## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SETELAH PERUBAHAN UU PERLINDUNGAN ANAK
1 Ikhlas, 2 Mompang L. Panggabean, 3 Tatok Sudjiarto 1 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
2,3 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia Email: teuku.noviana@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Perlindungan Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan:  1)  Mengetahui  cara  perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres  Metro  Tangerang.;  2)  Mengetahui  hambatan-hambatan  yang  dihadapi oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  kepada anak  korban  pelecehan  seksual.;  3)  Memahami  proses  perlindungan  hukum yang  diberikan  kepada  korban  pelecehan  seksual  anak.  Aspek  praktis  dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dan  solusi  bagi pemerintah  dalam  merumuskan  peraturan  perundang-undangan  terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (studi kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng). Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  Statute  dan  Conseptual.  Hasil penelitian  menekankan  pentingnya  menjamin  hak-hak  anak  untuk  hidup, tumbuh  berkembang,  dan  berpartisipasi  optimal  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan.  Selain  itu,  penelitian  mengungkap  kesulitan  dalam  menemukan identitas  positif  akibat  kurangnya  privasi,  yang  dapat  menyebabkan ketergantungan  pada  orang  lain  dan  kehilangan  otonomi,  sehingga  mencapai identitas diri yang positif menjadi lebih sulit.

## ABSTRACT
Keywords: Children, Protection, Sexual Abuse This  research  was  conducted  with  the  following  objectives:  1)  To  understand the legal protection measures for children who are victims of sexual abuse in the  jurisdiction  of  the  Metro  Tangerang  Police  Resort;  2)  To  identify  the challenges  faced  by  law  enforcement  officials  in  providing  legal  protection  to children  who  are  victims  of  sexual  abuse;  3)  To  comprehend  the  legal protection  process  provided  to  child  victims  of  sexual  abuse.  The  practical aspect of this research is anticipated to contribute insights and solutions for the government in formulating legislation concerning Legal Protection for Children as  Victims  of  Sexual  Abuse  (a  case  study  of  Decision  Number  1409/Pid.S us/2021/PN.Tng).  This  study  employs  a  qualitative  descriptive  method  with  a Statute  and  Conceptual  Approach.  The  research  findings  underscore  the importance of ensuring children's rights to live, grow, and participate optimally in accordance with human dignity. Additionally, the study reveals challenges in establishing a positive identity due to a lack of privacy, leading to dependency on  others  and  a  loss  of  autonomy,  making  the  achievement  of  a  positive  self- identity more difficult.

## Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU Perlindungan Anak

## PENDAHULUAN
Anak adalah generasi penerus bangsa yang butuh perlindungan hukum khusus karena tubuh dan pikirannya  belum  sepenuhnya  dewasa.  Perlindungan  hukum  anak  berarti  melindungi  hak  dan kebebasannya untuk kesejahteraannya. Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja, termasuk laki-laki,  perempuan,  orang  tua,  dan  anak-anak.  Di  Indonesia,  budaya  patriarki  yang  kuat membuat wanita lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual. Karena laki-laki dianggap lebih tinggi  dalam  struktur  sosial,  seringkali  perempuan  yang  mengalami  pelecehan  disalahkan  oleh masyarakat,  terutama  terkait  cara  berpakaian  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  norma kesopanan. 1
Seiring  perkembangan  zaman,  kejahatan  di  dunia  semakin  beragam  karena  ada  orang  yang berniat  jahat  dan  kesempatan  untuk  melakukannya.  Pelecehan  seksual  adalah  masalah  serius yang  perlu  diperhatikan,  tidak  hanya  di  Indonesia  tetapi  di  seluruh  dunia.  Fakta  di  masyarakat seringkali  tidak  sesuai  dengan  tujuan  negara  kita.  Meskipun  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi berkembang  pesat,  dampaknya  bisa  positif  dan  negatif.  Dampak  positifnya  meliputi  kemajuan peradaban, sumber daya manusia yang lebih baik, dan teknologi yang canggih. Namun, dampak negatifnya  termasuk  pencemaran  lingkungan  dan  penggunaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi untuk  tindak  kejahatan  dan  kekerasan,  yang  terjadi  di  berbagai  lingkungan,  baik  pedesaan maupun perkotaan.
Pelecehan seksual tidak peduli apakah wanita itu berpakaian tertutup atau tidak. Banyak kasus pelecehan terjadi pada wanita yang sudah menutup auratnya. Istilah pelecehan seksual tidak ada dalam  hukum  pidana  kita  (KUHP),  namun  KUHP  menggunakan  istilah  “perbuatan  cabul.” Menurut Pasal 289 KUHP, orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul akan dihukum penjara maksimal sembilan tahun karena merusak kesopanan.
Penting  untuk  diketahui  bahwa  anak  adalah  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  perlu dijaga dan dilindungi baik secara fisik maupun mental. Kita semua, terutama orang tua dan guru,
1 Sihombing, Rolando Fransiskus, Juli 17. Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban. https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksualpakaian-terbuka-bukan-sebab- perempuan-jadi-korban. Diakses pada 20 September 2019.

## Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU Perlindungan Anak
bertanggung  jawab  untuk  memastikan  anak  memiliki  sikap  dan  perilaku  yang  baik  sejak  kecil hingga  dewasa,  agar  mereka  dapat  mandiri  dan  bertanggung  jawab  menjalani  kehidupan, termasuk  pernikahan  dan  mendapat  cinta  dari  keluarga.  Perlindungan  anak  bertujuan  untuk memastikan  anak-anak  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  ikut  serta  dalam  kehidupan dengan baik sesuai dengan martabat manusia. Mereka juga harus dilindungi dari kekerasan dan perlakuan tidak adil. Tujuannya adalah menciptakan anak-anak Indonesia yang baik, berakhlaq mulia, dan bahagia.
Anak  termasuk  kelompok  yang  perlu  perhatian  khusus  dari  negara  dan  masyarakat.  Hal  ini tercermin  dalam  hukum  nasional  dan  internasional,  seperti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang- Undang No 23 Tahun 2002, sementara pasal 4 Undang-undang No 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  ikut  serta  dalam  kehidupan dengan  sesuai  dengan  martabat  manusia,  dan  mereka  harus  dilindungi  dari  kekerasan  dan perlakuan tidak adil.

## METODE
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori  Pertanggungjawaban  Pidana,  Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak  hal  yang  bisa  membuat  anak  memiliki  sikap  dan  perilaku  yang  kurang  baik,  salah satunya  adalah  penggunaan  media  sosial  seperti  Facebook.  Melalui  media  sosial,  anak  bisa dengan mudah berinteraksi dan memperlihatkan diri mereka kepada siapa saja tanpa memikirkan dampak  negatifnya. 2 Anak  muda  terlalu  terpaku  pada  dunia  maya,  tanpa  memperhatikan kenyataan  bahwa  perilaku  online  bisa  membawa  dampak  buruk,  bahkan  hingga  pelecehan seksual.  Kadang-kadang,  anak  muda  mengalami  hal  yang  tidak  menyenangkan  atau  bahkan pelecehan  karena  terlalu  percaya  pada  teman  di  dunia  maya.  Dalam  situasi  seperti  ini,  yang merasakan  penyesalan,  malu,  dan  kesulitan  memulihkan  harga  diri  adalah  anak  itu  sendiri.
2 Arif Gosita, Masalah korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo. Jakarta: 1983.

## Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU Perlindungan Anak
Korban  kejahatan  diartikan  sebagai  orang  yang  mengalami  kerugian,  baik  secara  fisik  maupun mental,  karena  tindakan  yang  melanggar  hukum.  Kejahatan  pelecehan  seksual,  terutama  jika korban  adalah  anak-anak,  sangat  mengkhawatirkan.  Ini  dapat  berdampak  pada  perkembangan psikologis  anak,  menimbulkan  trauma  sepanjang  hidup,  dan  yang  lebih  tragis,  anak  korban pelecehan seksual bisa terjerumus menjadi pekerja seks komersial. 3
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  kita  bisa  menyadari  pentingnya  apa  yang  disampaikan  oleh Zukhairi. Dia menyebutkan bahwa penggunaan media sosial sangat populer saat ini, terutama di kalangan  anak  muda.  Dunia  maya  menjadi  sumber  inspirasi  yang  mudah  diakses  oleh  remaja. Meski  begitu,  kita  harus  memperhatikan  dampak  negatifnya,  khususnya  orang  tua  perlu mengawasi  anak-anak  mereka  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam  pergaulan  bebas  yang  dapat membawa  pada  perilaku  amoral.  Sebaiknya,  orang  tua  memberi  arahan  kepada  anak-anak mereka untuk tidak terlalu terlena dengan dunia maya, meski mereka memiliki perangkat seperti laptop, notebook, dan handphone yang canggih. 4 Orang tua perlu memberikan pengawasan yang lembut kepada anak-anaknya, dengan cara selalu mengingatkan agar mereka tidak terlalu terpaku pada dunia maya yang bisa sangat menarik namun juga berisiko. Tanpa pendekatan seperti ini, anak mungkin akan sulit mencapai kesuksesan dalam hidupnya, bahkan bisa saja terjerumus ke perilaku negatif yang mengganggu orang lain di sekitarnya. Terkadang, perilaku buruk anak bisa dimulai  dari  upaya  untuk  mendapatkan  perhatian  dengan  cara  yang  salah,  seperti  akibat mengalami pelecehan seksual.
Kasus  pelecehan  seksual  terjadi  dalam  masyarakat  karena  berbagai  faktor,  seperti  masalah ekonomi keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya pendidikan nilai-nilai moral di sekolah,  mudahnya  akses  ke  narkoba,  pornografi,  pergaulan  bebas  di  tempat  kos-kosan  pelajar dan  mahasiswa,  serta  prostitusi  yang  masih  ada  di  kota-kota.  Situasi  seperti  ini  sangat mengkhawatirkan  semua  orang,  sehingga  perlu  diatasi  baik  oleh  pihak  berwenang,  khususnya polisi, maupun oleh masyarakat itu sendiri.

## 1. Tindakan untuk Melindungi
3 Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan.  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban  Pemerkosaan  dalam  Perspektif Viktimologi. Zuleha. Diterbitkan 2015. Dikutip tanggal 28 Agustus 2022.
4 Sovyan S Willis, Remaja Dan Masalahnya  CV Alvabeta,Bandung: 2007.

## Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU Perlindungan Anak
Upaya pencegahan anak menjadi korban pelecehan seksual dalam berita media dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada wartawan tentang hukum dan hak anak. Wartawan juga perlu dilatih khusus untuk mewawancarai anak korban kejahatan seksual. Kerjasama antara lembaga negara  seperti  KPAI,  KPI,  Dewan  Pers,  dan  Kepolisian  juga  sangat  penting  dalam  melindungi anak dan mencegah stigmatisasi terhadap mereka. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa anak-anak  memiliki  lingkungan  yang  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  mereka, seperti  rumah  yang  nyaman  dan  adanya  taman  bermain.  Ini  akan  membantu  mereka  hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum,  dengan  acuan  utama  pada  undang-undang. Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau UN-CRC ( United Nations Convention on the Rights of the Child ) juga diakui, sebuah perjanjian hak  asasi  manusia  yang  melindungi  hak  anak  di  berbagai  bidang.  Indonesia  meratifikasi  KHA pada tahun 1990 dan mengadaptasinya dalam UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang direvisi pada tahun 2014 melalui UU no.35/2014.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan perlindungan terhadap identitas anak  sebagai  korban  kejahatan.  Pelanggaran  hak  anak,  terutama  terkait  pemberitaan  media, diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Pasal 64 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012, Pasal 5 Undang- Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006.
Perlindungan  anak  menurut  undang-undang  bertujuan  untuk  memastikan  anak  dapat  hidup, tumbuh  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan, serta  dilindungi  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak, khususnya  Pasal  59  dan  Pasal  64,  menegaskan  perlunya  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban kejahatan maupun pelaku kejahatan.

## Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU Perlindungan Anak
Dasar  hukum  perlindungan  anak  terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Anak,  menurut  undang-undang, adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. Pasal 17 ayat (2) menjamin kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.
Perlindungan identitas anak dari pemberitaan media massa diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b, yang  menekankan  upaya  untuk  melindungi  identitas  anak  dan  menghindari  stigmatisasi. Perlindungan ini berlaku untuk semua jenis kasus yang melibatkan anak sebagai korban, pelaku, atau yang berurusan dengan hukum.
Langkah  Kepolisian  dalam  melindungi  anak  sebagai  korban  kejahatan  kekerasan  seksual melibatkan beberapa aspek, antara lain:
• Pendekatan  Pada  Anak:  Kepolisian  mendekati  anak,  baik  sebagai  korban,  pelaku,  atau saksi kekerasan, serta berinteraksi dengan keluarga atau wali korban.
• Didampingi  Orang  Dewasa:  Anak  wajib  ditemani  oleh  keluarga,  orangtua/wali,  atau orang dewasa yang dipercayai dan dipilih oleh anak sendiri.
• Hormati  Privasi  dan  Pendapat  Anak:  Perhatian  khusus  diberikan  pada  privasi  dan pendapat  anak.  Hak  partisipasi  anak  dalam  keputusan  yang  berdampak  padanya  harus dihormati.
• Hindari Bahasa Tidak Pantas: Tidak menggunakan bahasa yang kasar atau bersifat porno.
• Pakai  istilah  yang  Menghormati:  misalnya  menggunakan  “Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  (ABH)”  untuk  menyebut  anak  yang  berstatus  sebagai  tersangka, terdakwa,  atau  terpidana,  dan  “Anak  yang  Dilacurkan”  digunakan  untuk  anak  yang bekerja sebagai pekerja seks.
• Hindari  Pertanyaan  Traumatis:  Menghindari  pertanyaan  atau  komentar  yang  dapat menyakiti anak atau membuat mereka merasa tidak aman, serta mencegah trauma.
• Acuan  Hukum  dan  Pedoman:  Mengacu  pada  pedoman  yang  telah  ditetapkan,  seperti Telegram  Rahasia  Kabareskrim  POLRI  dan  peraturan  kepala  kepolisian  terkait pembuatan dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA). Selain itu,

## Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU Perlindungan Anak
menandatangani  surat  keputusan  bersama  antar  enam  instansi  terkait  penanganan  anak yang berhadapan dengan hukum.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak dalam situasi yang sulit seperti kasus kekerasan seksual.

## 2. Hambatan dalam Melindungi
Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban pelecehan seksual oleh penyidik antara lain:
• Tantangan Hukum:
Prosedur  hukum  yang  rumit  dan  kesenjangan  dalam  hukum  yang  ada  dapat  menjadi  tantangan dalam memastikan perlindungan yang komprehensif bagi korban anak.
• Hambatan Prosedural:
Proses  hukum  yang  panjang  dan  prosedur  yang  rumit  dapat  menghambat  penyelesaian  kasus secara  tepat  waktu,  sehingga  menyebabkan  penderitaan  tambahan  bagi  anak  yang  menjadi korban.

## •
Kesadaran dan Kepekaan:
Kurangnya  kesadaran  dan  kepekaan  di  antara  para  penyelidik  mengenai  kebutuhan  dan kerentanan unik dari korban anak dapat berdampak pada kualitas investigasi.
• Sumber Daya dan Pelatihan:
Kurangnya  sumber  daya  dan  pelatihan  bagi  para  penyelidik  dalam  menangani  kasus-kasus pelecehan  seksual  terhadap  anak  dapat  mempengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  melakukan investigasi yang menyeluruh dan ramah anak.

