## DAKWAH DALAM MEMBANGUN ETIKA KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA
Oleh : Jasmadi 

## Abstrak
I ndonesia  is  multi-ethnics,  culture  and  religions, require  normative  values  to  regulate  social  relations.
Normative values on religion, social values and mores that  have  been  prevailing  in  the  community,  is  the basis for building a culture of inter-religious relations. Pancasila  and  the  1945‟s  Constitution  is  a  collective agreement  in  regulating  the  society  and  the  state. National unity took place in the community where the values  of  religion  has  lived  and  practiced.  Religious diversity has become a reality of history and they have been  living  side  by  side.  Today,  Da‟wah  activities  in building  awareness  in  the  practice  of  religion  among the other religious communities, is needed. Therefore, the  practice  of  the  “inclusive  religion”  should  be applied.
Kata Kunci : Dakwah, Etika Kerukunan, Umat Beragama.

## A. Pendahuluan
Untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  rukun,  tertib  dan damai, para pendiri bangsa telah meletakkan nilai-nilai dasar untuk dipedomani  berasama  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bermasyarakat  yaitu  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dalam  beberapa dasawarsa telah berhasil menjamin kebebasan beragama, kesamaan hak  warga  semua  agama  tanpa  adanya  diskriminasi  hidup berdampingan secara damai.
 Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.

## B. Pembahasan
Prinsip  dasar  yang  memungkinkan  untuk  dapat  hidup berdampingan adalah adanya sikap:

## 1. Toleransi Beragama
Dalam  kehidupan  masyarakat  majemuk  hubungan  antar umat  beragama  menjadi  suatu  hal  yang  tidak  bisa  terhindarkan. Hubungan  antar  sesama  pemeluk  agama  dalam  kehidupan bermasyarakat  telah  menjadi  kebiasaan  dan  keharusan,  sebab seseorang tidak bisa lepas dari kebutuhan sosial untuk memenuhi hajat  hidupnya.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  adanya  “toleransi” 1 adalah  pemberian  kebebasan  kepada  sasama  msnusia  dan masyarakat  untuk  menjalankan  keyakinannya  atau  mengatur hidupnya  dan  menentukan  nasibnya  masing-masing,  selama didalam  menjalankan  dan  menentukan  sikapnya  itu  tidak melanggar  dan  tidak  bertentangan  dengan  syarat-syarat  harus terciptanya ketertiban dan pedoman dalam masyarakat. 2 “Toleransi adalah  keyakinan  bahwa  keaneka  ragaman  agama  terjadi  karena sejarah  dengan  semua  faktor  yang  mempengaruhinya,  kondisi ruang  dan  waktu  yang  berbeda,  prasangka,  keinginan  dan kepentingannya”. 3 Toleransi  bukanlah  suatu  tatacara  pergaulan prosedural  agar  pergaulan  menjadi  “enak”  antara  berbagai kelompok yang berbeda-beda, tetapi merupakan persoalan prinsip ajaran agama yang mewajibkan untuk melaksanakannya. Toleransi adalah  salah  satu  asas  Masyarakat  Madani  ( civil  society ),  dimana
1 Toleransi adalah sebuah kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan dan perilaku yang dimiliki orang lain. Dalam literature Islam, toleransi disebut tasamuh ,  artinya  sikap  lapang  dada,  menghargai,  membiarkan,  atau membolehkan  pendirian  (pandangan  )  orang  lain  yang  bertantangan  dengan pendirian  kita.  Syahrullah  Iskandar, Diskursus  Toleransi  Beragama, Pelita,  20
Agustus  2000,  h.10.  Toleransi  adalah  sikap  menenggang  (menghargai, membiarkan,  membolehkan)  pendirian  (pendapat,  pandangan,  kepercayaan, kebiasaan  kelakuan  dan  sebagainya)  yang  berbeda  atau  bertentangan  dengan pendirian sendiri. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1066 2 Musthoha (penyunting), Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia, (Depertemen Agama RI, 1997), h. 29.
3 Ismail  Faruqi, The  Cultural  Atlas  of  Islam,  New  York ,  (Macmillan
Publishing Company, Lois, 1986), h. 79.
Jurnal Pengembangan Masyarakat
16
masyarakat  mampu  untuk  saling  memahami,  menghargai, menghormati  adanya  perbedaan-perbedaan  demi  tercapainya tujuan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat 4 . Toleransi  atau  tasamuh 5 memang  dianjurkan  oleh  Islam, tetapi  hanya  dalam  batas-batas  tertentu  dan  tidak  menyangkut masalah keyakinan agama. prinsip keyakinan agama (aqidah) telah memberikan  garis  tegas  untuk  tidak  bertoleransi,  kompromi  dan sebagainya. Sperti tergambar dalam Surah Al-Kafirun: 1-6.
“…  katakanlah:  Hai  orang-orang  yang  kafir,  aku  tidak  akan menyembah  apa  yang  kamu  sembah.  Dan  kamu  bukan penyembah  Tuhan  yang  aku  sembah.  Dan  aku  tidak  pernah menyembah  apa  yang  kamu  sembah.  Dan  kamu  tidak  pernah (pula)  menjadi  penyembah  Tuhan  yang  aku  sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku”.
Komitmen  terhadap  keyakinan  ajaran  yang  dimiliki  oleh masing-masing pemeluk agama, dapat menjadi batasan untuk saling menghargai  dan  membiarkan  satu  sama  lain  menjalankan  ajaran yang  diyakininya.  Sikap  untuk  mengakui  adanya  perbedaan keyakinan  akan  menimbulkan  tata  cara  pergaulan  yang  “positif,” adanya  perbedaan  adalah  “sunatullah”  yang  tidak  mungkin terhapuskan,  dan  harus  diakui  keberadaannya.  Oleh  karena  itu, perbedaan prinsipil yang sudah ada dalam realitas sejarah manusia, tidak  harus  dipertentangkan,  tetapi  harus  diambil  “manfaat”  dan “hikmah”  bahwa  keragaman  dalam  keyakinan  adalah  ketetapan Sang Pencipta Alam Semesta yang mesti adanya. 6
Dalam keyakinan beragama terdapat klaim kebenaran ( truth claim ) ini merupakan karakteristik dan identitas suatu agama, tidak ada  agama  tanpa  klaim  kebenaran.  Sebab,  tanpa  adanya  klaim
4 Nurcholish Madjid, Islam dan Pluralisme , dalam Nur Achmad, Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman , (Kompas Media Nusantara, 2001), h. 49 5 Berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Toleransi juga berarti konsesi  artinya  pemberian  yang  hanya  didasakan  kepada  kemurahan  dan kebaikan  hati,  dan  bukan  didasarkan  terdapat  perbedaan  prinsip,  dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain itu tanpa mengorbankan prinsip sendiri.  Said  Agil  Husain  Al-Munawar, Fikih  Hubungan  Antar  Umat  Beragama  ,
(Ed.) Abdul Halim, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 13
6 Nurcholish Madjid, Islam dan Pluralisme … Op. Cit., h. 50.
kebenaran yang oleh Fazlur Rahman disebut normatif ( transcendent aspect ),  maka  agama  sebagai  bentuk  kehidupan  yang  distinctive tidak akan memiliki kekuatan simbolik yang menarik pengikutnya. 7
Watak dasar inilah yang kemudian melahirkan kristalisasi iman dan kecintaan  terhadap  agama  yang  diyakininya,  serta  mendorong timbulnya  minat  untuk  memperlajari,  mengamalkan  dan menyebarluaskan  ajarannya  (dakwah,  missi,  zending  dan sebagainya).  Dari  watak  dasar  ini  bahwa  pluralitas  atau kemajemukan  sebenarnya  menyimpan  potensi  konflik  serta ketegangan sosial. Karena itu klaim kebenaran dari masing-masing agama  yang  berbeda  harus  dimengerti  dan  dihormati  sehingga timbul sikap saling pengertian, sebab perbedaan ini sudah menjadi kenyataan masyarakat.
Karena itu negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam  beragama  serta  menjamin  pengamalan  ajaran  agama  sesuai dengan  kebenaran  yang  diyakininya.  Dengan  jaminan  undang- undang,  maka  setiap  warga  negara  akan  dapat  secara  bebas mengekpresikan  pengamalan  ajaran  agama  sesuai  keyakinan. Pemeluk agama harus memiliki sikap saling menghormati terhadap keyakinan  orang  lain,  keyakinan  beragama  sebagai  hak  asasi  yang harus dihormati dan dihargai.

## 2. Keterbukaan dan Keadilan
Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam upaya  menjaga  kerukunan  umat  beragama  adalah  adanya  sikap untuk mengakui keberadaan pihak lain selain diri kita. Disamping itu setiap orang memiliki hak yang sama dalam memilih agama dan keyakinannya  untuk  mengembangkan  sikap  hidup  dan kehidupannya di tengah masyarakat. Sikap dasar yang mendorong seseorang untuk menentukan pilihan secara bebas dan bertanggung jawab, harus memperoleh apresiasi dari orang lain.
Hubungan  antar  pemeluk  umat  beragama  akan  dapat terjalin dengan baik, jika masing-masing memiliki sikap keterbukan untuk  menerima  pihak  lain  atau  orang  berlainan  agama  ke  dalam komunitas  kita.  Sebagai  warga  negara  dan  anggota  masyarakat
7 Amin  Abdullah, Studi  Islam,  Normativitas  atau  Historisitas ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 49.
Jurnal Pengembangan Masyarakat
18
setiap  orang  tidak  dibedakan  kedudukan  dan  statusnya  dari  segi hukum dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Demikian juga  jaminan  kebebasan  untuk  mengamalkan  ajaran  agama  yang diyakininya,  oleh  setiap  warga  negara  adalah  merupakan perwujudan  adanya  keadilan  dan  kebebasan  dalam  beragama. Adanya  keadilan  akan  menjamin  perlakuan yang  sama  bagi  setiap orang, setiap pemeluk agama yang berbeda-beda. Jaminan Undang- undang pasal 29 UUD 1945 adalah memberikan hak dan perlakuan sama  bagi  setiap  pemeluk  agama  untuk  dapat  beribadat  sesuai dengan agama  dan  kepercayaannya.  Tidak ada  diskriminasi  antara mayoritas  dan  minoritas.  Pengakuan  yang  sama  terhadap kedudukan  agama-agama  yang  ada  di  Indonesia  adalah  wujud ketidak  berpihakan  pemerintah  terhadap  salah  satu  agama tertentu 8 . Pemerintah,  dalam  hal  ini  Departemen  Agama  adalah institusi  yang  berperan  menjadi  „Mediator‟  dan  „fasilitator‟ terwujudnya  kerukunan  hidup  umat  beragama  di  Indonesia.  SK Menteri  Agama  bila  dicermati,  masing-masing  tidak  ada  yang bersifat diskriminatif, karena peraturan tersebut dikeluarkan untuk menjamin  kepentingan  bersama  sebagai  warga  negara  dan  bangsa Indonesia.  Untuk  mewujudkan  dan  mengimplementasikan  dalam kehidupan masyarakat perlu mendapat dukungan terutama segenap aparat  pemerintahan  Departemen  Agama,  Departemen  Dalam Negeri  dan  para  pemimpin/tokoh  agama  masing-masing  untuk selalu  bermusyawarah  dalam  memecahkan  masalah  dan  berbuat adil tanpa diskriminatif terhadap masing-masing pemeluk agama. Sikap  terbuka  dan  adil  ini  akan  menjadi  sarana  untuk menegakkan  kerukunan  hidup  umat  beragama,  dan  dilaksanakan juga  oleh  setiap  pemeluk  agama,  sehingga  hubungan  antar  umat beragama tidak ada rasa saling mencurigai, dan rasa permusuhan di antara pemeluk/umat beragama. Saling memelihara segi-segi yang positif,  dalam  rangka  menjaga  kerukunan  dan  menyadari  setiap perbedaan  akan  menimbulkan  sikap  hubungan  atas  dasar  saling pengertian (insklusif) antar umat beragama.
8 Weinata Sairin, Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Bangsa, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, cet, II, 2006), h. 65

## 3. Kerjasama antar Pemeluk Agama
Hal  yang  tidak  bisa  dihindarkan  dalam  pergaulan masyarakat  adalah  adanya  kerjasama  dan  interaksi  sosial.  Masing- masing manusia memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab manusia sesuai dengan naluriah dan bakatnya akan mempresentasikan  hasil  karya  yang  bermanfaat  untuk  dirinya  dan orang  lain,  dari  hasil  interaksi  sosial  ini  manusia  memperoleh “reward”  atau  upah  (rizk  ),  sehingga  manusia  dapat mempertahankan  kehidupannya  dari  waktu-kewaktu.  Dalam konteks interaksi sosial ini siapapun berhak melakukannya, karena telah  menjadi  kodrat  hidup,  memenuhi  kebutuhan  primernya, hubungan  ini  tidak  mengenal  lintas  batas  agama,  etnis,  suku  dan kebangsaan. Maka lahirlah kerjasama dalam perdagangan, transaksi jual  beli,  mobilisasi  transportasi,  ketenagakerjaan,  dan  sebagainya, semua  itu  dilakukan  agar  masing-masing  individu  memperoleh “rizki”  berkah  sebagai  sebab  dan  akibat  interaksi  sosial  yang berlaku di masyarakat.
