## PENERAPAN ALUR PENANGANAN PASIEN CORONAVIRUS

## DISEASE 2019 (COVID-19) OLEH PETUGAS KESEHATAN DAN GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN COVID-19  DI KABUPATEN BULUKUMBA

## THE IMPLEMENTATION OF COVID-19 PATIENT TREATMENT PATHWAY BY HEALTHCAREWORKERS AND GOVERNMENT TASKFORCE IN BULUKUMBA REGENCY
Wahida 1 , Muh. Basri 2 dan Halim 3
1 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba email: wahidabulukumba319@gmail.com
2 Politeknik STIA LAN Makassar email: muh.basri@stialanmakassar.ac.id
3 Politeknik STIA LAN Makassar email: halim.recht@gmail.com

## Abstrak
Penyakit Corona Virus Diasease-2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang penyebarannya sangat cepat. Respon pemerintah adalah dengan penanganan di setiap daerah berdasarkan alur yang telah  dikeluarkan.  Dalam  penerapan  alur  tersebut  masih  terdapat  permasalahan  yang  dihadapi  oleh petugas kesehatan dan Gugus Tugas yang dibentuk pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan alur penanganan pasien COVID-19 oleh petugas kesehatan dan Gugus Tugas Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data di didapatkan melalui wawancara terstruktur serta telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah petugas kesehatan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja dan Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bulukumba,  serta  Gugus  Tugas  kabupaten  sebanyak  12  orang.  Data dianalisis  dengan  pendekatan    Model  Miles  &  Huberman  dan  analisis  tematik.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan alur penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Bulukumba belum berjalan  optimal  karena  tidak  tersosialisi  dengan  baik.  Kebijakan  yang  berubah-ubah  atau ketidakkonsistenan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta stigma negatif masyarakat tentang COVID-19 menjadi penghambat dalam penerapannya. Pembelajaran untuk penerapan di masa mendatang berupa koordinasi lintas sektor yang lebih baik serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.  Penelitian  ini  merekomendasikan  kepatuhan  dalam  penerapan  alur  penanganan  pasien penyakit menular yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB), konsistensi pemerintah, serta koordinasi dan kerjasama yang optimal antar lintas sektor di masa mendatang.
Kata Kunci : penerapan, alur, COVID-19, petugas kesehatan, pasien
Wahida, Muh. Basri, dan Halim/Jurnal Administrasi Negara, V26 - 02 (2020)/198 – 222

## Abstract
Corona  Virus  Diasease-2019  or  COVID-19  is  infectious  disease  that  spreads.  Government  has responded  and  issued  pathways  as  guidance.  During  the  implementation  of  the  pathways,  several obstacles have been encountered by healthcare workers and government taskforce in Bulukumba. This study aimed at evaluating the implementation of the COVID-19 patients treatment performed by the workers and the taskforce. This study used qualitative approach with cse study design. The data of this study  was  obtained  through  structured  interview  and  document  review.  There  were  12  informants, consisting  of  healthcareworkers  from  Bulukumba  public  hospital  and  Health  Department  of Bulukumba. The data was analyzed through Miles & Huberman approach and thematic analysis.  The study showed that the pathway of COVID-19 patient treatment has not been implemented optimally due to lack of dissemination.  Inconsistent between central and local governments and negative stigma by communities became obstacles in its implementation. Lesson learnt from the implementation included coordination across sectors and facilities/equipment are crucially needed. This study recommended the obedience to pathways by healthcareworkers and any taskforces, government concistency, coordination and cooperation  in handling similar communicable diseases in the future.
Keywords : treatment, pathways, COVID-19, healthcare workers, patient

## PENDAHULUAN
Pada  Desember  2019,  sekelompok pasien dengan pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui terlaporkan di  Wuhan,  Cina  dan  terkait  dengan  pasar grosir makanan laut dan telah mengakibatkan  wabah  penyakit  menular (Hanscheid, dkk., 2020; Zhu, dkk., 2020). Pada tanggal 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO)  mengumumkan nama  baru  untuk  penyakit  epidemik  yang disebabkan  oleh  2019-nCoV  tersebut menjadi  coronavirus  disease  (COVID-19) (Lai,  dkk.,  2020).  Wabah  COVID-19  ini adalah contoh lain dari penularan hewan ke manusia,  dan  kekhawatiran  potensinya yang  mampu  menyebar  di  dalam  populasi manusia,  hingga  penularannya  melewati perbatasan  nasional  dan  internasional (Heymann, 2020).
Diagnosis  COVID-19  berdasarkan manifestasi klinis dan gejala awal penyakit biasanya rumit dan tidak spesifik. Sejumlah besar  pasien  datang  ke  klinik  dan  pusat kesehatan  dengan  gejala  flu  biasa,  ringan seperti  batuk  kering,  sakit  tenggorokan, demam  ringan  atau  nyeri  pegal.  Pasien biasanya  pergi  ke  IGD  jika  gejalanya memburuk setelah beberapa hari (Kolifarhood  dkk.,  2020).  Huang,  dkk.
(2020)  menyebutkan  bahwa  2019-nCoV menyebabkan  pneumonia  fatal  dengan presentasi  klinis  yang  sangat  menyerupai SARS-CoV.  Pasien  terinfeksi  dengan 2019-nCoV  mungkin  mennderita  sindrom gangguan  pernapasan  akut,  kemungkinan tinggi  masuk  ke  perawatan  intensif  dan mungkin mati. Badai sitokin kemungkinan terjadi  yang  membuat  gejala  bertambah parah.  Oleh  karena  itu  upaya  lebih  harus
dilakukan  untuk  mengetahui  lebih  lanjut tentang  tanda  dan  gejala  penyakit  ini
(Huang, dkk., 2020). Di Indonesia, Kementerian
Kesehatan RI menetapkan bahwa tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala  gangguan  pernapasan  akut  seperti demam,  batuk  dan  sesak  napas.  Masa inkubasi  rata-rata  5-6  hari  dengan  masa inkubasi  terpanjang  14  hari.  Pada  kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia,  sindrom  pernapasan  akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda- tanda  dan  gejala  klinis  yang  dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan  bernapas,  dan  hasil  rontgen menunjukkan  infiltrat  pneumonia  luas  di kedua paru.
Terkait  prevalensi  penyakit  menular COVID-19  ini,  data  dari  Kementerian Kesehatan  RI  (2020a)  menunjukkan  total kasus  konfirmasi  COVID-19  global  per tanggal  13  April  2020  adalah  1.773.084 kasus  dengan  111.652  kematian  (CFR 6,3%)  di  212  Negara  Terjangkit. Sedangkan  di  Indonesia,  sejak  30 Desember  2019  sampai  13  April  2020, terdapat  27.953  orang  yang  diperiksa dengan  hasil  pemeriksaan  yaitu  23.396 orang negatif (Termasuk Anak Buah Kapal (ABK)  World  Dream  dan  Diamond Princess),  dan  4.557  kasus  konfirmasi
positif  COVID-19  di  34  Provinsi  (380 sembuh  dan  399  meninggal).  Provinsi Sulawesi  Selatan  sendiri,  telah  ditetapkan sebagai  daerah  transmisi  lokal  dan menempati  posisi  lima  (5)  besar  dalam angka kasus konfirmasi positif se-Indonesia (Kementerian  Kesehatan  RI,  2020a). Khusus  untuk  Kabupaten  Bulukumba  per tanggal 16 April 2020, jumlah kasus ODP (Orang  Dalam  Pemantauan)  163  kasus, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) 20 kasus, serta 1 kasus terkonfirmasi positif.
Data  terbaru  prevalensi  penyakit COVID-19  menunjukkan  peningkatan yang  signifikan.  Total  kasus  konfirmasi COVID-19 global per tanggal 20 Mei 2020 adalah  4.789.205  kasus  dengan  318.789 kematian  (CFR  6,7%)  di  215  Negara Terjangkit.  Di  Indonesia  sendiri,  kasus konfirmasi  positif  pada  hari  yang  sama sebanyak  19.189,  dengan  kematian  1.242 kasus  (CFR  6,5%).  Provinsi  Sulawesi Selatan  menempati  urutan  ke-5  dengan jumlah kasus positif sebanyak 1101 kasus, dengan  jumlah  meninggal  sebanyak  56 kasus, sementara Bulukumba menyumbang 10  kasus  positif  (Kementerian  Kesehatan RI, 2020c).
Pengungkapan  informasi  yang  cepat adalah prioritas utama untuk  pengontrolan dan  pencegahan  penyakit  COVID-19. Belajar  dari  Cina,  pelaporan  harian  telah diterapkan  untuk  memastikan  efektivitas
dan pengungkapan informasi epidemi yang efisien  dan  tepat  waktu.  Kampanye  dan pendidikan  kesehatan  juga  diluncurkan untuk mempromosikan
tindakan pencegahan. Selain itu, kebijakan- kebijakan termasuk sering mencuci tangan, etiket  batuk,  dan  penggunaan  alat pelindung  diri  (APD)  saat  mengunjungi tempat-tempat umum dikeluarkan.
Pemerintah setempat juga harus menghimbau masyarakat untuk termotivasi melaporkan demam dan faktor-faktor risiko
lainnya terkait infeksi coronavirus, termasuk  riwayat  perjalanan  ke  area  yang terpengaruh  dan  menjaga  kontak  dengan yang  terduga  atau  terkonfirmasi  positif (Wang, dkk., 2020).
Sebuah  pertanyaan  penting  tentang COVID-19,  yang  telah  menarik  banyak perhatian  di  antara  petugas  kesehatan, pemegang  kebijakan  kesehatan  dan masyarakat  pada  umumnya  adalah  tingkat penularannya  (Kolifarhood,  dkk.,  2020). Petugas kesehatan dan pemberi perawatan berisiko tinggi terinfeksi, terutama petugas di  fasilitas  perawatan  jangka  panjang seperti  rumah  sakit,  dengan  risiko  tingkat keparahan infeksi yang parah jika terjangkit (Heymann  &  Shindo,  2020).  Apabila  cuci tangan  atau  langkah-langkah  pencegahan dan pengendalian infeksi lainnya tidak ada, petugas kesehatan beresiko tinggi terinfeksi dan  berpotensi  (tidak  sengaja)  membawa
penularannya  ke  pasien  di  rumah sakit/fasyankes  yang  menderita  penyakit lain atau sedang dalam perawatan, anggota keluarga,  dan  masyarakat  (Heymann, 2020). Oleh Karena itu, hak dan tanggung jawab pekerja kesehatan, termasuk langkah-langkah  spesifik  yang  diperlukan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperlukan.
Dalam  merespon  wabah  COVID-19 ini, petugas kesehatan berada di garis depan yang  mengakibatkan  terpapar  bahaya  dan menempatkan mereka pada risiko terinfeksi. Bahaya yang dimaksud termasuk paparan  patogen,  jam  kerja  yang  panjang, tekanan  psikologis,  kelelahan,  kelelahan kerja,  stigma,  dan  kekerasan  fisik  dan psikologis.  Petugas  kesehatan  berisiko terinfeksi  ketika  mereka  memeriksa  dan mengobati  pasien  yang  datang  dengan infeksi  saluran  pernapasan.  Dengan terinfeksinya  petugas  kesehatan  yang seharusnya  bertugas  menangani  penderita COVID-19  ini,  maka  system  pelayanan kesehatan  akan  terganggu.  Ketika  sistem kesehatan  kewalahan,  angka  kematian ( mortality  rate )  yang  merupakan  dampak langsung dari wabah/pandemi dan kematian  tidak  langsung  dapat  meningkat secara dramatis, termasuk kematian akibat kondisi yang sebenarnya dapat dicegah dan diobati dengan vaksin, (WHO, 2020c).
Dalam  konteks  penanggulangan pandemi  COVID-19  ini,  kebijakan  dan administrasi pemerintahan menjadi sebuah hal  yang  sangat  penting  untuk  menjadi acuan  bagi  semua  pihak  baik  pemerintah maupun petugas kesehatan dalam
menjalankan tugas masing-masing.
Kementerian  Kesehatan  RI  melalui Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah mengeluarkan  Pedoman  Pencegahan  dan Pengendalian Coronavirus Disease
(COVID-19)  yang  seharusnya  menjadi panduan  pelaksanaan  pencegahan  dan pengendalian  pandemi  ini  di  seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020b).
Sesuai  dengan  kriteria  dalam  buku pedoman tersebut (gambar 1), penanganan penderita  diharapkan  mengikuti  petunjuk sesuai  kriteria  kasusnya,  tentunya  sesuai dengan  pengarahan  ataupun  petunjuk  dan kewenangan dari petugas kesehatan Dalam penerapannya,  alur  pelayanan  pasien COVID-19 baik kasus ODP, PDP maupun terkonfirmasi  positif  (+)  di  Kabupaten Bulukumba  masih  belum  optimal  dan terkesan  tidak  jelas.  Hal  ini  dapat  dilihat dari data awal yang tercatat pada Tim Gerak Cepat  Pelayanan  COVID-19  RSUD
H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba,
Tim  Gerak  Cepat  Penanggulangan  dan Pengendalian COVID-19 Dinas Kesehatan
Kabupaten Bulukumba, serta Gugus Tugas Penanggulangan  COVID-19  Kabupaten Bulukumba. Adapun contoh permasalahan yang  terjadi  di  Kabupaten  Bulukumba terkait penanganan COVID-19 ini disajikan pada paragraph berikutnya.
Pada  tanggal  26  Maret  2020,  terjadi perbedaan pendapat terkait alur rujukan dan pelayanan  kepada  penderita  terkonfirmasi positif.  Penderita  tersebut  terkonfirmasi positif  di  RS  Wahidin  Sudirohusodo Makassar dan dibawa ke Bulukumba untuk proses penguburan anaknya yang merupakan  pasien  PDP  (terkonfirmasi negatif)  yang  meninggal  dunia  di  RSWS.
Secara  umum,  keadaan  penderita  tidak menimbulkan  gejala  COVID-19.  Jika sesuai  alur  (gambar  1),  penderita  dengan gejala ringan maka sebaiknya di isolasi diri di  rumah  dengan  pemantauan  dari pemerintah setempat serta fasilitas pelayanan  kesehatan  terdekat/  Dinas Kesehatan Kabupaten
Bulukumba.
Sayangnya,  masyarakat  tempat  penderita berasal  menolak  kedatangan  penderita tersebut.  Akhirnya  diputuskan  pasien tersebut di rawat di RSUD H.Andi Sulthan Daeng  Radja  Bulukumba.  Tetapi,  pihak RSUD  Bulukumba  menerapkan  petunjuk dari  kementerian  Kesehatan  dan  menolak penderita  tersebut  untuk  dirawat  dan dianjurkan untuk dirwat di rumah. Dengan situasi  yang  tidak  menentu  tersebut,  atas
perintah  Pemerintah  Daerah  Bulukumba, maka penderita dinstruksikan untuk dirujuk ke RSWS kembali. Dari kasus ini, terlihat bahwa alur pelayanan penderita COVID-19 belum terlaksana dengan baik.
Pada  tanggal  30  Maret  2020,  pasien dengan  inisial  Ny.X  dirujuk  ke  RSUD H.Andi  Sulthan  Daeng  Radja  Bulukumba dari  salah  satu  Puskesmas  di  Kabupaten Bulukumba  dengan  gejala  demam  yang tidak  berhenti  dalam  6  hari  terakhir  dan riwayat pernah ke Kota Makassar. Setelah pasien  tersebut  tiba  di  Instalasi  gawat Darurat  (IGD)  RSUD,  pasien  menjalani pemeriksaan  fisik  dan  pengkajian  lainnya dan akhirnya diputuskan pasien dipulangkan  karena  tidak  memenuhi kriteria  untuk  dirawat  inap  (semua  tanda- tanda vital/TTV) masih berada dalam batas normal. Dari kasus ini terlihat bahwa tidak terdapat kesamaan persepsi antara petugas di  Puskesmas  dengan  Petugas  di  RSUD Bulukumba dalam hal alur rujukan.
Pada  tanggal  9  April  2020,  terdapat pasien  yang  dibawa  oleh  Public  Safety
Center (PSC) Kabupaten Bulukumba yang merupakan pelaksana transportasi penderita COVID-19 di kabupaten
Bulukumba. Pasien tersebut dibawa setelah hasil  skrining  di  perbatasan  Bantaeng- Bulukumba  yang  ditetapkan  sebagai  ODP karena  baru  pulang  dari  Surabaya.  Atas instruksi  salah  satu  Satgas  COVID-19
Kabupaten  Bulukumba,  pasien  tersebut  di bawa  ke  RS  karena  pasien  ditolak  oleh masyarakat  di  kampung  pasien  berasal. Keputusan  untuk  membawa  ke  RS  adalah alasan  mengamankan  pasien  karena  tidak ada  gejala.  Sesuai  alur,  pasien  tersebut seharusnya  karantina  mandiri  di  rumah. Dari  kasus  ini  terlihat  bahwa  alur  rujukan pasien  tidak  berjalan,  dan  pemerintah daerah  tidak  siap  dalam  menangani  kasus seperti ini.
Berdasarkan  data  ini,  dapat  terlihat bahwa  terdapat  ketidaksesuaian  antara pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten  Bulukumba  dengan  Buku pedoman  yang  telah  dikeluarkan  oleh Kementerian  Kesehatan.  Ketidaksesuaian ini  menjadi  dasar  pemikiran  bagi  peneliti untuk melaksanakan studi yang mengevaluasi  penerapan  alur  pelayanan pasien dalam penanganan pandemi penyakit  menular  dengan  mempelajari penanganan  COVID-19  di  Kabupaten Bulukumba  baik  oleh  petugas  kesehatan pemberi pelayanan langsung maupun oleh Gugus  Tugas  Kabupaten  yang  telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Bulukumba.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi  penerapan  alur  pelayanan pasien  COVID-19  oleh  petugas  kesehatan dan Gugus Tugas Penanggulangan
COVID-19  di  Kabupaten  Bulukumba.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka dilakukan telaah dokumen hasil penerapan atau  pelaksanaan  alur  pelayanan  COVID- 19  di  Kabupaten  Bulukumba,  dan mengevaluasi  penerapan  alur  pelayanan COVID-19  dari  sudut  pandang  petugas kesehatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan baik  puskesmas  maupun  rumah  sakit  di
Kabupaten  Bulukumba  serta  dari  sudut pandang anggota Gugus Tugas
Penanggulangan  COVID-19  Kabupaten Bulukumba.

## METODE PENELITIAN
Pemilihan bentuk dan jenis penelitian yang  tepat  akan  dipengaruhi  oleh  banyak faktor, antara lain: (1) tujuan penelitian; (2) kemampuan  peneliti;  (3)  masalah  yang akan dijawab melalui penelitian; (4) waktu; dan (5) fasilitas yang tersedia, termasuk di dalamnya  data  yang  akan  dikumpulkan (Yusuf,  2014).  Berdasarkan  pertimbangan faktor  tersebut,  maka  metode  penelitian yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah penelitian  kualitatif  (studi  kasus)  yang bersifat evaluatif.
Menurut  Yusuf  (2014),  penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang mendetail tentang  situasi,  kegiatan  atau  peristiwa maupun  fenomena  tertentu,  baik  yang menyangkut manusianya, maupun hubungannya  dengan  manusia  lainnya. Sedangkan  penelitian  evaluatif  diarahkan
untuk  menilai  sesuatu  yang  sedang berlangsung/berjalan, dapat berupa kebijakan yang sudah dikeluarkan ataupun sesuatu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Studi  kasus  sendiri  bertujuan  untuk mengungkapkan gambaran yang mendalam dan  mendetail  tentang  suatu  situasi  atau obyek,  dengan  menggunakan  beberapa metode  atau  teknik  serta  banyak  sumber informasi  untuk  memahami  secara  efektif bagaimana  orang/kejadian  beroperasi  atau berfungsi dengan konteksnya.
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Juni  sampai  dengan  Juli  tahun  2020  di Kabupaten  Bulukumba.  Adapun  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  melalui  dua  cara  yaitu:  1)  Telaah dokumen.  Dalam  telaah  dokumen  ini, peneliti  sebagai  instrumen  kunci  yang melalukan penelaahan dokuemen yang ada;
2)  Wawancara  melalui  telepon/media komunikasi  yang  lain.  Dalam  proses wawancara  ini,  peneliti  menggunakan instrument pedoman wawancara. pedoman wawancara  berisi  pertanyaan  terkait  topik penelitian, buku catatan peneliti, serta alat perekam suara dengan spesifikasi tertentu.
Adapun sumber data dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder  dan  data  primer. Berdasarkan jenis penelitiannya, maka data yang  akan  dikumpulkan  dalam  penelitian ini adalah cuplikan dari dokumen, dokumen laporan,  arsip  dan  latar  belakang  arsip
tersebut (data sekunder). Dalam
pelaksanaannya,  penelitian  ini  juga  dapat membutuhkan  pendapat  langsung  dari orang-orang  yang  telah  berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan  pikirannya,  sehingga  wawancara semi-terstruktur  dapat  ditempuh  (data primer).  Subjek  yang  dapat  diwawancarai dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  daerah Bulukumba (Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19  Kabupaten,  pihak  Dinas Kesehatan ataupun RSUD H.Andi Sulthan Daeng  Radja  Bulukumba),  dan  pemilihan subjeknya berdasarkan purposive sampling dengan  kriteria  tertentu:  subjek  yang terlibat langsung dalam tim penanggulangan  COVID-19  dan  pernah melakukan koordinasi
lintas sektor/institusi.
Dalam  proses  analisis  data,  peneliti akan  menggunakan  Model  Miles  & Huberman,yang menggunakan analisis data secara  serempak,  yaitu  reduksi  data,  data display, dan kesimpulan/ verifikasi (Yusuf, 2014).

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten  Bulukumba  dengan  beberapa lokus  penelitian  yaitu  pada  Dinas Kesehatan,  RSUD  H.Andi  Sulthan  Daeng Radja,  serta  Gugus  Tugas  Percepatan Penanggulangan  COVID-19  Kabupaten
Bulukumba.  Dalam  kaitannya  dengan evaluasi  penerapan  alur  pelayanan  pasien COVID-19  oleh  petugas  kesehatan  dan gugus tugas penanggulangan COVID-19 di kabupaten  Bulukumba,  penelitian  ini melibatkan  12  orang  informan  terdiri  dari empat  orang  informan  dari  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bulukumba,  lima orang  dari  RSUD  H.Andi  Sulthan  Daeng Radja  Bulukumba,  dan  tiga  orang  dari Gugus  Tugas  Percepatan  penanggulangan COVID-19 Kabupaten Bulukumba. Untuk menjaga kerahasiaan informan serta sesuai dengan  etika  penelitian,  maka  identifikasi informan  disajikan  dalam  bentuk  kode (kodifikasi). Karakteristik informan tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Setelah wawancara  dilakukan  kepada  seluruh subjek  penelitian  (informan),  maka  hasil wawancara  tersebut  kemudian  dibuatkan transkrip  dan  matriks  wawancara  untuk memudahkan  peneliti  dalam  mengolah data.
Tabel 1. Gambaran Karakteristik Informan Kode Informan Umur (Tahun) JK Pekerjaan/ Jabatan AG 36 L Gugus Tugas COVID-19 AR 40 L Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan RR 50 L Tenaga Kesehatan RSUD FJ 34 L Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan FI 36 P Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan HA 42 P Gugus Tugas COVID-19 KA 48 P Tenaga Kesehatan RSUD SW 39 P Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan
AB 33 L Tenaga Kesehatan RSUD ABR 58 L Gugus Tugas COVID-19 SS 38 P Tenaga Kesehatan RSUD RL 46 P

## Tenaga Kesehatan RSUD

## Sumber : Data Primer diolah
Hasil transkripsi kemudian direduksi dan  dikelompokkan  ke  dalam  kelompok- kelompok  data/  atau  tema  dan  sub  tema. Adapun  tema/variabel  dan  subtema/ subvariabel  yang  dapatkan  dari  hasil reduksi  data  tersebut  adalah  sebagai berikut:
Ketersediaan dan pemahaman terhadap alur pelayanan COVID-19

## Ketersediaan alur pelayanan
Dari  hasil  wawancara  terhadap informan,  didapatkan  bahwa  bebrapa informan  tidak  meyakini  bahwa  ada  alur tersendiri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
Alur  yang  diikuti  adalah  alur  pelayanan COVID-19  yang  telah  dikeluarkan  oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  Hal  ini  terlihat    dari  kutipan wawancara berikut: “Diawal pandemi atau di kasus pertama  yang  dirawat,  tidak ada  alurnya.  Semua  berdasar dari pedoman kemenkes, itupun masih kadang misinterpretasi  di  beberapa pihak.  Harusnya  pemerintah daerah melalui dinas kesehatan membuat alur sendiri yang jadi acuan buat semuanya”. (AB,33, RSUD) “Tidak ada (alur)…ada
(hambatan)… Kurangnya
sosialisasi  di  tingkat  faskes”. (FJ,34, Dinas Kesehatan)
“Ada  SOP  di  Puskesmas  dan RS. Sesuai dan sampai saat ini berjalan  dengan  lancar,  walau kadang  ada  hambatan  di lapangan. Pemahaman petugas (kadang tidak sama)”. (HA, 42, Dinas Kesehatan)

## Sosialiasi alur pelayanan yang kurang
Selain hal tersebut, beberapa informan  mengemukan  bahwa  sudah terdapat  alur.  Asumsi  dari  peneliti  adalah, alur yang tersedia tersebut adalah alur dari Kementerian  Kesehatan  seperti  yang dinyatakan di atas. Meskipun ada alur yang dimaksud,  tetapi  beberapa  pernyataan informan menunjukkan hal-hal berikut:
“Ada alur, tapi tidak konsisten. Tidak  tersosialisasi”.  (FI,  36, Dinas Kesehatan)
“Terbatas. Belum terkoordinasi secara  lintas  profesi  dan  lintas sektor”.  (AR,  40,  Dinas Kesehatan)
“Alurnya masih butuh sosialisasi  yang  lebih  masif”. (AG, 36, Gugus Tugas Kabupaten) “Amburadul. Alur (penanganan)  pasien  antara RSUD Bulukumba-RS Rujukan Covid membingungkan. Pasien diminta melengkapi pemeriksaan, tetapi tetap ditolak  karena  RS  rujukan penuh (alurnya
membingungkan/berubah- ubah”. (RL, 46, RSUD)

## Penerapan alur pelayanan COVID-19
Ketidaksesuaian  dalam  penerapan  alur penanganan pasien
Penerapan alur pelayanan COVID-19 menjadi  hal  penting  untuk  dibahas. Menurut  Kementerian  Kesehatan  (2020b), beberapa kriteria masyarakat yang tergolong  ke  dalam  pelaku  perjalanan, OTG, ODP, PDP dan Terkonfirmasi positif diberikan  tatalaksana  tertentu.  Terkait dengan  alur  ini,  beberapa  responden memberikan tanggapan sebagai berikut:
“Terdapat  perbedaan  (dengan Kenyataan  dilapangan)  tidak sesuai  dengan  alur”.  (FJ,  34, Dinas Kesehatan)
“Ada  miskomunikasi  antar petugas”. (KA, 48, RSUD) “Ada, Banyak ketidaksepahaman antara beberapa  pihak.  Misal,  kasus jamaah tablikh yang salah satu temannya positif, masa harus di isolasi  di  RS.  RS  kan  untuk pasien  yg  sakit,  harusnya pemerintah  menyiapkan  satu shelter/tempat  khusus  untuk isolasi  pasien  yang  dicurigai covid  dengan  pengawasan ketat”. (AB, 33, RSUD)
“Masih  bingung.  Belum  ada kesepahaman  antara  PKM (puskesmas)  dan  tim  medis RSUD”. (RR, 50, RSUD).
Stigma  masyarakat  menjadi  tantangan penerapan alur
Permasalahan  lain  dalam  alur pelayanan COVID-19 ini adalah stigma dan penolakan  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut dapat  terlihat  dalam  tanggapan  informan berikut ini:
“Koordinasi (antara fasyankes) belum  berjalan  dengan  baik. Belum  berjalan  optimal.  Perlu penataan,  belum  terintegrasi secara  komrehensif”.  (AR,  40, Dinas Kesehatan)
“tenaga, sarana-prasarana, stigma  masyarakat,  penolakan masyarakat/pasien
(dengan penerapan  alur)”.  (HA,  42,
Gugus Tugas Kabupaten)
“Pemahaman masyarakat yang kurang  kepada  pihak  luar dalam  penerapan  alur”.  (AG, 36, Gugus Tugas Kabupaten)
“Ada (hambatan dalam penerapan). Karena kurangnya pemahaman baik untuk petugas  maupun  keluarga penderita  dalam  menerapkan protocol COVID-19.
penerimaan  di  masyarakat terkait  pelaksanaan  protokol COVID-19”.  (SW,  39,  Dinas Kesehatan)
“Koordinasi  tidak  berjalan, kadang simpang siur. Pelaksanaan  alur    dipengaruhi oleh aspek sosial, seperti adat- adat  daerah  tertentu”.  (FI,  36, Dinas Kesehatan)

## Pembelajaran  untuk  penerapan  alur  di masa mendatang
Koordinasi  yang  lebih  baik  antara pemangku kepentingan
Terkait  penanggulangan  COVID-19 dan alur pelayanannya, beberapa informan memberikan harapan dan keinginan sebagai wujud  pembelajaran  untuk  penrapan  alur penanganan  penyakit  menular  berpotensi kejadian  luar  biasa  di  masa  mendatang. Salah satunya adalah koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan. Terkait koordinasi petugas dan gugus tugas, dapat dilihat dalam kutipan komentar berikut ini:
“Penanganan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi”. (KA, 48, RSUD)
“Tingkatkan  koordinasi  tim dan  sistem  leadership”.  (AR, 40, Dinas Kesehatan)
“Perlunya  pihak-pihak  yang terkait dilibatkan dalam pembuatan  alur  yang  akan digunakan  bersama”.  (SS,  38, RSUD) “Koordinasi dioptimalkan. Mulai  dari  deteksi,  (harusnya) jelas  berapa  yang  di  karantina dan bagaimana pemantauannya”.  (FJ,  34, Dinas Kesehatan)
“Perlu kesepahaman antara tim medis  PKM    dan  tim  medis RSUD’. (RR, 50, RSUD).
“Pemerintah Daerah dalam hal ini  harus  lebih  proaktif  lagi.
Kasus  pandemic  COVID-19 ini  kan  tanggung  jawab bersama.  Misal,  jika  ada permintaan bantuan pengamanan  dari  puskesmas atau  RS,  harusnya  Gugus Tugas  Kabupaten  melalui dinas  atau  organisasi  yang berwenang memberikan bantuan  secepatnya.  Karena memang  pada  kenyataannya, ada keluarga pasien yang susah untuk  diatur  atau  diajak bekerjasama”. (AB, 33, RSUD)
“Fungsi  koordinasi  dari  setiap komponen tim kerja. Koordinasi masih perlu diperbaiki, karena masih sering terjadi  miskomunikasi  antar komponen”.  (AG,  36,  Gugus Tugas Kabupaten)
“Dalam  hal  kerja  sama  harus kompak  satu  tujuan  untuk menyelamatkan  pasien  dan memutus  rantai  pemutusan penularan”.  (ABR,  58,  Gugus Tugas Kabupaten).

## Sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai
Selain koordinasi dan kerjasama yang diutarakan tersebut, petugas kesehatan dan anggota  gugus  tugas  kabupaten  juga menyampaikan  harapan  terkait  sarana  dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanggulangan  COVID-19.  Hal  ini terlihat dalam pernyataan berikut:
“Yang dapat diperbaiki adalah Deteksi  dini  (persiapan  alat), keterlibatan  dan  konsistensi lintas  sektor…support  bagi
nakes” (FI, 36, Dinas Kesehatan) “Perbaikan di masa depan agar diupayakan  RSUD.  H.Andi Sulthan Daeng Radja memiliki peralatan  PCR  sehingga  tidak lagi  sampel/spesimen  untuk pemeriksaan”. (SW, 39, Dinas Kesehatan)
“(memaksimalkan) persepsi masing-masing  anggota  gugus tugas kabupaten…(menyediakan) sarana dan prasarana…(mempersiapkan) pemerintah daerah dalam menghadapi  pandemi”.  (HA,
42, Gugus Tugas Kabupaten)
“Juga  terkait  tempat  untuk isolasi,  akan  lebih  baik  jika pemerintah daerah menyiapkan sendiri  tempat  yang  akan dijadikan  tempat  isolasi  bagi yang  bergejala  ringan  ataupun yang tidak bergejala….Jika ada alur,  harus  sosialisasi  sejak awal.  Jika  ada  perubahan sosialisasi,  ketemu  kembali, sosialisasi  harus  massif  dan berkelanjutan”. (AB, 33, RSUD)
“Kepatuhan  pada  SOP  perlu ditingkatkan  dan  penyediaan APD”. (ABR, 58, Gugus Tugas Kabupaten)

