## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Pengaturan Pemeriksaan Setempat (decentee ) Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia
Oleh : Maria Rosalina 1

## Abstract
Proof  is  one  of  the  important  and  decisive stages in the trial process in civil procedural law  because  the  result  of  this  verification can  be  used  by  judges,  who  try  cases  in providing  legal  considerations  to  make decisions,  so  that  the  judges  can  make decisions  based  on  real  legal  facts,  and provide  legal  satisfaction  to  justice  seekers. One of the proofs used by judges in the trial is the local examination ( decentee ). However,  this  local  examination  is  not included in the evidence set by Article 1866 of  the  Civil  Code  and  Article  164  HIR  / Article  284  of  the  RBG,  namely  proof  of letters,  evidence  of  witnesses,  allegations, confessions,  and  oaths.  Based  on  this,  it raises problems, namely  how to regulate the local  examination  in  the  legislation  in Indonesia,  who  can  request  a  local examination,  and  what  obstacles  are encountered  when  the  local  examination  is carried out.
Keywords: regulation,  local  examination, legislation

## Abstrak
Pembuktian  adalah  merupakan  salah  satu tahapan  yang  penting  dan  menentukan  pada proses  persidangan dalam  hukum  acara perdata,  karena  hasil  dari  pembuktian  ini  dapat dipergunakan  oleh  hakim  yang  mengadili perkara dalam memberikan pertimbangan hukum  untuk  membuat  putusan,  sehingga hakim  dapat    menghasilkan  putusan  yang sesuai  dengan  fakta-fakta  hukum  yang  nyata, dan memberikan kepuasan hukum kepada para pencari keadilan. Salah  satupembuktianyang
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum UISU Email : nurul.rosalina@gmail.com
dipakai  oleh  hakim  dalam  persidangan  adalah pemeriksaan    setempat (decentee) .  Akan  tetapi pemeriksaan setempat          ( decentee) ini tidak termasuk  di  dalam  alat  bukti  yang  diatur  oleh Pasal  1866  KUHPerdata  dan  Pasal  164  HIR  / Pasal  284  RBG,  yaitu  bukti  surat,  bukti  saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan permasalahan  yaitu  bagaimana  pengaturan pemeriksaan
setempat ( decentee) dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, siapa saja yang dapat memintakan pemeriksaan setempat  ( decentee) tersebut,  dan  kendala  apa saja yang dihadapi ketika pemeriksaan setempat ( decentee) dilaksanakan.
Kata kunci :
Pengaturan, pemeriksaan setempat, perundang-undangan.

## I.  PENDAHULUAN
Pengadilan  dengan  bantuan  hakim  yang memeriksa sengketa, diharapkan dapat memberikan  putusan  yang  tidak  berat  sebelah bagi  para  pihak  yang  berperkara 2 .  Hakim meneliti  perkara  dan  akhirnya  mengadili,  yang berarti  memberi  kepada  yang  berkepentingan hak  dan  hukumnya.  Sebelum  menjatuhkan putusannya  hakim  harus  memperhatikan  dan mengusahakan  jangan  sampai  putusan  yang akan diberikan nantinya memungkinkan timbulnya  perkara  baru.  Tugas  hakim  tidak berhenti  dengan  menjatuhkan  putusan  saja, akan  tetapi  menyelesaikan  sampai  pada pelaksanaannya. 3
4 Menurut R.Subekti pengertian
membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang  kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil  yang dikemukakan  di  dalam  suatu  pesengketaan. Selanjutnya pembuktian menurut Riduan
2 Aburrahman  dan  Riduan  Syahrani ,  Hukum  dan  Peradilan , Alumni, Bandung,  1987, hal.63.
3 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,
Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.87.
