## Legalitas Praktik Siber yang Licik: Kesiapan Hukum Siber Indonesia

## Sardjana Orba Manullang
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 13077, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Korespondensi: somanullang@unkris.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Manullang, S. O. (2022). The Legality of Devious Cyber Practices: Readiness of Indonesia’s Cyber Laws. Society, 10(2), 489- 502.

## DOI: 10.33019/society.v10i2.482
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 22 September, 2022;
Diterima: 16 Desember, 2022; Dipublikasi: 30 Desember, 2022;
Dunia  maya  Indonesia  yang  terus  berkembang  telah mengantarkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan ke bisnis online dan e-commerce negara. Hal ini disebabkan oleh tingkat penetrasi  internet  negara  yang  meningkat  sebesar  73%  dari total populasinya, dengan sekitar 204 juta orang terhubung ke internet.  Konektivitas  yang  tinggi  ini  telah  menghasilkan beberapa  peluang  sosio-ekonomi  yang  positif  tetapi  dengan masalah pelik lainnya seperti kejahatan dunia maya, informasi yang  salah,  intoleransi  yang  dipicu  oleh  dunia  maya, disinformasi,  trolling,  dan  perang  dunia  maya.  Terlepas  dari intervensi  pemerintah  Indonesia  dengan  langkah-langkah untuk mengatur aktivitas dunia maya, beberapa praktik dunia maya licik yang tidak terdefinisi dalam literatur  hukum terus dipraktikkan,  bahkan  dianggap  sah,  terkadang  menimbulkan konsekuensi  negatif.  Praktik-praktik  ini  sering  dilakukan sebagai operasi terorganisir yang menargetkan populasi untuk menciptakan  ketidakpercayaan  dan  mempolarisasi  populasi yang ditargetkan. Beberapa dibuat sebagai perang dunia maya yang  dideklarasikan  oleh  entitas  di  suatu  negara  atau  dari negara  asing  yang  menargetkan  populasi  orang  lain,  yang merupakan  ancaman  bagi  tatanan  sosial.  Penelitian  ini mengeksplorasi praktik dunia maya yang licik ini dan strategi serta  kemungkinan  mitigasinya. Pendekatan  penelitian sosiologis  ditambah  dengan  penggunaan  teori  penegakan hukum  diterapkan  untuk  mempelajari  dan  menganalisis kebijakan penegakan hukum keamanan dunia maya Indonesia, UU  Internet  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, hukum Konstitusi, aktor masyarakat sipil  dan  sektor  swasta  pelaku  keamanan  siber.  Hukum Indonesia  dan  hukum  internasional,  ditambah  dengan teknologi yang tersedia, ditinjau kesiapannya untuk mengatasi
Society, 10 (2), 506-520, 2022 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  isu  siber  yang  licik  terhadap tatanan sosial. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia  dalam  kesiapan  untuk  memerangi  isu-isu  dunia maya  ini  di  yurisdiksinya  tetapi  juga  menghadirkan  lebih banyak pertanyaan tentang proposal untuk meninjau undang- undang  dan  pengenalan  sistem  pemantauan  konten,  yang berisiko disebarkan secara tidak tepat dalam penyensoran atau penindasan terhadap kebebasan berekspresi yang sah.
Kata Kunci: Hukum  Indonesia;  Hukum  Siber  Indonesia; Kebijakan Siber; Perang Maya; Sensor

## 1. Pendahuluan
Dunia maya Indonesia dari Oktober 2016 hingga April 2017 dipenuhi dengan aktivitas dan materi  dunia  maya  yang  secara  substansial  mengarah  pada  unjuk  rasa  terbesar  yang  pernah ada di negara ini. Serangkaian protes di Jakarta dimulai pada pertengahan Oktober 2016 setelah sebuah  video  di posting dan  dibagikan  secara online ( Lim,  2017 ).  Peristiwa  yang  dihasilkan termasuk  protes  jalanan  massal  terbesar  dalam  sejarah  Indonesia  dan  penangkapan  dan akhirnya  pemenjaraan  Gubernur  Jakarta  yang  sedang  menjabat  ( Mietzner  &  Muhtadi,  2018 ). Kegiatan yang secara substansial mengarah pada hal ini terjadi di dunia maya terutama media sosial, aplikasi perpesanan, dan situs web. Niat dari aktivitas dunia maya ini, entah licik atau tidak, dapat memengaruhi sistem peradilan yang seharusnya independen, mengubah lanskap politik,  memperkuat  perpecahan  sosial  yang  ada,  dan  mengganggu  ketertiban  umum ( Nuryanti, 2020 ; Paterson, 2019 ).
Dunia maya Indonesia termasuk yang tersibuk di dunia, dengan e-commerce terbesar di Asia Tenggara; demikian pula, ia memiliki salah satu media sosial paling aktif. Dengan konektivitas yang  tinggi  tersebut,  Indonesia  memiliki  peluang  ekonomi  yang  luar  biasa  yang  ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan porsi yang cukup besar terkait langsung dengan  aktivitas online ( Manullang,  2021a ; Nugraha  &  Putri,  2016 ; Paterson,  2019 ).  Peluang yang sama disajikan dalam lanskap sosial-politik. Banyak orang Indonesia yang secara formal tidak  terlibat  secara  politik,  kebanyakan  dari  kelas  menengah,  semakin  terlibat  dalam percakapan  sosial  dan  politik  karena  internet  menghadirkan  platform  yang  lebih  baik  untuk kebebasan  berekspresi.  Kebebasan  berekspresi  juga  memungkinkan  peningkatan  aliran informasi  negatif  yang  dibuat  dan disebarluaskan  dengan  sengaja  untuk  memperkuat  isu-isu yang kontroversial, mempolarisasi, dan bahkan mengintimidasi. Untuk negara dengan banyak keragaman dan sejarah politik yang memecah belah di sepanjang garis agama, suku, etnis, dan ras,  internet  digunakan  secara  aktif  untuk  memperkuat  dan  melanggengkan  perpecahan  ini ( Lim, 2017 ; Toha et al., 2021 ). Beberapa kegiatan untuk tujuan ini bahkan mengklaim legitimasi tergantung pada bagaimana, di mana dan kapan dilakukan dan atau jika mereka yang terlibat dalam  praktik  tersebut  memiliki  dukungan  atau  koneksi  dengan  yang  berkuasa  dan  mereka yang berwenang ( Gaidosch, 2018 ; Tyson, 2021 ).
Praktik dunia maya yang licik seperti itu terus menghindari hukum lokal dan internasional di  banyak  negara  ( Lubin  &  Townley,  2020 ).  Pihak  berwenang  Indonesia  menempatkan kebijakan  dan  langkah  hukum  untuk  mengatur  dunia  maya  dengan  lebih  banyak  revisi undang-undang yang diusulkan. Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, akademisi, dan aktor
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
swasta telah memerangi praktik siber negatif ( Manuhutu et al., 2021 ; Manullang, 2020 ; Nugraha &  Putri,  2016 ).  Beberapa  tindakan  yang  diterapkan  dan  diusulkan  berada  di  bawah pengawasan  karena  kemungkinan  mereka  mengizinkan  penyensoran,  pelanggaran  hak  atas kebebasan berekspresi, privasi, dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi ( Paterson, 2019 ). Dalam studi ini, kami mengkaji kesiapan hukum siber Indonesia untuk menangani praktik- praktik  yang  menjadi  perhatian  di  dunia  maya  dengan  mengeksplorasi  kebijakan  Siber Indonesia,  Undang-Undang  Siber.  Untuk  lebih  memahami  sifat  licik  dari  beberapa  praktik dunia  maya  di  dunia  maya  Indonesia,  kami  akan  menganalisis  masalah  sosial-politik  negara yang  secara  historis  dibentuk  oleh  politik  yang  memecah  belah  dan  eksploitatif,  serta bagaimana  dampaknya  saat  diperbesar  oleh  peningkatan  konektivitas  internet.  Kami  akan memeriksa ancaman yang ditimbulkan oleh isu-isu ini terhadap demokrasi negara yang sedang berkembang dan perubahan kebijakan pemerintah dalam menanggapi isu-isu ini.