## •
Koordinasi Antar Lembaga:
Masalah koordinasi di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, termasuk penegak hukum, layanan sosial, dan layanan kesehatan, dapat menyebabkan kesenjangan dalam dukungan bagi korban.

## Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU Perlindungan Anak

## • Stigmatisasi:
Ketakutan akan stigmatisasi di dalam masyarakat dapat membuat korban anak dan keluarganya enggan  melaporkan  insiden  pelecehan  seksual,  sehingga  menyulitkan  para  penyelidik  untuk melakukan intervensi secara efektif.

## •
Kesaksian Korban:
Ketergantungan pada kesaksian korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang  masih  sangat  muda,  dapat  menimbulkan  kesulitan  dalam  memperoleh  informasi  yang akurat dan dapat diandalkan.

## •
Terbatasnya Fasilitas Ramah Anak:
Fasilitas  yang  tidak  memadai  yang  dirancang  untuk  mengakomodasi  korban  anak  selama investigasi dapat berkontribusi pada lingkungan yang tidak nyaman dan mengintimidasi anak.
Mengatasi  hambatan  ini  membutuhkan  pendekatan  yang  komprehensif,  termasuk  reformasi hukum, peningkatan pelatihan bagi para penyelidik, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  mendukung  dan melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual

## KESIMPULAN
Yang menjadi kesimpulan hasil daripada pelaksanaan penelitian ini adalah bahwa 1) UU tersebut memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. 2) Kesulitan menemukan identitas diri yang positif bisa timbul karena kurangnya privasi, yang mungkin  menghasilkan  perilaku  bergantung  dan  kehilangan  otonomi,  sehingga  mencapai identitas diri yang baik menjadi lebih sulit.
Ada  pun  hal  yang  dapat  dilakukan  sebagai  langkah  selanjutnya  adalah  memberikan  perhatian atas  kebutuhan  anak  dalam  lingkungan  yang  lebih  luas,  seperti  rumah  yang  layak  dan  adanya taman  bermain,  karena  lingkungan  yang  sesuai  sangat  mendukung  perkembangan  anak,  ada pemahaman dan pemberian anak akan ruang pribadi dan privasinya, misalnya dengan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, menghargai waktu dan aktivitas anak, memberi kesempatan

## Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU Perlindungan Anak
untuk  eksplorasi  lingkungan,  dan  memberikan  kebebasan  untuk  membuat  pilihan  terkait kebutuhannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri, sehingga risiko kekerasan seksual dapat lebih diantisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiantoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, LG, Jakarta. Bina Mulya 2013 Afdhaliyah, Nur, Ismansyah, and Fadillah Sabri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 1 (2019): 109–128.
Alfons,  Matius.  “LPSK:  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Meningkat  Tiap  Tahun.”
DetikNews. Last modified 2019. Accessed August 25, 2020.
https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak- meningkat-tiap-tahun.
Andi  Hamzah,  Pornografi  Dalam  Hukum  Pidana:  Suatu  Studi  Perbandingan,  Jakarta:  Bina Mulya, 1987
Arief,  Barda  Nawawi.  Masalah  Penegakan  Hukum  –  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Baikti, 2001.
Arif Gosita, Masalah korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo. Jakarta:, 1983 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003 Asri Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Bagong suyanto, Masalah Sosial Anak. Jakarta: kencana, 2010 Bambang Waluyo. Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika. 2014 Barda Nawawi Arief, Masalah Pemidanaa Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan  Delik-delik  Khusus  dalam  Masyarakat  Modren,  Bina  Cipta,  Bandung. 1982
Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dan Presfektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Jkarta.Grhadhika Press, 2004
Daliyo,J.B, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, 2001 Djamhuri. Pengaturan hak-hak atas anak. 2001
Ekaputra,  Muhammad.  Sistem  Pidana  Di  Dalam  KUHP  Dan  Pengaturannya  Menurut  Konsep KUHP Baru. Medan: USU Press, 2010.
Eko  Riyadi,  Kajian  dan  Mekanisme  Perlindungannya,  PUSHAM  UII,  Vulnerable  Groups, Yogyakarta, 2012
Elizabeth B. Hurlock, psikologi perkembangan (Jakarta: 1980)
Erdianti,  Ratri  Novita.  Kedudukan  Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Di  Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, n.d.
Erdianto,  Kristian,.  Kaum  Perempuan  di  Antara  Budaya  Patriartki  dan  Diskriminasi  Regulasi. Maret 2017
Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari Moechtar, and Oemar Moechtar. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia. Surabaya: Airlangga University
http://agotax.blogspot.co.id/2013/12/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html,  diakses  pada  hari Kamis, tanggal 30 September 2022

## Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU Perlindungan Anak
http://www.cpwg.net  Standar  minimum  perlindungan  anak  dalam  aksi  kemanusiaan,di  unggah tanggal 3 September 2022. Pukul 21.00 wib.
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pola-asuh-menurut-para- ahli.html, di akses pada tanggal 06 Januari 2022
https://tangerangraya.co.id/paman-cabul-terancam-15-tahun-bui Hutagaol, Sarah. “90 Persen Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Merupakan Orang Terdekat.”
Last  modified  2019  https://nasional.okezone.com/read/2019/08/03/337/2087270/90- persen-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-merupakan-orang-terdekat.
Indriati,  Noer,  Suyadi,  Khrisnhoe  Kartika,  Sanyoto,  and  Wismaningsih.  “Perlindungan  Dan Pemenuhan Hak Anak. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Semarang. 2004 Jufri  Bulian  Ababil.  Raju  yang  diburu,  Buruknya  Sistem  Peradilan  Anak  di  Indonesia.”
Yogyakarta: Pondok Kreasi. 2007
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS’ Vol. II.No 2, Desember 2018.ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580- 8370. http://ejournal.stih.awanglong.ac.id/index.php/juris
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008
Koentjaraningrat, Antropologi Budaya, Rineka Cipta, Jakarta, 1989 Kompas, 1 September 1990, dikutip tanggal 12 maret 2022, pukul 10.00 wib Konvensi  Hak  Anak  -  Balitbanghamhttps://www.balitbangham.go.id.  diakses  tanggal  7 September 2022. Pukul 14.00 wib.
Lilik  Mulyadi.  Kompilasi  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Teoritis  Dan  Praktek  Peradilan, Bandung. 2010
Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting, Kata Hati, Jogjakarta: 2013 Philipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indoesia,  Surabaya,  BINA  ILMU. 2007
Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Pustaka. 2006 Sahetaphy, J.E, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta, Pustaka, Sinar Harapan. 1987 Sari,  A.  P.  “Penyebab  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Dan  Hubungan  Pelaku  Dengan Korban.” Last modified 2009. http://kompas.com/index.php/read/ xml/2009/01/28/. Sarlito,  wirawan  Sarwono.  Psikologi  Remaja  (Jakarta:  PT  Raja  Garfindo  Persada,  2007).  hlm 177
Sihombing,  Rolando  Fransiskus,  Juli  17.  Survei  Pelecehan  Seksual:  Pakaian  Terbuka  Bukan Sebab  Perempuan  Jadi  Korban.  https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei- pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban.  Diakses  pada 20 September 2019.
Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejabatan, Alumni, Bandung, 1983 Sovyan S Willis, Remaja Dan Masalahnya  CV Alvabeta,Bandung: 2007. T. Sutjihati Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa. Refika Aditama, Bandung, 2006 Zahara Idris, MA, Dasar Pendidikan.Angkasa Raya, padang: 1987

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License