## URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law
Rahmat Hi. Abdulah
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada email: abdullahrahmat05@gmail.com

## abstract
Recognition of  the existence of legal values  and sense of justice that life is constitutionally  recognized  as  the  author  explained  earlier.  One  of  the  key concepts that evolved form of legal recognition or live  in the community is the  adoption  of  the  system  of  sanctions  in  customary  law  (customary criminal) in the national legal system. Recognition and protection of sanction customary law becomes an important thing in the life of indigenous peoples, for  the  customary  sanctions,  then  it  can  be  constructed  or  create  a  balance and  social  harmony,  interests  between  the  human  race  and  the  individual, between  the  alliance  (group)  and  wider  society  that  is  the  basis  from  the minds  of  traditional  Indonesian  nation.  Recognition  of  the  importance  of values  in  society  as  customary  law  (customary  criminal)  in  the  renewal  of the  national  criminal  law  as  the  national  law  reform  agenda  is  a  necessity and  demand  to  the  fulfillment  of  social  justice  in  accordance  ideals  of  the Indonesian nation.
Keywords: Customary, Existence, Criminal Law Reform

## abstrak
Pengakuan  terhadap  eksistensi  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup  itu  diakui  secara  konstitusional  sebagaimana  telah  penulis  jelaskan sebelumnya.  Salah  satu  konsep  pokok  bentuk  pengakuan  hukum  yang berkembang  atau  hidup  di  masyarakat  adalah  dengan  diadopsinya  sistem sanksi  dalam  hukum  adat  (pidana  adat)  dalam  sistem  hukum  nasional. Pengakuan  dan  perlindungan  atas  penerapan  sanksi  hukum  adat  menjadi suatu  yang  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  adat,  sebab  dengan  sanksi adat,  maka  dapat terkonstruksi  atau tercipta  keseimbangan  dan  harmonisasi sosial,  kepentingan  antara  golongan  manusia  dan  perorangan,  antara persekutuan  (kelompok)  dan  masyarakat  luas  yang  merupakan  dasar  dari alam  pikiran  tradisional  bangsa  Indonesia.  Pentingnya  pengakuan  terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai hukum adat (pidana adat) dalam pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana agenda reformasi hukum
secara  nasional  merupakan  kebutuhan  dan  tuntutan  untuk  pemenuhan keadilan sosial sesuai cita-cita nasional bangsa Indonesia.
Kata kunci: Adat, Eksistensi, Pembaharuan Hukum Pidana

## A. Pendahuluan
Pembangunan  Nasional  hingga  saat  ini  telah  memperlihatkan kemajuan, tidak hanya menyangkut pembangunan di bidang ekonomi semata namun  menyangkut  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  termasuk pembangunan di bidang hukum. Kemajuan di bidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukum itu sendiri, karena hukum sebagai salah satu  penunjang  utama  dalam  menjamin  ketertiban  masyarakat,  diharapkan mampu  mengantisipasi  dan  mengatasi  segala  tantangan,  kebutuhan  serta kendala  yang  menyangkut  sarana  dan  prasarana,  di  samping  itu  juga  harus lebih  beradaptasi  dengan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Meskipun  seringkali  secara  faktual,  hukum  berjalan  lebih lamban  daripada perkembangan  dan  perubahan  berbagai  hal  di  masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai bagian dari hukum.
Perubahan  dan  pembaharuan  di  bidang  hukum  pidana  khususnya mengenai  hukum  pidana  materiil  (substantif)  merupakan  hal  yang  penting dan  mendasar,  karena  hukum  yang  sekarang  berlaku  khususnya  hukum pidana  material  peninggalan  kolonial  sudah  tidak  lagi  dapat  memenuhi kebutuhan  hukum  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  realita hukum  bahwa  hukum  pidana  atau  KUHP  yang  sekarang  berlaku  bukan berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosio-budaya yang hidup dalam masyarakat  Indonesia  sendiri.  Pembaharuan  hukum  pidana  nasional merupakan  salah  satu  masalah  besar  yag  dihadapi  bangsa  Indonesia, khususnya  dalam  rangka  mengubah  dan  mengganti  KUHP  (WvS)  warisan kolonial  Belanda  yang  sekarang  berlaku  karena  dianggap  tidak  sesuai  lagi dengan  tuntutan  dan  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat,  menjadi KUHP  Baru  yang  bersifat  nasional  sesuai  dengan  pandangan  hidup  bangsa yang  berakar  pada  nilai-nilai  sosial,  budaya  dan  struktur  masyarakat Indonesia.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia  khususnya  hukum  pidana  material,  sudah  dilakukan  sejak  tahun 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 5 Undang-undang tersebut menentukan bahwa “peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan  kedudukan  Republik  Indonesia  sebagai  negara  merdeka  atau  tidak memunyai  arti  lagi,  harus  dianggap  seluruhnya  atau  sebagian  sementara tidak  berlaku  lagi”.  Sedangkan  dalam  pasal  8  merupakan  perubahan  kata-
kata dan penghapusan berbagai pasal dalam KUHP. Namun perubahan yang demikian masih bersifat tambal sulam atau parsial, sehingga perlu dilakukan upaya pembaharuan secara menyeluruh atau pembaharuan secara total.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan bahwa  usaha  melakukan  pembaharuan  hukum  (pidana)  pada  dasarnya merupakan  kegiatan  yang  berlanjut  dan  terus  menerus  (kontinu)  tak  kenal henti.  Jerome  Hall  menyebutkan  dengan  istilah  “ a  permanent  on  going enterprise ”. Khususnya di bidang pembaharuan hukum pidana, Jerome Hall menyatakan  “ improvement  of  the  criminal  law  should  be  a  permanent  on going  enterprise  and  detailed  records  should  be  kept ”.  Dengan  demikian menurut  Jerome  Hall  “perbaikan/pembaharuan  atau  pengembangan  hukum pidana  harus  merupakan  suatu  usaha  permanen  yang  terus  menerus  dan berbagai  catatan/dokumen  rinci  mengenai  hal  itu  seharusnya  disimpan  dan dipelihara”. 1
Dalam  rangka  melakukan  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia, tentu  tidak  terlepas  dari  tugas  politik  hukum  untuk  meneliti  perubahan- perubahan  yang  perlu  diadakan  terhadap  hukum  yang  ada  sehingga  dapat memenuhi  tuntutan-tuntutan  dan  kebutuhan-kebutuhan  baru  dalam masyarakat.  Politik  hukum  berusaha  meneruskan  arah  perkembangan  tertib hukum, dari Ius Constitutum yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang  terdahulu  menuju  pada  penyusunan  hukum  di  masa  datang  atau Ius Constituendum .
Barda  Nawawi  Arief  secara  jelas  merumuskan  latar  belakang  dan urgensi  pembaharuan  hukum  pidana  dapat  ditinjau  dari  aspek  sosio-politik, sosio-filosofis,  sosio-kultural.  Dengan  demikian,  pembaharuan  hukum pidana pada hakikatnya mengandung  makna, suatu upaya untuk  melakukan reorientasi  dan  reformulasi  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang  melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal,  dan  kebijakan penegakan  hukum  di  Indonesia.  Secara  singkat  dapatlah  dikatakan,  bahwa pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  harus  ditempuh  dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ( policy oriented approach ) dan sekaligus pendekatan yang berorentasi pada nilai ( value oriented approach ). 2
Menurut  Prof.  Sudarto,  paling  sedikit  ada  tiga  alasan  untuk mengadakan  pembaharuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut, yaitu  politis,  sosiologis,  dan  praktis. 3 Dipandang  dari  segi  politis,  Negara
1 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 135.
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 29.
3 Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20 .
Republik  Indonesia  yang  telah lama  merdeka,  sudah sewajarnya  memunyai Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  diciptakan  sendiri.  Konsep KUHP yang diciptakan sendiri itu dapat dipandang sebagai lambang hukum nasional  dan  merupakan  suatu  kebanggaan  dari  negara  yang  telah  merdeka dan melepaskan diri dari pengaruh hukum pada masa lalu. 4
Dipandang  dari  segi  sosiologis,  yang  lebih  tepat  dari  segi antropologis, sebagaimana telah dikemukakan oleh para sarjana hukum adat seperti  Van  Vollenhoven,  Ter  Har,  Idema,  yang  pada  garis  besarnya  dapat disimpulkan  bahwa Wetboek  van  Strafrecht atau  KUHP  yang  berasal  dari Netherland ini sudah tidak cocok lagi bagi bangsa Indonesia. Dalam KUHP tersebut belum mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut ukuran bangsa Indonesia  harus  diancam  dengan  pidana,  ternyata  tidak  dipidana  dalam KUHP, misalnya masalah sumbang atau incest . 5
Dipandang dari segi praktik sehari-hari mengapa KUHP sekarang itu harus  segera  diganti,  karena  tidak  banyak  orang  yang  menyadari  bahwa sampai saat sekarang ini teks resminya dari KUHP yang berlaku di Indonesia ini  masih  bertuliskan  dalam  bahasa  Belanda.  Apabila  petugas  penerap hukum  hendak  menerapkan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  didalamnya secara  tepat  seharusnya  petugas  tersebut  mengerti  bahasa  belanda.  Praktik hukum ini sulit diharapkan dari bangsa Indonesia yang pada masa sekarang sudah banyak yang kurang mengerti bahasa Belanda, oleh karena itu KUHP yang  masih  berlaku  ini  harus  segera  diganti  kodifikasi  Indonesia  yang bersifat nasional. 6
Dengan  menggunakan  metode  perbandingan  hukum,  hukum  pidana Indonesia sebagaimana terkandung dalam KUHP/WvS yang saat ini berlaku yang  termasuk  ke  dalam  keluarga civil  law  system atau Romano-Germanic familiy bukan  satu-satunya  konsep  hukum  untuk  memecahkan  masalah hukum.  Sebenarnya  masih  ada  konsep  atau  sistem  hukum  lain  yang sepatutnya  dikaji  untuk  lebih  memantapkan  upaya  pembaharuan  hukum pidana di Indonesia.
Pada Kongres PBB V tahun 1975 yang mengambil topik Prevention of Crime  and  the  Treatment  of  Offenders ,  dihimbau  pentingnya  perubahan terhadap sistem hukum pidana yang sudah ketinggal zaman dan tidak sesuai dengan  kenyataan  dan  tidak  berakar  pada  nilai-nilai  budaya  masyarakat. Himbauan ini lebih ditujukan pada usaha untuk melakukan pemikiran ulang terhadap  keseluruhan  kebijakan  kriminal  ( to  rethink  the  whole  of  criminal policy ). 7
4 Ibid.
5 Ibid., hlm. 21.
6 Ibid., hlm. 21-22.
7 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1996), hlm. 117.
Memahami asumsi tersebut, jelaslah bahwa usaha untuk  mengaji dan menggali hukum adat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang tersebar di  nusantara  terasa  begitu  penting.  Pemikiran  ini  juga  mendapat  dukungan, seperti  dari  Roeslan  Saleh  yang  mengatakan  bahwa  “...  hal  keberlakuan hukum  adat  khususnya,  perlu  mendapat  perhatian.  Ada  hal  yang  memang dapat disusun  dan  akhirnya  disistematik  sedemikian rupa,  sehingga  berlaku sebagai  bagian  dari  hukum  pidana  keseluruhan,  yaitu  yang  dapat dimasukkan  ke  dalam  hal-hal  yang  dapat  meniadakan  kesalahan tersangka/terdakwa, ataupun hal-hal yang akhirnya membenarkan perbuatan tersangka/terdakwa,  hal-hal  yang  dalam  ajaran  hukum  pidana  termasuk dalam ajaran melawan hukum materiil dan ajaran kesalahan”. 8
Sebagai  identitas  bangsa,  eksistensi  hukum  adat  mesti  memiliki  ciri dan  karakteristik  yang  sesuai  dengan  filosofi  dan  budaya  bangsa.  Sudarto menegasan  bahwa,  “tidak  salah  kiranya,  kalau  sampai  batas  tertentu  dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban  bangsa  itu”. 9 Hukum  pidana  yang  berlaku  secara  Nasional sekarang  menentukan  bahwa  dalam  hal  menetapkan  adanya  tindak  pidana dilarang  menggunakan  analogi.  Ketentuan  tersebut  mempertegas  prinsip legalitas  yang  menjadi  prinsip  utama  dalam  hukum  pidana  Nasional  yang secara positif berlaku sekarang.
Realitasnya,  kebiasaan  masyarakat  Indonesia  memunyai  kaidah tersendiri  yang  diantaranya  memunyai  sanksi  yang  biasa  dikenal  dengan hukum adat. Hukum adat yang demikian tentu tidak tertulis, dalam arti tidak menjadi  hukum  tertulis  yang  resmi  disahkan  negara  sebagaimana  halnya undang-undang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia masih  memegang  teguh  hukum  tidak  tertulis  yaitu  hukum  adat  itu  sendiri beserta  sanksi  atas  pelanggaran  hukum  tidak  tertulis  tersebut.  Dengan demikian, kedudukan hukum adat berserta sanksi adatnya masihlah utuh dan teguh  dipertahankan  masyarakat  Indonesia  yang  seharusnya  menjadi perhatian  dalam  hal  politik  hukum  pidana  khususnya  pembaharuan  hukum pidana nasional, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.
Bertolak dari penjelasan di atas, maka menjadi jelaslah bahwa hukum adat  di  Indonesia  memunyai  dasar  berlakunya  dan  karenanya  memiliki norma  dan  sanksi  yang  patut  bagi  masyarakat.  Hukum  adat  tergolong  ke dalam  hukum  tidak  tertulis  yang  meliputi  kebiasaan-kebiasaan  yang  timbul dan diikuti serta ditaati secara terus menerus, bahkan dapat melalui peralihan generasi  yang  berlangsung  secara  turun  temurun  oleh  masyarakat  adat  di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.
8 Reimon  Supusesa, Eksistensi  Hukum  Delik  Adat  Dalam  Perspektif  Pambaharuan  Hukum Pidana di Maluku Tengah , Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 42
9 Ibid., hlm. 44.
Oleh  karena  itu,  dengan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  akan mencoba membahas tentang urgensi hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

## B. Pembahasan
Setelah  perang  dunia  kedua,  banyak  bermunculan  Negara-Negara baru.  Negara-negara  ini  mempelopori  upaya  untuk  memperbaharui  hukum pidana  atau  KUHP-nya.  Di  Indonesia  sendiri,  masih  menggunakan  KUHP peninggalan  Belanda.  Sudah  beberapa  kali  KUHP  warisan  Belanda  ini diajukan  ke  DPR  untuk  dibahas  dan  diperbaharui,  namun  hingga  sekarang belum  juga  kunjung  usai.  Upaya  pembaharuan  ini  dipandang  perlu mengingat  Indonesia  sudah  merdeka  dan  terdapat  urgensi  untuk  menyusun suatu KUHP  Nasional  yang  baru  sebagaiman  telah  penulis sampaikan  pada pendahuluan sebelumnya.
Menyusun suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan bersumber  dari  jati  diri  bangsa  sendiri  tidaklah  mudah.  Ada  banyak permasalah yang muncul di dalam penyusunan KUHP Nasional ini. Menurut guru besar hukum pidana, Soedarto ada 4 permasalah yang muncul di dalam upaya pembaharuan hukum pidana ini. Keempat masalah itu adalah: 10
1. kriminalisasi dan dekriminalisasi;
2. masalah pemberian pidana;
3. pelaksanaan hukum pidana; dan
4. sejauh mana urgensi dibentuknya KUHP Nasional.
Pertama ,  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi.  Kedua  istilah  tersebut merupakan istilah yang agak baru dalam ilmu hukum. Dengan kriminalisasi dimaksudkan  proses  penetapan  suatu  perbuatan  orang  sebagai  perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di  mana  perbuatan  itu  diancam  dengan  suatu  sanksi  yang  berupa  pidana. Terbentuklah  peraturan  hukum  pidana  yang  siap  untuk  diterapkan  oleh hakim  dan  selanjutnya  apabila  dijatuhkan  pidana,  dilaksanakan  oleh kekuasaan  administrasi  (eksekutif).  Sebaliknya  pengertian  dekriminalisasi mengandung  arti  suatu  proses  di  mana  dihilangkan  sama  sekali  sifat  dapat dipidananya sesuatu perbuatan. Dekriminalisasi ini harus dibedakan dengan depenalisasi,  di  mana  perbuatan  yang  semula  diancam  pidana,  ancaman pidana  ini  dihilangkan  akan  tetapi  masih  dimungkinkan  adanya  penuntutan dengan  cara  lain  ialah  dengan  melalui  hukum  perdata  atau  hukum administrasi. 11
Masalah  kriminalisasi  ini  erat  kaitannya  dengan criminal  policy . Criminal policy adalah usaha yang rasional baik dari masyarakat/pemerintah
10 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 31.
11 Ibid.
untuk menanggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non-penal. Menurut Soedarto, 12 ada 4 syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan  kriminalisasi:  1)  Tujuan.  Tujuan  kriminalisasi  adalah menciptakan  ketertiban  masyarakat  dalam  rangka  menciptakan  negara kesejahteraan  ( welfare  state ),  2)  Perbuatan  yang  dikriminalisasi  harus perbuatan  yang  menimbulkan  kerusakan  meluas  dan  menimbulkan  korban, 3)  harus  mempertimbangkan  faktor  biaya  dan  hasil,  berarti  biaya  yang dikeluarkan  dan  hasil  yang  diperoleh  harus  seimbang,  4)  harus memperhatikan  kemampuan  apara  penegak  hukum.  Jangan  sampai  aparat penegak hukum melampaui bebannya atau melampaui batas.
Kedua ,  pemberian  pidana.  Banyak  yang  mengatakan/mengira  bahwa masalah  pemberian  pidana  ini  semata-mata  masalah  hakim.  Hal  ini  dapat dipahami ketika Pasal 10 KUHP dijatuhkan. Padahal arti penting penentuan kualifikasi  delik  adalah  menentukan  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan. Sudarto berpandangan bahwa masalah pemberian ini memunyai dua arti: 13 1. dalam  arti  umum  ialah  menyangkut  pembentuk  undang-undang,  ialah menetapkan stelsel sanksi pidana (pemberian pidana in abstracto ); dan 2. dalam  arti  konkrit,  ialah  menyangkut  berbagai  badan  atau  jawatan  yang kesemuanya  mendukung  dan  melaksanakan  stelsel  sanksi  hukum  pidana itu.
Ketiga ,  pelaksanaan  pidana.  Undang-undang  pidana  tidak  dapat beroperasi dengan sendirinya. Hukum hanya dapat beroperasi melalui orang. Untuk  ini  dibutuhkan  peraturan-peraturan  yang  memungkinkan  undang- undang  pidana  itu  dilaksanakan.  Pedoman  pelaksanaan  pidana  ini  adalah Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Sebelumnya  adalah  HIR  dan  undang- undang  lain  (UU  Kepolisian,  UU  Kejaksaan,  dan  UU  Mahkamah  Agung). KUHAP  hendak  menyatukan  penyidikan  (penyidik  berada  di  satu  tangan) berdasarkan  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP.  Di  Indonesia  saat  ini  pelaksanaan hukum  pidana  masih  fragmentasi  dan  instansi  centris.  Hal  ini  yang  harus dirubah  jika  ingin  melaksanakan  hukum  pidana  secara  tepat  sasaran  dan berdaya guna.
Keempat ,  sejauh  mana  urgensi  dibentuknya  KUHP  Nasional.  Kalau kita  sekarang  sudah  memunyai  Konsep  Rencana  KUHP,  kita  boleh  merasa bersyukur.  Namun  melihat  praktek  bekerjanya  sistem  hukum  pidana  kita sekarang ini dapat diajukan pertanyaan sampai  dimanakah urgensi bagi kita untuk  memunyai  KUHP  baru?  Untuk  memberi  jawaban  secara  pasti sebenarnya harus diadakan penelitian bagaimana sesungguhnya. Akan tetapi WvS  yang  berlaku  sekarang  dan  dalam  bentuknya  yang  sekarang  ini  tidak dapat  dipertahankan  terus  menerus  tidaklah  perlu  dipersoalkan.  Hanya  saja
12 Ibid, hlm. 36.
13 Ibid , hlm. 42
alasannya terpaksa harus dicari secara spekulatif. Sedikitnya ada tiga alasan oleh Sudarto yang telah penulis sampaikan sebelumnya dalam pendahuluan tulisan  ini  tentang  mengapa  harus  diadakan  pembaharuan  hukum  pidana nasional.  Selain  ketiga  pertimbangan  tersebut,  Muladi  menambahkan  satu pertimbangan  lagi,  yaitu  pertimbangan  adaptatif  atau  sebisa  mungkin mengadaptasikan  perkembangan  yang  terjadi  di  dunia  Internasional  tanpa harus menghilangkan nilai-nilai nasional.
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memunyai  beraneka ragam  suku-suku  bangsa,  dan  sudah  tentu  budaya  serta  norma-norma  yang dianutnya  akan  berbeda-beda.  Keanekaragaman  ini  akan  melahirkan  tata nilai  yang  berlain-lainan  dari  berbagai  suku-suku  masyarakat  dalam memandang  dan  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  terjadi  di kalangannya,  tidak  terkecuali  pada  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan kehormatan dan kesusilaan, karena hal ini tidak saja para pihak yang terlibat dalam  kasus  tersebut,  melainkan  juga  melibatkan  komunitas  masyarakat yang lebih luas.
Di dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945,  dinyatakan  dengan  tegas  bahwa  “Negara  mengakui  dan menghormati  ketentuan-ketentuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur dalam  undang-undang”.  Demikian  pula  Pasal  28  I  ayat  (3)  dinyatakan bahwa,  identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Di  dalam  lampiran  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahun  2005-2025  huruf  G,  juga menegaskan  bahwa  dalam  era  reformasi  upaya  perwujudan  sistem  hukum nasional  terus  dilanjutkan  mencakup  beberapa  hal: Pertama ,  pembangunan substansi  hukum,  baik  hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis  telah memunyai  mekanisme  untuk  membentuk  hukum  nasional  yang  lebih  baik sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  dan  aspirasi  masyarakat... Kedua , pelibatan  seluruh  komponen  masyarakat  yang  memunyai  kesadaran  hukum tinggi  untuk  mendukung  pembentukan  sistem  hukum  nasional  yang  dicita- citakan. 14
Uraian tersebut menunjukkan, bahwa hukum tidak tertulis atau hukum adat  memunyai  kedudukan  yang  mapan  secara  konstitusional.  Eksistensi hukum  tidak  tertulis  ini  dapat  dirasionalisasikan  ketika  kepentingan  politik pembentukan  sistem  hukum  nasional  atau  pembaharuan  hukum  menuntut hukum tidak tertulis menjadi bagian dari sakralitasnya.
14 Lihat Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
Sosiolog  hukum  Satjipto  Rahadjo  menyebutkan,  bahwa  untuk mewujudkan  kepastian  hukum  bukan  hanya  berarti  undang-undang,  sebab hukum  lebih  luas  dari  undang-undang;  karena  hukum  itu  meliputi  hukum tertulis  (undang-undang)  dan  hukum  tidak  tertulis  seperti  kebiasaan  atau hukum  adat.  Negara  Indonesia  berdasarkan  hukum,  bukan  negara berdasarkan  undang-undang. 15 Dalam  ranah  ini,  hukum  tidak  tertulis  justru bisa  memberi  lebih  banyak  terhadap  keberlanjutan  hidup  masyarakat  dan bangsa, termasuk memberikan kontribusi terhadap kepentingan pembaharuan hukum pidana.
J. Van Kan juga menyebutkan, bahwa hukum merupakan cermin ( een weergave )  dari  masyarakat,  sehingga  selayaknya  pembentukan  hukum pidana  Indonesia  harus  senantiasa  mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat  Indonesia  atau  berlandaskan  pada living  law . 16 Hal  itu menunjukkan,  bahwa  hukum  pidana  selayaknya  mencerminkan  nilai-nilai yang  hidup  dalam  masyarakat  agar  bisa  diterapkan  dan  diterima  serta memenuhi rasa keadilan masyarakat di mana hukum itu diberlakukan.
Pengakuan  terhadap  eksistensi  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  itu  diakui  secara  konstitusional  sebagaimana  telah  penulis jelaskan  sebelumnya.  Dalam  konstitusi  kita  (UUD  NRI  1945)  sudah  jelas, bahwa negara memunyai kewajiban untuk mengakui dan sekaligus merespon perkembangan hukum adat. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat adat menjadi  masyarakat  kelas  dua  atau  masyarakat  yang  terpinggirkan.  Hak- haknya  sebagai  bagian  dari  wajah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia wajib mendapat pengakuan.
Adanya  ketentuan  konstitusi  tersebut  berarti  bahwa  negara  wajib mengakui  sekaligus  merespon  perkembangan  hukum  adat  dengan  tetap mengakui keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Secara nasional, terdapat diskursus  terhadap  sistem  hukum  nasional  yang  secara  tidak  langsung mengakui serta menganut sistem hukum barat dan di sisi lain harus konsisten mengakui  keberadaaan  hukum  adat.  Dalam  hal  ini,  penting  untuk  dilacak antara  keduanya  apakah  berada  dalam  dimensi  saling  berkompetisi, melengkapi atau berada pada rezim sendiri-sendiri.
Apabila  kita  lacak  dari  dasar  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945, maka sesungguhnya dengan adanya hasil amandemen ke-4 telah dinyatakan secara  eksplisit  dalam  Pasal  18B  bahwa  (1)  Negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintah  daerah  yang  bersifat  khusus  atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  berserta  hak-
15 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dalam  Jagat  Ketertiban ,  (Jakarta:  Penerbit  UKI  Press,  2006), hlm. 135.
16 Bambang  Satriya, Problematika  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional ,  (Jakarta:  Komisi Hukum Nasional Rebublik Indonesia, 2013), hlm. 273.
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang-undang.
Dalam  materi  muatan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 tersebut,  secara normatif  dapat  ditarik  menjadi  4  (empat)  unsur  yang  harus  diperhatikan sebagai  prasyarat  eksistensi  dan  validitas  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia yang dengan sendirinya akan teridentifikasi nilai-nilai yang hidup dan  diakui  sebagai  hukum  adat  dalam  masyarakat  adat  tersebut.  Syarat pertama adalah unsur “sepanjang masih hidup”. Dalam kalangan masyarakat adat  tertentu,  ada  yang  tidak  mampu  mempertahankan  kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup, yang mencari kehidupan di tempat- tempat  atau  lingkungan  daerah  lain,  sehingga  ia  sebagai  individu  dengan yang lain tidak memunyai pertalian darah. Akibatnya, kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi pudar, akhirnya hilang sama sekali.
Unsur  kedua  dalam  rumusan  Pasal  tersebut  adalah  “sesuai  dengan perkembangan  masyarakat”.  Syarat  ini  tentu  dapat  diartikan  bahwa  hal-hal yang  menjadi  ketentuan-ketentuan  tradisionalnya,  tidak  boleh  bertentangan dengan  kemajuan  masyarakat  dewasa  ini  yang  tidak  dapat  menghindarkan dirinya  dari  kehidupan  global.  Unsur  ketiga  yang  wajib  dipenuhi  dalam pemenuhan  entitas  masyarakat  hukum  adat  secara  penuh  adalah  “prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Syarat  ini  sudah  selayaknya  dan harus  dimiliki  setiap  masyarakat  hukum  adat.  Hukum  yang  diberlakukan dalam  masyarakat  tersebut,  benar-benar  murni  suatu  perwujudan  dari ketentuan  kebiasaan-kebiasaan  tradisional  yang  telah  secara  turun-temurun dilaksanakan.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  menjadi  suatu tujuan  utama  yang  hendak  dicapai  dalam  rangka  mendorong  eksistensi hukum adat serta masyarakat adat.
Unsur terakhir yang menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat dalam ketentuan  pasal  tersebut  adalah  “yang  diatur  oleh  undang-undang”.  Dalam perspektif penulis terminologi ini merupakan salah satu kuncian yang sangat berbahaya  dalam  eksistensi  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini  dikarenakan bahwa sejatinya masyarakat hukum adat bertitik tolak dari hukum yang tidak tertulis melainkan dinamis yang hidup berkembang di masyarakat. Keempat unsur  dalam  perumusan  pasal  ini  setidaknya  menjadi  dasar  secara konstitusional  untuk  megakui  keberadaan  masyarakat  adat  dan  sekalian hukum  adatnya.  Terpenuhinya  keempat  syarat  tersebut,  secara  otomatis sistem hukum masyarakat adat tersebut tetap berada pada tertib hukum yang ditegakkan  atas  sanksi-sanksi  hukum  adat  dalam  hubungan-hubungan  yang bersifat kontraktual psikologis.
Seiring  perkembangan  zaman,  perkembangan  bangsa  dan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  kini  kian  banyak  memerlukan  berbagai
kekuatan  sanksi  hukum  publik,  yang  ditunjang  oleh  wibawa  nasional,  tak hanya  berkarakter  administratif,  tetapi  juga  berkarakter  pidana.  Proses kriminalisasi  pun  bermunculan  sebagai  konsekuensinya,  diperlukan pembaharuan  hukum,  khususnya  hukum  pidana.  Berbicara  tentang pembaharuan  hukum  atau  perkembangan  hukum  di  Indonesia,  dapat diketahui  dari  sisi  kekuasaan  kolonialisme  belanda  di  Pulau  Jawa  yang berlangsung  lebih  dari  satu  abad  (1840-1950),  berlanjut  dengan  berbagai modifikasi  serta  adaptasinya  untuk  kepentingan  pembangunan  suatu  negara nasional  yang  modern,  pada  era  1840-1990  disebut  sebagai  perkembangan dari  hukum  kolonial  ke  hukum  nasional 17 hingga  Indonesia  merdeka  dan berlanjut hingga sekarang.
Dalam  rentang  perjalanan  sejarah  yang  panjang,  kondisi  hukum bangsa Indonesia telah dipengaruhi secara nyata oleh peradaban Eropa, yang membawa  pemahaman  dan  sistem  hukum  termasuk  hukum  pidana  yang hingga  kini  berlangsung  di  seluruh  nusantara.  Hukum  pidana  barat  masih berlaku, dan sangat terasa bersifat kolonial, kolot, egosentris, bahkan sangat postivistik sehingga  menimbulkan pergolakan dalam tataran pengembangan keilmuan,  bahkan  masalah  keadilan  dalam  praktek  kehidupan.  Hukum pidana  yang  berlaku  di  Indonesia,  ialah  hukum  pidana  yang  telah dikodifikasi,  yakni  sebagian  besar  aturan-aturannya  telah  disusun  dalam suatu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Karenanya,  upaya pembaharuan hukum pidana terus dilakukan.
Sejak  tahun  1966,  penggarapan  naskah  rancangan  undang-undang hukum  pidana  baru  telah  dilaksanakan,  dengan  melakukan  berbagai  politik hukum  kriminal  sebagai  suatu  upaya  yang  rasional  dari  masyarakat  untuk menanggulangi kejahatan. Proses kriminalisasi berlangsung sejak dibentuknya  UU  No.  1  Tahun  1946  tentang  KUHP  dengan  perubahan  sifat hukum  pidana  yang  disesuaikan  dengan  kemerdekaan  Indonesia,  dan  hal demikian berlangsung hingga sekarang. 18
Hukum  pidana  adat  Indonesia  yang  tersebar  di  berbagai  kesatuan hukum  adat,  adalah  cermin  dari  peradaban  asli  bangsa  Indonesia  yang pernah  memperlakukan  hukum  adatnya.  Alam  pikirannya  bersifat komunalisme  dan  religio-magis.  Kedudukan  manusia  adalah  sentral. Manusia merupakan bagian dari alam kosmos, selalu seimbang, terjaga dan bilamana dan gangguan, maka segera dipulihkan. Hukum adat tersebut tidak mengenal hukum yang statis, tiap-tiap peraturannya timbul, berkembang dan selanjutnya  lenyap,  karenanya  perubahan  hukum,  perubahan  zaman  diikuti oleh  perubahan  peraturan.  Perubahan-perubahan  itu  dipengaruhi  oleh  rasa
17 Soetandyo Wignyosoebroto, , Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial- Politik  Dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Press,  1995), hlm. 2-3.
18 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 29-32.
keadilan  lahir  batin  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  setiap pembaharuan  hukum  di  Indonesia,  tidak  terkecuali  pembaharuan  hukum pidana (materil maupun formil) sebagai bentuk pengakuan terhadap keadilan lahir batin yang dikehendaki masyarakat Indonesia.
Salah satu konsep pokok bentuk pengakuan hukum yang berkembang atau  hidup  di  masyarakat  adalah  dengan  diadopsinya  sistem  sanksi  dalam hukum  adat  (pidana  adat)  dalam  sistem  hukum  nasional  sebagai  bentuk pembaharuan  hukum  pidana  nasional.  Pengakuan  dan  perlindungan  atas penerapan sanksi hukum adat menjadi suatu yang penting dalam kehidupan masyarakat  adat,  sebab  dengan  sanksi  adat,  maka  dapat  terkonstruksi  atau tercipta keseimbangan dan harmonisasi sosial, kepentingan antara golongan manusia  dan  perorangan,  antara  persekutuan  (kelompok)  dan  masyarakat luas yang merupakan dasar dari alam pikiran tradisional bangsa Indonesia.
Kongres-kongres  PBB  mengenai  “ The  Prevention  of  Crime  and  The Treatment  of  Offenders ”  juga  menggariskan,  bahwa  sistem  hukum  pidana yang  ada  selama  ini  di  beberapa  negara,  yang  sering  berasal (diimpor)  dari hukum  asing  semasa  zaman  kolonial  pada  umumnya  telah  usang  dan  tidak adil  ( absolete  and  unjust )  serta  sudah  ketinggalan  zaman  dan  tidak  sesuai dengan  kenyataan  ( outmodel  and  unreal )  karena  tidak  berakar  pada  nilai- nilai budaya dan bahkan ada ‘diskrepansi’ dengan aspirasi masyarakat serta ‘tidak responsif’ terhadap kebutuhan sosial masa kini. 19
Keinginan  kuat  untuk  meng-Indonesiakan  hukum  adat  atau  hukum yang  berkembang  di  tengah  masyarakat,  secara  tidak  langsung  dapat dipahami  melalui  laporan  Kongres  PBB  ke  VI  atau Sixth  UN  Congress  on “The  Preventions  of  Crime  and  The  Treatment  of  Offenders”  (New  York, Departement  of  Economic  and  Social  Affairs,  1981), bahwa  “Acapkali, ketiadaan  konsistensi  antara  undang-undang  dengan  kenyataan  merupakan faktor kriminogen; semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu”. 20
Membahasakan  realitas  perkembangan  hukum  adat  (pidana  adat)  ke dalam  RUU  KUHP  atau  ranah  pembaharuan  hukum  pidana  nasional memang tidak mudah, karena hukum adat (pidana adat) bersifat pluralisme. Di  masing-masing  daerah  terdapat  keragaman  sanksi-sanksi  pidana  adat yang  bisa  dijadikan  sebagai  bagian  dari  kearifan  muatan  lokal  guna mewarnai pembaharuan hukum pidana nasional.
Memasukkan beberapa sanksi pidana yang berkembang di masyarakat adat  merupakan  wujud  pembaharuan  hukum  dengan  model  meng- Indonesiakan hukum pidana adat dengan harapan, bahwa masyarakat adat di
19 Op.Cit., Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek...., hlm. 128-129.
20 Ibid.
seluruh Indonesia memunyai payung untuk berperilaku dan mempertanggungjawabkan  berbagai  bentuk  perbuatan  yang  berkategori pelanggaran atau kejahatan adat.

## C. Penutup
Memasukkan  hukum  adat  yang  jelas-jelas  bersifat  pluralistik  di Indonesia  memang  bukan  hal  mudah.  Akan  tetapi  pentingnya  pengakuan terhadap  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  sebagai  hukum  adat  (pidana adat)  dalam  sistem  hukum  nasional  sebagaimana  agenda  reformasi  hukum secara  nasional  merupakan  kebutuhan  dan  tuntutan  untuk  pemenuhan keadilan sosial sesuai cita-cita nasional bangsa Indonesia.
Sudah  saatnya  negara  atau  badan  legislatif  bekerja  keras  untuk menformulasikan  hukum  adat  menjadi  bagian  dari  hukum  pidana  nasional. Politik  nasionalisasi  pembaharuan  hukum  berbasis  kearifan  lokal  menjadi suatu  keharusan  seiring  dengan  tuntutan  masyarakat  terhadap  penegakan keadilan yang benar-benar berbasis kemaslahatan rakyat.

## Daftar Pustaka
Arief,  Barda  Nawawi,  2010, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru) ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti. _________________, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan
Hukum Pidana (Edisi Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti.
_________________,  1996, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,
Bandung: Citra Aditya Bakti. Bakhri, Syaiful, 2013, Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya , Jakarta:  Total  Media  &  P3IH  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah.
Muladi,  Arief,  Barda  Nawawi,  1998, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana , Bandung: Penerbit Alumni. Rahardjo, Satjipto, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban , Jakarta: Penerbit UKI Press. Sakidjo,  Aruan;  Poernomo,  Bambang,  1990, Hukum Pidana:  Dasar  Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi , Jakarta: Ghalia Indonesia. Satriya,  Bambang,  2013, Problematika  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional , Jakarta: Komisi Hukum Nasional Rebublik Indonesia.
Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni. Supusesa,  Reimon, Eksistensi  Hukum  Delik  Adat  Dalam  Perspektif Pambaharuan  Hukum  Pidana  di  Maluku  Tengah ,  Mimbar  Hukum, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012
Teguh,  Prasetyo,  Halim,  Barakatullah  Abdul,  2005, Politik  Hukum  Pidana Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wignyosoebroto,  Soetandyo,  1995, Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum Nasional,  Dinamika  Sosial-Politik  Dalam  Perkembangan  Hukum  di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Press.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.