## 2. Peningkatan Konektivitas, Pertumbuhan Ekonomi, dan Liberalisme
Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia dikaitkan dengan aktivitas berbasis online dan e-commerce ,  sebagaimana  dibuktikan  dengan  investasi  besar  di  sektor  ini  oleh  raksasa  e- commerce seperti Alibaba, JD.com, dan Google (Jurriëns & Tapsell, 2017 ; Ramli , 2020 ). Proyeksi kurva pertumbuhan ekonomi Indonesia mengarah ke negara yang menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia dalam hal daya beli pada tahun 2050 ( Nehru, 2016 ; Paterson, 2019 ). Pertumbuhan e-commerce ini  didukung  oleh  peningkatan  konektivitas,  dengan  lebih  dari 204 juta orang terhubung ke internet, terutama melalui koneksi seluler ( Chen, 2020 ; Manullang, 2020 ).  Paket  data  yang  terjangkau  telah  menyebabkan  orang  Indonesia  menggunakan  media sosial  secara  eksponensial  ( Manullang,  2020 ; Ramli,  2020 ).  Diberi  peringkat  tertinggi  dalam penggunaan ponsel, dengan rata-rata waktu  layar hingga 180 menit setiap hari ( Amin, 2014 ), orang Indonesia juga termasuk pengguna aktif Twitter dan Facebook dengan peringkat teratas ( Paterson,  2019 ).  Selain  e-commerce  dan  media  sosial,  pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan akademisi telah mengadopsi penyampaian layanan online secara signifikan bahkan di daerah pedesaan.  Alat  umpan  balik  publik  pemerintah  tentang  peringkat  layanannya,  yang  disebut LAPOR, diluncurkan untuk mendorong penyelenggaraan layanan publik yang transparan dan akuntabel ( Dini et al., 2018 ; Manullang, 2021b ).
Terlepas dari peningkatan konektivitas, peluang, keterlibatan sosial dan upaya pemerintah, masalah  keamanan  siber  dan  kejahatan  siber,  hubungan  yang  tidak  seimbang  antara  daerah pedesaan  dan  perkotaan  masih  mengganggu  dunia  maya  Indonesia  ( Manuhutu et  al., 2021 ; Manullang, 2021b ; Setiawan & Suhartomo, 2019 ; Setti & Wanto, 2019 ). Apa yang lebih rendah dari  literasi  dan  pengetahuan  digital  di  antara  bagian  populasi  tertentu  yang  mengecualikan mereka dari memanfaatkan peluang yang disajikan oleh konektivitas digital? Selain itu, literasi konektivitas  digital  yang  rendah  membuat  banyak  orang  lebih  rentan  terhadap  praktik  siber yang licik, viktimisasi kejahatan siber, dan disinformasi, yang mengganggu tatanan sosial.

## 3. Praktik Cyber yang Licik
Banyak  praktik  dunia  maya  yang  licik  mengklaim  legitimasi  ( Manning  &  Agnew,  2020 ; Payne, 2018 ). Pada bagian ini, kami membahas manipulasi media sosial melalui trolling , yang disebut  secara  lokal  di  Indonesia  disebut, 'Buzzing' ,  tetapi  fokusnya  adalah  pada trolling dua sisi.  Dalam  penelitian  lain,  ini  disebut  sebagai rabble-rousing ,  yang  telah  lolos  dari  klasifikasi hukum  ( Lubin  &  Townley,  2020 ).  Manipulasi  media  sosial di  Indonesia  berakar  pada  sejarah negara  itu  sendiri  dan  dilakukan  oleh  mesin  propaganda  negara  pada  masa  itu  sebagai  alat untuk  mengendalikan  wacana  sosial  yang  lebih  luas,  mempersenjatai  keragaman  untuk
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
menebar paranoia, dan mengatur suasana otoritarianisme ( Berting, 2019 ; Shah & Taylor, 2021 ). Runtuhnya  otoritarianisme  di  Indonesia  mengantarkan  pada  demokratisasi,  yang  datang dengan  kebebasan  berekspresi  yang  dipercepat  dengan  hadirnya  internet  dan  media  digital. Adegan  media  sosial  meledak  dengan  aktivitas  dengan  demokrasi  yang  berlaku  yang mentolerir  kebebasan  berekspresi  yang  sebelumnya  ditekan.  Namun,  kebiasaan  lama memanipulasi narasi melalui media populer kini menjadi bagian dari jiwa sosial. Siapa saja bisa melaksanakannya,  tidak  hanya  yang  didominasi  oleh  mesin  negara  seperti  dulu.  Hal  ini memunculkan pabrik troll media sosial dan ‗pasukan siber‘ yang memanipulasi narasi di media sosial atas nama banyak pihak, terutama untuk tujuan politik dan sosial ekonomi ( Sastramidjaja & Wijayanto, 2022 ).
Pemilihan gubernur Jakarta tahun 2012 memulai penggunaan 'tim siber' dalam skala besar, terutama 'buzzer' / troll dalam  kampanye  politik.  Tren  telah  ditetapkan,  dan  banyak  aktivitas politik  berikutnya  telah  merekrut  tim  siber  semacam  itu  untuk  mendorong  agenda  mereka ( Nuryanti,  2020 ; Sastramidjaja  &  Wijayanto,  2022 ).  Aktivitas  dunia  maya  yang  meningkat seperti  ini  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  sehari-hari  orang  Indonesia,  seringkali menghasilkan konsekuensi online dan offline yang nyata ( Lindsey & Pausacker, 2016 ; Lim, 2017 ). Meskipun aktivitas siber semacam ini dapat bersifat konstruktif seperti peningkatan partisipasi politik  dan  kebebasan  berekspresi,  sebagian  besar  telah  mengakibatkan  perpecahan  dan gangguan  ketertiban,  dan  bahkan  memengaruhi  sistem  peradilan  seperti  dalam  kasus pemenjaraan Ahok. gubernur Jakarta ( Lim, 2017 ; Berting, 2019 ).
Sifat licik dari trolling sering dirancang untuk dengan sengaja menyebarkan hal-hal negatif, yang mengarah pada konsekuensi negatif, namun penuntutan untuk trolling jarang terjadi atau tidak  ada  sama  sekali.  Ini  bisa  jadi  sebagian  karena  koneksi  para troller dengan  entitas  kuat yang berwenang. Sebuah kelompok aktivis peretas Muslim menggunakan media sosial untuk memperkuat  intoleransi  beragama  ( Tapsell,  2021 ).  Itu  mencuri  informasi  pribadi  orang  yang ditargetkan  (dianggap  menghina  Islam)  dan  menerbitkannya  secara online ( Paterson,  2019; Berting,  2019 ).  Ada  indikasi  hubungan  antara  partai  politik  yang  kuat  dan  militer  Indonesia ( Paterson, 2019 ; Boyle, 2020 ).

## 4. Trolling/Buzzing
Pengguna  jejaring  sosial  online  akhir-akhir  ini  harus  bergulat  dengan trolling .  Sebanyak trolling memiliki klasifikasi negatif dan positif, penelitian ini berfokus pada troller negatif yang secara khusus diidentifikasi oleh praktisi sebagai Pembenci ( Hater ) ( Hodge & Hallgrimsdottir, 2020 ; Horse et  al., 2021 ).  Dalam  hal  ini,  istilah  tersebut  telah  digunakan  dengan  sengaja memposting  pesan  yang  provokatif,  ofensif,  atau  mengancam  melalui  jaringan  komunikasi. Definisi ini dengan jelas menggambarkan sifat licik dari trolling , namun ini merupakan aktivitas yang  dilakukan  oleh  banyak  orang,  termasuk  mereka  yang  berwenang. Trolling terus menghindari hukum, bahkan dalam beberapa kasus mengklaim legalitas dan meneruskannya sebagai  'kebebasan  berbicara'  atau  'seni'  seperti  dalam  kasus  Elonis  Vs.  Amerika  Serikat ( Reichel, 2019 ; Roark, 2015 ).
Contoh umum trolling di Indonesia adalah ‗pasukan dunia maya‘ yang secara lokal disebut sebagai  ‗ buzzers’ ( Sastramidjaja  dan  Wijayanto,  2022 ).  Literatur  yang  tersedia  tentang  subjek tersebut menyatakan bahwa buzzer memperkuat pendapat sudut pandang tertentu tentang isu atau  merek  tertentu  untuk  menjangkau  audiens  yang  lebih  luas  ( Lim,  2017 ; Sastramidjaja  & Wijayanto,  2022 ).  Fenomena buzz di  Indonesia  menjadi  populer  pada  tahun  2009,  dengan influencer utama  dibayar  untuk  mempromosikan  produk  dan  merek,  dan  meledak  selama pemilihan  gubernur  2012  di  Jakarta  ( Neyasyah,  2020 ; Syahputra,  2019 ).  Kandidat  politik  di
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
semua  sisi  merekrut  dan  membayar  tim  buzzer  untuk  mendorong  agenda  politik  mereka. Tentu  saja,  cara  kerja buzzer tergantung  pada  kreativitas buzzer .  Kreativitas  dalam  trolling sering  melibatkan  mengeluarkan  materi  yang  paling  menarik  perhatian.  Politik  Indonesia berarti  memperkuat  pendapat  yang  memecah  belah  di  sepanjang  garis  agama,  budaya,  etnis, ras  dan  ekonomi.  Setelah  tuduhan  penistaan  terhadap  Ahok,  Gubernur  Jakarta,  pada  tahun 2016  dan  demonstrasi  berikutnya  yang  menyebabkan  penangkapan  dan  pemenjaraannya, aktivitas  dunia  maya  dibanjiri  dengan  materi  yang  memecah  belah  yang  tersebar  di  internet dan diperkuat oleh troll. Materi anti-Ahok yang beredar, misalnya, mengkritisi etnis Tionghoa- nya yang dianggap sebagai orang asing dan komunis; iman Kristennya disebut-sebut melalui nada  Islam  radikal  sebagai  seorang  kafir  ( Lim,  2017 ; Ong  &  Tapsell,  2021 ).  Pihak  lain  juga mendorong  fakta  yang  diputarbalikkan  tentang  lawan  Ahok;  Anies  menuduhnya  terkait dengan  beberapa  kasus  korupsi  dan  melontarkan  tudingan  absurd  bahwa  dia  berniat memberlakukan  hukum  syariah  dan  disanjung  kelompok  Syiah  Iran.  Materi  semacam  itu menenggelamkan opini alternatif dan menciptakan suasana terpolarisasi yang sangat kuat yang menyebar dari dunia maya ke komunitas dan rumah, membuat orang saling bertentangan.

## 5. Trolling Dua Sisi ( rabble-rousing )
Menghindari  sorotan  analisis  ilmiah  yang  luas  adalah  cara  licik  yang  sangat  kejam  dan berbahaya  untuk  menanamkan  ketidakharmonisan  di  antara  masyarakat  adalah  kebiasaan ―bermain  di  kedua  sisi‖  di  internet  ( Fichman  &  McClelland,  2021 ).  Praktisi  yang  telah mempelajari  praktik  ini  menyebutnya  sebagai rabble-rousing (Lubin  &  Townley,  2020).  Untuk studi ini, kami akan menyebutnya sebagai 'trolling dua sisi', yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi operasi untuk memperkuat masalah yang memecah belah dengan mendukung kedua belah pihak. Untuk memahami praktik ini dengan lebih baik, kami akan mengambil dari contoh-contoh baik dari lingkungan lokal maupun internasional.
Secara  lokal, trolling dua  sisi  lebih  terwujud  dalam  isu-isu  yang  memecah  belah  dan berorientasi politik. Kembali ke kampanye gubernur Ahok-Anies Jakarta dan insiden penistaan agama, trolling dua sisi dipraktikkan oleh kelompok-kelompok yang mengoperasikan situs web berbeda,  yang  memperkuat  materi  perpecahan  yang  bertentangan  satu  sama  lain  karena beroperasi  serupa  di  media  sosial.  Misalnya,  arrahmah.com  memposting  materi  anti-Ahok, sementara spoofnya arrahmahnews.com memposting materi pro-Ahok. Hal yang sama terjadi pada  VOA-islamnews.com,  tiruan  dari  VOA-islam.com,  dan  pkspuyengan.com,  tiruan  dari pkspiyungan.com  yang  saat  ini  sudah  tidak  berfungsi  ( Lim,  2017 ).  Mengesampingkan  niat ideologis  dari  praktik  trolling  dua  sisi  ini,  tindakan  mereka  bertujuan  untuk  menanamkan ketidakharmonisan  dalam  demokrasi  muda  Indonesia  ( Lubin  &  Townley,  2020 ).  Para troller bermain di kedua sisi dalam kasus seperti itu, membuat korban rakyat Indonesia.
Secara  internasional,  contoh trolling dua  sisi  yang  paling  terkenal  terjadi  di  dunia  maya Amerika  Serikat. Troll memainkan  kedua  belah  pihak  dengan  memperkuat  isu-isu  yang memecah belah, seperti dalam pemilihan presiden 2016 antara Trump dan Hillary Clinton dan debat  mandat  Vaksinasi  AS  pada  tahun  2020,  yang  disalahkan  pada  trolling  dua  sisi  Rusia untuk menabur ketidakharmonisan dan melemahkan demokrasi AS ( Broniatowski et al., 2018 ). Di Jerman, troll dua sisi Rusia dikatakan telah bermain baik di sisi 'sayap kanan' dan secara aktif di sisi 'anti-fasis sayap kiri‘, menegaskan kembali sikap analis yang menyatakan bahwa Rusia bermaksud  untuk  ketidakharmonisan  tanaman  di  negara-negara  demokrasi  barat.  Demikian pula, para analis telah menunjukkan bahwa China memiliki ribuan agen berbayar, alias ‗50-cent army', yang tugasnya memanipulasi kepercayaan umum melalui praktik dunia maya yang licik seperti interaksi media sosial ( Lubin & Townley, 2020 ).
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482

