p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## PRAKTIK POLITIK ISLAM: KEPEMIMPINAN TALIBAN DI AFGHANISTAN DALAM TINJAUAN POLITIK ISLAM KAWASAN
Choirur Rois 1 Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Email: 02050122024@student.uinsby.ac.id
Nur Robaniyah 2
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
Email : 02050122036@student.uinsby.ac.id Diterima: 3 Mei 2023 Disetujui: 6 Juni 2023 Dipublikasikan: 27 Juni 2023

## Abstract
The ideological confrontation between nationalism, marxism and absolute monarchy, and Islamic fundamentalism has succeeded in constructing Afghanistan as an Islamic country full  of  conflict.  This  paper  wants  to  answer  questions  that  arise  from  the  stigma  and insinuation of Islamic radicals, Islamic terrorist, and Islamophobia which are the logical consequences  of  Islamic  political  practices  in  Afghanistan  played  by  the  Taliban. Through  a  historiographical  approach  based  on  descriptive  qualitative  and  data collection using the method desk research and annotated bibliography the findings in this article  conclude  that  the  political  practices  that  took  place  in  Afghanistan  under  the leadership  of  the  Taliban  were  the  ambitions  of  fundamentalist  groups  who  wanted  full control  over  Afghanistan  under  the  pretext  of  implementing  Islamic  law.  However,  in reality, it does not reflect the political practices described by Islam. The Taliban use the name  of  Islam  to  legitimize  all  acts  of  violence,  coups,  and  all  efforts  to  achieve  their goals,  because  the  image  of  Islam  has  become  negative  in  the  eyes  of  the  international community.  Based  on  these  findings,  accusations  of  Islamic  radicals,  Islamic  terrorist, and  Islamophobia  towards  Islam  and  Muslims  stemming  from  the  Afghanistan  conflict and the political practices of the Taliban are accusations that cannot be justified and are rejected  based  on  facts  on  the  ground.  On  the  other  hand,  western  interference  and hegemony  play  a  role  in  further  exacerbating  the  situation  and  tainting  the  image  of Islam  and  Muslims  through  the  Afghanistan  conflict,  so  that  the  panorama  that  is portrayed is a negative impression of Islamic ideology and Muslim countries.
Keywords: Afghanistan, Taliban, Political Practices

## Abstrak
Konfrontasi  ideologi  antara  nasionalisme,  marxisme  dan  monarki  absolut  serta  paham Islam  fundamentalis  telah  berhasil  menjadikan  Afghanistan  sebagai  negara  Islam  penuh konflik.  Tulisan  ini  ingin  menjawab  pertanyaan  yang  muncul  dari  stigma  dan  insinuasi Islam radikal, Islam teroris dan islamofobia yang menjadi konsekuensi logis dari praktik politik  Islam  di  Afghanistan  yang  diperankan  oleh  Taliban.  Melalui  pendekatan historiografi  dengan  metode  kualitatif  deskriptif  dan  pengumpulan  data  menggunakan metode desk  research dan annotated  bibliography temuan  dalam  artikel  ini menyimpulkan  bahwa  praktik  politik  yang  terjadi  di  Afghanistan  di  bawah kepemimpinan Taliban merupakan ambisi kelompok fundamentalis  yang ingin berkuasa penuh atas Afghanistan dengan dalih penerapan syariat Islam. Namun pada kenyataannya tidak  mencerminkan  praktik  politik  yang  digambarkan  Islam.  Taliban  menggunakan nama  Islam  untuk  melegitimasi  segala  tindakan  kekerasan,  kudeta  dan  segala  upaya
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
mencapai  tujuannya,  karena  citra  Islam  menjadi  negatif  di  mata  internasional. Berdasarkan temuan tersebut tuduhan Islam radikal, Islam teroris dan sikap Islamofobia terhadap  Islam  dan  muslim  yang  berangkat  dari  konflik  Afghanistan  dan  praktik  politik Taliban  merupakan  tuduhan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  dan  tertolak  berdasarkan  fakta lapangan.  Di  sisi  lain  campur  tangan  dan  hegemoni  barat  berperan  untuk  semakin memperburuk  keadaan  dan  mencemari  citra  Islam  dan  muslim  melalui  konflik Afghanistan,  sehingga  panorama  yang  terpotret  adalah  kesan  negatif  terhadap  ideologi Islam dan negara muslim.
Kata-kata kunci: Afghanistan, Taliban, Praktik Politik

## A. PENDAHULUAN
Afghanistan  merupakan  negara  Islam  dengan  persentase  90%  atau  84,7-89,7% berafiliasi  Islam  Sunni,  10-15%  dari  jumlah  populasi  berafiliasi  Islam  Syiah  dan  0,3% sisanya  terdiri  dari  agama  minoritas  seperti  kristen  dan  agama  lainya 1 .  Artinya  dapat dikatakan  bahwa  Afghanistan  99,7%  penduduknya  adalah  muslim.  Secara  kuantitas Afghanistan  sangat  potensial  untuk  menjadi  negara  Islam  yang  mampu  untuk mengaplikasikan  nilai-nilai  keislaman  untuk  mewujudkan good  country atau  dalam bahasa Islamnya baldatun tayyibatun . Namun, kebaradaan Islam secara kuantitas tersebut tidak  mencerminkan  Afghanistan  sebagai baldatun  tayyibatun atau  negara  muslim  yang islami,  mengingat  sampai  hari  ini  negara  tersebut  masih  tergolong  negara  dengan  status negara konflik berkepanjangan, tercatat selama 42 tahun sejak intervensi yang dilakukan oleh Uni Soviet pada tahun 1979 hingga awal Agustus 2021 pasca kemunduran Amerika Srikat (AS), Afghanistan berada di pusara konflik dan peperangan internal dan eksternal 2 . Selain  itu  Samra  Naz  dan  Zafar  Nawaz  Jaspal  mencatat  Afghanistan  sebagai  panggung propaganda negara super power sejak abad ke-19 3 .
Afghanistan  di  bawah  rezim  Taliban  mempunyai  gagasan  keislaman  yang  kuat. Taliban menginginkan hukum Islam ditegakkan sebagai institusi negara 4 . Terbukti setelah kelompok  tersebut  berhasil  menguasi  Afghanistan  dengan  aksi  kudetanya  atas kepemimpinan  Ashraf    Ghani  sebagai  presiden  sah  Afghanistan  pada  2021  silam menjadikan  Afghanistan  yang  semula  berupa  Republik  Islam  Afghanistan  berubah menjadi Imarah Islam Afghanistan. Keberhasilan Taliban menggulingkan kepemimpinan
1 Bell James, “The World’s Muslims: Unity and Diversity, Pew Research Center,” 2016.
2 Freshta  Qarqeen,  “Afghan  Peace  Talks:  Negotiating  with  the  Taliban,”  2015;  Baca  juga,  Robi  Sugara, “Upaya  Dan  Kontribusi  Indonesia  Dalam  Proses  Perdamaian  Di  Afghanistan  Melalui  Bina-Damai,” MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial 5, no. 1 (2021): 27–38.
3 Samra  Naz  dan  Zafar  Nawaz  Jaspal,  “Afghanistan:  The  Possible  Arena  for  Major  Powers  Inevitable Cooperation,” South Asian Studies 36, no. 1 (2022).
4 Ahda  Abid  Al-Ghifari,  “Dinamika  Politik  Afghanistan  Pada  Masa  Pemerintahan  Taliban  (1996-2001),” BAB  II  Afghanistan  sebelum  Taliban  (skripsi):  http://eprints.  uny.  ac.  id/21178/6/BABIIPdf  (hal  36). diakses pada tanggal 23 (2021).
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Presiden  Ashraf    Ghani  menimbulkan  berbagai  justifikasi  di  mata  dunia  internasional. Hal  tersebut  berimplikasi  terhadap  pengakuan  hukum  internasional  secara de  jure terhadap  status  keabsahan  kepemimpinan  rezim  Taliban,  meskipun  secara de  facto Taliban  hari  ini  adalah  penguasa  Afghanistan 5 . Track  record Taliban  di  mata internasional  juga  mempunyai  dampak  negatif  pandangan  negara-negara  kawasan terhadap  masa  depan  Afghanistan  di  masa  mendatang  di  bawah  kekuasaan  Taliban. Selain itu, kemunculan Taliban pada September 1994 yang mulanya mendapat dukungan penuh dari Amerika, namun kemudian ditumpas sendiri oleh Amerika atas dalih menjalin kerjasama  dan  melindungi  pemimpin  Al  Qaeda  Osama  Bin  Laden  juga  memunculkan stigma bahwa Taliban adalah sekutu jaringan teroris internasional 6 .
Keberhasilan  kudeta  Taliban  terhadap  kepemerintahan  yang  sah  di  Afghanistan menciptakan  krisis  ekonomi  dan  politik  di  negara  tersebut.  Tidak  hanya  itu,  eksodus secara  besar-besaran  warga  sipil  Afghanistan  turut  menjadi  dampak  kudeta  tersebut.  Di samping  itu,  keadaan  tersebut  juga  mengundang  banyak  penolakan  dunia  internasional pro Amerika dan rezim Asraf Ghani terhadap eksistensi rezim Taliban 7 . Fakta selanjutnya adalah  era  kepemimpinan  Taliban  setelah  sukses  menduduki  kursi  kepemerintahan  di Afghanistan  menurut  Rafika  Wahyu  Andani  dalam  hasil  penelitiannya  menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi perempuan di Afghanistan semakin memburuk. Menurutnya, ancaman  dan  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Afghanistan  menunjukkan  arogansi  dan diskriminatif  dari  perilaku  rezim  Taliban, 8 temuan  penelitian  Rafika  Wahyu  Andani tersebut  juga  diperkuat  oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aji  Wibowo  yang menyatakan, Afghanistan di bawah rezim Taliban dianggap telah melakukan pelanggaran perjanjian intenasional hak asasi manusia terhadap perempuan 9 .
Konflik  yang berkepanjangan di Afghanistan selama dua dasawarsa tidak sedikit memakan korban jiwa, hasil penelitian The Watson Institute for Internasional and Public Affairs yang  dimuat  oleh  tempo.co  tercatat  sejak  2001-2021  konflik  antara  kelompok Taliban  dan  pemerintahan  Afghanistan  di  bawah  bayang-bayang  AS  menelan  korban
5 Dodik  Setiawan  Nur  Heriyanto,  “Legalitas  Pergantian  Kekuasaan  Di  Afganistan  Melalui  Coup  D’etat Oleh Taliban Menurut Hukum Internasional,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 29, no. 3 (2022): 469–93.
6 Kadek  Surya  Alit  Dharma  Putra,  “ANEKSASI  AFGHANISTAN  TERHADAP  TALIBAN  TAHUN 2021,” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 3 (2022): 915–27.
7 Boy  Anugerah,  “Krisis  Afghanistan  dan  Implikasi  Terhadap  Politik  Global,” The  American  Political Science Review 56, no. 3 (2022): 567–76.
8 Rafika Wahyu Andani, “SEGITIGA KEKERASAN, HAM, DAN PEREMPUAN AFGHANISTAN ERA KEPEMIMPINAN TALIBAN,” Jurnal Pena Wimaya 2, no. 1 (2022).
9 Tsabitah  Rizqi  Ekanoviarini  dan  Aji  Wibowo,  “PELANGGARAN  HAK  PEREMPUAN  DI AFGHANISTAN  SELAMA  KEKUASAAN  REZIM  TALIBAN  BERDASARKAN  KONVENSI CEDAW,” Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 4 (2022): 715–28.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
238-241  ribu  jiwa 10 .  Secara  politis  Taliban  mempunyai  tujuan  agamis  yang  dijadikan alasan  pembenaran  atas  gerakannya.  Yaitu  untuk  mengaplikasikan  interpretasi  mereka tentang negara Islam dan penegakan hukum Islam di Afghanistan terbebas dari pengaruh negara  Asing  terlebih  bayang-bayang  AS  dan  sekutunya 11 .  Tujuan  tersebut  menurut Muhammad Syarif Hasyim dan Randy Atma R Massi berbanding terbalik dengan realita kenyataannya.  Kesimpulan  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  perjuangan  Taliban dalam  konflik  yang  berlangsung  selama  kurang  lebih  dua  puluh  tahun  di  Afghanistan merupakan  gerakan  non  jihad.  Hal  ini  terbukti  berdasarkan  kenyataan  bahwa  mereka hanya menginginkan pengakuan atas kekuasaannya 12 .
Beberapa  temuan  di  atas,  mempunyai  dampak  negatif  terhadap  citra  Islam  dan Muslim  di  mata  dunia  Internasional,  terlebih  dari  negara  barat  dan  sekutunya.  Insinuasi Islam  radikal,  Islam  teroris  dan  islamofobia  merupakan  konsekuensi  logis  yang  akan muncul  sebagai  klaim  negatif  orang-orang  di  luar  Islam  terhadap  agama  Islam  dan umatnya. Artinya, dalam hal ini tidak hanya Taliban dan Afghanistan yang akan terkena dampak  negatif  atas  huru-hara  dibalik  rezim  Taliban  dan  Afghanistan.  Hal  demikian merupakan  keniscayaan  yang  lumrah  terjadi.  Mengingat,  Taliban  mengatasnamakan Islam  sebagai  ide  gerakannya  dan  Afghanistan  sebagai  negara  Islam  yang  gagal mewujudkan kemajuan dan peradaban disulut perang yang berkepanjangan.
Hal tersebut memunculkan kegelisan akademik dan menjadi latar belakang artikel ini  hadir  dengan  mengangkat  persoalan,  apakah  upaya  praktik  politik  Taliban  untuk menguasai  Afghanistan  sesuai  dengan  nilai  politik  Islam  dan  apakah  gerakan  politik Taliban  sah  dijadikan  dasar asumsi  untuk  mengklaim  bahwa  ajaran  Islam  yang  menjadi sumber konflik Afghanistan sehingga konflik Afghanistan bisa dijadikan justifikasi atau tuduhan  Islam  radikal,  Islam  teroris  dan  sikap  Islamofobia  terhadap  Islam  dan  Muslim serta  apa  faktor  yang  menjadikan  justifikasi  tersebut  menguat  sehingga  turut menyumbang citra negatif terhadap Islam di Afghanistan.
Kajian  ini  menjadi  urgen  untuk  dilakukan,  sebagai  upaya  mengungkap  latar belakang  dibalik  dinamika  konflik  politik  Afghanistan  dan  gerakan  separatisme  Taliban dalam  menguasai  Afghanistan.  Mengingat  posisi  Afghanistan  sebagai  negara  Islam
10 Ahmad Faiz Ibnu Sani, “241 Ribu Orang Tewas Sejak Amerika Serikat Perangi Taliban,” Tempo.co , 22 Agustus 2021, Eksklusif edisi, https://dunia.tempo.co.
11 Kaiva  Azria  dan  Erma  Ramayani,  “SEJARAH  PERANG  AFGHANISTAN  DARI  DULU  HINGGA KINI,” Jurnal PIR: Power in International Relations 6, no. 2 (2022): 122–37.
12 Muhammad  Syarif  Hasyim  dan  Randy  Atma  R  Massi,  “GERAKAN  TALIBAN  ANTARA  JIHAD, MAKAR  SERTA  TRAGEDI  KEMANUSIAAN  DI  AFGANISTAN,” Comparativa:  Jurnal  Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum 3, no. 1 (2022): 89–118.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dengan berbagai macam konfliknya, menjadikan Afghanistan tetap menjadi sorotan para peneliti  Islam  kawasan.  Penulis  juga  telah  melakukan  beberapa  telaah  terhadap  kajian- kajian ilmiah dari berbagai fokus kajian yang mempunyai kaitan dengan persolan dalam artikel  ini.  Seperti  penelitian  oleh  Imam  Mawardi,  dkk  (2022)  tentang  kekerasan berkedok agama dalam politik yang  dilakukan oleh Taliban di Afghanistan melalui kaca mata  teori  Max  Weber 13 .  Muhammad  Farih  Fanani  dan  Adetia  Andri  (2021)  mengkaji tentangn  Afghanistan  yang  berfokus  pada  sejarah  Islam  dan  Politik  di  Afghanistan khususnya  perjuangan  modernisasi  dan  demokratisasi  di  Afghanistan 14 .  Ida  Susilowati, dkk  (2022)  dengan  fokus  kajian  kebijakan  luar  negeri  Rusia  khususnya  dalam  bidang ekonomi  terhadap  Afghanistan  setelah  pemerintahan  dipegang  kembali  oleh  Taliban 15 .
Kesemuanya mengindikasikan penulis penting untuk melakukan penelitian ini.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  disajikan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Pengumpulan  data  menggunakan  metode desk  research dan annotated  bibliography . Desk  research studi  kepustakaan Desk  research adalah  jenis  penelitian  yang  didasarkan pada  materi  yang  diterbitkan  dalam  laporan  dan  dokumen  serupa  yang  tersedia  di perpustakaan umum, situs web, data yang diperoleh dari survei yang telah dilakukan, dll. Beberapa  organisasi  juga  menyimpan  data  yang  dapat  digunakan  untuk  tujuan penelitian.adalah penelitian yang menggunakan data dari laporan ataupun dokumen hasil penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  dikaji  dalam  artikel  ini.  Data dalam  artikel  ini  diperoleh  melalui    media  massa,  situs  web,  ataupun  perpustakaan. 16 Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  historiografi  sejarah  ilmu  yang mempelajari  metode  penggambaran  atau  penulisan  sejarah,  seperti  asal-usul,  riwayat, atau  pengetahuan  tentang  peristiwa  di  masa  lampau.  Hal  ini  untuk  mengetahui  praktik politik yang berkembang di Afghanistan dari masa kemasa. Untuk mempertajam analisa dalam  penelitian  ini  penulis  juga  menggunakan  pendekatan  sosiologi  politik  yang
13 Imam Mawardi, Lutfirahman, dan Umi Nur Idayanti, “Politik Kekerasan Taliban Di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif  Weberian,” Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 18, no. 2 (2022), http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/12160.
14 Muhammad Farih Fanani dan Adetia Andri, “SEJARAH ISLAM DAN POLITIK DI AFGHANISTAN,” Tamddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam 212, no. 2 (2021), http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/9681.
15 Ida  Susilowati  dkk.,  “Analisa  Kebijakan  Ekonomi  Politik  Russia  Terhadap  Pemerintahan  Afghanistan Pasca  Kemenangan  Taliban  Tahun  2021,” SALAM:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i 9,  no.  2  (31  Maret 2022): 443–56, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.22788.
16 “Mengenal  Desk  Research:  Definisi,  Tips  Beserta  Contoh,” LP2M  Universitas  Medan  Area (blog), Desember 2021, lp2m.uma.ac.id.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
membedah  hubungan  antara  masyarakat  sipil,  aktor  politik  dan  praktik  politik  serta kontribusinya terhadap sistem pemerintahan di suatu negara 17 .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik Politik dalam Islam
Politik  dalam  Islam  mempunyai  definisi  positif.  Dalam  catatan  Ibnu  Qoyyim  al- Jauziyyah  mengutip  pandangan  Ibnu  ‘Aqil  al-Hambali  politik  atau al-Syiasah dalam Islam fiqh didefinisikan sebagai;
نع  دعبأو  ،حلاصلا  ىلإ  برقأ  هعم  سانلا  نوكي  ثيحب  ،لاعفلأا  نم  ناك  ام يحو هب لزن لاو ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هعرـشي مل نإو ،داسفلا . 18
Al-syiasah  (politik)  adalah  aktitivitas  atau  sebuah  kebijakan  yang  karenanya  manusia akrab dengan kemaslahatan dan jauh dari pada kerusakan meskipun hal tersebut tidak ada ketetapan dari Nabi dan tidak berdasarkan wahyu” dalam penetapannya. Imam al-Syafi’i berpandangan bahwa politik adalah bagian dari syari’at. Pandangan tersebut dapat dilihat dari statementnya yang dikutip oleh Syaikhul Islam Ali dan Lc M Sosio bahwa Al-Syafi’i menyatakan;
عرشلا قفاو ام لاإ ةسايس لا 19 .
Tidak ada praktik politik (dapat dibenarkan) kecuali mencocoki ketentuan syari’at.
Statement  al-Syafi’i  tersebut  mempunyai  penekanan  pemenuhan  dari  nilai  dan prinsip  pengaplikasian  praktik  politik  dalam  Islam  sebagaimana  praktik  politik  yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah. Menurut Katimin  setidaknya  terdapat  empat  cara  yang  dijadikan  dasar  oleh  Nabi  Muhammad dalam  mengambil  suatu  kebijakan  politik  dalam  praktik  politik  Islam.  Pertama, medasarkan  kebijakan  dengan  melakukan  musyawarah  bersama  para  tokoh  sahabat. Kedua,  meminta  rekomendasi  pertimbangan  terhadap  tenaga  ahli  yang  profesional. Ketiga,  melibatkan  publik  dalam  mengambil  keputusan  terhadap  persoalan  yang mempunyai  dampak  luas  dan  keempat  adakalanya  Nabi  mengambil  keputusan  secara independen berdasarkan bimbingan wahyu 20 .
17 Keith Faulks, Sosiologi Politik, Pengantar Kritis Ter. Helmi Mahadi (Bandung: Nusamedia, 2019), hlm.
1.
18 Ibnu  Qoyyim  al-Jauziyyah, At-Turuq  al-Hukmiyyah  Fi  Syiasati  al-Syar’iyyah (Jiddah:  Majmu’  al-Fiqh al-Islami, 1428), hlm. 29.
19 Syaikhul  Islam  Ali  and  Lc  M  Sosio, KAIDAH  FIKIH  POLITIK;  Pergulatan  Pemikiran  Politik Kebangsaan Ulama (Harakah Book, 2018), hlm. 14.
20 Katimin, POLITIK  ISLAM:  Study  Tentang  Azas,  Pemikiran,  Dan  Praktik  Dalam  Sejarah  Politik  Umat
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Dalam  praktiknya  menurut  Ahmad  Irwan  Hamzami  Havis  politik  Islam berazaskan  empat  dasar  azas  yang  termuat  dalam  Al-Qur’an.  Azas  pertama  adalah  azas keadilan dalam menegakkan hukum termuat dalam surah an-Nisa’ ayat 58 dan 135, surah al-Maidah ayat 8, surah asy-Syura ayat 15. Kedua, azas musyawarah dalam menentukan kebijakan politik kenegaraan. Termuat dalam surah al-Syuura ayat 38 dan surah al-Imran ayat  159.    Ketiga,  azas al-musawah atau persamaan  hak antar  individu  warga  negara  di mata  hukum  dan  praktik  politik  penyelenggaraan  negara.  Keempat,  azas  kemerdekaan atau kebebasan “ al-hurriyyah” dalam berkeyakinan surah al-Baqarah ayat 256 21 . Menurut Prof.  Katimin  dalam  praktik  politik  Islam  juga  terdapat  azas  amanah  dan  azas  ketaatan atau kepatuhan terhadap pemerintah yang digantungkan terhadap ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 58 dan an-Nisa’ ayat 49 22 .
Dari sekian pemikiran politik dalam Islam  yang paling menyita perhatian adalah hubungan Islam dan negara. Referensi yang representatif untuk dijadikan rujukan dalam menguraikan  hubungan  islam  dan  negara  adalah  jejak  sejarah  bagaimana  Nabi Muhammad  menata  kehidupan  sosial,  budaya  dan  politik  masyarakat  Madinah  yang kemudian  menjadikan  Madinah  sebagai  negara  Islam  pertama  dalam  sejarah  peradaban Islam 23 .  Untuk  mengintegrasikan  Islam  sebagai  agama  dan  Madinah  sebagai  wadah negara  yang  dihuni  oleh  berbagai  suku  atau  kabilah  pada  saat  itu,  Nabi  Muhammad menetapkan  piagam  Madinah  sebagai  undang-undang  tertulis  pertama  dalam  sejarah Islam 24 .  Piagam  Madinah  ditetapkan  oleh  Nabi  Muhammad  berdasarkan  kesepakatan bersama  dengan  semua  elemen  masyarakat  Madinah.  Karenanya  kedudukan  piagam Madinah  sangat  urgen  dalam  mengatur  hubungan  antara  kepentingan  Islam  dan kepentingan  Madinah  sebagai  negara  yang  tidak  hanya  diduduki  oleh  orang  Islam.  Jika ditinjau dari teori konstitusi dalam diskursus ilmu hukum hari ini piagam Madinah dapat dikategorikan  sebagai  konstitusi  negara  seperti  halnya  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia 25 .
Menurut Abd. Mannan, ditinjau dari sejarah perabadan manusia, hubungan agama
Islam , vol. 1 (Perdana Publishing, 2017), hlm 58-59.
21 Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran (Penerbit NEM, 2021), hlm. 11-21.
22 Katimin, POLITIK  ISLAM:  Study  Tentang  Azas,  Pemikiran,  Dan  Praktik  Dalam  Sejarah  Politik  Umat Islam, hlm 9-11.
23 Jufri  Suyuthi  Pulungan,  “Relasi  Islam  dan  Negara:  Studi  Pemikiran  Politik  Islam  dalam  Perspektif  al- Qur’an,” Intizar 24, no. 1 (2018): 185–202.
24 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (UI press, 1990), hlm. 10.
25 Salma  Mursyid,  “Piagam  Madinah  Dan  UUD  RI  1945  (Telah  Perbandingan  Tentang  Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik),” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 1, no. 1 (2016).
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dan negara di satu sisi telah melahirkan kemajuan dan peradaban besar meskipun di sisi lain  juga  menimbulkan  malapetaka  besar  dalam  pergulatan  idealisme  keduanya 26 . Hubungan  antara  Islam  dan  negara  melahirkan  dua  karakteristik  paradigma  pemikiran dalam  tinjauan  politik  Islam.  Pertama,  paradigma  struktural  yang  merupakan  konsepsi pemikiran  yang  terlahir  dari  para  ulama  yang  secara  langsung  berada  di  lingkungan pemerintah  “negarawan”  dan  mempunyai  peranan  dalam  struktur  kenegaraan.  Seperti, Imam  al-Mawardi,  Ibnu  Khaldun  dan  Syihabuddin  Ibnu  Abi  Rabi’.  Kedua,  paradigma non  strugtural.  Paradigma  ini  adalah  pemikiran  politik  dari  para  tokoh  ulama  di  luar struktur kekuasaan, seperti Ibnu Taimiyyah, Imam al-Ghazali dan al-Farabi 27 .
Dua paradigma pemikiran politik di atas memiliki kesamaan pandangan dalam hal pendirian  suatu  negara  yang  berasaskan  nilai-nilai  keislaman.  Ibnu  Abi  Rabi’ berpandangan  bahwa  pembentukan  negara  dan  pemerintahan  Islam  menurutnya  wajib berdasarkan  dalil naqli dan ‘aqli , 28 Ibnu  Khaldun  dan  al-Mawardi  kurang  lebih  juga berpandangan  demikian,  bahwa  khilafah  atau  imamah  merupakan  keharusan  “wajib” berdasarkan  tuntutan  syari’ah  dan  logika ijmaul  ummah 29 . Landasan  filosofis  dari pandangan  ini  merujuk  kepada  ayat  165  dalam  surah  al-‘An’am  dan  ayat  59  surah  an- Nisa’.  Begitupula  al-Ghazali.  Menurutnya  agama  dan  negara  tidak  boleh  dipisahkan. Agama  sebagai  pondasi  negara  sedangkan  pemerintahan  adalah  penjaganya.  Penegasan dari pandangan tersebut ialah pemerintahan yang syar’i wajib ada. Karena agama sebagai pondasi negara akan hilang tanpa adanya penjaga 30 . Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya yang meniscayakan keharusan tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan agama terhadap  dunia.  Kemaslahatan  tersebut  didistribusikan  melalui  praktik  politik  dalam Islam  dengan  mengatur  kehidupan  warga  negara,  mengimplementasikan  hukum  dan undang-undang  negara  serta  membentuk  tentara  negara  untuk  melindungi  kepentingan negara dan menumpas hegemoni penjajahan 31 .

## Sejarah Perkembagan Islam di Afghanistan dan Kemunculan Taliban
Hari  ini  Afghanistan  menjadi  model  bentuk  masyarakat  Islam.  Islam  dengan persentase  90%  atau  84,7-89,7%  berafiliasi  Islam  Sunni,  10-15%  dari  jumlah  populasi
26 Abd Mannan, “Islam dan Negara,” Islamuna: Jurnal Studi Islam 1, no. 2 (2014).
27 Sirojuddin Aly, “Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan),” 2018.
28 Ibn Abi Rabi, Suluk Al-Malik Fi Tadbir al-Mamalik (Kairo: Dar al-Sya’ab, 1970), hlm. 32-34.
29 Muhammad  bin  Khaldun  and  Al-Allamah  Abdurrahman, Mukaddimah  Ibnu  Khaldun (Pustaka  Al Kautsar, 2001), hlm. 390.; Imam Al Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Bairut: Dar Al-Fikr, t,th), hlm. 5.
30 AS Anwar Sanusi, Pemikiran Politik Islam (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021), hlm. 77.
31 Sauqi ’Allam, Qadhaya Fiqhu Ad-Daulah (Mesir: Dar al-Ifta’ Misriyyah, 2021), hlm 236.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
berafiliasi Islam Syiah dan 0,3% sisanya terdiri dari agama  minoritas. 32 Bahkan menurut Thomas  Barfield  dalam  bukunya  hampir  tidak  ada  tempat  bagi  agama  selain  Islam. Menurutnya  Afghanistan  dipenuhi  oleh  Sunni  hingga  85  %  dan  15  %  diisi  oleh  Syiah Ismailiyah.  Afghanistan  dengan  keislamannya  hari  ini  menjadi  pembicaran  dan  sorotan politik  internasional.  Namun  disayangkan  perhatian  Afghanistan  hari  ini terkurung pada politik yang berkedok Islam. 33
Islam  dan  islamisasi  di  Afghanistan  termuat  dalam  kurun  waktu  yang  panjang. Sekitar tahun 650 M, Afghanistan dikuasai oleh Dinasti Sasan Iran yang menganut agama Majusi atau zoroastrianisme, berhasil dikalahkan oleh invasi yang dilakukan oleh tentara Muslim  Arab.  Shah  Yazdagird  III,  pemimpin  terakhir  Dinasti  Sasan  saat  itu  berhasil dikalahkan  dan  terbunuh  di  sekitar  Bala  Murghab.  Muslim  Arab  yang  berhasil mengalahkan  Dinasti  Sasan  mendirikan  tenda-tenda  tempat  tinggal  di  sekitar  Herat, Maimana,  dan  Balkh.  Berdirinya  barak-barak  tentara  Muslim  Arab  tidak  menandakan Islam  di  Afghanistan  saat  itu  berkembang  dengan  pesat.  Islam  saat  itu  penyebarannya terbatas  sekitar  pusat-pusat  perkotaan.    Kabul  pernah  dikuasi  Islam  pada  tahun  642  M, namun  berhasil  direbut  kembali  oleh  Turki  Shasi,  dan  baru  diislamkan  kembali  sekitar abad ke-11 oleh Sultan Mahmud pada masa Dinasti Ghaznawiyah. Hal ini menjadi tanda Islam saat itu tidak berkembang secara cepat di Afghanistan 34
Tabel 1 Dinasti Islam di Afghanistan Dinasti Tahun Pemerintahan Ibu Kota Wilayah Pemerintahan Etnis Umayyah 664-750 Damaskus Afghanistan barat, utara, dan barat daya Muslim, Arab Abbasiyah 750-870 Kufah, kemudian Baghdad Sejak tahun 819 Abbasiyah menyerahkan otonomi kekuasaannya pada muslim di Afghanistan Sunni, Muslim, Arab Samaniyah 819-992 Samarkhan kemudian Bukhara Di awali daerah Herat, Balkh, kemudian seluruh wilayah Afghanistan Samanisme yang beralih ke Muslim Sunni Safariyah 857-901 Zaranj Sistan, Herat, Balkh, Badghis, Ghor, Bamiyan Muslim Sunni Ghaznawiyah 977-1186 Ghazni Seluruh Afghanistan, Iran bagian timur, dan India bagian Utara Muslim Sunni Seljuk 1036-1157 Rey kemudian Isfahan Balkh, Herat, Ghazni Samanisme yang beralih ke
32 Bell James, The World’s Muslims: Unity and Diversity Pew Research Center , 2016.
33 Thomas J. Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History , Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press, 2010), 40.
34 Jonathan L Lee, Afghanistan A History From 1260 to The Present , 1 ed. (London: Reaktion Books LTD, 2018), 32.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Muslim Sunni Ghuriyah 1187-1215 Awalnya Firoz Koh kemudian Herat Ghar, Bamiyan, Herat, Ghazni Muslim Sunni Khwarezmia Shah 1194-1223 Jurjaniyah, kemudian Samarkhan, Ghazni, Tabriz Sebagaian besar Afghanistan Muslim Sunni Iikhanat 1256-1333 Maragha kemudia Tabriz Herat, Balkh, Zaranj, Kandahar Samanisme beralih ke Muslim Sunni Timuriyah 1370-1507 Balkh kemudian Samarkhan dan Herat Herat, Balkh, Kandahar, Kabul Muslim Sunni, dan Sufisme Shaibaniyah 1428-1599 Bukhara Balkh, Afghanistan bagian Utara Muslim Sunni Tuqay- Timuriyah 1599-1785 Bukhara Afghanistan bagian Utara Muslim Sunni Safavid 1501-1722 Isfahan Herat, Kandahar Muslim Syiah Mughal 1526-1858 Kabul kemudian Delhi Kabul, Ghazni, Nagahar, Kandahar Muslim Sunni
Sumber: Afghanistan A History From 1260 to The Present 35
Sekitar  tahun  1920,  undang-undang  hukum  di  Afghanistan  mendapat  pengaruh besar  dari  yurisprudensi  Hanafi,  sekolah-sekolah  hukum  dengan  madzhab  Sunni. Konstitusi negara ini menjadi Republik Islam pada tahun 2004. Mayoritas penduduknya menganut Sunni namun tidak dapat dipungkiri Syiah dan Ismailiyah juga berkembang di Afghanistan  meskipun  sebagai  minoritas.  Sebagian  besar  masyarakat  Afghanistan merupakan  penduduk  yang  sangat  religius  dan  mempraktikkan  Islam  dalam  keseharian. Meskipun  masyarakatnya  sangat  monoteistik,  Islam  yang  berkembang  di  Afghanistan sangat jauh dari monolitik. Keberagaman pemahaman dan aliran dalam memahami Islam muncul  dan  berkembang  di  Afghanistan,  mulai  dari  Rasionalisme  Deistik  hingga kelompok Gerakan Eksklusivisme Puritan seperti Taliban. 36
Taliban diidentifikasi keberadaannya bersama para mujahidin sekitar tahun 1980- an di wilayah Afghanistan Selatan. Keberadaan Taliban tahun 1980-an dianggap sebagai bagian  dari  pra-sejarah  keberadaan  Gerakan  Taliban,  karena  gerakan  ini  dianggap pertama  kali  muncul  dan  dibentuk  oleh  Pakistan  pada  tahun  1994. 37 Seperti  dalam penelitian  Durrotun  Nafisah  menyatakan,  Taliban  secara  resmi  dibentuk  oleh  Mullah Muhammad  Oman  pada  1994. 38 Taliban  dalam  pergerakannya,  meskipun  hadir  di sekeliling mujahidin tidak pernah berjalan beriringan dengan mujahidin lainnya.  Hal ini disebabkan  oleh  peraturan  yang  dimiliki  oleh  gerakan  ini  dan  target  atau  objek  mereka
35 Lee, Afghanistan A History From 1260 to The Present,33-34 .
36 Lee, 34.
37 ʻAbd al-Salām Z̤aʻīf, Alex Strick van Linschoten, dan Felix Kuehn, My life with the Taliban (New York: Columbia University Press, 2010), xvii.
38 Durrotun  Nafisah,  “Afghanistan  di  bawah  Pemerintahan  Taliban  Tahun  1996-2001  M”  (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 49.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
yang  berbeda.  Menurut  penyataan  dari  Partai  Mahaz  e-Milli  dan  Jamiat  Islam  Rabbani, Taliban  merupakan  gerakan  yang  sangat  ketat  dalam  aturan  milik  mereka,  juga penentang 39 Amerika  Serikat  yang  bersaing  dengan  Taliban  menjadi  bukti  keras  dan ketatnya  gerakan  ini.  Taliban  lahir  didasari  oleh  kondisi  politik  saat  itu  yang  saling berkeinginan untuk memimpin Afghanistan. 40
Perang  antar  Fraksi  Mujahidin  dalam  memperebutkan  kekuasaan  menjadikan mereka  bertindak  semena-mena,  hal  ini  juga  yang  menjadi  salah  satu  lahirnya  Taliban. Pada awal kemunculannya, Taliban merupakan sebuah gerakan yang beranggotakan para pelajar,  khusunya  mahasiswa  Pashtun.  Mereka  banyak  berasal  dari  wilayah  selatan Helmand  dan  Kandahar  Afghanistan  dan  juga  Pakistan  Barat  Laut.  Melihat  kondisi Afghanistan  yang  porak-poranda  dengan  pemerintahan  yang  tidak  berhasil  membawa kedamaian  dan  malah  menyebabkan  pertikaian  antar  pemerintah,  melahirkan  tujuan utama  Taliban  untuk  mengembalikan  Afghanistan  sebagai  negara  yang  berpegang  pada hukum  Islam.  Mereka  memaksakan  kesetiaan  yang  ketak  terhadap  hukum  Islam.  Oleh karena  itu  mereka  berusaha  mewujudkan  tujuan  utama  dengan  melakukan  politik  atas nama  agama.  Gerakan  mereka  membuahkan  hasil  dengan  menguasai  Kabul  pada  tahun 1996  dan  mengkultuskan  Afghanistan  sebagai  Imarah  Islam  Afghanistan.  Empat  tahun kemudian mereka berhasil melebarkan sayap kekuasaan hingga 95% negara Afghanistan berada dibawah kekuasaan rezim Taliban. 41
Meskipun  memiliki  tujuan  awal  yang  mulia  untuk  mengembalikan  Afghanistan kepada  tata  cara  kehidupan  yang  bersandarkan  aturan  Islam.  Dalam  perkembangannya Taliban  tidak  lebih  baik  dari  kelompok  Mujahidin.  Awal  pergerakan  Taliban  dilakukan dengan  tanpa  pertumpahan  darah.  Namun  pada  beberapa  tahun  kemudian  Mohammad Najibullah  menjadi  awal  anarkisme  kelompok  Taliban.  Dengan  alasan  menegakkan hukum  Islam  dan  membentuk  negara  Islam,  Taliban  tidak  ragu  untuk  memusnahkan  di ruang public siapa saja yang mencoba menghentikannnya. Seorang wartawan Wanita asal Inggris  menulis  pengalamanya  di  tahun  2001  ketika  ia  secara  sembunyi-sembunyi mengunjungi  Afghanistan.  Ia  berhasil  mewawancarai  beberapa  perempuan  Afghanistan dan  menemukan  kesimpulan.  Selama  dalam  kepemimpinan  Taliban  hak-hak  perempuan
39 Z̤aʻīf, Strick van Linschoten, dan Kuehn, My life with the Taliban , xviii.
40 Mawardi,  Lutfirahman,  dan  Idayanti,  “Politik  Kekerasan  Taliban  Di  Afghanistan:  Telaah  Historis- Sosiologis Perspektif  Weberian,” 40.
41 Meredith  L.  Runion, The  history  of  Afghanistan ,  The  Greenwood  histories  of  the  modern  nations (Westport, Conn: Greenwood Press, 2007), 120.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dikesampingkan,  dengan  alasan  melindungi  perempuan.  Kaum  wanita  yang  sedang menempuh  pendidikan  harus  berhenti  dan  menutup  rapat-rapat  harapan  mereka  karena sekolah  khusus  perempuan  pada  waktu  itu  ditutup. 42 Pada  tahun  1996-2001  bahkan dikenal  sebagai  era  tergelap  dalam  sejarah  Afghanistan  yang  saat  itu  berada  di  bawah kepemimpinan Taliban. 43

## Bagan 1
Pergerakan Taliban Tahun 1994-2001
42 Yvonne Ridley, In the Hands of the Taliban: Her Extraordinary Story (London: Robson Books, 2001), 96–97.
43 Runion, The history of Afghanistan , 2007, 122–28.
1994
Didirikan oleh Mohammad Omar dengan beranggotakan kurang lebih 50 mahasiswa dari madrasah sekitar
Mengalahkan Kelompok Mujahidin
Memproklamirkan tujuan Taliban untuk mengembalikan Afghanistan kepada tata cara hidup berdasarkan aturan Islam
Membuat peraturan untuk laki-laki dan perempuan:
Laki-laki harus memakai turban dan berjenggot Perempuan harus memakai burqa di tempat umum Perempuan harus ditemani kerabat laki-laki saat
meninggalkan rumah Perempuan tidak boleh bekerja 1994 - 1995 1996
Merebut Ibu kota Kabul pada September Terbentuknya aliansi dengan Osama bin Laden Menolak pertanian opium (narkoba), namun pada akhirnya karena keuntungan yang diperoleh sangat besar menurut Abdul Rashid,
Kepala Pasukan Antinarkoba Taliban di Kandahar. Boleh menanam opium untuk membuat heroin karena untuk ekspor ke Barat. Mengalami kemunduran akibat serangan secara diam-diam oleh Ahmad Shah Massoud, pemimpin mujahidin legendaris, di wilayah Utara Kabul 1997 Taliban berhasil mengalahkan Ahmad Shah Massoud di Utara Kabul Taliban melakukan pembantaian ribuan masyarakat Afghanistan yang dikenal dengan Pembantaian Mazari Sharif 1998 Taliban diturunkan dari kekuasaan negara di Kandahar pada bulan November dan dipaksa mundur ke hutan belantara Afghanistan oleh Amerika Serikat
Taliban tidak benar-benar berhasil dikalahkan, mereka terus
Menyusun kebangkitan Taliban 2001
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Setelah  Taliban  berhasil  dipukul  mundur  pada  2001,  kekuasaan  di  Afghanistan digantikan  dan  dipimpin  untuk  sementara  oleh  Hamid  Karzai  salah  satu  pendukung faham  komunisme  etnis  Pasthun.  Kepemimpinan  Hamid  Karzai  tidak  membuat  Taliban berhenti berjuang. Pada 2003 Mullah Dadullah pemimpin Taliban di Afghanistan Selatan berhasil  merebut  distrik  Dai  Chopan  di  Zabul  dan  sebagian  Provinsi  Paktika.  Uruzgan dan Provinsi Kandal pada 2004 juga telah memperlihatkan adanya kegiatan oleh Taliban. Pada  2005-2006  Taliban  mulai  memfokuskan  kebangkitannya  di  wilayah  Helmand, Ghazni, Paktya, Khost, Lowgar, dan Farah.Taliban yakin dapat menguasai bagian selatan Afghanistan  pada  2006.  Sejak  2003-2006  Taliban  berfokus  pada  pengadaan  senjata  dan pasukan, sehingga belum ada pelatihan yang dilakukannya. Meskipun tidak ada pelatihan militer  yang  dilakukan,  Taliban  tetap  melakukan  serangan  secara  klasik.  Namun  karena masih  terbatasnya  perlengkapan  dan  senjata  serangan  secara  klasik  untuk  mengalahkan tantara  AS  tidak  berhasil.  Oleh  karena  itu  mereka  mulai  melakukan  pergerakan  dengan melakukan bom bunuh diri 44 .
Pada  2007  Taliban  kembali  berhasil  memperluas  wilayah  kekuasaanya  di Afghanistan, sedangkan kestabilan negara belum benar-benar terselesaikan. Permasalahan  yang  kompleks  baik  ekonomi,  sosial,  kesehatan  tidak  dapat  diselesaikan dalam  kurun  waktu  lima  tahun.  Tahun  2008  Taliban  melakukan  gerakan  baru  yaitu memperluas wilayah hingga ke utara dan barat hingga mampu menguasi sepuluh persen dari  wilayah  Afghanistan 45 .  Mereka  juga  gencar  melakukan  strategi  pembunuhan terhadap  siapa  saja  yang  mencoba  menggagalkan  ekspansi  mereka 46 .  Namun  Amerika Serikat  juga  tidak  diam  terhadap  pergerakan  Taliban,  Presiden  Barak  Obama  di  tahun 2008  menetapkan  dekrit  untuk  lebih  cepat  mengirimkan  pasukan  militer  AS  ke Afghanistan 47 .
Taliban semakin kuat dalam menguasai Afghanistan. Pada 2017 seluruh anggota militer  Amerika  Serikat  diminta  untuk  mundur  dan  meninggalkan  Afghanistan  oleh Taliban.  Penjanjian  damai  antara  keduanya  kembali  diadakan  tepatnya  di  Doha  Qatar
44 Alex Strick  van  Linschoten dan Felix  Kuehn, An enemy  we  created: the myth  of the Taliban-al Qaeda merger in Afghanistan (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2012), 306.
45 Ahmad  Musta’id,  “Sejarah  Islam  dan  Politik  Afghanistan,” Fajar  Historia:  Jurnal  Ilmu  Sejarah  dan Pendidikan 6, no. 2 (29 Desember 2022): 220, https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6605.
46 Strick van Linschoten dan Kuehn, An enemy we created , 317–20.
47 Kaiva  Azria  dan  Erma  Ramayani,  “SEJARAH  PERANG  AFGHANISTAN  DARI  DULU  HINGGA KINI,” Jurnal  PIR :  Power  in  International  Relations 6,  no.  2  (17  Februari  2022):  131, https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.122-137.
Taliban diturunkan dari kekuasaan negara di Kandahar pada bulan
November dan dipaksa mundur ke hutan belantara Afghanistan oleh Amerika Serikat
Taliban tidak benar-benar berhasil dikalahkan, mereka terus
Menyusun kebangkitan Taliban
Taliban diturunkan dari kekuasaan negara di Kandahar pada bulan November dan dipaksa mundur ke hutan belantara Afghanistan oleh Amerika Serikat
Taliban tidak benar-benar berhasil dikalahkan, mereka terus Menyusun kebangkitan Taliban
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pada Desember 2019 ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump. Taliban dan Amerika  Serikat  akhirnya  menandatangani  perjanjian  damai  untuk  Afghanistan  pada Februari 2020. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama Asraf  Ghani menandatangi perjanjian  tentang  pembagian  wilayah  Afghanistan  dengan  Taliban  pada  Maret  2021 48 .
Perjanjian ini adalah babak baru bagi Taliban untuk menguasai Afghanistan seutuhnya.

## Praktik Politik di Afghanistan
Afghanistan  adalah  salah  satu  negara  dengan  mayoritas  penduduk  muslim  yang rentan  terjadi  konflik,  bahkan  disebut  negara  rawan  konflik  kedua  dari  bawah 49 . Kenyataan  tersebut  membuktikan  bahwa  praktik  perjalan  politik  di  Afghanistan  sangat dilematis. Sebagian sumber menyebutkan konflik tersebut dilatar belakangi oleh konflik internal  antara  kelompok  taliban  dan  pemerintah  Afghanistan,  ada  pula  yang menyimpulkan bahwa konflik di Afghanistan diakibatkan oleh demokratisasi yang gagal yang  disebabkan  oleh  perbedaan  preferensi  antar  elit  politik  dalam  upaya  instalasi demokrasi  untuk  mencapai  perdamaian 50 .  Disisi  lain  ada  yang  memandang  bahwa  cikal bakal  terjadinya  konflik  di  Afghanistan  adalah  dampak  dari  pergulakan  antara  ideologi komunisme dan islamisme sebagai ideologi negara yang didominasi antara pengaruh uni Soviet  dan  para  mujahid  Afghanistan 51 .  Namun  apapun  latarbelakang  terjadinya  konflik yang  terjadi  di  Afghanistan  dapat  ditelaah  lebih  lanjut  melalui  bagaimana  sebenarnya realita  praktik  politik  yang  terjadi  di  Afghanistan.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk ditelusuri  lebih  lanjut  mengingat  sampai  saat  ini  menurut  hasil  studi  MPR  RI  dan Lemhannas  RI  instabilitas  keamanan  dan  politik  di  Afghanistan  diprediksikan  akan berlangsung  dalam  waktu  yang  lama  dimana  hal  tersebut  akan  mempengaruhi  secara signifikan terhadap geopolitik dunia internasional 52 .
Sampai  saat  ini  gemelut  pasang  surut  konflik  Afganistan  belum  menunjukkan tanda-tanda perubahan yang lebih baik. Jika ditarik kebelakang praktik politik perebutan kekuasaan di Afghanistan tidak terlepas dari bayang-bayang politik kekerasan atas nama agama  dan  hegemoni  sekaligus  intervensi  pengaruh  Uni  Soviet  dan  AS  di  sisi  lain. Tercatat  sejak  tahun  1978  ekspansi  yang  dilakukan  oleh  Uni  Soviet  sampai  2021  pasca
48 Susilowati dkk., “Analisa Kebijakan Ekonomi Politik Russia Terhadap Pemerintahan Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban Tahun 2021,” 448.
49 Muhammad  Farih  Fanani  dan  Adetia  Andri,  “Sejarah  Islam  dan  Politik  di  Afghanistan,” Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam 21, no. 2 (2021): 91–112.
50 Irza  Khurunâ,  “Tantangan  Binadamai:  Kegagalan  Demokratisasi  Pasca  Konflik  Sipil  di  Afghanistan,” Transformasi Global 3, no. 1 (2016).
51 Al-Ghifari, “Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001).”
52 Boy  Anugerah  dan  Jabinson  Purba,  “Kondisi  Politik  dan  Keamanan  Afghanistan  di  Bawah  Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global,” Jurnal Lemhannas RI 9, no. 3 (2021): 13–34.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
penarikan tentara AS yang menjadi babak baru untuk kedua kalinya Afghanistan dikuasai oleh kelompok Taliban pada 14 Agustus 2021 53 .
Tidak  cukup  mengalami  gejolak  politik  dengan  rezim  pemerintahannya  sendiri. Afghanistan di tahun yang sama (1978) dengan penggulingan Presiden Muhammad Daud Khan  juga  mengalami  invensi  Uni  Soviet. 54 Jika  ditelusuri  lebih  lanjut,  Daud  Khan sendiri  merupakan  pemimpin  Afghanistan  yang  mengkudeta  pemerintahan  Muhammad Zahir Shah Pada 17 Juli 1973 dan mendeklarasikan Afghanistan sebagai negara republik yang  sebelumnya  berbentuk  monarki  absolut.  Pada  27  April  1978,  Muhammad  Daud Khan  terbunuh  dalam  suatu  kudeta  yang  menjadikan  Afghanistan  sebagai  pemerintahan komunis  di  bawah  kepemimpinan  Nur  Mohammad  Taraki  sebagai  presiden  sekaligus perdana menteri Afghanistan dari tahun 1978-1979 55 . Taraki merupakan salah satu tokoh pendiri  Partai  Demokrasi  Rakyat  Afghanistan  (PDPA),  sebuah  partai  Marxis  yang memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet 56 .
Pada 14 September 1979 Nur Mohammad Taraki dikudeta oleh  Hafizullah Amin yang merupakan wakil perdana mentrinya sendiri. Tiga bulan dari kudeta yang dilakukan oleh Amin tersebut, tepatnya pada 24 Desember 1979 Uni Soviet melayangkan serangan terhadap  kelompok  Mujahidin.  Mereka  menyerang  kelompok  Mujahidin  yang  hampir tidak memiliki peralatan militer seperti tank baja, dan senapan. Pada 27 Desember 1978 Soviet yang hampir menguasai seluruh Afghanistan, menduduki rumah kepresidenan dan berhasil  menggulingkan  kepemerintahan  Hafizullah  Amin  yang  berujung  pembunuhan terhadap  semua  anggota  keluarganya 57 .  Menurut  sebagian  sumber,  Hafizullah  Amin dibunuh  kerena  pandangan  nasionalis  dan  upayanya  untuk  memperbaiki  hubungan dengan  Pakistan  dan  Amerika  Serikat,  hal  inilah  yang  menjadikan  Uni  Soviet  bersikap tegas  kepadanya 58 .  Setelah  Hafizullah  Amin  kepemerintahan  Afghanistan  dilanjutkan dengan pendeklarasian Babrak  Karmal dengan dukungan penuh dari Uni Soviet sebagai presiden  berikutnya,  beberapa  hari  setelah  terbunuhnya  Amin.  Soviet  terus  menyerang Afghanistan  sehingga  pada  tahun  1984  tercatat  penduduk  Afghanistan  hingga  4  juta
53 Arif  Sumantri  Harahap, Invisible  Diplomacy:  The  Untold  Story  Behind  The  Career  of  An  Indonesian Diplomat (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm. xx.
54 Musta’id, “Sejarah Islam dan Politik Afghanistan,” 218.
55 T  Britannica,  “Mohammad  Daud Khan.,” Argon. Encyclopedia Britannica , 2020, https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Daud-Khan.
56 T.  Editors  Britannica,  “Nur  Mohammad  Taraki  prime  minister  of  Afghanistan”  (Inggris:  Encyclopedia Britannica), diakses 22 Maret 2023, https://www.britannica.com/biography/Nur-Mohammad-Taraki.
57 David  B.  Edwards, ‘Before Taliban: Genealogis of  the Afghan  Jihad’ (California  Press,:  University  of California Press, 2022), 376.
58 Mawardi,  Lutfirahman,  dan  Idayanti,  “Politik  Kekerasan  Taliban  Di  Afghanistan:  Telaah  Historis- Sosiologis Perspektif  Weberian.”
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
melakukan  pengungsian  ke  Pakistan.  Sedangkan  Iran  menerima  hingga  2  juta pengungsian dari Afghanistan. 59
Uni  soviet  menduduki  Afghanistan  hingga  tahun  1989.  Menurut  Runion  dalam bukunya,  ironinya  keberadaan  Uni  Soviet  di  Afghanistan  merupakan  permintaan  rezim pemerintah  saat  itu,  untuk  membantu  mereka  meredam  pemberontakan  oleh  kelompok mujahidin.  Menurutnya,  awalnya  Hafizullah  Amin,  presiden  ke-2  Republik  Demokratis Afghanistan  merupakan  salah  satu  pihak  yang  meminta  bantuan  Uni  Soviet  begitu  juga dengan presiden ke-3, Babrak Karmal 60 .
Babrak  Karmal  menjabat  sebagai  presiden  Afghanistan  sejak  1979  dan  resmi mengundurkan diri pada tahun 1986 karena alasan kesehatan. Kepemerintah Afghanistan selanjutnya  dilanjutkan  oleh  Mohammad  Najibullah  (mantan  polisi  senior  Afghanistan yang  dikenal  sangat  brutal  dan  kejam).  Pada  1978  Najibullah  pernah  menjabat  sebagai duta  besar  Afghanistan  di  Iran,  namun  tidak  lama  ia  dipecat  karena  dituduh  berupaya mengkudeta  Hafizullah  Amin.  Setelah  Uni  Soviet  menarik  diri  dari  Afghanistan,  pada tahun  1992  Najibullah  dipaksa  mundur  oleh  kelompok  pemberontak  Mujahidin  dan pemberontak  di  dalam  militernya  sendiri.  Keadaan  yang  tidak  kondusif  membuat Najibullah  harus  mengungsi  dan  bersembunyi  selama  empat  tahun.  Keadaan  ini kemudian  dimanfaatkan  oleh  kelompok  Taliban.  Pada  tahun  1996  Taliban  mengambil alih kota Kabul dan menjadi tanda akhirnya masa kepemimpinan Najibullah 61 .
Gerakan  perlawanan  terhadap  Uni  Soviet  terus  dilakukan  oleh  kelompok  militan Afghanistan  yang  terafiliasi  dalam  gerakan  kelompok  Mujahidin,  Mujahidin  terus melakukan pergerakan untuk mengusir Uni Soviet dari Afghanistan. Pada akhir 1980-an Amerika  Serikat  secara  diam-diam  memberikan  bantuan  militer  kepada  Mujahidin melalui  Pakistan  untuk  mengalahkan  Uni  Soviet. 62 Tanpa  disadari  selama  kurun  waktu kurang  lebih  sepuluh  tahun  Uni  Soviet  melakukan  invasi  terhadap  Afghanistan,  mereka juga mengalami kerugian yang besar seperti banyaknya jumlah korban dan luka-luka dari kalangan  komunis  ini.  Namun  mereka menyembunyikannya.  Serta  rendahnya  dukungan negara  lain  terhadap  invasinya  ke  Afghanistan,  menyebabkan  pada  akhir  1985  Mikhail Gorbachev  pemimpin  baru  Uni  Soviet  mencari  cara  untuk  memenangkan  peperangan atau  mundur  secara  perlahan  dari  Afghanistan.  Hingga  pada  tahun  1989  menurut
59 Runion, The history of Afghanistan , 2007, 110–15.
60 Meredith L Runion, The history of Afghanistan (ABC-CLIO, 2017).
61 Noah Tesch, “Najibullah president of Afghanistan,” Article History (Encyclopedia Britannica, 1 Januari 2023), https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Najibullah.
62 A. Z. Hilali, US-Pakistan relationship: Soviet invasion of Afghanistan , US foreign policy and conflict in the Islamic world (Burlington, VT: Ashgate, 2005), 6.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Jonathan L Lee dalam pernyataanya lebih dari 14.000 tentara soviet dan warga sipil tewas serta  50.000  luka-luka.  Uni  Soviet  menarik  kekuatan  militernya  untuk  mundur  dari Afghanistan pada Februari 1989. 63
Pimpinan  Taliban  yang  kemudian  mengambil  alih  kepemimpinan  Afghanistan dari  yang  mulanya  berbentuk  Presiden  menjadi  emir  Afghanistan  adalah  Muhammad Umar.  Hal  ini  menandakan  bahwa  Umar  merubah  status  Afghanistan  yang  awalnya berbentuk Republik Islam Afghanistan dimasa rezim Taliban berubah menjadi Keamiran Islam  Afghanistan,  dibawah  kepemimpinan  Muhammad  Umar  Taliban  berkuasa  selama lima  tahun  (1996-2001) 64 .  Pada  7  Oktober  2001  George  W  Bush  Presiden  AS mengirimkan  1.300  pasukan  perang  ke  Afghanistan  sebagai  jawaban  atas  tragedi  11 September  di World  Trade  Center (WTC)  yang  menewaskan  kurang  lebih  3000  warga AS.  Tragedi  tersebut  yang  dijadikan  dalih  oleh  AS  untuk  menyerang  Afghanistan  di bawah kekuasaan Taliban yang diduga melindungi kelompok Al-Qaeda 65 .
Seperti  halnya  Uni  Soviet,  pasca  runtuhnya  rezim  Taliban  pada  pertengahan November,  AS  pada  akhir  desember  juga  mengangkat  Hamid  Karzai  sebagai  ketua pemerintah sementara, hal ini dilakukan untuk menghindari perebutan kekuasaan setalah runtuhnya  Taliban.  Hamid  Karzai  baru  resmi  ditetapkan  sebagai  presiden  Afghanistan pada  bulan  Juni  2002.  Di  bawah  kepemimpinan  Hamid  Karzai  ini  Afghanistan  berubah kembali menjadi negara republik Islam dengan sistem demokrasi. Hal ini terbukti dengan disetujuinya konstitusi baru yang menetapkan bahwa presiden harus dipilih langsung oleh warga  Afghanistan  dan  pada  2004  resmi  diadakan  pemilu  pertama  dalam  sejarah Afghanistan  yang dimenangkan oleh kubu Hamid  Karzai 66 . Pemerintahan Hamid Karzai berjalan  selama  10  tahun  (2004-2014).  Pada  era  Hamid  Karzai,  hubungan  Afghanistan dan Amerika kembali harmoni, Aghanistan dan Amerika banyak menjalin kerjasama dan kemitraan  staregis.  Hal  tersebut  tidak  bisa  dipisahkan  dari  peran  Amerika  dibalik keberhasilan Hamid Karzai menjadi orang nomor satu Afghanistan 67 .
Setelah Hamid Karzai selesai menjabat sebagai presiden Afghanistan. Pada tahun 2014  diadakan  pemilu  kembali  untuk  memilih  presiden  yang  baru.  Muncullah  Ashraf
63 Lee, Afghanistan A History From 1260 to The Present , 617.
64 Syarif  Yahya, Kamus  Sejarah  Agama  Islam:  Nama,  Kronologi,  Peristiwa  Syarif  Yahya (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023), hlm. 133.
65 Aditya  Jaya  Iswara,  “Kisah  Perang  Afghanistan:  Kronologi  Invasi  AS  hingga  Penarikan  Pasukan,” Kompas.com , 31 Agustus 2021, https://internasional.kompas.com.
66 “Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, December 20). Hamid Karzai. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Hamid-Karzai,” t.t., diakses 24 April 2023.
67 Fi  Pratiwi,  “Kerjasama  Kemitraan  Strategis  Afghanistan  Dengan  Amerika  Serikatdibawah Kepemimpinan Hamid Karzai Pada Tahun 2012,” 2013.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Ghani dan Abdullah sebagai kandidat pada pemilu tersebut. Pemilihan presiden tersebut tanpaknya  tidak  berjalan  lancar,  kedua  kandidat  tersebut  sama-sama  mengklaim kemenangan,  hingga  berujung  kebuntuan.  Pada  bulan  Juli,  di  bawah  tekanan  dari Amerika  Serikat,  kedua  belah  pihak  pada  prinsipnya  setuju  untuk  menerima  hasil  audit pemungutan suara yang diawasi secara internasional dan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional di mana pemenang akan menduduki posisi presiden. Pada tanggal 21 September  Ghani  dan  Abdullah  sepakat  menandatangani  perjanjian  konsolidasi  yang menetapkan  Ghani  sebagai  presiden  dan  Abdullah  diposisi  lainnya  seperti  perdana menteri  atau  kepala  eksekutif.  Keadaan  demokrasi  Afghanistan  mengalami  ketegangan yang  mengarah  kepada  terjadinya  perselisihan  antar  etnis,  meskipun  tekanan  Amerika membuahkan hasil kesepakatan tersebut 68 .
Alotnya  pemilihan  Presiden  tersebut,  memicu  penolakan  dan  pemberontakan kelompok Taliban semakin menemukan momentumnya. Terbukti dimasa kepemerintahan Ashraf Ghani keamanan dan stabilitas politik Afghanistan masih sangat menghawatirkan dan tidak aman 69 . Taliban terus melakukan tekanan terhadap kepemimpinan Ashraf Ghani di  bawah  dukungan  Amerika  Serikat.  Tekanan  tersebut  akhirnya  membuahkan  hasil perjanjian damai antara Amerika Serikat dan kelompok Taliban di Doha, Qatar, pada 29 Februari  2020 70 .  Perjanjian  damai  tersebut  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  Ashraf Ghani  sudah  mulai  melemah  terlebih  setelah  Amerika  Serikat  memutuskan  untuk menarik  militernya  dari  Afghanistan  pada  akhir  Agustus  2021  yang  juga  menjadi  sebab Ashraf  Ghani  meninggalkan  Afghanistan 71 .  Menurut  Ali  Zhafir  Talmullah,  kesepakatan damai  antara  AS  dan  Taliban  di  Doha  tersebut  menguntungkan  pihak  Taliban  dan melemahkan  posisi  Ashraf  Ghani  karena  menjadi  batu  loncatan  Taliban  mengkudeta Ashraf Ghani pada 15 Agustus 2021 72 .
Dibalik  keputusan  AS  menarik  pasukannya  dari  Afghanistan  memunculkan pertanyaan  besar.  Lantas,  apa  sebenarnya  tujuan  AS  selama  20  Tahun  mengekspansi Afghanistan? Pertanyaan ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa 11 September 2001 yang
68 Vitaly V Naumkin, “The future of Afghanistan after elections: Predictable uncertainty,” future , 2014.
69 Rahima Bibi, “Legitimasi Politik Pemerintahan Asraf Gani Di Afghanistan,” 2018.
70 Safna  Putri  Purba,  Reni  Windiani,  dan  Satwika  Paramasatya,  “Kebijakan  Amerika  Serikat  Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan  Amerika Serikat dari  Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump,” Journal of International Relations 8, no. 3 (2022): 346–56.
71 Khotibul  Umam,  “Kebijakan  Ashraf  Ghani  Terhadap  Kembali  Berkuasanya  Kelompok  Taliban  di Afghanistan Tahun 2021,” vol. 1, 2022, 257–66.
72 Ali  Zhafir  Talmullah  Zhafir,  “Realisasi  Perjanjian  Perdamaian  DOHA  Dialogue  antara  Afaghanistan- Amerika Serikat dan Taliban Periode Kepemimpinan Ashraf Ghani,” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO 2, no. 2 (2022): 94–104.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
memainkan  peranan  penting  dalam  hubungan  Afghanistan  dan  AS.  karena  setelah  itu, Afghanistan menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri AS. Kehadiran militer AS di Afghanistan memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan yang paling masuk akal menurut Hafiza  Khurami  Afghanistan  adalah  alat  bagi  Amerika  Serikat  untuk  mencapai  tujuan ideologisnya,  salah  satu  alasannya  adalah  perjuangan  melawan  Islam.  karena  negara- negara  Timur  Tengah  adalah  tempat  lahirnya  Islam.  Dan  Amerika  Serikat  menganggap negara-negara  tersebut  sebagai  sumber  terorisme,  yang  merupakan  musuh  Amerika Serikat. Guna mencapai tujuan dan ambisi politiknya AS mendirikan pangkalan militer di Afghanistan  di  bawah  pengaruh  kekuatan  seperti  Rusia,  China  dan  Iran.  Kedekatan Afghanistan dengan Timur Tengah dan Asia Tengah, yang kaya akan sumber daya Alam seperti minyak dan gas, juga menjadi alasan penting bagi AS secara ekonomi. Karenanya posisi  geopolitik  Afghanistan  dipandang  bisa  menjadi  landasan  yang  baik  untuk mencapai tujuan AS tersebut 73 .
Apa  yang dikemukakan oleh Hafiza Khurami di atas, bukanlah tuduhan sepihak. Mengingat  campur  tangan  AS  terhadap  Afganistan  telah  dimulai  sejak  lama.  Deepak Tripathi  (sejarawan  Inggris  asal  India)  mengatakan  bahwa  Presiden  Carter  mulai mengirim  bantuan  rahasia  kepada  Mujahidin,  yang  memerangi  rezim  yang  didukung Soviet di Kabul, dan perang proksi skala penuh Amerika melawan pasukan pendudukan Uni  Soviet  setelah  mereka  menginvasi  Afghanistan  pada  bulan  Desember  1979.  Perang AS  di  Afghanistan  selama  kepresidenan  senior  Reagan-Bush  adalah  bagian  dari  akhir Perang  dingin  yang  mengarah  kepada  penarikan  pasukan  Soviet  dari  Afghanistan,  yang menandai  runtuhnya  kekaisaran  Soviet.  Menurutnya  Amerika  melawan  komunisme Soviet dan Afghanistan, dan kemudian melawan al Qaeda dan Taliban 74 .

## Ideologi Politik Afghanistan di Bawah Rezim Taliban
Timur  tengah  disebut-sebut  sebagai  pentas  percaturan  politik  dunia.  Karenanya menurut  Gus  Dur  timur  tengah  adalah  panorama  pergolakan  yang  tak  kunjung  berhenti dan  Afghanistan  sebagai  kawah  pertentangannya 75 .  Pandangan  Gus  Dur  tersebut  dapat dijadikan  pengantar  untuk  dapat  menelusuri  lebih  dalam  ideologi  politik  Afghanistan, terlebih  di  bawah  rezim  Taliban  hari  ini.  Lumrahnya  ideologi  yang  dikembangan  dan diperjuangkan  di  timur  tengah  adalah  ideologi  pendirian  negara  Islam  “khilafah
73 Hafiza Khurami, “Afghanistan and United States foregin relation after September 11th 2001,” Technium Business and Management 3 (2023): 1–14.
74 Deepak  Tripathi,  “Afghan  War,”  dalam Afghanistan  and  the  Vietnam  Syndrome:  Comparing  US  and Soviet Wars (Springer, 2023), 51–64.
75 KH  Abdurrahman  Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta:  LKIS Pelangi  Aksara, 2010), hlm. 136.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Islamiyyah” dan pemurnian syariat Islam untuk menyatukan solidaritas kaum muslimin 76 .
Untuk mewujudkan ideologi tersebut mereka menempuh jalur politik atas nama Islam.
Rekam  jejak  politik  Afghanistan  mengisahkan  tentang  perebutan  kekuasaan, pemberontakan dalam wajud kudeta dimana keduanya disandarkan terhadap ide gerakan politik  Islam.  Sejarah  mencatat  gerakan  pemberontakan  Taliban  dilatari  oleh pemberontakan  terhadap  ideologi  komunis  pada  masa  ekspansi  Uni  Soviet  dan  ideologi negara  demokrasi  besutan  Amerika 77 .  Kenyataan  ideologi  negara  komunis  yang  tidak memberikan  kemakmuran  dan  malah  datang  dengan  wajah  penjajahan  secara  ideologis, politik  dan  ekonomi  menyulut  perlawanan  dari  kelompok  mujahidin  Afghanistan  yang berujung  tersingkirnya  faham  komunisme  Uni  Soviet.  Pasca  perginya  pengaruh  Soviet, pasa  masa  kekuasaan  kelompok  Taliban,  Amerika  Serikat  mengintervensi  Afghanistan atas  dalih  menumpas  jaringan  terorisme.  Dari  titik  inilah  potret  ideologi  politik Afghanistan dibawah rezim Taliban akan tampak jelas.
Syahrir  Karim  meyimpulkan,  eksistensi  identitas  kelompok  aktivisme  Islam (ideologi  Islam)  dipengaruhi  oleh  sistem  politik  lokal  atau  mengikuti  alur  perpolitikan yang berkembang di suatu negara tersebut 78 . Jika kita memperhatikan alur perpolitikan di Afghanistan  dan  dikaitkan  dengan  gerakan  Taliban  dalam  merebut  kekuasaan,  terlihat dengan jelas bahwa gerakan tersebut bukanlah murni gerakan politik dalam arti Islam itu sendiri. Lebih tepatnya gerakan Taliban tersebut menurut Abdul Munir dan Bilveer Singh adalah  gerakan  mempolitisasi  Agama  sebagai  ide  gerakan  untuk  mencapai  ambisi kelompok fundamentalisme yang berusaha menerapkan syari’at secara tekstual, tertutup dan fanatik dengan disiplin pemahaman keras dan kaku 79 . Temuan penelitian Mohammad Ayub  Mirdad menyatakan, Taliban bergandengan tangan dengan kelompok ekstrimisme lainya terlibat aktif dalam perdagangan opium dan narkotika, penculikan untuk tebusan, pemerasan dan eksploitasi besar-besaran. Hal inilah yang kemudian menjadikan deskripsi negatif  tentang  Afghanistan  sebagai  negara  perang,  negara  teroris,  negara  produsen narkotika 80 .
76 Drs  Istadiyantha,  “Transmisi  Ideologi  Gerakan  Islam  Politik  Timur  Tengah  Terhadap  Gerakan  Islam Politik Di Yogyakarta Dan Surakarta,” 2017.
77 Asep  Supyadillah,  “PENERAPAN  SYARIAH  DALAM  KONTEKS  NEGARA  MODERN  DI  DUNIA ISLAM,” Misykat al-Anwar 27, no. 2 (2016): 115–34.
78 Syahrir Karim, “Islam Ideologis dan Gerakan Politik Islam Kontemporer,” Jurnal Politik Profetik 4, no. 2 (2016).
79 Abdul Munir Mulkhan and Bilveer Singh, Demokrasi Di Bawah Bayangan Mimpi N-11: Dilema Politik Islam Dalam Peradaban Modern (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 18.
80 Mohammad Ayub Mirdad, “Taliban insurgency and transnational organized crime nexus Pemberontakan Taliban  dan  perhubungan  kejahatan  transnasional  terorganisir,” Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik 33,
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Ideologi  politik  Islam  yang  dikembangkan  oleh  Taliban  juga  disebut  sebagai doktrin  ideologi  politik  Islam  radikal.  Variabel  penentu  dari  pandangan  ini  adalah kebijakan  pemerintah  Taliban  sejak  1996-2001  dan  setelah  mereka  kembali  berkuasa pada  Agustus  2021  telah  merampas  jutaan  hak  asasi  perempuan  di  Afghanistan  dengan melarang pendidikan anak perempuan di atas kelas enam pada Maret 2022 dan melarang perempuan  dari  semua  universitas  pada  Desember  2022 81 .  Kebijakan-kebijakan  politik yang  diambil  oleh  Taliban  dipandang  sangat  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam. Terutama  kebijakan  rezim  Taliban  terhadap  perempuan  menurut  hasil  pengamatan Seunghun Chung, kebijakan terkait budaya dan keagamaan jangka pendek yang di ambil oleh  Taliban  dapat  berdampak  negatif  secara  terus-menerus  pada  pembentukan  modal manusia jangka panjang dan pertumbuhan serta pembangunan secara keseluruhan 82 .
Menurut  peneliti  arah  studi  dan  pandangan  di  masa  mendatang  bagi  kondisi geopolitik  di  Afgahanistan  adalah  Instabilitas  politik  dan  keamanan  di  Afghanistan berdampak  signifikan  terhadap  geopolitik  global,  khususnya  kepentingan  nasional  dan kebijakan  luar  negeri  negara-negara  terkait.  Sebagai  simpulan,  dibutuhkan  kerja  sama global  dan  komprehensif  dari  aktor-aktor  global,  baik  dari  unit  analisis  negara  maupun unit  analisis  organisasi  global.  Persoalan  internal  di  Taliban  sendiri,  akseptansi masyarakat  domestik  yang  sangat  rendah,  serta  resistensi  dunia  internasional,  menjadi kausanya.  Kedua,  kondisi  politik  dan  keamanan  yang  tidak  stabil  tersebut  akan memberikan  signifikansi  bagi  geopolitik  global,  baik  dari  sudut  unit  analisis  negara, seperti Amerika Serikat, Cina, India, Pakistan, dan negara lainnya, maupun PBB sebagai badan supranasional. Pada level unit analisis negara, respons negara-negara akan sangat ditentukan  oleh  kepentingan  nasional  yang  hendak  mereka  capai.  Sedangkan  pada  level unit  analisis  organisasi  global  seperti  PBB,  respons  akan  cenderung  berpijak  pada objektif  global,  yakni  mewujudkan  perdamaian.  Upaya  korektif  jangka  panjang  dari Taliban sendiri dalam menjalankan pemerintahannya akan sangat menentukan sikap PBB ke depan.

## D. KESIMPULAN
Kepemimpinan  Taliban  di  Afghanistan  dilatarbelakangi  oleh  perlawananya terhadap  ideologi  komunis  masa  Uni  Soviet  dan  ideologi  negara  demokratis  liberalis
no. 3 (2020): 266–77.
81 Nikita Brunner dan Alexander Mihailov, “Radical Religious Rule and Human Capital: Evidence from the Taliban Control in Afghanistan (1996-2001),” 2023.
82 Seung-hun Chung dan Mark Partridge, “Are short-term cultural shocks persistent? Taliban rule and long- run human capital accumulation,” Journal of Economic Behavior & Organization 207 (2023): 18–49.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
ketika  Afghanistan  di  bawah  pengaruh  Amerika  Serikat.  Taliban  yang  dibentuk  dengan misi  mewujudkan  negara  islam  maka  sudah  pasti  memiliki  ideologi  negara  Islam  atau khilafah  Islamiyah .  Namun  praktik  politik  Taliban  tidak  mencerminkan  politik  yang digambarkan dalam Islam. Melainkan praktik politik yang dipengaruhi ambisi kelompok fundamentalis yang ingin menerapkan syariat Islam secara tekstual, fanatik dan anarkis. Praktik  politik  ini  membentuk  ideologi  dan  gaya  pemerintahan  rezim  Taliban  yang ekstrim, radikal, dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karenanya apa  yang tampak dan timbul dari rezim Taliban tidak bisa dijadikan justifikasi dan tuduhan Islam radikal, Islam  teroris  dan  sikap  Islamofobia  terhadap  Islam  dan  Muslim,  yang  berangkat  dari kenyataan konflik Afghanistan dan praktik politik Taliban merupakan tuduhan yang tidak dapat dibenarkan dan tertolak berdasarkan data historis dari sejarah panjang Afghanistan dan gambaran realita di Afghanistan.
Disisi  lain  campur  tangan  dan  hegemoni  barat  “AS”  berperan  untuk  semakin memperburuk  keadaan  dan  mencemari  citra  Islam  dan  muslim  melalui  konflik Afghanistan,  sehingga  panorama  dan  terpotret  yang  dihasilkan  adalah  kesan  negatif terhadap ideologi Islam dan negara muslim. Hal ini menguatkan anggapan bahwa “AS” mengambil  keuntungan  untuk  terus  melakukan  konfrontasi  politik  dan  memborbardir timur  tengah  terutama  Afghanistan  sejak  2001-2021  atas  dalih  menumpas  jaringan terorisme di bumi Afghanistan. Padahal jika di tinjau dari pendekan historiografinya pada permulaan  berdirinya  Taliban  didukung  penuh  oleh  As  namun  di  pada  akhirnya  (2001) ditumpas  sendiri  oleh  AS.  Jika  dilihat  dari  tinjaun  sosiologi  politiknya  Afghanistan merupakan  negara  dengan  sistem  pemerintahan  dan  bentuk  negara  yang  tidak  tetap  dan sangat rentan menimbulkan konflik baik bersifat internal dan eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Mawardi, Imam. Al-Ahkam as-sulthaniyyah . Bairut: Dar Al-Fikr, t,th.
Al-Ghifari,  Ahda  Abid.  “Dinamika  Politik  Afghanistan  Pada  Masa Pemerintahan  Taliban  (1996-2001).” BAB  II  Afghanistan  sebelum  Taliban  (skripsi): http://eprints. uny. ac. id/21178/6/BABIIPdf (hal 36). diakses pada tanggal 23 (2021). Ali, Syaikhul Islam, dan Lc M Sosio. KAIDAH FIKIH POLITIK; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama . Harakah Book, 2018.
’Allam,  Sauqi. Qadhaya  fiqhu  ad-Daulah .  Mesir:  Dar  al-Ifta’  Misriyyah, 2021.
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Aly,  Sirojuddin.  “Pemikiran  politik  islam  (sejarah,  praktik  dan  gagasan),” 2018.
Andani,  Rafika  Wahyu.  “SEGITIGA  KEKERASAN,  HAM,  DAN PEREMPUAN  AFGHANISTAN  ERA  KEPEMIMPINAN  TALIBAN.” Jurnal  Pena Wimaya 2, no. 1 (2022).
Anugerah, Boy. “Krisis Afghanistan dan Implikasi Terhadap Politik Global.”
The American Political Science Review 56, no. 3 (2022): 567–76.
Anugerah,  Boy,  dan  Jabinson  Purba.  “Kondisi  Politik  dan  Keamanan Afghanistan  di  Bawah  Rezim  Taliban  dan  Signifikansinya  Terhadap  Geopolitik Global.” Jurnal Lemhannas RI 9, no. 3 (2021): 13–34.
Anwar Sanusi, AS. Pemikiran Politik Islam . Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021. Azria, Kaiva, dan Erma Ramayani. “SEJARAH PERANG AFGHANISTAN
DARI DULU HINGGA KINI.” Jurnal PIR: Power in International Relations 6, no. 2 (2022): 122–37.
———.  “SEJARAH  PERANG  AFGHANISTAN  DARI  DULU  HINGGA KINI.” Jurnal PIR : Power in International Relations 6, no. 2 (17 Februari 2022): 122. https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.122-137.
B.  Edwards,  David. ‘Before  Taliban:  Genealogis  of  the  Afghan  Jihad.’ California Press,: University of California Press, 2022.
Barfield, Thomas J. Afghanistan: A Cultural and Political History . Princeton Studies in Muslim Politics. Princeton: Princeton University Press, 2010.

## BIBI,  RAHIMA.  “LEGITIMASI  POLITIK  PEMERINTAHAN  ASRAF
GANI DI AFGHANISTAN,” 2018.
Britannica,  T.  “Mohammad  Daud  Khan.” Argon.  Encyclopedia  Britannica , 2020. https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Daud-Khan.
Britannica,  T.  Editors.  “Nur  Mohammad  Taraki  prime  minister  of Afghanistan.”  Inggris:  Encyclopedia  Britannica.  Diakses  22  Maret  2023. https://www.britannica.com/biography/Nur-Mohammad-Taraki.
“Britannica,  T.  Editors  of  Encyclopaedia  (2022,  December  20).  Hamid Karzai. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Hamid- Karzai,” t.t. Diakses 24 April 2023.
Brunner,  Nikita,  dan  Alexander  Mihailov.  “Radical  Religious  Rule  and Human Capital: Evidence from the Taliban Control in Afghanistan (1996-2001),” 2023.
Chung,  Seung-hun,  dan  Mark  Partridge.  “Are  short-term  cultural  shocks
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
persistent?  Taliban  rule  and  long-run  human  capital  accumulation.” Journal  of Economic Behavior & Organization 207 (2023): 18–49.
Ekanoviarini,  Tsabitah  Rizqi,  dan  Aji  Wibowo.  “PELANGGARAN  HAK PEREMPUAN  DI  AFGHANISTAN  SELAMA  KEKUASAAN  REZIM  TALIBAN BERDASARKAN KONVENSI CEDAW.” Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 4 (2022): 715–28.
Fanani,  Muhammad  Farih,  dan  Adetia  Andri.  “SEJARAH  ISLAM  DAN POLITIK DI AFGHANISTAN.” Tamddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam 212, no. 2 (2021). http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/9681.
———.  “Sejarah  Islam  dan  Politik  di  Afghanistan.” Tamaddun:  Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam 21, no. 2 (2021): 91–112.
Faulks,  Keith. Sosiologi  Politik,  Pengantar  Kritis  Ter.  Helmi  Mahadi . Bandung: Nusamedia, 2019.
Hamzani,  Achmad  Irwan,  dan  Havis  Aravik. Politik  Islam:  Sejarah  Dan Pemikiran . Penerbit NEM, 2021.
Harahap,  Arif  Sumantri. Invisible  Diplomacy:  The  Untold  Story  Behind  The Career of An Indonesian Diplomat . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
Hasyim,  Muhammad  Syarif,  dan  Randy  Atma  R  Massi.  “GERAKAN TALIBAN  ANTARA  JIHAD,  MAKAR  SERTA  TRAGEDI  KEMANUSIAAN  DI AFGANISTAN.” Comparativa:  Jurnal  Ilmiah  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum 3, no. 1 (2022): 89–118.
Heriyanto,  Dodik  Setiawan  Nur.  “Legalitas  Pergantian  Kekuasaan  Di Afganistan  Melalui  Coup  D’etat  Oleh  Taliban  Menurut  Hukum  Internasional.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 29, no. 3 (2022): 469–93.
Hilali,  A.  Z. US-Pakistan  relationship:  Soviet  invasion  of  Afghanistan .  US foreign policy and conflict in the Islamic world. Burlington, VT: Ashgate, 2005.
Ibnu  Sani,  Ahmad  Faiz.  “241  Ribu  Orang  Tewas  Sejak  Amerika  Serikat Perangi Taliban.” Tempo.co . 22 Agustus 2021, Eksklusif edisi. https://dunia.tempo.co. ISTADIYANTHA,  DRS.  “TRANSMISI  IDEOLOGI  GERAKAN  ISLAM POLITIK  TIMUR  TENGAH  TERHADAP  GERAKAN  ISLAM  POLITIK  DI YOGYAKARTA DAN SURAKARTA,” 2017.
Iswara, Aditya Jaya. “Kisah Perang Afghanistan: Kronologi Invasi AS hingga Penarikan Pasukan.” Kompas.com , 31 Agustus 2021. https://internasional.kompas.com. James,  Bell.  “The  World’s  Muslims:  Unity  and  Diversity,  Pew  Research
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Center,” 2016.
———. The  World’s  Muslims:  Unity  and  Diversity  Pew  Research  Center , 2016.
Jauziyyah, Ibnu Qoyyim al-. at-Turuq al-Hukmiyyah fi Syiasati al-Syar’iyyah . Jiddah: Majmu’ al-Fiqh al-Islami, 1428.
Karim,  Syahrir.  “Islam  Ideologis  dan  Gerakan  Politik  Islam  Kontemporer.”
Jurnal Politik Profetik 4, no. 2 (2016).
Katimin,  Katimin. POLITIK  ISLAM:  Study  Tentang  Azas,  Pemikiran,  dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam . Vol. 1. Perdana Publishing, 2017.
Khaldun, Muhammad bin, dan Al-Allamah Abdurrahman. Mukaddimah Ibnu Khaldun . Pustaka Al Kautsar, 2001.
Khurami,  Hafiza.  “Afghanistan  and  United  States  foregin  relation  after September 11th 2001.” Technium Business and Management 3 (2023): 1–14.
Khurunâ,  Irza.  “Tantangan  Binadamai:  Kegagalan  Demokratisasi  Pasca Konflik Sipil di Afghanistan.” Transformasi Global 3, no. 1 (2016).
Lee,  Jonathan  L. Afghanistan  A  History  From  1260  to  The  Present .  1  ed.
London: Reaktion Books LTD, 2018.
LP2M  Universitas  Medan  Area.  “Mengenal  Desk  Research:  Definisi,  Tips Beserta Contoh,” Desember 2021. lp2m.uma.ac.id.
Mannan,  Abd.  “Islam  dan  Negara.” Islamuna:  Jurnal  Studi  Islam 1,  no.  2 (2014).
Mawardi,  Imam,  Lutfirahman,  dan  Umi  Nur  Idayanti.  “Politik  Kekerasan Taliban  Di  Afghanistan:  Telaah  Historis-Sosiologis  Perspektif    Weberian.” Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi
Politik
Islam 18, no. 2 (2022). http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/12160.
Mirdad, Mohammad Ayub. “Taliban insurgency and transnational organized crime  nexus  Pemberontakan  Taliban  dan  perhubungan  kejahatan  transnasional terorganisir.” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 33, no. 3 (2020): 266–77.
Mulkhan,  Abdul  Munir,  dan  Bilveer  Singh. Demokrasi  di  bawah  bayangan mimpi N-11: dilema politik Islam dalam peradaban modern . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.
Mursyid,  Salma.  “PIAGAM  MADINAH  DAN  UUD  RI  1945  (Telah Perbandingan  Tentang  Kedudukannya  Sebagai  Konstitusi  Negara  Republik).” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 1, no. 1 (2016).
p-ISSN : 0216-4396
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Musta’id,  Ahmad.  “Sejarah  Islam  dan  Politik  Afghanistan.” Fajar  Historia: Jurnal  Ilmu  Sejarah  dan  Pendidikan 6,  no.  2  (29  Desember  2022):  214–27. https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6605.
Nafisah,  Durrotun.  “Afghanistan  di  bawah  Pemerintahan  Taliban  Tahun 1996-2001 M.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
Naumkin,  Vitaly  V.  “The  future  of  Afghanistan  after  elections:  Predictable uncertainty.” future , 2014.
Naz, Samra, dan Zafar Nawaz Jaspal. “Afghanistan: The Possible Arena for Major Powers Inevitable Cooperation.” South Asian Studies 36, no. 1 (2022).
Pratiwi,  Fi.  “Kerjasama  Kemitraan  Strategis  Afghanistan  Dengan  Amerika Serikatdibawah Kepemimpinan Hamid Karzai Pada Tahun 2012,” 2013.
Pulungan,  Jufri  Suyuthi.  “Relasi  Islam  dan  Negara:  Studi  Pemikiran  Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an.” Intizar 24, no. 1 (2018): 185–202.
Purba,  Safna  Putri,  Reni  Windiani,  dan  Satwika  Paramasatya.  “Kebijakan Amerika  Serikat  Menyetujui  Perjanjian  Perdamaian  dengan  Taliban  dan  Penarikan Pasukan  Amerika  Serikat  dari  Afghanistan  di  Masa  Kepemimpinan  Donald  Trump.”
Journal of International Relations 8, no. 3 (2022): 346–56.
Putra,  Kadek  Surya  Alit  Dharma.  “ANEKSASI  AFGHANISTAN TERHADAP  TALIBAN  TAHUN  2021.” Jurnal  Komunitas  Yustisia 4,  no.  3  (2022):
915–27.
Qarqeen, Freshta. “Afghan Peace Talks: Negotiating with the Taliban,” 2015.
Rabi,  Ibn  Abi. Suluk  al-Malik  fi  tadbir  al-mamalik .  Kairo:  Dar  al-Sya’ab, 1970.
Ridley,  Yvonne. In  the  Hands  of  the  Taliban:  Her  Extraordinary  Story . London: Robson Books, 2001.
Runion, Meredith L. The history of Afghanistan . The Greenwood histories of the modern nations. Westport, Conn: Greenwood Press, 2007.
Runion, Meredith L. The history of Afghanistan . ABC-CLIO, 2017.
Sjadzali,  Munawir. Islam  dan  Tata  Negara  ajaran,  sejarah  dan  Pemikiran . UI press, 1990.
Strick  van  Linschoten,  Alex,  dan  Felix  Kuehn. An  enemy  we  created:  the myth  of  the  Taliban-al  Qaeda  merger  in  Afghanistan .  Oxford ;  New  York:  Oxford University Press, 2012.
Sugara, Robi. “Upaya dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian di
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Afghanistan  Melalui  Bina-Damai.” MUKADIMAH:  Jurnal  Pendidikan,  Sejarah,  dan Ilmu-ilmu Sosial 5, no. 1 (2021): 27–38.
Supyadillah,  Asep.  “PENERAPAN  SYARIAH  DALAM  KONTEKS NEGARA  MODERN  DI  DUNIA  ISLAM.” Misykat  al-Anwar 27,  no.  2  (2016):  115– 34.
Susilowati, Ida, S.Thoriq Musthofa Ahmad, Sepana Virqiyan, dan Azzam El Zahidin.  “Analisa  Kebijakan  Ekonomi  Politik  Russia  Terhadap  Pemerintahan Afghanistan  Pasca  Kemenangan  Taliban  Tahun  2021.” SALAM:  Jurnal  Sosial  dan Budaya
Syar-i 9, no. 2 (31 Maret 2022): 443–56. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.22788.
Tesch,  Noah.  “Najibullah  president  of  Afghanistan.”  Article  History.
Encyclopedia Britannica, 1 Januari 2023.
https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Najibullah.
Tripathi,  Deepak.  “Afghan  War.”  Dalam Afghanistan  and  the  Vietnam Syndrome: Comparing US and Soviet Wars , 51–64. Springer, 2023.
Umam, Khotibul. “Kebijakan Ashraf Ghani Terhadap Kembali Berkuasanya Kelompok Taliban di Afghanistan Tahun 2021,” 1:257–66, 2022.
Wahid,  KH  Abdurrahman. Prisma  Pemikiran  Gus  Dur .  Yogyakarta:  LKIS Pelangi Aksara, 2010.
Yahya,  Syarif. Kamus  Sejarah  Agama  Islam:  Nama,  Kronologi,  Peristiwa Syarif Yahya . Bandung: Nuansa Cendekia, 2023.
Z̤aʻīf, ʻAbd al-Salām, Alex Strick van  Linschoten, dan Felix Kuehn. My  life with the Taliban . New York: Columbia University Press, 2010.
Zhafir,  Ali  Zhafir  Talmullah.  “Realisasi  Perjanjian  Perdamaian  DOHA Dialogue  antara  Afaghanistan-Amerika  Serikat  dan  Taliban  Periode  Kepemimpinan Ashraf Ghani.” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO 2, no. 2 (2022): 94–104