Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SKIN CARE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN RESMI DI MEDIA SOSIAL

## Zakiah, Hikmawati Ribi
Universitas Muhammadiyah Makassar zakiah@unismuh.ac.id

## Abstract
This study aims to determine how the form of consumer protection against the sale of skin care that does not have official permission on social media in the Consumer Protection Act in terms of enforcement supervision of official permission skincare. This type of research is Library Research and the research approach used is the normative approach yuirids.  The results of this study show that the results of this study indicate that in the legal protection for consumers against the sale of skin care that does not have official permission on social media, regulated in various laws such as Consumer Protection Law No. 8 of 1999, Health Law No. 36 of 2009, Criminal law and if  it  causes losses then it becomes the responsibility of  business actors who must  be responsible for providing  compensation  to  consumers  in  accordance  with  the  provisions  of  Article  19  of  the  Consumer Protection  Law  as  for  dispute  resolution  efforts  that  can  be  taken  by  consumers,  namely  through  dispute resolution in court and out of court.
Keywords: Protection Consumens, Skin Care, Social Media, Court.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk  perlindungan konsumen terhadap penjualan skin  care yang  tidak  memiliki  izin  resmi  di  media  sosial  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  hal pengawasan penindakan terhadap izin resmi skincare. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuirids.  Hasil penelitian ini menunjukkan  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap penjualan skin care yang tidak memiliki izin resmi di media sosial, diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan  seperti  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  No  8  Tahun  1999,  Undang-undang  kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan jika menimbulkan kerugian maka hal tersebut menjadi  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha  yang  harus  bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  terhadap konsumen  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  adapun  upaya penyelesaian  sengketa  yang  bisa  ditempuh  oleh  konsumen  yakni  melalui  penyelesaian  sengketa  dalam pengadilan dan luar pengadilan.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Perawatan Kulit, Media Sosial, Pengadilan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Pada  zaman  ini  manusia  berdampingan  dengan  teknologi  yang  semakin  canggih  seperti penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang dilakukan secara online di media sosial dengan kemudahan jual beli ini tentu memberi dampak positif seperti lebih menghemat waktu, lebih hemat biaya transport karena tidak berkunjung ke toko penjualan akan tetapi memberi dampak negatif  juga  yakni  banyaknya  beredar  barang-barang  yang  di  perjualbelikan  tanpa  izin  edar  karena kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait pelaku usaha dengan mudah melabeli jualanya tanpa memperhatikan kandungan-kandungan produk dalam jualanya seperti skincare
Di  Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  banyak  pemberitaan  dimedia  sosial  tentang penjualan produk-produk secara online yang tidak memiliki izin edar dalam bidang kesehatan seperti penjualan skincare dimana konsumenya adalah ibu rumah tangga serta remaja perempuan yang tertarik dengan alasan skincare yang ditawarkan murah, sedang viral atau di iklankan oleh influencer di media sosial. Keinginan ibu rumah tangga dan remaja untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala hal kesempatan  dimanfaatkan  oleh  sekelompok  pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan memproduksi  ataupun  memperdagangkan skincare yang  tidak  memenuhi  persyaratan  kepada masyarakat.  Mereka  akan  mudah  sekali  tertarik  untuk  membeli  produk skincare dengan  harga  yang murah  dan  cepat  terlihat  hasilnya.  Hal  ini  yang  membuat  mereka  mencari  jalan  alternatif  dengan membeli  produk  tersebut  walaupun  tidak  memenuhi persyaratan  dan  kosmetik  tersebut  dijual  secara bebas namun tidak ada nomor BPOM.
Dengan era perdagangan bebas ini berbagai jenis skincare yang beredar dan diiklankan dimedia sosial secara online para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk skincare untuk  menarik  konsumen  sebanyak-banyaknya.  Kesehatan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  setiap manusia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1992 “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara  sosial  dan  ekonomi”.  Menurut  pengertisn  tersebut  maka  kesehatan  harus  dilihat  sebagai  satu kesatuan  yang  utuh  terdiri  dari  unsur-unsur  fidik,  mental  dan  sosial  yang  berkontribusi  membentuk suatu kemungkinan untuk seseorang produktif dalam kehidupan sosial dan ekonominya.
Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak bagi kemanusiaan.  Untuk memperoleh  hidup  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  dan kecerdasan perlu penyesuaian barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik. 1
Para  pelaku usaha  atau  pembisnis  terutama  industri  obat  dan  makanan melihat  potensi  pasar atas produknya dengan jumlah konsumen yang banyak saling bersaing untuk menguasai pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan setinggi mungkin. Persaingan ini tidak lepas dari adanya kecurangan dari pelaku usaha atau pembisnis jahat. Pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pelaku usaha yang kuat, kerap sekali berpikiran pendek dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak benar walaupun dengan mengorbankan konsumen 2
Pasal  7  huruf  (a)  Undang  -  Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, menegaskan  yaitu  salah  satu  kewajiban  pelaku  usaha  yaitu  harus  beriktikad  baik  dalam  melakukan usahanya, antara lain tidak dibenarkan mencampurkan bahan kimia/bahan tidak layak edar pada produk
1 Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 1.
2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 169.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
obat serta mencantumkan kode yang mana produk obat di produksi pada kenyataannya tidak memenuhi standarisasi mutu pangan 3

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  penelitan  pustaka  (library  research) yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang fokus terhadap kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau  karya  tulis  ilmiah  lainnya   yang  relavan  dengan  topik,  fokus dan variabel  penelitian 4 Penelitian yang  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  mengkaji  hukum  yang dikonsepkan sebagai norma atau   kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang 5 pada pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yakni pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999. Adapun sumber data penelitian ini yakni sumber  data  primer  yakni  data  yang  menjadi  sumber  utama  dari  penelitian  pustaka  dengar  berbagai literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  dan  sumber  data  sekunder  yakni  sumber  utama  yang diperoleh  dari  berbagai  macam  sumber  yang  memuat  berbagai  informasi  yang  berkaitan  dengan penelitian ini dan tersier yang bersumber dari kepustakaan adapun teknik pengolahan dan analisis data yakni dengan meneliti dan menelaah data atau literatur yang berkaitang dengan penelitian penulis. Data yang sudah   terkumpul selanjutnya   diolah   dengan   mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusunnya secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjulan Skin Care yang tidak memiliki izin resmi di media sosial menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen
Perlindungan  hukum  adalah  konsep  yang  universal  dari  negara  yang  taat  hukum, perlindungan  hukum  terdiri  dari  perlindungan  hukum  preventif  dapat  dilihat  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan guna mencegah adanya pelanggaran untuk memberikan batas-batas dalam melakukan kewajibanya, sedangkan perlindungan represif adalah bentuk perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengekte karena adanya pelanggaran tersebut dimana perlindungan ini  merupakan  perlindungan  berupa  pemberian  sanksi  terhadap  pelanggaran  sanksi  yang  telah dilakukan  sedangkan  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  untuk  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 6 .
Rumusan pengertian perlindungan konsumen tersebut cukup memadai dimana ada kalimat yang  menyatakan  “  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum”  diharapkan  dengan perlindungan  konsumen  ini  dapat  menjadi  acuan  untuk  tidak  berlaku  sewenang-wenang  yang merugikan  pelaku  usaha  hanya  demi  untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen,  kesewenangan akan  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  oleh  karena  itu  diberikan  jaminan  kepastian  hukum perlindungan konsumen dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata 7 termasuk konsumen yang membeli skincare secara online di media sosial .
3 Undang-undang  perlindungan konsumen No 8 Tahun 199
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010,h 93
5 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2005, h 306
6 Ibid Hal 3
7 Ahmadi miru, Sutarman Yado, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers 2010 hal 1
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Tujuan  perlindungan  kepada  konsumen  adalah  meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen  serta  membuka  akses  informasi  tentang  barang  dan/atau  jasa  baginya  dan menumbuhkembangkan  sikap  prilaku  usaha  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab,  meskipun  antara pihak produsen dan konsumen hampir tidak pernah bertemu langsung karena adanya transaksi online akan  tetapi  tetap  menjadi  tanggung  jawab  produsen  untuk  memberikan  perlindungan  kepada konsumen 8 dijelaskan  dalam  pasal  8  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  diatur  mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni larangan memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai  dengan  standar  mutu  apabila  pelaku  usaha  memperdagangkan skincare yang  tidak  sesuai standar mutu secara online maka wajib untuk ditarik kembali dalam hal perlindungan konsumen atas skincare yang digunakan dan menimbulkan kerugian kepada konsumen maka pelaku usaha wajib mempertanggung  jawabkan  sesuai  dalam  pasal  19  Undang-undang  perlindungan  konsumen tanggung  jawab  pelaku  usaha  meliputi  tanggung  jawab  ganti  kerugian  atas  kerusakan,  tanggung jawab kerugian atas pencemaran dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumenya 9
Adapun  prinsip  prinsip  tanggung  jawab  hukum  perlindungan  konsumen  dapat  dibedakan sebagai berikut :
a. Kesalahan ( liability based on fault )
Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan  adalah  prinsip  yang  cukup  umum berlaku  dalam  hukum  pidana  dan  perdata,  prinsip  ini  dinyatakan  secara  hukum  jika  ada  unsur kesalahan  yang  dilakukanya  yang  lazim  dikenal  dengan  perbuatan  melawan  hukum  yang  harus terpenuhi empat pokok yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan adanya unsur kerugian yang diderita  dan  adanya  hubungan  kasualitas  antara  kesalahan  dan  kerugian,  yang  dimaksud bertentangan dengan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat, secara umum asas tanggung jawab ini dapat diterima bagi pelaku usaha  untuk  mengganti  kerugian  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  akibat  penggunaan  skincare yang tidak berizin.
b. Praduga selalu bertanggung jawab ( presumption of liabilty )
Prinsip  ini  menyatakan  tergugat  selalu  dianggap  bertanggungjawab  sampai  ia  dapat membuktikan ia tidak bersalah , jadi beban pembuktianya ada pada tergugat.
c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab( presumption of nonliability)
Prinsip  ini  kebalikan  dari  prinsip  kedua,  prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggung jawab ( presumption of nonliability) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
d. Tanggung jawab mutlak ( strict liability )
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas, ada pendapat yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor
8 Sitti Nurjannah,Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law, Jurnal Al-Daulah : Fakultas Syariah dan Hukum, 02 no 02 (2013) h.166
9 Ibid hal 125
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
yang menentukan namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya dalam keadaan force majeure.
e. Pembatasan tanggung jawab ( limitation of liability )
Prinsip  tanggung  jawab  dengan  pembatasan  ( limitation  of  liability )  sangat  disenangi  oleh pelaku  usaha  untuk  dicantumkan  sebagai  klausul  eksonerasi  dalam  perjanjian  standar  yang dibuatnya misalnya dalam perjanjian sewa baju adat, misalnya ditentukan bila baju tersebut rusak atau cacat perhiasan bajunya, maka konsumen hanya dibatasi kerugianya sebesar sepuluh kali harga baju  adat  tersebut.Prinsip  tanggung  jawab  ini  sangat  merugikan  konsumen  bila  ditetapkan  oleh pelaku  usaha skincare. Dalam Undang-undang  perlindungan  konsumen  seharusnya  pelaku  usaha skincare  tidak  boleh  secara  sepihak  menentukan  klausul  yang  merugikan  konsumen,  termasuk membatasi  maksimal  tanggung  jawabnya.  Jika  ada  pembatasan  mutlak  harus  berdasarkan  pada peraturan perundang-undangan yg jelas. 10
Aspek  perlindungan  konsumen  semakin  hari  semakin  penting  mengingat  makin  lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu memudahkan mobilitas dan eifisiensi konsumen dan produsen pelaku usaha Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera  dicari  solusinya  terutama  di  Indonesia,  mengingat  sedemikian  kompleksnya  permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas 11
Perlindungan hukum bagi konsumen Konsumen Terhadap Penjulan Skin Care yang tidak memiliki  izin  resmi  di  media  sosial  disamping  mempunyai  aspek  keperdataan  juga  mempunyai aspek  pidana.  Jelasnya  hak-hak  konsumen  yang  dirugikan  akibat  menggunakan  kosmetika  tanpa label dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak disebut  kata  “konsumen”.  Kendati  demikian,  secara  implisit  dapat  ditarik  beberapa  pasal  yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain 12 :
1) Pasal  204:  Barangsiapa  menjual,  menawarkan,  menyerahkan  atau  membagi-bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.
3) Pasal 205: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya  bagi  nyawa  atau  kesehatan  orang  dijual,  diserahkan  atau  dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan .
4) Pasal 359: Barangsiapa karena kealpannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun .
10 Celine Tri Siwi Kristiyanti ,Hukum perlindungan konsumen, Sinar grafika hal 95-97
11 Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Mandar  Maju,  Bandung, 2000, hlm. 33
12 Shirdarta , Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo hal 54
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
5) Pasal 360: Barangsiapa karena kealpannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama5  tahun atau kurungan paling lama1 tahun. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan.
6) Pasal 382 bis: Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan  perbuatan curang  untuk  menyesatkan  khalayak  umum  atau  seorang  tertentu  diancam,  jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama  1 tahun 4 bulan dan denda banyak Rp 900.
7) Pasal 383: Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, seorang penjual yang  berbuat  curang  terhadap  pembeli:  (1)  karena  sengaja  menyerahkan  barang  lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.
8) Pasal 390: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  secara  melawan  hukum,  dengan  menyiarkan  kabar  bohong  yang  menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 13
Dengan  demikian  perlindungan  hukum  bagi konsumen  terhadap  penjualan skincare yang tidak  memiliki  izin  resmi  di  media  sosial  dapat  diajukan  melalui  gugatan  pidana  dan  perdata berdasarkan  Pasal  204,205,  359,  360,  382,  383,  390  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau berdasarkan  Pasal  1365 Burgerlijk  Wetboek “setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”
Berdasarkan  Pasal  28  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  terkait  dengan akuntabilitas  dengan  bukti  terbalik,  Ganti  rugi  ini  dapat  berupa  pengembalian  uang,  penggantian barang/jasa  yang  sejenis,  perawatan  kesehatan  atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  61  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  mengenai  pemberian  ganti  rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dan dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukannya ke badan peradilan di tempat  kedudukan  konsumen  sesuai  dengan Pasal  23  dan Pasal  62  Undang-undang  Perlindungan Konsumen.
Selain  itu  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  perlindungan  kosumen  terhadap  skincare tanpa izin resmi yakni  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu dengan Pasal 196 dan pasal 197 yang berbunyi “  Pasal 196 Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan  atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar  dan  atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatn dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
13 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
98 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjaran paling lama 10 sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dan pasal 197 “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat  atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  lima  belas  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
Adapun  perlindungan  hukum  yang  represif  terhadap skincare yang  tidak  memilik  izin  di media sosial melalui upaya hukum pelaporan :
a) Aparat Kepolisian
b) Cekrekening.id
c) Lapor.go.id
d) Layanan.kominfo.go.id
Pelaku usaha harusnya dalam melakukan penjualan skincare secara online di media sosial harus memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai skincare yang diperjualbelikan di media sosial dan sesuai standar mutu yang berlaku sesuai dengan aturan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi  “Pelaku usaha yang  menawarkan  produk  melalui  Sistem  Elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

## 2. Upaya Hukum Konsumen Yang Dirugikan Akibat Menggunakan Skin Care yang tidak memiliki Izin Resmi di Media Sosial
Setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan skincare yang tidak memiliki izin  resmi  di  media  sosial  dan  hak-haknya  telah  dilanggar  oleh  produsen  pelaku  usaha  dapat mengajukan  gugatan  sengeketa  konsumen  baik  perdata  maupun  pidana  maupun  dalam  lingkup administarsi  negara 14 Masalah  penyelesaian  sengketa  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen diatur secara khusus dalam BAB X, dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48.
Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, menyebutkan bahwa gugatan pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
b. Sekelompok konsumen yang mempunnai kepentingan yang sama
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat
d. Pemerintah  dan  atau  instansi  terkait  apabila  barang  atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  47  dan  48  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dijelaskan bahwa sengeketa konsumen dapat diajukan melalui dua cara yaitu:
1) Penyelesaian sengketa dalam pengadilan
14 Ibid hal 165.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Pada  Pasal  45  ayat  (4)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  tahun  1999, “Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa artinya penyelesaian sengketa konsumen melalui  pengadilan  hanya  dimungkinkan  apabila  para  pihak  belum  menyelesaikan  sengketa diluar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

## 2) Penyelesaian sengketa luar pengadilan
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menutup kemungkinan dilakunnya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa  melalui  pengadilan  atau  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dan  sepanjang  tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dari penjelasan Pasal 45 Ayat (2)  Undang-  Undang  Perlindungan  Konsumen,  dapat  diketahui  bahwa  Undang-  Undang Perlindungan  Konsumen  menghendaki  agar  penyelesaian  damai,  merupakan  upaya  hukum yang justru terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan 15 adapun alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 “ alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,negosiasi  mediasi  konsiliasi  dan penilaian ahli
a) Konsultasi
Konsultasi  merupakan  tindakan  yang  bersifat  personal  antara  satu  pihak  tertentu  yang disebut  dengan  klien  dengan  pihak  lain  merupakan  konsultan  yang  memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan kebutuhan klienya, pendapat tersebut bebas tidak mengikat untuk menerima pendapatnya atau tidak.
b) Negosiasi
Negosiasi  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  paling  sederhana  penyelesaian  sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak (Negosiasi) sebagai tahap pertama, tanpa melibatkan pihak lainnya manakala penyelesaian sengketa melalui perundingan tidak berhasil, maka atas kesepakatan bersama para pihak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau  seorang  atau  lebih  penasihat  ahli  sebagai  seorang  konsiliator,  maupun  seorang mediator 16
c) Mediasi
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga tersebut netral dan tidak  memihak kepada  salah  satu  pihak,  masuk dan melibatkan  diri  dalam  sengketa  yang
15 Susanti  Adi  Nugroho,  Proses  Penyelsaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum  Acara  Serta Kendala Implementasinya, Kencana, 2008 hal 99
16 Ibid hal. 251
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
sedang  berlangsung  memfasilitasi  para  pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa  itu  secara damai, pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan istilah mediator. 17
d) Konsiliasi
Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dengan cara ini memiliki banyak  kesamaan  dengan  arbitrase,  dan  juga  menyerahkan  keada  pihak  ketiga  untuk memberikan  endapatna  tentang  sengketa  yang  dismpaikan  oleh  para  pihak.  Walaupun demikian,  pendapat  dari  konsiliator  tersebut  tidak  mengikat  sebagaimana  mengikatnya putusan arbitrase
e) Penilaian ahli/arbritrase
Yang dimaksud  dengan  penilaian  ahli  adalah  pendapat  hukum oleh  lembaga  arbritase. Dalam  pasal  1  ayat  8  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  “Arbitrase  adalah  cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap penjualan  skin  care  yang  tidak  memiliki  izin  resmi  di  media  sosial,  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  No  8  Tahun  1999,  Undang- undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan jika menimbulkan kerugian maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggungjawab memberikan  ganti  rugi  terhadap  konsumen  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  adapun  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  bisa  ditempuh  oleh  konsumen yakni melalui penyelesaian sengketa dalam pengadilan dan luar pengadilan.

## DAFTAR REFERENSI
Aa  Putri  Ganitri  ,  I  Ketut  Westra  Windrahayu  Widiarta, Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia, fakultas hukum Universitas Udayana,Bali.2020 Ahmadi miru, Sutarman Yado, Hukum Perlindungan Konsumen , Rajawali Pers ,Semarang. 2010
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. 2008
D.Y.  Witanto, Hukum  Acara Mediasi  dalam Perkara  Perdata  di Lingkungan Peradilan  Umum  Dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , Alfabet ,Bandung.2011.
Febri Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia , Journal Of Judical Review Vol 22 No 1 2020
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Citra Aditiya Bakti, Bandung. 2008.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media , Malang.2005.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
17 D.Y.  Witanto,  Hukum  Acara  Mediasi  dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Alfabet 2011, hal 87.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VI , Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010.
Sitti  Nurjannah, Harmonisasi  Prinsip-prinsip  Hukum  Kontrak  Melalui  Choice  Of  Law ,  Jurnal      Al- Daulah : Fakultas Syariah dan Hukum, 02 no 02 .2013
Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelsaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum  Acara  Serta Kendala Implementasinya , Kencana, Jakarta. 2008