## PERANAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL PADA KAMPUNG ADAT ASLI ANAK RAWA PENYENGAT DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

## Elmayanti
Email : elmayanti841@yahoo.co.id Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Penghulu  dalam  Kampung  Adat  Penyengat  merupakan  tempat  bersandarnya anggota  masyarakat  untuk  menyelesaikan,  melindungi,  dan  menjamin ketentraman.  Sehingga  setiap  persengketaan,  kepala  adat  adalah  satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Peranan kepala  adat  dalam  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  masalah, menjaga  keseimbangan  lingkungan  hidup,  agar  dalam  masyarakat  tetap  tercipta kerukunan  dan  kedamaian.  Apabila  dihubungkan    dengan  definisi  pemidanaan, pada  hakikatnya  mediasi  pidana  sebagai  suatu  yang  dengan  sengaja  membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku atas tindakan pidana yang telah dilakukannya.  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  penghulu  dalam  penyelesaian sengketa melalui mediasi pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, yaitu: a)  Belum  adanya  undang  –  undang  khusus  mengatur  tentang  mediasi;  b) Minimnya  sarana  dan  prasarana  dalam  melakukan  mediasi;  c)  Kurangnya keterampilan  mediator  bagi  penghulu  adat  dalam  mendamaikan  para  pihak  yang bersengketa.
Kata Kunci: Peranan Penghulu, Penyelesaian Perkara Pidana, Mediasi Penal

## Abstract
Village head in penyengat indigenous village is a place where of a society rely on to settle, protect, reassure. So that every there is a dispute the village head is the only  place  of  a  society  to  lean  solve  the  problem.  The  role  of  Village  head  in society is needed to solve the problem, to maintain the balance of the environment with one another, so that in the community will create harmony and peace. When associated with the definition of punishment, essentially penal mediation is also as a burdensome deliberately and painful imposed on the offender for criminal acts that  he  has  committed.  The  obstacles  faced  by  the  village  head  in  settling  the dispute through mediation in the native village anak rawa penyengat are: a) The absence  of  a  special  law  mediation  of  regulation;  b)  lack  of  facilities  and infrastructure  in  mediating;  c)  Lack  of  mediator  skills  for  village  head  to reconcile the parties to the dispute.
Keywords  :  The  Role  of  Penghulu,  Settlement  of  Criminal  Case,  Penal Mediation.

## A. Latar Belakang Masalah
Tindakan  peradaban  maupun cara  penghidupan  yang  modern, ternyata tidak mampu
menghilangkan  adat  kebiasaan  yang hidup dalam masyarakat, yang terlihat  dalam  proses  kemajuan zaman  adalah  bahwa  adat  tersebut menyesuaikan  diri  dengan  keadaan dan  kehendak  zaman,  sehingga  adat itu  menjadi  kekal  serta  tetap  segar. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya  adalah  berupa  kaidah- kaidah  hukum  yang  bangkit  dan tumbuh  di  dalam  dan  disebabkan oleh  pergaulan  hidup  manusia.  Jadi keseluruhan  kaidah-kaidah  hukum adat  timbul  di  dalam  dinamikanya hubungan-hubungan manusia, berupa pergaulan hidup manusia. 1
Masyarakat
bangsa
Indonesia, terutama masyarakat yang berkediaman  di  desa-desa  yang  jauh dari  perkotaan  sangat  dipengaruhi oleh  alam  sekitarnya.  Alam  fikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang  nyata  dan  yang  tidak  nyata, antara kekuasaan manusia dan
1 Djaren  Saragih,  1996, Pengantar  Hukum Adat Indonesia , Tarsito, Bandung,  hlm. 66.
kekuasaan gaib, antara hukum manusia  dan  hukum  Tuhan.  Alam fikiran itu meliputi azas-azas ketuhanan, peri kemanusiaan,
persatuan dan kebersamaan, kerakyatan  dan  kesepakatan  serta keadilan dan kemasyarakatan. 2
Undang-udang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa,  memberikan peluang kepada daerah untuk merubah  nama  desa  sesuai  dengan karakteristik budaya  yang tumbuh di daerah.  Desa  memiliki  peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah. Sejak diberlakukannya Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan positif terhadap sistem pemerintahan yang
desentralistik serta semakin memperjelas  posisi  pemerintah  desa sebagai  bagian  dari  pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa.
Desa  adalah  suatu  wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas
2 Hilman  Hadikusuma,    1984, Hukum Pidana Adat , Alumni, Bandung,  hlm. 21.
dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan  politik,  sosial,  ekonomi dan keamanan yang dalam
pertumbuhannya menjadi satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptanya  ikatan  antara  masing- masing warganya, umumnya
warganya  hidup  dari  pertanian, mempunyai  hak  mengatur  rumah tangga sendiri dan secara
administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.