## 6. Ancaman Dijeda oleh Trolling Dua Sisi
Inti  masalah  dalam trolling dua  sisi  adalah  kemampuannya  untuk  secara  bersamaan memperkuat masalah yang bertentangan. Sifat dua sisi dari jenis trolling ini, ditambah dengan produksi massal dan penyebarannya, yang terkadang melibatkan bot sambil menyembunyikan niat  sebenarnya  mereka  menimbulkan  serangan  nyata  terhadap  keharmonisan  sosial, menyamarkannya  sebagai  ekspresi  yang  sah.  Niat  licik  dari  praktik-praktik  ini  tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat.
Praktik  ini  dapat  mengguncang  komunitas  yang  lebih  luas,  dan  oleh  karena  itu  perlu diperhatikan daya rusaknya. Ini secara diam-diam mengganggu wacana publik dan mencemari pandangan  dan  opini  asli,  sehingga  memalsukan  domain  fundamental  yang  memungkinkan proses  demokrasi  berfungsi  dengan  baik  ( McGonagle et  al., 2019 ). Trolling dua  sisi mengeksploitasi  elemen  polarisasi  dalam  suatu  komunitas,  mendorong  orang  untuk mengambil  sikap  yang  lebih  memecah  belah  dan  ekstrim  ( Clark  &  Aufderheide,  2011 ).  Studi telah menunjukkan bahwa algoritma media sosial dikonfigurasi untuk mempercepat polarisasi sosial ( Paterson, 2019 ).
Praktik trolling dua sisi yang memperkuat perpecahan secara serius mengancam demokrasi muda  dengan  beragam  keragaman  seperti  Indonesia,  karena  hal  itu  merusak  isu-isu  rentan dalam  mempromosikan  masyarakat  terbuka  dengan  kebebasan  arus  informasi,  kebebasan berekspresi,  dan  diskusi  tentang  isu  dan  identitas  yang  saling  bertentangan  ( Fichman  & McClelland , 2021 ).
Dari  perspektif  pengaturan  hukum  internasional,  inti  dari  hukum  internasional  adalah menghubungkan negara-negara dalam suatu kesatuan di sekitar nilai-nilai bersama, kolaborasi dan  perdamaian.  Oleh  karena  itu,  praktik-praktik  yang  didasarkan  pada  niat absurd untuk mendorong  kelompok,  komunitas,  dan  individu  semakin  jauh  bertentangan  dengan  gagasan ‗ peace with one another ‘ sebagaimana dinyatakan dalam Piagam PBB ( Lubin & Townley, 2020 ).

## 7. Legalitas Beberapa Praktik Siber yang Licik
Sebagian  besar  praktik  dunia  maya  yang  licik  dapat  ditempatkan  dalam  kategorisasi kejahatan dunia maya yang jelas seperti disinformasi, berita palsu, peretasan, dan sejenisnya. Namun, trolling terus  menghindari  segala  bentuk  kategorisasi  hukum  meskipun  memiliki konsekuensi  yang  merusak.  Sebagai  praktik yang  dilakukan  di  dunia  maya,  tantangan  untuk menemukan pelaku atau membuktikan ketidakabsahan praktik tersebut sangat besar.
Eksplorasi unsur-unsur hukum Indonesia dan hukum internasional pada persoalan trolling dua sisi yang bermasalah ini terbatas pada beberapa prinsip yang sebagian besar merupakan domain  hukum  internasional.  Domain  ini  termasuk  intervensi  koersif  yang  dilarang, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri. Domain hukum nasional dan internasional meliputi hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan kegiatan subversif. Ilegalitas praktik dunia maya yang  licik  ini  dapat  dikonseptualisasikan  melalui  domain  hukum  ini.  Langkah-langkah  yang diterapkan  dan  disarankan  untuk  tinjauan  kebijakan  siber  dan  hukum  siber  di  Indonesia bermasalah dalam kasus-kasus tertentu, ironisnya bermanifestasi sebagai tindakan kejam yang berisiko mengorbankan populasi yang dilindunginya ( Ong & Tapsell, 2021 ).

## 8. Paradigma Internasional

## 8.1. Prinsip Non-intervensi
Biasanya, prinsip non-intervensi secara intuitif berkonotasi dengan implikasi bahwa praktik siber yang licik ―mengintervensi‖ urusan orang lain. Melalui lensa larangan yang melekat pada intervensi dalam urusan orang lain, trolling dua sisi adalah tindakan campur tangan. Praktisi
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
menunjukkan bahwa paksaan harus dibuktikan untuk menunjuk non-intervensi sebagai ilegal ( Lubin  &  Townley,  2020 ).  Pemaksaan  sebagai  unsur  dalam  hukum  merupakan  determinan dalam asas hukum non-intervensi. Tapi sekali lagi, trolling mengeksploitasi wacana dan sistem teknologi  yang  ada  untuk  mengganggu  dan  atau  secara  kalkulasi  mencemari  wacana online . Selicik apa pun praktik ini, biasanya tidak bermanifestasi sebagai pemaksaan atau mengambil alih fungsi apa pun.

## 8.2. Subversi
Orang berhak menentukan nasibnya sendiri. Hukum lokal dan internasional mengakui hak orang untuk memutuskan hal-hal yang mempengaruhi nasib mereka dan memiliki kebebasan untuk  terlibat  dalam  kegiatan  politik,  ekonomi,  budaya  dan  sosial  tanpa  campur  tangan ( Castellino,  2021 ).  Kegiatan  subversif  mengganggu  kebebasan  ini;  propaganda  subversif digambarkan  sebagai  informasi  yang  dimaksudkan  untuk  merusak  fungsi  institusi  dengan memengaruhi  populasi  menuju  pemberontakan  atau  pemberontakan  ( Breitenbauch  & Byrjalsen,  2019 ).  Sifat  destabilisasi  dari trolling dua  sisi  dapat  masuk  ke  dalam  aktivitas subversif.  Selain  itu,  menyebarkan  propaganda  subversif  merupakan  larangan  hukum  dalam hukum  lokal  dan  internasional.  Namun,  ini  mungkin  tidak  terjadi  jika trolling hanya memperkuat  masalah  yang  sudah  ada,  tetapi  sekali  lagi  penguatan  ini  membantu  menjaga aktivitas tetap hidup dan memenuhi tujuan yang dimaksudkan.

## 8.3. Hak Asasi Manusia
Sifat  luas  dari  mendefinisikan  hak  atas  kebebasan  berekspresi  menghadirkan  tantangan dalam  menetapkan trolling sebagai  legal  atau  ilegal.  Definisi  luas  badan-badan  internasional tentang  hukum  hak  asasi  manusia  telah  menempatkan  kebebasan  berekspresi  termasuk  hak untuk  mencari,  menerima  dan  berbagi  informasi  dan  ide  apapun  tanpa  memandang  batas ( Farsi et al., 2018 ). Semua jenis batasan diuraikan lebih lanjut untuk merujuk pada semua jenis ide dan opini yang dapat ditularkan kepada orang lain melalui semua jenis media dan metode ekspresi ( Howie, 2018 ; Lubin & Townley, 2020 ). Banyak praktik dunia maya licik yang mampu menyamar sebagai kebebasan berekspresi asli berhasil mendapatkan perlindungan hukum dan bahkan  mengklaim  legitimasi  sebagai  kebebasan  berekspresi. Trolling dua  sisi  dan  praktik dunia  maya  licik  lainnya  menerima  lebih  sedikit  regulasi  kebijakan  karena  perlindungan hukum  yang  kuat  yang  diberikan  pada  kebebasan  berekspresi.  Dalam  hal  ini,  praktisi  dunia maya,  akademisi,  dan  masyarakat  sipil  di  Indonesia  memiliki  pandangan  yang  sama  bahwa tindakan  pemerintah  untuk  memerangi  masalah  di  dunia  maya  memiliki  tinjauan  legislatif yang  bermasalah,  dan  moderasi  konten  otomatis  dapat  menjadi  alat  untuk  menyensor  dan menekan kebebasan berekspresi ( Paterson, 2019 ; Ong & Tapsell, 2021 ).

## 9. Kesiapan Kebijakan dan Hukum Siber Indonesia
Manfaat internet yang sangat besar bagi penduduk Indonesia tidak dapat disangkal, begitu pula kerugian dan ancamannya. Undang-undang nasional dan internasional dalam bentuknya saat ini tidak memberikan solusi hukum yang memuaskan untuk masalah praktik siber yang licik  seperti trolling dua  sisi.  Fenomena  tersebut  menghindari  penangkapan  bahkan  di bawah prinsip  non-intervensi  dan  penentuan  nasib  sendiri.  Hal  yang  sama  berlaku  untuk  larangan propaganda  subversif,  yang  mungkin  tidak  menawarkan  tindakan  substantif  yang  dapat diterapkan  untuk  mengatasi  masalah  seperti trolling .  Ketidakcukupan  solusi  hukum memerlukan  pertimbangan  tindakan  non-hukum  untuk  mengatasi  praktik  dunia  maya tersebut.  Pemerintah  Indonesia,  masyarakat  sipil,  akademisi,  dan  sektor  swasta  merupakan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
pemain dalam upaya mengatasi aktivitas siber negatif di dunia maya Indonesia.

## 9.1. Lanskap Hukum Isu Siber di Dunia Maya Indonesia
Undang-undang  utama  tentang  isu  siber  di  Indonesia  adalah  Undang-Undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  (2008)  ( Nugraha  &  Putri,  2016 ).  Undang-undang  ini  ditinjau ulang  pada  tahun  2006  untuk  melayani  kejahatan  dunia  maya  dan  juga  memberdayakan pejabat dengan kekuatan untuk memblokir apa yang dianggap sebagai materi terlarang. Pasal 27 sampai dengan 36 UU ITE mengatur ketentuan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan dunia maya yang dilarang ( Siregar & Lubis, 2021 ).

## 9.1.1. Elemen Hukum Isu Cyber
Pembuktian :  Pasal  42  UU  ITE juga  mengatur  tentang  penyidikan  yang  sejalan dengan Pasal  183  KUHAP  ( Fernando et  al., 2022 ).  Dengan  demikian,  sistem  penentuan  bukti  yang diadopsi  mengikuti  teori bukti  di  mana  putusan  mengikuti  bentuk  penalaran  silogistik, yang dikritik  oleh  para  ahli  karena  tidak  berkontribusi  pada  pengetahuan  tentang  kebenaran ( Sommer, 1997 ). Mengingat bahwa pembuktian harus berdasarkan ketentuan undang-undang, maka wajib dicatat dan diajukan sebagai alat bukti di sidang pengadilan mengikuti ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mensyaratkan sebagai berikut:
Kesaksian  Saksi :  Hal  ini  diharapkan  dapat  disampaikan  mengikuti  ketentuan  acara Penuntutan  Pidana  dan  dilaksanakan  di  bawah  sumpah  serta  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut ( Arimuladi, 2022 ).
 Bebas dari rekayasa, pendapat dan pandangan ahli.
 Selaras dengan asas ‗ unus testis nullus testis ‘ adanya saksi lebih dari satu.
 Kesaksian saksi tidak bergantung pada kabar angin.
 Konsistensi informasi di antara para saksi.
Sifat dari praktik siber, yang terjadi seluruhnya di dunia maya, membuat sulit atau tidak mungkin  memperoleh  keterangan  saksi yang  dapat  digunakan  dalam  suatu  masalah  hukum. Kesaksian  saksi  di  sini  hanya  dapat  berupa  kabar  angin,  yang  hanya  dapat  diambil  dengan syarat ‗ testimonium di auditu ‘. Walaupun tidak secara langsung dianggap sebagai bukti, hal ini dapat  berperan  penting  dalam  upaya  memperkuat  pendirian  kasus  tersebut  ( Amin  &  Huda, 2021 ; Pujoyono, 2020 ).
Pendapat  ahli :  Melibatkan  ahli  di  bidang  yang  diperiksa,  yang  mampu  mengelaborasi secara gamblang persoalan tentang kasus/permasalahan. Harus dapat memberikan pernyataan yang  meyakinkan  yang  mencerminkan  pendapat  yang  tidak  memihak  pada  aspek-aspek tertentu dalam keahliannya yang dipersengketakan ( Harahap et al., 2019 ).
Dokumentasi  sebagai  bukti :  Banyak  jenis  dokumen  diakui  sebagai  bukti  jika diautentikasi. Ketentuan tentang dokumentasi sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat C dan pasal 187 KUHAP ( Asmara et al., 2019 ).
Pernyataan  terdakwa :  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  189  dan  184  KUHAP,  di  mana  para terdakwa  membuat  pernyataan  dan  narasi  tentang  tindakan  mereka  dan  apa  yang  mereka alami ( Balo et al., 2020 ).

## 9.2. Penegakan Hukum pada Isu Siber
Menyusul  munculnya  isu-isu  dunia  maya,  strategi  kebijakan  yang  ditujukan  untuk mencegah,  menghilangkan, dan  memitigasi  isu-isu  terkait  dunia  maya  diterapkan  di  masing- masing  negara  dan  di  kancah  internasional.  Hukum  siber  adalah  salah  satu  elemen  penting
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
untuk  menerapkan  strategi  kebijakan  siber,  yang  tidak  dapat  bekerja  sendiri  tetapi  bersama- sama  dengan  elemen  kebijakan  strategis  lainnya  untuk  mengatasi  kejahatan  siber  ( Amin  & Huda,  2021 ).  Hal  ini  sejalan  dengan  musyawarah  Kongres  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  yang mengeksplorasi kemungkinan penggunaan kebijakan yang diarahkan untuk mengatur aktivitas dan  praktik dunia  maya  untuk  mengatasi  kejahatan  dunia  maya  sehubungan dengan  hukum pidana masing-masing negara ( Rajput, 2018 ).

## 9.2.1. Pendekatan Punitif
Pendekatan pidana terhadap kejahatan dunia maya dan praktik dunia maya lainnya di Indonesia  sedang  diterapkan.  Ada  beberapa  penuntutan  yang  terkait  dengan  aktivitas  dunia maya. Sebagian besar kasus terkait dengan aktivitas kriminal langsung, seperti penipuan dan pencurian melalui peretasan; yang lain dituntut sebagai kasus pencemaran nama baik. Namun, hukum  pidana  seringkali  tidak  dianggap  sebagai  instrumen  kebijakan  yang  ideal  untuk mengatasi praktik siber yang licik, melainkan sebagai alat yang memiliki kepentingan strategis dalam  upaya  tersebut.  Para  praktisi  telah  mengemukakan  gagasan  pembahasan  isu  siber dengan harmonisasi hukum siber yang ada dengan fokus mengkriminalkan kegiatan tertentu di dunia maya, memperhatikan pendekatan dan pertimbangan prosedural dalam hukum tata negara ( Schallbruch & Skierka, 2018 ; Amin & Huda, 2021 ). .

## 9.2.2. Pendekatan Non-Punitif
Gagasan  untuk  mencegah  praktik  siber  yang  licik  tanpa  pendekatan  hukuman  di Indonesia  harus  melibatkan  lebih  banyak  tindakan  pencegahan.  Langkah-langkah  tersebut dapat  mengatasi  kombinasi  faktor-faktor  yang  dapat  mengarah  pada  praktik  siber  yang  licik dengan berbicara tentang fenomena sosio-hukum yang dapat mengarah pada praktik semacam itu  ( Paterson,  2019 ; Tapsell,  2021 ).  Upaya  literasi  digital  masyarakat  berguna  pada  saat  ini. Dalam  harmonisasi  hukum  siber  dan  hukum  tata  negara,  dapat  dilakukan  upaya  untuk meminimalisir praktik siber negatif dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memberatkan praktik  tersebut  ( Lim,  2017 ).  Namun,  efektivitas  upaya  non-punitif  dalam  menangani maraknya  praktik  siber  negatif  masih  belum  pasti,  tetapi  yang  pasti  adalah  bahwa  isu  yang dilakukan di dunia maya memerlukan kewaspadaan global karena melampaui batas teritorial dan dapat memiliki konsekuensi di negara mana pun ( Lubin & Townley, 2020 ).

