-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## PENITIPAN GANTI RUGI PEMEGANG HAK DALAM PENGADAAN TANAH  PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG

## Nurazima Faizrosadi, Pujiyono, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail :faizrosadi.FR@gmail.com

## Abstract
The background in the construction of toll roads in Batang Regency is based on Law Number 2 of 2012  concerning  Land  Procurement  for  Development  in  the  Public  Interest,  there  are  holders  of land  rights  who  do  not  want  land  acquisition  so  that  compensation  payments  take  place  at  the District Court (Consignment). Research is determinelegal protection land rights holderscompensation is consigned and know legal consequences of rights holders in the process of land acquisition for toll roads in Batang Regency. Research method is empirical juridical, analyzing the problem,  applicable  regulations  with  legal  theory, and implementing   object.  Results of study, the implementation of land acquisition for toll roads in Batang Regency  based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. Residents who refused the  amount  of  compensation,  so  submitted  a  letter  requesting  for  compensation  to  the  Batang District  Court.  Conclusion,  legal  consequences  of  holders  of  land  rights  are  they  can  a  lawsuit  in district court and land belongs to the state, and legal protection in aspect of human rights does not guarantee  legal  protection,  but  land  law  has  been  regulated  to  obtain  land.  anyone  and  with  the principles of agreement, humanity, and justice.

## Keywords : consignment; land acquisition; toll road

## Abstrak
Latar  belakang  dalam  pembangunan  jalan  tol  di  Kabupaten  Batang  didasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum, ada pemegang hak atas tanah  yang tidak mau dilakukan pengadaan tanah sehingga terjadi penitipan  ganti  rugi  di  Pengadilan  Negeri (Konsinyasi). Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  yang  ganti  ruginya  dikonsinyasikan  dan mengetahui pelaksanaan ganti rugikepada para pemegang hak dalam proses pengadaan tanah untuk jalan  tol  di  Kabupaten  Batang.  Metode  penelitian  adalah  yuridis  empiris,  yaitu  menganalisis permasalahan,  mengaitkan  peraturan  yang  berlaku  dengan  teori  hukum,  dan  pelaksanaan  objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol di Kabupaten Batang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terdapat warga yang menolak besarnya ganti rugi, sehingga panitia mengajukan surat permohonan penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Batang. Kesimpulannya konsekuensi yuridis pemegang hak atas tanah adalah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta tanah mereka menjadi milik negara, dan perlindungan hukum dalam aspek hak asasi manusia kurang menjamin adanya perlindungan hukum, namun dalam hukum pertanahan sudah mengaturnya untuk memperoleh tanah tidak dibenarkan adanya paksaan oleh pihak siapapun dan dengan asas kesepakatan, kemanusiaan, dan keadilan.

## Kata kunci : konsinyasi; pengadaan tanah; jalan tol
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan suatu hal yang penting bagi setiap kehidupan manusia. Hal ini karena setiap  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  Negara  maupun  masyarakat  sendiri  selalu  didirikan diatas tanah. Bahkan seringkali ada bangunan yang dibangun diatas tanah konflik atau dengan kata  lain  terjadi  konflik  dalam  pembangunan  antara  pihak  pemerintah  dengan  pihak masyarakat.  Apabila  ingin  memanfaatkan  tanah  masyarakat  yang  akan  dipakai  untuk kepentingan umum maka dilakukan pengadaan tanah  yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara pelepasan dan penyerahan hak.
Penerapan  hukumnya  terkadang  tidak  memuaskan  oleh  sebagian  besar  masyarakat. Meskipun  penerapan  hukum  tersebut  didasarkan  pada  hukum  normatif  yang  telah  berupa Undang-Undang. Menentukan hak atas sebidang tanah, siapa penghuni pertama menjadi faktor yang  menentukan.  Kepemilikan  tanah  merupakan  sebuah  hak  asasi  manusia  yang  dilindungi oleh  hukum  internasional  maupun  hukum  nasional.  Pengaturannya  di  hukum  internasional, perlindungan hukum hak milik diatur dalam DUHAM (Deklarasi Hukum Hak Asasi Manusia) Pasal  17.1,  Pasal  17.2,  Pasal  25.1,  dan  Pasal  30.  Hukum  nasional,  perlindungan  hukum  hak milik  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  28  H  ayat  (4)(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(Limbong, 2011).
