## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3371/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kewenangan Notaris Dalam Persoalan Penyuluhan Hukum Dan Mediasi
Ranggapandu Cindarputera 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
2 Fakulas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstrak Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 July 2022 Notary have the authority to provide legal advice to ensure the legal security of a case. Morality, foundation, and foresight are the most important factors in understanding the abuse  of  power  at  the  expense  of  others.  Notaries  are  not  given  legal  advice  by  the government,  so  there  are  notaries  who  have  litigation and  arbitrators.  The  purpose  of writing is to clarify the legal consequences of an action that has not been sanctioned by the court, to clarify the legal consequences in the context of mediation. This study uses normative legal methods and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected using a literature survey, interview-style field survey, and valid material processing techniques, and quality material analysis was carried out. The findings show that a notary acting as a mediator is not legally responsible because the mediator is a neutral and impartial third party. Notaries are not required to be a mediator. The mediator is an authority and not a government official and does not administer the state. BUMN/D, as well as religious norms, dignity/relevance of the profession that can affect the honor of a notary.
Keywords:
Notary; Legal Counseling; Mediation
Article Info Abstrak Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 July 2022 Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  nasihat  hukum  guna  menjamin keamanan  hukum  suatu  perkara.  Moralitas,  landasan,  dan  pandangan  ke  depan  adalah faktor  terpenting  dalam  memahami  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  merugikan  orang lain. Notaris tidak  diberikan nasihat hukum  oleh pemerintah, sehingga ada notaris  yang berperkara dan arbiter. Tujuan dari penulisan adalah untuk memperjelas dampak hukum dalam suatu perbuatan dimana belum diberi sanksi oleh pengadilan, untuk  memperjelas akibat  hukum  dalam  konteks  mediasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum normatif dan memakai bahan hukum primer, sekunder, sertas tersier. Bahan dikumpulkan melalui menggunakan survei kepustakaan, survei lapangan dengan gaya wawancara, dan teknik  pemrosesan  bahan  yang  sah,  dan  dilakukan  analisis  bahan  yang  berkualitas.
Temuan  menunjukkan  bahwa  notaris  yang  melakukan  perbuatan  selaku  mediator  tidak bertanggung  jawab  secara  hukum  disebabkan  mediator  adalah  pihak  ketiga  yang  tidak memihak. Notaris tidak diharuskan menjadi mediator. Mediator adalah otoritas dan bukan pejabat pemerintah dan tidak  menyelenggarakan  negara. BUMN/D, serta norma agama, martabat/relevansi profesi yang dapat mempengaruhi kehormatan notaris
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ranggapandu Cindarputera Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, ranggapc@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Notaris  merupakan  pejabat  umum  memiliki  tugas  menerbitkan  akta  otentik  serta mempunyai tugas menurut aturan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, biasanya disebut UUJN. Notaris mendapatkan  tugas  dan  fungsi  melalui  negara  yang  diatur  dalam  UUJN,  agar  melaksanakan beberapa  fungsi  negara  dalam  menyebarkan  pelayanan  hukum  untuk  masyarakat  dalam  aspek keperdataan  agar  menciptakan  kejelasan  hukum  masyarakat  dan  tertera  pada  akta  otentik. Kejelasan  hukum  adalah  pelaksaaan  hukum  yang  diberikan  jaminan  bagi  masyarakat  yang biasanya menimbulkan hal negative untuk pihak lainnya. Notaris terhadap tugas dan fungsinya harus  mengacu  dalam  hal  normatif  melalui  aturan  hukum  yang  berhubungan  terhadap  semua perbuatan  yang  digunakan  dalam  pembuatan  akta  otentik  oleh  karenanya  suatu  akta  selaras
berdasarkan  kaidah-kaidah  hukum  yang  ada  serta  memiliki  daya  ikat  dalam  melakukan pembenaran yang menyeluruh.
Notaris  menurut  suatu  prosesnya  menggabungkan  kaitan-kaitan  hukum  yang  memuat pihak-pihaknya menurut suatu jenis tertulis berdasarkan metode yang ada didalam penerbitan akta otentik, dalam menerbitkan suatu akta otentik, seseorang wajib memiliki kekuasaan yaitu pejabat umum. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas pokok menerbitkan akta otentik (R. Soegondo  Notodisoerjo,  1982).  Notaris  dalam  pelaksanaannya  wajib  memiliki  perilaku  tidak memihak  siapapun  untuk  melayani  kebutuhan  suatu  masyarakat,  tidak  bisa  membandingkan kedudukan  serta  golongan.  Akta  otentik  merupakan  akta  yang  diterbitkan  melalui  jenis  yang sudah  ditetapkan  melalui  undang-undang,  dibentuk  dalam  depan  pejabat  yang  berkepentingan dalam hal ini tempat akta ini diterbitkan.
Terdapat  kedudukan  notaris  disebabkan  dalam  pengaturan  hukum  agar  mempercepat dalam  memberikan  pelayanan  masyarakat  dimana  mereka  membutuhkan  jasa  notaris  untuk menerbitkan akta otentik dalam hal ini alat bukti tertulis memiliki karakteristik otentik tentang kondisi, peristiwa maupun tindakan hukum yang diinginkan bagi pihak-pihak. Makna dari jabatan wajib ada secara kontinyu an dalam jabatan itu berhubungan dengan seseorang, apabila seseorang telah pensiun dari posisinya maupun apabila seseorang tidak lagi berprofesi sebagai notaris, oleh karena itu berhenti juga jabatannya sebagai notaris.
Profesi  notaris  merupakan  kedudukan  yang  dipercaya  dan  didapatkan  melalui  UUJN, notaris wajib memberikan kejelasan akta yang diterbitkannya bisa memberikan kejelasan hukum serta mempunyai daya saing dalam membuktikan yang otentik sesuai cara serta syarat menjadikan akta selaras terhadap pengaturan hukum melalui fakta sebenarnya terjadi, dalam pelaksanaannya warga mempunyai pengetahuan  yang lumayan  seragam terkait hukum, oleh sebab itu sebelum menerbitkan  akta,  notaris  wajib  dalam  permulaannya  menyebarkan  penyuluhan  hukum  yang selaras terhadap keperluan pihak-pihak terkait yang ada.
Terhadap  pelaksanaan  wewenagnya  fungsi  notaris  wajib  menjelaskan  terkait  tugas  dan fungsi notaris meliputi sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan yang tetera berdasar UUJN serta kode  etik  notaris  untuk  menjelaskan  pemberian  layanan  bagi  masyarakat  yang  memerlukan jasanya di dalam aspek perdata terutama dalam penerbitans akta otentik. Tugas dan fungsi adanya notaris  adalah  pelaksanaan  UUJN  yang  wajib  dilakukan  menurut  ketetapan  yang  sudah  ada sebelumnya, sebab dengan tidak adanya tugas dan fungsi secara jelas maupun berkekuatan tidak bisa seorang notaris bisa menerbitkan akta otentik (Efendi Lutfi, 2004).
Tugas dan fungsi notaris diatur dalam UUJN di Pasal 15 ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3). Jenis tugas dari notaris merupakan mengajarkan penyuluhan hukum yang berkaitan terhadap penerbitan akta. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan notaris adalah beberapa fungsi dalam cara untuk  membangun  hukum  nasional  dari  penyuluhan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada dalam menaikkan akan taat pelaksanaan hukum warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam melakukan hak serta kewajibannya untuk menerbitkan akta otentik. Notaris wajib mengajarkan penyuluhan untuk klien dimana klien ini akan menerbitkan suatu akta. Penyuluhan hukum notaris bisa  diterapkan  melalui  pemberian  pengetahuan  yang  relevan  mengenai  peraturan  perundang- undangan yang sesuai terhadap akta yang dibutuhkan bagi para pihak (penghadap). Notaris wajib memberikan  keterangan  jelas  mengenai  isi  akta  yang  sudah  diterbitkan  sebabnya  tak  seluruh subjek  menerbitkan  akta  bisa  mengetahui  makna  dalam  akta  secara  menyelutuh.  Notaris  tak mengizinkan honorarium terhadap pemberian penyuluhan hukum untuk klien.
Dasar  pokok  di  dalam  penyuluhan  hukum  merupakan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan mengenai Negara Indonesia menurut hukum serta tidak menurut adanya kekuasaan (Munir Fuady, 2011). Antara lain beberapa ketetapan syang merupakan hal pokok dimana beralaskan terhadap penyuluhan hukum merupakan Pasal 27 Ayat (1)  yang menjelaskan terkait “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak/tanpa ada pengecualian”.
Didalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  hukum  yang  diemban  oleh  notaris  diantaranya tanggung jawab perdata serta pidana. Tanggung jawab perdata apabila notaris itu sudah masuk
dalam kriteria yang ada di Pasal 1243 KUHPerdata maupun tindakan berlawanan hukum dan hal ini  dijelaskan  menurut  ketetapan  Pasal  1365  KUHPerdata.  Notaris  dapat  memberikan pertanggungjawaban perdata jika kesalahan itu sudah menyebabkan pihak lain rugi. Tanggung jawab  pidana  apabila  notaris  sudah  melaksanakan  tindakan  hukum  dimana  sudah  dilakukan pengecualian  berdasar  undang-undang  maupun  melaksanakan  tindakan  yang  bertentangan dengan hukum melalui cara yang disengaja maupun kelalaian yang menyebabkan pihak lainnya mengalami  rugi.  Penentun  akhlak  dan  sikap  adalah  faktor  pokok  terhadap  penyuluhan  hukum sebagai upaya dalam tidak timbulnya suatu tidak dilaksanakannya suatu tugas maupun wewenang notaris, oleh karena itu belum menyebabkan kerugian terhadap pihak lainnyas.
Kerugian  yang  diderita  oleh  pihak-pihak  diakibatkan  akta  yang  diterbitkan  tak  selaras terhadap  ketetapan  dimana  sudahh  diatur  sehingga  bisa  menimbulkan  akta  berubah  ke  akta  di bawah tangan, cacat yuridis, maka bisa menyebabkan hal-hal yang tercantum di dalam akta dan membuatnya batal demi hukum. Notaris bertanggung jawab untuk kerugian  yang  dialami para pihak,  melalui  pembayaran  kerugian,  bunga  serta  denda  yang  diakibatkan  kesalahan  serta kelalaian notaris. Penyuluhan hukum yang diajarkan oleh notaris bermanfaat untuk pihak maupun klien yang sudah meminta bantuan untuk menerbitkan akta otentik disebabkans para pihak yang sudah  memperoleh  penyuluhan  hukum  bisa  unggul  dalam  mengetahui  ketetapan  hukum  yang harus  dilaksanakan  melalui  penerbitan  sebuah  akta  otentik,  penyuluhan  hukum  yang  diajarkan notaris bisa mengurangi serta menghindari adanya sengketa. Akan tetapi, jika menurut pembuatan akta nantinya ada pelanggarans wewenang serta pelanggaran hukum disebabkan kelupaan serta ketidakhati-hatian  notaris  untuk  menerbitkan  akta,  dan  hal  ini  mengakibatkan  dampak  hukum pada  hari  yang  akan  datang.  Dimana  hari  yang  merupakan  putusan  yang  nantinya  dibentuk melalui metode pidana, perdata dan peradilan tata usaha negara.
Terhadap pelaksanaan terdapat hal yang menyatakan bahwa notaris memiliki peran dalam mediator untuk proses mediasi sengketa akta. Dalam aspek perilaku, notaris memiliki keharusans dalam  membereskan  sengketa  yang  disebabkan  kelalaian  notaris  dam  tidak  diberikannya penyuluhan  hukum  secara  mendetail  bagi  pihak  terkait,  jadi  penyebab  terbentuknya  sengketa, suatu  hal  ini  dilaksanakan  untuk  alasan menngurangi  adanya  penumpukan  permasalahan  yang sudah  didaftarkan  di  pengadilan,  dalam  hal lainnya,  melalui  UUJN  serta  kode  etik  notaris  dan tidak  adanya  larangan  untuk  notaris  yang  berperan  sebagai  mediator,  ditambah mediator  tidak dijeniskan dalam pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin maupun pegawai BUMN, BUMD serta pihak swasta.
Jabatan  sebagai  mediator  dalam  penerapannya  tak  berlawanan  hukum  terhadap  norma agama,  kesusilaan  maupuns  kesesuaian  yang  bisa  menyebabkan  kehormatan  serta  martabat jabatan notaris, oleh karena itu, apabila tak melakukan pelanggaran ketetapan mengenai larangan notaris. Mengacu dalam hal yang dijelaskan diatas penulis berkeinginan untuk meneliti terkait dampak hukum akta otentik yang tak  diawali melalui penyuluhan hukum serta bisakah notaris melakukan tindakan sebagai mediator terhadap rangkaian mediasi sengketa akta kenotariatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penulisan  ini  bentuknya  normatif  serta memakai  2  jeniss  pendekatan  diantaranya  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  serta pendekatan  konseptual.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  ini dijalankan melalui metode mengkaji ulang peraturan serta undang-undang sudah terdapat didalam penelitian,  sementara  itu,  pendekatan  konseptual  merupakan  pendekatan  yang  dilaksanakan menggunakan metode mempelajari adanya bahan hukum, konsep hukum, teori hukum maupun asas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Penelitian ini memakai jenis pendekatan normatif, dilaksanakan  melalui  metode  terlebih  dahulu  melakukan  penelitian  terhadapat  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  terkait  persoalan  yang  dilakukan  penelitan,  mengkaji, melakukan  analisis  bahan  maupun  isu  hukum,  mengkaji  tentang  sumber  kepustakaan  yang didalamnya terdapat data sekunder maupun dalam penerapan penelitian kepustakaan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dampak Hukum Akta Otentik dimana tak Diawali melalui Penyuluhan Hukum
Untuk melaksanakan kedudukannya, notaris harus memiliki karakter professional, misalnya mempunyai ketahanan moral yang tinggi, menjalankan wewenang profesinya berdasarkan pada unsur kearifan lokal, menerapkan dengan tinggi unsur-unsur aspek agama serta mengatakan hal yang dapat dicontoh serta santun, jujur pada diri sendiri maupun orang lain, tak mendahulukan manfaat  diri  sendiris,  mendahulukan  penerapan  sesuai  bidang  ilmunya,    dalam  hal  ini  ilmu pengetahuan maupun pengalaman, harus menganggap setara klien yang memerlukan bantuannya, selain  itu  juga  harus  mengedepankan  kode  etik  yang  sudah  ditatur  menuru  himpunan  notaris (Suhrawadi Lubis, 1994).
Penyuluhan  hukum  yang  dilaksanakan  notaris  berkaitan  dengan  penerbitan  akta  sangat dibutuhkan dalam menjelaskan pengetahuan hukum untuk masyarakat terkait akta otentik, oleh karenanya dalam membentuk masyarakat  yang paham hukum serta mewujudkan hukum untuk keperluan, disebabkan pengetahuan masyarakat terkait hukum tidak sama antar satu sama lain, menurut  suatu  Pendidikan  maupun  pengetahuan  serta  pengalaman  (Nofiardi,  2015).  Notaris terhadap pelaksanaan wewenansgnya tidak akan lepas terhadap bayang-bayang kelalaian dalam bentuk sengaja maupun tak sengaja, kelalaian yang dijalankan oleh notaris dipertanggungjawabkan melalui hukum secara pertanggungjawaban melalui perdata, administrasi serta pidana.
Akta notaris wajib menjelaskan terkait kejelasan bahwa segala hal maupun peristiwa serta kebenaran  yang  ada  pada  akta  benar  dilakukan  dari  notaris  dijelaskan  oleh  pihak-pihak  yang mengedepankan  dalam  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  pukul  (waktu)  menghadap  yang  tercantum dalam  akta  selaras  dengan  serangkaian  langkah  yang  sudah  diatur  manurut  penerbitan  akta. Dengan  formal  agar  dapat  menjelaskan  fakta  serta  kejelasan  terkait  para  pihak  yang membutuhkan bantuan notaris, paraf serta tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi maupun notaris serta menunjukkan hal yang dikemukakan, disaksikan, didengar dari notaris (dalam akta relaas  atau  akta  partij)  dengan  melakukan  penulisan  keterangan  maupun  kesediaan  para  pihak dalam pembentukan akta. Sementara itu fakta material bisa berjenis suatu fakta dan bisa dilakukan pembuktian serta dapat dipertanggungjawabkan melalui materil terhadap pihak-pihak yang ada, landasan pertanggungjawaban yang sudah dijelaskan mengacu ke kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya, dan wajib dilakukan pembuktian pada awalnya kepada unsur-unsur kelalaian itu.
Dijatuhkannya  hukuman  untuk  notaris  yang  tak  mengedepankan  penjelasan  penyuluhan hukum  untuk  klien  pada  penerbitan  suatu  akta  seringkali  jarang  dilaksanakan,  disebabkan pelaksanaan  cara  penjatuhan  sanksi  atau  hukuman  tersebut  wajib  berdasarkan  serangkaian tindakan pengaduan untuk pihak yang telah diberikan kerugian oleh Majelis Pengawas Daerah, maupun  gugatan  perdata  para  pihak  melalui  pengadilan  yang  mana  wajib  untuk  menjelaskan terkait diterbitkannya nilai-nilai kelalaian maupun yang dilaksanakan oleh notaris. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan tindakan mengakibatkan kerugian, serta menurut hal normatif tindakan itu wajib berdasar pada keterikatan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Jenis tanggung gugat yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut merupakan tanggung gugat menurut kesalahan (liability-based fault), pelaksanaannya dapat dipantau dari keterangan pasal yang didalamnya terdapat syarat dan adanya kelalaian oleh pelaku agar sampai keputusan dimana tindakan seseorang adalah termasuk dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Tindakan yang berlawanan terhadap hukum adalah segala kesatuan yang berasal dari prinsip hukum  yang  kegunaan  sebagai  mengkondisikan  maupun  menmbatasi  tingkah  laku  berbahaya, agar  memberikan  tanggung  jawab  dalam hal  ini  kerugian  yang  muncul  oleh adanya  hubungan sosial serta menerapkan suatu ganti rugi bagi korban terhadap suatu gugatan yang benar. Tindakan tersebut  wajib  dipenuhi  semuanya  dalam rumusan  terkait  tindakan  yang  tidak  boleh  dilakukan menurut undang-undang, terdapat kerugian yang disebabkan oleh tindakan notaris dan tindakan wajib bersifat bertetangan dengan hukum, baik formil serta materil.
Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Mediasi Sengketa Kenotariatan
Konflik  dan  perbedaan  pendapat  muncul  dari  perbedaan  persepsi  yang  didasarkan  pada pengetahuan  seseorang.  Sengketa  timbul  ketika  pihak  yang  menderita  secara  langsung mengungkapkan  ketidakpuasan  atau  kekhawatirannya  melalui  pihak  dan  diyakini  selaku  yang menimbulkan kerugian maupun pihak lain. Apabila suatu sengketa dapat timbul sebagai akibat dari kelalaian salah satu pihak atau salah satu pihak, maka hal itu disebut sengketa.
Peran Notaris dalam menyelesaikan sengketa para pihak adalah menjadi pelayan yang mampu membuat  akta,  akta,  dan  akta  asli  yang  diinginkan  oleh  para  pihak.  Notaris  tidak  hanya bertanggung  jawab  untuk  membuat  dokumen  yang  sebenarnya,  tetapi  mereka  juga  memiliki tanggung  jawab  terkait  atestasi  lainnya,  seperti  nasihat  hukum.  Notaris  akan  memberikan wewenang  kepada  stafnya  untuk  memberikan  nasihat  hukum  di  kemudian  hari,  tetapi  pada kenyataannya  staf  yang  terlibat  akan  memberikan  nasihat  hukum  dalam  sumber  daya  mereka. Penerebitan  akta  otentik tanpa  adanya  suatu  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  notaris  begitu rentan  menyebabkan  terjadinya  sengketa  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  ketidaksamaan pandangan serta penafsiran makna sebuah perjanjian.
Notaris dapat berperan sebagai penengah dan penengah dalam penyelesaian sengketa atau sengketa secara damai untuk mengurangi timbulnya permasalahan yang lebih spesifik. Partisipasi Notaris  Dalam  penyelesaian  sengketa  para  pihak,  tugas  dan  wewenang  Notaris  dilaksanakan. Notaris  terlibat  dalam  menyelesaikan  perselisihan  antara  para  pihak  dengan  bertindak  sebagai mediator  dan  membantu  dalam  proses  mediasi.  Notaris  penerapannya  Cuma  bertindak  selaku pihak ketiga tidak memihak serta hanya bertugas membantu para pihak yang bersengketa dalam hal  menyudahi  persoalannya  dan  tak  mempunyai  kekuasaan.  Keinginan  pihak  tersebut  adalah menuntut  mediasi  atas  jasa  notaris,  karena  notaris  adalah  orang  yang  mempercayakan  segala manfaat yang dimilikinya.
Mediator dalam penelitian ini Cuma berperilaku selaku mediator dari rangkaian mediasi, melalui  bantuan  mediator  dapat  mencapai  kesepakatan  yang  dicapai  oleh  para  pihak  dalam kesepakatan  damai  dan  hasil  kesepakatan  damai  menerima  atau  menolak  kesepakatan  yang mengikuti  mediasi?  (Surya  Perdana,  2008).  Pihak-pihak  menentukan  notaris  agar  menengahi perselisihan,  dan  para  pihak  pergi  ke  notaris  atas  kehendak  mereka  untuk  menyelesaikan perselisihan. Kesepakatan adalah hasil dari satu atau kompromi, yang telah dipilih dan disepakati untuk kebaikan yang lebih besar.
Perkembangan  proses  penyelesaian  sengketa  adalah  posisi  Notaris  dalam  penyelesaian sengketa. Notaris yang juga menjadi mediator tidak melanggar peraturan UUJN disebabkan tidak hanya  mengikuti  aturan  hukum,  tetapi  juga  melihat  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat. Berfungsi sebagai mediator meskipun notaris menolak untuk bertindak sebagai mediator. Notaris merupakan penengah dan penengah masyarakat, karena memiliki keahlian untuk membuat suatu bidang tertentu, terutama akta yang otentik.
Komunikasi  yang baik, pengetahuan di bidang tertentu, kepribadian yang baik, suasana hati  yang  baik,  membangun  kepercayaan  diri,  netralitas  atau  sekutu  adalah  persyaratan  untuk menjadi  mediator.  Yang  terpenting  adalah  setiap  orang  dapat  menumbuhkan  dan mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk menjadi sesama. Namun, karena lagen tidak  memberlakukan  batasan  khusus  pada  medlar  dan  medlar,  persyaratan  ini  tipikal.  Untuk waktu  yang  lama,  perjanjian  pialang  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Selain  itu  juga  keputusan dengan mengatur peraturan perihal larangan bagi notaris yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, tidak ada  larangan  untuk  notaris  terhadap  menjadi  mediator  disebabkan  mediator  bukanlah  pejabat negara serta bukan suatu lembaga tinggi negara dan tidak menjalankan suatu administrasi negara.
Suatu  kedudukan  posisi  adalah  posisi  yang  menentukan  hak,  tanggung  jawab,  dan tanggung jawab seseorang. Menjadi medlar memerlukan seperangkat keterampilan yang hanya dapat diperoleh dengan pengalaman dan pendidikan formal, tetapi notaris memiliki kemampuan untuk membentuk penanganan yang andal yang dapat digunakan dengan biaya rendah, dengan menggunakan  ketentuan  yang  berlaku  dan  kesepakatan  antara  para  pihak.  Sebagai  abdi  yang membawahi  berbagai  fungsi  negara,  seorang  notaris  harus  bersikap  tidak  memihak  dan  tidak memihak  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya.  Mediator  adalahs  seorang  atau  lebih  yang
ditunjuk dari para pihak yang bersengketa maupun yang dipilih melalui pengadilan negeri dan lembaga  arbitrase  dalam  hal  ini  memutuskan  suatu  sengketa  tertentu  yang  diberikan penyelesaiannya.  Mediator  merupakan  profesi  yang  memiliki  kewajiban  untuk  menyelesaikan masalah  yang  muncul  pada  para  pihak  yang  bersengketa,  dalam  mengemban  profesi  mediator dibutuhkan  memenuhi  beberapa  langkah  serta  persyaratan  tertentu  yang  berasal  dari  suatu lembaga tertentu menurut kebutuhan.
Berdasarkan penulis, mediasi adalah langkah khusus untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan konflik secara adil, sesuai dengan pelajaran keempat Pancasila dan hak-hak yang dijamin  oleh  Konstitusi  Indonesia  sejak  1945.  Seseorang  tidak  bisa  kebal  terhadap  aturan  dan peraturan.  Bangsa  yang  mengedepankan  prinsip  kedaulatan,  kesetaraan,  dan  mufakat.  Notaris yang  bekerja  berdampingan  dengan  klien  harus  dapat  melaksanakan  aturan  larangan  notaris terhadap pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa, contohnya notaris dilarang dalam melakukan jabatan di luar daerah jabatannya, sehingga ketika seorang notaris menjadi mediator apakah tetap harus tuntuk pada larangan tersebut, menurut persoalan ini notaris tidak bergantung pada  larangannya  sebabnya  saat  melakukan  fungsi  sebagai  mediator  meskipun  di luar  wilayah jabatannya,  seorang  notaris  tidak  dapat  disebut  melanggar  jabatan  sebagai  notaris  disebabkan larangan itu.
Tidak terdapat suatu larangan tentang notaris yang merangkap sebagai mediator melalui penyelesaian  suatu  sengketa,  disebabkan  menurut  UUJN  serta  kode  etik  tidak  menyebutkan terkait  larangan  tersebut.  Wewenang  mediator  merupakan  untuk  menyelesaikan  sengketa permasalahan yang disengketakan para pihak melalui hasil yang tidak memihak serta bersifat win- win solution.
Notaris  tidak  memihak  dalam  menjalankan  fungsi  notaris  terhadap  notaris,  dengan memperhatikan  keinginan  para  pihak  dalam  pembuatan  akta  yang  sebenarnya  sesuai  dengan undang-undang,  untuk  menghindari  perselisihan  di  kemudian  hari.  Profesi  perantara  tidak termasuk  notaris,  perusahaan  milik  negara,  pendukung,  BUMN,  BUMD  atau  pimpinan  atau pegawai  organisasi  swasta,  dan  melakukan  profesi  lain  yang  melanggar  norma  agama,  adat istiadat maupun legitimasi
Pada saat Notaris menerima jabatannya sebagai Kepala Sertifikat Tanah (PPAT), ia adalah salah  satu  penerima  sertifikat  yang  menyangkut  sertifikat  tanah  penjualan  tanah  dan  sertifikat lainnya di bawah pengawasan PPAT. Juga, sebagai PPAT, ia harus mengikuti semua hukum dan peraturan Indonesia, dan notaris yang ingin bertindak sebagai perantara harus mengikuti peraturan yang  diperlukan.  Prestasi  Notaris  tidak terpengaruh  oleh  hal ini,  selama  Notaris  menggunakan waktunya dengan baik. Jasa notaris selaku notaris agar terciptanya kondisi yang kondusif apabila notaris berperilaku selaku perantara yang dapat mendelegasikan kepada staf kantornya.
Jabatan notaris selaku mediator tidak memerlukan waktu yang lama serta cukup bersifat sementara, dalam serangkaian mediasi selesai sehingga selesailah tugasnya selaku mediator maka hal ini tidaklah mengganggu jabatan maupun profesi notaris disebabkan kinerja serta adanya tata cara  notaris  untuk  melaksakan  suatu  jabatan  dan  profesinya  sangat  diatur  melalui  pengolahan waktu yang seimbang.

## 4. KESIMPULAN
Notaris selaku pejabat umum bisa meminta pertanggungjawaban dalam hukum (tanggung jawab  melalui  perdata,  pidana,  administrasi  maupun  kode  etik)  terhadap  sesuatu  yang memerlukan  penerbitan  suatu  akta  otentik  yang  tak  diawali  terhadap  penyuluhan  hukum  yang mengakibatkan  timbulnya  sengketa,  serta  menyebabkan  kerugian  untuk  pihak  lain,  sebagai penyebab kesalahan serta kurangnya sikap hati-hati notaris melalui penerbitan suatu akta. Akan tetapi, apabila notaris melakukan tindakan selaku mediator yang memberikan validasi rangkaian mediasi sengketa kenotariatan melalui akta perdamaian, oleh karenanya notaris tersebut tak bisa dimintakan  pertanggungjawaban  menurut  hukum,  disebabkan mediator  bukan merupakan  para pihak, tetapi pihak ketiga yang bersifat tidak memihak siapapun, tidak memihak yang berperan
menyelesaikan  rangkaian  mediasi  penyelesaian  sengketa  para  pihak  yang  tidak  dapat  dijatuhi hukuman, disebabkan semua hasil mediasi diputuskan dari pihak-pihak yang bersengketa.
Dalam  pelaksanaannya,  untuk  menjadi  mediator  diperlukan  sebuah  keahlian  yang didapatkan  dari  pengalaman  maupun  keahlian  khusus  dari  pelatihan  mediator  sertifikat  yang diadakan  dari  lembaga  yang  telah  diakreditasi  Mahkamah  Agung,  tak  adanya  larangan  untuk notaris  dalam  menjadi  mediator,  disebabkan  mediator  bukanlah  pejabat  negara  serta  lembaga tinggi  negara  dan  tak  bisa  menjalankan  administrasi  negara.  Pemberlakuan  notaris  sebagai mediator wajib taat pada aturan mengenai laranganlarangan selaku notaris, akan tetapi saat notaris melakukan  perbuatan  selaku  mediator  notaris  wajib  taat  kepada  pengaturan  mediator,  apabila notaris kembali pada jabatan sebagai notaris, oleh karenanya ia wajib patuh pada ketetapan yang mengatur tentang larangan notaris, tak adanya larangan tentangs notaris yang merangkap selaku mediator  untuk  menyelesaian  sengketa  kenotariatan,  dikarenakan  jabatan  mediator  tidak digabungkann selaku pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pimpinan atau pegawai BUMN, BUMD maupun badan swasta serta melaksanakan profesi lain yang berlawanan terhadap norma agama, kesusilaan serta kepatutan yang bisa menyebabkan kehormatan maupun martabat profesi notaris.
Notaris  yang  menggabungkan  antara  mediator  dianggap  tak  mengganggu  kerja  sebagai notaris, namun kedudukan notaris selaku mediator tak memerlukan waktu yang lama serta cuma bersifat sementara, waktu serangkaian mediasi selesai sehingga berakhirlah tugas notaris selaku mediator. Dalam pelaksanaannya supaya  tidak terkena sanksi hukum (bentuknya sanksi secara perdata, pidana, administrasi serta kode etik), notaris wajib melaksanakan sikap jujur, amanah, teliti, hati-hati terhadap penjalanan tugasnya, kewajiban maupun larangan yang didalamnya diatur di UUJN dan mengajarkan penyuluhan hukum  dengan profesional serta berkualitas untuk para pihak yang ingin meneerbitkan akta agar menghindari terjadinya sengketa. Notaris yang berlaku selaku mediator dapat merugikan kepentingan para pihak yang dirugikan akibat kesalahan notaris dalam  penerbitan  akta  disebabkan  terhadap  notaris  yang  bersangkutan  tak  bisa  dimintakan pertanggungjawaban  hukum.  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  harus  membuat  ketetapan  standar biaya penyuluhan hukum notaris dalam memastikan standar maupun kualitas penyuluhan hukum.
Walaupun  tidak  ada  larangan  bagi  notaris  alam  melakukan  perbuatan  serta  merangkap selaku mediator, akan tetapi notaris tetap harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan etika,  moral  dan  dalam  memfasilitasi  proses  mediasi,  disebabkan  notaris  yang  melaukan perbuatan selaku mediator terhadap mediasi sengketa kenotariatan juga mempunyai kepentingan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan damai oleh karena itu, melalui mediasi yang diterapkan  notaris  dapat  bisa  menghalangi  notaris  dari  tuntutan  secara  perdata,  pidana, administrasi  maupun  kode  etik,  sehingga  lebih  baik  Perkumpulan  INI  bisa  menyusun  batasan untuk  seorang  notaris  yang  melakukan  perbuatan  selaku  mediator  untuk  mediasi  sengketa kenotariatan,  dan  tidak  semua  sengketa  kenotariatan  bisa  diselesaikan  semuanya  oleh  notaris tanpa menerapkan aturan dan dukungan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

## 5. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M- 01.PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. BUKU & JURNAL
Adjie, Habib. 2009. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: cetakan kedua, Refika Aditama Adjie,  Habib.  2013.  dalam  Laurensius  Arliman  S,  “Memaknai  Tugas-Tugas  Notaris  di  dalam Jabatan Notaris”, Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol. 4 No. 2 September
Fuady, Munir. 2005.  Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Herlien. 1999. Asosiasi Notaris, Suatu Jalan Keluar, Media Notariat, No.2 Iskandar,  Guntur.  2013  “Kekuatan  Pembuktian  Akta  dibawah  Tangan  yang  Disahkan  dan Dibukukan oleh Notaris”, Jurnal Yustisia Universitas Andalas. Vol. 22 No 1,
Kie,  Thong,  Tan.  2000.  Studi  Notariat-Serba  Serbi  Praktek  Notaris,  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve
Lutfi, Efendi. 2004. Pokok-pokok Hukum Administrasi, Bandung: Bayumedia Publishing Nofiardi. 2015. “Membangun Hukum Indonesia yang Progresif”, JurnalAdvokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol.6 No.1. Edisi Juni-Desember No. 1,
Notodisoerjo, Soegondo, R. 1982. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: CV. Rajawali Pers
Perdana, Surya. 2008. Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara”, USU e-Repository, Medan Prayitno, Roesnastiti. 1989. “Tugas dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta”,
Media Notariat, No.12- 13
Prodjodikoro,  Wirjono,  R.  2000.  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dipandang  Dari  Sudut  Hukum Perdata, Bandung: Mandar Maju
Salim HS. 2006. Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika Setiawan. 2008. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni Sitepu,  Runtung.  2006.  “Pemberdayaan  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, USU, Medan.
Sjaifurrachman.  2011.  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta,  Bandung:
Mandar Maju
Soekanto, Soerjono. 1986. Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum, Jakarta:
Pradnya Paramita
Widyalestari, Pratis, Hanim, Lathifah. 2017. “Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Akta, vol.4 No.4 Desember