https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI PROGRAM “PALING JEMPOL” KTP UNTUK PEMULA

## IMPLEMENTATION PROGRAM OF “PALING JEMPOL” FOR BEGINNERS KTP
Akbar Berlianto * , Muhammad Agus Muljanto Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: 20041010030@student.upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Jauhnya tempat tinggal masyarakat menuju ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebabkan proses pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Magetan belum berjalan dengan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Magetan  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Magetan membuat  suatu  terobosan  yaitu  membuat  inovasi  yang  bernama  Program  Pelayanan Keliling  Jemput  Bola  (Paling Jempol). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pelayanan Keliling Jemput Bola (Paling Jemput) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikem- bangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  :  1)  Komunikasi  yang  sudah  berjalan  dengan  baik  dibuktikan  dengan sudah menyampaikan seluruh informasinya dengan secara jelas dan konsisten. 2) Sumber daya yang kurang optimal, hal ini karena modem yang digunakan pada saat pelayanan di daerah yang jaringan internetnya tidak stabil, membuat pelayanan menjadi lama. 3) Disposisi kurang berjalan optimal, hal tersebut berkaitan dengan  intensitas respons atau tanggapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan masih memerlukan peningkatan lagi karena masih terjadi beberapa masalah teknis yang kerap terjadi, hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk  penanganannya.  4)  Struktur  birokrasi  belum  optimal  dalam  hal  waktu,  hal  tersebut  karena  waktu  penye- lesaiannya yang kurang maksimal sehingga tidak sesuai dengan SOP yang ada yaitu sekitar 75 menit sedangkan di lapangan ternyata harus menunggu beberapa hari.
Kata kunci : Implementasi; administrasi kependudukan; KTP elektronik

## ABSTRACT
The  distance  of  the  community's  residences  from  the  Civil  Registry  and  Population  Office  has  resulted  in  the administrative process for population affairs in Magetan District not running optimally. To address this, the Magetan District Government, through the Civil Registry and Population Office, has made a breakthrough by introducing an innovation  called  the  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola  Program  (Paling  Jempol),  which  aims  to  provide  more accessible services directly to the community. The implementation of the Pelayanan Keliling Jemput Bola Program (Paling  Jemput)  by  the  Civil  Registry  and  Population  Office  of  Magetan  District  is  the  focus  of  this  study.  This research  is  qualitative  in  nature  with  a  descriptive  approach.  The  data  analysis  technique  utilizes  the  interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana, which involves data collection, data condensation, data display, and  drawing  conclusions.  The  result  of  this  research  is:  1)  Effective  communication  has  been  demonstrated  by consistently  and  clearly  conveying  all  information.  2)  There  are  insufficient  resources  because  the  modulator demodulator (modem) they use when providing service in areas where the internet network is unstable, makes service take a long time. 3) Disposition hasn’t operated at its best, this is related to the response from the Population and Civil Registration Service of Magetan Regency which still requires further improvement because there are still several technical problems which often occur, this requires quite a long time to be resolved. 4) The bureaucratic framework wastes too much time. This is because the completion time was shorter than the maximum allowed and did not follow the current SOP, which approximately 75 minutes while in reality you have to wait several days.
Keywords: Implementation; Population Administration; electronic KTP

## PENDAHULUAN
Pemerintah  perlu  menyelenggarakan  pelaya- nan  publik  yang  prima  untuk  menyejahterakan rakyat  Indonesia  (Dewi  &  Oktariyanda,  2022). Pelayanan prima yang dimaksud adalah memberi- kan pelayanan yang terbaik dan maksimal sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi (Puspitasari, 2019).  Pemerintah  sebagai  penyelenggara  pelaya- nan  publik  memiliki  peran  penting  untuk  menye- diakan  layanan  publik  yang  prima  bagi  setiap penduduknya  sesuai  apa  yang  telah  tercantum
dalam  Undang-Undang.  Praktik  penyelenggaraan pelayanan  publik  di  Indonesia  secara  ideal mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Undang-Undang ini  menjelaskan  bahwa  praktik  penyelenggaraan layanan  publik  harus  membangun  kepercayaan masyarakat  atas  pelayanan  publik  yang  dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan layanan publik  juga  merupakan  kegiatan  yang  harus dilakukan  seiring  dengan  harapan  dan  tuntutan seluruh  warga  dan  penduduk  Indonesia,  sehingga
mempertegas  hak  dan  kewajiban  setiap  warga negara dan penduduk, serta terwujudnya tanggung jawab  negara  dan  korporasi  dalam  penyelengga- raan pelayanan publik merupakan hal yang diperlu- kan.
