## IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN SEBAGAI UPAYA MENGATASI KEMISKINAN DI DESA ROKO-ROKO KECAMATAN WAWONII TENGGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Hesri 1 , Darmin Tuwu 2 , Iwan Patta 3
1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, hesri123@gmail.com 2 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, darmintuwu@gmail.com 3 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, iwanpatta@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  factors  that  influence  the  implementation  of  the  poor  rice  program  (Raskin)  as  an effort  to  overcome poverty  in  Roko-Roko  Village,  Southeast  Wawonii  District,  Islands  Konawe  District.  The  research method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative.  While  the  data  collection  techniques  used  are  observation, interview and documentation techniques. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary, one of the RT Heads and fifteen people who received Raskin. Data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data analysis technique is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of the poor rice program as an effort to overcome poverty in the village of Roko-Roko was not going well as expected. This is due to factors that greatly affect the success of implementation such as communication factors, resource factors, disposition factors, and bureaucratic structure factors. In the implementation of the Raskin program, it has not run optimally due to the lack of communication in the form of socialization conducted by the Village Government with the community, the Raskin program implementing apparatus has not been able to carry out their duties properly, the price determination is not  in  accordance  with  the  general  Raskin  guidelines  or  government  regulations.  And  as  for  the  obstacles  in implementing the Raskin program, the Raskin distribution schedule is often late and the Raskin distribution is not on target.
Key Words: Implementation of the Raskin program, poor families.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  program  beras  miskin (Raskin) sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Sedangkan  teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini  adalah  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  salah  satu  Ketua  RT  dan  lima  belas  orang  masyarakat  yang  mendapatkan Raskin.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Teknik  analisis  data adalah kualitatifif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program beras miskin sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Roko-Roko belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan faktor-faktor  yang  sangat  memengaruhi  keberhasilan  implementasi  seperti  faktor  komunikasi,  faktor  sumber  daya, faktor  disposisi,  dan  faktor  struktur  birokrasi.  Dalam  implementasi  program  Raskin  belum  berjalan  optimal  karena masih  kurangnya  komunikasi  dalam  bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dengan  masyarakat, aparat  pelaksana  program  Raskin  belum  mampu  menjalankan  tugasnya  dengan  baik,  ketetapan  harga  tidak  sesuai dengan pedoman umum Raskin atau ketetapan pemerintah. Dan adapun kendala dalam implementasi program Raskin yaitu jadwal Pembagian Raskin yang sering terlambat dan pembagian Raskin yang tidak tepat sasaran.
Kata-kata Kunci: Implementasi program raskin, keluarga miskin.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sering kali hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang ditolak  oleh  manusia,  tetapi  kenyataannya  sulit  untuk  dihindarkan.  Hal  ini  merupakan  masalah sosial  penting  yang  perlu  ditangani  negara  dan  juga  sangat  membutuhkan  partisipasi  dari  seluruh elemen  masyarakat  untuk  terlibat  di  dalamnya.  Kemiskinan  adalah  konsep  abstrak  yang  dapat
dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang yang diambil, atau ideologi yang dianut (Darwin, 2005).
Berdasarkan  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Maret  2016,  persentase  jumlah  penduduk miskin  Indonesia  mencapai  10,  86%.  atau  28,01  juta  jiwa  orang.  Persentase  ini  sedikit  menurun, jika  dibandingkan  dengan  persentase  penduduk  miskin  Indonesia  Maret  2015  yang  berada  pada persentase  11,22%  atau    mencapai  28,59  juta  jiwa.  Data  tersebut  menunjukan  adanya  penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia, diselang waktu satu tahun terakhir ini. Persentase tersebut juga  menunjukan  bahwa  ada  usaha  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  menangani masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Persoalan  kemiskinan  yang  dihadapi  oleh  negara  ini  belum  dapat  diselesaikan,  salah  satu penyebab  dari  kemiskinan  tersebut  yaitu  karena  belum  meratanya  pembangunan  yang  dilakukan oleh  pemerintah.  Untuk  menyikapi  masalah  kemiskinan  pemerintah  pusat  mengupayakan  banyak program yang dapat menghambat laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin.Menurut Kementrian Komunikasi  Dan Informatika RI Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik (2011), ada 3  klaster  yang  diluncurkan  dalam  program  penanggulangan  kemiskinan  yaitu  klaster  I  (satu) merupakan  kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  bantuan  sosial  terpadu  berbasis keluarga,  yang  terdiri  dari  program  keluarga  harapan  (PKH),  bantuan  operasional  sekolah  (BOS), program  bantuan  siswa  miskin  (BSM),  program  jaminan  kesehatan  masyarakat  (JAMKESMAS), program  beras  untuk  keluarga  miskin  (Raskin).  Klaster  II  (dua)  merupakan  kelompok  program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari program nasional pemberdayaan  masyarakat  (PNPM)  dan  program  perluasan  dan  pengembangan  kesempatan kerja/padat  karya  produktif.  Klaster  III  (tiga)  merupakan  kelompok  program  penanggulangan kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  usaha  mikro  dan  kecil  yang  terdiri  dari  program  kredit  usaha rakyat (KUR) dan usaha bersama (KUBE).
Berdasarkan  klaster  program  penanggulangan  kemiskinan  tersebut,  peneliti  memilih  salah satu  program  penanggulangan  kemiskinan  yaitu  program  bantuan  beras  miskin  (Raskin),  karena program  Raskin  merupakan  salah  satu  program  pemerintah  sebagai  wujud  komitmen  pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi mayarakat kurang mampu.
Program  penyaluran  beras  untuk  keluarga  miskin  (Raskin)  adalah  sebuah  program  dari pemerintah.  Program  ini  dilaksanakan  dibawah  tanggung  jawab  Departemen  Dalam  Negeri  dan Perum  Bulog  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Dalam  Negeri  dengan Direktur  Utama  Perum  Bulog  Nomor  :  25  Tahun  2003  dan  Nomor  :  PKK-12/07/2003,  yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Program  Raskin  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  dari  rumah  tangga miskin  sebagai  bentuk  dukungan  dalam  meningkatkan  ketahanan  pangan  keluarga  dengan memberikan  perlindungan  sosial  beras  murah  dengan  jumlah  maksimal  15  Kg/rumah  tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1.600,00/Kg (Netto) dititik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi dipegang oleh Perum Bulog (Depdagri, 2008).
Tujuan  pemerintah  dalam  program  Raskin  ini  tidak  mungkin  luput  dalam  penyimpangan. Ada  masalah  dalam  penyaluran  program  Raskin.  Mengenai  salah  sasaran.  Program  Raskin  yang semestinya  disalurkan  atau  dijual  kepada  keluarga-keluarga  miskin  ternyata  jatuh  pada  kelompok masyarakat  lain  (keluarga  sejahtera).  Salah  sasaran  ini  banyak  disebabkan  oleh human  error ,  di mana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon Raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya.  Bahkan  tidak  sedikit  keluarga  sejahtera  yang  "menagih  jatah"  beras  murah  tersebut. Menurut  Lembaga  Penelitian  SMERU  menyatakan  bahwa  program  Raskin  menjangkau  52,6% rumah tangga miskin dan 36,9% termasuk rumah tangga bukan miskin (keluarga sejahtera). Bahkan Raskin lebih banyak diterima oleh rumah tangga bukan miskin (World Bank 2006).
Menurut  TNP2K  terdapat  indikator  6T  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  Raskin,  yaitu tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  tepat  harga,  tepat  waktu,  tepat  kualitas,  dan  tepat  administrasi.  Secara umum, hasil kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Raskin relatif rendah. Indikasinya  terlihat  dari  kurangnya  sosialisasi  dan  transparansi,  kekurangtepatan  target  penerima, harga,  jumlah,  dan  frekuensi  penerimaan  beras,  tingginya  biaya  pengelolaan  program,  belum optimalnya pelaksanaan monitoring, dan kurang berfungsinya mekanisme pengaduan.
Desa  Roko-Roko  merupakan  salah  satu  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Wawonii  Tenggara Kabupaten  Konawe  Kepulauan  dan  merupakan  Desa  penerima  program  penanggulangan kemiskinan.  Adapun  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  ada  di  Desa  Roko-Roko  yaitu seperti  bantuan  langsung  tunai  (BLT),  bantuan  operasional  sekolah  (BOS),  program  beras  miskin (Raskin),  dan  bantuan  siswa  miskin  (BSM),  karena  masih  banyak  terdapat  masyarakat  miskin  di Desa tersebut.
Berdasarkan  program  penanggulangan  kemiskinan  tersebut,  peneliti  memilih  salah  satu Program penanggulangan kemiskinan  yaitu program bantuan beras miskin (Raskin), karena dalam pelaksanaannya  program  beras  miskin  ini  kerap  kali  terjadi  masalah-masalah  yang  dihadapi pelaksana  maupun  masyarakat  miskin  sebagai  penerima  beras  miskin.  Salah  satunya  ialah  masih banyaknya  masyarakat  yang  sejahtera  tetapi  tetap  mendapatkan  beras  miskin.  Hal  ini  dikarenakan data  dari  kantor  statistik  yang  diterima  Kecamatan  atau  Desa  merupakan  data  lama  (belum diperbaharui)  sehingga  tidak  akurat  untuk  keadaan  sekarang.  Dimana  ada  masyarakat  yang  telah sejahtera  tetap  merima  beras  miskin  karena  data  yang  diterima  menyatakan  bahwa  masyarakat tersebut masih dalam kategori miskin.
Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai beras miskin ini kepada masyarakat  khususnya  di  Desa  Roko-Roko  Kecamatan  Wawonii  Tenggara  Kabupaten  Konawe Kepulauan.  Permasalahan  lainnya  ialah  pendistribusian  beras  miskin  kepada  masyarakat  yang kadang  datang  terlambat.  Pendistribusian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengunjungi  rumah  warga kepada penerima beras miskin satu persatu, dikarenakan tidak adanya jadwal yang pasti mengenai datangnya beras miskin ini dari Bulog. Saat ini diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Roko-Roko sebanyak  202  Kepala  Keluarga  (KK)  dan  95  Kepala  Keluarga  (KK)  yang  termasuk  penduduk miskin yang mendapatkan Raskin.
Dari paparan mengenai  program beras miskin tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan distribusi beras miskin masih terdapat kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan sistem seperti  masih  banyaknya  masyarakat  yang  sejahtera  tetapi  tetap  mendapatkan  beras  miskin,  dan
pendistribusian  beras  miskin  kepada  masyarakat  yang  kadang  datang  terlambat.  Sehingga  penulis merasa  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  mengenai  “  Implementasi  program  beras  miskin (Raskin) sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan”.
Menurut  Dunn  (2003),  proses  pembuatan  kebijakan  merupakan  serangkaian  tahap  yang saling  bergantung  yang  diatur  menurut  urutan  waktu  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan, adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  penilaian  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  pada prinsipnya  merupakan  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya.  Lester  dan  Stewart ( dalam Winarno, 2002) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan dipandang  dalam  pengertian  luas  merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor, organisasi,  prosedur  dan  tehnik  yang  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan.
Mazmanian dan Sabatier ( dalam Agustino, 2006), menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan  Negara,  yang  mencakup  baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.
Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yakni:
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan
Berdasarkan  uraian  ini,  penulis  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah merupakan  suatu  proses  yang  dinamis,  dimana  pelaksanaan  kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas atau  kegiatan,  sehingga  pada  akhirnya  akan  mendapat  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Kebijakan  sosial  menurut Jamrozik  ( dalam Adi, 2013)  merupakan  suatu  mekanisme  untuk mengalokasikan  sumber  daya  masyarakat  agar  masyarakat  dapat  mencapai  hasil  yang  mereka inginkan, dimana di dalamnya ada keterkaitan antara objektif dan tujuan masyarakat, yang dicapai melalui  cara-cara  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dominan  di  masyarakat  tersebut,  serta  pada sisi  berikutnya  akan  memperkuat  nilai-nilai  dominan  pada  masyarakat  tersebut.  Di  sini,  Jamrozik ( dalam Adi,  2013)  menekankan  bahwa  pada  intervensi  melalui  kebijakan  sosial,  pemerintah  pada level tertentu  juga melibatkan lembaga legislative (sebagai pihak yang membuat kebijakan sosial) mencoba  mengolakasikan  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki  masyarakat  guna  mencapai  tujuan pembangunan baik objektif maupun tujuan jangka panjang , yang dikembangkan berdasarkan nilai- nilai  yang  ada  di  masyarakat  itu  sendiri.  Keberhasilan  dari  suatu  kebijakan  sosial,  pada  sisi  lain akan memperkuat nilai-nilai dominan pada masyarakat itu sendiri.
Faktor-faktor  yang  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  menurut George C Edward ( dalam Subarsono, 2005) adalah (1) Faktor Komunikasi; dan (2)  Faktor Sumber Daya.
Program  beras  untuk  rumah  tangga  miskin  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk membantu  penyediaan  sebagai  kebutuhan  pangan  pokok  keluarga  miskin.  Melalui  pelaksanaan program  raskin  bersama  program  penanggulangan  kemiskinan  lainnya  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  yang  nyata  dalam  peningkatan  ketahanan  keluarga  dan  kesejahteraan  sosial rumah  tangga.  Selain  itu  program  Raskin  merupakan  program  tranfer  energi  dalam  bentuk  kalori yang dapat mendukung program lainnya (Depdagri dan Perum Bulog, 2008).
Menurut  TNP2K  (Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan)  Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sebagai berikut :
1. Ketepatan  sasaran  dari  program  Raskin  ini,  artinya  program  ini  harus  benar-benar  menyasar kepada rumah tangga miskin yang membutuhkan sesuai dengan data yang ada.
2. Ketepatan jumlah, artinya terpenuhinya jumlah yang seharusnya didapatkan RTS secara penuh dan  tidak  ada  pembatasan  atau  pengurangan,  sehingga  masyarakat  merasakan  ada  manfaat positif yang dapat mereka rasakan yaitu dari membeli beras dengan harga murah.
3. Ketepatan kualitas, artinya apakah beras yang didistribusikan sudah bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi atau bahkan kualitasnya lebih baik dari tahun-tahun distribusi sebelumnya.
4. Ketepatan  waktu,  keberhasilan  dari  program  ini  juga  harus  bisa  diukur  juga  dari  ketepatan waktunya,  artinya  beras  ini  harus  tepat  waktu  diterima  RTS  dan  tidak  lagi  mengalami keterlambatan dalam implementasinya.
5. Ketepatan  harga,  harga  tebus  yang  diberikan  kepada  masyarakat  miskin  harus  sesuai  dengan harga yang telah ditetapkan yakni Rp.1.600 untuk 1 kg beras Raskin.
6. Ketetapan administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.
Kendala-kendala dalam implementasi Beras Miskin selain masalah mengenai sosialisasi dan transparasi  yang  kurang,  juga  ada  beberapa  faktor  lain  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan subsidi Raskin atau beras miskin, diantaranya :
1. Jumlah Raskin yang diterima masyarakat kurang dari 10 kg karena jumlah rumah tangga  yang disepakati dalam mudes lebih tinggi dibanding dengan data yang di keluarkan  BPS.
2. Jadwal pembagian Raskin yang sering terlambat
3. Kualitas beras buruk
4. Kondisi geografi menghambat pendistribusian Raskin ke titik distribusi.
5. Masih banyak warga miskin yang belum terakomodir dalam daftar RTS-PM Raskin.
6. Pembagian Raskin tidak tepat sasaran (http://www.academia.edu).
Secara  umum,  kemiskinan  didefinisikan  sebagai  kondisi  saat  seseorang  atau  sekelompok orang  tak  mampu  memenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang diterapkan dibanyak Negara,  termasuk  Indonesia,  adalah  konsep  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar.  Dengan konsep ini,definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan
hanya  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar makanan dan bukan makanan (Suhariyanto, 2011).
Menurut  Suharto  (2009)  mengatakan  bahwa  kemiskinan  merupakan  masalah  social  yang bersifat  global.  Artinya,  kemiskinan  merupakan  masalah  yang  dihadapi  dan  menjadi  perhatian banyak  orang  di  dunia  ini.  Meskipun  dalam  tingkatan  yang  berbeda,  tidak  ada  satupun  Negara dijagat  rayaini  yang  “kebal”  dari  kemiskinan.  Kemiskinan  bukan  hanya  dijumpai  di  Indonesia, India,  Sri  Lanka  dan  Argentina,  melainkan  pula  ditemukan  di  Amerika  Serikat,  Jerman,  Inggris, Autralia,  maupun  Hongaria.  Semua  Negara  di  dunia  ini  sepakat  bahwa  kemiskinan  merupakan problema  kemanusiaan  yang  menghambat  kesejahteraan  dan  peradaban.  Semua  umat  manusia  di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.
Miskin  juga  didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  berpartisipasi  dalam  bemasyarakat secara  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  politik.  Oleh  kerana  itu,  bentuk  kemiskinan  tidak  hanya unidimensi tetapi mencakup juga kemiskinan insani dan kemiskinan martabak, (Lubis, 2004).
Penyebab kemiskinan menurut Suharto (2009) bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu: (1) Faktor individual, Terkait dengan aspek patologis,termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan,  atau kemampuan dari si  miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya. (2) Faktor sosial, Kondisi-kondisi lingkungan yang menjebak seseorang menjadi  miskin.  Misalnya,  diskriminasi  berdasarkan  usia,  jender,  etnis  yang  menyebabkan seseorang menjadi miskin, termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin  yang  biasanya  menyebabkan  kemiskinan  antar  generasi.  (3)    Faktor  kultural,  Kondisi  atau kualitas  budaya  yang  menyebabkan  kemiskinan.  Faktor  ini  secara  khusus  sering  menunjuk  pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan dengan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. (4) Faktor struktural, Menunjuk pada struktural atau sistem yang  tidak  adil,  tidak  sensitif  dan  tidak accessible sehingga  menyebabkan  seseorang  atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit  keluar  dari,  kemiskinan  sebaliknya,  stimulus  ekonomi,  pajak  dan  iklim  investasi  lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini   telah  dilaksanakan  di  Desa  Roko-Roko  Kecamatan  Wawonii  Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan pertimbangan bahwa di Desa Roko-Roko merupakan salah satu Desa yang menerima program Raskin.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif menurut Bogdan dan Taylor ( dalam Thohirin, 2013) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam  penelitian  ini,  penelitian  deskriptif  kualitatif  akan  digunakan  untuk  mendeskripsikan mengenai implementasi program Raskin sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.
Informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling ,  dimana  menurut Sugiyono (2009) purposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang informasi yang peneliti harapkan atau dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan  peneliti  menjelajahi  objek  atau  situasi  tertentu. Adapun yang menjadi informan yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa dan salah satu Ketua RT yang melaksanakan  program  Raskin,  dan  masyarakat  yang  menerima  Raskin  karena  mereka  adalah orang-orang yang langsung terlibat dan merasakan program Raskin.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  tiga  metode  pengumpulan  data,  yaitu:  Observasi, Wawancara, dan dokumentasi (Soewadji, 2012).
Teknik  analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  observasi,  catatan  lapangan,  dan  bahan  lainnya  sehingga  mudah dipahami  dan  dapat  diinformasikan  kapada  orang  lain.  Dalam  hal  ini  kegiatan  yang  digunakan dalam menganalisis data yang ada adalah dengan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian  yang  menghasilkan  dan  deskriptif  berupa  kata-kata  yang  tertulis  atau  lisan  yang  telah diamati (Moleong, 2005). Dalam hal ini kegiatan  yang dilakukan adalah  melakukan pengumpulan data,  dan  selanjutnya  peneliti  mendiskripsikan  data.  Pendeskripsian  data  ini  dilakukan  agar memperoleh  gambaran  yang  jelas  dari  data-data  yang  telah  dikumpulkan  berkaitan  dengan implementasi program Raskin sebagai upaya mengatasi kemiskinan.

## PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Program  RaskinSebagai  Upaya Mengatasi  Kemiskinan  Di  Desa  Roko-Roko  Kecamatan  Wawonii  Tenggara  Kabupaten Konawe Kepulauan
Salah  satu  tolak  ukur  keberhasilan  suatu  program  adalah  terletak  pada  proses implementasinnya  dan  pada  tahap  implementasi  ini  merupakan  tahap  yang  paling  penting  dalam keseluruhan  suatu  program  dalam  menilai  suatu  program  dapat  dikatakan  berhasil  atau  tidak.
Terdapat semacam
rumus
dalam ilmu
administrasi  dan  manajemen  yang  mengatakan  bahwa  ujian  terakhir  dalam  proses  kegiatan organisasi  terletak  pada  implementasi.  Sasaran  program  Raskin  adalah  rumah  tangga  atau masyarakat yang dikategorikan miskin.
Desa  Roko-Roko  merupakan  salah  satu  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Wawonii  Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang mendapatkan program raskin untuk keluarga miskin. Program raskin  ini  diharapkan  mampu  membantu  masyarakat  yang  kurang  mampu  atau  miskin  di  Desa Roko-Roko  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan  dalam  bentuk  beras  murah.  Berdasarkan pengamatan itu telah disebutkan bahwa tujuan dari pendistribusian raskin ialah untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Program Raskin di Desa Roko- Roko    terdiri  dari  dua  tahap,  yaitu  dari  Bulog  sampai  pada  titik  distibusi  dan  dari  titik  distribusi sampai pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan melewati titik bagi.
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  program  beras  miskin  (Raskin) yaitu sebagai berikut:

## 1. Faktor Komunikasi
Sala  satu  penentu  utama  dari  suatu  keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan  publik adalah  komunikasi.  Komunikasi  diperlukan  sebagai  proses  penyampaian  informasih  kebijakan kepada  pelaksana  kebijakan  dan  kelompok  sasaran.  Dengan  adanya  komunikasi  yang  baik  antara kebijakan dengan target atau sasaran tersebut, maka implementasi akan menjadi efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui  apa  yang  akan mereka kerjakan dengan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanalan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Karena  faktor komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada  pelaksana  kebijakan  dan  kelompok  sasaran.  Sosialsisasi  adalah  aspek  penting  dalam keberhasilan berjalanya  program Raskin ini.  Implementasi program Raskin ini tidak akan berhasil jika  tanpa  adanya  sosialisasi  dalam  Organisasi  (internal)  maupun  (ekstrnal)  dalam  pelaksanaan, sehingga  keordinasi  antara  instansi  yang  terkait  bisa  berjalan  dengan  baik  berhubungan  dengan program  Raskin  ini.  Tujuan  Sosialisasi  ini  adalah  menyebarkan  informasi  berkaitan  dengan pelaksanaan penyaluran beras ke titik pendistribusian dan RTM (rumah tangga miskin).Sedangkan komunikasi  didalam  implementasi  Program  Raskin  di  Desa  Roko-Roko  menunjukkan  bahwa komunikasi pihak Desa dengan warga penerima raskin belum berjalan dengan baik, terlihat masih adanya ketimpangan antara informasi  yang diterima oleh penerima Raskin yang satu dengan  yang lainnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  melakukan  proses  implementasi  berkaitan  dengan komunikasi  dalam  implementasi  program  Raskin  yang  terjalin  saat  ini  kurang  baik,  karena pelaksana sosialisasi sangat jarang dilakukan kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang  Raskin  sangat  minim.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Kepala    Desa  Roko-Roko tentang sosialisasi berikut ini:
“Untuk  sosialisasi  tentang  program  Raskin    di  Desa  Roko-Roko  ini  saya  akui  memang jarang  diadakannya  sosialisasi  kepada  masyarakat  berkaitan  dengan  program  Raskin  ini, karena  dari  pihak  implementator  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  Raskin  ini masih  kurang  perhatian  dalam  melaksanakan  sosialisasi.  Sehingga  kami  dari  pihak  Desa jarang  melakukan  sosialisasi  berkaitan  dengan  program  Raskin  ini,  dan  kami  juga  hanya bertugas sebagai penyalur Raskin terhadap masyarakat miskin”  (Wawancara dengan Bapak Abarudin Tanggal 9 Januari 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Roko-Roko  di  atas  dapat  dikatakan bahwa komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat di Desa  Roko-Roko belum efektif hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  dari  Kepala  Desa  Roko-Roko  bahwa  mereka  jarang  mengadakan sosialisasi  dengan  masyarakat  mengenai  penyaluran  beras  miskin  tersebut.  Sedangkan  salah  satu faktor penentu utama dari suatu keberhasilan dalam implementasi adalah komunikasi. Karena faktor komunikasi merupakan proses penyampaian informasih kepeda pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.  Dengan  adanya  komunikasi  dalam  bentuk  sosialisasi  yang  baik  antara  kebijakan  dengan target  atau  sasaran,  maka  implementasi  akan  menjadi  efektif.  Karena  tujuan  dari  diadakannya sosialisasi ini adalah menyebarkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran beras ketitik pendistribusian kepada rumah tangga miskin (RTM).
Apa  yang  telah  dipaparkan  oleh  Kepala  Desa  Roko-Roko  di  atas  juga  diperkuat  dengan penjelasan Sekertaris DesaRoko-Roko tentang sosialisasi berikut ini:
“Untuk  masalah  sosialisasi  ini  jarang  dilaksanakan  karena  kegitan  ini  sudah  cukup  lama dan  saya  rasa  masyarakat  sudah  tau  atau  memahami  informasi  tentang  program  Raskin karena  program  Raskin  ini  sudah  ada  sejak  tahun  2002  dulu”  (Wawancara  dengan  Bapak Hadrawing Tanggal 12 Januari 2017).
Dalam hal ini diharapakan dari berbagai pihak aparat dapat mensosialisasi kan kegiatan ini dengan baik, akan tetapi jika dilihat dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat dan aparat  pelaksana  sudah  terbiasa  dengan  kegiatan  ini  tanpa  dilakukan  sosialisasi  pun  kegiatan pembagian  Raskin  berjalan  dengan  baik.  Aparat  pelaksana  program  Raskin  di  Desa  Roko-Roko memahami  informasi  tentang  program  Raskin  karena  program  Raskin  ini  sudah  ada  sejak  tahun 2002  jika  ada  informasi  baru  biasanya  tidak  terlalu  banyak  perubahan  sehingga  aparat  pelaksana Raskin dapat dengan cepat menerima dan memahaminya.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diungkapkan  oleh  Sekertaris  Desa  Roko-Roko  tentang sosialisasi di atas juga dipertegas oleh informan berikut ini:
“ Setahu saya tidak perna diadakannya sosialisasi mengenai program Raskin ini, saya saja dapat bantuan Raskin ini karena diberitahukan langsung oleh pak RT-nya. Jadi wajar kalau masyarakat seperti saya ini tidak tau mengenai apa saja ketentuan yang ada dalam bantuan beras miskin ini” (Wawancara dengan Ibu ZainapTanggal14 Januari 2017).
Berdasarkan pernyataan informan dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masih kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  Raskin  dikarenakan  kurangnya  faktor  komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat Sehingga pengetahuan tentang program Raskin kurang dimengerti.  Kurangnya  sosialisasi  dari  para  implementator  pastinya  akan  berpengaruh  pula  pada proses  implementasi,  karena  tanpa  proses  sosialisasi  masyarakat  tidak  akan  tahu  tentang  sebuah kebijakan.  Karena  sosialisasi  merupakan  aspek  penting  dalam  keberhasilan  berjalannya  program Raskin ini.
Apa yang telah dipaparkan oleh informan di atas juga diperkuat dengan penjelasan informan tentang sosialisasi berikut ini:
“Menurut saya selama ini tidak perna diadakannya sosialisasi dengan masyarakat mengenai program  Raskin,  biasaya    yang  mengikuti  sosialisasi  itu  hanya  Kepala  Desa  dan  aparat- aparat  Desa  saja  seperti  ketua  RT  dan  Ketua  Dusun  saja  Setelah  itu  Barulah  disampaikan kepada kami”(Wawancara dengan Ibu Yuliana, Tanggal19  Januari 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  sosialisasi hanya  dilakukan  dengan  pemerintah  Desa  saja,  selanjutnya  hasil  dari  musyawarah  diinformasikan kepada  warga  melalui  ketua  RT    dan  masyarakat  tidak  perna  terlibat  dalam  sosialisasi  mengenai program Raskin. sehingga pengetahuan masyarakat tentang program Raskin ini kurang dimengerti, tanpa proses sosialisasi masyarakat tidak akan tahu tentang sebuah kebijakan. Karena Sosialisisasi merupakan  aspek penting dalam keberhasilan berjalanya program Raskin ini.

## 2. Faktor Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  sala  satu  faktor  pendukung  yang  sangat  penting  dalam  proses implementasi.  Tanpa  ketersediaan  sumber  daya  yang  memadai  maka  pelaksanaan  implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumbar daya ini meliputi staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber- sumber  terkait  dalam  pelaksanaan  program,  adanya  kewenangan  yang  menjamin  bahwa  program dapat  diarahkan  sebagaimana  yang  diharapkan,  serta  adanya  fasilitas-fasilitas  pendukung  yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program. Dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia merupakan kunci bagi diselenggarakannya kebijakan karena manusia berada diposisi sebagai  pengolah  kebijakan  dan  merupakan  sumber  daya  terpenting  dalam  menentukan  berhasil atau  tidaknya  suatu  implementasi  program.  Selain  itu  juga,  fasilitas  sangat  diperlukan  untuk melaksanakan  kebijakan/program  seperti  kantor,  peralatan  serat  dana  yang  mencukupi.  Tanpa fasilitas  ini  mustahil  program  dapat  berjalan.  Seorang  pelaksana  mungkin  mempunyai  staf  yang memadai,  mungkin  memahami  apa  yang  harus  dilakukan,  dan  mungkin  mempunyai  wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan seperti kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.
Dalam pelaksanaan implementasi program Raskin untuk masyarakat miskin di Desa Roko- Roko  tentang  sumber  daya  manusia  dalam  pelaksanaan  program  beras  miskin  untuk  keluarga miskin  mengenai  jumlah  aparat  yang  bertugas  cukup  memadai.  Sebagaimana  yang  diungkapakan oleh  Kepala  Desa  Roko-Rokotentang  jumlah  pemerintah  Desa  Roko-Roko  dalam  pelaksana program Raskin berikut ini:
“Jumlah  aparat  dalam  pelaksana  Raskin  di  Desa  Roko-Roko  ini  terdiri  dari  11  orang termasuk  saya  sendiri  selaku  Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa,  ketua  Dusun  dan  untuk Pelaksanaan  di  lapangan  saat  pembagian  Raskin  dibantu  oleh  ketua-ketua  RT.  Menurut saya jumlah tersebut sudah cukup memadai” (Wawancara dengan Bapak Abarudin Tanggal 9 Januari 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Roko-Roko  di  atas  dapat  dikatakan bahwasumber  daya  manusia  di  Desa  Roko-Roko  tentang  Jumlah  pemerintah  Desa  dalam  proses pelaksanaanprogram  Raskin  ini  terdiri  dari  Kepela  Desa  dan  dibantu  dengan  Aparat-Aparat  Desa. Jumlah tersebut sebenarnya sudah memadai karena selama ini terbukti dalam setiap pendistribusian Raskin tidak pernah menghadapi kendala yang berarti.
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa Roko-Roko di atas dipertegas  juga oleh informan tentang jumlah pemerintah desa dalam pelaksanaan program Raskin berikut ini:
“  Kalau  untuk  jumlah  pelaksana  Raskin  di  Desa  Roko-Roko  ini  belum  cukup  karna kalaudilihat  dari  kualitasnya  belum  mempunyai  kemampuan  yang  cukup  memadai” (Wawancara dengan Ibu Wamuna Tanggal 28 Januari 2017).
Seperti yang dikemukakan oleh informan di atas dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia di Desa Roko-Roko dalam pelaksanaan program Raskin belum memadai karena jika dilihat dari  kualitasnya  belum  mempunyai  kemampuan  yang  memadai  mengingat  tugas  dan  tanggung
jawab  dalam  pelaksaan  program  Raskin  ini  selalu  mendapatkan  hambatan.  Sedangkan  dalam mengimplementasikan  kebijakan  suatu  program  sumber  daya  manusia  merupakan  kunci  bagi diselenggarakannya  kebijakan  karena  manusia  berada  diposisi  sebagai  pengolah  kebijakan  dan merupakan  sumber  daya  terpenting  dalam  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  suatu  implementasi program tersebut.
Apa  yang  telah  dipaparkan    oleh  informan  di  atas  diperkuat  pula  oleh  informan  tentang jumlah pemerintah Desa Roko-Roko dalam  pelaksana program Raskin berikut ini:
“Menurut  pendapat  saya,  ya  memang  jumlahnya  sudah  memadai  tetapi  semua  tidak  aktif terlibat,  sebab  yang  aktif  dalam  pelaksana  program  Raskin  ini  hanya  sebagian  saja sedangkan aparat yang lain tidak aktif”(Wawancara dengan Ibu Wansia Tanggal 23 Januari 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  program Raskin  di  Desa  Roko-Roko  secara  kuantitas  sudah  tersedia  sumber  daya  manusia  yang  memadai tetapi  yang  aktif  dalam  pelaksaan  penyaluran  Raskin  hanya  sebagian  saja  sedangkan  aparat  yang lain tidak aktif.
Tentang  kemampuan  pemerintah  Desa  Roko-Roko  dalam  pelaksanaan  implementasi program Raskinsebagaimana yang diungkapkan oleh Pak RT berikut ini:
“Menurut pengamatan saya semua aparat pelaksana cukup mampu, cuman tingkat kerajinan ada yang rajin dan ada juga yang kurang, maklum karakternya memang berbeda-beda tetapi secara  umum  aparat  pelaksana  Raskin  mampu  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik” (Wawancaradengan Bapak SalimTanggal 13 Januari 2017).
Berdasarkan  hasil  pernyataan  informan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  aparat  pelaksana Raskin  di  Desa  Roko-Roko  sudah  cukup  mampu  dalam  menjalankan  tugasnya  tetapi  tingkat kerajinan  mereka  berbeda-beda,  ada  yang  rajin  dan  ada  juga  yang  malas  karena  karakter  masing- masing orang berbeda-beda.
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pak RT Desa Roko-Roko di atas dipertegas pula oleh  informan  tentang  kemampuan  pemerintah  Desa  Roko-Roko  dalam  pelaksanaan  program Raskin berikut ini:
“  Menurut  saya  aparat  Desa  dalam  menjalankan  tugasnya  itu  belum  optimal  kerena  setiap pembagian Raskin mereka jarang sekali memberi tahukan kepada kami, saya saja tau kalau Raskin akan dibagikan diberitahukan sama tetangga saya seharusnya kan Pak RT-nya yang bertugas  untuk  datang  memberitahukan  kepada  saya  dan  kadang  pula  kalau  saya  pergi mengambil  Raskinnya  di  kantor  orang  yang  bertugas  tidak  ada  di  tempat  karena  mereka selalu  sibuk  dengan  urusannya  masing-masing”  (Wawancara  dengan  Ibu  Rana  Tanggal  30 Januari 2017).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dikatakan   bahwa Kemampuan aparat pelaksana program Raskin di Desa Roko-Roko dalam menjalankan tugasnya belum optimal karena  masyarakat  yang  menerima  Raskin  tidak  dilayani  dengan  baik.  Sedangkan  sumber  daya manusia  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  yang  sangat  penting  dalam  proses implementasi.Karena itu sumberdaya manusia menjadi faktor penting dalam suatu kebijakan karena
kesuksesan proses implementasi bergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan berperan dalam kebijakan.
Apa yang telah dipaparkan oleh informan di atas juga diperkuat dengan penjelasan informan tentang kemampuan pemerintah Desa Roko-Roko dalam  pelaksanaan program Raskin berikut ini:
“  Aparat  pelaksana  Raskin  di  Desa  Roko-Roko  belum  mampu  melaksanakan  tugasnya dengan baik terbukti selama ini kami tidak dilayani dengan baik karena biasanya kalau kami pergi  mengambil  Raskin  di  kantor  Desa  kadang  aparat  pelaksana  yang  bertugas  untuk membagikan  Raskin  itu  tidak  ada  di  tempat”(Wawancara  dengan  Ibu  Waasi  tanggal  30 Januari 2017).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa kemampuan aparat  pelaksana  program  Raskin  di  Desa  Roko-Roko  belum  mampu  melaksanakan  tugasnya dengan  baik.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwakualitas  sumber  daya  manusia  dalam  proses pelaksanaan Raskin di Desa Roko-Roko secara kualitas maupun kuantitas belum memadai. Hal ini terbukti aparat pelaksana program Raskin yang bertugas untuk membagikan atau mendistribusikan Raskin  kepada  masyarakat  tidak  dilayani  dengan  baik  karena  mereka  selalu  sibuk  dengan  urusan mereka masing-masing.
3. Faktor Disposisi
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  Program  Raskin  adalah sikap  implementor.  Jika  implemetor  setuju  dengan  bagian-bagian  isi  dari  kebijakan  maka  mereka akan  melaksanakan  dengan  senang  hati  tetapi  jika  pandangan  mereka  berbeda  dengan  pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sikap/respon implementor terhadap  kebijakan,  kesadaran  pelaksana,  petunjuk/arahan  pelaksana  untuk  merespon  program kearah  penerimaan  atau  penolakan,  dan  intensitas  dari  respon  tersebut.  Para  pelaksana  mungkin memahami  maksud  dan  sasaran  program  namun  seringkali  mengalami  kegagalan  dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara  sembunyi  mengalihkan  dan  menghindari  implementasi  program.  Disamping  itu  dukungan para  pejabat  pelaksana  sangat  dibutuhkan  dalam  mencapai  sasaran  program.  Dukungan  dari pimpinan  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  program  dapat  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan efisien.  Wujud  dari  dukungan  pimpinan  ini  adalah  menempatkan  kebijakan  menjadi  prioritas program,  penempatan  pelaksana  dengan  orang-orang  yang  mendukung  program,  memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu  penyediaan  dana  yang  cukup  guna  memberikan  insentif  bagi  para  pelaksana  program  agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.
Dalam rangka pelaksanaan implementasi program Raskin di Desa Roko-Roko terkait tingkat komitmen  dan  kejujuran  masih  rendah.  masih  ada  saja  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam pelaksanaan penyaluran beras Raskin. Sala  satunya yaitu harga Raskin tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 1.600,00/kg, melainkan di atas ketentuan yang berlaku di titik distribusi.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan tentang harga Raskin yang diberikan kepada masyarakat  berikut ini:
“Harga Raskin yang diberikan kepada kami Rp. 3.500 per kg, menurut Pak RT itu memang sudah  ditetapkan  karena  untuk  menutupi  biaya  trasportasinya”  (Wawancaradengan  Ibu Sanawia Tanggal 19 Januari 2017).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa harga Raskin yang harus dibayar masyarakat penerima Raskin di Desa Roko-Rokoadalah Rp. 3.500 per kg. Hal tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketetapan  pemerintah  yang  masing-masing  rumah  tangga  berhak mendapatkan  Raskin  dengan  harga  Rp.1.600  per  kg  dengan  tujuan  untuk  membantu  pengeluaran rumah  tangga  miskin  dalam  mengkonsumsi  beras  sebagai  bahan  pangan  mereka.  Namun  harga tersebut  berbeda  setelah  sampai  ke  tangan  penerima  manfaat  Raskin  karena  mereka  diharuskan membanyar  biaya  trasportasi  pengangkutan  dari  Bulog  ke  titik    pendistribusian  harga  di  naik  kan sekitar Rp. 1.900 untuk menutupi biaya angkut.
Sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  oleh  informan  di  atas  dipertegas  pula  oleh  informan tentang harga Raskin berikut ini:
“Harga beras yang saya bayar itu Rp. 3.500 per kg, jadi kalau 15 kg yang dibayar sebanyak Rp  52.500  menurut  saya  harga  tersebut  tidak  terlalu  mahal  dan  dapat  dijangkau” (Wawancara dengan Ibu Rumiah Tanggal 16 Januari 2017).
Dari  pernyataan  tersebut  terlihat  bahwa  harga  beras  yang  dibayar  penerima  Raskin  adalah Rp  3.500  per  kg,  jadi  15  kg  yang  dibayar  Rp  52.500  dan  harga  tersebut  tidak  terlalu  mahal  dan dapat dijangkau oleh masyarakat. maka dapat dikatakan bahwa  harga Raskin  yang di tetapkan di Desa  Roko-Roko  tidak  sesuai  dengan  harga  yang  telah  di  tetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat,selisih harga antara Rp.3.500 dengan Rp.1600 adalah Rp.1.900. Dengan selisih harga demikian dapat kita lihat  bahwa  harga  Raskin  di  Desa  Roko-Roko  lebih  mahal  dibanding  dengan  harga  yang  sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Apa yang telah dipaparkan  oleh informan di atas diperkuat pula oleh Pak RT tentang harga beras miskin berikut ini:
“Sesuai  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  harga  beras  yang  harus  dibayar oleh  masyarakat  penerima  Raskin  adalah  Rp1600/kg.  Jadi  karena  mereka  menerima  15  kg maka  mereka  membayar  Rp.  24.000  .  tapi  kalo  masuk  di  titik  pendistribusian  harganya ditambah  sekitar  Rp.  28.000  untuk  biaya  angkutnya  atau  trasportasinya”  (Wawancara dengan Bapak SalimTanggal 12 Januari 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pak  RT  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  harga  beras yang  harus  dibayar  oleh  warga  penerima  Raskin  adalah  Rp.  3.500  per  Kg  termasuk  biaya trasportasinya.  Bagi  warga  masyarakat  penerima  Raskinharga  tersebut  tidak  memberatkan  dan masih  bisa  dijangkau  oleh  masyarakat  penerima  Raskin  di  Desa  Roko-Roko.  Dari  wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pendistribusian Raskin di Desa Roko-Roko tidak tepat harga yaitu Rp  3.500  setiap  per  Kg.  karena  harus  membayar  sekitar  Rp.1.900  untuk  biaya  operasional pengangkutan dari Bulog ke titik pendistribusiaan.
Dalam  pelaksanaan  implementasi  program  Raskin,  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam pedoman  teknis  tersebut  tidak  sepenuhnya  terlaksana.  Disposisi  implementor  tidak  sesuai  dengan
apa  yang  diamanatkan  dalam  kebijakan  yang  dijalankan.  Pada  umumnya  impementor  telah mengetahui  substansi  dari  kebijakan  yang  dijalankan,  tetapi  dengan  bekal  dan  pengetahuan  dan pemahaman  mengenai  kebijakan  yang  dijalankan  tidak  cukup  baik  untuk  membentuk  sikap  atau disposisi implenmentor yang baik.
4. Faktor Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  adalah  karakteristik,  norma-norma  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi berulang-ulang  dalam  badan-badan  eksekutif  yang  mempunyai  hubungan  baik  potensial  maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan sala satu institusi  yang  paling  sering  bahkan  secara  keseluruhan  menjadi  pelaksana  kegiatan.  Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.
Para  pelaksana  kebijakan  mungkin  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  mempunyai cukup  keinginan  dan  sumber-sumber  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  tersedia,  tetapi  dalam pelaksanaan  kebijakan  tersebut  biasanya  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik  karena  terdapatnya kelemahan  dari  stuktur  birokrasi.  Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya  kerjasama banyak  orang,  ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang  tersedia,  maka  hal  ini akan  menyebagiakan  sumberdaya-sumberdaya  menjadi  tidak  efektif  dan  menghambat  jalanya kebijakan.  Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Untuk keefektifan program Raskin maka dibentuk Tim koordinasi sebagai pertanggungjawab pelaksana program Raskin yaitu sebagai berikut:

## a. Tim Koordinasi Raskin Pusat
Tim  Koordinasi  Raskin  Pusat  beranggotakan  unsur  dari  Kementerian  Koordinator  Bidang Kesejahteraan  Rakyat,  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Kementerian  Negara Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Departeman Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Depatemen Sosial, Kementerian Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Perum BULOG
1. Kedudukan
Tim  Koordinasi  Raskin  Pusat  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Tugas
Melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan distribusi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin.
3. Fungsi
Mengkoordinasikan  dan  merumuskan  kebijakan  Raskin  sebagai  bagian  dari  kebijakan penanggulangan kemiskinan
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat
Tim  Koordinasi  Raskin  Pusat  terdiri  dari  Pengarah,  Pelaksana  dan  Sekretariat.  Pengarah terdiri  dari  Ketuadan  unsur  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  dan  anggota terdiri  dari  unsur  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Departemen  Dalam  Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Sosial, BPS, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  BPKP  dan  Perum  Bulog.  Pelaksana  terdiri dari  Ketua,  Wakil  Ketua/Ketua  Bidang  dan  Anggota.  Ketua  Pelaksana  adalah  Deputi  Bidang Koordinasi  Perlindungan  Sosial  dan  Perumahan  Rakyat  Kementerian  Koordinator  Bidang Kesejahteraan  Rakyat;  Wakil  Ketua  I/Bidang  Kebijakan  Perencanaan  adalah  Direktur  Pangan  dan Pertanian  Bappenas;  Wakil  Ketua  II/Bidang  Kebijakan  Anggaran  adalah  Direktur  Anggaran  III, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog ;Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monev dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri. Anggota Tim terdiri  dari  unsur-unsur  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat,  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Departemen  Keuangan,  Departemen  Dalam Negeri,  Departemen  Sosial,  Departemen  Pertanian,  Kementerian  Negara  BUMN,  Badan  Pusat Statistik, BPKP, dan Perusahaan Umum Bulog.
b. Tim Koordinasi Raskin Provinsi
1. Kedudukan
Tim  Koordinasi  Raskin  Provinsi  adalah  pelaksanaan  Program  Raskin  di  Provinsi,  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Tugas
Tim  Koordinasi  Raskin  Provinsi  mempunyai  tugasnya  merencanakan,  melaksanakan, mengendalikan,  sosialisasi,  monitoring,  evaluasi  dan  melaporkan  pelaksanaan  Program  Raskin  di wilayah Provinsi.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:
a) Koordinasi perencanaan Program Raskin di Provinsi.
b) Fasilitasi  lintas  pelaku,  komunikasi  interaktif,  penyebarluasan  informasi  Program Raskin.
c) Pembinaan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Tim  Koordinasi  Raskin Kabupaten/Kota.
d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi
Tim  Koordinasi  Raskin  Provinsi  terdiri  dari  Penanggung  jawab,  Ketua,  Sekretaris,  dan beberapa  bidang  antara  lain:  Perencanaan,  Pelaksanaan  Distribusi,  Monev  dan  Pengaduan Masyarakat,  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  Gubernur.  Tim  Koordinasi  Raskin  Provinsi beranggotakan  unsur-unsur  instansi  terkait  di  tingkat  Provinsi  antara  lain  Setda,  Bappeda, Badan/Instansi/Lembaga  yang  berwenang  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  Dinas  Sosial,  Badan Pusat Statistik, Badan/Instansi/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perwakilan BPKP
dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum Bulog dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  Program  Raskin  di  wilayahnya  dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut:

## 1. Kedudukan
Tim  Koordinasi  Raskin  Kabupaten/Kota  adalah  pelaksanaan  Program  Raskin  di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
2. Tugas
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugasnya merencanakan, melaksanakan,  mengendalikan,  sosialisasi,  monitoring,  evaluasi  dan  melaporkan  pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.
3. Fungsi
Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  Tim  Koordinasi  Raskin  Kabupaten/Kota  mempunyai fungsi:
a) Merumuskan perencanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, penyebarluasan informasi Program Raskin di Kabupaten/Kota.
c) Pembinaan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Tim  Koordinasi  Raskin  Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan.
d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RaskinKabupaten/Kota
Tim  Koordinasi  Raskin  Kabupaten/Kota  terdiri  dari  Penanggung  jawab,  Ketua,  Sekretaris, dan  beberapa  bidang  antara  lain:  Perencanaan,  Pelaksanaan  Distribusi,  Monev  dan  Pengaduan Masyarakat,  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  Bupati/Walikota.  Tim  Koordinasi  Raskin  Provinsi beranggotakan  unsur-unsur  instansi  terkait  di  tingkat  Kabupaten/Kota  antara  lain  Setda,  Bappeda, Badan/Instansi/Lembaga  yang  berwenang  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  Dinas  Sosial,  Badan Pusat Statistik, Badan/Instansi/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum Bulog dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:
1. Kedudukan
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Tugas
Tim  Koordinasi  Raskin  Kecamatan  mempunyai  tugasnya  merencanakan,  melaksanakan, mengendalikan,  sosialisasi,  monitoring,  evaluasi  dan  melaporkan  pelaksanaan  Program  Raskin  di wilayah Kabupaten/Kota.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:
a) Merumuskan perencanaan Program Raskin di Kecamatan
b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, penyebarluasan informasi Program Raskin di Kecamatan.
c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi di Kecamatan.
d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Desa/Kelurahan.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RaskinKecamatan
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung jawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris  Kecamatan,  Sekretaris  yaitu  Kasi  Kesejahteraan  Sosial,  dan  Anggota  terdiri  dari  aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.
e. Pelaksana Distribusi Raskin Di Desa/Kelurahan
Kepala  Desa/Lurah/Kepala  pemerintahan  setingkat  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:
1. Kedudukan
Warung Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
2. Tugas
a) Menerima,  menyimpan,  menjual  beras  Raskin  kepada  RTS-PM  yang  telah  ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tercantum dalam model DPM-1 dengan harga Rp. 1.600/kg.
b) Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin kepada Satker Raskin.
c) Membuat administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras Raskin.
3. Fungsi
a) Pendistribusian beras Raskin kepada RTS-PM.
b) Penerimaan  uang  hasil  penjualan  beras  Raskin  secara  tunai  dari  RTS-PM  dan penyetornya  kepada  Satker  Raskin  atau  ke  rekening  HPB  Bulog  di  Bank  yang ditetapkan.
c) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM.
Program  Raskin  di  Desa  Roko-Roko  yang  terkait  dalam  bidang  tugas  kegiatan  yang melakukan  program  Raskin  sangat  kompleks  dan  melibatkan  banyak  pihak  sehingga  tidak  mudah untuk menyatukan langkah dalam melaksanakan tugas. Pihak yang terlibat di bawah satu komando, hal  itu  relatif  mudah  untuk  mengkoordinasikannya  akan  tetapi  jika  pihak-pihak  yang  terlibat masing-masing  mempunyai  garis  komando  sendiri  ini  akan  menyulitkan  dalam  implementasi kebijakan.  Maka  hal  ini  lah  yang  menjadi  implementasi  program  Raskin  di  Desa  Roko-Roko
dimana  dalam  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  daerah  melibatkan  banyak  instansi/dinas  yang masing-masing mempunyai atasan sendiri-sendiri.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Desa  Roko-Roko  tentang  orang-orang  yang terlibat dalam penyaluran program Raskin berikut ini:
“ Program Raskin ini melibatkan banyak pihak, sehingga memerlukan proses yang banyak pula agar bisa disesuaikan dengan prosedur yang ada yang telah ditentukan oleh pihak yang menyediakan Raskin. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran Raskin ini seperti pihak  pusat  yang  berwenang  membuat  kebijakan,  pihak  Bulog  selaku  penyedia  beras miskin,  pihak  BPS  yang  bertugas  mendata  masyarakat  yang  layak  menerima  Raskin  serta pihak Desa yang membantu mendistribusikan beras miskin kemasyarakat miskin”(Wawancara dengan Bapak Abaruddin Tanggal 9 Januari 2017).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa  jika  dalam  pelaksanaan  suatu  program melibatkan  banyak  pihak  yang  terlibat  dalam  struktur  organisasinya,  maka  tidak  diherankan  jika masyarakat  dalam  hal  ini  mengalami  masalah  dan  ingin  mengurusnya  maka  mereka  akan kebingungan jika terlalu banyak pihak yang bekerja di dalam pelaksanaanya.
Apa  yang  telah  dipaparkan    oleh  Kepala  Desa  Roko-Roko  di  atas  dipertegas  pula  oleh informan berikut ini tentang orang-orang yang terlibat dalam penyaluran program Raskin:
“  Yang  terlibat  dalam  menyalurkan  beras  Raskin  itu  Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa  dan Ketua  RT,  ketua  Dusun  dan  kadang  juga  kami  dipanggil  untuk  membantu  mereka membagikan Raskin karena setiap pembagian Raskin itu kami diroling untuk membagikan Raskin  sebanyak  5  orang  tiap-tiap  pembagian”  (Wawancara  dengan  Ibu  Murni  Tanggal25 Januari 2017).
Apa  yang  telah  dipaparkan  oleh  informan  di  atas  dipertegas  pula  oleh  informan  berikut tentang orang-orang yang terlibat dalam penyaluran program Raskin berikut ini:
“ Menurut saya  yang terlibat dalam penyaluran Raskin itu Kepala Desa dan semua aparat- aparat  Desa.  selain  itu,  kerenaberdasarkan  kesepakatan  Kepala  Desa  setiap  penyaluran Raskin  itu  kami  selalu  dilibatkan  untuk  membagikan  Raskin”  (Wawancara  dengan  Ibu Ramina Tanggal 15 Januari 2017).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa yang terlibat dalam penyaluran Raskin  di  Desa  Roko-Roko,  yaitu  Kepala  Desa,  Aparat-aparat  Desa  dan  berdasarkan  kesepakatan dengan pemerintah Desa masyarakat juga ikut terlibat dalam membagikan Raskin.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:
Bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  Program  Raskin  antara  lain:  (a) faktor komunikasi dalam implementasi program Raskin di Desa Roko-Roko yaitu masih kurangnya diadakan  komunikasi  dalam  bentuk  sosialisassi  kepada  masyarakat  sehingga  pengetahuan masyarakat  tentang  program  Raskin  kurang  dimengerti.  (b)  faktor  sumber  daya,dalam  hal  sumber daya manusia dalam hal memberikan pelayanan untuk pendistribusian Raskin belum memadai. Hal
ini  terbukti  aparat  pelaksana  program  Raskin  yang  bertugas  untuk  membagikan  atau mendistribusikan Raskin kepada masyarakat tidak dilayani dengan baik. (c) faktor disposisi, dalam rangka  pelaksanaan  implementasi  program  Raskin  di  Desa  Roko-Roko  terkait  tingkat  komitmen dan  kejujuran  masih  rendah.  masih  ada  saja  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  pelaksanaan penyaluran  Raskin.  Sala    satunya  yaitu  harga  Raskin  tidak  sesuai  ketentuan  yang  telah  ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 1.600,00/kg, melainkan di atas ketentuan yang berlaku di titik distribusi. (d)  struktur    birokrasi,  Program  Raskin  di  Desa  Roko-Roko  yang  terkait  dalam  bidang  tugas kegiatan  yang  melakukan  program  Raskin  melibatkan  banyak  pihak  sehingga  tidak  mudah  untuk menyatuhkan langkah dalam melaksanakan tugas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Isbandi  Rukminto.  2013. Kesejahteraan  Sosial:  Pekerjaan  Sosial,  Pembangunan  sosial,  dan Kajian Pembangunan . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan . Bandung: Aldi Bandung Pusat KPEW   Lemit UNPAD Badan  Pusat  Statistik.  2011. Perhitungan  dan  Analisis  Kemiskinan  Makro  IndonesiaTahun  2011 . BPS: CV Nario Sari.
Darwin, Mahadjir. 2005. Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan. Yogyakarta:Benang Merah.
Departemen  Dalam  Negeri  dan  Perum  Bulog.  2008. Pedoman  UmumProgram  Untuk  Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2012. Jakarta: Depdagri dan Bulog.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Edisi  Kedua  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Kementrian Komunikasi Dan Informatika RI Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik.
2011. Program Penanggulangan Kemiskinan Cabinet Indonesia Bersatu II. Jakarta Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2014. Pedoman Umum
Raskin 2014. Jakarta
Lubis,  Dj.  2004. Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Nasional. Jakarta : TKP3KPK  Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Moleong, J Lexi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Soewadji, Jusuf. 2012. Pegantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suhariyanto, Kecuk. 2011. Jumlah Si Miskin . Kompas
Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabeta
Tohirin. 2013. Metode
Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan
Konseling . Jakarta: Rajawali Pers
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media   Pressindo World Bank. 2006. Era Baru dalam Pengetasan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: World Bank.
(http://bag-ekonomi.malangkab.go.id//petunjuk/program/raskin  (diakses  pukul  11.20  wite,  Tanggal 07 April 2017) .
(http://data.tnp2k.go.Id/filedata/publikasi/kemenko/pedoman/umum/penyaluran/raskin/2012.pdf, diakses Pukul 16.00 Wite, Tanggal 15 oktober 2016).
(http://sivalimanews.com//kriteria/penentu/raskin  (diakses  pukul  11.00  wite,  Tanggal  17  April 2017).
(http://www.academia.edu//Implementasi-program-beras-untuk-keluarga-miskin        (diakses  pukul 11.15 wite, Tanggal 07 April 2017).
TNP2K. 2013. ” Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.” http://www.tnp2k.go.id/program/sekilas  (diaksesPukul  16.20  Wite,  Tanggal  10 oktober 2016). Badan Pusat Statistik. 2016. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2014.” http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=23  (diakses  Pukul  18.30 Wite, tanggal 21 November 2016).