## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI PEKERJA/BURUH INDONESIA
Aris Septiono, 1 Nyoman Serikat Putra Jaya 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  hukum  pidana  dalam melindungi  hak  kebebasan  berserikat  bagi  pekerja  atau  buruh  di  Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian ini juga  akan  menggunakan  data  komparatif  undang-undang  di  Negara  lain  yang mengatur  mengenai  perlindungan  hak  kebebasan  berserikat,  sedangkan  data Dianalisis  secara  kualitatif-normatif.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa; Pertama, Kebijakan  hukum  pidana  dalam  perlindungan  hak  kebebasan  berserikat bagi pekerja/buruh Indonesia adalah dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat  Buruh,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum. Kedua, Kebijakan  aplikasi  hukum pidana  saat  ini  dalam  perlindungan  hak  kebebasan  berserikat  bagi  pekerja/buruh Indonesia  dalam  kaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  penyidikan  dalam penegakan  hukum  selain  kepolisian  juga  diberikan  wewenang  kepada  Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas pada instansi yang bertanggungjawab di  bidang  ketenagakerjaan. Ketiga, Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam perlindungan hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh Indonesia dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia yang akan datang, hanya terdapat pada konsep KUHP 2012.
Kata Kunci : Pidana, Kebebasan Berserikat, Buruh/Pekerja .
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
A. Pendahuluan Hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja diimplementasikan  dalam  bentuk serikat pekerja yang berfungsi sebagai  wadah  penampung  dan penyalur  aspirasi  pekerja  dalam hubungan industrial. Pengimplementasian hak atas kebebasan  berserikat  dalam  bentuk serikat  pekerja  mengandung  nilai yang  sangat  strategis  bagi  pekerja, sebab  dengan  pengimplementasian tersebut membuat hak atas kebebasan  berserikat  bukan  hanya berfungsi  sebagai  hak  fundamental tapi  juga  berfungsi  sebagai  hak instrumental. Pengertian hak instrumental  yang  dimaksud  di  sini adalah  bahwa  dengan  perwujudan hak  atas  kebebasan  berserikat  dalam bentuk  serikat  pekerja,  mengandung konsekuensi  bahwa  pekerja  dapat menggunakan  hak  tersebut,  untuk memperoleh  hak-hak  lain  yang seharusnya  diterima  oleh  pekerja. Dengan kata lain hak atas kebebasan berserikat dijadikan sebagai instrumen  untuk  menuntut  kenaikan upah, ikut berperan dalam membentuk perjanjian kerja bersama, menolak dilakukannya pemutusan hubungan kerja, berunding  bersama  dan  mengajukan tuntutan untuk
Dalam  era  reformasi  saat  ini, setelah  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2000, pekerja/buruh  diberikan  kebebasan untuk  membentuk  atau  mendirikan serikat pekerja/serikat buruh. Kesempatan ini digunakan sepenuhnya  oleh  para  pekerja/buruh untuk  membentuk  dan  mendirikan serikat pekerja/serikat buruh, berdasarkan  hasil  verifikasi  yang dilakukan  oleh  Kementrian  Tenaga
Kerja  dan  Transmigrasi  pada  tahun
2008,  tercatat  ada  3  Konfederasi
Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh,  71 Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan jumlah anggota 3.405.635 pekerja. 3 Banyaknya serikat  pekerja  yang  berdiri  di Indonesia,  di  satu  sisi  merupakan bukti  berjalannya  sebagian  hak kebebasan  berserikat  tetapi  belum dalam  arti  sepenuhnya.  Perlu  dilihat juga  sejauh  mana  hak-hak  sebagai sebuah serikat pekerja dapat terpenuhi,  adakah  kesempatan  bagi pengurus serikat pekerja untuk menjalankan kegiatan organisasi dalam  kerja,  apakah  serikat  pekerja dilibatkan dalam kebijakan pengupahan  di  perusahaan,  seberapa besar “bargaining  position” serikat pekerja dalam melakukan dialog dan perundingan dengan pengusaha maupun  pemerintah,  dan  masih banyak lagi. Kasus-kasus pelanggaran
kebebasan  berserikat  di  perusahaan sebenarnya  banyak  terjadi,  akan tetapi  sedikit  sekali  yang  dilaporkan secara pidana, sehingga yang muncul adalah perselisihan hubungan industrial.  Berikut  beberapa  contoh kasus pelanggaran kebebasan berserikat yang berhasil dihimpun: 4 a) Perkara Bambang Wisudo, wartawan  harian  Kompas  yang dipecat karena dianggap melakukan  tindakan  indisipliner lantaran  tidak  bersedia  dimutasi ke  Ambon.  Bambang  adalah Sekretaris Perkumpulan
Karyawan  Kompas  yang  sempat mempertanyakan kepemilikan
3 Sumber data dari Direktur Pembangunan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, tanggal 15 Mei 2008
4 Trade Union Right Centre, “Kebebasan Berserikat Jalan di Tempat” , Jakarta: 1 September 2008
saham kolektif karyawan sebesar
20 persen. 5 b) Kasus pemutusan hubungan kerja terhadap Mirisnu Viddiana.Ia adalah Ketua Serikat  Pegawai  Bank  Mandiri.
