). Citizen Journalism adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa (yang bukan wartawan).  Jurnalisme warga ini  mempunyai  peran  aktif  dalam  proses pengumpulan,  pelaporan,  analisis,  dan penyebaran  berita  serta  informasi.  Tipe jurnalisme  ini  menjadi  sebuah  tren  baru bagaimana  warga  bisa  membuat  dan menyebarkan informasi dalam bentuk teks, audio, komentar dan analisis.
Dari penjelasan di atas, nampak bahwa perkembangan  politik  dan  regulasi  pers serta  kemajuan  teknologi  informasi  pada dasarnya  telah  memberikan  tantangan terhadap  perusahaan  pers  dan  informasi untuk  maju  dan  berkembang  sesuai kemampuan masing-masing. Media massa, termasuk Kantor Berita ANTARA dituntut supaya  melakukan  terobosan-terobosan baru, termasuk dalam kerjasamanya dengan mitra-mitra  asing  serta  harus  pandai membaca  tanda-tanda  zaman  dalam  upaya
memelihara  kelangsungan  hidup  serta meningkatkan  kemampuanya  di  masa depan, sepanjang tidak melanggar ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku di Tanah Air.
Tantangan  di  era  konvergensi  media juga  membuat  miris  ANTARA.  Kantor berita itu tidak akan bisa lagi mengandalkan pendapatan  dari  bisnis  berita  mengingat semua orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi tanpa harus mengeluarkan  uang  mereka.  Dalam  kaitan itu pula ANTARA dituntut supaya melakukan revitalisasi, termasuk menyesuaikan bentuk badan hukumnya agar kantor  berita  yang  sejak  2007  berbadan hukum  Perusahan  Umum  (Perum)  dan berada  dibawah  koordinasi  Kementerian Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  itu dapat  bergerak  lincah  dan  dinamis  sesuai perkembangan  zaman  dan  sesuai  kemajuan teknologi informasi.
Secara  filosofis  revitalisasi  berarti mengangkat  kembali  semangat  segenap personil  ANTARA  agar  mereka  dapat melakukan  terobosan  secara  inovatif, kreatif  dan  kompetitif  di  era  konvergensi media  saat  ini.  ANTARA  dituntut  untuk terus  berusaha  mencari  bentuk  dan posisinya yang paling tepat sebagai bagian penting  dalam  gerak  demokratisasi  dan reformasi  yang  berlangsung  di  negeri  ini. ANTARA  di  era  konvergensi  media  ini dituntut  untuk  melakukan  revitalisasi dengan mengupgrade segenap SDM-nya di semua  lini,  baik  di  kalangan  wartawan maupun karyawan non Redaksi. Revitalisasi  sangat  penting  dalam  upaya mempertahankan eksistensi, bahkan meningkatkan  citra  ANTARA  sebagai kantor berita terpercaya tanpa meninggalkan idealisme sebagaimana diamanatkan para pendirinya.
Model  manajemen  yang  birokratis  di lingkungan  ANTARA  juga  harus  diubah dengan spirit dan value profesional. Harus dibangun  budaya  kerja  modern  yang berbasis  profesionalisme,  ethic  dan  moral
dengan  terus  memberikan  perhatian  pada perkembangan teknologi yang cepat di era konvergensi  media  ini.  Di  sisi  lain,  dalam batas-batas  tertentu,  fatsun  pemberitaan ANTARA setelah berbadan hukum  Perum adalah  uang,  dalam  pengertian  kebebasan pemberitaan  kantor  berita  itu  menjadi ”terkendala”  oleh  adanya  ketentuan  yang terkait  dengan  kebijakan  Public  Service Obligation (PSO). Dengan adanya kebijakan  itu,  jika  ANTARA  menyiarkan berita  yang  isinya  mengeritik  pemerintah, maka dana PSO dipastikan tidak akan cair atau  tidak  akan  dibayarkan  kepada ANTARA.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan penggalian dana secara optimal dari produk asli  untuk  mendukung  opersionalisasi ANTARA,  sebab  kebergantungan  pada dana  dari  Pemerintah  berupa  dana  PSO tidak  akan  mempercepat  kemandirian kantor berita tersebut, sementara kemandirian  adalah  salah  satu  prinsip penting  dari  Good  Corporate  Governance (GCG).  Dalam  kaitan  itu  pula  perlu diterapkannya strategi bisnis dengan mengedepankan  efisiensi  dan  efektivitas serta  dengan  memperkaya  variasi  produk informasi  ANTARA.  Produk  dimaksud perlu  dikemas  dalam  beragam  bentuk inovasi  yang  menarik,  baik  dalam  bentuk teks,  foto,  audio,  visual  maupun  audio visual  serta  online.  Pengemasan  aneka produk berita secara menarik diyakini akan memberikan  dampak  signifikan  bagi kemajuan ANTARA ke depan (Primayanti, 2015).
Sesuai  peran  kesejarahannya  bagi negara,  ANTARA  ke  depan  juga  perlu melaksanakan  fungsi  diplomasi  publik dalam upaya meningkatkan citra Indonesia di  dunia  internasional.  Dedikasi  dan loyalitas ANTARA sejatinya adalah bukan kepada  pemerintah  (penguasa),  melainkan harus kepada negara, dalam  hal  ini NKRI. Keberpihakan ANTARA harus didedikasikan untuk membela kepentingan negara dan bangsa serta bukan kepentingan
pemerintah  (penguasa)  atau  golongan tertentu.  Oleh  karena  itu  ideologi  media kantor  berita  tersebut  serta  penjabarannya dalam kebijakan pemberitaan yang mengedepankan  kepentingan  bangsa  dan negara harus disosialisasikan dengan benar kepada  segenap  wartawannya,  sehingga framing pemberitaannya pun akan menjadi jelas dan sesuai dengan kebijakan yang ada.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang kebijakan pemberitaan ANTARA  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa,  Pertama,  Dari  sisi  Pemerintahan Orde  Lama  (1945-1965),  media  massa khususnya  ANTARA  cenderung  menjadi corong pemerintah. Sementara itu pada era Orde  Baru  tampak  bahwa  kebijakan pemerintah  terhadap  pers  pada  periode 1966 hingga 1974 relatif terbuka dan bebas, sehingga  masa  itu  disebut  sebagai  “masa bulan  madu”  antara  Soeharto  dan  jajaran pers.  Sebelumnya  Soeharto  membredel sejumlah  koran  komunis  dan  melakukan pembersihan besar-besaran terhadap wartawan  berhaluan  komunis.  Kedua, Setelah peristiwa 15 Januari (Malari) 1974 hingga  1988  Pemerintahan  Orde  Baru mengubah  secara  drastis  kebijakannya terhadap  pers,  dari  bersikap  longgar  ke sikap  keras,  ditandai  dengan  banyaknya pembredelan surat-surat khabar. Sementara itu  sejak  1989  hingga  1998  sikap  keras Pemerintah  Orde  Baru  terhadap  pers nasional  relatif  melunak  dan  kontrolnya relatif melemah. Sedangkan sejak runtuhnya  Pemerintah  Orde  Baru  (sejak 1998  hingga  saat  ini)  pers  Indonesia cenderung  bebas  kebablasan.  Ketiga, Kemudian framing pemberitaan ANTARA dipengaruhi oleh faktor eksternal (terutama kebijakan  pemerintah)  dan  faktor  internal kantor berita itu sendiri. Framing pemberitaan  ANTARA  di  era  reformasi bersifat  bebas  dan  independen,  asalkan tidak menyudutkan pemerintah, sedangkan
di era Orde Lama dan Orde Baru cenderung ”diarahkan” oleh pemerintah di masa itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Barrett,  O.  B.  (2015). Media  Imperialism .
Sage Publications.
Berger, A. A. (2016). Media and Communication Research Methods: An
Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches. In Journal of Chemical  Information  and  Modeling (Fourth  Edi,  Vol.  53,  Nomor  9).  Sage Publications. https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004
Chakravarty, S. R., Mitra, M., & Sarkar, P. (2016). A Course on Cooperative Game Theory . Cambridge University Press. Damanik,  M.  P.,  &  Purwaningsih,  E.  H. (2018). Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan  Smart  Province  (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing  Natal  ,  Provinsi  Sumatera Utara)  E-Government  Readiness  On Local Government Towards
Development  Of  Smart  Province  ( Study  On  Mandailin. Jurnal  Studi Komunikasi  dan  Media , 22 (2),  185– 196.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.314 45/jskm.2018.220207
Eriyanto. (2011). Analisis Wacana ; Pengantar Analisis Teks Media . LKiS. Ferandy,  M.  (2016). Sejarah  Reuters:
Perusahaan Agen Berita yang Memengaruhi Dunia dan
Menggerakkan  Pasar .  satujam.com. https://satujam.com/sejarah-reuters/ Friedman,  Th.  L.  (2019). Hot,  Flat,  and Crowded  2.0:  Why  We  Need  a  Green Revolution--and  How  It  Can  Renew America . Picador.
Hamad, I. (2004). Konstruksi realitas politik
dalam  media  massa :  sebuah  studi critical  discourse  analysis  terhadap berita-berita politik . granit. Itule, B. D., & Anderson, D. A. (2004). News writing  and  reporting  for  today’s media . McGraw-Hill.
Khadziq, K. (2016). Media Convergence of Local  Newspapers:  Descriptive  Study of Internet Utilization in Jogja Tribune Newspapers  in  Building  Local  Print Media  Industry.  (Konvergensi  Media Surat  Kabar  Lokal:  Studi  Deskriptif Pemanfaatan  Internet  Pada  Koran Tribun  Jogja  Dalam  . Profetik:  Jurnal
Komunikasi , 9 (1), 5–20. https://doi.org/10.14421/pjk.v9i1.1187
Lestari, P., Prabowo, A., Ishak, A., Junaedi,
F.,  HH,  S.  B.,  &  Widodo,  Y.  (Ed.).
(2012). Komunikasi
Militer . ASPIKOM.
Mulyana, D. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif:  Paradigma  Baru  Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya .
PT Remaja Rosdakarya.
Primayanti.  (2015).  Kajian  Manajemen Produksi  Pemberitaan  PSO  Bidang Pers  Oleh  LKBN  ANTARA. Jurnal Visi Komunikasi , 14 (01), 75–89. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22 441/jvk.v14i1.1667
Putri,  C.  E.,  &  Hamzah,  R.  E.  (2018). Convergence  of  Popular  Magazine Content  in  the  Digital  Media  Print Industry (Konvergensi Konten Majalah Popular  dalam  Industri  Digital  Media Cetak). Warta  ISKI , 1 (02),  19–28. https://doi.org/10.25008/wartaiski.v1i0 2.14
Ritonga,  R.  (2001). Pers  dan  integrasi nasional : (suatu studi tentang intervensi  pemerintahan  orde  baru terhadap  pemberitaan  LKBN  Antara untuk mempertahankan integrasi nasional) . Perpustakaan nasional RI.