## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)

## FUNGSI PENGAWASAN KOMISI D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN CIAMIS
Renny Fatma Dewi 1 , Erlan Suwarlan 2 , Otong Husni Taufiq 3
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia 1,2,3
E-mail: renyfatma15@gmail.com

## ABSTRAK
Kegiatan  pengawasan  oleh  Komisi  D  DPRD  Kabupaten  Ciamis  masih  belum optimal  dalam  menjalankan  program  triwulannya,  sering  kali  kegiatan pengawasan  tidak  mencapai  target  sesuai  dengan  rencana  yang  sudah  disusun dalam Rencana Aksi Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Untuk  mengumpulkan  data  peneliti menggunakan studi kepustakaan, untuk mempelajari literatur dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya studi lapangan dengan metode observasi jenis observasi partisipatif, dan metode wawancara dengan teknik yang digunakan yaitu in-depth interview serta melakukan wawancara secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, dan terakhir teknik pengumpulan data dengan  melakukan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  atau  analisis  data  dalam penelitian ini diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi  D  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Ciamis  dalam  target capaian  kegiatannya  dilaksanakan  secara  insidentil  karena  padatnya  jadwal kegiatan di Komisi D, masih ditemukan pegawai yang kurang disiplin, dilihat dari tingkat  kehadiran  pegawai  dalam  bekerja.  serta  belum  adanya  mekanisme  yang lengkap  terkait  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi  D  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  terhadap  mitra  kerja  Dinas  Pendidikan  sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sulit diukur.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## ABSTRACT
Activity supervision by Commission D of the Regency DPRD Nice Still not optimal yet  runs  its  quarterly  program  ,  often  activities  supervision  No  achieve  the appropriate  target  with  plan  already  _  arranged  in  Plan  Action  Year  2021. Research This use method study qualitative with approach descriptive . For collect research data use studies library , for learn literature And other relevant sources with  problem  under  study  ,  next  studies  field  with  method  observation  type observation participatory , and method interview with technique used _ namely in-

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
depth interviews as well do interview in a manner structured with use guidelines interview , and final technique data collection with do documentation . Technique processing  or  deep  data  analysis  study  This  among  them  data  reduction  ,  data presentation , and withdrawal conclusion . Results study This show that function supervision carried out by Commission D Council District People's Representative Nice in the achievement target activities held in a manner incidental Because dense timetable activities in Commission D, still found less employees _ discipline , seen from  level  presence  employee  in  work  .  as  well  as  Not  yet  exists  complete mechanism _ related function  supervision carried out  by Commission  D Council Regional  People's  Representatives  to  partners  Work  Service  Education  so  that success in implementation function supervision difficult measured .
Keywords  : Function  Oversight,  Education,  Board  Regional  People's
Representatives

## PENDAHULUAN
Pengawasan dalam suatu sistem pemerintahan  daerah  adalah  untuk menjamin terlaksananya segala keperluan perundang-undangan, peraturan,  keputusan  kebijakan,  dan peraturan  daerah  itu  sendiri.  Selama suatu  sistem  beroperasi  dalam  batas- batas standar yang diterima atau dalam kondisi  keseimbangan,  pengawasan juga digunakan untuk menjaga agar hal- hal tetap terkendali dan untuk memberikan  gambaran  tentang  apa yang  dapat  diandalkan,  diterima,  atau bahkan dipaksakan.  Kisaran nilai yang lebih  tinggi  atau  lebih  rendah  yang diizinkan  oleh  suatu  sistem  sebagai batas  toleransi  dan  masih  memberikan hasil  yang  dapat  diterima  adalah  batas kendali. Hasil pengawasan dapat dijadikan  sebagai  bahan  acuan  atau masukan untuk perubahan rencana baik sebelum  maupun  sesudah  rencana tersebut diimplementasikan. Agar entitas  pemerintah  berfungsi  dengan
sukses,  efisien,  dan  ekonomis,  maka harus dilaksanakan pengawasan.
Untuk  pertama  kalinya,  keputusan- keputusan  yang  telah  dibuat  dalam bentuk  Perda  harus  diawasi  oleh lembaga  perwakilan  seperti  DPRD. Perlu  ditentukan  apakah  pemerintah daerah yang bertindak sebagai pelaksana cukup layak untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kedua  kesalahan  tersebut  merupakan hasil  dari  kekuasaan  rakyat  yang dijalankan oleh DPRD.
DPRD dipisahkan menjadi komisi-komisi untuk menjalankan proses kerja sehari-hari karena jangkauan  tugas  dan  kerumitannya. Untuk membantu
pelaksanaan pengurusan  DPRD  yang  meliputi koordinasi  dan  pembagian  kerja  guna mencapai  efisiensi  dan  efektifitas  yang maksimal, pembagian ke dalam komisi- komisi  tersebut  merupakan  kebutuhan yang  realistis  dari  sebuah  organisasi besar. Berdasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
kewenangan  daerah,  komisi  memiliki ruang  lingkup  khusus,  berbeda  dengan DPR  yang  ruang  lingkup  tugas  dan tanggung  jawabnya  bersifat  nasional dan internasional.
Menurut  Bangun  (2008:164-
166) terdapat 4 (empat) sistem pengawasan  yang  pada  dasarnya  sama untuk  setiap  bidang  pekerjaan.  Proses pengawasan  meliputi  empat  langkah,
antara lain: (1) menetapkan standar, (2) mengukur prestasi kerja, (3) menyesuaikan  prestasi  kerja  dengan standar,  dan  (4)  mengambil  tindakan korektif. Menetapkan standar berarti menetapkan  apa  yang  harus  dilakukan setiap  anggota  pada  sebuah  organisasi.
Standar  adalah  kriteria  yang  sederhana dalam menilai suatu pekerjaan. Analisis pekerjaan  juga  disebut  sebagai  (Job Analysis),  dapat  dinyatakan  dengan kuantitas,  kualitas,  waktu  penyelesaian dan  kehadiran.  Pelaksanaan  mengukur prestasi  kerja  merupakan  kegiatan menilai pekerjaan individu atau kelompok  dalam  organisasi.  Proses  ini dapat  dilakukan  dengan  menentukan jumlah  unit  yang  harus  dibuat  setiap individu atau kelompok dalam organisasi.  Langkah  termudah  dalam proses pengawasan adalah menyesuaikan  prestasi  kerja  dengan standar, yaitu dengan melakukan perbandingan  antara  hasil  dengan standar yang sudah ditentukan. Mengambil  tindakan  korektif,  dapat dilakukan  dengan  mengubah  standar yang ditetapkan. Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Ciamis Nomor  23  Tahun  2011),  pendidikan harus  dapat  diselenggarakan  secara terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan untuk mencapai pemerataan, memperluas akses, meningkatkan mutu, dan  relevansi,  serta  memperkuat  tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sebagai suatu sistem pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Pasal  2  adalah  untuk menumbuhkan  kompetensi  diri  dan membentuk karakter warga negara yang berbudi  luhur,  mencerdaskan,  dan bermartabat guna
mewujudkan kehidupan  yang  berperadaban.  Setiap anggota  masyarakat  mempunyai  hak dan  kedudukan  yang  sama  untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan prinsip  penyelenggaraan  pendidikan, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat 1.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan  Komisi  D  DPRD  dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis masih belum optimal dalam menjalankan program
triwulannya, sering kali kegiatan pengawasan  tidak  mencapai  target sesuai  dengan  rencana  yang  sudah disusun  dalam  Rencana  Aksi  Tahun 2021.  Adapun  kendala  dari  belum optimalnya fungsi pengawasan tersebut,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
salah  satunya  karena  masih  dalam pandemi  Covid-19,  artinya  terjadi pembatasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah dan masyarakat  yang  berdampak  terhadap realisasinya.
Target  capaian  kinerja  dan realisasi anggaran program Tahun 2021 pada  program  kegiatan  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  dibagi kedalam  Triwulan  I,  Triwulan  II, Triwulan  III  dan  Triwulan  IV.  Berikut tabel capaian kinerja kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada bidang kesejahteraan rakyat:
Tabel 1. 1
Target Capaian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 N o Triwulan I Triwula n II Triwulan III Triwulan IV
Capaian Kinerja
Tar get Reali sasi Targe t Reali sasi Targe t Reali sasi Tar get Reali sasi 1 20 kali 7 kali 10 kali 10 kali 10 kali 15 kali 10 kali 17 kali
Sumber: Laporan Evaluasi Renja Triwulan I, II,
III, IV Sekretariat DPRD Kabupaten
Ciamis Tahun 2021.
Dilihat  dari  tabel  di  atas,
bahwasanya kegiatan pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  pada bidang  kesejahteraan  rakyat,  belum sepenuhnya optimal, karena capaiannya tidak  terlaksana  sesuai  target  baik  itu kurang maupun melebihi target. Dengan demikian penting untuk meneliti terkait permasalahan pelaksanaan pengawasan.
Berdasarkan  hasil  observasi, terlihat bahwa kegiatan fungsi pengawasan  Komisi  D  DPRD  dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten  Ciamis  belum  optimal,  hal itu terlihat dari:
1. Pelaksanaan  pengawasan  belum memiliki standar pengukuran  yang jelas.  Hal  ini  terlihat  dari  standar pengukuran  di  lapangan  masih belum optimal.
2. Target  pengawasan  yang  kurang optimal.  Hal  ini  terlihat  dari capaian kegiatan pengawasan yang tidak terlaksana sesuai target.
3. Kegiatan  tindakan  koreksi  tidak dilaksanakan  dengan  optimal.  Hal ini terlihat dari kegiatan pengawasan yang hanya
dilaksanakan secara lisan.
Berdasarkan latar belakang yang telah  dikemukakan  di  atas,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah “Bagaimana Fungsi Pengawasan
Komisi  D  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis?”.

## KAJIAN PUSTAKA
Pengawasan Pengawasan  merupakan  bagian
penting dari manajemen, yang mencakup  penentuan  apa  yang  harus dilakukan,  melakukan  penilaian  dan melakukan perbaikan
untuk memastikan bahwa tindakan yang telah diambil  dapat  dilaksanakan  dengan baik.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
Pengertian  pengawasan  yang dikemukakan  Mockler  (dalam  Fauzi 2014:206) merupakan proses sistematis untuk  menetapkan  standar  pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang  sistem  informasi  maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata  dengan  standar  yang  telah ditetapkan  sebelumnya,  menentukan dan mengukur penyimpangan- penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakanan  dengan  cara  yang  paling efektif  dan  efisien  untuk  pencapaian tujuannya. Pengawasan merupakan tindakan yang berfungsi untuk memantau,  memeriksa,  dan  melakukan tindakan  korektif  dalam  suatu  kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak  dan  kepentingan  umum  agar
dapat  dicapai  dengan  ketentuan  yang telah disepakati bersama.
Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan penting untuk  menanamkan  sosialisasi  tentang perlunya  sikap  disiplin  dan  mematuhi semua peraturan untuk menjaga keselamatan  kerja  bersama.  Menurut Suadi,  A  (2014:23)  secara  lebih  detail fungsi  pengawasan  adalah  sebagai berikut:
a. Sebagai  sarana  manajemen  untuk mengevaluasi seberapa efektif pengendalian yang telah diterapkan; b. Untuk mengevaluasi apakah organisasi  telah  berjalan  sesuai
dengan
aturan-aturan yang
ditetapkan  seperti  yang  dilaporkan oleh pelaksana tugas oranisasi;
c. Untuk  mengevaluasi  apakah setiap bagian  dari  manajemen  telah mengerjakan  tugas  yang  menjadi tanggung jawabnya.
d. Untuk mengetahui apakah
pekerjaan telah diselesaikan dengan efektif dan efisien;
e. Untuk  mengetahui  apakah  tujuan organisasi telah tercapai.
Sedangkan  menurut  Rusdiana,
dan  Ghazin  (2014:211)  berikut  adalah beberapa  fungsi  utama  yang  dilakukan pada saat pengawasan:
1) Mencegah  berbagai  kesalahan atau penyimpangan; artinya pengawasan dapat mencegah kemungkinan  terjadinya  berbagai penyimpangan,  kesalahan,  serta penyelewengan. 2) Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi;artinya dengan adanya pengawasan, dapat dilakukan  tindakan  perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak berlarut-larut, mengakibatkan kerugian organisasi 3) Memperkuat rasa tanggung jawab terhadap  karyawan  atau  pekerja dalam melaksanakan tanggungjawab  yang  diberikan. Selain itu, laporan tertulis tentang penyimpangan  dapat  membantu meningkatkan rasa tanggung jawab.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
4) Mendinamisasikan organisasi serta  semua  kegiatan  manajemen lainnya,  yaitu  dengan  adanya pengawasan  diharapkan  sedini mungkin terjadinya penyimpangan dapat dicegah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan mencakup analisis, penilaian, saran, dan penyampaian hasil laporan yang
berkaitan dengan bidang pekerjaan yang diteliti. Fungsi pengawasan juga berfungsi  untuk  mencegah  banyak kemungkinan terjadinya penyimpangan sehingga  dapat  dilakukan  tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut  dengan  meningkatkan  rasa tanggung  jawabnya  terhadap  tugas  dan kewajibannya. Teknik-Teknik Pengawasan Teknik-teknik pengawasan menurut Makmur (2015:193) dijelaskan sebagai berikut: 1. Teknik pemantauan, dalam pengawasan  teknik  pemantauan dilakukan  baik  secara  langsung maupun  secara  tidak  langsung. Kesalahan dalam penggunaan teknik  ini  dapat  diketahui  bahwa pengawasan yang dilakukan hasilnya bukan memberikan kebenaran,  akan  tetapi  kekeliruan yang berdampak negatif.
2. Teknik pemeriksaan, dalam pengawasan teknik pemeriksaan ini dapat digunakan untuk menentukan suatu tindakan berjalan dengan baik atau mengalami  masalah pada saat pelaksanaannya,  dan  juga  dapat
memberikan  hasil  yang  maksimal atau  gagal  dalam  mencapai  hasil yang diharapkan.
3. Teknik  penilaian,  untuk  menilai pelaksanaan  pengawasan,  teknik penilaian  harus  dilakukan  dengan tepat,  adil  dan  jujur.  Hal  ini dilakukan untuk memastikan bahwa  pelaksanaan  pengawasan dilakukan  benar  tanpa  adanya penyimpangan. 4. Teknik Pengamatan dalam
pengawasan,  dapat  diartikan  untuk membuktikan  keterkaitan  antara informasi  dan  data  yang  diperoleh dengan  situasi  nyata,  baik  yang berkaitan dengan individu maupun kelembagaan.  Teknik  pengamatan dalam  pengawasan  perlu  untuk dilakukan pengamatan dengan cermat sehingga apa yang diamatai dapat terlihat dengan baik..
5. Teknik  pelaporan,  dalam  teknik pelaporan pengawasan, setiap kegiatan  yang  dilakukan  oleh berbagai lembaga selalu dilaporkan sesuai  dengan  yang  dilakukan. Laporan ini merupakan
pelaksanaan pengawasan.
Dapat disimpulkan bahwa suatu proses  pengawasan  akan  berjalan  baik dengan  menjalankan  setiap  teknik- teknik  yang  ada  dalam  pengawasan. Teknik-teknik  pengawasan  ini  adalah langkah awal untuk menghindari adanya  penyimpangan  yang  akan menghambat  pencapaian  tujuan  dari setiap kegiatan sehingga setiap

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
perencanaan  dapat  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan.
Proses Pengawasan Menurut Belkaoui (dalam Marhawati.  2018:19)  langkah-langkah umum  yang  diikuti  dalam  proses pengawasan diantaranya:
1. Penyusunan tujuan.
2. Penetapan standar.
3. Pengukuran hasil kerja.
4. Perbandingan fakta dengan standar.
5. Perbaikan tindakan koreksi.
Selanjutnya  menurut  Bangun
(2008:164-166)  terdapat  4  (empat) sistem pengawasan yang pada dasarnya sama  untuk  setiap  bidang  pekerjaan. Proses  pengawasan  meliputi  empat langkah, antara lain:
1. Menetapkan  Standar,  merupakan langkah  awal  dalam  pengawasan dimana ini menjadi pedoman untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak. Menetapkan standar berarti menetapkan apa yang harus dilakukan  setiap  anggota  pada sebuah  organisasi.  Standar  adalah kriteria  yang  sederhana  dalam menilai  suatu  pekerjaan.  Analisis pekerjaan juga disebut sebagai ( Job
Analysis ), dapat dinyatakan dengan kuantitas, kualitas, waktu penyelesaian dan kehadiran.
2. Mengukur  Prestasi  Kerja,  berarti menilai  kinerja  individu  atau kelompok dalam organisasi. Proses yang  dilakukan  secara  berulang- ulang dan berlangsung secara terus- menerus  pengukuran  ini  dapat
dilakukan  tergantung  pada  jenis kegiatan yang diukur, yaitu dengan menentukan jumlah unit yang harus dibuat setiap individu atau kelompok. 3. Menyesuaikan Prestasi Kerja dengan  Standar,  adalah  langkah termudah dalam proses pengawasan dengan hanya membandingkan  hasil  pekerjaan dengan standar yang sudah ditetapkan.
4. Mengambil Tindakan Korektif, jika hasil  yang  dicapai  tidak  sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Tindakan  ini  dilakukan  dengan mengubah  standar  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  dilakukan karena ada kemungkinan kesalahan dalam  analisis  pekerjaan  yang menyebabkan  kesalahan  dalam menetapkan standar kerja.
Perubahan  juga  dapat  dilakukan dengan  mengukur  prestasi  kerja dan  mengubah  metode  analisis untuk menghitung perbedaan antara hasil yang dicapai dengan standar.
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selain memiliki tanggung jawab mengenai legislasi dan anggaran, DPRD juga  memiliki  tanggung  jawab  utama untuk melakukan pengawasan. Seharusnya  aspirasi  masyarakat  dalam bidang  pengawasan,  sudah  terwakili oleh  anggota  DPRD.  Pengawasan DPRD  bertujuan  untuk  meningkatkan demokrasi, menjamin keterwakilan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, menciptakan mekanisme check  and  balance antara DPRD dengan eksekutif untuk memastikan bahwa keadilan dan
kemakmuran rakyat tercapai.
Menurut  Makmur  (2015:178), pengawasan  adalah  cara  berpikir  dan bertindak  yang  dimaksudkan  untuk mengoptimalkan  penggunaan  sumber daya,  baik  sumber  daya  manusia (Human  resourch)  maupun  bukan sumber  daya  manusia  (Nonhuman Resourch)  yang  terangkum  dalam istilah unrus manajemen..
Dari  pernyataan  di  atas  bahwa pengawasan  adalah  suatu  pola  pikir yang  bertujuan  untuk  mengendalikan sumber-sumber  yang  termuat  dalam manajemen di suatu organisasi. Dengan adanya  pengawasan  seperti  ini  dapat memberikan
ketenangan karena terjaminnya  semua  pelaksanaan  yang terjadi di lapangan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan  yaitu  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber  data  primer  dan  sekunder digunakan  sebagai  sumber  penelitian ini, dimana data diperoleh langsung dari Komisi D DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini menggunakan  eknik  pengumpulan data melalui  Studi  Kepustakaan  dan  studi lapangan yang mana dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik  pengolahan  atau  analisis  data
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi  reduksi  data,  penyajian  data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kapasitasnya  sebagai salah  satu  komponen  penyelenggara pemerintah  daerah,  Komisi  D  DPRD memiliki  beberapa  fungsi  yang  harus dilaksanakan  sebagai  tugas  utamanya penyelenggara  pemerintahan  daerah. Pertama  yaitu  Fungsi  Pembentukan PERDA  (Peraturan  Daerah),  dimana Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah memiliki  fungsi  sebagai  lembaga  yang bersama-sama  Kepala  Daerah  dapat membentuk peraturan daerah, baik yang merupakan  inisiatif  kepala  daerah maupun inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  itu  sendiri,  dan  yang kedua  adalah  Fungsi  Anggaran,  yang mana  fungsi  ini  dilakukan  untuk menyusun, membentuk dan menetapkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) dimana fungsi ini juga dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Komisi D dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yang pada penelitian ini  lebih  difokuskan  di  lingkungan Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Ciamis, hambatan  yang dialami dan bagaimana upaya  yang dilakukan untuk  mengatasi hambatan yang ditemukan di lapangan. Maka  penulis  melakukan  penelitian dengan  menggunakan  dimensi-dimensi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
menurut  Bangun  (2008:164-166)  yaitu sebgai berikut:
1. Menetapkan Standar Bangun, W (2008:164-166) Menetapkan Standar, merupakan langkah awal dalam pengawasan dimana  ini  menjadi  pedoman  untuk mengetahui  apakah  ada  penyimpangan atau tidak. Standar kerja dapat diketahui melalui  analisis  pekerjaan  (analysis job),  dan  dapat  dinyatakan  dalam bentuk kuantitas, kualitas, waktu pengerjaan maupun jumlah kehadiran.
a. Tersedianya  Standar  Operasional
Prosedur Arnina,  P  (2016:30)  menyatakan bahwa  SOP  merupakan  gambaran langkah-langkah kerja (sistem,
mekanisme,  dan  tata  kerja  internal) yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.  Kemudian,  berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa bahwa pelaksanaan pengawasan yang  dilakukan  oleh  Komisi  D  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  terhadap kinerja  Dinas  Pendidikan  sudah dijalankan  sesuai  dengan  Standar Operasional yang ditetapkan, dan sudah memberikan  pengawasannya  dengan baik. b. Adanya target pengawasan Maharani, A (2020:3) mengungkapkan Target Capaian adalah gambaran tingkat pencapaian
pelaksanaan  kegiatan  atau  program untuk  mewujudkan,  tujuan,  visi  dan misi organisasi. Berdasarkan teori yang telah  diungkapkan  tresebut,  dan  hasil
dari penelitian diperoleh bahwa Komisi D  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Ciamis  membuat  target capaian kegiatan dalam Rencana
Kerjanya,  akan  tetapi  capaian  kegiatan tersebut  dibuat  secara  umum  untuk seluruh  mitra  kerja,  kegiatan  fungsi pengawasan  ini  kebanyakan  dijalankan secara insidentil, dan terkadang kegiatan  pengawasan  terhambat  oleh padatnya jadwal serta prioritas lain yang ada di Komisi D. Namun dengan adanya hambatan  yang  ditemukan  disetiap proses  pelaksanaan  target  pengawasan, maka  Komisi  D  langsung  melakukan penataan kembali perencanaan pengawasan  dengan  memaksimalkan waktu yang ada.
c. Adanya  kuantitas  yang  hendak dicapai,  berkenaan  dengan  jumlah pekerjaan yang dihasilkan pegawai Dharma dalam Nadiro (2014:35) menjelaskan kuantitas adalah jumlah  pekerjaan  yang  dihasilkan  oleh karyawan  dalam  jangka  waktu  tertentu berdasarkan standar kerja yang ditetapkan.  Maka  didasarkan  kepada kedua  definisi  ahli  tersebut,  hasil penelitian  menyatakan  bahwa  dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  hal mengenai  kuantitas  sebuah  pekerjaan perlu  untuk  diawasi,  hal  ini  sebagai tolak  ukur  penilaian  untuk  mencapai keberhasilan  dari  apa  yang  menjadi standarnya.
Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ditemukan ketidaktercapaian  kuantitas  tersebut,
dengan  adanya  pekerjaan  yang  tidak dijalankan  sesuai  dengan  tupoksinya,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
maka  dari  itu  Komisi  D  yang  bermitra dengan Dinas Pendidikan selalu memberikan  arahan  yang  terbaik  agar semua  pekerjaan  dijalankan  dengan sempurna.
d. Adanya  kualitas  yang  dihasilkan, mencakup waktu kerja dan ketepatan dalam melaksanakan kerja
Marcana  dalam  Ceswirdani
(2017:4) mengungkapkan kualitas
kinerja  terdiri  dari  perilaku  atau kegiatan  yang  dilakukan  secara  efektif dan  efisien  sesuai  dengan  harapan  dan kebutuhan  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Sementara  Lupiyoadi  dan Hamdani  (2011:162)  mengemukakan kualitas  kinerja  didefinisikan  sebagai tingkat  kinerja  yang  ditunjukkan  oleh karyawan  untuk  mencapai  hasil  yang optimal.
Berdasarkan  pengertian  para  ahli, maka  dalam  penelitian  yang  dilakukan mendapatkan  hasil    bahwa  bahwa Komisi  D  melakukan  pengawasan terhadap kuanlitas kinerja yang dihasilkan Dinas Pendidikan dilihat dari aspek kehadiran, lama waktu kerja dan skill pegawai 2. Mengukur Prestasi Kerja Bangun, W (2008:164-166) Mengukur Prestasi Kerja, berarti menilai pekerjaan yang dikerjakan oleh individu atau kelompok dalam
organisasi,  dengan  menentukan  jumlah unit  yang  harus  dihasilkan  setiap individu atau kelompok.
a. Melakukan  pengujian/Test,  dengan mengambil  salah  satu  pegawai sebagai sampel
Kadir, A (2015:71) tes merupakan  cara  atau  prosedur  yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran  dan  penilaian.  Selanjutnya Arikunto dalam Kadir (2015:71) mengatakan bahwa tes yang baik harus mempunyai syarat-syarat tertentu, diantaranya  harus  efisien,  harus  baku, mempunyai  norma,  objektif,  valid  dan reliabel.
Berdasarkan  hasil  penelitian, bahwa  hampir  semua  mengatakan bahwa  pengambilan  sampel  tidak dilakukan  oleh  Komisi  D  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  karena  hal tersebut bukan ranahnya.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang  dilakukan  melalui  tes  atau pengujian  terhadap  salah  satu  pegawai dilakukan  untuk  menyelesaikan  setiap permasalahan yang ditemukan di lapangan, akan tetapi bukan bagian dari Komisi  D,  kegiatan  pengujian  tersebut dilakukan oleh instansi lain yang sudah memiliki wewenang.
b. Melakukan pengukuran kinerja Sigilipu, S (2013: 241) Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu proses  sistematis  untuk  mengevaluasi hasil  akhir  dari  program  dan  kegiatan yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi  dan  mencapai  target  yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang  diperoleh,  bahwa  pengukuran kinerja  yang dilaksanakan oleh Komisi D  Dewan  perwakilan  Rakyat  Daerah terhadap  Dinas  pendidikan,  dilakukan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
salah satunya dengan mengukur standar dari  setiap  program  yang  dijalankan oleh Dinas Pendidikan.
c. Melakukan  inspeksi  langsung  di lapangan
Kurniasyah, R (2022) menjelaskan inspeksi merupakan proses pemeriksaan langsung untuk melihat dan mengawasi langsung tentang pelaksanaan peraturan, regulasi, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,  pengawasan  di  lapangan dilakukan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Ciamis dengan  didampingi  dari  pihak  Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. d. Adanya laporan dalam bentuk
pengukuran  harian,  mingguan  atau bulanan secara lisan maupun tertulis Utami, R.A (2018:64) mengatakan bahwa  menilai  atau  mengukur  suatu kegiatan  dapat  dilakukan  dengan melalui  laporan,  baik  lisan  maupun tertulis, buku catatan tentang pekerjaan  itu,  dapat  berupa  bagan jadwal  atau  grafik  produksi,  inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan
petugas-petugas yang bersangkutan,  survey  yang  dilakukan oleh  tenaga  staf  atas  badan  tertentu atau menilai penggunaan alat teknis.
Berdasarkan hasil penelitian, jawaban laporan dari Dinas Pendidikan hanya  disampaikan  secara  lisan,  untuk laporan  tertulisnya  itu  dibuat  dalam bentuk RPJMD.
3. Menyesuaikan  Prestasi  Kerja dengan Standar Bangun, W (2008:164-166)
Menyesuaikan  Prestasi  Kerja  dengan Standar,  merupakan  langkah  termudah dalam proses pengawasan dengan hanya membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang sudah ditetapkan.
a. Menganalisa  penyimpangan  yang terjadi Becker dalam Munawaroh (2010:73)  Penyimpangan  merupakan sebagai suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada pelanggar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa apabila  ditemukan  penyimpangan  atau kendala yang menghambat
ketercapaiannya  yang  menjadi  standar Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Ciamis maka dari Komisi D melakukan koreksi terlebih  dahulu  yang  nantinya  akan dicarikan solusi.
b. Membandingkan hasil pekerjaan Sakti,  F.T,  dkk  (2018:16) menjelaskan  bahwa  membandingkan hasil  pekerjaan  berarti  mengevaluasi hasil pekerjaan. Berdasarkan  penelitian  yang
telah yang dilaksanakan, maka mendapati  hasil  bahwasannya  jawaban kegiatan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar selalu dilakukan  oleh  Komisi  D  terhadap Dinas Pendidikan.
4. Mengambil Tindakan Korektif
Bangun,  W  (2008:164-166) Mengambil  Tindakan  Korektif,  jika hasil  yang  dicapai  tidak  sesuai  dengan standar, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Tindakan ini dilakukan dengan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
mengubah standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan  kesalahan  dalam  analisis pekerjaan yang menyebabkan kesalahan dalam menetapkan standar kerja.
Perubahan juga dapat dilakukan dengan mengukur prestasi kerja dan mengubah metode  analisis  untuk  menghitung perbedaan  antara  hasil  yang  dicapai dengan standar.
a. Pengambilan tindakan korektif Kamil,  R,  dkk  (2021:39)  Tindakan korektif  merupakan  tahapan  yang dilakukan  secara  insidental,  karena tidak selalu dilakukan. Tindakan korektif ini dilakukan untuk memperbaiki  kinerja  atau  hasil  dari suatu kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi  D  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah  Kabupaten  Ciamis  segera melakukan tindakan koreksi pada setiap kegiatan karena sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengoreksi kegiatan yang tidak sesuai.
b. Adanya perbaikan penyusunan rencana atau standar baru Handoko dalam Ismail, A (2022:285) menjelaskan bahwa tindakan korektif dapat dilakukan dalam berbagai  bentuk,  diantaranya  standar yang  diubah,  pelaksanaan  diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kegiatan  tindakan  korektif dilaksanakan  tanpa  mengubah  dan membuat standar baru.
Berdasarkan  uraian  dari  setiap indikator di atas maka dapat
disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Komisi  D  DPRD  Kabupaten  Ciamis dalam  penyelenggaraan  pendidikan yang dalam penelitian ini difokuskan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten  Ciamis  secara  keseluruhan telah  menjalankannya  dengan  baik sesuai dengan Standar  yang diturunkan Kepada  Komisi  D  DPRD  dalam  setiap programnya untuk menghasilkan pembangunan  yang baik seperti halnya fakta  di  lapangan  Komisi  D  DPRD Kabupaten Ciamis menjalin komunikasi dan  koordinasi  di  setiap  kegiatan, melakukan  pengukuran  kinerja  di lapangan,  inspeksi  langsung  untuk mendapatkan laporan secara nyata agar dapat  dikoreksi  secara  langsung  di lapangan dengan harapan program kerja yang dijalankan dapat diselesaikan tepat waktu.  Karena  pada  dasarnya  fungsi pengawasan  bagi  Komisi  D  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  ini  untuk meminimalisir tingkat penyimpangan di lapangan dan dilakukan tindakan korektif dengan segera.

## KESIMPULAN
Fungsi  pengawasan  komisi  D Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Ciamis  belum  sepenuhnya dijalankan  secara  optimal.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  fakta  bahwa  fungsi pengawasan  sebagian  besar  dilakukan secara insidental, dan terkadang kegiatan  pengawasan  terhambat  oleh padatnya  jadwal  kegiatan  dari  Komisi D,  selain  itu  adanya  temuan-temuan  di lapangan  bahwa  dalam  pelaksanaan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
kinerja  pegawai  di  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Ciamis  masih  ditemukan pegawai  yang  kurang  disiplin,  dilihat dari  tingkat  kehadiran  pegawai  dalam bekerja.  Berdasarkan  hasil  penelitian,
kehadiran pegawai masih harus ditingkatkan  karena  masih  ditemukan adanya pegawai yang tidak masuk kerja,
sehingga  hal  ini  dapat  mengganggu kinerja  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Ciamis  dalam  memberikan  pelayanan kepada pihak yang membutuhkan.
Meskipun  masih  belum  mencapai
target pengawasan  sesuai dengan perencanaan, Komisi D Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Ciamis selalu berusaha memaksimalkan waktu disetiap kegiatannya, dan melakukan penataan kembali perencanaan pengawasan serta memberikan  arahan  yang  terbaik  agar semua dijalankan sesuai dengan target.
Mekanisme  yang  memuat  tentang menetapkan standar, mengukur prestasi kerja,  menyesuaikan  prestasi  kerja dengan standar, dan mengambil tindakan  korektif  yang  dilaksanakan oleh  Komisi  D  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Ciamis belum diatur secara menyeluruh sebagai langkah  strategis  Komisi  D  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam mengawasi  secara  berkala  mengenai program kesejahteraan masyarakat. Belum adanya mekanisme yang lengkap terkait fungsi pengawasan yang dilakukan  oleh  Komisi  D  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  terhadap mitra  kerja  Dinas  Pendidikan  sehingga keberhasilan  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan sulit diukur.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Arnina,  P.  (2016).  Langkah-Langkah Efektif  Menyusun  SOP.  Huta Publisher. Bangun, W. (2008). Intisari Manajemen .  Bandung.  Refrika Aditama.
Lupiyoadi,  Rambat  dan  Hamdani,  A. (2011). Manajemen  Pemasaran Jasa . Jakarta: Selemba Empat. Makmur. (2015). Efektivitas  Kebijakan Kelembagaan
Pengawasan.
Bandung: PT Refika Aditama. Marhawati,  B.  (2018). Pengantar Pengawasan Pendidikan. Deepublish. Sigilipu, S. (2013). Pengaruh Penerapan  Informasi  Akuntasi Manajemen dan Sistem Pengukuran  Kinerja  terhadap Kinerja Manajerial . Jurnal EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. 1(3). Silalahi, Ulber. (2012). Metode
Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
Rusdiana,  A,  &  Ahmad  Ghazin,  A.
(2020). Asas-asas  Manajemen Berwawasan  Global. Bandung;
CV. Pustaka Setia.
Suadi,  A.  (2014). Sistem  Pengawasan Badan  Peradilan  di  Indonesia. Jakarta; Rajawali Press.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
Jurnal: Fauzi, H. A. (2016) . Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan  Daerah  Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dan
Dinamika Masyarakat, 11(2).
Ismail,  A.,  &  Bas,  A.  H.  M.  (2022). Efektivitas Pengawasan Berbasis Kinerja di Dinas Sosial Kota  Makassar.  Journal  of Applied Management and Business  Research  (JAMBiR). 2(3). 284-289. Kadir,  A.  (2015). Menyusun  dan Menganalisis Tes Hasil belajar .
Al-Ta’dib:  Jurnal  Kajian  Ilmu Kependidikan. 8(2). 70-81. Kamil, R. N., Ningrum, S., & Buchori, A. (2021). Pengendalian
Program  Kota  Tanpa  Kumuh (Kotaku)  oleh  Satuan  Kerja Kota  di  Kota  Bandung .  JANE
(Jurnal  Administrasi  Negara), 13(1). 36-40. Kurniansyah,  R.  (2022). Implementasi Kegiatan Inspeksi Otoritas Bandar Udara terhadap Pengawasan  dan  Pengendalian Delay  Management  Angkutan Udara  Niaga  Berjadwal  Dalam Negeri di Bandar Udara Internasional  Soekarno  Hatta. Flight Attendant Kedirgantaraan:  Jurnal  Public Relation, Pelayanan, Pariwisata. 41(1). 103-108. Nadiro, H. (2014). Pengaruh Etos Kerja Islam  Terhadap  Kualitas  Kerja Karyawan Melalui Kinerja: Studi pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang (Doctoral  Dissertation,
Yniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Maharani,  A.  (2020). Upaya  Dan Kendala  Dalam  Pencapaian Target Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Biro Organisasi Sekretariat  Daerah  Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Munawaroh,  S.  (2010). Pekerja  Seks
Komersial  (PSK)  di  Wilayah Prambanan,  Kabupaten  Klaten,
Jawa  tengah. Dimensia:  Jurnal
Kajian Sosiologi. 4(2). Sakti,  F.T.,  &  Fauzia,  S.  N.  (2018). Pengaruh  Pengawasan  Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut) . JISPO  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik. 8(1). 160-173.
Utami, R.A., Amiruddin, S., & Budiati,
A.  (2018). Pengawasan  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang  I  Tentang  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada
PT. Beesfootwear Inc. (Doctoral Dissertation,  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa).

## Dokumen Resmi:
Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun 2011  Tentang  penyelenggaraan Pendidikan    (Lembaran  Daerah
Kabupaten  Ciamis  Nomor  23 Tahun 2011) Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023          (581-595)
Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2021. Renstra Dinas Pendidikan 2019-2024 Laporan  Evaluasi  Renja  Triwulan  I,II, III, IV Sekretariat
DPRD
Kabupaten Ciamis Tahun 2021.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis 2022.