## PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN: ANALISA TERHADAP ALASAN DAN FAKTOR CERAI GUGAT PADA TAHUN 2019
Imam Hafas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia e-mail: imamhafaz02@gmail.com Info Artikel Abstract Diajukan: 11-29-2021 Diterima: 12-29-2021
Diterbitkan: 3-9-2022
Keywords: divorce, factor, Islamic law, positive law
Kata kunci: perceraian, faktor, hukum Islam, hukum positif Divorce  become  one  of  the  indications  that  are  able  to  damage  the  bond  of marriage.  In  this  case  is  a  divorce  case  that  has  increased  quite  significantly,  the presence of reason, for the dominant as well as the factors that affect the attitude of the  wife  to  initiate  divorce  in  Pamekasan  Regency.  Methods  a  qualitative  field research  (field  research)  with  the  sociological  approach,  the  use  of  data  with  the primary  data  source,  secondary  as  well  as  the  collection  of  data  through observation, interview, and documentation as well as data analysis with descriptive analysis with the groove of thinking inductive. The results of the study show that the divorce case is dominated by the contested divorce by reason of the dominate, i.e. the growth of disharmony, discord and strife, the absence of responsibility, the presence of  a  third  party,  the  immorality,  the  presence  of  an  arranged  marriage,  forced marriage, and the increasing awareness of the wife of the role and rights in a family setting.

## Abtrak
Perceraian menjadi salah satu indikasi yang mampu merusak ikatan perkawinan.
Dalam  hal  ini  adalah  perkara  perceraian  yang  mengalami  peningkatan  cukup signifikan,  adanya  alasan,  sebab  dominan  serta  faktor  yang  mempengaruhi  sikap para  istri  melakukan  perceraian  di  Kabupaten  Pamekasan.  Metode  kualitatif dengan  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  pendekatan  sosiologis, penggunaan data  dengan  sumber data primer,  sekunder  serta  pengumpulan data melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  serta  analisis  data  dengan deskriptif  analisis  dengan  alur  berfikir  secara  induktif.  Hasil  kajian  menunjukkan bahwa  kasus  perceraian  didominasi  oleh  cerai  gugat  dengan  alasan  yang mendominasi yaitu tumbuhnya ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran, tidak  adanya  tanggung  jawab,  adanya  pihak  ketiga,  tindakan  amoral,  adanya perjodohan, kawin paksa, dan meningkatnya kesadaran para istri atas peran dan hak dalam tatanan keluarga.

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan tali dalam ikatan yang sah dan sakral  dalam membangun keluarga bahagia serta  untuk memperoleh keturunan . Perjalanan hidup manusia tidak akan  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  ada  kesinambungan  dan  keterikatan  yang  sah antara pria dan wanita yaitu dengan adanya sebuah ikatan perkawinan (Dahwadin, et al. 2018).  Perkawinan  pada  hakikatnya  adalah  bertemunya  dua  insan  yang  sama-sama mempunyai sebuah harapan serta sebuah pandangan hidup yang searah, yaitu dengan sebuah  tujuan  untuk  mendapatkan  keturunan  sebagai  kelangsungan  kehidupan  dan menjadi  keluarga  yang  bahagia  (Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, 1974).
Seiring  dengan  hal  yang  sedemikian,  maka  dapat  ditafsirkan  bahwa  ikatan perkawinan  mempunyai  tujuan  untuk  membangun  sebuah  keluarga  yang  kekal  dan bahagia serta tidak lepas atau putus ditengah jalan. Karena pada hakikatnya perkawinan mempunyai  asas  berupa  sebuah  ikatan  yang  sangat  kuat (mitsaqan  ghalidzan). Hal  ini
adalah  sebuah  kewajaran,  mengingat  bahwa  perkawinan  tersebut  mempunyai  makna yang konprehensif, yaitu sosial, individu, dan agama (Aseri, 1974).
Setiap  insan  atau  individu  manusia  pasti  mempunyai  cita-cita  agar  ikatan perkawinan  dapat  berlangsung  sampai  akhir  hayat  dan  tidak  putus,  dan  tidak  adanya kehendak  terputus  ditengah  jalan.  Dimana  ikatan  pernikahan  adalah  hal  yang  sangat disegani dalam agama Islam. Namun, terkadang suatu ikatan perkawinan dapat terputus oleh beberapa faktor tertentu yang bisa memutus ikatan dalam keluarga, dari beberapa sebab  atau  faktor  dapat  terlihat  dari  sepanjang  sejarah  kehidupan  manusisa  (Tutik, 2008).
Ikatan  pernikahan  juga  tidak  jarang  berujung  pada  sebuah  perceraian.  Dimana perceraian  terkadang  menjadi  salah  satu  pilihan  yang  dilakukan  oleh  beberapa pasangan  dan  bahkan  tidak  dapat  di  hindari,  khususnya  dalam  hubungan  keluarga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, baik secara hukum Islam maupun hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia  menunjukkan  jalan  sesuai  dengan  permasalahan dan sebab yang melatar belakanginya. Perceraian di dalam Islam dikenal dengan sebuah istilah thalaq, yaitu  melepaskan  sebuah  tali  pernikahan , pemutusan  atau  pelepasan sebuah  ikatan  dengan  menggunakan  ucapan  atau  perkataan  yang  sudah  ditentukan (Abdurrahman al-Jaziri, n.d.).
Beberapa tahun terakhir, kasus perceraian yang ada di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2014 kasus perceraian mencapai angka 344.237 kasus perceraian. Berbeda dengan tahun 2015 dan tahun 2016 yang tahun semakin meningkat dari jumlah tahun 2014.  Pada  tahun  2015  angka  perceraian  mencapai  347.256  kasus  dan  di  tambah dengan  meningkatnya  angka  perceraian  di  tahun  2016  yang  mencapai  365.633  kasus (Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2017).
Melihat keseluruhan dari jumlah kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh Pengadilan Agama di 34 provinsi di bawah Mahkamah Agung, dimana penyumbang terbesar  terdapat  pada  provinsi  Jawa  Tengah  dengan  angka  79.047  ribu  kasus  pada tahun  2017,  hal  serupa  juga  terdapat  pada  provinsi  Jawa  Barat  dengan  jumlah  kasus perceraian sebanyak 69.857 ribu, dan ditambah lagi dengan kasus perceraian yang lebih tinggi  yaitu  terdapat  pada  provinsi  Jawa  Timur  dengan  kasus  perceraian  sebanyak 84.839 ribu kasus (Hibatullah, 2018).
Kasus perceraian yang ada di tiga provinsi, Jawa Timur menempati angka tertinggi, yang mana kasus perceraian yang berada di provinsi Jawa Timur kian meningkat, pada tahun 2018 angka perceraian mencapai 88.955 kasus perceraian, dari angka perceraian tersebut  cerai  gugat  masih  berada  di  angka  tertimggi  yaitu  62.165  kasus  dan  26.790 kasus  cerai  talak  (Kementerian  Agama,  2019).  Kasus  cerai  gugat  masih  tetap  dalam angka dominan dalam menempati angka perceraian, dimana hal yang demikian menjadi salah satu pembenahan terhadap pemerintah yang bersangkutan.
Berbicara  tentang  kasus  perceraian  yang  akan  menjadi  pusat  penelitian  adalah kasus  perceraian  yang  berada  di  Kabupaten  Pamekasan,  yakni  tingginya  kasus  cerai gugat yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan, kasus perceraian di Kabupaten Pamekasan  pada  tahun  ke  tahun  kian  meningkat  yaitu  pada  tahun  2017  angka perceraian  mencapai  1.324  kasus,  diantaranya  507  kasus  talak  dan  817  kasus  cerai gugat.  Pada  tahun  2018  angka  perceraian  yang  berada  di  Pamekasan  sebanyak  1.371 kasus  perceraian,  di  antaranya  507  kasus  cerai  talak  dan  864  kasus  cerai  gugat (Hibatullah, 2018: Aminuddin, 2018).
Panitera  hukum  Pengadilan  Agama  Pamekasan  Hery  Kushendar  memaparkan bahwa  perceraian  yang  berada  di  Pamekasan  sangat  bervareasi.  Mulai  dari  adanya perbuatan  yang  dilarang  agama  (zina,  mabuk,  dan  judi),  meninggalkan  salah  satu  dari
pasangan,  di  penjara,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  poligami,  adanya  kecatatan, perselihan dan pertengkaran terus-menerus, pemaksaan dalam melakukan perkawinan, dan  masalah  perekonomian.  Sedangkan  di  tahun  2019  pada  bulan  januari  hingga desember  angka  perceraian  mencapai  1.569  kasus,  yang  meliputi  534  kasus  talak  dan 1.035 kasus cerai gugat (Rifqi, 2020).
Berbicara  tentang  kasus  perceraian  yang  ada  di  Kabupaten  Pamekasan  tahun 2019,  yang  banyak  diduduki  oleh  kalangan  pemuda  yang  umur  pernikahannya  bisa dikatakan masih seumur jagung, dengan arti lain masa pernikahan yang dijalani masih sangat muda.  Hal ini menunjukkan bahwa  kesiapan mental dan  lain sebagainya masih sangat minim. Kasus yang terjadi bisa ditarik kesimpulan bahwa peran orang tua untuk tidak  terburu-buru  menikahkan  anaknya  dalam  usia  muda  sangatlah  penting.  Hery Kushendar  sebagai  Panitera  Hukum  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Pamekasan memberikan  tanggapan  bahwa  maraknya  perceraian  di  Pamekasan  didominasi  oleh pasangan muda yang masa pernikahannya masih seumur jagung yang di latar belakangi oleh ketidak-siapan mental dan masih belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.
Mengacu  pada  dinamika  dan  realita  yang  ada  dikalangan  masyarakat menunjukkan  bahwa  peran  orang  tua  dan  aparat  yang  berwenang  dalam  melakukan bimbingan terhadap anak untuk mampu memahami arti pernikahan yang akan dijalani dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Berdasarkan dari uraian di atas, tentang kasus perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019. Maka hal yang dapat dijadikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah perihal apa alasan atau penyebab dominan perceraian di Kabupaten Pamekasan tahun 2019?, Apa faktor yang mempengaruhi sikap para istri untuk mengajukan cerai gugat di Kabupaten Pamekasan  pada  tahun  2019?.  Dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menguraikan tentang alasan dan penyebab dominan perceraian di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 dan ntuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sikap para istri dalam mengajukan cerai gugat di Kabupaten Pamekasan.

## Metode
Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (field  reseacrh) yaitu  pengambilan  data  dari  tempat  atau  lokasi  yang  akan menjadi  pusat  penelitian  dari  permasalahan  atau  perihal  yang  akan  diselidiki  (Hadi, 1995).  Sosiologis  ( sociological  approach )  menjadi  pendekatan  dalam  penelitian  yang bersifat  empiris  teoritis,  yaitu  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  didasarkan  pada  suatu observasi  terhadap  suatu  kenyataan  dengan  menyusun  abstraksi  dari  hasil  penelitian tersebut (Badruzaman, 2000). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2001). Yaitu data yang didapat dari Pengadilan  Agama  (hakim  dan  panitera  hukum),  Kantor  Urusan  Agama,  dan  Penyuluh Agama  yang  ada  di  Kabupaten  Pamekasan.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  adalah data atau bahan yang menjadi penyokong terhadap data primer atau data utama dalam penelitian (Sugiyono, 2001: 225).
Adapun metode pengumpalan data menggunakan metode observasi (Albi Anggito, A.  &  Johan  Setiawan,  2018).  yang  selanjutnya  di  analisis  untuk  dapat  mendapatkan sebuah  kesimpulan  awal  dari  hasil  pengamatan  di  lapangan  (Adi,  2004).  Metode wawancara yaitu suatu metode yang menghubungkan  tanya jawab dari peneliti dengan subyek/informan yang dilakukan secara sistematis, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur (Arikunto, 1992). Serta bentuk dokumentasi yang dilakukan yaitu untuk penyempurnaan data dari hasil observasi dan wawancara (Arikunto, 1992: 236).  Sedangkan  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  yaitu  sebuah penelitian  yang  mempunyai  tujuan  untuk  menggambarkan  suatu  persoalan  sampai
bersifat  faktual  atau  nyata  (  Nawawi,  1993).  Dengan  menggunakan  rangkaian  berfikir secara  induktif,  yaitu  suatu  bentuk  akhir  yang  general  dari  data  yang  kasuistik (penelitian sebab-sebab “kasus-kasus”). Peneliti juga menggunakan deskriftif yaitu studi kasus  yang  merupakan  suatu  pendekatan  yang  dipakai  untuk  menelaah  secara  benar dan  juga  memakai  suatu  bentuk  kajian  untuk  menkrucutkan  serta  memusatkan  pada satu masalah secara rinci (Muhadjir, 1996).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perceraian dan Konsepsi Cerai Gugat
Secara  harfiah,  perihal  istilah  percaraian  bersumber  dari  bahasa  Arab  yaitu thalậq atau ithlậq yang artinya bebas dari ikatan atau bercerai  (Munawwir, 1997). Talak  adalah  melepaskan  tali  ikatan  dalam  suatu  hubungan  (Wahab,  2009).  Talak yang dimaksudkan adalah bebas dari ikatan perkawinan (Rasid, 1976) dan lepasnya hubungan pernikahan (Sahrani, 2013) (Al-Hamdani, 2002) atau bubarnya hubungan suami istri (Hasan, 2011).
Perceraian  adalah  bagian  dari  pernikahan.  Oleh  sebab  itu,  perceraian  tetap diatur dalam undang-undang perkawinan. Dimana hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya dalam satu jenis, akan tetapi berlaku di berbagai peraturan yang berlaku (Latief, 1985). Seperti yang telah dijabarkan bahwa perceraian terjadi karena  adanya  sebuah  pernikahan,  karena  perkawinan  adalah  mula  dari  sebuah hidup  bersama  antara  suami-istri  serta  perceraian  merupakan  akhir  dari  ikatan perkawinan tersebut.
Perceraian dalam UU No.1/1974 adalah sebagai suatu norma hukum tentang perceraian  yang  memperlihatkan  adanya  tindakan  hukum  yang  dapat  dikerjakan oleh  pihak  suami  atau  istri  untuk  menyudahi  suatu  hubungan  keluarga  serta menampakkan  sebuah  kejadian  hukum  yang  memutus  suatu  ikatan  suami-istri dengan adanya kematian yang menjadi ketetapan hukum Tuhan Yang Maha Kuasa, serta putusan pengadilan yang menjadi ketetapan hukum dalam perkara perceraian (Syafiuddin, 2014).
Islam  menginginkan  perkawinan  itu  kekal  di  antara  suami  dan  istri sebagaimana yang telah menjadi definisi perkawinan itu sendiri. terkecuali adanya faktor yang susah untuk dihindari, yaitu sebuah sebab atau faktor  maut dari salah satu  pihak  suami  atau  istri.  Itulah  sebabnya,  dalam  melakukan  perkawinan  tidak disahkan  dan  tidak  dibenarkan  jika  hanya  untuk  kesenangan  semata.  Pada kenyataannya, agama Islam tidak mempatenkan sebuah perkawinan dan juga tidak mempergampang perceraian (Latief, 1985: 28-29).
Perceraian  dalam  doktrin  hukum  pada  pendapat  Subekti  merupakan  suatu peniadaan  ikatan  perkawinan  dengan  vonis  hakim  dan  atau  gugatan  atau permohonan  pada  suatu  perkawinan  (Subekti,  1985).  Suatu  perkawinan  akan lenyap apabila disela-sela atau di tengah perjalanan terjadi sebuah perceraian atau pelepasan  ikatan.  Namun,  ketika  melihat  dari  permasalahan  dan  inti  dari  pokok masalah  serta  maksud  dari  perkawinan.  Maka  dapat  dimengerti  bahwa  menjalani hidup tentu tidak selalu berada pada kondisi nyaman dan tenang, akan tetapi juga terdapat suatu kesalahpahaman atau kelalaian dalam tanggungjawab dan kewajiban antara keduanya (Syafiuddin, 2014: 21).
Secara internal pada suatu unsur hukum yang terdapat pada perkawinan, yang tergolong pada sistem perceraian adalah dasar atau asas hukum itu sendiri. Adapun asas (dasar) atau prinsip merupakan suatu yang mampu diletakkan sebagai lapisan bawah  atau  pondasi  untuk  meletakkan  atau  merujukkan  suatu  hal  yang  mau dijelaskan (Syafiuddin, 2014: 27). Asas suatu hukum merupakan jantung dari kaidah
hukum,  karena  ketentuan  tersebut  adalah  suatu  dasar  yang  cukup  luas  bagi tumbuhnya  peraturan  hukum.  Intensitas  hukum  tidak  pernah  lenyap  dengan mencetuskan  suatu  norma  hukum  yang  baru,  tetapi  hal  itu  tetap  memunculkan suatu  hukum  yang  seterusnya  (Satjipto,  1986).  Keberadaan  asas  hukum  adalah conditio  sine  quanon atau  syarat  mutlak  bagi  suatu  hukum,  karena  asas  hukum menyimpan suatu ajaran yang benar, yang memusatkan pada suatu proses hukum yang  memuat  nilai  filosofis  yang  berkeadilan  serta  nilai  sosiologis  yang  memuat nilai kebudayaan, serta nilai yuridis dari hukum yang berlaku (Soejadi, 1999). Suatu sistem dalam hukum yang ada, dimana asas sebagai suatu kaidah yang fundamental, sehingga  ketentuan  tersebut  pada  pelaksanaannya  harus  dikhususkan  dengan menunjukkan  terhadap  kondisi  yang  nyata.  Kaidah  dalam  aturan  yang  spesial  ini, lahir dari suatu rancangan hukum yang dirancang lebih konkrit, yang memberikan pijakan lebih jelas terhadap suatu tindakan (J.J.H. Bruggink, 1996).
Dalam bagian umum dijelaskan  tentang suatu asas hukum terkait perceraian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu asas sukarela, asas partisipasi  keluarga  dan  dicatat,  asas  monogami,  asas  perceraian  dipersulit,  asas kematangan  calon  dan  asas  memperbaiki  derajat  kaum  wanita  (Syafiuddin,  2014: 35-36).
Perceraian dalam hukum Islam yang dilihat dari kemaslahatannya serta dilihat dari  kemudharatannya,  maka  hukum  perceraian  tersebut  di  bagi  menjadi  lima hukum  (Ayyub,  2006:  208-210).  Yaitu.  Pertama  wajib,  apabila  suami  atau  istri terjadi  perselisihan  yang  terus-menerus,  yang  tidak  menuai  suatu  keharmonisan dalam hubungan  keluarga dan tidak adanya jalan lain yang dapat ditempuh  selain perceraian.  Kedua  makruh , apabila  dilakukan  tanpa  ada  tuntutan  dan  kebutuhan dari  salah  satu  pihak.  Ketiga  mubah,  apabila  perceraian  yang  dilakukan  karena adanya  kebutuhan.  Seperti  buruknya  atau  tidak  baiknya  akhlaq  istri  serta hancurnya  lingkungan  istri  yang  menghadirkan  kemudaratan  dan  atau  hilangnya tujuan  perkawinan  itu  sendiri.  Keempat  sunnah,  apabila  seorang  suami  tidak mampu  memberikan  nafkah  kepada  istrinya  atau  sebaliknya  yaitu  istri  yang  tidak dapat  menjaga  martabat  dan/atau  istri  yang  melalaikan  hak  yang  dimiliki  Allah SWT,  yang  telah  menjadi  kewajiban  kepadanya.  Kelima  mahzhur  yaitu  perceraian yang  terjadi  ketika  istri  sedang  dalam  keadaan  haid,  perceraian  ini  juga  disebut dengan talak bid’ah.
B. Data Perceraian serta Alasan dan Faktor Perceraian
Perkara  perceraian  di  Indonesia  sudah  tidak  lagi  menjadi  rahasia  umum, ketika melihat kasus perceraian yang ada selalu mengalami peningkatan dari  tahun ke  tahun.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  data  yang  ada  pada  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Data Perceraian di Indonesia pada tahun 2016 – 2019 (Mahkamah Agung, 2019) Perkara Tahun Angka Perceraian 2016 374.716 2017 400.440 2018 462.019 2019 510.403
Dari  tabel  di  atas  tentang  kasus  perceraian  yang  ada  di  Indonesia  yakni menunjukkan  bahwa  pada  setiap  tahun  sejak  tahun  2016  sampai  dengan  2019 mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  6%  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2017.
Kenaikan  tersebut  juga  ditampakkan  oleh  kasus  perceraian  yang  juga  mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 sebesar 13% serta pada tahun 2019 yang juga mengalami peningkatan yakni sebesar 9%.
Tabel 2. Angka Perceraian di tiga Provinsi (Mahkamah, Agung 2019) Provinsi Perkara Tahun Angka Presentase Jawa Tengah Perceraian 2019 81.821 0% Jawa Barat Perceraian 2019 82.648 1% Jawa Timur Perceraian 2019 95.552 14%
Berbicara tentang kasus perceraian dari seluruh Indonesia dan dari beberapa provinsi yang ada pada  tahun 2019 di atas menunjukkan pada suatu  kondisi yang dramatis.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  data  yang  pada  setiap  tahun  selalu  mengalami kenaikan.  Dimana  kenaikan  tersebut  adalah  sebuah  bentuk  dari  suatu  dinamika kehidupan keluarga yang tidak menuai keserasian yang disebabkan oleh beberapa alasan yang menyokongnya.
Melihat  perkara  perceraian,  khususnya  perceraian  yang  ada  pada  ranah Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan. Dari hasil wawancara di Pengadilan menunjukkan bahwa sejak dari tahun 2016 sampai dengan  tahun  2019  angka  perceraian  mengalami  peningkatan  yang  cukup memprihatinkan. Dimana hal ini ditunjukkan dan dapat dilihat dari tabel yang ada dibawah ini, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3. Angka Perceraian Pengadilan Agama Pamekasan 2016 – 2019
(Pengadilan Agama Pamekasan, 2019) Bulan 2016 2017 2018 2019 CT CG CT CG CT CG CT CG Januari 60 64 39 68 44 66 48 93 Februari 37 70 55 66 48 70 47 95 Maret 57 81 39 88 38 60 33 69 April 38 44 35 64 47 59 42 83 Mei 42 49 35 70 38 71 38 61 Juni 34 64 41 39 27 55 28 44 Juli 23 32 40 67 51 78 66 98 Agusttus 29 57 37 91 52 94 39 108 September 52 68 46 85 31 70 42 86 Oktober 54 49 40 45 48 89 53 108 November 48 77 58 79 52 71 52 93 Desember 37 57 42 55 31 81 46 97 Jumlah 511 730 507 817 507 864 534 1.035 1.241 1.324 1.371 1.569
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  di  jabarkan  bahwa  angka  perceraian  dari tahun  2016  –  2019  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  pesat.  Hal  ini menandakan  bahwa  perceraian  yang  ada  di  Indonesia  masih  mengalami peningkatan  yang  drastis.  Salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu faktor perselisihan yang terus-menerus, ekonomi,  serta  gangguan  dari  pihak  ketiga,  baik  dari  keluarga  sendiri  atau  dari pihak luar.
Perceraian  pada  tahun  2016  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Agama Pamekasan  yang  meliputi  dari  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  adalah sebanyak 1.241 kasus, 511 cerai talak dan 730 cerai gugat. Pada tahun 2017 kasus perceraian  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan  sebanyak  1.324  kasus,  507 cerai talak dan 817 cerai gugat. Berbeda lagi dengan tahun 2018 yang menunjukkan peningkatan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.371 yang naik sebesar 47 kasus.
Kasus  perceraian  pada  tahun  2019  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan mengalami  peningkatan  yang  sangat  drastis,  dari  1.371  kasus  perceraian  tahun 2018  naik  menjadi  1.569  kasus.  Peningkatan  tersebut  didominasi  oleh  kasus perselisihan dan pertengkaran serta ekonomi dalam keluarga. Sebanyak 198 kasus tambahan  pada  tahun  2019  terkait  peningkatan  angka  perceraian  yang  ada  di pengadilan  Agama  Pamekasan.  Meningkatnya  angka  perceraian  menunjukkan adanya  sebuah  ketidak-cocokan  antara  suami  dan  istri  dalam  membina  hubungan rumah tangga.
Menurut  Panitera  Hukum  Pengadilan  Agama  Pamekasan,  Hery  Kushendar mengatakan  bahwa  peningkatan  angka  perceraian  pada  tahun  2019  ini  didorong oleh  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dari  kedua  belah pihak, sehingga permohonan gugatan terhadap Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun  2019  lebih  tinggi  dari  tahun-tahun  sebelumnya  (Hery  Kushendar,  2020). Panitera hukum Pengadilan Agama Pamekasan juga menjelaskan bahwa Pengadilan tidak  dapat  menolak  permohonan  yang  masuk,  karena  ketika  melihat  tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan memutus.
Panitera  hukum  juga  memaparkan  dari  berbagai  perkara  atau  kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan, khususnya kasus cerai gugat disini terbilang tinggi karena faktor ekonomi. Dimana faktor ekonomi disini adalah salah satu faktor yang mempunyai peningkatan drastis dari faktor-faktor yang lain, faktor ekonomi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari pihak istri yang merasa tidak  cukup  terkait  nafkah  lahir  dari  suami  bahkan  suami  yang  tidak  mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan nafkah lahir seorang istri tidak terpenuhi. Pemicu  adanya  peningkatan  angka  perceraian  di  Pengadilan  Agama Pamekasan  dari  3  tahun  terakhir,  yakni  mulai  dari  2016  s.d  2019  menunjukkan bahwa kesiapan dalam menghadapi ikatan keluarga kurang maksimal. Baik dari segi mental mental, sikap, tanggung jawab, dan social. Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan  Pengadilan  Agama  Pamekasan  yang  disampaikan  oleh  Panitera  Hukum Pengadilan  Agama  Pamekasan  yang  menyatakan  bahwa  kebanyakan  yang melakukan  perceraian  (cerai  gugat  dan  cerai  talak)  umur  perkawinannya  rat-rata berada di bawah 5 tahun (Hery Kushendar, 2020).
Perkara  cerai  gugat  adalah  suatu  bentuk  perkara  perceraian  yang  dilakukan oleh inisiatif pihak istri dalam menggugat cerai pihak suami pada Pengadilan Agama yang  memiliki  suatu  akibat  hukum  serta  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (Telaumbanua, 2019). Dimana cerai gugat itu sendiri mempunyai suatu alasan yang
melatar belakanginya, yakni suatu alasan dengan motif tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, yang disebabkan oleh tumbuhnya suatu ketidakserasian dari kedua pihak (Zubaidah, 2020).
Cerai  gugat  yang  menjadi  inisiatif  seorang  istri  dalam  melakukan  tindakan pemutusan ikatan perkawinan memiliki sebuah alasan yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu krisis moral, meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani, dan perselisihan.
a. Krisis Moral
Krisis moral adalah suatu  penurunan kondisi yang dialami oleh setiap individu terhadap kemerosotan dan kerusakan sikap, budi pekerti, adab yang tidak  didasarkan  pada  tuntunan  dan  nilai-nilai  agama  dan  budaya.  Krisis moral  disebabkan  oleh  menurunnya  kepercayaan  pada  kemampuan  diri sendiri  yang  menumbuhkan  suatu  gejala  yang  sangat  rentan  terhadap  hal negatif. Krisis moral yang demikian memiliki ruang lingkup yang menyentuh kehidupan  sosial  yang  menyangkut  sikap  menilai  suatu  perbuatan  baik  dan buruk,  bermoral  atau  amoral,  sosial  atau  asosial,  pantas  atau  tidak  pantas (Umi Cholidatul. M, 2019). Dimana alasan krisis moral yang disebabkan oleh beberapa  latar  belakang  menjadi  suatu  tindakan  keberanian  seorang  istri dalam menggugat seorang suami yang ada di Kabupaten Pamekasan.
b. Meninggalkan Kewajiban
Meninggalkan  kewajiban  adalah  sebuah  tindakan  tidak  bertanggung jawab  terhadap  apa  yang  menjadi  kewajiban.  Dalam  hubungan  keluarga terkait  tentang  meninggalkan  kewajiban  adalah  tidak  adanya  nafkah  lahir yang meliputi suatu kebutuhan jasmani yaitu perekonomian yang tidak stabil dan  bahkan  tidak  adanya  pekerjaan  tetap,  sehingga  kecenderungan  dalam kelalaian  tanggung  jawab  sering  terjadi  dan  bahkan  pergi  tanpa  ada  kabar. Dimana nafkah lahir meliputi kebutuhan sehari-hari dan nafkah bathin adalah nafkah  yang  berbentuk  suatu  kebutuhan  biologis  yang  menjadi  suatu kewajiban suami untuk memberikan terhadap suami.
c. Menyakiti Jasmani
Alasan  menyakiti  jasmani  adalah  sebuah  tindakan  yang  tidak  dapat dibenarkan secara  agama bahkan secara hukum  negara. Hal ini ditunjukkan dengan  adanya  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  kekerasan  dalam rumah tangga, baik kekerasan yang berbentuk fisik maupun kekerasan yang berbentuk  psikis.  Kekerasan  fisik  menyebabkan  fisik  menjadi  sebuah  objek kekerasan  yang  dapat  dibenarkan  dengan  adanya  bukti  yang  nampak  dan nyata yang tidak menutup kemungkinan kekerasan fisik dapat berakibat fatal. Berbeda  lagi  dengan  kekerasan  psikis  yang  lebih  pada  sebuah  aspek mentalitas  seperti  adanya  ketakutan,  trauma,  stress,  diabaikan  serta  bentuk psikis lainnya. Dimana pemisahan yang dimaksud adalah upaya atau tindakan sementara  yang  bersifat  memberikan  perlindungan  terhadap  pihak  yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga (Turangan, 2010).
d. Perselisihan dan Pertengkaran
Perselisihan  atau  pertengkaran  yang  menjadi  penyebab  terjadinya perceraian adalah suatu bentuk tindakan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor  yang  bervariasi  serta  memiliki  keterikatan  antara  alasan  yang  satu dengan  alasan  yang  lain.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  putusan Pengadilan  Agama  tentang  perselisihan  yang  ada.  Dalam  Undang-Undang
perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara  langsung terkait  tentang  perselisihan  dan  pertengkaran  sebagai  alasan  perceraian. dimana  alasan  tersebut  menjadi  alasan  yang  mendominasi  dalam  setiap perkara  perceraian  yang  ada  setiap  pengadilan,  khususnya  pada  pengadilan agama Pamekasan (Hidayatul Ma’unah, 2020).
Perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  diantara  suami  istri  yang menyebabkan  berakhirnya  ikatan  perkawinan,  yang  mana  hal  itu  berada dalam keadaan dan suasana yang sudah tidak baik-baik saja, hubungan yang tidak  terbina  dengan  baik,  dan  adanya  ketidaksesuaian  pendapat  dalam rumah  tangga  serta  tetap  adanya  komitmen  untuk  melakukan  perceraian karena  hubungan  keluarga  sudah  tidak  nampak  terhadap  suatu keharmonisan (Ma’unah, 2020).
Adanya  ketidaksesuaian  pendapat  dalam  rumah  tangga  sering ditengahi oleh adanya polemik yang sering memicu keretakan rumah tangga adalah  tidak  adanya  kecerdasan  emosi  dalam  memahami  sebuah  perasaan pasangan, baik suami ataupun istri. Adanya  ketidaksesuaian dalam keluarga akan  melahirkan  sebuah  suasana  yang  tidak  tentram,  tidak  bahagia,  tidak adanya  keserasian,  tidak  adanya  kasih  sayang,  bahkan  kehangatan  dan kemesraan dalam hubungan tersebut (Matondang, 2014).
Dari  beberapa  alasan  terjadinya  perceraian  disebabkan  oleh perkembangan  suatu  budaya  dan  adanya  suatu  pergeseran  budaya  yang terbuka, serta menurunnya makna dan nilai dari perkawinan itu sendiri, serta lemahnya  pemahaman  agama.  Perkembangan  dan  perubahan  masa  atas kemodernan memberikan keterbukaan pada informasi dan akses perempuan terhadap  hak-hak  dalam  lingkup  keluarga,  serta  status  perempuan  pasca perceraian  yang  sudah  tidak  lagi  menjadi  sebuah  stigma  negatif  dalam kehidupan masyarakat (Penyusun, 2016).
Dari hal pendorong di atas adalah sebuah bentuk dari suatu kesetaraan gender yang sudah disadari oleh kaum perempuan dalam hubungan keluarga.
Kesadaran  tersebut  menggambarkan  bahwa  kaum  perempuan  juga  punya hak  individu  sebagai  seorang  perempuan  yang  tidak  lain  sebagai  suatu  hak prioritas  pada  diri  sendiri.  Kesadaran  terhadap  ketidakadilan  gender  yang dimaksud  adalah  bentuk  dari  pahamnya  kaum  perempuan  terhadap  suatu marginalisasi serta diskriminasi dalam suatu hubungan keluarga (Qomariah, 2019).
Ketidakadilan  gender  dalam  suatu  hubungan  keluarga  yang  meliputi suatu marginalisasi terhadap proses peminggiran atau pemiskinan ekonomi, subordinasi  terhadap  sikap,  anggapan  atau  tindakan  masyarakat  yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah yaitu hanya sebagai pelengkap,  dan  pelabelan  negatif  ( stereotype )  yang  bersumber  dari  suatu pandangan gender serta beban ganda  ( double burden ) yang mengidentikkan pekerjaan  domistik  pada  kaum  perempuan  saja,  dan  kekerasan  ( violence ) yang merupakan tindakan baik dari segi fisik maupun psikis terhadap kaum perempuan (Qomariah, 2019).
Faktor cerai gugat yang ada pada ranah Pengadilan Agama Pamekasan terkait tentang pemutusan ikatan perkawinan memiliki beberapa faktor yang telah tercatat dalam  data  laporan  Pengadilan  Agama  Pamekasan.  Dimana  faktor  penyebab terjadinya perceraian yang ada dapat dilihat dari data laporan atau tabel yang ada dibawah ini, yaitu:

## Tabel 4. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
(Pengadilan Agama Pamekasan, 2019)
Penyebab Perceraian Angka Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 1220 Ekonomi 208 Meninggalkan Salah Satu Pihak 46 KDRT 31 Kawin Paksa 13 Cacat Badan 10 Mabuk 4 Poligami 1 Zina 1 Jumlah 1534
Berdasarkan  data  Pengadilan  Agama  Pamekasan  di  atas  selama  tahun  2019 tentang  faktor  penyebab  terjadinya  perceraian,  dimana  faktor  yang  mendominasi adalah  perselisihan  dan  pertengakaran  yang  terus  menerus  serta  faktor  ekonomi. Dari  kedua  faktor  tersebut  menunjukkan  sebuah  ketidakselarasan  dan ketidaksesuaian  dalam  pendapat  serta  tidak  adanya  tanggung  jawab  yang  pihak suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

## C. Relevansi Tingginya Cerai Gugat dengan Alasan
Berbicara  tentang  perkawinan  atau  pernikahan  yang  ada,  tidak  menutup kemungkinan adanya kenyataan yang terjadi yaitu suatu perceraian atau pemutusan ikatan  perkawinan.  Dimana  perceraian  seringkali  menjadi  jalan  atau  pilihan  yang diambil  dalam  keluarga,  baik  dari  suami  maupun  istri  terkait  tentang  mengakhiri sebuah  ikatan,  khususnya  dalam  hal  rumah  tangga  yang  tidak  bisa  untuk diperjuangkan.  Oleh  karena  itu,  baik  hukum  Islam  atau  pun  hukum  positif  yang tertuang  dalam  peraturan  pemerintah  memberikan  jalan  sesuai  dengan  latar belakang  kasusnya  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perceraian  itu  sendiri (Maimun, 2018).
Sebuah  keluarga  mempunyai  suatu  elemen  yang  dilandaskan  pada  sebuah ikatan  yang  kuat.  Dimana  keluarga  adalah  sebagai “support  system” yang  didasari pada  suatu  kepercayaan  ( trust ),  komitmen  ( commitment ),  harapan  ( expectation ), komunikasi  ( communication ),  dan  tempat  tinggal  bersama.  Dari  beberapa  elemen tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  ikatan  perkawinan  atau  hubungan  keluarga
harus  terbangun  oleh  sebuah  kepercayaan  antara  satu  sama  lain;  adanya  suatu komitmen yang kokoh dari setiap individu; terbangun sebuah harapan nyata dalam hidup  berkeluarga  yaitu  harapan  yang  mampu  menciptakan  kebahagiaan  yang hakiki;  terjalin  suatu  komunikasi  yang  mampu  memperlihatkan  tanggungjawab; serta  tempat  tinggal  yang  mampu  memberikan  suatu  kebebasan  dalam  bertindak (Sunarty, 2016).
Setiap  pasangan  atau  keluarga  menginginkan  keutuhan  dalam  membangun rumah tangga, namun tidak sedikit yang berujung terhadap perceraian, seperti yang telah terjadi di Kabupaten Pamekasan pada ranah hukum Pengadilan Agama tahun 2019.  Dimana  panitera  muda  hukum  Pengadilan  Agama  Pamekasan  mengatakan bahwa  pada  tahun  2019  angka  perceraian  mengalami  peningkatan  dari  tiga  tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2018  (Kushendar, 2020).
Meningkatnya  angka  dalam  konteks  pemutusan  ikatan  perkawinan  yang  ada di  Kabupaten  Pamekasan  pada  tahun  2019,  khususnya  dalam  hal  cerai  gugat mempunyai beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian tersebut selalu  meningkat.  Faktor-faktor  tersebut  meliputi  perzinahan,  mabuk-mabukan, kemadatan,  perjudian,  meninggalkan  pihak  lain,  mendapat  hukuman  penjara, poligami  yang  tidak  sehat,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  adanya  kecacatan, perselisihan  dan  pertengakaran  terus-menerus  terjadi,  pemaksaan  dalam  hal perkawinan,  pihdahnya  keyakinan,  serta  perekonomian  (Pengadilan  Agama Pamekasan, 2019).
Mengenai beberapa faktor yang menjadi sebab terhadap terjadinya perceraian atau putusnya ikatan perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019, memperlihatkan  suatu  angka  yang  cukup  besar  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Hal  ini ditunjukkan dengan data yang ada, yaitu 1.534 kasus yang telah diputus. Kasus cerai gugat  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Agama  Pamekasan  pada  tahun  2019 sebanyak  1.035  kasus,  yang  mana  angka  tersebut  berbalik  arah  dari  tahun  2018, 2017, dan 2016 (Pengadilan Agama Pamekasan, 2019).
Pengadilan  Agama  Pamekasan  tidak  bisa  menolak  suatu  permohonan  yang masuk untuk melakukan persidangan. Karena Pengadilan Agama Pamekasan hanya sebagai suatu lembaga yang bersifat masif, yang mempunyai tugas menerima suatu permohonan, memeriksa perkara, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ada. Akan  tetapi,  Pengadilan  Agama  Pamekasan  tetap  berpegang  teguh  dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan tentang mekanisme dan tata cara persidangan, mulai dari masuknya surat permohonan sampai dikeluarkannya suatu putusan (Kushendar, 2020).
Peningkatan  angka  perceraian  (cerai  gugat)  yang  terjadi  di  Kabupaten Pamekasan memperlihatkan adanya keberanian seorang istri dalam menggugat cerai pihak  suami.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  peran  pokok  seorang  perempuan  yang meliputi  peran  produktif,  peran  reproduktif,  dan  peran  sosial.  Keberanian  serta kemampuan  untuk  hidup  mandiri,  juga  menjadi  salah  satu  pemicu  terjadi  gugatan cerai,  yang  mana  ketidaksetaraan  gender  (laki-laki  dan  perempuan)  telah  menjadi akar dalam struktur  sosial masyarakat pada umumnya, sehingga adanya penolakan
terhadap  ketidakadilan gender dijadikan sebagai suatu  ancaman terhadap struktur sosial yang ada (Penyusun, 2016: 12).
Suatu  kesetaraan,  baik  laki-laki  atau  pun  perempuan  yang  dipandang  tidak memiliki keselarasan dalam konteks hubungan keluarga bisa terlihat dari penjelasan pada hasil pembaharuan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami sebagai kepala keluarga dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Berbicara  tentang  hak  serta  kedudukan  suami-istri  dalam  keluarga  adalah  selaras serta  seimbang,  baik  dalam  hubungan  keluarga  dan  kehidupan  masyarakat.  Dari kedua asumsi tersebut, baik suami maupun istri dalam hal keluarga atau masyarakat mempunyai suatu hak untuk melakukan perbuatan hukum (Nuroniah, 2016).
Tingginya cerai gugat di Pamekasan tahun 2019 memberikan suatu gambaran bahwa pengetahuan seorang istri terhadap suatu kesadaran hukum semakin tinggi.
Dimana  kesadaran  tersebut  adalah  bentuk  dari  kemajuan  suatu  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  kaum  perempuan  (istri)  yang  tidak  hanya  mengekor  pada  keinginan suami serta seorang istri yang tidak hanya dipandang sebagai pelengkap dari suatu rumah tangga (Arifin, 2017).
Kesadaran  yang  dimiliki  seorang  istri  adalah  bentuk  keberanian  yang  harus menjadi  bahan  pertimbangan  suami  dalam  bersikap  dan  bertindak  dalam  ranah keluarga.  Dimana  kesadaran  tersebut  memberikan  suatu  relevansi  atas  tingginya cerai  gugat  dengan  alasan  yang  melatarbelakannginya  yang  ada  pada  Pengadilan Agama  Pamekasan  dapat  terlihat  pada  beberapa  putusan  pengadilan  yang  ada. Dimana alasan terhadap  kasus cerai gugat tersebut menunjukkan terhadap  adanya suatu  ketidakharmonisan  dalam  keluarga  yang  dilatarbelakangi  oleh  beberapa penyebab. Di antaranya adalah tidak adanya tanggungjawab dari pihak suami perihal nafkah  yang  meliputi  tidak  adanya  kecukupan  dalam  ekonomi  yakni  berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.
Dari  putusan  yang  ada  menunjukkan  bahwa  alasan  yang  menjadi  penyebab terjadinya  cerai  gugat  adalah  pihak  suami  yang  tidak  bertanggung  jawab  baik  dari segi  nafkah  lahir  yang  dilatarbelakangi  oleh  tidak  adanya  pekerjaan  tetap  dan penghasilan  tetap,  adanya  sikap  kasar  yang  dimiliki  seorang  suami  yang  meliputi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak adanya keserasian yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
Dari  beberapa  alasan  yang  ditampakkan  pada  suatu  pengakuan  di  depan sidang adalah sebuah alasan yang dilatarbelakangi oleh adanya sifat ego dari kedua belah  pihak  yang  menunjukkan  pada  kekerasan  dalam  bersikap,  sehingga  sikap keras kepala dan lempar tangan untuk bercerai tetap menjadi tujuan dan tidak dapat terhindari.  Hal  ini  patut  disadari  bahwa  hubungan  perkawinan  tidak  selamanya berjalan mulus, karena perbedaan karakter, keinginan, sifat, nilai sosial yang dimiliki oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki.
Meningkatnya  perceraian  yang  di  dominasi  oleh  tindakan  kaum  perempuan adalah  suatu  bentuk  kesadaran  terhadap  kesetaraan  gender  yang  sudah  tidak  bisa dipungkiri bahwa peran perempuan dan hak perempuan dalam rumah tangga adalah sama.  Kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  ranah  rumah  tangga  yang  menjadi
kesadaran adalah upaya membangun suatu relasi dalam berbagai bidang, baik dari individu maupun tatanan sosial.
Kesetaraan gender pada ranah rumah tangga (suami-istri) yang selalu menjadi ketidakadilan  memiliki  sebuah  bentuk  termanifestasi.  Salah  satunya  adalah  bentuk marginalisasi  yang  meliputi  suatu  peminggiran  terhadap  peran,  sifat,  dan  hak seorang perempuan dalam tatanan keluarga. Selanjutnya, bentuk manifestasi sikap yang selalu memberikan anggapan yang menempatkan sosok perempuan pada posisi rendah  dan  pelengkap,  kaum  perempuan  dalam  konstruksi  sosial  termanifestasi pada sebuah diskriminasi secara pribadi dan sosial.
Ketidakadilan  gender  dalam  bentuk  suatu  pelabelan  negatif  yang  selalu diterima oleh kaum perempuan dengan suatu penilaian yang kerab dikaitkan dengan jenis  kelamin,  serta  bentuk  beban  ganda  yang  selalu  menjadi  kewajiban  dan tanggung  jawab  kaum  perempuan  pada  ranah  domestik,  serta  bentuk  kekerasan yang diterima oleh kaum perempuan, baik kekerasan yang berbentuk fisik maupun psikis (Rahmawaty, 2015: 9-11).
Bentuk relevansi antara cerai gugat dengan alasan yang mendasari terjadinya kasus  perceraian  karena  adanya  hak  perempuan  sebagai  individu  dan  hak perempuan sebagai seorang istri. Hak perempuan sebagai individu adalah hak yang bersifat pribadi dan sosial, dimana hal ini meliputi pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Serta hak perempuan sebagai istri yang meliputi hak untuk berpendapat dan hak untuk bertindak.
Hak-hak  perempuan  yang  dimaksud  adalah  bentuk  dari  suatu  kesetaraan gender  dan  keadilan  gender  yang  sudah  tidak  bisa  dipungkiri  lagi,  bahwa  hak tersebut  menjadi  suatu  penyokong  terhadap  keberanian  seorang  perempuan melakukan gugatan yang beralasan bahwa keadilan gender serta kesetaraan gender yang meliputi peran dan hak sebagai individu mengalami diskriminasi dari berbagai aspek (Supardjaja, 2006).
Relevansi  dan  alasan  penyebab  terjadinya  perceraian  di  Pengadilan  Agama Pamekasan yang didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus- menerus yang terdiri beberapa faktor penyebab sebagai alasan yang digunakan oleh pihak  istri.  Perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  memiliki  suatu  kerelevansian dengan  sifat  oportunisme  yang  menjadi  pemicu  sekaligus  puncak  terhadap akumulasi sebab-sebab yang lain, sehingga bisa katagorikan bahwa apapun pemicu yang  melatarbelakanginya  akan  berakhir  dengan  sebuah  pertengkaran  dan perselisihan dala rumah tangga yang mengakibatkan pada suatu perceraian (Joharni, 2010).

## Simpulan
Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang kasus perceraian khususnya kasus  cerai  gugat  yang  ada  di  Kabupaten  Pamekasan  pada  tahun  2019  di  atas  dapat diambil kesimpulan bahwa kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan  pada  tahun  2019  didominasi  oleh  cerai  gugat  yang  dilatarbelakangi  oleh beberapa  alasan  yakni  tidak  adanya  tanggung  jawab  dari  pihak  suami,  adanya  pihak ketiga dalam hubungan suami yang meliputi gangguan dari pihak luar maupun adanya
campur  tangan  dari  pihak  keluarga,  kurangnya  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tidak adanya penghasilan dari pihak suami, kawin paksa yang didasari suatu perjodohan, dan tidak  adanya  keharmonisan  yang  disebabkan  oleh  tumbuhnya  ketidakserasian, ketidaksesuaian dan ketidakcocokan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran serta adanya kesadaran seorang wanita terhadap  peran, fungsi, dan  hak  yang didasari oleh kesetaraan gender dan keadilan gender dalam hubungan keluarga.

## Daftar Rujukan
Abdurrahman al-Jaziri. (n.d.). Kitab al-Fiqhala Mazahib al-Arb’ah . Dar al-Fikr. Abuy Sodikin Badruzaman. (2000). Metodologi Studi Islam . Tunas Nusantara. Adi, R. (2004). Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum . Granit. Al-Hamdani, H. S. A. (2002). Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam . Pustaka Amani. Albi  Anggito  &  Johan  Setiawan.  (2018). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  CV.  Jejak Publishet.
Aminuddin, E. (2018). Angka Perceraian Di Kabupaten Pamekasan Terus Meningkat, Ini Penyebabnya . Portal Indonesia. http://www.portalindonesia.net/read/5213/20180912/195137/angka- perceraian-di-kabupaten-pamekasan-terus-meningkat-ini-penyebabnya/
Arifin, J. & A. M. (2017). Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan  Relevansinya  dengan Konsep Kesetaraan Gender. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender , 16 (2), 141–155.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 1 (1974). https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57
Ayyub, S. H. (2006). Fiqih Keluarga . Pustaka Al-Kautsar. Dahwadin,  Somantri,  M.  D.,  Syarifudin,  E.  I.,  &  Sunarsa,  S.  (2018). Perceraian  Dalam Sistem Hukum Di Indonesia . Mangkubumi. Dirjen  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung.  (2017). Jumlah  Perceraian  Di Indonesia  2014-2016 .  Dirjen  Badan  Peradilan  Agama,  Mahkamah  Agung. https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia- 2014-2016
Hadari Nawawi. (1993). Metode Penelitian Sosial . Gajah Mada University Press. Hadi, S. (1995). Metodologi Research I . Andi offset.
Hasan, M. (2011). Pengantar Hukum Keluarga . CV. Pustaka Setia. Hery Kushendar. (2020). Interview . Hibatullah, T. A. (2018). Tiga Provinsi Dengan Jumlah Perceraian Tertinggi . Smart Legal. https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan- jumlah-perceraian-tertinggi/
Hidayatul  Ma’unah,    dkk.  (2020).  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutuskan  Perkara Perceraian  Karena  Adanya  Perselisihan  Dan  Pertengkaran  (Studi  Putusan  Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi).
Jurnal
Bedah Hukum , 4 (1), 1–14. https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/341
J.J.H. Bruggink. (1996). Refleksi Tentang Hukum . Citra Aditya Bakti. Joharni.  (2010). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Tingginya  Kasus  Cerai  Gugat  Di Pengadilan Agama Bulukumba . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kementerian Agama. (2019). Jumlah Nikah, Talak dan Cerai Di Provinsi Jawa Timur 2016- 2018 . Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan  Agama.  https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah- nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html
Kustiah  Sunarty,  A.  M.  (2016). Konseling  Perkawinan  dan  Keluarga .  Badan  Penerbit
Universitas Negeri Makassar. Latief, J. (1985). Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia . Ghalia Indonesia. Mahkamah  Agung.  (2019a). Perceraian .  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kate gori/perceraian
Mahkamah
Agung. (2019). Perceraian . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500
Maimun,  M.  T.  &  M.  A.  (2018).  Fenomena  Tingginya  Angka  Cerai-Gugat  dan  Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura. Islamuna: Jurnal Studi Islam , 5 (2), 157–167. Matondang,  A.  (2014).  Faktor-faktor  yang  Mengakibatkan  Perceraian  dalam Perkawinan. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA , 2 (2),  141–150. http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma
Muhammad Syafiuddin, D. (2014). Hukum Perceraian . Sinar Grafika. Munawwir,  A.  W.  (1997). Al-Munawwar:  Kamus  Arab-Indonesia  Terlengkap .  Pustaka Progresif.
Noeng Muhadjir. (1996). Metode Penelitian Kualitatif . Rake Sirasi. Nuroniah,  W.  (2016). Konstruksi  Ushul  Fikih  Kompilasi  Hukum  Islam:  Menelusuri  Basis Pembaruan  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Z.  Athriah  (ed.)).  Cinta  Buku Media.
Pengadilan Agama Pamekasan. (2019). Dokumentasi . Penyusun, T. (2016). Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim (I.  R.  Kustini  (ed.);  Ed.  1,  Cet).  Perpustakaan  Nasional:  Katalog  Dalam  Terbitan (KDT).
Qomariah,  D.  (2019).  Persepsi  Masyarakat  Mengenai  Kesetaraan  Gender  Dalam Keluarga. Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS , 4 (2), 52–58.
Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. Palastren , 8 (1), 1–34. Rasid, S. (1976). Fiqh Islam . At-Tahiriyah. Rifqi,  A.  (2020). Janda  Muda  Di  Pamekasan  Tembus  1.426  Jiwa .  Media  Madura. https://mediamadura.com/2020/02/05/janda-muda-di-pamekasan-tembus-1- 426-jiwa/
Sahrani, H. M. A. T. & S. (2013). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap . Rajawali Press.
Satjipto. (1986). Ilmu Hukum . Alumni.
Soejadi. (1999). Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia . Lukman Offset. Subekti. (1985). Pokok-Pokok Hukum Perdata . PT. Internusa. Sugiyono. (2001). Metode Penelitian Kualitatif . PT. Raja Grafindo Persada. Suharsimi  Arikunto.  (1992). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Rineka Cipta.
Supardjaja,  K.  E.  (2006). Hak-Hak  Perempuan .  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Hukum dan HAM.
Telaumbanua,  D.  (2019). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 tentang Perkawinan . https://doi.org/10.31219/osf.io/8e6an Turangan,  D.  D.  (2010). Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Sebagai  Alasan  Perceraian . Universitas Sam Ratulanggi.
Tutik,  T.  T.  (2008). Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional .  Kencana  Prenada

## Media Group.
Umi  Cholidatul.  M.  (2019). Krisis  Moral  Sebagai  Penyebab  Perceraian:  Analisis  Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9691/
Wahab, M. A. (2009). Fiqh Munakahat: Khitbah Nikah dan Talak . AMZAH. Zubaidah,  D.  A.  (2020).  Disharmoni  Keluarga:  Tren  Cerai  Gugat  di  Indonesia. Jurnal Legitima , 2 (2), 126–152.