Karena Ketidakpatuhan Pedoman Penulisan Putusan MA Di PN Tenggarong /Vol 5 No 1 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.349 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 1, Maret 2024
Perlindungan  Informasi  Data  Diri  Anak  Yang  Terpublikasi  Karena Ketidakpatuhan Pedoman Penulisan Putusan MA Di PN Tenggarong
Diana Natalia, Amoury Adi Sudiro Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia Email: diana.nataliaaaa@gmail.com , amourysudiro@uai.ac.id
Article Information Submitted: 19  Maret 2024 Accepted: 04  April
2024 Online  Publish: 04 April 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bentuk  pelanggaran hukum terkait pelindungan data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi yang terlibat masalah hukum di Indonesia, terutama anak sebagai korban/pelaku/saksi anak pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPMARI) di Pengadilan Negeri  Tenggarong.  Salah  satu  hak  anak  yang  sangat  wajib  kita  jaga  adalah kerahasiaan  informasi  data  diri  anak  apabila  terlibat  masalah  hukum,  terutama untuk anak yang menjadi korban/pelaku/saksi yang masih dibawah umur.  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif   dengan pendekatan perundang- undangan  dan  analisis  deskriptif.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  meski  sudah ada  peraturan  hukum  yang  melarang  publikasi  informasi  data  diri  anak  sebagai korban/pelaku/saksi,  namun  pada  kenyataannya  masih  ditemukan  ketidaksesuaian peraturan berupa pencantuman informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi  pada  salinan  putusan  di  laman  website  DPMARI  Pengadilan
Negeri  Tenggarong.  Hal  ini  tentunya  melanggar  hak  kerahasiaan  informasi  data diri anak dan perlu mendapat perhatian serta langkah perbaikan ke depannya
Kata  Kunci : Anak yang Menjadi Korban/Pelaku/Saksi; Pelindungan anak; Hak-Hak anak,

## Abstract
This research aims to identify and analyze forms of legal violations related to the protection of  personal  data  of  children as victims/perpetrators/witnesses involved in  legal cases in Indonesia, specifically children as victims/perpetrators/witnesses in  the Supreme Court  Decision  Directory at  the Tenggarong District Court.  One of  the  children's  rights  that  we  must  strictly  protect  is  the  confidentiality  of  their personal  data  information  if  they  are  involved  in  legal  cases,  especially  for children  who  are  victims/perpetrators/witnesses  who  are  still  minors.    The research  method  used  is      normative  juridical  with  a  statutory  approach  and descriptive analysis. This research shows that although there are legal regulations prohibiting  the  publication  of  personal  data  information  of  children  as victims/perpetrators/witnesses,  in  reality  there  are  still  non-conformities  with  the regulations in the form of the inclusion of personal data information of children as victims/perpetrators/witnesses  in  the  copies  of  decisions  on  the  website  of  the Supreme  Court  Decision  Directory  of  the  Tenggarong  District  Court.  This certainly  violates  the  right  to  confidentiality  of  children's  personal  data information and needs attention and corrective steps going forward
Keywords: Child protection; Children who are Victims/Perpetrators/Witnesses; Children's rights

## Pendahuluan
Lemahnya  pelindungan  anak  di  Indonesia  disebabkan  oleh  minimnya  pemahaman masyarakat  dan  kurangnya  dukungan  pemerintah  dalam  prioritas  pelindungan  anak. Sejatinya,  Pelindungan  anak  adalah  upaya  menjamin  pemenuhan  hak-hak  anak  agar  dapat hidup,  tumbuh  kembang  dengan  optimal  (Arliman,  2015).  Lingkungan  sosial  dan  keluarga terutama  orang  tua  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  hak-hak  anak  sesuai  hukum yang  berlaku  (Munajat  &  Hum,  2023).  Pemerintah  telah  mengeluarkan  sejumlah  regulasi terkait  pelindungan  anak.  Namun  upaya  ini  belum  berhasil  optimal  karena  hambatan kapasitas  pemerintah  dan  kendala  lingkungan  masyarakat.  Akibatnya,  regulasi  yang  sudah dibuat tidak mengalami  perkembangan  dan  belum  sepenuhnya  terimplementasi  dengan  baik (Melani, 2017)
Sementara itu, pelindungan anak dimaknai berbeda oleh berbagai organisasi dan situasi. Pada  intinya,  pelindungan  anak  adalah  memastikan  anak-anak  mendapatkan  hak  mereka secara utuh dan terpenuhi kebutuhan tumbuh kembang mereka dengan baik. Salah satu cara melindungi  hak  anak  di  Indonesia  adalah  dengan  menjadikan  hak  anak  itu  sendiri  sebagai dasar  pelindungan  hukum  agar  peraturan  terkait  dapat  diterapkan  secara  efektif.  Sesuai  UU No  35/2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No  23/2002  tentang  Pelindungan  Anak,  definisi anak mencakup individu  di bawah 18  tahun, termasuk janin dalam kandungan. Definisi ini menunjukkan  bahwa  anak  masih  dalam  proses  pertumbuhan  fisik  dan  mental,  sehingga membutuhkan bantuan dan pelindungan khusus.
Dari  sisi  psikologis,  anak  rentan  mengalami  tekanan  psikis  akibat  perlakuan diskriminatif  dan  kekerasan.  Salah  satu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  Judicial Research Society (IJRS) mengungkap fakta bahwa mayoritas putusan pengadilan di Indonesia mengekspos  data  diri  korban  kekerasan  seksual.  Penelitian  tersebut  menemukan  sekitar 96,7%  putusan  pengadilan  mempublikasikan  informasi  mengenai  korban  kejahatan  seksual. Lebih memprihatinkan lagi, 74,8% di antara data korban yang dipublikasikan tersebut adalah anak  di  bawah  umur  (IJRS,  2022).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pengungkapan  data  diri anak di putusan pengadilan bukan hanya terjadi pada kasus kekerasan seksual saja, tetapi juga pada kasus-kasus anak yang  terlibat masalah hukum  lainnya seperti kasus kekerasan/perkelahian  antar  anak  (tawuran),  kasus  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkoba yang  dilakukan  oleh  anak,  kasus  penganiayaan,  pengeroyokan,  dan  perundungan  yang dilakukan  oleh  anak  (bullying),  dan  lain  sebagainya.  Mempublikasikan  data  diri  anak bermasalah  hukum  dapat  memengaruhi  perkembangan  mentalnya  dan  menimbulkan  stigma negatif.  Oleh  karena  itu,  pelindungan  data  diri  sangat  penting  bagi  setiap  orang,  termasuk anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  yang  berurusan  masalah  hukum.  Sayangnya,  beberapa pengadilan  negeri  masih  mencantumkan  data  diri  anak  dalam  putusan  yang  dipublikasikan. Misalnya,  dalam  kasus  di  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  nomor  24/PID.SUS- ANAK/2021/PN  TRG,  Informasi  Data  Diri  anak  tetap  dipublikasikan  dimana  putusan tersebut  pada  tanggal  21  Oktober  2021  dapat  diakses  melalui  laman    dan  didalamnya tercantum  informasi  nama  lengkap  anak  beserta  nama  keluarganya,  terdapat  tempat  dan tanggal  lahir  anak,  umur  anak  sebagai  pelaku,  anak  sebagai  saksi  dan  anak  sebagai  pelaku, terdapat alamat rumah lengkap anak, bahkan terdapat juga nomor akta kelahiran anak sebagai korban. Hal ini jelas melanggar hak kerahasiaan data diri anak (Indonesia, 2023). Diperlukan pemahaman dan pelatihan bagi penegak hukum agar perlindungan data diri anak lebih efektif ke  depannya,  dan  didalamnya  tercantum  informasi  nama  lengkap  anak  beserta  nama keluarganya, terdapat tempat dan tanggal lahir anak, umur anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi  dan  anak  sebagai  pelaku,  terdapat  alamat  rumah  lengkap  anak,  bahkan  terdapat  juga nomor akta kelahiran anak sebagai korban. Hal ini jelas melanggar hak kerahasiaan data diri anak. 6 Diperlukan pemahaman dan pelatihan bagi penegak hukum agar pelindungan data diri
anak lebih efektif ke depannya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  masalah  utama  yang  akan  diteliti dalam  penelitian  jurnal  ini  adalah  bagaimana  pelindungan  anak  secara  umum  diatur  dalam hukum  Indonesia  dan  apa  saja  penyebab  terjadinya  pelanggaran  pelindungan  data  diri  anak dalam  putusan  pengadilan?  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  pelindungan  data  diri  anak  dalam hukum  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi pengembangan  kebijakan  hukum  terkait  pelindungan  data  diri  anak,  serta  meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya pelindungan data diri anak demi terjaminnya hak-hak anak di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah metode penelitian hukum  normatif.  Penelitian  dilakukan  dengan  menelaah  bahan-bahan  pustaka  yang  relevan berupa  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  kontrak,  dan  literatur  lainnya terkait  dengan  pelindungan  data  diri  anak  (Rahayu  et  al.,  2020).  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  pelindungan  data diri  anak  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Beberapa  teori  hukum  yang  relevan  digunakan sebagai  pisau  analisis,  antara  lain  Teori  Efektivitas  Hukum  dari  Hans  Kelsen  yang menekankan  peran  penegak  hukum  dalam  pencapaian  tujuan  hukum.  Teori  ini  digunakan untuk  menganalisis  dan  memberikan  solusi  atas  permasalahan  pelindungan  data  diri  anak sebagai  korban/pelaku/saksi  yang  terlibat  masalah  hukum  di  Indonesia  dan  bentuk pelanggaran  penegak  hukum  yang  menyebarluaskan  informasi  data  diri  anak  dalam  laman website  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  di  PN  Tenggarong. Kesimpulan  penelitian  ini  ditarik  melalui  metode  berpikir  deduktif,  yakni  dari  hal  yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## Hasil dan Pembahasan
Mahkamah Agung berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan menerbitkan aturan tentang keterbukaan informasi di pengadilan, yaitu Surat Keputusan Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007  bertujuan  agar  pengadilan  dapat  memberi  layanan  info  pada masyarakat  secara  optimal  dan  berdaya  guna  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Salah  satu implementasi  aturan  tersebut  adalah  Situs  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  (DPMARI).  Melalui  situs  ini,  kaum  awam  dapat  mengakses  beragam  informasi putusan di semua tingkatan pengadilan dengan mudah. Meskipun demikian, untuk beberapa jenis  perkara  seperti  perkara  kesusilaan  dan  perkara  yang  melibatkan  anak,  aturan  tersebut mewajibkan  pengadilan  merahasiakan  Informasi  Data  Diri  para  pihak.  Upaya  ini  bertujuan untuk  melindungi  kehormatan  dan  privasi  mereka.  Khusus  untuk  perkara  anak,  penyamaran Informasi  Data  Diri  sejalan  dengan  UU  Pelindungan  Anak  yang  memberikan  pelindungan khusus agar anak terhindar dari labelisasi.
Selain  aturan  keterbukaan  informasi  di  pengadilan  yang  diatur  dalam  SK  No. 144/KMA/SK/VIII/2007,  Mahkamah  Agung    juga  menerbitkan  aturan  pelayanan  informasi yaitu    SK  No.  1-144/KMA/SK/I/2011.  Dalam  aturan  tersebut,  dijelaskan  beberapa  jenis perkara  yang  wajib  merahasiakan  Informasi  Data  Diri  para  pihak,  seperti  perkara  tindak pidana  yang  melibatkan  anak  dan  perkara  lain  yang  menurut  undang-undang  membutuhkan pelindungan  Informasi  Data  Diri.  Sebelum  memublikasikan  putusan  hakim  ke  situs  MA, petugas  wajib  menyamarkan  informasi  Data  Diri  seperti  nomor  perkara,  nama,  nama  orang tua  ataupun  sodara  anak,  alamat  rumah,  akta  kelahiran  anak,  tempat  kerja,  dan  sekolah. Penyamaran  Informasi  Data  Diri  dilakukan  dengan  cara  menghitamkan  atau  memutihkan
tulisan  bagian  yang  bersangkutan  pada  naskah  cetak  ( hardcopy )  ataupun  naskah  elektronik ( softcopy ).
Pada    Surat  Keputusan  KMA  No.  1-144/KMA/SK/I/2011    terdapat  aturan  larangan mengenai pempublikasikan Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum, terutama anak  sebagai  korban/pelaku/saksi,  meskipun  peraturan  pemerintah  tersebut  belum  secara tegas  mengatur  tentang  penyamaran  Informasi  Data  Diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi. SK tersebut juga mengatur cara mempublikasikan salinan putusan hakim pada kasus pidana anak, dengan membedakan hal-hal seperti istilah yang digunakan, pemilihan kata, keterangan tempat tinggal, hingga status anak yang terlibat masalah hukum. Dalam   Pasal 10 SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 juga menjelaskan bahwa jika hendak mempublikasikan putusan hakim  kasus  pidana  anak  ke  laman  webstie    Mahkamah  Agung,  pengadilan  harus menyamarkan  informasi  yang  berisi  Informasi  Data  Diri  korban,  terdakwa,  atau  terpidana. Hal  ini  bertujuan melindungi  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  dari tindakan  kekerasan  dan perilaku tidak adil (diskriminasi) serta stigma negatif masyarakat.
Pengertian  anak  dalam  hukum  positif  Indonesia    diatur    dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan.  Dalam      Pasal  330  ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum      Perdata mengategorikan seseorang dinyatakan telah mencapai usia dewasa ketika berumur diatas 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan. Dalam UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23/2002 tentang Pelindungan Anak memberikan definisi yang lebih spesifik. Menurut peraturan  perundang-undangan  tersebut,    istilah  'anak  '  mengacu  pada  setiap  individu  yang usianya  belum  mencapai  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  berada  dalam  kandungan. Sementara  itu,  UU  No  11/2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memberikan  batasan usia  yang  lebih  sempit.  Menurut  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  seseorang dinyatakan    telah  mencapai  usia  12  tahun,  namun  belum  mencapai  18  tahun.  Dengan demikian,  meskipun  terdapat  perbedaan  dalam  batasan  usia,  secara  umum  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  mendefinisikan  anak  sebagai  seseorang  yang  belum mencapai usia tertentu, yaitu usia 18 tahun atau 21 tahun, dengan pengecualian jika seseorang tersebut sudah menikah sebelum mencapai usia tersebut.
Menurut  UU  No  11/2012    tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  terdapat  kategori khusus bagi anak yang terlibat masalah hukum. Pertama, anak yang terlibat masalah hukum, yaitu  anak  yang  disangka,  didakwa,  atau    diputus  telah      melakukan  tindak  pidana.  Kedua, anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  baik  korban  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa  maupun  anak-anak  lainnya.  Ketiga,  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana, yaitu anak yang memberikan keterangan  dalam proses peradilan terkait suatu tindak pidana yang terjadi.
PP  No  75/2020  tentang  Pelaksanaan  Hak  Anak  Korban  dan  Anak  Saksi  memberikan pengertian  yang  jelas  mengenai  dua  kategori  anak  yang  terlibat  masalah  hukum.  Pertama, anak korban merujuk pada  anak yang usianya belum mencapai 18 tahun menjadi target dari suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana  sehingga  mengalami  penderitaan  baik  secara  jasmani, rohani,  maupun  kerugian  finansial.  Kedua,  anak  sebagai  saksi  diartikan  sebagai  anak  yang belum mencapai  usia  18  tahun  dan  memiliki  pengetahuan langsung  mengenai  suatu  perkara dengan  memberikan  keterangan  atau  kesaksian  dalam  membantu  proses  persidangan. Keterangan  tersebut  dapat  digunakan    untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di pengadilan (Takariawan, 2016).
Pada prinsipnya, pelaksanaan pelindungan anak    mengacu pada prinsip-prinsip   dasar Konvensi  Hak  Anak.    Konvensi    tersebut  menetapkan  sejumlah  prinsip  dasar  yang  wajib dipegang teguh oleh negara-negara peserta.  Pertama, prinsip Non-Diskriminasi menegaskan bahwa  seluruh  hak  yang  tertuang  di  dalamnya  harus  diberlakukan  kepada  setiap anak  tanpa pengecualian.  Kedua,    prinsip  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan. Prinsip  ini    menekankan  bahwa  anak  memiliki  hak  untuk  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang
secara  optimal.    Apa  yang  dianggap  baik      bagi      orang  dewasa  belum  tentu  sesuai  dengan kebutuhan terbaik bagi anak. Oleh karena itu,  hak anak untuk hidup dan berkembang  harus selalu  dilindungi  dan  diprioritaskan.  Ketiga,  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Anak harus  dilibatkan  dan  pendapatnya  didengar  dalam  proses  pengambilan  sebuah  keputusan. Sehingga,  keputusan  yang  diambil  benar-benar  mengutamakan  kesejahteraan  dan perkembangan anak. Ketiga prinsip dasar ini menjadi landasan dalam upaya pemenuhan dan pelindungan  hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak.
Pelindungan anak tidaklah hanya tentang atas menjaga hak dan juga kepentingan anak saja,  akan  tetapi  untuk  dapat  memastikan  terhadap  pertumbuhan  pada  anak-anak  tersebut (Faisal,  2018).    Meskipun  Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  keputusan  No 144/KMA/SK/VIII/2007  tentang  keterbukaan  informasi  dalam  putusan  pengadilan,  namun tidak hanya orang dewasa yang dapat terlibat dalam tindak pidana, tetapi anak di bawah umur juga dapat terlibat dalam permasalahan hukum. Menanggapi kebutuhan tersebut,  pada tahun 1997, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak. Undang- undang    ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  sistem  peradilan  yang  mampu  memberikan pelindungan  maksimal  dan  memenuhi  kepentingan  terbaik  anak  yang  terlibat  dalam  tindak pidana. Selain itu, Indonesia  juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden  Nomor  36/1990,  sehingga  konvensi  tersebut  menjadi  bagian  dari  peraturan  hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  UU  No  39/1999  tentang  HAM,  khususnya  Pasal  66, juga mengatur hak-hak anak yang terlibat masalah hukum. Indonesia memiliki beberapa peraturan lain yang relevan, seperti UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas  UU No 23/2002 tentang Pelindungan  Anak,  UU  No  31/2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No  13/2006  tentang Pelindungan  Saksi  dan  Korban  ,  serta  UU  Nomor  11/2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Salah  satu  hak  penting  yang  dilindungi  oleh  peraturan-peraturan  tersebut  adalah  hak atas  pelindungan  Informasi  Data  Diri  bagi  anak.  Pelindungan  Informasi  Data  Diri  ini mencakup  hak  untuk  mencegah  Informasi  Data  Diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi diungkapkan  secara  terbuka,  termasuk  dalam  laman  website  Direktori  Putusan  Mahkamah Agung maupun putusan pengadilan lainnya.
Bahwa dengan aturan ini, negara harus memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak anak  sebagai  korban/pelaku/saksi.  Salah  satu  prinsip  utama  pelindungan  anak  adalah kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, tujuan pelindungan anak adalah untuk memastikan bahwa  Informasi  Data  Diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  tidak  dipublikasikan  di  laman website  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung.  Prinsip  tersebut  diterapkan  dalam  segala tindakan  yang  perlu  dilakukan  dengan  tujuan  utama  melindungi  hak  asasi  anak.  Salah  satu prinsip utama yang mendukung pelindungan anak adalah menjaga kesehatan mental dan fisik anak.
Berdasarkan  penelitian,  Dalam  laman  website  DPMARI  menunjukkan  bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong adalah pengadilan negeri yang cukup sering mempublikasikan  informasi  data  diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi.  Dari  data  lima pengadilan  negeri  pidana  anak  teratas,  jumlah  putusan  hakim  terkait  anak  yang dipublikasikan  dalam  laman  website  DPMARI  yang  meraih  peringkat  Pertama  adalah Pengadilan  Negeri  Cianjur,  Kedua  adalah  Pengadilan  Negeri  Sungailiat,  Ketiga  adalah Pengadilan  Negeri  Kediri,  Keempat  adalah  Pengadilan  Negeri  Kupang  dan  yang  Kelima adalah  Pengadilan  Negeri  Mempawah.  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  sendiri  menduduki peringkat ke Enam.
Telah  ditemukan  pelanggaran  hukum  oleh  dalam  laman  website  DPMARI  pada putusan-putusan  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  terkait  kasus  pencabulan  yang  melibatkan anak sebagai korban/pelaku/saksi selama periode 2020 hingga 2023 sebagai berikut:
Gambar 1. Chart Putusan Pencabulan di PN TENGGARONG tahun 2019-2023
Terlihat  berdasarkan  tabel  diatas  terdapat  3  kategori  yang  dimana  garis  berwarna  biru adalah  putusan  –  putusan  pengadilan  yang  dapat  diunduh  dalam  laman  website  DPMARI. Kemudian  garis  berwarna  merah  adalah  putusan  –  putusan  pengadilan  yang  tidak  dapat  di unduh  tetapi  informasi  data  diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  tercantum  dalam  catatan amar putusan pengadilan di halaman depan laman website. Sedangkan garis berwarna kuning adalah putusan- putusan pengadilan yang tidak dapat di unduh dan tidak ada informasi data diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  dalam  catatan  amar  laman  website  Direktori.    Pada tahun 2019 - 2021 terdapat 0 putusan, pada tahun 2022 terdapat 10 putusan dan pada tahun 2023  terdapat  0  putusan  yang  dapat  di  unduh.  Pada  tahun  2019  terdapat  12  putusan,  pada tahun  2020  terdapat  29  putusan,  pada  tahun  2021  terdapat  13  putusan,  pada  tahun  2022  – 2023  terdapat  0  putusan  yang  tidak  dapat  di  unduh,  yang  artinya  pemerintah  telah  menarik kembali putusan yang pernah di upload di laman website Direktori namun tercantum dalam catatan  amar  halaman  depan  website  Direktori  Putusan  MA.  Pada  tahun  2019  terdapat  9 putusan,  pada  tahun  2020  terdapat  2  putusan,  pada  tahun  2021  terdapat  19  putusan,  pada tahun 2022 terdapat 2 putusan dan pada tahun 2023 terdapat 0 putusan yang sama sekali tidak dapat di unduh dan tidak tercantum dalam catatan amar website.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pada    tahun  2020  terdapat  29 putusan hakim yang dapat di download dalam website yang artinya pemerintah telah menarik putusan yang pernah di upload   dalam website Direktori  MA sehingga tidak dapat diunduh oleh  masyarakat  luas  namun  pada  29  putusan  tersebut  informasi  data  diri  anak  sebagai korban/pelaku/saksi tercantum seluruh isi putusan hakim dalam catatan amar halaman depan website  Direktori  Putusan  MA  sehingga  masyarakat  luar  tetap  dapat  membaca  isi  putusan yang  telah  ditarik  sebelumnya.  Informasi  dan  dokumen  softcopy  putusan  terkait    perkara pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  dipublikasikan  di  situs  web Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  tanpa  sensor.  Informasi  data  diri  anak  sebagai korban/pelaku/saksi  ditampilkan  secara  terbuka  tanpa  penggunaan  inisial  atau  penggantian nama.  Artinya,  data  diri  anak  tidak  dirahasiakan  melainkan  dipublikasikan  apa  adanya melalui  Direktori  Putusan  Pengadilan.  Hal  ini  jelas  melanggar  asas  kerahasiaan  Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Di  sisi  lain,  jumlah  putusan  pengadilan  pidana  kasus  pencabulan anak  yang  ditampilkan  di  situs  Direktori  MA  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  dari  tahun  ke tahun mengalami penurunan terkait kasus-kasus pencabulan melibatkan anak.
Meskipun  telah  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  pelindungan  informasi  data  diri bagi  anak,  namun  pada  kenyataannya  masih  terjadi  ketidaksesuaian  antara  aturan  hukum tersebut  dengan  implementasinya  di  lapangan.  Sebagai  contoh,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  Pasal  19  secara  tegas  mengatur bahwa  informasi  data  diri  anak  sebagai  korban/pelaku/  saksi  wajib  dirahasiakan  dalam pemberitaan  media.  Pasal  tersebut  juga  merinci  bahwa  data  diri  anak      yang  wajib dirahasiakan meliputi nama anak, baik   sebagai pelaku, korban, maupun saksi, nama orang tua, alamat, wajah  , serta informasi   lain yang dapat   mengungkap Informasi Data Diri anak. Namun,  pada  praktiknya,  aturan  tersebut  seringkali  dilanggar.      Hal  ini  dapat  dilihat  dari contoh  kasus  di  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  yang  terdapat  dalam  laman  website DPMARI, di mana Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum tidak dirahasiakan dan diungkapkan secara terbuka kepada publik.
Selain ketidaksesuaian   dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  publikasi  data  diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  oleh  laman website  DPMARI  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  juga  melanggar  Pasal  10  Surat  Ketua Mahkamah  Agung  RI  Nomor  144/KMA/SK/VIII/2007  tentang  Keterbukaan  Informasi  di Pengadilan.  Dalam  pasal  tersebut  disebutkan    bahwa  untuk  perkara  tindak  pidana    yang melibatkan  anak,  pengadilan  wajib  merahasiakan  informasi  Data  Diri  anak  dibawah  umur dengan menyamarkan data dirinya, sebelum memasukkan salinan putusan ke laman website DPMARI.
Terkait  dengan informasi  Data  Diri    yang  terdapat  dalam  naskah  elektronik (softcopy) seperti pada laman webstite DPMARI, sebenarnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:  1-144/KMA/SK/I/2011  telah  mengatur  tata  cara  penggantian  atau  penyamaran informasi  Data  Diri.  Dalam  peraturan  tersebut,  disebutkan  bahwa  informasi  data  diri  anak sebagai  korban/pelaku/saksi  dalam  putusan  pengadilan  seharusnya  hanya  dituliskan  dengan inisial dan/atau diganti dengan inisial atau diburamkan dan/atau dapat untuk tidak di upload sama  sekali  dalam  seperti  contoh  putusan  pengadilan  negeri  Cianjur.  Namun,  pada kenyataannya,  aturan  ini  sering  kali  tidak  dipatuhi,  sehingga  terjadi  inkonsistensi  antara aturan  dan  implementasi  pelindungan  data  diri  anak.  Ketidaksesuaian  ini  menjadi permasalahan  tersendiri  karena  bertentangan  dengan  aturan  pelindungan  anak  lainnya  yang juga  mengatur  hak  asasi  anak.  Anak  memiliki  hak  asasi  manusia  yang  dilindungi  oleh peraturan perundang-undangan, termasuk hak untuk dilindungi Informasi Data Dirinya dalam proses  peradilan.  Publikasi  Informasi  Data  Diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  dibawah umur  oleh  Direktori  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  jelas  sangat  merugikan  anak tersebut. Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung  dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja.  Jika  Informasi  Data  Diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  dalam  kasus  pidana  terus dipublikasikan  melalui  Direktori  Putusan  tersebut,  maka  masyarakat  umum  dapat  dengan mudah mengetahui Informasi Data Diri mereka.
Setiap anak adalah hak untuk memiliki Informasi Data Diri, yang harus diberikan secara sah  oleh  orang  tuanya  ketika  mereka  lahir,  dan  kemudian  diakui  oleh  negara  (Setiawan, 2017).  Informasi  Data  Diri  anak  harus  diberikan  oleh  negara  sebagai  pengakuan  dan  bukti hukum  bahwa  seseorang  ada  dan  mudah  dikenali.    Meskipun  setiap  anak  harus  memiliki Informasi Data Diri, Informasi Data Diri juga  harus dilindungi karena hak privasi adalah hak konstitusional  warga  negara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945. Juga terdapat beberapa alasan bahwa Informasi Data Diri anak merupakan hak privasi yang harus dilindungi, yaitu: (Kusnadi, 2021)
1. Ketika  menjalin  hubungan  dengan  orang  lain,  seseorang    dapat  mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu   dengan cara menutupi sebagian kehidupan dirinya.
2. Tiap  orang  membutuhkan  privasi  dihidupnya  karena  ia  memerlukan  waktu  untuk menyediri.
3. Privasi merupakan hak yang berdiri sendiri, namun hak ini akan hilang jika  Informasi Data Diri atau   hal-hal yang bersifat  diri  tersebut dipublikasikan  kepada umum.
4. Kerugian  yang  didapat  akibat  privasi atau  Informasi  Data  Diri  yang  tidak  dilindungi sulit  untuk  dinilai.  Hal  ini  dikarenakan  kerugian  yang  diterima  dapat  mengganggu kehidupan dirinya dan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik.
Informasi  Data  Diri  anak  yang  terlibat  masalah  hukum  merupakan  hal  yang  sangat penting  untuk  dilindungi  karena  bersifat  sensitif  dan  bersangkutan  dengan  hak  privasi  dari anak sebagai korban/pelaku/saksi. Informasi Data Diri merupakan suatu data yang berkenaan dengan  ciri  seseorang    seperti    nama,  umur,  alamat,  jenis  kelamin  .  Hal  ini  juga  dipertegas dalam “Pasal  19  ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  yang  menyebutkan  bahwa  Informasi  Data  Diri  anak  yang  terlibat  masalah hukum wajib dilindungi dengan cara dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik  ”.  Sebab,  pempublikasian  Informasi  Data  Diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi sangat  merugikan  mereka  karena  hal  tersebut  melanggar  privasi  dan  dapat  mempengaruhi tumbuh  kembang  mereka.  Anak-anak  ini  berpotensi  mengalami  trauma  atau  perlakuan diskriminatif  dari  masyarakat  karena  riwayat  mereka  sebagai  korban/pelaku/saksi  dalam peradilan pidana telah diketahui publik.
Karena  anak  korban/pelaku/saksi  mengalami  kerugian  sebagai  dampak  dari  tindak pidana,  mereka  berhak  mendapatkan  pelindungan  dari  pemerintah.  Anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana  berpotensi  mengalami  trauma  yang  dapat  berdampak  pada  proses tumbuh  kembangnya.    Masa  anak-anak  adalah  masa  di  mana  mereka  sedang  belajar, dibimbing,  dan  berkembang.  Apabila      mereka mengalami  trauma  atau  kerugian  pada  masa pertumbuhan ini,  hal tersebut dapat memberikan dampak   buruk bagi kehidupan  mereka di masa  dewasa  atau  selama  proses  tumbuh  kembang  berlangsung.  Di  sisi  lain,  anak  yang menjadi  saksi  dalam  suatu  tindak  pidana  juga  membutuhkan  pelindungan  khusus. Pelindungan  ini  ditujukan  untuk  melindungi  anak  dari  ancaman  atau  tekanan  saat memberikan kesaksian. Kesaksian yang diberikan oleh anak dapat digunakan sebagai    bukti untuk  mengungkap  atau  memperjelas      suatu      tindak  pidana.  Selama  ini,  anak    -anak dianggap   sebagai pihak yang dapat memberikan kesaksian   berdasarkan apa yang   mereka lihat, dengar  , dan alami secara langsung.
Dalam  upaya  menegakkan  aturan  hukum,  diperlukan  adanya  sanksi  bagi  pihak  yang melanggar. Hukum memiliki sifat memaksa yang mengharuskan pemerintah untuk  mematuhi dan  mentaati  aturan  tersebut.  Salah  satu  cara    untuk  memastikan  aturan  dipatuhi  adalah dengan  memberikan  sanksi  bagi  pelanggarnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  asas    hukum fiat justitia ruat caelum , yang berarti  keadilan  harus  ditegakkan  demi  memberikan kepastian hukum  bagi  para    pihak  atas  pelanggaran  hak    mereka.  Prinsip  yang  sama  berlaku  dalam kasus  ketidakmampuan  melindungi  hak  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  dari  publikasi Informasi  Data  Diri  mereka  pada  laman  website  DPMARI.  Apabila  terjadi  pelanggaran terhadap  aturan  pelindungan  informasi  data  diri  anak,  maka  pemerintah  sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  seharusnya dikenakan sanksi yang sesuai (Astesa, 2022).
Dalam  rangka  melindungi  hak  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  atas  kerahasiaan Informasi  Data  Diri      mereka  pada  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung, terdapat peraturan perundang-  undangan  yang  mengatur  sanksi  bagi  pelanggaran  terhadap  hak  tersebut.  Salah satunya  adalah  Pasal  97  UU  No  11/2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Aturan  ini menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  membocorkan  informasi  data  diri  anak,    seperti  yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1,  dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500  juta   rupiah . Selain itu, Pasal 34 dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan juga menyatakan  bahwa  Pejabat  atau  petugas  yang  bertanggung  jawab  dalam  memberikan
informasi  dan  mendokumentasikannya,  akan  dikenakan  hukuman  administratif  jika  mereka dengan  sengaja  mempublikasinya.  Salah  satu  implementasi  dari  keputusan  ini  adalah menyamarkan  informasi  yang  dapat  mengungkap  Informasi  Data  Diri  anak  dalam    salinan putusan  atau  penetapan  pengadilan  yang  ditempatkan  di  situs  pengadilan  atau  situs Mahkamah Agung.
Efektivitas  aturan  hukum  juga  perlu  mempertimbangkan  keabsahan  aturan  tersebut. Keabsahan aturan hukum harus merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi  oleh  setiap  individu.  Setiap  warga  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk menerapkan  dan  mematuhi  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  sebagai  bagian  dari  upaya menegakkan  supremasi  hukum  (Utsman,  2021).  Dalam  menyoroti  efektivitas  hukum,  kita juga membahas sejauh mana kekuatan hukum dapat mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk  mematuhinya.  Suatu  hukum  dapat  berjalan  efektif  apabila  faktor-faktor  yang memengaruhinya  dapat  berfungsi  dengan  baik,  sehingga  tercapailah  tujuan  diundangkannya hukum  itu.  Menurut  pandangan  Soerjono  Soekanto,  terdapat  sejumlah  aspek  yang memengaruhi tegaknya suatu aturan hukum, antara lain:(Soekanto, 2016).
a) Faktor hukumnya sendiri.
b) Faktor  penegak  hukum  ,  yaitu    Pihak-pihak  yang    bertugas  menyusun  dan mengimplementasikan aturan  hukum tersebut.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor  masyarakat  ,  yaitu  Kondisi  lingkungan  masyarakat tempat aturan  hukum  itu diberlakukan.
e) Faktor kebudayaan , yaitu Nilai-nilai  budaya sebagai  manifestasi karya, kreativitas, dan apresiasi masyarakat dalam kehidupan sosial.
Kelima  elemen  tersebut  saling  terkait  erat  dan  merupakan  inti  serta  parameter keberhasilan dari upaya efektifitas penegak hukum.
Meskipun  telah  terdapat  aturan  yang  mengatur  tentang  sanksi  bagi  pelanggaran  atas pelindungan Informasi Data Diri anak, namun pada kenyataannya masih ditemvkan putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yang menyebarluaskan Informasi Data Diri anak tersebut. Beberapa faktor yang melatarbelakangi permasalahan ini antara lain: (Astesa, 2022).
1. Kurangnya  pemahaman  petugas  atau  tim  pengelola  situs  “Direktori  Putusan Mahkamah Agung” terkait aturan larangan pempublikasian Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum.
2. Adanya ketidak konsistenan dalam memeriksa salinan putusan terkait perkara anak.
3. Petugas  publikasi  “Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung”  masing  kurang  paham mengenai tugas, pokok, dan fungsinya
4. Pempublikasian  Informasi  Data  Diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  masih dianggap sebagai keadaan yang biasa karena hanya segelintir orang yang melapor.
Dengan  kemajuan  teknologi,  semakin  banyak  hal  yang  menjadi  lebih  mudah  diakses, termasuk putusan  – putusan hakim    yang dapat diakses melalui  laman website Mahkamah Agung.  Masyarakat  tidak  perlu  lagi  datang  langsung  ke  pengadilan  untuk  mendapatkan salinan  putusan  hakim  melainkan  cukup  dengan  menggunakan  internet  saja,  akibatnya masyarakat  bisa  mengakses,  mengunduh dan  membaca  isi  putusan  hakim  terkait  anak  yang terlibat  masalah  hukum  dari  laman  webstite  DPMARI  secara  online  seperti  putusan Pengadilan  Negeri  Tenggarong.    Meskipun  masyarakat  dengan  mudah  dapat  mengakses informasi  tersebut,  namun  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  tetap  rentan  mengalami diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  sesuai    dengan  Teori  Hukum  dari  Roscoe  Pound    ( a  tool  of social  engineering )  yang    menyebutkan  bahwa  hukum  bisa  digunakan    sebagai  alat  untuk mengubah  masyarakat    menjadi  lebih  baik.  Teori  ini mengatakan  bahwa  kita  membutuhkan aturan  hukum  yang  bisa  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  zaman  agar  Informasi  Data
Diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  tidak  lagi  dipublikasikan  pada  laman  website DPMARI.
Hal ini sejalan dengan   Teori Efektivitas Hukum oleh Hans Kelsen   yang menyatakan bahwa  hukum  dapat  berfungsi  dengan  baik  apabila  komponen-komponen  yang mempengaruhinya   juga   berfungsi dengan baik sehingga tujuan hukum tercapai. Salah satu komponen  kunci  adalah  para  penegak  hukum  yang  membentuk  dan  menerapkan  hukum. Sayangnya, tujuan pelindungan Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum dalam undang-undang  belum  tercapai  karena  masyarakat,  terutama  aparat  penegak  hukum,  belum memahami  secara  komprehensif  bagaimana  melindungi  Informasi  Data  Diri  anak  sebagai korban/pelaku/saksi secara efektif.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat mengambil  kesimpulan  bahwa  Terdapat  sejumlah  aturan  Untuk  suatu  pelindungan  pada informasi  data  diri  anak  sebagai  korban/pelaku/saksi  yang  terlibat  masalah  hukum  pidana yaitu terdapat pada Pasal 3 huruf (i) dan Pasal 19 UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf (i) UU No 35/2014 tentang Pelindungan Anak. Mahkamah Agung (MA) juga sudah membuat aturan untuk melindungi informasi dan data diri anak yang terlibat kasus hukum, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi. Aturan ini tertuang dalam Pasal 10  Surat  Keputusan  Ketua  MA  Nomor  144/KMA/SK/VIII/2007  tentang  Keterbukaan Informasi  di  Pengadilan.  Dalam  aturan  itu  dijelaskan  bagaimana  cara  menyamarkan  atau mengaburkan informasi tertentu yang harus diumumkan atau dapat diakses publik. Selain itu, MA  juga  menerbitkan  Surat  Keputusan  Nomor  1-144/KMA/SK/I/2011  tentang  Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang mengatur hal serupa.
Beberapa  faktor  penyebab  masalah  ini  antara  lain  kurangnya  pemahaman  aparat penegak hukum terkait aturan yang berlaku, inkonsistensi dalam pemeriksaan dokumen, dan lemahnya penegakan sanksi bagi pelanggaran. Meski sudah ada aturan sanksi, penerapannya masih  jarang  sehingga  pemublikasian  Informasi  Data  Diri  anak  masih  kerap  terjadi. Diperlukan  berbagai  upaya  perbaikan  agar  kepentingan  terbaik  bagi  anak  benar-benar menjadi  prioritas  dalam  pelindungan  data  diri  anak.  Dengan  demikian,  diharapkan kerahasiaan  Informasi  Data  Diri  anak  yang  terlibat  masalah  hukum  dapat  dijamin  secara optimal di masa mendatang.

## BIBLIOGRAFI
Arliman,  L.  (2015). Komnas  HAM  dan  Perlindungan  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana . Deepublish.
Astesa,  D.  (2022). PUBLIKASI  IDENTITAS  ANAK  BERHADAPAN  DENGAN  HUKUM PADA SITUS DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG . Universitas Muhammadiyah Malang.
Faisal, N. S. D. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima . IJRS.  (2022). Refleksi  Penanganan  Kekerasan  Seksual  Di  Indonesia:  Indeksasi  Terhadap Putusan Pengadilan 2018-2022 . Indonesia, M. A. (2023). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kategori Anak . Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik
Indonesia.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/anak-1.html Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 9–16.
Melani, W. S. (2017). Hukum Pidana Anak. In Hukum Pidana Anak . Refika Aditama. Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). Hukum pidana anak di Indonesia . Sinar Grafika. Rahayu,  D.  P.,  SH,  M.,  &  Ke,  S.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Yogyakarta:  Thafa Media .
Setiawan, H. H. (2017). Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 3 (1).
Soekanto, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Takariawan, A. (2016). Perlindungan saksi dan korban . Pustaka Reka Cipta. Utsman,  S.  (2021). Peer  Review  Sabian  Utsman-Dasar-dasar  sosiologi  hukum:  Makna dialog  antara  hukum  &  masyarakat,  dilengkapi  proposal  penelitian  hukum  (legal research) .

## Copyright holder:
Diana Natalia, Amoury Adi Sudiro (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)