Di dalam masyarakat kerjasama yang dapat dilakukan bagi mereka yang berbeda agama adalah kerjasama dalam bidang sosial kemasyarakatan,  kemanusiaan,  dan  kenegaraan.  Kerjasama  atau pergaulan  ini  dapat  dilakukan  oleh  siapapun  dan  dimanapun, karena  kerjasama  ini  merupakan  tuntutan  pergaulan  yang  harus dilaksanakan dalam masyarakat. Dalam pergaulan ini individu yang berbeda  agama  akan  mengenal  batasan-batasan  perilaku  antara melaksanakan  norma  sosial  dan  norma  agama,  masing-masing dapat  tampil  sebagai  insan  “agamis”  yang  lebur  dalam  tatanan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Hal ini sudah menjadi praktek masyarakat  dimana  heterogenitas  agama  berbaur  dalam  sebuah komunitas  Indonesia  di  wilayah  tertentu,  seperti  di  Sumatera Utara 9 , komunitas berbagai agama khususnya Kristen Protestan, di
9 Interaksi umat beragama di Sumatera Utara telah di mulai tahun 1861 di Sipirok Tapanuli Selatan sejak kedatangan para penginjil Eropa ke Batak. Di wilayah  Sumatera  Utara  jumlah  penduduk  Muslim  tahun  1996  6.490.463  jiwa. Kristen  Protestan  3.428.449.  Katolik  660.249,  Hindu  53.901.  dan  Budha, 456.347. Interaksi sosial antar pemeluk agama terjadi secara baik belum pernah terjadi konflik antar agama. Penelitian yang dilakukan M. Ridwan Lubis, Potensi Konflik dan Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat Majemuk di Sumatera Utara,
Jurnal Pengembangan Masyarakat
20
wilayah ini terdapat pemeluk yang cukup signifikan berbaur dengan pemeluk  Islam,  di  Bali,  kerjasama  Subak  Air  Sumbul,  Di  Maluku tradisi  Pela,  Mapalus  di  Minahasa,  tradisi  sambatan  di  Jawa Tengah. 10

## 4. Membangun Dialog antar Agama
Untuk  mengembangkan  etika  dan  kultur  kerukunan  umat beragama  dapat  dilakukan  melalui  dialog  antar  agama,  menurut Azyumardi Azra terdapat lima bentuk dialog yang dapat dilakukan, yaitu:
Pertama, dialog  parlementer (Parliamentary  dialogue), yakni dialo yang melibatkan ratusan peserta. Dalam dialog dunia global, dialog ini paling awal dialog ini diprakarsai oleh World’s Parlement of
Religions pada  tahun  1893  di  Chicago.  Dialog-ialog  parlemen  ini semakin sering dilakukan dalam dasawarsa 1980-an dan 1990-an di bawah pengawasan organisasi-organisasi multi agama, seperti World Conference  on  Religion  and  Peace  (WCRP) ,  dan The  World  Congres  of Faiths (WCF) , dalam pertemuan parlemen ini ratusan para peserta cenderung  untuk  penciptaan  kerjasama  yang  lebih  baik  di  antara kelompok  agama  dan  sekaligus  untuk  menggalang  perbamaian  di antara para pemeluk agama. 11
Kedua, dialog  kelembagaan (Institusional  dialogue) ,  yakni dialog di antara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. dialog  kelembagaan  ini  seperti  yang  dilakukan  melalui  Wadah Musyawarah  Antar  Umat  Beragama  oleh  majelis  agama  yakni Majelis Ulama Indonesia(MUI), Persekutuan Gereja Indonesia(PGI),  Kenferensi  Wali  Gereja  Indonesia  (KWI),
dalam  Bingkai  Sosio-Kultural  Kerukunan  Hidup  Antar  Umat  Beragama  di Indonesia, seri 2 ( Penyunting: Sudjanggi ), (Depag, RI, 1998), h.24
10 Tarmizi  Tahir,  Mewujudkan  Kerukunan  Sejati  dalam  Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia Abad ke-21, dalam Weinata Sairin, , Kerukunan Umat  Beragama  Pilar  Utama  Kerukunan  Bangsa ,  (Jakarta:  BPK  Gunung  Mulia, 2002), h. 59.
11 Dalam dialog parlementer ini Indonesia selalu mengirimkan peserta dan  sekaligus  menjadi  nara  sumber,  baik  dari  tokoh  Muslim  maupun  non- Muslim. Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam, (Jakarta:
Paramadina, 1999), h. 62.
Parisadha Hindu Dharma, dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI).
Ketiga ,  dialog  teologi (theological  dialogue) .  Dialog  ini  ini mencakup  pertemuan-pertemuan  regular  maupun  untuk membahas  persoalan  teologis  dan  filosofis,  seperti  dialog  ajaran tentang  kerukunan  umat  beragama  melalui  konsep  ajaran  sesuai dengan  masing-masing  agama. 12 Dialog  ini  pada  umumnya diselenggarakan dikalangan intelektual.
Kempat, dialog dalam masyarakat (dialogue in Community) , dan dialog  kehidupan (dialogue  of  life), dialog  dalam  kategori  ini  pada umumnya pada penyelsaian pada hal-hal praktis dan actual dalam kehidupan.  Seperti  pemecahan  masalah  kemiskinan,  masalah pendidikan  dan  kerjasma  penanganan  bencana  alam.  Umumnya diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainya. 13 Kelima, dialog kerohanian (spiritual dialogue) , dialog seperti ini bertujuan  untuk  menyuburkan  dan  memperdalam  kehidupan spiritual di antara berbagai agama. bentu dialog yang mungkin lebih acceptable adalah melalui esoteri agama. 14
Dialog agama melalui konsep pemikiran dan ajaran tentang Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama  bila  dicermati  masing-masing agama  telah  memiliki  tuntunan/pedoman  yang  mendasar  pada ajarannya  masing-masing.  Konsep-konsep  tersebut  memiliki  arti penting  untuk  membangun  etika  dan  kultur  masyarakat  dalam rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  rukun,  damai  dan  sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dialog  adalah  upaya  untuk  saling  memahami  yang menimbulkan  rasa  saling  pengertian,  dan  kemudian  saling
12 Buku  Bingkai  Teologi  Kerukunan  Umat  Beragama  yang  di  gagas Menteri Agama Tarmizi Tahir, termasuk dalam katagori dialog model ini.
13 Masdar  F.  Mas‟udi, Dialog  dan  Penanggulangan  Kemiskinan ,  dalam  Pdt. Weinata  Sairin, Dialog  Antar  Umat  Beragama:  Pilar  Keindonesiaan  Yang  Kukuh , (Jakarta: BPK, 1994), h. 162
14 Frithjof  Schoun,  mengemukakan  “perbedaan  antara  hakekat  dan perwujudan  dalam  agama-agama  –setiap  yang  memiliki  persamaan  sekaligus memiliki perbedaan bila tidak ada persaman kita tidak menyebut dengan nama yang sama “agama” dan menyebut kata majemuk “agama-agama”. semua agama secara  esoteris  sama,  hanya  dalam  bentuknya  secar  eksoteris  berbeda. The Transcendent  Unity  of  Religius ,  (USA:  The  theosophisical  Publihing  Hause,  III,
1984), h. xii.
Jurnal Pengembangan Masyarakat
22
mengakui  keberadaan  yang  lain,  serta  menghormatinya.  Melalui dialog dapat dilakukan bentuk-bentuk aksi sosial tentang masalah- masalah  kemanusiaan  untuk  secara  bersama-sama  dipecahkan. Kemerdekaan dan kebebasan beragama akan tercipta apabila umat beragama  telah  sama-sama  memiliki  pemahaman  yang  mendalam tentang ajaran agamanya, memiliki wawasan luas dan sikap terbuka dalam  memahami  perbedaan.  Ajaran  Islam  memandang  bahwa Allah  Swt.  Telah  menetapkan  agama-agama  sebagai  jalan  “syar‟i” bagi  umatnya  masing-masing.  Firman  Allah  dalam  Surah  Al- Ma‟idah 48; 15
Dalam  ajaran  Islam  bahwa  keragaman  agama  adalah sunatullah telah  di  kehendaki  oleh  Allah  Swt.  Bahwa  keragaman agama  itu  dimaksudkan  untuk  menguji  kita  semua.  Adalah seberapa  banyak  memberikan  kontribusi  kebaikan  kepada  umat manusia. Setiap agama disuruh bersaing dengan agama lain untuk melaksanakan  amal  kebajikan.  Keberagaman  atau  kemajemukan merupakan  keunikan  suatu  masyarakat.  Bahwa  kemajemukan  itu adalah suatu kepastian (taqdir). Oleh karena itu, diharapkan semua warga  masyarakat  menerima  kemajemukan  itu  sebagaimana adanya, kemudian menumbuhkan sikap bersama, sikap yang sehat, menggunakan  segi-segi  kelebihan  masing-masing  untuk  secara maksimal  saling  mendorong  dan  berusaha  mewujudkan  berbagai kebaikan ( al khairat ), di dalam masyarakat 16 . Setiap agama memiliki ajaran kebaikan yang sesuai dengan fitrah  manusia,  nilai  baik  dan  buruk  bagi  setiap  agama  terutama dalam kaitannya dengan pergaulan hubungan antar umat beragama terwujud  dalam  sebuah  etika  pergaulan.  Bagaimana  sikap  suatu umat  beragama  berhadapan  dengan  pemeluk  agama  lain.  Etika hubungan  antar  umat  beragama  menjadi  hal  yang  penting  dalam masyarakat  yang  majemuk.  Sikap  suatu  umat  dalam  hubungan sosial  antar  umat  beragama  agar  dapat  terjalin  relasi  yang  sehat, penuh  keterbukaan,  tenggang  rasa,  saling  menghormati  dan mampu melahirkan kerjasama sosial kemanusiaan yang utuh, maka konsep teologis hubungan sosial dari masing-masing ajaran agama
15 Departeman  Agama, Terjemah  Al  Qur'an ,  (Semarang,  CV.  As  Syifa', 1999), h. 168.
16 Jalaluddin  Rahmat, Islam  dan  Pluralisme,  Aakhlak  Qur’an  Menyikapi Perbedaan , (Jakarta : Serambi, 2006), h. 47
dapat  dirumuskan  menjadi  etika  sosial  hubungan umat  beragama. Tujuannya  adalah  untuk  membangun  kultur/budaya  masyarakat majemuk dalam bingkai Negara Indonesia 17 . Islam  yang  memiliki  ajaran  universal,  yaitu  untuk  menjadi rahmat bagi sekalian umat manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berbuat kebajikan :
ًةَبِّيَط ًةاَيَح ُوَّنَ يِيْحُنَلَ ف ٌنِمْؤُم َوُىَو ىَثْ نُأ ْوَأ ٍرَكَذ ْنِم اًِلِاَص َلِمَع ْنَم َووُلَمْ َ   ووُناَك اَم ِنَ ْحَِ  ْ ُىَرْ َأ ْ ُ َّ نَ  ِ ْ َنَ َو
“Barang  siapa  yang  beramal  kebaikan  baik  laki-laki  maupun perempuan,  mereka  beriman  kepada  Allah,  maka  Allah  akan memberikan  kehidupan  yang  baik  dan  akan  diberikan  kepada mereka  pahala  yang  lebih  baik  atas  amal  baik  yang  mereka kerjakan”  (Q.S.  An  Nahl:  97).  “sebaik-baik  manusia  adalah seseorang  yang  paling  bisa  memberikan  manfaat  bagi  manusia lainnya”.
Perbuatan  baik  tidak  hanya  ditujukan  kepada  orang  yang seagama,  melainkan  kepada  semua  manusia,  bahkan  kepada segenap  makhluk  Allah  yang  ada  di  bumi.  Hal  ini  sebagai  wujud rahmatan  lil  alamin ,  memberikan  kebaikan,  kasih  sayang,  manfaat kepada  semua  makhluk  Allah.  Tidak  ada  batasan  untuk melaksanakan kebaikan, sekalipun kepada orang yang telah berbuat kejahatan.
Umat Islam dalam posisinya sebagai warga masyarakat dan warga negara, di tengah masyarakat yang majemuk memiliki peran yang  sangat  penting  dalam  menyebarkan/memerintahkan  atau menyuruh  orang  lain  untuk  berbuat  kebaikan  dan  mencegah kemunkaran  secara  individu  atau  secara  bersama-sama  untuk dilaksanakan  di  tengah  masyarakat.  Melaksanakan  perbuatan  baik adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena itu, jika setiap muslim mampu  melaksanakan  kebaikan  di  tengah  masyarakat  yang majemuk  ini,  maka  kebaikan  itu  akan  meberikan  manfaat  bagi
17 Alwi  Shihab., Islam  Inklusif,  menuju  sikap  Terbuka  dalam  Beragama , (Bandung: Mizan, cet IX, 2001), hal, 152
24
semua orang. Disinilah pentingnya pelaksanaan dakwah Islam yang secara intensif dan terus menerus disampaikan kepada masyarakat. Pengamalan  ajaran  Islam  oleh  warga  masyarakat  secara langsung  akan  membentuk  sikap  dan  perilaku  (etika/moral) masyarakat,  membiasakannya  akan  menjadi  budaya/kultur  dan norma  masyarakat  yang  secara  simultan  dapat  dilestarikan  dalam kehidupan untuk generasi sekarang dan mendatang.
