## DETERMINAN  KOORDINASI  PENGADAAN  PEGAWAI
Abstract: Coordination Determinant Employees Procurement. This study aimed to obtain information about the description of the factors that support and resistance for the team who carry  out their  duties  within  the  framework  of  the  reception  and  distribution  of  Bidan  Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT)  in Riau Province. The approach used is the system approach include: input (organizational structure, policy and legal aspects, effort, and cost of supporting facilities), process (coordination team, division of tasks and authority, work plan team, coaching, monitoring and evaluation) and output (documents coordination, minutes of meetings, document sharing tasks and authority, work plan documents, guidance documents and document evaluation). The results  showed  that  the  coordination  Tim  Pengadaan  Tenaga    Bidan  Desa  PTT  not  function optimally as an organization.
Abstrak: Determinan Koordinasi Pengadaan Pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi  tentang  gambaran  faktor-faktor  yang  mendukung  serta  hambatan  bagi  tim  yang melaksanakan tugasnya dalam rangka  penerimaan  dan pendistribusian  tenaga  Bidan  Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT)  di Provinsi Riau.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan sistem  meliputi: input (struktur    organisasi,    aspek    hukum    dan    kebijakan,  tenaga,    sarana pendukung dan  biaya), proses (koordinasi  tim,  Pembagian  tugas  dan kewenangan,  rencana kerja  tim,  pembinaan,  monitoring  dan  evaluasi)  dan output (dokumen  koordinasi,  notulen pertemuan, dokumen  pembagian  tugas  dan  kewenangan, dokumen  rencana kerja,  dokumen pembinaan  dan  dokumen  evaluasi).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  koordinasi  Tim Pengadaan Tenaga  Bidan Desa PTT belum  berfungsi  secara optimal sebagai  suatu  organisasi.
Kata Kunci : determinan, koordinasi, pelayanan, bidan desa
.

## Jurni Syuryawati dan Yoserizal
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

## PENDAHULUAN
Kualitas kesehatan masyarakat merupakan aku- mulasi dampak dari hasil pembangunan multi sektor mencakup aspek sosial, ekonomi dan li- ngkungan. Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, pelayanan kesehatan, perilaku masyarakat, lingkungan serta faktor lainnya. Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan hanya dapat berhasil maksimal apabila dilakukan secara terencana, berkesinambungan dan dilak- sanakan dengan berkoordinasi atau berkolabo- rasi secara terpadu dengan semua unsur terkait.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat,  Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan skala prioritas pembangunan di bidang kesehatan jangka me- nengah periode tahun 2010-2014 diantaranya, yaitu upaya pembenahan manajemen, infra- struktur/sarana  serta  pemenuhan,  pengem- bangan dan pemberdayaan SDM pelayanan kesehatan.
SDM kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis, dan distribusi. Ma- salah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya berkontribusi meng- akibatkan pelayanan kesehatan terhadap mas- yarakat menjadi kurang optimal. Pembangunan SDM kesehatan merupakan syarat mutlak untuk menuju pembangunan di segala bidang. Dengan demikian, pembangunan harus dilaksanakan oleh SDM yang berkualitas, mempunyai kemampuan intelektualitas, serta tingkat produktifitas yang tinggi. SDM pelaksana pembangunan kesehatan yang berkualitas tinggi dapat diwujudkan melalui proses transfer ilmu pengetahuan pada program pendidikan formal dan non formal,  serta dengan perencanaan yang dilaksanakan sedini mungkin, mulai dari pendidikan, perencanaan kebutuhan, seleksi serta pendistribusiannya.
Kebutuhan tenaga kesehatan dihitung ber- dasarkan besarnya masalah kesehatan yang ada
146 Jurnal Kebijakan Publik , Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-218
dalam masyarakat ( health needs ), ditetapkan dengan menentukan secara rinci masalah ke- sehatan  dan  apa  yang  secara  keseluruhan dibutuhkan oleh mereka atau standar pelayanan kesehatan agar dapat terciptanya hidup sehat. Selain itu kebutuhan tenaga kesehatan juga didasari oleh jumlah dan jenis pelayanan apa yang ingin diberikan kepada masyarakat, kemudian diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang dikonversikan  ke  dalam  kebutuhan  tenaga. Permintaan tenaga kesehatan dipengaruhi juga oleh  adanya  pemekaran  suatu  wilayah. Pe- mekaran  wilayah  ini  bertujuan  agar  tenaga kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan di wilayah terpencil.
Untuk  menjangkau  serta  mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, saat ini pemerintah berusaha untuk menempatkan tenaga bidan di desa dengan target setiap desa ditempatkan  bidan  yang  akan  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat. Dengan demikian hal ini sangat mempengaruhi dan berperan penting terhadap timbulnya per- mintaan tenaga bidan oleh kabupaten/kota.
Permasalahan mendasar terhadap permin- taan  dan  pendistribusian bidan  desa adalah karena kondisi geografis dan alam Provinsi Riau. Dengan rentang yang sedemikian luas dengan penduduk  jarang  dan  tersebar  tidak  merata menyebabkan sulitnya akses pelayanan kese- hatan  kepada  masyarakat.  Hal  inilah  yang menyebabkan timbulnya permintaan akan tenaga kesehatan terutama bidan. Selanjutnya dalam proses seleksi dan penempatan bidan di desa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non tekhnis seperti tekanan politis dan perilaku panitia seleksi di tingkat kabupaten/kota, sehingga ada kalanya alokasi  pendistribusian  tenaga  yang  sangat terbatas belum dilakukan dengan pertimbangan skala prioritas.
Selanjutnya kalau dilihat dengan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Riau tercatat masih tinggi. Tahun 2011 mencapai 161 kasus kematian  yang berasal dari 12 kabupaten dan kota. Hal ini disebabkan karena keberadaan tenaga medis berupa bidan desa yang mem- berikan pelayanan kesehatan kepada masya-
rakat  untuk  membantu  pemerintah  dalam menurunkan angka kematian ibu masih tergolong rendah.  Jumlah  desa  yang  tidak  ada  bidan terbanyak di Indragiri Hilir dan diikuti Kampar. Guna mempercepat pendistribusian dan peme- rataan tenaga bidan di desa semenjak tahun 2010, pemerintah melalui Kemenkes RI telah membuat kebijakan penempatan Bidan PTT di desa dengan alokasi anggaran APBN Kemenkes RI. Dalam proses seleksi penerimaan bidan di desa tersebut secara berjenjang Kemenkes telah mengatur kewenangan masing-masing mulai dari Kemenkes RI, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Menurut Handoko (2001), peramalan ke- butuhan merupakan bagian yang terpenting dan tersulit untuk dilaksanakan, karenanya perlu di- identifikasikan berbagai tantangan yang mem- pengaruhi permintaan, baik faktor yang mem- pengaruhi langsung, seperti persediaan personalia atau aspek organisasional lainnya. Pada hake- katnya koordinasi adalah merupakan bahagian dari sebuah manajemen. Koordinasi pada apli- kasinya lebih kepada aplikasi atau pelaksanaan kegiatan dengan memksimalkan fungsi-fungsi unsur manajemen.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh Informasi  tentang  gambaran  dan faktor-faktor yang mendukung serta hambatan bagi  tim  yang melaksanakan tugasnya dalam rangka  peneri- maan dan pendistribusian tenaga Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Provinsi Riau tahun 2012

## METODE
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan Teori Sistem dengan tahapan Input, Proses dan Output . Faktor yang mempengaruhi terhadap koordinasi pelaksanaan penerimaan dan penempatan bidan desa di Provinsi Riau tahun 2012 berdasarkan teori Input, Proses dan Output adalah : Input adalah  informasi mengenai struktur organisasi, aspek hukum dan kebijakan ,tenaga, sarana pendukung biaya operasional pelaksanaan penerimaan dan penempatan bidan desa. Proses merupakan upaya koordinasi tim berupa kegiatan rapat koordinasi dalam rangka
merumuskan  pembagian tugas dan kewenangan, rencana kerja, monitoring dan evaluasi pada tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  tahap evaluasi program/kegiatan. Output merupakan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan berupa antara lain ; notulen rapat, dokumen pembagian tugas, dokumen rencana kerja, dokumen kon- sultasi dan pembinaan yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2012.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Input Koordinasi
Input dalam koordinasi Tim Penerimaan Tenaga Bidan Desa PTT di Provinsi Riau tahun 2012 adalah: struktur organisasi, aspek hukum dan kebijakan, aspek ketenagaan, aspek sarana pendukung, dan aspek biaya dalam operasional tim. Agar pembahasan ini dapat dilakukan secara terinci, menyeluruh dan terpadu, maka dengan informasi dari jawaban informan peneliti akan membahas satu persatu unsur yang mendukung input:

## Struktur  Organisasi
Informasi yang didapatkan dari hasil wawan- cara mendalam yang peneliti lakukan terhadap anggota Tim Penerimaan Tenaga Bidan Desa PTT di Provinsi Riau tahun 2012 bervariasi. Informan melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, namun demikian pada umumnya in- forman  mempunyai tanggapan  yang positif dengan dibentuknya Tim Penerimaan Tenaga Bidan Desa PTT di Provinsi Riau tahun 2012. Responden berasumsi bahwa dengan diben- tuknya Tim Penerimaan merupakan langkah positif dari Pemda beserta jajarannya untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau khususnya dalam rangka pemeratan penempatan tenaga bidan di desa.

## Aspek Hukum dan Kebijakan
Mengenai aspek hukum dan kebijakan, semua responden menyatakan bahwa secara nasional pemerintah telah punya komitmen yang jelas dan telah dibuktikannya dengan adanya kebijakan berupa perundang-undangan, ke-
putusan menteri dan diterbitkannya petunjuk tekhnis serta petunjuk operasional dalam rangka mengatasi persoalan tenaga kesehatan. Untuk tingkat provinsi informan menyatakan perlu adanya komitmen positif dari eksekutif untuk mendukung program pemerataan pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau perlu melakukan advokasi terhadap peme- rintah provinsi khususnya tentang Pembentukan Tim Penerimaan Tenaga Bidan Desa PTT .
Pada kesempatan lain informan menyatakan, persoalan atau kendala yang selalu dihadapi ada- lah belum adanya upaya penegakan hukum yang jelas terhadap upaya pemerataan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan di daerah. Misalnya belum ada tindakan atau kontrol yang jelas ter- hadap adanya upaya penekanan terhadap calon tertentu tanpa mempertimbangkan kualitas te- naga yang direkomendasikan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini in- forman mempunyai analisa bahwa agar pelak- sanaan upaya penerimaan tenaga bidan desa ini dapat terlaksana dengan baik, maka di tingkat provinsi perlu adanya kekuatan hukum yang mendukung berupa Perda serta komitmen yang jelas dari eksekutif dan legislatif.

## Aspek Ketenagaan
Anggota tim yang hanya berasal dari Dinas Kesehatan  Provinsi,  pada  umumnya  telah memiliki landasan yang kuat karena memang merupakan tugas pokok dan fungsinya. Namun kalau mengacu kepada azaz efektifitas untuk mendapatkan legalitas dan kualitas yang mak- simal tentu harus pula dilibatkan  sektor lain yang berkompeten antara lain MTKP, BKD serta Organisasi Profesi serta akademisi.
Anggota tim masih belum mempunyai per- sepsi yang sama tentang tujuan dilaksanakannya kegiatan penerimaan tenaga bidan desa ini. Dengan demikian perlu disamakan persepsi serta pengertian anggota mengenai sasaran yang hen- dak dicapai, yaitu pemerataan pelayanan kese- hatan khususnya  dengan penempatan bidan di desa. Dari segi keterwakilan bidang terkait, secara kuantitas pada umumnya informan me- nyatakan belum  cukup. Hal ini perlu dibenahi
agar  mereka  dapat  memberikan  kontribusi kepada tim sesuai dengan bidangnya masing- masing. Untuk menyempurnakan tim informan mengusulkan kalau bisa ditambahkan unsur penegakan hukum antara lain MTKP, BKD, Organisasi Profesi serta akademisi dengan kua- lifikasi tenaga minimal mempunyai landasan tentang ilmu kesehatan dan sosial/kemasyarakatan.

## Aspek Sarana Pendukung
Secara umum informan menyatakan tidak ada persoalan yang mendasar yang dirasakan menyangkut sarana pendukung ketika melak- sanakan kegiatan penerimaan tenaga bidan desa ini. Informan menyatakan bahwa persoalan sarana  adalah  merupakan  tanggung  jawab sekretariat dan setiap ada kegiatan semua sarana pendukung telah dipersiapkan oleh Dinas Ke- sehatan. Agar upaya penerimaan tenaga bidan desa ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan kajian dan perencanaan yang matang tentang semua kebutuhan yang perlu disediakan dalam operasional kegiatan tim. Sarana pendu- kung yang tersedia untuk mendukung kegiatan Tim perlu dimanfaatkan dengan manajemen yang transparan sehingga dalam melaksanakan setiap kegiatan penerimaan tenaga bidan ini, tidak mengalami persoalan dalam hal sarana pendukung.

## Aspek Biaya
Sebagian besar informan penelitian menyata- kan bahwa jumlah dana operasional yang tersedia pada setiap upaya tim koordinasi cukup mema- dai. Informan mempunyai asumsi yang sama bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat didukung oleh dana yang mencukupi. Namun dalam hal manajemen dan pengaturan dana operasional informan mempunyai persepsi yang berbeda, yaitu pada umumnya mereka menilai tidak adanya transparansi dalam penga- turan dana baik mekanisme, sumber dana dan pertanggungjawaban dari dana operasional.

## Proses Koordinasi
Proses koordinasi tim meliputi koordinasi tim, pembagian tugas dan kewenangan, rencana
kerja tim serta aspek pembinaan dan evaluasi yang dilaksanakan tim dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Koordinasi sudah terlak- sana khususnya berjalan saat pelaksanaan pem- binaan atau operasional kegiatan yang lebih banyak pada kegiatan personil pertemuan dan rapat yang sifatnya lebih pada seremonial. Pada pelaksanaan kegiatan personil cukup antusias mengikutinya walaupun bidang terkait belum menjiwai secara utuh peran yang harus mereka lakukan.
Informan menyadari bahwa koordinasi yang sesungguhnya belum terlaksana dengan baik. Mereka menyatakan bahwa hal ini terjadi karena perencanaan dan jadwal kegiatan lebih dominan disusun oleh Sub Bagian Umum dan Kepega- waian, sementara anggota dari bidang terkait lebih banyak terlibat pada saat pelaksanaan, namun tidak berperan atau terlibat aktif saat perencanaan dan evaluasi secara keseluruhan.
Dalam operasional kegiatan anggota mem- punyai respek yang baik dimana anggota tim telah berupaya bekerja bersama-sama dengan segala keterbatasannya melakukan komunikasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh sekre- tariat. Namun demikian saat dilakukannya per- temuan anggota tim belum membicarakan ma- salah secara spesifik, misalnya temuan-temuan dilapangan, dengan demikian permasalahan yang dijumpai tidak dievaluasi dan ditindaklanjuti secara tuntas.

## Aspek Rencana Kerja
Terdapat perbedaan persepsi dalam pema- haman tentang makna rencana kerja oleh masing- masing personil. Di mana sebagian besar informan berasumsi bahwa semua kegiatan yang dilak- sanakan sesuai dengan jadwal yang disusun ada- lah merupakan rencana kerja, namun demikian ada informan yang berasumsi sesungguhnya tidak ada dokumen rencana kerja yang dibuat secara terpadu/bersama-sama oleh tim yang ada adalah jadwal kegiatan.
Terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya informan menyatakan rencana kerja yang telah dibuat lebih berpedoman kepada pusat dan telah berusaha mengakomodasi semua
kepentingan tim walaupun belum mempertim- bangkan kondisi dan kemampuan personil.

## Aspek Pembinaan
Pelaksanakan pembinaan pada hakekatnya semua informan mempunyai persepsi yang sama, yaitu ingin membantu atau memfasilitasi kabu- paten/kota dalam upaya advokasi dan pelak- sanaan program penerimaan mulai tahap peren- canaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan upaya pening- katan  dan  pemeratan  pelayanan  kesehatan. Masing-masing bidang telah berupaya untuk mempersiapkan segala kebutuhan menyangkut materi yang akan mereka lakukan di saat pem- binaan sesuai dengan tugas pokok pada masing- masing bidang. Untuk mencapai tujuan akhir organisasi yang telah ditentukan sebelumnya perlu adanya kesatuan tindakan yang berdaya guna, berhasil guna, dan kesatuan tindakan yang tepat guna. Oleh karena itu untuk mendukung upaya tersebut perlu adanya upaya pembinaan yang dilaksanakan melalui jalur koordinasi dengan baik.

## Aspek Evaluasi
Semua informan menyatakan bahwa mereka belum pernah terlibat dalam hal evaluasi kegiatan penerimaan tenaga bidan secara keseluruhan di Provinsi Riau. Mereka memang sdh mengikuti pertemuan atau rapat koordinasi sesuai jadwal yang diatur oleh pihak Dinas Kesehatan. Dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan hasil yang telah dicapai, kemudian hasil itu dubukukan pada sekretariat untuk sebagai bahan pelaporan dan tidak  ada  tindak  lanjut  berikutnya. Dengan demikian secara kolektif atau terpadu belum dilakukan evaluasi terhadap upaya penerimaan tenaga bidan desa ini.

## Output Koordinasi
Informasi output koordinasi penerimaan tenaga bidan desa didapatkan melalui penga- matan dan telaah dokumen dengan sumber data dari informan, yaitu staf sekretariat tim peneri- maan berupa dokumen koordinasi informasi.
Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa peneliti tidak dapat menemukan atau melihat bukti atau dokumen tentang koordinasi Tim Peneri- maan Tenaga Bidan Desa PTT di Provinsi Riau tahun 2012. Informasi yang peneliti dapat dari sekretariat dijabarkan sebagai berikut:

## SK Tim Penerimaan
Terdapat pada dokumen yang disimpan oleh Sekretariat. Melalui wawancara dengan sekre- tariat didapat informasi bahwa tim melakukan kegiatan dengan berpedoman kepada ketentuan tugas pokok yang telah ditetapkan oleh Kemen- kes dan SK Kepala Dinas Kesehatan tentang pembentukan tim. Mengenai bagan struktur organisasi peneliti tidak menemukan pada sekre- tariat baik pada dokumen maupun pada visua- lisasi di dinding. Peneliti berasumsi bahwa seba- gai sekretariat tentu harus mempunyai keleng- kapan atau data yang jelas dan lengkap tentang uraian tugas serta alur koordinasi yang dapat menjadi pedoman bagi setiap anggota untuk melaksanakan kegiatan. Dengan adanya struktur dan alur kerja organisasi, maka tentu akan jelas terlihat penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan baik secara struktural maupun secara operasionalnya.

## Agenda Pertemuan
Telaah dokumen/observasi di sekretariat tidak dapat menemukan agenda atau kalender pertemuan yang disusun secara berkala. Hanya menemukan tiga surat berupa daftar hadir dan notulen  pertemuan  dengan  kabupaten/kota. Dengan demikian peneliti mengambil kesimpulan bahwa tidak ada agenda pertemuan secara ber- kala yang dapat dibuktikan oleh sekretariat.  Hal ini bisa saja disebabkan karena memang tidak adanya dilaksanakan acara secara berkala/rutin atau sistem kearsipan dokumen pada sekretariat yang kurang baik.

## SIMPULAN
Unsur input pada proses koordinasi Tim Penerimaan Tenaga Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Riau tahun 2012 yang perlu menjadi prioritas untuk diperbaiki adalah dari
aspek penegakan hukum, aspek ketenagaan, dan aspek transparan pada pengelolaan keuangan/ dana operasional. Proses koordinasi belum ter- laksana  dengan  baik,  koordinasi  dominan dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang.
Hasil pelaksanaan koordinasi tidak dapat diukur karena belum dilakukan evaluasi atau kajian dari hasil kerja Tim Penerimaan Tenaga Bidan Desa PTT di Riau tahun 2012. Terdapat kelemahan yang sangat mendasar pada pihak sekretariat, yaitu tidak melakukan pencatatan serta  mendokumentasikan  secara  baik  dan lengkap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Tenaga Bidan Desa PTT di Riau tahun 2012.

## DAFTAR RUJUKAN
Azwar, A.,  1998. Pengantar  Administrasi Kesehatan. Jakarta: Bina Rupa Aksara Cardoso, Faustino. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Ofset Hasibuan, SP, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara
Mangkuprawira,  Sjafri,  2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, Jakarta:
Ghalia Indonesia
Nawawi,  2001. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Yogyakarta: Gajahmada University
Press
Notoatmodjo,  S.,  1997. Ilmu  Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta