## Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waeheru Kota Ambon
Joana J Tuhumury 1 , Amir F Kotarumalos 2 , Nurainy Latuconsina 3
Universitas Pattimura & Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Kota Ambon Corresponding Author: joanitatuhumury@gmail.com
Keywords: Implementation; Policy; Empowerment; Training; Accompaniment.
Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pemberdayaan; Pelatihan; Pendampingan.
Abstract: This study aims to describe the implementation of community economic empowerment  policies  in  Waiheru  Village,  Baguala  District,  Ambon  City  and  the driving and inhibiting factors and what strategies need to be formulated as an effort to  increase  community  economic  empowerment  in  Waiheru  Village,  Baguala District, Ambon City. Indicators of driving factors: people's purchasing power which is high in neighboring villages, apart from the flow of people traffic (those shopping to the islands of Seram, Haruku and Saparua), the inhibiting factors are that there is  no  Road  Map  in  making  village  head  policies.  Weak  efforts  to  strengthen empowerment  activities  with  community  economic  empowerment  institutions. Aspects  of  the  socio-political  environment  closely  influence  the  economic empowerment  policies  of  the  common  people.  The  findings  of  the  indicators  of community  economic  empowerment  strategy  in  the  village,  namely  the  Policy Direction regarding the Standards and targets for empowerment should be aimed at  micro  and  small  businesses.  Requires  Training  and  Assistance  Activities  to strengthen business activities. Characteristics and mentality of implementing agents that are still distorted.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  implementasi kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat    di  Desa  Waiheru  Kecamatan Baguala Kota Ambon serta faktor pendorong dan penghambatnya serta strategi apa  yang  perlu  dirumuskan  sebagai  upaya  meningkatkan    pemberdayaan ekonomi  masyarakat    di  Desa  Waiheru  Kecamatan  Baguala  Kota  Ambon.. Indikator  faktor  pendorong:  daya  beli  masyarakat  yg  tinggi  pada  desa-desa tetangga,  disamping  arus  lalulintas  orang  (yang  berbelanja  ke  pulau  seram, haruku dan saparua), faktor-faktor penghambat yaitu belum ada Road Map dalam pengambilan  kebijakan  kepala  desa.  Lemahnya  upaya  penguatan  aktivitas pemberdayaan  dengan  lembaga-lembaga  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat. Aspek  lingkungan  sosial  politik  sangat  erat  mempengaruhi  kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Temuan indikator strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa yaitu Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran pemberdayaan  harus  ditujukan  pada  usaha  mikro  dan  kecil.  Perlu  Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk penguatan aktivitas usaha. Karakteristik dan mentalitas agen pelaksana yang masih menyimpang.

## PENDAHULUAN
Berfungsinya Jembatan Merah-Putih Menjadikan Jalur Jalan Masuk dan Keluar Kota Ambon dan  Bandara  Pattimura  semakin  ramai  dilewati  dmasyarakat,  hal  ini  berdampak  pada  sektor usaha mikrao, kecil dan menengah disepanjang jalur jalan tersebut termasuk pada desa waiheru. Potensi  pasar  di  desa  ini  sangat  berkembang  pesat  karena  terletak  pada  jalur  ramai  di  kota Ambon serta banyak pilihan dagangan yang ada membuat warga dari negeri lama sampai di batu koneng poka senang berbelanja di desa ini. Kalau potensi pasar dipergunakan sebaik mungkin oleh  pemerintah  Desa  Waiheru  dengan  kebijakan  pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  maka  kesejahteraan  warga  akan  lebih  meningkat  dari  kondisi  sebelumny.  Adapun hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Tuanaya, Tuhumury, dkk (2020), penyaluran bantuan social berdasarkan data yang lama, verifikasi data secara langsung kepada masyarakat (Tuanaya, Tuhumury,  Wance,  2020),  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pemerintah
bertanggungjawab secara etis sesuai dengan prinsip akuntabilitas demokrasi (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2019), pelaporan hingga pertanggujawaban kepada masyarakat (Tuanaya, Wance, 2022), pemberi  modal  tidak  ada  kepastian  waktu  dan  proses  pelaksanaan  program  (Fernanto, Amiruddin,  Maulana,  2022),  penanaman  nilai-nilai  budaya  kerja  keras,  keterbukaan tanggungjawab  dalam  upaya  melakukan  pemberdayaan  (Noor,  2011),  singkronisasi  serta penyesuaian berbagai program pemberdayaan (Kurniasari, Reswati, 2011).
Potensi  pasar  dalam  skala  usaha  Mikro,  kecil  dan  menengah  di  desa  Waiheru  jika diberdayakan dengan baik maka akan memicu peningkatan usaha-usaha tersebut serta dengan sendirinya  dapat  menyegarkan  ekonomi  masyarakat.  Respons  pemerintah  dalam  melatih, mengarahkan  dan  mengontrol  masyarakat  (Arfianto,  Balahmar,  2014),  aspek  komunikasi, sumber  daya  dan  disposisi  dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  (Sonda,  dkk,  2020), perlu  inovasi  untuk  peningkatan  program  (Wance,  Kaliky,  Syahidah,  2020),  tingkat  disiplin, pengembangan  Pendidikan  dan  pelatihan  (Alhadar,  Suhu,  Wance,  dkk,  2020),  pemberdayaan masyarakat  sangat  membantu  pengembangan  ekonomi  (Kiu,  2018),  rendahnya  tingkat kepatuhan  masyarakat  penerima  manfaat  (Nurhanifa,Iksan,  2019),  perencanaan  dan pendampingan  pemberdayaan  (Suhu,  Wance,  2019).  Berdasarkan  temuan  riset  terdahulu, penelitian yang telah dilakukan memiliki perbedaan fokus pada lokus pemberdayaan di wilayah kepulauan, metode riset serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dari hasil observasi lapangan tidak ditemukan pengembangan dan pemberdayaan untuk para pelaku usaha di Desa Waiheru, apa lagi kelas usaha mikro dan kecil.  Hal ini nampak pada beberapa indikasi sebagai berikut : 1) Dana pengembangan ekonomi desa yang bersuber  dari Dana  Desa  (DD)  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  dikelola  BUMdesa  dipergunakan  untuk membangun  kios  dan  kafe  yang  memiliki  daya  sumbang  keuangan  kecil  bagi  desa  (Bahkan banyak sektor usaha yg tidak punya daya sumbang bagi kas Desa). 2) Pelaku usaha mikro seperti (Ibu-ibu penjual nasi kuning, bubur ayam, nasi kelapa, nasi goring, gado-gado, penjual ikan dan lain-lain) menggerakkan usahanya dengan modalnya sendiri yang pas-pasan dan sering bangkrut akibat    tidak  memiliki  modal  usaha  lagi  akibat  terdesak  kebutuhan  keluarga  seperti  biaya pendidikan anak serta biaya kesehatan jika sakit. 3) Manajemen usaha BUMdes diatur sesuka hati oleh  Pemerintah  Desa,  seperti  bidang  usaha  penyewaan  kios  dan  lahan  usaha  lain  berada langsung dibawah kontorol Pemerintah Desa tidak memberikan manfaat pada usaha mikro yang memang  sangat  membutuhkan.  Banyak  kios  di  pasar  waieru  yang  kosong  mubazir  dan  tidak bermanfaat  bagi  pengembangan  ekonomi  masyarakat.  4)  Bendahara  BUMdes  tidak  pernah memegang  uang  hasil  usaha  BUMdes  langsung  diambil  dan  dikelola  oleh  Bendahara  Desa.  5) Keuntungan  usaha  tidak diseving atau untuk diputar modalnya dengan memberikan bantuan pinjaman lunak bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil namun dibagi pada perangkat desa dan diberikan  sedikit  untuk  pengurus  BUMdes.  6)  Pelaku  usaha  di  Desa  Waiheru  hampir  secara keseluruhan mengandalkan modal usaha sendiri dan tidak ada peran BUMDes didalam nya, mulai dari sisi permodalan, pengembangan dan pemberdayaan usahanya.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  Desa  Waiheru  Kecamatan  Baguala  Kota  Ambon.  Informan  Penlitian  meliputi  1. Kepala Desa, 2. Sekertaris Desa, 3. Kabid Ekonomi dan Pembangunan, 4. Anggota BPD, 5. Pelaku Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  serta  tokoh  masyarakat,  6.  Para  Akademisi.  Analisa  Data  : Model Analisa Kualitatif menurut Miles  dan Huberman (2014), yang meliputi langkah-langkah, Kondensasi  data,  Sajian  data  dan  Penarikan  Kesimpulan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menemukan dan menggambarkan bagaimana Implementasi  Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat    di  Desa  Waiheru  Kecamatan  Baguala Kota  Ambon  serta  -  Faktor  pendorong  dan penghambatnya  dan    strategi  apa  yang  perlu  dirumuskan  dalam  meningkatkan  upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon.
Dalam  mengukur  Variabel  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Waiheru  dalam  Pemberdayaan ekonomi masyarakat desanya, dirumuskan Fokus dan Diskripsi Fokus Penelitian, sebagai berikut :  Fokus  Penelitian  1.  Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  : Diskripsi

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
Fokus  Penelitian  1)  Pendataan  Kelompok  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  serta  sosialisasi Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Desa.  2)  Pelaksanaan  Program  Kewirausahaan Usaha Mikrao, Kecil dan Menengah. 3) Pemberian Bantuan Usaha. 5) Pelaporan Perkembangan Usaha  sasaran  Bantuan.    Fokus  Penelitian  2.  Faktor-faktor  Pendorong  dan  Penghambat Implementasi    Kebijakan    Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn    digunaka  dalam  melihat Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat    :  Diskripsi  Fokus  Penelitian  1)    Kelengkapan  Panduan tentang Standar dan sasaran kebijakan. 2)  Sumberdaya Strategis Sasaran (Pasar). 3) Komunikasi antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas  Pemberdayaan.  4)  Karakteristik  agen  pelaksana  di Tingkat  Desa.  5)  Lingkungan    sosial  dan  politik.    Fokus  Penelitian  3.  Stategi  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Diskripsi Fokus Penelitian 1) Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran Pemberdayaan  ditujukan  pada Usaha Mikro dan Kecil. 2) Berbagai Sumberdaya diarahkan untuk mendukung  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3) Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk    Penguatan  Aktivitas  Usaha.  4)  Meluruskan  Karakteristik  agen  pelaksana  yang  masih menyimpang. 5) Perbaikan sikap mental  para pelaksana dalam berusaha.

## HASIL DAN DISKUSI
Sabatier  dan  Mazmanian  (1983),  mengemukakan  bahwa  implementasi  merupakan pengejawantahan  keputusan  mengenai  kebijakan  mendasar,  biasanya  tertuang  dalam  suatu undang-undang,  namun  juga  dapat  berbentuk  instruksi-instruksi  eksekutif  yang  penting  atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang  hendak  ditangani,  menentukan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  dan  dalam  berbagai  cara ‘menggambarkan struktur’ proses implementasi tersebut.
Selanjutnya rangkaian proses implementasi kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian (Wibawa, 1989:26) akan terlihat dalam skema berikut :
Gambar 1.  Skema Proses Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian
Studi  implementasi  berusaha  untuk  menjawab  pertanyaan  mengapa  banyak  sekali program pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pressman dan Wildavsky (1979) mengutip  apa  yang  dikatakan  oleh  Udoji  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu  yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan  sekedar  impian  atau  rencana  bagus  yang  tersimpan  rapi  dalam  arsip kalau  tidak diimplementasikan.
Selanjutnya Islamy (1988 ) mengemukakan, bahwa pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh  kebijakan  tersebut  telah  memberikan  konsekuensi  positif  dan  negatif  bagi  masyarakat. Implementasi  kebijakan  ( policy  implementation )  merupakan  proses  lebih  lanjut  dari  tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan  ( action )  untuk  mencapai  tujuan  diselenggarakannya  pada  tahap  implementasi kebijakan.
Sabatier  dan  Mazmanian  (1983),  mengemukakan  bahwa  implementasi  merupakan pengejawantahan  keputusan  mengenai  kebijakan  mendasar,  biasanya  tertuang  dalam  suatu undang-undang,  namun  juga  dapat  berbentuk  instruksi-instruksi  eksekutif  yang  penting  atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang  hendak  ditangani,  menentukan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  dan  dalam  berbagai  cara ‘menggambarkan  struktur’  proses  implementasi  tersebut.  Sementara  itu  George  C  Edward  III
Keluaran Kebijakan Organisasi Pelaksana Kesesuaian Keluaran Kebijakan dengan Kelompok Sasaran Kebijakan Dampak Aktual Keluaran Dampak yang Diperkirak an Perbaik an Peratur an
menyatakan  bahwa  tahap  implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  diantara  pembentukan kebijakan  dan  konsekuensi  atau  akibat  dari  kebijakan  pada  kelompok  sasaran,  mulai  dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan  yang  membawa  konsekuensi  langsung  pada  masyarakat  yang  terkena  kebijakan (Wahab,  1990).  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Subarsono,  2005)  mengemukkan  ada  enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni : 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya,  3)  Komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas,  4)  Karakteristik  agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap para pelaksana.
Bardach  (1977)  mengartikan  proses  implementasi  sebagai  suatu  sistem  pengendalian untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  sumber  dan  penyimpangan  dari  tujuan kebijakan.  Selain  itu  proses  implementasi  adalah  merupakan  tawar-menawar  antara  instansi pemerintah.  Implementasi  diartikan  sebagai  apa  yang  terjadi  setelah  peraturan  perundangan ditetapkan yang memberikan perioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang  jelas  ( tangible ).  Tugas  implementasi  adalah  sebagai  penghubung  yang  memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil ( out comes ) dari aktivitas pemerintah. Disamping itu implementsi juga menyangkut masalah penciptaan suatu policy delivery system atau sistem penghantaran / penyerahan kebijakan. Implementasi juga diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan. Keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta cara  untuk memecahkannya (Effendi, 2000).
Pada sisi lain pembangunan  ekonomi  dipandang  sebagai  kenaikan  dalam  pendapatan perkapita    dan    lajunya   pembangunan    ekonomi    ditunjukkan    dengan  menggunakan  tingkat pertumbuhan  PDB  untuk  tingkat  nasional  dan  PDRB  untuk  tingkat  wilayah.  Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya  baik  tujuan  pembangunan  maupun  pembangunan    ekonomi    adalah    untuk meningkatkan    kesejahteraan    masyarakat.  Bedanya  pembangunan    ekonomi  hanya    meliputi usaha  suatu masyarakat untuk mengembangkan  kegiatan  ekonomi  dan  mempertinggi  tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar harus  mencakup  masalah  materi  dan  finasial  dalam  kehidupan  masyarakat (Arsiyah 2002). Konsep  pemberdayaan  masyarakat  mencakup  pengertian    “pembangunan    masyarakat (community development)  dan pembangunan yang  bertumpu  pada  masyarakat  (community - based    development).  Pembangunan  partisipatif  mempunyai  kaitan    yang  erat    dengan pemberdayaan  masyarakat, dimana pada  pembangunan  partisipatif  diperlukan  upaya  dan langkah-langkah    untuk  mempersiapkan  masyarakat  guna  memperkuat  kelembagaan masyarakat  agar  mereka  mampu   mewujudkan   kemajuan,   kemandirian,   dan   kesejahteraan dalam  suasana keadilan  yang  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabatnya serta  mampu    melepaskan    diri    dari    perangkap    kemiskinan    dan   keterbelakangan.    Upaya tersebut  merupakan  salah  satu  wujud   nyata  dari  pemberdayaan  masyarakat (Sumaryadi, 2005).
Jim  Ife,  dalam  Zubaedi  (2007),  mengartikan  pemberdayaan  sebagai  upaya  memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, kepada warga untuk meningkatkan kemampuan  mereka  dalam  menentukan  masa  depannya  sediri  dan  berpartisipasi  dalam  dan mempengaruhia  kehidupan  dari  masyarakatnya.  Sedangkan  oleh  Sumodinigrat  sebagai  mana dikutip dan diuraikan lebih mendalam oleh Syamsir Salam dan Amir Fadhilah (2008:235)  bahwa kosep  pemberdayaan  lebih  terkait  dengan  usaha  untuk  meningkatkan  kemampuan  atau kemandiria  masyarakat  dalam  kerangka  pembangunan  nasional,  upaya  pemberdayaan masyarakat  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang: pertama ,  penciptaan  suasana  iklim  yang memungkinkan  masyarakat  berkembang; kedua ,  peningkatan  kemampuan  masyarakat  dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana fisik maupun  social,  serta  pengembangan  kelembagaan  di  daerah; ketiga ,  perlindungan  melalui pemihakan  kepada  yang  lemah  untuk  mencegah  pesaingan  yang  tidak  seimbang,  dan
menciptakan  kemitraan  yang  saling  menguntungkan,  yang  oleh  Chambers  dikatakan  sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Dalam Zubaedi (2013).
Fokus Penelitian  1, Diskripsi Penelitian - 1) Tidak pernah dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk diadakan pembinaan guna pemberdayaan dan pengembangan  usaha ke depan, Diskripsi Fokus Penelitian 2) Pada prinsipnya pendataan sebagai langkah  awal  untuk  memproyeksi  medan  usaha  guna  pengambangan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah tidak pernah dilakukan dan malah telah terjadi kesalahan diskresi pemerintah desa dengan  menghambur-hamburkan  uang  desa  untuk  pembangunan  Cooffee  di  atas  tanah bermasalah, dan tidak terselesaikan hingga saat ini. Diskripsi Fokus Penelitian 3) Belum pernah ada  program  kewirausahaan  secara  kolektif  kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh Pemerinta  Desa  Waiheru.  Yang  ada  hanyalah  kegiatan-kegiatan  Pembangunan  Fisik  (Jalan Setapak, Gorong-gorong, dan Talud), yang dilaksanakan dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang  lain. – Pemerintah  Desa    masih  fokus  pada  Program  internal,  BunDes  lagi  membangun tempat usaha (Cooffee Dewa), Cuma masih terbentur masalah tanah pada lokasi usaha yang baru ini. Pemerintah Desa sadar akan pentingnya program kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di desa, tapi belum sekarang, ada waktunya, jika Pendapatan Asli Desa sudah banyak dan  sudah  bias  dipakai  untuk  membuat  program  Kewirausahaan  di  Desa  ini,    baru  dibuat program kewirauasahaan. Diskripsi Fokus Penelitian 4) Bantuan Usaha Kepada Pedagang Kecil secara  kolektif  dan  merata  tidak  pernah  diberikan – Karena  dananya  terbatas  sehingga pemberiannya dibagi hanyalah kepada orang-orang khusus yang memiliki hubungan personal ke dalam. Diskripsi Fokus Penelitian 5) Pemerintah Desa Tidak Pernah mencari serta menghimpun data dan Membuat Pelaporan tentang Perkembangan Usaha sasaran dari bantuan desa, karena bantuan desa untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak pernah diberikan.
Hasil  Fokus Penelitian  2, - Faktor Pendorong : Pada desa waiheru tersimpan potensi pasar yang besar. Daya beli masyarakat yg tinggi pada desa-desa tetangga, disamping arus lalulintas orang  (yang  berbelanja  ke  pulau  seram,  haruku  dan  saparua).  Jika  usaha  masyarakat  bisa dikembangka dengan baik dan dibina oleh pemerintah desa maka usaha akan berkembang dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik. - Faktor-Faktor Penghambat :  Diskripsi  Fokus  Penelitian    1)  Desa  Waiheru  belum  memiliki  Kelengkapan  Panduan  tentang Standart dan Sasaran Kegiatan Usaha  yang menjadi peta jalan (Road Map) dalam Pengambilan Kebijakan  Kepala  Desa  tentang  Pemberdayaan  Usaha  Mikra,  Kecil  dan  Menengah  di  Desanya. Diskripsi  Fokus  Penelitian  2)  Pemerintah  Desa  tidak  pernah  melakukan  Komunikasi  antar Organisasi  dan  tidak  pernah  melakukan  upaya  Penguatan  aktivitas  Pemberdayaan  dengan lembaga-lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Diskripsi Fokus Penelitian  3) Karakter agen pelaksana di tingkaat desa tidak baik dalam menunjang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan  menengah  dari  warga  masyarakatnya  sendiri.  Diskripsi  Fokus  Penelitian  4)  Aspek lingkungan sosial politik sangat erat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, namun arah pengaruhnya lebih bersifat Centri petal, karena pemerintah desa secara politis selalu mempolitisir berbagai bantuan masyarakat untuk Filantropy politik disisi lain pilih kasih dalam  setiap  kebijakan  terutama  dalam  pembagian  bantuan  pada  masyarakat  yang  berhak menerimanya.
Fokus Penelitian 3. Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mikro, Kecil dan Menengah), harus ditempuh Strategi Kebijakan seperti, 1) Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran Pemberdayaan harus  ditujukan  pada Usaha Mikro dan Kecil. 2) Berbagai Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3) Perlu Kegiatan Pelatihan  dan  Pendampingan  untuk    penguatan  aktivitas  usaha.  4)  Perlunya  upaya Pelurusan Karakteristik  dan  mentalitas  agen  pelaksana  yang  masih  menyimpang.  5)  Perlu  langkah Perbaikan sikap mental  para pelaksana dalam berusaha.
Fokus  Penelitian  1.  Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  :  a. Pendataan Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya tidak pernah dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk dilakukan pembinaan guna pemberdayaan  dan  pengembangan    usaha  ke  depan.  b.  Sosialisasi  Program  Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa. Pendataan sebagai langkah awal untuk memproyeksi medan usaha guna pengambangan usaha mikro, kecil dan menengah tidak pernah dilakukan dan malah telah terjadi  kesalahan  diskresi  pemerintah  desa  dengan  menghambur-hamburkan  Anggaran  Desa untuk pembangunan Cooffee di atas tanah bermasalah, dan tidak terselesaikan hingga saat ini. c. Pelaksanaan  Program  Kewirausahaan  Usaha  Mikrao,  Kecil  dan  Menengah.  Belum  pernah  ada program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Pemerinta Desa Waiheru. Yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan  Pembangunan  Fisik  (Jalan  Setapak,  Gorong-gorong,  dan  Talud),  yang dilaksanakan dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain. - Pemerintah Desa sadar akan pentingnya program kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di desa, tapi belum sekarang, ada waktunya, jika Pendapatan Asli Desa sudah banyak dan sudah bias dipakai untuk membuat  program  Kewirausahaan  di  Desa  ini,    baru  dibuat  program kewirauasahaan.  -  Pada bulan  puasa  tahun  2020  pernah  pemerintah  desa  melalui  BunDes  membuat  meja-meja  jualan Takjil untuk dijual pada Ibu-ibu Penjual Takjil Waktu itu, namun karena harganya terlalu mahal (Satu  meja  1  juta  Rupiah),  lalu  ditolak  oleh  Ibu-ibu  bahkan  ada  demo  waktu  itu,  kata  ibu-ibu bukannya  meringankan  malah  memberatkan  kami.  Untuk  program    kewirausahaan  yang terencana  tidak pernah ada. Hal ini juga pernah juga  diusulkan, namun tidak ditanggapi oleh pemerintah desa. d. Pemberian Bantuan Usaha .- Bantuan Usaha Kepada Pedagang Kecil secara merata  tidak  pernah  diberikan – Karena  dananya  terbatas  sehingga  pemberiannya  dibagi hanyalah kepada orang-orang khusus yang memiliki hubungan personal ke dalam.
Temuan Fokus Penelitian  2. Diskripsi Fokus Penelitian 1. Faktor Pendorong :  Pada desa waiheru tersimpan potensi pasar yang besar. Jika usaha masyarakat bisa dikembangka dengan baik dan dibina oleh pemerintah desa maka usaha akan berkembang dan peluang peningkatan kesejahteraan  masyarakat  akan  semakin  baik.  Diskripsi  Fokus  Penelitian  2.  Faktor-Faktor Penghambat  :  -      Desa  Waiheru  belum  memiliki  Kelengkapan  Panduan  tentang  Standart  dan Sasaran  Kegiatan  Usaha    yang  menjadi  peta  jalan  (Road  Map)  dalam  Pengambilan  Kebijakan Kepala Desa tentang Pemberdayaan Usaha Mikra, Kecil dan Menengah di Desanya. - Pemerintah Desa tidak pernah melakukan Komunikasi antar Organisasi dan tidak pernah melakukan upaya Penguatan  aktivitas  Pemberdayaan  dengan  lembaga-lembaga  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat.  -  Karakter  agen  pelaksana  di  tingkaat  desa  tidak  baik  dalam  menunjang pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dari  warga  masyarakatnya  sendiri.  -  Aspek lingkungan  sosial politik  sangat erat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, namun arah pengaruhnya lebih bersifat Centri petal, karena pemerintah desa secara politis selalu mempolitisir berbagai bantuan masyarakat untuk Filantropy politik disisi lain pilih kasih dalam  setiap  kebijakan  terutama  dalam  pembagian  bantuan  pada  masyarakat  yang  berhak menerimanya.
Temuan  Fokus  Penelitian  3.  Strategi  Kebijakan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat (Mikro,  Kecil  dan  Menengah),  harus  ditempuh  dengan  langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan adalah : Diskripsi Fokus Penelitian 1) Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran Pemberdayaan harus  ditujukan  pada Usaha Mikro dan Kecil. Diskripsi Fokus Penelitian 2) Berbagai Sumber daya  harus  diarahkan  untuk  mendukung    Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Diskripsi  Fokus Penelitian 3) Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk  penguatan aktivitas usaha. 4) Perlunya upaya Pelurusan Karakteristik dan mentalitas agen pelaksana yang masih menyimpang. 5) Perlu langkah Perbaikan sikap mental  para pelaksana dalam berusaha.

## KESIMPULAN
Adapun  temuan  indikator  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yaitu sebagai  berikut : 1)  Pendataan  sebagai  langkah  awal  untuk  memproyeksi  medan  usaha  guna pengambangan usaha mikro, kecil dan menengah tidak pernah dilakukan dan malah telah terjadi kesalahan  diskresi  pemerintah  desa  dengan  menghambur-hamburkan  uang  desa  untuk pembangunan Cooffee di atas tanah bermasalah, dan tidak terselesaikan hingga saat ini. 2) Belum pernah ada program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Pemerinta Desa Waiheru. Yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan Pembangunan Fisik (Jalan Setapak, Gorong-gorong, dan Talud), yang

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
dilaksanakan dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain. Pemerintah Desa  masih fokus pada  Program  internal,  BumDes  lagi  membangun  tempat  usaha  (Cooffee  Dewa),  Cuma  masih terbentur  masalah  tanah  pada  lokasi  usaha  yang  baru  ini.  Pemerintah  Desa  sadar  akan pentingnya program kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di desa, tapi belum sekarang, ada waktunya, jika Pendapatan Asli Desa sudah banyak dan sudah biasa dipakai untuk membuat program Kewirausahaan di Desa ini,  baru dibuat program kewirausahaan. 3) Bantuan Usaha  Kepada Pedagang  Kecil  secara  merata  tidak  pernah  diberikan  karena  dananya  terbatas sehingga pemberiannya dibagi hanyalah kepada orang-orang khusus  yang memiliki hubungan personal  ke  dalam. 5)  Pemerintah  Desa  Tidak  Pernah  mencari  serta  menghimpun  data  dan Membuat Pelaporan tentang Perkembangan Usaha sasaran dari bantuan desa, karena bantuan desa untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak pernah diberikan.
Adapun  temuan  indikator  faktor  pendorong  dan  penghambat  implementasi  kebijakan pemberdayaan  ekonomi    masyarakat,  ditemukan  kenyataan  bahwa    terhambatnya  Kebijakan Perdayaan  Ekonomi  Masyarakat  yaitu  sebagai  berikut: a.  Desa  Waiheru  belum  memiliki Kelengkapan Panduan tentang Standart dan Sasaran Kegiatan Usaha   yang menjadi peta jalan (Road Map) dalam pengambilan kebijakan kepala desa tentang pemberdayaan usaha mikra, kecil dan  menengah  di  Waeheru. b.      Pemerintah  Desa  tidak  pernah  melakukan  Komunikasi  antar Organisasi  dan  tidak  pernah  melakukan  upaya  Penguatan  aktivitas  Pemberdayaan  dengan lembaga-lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. c. Karakter agen pelaksana di tingkaat desa tidak baik dalam menunjang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dari warga masyarakatnya sendiri. d. Aspek lingkungan  sosial politik sangat erat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, namun arah pengaruhnya lebih bersifat Centri petal, karena pemerintah  desa  secara  politis  selalu  mempolitisir  berbagai  bantuan  masyarakat  untuk Filantropy politik  disisi  lain  pilih  kasih  dalam  setiap  kebijakan  terutama  dalam  pembagian bantuan pada masyarakat yang berhak menerimanya. b. Faktor Pendorong: Pada desa waiheru tersimpan potensi pasar yang besar. Jika usaha masyarakat bisa dikembangka dengan baik dan dibina  oleh  pemerintah  desa  maka  usaha  akan  berkembang  dan  peluang  peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.
Adapun temuan indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat  desa yaitu sebagai berikut: 1.  Arah  Kebijakan  tentang  Standar  dan  sasaran  Pemberdayaan  harus    ditujukan    pada  Usaha Mikro dan Kecil. 2. Berbagai Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3. Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk  penguatan aktivitas usaha. 4.  Perlunya  upaya  Pelurusan  Karakteristik  dan  mentalitas  agen  pelaksana  yang  masih menyimpang. 5. Perlu langkah Perbaikan sikap mental  para pelaksana dalam berusaha.

## REFERENSI
Arsiyah.  (2002).  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Ekonomi Desa.   Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Brawijaya Malang. Malang.
Alhadar,  H.,  La  Suhu,  B.,  Wance,  M.,  Noviyanti,  V.,  &  Adam,  K.  (2020).  Pemberdayaan  Kelompok  Usaha Kecil Masyarakat Desa Madopolo Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri. Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa , 1 (2), 25-31.
Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) , 2 (1), 53-66.
Bardach, Eugene. 1977. The Implementation Game. Cambridge : MIT Press. Effendy, Onong Uchyana. 2000. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi.  PT.Rosdakarya. Bandung. Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 4 (1), 194-214.
Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti  perubahan  paradigma  baru  administrasi  publik. Journal  of  Governance  and Social Policy , 1 (1), 24-34.
Islamy, M. Irfan. 1988. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bina Aksara. Jakarta.
Kurniasari,  N.,  &  Reswati, E.  (2011).  Memaknai  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 6 (1), 7-13.
Kiu,  Y.  M.  (2018).  Evaluasi  Dampak  Program  Dana  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  di Kelurahan  Kayu  Putih  Kota  Kupang. JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &  Pelayanan Publik) , 100-112.
Noor,  M.  (2011).  Pemberdayaan  masyarakat. CIVIS:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan Kewarganegaraan , 1 (2).
Nurhanifa, D., Tjoetra, A., & Ikhsan, I. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Desa: Sebuah Kebijakan Pemerintah Aceh Barat. Jurnal Public Policy , 5 (2), 108-110. Mazmanian,  Daniel  H.,  dan  Paul  A.  Sabatier.  1983.  Implementation  and  Public.  Policy.
HarperCollins. New York.
Pressman,  J.L.,  &  Wildavsky,  Aaron.  1979.  Public  Policy    Implementation.  University  of California Press and Los Angles. California.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
La Suhu, B., & Wance, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut  di kabupaten halmahera  selatan  (studi  desa  mano  kecamatan  obi  selatan). Journal  of  Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) , 4 (2), 156-172. Sonda,  J.,  KIYAI,  B.,  &  Kolondam,  H.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik , 4 (62).
Sumaryadi,  I  Nyoman.  2005,  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Otonom  dan  Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Citra Utama. Jakarta.
Syamsir  Salam  dan  Amir  Fadhilah.  2008.    Sosilogi  Pedesaan.  Lembaga  Penelitian  UIN  Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Tuanaya,  W.,  Tuhumury,  J.  J.,  &  Wance,  M.  (2020).  Management  Model  And  Village  Fund Allocation  During  Pandemic  Covid-19  In  Waiheru  Village  Ambon  City Indonesia. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology , 17 (7), 13357-13369.
Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). The Scheme of Cash Transfer Distribution during the Covid- 19 Period through the Waeheru Village Fund, City of Ambon. Sosiohumaniora , 24 (3). Wahab,  Solichin  Abdul.  1990. Pengantar  Analisis  Kebijaksanaan  Negara. Rineka  Cipta.  Jakarta. Wance, M., Kaliky, P. I., & Syahidah, U. (2021). Pkm Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Putih Kabupaten Halmahera
Selatan. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 3(2), 233-240. Wibawa,  Samodra. 1994. Kebijakan Publik :Proses dan Analisis. Cet.Ke-1. Intermedia. Jakarta. Zubaedi. 2013. Pembangunan Masyarakat Wacana dan Praktek. Prenada Media Group. Jakarta. Zubaedi. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif. Cet. I. Ar Ruzz Media Group. Yogyakart