Dilihat dari ruang lingkupnya, penyenggaraan pelayanan  publik  meliputi  seluruh  aspek  dalam kehidupan.  Mulai  dari  seseorang  sebelum  lahir, hingga seseorang tersebut meninggal. Dari kondisi tersebut,  seharusnya  penyelenggaraan  pelayanan publik  harus  mengedepankan  regulasi-regulasi yang sesuai dengan standar pelayanan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik pe- layanan publik  di Indonesia belum  mengacu pada aturan  sesuai  dengan  standar  pelayanan  sehingga tidak  mengherankan  ditemukan  maladministrasi pelayanan. Hal ini dipertegas oleh data pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke dalam  Ombudsman  RI,  bahwa  permasalahan buruknya  pelayanan  sebagian  besar  diakibatkan praktik menunda-nunda pelayanan, tidak memberi- kan pelayanan, serta permintaan uang, barang, atau jasa  (Ombudsman  RI,  2022).  Ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan publik secara langsung menimbulkan  maladministrasi,  hal  ini  terjadi  ka- rena kurang berhasilnya sistem pengawasan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan  oleh  pelaksana  serta  kurangnya  kepe- dulian  birokrat  dalam  menjaga  komitmen  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 (Mayasari, 2019).
Dari  hasil  pemeriksaan  Ombudsman  RI melalui aplikasi “SIMPel”, terdapat 8.292 laporan mengenai  maladministrasi  sepanjang  tahun  2022. Laporan  tersebut  mengalami  peningkatan  diban- dingkan  tahun  2021  yang  terdapat  7.186  laporan. Jumlah  tersebut  tentunya  tidak  sedikit,  sehingga perlu adanya inovasi dalam pelayanan publik guna menghilangkan  masyarakat  terhadap  pemerintah mengenai  citra  birokrasi  pelayanan  publik  yang masih sangat buruk. Praktik maladministrasi dapat ditekan  secara  optimal  apabila  Ombudsman  RI dapat  bekerja  sesuai  tugas  pokoknya.  Hal  ini  me- merlukan  partisipasi  aktif  masyarakat  melaporkan dugaan  maladministrasi  (Dharmawan  &  Marbun, 2021).  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  sampai saat  ini  masih  dihadapkan  pada  keadaan  yang belum  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat.  Untuk  memenuhi  tuntutan  hak  dan kebutuhan dasar yang cukup banyak dan kompleks di berbagai sektor. Hal tersebut menjadi tantangan negara berkembang seperti Negara Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berfokus pada kepentingan  publik  (Muljanto,  2021).  Oleh  sebab itu  pemerintah  harus  menggandeng  pihak-pihak terkait  lainnya  seperti  lembaga  independen  dan/ atau badan hukum lainnya yang bergerak di bidang pelayanan publik untuk bekerja sama menyediakan
pelayanan  publik yang berkualitas baik bagi mas- yarakat  yang  mampu  maupun  masyarakat  yang kurang  mampu.  Salah  satu  lembaga  pemerintah adalah  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik yang me- ngurusi bidang administrasi kependudukan (Fatima & Wibawani, 2024).
Administrasi kependudukan menurut Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  merupakan  rang- kaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan melalui  Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan juga dapat diartikan sebagai pelayanan yang berkenaan dengan  penataan  dan  penertiban  dalam  dokumen dan data kependudukan ( Damayanti et al., 2022).
Dikutip  dari  Laporan  Tahunan  Ombudsman 2022, terdapat 5 keluhan utama masyarakat dalam layanan  administrasi  kependudukan,  antara  lain: (1)  Masih  ditemukan  adanya  calo  dan  pungutan liar; (2) Banyak persyaratan tambahan dalam laya- nan  administrasi  kependudukan;  (3)  Lambatnya proses pencetakan KTP elektronik; (4) Konsolidasi data  yang  buruk;  serta  (5)  Nomor  antrean  yang terbatas.  Hal  tersebut  selaras  dengan  data  yang dirilis oleh Ombudsman RI bahwa sepanjang tahun 2022  terdapat  776  laporan.  Laporan  tersebut  me- ningkat tiga kali lipat dari laporan sepanjang 2021 yang  hanya  206  laporan.  Beberapa  permasalahan tersebut  hanya  sekian  dari  banyaknya  permasa- lahan  layanan  administrasi  kependudukan  di Indonesia.  Selain  akibat  kondisi  masyarakat  itu sendiri,  komitmen  pemerintah  yang  rendah  dalam penyelenggaraan  layanan  publik  juga  ikut  andil dalam  permasalahan  layanan  administrasi  kepen- dudukan  di  Indonesia.  Salah  satu  keluhan  mas- yarakat dalam layanan administrasi kependudukan adalah permasalahan tentang KTP elektronik. Per- masalahan  dalam  pelayanan  administrasi  kepen- dudukan  khususnya  pelayanan  pembuatan  KTP elektronik  yang  sering  terjadi  antara  lain  waktu penyelesaian  dokumen  kependudukan  yang  lama, prosedur yang berbelit-belit, ketidakramahan petu- gas  dalam  melayani  masyarakat,  adanya  praktik percaloan serta pungutan liar, adanya diskriminasi pelayanan, dan sebagainya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013  tentang  Administrasi  Kependudukan,  KTP elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang di- lengkapi dengan sebuah cip yang merupakan iden- titas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diter- bitkan  instansi  pelaksana  yaitu  Dinas  Kepen- dudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Kasih  &  Harsanti, 2022).  Pemerintah  Kabupaten  Magetan  melalui Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabu- paten Magetan selama ini belum bisa memberikan
pelayanan  administrasi  kependudukan  secara  op- timal.  Salah  satu  alasan  utamanya  adalah  karena seluruh  pelayanan  administrasi  kependudukan dipusatkan  pada  kantor  dinas  kependudukan  dan pencatatan  sipil  (Aji  et  al.,  2023).  Hal  tersebut menimbulkan  banyak  keluhan  dari  masyarakat salah  satunya  mengenai  jarak  tempuh.  Dengan kondisi  jarak  tempuh  tersebut,  masyarakat  yang bertempat  tinggal  jauh  dari  pusat  pelayanan  akan sangat  kesulitan  untuk  mendapatkan  pelayanan administrasi  kependudukan  secara  optimal.  Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabu- paten Magetan membuat suatu program yang mem- permudah  masyarakat  dalam  mengurus  dokumen kependudukannya (Rudiansyah et al., 2021). Prog- ram ini merupakan program pelayanan perekaman KTP  kepada  masyarakat  khususnya  untuk  wajib KTP pemula dengan terjun langsung ke SMA/SMK di  wilayah  Kabupaten  Magetan  yang  diberi  nama Program  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola  (PA- LING JEMPOL) sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pen- catatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  Nomor  188/12/ kept.403.111/2021 tentang Inovasi Pelayanan Keli- ling Jemput Bola.
Dikutip dari media berita online Klik Madiun sebelum adanya inovasi Pelayanan Keliling Jemput Bola, tepatnya pada tahun 2018 terindikasi terdapat sekitar  11  ribu  warga  Kabupaten  Magetan  belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dinas Ke- pendudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ma- getan  melakukan  pelayanan  jemput  bola  pereka- man  KTP  elektronik  terhadap siswa/siswi sebagai wajib KTP pemula. Program jemput bola dari Di- nas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan  berguna  untuk  memperlancar  pendataan kepemilikan  dokumen  identitas  warga.  Mengenai teknis  Program  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola (PALING JEMPOL) pada tahap awal pihak seko- lah  harus  mengirim  surat  permohonan  pelayanan dengan  melampirkan  berkas  serta  data  siswa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Selanjutnya pihak dinas akan membuatkan  jadwal  pelayanan  perekaman  KTP elektronik  di  sekolah  tersebut.  Data  siswa  yang dikirim  akan  diverifikasi  oleh  dinas,  jika  terdapat berkas  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  akan dikembalikan kepada sekolah (Disdukcapil Mage- tan, 2019).
Melalui  Program  Pelayanan  Keliling  Jemput Bola  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Magetan  masyarakat  Kabupaten Magetan khususnya wajib KTP pemula, yang tem- pat tinggal jauh dari pusat pelayanan dapat dengan mudah  dan  cepat  mengurus  administrasi  kepen- dudukannya. Hal ini dikarenakan pelayanan dilaku- kan  di  lokasi  SMA/SMK  yang  telah  ditentukan,
sehingga siswa/siswi tersebut tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor dinas atau kantor kecamatan un- tuk  melakukan  perekaman  KTP  elektronik.  Pela- yanan administrasi kependudukan melalui Program Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola  memberikan perubahan  positif  bagi  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan serta masya- rakat, dengan kemudahan pelayanan yang ditawar- kan,  masyarakat  semakin  sadar  akan  pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Dengan ada- nya program PALING JEMPOL, waktu pelayanan menjadi  lebih  singkat,  yang  sebelumnya  untuk pengurusan KTP elektronik sampai KTP elektronik tercetak  selama  14  hari  kerja,  sekarang  dalam program  PALING  JEMPOL  hanya  memerlukan waktu  15  menit  untuk  melakukan  perekaman  dan KTP  elektronik  akan  diterbitkan  setelah  yang bersangkutan telah berusia 17 tahun.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan ialah kualita- tif  yang  bertujuan  memperoleh  gambaran  yang sistematis  dan  lebih  mendalam  serta  secara  tepat mengenai  Implementasi  Program  Pelayanan  Keli- ling  Jemput Bola (Paling  Jempol) yang  dilakukan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Magetan  (Moleong,  2019).  Fokus  dari penelitian ini menggunakan teori menurut George Charles  Edward  III  yang  dikutip  oleh  (Anggara, 2014) untuk mengetahui  faktor-faktor yang  mem- pengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  im- plementasi,  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan  data  sekunder  dengan  teknik  pemilihan  in- forman  yang  digunakan snowball  sampling dan purposive sampling (Sugiyono, 2018) . Teknik pe- ngumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawan- cara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis data  yang  terdapat  penelitian  ini  menggunakan model interaktif ( interactif model of analysis ) yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang  meliputi data  collection,  data  condesation, data  display,  drawing  and  verifying (Miles  et  al., 2014). Uji keabsahan data pada penelitian ini yaitu meliputi credibility (kredibilitas), transferability (keteralihan), depandibility (kebergantungan)  dan confirmability (kepastian).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Magetan  merupakan  Organisasi  Pera- ngkat  Daerah  yang  memiliki  tugas  melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kepen- dudukan dan pencatatan sipil yang dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 80  Tahun  2021  tentang  Kedudukan,  Susunan, Organisasi,  Tugas,  dan  Fungsi,  Serta  Tata  Cara
Kerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Magetan. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan berlokasi di Jalan Raya Magetan-Madiun Km 4,5 Kecamatan Sukomoro,  Kabupaten  Magetan,  Provinsi  Jawa Timur. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki  beberapa  layanan  administrasi  kepen- dudukan  unggulan,  yaitu  antara  lain  :  Perekaman Keliling  Buat  Disabilitas  dan  Manula  (Maling Budiman), Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA Antar Dokumen ke Kecamatan (Paktu- wa  Andok  Ketan),  Buah  Hatiku  yang  merupakan inovasi  pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan  Pen- catatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  berkolaborasi dengan  RSUD  Sayidiman  Magetan  untuk  pener- bitan  dokumen  KIA,  Akta  Kelahiran  dan  Kartu Keluarga,  dan  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola (Paling  Jempol)  yaitu  pelayanan  perekaman  KTP elektronik untuk pemula di SMA/SMK (Auliak & Hardjati, 2023).
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  men- deskripsikan serta menguraikan hasil dari temuan- temuan di lapangan mengenai Implementasi Prog- ram  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola  (Paling Jempol) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  yang mengacu pada fokus penelitian  menurut teori dari Edward  III  tentang  faktor-faktor  yang  mempe- ngaruhi  implementasi  kebijakan  publik  yaitu  ko- munikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.

## Komunikasi
Komunikasi memiliki peran yang penting un- tuk  menentukan  keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan publik. Proses komunikasi ini harus dila- kukan  dengan  tepat,  akurat,  dan  konsisten  dalam implementasi  kebijakan  publik.  Dalam  proses komunikasi  ini  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut :
Pertama yaitu Pertama yaitu transmisi, komu- nikasi yang terjadi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dengan pihak terkait  seperti  Dinas  Pendidikan  dan  SMA/SMK/ MA  yang  ada  di  Kabupaten  Magetan  serta  mas- yarakat  dalam  penyelenggaraan  Program  Pelaya- nan  Keliling  Jemput  Bola  (Paling  Jempol)  sudah terimplementasikan. Terbukti dengan adanya pem- buat  kebijakan  dan  implementor  kebijakan  dalam menyampaikan  Program  Pelayanan  Keliling  Jem- put  Bola  (Paling  Jempol)  melalui  sosialisasi  yang telah  dilakukan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori Edward III yang menyatakan bahwa kebijakan ya- ng dilaksanakan harus disalurkan kepada pelaksana kebijakan yang melaksanakannya.
Kedua  yaitu  kejelasan,  komunikasi  yang  ter- jadi  antara  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Magetan  dengan  seluruh  SMA/
SMK/MA  yang  ada  di  Kabupaten  Magetan  harus jelas  dan  tidak  membingungkan  pihak  manapun. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabu- paten Magetan telah memberikan kejelasan dalam menyampaikan  sosialisasi  dan  informasi  kepada pemohon. Berkaitan dengan alur proses pembuatan KTP elektronik, Dinas Kependudukan dan Penca- tatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  telah  mempub- likasikan  di  media  sosial  resmi  Dinas  Kepen- dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  Edward  III  yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan sangat penting agar dapat berjalan dengan baik.
Gambar 1. Persyaratan Program Paling Jempol
Ketiga  yaitu  konsistensi,  pelaksanaan  yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencata- tan  Sipil  Kabupaten  Magetan  haruslah  selalu konsisten dan tidak berubah-ubah. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencata- tan  Sipil  dalam  pelaksanaan  Program  Pelayanan Keliling  Jemput  Bola  (Paling  Jempol)  dalam  hal persyaratan  atau  berkas  yang  dibutuhkan  dalam pembuatan  KTP  elektronik  sudah  konsisten  dan tidak ada perubahan sama sekali dan sesuai dengan yang  disampaikan  saat  sosialisasi  dari  Dinas  Ke- pendudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ma- getan. Hal tersebut sesuai dengan teori Edward III yang  menyatakan  bahwa  implementasi  sebuah kebijakan  yang  efektif  membutuhkan  komunikasi yang  jelas  dan  membutuhkan  perintah  yang  kon- sisten.
Berdasarkan  indikator  yang  terdapat  dalam proses komunikasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa  komunikasi  merupakan  suatu  peran/fungsi yang  penting  untuk  menentukan  keberhasilan  im- plementasi  suatu  kebijakan  publik.  Dalam  pelak- sanaan implementasi kebijakan Program Pelayanan Keliling  Jemput  Bola  (Paling  Jempol)  proses komunikasi  harus  dilakukan  dengan  tepat,  akurat, serta konsisten. Dengan demikian, dapat disimpul- kan  bahwa  pada  faktor  komunikasi,  Dinas  Ke- pendudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ma- getan sudah berhasil dalam mengimplementasikan Program  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola  (Paling Jempol).

## Sumber Daya
Sumber  daya  yang  digunakan  dalam  proses implementasi adalah jumlah staf, keahlian dari para pelaksana  kebijakan,  sumber  anggaran  dan  peng- gunaannya,  terdapat  fasilitas-fasilitas  yang  men- dukung  agar  dapat  dipakai  guna  mendukung kelancaran  dalam  melaksanakan  program  seperti sarana  dan  prasarana,  serta  adanya  kewenangan yang dapat menjamin agar program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Pertama, yaitu staf, berkaitan dengan staf yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Magetan  sudah  terimplementasi- kan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Menurut UU  Nomor  25  Tahun  2009,  salah  satu komponen standar pelayanan publik adalah kompetensi pelak- sanaan. Kompetensi pelaksanaan adalah suatu ke- mampuan yang harus dimiliki oleh seorang pelak- sana yang meliputi pengetahuan keahlian, ketram- pilan,  dan  pengalaman.  Dalam  hal  ini  jumlah operator, kemampuan serta keahlian operator yang dibutuhkan  dalam  Program  Pelayanan  Keliling Jempol  Bola  (Paling  Jempol)  sudah  terimplemen- tasikan.
Kedua  yaitu  informasi,  berkaitan  dengan  ba- gaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Magetan  selaku  implementor kebijakan  melaksanakan  Program  Pelayanan  Ke- liling Jempol Bola (Paling Jempol) serta data yang berkaitan  dengan  program  tersebut.  Dalam  me- laksanakan  Program  Pelayanan  Keliling  Jempol Bola (Paling Jempol) ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  telah  me- nyampaikan  informasi  yang  berkaitan  dengan program  ini  kepada  UPTD  Dinas  Pendidikan Provinsi dan SMA/SMK/MA yang ada di Magetan melalui  sosialisasi.  Kemudian  mengenai  alur  dan persyaratan  Program  Pelayanan  Keliling  Jempol Bola (Paling Jempol) sudah sangat jelas dan dapat diakses melalui media sosial Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  dan  di berita online .
Ketiga  fasilitas,  berkaitan  dengan  fasilitas atau  sarana  sebagai  penunjang  dari  penyelengga- raan  Program  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola (Paling Jempol). Sarana yang diberikan oleh Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Magetan  adalah  seperangkat  alat  perekaman  KTP elektronik  yang  terdiri  dari fingerprint  scanner, irish  scanner,  signeture  pad ,  kamera,  laptop  dan modem  internet.  Selain  itu,  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  juga memfasilitasi  operator  untuk  menggunakan  mobil dinas  untuk  keperluan  membawa  alat-alat  pereka- man  ke  lokasi  pelayanan.  Sarana  yang  disediakan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Magetan untuk menunjang pelaksanaan Program  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola  (Paling
Jempol)  sudah  terimplementasikan  baik.  Namun pada  saat  melakukan  perekaman  KTP  di  daerah yang  memiliki  sinyal  atau  jaringan  internet  yang tidak  bagus  karena  modem  yang  mereka  gunakan tidak bekerja secara maksimal, membuat pelayanan menjadi lebih lama.
Gambar 2. Fasilitas Program Paling Jempol
Keempat yaitu kewenangan, berkaitan dengan pembagian kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Magetan selaku implementor kebijakan merupakan Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  men- dapatkan  wewenang  untuk  menjalankan  Program Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola  (Paling  Jempol) dari  Peraturan  Bupati  Magetan  Nomor  14  tahun 2022  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependu- dukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Program  Paling Jempol diterapkan untuk mempercepat masyarakat dalam kepemilikan dokumen adminduk khususnya KTP  elektronik.  Pembagian  kewenangan  yang terjadi  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Magetan  sudah  cukup  baik  di- buktikan  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  Pen- catatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  menurunkan Surat  Perintah  Tugas  (SPT)  untuk  operator  setiap ada  Program  Paling  Jempol.  Dalam  SPT  tersebut akan  ditujukan  siapa saja  operator yang akan  ikut dalam pelaksanaan Program Paling Jempol.
Dengan  demikian,  pada  faktor  sumber  daya dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  sudah berhasil mengimplementasikan Program Pelayanan Keliling  Jemput  Bola  (Paling  Jempol)  namun belum  optimal.  Hal  ini  karena  Namun  pada  saat melakukan  perekaman  KTP  di  daerah  yang  me- miliki sinyal atau jaringan internet yang tidak ba- gus  karena  modem  yang  mereka  gunakan  tidak bekerja secara maksimal, membuat pelayanan men- jadi lebih lama.

## Disposisi
Berkaitan  dengan  sikap  serta  komitmen  dari Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabu- paten Magetan terhadap Program Pelayanan Kelil- ing  Jemput  Bola  (Paling  Jempol)  yang  dilaksana- kan di seluruh SMA/SMK/MA yang ada di Kabu- paten  Magetan.  Ada  tiga  faktor  yang  mempenga- ruhi  kemampuan  dan  kemauan  implementor  ke- bijakan untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut :
Pertama  yaitu  kognisi,  berkaitan  dengan  se- berapa  jauh  pemahaman  dari  operator  Dinas  Ke-
pendudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Magetan  terhadap  Program  Pelayanan  Keliling Jemput  Bola  (Paling  Jempol)  ini.  Harapan  dari adanya  Program  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola (Paling  Jempol)  adalah  untuk  mempermudah  dan mempercepat  pembuatan  KTP  elektronik.  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Magetan telah berhasil mempermudah masyarakat dalam  pembuatan  KTP  elektronik  yang  awalnya harus  datang  langsung  ke  Kantor  Disdukcapil sekarang  cukup  menunggu  sekarang  cukup  me- nunggu jadwal perekaman di SMA/SMK/MA. Hal ini  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  George Charles  Edward  III  yang  menyatakan  bahwa, pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat pen- ting  bagi  implementor  kebijakan.  Apabila  sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem  nilai  pembuat  kebijakan,  implementasi kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif.  Ke- tidakmampuan  administratif  dari  implementor kebijakan,  yaitu  ketidakmampuan  dalam  menang- gapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.
Kedua  yaitu  arahan  dan  tanggapan  pelaksa- naan,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Magetan dalam memberikan arahan dan tanggapan  terhadap  pelaksanaan  sudah  terimple- mentasikan  karena  pada  saat  terjadi  masalah  atau komplain, mereka langsung menanggapi sekaligus memberikan solusi atau arahan sesuai dengan apa yang  pemohon  butuhkan  sehingga  masalah  dapat teratasi  dengan  baik.  Hal  tersebut  sesuai  dengan yang diungkapkan George Charles Edward III yang menyatakan  bahwa  arahan  dan  tanggapan  pelak- sanaan  ini  meliputi  penerimaan,  ketidakberpiha- kan,  ataupun  penolakan  implementor  kebijakan dalam  menyikapi  kebijaksanaan.  Apabila  dilihat dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Magetan  yang  mampu  memberikan arahan dan tanggapan terhadap pelaksanaan artinya Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabu- paten  Magetan  telah  menerima  apa  yang  menjadi komplain  dari  masyarakat  dan  dapat  memberikan solusi  berarti  mampu  menyikapi  kebijaksanaan dalam sebuah pelaksanaan.
Ketiga yaitu intensitas respons atau tanggapan pelaksana,  intensitas  respons  atau  tanggapan  dari Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabu- paten  Magetan  dalam  pelaksanaan  Program  Pe- layanan Keliling Jemput Bola (Paling Jempol) ini. Hal ini dibuktikan dengan operator Program Paling Jempol ketika terjadi permasalahan seperti jaringan internet yang tidak stabil, mereka langsung berusa- ha memperbaikinya, sehingga pelayanan dapat ber- jalan dengan lancar.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa, pada  faktor  disposisi  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  sudah  berh- asil  mengimplementasikan  Program  Pelayanan Keliling Jemput Bola (Paling Jempol) berjalan de- ngan optimal, karena ketiga sub fokus dari disposisi sudah berjalan dengan optimal.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  ini  berkaitan  dengan Stan- dard  Operating  Procedure (SOP)  yang  dilakukan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Magetan  sebagai  acuan  dalam  pelak- sanaan  Program  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola (Paling Jempol). (SOP) ini menjadi dasar bagi im- plemetor  kebijakan  untuk  melakukan  suatu  ke- giatan. Sehingga dalam pengimplementasian Prog- ram  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola  (Paling Jempol). Harus dijalankan sesuai dengan Standard Operating  Procedure (SOP)  yang  berlaku.  Hal tersebut sesuai dengan pedoman standar pelayanan dalam PERMENPAN Nomor 15 Tahun 2014 yang meliputi  persyaratan,  prosedur,  waktu,  biaya,  dan sarana  prasarana.  Waktu  yang  dimaksud  adalah jangka  waktu  pelaksanaan  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan  seluruh  proses  pelayanan  dari  per- tama sampai selesai.
Dalam  pelaksanaan  Program  Pelayanan  Ke- liling Jemput Bola (Paling Jempol) tersebut pihak Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabu- paten Magetan sudah mengimplementasikan Stan- dard  Operating  Procedure (SOP)  dengan  baik. Akan  tetapi  dalam  waktu  penyelesaiannya  yang kurang optimal sehingga tidak sesuai dengan SOP yang  ada  yaitu  sekitar  75  menit  sedangkan  di lapangan  ternyata  harus  menunggu  beberapa  hari. Apabila  dikaitkan  dengan  PERMENPAN  Nomor 15  Tahun  2014  yaitu  waktu  maka  Dinas  Kepen- dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan belum  melaksanakan Standard  Operating  Proce- dure (SOP)  dengan  optimal  sehingga  perlu  di- tingkatkan lagi agar mendapatkan pelayanan yang sesuai.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  faktor struktur birokrasi Dinas Kependudukan dan Penca- tatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  sudah  berhasil mengimplementasikan  Program  Pelayanan  Keli- ling  Jemput  Bola  (Paling  Jempol)  akan  tetapi belum  optimal.  Hal  tersebut  terjadi  karena  proses mengunggah  data  ke  server  pusat  memerlukan waktu  1  x  24  jam  sehingga  waktu  penyelesaian Program  Paling  Jempol  tidak  sesuai  dengan  SOP yang  ada  yaitu  sekitar  75  menit  sedangkan  di  la- pangan  ternyata  harus  menunggu  beberapa  hari sampai KTP elektronik didistribusikan.

## KESIMPULAN
Program  Pelayanan  Keliling  Jemput  Bola (Paling  Jempol)  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Magetan  sudah  ter- implementasi  dengan  baik  dan  sudah  memenuhi
empat  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  implementasi menurut  George  Charles  Edward  III.  Akan  tetapi saat  pelayanan  di  daerah  yang  memiliki  jaringan internet  kurang  stabil  membuat  pelayanan  lebih lama  dikarenakan  modem  yang  mereka  gunakan hanya  bisa  untuk  satu  karti  provider.  Kemudian mengenai  pencetakan  KTP  elektronik,  Dinas  Ke- pendudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ma- getan  tidak  bisa  melayani  untuk  pemohon  yang berasal  dari  luar  Kabupaten  Magetan  karena blangko  KTP  elektronik  yang  terbatas,  pemohon yang berasal dari luar Kabupaten Magetan disaran- kan  agar  mencetak  KTP  elektronik  di  daerah asalnya.  Kemudian  dalam Standard  Operating Procedure (SOP)  masih  belum  optimal.  Hal  ter- sebut  karena  waktu  penyelesaiannya  yang  kurang maksimal sehingga tidak sesuai dengan SOP yang ada,  yaitu  ±75  menit  sedangkan  di  lapangan  ter- nyata  memerlukan  beberapa  hari  sampai  KTP didistribusikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, N. W. A., Supriyono, B., & Shobaruddin, M.
(2023).  Inovasi  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Melalui  Anjungan  Dukcapil Mandiri. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Publik , 9 (2), 63–72.
Alvira  Damayanti,  D.,  Yani  Yuningsih,  N.,  & Akbar,  I.  (2022).  Efektivitas  Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Masa Peralihan  Layanan  Tahun  2021  Di  Kota Bandung. Jurnal Administrasi Pemerintahan , 2 (2), 323–336.
Anggara,  S.  (2014).  Kebijakan  Publik.  In Kebijakan Publik (2nd ed.). Pustaka Setia. Auliak,  N.  P.,  &  Hardjati,  S.  (2023).  Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu  Tuntas  Di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Journal of  Governance  and  Local  Politics  (JLGP) , 5 (1), 67–75.
Badan  Pusat  Statistik.  (2022).  Analisis  Profil Penduduk  Indonesia.  In Badan  Pusat Statistik . https://www.bps.go.id/
Dewi, F. C., & Oktariyanda, T. A. (2022). Analisis Penerapan  Electronic  Government  Melalui Mesin  Anjungan  Dukcapil  Mandiri  (Adm) (Studi  Kasus  Pada  Mal  Pelayanan  Publik Kabupaten Magetan). Publika , 10 (2),
Dharmawan,  M.  F.,  &  Marbun,  R.  (2021).
Kepatuhan  Penyelenggara  Pelayanan  Publik
Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman  Republik  Indonesia  Terkait
Tindakan  Maladministrasi  Tahun  2019. Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat  Madani) , 11 (2), 285–304.
Fatima,  A.  I.,  &  Wibawani,  S.  (2024).  Strategi Pencapaian  Target  Aktivasi  Kependudukan
Digital. Jurnal Kebijakan Publik , 15 (1), 84–
91.
Julianti, L., & Zulkarnaini, Z. (2017). Implementasi
Program  Pengembangan  Listrik  Pedesaan oleh  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
Kasih, P. B., & Harsanti, H. (2022). Implementasi Program  Jemput  Bola  Layanan  e-KTP  Di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Buton  Tehan  Provinsi  Sulawesi Tenggara. Jurnal Registrate , 4 (2), 114–128. Klik  Madiun.  (2018). 11  Ribu  Belum  Rekam  E- KTP,  Dukcapil  Jemput  Bola  ke  Sekolah . https://www.klikmadiun.com/2018/12/11- ribu-belum-rekam-e-ktp-dukcapil.html
Mahendra,  M.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021).
Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  di  Lingkungan  Pemerintah
Kota  Pekanbaru. Cross-border , 4 (2),  623-
636.
Mayasari,  D.  (2019).  Peningkatan  Kepatuhan Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Guna Meminimalisir  Terjadinya  Maladministrasi Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik.
Prosiding Seminar Stiami , 6 (1), 60–67.
Miles,M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,J.  2014.
Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook . USA: Sage Publications. Moleong,  L.  J.  (2019). Metodologi  Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Muljanto, M. A. (2021). Analisis Sektor Unggulan Dalam  Pembangunan  Daerah  di  Kabupaten Sidoarjo. Jurnal  Manajemen  Keuangan Publik , 5 (2), 169–181.
Puspitasari, F. F. (2019). Implementasi Pelayanan
Prima Sebagai Upaya Meningkatkan Marketing  Sekolah. Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam , 4 (1).
Rudiansyah,  Y.  A.,  Argenti,  G.,  &  Febriantin,  K. (2021).  Kualitas  Pelayanan  Administrasi Kependudukan pada Masa Pandemi Covid 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja , 18 (4), 513–520. Sabrina, R., & Zulkarnaini, Z. (2016). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu (Doctoral dissertation, Riau
University).
Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatig, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Subhan,  M.,  Zulkarnaini,  Z.,  Meiwanda,  G.,  & Putri,  R.  A.  (2022).  Analisis  Peran Stakeholder  dalam  Program  Siak  Hijau  di Kabupaten  Siak. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 8 (22), 439-454.