Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Konsepsi Keruangan Multipihak dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan
Lingkar Kota di Lhokseumawe
Putri Ananda Saka, Setiadi
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia putriananda.sakasiregar@gmail.com, setiadi_antro@ugm.ac.id

## Abstract
The  urban  ring  road  infrastructure  as  a  development  project  designed  to  improve accessibility  as  well  as  mobility  is  in  fact  inseparable  from  problems  that  lead  to  the disruption  of  development  continuity.  One  important  issue  that  also  affects  the sustainability  of  development  is  spatial  issues.  Development  is  carried  out  on  freed community land and this has relevance to how land as space is viewed. For this reason, this  research  aims  to  reveal  differences  in  spatial  perspectives  among  development stakeholders  and  formulate  them  as  causes  for  the  failure  of  development.  Through  a qualitative  approach  and  borrowing  Henri  Lefebvre's  spatial  perspective,  this  research reveals  that  there  are  different  perspectives  among  local  communities,  local governments,  city  governments  and  road  users  regarding  the  ringroad  development. Local community tend to view development areas as areas that are close to their lives so that there is no shared awareness of the importance of road construction, in contrast to road  users  who  prioritize  the  principles  of  effectiveness  and  comfort.  Meanwhile,  the village government sees the road as part of tourism project, while the city government views  it  as  a  state  asset  that  will  open  up  new  accessibility  spaces.  This  difference  in spatial  perspective  creates  an  inconsistency  of  perspective  among  development  actors which in the end has an impact on the neglect of development.
Keywords:  Development,  Ring  Road  Infrastructure,  Stakeholder,  Henri  Lefebvre’s Spatial Perspective

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  jalan  tidak  hanya  menciptakan  akses  yang  akan berimbas  pada  peningkatan  ekonomi  tetapi  juga  tak  jarang  memunculkan  masalah- masalah  baru  yang  berujung  pada  gagalnya  pembangunan.  Kegagalan  tersebut  tidak hanya  dinilai  berdasarkan  parameter-parameter  fisik,  namun  juga  dipengaruhi  oleh aspek-aspek sosial budaya seperti, kesiapan masyarakat, tidak matangnya perencanaan, pendanaan,  hingga  dampak-dampak  pembangunan  yang  tidak  diprediksi  sebelumnya (Firdausi,  2018).  Dalam  sebuah  data  statistik  yang  dihimpun  oleh  Statista  Research Department,  kegagalan  proyek  infrastruktur  diketahui  56  persennya  karena  masalah pendanaan. Selain itu, dari serangkaian hasil survei yang dilakukan pada 2018 tersebut, persoalan tanah  juga  merupakan  masalah  penting  dalam  pembangunan  di  mana isu  ini menduduki  posisi  ke  enam  dengan  persentase  sebesar  18  persen  (Statista  Research Department, 2022). Artinya, tanah memiliki peranan penting dalam suksesnya program pembangunan,  terutama  infrastruktur  jalan.  Relevansi  antara  lahan  dan  infrastruktur jalan  umumnya  melibatkan  peralihan  fungsi  lahan,  mulai  dari  pembangunan  yang
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
berakibat  pada  peningkatan  penggunaan  lahan  di  sekitarnya  (Hadi,  Wasanta  and Santosa, 2021) hingga alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan itu sendiri.
Studi-studi  sebelumnya  telah  banyak  menilik  isu  seputar  pembangunan infrastruktur  jalan.  Paling  umum  ditemui  adalah  riset-riset  yang  membahas  perihal dampak  negatifnya,  mulai  dari  konstruksi  jalan  yang  memicu  perubahan  penggunaan lahan  (Siswoyo,  2020;  Khrutba  et  al.,  2021;  Tantipisanuh et al.,  2016),  hingga  prosesi pembangunan yang menyita kinerja operasional jalan dan waktu tempuh pengguna jalan (Kukkapalli  and  Pulugurtha,  2018).  Selain  itu,  tidak  sedikit  juga  riset-riset  berfokus pada  efek  pembangunan  dalam  peningkatan  ekonomi  (Miltiadou  &  Bouhouras,  2014; Alexander  et  al.,  2016),  atau  justru  sebaliknya,  pembangunan  tidak  memberi  dampak ekonomis apapun bagi masyarakat (Bakri & Prihartanto, 2020; Patrakeeva, 2019). Lebih khusus  lagi,  studi-studi  seputar  pembangunan  infrastruktur jalan  juga menyasar  ruang- ruang  pengambilan  keputusan  dan  perencanaan  pemerintah  maupun stakeholder yang dinilai  kurang  tepat  (Rani,  2017;  Pratama,  2017),  begitu  pun  kritik-kritik  terhadap pembangunan  yang  dinilai  memunculkan  masalah-masalah  baru  (Tohjiwa,  2020). Keseluruhan  studi-studi  terdahulu  tersebut  menunjukkan  bahwa  pembangunan infrastruktur jalan lingkar kota merupakan objek kajian yang sudah cukup kompleks dan sering dianalisis.
Berbeda  dengan  studi  terdahulu,  riset  ini  menyasar  bagian  penting  yang terlupakan  yakni  perihal  konsepsi  keruangan  para stakeholder yang  mempengaruhi pembangunan  infrastruktur  jalan  lingkar  kota.  Riset-riset  sebelumnya  yang  secara khusus  membahas  perihal  keterkaitan  antara stakeholder dengan  pembangunan infrastruktur akses cenderung hanya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil, atau yang  paling  mendekati,  menelaah  perspektif  mereka  dalam  membingkai  inovasi  dan perbaikan dari kebijakan yang sudah ada (Yapicioglu, Mogbo and Yitmen, 2017). Maka dari  itu,  riset  ini  berfokus  pada  isu  seputar stakeholder dan  pembangunan  yang berkaitan  dengan  perspektif  keruangan.  Hal  ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa  jalan lingkar kota yang dibangun berada di atas tanah-tanah masyarakat yang dibayarkan dan tentunya hal tersebut memposisikan jalan sebagai sebuah ruang yang lebih dari sekedar ruang  spasial.  Jalan  tersebut  juga  merupakan  ruang  sosial  yang  dipandang  secara berbeda  (Lefebvre  dalam  Misoczky  &  de  Oliveira,  2018),  baik  oleh  masyarakat setempat,  pemerintah  desa,  pemerintah  kota  yang  berperan  sebagai  aktor  pelaksana pembangunan,  maupun  pengguna  jalan.  Berdasarkan  landasan  tersebut,  riset  ini  ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan memandang  jalan  sebagai  ruang  fisik  dan  ruang  sosial?  Pertanyaan  ini  akan mengungkapkan  perbedaan  perspektif  keruangan  yang  diasumsikan  menjadi  faktor penentu dari keberlangsungan pembangunan.
Berangkat dari pertanyaan riset tersebut, studi ini berpegang pada dua argumen yang  ingin  diuji  yakni pertama, terdapat  perbedaan  perspektif  keruangan  di  antara masyarakat  di  sekitar  wilayah  pembangunan  jalan  lingkar  kota—terutama  masyarakat Desa  Ujong  Blang  dan  Desa  Ulee  Jalan—dengan  pihak  pemerintah,  yakni  pemerintah
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
desa  dan  pemerintah  kota,  maupun  dengan  para  pengguna  jalan.  Perspektif  keruangan yang  berbeda  tersebut  berkaitan  dengan  bagaimana  masing-masing  pihak  tersebut memandang jalan lingkar kota sebagai sebuah ruang spasial sekaligus ruang sosial. Cara pandang  tersebut  dilandaskan  pada  latar  belakang  sosial  kultural  maupun  kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat. Selanjutnya, hal tersebut mengantarkan riset ini pada argumen kedua yakni, bahwa perbedaan perspektif keruangan dalam memandang pembangunan  infrastruktur  jalan  lingkar menjadi  satu  aspek  penting  yang  menentukan gagal  atau  berhasilnya  pembangunan.  Melalui  teori  yang  digagas  oleh  Henri  Lefebvre mengenai ruang dan produksi ruang, studi ini ingin membuktikan dua argumen tersebut yang  sekaligus  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Lebih  lanjut lagi,  riset  ini  diharapkan mampu menjadi satu referensi penting sekaligus aplikatif dalam proyeksi pembangunan infrastruktur jalan lingkar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre
Ruang  dipandang  oleh  Henri  Lefebvre  sebagai  instrumen  produksi  yang menyokong penghidupan dan kegiatan perekonomian masyarakat (Fuchs, 2019). Dalam hal ini, ruang dimaknai sebagai lokus dari aktivitas produksi ekonomi yang tidak hanya melibatkan  masyarakat  maupun  individu  di  dalamnya  tetapi  juga  berinteraksi  dengan pihak-pihak  atau  lembaga-lembaga  negara  (suprastruktur).  Interaksi  tersebut menunjukkan  bahwa  ruang  bukan  sekedar  aspek  spasial  yang  mewadahi  orang-orang dan kegiatan di dalamnya, tetapi ruang juga merupakan arena pertarungan kepentingan yang  diatur,  dilembagakan,  dimodelkan  dan  disesuaikan  oleh  pihak-pihak  atau kelompok-kelompok  tertentu  (Misoczky  and  de  Oliveira,  2018).  Artinya,  suatu  ruang menjadi hidup dan diberi makna oleh aktor-aktor yang mengisi dan terlibat dengannya, serta  dibentuk  melalui  tindakan-tindakan  manusia  baik  secara  individual  maupun kolektif.  Selain  itu,  Lefebvre  juga  menyebut  satu  konsep  penting  lainnya  terkait  ruang yakni  ‘tiga  rangkaian  konseptual  atas  ruang‘  yang  berisi  tentang  bagaimana  sebuah relasi  dialektis  telah  mengikat  ruang-ruang  penting  yakni  ruang  spasial  dan  sosial sebagai  ruang  hidup,  ruang  yang  dikonsepsikan  dan  ruang  yang  dipersepsikan (Riphagen & Woltering, 2018; Torres, 2016).

## 2.2. Pembangunan
Cambridge Dictionary mendefenisikan  pembangunan  sebagai  sebuah  proses  di mana  sesuatu  atau  seseorang  tumbuh  dan  berubah  menjadi  lebih  maju  (Cambridge University  Press,  2015).  Pemaknaan  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  buku  yang  ditulis oleh Kartono & Nurcholis (2016) yang menyebut bahwa konsep pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kehidupan yang maju, bukan sekedar dari aspek fisik seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan sejenisnya, tetapi juga dari aspek nilai- nilai  bahkan  ideologi.  Berangkat  dari  defenisi-defenisi  yang  cenderung  menjelaskan tentang hakikat pembangunan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik tersebut, maka prosesi  pembangunan  mengedepankan  asas  terarah  dan  terencana  (Sartika,  2015).

## 206
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Artinya, suatu proyek pembangunan harus memiliki arah dan tujuan yang jelas di dalam perencanaannya,  bukan  sekedar  berfokus  pada  aktivitas  pembangunannya.  Selain  itu, Budiman  (dalam  Sartika,  2015),  menjabarkan  lima  poin  yang  dapat  dijadikan  sebagai parameter  dalam  mengukurkan  suksesnya  suatu  pembangunan,  di  antaranya:  1) kekayaan  rata-rata,  2)  pemerataan,  3)  kualitas  hidup,  4)  dampak  lingkungan,  dan  5) kesinambungan  dan  keadilan  sosial.  Melalui  poin-poin  tersebut,  masyarakat  berperan tidak  hanya  sebagai  pengguna  sekaligus  aktor  di  dalam  pembangunan,  tetapi  juga merupakan  objek  yang  diukur.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  capaian  akhir  dari suatu  proyek  pembangunan  adalah  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat.
Adapun  dalam  upaya  mencapai  hasil  akhir  tersebut,  tentunya  diperlukan kebijakan-kebijakan yang komprehensif mengenai pembangunan (Wibowo et al. , 2018). Kebijakan-kebijakan tersebut  berada  di  bawah  kendali  pemerintah  atau  negara  sebagai aktor  utama,  namun  tetap  berada  dalam  hubungan  yang  sinergis  dengan stakeholder- stakeholder di taraf akar rumput (Wibowo et al. , 2018). Hubungan tersebut diharapkan mampu  melahirkan  pembangunan  yang  peka  terhadap  lokalitas,  karena  impelementasi kebijakan  pembangunan  yang  cenderung top-down sering  mengalami  kegagalan  jika tidak  memperhatikan  aspek  lokalitas  di  mana  masyarakat  hidup  dan  secara  langsung terdampak  di  dalamnya  (Bhagaskoro,  Pasopati  and  Syarifuddin,  2016).  Pada  bagian inilah  infrastruktur  memegang  peranan  penting,  tidak  hanya  sebagai  salah  satu  bentuk realisasi  pembangunan,  namun  juga  sebagai  jembatan  yang  memperluas  pastisipasi masyarakat dalam pembangunan (Atmaja and Mahalli, 2015). Selain itu, pembangunan infrastruktur di aras lokal ini juga memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini setidaknya tampak dalam studi Ojo (2020) di Nigeria yang menunjukkan adanya relevansi  antara  angka  pengangguran  dan  PDB  per  kapita  yang  berkontribusi  dalam mendorong  pembangunan  infrastruktur.  Penggerak  sosial  ekonomi  semacam  ini menunjukkan  betapa  pembangunan  infrastruktur  menjadi  sesuatu  yang  penting  dan memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi—terutama di daerah-daerah yang memiliki persoalan infrastruktur—salah satunya Kota Lhokseumawe.

## 2.3. Infrastruktur Jalan Lingkar
Sebagai  sebuah  konsep,  infrastruktur  memiliki  defenisi  yang  beragam.  Mulai dari  perspektif  yang  melihat  dari  peran  sosialnya,  fungsinya  sebagai  penopang kesejahteraan  ekonomi  dan  intensitas  modal,  maupun  karakteristik  publik  (Dunn  and Holmes,  2019),  hingga  memaknainya  sebagai  rangkaian  bangunan  fisik  yang  saling berhubungan  dan  bergantung  satu  sama  lain  (Suryanto  dalam  Berlin,  2014).  Secara fungsi,  infrastruktur  dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  mentransmisikan  sesuatu , baik berbentuk fisik, informasi atau energi, dari sumbernya menuju tempat-tempat di mana ia dibutuhkan (Dunn and Holmes, 2019). Adapun dalam tulisannya, Fadjar Suryanto yang dikutip  Berlin  (2014),  membagi  knsep  infrastruktur  menjadi  empat  golongan,  di antaranya:  1)  infrastruktur  sebagai  objek rahasia  seperti  gedung-gedung  pemerintahan, intansi militer, BIN, dst. 2) infrastruktur sebagai objek vital yang terdiri atas pusat dan
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
jaringan  komunikasi,  listrik,  bendungan,  infrastruktur  sentra  perdagangan,  sarana  dan prasarana  transportasi,  kawasan  industri,  dll.  3)  infrastruktur  sebagai  objek  strategis, berupa  gedung  produksi  dan  penyimpanan,  obat-obatan,  alat  tempur  militer,  garis perbatasan,  radar  pengamatan,  dll.  4)  objek  umum  infrastruktur  yang  terdiri  atas bangunan  fasos  maupun  fasum  seperti  infrastruktur-infrastruktur  pendidikan, peribadatan, taman, tempat hiburan dan lain sebagainya.
Dalam studi ini, infrastruktur yang diulas merupakan infrastruktur jalan lingkar yang  dalam  pembagian  di  atas  termasuk  ke  dalam  infrastruktur  objek  vital.  Adapun jalan  dianggap  vital  karena  ia  berperan  sebagai  lokomotif  penggerak  pembangunan perekonomian,  bukan  hanya  pada  kehidupan  perkotaan  tetapi  juga  menyasar  ruang- ruang kehidupan pedesaan  (Meersman and Nazemzadeh, 2017). Untuk itulah, Johnson dkk  (dalam  Ojo,  2020)  menyebutkan  bahwa  infrastruktur—dalam  hal  ini  adalah  jalan lingkar—dibangun tidak hanya atas dasar keterlibatan pemerintah sebagai aktor utama, namun  juga  dengan  melibatkan  profesional-profesional  multidisiplin  seperti  tim perencana pembangunan, surveyor tanah, ahli geologi, arsitek, dan lain sebagainya yang secara  keseluruhan  bersinergi  demi  terbangunnya  infrastruktur  yang  layak  dan  sesuai. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur yang tidak mencapai target dan menghadirkan konsekuensi-konsekuensi serius pada aspek ekonomi maupun sosial, maka infrastruktur tersebut dinilai gagal dan akan disebut sebagai ‖infrastruktur kritis‖ (Dunn and Holmes, 2019).  Dalam  konteks  penelitian  ini,  pembangunan  infrastruktur  jalan  lingkar  di  Kota Lhokseumawe diindikasi sebagai proyek infrastruktur yang gagal karena keberadaannya yang  belum  menunjukkan  kontribusi  dalam  peningkatan  ekonomi  maupun  sosial masyarakat dan prosesi pembangunan yang tak kunjung selesai, bahkan melebihi waktu yang diproyeksikan.

## 3. METODE PENELITIAN
Studi  ini  merupakan  studi  kualitatif-deskriptif  yang  menghimpun  data-data berwujud  pernyataan-pernyataan,  dokumen  maupun  literatur.  Data  primer  diperoleh melalui  aktivitas  observasi  dan  wawancara  terhadap  beberapa  informan  penting  yang menjadi stakeholder dari pembangunan infrastruktur jalan lingkar kotadi Lhokseumawe, di antaranya: 1) masyarakat Desa Ujong Blang dan Desa Ulee Jalan, masing-masing dua orang, 2) Kepala Desa Ujong Blang dan Sekretaris Desa Ulee Jalan sebagai perwakilan pemerintah desa, dan 3) staf pemerintahan PEMKO Lhokseumawe sebagai representatif pemerintah  kota.  Selain  itu,  sebagai  pelengkap,  data  mengenai  respon  pengguna  jalan diperoleh  melalui  studi  media  sosial.  Selanjutnya  data  primer  ini  dikolaborasikan dengan  temuan-temuan  sekunder  berupa  buku,  artikel  jurnal  maupun  dokumen- dokumen  yang  diperoleh  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik  ( online ).  Tahap pengumpulan  data  ditutup  dengan  sesi  klasifikasi  data  sesuai  dengan  kebutuhan penelitian  untuk  berikutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif  Miles  dan  Huberman.  Teknik  ini  dipilih  karena  kelebihannya  dalam menganalisis  secara  interaktif  dan  kontinuitas  sehingga  pengolahan  data  dilakukan
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
secara  terus-menerus  hingga  data  menjadi  jenuh  (Ridder et  al. ,  2014).  Untuk jelasnya, berikut  ini  ditampilkan  skema  model  interaktif  Miles  dan  Huberman  yang  digunakan dalam mengolah dan menganalisis data di dalam riset ini:
Gambar 1.1: Komponen Analisis Data Model Interaktif (Sumber: Ridder, Miles, Huberman et al, 2014)

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Perkembangan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Lhokseumawe
Proyek  pembangunan  infrastruktur  jalan  lingkar  kota  di  Kota  Lhokseumawe dimulai  dari  tahun  2009  dengan  terlebih  dahulu  merealisasikan  kebijakan  pengadaan tanah  melalui  prosesi  pembebasan  lahan.    Luas  lahan  yang  diperlukan  untuk pembangunan diketahui lebih dari 4 hektar dengan proyeksi jalan yang dibangun selebar 22  meter  dan  berjarak  sekitar  2  meter  lebih  dari  garis  pantai.  Aktivitas  pembebasan lahan  dilakukan  dengan  jalan  negosiasi  antara  pihak  pemerintah  yang  bertanggung jawab  dengan  masing-masing  warga  yang  tanahnya  berada  di  areal  pembangunan. Kebanyakan,  tanah  warga  yang  dibayarkan  merupakan  kawasan  pemukiman  padat dengan  rumah-rumah  yang  dibangun  permanen  maupun  semi  permanen.  Bahkan, jauh sebelum  pesisir  utara  Kota  Lhokseumawe  tersebut  dipenuhi  oleh  rumah-rumah  warga, sebagian  lahannya—terutama  di  kawasan Gampong Ujong  Blang—merupakan  areal rawa dan lahan kosong dataran rendah yang hanya ditumbuhi oleh semak dan tanaman- tanaman air yang sama sekali tak bisa diakses. Namun seiring berjalannya waktu, warga yang  mulai  menempati  lahan  tersebut  pun  membuka  jalan-jalan  setapak  yang  seiring berjalannya waktu dibangun menjadi jalan umum beraspal, hingga kini bertransformasi menjadi jalan lingkar kota yang masih dalam prosesi pembangunan.
Adapun pembebasan lahan tidak hanya direalisasikan oleh perwakilan pemerintah kota saja, tetapi juga melibatkan aparatur lokal seperti geuchik, sekretaris desa, pemuda desa, maupun  masyarakat  yang  bersangkutan.  Tentu  saja  dalam  prosesnya,  terdapat beragam  tanggapan  dari  masyarakat.  Sebagian  besar  masyarakat  setuju  dengan negosiasi yang mereka pandang sebagai aktivitas jual beli tanah tersebut. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa sempat ada segelintir pihak yang juga merasa enggan dan menolak  untuk  menyerahkan  tanahnya  karena  merasa  bahwa  harga  yang  ditawarkan
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
tidak  sesuai  dengan  apa  yang  mereka  harapkan.  Warga  pemilik  tanah  tersebut  merasa bahwa  harga  yang  harus  dibayarkan  oleh  pemerintah  bukan  harga  tanah  semata, melainkan  juga  perlu  untuk  memperhitungkan  bangunan  yang  ada  di  atasnya.  Untuk itulah,  pemerintah  pun  mulai  menyesuaikan  metode  negosiasi  terkait,  terutama  karena periode waktu yang sudah berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang turut merubah harga tanah, sekaligus peraturan-peraturan  yang menjadi landasan kebijakan yang  juga sempat berubah beberapa kali.
Sejak  2009  hingga  prosesi  pembebasan  lahan  terhenti  di  tahun  2021,  selama  itu telah  terjadi  perubahan  penetapan  harga  tanah  yang  dibayarkan  pemerintah.  Data menunjukkan  bahwa  sampai  dengan  tahun  2014,  harga  tanah  yang  dibayarkan pemerintah masih didasarkan pada sistem penawaran dengan nilai sekitar Rp. 75.000  – Rp.  150.000  per  meter.  Pada  tahun-tahun  berikutnya,  perubahan  telah  terjadi,  seiring peraturan  baru  di  mana  pemerintah  Kota  Lhokseumawe  telah  menggunakan  KJPP appraiser . Lahirnya  kebijakan  baru  tersebut  membuat  prosesi  pembebasan  lahan  tidak hanya  menghitung  harga  tanah  yang  dibayarkan  namun  juga  memperhitungkan  nilai bangunan  yang ada di atasnya, status tanah, termasuk letak dan batas objek.  Sehingga, penilaian atas harga tanah pun menjadi lebih tinggi dari pada tawaran harga-harga tanah pada priode sebelumnya. Hal senada juga disampaikan oleh pihak pemerintah desa Ulee Jalan  yang  menyebut  bahwa  pembebasan  lahan  sedari  tahun  2015  hingga  2021  sudah menggunakan  metode  yang  lebih  memperhatikan  harga  tanah  dan  bangunan  milik warga.  Sehingga  tanah  yang  dihargai  pemerintah  pun  sudah  jauh  lebih  tinggi,  yakni berkisar  antara  Rp.  500.000  –  Rp.  1.000.000  per  meter,  tergantung  lokasi  tanah  dan kondisi bangunan yang ada di atasnya.
Terkait pendanaan untuk pengadaan tanah, pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe menyebut bahwa proyek pembebasan lahan yang dimulai sedari 2009 tersebut mulanya menggunakan  dana  provinsi.  Namun  semenjak  tahun  2010,  pendanaan  dialihkan  ke PEMKO (Pemerintah Kota Lhokseumawe) dengan tetap menggunakan dana otsus yang dikelola.  Sementara  itu,  warga  yang  tanahnya  telah  dibeli  tidak  direlokasi  atau  berada dalam  tanggung  jawab  pemerintah  terkait  kepindahannya  ke  lokasi  baru.  Masyakarat terdampak  bebas  memilih  tempat  baru  untuk  bermukim,  selama  tidak  lagi  menduduki tanah-tanah  yang  sudah  dibayarkan  oleh  pemerintah.  Tidak  adanya  kebijakan  relokasi tersebut  dikarenakan  prosesi  pembebasan  lahan  dilakukan  di  atas  tanah-tanah  warga yang dibeli, bukan tanah pemerintah yang diduduki secara liar oleh masyarakat. Selain itu juga karena adanya kesadaran dalam jajaran pemerintah yang merasa bahwa relokasi tidak akan menjadi jalan keluar yang tepat. Berkaca dari masalah-masalah sebelumnya, relokasi justru menghadirkan problema-problema baru serupa gagalnya proses adaptasi yang  dilakukan  masyarakat  di  lingkungan  baru  dan  munculnya  persoalan  stabilitas perekonomian masyarakat yang terganggu pasca relokasi.
Prosesi  pembebasan  lahan  yang  terhenti  di  tahun  2021  kemarin,  telah  dilakukan sampai dengan Gampong Ulee Jalan yang merupakan desa kedua dari titik awal proyek pembangunan.  Sejauh  itu,  jalan  yang  sudah  dibangun  juga  mencapai Gampong Ulee
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Jalan.  Hanya  saja,  pembangunan  belum  bisa  diteruskan  karena  tersendat  prosesi pembebasan  lahan  yang  terhenti  dengan  alasan  mandeknya  pendanaan.  Lebih  lanjut lagi,  perkembangan  pembangunan  jalan  lingkar  kota  yang  terhenti  tersebut  memberi ruang  pada  sebagian  masyarakat  yang  memanfaatkan  lahan-lahan  kosong  di  seputar jalan  untuk  digunakan  sebagai  lahan  yang  ditinggali.  Sebagian  besar  dari  mereka membangun  bangunan-bangunan  dari  kayu  yang  diperuntukkan  sebagai  lokasi berjualan.  Bahkan,  masifnya  pembangunan  warung-warung  kayu  di  sepanjang  garis pantai  yang  bersinggungan  langsung  dengan  jalan  yang  dibangun  tersebut  telah menutupi  pantai  secara  keseluruhan.  Sehingga,  akses  menuju  pantai  hanya  bisa dilakukan  dengan  mengunjungi  salah  satu  warung  milik  warga  yang  dibangun  di  atas tanah pemerintah tersebut.

## 4.2. Ruang  Fisik  dan  Ruang  Sosial:  Konsepsi  Keruangan  Multipihak  dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Kota
Secara  antropologis,  tanah  bukan  sekedar  aset  ekonomi  yang  dimanfaatkan untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  kehidupan  manusia,  namun  juga  merupakan  ruang hidup di mana penanda identitas masyarakat juga terdapat di dalamnya. Dalam konteks masyarakat  Indonesia,  terutama  mereka  yang  hidup  di  perdesaan,  tanah  juga  memiliki nilai sakral karena menjadi media penghubung antar generasi melalui sistem pewarisan. Hal  ini  setidaknya  ditunjukkan  Sandal  dalam  tulisannya  (2021)  yang  menyebut  tanah sebagai bagian dari faktor produksi yang tak terhingga dan bisa diwarisi. Artinya, tanah sebagai  bagian  dari  kekayaan  materi  yang  dapat  diturunkan  kepada  anak-anak  dari orang  tua  mereka.  Dalam  konteks  masyarakat  Aceh,  tanah  pun  menjadi  harta  penting yang  diwariskan  kepada  para  keturunan.  Bahkan  secara  kultural,  tanah  memiliki  nilai utama sebagai sumber penghidupan yang pada tiap aktivitas yang dilakukan di atasnya senantiasa disertai oleh doa-doa dan ritus-ritus keagamaan. Tak terkecuali ketika sebuah lahan  yang  tadinya  berfungsi  sebagai  areal  pemukiman,  berubah  menjadi  kawasan pembangunan,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  fenomena  pembangunan  infrastruktur jalan lingkar yang dibahas di dalam riset ini.
Berangkat  dari  perspektif  mengenai  tanah  yang  semacam  itu,  pembangunan infrastruktur jalan lingkar kota dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai bagaimana prosesi  pembangunan  dilakukan,  berikut persoalan  pembebasan lahan  yang  terangkum di dalamnya. Akan tetapi, isu ini juga menyasar ruang-ruang diskusi seputar bagaimana keterkaitan  antara  tata  guna  lahan  dengan  transportasi  sebagai  aspek  yang  berkaitan dengan objek pembangunan. Relevansi antara tata guna lahan dan transportasi tersebut menurut  Khisty  dan  Lall  (dalam  Setiono,  2016)  membentuk  suatu  siklus  yang  saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  Misalnya  saja,  pemanfaatan  lahan  menciptakan  suatu mobilisasi  yang  membutuhkan  fasilitas-fasilitas  transportasi.  Sebaliknya,  kehadiran fasilitas-fasilitas transportasi telah menghadirkan aksesibilitas baru yang pada gilirannya juga berpengaruh pada bagaimana nilai lahan di suatu kawasan mengalami peningkatan. Bahkan,  aksesibilitas  juga  membuka  ruang  pada  terciptanya  peningkatan  pemanfaatan
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
lahan. Terutama pemanfaatan yang berimplikasi pada pembangunan yang meningkatkan aspek perekonomian.
Sayangnya,  dalam  konteks  pembangunan  jalan  lingkar  kota  Lhokseumawe, implikasi  tersebut  tidak  sepenuhnya  tampak.  Selain  karena  pembangunan  yang terkendala  dan  mandek,  tetapi  juga  karena  adanya  perbedaan  perspektif  terkait pembangunan  yang  turut  menjadi  sebab  dari  terhentinya  dan  gagalnya  pembangunan. Perubahan  yang  terjadi  nyatanya  tidak  serta-merta  merubah  bagaimana  perspektif masyarakat  setempat  dalam  memandang  lahan  yang  telah  bertransformasi  menjadi fasilitas  infrastruktur  berupa  jalan  lingkar  tersebut.  Masyarakat  yang  didominasi  oleh para nelayan dan pedagang, tetap menganggap jalan tersebut sebagai bagian dari lahan yang selama  ini mereka tinggali. Sehingga tidak terbangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat  tentang  urgensi  dan  pentingnya  jalan  lingkar  tersebut  dibangun. Implikasinya,  ditemui  banyaknya  ternak-ternak  warga  yang  dibiarkan  lepas  di  sekitar bahkan di atas jalan. Hal tersebut mengakibatkan pada rusaknya tanaman-tanaman dan kotornya beberapa fasilitas lain yang telah dibangun di atas jalan. Belum lagi persoalan didirikannya  warung-warung  liar  di  tepi  jalan,  bahkan  di  atas  lahan  kosong  bekas pembebasan yang terhenti dibangun. Problema-problema ini berangkat dari bagaimana cara  masyarakat  setempat  memandang  jalan  dan  lahan  yang  dibangun.  Tentu  saja, perspektif  ini  berbeda  dengan  sudut  pandang  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  kota, pemerintah  desa,  maupun  pengguna  jalan  yang  turut  terlibat  dalam  pembangunan. Perbedaan perspektif keruangan sosial ini dipetakan secara jelas melalui tabel berikut:
Tabel 1.1: Perbedaan Perspektif Keruangan dan Implikasinya pada Pembangunan
No Elemen Aktor Ruang Fisik Perspektif Keruangan Sosial Implikasi 1 Pemerintah Kota Jalan lingkar kota Lhokseumawe Jalan  lingkar  kota  yang dibangun dianggap sebagai  bagian  dari  aset negara, infrastruktur yang mendukung peningkatan aksesibilitas,  sekaligus proyek yang menghabiskan dana besar. ―Jadi kalau ada jalan itu sudah  sampai  ke  kota kan,  akan  memudahkan masyarakat  sekali.  Yang dari sebelah Barat, batuphat sampai los kala itu  akan  sangat  terbantu Hanya fokus pada pembangunan jalan secara fisik, tanpa memperhitungkan aspek-aspek  lain  yang berpengaruh, seperti perspektif  masyarakat setempat tentang pembangunan, pemerintah lokal, maupun pengguna jalan yang sebenarnya penting untuk dipertimbangkan.
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kalau  mau  ke  kota. Terasa sekali pasti dampak positif dari pembangunan jalan itu.‖ (Pak  Rifyal,  17  Jan 2022). 2 Pemerintah Desa Jalan lingkar kota dipandang sebagai bagian  dari  pariwisata lokal (pantai). ―Itu kede-kede masyarakat banyak dibangun  di  samping jalan  dekat  laot.  Itu  kan merusak  pandangan  ya. Seharusnya jalan ini bisa bagus  kalau  pinggirnya itu  kosong,  langsung laut.  Ini  enggak,  orang mau  ke  pantai  pun  gak ada  akses  lagi.  Harus duduk di kede itu. Padahal  pantai  ini  kan bagian penting dari pariwisata halal di gampong ini.‖  (Bang Dedek, 10 Jan 2022). Cenderung  fokus  pada bagaimana warung- warung  di  seputaran jalan  tidak  seharusnya ada  karena  menutupi pantai  sebagai  destinasi wisata.  Sehingga  tidak benar-benar  fokus  pada jalan  baru  yang  sudah dibangun dan bagaimana  masyarakat memperlakukan jalan tersebut. 3 Masyarakat Setempat Jalan  lingkar  dianggap sebagai bagian dari ruang menetap dan tinggal, sekaligus tempat untuk mencari nafkah. ―Jalan  ini  kan  dulunya tempat  kita  tinggal  ya,
jadi  sedikit  banyak  ya masih  sama  lah.  Cuma sekarang  sudah  berubah bentuk  aja  kan,  jadi jalan. Alhamdulillah, jalan  ini  pun  cukup membantu.‖ (Wina, 08 Jan 2022). Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan jalan lingkar,  sehingga  jalan yang  dibangun  tidak dijaga. Ternak-ternak warga  dibiarkan  lepas dan  merusak  fasilitas jalan serta mengganggu kenyamanan  pengguna jalan.  Warung-warung liar dibangun di seputaran jalan dan dekat pantai.
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
4 Pengguna Jalan Jalan  dipandang  sebagai akses yang memudahkan. Walau dalam penggunaannya masih terdapat ketidakpuasan karena jalan  yang  tak  selesai membuat sebagian pengguna  merasa  tidak nyaman dan menyayangkan  proyek yang dianggap setengah- setengah tersebut. ―Harusnya pembangunan  dilakukan sampai  selesai  supaya jalan yang sudah dibangun  gak  rusak  lagi dan kami sebagai pengguna bisa menikmati perjalanan tanpa harus terjeda bagian jalan yang belum dibangun.‖  (Saifi,  15 Januari 2022). Rasa  kecewa  pengguna jalan  membuat  mereka tak  sepenuhnya  bisa memanfaatkan infrastruktur  jalan  yang sebagiannya telah dibangun.  Terutama  di bagian-bagian yang masih  terkendala  dan rusak.  Jika  hujan  turun, akan menggenangi bagian jalan yang belum dibangun tersebut  dan  membuat masyarakat lebih memilih untuk melewati  jalur  lama yang notabene merupakan  jalan  lintas nasional.

## Data diolah dari berbagai sumber
Berbeda  dengan  masyarakat  setempat,  pemerintah  kota  selaku  pemangku kebijakan  sekaligus  inisiator  pembangunan  memandang  jalan  lingkar  kota  sebagai bagian  dari  rencana  pembangunan  daerah  yang  menjanjikan  lahirnya  aksesibiltas. Pembangunan dipandang sebagai proyek bernilai besar yang akan membuka akses baru bagi  masyarakat  menuju  pusat  kota  maupun  sebaliknya,  terutama  warga  Kota Lhokseumawe  yang  tinggal  di  sebelah  barat.  Selain  itu,  terkait  masyarakat  yang mendiami  kawasan  pembangunan,  pemerintah  kota  memiliki  perspektif  bahwa  warga menerima sepenuhnya pembangunan. hal tersebut dikarenakan, pemerintah memandang bahwa warga setempat akan terbantu dengan kehadiran jalan yang dinilai mendongkrak kehidupan  sosial  maupun  ekonomi  masyarakat.  Namun  demikian,  perspektif  yang berbeda  justru  tampak  dari  pemerintah  di  dua  desa  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini. Pemerintah  desa  cenderung  memandang  jalan  baru  tersebut  sebagai  bagian  dari pengembangan  proyek  pariwisata  pantai  di  desa  mereka  yang  notabene  merupakan destinasi wisata utama Kota  Lhokseumawe. Sehingga,  yang menjadi fokus pemerintah desa  adalah  persoalan  kehadiran  bangunan-bangunan  liar  berupa  warung  di  lahan kosong  dekat  jalan  yang  menutup  akses  langsung  ke  laut.  Pemerintah  desa  belum mencanangkan kebijakan tegas terkait ternak warga  yang dibiarkan  lepas dan merusak
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
fasilitas jalan seperti tanaman maupun aspal jalan yang dikotori kotoran ternak. Hanya anjuran-anjuran  dan  larangan  yang  tak  jua  memberi  dampak.  Begitu  pun  terkait penanganan terhadap bangunan liar yang tak jua menemui jalan keluar.
Perspektif yang sebenarnya tak jauh berbeda juga terlihat dari respon masyarakat selaku pengguna jalan yang dapat dilihat melalui media sosial dan wawancara. Sebagian besar mengaku terbantu dengan kehadiran jalan yang memang mempermudah akses dan mobilisasi  dari  dan  menuju  pusat  Kota  Lhokseumawe.  Selain  itu,  jalan  baru  tersebut lebih dipilih oleh para pengguna jalan untuk dilalui karena pemandangan pantai dan laut yang ditawarkan. Namun di balik sudut pandang yang cenderung positif tersebut, tetap ditemui perspektif masyarakat luas yang menyayangkan terhentinya dan lambatnya laju pembangunan.  Menurut  mereka,  pemerintah  terkesan  setengah-setengah  dalam melakukan pembangunan, sehingga tak sedikit ditemui kerusakan-kerusakan pada jalan yang telah dibangun. Belum lagi persoalan bagian jalan yang belum dibangun dan rusak parah. Jalan tersebut akan digenangi air hingga banjir walau intensitas hujan tak begitu tinggi.  Akibatnya,  jalan  tak  bisa  dilalui  selain  dengan  menerobos  genangan  air  yang mencapai tiga puluh sentimeter. Tak berhenti di situ, persoalan tenak warga yang lepas sembarangan  dan  kumuhnya  jalan  yang  padahal  masih  terbilang  baru  tersebut  karena kurang dirawat oleh warga sekitar, membuat pengguna sedikit merasa kurang nyaman. Alhasil, tak sedikit pengguna jalan lebih memilih melalui jalan lama sebagai akses alih- alih jalan lingkar kota yang baru tersebut.
Persoalan-persoalan yang hadir pasca dibangunnya jalan lingkar kota di dua desa tersebut  setidaknya  menunjukkan  betapa  sudut  pandang  para  pihak  yang  terlibat  di dalamnya  cukup  berkontribusi  dalam  menyukseskan  suatu  proyek  pembangunan.  Hal tersebut  karena jalan  dan  lahan  yang  dibangun  bukan  sekedar  ruang  spasial  fisik yang hadir  sebagai  infrastruktur  akses  semata,  tetapi  lebih  dari  itu,  jalan  merupakan  suatu ruang  sosial  yang  dipandang  secara  berbeda  dan  subjektif  oleh  masing-masing  aktor (Lefebvre  dalam  Misoczky  &  de  Oliveira,  2018).  Terlebih,  latar  belakang  lahan  yang dibangun  untuk  jalan  tersebut  juga  berkontribusi  dalam  menentukan  bagaimana perbedaan  perspektif  terkonstruksi.  Masyarakat  yang  tadinya  mendiami  wilayah tersebut sebagai pemukiman tentu memiliki sudut pandang berbeda dengan pemerintah kota yang tak pernah secara langsung hidup di sana ataupun pengguna jalan yang hanya sekali  dua  kali  melaluinya.  Begitu  pun  dengan  pemerintah  desa  yang  memiliki kepentingan  berbeda,  baik  dengan  pemerintah  kota,  masyarakat  setempat  maupun pengguna  jalan.  Maka  dari  itu,  perbedaan  perspektif  keruangan  ini  memicu  problema- problema  baru,  terutama  dalam  perumusan  kebijakan  terkait  jalan  tersebut  maupun implementasinya  di  tengah-tengah  masyarakat.  Tidak  dicapainya  suara  yang  bulat  di antara para stakeholder dalam menanggulangi persoalan jalan tersebut, akan  berimbas pada  terganggunya  keberlanjutan  pembangunan.  Bukan  tak  mungkin,  proyek pembangunan tersebut justru berakhir gagal.
Pembangunan disebut gagal tentunya memiliki parameter yang jelas. Dalam hal ini,  konsep  pembangunan  yang  diusung  mengacu  pada  perspektif  Sartika  (2015)  yang
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
menyebut  bahwa  pembangunan  berkaitan  dengan  perubahan  dan  perbaikan  yang didasarkan  pada  perencanaan  maupun  tujuan  yang  jelas.  Maka  dari  itu,  tentunya  jalan lingkar  kota  sebagai  infrastruktur  objek  vital  yang  berperan  dalam  peningkatan perekonomian  masyarakat  maupun  daerah    (Meersman  and  Nazemzadeh,  2017) merupakan  proyek  pembangunan  yang  dirancang  sedemikian  rupa  dalam  kurun  waktu penyelesaian  dan  pencapaian  yang  terukur.  Sayangnya,  jalan  lingkar  kota  di Lhokseumawe  tidak  mencapai  target  penyelesaian  yang  dijanjikan  (Bakri,  2016)  dan mengalami  penghentian  pembangunan  karena  adanya  kendala  dana  maupun  tidak sinerginya cara pandang pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut kemudian berimplikasi  pada  tidak  maksimalnya  penggunaan  jalan,  baik  sebagai  akses  maupun penunjang perekonomian masyarakat sekitar. Untuk itu, sebagaimana  Dunn & Holmes (2019)  yang  menyebut  bahwa  tidak  tercapainya  target  pembangunan  infrastruktur  dan memunculkan  dampak  serius  pada  aspek-aspek  penting  kehidupan  merupakan  tolak ukur gagalnya suatu pembangunan infrastruktur. Maka dalam hal ini, jalan lingkar kota yang  dibangun  ddi  sepanjang  pesisir  Kota  Lhokseumawe  merupakan  satu  bukti  nyata dari gagalnya pembangunan infrastruktur.

## 5. PENUTUP
Pembangunan  infrastruktur  jalan  lingkar  di  Kota  Lhokseumawe  dinilai  gagal bukan hanya diakibatkan oleh tersendatnya prosesi pembangunan karena kendala dana dan waktu penyelesaian, namun juga karena adanya konstruktsi perspektif yang berbeda mengenai jalan sebagai ruang sosial di antara pihak-pihak yang terlibat. Empat indikator informan  yang  dipilih  merupakan  aktor-aktor  penting  dalam  pembangunan  yang kesemuanya  menunjukkan  sudut  pandang  berbeda  mengenai  lahan  dan  jalan  yang dibangun. Pemerintah kota memandang jalan sebagai proyek jangka panjang yang akan menghadirkan aksesibilitas baru bagi masyarakat. Sementara itu, pemerintah desa lebih memaknai  jalan  sebagai  infrastruktur  pendukung  pariwisata  yang  diharapkan kehadirannya  bukan  sekedar  menjadi  akses,  namun  juga  fasilitas  yang  mendukung kemajuan  pariwisata.  Hal  senada  juga  terlihat  dalam  perspektif  pengguna  yang  sama- sama  memandang  jalan  sebagai  infrastruktur  mobilisasi  dan  bagian  dari  pariwisata. Hanya  saja,  pengguna  cenderung  tidak  puas  karena  jalan  dinilai  dibangun  setengah- setengah sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Perspektif yang tak kalah berbeda  juga  tampak  dari  masyarakat  setempat  yang  memandang  jalan  sebagai  bagian dari  ruang  yang  mereka  tinggali.  Sudut  pandang  masyarakat  ini  menghantarkan  pada tidak munculnya kesadaran akan pentingnya jalan  lingkar, sehingga masyarakat secara bebas  menggunakan  jalan  untuk  kepentingan-kepentingan  pribadi  yang  cenderung mengganggu  kenyamanan  pengguna  jalan  maupun  keberlangsungan  pembangunan. Atas  hal  tersebutlah,  perbedaan  konsepsi  keruangan  yang  terbangun  ini  menjadi  satu akibat penting yang perlu diperhatikan dari terkendalanya pembangunan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Alexander,  F.,  Tatiana,  K.  and  Olga,  V.  2016  ‗Using  The  Potential  Of  Transport Infrastructure And Roadside Service For Tourism Development‘, In Sgem 2016, Bk
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
2:  Political  Sciences,  Law,  Finance,  Economics  And  Tourism  Conference Proceedings, VOL IV .
Atmaja,  H.  K.  and  Mahalli,  K.  2015  ‗Pengaruh  Peningkatan  Infrastruktur  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga‘, Jurnal Ekonomi dan Keuangan .
Bakri,  2016 Suaidi  Siap  tuntaskan  Jalan  Lingkar  dan  Jembatan  Pusong  -  Kandang , Serambinews.com .  Available  at:  https://aceh.tribunnews.com/2016/08/22/suaidi- siap-tuntaskan-jalan-lingkar-dan-jembatan-pusong-kandang  (Accessed:  5  March 2022).
Bakri,  M.  D.  and  Prihartanto,  E.  2020  ‗Analysis  of  the  influence  of  ring  road infrastructure  development  on  economic  growth  in  the  coastal  area  of  Tarakan City‘,  in IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science .  doi: 10.1088/1755-1315/599/1/012089.
Berlin,  Y.  2014  ‗Pelaksanaan  Pembangunan  Infrastruktur  Pada  Lokasi  Dampak Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo‘, None .
Bhagaskoro,  P.,  Pasopati,  R.  U.  and  Syarifuddin  2016  ‗Relasi  Lokalitas  Dan Pembangunan  Infrastruktur  Indonesia  Tahun  2005-2015‘, Seminar  Nasional INDOCOMPAC , pp. 525–543. Available at:
http://journal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/view/1626.
Cambridge  University  Press  2015  ‗development  Meaning  in  the  Cambridge  English Dictionary‘, Cambridge Business English Dictionary .
Dunn,  S.  and  Holmes,  M.  2019  ‗Development  of  a  hierarchical  approach  to  analyse interdependent infrastructure  system  failures‘, Reliability  Engineering  and  System Safety . doi: 10.1016/j.ress.2019.106530.
Firdausi,  P.  N.  2018  ‗Analisis  Dampak  Sosial  Perencanaan  Revitalisasi  Pasar  Wates Ranuyoso, Lumajang‘, Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya .
Fuchs,  C.  2019  ‗Henri  lefebvre‘s  theory  of  the  production  of  space  and  the  critical theory of communication‘, Communication Theory . doi: 10.1093/ct/qty025.
Hadi,  P.  L.,  Wasanta,  T.  and  Santosa,  W.  2021  ‗Land  use  change  due  to  road construction‘, IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science ,  920(1). doi: 10.1088/1755-1315/920/1/012003.
Kartono,  D.  T.  and  Nurcholis,  H.  2016  ‗Pembangunan  Masyarakat  Desa  Dan  Kota‘, Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota .
Khrutba,  V. et  al. 2021  ‗Evaluation  of  the  impact  on  the  environment  at  building  and reconstruction  of  motorways  using  the  system  analysis  method‘, Environmental Research, Engineering and Management . doi: 10.5755/j01.erem.77.1.27887.
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Kukkapalli, V. M. and Pulugurtha, S. S. 2018 ‗Effect of Road Construction Projects on Travel  Time  Reliability‘,  in International  Conference  on  Transportation  and Development  2018:  Traffic  and  Freight Operations  and  Rail  and Public  Transit  - Selected  Papers  from  the  International  Conference  on  Transportation  and Development 2018 . doi: 10.1061/9780784481547.005.
Meersman, H. and Nazemzadeh, M. 2017 ‗The contribution of transport infrastructure to economic activity: The case of Belgium‘, Case Studies on Transport Policy . doi: 10.1016/j.cstp.2017.03.009.
Miltiadou,  M.  D.  and  Bouhouras,  E.  2014  ‗Quantifying  the  Benefits  from  a  Major Infrastructure Improvement: The Case of Thessaloniki Western Ring Road Upgrade to  Eliminate  at  Grade  Signalised  Intersections‘, Romanian  Journal  of  Transport Infrastructure . doi: 10.1515/rjti-2015-0021.
Misoczky,  M.  C.  and  de  Oliveira,  C.  M.  2018  ‗The  city  and  the  urban  as  spaces  of capital  and  social  struggle:  Notes  on  henri  lefebvre‘s  enduring  contributions‘, Revista de Administracao Publica . doi: 10.1590/0034-761220170122.
Ojo, A. E. 2020 ‗The socio-economic drivers of public infrastructures development in Nigeria‘,
International Journal of Critical Infrastructures . doi:
10.1504/ijcis.2020.112063.
Patrakeeva,  O.  2019  ‗Transport  System  of  the  Rostov  Agglomeration:  Infrastructural Limitations and Directions of Development‘, Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii . doi: 10.15688/re.volsu.2019.3.14.
Pratama, F. S. 2017 ‗Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Duri-Pinggir Kabupaten Bengkalis‘, Jom FISIP .
Rani,  H.  A.  2017  ‗Construction  of  ring  roads  as  infrastructure  development  simeulue aceh  region  as  a  result  of  regional  disparity‘,  in Proceedings  of  the  International Conference on Industrial Engineering and Operations Management .
Ridder, H. G. et al. 2014 ‗Qualitative data analysis. A methods sourcebook‘, Zeitschrift fur Personalforschung . doi: 10.1177/239700221402800402.
Riphagen, W. and Woltering, R. A. F. L. 2018 ‗Tales of a square: The production and transformation of political space in the Egyptian (counter)revolution‘, Arab Studies Quarterly . doi: 10.13169/arabstudquar.40.2.0117.
Sandal, J.-U. 2021 ‗Land, Inheritance and Firstborn Problematics‘, Modern Economics . doi: 10.31521/modecon.v25(2021)-18.
Sartika,  I.  2015 Teori  Pembangunan  dan  implikasinya  di  Indonesia , Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Setiono,  D.  C.  2016  ‗Pembangunan  Jalan  Lingkar  Utara  dan  Perubahan  Bentuk  dan Struktur  Ruang  Kota  Magetan‘, JURNAL  PEMBANGUNAN  WILAYAH  &  KOTA . doi: 10.14710/pwk.v12i1.11455.
Siswoyo,  M.  2020  ‗The  Impact  of  Toll  Road  Development:  An  Analysis  Based  on Public  Administration  Ecology‘, Journal  of  Southwest  Jiaotong  University .  doi: 10.35741/issn.0258-2724.55.3.53.
Statista Research Department, 2022 Global Reasons for Infrastructure Project Failure According to Professionals 2018 , statista.com . Available at:
https://www.statista.com/statistics/861879/major-failure-reasons-of-infrastructure- projects/ (Accessed: 16 February 2022).
Tantipisanuh,  N.,  Gale,  G.  A.  and  Round,  P.  D.  2016  ‗Incidental  impacts  from major road  construction  on  one  of  Asia‘s  most  important  wetlands:  The  Inner  Gulf  of Thailand‘, Pacific Conservation Biology . doi: 10.1071/PC15028.
Tohjiwa,  A.  D.  2020  ‗Ring  Road  Development  Problems  in  Metropolitan  Cities  of Indonesia‘, MATEC Web of Conferences . doi: 10.1051/matecconf/202033107001.
Torres, F. V. 2016 ‗Henri Lefebvre and the social space: Contributions to the analysis of institutionalization processes of Latin America‘s social movements - Tupac Amaru neighborhood organization (Jujuy-Argentina)‘, Sociologias . doi:
10.1590/15174522-018004311.
Wibowo,  E. et  al. 2018  ‗Perencanaan  Dan  Strategi  Pembangunan  Di  Indonesia  Edi Wibowo  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Slamet  Riyadi  Surakarta‘, Ekonomi  dan Kewirausahaan Vol.
Yapicioglu, B., Mogbo, O. N. and Yitmen, I. 2017 ‗Innovative Strategies for Transport Policies  in  Infrastructure  Development:  Nigerian  Stakeholders‘  Perspective‘, International Journal of Civil Engineering . doi: 10.1007/s40999-017-0172-0.