## PENDEKATAN PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA  DI  INDONESIA
Oleh :

## SUPIANTO, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum UIJ

## Abstract
In the competition law recognized the existence of several approaches in the application of  the  law, two of  which approach is  the  approach per  se illegal and rule  of  reason approach. Approach per se illegal and rule  of  reason applied to assess whether a particular course of business actors violating Competition Act. Restrictions are per se is the prohibition is absolute, clear and obvious to a particular act or agreement to provide certainty to businesses. An act or agreement that prohibited per se means certain that such actions would impair or eliminate competition. Instead the approach is a rule of reason, an  act  which  is done by  the  business will be  seen the  extent  of the  negative impact on competition climate. The second method has a different approach is also used in competition law in Indonesia.
Keywords : Per Se Illegal, Rule Of Reason, Approach, The Competition Law.

## BAB. 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Kegiatan  ekonomi  atau  kegiatan usaha  merupakan  suatu  rangkaian kegiatan  yang  sarat  dengan  perjuangan dan persaingan yang sangat kuat. Dalam menjalankan  kegiatan  usaha  tersebut, pelaku usaha selalu dalam kondisi yang siap dan waspada terhadap situasi pasar maupun  terhadap  para  pesaing  atau kompetitor.  Setiap  pelaku  usaha  selalu berkeinginan  untuk  menjadi  pemenang dalam persaingan tersebut. Pelaku usaha akan menciptakan  produk,  mengemas dan  memasarkannya  dengan  sebaik mungkin agar menarik konsumen untuk membeli  suatu  produk. Dalam  ilmu ekonomi, pasar yang paling ideal adalah pasar  yang  bersaing  secara  sempurna ( perfect  competition  market ),  yang memiliki  ciri-ciri antara  lain : barang yang  diperjualbelikan  homogen,  jumlah penjual  dan  pembeli  sangat  banyak, tidak  ada  hambatan  bagi  setiap  penjual untuk masuk atau keluar dari pasar serta penjual dan pembeli mengetahui seluruh informasi pasar secara sempurna. 1
Persaingan merupakan cara yang efektif untuk mengoptimalkan pendayagunaan  sumber  daya  dalam
1 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia , Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal.141.
suatu  kegiatan  dunia  usaha.  Dengan adanya  persaingan  atau  rivalitas,  maka pelaku  usaha  akan  berusaha  menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi  lebih  murah  dan  kualitas produknya  akan  semakin  meningkat. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena persaingan  akan  mendorong  pelaku usaha untuk melakukan inovasi terhadap produk  yang  dihasilkan.  Cakupan persaingan yang dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja ( performance ) yang  dinamakan  keunggulan  bersaing yang  lestari  ( sustainable  competitive advantage ), dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi  dan fokus  biaya  dan diferensiasi. 2 Oleh karena itu, persaingan  usaha  merupakan conditio sine  qua  non bagi  terciptanya  ekonomi pasar. Ulah  pelaku  usaha  yang tidak bersaing secara sehat akan mengakibatkan pasar terdistorsi. 3
Penyelenggaraan ekonomi nasional  pada  masa  lalu,  dinilai  kurang mengacu  pada  amanat  Pasal  33  UUD 1945,  serta  cenderung  menunjukkan
2 Johny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha – Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia ,  Bayu  Media,  Malang,  2009,  hal. 103.
3 Mustafa  Kamal  Rokan, Hukum  Persaingan Usaha – Teori  dan  Praktiknya  di  Indonesia , Rajagrafindo Persada, Jakarta,  2010, hal.6.
corak yang sangat monopolistis. 4 Hal ini ditandai dengan munculnya
konglomerasi  dan  sekelompok  kecil pengusaha  kuat  yang  dekat  dengan kekuasaan
dan mendapatkan
kemudahan-kemudahan yang berlebihan tanpa  didukung  dengan  semangat kewirausahaan sejati.
Sistem perekonomian  yang  monopolistis  ini merupakan  salah  satu  faktor  yang mengakibatkan  ketahanan  ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Oleh  karena  itu,  undang- undang yang mengatur tentang persaingan  usaha  merupakan  suatu kebutuhan
bagi terciptanya keseimbangan  kepentingan  yang  wajar antara pelaku usaha dengan kepentingan publik  dan  pelaksanaan  etika  bisnis dengan penuh kesadaran. 5
Upaya  untuk  mengatur  praktek monopoli  dan  persaingan usaha  tidak sehat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  dalam  suatu  undang-undang khusus sebenarnya sudah jauh tertinggal dibandingkan  dengan  upaya  yang  telah dilakukan  oleh  Negara-negara  lain.
Sebagai  perbandingan,  Amerika  Serikat telah  mengeluarkan The  Sherman
Antitrust  Act pada  tahun  1890, The Clayton  Antitrust  Act tahun  1914,
4 Penjelasan UU  No.  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, Alinea ke empat.
5 Sri Redjeki Hartono, Op. Cit , hal.142
Robinson  Patman  Act tahun  1936, Celler-kefauver Act tahun 1950 dan The Federal  Trade  Commission  Act tahun 1914  untuk  mengantisipasi  dan mencegah praktek monopoli. Di Jerman telah ada Undang-Undang tentang unfair competition sejak tahun 1909, demikian pula di  Philipina  telah  dibuat  satu chapter khusus  tentang Frauds  in Commerce  &  Trade pada Penal  Code Nomor  3815  yang telah direvisi  pada tahun 1930. 6
Hukum persaingan  usaha mengenal  adanya  beberapa  pendekatan dalam  penerapan  hukumnya, dua pendekatan diantaranya adalah pendekatan perse illegal dan pendekatan rule  of  reason. 7 Landasan  berfikir  dari kedua  pendekatan  ini  adalah  apakah seseorang  harus  dihukum  karena melakukan  suatu  perjanjian  atau perbuatan  dengan alasan bahwa
6 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis  Anti  Monopoli ,  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 1999, hal.7
7 Pendekatan  lain  yang  dikenal  dalam  hukum persaingan  usaha  adalah  pendekatan de minimis  rule ,  yaitu  pendekatan  yang merupakan  pengecualian  melakukan  kartel bagi  pelaku  usaha  sepanjang  tidak mengakibatkan  persaingan  usaha  tidak  sehat ( unfair competition ). Pendekatan ini dilakukan di  Eropa  terhadap  pangsa  pasar  yang  margin keuntungannya kurang  dari  lima  persen. Pendekatan  lain  adalah  pendekatan  teori teleologisch ,  yaitu  teori  yang  menerapkan ketentuan  undang-undang  anti  monopoli sesuai  dengan  tujuan  undang-undang  yang bersangkutan.  Teori  ini  dikenal  di  Negara Jerman.  (Hermansyah, Pokok-Pokok  Hukum Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,  Kencana, Jakarta, 2009, hal.80)
perbuatan  tersebut  dianggap  dapat membahayakan persaingan?  Disisi lain, apakah  diperlukan  pembuktian -dengan asumsi mahal, lama dan sulit dilakukan- akan adanya pengurangan atau perusakan  persaingan  terhadap  suatu perjanjian  atau  perbuatan  yang  hampir pasti merugikan atau merusak persaingan?. 8 Pendekatan per  se  illegal maupun rule of reason diterapkan untuk menilai  apakah  suatu  tindakan  tertentu dari  pelaku  usaha melanggar undang- undang persaingan usaha.
Larangan-larangan  yang  bersifat per  se adalah  larangan  yang  bersifat mutlak,  jelas  dan  jelas  terhadap perbuatan atau perjanjian tertentu untuk memberikan  kepastian  kepada  pelaku usaha.    Suatu  perbuatan  atau  perjanjian dilarang yang secara per se berarti dapat dipastikan  bahwa  perbuatan  tersebut akan  merusak  atau  menghilangkan persaingan. Sebaliknya dalam pendekatan yang bersifat rule of reason , suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  akan  dilihat  sejauh  mana dampak  negatifnya  terhadap  iklim persaingan.  Apabila  dampak  yang ditimbulkan  oleh  kegiatan  tersebut terbukti secara signifikan akan mengganggu atau menghambat
8 Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit ., hal.59
persaingan maka akan diambil tindakan hukum.
Kedua  metode  pendekatan yang memiliki  perbedaan tersebut  juga digunakan dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman  kata-kata  “yang  dapat mengakibatkan”  dan atau  “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya  penelitian  secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan  praktek  monopoli  yang bersifat menghambat persaingan.
Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya  dipergunakan  dalam pasal-pasal  yang  menyatakan  istilah “dilarang”,  tanpa anak  kalimat  “…yang dapat  mengakibatkan…”. Oleh karena itu dalam penulisan ini  lebih menekankan  pada sejauh  mana implikasi  kedua  metode  pendekatan tersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

## 1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan  diatas,  permasalahan yang  akan  diteliti  dalam  penulisan makalah  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
1. Apakah  implikasi  pendekatan per se  illegal dan  pendekatan rule  of reason dalam pengaturan larangan praktek  monopoli dan  persaingan usaha tidak sehat di Indonesia?
2. Dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  aturan-aturan manakah  yang  termasuk  kedalam pendekatan per  se  illegal dan pendekatan rule of reason ?

## BAB. 2 PEMBAHASAN

## 2.1. Hukum dan Pembaruan Masyarakat
Pemeo  Romawi    menyatakan bahwa ubi  societas  ibi  ius yang  berarti bahwa  dimana  ada  masyarakat  maka disitu ada hukum, dimana ada hubungan antar manusia maka disitu akan muncul hukum  yang mengatur  hubungan tersebut.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa hubungan  antara  manusia,  masyarakat dan  hukum  merupakan  hubungan  yang tidak  dapat  dipisah-pisahkan.  Tidak dapat dibayangkan bagaimana
kehidupan manusia tanpa ada atau diluar masyarakat. Tujuan utama hukum dalam suatu masyarakat adalah untuk menjamin  ketertiban.  Terlepas  dari tujuan-tujuan lain, ketertiban merupakan syarat pokok ( fundamental ) bagi adanya
suatu masyarakat. Ketertiban masyarakat sebagai tujuan hukum utama merupakan  fakta  objektif  bagi  yang berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. 9
Salah  satu  fungsi  hukum, menurut  Rescoe  Pound  adalah  sebagai sarana transformasi masyarakat. Hukum seyogianya  dijadikan sebagai tool  of social  engineering menuju  masyarakat yang  dicita-citakan. 10 Dalam  konteks sebagai social  engineering ini,  hukum bertugas  untuk  menata  kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat.  Penataan  kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang  proporsional, meskipun  didalam masyarakat  terdapat  kepentingan  yang beraneka  ragam  diantara  kelompok- kelompok  manusia sehingga  rincian kepentingan yang  pasti  tidak  dapat dilakukan. 11 Kepentingan-kepentingan tersebut, menurut Pound terdiri atas tiga kelompok,  yaitu  kepentingan  umum,
9 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, 2002, hal.3
10 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Alumni, Bandung, 1991, hal.80.
11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Prenada Media Grup, Jakarta, 2009,
hal.150.
kepentingan  sosial  dan  kepentingan pribadi. 12
Sebagai  undang-undang  yang relatif baru,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat diharapkan  dapat  menghapus kebiasaan-kebiasaan  yang  dipandang tidak  sesuai  lagi yang  selanjutnya diubah  dengan  pola-pola  perilaku  yang baru. Hal  senada  diungkapkan  oleh Hikmahanto  Juwana  yang  mengatakan bahwa  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999 merupakan sebuah tonggak sejarah bagi  yurisprudensi  di  Indonesia,  sebab undang-undang tersebut telah mengubah budaya  hukum  yang  berperangai koperatif menjadi perangai kompetitif . 13
Oleh  karena  itu  undang-undang persaingan usaha ini memegang peranan penting  dalam  membangun  budaya hukum  bagi  pelaku  usaha  dan  penegak hukum. Kehadiran  undang-undang tersebut berorientasi tidak saja mengatur substansi  persaingan  usaha,  tetapi  lebih dari  itu  juga  sebagai  sarana  merubah perilaku dan kebiasaan yang terdapat di masyarakat  ( law  is  a tool of  social engineering )  sebagaimana  diungkapkan oleh Rescoe Pound diatas.
12 Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , CV. Kita, Surabaya, 2006, hal.128.
13 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2009, hal.149

## 2.2. Asas dan Tujuan UU No. 5 Tahun
1999 Tentang Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat
Ketentuan Pasal  2  UU  No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha  di  Indonesia  dalam  menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan  keseimbangan  antara pelaku  usaha  dan  kepentingan  umum”. Asas  yang  digunakan  dalam  Hukum Persaingan  Usaha  di  Indonesia  adalah asas  Demokrasi  Ekonomi. Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran  dari  ketentuan  pasal  33 Undang-Undang Dasar  (UUD) 1945. Setelah amandemen keempat, ketentuan Pasal  33  UUD  1945  secara  tegas menyatakan bahwa perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi.  Dengan  demikian semua  hal  yang  berkaitan  dengan perekonomian,  seperti  sistem  ekonomi, tujuan  ekonomi  yang  hendak  dicapai, pembangunan ekonomi, kebijakan maupun  program,  semuanya  harus berdasar atas demokrasi ekonomi.
Pasal  33 ayat  (4) UUD  1945 menyatakan bahwa Perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip
keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan  ekonomi  nasional. Ketentuan Pasal  33  UUD  1945  ini menurut    Sri Edi  Swasono, merupakan  satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi sehingga merupakan asas dasar
bagi perekonomian nasional. 14
Penyelenggaraan perekonomian nasional didasarkan  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.
Pemaknaan  terhadap  pasal  33
UUD  1945,  terlihat  adanya  tanggung jawab  Negara  dalam  bidang  ekonomi, sistem  demokrasi  ekonomi  Indonesia dan tujuan demokrasi ekonomi
Indonesia adalah
terciptanya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Penerapan  demokrasi  ekonomi  harus dilakukan  secara  konsisten  dalam kegiatan  usaha  karena  mempunyai  arti penting  dan  strategis  dalam  rangka pembangunan ekonomi nasional.
14 Fendi  Setyawan, Demokrasi  Ekonomi Indonesia ,  Makalah    disampaikan  dalam “Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan Ekonomi”,  Program  S-2  Fakultas  Hukum Universitas Jember, 2011.
Demokrasi  ekonomi  memiliki  kaitan yang erat dengan penciptaan iklim usaha yang  sehat. Demokrasi  ekonomi  pada prinsipnya menghendaki adanya kesempatan  yang  sama  setiap  warga Negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan  usaha  baik  dibidang  produksi maupun  pemasaran  barang/jasa  dalam iklim usaha yang sehat.
Pada  prinsipnya  keberadaan hukum  persaingan  usaha  bertujuan untuk mengupayakan terciptanya persaingan  usaha  yang  sehat  ( fair competition )  yang  dapat  mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi agar  mampu  bersaing  secara  wajar dengan  para  pesaingnya.  Tujuan pembentukan undang-undang persaingan usaha sebagaimana dinyatakan  dalam Pasal  3  UU  No.  5 Tahun  1999 Tentang Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat adalah untuk :
a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan  efisiensi  ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. Mewujudkan  iklim  usaha  yang kondusif melalui  pengaturan persaingan  usaha  yang  sehat sehingga  menjamin  adanya kepastian  kesempatan  berusaha yang  sama  bagi  pelaku  usaha besar,  pelaku  usaha  menengah dan pelaku usaha kecil;
c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang  ditimbulkan  oleh  pelaku usaha; dan
d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Berdasarkan tujuan diatas,
terlihat  bahwa  tujuan  pokok  dari undang-undang persaingan usaha adalah efisiensi. 15 Terdapat  dua  efisiensi  yang hendak  dicapai,  yaitu  efisiensi  ekonomi nasional  ( allocative  efficiency )  dan efisiensi  kegiatan  usaha  ( productive efficiency ).  Efisiensi  ekonomi  nasional adalah  efisiensi  bagi  masyarakat konsumen, hal ini dapat dicapai apabila produsen  dapat  menghasilkan  produk- produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen bersedia membayar harga barang  yang  dibutuhkan.  Sedangkan efisiensi kegiatan usaha adalah efisiensi pelaku  usaha  dalam  menghasilkan produk  barang  dan  jasa  dengan  biaya serendah-rendahnya karena dapat menggunakan  sumber  daya  sekecil mungkin dalam proses produksinya.
2.3. Pendekatan Per Se  Illegal dan Rule  of  Reason , Sejarah  Singkat dan Perkembangannya
Kata “ per se ” berasal dari bahasa Latin, dalam bahasa Inggris disebut by it self, in itself, taken alone, by mean of it self,  through  itself,  inherently,  in isolation,  unconnected  with  other
15 Hermansyah, Op. Cit . hal.14
matters, simply as such, atau in its own nature without reference to its relation .
Dalam konteks penerapan hukum, istilah tersebut dikenal dengan per se doctrine, perse  illegal,  per  se  rule dan per  se violation. Larangan yang bersifat per se illegal adalah  bentuk  larangan  yang tegas  dalam  rangka  memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan  usaha. 16 Larangan-larangan yang diatur secara tegas dan jelas dalam arti  bahwa  perbuatan-perbuatan  yang dilarang  tersebut  dapat  dipastikan  akan berakibat buruk kepada  persaingan. Pelaku  usaha  sejak  awal  telah mengetahui batasan-batasan norma yang dilarang  sehingga  dalam  menjalankan usahanya  dapat  menghindari  perbuatan tersebut. Pendekatan per  se  illegal adalah  menyatakan  setiap  perjanjian atau kegiatan  usaha  tertentu  sebagai ilegal,  tanpa  pembuktian  lebih  lanjut atas  dampak yang  ditimbulkan  dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. 17
Pendekatan per  se  illegal harus memenuhi dua syarat dalam implementasinya,  yaitu pertama ,  harus lebih  ditujukan  kepada  perilaku pelaku
16 Johny Ibrahim, Op. Cit . hal.223.
17 Andi  Fahmi  Lubis,  dkk, Hukum  Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks , http://www.kppu.go.id/ docs/ buku/buku_ajar.pdf
usaha,  karena  keputusan  melawan hukum  yang  dijatuhkan  tanpa  perlu pemeriksaan  terhadap akibat  yang ditimbulkan  dan  hal-hal  lain  yang melingkupinya. Kedua ,  identifikasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah terhadap  praktek  atau  batasan  perilaku yang  dilarang.  Penilaian  atas  tindakan dari  perilaku  baik  di  pasar  maupun dalam  proses  pengadilan harus  dapat ditentukan dengan mudah. 18
Pendekatan rule of reason adalah suatu  pendekatan  yang  digunakan  oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat  evaluasi  mengenai  akibat perjanjian  atau  kegiatan  usaha  tertentu, guna  menentukan apakah  suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. 19 Dalam  pendekatan rule  of reason ini,  suatu  perbuatan  yang dilarang  dilakukan  oleh  pelaku usaha, maka akan dilihat sejauh mana dampak dari  perbuatan  tersebut,  oleh  karena  itu diperlukan  pembuktian  lebih  lanjut apakah  perbuatan  tersebut  berakibat menghambat persaingan. Suatu perbuatan dalam  pendekatan rule  of reason ,  tidak  secara  otomatis  dilarang meskipun  perbuatan  yang  dituduhkan tersebut  kenyataannya  terbukti  telah dilakukan. Dengan  demikian  dalam
18 Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit . hal.61
19 Andi Fahmi Lubis, dkk Loc. Cit .
pendekatan  ini  memungkinkan lembaga otoritas persaingan usaha atau pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang maupun terhadap pasar. 20
Pendekatan per  se  illegal maupun rule  of  reason telah  lama diterapkan  untuk menilai  apakah  suatu tindakan  tertentu  dari  pelaku  bisnis melanggar Undang-Undang Antimonopoli di  Amerika  Serikat. Pendekatan per  se  illegal pertama  kali diterapkan  dalam  kasus Trans  Missouri v  United  States .  Dalam  kasus  tersebut, Hakim Peckham memberikan argmentasi  bahwa  pasal  I Sherman  Act secara  tegas  menyatakan  bahwa  semua kontrak yang menghalangi perdagangan, secara per se adalah melanggar undang- undang,  sehingga  perbuatan  tersebut adalah  illegal  menurut  pasal  I Sherman Act .  Hakim  tidak  perlu  membuktikan akibat-akibat ekonomis yang ditimbulkan  karena  perbuatan  membuat kontrak  yang  menghalangi  terjadinya perdagangan  dan  persetujuan  penetapan harga  semata-mata  adalah  perbuatan melanggar  undang-undang  secara per se. 21
Pendekatan rule  of  reason pertama  kali  dipergunakan  dalam  kasus Mitchel  v  Reynolds pada  tahun  1711.
20 Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit . hal.66
21 Johny Ibrahim,
Op. Cit . hal.139-140
Dalam  kasus  ini  hakim  memutuskan bahwa  tidak  semua  perjanjian  yang menghalangi perdagangan adalah melanggar  hukum,  hanya  perjanjian yang  tidak  masuk  akal  ( unreasonable ones )  saja  yang  melanggar  hukum.
Putusan  Mahkamah  Agung  Amerika Serikat  yang  menjadi landmark dalam penerapan  pendekatan rule  of  reason adalah  kasus Standard  Oil  Co.  of  New Jersey  v  United  State pada  tahun  1911. Dalam  kasus  ini Standard  Oil    Co . bersama 33 perusahaan lainnya  dituduh melanggar  pasal 1 dan 2 Sherman Act , antara  lain  bahwa  secara  bersama-sama membatasai  produksi  minyak  bumi untuk menentukan harga. Hakim Agung Amerika  Serikat  memutuskan  bahwa hanya perjanjian yang terbukti mematikan  persaingan  saja  yang dilarang,  sedangkan  perjanjian  yang mendukung  persaingan  tetap  berlaku. Sejak putusan tersebut, pendekatan rule of  reason sering  dipergunakan  untuk menjadi acuan apakah perbuatan tertentu bersifat  anti  persaingan  dan  merugikan masyarakat atau tidak. 22

## 2.4. Implikasi  Penerapan  Pendekatan
Per  Se  Illegal dan Rule  of  reason dalam  Hukum  Persaingan  Usaha di Indonesia
Sebagaimana  telah  dijelaskan diatas  bahwa Pendekatan per  se  illegal maupun rule  of  reason telah  lama diterapkan  untuk menilai  apakah  suatu tindakan tertentu  dari  pelaku  bisnis melanggar  Undang-undang  persaingan usaha. Keberadaan  kedua  prinsip tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk adopsi  hukum  sebagai terminologi- terminologi  hukum  persaingan usaha Amerika Serikat ( Sherman  Act )  pada Undang-Undang Persaingan  Usaha di Indonesia. Dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat,  pendekatan rule  of  reason dapat  dilihat  dari  ketentuan pasal- pasalnya,  yakni  pencantuman  kata-kata “yang  dapat mengakibatkan”  dan atau “patut  diduga”.  Kata-kata  tersebut mengharuskan perlunya  penelitian secara lebih  mendalam,  apakah  suatu tindakan  dapat  menimbulkan  praktek monopoli  yang bersifat  menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan per  se  illegal biasanya
dipergunakan  dalam  pasal-pasal  yang menyatakan  istilah  “dilarang”,  tanpa anak kalimat “…yang dapat mengakibatkan…”.  Oleh  karena  itu,
penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau kegiatan usaha, misalnya kartel  (Pasal  11)  dan  praktek monopoli
(Pasal  17)  dianggap  menggunakan pendekatan rule  of  reason .  Sedangkan pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan  harga  (Pasal  5)  dianggap menggunakan pendekatan per se illegal . Perlu  dipertanyakan  kembali, apakah  dalam  pembahasan Rancangan Undang-undang  tersebut  juga  mengkaji implikasi  hukum  atas  kata-kata “yang dapat  mengakibatkan”  maupun  “patut diduga”  tersebut?  Hal  ini  mengingat pembahasan  di  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  saat  itu  masih  diwarnai dengan retorika  melawan  pengusaha besar,  yang  menguasai  sektor-sektor ekonomi tertentu  dari  hulu  ke  hilir, dianggap  telah  merusak  perekonomian bangsa  dan merugikan  rakyat  banyak. Perancang  Undang-undang  cenderung untuk  lebih melimpahkan  penerapan alternatif dari kedua pendekatan tersebut kepada  KPPU, yang  dinyatakan  dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999. Tugas KPPU  antara lain  adalah  melakukan penilaian terhadap semua perjanjian dan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat.
Pendekatan per  se  illegal memiliki  beberapa  kelebihan  dan kekurangan dalam penerapannya.
Kelebihan  pendekatan  ini  antara  lain, 23
23 Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit . hal.61-62
pertama ,  adanya  kepastian  hukum terhadap  suatu  persoalan  persaingan yang  muncul. Kedua ,  suatu  perjanjian atau  kegiatan  yang  dilarang  secara per se hampir pasti merugikan dan merusak persaingan, maka tidak perlu melakukan pembuktian lebih lanjut yang memerlukan  waktu  dan  biaya  yang mahal. Ketiga , pendekatan per se illegal memudahkan otoritas  persaingan  usaha untuk  memutus  perkara  persaingan usaha, karena hukum  persaingan  usaha memiliki  daya  jangkau  yang  luas  yang memberikan  kebebasan  bagi  otoritas persaingan  usaha  dalam  hal  ini  KPPU untuk  menilai  apakah  seseorang dinyatakan melanggar atau menghambat persaingan. Disisi  lain  penerapan  yang berlebihan  terhadap  pendekatan per  se illegal dapat  menghalangi  perjanjian- perjanjian  antar  perusahaan  yang  tidak membahayakan atau bahkan mendukung persaingan ( overinclusion ). 24
Pendekatan per se illegal ditinjau dari  sudut  proses  administratif  adalah lebih mudah,  hal  ini disebabkan  karena metode  ini  membolehkan  pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan. Pembenaran  substantif
24 Johny Ibrahim, Op.Cit . hal.140
dalam ketentuan  yang  bersifat per  se illegal harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena  dapat  mengakibatkan  kerugian bagi  pesaing  lainnya  dan  atau konsumen.  Hal  tersebut  dapat  dijadikan oleh pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan
keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama ,  adanya  dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua , kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang
dilarang. 25
Penyelidikan terhadap ada
tidaknya pelanggaran
terhadap ketentuan hukum persaingan  melalui pendekatan per se illegal dianggap lebih memberikan  kepastian hukum.  Artinya, bahwa adanya larangan yang tegas dapat memberikan  kepastian bagi  pengusaha untuk  mengetahui  keabsahan suatu perbuatan. Contoh  kasus  dalam penerapan pendekatan per se illegal oleh KPPU adalah perkara Nomor 26/KPPU- L/2007 tentang adanya penetapan harga.
Kasus selengkapnya sebagai berikut : 26
Perkara KPPU No.26/KPPU- L/2007  ini  bermula  dari  laporan tentang adanya  penetapan  harga SMS  off-net.  Pelanggaran  tersebut dilakukan  oleh para  operator  jasa
25 Andi Fahmi Lubis, Op. Cit.
telekomunikasi  pada  periode  2004 sampai dengan 1 April 2008. KPPU menemukan  bukti  adanya  klausula perjanjian  kerja  sama  (PKS) Interkoneksi  yang  menyatakan bahwa  harga layanan  SMS  off-net berkisar  pada Rp.  250,00 – Rp. 350,00.  Tim  Pemeriksa  juga menemukan  beberapa  klausula penetapan  harga  SMS  tidak  boleh lebih rendah dari Rp. 250,00 dalam PKS Interkoneksi.  Komisi melihat adanya  dampak  atas  penetapan harga yang mengakibatkan kerugian konsumen  dihitung  berdasarkan selisih  penerimaan harga  kartel dengan penerimaan harga kompetitif  SMS  off-net  setidak- tidaknya sebesar Rp. 2.827.700.000.000). Dalam putusannya,  KPPU  menyatakan bahwa 6 (enam) operator telekomunikasi  melanggar  Pasal  5 UU  Nomor  5  Tahun  1999 dengan dijatuhi denda berkisar Rp. 4 Milyar sampai dengan Rp. 25 Miyar.
Untuk  membuktikan  adanya pelanggaran  terhadap  pasal  5  UU  No.5 Tahun  1999,  tentang  penetapan  harga dalam  kasus  diatas,  KPPU  hanya memerlukan  alat  bukti dokumen perjanjian penetapan harga diantara para operator  seluler tanpa  melihat  dampak dari  perjanjian  tersebut  terhadap persaingan.  Dalam  pendekatan per  se illegal ,  adanya  perjanjian  tertulis tersebut telah  dapat  membuktikan adanya  pelanggaran  terhadap  pasal  5 UU  No.25  Tahun  1999  karena  pasal tersebut  secara  tegas  menyatakan “Pelaku  usaha  dilarang  membuat
perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus dibayar  oleh konsumen  atau  pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.
Berbeda  halnya  dengan per  se
illegal ,  penggunaan  pendekatan rule  of reason memerlukan  pembuktian  dan mengevaluasi  mengenai  akibat  dari suatu  perjanjian,  kegiatan  atau  posisi dominan  tertentu  guna  menentukan apakah  suatu  perjanjian  atau  kegiatan tersebut  menghambat  atau  mendukung persaingan.  Hal  ini  memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Peran  hakim sangat  vital  dalam  menentukan  apakah suatu  kasus  menggunakan  pendekatan per  se  illegal atau  menggunakan pendekatan rule  of  reason. Karena dalam  praktik  bisnis  yang  mengarah kepada  monopoli  kerap  kali  mengalami perubahan  yang  merupakan  implikasi dari  perkembangan  dalam  bidang ekonomi, sosial dan politik.
Salah  satu  keunggulan rule  of reason adalah,  menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, apakah suatu tindakan  pelaku  usaha  memiliki implikasi  kepada  persaingan. 27 Disisi lain  pendekatan rule  of  reason
membutuhkan  waktu  lama  dalam membuktikan adanya  suatu  perjanjian, kegiatan  atau  posisi  dominan  yang menghambat persaingaan usaha. Dengan demikian,  kepastian  hukum  menjadi lama diperoleh pelaku usaha.
Pendekatan rule  of  reason dalam  UU  No.  5  Tahun1999  ditandai dengan adanya kalimat “dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha tidak  sehat”  atau  kalimat  “…patut diduga….”. Kata  “dapat” dalam kalimat “dapat mengakibatkan terjadinya praktek  monopoli…”    dapat  diartikan sebagai  potensi  dari  akibat  yang  akan ditimbulkannya.  Artinya  akibat  dari perbuatan  tersebut  belum  terjadi  atau belum tentu akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan  penelitian  yang  mendalam tentang  suatu  perjanjian  atau  kegiatan yang  dapat  mengakibatkan  praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha tidak sehat.
Standar rule  of  reason yang diterapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 mencakup  dua  unsur,  yaitu  unsur praktek  monopoli  dan  unsur  persaingan usaha tidak sehat. Kedua unsur tersebut mengandung  aspek  dampak  dari  suatu perjanjian  atau  kegiatan  usaha,  kedua adalah  aspek  cara  kegiatan  tersebut dilaksanakan.  Dalam  aspek  dampak, dapat  terjadi  penghambatan  terhadap
persaingan  dan  merugikan  kepentingan umum.  Untuk  menentukan  suatu perjanjian  atau  kegiatan yang  dilarang dapat  ditentukan  setelah  terjadi penghambatan persaingan. Dalam aspek cara, suatu perjanjian atau kegiatan yang dapat  dianggap  anti  persaingan  dan dilarang apabila perjanjian atau kegiatan tersebut  dilakukan  dengan  tidak  jujur dan melawan hukum.
Dalam  beberapa keputusannya, KPPU  melakukan  penyelidikan  atas perkara-perkara tertentu dengan pendekatan rule  of  reason ,  antara  lain adalah  perkara  tentang  Cineplex  21 dengan Putusan  Nomor:  05/KPPU-
L/2002. Kasus  tersebut  adalah  sebagai berikut : 28
Putusan  KPPU  No.  05/KPPU- L/2002  ini  bermula  dari  perkara yang melibatkan  beberapa  terlapor yang  merupakan  Group  21,  yaitu: PT Camila Internusa Film (terlapor I), PT Satrya Perkasa Esthetika Film (terlapor  II), dan  PT  Nusantara Sejahtera Raya (terlapor III). Dalam perkara  ini,  KPPU  memutuskan, bahwa  para  terlapor  (terutama terlapor  I  dan  II), dianggap menghalangi  konsumen  untuk memperoleh  jasa  penayangan  film dengan cara  bersaing  secara  sehat, atau membatasi pasar atau menghambat  pelaku  usaha bioskop lain,  yang  berpotensi  menjadi pesaingnya. Satu-satunya  dugaan yang  terbukti  adalah  mengenai kepemilikan  saham  mayoritas di beberapa  perusahaan  perbioskopan
di pasar terkait, sehingga salah satu terlapor dianggap  melanggar  Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999.
Untuk  membuktikan  bahwa pihak terlapor telah melanggar pasal 17, pasal 25 dan pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999  sebagaimana  kasus  diatas,  KPPU harus  melakukan Pemeriksaan meliputi pasar  produk,  yakni  jasa  penayangan film-film dari major  companies ,  dan pasar geografik yang meliputi Studio 21 yang  tersebar di  wilayah  Jakarta, Tangerang,  Bekasi  (Jabotabek), dan kota-kota  besar  lainnya, seperti Surabaya,  Semarang,  Bandung,  Medan, Denpasar,  dan  Makassar. Hal  ini  tentu saja  memerlukan  sumber  daya  yang kompeten  dalam  bidang  ekonomi  dan hukum.  Selain  itu  penelitian  tersebut juga  membutuhkan  waktu  dan  biaya yang relatif mahal.
2.5. Pendekatan Per  Se  Illegal dan Rule  of  Reason dalam  UU  No.  5 Tahun 1999
Secara  umum  hukum  anti monopoli  dan  persaingan  usaha  di berbagai  Negara  menetapkan  perbuatan penetapan  harga  secara  horizontal ( horizontal  price  fixing )  dan perjanjian yang bersifat  eksklusif  atau  memboikot pihak  ketiga  ( group  boycotts  or exclusionary crovisions ) termasuk
dalam  pendekatan per  se  illegal . 29
Penetapan  harga  secara  horizontal adalah  penetapan  harga  yang  dilakukan pelaku  usaha  yang  memproduksi  atau menjual  produk  atau  jasa  yang  sama, baik  dalam  menaikkan  harga,  mengatur maupun mematok harga dari barang atau jasa.
Larangan  yang  bersifat per  se illegal dalam  UU  No.  5  Tahun  1999,
antara lain perjanjian dan kegiatan yang secara  tegas  dilarang  dapat  ditemukan dalam :
a. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang
penetapan harga
b. Pasal  6 UU  No.  5  Tahun  1999 mengatur tentang  perjanjian
diskriminasi harga
c. Pasal  15 UU  No.  5  Tahun  1999 mengatur tentang perjanjian tertutup.
d. Pasal  24 UU  No.  5  Tahun  1999 mengatur
tentang
persekongkolan.
e. Pasal  25 UU  No.  5  Tahun  1999 mengatur
tentang
penyalahgunaan posisi dominan.
f. Pasal  26 UU  No.  5  Tahun  1999
mengatur tentang jabatan rangkap.
29 Mustafa Kamal Rokan, Op.Cit . hal.63-65
Terhadap  pasal-pasal  larangan yang  menggunakan  pendekatan per  se illegal diatas, apabila terjadi pelanggaran  maka  KPPU  cukup membuktikan  bahwa  telah  terjadi pelanggaran  saja  tanpa  perlu  melihat efek  dari  pelanggaran  yang  telah dilakukan  tersebut. Pelanggaran  terhada larangan  yang  bersifat per  se  illegal diatas,  secara  umum  ancaman  pidana pokoknya  lebih  rendah  dibandingkan dengan  pelanggaran  terhadap  larangan yang  bersifat rule  of  reason .  Hal  ini dapat dipahami karena pembuktian pada rule  of  reason lebih  rumit  daripada pembuktian pada per se illegal .
Pendekatan rule of reason dalam UU No. 5 Tahun 1999 memiliki ciri-ciri sebagai  berikut, 30 pertama ,  bentuk aturan menyebutkan adanya persyaratan tertentu  yang  harus  terpenuhi  sehingga memenuhi  kualifikasi  adanya  potensi praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat,  biasanya dalam bentuk anak kalimat “dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha tidak  sehat”. Kedua ,  dalam  aturan memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”. Ketentuan-ketentuan  yang menggunakan pendekatan rule of reason tersebut adalah :
30 Johny Ibrahim, Op. Cit . hal.227
1. Perjanjian
yang bersifat Oligopoli, dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999
2. Perjanjian  pembagian  wilayah pemasaran  atau  alokasi  pasar, dalam Pasal  9 UU  No.  5  Tahun 1999
3. Perjanjian yang  bersifat Kartel dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun
1999,
4. Perjanjian yang bersifat Trust dalam Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999.
5. Perjanjian yang bersifat Oligopsoni, Pasal  13 UU  No.  5 Tahun 1999.
6. Kegiatan  usaha  yang  melakukan praktek  monopoli, Pasal  17 UU No. 5 Tahun 1999.
7. Kegiatan  usaha  yang  melakukan praktek monopsoni, Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999.
8. Kegiatan  penguasaan  pasar, Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999.
9. Kegiatan menjual dibawah harga pokok, Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999
10. Jabatan rangkap dalam perusahaan-perusahaan
yang saling bersaing, Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999. Larangan jabatan rangkap  dalam  pasal ini  selain diatur dengan pendekatan per se
illegal juga  dengan  pendekatan rule of reason .
11. Penggabungan,  peleburan  dan pengambilalihan perusahaan lain, Pasal  28 UU  No.  5  Tahun 1999.

## BAB. 3  KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas,  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pendekatan per se illegal dan rule of reason pada  awalnya merupakan hasil  penafsiran  hakim  atas  hukum persaingan  di  Amerika  Serikat. Secara  konkrit,  penyelesaian  kasus yang  menggunakan  pendekatan per se  illegal lebih  cepat  dibandingkan dengan  kasus  yang  menggunakan rule  of  reason .  Penyelesaian  kasus yang  diduga  melanggar pasal-pasal yang  menggunakan  pendekatan rule of  reason , memerlukan  penelitian yang mendalam terhadap akibat dari perbuatan tersebut untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan  melanggar hukum  dan menghambat  persaingan.  Penelitian tersebut membutuhkan tenaga, waktu  dan  biaya  yang  lebih  mahal sehingga  tidak  efisien  sebagaimana tujuan  pembentukan  undang-undang persaingan usaha.

## 2. Ketentuan pasal-pasal  dalam  UU
No.5 Tahun1999 secara umum lebih banyak  menggunakan  pendekatan rule of reason dibandingkan dengan per  se  illegal .  Ketentuan  yang menggunakan  pendekatan per  se illegal hanya enam pasal, antara lain ketentuan  mengenai  penetapan harga, perjanjian tertutup,
persekongkolan, posisi dominan dan jabatan rangkap, selebihnya menggunakan rule of reason . Dalam undang-undang  tidak ada ketentuan yang secara normatif yang mengatur apakah suatu  aturan menggunakan pendekatan per se illegal atau rule of reason ,  oleh  karena  itu,  penilaian apakah  suatu  perjanjian,  kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan atau  persaingan  tidak  sehat,
merupakan tugas KPPU sebagaimana diatur Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1999 Andi  Fahmi  Lubis,  dkk,
Hukum Persaingan  Usaha  Antara  Teks  dan
Konteks , http://www.kppu.go.id/docs/ buku/buku_ajar.pdf
Bernard  L.  Tanya  dkk, Teori  Hukum – Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan Generasi , CV. Kita, Surabaya, 2006
Fendi  Setyawan, Demokrasi  Ekonomi Indonesia , Makalah  disampaikan dalam Program S-2 Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011. Hermansyah,
Pokok-Pokok  Hukum Persaingan  Usaha  di  Indonesia , Kencana, Jakarta, 2009.
Johny  Ibrahim, Hukum  Persaingan Usaha – Filosofi,  Teori  dan  Implikasi Penerapannya  di  Indonesia ,  Bayu Media, Malang, 2009
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep- Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,
Alumni, Bandung, 2002
Mustafa
Kamal Rokan , Hukum Persaingan  Usaha – Teori  dan Praktiknya  di  Indonesia ,  Rajagrafindo Persada, Jakarta,  2010,
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum ,  Prenada  Media  Grup,  Jakarta, 2009.
Sri  Redjeki  Hartono, Hukum  Ekonomi Indonesia , Bayumedia  Publishing,
Malang, 2007.
Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional , Alumni, Bandung, 1991.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
UU  No.  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## UU  No.  40  Tahun  2007  Tentang
Perseroan Terbatas (PT).

## BIODATA PENULIS
Supianto,  S.H.,  M.H .  adalah  dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Lahir  di  Sukarejo  pada  tanggal
7 April 1973. Memperoleh gelar Sarjana
Hukum dari Fakultas Hukum
Universitas  Islam    Jember (UIJ) 2007, dan gelar Magister Hukum dari Fakultas
Hukum  Universitas  Jember (UNEJ) tahun 2012.  Disamping  sebagai akademisi,  penulis  juga  menekuni profesi  sebagai  Advokat  sejak  tahun 2010. Penulis dapat dihubungi di alamat : supiantosh@yahoo.com ,  dan  No.  HP.
08155108868.