## 10. Teknologi dan Pemerintah dalam Membatasi Praktik Siber yang Liar
Setidaknya  dalam  versinya  saat  ini,  hukum  Indonesia  dan  internasional  tidak  cukup menangani  masalah  praktik online yang  licik.  Di  ranah  internasional,  prinsip  non-intervensi dalam  urusan  negara  lain  atau  hak  bangsa  untuk  menentukan  nasib  sendiri  dan  menjaga kedaulatan teritorial tidak menghalangi praktik online negatif. Larangan tentang bahaya lintas batas,  misalnya,  lebih  bersifat  simbolis  daripada  praktis  dalam  kemampuan  mereka  untuk mengurangi risiko yang terkait dengan praktik licik daring lintas wilayah. Tanpa upaya hukum yang  tepat,  negara-negara  dapat  mempertimbangkan  untuk  menggunakan  metode  ekstra- hukum untuk melindungi masyarakat mereka dan secara agresif memerangi efek destabilisasi dari  tindakan online seperti buzzing / trolling dua  sisi.  Banyak  metode  teknologi  yang  dapat digunakan untuk melawan praktik online yang licik akan dibahas di bagian ini.
Memahami  perubahan  teknologi  tertentu  pada  informasi  kita  sangat  penting  sebelum mempertimbangkan  solusi  apa  yang  mungkin  bermanfaat.  Tanpa  bantuan  lanskap  teknologi informasi,  fenomena  seperti trolling / buzzing tidak  mungkin  muncul.  Dominasi  internet  dan media sosial dalam lanskap informasi dan komunikasi yang berubah secara signifikan saat ini
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
secara langsung berkontribusi pada praktik online yang licik ( Lubin & Townley, 2020 ). Beberapa dekade  yang lalu,  memiliki  mesin  cetak  adalah  satu-satunya  metode  komunikasi  massa  yang realistis,  dan  diskusi  publik  dilakukan  dengan  sangat  berbeda.  Praktik  negatif online yang umum adalah fenomena yang tidak dapat terjadi dalam kondisi tersebut.
Tindakan  dan  debat  publik  pengguna  Internet  di  seluruh  dunia  saat  ini  dapat  diakses, memudahkan  para  aktor  untuk  memeriksa  perbedaan  budaya  dan  sosial-ekonomi  yang  siap untuk  tindakan  negatif  seperti trolling dua  sisi.  Siapa  pun  sekarang  dapat  secara  instan mengakses  khalayak  nasional  karena  hambatan  komunikasi  yang  terkait  dengan  komunikasi berbasis  kertas offline dan  media  massa  telah  sangat  berkurang.  Pemain  yang  ditentukan dan didanai  dengan  baik  dapat  membanjiri  forum  diskusi  publik  dengan  data  untuk mempengaruhi diskusi demi keuntungan mereka. Selain itu, kami memiliki akses langsung ke orang-orang  karena  teknik  penargetan  yang  dibuat  untuk  periklanan.  Akibatnya,  beberapa aktor diperlengkapi dengan baik untuk mempengaruhi segmen demografis yang berbeda dari komunitas yang ditargetkan, seringkali dengan hasil yang menghancurkan komunitas.
Agen siber yang licik dilindungi oleh anonimitas. Banyak platform populer telah menyerah untuk  menggunakan  nama  asli  seseorang  sebagai  alat  identifikasi  resmi.  Pengguna  tidak diharuskan  untuk  mengungkapkan  informasi  apa  pun  tentang  identitas  fisik  mereka  saat menggunakan berbagai platform online untuk komunikasi, termasuk memposting reaksi di situs web  berita  dengan  kemampuan  komentar  umpan  balik.  Identitas online yang  kabur mempersulit penegak hukum untuk membuat identifikasi formal dan memungkinkan praktik online  yang  licik  untuk  menipu  pengguna  internet  biasa  agar  berpikir  bahwa  telah  terjadi peningkatan opini publik yang tidak direncanakan.
Materi sensitif, kontroversial, menyesatkan, dan predator telah terbukti menyebar. Namun, umpan  berita  dan  algoritme  kurasi  digunakan  ( Tenove et  al., 2018 ),  yang  diperlukan  untuk mengatur  sejumlah  besar  konten  internet online yang  dapat  diakses  pengguna  dengan  lebih cepat. Menurut para ahli, rekomendasi konten dapat mengarahkan pengguna ke konten yang lebih  kontroversial  atau  radikal  daripada  yang  mereka  cari.  Yang  lain  telah  menunjukkan bahwa,  meskipun  sebagian  besar  pengguna  media  sosial  moderat,  kecil,  tetapi  sangat  aktif, komunitas memposting dan membagikan tautan ke situs web manipulatif dan eksploitatif dan bertanggung jawab atas konten online yang paling banyak dilihat.
Sebagian  besar  platform  populer  dirancang  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan menghasilkan  pendapatan,  membuat  mereka  rentan  terhadap  troll  daripada  menyediakan forum yang terstruktur dan produktif. Hal ini memungkinkan aktor jahat membingkai masalah sensitif  dengan  cara  kontroversial  yang  mungkin  menjadi  viral,  memberi  mereka  kekuasaan atas masalah yang sering diperdebatkan di depan umum.
Solusi realistis untuk kerentanan ini sangat sulit dipraktikkan. Pendapat yang berbeda ada pada  materi  pelajaran  literasi  digital.  Menurut  penelitian,  mereka  yang  kurang  melek  digital lebih  rentan  terhadap  manipulasi  karena  kurang  mampu  mengevaluasi  validitas  atau  asal muasal  komunikasi  digital.  Praktisi  menegaskan  bahwa  menyalahkan  individu  daripada pemerintah,  perusahaan  teknologi,  dan  penyedia  layanan  Internet  tidak  pantas.  Yang  lain berpendapat  bahwa  satu-satunya  cara  untuk  mengurangi  kejadian  dan  efek  negatif  online seperti kampanye pelecehan adalah melalui penyedia teknologi; mengingat kedekatan mereka dengan masalah dan pesatnya kemajuan teknologi, mereka dapat mengembangkan cara untuk mendeteksi pengguna yang licik dan memperingatkan pengguna yang rentan.
Jika tidak ada, atau sebagai tambahan, solusi jangka panjang yang efektif, negara mungkin diwajibkan  untuk  merespons  dengan  membentuk  organisasi  proaktif  yang  didedikasikan untuk memerangi kampanye informasi yang menyesatkan. Lembaga-lembaga ini mungkin, jika
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
diterapkan  dengan  buruk,  hanya  berfungsi  untuk  meningkatkan  kemarahan  publik  terhadap sistem  yang  sudah  tidak  memadai  untuk  memerangi  disinformasi.  Inisiatif  pemantauan internet  pemerintah  Indonesia,  yang  dibentuk  untuk  mengurangi  perilaku online yang  licik, telah  menuai  kritik  karena  kecenderungan  mereka  untuk  melanggar  kebebasan  berekspresi sementara  gagal  menghentikan  ujaran  kebencian  dari  kelompok  tertentu  di  masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini dipandang sebagai alat efektif yang mendukung negara-negara dalam pertempuran sengit mereka melawan informasi yang salah dan mendorong para pelaksananya ke arah kediktatoran.
Beberapa  negara  mengandalkan  upaya  literasi  digital  dan  kampanye  kesadaran  publik untuk meningkatkan kesadaran akan dampak internet yang berbahaya. Para ahli setuju bahwa mengembangkan dan mempertahankan percakapan yang konstruktif adalah tanggapan terbaik daripada  membantah  fakta  dengan  penuh  semangat.  Selain  itu,  banyak  negara  telah mendirikan institusi untuk secara preventif mengatasi aktivitas online yang negatif.

