## Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Pengurusan E-KTP Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kantor Camat Medan Amplas Kota Medan
Anisah Putri Nabilah 1), Robinson Sembiring 2)
1,2) Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
Email: 1) anisahputrinabilah@gmail.com

## PENDAHULUAN
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  81  Tahun  1995  telah  memberikan berbagai  rambu  -  rambu  pemberian  pelayanan  kepada  birokrasi  publik  secara  baik.  Berbagai  prinsip pelayanan,  seperti  kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian,  keamanan,  keterbukaan,  efektif,  efisiensi, ekonomis,  dan  keadilan  yang  merata  merupakan  prinsip-prinsip  pelayanan  yang  harus  di  akomodasi dalam  pemberian  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Prinsip  kesederhanaan  misalnya,  mempunyai  maksud bahwa  prosedur  atau  tata  cara  pemberian  pelayanan  publik  harus  di  desain  sedemikian  rupa  sehingga penerapan  pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi  mudah,  lancar,  cepat,  tidak  berbelit  -  belit,  mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan (Dwiyanto 2012:54).
Adanya  keluhan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  perilaku  dan  tindakan  pejabat  publik merupakan  suatu  indikator  bahwa  pelayanan  pemerintah  dianggap  masih  lamban,  kurang  responsif, terhadap  keluhan  dan  kebutuhan  masyarakat,  kurang  efisien,  dan  seringkali  melakukan  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme  (Tjandra  2008:40).  Pada  dasarnya  setiap pelayan  publik  dalam  melaksanakan  tugasnya harus  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  peraturan  tersebut  harus  mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan pelayanan publik. Berdasarkan Undang - Undang yang mengatur Standar Operasional Prosedur yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor:  PER/21/M.PAN/11/2008  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur Administrasi  Pemerintahan.  Peraturan  tersebut  dikeluarkan  untuk  mengukur  kinerja  pegawai  dalam menjalankan  SOP  pelayanan  publik.  Standar  Pelayanan  dalam  hal  ini  SOP  yaitu  pedoman  atau  acuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang ditentukan berdasarkan penilaian kinerja instansi pemerintah.

## LANDASAN TEORI
Meskipun SOP sudah ditetapkan, namun masih banyak dijumpai para  pelayan publik seperti yang berada  di  berbagai  Kecamatan  yang  ada  di  seluruh  Indonesia,  masih  banyak  memberikan  pelayanan publik  yang  tidak  sesuai  dengan  SOP.  Adapun  contoh  yang  sering  terjadi  dalam  proses pengurusan  E- KTP,  pelayanan  yang  diberikan  pegawai  tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  keluhan  mereka seperti,  pegawai  kurang  ramah,  tidak  mau  memberikan  5S  (senyum,  sapa,  sopan,  santun,  dan  salam), kurang  disiplin  dalam  tugas,  sehingga  banyak  menghabiskan  waktu  yang  tidak  efisien  dan  efektif.

## ARTICLE HISTORY
Received 07 November 2022] Revised [28 November 2022] Accepted [13 Desember 2022]

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  SOP  pada  pengurusan  E-KTP dari  aspek  transparansi,  akuntabilitas,  dan  aturan  hukum  di  Kantor  Camat  Medan Amplas  Kota  Medan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan  teknik  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  Penelitian  menunjukkan bahwa  SOP  pada  pengurusan  E-KTP  di  Kantor  Camat  Medan  Amplas  belum  optimal dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya keluhan  -  keluhan  dari  masyarakat  mengenai  prosedur  maupun  waktu  penyelesaian  E- KTP dan sikap para pegawai yang belum memuaskan.

## ABSTRACT
The purpose of the study was to find out the portrait of the SOP on the management of E-KTP  from  the  aspects  of    transparency,  accountability,  and  the  rule  of  law  at  the Medan Amplas Sub-District  Office,  Medan City. This study uses descriptive qualitative research  methods  with  primary  and  secondary  data  collection  techniques.  The  results showed  that  the  SOP  for  the  management  of  E-KTP  at  the  Medan  Amplas  sub-district office was not optimal in providing services to the community. This is evidenced by the complaints from the  publik regarding the procedure  and  time for completing the E-KTP and the unsatisfactory attitude of the employees.
