## ANALISIS SWOT FAKTOR DAN DAMPAK PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN
Oleh:

## Hanin Kusuma Ardy
Arisman
haninkusuma3@gmail.com , arismanbpsdm@gmail.com Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## ABSTRAK
Untuk   menciptakan   program   kemandirian   dan   asimilasi   yang   optimal,   tentunya dibutuhkan upaya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Selain itu juga harus mengetahui dampak yang akan diberikan terhadap instansi sehingga pola   pembinaan   yang   diberikan   dapat   berfungsi   optimal   baik   bagi   WBP   maupun   bagi instansi.   Dalam   penelitian   ini   digunakan   pendekatan   kualitatif   dengan   pengambilan   data melalui kegiatan observasi dan wawancara. Upaya identifikasi faktor yang terkait dengan penelitian dilakukan menggunakan analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ).   Faktor  kekuatan   tertinggi   faktor  kerja   sama   dan   dedikasi   tinggi   petugas pemasyarakatan  dengan   nilai  0.8  dan  faktor  kelemahan   tertinggi   yaitu   faktor  kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang ada dibanding dengan yang dibutuhkan dengan nilai 1. Sedangkan faktor peluang tertinggi yaitu faktor lokasi lapas yang strategis yakni berdekatan dengan instansi-instansi pemerintah  dengan nilai  0.88 dan faktor ancaman  tertinggi  yaitu faktor  penyelundupan barang-barang terlarang melalui WBP yang melakukan asimilasi di luar lapas dengan nilai 1.1. Melihat dari hasil perhitungan nilai IFAS dan EFAS yakni -0.24 dan   -0.14   maka   disarankan   untuk   menggunakan   strategi   defensif   atau   bertahan   yang digambarkan dalam grafik kuadran.
Kata Kunci: SWOT, Faktor, Dampak, Pembinaan Kemandirian, Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Pemasyarakatan   menjadi   sistem   dalam   pemidanaan   yang   digunakan   oleh   Pemerintah Indonesia sejak tahun 1964 1 . Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, Indonesia menganut sistem kepenjaraan yang dalam menangani tahanan dan narapidana menggunakan paradigma retributif, penjeraan, dan resosialisasi. Paradigma retributif ini cenderung mengaplikasikan pemidanaan   sebagai   bentuk   pembalasan   terhadap   pelaku   pidana.   Paradigma   retributif berfokus   hanya   pada   latar   belakang   pemidanaan   dan   dampak   dari   pemidanaan   terhadap pelaku pidananya saja yang mana dalam hal ini pula, satu-satunya pihak yang mengalami gangguan   terhadap   kesejahteraannya   yakni   pelaku   pidana   tidak   mendapatkan   perhatian
1 Ilham, A. R. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia , 5 (1), 1–12
khusus   dalam   kesejahteraannya   dari   pemerintah 2 .   Sedangkan   paradigma   penjeraan menganggap pemidanaan sebagai bentuk penjeraan terhadap pelaku pidana, dan paradigma resosialisasi   menganggap   bahwa   pelaku   pidana   merupakan   orang   yang   memiliki   tingkat sosialisasi rendah 3 .
Sebagai   negara   hukum   yang   berideologi   Pancasila   dan   berlandaskan   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia menilai bahwa sistem kepenjaraan bersama beberapa paradigma di atas tidak sesuai dengan ideologi dan landasan konstitusional beserta cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, salah seorang tokoh di Indonesia   yang   saat   itu   menjabat   sebagai   Menteri   Kehakiman   Indonesia   yakni   Bapak Sahardjo menyatakan sistem pemasyarakatan sebagai sistem yang dianut Indonesia dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku pidana 4 . Penggunaan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila di Indonesia ditunjukkan dengan penetapan peraturan perundangan yakni   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   1965   yang   memiliki   substansi   pembahasan mengenai   pemasyarakatan.   Berangkat   dari   peraturan   tersebut,   secara   tidak   langsung   juga merubah   paradigma   yang   digunakan   dalam   pelaksanaan   sistem   pemasyarakatan   yakni resosialisasi dan reintegrasi sosial 5 . Reintegrasi sosial melihat suatu tindak pidana merupakan bentuk   dari   adanya   konflik   atau   gesekan   antara   pelaku   dengan   masyarakat.   Dalam pelaksanaan   sistem   pemasyarakatan   di   Indonesia,   pemerintah   merujuk   pada   peraturan internasional mengenai Hak Asasi Manusia yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh majelis PBB dan regulasi mengenai standar perlakuan minimum terhadap penghuni penjara yang dibentuk oleh Nelson Mandela dalam transkrip yang dikenal dengan sebutan Mandela Rules .
Sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995, bahwa pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mewujudkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang bertanggung jawab, bijaksana, dan dapat ikut serta dalam pembangunan nasional serta dapat kembali dan diterima oleh   masyakarakat   melalui   berbagai   macam   bentuk   proses   yang   meliputi   perawatan,
2 Widiartana,   G.   (2017).   Paradigma   Keadilan   Restoratif   Dalam   Penanggulangan   Kejahatan   Dengan Menggunakan Hukum Pidana. Justitia et Pax , 33 (1), 1–23. https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418
3 Dwiatmodjo,   H.   (2013).   PELAKSANAAN   PIDANA   DAN   PEMBINAAN   NARAPIDANA   TINDAK   PIDANA NARKOTIKA   (Studi   terhadap   Pembinaan   Narapidana   di   Lembaga   Pemasyarakatan   Narkotika   Klas   IIA Yogyakarta). Perspektif , 18 (2), 64. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115
4 Jenderal Pemasyarakatan, D. (n.d.). Sejarah . Direktoran Jendera Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Retrieved April 19, 2021,
from http://www.ditjenpas.go.id/sejarah#:~:text=Istilah   pemasyarakatan   untuk   pertama   kali,sebagai   tujuan dari pidana penjara
5 Samosir, J., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Sikumbang, J. (2017). IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA SOSIAL SEBAGAI UPAYA REINTEGRASI SOSIAL. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699
pembinaan, dan pembimbingan. Ketiga bentuk proses tersebut dapat masuk dalam kategori bentuk pelayanan. Oleh karena itu, pemasyarakatan juga disebut sebagai lembaga pelayanan publik karena tidak melulu melayani tahanan, narapidana, dan klien pemasyarakatan saja, namun juga melayani keluarga dan masyarakat yang memiliki kaitan dengan ketiga subyek tersebut. Perawatan yang didapat oleh napitah dan klien berupa fisik dan mental. Sedangkan pembinaan   dibedakan   menjadi   dua   yakni   pembinaan   kepribadian   dan   pembinaan kemandirian 6 . Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat berfungsi terhadap WBP agar menjadi pribadi yang lebih baik 7 . Pembinaan kepribadian memiliki sasaran terhadap jasmani dan rohani WBP. Sedangkan pembinaan kemandirian memiliki sasaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat dan minat WBP dalam keterampilan dan kegiatan kerja 8 .
Pembinaan   kemandirian   tidak   serta   merta   direncanakan   dan   dilaksanakan   tanpa   ada pemetaan   yang   matang.   Melalui   kegiatan   asesmen   yang   dilakukan   kepada   setiap   WBP, petugas pemasyarakatan khususnya bagian pembinaan dan pembimbingan WBP menjadi tahu apa   bakat,   minat,   dan   keterampilan   yang   dimiliki   WBP   sehingga   program   pembinaan khususnya kemandirian dapat disediakan dan direncanakan dengan baik. Pembinaan menjadi salah satu faktor penilaian WBP yang berpengaruh terhadap upaya mendapatkan program integrasi yang mana dalam hal ini termasuk juga asimilasi. Kecenderungan bentuk atau pola pembinaan kemandirian yang berdaya hasil, membuat pemasyarakatan membuka mata bahwa melalui   kegiatan   tersebut,  WBP yang  notabene   dipandang  sebelah  mata   oleh  masyarakat ternyata dapat ikut berkontribusi dalam membantu keuangan negara. Dibalik tujuan untuk membantu keuangan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui proses   penjualan   hasil   karya   WBP   kepada   masyarakat,   pembinaan   kemandirian   ini   juga mengharapkan agar timbul rasa percaya diri WBP sebagai upaya perbaikan mental WBP yang tentunya dinilai mengalami penurunan akibat dari tindak pidana yang dilakukan dan proses pemidanaan yang mengikutinya.
Sebagai   upaya  pencapaian   tujuan  pemasyarakatan  dengan  paradigma  reintegrasi  sosial dengan ciri-ciri adanya campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan, adanya asimilasi   baik   secara   intramural   maupun   ekstramural   menjadi   jalan   keluarnya.   Asimilasi merupakan proses pembauran WBP dengan masyarakat melalui kegiatan pembinaan yang
6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (1995). www.bphn.go.id
7 Wahyudi,   N.   B.   (2017). PELAKSANAAN   PEMBINAAN   NARAPIDANA   DALAM   PERSPEKTIF   UNDANG- UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 . 53 (9), 1689–1699
8 Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2014). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga   Pemasyarakatan   Dalam   Rangka   Pengembangan   Sumber   Daya   Manusia. Administrasi   Publik , 1 (6), 1266–1275
dilakukan baik di dalam maupun di luar area lembaga pemasyarakatan 9 . Salah satu lembaga pemasyarakatan   yakni   Lembaga   Pemasyarakatan   Kelas   IIB   Tuban,   yang   berada   di   area Kanwil   Jawa  Timur  dan   sebagai  tempat   penelitian   penulis,   memiliki   salah  satu   program asimilasi yang istimewa yakni dengan dibentuknya Wahana Asimilasi dan Edukasi (WAE) yang berada di luar area lembaga pemasyarakatan. Produk yang dihasilkan dari WAE berupa telur, lele, dan minyak serai. Tidak hanya program asimilasi secara ekstramural saja yang istimewa, namun yang dilakukan secara intramural juga memiliki keistimewaan. Kerja sama yang   dibangun   oleh   lembaga   pemasyarakatan   bersama   Badan   Latihan   Kerja   Indonesia (BLKI) di Tuban menghasilkan jenis-jenis program pembinaan yang berdaya hasil, mulai dari meja dan kursi baik dari kayu maupun logam, pembuatan pagar dari logam, makanan ringan seperti donat dan gorengan, dan masih banyak jenis pembinaan lainnya. Untuk menciptakan program kemandirian dan asimilasi yang optimal, tentunya dibutuhkan upaya analisis faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Selain itu juga harus mengetahui dampak yang akan diberikan terhadap instansi sehingga pola pembinaan yang diberikan dapat berfungsi optimal baik bagi WBP maupun bagi instansi.

## RUMUSAN MASALAH
1. Apa   saja   faktor-faktor   yang   dapat   mempengaruhi   pelaksanaan   program   pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban?
2. Bagaimana pengaruhnya terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban?

## PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui kegiatan observasi dan wawancara terhadap narapidana dan petugas dalam bidang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Upaya identifikasi faktor yang terkait dengan penelitian dilakukan menggunakan analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ) yang mana mengidentifikasi dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari   pembinaan   kemandirian   yang   dilaksanakan   di   lokasi   penelitian   yakni   Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Hasil identifikasi dan analisis dipaparkan secara deskriptif.

## 1. Komponen Analisis SWOT
Analisis SWOT terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini tersusun dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal tersusun dari peluang
9 Asrida, Tities, R.B. Sularto, A. M. E. S. A. (2017). Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Jurnal Sosial , Asimilasi , 6 (12), 1–16
dan ancaman yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban (Muhammad, 2018).
a. Kekuatan ( Strengths )
Kekuatan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi suatu instansi atau organisasi yang bersifat mendukung dan menunjang yang berasal dari dalam instansi b. Kelemahan ( Weaknesses )
Kelemahan merupakan faktor yang mempengaruhi instansi atau organisasi secara negatif yang berasal dari dalam organisasi. Kelemahan ini juga dapat berpengaruh dalam   setiap   keputusan   atau   tindakan   preventif,   antisipatif,   bahkan   tindakan penyelesaian strategis yang dialami oleh organisasi.
c. Peluang ( Opportunities )
Peluang merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi dan bersifat positif yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi atau instansi terkait.
d. Ancaman ( Threats )
Sama   laiknya   dengan   kelemahan,   ancaman   merupakan   faktor   yang   memiliki pengaruh   negatif   yang   berasal   dari   luar   organisasi   atau   instansi   dan   dapat memengaruhi kekondusifan organisasi atau instansi.

## 2. Identifikasi Faktor
a. Faktor Lingkungan Internal
Faktor-faktor   yang   termasuk   dalam   lingkungan   internal   adalah   kekuatan   dan kelemahan   yang   mana   dalam   hal   ini   merupakan   kekuatan   dan   kelemahan   dari strategi   optimalisasi   pelaksanan   pembinaan   kemandirian   di   Lembaga Pemasyarakatan   Kelas   IIB   Tuban.   Dari   pengamatan   terhadap   terlaksanannya kegiatan   pembinaan   kemandirian   di   Lembaga   Pemasyarakatan   Kelas   IIB   Tuban, maka dapat ditemukan  faktor-faktor kekuatan  dan kelemahan  yang dimiliki  oleh instansi sebagai berikut:
1) Kekuatan ( Strenghts )
Berikut beberapa faktor kekuatan yang dapat menunjung strategi optimalisasi pembinaan kemandirian:
a) Pengadaan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lengkap. Fasilitas, sarana,   dan   prasarana   menjadi   faktor   penunjang   pelaksanaan   pembinaan kemandirian   yang   mana   dapat   mempermudah   dan   memperlancar pelaksanaan pembinaan kemandirian. Selain itu, juga dapat memaksimalkan
tenaga   WBP   dalam   menciptakan   karya   yang   berdaya   hasil   dan   berdaya guna tanpa bingung mengenai alat dan bahan yang akan digunakan.
b) Kerja   sama   dan   dedikasi   tinggi   petugas   pemasyarakatan   dalam mendampingi   pembinaan.   Petugas   pemasyarakatan   menjadi   orang   yang bertanggung   jawab   atas   proses   pelaksanaan   pembinaan.   Dengan pertimbangan yang dalam, pembinaan harus didampingi oleh petugas untuk mengantisipasi risiko terjadinya pelanggaran terhadap WBP. Tidak hanya risiko pelanggaran saja, namun pendampingan dari petugas menjadi salah satu alasan pembinaan terutama kemandirian terhadap WBP dapat berjalan dan   berhasil   secara   maksimal   karena   WBP   yang   kurang   memahami jalannya pembinaan dapat bertanya secara langsung kepada petugas yang mendampingi.   Untuk   menciptakan   kondisi   tersebut,   dibutuhkan   dedikasi yang tinggi dari petugas pemasyarakatan itu sendiri.
c) Regulasi dan budaya yang berjalan di instansi. Di setiap instansi ataupun organisasi   pasti   memiliki   regulasi   yang   mengatur   setiap   program   dan berjalannya   instansi.   Selain   itu,   budaya   yang   ada   di   instansi   juga mempengaruhi   kondisi   lingkungan   yang   ada.   Dengan   perpaduan   antara regulasi   dan   budaya   yang   baik   serta   dipraktikan   secara   dtrategis,   kedua aspek tersebut dapat menciptakan kondisi yang kondusif yang mana dalam hal ini kondisi antar WBP dengan WBP lain, WBP dengan petugas, maupun WBP dengan segala  ketentuan yang ditetapkan  dan diatur  oleh instansi. Dengan   terciptanya   kondisi   yang   kondusif,   dinilai   dapat   mempengaruhi pelaksanaan   setiap   kegiatan   atau   aktivitas   di   dalam   lapas   terutama mengenai kegiatan pembinaan.
2) Kelemahan ( Weaknesses )
Berikut   beberapa   faktor   kelemahan   yang   dapat   menghambat   pelaksanaan pembinaan kemandirian secara optimal:
a) Kurangnya   jumlah   petugas   pemasyarakatan   yang   ada   dibanding   dengan yang dibutuhkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa petugas sebagai   orang   yang   memiliki   peranan   penting   dalam   pelaksanaan pembinaan,   apabila   terjadi   kekosongan   pendampingan   akibat   kurangnya jumlah petugas karena ada yang melakukan cuti dan lain sebagainya, maka risiko-risiko   yang   telah   dipetakan   memiliki   kemungkinan   terjadi   yang cukup besar.
b) Sosialisasi   dan   pemasaran   yang   kurang   maksimal.   Banyak   masyarakat masih   memandang   sebelah   mata   seseorang   yang   disebut   sebagai   WBP sehingga ketika masyarakat dihadapkan dengan produk hasil karya WBP cenderung   tidak   berminat   untuk   membeli   dengan   mayoritas   penilaian bahwa produk tersebut tidak higienis dan lebih baik daripada produk lain. Hal ini dapat dianalogikan seperti fenomena masyarakat yang lebih senang membeli   produk   luar   negeri   daripada   produk   lokal   asli   Indonesia. Berubahnya   paradigma   masyarakat   mengenai   WBP   tidak   dapat   terjadi tanpa   adanya   campur   tangan   pihak   pemasyarakatan   secara   langsung. Kurangnya sosialisasi dan inovasi pemasaran mempengaruhi pelaksanaan program   pembinaan   karena   tidak   seimbangnya   antara   modal   dengan pemasukan dari karya WBP.
c) WBP   yang   sulit   untuk   ikut   berkontribusi   dalam   program   pembinaan. Terkadang ada WBP yang sulit untuk diajak mengikuti program pembinaan yang   telah   disediakan   oleh   lapas.   Berbagai   upaya   telah   dilakukan   baik melalui   pendekatan   hingga   pemberian   ancaman   dan   hukuman.   Namun, masih   ada   saja   yang   tidak   mau   ikut   melaksanakan   program   pembinaan sehingga program pembinaan tidak dapat terlaksana dengan optimal karena berarti fungsi pemasyarakatan dalam hal membina tidak terlaksana secara maksimal.
b. Faktor Lingkungan Eksternal
Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori eksternal adalah peluang dan ancaman yang   dapat   mempengaruhi   upaya   strategi   optimalisasi   pelaksanan   pembinaan kemandirian   di   Lembaga   Pemasyarakatan   Kelas   IIB   Tuban.   Dari   pengamatan terhadap   terlaksanannya   kegiatan   pembinaan   kemandirian   di   Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, maka dapat ditemukan faktor-faktor peluang dan ancaman yang berasal dari luar instansi sebagai berikut:
1) Peluang ( Opportunities )
Berikut  beberapa  faktor  peluang  yang dapat  menunjung  strategi  optimalisasi pembinaan kemandirian:
a) Kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga disini berarti bahwa instansi dapat menjalin kerja sama dengan organisasi atau instansi   tertentu   untuk   mencapai   tujuannya.   Dalam   hal   ini   lapas   dapat menjalin   kerja   sama   dengan   BLKI   (Badan   Latihan   Kerja   Indonesia),
perpustakaan   daerah,   perhutani,   dan   berbagai   instansi   lainnya.   Tujuan menjalin   kerja   sama   ini   adalah   agar   pembinaan   dapat   berjalan   secara optimal  karena  kegiatan-kegiatan pembinaan  dilaksanakan  sesuai dengan ilmu dan tata cara yang ada. Selain itu, upaya menjalin kerja sama dengan pihak   ketiga   juga   dapat   membantu   lapas   dalam   menyediakan   area   atau wilayah   yang   digunakan   untuk   mendukung   program   pembinaan   dengan tanpa   biaya   sewa   yang   membuat   pengeluaran   anggaran   membengkak karena lapas dinilai  kurang memiliki  area yang luas dan anggaran yang minim.
b) Melakukan   pemasaran   produk   dengan   memanfaatkan   hubungan   yang terjalin baik dengan wartawan daerah. Media massa baik elektronik maupun non   elektronik   menjadi   salah   satu   wadah marketing yang   paling   ideal karena   cepat,   tepat,   dan   luas.   Media   juga   menjadi   alat   pengubah   opini masyarakat melalui tayangan maupun tulisan yang diciptakan. Hubungan yang sudah terjalin baik dengan wartawan dapat membantu meningkatkan nilai   lapas   bahkan   WBP   itu   sendiri,   sehingga   upaya   pemasaran   produk dapat   mencapai   target   yang   telah   ditentukan   dan   secara   tidak   langsung dapat memotivasi WBP untuk menjadi lebih baik lagi.
c) Lokasi   lapas   yang   strategis   yakni   berdekatan   dengan   instansi-instansi pemerintah. Lokasi lapas saat ini sangat strategis, selain karena memang berada   di   tengah   kota,   Tuban   merupakan   kabupaten   kecil   yang menempatkan   instansi-instansi   pemerintahannya   secara   terpusat.   Dengan adanya hal ini maka dapat mendukung lapas ketika hendak menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah lain yang dapat menunjang pembinaan yang optimal karena jarak yang dekat dan mobilitas yang mudah.
2) Ancaman ( Threats )
Berikut  beberapa  faktor   ancaman  dari   luar  instansi   yang  dapat   menghambat pelaksanaan pembinaan kemandirian secara optimal:
a) Masyarakat   yang   belum   memahami   program   pembinaan   WBP   yang dilakukan di luar lapas. Adanya masyarakat yang belum memahami hal ini dapat   menimbulkan statement yang   cenderung   negatif   yang   dapat berdampak   pada   citra   pemasyarakatan   sehingga   mempengaruhi   setiap komponen pemasyarakatan.
b) Penyelundupan   barang-barang   terlarang   melalui   WBP   yang   melakukan asimilasi   di   luar   lapas.   Risiko   terjadinya   penyelundupan   ini   juga   dapat dipertimbangkan,   karena   tidak   menutup  kemungkinan   hal  tersebut  dapat terjadi   melihat   kondisi   WBP   yang   sebelumnya   merupakan   orang   yang “bermasalah”. Jika sampai terjadi fenomena ini, maka dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan pembinaan kedepannya.
c) Lingkungan   sosial   yang   digunakan   sebagai   area   pembinaan   kurang kondusif. Lingkungan yang kurang kondusif dapat memancing atau memicu WBP  untuk   bertindak   menyimpang   karena   sebenarnya   WBP   melakukan pembinaan   merupakan   salah   satu   bentuk healing   teraphy agar   dapat kembali menjadi seseorang yang baik dan bertanggung jawab. Jika hal yang dikhawatirkan   tersebut   terjadi,   maka   pembinaan   tidak   dapat   dikatakan terlaksana dengan optimal.

## 3. Analisis SWOT
a. Analisis Matriks IFAS ( Internal Factors Analysis System )
Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari wawancara petugas pemasyarakatan khususnya yang berkelut dalam bagian pembinaan kemandirian WBP terkait faktor internal   yang   berkaitan   dengan   upaya   pencapaian   pembinaan   kemandirian   yang optimal, dapat dilihat melalui matriks berikut:
No. FAKTOR STRATEGIS LINGKUNGAN INTERNAL Bobot Rating Skor
K E K U A T A N 1. Pengadaan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lengkap 0.16 3 0.48 Jumlah Kekuat an 1.76 2. Kerja sama dan dedikasi tinggi petugas pemasyarakatan   dalam   mendampingi pembinaan 0.2 4 0.8 3. Regulasi dan budaya yang berjalan di instansi 0.16 3 0.48 K E

## L E M A H A N
4. Kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan   yang   ada   dibanding dengan yang dibutuhkan 0.2 5 1 Jumlah Kelema han 2 5. Sosialisasi dan pemasaran yang kurang maksimal 0.12 3 0.36 6. WBP   yang   sulit   untuk   ikut 0.16 4 0.64
berkontribusi   dalam   program pembinaan
Jumlah
1.00
Ket. :
Bobot   adalah   perbandingan   berpasangan   antara   faktor-faktor   lingkungan berdasarkan kepentingan
Rating adalah peringkat besar/kecilnya faktor strategis
Skor adalah perkalian bobot dengan rating
1) KEKUATAN
a) Faktor  pengadaan   fasilitas   maupun   sarana   dan   prasarana   yang   lengkap memiliki   tingkat   signifikansi   sebesar   2.5   yang   berarti   faktor   tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.16. Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan  kemandairian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Tuban.
Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.48.
b) Faktor  kerja   sama   dan   dedikasi   tinggi   petugas   pemasyarakatan   dalam mendampingi   pembinaan  memiliki   tingkat   signifikansi   sebesar   3   yang berarti faktor tersebut termasuk sangat signifikan dengan bobot 0.2. Faktor ini memiliki rating sebesar 4 yang berarti faktor tersebut besar pengaruhnya terhadap optimalisasi   pembinaan   kemandairian   di   Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.8.
c) Faktor  regulasi   dan   budaya   yang   berjalan   di   instansi  memiliki   tingkat signifikansi   sebesar   2.5   yang   berarti   faktor   tersebut   termasuk   signifikan dengan bobot 0.16. Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut   cukup   besar   pengaruhnya   terhadap   terhadap  optimalisasi pembinaan  kemandairian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Tuban.
Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.48.
2) KELEMAHAN
a) Faktor  kurangnya   jumlah   petugas   pemasyarakatan   yang   ada   dibanding dengan   yang   dibutuhkan  memiliki   tingkat   signifikansi   sebesar   3   yang berarti faktor tersebut termasuk sangat signifikan dengan bobot 0.2. Faktor ini   memiliki   rating   sebesar   5   yang   berarti   faktor   tersebut   sangat   besar
pengaruhnya terhadap  optimalisasi  pembinaan  kemandairian  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 1.
b) Faktor  sosialisasi dan pemasaran yang kurang maksimal  memiliki tingkat signifikansi   sebesar   2   yang   berarti   faktor   tersebut   termasuk   signifikan dengan bobot 0.12. Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut   cukup   besar   pengaruhnya   terhadap  optimalisasi   pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.36.
c) Faktor WBP yang sulit untuk ikut berkontribusi dalam program pembinaan memiliki   tingkat   signifikansi   sebesar   2.5   yang   berarti   faktor   tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.16. Faktor ini memiliki rating sebesar 4 yang   berarti   faktor   tersebut   besar   pengaruhnya   terhadap  optimalisasi pembinaan  kemandairian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Tuban.
Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.64.
Nilai faktor strategis lingkungan internal adalah
KEKUATAN – KELEMAHAN = 1.76 - 2 = - 0,24
Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diperoleh nilai IFAS ( Internal Factor Analysis Summary ) untuk  optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban  sebesar – 0.24 yang terdiri dari total skor kekuatan sebesar 1.76 dengan skor kekuatan tertinggi sebesar 0.8 yaitu faktor kerja   sama   dan   dedikasi   tinggi   petugas   pemasyarakatan  dan   total   skor kelemahan sebesar 2 dengan skor kelemahan tertinggi sebesar 1 yaitu faktor kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang ada dibanding dengan yang dibutuhkan.
b. Analisis Matriks EFAS ( External Factors Analysis System )
Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari wawancara petugas pemasyarakatan khususnya yang berkelut dalam bagian pembinaan kemandirian WBP terkait faktor eksternal yang berkaitan  dengan upaya pencapaian  pembinaan  kemandirian  yang optimal, dapat dilihat melalui matriks berikut:
No. Faktor Strategis Lingkungan Bobot Rating Skor
Eksternal P E L U A N G
1. Kerja sama dengan pihak ketiga
0.15 3 0.45 Jumlah Peluan g 1.78 2. Melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan   hubungan   yang terjalin baik dengan wartawan daerah 0.15 3 0.45 3. Lokasi   lapas   yang   strategis   yakni berdekatan   dengan   instansi-instansi pemerintah 0.22 4 0.88
A N C A M A N
4. Penyelundupan barang-barang terlarang   melalui   WBP   yang melakukan asimilasi di luar lapas 0.22 5 1.1 Jumlah Ancam an 1.92 5. Masyarakat   yang   belum   memahami program   pembinaan   WBP   yang dilakukan di luar lapas 0.11 2 0.22 6. Lingkungan   sosial   yang   digunakan sebagai   area   pembinaan   kurang kondusif 0.15 4 0.6 Jumlah 1 Ket. :
Bobot   adalah   perbandingan   berpasangan   antara   faktor-faktor   lingkungan berdasarkan kepentingan
Rating adalah peringkat besar/kecilnya faktor strategis Skor adalah perkalian bobot dengan rating
1) PELUANG
a) Faktor kerja sama dengan pihak ketiga memiliki tingkat signifikansi sebesar 2   yang   berarti   faktor   tersebut   termasuk   signifikan   dengan   bobot   0.15.
Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap  optimalisasi  pembinaan  kemandairian  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.45.
b) Faktor melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan hubungan yang terjalin baik dengan wartawan daerah memiliki tingkat signifikansi sebesar 2   yang   berarti   faktor   tersebut   termasuk   signifikan   dengan   bobot   0.15. Faktor ini memiliki rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap  optimalisasi  pembinaan  kemandairian  di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.45.
c) Faktor lokasi lapas yang strategis yakni berdekatan dengan instansi-instansi pemerintah  memiliki   tingkat   signifikansi   sebesar   3   yang   berarti   faktor tersebut termasuk sangat signifikan dengan bobot 0.22. Faktor ini memiliki rating sebesar 4 yang berarti faktor tersebut besar pengaruhnya terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.88.
2) ANCAMAN
a) Faktor  penyelundupan   barang-barang   terlarang   melalui   WBP   yang melakukan asimilasi di luar lapas  memiliki tingkat signifikansi sebesar 3 yang berarti faktor tersebut termasuk sangat signifikan dengan bobot 0.22. Faktor   ini   memiliki   rating   sebesar   5  yang   berarti   faktor   tersebut   sangat besar   pengaruhnya   terhadap  optimalisasi   pembinaan   kemandairian   di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 1.1.
b) Faktor masyarakat yang belum memahami program pembinaan WBP yang dilakukan   di   luar   lapas  memiliki   tingkat   signifikansi   sebesar   1.5   yang berarti   faktor   tersebut   termasuk   kurang   signifikan   dengan   bobot   0.11. Faktor ini memiliki rating sebesar 2 yang berarti faktor tersebut cukup kecil pengaruhnya  optimalisasi   pembinaan   kemandairian   di   Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.22.
c) Faktor tingkat  lingkungan sosial yang digunakan sebagai area pembinaan kurang kondusif memiliki tingkat signifikansi sebesar 2 yang berarti faktor tersebut termasuk signifikan dengan bobot 0.15. Faktor ini memiliki rating sebesar   4   yang   berarti   faktor   tersebut   besar   pengaruhnya   terhadap optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Berdasarkan nilai-nilai tersebut diperoleh skor sebesar 0.6.
Nilai faktor strategis lingkungan eksternal adalah PELUANG – ANCAMAN = 1.78 – 1.92
= - 0.14
Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diperoleh nilai EFAS ( External Factor Analysis Summary ) untuk optimalisasi pembinaan kemandairian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban sebesar – 0.14 yang terdiri dari total skor peluang sebesar 1.78 dengan skor peluang tertinggi sebesar 0.88 yaitu faktor lokasi   lapas   yang   strategis   yakni   berdekatan   dengan   instansi-instansi pemerintah  dan   total   skor   ancaman   sebesar   1.92   dengan   skor   ancaman tertinggi   sebesar   1.1   yaitu   faktor  penyelundupan   barang-barang   terlarang melalui WBP yang melakukan asimilasi di luar lapas.
Berdasarkan   tabel   perhitungan   IFAS   dan   EFAS   sebelumnya,   dapat digambarakan   melalui   bentuk   grafik   dengan   poros   sumbu   x   dan   y   seperti gambar   di   atas.   Dari   gambar   grafik   di   atas,   dapat   dilihat   bahwa   hasil penghitungan   skor   IFAS   dan   EFAS   bertemu   di   kuadran   IV   yang   mana menyimpulkan bahwa kondisi organisasi Lapas/Rutan X dalam keadaan lemah dan   menghadapi   tantangan   berupa   ancaman.   Maka   dari   itu,   strategi   yang disarankan adalah strategi defensif/bertahan.

## Kesimpulan
Matriks SWOT merupakan alat yang digunakan untuk menyusun faktor internal dan ekternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara jelas sehingga dapat membantu   menentukan   strategi   alternatif   yang   cocok   untuk   digunakan   dalam   upaya optimalisasi pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban.
+ KEKUATAN KELEMAHAN - PELUANG + - ANCAMAN - 0.14 - 0.24
INTERNAL
EKSTERNAL Strengths (S) 1. Pengadaan fasilitas maupun   sarana   dan prasarana yang lengkap 2. Kerja   sama   dan   dedikasi tinggi petugas pemasyarakatan   dalam mendampingi pembinaan 3. Regulasi dan budaya yang berjalan di instansi Weaknesses (W) 1. Kurangnya jumlah petugas   pemasyarakatan yang   ada   dibanding dengan yang dibutuhkan 2. Sosialisasi dan pemasaran   yang   kurang maksimal 3. WBP   yang   sulit   untuk ikut   berkontribusi   dalam program pembinaan Opportunity (O) 1. Kerja   sama   dengan pihak ketiga 2. Melakukan   pemasaran produk dengan memanfaatkan hubungan   yang   terjalin baik   dengan   wartawan daerah 3. Lokasi   lapas   yang strategis yakni berdekatan dengan instansi-instansi pemerintah Strategi S-O 1. Melengkapi fasilitas,
sarana,   dan   prasarana dengan   kerja   sama bersama pihak ketiga baik dari   instansi   maupun perorangan 2. Melakukan publikasi mengenai kegiatan pembinaan   WBP   dan kondisi   di   dalam   lapas melalui   media   yang diterbitkan oleh wartawan daerah 3. Menciptakan budaya dalam   instansi   dan regulasi   yang   ideal   bagi setiap   komponen   yang tersusun   di   dalam organisasi   dalam   hal   ini petugas   dan   WBP sehingga   dapat   tercipta

## Strategi W-O
1. Menambah jumlah petugas   pemasyarakatan dan meminta bantuan atau berkoordinasi   dengan lembaga pemerintah lainnya   atau   bahkan bersama   LSM   setempat terkait dengan pembinaan kemandirian WBP 2. Melakukan sosialisasi dan pemasaran melalui media massa dengan memanfaatkan   wartawan yang   ada   di   daerah masing-masing 3. Melakukan   pendekatan dan   sosialisasi   kepada WBP mengenai pentingnya   mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian dengan
instansi   yang   lebih kompak dan maksimal 4. Menjalin   lebih   banyak kerja sama dengan instansi pemerintah   lain   dengan
memanfaatkan kestrategisan   lokasi   yang dekat   antara   yang   satu dengan yang lain bantuan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembinaan kemandirian Threaths (T) 1. Masyarakat yang belum
memahami   program pembinaan   WBP   yang dilakukan di luar lapas
2. Penyelundupan   barang- barang terlarang melalui WBP   yang   melakukan
asimilasi di luar lapas 3. Lingkungan sosial yang digunakan   sebagai   area pembinaan kurang kondusif Strategi S-T 1. Membentuk   tim   yang mendapat pelatihan khusus mengenai antisipasi penyelundupan 2. Melakukan   sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemasyarakatan dan seluruh komponennya termasuk WBP

## Strategi W-T
1. Melakukan   penambahan
kuota jumlah petugas atau pegawai   ehingga   dapat melancarkan   rencana sosialisasi dan pendampingan pembinaan 2. Mendorong WBP dengan diberi motivasi dan sanksi apabila   tidak   mengikuti kegiatan pembinaan 3. Mengawasi   gerak-gerik WBP   ketika   melakukan pembinaan   di   luar lembaga

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Jurnal
Asrida, Tities, R.B. Sularto, A. M. E. S. A. (2017). Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Jurnal Sosial , Asimilasi ,
6 (12), 1–16.
Dwiatmodjo, H. (2013). PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan   Narkotika   Klas   IIA   Yogyakarta). Perspektif , 18 (2),   64. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115
Ilham,   A.   R.   (2020).   Sejarah   Dan   Perkembangan   Konsep   Kepenjaraan. Politeknik   Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia , 5 (1), 1–12.
Muhammad, M. (2018). Analisis SWOT sebagai Strategi Pengembangan Usahatani Buah Naga Merah (Hylocereus costaricensis) Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur. Agrikan:   Jurnal   Agribisnis   Perikanan , 11 (1),   28. https://doi.org/10.29239/j.agrikan.11.1.28-37
Ningtyas,   E.   S.,   Gani,   A.   Y.   A.,   &   Sukanto.   (2014).   Pelaksanaan   Program   Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Administrasi Publik , 1 (6), 1266–1275.
Samosir,   J.,   Syahrin,   A.,   Mulyadi,   M.,   &   Sikumbang,   J.   (2017).   IMPLEMENTASI ASIMILASI   KERJA   SOSIAL   NARAPIDANA   KORUPSI   DI   LEMBAGA   SOSIAL SEBAGAI UPAYA REINTEGRASI SOSIAL. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Wahyudi,   N.   B.   (2017). PELAKSANAAN   PEMBINAAN   NARAPIDANA   DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 . 53 (9), 1689–1699.
Widiartana,   G.   (2017).   Paradigma   Keadilan   Restoratif   Dalam   Penanggulangan   Kejahatan Dengan   Menggunakan   Hukum   Pidana. Justitia   et   Pax , 33 (1),   1–23. https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418

## II. Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (1995). www.bphn.go.id

## III. Situs Internet
Jenderal   Pemasyarakatan,   D.   (n.d.). Sejarah .   Direktoran   Jendera   Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Retrieved April 19, 2021, from http:// www.ditjenpas.go.id/sejarah#:~:text=Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali,sebagai tujuan dari pidana penjara.