## 11. Kesimpulan
Mengingat  sifat  sulit  dipahami  yang  khas  dan  kontradiktif  dari  praktik online yang  licik, opsi  yang  layak  untuk  mengatasinya  adalah  dengan  penggunaan  teknologi  dan  hukum, mengingat  pentingnya  inisiatif  kolaboratif  multi-segi  internasional  yang  sama.  Sulit  untuk mengidentifikasi  kerangka  hukum  internasional  yang  dapat  diterapkan  yang  akan memungkinkan  karakteristik  korosif  dari  praktik  online  yang  licik,  seperti trolling dua  sisi, untuk dianggap ilegal, seperti halnya dengan aktivitas amplifikasi secara lebih luas. Meskipun mungkin  sulit  untuk  melakukannya  secara  legal,  ada  alasan  untuk  merasa  bahwa  praktik online yang licik seperti trolling dua sisi dan buzzing tidak boleh terus ada tanpa ditangani oleh kerangka hukum lokal dan internasional. Sifat kontradiktif dari trolling dua sisi dalam konteks hak  asasi  manusia  untuk  kebebasan  berbicara  membuat  orang  percaya  bahwa  itu  tidak memiliki  banyak  manfaat  ekspresif  yang  pantas  dilindungi. Trolling dua  sisi  dimungkinkan oleh  banyak  perubahan  signifikan  dalam  lingkungan  informasi  kita  yang  disebabkan  oleh kemajuan  teknologi.  Mengingat  tidak  adanya  pemulihan  hukum,  negara  yang  berusaha menggagalkan  praktik  tersebut  dan  mengurangi  dampak  negatifnya  mungkin  perlu mempertimbangkan  alternatif  teknologi.  Penelitian  ini  menciptakan  peluang  untuk  lebih banyak  upaya  di beberapa bidang.  Ini  menyoroti  pentingnya  tinjauan  hukum  dan  kolaborasi internasional pada isu-isu konseptual yang membahas karakteristik destruktif yang khas dari praktik dan operasi licik online dari jenis yang sama di era digital, seperti trolling dua sisi dan dengungan.  Pentingnya  melakukan  penelitian  terkonsentrasi  ke  dalam  keefektifan  berbagai taktik  teknologi  untuk  menangkis  praktik online yang  licik dan  operasi  informasi online yang memecah belah harus disorot. Ahli teori dan teknolog harus berkolaborasi untuk memajukan kedua tujuan ini karena keduanya harus dikejar secara bersamaan.