4 R.Subekti, Hukum  Pembuktian ,  Pradya  Paramita,  Jakarta, Cetakan kesepuluh,1993.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Syahrani  adalah  penyajian  alat-alat  bukti  yang sah  menurut  hukum,  kepada  hakim  yang memeriksa  suatu  perkara  guna  memberikan kepastian  tentang  kebenaran  peristiwa  yang dikemukakan. Hukum pembuktian dalam hukum acara  perdata  menduduki  tempat  yang  amat penting  dan  sangat  kompleks  dalam  proses litigasi.  Keadaan  kompleksitasnya  menjadi semakin  rumit,  karena  pembuktian  berkaitan dengan  kemampuan  merekonstruksi  kejadian atau  peristiwa  masa  lalu  ( past  event )  sebagai suatu  kebenaran  ( truth ).  Meskipun  kebenaran yang  dicari  dan  diwujudkan  dalam  proses peradilan  perdata,  bukan  kebenaran  yang bersifat  absolut, tetapi  bersifat  kebenaran  relatif atau  bahkan  cukup  bersifat  kemungkinan ( probable ),  namun  untuk  mencari  kebenaran
yang demikian
tetap menghadapi kesulitan 5 .Kebenaran  suatu  peristiwa  hanya dapat  diperoleh melalui  proses  pembuktian  dan untuk dapat menjatuhkan putusannya yang adil, maka  hakim  harus  mengenal  peristiwa  yang telah dibuktikan kebenarannya 6 .
Sebelum hakim menentukan dan mempertimbangkan  tentang  hukumnya,  terlebih dahulu  hakim  harus  mengetahui  dengan  jelas duduk  perkaranya,  sehinggadiperlukan  adanya pengetahuan  yang  cukup  mengenai  pokok perkara  atau  pengetahuan  yang  sebenarnya. Untuk  itu,  hakim  tidak  dapat  menerima  begitu saja,  apa-apa  yang  telah  dikemukakan  oleh para  pihak,  tetapi  diperlukan  adanya  bukti-bukti yang  cukup  untuk  hal  tersebut.  Hal  ini  sesuai dengan  asas  yang  dianut  dalam  hukum  acara perdata  yang  menyebutkan  bahwa  siapa  yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak orang
5 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.hal. 496.
6 Sudikno Mertokusumo , Op.Cit., hal. 132.
lain  wajib  untuk  membuktikannya 7 .  Asas  ini disebut dengan asas beban pembuktian ( bewijlast  leer )  yang  ditemui  dalam  Pasal  163 HIR yang berbunyi barang siapa yang mengatakan  ia  mempunyai  hak,  atau  ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang  lain,  maka  orang  itu  harus  membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.
Begitu  pula  Pasal  283  RBg  dan  Pasal  1865 KUHPerdata  yang  berbunyi  setiap  orang  yang mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak atau guna meneguhkan haknya  sendiri maupun membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk pada  suatu  peristiwa  diwajibkan  membuktikan adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut 8 .  Dari  asas ini, nyata bahwa beban pembuktian itu pertama- tama  adalah  kewajiban  Penggugat.  Akan  tetapi dalam  praktek  merupakan  hal  yang  sangat sukar  untuk  menentukan  secara  tepat,  siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan  sesuatu.  Sebagai  patokan  dapat dikemukakan,  bahwa  hendaknya  tidak  selalu satu pihak saja yang diwajibkan untuk memberikan  bukti,  akan  tetapi  harus  dilihat secara  kasus  demi  kasus,  menurut  keadaan yang  konkrit  dan  pembuktian  itu  hendaknya diwajibkan  kepada  pihak  yang  paling  sedikit diberatkan 9 .Ketentuan  dalam  Pasal  163  HIR dan  Pasal  1865  KUHPerdata  ini  merupakan suatu  pedoman  bagi  hakim  dalam  menentukan beban  pembuktian.  Apabila  hakim  mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan
7 R.Soesilo, RIB/HIR  dengan  Penjelasan ,  Politeia,  Bogor,1995, hal.119.
8 R.Subekti  dan  R.Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata( Burgerlijk  Wetboek ), Pasal    1865,  Pradnya  Paramita Jakarta, 2008.
9 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek ,  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2009, hal.60.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak.
Selanjutnya  dalam  pembuktian  hukum  acara perdata  juga  dikenal  asas audi  et  alteram partem ,  yaitu  para  pihak  harus  diberikan kesempatan  yang  sama  untuk  di  dengarkan pendapatnya. Para pihak yang didengar pendapatnya  adalah  dalam  hal  pengajuan  alat- alat  bukti  yang  harus  dilakukan  dipersidangan dengan  dihadiri  kedua  belah  pihak  yaitu Penggugat  dan  Tergugat 10 .  Hakim  tidak  hanya memberikan  kesempatan  dalam  pengajuan  alat bukti  kepada  Penggugat  saja  atau  kepada Tergugat saja, akan tetapi memberikan kesempatan  kepada  kedua  belah  pihak  secara bergantian.
