Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan
Volume 18, Issue 1, June 2024
e-ISSN : 2502-3667, p-ISSN : 1693-3230 https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal

## WAKAF UANG DI INDONESIA: TANTANGAN, PELUANG DAN LANGKAH- LANGKAH MENUJU PEMANFAATAN OPTIMAL
Nawawi Nawawi 1 *, Mirwan Mirwan 2 , Zainul Anwar 3 , Wawan Juandi 4 1*,4 Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur, 68374, Indonesia
2 Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur, 68374, Indonesia
3 Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur, 68374, Indonesia
1 * nawawithabrani71@gmail.com , 2 mirwanmaarif@gmail.com ,
3 ziananwarza@gmail.com , 4 wwnjuandi@gmail.com

## Abstract :
Cash  endowment  has  become  one  of  the  pivotal  instruments  in  Indonesia's  economic  and  social development. However, after the enactment of Wakaf (Islamic endowment) regulations in 2004, there are still several challenges in the country's optimal utilization of cash endowments. This study aims to conduct an in-depth analysis of the challenges, opportunities, and necessary steps to optimize the utilization of cash endowment  in  Indonesia  after  enacting  the  2004  Wakaf  regulations.  The  Systematic  Literature  Review (SLR) method is employed to gather, evaluate, and synthesize various Indonesian cash endowment studies. The analysis reveals that despite challenges such as regulatory ambiguity, lack of public understanding, and administrative hurdles, there are significant opportunities for cash endowment development, including the growth of the Islamic finance sector and increasing government support. Strategic steps such as enhancing public  education,  regulatory  improvements,  and  collaboration  among  stakeholders  are  required  to capitalize  on  these  opportunities  optimally.  This  study  contributes  to  a  deeper  understanding  of  cash endowment dynamics in Indonesia and  guides policymakers, practitioners, and academics in promoting sustainable and inclusive cash endowment development in the future.
Keywords: Cash Endowment; Challenges; Opportunities; Optimization.
* Corresponding author : Email Address : nawawithabrani71@gmail.com (Universitas Ibrahimy, Situbondo) Received : March 25, 2024; Revised : June 10, 2024; Accepted : June 25, 2024; Published : June 30, 2024

## PENDAHULUAN
Wakaf uang telah menjadi salah satu instrumen kunci dalam pembangunan ekonomi dan  sosial  di  Indonesia.  Sejak  pertama  kali  pengumpulan  wakaf  uang  dilaksanakan, tumbuh  kembangnya  mengalami  signifikansi  peningkatan  yang  cukup  besar. Berdasarkan  laporan  dari  sistem  informasi  Wakaf  Kementrian  Agama,  jumlah  rupiah yang  berhasil  terkumpul  mencapai  jumlah  180  triliun  setiap  tahunnya. 1 Selain  karena Indonesia  merupakan  populasi  masyarakat  muslim  terbesar  di  dunia,  Indonesia  juga dikenal sebagai Negara dengan tingkat kedermawanan yang relatif tinggi. Demikian ini tercermin dalam laporan World Giving Index 2023, dimana Indonesia menempati urutan
1 Indonesia Badan Dak wah, ‘Indeks Wakaf Nasional 2022’, 2023 <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.
teratas sebagai Negara dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi (sangat dermawan). 2 Artinya,  potensi  kedermawanan  masyarakat  muslim  Indonesia  untuk  menenunaikan wakaf uang terlihat sangat tinggi.
Menurut  Fatwa  MUI  Nomor  2  Tahun  2002  berkenaan  dengan  Wakaf  Uang, disebutkan bahwa wakaf uang ( waqf al- Nuqūd ) merujuk atas wakaf yang dilaksanakan oleh  individu,  kelompok,  lembaga,  atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang  tunai. 3 Pengertian  uang  ini  juga  mencakup  surat-surat  berharga.  Fatwa  tersebut  juga menyatakan  bahwa  wakaf  uang  diperbolehkan  ( jawāz )  senyampang  alokasinya  untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di samping itu, fatwa ini  juga  menegaskan  bahwa  nilai  pokok  wakaf  uang  tetap  dijaga  dan  dilestarikan keberadaannya dengan tidak menjual, menghibahkan atau diwariskan. 4
Adapun perkembangannya, Wakaf Uang diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berikut tata kelolanya, seperti penghimpunan, pengelolaan, dan  penyaluran  dana  wakaf. 5 Pengaturan  lebih  lanjut  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Agama  No.  4  Tahun  2009  yang  menjelaskan  tentang  mekanisme pendaftaran  dana  wakaf. 6 Peraturan  tersebut  dianggap  penting  ditetapkan  karena melibatkan sumbangan uang atau aset likiud lainnya terhadap kelembagaan wakaf yang menerima tanggungjawab untuk mengelola dan menginvestasikannya agar menghasilkan pendapatan bagi kepentingan umum. 7
Meskipun  potensi  Wakaf  Uang  di  Indonesia  sangat  besar,  terlebih  mendapat dukungan  dari  pemerintah  melalui  mekanisme  perundang-undangan,  namun  masih terdapat  beberapa  peluang  dan  tantangan  yang  semestinya  menjadi  perhatian  lebih lanjut.  Seperti  upaya  peningkatan  kesadaran  Wakaf  Uang,  peningkatan  dukungan kebijakan,  percepatan  sertifikasi  wakaf,  pelatihan  sistem  manajemen  pengelola  wakaf ( Nadhir ), sampai optimalisasi pengelolaan wakaf berbasis digital dan integrasi data wakaf yang masih memerlukan perhatian agar kinerja perkawafan menjadi optimal dan tepat sasaran. 8
Pada dasarnya kajian berkenaan dengan Wakaf Uang telah banyak dilaksanakan. M. Mohsin  dalam  jurnalnya  “Financing  Through  Cash -Waqf:  A  Revitalization  to  Finance Different Needs” menyebutkan, bahwa skema Wakaf uang dapat membantu pembiayaan berbagai  barang  dan  jasa  di  Negara  mayoritas  Muslim  dan  minoritas  Muslim  tanpa
2 Foundation  Charities  Aid,  ‘World  Giving  Index  2023  |  CAF  -  Charities  Aid  Foundation’,  2023 <https://www.cafonline.org/about-us/research/caf-world-giving-index>.
3 Junaidi Abdullah, ‘Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia’, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf , 4.1 (2018), 87 – 104 (p. 96) <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>.
4 Majelis Ulama Indonesia (MUI), ‘Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang’, 2002, pp. 404– 10.
5 Diah Sulistyani and others, ‘Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia’, Jurnal Usm Law Review , 3.2 (2020), 328 – 43 (p. 333) <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.
6 Nashihul Hakim, ‘Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Di Yayasan Yatim Mandiri Malang’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).
7 H E Syibli Syarjaya, ‘Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Indonesia’, Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik , 11.1 (2020), 49 – 92 (p. 56)
<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3325>.
8 Siti Nurjanah and Uswatun Hasanah, ‘Cash Waqf As Source Of Funding For Financial Technology Startups’, International Journal of Islamic Economics , 3.1 (2021), 47–70 (p. 59) <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3467>.
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
adanya pembebanan terhadap anggaran pemerintah. 9 Ismatul Maula mengakui peranan penting Wakaf Uang dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi di tengah validitas normatifnya yang masih menjadi perdebatan para juris Islam. 10 Yusep Rafiqi dalam studi literaturnya  menyoroti  prihal  perlunya  menerapkan  str  nilai  emas  untuk  mengatasi tingginya  fluktuasi  nilai  uang  dalam  konteks  Wakaf  Uang. 11 Laporan  Rozak  Yasin menyebutkan bahwa tantangan dan arah masa depan Sukuk Wakaf Tunai Linked (CWLS) di  Indonesia,  dengan  fokus  pada  seri  SWR001.  Laporan  ini  menyoroti  permasalahan seperti rendahnya penjualan, tantangan distribusi, dan pentingnya peningkatan strategi komunikasi.  Potensi  CWLS  dalam  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan  investasi sosial di Indonesia semakin ditekankan, seiring dengan perlunya peningkatan mobilisasi pemangku  kepentingan  dan  profesionalisme  dalam  pengelolaan  CWLS. 12 Penelitian sejenis  juga  menyatakan  bahwa  pengetahuan  tentang  wakaf  uang  memiliki  pengaruh signifikan bagi waqif untuk memahami tujuan dan kontribusinya sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap lembaga wakaf. Konsistensi dan loyalitas waqif dapat meningkat seiring pengalamannya dalam menunaikan wakaf tunai. 13
Meskipun  kajian-kajian  tentang  wakaf  uang  telah  banyak  dilaksanakan,  namun beberapa  kajian  yang  telah  penyaji  paparkan  sebelumnya  belum  terdapat  kajian elaboratif  yang  mengungkap  secara  komprehensif  mengenai  peluang  dan  tantangan wakaf  uang  pasca  berlakunya  regulasi  pemerintah  mengenai  Wakaf  Uang.  Beberapa kajian  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  secara  parsial  telah  menyajikan  urgensi, potensi  serta  upaya  yang  perlu  dilakukan  agar  wakaf  uang  bisa  dilaksanakan  secara optimal. Untuk melengkapi kajian yang ada, penyaji merasa penting untuk mengekslor secara komprehensif peluang dan tantangan wakaf uang di Indonesia berikut langkah- langkah yang dapat dilakukan sebagai bentuk optimalisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  teknik  tinjauan  literatur  sistem  (Systematic Literature  Review-SLR)  dengan  fokus  analisis  literatur  sebagai  sumber  utama  (data primer) untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan wakaf uang pasca regulasi wakaf 2004. Sebagai langkah awal dari penelitian, dilakaukan pencarian literatur yang relevan dengan topik kajian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan perangkat lunak Publish or Perish (PoP) sebagai alat bantu pertama, dengan kata kunci pencarian seperti “wakaf uang”, “pengembangan wakaf di Indonesia”, “regulasi wakaf 2004”. Basis utama data yang direkam adalah Google Scholar, JSTOR, Scopus serta database lain yang
9 Magda Ismail Abdel Mohsin, “Financing Through Cash - Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs,” International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and  Management ,  no.  6  (2013):  304 – 321, https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094.
10 Ismatul Maula, ‘Cash Waqf in Normative and Economic Linkages’, International Journal of Science and Society , 4.4 (2022), 710 – 21 <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.683>.
11 Yusep Rafiqi,  ‘The Problem of Perpetuity in Cash  Waqf’, International Journal of Nusantara Islam , 6.1 (2019), 10 – 19 <https://doi.org/10.15575/ijni.v6i1.1321>.
12 Rozaq Muhammad Yasin, ‘Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia’, Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  (Journal  of  Islamic  Economics  and  Business) ,  7.1  (2021),  100 – 111 <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>.
13 Intan Fatimah Anwar and others, ‘The Antecedents of Waqif’s Loyalty in Cash Waqf from the Individual Perspective’, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 9.11 (2019), 1228 – 36 <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i11/6651>.
dapat membantu untuk melengkapi data. Pencarian ini dimaksudkan untuk mendapatkan kumpulan  artikel,  jurnal,  dan  informasi-informasi  yang  terekam  dan  telah  diterbitkan kisaran waktu 2004-2023yang akan menjadi sumber utama dari penelitian ini.
Setelah  data  terkumpul,  langkah  berikutnya  adalah  menyaring  dan  menilai relavansi  setiap  dokumen  yang  terkit  dengan  topik  bahasan.  Dari  hasil  pencarian, dokumen-dokumen  str  yang  memenuhi  kriteria  inklusi  diringkas  dan  dikategorikan menggunakan  perangkat  lunak  seperti  Humata  ia  dan  Microsoft  Excel.  Kategorisasi mencakup  identifikasi  peluang  pengembangan  wakaf,  hambatan  atau  tantangan  yang dihadapi, serta respon dari stakeholders terhadap regulasi yang telah disahkan. Dengan langkah  ini,  kemungkinan  peneliti  untuk  mengorganisir  data  secara  sistematis  dan memudahkan langkah analisis data berikutnya.
Tahapan  terakhir  dari  proses  SLR  ini  ialah  dilakukan  analisis  kategoris  yang mendalam  terhadap  data  yang  berhasil  disimpan  dan  disusun.  Proses  ini  melibatkan interpretasi data untuk menentukan tema-tema besar yang ditemukan, seperti dinamika peluang wakaf uang yang lahir pasca regulasi 2004, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksananaanya.  Analisis  ini  diterapkan  dengan  cara  membandingkan  antara  satu sumber dengan sumberlainnya serta mengintegrasikan dengan teori-teori yang relevan. Di samping itu, penelitian ini juga melibatkan studi dokumentasi tentang regulasi-regulasi terkait  wakaf  uang,  baik  itu  regulasi  pemerintah  atau  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). Demikian ini peneliti perlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak regulasi terhadap praktik wakaf di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerangka Hukum dan Regulasi Wakaf Uang di Indonesia
Pada sejarah Islam, uang wakaf, yang juga dikenal sebagai uang wakaf , meningkat pesat selama pemerintahan Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun para ulama dan ahli ekonomi  Islam  telah  mengkaji  fenomena  ini  dengan  cermat  di  era  modern.  Studi  ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf memasukkan konsep wakaf uang ke dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan-peraturan ini menunjukkan pengakuan hukum untuk wakaf uang.  Praktik  wakaf  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  41 Tahun  2004  adalah  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kehidupan  sosial-ekonomi umat Islam.
Menurut UU No. 41 Tahun 2004, hukum wakaf uang memiliki tiga penopang utama. Pertama ,  dari  sudut  png  teologis  (syariat),  Undang-Undang  tersebut  memberikan  satu kesempatan kepada umat Islam untuk melaksanakan perintah dan tuntunan Allah dengan memberikan wakaf uang. Kedua , dari sudut png hukum, Undang-Undang ini memberikan ketetapan hukum untuk wakaf uang. Ketiga , dari sudut png sosial ekonomi, UU tersebut memiliki  kemampuan  untuk  menggerakkan  serta  mendorong  pemberdayaan  ekonomi dan kesejahteraan melalui wakaf uang dimana konteks sebelumnya terdapat perbedaan. Mungkin  ada  dua  alasan  mengapa  undang-undang  sebelumnya  tidak  mengatur  wakaf uang  atau  wakaf  bergerak  ( manqulāt ),  yaitu  kebanyakan  orang  Islam  di  Indonesia menganut mazhab Syāfi'i, yang menganggap wakaf tidak bergerak ( 'iqār ), dan masyarakat agraris.
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
Hukum Islam berlaku di Indonesia dalam dua cara: (1) Normatif, berlakunya hukum Islam tergantung dan berdasarkan tingkat keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, semakin besar kesadaran  mereka  untuk  menerapkan  hukum  Islam,  sebaliknya  semakin  rendah keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah, semakin rendah kesadaran mereka untuk menerapkan hukum Islam dan (2) Formal, hukum Islam dilaksanakan di negara-negara lain di Indonesia.  Akibatnya, wakaf termasuk undang-undang resmi yang ditetapkan oleh penguasa. Karena wakaf termasuk perintah agama yang menjadi undang-undang, maka umat Islam harus menaatinya. Sebab ada tiga jenis hukum Islam yang menjadi undang- undang: (a) Hukum Islam mewajibkan dan negara juga mewajibkannya, maka umat Islam wajib mentaatinya; (b) Hukum Islam melarang dan negara juga mewajibkannya, maka umat Islam tidak wajib mentaatinya;  dan (c) Hukum Islam  yang termasuk di kalangan ulama ada dua, dan jika mengandung manfaat atau bahaya, maka umat Islam tidak wajib mentaatinya.
Dengan  demikian,  berdasarkan  atas  UU  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf, Wakaf  Uang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  menurut  konstitusi  pemerintah Indonesia. ketetapan hukum dalam Islam yang telah disahkan melalui mekanisme wajar dan  benar,  maka  aturannya  bersifat  mengikat.  Terlebih  UU  tersebut  telah  diuji  dan mendapatkan keabsahannya melalui putusan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Adapun posisi  anggota  legelatif  menurut  al-Qur`an  ialah  se bagai  “ ulil  amri ”  yang  mempunyai peran untuk membuat  dan mengatur urusan  publik. Dalam konteks  ini, DPR dipahami sebagai  dewan  konsultatif  yang  bertanggungjawab  untuk  menguji  dan  mengesahkan suatu  bentuk  peraturan  perundangan. 14 Itu  artinya  keputusan  dewan  komsultatif termasuk  keputusan  politik  yang  mesti  ditinjau  keselarasannya  berdasarkan  aturan syariat  Islam. 15 Oleh  karenanya,  wakaf  uang  yang  pada  mulanya  menjadi  tindakan perseorangan  tanpa  bersinggungan  dengan  hukum  positif,  telah  berkekuatan  hukum tetap  dan  mengikat  sebagaimana  fungsi  hukum  itu  sendiri  (pengendali  sosial  dan rekayasa manusia). 16
Monzer Qahf menemukan bahwa az- Zarqa’ 17 dan Tim Penyusun Buku Paradigma Baru Wakaf  di  Indonesia  menyatakan  bahwa setiap  ketetapan  hukum  yang  berkenaan dengan wakaf merupakan persoalan ijtihādiyyah (interpretatif) dan bersumber dari ijmā’ ulama (konsensus). Tim ini menegaskan bahwa wakaf memiliki sifat fleksibel, dinamis, dan  futuristik  karena  bersifat ijtihādi ,  sehingga  dapat  dioptimalkan  pertumbuhannya sesuai dengan kebutuhan zaman demi memakmurkan kekuatan ekonomi umat. Mereka juga menyoroti perbedaan antara wakaf dan zakat, di mana ketentuan zakat dan kadarnya dijelaskan  serta  mendapatkan  ketegasan  dan  berulang  kali  oleh  Al- Qur’an  dan  Hadis, sedangkan wakaf bersifat ẓ̣̣̣ anni al- dalālah yang membuka interpretasi yang luwes dalam Al- Qur’an  dan  Hadis  Nabi. 18 Oleh  sebab  demikian,  perbedaan-perbedaan  nomenklatur wakaf dapat dipahami bahwa karakter wakaf menurut syariat adalah perkara ijtihādīyyah
14 Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna (Yogjakarta: Tiara Wacana, 1999), p. 91.
15 Jazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syari’ah (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), p. 9.
16 Satjipto  Rahardjo, Pemanfaatan  Ilmu-Ilmu  Sosial  Bagi  Pengembangan  Ilmu  Hukum (Bandung:  Genta Publishing, 2010), p. 124.
17 Monzer Qahf, Manajemen Wakaf Produktif , ed. by Terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa Pustaka Al- Kausar Grup, 2005), p. 151.
18 Depag RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2008), pp. 27 – 29.
sebab  belum  dijumpai petunjuk  yang  tegas  dan  pasti  tentang wakaf, baik  di dalam  Al- Qur’an ataupun Hadis Nabi.
Wakaf  memiliki  perbedaan  dengan  zakat,  dan  penyebutan  nomenklatur  wakaf dalam hadis sangat beragam. Hadis menggunakan istilah “ ḥ abs ” yang berarti menahan atau  sinonim  dengan  kata  “ waqf ”.  Sebagai  contoh,  di  Maroko,  istilah ḥ abs senantiasa diperuntukkan  untuk  merujuk  pada  wakaf  serta    literatur-literatur  Hadis  juga menerangkan  bab  tentang  “ al- ḥ abs ”  yang  bermakna  serupa  dengan  keterangan sebelumnya.  Bahkan,  para  cendikiawan  muslim  memiliki  pendekatan  yang  tidak  sama dalam  merujuk  pada  wakaf.  Misalnya  as-Sarakh sī  menggunakan  istilah  al -waqf  dalam tulisannya , al- Mabsūṭ, Imam Syāfi'ī menyebut al - ahbās, dan Imām Bukhārī menggunakan nomenklatur kitāb al -Wa ṣāya untuk menyebut hadis tentang wakaf. Sebab tidak ada dalil yang  jelas  ( ṣarīh  wa  qat'ī)  tentang  wakaf  di  dalam Al-Qur'an  atau  Hadis  Nabi,  variasi nomenklatur tentang wakaf ini menunjukkan bahwa wakaf bersifat ijtihādīyyah. 19
Menurut  pngan  ulama  kalangan  Malikiyah,  terdapat  pngan  yang  diterima  secara luas yang memperbolehkan wakaf uang tunai, dengan mengutip perbedaan pendapat di antara  para  sahabat  Nabi  terkait  wakaf  dirham  dan  dinar.  Ulama  yang  mengizinkan persewaan  dirham  dan  dinar,  pada  dasarnya  juga  mengizinkan  wakaf  dengan  uang tersebut.  Sebaliknya,  ulama  yang  tidak  mengizinkan  persewaan,  maka  mereka  juga menolak wakaf menggunakan uang tersebut. 20 Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah, serta dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. 21 Namun, selain ada pngan yang memperbolehkan wakaf uang, ada juga ulama yang menolaknya. Mereka mengemukakan dua argumen utama. Pertama, bahwa uang memiliki sifat yang mudah habis, yang bertentangan dengan prinsip kesinambungan dari modal dasar yang harus tetap dan kekal dalam wakaf. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan agar benda yang  akan  diwakafkan  harus  memiliki  ketahanan  dan  ketetapan.  Kedua,  uang  seperti dirham dan dinar pada dasarnya digunakan sebagai alat tukar untuk melakukan aktifitas- aktifitas jual beli, bukan dipergunakan manfaatnya dalam bentuk memperjualbelikannya. 22
Pada prolog buku "Risālah fī Jawāz Waqf al - Nuqūd" karya Abi Su’ūd, Abū al -Asybal Syaghif al- Bākistanī pada tahun 1403 menyatakan bahwa menurut Imam Syāfi’i, wakaf uang,  baiki  berupa  dinar  ataupun  dalam  bentuk  dirham  diperbolehkan,  dan  hal  ini dianggap setara d engan wakaf benda yang bersifat konstan. Imam Syāfi’i secara mandiri tidak  memberikan  batasan  yang  tegas  mengenai  bentuk  dan  sifat  barang  yang  dapat diwakafkan. 23 Walaupun sebagian kalangan mazhab Syāfi’iiyyah menganggap wakaf uang tidak  dibolehkan  karena  dinar  dan  dirham  akan  hilang  nilainya  ketika  dibayarkan, 24 namun pada hakikatnya mereka masih memperbolehkan wakaf yang melibatkan benda bergerak. 25 Misalnya, mereka membenarkan wakaf binatang, seperti kuda kepada mereka
19 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif , ed. by Nunik Siti Nurbaya (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), p. 16.
20 Imam An-Nawawi, Al- Majmu’: Syarah Al -Muhadzdzab (Bairut: Dar Al-Fikr), p. Juz XV, 325.
21 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Al -Fatawa (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980), p. Juz XXXI, 234-235.
22 Muhammad  Hizbullah  and  Haidir  Haidir,  ‘Wakaf  Tunai  Dalam  Perspektif  Ulama’, Jurnal  Ilmiah METADATA , 2.3 (2020), 170 – 86 (p. 365) <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i3.29>.
23 Abū Su’ūd, Risālah Fī Jawāz Waqf An - Nuqūd (Beirut: Ibnu Hazm, 1997), p. 12.
24 Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al Dimyati al-Bakri, Hasyiyah i’anah Al Thalibin (Bairut: Dar Al- Fikr, 1995), p. Juz 3, 157.
25 ’Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al -Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al- Imam Syafi’i (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), p. Juz IX, 379.
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
yang  sedang  melakasnakan  jihad  di  jalan  Allah.  Begitupun  wakaf  ternak,  seperti  sapi untuk anak-anak pelajar guna memenuhi kebutuhan susu atau mentransaksikan anaknya demi  kepentingan  asrama.  Seperti  halnya  sapi,  wakaf  binatang  semisal  domba  agar bulunya  dapat  dimanfaatkan.  Begitu  juga  wakaf  binatang  ternak  lain  semisal  ayam petelur, bebek, dan burung agar telurnya dapat diperjual belikan ataupun di konsumsi, serta  wakaf  hewan  jantan  agar  dijadikan  alat  reproduksi  melalui  perkawinan  dengan binatang betina sehingga dapat melahirkan. 26 Di sisi lain, ulama Hanabilah yang diwakili oleh  Ibnu  Qudāmah  berpendapat,  bahwa  wakaf  uang  sama  sekali  tidak  diperbolehkan sebagai  alat  wakaf,  sebab  dinar  dan  dirham  pada  akhirnya  akan  kehilangan  nilainya ketika  digunakan  sebagai  alat  tukar,  sehingga  tidak  akan  ada  lagi  bentuk  fisiknya. Meskipun  ada  yang  mengizinkan  persewaan  uang untuk  memperoleh  manfaat,  namun tetap tidak diperbolehkan diwakafkan, sebab perubahan manfaat utama uang sebagai alat tukar.  Analoginya  serupa  dengan  larangan  wakaf  pepohonan  agar  dapat  digunakan sebagai tempat berjemur pakaian, sebab fungsi pertama batang pohon bukanlah sebagai alat jemuran. 27
Menurut  ulama  Hanafiyah,  harta  yang  diwakafkan  harus  bersifat  permanen  dan dapat  digunakan  secara  berkelanjutan.  Mereka  berpendapat  bahwa  benda  yang  dapat diwakafkan  pada  dasarnya  adalah  benda  yang  tidak  bergerak.  Namun,  mereka berpendapat  bahwa  benda  bergerak  juga  dapat  diwakafkan  dalam  beberapa  situasi. Pertama , jika keadaan harta karun membantu benda-benda yang tidak bergerak, seperti pohon atau alat pertanian. Kedua , jika keadaan harta bergerak membantu benda-benda yang tidak bergerak, seperti hewan kerja atau alat pertanian. Ketiga , jika keadaan harta bergerak mengikuti benda yang tidak bergerak, misalnya. Wakaf benda bergerak, seperti kitab-kitab dan mushaf, juga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan. Pengetahuan tidak berbeda dengan ajaran agama karena merupakan sumber pemahaman. Jika barang wakaf tidak dianggap bertahan selamanya , mungkin untuk menggantinya dengan barang yang memiliki manfaat berkelanjutan Mewakafkan buku-buku dan mushaf yang diambil karena manfaat pengetahuannya sama pentingnya dengan mewakafkan uang dinar dan dirham.  Selain  itu,  ulama Ḥ anafiyah  memungkinkan  wakaf  barang-barang  yang  biasa digunakan  sebagai  alat  kerja  manusia,  seperti  tempat  pemanas  udara,  sekop,  atau kampak.  Menurut pendapat Mutaqaddīmin (ulama klasik dari kalangan ulama maẓ hab Ḥ anafi), wakaf uang dinar dan dirham, serta barang yang tidak termasuk dalam kategori ini, diperbolehkan dengan alasan istihsan bi al-'urfi, yang didasarkan pada pernyataan Abdullah bin Mas'ud, “Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka di mata Allah juga baik, dan apa yang dianggap buruk oleh umat Islam, maka di mata Allah juga buruk.” 28 Pada konteks ini, wakaf merupakan isu yang memerlukan ijtihad. Hal ini terbukti dengan  respons  dinamis  yang  ditunjukkan  oleh  NU,  yang  menganut  Islam  tradisional. Sebagai contoh, dalam Bahsul Masail Munas Alim Ulama NU pada tanggal 25 sampai 28 Juli  2002  di  Jakarta,  dipertimbangkan  isu  wakaf  tunai.  Adapun  hasil  keputusan Musyawarah  Nasional  NU  tersebut,  mayoritas  ulama  (termasuk  Syāfi’iyah,  Mālikiyah, Hanābilah,  dan  sebagian  Hanafiyah)  menyatakan  bahwa  wakaf  uang  atau  tunai disebutkan  tidak  memenuhi  syarat  atau  tidak  dianggap  sah,  sebab  tidak  terkumpul kriteria-kreteria  yang  menjadi  persyaratan  barangb  wakaf,  meskipun  ada  kelompok Hanāfiyah  yang  membolehkannya.  Terkait  dengan  cara  penggunaannya,  ditekankan
26 Imam An-Nawawi.
27 Ibnu Qudāmah, Al-Mudawwanah Al-Kubra (Bairut: Dar Al-Fikr), p. 640.
28 Wahbah Az-Zuhaili, Ușūl Al -Fiqh Al-Islam ἷ (Damaskus: Dar al-Fikr), p. 162.
untuk menjaga dan memelihara nilai wakaf, seperti melalui investasi melalui mudhārabah dan metode lainnya. 29
Berdasarkan  tinjauan  hukum  Islam,  wakaf  menjadi  bagian  cabang  pembahasan dengan  kategori  jenis  keilmuan  lingkup  muamalah.  Prinsip-prinsip  muamalah  sendiri terdapat  empat  aspek  utama. Pertama ,  secara  prinsip,  semua  bentuk  muamalah diperbolehkan,  kecuali  jika  ada  dalil  yang  secara  tegas  mengharamkannya. Kedua , pelaksanaannya  harus  didasarkan  pada  kerelaan  bersama  ( tarāḍ i ). Ketiga ,  dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan serta tetap mewaspadai akan terdinya kerugian, atau dilaksanakan untuk sebuah tujuan yang diperbolehkan oleh aturan syariat. Keempat , pelaksanaannya  harus  memelihara  prinsip  keadilan,  menghindari  segala  bentuk penindasan,  dan  menciptakan  kesempatan  tanpa  memanfaatkan  kesulitan  orang  lain. Dengan  kata  lain,  tidak  boleh  terdapat  unsur  penipuan  ( gharar )  atau  tindakan  yang merugikan stabilitas ekonomi. 30 Oleh karena itu, wakaf uang, sebagaimana yang diatur oleh  undang-undang,  harus  bebas  dari  unsur-unsur  seperti  penipuan,  riba,  perjudian ( maisir ), dan sejenisnya.

## Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Uang Intervensi Paradigma Bermadzhab
Ada  beberapa  aspek  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  bermazhab.  Pertama, secara internal, mazhab dianggap sebagai entitas otonom serta bersifat independen yang berasal  dari  hasil  mekanisme  penggalian  hukum  ( ijtihad )  personal  ulama,  yang  tidak terikat pada kelompok manapun di dunia. Perbedaan pendapat yang bisa mencapai titik benturan biasanya hanya disebabkan oleh fanatisme berlebihan atau kepentingan politik. Kedua, secara eksternal, mazhab merupakan bagian integral dari kehidupan umat Islam yang  saling  terkait  dengan  elemen  lainnya,  membentuk  suatu  kesatuan  sistem  dalam masyarakat  Muslim.  Ketiga,  dengan  kemajuan  teknologi,  akses  ke  kitab-kitab  mazhab melalui internet semakin mudah, yang mengharuskan kita untuk memperbarui definisi dari  "kitab  mu'tabarah"  berdasarkan  kualitas  dalilnya,  popularitas  di  kalangan  umat Islam,  orisinalitas  pengarangnya,  dan  tingkat  ketokohan,  seperti  Imam  Nawawi,  Imam Rofi'i,  dan  Imam  Bukhari.  Keempat,  banyak  pelajar  Muslim  yang  belajar  di  berbagai negara dengan aliran, mazhab, budaya, dan ideologi yang berbeda. Kelima, keberagaman mazhab  akan  memperkaya  warisan  keilmuan  atau  setidaknya  memberikan  sudut  png baru terhadap pendapat ulama yang selama ini dianggap sebagai otoritas. Multimazhab menjadi  suatu  keniscayaan  yang  tidak  dapat  dihindari.  Perbedaan  pendapat  bukanlah substansi syariah, tetapi merupakan ranah ijtihadiyah yang relatif dalam kebenarannya. 31 Berdasarkan  kondisi  ini,  persoalan  wakaf  sudah  menjadi  masalah  klasik  dan seringkali  menimbulkan  kontroversi  di  kalangan  ulama,  terutama  terkait  dengan subtansi,  hukum,  jenis  barang  yang  dapat  diwakafkan,  cara  pengelolaannya,  tujuan penggunaannya, dan sebagainya. Perwakafan adalah hal yang dinamis, dimana persepsi
29 Nawawi, ‘Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf (Studi Sosiologis Hasil Baḥthul Masā’il NU 1926 -2006 M)’, Jurnal Lisan Al-Hal , 6.1 (2012), 161 – 84 (p. 165).
30 A ḥ mad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalah: Hukum Perdata Islam (Yogjakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UI, 2000), p. 15.
31 Achmad Musyahid Idrus, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti, ‘Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum  UINAM:  Relevansi  Pemikiran  Islam  Moderat’, KURIOSITAS:  Media  Komunikasi  Sosial  Dan  Keagamaan ,  15.1  (2022),  138 – 58  (pp.  143 – 45) <https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
dan  penafsiran  dapat  berubah  seiring  dengan  perubahan  sosial,  waktu,  dan  tempat. Dalam  fikih  wakaf,  banyak  ulama  mujtahid  berbeda  pendapat  karena  sebagian  besar dalilnya bersifat ijtihadiyah , bukan qath'iyah . Wakaf tidak termasuk dalam perintah yang bersifat "ta'abbudi" , yang berarti teks yang tidak dapat diotorisasi, tetapi termasuk dalam perintah yang bersifat "ta'aqquli" , yang berarti teks yang dapat dikontrol, dengan tujuan untuk membantu umat. Kalaupun hanya menglkan otoritas dan ketentuan yang ada di dalam kitab klasik Islam untuk menjawab masalah wakaf kontemporer, maka perwakafan akan mengalami kemacetan. Karya-karya ulama klasik sesuai dengan konteksnya pada masanya, namun belum tentu relevan atas realitas sosial masa sekarang. Idealnya, syariat bersifat akomodatif kepada kondisi sosial yang mengitarinya, sehingga umat Islam harus mampu  mengakomodasi  berbagai  sudut  png  sesuai  dengan  kepentingan  umum  agar wakaf  memiliki  dampak  ekonomi  yang  signifikan.  Kebenaran  pemikiran  ulama  klasik bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan sejarah yang berbeda. Oleh karena  itu,  menglkan  pemikiran  ulama  klasik  saja  akan  membuat  kita  terpaku  pada dimensi keagamaan semata. Arkoun menyarankan untuk menyatukan wacana ilahiyyah (ketuhanan) dan insaniyyah (kemanusiaan) dalam proses methodological sebagai bentuk sikap responsif terhadap modernitas.

## Supremasi Fiqh Klasik
Optimalisasi  pendayagunaan  wakaf  uang  secara  dinamis  menghadapi  beberapa hambatan  yang  perlu  diatasi. Pertama ,  terdapat  perbedaan  persepsi  antara  ulama mengenai  ketentuan  wakaf  menurut  aturan  syariat,  apakah  wakaf  tergolong  dalam kategori ta'abbudi (ibadah  ritual)  atau  mungkin  tergolong  perkara  yang ijtimai’yah (ibadah  sosial). Kedua ,  sebagian  ulama  menganggap  wakaf  hanya  sebagai  ritual seremonial  tanpa  keterkaitan  dengan  aspek  ekonomi  dan  sosial  untuk  mengatasi kemiskinan, sehingga potensi wakaf untuk memakmurkan aspek finansial umat menjadi terabaikan. Ketiga ,  terdapat  banyak  pngan  dari  kelompok  orang  awam  yang  meyakini bahwa  barang  wakaf  mempunyai  keterbatasan  pada  bidang  tanah,  yang  tidak memberikan motivasi untuk menunaikan ibadah wakaf atas benda yang selain dari pada tanah,  padahal  dalam  era  modern  ini  tanah  menjadi  sulit  diperoleh. Keempat ,  ada anggapan  bahwa  wakaf  merupakan  peribadatan  pribadi  yang  tidak  memerlukan mempunyai  keterkaitan  atas  pihak  lain  maupun  intervensi  dari  penguasa,  yang membatasi upaya pengelolaan wakaf secara lebih luas dan efektif.

## Profesionalisme Nadzir Wakaf
Karena pngan bahwa wakaf merupakan hak milik Allah yang hanya perlu dilakukan dengan  ikhlas,  pengelolaan  wakaf  oleh  nazhir  sering  dianggap  sebagai  pekerjaan sampingan  dan  aset  wakaf  sering terbengkalai.  Secara  kontekstual,  peran  nazhir  tidak dianggap sebagai unsur inti dari wakaf, sehingga pengelolaan wakaf sering dianggap tidak profesional. 32 Nazhir profesional menganggap pengelolaan wakaf sebagai profesi utama, bukan sekadar pekerjaan sampingan, dan manfaatnya menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Seorang profesional dalam konteks ini
32 Desti anggraini Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardoni, Khamim Hudori, ‘Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia’, Journal of Economic Cooperation and Development , 58.1 (2017), 29 – 54 (p. 42).
memiliki  keterampilan,  dedikasi,  dan  menerima  kompensasi  yang  sesuai  dengan pekerjaannya.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  ketidakprofesionalan  nazhir  antara  lain: pertama, pemahaman yang kuat bahwa wakaf lebih menekankan pada aspek keabadian daripada  manfaatnya  praktis; kedua,  rendahnya  kualitas  Sumber Daya  Manusia  (SDM) yang menjadi nazhir wakaf; dan ketiga, kecenderungan nazhir untuk tidak memanfaatkan wakaf  secara  maksimal  untuk  kesejahteraan  umat,  seringkali  lebih  memprioritaskan kepentingan  pribadi.  Untuk  memastikan  bahwa  wakaf  dapat  memenuhi  tujuan  yang mencakup  dimensi  ibadah,  ekonomi,  dan  sosial,  Undang-Undang  Nomor  41  tentang Wakaf  Pasal  10  menetapkan  enam  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  nazhir,  termasuk amanah, mampu secara fisik dan mental, serta tidak memiliki hambatan hukum. Syarat- syarat ini sebenarnya dapat dipenuhi dengan relatif mudah, mengingat adanya banyak lembaga  pendidikan  dan  profesi  yang  menyediakan  SDM  yang  terampil  dalam  bidang perwakafan. 33
Pada  konteks  ini,  nazhir  wakaf  harus  memenuhi  predikat al-qawi  dan  al-amin . Kedua  predikat  ini  mengandung  beberapa  syarat,  termasuk  syarat  moral,  manajemen, dan bisnis. Syarat moral mencakup pemahaman hukum wakaf, integritas, kejujuran, dan kecerdasan  emosional  dan  spiritual.  Syarat  manajemen  mencakup  kemampuan kepemimpinan, visi, dan profesionalisme dalam mengelola harta wakaf. Sedangkan syarat bisnis  mencakup  kemampuan  untuk  melihat  peluang  usaha  dan  mendapatkan keuntungan  yang  bisa  disedekahkan  kepada  yang  berhak  menerima  wakaf.  Menurut Husein  Umar,  bisnis  wakaf  bertujuan  untuk  mendapatkan  laba  atau  keuntungan  yang kemudian  disedekahkan  kepada  yang  membutuhkan.  Oleh  karena  itu,  nazhir  harus mampu mengelola wakaf dengan pendekatan bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan.

## Problem Regulasi
Isi aturan perundang-undangan terkait wakaf, seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP  No.  42  Tahun  2006,  terkadang  terasa  rumit  dan  tidak  praktis  untuk  dilaksanakan, terutama  bagi  nazhir  yang  berada di daerah  terpencil  dengan  akses perkantoran  yang terbatas.  Ditambah  lagi,  mayoritas  nazhir  di  Indonesia  saat  ini  memiliki  keterbatasan kemampuan, sementara harta wakaf sering tersebar luas di daerah pedesaan di luar Jawa. Biaya  transportasi  untuk  mengurus  surat  permohonan  juga  menjadi  kendala.  Namun, semangat  kehati-hatian  yang  tercermin  dalam  peraturan  wakaf  harus  tetap  dijaga. Peraturan  tersebut  mengatur  berbagai  aspek,  termasuk  bentuk  benda  yang  dapat diwakafkan, seperti benda tetap, benda tidak tetap, dan uang. Wakaf benda tidak tetap, termasuk uang, dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Proses ini melibatkan wakif yang menyampaikan kehendaknya secara tertulis kepada LKS untuk kemudian menerima sertifikat wakaf uang sebagai bukti penyerahan. Nazhir kemudian mendaftarkan harta wakaf uang tersebut kepada Menteri dalam waktu 7 hari kerja.
Pengaturan  lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  PP  Nomor  42  Tahun  2006,  termasuk persyaratan  bagi  wakif  yang  ingin  mewakafkan  uangnya,  prosedur  pengisian  formulir,
33 Ani Yumarni and Endeh Suhartini, ‘Optimizing the Role and Function of Nazhir as the Embodiment of Accountability Principle of Waqf Regulation in Indonesia’, Journal of Islamic Studies and Culture , 7.2 (2019),
4 – 11 (p. 7) <https://doi.org/10.15640/jisc.v7n2a2>.

## Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
dan penunjukan wakil jika wakif tidak dapat hadir secara langsung. 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan bahwa penerimaan wakaf uang harus melalui LKS yang telah ditunjuk, seperti Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, dan lainnya. Wakaf uang  melalui  bank  syariah  dapat  berupa  wakaf  abadi  atau  wakaf  berjangka,  dengan nominal minimal wakaf sebesar Rp1 juta.
Bank  syariah  bertindak  sebagai  penerima  wakaf  uang,  sedangkan  BWI  berperan sebagai nazhir yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan dana sesuai peruntukannya.  Meskipun  demikian,  kendala  birokratis  masih  menyulitkan  akses terhadap wakaf uang, terutama di daerah terpencil di luar Jakarta, di mana bank syariah tidak  banyak  tersedia.  Meskipun  demikian,  langkah  ini  juga  diambil  untuk  mencegah penyalahgunaan dana wakaf oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## Peluang Pengembangan Wakaf Uang

## Potensi Ekonomi Dan Sosial Dari Wakaf Uang
Fungsionalitas  wakaf  mengejawantahkan  misi  kemanusiaan,  yakni  mencapai kesejahteraan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syari'ah  Islam. 35 Al-Ghazali,  dalam pngannya,  menyatakan  bahwa  tujuan  syari'ah  bagi  manusia  terdiri  dari  lima  aspek penting, yakni: pertama , memelihara agama ( hifdz al-din ); kedua , memelihara kehidupan ( hifdz al-nafs ); ketiga , mememlihara akal ( hifdz al-`aql ); keempat , memelihara keturunan ( hifdz al-nasl ); dan kelima , memelihara harta ( hifdz al-mal ). 36 Konsep tujuan syari'ah ini menkan esensi ajaran Islam yang memiliki cakupan universal dan fleksibilitas yang luas. Fleksibilitas  ini  tercermin  dalam adanya  ruang bagi  ijtihad  dalam menerapkan  hukum Islam  terhadap  kasus-kasus  sosial  yang  beragam,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Walaupun teks al-Qur'an dan Hadis Nabi telah selesai  masanya  pada  zaman  sekitar  empat  belas  abad  silam,  namun  realitas  sosial terbarukan  terus  muncul  seiring  dengan  dinamika  peradaban  manusia,  sehingga membutuhkan penyelesaian hukum yang sesuai. 37
Sepanjang  sejarah  Islam,  praktik  wakaf  telah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi dan politik yang  berlaku telah  memberikan  pengaruhnya. 38 Contohnya,  wakaf  uang  telah  berkembang  pesat  di Turki, wakaf saham di Mesir, dan banyak dapur umum di Yerusalem yang memberikan makanan kepada fakir miskin. Tetapi di Indonesia, praktik seperti yang disebutkan di atas tidak pernah dilakukan. Hal ini bukan karena perbedaan sumber hukum; itu lebih karena cara  orang  menafsirkan  hukum  dan  apa  yang  mereka  perlukan.  Praktik  wakaf  di Indonesia sendiri telah berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Selama dua abad terakhir, transformasi ini menjadi sangat nyata. Misalnya , dari abad ke-16 hingga awal  abad  ke-20,  wakaf  biasanya  dilakukan  di  pesantren,  kuburan,  sekolah,  sawah,
34 Maula.
35 Uswatun Hasanah  and Heru  Susetyo, ‘Challenges and Potentials of Waqf in Contemporary  Indonesia’, UNTAG Law Review , 4.1 (2020), 01 – 19 (p. 5) <https://doi.org/10.36356/ulrev.v4i1.1520>.
36 Abu Hamid Muhammad Al-Ghaz ᾱ li, Al- Muștașfa Min `Ilmi Al - Ușūl (Lebanon: D ᾱ r al- Kutūb al - ‘Ilmiyyah, 2020), p. 89.
37 Said Ahmad Sarhan Lubis, ‘Renewal of Ijtihad in the Modern Era : Historical Background and Current Developments’, IJRS: International Journal Reglement& Society , 3.2 (2022), 107 – 15 (p. 113).
38 Frial  Ramadhan  Supratman,  ‘Waqf  System  and  Socio -Economic  Activities  in  Istanbul  in  the  Classical Ottoman  Period’, Al- Tsaqafa :  Jurnal  Ilmiah  Peradaban  Islam ,  16.2  (2019),  188 – 98  (p.  195) <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5769>.
bangunan, kebun, dan tanah di Indonesia. 39 Namun saat ini terdapat berbagai jenis wakaf: wakaf uang, wakaf barang bergerak seperti mobil, wakaf rumah sakit, wakaf toko bisnis, dan  wakaf  bangunan  untuk  disewakan.  Bahkan  Departemen  Agama  dan  Badan  Wakaf Indonesia sangat mendukung wakaf yang inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik wakaf di Indonesia telah berkembang secara bertahap tetapi konsisten seiring dengan perubahan  sosial  dan  ekonomi. 40 Transformasi  ini  juga  telah  mempengaruhi  cara masyarakat dan ulama memahami sumber hukum wakaf. Selama abad pertengahan, fiqih mazhab  Syafi'i  mengalami  perubahan  karena  kemajuan  ini;  sekarang  ia  mulai digabungkan  dengan  fiqih  mazhab  lain,  dan  pemahamannya  menjadi  lebih  rasional. Sebagai  contoh,  pada  abad  ke-19,  ada  laporan  bahwa  masjid  dibiarkan  rusak  karena masyarakat  khawatir  mereka  melanggar  aturan  fiqih  seperti  tukar-menukar  wakaf. Namun, saat ini, masyarakat yang menerima praktik tersebut dengan alasan yang lebih besar untuk kemaslahatan umum.
Allah  SWT.  menetapkan  aturan  rasional  atau ta'aqquli dalam  bidang  ibadah  dan muamalah, terutama dalam bidang hukum sosial, ekonomi, negara, perdata, dan pidana. Allah hanya memberikan prinsip dan aturan umum dalam bidang muamalah; Dia tidak memberikan  penjelasan  yang  terlalu  rinci.  Hal  ini  memungkinkan  mujtahid  untuk berijtihad sesuai dengan konteks zaman mereka, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan  dan  tidak  kaku.  Sementara  bidang  muamalah  bersifat  rasional  atau ta'aqquli , ibadah bersifat ta'abbudi untuk mencegah timbulnya bid'ah . 41 Dalam konteks ini, wakaf dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman, asalkan tetap mematuhi prinsip- prinsip  umum  ajaran  Islam,  seperti  keseimbangan  antara  kerusakan  dan  manfaat.  Ini sesuai dengan prinsip ushul fiqh, bahwa pada dasarnya kerusakan merupakara perkara terlarang  (haram)  dan  manfaat  merupakan  perkawa  terpuji  (halal).  Namun,  penting untuk  mencapai  keseimbangan  dalam  praktik  wakaf,  misalnya  melalui  investasi  emas oleh bank syariah, sehingga nilai wakaf tetap stabil dan sesuai dengan tujuannya untuk mempertahankan modalnya.
Harta wakaf adalah amanah dari Allah yang seharusnya digunakan sebagai sarana untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Menurut Ḥ assan Ḥ anafi, Allah memberikan harta kepada manusia dengan tujuan agar harta tersebut dimiliki dengan bijaksana, digunakan dengan pertimbangan yang matang, dikembangkan dan disimpan dengan  baik,  serta  digunakan  untuk  kepentingan  manusia,  bukan  sebaliknya.  Dalam konteks  ini,  wakaf  dianggap  sebagai  harta  yang  diberikan  kepada  manusia  agar  dapat digunakan untuk membantu sesama.
Abu Zayd mengklasifikasikan pertumbuhan atau pemanfaatan aset wakaf menjadi dua kategori, yakni internal ( istiśmâr al - żâtî ) yang mencakup penggantian, penyewaan, investasi  saham,  dan  sejenisnya,  serta  eksternal  ( istiśmâr  al -khârijî )  yang  melibatkan perjanjian  kemitraan-musyarakah,  perjanjian  produksi,  kerjasama  dalam  sektor pertanian, dan kemitraan yang berakhir dengan kepemilikan. Ia juga menyoroti perluasan konsep wakaf yang tidak hanya terbatas pada dimensi keagamaan dan ritual, tetapi juga mencakup  dimensi  sosial  seperti  pembangunan  fasilitas  pendidikan  dan  pelayanan
39 Itang and Lik Syakhabyatin, ‘Sejarah Wakaf Di Indonesia’, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan , 18.2 (2017), 212 – 17 (pp. 225 – 30).
40 Dini Selasi, ‘Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif’, TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law , 4.1 (2021), 84 – 103 (pp. 88 – 91) <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>. 41 Abd. Wahh ᾱ b Khal ᾱ f, `Ilm Al- Ușul Al -Fiqh (Indonesia: Al-Haramain, 2014), pp. 33 – 34.
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
kesehatan, sebagaimana telah dilakukan di beberapa negara di Timur Tengah. 42 Seiring dengan  perubahan  zaman,  wakaf  tidak  lagi  terbatas  pada  bentuk  tradisional  seperti tanah, tetapi telah mengalami evolusi ke bentuk lain seperti uang. Di Negara Kesatuan Rebpublik  Indonesia  (NKRI),  beberapa  bentuk  wakaf  mengalami  inovasi,  telah diakomodasi berlskan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ini  mencerminkan  perkembangan  konsep  wakaf,  sebagaimana  terlampir  dalam  (KHI) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan konteks ini, regulasi wakaf mengalami kemajuan yang progresif, beralih dari wakaf yang bersifat cepat punah (konsumtif) ke wakaf yang bersifat bergerak (produktif).
Berdasarkan  dari  segi  konsep,  wakaf  uang  mempunyai  potensi  relatif  signifikan dalam menciptakan lingkungan investasi di berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis dan layanan sosial pro aktif. Dana dari masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas, mungkin saja dialihkan menjadi wakaf uang dalam periode tertentu melalui pertukaran dengan  Sertifikat  Wakaf  Uang  (SWU).  Pengelolaan  hasil  dari  wakaf  uang  ini  dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Mustofa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah, menjelaskan strategi untuk memanfaatkan potensi SWU di Indonesia. Pertama,  SWU  memungkinkan  penarikan  sumbangan  dari  donatur  wakaf  uang  dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan wakaf konvensional. Kedua, SWU dapat diterbitkan dalam berbagai denominasi, yang disesuaikan dengan beragamnya segmen masyarakat Islam, sehingga memungkinkan sumbangan amal jariyah dalam nominal yang beragam, mulai dari Rp. 10.000,- hingga Rp. 25.000,-. Meskipun istilah "Sertifikat Wakaf Uang" (SWU) muncul sebagai terminologi baru dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2009, keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/420 Tahun 2009 juga menggunakan istilah SWU. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menggunakan  istilah  "Sertifikat  Wakaf  Tunai"  (SWT),  dalam  tulisan  ini,  istilah  yang digunakan adalah SWU. Nasution juga memberikan perkiraan tentang jumlah wakaf uang yang dapat terkumpul di Indonesia. Dia memproyeksikan bahwa jumlah anggota kelas menengah umat Islam mencapai 10 juta orang dengan pendapatan rata-rata antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- per bulan. 43
Indonesia dapat mengikuti contoh negara-negara lain yang sukses dalam mengelola wakaf.  Singapura  yang  berpenduduk  sekitar  453.000  warga  muslim  telah  berhasil membangun wakaf secara inovatif. Hal ini terjadi di negara-negara sekuler juga, dengan mayoritas  Muslim.  Contohnya  adalah  WARESS  Investment  Pte  Ltd.,  yang  secara profesional mengelola dan mengembangkan aset wakaf, seperti membangun apartemen 12  tingkat  senilai  sekitar  S$  62.62  juta.  WARESS  juga  membangun  "The  Chancery Residence",  sebuah  perumahan  mewah. 44 Hal  serupa  juga  terjadi  di  Kuwait,  di  mana Lembaga Wakaf Umum Kuwait, al-amanah al-'ammah li al-awqaf, menempatkan wakaf sebagai  alat  ekonomi  dan  perlindungan  sosial.  Mobil  banking,  Short  Message  Service
42 Ahmad Abu Zayd, Niżām Al -Waqf Al- Islāmī: Taţwīr Asālīb Al - ‘Amal Wa Taḥmīl Natāij Ba’Ḍ Ad- Dirāsāt Al - Hadīśah (Kuwait: Al- Amānah al - ‘Ammāh li al - Awqāf, 2000), pp. 44– 45.
43 Hasanah and Susetyo.
44 Alaiddin  Koto  and  Wali  Saputra,  ‘Wakaf  Produktif  Di  Negara  Sekuler:  Kasus  Singapura  Dan  Thailand Alaiddin  Koto  Dan  Wali  Saputra’, Jurnal:  Soisal  Budaya ,  13.2  (2016),  126 – 39  (pp.  131 – 32) <https://doi.org/10.24014/sb.v13i2.3535>.
(SMS), dan kios wakaf yang dikelola secara profesional di berbagai sektor pengembangan ekonomi adalah beberapa cara mudah untuk melayani penerima wakaf. 45
Dilihat dari motivasi serta dampak positif dari wakaf uang, kehadiran wakaf uang di Indonesia menimbulkan beberapa alasan yang mendorong perlunya meningkatkan peran wakaf dalam pembangunan negara ini. Pertama, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia, dibutuhkan langkah-langkah nyata dan perhatian yang mendalam. Kedua, kesenjangan sosial yang mencolok antara golongan kaya dan miskin juga menjadi salah satu  faktor  penting.  Ketiga,  dengan  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam, wakaf  mempunyai  kemungkinan  potensi  yang  teramat  besar  untuk  dikembangkan. Keempat,  adanya  rangkaian  kondisi  tidak  normal  (bencana)  yang  berdampak  pada hilamgnya efisiensi APBN menekankan perlunya kemandirian masyarakat melalui wakaf.
Cara  alternatif  dalam  mengembangkan  wakaf  secara  produktif,  terutama  wakaf uang, dapat mengacu pada pngan M. Abdul A ḍ im Jamal, yang menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan yang fleksibel agar tidak terhalang oleh keraguan. Abdul A ḍ im Jamal menyatakan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh kesuksesan wakaf di era kontemporer  adalah  menerima  gagasan  bahwa  semua  harta  dapat  berkembang  harus menjadi prinsip dasar dan str dalam wakaf, meskipun tidak dijelaskan secara langsung oleh Nabi. Pendekatan ini dapat didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam al- Qur’an dan Hadis Nabi Saw. 46
Jika pendanaaan wakaf digunakan untuk pengembangan investasi, dimana secara logistik  mempunyai  risiko  kehilangan,  maka  mekanisme  wakaf  uang  mengizinkan investasi tersebut. Selain itu, dana wakaf akan tetap dalam bentuk uang setelah investasi, menimbulkan pertanyaan tentang nilai intrinsik uang, yang pada dasarnya tidak memiliki nilai. Berbeda dengan nilai uang komoditas (uang tetap), seperti logam mulia, emas, dan perak.  Wakaf  uang  dengan  sistem  mata  uang  yang  ada  saat  ini  menghadapi  risiko pelanggaran syariah ketika mekanismenya melibatkan investasi dan risiko prinsip nilai uang  yang  tergerus  oleh  inflasi.  Oleh  karena  itu,  memasukkan  dana  wakaf  ke  dalam investasi  merupakan  penggunaan  harta  wakaf  untuk  aktivitas  investasi,  bukan  untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi.
Dengan mengalirkannya sebagai wakaf, dapat mengubah uang menjadi modal usaha dengan  memanfaatkan  dua  manfaat  utama  wakaf  uang:  pertama,  orang  yang  tidak memiliki  banyak  uang  dapat  segera  memberikan  wakaf  tanpa  harus  memiliki  tanah. Kedua, aset wakaf berupa tanah kosong dapat digunakan untuk membangun gedung atau digunakan  untuk  kegiatan  pertanian.  Ketiga,  institusi  pendidikan  Islam  juga  dapat didukung oleh dana wakaf uang. Keempat, umat Islam akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan  pendidikan  mereka  sendiri  tanpa  bergantung  pada  anggaran pendidikan  negara  yang  semakin  terbatas. 47 Akibatnya,  wakaf  uang  berfungsi  sebagai investasi. Umar Chapra mengatakan bahwa tingkat tabungan, investasi, kerja keras, dan ketekunan  adalah  kunci  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan. Dengan  mengubah  tabungan  masyarakat  menjadi  modal  investasi,  uang  wakaf  yang
45 Fahmi  Medias,  ‘Bank  Wakaf:  Solusi  Pemberdayaan  Sosial  Ekonomi  Indonesia’, Indonesian  Journal  of Islamic Literature and Muslim Society , 2.1 (2017), 61 – 84 (p. 65)
<https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>.
46 M. Abdul A ḍ im Jamal, Daur Ni ḍām Al -Waqf Al- Islāmī Fī Al -Tanmiyah Al-Iqti ṣādiyah Al - Mu’āṣ irah (Kairo: Dār al - Salām, 2009), pp. 106– 7.
47 Akmaludin Sya’bani, ‘Wakaf Uang (Cash Wakaf, Wakaf an - Nuqud); Telaah Teologis Hingga Praktis’, Jurnal El-Hikam , IX.1 (2016), 161 – 86 (pp. 177 – 78) <https://doi.org/https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1921>.

## Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
diinvestasikan dalam bisnis memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Dengan  demikian,  diharapkan  bahwa  wakaf  uang  dapat  menjadi  sumber  daya ekonomi yang mandiri bagi umat Islam, sebagaimana yang terjadi dengan wakaf al-Azhar di Mesir. Al-Azhar  memiliki investasi saham  di Egypt Air Line dan telah berpartisipasi dalam menyuplai dana bagi Pemerintahan Mesir pada masa Presiden Jamal Abdul Naser. Keberhasilan  wakaf  al-Azhar  ini  tidak  terlepas  dari  dukungan  pemerintah  melalui Kementerian Wakaf. 48 Potensi wakaf uang di Indonesia memiliki proyeksi yang sangat cerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat dan bangsa. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi: Pertama, melakukan pemetaan potensi umat untuk memahami kekuatan  dan  kelemahan,  yang  akan  membantu  organisasi  Islam  seperti  NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, dan lainnya dalam merencanakan strategi yang efektif. Kedua, meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya berpartisipasi dalam wakaf uang. Ketiga, menunjukkan kinerja yang profesional dan amanah bagi pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana wakaf uang.

## Langkah Strategis Menuju Pemanfaatan Optimal Wakaf Uang Membangun Kesadaran Dan Edukasi Masyarakat
Pada tradisi pola konsumtif, wakaf berarti memberikan makanan langsung kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Ini dapat berupa pembagian beras dan jagung dari hasil  sawah  kepada  fakir  miskin,  atau  wakaf  secara  langsung  diberikan  oleh  pemberi wakaf  kepada  orang-orang  yang  membutuhkan  karena  kekurangan  makanan  atau musibah.  Pola  ini  biasanya  bersifat  singkat  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari orang. 49 Sebaliknya,  pola  konsumtif  wakaf  kreatif  mengacu  pada  penggunaan  wakaf sebagai  barang  konsumtif  yang  dimaksudkan  untuk  membantu  kelompok  masyarakat dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan. Bantuan ini termasuk bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian untuk petani, perahu untuk nelayan, dan beasiswa untuk siswa. 50 Dewan Wakaf di Irak menggunakan tanah  wakaf  yang  berasal  dari  warisan  Umar  bin  Khatthab  untuk  berbagai  tujuan.  Ini termasuk memberikan pengobatan gratis, tunjangan bulanan kepada para imam, khatib, muazin, dan guru nonformal, dan beasiswa bagi siswa yang melanjutkan studi di institusi pendidikan  yang  dimiliki  oleh  Dewan  Wakaf. 51 Dewan  Wakaf  Mesir  membangun  dan mengoperasikan  universitas  Islam  swasta,  termasuk  Universitas  al-Azhar,  dan memberikan  beasiswa  kepada  ribuan  siswa  asing  di  "Madinah  al-Bu'us  al-Islamiyah". Bahkan  sebelum  Revolusi  Islam  Iran  pada  tahun  1973,  para  ulama  dapat  memimpin gerakan massa karena terdapat sumber keuangan mandiri seperti zakat dan wakaf yang mempunyai keterkaitan dengan lembaga pendidikan dan masjid. 52
Pendistribusian  wakaf  dalam  format  produktif  konvensional  mengarah  pada pemberian  wakaf  dalam  bentuk  barang-barang  produktif,  yang  nantinya  dapat
48 Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, ‘Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 9.1 (2018), 151 – 77 (p. 166) <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
49 Itang and Syakhabyatin.
50 Selasi.
51 Wawan Juandi and Nawawi Nawawi, ‘Restorasi Manajemen Wakaf Dari Tradisional Menuju Profesional’, LISAN  AL-HAL:  Jurnal  Pengembangan  Pemikiran  Dan  Kebudayaan ,  14.2  (2020),  219 – 40  (p.  238) <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i2.1011>.
52 Juandi and Nawawi.
dimanfaatkan  oleh  penerima  manfaat  untuk  memulai  suatu  usaha. 53 Ibnu  Taimiyah menyatakan bahwa meningkatkan kesejahteraan material rakyat sangat penting karena kaum  muslimin  tidak  dapat  mencapai  kesejahteraan  spiritual  tanpa  kesejahteraan material.  Ini  sesuai  dengan  pernyataan,  "Manusia  akan  mati  karena  kebutuhan  akan kesejahteraan  sebagaimana  tumbuhan  akan  mati  tanpa  udara."  Menurut  ad-Dahlawi, distribusi wakaf secara produktif kreatif adalah bentuk pemberian wakaf yang bersifat modal  bergulir  agar  dapat  dimanfaatkan  atas  kepentingan  sosial,  sebagai  instrumen kesehatan, atau modal usaha bagi pedagang kecil atau pengusaha kecil. Wakaf memiliki manfaat  yang  unik,  karena  harta  wakaf  terus  berkembang  dan  harta  wakaf  tetap permanen,  berbeda  dengan  sedekah  lain  yang  dapat  habis  dalam  waktu  singkat. 54 Demikian tersebut sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam ketentuan fiqh prioritas ( awwaliyat ), yang menerangkan bahwa tindakan yang memberikan manfaat yang lebih lama dan pengaruh yang lebih kekal harus didahulukan. 55 Wakaf dianggap sebagai bentuk sedekah yang terus menerus memberikan manfaat dan pengaruh setelah wafatnya wakif.
Berdasarkan sejarah, wakaf telah diketahui oleh masyarakat muslim semenjak masa Nabi  Muhammad  SAW  dan  memberikan  kontribusi  yang  besar  pada  peradaban  Islam. Islam mengajarkan bahwa kesenjangan ekonomi dapat mengancam stabilitas sosial dan peradaban.  Noer  Cholish  Madjid  menyatakan  bahwa,  menurut  Islam,  penumpukan kekayaan  dan  penggunaannya  yang  tidak  benar  merupakan  salah  satu  dosa  terbesar setelah syirik. Islam juga mengajarkan bahwa kekayaan seseorang dibangun atas dasar kerja keras orang-orang miskin. Dalam konteks ini, wakaf menjadi semacam simbol tali asih  dari  kaum  yang  kaya  kepada  mereka  yang  tergolong  orang  miskin.  Dengan semboyan, "Siapapun bisa berwakaf, tidak perlu menunggu menjadi kaya atau memiliki tanah," Wakaf Uang, yang dipelopori oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), bertujuan untuk mempermudah  proses  berwakaf.  Presiden  Republik  Indonesia  mendeklarasikan "Pencanangan  Gerakan  Nasional  Wakaf  Uang"  pada  tanggal  8  Januari  2010  sebagai peluncuran  wakaf  uang  secara  resmi.  Dalam  situasi  ini,  wakaf  uang  bertindak  sebagai komoditas dan juga bertindak sebagai nilai tukar, str nilai, dan alat tabungan. Tujuan dari pengembangan  dan  penyaluran  hasilnya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), dalam pasal 22 – 27, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 28 –31, dengan jelas menyatakan bahwa “Wakif dapat mewakafkan  benda  pergerakan  berupa  uang  melalui  lembaga  keuangan  syariah  yang ditunjuk  oleh  Menteri."  Mustafa  Edwin  Nasution  menyatakan  bahwa  mobilisasi  wakaf uang  dapat  dilakukan  dengan  menarik  semua  gaji  pegawai,  baik  di  sektor  swasta, pemerintah, atau bidang ekonomi lainnya. Ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak. Langkah-langkah  yang  diambil  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pengelolaan yang  didasarkan  pada  "kerohanian  Islam".  Program  sosial  seperti  pengembangan pertanian dan beasiswa dapat mendorong kerja sama pertama. Bahkan, dalam penelitian yang  dilakukan  oleh  Saidi,  disebutkan  bahwa  kebiasaan  sumbangan  masyarakat
53 Zainal Veithzal Rizal, ‘Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif’, Ziswaf , 9.1 (2016), 1 – 116 (p. 5) <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.
54 Ad- Dahlawī, Ḥ ujjah Allah Al- Bālighah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), p. Juz II, 116.
55 Yusuf Qardawi, Fī Fiqh Al - Awlawīyāt Dirāsah Jadīdah Fī Ḍaw’i Al - Qur’an Wa as -Sunnah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), p. 92.
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand, Filipina, AS, Jerman, dan Prancis, namun jumlah nominalnya paling rendah di antara negara-negara tersebut. 56

## Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  merupakan  dasar  hukum utama  bagi  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia,  termasuk  wakaf  uang.  Undang-undang ini memainkan  peran  penting  dalam  memberikan  kerangka  hukum  yang  jelas  dan komprehensif  mengenai  berbagai  aspek  wakaf,  mulai  dari  definisi,  jenis-jenis  wakaf, hingga  mekanisme  pengelolaan  dan  pengawasan.  Dalam  undang-undang  ini,  wakaf didefinisikan  sebagai  perbuatan  hukum  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  badan hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  harta  benda  miliknya  dan  melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Ini mencakup wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, dan benda bergerak, seperti uang, kendaraan, dan saham. Definisi ini penting karena memberikan kejelasan tentang apa yang dapat diwakafkan dan bagaimana wakaf tersebut harus dikelola.
Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh nadzir, yang bisa berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Nadzir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta memastikan bahwa hasil wakaf  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Pengawasan  terhadap nadzir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang juga bertugas memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf. Ini menciptakan sistem  checks  and  balances  yang  bertujuan  untuk  memastikan  akuntabilitas  dan transparansi dalam pengelolaan wakaf.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  memberikan  rincian  lebih  lanjut mengenai  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  khususnya  mengenai prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang. Peraturan ini mengatur bahwa pendaftaran harta benda wakaf harus dilakukan secara tertulis dan didaftarkan  kepada  Kementerian  Agama.  Prosedur  ini  penting  untuk  memberikan kepastian hukum mengenai status harta benda yang diwakafkan dan memastikan bahwa pengelolaan  harta  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pendaftaran  yang teratur juga membantu dalam memantau dan mengelola aset wakaf secara lebih efektif. Peraturan  ini  menetapkan  bahwa  wakaf  uang  harus  disimpan  di  bank  syariah  atau lembaga keuangan syariah yang ditunjuk. Ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana  dana  wakaf  uang  harus  dikelola,  termasuk  bagaimana  dana  tersebut  harus diinvestasikan dan hasilnya digunakan. Pengelolaan yang profesional dan transparan dari wakaf uang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi lebih lanjut dalam wakaf uang.
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  merupakan  lembaga  yang  berfungsi  untuk mengawasi dan mengkoordinasikan pengelolaan wakaf di Indonesia. BWI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait wakaf dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. BWI memiliki berbagai tugas penting, termasuk memberikan izin kepada nadzir, mengawasi pelaksanaan pengelolaan wakaf, dan  menyelesaikan  sengketa  yang  berkaitan  dengan  wakaf.  BWI  juga  berperan  dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf kepada masyarakat, serta mendorong pengembangan wakaf produktif. Dengan demikian, BWI tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu nadzir dalam mengelola wakaf
56 Zaim Saidi, Pola Dan Strategi Penggalangan Dana Sosial Di Indonesia (Jakarta: PIRAC, 2003), pp. 99–100.
secara  efektif.  Sebagai  bagian  dari  tugasnya,  BWI  melakukan  audit  terhadap  laporan keuangan  dan  kegiatan  pengelolaan  harta  wakaf  untuk  memastikan  bahwa  nadzir menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan  transparan.  BWI  juga  menetapkan  str pengelolaan wakaf yang harus dipatuhi oleh nadzir, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf.
BWI  aktif  dalam mengembangkan  berbagai  inisiatif  dan  program  yang  bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Ini termasuk kerjasama dengan  bank  syariah  dan  lembaga  keuangan  lainnya  untuk  menyediakan  produk  dan layanan  yang  mendukung  pengelolaan  wakaf  uang.  Inisiatif  ini  bertujuan  untuk memanfaatkan  potensi  besar  dari  wakaf  uang  untuk  kepentingan  sosial  dan  ekonomi masyarakat.
Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum dan regulasi yang ada sudah memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Namun,  terus  diperlukan  upaya  penguatan  dan  peningkatan,  terutama  dalam  hal sosialisasi,  pengawasan,  dan  pemanfaatan  teknologi,  untuk  memastikan  pengelolaan wakaf uang yang lebih efektif dan transparan.

## Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang
Pengelolaan  wakaf  uang  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  dalam mendukung pembangunan ekonomi umat dan sosial. Pemanfaatan teknologi dan inovasi telah  membawa  perubahan  signifikan  dalam  cara  pengelolaan  wakaf  uang  dilakukan. Dalam  konteks  ini,  teknologi  dan  inovasi  dapat  diterapkan  terhadap  efektivitas  dan efisiensi pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

## Penggunaan Teknologi Digital
Teknologi  digital  telah  mengubah  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam pengelolaan wakaf uang. Beberapa inovasi teknologi yang relevan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan wakaf uang antara lain:
1. Platform Crowdfunding Wakaf: Berbagai platform crowdfunding telah dikembangkan untuk  memfasilitasi  pengumpulan  dana  wakaf  uang  secara  online.  Platform  ini memungkinkan donatur dari berbagai lokasi untuk berkontribusi dengan mudah dan transparan. 57 Kemudahan  akses  memungkinkan  untuk  meningkatkan  mereka  yang hendak  menunaikan  wakaf  uang.  Di  samping  itu,  proses  akuntabilitas  akan  lebih efektif karena jejak digital dapat diakses di mana saja dan ileh siapa saja. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan wakaf uang.
2. Blockchain:  Teknologi  blockchain digunakan  untuk menciptakan sistem pencatatan yang  transparan  dan  tidak  dapat  diubah,  memastikan  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana wakaf. 58 Penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf uang  telah  mengubah  lanskap  tradisional  menjadi  lebih  transparan  dan  efisien. Blockchain, sebuah teknologi yang mendasarkan keamanan dan integritas data pada
57 A. H. Ardabelli Eriya, R. Sari, “CrowdFunding Application For Waqf Donation,” in 2021 4th International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE) (Depok Indonesia, 2021), 330, https://doi.org/doi: 10.1109/IC2IE53219.2021.9649066.
58 Ahmed Afif Monrat, Olov Schelén, and Karl Andersson, ‘A Survey of Blockchain from the Perspectives of Applications, Challenges, and Opportunities’, IEEE Access , 7.4 (2019), 134–51 (p. 148) <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2936094>.

## Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi
doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
sistem  terdesentralisasi,  menyediakan  buku  besar  digital  yang  tidak  dapat  diubah untuk  mencatat  setiap  transaksi  wakaf  uang.  Keunggulan  utamanya  terletak  pada kemampuannya  untuk  menghadirkan  transparansi  yang  belum  pernah  terjadi sebelumnya. Setiap donasi  dan alokasi dana wakaf dapat dipantau secara langsung oleh semua pihak terkait, dari donatur hingga penerima manfaat, melalui jejak digital yang  tercatat  dengan  rapi  dalam  blockchain.  Hal  ini  tidak  hanya  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, tetapi juga memastikan bahwa  penggunaan  dana  wakaf  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan  tanpa  risiko manipulasi data. Selain itu, teknologi blockchain memfasilitasi audit yang lebih efisien dan  otomatis,  meminimalkan  biaya  administrasi,  dan  meningkatkan  efisiensi operasional dalam pengelolaan dana wakaf. Meskipun tantangan seperti regulasi yang belum mapan dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai masih ada, manfaat jangka panjang dari adopsi teknologi ini bagi pengelolaan wakaf uang adalah sangat signifikan,  menjadikannya  sebagai  langkah  progresif  dalam  menjaga  integritas  dan keberlanjutan sistem wakaf modern.

## KESIMPULAN dan SARAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  serangkaian  tantangan  yang  dihadapi  dalam implementasi regulasi wakaf 2004 terkait wakaf uang di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi  kendala  administratif,  seperti  prosedur  yang  rumit  dalam  pengelolaan  wakaf uang, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf uang. Meskipun  tantangan  yang  ada,  penelitian  ini  juga  menyoroti  peluang  signifikan  untuk pengembangan  wakaf  uang  di  Indonesia.  Ada  potensi  pertumbuhan  sektor  keuangan syariah, peningkatan minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis wakaf uang, serta  dukungan  pemerintah  yang  semakin  meningkat  dalam  menciptakan  lingkungan yang kondusif untuk pengembangan wakaf uang.
Sebagai hasil penelitian, disarankan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf uang di Indonesia. Ini termasuk kampanye edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, upaya untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur administratif terkait, serta promosi kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat  ekosistem  wakaf  uang.  Selain  itu  perlu  adanya  optimalisasi  penggunaan perangkat berbasis teknologi modern.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Saya  ingin  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  atas  penyelesaian jurnal  ini.  Dedikasi  dan  kerja  keras  tim  dalam  melakukan  penelitian  dan  menyusun temuan  sungguh  sangat  dihargai.  Prestasi  ini  menkan  kontribusi  yang  signifikan  bagi pemahaman  kita  tentang  materi  yang  dibahas  dan  pastinya  akan  bermanfaat  bagi komunitas  akademis  dan  profesional  kita.  Sekali  lagi,  terima  kasih  atas  komitmen  dan usaha tim penulis dalam menyampaikan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
’Ali  Ibn  Muhammad  Ibn  Habib  al -Mawardi, Al-Hawi  Al-Kabir  Fi  Fiqh Madzhab  Al-Imam Syafi’i (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994)
Abd. Wahh ᾱ b Khal ᾱ f, `Ilm Al- Ușul Al -Fiqh (Indonesia: Al-Haramain, 2014) Abdullah, Junaidi, ‘Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia’, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf , 4.1 (2018), 87 – 104 <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033> Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al Dimyati al-Bakri, Hasyiyah i’anah Al Thalibin (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995)
Abu Hamid Muhammad Al-Ghaz ᾱ li, Al- Muștașfa Min `Ilmi Al - Ușūl (Lebanon: D ᾱ r al- Kutūb al- ‘Ilmiyyah, 2020) Abū Su’ūd, Risālah Fī Jawāz Waqf An - Nuqūd (Beirut: Ibnu Hazm, 1997) Ad- Dahlawī, Ḥ ujjah Allah Al- Bālighah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986) Ahmad Abu Zayd, Niżām Al -Waqf Al- Islāmī: Taţwīr Asālīb Al - ‘Amal Wa Taḥmīl Natāij Ba’Ḍ
Ad- Dirāsāt Al - Hadīśah (Kuwait: Al- Amānah al - ‘Ammāh li al - Awqāf, 2000) A ḥ mad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Muamalah:  Hukum  Perdata  Islam (Yogjakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UI, 2000)
Anwar,  Intan  Fatimah,  Syadiyah  Abdul  Shukor,  Nuradli  Ridzwan  Shah  Mohd  Dali,  and Muhamad Azrin Nazri, ‘The Antecedents of Waqif’s Loyalty in Cash Waqf from the Individual Perspective’, International Journal of Academic Research in Business and Social  Sciences ,  9.11  (2019),  1228 – 36  <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9- i11/6651> Az-Zuhaili, Wahbah, Ușūl Al -Fiqh Al-Islam ἷ (Damaskus: Dar al-Fikr) Depag RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2008)
Eriya, R. Sari, A. H. Ardabelli, ‘CrowdFunding Application For Waqf Donation’, in 2021 4th International  Conference  of  Computer  and  Informatics  Engineering  (IC2IE) (Depok Indonesia, 2021),
pp. 328 – 33 <https://doi.org/doi:
10.1109/IC2IE53219.2021.9649066>
Fuadi,  Nasrul  Fahmi  Zaki,  ‘Wakaf  Sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam’, Economica:
Jurnal Ekonomi Islam , 9.1 (2018), 151 – 77 <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
Foundation  Charities  Aid,  ‘World  Giving  Index  2023  |  CAF - Charities  Aid  Foundation’,
2023 <https://www.cafonline.org/about-us/research/caf-world-giving-index>.
Hakim, Nashihul, ‘Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Di Yayasan Yatim Mandiri Malang’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013) < http://etheses.uin-malang.ac.id/7182/ >
Hasanah,  Uswatun,  and  Heru  Susetyo,  ‘Challenges  and  Potentials  of  Waqf  in Contemporary Indonesia’, Untag Law Review , 4.1 (2020), 01 – 19 <https://doi.org/10.36356/ulrev.v4i1.1520>
Hizbullah, Muhammad, and Haidir Haidir, ‘Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama’, Jurnal Ilmiah Metadata , 2.3 (2020), 170 – 86 <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i3.29>
Ibnu Qudāmah, Al-Mudawwanah Al-Kubra (Bairut: Dar Al-Fikr) Ibnu Taimiyah, Majmu’ Al -Fatawa (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980)
Idrus,  Achmad  Musyahid,  Adriana  Mustafa,  and  Mulham  Jaki  Asti,  ‘Pengembangan Moderasi  Mazhab  Di  Kalangan  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum
Nawawi Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, & Wawan Juandi doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147
UINAM:  Relevansi  Pemikiran  Islam  Moderat’, Kuriositas:  Media  Komunikasi  Sosial Dan Keagamaan , 15.1 (2022), 138 – 58 <https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923> Imam An-Nawawi, Al- Majmu’: Syarah Al -Muhadzdzab (Bairut: Dar Al-Fikr)
Indonesia Badan Dakwah, ‘Indeks Wakaf Nasional 2022’, 2023
<https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.
Itang,  and  Lik  Syakhabyatin,  ‘Sejarah  Wakaf  Di  Indonesia’, Tazkiya  Jurnal  Keislaman, Kemasyarakatan Dan
Kebudayaan , 18.2 (2017), 220-237 <
https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1151 >
Jaih Mubarok, Wakaf Produktif , ed. by Nunik Siti Nurbaya (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008)
Jazuli, Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu- Rambu  Syari’ah (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
Juandi,  Wawan,  and  Nawawi  Nawawi,  ‘Restorasi  Manajemen  Wakaf  Dari  Tradisional Menuju Profesional’, Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan , 14.2 (2020), 219 – 40 <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i2.1011>
Koto, Alaiddin, and Wali Saputra, ‘Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand Alaiddin Koto Dan Wali Saputra’, Jurnal: Soisal Budaya , 13.2 (2016), 126 – 39 <https://doi.org/10.24014/sb.v13i2.3535>
Lubis, Said Ahmad Sarhan, ‘Renewal of Ijtihad in the Modern Era : Historical Background and  Current  Developments’, IJRS:  International  Journal  Reglement&  Society ,  3.2 (2022), 107 – 115 <
https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/ijrs/article/view/223 > M.  Abdul  A ḍ im  Jamal, Daur  Ni ḍām  Al -Waqf  Al- Islāmī  Fī  Al -Tanmiyah  Al-Iqti ṣādiyah  Al - Mu’āṣ irah (Kairo: Dār al - Salām, 2009)
Magda Ismail Abdel Mohsin, ‘Financing Through Cash -Waqf: A Revitalization to Finance Different  Needs’, International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and Management ,  6,  2013,  304 – 21  <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM- 08-2013-0094.>
Majelis Ulama Indonesia (MUI), ‘Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang’, 2002 Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna (Yogjakarta: Tiara Wacana, 1999) Maula, Ismatul, ‘Cash Waqf in Normative and Economic Linkages’, International Journal of Science and Society , 4.4 (2022), 710 – 21 <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.683>
Medias, Fahmi, ‘Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia’, Indonesian Journal  of  Islamic  Literature  and  Muslim  Society ,  2.1  (2017),  61 – 84 <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
Monrat, Ahmed Afif, Olov Schelén, and Karl Andersson, ‘A Survey of Blockchain from the Perspectives of Applications, Challenges, and Opportunities’, IEEE Access , 7.4 (2019), 134 – 51 <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2936094>
Monzer  Qahf, Manajemen  Wakaf  Produktif ,  ed.  by  Terj.  Muhyiddin  Mas  Rida  (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kausar Grup, 2005)
Nawawi, ‘Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf (Studi Sosiologis Hasil Baḥthul Masā’il NU  1926- 2006  M)’, Jurnal  Lisan  Al-Hal ,  6.1  (2012),  161 – 184  < https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/28> Nurjanah,  Siti,  and  Uswatun  Hasanah,  ‘Cash  Waqf  As  Source of  Funding  For  Financial
Technology Startups’, International Journal of Islamic Economics , 3.1 (2021), 47 – 70 <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3467>
Nurul  Huda,  Nova  Rini,  Yosi  Mardoni,  Khamim  Hudori,  Desti  anggraini,  ‘ Problems, solutions, and strategies for developing stock waqf in Indonesia ’, Jurnal Ekonomi &
Keuangan Islam , 10.1 (2017), 15 – 28
<https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss1.art2>
Rafiqi,  Yusep,  ‘The  Problem  of  Perpetuity  in  Cash  Waqf’, International  Journal  of Nusantara Islam , 6.1 (2019), 10 – 19 <https://doi.org/10.15575/ijni.v6i1.1321>
Rahardjo,  Satjipto, Pemanfaatan  Ilmu-Ilmu  Sosial  Bagi  Pengembangan  Ilmu  Hukum (Bandung: Genta Publishing, 2010)
Rizal,  Zainal  Veithzal,  ‘Pengelolaan  Dan  Pengembangan  Wakaf  Produktif’, Ziswaf ,  9.1 (2016), 1 – 116 <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32> Saidi,  Zaim, Pola  Dan  Strategi  Penggalangan  Dana  Sosial  Di  Indonesia (Jakarta:  PIRAC, 2003)
Selasi, Dini, ‘Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif’, Tawazun : Journal of Sharia Economic Law , 4.1 (2021), 84 – 103 <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741> Sulistyani, Diah, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono, ‘Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia’, Jurnal Usm Law Review , 3.2 (2020), 328 – 43 <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
Supratman, Frial Ramadhan, ‘Waqf System and Socio -Economic Activities in Istanbul in the  Classical  Ottoman  Period’, Al- Tsaqafa :  Jurnal  Ilmiah  Peradaban  Islam ,  16.2 (2019), 188 – 98 <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5769>
Sya’bani,  Akmaludin,  ‘Wakaf  Uang  (Cash  Wakaf,  Wakaf  an -Nuqud);  Telaah  Teologis
Hingga Praktis’, Jurnal El-Hikam , IX.1 (2016), 161 – 86 <https://doi.org/https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/a rticle/view/1921>
Syarjaya,  H  E  Syibli,  ‘Wakaf  Uang  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Perundang - Undangan  Indonesia’, Al  Qisthas:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik ,  11.1  (2020),  49 – 92 <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3325>
Yasin,  Rozaq  Muhammad,  ‘Cash  Waqf  Linked  Sukuk:  Issues,  Challenges  and  Future Direction in Indonesia’, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business) , 7.1 (2021), 100 – 111 <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818> Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini, ‘Optimizing the Role and Function of Nazhir as the Embodiment of Accountability Principle of Waqf Regulation in Indonesia’, Journal of Islamic Studies and Culture , 7.2 (2019), 4 – 11 <https://doi.org/10.15640/jisc.v7n2a2>
Yusuf  Qardawi, Fī  Fiqh  Al - Awlawīyāt  Dirāsah  Jadīdah  Fī  Ḍaw’i Al - Qur’an  Wa  as -Sunnah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004)