## PENERAPAN KEBIJAKAN KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DAN ATAU BARANG BERBADAN HUKUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN,
PARIWISATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA PROVINSI

## GORONTALO
Ellys Rachman & Neneng Thalib STIA Bina Taruna Gorontalo ellysrachman12@gmail.com 1 & bukujurnalstia@binataruna.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  kebijakan  kendaraan angkutan  orang  dan  atau  barang  berbadan  hukum  oleh  Dinas  Perhubungan, Pariwisata,  Komunikasi,  dan  Informatika  Provinsi  Gorontalo.  Metode  penelitian menggunakan  jenis  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  kepada  sejumlah  informan,  observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa,  penerapan kebijakan kendaraan  angkutan orang  dan  atau  barang  berbadan  hukum  oleh  Dinas  Perhubungan  Pariwisata Komunikasi,  dan  Informatika  Provinsi  Gorontalo  dari  aspek  sosialisasi  belum optimal. Penerapan kebijakan hukum  kendaraan  angkutan orang dan atau barang oleh  Dinas  Perhubungan  Pariwisata  Komunikasi,  dan  Informatika  Provinsi Gorontalo  dari  aspek  pengawasan  belum  optimal.  Penerapan  kebijakan  hukum kendaraan  angkutan  orang  dan  atau  barang  oleh  Dinas  Perhubungan,  Pariwisata, Komunikasi,  dan  Informatika  Provinsi  Gorontalo  dari  aspek  penegakan  sanksi belum optimal. Secara keseluruhan bahwa penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan  orang  dan  atau  barang  oleh  Dinas  Perhubungan,  Pariwisata, Komunikasi,  dan  Informatika  Provinsi  Gorontalo  belum  optimal.  Hal  ini dikarenakan  belum  optimalnya  kegiatan  sosialisasi,  lemahnya  pengawasan  dan lemahnya penegakan sanksi.
Disarankan,  perlunya  melakukan  sosialisasi  yang  lebih  sering  dan  menyeluruh terkait  dengan  penerapan  kebijakan  kendaraan  angkutan  orang  dan  atau  barang berbadan  hukum  oleh  Dinas  Perhubungan,  Pariwisata,  Komunikasi,  dan Informatika  Provinsi  Gorontalo.  Perlunya  kegiatan  pengawasan  yang  lebih  ketat terhadap penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang. Perlunya  melakukan  penegakan  sanksi  oleh  petugas  tanpa  pandang  buluh  terkait dengan penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang.
Kata Kunci: Kebijakan, Kendaraan, Angkutan, Hukum

## PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah  peraturan  lama  dengan peraturan  baru  tetapi  juga  harus dapat  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  bagi  semua pihak  yang  terkait  dengan  pengguna jasa pengangkutan. Mengingat
pentingnya  peran  lalu-lintas  dan angkutan  jalan  bagi  keperluan  hidup
orang  banyak,  maka  pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana  pengangkutan  perlu  ditata dan  dikembangkan  bagi  kepentingan masyarakat  umum  sebagai  pengguna jasa pengangkutan perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang  optimal,  baik  dari  pemerintah maupun penyedia jasa pengangkutan. Penyelenggaraan
lalu-lintas dan  angkutan  jalan  juga  perlu dikembangkan dan terus ditingkatkan agar  lebih  luas  jangkauan  dan pelayanannya  kepada  masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, dan ketertiban masyarakat  dalam  penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang memadai. Jasa pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang Perikatan, kemudian  dalam  Kitab  Undang-
Undang Hukum Dagang pada Buku I titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan  kebijakan  di  bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sebagai pengganti  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  1992  tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan,  serta  Peraturan Pemerintah  No.  74  Tahun  2014 tentang Angkutan Jalan dimana pada bab  VIII  pasal  79  ayat  1  bahwa perusahaan  angkutan  umum  harus berbentuk  badan  hukum  Indonesia sesuai  dengan  ketentuan  peraturan undang-undang.
Sejak  diberlakukannya  pada tahun 2014, peraturan ini diharapkan dapat  mewujudkan  kepastian  hukum
bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan  jasa  angkutan  jalan baik angkutan orang maupun angkutan  barang,  baik  itu  pengusaha angkutan,  pekerja  (sopir/pengemudi) serta penumpang.
Untuk  menciptkan  ketertiban dan  memberi  rasa  kenyamanan  bagi pengusaha  ataupun  bagi  penumpang maka pemerintah menerapkan kebijakan  hukum  bagi  kendaraan angkutan  orang  atau  barang  dengan memberikan rekomendasi badan hukum  kepada  pemilik  kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya masih diketemukan  banyak  masalah  karena belum semua pemilik angkutan dapat mematuhi peraturan tersebut.
Hal ini pula yang tergambarkan pada  penerapan  kebijakan  hukum bagi  kendaraan  angkutan  di  Provinsi Gorontalo. Penerapan kebijakan hukum  bagi  kendaraan  angkutan orang  atau  barang  di  Provinsi
Gorontalo  sejauh  ini  belum  bisa dikatakan  berhasil.  Hal  ini  terlihat dari masih banyaknya pemilik kendaraan  angkutan  orang  atau barang  yang  tidak  memiliki  badan hukum dalam hal ini PT (perusahaan terbatas). Sejak dikeluarkan
peraturan  tersebut,  sesuai  data  di Provinsi  Gorontalo  terdapat  338 jumlah  angkutan  dan  yang  telah memiliki  badan  hukum  (PT)  dan hanya  8  jasa  angkutan/perusahaan sehingga  baru  sekitar  2,36  persen yang telah berbadan hukum. Tercatat beberapa  angkutan/perusahaan  yang sudah berbadan hukum  di antaranya, PT.  Barcelona,  PT.  Jaya  Indah,  PT. Satya  Bhayangkara,  PT.  Rajawali, PT.  Bahagia  Express,  PT.  Pioner, PT. Garuda, dan PT. Angkasa.
Beberapa masalah yang menjadi  kendala  dalam  menerapkan
kebijakan  hukum  bagi  kendaraan angkutan  orang  atau  barang,  di antaranya; Pertama adalah sosialisasi penerapan  kebijakan  hukum  bagi kendaraan  angkutan  atau  barang untuk berbadan hukum belum dilaksanakan secara optimal khususnya  bagi  pemilik  kendaraan yang  masih  berstatus  perorangan. Sejauh ini sosialisasi tentang penerapan  kebijakan  hukum  bagi kendaraan  angkutan  atau  barang untuk berbadan hukum hanya melalui  pengumuman  tertulis  yang terpampang  pada  Kantor  Dinas Perhubungan. Sosialisasi belum dilakukan  secara  menyeluruh  seperti pemberitaan  melalui  radio  ataupun dengan  sistem face  to  face (tatap muka) dengan para pemilik kendaraan  angkutan  orang  atau barang melalui seminar-seminar.
Tidak  optimalnya  sosialisasi  yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas terkait  membuat  masyarakat  pemilik kendaraan  angkutan  tidak  mengerti dan  tidak  paham  tentang  penerapan kebijakan  hukum  bagi  kendaraan angkutan atau barang untuk berbadan
hukum. Kedua adalah lemahnya pengawasan terhadap kebijakan hukum  kendaraan  angkutan  orang atau barang. Masih banyaknya pemilik  angkutan  orang  atau  barang yang  tidak  mematuhi  aturan  tersebut karena  kelemahan  para  petugas  di dalam mengidentifikasi pemilik kendaraan  yang  sudah  layak  untuk berbadan hukum. Bahkan ada
indikasi  adanya  pembiaran  dari  para petugas di lapangan terhadap pemilik angkutan  sehingga  pemilik  angkutan tidak mematuhi kebijakan tersebut. Ketiga adalah lemahnya
penegakan  sanksi  terhadap  para
pemilik kendaraan yang tidak memiliki  badan  hukum.  Dari  sekian banyak  kendala  mengapa  masih  ada pemilik angkutan yang tidak berbadan  hukum,  kendala  yang diindikasikan menjadi penyebab utama  tidak  dipatuhinya  kebijakan tersebut  disebabkan  tidak  tegasnya penegakkan sanksi oleh Dinas Perhubungan,  misalnya  pencabutan izin  trayek  dan  saknsi  lainnya sehingga  masih  banyak  dari  para pemilik angkutan
yang beroperasional  di  jalanan  tanpa  rasa bersalah.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitin  ini  adalah  Bagaimana penerapan kebijakan kendaraan angkutan  orang  dan  atau  barang berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  penerapan kebijakan  kendaraan  angkutan  orang dan  atau  barang  berbadan  hukum oleh  Dinas  Perhubungan,  Pariwisata, Komunikasi, dan
Informatika Provinsi Gorontalo.

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan  dari  hasil  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
Secara teoritis penelitian ini diharapakan  berguna  sebagai  kajian baru  dalam  pengembangan  ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai penerapan kebijakan kendaraan  angkutan  orang  dan  atau barang berbadan hukum dan menjadi bahan  perbandingan  bagi  penelitian selanjutnya.
Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah setempat, utamanya pihak Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Menurut  Subyantoro  & Suwarto  (2009:28)  bahwa  metode penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah bertujuan membuat pencandraan mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat suatu  populasi  atau  daerah  tertentu secara  sistematik,  faktual  dan  teliti. Variabel-variabel yang diteliti
terbatas  atau  tertentu  saja,  tetapi dilakukan  secara  meluas  pada  suatu populasi atau daerah itu”.
Sumber  data  diperoleh  dari data  primer  dan  data  sekunder. Sedangkan  teknik  pengumpulan  data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokuementasi.

## Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada aspek:

## Sosialisasi
Sosialisasi  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  pemberian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik angkutan dalam hal penerapan
kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang yang berbadan hukum Pengawasan Pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap kebijakan berbadan  hukum  bagi  angkutan orang  atau  barang  oleh  Dinas Perhubungan Penegakan Sanksi Penegakan sanksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penindakan terhadap pemilik angkutan  yang  melanggar  kebijakan berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Untuk  menciptakan  ketertiban dan  memberi  rasa  kenyamanan  bagi pengusaha  ataupun  bagi  penumpang maka pemerintah menerapkan kebijakan  hukum  bagi  kendaraan angkutan  orang  atau  barang  dengan memberikan rekomendasi badan hukum  kepada  pemilik  kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya masih diketemukan  banyak  masalah.  Hal ini  pula  yang  tergambarkan  pada penerapan  kebijakan  hukum  bagi kendaraan  angkutan  di  Provinsi
Gorontalo. Berikut adalah uraian pembahasan terkait penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo.  dengan  fokus penelitian;  sosialisasi,  pengawasan, dan penegakan sanksi. Sosialisasi adalah sebuah proses  sosial  yang  terjadi  di  dalam
diri  seseorang  dalam  mempelajari, menyesuaikan  diri  atau  mematuhi norma  -norma  sosial,  nilai,  perilaku, dan  adat  istiadat  yang  berlaku  di dalam  masyarakat  sehingga  dapat berperan  dan  berfungsi  secara  aktif di dalam kelompok atau masyarakatnya.  Demikian  halnya dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan sosialisasi adalah  pemberian  informasi  yang dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan kepada  pemilik  angkutan  dalam  hal penerapan kebijakan hukum kendaraan  angkutan  orang  dan  atau barang yang berbadan hukum. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  penerapan  kebijakan  hukum kendaraan  angkutan  orang  dan  atau barang  oleh  Dinas  Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika  Provinsi  Gorontalo  dari aspek  sosialisasi  belum  optimal.  Hal ini  terlihat  dari  masih  banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan hukum dikarenakan ketidaktahuan  dari  informasi  yang diberikan  oleh  Dinas  Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo. Pengawasan dimaksudkan sebagai  upaya yang sistematik  untuk mengamati  dan  memantau  apakah berbagai fungsi, aktivitas, dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi  sesuai  dengan  rencana yang  telah  ditetapkan  sebelumnya atau  tidak”.  Dalam  pengertian  ini berarti pengawasan berkaitan dengan perencanaan,  yaitu  menyoroti  apa yang  sedang  terjadi  pada  waktu pelaksanaan  kegiatan  operasional sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan jika terjadi penyimpangan  dan  rencana  semula, tindakan  korektif  perlu  dilakukan
sehingga dengan demikian organisasi kembali  ke  “rel”  yang  sebenarnya atau  sesuai  dengan  yang  telah direncanakan.  Dalam  penelitian  ini bahwa  yang  dimaksudkan  dengan pengawasan adalah pengawasan terhadap  kebijakan  berbadan  hukum bagi angkutan orang atau barang oleh Dinas Perhubungan.
H asil  penelitian  menunjukkan bahwa  penerapan  kebijakan  hukum kendaraan  angkutan  orang  dan  atau barang  oleh  Dinas  Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan
Informatika  Provinsi  Gorontalo  dari aspek  pengawasan  belum  optimal. Hal  ini  terlihat  dari  kelemahan  para petugas  di  dalam  mengidentifikasi pemilik  kendaraan  yang  sudah  layak untuk  berbadan  hukum  serta  adanya pembiaran  dari  para  petugas  di lapangan  terhadap  pemilik  angkutan sehingga  pemilik  angkutan  tidak mematuhi kebijakan tersebut.
Penegakan  sanksi  merupakan tindakan  reaksi  dari  sebuah  aksi penyimpangan atau pelanggaran hukum. Penegakan sanksi merupakan  langkah  refresif  kepada pelanggar  aturan.  Penegakan  sanksi bertujuan  untuk  memberikan  efek jera kepada seseorang yang
melakukan pelanggaran, serta memberikan  peringatan  secara  luas kepada  masyarakat.  Sementara  itu, penegakan sanksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penindakan terhadap pemilik angkutan  yang  melanggar  kebijakan berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penegakan  sanksi  oleh  Dinas
Perhubungan,
Pariwisata,
Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo terhadap penerapan kebijakan hukum kendaraan  angkutan  orang  dan  atau barang  belum  optimal.  Hal  ini terlihat dari masih banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan  hukum  dan  sikap  petugas yang cenderung melakukan pembiaran  kepada  pemilik  angkutan yang belum berbadan hukum. Dengan  memperhatikan  hasil penelitian  dan  analisis  penulis  maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo  belum  optimal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kegiatan sosialisasi, lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan sanksi.
.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Penerapan kebijakan hukum kendaraan  angkutan  orang  dan atau barang oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo  dari  aspek sosialisasi  belum  optimal.  Hal  ini terlihat  dari  masih  banyaknya pemilik  angkutan  yang  belum berbadan hukum dikarenakan ketidaktahuan dari informasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika
Provinsi Gorontalo.
2. Penerapan kebijakan hukum kendaraan  angkutan  orang  dan atau barang oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo  dari  aspek pengawasan  belum  optimal.  Hal ini  terlihat  dari  kelemahan  para petugas di dalam mengidentifikasi pemilik  kendaraan  yang  sudah layak untuk berbadan hukum.
3. Penerapan kebijakan hukum kendaraan  angkutan  orang  dan atau barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi  Gorontalo  dari  aspek penegakan  sanksi  belum  optimal.
Hal  ini  terlihat  dari  masih banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan hukum  dan sikap petugas yang cenderung melakukan pembiaran kepada pemilik  angkutan  yang  belum berbadan hukum.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut,  maka  dapat  disarankan sebagai berikut:
1. Perlunya  melakukan  sosialisasi yang lebih sering dan menyeluruh terkait dengan penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan  orang  dan  atau  barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.
2. Perlunya  kegiatan  pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan kebijakan hukum kendaraan  angkutan  orang  dan atau barang.
3. Perlunya  melakukan  penegakan sanksi oleh petugas tanpa pandang buluh  terkait  dengan  penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis  kebijaksanaan  dari Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Agustino  Leo.  2008. Dasar-dasar
Kebijakan  Publik .  Bandung: Alfabeta
Ali,  Chidir.  2010. Badan  Hukum , Bandung: Alumni
Creswell,  John  W.  2010. Research Design,  Pendekatan  Kualitatif Kuantitatif,  dan  Mixed. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dunn,  William.  2010. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: UGM Press. Hasibuan, Malayu S.P. 2006.
Manajemen  Dasar,  Pengertian dan  Masalah .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Islamy,  M.  Irfan.  2009. Prinsip-
Prinsip  Perumusan  Kebijakan Negara . Jakarta: Sinar Grafika.
Nawawi,  Hadari.  2007. Metode Penelitian Bidang Sosial . Cetakan Keduabelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Purwanto  &  Sulistyastuti.  2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep  dan  Aplikasinya  di
Indonesia .  Yogyakarta:  Gava
Media.
Riduwan  &  Akdon.  2006. Metode dan  Teknik  Menyusun  Tesis.
Bandung: Alfabeta.
Siagian,  S.  P.2008. Organisasi, Kepemimpinan  dan  Perilaku Administrasi .  Jakarta:  Gunung Agung. Silalahi, Ulbert. 2009. Studi  Tentang Ilmu  Administrasi:  Konsep, Teori  dan  Dimensi .  Bandung:
Sinar Baru Algesindo.
Subyantoro,  Arief.  &  Suwarto,  FX.
2009. Metode & Teknik Penelitian Sosial. Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Penerbit Andi. Sugiyono.  2005. Metode  Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. Suharno. 2009. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik . Yogyakarta: UNY Press. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan  Publik:  Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan  Sosial .  Bandung: Alfabeta. Suwandi. 2010. Memahami Penelitian  Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Syafie, Inu Kencana. 2003. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Pertja. Tangkilisan,  Hesel  Nogi.  2006. Implementasi Kebijakan Publik .  Yogyakarta:  Lukman Offset YPAPI Warpani, Suwardjoko. 2007. Merencanakan Sistem Perangkutan . Bandung: Penerbit ITB. Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan
Publik  Teori  dan  Proses . Jakarta: PT Buku Kita. Yuliato  Kadji.  2008. Kebijakan Publik dan Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintahan . Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
Sumber Lain; Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun
1992  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan Peraturan  Pemerintah  No.  74  Tahun
2014 tentang Angkutan Jalan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM  35  tahun  2003  tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum