Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017
Adi Purwanto
Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Adipurwanto4444@gmail.com

## Abstract
A mixed marriage is a marriage between two persons in Indonesia submitting to different laws  due  to  different  citizenships  in  which  one  of  them  is  an  Indonesian.  When  such marriage is held abroad, it has to be registered in Indonesia after the husband and wife return  to  Indonesia  within  a  year.  This  is  a  normative  juridical  research.  It  makes descriptive  analysis  which  describes,  explains,  and  analyzes  the  research  problems  in order to find the right answers as solutions to the problems.The results demonstrate that the legal regulations concerning mixed marriages held abroad are stipulated hi Article 56 paragraph 1 and paragraph 2, Article 57, and Article 60 paragraph 1 and paragraph 2 of the Law No. 1/1974 on Marriages, which define a mixed marriage as a marriage between two persons with different sexes submitting to two different laws. country where they are held, which is in line with the principle of lex loci celebretionis. The dispute over marital property from dissolation of the marriage settled by civil law is that its' procedures

## Keywords: Mixed Marriage, Marital Property and Prenuptial Agreement

## Abstrak
Perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satunya adalah orang Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Indonesia setelah  suami  istri  kembali  ke  Indonesia  dalam  waktu  satu  tahun.  Ini  adalah  penelitian yuridis  normatif.  Membuat  analisis  deskriptif  yang  mendeskripsikan,  menjelaskan,  dan menganalisis permasalahan penelitian guna menemukan jawaban yang tepat sebagai solusi atas  permasalahan  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peraturan  perundang- undangan mengenai perkawinan campuran di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 57, dan Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan  perkawinan  campur  sebagai  perkawinan  antara  dua  orang  yang  berbeda jenis kelamin yang tunduk pada dua undang-undang yang berbeda. negara tempat mereka ditahan, yang sejalan dengan prinsip lex loci celebretionis . Perselisihan tentang properti perkawinan dari pembubaran perkawinan diselesaikan oleh prosedur hukum perdata.
Kata Kunci: Pernikahan Campuran, Properti Perkawinan dan Perjanjian Pranikah

## PENDAHULUAN
Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas mengandung pengertian hukum bahwa sebuah perkawinan memiliki dua aspek hukum yaitu : 1
1. Aspek hukum Formil  yang dinyatakan dalam kalimat “Ikatan lahir batin”, yang mengandung  makna  bahwa  perkawinan  disamping  mempunyai  nilai  ikatan secara lahir (fisik), juga mempunyai ikatan batin (nurani) yang dapat dirasakan terutama  oleh  yang  bersangkutan  dan  ikatan  batin  ini  merupakan  inti  dari perkawinan.
2. Aspek Hukum Sosial Keagamaan, yang dinyatakan dalam kalimat membentuk keluarga  (rumah  tangga)  dan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, maknanya  adalah  bahwa  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali dengan  aspek hukum sosial kemasyarakatan, dan kerohanian.
Di  dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada memuat aturan baru di dalam hal perkawinan campuran  yang dilangsungkan di luar negeri. Seluruh ketentuan tentang perkawinan di luar negeri masih diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Surat bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut wajib di  daftarkan  di  kantor  pencatatan  perkawinan  di  tempat  tinggal  pasangan  suami
1 Anshary, M, Hukum Perkawinan di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 33
isteri  tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lama  satu  tahun  terhitung  setelah pasangan suami isteri tersebut kembali ke Indonesia. Untuk pasangan suami isteri yang beragama Islam, pendaftarannya dilakukan di Kantor pencatatan nikah, talak dan  rujuk  pada Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  wilayah  hukum  tempat tinggal pasangan  suami  isteri  tersebut,  sedangkan  untuk  pasangan  suami  isteri  yang beragama  selain  Islam  maka  wajib  mendaftarkannya  di  kantor  Disdukcapil  di wilayah hukum tempat tinggal pasangan susmi isteri tersebut. 2
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  perkawinan  WNI  yang  dilangsungkan  di  luar  negeri  wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan  Republik  Indonesia. 3 Jika  negara  tersebut  tidak  dikenal  pencatatan perkawinan  bagi  orang  asing,  maka  pencatatan  dilakukan  Perwakilan  Republik Indonesia.Perkawilan Republik Indonesia mencatat perkawinan itu dalam Register Akta  Perkawinan,  untuk  dapat  menerbitkan  Kutipan  Akta  Perkawinan.  Selain pasangan suami-istri tersebut kembali ke Indonesia, maka wajib melapor ke instansi pelaksanaan di tempat tinggalnya di Indonesia paling lambat 30 hari setelah tiba di Indonesia. 4
Apabila  hukum  negara  asal  isteri  memberikan  kewarganegaraan  kepada pasangannya  akibat  perkawinan  campuran,  maka  suami  yang  WNI  dapat
2 Komar Andisasmita, Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek ), Ikatan Notariat Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987, hal. 44 3 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 33
4 M.  Idris  Ramulyo, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) , Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 13
kehilangan  kewarganegaraan  Indonesia  kecuali  jika  dia  mengajukan  pernyataan untuk  tetap  menjadi  WNI. 5 Perubahan  status  kewarganegaraan  isteri/suami  yang pada mulanya adalah WNI kemudian berpindah kewarganegaraan menjadi WNA karena perkawinan campuran dapat pula menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang berkedudukan di Indonesia yang diperoleh masa selama perkawinan campuran tersebut berlangsung.Harta gono gini terdiri dari harta bergerak dan harta tidak  bergerak  berupa  hak  atas  tanah  yang  berada  di  Indonesia.  Apabila  terjadi perceraian dalam perkawinan campuran tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda gono gini, khususnya terhadap  harta tidak  bergerak yang berada di Indonesia. 6
Pada  perkara  sengketa  harta  bersama  yang  berada  di  Indonesia,  dalam perkawinan campuran dan perceraian antara AL, suami, WNA (Australia) dengan IHB,  perempuan  WNI  yang  melangsungkan  perkawinannya di  Sydney  Australia pada  tanggal  16  Juli  1998  dan  kemudian  tercatat  dalam Marriage  Certificate Nomor 22791/1998. Pada putusan Mahkamah Agung No.1400.K/Pdt/2017, dimana AL  sebagai suami menggugat isterinya IHB mengenai harta bersama yang berada di Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Berdasarkan  keterangan  dari  Kedutaan  Besar  Australia  di  Jakarta, perkawinan antara IHB (WNI) dan AL  WNA (Australia), adalah sah dan diakui. IHB  dan  AL    mencatatkan  perkawinan  dengan  Tergugat  di  Pencatatan  Sipil Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tanggal  5  Agustus  2010.  Selama  masa  perkawinan
5 Sugondo Akhmal, Plurarisme Hukum Waris di Indonesia , Suatu Kajian Yuridis Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 21
6 Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia , Jakarta: PT. Rineka Citra, 2014, hal. 20
tersebut  AL  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain:
a. AL selaku kepala keluarga dan penggugat dalam perkara ini telah memberikan tempat kediaman tetap berupa Apartement Wesling (Tower A) yang disewa AL yang berlokasi di Kedoya di Kembangan Jakarta selama setahun.
b. AL    membeli  Apartement  Wesling  (Tower  B)  yang  berlokasi  di  Kedoya  di Kembangan  Jakarta  dan  tinggal  bersama  isterinya  IHB  kuranglebih  dalam kurun waktu 1999 sampai 2003;
Pada tahun 2003 AL selaku penggugat dan IHBsebagai tergugat pindah ke Apartemen Permata Hijau Nomor 8D Lt. VIII Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT013/02.G, seluas 162,381 m² (seratus enampuluh dua, koma tigaratus delapan puluh satu) meter persegi yang dibeli secara kredit kepemilikan Apartemen dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik Nomor 186/VIII/II. AL  dan IHB sepakat untuk berinvestasi dalam bentuk rumah yang berlokasi di Jalan Hang Lekir  VIII  Nomor  11  Kecamatan  Kebayoran  Baru,  Kelurahan  Gunung,  Jakarta Selatan, seluas 254 m²  dengan sertifikat  Hak Milik Nomor  967. Rumah tersebut dibeli  secara  kredit  melalui  Kredit  Kepemilikan Rumah  di  Bank,  yang  sebagian uang  cicilan  tersebut  berasal  dari  pendapatan  usaha  salon  IHB  yang  modal pendirian dan pembelian peralatannya dan bahan bahan berasaldari AL
Pada  waktu  AL    dan  IHB  bercerai  pada  tanggal  15  April  2008,rumah tersebut didiami oleh IHB, karena rumah tersebut didiami oleh IHB, maka secara langsung  salon  yang  ada  di  rumah  tersebut  tutup  sehingga  penghasilan  salon tersebut  tidak  lagi  dapat  digunakan  untuk  membayar  cicilan  rumah.  AL    telah
memberikan  keperluan  hidup  kepada  IHB  selama  masa  perkawinan  berupa keperluan  pribadi    yang  diberikan  perbulan  dan  AL    juga  membayar  semua kebutuhan  keluarga  termasuk  biaya  listrik,  air,  telepon,  pekerja  rumah  tangga, supir, biaya perawatan mobil, asuransi, uang belanja, biaya kesehatan, uang sekolah anak dan credit card IHB.
Perkawinan  antara  IHB  dan  AL    tersebut  telah  lahir  seorang  anak perempuan  yang  bernama  LAL,  karena    perkawinan  antara  Penggugat  dengan Tergugat  telah  berakhir  dengan  perceraian  pada  tanggal  15  April  2008  dan perceraian  tersebut  dilakukan  melalui “In  The  Federal  Magistrates  Courts  of Australia ” di Sydney sebagaimana dapat dibuktikan dengan Certificate of Divorce file Nomor (P)SYC 2897/2007  dan hak asuh anak jatuh pada Tergugat.
Dalam  surat  keterangan  perceraian  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan Magistrate  Federal  Australia di  Sydney,  pada  point  ke  56  secara jelas  dan  tegas menyatakan bahwa pembagian persentase yang diusulkan atas property suami AL 70% dan istri IHB 30%, dan terhadap hal tersebut IHB selaku isteri menyatakan setuju. AL  mencatatkan perceraian tersebut dengan itikad baik di Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagimana disaratkan dalam administrasi kependudukan di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan AL  terhadapIHB telah memperoleh putusan  Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2015 dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan  harta  gono-goni  (harta  bersama)  selama  masa  Perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
a. Rumah Susun Hunian Apartement Permata Hijau, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02 G yang diperoleh pada tanggal 4 Juli 2003 sesuai AJB Nomor 58/2003 Atas nama IHB
b. Tanah  dan  Rumah  di  Jalan  Hang  Lekir  VIII  Nomor  11  seseuai  dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3556991 Surat Ukur Nomor 450 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 2005 Nomor 172/2005 atasnama IHB
c. Komputer atas Nima IHB.
4. Memerintahkan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  melakukan  pengurusan terhadap  harta  goni-goni  (harta  bersama)  tersebut,  masing-masing  berhak, Penggugat 50% dan Tergugat 50%;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
Pada  tingkat  banding  atas  permohonan  banding  IHB  Putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  tersebut  telah  dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Jakarta dengan  Putusan  Nomor  260  PDT/2016/PT.DKI  tanggal  27  Juni  2016.  Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding IHB dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  permohonan  tersebut  diikuti  dengan memori  kasasi  yang  memuat  alasan-alasan  yang  diterima  di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016.
Berdasarkan fakta persidangan di Mahkamah Agung yang termuat di dalam Putusan  No.  1400/K.Pdt/2017  terbukti  bahwa  antara  pemohon  kasasi  IHB  dan termohon  kasasi  AL    telah  dilakukan  suatu Prenuptial  Financial  Agreement (Perjanjian Pemisahan Harta (Keuangan) yang saksikan oleh saksi yang bernama JPML, yang hadir menyaksikan perkawinan Pemohon Kasasi IHB  dan Termohon Kasasi  AL  pada  tahun  1998,  sekaligus  saksi  yang  turut  menandatangani (kebenaran) Prenuptial  Financial  Agreement (perjanjian  pisah  harta/keuangan) tersebut.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2015 dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan  Nomor  260 PDT/2016/  PT.DKI tanggal  27 Juni  2016  sama  sekali  tidak mempertimbangkan Prenuptial Financial Agreement (perjanjian pisah
harta/keuangan)  sehingga  Mahkamah  Agung  memandang  bahwa judex  facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum  karena  mengabaikan  perjanjian  pisah  harta  (keuangan)  yang telah  dibuat  oleh  pemohon  kasasi  IHB  dan  termohon  kasasi  AL    sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut di Australia.
Di  dalam  perjanjian Prenuptial  Financial  Agreement (perjanjian  pisah harta/keuangan) disebutkan bahwa pihak yang membeli suatu barang atau benda tertentu dengan hasil upaya atau dengan menggunakan uangnya sendiri maka harta tersebut masuk ke dalam harta pribadi dari masing-masing pasangan suami / istri dalam  perkawinan  campuran  tersebut.  Oleh  karena  itu  harta  perkawinan  yang menjadi objek sengketa antara pemohon kasasi IHB dan pemohon kasasi AL  yang berupa tanah dan bangunan yang ada di Indonesia di beli oleh IHB tanpa adanya campur tangan dari AL, oleh karena  itu maka berdasarkan perjanjian Prenuptial Financial  Agreement (perjanjian  pisah  harta/keuangan)  harta  tersebut  adalah menjadi milik pribadi dari pemohon kasasi IHB.
Mahkamah Agung yang telah menerima permohonan kasasi dari IHB telah pula mengeluarkan putusan No.1400.K/Pdt/2017 yang amar putusannya adalah:
1. Menolak gugatan AL  selaku penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding  AL  untuk membayar biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan  yang  dalamtingkat  kasasi  ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);
Perumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimanapengaturan hukum tentang perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia?
2. Bagaimana pembagian harta bersama perkawinan yang berada di Indonesia bila terjadi  perceraian  terhadap  perkawinan  campuran  yang  berlangsung  di  luar Indonesia?
3. Bagaimanapertimbangan  hukum  hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  1400  K/Pdt/2017  menyangkut  pembagian  harta  bersama  dalam
perkawinan  campuran  yang  perkawinannya  berlangsung  di  luar  Indonesia namun hartanya berada di Indonesia?
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :
1. Untuk  mengetahui  aturan  hukum  tentang  perkawinan  campuran  yang berlangsung di luar Indonesia.
2. Untuk  mengetahui  pembagian  harta  bersama  perkawinan  yang  berada  di Indonesia  bila  terjadi  perceraian  terhadap  perkawinan  campuran  yang berlangsung di luar Indonesia.
3. Untuk  menganalisa  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan  campuran  yang  perkawinannya  berlangsung  di  luar  Indonesia namun hartanya berada di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  bersifat adalah  deskriptif analitis.Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif.  Sumber  data  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini adalah data sekunder yang terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer  yang  berupa  norma/peraturan  dasar  dan  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perkawinan yaitu Undang-Undang  No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  PP  No.9  Tahun 1975  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung No.1400.K/PDT/2017.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah tentang hukum perkawinan, khususnya perkawinan campuran antara WNI dengan WNA yang langsungkan di luar negara Indonesia.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah menggunakan  :  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Untuk  lebih mengembangkan  data  penelitian  ini,  dilakukan  analisis  secara  langsung  kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Perjanjian  perkawinan,  atau  perjanjian  pra  nikah  adalah  suatu  Perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau isteri secara otentik di hadapan Notaris, yang menyatakan  bahwa  mereka  telah  saling  setuju  dan  mufakat  untuk  membuat pemisahan  atas  harta  mereka  masing-masing  dalam  perkawinan  mereka  kelak (Pasal 139 juncto pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan dibuat dan ditanda-tanganinya Perjanjian perkawinan  ini, maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing.  Demikian pula dengan hutang-hutang dari  masing-masing pihak tersebut.
Perjanjian  kawin  atau prenuptual  agreement menjadi  sangat  penting terutama untuk para warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan dengan  warga  negara  asing.Hal  ini  disebabkan,  dengan  dibuatnya  Perjanjian
perkawinan tersebut, maka suami/istri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat tetap memiliki tanah di wilayah Indonesia (dengan status Hak Milik).
Sesuai ketentuan prinsip Ius Curia Novit / Curia Novit Jus yang termaut di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut di atas maka perkara gugatan harta gono gini tersebut diajukan oleh AL, suami dari IHB ke Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  karena  objek  gugatan  berupa  tanah  dan  bangunan berkedudukan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan berdasarkan  Pasal  10  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta gono gini antara AL dan IHB tersebut, meskipun telah ada putusan pengadilan yang menyatakan pembagian harta gono gini dari pengadilan keluarga di Australia yang  dalam  amar  putusannya  menyatakan  bahwa  pembagian  harta  gono  gini tersebut adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk AL dan 30% (tiga puluh persen) untuk IHB.
Pada kenyataannya harta gono gini yang dimaksud oleh AL berupa tanah dan bangunan berada dan dikedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh karena itu AL mengajukan harta gono gini terhadap 3 (tiga) objek sengketa harta gono gini berupa tanah dan bangunan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa harta gono gini tersebut dengan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.Upaya hukum kasasi oleh IHB  telah  mengeluarkan  amar  putusannya  bahwa  AL  tidak  berhak  memperoleh harta  gono  gini  karena  telah  adanya  perjanjian  perkawinan  pisah  harta  diantar
akedua pasangan suami istri tersebut yaitu AL dan IHB. Oleh karena itu putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/2017 telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewisjge) dan harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa yaitu AL sebagai penggugat dan IHB sebagai tergugat / termohon kasasi.
Dengan  dikeluarkan  amar  putusan  dari  Mahkamah  Agung  maka berdasarkan  asas  Hukum  Perdata  Internasional  yaitu  asas lex  rei  sitae maka perkara-perkara  yang  menyangkut  benda-benda  tidak  bergerak (unmoveeable) tunduk pada hukum dimana benda itu berada atau berkedudukan dasar hukum asas lex rei sitae adalah Pasal 17 AB yang menyebutkan bahwa, “Terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku peraturan perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 AB tersebut di atas  maka  putusan  Mahkamah  Agung  No.  1400  K/Pdt/2017  tersebut  wajib dihormati dan sekaligus membatalkan putusan pengadilan keluarga australia yang tidak memiliki kewenangan memutuskan perkara sengketa harta gono gini terhadap benda  tidak  bergerak  berupa  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  di  Indonesia berdasarkan  asas  Hukum  Perdata  Internasional  (HPI)  yaitu  asas lex  rei  sitae tersebut.
Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutuskan  perkara  sengketa  harta bersama  perkawinan  campuran  yang  telah  mengalami  perceraian  berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Mahkamah Agung menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah salah dalam menerapkan hukum  terutama  dalam  hal  pemberian  atau  pembuatan  kuasa  oleh  WNA  yang
berdomisili  di  luar  yuridiksi  Indonesia  yaitu  Australia  untuk  dapat  secara  sah mengajukan gugatan keperdataan di pengadilan negeri di Indonesia sesuai hukum acara perdata di Indonesia, sesuai yurisprudensi tetap MARI harus menggunakan kuasa  notaril  atau  kuasa  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  di  Indonesia adalah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  berdasarkan  hukum acara pengadilan di Indonesia dalam beracara di Pengadilan Negeri di Indonesia. 7
Apabila WNA yang akan beracara perdata di pengadilan negeri yang ada di Indonesia tidak menggunakan akta kuasa notaril atau akta kuasa yang dibuat oleh pejabat  yang  berwenang  di  Indonesia  WNA  tersebut  telah  melanggar  ketentuan hukum yang berlaku dalam beracara di pengadilan negeri di Indonesia. Oleh karena itu  dapat  dikatakan  bahwa  prosedur  beracara  dari  WNA  tersebut  dengan menggunakan kuasa yang bukan dibuat dengan menggunakan akta autentik notaris atau  kuasa yang  bukan dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang di  Indonesia  adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan proses beracara di pengadilan Indonesia tersebut.
Analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung selanjutnya adalah bahwa judex facti pengadilan negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memeriksa secara teliti seluruh  alat  bukti  yang  diajukan  pemohon  kasasi  khususnya  terhadap  telah dibuatnya  suatu Prenuptial  Financial  Agreement (Perjanjian  Pemisahan  Harta (Keuangan)  yang  saksikan  oleh  saksi  yang  bernama  JPML,  yang  hadir menyaksikan perkawinan Pemohon Kasasi IHB  dan Termohon Kasasi AL  pada
7 Syafruddin Kalo, Kapita Selecta Hukum Pertanahan , USU Prees, 2012, hal. 20
tahun  1998,  sekaligus  saksi  yang  turut  menandatangani  (kebenaran) Prenuptial Financial Agreement (perjanjian pisah harta/keuangan) tersebut.
Berdasarkan fakta persidangan di Mahkamah Agung yang termuat di dalam Putusan  No.  1400/K.Pdt/2017  terbukti  bahwa  antara  pemohon  kasasi  IHB  dan termohon  kasasi  AL    telah  dilakukan  suatu Prenuptial  Financial  Agreement (Perjanjian Pemisahan Harta (Keuangan) yang saksikan oleh saksi yang bernama JPML, yang hadir menyaksikan perkawinan Pemohon Kasasi IHB  dan Termohon Kasasi  AL    pada  tahun  1998,  sekaligus  saksi  yang  turut  menandatangani (kebenaran) Prenuptial  Financial  Agreement (perjanjian  pisah  harta/keuangan) tersebut.
Perjanjian Prenuptial Financial Agreement (perjanjian pisah
harta/keuangan) termasuk kepada perjanjian perkawinan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon kasasi IHB dan termohon kasasi AL  sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang telah dibuat di Australia  tersebut  harus  pula  menjadi  perjanjian  hukum  untuk  memutuskan sengketa  harta  benda  perkawinan  yang  berada  di  Indonesia  berupa  tanah  dan bangunan.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2015 dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan  Nomor  260 PDT/2016/  PT.DKI tanggal  27 Juni  2016  sama  sekali  tidak mempertimbangkan Prenuptial Financial Agreement (perjanjian pisah
harta/keuangan)  sehingga  Mahkamah  Agung  memandang  bahwa judex  facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah
menerapkan hukum  karena  mengabaikan  perjanjian  pisah  harta  (keuangan)  yang telah  dibuat  oleh  pemohon  kasasi  IHB  dan  termohon  kasasi  AL    sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut di Australia.
Di  dalam  perjanjian Prenuptial  Financial  Agreement (perjanjian  pisah harta/keuangan) disebutkan bahwa pihak yang membeli suatu barang atau benda tertentu dengan hasil upaya atau dengan menggunakan uangnya sendiri maka harta tersebut masuk ke dalam harta pribadi dari masing-masing pasangan suami / istri dalam  perkawinan  campuran  tersebut.  Oleh  karena  itu  harta  perkawinan  yang menjadi objek sengketa antara pemohon kasasi IHB dan pemohon kasasi AL  yang berupa tanah dan bangunan yang ada di Indonesia di beli oleh IHB tanpa adanya campur tangan dari AL, oleh karena  itu maka berdasarkan perjanjian Prenuptial Financial  Agreement (perjanjian  pisah  harta/keuangan)  harta  tersebut  adalah menjadi milik pribadi dari pemohon kasasi IHB
Alat  bukti  tentang  pembelian  apartemen  permata  hijau  yang  dilakukan sendiri  dengan  menggunakan  uang  sendiri  oleh  pemohon  kasasi  (IHB)  dengan mencicil pembayarannya melalui bank, tanpa ada bantuan sedikitpun dari termohon kasasi  (AL).Pertimbangan  hukum  hakim  dari  Mahkamah  Agung  tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum  yang berlaku  dalam perkawinan campuran yang sebelumnya telah dibuat perjanjian pisah harta benda perkawinan.Perjanjian pisah harta  benda  perkawinan  tersebut  menyebutkan  bahwa  harta  yang  diperoleh  dari hasil kerja/penghasilan sendiri dari masing masing pasangan suami isteri tersebut bukan  merupakan  harta  bersama  melainkan  berada  di  bawah  penguasaan  dari masing masing pasangan suami istri tersebut. Oleh karena itu pemohon kasasi yang
telah  membeli  apartemen  permata  hijau  dengan  uangnya  sendiri  atau  dari penghasilannya  sendiri  berhak  atas  harta  tersebut  dan  bukan  merupakan  harta bersama dengan mantan suaminya WNA Australia AL. Oleh karena itu gugatan AL selaku penggugat/terbanding/termohon kasasi terhadap Apartemen Permata Hijau milik IHB selaku pemohon kasasi adalah cacat hukum karena bertentangan dengan perjanjian pisah harta benda perkawinan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak baik IHB dan AL  sebelum perkawinan tersebut berlangsung
Pembelian  rumah  di  Jl.Hang  Lekir  VIII  juga  dilakukan  dengan uang/penghasilan sendiri dari pemohon kasasi (IHB) tanpa ada bantuan sedikitpun dari  AL    sebagai  termohon  kasasi.  Oleh  karena  itu  pertimbangan  hukum  hakim Mahkamah Agung tentang gugatan harta bersama perkawinan dalam hal apartemen permata  hijau  dan  rumah  yang  ada  di  jl.Hang  Lekir  VIII  tidak  memiliki  dasar hukum  sudah  tepat  karena  berdasarkan  perjanjian  pisah  harta  perkawinan  kedua rumah  apartemen tersebut  bukan harta  bersama tapi adalah harta  yang  diperoleh dari penghasilan pemohon kasasi IHB. Oleh karena itu kedua rumah tersebut adalah milik  Pemohon  kasasi  IHB  bukan  milik  bersama  dengan  termohon  kasasi  AL sesuai  perjanjian  pisah  harta  perkawinan  yang  telah  disepakati  bersama  oleh pasangan IHB dan AL  yang telah bercerai. 8
Pertimbangan  hukum  Hakim  Mahkamah  Agung  selanjutnya  adalah mengacu  kepada  putusan  pengadilan  keluarga  Australia  telah  menetapkan pembagian harta bersama dengan komposisi 70% untuk pemohon kasasi (IHB) dan 30%  untuk  termohon  kasasi  AL.  Pertimbangan  hukum  pengadilan  keluarga
8 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Pres, Jakarta, 2002, hal. 68
Australia  menetapkan  komposisi  pembagian  harta  70:30  tersebut  didasarkan kepada fakta persidangan bahwa termohon kasasi (AL) selama masa perkawinan berlangsung  tidak  dapat  membuktikan  kontribusinya  dalam  atau  terhadap  harta bersama  perkawinan  ( matrimknial  asset )  termasuk apartemen  Permata  hijau  dan dan rumah jl.Hanglekir VIII di persidangan pengadilan tersebut. Oleh karena itu maka  pertimbangan  hukum  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  hal  komposisi pembagian harta perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku  mengenai  pembagian  harta  bersama  perkawinan  yang  telah  diadakan terlebih  dahulu  perjanjian  pemisahan  harta  perkawinan  berdasarkan  penghasilan masing-masing  pasangan  suami-isteri  tersebut.Oleh  karena  itu  pada  prinsipnya sebenarnya  di  dalam  perkawinan  campuran  antara  pemohon  kasasi  IHB  dengan termohon kasasi AL tidak ada harta bersama, karena sebelum perkawinan tersebut berlangsung, maka telah disepakati dan ditandatangani perjanjian pemisahan harta benda  perkawinan  berdasarkan  hasil  pencaharian  masing-masing  pasangan tersebut.
Perjanjian Perkawinan menurut undang-undang perkawinan pada asasnya tidak  dapat  diubah  kecuali  jika  kedua  belah  pihak  bersepakat  untuk  mengubah dengan  catatan  tidak  boleh  merugikan  pihak  ketiga.Sedangkan  menurut KUHPerdata  tidak  dapat  diubah  selama  perkawinan  berlangsung,  karena  hal  ini untuk  menjaga  keutuhan  bentuk  dan  macam  harta  kekayaan  selama  perkawinan yang tidak boleh berubah atau diubah meski disepakati kedua belah pihak. Intinya, perjanjian  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dapat diubah sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak asal tidak
merugikan pihak ketiga, sedang perjanjian kawin menurut KUHPerdata tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung. 9
Oleh  karena  itu  komposisi  pembagian  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan keluarga  Australia  menjadi  dasar  bagi  pertimbangan  hukum  hakim  Mahkamah Agung dalam menetapkan putusan bahwa gugatan yang diajukan oleh AL  terhadap tergugat  IHB  yang  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dan dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  telah  salah  penerapan  hukumnya karena telah melanggar perjanjian pisah harta yang telah disepakati, ditandatangani oleh IHB dan AL  sebagai pasangan suami ustri dan dibuat di Australia sebelum perkawinan  tersebut  berlangsung  dengan  menggunakan  akta  autentik  Notarisdi Australia. Salah satu bunyi klausul dalam perjanjian pisah harta benda perkawinan tersebut adalah bahwa harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri dari pencarian  atau  penghasilannya  sendiri  adalah  berada  didalam  kekuasaan  masing masing pasangan suami isteri tersebut.
Harta bersama adalah harta yang dibeli atau diperoleh oleh pasangaan suami isteri  dari  usaha,  andil,  pencarian  dari  kedua  belah  pihak  secara  bersama  sama. Suami  isteri  memiliki  andil  terhadap  kepemilikan  harta  bersama  tersebut. Sedangkan  apartemen  permata  hijau  dan  Rumah  di  Jl.Hang  Lekir  VIII  bukan merupakan  harta  bersama,  karena  fakta  persidangan  membuktikan  bahwa apartemen  dan  rumah  tersebut  merupakan  hasil  pencaharian  seorang  diri  dari pemohon kasasi IHB, tanpa ada andil sedikitpun dari Termohon kasasi AL.   Oleh karena  itu  sudah  tepat  apabila  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangan
9 Yuswarno  Darmadi, Prosedur  dan  Tata  Cara  Perkawinan  Campuran ,  Citra  Aditya Bakdi, Bandung, 2012 , hal. 26
hukumnya memandang bahwa gugatan penggugat/ terbanding/ termohon kasasi AL tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku dan  cacat  hukum,  sehingga  Mahkamah  Agung  memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan gugatan pemohon kasasi IHB tersebut dan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  serta  Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena telah salah menerapkan hukum.
Alasan hakim Mahkamah Agung menerima upaya  hukum kasasi gugatan sengketa pembagian harta bersama perkawinan antara IHB dan AL tersebut adalah bahwa hakim menilai bahwa judex facti (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) telah salah menerapkan hukum, karena tidak nempertimbangkan mengenai adanya perjanjian perkawinan pisah harta benda perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pasangan suami istri tersebut di Australia sebelum perkawinan tersebut berlangsung, di dalam putusan pengadilan  negeri dan pengadilan  tinggi tersebut. Oleh  karena  itu  majelis  hakim  Mahkamah  Agung  mengabulkan  upaya  hukum kasasi  yang  diajukan  IHB,  dan  mengeluarkan  putusan  memenangkan  pemohon kasasi IHB, bahwa harta bersama (gono gini dalam perkawinan antara AL dan IHB tidak  ada,  sehingga  IHB  berhak  penuh  sebagai  WNI  untuk  memiliki  tanah  dan bangunan sebagai objek sengketa yang terletak/berada di wilayah negara Indonesia.

## KESIMPULAN dan SARAN
A. Kesimpulan
1. Pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran di muat dalam Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dalam  pasal-pasal  tersebut  diatur  bahwa
perkawinan  campuran  antara  WNI  dan  WNA  yang  berlangsung  di  laur Indonesia harus tunduk pada hukum dimana perkawinan tersebut terjadi ( asas lex  loci  celeberation) dan  wajib  didaftarkan  Dinas  Pendudukan  dan  Catatan Sipil  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  setelah  suami  istri  tersebut  kembali  ke Indonesia.  Jika  perkawinan  tersebut  tidak  didaftarkan  maka  perkawinan tersebut dianggap tidak ada menurut hukum di Indonesia.
2. Pembagian  harta  bersama  perkawinan  campuran  yang  dilangsungkan  di  luar negeri, bila terjadi perceraian bergantung kepada ada atau tidak nya pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta benda perkawinan yang dibuat sebelum atau pada  saat  perkawinan  tersebut  dilangsungkan.  Selain  itu  pembagian  harta bersama perkawinan berupa tanah dan bangunan yang ada di Indonesia, harus berpedoman kepada ketentuan hukum tentang tanah bangunan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada/terletak  di  wilayah  negara  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas  hukum perdata  Internasional  (HPI)  yang  menyatakan  bahwa  hukum  yang  berlaku terhadap benda tidak bergerak/benda tetap adalah hukum negara tempat dimana tanah dan bangunan tersebut berada/terletak ( asas lex situs dan asas domicillie ) berdasarkan  prinsip  nasionalitas  yang  berlaku    dalam  hukum  pertanahan nasional Indonesia.
3. Analisis  pertimbangan  hukum  hakim  Mahkamah  Agung  pada  putusan  MA No.1400/Pdt/2017 dalam harta bersama perkawinan yang telah putus (bercerai) adalah  bahwa  prosedur  pelaksanaan  beracara  perdata  dengan  pengajuan gugatan di pengadilan Indonesia yang dilakukan oleh WNA  telah melanggar
ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat kuasa yang dibuat WNA tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta autentik notaris atau pejabat yang berwenang di Indonesia sesuai ketentuan tetap MA Republik Indonesia. Selain itu judex facti Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  telah salah menerapkan hukum dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti  yang  sah  yang  diajukan  tergugat/pembanding/pemohon  kasasi  IHB terhadap adanya akta perjanjian pisah harta benda perkawinaan dan bukti bahwa apartemen Permata hijau dan rumah di Jl. Hang Lekir VIII bukan harta bersama tapi harta yang dibeli dengan uang /penghasilan sendiri pemohon kasasi IHB, tanpa ada sedikitpun bantuan dana dari termohon kasasi AL, dan kedua rumah tempat tinggal  tersebut dibeli  oleh  Pemohon  Kasasi  IHB  setelah perkawinan tersebut  putus,  sehingga  gugatan  termohon  kasasi  AL    tidak  memiliki  dasar hukum  karena  itu  dapat  dipandang  cacat  hukum.  Dasar  peraturan  yang dilanggar  adalah  Pasal  29  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  mengenai perjanjian  perkawinan  dimana  AL    dan  IHB  sebelum  dilangsungkannya perkawinan telah menandatangani perjanjian pisah harta (keuangan).

## B. Saran
1. Hendaknya perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilangsungkan di  luar  negeri,  dimana  salah  satu  pasangannya  adalah  WNI  maka  akta perkawinan  tersebut  harus  didaftarkan  di  Indonesia  setelah  pasangan  suami isteri  tersebut  kembali  ke  Indonesia.    Sesuai  ketentuan  Pasal  56  UUP  No.1 Tahun 1974. Apabila pasangan suami isteri tersebut tidak mendaftarkan akta perkawinan tersebut di Indonesia, maka perkawinan tersebut dipandang tidak
pernah  ada  oleh  peraturan  perundang-undangan  tentang  perkawinan  yang berlaku di Indonesia.
2. Disarankan  bagi  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  campuran  untuk membuat  perjanjian  perkawinan  tentang  harta  bersama  sehingga  mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa
3. Berdasarkan fakta persidangan yang terbukti di Mahkamah Agung yang dimuat dalam Putusan No. 1400/K/Pdt/2017 maka telah dibuat perjanjian pisah harta (keuangan) antara AL  dan IHB yang harus dipatuhi seperti layaknya undang- undang  yang  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  para  pihak,  agar pelaksanaan isi perjanjian perkawinan tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan  tanpa harus melalui suatu  sengketa pengadilan  bila harta  benda  bersama perkawinan tersebut harus dibagi dengan putusnya perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmal,  Sugondo, Plurarisme Hukum Waris di Indonesia , Suatu Kajian Yuridis Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Andisasmita,  Komar, Notaris  III,  Hukum  Harta  Perkawinan  dan  Hukum  Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek ), Ikatan Notariat Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987
Kalo, Syafruddin, Kapita Selecta Hukum Pertanahan , USU Prees, 2012
M. Anshary Hukum Perkawinan di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia , Jakarta: PT. Rineka Citra, 2014
Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) , Jakarta: Sinar Grafika, 1994
Sinambela, Lijan Poltak, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Pres, Jakarta, 2002
Yuswarno, Darmadi, Prosedur dan Tata Cara Perkawinan Campuran , Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2012