## EVALUASI PROGRAM INVESTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU CITARUM
(Studi Kasus Hulu DAS Citarum Kabupaten Bandung)
Dina dina.shusein@gmail.com
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari Bandung

## Abstrak
Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk memperbaiki sungai Citarum, salah  satunya Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya  Air Terpadu citarum atau Integrated  Citarum Water  Resources Management Investment Program ( ICWRMIP) tetapi kenyataannya  tiap tahun kondisinya makin  kritis. Penelitian  ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sebagai penilaian pencapaian kinerja dari implementasi Program Investasi Pengelolaan Sumber  Daya  Air Terpadu citarum atau Integrated Citarum Water Resources Management Investment  Program (ICWRMIP) berdasarkan  konsep Jones (1991: 359) tipe evaluasi kebijakan yaitu: 1. Political Evaluation;
2.Organizational evaluation; 3. Substantive evaluation dan konsep Riant Nuguroho  (2011 : 665)  bahwa  pengendalian kebijakan terdiri dari: 1. Monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan; 2. Evaluasi kebijakan; 3.Pengganjaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskripitif kualitatif.Teknik penentuan informan yang digunakan dengan teknik purposive  sampling. Teknik pengumpulan data  dengan melakukan wawancara mendalam,  observasi, studi pustaka dan  dokumentasi. Hasil penelitian  diketahui bahwa belum dilakukan pengendalian, masih dalam menginventarisir  permasalahan untuk menyamakan database permasalahan yang ada. umpan balik masih berupa solusi yang coba ditawarkan oleh pihak - pihak  pelaksana yang  merupakan organisasi-organisasi pemerintah/instansi pemerintah. Hal ini juga dimungkinkan karena tidak ada pengganjaran baik reward dan punishment terhadap sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Air Citarum.
Kata kunci : Evaluasi kebijakan, Pengelolaan Sumber Daya Air, ICWRMIP, DAS Citarum

## Abstract
Various policies and programs have been implemented to    restore Citarum river, one  of them  is the  Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)  but in fact every year its condition is increasingly critical. This study aims to evaluate performance appraisal of the implementation of Integrated   Citarum Water   Resources Management Investment Program (ICWRMIP)  based on the concept of Jones (1991: 359) type of policy evaluation: 1.Political Evaluation; .organizational evaluation; 3. Substantive evaluation and concept of Riant Nuguroho (2011: 665) that policy control consists of: 1.Monitoring policy or policy supervision; 2.Evaluation of the policy; 3.Revaluation. The  research method used in this research is descriptive  qualitative method. Informant determination technique  used  with purposive  sampling technique.  Data collection techniques by conducting in- depth interviews, observation, literature study and documentation. The results of the research  there  has not done  the control, still in inventory problem  to equalize database of existing problem. feedback is still a solution tried by the implementing aggencies who are government organizations. This is also possible happen because there is no reward and punishment reward for human resources who involved in the management of Citarum Water Resources.
Keywords: Evaluation of policy, Water Resource Management, ICWRMIP, Citarum Watershed

## Pendahuluan

## Latar Belakang Penelitian
Menyadari bahwa Program Kali Bersih (PROKASIH)  belum optimal pada tahun 2002, Pemerintah merancang  sebuah program pemulihan terpadu yang disusun dalam suatu roadmap. Perencanaan roadmap ini dikoordinasi oleh Bappenas bersama  dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, sektor swasta,  dan  organisasi masyarakat  sipil. Roadmap ini dituangkan  melalui ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) atau Program Investasi Manajemen Sumber  Daya Air Citarum Terpadu. ICWRMIP adalah program jangka panjang 15 tahun, dimulai dari 2010-2025. Hal ini didasarkan pada Undang Undang Nomor:7 Tahun 2004 tentang  sumber daya air yang menyebutkan bahwa koordinasi lintas sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam sumber daya air merupakan hal
yang  harus dilakukan.Untuk mendukung  program ini telah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pasal 6 No.04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air  pada  Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota  dan Wilayah Sungai. Kemudian terdapat pula Keputusan Menteri Pekerjaan  umum  Nomor 594/KPTS/M/2010  tentang Pembentukan  Tim  Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Cibaliung-Citarum  (WS 6 CI) yang kemudian  diperbaharui dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor.224/KPTS/M/2013  tentang Pembentukan Tim  Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum. Untuk mendukung program ini Pemerintah Daerah Jawa Barat juga  telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :050.05/Kep.1589-Bapp/2011 tentang  Tim Sinkronisasi Perencanaan dan  Optimalisasi  Kerjasama Institusi dalam Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum.
Berdasarkan hasil observasi awal yang  ditemui peneliti adanya tanggapan masyarakat yang  menyatakakan belum tegasnya pemerintah dalam melakukan  pengendalian pencemaran air yang  berkaitan dengan pemberian sanksi, belum terciptanya ipal industri terpadu yang  dikoordinasi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan  perusahaan  diharuskan  memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri, tetapi karena alasan biaya dan tempat yang tidak memadai hingga akhirnya para pelaku   industri membuang limbahnya langsung ke badan sungai.
Kemudian,  masyarakat untuk terlibat dalam wadah  koordinasi dalam penanganan  Citarum  sangat minim,  hal itu  bisa  dilihat  dari rendahnya respon dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendaftarkan lembaganya secara sukarela untuk bergabung dalam wadah koordinasi tersebut, padahal tentang perekrutan organisasi      tersebut sudah disosialisasikan melalui media cetak  (Cita  Citarum, 2011).Akhirnya, LSM atau organisasi masyarakat sipil yang yang terlibat berdasarkan hasil sharing BBWS dan info dari
Kesbanglinmaspol. Pada BPLHD Jawa Barat, berdasarkan observasi awal peneliti melihat belum efektifnya koordinasi antar stakeholder baik itu program pusat, propinsi maupun  kabupaten/kota  dalam penanganan sumber  daya air dalam   hal   ini pencemaran   sungai,   koordinasi inter   governmental dan koordinasi inter organization yang ada masih berbentuk formalitas dengan menghadiri undangan rapat.
Hal  ini menunjukkan masih  terdapat ego  sektoral  dalam  menjalankan program masing-masing. Kemudian dalam pelaksanannya  untuk mengurangi pencemaran di Sungai Citarum pihak BPHLD jabar masih sebatas hanya mengidentifikasi perusahaan-perusahaan, yang informasinya didapatkan dari Dinas Peindustrian dan Perdagangan Jawa Barat tentang  perusahaan- perusahaan yang  melakukan pencemaran, dari data tersebut dilakukan inventarisir dan identifikasi sumber  pencemaran kemudian memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Jawa Barat tentang perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dan pencemaran untuk ditindak lanjuti.
Sehingga belum ada kewenangan atau badan penanganan terpadu yang berperan untuk melakukan pencabutan izin atau punishment secara  langsung. Belum efektifnya evaluasi Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum atau Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICRWMIP) di Kabupaten Bandung merupakan masalah yang layak diteliti untuk mencari alternatif solusi bagi governance dan struktur organisasi pelaksana di daerah.

## Perumusan masalah
Bagaimana evaluasi Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum atau Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICRWMIP)  di Kabupaten Bandung dilaksanakan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode  ini digunakan karena menurut Creswell (1994:44) metode  kualitatif merupakan metode-metode  untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang  oleh sejumlah indvidu atau kelompok orang dianggap  berasal dari masalah  sosial kemanusiaan.  Dengan  menggunakan metode  kualitatif,  diharapkan peneliti mampu untuk mengungkapkan secara komprehensif bagaimana evaluasi kebijakan ICWRMIP dilaksanakan. Data dan informasi diperoleh dari studi awal yakni dari Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaaan Sumber Daya  Air (TKPSDA) Citarum, Selanjutnya Tim Sinkronisasi Perencanaan antar instansi (SPOKI) Kabupaten Bandung. Data dan informasi yang dikumpulkan  bersumber dari data sekunder dan data primer,   baik melalui penelusuran data   berupa   dokumen   resmi seperti: sekretariat TKPSDA, Bappeda  Kabupaten Bandung, badan atau lembaga pemerintah yang  terkait, website resmi Pemerintah tentang  Citarum serta pengumpulan data primer melalui kegiatan wawancara  terhadap sejumlah informan kunci (key informan) dan berdiskusi dengan sejumlah informan..
Metode pengumpulan    data adalah Studi Pustaka, Wawancara mendalam, dan Observasi. Teknik analisis yang  digunakan adalah induksi analitik. Teknik ini bertolak dari problem atau isu spesifik yang dijadikan fokus penelitian. Data  dikumpulkan dan dianalisis untuk mengembangkan model deskriptif  penelitiannya. Data dikumpulkan dengan wawancara  bebas, dan dapat pula digunakan lewat observasi partisipan dan analisis dokumentasi. Hal ini dilakukan melalui: Reduksi data, Display data, lalu mengambil kesimpulan dari data-data yang ada.
Penelitian    ini merupakan    penelitian   kualitatif. Penelitian    kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, umumnya dalam bentuk kasus, narasi atau deskripsi atas fenomena tertentu. Manfaat dari penelitian
kualitatif menurut Moleong (2000:7) diantaranya adalah untuk meneliti sesuatu dari segi prosesnya dan untuk melakukan evaluasi.
Kajian Pustaka Konsep Evaluasi Kebijakan.
Menurut Anderson (1979:151) pada dasarnya evaluasi kebijakan adalah “ the appraisal or assessment of policy, including its content implementation and  impact ” .  Evaluasi kebijakan  dapat diartikan  suatu  kegiatan yang menyangkut penilaian atau menguji sebuah kebijakan termasuk isi, evaluasi dan  dampak dari  kebijakan  tersebut.      Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang  bersifat fungsional, yaitu evaluasi kebijakan  tidak hanya dilakukan pada tahap akhir melainkan pada seluruh proses kebijakan sehingga evaluasi kebijakan akan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, kebijakan-kebijakan yang  diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, evaluasi maupun  tahap dampak  kebijakan. Oleh karenanya menurut Anderson kemudian, sebagai kegiatan yang bersifat fungsional maka evaluasi kebijakan sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. adapun yang  dimaksudkan dengan suatu kegiatan yang bersifat fungsional adalah, kegiatan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada  tahap akhir, tetapi dilakukan pada seluruh proses kebijakan. Sehingga evaluasi kebijakan akan mengcover seluruh proses yang  dimulai dari perumusan masalah-masalah kebijakan, kebijakan- kebijakan yang  diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, evaluasi maupun tahap dampak kebijakan.
Jones (1991:359) menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat 3  tipe tujuan pelaksanaan evaluasi kebijakan yaitu :
1) Political  Evaluation (evaluasi  untuk  kepentingan  politik).  Kegiatan evaluasi  kebijakan  dilakukan  untuk  menjawab pertanyaan “ apakah kebijakan yang akan dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi seluruh  negara.  Apakah  kebijakan yang akan  dilaksanakan akan meningkatkan dukungan politik dalam kampanye ulang, apakah
kebijakan yang akan dilakukan akan meningkatkan  dukungan dari media.
2) Organizational evaluation. Evaluasi untuk kepentingan organisasi. Evaluasi  organisasi berangkat dari  pertanyaan apakah  kebijakan yang akan dilaksanakan akan mendapatkan  dukungan dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana yang ada. Apakah manfaat yang akan diterima  oleh badan-badan pelaksana, akan lebih bersar  dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Apakah kebijakan yang akan dilaksanakan akan dapat memberikan perluasan terhadap badan-badan pelaksana.
3) Substantive evaluation (evaluasi yang bersifat  substantif atau nyata) evaluasi substantif adalah untuk melihat “a pakah kebijakan mencapai tujuan sesuai dengan apa yang  ditetapkan (dalam undang-undang atau dalam bentuk spesifikasi tertentu). Apa bentuk dampak yang dihasilkan oleh kebijakan terhadap permasalahan.
Berdasarkan perangkat evaluasi kebijakan yang dijelaskan di atas, maka Jones (1991:4) selanjutnya  menjelaskan  bahwa evaluasi kebijakan dapat dipergunakan untuk dua kepentingan yaitu :
1) Untuk menilai hal-hal yang terjadi pada seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah tools untuk melihat  kembali, kemudian mengantisipasi atau menilai semua kemajuan yang dapat dicapai oleh pemerintah kebijakan yang disusun dan kemudian dievaluasikan.
2) Merupakan upaya yang sistematis, untuk menilai manfaat dari kebijakan- kebijakan pemerintah tertentu. Ini adalah  upaya untuk mengidentifikasi metode-metode yang sistematis untuk  menilai kebijakan-kebijakan pemerintah seperti metode eksperimental, metode  perbandingan, replikasi atau analisis biaya manfaat.
Rosenbloom (2005:380)    menjelaskan, analisis kebijakan yang sistematik mulai menjadi standar dalam fungsi adminitrasi publik pada era 1960 dan 1970an. Ini dapat menjadi demikian oleh karena semakin kuatnya peran dan fungsi administrasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik
itu dalam aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Adapun tentang hal ini dapat dilihat pada penjelasannya di bawah ini :
“ A systemic policy analysis only became a standard public administrative function in the  1960s and  1970s. In  part this was due to a  shift in the nature of aministrative  intervention in 1960s that made  public adminsitration more  salient in the workplace, in neighborhoods, in families, and in society. (2005:380). Public administrative intervention in the economy, society and polity makes policy analysis more salient ” (2005 : 381).
Berkaitan dengan penjelasannya  ini, Rosenbloom (2005 ; 381) juga mengemukakan bahwa “ public  administrative intervention in the economy, society, and polity makes policy analysis more salient ” .      Oleh karena peran yang  semakin besar dari administrasi publik di seluruh aspek  kehidupan masyarakat, maka  ini juga berarti semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh administrasi negara. Konsekuensi dari  keadaan ini semakin berkembangnya berbagai pendekatan analisis kebijakan, metode ilmiah  dan teknik analisa  statistik Menurut  Rosenbloom (2005 : 390) kemudian, analisis kebijakan dan evaluasi dibutuhkan oleh  para  politisi dan administratur publik, oleh karena dua bidang ini memberikan pengetahuan tentang desain dan efek dari kebijakan (2005 : 414).      Tetapi menurutnya, evaluasi terhadap evaluasi kebijakan adalah tergantung   pada analisis kebijakan. Namun demikian keduanya adalah kegiatan yang berbeda. Idealnya analisa restropektif dan evaluasi akan berpengaruh terhadap evaluasi kebijakan dalam jangka pendek. Dengan demikian  berdasarkan pemikiran Rosenbloom ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan dibutuhkan untuk kepentingan evaluasi kebijakan itu sendiri.
Berdasarkan beberapa konsep di atas, dapat dikemukakan bahwa evaluasi kebijakan sesungguhnya adalah bagian yang amat penting dari sebuah kebijakan publik. Evaluasi kebijakan menjadi sebuah alat penting  untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa sebuah kebijakan berhasil maupun
tidak berhasil dilaksanakan. Dengan mencermati tujuan dan cara evaluasi itu dilakukan, maka  melalui proses evaluasi kebijakan dapat ditemukan pada bagian mana dari sebuah mekanisme  hambatan atau kelemahan itu terjadi. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah referensi untuk merevisi kembali kebijakan publik yang dibuat.
Berkaitan dengan kegiatan evaluasi, kebijakan Howlet dan Ramesh (2003:210) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah  bergantung pada evaluator dari kebijakan itu sendiri. sebagaimana penjelasan mereka di bawah ini :
“T he presence of distinct types of policy evaluators results  in several distinct types of policy analysis and evaluation. At a general level, policy evaluation can be classified  into three broad categaories: administrative evaluation, judicial evaluation, and political evaluation. Which differ in the way are conducted, the actors they involve, and their effects. In  what follows, the key venues for this kinds of policy evaluation are set out; along with a description of the actors involved in these processes and their activit ies”.
Penjelasan dari Howlet dan Ramesh di atas, pada  dasarnya menggambarkan bahwa  keberadaaan keragaman evaluator  kebijakan, menghasilkan  pula hasil analisis dan evaluasi kebijakan yang  berbeda-beda. Sementara  itu umumnya , evaluasi kebijakan dapat digolongkan menjadi 3 kategori: evaluasi administratif, legal/yudisial, dan evaluasi politik. Perbedaan di antara ketiganya adalah terletak pada :
1) Mekanisme kegiatan analisis atau evaluasi yang dilakukan.
2) Orang-orang atau para aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
3) Dampak yang dihasilkan yang pada akhirnya evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh perencana kebijakan tersebut.
Dari    penjelasan-penjelasan    konseptual    di atas    jelas    bahwa sesungguhnya esensi persoalan kebijakan publik adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :
1) Ketika hasil dari kebijakan itu tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2) Persoalan mengapa kebijakan  publik  tidak  dapat  dievaluasikan  sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, atau kebijakan itu gagal atau tidak dapat dievaluasikan.
Hasil pemaknaan (atas rujukan konsep-konsep yang  dikemukakan di atas) ini, dapat dikorelasikan dengan pemikiran dari Mustopadidjaja (2003:46) yang selanjutnya menjelaskan tentang evaluasi kebijakan, yaitu bahwa evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik  merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. menurutnya kemudian, bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat  keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan.
Lebih lanjut Mustopadidjaja (2003:45) menjelaskan, lingkup evaluasi kebijakan secara komprehensif pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan  atau pertanggungjawaban. Pada tiap tahapannya, berisikan kegiatan-kegiatan mengenai data dan informasi serta pelaporan mengenai tingkat perkembangan capaian dari setiap hasil kegiatan, ketepatan waktu dan proses  pelaksanaan serta akuntabilitas secara keseluruhan. Menurutnya bahwa evaluasi merupakan pemantauan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum  atau jangka waktu tertentu, sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki. Menurut Mustopa kemudian, bahwa terdapat 3 fase evaluasi kebijakan yaitu :1).Specification of the evaluation topic, 2).Design of the evaluation procedure,
3).Implementation of the evaluation.
Nugroho (2009:535) kemudian mengemukakan pemikirannya bahwa “ sebuah  kebijakan  publik  tidak  dapat dilepas  begitu  saja.  Kebijakan  harus diawasi dan salah satu  mekanisme pengawasan tersebut adalah evaluasi kebijakan ” . Menurutnya kemudian, evaluasi biasanya ditujukan  untuk menilai sejauh mana keefektivan   kebijakan publik   guna dipertanggungjawabkan kepada  konstituennya. Sejauh mana  tujuan itu dicapai, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “ harapan ” dan “ kenyataan ” . Jadi sebenarnya
evaluasi kebijakan dilakukan untuk memperbaiki “ kesenjanga n” yang ada.
Adapun ciri-ciri dari evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut :
1) Menemukan hal-hal yang strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2) Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan.
3) Menghasilkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
4) Dapat dilaksanakan dalam suasana yang kondusif.
5) Pelaksanaan evaluasi kebijakan mencakup rumusan, evaluasi. Lingkungan dan kinerja kebijakan.

## Pengelolaan Sumber Daya Air

## Pengelolaan Sumber Daya Air  Citarum menggunakan pendekatan
Integrated Water Resource Management (IWRM) yang berdasarkan konsep dari Global Water Partnership (GWP:2008) yang menyatakan bahwa :
“I WRM  is a process which  promotes  the coordinated  development and management of water, land, related resources, in order  to maximize the resultant economic  and social welfare in equitable manner without compromising the sustainability of vital ecosyste m”.
Pada definisi di atas bahwa koordinasi merupakan cara yang  digunakan dalam melakukan pengelolaan air,  wilayah dan sumber  daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  pendapatan ekonomi masyarakat tanpa merusak ekosistem.
IWRM juga merupakan suatu pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menangani permasalahan Pengelolaan Sumber  Daya Air Citarum yang mengupayakan adanya keterlibatan publik. Hal ini dilakukan karena selama ini program-program yang telah ada belum efektif menangani pencemaran sungai. Dalam menangani pencemaran Sungai Citarum masyarakat belum dilibatkan
secara aktif untuk berpartisipasi sehingga masyarakat menjadi objek dalam suatu program yang ada. Kemudian masih terdapatnya gap atau kesenjangan antara pemerintah pusat, daerah dan lokal dalam mengakses informasi tentang penanganan Sungai Citarum secara keseluruhan, hal ini dikarenakan mereka hanya melakukan tugas pokok yang diberikan tanpa mengetahui rencana detail keseluruhan.
Hal ini mengesankan bahwa pekerjaan yang dilakukan bersifat masing- masing. Padahal  secara  konsep  pengelolaan  terpadu  ini  merupakan  lintas sektoral baik pusat, daerah dan lokal dengan melibatkan  seluruh stakeholders. Dengan adanya Pola Pengelolaan Sumber  Daya Air  Terpadu Wilayah Sungai Citarum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor:197/KPTS/M/2014 diharapkan perencanaan masing-masing  organisasi yang  terlibat baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang berada di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat sinergi dan menjadi satu padu.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Menurut Bryant dan White  (1987:191) pemantauan adalah merupakan upaya pengumpulan data yang  dilakukan ketika kegiatan/proyek sedang berlangsung  sebagai umpan balik sehingga dapat dilakukan perubahan- perubahan dan  penyesuaian-penyesuaian  segera  jika terdapat  hal-hal yang dianggap tidak atau belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Beda halnya dengan Wrihatnolo dan Nugroho (2006:131) yang  memaknai pemantauan merupakan pemeriksaan berkelanjutan  (terus-menerus)  terhadap hasil akhit dari  laporan pengawasan  berjenjang.Kemudian  Bryant dan White (1987:193) juga menyatakan bahwa proses pemantauan juga dibutuhkan guna memeriksa  sistem manajemen khususnya yang berhubungan dengan jenis- jenis insentif yang   tersedia bagi para pelaksana dan manajer dalam melakukan pekerjaannnya masing-masing.
Evaluasi lebih mengarah kepada kata pengendalian. Wrihatnolo dan Nugroho (2006:131) menyatakan pengendalian adalah  suatu tindakan pengawasan yang  disertai dengan tindakan pelurusan (korektif), Sedangkan Pengawasan adalah pemeriksan di lapangan yang  dilakukan pada beberapa periode tertentu, sehingga pengawasan merupakan bagian dari pengendalian.
Umpan balik yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya dapat dipergunakan sebagai masukan dalam melakukan penyesuaian  terhadap kegiatan yang akan datang. Kemudian Wibowo  (2010:166)  menyatakan bahwa  umpan balik pada organisasi berkenaan dengan monitoring, sehingga apakah nantinya terjadi deviasi anatara rencana  dengan pelaksanaan dan memprediksi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu ditetapkan tindakan yang  harus dilakukan untuk memperbaikinya sehingga tujuan tetap dapat tercapai.
Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Konsultan
Independent untuk memulihkan kondisi WS Citarum. Sejak tahun 2008/2009, pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas, telah menyusun Roadmap untuk perbaikan kondisi tersebut. Roadmap yang  disusun mempunyai Visi, yaitu “ Meningkatnya kerjasama pemerintah  dan masyarakat dalam mewujudkan kondisi wilayah sungai yang bersih, sehat dan produktif serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat ” .
Roadmap WS Citarum merupakan rencana kegiatan yang komprehensif, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada.
Dalam pengelolaan sumber daya air terpadu Citarum, pemerintah mendapat bantuan donor dari asing salah satunya Asian Development Bank (ADB) sehinga munculah program ICWRMIP, dan untuk mensinkronisasikan program yang ada di pusat dengan pelaksanaaan program yang ada propinsi maupun di Kabupaten /Kota Pemerintah membuat yang namanya Tim SPOKI baik di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari informan Bappeda subdit transportasi dan pengelolaan SDA
Bappeda KabupatenBandung yang juga menjadi anggota SPOKI Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa:
“ Awal 2010,sebelum Pak Bupati sekarang   menjabat, dari   pusat konsultan ICWRMIP pada  datang bawa  program, pertama-tama  kita agak sulit      mengidentifikasi untuk apa dan kemana arahnya, karena komponennya banyak, karena hal itu terdiri dari beberapa  kementrian, program ICWRMIP sama dan Loannya sama dari ADB  tapi yang datang  orangnya beda-beda (konsultannya).tapi masing2 punya
proyek.Kita berfikir karena melibatkan Kabupaten Bandung, berarti itu tugas kita. Hal ini seperti proyek mutilasi (hal yang terpotong seperti mozaik yang terpotong-potong,      dari semua kementrian pada datang bawa proyek. Ada salah satu fungsi mereka yaitu kelembagaan tapi kita menggiring ke arah perencanaan. Karena Beberapa Kementerian datang dan juga Konsultan Program ICWRMIP, jadi proyeknya beda-beda dan harus  diturunkan ke masing-masingdinas, kita  Bappeda Kabupaten Bandungyang  menghubungkan pecahan masing-masing  mozaik itu. Misalnya Kementrian PU  punya  mozaik, kita yang  menyambungkan. Kementerian Kesehatan juga sama,  kita yang  menyatukan  tapi  satu yang sama visinya adalah membuat kelembagaan ” (Wawancara dengan Bappeda Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Juni 2015).
Dalam rangka   mengetahui perkembangan kinerja Roadmap WS Citarum,  Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas menyelenggarakan kegiatan yang disebut Independent Monitoring &  Evaluation (IME), sebagai salah satu komponen dari Program Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program (ICWRMIP) dengan  tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Roadmap WS Citarum, efektvitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan, dampak dan manfaat dari aspek keuangan serta kondisi fisik yang dicapai.
Salah satu kegiatan IME diwujudkan dalam bentuk penyusunan alat (tool) pemantauan dan evaluasi kondisi WS Citarum, berupa Score-card sebagai hasil kegiatan pemantauan. Sedangkan hasil evaluasi akan berbentuk sebuah   laporan hasil evaluasi dan rekomendasi, yang disajikan secara deskriptif-analitis, untuk perbaikan pelaksanaan Roadmap WS Citarum. Score-
card disusun  dengan harapan akan  menjadi suatu alat  untuk mengetahui “Nilai” kondisi dari WS  Citarum, yang meliputi kondisi fisik (state of basin), kondisi sosial ekonomi, kondisi kelembagaan     dan     kebijakan, kondisi pelaksanaan pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) serta Program Intervensi Pembangunan dari masing-masing kabupaten dan kota yang ditujukan untuk perbaikan WS Citarum.
Dalam rangka kegiatan penyusunan scorecard tersebut, maka diperlukan melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan FGD dilaksanakan di 6 Kabupaten dan Kota di WS Citarum, yang mewakili wilayah hulu,  tengah dan hilir. 6 Kabupaten dan Kota tersebut adalah Kabupaten Bandung,  Kabupaten Bandung Barat,
Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten   Bekasi. Sedangkan waktu pelaksanaan FGD di Kabupaten Bandung pada tanggal 5 juni 2013.Pelaksanaan FGD    melibatkan SKPD/OPD yang terkait dengan penanganan sektor-sektor yang ada di dalam ICWRMIP, yaitu  lingkungan hidup, penanganan bencana, pertanian/ perkebunan/ kehutanan, peternakan dan perikanan,  sanitasi/ kesehatan,  kebersihan/persampahan, air  bersih, industri, perumahan/permukiman, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnyapeserta FGD monev di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## Tabel. 1 Peserta FGD Monev Penanganan WS Citarum
No Lokasi Peserta 1. Kabupaten Bandung BadanPerencanaan PembangunanDaerah(Bappeda) 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup(BPLH) 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) 4. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 5. Dinas Peternakan dan Perikanan
6.

## Dinas Kesehatan
7. Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi
8.
Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan 9. Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 10. Konsultan ICWRMIP Sub-component

## 8.2 : IME
Sumber:   Proceeding FGD Monev   Penanganan WS   Citarum   Integrated Citarum Water Resource Management Invesment Project,Oktober 2013.
Dari hasil FGD    tercatat bahwa ada dua isu pokok yang dialami oleh Kabupaten Bandung, yaitu masalah ketersediaan data & koordinasi antar instansi pemerintah. Data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bandung misalnya, disarankan untuk dilakukan review, karena ada banyak program kegiatan Citarum yang dilakukan oleh beragam institusi pemerintah  di Kabupaten Bandung. Selain  itu,  untuk obyek yang sama, data yang dihasilkan oleh masing-masing  institusi  pemerintah bisa berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga diperlukan kesamaan  persepsi, guna  meningkatkan validitas data. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang ddilakukan oleh IME ini dilakukan dengan Scorecard.
Scorecard merupakan suatu bentuk alat untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap kondisi Citarum, dengan memotret apa adanya, dan disusun dengan harapan dapat mengetahui “ nila i” kondisi WS  Citarum, yang  meliputi kondisi fisik, perubahan kondisi sosial ekonomi, kondisi kelembagaan &  kebijakan, pelaksanaan pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Air  terpadu (PSDAT) dan program intervensi pembangunan dari masing- masing kabupaten / kota, untuk mewujudkan perbaikan WS Citarum. Beberapa solusi sudah dilakukan    oleh Kabupaten Bandung untuk mengatasi kendala koordinasi, melalui kerja sinkronisasi  & koordinasi dalam Tim SPOKI.
Dalam FGD tersebut juga dipresentasikan bahwa : Score-card bersifat
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound(SMART), dan dikoordinasikan dengan TKPSDA,          sehingga setelah Proyek IME berakhir akan dilakukan transfer knowledge kepada TKPSDA. Score-card akan memberikan gambaran/potret penanganan Citarum secara  menyeluruh, melibatkan banyak aspek.  Untuk
membuat score-card dibutuhkan ketersediaan    data dari semua OPD
yang    bersangkutan,    dan
yangmemungkinkan untuk dimasukkan dalam
program Roadmap WS
Citarum.
BPLH Kabupaten Bandung merupakan salah satu peserta instansi yang di undang dalam kegiatan Independent dan Monitoring Evaluation 5 Juni 2013. Menurut informan Ibu Linda M.-BPLH:
” Menurut catatan BPLH, industri yang mengeluarkan limbah cair sebanyak>100 industri. Oleh karena itu perlu dilakukan cek ulang dengan  Dinas Koperasi UMKM, Perindag. BPLH mengambil sampel kualitas air setiap tahunnya di 75 titik, meliputi Situ Cisanti & 5 Sub DAS yang ada di Kab. Bandung. Dari hasil perhitungan ada trend ke arah “ perburukan - tercemar bera t”, dan yang nilai score “ sedang ” hanya Situ Cisanti. Oleh karena itu diperlukan pemilahan & pemeriksaan ulang data-data  dari  berbagai sumber,  termasuk data yang  berasal dari ICWRMIP ” (Wawancara dengan kabid Pencemaran BPLH Kabupaten Bandung pada tanggal 08 Juni 2015).
Kemudian Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bandung pada acara Independent monitoring dan Evaluasi (IME) Wilayah Sungai Citarum merupakan salah satu dinas yang menjadi peserta yang dilaksanakan pada  5 juni 2013, dari hasil notulensi acara tersebut, peneliti melihat bahwa Dinas memberikan masukan tentang penanaganan terpadu atau program ICWRMIP. Pada kegiatan ini masukan yang diberikan oleh informan adalah:
“S aat ini, Kemenhut sedang  melakukan kaji ulang atas lahan kritis, sehingga untuk sementara, kebutuhan data dapat menggunakan Data Kemenhut tahun 2009. Untuk tutupan lahan di Provinsi Jawa Barat, saat ini sudah mencapai 32,5%, dari target pencapaian Provinsi Jawa
Barat 45%. Ada banyak data kehutananan dengan objek & lokasi sama tetapi hasil berbeda, oleh karena itu lebih baik jika menggunakan Data Statistik Kehutanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Program Pertanian mengarah pada Agroforestry, yang penanganannya lintas sektoral & lintas wilayah, (Monev IME 05 Juni 2013).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Merupakan salah satu peserta yang di undang dalam kegiatan independent Monitoring dan Evaluasi (IME) pada tanggal 5 Juni 2013, tetapi peserta dari utusan ini juga tidak memberikan masukan atau saran. Terkait dengan masalah penanganan terpadu Wilayah Sungai Citarum yang berlokasi di Kabupaten Bandung, peneliti juga belum melihat keterlibatannya baik di program ICWRMIP maupun Citarum bestari melalui matriks pekerjaan multi pihak penanganan Citarum segmen I (Situ Cisanti-Majalaya) tahun 2014 per tanggal 17 januari 2014.
Dinas Peternakan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu peserta yang diundang dalam kegiatan Independent, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum yang dilaksanakan pada 5 Juni 2013, dari hasil notulensi acara tersebut terdapat masukan yang disampaikan oleh informan yaitu :
”I ndikator untuk kegiatan peternakan, jangan hanya jumlah RPH, tetapi lebih penting adalah seberapa besar jerohan yang dihasilkan, yang dibuang ke sungai? kemudian, tidak mungkin mengukur jumlah produksi ikan air tawar yang berasal dari sungai, karena memang tidak ada data. Indikator kualitatifnya adalah, jika di sungai banyak ikannya, maka kondisi fisik sungai adalah baik. Usaha  budidaya perikanan      sangat membutuhkan air ” (Wawancara Informan dari Staf Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 05 Mei 2015).
Dalam pernyataan informan dapat diketahui sebaiknya untuk melihat beban pencemaran yang dilakukan oleh hewan ternak seharusnya dilihat juga dari berapa banyak limbah kotoran yang dikeluarkan oleh hewan ternak setiap harinya. Karena selama ini, hanya berpatokan pada jumlah hewan ternak yang ada. Kemudian potensi budidaya perikanan sangat bagus di Kabupaten Bandung,
tapi semua itu membutuhkan air, air yang bersih dan salah satu ciri sungai memiliki kualitas air yang baik adalah dengan banyaknya ikan di sungai.
Dinas Kesehatan merupakan salah satu peserta yang diundang dalam kegiatan independent Monitoring dan Evaluasi (IME) pada tanggal 5 Juni 2013. Pada kegiatan tersebut informan memberikan masukan tentang :
” Baseline data memerlukan kesamaan persepsi & validitas data. Objek data yang sama, tetapi data yang dihasilkan dari tiap-tiap OPD bisa berbeda, misal: infrastruktur sanitasi dikerjakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Cipta Kary a.”
Dari pernyataan yang dijelaskan di atas, diketahui bahwa data base yang dimiliki sering kali berbeda, sehingga harus menentukan rujukan mana yang harus digunakan supaya ada kesamaan persepsi.
Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan merupakan salah satu peserta yang diundang dalam kegiatan independent Monitoring dan Evaluasi (IME) pada tanggal 5 Juni 2013. Pada kegiatan tersebut informan memberikan masukan tentang :
“Da ta dari Kab. Bandung masih perlu direview. Telah terjadi pendekatan yang terbalik, kami sudah diperiksa oleh BPK berkaitan  dengan Citarum,  dan  seharusnya pembuatan scorecard dilakukan  diawal, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan. sejauhmana program  sudah memberi  manfaat sehingga untuk mengukur  program pemulihan & rehabilitasi perlu dilakukan pendekatan “ Benefit Cost Ratio ” ,  (Wawancara Informan dengan Staf Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan pada tanggal 12 Juni 2015).
Sedangkan untuk mengukur   sedimentasi pada rapat monev tersebut terdapat masukan dengan diperlukan studi banding ke WS Brantas dan WS Bengawan Solo yang dinilai sudah   lebih maju. Penanganan sampah di Kab.Bandung harus menjadi prioritas, dan jangan hanya sampah yang ada di Waduk Saguling. Sampah di Kabupaten Bandung, seperti yang ada di Citepus merupakan kiriman dari Kota Bandung. Sehingga harus dilihat seberapa besar komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani
sampah dan juga seberapa besar kontribusi masyarakat dalam penanganan sampah.
Dari pernyataan dan masukan informan di atas tersebut diketahui bahwa harusnya pembuatan balance scorecard dilakukan di awal program  sehingga dijadikan tolak ukur dalam melakukan pemeriksaan mengenai keberhasilan atau tidaknya program tersebut dilaksanakan.
Dari wawancara yang dilakukan, informan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung menyatakan mengenai monev ini adalah : “ Monitoring tidak berkelanjutan, sehingga kegiatan banyak menguap di jalan. Bersifat sample, sehingga tidak meluas ke tempat lain. Sehingga masyarakat Kurang rasa memiliki terhadap Citaru m” (Wawancara dengan Dinas Peternakan dan Perikan Kabupaten Bandung, 12 juni 2015).
Hal senada juga dinyatakan oleh informan dari Dinas Kesehatan bahwa:
“K egiatan monitoring & evaluasi tidak dapat berjalan baik, karena tidak dilaksanakan secara terus menerus, tidak berkelanjutan ” (Wawancara dengan Dinas Kesehatan, 2 juni 2015).
Pemantauan menurut Bryant dan white (1987:91) adalah upaya pengumpulan data yang dilakukan ketika kegiatan atau proyek sedang berlangsung  sebagai umpan  balik  sehingga dapat dilakukan  perubahan- perubahan dan penyesuaian-penyesuaian segera jika terdapat hal-hal yang dianggap tidak atau belum selesai dengan kondisi yang diinginkan. Sementara itu menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2006:131) pemantauan merupakan pemeriksaan berkelanjutan (terus menerus)  terhadap hasil akhir laporan pengawasan berjenjang.
Menurut Bryant dan White (1987 : 193)  proses pemantauan ini juga dibutuhkan guna memeriksa sistem manajemen khususnya yang  berhubungan dengan jenis-jenis insentif yang tersedia bagi para pelaksana dan manajer dalam melakukan pekerjaannya masing-masing.
Bagian terpenting dari kegiatan pemantauan ini adalah terkumpulnya bahan dan data sehingga dapat dilakukan umpan balik yang berlangsung secara kontinyu mengenai berbagai hal seperti cara-cara serta penggunaan berbagai sumber daya yang ada. Umpan balik dapat diperoleh dari memorandum dan laporan-laporan resmi bagi seluruh staf  maupun dapat pula yang bersifat informal.
Pengendalian dan pemantauan ini harus difahami supaya dapat diketahui dengan pasti bagaimana proses pengendalian atau pemantauan dilakukan dalam berbagai kegiatan yang merupakan implementasi dari perencanaaan yang ada. Wrihatnolo dan Nugroho (2016 : 132-133)  mendefiniskan pengendalian dan pemantauan terhadap implementasi perencanaan yaitu :
“ Rangkaian kegiatan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan mencapai tujuannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, suatu proses pengendalian dan  pemantaun  pembangunan  harus memperhatikan prinsip-prinsip :1. Pengendalian   pembangunan diarahkan pada efisiensi   pengeluaran negara; 2. Pengoptimalan tugas pokok dan fungsi lembaga negara yang sudah ada; 3. Pengoptimalan peran serta masyarakat secara pro aktif dalam pengawasan  penggunaan  keuangan negara; 4. Penegakkan upaya penilaian terhadap kinerja implementasi perencaaan pembangunan ” .
Pengelolaan sumber daya air  Citarum  merupakan urusan atau kewenangan pemerintahan, yang  mempunyai konsekuensi kebijakan yang publik yang harus dikoordinasikan. Menurut Riant Nuguroho  (2011: 665) kebijakan publik merupakan sebuah manajemen, maka seharusnya  ia dikendalikan dan bukan hanya  dievaluasi. Kemudian Nugroho juga menambahkan bahwa  pengendalian kebijakan tersebut terdiri dari 3 dimensi yaitu  : 1.Monitoring  kebijakan, atau pengawasan  kebijakan;  2.Evaluasi kebijakan; 3.Pengganjaran Kebijakan. Maksudnya pengawasan berupa
pemantaun  dengan  penilaian  untuk  tujuan  pengendalian  pelaksanaan  sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga Nugroho (2011 : 665)
menyamakan istilah pengawasan dengan on going evaluation atau formative evaluation.
Kemudian evaluasi yang dimaksud adalah sebagai penilaian pencapaian kinerja  dari implementasi. Evaluasi ini dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Pengganjaran yang  dimaksud adalah semacam istilah lain yang sering digunakan yaitu reward dan punishment, dimana tindakan pengganjaran tersebut menurut Nugroho (2011: 666) terdiri dari insentif dan disinsentif. Jika hasilnya  positif  diberikan insentif,  tetapi jika hasilnya negatif  diberikan disintensif. Kedua hal ini diperlukan didalam pengganjaran karena jika monitoring    dan evaluasi yang    dilakukan tidak memberikan arti penting sehingga  tujuan akhir dari penggajaran tidak akan terpenuhi. Kegiatan Monitoring  dan Evaluasi ini merupakan salah satu kegiatan dari Unit Independent Monitoring and Evaluation  (IME), sebagai bagian dari
Integrated Citarum Water Resource Management Invesment
Project (ICWRMIP) atau IME-Citarum. Kegiatan Unit IME-Citarum  merupakan bagian  dari Sekretariat Roadmap Coordination  Management Unit (RCMU), yang ada di Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas.
Menurut informan dari Bappeda  Kabupaten Bandung, Monev yang dilakukan oleh konsultan memiliki nilai manfaat yang  baik karena dapat membantu dan  mengarahkan  kegiatan. Hal ini diungkapkan  melalui pernyataannya bahwa :
“ Evaluasi beberapa waktu yang  lalu pernah ada, yang  melakukan evaluasi itu konsultan. Dalam ICWRMIP Komponen itu   besar, dan merupakan program  dari  pusat. Sedangkan  kita (Bappeda Kabupaten Bandung)      mengarahkan ke tugas saja, untuk koordinasi. Di tingkat pemerintahan permasalahannya  kompleks. Sehingga  kalau mau  Tim SPOKI  diteruskan itu butuh konsultan ” (Wawancara dengan Bappeda Kabupaten Bandung Tanggal 18 Juni 2015).
Dari data  di lapangan diketahui bahwa, monev  dilakukan oleh IME. Sedangkan di SKPD terkait concern dengan kegiatannya masing-masing. Hal
ini memungkinkan tidak ada pengganjaran kepada staf yang terlibat dalam penanganan terpadu Wilayah Sungai Citarum. Ketika hal ini ditanyakan kepada staf atau sdm yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air terpadu Citarum di Kabupaten Bandung apakah ada pengganjaran atau reward dan punishment terhadap pihak yang terlibat, informan menyatakan “ No Comment ” . Kalaupun ada monev yang dilakukan masih terbatas bahkan sangat minim, pengendalian yang  dilakukan masih terbatas selama ini hanyalah pada upaya meminta laporan dan rencana kegiatan di masing-masing SKPD dapat terealiasasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.
Sementara dari pelaksana kegiatan kesulitan melakukan koordinasi, hal ini dikarenakan pelaporan yang disampaikan tidak di buat oleh mereka sendiri melainkan dikerjakan oleh konsultan, sehingga mereka mengerjakan kegaiatan lainnya yang menjadi program atau kegiatan di instansi mereka sendiri.
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan dari Bappeda Bandung yang menyatakan bahwa :
” Di Bappeda Kabupaten Bandung itu berat, karena SDM sedikit. Saya saja hanya memiliki 2 staf sedangkan pekerjaan banyak. Kalaupun Tim SPOKI mau  diaktifkan kembali harus ada  petujuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) seperti apa ke depannya kemudian perlu ada  konsultan. Karena yang dikerjakan sangat banyak, itu saja  masih yang ICWRMIP, belum lagi yang  Citarum Bestari (Program Propinsi Jawa Barat   dalam   rangka Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum) karena kalau mereka gerak kita ikut, belum ada yang evaluasi tim kitanya, harusnya yang evaluasi Tim SPOKI  Kabupaten Bandung, hal ini dikarenakan objek yang  dilakukan pada program Citarum Bestari itu juga sama di Kabupaten Bandung      tetap saja yang yang mengkoordinasikan  Tim SPOKI. Semua  ini dikarenakan banyak program, selain ICWRMIP dan Citarum Bestari ada juga misal dari CSR. Padahal dari semua program-program itu      bisa terdokumentasi garapan yang ada di Kabupaten Bandung ” , (Wawancara denngan informan Bappeda Kabupaten Bandung tanggal 09 juni 2015).
Dengan demikian, terlihat berdasarkan penelitian bahwa pada tahapan monitoring  dan evaluasi, belum dilakukan pengendalian. Masih dalam menginventarisir permasalahan untuk menyamakan database permasalahan
yang ada. Kalaupun ada umpan balik, berupa solusi yang coba ditawarkan oleh pihak-pihak pelaksana yang dalam hal ini adalah organisasi-organisasi pemerintah/instansipemerintah. Hal ini juga  dimungkinkan  karena  tidak ada pengganjaran baik reward dan punishment terhadap SDM yang  ikut terlibat dalam penanganan terpadu wilayah sungai Citarum.

## Simpulan
Evaluasi ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) atau Program Investasi Manajemen Sumber Daya Air Citarum Terpadu di Hulu DAS Citarum  dilakukan oleh konsultan Independent Monitoring and Evaluation (IME) Citarum. Dalam  pelaksanaan evaluasi IME mempunyai peran yang  sangat besar sehingga ketika konsultan  sudah tidak mendampingi, program tidak bisa berjalan. Karena kurangnya komunikasi, timbul juga kesulitan dalam membangun persepsi yanga sama seperti: penentuan hulu das citarum, antara  pusat dan  propinsi berbeda, kemudian ada  ego sektoral antara  pusat antar kementerian, sehingga pada tingkatan di propinsi dan Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Bandung juga mengalami kesulitan komunikasi, karena semua hanya sibuk mengerjakan kegiatan yang bedasarkan dengan program  dan kegiaatan masing-masing. Demikian pula  dengan kondisi sumberdaya manusia yang masih terbatas,    berupa sikap, mental dan budaya personil yang menjadi penghambat efektifnya koordinasi. Kemudian pengganjaran baik itu berupa reward dan punishment belum  diberlakukan, padahal dengan ketiadaan insentif baik dalam  bentuk material maupun dalam  bentuk non materiil bisa menjadi masalah dalam  pelaksanaaan program.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Bryant,Coralie dan Louis G.White.1987.Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang,Jakarta:LP3ES.
Anderson,James E.1979.Public PolicyMaking.USA:Penerbit Lay Holt,Richart and Wiston.
Creswell. John.W.1996. Qualitative Inquiry & Research Design. Third Edition,
Sage Publication Inc.
Howlett,Michael dan Ramesh,2003,Studying Public Policy: Policy Cycles and
Policy Subsystem,Oxford University Press.
Jones, Gareth R.1991.Organizational Theory : Text and Cases. Addision- Wesey Publishing Company, Inc
Maxwell, Joseph A, 1996, Qualitative Reserach Design, Sage Publication Inc, Californiatyy
Moleong,J Lexy.2000.Metode Penelitian Kualitatif,Bandung,Rosdakarya. Mustopadidjadja,Ar.2003.Manajemen Proses Kebijakan Publik,Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi Kinerja,Jakrata:LAN.
Nugroho Riant, 2009. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
Nugroho Ryant, 2011. Public Policy. Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-
Manajemen Kebijakan, Jakarta: Elex Media Komputindo
Rosenbloom, David, Robert, S.Kravcuk, 2005. Public  Administration: Understanding Mangement, Politics and Law in The Public Sector,New York:Mc Graw Hill.
Wibowo,2010.Budaya Organisasi Sebuah Kebutuhan Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang. Rajagrafindo Persada.
Wrihatnolo, Randy  R dan Nugroo,Ryant.2006.Manajemen Pembangunan
Indonesia (Sebuah Pengantar dan Panduan). Jakarta: Elex Media
Komputindo

## B. Peraturan Perundangan dan Dokumen
UU Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-
35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASIH) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pasal 6 No:04/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya

## Air
Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nomor 594/KPTS/M/2010 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air wilayah Sungai Cidanau- Ciujung-Cidurian-Cisadane-Cibaliung-Citarum (WS 6 CI)
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:050.05/Kep.15589-Bapp/2011
tentang  Tim Sinkronisasi Perencanaan dan  Optimalisasi  Kerjasama Institusi dalam Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 224/KPTS/M/2013 Tim Kooordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum Cita Citarum, Rencana Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum 2010-
2025
Surat   Keputusan Menteri Pekerjaan   Umum Nomor:197/KPTS/M/2014 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum
Proceeding Focus Group Discussion Pengenalan dan Simulasi Score -card dalam rangka Monitoring  dan Evaluasi Penanganan WS Citarum Integrated Citarum Water Resource Management Invesment Project  (ICWRMIP) Sub-component 8.2  : Independent Monitoring  & Evaluation (IME)
Oktober 2013.
The International Hydrological Programme of UNESCOe and The Network of Asia River Basin Organization (NARBO) 2009.Introduct ion to the IWRM Guidelines at River Basin Level, The United Nation World Water Assessment Programme, UNESCO,Paris.