Telah  disadari  bahwa  perbuatan  baik  adalah  disukai  oleh setiap  orang  tanpa  memandang  perbedaan  agama,  yang  perlu dirumuskan  adalah  kesepakatan  bagimana  perbuatan  baik  itu dilakukan oleh semua orang dalam berbagai lintas agama 18 . Bangsa Indonesia  telah  memiliki  landasan  dasar  Negara  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  1945  yang  telah  menjadi  kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila dan  Undang-undang  Dasar  dapat  menjadi  titik  temu  ( kalimatun sawa )  atau  ( common  platform ) 19 dalam  membentuk  etika  pergaulan antar pemeluk umat beragama. Tap MPR No.II tentang Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (  P4),  pada  saat  itu dirasakan  lebih  bernuansa  “politis”  karena  kebijakan  formal pemerintah  dari  atas  ( top  down )  yang  pelaksanaannya  mengarah kepada kewajiban bagi warga setiap negara. Akibatnya pengamalan P4 hanya formalistik. Kebijakan untuk mencari “titik temu” seperti itu  perlu  “ditinjau  kembali”  dan  dapat  dilakukan  melalui pendekatan  dialogis,  baik  secara  konseptual,  pemikiran,  dan terdapat  keterlibatan  semua  komponen  unsur  pemerintah  dan organisasi keagamaan serta tokoh berbagai agama, untuk memupuk
18 Salah satu contoh aturan kehidupan bersama adalah Piagam Madinah merupakan  naskah  perjanjian  yang  disusun  berdasarkan  kesepakatan  para pimpinan kabilah-kabilah di Madinah, muatan isinya untuk mengatur hubungan sosial  kemasyarakatan  warga  kota  Madinah  yang  multi  etnis,  multi  agama  dan kepercayaan,  warga  Madinah  melaksanakannya  tanpa  keraguan  dan  berhasil menjadikan  masyarakat  yang  tertib,  teratur  dan  terbebas  dari  perbuatan maksiat/dosa,  karena  itu  kota  Madinah  dijuluki  dengan  " Madinah  al- Munawarrah ",  kota  bercahaya.  Mukadimah,  Al-Qur'an  dan  Terjemahnya, Semarang:  Thoha  Putra,  1989,  h.12  lihat  Muawir  Sadzali, Islam  dan  Tatanegara (Jakarta: UI Press, 1992), h. 10-15 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang- Undang  Dasar  1945,  Kajian  Perbangdingan  tentang  Dasar  Hidup  Bersama  dalam Masyarakat yang Majemuk , (Jakarta: UI Press, 1995), h. 47-57.
19 Nur Cholish Madjid, “ Islamic Roots of Modern Pluralism “ dalam Studia Islamika I, April-Juni, 1994
rasa  nasionalisme  kebangsaan  dan  keberagamaan.  Sebagaimana merumuskan  diktum  SKB  No.8  dan  No.  9  tahun  2006.  yang melibatkan komponen unsur pemerintah dan tokoh agama, isinya perlu  disosialisaikan.  Yang  diperlukan  saat  ini  adalah  partisipasi sumbangan  pemikiran,  konseptual  dari  semua  pihak  yang berkepentingan  dengan  masalah  hubungan  dan  kerukunan  umat beragama akan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pada era global saat ini.
Relasi  antar  iman  antar  agama,  antar  budaya  dalam  dunia global  tidak  bisa  dihindarkan.  Sikap  keterbukaan,  egalitarian  dan social  awareness bagi  setiap  pemeluk  agama  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  menjadi  suatu  hal  yang penting untuk menunjang kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Konsep yang dituangkan oleh masing-masing agama dalam bingkai  teologi  kerukunan  umat  beragama  adalah  wujud  sikap terbuka  dari  masing-masing  tokoh  agama  untuk  mengungkapkan pemikiran  yang  dapat  dipelajari  oleh  orang lain  di luar  agamanya. Sehingga seseorang dapat memahami prinsip-prinsip ajaran agama lain dalam masalah kerukunan hidup umat beragama dan sekaligus mencari titik temu, persamaan ajaran dan batasan etika pergaulan antar  umat  beragama.  Sebaiknya,  tiap  tokoh,  juru  dakwah, misionaris  dan  orang-orang  yang  terlibat  dalam  kegiatan keagamaan, masing-masing menyebarluaskan kepada umatnya.

## 5.  Peran  Dakwah  dalam  Menciptakan  Kerukunan  Hidup Umat Beragama
Dakwah  Islam  disamping  sebagai  sarana  untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, dalam kaitan ini dapat  menjadi  sarana  mengkomunikasnikan  ajaran  ajaran  Islam tentang kerukunan hidup umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama merupakan bagian dari ajaran agama yang berhubungan dengan  masalah  muamalah,  pergaulan  sesama  manusia.  Hal  ini perlu  mendapatkan  perhatian  dalam  rangka  mewujudkan  tatanan masyarakat yang majemuk seperti keadaan bangsa Indonesia. Dakwah  untuk  kalangan  intern  umat  Islam  adalah memupuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (tauhid), iman , tauhid merupakan konsep sentral yang berisi bahwa Tuhan adalah
26
pusat dari segala sesuatu, dan bahwa manusia harus mengabdikan diri  sepenuhnya  kepada-Nya.  Konsep  tauhid  ini  mengandung implikasi  doktrinal  lebih  jauh  bahwa  tujuan  hidup  manusia  tiada lain  kecuali  untuk  mengabdi  dan  menyembah  kepada  Tuhan. 20 Kepatuhan  kepada  Tuhan  dan  ketaatan  kepada  perintah-Nya merupakan  sikap  manusia  bertaqwa. 21 Sebaliknya  menjadikan Tuhan selain Allah adalah perbuatan syirik, merupakan dosa besar yang  tidak  diampuni. 22 dan  secara  sosiologis  mengakibatkan perendahan terhadap martabat manusia yang dimuliakan Tuhan. 23
Dalam  prakteknya  perbuatan  syirik  dapat  melahirkan  sikap eksploitatif  terhadap  komunitas  miskin,  permainan  kotor  dalam perdagangan dan ketiadaan tenggung jawab terhadap masyarakat. 24
Oleh  karena  itu,  tauhid  dapat  menjadi  dasar  fondamental  dalam menciptakan  tatanan  sosial  (etis/  moral),  egalitarian,  berkeadilan, dan tanggung jawab sosial dan jalinan hubungan yang baik dalam
20 QS. Al- Dariyat (51): 56.
21 Manusia  yang  hatinya  selalu  terikat  dan  ingat  akan  kehadiran  Allah Swt, sehingga ia mampu mengendalikan diri untuk selalu berbuat kebaikan dan mampu  menghindarkan  dari  perbuatan  yang  dilarang  Allah  Swt.  Taqwa merupakan martabat manusia yang dimuliakan Tuhan, QS. Al-Hujurat (49): 13.
22 QS.  An-Nisa'  (4):  48,  Lukman  (31):  13,  syirik  dipandang  sebagai kesesatan  yang  jauh,  dan  kedhaliman  yang  besar.  Mereka  jiga  dipandang  najis (QS.  Al-Taubah  (9):  28),  derajat  seorang  budak  wanita  mukmin  lebih  baik daripada msyrik meskipun menakjubkan (QS.Al-Baqarah (2): 221).
23 Nurcholish  Madjid  menjelaskan  kenapa  praktek  politeisme  (syirik) dalam kitab suci dipandang sebagai dosa besar yang tidak termpuni. Yaitu karena setiap  praktek  syirik  akan  menghasilkan  efek  pemenjaraan  dan  pemerosotan harkat manusia. Syirik menempatkan harkat dan martabat manusia lebih rendah dari objek yang disyirikkan itu, dan ini berarti melawan fitrah manusia itu sendiri sebagai  makhluk  yang  paling  tinggi  dan  dimuliakan  Tuhan.  Karena  itu,  hanya dengan  menyembah,  taat  dan  tunduk  kepada  Allah  semata  (tauhid),  manusia dapat  terbebaskan  dari  belenggu  yang  tidak  membebaskan.  Melelui  kebebasan ini,  manusia  akan  mampu  menagkap  kebenaran;  dan  dengan  kemampuan menangkap  kebenaran  inilah  manusia  akan  terangkat  harkat  dan  martabatnya. Inilah  makna  penting  dari  kalimat  kesaksian  (syahadat)  yang  tersusun  secara negasi-konfirmasi  " l ả il ả ha  illa  All ả h Nurcholish  Madjid, Islam  Doktrin  dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 79-85.
24 Fazlur  Rahman, Islam  dan  Modernitas , tentang  Transformasi  Intelektual ,
Terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 6
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
keluarga,  kerabat,  bertetangga,  rekan  kerja,  fakir  miskin  dan  anak yatim serta pembantu yang bekerja di rumah. 25
Dengan  demikian  konsep  teuhid  bukan  sekedar  prinsip dasar  keimanan  tetapi  juga  merupakan  prinsip  dasar  etika  sosial. Dalam  pengertian  ini  faham  tauhid  selalu  terkit  dengan  prinip kemanusiaan,  rasa  keadilan  sosial  dan  ekonomi  yang  harus diwujudkan dalam kehidupan yang kongkrit di masyarakat. Melalui peresapan  yang  mendalam  terhadap  ke-Maha  Esa-an  Tuhan  ( tauhid)  ini  akan  melahirkan  kehidupan  yang  penuh  moral,  yang akan termanifestasi bukan saja dalam aspek sosio-ekonomi, tetapi juga  aspek  sosio-politiknya  dengan  sikap  penegakan  keadilan  di antara sesama manusia. 26
Pesan  moralitas  keagamaan  (tauhid)  ini  yang  harus ditanamkan  dalam  kegiatan  dakwah  dan  dijadikan  landasan  bagi umat Islam untuk membangun jalinan sosial antar umat beragama. Dari  sisi  keimanan  mereka  tidak  akan  terpengaruh  terhadap keyakinan agama lain.
Prinsip-prinsip  dan  sikap  hidup  seorang  muslim  haruslah dipahami  sebagai  perwujudan  kepercayaan  (aqidah  tauhid)  yang baku dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain, batasan seperti ini yang semestinya dipahami dalam menjalin hubungan antar umat beragama,  sehingga  keyakinan  dan  hak-hak  keberagamaan seseorang dapat dihormati dan dijaga dengan baik.
Dakwah yang  disampaikan  kepada  kalangan  internal  umat
Islam  setelah  “iman”  (tauhid)  adalah  Islam.  Islam  sebagaimana yang kita pahami bahwa Islam adalah sebagai dien, yang oleh kaum muslimin sebagai satu satunya kebenaran yang diterima dari Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Klaim kebenaran ini didasarkan kepada teks Al-Qur‟an Surah Ali Imrân (3):19. 27
Penegasan  kata inna biasanya  sebagai  penegasan ketunggalan Islam sebagai dien satu-satunya  yang  diterima  di  sisi Allah. Penegasan ini juga dinyatakan kembali dalam teks lain surah yang sama yakni:
25 QS. An-Nisa' (4): 36.
26 Nurcholish Madjid, Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan, (Bandung:
Mizan, 1992), h. 51. 27 Al Qur‟an dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 78
Jurnal Pengembangan Masyarakat
28
َن ِرِلإاَْاو َنِم ِةَرِلآاو  ِ  َوُىَو ُوْنِم َلَبْ ُ   ْنَلَ ف اًن ِ  ِلا ْلإاو َرْ يَ  ِ َ ْ بَ   ْنَمَو
“  Barang  siapa  mencari  dien  selain  Islam,  maka  sekali-kali  tidak diterima  agama  mereka  itu,  dan  di  akhirat  mereka  termasuk orang-orang yang merugi.” (QS.Ali Imrân(3):85).
Dalam  kerangka  hermeneutika  pluralisme  dan  hubungan sosial antar umat beragama, maka memerlukan konsep religius etis Islam  ini  kepada  suatu  bentuk  /  wajah  keagamaan  yang  lebih inklusif, sehingga dapat dibangun pola hubungan sosial yang lebih harmonis  antara  kaum  beriman.  Karena  itu  pemahaman  tentang makna Islam lebih  ditujukan  kepada  pengertian  substantif;  yaitu suatu ajaran ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan, Islam yang juga berasal dari akar kata s-l-m sesuai dengan arti kata Islam dalam bentuk infinitif yaitu  “tunduk” dan  “pasrah-menyerah”. Dan juga mengandung  arti  “damai‟  “selamat”  rekonsiliasi,  “terpadu”  “tidak terbelah” 28 Nurcholish  Madjid`sebagaimana  Muhammad`Asad, mengartikan Islam dengan  „pasrah  sepenuhnya  kepada  Allah” 29
Islam  dalam  arti  penyerahan  diri  pasrah  kepada  Allah  semata adalah ajaran para Nabi dan Rasul ( Q.S. Al-Baqrah(2):136 dan Ali Imrân (3): 84). 30
“Katakanlah  (hai  orang-orang  mu‟min)  „Kami  beriman  kepada Allah  dan  apa  yang  diturunkan  kepada  kemi,  dan  apa  yang diturunkan  kepada  Ibrahim,  Isma‟il,  Ishaq,  Ya‟kub  dan  anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, dan Isa, serta yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda- bedakan seorangpun di antara merka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”
Al-muslimun adalah  orang-orang  yang  bertauhid  dan mengikhlaskan diri kepada-Nya, tidak berbuat syirik dalam Ibadah. Dengan  demikian  pengertin Islam mengandung  arti  dan  pesan universal,  termasuk  terhadap  umat-umat  nabi  terdahulu  sebelum
28 QS. Al-Baqarah (2) : 208, An Nisa' (4): 91
29 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin …Op. Cit., h.181. 30 Ayat  yang  sama  tersebut  dalam  dua  surat  Al  Baqarah  136  dan  Ali Imran 86.
Nabi  Muhammad`Saw.  Karena  itu  pesan  Islam  (dakwah)  yang harus  disampaikan  untuk  kalangan  intern  umat  Islam  adalah memupuk  keimanan  (tauhid)  tidak  ternodai  oleh  dosa  syirik, mengikhlaskan (tulus) dalam tindakan atau amalnya (beramal saleh) dan pasrah kepada Allah. Dalam konsep ini hubungan antara iman dan Islam dalam konteks pengamalannya di masyarakat tidak dapat dipisahkan. 31
Dakwah dilaksanakan membawa visi dan misi Islam, yang dalam  prakteknya  harus  mengarah  pada  tujuan  sebagaimana  misi Nabi  Muhammad  untuk  menjadi  rahmat  bagi  sekalian  alam ( rahmatan lil alamin ), maka sikap seorang muslim adalah orang yang dapat  menyebarkan  keselamatan,  kedamaian,  rasa  aman  kepada kaum  muslim  yang  lain  dengan  lisan  dan  tangannya.  Dalam konteks kebinekaan agama seseorang yang mengaku mukmin dan muslim,  maka  ia  harus  memberikan  rasa  aman  dan  keselamatan kepada  yang  lain  termasuk  terhadap  kaum  beriman  yang  berbeda agama.
Konsep  dasar  dalam  penyampaian  pesan  dakwah  yang berkaitan  dengan  pluralisme  hubungan  sosial  umat  beragama adalah Ihsan . Konsep ihsan ,  sebagaimana  konsep iman dan Islam , merupakan  pesan  dasar  yang  harus  disampaikan  kepada  umat/ masyarakat. Konsep ihsan dalam formulasi ajaran secara tegas tidak dinyatakan  sebagaimana iman dan islam, dengan arkan  al-iman dan arkan al-islam , tidak terdapat formulasi rukun ihsan . Dalam literature Islam  pengertian  ihsan  didasarkan  pada  hadits  riwayat  Bukhori 32 , yaitu:
كور   و ناف هور ت ن  ك ت لم واف هو ر ت كنأ ك الله دب   ت وو
“kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, dan apabila kamu tidak melihat-Nya, maka Allah melihatmu”.
31 Sunardi, Dialog; Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama, (Yogyakarta: Dian, 1994), h. 186.
32 Lihat, Al-Bukhory, Shahîh al-Bukhârî , jilid I, Hadits, No. 40 Bab Iman
Islam dan Ikhsan, (Dâr al-Sya‟ab, t.th), h. 14

## 30
Sebagai  sebuah  kesadaran  agama  bahwa  Tuhan  Maha Hadir, atau kesadaran dalam ibadah bahwa Allah selalu mengawasi. Konsep ihsan juga dilekatkan pada konteks bir al-walidayn , (wa bi al- walidayni  ihsâna ),  berbuat  baik  atau  berbakti  kepada  orang  tua. Tidak mengelaborasi Tuhan Maha Hadir atau kesadaran ketuhanan dalam kontek bir al walidayn.
Konsep ihsan selalu  menitikberatkan  pada  pembentukan kesalehan  individu.  Prinsip  dasar  dalam  konsep  ini  dipahami sebagai puncak keagamaan setelah setelah iman dan Islam, dimana seseorang  dapat  berkomunikasi  dan  berdialog  langsung  dengan Tuhan. 33 Untuk  menemukan  makna  yang  utuh  tentang  konsep ihsan terutama  dalam  kaitanya  dengan  masalah  pluralitas  agama serta untuk membangun hubungan sosial yang harmonis.
Istilah ihsan berasal  dari  kata h-s-n ,  yang  berarti  “baik” “indah”  dan  “cantik”.  Ihsan  juga  berarti  “sedekah,” “kedermawanan”  atau  “kemurahan  hati.” 34 Teks  yang  secara langsung  memerintahkan  berbuat  ihsan  tersebut  dalam  surat  An- Nahl (16) :90. 35 Secara umum ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan  yang  baik. 36 Dalam  Al-  Qur‟an  kata  ihsan  disebut  194 kali dalam berbagai bentuk dan dervasinya. Penyebutan yang cukup tinggi  ini  mengandung  pengertian  bahwa  konsep  ihsan  memiliki kandungan  yang  sangat  penting.  Dalam  Al-Qur‟an ihsan juga diartikan “kearifan” bukan sekedar kebaikan, melampaui kebaikan- kebaikan.  Sikap arif ini  diperintahkan  terutama  kepada  orang  tua,
(ibu  bapak),  karib  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin, tetangga  yang  dekat,  tetangga  yang  jauh,  (termasuk  orang  yang beragama  lain),  teman  sejawat,  ibnu  sabil,  kepada  hamba  sahaya. (QS.  An  Nisa‟  (4):36)  dan  secara  umum  dalam  bergaul  terhadap
33 Konsep ihsan lebih banyak dibahas dalam literatur tasawuf, suatu cara pendekatan  diri  kepada  Tuhan,  melalui  pembinaan  perilaku  melalui  tahapan (maqomat),  tertntu  untuk  mencapai  ma'rifat  kepada  Allah.  Relasi  kedekatan kepada Allah dengan menjauhkan perilaku diluar ihsan .
34 Ahmad  Warson  al-Munawwir, Alamunawwir , Kamus  Arab  Indonesia , (Yogyakarta (Krapyak): Multi karya Grafika, 1998), h. 767.
35 Qur‟an Surah An Nahl: 90.
36 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur'an,  tafsir  Maudhu'i  atas  Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, cet.v, 1997), h. 124.
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
semua  manusia.  Dalam  konteks  hubungan  sosial  antar  umat beragama  secara  khusus  untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  baik, termasuk berdialog dengan mereka.
Ihsan dalam pengertian kearifan ini yang merupakan pesan untuk  menjadi  dasar  spiritualitas  agama  dalam  membangun hubungan antar umat beragama di masyarakat.
Dalam  penyampaian  pesan  dakwah  materi  yang disampaikan amatlah luas dan universal, setidaknya dengan konsep dasar  tiga  pokok  landasan Iman,  Islam dan Ihsan ,  dapat  menjadi dasar  falsafah  etika  dalam  konteks  hubungan  sosial  antar  umat beragama.  Peranan  dakwah  amatlah  penting  dalam  hal  ini,  sebab pesan  religius  tidak  akan  sampai  dan  diamalkan  oleh  umat,  tanpa disampaikan  melalui  dakwah.  Tujuan  penyampaian  pesan  dakwah adalah  untuk  membangun  komunitas  umat  yang  memiliki  etika sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, masyarakat yang memperoleh ridha-Nya.
Seruan  agama  pada  prinsipnya  untuk  membengun “kesalihan” semua orang, karena itu dakwah maupun seruan agama dari  umat  lain  hendaklah  tidak  arahkan  kepada  upaya  pengalihan (konversi) agama yang dilakukan secara sistematis terhadap orang- orang  yang  telah  memiliki  keyakinan  adalah  melanggar  hak  asasi keyakinan  orang  lain,  dalam  konteks  ini  peraturan  pemerintah No.70  tahun  1978  adalah  upaya  pencegahan  pemaksaan  terhadap keyakinan  agama  orang  yang  sudah  beragama.  hal ini  yang  sering menyebabkan  konflik  antar  agama,  seruan  agama  yang  mengarah kepada sikap religiusentrisme akan menyebabkan tindak kekerasan atas  nama  agama, 37 misi  agama  hendaknya  menekankan  kepada penyelamatan  umat  manusia,  menjunjung  nilai-nilai  kemanusian, sehingga agama mampu menjadi pilar bangsa dan menjadi landasan bagi kemajuan peradaban umat manusia.
Prinsip  dalam  melaksanakan  dakwah  adalah  meyampaikan ajakan  untuk  menerima  kebenaran  yang  datang  dari  Allah  SWT,
37 Pandangan yang mengklaim  bahwa agama yang dianut  sebagai satu- satunya  kebenaran  dan  bahwa  yang  lain  berda  dalam  kesesatan,  klaim  ini  yang menyebabkan  fanatisme  sempit  dalam  beragama  (eksklusif),  sulit  untuk berkomunikasi  dan  berdialog  dengan  komunitas  lain,  hal  ini  menjadi  problem dan  tantangan  kemanusiaan  bagi  bangsa  Indonesia.  Abdul  Azis, Esai-Esai Sosiologi Agama, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h. 134.
Jurnal Pengembangan Masyarakat
32
kewajiban para da‟i adalah menyampaikan seruan, oleh karena itu dalam  pelaksanaan  dakwah  tidak  ada  unsur  pemaksaan  kepada orang  lain  untuk  mengikutinya.  Jika  mereka  menerima  seruan dakwah  adalah  karena  mereka  memahami  dan  meyakini  akan kebenaran Islam dengan sempurna. Al-Qur‟an telah menegaskan :
ِّيَغْ و َنِم ُدْشُّر و ََّيََّ بَ ت ْدَق ِن ِّد و  ِ  َهوَرْكِإ لا
“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam), sesungguhnya telah  jelas  jalan  yang  benar  dari  jalan  yang  sesat  ….(Q.S.  Al Baqorah, 2/256)
Hakekat  manusia  untuk  mentukan  sikap  hidup  adalah merupakan  anugrah  Allah  SWT,  dimana  setiap  individu  dapat menentukan pilihanya berdasarkan pada akal pikiran dan hati yang telah  diberikan  Allah  kepada  manusia.  Hal  ini  yang  membedakan antara  manusia  dengan  makhluk  lainnya  seperti  tumbuhan, binatang  dan  malaikat.  Kemerdekaan  untuk  memilih  dan menentukan  sikap  dan  mengembangkan  pemikirannya,  sampai pada tingkat pembangkangan kepada Tuhan sekalipun, Allah tidak menghalangi  kebebasan  tersebut.  Firman  Allah  dalam  surat  Al- Kahfi/18 :29 38
“Dan  katakanlah  :  kebenaran  itu  datang  darituhan  :  maka barangsiapa  yang  inginberiman,  hendaklah  beriman  dan  barang siapa yang igin kafir, biarlah ia kafir.
Islam  sangat  menentang  adanya  pemaksaan,  mengahargai setiap  perbedaan,  bahkan  pemaksaan  untuk  mematuhi  tuhan sendiri  adalah hal yang dilarang 39 . Karena kayakinan yang dimiliki seseorang dalam beragama merupakan hak asasi yang dijamin oleh Allah dan Allah SWT tidak mengehendaki agar seluruh manusia itu beriman : 40
38 QS. Surah al-Kahfi ayat 29 39 Nurkholish  Madjid, Islam  Agama  dan  Kemanisiaan ,  (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 44
40 QS. Surah Yunus: 99
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
“Dan  jikalau tuhanmu  menghendaki,  tentulah  beriman-beriman orang  dimuka  bumi  seluruhnya,  maka  apakah  kamu  (hendaklah) memaksa  manusia  supaya  mereka  menjadi  orang-orang  yang beriman semuanya. “Q.S. Yunus/ 10 : 99.
Ajaran  Islam  sebagai  kebenaran  yang  datang  dari  Allah
SWT  yang  disampaikan  oleh  para  Rasul  termasuk  Nabi Muhammad  SAW,  hanyalah  meyampaikan  ajaran  Allah  tersebut dengan  cara-cara  baik,  bijaksana,  memberikan  peringatan,  dan penjelasan dengan argumentasi dialektif yang meyakinkan, sehingga mereka yang menerima dan meyakini kebenaran, benar-benar atas kesadaran hati nurani dan pemikiran yang jernih, karena itu dengan kejujuran hati nurani dan dalam suasana kebebasan seseorang akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga keputusan pilihan untuk memilih  keyakinan  terhadap  kebenaran  ajaran  agama  bukan  atas dasar keterpaksaan.
Penyiaran  agama  adalah  untuk  membangkitkan  kesadaran spiritual yang potensinya telah dimiliki oleh setiap manusia, ajakan dan  seruan  semata  hanya  untuk  memanggil  “dhamir”  hati  nurani yang  telah  memiliki  kecenderungan  kepada  kebaikan  dan kebenaran. Penyiaran agama bukanlah untuk memperoleh banyak pengikut,  tetapi  tersampaikannya  kebenaran  Ilahi  untuk  kebaikan dan kemaslahatan kehidupan umat manusia yang menerimanya.

## C. Kesimpulan
Untuk menutup uraian perlu diambil kesimpulan yaitu:
1. Melakukan ijtihad  waqi’i dakwah  bagi da’i sangat  urgen  bagi dinamika  pemikiran  dan  pola  hidup  masyarakat  Islam. Urgensi  ijtihad  ini  untuk  mencari hujjah dakwah,  merespon dinamika  peradaban  masyarakat,  dan  memberi  solusi  atas problem masyarakat Islam untuk mengembangan kemashahatan  dan  ukhuwah  berbasis  kearifan  local  di Lampung.
2. Dalam  berdakwah,  dengan  tujuan  untuk  pengembangan masyarakat Islam, maka da‟i dari kalangan NU di Lampung juga melakukan pemberdayaan yang mendukung
keberhasilan ijtihad waqi’i dakwah, antara lain pemberdayaan inteletual  da‟i,  pemberdayaan  kesadaran  da‟i  sebagai  agen
Jurnal Pengembangan Masyarakat
34
perubaghan  atau  interpreter  pesan  tekstual  dakwah  secara kontekstual  dalam  merespon  dinamika  realitas  masyarakat, serta pemberdayaan kompetensi untuk mensinergiskan pesan dakwah tekstual dengan pesan dakwah kontekstual berbasis kearifan lokal.
Dengan  demikian,  da‟i  harus  terus  melakukan  ijtihad  untuk mencari hujjah dakwah  dan  member  solusi  atas  problem  dakwah yang diarahkan pada kemashalahatan dan ukhuwah di Lampung.

## Daftar Pustaka
A. Hanafi, Usul Fiqh , Jakarta: Widjaya, 1989
Bayanuni,  Abu  al-Fattah, Al-Madkhal  ila  ‘Ilm  al-Da’wah :  Riyadh: Dar al-Hikmah, 1987
KH.  MA.  Sahal  Mahfudh, Nuansa  Fiqh  Sosial, Yogyakarta:  LKis, 2003 Machendrawaty,  Nanih  dan  Agus  Ahmad  Safei, Pengembangan Masyarakat  Islam  Dari  Ideologi,  Strategi  Sampai  Tradisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001 Nurcholish  Madjid, Keislaman,  Keindonesiaan  dan  Kemodernan, Bandung: Mizan, 1992 ____________, Islam  Doktrin  dan  Peradaban, Jakarta:  Paramadina, 1996 ____________, Islam dan Pluralisme , dalam Nur Achmad, Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman , Kompas Media Nusantara, 2001 ____________, Islam Agama dan Kemanisiaan , Jakarta: Paramadina, 1996 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam , Jilid I, Jakarta:
Bulan Bintang, 1993
Tim Penyusun, Juklak Bansos Percepatan pembangunan Sosial Ekonomi , Jakarta: KPDT, 2008 Tim, UUD 1945 dan Perubahannya , Jakarta: tpn, 20