JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008                                                                                                                                   Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X

## Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim

## Development, Deforestation and Climate Change
Bowo Dwi Siswoko*

## Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta

## Abstract
Natural resources utilities to fulfill human’s needs have been occurring massively since a concept of “progress”  became  human’s  dreams.  To  achieve  the  progress,  development  concept  that  means  as serious efforts to avoid damage and strive into betterment has emerged. The first development ideology that  was  emerged  and  developed  was  modernization.  Industrialization  as  main  character  of modernization  caused  improvement  in  various  aspects  of  life.  From  environmental aspect,  economic improvement achieved has caused various environmental impacts that harmful to human’s life, such as deforestation, forest degradation and climate change.  Since 1980’s, deforestation has extended to a very complex environmental issue globally. Deforestation could be seen as a side effect of a particular policy  or  political  action.  On  the  other  hand,  deforestation  caused  other  various  environmental problems,  such  as  global  warming.  Global  warming  occurred  since  there  was  an  increase  of greenhouse  gases  concentration  in  the  atmosphere.  The  relation  among  development,  deforestation, and  climate  change  was analyzed  through  analysis  on  power  relation  and  conflict  of  interest among actors involved. The analysis showed that various strategies in development and environmental impact mitigations  that  conducted  by  developing  countries  were  actually  a  form  of  power and  knowledge domination  of  developed  countries.  Through  international  institutions,  they  are  offering atonement concepts in various schemes which imply particular missions that basically they still want to obtain profits from developing countries without taking the risks from the execution of the schemes.
Keywords: development, modernization, deforestation, global warming, power relation
*Penulis untuk korespondensi, e-mail: bdsiswoko@ugm.ac.id

## Pendahuluan
Tulisan  ini  bermaksud  untuk  menguraikan  dan menganalisis  keterkaitan  antara  konsep  dan  aktivitas pembangunan  dengan  berbagai  isu  lingkungan.  Kedua hal  tersebut  diduga  memiliki  hubungan  fungsional yang  kuat  terutama  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang teori  politik  lingkungan.  Banyak  ilmuwan  pemerhati lingkungan  yang  mencoba  menguraikan  hubungan kausal  diantara  keduanya  berdasarkan  kenyataan empiris  melalui  analisis  terhadap  data  lapangan. Beberapa diantaranya berupaya untuk mengkompromikan  keduanya  agar  tidak  saling kontraproduktif.  Sebagian  lagi  membahas  tentang munculnya  berbagai  kebijakan  negara  tentang penyelamatan  lingkungan  sebagai  bentuk  respon  dari berbagai  problem  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh aktivitas  pembangunan.    Tulisan  ini  menyajikan  sisi lain  dari  hubungan  tersebut,  yaitu  dari  sudut  pandang relasi  kuasa  yang  terjadi  diantara  aktor  yang  terlibat dalam berbagai proses pembangunan dan dampak yang ditimbulkan.
Konsep  politik  selalu  berkaitan  dengan  aktor, kepentingan  dan  kekuasaan.  Usaha  dari  setiap  aktor untuk  mewujudkan  keinginan  atau  kepentingannya
sering diartikan sebagai politik. Lasswel (dalam Varma 2003)  mengartikan  politik  sebagai  sebuah  perjuangan untuk  meraih sesuatu  dalam  keterbatasan  sumberdaya. Dengan  demikian,  setiap  bentuk  pemanfaatan sumberdaya  alam  oleh  manusia  untuk  memenuhi keinginan  dan  kebutuhannya  akan  selalu  bersentuhan dengan  dimensi-dimensi  politik.  Hal  ini  dikarenakan sebagian  sumberdaya  alam  bersifat  terbatas  dan dibutuhkan  oleh  sekian  banyak  manusia,  sehingga dimungkinkan terjadi perebutan untuk mendapatkannya.  Siapa  yang  memiliki  kekuatan  dan kekuasaan  akan  mendapatkan  bagian  lebih  banyak dibandingkan  mereka  yang  tidak  memilikinya.  Dari sinilah  sering  muncul  adanya  ketidakadilan  dalam mendapatkan kemanfaatan dari sumberdaya alam yang ada.
Di  sisi  lain,  manusia  sering  berbuat  rakus  dan hilang kendali dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga kadang melebihi kapasitas daya  dukung  sumberdaya  tersebut.  Hal  ini menyebabkan  terjadinya  degradasi  sumberdaya  alam yang  kemudian  diikuti  dengan  munculnya  dampak negatif  yang  dapat  merugikan  manusia.  Dari  sinilah muncul  berbagai  usaha  manusia  untuk  mengatur pemanfaatan sumberdaya ataupun upaya
JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008                                                                                                                                   Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
penanggulangan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan. Dikarenakan  hal  ini  menyangkut  kepentingan  banyak pihak dan melibatkan sekian banyak aktor, maka kedua usaha  tersebut  tidak  mudah  dilakukan,  dan  bahkan sering terjadi konflik di dalamnya.
Deforestasi,  degradasi  hutan  dan  perubahan  iklim ( climate  change )  telah  menjadi  isu  lingkungan  yang menarik  perhatian  banyak  pihak  dalam  empat  dekade terakhir,  dan  diprediksi  akan  terus  menjadi  topik pembicaraan  kedepannya  karena  kompleksitas  yang dimilikinya.  Kerusakan  hutan  dengan  berbagai komponen  biofisiknya  dianggap  berkontribusi  pada peningkatan pemanasan global  ( global warming ) yang merupakan  salah  satu  varian  dari  perubahan  iklim. Pemanasan  global  diyakini  akan  memiliki  sekian dampak  negatif  yang  membahayakan  kehidupan manusia.  Peningkatan  emisi  gas  rumah  kaca  yang menjadi salah  satu penyebabnya  merupakan  fenomena yang  hampir  tak  tertanggulangi  dalam  suasana kehidupan modern yang bersifat konsumtif seperti saat ini.  Kepunahan  beberapa  jenis  makhluk  hidup, munculnya  badai  tropika,  kekeringan  dan  banjir, hilangnya  keragaman  hayati  ( biodiversity )  serta degradasi  lahan  menjadi  ancaman  yang  menakutkan sehingga  memaksa  manusia  berfikir  keras  untuk menahan  laju  degradasi  hutan  dan  pemanasan  global. Negara  maju  maupun  berkembang,  lembaga-lembaga internasional,  dan  berbagai civil  society telah  terlibat dalam upaya penanggulangan tersebut.
Dalam  perjalanan  negosiasi,  kerjasama,  dan implementasi  dari  berbagai  bentuk  kebijakan penyelamatan  dari  deforestasi,  degradasi  hutan  dan pemanasan  global,  masing-masing  aktor  akan berinteraksi  dan  melakukan  tawar-menawar  untuk menyepakati sebuah konsensus yang dianggap mampu mengakomodir  kepentingan  masing-masing. Pada  titik inilah  dinamika  politik  mulai  berlangsung  dan berkembang. Dalam dinamika ini akan terjadi berbagai bentuk  relasi  kuasa  yang terjadi  baik  antar  aktor  yang dominan  (pemilik  kekuasaan)  maupun  antara  aktor dominan  dengan  aktor  yang  terpinggirkan  (lemah). Relasi kuasa tersebut terkadang berjalan tidak adil dan cenderung  merugikan  pihak  tertentu.  Pihak  yang dirugikanpun  seringnya  tidak  menyadari  bahwa  dia sedang dijajah oleh pihak lain, sehingga dia akan terus menikmati penjajahan tersebut.
Berangkat  dari  latar  belakang  di atas,  tulisan diarahkan  untuk  menjelaskan  relasi  kekuasaan  yang terjadi  dalam  kancah  politik  lingkungan  untuk penyelamatan  dunia  dari  kejahatan  deforestasi  dan perubahan iklim global. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia  diungkap  dan  dianalisis  lebih  lanjut  guna mendukung  argumentasi  dan  tendensi-tendensi  yang didapatkan  nantinya.  Dalam  melakukan  pembacaan dan  analisis  terhadap  fenomena  tersebut,  penulis  akan memanfaatkan  berbagai  kerangka  pemikiran  dalam sebuah teori pembangunan yang bernama postmodernisme.

## Postmodernisme
Postmodernisme  lebih  dikenal  sebagai  gerakan pemikiran dan bukan merupakan suatu teori perubahan sosial.  Namun  analisis  postmodernisme  terhadap modernisme termasuk kritik. Analisis tentang diskursus ( discourse ),  kekuasaan  ( power ) , dan  pengetahuan ( knowledge )  merupakan  sumbangan  yang  besar terhadap  kritik  pembangunan  yang  merupakan diskursus  yang  menyiratkan  dominasi  pendisiplinan dan normalisasi Dunia Pertama (negara maju) terhadap Dunia Ketiga (negara berkembang). Dari Foucault kita belajar  bahwa  diskursus  pembangunan  adalah  alat untuk  mendominasi.  Dalam  empat  dekade  terakhir, diskursus pembangunan menjadi strategi dominasi, dan digunakan  sebagai  alasan untuk  memecahkan  masalah ‘keterbelakangan’  yang  dirancang  setelah  Perang Dunia  Kedua.  Padahal,  keterbelakangan  rakyat  adalah akibat dari kolonialisme yang panjang (Fakih 2006).
Esensi  dari  pemikiran  kaum  postmodernis  adalah bahwa  mereka  melihat  konsep-konsep  atau  gagasan pembangunan  merupakan  sebuah  pengetahuan,  dan pengetahuan  tersebut  tidak  pernah  lepas  dari kekuasaan.  Jadi  menurut  mereka,  pengetahuan  adalah sebuah  kekuasaan.  Pengetahuan  merupakan  produk dari  sebuah  relasi  kekuasaan  tertentu.  Namun kekuasaan  tidak  semata-mata  hasil  dari  pengetahuan. Oleh  karena  itu  untuk  dapat  melihat  atau  menemukan pola-pola  hubungan  kekuasaan  dalam  sebuah pengetahuan  perlu  dilakukan  diskursus  terhadap pengetahuan tersebut.
Kaum postmodernis menganggap bahwa pembangunan  merupakan  sebuah  konsep  untuk membentuk  atau  mengatur  sebuah  masyarakat  atau negara  sesuai  dengan  keinginan  dari  pemilik kekuasaan.  Negara-negara  maju  sebagai  pemilik kekuasaan  menyadari  bahwa  kelangsungan  kekuasaan mereka  juga  bergantung  kepada  negara-negara berkembang. Untuk melanggengkan kekuasaan tersebut  perlu  dilakukan  proses  subordinasi  terhadap negara-negara  berkembang  menjadi  negara  dalam kategori abnormal. Sedangkan apa yang ada di negara- negara  maju  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  normal. Berbagai  konsep  pembangunan  kemudian  ditawarkan oleh  negara  maju  untuk  mengubah  kondisi  negara berkembang  dari  abnormal  menjadi  normal.  Proses pendisiplinan  dengan penetapkan  siapa  yang dianggap normal  dan  abnormal  serta  usaha-usaha  yang  harus dilakukan  agar  yang  abnormal  menjadi  normal  itulah yang sering dimaknai sebagai sebuah relasi kekuasaan.
Analisis  terhadap  kekuasaan  dan  kemajuan pengetahuan  memungkinkan  kita  untuk  memahami peran pengetahuan pembangunan dalam melanggengkan  dominasi  terhadap  kaum  marjinal. Pembangunan  di  negara  berkembang  adalah  contoh sempurna  tentang  tempat  berbagai  kekuasaan  dunia, sekaligus adanya hubungan penting tentang bagaimana kekuasaan ditolak di negara berkembang dan di negara maju.  Praktek  kekuasaan  dapat  dilihat,  tetapi  sulit
JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008                                                                                                                                   Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
diidentifikasi,  yakni  di  dalam  diskursus  tempat bersatunya kekuasaan dan pengetahuan (Fakih 2006).

## Relasi Kuasa di Balik Eksploitasi Sumberdaya Alam
Pemanfaatan  sumberdaya  alam  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia  berjalan  dengan  masif  semenjak konsep progress (kemajuan)  telah  menjadi  cita-cita setiap  manusia.  Konsep  ini  muncul  sebagai  bentuk perlawanan  terhadap  ajaran  teologis  tentang life  cycle yang  menyatakan  bahwa  siklus  kehidupan  manusia terdiri  dari  tiga  fase,  yaitu born,  adult dan dead . Ajaran  ini  dianggap  melemahkan  semangat  manusia untuk  berkarya  dan  berjuang  dalam  hidup  ini,  karena nantinya manusia akan mati. Sehingga dimunculkanlah ajaran  baru  tentang  siklus  hidup  untuk  mengkounter efek  negatif  dari  ajaran  tersebut  yaitu born,  adult dan progress . Dalam ajaran ini progress akan menjadi cita- cita  akhir  yang  selalu  akan  dikejar  dan  diperjuangkan oleh  manusia.  Konsep progress tersebut  kemudian diterjemahkan  ke  dalam  tiga  macam  kriteria,  yaitu rationality (ilmu  pengetahuan  dan  teknologi), prosperity (ekonomi) dan liberty (politik).
Untuk  memperoleh  kemajuan  tersebut  maka muncullah  konsep  pembangunan  ( development ), artinya  sebuah  upaya  serius  untuk  menghindari kehancuran atau kerusakan menjadi sesuatu yang lebih baik  ( betterment ).  Pembangunan  juga  dikonsepsikan sebagai  upaya  untuk  mengubah  dari  masyarakat tradisional  (dengan  karater  statis,  dikuasai  alam,  dan irasional)  menjadi  masyarakat  modern  (dengan karakter  menguasai  alam,  dinamis,  dan  rasional), sehingga teori pembangunan yang pertama kali muncul dan  berkembang  adalah  teori  modernisasi.  Pada intinya,  berbagai  pemikiran  dalam  teori  ini  berupaya untuk  mengubah  masyarakat  terbelakang  menjadi masyarakat  modern  dengan  indikator  kemajuan  yang utama  berupa  pertumbuhan  fisik  dan  ekonomi.  Sejak saat  itulah  setiap  negara  berlomba-lomba  untuk mencapai  kemajuan  tersebut  dengan  salah  satunya melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam.
Bagi  negara-negara  negara  berkembang,  proses kolonialisasi  dari  negara-negara  barat  (negara  maju) kepada mereka selama berabad-abad selalu menyebabkan rakyat di negara terjajah kehilangan hak dan  kesempatan  menikmati  sumberdaya  alam  yang mereka  miliki.  Pada  awalnya,  penjajahan  dilakukan secara  fisik  dengan  menguras  kekayaan  alam  dan tenaga  manusia  di  negara  terjajah,  namun  dalam perkembangannya  kolonialisasi  berubah  bentuknya menjadi  adanya  penetrasi  teknologi  dan  ilmu pengetahuan yang menyebabkan negara-negara berkembang  tetap  terpinggirkan  dan  dirugikan.  Salah satu  bentuk  dominasi  negara  barat  tersebut  adalah keberhasilan  mereka  menjadikan  modernisasi  sebagai sebuah  ide  dasar  dalam  pembangunan  yang  harus dilaksanakan oleh negara berkembang guna
memperoleh  kemajuan  sebagaimana  yang  telah  diraih oleh negara-negara maju.
Ide  dasar  dari  konsep  pembangunan  yang dimunculkan  oleh  negara  barat  tersebut  sebenarnya merupakan  sebuah  upaya  untuk  mencari  keuntungan sebesar-besarnya    secara  kontinyu  dari  kemajuan pengetahuan  dan  industri  yang  mereka  miliki, sebagaimana  tersirat  dalam  pernyataan  Presiden Amerika  Serikat  Harry  Truman  pada  tahun  1949 (dalam Banerjee 2003), yang kemudian dikemas dalam berbagai  skema  pembangunan  di  negara-negara berkembang  (terbelakang).  Landasan  pemikiran tersebut  mengharuskan  adanya  pemisahan  dan penetapan kategori siapa negara maju yang harus ditiru dan siapa negara berkembang yang harus dilaksanakan pembangunan  padanya.  Kemudian  melalui  lembaga- lembaga  internasional,  diciptakanlah  kategori-kategori dengan  indikator  yang  diciptakan  oleh  negara  maju yang menyebabkan negara berkembang dan terbelakang
masuk
ke dalam kategori
underdevelopment .
Pengkategorian ini mengakibatkan negara berkembang berusaha sedemikian rupa untuk mencapai kemajuan  sebagaimana  yang  telah  diraih  oleh  negara maju  dengan  skema-skema  tertentu  yang  dalam prakteknya  cenderung  merupakan  sebuah  bentuk eksploitasi negara maju kepada mereka. Masyarakat di negara  berkembang  akan  berusaha  semaksimal mungkin  untuk  melakukan  eksploitasi  sumberdaya alam  yang  mereka  miliki  untuk  mendapatkan  uang guna  meningkatkan  perekonomian  mereka.  Tindakan ini dalam kenyataannya cenderung tidak terkontrol dan mengabaikan  kelestarian  alam.  Ini  disebabkan  karena mereka  tergiur  oleh  janji-janji  pembangunan  melalui skema  modernisasi  yang  dianggap  bisa  mengentaskan kemiskinan  dan  meningkatkan  taraf  hidup  mereka. Dalam  skema  ini,  pertumbuhan  ekonomi  menjadi sesuatu yang mutlak harus dicapai dalam pembangunan.
Industrialisasi  sebagai  ciri  utama  dari  abad modernisasi  telah  melahirkan  kemajuan  di  berbagai bidang  kehidupan.  Namun  demikian,  pembangunan dengan  label  ini  masih  menyisakan  kemiskinan  di berbagai  negara  yang  oleh  mereka  dianggap  sebagai negara  berkembang.  Perbedaan  antara  si  kaya  dan  si miskin  juga  semakin  tajam  serta  beberapa  masyarakat pinggiran tetap kehilangan hak dan kemerdekaan untuk memperoleh  manfaat  secara  lebih  adil  dari pembangunan.  Jika  dilihat  dari  aspek  lingkungan, kemajuan  yang  berhasil  dicapai  secara  ekonomis  dari pembangunan  telah  melahirkan  berbagai  dampak lingkungan  yang  berbahaya  bagi  kelangsungan  hidup manusia,  antara  lain  adalah  pemanasan  global  ( global warming ),  hilangnya  keragaman  hayati,  erosi  dan banjir,  penipisan  lapisan  ozon,  serta  polusi  udara  dan air.
JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008                                                                                                                                   Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X

## Deforestasi  dan  Perubahan  Iklim  sebagai  Isu Politik Global
Isu lingkungan mulai masuk dalam pembicaraan politik semenjak  terdeteksinya  berbagai  macam  penurunan kualitas lingkungan yang dapat mengancam keselamatan  kehidupan  manusia.  Kerusakan  hutan, hilangnya  kesuburan  tanah,  pengotoran  udara, kelangkaan  air,  dan  berbagai  problem  lingkungan lainnya  menyebabkan  manusia  menjadi  sadar  akan perlunya  upaya  untuk  menyelamatkan  lingkungan. Berbagai  aktivitas  fisik  dan  budaya  manusia  dalam mencukupi  kebutuhan  hidup  dianggap  sebagai penyebab  utama  kerusakan  tersebut.  Hal  ini dikarenakan perilaku  manusia tersebut tidak mematuhi norma  dan  etika  lingkungan  dan  cenderung  berbuat sewenang-wenang terhadap berbagai sumberdaya alam demi  meraih  kemajuan  terutama  dalam  bidang ekonomi  yang  merupakan  tujuan  utama  dari pembangunan dengan label modernisasi.
Pada  prinsipnya,  ada  tiga  hal  yang  menyebabkan terjadinya  degradasi  atau  kerusakan  lingkungan.  Yang pertama adalah adanya eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya  alam  baik  yang  terbaharui  maupun  yang tak  terbaharui,  yang  meliputi  eksploitasi  bahan  bakar fosil,  eksploitasi  hutan  untuk  bahan  bakar  kayu,  dan alih  fungsi  hutan  untuk  lahan  pertanian  dan  industri. Yang  kedua  adalah  terjadinya  pembebanan  terhadap alam  yang  melebihi  kapasitas  atau  daya  dukungnya, misalnya  adanya  akumulasi  berlebih  dari  logam  berat di  tanah  dan  terlalu  tingginya  konsentrasi  gas  rumah kaca  di  udara. Yang ketiga  adalah  terus berlangsungnya pengrusakan ekosistem untuk berbagai kepentingan manusia, misalnya untuk lahan pemukiman  penduduk,  tanaman  industri  dan  berbagai pembangunan infrastruktur (Bruhl dan Simonis 2001).
Dampak  dari  adanya over eksploitasi  terhadap sumberdaya  alam  yang  akan  diuraikan  lebih  lanjut dalam  tulisan  ini  adalah  terjadinya  deforestasi, degradasi  hutan  dan  pemanasan  global.  Menurut Humphreys  (1996),  deforestasi  terjadi  ketika  areal hutan  ditebang  habis  dan  diganti  dengan  bentuk penggunaan lahan lainnya. Sedangkan degradasi hutan merupakan penurunan kualitas hutan, dan terjadi ketika diversitas  dari  spesies  tertentu  dan  potensi  biomassa mengalami  penurunan  yang  signifikan  dikarenakan sebab tertentu misalnya karena adanya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak dilakukan secara lestari. Sejak  tahun  1980-an,  deforestasi  telah  menjadi  isu lingkungan global yang sangat kompleks.
Kompleksitas  tersebut  muncul  karena  dua  faktor. Yang  pertama  adalah  bahwa  isu  deforestasi  telah melibatkan  sekian  banyak  aktor  politik  mulai  dari negara  sampai  dengan  masyarakat  sipil  ( civil  society ) baik nasional maupun internasional yang berkepentingan  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap  pemanfaatan  hutan.  Yang  kedua  adalah karena  keterkaitan  erat  dari  isu  deforestasi  tersebut dengan  isu-isu  politik  dan  lingkungan  lainnya.
Deforestasi  bisa  dianggap  sebagai  produk  dari  sebuah kebijakan atau tindakan politik tertentu, dan disisi lain deforestasi  menjadi  penyebab  munculnya  berbagai permasalahan  lingkungan  lainnya,  seperti  pemanasan global,  erosi  tanah,  dan  kerusakan  biodiversitas (Humphreys 1996).
Di  Indonesia,  deforestasi  sering  terjadi  antara  lain karena adanya program-program pembangunan tertentu,  misalnya  pembukaan  hutan  untuk  lahan pemukiman dan pertanian di areal transmigrasi. Selain itu juga banyak terjadi alih fungsi hutan untuk kegiatan pertambangan dan perindustrian yang seringkali hal ini memunculkan  konflik  baik  antara  masyarakat  dengan pengusaha  maupun  antara  pengusaha  dengan  berbagai lembag  swadaya  masyarakat (LSM) yang  bergerak  di bidang penyelamatan lingkungan. Sedangkan degradasi hutan di Indonesia  disebabkan oleh antara  lain adanya kesalahan dalam manajemen hutan seperti penebangan yang  melebihi  etat  dan  permudaan  yang  selalu  gagal. Selain itu juga karena adanya pencurian kayu dan hasil hutan  lainnya  secara  masal  oleh  masyarakat  sekitar hutan  yang  merasa  tidak  mendapat  keadilan  dalam memanfaatkan  sumberdaya  hutan  dan  terhimpit  oleh persoalan  ekonomi  keluarga.  Menurut  Bank  Dunia (dalam  Handadhari  1999),  hutan  tropika  di  Indonesia mengalami  kerusakan  sekitar  1  juta  hektar pertahunnya.
Salah  satu  dampak  utama  dari  deforestasi  adalah terjadinya  penurunan  kualitas  atmosfer.  Deforestasi berkontribusi  pada  pemanasan  global  yang  terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca ( greenhouse  gases )  yang menyebabkan  kenaikan  suhu udara global. Proses tersebut kemudian dikenal dengan istilah radiative  forcing .  Ada  empat  gas  rumah  kaca utama  yang berkontribusi dalam proses  tersebut,  yaitu karbon  dioksida  (CO 2 ),  metana  (CH 4 ),  nitrous  oksida (N 2 O)  dan  klorofluorokarbon  (CFCs).  Pemanasan global  tersebut  berpotensi  untuk  mendatangkan bencana  yang  sangat  membahayakan.  Diprediksikan bahwa  pemanasan  global  yang  terus  bertambah  akan dapat menyebabkan perubahan pola produksi pertanian global,  mencairnya  es  di  kutub  Artic  dan  Antartic, peningkatan  suhu  air  laut  dan  peningkatan  permukaan air laut yang dapat  mengancam kehidupan  di berbagai pantai di dunia (Humphreys 1996).
Perhatian  dunia  internasional  terhadap  isu perubahan iklim ( climate change ) bermula dari adanya Climate  Convention yang  ditandatangani  di  Rio  de Janiero  pada  tahun  1992.  Bodansky  (1996) mengidentifikasi adanya tiga faktor yang menyebabkan isu  perubahan  iklim  berkembang  dari  permasalahan ilmu  pengetahuan  menjadi  isu  politik  internasional. Yang pertama adalah bahwa isu ini telah menyebabkan sekian  banyak  ilmuwan  dan  non-govermental organization  (NGO/LSM)  melaksanakan  berbagai konferensi dan workshop guna membahas isu tersebut. Pada  pertengahan  tahun  1980,  berbagai  kebijakan tentang  iklim  mendapatkan  momentum  untuk
JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008                                                                                                                                   Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
berkembang  ketika  berbagai  konsensus  dari  para ilmuwan  tentang  isu  pemanasan  global  telah  berhasil masuk  ke  dalam  agenda  pembahasan  dari  para komunitas  politik.  Yang  kedua  adalah  penemuan adanya  lubang  ozon  pada  tahun  1987  telah  menarik perhatian  dunia  terhadap  isu  lingkungan  atmosfer tersebut.  Dan  yang  ketiga  adalah  terjadinya  musim panas  yang  aneh  (luar  biasa)  yang  terjadi  di  Amerika pada  tahun  1988,  yang  kemudian  para  ilmuwan menjelaskan  bahwa  hal  itu  akibat  dari  aktivitas manusia,  telah  menarik  perhatian  publik  dan memberikan  tekanan  kepada  ranah  politik  atau  para pengambil  kebijakan  untuk  memperhatikan  isu lingkungan tersebut (Wilenius 1999).
Sejak  saat  itulah  isu  perubahan  iklim  menjadi pembicaraan  hangat  oleh  dunia  internasional  dengan munculnya berbagai aktor nasional maupun internasional  yang  senantiasa  bernegosiasi  dan berdiskusi mengenai bagaimana upaya untuk mencegah dan  menanggulangi  semakin  parahnya  tingkat pemanasan  global  maupun  cara  untuk  mengurangi dampak  negatif  yang  ditimbulkan.  Negosiasi  tersebut merupakan  cerminan  dari  upaya  politis  dari  masing- masing  aktor  tersebut  untuk  memperjuangkan kepentingan  masing-masing  terkait  dengan  isu  ini. Berbagai  konvensi  internasional  berhasil  disepakati berkaitan  dengan  isu  ini,  antara  lain  yang  terkenal adalah United  Nations  Framework  Convention  on Climate Change (UNFCCC, 1992) dan Kyoto Protocol (1997).  Berbagai  konvensi  yang  ada  telah  memaksa negara  maju  dan  negara  berkembang  untuk menjalankan  kebijakan  tertentu  guna  menanggulangi dampak perubahan iklim tersebut.

## Bentuk Dominasi Kekuasaan dan Pengetahuan
Kasus  pengelolaan  hutan  tropika  di  Indonesia. Setelah  Bangsa  Indonesia  lepas  dari  kolonialisme, pemerintah  mulai  melakukan  berbagai  pembenahan dan  perbaikan  di  setiap  sektor  kehidupan,  baik  sosial, politik  maupun  ekonomi.  Ketika  bangsa  ini  kemudian rela  untuk  menggunakan  indikator-indikator  fisik  dan ekonomi  untuk  menentukan  arah  dan  cita-cita pembangunan,  maka  modernisasi  menjadi  pilihan ideologi  yang  tak  terelakkan.  Sebagaimana  dijelaskan sebelumnya  bahwa  modernisasi  merupakan  produk negara maju  untuk melanggengkan  dominasi kekuasaannya  atas  negara  berkembang  dalam  bentuk lain. Negara maju telah memiliki sarana dan prasarana serta pengetahuan yang lengkap untuk berlangsungnya proses  modernisasi,  sehingga  setiap  bangsa  manapun yang  membutuhkannya  harus  mengimpornya  dari mereka.
Sebagai  contoh  adalah  bahwa  dalam  bingkai modernisasi,  maka  ada  dual  hal  pokok  yang  harus tersedia, yaitu modal dan strategi pembangunan. Kedua hal  ini  pada  awalnya  tidak  dimiliki  oleh  Bangsa Indonesia,  sehingga  bangsa  ini  perlu  upaya  untuk mendapatkannya. Modal pembangunan bisa didapatkan
dari  pinjaman  luar  negeri  dan  kemudian  digunakan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang dipunyai (salah  satunya  adalah  hutan)  untuk  mendapatkan  dana segar pembangunan. Kemudian untuk ilmu pengetahuan  tentang  strategi  pembangunan  mau  tidak mau kita harus mengimpornya dan yang terpilih adalah teori  dari  Rostow  yang  kemudian  diwujudkan  dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Pada  masa  awal  kemerdekaan  di  bawah pemerintahan  Presiden  Sukarno,  sektor  kehutanan masih  menjadi  sektor  ekonomi  pinggiran  dan pengusahaan  hutan  skala  besar  belum  berkembang. Setelah  Orde  Lama  tumbang,  untuk  mengatasi kesulitan  ekonominya,  rezim  Orde  Baru  berupaya menggenjot  pertumbuhan  devisa  sebesar-besarnya melalui  eksploitasi  sumber  daya  alam  termasuk diantaranya  adalah  hutan.  Pemanfaatan  sumber  daya hutan  terutama  terhadap  hutan  tropika (di  luar  Jawa) untuk menyokong devisa negara tersebut dimulai sejak dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 68 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal  Dalam Negeri. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk  merangsang  usaha  di  bidang  kehutanan  dengan sasaran  hutan  alam  di  Luar  Jawa.  Sejak  saat  itulah sektor kehutanan menjadi andalan dalam mempercepat pertumbuhan devisa negara (Nurrochmat 2005).
Dengan  kebijakan  tersebut,  negara  berhasil mendapatkan  keuntungan  yang  cukup  besar  sehingga mendapatkan  dana segar guna  melaksanakan pembangunan  di  berbagai  sektor  dan  dapat  melunasi hutang-hutang luar negerinya baik kepada Bank Dunia maupun  dari  negara-negara  maju  lainnya.  Bahkan sampai dengan awal tahun 1990-an, Indonesia berhasil menguasai  pasar  produk  kayu  dari  hutan  tropika,  baik berupa  kayu  mentah  ( log )  maupun  kayu  olahan  (kayu lapis),  dan  mampu  mengalahkan  pesaing-pesaing  dari negara  Asia  lainnya  maupun  negara  maju.  Hal  ini cukup  membanggakan,  meskipun  yang  terjadi  adalah bahwa  prestasi  tersebut  harus  dibayar  dengan  adanya kerusakan  hutan  tropika  yang  cukup  signifikan  dan terus meningkat dari tahun ketahun.
Menurut  Nurdjana  dkk.  (2005),  dampak  dari kerusakan  hutan  di  Indonesia  menurut  data Departemen  Kehutanan  tahun  2003  menyebutkan bahwa luas hutan di Indonesia yang rusak mencapai 43 juta  hektar  dari  total  120,35  juta  hektar,  dengan  laju degradasi hutan dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun. Kemudian pada tahun 2004, data dari  Departemen  Kehutanan  menyebutkan  bahwa  laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar dan  negara  telah  kehilangan  Rp  8,3  miliar  perhari akibat illegal logging .
Berangkat  dari  realitas  tersebut,  negara-negara maju  yang  sebenarnya  telah  mengalami  proses industrialisasi  dengan  mengorbankan  sumberdaya
JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008                                                                                                                                   Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
hutan  yang  mereka  miliki  kemudian  menuduh  bahwa proses  penggundulan  hutan  tropika  mempunyai  andil cukup  besar  pada  proses  penambahan  pemanasan global  ( global  warming ),  sehingga  mereka  mendesak negara-negara  berkembang  yang  memiliki  hutan tropika  termasuk  Indonesia,  untuk  melakukan penanganan  terhadap  masalah  ini.  Tuduhan  ini sebenarnya  telah  dibantah  oleh  negara  berkembang dengan  menyatakan  bahwa  hal  tersebut  merupakan pernyataan  sepihak  dari  negara-negara  maju,  karena kalau  ingin  membahas  isu global  warming harus melihat  hutan  secara  global,  yaitu  hutan  tropika  dan juga hutan temperate yang umumnya ada pada negara- negara  maju,  sehingga  jangan  hanya  menyalahkan negara berkembang. Konflik kepentingan ini kemudian dalam  berbagai  kasus  dimenangkan  oleh  negara  maju melalui berbagai skema politik yang dimainkannya.
Ketika  Indonesia  mengalami  krisis  moneter  dan ekonomi  misalnya,  pada  saat  itu  kemudian International  Monetary  Fund (IMF)  menawarkan berbagai  macam  bantuan  untuk  menyelesaikan  krisis tersebut  dengan  syarat  Indonesia  harus  mentaati butir- butir kesepakatan yang tertuang dalam Letter of Intent ( LoI ).  Dalam LoI inilah  kekuasaan  dan  kontrol  negara maju  dimainkan  agar  mereka  dapat  terhindar  dari ancaman adanya monopoli di pasar kayu hutan tropika, terutama  oleh  Indonesia.  Salah  satu  butir  kesepakatan itu  adalah  harus  dibubarkannya  Badan  Pemasaran Bersama  (BPB)  dalam  penjualan  produk  kayu  lapis Indonesia.  Padahal  sebenarnya  lembaga  ini  telah berhasil mengatur dan mengelola sirkulasi ekspor kayu lapis dari Indonesia dengan baik.  Dengan pembubaran badan  ini  maka  setiap  industri  kayu  lapis  Indonesia bisa  langsung  memasarkan  produknya  ke  luar  negeri dalam  jumlah  dan  dengan  harga  berapapun,  sehingga suplai  kayu  lapis  di pasaran  meningkat  tajam  dan negara-negara  maju  dapat  membelinya  dengan  harga yang  relatif  murah.  Kemudian  terkait  dengan  dampak kerusakan  hutan  tropika,  maka  untuk  menyelamatkan negara-negara maju dari ancaman kerusakan lingkungan, mereka mengeluarkan sebuah strategi yang dinamakan ekolabel eco-labelling , sebagai upaya untuk mengerem  laju  eksploitasi  dan  pengrusakan  hutan tropika.
Menurut  Prakosa  (1996),  para  konsumen  produk perkayuan  di  negara-negara  Eropa dan  Amerika Utara memiliki  kecenderungan  akan  memilih  produk  yang proses  pembuatannya  tidak  merusak  lingkungan. Karena  selera  konsumen  merupakan  unsur  pokok dalam  pemasaran,  maka  para  produsen  umumnya mengantisipasi ini dengan mencantumkan pada produk mereka    bahwa  barang  yang  mereka  jual  sejak  awal proses pembuatannya tidak merusak lingkungan, dalam bentuk label yang kemudian dikenal dengan istilah eco- labelling .  Hal  ini  senada  dengan  apa  yang  dikatakan oleh  Khakim  (2005)  bahwa  isu  sistem  labelisasi  atau eco-labelling mulai  digulirkan  oleh  beberapa  negara maju  setelah  mereka  menilai  atau  bahkan  mencurigai
adanya pengrusakan hutan tropika secara besar-besaran yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan global secara  serius  berupa  pemanasan  global.   Akibatnya, labelisasi terhadap hasil hutan menjadi suatu kewajiban bagi  negara  produsen  kayu  hutan  tropika  seperti Indonesia,  dimana  pengelolaan  hutan  harus  dilakukan secara berkesinambugan.
Pertarungan  kepentingan  dalam  isu Climate Change. Perdebatan  tentang  isu  perubahan  iklim hingga  saat ini  masih berkembang  terutama  dalam  hal siapa  yang  paling  berkontribusi  dalam  peningkatan pemanasan  global  dan  siapa  yang  harus  bertanggung jawab menanggulanginya. Negara-negara maju dengan aktivitas industrinya tentu akan menjadi sasaran paling mudah  untuk  dicap  sebagai  penghasil  gas  rumah  kaca terbesar  di  atmosfer,  sehingga  negara  majulah  yang mestinya  bertanggung jawab.  Hal  ini  sejalan  dengan apa yang dikatakan oleh Wilenius (1999), bahwa faktor paling  utama  yang  menyebabkan  meningkatnya  emisi gas  rumah  kaca  adalah  tingkat  konsumsi  yang  tinggi dari  individu  dan  masyarakat  terutama  di  negara- negara  maju  sebagai  ciri  dari  kehidupan  modern, sehingga  akan  sangat  sulit  untuk  mencari  upaya penanggulangannya  kecuali  dengan  mengubah  gaya hidup modern tersebut.
Namun  negara  maju  juga  melemparkan  tuduhan kepada  berbagai  negara  yang  memiliki  sumberdaya hutan  tropika  besar  yang  sebenarnya  adalah  negara- negara  berkembang  seperti  Indonesia,  bahwa deforestasi  dan  degradasi  hutan  yang terjadi di  negara tersebutlah yang menyebabkan pemanasan global.
Dalam  kasus  lain,  saat  ini  sejumlah  negara  telah menandatangani  Protokol  Kyoto  tentang  perubahan iklim  yang  merupakan  tindak  lanjut  upaya  mencegah terjadinya  pemanasan  global.  Protokol  Kyoto  adalah sebuah  kesepakatan  internasional  yang  bertujuan menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK)  rata-rata sebesar 5,2%  pada tahun 2008-2012, di bawah tingkat emisi  GRK  rata-rata  tahun  1990  (Susandi  2007). Dalam  salah  satu  bentuk  mekanisme  dari  Protokol Kyoto  yaitu Clean  Development  Mechanism (CDM), padanya terdapat berbagai upaya dan kesepakatan agar negara-negara maju mampu menurunkan tingkat emisi gas rumah  kacanya  sampai pada  level tertentu.  Dalam mekanisme  CDM  ini  negara  berkembang  diminta untuk  berkontribusi  dalam  membantu  negara  maju dalam menurunkan emisinya.
Sebagai  bentuk  operasionalisasi  dari  kesepakatan tersebut  adalah  bahwa  bagi  negara  berkembang  yang memiliki  kekayaan  alam  berupa  hutan  tropika  yang relatif  luas,  maka  negara-negara  berkembang  harus melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebaik- baiknya agar tidak terjadi degradasi hutan atau bahkan deforestasi.  Kemudian,  negara  maju  harus  bersedia untuk  membayar  dalam  jumlah  tertentu  atau melakukan  transfer  teknologi  tertentu  sebagai kompensasi  dari  upaya  negara  berkembang  tersebut.
JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008                                                                                                                                   Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
Kompensasi  tersebut  merupakan  bentuk  penghargaan atau  balas  jasa  kepada  negara  berkembang  yang  telah bersedia untuk memelihara dan mengelola dengan baik sumberdaya  hutan  yang  dimilikinya  sehingga  mampu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
Sekilas  tampaknya  kesepakatan  tersebut  berjalan adil,  namun  jika  dicermati  lebih  dalam  maka sebenarnya terlihat upaya negara maju untuk senantiasa melakukan kontrol dan penetrasi iptek terhadap negara berkembang. Teknologi industri yang ramah lingkungan  serta  mekanisme  mitigasi  dari  dampak pemanasan global diduga telah dipersiapkan sejak awal oleh  negara  maju  yang  kemudian  harus  diadopsi  oleh negara  berkembang  sesuai  dengan  kesepakatan tersebut.  Ilmu  pengetahuan  tentang  bagaimana menghitung  emisi  karbon  dan  sejauh  mana  tingkat bahayanya  memang  masih  menjadi  perdebatan  di kalangan  ilmuwan,  namun  tampaknya  negara  maju sudah  lebih  siap  dalam  hal  pengetahuan  tersebut. Implikasinya  adalah  bahwa  ukuran-ukuran  tingkat emisi gas rumah kaca yang merupakan informasi dasar untuk  sebuah  negosiasi  atau  perjanjian  mengenai mekanisme mitigasi yang harus dilaksanakan baik oleh negara maju maupun berkembang akan selalu mengacu pada  pendapat  atau  temuan  mereka.  Harus  disadari bahwa  angka-angka  tersebut  sangat  rawan  untuk dimanipulasi  demi  tujuan  politis  atau  kepentingan tertentu. Sementara itu, Amerika Serikat yang notabene adalah  penyumbang  emisi  gas  rumah  kaca  terbesar menyatakan keluar dari Protokol Kyoto tersebut karena dianggap  akan  merugikan  perekonomiannya.  Hal  ini merupakan  satu  bentuk  pelarian  dari  tanggung jawab untuk  kemudian  melemparkan  tanggung jawab  itu kepada pihak lain.

## Suap Balik
Dari  uraian  di atas  dapat  dipahami  bahwa sebenarnya  negara-negara  maju  memiliki  tangan- tangan  kekuasaan  yang  mampu  melakukan  intervensi dan  kontrol  terhadap  apa  yang  harus  dilakukan  oleh negara-negara  berkembang.  Pertama  yang  mereka lakukan  adalah  membuat  suatu  pernyataan  dan justifikasi  bahwa  ada  yang  salah  dalam  proses pembangunan  yang terjadi di negara berkembang,  dan itu  perlu  segera  diperbaiki.  Kemudian,  melalui berbagai  institusi  internasional  yang  dimilikinya mereka  menawarkan  konsep-konsep  perbaikan  dalam berbagai  skema.  Dalam  konsep-konsep  yang  mereka tawarkan  itulah  sebenarnya  terkandung  misi-misi tertentu  yang  pada  dasarnya  mereka  ingin  tetap mendapatkan  keuntungan  dari  negara  berkembang tanpa  harus  menerima  resiko  dari  dilaksanakannya konsep  tersebut.  Sebagai  contoh  bukti  adalah  melalui butir-butir  kesepakatan  dalam LoI dan  isu eco- labelling ,  negara  maju  berusaha  untuk  tetap melanggengkan  kontrol  dan  dominasinya  kepada bangsa  Indonesia  melalui  media  pengelolaan  dan pemanfaatan sumberdaya hutan.
Belajar dari pengalaman tersebut, maka sebenarnya  bangsa  Indonesia  harus  lebih  bijaksana dalam  memilih  strategi  pembangunan  yang  akan dilaksanakan.  Bangsa  Indonesia  tidak  boleh  terlalu percaya  terhadap  tawaran  ataupun  provokasi  dari negara  lain  yang  seolah-olah  ingin  membantunya. Bangsa  Indonesia  juga  tidak  harus  selalu  mengadopsi berbagai  pemikiran  negara  maju  untuk  menyelesaikan berbagai  persoalan  di  negeri  ini.  Bangsa  Indonesia harus  yakin bahwa  bangsa  ini  memiliki  nilai-nilai  dan budaya  luhur  yang  harus  dilestarikan  dan  tidak  perlu mengimpor  nilai  dan  budaya  negara  lain  yang  belum tentu  lebih  baik.  Segala  persoalan  yang  ada  di  negeri ini  hanya  bangsa  Indonesia  sendiri  yang  paling mengetahuinya,  dan paling  mengerti bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk mengatasinya.
Sebagai  contoh,  dalam  pembangunan  sektor kehutanan,  diperlukan  strategi  yang  sangat  berbeda dengan  strategi  pembangunan  konvensional  dengan unsur  universal  berupa  modal,  tenaga  kerja,  dan investasi.  Strategi  pembangunan  kehutanan  memiliki ciri  khas  yang  harus  senantiasa  diwarnai  dan  dibatasi oleh  dimensi-dimensi  ekologis  yang  sangat  spesifik. Selain  itu  ke depannya,  strategi  pembangunan kehutanan juga  harus  mampu  mengakomodir partisipasi  dan  kepentingan  dari  seluruh  pihak  terkait serta  senantiasa  memperhatikan  nilai-nilai  budaya masyarakat  lokal.  Jadi  pada  intinya  Bangsa  Indonesia tidak  perlu  mencari  citra  atau  warna  masa  depan kehutanannya  pada  konsep  dan  pemikiran  dari  negara lain, tetapi kita harus mampu menetapkan visi dan misi pembangunan kehutanan sesuai dengan kondisi ekologi dan tata nilai serta budaya bangsa Indonesia sendiri.

## Daftar Pustaka
Banerjee,  S.B.  2003.  Who  Sustains  Whose Development? Sustainable Development and the Reinvention  of  Nature . SAGE  Publications, London. http://www.colby.edu/personal/t/thtieten/susdevg en.html. Agustus 2007.
Bruhl, T. dan Simonis, U.E. 2001. World Ecology and Global  Environmental  Governance.  Science Center Berlin D-10785, Jerman. http://skylla.wz- berlin.de/pdf/2001/ii01-402.pdf. Juli 2008.
Escobar, A. 1995. Encountering Development (Making and  Unmaking  of  Third  World).  Princetown University  Press,  Princetown,  New  Jersey. http://www.ebookmall.com/ebook/111022- ebook.html. April 2008.
Fakih,  M.  2006.  Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan Globalisasi.  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta. 250hlm.
JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008                                                                                                                                   Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
Handadhari,  T.  1999.  Membenahi  Manajemen Pengusahaan  Hutan. Di  dalam :  Prosiding Seminar Menempatkan Kembali Ilmu Kehutanan dalam  Pembangunan  Kehutanan  Masa  Depan, Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta, 3- 4 Desember 1999. Hlm.75-80.
Hettne, B. 2001.  Teori Pembangunan dan Tiga Dunia. PT Gramedia, Jakarta. 526hlm.
Humphreys,  D.  1996.  Forest  Politics.  Earthscan Publication Ltd., London. 299hlm.
Khakim,  A.  2005.  Pengantar  Hukum  Kehutanan Indonesia.  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung. 302hlm.
Nurdjana,  I.G.M.,  Prasetyo  T.,  dan  Sukardi.  2005. Korupsi  &  Illegal  Logging  dalam  Sistem Desentralisasi.  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta. 239hlm.
Nurrochmat,  D.R.  2005.  Strategi  Pengelolaan  Hutan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 178hlm.
Prakosa,  M.  1996.  Rencana  Kebijakan  Kehutanan. Aditya Media, Yogyakarta. 142hlm.
Susandi, A. 2007. Emisi Karbon dan Potensi CDM dari Sektor  Energi  dan  Kehutanan  Indonesia. Departemen  Geofisika  dan  Meteorologi,  ITB, Bandung. http://armisusandi.com/index.php? lang=&action=article.detail&kategori=working_ paper&IDArtikel.pdf. Maret 2008.
Varma,  S.P.  2003.  Teori  Politik  Modern.  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. 516hlm.
Wilenius,  M.  1999.  Sociology,  Modernity  and  the
Globalization of Environmental Change.
International  Sociology,  London.  http://www. unites.uqam.ca/aep/devdur_revues.htm. Maret 2008.