## Wajah Hukum
Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang
Hendra Halomoan Ambarita, Hartati, Yetniwati, Herma Yanti Fakultas Hukum Universitas Jambi, 4 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence: hendraambarita15@gmail.com, tatiek_dr@yahoo.com, yetniwatisamad@yahoo.co.id, hermayanti67@gmail.com
Abstrak. Pemerintah  telah  mengatur  terkait  dengan  pemenuhan  upah  layak  bagi  pekerja  melalui  Undang- Undang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan.  Upah  layak  merupakan  hak  dasar  pekerja/buruh  yang  harus dipenuhi oleh pengusaha. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tipe penelitian  yaitu  iordiskromatid  yang  menggunakan  sumber  data  yaitu  Bahan  hukum  primer  bahan  hukum sekunder dan bahan tersier serta analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini  yaitu  Upah  layak  adalah  upah  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  minimum  pekerja/buruh  dan keluarganya  secara  layak.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan merupakan regulasi yang mengatur  pemenuhan  upah  layak  bagi  pekerja/buruh.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengamanatkan  bahwa pemerintah  menetapkan  kebijakan  pengupahan  sebagai  salah  satu  upaya  mewujudkan  hak  pekerja/buruh  atas penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Kebijakan  itu  meliputi  penetapan  upah  minimum  setiap  tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang  Pengupahan  mengatur  formula  penghitungan  upah  minimum  yang  mencakup  tiga  variabel,  yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk a). Formula penghitungan upah minimum  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2023  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan  diharapkan  dapat  mendorong  peningkatan  daya  beli masyarakat  dan  mewujudkan  upah  layak  bagi  pekerja/buruh.  Namun,  perlu  dilakukan  evaluasi  secara  berkala untuk  memastikan  bahwa  formula  tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  minimum  pekerja/buruh  dan keluarganya secara layak.
Kata Kunci : Upah Layak, Undang-Undang Cipta Kerja.
Abstract.  The  government  has  regulated  the  fulfillment  of  living  wages  for  workers  through  the  Job  Creation Law  and  Government  Regulation  Number  51  of  2023  concerning  Amendments  to  Government  Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. A living wage is a basic right of workers/laborers that must be fulfilled by employers. The method in this research is that this research is descriptive analysis with the type of research, namely  iordischromatid,  which  uses  data  sources,  namely  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials and tertiary materials and the data analysis used is qualitative analysis. The results of this research are that a living  wage  is  a  wage  that  can  adequately  meet  the  minimum  living  needs  of  workers/laborers  and  their families.  The  Job  Creation  Law  and  Government  Regulation  Number  51  of  2023  concerning  Amendments  to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages are regulations that regulate the fulfillment of living wages for workers/laborers. The Job Creation Law mandates that the government establish wage policies as an effort to realize the rights of workers/laborers to a living that is worthy of humanity. This policy includes setting  a  minimum  wage  every  year.  Government  Regulation  Number  51  of  2023  concerning  Amendments  to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages regulates the formula for calculating minimum wages which includes three variables, namely inflation, economic growth and a certain index (symbolized in the form  a).  The  minimum  wage  calculation  formula  regulated  in  Government  Regulation  Number  51  of  2023 concerning  Amendments  to  Government  Regulation  Number  36  of  2021  concerning  Wages  is  expected  to encourage an increase in people's purchasing power and realize a living wage for workers/laborers. However, periodic evaluations need to be carried out to ensure that the formula can adequately meet the minimum living needs of workers/laborers and their families.

## Keywords: Living Wage, Job Creation Law
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

## PENDAHULUAN
Kondisi  negara  kesatuan  republik  Indonesia  secara  ekonomi  saat  ini  sedang  menuju  negara maju.  Maka,  sesuai  dengan  tujuan  konstitusi  dalam  konteks  pembangunan  nasional  adalah mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  berdasarkan  pancasila. 1 Satu  aktor  penting  dalam pembangunan  nasional adalah tenaga  kerja  yang merupakan subjek  dan  juga  pihak  yang ikut  dalam menikmati  hasil  pembangunan.  Dalam  perspektia  ketenagakerjaan  aaktor  globalisasi  dan  perbaikan iklim  investasi  menjadi  penting  dalam  proses  kerjasama  di  bidang  ketenagakerjaan,  Kompetisi, persaingan  ekonomi  global  membuka  peluang  kepada  masing-masing  negara  untuk  menerapkan kebijakan  tertentu  agar  tercapainya  tujuan  bersama. 2 Indonesia  yang  sudah  bergerak  menuju  negara maju  perlu  membangun  dan  memperbaiki  peraturan  perekonomian  nasional  dalam  hal  investasi, sehingga  pemerintah  perlu  melakukan  penyesuaian  berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan peningkatan  ekosistem  investasi,  percepatan  proyek  strategis,  peningkatan  lapangan  kerja  yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan memberikan kemudahan dan perlindungan bagi setiap pelaku usaha dan pekerja dengan tetap berpedoman pada tujuan hubungan industrial pancasila.
Pekerjaan  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan  masyarakat.  Upah  yang  adil  dan layak merupakan salah satu hak dasar pekerja yang harus dipenuhi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat  masalah  terkait  pemenuhan  upah  layak  bagi  pekerja  di  dalam  hubungan  industrial.  Konsep hubungan industrial yang dibangun dalam sistem ketenagakerjaaan di Indonesia menempatkan negara sebagai  salah  satu  subyek  strategis  dalam  pola  Hubungan  Industrial  Pancasila.  Sistem  politik  dan pemerintahan  secara  langsung  dan  tidak  langsung  berkorelasi  dengan  peran  negara  sebagai  subyek dalam kebijakan ketenagakerjaan. 3
Konstitusional  negara  Indonesia  mengakui  bahwa  tiap  warga  negara  mempunyai  hak  untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  seharusnya  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  agar  dalam  setiap kebijakannya  diarahkan  dalam  rangka  perlindungan  terhadap  pekerja  yang  telah  diatur  secara konstitusional. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Penghidupan  yang  layak  yang  dimaksud  adalah  kehidupan  yang  di  dapat  atas  terpenuhinya kebutuhan utama hidup seseorang dan keluarganya secara wajar dan layak bagi kemanusiaan. 4 Dalam konteks  ketenagakerjaan  untuk  mewujudkan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  maka pemerintah  harus  hadir  dengan  menetapkan  regulasi  tentang  pengupahan  dengan  tujuan  untuk melindungi pekerja.
Pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan:
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam hubungan kerja.
Pencapai kehidupan yang layak dalam hubungan kerja tersebut tidak begitu mudah diperoleh, banyak  permasalahan  yang  dialami  antara  pekerja  dengan  pihak  pengusaha  ditemukan  dalam hubungan kerja. 5 Pengertian pekerja menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain. Pekerja merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara.  Mereka  berperan  dalam menggerakkan  sektor  industri  dan layanan, serta  turut  berkontribusi pada  pertumbuhan  ekonomi  secara  keseluruhan.  aelain  itu,  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  13
1 Esmi  Warassih,  Peran  Politik  Hukum  Dalam  Pembangunan  Nasional, Jurnal  Gema  Keadilan,  Vol. 5, Edisi 1 , (2018), halaman 1. 2 Ahmad  Soleh,  Masalah  Ketenagakerjaan  Dan  Pengangguran  Di  Indonesia, Jurnal  Ilmiah  Cano Ekonomos, Vol. 6, Edisi 2 , (2017), halaman 83.
3 I.  Wayan  Gde  Wiryawan,  Dilematika  Kebijakan  Upah  Minimum  Dalam  Pengupahan  Di  Indonesia, Jurnal Advokasi, Vol. 6, Edisi 1 , (2016), halaman 73028.
4 Hardyati,  dkk,  Pemenuhan  Pekerjaan  Dan  Penghidupan  Yang  Layak  Di  Masa  Bonus  Demografi, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, Edisi 11 , (2023), halaman 130-139.
5 Yetniwati,  dkk,  Reformasi  Hukum  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Secara  Mediasi, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, Edisi 2 , (2014), halaman 250-261.
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya perjanjian kerja antara pekerja yang bersumber dari Undang-Undang dan perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.
Pekerja  seringkali  dihadapkan  pada  kondisi  yang  kurang  menguntungkan,  terutama  terkait dengan  upah  yang  diterima.  Pada  banyak  kasus,  pekerja  sering  kali  mendapatkan  upah  yang  tidak mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  layak.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kesulitan finansial,  ketidakstabilan  ekonomi,  dan  berdampak  negatif  pada  kesejahteraan mereka  dan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengatur penetapan upah minimum yang adil dan layak bagi pekerja. 6 Kebijakan  pengaturan  tentang  Upah  Minimum  sebagai  salah  satu  wujud  intervensi  negara dalam  hubungan  kerja  telah  menjadi  kebijakan  strategis  dalam  sistem  hukum  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Reformasi  Ketenagakerjaan  memang  sebuah  keniscayaan  untuk  mengakhiri  peninggalan orde  baru  yang  memasung  hakhak  pekerja  untuk  kepentingan  pengusaha  semata  termasuk  dalam bidang pengupahan. Selama orde hubungan industrial dikendalikan secara ketat oleh pemerintah yang merupakan  bagian  dari  agenda  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  menekankan  pada  upaya  menarik investasi  asing  dan  pertumbuhan  industri  baru  daripada  penegakkan  hak-hak  pekerja,  termasuk  hak pekerja terhadap upah. 7
Kebijakan  upah  minimum  sebagai  Langkah  kebijakan  strategis  dalam  sistem  hubungan industrial  yang  menempatkan  fungsi  negara  sebagai  regulator  tidak  akan  pernah  mampu  lepas  dari dilematika  akibat  dari  kepentingan  pihak  pekerja,  pengusaha  dan  pemerintah  sendiri,  karena  pada dasarnya  setiap  kebijakan  selalu  dapat  dijustifikasi  dengan  argumen  yang  saling  bertentangan  dan dampaknya bersifat dilematis. 8
Pengaturan  penetapan  upah  minimum  melalui  peraturan  perundang-undangan  menjadi  salah satu  upaya  pemerintah  dalam  memastikan  bahwa  pekerja  menerima  upah  yang  memadai  sesuai dengan  kondisi  ekonomi  dan  kebutuhan  hidup  di  daerah  masing-masing.  Namun,  implementasi penetapan  upah  minimum  ini  masih  menghadapi  beberapa  tantangan  dan  permasalahan.  Salah  satu tantangan  yang  dihadapi  adalah  kesenjangan  antara  penetapan  upah  minimum  dengan  biaya  hidup yang semakin tinggi. Peningkatan biaya hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan upah minimum dapat menyebabkan  pekerja  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar mereka,  seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Konsep  perlindungan  upah  preventif  masih  kabur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  upah  merupakan  upaya  pengamanan  terhadap  sistem  pengupahan yang  berbasis  kemanusiaan,  agar  hak-hak  pekerja  terhadap  pengupahan  tidak  dihilangkan  atau dikurangi.  Perlindungan  upah  dapat  dilakukan  secara  preventif  dan  kuratif,  perlindungan  upah preventif  dalam  peraturan  perundang-undangan  harus  bisa  mendapatkan  keakuratan  atau  kepastian undangundang  yang  mengaturnya.  Seharusnya  perlindungan  konsep  upah  sudah  ada  secara  jelas dalam konstitusi yang mengatur tentang ketenagakerjaan. 9
Pemerintah  berupaya  mewujudkan  hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis,  dan berkeadilan.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  mengatur  perlindungan  bagi  pekerja/buruh melalui  upah  minimum.  Dengan  adanya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  mengatur  pula  soal  upah  minimum.  Pasal  88  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan  sebagai  salah  satu  upaya  mewujudkan  hak  pekerja/buruh  atas  penghidupan  yang  layak
6 Prasetiyo,  dkk,  Kelayakan  Upah  Minimum  Provinsi  (Ump)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019, Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan, Vol. 2, Edisi 1 , (2020), halaman 41-52.
7 Alan J. Boulton, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Perburuhan Internasional : Jakarta, 2002), halaman 10.
8 W. Falcon Timmer dan S. Pearson, Food Policy Analysis , (John Hopkins University Press : Baltimore, 1983), halaman 13.
9 Yetniwati,  The  Legal  Arrangement  Of  Wage  Protection  Based  On  The  Principle  Of  Legal  Certainty, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16, Edisi 2 , (2016), halaman 213-219.
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
bagi  kemanusiaan.  Kebijakan  itu  meliputi  penetapan  upah  minimum  setiap  tahun.  Gubernur  wajib menetapkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  dan  dapat  menetapkan  upah  minimum  kabupaten/kota (UMK). UMK dapat ditetapkan oleh gubernur jika hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP. Upah  minimum  ditetapkan  berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan  ketenagakerjaan  yang  menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Aturan  khusus  terkait  upah  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2023  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan  yang merupakan  aturan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang- Undang. Pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang dimaksud dengan upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai  imbalan  dari  Pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  Pekerja/Buruh  yang  ditetapkan  dan dibayarkan  menurut  suatu  Perjanjian  Kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Pemerintah  berfungsi  utama  mengadakan  pengaturan  agar  hubungan  antara  pekerja/buruh dengan  pengusaha  berjalan  serasi  dan  seimbang  yang  dilandasi  oleh  pengaturan  hak  dan  kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum. Disamping itu pemerintah juga berperan sebagai penengah  dalam  menyelesaikan  konflik  atau  perselisihan  yang  terjadi  secara  adil.  Pada  dasarnya pemerintah juga menjaga kelangsungan proses produksi demi kepentingan yang lebih luas.
Upah  merupakan  salah  satu  unsur  yang  utama  dalam  hubungan  kerja,  mengingat  keberadaan upah  selalu  dikaitkan  dengan  sumber  penghasilan  bagi  pekerja/buruh  untuk  mencapai  derajat penghidupan  yang  layak  bagi  dirinya  dan  keluarganya.  Pemerintah  menghapus  Upah  Minimum Sektoral (UMS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan,  yang  merupakan  turunan  dari  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja menjadi Undang-Undang.  Padahal, di  aturan  sebelumnya yaitu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 Pengupahan, upah minimum sektoral masih menjadi salah satu yang tercantum. Pengaturan mengenai upah minimum saat ini belum memberikan keadilan terhadap pekerja/buruh  sehingga  perlu  dilakukan  perbaikan  atau  revisi  terhadap  pengaturan  upah  agar  tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun, hingga pada hari ini konsepsi dari penetapan upah minum tidak lagi didasarkan pada pemenuhan hidup layak.

## METODE

## 1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu dengan menelaah variable yang diteliti dan hubungan variable satu dengan yang lainnya tentang pemenuhan upah layak bagi pekerja  melalui  penetapan  upah  minimum  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan  pada  telaah  atau  kajian  hukum  positif.  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  peraturan  perundangan,  putusan pengadilan  dan  doktrin  atau  ajaran.  Dalam  hal  ini  meneliti  terkait  dengan  isi  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  terkait  dengan pemenuhan upah layak bagi pekerja melalui penetapan upah minimum.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) macam yaitu: a. Bahan Hukum Primer
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  primer  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
b. Bahan Hukum Sekunder
Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku-buku  hukum  dan artikel-artikel tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang pemenuhan upah layak bagi  pekerja  melalui  penetapan  upah  minimum  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
c. Bahan Hukum Tersier
Dalam  penelitian ini  bahan  hukum tersier yang  dipakai  yaitu  situs  internet  yang  berhubungan dengan  penelitian  tentang  pemenuhan  upah  layak  bagi  pekerja  melalui  penetapan  upah minimum  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Analisis data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang tentang pemenuhan upah layak bagi pekerja  melalui  penetapan  upah  minimum  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  adalah  analisis  kualitatif  yang  mana  Dalam penelitian ini hanya berupa narasi.

## HASIL
Dalam  peraturan  pemerintah  telah  dibuat  rundang-undang  yang  menyangkut  tentang  upah. Terkait  dengan  pengupahan  tertera  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  yaitu  upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Upah layak adalah upah yang memadai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan  keluarganya,  termasuk  kebutuhan  sandang,  pangan,  perumahan,  pendidikan,  kesehatan, transportasi,  dan  rekreasi.  Upah  layak  juga  mencakup  aspek  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap kontribusi  pekerja  dalam  menciptakan  nilai  tambah  bagi  perusahaan  atau  organisasi  tempat  mereka bekerja.
Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Berdasarkan  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Pasal 1 Ayat 1  menjelaskan  bahwa  upah  minimum  adalah  upah  bulanan  terendah  yang  terdiri  atas  upah  pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
Teori  keadilan  dari  John  Rawls  secara  garis  besar  menghargai  persamaan  hak  dasar  manusia dan  pengaturan  perbedaan  sosial  ekonomi  secara  adil.  Persamaan  hak  dasar  manusia  yang  dibawa sejak  lahir  harus  dilindungi  seluas-luasnya.  Perlindungan  upah  sebagai  upaya  hukum  untuk melindungi upah pekerja yang mana pada kondisi pekerja yang lemah, upahnya tidak terganggu. Jhon Rawls melindungan upah meminta adanya norma hukum yang mengaturnya.
Dalam  menciptakan  keadilan,  prinsip  utama  yang  digunakan  adalah:  “Kebebasan  yang  sama sebesar-besarnya,  asalkan  tetap  menguntungkan  semua  pihak,  dan  prinsip  ketidaksamaan  yang digunakan  untuk  diusahakan  memberikan  perlindungan  kepada  yang  paling  lemah.  Prinsip  ini merupakan  gabungan  dari prinsip  perbedaan  dan  persamaan  yang  adil  atas  kesempatan. 10 Kemudian
10 Aloysius  Uwiyono, Hak  Mogok  Di  Indonesia ,  Disertasi,  (Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia : Jakarta, 2001), halaman 19.
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Rawls mengatakan prinsip keadilan sosial yaitu memberikan masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak. 11
Pendapat dari John Rawls dapat diimplementasi pada bidang pengupahan, dimana pekerja dan pengusaha  mempunyai  hak  yang  sama  atas  hak  asasi  manusia  seperti  hak  untuk  hidup,  hak mendapatkan  penghasilan  yang  layak,  hak  mengeluarkan  pendapat,  hak  berorganisasi,  hak  untuk mendapatkan  rasa  aman,  hak  mendapatkan  keadilan,  kepastian  hukum,  perlindungan  hukum  dan sebagainya.    Keadilan  dalam  penentuan  upah  sekiranya  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  semua orang, dapat dimaknai bahwa sebagai jaring pengaman upah, pengaturan upah minimum bagi pekerja pemula yang lajang, dan upah layak minimum bagi pekerja dimana masa kerjanya satu tahun keatas harus dilindungi. Jaring pengaman upah yang berfungsi sebagai pengaman upah harus memperhatikan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  atau  dengan  kata  lain  bahwa  adanya  prinsip keseimbangan  dari  semua pelaku  usaha  yaitu pekerja  dan  pengusaha  dalam  pembangunan ekonomi. Berdasarkan  dari  teori  keadilan  John  Rawls  yang  mengatakan:”  Ketimpangan  sosial  dan  ekonomi mesti  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  diharapkan  memberikan  keuntungan  semua  orang”, 12 pengaturan  yang  sedemikian  rupa  itu  artinya  harus  ada  keseimbangan  kepentingan  pekerja  dengan pengusaha yang dimuat dalam perundangundangan. Kepentingan pekerja adalah terpenuhi kebutuhan hidup  dirinya  beserta  keluarganya  secara  layak.  Sedangkan  kepentingan  pengusaha  adalah kelangsungan  usaha  dari  perusahaan  agar  dapat  berjalan  terus.  Dengan  demikian,  dikatakan  bahwa keadilan  sosial  itu  sebaiknya  diatur  dalam  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku,  atau  dengan kata lain hukum positif itu harus memperhatikan keadilan Teori Upah.
Pengaturan  penetapan  upah  minimum  dapat  mempengaruhi  proses  negosiasi  antara  pihak pekerja dan majikan. Penetapan upah minimum yang baik dapat memberikan landasan yang kuat bagi pekerja  dalam  bernegosiasi  untuk  mendapatkan  upah  yang  layak.  Dalam  konteks  penelitian  ini, pengaturan  penetapan  upah  minimum  dapat  mempengaruhi  bagaimana  upah  yang  diberikan  kepada pekerja  mencerminkan  kontribusi  mereka  terhadap  perusahaan.  Ketika  pekerja  merasa  dihargai  dan mendapatkan upah yang sesuai, mereka cenderung lebih termotivasi dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka.  Pengaturan  upah  minimum  yang  adil  dan  memadai  dapat  membantu  memastikan  bahwa pekerja menerima upah yang sebanding dengan kontribusi mereka.
Abdul  Khakim  memberikan  pengertian  hubungan  industrial  lebih  berdasarkan  kepada  teori hubungan industrial Pancasila, yaitu suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  atas  kepribadian  bangsa  dan kebudayaan Nasional Indonesia. 13
Upaya  menciptakan  hubungan  industrial  yang  selaras,  serasi,  dan  harmonis,  maka  perlu dikembangka  keseimbangan  antara  kepentingan  pekerja  buruh,  pengusaha,  dan  pemimpin,  karena ketiga  komponen  tersebut  mempunyai  masingmasing  kepentingan,  yaitu:  untuk  pekerja/buruh perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri  beserta  keluarganya,  untuk  pengusaha.  Perusahaan  adalah  wadah  untuk  mengeksploitasi  modal guna  mendapat  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dan  untuk  pemerintah  perusahaan  merupakan bagian  dari  kekuatan  ekonomi  yang  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat. 14 Konsep  upah  layak  merupakan  satu  kesatuan  antara  upah  dan  jaminan  sosial  yang melekat  di  dalamnya. 15 Unsur-unsur  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  menentukan  tingkat  upah layak  harus  sesuai  dengan  praktek  dan  kondisi  nasional,  dimana  mencakup:  kebutuhan  pekerja  dan keluarga, tingkat upah umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan sosial, dan standar hidup relatif  kelompok-kelompok  sosial  lainnya.  Disamping  itu  juga  harus  memperhatikan  faktor-faktor
11 John Rawls, Op.Cit , halaman 5.
12 Ibid , halaman 7.
13 Abdul  Khakim, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 , (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003), halaman 49.
14 H. Zainal Asikin, dkk, Op Cit , halaman 236.
15 Azzahra  dan  Salsabilla,  Implikasi  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia:  Ketidaksetaraan  Upah  Guru Honorer Dalam Sistem Pendidikan, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, Edisi 4 , (2023), halaman 70-80.
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
ekonomi  termasuk  kebutuhan  pembangunan  ekonomi,  tingkat  produktivitas  dan  perlunya  mencapai serta mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi.
Praktek  upah  minimum  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  layak  buruh  dan  jauh  dari biaya riil yang dikeluarkan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sejatinya upah layak adalah  salah  satu  komponen  hidup  layak.  Bagaimana  mungkin  upah  layak  disamakan  dengan  hidup layak?  Namun  karena  implementasi  jaminan  sosial  yang  menyeluruh  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia belum  dilaksanakan  secara  merata  dan  adil,  maka  upah  layak  yang  berdasarkan  prinsipprinsip pemenuhan Hak Asasi Manusia harus diberikan oleh Pemerintah.
Menurut  Sumarsono  pemerintah  telah  mengembangkan  penerapan  upah  minimum  dengan sasarannya  supaya  upah  minimum  itu  paling  sedikit  cukup  menutupi  kebutuhan  hidup  minimum karyawan dan keluarganya. 16 Dengan demikian, kebijaksanaan penentuan upah minimum adalah: 1. Menjamin penghasilan karyawan sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu
2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan
3. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.
Menurut  Prasetyo  Penetapan  upah  minimum  pada  suatu  daerah  memiliki  tujuan  untuk mewujudkan  penghasilan  yang  layak  bagi  pekerja.  Pasca  kemerdekaan  pemerintah  Indonesia  mulai mengatur  pengupahan  secara  formal.  Hal  ini  ditandai  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  1951  tentang  Upah  Minimum.  Peraturan  ini  menetapkan  upah  minimum  sebagai upah  terendah  yang  harus  dibayarkan  oleh  pengusaha  kepada  pekerjanya.  Pada  periode  Orde  Baru, pemerintah  semakin  memperkuat  pengaturan  pengupahan.  Hal  ini  ditandai  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1957  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Mengenai  Tenaga Kerja  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1964  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Mengenai Tenaga  Kerja.  Kedua  undang-undang  ini mengatur  upah  minimum  secara  lebih rinci,  termasuk cara penetapannya.
Pada periode Reformasi, pemerintah melakukan reformasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk dalam  pengaturan  pengupahan.  Hal  ini  ditandai  dengan  keluarkannya  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini  merupakan undang-undang ketenagakerjaan  yang  paling  komprehensif  di  Indonesia,  dan  mengatur  pengupahan  secara  lebih detail.  Pada  periode  saat  ini,  pengaturan  pengupahan  di  Indonesia  terus  mengalami  perkembangan. Hal  ini  ditandai  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang Pengupahan,  yang  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang  Upah Minimum. Peraturan pemerintah ini mengatur pengupahan secara lebih rinci, termasuk cara penetapan upah minimum.
Pengembangan pengaturan pengupahan di Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak pekerja. Upah yang layak dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, serta  dapat  meningkatkan kesejahteraan  pekerja.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal 88  Ayat (1)  dan  Ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang,  dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi  kemanusiaan,  perwujudan  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
Upah  minimum  yang  ditentukan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015 Tentang  Pengupahan  dapat  disimak  dalam  tabel  upah  minimum  tahun  2018  sampai  tahun  2020 berikut ini ( Badan Pusat Statistik )
Tabel 1. Upah Minumum Propinsi Tahun 2018-2020
No. Provinsi Tahun 2018 2019 2020 1 Aceh 2.700.000 2.916.810 3.165.031 2 Sumatera Utara 2.132.189 2.303.403 2.499.423
16 Iyah  Faniyah, Kepastian  Hukum  Sukuk  Negara  Sebagai  Instrumen  Investasi  Di  Indonesia , (Deepublish: Yogyakarta, 2018), halaman 49.
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3 Sumatera Barat 2.119.067 2.289.220 2.484.041 4 Riau 2.464.154 2.662.026 2.888.564 5 Jambi 2.243.719 2.423.889 2.630.162 6 aumatera aelatan 2.595.995 2.804.453 3.043.111 7 Bengkulu 1.888.741 2.040.407 2.213.604 8 Lampung 2.074.673 2.241.270 2.432.002 9 Kep. Bangka Belitung 2.755.444 2.976.706 3.230.024 10 Kep. Riau 2.563.875 2.769.754 3.005.460 11 Dki Jakarta 3.648.036 3.940.973 4.276.350 12 Jawa Barat 1.544.361 1.668.373 1.810.351 13 Jawa Tengah 1.486.065 1.605.396 1.742.015 14 Di Yogyakarta 1.454.154 1.570.923 1.704.608 15 Jawa Timur 1.508.895 1.630.059 1.768.777 16 Banten 2.099.385 2.267.990 2.460.997 17 Bali 2.127.157 2.297.969 2.494.000 18 Nusa Tenggara Barat 1.825.000 2.012.610 2.183.883 19 Nusa Tenggara Timur 1.660.000 1.795.000 1.950.000 20 Kalimantan Barat 2.046.900 2.211.500 2.399.699 21 Kalimantan Tengah 2.421.305 2.663.435 2.903.145 22 Kalimantan aelatan 2.454.671 2.651.782 2.877.449 23 Kalimantan Timur 2.543.332 2.747.561 2.981.379 24 Sulawesi Utara 2.824.286 3.051.076 3.310.723 25 Sulawesi Tengah 1.965.232 2.123.040 2.303.711 26 Sulawesi aelatan 2.647.767 2.860.382 3.103.800 27 Sulawesi Tenggara 2.177.052 2.351.870 2.552.015 28 Gorontalo 2.206.813 2.384.020 2.788.826 29 Sulawesi Barat 2.193.530 2.381.000 2.678.863 30 Maluku 2.222.220 2.400.664 2.604.961 31 Maluku Utara 2.320.803 2.508.091 2.721.530 32 Papua Barat 2.667.000 2.934.500 3.134.600 33 Papua 3.000.000 3.240.900 3.516.700 34 Indonesia 2.268.874 2.455.662 2.672.371
Sumber : Website Badan Pusat Statistik Nasional
Dari  uraian  di  atas,  kita  simpulkan  bahwa  Penetapan  upah  minimum  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  Tentang  Pengupahan  hanya  mempertimbangkan  inflasi  dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum dapat dibaca bahwa upah minimum tidak lagi didasarkan pada standar hidup layak pekerja berdasarkan survei Standar Hidup Layak (SHL) di setiap daerah Provinsi dan  Kabupaten/Kota,  tetapi  berdasarkan  inflasi  nasional  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  Tentang  Pengupahan  juga  menunjukkan  inkonsisten karena pada Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan bahwa upah minimum dilakukan berdasarkan kebutuhan hidup layak, tetapi pada formula perhitungan upah minum pada Pasal 44 tidak dimasukkan variabel kebutuhan hidup layak.
Pengaturan  tentang  upah  minumum  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2023 Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun  2021  Tentang  Pengupahan diatur  dalam empat  (4)  pasal,  yakni  Pasal  23,  Pasal  24,  Pasal  25  dan  Pasal  26.  Pasal  23  mengatur  tentang komponen  upah  minimum.  Pasal  24  mengatur  tentang  masa  kerja  pekerja  yang  mendapatkan  upah minimum.  Pasal  25 mengatur tentang jenis  upah  minimum  yakni  upah minimum  Provinsi  dan  upah minimum  Kabupaten/Kota dengan syarat  tertentu  dan Pasal  26 mengatur tentang  Penyesuaian  Upah Minimum.
Prosentase penyesuaian upah minim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dibandingkan  dengan  kenaikan  upah  minimum  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tidak cukup signifikan. Kalau kita perhatikan,  kenaikan  upah  minim  yang  dihitung  berdasarkan  survei  Standar  Hidup  Layak  (SHL) mencapai  angka  di  atas  10%.  Namun,  prosentasi  kenaikan  upah  minimum  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2021  Tentang  Pengupahan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2023  Tentang  Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan angka tertinggi hanya pada tahun 2020 sejumlah 8,8% dan tahun 2023 sejumlah 8,5% terakhir untuk kenaikan Upah Minimum Tahun 2024 Penyesuaiannya kurang dari 5%.
Tabel  upah  minimum  yang  ditentukan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun 2021  Tentang  Pengupahan  dapat  dilihat  dalam  tabel  berikut  ( Badan  Pusat  Statistik ,  n.d.)  dan (Wahyuni).
Tabel 3 : Upah Minumum Propinsi Tahun 2021-2023 No. Provinsi Tahun 2021 2022 2023 1 Aceh 3.165.031 3.166.460 3.423.666 2 Sumatera Utara 2.499.423 2.522.609 2.710.493 3 Sumatera Barat 2.484.041 2.512.539 2.742.476 4 Riau 2.888.564 2.938.564 3.191.662 5 Jambi 2.630.162 2.649.034 2.943.033 6 aumatera aelatan 3.144.446 3.144.446 3.404.177 7 Bengkulu 2.215.000 2.238.094 2.418.280 8 Lampung 2.432.001 2.440.486 2.633.284 9 Kep. Bangka Belitung 3.230.023 3.264.884 3.498.479 10 Kep. Riau 3.005.460 3.050.172 3.279.194 11 Dki Jakarta 4.416.186 4.453.935 4.901.798 12 Jawa Barat 1.810.351 1.841.487 1.986.670 13 Jawa Tengah 1.798.979 1.812.935 1.958.169 14 Di Yogyakarta 1.765.000 1.840.915 1.981.782 15 Jawa Timur 1.868.777 1.891.567 2.040.244 16 Banten 2.460.996 2.501.203 2.661.280 17 Bali 2.494.000 2.516.971 2.713.672 18 Nusa Tenggara Barat 2.183.883 2.207.212 2.371.407 19 Nusa Tenggara Timur 1.950.000 1.975.000 2.123.994 20 Kalimantan Barat 2.399.698 2.434.328 2.371.407 21 Kalimantan Tengah 2.903.144 2.922.516 3.181.013 22 Kalimantan aelatan 2.877.448 2.906.473 3.149.977 23 Kalimantan Timur 2.981.378 3.014.497 3.201.396 24 Sulawesi Utara 3.000.804 3.310.723 3.485.000 25 Sulawesi Tengah 2.303.711 2.390.739 2.599.456 26 Sulawesi Selatan 3.165.876 3.165.876 3.385.145 27 Sulawesi Tenggara 2.552.014 2.710.595 2.758.984 28 Gorontalo 2.788.826 2.800.580 2.989.350 29 Sulawesi Barat 2.678.863 2.678.863 - 30 Maluku 2.604.961 2.619.312 2.812.827 31 Maluku Utara 2.721.530 2.862.231 2.976.720 32 Papua Barat 3.134.600 3.200.000 - 33 Papua 3.516.700 3.561.932 3.864.696
Sumber  :  Diolah  dari  data  Sistem  Informasi  Pengupahan  Indonesia,  Kementerian  Ketenagakerjaan dan website Hukumonline.com
Penetapan  upah  minimum  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2023  Tentang Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan  tidak  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kenaikan  upah  minimum  dalam  Pasal  26  ayat  (6)  Peraturan  Pemerintah tersebut,  indeks  tertentu  merupakan  variabel  yang  berada  dalam  rentang  nilai  0,10  sampai  dengan 0,30.    Adapun  rentang  nilai  ini  sebelumnya  telah  digunakan  dalam  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  18  Tahun  2022  Tentang  Penetapan  Upah  Minimum  Tahun  2023.  Variabel indeks  tertentu  memastikan  bahwa  kenaikan  upah  minimum  akan  jauh  dibawah  pertumbuhan ekonomi dan hanya pemerintah yang punya kewenangan untuk menghitung setiap variabel dalam hal ini Lembaga yang berwenang mengeluarkan data statistik. Aturan ini juga tidak menjamin aka nada kenaikan  upah  setiap  tahunnya,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  26  ayat  9  Peraturan  Pemerintah
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

## Nomor  51  Tahun  2023  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang Pengupahan.
Teori  keadilan  John  Rawls  tertuang  dalam  bukunya  yang  berjudul A  Theory  of  Justice .  Teori keadilan  John  Rawls  berakar  pada  teori  kontrak  sosial  Locke  dan  Rousseau,  dan  teori  deontologi Emanuel  Kant.  John  Rawls  menggunakan  teori  kontrak  sosisal  untuk  memberikan  interpretasi  atas pilihan otonom sebagai basis prinsip etika dalam teori Kant. Ide Rawls, untuk mengevaluasi keadilan struktural, masyarakat harus dalam posisi setara. Setara berarti tidak ada posisi dominan, baik karena anugerah  alamiah  atau  posisi  sosial  di  masyarakat.  Basis  teori  keadilan  Rawls  yakni  tentang kesetaraan. Namun, Rawls menolak kesetaraan yang didasarkan pada pengaruh posisi sosial sehingga merugikan pihak-pihak yang kurang beruntung. 17
Ada  dua  prinsip  dalam  teori  keadilan  John  Rawls,  yakni  prinsip  kesamaan  dan  prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan ini digunakan Rawls untuk memperbaiki kondisi mereka yang kurang beruntung  dalam  masyarakat.  Prinsip  yang  dipakai  Rawls  adalah  memaksimalkan  keuntungan  yang minimum dalam masyarakat. Ketidaksetaraan diperlukan hanya jika itu memberikan keuntungan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Jika penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilese, tidak setara, maka distribusi yang tidak setara diperbolehkan sepanjang itu menjadikan kondisi yang kurang beruntung lebih baik dari sebelumnya.
Prinsip  pembedaan  ini  berakitan  dengan  dua  hal  yakni,  (1)  memberikan  keuntungan  terbesar bagi  pihak  yang  kurang  beruntung  dan  (2)  memberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan kekuasaan (kesempatan untuk menjadi masyarakat yang beruntung).
Ada tiga (3) relevansi teori keadilan John Rawls dalam kaitannya dengan pengembanan hukum di tanah air:
1. Keadian sebagai kesamaan. Keadilan sebagai kesamaan menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam  keadilan  jenis  ini,  tidak  ada  standar  keadilan  selain  standar  prosedural.  Keadilan  bukan terletak  pada  hasil  putusan  pengadilan,  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  diterbitkan, melainkan  pada  pada  proses  atau  sistem  menghasilkan  putusan  hukum  atau  peraturan-peraturan hukum.
2. Keadilan  sebagai  pembedaan.  Dalam  prinsip  ini,  ada  proses  refleksi  yang  dilakukan  oleh  para pemangku hukum dengan mempertimbangkan keuntungan maksimal yang bisa didapat oleh pihak- pihak  yang  memiliki  posisi  lemah  dalam  masyarakat.  Dalam  proses  ini,  diajukan  pertanyaan apakah putusan hukum atau peraturan hukum yang diterbitlan benar-benar sesuai dengan prinsip- prinsip  keadilan  sehingga  tercipta  kesetaraan  posisi  bagi  masyarakat  yang  kurang  beruntung dengan masyarakat lainnya.
3. Keadilan  dimungkinkan  oleh  intitusi-intitusi  yang  memiliki  perhatian  terhadap  keadilan.  Dalam kaitan  dengan  prinsip  pembedaan,  Rawls  menekankan  agar  prinsip  pembedaan  juga  membuka kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan  kesempatan  memimpin.  Dalam  konteks  ini,  aspek institusi menjadi variabel penting dalam terwujudnya prinsip kesetaraan dan prinsip pembedaan di atas.
Secara  umum,  ada  dua  (2)  prinsip  dalam  teori  keadilan  John  Rawls,  yakni  prinsip  kesamaan; dan prinsip pembedaan. Kedua prinsip tersebut merupakan metode distributif tentang keadilan. Oleh karena itu, kedua prinsip ini sering disebut sebagai keadilan distributif. Distribusi keadilan itu harus sama dan harus beda jika hal itu menghasilkan kesetaraan dalam masyarakat.
Filosofi  upah  minimum  adalah  memberikan  penghidupan  yang  layak  kepada  setiap  warga negara. 18 Dan melindungi pekerja (kaum lemah dalam sistem pasar) dari kesewenangan pengusaha. 19 Menurut  analisa  penulis,  kedua  hal  itu  dapat  terwujud  jika  penetapan  upah  minimum  menggunakan prinsip pembedaan dalam teori keadilan John Rawls. Kondisi ekonomi setiap daerah berbeda karena itu  aspek-aspek  lokal  yang  dilakukan  melalui  survei  real-aktual  harus  dilakukan  sebagai  dasar
17 Sunaryo, Implikasi Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, Edisi 1 , (2022), halaman 7.
18 Agusmidah, Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan  Tinjauan  Politik  Hukum ,  (PT.  Sofmedia  :  Medan, 2011), halaman 10.
19 Arrista Trimaya, Mengimplementasikan Upaya Kesehatan Jiwa Yang Terintegrasi, Komprehensif, dan Berkesinambungan melalui UndangUndang Kesehatan Jiwa, Jurnal Reschts Vinding , (2014), halaman 1-5.
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
penetapan  upah  minimum.  Pekerja  sebagai  kaum  lemah  dalam  persaingan  sistem  pasar  perlu diterapkan  prinsip  pembedaan  sehingga  kehidupan  yang  layak  sebagai  yang  diharapkan  dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan keperpihakan kepada kaum lemah dapat terwujud.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, upah layak adalah upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara layak dan wajar.  Upah  layak  meliputi  kebutuhan  dasar  pekerja  dan  keluarganya  yang  meliputi  makanan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi. Dalam proses penetapan upah minimum,  upah  layak  tidak  lagi  menjadi  acuan  utama.  Hal  ini  berbeda  dengan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  masih  menggunakan  kebutuhan  hidup  layak sebagai acuan utama dalam penetapan upah minimum. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2022  Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, penetapan upah minimum mengacu pada formula yang terdiri dari:
1. Kondisi ekonomi
2. Kondisi ketenagakerjaan
Kondisi  ekonomi  dan  kondidi  ketenagakerjaan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2023  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan menggunakan  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  dan  indeks  tertentu,  dimana  indeks  tertentu dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  nilainya  langsung  ditentukan  dalam  rentan  nilai  0,10  sampai dengan  0,30.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakpastian  pemenuhan  kebutuhan  hidup  layak  pekerja  dan keluarganya,  apalagi  pasal  26A  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2023  Tentang  Perubahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan  memungkinkan  tidak  adanya penyesuaian atau kenaikan upah minimum untuk tahun berikutnya.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  upah  minimum  di  Indonesia  pada  tahun  2023 rata-rata sebesar Rp 4.217.000 per bulan. Upah minimum ini masih di bawah standar kebutuhan hidup layak  yang  ditetapkan  oleh  BPS  pada  tahun  2023,  yaitu  sebesar  Rp  5.933.000  per  bulan.  Dengan demikian, masih ada gap yang cukup besar antara upah minimum dan standar kebutuhan hidup layak. Gap  ini  dapat  menyebabkan  pekerja  dan  keluarganya  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup  mereka.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  pemerintah  perlu  melakukan  upaya-upaya  untuk meningkatkan upah minimum agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara layak. Upaya-upaya tersebut dapat berupa:
1. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan-kebijakan ekonomi
2. Menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas

## 3. Meningkatkan produktivitas pekerja
Dengan  upaya-upaya  tersebut,  diharapkan  upah  minimum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup pekerja dan keluarganya secara layak, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja. Kebijakan pengupahan  pasca  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga menghapuskan  upah  minimum  sektoral.  Perubahan  yang  menurut  banyak  pihak  kurang  berdasar, mengingat upah minimum sektoral dirasa mampu menumbuhkan ruang diskusi tripartit dalam sektor- sektor  tertentu.  Formula  perhitungan  upah  minimum  mempertimbangkan  pertumbuhan  ekonomi, inflasi dan indeks tertentu tanpa mempertimbangkan lagi kebutuhan pokok minimum pekerja.
Selanjutnya  dalam  aturan  terbaru  ini  juga  menghapus  Upah  Minimum  Sektoral  berarti hilangnya nanti penghasilan dari 5% selisih yang biasa diterima oleh pekerja, berdampak juga dengan perhitungan  upah  lembur.  Maka  dari  hasil  penelitian  didapatkan  beberapa  dampak  dari  hilangnya upah minimum sektoral bagi pekerja, yaitu :
1. Penghasilan  menurun  Pekerja  yang  biasa  menerima  upah  minimum  sektoral  akan  merugi  karena menurunya  penghasilan  sehingga  pekerja  tetap  bersikeras  adanya  perundingan  bipartit diperusahaan masing-masing agar mengakomodir aspirasi pekerja.
2. Upah stagnan Dari data hasil penelitian ke perusahaan-perusahaan yang sudah tidak menggunakan upah  minimum  sektoral  dan  hanya  menerapkan  upah  minimum  kota/kabupaten  saja,  maka sebagian  pihak  pekerja  bisa  menerima  dengan  tetap  pada  acuan  upah  mereka  masih  diatas  upah
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
minimum. Adapun sebagian lain pekerja yang upahnya sama dengan upah minimum merasa upah yang  diterima  sebagai  penghasilan  akan  stagnan  atau  tidak  berubah  maka  mereka  melakukan perundingan  maupun  unjuk  rasa  karena  dinilai  merugikan  jika  dibandingkan  dengan  kenaikan harga-harga barang/inalasi.
3. Menurunya daya beli pekerja Keberadaan upah minimum sektoral berpengaruh terhadap daya beli pekerja dimana akan mengalami penurunan karena penghasilan yang berkurang sedangkan harga barang konsumsi dan kebutuhan lainnya mengalami kenaikan.
4. Memicu  konalik  ketidakadilan  penghapusan  upah  minimum  sektoral  juga  bisa  menimbulkan persoalan baru di lapangan dan di wilayah-wilayah lainnya karena dianggap oleh pekerja sebagai rezim  upah  murah  dimana  contohnya  pekerja  sektoral  otomotia  dibayar  sama  dengan  sektoral garmen yang jelas secara skill dan resiko kerja yang berbeda.
5. Menurunya  Produktivitas  Penghasilan  yang  didapat  pekerja  sebanding  lurus  dengan produktivitasnya,  dimana  dapat  dikatakan  jika  penghasilan  tinggi  maka  produktiaitasnya  akan tinggi atau naik, tapi jika sebaliknya jika penghasilan rendah maka produktivitasnya akan rendah atau turun sehingga akan berpengaruh terhadap stabilitas Perusahaan.
Upah yang layak merupakan salah satu tujuan hukum ketenagakerjaan, dengan memperhatikan dua  hal.  Pertama,  tidak  hanya  mementingkan  aspek  keadilan  prosedural,  tetapi  juga  keadilan substantif.  Keadilan  substantif,  dalam  arti:  pekerja  dapat  bekerja  dengan  langgeng,  tenang,  nyaman dan  harmonis  dengan  pengusaha;  pekerja  berhak  mendapat  dan  menikmati  upah  yang  layak, memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan.  Kemudian  dapat  menabung  sebagian  upah  untuk biaya  Kesehatan  dan  pendidikan;  dan  pekerja  dapat  hidup  bermasyarakat  secara  terhormat  dan bermartabat.  Kedua,  hukum  pengupahan,  harus  diatur  dalam  sistem  perundangundangan ketenagakerjaan yang mempunyai jangkauan berlaku, berkeadilan, dan mempunyai perspektif jauh ke masa depan.
Penghapusan  upah  minimum  sektoral  telah  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Pihak  yang mendukung  penghapusan  tersebut  berpendapat  bahwa  hal  ini  akan  menyederhanakan  sistem pengupahan  dan  meningkatkan  daya  saing  Indonesia.  Pihak  yang  menentang  penghapusan  tersebut berpendapat bahwa hal ini akan merugikan pekerja, terutama pekerja di sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah.
Dampak penghapusan upah minimum sektoral bagi pekerja adalah sebagai berikut : 1. Pekerja  di  sektor-sektor  yang  memiliki  produktivitas  rendah  dapat  mengalami  penurunan  upah, karena tidak adanya upah minimum sektoral yang melindungi mereka.
2. Pekerja  di  sektor-sektor  yang  memiliki  produktivitas  tinggi  dapat  mengalami  kenaikan  upah, karena  pengusaha  tidak  perlu  membayar  upah  minimum  sektoral  yang  lebih  tinggi  dari  Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota.
3. Persaingan  antar  pekerja  di  sektor-sektor  yang  sama  dapat  meningkat,  karena  tidak  adanya  upah minimum sektoral yang menjadi patokan upah.
Berdasarkan hal diatas, dampak penghapusan upah minimum sektoral masih perlu dikaji lebih lanjut. Pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan pekerja.
Penetapan  upah  minimum  tahun  2024  yang  menggunakan  Peraturan  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2023  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang Pengupahan juga diikuti dengan surat menaker kepada Gubernur se-Indonesia Nomor B-NI/ 243 /HI .01.00 /XI/ 2023 Perihal penyampaian informasi tata cara penetapan upah minimum tahun 2024 serta data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2024 dimana dalam surat tersebut mengintervensi kepala daerah dalam penetapan upah minimum tahun 2024.
Pemulihan sistem pengupahan yang sesuai dengan pertimbangan kebutuhan hidup yang layak, menjamin status pekerja/buruh, menjamin terpenuhinya hak-hak lainnya, dan kepada pemerintah agar dapat  dimaksimalkan.  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  di  bidang  pengawasan  merupakan tanggung jawab pemerintah. 20 Pembuat kebijakan dan penyusun peraturan perundangundangan harus dapat  menganalisis  efek  pengaturan  upah  minimum.  Namun  dengan  melihat  fenomenafenomena
20 Santosa,  dkk,  The  Employment  Cluster  of  Omnibus  Law:  Embodiment  the  Concept  of Nachtwakerstaat or Welfarestate, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, Edisi 2 , (2021), halaman 93-118.
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
tersebut,  tantangan  pembentukan  hukum  masih  relevan  dengan  kondisi  saat  ini  khususnya  dalam penetapan  upah  minimum.  Pertama,  disharmoni,  pertentangan  substansi  hukum  antara  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  1945  dengan  pengaturan  Upah  Minimum  dalam  klaster  ketenagakerjaan dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan turunannya. Kedua,  mutu  produk  hukum  yang  dianggap  tidak  memadai,  dimana  pengaturan  yang  lebih  baru ternyata  memberikan  dampak  bagi  pekerja  (rakyat)  yang  lebih  sedikit  jika  dibandingkan  dengan pengaturan  yang  lama.  Ketiga,  secara  substantif  adanya  hukum  baru  memperlemah  politik kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat, dan hal ini yang sebenarnya harus dihindari, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
Penulis  merangkum  beberapa  perbedaan  mekanisme  penetapan  upah  minimum  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  dan  peraturan perundang-undangan sebelumnya:
Table 3. Perbedaan Mekanisme Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Dengan Peraturan
Perundang-Undangan Sebelumnya Aspek Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Perundang- Undangan Sebelumnya Jenis upah minimum Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kota dan upah minimum sektoral Penetapan upah minimum Musyawarah tripartit Keputusan gubernur atau bupati/walikota Rentang nilai Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota Ada Tidak ada Batas atas Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota Disetel oleh pemerintah pusat Disetel oleh gubernur atau bupati/walikota Ketentuan Upah Minimum Provinsi tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah Minimum Provinsi Upah Minimum Provinsi tahun berikutnya sama dengan Upah Minimum Provinsi tahun berjalan Upah Minimum Provinsi tahun berikutnya disesuaikan dengan batas atas Upah Minimum Provinsi
Secara  umum,  mekanisme  penetapan  upah  minimum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  tidak  demokratis,  karena  partisipasi  dewan pengupahan tidak lagi memberikan pertimbangan yang nyata akan tetapi hanya melegitimasi formula penetapan  upah  minimum  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2023 Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan  dimana variabel  yang  digunakan  sebagai  formula  hanya  memasukkan  angka  dari  Lembaga  yang  berwenang dibidang statistik.
Pengaturan  tentang  pengupahan  menuju  upah  layak  diperlukan  sebuah  peraturan  per-undang- undangan baru mengenai upah layak yang dapat diterima baik oleh pengusaha maupun pekerja/buruh. Sangat diperlukan adanya hubungan yang baik antara pekerja/buruh dan pengusaha serta pemerintah dalam  rangka  mewujudkan  adanya  perjanjian  bersama  yang  setara  dan  seimbang  antar  unsur-unsur tersebut  terutama  membicarakan  masalah  upah.  Pemerintah  perlu  melakukan  langkah-langkah strategis  dan  progresif  di  dalam  penentuan  upah  minimum  yang  lebih  melibatkan  serikat pekerja/buruh  dengan  tetap  fokus  pada  pertumbuhan  sektor  riil  yang  mampu  memberikan  stabilitas
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
perekonomian  dan  terus  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan  agar perusahaan dapat berkembang. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan daya upaya dalam menjaga inflasi  (kenaikan  harga-harga)  seminimal  mungkin,  memberikan  jaminan  sosial  serta  membuka lapangan  pekerjaan  yang  dapat  menyerap  angkatan  kerja  yang  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat.  Pemerintah  perlu  secara  terus-menerus  memantau  pelaksanaan  pengupahan  dan  apabila terjadi pelanggaran, pemerintah harus tanggap untuk mengadakan musyawarah dalam bentuk tripartit yang terdiri dari unsur pengusaha, pemerintah dan pekerja/buruh.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  perkembangan pengaturan  pengupahan  di  Indonesia  telah  mengalami  beberapa  perubahan,  baik  dari  segi  konsep maupun  mekanisme  penetapannya.  Pada  awalnya,  pengaturan  pengupahan  di  Indonesia  hanya ditujukan  untuk  melindungi  tenaga  kerja  dari  eksploitasi  pengusaha.  Namun,  seiring  dengan perkembangan  zaman,  pengaturan  pengupahan  juga  diarahkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan tenaga kerja.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang belum memenuhi  rasa  keadilan  di  masyarakat  sesuai  amanat  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Tahun  1945  sehingga  pengaturan  formula  penetapan  upah  minimum  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2023  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang Pengupahan  menimbulkan  permasalahan  di  masyarakat.  Hal  ini  tidak  dapat  dilepaskan  pula  dari pengaturan  formula  penetapan  upah  minimum  sebaiknya  dilakukan  tidak  pada  tataran  peraturan pemerintah,  akan  tetapi  pada  tataran  undang-undang,  mengingat  persoalan  upah  merupakan  urusan yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Dalam  proses  penetapan  upah  minimum,  pemerintah  harus  memperhatikan  beberapa  faktor, yaitu kebutuhan hidup pekerja, produktivitas, dan daya saing usaha. Pemerintah juga harus melibatkan pihak-pihak terkait, seperti serikat pekerja dan pengusaha, dalam proses penetapan upah minimum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Agusmidah, Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan  Tinjauan  Politik  Hukum ,  PT.  Sofmedia,  Medan, 2011
Alan J. Boulton, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Perburuhan Internasional, Jakarta, 2002 Iyah  Faniyah, Kepastian  Hukum  Sukuk  Negara  Sebagai  Instrumen  Investasi  Di  Indonesia , Deepublish, Yogyakarta, 2018
W. Falcon Timmer dan S. Pearson, Food Policy Analysis , John Hopkins University Press, Baltimore, 1983

## Peraturan perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1957  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Mengenai Tenaga Kerja
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1964  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Mengenai Tenaga Kerja
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia,  Undang-Undang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2023  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2013
Tentang Upah Minimum
Hendra Halomoan Ambarita et al., Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

## Jurnal
Ahmad  Soleh,  Masalah  Ketenagakerjaan  Dan  Pengangguran  Di  Indonesia, Jurnal  Ilmiah  Cano Ekonomos, Vol. 6, Edisi 2 , 2017
Arrista  Trimaya,  Mengimplementasikan  Upaya  Kesehatan  Jiwa  Yang  Terintegrasi,  Komprehensif, dan Berkesinambungan melalui UndangUndang Kesehatan Jiwa, Jurnal Reschts Vinding , 2014 Azzahra  dan  Salsabilla,  Implikasi  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia:  Ketidaksetaraan  Upah  Guru Honorer Dalam Sistem Pendidikan, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, Edisi 4 , 2023
Esmi Warassih, Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 5, Edisi 1 , 2018
Hardyati,  dkk,  Pemenuhan  Pekerjaan  Dan  Penghidupan  Yang  Layak  Di  Masa  Bonus  Demografi, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, Edisi 11 , 2023
I.  Wayan  Gde  Wiryawan,  Dilematika  Kebijakan  Upah  Minimum  Dalam  Pengupahan  Di  Indonesia, Jurnal Advokasi, Vol. 6, Edisi 1 , 2016
Prasetiyo,  dkk,  Kelayakan  Upah  Minimum  Provinsi  (Ump)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019, Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan, Vol. 2, Edisi 1 , 2020
Santosa,  dkk,  The  Employment  Cluster  of  Omnibus  Law:  Embodiment  the  Concept  of Nachtwakerstaat or Welfarestate, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, Edisi 2 , 2021 Sunaryo, Implikasi Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, Edisi 1 , 2022
Yetniwati,  dkk,  Reformasi  Hukum  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Secara  Mediasi, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, Edisi 2 , 201
Yetniwati, The Legal Arrangement Of Wage Protection Based On The Principle Of Legal Certainty, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16, Edisi 2 , 2016

## Disertasi
Aloysius  Uwiyono, Hak  Mogok  Di  Indonesia ,  Disertasi,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001