## PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN PERAN SERTA BPD TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI TELUK SEBONG DAN TELUK BINTAN
THE EFFECT OF VILLAGE APPARATUS COMPETENCY AND ROLE AND BPD ON THE QUALITY OF VILLAGE FINANCIAL STATEMENTS IN SEBONG AND TELUK BINTAN BAYS
Asri Eka Ratih¹, Nurhasah. S² ¹Universitas Maritim Raja Ali Haji ²Universitas Maritim Raja Ali Haji asriekaratih@umrah.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kompetensi aparatur dan peran serta BPD dalam mewujudkan laporan keuangan desa dalam pengelolaan dana desa agar lebih berkualitas  dan  sesuai  dengan  standar.    Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  nantinya  dapat dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan atau tidaknya aparatur desa dalam mengelola dana desa  serta  mempertanggungjawabkannya  dengan  kompetensi  yang  dimiliki  aparatur  desa  dan peran  serta  BPD.  Penelitian  ini  dilakukan  di  desa  Teluk  Sebong  dan  Teluk  Bintan,  yang berjumlah 13 desa, yang menjadi sampel atau sasaran dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang  terdiri  dari  kepala  desa,  sekertaris  desa,  bendahara  desa  dan  ketua  BPD.  Hasil  dari penelitian menjelaskan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan. Begitupula peran serta BPD dalam pelaksanaan  dan  pengeloaan  dana  desa,  maka  akan  semakin  baik  kualitas  laporan  keuangan desa yang disajikan.
Kata Kunci  : Kompetensi, Peran Serta BPD, Kualitas Laporan Keuangan Desa

## ABSTRACT
This study aims to determine and measure the level of competence of the apparatus and the role of the BPD in realizing village financial reports in managing village funds to be more qualified and in  accordance  with  standards.  The  results  of  this  study  are  expected  to  later  be  used  as  a benchmark for the success or failure of village officials in managing village funds and to account for  the  competencies  possessed  by  village  officials  and  the  role  of  BPDs.  This  research  was conducted in Teluk Sebong and Teluk Bintan villages, which numbered 13 villages, which were the  samples  or  targets  in  this  study  were  village  apparatus  consisting  of  village  heads,  village secretaries,  village  treasurers  and  BPD  chairpersons.  The  results  of  the  study  explain  that  the higher the competencies possessed by the village apparatus, the better the quality of the financial statements presented. Likewise the role of the BPD in the implementation and management of village funds, the better the quality of village financial reports presented.
Keywords : Competence, Participation of BPD, Quality of Village Financial Reports

## PENDAHULUAN
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perhatian yang besar  ditujukan kepada pedesaan, hal itu didasarkan  pada kenyataan bahwa  desa merupakan tempat  berdiamnya  sebagian  besar  rakyat  Indonesia,  kedudukan  desa  dan  masyarakat  desa merupakan  dasar  landasan  kehidupan  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Keberhasilan penyelenggaran  pemerintahan  di  dalam  suatu  masyarakat  akan  turut  ditentukan  oleh  para pemimpin  masyarakat  dan  didukung  oleh  peran  serta  masyarakat,  maka  demikian  pula  pada penyelenggaran  pemerintahan  di  desa  memerlukan  kemampuan  dari  pemimpin  dan  didukung oleh  masyarakat  desa  setempat.  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  mengakui adanya  otonomi  yang  dimiliki  oleh  Desa  dan  kepada  kepala  desa  dapat  diberikan  penugasan ataupun  pendelegasian  dari  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  urusan pemerintahan tertentu.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dikaitkan  dengan  kedudukan,  tugas  dan  kewenangan Kepala  Desa  maka  Kepala  Desa  beserta  pengurus  desa  harus  memiliki  kompetensi  sehingga mampu  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya  dengan  melakukan  kerjasama dengan  semua  unsur  terkait  di  desa  seperti  dengan  BPD,  dengan  Lembaga  Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, dan lainnya), dan juga dengan masyarakat desa itu sendiri. Keberhasilan  atau  kegagalan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sangat  ditentukan  oleh kompetensi  aparatur  desa,  baik  kompetesi  pengetahuan,  kompetensi  keterampilan,  maupun kompetensi sikap. Sejauh ini dari pengamatan yang dilakukan menunjukan bahwa aparatur desa masih belum memiliki kompetensi yang dapat menunjang dalam menyelenggarakan urusan yang kurang  memadai  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  desa.  Kemampuan  aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa masih rendah. Oleh karenanya, implementasi UU.No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  beserta  peraturan  pelaksananya  memerlukan  ’ capacity building ’  aparatur  desa  dari  semua  aspeknya,  baik  menyangkut  perencanaan  pemerintahan desa,  pengelolaan  keuangan  desa,  penyusunan  kebijakan  desa,  kepemimpinan  desa  dan manajemen  pelayanan  desa.  Selain  dari  pada  itu  pemerintah  desa  juga  diberi  tugas  dan  hak untuk  mengelola  dana  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk  pengembangan  desa  berikut masyarakat  desa.  Dengan  begitu  Kepala  desa  dan  aparatur  desa  memiliki  hak  dan  kewajiban untuk mengelola dana dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan. Dana desa itu sendiri harus dikelola dengan baik secara transparan dan akuntabel, dengan kondisi desa yang bermacam-macam, dengan berbagai dana pendamping yang masih banyak permasalahan serta penguatan  kelembagaan  yang  masih  baru,  maka  itu  menjadi  suatu  beban  dan  cenderung menjadi boomerang bagi aparatur desa itu sendiri dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa tersebut.
Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan  Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa.  Desa  berkewajiban untuk  menyampaikan  laporan  desa  (LRA  dan  Neraca)  untuk  dievaluasi  oleh  Kabupaten/Kota. Laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa  untuk  saat  ini  mengacu  pada  KSAP (Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan).  Untuk  dapat  melaksanakan  seluruh  tugas  berikut kewajibannya kepala desa dan aparatur desa hendaknya memiliki kompetensi dan pemahaman akuntansi  yang  dapat  mendukung  kinerjanya  dalam  mengelola  dana  desa  serta mempertanggungjawabkannya secara transparan dan akuntabel.
BPD yang bertugas sebagai pendampingan dalam menjalankan pemerintahan desa yang juga  berfungsi  sebagai  pengawas,  juga  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  pelasanaan pemerintahan  dan  juga  pengelolaan  pemerintahan  serta  pengelolaan  dana  desa.  BPD  (Badan
Permusyawaratan  Desa)  adalah  merupakan  perwakilan  dari  masyarakat  desa  yang  ikut  serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang dibuat bersama masyarakat dan aparatur desa, serta mengawasi pelaksanaannya. Jadi sudah selayaknya jika anggota BPD juga memiliki peran serta dalam keberhasilan dan kegagalan aparatur desa dalam melaksanakan tugas mengelola pemerintahan desa.
Umumnya,  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  belum  berpengalaman  dalam memahami  dan  merumuskan  agenda-agenda  yang  diaharapkan  secara  efektif  menciptakan pembaruan di desa. Diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa, cukup banyak yang belum memahami  hak  dan  tanggungjawabnya  sebagai  kekuatan  legislasi  dan  pengontrol.  Wajar  bila kemudian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Desa.
Berdasarkan  pengamatan,  permasalahan  yang  sering  terjadi  dilapangan  semenjak diserahkannya  dana desa yang  diberikan kepada  desa, tidak sedikit kepala  desa  dan  aparatur desa yang tersandung masalah serta tidak dapat memanfaatkan dan cenderung ragu mengelola dana desa, dikarenakan rasa tidak percaya diri dan ketidak pahaman dan minimnya kompetensi yang dimiliki kepala desa tersebut untuk mengelola dana desa, hal ini masih ditemui di beberapa desa yang terdapat di Kaupaten Bintan. Masih banyak aparatur kurang memiliki kompetensi yang diperlukan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  dilihat  dari  kompetensi pengetahuan/intelekktual,  kompetensi  keterampilan,  dan  kompetensi  sikap.  Indikasi  masalah tersebut  menarik  untuk  dikaji  melalui  suatu  penelitian  ilmiah,  sehingga  dipilih  judul  penelitian “Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa  dan  Peran  Serta  BPD  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Desa”.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  penjelasan  serta  permasalahan  yang  telah  diuraikan diatas, maka dapat uraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa? 2) Apakah Peran Serta BPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa ? 3) Apakah Kompetensi Aparatur Desa  dan  Peran  Serta  BPD  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Desa?, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 1)  Untuk megetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa, 2) Untuk mengetahui pengaruh peran serta BPD terhadap kualitas laporan keuangan desa, 3) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan peran serta BPD terhadap kualitas laporan keuangan desa.

## LANDASAN TEORI

## Struktur Organisasi Desa
Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan  pelaksana  teknis  bertugas  membantu  kepala  desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya. Berdasarkan Permendagri  Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan tugas-tugas aparatur desa adalah sebagai berikut :
Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewajiban kepala desa adalah : 1) Memegang  teguh  dan  mengamalkan  pancasila,  melaksanakan  undang-undang  dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945,  serta  mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Bhineka  Tunggal  Ika.  2)  Meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat desa, 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, 4) Menaati dan menegakkan  peraturan  perundang-undangan,  5)  Melaksanakan  kehidupan  demokrasi  dan berkeadilan  gender,  6)  Melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan  Desa  yang  Akuntabel, transparan,  profesional,  efektif  dan  efisien,  bersih,  serta  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan nepotisme, 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa, 8)  Menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  desa  yang  baik,  9)  Mengelola  keuangan  dan asset  desa,  10)  Melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  desa,  11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat  desa, 12) Mengembangkan  perekonomian masyarakat desa, 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan  di desa, 15) Mengembangkan potensi sumber  daya alam dan melestarikan likungan hidup, 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
Sekretaris  desa  bertindak  selaku  koordinator  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa dan  bertanggung  jawab  kepada  kepala  desa,  dengan  tugas  1)  Menyusun  dan  melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa, 2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pengelolaan barang desa, 3) Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan  APBDesa,  4)  Menyusun  rancangan  keputusan  kepala  desa  tentang  pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.
Badan  permusyawaratan  desa  (BPD)  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis.  Fungsi  BPD  diantaranya  :  1)  Membahas  dan menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa.  2)  Menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa
Bendahara  dijabat  oleh  staf  pada  urusan  keuangan.  Bendahara  mempunyai  tugas menerima,  menyimpan,  menyetorkan  membayar,  menatausahakan,  mempertanggungjawabkan penerimaan  pemdapatan  desa  dan  pengeluaran  pendapatan  desa  dalam  rangka  pelaksanaan APBDesa.

## Kualitas Laporan Keuangan Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  harus  berdasarkan  asas-asas,  diantaranya  transparansi, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Maka,  sudah selayaknya  laporan  keuangan  desa  disusun  dengan  berdasarkan  dan  menganut  asas-asas tersebut diatas, agar laporan keuangan itu lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan.
Laporan  keuangan  desa  menurut  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  yang  wajib dilaporkan  oleh pemerintah desa meliputi : Anggaran; Buku Kas; Buku Pajak; Buku Bank; dan Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Sedangkan  pihak-pihak  yang  menggunakan  informasi keuangan  desa  diantaranya  :  Masyarakat  desa;  Perangkat  desa;  Pemerintahan  daerah;  dan Pemerintahan pusat
Keuangan  desa  adalah semua hak dan kewajiban  desa yang dapat dinilai  dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dimana pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Laporan  keuangan  desa  merupakan  bentuk  dari  pertanggungjawaban  yang  harus dipertanggungjawabakan oleh kepala desa kepada masyarakat desa. Dalam menyusun laporan keuangan  desa,  kepala  desa  dibantu  oleh  bendahara  yang  telah  dipilih.  Kepala  desa berkewajiban  meyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati/Walikota berupa  laporan  semester  pertama  dan  laporan  semester  akhir,  menyampaikan  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  (LPPD)  setiap  akhir  tahun  anggaran,  menyampaikan laporan  keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  secara  tertulis  kepada  BPD  setiap akhir tahun anggaran.

## Peran Serta BPD
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga  dalam  wilayah  pemerintahan  desa  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari  atau bagian dari masyarakat Desa yang ditunjuk atau dipilih berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis.  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  juga  merupakan  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  legislasi  dan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Desa,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  serta Keputusan  Kepala  Desa,  serta  ikut  berpatisipasi  dalam  merumuskan  dan  membuat  peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga  berfungsi  untuk  mengayomi  adat  istiadat  yang  hidup  ditengah-tengah  masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Salah satu tugas dan kewajiban BPD bagi peningkatan partisipasi adalah memaksimalkan peran  dan  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa,agar  tidak  sekedar  menjadi  badan  formal belaka,  melainkan  benar-benar  menjalankan  fungsi  untuk  mengaktualisasikan  kepentingan rakyat.  Badan  Permusyawaratan  Desa  harus  pula  mampu  mewadai  partisipasi  politik  rakyat, termasuk memperingatkan atau memberhentikan Kepala Desa jika pelaksanaan tugasnya tidak lagi konsisten dengan kepentingan rakyat.
Dalam  Permendagri  No.110/2016  Badan  Permusyawaratan  Desa  mempunyai  fungsi, membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain  melaksanakan  fungsi  diatas,  Badan  Permusyawaratan  Desa  juga  mempunyai  tugas sebagai antara lain : 1)  Menggali aspirasi masyarakat; 2) Menampung  aspirasi masyarakat; 3) Mengelola  aspirasi  masyarakat;  4)  Menyalurkan  aspirasi  masyarakat;  5)  Menyelenggarakan musyawarah  BPD;  6)  Menyelenggarakan  musyawarah  Desa;  7)  Membentuk  panitia  pemilihan Kepala  Desa;  8)  Menyelenggarakan  musyawarah  Desa  khusus  untuk  pemilihan  Kepala  Desa antar waktu; 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa;  12)  Menciptakan  hubungan  kerja  yang harmonis  dengan  Pemerintah  Desa  dan  lembaga  Desa  lainnya;  dan  melaksanakan  tugas  lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Konsep Kompetensi
Kamus  Inggris-Indonesia  mengartikan competence sebagai  suatu  kemampuan  atau kecakapan (Wojowarsito dan Poerwadaminta, 2000). Mitrani dkk (2002) yang mengatakan bahwa kompetensi adalah sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif dan berhasil.
Menurut  Mitrani,  dkk  (2002)  bahwa  kompetensi  mengandung  dua  pengertian  atau makna,  yaitu  :  (1)  Bidang  kemampuan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dapat  diperoleh melalui proses belajar (pendidikan, pelatihan, dan pengalaman). Kemampuan tersebut mencakup pengetahuan konseptual (seringkali kejuruan dan keahlian), dan sejumlah besar kegiatan  kerja generik  (seperti:  menentukan  sasaran,  membuat  rencana,  memberikan  penyajian/presentase), dan  lain-lain.  (2)  Kompetensi-kompetensi  yang  merupakan  perangai,  motif  atau  sifat-sifat yang tertanam  lebih  dalam  pada  diri  seseorang,  misalnya  :  rasa  percaya  diri,  daya  tahan  terhadap tekanan/ketegangan,  keinginan  untuk  berprestasi,  dan  lain-lain.  Spencer  and  Spencer  (dalam Sudarmanto,  2009)  mengatakan,  kompetensi  merupakan  karakteristik  dasar  perilaku  individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi.  Armstrong  (2004)  mengartikan  kompetensi  adalah  apa  yang  orang  bawa  pada  suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat-tingkat perilaku yang berbeda.
Spencer  dan  Spencer  (dalam  Wibowo,  2007)  mengatakan  ada  lima  tipe  karakteritik kompetensi  yaitu  :  1)  Motives  (motif),  yaitu  sesuatu  yang  secara  konsisten  dipikirkan  dan diinginkan  seseorang  yang  menyebabkan  tindakan.  Motif  menggerakkan,  mendorong, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan tertentu dan menjauh dari yang  lain.  2). Traits (sifat),  yaitu  karakteristikkarakteristik  fisik  dan  repons-respons  konsisten terhadap  berbagai  situasi  atau  informasi.  3). Self  concept (konsep  diri),  yaitu  sikap,  nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi ialah bagian  dari konsep diri orang. 4). Knowladge (pengetahuan), yaitu pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang spesifik tertentu.  5). Skill (keahlian),  yaitu  kemampuan  untuk  mengerjakan  atau  melaksanakan  tugas  fisik  tertentu  atau tugas mental tertentu.

## Pengembangan Hipotesis dan Hipotesis Penelitian

## Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Kompetensi  adalah  kemampuan  atau  keahlian  dalam  bidang  tertentu  yang  dimiliki seseorang yang didapatkan dari pelatihan atau lembaga pendidikan formal lainnya. Keahlian atau kompetensi  yang  dimiliki  aparatur  desa  akan  dapat  membantu  aparatur  desa  itu  sendiri  dalam melaksanakan tugasnya. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa, semangkin baik pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

## Pengaruh Peran Serta BPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa
Peran  serta  BPD  dalam  pengelolaan  pemerintah  desa,  baik  dari  segi  pemerintahan maupun pengelolaan dana desa, sangat berkaitan dengan ketercapaian atau tidaknya target dari tujuan  sasaran  yang  akan  dicapai  oleh  pemerintahan  desa  tersebut.  Badan  Permusyawatan Desa  (BPD)  adalah  perwakilan  dari  masyarakat  yang  juga  memiliki  tugas  mengawasi  jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H2 : Peran Serta BPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa
Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa  dan  Peran  Serta  BPD  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Desa
Aparatur  desa  yang  terdiri  dari  kepala  desa,  sekretaris  desa,  bendahara  dan  BPD hendaknya memiliki kompetensi dalam hal kepemimpinan dan pengelolaan dana desa yang telah diberikan. Jika aparatur desa memiliki kompetensi maka akan lebih mudah dalam mengatur dan mengelola dana dan desa yang dipercayakan kepadanya. Selain dari pada itu peran serta BPD dalam pemerintahan desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat juga sangat menetukan ketercapaian tujuan untuk memajukan masyarakat serta pembangunan desa, BPD juga berperan dalam  mengawasi  jalannya  pemeritahan  dan  pengelolaan  dana  desa  serta  pelaporan  atau pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa  ang  telah  diberikan,  sehingga  dapat mempertanggungjawabkan  dan  memanfaatkan  dana  desa  untuk  kepentingan  dan  kemajuan desa.  Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H3 :  Kompetensi  aparatur  desa  dan  peran  serta  BPD  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan desa.

## METODE PENELITIAN Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  penelitian  kualitatif  merupakan  prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  perilaku  yang  diamati.  Metode  pengumpulan  data  dengan  cara  membagikan  kuesioner kepada  responden  sebagai  instrument  untuk  mengukur  kompetensi,  peran  serta  dan  kualitas laporan keuangan.
Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  langsung  dari  sumber  pertama  atau  tempat  objek  penelitian dilakukan.

## Defenisi Operasional Variabel Kompetensi Aparatur Desa
Dalam hal ini kompetensi aparatur desa didefinisikan sebagai kemampuan pengetahuan, keterampilan/kecakapan,  dan  sikap  yang  dimiliki  aparatur  desa  di  dalam  menyenggarakan urusan  pemerintahan  di  desa,  yang  diperoleh  baik  melalui  pendidikan,  pelatihan,  maupun pengalaman. Kompetensi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :
1) Kompetensi  pengetahuan/intelektual,  meliputi  tingkat  pendidikan  umum,  pendidikan  dan pelatihan  (diklat)  di  bidang  pemerintahan,  dan  pengalaman  di  bidang  pemerintahan. Kompetensi keterampilan dan kecakapan, meliputi : Kemampuan manajerial (memimpin dan mengelola  bawahan,  pengambilan  keputusan,  kerja  sama  dengan  badan/lembaga  lain  di desa), dan  kemampuan di bidang manajemen pemerintahan;
2) Kompetensi  sikap,meliputi  :  kemampuan  kerja  sama,  disiplin,  tanggung  jawab,  semangat kerja, dan penerapan dan pengamalan nilai etika sosial kemasyarakatan dan etika agama dan etika budaya.
Skala  pengukuran  yang  digunakan  untuk  mengukur  variable  kompetensi  aparatur  desa  adalah dengan menggunakan skala ordinal.

## Peran Serta BPD
Badan Permusyawaratan Desa sebagai aktor pembaruan dalam mewujudkan demokrasi di desa.  Diawali  dengan  mengedepankan  semangat  Otonomi  Daerah.  Sebagai  gantinya  perlu didorong  adanya  legislatif  partisipasi  atau  prakarsa  masyarakat.  Pengembangan  partisipasi rakyat  sudah  barang  tentu  dapat  dijadikan  dari  dua  sisi  sekaligus.  Pertama,  meningkatnya kemampuan  rakyat  untuk  ambil  bagian  dari  proses.  Kedua,  mendorong  perubahan  dikalangan perangkat  sendiri,  baik  perubahan  prilaku  dan  paradigma  maupun  perubahan  organisasi  kerja organisasi  pemerintahan  desa.  Peran  serta  BPD  dalam  pelaksanaan  roda  pemerintahan  desa dapat  diukur  dengan  keikut  sertaan  dari  BPD  dalam  :  1)  Menggali  aspirasi  masyarakat,  2) Menampung  aspirasi  masyarakat;  3)  Mengelola  aspirasi  masyarakat;  4)  Menyalurkan  aspirasi masyarakat, 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD, 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa, 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 12) Menciptakan hubungan  kerja  yang  harmonis  dengan  Pemerintah  Desa  dan  lembaga  Desa  lainnya;  dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Skala  pengukuran  yang  digunakan  untuk  mengukur  variable  peran  serta  BPD  adalah dengan menggunakan skala ordinal.

## Kualitas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memenuhi unsur kekayaan dan  kewajiban  serta  harus  memenuhi  standard  yang  berlaku  dalam  hal  ini  laporan  keuangan desa harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Menurut Sujarweni (2015), tahap dalam membuat laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :
1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituang dalam penyusunan anggaran.
2) Anggaran  yang  dibuat  terdiri  dari  akun  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan.  Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3) Dalam  pelaksanaan  anggaran  timbul  transaksi,  transaksi  tersebut  harus  dilakukan pencatatan  lengkap  berupa  pembuatan  buku  kas  umu,  buku  kas  pembantu,  buku  bank, buku pajak, buku inventarisasi dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi..
4) Untuk  memperoleh  informasi  posisi  keuangan,  kemudian  berdasarkan  transaksi  yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca, serta
5) Menghasilkan laporan realisasi anggaran desa.
6) Basis  akuntansi  yang  digunakan  dalam  laporan  keuangan  desa  adalah  basis  kas  untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
Laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  bendahara  desa  harus  dicatat  dan  tersistem, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal, dan tepat waktu. Skala  pengukuran  yang  digunakan  untuk  mengukur  variable  kompetensi  aparatur  desa  adalah dengan menggunakan skala ordinal.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang kemudian ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  2006). Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  aparatur  desa yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Penarikan  sample  secara  jatah  ( Quota  sampling ).  Teknik  sampling  ini  dilaksanakan dengan  dasar  jatah  atau  jumlah  yang  sudah  ditetapkan.  Yang  dijalankan  sampel  penelitian biasanya  adalah  subjek  yang  mudah  ditemukan  sehingga  dapat  mempermudah  proses pengummpulan data.  Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan BPD.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  alisis  regresi  linear berganda,model analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Y = a + b1x1 + b2x2 + e Dimana : Y : Kualitas Laporan Keuangan Desa
a : Konstansta
b1,b2 : Koefisien Regresi
x1 : Kompetensi Aparatur Desa
x2 : Pemahaman Akuntansi
e : error term

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Deskriptif
Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Kom 39 47.00 65.00  56.5897 4.60959 BPD 39 30.00 50.00  41.6154 5.11250 KW 39 18.00 30.00  25.5385 2.64422 Valid N (listwise) 39
Berdasarkan  table  1  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  dari  kuesioner  yang  dibagikan, responden  nilai  rata  rata  yang  diberikan  untuk  variabel  kompetensi  aparatur  desa  adalah 56,5897 dengan nilai maksimum 65,00 dan nilai minimum 47,00. Untuk variabel Peran Serta BPD rata-rata  nilai  yang  didapat  adalah  41,6154,  dengan  nilai  maksimum  adalah  50,00  dan  nilai minimum 30. Sedangkan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan nilai rata-rata yang didapat adalah 25,5385 dengan nilai minimum 18,00 dan nilai maksimum 30.
Tabel 2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Correlations Kom BPD KW Kom Pearson Correlation 1 .469 ** .561 ** Sig. (2-tailed) .003 .000 N 39 39 39 BPD Pearson Correlation .469 ** 1 .781 ** Sig. (2-tailed) .003 .000 N 39 39 39 KW Pearson Correlation .561 ** .781 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 N 39 39 39
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Hasil di atas dapat menunjukkan tingkat korelasi tinggi atau lemah hubungan setiap item. untuk  mengetahui  bagaimana  angka  hubungan  tersebut,  sebelumnya  kita  sudah  tahu  bahwa jumlah responden 39, diperoleh nilai r tabel= 0.2673. nilai tersebut menjadi patokan dimana nilai hasil korelasi tidak boleh rendah dari nilai r tabel tersebut. Kalau kita tinjau dari hasil semua item di  atas  sangat  bagus  sekali,  dimana  semua  korelasinya  tinggi  (dapat  ditandai  dengan  adanya tanda ** pada setiap item). seperti item x1 dan item x2 artinya semakin tinggi kompetensi yang dimiliki  dan  dimanfaatkan  oleh  aparatur  desa  dan  semakin  tinggi  peran  serta  BPD  dalam pengelolaan  dan  pengawasan  pemerintahan  desa  maka  akan  semakin  berkualitas  laporan keuangan  yang  disajikan,  serta  lebih  merata,  hal  ini  dapat  ditunjukan  dengan  nilai  correlation sebesar 0.781**) dimana nilai tersebut tergolong sangat kuat dan seterusnya.  sedangkan output berdiagonal  1  bisa  di  abaikan  saja,  itu  bisa  terjadi  antar  variabel  yang  sama  atau  tidak memberikan  pengaruh  apa-apa  terhadap  variabel  itu  sendiri,  jadi  tidak  mempunyai  analisis tertentu pada nilai tersebut.
Berdasarkan hasil uji SPSS dan Tabel diatas dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, hal ini ditunjukan dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang didapat sebesar 0,594, yang berarti lebih besar dari 0,05.

## Tabel 4. Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF 1 (Constant) Kom .685 1.459  Tidak Multikolinearitas BPD .397 2.980  Tidak Multikolinearitas
Sumber Data : Data Primer yang diolah 2015
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  data  yang  didapat  dari  penelitian  ini  tidak  terjadi multikolinearitas yang dapat dilihat dari nilai tolerance yang dibawah 1 dan nilai VIF dibawah 10.

## Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas
Nilai  t_tabel  dalam  penelitian  ini  adalah  1,69726.  Berdasarkan  uji  heteroskedastisitas dengan metode Glejser diperoleh nilai t_hitung lebih kecil dari t_tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tebel 6. Uji F
Tabel Uji F (Simultan) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 174.839 2 87.419  34.639 .000 b Residual 90.853 36 2.524 Total 265.692 38 a. Dependent Variable: KW b. Predictors: (Constant), BPD, Kom
Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai F_hitung sebesar 34,639 dengan nilai probabilitas (sig)  =  0,000.  Nilai  F_hitung  34,639  >  F_tabel  (2,934),  dan  nilai  sig.  lebih  kecil  dari  nilai probabilitas  0,05  atau  nilai  0,000<0,05;  maka  H0  diterima,  berarti  secara  bersama-sama (simultan)  Kompetensi  aparatur  desa  dan  peran  serta  aparatur  desa    berpengaruh  signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan desa.
Tebl 6. Uji t (Parsial) Tabel Uji Parsial (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.157 3.249 .972 .338 Kom .143 .063 .249 2.259  .030 BPD .343 .057 .664 6.017  .000
a. Dependent Variable: KW
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur desa dan peran serta BPD  berpengaruh  secara  parsial  dan  signifikan  yang  ditunjukan  dari  nilai  t  hitung  yang  lebih
Uji Glejser
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .100 3.260 .061 .976 Kom .285 .144 .264  1.478 .075 BPD .115 .224 .128 .516 .610 a. Dependent Variable: TotalKa
Sumber Data : Data yang diolah 2015
besar  dari  t  tabel  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,  05.  Dari  hasil  penelitian  menjelaskan bahwa  kompetensi  aparatur  desa  dan  peran  serta  BPD  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan keuangan, yang berarti semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dan semakin  tinggi  peran  serta  BPD  maka  akan  semakin  baik  dan  semakin  berkualitas  laporan keuangan yang disajikan.
Tabel 7. Uji Koefisiensi Determinasi ( Adjusted R 2 ) Tabel Hasil Uji Adjusted R 2
Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .804 a .647 .610 1.52916 1.800
a. Predictors: (Constant), Total_E, Total_K, Total_I
Untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah nilai R yang ada pada tabel diatas, hasil perhitungan statistik diperoleh nilai R sebesar  0,647  yang  menunjukkan  hubungan  yang  cukup  mewakili  antara  variabel  kompetensi aparatur desa dan peran serta BPD terhadap kualitas laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Armstrong, Michael. 2004. Performance Management, terjemahan, Yogyakarta, Tugu Publesher. Bryant,  Coralie  dan  White,  Louise.  1987.  Manajemen  Pembangunan  untuk  Negara-Negara Berkembang, terjemahan, LP3ES. Jakarta
Beratha,  I  Nyoman.  2002,  Desa,  Masyarakat  Desa  dan  Pembangunan  Desa,  Jakarta,  Ghalia Indonesia.
Ghozali,  Imam.  2013.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Edisi  Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Mitrani,  Alain.  Dkk.  2002.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Berdasarkan  Kompetensi, Terjemahan, Jakarta. Intermedia.
Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sudarmanto, (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori,Dimensi, Pengukuran, dan Impelementasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.