## PEMBAHASAN
Hasil pengelompokan data ke dalam tema ataupun subtema tersebut mendorong peneliti  untuk  melakukan  analisis  lebih mendalam. Adapun analisis dalam
penelitian  ini  dapat  dijabarkan  sebagai berikut:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur  untuk  penanganan  pasien-pasien dengan  kecurigaan  COVID-19  mengacu pada alur yang dikeluarkan oleh Kementerian  Kesehatan  RI.  Sayangnya masih  terdapat  ketidaksepahaman  antara pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dalam hal  ini  Dinas  Kesehatan,  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Bulukumba  dan  Gugus Tugas  Kabupaten  itu  sendiri.  Bahkan  ada informan  yang  merasa  alurnya  tidak  ada karena  merasa  ada  hambatan  dalam penanganan pasien-pasien COVID-19, dan dari  Gugus  Tugas  Kabupaten  sendiri menyebutkan bahwa ada alur padahal yang disebutkan  adalah    Standar  Operasional Prosedur (SOP) baik di Puskesmas maupun di RS. Padahal yang dimaksud alur dalam konsep  penelitian  ini,  adalah  bagaimana tahapan penanganan pasien terkait kriteria dari  pasien  tersebut  dan  kriteria  tersebut sudah  sangat  jelas  oleh  Kementerian Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI, 2020b).  Asumsi  peneliti  adalah  bahwa keberadaan  alur  ini  memang  masih  perlu disosialiasikan kepada segenap unsur yang berkepentingan dalam penerapannya.
Sejak  Badan  kesehatan  Dunia  atau WHO  telah  menyatakan  bahwa  virus Corona  COVID-19  sebagai  pandemi, pemerintah  Indonesia  juga  menyatakan
masalah  virus  Corona  sudah  menjadi bencana  nasional  non  alam.  Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta  jajarannya  untuk  saling  bahu membahu  membuat  beberapa  langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran  Virus  Corona  COVID-19  di masyarakat (Zahrotunnimah, 2020).
Terkait  ketersediaan  alur  yang  telah ditetapkan Pemerintah Daerah yang secara teknis  menjadi  tanggung  jawab  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bulukumba,  maka hal konseptual telah sangat jelas dianjurkan dalam  berbagai  literatur.  Pemerintah  di berbagai negara telah mengambil tindakan- tindakan yang diperlukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19.
Tindakan-tindakan  itu  disesuaikan  pada jumlah  kasus  di  wilayahnya  dengan memberlakukan  libur  kerja,  pembatalan pertemuan  besar  pembatasan  perjalanan dan lainnya. Indonesia pun telah melakukan sejumlah tindakan mengurangi penyebaran (Kemendagri, 2020:32).
Ketersediaan alur ini menjadi sangat penting  bagi  petugas  kesehatan.  Menurut Adams & Walls (2020), petugas kesehatan di  rumah  sakit,  termasuk  asisten  pemberi perawatan,  staf  pendukung,  administrasi, dan tim kesiapsiagaan, semua akan merasa tertekan  oleh  penghambat  apapun,  missal adanya keterlambatan yang berkepanjangan  dari  respon  terhadap
COVID-19  ini,  misalnya  alur  yang  tidak jelas.  Sehingga  peran  kepemimpinan  atau leadership  harus  ditunjukkan  untuk memperjelas  keterlambatan  tersebut.  Oleh karena  itu,  komunikasi  berkelanjutan, transparan  dan  penuh  pemikiran  dapat berkontribusi terhadap kepercayaan petugas  kesehatan  terhadap  system  yang ada. Tidak tersosialisasinya alur pelayanan  COVID-19  dengan  baik  di Kabupaten Bulukumba
merupakan tantangan sendiri dalam upaya optimalisasi penanganan  penyakit  menular  ini.  Konsep yang  dapat  diangkat  untuk  menjelaskan perilaku  petugas  kesehatan  sebagai masyarakat  Indonesia  dalam  menghadapi wabah  virus  COVID-19  ini  adalah  bias kognitif.  Menurut  Buana  (2020),  bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang memengaruhi keputusan dan penilaian  yang  dibuat  seseorang.  Bias kognitif  adalah  jenis  kesalahan  dalam berpikir  yang  terjadi  ketika  orang memproses  dan  menafsirkan  informasi  di dunia di sekitar mereka.
Salah  satu  contoh  teknis  yang berkaitan  dengan  kurang  tersosialisasinya alur  pelayanan  COVID-19  di  Kabupaten Bulukumba  (tenaga  kesehatan  puskesmas, RS  dan  gugus  tugas  Kabupaten)  adalah sosialisasi isu terkait isolasi mandiri. Isolasi mandiri  di  rumah  merupakan  alternatif
penting bagi penanganan COVID-19, yang membutuhkan  perubahan  perilaku  tanpa membutuhkan investasi infrastruktur tambahan.  Isolasi  kasus  dan  pelacakan kontak  adalah  intervensi  umum  untuk mengendalikan  wabah  penyakit  menular. Hal  ini  bisa  efektif  tetapi  mungkin memerlukan  upaya  kesehatan  masyarakat intensif  dan  kerjasama  yang  baik  untuk secara  efektif  menjangkau  dan  memantau semua  kontak  yang  ada  (Hellewell,  dkk., 2020; Niu & Xu, 2020).
Isolasi  mandiri  di  rumah  memang memiliki  tantangan  tersendiri.  Sebagai contoh,  pembuat  kebijakan  di  Cina memutuskan  untuk  tidak  menerapkan isolasi  di  rumah  bagi  pasien  COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang untuk beberapa  alasan  penting.  Pertama,  isolasi rumah  menempatkan  anggota  keluarga pasien turut beresiko. Bukti epidemiologis awal di Cina menunjukkan bahwa lebih dari setengah  dari  semua  pasien  dengan COVID-19  memiliki  setidaknya  satu anggota  keluarga  yag  terinfeksi,  dan  75- 80%  dari  semua  cluster  infeksi  adalah dalam  keluarga,  menunjukkan  tingginya penularan atau transmisi di dalam keluarga (Chen, dkk., 2020).
Kedua,  pasien  dapat  menganggap bahwa  isolasi  mandiri  di  rumah  secara psikologis melelahkan, karena mereka tahu hal  tersebut  dapat  menempatkan  orang-
orang  yang  paling  mereka  sayangi  turut berisiko  tertular  penyakit.  Ketiga,  isolasi mandiri  di  rumah  tidak  mungkin sepenuhnya efektif karena pasien mungkin tidak  mematuhi  aturan  isolasi,  melanggar batasan  untuk  tetap  mengisolasi  diri  dan pergi  keluar  untuk  tugas  yang  diberikan, hiburan, atau olahraga. Terakhir, sulit untuk mengatur  perawatan  medis,  pemantauan berkala  dari  perkembangan  penyakit,  dan rujukan  tepat  waktu  ke  rumah  sakit  untuk jumlah yang banyak dimana keadaan dapat memburuk  dan  membutuhkan  pengobatan cepat  serta  rujukan  untuk  mendapatkan perawatan  di  rumah  sakit,  padahal  yang membutuhkan rumah sakit dapat berjumlah banyak  sehingga  pelayanan  intensif  dapat tertunda (Chen dkk., 2020).
Penerapan alur pelayanan COVID-19 menjadi  hal  penting  untuk  dibahas. Menurut  Kementerian  Kesehatan  (2020b), beberapa kriteria masyarakat yang tergolong  ke  dalam  pelaku  perjalanan,
OTG, ODP, PDP dan Terkonfirmasi positif diberikan tatalaksana tertentu. Berdasarkan tanggapan  informan,  dapat  dilihat  bahwa penerapan alur masih belum optimal. Bila memperhatikan komentar informan, terlihat  pada  beberapa  kriteria  masyarakat terkait COVID-19
diberikan penatalaksanaan  yang  tidak  seharusnya.
Pada kasus Jamaah Tablikh yang dimaksud di  atas,  terdapat  satu  peserta  kelompok
yang  terkonfirmasi  positif  dan  pasien tersebut  telah  melaksanakan  perawatan  di Rumah Sakit atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di Makassar.
Namun  pada  kenyataannya,  anggota jamaah  tablikh  yang  lain  diinstruksikan untuk di rawat di rumah sakit di Bulukumba (RSUD  H.Andi  Sulthan  Daeng  Radja). Padahal  sesuai  dengan  buku  pedoman Pencegahan  dan  Pengendalian  COVID-19 (Kementerian  Kesehatan,  2020b:128), masyarakat  dengan  kontak  erat  disebut OTG,  seharusnya  dilakukan  isolasi mandiri.
Adanya miskomunikasi dan ketidaksepahaman antara
petugas kesehatan  di  Kabupaten  Bulukumba  juga sedikit banyaknya dipengaruhi oleh adanya perubahan alur berturut-turut dalam waktu yang  relatif  tidak  lama.  Hasil  penelusuran dokumen  peneliti  menemukan  Surat Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan Nomor  955/III/2020  tentang  Penetapan
Rumah Sakit Rujukan Penyangga Penanggulangan COVID-19 Provinsi
Sulawesi  Selatan  tanggal  31  Maret  2020, dan  Surat  Edaran  Gubernur  Sulawesi Selatan  Nomor  440.1.1/04464/  DISKES tentang  Alur  Rujukan  Penanganan  Pasien COVID-19  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan tanggal  28  April  2020  yang  bertolak belakang  satu  dengan  yang  lain,  termasuk ketidak sesuaian dengan pedoman
penanggulangan dan pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian  Kesehatan  (Kementerian Kesehatan RI, 2020b).