Pada prinsipnya, dasar  yuridis  dari pengadaan tanah untuk  kepentingan umum mengacu pada  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria:  “Untuk  kepentingan  umum,termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”(Limbong, 2011).
Pengertian pengadaan tanah sendiri telah tercantum  di  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2012  Pasal  1  butir(2)  yang  berbunyi:  “Pengadaan  tanah  adalah  kegiatan  menyediakan tanah  dengan  cara  member  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang berhak”(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum,  2012).  Hukum  tanah  merupakan  salah  satu  hukum  yang menyentuh hidup orang banyak. Berbagai kasus yang berkaitan dengan tanah seperti pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  juga  memerlukan  perhatian  khusus  dari  hukum  sebagai penegak keadilan (Andorra, 2016)
Peristiwa yang menyangkut tanah erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Orang akan mempertahankan  tanahnya  apabila  hak  kepemilikannya  digangguoleh  pihak  lain.  Padahal berdasarkan  ketentuan  yang  terkandung  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  berbunyi:  “Semua  hak  atas  tanah  mempunyai fungsi  sosial”(Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria,  1960).  Tujuan  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  hidup manusia  (mewujudkan  kesejahteraan  rakyat),  maka  pembangunan  merupakan  sebuah keharusan.  Demi  melaksanakan  tujuan  pembangunan,  pemerintah  memerlukan  tanah  sebagai tempat  kegiatan  proyek  yang  akan  dibangun.  Namun,  berbagai  permasalahan  yang  berkaitan dengan  pengadaan  tanah  pada  umumnya  timbul  karena  ketidaksesuaian  ganti  rugi  yang menyebabkan  kesepakatan  dari  pemerintah  dan  masyarakat  menjadi  terhambat.  Prosedurnya sebenarnya  pada  masa  ke  masa  sekarang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  sebelumnya  tidak begitu  banyak  masalah,  namun  kesulitan  prinsipil  berada  pada  kultur  yang  tumbuh  dalam masyarakat.  Faktor  tersebut  dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  yang  menganggap  bahwa hak atas tanah adalah hak mutlak sehingga pemilik tanah berhak menentukan sendiri besarnya nilai  ganti  rugi.  Selain  melakukan  musyawarah  agar  terjadi  kesepakatan  antara  pemerintah dengan  masyarakat,  maka  harus  adanya  rasa  kerelaan  kepentingan  masing-masing  dimana dalam hal ini pemerintah harus memberikan ganti rugi yang layak sedangkan masyarakat harus merelakan tanahnya untuk digunakan dalam pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak menuntut  ganti  rugi  yang  tinggi.  Berbagai  sengketa  pertanahan  itu  telah  mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Macam-macam hak lain selain hak milik yakni hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai,  dan  hak  pengelolaan  memiliki  batas  masa  berlakunya,  berdasarkan  hal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  hanya  hak  milik  yang  dapat  diwakafkan  karena  hak  milik  tidak  memiliki masa  berlaku  dan  merupakan  hak  terkuat.  Demikian  menurut  aturan  hukum  agraria  kita (Hermit, 2007).
Secara  ekonomis,  sengketa  itu  telah  memaksa  pihak  yang  terlibat  untuk  mengeluarkan biaya. Semakin lama proses  penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya  yang harus dikeluarkan. Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial diantara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerja sama di antara mereka. Apabila terdapat konflik yang terjadi antar instansi pemerintah, hal itu akan menghambat terjadinya koordinasi kinerja  publik  yang  baik.  Dapat  juga  terjadi  penurunan  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap pemerintah berkenaan pelaksanaan tata ruang. Selama konflik berlangsung, ruang atas wilayah dan atas tanah yang menjadi objek konflik biasanya berada dalam status quo sehingga ruang  atas  tanah  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dimanfaatkan.  Akibatnya  adalah  terjadinya penurunan  kualitas  sumber  daya  lingkungan  yang  dapat  merugikan  kepentingan  banyak pihak(Sumardjono, Maria S.W dan Ismail, 2008). Pengertian hak atas tanah lainnya adalah hak-
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
hak atas tanah sebagaimana ditetapkan  Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  meliputi  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan, dan hak pakai. khususnya hak atas tanah primer (originair) yaitu hak atas tanah yang langsung diberikan oleh negara kepada subjek hak(Chomzah, 2002).
Secara  umum  proses  pengadaan  tanah  dilakukan  secara  musyawarah  dengan  ganti  rugi oleh  tim  appraisal  (lembaga  penilai  harga  tanah),  masing-masing  pihak  setuju  dan  diikuti dengan  pelepasan  hak  atas  tanahnya  dari  pemilik  tanah  kepada  instansi  pemerintah.  Namun apabila  tidak  terjadi  kesepakatan  maka  akan  dikonsinyasi  yang  menimbulkan  permasalahan terkait  pelepasan  hak  atas  tanahnya.  Kejadian  ini  terjadi  di  Kota  Batang  pada  kasus pembangunan  jalan  tol  kota  Batang-Semarang,  dimana  terdapat  warga  yang  tidak  sepakat dalam  pemberian  ganti  rugi,  maka  pemerintah  menitipkan  uang  ganti  kerugian  tersebut  di pengadilan  negeri  setempat.  Dipengaruhi  oleh  faktor  itu,  maka  muncul  anggapan  bahwa pemerintah mengupayakan kesediaan masyarakat untuk melepaskan hak atas tanahnya dengan kata  lain  masyarakat  wajib  melepaskan  hak  atas  tanahnya.  Permasalahan-permasalahan  yang terkait  dengan  pengadaan  tanah,  berorientasi  pada  kepastian  hukum  tentang  letak  dan  luas tanah yang dibutuhkan, jenis hak atas tanah yang ada di atas tanah objek pengadaan tanah, serta besar  uang  ganti  kerugian  (Permatasari,  2019).  Persoalan-persoalan  yang  mengganggu pelaksanaan  pengadaan  tanah  tersebut,  hendaknya  tidak  dibiarkan  berlangsungterus  tanpa  ada penyelesaian.  Akan  tetapiharus  dicari  upaya  pemecahan  masalahnya,sehingga  tercipta ketenteraman  di  masyarakat.Dari  berbagai  penjelasan  diatas,  peneliti  tertarik  melakukan penelitian  yang  terletak  di  Kota  Batang  karena  kota  tersebut  termasuk  dalam  perencanaan proyek  pembangunan  jalan  tol  Trans  Jawa  yang  menjadi  program  pemerintahan  era  presiden Joko Widodo yang terkait tata guna lahan.
Teori digunakan untuk menganalisis permasalahan pada artikel ini diantaranya adalah:
1. Teori Perlindungan Hukum
Menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Raharjo  awal  mula  darimunculnya teori  perlindungan  hukum  ini  bersumber  dari  teori  hukum  alam  ataualiran  hukum  alam. Menurut  aliran  hukum  alam  menyebutkan  bahwa“hukum  itu  bersumber  dari  Tuhan  yang bersifat universal dan abadi, serta antarahukum dan moral tidak boleh dipisahkan. (Raharjo, 2000).  Para  penganut  aliran  ini  memandangbahwa  hukum  dan  moral  adalah  cerminan  dan aturan secara internal dan eksternaldari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral”.
Fitzgerald  menjelaskan  teori  perlindungan  hukum  Salmond  bahwa  hukumbertujuan mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  sebagai  kepentingan  dalammasyarakat  karena
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadapkepentingan tertentu hanya dapat dilakukan  dengan  cara  membatasi  berbagai  kepentingan  di  lain  pihak.  Satjipto  Rahardjo mengemukakan bahwa,  perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam kepentingan  tersebut.  selanjutnya  dikemukakan  pula  bahwa  salah  satu  sifat  dan  sekaligus merupakan  tujuan  dari  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  (pengayoman)  kepada masyarakat (Raharjo, 2004).
Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan  pemerintah  yang    bersifat    preventif    dan    represif.Perlindungan  hukum  yang preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  yangpreventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkantindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam pengambilan  putusan  berdasarkandiskresi.  Perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  terjadinyasengketa,  termasuk  penanganan  di  lembaga  peradilan  (Hadjon, 1987).
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  rakyat  Indonesia  merupakanimplementasi atas  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  danmartabat  manusia  yang bersumber  pada  pancasila  dan  prinsip  negara  hukum  yangberdasarkan  pancasilla.  Setiap orang  berhak  mendapatkan  perlindungan  darihukum.  Hampir  seluruh  hubungan  hukum harus dapat perlindungan dari hukum.Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.
Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni : (Mertokusumo, 2010)
a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapat  sebelum  keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif.
b. Perlindungan  hukum  represif,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  melalui  Pengadilan guna menyelesaikan sengketa.
2. Teori Keadilan
Pada dasarnya keadilan merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk  konsepsi  jumlah  dari  kesejahteraan  seluruh  kelompok  dalam  masyarakat.  Untuk mencapai  keadilan,  maka  rasional  jika  seseorang  memaksakanpemenuhan  keinginannya sesuai  dengan  prinsip  kegunaan,  karena  dilakukan  untuk  memperbesar  keuntungan  bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.
Prinsip  keadilan  dipilih  karena  mengadopsi  ide  yang  lebih  realistis  dalam  menyusun aturan  sosial  di  atas  prinsip  saling  menguntungkan,  yang  akan  meningkatkan  efektifitas
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
kerja  sama  sosial.  Dalam  konsepsi  keadilan  sebagai  kewajaran  (justice  of  fairness), ditemukan  kumpulan  prinsip-prinsip  yang  saling  berhubungan  untuk  mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan  yang  relevan  dan  menentukan  keseimbangan  (Rawls,  1971). Justice  of  fairness  lebih  memiliki  ide  yang  lebih  umum  dan  lebih  pasti,  karena  prinsip- prinsip  keadilan  (principles  of  justice)  sudah  dipilih  dan  sudah  diketahui  umum.  Hal  ini berbeda  dengan  prinsip  kegunaan  (principle  of  utility),  dimana  makna  konsep  keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan. Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Pertama, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat  dipilih  dalam  situasi  awal  sebagai  sesuatu  yang  wajar.  Kedua,  sebagai  efesiensi administrasi  dari  sumber-sumber  sosial  untuk  memaksimalkan  kepuasan  dari  sistem  dari keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan  masalah  dan  tujuan  penulisan artikel ini yaitu pertama, bagaimana kebijakan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum  di  Indonesia  dan  kedua,    bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak atas tanah  yang tanahnya diberikan  ganti rugi  melalui penitipan di  pengadilan (konsinyasi) dalam pembangunan jalan tol di Kabupaten Batang.
Artikel ini menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau penelitian terdahulu  yang  dijadikan  sumber  informasi  dan  perbandingandalam  mendapatkan  jawaban atas  permasalahan-permasalahan  tersebut.  Beberapa  penelitian  yang  sudah  ada  dan  relevan dengan  pembahasan  penulisan  artikel  jurnal,antara  lain  artikel  jurnal  yang  ditulis  oleh Muhammad  Yusrizal  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Atas  Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” yang berfokus pada kajian kebijakan peraturan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk kepentingan umum berdasarkan  Undang-Undang  dan  membahas  kebijakan  peraturan  dan  perlindungan  hukum bagi  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum (Yusrizal, 2017), artikel jurnal yang ditulis oleh Rizki Yuni Wulandari yang berjudul “Pengadaan  Tanah  dan  Pelaksanaan  Pemberian  Ganti  Rugi  Untuk  Proyek  Pembangunan Pasar  Kebon  Roek  Di  Kota  Mataram”  yang  berfokus  pada  pelaksanaan  pengadaan  tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan Pasar Kebon Roek di  Kota  Mataram  dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  dan  Pelaksanaan  Ganti  Rugi  yang dinilai  dari  segi  keadilan  (Wulandari,  2018),  dan  artikel  jurnal  yang  ditulis  oleh  Mia
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Permatasari  yang  berjudul  “Penyelesaian  Sengketa  Pengadaan  Tanah  Guna  Pembangunan Bandar  Udara  Internasional  Berbasis  Nilai  Keadilan  Sosial”  yang  berfokus  pada pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  dalam  pengadaan  tanah  pada  pembangunan  proyek Bandar  Udara  Internasional  yang  dikaji  dari  segi  keadilan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku (Permatasari, 2019).
Dari  perbandingan  artikel  jurnal  tersebut  meskipun  sama-sama  meninjau  mengenai pengadaan  tanah  namun  artikel  ini  mengkaji  dan  berfokus  konsekuensi  yuridis  dan perlindungan hukum yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada pembangunan  jalan tol di Kabupaten Batang.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam artikel ini  adalah metode yuridis empiris . Yuridis mengandung makna  bahwa  penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  berbagai  buku,  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  agraria  sebagai  data  sekunder.  Makna empiris yaitu  bertujuan  untuk memperoleh  pengetahuan  tentang  hubungan  masyarakat  dengan  hukum  yang  masih  berlaku saat  ini dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan hukum  di  masyarakat. Pendekatan empiris  bahwa  penelitian  dilakukan  dengan  melihat  kenyataan  yang  ada  dalam  praktek (Soekanto,  1986).  Jadi  metode Yuridis  Empiris dalam  artikel  ini  meninjau  dan  melihat  serta menganalisis  permasalahan  yang  menjadi  objek  artikel  yaituKonsekuensi  Yuridis  Penitipan Uang  Ganti  Rugi  Di  Pengadilan  ( Konsinyasi )  Terhadap  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam Pengadaan  Tanah  (Studi  Kasus  Pembebasan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Jalan  Tol  Di Kabupaten Batang.Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data adalah analisis kualitatif. Analisis  kualitatif  pada  hakikatnya  menekankan  pada  metode  deduktif sebagai  pegangan  utama  dan  metode  induktif  sebagai  tata  kerja  penunjang.  Analisis  kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kebijakan Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia
Kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dalam  rangka  pembangunan jalan  tol  tersebut  terdapat  kendala  yang  dihadapi  oleh  Panitia  Pelaksana  Pengadaan  Tanah (PPT)  dan  dibantu  oleh  pegawai  kantor  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK).  Salah  satu diantaranya  yaitu  terdapat  beberapa  pihak  yang  tanahnya  tidak  mau  dilakukan  pencabutan hak dengan alasan tanah tersebut adalah hak milik mereka, padahal dalam Pasal 6 Undang-
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Semua hak atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial”. Maksud dari fungsi  sosial  disini adalah bahwa segala hak atas tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga Negara Indonesia sehingga tanah milik masyarakat khususnya warga negara Indonesia dapat diambil alih hak kepemilikannya oleh negara. Berdasarkan hal tersebut tim PPT dengan para pihak terkait  yang telah  melakukan musyawarah  kepada para warga berdasarkan ketentuan Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  melakukan  kegiatan  penitipan  uang  ganti  rugi ( konsinyasi )  yang  dititipkan  di  Pengadilan  Negeri  setempat.  Sehingga  konsekuensi  yang diterima  oleh  para  pemegang  hak  atas  tanah  yaitu  tanah  mereka  menjadi  milik  negara, namun  para  pemegang  hak  atas  tanah  juga  dapat  mengajukan  gugatan  keberatan  ke pengadilan negeri terkait dengan penetapan nilai  ganti  rugi  yang menurut rumusan Pasal  1 angka (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah penggantian  yang layak dan adil kepada  pihak  yang  berhak  dalam  proses  pengadaan  tanah.  Penetapan  besarnya  nilai  ganti rugi  dalam  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum    dilakukan  oleh Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  berdasarkan  hasil  penilaian  jasa  penilai/penilai  publik (Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
Sebelum  para  pihak  pemegang  hak  atas  tanah  melakukan  gugatan  ke  pengadilan negeri, Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan pihak  yang berhak  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya  hasil  penilaian  dari  penilai, selanjutnya hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada pihak  yang berhak  yang dimuat  dalam berita acara kesepakatan (Pasal  37 Undang- Undang No 2 Tahun 2012). Apabila dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat  dalam jangka waktu  14  (empat  belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti rugi, selanjutnya Pengadilan Negeri akan memutus dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari  sejak  diterimanya  pengajuan  keberatan.  Apabila  pihak  yang  berhak  menolak terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut,  maka  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas) hari  pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan Putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak  permohonan  kasasi  diterima.  Putusan  kasasi  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
tersebut  menjadi  dasar  pemberian  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  berhak  (Pasal  38  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012).
Penitipan  ganti  rugi  melalui  pengadilan  bersumber  pada  ketentuan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berikut peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam hal pihak  yang berhak menolak bentuk  dan/atau besarnya ganti rugi  berdasarkan  hasil  musyawarah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  37,  atau  Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 38, ganti rugi dititipkan di Pengadilan Negeri setempat. Penitipan ganti rugi juga dapat dilakukan terhadap:
1. Pihak yang berhak menerima ganti rugi tidak diketahui keberadaannya.
2. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti rugi sedang menjadi objek perkara di Pengadilan, masih  dipersengketakan kepemilikkannya, diletakkan sita oleh pejabat  yang berwenang atau menjadi jaminan di bank.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN  Darmaji, landasan yuridis  dalam  pelaksanaan  konsinyasi  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  yang cenderung  bersifat  memaksakan  kepada  warga  untuk  menyerahkan  kepemilikan  hak  atas tanahnya. Terdapat pula warga yang terpengaruh oleh LSM setempat sehingga menimbulkan rasa  curiga  terhadap  penggunaan  tanah  mereka  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk kepentingan  umum  karena  permasalahan  mengenai  penitipan  ganti  rugi  ( konsinyasi ) dianggap  merupakan  permasalahan  yang  sangat  sensitif  bagi  warga  setempat.  Penetapan nilai ganti rugi sudah ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) berdasarkan hasil  penilaian  jasa  penilai,  jadi  dalam  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  tim  PPT  dengan warga  sekitar  membahas  mengenai  bentuk  ganti  ruginya  bukan  mengenai  nilai  ganti ruginya.  Menurut  Darmaji,  pihak  BPN  hanya  bersifat  menyetujui  tentang  permasalahan tanah yang akan dikonsinyasikan dan menghadiri tanah yang akan di eksekusi yang sifatnya formalitas,  sedangkan  dalam  praktek  pelaksanaan  di  lapangan  hingga  masuk  dalam Pengadilan Negeri dilakukan oleh Pegawai Kantor PPK. Jika pihak yang berhak tidak mau menerima ganti rugi, barulah ganti rugi di konsinyasikan.
Jumlah  keseluruhan  ganti  rugi  yang  dititipkan  di  Pengadilan  Negeri  adalah sebanyak 26 tanah dan dalam hal ini tim PPT dalam menjalankan praktek pengadaan tanah hingga  konsinyasi  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai aturan pokok dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  beserta  perubahan-perubahannya(Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum., 2012) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai  aturan  pelaksanaannya(Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 2016).
Menurut  narasumber  Nizar  yang  merupakan  panitia  PPT  (Pelaksana  Pengadaan Tanah)  yang  mewakili  dari  Kantor  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen)  yang  menangani permasalahan  tentang  pengadaan  tanah  untuk  kegiatan  jalan  tol  di  Kabupaten  Batang, praktek  dalam  melakukan  penitipan  ganti  rugi  ke  Pengadilan  Negeri  terhadap  pihak  yang tanahnya  tidak  mau  dilakukan  pencabutan  hak  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  beserta perubahan-perubahannya,  serta  tata  cara  konsinyasi  yang  lebih  mendetail  tercantum  dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  sebagai  aturan  pelaksanaannya.  Melalui  tahapan dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  maka  proses  konsinyasi  dapat  dijalankan, artinya  langkah-langkah  dari  konsinyasi  dapat  terlaksana  dilihat  dari  dasarnya  terlebih dahulu  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012,  Peraturan  Presiden  Nomor  71  tahun 2012  beserta  perubahan-perubahannya,  kemudian  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun 2016.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  praktek  pelaksanaan pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  terkait  dengan  proyek pembangunan  jalan  tol  di  Kabupaten  Batang  sudah  dilaksanakan  dan  disesuaikan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum  sebagai  dasar peraturan pokoknya dan Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  jo  Peraturan  Presiden  Nomor  40 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  umum  jo
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  umum  jo  Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  umum  jo Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  umum  sebagai  peraturan  teknis  pelaksanaannya,  namun panitia  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  seharusnya  tidak  hanya  melakukan  tugasnya  hanya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  saja,  melainkan  harus  memperhatikan  hal-hal yang  tidak  diatur  didalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  kondisi  yang  dialami warga  sehingga  dapat  mencapai  kesepakatan  dengan  warga,  karena  pada  dasarnya  dalam melakukan  pengadaan  tanah  harus  tercapai  kesepakatan  antara  pemegang  hak  atas  tanah dengan instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan asas kesepakatan yanag ada di dalam Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga tidak perlu dilakukan konsinyasi.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  yang  tanahnya  diberikan ganti rugi  melalui  penitipan di  pengadilan (konsinyasi) dalam pembangunan jalan tol di Kabupaten Batang
Berdasarkan  keterangan  dari  narasumber  Nizar,  tanah  yang  dijadikan  sebagai  objek pengadaan  tanah  setelah  dilakukannya  penitipan  ganti  rugi  ( konsinyasi )  dapat  langsung dikerjakan untuk proyek setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Menurut  Nizar  perlindungan  hukum  yang  didapat  oleh pemegang hak atas tanah diantaranya:
1. Sebelum  melakukan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  milik  warga,  Panitia  Pelaksana Pengadaan  Tanah  (PPT)  telah  melakukan  sosialisasi  kepada  warga  untuk memberitahukan  bahwa  tanahnya  akan  digunakan  dalam  proyek  pembangunan  untuk kepentingan umum.
2. Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) telah menawarkan dan memberikan ganti rugi yang  layak  kepada  warga  yang  nilainya  telah  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah.
3. Warga yang masih merasa keberatan mengenai jumlah nilai ganti rugi, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Mengenai  manfaat  dari  konsinyasi  menurut  narasumber  Nizar  selaku  panitia  PPT diantaranya  adalah  mempercepat  proyek  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang tentunya memakan waktu yang sangat lama, tentunya hal tersebut dapat tercapai bergantung kepada  keaktifan  masyarakat  untuk  berperan  dan  mendukung  proyek  kepentingan  umum jalan  tol  tersebut.  Panitia  PPT  telah  memberikan  sosialisasi  dan  penyuluhan  mengenai konsinyasi  bahwa  apabila  terdapat  pihak  yang  tidak  sepakat,  maka  permohonan  dapat langsung diajukan ke Pengadilan Negeri karena panitia PPT hanya sebagai perangkat  yang menjalankan regulasi pengadaan tanah yang ada dan dilindungi oleh hukum.
Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum pemegang  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  oleh  panitia  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  belum memperhatikan  perlindungan  hukum  pemegang  hak  atas  tanah  khususnya  terkait  dengan kepemilikan  tanah,  hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah  sebagai  pihak  yang  memerlukan tanah  terkesan  memaksa  para  pihak  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  melepaskan  status kepemilikan  tanah  mereka  berdasarkan  musyarawarah  antara  pemerintah  melalui  Panitia Pelaksana  Pengadaan  Tanah  (PPT)  dengan  para  pihak  pemegang  hak  atas  tanah.  Hal  ini tentu bertolak belakang dengan asas kesepakatan dalam melakukan pelepasan hak atas tanah yang  didasarkan  pada  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yaitu  panitia  Pelaksana  Pengadaan Tanah dengan pemegang hak atas tanah.

## D. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada dalam artikel jurnal ini, maka dapat diambil kesimpulan  yaitu  kebijakan  peraturan  pengadaan  tanah  di  Indonesiasesuai  dengan  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria menyebutkan  bahwa  “Semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial”.  Maksud  dari  fungsi sosial  disini  adalah  bahwa  segala  hak  atas  tanah  digunakan  sebesar-besarnya  untuk kesejahteraan  warga  Negara  Indonesia  sehingga  tanah  milik  masyarakat  khususnya  warga negara  Indonesia  dapat  diambil  alih  hak  kepemilikannya  oleh  negara.  Namun  para  pemegang hak  atas  tanah  menerima  ganti  kerugian  atas  tanah  mereka,  serta  apabila  para  pemegang  hak menolak/tidak puas  dengan jumlah  ganti  rugi  maka dapat  mengajukan  gugatan ke Pengadilan Negeri Batang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum beserta  perubahan-perubahannya,  serta  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  sebagai  aturan pelaksanaannya.
Perlindungan  hukum  pemegang  hak  atas  tanah  belum  memperhatikan  aspek  hak  asasi manusia  khususnya  terkait  dengan  kepemilikan  tanah,  hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah terkesan bersifat memaksa kepada para pihak pemegang hak  atas  tanah  untuk  melepaskan  status  kepemilikan  tanah  mereka  hanya  berdasarkan musyarawarah  dan  belum  terjadi  kesepakatan  antara  pemerintah  melalui  Panitia  Pelaksana Pengadaan  Tanah  (PPT)  dengan  para  pihak  pemegang  hak  atas  tanah.  Pemerintah  lebih memperhatikan  aspek  nilai  ganti  rugi  ( kompensasi )  yang  diterima  para  pemegang  hak  atas tanah. Pihak pemegang hak atas tanah dapat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri  apabila  tidak  sepakat  dalam  pemberian  ganti  rugi  yang  didasarkan  pada  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum. Dalam aspek hukum pertanahan sudah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, namun pelaksanaannya pemerintah belum memberikan perlindungan  hukum  dengan  baik  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  tanahnya  digunakan dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Andorra, H. (2016). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Masalah-Masalah Hukum, 45, 19.
Chomzah, A. A. (2002). Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Hadjon, M. P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Yogyakarta: Bina Ilmu.
Hermit, H. (2007). Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf. Bandung: Mandar Maju.
Limbong, B. (2011). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Pustaka Margaretha.
Mertokusumo, S. (2010). Bunga Rampai Ilmu Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Raharjo,  S.  (2004).  Ilmu  Hukum:  Pencarian,  Pembebasan,  dan  Pencerahan.  Surakarta:
Muhammadiyah University Press.
Rawls,  J.  (1971).  Teori  Keadilan:  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Jakarta: Pustaka Pelajar.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sumardjono, Maria S.W dan Ismail, N. dan I. (2008). Mendiasi Sengketa Tanah. Jakarta: Kompas.

## Artikel Jurnal :
Permatasari,  M.  dan  S.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Pengadaan  Tanah  Guna  Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial. Notarius, 12, 16.
Wulandari, R. Y. (2018). Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Untuk Proyek Pembangunan Pasar Kebon Roek Di Kota Mataram. Notarius, 20, 18.
Yusrizal,  M.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum. De Lega Lata, 2, 26.

## Undang-undang dan Peraturan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. , (1945).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum. , Pub. L. No. 2, 48 (2012).
Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria. , Pub. L. No. 5, 109 (1960)
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Dan Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. , Pub. L. No. 3, 47 (2016).
Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. , Pub. L. No. 71, 27 (2012).