## 12. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 13. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482

## Daftar Pustaka
Amin, K. (2014). Indonesians Spend most Time on Smartphones in the World. The Jakarta Post,
June 5. Retrieved from
https://www.thejakartapost.com/news/2014/06/05/indonesians-spend-most-time- smartphones-world.html
Amin, M. E., & Huda, M. K. (2021). Harmonization of Cyber Crime laws with the Constitutional Law in Indonesia. International Journal of Cyber Criminology, 15 (1), 79-94.
Arimuladi,  S.  U.  (2022).  Access  to  Justice  Based  on  Expert  Testimony  in  Tax  Crimes:  An Integrated  Criminal  Justice  System  Perspective  in  Indonesia. Pandecta  Research  Law
Journal, 17 (1), 29-36. Retrieved from
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/32622
Asmara,  T.  T.  P.,  Ikhwansyah,  I.,  &  Afriana,  A.  (2019).  Ease  of  Doing  Business:  Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia. University of Bengkulu Law Journal , 4 (2), 118–136. https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.125-143 Balo, H. H. R., Wantu, F. M., & Tijow, L. M. (2020). System for Evidence of Corruption Criminal Act in Indonesia. Asian Journal of Education and Social Studies, 8 (2), 46-55. Retrieved from https://doi.org/10.9734/ajess/2020/v8i230222
Berting, N. (2019). On the shrinking spaces of social media, in Indonesia and elsewhere (Graduation Thesis).  Willem  de  Kooning  Academy  (WDKA),  The  Netherlands.  Retrieved  from https://pzwiki.wdka.nl/mw-mediadesign/images/c/cf/Tash_1902.2_Thesis.pdf
Boyle,  P.  (2020). Indonesia’s  cyber  war  on  West  Papua  solidarity .  Green  Left  Weekly,  (1251),  13. https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.934561010777204
Breitenbauch, H., & Byrjalsen, N. (2019). Subversion, statecraft and liberal democracy. Survival, 61 (4), 31-41. https://doi.org/10.1080/00396338.2019.1637118
Broniatowski, D. A., Jamison, A. M., Qi, S., AlKulaib, L., Chen, T., Benton, A., ... & Dredze, M.
(2018).  Weaponized  health  communication: Twitter bots  and  Russian  trolls  amplify  the vaccine debate. American journal of public health, 108 (10), 1378-1384. https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2018.304567
Castellino, J. (2021). International law and self-determination: the interplay of the politics of territorial possession with formulations of post-colonial ‘national’ identity . BRILL.
Chen, L. (2020). Improving digital connectivity for e-commerce: A policy framework and empirical note for ASEAN . Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. https://www.think- asia.org/handle/11540/11681
Clark, J., & Aufderheide, P. (2011). A New Vision for Public Media. In Media and Social Justice (pp. 55-67). Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9780230119796_5 Dini, A. A., Sæbo, Ø., & Wahid, F. (2018). Affordances and effects of introducing social media within  eParticipation—Findings  from  government ‐ initiated  Indonesian  project. The Electronic  Journal  of  Information  Systems  in  Developing  Countries,  84 (4),  e12035. https://doi.org/10.1002/isd2.12035
Farsi,  M.,  Daneshkhah,  A.,  Far,  A.  H.,  Chatrabgoun,  O.,  &  Montasari,  R.  (2018).  Crime  data mining,  threat  analysis  and  prediction.  In Cyber  Criminology (pp.  183-202).  Springer,
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97181-0_9
Fernando,  J.  Z.,  Pujiyono,  P.,  Rozah,  U.,  &  Rochaeti,  N.  (2022).  The  freedom  of  expression  in
Indonesia. Cogent Social Sciences, 8 (1), 2103944.
https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
Fichman,  P.,  &  McClelland,  M.  W.  (2021).  The  impact  of  gender  and  political  affiliation  on trolling. First Monday, 26 (1). https://doi.org/10.5210/fm.v26i1.11061
Gaidosch,  T.  (2018).  The  Industrialization  of  Cybercrime:  Lone-wolf  hackers  yield  to  mature businesses. Finance & Development, 55 (2), 22-26.
Harahap, R. R. M., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No.  161/Pdt-G/2017/PN.  Mdn). JUNCTO:  Jurnal  Ilmiah  Hukum,  1 (2),  136-142. https://doi.org/10.31289/juncto.v1i2.210
Hodge, E., & Hallgrimsdottir, H. (2020). Networks of hate: the alt-right,―troll culture‖, and the cultural geography of social movement spaces online. Journal of Borderlands Studies, 35 (4), 563-580. https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1571935
Horse, A. J. Y., Jeung, R., Lim, R., Tang, B., Im, M., Higashiyama, L., ... & Chen, M. (2021). Stop AAPI  hate  national  report .  Stop  AAPI  Hate:  San  Francisco,  CA,  USA. https://stopaapihate.org/wp-content/uploads/2021/11/21-SAH-NationalReport2- v2.pdf
Howie,  E.  (2018).  Protecting  the  human  right  to  freedom  of  expression  in  international  law.
International Journal of Speech-language Pathology, 20 (1), 12-15.
https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612
Jurriëns, E., & Tapsell, R. (Eds.). (2017). Digital Indonesia: connectivity and divergence . ISEAS-Yusof Ishak Institute. https://doi.org/10.1355/9789814786003
Lim,  M.  (2017).  Freedom  to  hate:  social  media,  algorithmic  enclaves,  and  the  rise  of  tribal nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49 (3), 411-427. https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188
Lindsey, T., & Pausacker, H. (Eds.). (2016). Religion, law, and intolerance in Indonesia . Routledge, Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315657356 Lubin,  A.,  &  Townley,  H.  (2020).  The  International  Law  of  Rabble  Rousing. 45  Yale  Journal  of International Law Online 1 (March 2020).
https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/2907/
Manning,  M.,  &  Agnew,  S.  (2020).  Policing  in  the  era  of  AI  and  smart  societies:  austerity; legitimacy and blurring the line of consent. In Policing in the Era of AI and Smart Societies (pp. 59-82). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50613-1_2 Manuhutu,  M.  A.,  Muttaqin,  M.,  Irmayani,  D.,  Tamara,  T.,  Gustiana,  Z.,  Hazriani,    H.,    ...  & Karim,  A.  (2021). Pengantar  Forensik  Teknologi  Informasi . Medan: Yayasan Kita Menulis. Manullang, S. O. (2020). The Declaration Content in Law of Electronic Transaction Information on Online Prostitution: In the Review of the Legal Sociology View. International Journal of Social Sciences, 3 (1), 62– 70. https://doi.org/10.31295/ijss.v3n1.151
Manullang,   S.   O.   (2021a).   Perubahan   Sosial   Masyarakat   Pedesaan   Di   Era Teknologi.
Cross-border , 4 (1), 83-88.
Manullang, S. O. (2021b). Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Undang Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Transaksi  Elektronik  Dalam  Media  Sosial. International Journal of Community Service and Development (INCOMMENT), 1 (1), 10–20. Retrieved from http://incomment.org/index.php/INCOMMENT/article/view/2
McGonagle, T., Bednarski, M., Francese Coutinho, M., & Zimin, A. (2019). Elections and media in digital  times .  UNESCO  Publishing. https://hdl.handle.net/11245.1/fa304e04-40bb-4519- b0db-f272de79b83f
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482
Mietzner,  M.,  &  Muhtadi,  B.  (2018).  Explaining  the  2016  Islamist  mobilisation  in  Indonesia: Religious  intolerance,  militant  groups  and  the  politics  of  accommodation. Asian  Studies Review, 42 (3), 479-497. https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335 Nehru,  V.  (2016). Indonesia:  The  Reluctant  Giant .  The  National  Interest,  February  11. https://carnegieendowment.org/2016/02/11/indonesia-reluctant-giant-pub-62745 Neyasyah,  M.  S. (2020,  March).  Legal  Resilience  in  the  Phenomenon  of  Social  Media  Political Buzzer  in  Indonesia.  In 3rd  International  Conference  on  Law  and  Governance  (ICLAVE 2019) (pp. 338-344). Atlantis Press. https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.044
Nugraha,  L.  K.,  &  Putri,  D.  A.  (2016). Mapping  the  Cyber  Policy  Landscape:  Indonesia .  London: Global Partners Digital.
Nuryanti, S. (2020). Populism in Indonesia: Learning from the 212 Movement in Response to the Blasphemy Case against Ahok in Jakarta. In Populism in Asian Democracies (pp. 165-175). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004444461_011
Ong,  J.  C.,  &  Tapsell,  R.  (2021).  Demystifying  disinformation  shadow  economies:  fake  news work  models  in  Indonesia  and  the  Philippines. Asian  Journal  of  Communication ,  1-17. https://doi.org/10.1080/01292986.2021.1971270
Paterson,  T.  (2019).  Indonesian  cyberspace  expansion:  a  double-edged  sword. Journal  of  Cyber Policy, 4 (2), 216-234. https://doi.org/10.1080/23738871.2019.1627476
Payne,  B.  (2018).  White-Collar  Cybercrime:  White-Collar  Crime,  Cybercrime,  or  Both?.
Criminology, Criminal Justice, Law & Society, 19 (3), 16-32.
https://www.proquest.com/scholarly-journals/white-collar-cybercrime-crime- both/docview/2164138515/se-2
Pujoyono, N. W. (2020). Penal Policy dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesia. Jurnal  Panji  Keadilan:  Jurnal  Ilmiah  Nasional  Mahasiswa  Hukum,  3 (1),  86-98. https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1183
Rajput, B. (2018). Identifying the challenges of criminal justice system while responding to cyber economic crime. International Journal of Creative Research Thoughts, 6 (1), 146-155. Ramli,  K.  (2020). Indonesia  on  the  Move:  Improving  Connectivity  to  Support  E-commerce .  E- commerce Connectivity in ASEAN, 31.
Reichel, P. L. (Ed.). (2019). Global Crime: An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and Other Illegal Activities [2 volumes]. ABC-CLIO.
Roark, M. M. (2015) Elonis v. United States: The Doctrine of True Threats: Protecting Our Ever- Shrinking First Amendment Rights in the New Era of Communication. Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy, 15 . https://doi.org/10.5195/tlp.2015.162
Sastramidjaja Y. & Wijayanto (2022). Cyber Troops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-Optation  of  Indonesia‘s  Cybersphere. ISEAS  –  Yusof  Ishak  Institute.  Issue  7 . https://doi.org/10.1355/9789815011500
Schallbruch,  M.,  &  Skierka,  I.  (2018).  Current  Priorities  and  Gaps  in  German  National Cybersecurity,  Future  Trends.  In Cybersecurity  in  Germany (pp.  49-64).  Springer,  Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90014-8_5
Setiawan,  T.,  &  Suhartomo,  A. (2019,  August).  The  relation  between internet  use  and  societal development in Indonesia. In 2019 International Conference on Sustainable Engineering and Creative Computing (ICSECC) (pp. 133-137). IEEE.
https://doi.org/10.1109/ICSECC.2019.8907127
Setti,  S.,  &  Wanto,  A.  (2019).  Analysis  of  Backpropagation  Algorithm  in  Predicting  the  Most Number of Internet Users in the World. Jurnal Online Informatika, 3 (2), 110-115.
Shah, T. S., & Taylor, C. H. (2021). The ―Ashoka Approach‖ and Indonesian Leadership in the Movement for Pluralist Re-Awakening in South and Southeast Asia. The Review of Faith & International Affairs, 19 (2), 56-71. https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1917149 Siregar, G., & Lubis, M. R. (2021). Juridical Analysis of Religious Blasphemy Crimes Through Smartphone Application Based On The Information and Electronic Transaction. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 2 7(2), 1006-1012.
http://dx.doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.120
Sommer,  P.  (1997).  Downloads,  Logs  and  Captures:  Evidence  from  Cyberspace. Journal  of Financial Crime, 5 (2), 138-151. https://doi.org/10.1108/eb025826
Syahputra,  I.  (2019).  Expressions  of  hatred  and  the  formation  of  spiral  of  anxiety  on  social media in Indonesia. SEARCH Journal of Media and Communication Research, 11 (1), 95-112. http://search.taylors.edu.my/
Tapsell, R. (2021). Social media and elections in Southeast Asia: The emergence of subversive, underground campaigning. Asian Studies Review, 45 (1), 117-134.
https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1841093
Tenove, C., Buffie, J., McKay, S., & Moscrop, D. (2018). Digital threats to democratic elections: how foreign actors use digital techniques to undermine democracy .
Toha, R. J., Gueorguiev, D. D., & Sinpeng, A. (2021). The normalization of intolerance: The 2019
presidential election in Indonesia. Electoral Studies, 74 , 102391.
https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102391
Tyson,  A.  (2021).  Blasphemy  and  judicial  legitimacy  in  Indonesia. Politics  and  Religion,  14 (1), 182-205. https://doi.org/10.1017/S1755048319000427
__________________________

## Tentang Penulis
Sardjana  Orba  Manullang memperoleh  gelar  Doktor  Ilmu  Hukum  dari  Universitas Parahyangan, Indonesia, pada tahun 2011. Penulis adalah dosen  pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia.
Email: somanullang@unkris.ac.id