Desa  adat  mempunyai  fungsi untuk  menata  kehidupan  masyarakat sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang  berkaitan  dengan  hukum  adat dan  kebudayaan  dan  dapat  dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelaksanaan pembangunan. Pembentukan desa adat ini salah satu tujuan untuk
memberikan kewenangan  seluas-luasnya  kepada desa  adat  tersebut  untuk  menjaga adat  istiadat  dan  hak  wilayah.  Desa adat  ini  diberikan  hak  istimewa dalam  mengelola  desa  adatnya  serta dalam membela masyarakatnya seperti  Tanah  Ulayat.  Desa  adat mempunyai  identitas  unsur-unsur
sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya  dengan  kelompok sosial  lain  yang  secara  otomatis masyarakatnya  menjadi  masyarakat adat.
Hukum  adat  sebagai  suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa.  Hukum  adat  memiliki karakter  yang  khas  dan  unik  apabila dibandingkan  dengan  sistem  hukum lain.  Hukum  adat  lahir  dan  tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat  dipisahkan  dari  masyarakat. Hukum  adat  tersusun  dan  terbangun atas  nilai,  kaidah  dan  norma  yang disepakati
dan diyakini
kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.
Penyelesaian  sengketa  dalam masyarakat  hukum  adat  didasarkan pada  pandangan  hidup  yang  dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan  objektif  dari  orang-orang yang  ada  di  dalam  masyarakat mengenai  apa  dan  bagaimana  dunia dan  hidup  itu.  Pandangan  hidup
masyarakat  adat  yang  berasal  dari nilai,  pola  pikir  dan  norma  telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat.
Tradisi  penyelesaian  sengketa
dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola  “kekeluargaan”.  Pola  ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa  perdata  tetapi  juga  pidana. Penyelesaian  sengketa  dalam  pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi  atau  hukuman  apapun terhadap pelanggar hukum adat.
Masyarakat  hukum  adat  lebih mengutamakan penyelesaian sengketa  melalui  jalur  musyawarah yang  bertujuan  untuk  mewujudkan kedamaian  dalam  masyarakat.  Jalur musyawarah  merupakan  jalur  utama yang  digunakan  masyarakat  hukum adat  dalam  menyelesaikan  sengketa, karena  dalam  musyawarah  akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan  kedua  belah  pihak. Para  pihak  saling  memaafkan  dan tidak terburu-buru membawa
perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan  yang  baik  dan  harmonis
diantara  para  pihak,  karena  pada hakekatnya  neraca  keseimbangan dalam  masyarakat  yang  terganggu akibat  terjadinya  sengketa  atau perselisihan  dapat  dipulihkan  seperti keadaan semula.
Mediasi adalah menengahi suatu  sengketa  dari  beberapa  pihak melalui  penengah  (mediator).  Ini berarti mediasi mengupayakan penyelesaian  yang  dapat  diterima oleh  kedua  belah  pihak  bukan mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya,  kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban  dari  rasa  takut.  Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi  penal  juga  sebagai  suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap  pelaku  untuk  tindakan pidana yang telah dilakukannya. 3
Peradilan sebagai lembaga litigasi  menjadi  pilihan  terakhir
3 Eddy  O.S.  Hiariej,  2016, Prinsip-prinsip Hukum  Pidana ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, hlm. 485.
apabila  penyelesaian  sengketa  tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Sebagai landasan operasional dalam
kehidupan  negara  hukum  Indonesia, dalam  hal  penyelesaian  sengketa terealisasi  dalam  Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman yang membenarkan cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan
kompromis  atau  musyawarah  untuk mufakat  yang  salah  satunya  adalah melalui  prosedur  mediasi.  Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat  bertujuan  untuk  mencari
titik temu diantara berbagai kepentingan  yang  berbeda  sampai dihasilkan suatu kesepakatan.
Masyarakat hukum adat
merupakan  kesatuan  manusia  yang teratur,  menetap  di  suatu  daerah tertentu, mempunyai penguasa- penguasa  dan  mempunyai  kekayaan, yang  berwujud  dan  tidak  berwujud, dimana  para  anggota  kesatuan  itu masing-masing mengalami
kehidupan dalam masyarakat sebagai hal  yang  wajar  menurut  kodrat  alam dan  tidak  seorang  pun  diantara  para anggota  itu  mempunyai  pikiran  atau kecenderungan  untuk  membukakan ikatan  yang  telah  tumbuh  itu  atau meninggalkannya dalam arti melepaskan  dari  ikatan  itu  untuk selama-lamanya. 4
Perubahan budaya dalam masyarakat  bukanlah  hasil  pilihan, tetapi  karena  paksaan  dari  luar masyarakat yang bersangkutan, seperti tekanan kebijakan atau bujukan  halus  strategi  pemasaran global dan pembangunan.
Memahami  kebudayaan  dan  nilai budaya  sebagai  faktor  dominan penentu bagi pencapaian prestasi dan kemakmuran  suatu  negara.  Hal  ini jugalah  yang  menuntut  secara  besar dalam  perubahan  desa  menjadi kampung  adat  (desa  adat)  di  daerah kabupaten siak. 5
4 Saafroedin Bahar, dkk, 2005, Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat
Hukum  Adat ,  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 17.
5 http://pelitariau.com/mobile/detailberita/20 73/8-desa-yang-ditetapkan-menjadi- kampung-adat- merupakan-aspirasi- warga.html ,  diakses  tanggal  10  April  2017 jam 16.00 WIB.
Keberadaan  desa  adat  atau kampung adat juga diperkuat dengan keluarnya  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  52  Tahun  2007 Tentang  Pedoman  Pelestarian  dan Pengembangan  Adat  Istiadat  dan Nilai  Sosial  Budaya  Masyarakat. Permendagri  tersebut  menjelaskan Pelestarian  adalah  upaya  untuk menjaga  dan  memelihara    adat istiadat  dan  nilai  sosial  budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama  nilai-nilai  etika,  moral  dan adab  yang  merupakan  inti  dari  adat istiadat,  kebiasaan-kebiasaan  dalam masyarakat  dan  lembaga  adat  agar keberadaannya  tetap  terjaga  dan berlanjut.
Dalam Pasal 2 Peraturan
Daerah  Kabupaten  Siak  No  2  Tahun
2015  Tentang  Penetapan  Kampung
Adat  di  Kabupaten  Siak,  tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  kepada masyarakat,  hal  ini  diakibatkan  oleh semakin  kompleknya  tata  kehidupan di  masyarakat  sebagai  pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.
Pemerintah  Kabupaten  Siak, melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Perubahan Penamaan  Desa  Menjadi  Kampung dan  Perda  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Kampung  Adat di Kabupaten Siak, berhasil menetapkan  delapan  desa  sebagai desa adat, salah satunya adalah Desa Penyengat, ditetapkan sebagai Kampung  Adat  Asli  Anak  Rawa Penyengat. 6 Dengan  ditetapkannya kampung  adat  di  Kabupaten  Siak tentu berdampak
pada penyelenggaraan  pemerintahannya. Perubahan  mendasar  terlihat  pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat.
Peraturan  Daerah  Kabupaten Siak  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang penetapan kampung adat
menjelaskan terkait lembaga pemerintahan  kampung  adat  dimana penghulu  sebagai  kepala  kampung adat  dan  dibantu  oleh  perangkat kampung  adat  yaitu  kerani  sebagai sekretaris  kepenghuluan  adat,  juru tulis,  staf  atau  unsur  pembantu kerani.  Selain  itu  terdapat  juga
6 Pasal  3  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak No  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.
perangkat  kampung  adat  dari  unsur kewilayahan  yaitu  kepala  dusun (kadus),  rukun  kampung  dan  rukun tetangga  serta  perangkat  kampung adat  dari  pelaksana  teknis  lapangan yaitu  petugas  kampung  adat  yang melakukan  suatu  tugas  tertentu dalam  perkampungan  adat  seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian,  pemadaman  kebakaran hutan  dan  lahan  atau  urusan  lain yang  jumlahnya  disesuaikan  dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat  setempat. 7 Sebagai  mitra pemerintah  kampung  adat  juga terdapat  Badan  Permusyawaratan Kampung Adat, Lembaga Kemasyarakatan Kampung  Adat  dan Lembaga Adat Kampung Adat.
Dalam  tulisan  ini  dibahas terkait dengan :
1. Bagaimanakah  peranan  penghulu dalam penyelesaian perkara pidana  melalui  Mediasi  Penal pada  Kampung  Adat  Asli  Anak Rawa  Penyengat  di  Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak??
2. Apakah hambatan-hambatan yang  dihadapi  penghulu  dalam
7 Pasal  4  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak No  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.
penyelesaian perkara pidana melalui  Mediasi  Penal  pada Kampung  Adat  Asli  Anak  Rawa Penyengat  di  Kecamatan  Sungai Apit Kabupaten Siak?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  sosiologis  ( social legal research ), yaitu penelitian yang dilakukan  dengan  cara  mengadakan identifikasi  hukum  dan  bagaimana efektifitas  pelaksanaan  hukum  itu berlaku di masyarakat atau meninjau keadaan  permasalahan  yang  ada  di lapangan  dikaitkan  dengan  aspek hukum  yang  berlaku  dan  yang mengatur permasalahan tersebut.
Sifat  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  analisis  deskriptif yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut  pandang  suatu  undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal di daerah  tertentu  yang  mempunyai gambaran permasalahan yang diteliti. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
a. Data  primer  yaitu  data  yang didapat  di  lapangan  dan
diperoleh  secara  langsung dari responden.
b. Data  sekunder  merupakan data  yang  diperoleh  melalui penelitian  yakni  data  yang didapat  dari  sumber-sumber yang  ada  berupa  data  yang sudah diolah lebih lanjut.
c. Data  tersier  yaitu  data  yang diperoleh  dari  ensiklopedi dan sejenisnya yang
mendukung  data  primer  dan data  sekunder  seperti  kamus, artikel, dan lain-lain. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Peranan  Penghulu  Dalam Penyelesaian Perkara  Pidana Melalui  Mediasi  Penal  Pada Kampung  Adat  Asli  Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Kampung  penyengat  adalah kampung  yang  menggantungkan  diri
pada laut, pesisir pantai dan merupakan wilayah gambut.
Kampung penyengat juga merupakan
daerah  asli  yang  terbentuk  sejak
lama. Kampung
ini secara administrasi  termasuk  ke  dalam Kecamatan  Sungai  Apit,  Kabupaten Siak.  Di  sekitar  kampung  ini  juga
terdapat  beberapa  danau  dan  tasik, yaitu antara lain Tasik Bawah, Tasik Pulau  Besar  dan  Danau  Kebuk. Sungai,  tasik  dan  danau  adalah  vital bagi masyarakat kampung penyengat,  karena  hampir  semua aktivitas mereka mengandalkan sungai 8 .  Kampung  Suku  Anak  Rawa yang berdomisili di Sungai Mungkal, masih memiliki kepercayaan animisme yaitu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh yang merupakan  asas  kepercayaan  agama yang mula-mula muncul di  kalangan manusia  primitif. 9 Rata-rata  Suku Anak  Rawa  yang  bertempat  tinggal di  Kampung  Penyengat  dan  Sungai Rawa sudah memiliki agama, seperti Kristen, Budha dan Islam.
Pemukiman  Suku  Anak  Rawa di Sungai Mungkal berada di pinggir sungai.  Mata  pencaharian  mereka nelayan  dan  berburu.  Kepercayaan animisme mereka terlihat dari rumah yang  mereka  tempati.  Di  pintu masuk  terdapat  buah  Mato  Rimbo
8 Data dari Monografi Kampung Penyengat.
9 Wawancara  dengan  Penghulu  Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Kecamatan  Sungai  Apit,  Bapak  Nasrun SP, Hari Senin 17 Juli 2017, Bertempat di
Kantor Desa Kampung Penyengat.
dan  beberapa  akar  pohon  yang dipercaya  bisa  menolak  bala.  Untuk sarana  dan  prasarana,  penyengat semenjak tahun 2012 sudah memiliki akses darat, walaupun masih berbentuk  jalan  kecil,  hal  tersebut masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,  yakni  warga  harus menggunakan akses laut untuk berpergian  keluar  dari  penyengat. Sebagai  alat  untuk  berkomunikasi, warga penyengat masih kental dengan  bahasa  melayunya,  karena semenjak  dahulu  suku  anak  rawa memang menggunakan bahasa melayu  dalam  percakapan  sehari- hari. 10
Dengan  disahkannya  Perda Nomor  1  Tahun  2015,  maka  terjadi perubahan sebutan nama
pemerintahan dan kelembagaan kampung di Siak, termasuk kampung
adat.  Perubahan  tersebut  yakni  desa menjadi kampung,  kepala  desa menjadi  penghulu,  sekretaris  desa menjadi kerani, kepala urusan
10 Wawancara  dengan  Penghulu  Kampung Adat  Asli  Anak  Rawa  Penyengat Kecamatan  Sungai      Apit,  Bapak Nasrun  SP,  Hari  Senin  17  Juli  2017, Bertempat  di  Kantor  Desa  Kampung Penyengat.
menjadi juru tulis, kepala dusun tetap penulisannya,  rukun  warga  menjadi rukun  kampung,  rukun  tetangga tetap.  Badan  Permusyawaratan  Desa
(BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung
(LPMK).
Penentuan  adat  yang  akan diberlakukan  di  kampung  adat, bagaimana cara pelaksanaannya, akan diatur khusus dalam Perda yang masih  dibahas  di  tingkat  provinsi. Perda  tersebut  tentang  susunan kelembagaan  adat,  pengisian  jabatan dan  masa  jabatan  penghulu  adat berdasarkan
hukum
adat sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 109  UU  Nomor  6  Tahun  2014. Setelah Perda tersebut selesai, kemudian  barulah  Pemkab  Siak membuat  Peraturan  Bupati  (Perbup) yang berisi tentang lembaga adat dan produk adat yang akan dilaksanakan. Meskipun  status  desa  sudah  berubah menjadi  kampung  dan  kepala  desa sudah berubah status menjadi penghulu,  tetapi  dalam  pelaksanaan
masih memakai lembaga pemerintahan yang lama. 11
Adat  yang  berjalan  sekarang memang tidak sekental seperti beberapa  tahun  sebelumnya.  Sejak pembangunan jalan mulai
diperhatikan  sehingga  lebih  lancar untuk  ditempuh  dari  banyak  jalur, pengaruh  dari  luar  juga  tidak  bisa dihindari bagi kehidupan masyarakat.  Kondisi  tersebut  juga diperburuk dengan sistem
pemerintahan  yang  sering  berubah,
jika awalnya dipimpin seorang
‘’batin’’ , kemudian dipimpin penghulu  karena  berubah  menjadi kampung.  Setelah  itu  dipimpin kepala desa karena kampung berubah menjadi  desa,  sekarang  kembali menjadi  kampung  yang  dipimpin oleh  seorang  penghulu,  tepatnya sejak  15  Februari  2015.  Desa Penyengat  resmi  berubah  nama menjadi  Kampung  Adat  Asli  Anak Rawa Penyengat. Menurut  penghulu
adat kampung penyengat,
pelaksanaan  adat  di  kampungnya
11 Wawancara  dengan  Penghulu  Kampung Adat  Asli  Anak  Rawa  Penyengat Kecamatan  Sungai  Apit,  Bapak    Nasrun SP,  Hari  Senin  17  Juli  2017,  Bertempat di Kantor Desa Kampung Penyengat.
masih sangat kuat. Hukum adat serta sanksi-sanksi masih diterapkan, misalnya  ada  yang  mencuri,  maka akan  disuruh  yang  bersangkutan mengembalikan  apa  yang  dicuri, diselesaikan  secara  adat 12 .  Dengan dijadikannya desa ini sebagai kampung  adat,  diharapkan  nilai-nilai adat  yang  ada  dalam  masyarakat dapat lebih ditingkatkan
pelaksanaannya  dalam  kehidupan bermasyarakat. Menurut hukum
adat, musyawarah  untuk  menghasilkan mufakat  merupakan  karakteristik, model  dan  cara  penanganan  yang ditawarkan untuk tiap-tiap pelanggaran adat. Mekanisme penanganan  suatu  kasus  melalui musyawarah  (mediasi)  sebenarnya ditransplantasi  dari  kearifan  lokal yang  telah  lama  dipraktikkan  oleh masyarakat adat di tanah air.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Siak  Nomor  2  Tahun 2015,  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  huruf (d),  dikatakan  bahwa  “Penyelesaian
12 Wawancara  dengan  Penghulu  Kampung Adat  Asli  Anak  Rawa  Penyengat Kecamatan  Sungai  Apit,  Bapak  Nasrun SP,  Hari  Senin  17  Juli  2017,  Bertempat di Kantor Desa Kampung Penyengat.
sengketa  adat  berdasarkan  hukum adat  yang  berlaku  di  kampung  adat dalam  wilayah  yang  selaras  dengan prinsip  hak  asasi  manusia  dengan mengutamakan  penyelesaian  secara musyawarah”.  Ini  merupakan  salah satu  kewenangan  kampung  adat,
dalam rangka tercapainya penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Penghulu dalam Kampung
Adat  Penyengat  merupakan  tempat bersandarnya  anggota  masyarakat untuk  menyelesaikan,  melindungi, menjamin  ketentraman,  sehingga setiap  ada  persengketaan  maka kepala  adat  adalah  satu-satunya
tempat anggota masyarakat
bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.  Peranan  kepala  adat dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk  menyelesaikan  masalah,  baik yang  menyangkut  masalah  hidup maupun  yang  berhubungan  dengan kematian.  Akan  tetapi  yang  lebih penting  peranan  kepala  adat  adalah menjaga  keseimbangan  lingkungan hidup  satu  dengan  lainnya,  agar dalam  masyarakat  tetap  tercipta kerukunan dan kedamaian.
Keberadaan  seorang  penghulu pada kampung adat penyengat sangat dihormati  dan  disegani,  penghulu merupakan  figur  yang  mempunyai pengaruh  yang  cukup  besar  bagi masyarakat kampung penyengat, sehingga  peran  penghulu  dalam memediasi  setiap  perselisihan  dan permasalahan  yang  terjadi  pada masyarakat  cukup  besar,  sosok penghulu merupakan pemimpin yang mempunyai kewibawaan yang cukup tinggi  dimata  masyarakat  kampung penyengat.  Oleh  karena  itu,  setiap permasalahan  seringkali  melibatkan penghulu dalam upaya penyelesaiannya,  hal  inilah  yang membuat  suasana  musyawarah  adat masih  sangat  kental  dan  nilai-nilai adat masih dirasakan pada masyarakat kampung penyengat.
Masyarakat adat kampung penyengat selalu mengutamakan musyawarah  dalam  setiap  kegiatan terutama  dalam  hal  yang  berkaitan dengan  penyelesaian  sengketa  atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan  yang  terjadi  pada masyarakat  selalu  melibatkan  peran penghulu dalam penyelesaiannya, hal ini  merupakan  cerminan  dari  adat
yang  memang  dari  dahulu  mereka terapkan,  dimana  setiap  sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian  dengan  mediasi  dan diikuti  dengan  sanksi-sanksi  adat yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku yang  telah  melanggar  ketentuan- ketentuan adat. Sanksi adat ini sangat dihargai  dan  dalam  pelaksanaannya juga diawasi penerapannya, sehingga membuat masyarakat mematuhi setiap sanksi dan ketentuan- ketentuan  adat  yang  berlaku  pada kampung  adat  penyengat.  Oleh karena  itu  dapat  dipahami  bahwa penghulu  sebagai  kepala  kampung adat  dan  sebagai  penyelenggara pemerintahan  mempunyai  peranan yang  cukup  penting  bagi  terciptanya
upaya perdamaian dalam
penyelesaian  sengketa  yang  terjadi dalam  masyarakat,  salah  satunya yaitu  melalui  penyelesaian  perkara pidana dengan mediasi penal.
Mediasi  penal  berkaitan  erat dengan ide dan kebijakan pengalihan yang  digunakan  sebagai  instrumen untuk  menangani  kasus-kasus  ringan dan  bukan  untuk  kasus  berat. Mediasi    penal  lebih  fokus  pada kesalahan  yang  telah  dilakukan.
Dalam  mediasi  melibatkan  kedua belah  pihak,  sehingga  terdapatnya penjelasan bersama dari permasalahan  yang  ada.  Mediasi penal  bertujuan  untuk  menyadarkan pelaku  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukannya  itu  salah  dan  juga untuk  menyadarkan    bahwa  korban perlu  diberikan  ganti  rugi  atau dipulihkan kembali hak-haknya akibat perbuatan yang telah dilakukan  oleh  si  pelaku.  Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi  pidana  juga  sebagai  suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap  pelaku  untuk  tindakan pidana yang telah dilakukannya.
Dalam  mediasi  penal,  keadilan tertinggi  yang hendak dicapai adalah terjadinya  kesepakatan  para  pihak yang  terlibat  dalam  perkara  pidana tersebut,  yaitu  pelaku  dan  korban. Keduanya  diharapkan  mencari  dan mencapai  solusi  serta  alternative terbaik  untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Melalui mediasi  penal,  filosofi  peradilan cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan dapat  tercapai  dibandingkan  dengan
penyelesaian  perkara  berdasarkan komponen sistem peradilan pidana.
Mediasi penal pada hakikatnya telah sesuai dengan paradigma hukum  pidana  modern  yang  tidak lagi berorientasi pada aspek retributif atau pembalasan namun lebih menekankan  pada  aspek  korektif, rehabilitatif  dan  restoratif.  Korektif berkaitan  dengan  kesalahan  pelaku yang  harus  dikoreksi,  sementara rehabilitatif  adalah  dalam  rangka memperbaiki  pelaku  agar  tidak  lagi mengulangi  perbuatannya  dimasa mendatang. Sedangkan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban kejahatan.
2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi  Penghulu  Dalam Penyelesaian Perkara  Pidana Melalui  Mediasi  Penal  Pada Kampung  Adat  Asli  Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Mediasi  adalah  salah  satu upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan. Mediasi merupakan
suatu proses damai bahwa para pihak
yang bersengketa menyerahkan
penyelesaiannya kepada seorang mediator atau seseorang yang mengatur  pertemuan  antara  dua
pihak  atau  lebih  yang  bersengketa, untuk mencapai hasil akhir yang adil dan  dapat  diterima  sepenuhnya  oleh kedua  belah  pihak  yang  bersengketa secara  sukarela.  Dengan  adanya proses  mediasi  banyak  kelebihan yang dapat diperoleh, diantaranya: 1. Putusan  dalam  mediasi  tidak mengutamakan  pertimbangan dan  alasan  hukum,  melainkan atas  dasar  kepatutan  dan  rasa keadilan.
2. Penyelesaian  dalam  mediasi dapat  mempersingkat  waktu penyelesaian  sengketa,  apabila dibandingkan dengan berperkara di pengadilan.
Waktu  yang  panjang  dalam berperkara tidak hanya menjadi beban  ekonomi,  namun  juga dapat memberikan beban psikologis yang akan mempengaruhi  berbagai  sikap dan tindakan serta
menghambat dalam melakukan aktifitas bagi pihak-pihak yang berperkara.
3. Bagi  masyarakat  Indonesia, berperkara  menimbulkan  efek sosial, yaitu putusnya
hubungan  persaudaraan  atau
hubungan  sosial.  Bukan  saja antar  pihak  yang  berperkara, efek  sosial  dapat  memperluas sampai kepada hubungan kekerabatan  yang  lebih  luas. Hal  ini  dapat  terjadi  karena suatu  perkara  bukan  hanya melukai pihak-pihak yang
berperkara melainkan juga kerabat  terdekat.  Dengan  cara mediasi,  hal-hal  tersebut  dapat dihindari, hubungan yang rusak  dan  tergganggu  akibat terjadi sengketa dapat dipulihkan kembali.
4. Mediasi  sangat  sesuai  dengan
dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia  yang
mengutamakan musyawarah
dengan  rasa  kekeluargaan  dan gotong  royong.  Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah  laku  toleransi,  mudah memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama.
5. Dipandang dari sudut penyelenggaraan peradilan, penyelesaian  sengketa  melalui upaya mediasi, akan
mengurangi  jumlah  perkara yang masuk kepengadilan, sehingga  tidak  akan  terjadi penumpukan penyelesaian
perkara di pengadilan. Upaya  penyelesaian  sengketa alternatif ( Alternative Dispute Resolution )  tidak  hanya  dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata,  tetapi  juga  mulai  dikenal dan  berkembang  dalam  kaedah hukum pidana, salah satu jenis ADR yang  mulai  dikembangkan  dalam hukum  pidana  adalah  dalam  bentuk mediasi  atau  dikenal  dengan  istilah „mediasi  penal‟ (penal  mediation).
Alternatif penyelesaian perkara pidana  dengan  menempuh  jalur mediasi  penal,  dipandang  dapat menjadi  salah  satu  pilihan  untuk mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia  pada  posisi  dan  sifat-sifat dasarnya,  selain  itu  mediasi  penal juga  dapat  membuat  para  pihak terlibat  dalam  proses  komunikasi. Konflik  itulah  yang  dituju  oleh proses  mediasi  penal.  Mediasi  penal lebih  berorientasi  pada  kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan  pelaku  tindak  pidana
akan kesalahannya, kebutuhan- kebutuhan  konflik  terpecahkan  serta terdapatnya  ketenangan  dan  dapat bebas  dari  rasa  takut  pada  diri korban.
Meskipun
penyelesaian sengketa  melalui  upaya  mediasi banyak  memberikan  keuntungan, namun  dalam  pelaksanaannya  tidak terlepas  dari  berbagai  hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu Adat Kampung Penyengat, ada beberapa hambatan yang
dihadapi penghulu dalam penyelesaian sengketa melalui
mediasi  penal  pada  Kampung  Adat Asli  Anak  Rawa  Penyengat,  yaitu antara lain: 13
a. Belum  adanya  undang-undang yang  khusus  mengatur  tentang Mediasi Mediasi  belum  mendapatkan tempat berarti bagi pembuat undang- undang  maupun  pencari  keadilan sebagai  salah  satu  jalan  keluar  yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Ini dapat dilihat dari belum
13 Wawancara  dengan  Penghulu  Kampung Adat  Asli  Anak  Rawa  Penyengat Kecamatan  Sungai  Apit,  Bapak  Nasrun SP,  Hari  Senin  17  Juli  2017,  Bertempat di Kantor Desa Kampung Penyengat.
diaturnya secara khusus aturan mengenai mediasi. Selama ini
mediasi  hanya  disinggung  dalam Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Pada  Kampung  Adat  Asli  Anak Rawa  Penyengat  sendiri,  belum terdapat peraturan  yang jelas tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa. Peraturan Daerah Kabupaten  Siak  No  2  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Kampung  Adat di Kabupaten Siak, hanyalah
merupakan penetapan sebagai kampung adat, sementara itu penentuan adat yang akan diberlakukan  di  kampung  adat, bagaimana cara pelaksanaannya, akan diatur khusus dalam Perda yang masih  dibahas  di  tingkat  provinsi. Perda  tersebut  tentang  susunan kelembagaan  adat,  pengisian  jabatan dan  masa  jabatan  penghulu  adat berdasarkan  hukum  adat.  Hal  ini mempengaruhi penghulu dalam menjalankan  tugasnya,  yang  juga berperan dalam menjaga perdamaian dan  penyelesaian  sengketa  dalam masyarakat. Pengaturan tentang mediasi  sendiri  juga  tidak  terdapat
dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Siak, sehingga penyelesaian sengketa yang  terjadi  di  Kampung  Adat  Asli
Anak Rawa Penyengat lebih didasarkan pada hukum adat
setempat  yang  berlaku  secara  turun temurun.  Pelaksanaan  hukum  adat dengan  mediasi  seharusnya  juga didukung  dengan  adanya  peraturan hukum positif sehingga lebih memiliki  kepastian  dan  kekuatan hukum.
b. Minimnya sarana dan prasarana  dalam  melakukan mediasi Persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk membangun  ruangan  mediasi  yang memadai, sehingga
dapat memberikan  kenyamanan  bagi  para pihak  yang  melakukan  mediasi. Selain  itu  juga  dibutuhkan  sarana- sarana  perlengkapan  dalam  upaya memfasilitasi  terjadinya  perdamaian pada para pihak yang berperkara. Ini merupakan faktor yang cukup penting  untuk  diperhatikan  agar tercapainya keberhasilan dalam menciptakan upaya perdamaian pada kedua belah pihak yang berperkara.
c. Kurangnya
keterampilan mediator  bagi  penghulu  adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.
Walaupun  seorang  penghulu merupakan  sosok  yang  disegani  dan dihormati,  tetapi  penghulu  tidak pernah  diberikan  pengetahuan  dan keterampilan melakukan upaya mediasi sebelumnya, sehingga terkadang penghulu cenderung
kesulitan dalam mengupayakan
upaya  perdamaian  kepada  para pihak.  Penghulu  sangat  menentukan dalam keberhasilan
mediasi, sehingga penghulu memegang peranan  penting  dalam  menjaga kelancaran  proses  mediasi  tersebut, seorang penghulu tidak hanya bertindak  sebagai  penengah  yang hanya menyelenggarakan dan memimpin  proses  mediasi,  tetapi juga  harus  membantu  para  pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan  kesepakatan  bersama. Dalam hal ini, seorang penghulu juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan  sebanyak  mungkin informasi yang nantinya akan digunakan  sebagai  bahan  untuk
menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang terjadi.

## D. Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah
dilakukan  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Penghulu  dalam  kampung  adat penyengat  merupakan  tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan  maka  kepala adat adalah
satu-satunya tempat  anggota  masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.  Peranan  kepala adat  dalam  masyarakat  sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, menjaga keseimbangan lingkungan  hidup  satu  dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap  tercipta  kerukunan  dan kedamaian. Dalam mediasi
melibatkan  kedua  belah  pihak,
sehingga terdapatnya penjelasan bersama dari
permasalahan yang ada.
Mediasi  penal  bertujuan  untuk menyadarkan  pelaku  bahwa tindak pidana yang dilakukannya  itu  salah  dan juga untuk menyadarkan bahwa  korban  perlu  diberikan ganti  rugi  atau  dipulihkan kembali hak-haknya akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh sipelaku. Apabila dihubungkan    dengan  definisi pemidanaan,  pada  hakikatnya mediasi  pidana  juga  sebagai suatu  yang  dengan  sengaja membebani  dan  menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku  untuk  tindakan  pidana yang telah dilakukannya.
Keberadaan  seorang  penghulu pada  kampung  adat  penyengat sangat  dihormati  dan  disegani, penghulu merupakan figur yang  mempunyai  pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat kampung
penyengat, sehingga peran penghulu  dalam  memediasi setiap perselisihan dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat  cukup besar, sosok
penghulu
merupakan pemimpin  yang  mempunyai kewibawaan yang cukup tinggi dimata  masyarakat  kampung penyengat.  Oleh  karena  itu, setiap  permasalahan  seringkali melibatkan  penghulu  dalam upaya  penyelesaiannya,  hal inilah  yang  membuat  suasana musyawarah adat masih sangat
kental  dan  nilai-nilai  adat masih dirasakan pada masyarakat kampung penyengat. 2. Hambatan-hambatan yang
dihadapi penghulu dalam
penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  pada  Kampung  Adat Asli  Anak  Rawa  Penyengat, yaitu  belum  adanya  undang- undang  yang  khusus  mengatur tentang  mediasi, minimnya sarana  dan  prasarana  dalam melakukan  mediasi,  kurangnya keterampilan  mediator  bagi penghulu adat dalam
mendamaikan  para  pihak  yang bersengketa.
Daftar Pustaka

## A. Buku
A.  Suriyaman  Mustari  Pide, Hukum Adat  Dahulu,  Kini  dan  Akan
Datang ,  Jakarta,  Prenadamedia
Group, 2014. Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum  Adat  Suatu    Pengantar ,
Jakarta,  P.T  Pradnya  Paramita,
2006.
Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia , Bandung, Tarsito, 1996.
Dominikus Rato, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011.
Dwi  Rezki  Sri  Astarini, Mediasi Pengadilan  Salah  Satu  Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan  Asas  Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan ,  Bandung,  P.T  Alumni,
2013.
Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat , Bandung, Alumni, 1984.
H.R  Otje  Salman  Soemadiningrat, Rekonseptualisasi  Hukum  Adat Kontemporer , Bandung, P.T Alumni, 2002.
Salim,  H.S, Perkembangan  Teori dalam  Ilmu  Hukum ,  Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada, 2010.
Saafroedin  Bahar,  dkk, Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat ,
Jakarta,  Komisi  Nasional  Hak Asasi Manusia, 2005.
Soerojo  Wignjodipoero, Pengantar dan  Asas-asas  Hukum  Adat , Jakarta, PT Toko Gunung
Agung, 1967.

## B. Internet
http://pelitariau.com/mobile/detailbe rita/2073/8-desa-yang- ditetapkan-menjadi kampung-adat-merupakan- aspirasi-warga.html, diakses  tanggal  10  April 2017 jam 16.00 WIB.

## C. Peraturan
Perundang-
undangan
Undang-udang  nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  52  Tahun  2007  tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak No  1  Tahun  2015  tentang Perubahan Desa Menjadi Kampung  Adat  di  Kabupaten Siak. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak No  2  Tahun  2015  tentang Penetapan  Kampung  Adat  di
Kabupaten Siak.