Setelah  hakim  memeriksa  proses  jawab menjawab antara para  pihak yang bersengketa, maka  acara  selanjutnya  adalah  pembuktian yang  terdiri  dari  bukti  surat  dan  bukti  saksi  dari para pihak. Dari keseluruhan tahap persidangan perkara  perdata,  maka  pembuktian  merupakan tahap  spesifik  dan  menentukan. 11 Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak  diberi  kesempatan  untuk  menunjukkan kebenaran  terhadap  fakta-fakta  hukum  yang menjadi  titik  pokok  sengketa.  Sedangkan disebutsebagai  tahap  menentukan,  karena hakim  dalam  rangka  proses  mengadili  dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian  para  pihak  di  persidangan.  Tidak dapat disangkal bahwa
pembuktian merupakanelemen  penting  dari  proses  acara  di persidangan. Hakim tidak dibenarkan mengambil  putusan  tanpa  proses  pembuktian. Hakim  dalam  memberikan  putusan  terhadap sengketa  perkara  yang  diadilinya  haruslah
10 Darwin  Prinst, Strategi  Menyusun  Dan  Menangani  Gugatan Perdata ,Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002,hal . 176.
11 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hal.150.
memeriksa  dan  mempertimbangkan  alat  bukti yang disampaikan para pihak yang bersengketa. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, harus berdasarkan  pembuktian  yang  bersumber  dari fakta-fakta yang diajukan para pihak.
Pembuktian hanya
dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, dan pembuktian  tidak  dapat  ditegakkan  tanpa  ada fakta-fakta yang mendukungnya. 12
13 Pembuktian  dibutuhkan  apabila  terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) mengenai suatu masalah yang sedang dipersengketakan  di  pengadilan. 14 Pemeriksaan pembuktian  atau  alat  bukti  dari  para  pihak    di persidangan oleh hakim, adalah hal yang paling penting, untuk
membuktikan dan mempertimbangkan dalil mana yangpatut diterima atau ditolak nantinya pada pertimbanganhukum hakim, yang juga berkaitan dengan putusan hakim. Hakim harus melakukan pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  tersebut, untuk mendapatkan  kepastian tentang  peristiwa yang  diajukan  kepadanya. 15 Hakim  harus menyelidiki  apakah  suatu  hubungan  hukum yang  menjadi  dasar  gugatan  benar  ada  atau tidak. 16
Achmad Ali dan Wiwie Heryani
mengatakan pembuktian bertujuan untuk menghasilkan  suatu  putusan  dalam  peradilan contentiosa ,  yang menyatakan  salah  satu  pihak menang,  dan  pihak  yang  lain  kalah,  sedangkan dalam  peradilan voluntair ,  tujuan  pembuktian adalah  untuk  menghasilkan  suatu  penetapan. Jadi tujuan pembuktian tersebut adalah putusan hakim  yang  didasarkan  pada  pembuktian  itu.
12 M.Yahya Harahap, Op.Cit. , hal.500.
13 H.Riduan  Syahrani, Buku  Materi  Dasar  Hukum  Acara  Perdata , Citra Aditya Bakti,Bandung, 2009, hal.83.
14 Nurhayati  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Kontemporer  Di Indonesia ,Gelora Madani  Press,Medan,2009, hal.103.
15 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal.89.
16 Darwan Prinst, Op.Cit. ,hal. 176.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pembuktian  dalam  proses  perdata  bertujuan menyelesaikan  persengketaan  antara  pihak yang  berperkara,  dengan  jalan  yang  seadil- adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi  pihak  yang  berperkara  maupun  terhadap masyarakat  pada  umumnya,  dengan  tidak melupakan  kemanfaatan  putusan  hakim  itu terhadap masyarakat pada umumnya 17 .
Pengajuan  alat-alat  bukti  harus  dilakukan  di muka  sidang  pengadilan  yang  dihadiri  oleh pihak-pihak  yang  berperkara.  Hakim  untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat, membutuhkan  kepastian  dan  keyakinan,  untuk melihat  dengan  mata  kepala  sendiri  keadaan yang  menjadi  dasar  perselisihan  antara  kedua belah pihak secara berimbang.
Pada  umumnya  pemeriksaan  terhadap barang  bergerak  oleh  hakim,  tidak  mengalami kesukaran,  karena  barang  tersebut  mudah dibawa  ke  depan  persidangan.  Selain  itu terhadap suatu keadaan, kadang kala tidak bisa atau  tidak  mudah  dijelaskan  secara  lisan ataupun  tulisan,  bahkan  dengan  gambar  atau sketsa  sekalipun.  Sedangkan  untuk  membawa objek  yang  ingin  dijelaskan  tersebut  ke  depan persidangan  tidak  mungkin,  misalnya  barang- barang tetap atau tidak bergerak seperti tanah. Jika  hakim  ingin  memperoleh  kepastian  dan tidak hanya menggantungkan kepada keterangan  saksi  atau  surat, maka  persidangan haruslah  dipindahkan  ke  tempat  barang  tetap tersebut  berada,  untuk  dilakukan  pemeriksaan setempat 18 .  Pemeriksaan  setempat  ini,  juga salah  satu  hal  yang  erat  kaitannya  dengan hukum  pembuktian.  Secara  formil  pemeriksaan setempat  tidak termasuk  alat  bukti  dalam  Pasal 164  HIR  /  Pasal  284  RBg,  maupun  Pasal  1866
17 Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani, Asas-asas  Hukum  Pembuktian Perdata , Prenadamedia Group, Jakarta, 2015 , hal.57-59.
18 M.Nur  Rasaid, Hukum  Acara  Perdata ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2005, hal. 46.
KUHPerdata 19 ,  namun  pemeriksaan  setempat ini  berfungsi  agar  hakim memperoleh  kepastian tentang  peristiwa  yang  menjadi  sengketa, sehingga pemeriksaan setempat ini juga dipakai oleh hakim sebagai alat bukti 20 .

## II.  PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menimbulkan  3  (tiga)  permasalahan  yang dirumuskan yaitu bagaimana pengaturan pemeriksaan setempat ( decentee) dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, siapa saja yang dapat memintakan pemeriksaan setempat  ( decentee) tersebut,  dan  kendala  apa saja yang dihadapi ketika pemeriksaan setempat ( decentee) dilaksanakan.

## III. PEMBAHASAN
A.  Pengaturan Pemeriksaan Setempat
( decentee) Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia.
Pengaturan  pembuktian  secara  umum terdapat dalam Pasal 1866           KUHPerdata dan  Pasal  164  HIR  ( Het  Herziene  Indonesisch Reglement) /  Pasal  284  Rbg  ( Rechtglement
Buitengewesten) , yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat-alat bukti dalam hukum acara  perdata  meliputi  alat  bukti  surat,  bukti saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah 21 . Berdasarkan  ketentuan  bunyi  dari  Pasal  1866 KUHPerdata,  Pasal  164  HIR  /  Pasal  284  RBg ini,  alat-alat  bukti  tersebut  sepertinya  bersifat limitatif,  akan  tetapi  tidaklah  demikian  adanya, karena  di  luar  Pasal  1866  KUHPerdata,  Pasal 164  HIR  / Pasal  284  RBg ini  terdapat  alat  bukti lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh  kepastian  mengenai  kebenaran
19 M.Yahya Harahap, Op. Cit., hal.779.
20 M.Nur Rasaid, Op.Cit ., hal.47.
21 Reglemen  Indonesia  yang  dibaharui S.  1941  No.  44  RIB  (HIR), diterjemahkan  oleh M. Karjadi,Pasal 164.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
suatu peristiwa yang menjadi sengketa 22 ,seperti pemeriksaan setempat ( decentee). Dalam perundang-undangan  di  Indonesia  pemeriksaan setempat  ( decentee )  diatur  dalam  Pasal  153 HIR / Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv ( Reglement of  de  Rechtsvordering) dan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

## 1.  Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg.
Pasal  153  HIR  /  Pasal  180  RBg menentukansebagai berikut :
1)  Jika  dianggap    perlu  dan  berguna,  maka ketua boleh mengangkat 1          (satu) atau 2 (dua) orang komisaris dari pada pengadilan  itu,  yang  dengan  bantuan panitera  pengadilan  negeri  akan  memeriksa sesuatu  keadaan  setempat,  sehingga  dapat menjadi keterangan bagi hakim.
2)  Tentang  pekerjaan  dan  hasilnya  dibuat  oleh panitera  surat  berita  acara  atau  relaas  yang ditandatangani  oleh  komisaris  dan  panitera itu.
3)  (R.Bg)  Jika  tempat  yang  akan  diperiksa  itu terletak  di  luar  daerah  hukum  tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat minta  kepada  pemerintah  setempat,  supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan  itu  dan  mengirimkan  dengan selekas-lekasnya  berita  acara  pemeriksaan itu.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  153  HIR  /Pasal 180  RBg  ini,  pemeriksaan  setempat  tersebut, dapat dilakukan oleh pengadilan yang berwenang  memeriksa  perkara,  dalam  wilayah hukum  dimana  objek  perkara  tersebut  berada. Selanjutnya  jika  objek  perkara  berada  diluar wilayah  hukum  pengadilan  yang  berwenang
22 Nurhayati Harahap, Op.Cit., hal.184.
memeriksa,  maka  pengadilan  yang  berwenang tersebut  dapat  meminta  bantuan  kepada pengadilan  mana  yang  wilayah  hukumnya, objek perkara tersebut berada. Dalam Pasal 153 HIR  /  Pasal  180  RBg  ini,  tidak  ada  disebutkan secara  eksplisit  tentang  bentuk  atau  wujud  dari benda  atau  objek  yang  akan  dilakukan pemeriksaan  setempat (decentee) .  Akan  tetapi penegak hukum khususnya hakim yang memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara, menginterpretasikan  bahwa  objek  atau  benda yang dapat dilakukan atas pemeriksaan setempat (decentee) ini  adalah  benda-benda tidak  bergerak,  yang  sulit  dan  berat  untuk dihadirkan di depan persidangan.
2.  Pasal 211 Rv ( Reglement of de Rechtsvordering. Pasal 211 Rv ( Reglement of de Rechtsvordering) pada pokoknya berbunyi:
1)  Jika  Hakim  atas  permintaan  para  pihak  atau karena  jabatan  memandang  perlu,  maka dengan  surat  putusan  dapat  diperintahkan agar  seorang  atau  lebih  para  anggota  yang duduk  dalam  majelis,  disertai  oleh  Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai  keadaan  setempat  dan  membuat akta  pendapatnya,  baik  dilakukan  sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli- ahli.
2)  Dengan  cara  dan  maksud  yang  sama  dapat diperintahkan dengan suatu putusan , penyaksian benda-benda bergerakyang tidak dapat  atau  sukar  untuk  diajukan  ke  depan sidang pengadilan.
3)  Putusan  itu  menentukan  waktu  pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang  waktu,  bilamana  berita  acara seperti          tersebut  dalam  Pasal  212  harus disediakan di Kepaniteraan, dan menentukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
waktu  dilakukannya  persidangan  bagi  para pihak untuk melanjutkan perkaranya.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  211  Rv  pada ayat (1)nya, dapat diketahui bahwa pemeriksaan  setempat (decentee )  ini,  dilakukan oleh  pengadilan  yang  berwenang  memeriksa perkara,  dalam  wilayah  hukum  dimana  objek perkara  tersebut  berada.  Selain  itu,  ayat  (2) Pasal  211  Rv  ini,  juga  mengatur  tentang pemeriksaan setempat (decentee ) yang dilakukan terhadap benda-benda yang bergerak,  yang  tidak  dapat  atau  sukar  untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.
3.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7
Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan

## Setempat.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat ini, pada  intinya  meminta  perhatian  kepada  majelis hakim  yang  memeriksa  perkara,  dengan  objek perkara  barang-barang  tidak  bergerak,  untuk melakukan  pemeriksaan  setempat (decentee ).
Adapun  latar  belakangdikeluarkannya  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang  PemeriksaanSetempat (decentee )  ini, adalah  karena  banyaknya  pengaduan  dari pencari  keadilanatas  perkara-perkara  perdata yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap,tetapi tidak
dapat dieksekusi ( nonexecutable )  karena  obyek  perkara  atas barang-barang  tidak  bergeraktersebut  misalnya sawah,  tanah  pekarangan  dan  lain  sebagainya tidak  sesuai  dengan  diktum  putusan,  baik mengenai  letak,  luas,  batas-batas  maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, karena  sebelumnya  tidak  pernah  dilakukan pemeriksaan  setempat (decentee )  atas  obyek perkara  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  dimintakan  perhatian  dari  hakim  yang
bersangkutan  untuk  melakukan  pemeriksaan setempat (decentee ).

## B.  Subyek Yang Dapat Meminta Pemeriksaan
Setempat ( decentee).
Adapun  subjek  atau  pihak  yang  dapat meminta  pemeriksaan  setempat (decentee ) antara lain:
1.  Hakim.
Pemeriksaan  setempat (decentee) dapat dilakukan  baik  atas  inisiatif secara  ex  officio , atauatas  permintaan  dari  majelis  hakim  yang memeriksa  perkara  kepada  para  pihak  yang bersengketa.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari bunyi  Pasal  153  HIR/Pasal  180  R.Bg  Ayat  (1) sebagaimana tersebutdi atas.
2.  Tergugat atau kuasanya.
Permintaan  pemeriksaan  setempat  yang dimintakan  atau  atas  inisiatif  Tergugat  maupun kuasanya, dapat dilakukan dengan cara mengajukan tangkisan (eksepsi) ataupun rekonpensi melalui jawabannya kepada gugatan Penggugat di depan persidangan.
3.  Penggugat secara in person (sendiri)
maupun  melalui  kuasa  Penggugat,  juga dapat  meminta  dilakukannya  permeriksaan setempat, jika Penggugat merasakan pemeriksaan setempat tersebut perlu
dilakukan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  sedangkan  Tergugar  tidak  ada inisiatif atau niat untuk melakukan pemeriksaan setempat.
Sedangkan  dari  segi  para  pihak  yang  dapat hadir  ketika  pemeriksaan  setempat  dilakukan adalah:
1.  Salah  seorang  Hakim  yang  memeriksa perkara,  yang  diperintahkan  oleh  ketua Majelis,  atau  ketiga  majelis  hakim  yang memeriksa perkara tersebut;
2.  Panitera

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Juru sita
4.  Para  pihak  yang  bersengketa  secara in
person ,  maupun  kuasanya  baik  sendiri- sendiri  ataupun  secara  bersama  bersama- sama.
5.  Pejabat  setempat  misal  kepala  desa.kepala lingkungan atau lurah.
4.  Juru ukur dari badan pertanahan nasional.
5.  Kepolisian jika diperlukan.
6.  Saksi Penggugat dan Tergugat
C.  Kendala Yang Dihadapi Ketika Pemeriksaan Setempat ( decentee)
Dilaksanakan.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  ketika pemeriksaan setempat ( decentee) dilaksanakan antara lain:
1.  Biaya
Kendala biaya ini dapat bersumber dari 2 (dua)  hal,  pertama  dari  pihak  yang  bersengketa yaitu  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  kedua  dari para  pihak  yang  berwenang  misal  institusi pengadilan.Dalam  melaksanakan  pemeriksaan setempat tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit,  sehingga  baik  Penggugat  ataupun Tergugat terkadang tidak mampu untuk membayarnya,  yang  mengakibatkan  batalnya pemeriksaan  setempat.Biaya  yang  tidak  sedikit atau  besar  ini  dapat  dipengaruhi  beberapa faktor  antara  lain  dari  letak  objek  sengketa, jumlah  banyak  sedikitnya  objek  sengketa, jumlah  para  pihak  yang  akan  dipanggil  atau dilibatkan  dalam  sidang  pemeriksaan  setempat, biaya  operasional  dan  lain-lain.Dalam  praktek, besarnya  biaya  pemeriksaan  setempat  ini, sering  tidak  sesuai  dengan  jumlah  yang seharusnya dibayarkan. Misalnya dalam kwitansi  pembayaran  (sekum  atau  surat  kuasa untuk  membayar)  tertera  Rp  2.000.000,-(dua juta rupiah,-) akan tetapi jumlah yang
dibayarkan  melebihi  dari  jumlah  yang  tertera dalam kwitansi tersebut.
Selanjutnya  kendala  biaya  yang  berasal  dari pihak yang berwenang atau institusi pengadilan. Biayayang diberikan untuk pemeriksaan setempat oleh institusi, berdasarkan radius letak objek  sengketa  ini,sering  tidak  mencukupi, karena biaya tersebut tidak sesuai dengan jarak tempuh  yang  jauh,  dimanaletak  objek  sengketa berada,  maupun  kondisi  atau  medan  objek sengketa    yang  susah  terjangkau.  Akibatnya tidak jarang hakim menanggung sendiri kekurangan  biaya  tersebut,  misalnya  biaya pengisian  minyak untuk mobil atau transportasi, biaya makan minum  hakim,  panitera,  dan  pihak berwenang lainnya, yang sedikit banyak tentunya  merugikan  dan  mengganggu  kinerja hakim  atau  panitera  yang  bersangkutan.  Hal  ini juga melanggar hak asasi pihak yang berwenang tersebut, bagaimana mungkin dalam pelaksanaan tugasnya, untuk kepentingan persidangan, mereka yang mengeluarkan biaya. Akan tetapi pihak berwenang tersebut tetap dan terpaksa  mengeluarkan  biaya  tersebut,  demi terlaksananya pemeriksaan setempat, walaupun tidak maksimal hasilnya. Selain biaya yang tidak memadai  atau  kecil,  pemeriksaan  setempat untuk  sengketa  tanah,  juga  sering  tidak  ikuti atau dihadiri oleh petugas juru ukur tanah,karena tidak adanya biaya atau mahalnya biaya, sehingga pengukuran ulang tentang luas, batas  tanah  objek  sengketa  tidak  dapat dilakukan secara maksimal.
2.  Para  pihak  (Penggugat  atau  Tergugat)
tidak bersedia .
Mahalnya  biaya  pemeriksaan  setempat tersebut,  mengakibatkan  baik  Penggugat  atau Tergugat  tidak  mampu  membayarnya.  Terlebih lagi  jika  Penggugat  atau  Tergugat  adalah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat yang  tidak mampu  atau miskin.  Hal ini  tentunya  sangat  merugikan  kepentingan hukum pihak yang bersangkutan. Untuk mengatasi  persoalan  ini,  sudah  seharusnya pemerintah  memberikan  bantuan  biaya  secara cuma-cuma (prodeo) atau  mensubsidi,  kepada masyarakat  tidak  mampu  atau  miskin  yang mencari keadilan, atau setidaknya membebankan  biaya  yang  murah.  Disamping masalah  biaya  yang  mahal  tersebut,  hambatan lain  untuk  pemeriksaan  setempat  ini  adalah tidak hadir atau tidak mau datangnya para pihak pada  pemeriksaan  setempat,  yang  kadang  kala tanpa  alasan  yang  jelas  meskipun  sudah dipanggil  secara  patut  dan  layak.  Hambatan lainnya  tidak  sependapatnya  Penggugat  dan Tergugat  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan setempat  ini,  sehingga  sering  menimbulkan perseteruan
diantara mereka, yang mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut. 3.  Lokasi objek sengketa yang jauh .
Letak lokasi objek sengketa yang jaraknya  jauh,  mengakibatkan  waktu  habis  di jalan,  karena  menempuh  perjalanan  yang jaraknya jauh tersebut. Akibatnya untuk melakukan  pemeriksaan  setempat,  memakan waktu yang lama dan berhari, dengan sendirinya juga menambah biaya.
4.  Sarana  transportasi  yang  tidak  memadai dan memerlukan kenderaan khusus.
Bila lokasi  atau medan  yang  buruk, jelek, turun  naik,  curam  dan  berbatuan,  tentunya hanya  dapat  ditempuh  dengan  kenderaan khusus,  yang  mengakibatkan  bila  pengadilan tidak  ada  menyediakan  kenderaaan  khusus dimaksud,  maka  harus  menyewa  kenderaan khusus  pula,  agar  sampai  ke  lokasi  tersebut. Untuk  menyewa  kenderaan  khusus  tersebut,
tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara biaya yang dikeluarkan dari pengadilan  maupun  biaya  yang  dibebankan kepada  para  pihak  tidak  mencukupi.  Hal  ini tentunya menjadi masalah ketika akan melaksanakan pemeriksaan setempat.

## 5. Keamanan .
Tidak  jarang  pihak  yang  merasa  paling benar  dan  berkepentingan  dengan  objek sengketa,  tidak  mau  mengalah,  tidak  mau menyerahkan  objek  sengketa,  bertahan,  dan melakukanperlawanan,  sehingga  menimbulkan keributan, dan akibatnya pemeriksaan setempat tidak dapat berjalan dengan baik. Hambatan lain adalah  ketika  dilakukan  pemeriksaan  setempat, pihak  yang  merasa  paling  berhak  atas  objek sengketa,  tidak  jarang  mempengaruhi  atau memprovokasi  masyarakat  agar  pemeriksaan setempat tidak berjalan dengan lancar.

## D.  PENUTUP
1.  Kesimpulan
a.  Pengaturan pemeriksaan setempat
( decentee) dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia adalah:
1)  Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg.
2)  Pasal 211 Rv ( Reglement of de
Rechtsvordering . 3)  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan
Setempat.
b.  Subyek  yang  dapat  meminta  pemeriksaan setempat ( decentee) yaitu:
1)  Hakim
2)  Tergugat atau kuasanya
3)  Penggugat  secara in  person (sendiri) maupun  melalui kuasanya
c.  Kendala  yang  dihadapi  ketika  pemeriksaan setempat ( decentee) dilaksanakanadalah:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1)  Biaya, pertama dari pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat, dan kedua dari para pihak yang berwenang misal institusi pengadilan.
2)  Para  pihak  (Penggugat  atau  Tergugat) tidak bersedia
3)  Lokasi objek sengketa yang jauh
4)  Sarana  transportasi  yang  tidak  memadai
dan memerlukan kenderaan khusus 5)  Keamanan
2.  Saran
1)  Bagi pemerintah
a. Menambah  dan  /  atau  menyediakan alokasi dana yang cukup untuk
pemeriksaan  setempat  kepada  institusi pengadilan,sehingga pemeriksaan setempat  ini  dapat  dilakukan  secara maksimal. b. Menyediakan dana bantuan untuk pemeriksaan setempat ini bagi masyarakat tidak mampu atau setidaknya meringankan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat tidak
mampuapabiladilakukannya  pemeriksaan setempat ini.
2) Institusi pengadilan hendaknya:
a.  menetapkan  biaya  untuk  pemeriksaan setempat  sesuai  dengan  biaya  riil  yang dibutuhkan,  yang  sesuai  dengan  jarak tempuh,  lokasi,  luas  objek  sengketa, dan  lain-lain,  sehingga  para  petugas yang berwenang (misal hakim, panitera) tidak  lagi  menanggung  kekurangan biaya dimaksud.
b.  menetapkan  biaya  riil  dalam  sekum
(surat  kuasa  untuk  membayar),  sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga para pencari  keadilan  juga  tidak  harus mengeluarkan  biaya  tambahan  lainnya.
Dengan  demikan  para  pencari  keadilan tidak merasa diberatkan dan bertambah percaya  kepada  pengadilan  sebagai tempat untuk menyelesaikan masalahnya. c.  hendaknya dilakukan pemeriksaan setempat terlebih dahulu baru dilakukan pemeriksaan  terhadap  bukti-bukti  para pihak  yang  bersengketa,  sehingga hakim  tahu  mana  bukti-bukti  surat  dan keterangan  saksi  yang  benar  dan akurat.
d.  menyediakan  kenderaan  khusus,  yang dapat  dipakai  untuk  menempuh  jarak yang jauh, jalan yang curam, berbatuan, dan  terjal.
e.  Menyediakan juru ukur, petugas keamanan  dan  petugas  lainnya  yang dapat  mendukung  dan  mempermudah terlaksananya  pemeriksaan  setempat. Jika  pengadilan  membebankan  biaya untuk  menghadirkan  juru  ukur,  petugas keamanan  dan  lainnya  kepada  para pihak,  maka  hendaknya  biaya  tersebut sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan, sehingga tidaklah memberatkan para pihak.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
A.  BUKU
Aburrahman  dan  Riduan  Syahrani ,  Hukum dan  Peradilan ,  Alumni,  Bandung, 1987.
Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani, Asas-asas Hukum  Pembuktian            Perdata , Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
Darwan  Prinst, Strategi  Menyusun  Dan Menangani  Gugatan  Perdata ,Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002.
H.Riduan  Syahrani, Buku  Materi  Dasar Hukum  Acara  Perdata ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999.
M.Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2005
M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan  Pengadilan, Sinar  Grafika, Jakarta, 2008.
Nurhayati  Harahap, Hukum  Acara  Perdata Kontemporer  Di  Indonesia ,Gelora Madani  Press,Medan,2009.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek ,
CV. Mandar Maju, Bandung, 2009,
R.Soesilo, RIB/HIR  dengan  Penjelasan , Politeia, Bogor,1995.
R.Subekti, Hukum  Pembuktian ,  Pradya
Paramita, Jakarta, Cetakan kesepuluh,1993, R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata( Burgerlijk Wetboek ), Pasal
1865, Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985.

## B.  PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk Wetboek) , diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio, Pradnya Paramita,Jakarta, 2008.
Reglemen Indonesia yang dibaharui S. 1941
No.  44  RIB  (HIR),  diterjemahkan    oleh M. Karjadi.
Surat  Edaran    Mahkamah    Agung  Nomor  7 Tahun  2001  Tentang    Pemeriksaan Setempat.