KEYWORDS Procedure, Publik Service, E- KTP
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Permasalahan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kinerja  pegawai  dalam  melakukan  pelayanan  masih  belum optimal  karena  tidak  sesuai  dengan  Undang  -  Undang  25 Tahun 2009  terkait  dengan  pelayanan  publik (Yusniawati, dkk. 2016:9).
Pengurusan  E-KTP  ternyata  masih  mengalami  kendala  di  setiap  daerah  baik  itu  Provinsi, Kabupaten  maupun  Kecamatan.  Permasalahan  yang  sering  dijumpai  terdapat  pada  kesiapan  aparat pemerintah  yang  dinilai  masih  kurang  aktif  dalam  memenuhi  hak  masyarakat.  Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (4) menjelaskan bahwasannya setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Masyarakat  berhak  mendapatkan  pelayanan  dalam  pengurusan  E-KTP  di  lingkungan  birokrasi pemerintahan. Keberadaan SOP di setiap Kecamatan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus E- KTP. Oleh karena itu, SOP sangat diperlukan sebagai pedoman kerja pegawai dalam  melakukan tugas yaitu  menyediakan  pelayanan  bagi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Permasalahan dalam  pengurusan  E-KTP  membuat  Penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  penerapan  SOP  dalam pengurusan E-KTP untuk mewujudkan good governance di Kantor Camat Medan Amplas Kota Medan.

## METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode yang diterapkan untuk melihat  dan  memahami  subjek  dan  objek  penelitian  meliputi  orang,  lembaga  berdasarkan  fakta  yang tampil secara apa adanya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam  terhadap  suatu  masalah  (Agustinova  2015:10).  Lokasi  penelitian  di  Kantor  Ca mat  Medan Amplas yang beralamat di Jalan Garu III No. 111 Medan. Informan penelitian yang dipilih adalah pegawai Tata Pemerintahan Kantor Camat Medan Amplas sebagai penyelenggara pelayanan pengurusan E-KTP dan  masyarakat  yang  terdata  sebagai  penduduk  di  wilayah  Kecamatan  Medan  Amplas  sebagai penerimapelayanan.
Peneliti  mengumpulkan  data  melalui  observasi  yaitu  pengamatan  langsung  terhadap  objek penelitian  dan  pencatatan  terhadap  gejala-gejala  yang  ditemukan  di  lapangan.  Selanjutnya,  Penulis melakukan  wawancara  kepada  beberapa  informan  secara  lisan  dan  sistematis  dengan  menggunakan teknik purposive  sampling yaitu  teknik  yang  digunakan  oleh  Penulis  agar  lebih  focus  untuk mengumpulkan  informasi  -  informasi  yang  dibutuhkan  (Nazir  2003:174).  Peneliti  juga  mengumpulkan dokumen  -  dokumen  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Camat  Medan  Amplas  dan  karya –  karya  ilmiah  terkait dengan topic Penelitian. Setelah informasi dikumpulkan,  maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Penulis adalah menganalisis data yang berpedoman pada model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono 2014:91-95) yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Dwiyanto  (Maani  2009:47)  munculnya  berbagai  praktik  buruk  birokrasi,  seperti ketidakpastian  pelayanan,  pungutan  liar,  dan  pengabaian  hak  masyarakat,  masih  banyak  dijumpai  di hamper setiap satuan birokrasi publik. Selain itu, sering juga dilihat dan di dengar adanya tindakan dan perilaku  birokrasi  publik  yang  tidak  sopan,  tidak  ramah,  diskriminatif,  system  pelayanan  yang  belum transparan, berbelit –belit serta tidak menjamin adanya kepastian, baik waktu maupun biaya. Kondisi ini karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan pelayanan publik.
Standar  Operasional  Prosedur  Kecamatan  Medan  Amplas  Kota  Medan  Tahun  2018  disusun melingkupi seluruh proses penerapan administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan internal maupun eksternal organisasi Kecamatan Medan Amplas. Standar Operasional Prosedur sebagai acuan pelayanan dibuat untuk lingkup Kecamatan Medan Amplas baik kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Medan  Amplas  maupun  kegiatan  yang  ada  di  Kantor  Kelurahan  Kecamatan  Medan  Amplas.  ASN sebagai abdi negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat  salah  satu  bentuk  pelayanannya  yaitu  pengurusan  E-KTP  yang  dilaksanakan  di  Kantor Camat Medan Amplas. Pada bagian pembahasan ini, penulis menggunakan teori menurut Bhatta (dalam Srijanti  2007:232)  yang  mengemukakan  sistem  dan  prosedur  kerja  mengacu  pada  prinsip good governance meliputi  aspek  transparansi,  akuntabilitas,  dan  aturan  hukum.  Berikut  kerangka  berpikir dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Kerangka Berpikir
1.  Penerapan  SOP  dalam  Pengurusan  E-KTP  untuk  Mewujudkan Good  Governance dariAspek Transparansi di Kantor Camat Medan Amplas Kota Medan Transparansi adalah konsep yang sangat penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk  mengembangkan  praktik good  governance .  Adapun  transparansi  menjadi  salah  satu  syarat good governance dalam proses penerapan pemerintahan secara keseluruhan (Dwiyanto, 2005:229). Transparansi  mengarah  adanya  kejelasan  mekanisme/prosedur,  program  atau  aktivitas,  dan  juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul, maupun kritik. Melalui Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  maka  dijamin  akan  adanya  transparansi,  sebab  masyarakat mengetahui  prosedur  alur  pelayanan  publik,  serta  terbuka  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan keluhan  dan  informasi  balik  tentang  perlakuan  pelayanan  melalui  Indeks  Kepuasan  Masyarakat (IKM).

## a.  Persyaratan dan Prosedur E-KTP
Adapun Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (E-KTP) yang diterapkan oleh Kantor Camat Medan Amplas yakni sebagai berikut: 1) Masyarakat menyerahkan  berkas  permohonan  penerbitan  E-KTP  dengan  melengkapi  persyaratan.  2)  Staf Seksi  Tata  Pemerintahan  menerima  berkas  dari  pemohon  dan  menyampaikan  kepada  Kepala Seksi  Pemerintahan  untuk  diperiksa.  3)  Kepala  Seksi  Pemerintahan  memeriksa  kelengkapan berkas  bila  lengkap  dilanjutkan  ke  operator  untuk  perekaman  data  dan  bila  belum  lengkap dikembalikan  kepada  pemohon  untuk  dilengkapi.  4)  Masyarakat  melakukan  perekaman  data  E- KTP (foto, scan tanda tangan, sidik jari, dan pindai iris mata). 5) Setelah data yang direkam bias muncul di database diterbitkan surat keterangan dengan stemple gratis untuk mengambil E-KTP bila telah selesai dicetak dan membuat surat pengantar permohonan percetakan E-KTP ke Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  dan  meneruskan  ke  Kepala  Seksi  Pemerintahan  untuk diparaf.  6)  Masyarakat  menerima  surat  keterangan  pengurusan  E-KTP  berstempel  gratis.  7) Kepala  Seksi  Pemerintahan  memeriksa  surat  pengantar  permohonan  E-KTP  dan  memaraf  bila telah  sesuai  dan  mengembalikan  untuk  perbaikan  bila  belum  selesai.  8)  Sekretaris  camat memaraf  surat  pengantar  permohonan  percetakan  E-KTP.  9)  Camat  menanda  tangani  surat pengantar  percetakan  E-KTP.  10)  Staf  seksi  tata  pemerintahan  meregistrasi  surat  dan menyerahkan  ke  operator  untuk  didistribusikan  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. 11)  Operator  yang  merupakan  pegawai  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  membawa permohonan  penerbitan  E-KTP  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  (Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) 2018).
Persyaratan  pengurusan  E-KTP,  yaitu  masyarakat  telah  berusia  17  tahun  dan melampirkan  dua  lembar  fotokopi  Kartu  Keluarga  (KK)  terbaru,  Ijazah  pendidikan  terakhir,  Akta Kelahiran  dan  KTP  lama  (Siak).  Dokumen  tersebut  lalu  diserahkan  ke  Staf  Seksi  Tata Pemerintahan. Setelah itu, masyarakat diberikan resi sebagai KTP yang berlaku selama 6 bulan sementara  menunggu E-KTP siap dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penulis menemukan  bahwa  SOP  sudah  ditempel  di  ruang  tata  pemerintahan  di  samping  loket  tempat pengurusan E-KTP sehingga masyarakat bias melihat langsung proses dalam mengurus E-KTP. Jika  kurang  jelas  masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk  bertanya  kepada  staf/pegawai  yang bersangkutan di Kantor Kecamatan Medan Amplas.
Penulis  menemukan  bahwa  poster  SOP  yang  diletakkan  tepatnya  di  Ruang  Tata Pemerintahan  yang  berada  di  samping  Loket  pengurusan  E-KTP  masih  menampilkan  informasi SOP  yang  lama  yang  menyebutkan  bahwa  pengurusan  E-KTP  membutuhkan  surat  pengantar dari  Kepling,  masyarakat  mengisi  formulir  dan  ditandatangani  pemohon  dan  Lurah  padahal masyarakat  yang  ingin  mengurus  E-KTP  bias  langsung  dating  ke  Kantor  Camat  tanpa  perlu  ke Kantor Lurah.

## b.  Kejelasan Biaya
Kejelasan  biaya  yaitu  rincian  tarif  yang  dibebankan  penyelenggara  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  setiap  pelayanan  sehingga  dapat  diketahui  oleh  setiap  masyarakat  yang membutuhkan.  Pengurusan  E-KTP  di  Kecamatan  Medan  Amplas  mengacu  kepada  Keputusan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pembebasan Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kota Medan. Pelayanan ini dilaksanakan secara gratis dengan melengkapi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil  Kota Medan.
Masyarakat  memang  tidak  dimintai  biaya  sedikitpun  atau  memberikan  sejumlah  uang kepada pegawai di instansi terkait karena dalam Pasal 79 A Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013  menyebutkan  bahwa:  “Pengurusan  dan  penerbitan  Dokumen  Kependudukan  (dokumen resmi  yang  diterbitkan  oleh  Instansi  Pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hokum  sebagai  alat autentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil)  tidak dipungut biaya” alias gratis.
Penulis  menemukan  bahwa  masyarakat  tidak  dikenai  biaya  selama  mengurus  E-KTP  di Kantor  Camat  Medan  Amplas.  Kendati  pun  sudah  diinformasikan,  masih  ada  sebagian masyarakat  yang  menggunakan  jasa  calo  dikarenakan  masyarakat  tidak  ingin  kerepotan dalam mengurus  E-KTP,  masyarakat  tidak  ingin  menunggu  lama  jadi  memakai  jalan  pintas  yaitu membayar sejumlah uang kepada petugas pelayanan atau calo agar urusannya cepat kelar, ada juga masyarakat yang memberikan uang untuk biaya operasional secara cuma-cuma dan hanya sebatas menghargai pekerjaan petugas pelayanan tersebut

## c.  Kejelasan Waktu
Kejelasan  waktu  adalah  jangka  waktu  penyelesaian  yaitu  waktu  yang  dibutuhkan  untuk sebuah  proses  penyelesaian  disesuaikan  dengan  standar  pelayanan,  sehingga  tidak mengecewakan  masyarakat  sebagai  pengguna  pelayanan.  Banyak  masyarakat  yang  mengeluh karena sudah melewati waktu yang ditentukan E-KTP juga tidak kunjung siap alasannya karena jaringan  yang  sewaktu –  waktu  bermasalah  dan  keterbatasan  blanko  di  Disdukcapil  yang mengakibatkan  masyarakat  menunggu  lama  dan  mau  tidak  mau  harus  bolak  -  balik  ke  Kantor Camat Medan Amplas hanya untuk mengecek apakah E-KTP nya sudah siap atau belum.
SOP  yang  diterapkan  di  Kantor  Camat  Medan  Amplas  terkait  pengurusan  E-KTP diselesaikan dalam jangka waktu 209 menit dan poster SOP yang ditempelkan tepatnya di Ruang Tata  Pemerintahan  yang  berada  di  samping  Loket  pengurusan  E-KTP  masih  menampilkan informasi yang menyebutkan bahwa pengurusan E-KTP diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari. Realitanya,  pengurusan  E-KTP  selesai  dalam  jangka  waktu  yang  tidak  dapat  dipastikan  kapan waktunya.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan,  Menurut  Kepala  Seksi  Tata  Pemerintahan dan Staf mengatakan bahwa E-KTP siap kurang lebih 3-6 bulan tergantung ketersedian blanko. Intinya, bias lebih cepat atau bahkan lama dari waktu yang ditentukan.

## d.  Terbukanya Kesempatan bagi Masyarakat untuk Mengajukan Kritik dan Saran
Bentuk terbukanya kesempatan bagi masyarakat yaitu memberikan sumbangsi tanggapan, kritik  maupun  saran.  Kantor  Camat  Medan  Amplas  memiliki  wadah  berupa  kotak  saran  dan media  social  yang  digunakan  sebagai  tempat  bagi  masyarakat  sekitar  untuk  memberikan masukan –  masukan  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  agar  pemerintah  dapat  mengetahui kelemahan  dan  kekurangan  guna  perbaikan  pelayanan  pengurusan  E-KTP  maupun  jenis pelayanan  yang  ada  semakin  baik  kedepannya  khususnya  di  Kantor  Camat  Medan  Amplas. Adanya  standar  pelayanan  yaitu,  persyaratan  -  persyaratannya,  kelengkapan  berkas,  berapa lama  waktunya,  berapa  biayanya  yang  dapat  diakses  melalui website Kantor  Camat  Medan Amplas,  melalui  poster  maupun  dari  berbagai  aparat  yang  mengarahkan  pada  pelayanan pengurusan E-KTP sehingga masyarakat lebih mudah dalam memperoleh informasi.
Penulis  menemukan  bahwa  pihak  Kecamatan  Medan  Amplas  telah  menghimbau  kepada masyarakat  yang  mengurus  dokumen  administrasi  kependudukan  dimohon  agar  tidak menggunakan  calo  dan  tidak  membayar  atau  member  imbalan  kepada  petugas  atau  kepada
siapapun  dan  dimanapun.  Himbauan  ini  terletak  di  samping  pintu  masuk  Kantor  Camat  Medan Amplas. Jadi, baik pihak penyelenggara pelayanan maupun yang menerima pelayanan dimohon untuk  tidak  melakukan  tindakan  maladministrasi  seperti  menggunakan  jasa  calo  dan  pungutan liar karena memberi dan menerima sama - sama melanggar hukum.
2.  Penerapan  SOP  dalam  Pengurusan  E-KTP  untuk  Mewujudkan Good  Governance dari  Aspek Akuntabilitas di Kantor Camat Medan Amplas Kota Medan Menurut  Dwiyanto  (2002)  Akuntabilitas  pelayanan  publik  bermakna  bahwa  penerapan pelayanan  publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  kepada  publik  maupun  kepada atasan/pimpinan  unit  pelayanan  instansi  pemerintah,  baik  mengenai  proses  pelayanan,  biaya pelayanan  maupun  produk  pelayanan.  Akuntabilitas  pelayanan  publik  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penerapan pelayanan publik dengan ukuran nilai  - nilai atau norma  - norma eksternal yang ada di masyarakat seperti transparansi pelayanan, prinsip keadilan,  jaminan  penegakan  hukum,  dan  orientasi  pelayanan  yang  dikembangkan  terhadap masyarakat penerima atau pengguna jasa pelayanan.
Pegawai yang memberikan pelayanan dalam pengurusan E-KTP sesuai dengan SOP dan jika melakukan  penyimpangan  akan  menerima  hukuman  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Penulis menilai  bahwa  sikap  pegawai  acuh  tak  acuh  dan  kurang ramah  dalam  melayani  masyarakat  untuk pengurusan E-KTP.
3.  Penerapan  SOP  dalam  Pengurusan  E-KTP  untuk  Mewujudkan Good  Governance dari  Aspek Aturan Hukum di Kantor Camat Medan Amplas Kota Medan Aturan  hokum  sering  disebut  sebagai legalitas  formal.  Indikator  Legalitas Formal  juga  sudah diatur  dalam  UUD  1945  hasil  amandemen  seperti  yang  bias  ditemukan  pada  Pasal  28D  (1)  dan Pasal  28I  (1).  Pasal  28D  (1)  memberi  hak  kepada  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum. Sementara Pasal 28I (1) menjamin setiap orang diantaranya untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Pegawai  Kecamatan  harus  memiliki  sikap  kedisiplinan  setiap  akan  memulai  dan menyelesaikan  pekerjaannya,  dan  jika  melanggar,  maka  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  peraturan yang berlaku. Mulai Pukul 08. 00 WIB Kantor Camat Medan Amplas terlihat ramai oleh masyarakat yang  ingin  mengurus  dokumen  administrasi kependudukan  terutama  pengurusan  E-KTP  dan  pada Pukul  16.00  WIB  kantor  terlihat  sepi  karena  pada  jam  tersebut  sudah  tidak  ada  penerapan pelayanan yang dilakukan di Kantor Camat Medan Amplas. Perihal prosedur dan persyaratan yang disampaikan  oleh  petugas  layanan  kepada  penerima  layanan  jelas  dan  tidak  berbelit  -  belit  serta proses  penyelesaian  rekam  data  tidak  memakan  waktu  yang  lama  (tergantung  jaringan  yang tersedia).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Papan  informasi  mengenai  pengurusan  E-KTP  yang  ditempelkan  di  Ruang  Tata  Pemerintahan Kantor  Camat  Medan  Amplas  belum  memasukkan  informasi  yang  lengkap  mengenai  prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan. Tidak hanya itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Camat Medan Amplas pun tidak merata akibatnya hanya sedikit/sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa pengurusan E-KTP sudah dilaksanakan di Kantor Camat masing-masing. Namun, masyarakat yang akan mengurus diberikan kesempatan jika ingin bertanya kepada pegawai Kecamatan.
Pegawai  yang  memberikan  pelayanan  pada  pengurusan  E-KTP  bekerja  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jika  melakukan penyimpangan akan menerima hukuman berdasarkan peraturan  yang  berlaku.  Adapun  sikap  pegawai  dalam  melayani  masyarakat  untuk  pengurusan  E-KTP acuh  tak  acuh  dan  kurang  ramah.  Hal  itu  perlu  diperbaiki  sehingga  masyarakat  merasa  puas  dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kantor Camat Medan Amplas.
Dasar hukum yang ada menjadi acuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan E- KTP  sehingga  penyelenggara  pelayanan  dapat  bekerja  secara  optimal.  Hal  ini  dapat  meminimalisir terjadinya penyimpangan maupun kesalahan yang dapat dilakukan oleh pegawai Kantor Camat. Adapun pengurusan E-KTP terlihat sudah adil,   karena penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda - bedakan suku, agama, ras, dan etnis. Masyarakat yang dating lebih awal akan dilayani lebih dulu begitu seterusnya dan masyarakat yang mengurus E-KTP tidak berdesak - desakan serta dengan sabar menunggu giliran di ruang tunggu yang disediakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinova,  Danu  Eko.  2015. Memahami  Metode  PenelitianKualitatif:  Teori  dan  Praktik .  Yogyakarta: Calpulis.
Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Dwiyanto,  Agus.  2005. Mewujudkan  Good  Governance  MelaluiPelayanan  Publik. Yogyakarta:  UGM Press.
Dwiyanto, Agus. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press. Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia. Tjandra, W. Riawan. 2008. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Atmaja University Press. Srijanti.  2007.  Etika  Berwarga  Negara:  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi  Edisi  2.
Jakarta: SalembaEmpat.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang - Undang Dasar 1945
Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Maani, Dt. Karjuni. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik .