## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MERANGIN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WARISAN BUDAYA BENDA PUSAKA RAMBUT PANJANG
MERANGIN REGIONAL GOVERNMENT POLICY IN MANAGING AND MAINTENANCE OF CULTURAL LEGACY LONG HAIR HERITAGE OBJECTS
Ridwan 1 , Mulia Jaya 2 , Yandra Hartomi 3
1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muara Bungo, email: iwan09ukm@gmail.com
2 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muara Bungo, email: lake_krc@gmail.com
3 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muara Bungo, email: yandra_hrt@gmail.com

## Abstract
This research was conducted to determine the  Merangin Regional Government's policy in managing and preserving long-haired heirloom cultural heritage in Air Liki Village, Tabir Barat District, Merangin District in 2018 and to determine the obstacles  and  efforts  of  the  Merangin  Regional  Government  in  overcoming obstacles in the management and maintenance of heirloom cultural heritage. long hair.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  research  method  that  is descriptive  in  nature.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  research method  that  is  descriptive  in  nature.  The  informant  selection  technique  used  by researchers  in  this  study  is  to  use  a  purposive  sampling  method  (sampling technique with certain considerations). The results of this study indicate that the policy  of  the  Merangin  Regional  Government  in  the  management  and maintenance of long-haired heirloom cultural heritage in Air Liki Village, Tabir Barat District, Merangin District in 2018 does not exist, this is evidenced by the absence  of  a  special  placement  of  the  existence  of  long  hair  and  access  road  to the location which is not repaired (only using river channels). Merangin Regional Government  Constraints  in  the  management  and  maintenance  of  long-haired heirloom  cultural  heritage  in  Air  Liki  Village,  Tabir  Barat  District,  Merangin Regency in 2018 include budget constraints and are not yet registered as cultural heritage.  The  efforts  of  the  Merangin  Regional  Government  in  overcoming obstacles  in  the  management  and  maintenance  of  the  cultural  heritage  of  long hair heirlooms, including: budgeting through the Village Fund and coordinating with the Merangin District Tourism Office.

## Abstrak
Penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan  Pemerintah  Daerah Merangin  dalam  pengelolaan  dan  pemeliharaan  warisan  budaya  benda  pusaka rambut  panjang  di  Desa  Air  Liki  Kecamatan  Tabir  Barat  Kabupaten  Merangin
Tahun  2018 dan  untuk mengetahui kendala dan upaya  Pemerintah  Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya  benda  pusaka  rambut  panjang. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  dengan  studi deskriptif.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  dengan  studi  deskriptif.  Teknik pemilihan  informan  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  metode purposive  sampling (teknik  penentuan  sampel dengan  pertimbangan  tertentu). Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kebijakan  Pemerintah Daerah  Merangin  dalam  pengelolaan  dan  pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat  Kabupaten  Merangin  Tahun  2018  belum  ada,  hal  ini  dibuktikan  dengan tidak adanya penempatan khusus terhadap keberadaan rambut panjang serta akses jalan  menuju  lokasi  yang  tidak  diperbaiki  (hanya  menggunakan  jalur  sungai). Kendala  Pemerintah  Daerah  Merangin  dalam  pengelolaan  dan  pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat  Kabupaten  Merangin  Tahun  2018  diantaranya,  keterbatasan  anggaran  dan belum terdaftar sebagai cagar budaya. Upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi  kendala  dalam  pengelolaan  dan  pemeliharaan  warisan  budaya  benda pusaka  rambut  panjang,  diantaranya  yaitu: mengganggarkan melalui  Dana  Desa serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.
Kata  Kunci  : Kebijakan,  Pengelolaan  dan  Pemeliharaan,  Budaya  Benda  Pusaka

## Rambut Panjang

## PENDAHULUAN
Warisan budaya merupakan sumber informasi yang membawa pesan masa lalu untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang. Warisan budaya antara lain  menginformasikan  bentuk-bentuk  tinggalan  budaya  yang  berupa  perangkat- perangkat simbol/lambang.  Menurut  Ahimsa Putra (2004:2) ada  empat bentuk simbol/lambang  yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan sebagai peninggalan budaya.  Simbol/lambang  peninggalan  budaya  yang  dimaksud adalah: Pertama yaitu benda-benda fisik atau material culture yang mencakup seluruh benda-benda hasil  kreasi  manusia,  mulai  dari benda-benda dengan  ukuran  yang  relatif  kecil hingga  benda-benda  yang  sangat besar, Kedua  yaitu  pola-pola  perilaku  yang merupakan  representasi  dari  adat istiadat sebuah  kebudayaan  tertentu.  Bentuk kedua  meliputi  hal-hal keseharian,  seperti  pola  makan,  pola kerja,  pola  belajar, pola  berdoa, hingga  pola-pola  yang  bersangkutan  dengan  aktivitas  sebuah komunitas, Ketiga adalah sistem nilai atau pandangan hidup yang berupa falsafah
hidup  atau  kearifan  lokal  dari  suatu  masyarakat  dalam  memandang atau memaknai lingkungan sekitarnya, keempat adalah lingkungan yang dapat menjadi bagian dari  tinggalan  budaya  oleh  karena  lingkungan  memainkan  peran sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi terciptanya kebudayaan itu sendiri.
Sayangnya,  tidak  semua  orang  dapat  memaknai  warisan  budaya  yang merupakan akar dari kebudayaan  yang berkembang saat ini.  Kenyataan ini salah satunya disebabkan  karena  ketidaktahuan  masyarakat  tentang  kebudayaan  para pendahulunya.  Oleh  karena  itu, menurut  Wiendu  (1996:18) diperlukan  upaya untuk  menyebarluaskannya, salah  satu  caranya  dapat  ditempuh  dengan memanfaatkan warisan budaya sebagai sarana pariwisata.
Pemanfaatan  warisan  budaya  sebagai  objek  wisata  telah  berkembang menjadi  “industri”  pariwisata  yang  marak  di  dunia.  Mengingat  bahwa  warisan budaya  harus  tetap  lestari  dalam  pemanfaatannya,  diperlukan  manajemen  yang tepat  dalam  penanganannya.  Manajemen  ini  bertujuan  menyeimbangkan  antara kelestarian  objek  dan  perkembangannya,  dalam  usaha  memenuhi  kebutuhan pengunjung  dalam  menikmati  objek.  Kelestarian suatu  warisan  budaya  sangat perlu untuk tetap dijaga, mengingat bahwa warisan budaya merupakan aset yang sangat spesial dan istimewa dan harus terus dapat disaksikan sebagai bukti adanya identitas  suatu  bangsa.  Warisan  budaya  yang  memiliki  kriteria-kriteria  khusus dapat ditetapkan sebagai warisan budaya dunia.
Selain  itu,  maraknya  euforia  otonomi  daerah  telah  menambah  daftar panjang kasus  konflik  dalam  pengelolaan  warisan  budaya.  Setiap  daerah  merasa memiliki hak terhadap warisan budaya tertentu melebihi hak daerah lain maupun pemerintah  pusat.  Karena  itu,  tidak  jarang  pemerintah  daerah  menerapkan kebijakannya  sendiri  yang  seringkali  justru  makin  memperuncing  konflik  dan malah mengikis nilai-nilai warisan budaya sebagai pusaka bangsa.
Konflik  kepentingan  dan pluralisme  yang  berkembang  dalam  masyarakat juga menimbulkan  wacana  baru  dalam  visi  pelestarian.  Selama  ini,  harus  diakui kebijakan  pelestarian  termesan  selalu  diarahkan  pada  upaya “ tidak  mengubah ” atau “ mengembalikan  kekeadaannya  semula ” suatu  warisan  budaya.  Kebijakan seperti  itu  dirasakan  terlalu  kaku,  cenderung  picik,  dan  kurang  dapat  mewadahi
upaya  pemanfaatannya.  Seolah-olah  pelestarian  adalah  untuk  pelestarian  itu sendiri. Namun, kini kebijakan seperti itu sering dipermasalahkan dan di berbagai tempat  sudah  mulai  ditinggalkan.  Memang  disadari  sepenuhnya  bahwa  warisan budaya adalah sumberdaya budaya  yang tak-terbaharui (non-renewable), terbatas (finite),  dan  khas  (contextual).  Karena  itu,  segala  upaya  untuk  mempertahankan nilainya  harus  selalu  diusahakan.  Namun,  disadari  pula  bahwa  upaya mempertahankan  nilainya  itu  tidak  selalu  berarti sekedar  mengabadikan  keadaan semula“,  tanpa  mau  tahu  berarti  atau  tidaknya  upaya  pelestarian  itu  bagi masyarakat. Sebaliknya, pelestarian justru harus dilihat sebagai suatu upaya untuk mengaktualkan kembali warisan budaya dalam konteks sistem yang ada sekarang. Tentu  saja,  pelestarian  harus  dapat  mengakomodasi  kemungkunan  perubahan, karena  pelestarian  harus  diartikan  sebagai  upaya  untuk  memberikan  makna  baru bagi warisan budaya itu semdiri. 1
Ada dua  konteks  utama  yang  dapat  menjelaskan keberadaan  sumberdaya budaya,  yaitu  konteks  sistem  dan  konteks  arkeologi. Konteks  sistem  adalah lingkungan  budaya  yang  masih  berlangsung.  Dalam konteks  ini,  sumberdaya budaya  masih  berperan aktif  dan  dipergunakan  oleh masyarakat.  Konteks arkeologis  adalah  lingkungan  tempat  sumberdaya  budaya (baik  yang tangible maupun  yang intangible)  sudah  tidak  digunakan  lagi. Sumberdaya  yang  tidak digunakan ini seringkali menjadi rusak, hilang dan punah.
Namun, tidak jarang sumberdaya budaya ini masih ada tetapi tidak tampak dan masih  mungkin  ditemukan  kembali.  Pelestarian  pada  hakekatnya  adalah upaya mempertahankan agar suatu sumberdaya budaya tetap berada pada konteks sistem agar dapat berfungsi aktif atau dimanfaatkan oleh masyarakat.  Agar tetap bertahan, sumberdaya budaya yang masih ada dalam konteks sistem mungkin saja harus  dipakai  ulang  atau  didaur  ulang.  Sementara  itu,  sumberdaya  budaya  yang sudah  berada  pada  konteks  arkeologis  akan  dapat  dilestarikan  kalau  sumberdaya itu  dapat  dimasukan  kembali  ke  dalam  konteks  sistem  melalui  proses  reklamasi maupun  daur  ulang.  Proses  reklamasi  dan  daur  ulang  sudah  tentu  mengandung
1 Tanudirjo,  Daud  Aris.  2011. Pelaksanaan  Undang-Undang  Cagar  Budaya,  PPT. Presentasi  FGD  Diselenggarakan  Oleh  Pusat  Kajian  Dampak  Regulasi  dan  Otonomi  Daerah (SadarOtda) Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Yogyakarta, 23 Maret 2018.
makna  perubahan,  yaitu  mengubah  sumberdaya  budaya  yang  sudah  tidah  lagi bermakna  agar dapat  kembali  mempunyai  makna  atau  arti  penting  bagi  sistem budaya  yang  masih  berlangsung. Pada  dasarnya,  upaya pelestarian  adalah  upaya untuk  mempertahankan  sumberdaya  dalam  konteks sistem  dangan  memberikan makna baru bagi sumberdaya budaya itu sendiri, jika tidak ada pemaknaan baru, hakekat pelestarian itu sendiri sulit atau kadang tidak akan tercapai.
Gadis  berambut  panjang  adalah  cerita  yang  berasal  dari  Desa  Air  Liki, Dusun Renah Kepayang, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Cerita ini juga sudah berkembang di daerah lain di Kabupaten Merangin. Bukti fisik berupa rambut  panjang  tersebut  masih  dapat  ditemukan  hingga  sekarang.  Rambut  ini disimpan  dan  dirawat  oleh  Rosdiana,  keturunan  ke  sembilan  dari  pemilik  asli rambut panjang tersebut. Rambut itu sendiri sendiri memiliki panjang ±2.5 meter. Rambut panjang tersebut berbentuk jalinan dan besarnya ± dua jari orang dewasa. Pada bagian ujung rambut tersebut terbentuk sebuah rongga. Menurut ahli waris, rongga  tersebut  merupakan  tempat  bersarangnya  seekor  lipan  putih  penjaga  Si Kusuk.  Keunikan  lain  dari  rambut  tersebut  ialah  tidak  diketahuinya  bagian  awal dan  akhir  jalinan  rambut  tersebut.  Namun,  bagian  pangkal  dan  ujung  rambut masih dapat diketahui. Bagi keturunan Si Kusuk, rambut tersebut juga dinamakan dengan  Sarang  Tampuo. Pemilik  rambut  panjang  tersebut  bernama  Si  Kusuk.  Ia berasal dari daerah Muaro Lolo, Kabupaten Kerinci. 2
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Merangin  belum memiliki kebijakan khusus yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan benda warisan budaya pusaka  rambut  panjang  di  Desa  Air  Liki  Kecamatan  Tabir  Barat  Kabupaten Merangin.  Kondisi  ini  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  museum  bagi penyimpanan benda pusaka tersebut.
Selain  itu  belum  ada  upaya  Pemerintah  Kabupaten  Merangin  untuk memperbaiki akses  ke  lokasi budaya  pusaka  rambut  panjang,  padahal  jika  akses jalan  darat  dapat  dibangun  dengan  baik  diharapkan  keberadaan budaya  pusaka
2 Observasi dan wawancara di Dusun Renah Kepayang, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Februari 2018
rambut  panjang tersebut  dapat  dijadikan  wisata  budaya  sehingga  menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Air Liki.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kebijakan Publik
Kebijakan  Publik Pada  dasarnya  banyak  batasan  atau  definisi  apa  yang dimaksud  dengan kebijakan  publik  (public  policy)  dalam  literatur-literatur  ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan  yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh  para  ahli  pada  akhirnya  juga  akan  menentukan  bagaimana kebijakan  publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007:16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Syafiie (2006:105) menyatakan bahwa “kebijakan  publik  adalah  apapun  juga yang  dipilih  pemerintah,  apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do )”.
Dye  dalam  Harbani  Pasolong (2008:9) mengemukakan  bahwa  bila pemerintah  mengambil  suatu  keputusan  maka  harus  memiliki  tujuan  yang jelas, dan  kebijakan  publik mencakup  semua  tindakan  pemerintah,  jadi  bukan semata- mata  merupakan  pernyataan  keinginan  pemerintah  atau  pejabat pemerintah  saja. Sementara  Carl  Friedrich dalam  Pasolong  (2008:18) mengemukakan  bahwa: Kebijakan sebagai suatu arah tindakan  yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang memberikan  hambatan- hambatan  dan  peluang-peluang  terhadap kebijakan  yang  diusulkan  untuk menggunakan  dan  mengatasi  dalam rangka  mencapai  suatu  tujuan  atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
Namun  demikian,  satu  hal  yang  harus  diingat  dalam  mendefinisikan kebijakan,  adalah  bahwa  pendefinisian  kebijakan  tetap  harus  mempunyai pengertian  mengenai  apa  yang  sebenarnya  dilakukan  oleh  pemerintah, daripada apa  yang diusulkan  dalam  tindakan  mengenai  suatu  persoalan tertentu.  Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila  definisi tersebut mencakup pula
arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.  Winarno  mengemukakan  bahwa definisi  yang  lebih  tepat  mengenai kebijakan  publik  adalah  sebagaimana definisi  yang  dikemukakan  oleh  James Anderson dalam  Winarno (2007:18) yaitu  “kebijakan  merupakan  arah  tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam  mengatasi  suatu masalah  atau  suatu  persoalan”.  Konsep  kebijakan  ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.
Amir  Santoso  dalam  Winarno  dengan mengkomparasi  berbagai  definisi yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  yang menaruh  minat  dalam  kebijakan  publik mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya pandangan  mengenai  kebijakan  publik dapat  dibagi  ke  dalam  dua  wilayah kategori  yaitu: Pertama,  pendapat  ahli  yang menyamakan  kebijakan  publik  dengan tindakan-tindakan  pemerintah.  Para  ahli dalam  kelompok  ini cenderung  menganggap  bahwa  semua  tindakan  pemerintah dapat disebut  sebagai  kebijakan  publik.  Kedua,  menurut  Amir  Santoso dalam Winarno  (2007:17) berangkat dari  para  ahli  yang  memberikan  perhatian  khusus kepada pelaksanaan  kebijakan.  Para  ahli  yang  masuk  dalam  kategori  ini terbagi dalam  dua  kubu,  kubu  pertama  melihat  kebijakan  publik  dalam tiga  lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis  yang mengandung kondisi- kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.
Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa  kebijakan  publik merupakan  tindakan-tindakan  tertentu yang  dilakukan oleh  pemerintah  ataupun  pejabat  pemerintah.  Setiap  kebijakan yang  dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan  masalah  atau  problem  yang  ada  dalam kehidupan  masyarakat. Kebijakan  publik  sangat  perlu  adanya  karena  tugas pemerintah  sebagai  pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

## Benda Budaya
Benda budaya (Tangible Heritage) merupakan warisan budaya dunia yang berwujud  benda  sehingga  sering  diidentikkan  dengan  benda  budaya  yang  dalam hukum Internasional sering diistilahkan dengan 'cultural property'. Secara umum cultural  property merujuk  pada  obyek-obyek  tertentu  dalam  ruang  lingkup terbatas  yang  dapat  dibedakan  dari  obyek  biasa  karena  signifikasi  budaya  yang dimiliki  benda  tersebut  dan  atau  karena  kelangkaannya.  Segala  upaya  untuk mendefinisikannya  akan  menunjukkan  sifat  heterogen  dari  benda  budaya.  Oleh karena  itu,  pengkategorian  terhadap  benda  budaya  sangatlah  tidak  terbatas. Dibandingkan  dengan intangible  heritage,  kekayaan  budaya  dunia  berupa  benda (tangible  heritage)  sifatnya  lebih  nyata  dan  jelas  keberadaannya  karena  ia  dapat diamati  secara  objektif  melalui  pengamatan  indra  sehingga  lebih  mudah  untuk dilindungi oleh hukum internasional (Merryman, 2005).
Properti  Budaya  merupakan  wujud  budaya  yang  sangat  kongkrit,  yaitu merupakan  buah  hasil  karya  seni  masyarakat  tertentu,  berbentuk,  berupa  benda, dapat  disentuh  dan  dilihat. Definisi  mengenai  benda  budaya  dapat  ditemukan dalam berbagai konvensi internasional. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Hague Convention of 1954) dalam Pasal 1, menyatakan definisi benda/properti budaya :
a. benda  bergerak  atau  tidak  bergerak  yang  bernilai  sangat  penting  bagi warisan  budaya  setiap  orang,  seperti  monumen  arsitektur,  seni  atau sejarah,  baik  yang  bersifat  keagamaan  atau  sekuler;  situs  arkeologi; kelompok  bangunan  yang,  secara  keseluruhan,  bersifat penting  bagi sejarah atau seni; karya seni; manuskrip, buku dan benda-benda lain yang bernilai seni, sejarah atau kepentingan arkeologis; serta koleksi ilmiah dan koleksi  penting  dari  buku  atau  arsip  atau  reproduksi  dari  properti  yang didefinisikan di atas
b. bangunan  dengan  tujuan  utama  dan  efektifitasnya  adalah  untuk melestarikan  atau  memamerkan  properti  budaya  bergerak  seperti  yang didefinisikan  dalam  sub-ayat  (a)  seperti  museum,  perpustakaan  besar  dan deposit  arsip,  dan  perlindungan  juga  dimaksudkan  untuk  tempat-tempat
yang  menaunginya,  dalam  hal  terjadi  konflik  bersenjata,  properti  budaya bergerak yang didefinisikan dalam sub ayat (a)
c. pusat-pusat/sentra  yang  mengandung  sejumlah  besar  properti  budaya sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  (a)  dan  (b),  dikenal sebagai  "sentra- sentra mengandung monumen/ centers containing monuments".
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export,  and  Transfer  of  Ownership  of  Cultural  Property yang  dikeluarkan  1970 juga memberikan definisi tentang benda/properti budaya. Definisi properti budaya dalam  Konvensi  ini  diuraikan  secara  rinci  dalam  Pasal  1  yang  berbunyi:  "Untuk tujuan  Konvensi  ini,  istilah  'kekayaan  budaya'  berarti  properti  yang,  dalam khasanah  agama  atau  sekuler,  yang  secara  khusus  ditunjuk  oleh  masing-masing Negara untuk dijadikan sebagai benda bernilai penting bagi arkeologi, prasejarah, sejarah, sastra, seni atau ilmu pengetahuan dan yang milik kategori berikut:
a. Koleksi  dan  spesimen  fauna  dan  flora  langka,  mineral  dan  anatomi, dan obyek paleontologi;
b. Properti  sejarah,  termasuk  sejarah  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  militer, dan  sejarah  sosial,  mengenai  sejarah  perjalanan  hidup  pemimpin  bangsa, pemikir,  peneliti,  dan  seniman  dan  juga  (yang  terkait)  pada  kepentingan event nasional;
c. Produk penggalian arkeologi (termasuk penemuan yang bersifat umum dan rahasia) atau dari penemuan arkeologi;
d. Bagian  dari  monumen  bersejarah  atau  artistik  atau  situs  arkeologis  yang telah patah;
e. Benda antik yang berusia lebih dari seratus tahun seperti artefak, koin, atau stempel;
f. Obyek yang terkait kepentingan etnologi (entitas etnik);
g. Properti yang memiliki nilai seni, seperti:
1. Gambar, lukisan, dan gambar yang dibuat seluruhnya dengan tangan dalam berbagai metode dan berbagai material (tidak termasuk desain industri dan benda pabrik yang dihias dengan tangan);
2. Karya asli seni patung dan pahatan di bahan apapun;
3. Ukiran asli, cetakan, dan litograf (tulisan-tulisan);
4. Kumpulan  seni  asli assemblages (sejenis  mozaik)  dan montage (komposisi benda berbentuk gambar) di bahan apapun;
h. Manuskrip langka dan incunabula (buku-buku cetakan awal ditahun 1500- an), buku-buku lama, dokumen dan publikasi minat khusus (sejarah, seni, ilmu pengetahuan, sastra, dll) secara tunggal atau koleksi;
i. Prangko/benda  pos,  pendapatan  dan  sejenis  perangko,  tunggal  atau koleksi;
j. Benda-benda furnitur yang berusia lebih dari seratus tahun dan alat musik tua".

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di Desa  Air  Liki  Kecamatan  Tabir  Barat Kabupaten Merangin. Pemilihan  lokasi  tersebut  didasari  bahwa  Desa  Air  Liki merupakan  salah  satu  desa  yang  memiliki warisan  budaya  benda  pusaka  rambut panjang  di  Kabupaten  Merangin. Metode penelitian  penelitian  ini  adalah metode deskriptif    kualitatif  yaitu  menggambarkan  dan  menjelaskan  bagaimana  keadaan dari objek penelitian berdasarka n fakta-fakta yang ada serta menganalisanya agar bisa  menarik  suatu  kesimpulan.  Pada penelitian  ini  wawancara  dengan  informan dilakukan secara mendalam (depth interview). 3

## PEMBAHASAN
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Merangin  dalam  Pengelolaan  dan Pemeliharaan Warisan Budaya Benda Pusaka Rambut Panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018.
Rambut  Panjang  yang  ada Desa  Air  Liki,  Dusun  Renah  Kepayang, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin merupakan salah satu benda pusaka yang  perlu  mendapatkan  perhatian  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Merangin,  hal ini  bertujuan  agar  warisan  benda  budaya  tersebut  dapat  terpelihara  dengan  baik. Hasil  Wawancara  dengan  beberapa  Informan diketahui  bahwa kebijakan
3 Ibid., hal. 312
Pemerintah  Daerah  Merangin  dalam  pengelolaan  dan  pemeliharaan  warisan budaya  benda  pusaka  rambut  panjang  di  Desa  Air  Liki  Kecamatan  Tabir  Barat Kabupaten  Merangin  Tahun  2018 masih  sangat  minim,  hal  ini  sebagaimana disampaik an  oleh  Kepala  Desa  Air  Liki:  “....belum  ada  kebijakan  khusus mengenai pengelolaan dan pemeliharaan benda pusaka rambut panjang si Kusuk, baik tahun 2018 ini maupun beberapa tahun terakhir...” 4
Pernyataan  tersebut  menggambarkan  bahwa  tidak ada  kebijakan  khusus yang  dibuat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Merangin  dalam  mengembangkan potensi  wisata  budaya  yang  terdapat  di  Desa  Air  Liki  Kecamatan  Tabir  Barat, keberadaan benda  pusaka  rambut  panjang  si  Kusuk sebenarnya  dapat mendatangkan  nilai  ekonomis  dengan  adanya kebijakan  wisata  budaya  bagi masyarakat.
Beliau  melanjutkan:  “...padahal  kita  sangat  berharap  sekali  ada  kebijakan khusus untuk pengelolaan tersebut, karena ini kan merupakan benda pusaka yang sangat  perlu  dilestarikan,  benda  pusaka  ini  memiliki  nilai  sejarah  yang  tidak pernah terulang kedua kalinya...” 5
Pelestarian pusaka budaya membantu masyarakat tidak hanya melindungi aset  fisik  bernilai  ekonomis,  tetapi  juga  melestarikan  praktik,  sejarah, dan lingkungan, dan rasa kontinuitas dan identitas
Pendapat yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Ibu  Rosdiana  selaku  Penjaga Rambut Panjang yang juga merupakan ahli Waris:
“...tidak ada kebijakan, padahal kami sangat berharap sekali, sebab kondisi rambut  ini  jika  tidak  disimpan  dengan  baik  dikhawatirkan  akan  cepat rapuh,  kita  berharap  ada  kebijakan  khusus  baik  itu  untuk  penyimpanan maupun jalan menuju ke daerah sini...” 6
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten  Merangin  sangat  diharapkan  oleh  ahli  waris benda  pusaka  rambut panjang  si Kusuk,  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  menjaga
4 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
5 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
6 Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga  merupakan ahli Waris, tanggal 18 Juni 2018
kelestarian  benda  pusaka  tersebut,  karena  sama-sama  diketahui  bahwa  rambut panjang dapat rusak jika tidak dirawat dengan baik.
Jika  dikaitkan  dengan  pendapat James  Anderson  dalam  Winarno yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang  ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu masalah  atau  suatu  persoalan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  ada kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Merangin  dalam  mengatasi  masalah kelestarian  benda  pusaka Rambut  panjang  Si  Kusuk  serta  akses  menuju  lokasi benda pusaka tersebut.
Beliau melanjutkan:
“...yang ada hanyalah bantuan ala kadarnya yang diberikan pejabat kepada kami, seperti Pak Bupati Al Haris memberikan secara pribadi pada tahun 2015  memberikan  uang  sebesar  Rp.  1.000.000,-,  pak  Nalim  pernah  juga datang dan memberi uang sebesar Rp. 150.000,- ...” 7
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan  benda pusaka  dengan  memberikan  sumbangan  semampu  dan seikhlasnya agar dapat membantu pengelola dalam pelestarian benda pusaka.
Berdasarkan  buku  tamu  yang  diperlihatkan  terlihat  bahwa  terdapat beberapa  bantuan  yang  diberikan  secara  pribadi  dengan  jumlah  yang  bervariasi, mulai dari Rp. 100.000,- hingga Rp. 1.000.000,- sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel.1 Daftar Sumbangan Pengunjung Rambut Panjang Si Kusuk No Nama Waktu dan Sumbangan 1 Rotani Yutaka, SH (Bupati Merangin 1998-2008) 10-11-2007 Rp. 500.000,- 2 H. Hasan Basri Agus (Gubernur Jambi 2010-2015 10-11-2007 Rp. 1.000.000,- 3 H. Al Haris S.Sos, MH (Bupati Merangin 2013-2023) 11-11-2015 Rp. 25-02- 20181.000.000,- 4 Dr. H. Nalim, SH. MM (Bupati 25-02-2018
7 Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga  merupakan ahli Waris, tanggal 18 Juni 2018
No Nama Waktu dan Sumbangan Merangin 2008-2013) Rp. 150.000,- 5 Idris, S.Pd (Camat Tabir Barat) 25-02-2018 Rp. 400.000,- 6 Rahman (Sekcam Tabir Barat) 22-03-2018 Rp. 300.000,- 7 Perum Kades se Tabir Barat 22-03-2018 Rp. 450.000,- 8 Anak Yusuf Efendi Rp. 200.000,- 9 H. Sahar 22-02-2018 Rp. 200.000,- 10 Kades Durian Batakuk 22-02-2018 Rp. 200.000,- 11 Agus Priyono dkk 23-4-2018 Rp. 100.000,-
Sumber : Buku Tamu Pengunjung, 2018
Tabel  tersebut  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  pengelolaan  dan pemeliharaan  rambut  panjang  hanya  menggunakan  anggaran  seadanya  yang bersumber  dari  bantuan  yang  diberikan  oleh  pengunjung,  bantuan  tersebut diberikan dalam bentuk sumbangan seikhlasnya tanpa ditentukan besaran yang harus diberikan.
Pemberian  kewenangan  yang  cukup  besar  kepada  Pemerintah  Daerah dapat  kita  lihat  pada  Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang Benda Cagar Budaya. Disitu disebutkan 16 kewenangan sebagai berikut:
1. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
2. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. menghimpun data Cagar Budaya;
4. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. mendirikan  dan  membubarkan  unit  pelak-sana  teknis  bidang  pelestarian, penelitian, dan museum;
11. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
12. memberikan  penghargaan  kepada  setiap  orang  yang  telah  melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. memindahkan  dan/atau  menyimpan  Cagar  Budaya  untuk  kepentingan pengamanan;
14. melakukan  pengelompokan  Cagar  Budaya berdasarkan  kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
15. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. menghentikan  proses  pemanfaatan  ruang  atau  proses  pembangunan  yang dapat  menyebabkan  rusak,  hilang,  atau  musnahnya  Cagar  Budaya,  baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
Kewenangan  yang sama juga diberikan kepada  Pemerintah Pusat, kecuali 5 kewenangan yang bersifat pen-gaturan di tingkat nasional, yaitu:
1. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
2. melakukan  pelestarian  Cagar  Budaya  yang  ada  di  daerah  perbatasan  dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
3. menetapkan  Benda  Cagar  Budaya,  Bangunan  Cagar  Budaya,  Struktur  Cagar Budaya,  Situs  Cagar  Bu-daya,  dan/atau  Kawasan  Cagar  Budaya  sebagai Cagar Budaya Nasional;
4. mengusulkan  Cagar  Budaya  Nasional  sebagai  warisan  dunia  atau  Cagar Budaya bersifat internasional; dan
5. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.
Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah  untuk  memperlambat  hilangnya  warisan  budaya  dari  wilayah  Indonesia. Presepsi  bawha  cagar  budaya  memiliki  nilai  ekonomi  yang  menguntungkan apabila  diperjual  belikan,  secara  bertahap  dapat  digantikan  dengan  pemanfaatan bersifat  berkelanjutan  (sustainable) agar  dapat  dinikmati  kehadirannya  oleh generasi  mendatang.  Peran  Pemerintah  Daerah  menjadi  tantangan  yang  patut dipertimbangkan  untuk  mencapai  maksud  ini.  Hanya  melalui  pendekatan pelestarian  yang  bersifat  menyeluruh  (holistik)  harapan rakyat  yang  dirumuskan menjadi  un-dang-undang  ini  dapat  direalisasikan  oleh  semua  pemangku
kepentingan.  Masyarakat  daerah mampu  menjadi  garda  terdepan  menjaga kekayaan  budaya  miliknya  sebagai  kekayaan  bangsa  yang  dibanggakan  oleh generasi mendatang.
Sayangnya belum ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin terhadap pengelolaan  dan  pemeliharaan  warisan  budaya  benda  pusaka  rambut panjang  di  Desa  Air  Liki  Kecamatan  Tabir  Barat  Kabupaten  Merangin selama tahun 2018
Kendala Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  beberapa informan  diketahui  bahwa kendala  Pemerintah  Daerah  Merangin  dalam pengelolaan  dan  pemeliharaan  warisan  budaya  benda  pusaka  rambut  panjang  di Desa  Air  Liki  Kecamatan  Tabir  Barat  Kabupaten  Merangin  Tahun  2018, diantaranya adalah:
1. Terbatasnya anggaran
Terbatasanya  anggaran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Merangin  selama beberapa tahun terakhir menyebabkan daerah tidak mampu mengganggarkan jalan menuju  Desa  Air  Liki,  hal  ini  dikarenakan  panjangnya  jalan  tersebut  yang mencapai  35  km,  sehingga  membutuhkan  dana  yang  cukup  besar.  Hal  ini sebagaimana  disampaikan  oleh Bapak  Pulpi  Marlinton  selaku  Kepala  Desa  Air Liki:
“.....kami  telah  berupaya  menyampaikan  kepada  pemerintah  daerah,  dan telah  beberapa  kali  pejabat  yang  turun  ke  sini,  untuk  melihat  kondisi rambut panjang dan telah kami sampaikan mengenai akses jalan menuju ke sini, namun masalah yang selalu disampaikan ke kami adalah keterbatasan anggaran APBD...” 8
Beliau melanjutkan:
“..kalau mau buat jalan dari Ngaol ke Air Liki memang butuh dana besar, sebab  panjang  jalan  yang  akan  dibuka  tersebut  bisa  mencapai  35  km,
8 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
belum lagi jembatan yang harus dibuat di sepanajng jalan tersebut, karena banyak sungai yang melintasi, selain itu jalan yang terjal dan berbukit...” 9

## 2. Belum terdaftar sebagai Cagar Budaya
Kendala  lain Pemerintah  Daerah  Merangin  dalam  pengelolaan  dan pemeliharaan  warisan  budaya  benda  pusaka  rambut  panjang  di  Desa  Air  Liki Kecamatan  Tabir  Barat  Kabupaten  Merangin  Tahun  2018 yaitu  belum terdaftarnya  Rambut  Panjang  sebagai  cagar  budaya  yang  dilindungi,  hal  ini sebagaimana diungkapkan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki:
“..sebenarnya masyarakat di sini mau mengurusnya, hanya saja masyarakat ini  tidak  mengerti  caranya  bagaimana,  selain  itu  tentu  biayanya  mahal, maka  kita  sangat  berharap  sekali  adanya  upaya  pemerintah  derah  yang mendaftarkan, b ukan dari masyarakat, namun masyarakat siap bantu..” 10
Pendapat  yang  sama  juga  disampaikan  oleh Ibu  Rosdiana  selaku  Penjaga Rambut  Panjang  yang  juga  merupakan  ahli  Waris :  “...banyak  sudah  yang memberikan  masukan  kepada  kita,  agar  didaftarkan,  tapi  siapa  yang mendaftarkannya,  kalau  kami  tidak  mungkin  mendaftarkannya,  karena  tidak mengerti, selain itu biaya mengurusnya tentu tidak ada...” 11
Pernyataan  tersebut  menggambarkan  bahwa  ada  upaya  masyarakat  untuk mendaftarkan  sebagai  cagar  budaya  sehingga  Desa  Air  Liki  bisa  menjadi  desa wisata, mengutarakan,  pengembangan  desa  wisata  sudah  lama  direncanakan, namun  belum  bisa  terealisasi  karena  anggaran  yang  belum  turun. Karena  tak hanya  obyek  wisata  yang  ramai,  desa yang  menuju  lokasi  rambut  panjang  Si Kusuk juga merasakan dampak ekonomi. hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki:
“... Saya kira sudah saatnya  pariwisata Desa Air  Liki maju karena potensi wisata  cukup  banyak  yang  belum  digarap  dengan  maksimal.  Untuk  itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Air Liki dengan membuat desa wisata ..” 12
9 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
10 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
11 Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga merupakan ahli Waris
12 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
Menurutnya,  masyarakat  desa  wisata  akan  diberdayakan  sesuai  dengan potensi  yang  ada  dan  program  ini  tentunya  membutuhkan  dukungan  penuh  dari warga.
Selanjutnya Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki berharap dalam pengelolaan desa wisata tidak melakukan modernisasi di dalam desa wisata itu sendiri. Dia menilai, masyarakat di desa wisata  akan mengangkat potensi lokal yang semakin ditinggalkan di tengah era modernisasi saat ini. Karena menurutnya, dengan  mengembangkan  potensi  lokal  di  desa  wisata  akan  menjadi  daya  tarik tersendiri.  "Karena  hal  tersebut  akan  memberi  kesan  tersendiri  bagi  para pengunjung di desa wisata.. ” 13
Upaya  Pemerintah  Daerah  Merangin  dalam  mengatasi  kendala  dalam Pengelolaan dan  Pemeliharaan  Warisan  Budaya  Benda  Pusaka  Rambut Panjang.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  beberapa informan  diketahui  bahwa upaya  Pemerintah  Daerah  Merangin  dalam  mengatasi kendala  dalam  pengelolaan  dan  pemeliharaan  warisan  budaya  benda  pusaka rambut panjang, diantaranya adalah:
1. Mengganggarkan Dalam Dana Desa
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  akses masyarakat  luar  terhadap  keberadaan warisan  budaya  benda  pusaka  rambut panjang diantarnaya  mengganggarkan  dana  desa,  Hal  ini  sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki : “.....kami telah  berupaya  untuk  mengganggarkan  dalam  dana  desa  untuk  perbaikan  jalan, khususnya jalan setapak untuk ojek dari desa Air Liki menuju ke pelabuahan Batu Gembung ...” 14
13 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
14 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
Beliau  melanjutkan:  “..mudah -mudahan  dengan  perbaikan  tersebut  lama waktu jarak tempuh dapat dikurangi...” 15
Pemberdayaan  masyarakat  atau  komunitas  lokal  merupakan  paradigma yang  sangat  penting  dalam  kerangka  pengembangan  dan  atau  pengelolaan sumberdaya budaya dan pariwisata. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan  tersebut  digaris  bawahi  oleh  Murphy  yang  memandang  bahwa pengembangan  kegiatan  budaya  dan  pariwisata  merupakan  “kegiatan  yang berbasis komunitas”, yaitu sumberdaya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen  fisik  maupun  non  fisik  (nilai-nilai,  norma-norma,  adat  dan  tradisi)  yang melekat  pada  komunitas  tersebut  merupakan  unsur  penggerak  utama  kegiatan utama budaya dan tradisi masyarakat itu sendiri; disisi lain komunitas lokal yang hidup  dan  tumbuh  berdampingan  dengan  suatu  obyek  wisata  tidak dapat dipungkiri  sebenarnya  telah  menjadi  bagian  dari  sistem  ekologi  yang  saling  kait mengkait dengan sumberdaya budaya dan pariwisata.
Pendekatan  tersebut  menegaskan  bahwa  pengembangan  sumberdaya budaya  dan  pariwisata  harus  sensitif  dan  responsif  terhadap keberadaan  dan kebutuhan  komunitas  lokal  dan  bahwa  dukungan  dari  seluruh  komunitas  (tidak saja hanya dari mereka yang mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari kegiatan  budaya  dan  pariwisata)  amat  sangat  diperlukan  bagi  keberhasilan pengembangan  dan  pengelolaan  sumberdaya  budaya  dan  pariwisata  di  tingkat lokal.
Pentingnya  peran  komunitas  lokal  di  garis  bawahi  oleh  Wearing  yang menegaskan  bahwa  sukses  atau  keberasilan  jangka  panjang  kegiatan  (industri) budaya  dan  pariwisata  akan  sangat  tergantung  pada  tingkat  penerimaan  dan dukungan  dari  komunitas  lokal.  Karena  itu,  untuk  memastikan  bahwa pengembangan kegiatan (industri) budaya dan pariwisata disuatu tempat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana menfasilitasi keterlibatan yang luas
15 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
dari  komunitas  lokal  dalam  proses  pengembangan  dan  memaksimalkan  nilai manfaat  sosial dan ekonomi dari kegiatan budaya dan pariwisata.
Dalam pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan komunitas lokal, masyarakat menduduki sebagai pihak yang ikut berperan baik sebagai subyek mau obyek.  Masyarakat  menjadi  pelaku  kegiatan  wisata  yang  memiliki  pengalaman turun  menurun  dalam  hal  pengelolaan  sumberdaya  alam,  budaya  serta  aktifitas ekonomi sehingga  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  mengelola  secara berkelanjutan  karena  menyangkut  kepentingan  hidup  masyarakat  lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal selanjutnya perlu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
a. Memajukan  tingkat  hidup  masyarakat  sekaligus  melestarikan  identitas budaya dan tradisi lokal.
b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata pada penduduk lokal.
c. Berorientasi  pada  pengembangan  usaha  berskala  kecil  dan  menengah dengan daya serap tenaga besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
d. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
e. Memanfaatkan  pariwisata  seoptimal  mungkin  sebagai  agen  penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Air  Liki  untuk  mengatasi hambatan  belum  terdaftarnya  Rambut  Panjang  sebagai  cagar  budaya  adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, hal ini  sebagaimana  diungkapkan Bapak  Pulpi  Marlinton  selaku  Kepala  Desa  Air Liki :  “..kita  berupaya  untuk  berkoordinasi  dengan  Dinas Pariwisata  Kabupaten Merangin agar  Rambut  Panjang  ini  dapat  didaftarkan  sebagai  cagar  budaya, sehingga kedepannya dapat dilestarikan keberadaannya..” 16
Beli au menambahkan: “...dengan masuknya rambut panjang sebagai cagar budaya  diharapkan  ada  perhatian  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat
16 Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018
terhadap  pengelolaan  dan  pemeliharaaannya,  sehingga  kedepannya  tidak  hanya tinggal nama saja...” 17
Pembangunan  berkelanjutan  (Sustaniable  Development)  telah  menjadi agenda  global  dalam  setiap  proses  pembangunan.  Oleh  karenanya,  seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan harus  menerapkan  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.
Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata dikenal dengan  konsep  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  (Sustaniable  tourism Development),  yang  pada  intinya  mengandung  pengertian  pembangunan pariwisata yang tanggap terhadap minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat  setempat  dengan  tetap  menekankan  upaya  perlindungan  dan pengelolaannya  yang  berorientasi  jangka  panjang.  Upaya  pengembangan  dan pengelolaan  sumber  daya  yang  dilakukan  harus  diarahkan  agar  dapat  memenuhi aspek  ekonomi,  sosial  dan  estetika.  sekaligus  dapat  menjaga  keutuhan  dan  atau kelestarian  ekologi,  keanekaragaman  hayati,  budaya  serta  sistem  kehidupan. (WTO,1990)
Konsep  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  tersebut  pada  intinya menekankan empat (4) prinsip , sebagai berikut:
a. Layak secara Ekonomi (Economically Feasible)
b. Berwawasan lingkungan (Environmentally Feasible)
c. Dapat diterima secara sosial (Socially Accepable)
d. Dapat diterapkan secara teknologi (Technologically Appropriate)
Prinsip Economically  Feasible,  menekankan  bahwa  proses  pembangunan harus layak secara ekonomi, dilaksanakan secara efesien untuk dapat memberikan nilai  manfaat  ekonomi  yang  berarti  baik  bagi  pembangunan  wilayah  maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Prinsip Environmentally Feasible, menekankan bahwa proses pembangunan  harus  tanggap  dan  memperhatikan  upaya-upaya  untuk  menjaga
17 Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga merupakan ahli Waris
kelestarian  lingkungan  (alam  maupun  budaya),  dan  seminimal  mungkin menghindarkan dampak  negatif  yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
Prinsip Socially  Accepable,  menekankan  bahwa  proses  pembangunan harus  dapat  diterima  secara  sosial,  dimana  upaya-upaya  pembangunan  yang dilaksanakan agar memperhatikan nilai-nilai, norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan tersebut.
Prinsip Technologically  Appropriate,  menekankan  bahwa  proses pembangunan  yang  dilaksanakan  secara  teknis  dapat  diterapkan,  efesien  dan memanfaatkan  sumberdaya  lokal  dan  dapat  diadopsi  oleh  masyarakat  setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang. Secara sederhana pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam tiga (3) sasaran utama pencapaian, yaitu :
a. Kualitas sumber daya lingkungan (alam dan budaya), dimana pembangunan pariwisata harus tetap menjaga keutuhan sumberdaya alam dan budaya yang ada,  serta  memperhatikan  daya  dukung  kawasan  tersebut  apakah  masih mampu menerima/mentolerir pembangunan pariwisata
b. Kualitas hidup masyarakat setempat (sosial ekonomi), dimana pembangunan  pariwisata  harus  mampu  memberikan  dampak  positif (benefit)  bagi  sosial  ekonomi  masyarakat  setempat,  seperti  menumbuhkan kesempatan  kerja,  atau  bahkan  menjadikannya  sebagai  masyarakat  yang mandiri secara ekonomi.
c. Kualitas  pengalaman  berwisata  (wisatawan),  dimana  pembangunan pariwisata  harus  peka  terhadap  tingkat  kepuasan  wisatawan.,  sehingga menjadikan  perjalanan  wisata  nya  sebagai  sebuah  pengalaman  yang berharga.  Dalam  hal  ini,  kualitas  produk  wisata  serta  interpretasinya memiliki  peranan  sangat  penting  bagi  kualitas  pengalaman  berwisata seseorang

## KESIMPULAN
1. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Merangin  dalam  pengelolaan  dan pemeliharaan  warisan  budaya  benda  pusaka rambut  panjang  di  Desa  Air Liki  Kecamatan  Tabir  Barat  Kabupaten  Merangin  Tahun  2018 belum  ada, hal ini dibuktikan:
a. Tidak adanya penempatan khusus terhadap keberadaan rambut panjang
b. serta  akses  jalan  menuju  lokasi  yang  tidak  diperbaiki  (hanya menggunakan jalur sungai).
2. Kendala Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 diantaranya:
a. Keterbatasan anggaran
b. Belum terdaftar sebagai cagar budaya.
3. Upaya Pemerintah  Daerah  Merangin  dalam  mengatasi  kendala  dalam pengelolaan  dan  pemeliharaan  warisan  budaya  benda  pusaka  rambut panjang, diantaranya yaitu:
a. Mengganggarkan melalui Dana Desa
b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahimsa Putra, H.S, 2004, Mengembangkan  Wisata Budaya dan Budaya Wisata,. Puspar, Yogyakarta.
BPS Merangin, Kecamatan Tabir Barat dalam Angka 2017.
E.B.  Tylor  dalam  Nyoman  Kutha  Ratna,  2005, Sastra  dan  Cultural  Studies: Representasi Fiksi dan Fakta. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Harris, Marvin, 1999, Theories of Culture in Postmodern Times. Altamira Press, New York.
John Henry Merryman, 2005, “ Cultural Property Internationalism ”, International Journal
Koentjaraningrat,1974, Kebudayaan,  Mentalitet  dan  Pembangunan,  cet.  7, PT.Gramedia, Jakarta.
Nuryanti  Wiendu,  1996, Tourism  and  Culture. Global  Civilization  in  Change, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta, hal.1
Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta. Penerbit Pusat Studi Hukum.
Rozali  Abdullah.  2005. Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan  Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung; Refika Aditama
Syafiie,  Inu  Kencana.  2006. Sistem  Administrasi  publik  Republik  Indonesia (SANKRI). Jakarta : PT Bumi Aksara.
Tanudirjo, Daud Aris. 2011. Pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya, PPT. Presentasi  FGD  Diselenggarakan  Oleh  Pusat  Kajian  Dampak  Regulasi dan  Otonomi  Daerah (SadarOtda)  Fakultas  Hukum  UGM  Yogyakarta,
Yogyakarta, 23 Maret 2018.
Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik  :Teori  dan  Proses.  Yogyakarta  : Med. Press (Anggota IKAPI)