## Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Maslahah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam

## Deden Hidayat
Universitas Mathla’ul Anwar Banten Email : dedenibnubalya@gmail.com

## Abstract
Marriage is a family-forming media, which is the smallest institution of society. In order  to  strengthen  the  institution,  the  government  revisits  the  discourse  of premarital  certification.  A  short  course  that  will  give  the  participant  a  lesson  or material about how to prepare a healthy family before a marriage takes place. This policy  is  being  discoursed  again  by  the  government  seeing  the  facts  in  the  field, which  shows  an  increase  in  divorce  cases,  and  it  is  a  lousy  indicator  for  family institutions  and  will  undoubtedly  have  an  impact  on  community  formation.  In  the study of Islamic law, benefit/ maslahah , which translated into a maqashid shari'ah , must  be  the  main  objective  of  a  policy/regulation.  So  it  is  very  necessary  to  pay attention  to  how  much maslahat /benefit  can  be  achieved  and  how  much  the existence  of  premarital  certification  can  avoid  the mafsadat/ failure  that  being discussed again.
Keywords : Premarital Certification, Maslahat, Mafsadat, Sakinah Family .

## Abstrak
Perkawinan  adalah  media  pembentuk  keluarga,  yang  merupakan  lembaga  terkecil dari  sebuah  masyarakat.  Dalam  rangka  memperkuat  lembaga  tersebut,  Pemerintah mewacanakan  kembali  apa  yang  disebut  dengan  Sertifikasi  Pranikah.  Sebuah pelatihan yang di dalamnya peserta pelatihan akan diajarkan materi-materi tentang bagaimana  mempersiapkan  sebuah  keluarga  yang  kuat  sebelum  perkawinan dilaksanakan.  Kebijakan  ini  diwacanakan  kembali  oleh  Pemerintah  melihat  fakta dilapangan  yang  menunjukkan  peningkatan  kasus  perceraian,  dan  itu  merupakan indikator  buruk  bagi  lembaga  keluarga  dan  tentu  akan  berdampak  pada  pemben- tukan masyarakat. Dalam kajian Hukum Islam, kemaslahatan, yang kemudian dija- wantahkan  menjadi maqashid  syari’ah ,  harus  menjadi  tujuan  utama  dari  adanya sebuah  kebijakan/peraturan. Sehingga  sangat  perlu  memperhatikan  seberapa besar kemaslahatan  yang  dapat  diraih  dan  seberapa  banyak  mafsadat  yang  dapat dihindari dengan adanya Sertifikasi Pranikah yang kembali diwacanakan.
Kata Kunci : Sertifikasi Pranikah, Maslahat, Mafsadat, Keluarga Sakinah . .
Volume 17  Nomor 1, Halaman 83-101 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## Pendahuluan
Pada tahun 2019, pasca ditetapkannya Undang-undang baru tentang perkawinan, Pemerintah  mewacanakan  kembali  aturan  turunan  dari  UU  tersebut,  yang  didalamnya diatur syarat Sertifikasi Pranikah bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan. untuk  mendapatkannya  para,  calon  pengantin  diharuskan  mengikuti  serangkaian bimbingan  atau  kursus  pranikah.  Setelah  selesai  mengikuti  bimbingan  atau  kursus tersebut,  dan  mendapatkan  sertifikat,  barulah,  mereka  diperbolehkan  untuk  melangkah ketahapan akad nikah. Pemerintah berpendapat, kursus atau bimbingan ini sangat urgent bagi orang  yang akan  menikah,  apalagi  bagi pasangan  muda  mudi, karena didalamnya para  calon  pengantin  akan  diberi  banyak  bimbingan,  informasi,  dan  teori,  yang berkaitan  dengan  langkah-langkah  mewujudkan  keluarga  sakinah,  mulai  dari  aspek reproduksi, kesehatan, manajemen konflik rumah tangga dan lain sebagainya. 1
Tujuan utama dari adanya kebijakan ini adalah untuk menekan kasus perceraian yang setiap tahunnya selalu tinggi. Dengan materi yang disampaikan dalam bimbingan, dan  dengan  jangka  waktu  yang  relatif  panjang,  tiga  bulan,  diharapkan  nantinya pasangan pengantin tidak akan menganggap mudah perkara perceraian yang tidak hanya berdampak  pada  pasangan  saja,  tetapi  dapat  dipastikan  anak  dan  keluarga  besar  akan terkena  dampak  dari  perceraian  tersebut.  Meskipun  dengan  harapan  yang  demikian, dilain sisi, pihak MUI dan DPR RI belum memberikan respon positif atau menunjukkan persetujuan atas wacana tersebut. 2
1 “Syarat  Terbaru  Menikah  sesuai  UU  Perkawinan,  Pasangan  Harus  Lulus  Kursus  Pra-Nikah,” Serambi  Indonesia,  diakses  28  Juni  2020,  https://aceh.tribunnews.com/2019/11/15/syarat-terbaru- menikah-sesuai-UU-perkawinan-pasangan-harus-lulus-kursus-pra-nikah.
2 Ikhwan Hastanto, “Mulai 2020, Calon Pengantin Harus Lulus Sertifikasi Pranikah Dulu Baru Boleh Kawin,” Vice (blog), 15 November 2019, https://www.vice.com/id_id/article/8xwpnv/mulai-2020-calon- pengantin-tak-punya-sertifikasi-nikah-belum-boleh-kawin.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-06-11| Reviewed : 2020-06-29| Published : 2020-07-22.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Bila kembali kepada fakta yang ada dilapangan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa  data  statistik  menunjukkan  tingginya  kasus  perceraian  yang  terjadi  di  setiap tahunnya. Tingginya kasus perceraian ini dilatar belakangai oleh banyak hal, mulai dari masalah  pribadi  pasangan,  sampai  dengan  permasalahan  ekonomi.  Selain  faktor ekonomi  ada  juga  faktor  usia  dini  yang  menjadi  penyebab  lain  dari  tingginya  kasus perceraian. 3 Dengan adanya fakta tersebut tentu Pemerintah tidak mungkin tinggal diam dan  harus  mengambil  inisiatif  untuk  mengatasinya.  Salah  satu  inisiatif  yang  diambil adalah  kebijakan  untuk  mengadakan  Sertifikasi  Pranikah  sebagai  langkah  antisipatif, sebelum sebuah keluarga baru terbentuk.
Langkah  antisipatif  dengan  Sertifikasi  Pranikah  diambil  tentu  dengan pertimbangan bahwa mayoritas penduduk indonesia adalah muslim, dan dalam Syari’at Islam,  sudah  jamak  diketahui  bahwa  pernikahan  adalah  bentuk  perjanjian  yang mengikat  laki-laki  dan  perempuan  secara  kuat  ( mitsaqan  ghalizhan ).  Maka  idealnya sebuah ikatan yang kuat tidak akan mudah terlepas, apabila mudah terlepas maka tentu ada  yang  salah  dengan  ikatan  tersebut,  entah  itu  aspek  personalnya,  ataupun  aspek pengetahuan  dan  pemahamannya  yang  kurang  baik,  atau  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman yang baik tapi tidak mau mengimplementasikannya.
Praktek  kursus  atau  bimbingan  pranikah  ini,  atau  yang  dalam  wacana  terbaru disebut  dengan  Sertifikasi  Pranikah.  sebenarnya  telah  cukup  lama  digaungkan  dan sudah  banyak  KUA  di  seluruh  kecamatan  di  indonesia  yang  menerapkannya.  Bahkan ada daerah yang sudah membuat PERDA yang berisi aturan tentang pelaksanaan kursus pranikah  ini.  Akan  tetapi,  praktek  yang  ada  tersebut  nampaknya  belum  membuahkan hasil  yang  maksimal,  melihat  kasus  perceraian  hingga  saat  ini  masih  tinggi,  bahkan cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, lihat Chart 1, tentu hal ini sangat  mengkhawatirkan  bagi  lembaga  terkecil  yang    bernama  keluarga  di  masa  yang akan datang.
Sementara  itu  di  sisi  lain,  pernikahan  merupana  aturan  yang  sifatnya  perintah dari  Allah  SWT,  sedangkan  Undang-undang/peraturan  turunannya  merupakan  aturan yang sifatnya tuntutan dari manusia kepada manusia lainnya. Dalam ajaran ilmu hukum umum maupun Hukum Islam, setiap aturan yang dibuat pasti memiliki apa yang dengan
3 “Sertifikasi  Pranikah  2020:  Upaya Menurunkan  Angka  Perceraian,  Pernikahan  di  Bawah  Umur, dan  KDRT  |  Indonesia  Baik,”  diakses  28  Juni  2020,  http://indonesiabaik.id/infografis/sertifikasi-nikah- 2020-upaya-menurunkan-angka-perceraian-pernikahan-di-bawah-umur-dan-kdrt.
yang  disebut  dengan purpose (tujuan),  yang  intinya  adalah  untuk  menciptakan keteraturan  bagi  manusia.  Dengan  kata  lain,  peraturan  yang  dibuat  manusia  saja menghendaki  keteraturan,  apalagi  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pencipta  manusia. Sudah pasti tujuannya bukan hanya menciptakan keteraturan semata, melainkan mewu- judkan kebaikan  yang lebih  besar bagi manusia itu sendiri dan menghindarkan kemaf- sadatan dari manusia.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  teori  dan  fakta  yang  ada  tersebut,  tentu  akan menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  apa  saja  aspek maslahat dan mafsadat yang  terkan- dung  dari  adanya  Sertifikasi  Pranikah?,  dan  bagaimana  Hukum  Islam,  dengan    kaidah ushul al-fiqh nya, memandang aturan tentang Sertifikasi Pranikah yang kembali diwaca- nakan oleh Pemerintah tersebut?.

## Pembahasan

## Konsep Dan Implementasi Sertifikasi Pranikah
Sertifikikasi  nikah  secara  konseptual  adalah  sebuah  upaya  yang  dilakukan Pemerintah  untuk  menekan  dan  meminimalisir  kemungkinan  pasangan  suami  istri bercerai,  dan  dalam  pelaksaan  yang  telah  berlangsung,  Sertifikasi  Pranikah  ini  adalah anjuran  yang  diberikan  kepada  para  pasangan  calon  pengantin,  dan  bukan  merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan sebelum melaksanakan akad nikah. Asumsi bahwa Sertifikasi  Pranikah  ini  sifatnya  adalah  anjuran  didasarkan  pada  tidak  disebutkannya konsekuensi atau sanksi bagi calon pengantin yang tidak melaksanakan atau mengikuti Sertifikasi Pranikah  ini. Padahal  purpose  yang hendak dicapai dari adanya kegiatan  ini adalah  terbentuknya  sebuah  keluarga  indonesia  yang  sehat,  dalam  artian  dapat menghilangkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  meniadakan  ketidak  adilan  gender dalam  rumah  tangga,dan  terbangunnya  sebuah  keluarga  yang  sakinah  secara  lahir maupun  batin.  Demikian  idealnya  apabila  Sertifikasi  Pranikah  ini  dapat  dilaksanakan dan diterapkan secara konsisten. 4
Pada  level  kebijakan,  Sertifikasi  Pranikah  ini  bisa  disebut  sebagai  kebijakan yang  bersifat  preventif,  agar  keluarga  indonesia  terhindar  dari  dampak  buruk  yang
4 Khoiruddin  Nasution,  “Peran  Kursus  Nikah  Membangun  Keluarga  Sejahtera,” AHKAM :  Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (20 Juli 2015).
timbul  dari  adanya  perceraian. 5 Apalagi  bila  mengingat  dalam  keluarga  terdapat  anak- anak yang mayoritas selalu menjadi korban dari adanya kasus perceraian orang tuanya. Keluarga  yang  mengalami  perceraian,  yang  kemudian  disebut  juga  dengan  istilah broken  home,  berdasarkan  banyak  pengalaman  di  masyarakat,  selalu  berujung  pada kurangnya  kasih  sayang  dan  perhatian  dari  kedua  orang  tuanya  yang  telah  bercerai, sehingga tidak  jarang tersebut  menyebabkan anak-anak tumbuh anak  yang nakal untuk mencari perhatian.
Kasus perceraian yang tinggi di Indonesia sebagian  besar dilatar belakangi oleh kurangnya  pemahaman  bahwa  berkeluarga  adalah  sepakatnnya  pasangan  suami  istri untuk  saling  memahami,  menguatkan,  dan  saling  mendukung  satu  sama  lain.  Dengan kata  lain  per-masalahan  dalam  keluarga  yang  timbul,  dan  berujung  pada  perceraian, disebabkan  oleh  salah  paham  dan  salah  pengertian,  serta  buruknya  manajemen  emosi dari  pasangan  suami  istri.  sehingga  nilai-nilai  untuk  rumah tangga  yang  penuh  dengan ketenangan( sakinah ),  cinta  ( mawaddah )  dan  kasih  sayang  ( rahmah )  tidak  bisa diterapkan dengan baik.
Chart 1 6
Kasus Perceraian
5 Afrinaldi  Afrinaldi  dan  Zulfani  Sesmiarni,  “Perempuan  Menggugat:  Kursus  Pra  Nikah  Sebuah Upaya Preventif Di BP4 Kota Pariaman,” Kafa`ah: Journal of Gender Studies 6, no. 1 (31 Agustus 2016): 73.
6 Siap  Bangun  Negaa  dan  Oktianti  PH,  “Sertifikasi  Nikah  2020:  Upaya  Menurunkan  Angka Perceraian, Pernikahan di Bawah Umur, dan KDRT | Indonesia Baik.”
2014 2015 2016 2017 2018 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 1 2 3 4 5 Tahun Jumlah Kasus
Selanjutnya,  hal  lain  yang  dalam  banyak  kasus,  dan  telah  diteliti  oleh  banyak peneliti,  yang  menjadi  penyebab  perceraian  yang  paling  tinggi  adalah  perihal  nafkah. 7 Masalah  nafkah  ini,  dalam  banyak  penelitian  disebutkan  sebagai  argumentasi/alasan yang paling banyak diguna-kan dan diajukan sebagai dasar untuk bercerai di pengadilan agama, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh para istri, lihat Gambar Chart 2.
Dengan tingginya kasus perceraian yang ada, bisa diasumsikan bahwa ada yang salah dalam  hal persiapan sebelum  membangun sebuah rumah tangga. Dari pihak  laki- laki  maupun perempuan belum  memiliki  bekal  yang cukup dan  memadai, bekal secara teori,  tentang  bagaimana  idealnya  seorang  suami  bertindak  selaku  pemimpin  dalam keluarga,  dan  bagaimana  idealnya  seorang  istri  sertindak  dengan  perannya  yang dianggap sebagai denyut jantung sebuah rumah tangga. Dengan demikian  mengadakan kursus dan sertifikasi pranikan ini tentu menjadi langkah kebijakan yang sangat relevan untuk mengatasi tingginya kasus perceraian  yang terjadi di indonesia.
Akan  tetapi  dilain  sisi,  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya, berdasarkan penelitian-penelitian  yang dilakukan, wacana  Sertifikasi Pranikah  ini telah banyak dilaksanakan oleh Kantor Urusan agama di berbagai daerah, namun hasilnya be- lum  menunjukkan  progres  yang  menjanjikan.  Mengingat  data  dari  BPS  yang  menyaji- kan fakta bahwa masih terjadi kenaikan kasus perceraian tiap tahunnya.
Chart 2 8
Perbandingan Cerai Talak Dan Gugat
Cerai Gugat Cerai Talak
7 Isnawati  Rais,  “Tingginya  Angka  Cerai  Gugat  (Khulu’)  Di  Indonesia;  Analisis  Kritis  Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” AL-‘ADALAH Vol. XII, no. No. 1 (Juni 2014): 14.
8 Siap Bangun Negaa dan Oktianti PH, “Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Memprihatinkan | Indonesia Baik,” diakses 6 Juli 2020, https://www.indonesiabaik.id/infografis/.
Dengan  demikian  dapat  diasumsikan  bahwa,  secara  kebijakan  kursus  dan Sertifikasi  Pranikah  ini  adalah  sebuah  kebijakan  yang  baik,  akan  tetapi  pada  tataran eksekusi  kebijakan,  nampaknya  belum  menerapkan  nilai-nilai  idealisme  pelaksanaan kebijakan  yang  baik.  Sehingga  berakibat  pada  belum  optimalnya  hasil  dari  kursus  dan Sertifikasi  Pranikah  dalam  memberikan  pemahaman  teoritis  yang  baik  kepada  calon suami  istri,  yang  nantinya  diharapkan  dapat  menekan  dan  atau  menurunkan  tingkat kasus perceraian. Karena itu perlu dirumuskan sedemikan konsep dari sertfikasi  ini dan bagaimana konep penerapannya agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
Dalam  teori  ilmu  hukum,  hukum  dapat  dianggap  sebagai  sebuah  sarana  yang dapat  memberikan  dan  mewujudkan  perubahan  sosial.  Asumsi  tersebut    dibangun dengan  merujuk  pada  teori  hukum  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  sebuah kaidah,  dan    hukum  adalah  sebagai  sebuah  faktas  sosial.  Perubahan  sosial    yang  dike- hendaki dapat terwujud dengan mengunakan hukum sebagai kaidah sekaligus alat yang diejawantahkan dengan bentuk peraturan perUndang-undangan yang diberlakukan atau- pun melalui putusan Hakim di Pengadilan. 9
Bila merujuk kepada peraturan dan pedoman pelaksanaan kursus pranikah  yang telah  ada  sebelumnya,  maka  konsep  serfitikasi  nikah,  yang  saat  ini  diwacanakan kembali  oleh  Pemerintah,  merupakan  berntuk  kegiatan  yang  hampir  sama  dengan konsep  sebelumnya,  yaitu  pelaksanaan  kursus  yang  didalamnya  pesert  akan  diberikan pembekalan  pengetahuan  dan  pemahaman,  keterampilan,  serta  penumbuhan  kesadaran tentang subtansi sebuah keluarga dan rumah tangga. Sehingga keluarga sakinah sebagai output yang diharapkan benar-benar dapat tercapai. 10
Selanjutnya  konsep  diatas  akan  dilaksankan  oleh  mereka  yang  memang  telah mendapat  pelatihan  dan  sertifikat  dari  kementrian  agama  untuk  bisa  melaksanakan kegiatan  kursus  dan  Sertifikasi  Pranikah  ini.  Artinya  pelaksanaannya  dilakukan  oleh mereka  yang  dianggap  professional,  dalam    hal  ini  diwaikili  oleh  “Badan  Pembinaan Dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)”,  atau  oleh  mereka  yang  tergabung  dalam Organisasi/Lembaga  Keagamaan  Islam  yang  juga  telah  disertifikasi/diakreditasi  oleh
9 Ridwan Ridwan, “Hukum Dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginnering),” Jurnal Jurisprudence Vol. 6, no. No. 1 (6 Januari 2017): 28.
10 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah” (Kementrian Agama, 2013).
pihak  kementrian  agama. 11 Dengan  kata  lain  tidak  sembarang  orang  bisa  melakukan pelatihan  dan  sertifikasi  ini,  sehingga  idealnya  pelatihan  tersebut  dapat    menjadikan pasangan suami istri mampu merealisasikan dan mewujudkan keluarga yang sakinah .
Secara  normatif,  aturan  tentang  Sertifikasi  Pranikah,  atau  kursus  pranikah  bila merujuk  pada  praktek  yang  telah  ada  sebelumnya, tentu  merupaka  aturan  turunan  dari norma  peraturan  perUndang-undangan  yang  telah  ada.  Sehingga  pada  dasarnya  pera- turan  ini  daat  diberlakukan  bagi  muslim  maupun  non  muslim,  dan  pada tataran  imple- mentasinya, dapat terjadi perbedaan-perbedaan dalam menentukan mekanisme pelatihan atau  kursus  pranikah  ini,  misalnya  antara  pelaksanaan  kursus  pranikah  di  satu    KUA dengan  KUA  lainnya. 12 Akan  tetapi  secara  subtantif  orientasinya  memiliki  kesamaan, yaitu upaya untuk mewujudkan keluarga bahagia.
Sebagai  acuan,  dalam  pembahasan  ini  akan  disajikan  beberapa  contoh  pelak- sanaan  Kursus  pranikah  yang  telah  ada  di  beberapa  daera  di  Indonesia.  Dari  beberapa daerah  di  Propinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten  Karawang, 13 terdapat tiga  metode  Pelatihan atau  kursus  yang  diterapkan  oleh  KUA,  metode  diskusi,  tanya  jawanb,  dan  cerita nasehat.  Sedangkan  materinya  sendiri  meliputi  Pendidikan  Agama,  dengan  fokus tentang  pendidikan  keluarga,  Akhlak  dan  Adab/Mentalitas  dalam  keluarga,  dengan fokus  pada  pembinaan  sifat/ akhlaq  al-kariimah (jujur,  sabar,  tawakal  dan  lain sebagainya),  serta  Islamic  Worldview,  dengan  fokus  pemahaman  tentang  ketauhidan dan  Islam  sebagai  agama  wahyu    yang  menjadi  pedoman  hidup,  kemudian  kesetaraan gender  dalam  keluarga,  serta  konsep  harta  dalam  keluarga  Islam.  Bila  melihat  kepada konsep  yang  dimiliki  dan  diterapkan  oleh  KUA  yang  ada  dikabupaten  karawang  ini, dapat  diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  Sertifikasi  atau  Kursus  pranikah  yang  telah dijalan selama ini, telah tersistematisasi dengan cukup baik.
Di  daerah  lain  di  Jawa  Barat,  di  Kabupaten  Sukabumi,  bentuk  pendidikan  atau kursus pranikah  ini diterapkan dengan konsep  berkelompok, beberapa orang  mendapat materi dan berada dalam satu kelas, dan individu, perorangan yang mendapatkan nasihat secara  pribadi  (konseling).  Kemudian,  dalam  kursus  tersebut  para  pasangan  calon
11 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
12 Muhammad  Lutfi  Hakim,  “Kursus  Pra-Nikah:  Konsep  Dan  Implementasinya  (Studi  Komparatif Antara  BP4  Kua  Kecamatan  Pontianak  Timur  Dengan  GKKB  Jemaat  Pontianak)”  Vol.  Xii,  No.  No.  2 (Desember 2016): 14.
13 Munir  Huda  dkk.,  “Model  Kurikulum  Pendidikan  Pra  Nikah  Untuk  Membentuk  Keluarga Sakinah: Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganten di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang” 12, no. 1 (2016): 16.
pengantin  diberi  materi  tentang  tata  cara  dan  prosedur  melaksanakan  pekawinan, wawasan  dan  ilmu  keagamaan,  aturan-aturan  yang  berlaku  tentang  perkawinan  dan keluarga, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pasangan suami istri, kesehatan reproduksi,  manajemen  keluarga,  dan  psikologi  perkawinan.  Adapun  metode penyampaianyan digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. 14
Di  Kabupaten  lain  di  Jawa  Barat,  Kabupaten  Purwakarta, 15 konsep  dan Model penyelenggaraan  dari  Kursus  Pranikah  yang  dilaksanakan  oleh  KUA  di  kabupaten purwakarta  memiliki  kesamaan  dengan  KUA  di  Sukabumi.  Pelaksanaan  bisa  secara kelompok  mapupun  individu,  yang  disesuaikan  dengan  jumlah  orang  yang  mendaftar untuk  melaksanakan  pernikahan,  dan  ketersediaan  waktu  dari  pasangan  catin.  Adapun pemateri kursusnya diambil dari  kalangan pegawai  KUA  terkait, dengan  materi kursus yang  meliputi  info  sekitar  peraturan  Pemerintah  tentang  perkawinan,  aturan-aturan agama  tentang  keluarga,  dan  perihal  membangun  rumah  tangga  yang  baik.  Materi- materi  tersebut  disampaikan  dengan  durasi,  kurang  lebih,  3  jam  untuk  kursus  secara berkelomp,  dan  1  jam  untuk  kursus  perindividu. Dengan  demikian  dapat  diasumsikan bahwa  dari  praktek  kursus  pranikah  yang  ada  kabupaten  sukabumi,  dan  purwakarta telah terkonsep dengan cukup baik sebagaimana halnya Kabupaten Karawang.
Di  daerah  lain  diluar  Pulau  Jawa,  Konsep  Kursus  Pranikah  yang  ada  di Kabupaten  Pontianak,  Kalimantan  barat,  adalah  penyampaian  materi  oleh  petugas penghulu  fungsional,  yang  menggunakan  metode  Ceramah  interaktif.  Materi  yang disampaikan  melaui  metode  tersebut  meliputi wawasan  tentang  bagaimana  berumah tangga,  didalamnya  dibahas  tentang  bagaimana  mencari  problem  solving  bila  ada masalah,  dan  bagaiamana  cara  berakhlaq  yang  baik  terhadap  anggota  keluarga  dalam rumah  tangga,  kemudian  pendidikan  kegamaan/  rencana  rumah  tangga,  meliputi tatacara  bersuci dan  ibadah  mahdhah , Kemudian waktu  dan  tata  cara  akad  nikah meliputi  waktu,  rukun  dan  syarat  nikah,  dan  yang  terakhir  adalah  materi  tentang manajemen  ekonomi,  didalamnya  disampaikan  tentang  bagaimana  menentukan  skala
14 M.  Agus  NoorbanI,  “Layanan  Kursus  Pra-Nikah  Di  Kua  Kecamatan  Cicantayan  Kabupaten SukabumI,” Jurnal PENAMAS Vol. 28, no. No. 2 (2015): i–iv.
15 Daniel  Rabitha,  “Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  Di  Kabupaten  Purwakarta:  Kasus  Kua Purwakarta, Cibatu, Dan Babakan Cikao,” Penamas 28, no. 3 (31 Desember 2015): 505–24.
prioritas  dalam  rumah  tangga,  bagaimana  mengelola  penghasilan,  dan  bagaimana memahami pekerjaan dari setiap anggota keluarga. 16
Berbeda  lagi  dengan  KUA  Kabupaten  Pringsewu  Lampung, 17 dikabupaten  ini,
Standarisasi metodenya adalah menyampaikan tujuh materi yang berkaitan dengan  ber- bagai macam materi tentang keluarga, selama 24 jam pelajaran, yang dilakukan dikantor KUA, dan  dengan pemateri yang dibatasi, Kepala KUA, penghulu, pembantu penghulu saja, dengan alasan kekurangan sumber daya manusia. Berdasarkan kondisi tersebut da- pat dinyatakan bahwa sistem pelaksanaan dari Kursus pranikah yang telah dilaksanakan oleh KUA yang ada di Kabupaten Pringsewu belum memiliki sistem yang baik.
Sementara  itu  di  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Riau,  Pemerintah  Daerah  mengambil inisiatif  untuk  menjadikan  Kursus  pranikah  menjadi  bagian  dari  peraturan  daerah dengan  menerbitkan  “Peraturan  Bupati  No.  5  Tahun  2016  tentang  Kursus  Pra-nikah”. Dengan maksud dan tujuan yang koheren dengan aturan yang telah ada dari kementrian agama tentang  Kursus  Pranikah,  yaitu  meningkatkan dan  menambah pemahaman serta pengetahuan tentang kaifiyah berumah tangga agar dapat  menjadi keluarga “samawa”, serta  meminimalisir  konflik,  KDRT  dan  perceraian,  khususnya  di  wilayah  kabupaten rokan  hulu.  Kursus  ini  diwajibkan  bagi  calon  pengantin    yang  telah  memenuhi  syarat untuk melaksanakan pernikahan. Dalam merealisasikan peraturan ini pemda rokan hulu, melalui  kantor  kementrian  agama  kabupaten,  bekerja  sama  dengan  BP4  kabupaten rokan  hulu,  pengurus/ta’mir  Masjid  Agung  Madani  Islamic  Centre  Pasir  Pengaraian Kabupaten  Rokan  Hulu.  Serta  melibatkan  juga  BP4  tingkat  kecamatan  dan  masjid- masjid besar di tiap kecamatan yang telah mendapat akreditasi dari kantor kementerian agama kabupaten. Dengan materi yang dklasifikasikan menjadi materi kelompok dasar, materi  inti,  dan  materi  penunjag  bagi  para  calon  pengantin.  Adapun  metode Penyampaian materi menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif/tanya jawab yang dilaksanakan  dengan  rentang  waktu  16  jam.  Degan  Narasumber  dari  Pemerintah  yang membidangi  masalah  perkawinan,  konsultan  perkawinan  dan  keluarga,  tokoh  agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi. 18
16 Hakim,  “Kursus  Pra-Nikah:  Konsep  Dan  Implementasinya  (Studi  Komparatif  Antara  Bp4  Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak).”
17 Afrizal  Afrizal,  “Implementasi  Kursus  Pra  Nikah  dalam  Mengurangi  Angka  Perceraian  di  Kua Pringsewu,” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10, no. 1 (8 Maret 2018): 97–120.
18 Zahrotul  Firdaus,  “Peraturan  Bupati  Rokan  Hulu  Provinsi  Riau  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra-Nikah,” AL-HUKAMA’ 7, no. 2 (21 Maret 2018): 464–501.

## Tabel 1 Pedoman dan Pelaksanaan Kursus Pranikah
Pedoman Kursus Pranikah Kemenag Pelaksanaan Di Kaputen Sukabumi Pelaksanaan Di Kabupaten Purwakarta Pelaksanaan Di Kabupaten Karawang Pelaksanaan Di Kabupaten Pontianak Pelaksanaan Di Kabupaten Pringsewu Pelaksanaan Di Kabupaten Rokan Ulu Penyelengara terakreditasi √ √ √ x x √
Materi dasar:
a.Kebijakan kursus b.Peraturan
tentang perkawinan
c.Hukum Nikah d.Prosedur Nikah Lengkap Lengkap Lengkap
Lengkap
Lengkap Lengkap
Materi Inti:
a.Fungsi keluarga
b.Merawat
Cinta dalam keluarga
c.Manajemen konflik d.Psikologi Perkawinan a-d a-d a-d a-d a-d Lengkap Materi
Penunjang :
a.Pendekatan andragogi b.Test c.Penugasan/ rencana aksi b, c b, c b, c b b Lengkap Materi inisiatif Akhlak dan Adab/ Mentalitas dalam keluarga Islamic Worldview Kifiyah ibadah, thaharah, manajemen ekonomi
Bila  melihat  kepada  praktek-praktek  Sertifikasi  Pranikah  yang  telah  ada,  maka secara  umum  pelaksanaannya  berbeda  antara  satu  wilayah  dengan  wilayah  yang lainnya,  lihat  tabel  1.  Padahal  bila  mengacu  kepada  aturan  teknis  yang  ada  dan ditetapkan,  maka  sebenarnya  telah  ada  standarisasi  dari  pelaksaan  kursus  pranikah tersebut. Akan tetapi ada saja kendala yang dialami oleh Pemerintah daerah (kementrian agama  kabupaten/kota/  propinsi)  untuk  bisa  konsisten  menerapkan  aturan  dan standarisasi pelaksanaan yang ada, mulai dari sarana dan prasarana, hingga sumber daya manusia.  Karena  itu  seharusnya  dalam  membangun  kembali  wacana  meregulasikan Sertifikasi Pranikah ini, Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan keseimbang- an pelaksanaan di tiap daerahnya.
Perbedaan  dan  persamaan  diatas  tentu  harus  dijadikan  pertimbangan  oleh Pemerintah pusat bila ingin kembali mengangkat Sertifikasi Pranikah ke level peraturan yang  mengikat.  Maka  variabel  manusia,  sarana,  dan  prasaran  harus  benar-benar dipertimbangkan  oleh  Pemerintah.  Karena  itu  akan  menjadi  faktor  penentu  akan  dapat terealisasi dengan baik atau tidak program kursus pranikah tersebut.
Variabel  manusia  sarana  dan  prasarana  menjadi  sangat  penting  diperhatikan, mengingat  dari  praktek  yang  ada,  salah  satunya  dari  praktek  yang  ada  di  kabupaten karawang, bahwa pemahaman peserta secara umum tentang materi yang didapatkan saat pelaksanaan  kursus adalah  sebagai  berikut: 33,3%  menyatakan  sangat  paham,  50,8% menyatakan  Paham , dan  10,4%  menyatakan  biasa  (sudah  tahu).  Adapun  saat  pelaksaan  test dengan bidang studi keagamaan, 13,1%  menyatakan biasa/tidak sulit, 45% kurang paham/agak sulit, dan 41,9% menyatakan Tidak paham/sulit. 19 Melihat kepada hal ini, tentu ada asumsi yang akan  terbangun  bahwa  kegiatan  yang  ada  dan  atau  diwacanakan  kembali  ini  memiliki  manfaat dan  maslahat  yang  tidak  begitu  signifikan,  bahkan  ada  kemungkinan  akan  mempersulit  proses perkawinan dari pasangan yang akan menikah.

## Analisis Maslahat Dan Mafsadat Dari Sertifikasi/Kursus Pranikah
Dalam  Syari’at  Islam  hal  utama  yang  harus  jadi concern dalam  penetapan sebuah  hukum adalah bagaimana  metode untuk “megambil/mewujudkan  maslahat dan menghindari  kerusakan/ mafsadat ”.  Karena  itu  lah  kemudian  ulama  mengembangkan apa yang disebut dengan ilmu ushul al-fiqh . Sebuah disiplin ilmu yang dibangun dengan
19 Huda dkk., “Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganten di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang.”
landasan  kerangka  filsafat  epistimologis  dan  aksiologis,  guna  mengetahui  dasar argumen  dan  pemikiran  dari  pendapat  para  ulama  tentang  hukum  suatu  perkara (perbuatan  mukallaf)  yang telah ditetapkan oleh ulama. Sehingga  metodologi istinbath (penarikan kesimpulan) dan penerapan hukum dari dalil-dalil naqli maupun ‘ aqli dapat terkontrol secara sistematis.
Dalam  menetapkan  menerapkan  sebuah  hukum,  ushul  al-fiqh  kemudian memberikan  kaidah-kaidah  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisa  lafaz-lafaz  dari dalil  yang  akan  dijadikan  acuan  hukum,  menganalisa  penggunaan  dalil,  dan menganalisa maslahat dan mafsadat .  Kaidah-kaidah  yang  dimaksud  yaitu; pertama , kaidah  yang  digunakan  untuk  menganalisa  lafaz  adalah  kaidah fi  al-amr ,  kaidah fi  al- nahyi ,  kaidah  ‘ am dan khas ,  kaidah mutlaq dan muqayyad ,  kaidah ma’rifah dan nakirah . Kedua ,  untuk  menganalisa  penggunaan  dalil,  ada  kaidah nasakh  mansukh , kaidah ta’arud  al-adillah ,  kaidah  qiyas,  kaidah istihsan ,  kaidah maslahah  mursalah , dan  kaidah istishab .  Adapun  yang ketiga ,  kaidah  untuk  menganalisa  maslahat  dan mafsadat adalah kaidah mashalihu al-‘am , kaidah maslahah dan Mafsadat . 20
Dengan  adanya  kaidah-kaidah  tersebut  tentu  analisis  terhadap  dalil-dali  syara’ akan  menjadi  lebih  mudah,  sehingga  kandungan  hukum  dan  pesan-pesan  yang  ada  di dala dalil-dalil syara’ tersebut, dapat di ekstraksi menjadi hukum yang aplicable (dapat diterapkan)  bagi  manusia  sebagai  mukallaf,  dan  perbuatan  manusia  sebagai  objek hukum  utama.  Sehingga  dengan  demikian  hukum  yang  ada  dan  diterapkan  dapat diterima baik secara penalaran maupu secara pengamalan. Atau dengan kata lain, setiap perbuatan  dan  tindak  tanduk  manusia,  akan  dapat  penjelasan  tentang  hukum  yang berlaku atasnya, baik secara terminologi maupun kesharihan sumber hukumnya.
Perlu  dipahami  bahwa,  dalam  Syari’at Islam,  yang kaidahnya telah dikembang- kan  oleh  para  ulama  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  paragras  sebelumnya, masla- hah /kemaslahatan bisa disebut sebagai kaidah inti dari kaidah-kaidah syari’ah yang ada. Kaidah  maslahah  ini  kemudian  di  breakdwon  ke  dalam  teori  maqashid  al-syari’ah. Dalam    tujuan  dari  adanya  syari’at  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu:  tujuan  primer, tujuan sekunder, dan tujuan tertier. Tujuan primer adalah tujuan inti dari adanya syari’at Allah, ulama dan cendikiawan musllin menggunakan istilah maqashid dharuriyah untuk
20 Achmad Yasin, Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam) (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013).
tujuan  ini,  artinya  tujuan  dari  adanya  syari’at  Allah  ini  adalah  menjaga  apa-apa  yang menjadi  hak-hak  inti  dari  hablun  min  Allah  dan  hablun  min  al-nas,  seperti diwajibkannya  shalat  dan  membayar  zakat.  Sedangkan  tujuan  sekunder  atau  tujuan hajiyat,  adalah  tujuan  dari  adanya  syari’at  yang  menghendaki  terlaksanannya  apa-apa yang  menjadi  pendukung  bagi  terwujudnya  kemaslahatan  bagi  manusia,  contohnya belajar  agama  agar  paham  hukum  dalam  agama.  Adapun  tujuan  tertier,  atau  maqashid tahsiniyat, adalah tujuan dari adanya  syari’at  yang  merupakan anjuran tambahan  yang mengandung  kebaikan  bagi  manusia,  contohnya  pelaksanaan  perkara-perkara  yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. 21
Dalam  menimbang  aspek maslahat dan mafsadat ,  khususnya  berkaitan  dengan aturan dari Allah SWT bagi manusia, maka orientasi utamanya haruslah ketaatan mutlak yang  didasarkan  atas  prinsip  keimanan  yang  mutlak  pula.  Sehingga  dalam  mengkaji hukum  tentang  perkawinan,  pemahaman  yang  harus  dipegang  sebagai  acuan  adalah, bahwa aturan  Allah  tentang perkawinan semata-mata demi  mewujudkan maslahat bagi manusia dan menghindarkan mafsadat dari manusia.
Adapun  dalam  menimbang  maslahat  dan  mafsadat  dari  ketentuan  yang  dibuat manusia,  maka  kita  harus  menimbang  seberapa  besar  kemaslahatan  dari  ketentuan tersebut,  dan  seberapa  kecil  kemafsadatan  yang  bisa  timtul  dari  ketentuan  tersebut. Dengan  kata  lain,  adanya  wacana  sertifikasi  dan/atau  kursus  pranikah  yang  telah dilaksanakan  selama  ini,  harus  bisa  mewujudkan  apa  yang  menjadi  manfaat  dari pernikahan itu sendiri, dan bukan sebaliknya.
Bila  melihat  kepada  aspek  manfaat  daripada  pernikahan,  maka  secara  teoritis telah  diketahui  bahwa  pernikahan  selain  sebagai  sebuah  ikatan  yang  kuat,  juga merupakan  media  bagi  pasangan  suami  istri  untuk  menjaga  nasab,  menjaga  harta,  dan menjaga  kehormatan  sesuai  dengan  ketentuan  Allah  SWT.  Sedangkan  wacana  yang kembali  digulirkan  oleh  Pemerintah,  bila  melihat  kepada  praktek  yang  telah  ada  dari aturan  sebelumnya,  maka  masih  terdapat  dua  kemungkinan  dari  wacana  tersebut. Pertama  adalah  kemungkinan  diraihnya  kemanfaatan  dari  pelaksanaan  Sertifikasi Pranikah,  yaitu  terwujudnya  keluarga  sakinah  yang  diharapkan.  Kedua,  kemungkinan muculnya mafsadat, karena aturan ini kemudian bisa menjadi kendala atau batu ganjalan bagi  mereka  yang  hendak  menikah.  Karena  telah  maklum  diketahui,  dengan  adanya
21 Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007).
tambahan  syarat  administrasi  maka  akan  adapula  tambahan-tambahan  lainnya  yang mucul sebagai efek domino dari persyaratan administrasi tersebut.
Bila  merujuk  kepada  tabel  1,  maka  dapat  kita  ketahui  bahwa  secara  pedoman pelaksanaan  sertifikasi  dan/atu  kursus  pranikah,  ada  bagian  materi  dasar,  dan  diantara cakupan  materinya  adalah  aspek  normatif  (peraturan  perUndang-undangan  tentang perkawinan),  hukum  nikah,  dan  proses  pernikahan  itu  sendiri.  Kemudian  pada  bagian materi inti  dibhasa tentang fungsi-fungsi keluarga, mulai dari fungsi keagamaan, fungsi sosial,  fungsi  proteksi,  fungsi  reproduksi,  pendidikan,  pembinaan,  dan  ekonomi.  Bila melihat kepada materi-materi tersebut cita-cita daripada adanya kursus ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang langgeng dan sakinah.
Dengan kata lain secara konsep sertifikasi/kursus pranikah sebagai syarat untuk melangsungkan  akad  nikah  mengandung  banyak  maslahat  bagi  pasangan  yang  akan melangsungkan  pernikahan.  Karena  dengan  materi  yang  telah  disiapkan  dan dikembangkan  orientasiya  untuk  mewujudkan  keluarga  yang  berkualitas,  yang  tidak hanya  mampu  mewujudkan  keluarga  sakinah  semata,  melainkan  turut  serta  menjadi bagian  pembentuk  masyarakat  yang  madani,  dengan  bekal  ilmu  dan  pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga dan rumah tangga yang ideal. 22
Mewujudkan  rumah  tangga  yang  “sakinah  mawaddah  wa  rahmah”  merupakan harapan dan keinginan setiap orang. Karena itu memang sangat urgent bagi  Pemerintah untuk  memberikan  perhatian  kepada  proses  pembentukan  keluarga.  Apalagi  bila mengingat  bahwa  keluarga  merupakan  komponen  penting  dalam  membangun  sebuah masyarakat.  Bila  menghendaki  masyarakata  yang  baik,  maka  perlu  pula  untuk membentuk keluarga yang baik.
Merujuk kepada penjelasan  tentang konsep  Sertifikasi Pranikah pada paragraf-paragraf diatas,  maka  konteks  Sertifikasi  Pranikah  dapat  dikategorikan  sebagai maqashid syari’ah yang  bersifat tahsiniyat ,  yang  sumbernya  adalah  kebijakan  manusia/ Pemerintah. Akan tetapi ada  hal  lain  yang  juga  harus diperhatikan,  yaitu status hukum dari  pernikahan  itu  sendiri.  Secara  hukum  pernikahan  memang  merupakan  sebuah amalan  yang  sifat  hukumnya  menyesuaikan,  bisa  wajib,  mubah,  makruh  atau  bahkan haram,  akan  tetapi  secara  subtantif  ini  merupakan  perintah  dari  Allah  dan  Sunnah
22 Irwansyah  Muhammad  Jamal,  “Program  Kursus  Pra  Nikah Ditijau Menurut  Teori Maslahah”  8 (2019): 18.
Rasulullah  Muhammad  SAW  yang  sangat  ditekankan.  Sehingga  bila  menggunakan perspektif  maqashid  syari’ah  tujuan  dari  pernikahan  itu  adalah  tujuan  syari’at  yang sifatnya dharuriyah dan hajiyah ,  atau  dengan  kata  lain  dalam  pelaksanaanya  memiliki status  hukum  yang  lebih  tinggi  dari  pada  pelaksanaan  Sertifikasi  Pranikah.  Sehingga yang  harus  diperhatikan  adalah  kebijakan  yang  telah  dibuat,  tidak  boleh  kemudian berubah  menjadi  aturan  yang  malah  memberatkan  dan  menghalangi  mereka  yang hendak  melaksanakan  pernikahan.  Karena  secara  prinsip  dalam  melaksanakan  hukum syari’at  seorang  muslim  itu  harus  diberi  kemudahan  dan  bukan  dipersulit,  apalagi dengan  aturan-aturan  yang  bersifat  administratif  tambahan.  Kemudahan  harus dikedepankan,  karena  dengan  menjalankan  syari’at,  banyak  hal  yang  akan  terjaga. Kemudian  tujuan  dari  adanya  aturan  ini,  harus  sesuai  dengan  kaidah  fiqhiyah,  yaitu jalbu  al-mashalih  wa  daf’u  al-mafasid 23 (meraih  kemaslahatan  dan  mencegah kerusakan),  bukan jalbu  al-masalih  bi  al-mafasid (meraih  kemaslahatan  dengan menempuh jalan kemafsadatan).

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, secara konsep, bila  merujuk  kepada  aturan  dan  panduan  yang  telah  ada  sebelumnya,  sertifikasi  prani- kah memilki aspek maslahat yang sangat besar, mengingat tujuan dan  maksud dari ser- tifikasi  ini  adalah untuk meminimalisir terjadinya  perkara-perkara buruk dalam keluar- ga, seperti KDRT, pelanggaran hak suami istri ataupun anak, dan menekan kasus perce- raian. Apalagi mengingat bahwa keluarga adalah tempat lahirnya nasl yang merupakan salah  satu  tujuan  dari  pada maqashid  syari’ah ,  dan maqashid  syari’ah merupakan turunan dari kaidah maslahah . Dengan demikian  secara ushuliyah kebijakan  ini  adalah kebijkan  Pemerintah  yang  dibolehkan  secara  syara’  dan  harus  didu-kung.  Akan  tetapi, yang  perlu  diperhartikan  adalah,  Sertifikasi  Pranikah  ini  tidak  boleh  mempersulit mereka  yang  hendak  melakukan/menjalankan  syari’at  nikah,  karena  dengan  demikian kebijakan  tersebut  muaranya  bukanlah  mewujudkan  kemaslahatan,  melainkan  mewu- judkan kemafsadatan/kerusakan, karena dengan semakin sulitnya prosedur pelaksanaan pernikahan,  akan  meningkatkan prosentase  kemungkinan terjadinya  perbutan zina, dan hal  ini  tentu  sangat  bertentangan  dengan  Syari’at  Islam.  Aturan  Sertifikasi  Pranikah
23 Duski  Ibrahim, AL-QAWA`ID  AL-FIQHIYAH  (KAIDAH-KAIDAH  FIQIH) (Palembang:  Noerfikri, 2019).
harus berdasarkan asas jalbu al-mashalih wa daf’u al-mafasid (meraih kemaslahatan dan mencegah  kerusakan),  bukan jalbu  al-masalih  bi  al-mafasid (meraih  kemaslahatan dengan kemafsadatan).

## Saran
Dengan demikian, sangat perlu bagi Pemerintah untuk mengkaji secara kompre- hensif  wacana  kebijakan  Sertifikasi  Pranikah  ini.  Mulai  dari  objeknya,  siapa  calon pengantin  yang  akan  disasar  sebagai  objek  dari  kebijakan  ini,  metodenya,  metode  apa yang akan digunakan dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarananya pemateri, tempat, dana dan lain sebagainya. Juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi di daerah,  tingkat  pemahaman  keagamaan  dari  masyarakat,  juga  kondisi  sosiologis  dan psikologis  dari  masyarakat.  Agar  tujuan  dari  Sertifikasi  Pranikah  ini  nantinya  akan dapat  mewujudkan  keluarga  sakinah,  yang  sesuai  dengan  kaidah  dalam  Hukum  Islam tentang perkawinan.

## Daftar Pustaka
Achmad  Yasin. Ilmu  Usul  Fiqh  (Dasar-Dasar  Istinbat  Hukum  Islam) .  Surabaya:  UIN Sunan Ampel, 2013.
Afrinaldi,  Afrinaldi,  dan  Zulfani  Sesmiarni.  “Perempuan  Menggugat:  Kursus  Pra  Nikah Sebuah  Upaya  Preventif  Di  Bp4  Kota  Pariaman.” Kafa`ah:  Journal  of  Gender Studies 6, no. 1 (31 Agustus 2016): 73.
Afrizal, Afrizal. “Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kua Pringsewu.” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat  Islam , Vol. 10, No. 1 (8 Maret 2018): 97–120.
Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam.  “Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus Pranikah.” Kementrian Agama, 2013.
Faisar Ananda Arfa. Filsafat Hukum Islam . Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007.
Firdaus,  Zahrotul.  “Peraturan  Bupati  Rokan  Hulu  Provinsi  Riau  Nomor  5  Tahun  2016 Tentang  Kewajiban  Mengikuti  Kursus  Pra-Nikah.” AL-HUKAMA’ 7,  no.  2  (21
Maret 2018): 464–501.
Hakim,  Muhammad  Lutfi.  “Kursus  Pra-Nikah:  Konsep  Dan  Implementasinya  (Studi Komparatif Antara BP4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)” Vol. XII, no. No. 2 (Desember 2016): 14.
Hastanto, Ikhwan. “Mulai 2020, Calon Pengantin Harus Lulus  Sertifikasi Pranikah Dulu Baru  Boleh  Kawin.” Vice (blog),  15  November  2019.https://www.vice.com/id_ id/article/8xwpnv/mulai-2020-calon-pengantin-tak-punya-sertifikasi-nikah- belum-boleh-kawin.
Huda,  Munir,  Didin  Hafidhuddin,  Ulil  Amri  Syafri,  dan  Irfan  Syauqy  Beik.  “Model Kurikulum  Pendidikan  Pra  Nikah  Untuk  Membentuk  Keluarga  Sakinah:  Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganten di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang” Vol. 12, No. 1 (2016): 16.
Ibrahim,  Duski. Al-Qawa`Id  Al-Fiqhiyah  (Kaidah-Kaidah  Fiqih) .  Palembang:  Noerfikri, 2019.
Jamal,  Irwansyah  Muhammad.  “Program  Kursus  Pra  Nikah  Ditijau  Menurut  Teori Maslahah” Vol. 8, No. 2, (2019): 18.
M.  AGUS  NOORBANI.  “Layanan  Kursus  Pra-Nikah  Di  Kua  Kecamatan  Cicantayan Kabupaten Sukabumi.” Jurnal PENAMAS Vol. 28, No. 2 (2015): i–iv.
Nasution, Khoiruddin. “Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (20 Juli 2015).
Rabitha, Daniel. “Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Purwakarta: Kasus Kua Purwakarta, Cibatu, Dan Babakan Cikao.” Penamas 28, no. 3 (31 Desember 2015): 505–24.
Rais,  Isnawati.  “Tingginya  Angka  Cerai  Gugat  (Khulu’)  Di  Indonesia;  Analisis  Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” AL-‘ADALAH Vol. XII, no. No. 1 (Juni 2014): 14.
Ridwan, Ridwan. “Hukum Dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai  Social  Control  dan  Hukum  Sebagai  Social  Enginnering).” Jurnal Jurisprudence Vol. 6, no. No. 1 (6 Januari 2017): 28.
Siap Bangun Negaa dan Oktianti PH. “Sertifikasi Nikah 2020: Upaya Menurunkan Angka Perceraian, Pernikahan di Bawah Umur, dan KDRT | Indonesia Baik.” Diakses 28 Juni 2020.
Siap  Bangun  Negaa,  dan  Oktianti  PH.  “Jumlah  Kasus  Perceraian  di  Indonesia Memprihatinkan  |  Indonesia  Baik.”  Https://.  indonesiabaik.id.  Diakses  6  Juli 2020.
Serambi  Indonesia.  “Syarat  Terbaru  Menikah  sesuai  UU  Perkawinan,  Pasangan  Harus Lulus  Kursus  Pra-Nikah.”  Diakses  28  Juni  2020.  https://aceh.tribunnews.com/ 2019/11/15/syarat-terbaru-menikah-sesuai-UU-perkawinan-pasangan-harus- lulus-kursus-pra-nikah.