Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368, link: https://www.academia.edu/31105727 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia *

## (BANKRUPTCY LEGAL CERTAINTY FOR CREDITORS AND DEBTORS
AT COMMERCIAL COURT OF INDONESIA)
Syafrudin Makmur 1
FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: syafruddin@gmail.com
Abstract: Bankruptcy originated from debtors who did not repay the debt in time for  some  reason,  resulting  in  assets  of  the  debtor,  whether  movable  or immovable,  either  existing  or that  will exist in  the  future, which is collateral  for the  debt  can  be  sold  to  a  source  repayment  of  its  debt.  Assets  of  the  debtor becomes collateral not only be used to pay debts, but also becomes the collateral for  all  other liabilities  arising  out  of  other  engagement-engagement  or  liabilities arising  from  the  legislation.  The  main  objective  in  a  process  in  the  face  of  the Court is to obtain the Judge's decision is legally binding. However, any decision handed down by Judge does not necessarily guarantee the juridical truth, because the  decision  was  not  free  from  mistakes  and  kekilafan,  even  impossible  to  be impartial.
Keyword: Bankrupty, debtors, creditor
Abstrak: Kepailitan berawal dari debitor yang  tidak dapat melunasi utang pada waktunya  karena  suatu  alasan  tertentu,  berakibat  harta  kekayaan  debitor  dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang  menjadi  agunan  tersebut  tidak  hanya  digunakan  untuk  membayar utangnya,  tetapi  juga  menjadi  agunan  bagi  semua  kewajiban  lain  yang  timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang- undang.  Tujuan  utama  dalam  suatu  proses  di  muka  Pengadilan  adalah  untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  belum  tentu  dapat  menjamin  kebenaran secara  yuridis,  karena  putusan  itu  tidak  lepas  dari  kekeliruan  dan  kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.
Kata Kunci: Pailit, debitor, kreditor
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  11  April  2016,  direvisi:  10  Agustus  2016,  disetujui  untuk terbit: 23 September 2016.
1 Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  (FSH),  Universitas  Islam  Negaeri  (UIN)  Syarif Hidayatullah  Jakarta  dan  Kandidat  Doktor  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Jayabaya Jakarta.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 338

## Pendahuluan
Dunia  usaha  saat  ini  telah  berkembang  sangat  pesat,  perusahaan adalah  salah  satu  penggerak  dunia  usaha  dan  merupakan  sarana  dalam sistem  perekonomian  suatu  Negara.  Untuk  menjalankan  usahanya, perusahaan memerlukan modal yang tidak sedikit, maka dari itu perusahaan perlu  suntikan  dana  dari  berbagai  macam  lembaga  keuangan  atau  badan perusahaan lainnya untuk menopang kelangsungan usahanya, namun dalam dunia  perdagangan,  tidak  selamanya  kesuksesan  itu  berjalan,  ada  banyak permasalahan  yang  timbul  di  tengah-tengah  keberlangsungan  usaha, mungkin  saja  perusahaan  itu  tidak  memiliki  perhitungan  manajemen keuangan  yang  baik  sehingga  muncul  berbagai  macam  permasalahan  utang piutang. Hal ini akan tentu menjadi sumber masalah dalam keberlangsungan usahanya  sehingga  perusahaan  akan  mengalami  krisis  keungan.  Jika perusahaan  banyak  utang  sedangkan  pendapatan  perusahaan  tersebut  lebih sedikit  daripada  utangnya,  maka  perusahaan  itu  tidak  bisa  membayar kewajiban utang-utangnya, sehingga dari sini muncullah istilah pailit.
Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh  Pengadilan  Niaga. 2 Dua  pasal  penting  dalam  KUHPerdata,  yakni  Pasal 1131  dan  1132  mengenai  tanggung  jawab  debitor  terhadap  utang-utangnya, 3 memberikan  jaminan  kepastian  kepada  kreditor  bahwa  kewajiban  debitor akan  tetap  dipenuhi/lunas  dengan  jaminan  dari  kekayaan  debitor  baik  yang sudah  ada  maupun  yang  masih  akan  ada  di  kemudian  hari.  Jadi,  ini merupakan  perwujudan  adanya  asas  jaminan  kepastian  pembayaran  atas transaksi-transaksi yang telah diadakan. 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang menyebutkan  bahwa  kepailitan  merupakan  sita  umum,  bukan  sita  individu atau  perorangan,  oleh  karena  itu  dalam  Undang-Undang  Kepailitan disyaratkan  untuk  mengajukan  permohonan  pailit  harus  memiliki  2  (dua) atau lebih kreditor.
Dalam hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Kreditor  Separatis;  Kreditor  Preferen;  dan  Kreditor  Konkuren. Kreditor
2 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis;  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia ,  PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005, h. 226.
3 Rahayu  Hartini, Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan  di  Indonesia;  Dualisme  Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase , Kencana, Jakarta, 2009, h. 73-74.
4 Ibid , h. 74.

## Syafruddin Makmur
separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi  kepailitan.  Termasuk  kreditor  separatis  misalnya  pemegang  gadai, pemegang  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotik,  agunan  kebendaan lainnya. Kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1139  dan  Pasal  1149  KUHPerdata.  Adapun kreditor  konkuren  atau  kreditor  bersaing  adalah  kreditor  yang  tidak mempunyai  keistimewaan  sehingga  kedudukannya  satu  sama  lain  sama. 5 Pembagian  harta  pailit  dilakukan  berdasarkan  urutan  prioritas  di  mana kreditor  yang  kedudukannnya  lebih  tinggi  mendapatkan  pembagian  lebih dahulu  dari  kreditor  lain  yang  kedudukannya  lebih  rendah,  dan  antara kreditor  yang  memiliki  tingkatan  yang  sama  memperoleh  pembayaran dengan asas prorata ( pari passu pro rata parte ).
Kreditor  konkuren  dalam  kepailitan  memiliki  hak  atas  harta  benda debitor  pailit  sehubungan  dengan  berlakunya  asas  jaminan,  bahwa  “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang  telah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur  untuk  mereka  dapat  memenuhi  tagihan-tagihannya  terhadap debitor. 6 Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa  adanya  Undang-Undang  Kepailitan,  maka  akan  terjadi  kreditor  yang lebih  kuat  akan  mendapatkan  bagian  yang  lebih  banyak  daripada  kreditor yang  lemah. 7 Namun  dalam  hal  pelunasan  piutang,  hak  kreditor  konkuren didahulukan  oleh  dua  kreditor  sebelumnya  yaitu  kreditor  separatis  dan preferen, sedangkan sering kali ditemukan dalam kasus pailit bahwa jumlah utang yang harus dilunasi oleh debitor pailit kepada kreditor konkuren lebih banyak  dari  sisa  harta  pailit.  Oleh  karena  itu,  hak  kreditor  konkuren  untuk mendapatkan  pelunasan  sisa  harta  pailit  terkadang  tidak  sesuai  dengan  apa yang diharapkan.
Dalam  kasus  yang  terjadi  misalnya  kreditor  konkuren  yaitu Babbington  Developments  Limited  yang  mengajukan  gugatannya  ke  tingkat kasasi  terhadap  debitor  pailit  yaitu  PT.  Polysindo  Eka  Perkasa  Tbk,  karena
5 Man  S.  Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang , PT. Alumni, Bandung, 2010, h. 127.
6 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan;  Memahami  Faillissementsverordening  Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 , PT Temprint, Jakarta, 2002, h. 37.
7 Ibid , h. 37-38.
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
menurut  ahli  hukum  dari  pihak  Termohon  hakim  salah  dalam  menerapkan prinsip pari  passu  pro  rata  parte, karena  di  dalam  Undang-Undang  Kepailitan No.  37  Tahun  2004  tidak  mengatur  dengan  jelas  hierarki  tingkatan pembayaran  oleh  debitor  kepada  para  kreditor-kreditornya  sehingga  hakim dalam  memberikan  putusannya  masih  banyak  menghasilkan  pertimbangan yang  berbeda-beda,  sehingga  kepastian  hukum  dalam  Undang-Undang Kepailitan belum terwujud secara maksimal.
Hukum  selalu  berada  dalam  proses  untuk  terus  menjadi  kualitas kesempurnaan hukum diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan  dan  kepedulian  kepada  rakyat  dan  lain-lain. 8 Hukum  terus tumbuh  dan  berkembang  dimasyarakat  dalam  lapisan-lapisan  studi  hukum untuk  mencapai  ideal  hukum  yang  dicita-citakan.  Sejak  hukum  membuat tradisi untuk dituliskan ( written law ), maka pembacaan mengenai teks hukum menjadi masalah yang penting. Sejak pembacaan teks menjadi penting maka penafsiran  terhadap  teks  hukum  (Undang-Undang)  tak  dapat  dihindarkan. Bahkan penafsiran menjadi jantung hukum.
Peranan  pengadilan  (hakim)  dalam  mewujudkan  kepastian  hukum, keadilan  dan  kemanfaatan  antara  lain  dapat  dilihat  dari  putusan-putusan yang  telah  dijatuhkan.  Proses  peradilan  sangat  tergantung  pada  hakim  di pengadilan  berkaitan  dengan  bagaimana  hakim  melaksanakan  tugas  dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara.  Hakim  mempunyai  tugas  menegakan  kebenaran  dan  keadilan  serta dalam tugasnya   wajib   selalu  menjunjung  tinggi  hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai. 9
Sekiranya  hakim  sebagai  salah  satu  unsur  penegak  hukum  dalam proses  peradilan  dapat  menjalankan  peranannya,  maka  cita-cita  pembentuk undang-undang   kekuasaan   kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses  peradilan  memiliki  tanggung  jawab  besar  kepada  masyarakat  dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan  kemanfataan  sehingga  peradilan  menjadi  tempat  mengayomi  harapan dan keinginan masyarakat.
8 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif , 2009, Genta Publishing, Jakarta, h. 5.
9 Doddy  Noormansyah, “H olding  Game,  Merger Dan  Penegakan  Hukum  Persaingan Usaha”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Litigasi, Vol.  7  No.  1  Februari  2006,  Fakultas  Hukum  Universitas Pasundan, Bandung, h. 10.

## Syafruddin Makmur
Hakim  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  mempunyai  tugas sebagai  salah  satu  penentu  suatu  putusan  perkara  dari  pihak-pihak  yang bersengketa.  Agar   dapat  menyelesaikan masalah  atau  persengketaan yang dimintakan  putusan  kepadanya,  maka  dalam  proses  mengambil  putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil  putusan  hanya  terikat  pada  peristiwa  atau  fakta-fakta  yang relevan  dan  kaedah-kaedah  hukum  yang  menjadi  atau  dijadikan  landasan yuridis. 10
Hakim  sebagai  salah  satu  pejabat  kekuasaan  kehakiman  yang melaksanakan  proses  peradilan  tentunya  mempunyai  tanggungjawab  yang besar  terhadap  lahirnya  putusan.  Putusan  yang  dihasilkan  oleh  hakim  di pengadilan  idealnya  tidak  menimbulkan  masalah-masalah  baru  di kemudian hari  di  masyarakat. Hal  ini  berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh  penting  pada  lingkungan  masyarakat  dan  berpengaruh  pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.
Hakim  dalam  membuat  putusan  tidak  hanya melihat kepada hukum ( system  denken )  tetapi  juga  harus  bertanya  pada  hati  nuraini  dengan  cara memperhatikan  keadilan  dan  kemanfaatan  ketika  putusan  itu  telah dijatuhkan ( problem  denken ).  Akibat  putusan  hakim  yang  hanya  menerapkan pada  hukum  tanpa  menggunakan  hati  nuraininya  akan  berakibat  pada kegagalan  menghadirkan  keadilan  dan  kemanfaatan,  meskipun  putusan hakim  ( vonnis) sejatinya  diadakan    untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. 11
Hasil  survey  yang  dilakukan  oleh International  Transpararency berkaitan  dengan  realitas  praktik  hukum  di  lapangan  ternyata  dicirikan dengan  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  putusan-putusan  pengadilan yang  dinilai  tidak  adil,  tidak  jujur,  memihak,  tidak  sesuai  dengan  hukum yang ada. Ketidakpuasan masyarakat ini mengakibatkan merosotnya wibawa
10 Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hu- kum  Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar  Hukum, Vol.  19  No.  3  Oktober  2007 , Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta,  h. 395.
11 H.M.  Soerya  Respationo,“Putusan  Hakim:  Menuju  Rasionalitas    Hukum    Refleksif dalam    Penegakan    Hukum”, Jurnal    Hukum    Yustisia, No.    86    Th.    XXII    Mei-Agustus  2013, Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, h. 43
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 342
hukum  dan  lembaga  peradilan  di  Indonesia 12 dan  adanya  semacam  sikap kurang  percaya  masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum  yang berdampak  pada  keengganan  untuk  menyerahkan  persoalan  dan perlindungan  kepentingan  mereka  kepada  proses  dan  institusi  hukum (pengadilan). 13
Berbagai kritik yang muncul menunjukan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam melahirkan putusan di pengadilan.  Putusan  hakim  seringkali  memunculkan  tundingan  sinis  dari masyarakat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  keluhan  tentang putusan  yang  dianggap  belum  mencerminkan  kepastian  hukum,  keadilan dan  kemanfaatan.  Putusan  hakim  harus  dapat  diterima  oleh  masyarakat. Pengertian  dapat  tidaknya  diterima  suatu  putusan  yaitu  bahwa  hendaknya jangan  diartikan  secara  murni  dan  faktual  karena  hakim  bukan  corong undang-undang ( bouche de la loi ) dan juga bukan corong masyarakat ( bouche de la société ). 14
Sejak  dibentuknya  pengadilan  niaga  yang  salah  satu  diantaranya mempunyai  kompetensi  memeriksa  dan  memutus  perkara  kepailitan, 15 nampak  bahwa  aspek  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  kadang tidak diperhatikan secara seimbang oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Kepailitan  menjadi  isu  yang  mengedepan  di  beberapa  negara Association South  East  Asian  Nation (ASEAN)  termasuk  diantaranya  di  Indonesia  ketika hampir  di  semua  negara  utama  Asia  ditimpa  krisis  ekonomi.  Kepailitan bertujuan  untuk  mengelola  dan  membagi  harta  pailit  milik  debitur  pailit kepada semua krediturnya.
12 M. Syamsudin, “Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara  di  Pengadilan”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  Legality, Vol.  15  No.  1  Maret-Agustus    2007, Fakultas   Hukum   Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, h. 88
13 Nurhasan  Ismail,  “Relativitas  Daya  Pemaksa  Hukum:  Indikasi  Lemahnya Penegakannya”, Majalah  Mimbar  Hukum ,  Edisi  Khusus  No.  44/VI/2003,  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 144.
14 Tata  Wijayanta  dan  Herry  Firmansyah,  “Perbedaan  Pendapat  Dalam  putusan- Putusan  Di  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  dan  Pengadilan  Negeri  Sleman”, Jurnal  Berkala Mimbar  Hukum ,  Vol.  23  No.  1  Februari  2011,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, h. 46.
15 Tata  Wijayanta,  “Perkembangan  Perbedaan  Pendapat (Dissenting  Opinion)  dalam Putusan    Kepailitan  di  Peng adilan  Niaga  Jakarta  Pusat”, Jurnal  Berkala  Mimbar Hukum , Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 427.

## Syafruddin Makmur
Waktu    dibentuk    pengadilan    niaga    pada  1998  sampai  dengan sekarang  dari  beberapa  putusan  pengadilan  ini  dapat  menggambarkan putusan-putusan  yang  kontroversial  yang  hanya  mengedepankan  kepastian hukum  tanpa  menghiraukan  aspek  keadilan  dan  kemanfaatannya  terhadap masyarakat.  Putusan-putusan  yang  dimaksud  diantaranya  adalah: pertama , pemailitan PT Asuransi Jiwa Manulife (PT. AJMI)  dalam Perkara antara Paul Sukran,  S.H.    melawan  PT.  Asuransi  Jiwa  Manulife  Indonesia  (AJMI) [Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  10/Pailit/2002/PN.Niaga. Jkt.Pst.], kedua ,  pemailitan  PT  Prudential  Life  Assurance  dalam  Perkara  Lee Boon  Siong melawan PT Prudential Life Assurance [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.NiagaJkt. Pst], 16 dan ketiga , pemailitan PT Telkomsel [Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. JKT.PST]. 17

## Kepailitan dan Persyaratannya
Kepailitan  secara  etimologi  berasal  dari  kata  ”pailit”,  yang  dalam bahasa  Belanda  dikenal  dengan  istilah failliet dan  dalam  bahasa  Inggris dikenal  dengan  istilah to  fail .  Menurut  Usman, 18 pengertian  pailit  dan kepailitan  diwakili  dengan  kata-kata bankrupt dan bankruptcy yang mengandung  arti  pemogokan  pembayaran  atau  kemacetan  pembayaran. Dalam Black’s Law Dictionary, kata pailit atau bankrupt diartikan: “The state  or condition  of  a  person  (individual,  partnership,  corporation,  municipality)  who  is unable to pay its debts as they are, or become, due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who  has  been  adjudged  a  bankrupt ”. 19 Kepailitan  diartikan sebagai
16 Tata  Wijayanta,  “Pelaksanaan  Pasal  302  Ayat  (3)  UU  RI  Nomor    37    Tahun    2004 Berkaitan   Dengan   Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam perkara Kepailitan”, Jurnal ilmiah Hukum Legality, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, h. 136.
17 Tata  Wijayanta,  “Kajian  Tentang  Syarat  Kepailitan  Menurut  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004    Tentang    Kepailitan    dan    Penundaan    Kewajiban Pembayaran    Utang”, Jurnal    Berkala    Mimbar  Hukum ,  Vol.  25  No.2  Februari    2014,  Fakultas Hukum  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 28.
18 Rahmadi  Usman, Dimensi  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2004, h. 11.
19 Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary ,  West  Publishing  Co.,  St.  Paul,  Minn, USA, 1991, h. 100.
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 344
ketidakmampuan membayar seseorang atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo untuk ditagih oleh kreditur-krediturnya.
Menurut  Pasal  1  butir  1  UU  Kepailitan  yang  dimaksud  dengan kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitur  pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada hakikatnya kepailitan adalah sita  umum  atas  semua  harta  kekayaan  debitur.  Hal  ini  untuk  membedakan dengan  istilah  sita  khusus  seperti revindikator  beslag,  konservator  beslag, dan eksekutor beslag , yang dilakukan terhadap benda-benda tertentu. Sebagai suatu sita umum, maka kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh selama Kepailitan.
Kepailitan  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  usaha  bersama  untuk mendapatkan  pembayaran  bagi  semua  kreditur  secara  adil  dan  tertib,  agar semua  kreditur  mendapat  pembayaran  menurut  besar  kecilnya  piutang masing-masing  dengan  tidak  berebutan. 20 Dengan  demikian  kepailitan  ini dimaksudkan  untuk  menghindari  perebutan  harta  debitur  apabila  dalam waktu  yang  sama  ada  beberapa  kreditur  yang  menagih  piutangnya  dari debitur.
Seorang  debitur  untuk  dapat  dinyatakan  berada  di  bawah  kepailitan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut ditentukan dalam Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  yang  menentukan  bahwa:  “Debitur  yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Memperhatikan ketentuan tersebut maka persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan apabila: (1) debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; dan (2) debitur tidak membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih.
Dalam  UU  Kepailitan  yang  dimaksud  dengan  kreditur  adalah  orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih  di  muka  pengadilan.  kreditur  itu  sendiri  dapat  merupakan  kreditur
20 Abdul  R.  Saliman, et  al. , Esensi  Hukum  Bisnis  Indonesia,  Teori  dan  Contoh  Kasus , Kencana, Jakarta, 2004, h. 93.

## Syafruddin Makmur
konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Apabila kepailitan itu dimohonkan oleh seorang kreditor, maka ia harus dapat membuktikan bahwa selain  dirinya  masih  ada  lagi  kreditur  lain  dari  debitur.  Syarat  adanya kreditur  lain  adalah  untuk  me-menuhi  prinsip concursus  creditorum dalam kepailitan.
Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan  utang  dalam  kepailitan  adalah kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  uang  baik dalam  mata  uang  Indonesia  maupun  mata  uang asing,  baik  secara langsung maupun  yang  akan  timbul  di  kemudian  hari  atau  kontinjen,  yang  timbul karena perjanjian atau karena undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur  dan  bila  tidak  dipenuhi  memberi  hak  kepada  kreditur  untuk mendapat  pemenuhannya  dari  harta  kekayaan  debitur  (Pasal  1  butir  6  UU Kepailitan).  Dalam  UU  Kepailitan  tersebut  utang  diartikan  luas  tidak  hanya utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja akan tetapi juga segala kewajiban yang bersumber dari perikatan debitur.
Sebagai  syarat  adanya  Kepailitan,  utang  haruslah  sudah  jatuh  waktu dan dapat ditagih. Dalam UU Kepailitan yang dimaksud dengan “utang yang telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih”  adalah  kewajiban  untuk  membayar utang  yang  telah  jatuh  waktu,  baik  karena  telah  diperjanjikan,  karena percepatan  waktu  penagihannya  se-bagaimana  yang  diperjanjikan,  karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
Pasal  8  ayat  (4)  UU  Kepailitan  menentukan  bahwa:  “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  telah  terpenuhi”.  Dalam penjelasan  pasal  tersebut  yang  dimaksud  dengan  fakta  atau  keadaan  yang terbukti  secara  sederhana  adalah  adanya  fakta  dua  atau  lebih  kreditur  dan fakta  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan tidak  dibayar.  Sementara  perbedaan besarnya  jumlah  utang  yang  didalihkan  oleh  pemohon  pailit  dan  termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

## Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Kepailitan
Kepastian  hukum  dapat  dimaknakan  bahwa  seseorang  akan  dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Kepastian
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 346
diartikan  sebagai  kejelasan  norma  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  bagi masyarakat  yang  dikenakan  peraturan  ini, 21 yang  diharapkan  dapat memberikan kejelasan dan ketegasan terhadap hukum di dalam masyarakat, sehingga  tidak  menimbulkan  banyak  perbedaan  pendapat  dan  pernyataan yang multi tafsir.
Kepastian  hukum  yaitu  adanya  kejelasan  skenario  perilaku  yang bersifat  umum  dan  mengikat  semua  warga  masyarakat  termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang  dapat  ditentukan  oleh  hukum  dalam  hal-hal  yang  konkret. 22 Paton mengatakan  bahwa  hukum  itu  bukan  sekadar  kumpulan  dari  peraturan- peraturan belaka. 23 Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita- cita  sosial  dan  pandangan  etis  masyarakatnya. 24 Kepastian  hukum diwujudkan  dalam  sebuah  perlindungan  terhadap  tindakan  sewenang- wenang,  perlindungan  ini  ditujukan  demi  terciptanya  keadilan.  Kepailitan merupakan  lembaga  hukum  yang  difungsikan  untuk  merealisasikan tanggungjawab debitor atas perikatan-perikatan yang dilakukannya.
Dalam kepailitan ini berarti bahwa kepastian hukum bertindak sebagai pelindung  bahwa  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kepailitan  mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengaturnya  tersebut  menjamin  bahwa  kreditor  berhak  memperoleh perlindungannya  dan  putusan  hakim  dapat  dijalankan.  Sebagaimana  diatur dan  dimaksud  dalam  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata,  kepailitan  itu  sendiri  dapat  mencakup: 25 1).  Seluruh kekayaan  si  pailit  pada  saat  dia  dinyatakan  pailit  (dengan  beberapa pengecualian  untuk  si  pailit  perorangan)  beserta  aset.  2).  Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.
Lembaga  kepailitan  merupakan  lembaga  hukum  yang  mempuyai fungsi  penting,  sebagai  realisasi  dari  dua  Pasal  penting  dalam  KUHPerdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-
21 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 24. 22 Ibid , h. 25.
23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 45.
24 Ibid . 25 Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan;  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi, dan Kepailitan Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 190-191.

## Syafruddin Makmur
utangnya. Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor. Kepastian  hukum  kepailitan  tertuang  dalam  asas-asas  yang  terkandung dalam  UU  Kepailitan  itu  sendiri,  dari  defenisi  kepailitan  yang  dirumuskan dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Kepailitan  2004,  yang  terkait  dalam  kepailitan adalah  debitor,  debitor  pailit,  kreditor,  kurator,  hakim  pengawas,  dan pengadilan.  Keadaan  pailit  itu  juga  meliputi  segala  harta  bendanya  yang berada di luar negeri.
Menurut  Sri  Redjeki  Hartono,  lembaga  kepailitan  pada  dasarnya mempunyai  dua  fungsi  sekaligus,  yaitu: 26 1).  Kepailitan  sebagai  lembaga pemberi  jaminan  kepada  kreditornya  bahwa  debitor  tidak  akan  berbuat curang,  dan  tetap  bertanggung  jawab  atas  semua  kreditor-kreditornya.  2). Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi beberapa ketentuan tentang kepailitan baik  suatu  lembaga  atau  sebagai  upaya  hukum  khusus  merupakan  satu rangkaian konsep yang taat atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Sistem pengaturan yang taat seperti inilah  yang  mempunyai  nilai  utama  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum.
Asas  Kepastian  Hukum,  Asas  Kemanfaatan  dan  Asas  Keadilan  Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Ajaran  Cita  Hukum  ( Idee  des  Recht )  menyebutkan  adanya  tiga  unsur cita  hukum  yang  harus  ada  secara  proporsional,  yaitu  kepastian  hukum ( rechtssicherkeit ),  keadilan  ( gerechtigkeit )  dan  kemanfaatan  ( zweckmasigkeit). Sekiranya  dikaitkan  dengan  teori  penegakan  hukum  sebagaimana disampaikan  oleh  Gustav  Radbruch  dalam idee  des  recht yaitu  penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. 27
Asas  adalah  sesuatu  yang  menjadi  tumpuan  berfikir  atau berpendapat.  Asas  juga  dapat  berati  hukum  dasar.  Asas  adalah  suatu  dalil umum  yang  dinyatakan  dalam  istilah  umum  tanpa  mensyaratkan  cara-cara
26 Mutiara  Hikmah, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional,  dalam  Perkara-Perkara Kepailitan, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 25-26.
27 Fence M. Wantu, op.cit, h. 388.
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 348
khusus  mengenai  pelaksanaannya  yang  diterapkan  pada  serang-  kaian perbuatan  untuk  menjadi  petunjuk  yang  tepat  bagi  perbuatan  itu.  Asas hukum  umum  adalah  norma  dasar  yang  dijabarkan dari  hukum  positif  dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap  berasal  dari  aturan-aturan yang  lebih umum.  Asas  hukum  merupakan pengendapan hukum  positif  dalam   suatu masyarakat.  Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit,  akan  tetapi  perlu  dipandang  sebagai  dasar-dasar  umum  atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
Undang-undang    Republik    Indonesia    (Undang-Undang  RI)  Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  bertujuan  supaya  perkara  kepailitan  dapat  diselesaikan  dengan  lebih cepat,  adil  dan  terbuka.  Undang-undang  ini  juga  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  yang  adil  untuk  menjaga  kepentingan  kreditur dan juga debitur. Di satu pihak tujuan kreditur untuk mendapatkan tuntutan atas utang-utangnya dapat segera terlaksana, sedangkan di pihak lain debitur dapat tetap dijamin meneruskan perniagaannya. UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran Utang  me-ngatur bahwa  penyelesaian  perkara  kepailitan di pengadilan bukan merupakan cara terakhir dalam penyelesaian utang.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  UU  RI  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang melaksanakan  beberapa  prinsip  dalam penyelesaian   perkara  kepailitan  di pengadilan.  Prinsip-prinsip tersebut merangkumi 5 (lima) hal, yaitu prinsip keadilan,  prinsip  penjatuhan pailit  bukan  sebagai ultimun remidium, prinsip dapat  diketahui  oleh  masyarakat  umum  (terbuka),  prinsip  penyelesaian perkara secara cepat, dan prinsip pembuktian secara sederhana.
Berdasarkan  pengaturan  dalam  UU  RI  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  ketiga  unsur penegakan  hukum  tersebut  telah  terakomodasi  dalam  undang-undang tersebut.  Konsep  kepastian  hukum  tersimpul  dalam  prinsip  penyelesaian perkara  secara  cepat  dan  prinsip  pembuktian  secara  sederhana.  Unsur keadilan  dalam  penegakan  hukum  tercermin  dalam  asas  keadilan, sedangkan  unsur  kemanfaatan dapat  dilihat  sebagaimana  asas    penjatuhan pailit  sebagai  cara  paling  akhir  ( ultimum  remidium) penyelesaian  utang  dan Prinsip boleh diketahui oleh masyarakat umum (terbuka).

## Syafruddin Makmur
Prinsip    Penyelesaian    Perkara    Secara    Cepat  dan  Prinsip  Pembuktian Secara Sederhana sebagai Pencerminan Asas Kepastian Hukum
Kepastian  hukum  dapat  dimaknakan  bahwa  seseorang  akan  dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Kepastian diartikan  sebagai  kejelasan  norma  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  bagi masyarakat  yang  dikenakan  peraturan  ini.  Pengertian  kepastian  tersebut dapat  dimaknai  bahwa  ada  kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir.  Kepastian  hukum  yaitu  adanya  kejelasan  skenario  perilaku  yang bersifat  umum  dan  mengikat  semua  warga  masyarakat  termasuk konsekuensi-konsekuensi  hukumnya.  Kepastian  hukum  dapat  juga  berati hal  yang  dapat  ditentukan  oleh  hukum  dalam  hal-hal  yang  konkret. 28 Kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum  dijalankan,  bahwa  yang berhak  menurut  hukum  dapat  memperoleh  haknya  dan  bahwa  putusan dapat  dilaksanakan.  Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan yustisiabel terhadap   tindakan   sewenang-wenang yang  berati  bahwa  seseorang akan dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu. Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  karena  bertujuan  untuk menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Kepastian  hukum  merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.
Putusan  pailit  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan niaga dan putusan kasasi  Mahkamah  Agung  RI  harus  dibuat  dalam  waktu  tidak  lebih  dari  60 hari  lamanya,  sedangkan  putusan  permohonan  peninjauan  kembali    harus dibuat dalam waktu tidak boleh lebih dari 30  hari.  Ketentuan  batas  waktu ini    bertujuan  menjamin  tata  cara  kepailitan  di  pengadilan  terlaksana dengan  lebih  cepat.  UU  RI  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak  memberi  kesempatan  bagi pihak  yang  tidak  puas  terhadap  putusan  pailit    yang    dijatuhkan  oleh pengadilan  niaga untuk  mengajukan upaya  hukum  banding ke pengadilan tinggi.  Hal  ini  berlainan  dengan  penyelesaian  perkara  perdata  (yang  pada masa  itu  termasuk  juga  perkara-perkara  kepailitan)  yang  terjadi  di pengadilan  negeri.  Pihak  yang  tidak  puas  terhadap  putusan  pailit pengadilan negeri dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun
28 Van  Apeldoorn, Op., Cit. ,  h. 24-25.
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 350
peninjauan kembali. Tidak terdapatnya ketentuan untuk memberikan upaya hukum  banding  dalam  UU  RI  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  ini  bertujuan  untuk  memenuhi prinsip penyelesaian perkara kepailitan secara cepat.
Prinsip pembuktian secara sederhana bermakna bahwa  putusan  pailit harus  dibuat  oleh  hakim  jika  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dipailitkan  menurut  ketentuan Pasal      2  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  telah  dipenuhi.  Prinsip  ini berkaitan  dengan  prinsip  penyelesaian  perkara  secara  cepat.  Pembuktian secara  sederhana  ini  diperlukan  supaya  penyelesaian  perkara  kepailitan  di pengadilan  dapat  diselesaikan  dengan  lebih  cepat.  Dalam  permohonan upaya  hukum  peninjauan  kembali  dalam  perkara  PT  Kadi  Internasional melawan.  PT.  Wisma  Calindra,  Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa hubungan  antara  pemohon  peninjauan  kembali  dan    pihak  termohon peninjauan  kembali  adalah  hubungan  berdasarkan  perjanjian  timbal  balik. Berdasarkan  perjanjian  ini  setiap  pihak  mempunyai  hak  dan  kewajiban secara  timbal  balik.  Dalam  perkara  tersebut,  kedua  pihak  sama-sama melakukan ingkar janji. Masing-masing pihak sepatutnya diberikan peluang untuk  membuktikan  persoalan  tentang  terjadinya  ingkar  janji  ini  di persidangan  pengadilan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  hakim  membuat kesimpulan  bahwa  pembuktian  perkara  tersebut  bukanlah  sederhana  dan mudah. Hakim  kemudian berpendapat bahwa  perkara  tersebut tidak dapat diselesaikan melalui permohonan di  pengadilan niaga tetapi harus diajukan melalui tata cara perdata di pengadilan negeri.
Unsur  kepastian  hukum  dalam  penegakan  hukum  juga  dapat tersimpul  dari  syarat  kepailitan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang.  Dalam  ketentuan  ini  menyebutkan  bahwa  bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih  krediturnya.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  RI Nomor 37 Tahun 2004   tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  tersebut  kepastian  hukum terhadap orang  yang dijatuhi pailit jika telah memenuhi  adanya tiga syarat, yaitu  harus  ada  utang;  salah  satu  dari  utang  telah cukup  waktu  dan  dapat

## Syafruddin Makmur
ditagih;  dan  debitur  mempunyai  sekurang-kurangnya  dua  atau  lebih kreditur.
Syarat   kepailitan  sebagaimana  yang   diatur  dalam  Pasal 2  ayat  (1) UU  RI  Nomor  37  Tahun    2004    Tentang    Kepailitan  dan    Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  ini  memang  sangat  sederhana.  Debitor dengan  kemampuan  membayar  utang  dapat  dipailitkan  oleh  pengadilan ketika  ketiga  syarat kepailitan  yaitu  harus  ada  utang;  salah  satu  dari  utang telah  cukup  waktu  dan  dapat  ditagih;  dan  debitur  mempunyai  sekurang- kurangnya dua atau lebih kreditur secara normatif terpenuhi.
Beberapa  putusan  pengadilan  (hakim)  dapat  menggambarkan  hal tersebut,  yaitu: pertama ,  pemailitan  PT  Asuransi  Jiwa  Manulife  (PT.  AJMI) dalam  Perkara  antara  Paul  Sukran,  S.H.  melawan  PT.  Asuransi  Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.]; kedua ,  pemailitan  PT  Prudential  Life
Assurance  dalam  Perkara  Lee  Boon  Siong  melawan  PT  Prudential  Life Assurance [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.  NiagaJkt.Pst];  dan ketiga ,  pemailitan  PT  Telkomsel [Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/ Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST].

## Asas Keadilan Tersimpul dari Prinsip Keadilan dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan
Keadilan  menjadi  salah  satu  nilai  dasar  hidup  manusia  dan merupakan  masalah  klasik  yang  tidak  pernah  terpecahkan  secara  tuntas. Tidak    adanya    kesesuaian    dalam    mengartikan  keadilan  mendorong  orang berusaha  merumuskan  dan  mendefinisikan  sesuai  dengan  latar  belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian  yang konstan dan  terus  menerus untuk memberikan  hak   setiap orang. The    constant  and  perpetual  disposition  to  render  every  man  his    due. Keadilan  menuntut  supaya    tiap-tiap  perkara  harus  ditimbang  sendiri. Ius suum cuique tribuere .
Hakikat  keadilan  adalah  pernilaian  terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut padangan subyektif  melebihi  norma-norma  lain.  Hukum  memang  seharusnya mengandung  nilai keadilan,  namun  hukum  sendiri  tidak  identik  dengan
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 352
keadilan  karena  ada  norma-norma  hukum  yang  tidak  mengandung  nilai keadilan.
UU  RI  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  melindungi kepentingan    kreditur  sekiranya  debitur  tidak  membayar  utangnya. Perlindungan  kepentingan  kreditor  ini  sepatutnya  tidak  boleh  merugikan kepentingan  debitur.  Oleh  karena  itu,  prinsip  keadilan  untuk  kepentingan kedua pihak sangat dititikberatkan dalam undang-undang tersebut.
UU  RI  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  memperkenalkan  prinsip  ini  dengan  istilah adil. 29 Tujuannya untuk mewujudkan penyelesaian utang dengan lebih cepat, adil,  terbuka  dan  efektif.  Dalam  perkara  PT.  WRS  Indonesia  v.  Rodney Alexander  Bothwell , hakim  memutuskan bahwa pada prinsipnya undang- undang  kepailitan  bertujuan  bagi  mewujudkan  keseimbangan  kepentingan antara  kepentingan    debitur,  si  kreditur  dan  kepentingan  umum. Kepentingan debitur, yaitu keinginan untuk dapat meneruskan perniagaanya tanpa perlu dijatuhkan pailit dan pada masa yang sama dapat membayar  utangnya.  Kepentingan  kreditur  dilindungi  dengan  cara menyegerakan  utang-utangnya  yang  diberikan,  sedangkan  kepentingan yang  berkaitan  dengan  masyarakat  umum yaitu terjaganya   kelangsungan perniagaan dalam masyarakat.
Penjatuhan  Pailit  sebagai  Cara  Paling  Akhir  ( Ultimum  Remidium)
Penyelesaian  Utang  dan  Asas  Dapat  Diketahui  oleh  Masyarakat  Umum (Terbuka) sebagai Pencerminan Asas Kemanfaatan
Hukum  adalah  segala  yang  berguna  bagi  rakyat.  Sebagai  bagian dari  cita  hukum  ( idée  des  recht ),  keadilan  dan  kepastian  hukum membutuhkan  pelengkap  yaitu  kemanfaatan.  Kemanfaatan  dapat  diartikan sebagai  kebahagiaan  ( happiness) .  Baik  buruknya  suatu  hukum  bergantung pada  apakah hukum itu memberikan  kebahagiaan atau  tidak  pada  manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek  hukum.  Hukum  sudah  dapat  dikategorikan  baik  apabila  mampu memberikan  kebahagiaan  kepada  bagian  terbesar  masyarakat.  Masyarakat
29 Denny  Kailimang  &  Benny  Ponto  [pnyt.], Penyelesaian  Utang Piutang  Melalui  Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran , Alumni, Bandung, 2001, h. 137.

## Syafruddin Makmur
mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum.  Hukum adalah  untuk  manusia  maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan  hukum harus  memberi  manfaat  atau  kegunaan  bagi  masyarakat.  Pelaksanaan  dan penegakan  hukum  harus  dapat  menghindarkan  timbulnya  kerusuhan  di dalam  masyarakat.  Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  membawa kemanfaatan  bagi  manusia. Kemanfaatan disini  dapat juga  diartikan  dengan kebahagiaan.  Masyarakat  akan  mentaati hukum  tanpa  perlu  dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.
UU  RI  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pilihan lain bagi debitur sebelum debitur diputuskan pailit. Pengadilan tidak  akan menjatuhkan putusan pailit sekiranya  debitur  masih  mempunyai  peluang  bisnis  pada  masa  yang  akan datang dan debitur beritikad baik untuk bekerjasama dengan kreditur supaya usahanya  dapat  sehat  dan  berjalan  lagi.  Berdasarkan  cara  itu  diharapkan debitur  dapat  melunasi    utangnya    tanpa    perlu    diputuskan    pailit  oleh pengadilan.  Dalam  perkara  PT  Jimbaran  Indah  Hotel  v.  Ssangyong Engineering & Construction  Co.  Ltd, hakim  memutuskan bahwa potensi dan prospek  perniagaan  debitur,  seperti  contohnya  dari  aspek  keuangan  dan manajemen perusahaan, perlu juga  dipertimbangkan  dengan  sebaik-baiknya. Sekiranya    debitur  masih  mempunyai  potensi  dan  prospek  yang  baik,  maka dia  perlu  diberikan  kesempatan  untuk  terus  hidup  dan  berkembang  dan seterusnya  dapat  melaksanakan  kewajibannya  membayar  utang  kepada debitur  pada  masa  yang  akan  datang.  Berdasarkan  persoalan  itu,  si  debitur bukan merupakan a debtor is hopelessly in debt . Oleh karena itu, putusan pailit pengadilan merupakan ultimum remidium (cara paling akhir).
Putusan  pailit  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kepentingan  kreditur, karena  putusan  pailit  juga  melibatkan  pihak  lain,  diantaranya  debitur, pemerintah  sebagai  penerima  pajak,  para  pekerja  yang  berkerja  pada debitur, suplier, dan lain-lainnya. Sekiranya debitur merupakan perusahaan, implikasinya juga kepada para pemegang saham. Oleh karena banyak pihak yang  berkepentingan  dengan  debitur,  maka  proses  dari  permohonan pailit didaftarkan  ke  pengadilan,  pada  waktu  pemeriksaan  di  pengadilan  dan dalam  masa  pengurusan  harta  pailit  oleh  Kurator  maupun  Balai  Harta Peninggalan (BHP) harus diketahui oleh masyarakat umum.
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) Tentang Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan  dan  Keadilan  dalam  Memeriksa  dan  Memutus  Perkara Kepailitan
Asas  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan  dalam  perkara kepailitan  dalam  konteks  putusan  pengadilan  terlihat  dalam  pertimbangan pengadilan (hakim)  dalam  memutus perkara  kepailitan. Putusan  pengadilan (hakim)  harus  dianggap  benar  ( Res  Judicata  Pro  veritate  Habeteur ).  Putusan pengadilan berlaku konkrit bagi para pihak yang terlibat perkara ( in concreto ).
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Niaga  Jakarta  Pusat dalam  Perkara    PT  Prima Jaya  Informatika  melawan  PT.  Telekomunikasi Selular  [Putusan  Pengadilan  Negeri-Niaga  Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN,  Niaga.Jkt.  Pst]  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  dalam tingkat Kasasi dalam Perkara PT. Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya  Informatika  [Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  704K/Pdt.  Sus/2012 terjadi  perbedaan  berkaitan  dengan  penerapan  asas  kepastian  hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pertimbangan putusan.
Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan  tidak diterapakan secara proporsional dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan  tingkat  pertama  hanya  mengedepankan  kepastian  hukum dengan  mengabaikan  keadilan    dan    kemanfaatan,  sedangkan    dalam memutuskan  Mahkamah  Agung  RI  mempertimbangkan  penerapan  secara proporsional asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan cara mengharmonisasikan/menyeimbangkan  ketiga    unsur    dalam    penegakan hukum.
Pertimbangan  Pengadilan  Niaga  (Hakim)  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor    48/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara PT Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi  Selular  isinya  menjatuhkan  pailit  terhadap  termohon  pailit PT.  Telekomunikasi  Selular  atas    permohonan  pemohon  PT  Prima  Jaya Informatika.  Dalam  putusan  tersebut  nampak  bahwa  pengadilan  (hakim) tingkat  pertama  dalam  pertimbangannya  hanya  mengedepankan  kepastian hukum  dan  tanpa  menghiraukan  keadilan  dan  kemanfataan.  Pertimbangan pengadilan  (hakim)  hanya  mendasarkan  pada  telah  terpenuhinya  syarat

## Syafruddin Makmur
kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang. Ketentuan ini  menentukan bahwa:  Debitur  yang  mempunyai  dua  atau  lebih kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan  putusan  pengadilan,  baik atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih krediturnya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang tersebut dapat dirumuskan adanya tiga syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; debitur  mempunyai  sekurang-kurangnya  dua  atau  lebih  kreditur.  Ketiga syarat  sebagaimana  disebutkan  di  atas  menurut pertimbangan pengadilan (hakim)  tingkat  pertama  telah  terpenuhi  untuk  dapat  memailitkan  PT. Telekomunikasi Selular. Berikut penjelasan dari syarat-syarat dimaksud.
Pertama , syarat adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.  Berda-  sarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  UU  RI  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang disebutkan  bahwa  utang  adalah  orang  yang  mempunyai  piutang  karena perjanjian  atau  undang-undang  yang  dapat  ditagih  dimuka  pengadilan. Pasal  1  butir  6  UU  RI  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menentukan  bahwa  :  Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau   dapat   dinyatakan   dalam   jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung    maupun    tidak    langsung    yang  akan  timbul  di  kemudian  hari atau  kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib  dipenuhi  oleh  debitur  dan  bila  tidak  dipenuhi  memberi  hak  kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannnya dari harta kekayaan debitur.
Berdasarkan  Perjanjian  Kerjasama  Penjualan  Produk  Telkomsel antara  PT  Telkomsel  Selular  dan  PT  Prima  Jaya  Informatika  pada  intinya adalah bahwa adanya kewajiban PT  Prima Jaya  Informatika ditunjuk  untuk mendistribusikan  Kartu  Perdana Voucher Isi  Ulang.  Dalam  Teori  Hukum Perikatan dijelaskan bahwa, perikatan  itu  ada  tiga  jenis  dan  salah  satunya adalah perikatan untuk menyerahkan  barang.  Kewajiban untuk menyerahkan  barang  tersebut  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dapat dikategorikan  sebagai  utang  menurut  UU  RI  Nomor  37  Tahun  2004
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan jumlah utang ini dapat berupa barang dengan catatan barang tersebut dapat dinilai dengan uang.
Pengadilan  (hakim)  memberikan  pertimbangan  bahwa  sesuai perjanjian  Kerjasama  Penjualan  Produk  Telkomsel  antara  PT  Telkomsel Selular  dan  PT  Prima  Jaya  Informatika,  kewajiban  PT  Telkomsel  Selular untuk menyerahkan voucher dan kartu perdana merupakan utang sepanjang dapat  dinilai  dengan  uang  dan  ternyata  tidak  dibayar  oleh  PT  Telkomsel Selular sesuai kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Objek jual beli  berupa voucher dan  kartu  perdana  termasuk  barang  yang  dapat dinilai dengan  uang  sehingga  dengan  tidak  diserahkan  barang  tersebut  sesuai dengan  perjanjian  yang  disepakati  antara  PT  Prima  Jaya  Informatika, kewajiban  PT  Telkomsel  Selular  merupakan  utang  dalam  arti  luas. Berdasarkan hal tersebut maka syarat adanya utang  yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  telah  terpenuhi  untuk  memailitkan  PT  Telkomsel Selular.
Kedua ,  syarat  adanya  kreditur  lain.  Dalam  pertimbangannya  hakim pengadilan  tingkat  pertama  mendapatkan  adanya  kewajiban  pembayaran oleh  PT  Telkomsel  Selular  kepada  kreditur  lain  yaitu  PT  Extent  Media Indonesia.   Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  PT  Prima  Jaya Informatika  dapat  membuktikan  terdapatnya  fakta  atau  keadaan  yang terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  RI  Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  telah  terpenuhi.  Oleh  karena  itu,  menurut  pertimbangan  hakim pengadilan    tingkat    pertama    permohonan    PT  Prima  Jaya  Informatika untuk  mempailitkan  PT  Telkomsel  Selular  sangat  beralasan  hukum  dan karenanya  pengadilan  (hakim)  mengabulkan  permohonan  PT  Prima  Jaya Informatika untuk mempailitkan PT Telkomsel selular.
Hakim  dalam  memutuskan  perkara  nampak  pengadilan  (hakim) lebih  mengedepankan  kepastian    hukum    dan    mengabaikan   keadilan  dan kemanfaatan.  Pengadilan  hanya  mempertimbangkan  bahwa  syarat kepailitan telah terpenuhi sehingga menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Telekomunikasi Selular tanpa mempertimbangkan unsur  penegakan hukum

## Syafruddin Makmur
lainnya  (keadilan  dan  kemanfatan).  Pengadilan  tidak  mempertimbangkan dampak dari putusannya yang mungkin dapat menimbulkan ketidakmanfaatan bagi  pihak lain. Dengan demikian juga  berkaitan  dengan unsur  keadilan  yang  kurang  memperoleh  pertimbangan  dari  pengadilan (hakim),  karena  Utang  PT  Prima  Jaya  Informatika  tidak  sebanding  dengan aset yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Selular.

## Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt. Sus/2012
Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  Kasasi  Nomor 704K/Pdt.Sus/2012  dalam  Perkara  PT.  Telekomunikasi  Selular  melawan  PT Pri-  ma  Jaya  Informatika  pada  pokoknya  berisi  mengabulkan  permohonan kasasi  Pemohon  Kasasi  PT.  Telekomunikasi  Selular  dan  membatalkan putusan  pengadilan  tingkat  pertama  yaitu  Putusan  Pengadilan Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  48/Pailit/2012/PN.Niaga.  Jkt  yang mempailitkan PT. Telekomunikasi Selular dalam putusan yang
dijatuhkannya.  Dalam  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Mahkamah  Agung  (Hakim  Mahkamah  Agung)  dalam tingkat kasasi dalam pertim- bangannya
mengharmonisasikan/menyeimbangkan  antara  kepastian  hukum,  keadilan dan  kemanfaatan.  Pertimbangan  Mahkamah  Agung  (Hakim  Mahkamah Agung)  tidak  hanya  mendasarkan  konsep  kepastian  hukum  untuk menjatuhkan  pailit, yaitu telah  terpenuhinya syarat kepailitan sebagai-mana diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang    saja.  Syarat Kepailitan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa  debitur yang mempunyai  dua  atau  lebih  kreditur dan tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas permohonannya  sendiri  maupun  atas    permohonan  satu  atau  lebih kreditornya.  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangan  putusannya juga  memperhatikan  aspek  keadilan  dan  kemanfaatan  dalam  menjatuhkan putusan.
Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangannya  menjelaskan bahwa  PT  telekomunikasi  Selular  adalah  perusahaan  yang  sangat  sehat dan  dikelola  dengan  sangat  baik  dan  terus  menghasilkan  keuntungan
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 358
berdasarkan  Laporan  Keuangan  Tahun  2011  yang  telah  diaudit  dan membukukan    keuntungan    sebesar    Rp.12.823.670.058.017,-  (dua  belas triliun  delapan  ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh  delapan  ribu  tujuh  belas  Rupiah).  Sekiranya    dibandingkan  dengan nilai utang  sebesar Rp.5.260.000.000,- dengan nilai aset   PT   Telekomunikasi Selular   pada   tahun 2011 yang sangat besar dan menghasilkan keuntungan puluhan  triliun  Rupiah  setiap  tahunnya,  seharusnya  pengadilan  (hakim) tingkat  pertama  secara  hati-hati  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  ini, dimana  putusan  yang  tidak  didasarkan  kebenaran dan  keadilan yang  telah dijatuhkan  oleh  pengadilan  (hakim)  tingkat  pertama  yaitu  Majelis  Hakim Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Jakarta  Pusat  tersebut  telah menimbulkan  konsekuensi  kerugian  yang  sangat  besar  bagi  PT Telekomunikasi  Selular  yang  merupakan  salah  satu  aset  terbaik  bangsa Indonesia dan menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar dalam pembangunan keamanan dan  kepastian  berinvestasi  di   Indonesia  karena 35%  dari  kepemilikan  saham  PT  Telekomunikasi  Selular  adalah  investor asing yaitu Singapore Te- lecom Pte. Ltd .

## Perlindungan Hukum Kreditur Separatis
UU  Kepailitan  tidak  memberikan  batasan  siapa  yang  dimaksud dengan kreditur separatis, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55  ayat  (1)  UU  Kepailitan  yang  menyatakan  bahwa:  “Dengan  tetap memperhatikan  Pasal  56,  Pasal  57,  dan  Pasal  58,  setiap  kreditur  pemegang gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas kebendaan  lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan”.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  yang  dimaksud  kreditur separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan hak-haknya seakan-akan tidak ada Kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditur ada di luar kepailitan, di luar sitaan umum.
Menurut  Sjahdeini, 30 kreditur  separatis  adalah  kreditur  yang didahulukan  dari  kreditur-kreditur  yang  lain  untuk  memperoleh  pelunasan dari  hasil  penjualan  harta  kekayaan  debitur  asalkan  benda  tersebut  telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Sejalan
30 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan,  Memahami  Faillissementsverordening  Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 280.

## Syafruddin Makmur
359 – Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
dengan  pendapat  tersebut  Sastrawidjaja, 31 berpendapat  bahwa  kreditur separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi  kepailitan,  seperti  pemegang  gadai,  pemegang  jaminan    fidusia,  hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Berdasarkan pengertian kreditur  separatis  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditegaskan  bahwa  kreditur separatis  adalah  kreditur  yang  dapat  men-jual  sendiri  barang-barang  yang menjadi  jaminan  utang  yang  berada  di  bawah  penguasaannya,  seolah-olah tidak  terjadi  kepailitan.  Hasil  penjualan  barang-barang  tersebut  kemudian diambil  guna  melunasi  piutangnya,  dan  apabila  ada  sisa  disetorkan  kepada kurator  sebagai  bagian  dari boedel  pailit .  Sebaliknya,  apabila  hasil  penjualan barang-barang  jaminan  tersebut  tidak  mencukupi  untuk  membayar piutangnya,  maka  kreditur  tersebut  dapat  berkedudukan  sebagai  kreditur konkuren untuk tagihan yang belum terbayar.
Dalam kaitannya dengan hak eksekusi yang didahulukan dari kreditur separatis  ini,  ada  ketentuan  di  dalam  UU  Kepailitan  yang  dirasakan  sebagai ketentuan yang membatasi hak eksekusi kreditur separatis sehingga dianggap kurang  memberikan  perlindungan  kepadanya.  Hal  ini  tampak  pada ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan yang menentukan sebagai berikut:
1. Hak eksekusi kreditur  sebagaimana di-maksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan  hak  pihak  ketiga  untuk  menuntut  hartanya  yang  berada  dalam penguasaan  debitur  Pailit  atau  Kurator,  ditangguhkan  untuk  jangka waktu  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Penangguhan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku terhadap  tagihan  kreditur  yang  dijamin  dengan  uang  tunai  dan  hak kreditur untuk memperjumpakan utang.
3. Selama  jangka  waktu  penangguhan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1), Kurator  dapat  menggunakan  harta  pailit  berupa  benda  tidak  bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka  kelangsungan  usaha  Debitur,  dalam  hal  telah  diberikan perlindungan  yang  wajar  bagi  kepentingan  kreditur  atau  pihak  ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  mengenai  penangguhan  hak  eksekusi kreditur  separatis  tersebut  dianggap  sebagai ketentuan  yang  tidak konsisten
31 Man S. Sastrawidjaja , Op.cit. , h. 127.
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 360
karena bertentangan dengan ketentuan sebelumnya. Dalam Hukum Jaminan hak  eksekusi  selalu  dikaitkan  dengan  waktu  jatuh  tempo  utang  yang  harus dibayar  oleh  Debitur.  Artinya  apabila  pada  saat  jatuh  tempo  utang  debitur tidak  dibayar,  maka  kreditur  dapat  menggunakan  hak  eksekusi  tersebut dengan  menjual  benda  jaminan  yang  ada  di  bawah  penguasaannya,  yang hasilnya  dipergunakan  untuk  melunasi  utang  debitur.  Untuk  melaksanakan hak  tersebut  tidak  terpengaruh atau  tetap  ada  meskipun  debitur  dinyatakan dalam  keadaan  pailit.  Namun  demikian  yang  perlu  ditegaskan  bahwa  hak eksekusi tersebut timbul setelah jatuh tempo dan utang debitur tidak dibayar. Dalam  kaitannya  dengan  penangguhan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  56 ayat (1) tersebut, maka penangguhan tidak menjadi persoalan manakala jatuh temponya  itu  sendiri  belum  lahir,  akan  tetapi  apabila  pada  saat  pernyataan pailit  debitur  bersamaan  dengan  saat  jatuh  temponya  utang  yang  dijamin separatis,  maka  penangguhan  jelas  akan  membatasi  hak  eksekusi  dari kreditur  separatis  untuk  segera  mendapatkan  pelunasan  dari  piutangnya. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan bahwa penangguhan yang  dimaksud  dalam  ketentuan  ini  bertujuan  antara  lain:  (1)  untuk memperbesar  kemungkinan  tercapainya  perdamaian;  atau  (2)  untuk memperbesar  kemungkinan  mengoptimalkan  harta  pailit;  atau  (3)  untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  tujuan  penangguhan  untuk memperbesar  kemungkinan  tercapainya  perdamaian  sebenarnya  kurang begitu  tepat.  Kepailitan  itu  sendiri  ditujukan  bagi  kreditur  konkuren, sehingga  soal  perdamaian  ini  juga  dikaitkan  dengan  kreditur  konkuren  dan bukan  bagi  kreditur  separatis.  Dengan  demikian  apabila  konsisten mendudukkan  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  adalah  sebagai  kreditur separatis,  maka  ia  tidak  terikat  pada  persoalan  perdamaian  yang diperuntukkan  bagi  kreditur  konkuren.  Sementara  itu,  bahwa  tujuan penangguhan  adalah  untuk  memperbesar  kemungkinan  mengoptimalkan harta pailit ini berarti bahwa benda-benda jaminan khusus merupakan bagian dari  harta  pailit.  Pe-maknaan  yang  demikian  itu  tentu  saja  menyalahi ketentuan  hukum  jaminan  dan  hukum  kepailitan  itu  sendiri  yang memberikan  hak  mendahulu  kepada  pemegang  hak  jaminan  kebendaan untuk  melakukan  eksekusi  atas  benda  jaminan  tersebut  seakan-akan  tidak terjadi  kepailitan,  dengan  demikian  benda-benda  jaminan  kebendaan  ter- sebut berada di luar harta pailit. Selanjutnya bahwa tujuan penundaan adalah untuk  memungkinkan  kurator  melaksanakan  tugasnya  secara  optimal,  juga

## Syafruddin Makmur
kurang  begitu  tepat.  Apabila  konsisten  dengan  pemahaman  bahwa  benda- benda jaminan kebendaan berada di luar harta pailit tentu saja Kurator tidak berwenang  untuk  menguasainya,  kecuali  ada  alasan  yang  dapat  dibenarkan misalnya  kreditur  separatis  itu  sendiri  yang  melepaskan  kedudukannya sebagai kreditur separatis.
Selanjutnya Pasal 56 ayat (3) menentukan bahwa selama jangka waktu penangguhan  sebagai-mana  dimaksud ayat  (1),  kurator dapat  menggunakan harta  pailit  berupa  benda  tidak  bergerak  maupun  benda  bergerak  yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau  pihak  ketiga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1).  Dalam  penjelasan ayat  tersebut  ditegaskan  bahwa  harta  pailit  yang  dapat  dijual  oleh  kurator terbatas pada barang persediaan ( inventory ) dan atau benda bergerak ( current assets ),  meskipun  harta  pailit  tersebut  dibebani dengan  hak  agunan  atas kebendaan. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) beserta penjelasannya tersebut maka benda-benda  bergerak  yang  diikat  dengan  lembaga  jaminan  fidusia  atau hipotek  (dimana  benda  yang  dijaminkan  tetap  dikuasai  debitur)  dapat dikuasai  oleh  kurator  dan  dapat  dialihkan  atau  dijual.  Ketentuan  ini  berarti penegasan  kembali  bahwa  adanya  penangguhan  dimaksudkan  untuk mengoptimalkan  harta  pailit,  yang  berarti  menempatkan  benda-benda  yang diikat  dengan  jaminan  fidusia  atau  hipotek  berada  di  bawah  penguasaan kurator dan merupakan harta pailit.
Benda-benda  dalam  jaminan  fidusia  atau  hipotek  dapat  dikuasai  dan dialihkan  oleh  kurator manakala  pemegang  sertifikat  fidusia  atau  pemegang sertifikat  hipotik  telah  diberi  perlindungan  berupa:  (a)  ganti  rugi  atas terjadinya  penurunan  nilai  harta  pailit;  (b)  hasil  penjualan  bersih;  (c)  hak kebendaan pengganti; atau (d) imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya. Sekalipun ada perlindungan bagi kreditur separatis  sehubungan  dengan  tindakan  kurator  untuk  menggunakan  benda- benda  jaminan  kebendaan  tersebut,  namun  pada  kenyataannya  pengaturan ini telah menghilangkan hak eksekusi dari kreditur separatis.
Berdasarkan  uraian  tersebut  nampak  bahwa  ketentuan  Pasal  56 kurang  sejalan  dengan  ketentuan  hukum  jaminan  dan  ketentuan  hukum kepailitan itu sendiri. Pertentangan tidak saja antar substansi hukum jaminan dan hukum kepailitan, tetapi pertentangan juga terjadi dalam satu pengaturan UU  Kepailitan  yaitu  antara  Pasal  55  dengan  Pasal  56,  sehingga  kondisi  ini
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 362
potensial  dapat  menimbulkan  konflik  apabila  terjadi  penafsiran/pemahaman yang berbeda antara kreditur separatis dengan kurator. Oleh karena itu perlu kiranya  untuk  dilakukan  suatu  penyesuaian  sehingga  dapat  memberikan kepastian  hukum  mengenai  ada  atau  tidak  adanya  hak  eksekusi  kreditur separatis.
Ketentuan lain yang membatasi hak kreditur separatis adalah Pasal 59 UU Kepailitan yang menentukan:
1. Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditur pemegang  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  harus melaksanakan  haknya  tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2 (dua)  bulan  setelah  dimulainya  keadaan  insolvensi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1),
2. Setelah  lewat  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1), Kurator  harus  menuntut  diserahkannya  benda  yang  menjadi  agunan untuk  selanjutnya  dijual  sesuai  dengan  cara  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
3. Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah  utang  yang  dijamin  dengan  benda  agunan  tersebut  kepada kreditur yang bersangkutan.
Pembatasan  waktu  pelaksanaan  hak  eksekusi  dari  kreditur  separatis sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  tersebut  di  samping  tidak selaras dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum jaminan. Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa kreditur separatis dapat mengeksekusi  benda  jaminan  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan,  artinya pelaksanaan  hak  tersebut  tidak  terikat  pada  batasan  waktu  tertentu  karena memang  mengabaikan  adanya  kepailitan.  Jika  berpegang  pada  ketentuan tersebut maka kreditur separatis tidak dapat me-laksanakan haknya pada fase pertama  Kepailitan,  bagaimana  kalau  pada  saat  itu  utangnya  sudah  jatuh tempo  dan  dapat  ditagih.  Hal  yang  demikian  ini  tentu  saja  akan  merugikan kreditur separatis. Sementara ketentuan tersebut tidak selaras dengan hukum jaminan  karena  pada  hakikatnya  jaminan  itu  dimaksudkan  untuk  menjamin pelunasan utang debitur manakala debitur tidak membayar setelah utangnya jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Dengan  demikian  pelaksanaan  hak  eksekusi kreditur separatis itu diukur dengan utangnya sudah jatuh tempo atau belum.

## Syafruddin Makmur
Jika  utang  sudah  jatuh  tempo  maka  kreditur  akan  melaksanakan  eksekusi benda  jaminan,  sementara  jika  belum  jatuh  tempo  maka  akan  menunggu hingga  waktu  jatuh  tempo.  Lantas  bagaimana  jika  insolvensi  sudah  dimulai sementara  waktu  jatuh  temponya  lebih  dari  2  bulan  kemudian,  yang  berarti melanggar  ketentuan  Pasal  59  ayat  (1).  Dalam  hal  ini  akan  terjadi pertentangan  antara  ketentuan  hukum  kepailitan  dan  hukum  jaminan  yang perlu mendapatkan penyelesaian demi adanya kepastian hukum.
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  59  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  setelah lewat  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  kurator  harus menuntut  diserahkannya  benda  yang  menjadi  agunan  untuk  selanjutnya dijual  sesuai  dengan  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  185,  tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.  Ketentuan  ini  dirasa  memberatkan  posisi  kreditur  separatis  sebagai pemegang  hak  eksekusi  yang  harus  didahulukan.  Jangka  waktu  2  bulan adalah  rentang  waktu  yang  relatif  pendek  untuk  melaku-kan  transaksi penjualan  yang  baik,  lebih-lebih  untuk  jaminan  dengan  nilai  yang  cukup tinggi,  karena  harus  mencari  calon  pembeli  yang  betul-betul  dapat diharapkan  memberikan  penawaran  harga  yang  menguntungkan  tidak  saja bagi  pemegang  hak  jaminan  tetapi  juga  bagi  debitur  itu  sendiri.  Apabila jangka  waktu  tersebut  lewat  kemudian  kurator  menuntut  diserahkannya benda  jaminan  ini  berarti  mengurangi  hak  kreditur  separatis  untuk melaksanakan sendiri hak eksekusinya.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), maka isi Pasal 59 ayat (2) juga  menimbulkan  pertentangan  antara ketentuan  hukum  kepailitan  dengan hukum jaminan. Artinya apabila mengedepankan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan  ayat  (2)  UU  Kepailitan  berarti  mengesampingkan  ketentuan  hukum jaminan,  oleh  karena  dalam  ketentuan  hukum  jaminan  sudah  ditegaskan mengenai  hak  dari  pemegang  jaminan  kebendaan  gadai,  fidusia,  hak tanggungan  maupun  hipotek,  untuk  melaksanakan  eksekusi  obyek  jaminan tidak  dibatasi  jangka  waktu  tertentu,  dengan  harapan  akan  diperoleh  hasil yang  terbaik  hingga  dilunasinya  utang  debitur.  Sementara  apabila  jangka waktu  tertentu  terlewati  maka  menurut  hukum  kepailitan  benda  objek jaminan kebendaan harus diambil oleh kurator. Meskipun ada jaminan tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut,  pengambilalihan  oleh  kurator  yang  selanjutnya  menjual  dengan cara-cara  yang  ditentukan  oleh  kurator  kurang  melindungi  kedudukan kreditur separatis. Konsekuensi penjualan oleh kurator, maka hasil penjualan
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 364
benda  jaminan  tersebut  akan  dikurangi  dengan  biaya  kurator.  Pengurangan biaya  kurator  tidak  mempengaruhi  hak  kreditur  separatis  manakala  hasil penjualan masih memenuhi piutangnya, namun apabila hasil penjualan tidak menutup piutangnya maka pengurangan biaya kurator akan mengurangi hak kreditur separatis. Sekalipun kekurangannya dapat ditagihkan terhadap harta pailit, tetapi kedudukannya sudah berubah menjadi kreditur konkuren.
Ketentuan  mana  yang  akan  diterapkan  bila  dalam  pelaksanaannya terjadi  ketidakakuran  antara  kreditur  separatis  dengan  Kurator.  Bila digunakan  asas lex  specialis  derogat  legi generalis ,  perlu  ditegaskan  ketentuan mana  yang  dianggap  sebagai  ketentuan  umum  dan  mana  yang  dianggap sebagai  ketentuan  khusus.  Apabila  dicermati,  ketentuan  jaminan  kebendaan (gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan  dan  hipotek)  merupakan  bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131  dan  Pasal  1132  KUHPerdata.  Sementara  UU  Kepailitan  merupakan penerapan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Berdasarkan  pemahaman  yang  demikian,  maka  ketentuan  jaminan merupakan  ketentuan  yang  lebih  khusus  dibandingkan  dengan  ketentuan kepailitan.  Dengan  demikian  apabila  sampai  terjadi  konflik  mengenai  hal tersebut  sudah  semestinya  yang  diutamakan  adalah  ketentuan  dalam  UU Jaminan Kebendaan.

## Penutup
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:
Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  memberikan  konsep  kepastian hukum,  kemanfaatan dan  keadilan  dengan  melaksanakan  beberapa  prinsip dalam  penyelesaian  perkara  kepailitan  di  pengadilan.  Prinsip-prinsip tersebut merangkum 5 (lima) hal, yaitu: prinsip keadilan, prinsip penjatuhan pailit  bukan  sebagai ultimum  remidium dalam  penyelesaian  utang , prinsip dapat  diketahui  oleh  masyarakat  umum  (terbuka  untuk  umum)  dalam pemeriksaan perkara, prinsip penyelesaian perkara secara cepat, dan prinsip pembuktian  secara  sederhana.  Asas  kepastian  hukum  tersimpul  dalam prinsip  penyelesaian  perkara  secara  cepat  dan  prinsip  pembuktian  secara sederhana.  Asas  keadilan  dalam  penegakan  hukum  tercermin  dalam  asas keadilan,  sedangkan  asas  kemanfa-  atan  dapat  dilihat  sebagaimana  prinsip

## Syafruddin Makmur
penjatuhan pailit sebagai cara  paling akhir  ( ultimum remidium) penyelesaian utang dan prinsip boleh diketahui oleh masyarakat umum (terbuka).
Dalam  pertimbangan putusan pengadilan tingkat  pertama (pengadilan  niaga),  penerapan  asas  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan  tidak  dilaksanakan  secara  harmonis  dan  seimbang.  Kepastian hukum  nampak  lebih  dikedepankan  dibandingkan  keadilan  dan kemanfaatan dalam putusan kepailitan di pengadilan niaga ini. Hal tersebut terlihat  dengan  diputuskannya  pailit  PT  Telekomunikasi  Selular  (Putusan Pengadilan  Negeri-Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst),  meskipun  putusan  ini  direvisi  oleh  Mahkamah  Agung  melalui Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  704K/  Pdt.Sus/  2012  yang  menerapkan secara proporsional asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya. Konsep  kepastian  hukum tentang  kepailitan bagi kreditur dan debitur  pada  pengadilan  niaga  berdasarkan    ketentuan    hukum    jaminan maupun  hukum  kepailitan,  kreditur  separatis  adalah  kreditur  yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya, karena kreditur separatis adalah pemegang  hak  jaminan  kebendaan.  Dalam  hal  terjadi  kepailitan,  kreditur separatis  dapat  mengeksekusi  benda  jaminan  seakan-akan  tidak  terjadi kepailitan.  Namun  pengaturan  hak  kreditur  separatis  di  dalam  UU Kepailitan  potensial  menimbulkan  konflik  antara  kreditur  separatis  dengan kurator oleh karena adanya pengaturan yang kurang tegas antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) pada satu sisi dan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 pada sisi yang lain.

## Pustaka Acuan
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
Asyhadie,  Zaeni. Hukum  Bisnis;  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia ,  PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005.
Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary , West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA. 1991.
Hartini,  Rahayu. Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan  di  Indonesia;  Dualisme Kewenangan Pengadilan  Niaga  &  Lembaga  Arbitrase ,  Kencana,  Jakarta, 2009.
Hikmah,  Mutiara. Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional,  dalam  Perkara-
Perkara Kepailitan, Refika Aditama, Bandung, 2007.
Ikhsan,  Edy.  dan  Mahmul  Siregar, Metode  penelitian  dan  Penulisan  Hukum Sebagai  Bahan  Ajar, Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2009.
Ismail,  Nurhasan.  “Relativitas  Daya  Pemaksa  Hukum:  Indikasi  Lemahnya Penegakannya”, Majalah  Mimbar Hukum , Edisi Khusus No. 44/VI/2003,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kailimang, Denny. & Benny Ponto [pnyt.], Penyelesaian Utang Piutang Melalui
Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran , Alumni, Bandung, 2001.
Noormansyah,  Doddy. “H olding  Game,  Merger Dan  Penegakan  Hukum Persaingan  Usaha”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Litigasi, Vol.  7  No.  1  Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Raharjo, Satjipto . Hukum Progresif , Genta Publishing, Jakarta, 2009.
Respationo,  H.M.  Soerya.  “Putusan  Hakim:  Menuju  Rasionalitas    Hukum Refleksif    dalam    Penegakan    Hukum”, Jurnal    Hukum    Yustisia, No. 86    Th.    XXII    Mei-Agustus  2013,    Fakultas  Hukum  Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
Saliman, Abdul R. et al. , Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus , Kencana, Jakarta, 2004.
Sastrawidjaja,  Man  S. Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , PT. Alumni, Bandung, 2010.
Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening Juncto  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998 , Pustaka  Utama  Grafiti, Jakarta, 2002.
Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan; Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 , PT Temprint, Jakarta, 2002.
Soekanto, Soerjono. & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Sutedi,  Adrian. Hukum  Perbankan;  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger, Likuidasi, dan Kepailitan Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Syamsudin,  M.  “Arti  Penting  Prophetic  Intelligence  Bagi  Hakim  Dalam Memutuskan  Perkara  di  Pengadilan”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  Legality,
Vol.  15  No.  1  Maret-Agustus   2007,   Fakultas   Hukum   Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang.
Usman,  Rahmadi. Dimensi  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hu- kum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19  No.  3  Oktober  2007 , Fakultas  Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Wijayanta,  Tata. “Kajian  Tentang  Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004    Tentang    Kepailitan    dan Penundaan   Kewajiban Pembayaran   Utang”, Jurnal  Berkala   Mimbar Hukum ,  Vol.  25  No.2  Februari    2014,  Fakultas    Hukum    Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Wijayanta,  Tata. “Pelaksanaan  Pasal  302  Ayat  (3)  UU  RI  Nomor    37    Tahun 2004    Berkaitan    Dengan    Pelantikan  Hakim  Ad  Hoc  Dalam  perkara Kepailitan”, Jurnal ilmiah Hukum Legality, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007,  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhamadiyah  Malang  (UMM), Malang.
Wijayanta,  Tata.  “Perkembangan  Perbedaan  Pendapat (Dissenting  Opinion) dalam  Putusan    Kepailitan  di  Peng  adilan    Niaga    Jakarta    Pusat”, Jurnal    Berkala    Mimbar  Hukum ,  Vol.  19  No.  3  Oktober  2007,  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Wijayanta,  Tata.  dan  Herry  Firmansyah,  “Perbedaan  Pendapat  Dalam putusan-Putusan  Di  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  dan  Pengadilan Negeri  Sleman”, Jurnal  Berkala  Mimbar  Hukum ,  Vol.  23  No.  1 Februari
2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 368