Ia  dipecat  karena  dianggap bertanggung  jawab  atas  aksi unjuk  rasa  ribuan  pegawai  bank pelat  merah  di  hari  libur. Pengadilan  Hubungan  Industrial Jakarta  melegalkan  pemutusan hubungan kerja ini. 6 c) Kasus  Pemutusan  Hubungan Kerja 4 orang pekerja  yang juga pengurus  Pimpinan  Unit  Kerja Federasi  Serikat  Pekerja  Metal Indonesia  di  PT.  King  Jim Indonesia, Pasuruan Jawa Timur.  Kasus  ini  bermula  pihak pengusaha  yang  tidak  mau menanggapi  permintaan  serikat pekerja untuk berunding membuat Perjanjian Kerja Bersama. 7 d) Di  semarang,  6  orang  pengurus serikat  pekerja  di  PT.  AST Indonesia  yang  di  Pemutusan Hubungan Kerja karena bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dengan alasan melakukan kesalahan berat melanggar Perjanjian Kerja Bersama. 8 Dan  masih  banyak  lagi  kasus- kasus pelanggaran kebebasan berserikat  yang  terjadi  dan  tidak terungkap. Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Buruh Internasional (ILO) Geneva mencatat,  jumlah  kasus  pelanggaran 5 http://www.hukumonline.com/ , diakses 5 Juli 2012
6 http://siaranpers.blogspot.com/ , diakses 5 Juli 2012
7 http://hukumonline.com/ , diakses 5 Juli 2012
8 http://www.suaramerdeka.com/ ,
diakses 5 Juli 2012
kebebasan  berserikat  di  Indonesia yang telah dilaporkan ke International Labor Organization hingga  tahun  2007  mencapai  enam kasus . Sedangkan kantor International Labor Organisation Jakarta  mendapat  tembusan  surat laporan  atau  pengaduan  pelanggaran kebebasan  berserikat,  di  tahun  2008 sekitar 58 kasus. 9 Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dalam rangka penanggulangan masalah penghalang-halangan kebebasan berserikat (anti union) maka diperlukan  suatu  pendekatan  yang berorientasi kebijakan hukum pidana.  Kebijakan  penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan  usaha  yang  rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan.  Sebagai  kebijakan  yang rasional  maka  kebijakan  tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana  mengoperasionalisasikan Peraturan Perundang-undangan
hukum  pidana  yang  berlaku  pada saat ini dalam rangka melindungi hak kebebasan  berserikat  bagi  buruh Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas, maka yang menjadi perumusan  masalah  dalam  usulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1).  Bagaimana  kebijakan  hukum pidana  saat  ini  dalam  memberikan perlindungan  atas  hak  kebebasan berserikat  bagi  pekerja/buruh  dalam kaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia;
2).Bagaimana kebijakan aplikasi hukum  pidana  saat  ini  dalam memberikan  perlindungan  atas  hak kebebasan berserikat bagi
9 wawancara dengan Soeharjono (National Project Coordinator ILO / ACTRAV Jakarta), di Jakarta, 15 Februari 2009
pekerja/buruh  dalam  kaitan  dengan Hak  Asasi  Manusia.  3).  Bagaimana kebijakan  hukum  pidana  dalam rangka  perlindungan  hak  kebebasan berserikat  bagi  pekerja/buruh  yang merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia di masa datang.
1. Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu dengan  mengkaji  atau  menganalisis data  sekunder  yang  berupa  bahan- bahan  hukum  sekunder  dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan  atau  norma-norma  positif di dalam sistem perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian  terhadap  data  sekunder. 10 Penelitian ini juga akan menggunakan data komparatif undang-undang  di  Negara  lain  yang mengatur  mengenai  perlindungan hak kebebasan berserikat. Data Dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan  dan  mengkonstruksikan pernyataan  yang  terdapat  dalam dokumen  dan  perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan- peraturan  yang  ada  sebagai  norma hukum  positif,  sedangkan  kualitatif berarti  analisis  data  yang  bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.
2. Kerangka Teori Penggunaan hukum pidana  dalam  mengatur  masyarakat, melalui peraturan perundang- undangan  pidana,  pada  hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Selanjutnya
10 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15
untuk  menentukan  bagaimana  suatu langkah yang rasional dalam melakukan  kebijakan  tidak  dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan  itu  sendiri  secara integral.  Dengan  demikian  dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun, termasuk kebijakan  hukum  pidana,  selalu terkait  dan  tidak  terlepaskan  dari tujuan  pembangunan  nasional  itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu alternatif  dari  kebijakan  criminal (criminal  policy).  Upaya  melalui jalur penal merupakan upaya repressif yang dalam pelaksanaannya mengandung  keterbatasan,  sehingga perlu  diimbangi  dengan  pendekatan non penal yang cenderung merupakan  upaya  preventif.  Dengan demikian  jika  dilihat  dari  sudut politik  kriminal  secara  makro  dan global,  maka  upaya  non  penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. 11 Hal  ini  tidaklah  berarti bahwa  upaya  penal  tidak  penting, namun  upaya  penal  merupakan sarana  yang  sangat  vital  dalam proses penegakan hukum (law enforcement)  dalam  menanggulangi kejahatan.Dengan demikian kebijakan  hukum  pidana  berkaitan dengan  proses  penegakan  hukum pidana  secara  menyeluruh,  meliputi kebijakan hukum pidana material/substansial,  hukum  pidana formal  (hukum  acara  pidana)  dan hukum pelaksanaan pidana.
Hak  Asasi  Manusia (Human Rights) secara  universal  diartikan sebagai “those  rights  which  are
11 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Op. Cit, hal
inherent  in  our  nature  and  without which  we  cannot  lives  as  human being” dapat  didefinisikan  sebagai hak-hak  yang  melekat (inherent ) secara  alamiah  pada  manusia  dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat  hidup  sebagai  manusia.  Hak asasi manusia adalah hak dasar  yang dimiliki  manusia  sejak  manusia  itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat  dengan  kodrat  kita  sebagai manusia  yang  bila  tidak  ada  hak tersebut,  mustahil  kita  dapat  hidup sebagai  manusia.  Hak  ini  dimiliki oleh  manusia  semata-mata  karena  ia manusia,  bukan  karena  pemberian masyarakat  atau  pemberian  negara. Maka  hak  asasi  manusia  itu  tidak tergantung  dari  pengakuan  manusia lain,  masyarakat  lain,  atau  Negara lain.  Hak  asasi  diperoleh  manusia dari  Penciptanya,  yaitu  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  merupakan  hak  yang tidak dapat diabaikan. Kebebasan mungkin bisa berarti kebebasan fisik, yaitu kebebasan  untuk  bergerak  dari  satu tempat  ke  tempat  yang  lain.  Ia mungkin  pula  berarti  kebebasan psikologis  yakni  suatu  ekspresi terbuka  tentang  sifat-sifat  spontan dari  watak  manusia.  Tapi  mungkin juga  kebebasan  sipil,  hak  untuk bertindak  dalam  rangka  peraturan Negara.  “Bebas”  berarti  lepas  sama sekali  (tidak  terhalang,  terganggu dan  lain  sebagainya  sehingga  dapat bergerak,  berbicara  dan  berbuat dengan leluasa). Membebaskan bermakna  melepaskan  dari  ikatan, tuntutan, tekanan, hukuman, kekuasaan  dan  lain  sebagainya. Sedangkan kebebasan adalah
kemerdekaan  atau  dalam  keadaan bebas. 12 Menurut  Loren  Bagus,
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hal 90
kebebasan (freedom) dipahami
sebagai  keadaan  tidak  dipaksa  atau ditentukan  oleh  sesuatu  dari  luar, sejauh  kebebasan  disatukan  dengan kemampuan  internal  definitive  dari penentu  diri.  Bisa  juga  didefinisikan sebagai  kemampuan  dari  seorang pelaku  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuai  dengan  kemampuan dan  pilihannya.  Mampu  bertindak sesuai  dengan  apa  yang  disukai  atau menjadi  penyebab  dari  tindakan- tindakan sendiri. 13
Hak untuk berkumpul, berorganisasi dan berserikat merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia,  yang  secara  umum  diatur dalam:
1) Pasal  20 Universal  Declaration of  Human  Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia): 2) Pasal 22 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan International Covenant  on  civil  and  Political Rights (Kovenan  Internasional tentang  Hak-hak  Sipil  dan Politik):
3) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant  on  Economic,  Social and  Cultural  Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hakSosial, Ekonomi dan Budaya): 4) Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  83  Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association  and  Protection  of The Right to Organise
(Konvensi  Nomor  87  tentang
13 Loren Bagus, Kamus Filsafat , Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal 406
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi): 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun  1956  tentang  Ratifikasi Konvensi No.98 Organisasi Perburuhan Interasional Mengenai  Berlakunya  Dasar- dasar dari Hak untuk Berorganisasi  dan  Berunding Bersama; 6) Pasal 28 dan pasal 28 E Undang
–  Undang  Dasar  1945  dan perubahannya;
7) Pasal  24,  pasal  25  dan  pasal  39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia; 8) Undang-Undang Nomor 21
Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 9) Pasal 104 Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2000  tentang Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  telah memberikan jaminan dan perlindungan  hukum  atas  kebebasan berserikat  bagi  pekerja/buruh,  tidak hanya sebatas pada hak pekerja/buruh  secara  individu  untuk membentuk  dan  menjadi  anggota serikat  pekerja,  tetapi  juga  hak serikat  pekerja  untuk  menjalankan kegiatannya baik didalam perusahaan maupun  diluar  perusahaan.    Dalam
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2000  tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan  definisi  yang  jelas mengenai  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh, yaitu: Serikat  pekerja/serikat  buruh  adalah organisasi  yang  dibentuk  dan,  oleh, dan  untuk  pekerja/buruh  baik  di perusahaan maupun di luar
perusahaan,  yang  bersifat  bebas,
terbuka,  mandiri,  demokratis,  dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,  membela  serta melindungi  hak  dan  kepentingan pekerja/buruh  serta  meningkatkan kesejahteraan  pekerja/buruh  dan keluarganya.
Pekerja/buruh yang akan membentuk  Serikat  pekerja/serikat buruh  baik  di  dalam  ataupun  di  luar perusahaan,  harus  memenuhi  syarat dan  mengikuti  prosedur  yang  sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2000  beserta peraturan  pelaksanaannya.  Setiap pekerja  berhak  untuk  membentuk dan menjadi  anggota serikat pekerja. Menurut  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2000  Syarat pembentukan  serikat  pekerja  yakni memiliki jumlah anggota minimal 10 orang  pekerja.  Serikat  pekerja  yang sudah terbentuk, harus memberitahukan kepada Dinas
Tenaga  Kerja  Kabupaten/kota  sesuai dengan  domisili  serikat  pekerja untuk  kemudian  dicatat,  dengan dilampiri  oleh  daftar  nama  anggota pembentuk,  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga  serta susunan nama pengurus.
B. Hasil Penelitian
1. Kebijakan  Formulasi  Hukum Pidana  di  Indonesia  Dalam Melindungi  Hak  Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh  yang  Berlaku Saat Ini; Tindak pidana penghalang- halangan atau pemaksaan hak
kebebasan  berserikat  tidak  diatur secara  jelas  dalam  KUHP.  Namun perumusan  tindak  pidana  kejahatan terhadap  kemerdekaan  orang  dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana perampasan hak kebebasan berserikat.  Tindak  pidana  kejahatan
terhadap  kemerdekaan  orang  diatur dalam  Buku  Kedua  KUHP,  Bab XVIII yaitu Pasal 335. Dalam KUHP tidak memberikan  pengertian  dan  batasan- batasan  mengenai  “memaksa”  atau paksaan, kekerasan maupun perlakuan  yang  tak  menyenangkan. Tidak diaturnya lebih lanjut mengenai  hal  tersebut  maka  untuk dapat  menafsirkannya  menggunakan interpretasi  secara  keilmuan  yang dapat menggunakan berbagai literature seperti kamus, buku, keterangan  pakar  dan  yurisprudensi. Dalam  prakteknya,  penerapan  pasal 335  KUHP  oleh  Mahkamah  Agung akan  menekankan  pada  penafsiran terhadap  “unsur  paksaan”  sebagai unsur  utama  yang  harus  ada  dalam rangkaian  perbuatan  yang  tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan  dalam  bentuk  paksan fisik,  tapi  dapat  pula  dalam  bentuk paksaan psikis.
Didalam  Bab  VII  tentang Perlindungan  Hak  Berorganisasi,
Pasal  28  menyebutkan: Siapapun dilarang  menghalang-halangi  atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk  atau  tidak  membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus,  menjadi  anggota  atau tidak  menjadi  anggota  dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
 melakukan  pemutusan  hubungan kerja, memberhentikan sementara,  menurunkan  jabatan, atau melakukan mutasi;
 tidak membayar atau  mengurangi upah pekerja/buruh;
 melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh.
Ketentuan  mengenai sanksi pidana diatur dalam Bab XII tentang Sanksi yaitu: Pasal 43
(1) Barang siapa yang menghalang- halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28, dikenakan sanksi pidana penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun dan  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  dan  paling  banyak Rp.500.000.000,00  (lima  ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Permasalahan berikutnya adalah  mengenai  pembuktian  bahwa tindakan  pemutusan  hubungan  kerja, mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah sebagaimana dimaksud  Pasal  28  bertujuan  untuk menghalang-halangi  atau  memaksa pekerja/buruh  dalam  berserikat.  Hal ini  membutuhkan  keahlian  penyidik dalam  menilai  tindakan  tersebut apakah ada keterkaitan dengan aktivitas serikat pekerja/serikat buruh,  mengingat  sangat  jarang sekali  atau  bahkan  tidak  mungkin pengusaha  mencantumkan  alasan dari  tindakan  tersebut  dikarenakan pekerja/buruh  yang  bersangkutan menjadi  anggota  atau  mengikuti kegiatan suatu serikat pekerja/serikat buruh. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang berkaitan  dengan  perlindungan  hak
kebebasan  berserikat  terdapat  dalam ketentuan berikut:
Pasal 143 (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan  hak  mogok  kerja yang  dilakukan  secara  sah,
tertib, dan damai. (2) Siapapun  dilarang  melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat  pekerja/serikat  buruh yang  melakukan  mogok  kerja secara  sah,  tertib,  dan  damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 144 Terhadap  mogok  kerja  yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  140, pengusaha dilarang: a. mengganti  pekerja/buruh  yang mogok kerja dengan pekerja/buruh  lain  dari  luar perusahaan; atau b. memberikan sanksi atau tindakan  balasan  dalam  bentuk apapun  kepada  pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat  buruh  selama dan  sesudah  melakukan  mogok kerja. Pasal 185 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  42  ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69  ayat  (2),  Pasal  80,  Pasal  82,
Pasal  90  ayat  (1), Pasal  143 , dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7),  dikenakan  sanksi  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun  dan/atau  denda  paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal 187 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat (2),  Pasal  44  ayat  (1),  Pasal  45 ayat  (1),  Pasal  67  ayat  (1), Pasal  71  ayat  (2),  Pasal  76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  85  ayat (3),  dan Pasal  144 ,  dikenakan sanksi  pidana  kurungan  paling singkat  1  (satu)  bulan  dan paling  lama  12  (dua  belas) bulan  dan/atau  denda  paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
merupakan tindak pidana pelanggaran. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 18 (1) Barang  siapa  dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi  hak  warga negara  untuk  menyampaikan pendapat  di  muka  umum  yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang  ini  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan. Ketentuan  pidana  dalam Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1998 untuk menjamin dan memberikan perlindungan hak kebebasan  tiap  warga  Negara  untuk menyampaikan  pendapat,  pikiran, gagasan  baik  berupa  lisan  maupun tulisan  di  depan  umum.  Undang- undang hanya melindungi pelaksanaan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang sesuai dengan  perundag-undangan  yang berlaku  yakni  menyampaikan  surat pemberitahuan  secara  tertulis  ke kepolisian,  dilakukan  secara  tertib, menjaga  keamanan  dan  ketertiban umum,  menghargai  hak  kebebasan orang lain dan sebagainya.
2. Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana  di  Indonesia  Dalam Melindungi Hak Kebebasan Berserikat  Bagi  Pekerja/Buruh yang Berlaku Saat Ini; Perlindungan  hukum  atas  hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh  tidak  hanya  dimaknai sebatas  perlindungan  hak  pekerja untuk  membentuk  atau  menjadi anggota  serikat  pekerja  saja,  akan tetapi selain menyangkut hak individu, yang lebih substansi adalah perlindungan  terhadap  hak  serikat pekerja itu sendiri. Di satu sisi, harus diakui  bahwa  kebebasan  pekerja untuk  membentuk  serikat  pekerja dalam  tataran  kebijakan  hukum  dan aplikasinya  sudah  berjalan  dengan baik, yang dibuktikan dengan mudahnya bagi pekerja untuk membentuk  serikat  pekerja  baik ditingkat  perusahaan  maupun  diluar perusahaan,  termasuk  membentuk Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja. Namun  di  sisi  yang  lain,  setelah
serikat pekerja itu terbentuk,
pengakuan dan penghargaan atas hak serikat  pekerja  itu  sendiri  telah diabaikan. Padahal hak serikat pekerja ini yang lebih substantif baik dalam konteks perlindungan hak-hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga perjuangan politik serikat pekerja dalam mempengaruhi kebijakan publik baik yang  berupa  peraturan  perundang- undangan, penetapan upah  minimum maupun  kebijakan  yang  menyangkut ketenagakerjaan lainnya.Dalam penulisan  ini  juga  ada  studi  kasus tindak  pidana  kebebasan  berserikat yang  terjadi  di  PT.  King  Jim Indonesia,  Pasuruan,  Jawa  Timur, kasus  ini  merupakanyang  pertama kali  dan  satu-satunya  kasus  di Indonesia  yang  diproses  sampai  ke pengadilandan  berkekuatan  hukum tetap.
3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia Dalam Melindungi Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh yang Akan Datang. Penelitian ini berusaha menyajikan dan memberikan masukan  mengenai  konsep  kebijkan hukum  pidana  yang  akan  datang.
Hingga  saat  ini,  belum  ada  satu rancangan undang-undang yang akan mengatur lebih kompleks perlindungan hak kebebasan
berserikat,  konsep  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  tahun  2012 juga  tidak  memasukkan  konsep tindak  pidana  terhadap  hak  buruh atau tindak pidana di bidang
ketenagakerjaan,  sementara  tindak pidana  khusus  lainnya  seperti  tindak pidana korupsi, tindak pidana
penyalahgunaan  narkotika,  tindak pidana  lingkungan  hidup,  tindak pidana pelayaran, dan lain
sebagainya,  sudah  masuk  dalam konsep  KUHP.  Selain  itu,  dalam tindak  pidana  terhadap  Hak  Asasi Manusia,  juga  tidak  memasukkan tindak  pidana  penghalangan  atau pemaksaan  kebebasan  berserikat, yang notabene hak berserikat merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi
Manusia. Untuk itu, dalam bagian ini akan membahas konsep KUHP tahun 2012  dan  perbandingan  hukum  di
Negara  lain  yaitu  di  Ukraina  dan
Republik Armenia. 14 Mengingat rumusan tindak pidana penghalangan kebebasan berserikat  belum  ada  dalam  konsep
KUHP  2012,  maka  dalam  hal  ini dicari  yang  ada  kaitannya  dengan tindak pidana ini, yaitu:
Pasal 576 (1) Dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun atau  pidana  denda  paling  banyak Kategori  III,  setiap  orang  yang:  a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,  tidak  melakukan,  atau membiarkan sesuatu dengan memakai  kekerasan,  atau  suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan  lain,  untuk  melakukan, tidak  melakukan  atau  membiarkan sesuatu baik terhadap orang tersebut maupun  terhadap  orang  lain;  atau; b.  Memaksa  orang  lain  supaya melakukan,  tidak  melakukan  atau membiarkan sesuatu dengan ancaman  pencemaran  nama  atau pencemaran nama secara tertulis. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)    huruf  b  hanya  dapat  dituntut atas  pengaduan  orang  yang  terkena tindak pidana.
14 Sumber data KUHP dan Undang-Undang di Republik Armenia dan Ukraina dari www.legislationline.org , diakses tanggal 12
Desember 2012
a) Ukraina
 Article  170 .  Preclusion  of  legal activities of labor unions, political parties, and non- governmental organizations.
Willful  preclusion  of  legal  activities of labor unions, political parties, and non-governmental  organizations  or their organs, - Shall  be  punishable  by  correctional labor  for  a  term  up  to  two  years,  or imprisonment  for  a  term  up  to  three years,  with  the  deprivation  of  the right  to  occupy  certain  positions  or engage  in  certain  activities  for  a term up to three years.
Ketentuan  pidana  Pasal  170 bukan hanya memberikan perlindungan  bagi  serikat  buruh  saja tetapi juga partai politik dan organisasi masyarakat lainnya, artinya hak rakyat untuk berorganisasi, mengeluarkan pendapat  dan  berkreativitas  benar- benar  dilindungi.  Dan  yang  menarik adalah ketentuan pidana penghalang- halangan  kebebasan  berorganisasi dicantumkan
dalam KUHP, sedangkan  dalam  undang-undang lainnya seperti Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (Civic  Association  Law  in  Ukraine) mengatur lebih detail hak, kewajiban,  perlindungan  dan  hal-hal yang dilarang dilakukan oleh organisasi  masyarakat,  tetapi  tidak mencantumkan  ketentuan  pidana  di dalam undang-undang ini. Article 174.
Compulsion to participate  in  a  strike  or  preclusion from  participation  in  a  strike. Compulsion to participate in a strike or preclusion from participation in a strike,  by  violence  or  threats  of violence  or  any  other  unlawful actions. shall be punishable by a fine up  to  50  tax-free  minimum  incomes, or  community  service  for  a  term  of
100  to  240  hours,  or  arrest  for  a term up to six months, or restraint of liberty for a term up to three years.
Ketentuan  pidana  Pasal  174 diatas, menitikberatkan pada perlindungan hak buruh untuk melakukan mogok kerja yang sebenarnya  merupakan  hak  dari serikat buruh untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemogokan. Rumusan ketentuan  pidana  diatas,  perbuatan yang  dilarang  dan  dapat  diancam pidana  adalah  tindakan  memaksa atau  menghalang-halangi  seseorang untuk mengikuti atau tidak mengikuti pemogokan, dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan atau  dengan  tindakan  melanggar hukum  lainnya.  Artinya  bahwa  hak individu  untuk  mengikuti  atau  tidak mengikuti  pemogokan,  hak  mogok dilaksanakan  dengan  sepenuhnya kebebasan setiap orang untuk memilih dengan tanggung jawab.
b) Armenia Perlindungan atas hak kebebasan untuk  membentuk  organisasi  dan menjalankan kegiatan organisasi diatur  dalam  Konstitusi  dan  KUHP
Republik  Armenia (Constitution  and Criminal  Code  of  the  Republic  of Armenia) . Dalam Konstitusi Republik Armenia pasal 25 menyebutkan:
Everyone has the right to create an  association,  trade  union,  or political  party,  as  well  as  to  be  a member  thereof.  Limitations  are placed  only  on  police  officers  and those serving in the military. No one can be forced to become a member of an association.
Kebijakan  hukum  pidana  di Republik Armenia untuk memberikan perlindungan hak kebebasan berorganisasi, diatur dengan jelas dalam KUHP (Criminal
Code  of  Republik  Armenia,  2003) khususnya dalam Pasal 155 dan 161, adalah sebagai berikut:
 Article  155.  Forcing  to  refuse from  participation  in  a  strike  or forcing to participate in a strike.
Forced  participation  in  a  strike  or
forced hindrance to the participation  in  a  legal  strike  by means  of  violence  or  threat  of violence,  is  punished  with  a  fine in  the  amount  of  200  to  400,  or with arrest for the term of up to 2 months.
 Article  161.  Hindrance  to  the right  to  establish  associations (non-governmental  organizations or  trade  unions)  or  parties,  or hindrance to their activities.
1. Hindrance to the right to establish associations or parties, or hindrance  to  their  legal  activities or intervention, is punished with a fine  in  the  amount  of  up  to  100- 300  minimal  salaries,  or  with arrest  for  the  term  of  up  to  1 month.
2.  The  same  act  which  caused essential  breach  of  the  rights  or legal  interests  of  the  association or party, is punished with a fine in the  amount  of  200-400  minimal salaries,  or  arrest  for  up  to  2 months.
C. Simpulan
Berdasarkan  pada  perumusan masalah  dan  uraian  hasil  penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,  dapat  ditarik  suatu kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebijakan  hukum  pidana  dalam perlindungan hak kebebasan berserikat  bagi  pekerja/buruh Indonesia  dalam  kaitan  dengan Hak  Asasi  Manusia  saat  ini adalah  dengan  menggunakan Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (KUHP), Undang-
Undang  Nomor  21  Tahun  2000 tentang  Serikat  Pekerja/serikat Buruh,  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam kenyataannya  masih  terdapat beberapa kelemahan, baik dalam perumusan  tindak  pidana  seperti perumusan  deliknya  yang  masih bersifat umum dan tidak memberikan  pengertian  serta batasan-batasan  dari    rumusan delik pidananya. Perumusan pertanggungjawaban  pidananya yang  tidak  jelas,  tidak  terperinci dan tidak adanya rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam  tindak  pidana  kebebasan berserikat.  Sistem  perumusan sanksi  pidana  yang  kurang  tepat dan  tidak  adanya  aturan  atau pedoman pemidanaannya.
2. Kebijakan aplikasi hukum pidana saat ini dalam perlindungan hak kebebasan berserikat  bagi  pekerja/buruh Indonesia  dalam  kaitan  dengan Hak Asasi Manusia untuk penyidikan  dalam  penegakan hukum  selain  kepolisian  juga diberikan wewenang kepada Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  yang  bertugas  pada instansi  yang  bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Dalam  pelaksanaannya  Pejabat Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan dan secara  materi  lebih  menguasai masalah  ketenagakerjaan  akan tetapi  tidak  dapat  melaksanakan tugasnya  dengan  baik,  hal  ini
terbukti  dengan  tidak  adanya pelaku  tindak  pidana  kebebasan berserikat  yang  diproses  hukum sampai pengadilan, padahal kasus-kasus  penghalangan  atau pemaksaan  kebebasan  berserikat banyak terjadi di perusahaan/tempat kerja. 3. Kebijakan formulasi hukum pidana  dalam  perlindungan  hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh  Indonesia  dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia  yang  akan  datang, hanya  terdapat  pada  konsep KUHP  2012  yaitu  mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, tidak secara  khusus  mengenai  tindak pidana kebebasan berserikat. Saran Berdasarkan  pada  hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis  memberikan  beberapa saran sebagai berikut: 1. Perumusan tindak pidana dibidang  ketenagakerjaan  atau khususnya tindak pidana kebebasan berserikat diatur dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana  (KUHP)  seperti halnya  tindak  pidana  khusus lainnya yang  sudah  masuk dalam  konsep  KUHP.  Dalam konteks  pembaharuan  hukum pidana, pengaturan tindak pidana  kebebasan  berserikat  di dalam  KUHP  menjadi  penting dalam memberikan perlindungan atas  hak  kebebasan  berserikat setiap  orang  khususnya  para pekerja/buruh.
2. Pemerintah  melakukan  evaluasi,
pembinaan dan perbaikan kinerja pegawai pengawas
ketenagakerjaan  dan    pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
yang bertugas pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.  Perlu  adanya evaluasi  kerja,  pembinaan  dan peningkatan sumber daya manusia  pegawai  pengawas  dan PPNS untuk meningkatkan kemampuan dan menunjang efektivitas kerja dalam melakukan pengawasan dan penyidikan pelanggaran ketentuan hukum ketenagakerjaan. 3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan kepegawaian agar seluruh  pegawai  pengawas  dan pejabat  PPNS  ditarik  kembali status kepegawaiannya pada Kementerian (Pemerintah Pusat). Hal ini untuk menghindari intervensi dan kepentingan  politik  dari  pejabat di  daerah  serta  kesatuan  kerja dan program
pengawasan ketenagakerjaan  secara  nasional dan sinergitas yang baik.

## Daftar Pustaka
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Gramedia Pustaka Utama, 2002
Direktur Pembangunan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, tanggal 15 Mei 2008
http://hukumonline.com/, diakses 5 Juli 2012 http://siaranpers.blogspot.com/, diakses 5 Juli 2012
http://www.hukumonline.com/, diakses 5 Juli 2012
http://www.suaramerdeka.com/, diakses 5 Juli 2012
Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 1990
Loren Bagus, Kamus Filsafat , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985
Sumber data KUHP dan Undang- Undang di Republik Armenia dan Ukraina dari www.legislationline.org, diakses tanggal 12 Desember 2012
Trade Union Right Centre, “Kebebasan Berserikat Jalan di Tempat” , Jakarta: 1 September 2008
wawancara dengan Soeharjono (National Project Coordinator ILO / ACTRAV Jakarta), di Jakarta, 15 Februari 2009