## EKONOMI KREATIF: TALENTA BARU PEMICU DAYA SAING DAERAH

## CREATIVE ECONOMY: NEW TALENTS FOR REGIONAL COMPETITIVENESS TRIGGERS

## Herie Saksono
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) - Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta Nomor Telp./Faks: +62 21 314 0454; e-mail: herie.saksono@yahoo.com Diterima: 27 April 2012, Direvisi: 3 Mei 2012, Disetujui: 31 Mei 2012

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  lebih  memahami  keberadaan  ekonomi  kreatif  sebagai  talenta  baru  yang diprediksi  mampu  memicu  daya  saing  daerah.  Hingga  saat  ini,  pengangguran,  kemiskinan,  dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi persoalan klasik yang memerlukan solusi. Studi ini menggunakan pendekatan  deskriptif-kualitatif  dengan  metode  studi  literatur.  Hasil  analisis  menyatakan  bahwa ekonomi  kreatif  merupakan  ide/gagasan  yang  diharapkan  memberi  nilai  tambah  ekonomi.  Ekonomi kreatif  merupakan  alternatif  solusi  permasalahan  perekonomian.  Namun,  dalam  penyelenggaraannya seringkali menemui kendala. Direkomendasikan kepada Pemerintah maupun pemerintahan daerah agar segera membangun komitmen, membenahi regulasi, dan mengaktualisasikan ekonomi kreatif, sehingga keberadaan  ekonomi  kreatif  dapat  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  daya  saing daerah dan bahkan nasional.
Kata Kunci : ekonomi kreatif, talenta baru, dan daya saing daerah.

## Abstract
This study aims to understanding the presence of creative economy as a new talent that predicted as a trigger for regional competitiveness. Until now,  unemployment, poverty, and economic growth became a  classic  problem  that  requires  solutions.  This  study  use  descriptive-qualitative  approach  with literature  study  method.  The  analysis  results  stated  that  creative  economy  is  an  idea  that  hopefully adding  the  economic  value.  Creative  economy  is  an  alternative  solution  for  the  economic  problems. However, the implementation is constantly facing obstacles. It is highly recommended that central and local  government  must  immediately  build  a  commitment  to  improve  regulations  and  to  actualized creative economy so that the presence of creative economy can stimulate economic growth and enhance regional and even national competitiveness.
Keywords: creative economy, new talent, and regional competitiveness

## PENDAHULUAN
Masyarakat  mulai  akrab  dengan  industri rumahan  ( home  industry )  yang  menjual  ide  kreatif untuk menghasilkan pendapatan. Para pakar ekonomi menyebutnya  dengan  istilah  “ekonomi  kreatif”, yakni  sebuah  “talenta”  (baru)  yang  mengubah kehidupan  masyarakat  melalui  ide/gagasan  kreatif, sehingga  menghasilkan  produk-produk  bernilai tambah ekonomi yang mampu menjadikan kehidupan  lebih  sejahtera.  Kata  “talenta”  sendiri memiliki  banyak  definisi  atau  pengertian.  Menurut Webster’s New  World Dictionary (1991: 1365), tal- ent –  dalam  bahasa  Inggris  kuno  ( Old  English ): talente ,  dalam  bahasa  Latin: talentum ,  dan  dalam bahasa  Yunani: talanton .  Merupakan  kata  benda yang  diartikan  sebagai: 1  any  of various large  units of weight or of money (the value of a talent weight in gold, silver, etc.) used in ancient Greece, Rome, the Middle  East,  etc.  2  any  natural  ability  or  power; natural endowment 3 a superior, apparently natural ability  in  the  arts  or  sciences  or  in  the  learning  or
doing of anything 4 people cellectively, or a person, with  talent  [to  encourage  young  talent]. Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  atau  KBBI  (2005: 1127)  dinyatakan  bahwa  talenta  adalah  pembawaan seseorang  sejak  lahir;  bakat.  Menyimak  beragam pengertian  dan  definisi  tersebut,  dalam  konteks  ini “talenta”  diartikan  sebagai  anugerah  Tuhan  berupa ide/gagasan  kreatif  yang  bernilai  tambah  ekonomi dan  karenanya  dapat  mengubah  kehidupan  menjadi lebih sejahtera.
Bagaimana dengan ekonomi kreatif? Ekonomi  kreatif  dimulai  ketika  pada  tahun  1995  di London,  Landry  dan  Bianchini  merilis  ide  kreatif mereka  dalam  buku  The Creative  City .  Di  era  Y2K ( Year  2  Kilo )  atau  tahun  2000,  Landry  kembali mengemukakan  ide  yang  menggugah  para  kepala daerah  (walikota)  dan  pemangku  kepentingan pembangunan  ekonomi-budaya  melalui  bukunya, The  Creative  City:  A  Toolkit  for  Urban  Innovators . Sekali  lagi,  konsep  yang  ditawarkan  adalah  “Kota Kreatif”  ( creative  city ).  Diawal  risetnya,  Florida (2012) menyampaikan hasil studi tentang
transformasi  produk-produk  perekonomian,  industri kreatif,  dan  bangkitnya  kelas  kreatif  ( The  Rise  of Creative Class ). Dinyatakan pula bahwa perekonomian  dunia  telah  mengalami  pergeseran. Bila pada abad XX, ekonomi bertumpu pada produk manufaktur,  maka  saat  ini  telah  mengalami pergeseran  ke  ekonomi  yang  bersumber  dari kreativitas sebagai komoditas utamanya di abad XXI.
Di  sisi  lain,  memasuki  milenium  kedua, Pemerintah  Indonesia  menetapkan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penanda dimulainya era desentralisasi  (baca:  otonomi  daerah).  Otonomi daerah bertujuan mewujudkan tata kelola kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ), penyediaan  pelayanan publik,  dan peningkatan  daya saing daerah menuju masyarakat sejahtera. Desentralisasi  telah  merubah  wajah  teritorial pemerintahan dan lahirnya beberapa daerah otonom. Saat  ini,  wilayah  administrasi  pemerintahan  di Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 5 kotamadya, dan 1 kabupaten administrasi.
Mengapa ekonomi kreatif? Haruskah daerah otonom  menjadi  sebuah  “kota  kreatif”?  Sampai  saat ini, Indonesia masih menghadapi berbagai pernasalahan terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya.  Dalam  perspektif  sosio-ekonomi terlihat  bahwa  sekalipun  terjadi  pertumbuhan ekonomi  dalam  negeri,  namun  beberapa  indikator pembangunan  belum  menunjukkan  perubahan  yang signifikan  dan  memuaskan.  Permasalahan  ini merupakan  akumulasi  berbagai  persoalan  di  daerah. Bahkan  tren  selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  (2009- 2011)  mengindikasikan  secara  jelas  dan  nyata beberapa  indikator  yang  harus  segera  direspons dengan  seksama  melalui  talenta  baru  dan  strategi yang tepat (lihat Tabel 1).
Memerhatikan  arah  perkembangan  ( trend ) jumlah  penduduk  Indonesia,  tingginya  angka pengangguran  terbuka  (APT),  jumlah  penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, dan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000,  sesungguhnya  justru  terdapat  peluang  untuk mengeliminasi pengangguran terbuka dan mereduksi kemiskinan  yang  pada  saatnya  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan talenta baru - ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif merupakan sistem transaksi ( supply and demand ) yang memiliki pengertian lebih luas  daripada  industri  kreatif.  Menurut  Wikipedia, industri  kreatif  adalah a  set  of  interlocking  industry sectors  that  focus  on  creating  unique  property, content  or  design  that  previously  did  not  exist. Sedangkan Department  for  Culture,  Media  and Sport- DCMS  pemerintah United  Kingdom  (UK) memberikan  definisi  tentang  industri  kreatif  sebagai as  those  industries  which  their  origin  in  individual creativity,  skill  and  talent,  and  which  have  a potential  for  wealth  and  job  creation  through  the generation  and  exploration  of  intellectual  property and  content (industri  yang  berasal  dari  pemanfaatan kreativitas,  ketrampilan  serta  bakat  individu  untuk menciptakan  kesejahteraan  serta  lapangan  pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya  cipta  individu  tersebut).  (Creative  Industries Mapping Document, DCMS, 2001).
Para  pihak  yang  berkecimpung  dalam industri  kreatif  banyak  mengacu  pada  definsi  dari UK  DCMS.  Departemen  Perdagangan  Republik Indonesia  ketika  melakukan  studi  pemetaan  industri kreatif  (2007)  juga  menggunakan  acuan  definisi industri  kreatif  yang  sama  dengan  UK  DCMS. Pemerintah  UK  mengejawantahkan  industri  kreatif menjadi  11  subsektor,  sedangkan  pemerintah  RI menetapkan  14  subsektor  yang  merupakan  industri berbasis kreativitas. Berikut ini pembagian subsektor industri kreatif menurut beberapa versi.
Subsektor-subsektor yang dimasukkan dalam  fokus  industri  kreatif  pada  dasarnya diserahkan pada kebijakan negara yang bersangkutan.  Karena,  tiap  negara  yang concern terhadap  industri  kreatif  membangun  kompetensi ekonomi  kreatif  dengan  caranya  masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut.  Hal  yang  perlu  dijadikan  catatan  adalah subsektor-subsektor  kompetensi  dalam  industri kreatif  tersebut  pada  dasarnya  dibangun  melalui pengembangan tiga fokus industri berbasis, yaitu: (1) lapangan usaha kreatif dan budaya (creative cultural industry) ,  (2)  lapangan  usaha  kreatif (creative industry), dan  (3)  hak  kekayaan  intelektual (copyright industry).
Maknanya,  menjadi  perhatian  kita  bahwa ketika  Pemerintah  telah  menetapkan  14  sub  sektor industri  kreatif,  maka  diperlukan  langkah-langkah

## Tabel 1. Peluang Ekonomi Kreatif Sesuai Realita Sosial-Ekonomi Dalam Negeri
No. Kondisi Saat Ini Tahun 2009 2010 2011 1. Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) 231,369 237,641 241.453 2. Jumlah Pengangguran Terbuka (Ribu Jiwa) 8.962,617 8.319,779 7.700,086 3. Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 32.530,00 31.023,40 30.018,93 4. Persentase Penduduk Miskin (%) 14,15 13,33 12,49 5. Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,6 6,1 6,5 6. PDB (ADHK 2000) Menurut Lapangan Usaha (Rp. Miliar) 2.178.850,4 2.313.838,0 2.463.242,0 Sumber : Berbagai Sumber. Badan Pusat Statistik (BPS). Data Diolah. 2012.
pembenahan terhadap infrastruktur dan faktor-faktor pendukung  pertumbuhan  ekonomi  kreatif.  Dalam perspektif  manajemen,  diperlukan  langkah  strategis berupa  pembinaan,  perumusan  regulasi/kebijakan yang  lebih  implementatif,  pengalokasian  anggaran dalam  APBN  maupun  APBD,  penguatan  kapasitas usaha  dan  pola  pendampingannya,  monitoring  dan evaluasi  disertai  pembangunan  sistem  dan  basis datanya. Pembenahan ini akan mendukung penciptaan iklim ekonomi kreatif yang telah dimotori oleh  masyarakat,  sehingga  menjadi  lebih  kondusif dan produktif.
Apa dan bagaimana konsep ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif digagas pertama kali di Inggris oleh  John  Howkins  (2001)  melalui  bukunya " Creative  Economy,  How  People  Make  Money  from Ideas ".  Ide  Howkins  diinspirasi  oleh  pemikiran Robert  Lucas  yang  melihat  bahwa  pertumbuhan ekonomi  suatu  wilayah  sangat  ditentukan  oleh tingkat  produktivitas  dan  keberadaan  orang-orang kreatif  yang  memiliki  talenta  khusus  dengan kemampuan  mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan untuk menciptakan suatu inovasi. Menurut Howkins, “Ekonomi Kreatif” merupakan aktivitas perekonomian  yang  lebih  mengandalkan  ide  atau gagasan  (kreatif)  untuk  mengelola  material  yang bersumber  dari  lingkungan  di  sekitarnya  menjadi bernilai  tambah  ekonomi.  Selanjutnya,  konsep ekonomi kreatif tersebut dikembangkan oleh Florida melalui  kedua  karyanya,  yakni:  “ The  Rise  of Creative Class ” dan “ Cities and the Creative Class ”. Lantas,  apakah  “Kreatif”  itu?  Menurut Webster’s  New  World  Dictionary  (1991;  325), kreatif merupakan kata sifat yang berasal dari Bahasa Latin creativus yang  mengandung  pengertian 1 creating  or  able  to  create    2  having  or  showin
imagination  and  artistic  or  intelectual inventiveness [ creative writing ]  3 stimulating the imagination and inventive  power  [ creative  toys ]    4  imaginatively  or invetively  deceptive  [ creative  accounting ]. Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2005:  599) pengertian  kreatif  adalah:    1  memiliki  daya  cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan;  2 bersifat (mengandung)  daya  cipta.  Kreativitas  berarti:    1 kemampuan  untuk  mencipta;  daya  cipta;  dan    2 perihal berkreasi; kekreatifan (perihal kreatif).
Pendapat lain menyatakan kata “kreativitas” berasal  dari  bahasa  Latin “creatus” yang  akar katanya  adalah “creare”, artinya  “membuat, meneruskan, menghasilkan, memperanakkan, membiakkan,” dan berkaitan maknanya dengan “crescere” yang  berarti  “bangkit,  tumbuh”. Jadi, terdapat padanan kata kreatif, yaitu "membuat" atau  "mencipta",  dan  kata  bentukan "creative" dan “ creativity" menjadi  "kreatif"  (kata  sifat)  dan "kreativitas"  (kata  benda).  “Karya”  adalah  wujud dari  kreativitas,  sedangkan  “Kerja”  merupakan  jalan mewujudkan kreativitas. http://sejuta- puisi.blogspot.com/2011/12/kolom-berimajinasilah- jadilah-kreatif.html).
United  Nations  Conference  on  Trade  and Development (UNCTAD) dalam “ Creative Economy Report  2010 ”  (2010;  10)  mendefinisikan  ekonomi kreatif  sebagai “The  “creative  economy”  is  an evolving concept based on creative assets potentially generating  economic  growth  and  development. ▪  It can  foster  income  generation,  job  creation  and export  earnings  while  promoting  social  inclusion, cultural  diversity  and  human  development. ▪  It embraces  economic,  cultural  and  social  aspects interacting  with  technology,  intellectual  property and  tourism  objectives. ▪  It  is  a  set  of  knowledge -

## Tabel 2. Versi Pembagian Subsektor Industri Kreatif Menurut Negara

## SUBSEKTOR INDUSTRI KREATIF
The Government’s Department for Culture, Media and Sport (DCMS) of The United Kingdom (13 Kategori - 2001) Framework for Cultural Statistic (FCS) UNESCO (10 Kategori - 1986) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (14 Kategori - 2006)
1. Periklanan;
2. Arsitektur;
3. Pasar Seni & Barang Antik;
4. Kerajinan;
5. Desain;
6. Desainer Fesyen;
7. Film & Video;
8. Piranti Lunak Permainan Interaktif;
9. Musik;
10. Seni Pertunjukan;
11. Penerbitan;
12. Piranti Lunak & Layanan Komputer;
13. Televisi & Radio.
0. Peninggalan Budaya;
1. Penerbitan & Percetakan;
2 & 3. Musik & Seni Pertunjukan;
4. Gambar Seni;
5 & 6. Media Audiovisual   (5 Sinema & Fotografi; &  6 Radio & Televisi)
7. Aktivitas Sosio-Kultural;
8. Olah Raga & Permainan
Interaktif;
9. Lingkungan & Alam.
1. Periklanan;
2. Arsitektur;
3. Pasar Seni & Barang Antik;
4. Kerajinan;
5. Desain;
6. Fashion (Mode);
7. Film, Video, & Fotografi;
8. Permainan Interaktif;
9. Musik;
10. Seni Pertunjukan;
11. Penerbitan & Percetakan;
12. Layanan Komputer & Piranti Lunak;
13. Radio & Televisi;
14. Penelitian dan Pengembangan.
Sumber : DCMS (2001), FCS UNESCO (1986), dan KBLI (BPS; 2006).
based  economic  activities  with  a  development dimension  and  cross-cutting  linkages  at  macro  and micro levels to the overall economy. ▪ It is a feasible development option calling for innovative, multidisciplinary policy responses and interministerial action. ▪ At the heart of the creative economy are the creative industries.”
Menyimak  berbagai  konsep  dan  pengertian tersebut,  secara  realistis-sederhana  ekonomi  kreatif ( creative  economy )  diartikan  sebagai  talenta  (ide kreatif-inovatif)  dengan  nilai  ekonomi  yang  mampu merubah  kualitas  hidup  manusia  menjadi  lebih sejahtera.  Ekonomi  kreatif  lebih  mengandalkan kreativitas  individu  melalui  gagasan,  daya  kreasi, dan  daya  cipta  untuk  meningkatkan  nilai  tambah ekonomi  karyanya,  sehingga  mampu  menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan.
Merespon transformasi perekonomian tersebut, Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan  Program  Ekonomi  Kreatif  (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan  Ekonomi  Kreatif)  yang  wajib dilaksanakan  oleh  beberapa  kementerian/lembaga dan  seluruh  pemerintahan  daerah  (provinsi  dan kabupaten/  kota).  Presiden  juga  mencanangkan Tahun  2009  sebagai  Tahun  Indonesia  Kreatif. Namun, memerhatikan berbagai keterbatasan, Pemerintah  menetapkan  prioritas  pengembangan ekonomi  kreatif  dalam  kurun  waktu  2009  -  2014 difokuskan  kepada  7  (tujuh)  kelompok  industri kreatif, yaitu: (1) arsitektur; (2) fesyen; (3) kerajinan; (4)  layanan  komputer  dan  piranti  lunak;  (5) periklanan; (6) permainan interaktif; dan (7) riset dan pengembangan.
Kini,  manfaat  ekonomi  kreatif  semakin dirasakan. Peta Industri Kreatif Dalam Perekonomian  Indonesia  Tahun  1020  (Data  Global Business  Guide  Indonesia  –  2011)  menunjukkan andil  industri  kreatif  dalam  perekonomian  dalam negeri. ( http://www.gbgindonesia.com/en/services/ article/2011/indonesia_s_creative_industries.php )
Menyimak besarnya
penyerapan sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  mencapai  ±  7,5 juta pekerja di subsektor industri kreatif,
menandakan besarnya potensi anak negeri bertalenta kreatif.  Latuconsina  (2010:  20)  menyatakan  bahwa sumberdaya  manusia  (SDM)  kreatif  adalah  syarat untuk  mengisi  peranan  dalam  industri  kreatif. Industri  kreatif  adalah  jalan  untuk  membangun ekonomi  kreatif  atau  ekonomi  berbasis  pengetahuan ( knowledge based economy ). Dan ekonomi model ini adalah  fondasi  ekonomi  yang  dibangun  berdasarkan sinergisitas  antara  talenta  SDM  dan  keunggulan alam,  yang  ditandai  dengan  pertumbuhan  cepat, penambahan nilai yang tinggi, serta perspektif sosial yang positif.
Apa  makna  yang  dapat  kita  peroleh, terutama  di  era  otonomi  daerah?  Keberadaan  dan keberlanjutan pemerintahan daerah menuntut penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat efisien,  efektif,  ekonomis,  dan  produktif.  Artinya, diperlukan sinergisitas dan kohesitas antara pemerintahan  daerah  dan  masyarakatnya  untuk bersama-sama  mengeksplorasi  potensi,  kekayaan budaya,  dan  kearifan  lokal  sesuai  karakteristik wilayahnya  dalam  koridor  peraturan  perundang- undangan, sehingga terjadi percepatan pembangunan dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  signifikan menuju  terwujud  masyarakat  sejahtera.  Kepedulian Pemerintah  dan  pemerintahan  daerah  menjadi penentu  berkembangnya  industri  kreatif.  Anggraini (2008: 150-151) mengungkapkan 6 (enam) argumentasi perlunya pengembangan industri kreatif di Indonesia, yakni:
1. Dari  sisi  “Kontribusi  Ekonomi”,  menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produk domestik bruto (PDB), dan ekspor;
2. Dari sisi “Iklim Bisnis”, menciptakan lapangan usaha, dampak bagi sektor lain, dan pemasaran;
3. Dari  sisi  “Citra  dan  Identitas  Bangsa”, meningkatkan turisme, ikon nasional, membangun  budaya,  warisan  budaya,  dan nilai lokal;
4. Dari  sisi  “Sumberdaya  Terbarukan”,  berbasis pengetahuan,  kreativitas,  dan  membangun komunitas hijau;
5. Dari sisi “Inovasi dan Kreativitas”, memberikan ide, gagasan, dan penciptaan nilai; dan

## Tabel 3. Peta Industri Kreatif dalam Perekonomian Indonesia Tahun 2010
Jumlah Penduduk 237.641.326  Jiwa Kontribusi Terhadap PDB 7,2 % Kontribusi Terhadap Ekspor 9 % Penyerapan Tenaga Kerja ± 7,5 Juta Pekerja Lingkup Kegiatan Utama 1. Fashion 2. Kerajinan 3. Periklanan 4. Desain 5. Arsitektur 6. Penyiaran 7. Penerbitan 8. Musik 9. Pengembangan Perangkat Lunak Peraturan Perundang-undangan  Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif  Cetak Biru Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2009-2025 Sumber: Statistik Indonesia dan Global Business Guide Indonesia 2011. Data Diolah. 2012.
6. Dari  sisi  “Dampak  Sosial”,  meningkatkan kualitas  hidup,  pemerataan  kesejahteraan,  dan peningkatan toleransi sosial.
Dalam perkembangannya akan memberikan kontribusi  ekonomi  yang  signifikan,  menciptakan iklim  bisnis  yang  positif,  membangun  citra  dan identitas bangsa. Selain itu, sumberdaya dapat selalu terbarukan  yang  berbasis  pengetahuan,  kreativitas dan komunitas hijau, menuju keunggulan kompetitif bangsa berdampak sosial positif.
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  daerah (terutama  perkotaan)  harus  mampu  menjadi  wahana bagi  masyarakatnya  untuk  membentuk  pola  pikir, pola  tindak,  pola  sikap,  pola  berusaha,  dan  pola hidup  yang  terencana  dengan  daya  imajinasi  yang berbasis  kekayaan  alam,  budaya,  dan  keunggulan daerah.  Perkotaan  harus  mampu  menjadi  2L  ( locus dan locomotive )  perubahan  yang  dapat  memerankan dirinya  sebagai  regulator  sekaligus  katalisator dengan memberikan kebebasan kepada semua orang agar  meningkatkan  kapasitas  individu,  mengem- bangkan  diri  secara  profesional,  dan  berkembang sesuai dinamika pembangunan yang berkelanjutan.
Merespons ide kreatif dan upaya menghadirkan kota kreatif, United Nations Educational,  Scientific,  and  Cultural  Organization
atau  Organisasi  Pendidikan,  Ilmu  Pengetahuan,  dan Kebudayaan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNESCO)  membentuk  Jaringan  Kota-kota  Kreatif (JKK/ The Creative Cities Network ) pada tahun 2004. JKK  bertujuan  mempromosikan  dan  memper- tahankan  keberagaman  budaya  melalui  pertukaran pengalaman dan merumuskan strategi untuk menghadapi  arus  globalisasi.  Kota-kota  kreatif tersebut merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah  yang  terdiri  atas  berbagai  komunitas  mitra (pemerintah/swasta),  organisasi  profesi,  masyarakat sipil, lembaga budaya, dan lain-lain.
Saat  ini,  UNESCO  sudah  menetapkan  30 (tiga  puluh)  kota  yang  terdapat  di  19  (sembilan belas)  negara  sebagai  “Kota  Kreatif”.  Seluruh  kota tersebut tergabung dalam keanggotaan JKK menurut 7  (tujuh)  kategorisasi  lapangan  industri  kreatif sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
Ketentuan  Creative  Cities  Network  (CCN) UNESCO  mewajibkan  setiap  anggotanya  tergabung dalam  jaringan  kota-kota  kreatif  dengan  durasi  tak terbatas  dan  dapat  meninggalkannya  setiap  saat dengan  ketentuan  terlebih  dahulu  memberitahukan kepada  UNESCO.  Dalam  perspektif  hak,  kota  yang ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai  “Kota  Kreatif” berhak  menggunakan  nama  dan  logo  UNESCO

## Tabel 4. Daftar Jaringan Kota-kota Kreatif Menurut Negara Asal dan Lapangan Industri Kreatif
Tahun 2011 Jenis Industri Kreatif Negara Asal Nama Kota Sastra (Literature) 1. Inggris 2. Australia 3. Amerika Serikat 4. Irlandia 5. Islandia 1. Edinburgh 2. Melbourne 3. Iowa City 4. Dublin 5. Reykjavik Tontonan (Film) 1. Inggris 2. Australia 1. Bradford 2. Sydney Musik (Music) 1. Spanyol 2. Italia 3. Inggris 4. Belgia 5. Kolombia 1. Seville 2. Bologna 3. Glasgow 4. Ghent 5. Bogota Seni Kerajinan dan Kesenian Rakyat (Crafts and Folk Art) 1. Amerika Serikat 2. Mesir 3. Jepang 4. Korea Selatan 1. Santa Fe 2. Aswan 3. Kanazawa 4. Icheon Desain (Design) 1. Argentina 2. Jerman 3. Kanada 4. Jepang 5. Jepang 6. China 7. China 8. Korea Selatan 9. Perancis 10. Austria 1. Buenos Aires 2. Berlin 3. Montreal 4. Nagoya 5. Kobe 6. Shenzen
7. Shanghai
8. Seoul 9. Saint-Etienne 10. Graz Seni Media (Media Arts) 1. Perancis 1. Lyon Tradisional Kulinari (Gastronomy) 1. Kolombia 2. China 3. Swedia 1. Popayan 2. Chengdu 3. Ostersund
Sumber: UNESCO. Data Diolah. 2012.
berdasarkan  ketentuan  dan  persyaratan  dalam kontrak grafis UNESCO. Dari sisi kewajiban, setiap tahun  “Kota  Kreatif”  wajib  melaporkan  kepada UNESCO perihal perkembangan dalam hal kebijakan  dan  kegiatan,  baik  lokal  maupun internasional dan melakukan kerja sama dengan kota lainnya.
Kota kreatif berarti kota dimana pemerintah maupun masyarakatnya memiliki ide-ide kreatif serta didukung oleh kebijakan publik yang aspiratif untuk pengembangan  potensi  dan  daya  saing  daerah. Maknanya adalah bagaimana daerah menjadi tempat yang  inspiratif,  sehingga  masyarakat  memiliki semangat,  kecerdasan,  imajinasi,  dan  kreativitas untuk mengembangkan ekonomi daerahnya. Implikasinya,  setiap  pemerintahan  daerah  harus mengeksplorasi  kreativitas  agar  mampu  mengelola, menumbuhkembangkan,  dan  meningkatkan  daya saing  daerahnya.  Siklus  inilah  yang  menentukan eksistensi dan menjamin terselenggaranya pemerintahan  daerah  secara  berkesinambungan. Intinya,  kemajuan  dan  keberhasilan  daerah  otonom ditentukan  oleh  keberadaan  kelas  kreatif  dan  daya inovasinya.  Semakin  banyak  kelas  kreatif  dan inovasi  di  suatu  daerah,  semakin  mempercepat terjadinya  perubahan  politik,  sosial,  ekonomi,  dan budaya yang mengarah pada kesejahteraan.
Ekonomi kreatif dalam perspektif penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  idealnya dibangun  dari  ide-ide  inovatif  ( innovation )  yang mampu  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi,  bisnis, dan  investasi  ( growing  business ),  berorientasi  daya saing menuju transformasi industri kreatif ( competition ), dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ( people welfare ). Dalam konteks ini, pra kondisi  diperlukan  untuk:  (1)  identifikasi  dan inventarisasi jenis dari 14 subsektor ekonomi kreatif di daerah; (2) membangun database ; (3) merumuskan kebijakan, orientasi, target capaian, dan strategi  pengembangan;  (4)  peningkatan  kapasitas kelembagaan  pengelola  ekonomi  kreatif  di  daerah; (5) menata prosedur, mekanisme, dan jaringan untuk pemasaran  produk  ke  pasar  domestik  maupun mancanegara; (6) meningkatkan kompetensi sumberdaya  manusia  (SDM);  (7)  menjamin  kualitas produk dan pelayanan pasca jual; dan (8) kelestarian lingkungan demi keberlangsungan usaha.
Persoalannya  justru  sejauhmana  kreativitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat saat ini?  Kreativitas  merupakan  talenta  yang  mampu membuahkan potensi besar dan mendukung keberlanjutan  perekonomian  individu,  masyarakat, daerah,  dan  bahkan  nasional.  Namun,  sejauhmana “kreativitas”  (ekonomi  kreatif  dan  industri  kreatif) mampu  memicu  daya  saing  daerah  dan  daya  saing nasional?

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  bertujuan  untuk  lebih  memahami keberadaan  ekonomi  kreatif  sebagai  talenta  baru yang  diprediksi  mampu  memicu  daya  saing  daerah. Dalam upaya mengeksplorasi isu-isu ekonomi kreatif digunakan  metode  deskriptif  dengan  analisis  data secara  kualitatif.  Analisa  kualitatif  difokuskan  pada pemaknaan manajemen untuk mendapatkan deskripsi kinerja terbaik ( best performance ) serta upaya-upaya terbaik  ( best  effort )  yang  telah  ditempuh  oleh pemerintah  dan  terutama  oleh  pemerintahan  daerah dalam rangka keterpaduan dan sinergisitas pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan demikian dapat diketahui kondisi senyatanya berupa dinamika dan problematika dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di tanah air.
Penelusuran  literatur  ( literature  study ) menjadi  sarana  utama  untuk  memperoleh  informasi dan  data  sekunder.  Kebutuhan  data  sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa literatur  dan/atau  dokumen  yang  digunakan  antara lain: peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan  referensi  berupa  jurnal,  buku  teks,  kamus, dokumen, internet serta berbagai artikel yang terkait dengan  ekonomi  kreatif.  Selanjutnya,  data  disajikan dalam  bentuk  tabel.  Beberapa  data  yang  diperoleh dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (K/LPNK) sudah diolah dan merupakan hasil penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  talenta  baru,  ekonomi  kreatif diharapkan  mampu  menjadi  pengungkit  daya  saing (daerah maupun nasional). Eksistensinya memerlukan  pengakuan  yang  harus  diwujudkan melalui berbagai regulasi/kebijakan dan kebersamaan  tindakan  antara  regulator,  mediator, fasilitator, implementor, aktor, dan bahkan penerima manfaat lainnya ( beneficiaries ).
Secara manajerial, dalam perspektif sense of urgency , diidentifikasi 5 (lima) agenda pengembangan  ekonomi  kreatif  yang  memerlukan penataan  dan  pengelolaan  secara  paripurna.  Kelima agenda  tersebut,  yaitu:  (1)  pemetaan  kendala operasional; (2)  upaya  terobosan;  (3)  komitmen dan tindakan;  (4)  kesadaran  masyarakat;  dan  (5) pentingnya basis data.

## Pemetaan Kendala Operasional
Semenjak  pencanangan  Tahun  Ekonomi Kreatif  pada  tahun  2009,  kondisi  ekonomi  kreatif Indonesia  senantiasa  mengalami  perkembangan. Perkembangan  teknologi  informasi,  lapangan  usaha jasa, dan meningkatnya angkatan muda berpendidikan  ( skill )  memberikan  kontribusi  yang signifikan  bagi  pertumbuhan  ekonomi  kreatif. Berdasarkan  Hasil  Riset  dan  Pemetaan  Industri Kreatif  Kementerian  Perdagangan  2011,  diperoleh
data multiplier  effect ekonomi  kreatif.  Pada  tahun 2010,  kontribusi output dari  ekonomi  kreatif mencapai  7,73%,  kontribusi  tenaga  kerja  7,76%, kontribusi  jumlah  usaha  6,46%,  dan  kontribusi net trade 33,14%.
Sejauhmana  optimasi  kontribusi  ekonomi kreatif  dan  kecepatan  pencapaiannya  terhadap perekonomian dalam negeri masih memerlukan studi tersendiri.  Namun,  seiring  dengan  pertumbuhannya, patut  pula  mencermati  kendala  operasional  yang kerapkali  menghambat  laju  pengembangan  ekonomi kreatif  di  tanah  air.  Pada  tahap  awal,  Pemerintah bersama-sama  masyarakat  memerlukan  pemahaman bahwa  tidak  semua  potensi  kreatif  dapat  langsung memberikan  nilai  tambah  ekonomi  (memiliki  nilai
jual). Dalam prakteknya, publik seringkali dihadapkan  pada  beragam  kendala  ketika  hendak memulai usaha di bidang ekonomi kreatif. Kesamaan visi  Pemerintah,  masyarakat,  dunia  usaha,  dan berbagai  organisasi  kreatif  diharapkan  mampu mereduksi sejumlah kendala tersebut.
Bertolak  dari  beberapa  studi,  terdapat beberapa  persoalan  yang  secara  realistis  justru menghambat  perkembangan  ekonomi  kreatif  dan industri  kreatif  di  tanah  air  sebagaimana  disajikan pada Tabel 5.
Mencermati  kendala  tersebut,  ekonomi kreatif  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  didukung regulasi/kebijkan yang memadai, sehingga kondisinya  relatif  jauh  dari  kondusif.  Implikasinya,
Tabel 5. Beberapa Kendala Dalam Aplikasi Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif
ATOM Kendala Pada Lingkup Kegiatan Utama Industri Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Administratif, Teknis, Operasional, dan Manajerial (ATOM) 1. Administratif
1. Prosedur Administrasi;
2. Regulasi (Administrasi) Ekspor dan Impor;
3. Biaya Administrasi Perijinan, Pengurusan HKI, & Pendirian Usaha Relatif Mahal;
4. Lambannya Proses Pengurusan (Prosedur) Administrasi Ekspor dan Impor; dan
5. Regulasi Bahan Baku, Khususnya Subsektor Industri Kreatif yang Mengandalkan Sumber Daya Alam (al. Penerbitan, Percetakan, Fesyen, dan Kerajinan); 2. Teknis
1. Proteksi terhadap Produk Impor (Substitusi Impor), Kemudahan Impor, dan Larngakan Ekspor Bahan Baku;
2. Maraknya Pembajakan Hasil Produksi;
3. Relatif Rendahya Pemahaman Para Pelaku Ekonomi Kreatif Terhadap Hak Cipta, Desain, Paten, dan Merk, sehingga Terjadi Pembajakan Produk;
4. Tingginya Risiko ( High Risk ) Akibat Kegagalan Produk/Jasa yang Ditawarkan ke Pasar Domestik maupun Internasional; dan
5. Belum Tersedianya Regulasi Terkait Insentif Pajak ( Tax Holiday ) Terutama untuk
Subsektor-subsektor yang Belum Menghasilkan Keuntungan Besar.
3. Operasional 1. Maraknya impor ilegal;
2. Penyelundupan yang Mengakibatkan Langkanya Bahan Baku;
3. Kelangkaan dan Mahalnya Bahan Baku Industri;
4. Keterbatasan Kanal (Frekuensi) Teknologi Transmisi Penyiaran – Pada Umumnya Masih Menggunakan Teknologi Analog; dan
5. Terjadinya Perebutan Kanal karena Pesatnya Pertumbuhan Jumlah Perusahaan
Penyiaran. 4. Manajerial 1. Keterbatasan SDM Terampil yang Mau Menekuni Industri Kreatif;
2. Persaingan Usaha, Khususnya di Industri Televisi dan Radio, Periklanan dan Industri Film, Video, dan Fotografi;
3. Tenaga Kerja, Khususnya pada Sektor yang Bersifat Padat Karya ( Labour Intensif , seperti: Fesyen, Percetakan Besar, Televisi, dan Beberapa Perusahaan Kerajinan;
4. Belum Dicapainya Konsensus Antara Pengusaha, Pemerintah, dan Serikat Pekerja
Dalam Penyempurnaan Aturan Tenaga Kerja yang Berusaha Melindungi Tenaga Kerja dengan Lebih Baik (Karena Labour Market Felxible yang Merupakan Preferensi Pengusaha Menjadi Terkekang);
5. Pungutan-pungutan Liar yang Mengurangi Efisiensi dan Mengurangi Akurasi Estimasi Perhitungan Keuangan, sehingga Menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi;
6. Belum Semua Perbankan/Lembaga Keuangan Bersedia Membiayai Usaha Ekonomi Kreatif; dan
7. Masih Diperlukan Keikutsertaan Perguruan Tinggi Dalam Pembimbingan dan Penerapan Metode/Teknologi Tepat Guna dan Murah.
Sumber: KADIN dan Berbagai Sumber. Data Diolah. 2012.
berbagai  kesulitan  seringkali  dialami stakeholders ekonomi kreatif. Suka tidak suka dan mau tidak mau, Pemerintah maupun pemerintahan daerah dihadapkan  pada  pilihan  untuk  segera  mereduksi sejumlah  kendala  dimaksud  melalui  terobosan, sehingga  dapat  menghemat  waktu  untuk  lebih mengoptimalkan pengembangan ekonomi kreatif.

## Upaya Terobosan (Breakthrough)
Menilik kendala yang menghambat pengembangan  ekonomi  kreatif  di  Indonesia, Pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  (pemda) wajib  bersinergi  untuk  mencapai  kesepakatan
melakukan  terobosan  sebagai  solusi  yang  bermakna bagi  para  pelaku  ekonomi  kreatif.  Terobosan merupakan  langkah  strategis,  karena  dalam  proses pengembangan  ekonomi  kreatif  terutama  di  daerah merupakan hubungan sistemik dan saling ketergantungan  antar  kesepuluh  aspek  utamanya, yakni:
1. Sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  kreatif dengan pemikiran inovatif;
2. Inovasi dan kreativitas berciri keunggulan lokal yang berdaya saing global;
3. Regulasi/kebijakan yang disertai upaya penegakan hukum ( law enforcement );
Tabel 6. Pertumbuhan Industri Kreatif Bidang Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman (KBLI No. 22) Menurut Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran untuk Tenaga Kerja Berdasarkan Provinsi Selama Kurun Waktu 5 Tahun (2004-2008)
No. Provinsi Pertumbuhan Industri Kreatif Keterangan Jumlah Perusahaan (%) Jumlah Tenaga Kerja (%) Pengeluaran Tenaga Kerja (%) 1. Aceh - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 2. Sumatera Utara - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 3. Sumatera Barat 0 2,94 20,80 4. Riau 16,72 12,46 20,52 5. Kepulauan Riau - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 6. Jambi 0 5,10 0,47 7. Sumatera Selatan 0 - - Data Tidak Lengkap 8. Kep. Bangka Belitung - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 9. Bengkulu - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 10. Lampung - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) SUMATERA 11. DKI Jakarta 1,14 (1,13) 330,04 12. Jawa Barat 7,74 8,23 31,00 13. Banten 30,66 4,21 - 14. Jawa Tengah 9,77 (2,23) 4,19 15. DI Yogyakarta 3,13 3,29 17,26 16. Jawa Timur 8,59 6,27 17,30 JAWA 17. Bali 13,10 2,33 16,05 18. Nusa Tenggara Barat - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 19. Nusa Tenggara Timur - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) BALI – NUSA TENGGARA 20. Kalimantan Barat 10,76 24,68 44,81 21. Kalimantan Tengah - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 22. Kalimantan Selatan - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 23. Kalimantan Timur - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) KALIMANTAN 24. Sulawesi Utara - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 25. Gorontalo - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 26. Sulawesi Tengah - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 27. Sulawesi Selatan 0 (46,87) (45,33) 28. Sulawesi Barat - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 29. Sulawesi Tenggara - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) SULAWESI 30. Maluku - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 31. Maluku Utara - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 32. Papua - - - Tidak Terpetakan ( No Data ) 33. Papua Barat - - - Tidak Terpetakan ( No Data )

## MALUKU & PAPUA
Sumber: Daerah Dalam Angka (Provinsi) Kurun Waktu 2005-2011. Data Diolah. 2012.
4. Insentif  bagi  pengembangan  produk  ekonomi kreatif;
5. Pasar dan pola pengaturannya (ekspor-impor);
6. Teknologi dan metode yang ramah lingkungan;
7. Ketersediaan  material  lokal  dan  optimalisasi pemanfaatannya;
8. Kepercayaan dunia perbankan, lembaga permodalan, dan dunia usaha;
9. Aksesibilitas dan konektivitas (jejaring); dan
10. Masyarakat  yang  apresiatif  dan  mendukung kekayaan intelektual (HKI).
Salah  satu  terobosan  penting  adalah melakukan pemetaan terhadap 14 subsektor ekonomi kreatif.  Belum  semua  pemerintah  daerah  memiliki data/informasi  yang  setara  terkait  ekonomi  kreatif. Upaya  terobosan  akan  menjadi  pembuka  bagi kemajuan  industri  kreatif  dan  ekonomi  kreatif  di daerah.

## Komitmen dan Tindakan (Commitment and
Actions)
Komitmen dan tindakan menjadi momentum  penting  bagi  kemajuan  pertumbuhan ekonomi  kreatif. Political  will dan political  action Pemerintah dan pemerintahan daerah akan memberikan kepastian bagi para pelaku industri dan ekonomi  kreatif  untuk  menentukan  sikap  dan mengambil keputusan serta menetapkan langkahnya. Setidaknya komitmen dan tindakan diwujudnyatakan melalui  perumusan  peraturan  pemerintah  (PP) tentang pengembangan ekonomi kreatif. Namun, bila dirasakan  sebagai  kebutuhan  mendesak,  maka diperlukan  kemauan  untuk  segera  menetapkan peraturan  bersama  antara  9  (sembilan)  menteri/ kepala  lembaga,  yakni:  (1)  Menteri  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif;  (2)  Menteri  Dalam  Negeri;  (3) Menteri  Luar  Negeri;  (4)  Menteri  Perindustrian;  (5) Menteri  Perdagangan;  (6)  Menteri  Pendidikan;  7) Menteri  Negara  Riset  dan  Teknologi;  (8)  Menteri Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala Bappenas; dan 9) Gubernur Bank Indonesia.
Selanjutnya, Pemerintah bersama-sama dengan  pemerintahan  daerah  provinsi  melakukan pembinaan  dan  fasilitasi  antara  lain  dapat  berupa pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan  ( stakeholders )  industri  dan  ekonomi kreatif  di  kabupaten/kota  dalam  wilayahnya  secara serentak.  Kesatuan  gerak  langkah  ini  akan menentukan  skala  pengembangan  usaha  sesuai kebutuhan  pasar  domestik  dan  mancanegara, sehingga  dapat  diidentifikasi  jenis  kebutuhan  dan kendala  yang  akan  dihadapi  ketika  masyarakat melakukan usaha ekonomi kreatif.

## Kesadaran Masyarakat (People Awareness)
Banyak  diantara  kita  yang  belum  mengenal dan  memahami  industri  dan  ekonomi  kreatif.  Pada umumnya,  masyarakat hanya  mengetahui hasil-hasil kerajinan sebagai karya yang mengekspresikan suatu budaya  atau  kebudayaan  dan  dijual.  Bagaimana
kemanfaatan  yang  dapat  langsung  dirasakan, seberapa besar rintangan, dan bagaimana mengapresiasi  upaya  yang  dilakukan  oleh  pelaku ekonomi kreatif belum menjadi kepedulian kebanyakan orang.
Dilihat  dari  perspektif  geo-ekonomi  dan geo-regional  yang  diintegrasikan  dengan  kondisi demografisnya,  nampak  bahwa  jumlah  dan  sebaran penduduk  Indonesia  merupakan  modal  utama pengembangan ekonomi kreatif. Penduduk merupakan  aset  untuk mengapresiasi  produk-produk ekonomi kreatif di tanah air. Idealnya, setiap daerah menciptakan ekonomi kreatif berdasarkan spesifikasi dan  kekhasan  wilayahnya  masing-masing.  Jika tahapan  tersebut  telah  terwujud,  yang  harus dilakukan adalah menata aksesibilitas dan konektivitasnya,  sehingga  dapat  terjadi multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian daerah.
Pemerintah  wajib  menumbuhkan  kesadaran masyarakat,  sehingga  mereka  semakin  menghargai, mengenali,  dan  bahkan  menggali  berbagai  potensi modal  kreativitas  yang  dimiliki  dan  ada  di  dalam masyarakat  itu  sendiri.  Secara  fundamental,  Sun (2010) menjelaskan bahwa menjadi kreatif sangatlah penting.  Sama  pentingnya  menjadikan  kreativitas sebagai  gaya  hidup  masyarakat,  karena  kreativitas dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah.
Dengan  kata  lain,  kesadaran  masyarakat yang  diwujudkan  melalui  apresiasi  terhadap  semua potensi ekonomi kreatif akan meningkatkan transaksi ekonomi kreatif. Selain itu, animo masyarakat dapat ditumbuhkan  melalui  penciptaan  ide  kreatif  yang mengacu  pada  karakteristik,  keunggulan,  dan keunikan masing-masing wilayah. Tingkat konsumsi utamanya  belanja  rumah  tangga,  ekspor,  dan investasi  yang  tercipta  di  setiap  daerah  akan melahirkan  budi  serta  karya  yang  merefleksikan kultur ke-Indonesiaan.

## Pentingnya Basis Data (Database)
Basis data menjadi suatu keniscayaan ketika pemerintah hendak mengembangkan ekonomi kreatif. Ketersediaan kebijakan/regulasi dan data/informasi yang akurat akan memudahkan proses evaluasi  dalam  kerangka  mencari  terobosan  untuk pengembangannya  lebih  lanjut.  Basis  data  menjadi media komunikasi antarpelaku ekonomi kreatif yang mampu  memberikan  penjelasan  ringkas  mengenai berbagai  perkembangan  dan  kendala  terkait  14 subsektor  Ekonomi  Kreatif.  Basis  data  harus diterbitkan  oleh  dan  atas  kerjasama  Pemerintah dengan pemerintahan daerah.
Sebagai  catatan,  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan  analisis,  dilakukan  penelusuran  data  dari keempatbelas  subsektor  industri  kreatif  berdasarkan wilayah  provinsi.  Dokumen  yang  digunakan  adalah Daerah  Dalam  Angka  (33  provinsi)  Tahun  2005 sampai dengan Tahun 2011.
Mencermati  Tabel  6,  diakui  sulitnya mencari dan menggali data industri/ekonomi kreatif.
Penyebabnya,  tidak  tersedianya  basis  data.  Tidak semua subsektor industri kreatif dapat dipetakan dan tersimpan  datanya.  Menurut  KBLI  2006,  hanya industri  kreatif  penerbitan  dan  percetakan  yang masuk  dalam  kategori  penerbitan,  percetakan,  dan reproduksi  media  rekaman  (KBLI  No.  22)  berhasil didata  dengan  relatif  baik  dalam  beberapa  buku Daerah Dalam Angka.
Kondisi ini membuktikan bahwa Pemerintah  maupun  pemerintahan  daerah  belum menyentuh dan membangun basis data. Implikasinya,  terdapat  sejumlah  kesulitan  dalam proses  identifikasi  dan  inventarisasi  ekonomi  kreatif di tataran pemerintahan daerah. Padahal, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk menyejahterakan masyarakatnya dan meningkatkan penerimaan daerah.  Di  sisi  lain,  pemerintah  daerah  harus  dapat menjadi  motor  penggerak  ekonomi  kreatif  melalui pembinaan, pengembangan kapasitas dan pendampingan usaha-usaha yang berbasis kreativitas.
Data  membuktikan  bahwa  pertumbuhan jumlah perusahaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2004-2008)  senantiasa  diikuti  dengan  peningkatan daya  serap  tenaga  kerja  dan  besarnya  pengeluaran untuk  pembiayaan  pekerja.  Artinya,  industri  kreatif mampu  menciptakan  lapangan  kerja  baru  ( pro  job ), meningkatkan  pendapatan  per  kapita  masyarakat ( pro poor ), meningkatkan perekonomian daerah ( pro growth ),  dan  menumbuhkan  iklim  bisnis  ( pro business ).  Namun,  minimnya  data  statistik  ekonomi kreatif  berdasarkan  14  subsektor  industri  kreatif  di setiap  wilayah  provinsi  menyebabkan  nilai  tambah ekonomi sulit dipetakan dan diperhitungkan kontribusinya  secara  tepat  terhadap  kemajuan  daya saing daerah.
Keterbatasan  dan  minimnya  data  ekonomi kreatif  mengindikasikan  bahwa  ekonomi  kreatif belum  dikelola  secara  profesional  dari hulu ke  hilir. Idealnya, secara manajemen, kecepatan pertumbuhan 14  subsektor  ekonomi  kreatif  yang  berbasis  budaya dan  potensi  lokal  akan  semakin  memperkokoh identitas ke-Indonesia-an. Hal ini telah direfleksikan melalui ide kreatif dan inovatif putra-putri Indonesia dari  seluruh  pelosok  negeri.  Belum  semua  provinsi mendata  dan  memiliki  data  yang  komprehensif, namun  setidaknya  terdapat  11  provinsi  yang  telah berupaya memonitor pertumbuhan industri kreatif di wilayahnya,  walaupun  baru  pada  bidang  Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman.
Disinilah, campur tangan Pemerintah, kepedulian  pemerintah  daerah,  apresiasi  masyarakat terutama  terhadap  kelima  pilar  utama  model pengembangan  industri  dan  ekonomi  kreatif,  yakni: 1) industry ;  2) technology ;  3) resources ;  4) institution ;  dan  5) financial  intermediary (Mauled, 2010:294-297)  akan  lebih  menstimulasi  munculnya talenta-talenta baru di daerah. Selain itu, pengelolaannya  secara  komprehensif,  terintegrasi, dan  profesional  akan  mendorong  dan  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  kreatif.  Agung  (2011)  lebih
menandaskan  bahwa  ide  kreatif  dapat  segera terwujud kalau kita cukup tangguh untuk mengembangkannya  sampai  menjadi  sempurna. Artinya,  upaya  pengembangan  ekonomi  kreatif memerlukan keseriusan, kekerasan hati, dan kegigihan.  Hal  ini  sejatinya  merupakan  keniscayaan yang  harus  diapresiasi  dan  direspon  positif  oleh setiap pemerintah daerah, sehingga makin mengukuhkan  pentingnya  industri  dan  ekonomi kreatif  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan daya saing daerah, bahkan nasional.

## SIMPULAN
Memerhatikan hasil analisis dan pembahasan  diperoleh  simpulan  sebagai  berikut: Pertama, penetapan  14  subsektor  industri  kreatif belum  diiringi  upaya  penyiapan  yang  sistemik, khususnya  pada  tataran  regulasi,  infrastruktur penunjang,  dan  basis  data.  Hanya  beberapa pemerintah  daerah  yang  telah  melakukan  pendataan terhadap  industri  kreatif  yang  berkembang  di wilayahnya.  Artinya,  sebagian  besar  pemerintah daerah belum menyadari keberadaan ekonomi kreatif sebagai  suatu  talenta  baru  yang  dapat  menghasilkan nilai  tambah  ekonomi  dan  bahkan  memicu  daya saing daerah.
Kedua ,  kehadiran  ekonomi  kreatif  sebagai wujud  ide  kreatif-inovatif  masyarakat  dan  manfaat keekonomiannya, belum mampu  menstimulasi pemerintah  daerah  untuk  segera  merespon  melalui pengaturan  dan  penataan  serta  pengembangan  usaha dan produk-produk kreatif yang mampu memberikan nilai  tambah  ekonomi  dan  kemanfaatannya  dapat langsung dirasakan masyarakat.
Ketiga ,  diversifikasi  budaya  dan  potensi wilayah  yang  spesifik  dan  sangat  variatif  telah mendorong  masyarakat  untuk  melakukan  usaha- usaha  dan  menghasilkan  produk-produk  kreatif. Hanya  saja,  pemerintah  daerah  belum  melakukan upaya  yang  lebih  membumi  untuk  mengangkat keunggulan,  budaya,  dan  karakteristik  wilayahnya, sehingga dapat menstimulasi lahirnya kewirausahaan lokal yang berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian  daerah  dan  turut  memicu  daya  saing daerah, bahkan nasional.
Berbagai pembenahan dan penataan ekonomi  kreatif  menjadi  kebutuhan  yang  harus segera dilakukan. Komitmen dan tindakan Pemerintah  maupun  pemerintahan  daerah  harus didasari  aspirasi  dan  kebutuhan  para  pemangku kepentingan  ekonomi  kreatif.  Di  sisi  lain,  apresiasi masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan  peningkatan daya  saing  daerah melalui ekonomi  kreatif.  Atas  dasar  itu,  dalam  upaya peningkatan  daya  saing  daerah  melalui  ekonomi kreatif,  Pemerintah  bersama-sama  Pemerintahan Daerah  (provinsi  maupun  kabupaten/kota)  segera mengaplikasikan  beberapa  agenda  berikut  ini  secara
sinergis,  simultan,  terintegrasi,  dan  terkoordinasi. Agenda dimaksud adalah:
1. Mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  usaha- usaha  dan  jenis  produk  ekonomi  kreatif  yang ada  dan  berkembang  di  wilayah  provinsi  dan kabupaten/kota.
2. Mereviu,  menata  kembali,  dan  mencabut regulasi/kebijakan yang menghambat peningkatan daya saing daerah melalui produk- produk hasil ekonomi kreatif, khususnya dalam hal penyediaan bahan baku, impor, dan ekspor.
3. Melakukan  pengembangan  kapasitas  ( capacity building )  khususnya  bagi  para  pemangku kepentingan ( stakeholders ) ekonomi kreatif dari berbagai  jenis  komoditas  perdagangan  yang dihasilkan melalui ide dan pemikiran kreatif.
4. Mendorong dan memfasilitasi pemberian kredit untuk pengembangan usaha di bidang ekonomi kreatif  melalui  skema  pendanaan  bergulir  yang murah, mudah, dan aman.
5. Mempromosikan  dan  memfasilitasi  pemasaran produk-produk  ekonomi  kreatif  di  daerahnya melalui kerjasama daerah dan/atau optimalisasi jaringan  usaha  di  daerah,  antara  lain  melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
6. Mendorong  para  pelaku  ekonomi  kreatif  untuk mendaftarkan produk kreatifnya agar mendapatkan  Paten  atau  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI),  sehingga  dapat  memberikan nilai tambah.
7. Membangun  basis  data  yang  akurat  dan terkoneksi  antarjenjang  pemerintahan  serta dapat  dimanfaatkan  sebagai  acuan  bagi masyarakat yang memerlukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Gregorius.  2011.  The  Explorer,  The  Warior, and  The  Saint:  The  Story  About  Creativity. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Anggraini,  Nenny.  2008.  Industri  Kreatif.  Jurnal Ekonomi  Desember  2008  Volume  XIII, Nomor  3.  Diunduh  pada  hari  Jumat,  27  Mei 2012 dari: http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1830814 4151.pdf Florida,  Richard.  2012.  The  Rise  of    The  Creative Class, Revisited. New York: Basic Books. Department for Culture, Media, and Sport of the United Kingdom  (DCMS  UK).  2001.  Creative Industries  Mapping  Document. London. http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?page Id=11136366. Latuconsina,  Hudaya.  2010.  Kreativitas  Tanpa  Batas Menuju  Ekonomi  Kreatif  Berbasis  Insan Kreatif. Cetakan I. Jakarta: TERAJU. Moelyono,  Mauled.  2010.  Menggerakkan  Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan. Edisi
I. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Pers.
Neufeldt,  Victoria  dan  David  B.  Guralnik.  1991.
Webster’s New World Dictionary of American
English.  Third  College  Edition.  New  York. Prentice Hall.
Tiemann,  Thomas.,  Cassandra  DiRienzo,  and  Jayoti Das. Tolerance, Heterogeneity, Creativity, and Economic  Growth.  Diunduh  hari  Jumat,  27 Mei  2012  dari: http://ec.europa.eu/education/ lifelong-learningpolicy/doc/creativity/report/ tolerance.pdf
Tim  Redaksi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi Ketiga,  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia.  Edisi  Ketiga.  Jakarta:  Balai Pustaka.
Tim  Riset  dan  Pemetaan  Industri  Kreatif  Kementerian
Perdagangan.  2011.  Studi  Industri  Kreatif  Di Indonesia. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
Sun,  Peng  Kheng.  2010.  The  Power  of  Creativity.
Yogyakarta: Penerbit ANDI.
United  Nations  Educational,  Scientific,  and  Cultural Organization  (UNESCO) and  Global  Alliance for Cultural Diversity (GACD). Understanding Creative  Industries  Cultural  Statistic  for Public-Policy Making. Diunduh hari Jumat, 27 Mei  2012. http://portal.unesco.org/culture/es/ files/30297/11942616973cultural_stat_EN.pdf /cultural_stat_EN.pdf
United Nations. 2010. Creative  Economy Report 2010. Creative  Economy:  A  Feasible  Development Option.  Collaborative  Effort  Led  by  United Nations Conference on Trade and Development  (UNCTAD)  and  United  Nation Development  Programe  (UNDP)  Special  Unit for  South-South  Cooperation..  Diunduh  hari Jumat,  27  Mei  2012  dari: http://www.unctad. org/creative-economy .