Dalam  Surat  Keputusan  Gubernur tersebut  ditetapkan  bahwa  RSUD  H.Andi Sulthan  Daeng  Radja  Bulukumba  adalah salah  satu  rumah  sakit  rujukan  penyangga untuk  perawatan  COVID-19.  Sesuai  SK, maka  RSUD  berperan  dalam  memberikan dukungan  kepada  rumah  sakit  rujukan utama dengan tugas melakukan penatalaksanaan dugaan kasus COVID-19. Dengan  tugas  ini  maka  RSUD  juga  dapat memberikan  pelayanan  dan  perawatan kepada  pasien-pasien  COVID-19  yang memerlukan  perawatan.  Dalam  Surat Edaran  yang  terbaru,  disebutkan  bahwa rumah  sakit  penyanggah  hanya  ada  tiga yaitu RS Sayang Rakyat, RSKD Dadi dan RSUD  Daya  yang  ketiganya  berlokasi  di Makassar.  Jika  Gejala  OTG  dan  ODP semakin  berat  (PDP)  maka  Puskesmas ataupun  Rumah  Sakit  Daerah  (Non- Penyanggah COVID-19) merujuk pasien ke RS  Penyanggah  COVID  19  Provinsi Sulawesi  Selatan.  Hal  ini,  tentu  akan menimbulkan  ketidak  sepahaman/  potensi pemahaman yang tidak sama antara petugas kesehatan.
Perbedaan  dalam  cara  menangani penyebaran  virus  COVID-19  di  Indonesia juga  terjadi  di  beberapa  daerah  di
Indonesia.  Sangat  disayangkan  bahwa komando  diambil  oleh  masing-masing pemerintah  daerah  yang  masih  sempit lingkup wilayah, yang seharusnya dibarengi oleh tindakan komprehensif dari pemerintah  Pusat.  Dari  beberapa  kasus adanya  perbedaan  tindakan  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  langkah-langkah  taktis dan aksi gerak cepat dapat dilakukan oleh pemerintah  masing-masing  daerah  dalam mencegah  penyebaran  Virus  COVID-19 sudah  tepat,  akan  tetapi  lambannya pemerintah  pusat  dalam  mengambil komando  sangat  disayangkan.  Peran pemerintah  pusat  seolah-olah  hanya melakukan  beberapa  strategi  komunikasi saja dan tidak komprehensif, berupa teknik koersif  yang  masih  berupa  instruksi  tanpa tindakan sanksi dan juga informatif kepada pemerintah daerah (Zahrotunnimah, 2020).
Secara keseluruhan, dapat diasumsikan bahwa terdapat ketidaksiapan umum pemerintah Indonesia dan tanggapan
yang terlambat dalam mencegah
penyebaran  virus  dan  mengusahakan langkah-langkah  dan  upaya  pengobatan yang  belum  ada  tanda-tanda  keberhasilan. Selain respon pemerintah, upaya meluruskan  pola  pikir  masyarakat  juga
merupakan modal penting untuk memerangi virus corona (Abdullah, 2020).
Stigma  dan  penolakan  masyarakat terkait  COVID-19  memang  menjadi  isu
nasional.  Beberapa    cerita    dari    petugas kesehatan  (medis  dan  paramedic)    di beberapa  kota  perlu  menjadi  perhatian. Petugas kesehatan ditolak untuk tinggal di beberapa  lingkungan  perumahan  warga, karena  dianggap    membawa    virus    yang dapat    menularkan    penyakit.    Pemilik rumah/kamar  sewa  memutuskan    sepihak kontrak  yang telah disepakati agar  perawat tidak    lagi    berada    di    tempat  sewa  atau tinggal  serumah    dengannya.  Berita  yang memilukan        terjadi    di    Semarang    saat salah  seorang  perawat  yang  bekerja  di RSUP    Kariadi    meninggal    dunia  dan jenazahnya    ditolak    oleh    masyarakat untuk    semayamkan  dan  dimakamkan  di area  masyarakat  setempat  (Habibi,  2020). Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  Dai  (2020:68) yang menyatakan bahwa Masyarakat akan sangat  ketakutan    meskipun    anggota keluarganya    diisolasi    di    tempat    lain ataupun  sudah  dirawat  di Rumah Sakit. Adanya  stigma  sosial  dan  diskriminasi  di masyarakat  terhadap  penderita  atau  yang diduga menderita  menjadikan  pencegahan penularan    lebih    lanjut    semakin    sulit. Orang  akan  lebih memilih   lebih   baik tidak   dipantau   dan   diperiksa   asalkan jangan   didiskriminasi.
Dalam hal ini, hal yang perlu diketahu masyarakat adalah bahwa proses pemakaman  jenazah  COVID-19  tidak semata-mata menggunakan prosedur umum
pemakaman,  namun  telah  ada  protokol khusus  dengan  standar  ketentuan  yang tidak  boleh  dilewatkan  oleh  petugas kesehatan. Akibat pemahaman masyarakat awam  tentang  COVID-19  maka  beredar berita  berita  tidak  benar  (hoax)  bahwa jenazah  korban  COVID-19  yang  sudah meninggal  bisa  menularkan  virus  dan  hal tersebut  dapat  membuat  masyarakat terpengaruh (Navisa dan Nafisah, 2020).
Hal  inilah  yang  menjadi  tantangan dan  tanggung  jawab  dari  pemegang kebijakan  terkait  untuk  mengedukasi masyarakat  secara  terus  menerus.  Hal  ini sejalan dengan pedapat Raoofi, dkk (2020) bahwa bagi negara yang terjangkit COVID- 19,  pemerintah  tidak  hanya  harus melakukan  peningkatan  kapasitas  deteksi dini  kasus,  isolasi  kasus  skala  besar, dukungan  pelacakan  kontak  yang  intens, dan  manajemen  kesiapan  nasional  untuk COVID-19  tetapi  juga  pendidikan  publik tentang  keseriusan  COVID-19  serta mengkaji persepsi publik tentang COVID- 19 ini mutlak diperlukan.
Ketakutan  akan  COVID-19  telah menyebabkan  perilaku  tidak  manusiawi. Akses  ke  komunitas  bagi  mereka  yang terinfeksi sangat dilarang secara ketat, dan mereka  yang  melanggar  aturan  di komunitas  akan  mendapatkan  sanksi  yang berat.  Anggota  masyarakat  individual bahkan dikucilkan di hutan atau terkunci di
rumah  kosong,  baik  sebagai  bentuk hukuman  maupun  sebagai  cara  untuk mencegah penyebaran virus.
Diagnosis virus Corona hampir selalu mengarah  pada  isolasi  sosial  dan stigmatisasi  yang  dapat  berdampak  pada kurangnya akses untuk perawatan kesehatan  dan  layanan  pengobatan  yang diperlukan (Abdullah, 2020). Bahkan tidak hanya  pasien/penderita  dan  keluarga  saja yang  mendapatkan  stigma,  namun  tenaga perawat  yang  merawat  pasien  COVID-19 juga mendapatkan stigma dari masyarakat. Bahkan ada sejumlah perawat yang sampai diintimidasi,  diusir  dari  kontrakan  karena khawatir  akan  membawa  virus  penyebab COVID-19.
Stigma  dari  beberapa  penyakit  dan kelainan    merupakan    isu  sentral  dalam kesehatan  masyarakat.  Menurut  Abdillah (2020),  Stigma  merupakan    suatu  istilah yang  menggambarkan  suatu  keadaan  atau kondisi    terkait    sudut    pandang    atas sesuatu    yang    dianggap  bernilai  negatif. Para  penderita  dari  beberapa  penyakit tertentu  sering  mendapatkan  stigma  yang memberikan  rasa  rendah  diri.  Dari  media online  dan  elektronik  beredar    informasi terkait    penolakan  warga    terhadap pemakaman jenazah penderita COVID-19. Oleh  karena  itu,  peranan  pemerintah, praktisi  kesehatan,  dan  tokoh  masyarakat dalam memberikan edukasi terkait COVID-
19 akan sangat membantu agar masyarakat tidak  melekatkan  stigma  negative kepada orang  terkait COVID-19.
Pandemi COVID-19 adalah pandemi penyakit  menular  yang  dapat  berulang  di masa  mendatang  meskipun  saat  ini pemerintah dan masyarakat masih bekerjasama  dalam  penanggulangannya. Pandemi  ini  juga  dapat  dijadikan kesempatan  oleh  pembuat  kebijakan sebagai  referensi  untuk  penanggulangan penyakit  menular  baik  yang  berulang maupun penyakit menular lainnya.
Tergantung  pada  konteksnya,  seperti kemampuan  komunikasi  lokal,  faktor geografis  dan  etnis,  setiap  fasilitas pelayanan  kesehatan  dan  pengawasan berkontribusi  penting  dalam  penanganan COVID-19. Daerah dengan insiden infeksi rendah  dan  berpotensi  menjadi  cluster seharusnya sudah mulai bekerja, pemangku kepentingan  berkoordinasi  untuk  menilai aset  dan  potensi  sosial  lokal  yang  ada sebagai  bentuk  dukungan  untuk  sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas selama pandemi (Torres & Sacoto, 2020).
Meskipun    Indonesia    memiliki kesiapsiagaan    pasca  epidemi  SARS-CoV sebelumnya,    namun  ternyata    karakter pandemi COVID-19 ini memang melebihi kesiapan berbagai pihak di Indonesia, baik di  pelayanan  primer,    sekunder,    maupun tersier.    Hal  ini  tidak  hanya  terjadi  di
Indonesia,    tetapi  juga  di    negara    awal pandemi,  yaitu  Tiongkok.  Menyadari hal ini, Pemerintah Cina    membangun  sarana pelayanan    kesehatan    secara  masif  untuk menangani lonjakan kasus yang menyebabkan disparitas kemampuan pelayanan  kesehatan  untuk  menangani warga  terdampak  (Respati  &  Rathomi, 2020).
Sebagai  negara  berkembang  dengan sistem perawatan  kesehatan yang terbatas, beberapa  masalah  memang  sudah  dapat diperkirakan.  Meskipun  fokus  utama memang  wajib  ditujukan  untuk    merawat mereka  yang  sudah  terinfeksi  dan mencegah  penyebaran    lebih  lanjut, penyelidikan yang komprehensif juga harus segera  dilakukan di saat yang tepat untuk memeriksa  kesalahan  serius  yang  telah dibuat  dan  membahayakan  kehidupan masyarakat.  Investigasi  tersebut  harus melibatkan anggota parlemen, pakar medis, akademisi,  dan  kelompok  sipil  dengan tujuan  mengidentifikasi  apa  yang  salah, siapa  yang  melakukan  kesalahan  langkah, dan  bagaimana    memastikan  hal  itu  tidak terjadi  lagi.  Indonesia  harus  lebih  siap menghadapi  keadaan  darurat  kesehatan masyarakat  di  masa  depan  (Almuttaqi, 2020).
Terkait  sarana  dan  prasarana  dalam penanganan COVID-19, pemerintah memang  memiliki  peran  penting  dalam
mengoordinasikan
upaya untuk memastikan  bahwa  daerah-daerah  yang paling parah terkena dampak pandemi perlu disediakan  peralatan  yang  dibutuhkan. Oleh  karena  itu,  pemerintah  selaku pembuat  kebijakan  perlu  memastikan bahwa petugas kesehatan terlatih (termasuk tim  epidemiologi)  sudah  dipersiapkan, bersama  dengan  fasilitas  karantina,  alur kerja  di  rumah  sakit  di  revisi  atau diperbaharui,  dan  proses  di  laboratorium yang juga harus menyesuaikan (siapa yang akan  diuji,  bagaimana,  dan  pada laboratorium apa) (Fisher & Wilder-Smith, 2020).
Sebagai perbandingan terhadap sarana  dan  prasarana,  respons  khusus terhadap  COVID-19  di  Tiongkok  telah menggambarkan  bahwa  pemerintah  fokus pada  kesehatan  masyarakat,  dan  menguji respon  terhadap  terjadinya  wabah.  Isolasi, karantina, menjaga jarak, serta pembatasan sosial  (masyarakat)  dilakukan  dengan cepat.  Di  negara  tersebut,  pasien  dengan COVID-19  sesuai  alur  yang  disediakan, segera diisolasi di rumah sakit yang sudah ada, dan rumah sakit baru segera dibangun untuk mengelola semakin banyak kasus di daerah  yang  paling  terkena  dampak (Hopman, dkk., 2020). Di Amerika Serikat, pemerintah daerahnya mendorong perusahaan  yang  memproduksi  peralatan kesehatan  untuk  penanggulangan  penyakit
menular untuk memproduksi dan mensuplai  fasilitas  kesehatan  mereka (Ranney, dkk., 2020).
Di  Indonesia,  beberapa  pemerintah daerah  bergerak  cepat  dalam  melengkapi sarana  dan  prasarana  untuk  penanganan COVID-19.  Beberapa  daerah  melakukah langkah cepat dengan mengadakan fasilitas pemeriksaan Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)  untuk  pemeriksaan COVID-19. Langkah taktis juga dilakukan oleh  Gubernur  Jawa  Timur,  yaitu  dengan mengambil  beberapa  langkah  taktis  di enam  bidang,  di  antaranya  bidang perhubungan  yang  diminta  menyediakan fasilitas hand sanitizer dan sabun di setiap fasilitas  publik  seperti  terminal,  bandara, stasiun,  dan  pelabuhan,  menyediakan  pos pemeriksaan  kesehatan  yang  dilengkapi thermal  gun  dan  masker  untuk  mencegah penyebaran  virus  korona  COVID-19.  Di tengah  kelangkaan  mendapatkan  masker dan hand sanitizer sebagai Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengantisipasi penyebaran  Virus  Corona,  Pemerintah Kabupaten  Tapanuli  Utara  melalui  UPT Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  menciptakan sendiri  alkohol  sebagai  bahan  baku  hand sanitizer serta memproduksi masker dengan jumlah  yang  banyak  (Zahrotunnimah,
2020).
Permintaan terhadap perbaikan sistem  pelayanan  kesehatan  cenderung
meningkat  sejak  peningkatan  kasus COVID-19  yang  juga  menunjukkan penambahan  kasus  dari  hari  ke  hari.  Oleh karena itu ketersediaan tempat tidur rumah sakit  serta  fasilitas  ventilasi  mekanis (ventilator)  harus  dipersiapkan  untuk skenario  terburuk.  Indonesia  mungkin dapat  belajar  dari  wabah  penyakit  virus Ebola.  Kematian  akibat  penyebab  lain menjadi  lebih  tinggi  karena  kematian petugas  kesehatan  dan  sistem  perawatan/ pelayanan  kesehatan  yang  tidak  optimal. Kematian  petugas  kesehatan  memang menjadi masalah selama pandemi COVID- 19. Ini menunjukkan bahwa prosedur yang efektif  untuk  melindungi  staf  dari  infeksi sangat penting. Bukti-bukti ilmiah merekomendasikan  penggunaan  masker bedah  standar  meskipun  dalam  prosedur yang  tidak  menghasilkan  aerosol.  Oleh karena  itu,  petugas  kesehatan  pun  harus dilinudngi  melalui  sarana  dan  parasarana yang memadai.
Di  tengah  pandemi  Coronavirus Disease-2019  (COVID-19),  Pemerintah  di Indonesia  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam mempercepat penanggulangan  penyakit  menular  ini.
Pemerintah Pusat dalam hal ini
Kementerian Kesehatan
telah mengeluarkan  berbagai  macam  peraturan maupun  pedoman  termasuk  Pedoman
Pengendalian  dan  Penanganan  COVID-19 yang  dapat  dijadikan  acuan  oleh  seluruh pelaksana  tugas  di  fasilitas  pelayanan keseahatan  baik  pusat  maupun  daerah. Tidak  hanya  di  sektor  kesehatan,  sektor non-kesehatan  pun  turut  memberikan kontribusi dalam penanggulangan COVID- 19  karena  pandemi  ini  tidak  hanya berdampak  bagi  bidang  kesehatan  tetapi juga bidang kehidupan yang lain.
Permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini ternyata melampaui kesiapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendaliannya.
Khusus  dalam  alur  pelayanan  COVID-19, Pemerintah telah berupaya untuk memberikan  penanganan  yang  maksimal, akan tetapi di dalam penerapannya terdapat beberapa kendala.
Salah  satu  kendala  yang  cukup menarik  perhatian  adalah  konsistensi  dan keseragaman dalam bertindak. Pemerintah Daerah  Sulawesi  Selatan  tergolong  berani untuk  mengambil  kebijakan  yang  sedikit tidak sesuai dengan Pedoman Pengendalian dan  Penanganan  COVID-19  yang  telah dikeluarkan oleh Kementerian  Kesehatan.
Melalui  ketidaksesuaian  ini,  dapat  terlihat bahwa  pemerintah  tidak  konsisten  dalam menerapkan sebuah pedoman tertentu. Hal ini  dapat  dimaklumi,  mengingat  pandemi ini adalah pandemi yang tergolong baru dan memiliki perbedaan dibandingkan pandemi
lainnya sehingga kemungkinan
membutuhkan  pendekatan  yang  berbeda dalam penanganannya.
Meskipun  demikian  pelaksana  tugas di  tingkat  daerah  tetap  membutuhkan konsistensi  dan  keseragaman  pelayanan sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan di antara pelaksana tugas di tingkat bawah. Dalam  penerapannya,  hasil  evaluasi menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang ditemukan oleh pelaksana tugas, baik pada RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba,  Dinas  Kesehatan  maupun Gugus  Tugas  yang  telah  dibentuk  oleh pemerintah  daerah.  Hal  ini  menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak, agar penerapannya  dapat  lebih  ditingkatkan sampai  pandemi  COVID-19  ini  berakhir ataupun sebagai referensi untuk penanganan pandemi di masa mendatang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data, pembahasan  dan  refleksi  pada  bab sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  alur  penanganan  pasien COVID-19  di  Kabupaten  Bulukumba belum  berjalan  optimal.  Alur  yang digunakan  atau  tersedia  adalah  alur  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia  yaitu  Pedoman Pengendalian  dan  Penanganan  COVID-19 namun  tidak  tersosialisasi  dengan  baik.
Terdapat ketidaksesuaian dalam  penerapan alur  antara  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Kesehatan  dengan  peraturan Gubernur  Sulawesi  Selatan  sehingga membuat  petugas  kesehatan,  baik  di puskesmas  maupun  rumah  sakit  berbeda pemahaman dalam penanganan. Penerapan alur  ini  juga  dihambat  oleh  stigma masyarakat  terhadap  penderita  COVID-19 termasuk  dalam  hal  penanganan  pasien yang  meninggal.  Sebagai  pembelajaran untuk  penanggulangan  penyakit  menular berpotensi  kejadian  luar  biasa  di  masa mendatang,  sangat  diharapkan  koordinasi yang  lebih  baik  antara  pemangku kepentingan  serta  sarana  dan  prasarana yang lebih lengkap dan memadai.  Petugas kesehatan baik di Dinas Kesehatan, RSUD maupun  anggota  Gugus  Tugas  Kabupaten memiliki  pandangan  yang  sama  terkait harapan  dalam  penerapan  alur  di  masa mendatang.  Koordinasi,  kesiapan  sarana dan  prasarana,  serta  sosialiasi  adalah  hal yang diharapkan oleh pelaksana tugas agar alur  dapat  dilaksanakan  sebagaimana mestinya. Untuk alur yang telah ditetapkan maupun  alur  yang  sewaktu-waktu  dapat berubah, sangat dibutuhkan koordinasi oleh berbagai  pihak  terutama  leading  sector. Selain  itu,  sosialisasi  yang  gencar  dan berkelanjutan dari alur tersebut menjadi hal yang krusial untuk mencapai keseragaman persepsi  sehingga  alur  dapat  dijalankan
secara optimal. Edukasi dan sosialiasi yang berkesinambungan kepada masyarakat luas juga  akan  berdampak  pada  pencegahan stigma negatif di masyarakat.
Sebagai tindak lanjut untuk pembelajaran yang dihasilkan dari penelitian  ini,  dan  untuk  mengantisipasi terjadinya pandemi penyakit menular yang karakteristiknya  sama  di  masa  mendatang maka diharapkan agar seluruh stakeholders lebih meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk  mengoptimalkan  peran  masing- masing  pemangku  kepentingan  dalam penanganan Pandemi. Sarana dan prasarana terkait  penanganan  pandemi  dipersiapkan termasuk  di  dalamnya  fasilitias  karantina, alat kesehatan dan pemeriksaan penunjang, serta  alat  pelindung  diri  bagi  petugas kesehatan. Penelitian ini memiliki kerterbatasan  dalam  hal  jumlah  informan yang  dilibatkan.  Untuk  itu  sangat direkomendasikan untuk melakukan
penelitian  lanjutan  yang  melibatkan  lebih banyak informan. Selain itu, penelitian ini
dilaksanakan dalam kurun waktu
penanggulangan pandemi. Sangat diharapkan  untuk  dilakukan  penelitian lanjutan paska pandemic
untuk mendapatkan  gambaran  yang  lebih  luas terkait  hal-hal  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.
REFERENSI
Abdillah,  L.  A.  (2020).  Stigma  Terhadap
Orang Positif COVID-19. In: Pandemik COVID-19: Antara Persoalan dan Refleksi di Indonesia .
Medan: Yayasan Kita Menulis
Abdullah, I. (2020). COVID-19: Threat and Fear  in  Indonesia. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy , 12(5), 488-490
Adams,  J.  G.,  &  Walls,  R.  M.  (2020).
Supporting the Health Care Workforce  During  the  COVID-19 Global Epidemic. Journal of American Medical Association, March(12), E1-E2 Almuttaqi,  A.I.  (2020). Kekacauan
Respons terhadapCOVID-19 di Indonesia . (Online) dalam https://www.habibiecenter.or.id/img/ publication/66f28c42de71fefe1c6fcd ee37a5c1a6.pdf Diakses pada tanggal
24 Juli 2020
Buana,  D.R.  (2020).  Analisis  Perilaku
Masyarakat Indonesia dalam
Menghadapi  Pandemi  Virus  Corona (Covid-19)  dan  Kiat  Menjaga Kesejahteraan  Jiwa. SALAM:  Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I , 7(3), 217- 226
Chen,  S.,  Zhang,  Z.,  Yang,  J.,  Wang,  J., Zhai, X., Bärnighausen, T.,  & Wang, C. (2020). Fangcang shelter hospitals: a  novel  concept  for  responding  to public  health  emergencies. The Lancet , 395(18), 1305-1314
Dai,  N.F.  (2020). Stigma  Masyarakat Terhadap Pandemi COVID-19. Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi COVID-19:  Membangun  Optimisme di  Tengah  Pandemi  COVID-19 ,
Kendari, 20 Mei 2020.
Fisher, D., & Wilder-Smith, A. (2020). The global  community  needs  to  swiftly ramp  up  the  response  to  contain COVID-19. The  Lancet ,  395(2020), 1109-1110
Habibi,  M.  L.  (2020).  Representasi
Masyarakat pada “KOSTUM Komik”
dalam  Menyikapi  Korban  COVID-
19. KOMUNIKOLOGI: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial , 4(1), 10-22
Hanscheid,  T.,  Valadas,  E.,  &  Grobusch,
M.  P.  (2020).  Coronavirus  2019-
nCoV: Is the genie already out of the bottle?. Travel Medicine and Infectious Disease , 6(Februari
2020),1-2
Hellewell,  J.,  Abbott,  S.,  Gimma,  A.,
Bosse,  N.I.,  Jarvis,  C.I.,  Russell, T.W., Munday, J.D., Kucharski, A.J., & Edmunds, W.J. (2020). Feasibility of  controlling  COVID-19  outbreaks by  isolation  ofv  cases  and  contacts.
The  Lancet ,  8(April  2020),  E488- E496
Heymann,  D.  (2020).  Data  sharing  and outbreaks:  best  practice  exemplified. The Lancet , 395(10223), 469-470
Heymann,  D.,  &  Shindo,  N.  (2020). COVID-19:  what  is  next  for  public health?. The  Lancet .  395(10223), 542-545
Hopman,  J.,  Allegranzi,  B.,  &  Mehtar,  S. (2020).  Managing  COVID-19  in Low-  and  Middle-Income  Countries. Journal  of  American  Medical Association , 323(16), 1549-1550
Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu,  X.,Cheng,  Z.,  Yu,  T.,  Xia,  J., Wei, Y., Wu, W., Xie, X. Yin, W., Li, H., Liu, M., Xiao, Y., Gao, H., Guo,
L., Xie, J. Wang, G., Jiang, R., Gao, Z.,  Jin,  Q.,  Wang,  J.,  &  Cao,  B. (2020).  Clinical  features  of  patients infected with 2019 novel coronavirus in  Wuhan,  China. The  Lancet . 395(10223), 497-505
Kementerian  Dalam  Negeri.  (2020).
Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah . (Online) Diakses  pada  tanggal  20  April  dari https://www.covid19.go.id/download /kemendagri-pedoman-umum- menghadapi-pandemi-COVID-19- bagi-pemerintah-daerah/
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020a). Situasi terkini perkembangan coronavirus  disease  (COVID-19) . (Online)  Diakses  pada  tanggal  14 April 2020 dari https://covid19.kemkes.go.id/situasi- infeksi-emerging/info-corona-
virus/situasi-terkini-perkembangan- coronavirus-disease-COVID-19-14- april-2020/#.XpWvJsARXIU
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020b).
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian  Coronavirus  Disease (COVID-19)  Revisi  Ke-4 .  Jakarta:
Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan Pengendalian Penyakit (P2P)
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020c). Situasi terkini perkembangan coronavirus  disease  (COVID-19) . (Online) Diakses pada tanggal 21 Mei 2020 dari https://covid19.kemkes.go.id/situasi- infeksi-emerging/info-corona- virus/situasi-terkini-perkembangan- coronavirus-disease-COVID-19-21- mei-2020/#.XsYtTecRXIU,  dan  juga diakses dari https://covid19.kemkes.go.id/categor y/situasi-infeksi-emerging/info- corona-virus/#.XsYwj-cRXIU
Kolifarhood,  G.,  Aghaali,  M.,  Saadati,  H. M., Taherpour, N., Rahimi, S., Izadi, N.,  &  Nazari,  S.  M.  H.  (2020). Epidemiological  and  clinical  aspects of  COVID-19:  a  narrative  review. Archives  of  Academic  Emergency Medicine , 8(1): e41(1-9)
Lai, C.C., Shih, T.P.,  Ko, W.C., Tang, H.J.,
&  Hsueh,  P.R.  (2020).  Severe  acute respiratory  syndrome  coronavirus  2
(SARS-CoV-2)  and  coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. International Journal of Antimicrobial Agents,  Vol.  55 (2020), No.105924, 1-9
Navisa,  F.  D.,  &  Nafisah,  R.  (2020).
Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga  Jenazah  Yang  terkena Dampak  COVID-19  Atas  Penolakan Pemakaman. Yurispuden:Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Islam
Malang , 3(2),137-149
Niu, Y., & Xu, F. (2020). Deciphering the power  of  isolation  in  controlling COVID-19  outbreaks. The  Lancet , 8(April 2020), e452-e453
Ranney,  M.L.,  Griffeth,  V.  &  Jha,  A.  K.
(2020). Critical Supply Shortages —
The  Need  for  Ventilators  and
Personal Protective Equipment during the COVID-19 Pandemic. The New  England  Journal  of  Medicine , Maret(23), 1-3
Raoofi,    A.,  Takian,  A.,  AkbariSari,  A., Olyaeemanesh,  A.,  Haghighi,  H.,  & Aarabi,  M.  (2020).  COVID-19 pandemic  and  comparative  health policy  learning  in  Iran. Archive  of
Iranian Medicine , Vol.23, No.4, 220– 234
Respati,  T.,  &  Rathomi,  H.  S.  (2020). Kopipedia:  Bunga  Rampai  Artikel
Penyakit Virus Corona (COVID-19) . Bandung: Pusat Penerbitan Universitas  (P2U)  Unisba,  dapat diakses dari http://repository.unisba.ac.id:8080/x mlui/bitstream/handle/123456789/26 743/fulltext_bc_16_feriandi_kopidpe dia_fk_p2u_unisba_2020.pdf?sequen ce=1
Surat  Keputusan  Gubernur  Sulawesi Selatan  Nomor  955/III/2020  tentang Penetapan  Rumah  Sakit  Rujukan Penyangga Penanggulangan COVID- 19 Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 31 Maret 2020
Surat  Edaran  Gubernur  Sulawesi  Selatan
Nomor 440.1.1/04464/DISKES tentang  Alur  Rujukan  Penanganan Pasien  COVID-19  di  Provinsi
Sulawesi  Selatan  tanggal  28  April 2020
Torres, I., & Sacoto, F. (2020). Localising an asset-based COVID-19 response in Ecuador. The  Lancet ,  395(April  25),
1339
Wang, C., Horby, P. W., Hayden, G. G., & Gao,  G.  F.  (2020).  A  novel coronavirus outbreak of global health concern. The  Lancet .  395(10223), 471-473
WHO.  (2020a). Coronavirus  disease (COVID-19)  pandemic:  Country  & technical guidance . (Online) Diakses pada  tanggal  27  Maret  2020  dari https://www.who.int/emergencies/dis eases/novel-coronavirus- 2019/technical-guidance
WHO. (2020b). WHO-Penanganan Pasien COVID-19 di Rumah dengan Gejala Ringan .  (Online)  Diakses  pada
Tanggal  20  April  2020  dari
https://www.covid19.go.id/download /who-penanganan-pasien-COVID- 19-di-rumah-dengan-gejala-ringan/
WHO,  2020c.    Operational  considerations forcase management of COVID-19 in
health  facility  and  community.
Diakses  pada  tanggal  25  April https://apps.who.int/iris/bitstream/ha ndle/10665/331492/WHO-2019-
nCoV-HCF_operations-2020.1- eng.pdf
Yusuf,  A.  M.  (2014). Metode  Penelitian: Kuantitatif ,  kualitatif  dan  penelitian gabungan . Jakarta: Kencana
Zhu,  N.,  Zhang,  D.,  Wang,  W.,  Li,  X., Yang, B., Song, J., Zhao, X., Huang, B., Shi, W., Lu, R., Niu, P., Zhan, F., Ma,  X.,  Wang,  D.,  Xu,  W.,  Wu,  G., Gao,  G.F.,  and  Tan,  W.  (2020).  A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. The New
England Journal of Medicine , 382(8), 727-733
Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona  COVID-19  di  Indonesia. SALAM:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya
Syar’i , 7(3), 247-259