## PENGARUH DIMENSI KEBIJAKAN PIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
Celiani
Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin cellianibinabanua@gmail.com
Muhammad Akbar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin Muhammad.akbar@stiabinabanuabjm.ac.id
Anhar Yani
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin Anhar.yani@stiabinabanuabjm.ac.id

## Abstract
This study aims to: 1) To analyze the influence of leadership policy from the aspect of policy issues on the performance  of  the  organization  of  the  Regional  Finance  and  Asset  Management  Office  of  East  Barito Regency, 2) To analyze the influence of leadership policy from the alternative aspect of the policy on the performance of the organization of the District Financial Management and Asset Office East. 3) To analyze the influence of leadership policy from the aspect of policy action on the performance of the organization of the Regional Finance and Asset Management Office of East Barito Regency, 4) To analyze the influence of the leadership policy from the aspect of the policy result to the performance of the organization of the Regional Finance and Asset Management Office of East Barito Regency. This research is a quantitative descriptive research. The population in this study is all employees at the Office of Management of Finance and Assets Region of East Barito Regency as many as 59 (fifty nine) people. Keywords : Leadership Policy, Organizational Performance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  :  1)  Untuk  menganalisis  pengaruh  kebijakan  pimpinan  dari  aspek  masalah kebijakan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur,  2)  Untuk  menganalisis  pengaruh  kebijakan  pimpinan  dari  aspek  alternatif  kebijakan  terhadap kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  3)  Untuk menganalisis  pengaruh  kebijakan  pimpinan  dari  aspek  tindakan  kebijakan  terhadap  kinerja  organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 4) Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pimpinan dari aspek hasil  kebijakan terhadap kinerja organi.sasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  Penelitian  ini  merupaka  penelitian  deskriptif  kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang.
Kata kunci : Kebijakan Pimpinan, Kinerja Organisasi

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  sebuah  organisasi  tidak  lepas  dari  eksistensi  pimpinan.  Pimpinan merupakan  seorang  yang  mempunyai  tanggung  jawab  dalam    menjalankan  dan mengimplemen-tasikan kebijakan-kebijkan yang telah dibuat/ menjadi sebuah keputusan dalam  organisasi.  Ia  mempunyai  keku-asaan  yang  luas  untuk menentukan  segala kebi- jakan  yang  harus  dIjalan-kan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan.  Pemimpin  mempunyai wewenang penuh untuk me-ngarahkan kegiatan para anggotanya, namun anggota tidak mempunyai power untuk mengarahkan kepemimpinan secara langsung. Kepemim-pinan yang kuat dan mana-jemen yang kuat penting untuk keefektifan organisasi secara optimal.
Banyak  kajian  tentang  keorga-nisasian  yang  menyoroti  masalah  faktor-faktor yang  mempengaruhi  ki-nerja  organisasi.   Faktor  yang  sangat  umum  dan  hampir  selalu dikaji  dalam  penilaian  kinerja  adalah  faktor  kebi-jakan  kepemimpinan.   Sebab  sebagai faktor  yang  mengarahkan  organisasi,  Kebi-jakan  kepemimpinan  sangat  menentukan kemajuan dan kemun-duran organisasi (Mas’ud, 2014:76). Peran kepemimpinan dalam membuat  kebijakan  tidak  hanya  tentang  arah  suatu  organisasi  yang  kuat  di  mana permasalahan  dan  solusi  banyak  dike-tahui,  tetapi  peran  kepemimpinan  mengambil bagian dalam suatu kon-teks perubahan, dalam perubahan yang terus menerus dan tidak menentu.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Ruky  (2011:7)  yang  mengemukakan  bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah kepemimpi-nan sebagai upaya untuk mengen-dalikan anggota organisasi agar beker-ja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
Berbagai upaya dilakukan seorang pimpinan untuk mempenga-ruhi pegawainya agar dapat melaku-kan pekerjaan sesuai konsep yang telah direncanakan, diantaranya de- ngan  memberika  pujian,  memberikan  penghargaan,  memberikan  motivasi  dan memberikan tekanan terhadap pegawainya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai sasaran Rauch dan Behling dalam Yukl (2013:46). Kepemimpinan menggambarkan hubungan antara yang dipimpin dengan yang  memim-pin  dan  bagaimana  seseorang  menga-rahkan  yang  dipimpin.  Pemimpin dapat  mempengaruhi  prilaku  para  bawahan  melalui  pendekatan  dalam  mengelola manusia. Untuk itu organisasi perlu motor penggerak perubahan organisasi dan pemimpin yang  mampu  menetapkan  sasaran-sasaran  khusus,  memonitor  perkem-bangan,  dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Kepemimpinan yang efektif adalah  kepemimpinan  yang  dapat  mendorong  atau  memotivasi  bawahannya,  menu- mbuhkan sikap positif bawahan pada pekerjaan organisasi dan mudah menyesuaikan pada segala situasi.
Pada dasarnya kegiatan ma-nusia secara bersama-sama membu-tuhkan pemimpin Terry  (2013:227)  menyebutkan  keberhasilan  dan  kega-galan  sebuah  organisasi  dalam menja-lankan misinya sangat tergantung kepada tanggung jawab dari seorang pemimpin. Untuk itu kepemimpinan dapat diartikan sebagai sebuah akti-vitas untuk mempengaruhi orang-orang  agar  diarahkan  mencapai  suatu  tujuan  organisasi.  Lebih  lanjut  Thoha mengemukakan bahwa seorang pemi-mpin apapun wujudnya, dimanapun letaknya akan selalu mempunyai beban untuk mempertanggung jawab-kan kepemimpinannya. Dengan  memperhatikan  arti  pentingnya  kepemimpinan  dalam  su-atu  organisasi khususnya pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, penulis melakukan penelitian dengan memfokuskan sejauh mana kepe-mimpinan Dinas
Pengelolaan Keua-ngan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dalam meningkatkan kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Hasil  pengamatan  awal  menu-njukkan  bahwa  kepala  Dinas  Penge-lolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan kepemimpinan seperti-nya menggunakan kombinasi berbagai gaya kepemimpinan yang dapat dilihat dari cara  Kepala  Dinas  dalam  mengambil  keputusan  yang  terkadang  melibatkan  pegawai, namun tidak jarang mengambil keputusan sendiri. Disamping itu dalam mendelegasikan tugas  kepada  pegawai  terkadang  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  posisi  atau  jabatan  dari pegawai  yang  diserahi  tugas,  artinya  Kepala  Dinas  dalam  mendelegasikan  tugas  tidak berdasar-kan  pada  tugas  pokok  dan  fungsi  bawahan.  Hal  inilah  yang  terkadang menimbulkan  permasalahan  karena  belum  tentu  pegawai  yang  diserahi  tugas  memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan kepala dinas, sehingga pada  akhirnya  kinerja  dari  pegawai  bersa-ngkutan  khu    susnya  berkaitan  dengan  tugas yang diberikan oleh pimpinan menjadi kurang maksimal.

## Kinerja Organisasi
Kinerja  organisasi  adalah  totalitas  hasil  kerja  yang  dicapai  suatu  organisasi tercapainya tujuan organi-sasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan  sejauh  mana  organisasi  da-pat mencapai tujuan  yang  didasarkan  pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Surjadi,2014:7).
Menurut Baban Sobandi (2012: 176) Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact.
Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact  dengan  tanggung  jawab  dapat  mem-permudah  arah  penataan  organisasi pemerintahan.  Adanya  hasil  kerja  yang  dicapai  oleh  instansi  dengan  penuh  tanggung jawab akan tercapai peni-ngkatan kinerja yang efektif dan efisien.
Berikut adalah indikator kinerja organisasi menurut baban sobandi  (2012: 179- 181):
1. Pertama, keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik  maupun  non  fisik  yang  diharap-kan  dapat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat.  Kelompok  keluaran  (output)  meliputi  dua  hal.  Pertama,  kualitas pelayanan  yang  diberikan,  indikator  ini  mengukur  kuantitas  fisik  pelayanan. Kedua, kuantitas pelayanan yang diberi-kan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu.  Indikator  ini  mengukur  kuantitas  fisik  pelaya-nan  yang  memenuhi  uji kualitas.
2. Kedua,  hasil  adalah  mengukur  pencapaian  atau  hasil  yang  terjadi  karena pemberian  layanan.segala  sesuatu  yang  mencerminkan  ber-fungsinya  keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
3. Ketiga,  kaitan  usaha  dengan  pencapaian  adalah  ukuran  efisie-nsi  yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Ber-dasarkan pengertian diatas, maka  Mengukur  sumber  daya  yang  digunakan  atau  biaya  per  unit  keluaran, danmemberi  informasi  tentang  keluaran  di  tingkat  ter-tentu  dari  penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan de-ngan
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa  diterima atau  hasil  yang  bisa  dihasilkan  setara.  Indikator  yang  mengaitkan usaha  dengan  penca-paian,  meliputi  dua  hal.  Pertama,  ukuran  efisiensi  yang mengaitkan  usaha  dengan  keluaran  pelayanan,  indikator  ini  mengukur  sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran  diting-kat  tertentu  dari  penggunaan  sumber  daya  di  lingkungan  orga- nisasi.  Kedua,  ukuran  biaya  hasil  yang  menghubungkan  usaha  dan  hasil pelayanan,  ukuran  ini  mela-porkan  biaya  per  unit  hasil,  dan  mengaitkan  biaya dengan  hasil  sehingga  managemen  publik  dan  masyarakat  bisa  mengukur  nilai pelayanan yang telah diberikan.
4. Keempat, informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan  kinerja  yang  mencakup  informasi  kuantitatif  dan  naratif.  Membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang  dilaporkan.  Ada  dua  jenis  informasi  penjelas  yaitu  pertama,  faktor substansial  yang  ada  diluar  kontrol  seperti  karakteristik  lingkungan  dan demografi. Kedua, faktor yang dapat dikontrol seperti pengadaan staf.

## Kebijakan Pimpinan
Pengertian Policy atau kebi-jakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2014: 55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu  proses  dan  sebagai  kerangka  kerja.  Sebagai  suatu  konsep  filosofis,  kebi-jakan merupakan  serangkaian  prinsip  atau  kondisi  yang  diinginkan;  sebagai  suatu  produk, kebijakan  dipandang  sebagai  serangkaian  kesimpulan  atau  rekomendasi;  sebagai  suatu proses,  kebijakan  dipandang  sebagai  suatu  cara  dimana  melalui  cara  tersebut  suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu prog-ram dan mekanisme dalam  mencapai  produknya  dan  sebagai  kerangka  kerja,  kebijakan  merupakan  suatu proses  tawar  menawar  dan  negoisasi  untuk  merumuskan  isu-isu  dan  metode implementasinya.
Sementara  James  E.  Anderson  dalam  Wahab  (2013:2),  memberikan  rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelom-pok, instansi pemerintah) atau serang-kaian aktor dalam suatu bidang kegi-atan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari  Carl  Friedrich  dalam  Wa-hab  (2013:2)  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau peme-rintah dalam lingkungan tertentu sehu-bungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu  seraya  mencari  peluang-peluang  untuk  mencapai  tuju-an  atau  mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Dari beberapa pengertian ten-tang kebijakan yang telah dikemu-kakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebi-jakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu  menyangkut  tentang  masalah  yang  dihadapi  lembaga-lembaga  yang  mengambil keputusan  yang  menyangkut;  isi,  cara  atau  prosedur  yang  ditentukan,  strategi,  waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.
Henry  dalam  Kartono  (2011:33)  berpendapat  bahwa  pemimpin  dalam  arti  luas ialah seorang yang memim-pin, dengan jalan memperkarsai ting-kah laku sosial dengan mengatur,  mengarahkan,  mengorganisir  atau  me-ngontrol  usaha/upaya  orang  lain,  atau
melalui  prestise,  kekuasaan  atau  posi-si.  Sedangkan  dalam  pengertian  ter-batas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan ban-tuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan ekseptasi/penerimaan secara suka rela oleh pengikutnya.
William N. Dunn (2012: 21) membedakan sebuah kebijakan terma-suk kebijakan pimpinan dapat diukur melalui indikator, yaitu:
1. Masalah kebijakan (policy public)
2. Alternative kebijakan (policy alternatives)
3. Tindakan kebijakan (policy actions)
4. Hasil kebijakan (policy outcomes)
Implementasi kebijakan menu-rut Dunn (2012:132), mengemukakan implementasi kebijakan yaitu: “Pelak-sanaan pengendalian aksi-aksi kebi-jakan di dalam kurun  waktu  tertentu”.  Implementasi  kebijakan  merupakan  aktivitas  praktis  yang mengarah  pada  pemilihan  tindakan  dan  pengamatan  sampai  selesainya  waktu pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Imple-mentasi kebijakan dibedakan dari for- mulasi  kebijakan  yang  dapat  dipan-dang  sebagai  tahapan  yang  bersifat  teoritis. Implementasi  kebijakan  ter-masuk  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  seorang  pemimpin merupakan  proses  kegiatan  administratif  yang  dilakukan  setelah  kebijakan ditetapkan/disetujui.
Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal  untuk  mencapai  tujuan  sasaran  yang  telah  digariskan  dalam  kebijakan  tersebut sebelumnya.  Oleh  karena  itu  implementasi  kebi-jakan  berkaitan  erat  dengan  waktu tertentu dalam pelaksanaannya, de-ngan  kata lain adanya target  yang di-arahkan untuk dilaksanakan.  Proses  implementasi  suatu  kebijakan  dibutuh-kan  adanya  komponen implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, prog-ram dan kelompok sasaran. Unsur pelaksana  adalah  orang-orang  yang  berkewajiban  untuk  melakukan  tinda-kan  dan menggunakan  saran  bagi  tercapainya  tujuan  suatu  kebijakan,  yang  dapat  berbentuk organisasi  pem-erintah.  Pihak  yang  terutama  mempu-nyai  kewajiban  untuk melaksanakan  kebijakan  Publik  adalah  unit-unit  administratif  atau  unit-unit  birokratik. Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan Publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan memiliki diskresi menganai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimili-kinya melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sa-saran orgnisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi org-anisasi, pengambilan keputusan, pe-rencanaan, penyusunan program, pe-ngoranisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian.
Haryadi (2015) dalam peneli-tiannya mengungkapkan bahwa sebu-ah kebijakan memberikan  pengaruh  besar  terhadap  kinerja  sebuah  orga-nisai,  oleh  sebab  itu pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehi-ngga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja orgnisasi.

## Kerangka Pikir Penelitian
Adapun Kerangka Pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Hipotesis Penelitian
1. Kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  masalah  kebijakan  berpengaruh  terhadap kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Barito Timur
2. Kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  alternatif  kebijakan  berpengaruh  terhadap kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Barito Timur
3. Kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  tindakan  kebijakan  berpengaruh  terhadap kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Barito Timur
4. Kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  hasil  kebijakan  berpengaruh  terhadap  kinerja organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito Timur

## Metode  Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  me-tode  deskriptf  dengan  pendekatan  kuantitatif. Alasan digunakannya pen-dekatan kuantitatif adalah untuk me-nganalisis kuesioner yang dibagikan  kepada  pegawai  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Barito Timur yang digunakan untuk mengukur kebijakan pimpinan dan kinerja organisasi Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  serta  untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  Kebijakan  Pimpinan  terhadap  kinerja  Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Barito Timur
Tujuan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan  kemandirian  fiskal  daerah  dengan  cara  meningkatkan  pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembang jiwa profesionalisme kerja aparat, dan mendorong arah penggunaan keuangan yang jelas sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat;
3. Meningkatkan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah,  pengelolaan  dan penataan aset yang baik, jelas serta terarah, termasuk meningkatkan perencanaan pengadaan barang milik daerah serta pengamanan administratif terhadap barang

## milik daerah.

## Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
Adapun sasaran secara umum pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur adalah sebagai :
1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut:
a. Jumlah persentase Pendapatan Asli Daerah dengan tahun lalu;
b. Jumlah persentase dana perimbangan dengan tahun lalu;
c. Jumlah persentase pendapatan.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi keuangan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
a. Persentase kepuasan masyarakat dalam pengrusan keuangan;
b. Persentase penyerapan dana APBD setiap SKPD;
c. Persentase penyelesaian opini BPK-RI setiap tahunnya.
3. Mengoptimalkan  penatausahaan  aset  dengan  tetap  mengacu  pada  peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan indikator sebagai berikut :
a. Terpenuhinya sistem dan prosedur pengadaan, pencatatan atas pema-nfaatan, dan penyusunan barang milik daerah;
b. Terpenuhinya  penatausahaan  dan  pelaporan  barang  milik  daerah  yang dimanfaatkan oleh instansi lain;
c. Persentase penyelesaian opini BPK-RI setiap tahunnya khususnya mengenai pengelolaan aset.

## Program Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
Berikut  ini  merupakan  6  (enam)  Program  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu-angan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program  peningkatan  pengem-bangan  sistem  pelaporan  Capaian  Kinerja  dan Keuangan
6. Program peningkatan dan peng-embangan pengelolaan keuangan daerah

## Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Peneli-tian
Masrun (1979) dalam Sugiyono (2014:106) menyatakan syarat mini-mum untuk dianggap  memenuhi  syarat  adalah  apabila  r  =  0,3.  Jadi  apabila  korelasi  antara  butir dengan skor total kurang dari 0,3, maka butir dalam instru-ment tersebut dinyatakan tidak valid. Adapun hasil uji validitas instrumen dalam peneli-tian menya-takan bahwa seluruh item  pernyataan  yang  ada  dalam  kuesioner  variabel  kebijakan  pimpinan  dan  kinerja organisasi  seluruhnya  dinyatakan  valid  karena  memiliki  nilai  Corrected  Item  Total Correlation lebih dari 0,3.
Hasil uji reliabilitas menun-jukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel kare-na memiliki nilai cronbach Alpha diatas 0,6. Dengan demikian, maka  kuesioner  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  dapat  digunakan  untuk  mengukur variabel kebijakan pimpinan (X) yang terdiri dari : Masalah Kebijakan (X1),  Alternatif
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Kebijakan (X2), Tindakan Kebijakan (X3) dan Hasil Kebijakan serta Kinerja Organisasi (Y) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Hasil Uji Asumsi Klasik
Untuk hasil uji normalitas data dalam penelitian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :
Dari  analisis  kurva  pada  gambar  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  data  menyebar  di sekitar  diagram  dan  mengikuti  model  regresi  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data yang diolah merupakan data yang berdis-tribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.
Uji heteroskedastisitas meng-gunakan metode grafik plot Reg-ression Standarized Predicted Value dengan Regression Stutentised Residu-al. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :
Berdasarkan  grafik  scatterplot  diatas  tampak  bahwa  sebaran  data  tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas,  dengan  kata  lain  pada  model  regresi  terjadi  kesamaan  varians  dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan model  regresi  ini  telah  memenuhi  asumsi  heteroskedastisitas,  hal  ini  menunjuk-kan bahwa variasi data homogen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF  <  10,  tidak  terjadi  multikolinearitas.  Hasil  uji  multikolinieritas  dapat  dilihat  pada Variance  Inflation  Factor  (VIF)  yaitu  Masalah  Kebijakan    (X1)  mempunyai  nilai  VIF sebesar 1,373, Alternatif Kebijakan (X2) mempunyai nilai VIF sebesar 3,812, Tindakan Kebijakan  (X3)  mempunyai  nilai  VIF  sebesar  3,867  dan  Hasil  Kebijakan  (X4) mempunyai nilai VIF sebesar 1,446. Artinya masing-masing dimensi variabel Kebijakan Pimpinan yang tediri dari Masalah kebijakan (X1), Alternatif Kebijakan (X2), Tindakan Kebijakan  (X3) dan Hasil Kebijakan (X4) sama-sama memiliki nilai VIF lebih dari 10. Menurut Ghozali (2012:92) apabila nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada  multikolinieritas  antar  variabel  independen  dalam  model  regresssi.  Model  regressi yang baik seharusnya tdak terjadi korelasi diantara variabel independen.

## Hasil Analisis Regressi Berganda
Hasil analisis regressi berganda membentuk persamaan regressi sebagai berikut: Y= 8,974 + 0,100 X1 + 0,404 X2 + 0,291 X3 + 0,307 X4
Nilai konstanta 8,974 berarti bahwa tanpa adanya faktor kebijakan pimpinan yang terdiri  dari  masalah  kebijakan,  alternatif  kebijakan,  tinda-kan  kebijakan  dan  hasil kebijakan,  kinerja  organisasi  pada  Dinas  Penge-lolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Barito Timur adalah sebe-sar 8,974%.
Nilai koefisien regressi sebesar 0,100 pada variabel kebijakan pimpi-nan indikator masalah  kebijakan  (X1)  berarti  bahwa  apabila  masalah  kebi-jakan  meningkat,  maka kinerja  organi-sasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito Timur juga akan mengalami peningkatan sebesar 10%.
Nilai koefisien regressi sebesar 0,404 pada variabel kebijakan pimpi-nan indikator alternatif  kebijakan  (X2)  berarti  bahwa  apabila  alternatif  kebi-jakan  meningkat,  maka kinerja  organi-sasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito Timur juga akan mengalami peningkatan se-besar 40,4%.
Nilai koefisien regressi sebesar 0,291 pada variabel kebijakan pimpi-nan indikator tindakan  kebijakan  (X3)  berarti  bahwa  apabila  tindakan  kebija-kan  meningkat,  maka kinerja  organi-sasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito Timur juga akan mengalami peningkatan sebesar 29,1%.
Nilai koefisien regressi sebesar 0,307 pada variabel kebijakan pimpi-nan indikator hasil  kebijakan  (X4)  berarti  bahwa  apabila  hasil  kebijakan  meningkat,  maka  kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur juga akan mengalami peningkatan sebesar 30,7%.

## Analisis Determinasi
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Koefisien  determinan  (R2)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kema-mpuan model  dalam  menerangkan  va-riasi  variabel  independen.  Nilai  Koe-fisien  determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2012:83). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program SPSS 21 pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R2) yang diperoleh sebesar 0,805. Hal  ini  berarti  80,5%  kinerja  organisasi  pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dapat dijelaskan oleh variabel kebijakan pimpinan yang terdisi  dari  Masalah  Kebijakan  (X1),  Alternatif  Kebijakan  (X2),  Tindakan  Kebijakan (X3)  dan  Hasil  Kebijakan  (X4),  sedangkan  sisanya  19,5%  kinerja  organisasi  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  dipengaruhi  oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian.

## Pengaruh Kebijakan Pimpinan Dari dimensi Masalah Kebijakan Terhadap Kinerja Organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito Timur.
Masalah  Kebjakan  merupakan  salah  satu  indikator  dari  variabel  Kebijakan pimpinan. Masalah kebija-kan dapat dianggap sebagai nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipe-cahkan membutuhkan informasi menge-nai kondisi- kondisi  yang  mendahului  adanya  problem  maupun  informasi  mengenai  nilai  yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Masalah  Kebijakan  (X1)  memi-liki  nilai rata-rata  3,99  yang  berarti  bahwa  perumusan  kebijakan  pada  Dinas  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Dae-rah Kabupaten Barito Timur berakar dari sebuah permasalahan yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur sendiri. Disamping itu pim-pinan yaitu  Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  Kabu-paten  Barito  Timur  mengetahui  alasan  perlunya  penetapan  sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.
Sebagai bagian dari Kebijakan Pimpinan, tentunya masalah kebijakan dianggap atau diduga turut menen-tukan kinerja organisasi Dinas Penge-lolaan Keuangan Dan Aset Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  Pengaruh  kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  ma-salah kebijakan  terhadap  kinerja  orga-nisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Barito Timur dapat diketahui dengan mela-kukan uji t. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan signifikansi 95% (α=0,05), jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka Ho diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Variabel  Kebijakan Pimpinan  indikator  Masalah  Kebijakan  (X1),  nilai  t  hitung  sebesar  1,444  sedangkan  t tabel sebesar 2,00324 dengan signifikansi sebesar 0,154. Karena t hitung  lebih kecil dari t tabel (1,444 < 2,00324) atau sig t > 5% (1,55 < 0,05), maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya  terdapat  pengaruh  yang  tidak  signifikan  dari  variabel  kebijakan  pimpinan indikator  masalah  kebijakan  (X1)  terhadap  Kinerja  Organisasi  (Y)  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  Dengan  demikian  hipotesis penelitian  yang  berbunyi  “Kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  masalah  kebijakan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur” dinyatakan Ditolak.
Pengaruh  Kebijakan  Pimpinan  Dari  dimensi  Alternatif  Kebijakan  Terhadap Kinerja  Organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten Barito Timur.
Alternatif  Kebjakan  merupakan  salah  satu  indikator  dari  variabel  Kebijakan pimpinan.  Alternatif  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  arah  tindakan  yang  secara potensial  tersedia  yang  dapat  member  sumbangan  kepada  pencapaian  nilai  dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Alternatif  Kebijakan  (X2)  memiliki  nilai rata-rata  4,17  yang  berarti  bahwa  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pimpinan  Dinas Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  dapat  dimanfaatkan untuk  men-capai  nilai  kebijakan  dan  pemecahan  masalah  yang  sedang  dihadapi  oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.
Sebagai  bagian  dari  Kebijakan  Pimpinan,  alternatif  kebijakan  diang-gap  atau diduga  turut  menentukan  kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah Kabu-paten Barito Timur. Pengaruh kebi-jakan pimpinan dari dimensi alternatif kebijakan  terhadap  kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Barito Timur dapat diketahui dengan melakukan uji t. Uji t dapat dilakukan dengan membandi-ngkan nilai t hitung dengan t tabel dengan signifikansi 95% (α=0,05), jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka Ho diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa Variabel Kebijakan pimpinan indikator Alter-natif Kebijakan (X2), nilai t hitung sebesar 3,506 sedangkan t tabel  sebesar  2,00324  dengan  signifikansi  sebesar  0,001.  Karena  t  hitung  >  t  tabel (3,506>2,00324) atau sig t < 5% (0,001 < 0,05), maka Ho ditolak dan H2 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kebijakan pimpinan indikator Alternatif Kebi-jakan (X2) terhadap Kinerja Organi-sasi (Y) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  Dengan  demikian  hipotesis  penelitian  yang  berbunyi “Kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  alternatif  kebi-jakan  berpengaruh  terhadap  kinerja organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keua-ngan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur” dinyatakan Diterima
Pengaruh  Kebijakan  Pimpinan  Dari  dimensi  Tindakan  Kebijakan  Terhadap Kinerja  Organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten Barito Timur.
Tindakan  kebijakan  merupakan  salah  satu  dari  indikator  Kebijakan  Pimpinan. Tindakan  kebijakan  suatu  gerakan  atau  serangkaian  gerakan  sesuai  dengan  alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Tindakan  Kebijakan  (X3)  memiliki  nilai rata-rata  4,11  yang  berarti  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Da- erah Kabupaten Barito Timur disertai pengawasan yang langsung dilakukan oleh kepala Dinas  selaku  pimpinan  dan  pembuat  kebijakan.  Disamping  itu  kebijakan  yang  telah dibuat oleh Kepala Dinas tidak dilaksanakan secara sekaligus, melainkan dilaksa-nakan secara bertahap. Tahapan pe-ngawasan dalam pelaksanaan kebi-jakan yang telah dibuat oleh Kepala Dinas dimaksudkan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut
Sebagai  bagian  dari  Kebijakan  Pimpinan,  tindakan  kebijakan  diang-gap  atau diduga  turut  menentukan  ki-nerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah Kabu-paten Barito Timur. Pengaruh kebi-jakan pimpinan dari dimensi tindakan kebijakan  terhadap  kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Barito Timur dapat diketahui dengan melakukan uji t. Uji t dapat dilakukan dengan memban-dingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan signifikansi 95% (α=0,05), jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka Ho diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Variabel  Kebijakan pimpinan indikator Tinda-kan Kebijakan (X3), nilai t hitung sebesar 2,508 sedangkan t tabel sebesar 2,00324 dengan signifikansi sebesar 0,015. Karena t hitung > t tabel (2,508 >2,00324)  atau  sig  t  <  5%  (0,015  <  0,05),  maka  Ho  ditolak  dan  H2  diterima,  artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kebijakan pimpinan indikator Tindakan Kebija-kan (X3) terhadap Kinerja Organisasi (Y) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  Dengan  demikian  hipotesis  penelitian  yang  berbunyi “Kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  tindakan  kebijakan  berpengaruh  terhadap  kinerja organi-sasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur” dinyatakan Diterima.
Pengaruh  Kebijakan  Pimpinan  Dari  dimensi  Hasil  Kebijakan  Terhadap  Kinerja Organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito Timur.
Hasil kebijakan merupakan salah satu dari indikator Kebijakan Pimpi-nan. Hasil kebijakan  adalah  akibat-akibat  yang  terjadi  dari  serangkaian  tindakan  kebijakan  yang telah  dilaksanakan.  Hasil  dari  setiap  tindakan  tidaksepenuhnya  stabil  atau  diketahui sebelum  tindakan  dilakukan,  juga  tidak  semua  dari  hasil  tersebut  terjadi  seperti  yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Kebijakan (X4) memiliki nilai rata- rata  4,12  yang  berarti  bahwa  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pim-pinan  yaitu  Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabu-paten Barito Timur mampu menjadi alternatif  solusi  guna  mengatasi  per-masalahan  yang  terjadi  pada  Dinas  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Da-erah Kabupaten Barito Timur. Disam-ping itu dengan ditetapkan dan  dilak-sanakannya  kebijakan  yang  telah  di-buat  oleh  pimpinan  ternyata  mampu menstabilkan  kondisi  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah Kabupaten Barito Timur. Hal ini terjadi karena kebijakan pimpinan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.
Sebagai bagian dari Kebijakan Pimpinan, hasil kebijakan dianggap atau diduga turut  menentukan  kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keua-ngan  Dan  Aset  Daerah Kabupaten  Barito  Timur.  Pengaruh  kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  hasil  kebijakan terhadap  kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Da-erah  Kabupaten
Barito  Timur  dapat  diketahui  dengan  melakukan  uji  t.  Uji  t  dapat  dilakukan  dengan membandi-ngkan nilai t hitung dengan t tabel dengan signifikansi 95% (α=0,05), jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka Ho diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Variabel  Kebijakan pimpinan indikator Hasil Kebijakan (X3), nilai t hitung sebesar 4,328 sedangkan t tabel sebesar  2,00324  dengan  signifikansi  sebesar  0,000.  Karena  t  hitung  >  t  tabel  (4,328 >2,00324)  atau  sig  t  <  5%  (0,000  <  0,05),  maka  Ho  ditolak  dan  H2  diterima,  artinya terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari  variabel  kebijakan  pimpinan  indikator  Hasil Kebijakan (X4) terhadap Kinerja Organisasi (Y) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  Dengan  demikian  hipotesis  penelitian  yang  berbunyi “Kebijakan  pimpinan  dari  dimensi  hasil  kebijakan  berpe-ngaruh  terhadap  kinerja organisasi  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur” dinyatakan Diterima.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  de-ngan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Okmayasie  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  impinan  memberikan  pengaruh yang  signifikan  terhadap  kinerja  organisasi.  Demikian  pula  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Zaitinnor  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  Kebijakan  Pimpinan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Sama halnya dengan penelitian terda-hulu yang dilakukan oleh Tilekson (2016) yang menyatakan bahwa im- plementasi kebijakan kepala dinas berpengaruh terhadap kinerja organi-sasi.
Implementasi kebijakan menurut Dunn (2012:132), mengemukakan implementasi kebijakan yaitu: “Pelak-sanaan pengendalian aksi-aksi kebija-kan di dalam kurun waktu tertentu”.  Implementasi  kebijakan  merupakan  aktivitas  praktis  yang  mengarah  pada pemilihan  tindakan  dan  pengamatan  sampai  selesainya  waktu  pelaksanaan  kebijakan yang bersangkutan. Imple-mentasi kebijakan dibedakan dari for-mulasi kebijakan yang dapat  dipan-dang  sebagai  tahapan  yang  bersifat  teoritis.  Implementasi  kebijakan  ter- masuk  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  seorang  pemimpin  merupakan  proses  kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.
Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal  untuk  mencapai  tujuan  sasaran  yang  telah  digariskan  dalam  kebijakan  tersebut sebelumnya.  Oleh  karena  itu  implementasi  kebi-jakan  berkaitan  erat  dengan  waktu tertentu  dalam  pelaksanaannya,  de-ngan  kata  lain  adanya  target  yang  diarahkan  untuk dilaksanakan.
Proses  implementasi  suatu  kebi-jakan  dibutuhkan  adanya  komponen
implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, program dan kelompok sa-saran. Unsur pelaksana  adalah  orang-orang  yang  berkewajiban  untuk  me-lakukan  tindakan  dan menggunakan saran bagi tercapainya tujuan suatu ke-bijakan, yang dapat berbentuk orga- nisasi  pemerintah.  Pihak  yang  teru-tama  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan kebijakan  Publik  adalah  unit-unit  administratif  atau  unit-unit  birokratik.  Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi se-bagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebi-jakan Publik dilakukan.  Dalam  imple-mentasi  kebijakan  memiliki  diskresi  menganai  instrumen  apa yang paling tepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya  melakukan  berbagai  tindakan,  mulai  dari  penentuan  tujuan  dan  sasaran orgnisasional,  analisis  serta  perumusan  kebijakan  dan  strategi  organisasi,  pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengoranisasian, penggerakan manu-sia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Kebijakan  pimpinan  dari  di-mensi  masalah  kebijakan  mem-berikan  pengaruh yang  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  kinerja  organisasi  Dinas  Penge- lolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  Artinya  meskipun terjadi  peni-ngkatan  pada  aspek  masalah  ke-bijakan,  kinerja  organisasi  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  tidak  akan mengalami peruba-han.
2. Kebijakan  pimpinan  dari  di-mensi  alternatif  kebijakan  mem-berikan  pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  organisasi  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Ka-bupaten  Barito  Timur.  Artinya  apabila  terjadi peningkatan  pada  alternatif  kebijakan,  maka  kine-rja  organisasi  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  juga  akan mengalami peningkatan.
3. Kebijakan  pimpinan  dari  dime-nsi  tindakan  kebijakan  memberi-kan  pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja orga-nisasi Dinas Pengelolaan Keua- ngan  dan  Aset  Daerah  Kabupa-ten  Barito  Timur.  Artinya  apa-bila  terjadi perbaikan  pada  aspek  tindakan  kebijakan,  maka  kinerja  organisasi  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  juga  akan mengalami peningkatan.
4. Kebijakan  pimpinan  dari  dime-nsi  hasil  kebijakan  memberikan  pengaruh  yang positif dan sig-nifikan terhadap kinerja organi-sasi Dinas Pengelolaan Keuang-an dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  Artinya  apabila  terjadi  peningkatan pada  aspek  hasil  kebijakan,  maka  kinerja  or-ganisasi  Dinas  Pengelolaan  Keu- angan  dan  Aset  Daerah  Kabupa-ten  Barito  Timur  juga  akan  me-ngalami peningkatan.

## Saran
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaruh  dominan  diberi-kan  oleh  faktor alternatif kebija-kan, maka yang perlu dilakukan oleh pimpinan adalah merumus- kan  serta  menetapkan  berbagai  kebijakan  bagi  organisasi  Dinas  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur yang bersifat lebih fleksibel
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasa-lahan yang dihadapi organisasi.
2. Hendaknya  pimpinan  dalam  me-netapkan  kebijakan  lebih  meng-utamakan kepentingan  organi-sasi,  sehingga  kebijakan  yang  dihasilkan  nantinya  benar- benar mampu memberikan dampak po-sitif bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Bagi penelitian selanjutnya diha-rapkan untuk mengakan peneli-tian lebih lanjut terkait  dengan  kinerja  organisasi,  namun  sebai-knya  penelitian  selanjutnya  me- ngangkat  variabel  lain,  selain  kebijakan  pimpinan  yang  kemu-ngkinan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anoraga, Pandji. 2014. Manajemen Abad 21. Jakarta: Rineka Cipta . Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. PT.
Rineka Cipta.
Armosudiro, Pradjudi. 2012. Konsep Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bastian, Indra, 2011, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga . Djatmiko, Yayat Hayati. 2013. Perilaku Organisasi. Bandung : CV. Alfabeta .
Dunn, William N, 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Gibson, James L. 2013. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta: Erlangga . Hasibuan, Malayu S.P. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara . Kartono, Kartini. 2011. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada . Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Kurniawan, Albert. 2013. Belajar mudah SPSS untuk pemula. Yogyakarta: Mediakom.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu. 2013.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan. Bandung: Refika Aditama.
Martha  Andy  P.,  Bambang  Swasto  S.,  dan  Djamhur  H. 2011,  Pengaruh  Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada karyawan tetap PT. Mustika Bahana Jaya, Lumajang).
Maryati,  Sri. 2012.  Tesis  Pengaruh  Kejelasan  Tujauan,  Kepemimpinan  dan  Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
Mas'ud, Fuad, 2014. Survai Diagnosis Organisasional, konsep dan. Aplikasi, Semarang : BP Undip.
Nawawi,  Hadari. 2013.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Bisnis  Yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press.
Rivai,  Veithzal. 2014.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Perusahaan.  Jakarta: Raja Grafindo.
Robbins, Stephen P. 2013. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga. Ruky, Achmad S. 2011. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta : PT Bumi Aksara.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta .
Suyanto. 2013. Mengenal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan di Rumah. Sakit. Jogjakarta : Mitra Cendikia
Terry,  George  dan  Leslie  W.  Rue. 2013.  Dasar-Dasar  Manajemen.  Cetakan  kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Tilekson, 2016.  Pengaruh  Koordinasi  dan  Implementasi  Kebijakan  Kepala  Dinas Terhadap  Kinerja  Organisasi  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Raren  Batuah Kabupaten Barito Timur.
Wahab,  Solichin  Abdul. 2013.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Malang  :  UMM Press.
Yukl, Gary. 2013, Kepemimpinan dalam Organisasi, Edisi Kelima. Jakarta: Indeks . Zaitinnor, 2015.  Pengaruh  Motivasi  Kerja  dan  Kepemimpinan  terhadap  Kinerja  Dinas Pertanian Taaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Tengah .