Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 5 Mei 2020
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENGAMANAN  ASET  TANAH  MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN PP NOMOR 27 TAHUN 2014

## Rudy Kurniawan
Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Email: rudy.70974@gmail.com,

## Abstract
Fixed assets are tangible assets that have a useful life of more than 12 months to be used  in  government  activities  or  utilized  by  the  general  public.  The  government must record its fixed assets even though these fixed assets are used by other parties. This study aims to analyze the implementation of the policy of securing land assets belonging  to  the  Semarang  City  Government  and  analyze  the  supporting  and inhibiting  factors  in  the  implementation  of  the  security  policy.  The  research approach  used  is  qualitative  using  a  policy  implementation  model  according  to Edward  I.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  problems  faced  are:  Not  all managers of Regional Assets / Property understand deeply Permendagri No. 17 of 2007  which  became  a  reference  in  the  management  of  assets  or  regional  assets; Many ownership of land assets are not supported by evidence of legal land rights; Administration of ownership evidence for Regional Assets is still a lot of disorderly. The process of securing land assets is carried out by: Identifying existing Semarang City  government  assets;  Administrative  safeguards;  Physical  security;  Legal action.  Inhibiting  factors:  Bureaucratic  system  that  is  still  less  efficient  and  the weak  coordination  that  occurs  between  related  agencies;  Human  resource expertise  possessed  by  the  parties involved  is  still  not  optimal;  The  availability  of facilities to support the implementation of policies has not been fully adequate; The authority  given  to  ASN  in  implementing  the  Semarang  City  Government  Land Assets  Security  Policy  is  still  ineffective. Supporting  factors:  There  are  incentives as  implementers;  Good  communication  and  coordination  with  related  parties; Inviting  the  public  to  participate  in  physically  securing  Semarang  City Government's land assets.

## Keywords: Implementation, security, assets, land, government

## Abstrak
Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa guna lebih dari 12 bulan untuk  dipakai  dalam  aktivitas  pemerintah  ataupun  digunakan  oleh  masyarakat global. Pemerintah harus mencatat aset tetap yang dimilikinya walaupun aset tetap itu  dipakai  oleh  pihak  lain.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  implementasi kebijakan  pengamanan  aset  tanah  milik  Pemerintah  Kota  Semarang  serta menganalisis  faktor-faktor  pendukung  serta  penghambat  penerapan  prosedur pengamanannya.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kualitatif  dengan menggunakan  model  implemantasi  kebijakan  munurut  Edward  I.  Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi yaitu: Tidak  semua  pengelola Aset/Barang    Milik  Daerah  memahami  secara  mendalam  Permendagri  No.17 Tahun  2007  yang  menjadi  acuan  dalam  pengelolaan  Aset  ataupun  Barang  Milik Daerah; Kepemilikan  aset  tanah  masih banyak  yang  tidak  didukung  dengan bukti  hak  atas  tanah  yang  sah;  Administrasi  terhadap  bukti  kepemilikan  Aset Daerah  masih  banyak    yang  tidak  tertib.  Proses  pengamanan  pada  aset  tanah dilakukan  dengan  cara:  Mengidentifikasi  aset  pemerintah  Kota  Semarang  yang ada;  Pengamanan  administratif;  Pengamanan  fisik;  Tindakan  hukum.  Faktor penghambat:    Sistem  birokrasi  yang  masih  kurang  efisien  dan  masih  lemahnya koordinasi yang terjadi antar instansi yang terkait; Keahlian sumberdaya manusia yang  dimiliki  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  masih  kurang  optimal;  Ketersediaan fasilitas  untuk  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  belum  sepenuhnya  memadai; Kewenangan  yang  diberikan  pada  ASN  dalam  melaksanakan  Kebijakan Pengamanan  Aset  Tanah  Milik  Pemerintah  Kota  Semarang  masih  kurang  efektif. Faktor pendukung : Adanya insentif sebagai pelaksana; Adanya  komunikasi  serta koordinasi  yang  cukup  baik  dengan  pihak-pihak  terkait;  Mengajak  masyarakat untuk  berperan  serta  dalam  mengamankan  secara  fisik  aset  tanah  Milik Pemerintah Kota Semarang.
Kata kunci : Implementasi, pengamanan, aset, tanah, pemerintah

## Pendahuluan
Lahirnya  prinsip Good  Governance ,  menuntut  Pemerintah  Daerah  harus membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya antara lain adalah  agar  semua  Aset/Barang  Milik  Daerah  (BMD)  yang  dilaporkan  dapat dipertanggungjawabkan  terhadap  masyarakat  secara  menyeluruh  serta  sesuai  dengan tujuan.  Definisi Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ialah  aset  berwujud  yang  memiliki  masa  guna  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk dipakai  dalam  aktivitas  pemerintah  ataupun  digunakan  oleh  masyarakat  secara  luas. Dengan  pembatasan  definisi  itu  sehingga  pemerintah  semestinya  mencatat  aset  tetap yang  dimilikinya  walaupun  aset  tetap  itu  dipakai  oleh  pihak  lain.  Pemerintahpun semestinya  mencatat  hak  atas  tanah  menjadi  aset  tetap.  Dalam  PSAP  07,  aset  tetap  di neraca  dikelompokkan  enam  bagian,  yaitu  Tanah;  Peralatan  dan  Mesin;  Gedung  dan Bangunan;  Jalan,  Irigasi,  dan  Jaringan;  Aset  Tetap  Lainnya;  dan  Konstruksi  Dalam Pengerjaan.
Pengamanan  aset  ialah  aktivitas  perilaku  pengelolaan  dalam  pengurusan  BMD dalam  bentuk  fisik,  administrasi,  serta  perilaku  usaha  hukum.  Pengamanan  BMD merupakan  kewajiban  dari  pengelola,  pengguna,  dan/atau  kuasa  pengguna  barang. Kegiatan pengamanan meliputi pengamanan administratif, fisik dan hukum.
a. Pengamanan  administrasi  ialah  aktivitas  yang  dilaksanakan  pejabat  yang  dpilih untuk menatausahakan dalam kerangka mensejahterakan barang milik daerah dari segi administratif.
b. Pengamanan  fisik  ialah  aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  pejabat  yang  dipilih untuk  mengamankan  barang  milik  daerah  yang  diarahkan  untuk  menghambat
berlangsungnya  depresiasi  fungsi  barang,  penurunan  kuantitas  barang  serta hilangnya barang.
c. Pengamanan hukum ialah aktivitas untuk menyimpan barang milik daerah dengan langkah menyempurnakan bukti status kepemilikan.
Berdasarkan  data  dari  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  Perwakilan  Provinsi Jawa  Tengah  (LHP  BPK)  atas  Pemeriksaan  Manajemen  Aset  pada  Pemerintah  Kota Semarang TA. 2015 dan TA. 2016 (Semester I) masih terdapat beberapa catatan terkait penatausahaan  aset  tetap,  adapun  catatan  tersebut  yakni:  Masih  banyak  tanah  belum bersertifikat,  sertipikat  atas  nama  pihak  lain,  papan  tanda  kepemilikan  tanah  Pemkot Semarang  tidak  ada.  Dalam  LHP  BPK  Nomor  111/LHP/BPK/XVIII.SMG/10/2016 tanggal  25  Oktober  2016  mengungkap  temuan  terkait  pengamanan  aset  tetap  (tanah) yaitu  belum  sepenuhnya  tanah  milik  Pemkot  Semarang  bersertifikat,  dan  belum sepenuhnya tanah milik Pemkot Semarang mempunyai papan nama tanda kepemilikan.
Faktor  lainnya  yang    mempengaruhi  adalah  terbatasnya  tenaga  SDM  untuk melakukan  penjagaan  terhadap  keamanan  aset  tanah  tersebut.  Sumber  daya  manusia merupakan  bagian  penting  dalam  aktivitas  kerja  (Saridawati,  2018).  Kebijakan  untuk pengamanan aset belum mengakomodir semua hal yang diperlukan, seperti penguasaan dan  pemeliharaan  aset  agar  tidak  hilang,  rusak,  atau  dicuri,  dan  sebagainya. Permasalahan  mengenai  pengamanan  aset  daerah  itu  emestinya  segera  diselesaikan. Meskipun  belum  sempurna  tetapi  harus  ada  perbaikan  dalam  pengamanan  sebab  aset daerah  adalah  kekayaan  yang  seharusnya  dipelihara,  diamankan,  serta  dimanfaatkan sebaik mungkin menjadi amanah yang harus diambil untuk masyarakat.
Untuk  menjawab  tantangan  di  atas  maka  lahirlah  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Hal  tersebut merupakan  perubahan  paradigma  baru  dalam  pengamanan  barang  milik  negara/daerah serta  memunculkan  optimisme  baru  dalam  penataan  dan  pengamanan  barang/aset negara/daerah yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa  “Pengelola  barang,  pengguna  barang  dan/kuasa  pengguna  barang  wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya”. Pasal 42 (2) “Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  pengamanan  administrasi,  pengamanan  fisik,  dan pengamanan  hukum”.  Pasal  43  ayat  (1)  “Barang  Milik  Negara/Daerah  berupa  tanah harus  disertipikatkan  atas  nama  Pemerintah  Republik  Indonesia/Pemerintah  Daerah yang  bersangkutan”.  Oleh  sebab  itu,  cakupan  manajemen  aset  negara  terdiri  atas perencanaan  kebutuhan  juga  penganggaran;  pengadaan;  pemanfaatan;  pemakaian; pengamanan  serta  perawatan;  penilaian;  pembersihan;  pengalihan;  penatausahaan; pengarahan, pengawasan, juga pengelolaan. Proses itu adalah siklus logistik yang lebih terinci  yang  didasarkan  kepada  evaluasi  pentingnya  penyesuaian  untuk  siklus perbendaharaan dalam kerangka yang lebih luas (finansial negara).
Aset daerah harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,  selain  menjadi  amanah  yang  seharusnya  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  selaku  stakeholder.  Aset  daerah  juga  merupakan  sumber  potensial
penerimaan  daerah  serta  dapat  membantu  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dan terampil dalam mengelola aset  atau  barang  milik  daerah  serta  dituntut  untuk  membenahi  sistem  pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan Undang-Undang yang berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  merupakan  acuan  utama  pemerintah  dalam  pengelolaan  aset  daerah, serta dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Aset  daerah  ialah  suatu  potensi  ekonomi dan sumber daya yang bersifat mutlak bagi setiap pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang  baik  akan  berkontribusi  besar  bagi  pemerintah  daerah,  sebaliknya  jika pengelolaannya  buruk  maka  akan  berdampak  buruk  pula  pada  pemerintah  daerah tersebut.
Aset  atau  barang  milik  daerah  itu  sendiri  dikelola  oleh  unit  organisasi  yang memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  atas  aset  tersebut.  Pengelola  barang/aset  daerah tersebut  ialah  pejabat  yang  berdaulat  serta  berkewaijban  menetapkan  kebijakan  dan pedoman  serta  melakukan  pengelolaan  barang  milik  negara/daerah.  Pengelolaan  aset atau barang milik daerah, pemerintah daerah dituntut agar bisa dengan profesional serta mandiri mengelola asetnya dengan keahlian pengelolaan aset yang terbagi kedalam lima tahapan  kinerja,  yakni:  inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian  aset,  optimalisasi pemanfaatan  aset  dan  pengawasan  dan  pengendalian  dengan  pengembangan  Sistem Informasi Manajemen Aset.
Menjumpai  permasalahan  manajemen  aset  daerah  butuh  proses  yang  begitu panjang, pemerintah daerah dituntut agar bekerja keras dalam mengimplementasikannya supaya tujuan itu dapat teraih. Untuk meraih sesuatu itu pastinya bukan persoalan yang gampang, sebab tidak sedikit hal yang semestinya diperbaharui serta diperbaiki. Prinsip Good  Governance ,  menuntut  bahwa  Pemerintah  Daerah  harus  membuat  laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang mana akan menghasilkan pekerjaan yang baik,  begitu  pula  sebaliknya.  Semuanya  harus  dilihat  dari  tupoksinya  dan  harus disesuaikan  dengan  pejabat  yang  diperlukan  sehingga  tidak  terjadi  pemerintahan  yang kaya  struktur  tapi  miskin  fungsi,  dan  tidak  juga  terjadi  sebaliknya  kaya  fungsi  tapi miskin  struktur,  harus  seimbang  antara  keduanya.  Peraturan  perundang-undangan tentang pengelolaan aset daerah juga harus dipertegas, sepanjang waktu kebijakan yang ada  hanya terkait  teknis  manajemen  serta  tidak  adanya  peraturan  perundang-undangan yang mengatur perihal/punishment bagi pemerintah yang lengah Tupoksinya.
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Kota  Semarang  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  5  Tahun  2007  perihal  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Walikota ialah pemilik kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.  Walikota  dibantu  oleh  Sekretaris  Daerah  selaku  pengelola  barang,  Kepala Bagian  Umum/Perlengkapan/Unit  pengelola  Barang  Milik  Daerah  selaku  Pembantu Pengelola  Barang,  Kepala  SKPD  selaku  Pengguna  Barang,  Kepala  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  sebagai  Kuasa  Pengguna  Barang,  Penyimpan  Barang  dan  Pengurus Barang.  Di  dalam  Perda  ini  juga  diatur  mengenai  tugas  inti  serta  fungsi  pejabat
pengelola  barang milik  daerah.  Para  pengurus  barang  diangkat  berdasarkan  Keputusan Walikota  Semarang  Nomor  030/5/2016  tanggal  4  Januari  2016  tentang  Penunjukan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Semarang  Tahun  2016.  Dalam  Keputusan Walikota tersebut juga disebutkan tugas dari Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.
Penelitian  ini  lebih  mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan  Rorimpandey  dkk (2016)  bertujuan  untuk  menganalisis  kesesuaian  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah Kabupaten  Minahasa  Selatan  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  2014.  Akan tetapi  pada  penelitian  ini  yang  dilakukan  adalah  melakukan  analisis  terhadap Implementasi  Kebijakan  Pengamanan  Aset  Tanah  Milik  Pemerintah  Kota  Semarang Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014.

## Metode Penelitian
Karya  ilmiah  ini  berdasarkan  penelitian  dengan  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  (Sugiyono,  2012).  Sumber  data  yang  digunakan,  yaitu  data  primer  yang berasal  dari  wawancara  dan  observasi  dan  dokumentasi  dan  data  sekunder  diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Bungin, 2007). Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang sebagai pengelola Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Semarang dan pemerintah kelurahan di Kota Semarang.
Pemilihan  pemberi  informasi  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  cara purposive dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian. Informan pada penelitian  ini  adalah  Kepala  Bidang  pada  Bidang  Aset  BPKAD  Kota  Semarang,  Staf Bidang Aset (Pengurus Barang) BPKAD Kota Semarang, Kepala Kelurahan Jatibarang Kecamatan  Mijen,  dan  Kepala  Kelurahan  Kedungpane  Kecamatan  Mijen.  Adapun teknik  penelitian  ini  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  (Moleong, 2008).
Menurut  (Miles  &  Huberman,  2007),  analisis  data  kualitatif  ada  tiga  alur aktivitas  yang  berlangsung  bersamaan.  Kegiatan  dalam  analisis  data,  yaitu: Condensation  Data,  Display  Data, dan Conclusion  Drawing/Verifications. Analisis data  yang  digunakan  melalui  pendekatan  kualitatif,  yaitu  menjawab  dan  memecahkan masalah  dengan  melakukan  pemahaman  dan  pendalaman  secara  menyeluruh  guna menghasilkan  data  yang  akurat  dari  obyek  yang  diteliti  kemudian  dipaparkan  sesuai dengan  kondisi  dan  waktu.  Analisis  data  pada  penelitian  kualitatif,  dilaksanakan semenjak  sebelum  memasuki  lapangan,  selama  di  lapangan,  serta  setelah  selesai  di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  Kebijakan  Pengamanan  Aset  Tanah  Milik  Pemerintah  Kota Semarang
Menurut  (Purwanto,  2015),  implementasi  intinya  ialah  aktivitas  agar menyalurkan  keluaran  peraturan  ( to  deliver  policy  output )  yang  dilaksanakan  oleh para  implementer  terhadap  kelompok  sasaran  ( target  group )  sebagai  upaya  agar dapat meraih  tujuan  kebijakan. Tujuan  peraturan  diharap  agar  muncul  ketika policy output bisa  diterima  serta  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  kelompok  sasaran  agar dalam jangka panjang hasil kebijakan akan dapat diwujudkan.
Grindel  dalam (Akib,  2012)yang  menjelaskan  bahwa  implementasi merupakan  proses  umum  tindakan  administratif  yang  dapat  diteliti  pada  tingkat program  tertentu.  Model  implementasi  Kebijakan  Jeffrey  Pressman  dan  Aaron Wildavsky  dalam  (Anggara,  2014) ini  menjelaskan  tentang  model  implementasi kebijakan  yang  paling  awal  muncul.  Implementasi  dapat  berhasil  bergantung terhadap keterikatan diantara beragam organsiasi serta departemen pada tingkat lokal yang  berpartisipasi  dalam  penerapan.  Jika  ada  relasi  kolaborasi  dalam  rangkaian mata rantai itu yang defisit sehingga akan menimbulkan kegagalan penerapan.
Sesuai Standar Operasional   Prosedur (SOP) terhadap Pengamanan  Barang Milik  Daerah,  Sekretaris  Daerah  selaku  pengelola  barang  dengan  peran  dan  tugas penyimpanan    bukti    kepemilikan    bagi    barang    milik    daerah.  Dengan    demikian, Sekretaris  Daerah  Kota  Semarang sesuai  peran  dan  fungsinya  selaku  pengelola barang  menyimpan  segala  bukti  kepemilikan  terhadap  aset  tanah  tersebut. Pengamanan  fisik  terhadap  Barang  Milik  daerah  berupa  tanah  dilakukan dengan maksud    untuk    mencegah    terjadinya  penurunan    fungsi    tanah,    penurunan  nilai tanah  serta  agar  semua  pihak  mengetahui  tanah  tersebut  milik  Pemerintah Kota Semarang dan dapat   dilakukan   antara   lain dengan cara pemagaran, pemasangan tanda  batas  tanah  serta  pemasangan  papan  tanda  kepemilikan.  Pemagaran    serta penerapan    papan    tanda    kepemilikan    dilaksanakan    oleh  pemakai  bagi  tanah dan/atau  gedung  yang  dipakai  untuk  pengadaan  tugas  inti  sertta  fungsi  serta    tanah dan/atau bangunan yang sudah diberikan dari pengguna pada Kepala Daerah.
Sesuai SOP terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dengan peran dan tugas   penyimpanan  bukti  kepemilikan terhadap    barang    milik    daerah.  Dengan    demikian,  Sekretaris    Daerah    Kota Semarang sesuai  peran  dan  fungsinya  selaku  pengelola  barang menyimpan segala bukti  kepemilikan  terhadap  aset  tanah  tersebut.  Pengamanan  hukum  mencakup aktivitas  melengkapi  bukti  status  kepemilikan  tanah,  sedangkan  upaya  hukum dilakukan  apabila  terjadi  pelanggaran  hak  atau  tindak  pidana  dan/atau  perdata. Pengamanan  Hukum  atas  Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  dilakukan dengan maksud  agar  aset  tanah   memiliki  kelengkapan  berupa  surat-menyurat maupun data-data yang sah tentang kepemilikan tanah tersebut. Bukti kepemilikan yang ada harus berkekuatan hukum seperti sertifikat tanah.
Selanjutnya dijelaskan tentang Mekanisme dan Prosedur Kerja Berdasarkan SOP  Pengamanan  barang  Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang yang diuraikan sebagai berikut:
1) OPD  melaksanakan  pengamanan  administratif  melalui  pencatatan    pemasangan label   terhadap   barang   milik   daerah,   pengamanan   fisik  dengan pemagaran serta  pemasangan  papan  tanda  kepemilikan  tanah  dan  bangunan    serta  tindakan hukum    dengan   melakukan musyawarah  untuk  penyelesaian   atas  barang   milik daerah  yang  memiliki masalah  dengan  pihak lain.
2) BPKAD  selaku  pembantu  pengelola  barang  milik  daerah  melakukan  koordinasi dengan  OPD terhadap pelaksanaan pengamanan administratif,  pengamanan fisik dan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh OPD.
3) Dalam  hal   jika tidak  tercapai  penyelesaian  atas  barang  milik  daerah  yang memiliki  masalah  dengan  pihak  lain  atau  tidak  ditemukan  kata  mufakat,  OPD berkoordinasi  dengan    Bagian  Hukum    dalam    upaya    pengadilan    perdata  atau pidana. Selanjutnya dilakukan penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil    alihan,    penyegelan,   penyitaan    secara    paksa  oleh      Satuan Polisi   Pamong    Praja   (SATPOL     PP)   bersama   Bagian Hukum/Pembantu Pengelola.
Pengelolaan    aset    atau    barang    milik    daerah    yang    dilakukan  BPKAD Kota  Semarang  sudah    dilakukan    sesuai    prosedur    yang    ada.    Sesuai    dengan pengamatan  yang   dilakukan,   bahwa   prosedur   tersebut   menyesuaikan   dengan Peraturan  Pemerintah        Nomor        27        Tahun        2014        tentang        Pengelolaan Barang        Milik  Negara/Daerah    dengan    tetap    menggunakan    Peraturan    Menteri Dalam    Negeri  omor  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  barang Milik  Daerah  sebagai      landasan.      Selanjutnya      diturunkan      Peraturan      Daerah Kota   Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Namun  dalam    setiap    pelaksanaannya,    masih  saja  terdapat  berbagai kendala.    Hal    ini    dapat  diketahui  berdasarkan    hasil    wawancara    dengan  Kepala Bidang  Aset  Daerah  BPKAD  Kota  Semarang  yang  mengatakan  bahwa:  “Terdapat aset   tanah   milik   pemerintah   Kota   Semarang yang   belum bersertifikat. Untuk mengadministrasikan    tanah-tanah    milik    pemerintah  daerah  kendalanya  adalah karena tanah yang dikuasai pemerintah itu adalah tanah turun-temurun yang dikuasai oleh  pemerintah  daerah  serta  bukti    surat-suratnya    terdapat    yang    mudah    dicari serta  juga  yang  sulit dicari bukti kepemilikannya.
Jika    dilihat    dari    sejarah    kepemilikan    aset  tanah  tersebut  salah  satunya adalah  karena  terjadinya  otonomi  daerah  yang  mana      aset      tanah      sebelumnya milik      pemerintah      provinsi,      diserahkan    kepada    pemerintah    kabupaten/kota dengan    tanpa    dilengkapi  oleh    surat-surat    pendukung.    Belum    lagi    timbulnya komplain    dari  ahli    waris    yang    mengaku    akan    kepemilikan    tanah    tersebut. Selain  itu ada ketidaksesuaian data tanah dengan sertifikat yang ada  sehingga  tidak sesuainya  keterangan  pengadministrasian  data  yang  ada”.  Di samping itu,  tidak semua    pengelola  Aset/Barang    Milik    Daerah    memahami    secara  dalam    tentang
Permendagri  No.  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik  Daerah  yang  menjadi  acuan  dalam  pengelolaan  Aset  ataupun  Barang  Milik Daerah.
Lebih    lanjut,    hasil    dari    fenomena    yang    diamati    dan    dikaji    selama penulis melakukan penelitian pada BPKAD Bidang Aset, yaitu dari total 3.627 persil tanah  yang    dikuasi    oleh    pemerintah    kota    Semarang  sampai    dengan    per    31 Desember  2018,    masih    terdapat    banyak  persil    tanah    yang    belum    bersertifikat Hak  Pakai atas nama Pemerintah Kota Semarang, yaitu sebanyak 1.544 persil tanah (42,56%).
Kepemilikan    aset    tanah    masih    banyak    yang    tidak    didukung    dengan bukti hak atas tanah yang sah (sertifikat) sehingga hak atas aset tersebut tidak jelas dan  rawan  terhadap  penyalahgunaan.  Serta  di  beberapa  lokasi  dengan  aset  tanah milik pemerintah  diduduki  oleh  warga  dengan  secara  tidak  sah.   Administrasi terhadap  bukti  kepemilikan  Aset  Daerah  masih  banyak  yang  tidak  tertib.  Terdapat beberapa  Barang      Milik      Daerah  berupa      aset      tanah  yang      belum      diserahkan status  penggunaannya    oleh    Kepala    Daerah    sebagai    Pemegang    Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kota Semarang.
Penyertifikatan    tanah-tanah    pemerintah    yang    berasal    dari    pemberian atas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada daerah tidak  segampang yang dibayangkan. Berita   acara   penyerahan   umumnya   tidak   disertai   dengan Surat Pelepasan  Hak  (SPH)  sehingga  syarat  untuk  meningkatkan  status  tanah menjadi    tanah  bersertifikat  belum  cukup  dengan  Berita  Acara  saja.  Selain    itu, Pinjam    Pakai    Tanah    kepada    Pihak    Ketiga    masih    banyak    yang    tidak    sesuai ketentuan    dan    tidak    mempunyai    dasar    perjanjian  yang  jelas.  Pemanfaatan tanah  milik  Pemerintah  Daerah  belum  didukung  dengan  bukti perjanjian  serta hasil/pendapatan    sewa    tidak/belum    diserahkan    ke    Kas    Daerah.    Serta  adanya Tanah  Milik  Pemda  yang  berstatus  Bangun  Guna  Serah  belum  memiliki Bukti Kepemilikan  yang  Legalitas  dan  bangunan  di  atas  tanah  tersebut  dikuasai  oleh pihak lain
Upaya    untuk    menghadapi    permasalahan-permasalahan    yang    terjadi sudah dilakukan  demi  terciptanya  pengelolaan  aset/barang  milik  daerah  dengan baik, khususnya  bagi  aset  tanah  yang  merupakan  salah  satu  aset  penting  yang dapat bernilai  guna  tidak  hanya  sekarang  tapi  juga  di  masa  yang  akan  datang. Bidang Aset  Daerah pada  BPKAD Kota  Semarang telah  melaksanakan  pengajuan permohonan  pembuatan bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat untuk aset tanah yang  belum  bersertifikat    atas    nama    pemerintah    Kota    Semarang  kepada    Badan Pertanahan    Nasional      (BPN),      namun      dalam      prosesnya      BPN      tidak mengabulkan    semua  permohonan    tersebut    karena    dinilai    data    masih    kurang lengkap,    akan    tetapi    data  yang    kurang    lengkap    tersebut    tidak    langsung disampaikan    kembali    oleh    BPN  kepada    pemerintah    Kota    Semarang  sehingga pada  saat  pengajuan  permohonan-permohonan berikutnya menjadi terhambat.
Mengenai  optimalisasi    pengamanan  dan  pemeliharaan  aset  tanah,  diawali dengan  cara  persuasif  kepada  pihak  ahli  waris  yang  merasa  bahwa  aset  tanah tersebut  miliknya,  yang  padahal  aset  tanah  tersebut  adalah   milik   pemerintah. Pengamanan   yang   dilakukan   dengan   tetap melakukan  proses  persuasif  bagi masyarakat    yang    menggunakan    lahan  dengan      tanpa      izin.      Untuk      proses pengadministrasian      sertifikat      tetap  berkoordinasi  kepada  Badan  Pertanahan Nasional (BPN).
Optimalisasi      yang      dilakukan      oleh      BPKAD  Kota      Semarang  dalam proses  pengamanan aset tanah dilaksanakan dengan cara :
1) Mengidentifikasi aset-aset pemerintah Kota Semarang yang ada;
2) Pengembangan  database  aset  Pemerintah    Kota      Semarang  dengan  memakai aplikasi    Sistem    Informasi    Manajemen    Aset    (SIMA)    dan  Sistem    Informasi Manajemen    Barang    Daerah    (SIMBADA)    yang    dibuat  untuk  mempermudah pendataan aset daerah serta aset tanah.
3) Pengamanan administratif (pencatatan, pemasangan label);
4) Pengamanan fisik (pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan);
5) Tindakan      hukum      (musyawarah      untuk      mencapai    penyelesaian,      upaya pengendalian  perdata,  serta  pengimplementasian  hukum  dengan  tindakan represif).
B. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang
Faktor  yang  pertama,  yaitu  struktur  birokrasi  menjadi  penting  dalam implementasi  kebijakan.  Aspek  struktur  birokrasi  ini  mencakup  dua  hal  penting, yakni  proses  serta  struktur  organisasi  pelaksana  sendiri.  Mekanisme  implementasi program ditentukan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program  kebijakan.  SOP  yang  baik  mencantumkan  kerangka  kerja yang tersusun, langsung ke hal inti dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi  acuan  dalam  bekerjanya  implementor,  sedangkan  sturktur  organisasi pelaksana harus menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Strutur organisasi pelaksana harus memastikan terdapatnya pemerolehan keputusan atas peristiwa yang tidak biasa dalam program dengan cepat.
Berkaitan  dengan  struktur  organisasi  dalam  kegiatan Kebijakan Pengamanan  Aset  Tanah  Milik  Pemerintah  Kota  Semarang,  diperoleh  hasil  bahwa SOP  meliputi  identifikasi,  inventarisasi,  koordinasi,  pengamanan  administratif, pengamanan  fisik,  dan  pengamanan  hukum.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya masih  banyak  permasalahan  dan  kendala-kendala  birokrasi.  Kondisi  ini  menjadi faktor yang menghambat kebijakan pengamanan  aset tanah milik Pemkot Semarang. Selain  itu  koordinasi  yang  terjadi  antar  instansi  yang  terkait  sudah  berjalan,  tetapi masih kurang  optimal juga menjadi faktor yang menjadi penghambat.
Faktor  yang  kedua,  yaitu  sumber  daya,  di  mana  sumber  daya  menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia  maupun  sumber  daya  finansial.  Sumber  daya  manusia  adalah  kecukupan
baik  kualitas  dan  kuantitas  implementor  yang  dapat  melingkupi  seluruh  kelompok sasaran.  Sumber  finansial  adalah  kecukupan  modal  investasi  atas  sebuah program/kebijakan.  Keduanya  harus  diperhatikan  dalam  implementasi  kebijakan. Sebab  tanpa  kehandalan  implementor,  kebijakan  menjadi  kurang  energik  dam berjalan  lambat,  sedangkan  sumber  daya  finansial  menjamin  keberlangsungan kebijakan.  Tanpa  ada  dukungan  finansial  yang  memadai,  program  tidak  dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Dukungan  finansial  bersumber  dari  PAD  Kota  Semarang  yang  selalu mengalami  peningkatan  dari  tahun  2016  sampai  dengan  2018.  Sumber  PAD  yang selalu  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2018  adalah pajak  daerah  serta  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  sedangkan yang fluktuatif adalah sumber PAD dari retribusi daerah dan pos lain-lain yang sah.
Pemerintah  Kota  Semarang  berupaya  ke  arah  kemandirian  dalam pembiayaan pembangunan, salah satunya lewat siklus pengelolaan aset tanah sebagai kekayaan daerah. Pemerintah Kota Semarang berupaya melakukan usaha itu dengan berasaskan  pada  peraturan ‐ peraturan  yang  berlaku.  Bentuk  pemanfaatan  atas  tanah untuk mendukung PAD antara lain dengan sewa dan kerjasama pemanfaatan. Sewa adalah imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan tanah milik Pemerintah Kota Semarang. Penyewaan merupakan  penyerahan  hak  penggunaan/pemakaian  tanah  milik  Pemerintah  Kota Semarang  pada  pihak  ketiga  dalam  hubungannya  dengan  sewa  menyewa  dengan ketentuan  pihak  ketiga  itu  mesti  memberikan  imbalan:  uang  sewa  bulanan,  atau tahunan, atau jangka waktu tertentu, baik sekaligus ataupun secara berkala.
Pemanfaatan  aset  tanah  dengan  kerjasama  pemanfaatan  dilakukan  dengan tujuan memaksimalkan daya guna serta hasil guna aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Kerjasama  pemanfaatan aset  tanah  dapat  dioptimalkan  dengan  kerjasama  pelayanan  misalnya  perawatan jaringan,  pungutan  uang  parkir  kendaraan,  penagihan  rekening  dan  lain-lain. Kerjasama  keuntungan  merupakan  bentuk  kerjasama  di  mana  keuntungan  dibagi berdasarkan  perjanjian  yang  sudah  disepakati  sebelumnya.  Kerjasama  produksi merupakan bentuk kerjasama dengan mitra kerja yang telah memberikan wewenang untuk memproduksi suatu produk dengan menggunakan aset tanah milik Pemerintah Kota  Semarang,  misalnya  kerjasama  industri  aset  daerah,  pengelolaan  tanah sawah/tanah  kering  miliki  daerah,  dan  lain-lain.  Melainkan,  sebagian  persoalan timbul  mencakup:  status  kepemilikan  aktual  tanah  serta  legalitas  status kepemilikannya, juga minimnya partisipasi pendapatan dari sektor ini ke pendapatan asli  daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa keahlian sumber daya manusia yang  dimiliki  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  masih  kurang  optimal,  anggaran  yang tersedia  tercukupi  dan  terbatas  untuk  tingkat  BPKAD  saja,  dan  untuk    anggara  di tingkat  kelurahan  tidak  ada.  Mengenai  ketersediaan  fasilitas  untuk  mendukung pelaksanaan  kebijakan  belum  sepenuhnya  memadai.  Kewenangan  yang  diberikan
pada  ASN  dalam  melaksanakan  Kebijakan  Pengamanan  Aset  Tanah  Milik Pemerintah  Kota  Semarang  dirasa  masih  kurang  efektif  dibandingkan  dengan  aset tanah dimiliki.  Kondisi seperti ini juga menjadi faktor yang menghambat  Kebijakan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang.
Faktor ketiga, yaitu disposisi yang menekankan terhadap karakteristik yang erat  kepada  implementor  kebijakan/program.  Karakter  yang  begitu  penting  dimiliki implementor  yaitu  kejujuran,  komitmen  serta  demokratis.  Implementor  yang mempunyai  komitmen  yang  tinggi  serta  jujur  hendak  selalu  bertahan  di  antara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran memusatkan implementor untuk selalu  ada  dalam  arah  program  yang  sudah  digariskan  dalam guideline program/kebijakan.  Komitmen  dan  kejujuran  membawanya  semakin  antusias  dalam melakukan  tahap-tahap  program  dengan  konsisten.  Sikap  yang  demokratis  akan meningkatkan  kesan  baik  implementor  dan  kebijakan  dihadapan  anggota  kelompok sasaran.  Sikap  ini  akan  menurunkan  resistensi  dari  masyarakat  dan  menumbuhkan rasa  percaya  dan  kepedulian  kelompok  sasaran  terhadap  implementor  dan program/kebijakan.
Berkaitan  dengan  disposisi  dalam  kegiatan  Kebijakan  Pengamanan  Aset Tanah  Milik  Pemerintah  Kota  Semarang,  diperoleh  hasil  bahwa  aset  tanah  milik Pemerintah  Kota  Semarang  harus  dapat  dijaga  /  diamankan  sesuai  dengan  regulasi yang  telah  diatur  baik  secara  administrasi,  fisik,  hukum  dan  perlu  dilakukan pengawasan  secara  terus  menerus.  Dalam  hal  ini  dari  pihak  Bidang  Aset  BPKAD memberikan  insentif  sebagai  pelaksana  pengamanan  Aset  Tanah  Milik  Pemerintah Kota  Semarang.  Hal  ini  menjadi  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  Kebijakan Pengamanan  Aset  Tanah  Milik  Pemerintah  Kota  Semaran,  sedangkan  berkaitan dengan  kegiatan  tentang  kebijakan  ini  diketahui  bahwa  kelurahan  tidak  menerima insentif  atau  honor  dari  Pemkot  Semarang.  Kondisi  ini  dapat  menjadi  penghambat pelaksanaan Kebijakan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang.
Faktor  yang  keempat,  yaitu  komunikasi  yang  menekankan  bahwa  setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari  adanya  distorsi  atas  kebijakan  dan  program.  Berkaitan  dengan komunikasi  dalam  kegiatan  Kebijakan  Pengamanan  Aset  Tanah  Milik  Pemerintah Kota  Semarang,  diperoleh  hasil  bahwa  adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang cukup  baik  dengan  pihak-pihak  terkait  dengan  berhubungan  dengan  pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk peran serta dalam mengamankan secara fisik aset tanah Milik Pemerintah Kota Semarang  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Kondisi  ini  menjadikan  komunikasi menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  menjadi  pendukung  pelaksanaan  Kebijakan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 maka berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pengamanan aset tanah, yaitu:
a) Tidak    semua    pengelola  Aset/Barang    Milik    Daerah    memahami    secara mendalam  Permendagri    No.    17    Tahun    2007    tentang    Pedoman    Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi acuan dalam pengelolaan Aset ataupun Barang Milik Daerah;
b) Kepemilikan  aset  tanah  masih  banyak  yang  tidak  didukung  dengan  bukti hak atas tanah yang sah;
c) Administrasi terhadap bukti kepemilikan Aset Daerah masih banyak  yang tidak tertib;
2. Proses pengamanan pada aset tanah dilakukan  dengan cara :
a) Mengidentifikasi aset-aset pemerintah Kota Semarang yang ada;
b) Pengembangan  database  aset  Pemerintah    Kota      Semarang  dengan menggunakan  aplikasi    Sistem    Informasi    Manajemen    Aset    (SIMA)    dan Sistem    Informasi    Manajemen    Barang    Daerah    (SIMBADA)    yang    dibuat untuk mempermudah pendataan aset daerah serta aset tanah.
c) Pengamanan administratif (pencatatan, pemasangan label);
d) Pengamanan fisik (pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan);
e) Tindakan  hukum  (musyawarah  untuk  mencapai  penyelesaian,  upaya pengendalian  perdata,  serta  pengimplementasian  hukum  dengan  perilaku represif).
3. Faktor  yang  menghambat  kebijakan  pengamanan    aset  tanah  milik  Pemkot Semarang, antara lain :
a) Sistem  birokrasi  yang  masih  kurang  efisien  dan  masih  lemahnya  koordinasi yang terjadi diantara instansi yang terhubung.
b) Keahlian  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  oleh  pihak-pihak  yang  terkait masih kurang optimal.
c) Ketersediaan  fasilitas  untuk  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  belum sepenuhnya memadai.
d) Kewenangan  yang  diberikan  pada  ASN  dalam  melaksanakan  Kebijakan Pengamanan  Aset  Tanah  Milik  Pemerintah  Kota  Semarang  masih  kurang efektif.
4. Faktor yang mendukung kebijakan pengamanan  aset tanah milik Pemkot Semarang, antara lain :
a) Adanya  insentif  sebagai  pelaksana  pengamanan  Aset  Tanah  Milik  Pemerintah Kota Semarang
b) Adanya  komunikasi  serta  koordinasi  yang  cukup  baik  dengan  pihak-pihak terkait dengan berhubungan dengan pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang.
c) Mengajak  masyarakat  untuk  partisipasi  dalam  mengamankan  secara  fisik  aset tanah Milik Pemerintah Kota Semarang.

## BIBLIOGRAFI
Akib,  Haedar.  (2012).  Implementasi  kebijakan:  Apa,  mengapa  dan  bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 1–11.
Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik, Bandung. Penerbit CV Pustaka Setia .
Bungin, Burhan. (2007). Analisis data penelitian kualitatif . PT RajaGrafindo Persada.
Miles, Matthew B., & Huberman, A. Micheael. (2007). Analisis data Kualitatif (Tjetjep Rohedi, Pentj) . Jakarta: UI Press.
Moleong,  Lexy  J.  (2008).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  eds. Revisi.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Offset .
Purwanto,  A.  E.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia . Yogyakarta: Gaya Media.
Saridawati, Saridawati. (2018). Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Pt. Atmoni Shamasta Prezki. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (9), 107–122.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta.