Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 6, No. 3, Maret 2021 EVALUASI KEBIJAKAN ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA DEPOK

## Ela Bestia dan Palupi Lindiasari Samputra
Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia Email: ela.bestia@gmail.com dan palupi.ls@ui.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to evaluate the existing TAT policies in the Depok area. Researchers  used  a    policy  evaluation  theory  with  mapping  obstacles  in  program implementation. The research method used a qualitative approach with descriptive analysis  techniques.  The  results  showed  that the implementation  of  TAT  in  Depok City  was  not  yet  practical  because  it  had  not  reached  the  target.  Apart  from technical  constraints,  the  performance  of  TAT  for  narcotics  abusers  is  not, however,  an  obligation  for  law  enforcement  officials.  For  this  reason,  the  TAT policy needs to include statutory regulations that bind all law enforcement officials. So that rehabilitation efforts for narcotics abusers can run effectively.
Keywords: Policy Evaluation, Integrated Assesment, Narcotics

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  kebijakan  TAT  yang  ada  di wilayah Depok. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan proses retrospektif, dengan  teknik  hambatan  dalam  implementasi  program.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  analisis  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukan  pelaksanaan  TAT  di  Kota  Depok  belum  efektif  karena belum mencapai target. Selain kendala teknis, pelaksanaan TAT bagi penyalahguna narkotika  belum  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  aparat  penegak  hukum.    Untuk itu kebijakan  TAT perlu dimasukan ke dalam peraturan per undang-undangan yang mengikat  semua  aparat  penegak  hukum.  Sehingga  upaya  rehabilitasi  bagi penyalahguna narkotika dapat berjalan efektif.
Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Asesmen Terpadu, Narkotika

## Coresponden Author
Email: ela.bestia@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Pada  tahun  2015,  Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan  status  bahwa  Indonesia kini dalam kondisi darurat narkoba, setiap harinya 40-50 orang meninggal dunia karena narkoba. Pada saat itu kampanye tentang Indonesia Darurat Narkoba selalu digaungkan, namun  apakah  pesan-pesan  tersebut  hanya  sekedar  slogan,  apakah  ada  arah  kebijakan
yang  jelas  dan  berkesinambungan  untuk  mengatasi  status  darurat  narkoba  tersebut. Berdasarkan  laporan  BNN  di  sepanjang  tahun  2019  tercatat  sebanyak  30  orang meninggal  dunia  setiap  harinya  di  Indonesia  akibat  narkotika,  angka  prevalensi penyalahguna narkotika pada tahun 2019 mencapai 1,8% yang artinya terdapat 3,41 juta jiwa penyalahguna narkotika (Pandjaitan, 2020).
Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  rangka  penanganan  penyalahgunaan narkotika  adalah  UU  No.  35  tahun  2009.  Pemerintah  menyadari  bahwa  dalam  rangka menanggulangi  kejahatan  narkotika,  tidak  cukup  hanya  dengan  hukuman  penjara, namun  dibutuhkan  upaya  pengobatan  kecanduannya  yaitu  melalui  rehabilitasi.    Upaya represif  yang  diarahkan  kepada  pecandu  atau  penyalahguna  tanpa  disertai  upaya rehabilitasi  akan  membuat  potensi  residivisme  semakin  tinggi  (Iskandar  &  IK,  2019). Terdapat  perubahan  paradigma  dalam  penanganan    penyalahgunaan  narkotika  di Indonesia,  salah  satunya  mewajibkan  penyalahguna  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  untuk  menjalankan  rehabilitasi  berupa  medis  dan  sosial.  Rehabilitasi  medis merupakan langkah pengobatan untuk melepaskan pecandu atas adiksi yang dialaminya, disisi  lain,  rehabilitasi  sosial  dilakukan  agar  pecandu  memiliki  kesiapan  sosial,  sikap mental  yang  tangguh  untuk  mengatasi  kendala  dalam  lingkungan  agar  ia  dapat  lebih siap saat reintegrasi di dalam masyarakat.
Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 disebutkan bahwa dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba, terdapat pasal yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  ketentuan  dalam  Pasal  54,  55  dan  103.    Pasal  yang berkaitan  menerangkan  bahwa  masa  menjalani  program  rehabilitasi  akan  termasuk dalam masa hukuman, selain itu, hakim tidak hanya terbatas pada pemberian hukuman berupa  pemenjaraan,  namun  terdapat  pilihan  hukuman  rehabilitasi  bagi  pecandu narkotika (Iskandar & IK, 2019).
Untuk  memenuhi  amanat  Undang-undang  Narkotika  No.35  tahun  2009,  pada tahun  2014  pimpinan  tujuh  lembaga  yang  terdiri  dari  Kepala  BNN  RI,  Ketua Mahkamah  Agung,  Menkumham,  Jaksa  Agung,  Kapolri,  Menkes,  Mensos menandatangani Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  yang  tertuang  dalam Peraturan Bersama No. PERBER/01/III/2014/BNN (Hidayat & Heryanto, 2019).
Terbentuknya  Peraturan  Bersama  tersebut,  menghasilkan  terobosan  baru  yaitu dibentuknya  Tim  Asesmen  Terpadu  (TAT)  yang  berkedudukan  di  tingkat  Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. BNN yang berperan sebagai koordinator pelaksanaan P4GN bertugas membentuk tim TAT baik di level pusat maupun daerah. Dari unsur penegakan hukum,  terdapat  kerjasama  antara  BNN,  Kepolisian,  Kejaksaan  serta  Kemenkumham. Tim  hukum  TAT  memiliki  peran  menganalisis  jejaring  narkotika  dan  berkomunikasi dengan penyidik perkara. Pada konteks rehabilitasi, terdapat tim yang terdiri dari dokter, dan  psikolog.  Mereka  akan  merekomendasikan  terkait  strategi  penanganan  yang  tepat terkait  rehabilitasi  medis  dan  sosial  pada  pecandu  tersebut  (Afrizal  &  Anggunsuri, 2019).  Rekomendasi  yang  dikeluarkan  tim  TAT  tersebut  dijadikan  dasar  dalam  hal membuktikan  apakah  seseorang  masuk  dalam  kelompok  pengedar  yang  akan
dilanjutkan pada proses hukum lebih tinggi atau hanya berperan sebagai pecandu yang dikenakan kewajiban rehabilitasi.

## Gambar 1

## Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu dan Penempatan Pecandu Narkotika dalam Proses Hukum ke dalam Lembaga Rehabilitasi
(Sumber : BNN RI)
Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Depok  merupakan  pelaku  kebijakan  TAT  di tingkat  kabupaten/kota.  BNNK  Depok    telah  melaksanakan  kegiatan  Tim  Asesmen Terpadu  (TAT)  di  Kota  Depok  sejak  tahun  2016.  Namun  di  tahun  2020  terjadi penurunan pelaksanaan TAT di Kota Depok. Tapi disisi lain narapidana kasus narkotika yang  berada  di  Rutan  Kelas  1  Depok  mengalami  peningkatan  hingga  menyebabkan rutan over kapasitas.
Berdasarkan data Warga Binaan Permasyarakatan (WBP)  Rutan Kelas 1 Depok per  Juni  2020,  terdapat  Jumlah  WBP  jenis  pidana  Narkotika  sebanyak  1086  orang, dimana  9  diantara  WBP  tersebut  dikenai  pasal  127  yaitu  pasal  tentang  penyalahguna narkotika.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  terdapat  sejumlah  penanganan  kasus penyalahguna  narkotika  di  Depok  tanpa  melibatkan  Tim  Asesmen  Terpadu.  Sehingga penulis  merasa  perlu  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  kebijakan  dan  program  Tim Asesmen Terpadu dengan menggunakan teori analisis kebijakan.

## Tabel 1

## Data Warga Binaan Rutan Kelas 1 Depok
Jumlah WBP Jenis Pidana Narkotika Jumlah Tahanan 128 orang Jumlah narapidana 958 orang Jumlah Total 1086 orang (Sumber : Rutan Kelas 1 Depok)
Tabel 2 Data WBP Kasus Narkotika berdasarkan Pasal Pidana Jumlah WBP Jenis Pidana Narkotika No Pasal Jumlah      WBP 1 127 9 orang 2 112 286 orang 3 111 77 orang 4 114 709 orang 5 129 2 orang 6 132 3 orang Jumlah Total 1086 orang (Sumber : Rutan Kelas 1 Depok)
Lester dan Steward dalam (Kawengian & Rares, 2015) menjelaskan bahwa pada evaluasi  kebijakan  terutama  dalam  proses  implementasi  perlu  dilakukan  untuk menemukan pada titik mana kebijakan tidak berjalan. Mengutip Lester & Stewart dalam (Agustino,  2016)  evaluasi  kebijakan  dilakukan  untuk  menilai  jalannya  kebijakan  yang telah  dilaksanakan,  baik  dari  segi  keberhasilan  maupun  kekurangan  berdasarkan indikator atau standar yang telah dibuat.
Dunn  mengembangkan  tiga  pendekatan  dalam  evaluasi  kebijakan  yang  terdiri dari:  evaluasi  semu,  evaluasi  formal,  dan  evalusi  keputusan  teoritis.    Dalam  evaluasi formal  tujuan  programnya  diumumkan  secara  formal,  menggunakan  metode  deskriptif untuk  menginformasikan  hasil  kebijakan.  Dalam  pendekatan  formal  ini,  penulis menggunakan  tipe  evaluasi  proses  retrospektif  dimana  pemantauan  serta  evaluasi program  dilakukan  paska  sebuah  program  dilaksanakan  dalam  rentang  waktu  yang ditentukan.  Penilai  kebijakan  akan  melihat  hambatan  dari  implementasi  kebijakan  dan program  yang  telah  dilaksanakan  tersebut.  Teknik  yang  digunakan  dalam  evaluasi program ini adalah melalui pemetaan hambatan sehingga dapat diukur keluaran beserta dampak atas kebijakan atau program yang dilaksanakan (Dunn, 2003).
Penelitian sebelumnya menemukan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan  TAT terdapat ketidaksamaan  persepsi  antara  aparat  yang  berwenang  di  bidang  hukum  dalam penanganan  tersangka  penyalahguna  narkotika,  kekuatan  hukum  yang  mengatur mengenai  TAT  dinilai  masih  belum  cukup,  berserta  minimnya  anggaran  dalam pelaksanaan TAT tersebut (Hidayat & Heryanto, 2019); 2) Diperlukan koordinasi yang terpadu  antara  aparat  penegak  hukum  dengan  pihak  lainnya.  Diperlukan  kesamaan persepsi  dari  penyidik,  penuntut  umum,  dan  BNN  bahwa  pemidanaan  tidak  menjadi satu-satunya  cara  untuk  menimbulkan  penjeraan,  namun  pecandu  perlu  menjalani program rehabilitasi medis dan sosial (Afrizal & Anggunsuri, 2019), 3) Penelitian TAT di  Jakarta  Selatan  menyebutkan  bahwa  terdapat  sejumlah  hal  yang  mempengaruhi program  TAT,  yaitu  sosialisasi,  pemahaman,  sasaran  program,  dan  hasil  akhir  yang ingin  dicapai  serta  pentingnya  koordinasi  yang  terpadu  antara  pihak  yang  terlibat
(Supratman,  Nugroho,  &  Wijayanti,  2020),  4)  Tujuan  dari  asesmen  terpadu  sangat bagus  namun,  kurang  efektif  apabila  IPWL  (Institusi  Penerima  Wajib  Lapor)  atau Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah belum siap melaksanakan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika (Huda, Saefuddin, Gumira, & Sumarji, 2020).
Keterbaruan  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi    implementasi  kebijakan  Tim Asesmen  Terpadu    menggunakan  teori  evaluasi  kebijakan  melalui  pemetaan  hambatan khususnya  untuk  wilayah  Depok.  Dari  hasil  temuan  akan  dibandingkan    dengan penelitian yang sudah pernah ada.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  mekanisme  dan evaluasi  pelaksanaan  asesmen  terpadu  yang  telah  dilakukan  di  wilayah  Depok  dilihat dari ketepatan sasaran dan kendala-kendala yang dihadapi.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  memberikan  gambaran  tentang  mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan TAT di wilayah Depok  agar  dapat  memberi  sumbangan  saran  dalam  pelaksanaan  program  TAT  ke depannya sehingga dapat berjalan lebih efektif. Secara umum penelitian ini diharapkan menjadi  solusi  dalam  penanganan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Depok  melalui upaya rehabilitasi terhadap pecandu baik yang terbukti bersalah atau yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  dengan  teknik  analisis deskriptif.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  analisis  kebijakan  dengan  pendekatan evaluasi  formal.  Dalam  pendekatan  formal  ini,  penulis  menggunakan  tipe  evaluasi proses  retrospektif  dengan  teknik  evaluasi  pemetaan  hambatan.  Sedangkan  kriteria evaluatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  efektifitas,  dimana  efektifitas merupakan kesesuaian hasil dengan target yang ingin di capai (Dunn, 2003). Selain itu efektivitas  juga  dapat  dilihat  dari  indikator  berikut:  ketepatan  sasaran  program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program (Pertiwi & Nurcahyanto, 2017).
Tahapan  mekanisme  pelaksanaan  asesmen  terpadu  yang  akan  penulis  evaluasi dimulai  dari    permohonan  asesmen  oleh  penyidik,  lalu  diproses  oleh  sekretariat  atau admin  TAT,  dilakukannya  asesmen  oleh  tim  medis  dan  tim  hukum  hingga dilaksanakannya case  conference oleh  seluruh  tim  TAT  hingga  dikeluarkannya    hasil rekomendasi tim asesmen terpadu.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  diperoleh  melalui  sumber  primer  dan sekunder.  Data  primer  didapat  dengan  melakukan  wawancara,    dan  data  sekunder didapat  melalui  analisis  dokumen  dan  literatur.  Adapun  Informan  yang  akan  di wawancara    terdiri  dari:  Kepala  BNNK  Depok,    Kasie  Rehabilitasi  BNNK  Depok, penyidik  sebagai  tim  hukum,    dokter  sebagai  tim  medis,  petugas  administrasi  TAT. Setelah  data  terkumpul  lalu  diolah  dan  dianalis  untuk  mendapatkan  jawaban  akhir mengenai  masalah  yang  diteliti.  Dalam  hal  analisis  data  dilakukan  proses penyederhanaan dan interpretasi data (Miles & Huberman, 2007). Pengujian keabsahan
data  dilakukan  melalui  triangulasi  sumber  dengan  membandingkan  informasi  yang didapat dari sumber yang berbeda.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu
Tahap  pertama  pelaksanaan  asesmen  terpadu  yaitu  penyidik  terlebih  dahulu mengajukan  permohonan  pelaksanaan  TAT  ke  sekretariat  TAT.  Berdasarkan  Surat Edaran No: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu TA  2020,  pada  poin  3d  dinyatakan  bahwa  “pengajuan  permohonan  asesmen  oleh penyidik  kepada  Tim  Asesmen  Terpadu  paling  lama  6  (enam)  hari  sejak  dilakukan penangkapan”.
Setelah  pengajuan  permohonan  asesmen  oleh  penyidik  masuk  ke  sekretariat TAT,  petugas  sekretariat  (administrasi  TAT)  memproses  berkas  kemudian memberikan surat pemberitahuan untuk dilaksanakan assessmen kepada pimpinan di instansi masing-masing dari tim pelaksana.
Tim  Asesmen  melaksanakan  proses  penilaian  atau  asesmen  dalam  waktu maksimal 2x24 jam sejak diterimanya berkas permohonan dari penyidik.  Pada hari ke-4  hasil  asesmen  dari  masing-masing  tim  asesmen  dibahas  pada  pertemuan pembahasan kasus ( case conference ) untuk menetapkan rekomendasi hasil TAT .
Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengajuan permohonan  asesmen,  Tim  Asesmen  Terpadu  memberikan    rekomendasi  hasil asesmen kepada penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada pengadilan negeri setempat.  Rekomendasi  TAT  yang  ditandatangani  oleh  ketua  TAT  menerangkan peran  tersangka/terdakwa  dalam  tindak  pidana,  penilaian  terhadap  level  adiksi penyalahguna,  rekomendasi  tindak  lanjut  dari    proses  hukum  yang  harus  dijalani, serta  rekomendasi  untuk  jenis  terapi,  lokasi,  dan  waktu  rehabilitasi  (Muslikan  & Taufiq, 2019).
Anggota  TAT    untuk  Wilayah  Depok  diusulkan  oleh  Kepala  BNN  Kota Depok  dan  di  tetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  BNN  Provinsi  Jawa Barat terdiri dari: 1) Ketua Tim TAT yang dijabat oleh Kepala BNNK Depok, 2) Tim Hukum  yang  terdiri  dari    perwakilan  kejaksaan,  kepolisian,  dan  BNNK  Depok,  3) Tim  Medis  yang  terdiri  dari:  Dokter  Puskemas  dan  Dokter  Klinik  Pratama  BNNK Depok, 4) Sekretariat yang terdiri dari admin dan verifikator  BNNK Depok.

## 2. Evaluasi Program Tim Asesmen Terpadu
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  pelaksana  kebijakan  TAT  dan  studi dokumentasi  didapat  data  hasil  evaluasi  proses  retrospektif  yang  terangkum  dalam tabel berikut :
Tabel 3 Hasil Evaluasi Proses Retrospektif Evaluasi Hasil Efektifitas Pelaksanaan  TAT  untuk  wilayah  hukum  Depok  pada  tahun 2020  hanya  1  (satu)  orang  dari  10  (sepuluh)  target  yang dianggarkan. Menurut  Kepala  BNNK  Depok,  Pelaksanaan  TAT  di  Kota Depok  masih  belum  efektif    karena  belum  berjalan maksimal. (Wawancara, 21 Desember 2020). Pemetaan Hambatan 1) Tahap Pengajuan Permohonan Asesmen Kendala      pada  tahap  pengajuan  permohonan  asesmen, dimana    waktu  yang  ditentukan  maksimal  6  hari  setelah penangkapan tersangka  dirasa kurang oleh penyidik,  karena masih  harus  melakukan  pengembangan  kasus  (wawancara penyidik,  21  Desember  2020).  Selain  itu  pelaksanaan  TAT dianggap  belum  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus dilakukan oleh aparat penegak hukum (Pandjaitan, 2020). 2) Administrasi TAT Tidak ada kendala dalam proses menindaklanjuti permohonan  TAT  oleh  penyidik  (Wawancara  Admin  TAT, 21 Desember 2020) 3) Asesmen Medis Tidak ada kendala dalam proses asesmen medis. Tim medis dalam  melakukan  asesmen  medis  menggunakan  standar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) untuk menentukan seorang  tersangka  layak  untuk  direhabilitasi  (Wawancara Tim Medis, 21 Desember 2020). 4) Asesmen Hukum Tidak  ada  kendala  dalam  proses  asesmen  hukum.  Dalam melakukan  asesmen  hukum,  tim  hukum  meninjau  ulang terhadap  asumsi  yang  ditetapkan  penyidik  terhadap tersangka  apakah  sebagai  pengedar  atau  penyalahguna. (Wawancara Tim Hukum, 21 Desember 2020) . 5) Pelaksanaan case conference (pembahasan kasus) Tidak  ada  kendala  dalam  pelaksanaan case  conference .
Pelaksanaan case conference rata-rata hadir semua walaupun ada beberapa yang diwakilkan (Wawancara Admin TAT, 21 Desember 2020). 6) Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Kota Depok  yang penulis  teliti  sudah  sesuai  prosedur  dan  sesuai  tujuan  dari terbentuknya  TAT  yaitu  menyarankan  agar  tersangka  yang merupakan  pecandu  narkotika  dapat  menjalani  terapi rehabilitasi.

## a. Efektivitas Program Tim Asesmen Terpadu
BNN  Kota  Depok  menjalankan  program  Tim  Asesmen  Terpadu  (TAT) di  Kota  Depok  sejak  tahun  2016.  Pada  tahun  2018,  jumlah  tersangka  yang  di
TAT  tercatat  sebanyak  10  (sepuluh)  orang  dengan  target  10  (sepuluh)  orang, tahun 2019 jumlah yang di TAT sebanyak 3 (tiga) orang (target 10 orang), tahun 2020 jumlah yang di TAT sebanyak 1 (satu) orang (target 10 orang) .
Bagan 1  Pelaksanaan TAT BNN Kota Depok
0 2 4 6 8 10 12 2018 2019 2020 Target Capaian
(Sumber : BNN Kota Depok 2020)
Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 pelaksanaan program  asesmen terpadu belum mencapai target yang dianggarkan, pelaksanaan TAT  untuk  wilayah  hukum  Depok  hanya  1  (satu)  orang  dari  10  (sepuluh)  target yang  dianggarkan.  Ketika  realisasi  suatu  program  belum  mencapai  target  dan tujuan yang diharapkan dapat dikatakan bahwa program asesmen terpadu tersebut belum  berjalan  efektif  untuk  mencapai  tujuan  dari  program  tersebut.  Sedangkan SDM,  Anggaran,  dan  informasi  sudah  cukup  memadai.  Namun  menurut  penulis rotasi  yang  begitu  cepat  dalam  keanggotaan  TAT  dapat  menjadi  hambatan efektifitas pelaksanaan TAT itu sendiri.
Untuk  indikator  sasaran  pelaksanaan  program  TAT  sudah  tepat  yaitu tersangka  yang  tertangkap  tangan  dengan  barang  bukti  dibawah  ketentuan SEMA,  merupakan  seorang  pecandu  atau  penyalahguna  dengan  hasil  tes  urin positif,  tidak  terlibat  jaringan  peredaran  gelap  narkotika,  dan  dijerat  pasal  127. Dalam hal sosialiasi program TAT masih tertuju pada sosialiasi antara pelaksana kebijakan dan belum ada program  sosialisasi  formal dari BNN Pusat  mengenai prosedur  baku  TAT.  Tujuan  pelaksanaan  program  untuk  menempatkan penyalahguna  narkotika  ke  lembaga  rehabilitasi  belum  tercapai  karena pelaksanaannya  masih  belum  berjalan  maksimal.  Dalam  hal  pemantauan terhadap  tersangka  yang  telah  menjalankan  TAT  belum  pernah  dilakukan  oleh BNNK  Depok  karena  tugas  BNN  hanya  memberikan  rekomendasi  hasil  TAT, mengenai  tindak  lanjut  proses  hukum  ada  pada  penyidik  dan  kejaksaan, sedangkan  keputusan  akhir  ada  ditangan  hakim.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kasie  Rehabilitasi  BNNK  Depok  “memang  kelemahan  kita  selama  ini tidak memfollow up hasil TAT kepada penyidik yang menangani kasus, sehingga
kita  tidak  mengetahui  apakah  orang  yang  kita  rekomendasikan  untuk rehabilitasi,  apakah  benar  sudah  menjalankan  rehabilitasi.  Namun  untuk kedepannya  sudah  ada  arahan  dari  BNN  Pusat  untuk  menindaklanjuti    hasil TAT” (Wawancara Kasie Rehabilitasi, 10 Februari 2021).
Dalam  hal  sosialisasi  program  TAT  beberapa  dari  anggota  tim  TAT  dari BNNK  Depok  mengaku  belum  pernah  mendapat  sosialisasi  secara  formal  dari pembina  fungsi  mengenai  program  TAT,  namun  mereka  hanya  mempelajari sendiri  dari  dokumen  peraturan  yang  ada.  “Untuk  sosialisasi  ke  anggota  tim, kendala utamanya adalah cepatnya perputaran rotasi anggota termasuk di BNNK Depok sendiri,  anggota tim dari Kejaksaan Negeri Depok, ataupun anggota tim dari  Satuan  Narkoba  Polresta  Depok  yang  menaungi  penanganan    narkotika  di Kota Depok. Sehingga dalam waktu satu tahun, bisa dua atau tiga kali perubahan pengajuan  nama  anggota  tim  TAT,  karena  jika  ada  satu  orang  yang  berganti otomatis mengganti surat keputusan keanggotaan TAT yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Barat. Selain itu transfer pengetahuannya juga butuh proses” (Wawancara Admin TAT, 10 Februari 2021).
Dari  empat  indikator  efektivitas  yaitu  ketepatan  sasaran  program, sosialisasi  program,  tujuan  program,  dan  pemantauan  program,  yang  baru terpenuhi hanya ketepatan sasaran program. Namun untuk sosilisasi, pemenuhan tujuan program, dan pemantauan program belum optimal.
b. Analisis Hambatan Program Tim Asesmen Terpadu
Pelaksanaan asesmen terhadap penyalah guna narkotika bisa dimulai sejak tahap  penyidikan.  Penyidikan  terhadap  kasus  tindak  pidana  narkotika  dapat dilakukan  oleh  penyidik  yang  berasal  dari  instansi  BNN  ataupun  kepolisian. Baik  Penyidik  BNN  ataupun  Penyidik  Kepolisian  memiliki  wewenang  yang sama  dalam  proses  hukum  (Muslikan  &  Taufiq,  2019).  Hambatan  terhadap proses  asesmen  sering  terjadi  pada  tahap  penyidikan.  Di  Kota  Depok  sangat sedikit  sekali  pengajuan  TAT  oleh  penyidik  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan.
Pasal  9  ayat  (2)  Peraturan  bersama  berbunyi  “Tim  Asesmen  Terpadu sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  8  ayat  (1),  memiliki  kewenangan  sebagai berikut:
1) Atas  permintaan  penyidik  untuk    melakukan  analisis  peran  seseorang  yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, pecandu narkotika, atau pengedar narkotika.
Menentukan  kriteria  tingkat  keparahan  pengguna  narkotika  sesuai  dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara
2) Merekomendasikan  rencana  terapi  dan  rehabilitasi  terhadap  pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf (b)“
(Pandjaitan,  2020) berpendapat bahwa frasa “atas permintaan penyidik” pada poin (a), membuat sejumlah celah yang menyebabkan tidak dilibatkannya Tim Asesmen  Terpadu  dalam  sejumlah  kasus  narkotika.  Karena  tidak  adanya kewajiban  bagi  Tim  Asesmen  Terpadu  dalam  melakukan  asesmen  dan memberikan  rekomendasi  kepada  penegak  hukum  membuat  tim  ini  menjadi tumpul dan pasif.
“Saat  pengajuan  permohonan  TAT  oleh  penyidik  beberapa  berkas  yang harus  dilampirkan  sebagai  berikut:  surat  permohonan  asesmen  dari Polsek/Polres,  surat  perintah  penyidikan,  surat  perintah  tugas,  surat  perintah penangkapan,  surat  penahanan,  surat  perintah  penyitaan,  surat  ketetapan  status barang bukti sitaan narkotika, berita acara pemeriksaan, surat hasil pemeriksaan tes  urine,  kartu  keluarga  tersangka,    KTP  dan  akte  kelahiran  tersangka.  Pada umumnya tersangka yang dibawa untuk TAT oleh penyidik disangkakan dengan pasal  111 sd 114 dan pasal  127. Dalam pelaksanaan  asemen terpadu sejauh ini tidak  ada  kendala  mulai  dari  verifikasi  data,  asemen  medis,  asesmen  hukum hingga  pembahasan  kasus  ( case  conference) .  Semuanya  sudah  sesuai  prosedur dan  anggaran  cukup,  saat case  conference biasanya  hadir  semua  walaupun  ada beberapa yang diwakilkan. Masalahnya ada pada sedikitnya pengajuan asesmen oleh  penyidik.  Alasan  dari  tim  penyidik  kepolisian  karena  rata-rata  tersangka yang  mereka  tangkap  terlibat  jaringan  atau  terindikasi  sebagai  pengedar sehingga  tidak  bisa  diajukan  untuk  TAT“  (Wawancara  Admin  TAT,  21 Desember 2020).
Penulis melihat bahwa terdapat kendala minimnya waktu yang disediakan untuk  menyelesaikan  pengajuan  permohonan  TAT.  Berdasarkan  wawancara dengan  penyidik  BNN,  pada  tahap  proses  pengajuan  permohonan  asesmen, penyidik  mengalami  beberapa  kendala  yaitu  mengenai  waktu  yang  ditentukan maksimal  6  (enam)  hari  setelah  penangkapan  tersangka.  Waktu  6  (enam)  hari kurang  cukup  bagi  penyidik  karena  masih  harus  melakukan  pengambangan kasus.  Selain  itu  juga  untuk  memeriksa  barang  bukti  di  Pusat  Laboratorium Narkotika  BNN  juga  membutuhkan  waktu  karena  dibatasi  kuota  harian (Wawancara  Penyidik  BNN,  21  Desember  2020).  Untuk  itu  diperlukan perumusan  ulang  terhadap  regulasi  mengenai  batasan  waktu  untuk  mengajukan permohonan TAT.
“Untuk  TAT  kita  memang  sedikit,  namun  penyidik  dari  kepolisian biasanya  mengajukan  permohonan  asesmen  medis  atau  dahulunya  dikenal dengan  Visum  Et  Repertum  ke  BNN  dikarenakan  oleh    kasus  P-19  yang merupakan  pengembalian  berkas  oleh  kejaksaan  kepada  penyidik  untuk dilengkapi.  Saat  Jaksa  meminta  penyidik  untuk  melengkapi  asesmen  medis, barulah penyidik bersurat ke BNN. Namun asesmen medis tersebut tidak masuk ke  dalam  program  TAT,  karena  sudah  melewati  batas  waktu  6  hari,  biasanya sekitar  20  hari  setelah  penangkapan,  namun  BNN  hanya  menyatakan  bahwa orang tersebut  pecandu atau bukan, mengenai  keputusan akhir tetap pada  vonis
pengadilan”  (Wawancara  Kasie  Rehabilitasi,  10  Februari  2021).  Berdasarkan wawancara  tersebut  penulis  menemukan  masih  ada  opsi  lain  selain  program TAT  yaitu  pelaksanaan  asesmen  medis  yang  menyatakan  bahwa  tersangka adalah  seorang  pecandu.  Namun  asesmen  medis  tersebut    bukan  sebagai  bukti yang menguatkan atau suatu rekomendasi yang berkekuatan hukum seperti TAT yang sudah ada dalam peraturan bersama.
Dalam proses asemen hukum, tim hukum meninjau ulang terhadap asumsi yang  ditetapkan  penyidik  terhadap  tersangka  apakah  sebagai  pengedar  atau penyalahguna.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  jumlah  barang  buktinya  dan  tujuan penggunaannya.  Jika  barang  buktinya  sedikit  dan  penggunaannya  hanya  untuk konsumsi  pribadi  masuk  kedalam  kategori  penyalahguna.  Jika  penggunaannya untuk  dijual  lagi,  masuk  kedalam  kategori  pengedar  (Wawancara  Perwakilan Tim Hukum, 21 Desember 2020).
Tim medis dalam melakukan asesmen medis menggunakan standar SEMA (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung)  untuk  menentukan  seorang  tersangka  layak untuk  direhabilitasi.  Peran  tim  medis  juga  meninjau  ulang  sejauh  mana  tingkat kecanduan tersangka apakah dikategori ringan, sedang, atau berat sebagai dasar untuk  mengeluarkan  rekomendasi  rehabilitasi.  Namun  keputusan  rehabilitasi tetap  ada  dipengadilan    (Wawancara  Perwakilan  Tim  Dokter,  21  Desember 2020).
Setelah  tim  dokter  dan  tim  hukum  melakukan  tugas  nya  untuk  asesmen, lalu  hasil  asesmen  dibawa  ke  pembahasan  kasus  ( case  conference ).  Dalam pembahasan  kasus  dihasilkan  laporan  tertulis  mengenai  rekomendasi  TAT. Hasil rekomendasi TAT Kota Depok sejak tahun 2018 yang penulis teliti sudah sesuai  prosedur  dan  sesuai  tujuan  dari  terbentuknya  TAT,  semuanya  mengarah pada  saran  agar  tersangka  yang  merupakan  pecandu  narkotika  dapat  menjalani terapi rehabilitasi.
Menurut  Kepala  BNNK  Depok  “dalam  tindak  lanjut  hasil  rekomendasi Tim  Asesmen  Terpadu,  kendala  yang  dihadapi  ketika  seorang  tersangka diputuskan  untuk  mendapat  hukuman  pidana  dan  hukuman  rehabilitasi  adalah tidak  tersedia  fasilitas  rehabilitasi  di  rutan.  Di  Depok  tidak  ada  fasilitas rehabilitasi  rawat  inap  milik  pemerintah  yang  memungkinkan  untuk  merawat baik  tersangka  ataupun    narapidana  yang  merupakan  pecandu  narkotika.  Jika dititipkan  di  lembaga  rehabilitasi  seperti  Marzuki  Mahdi,  RSKO,  dan  Balai Rehabilitasi BNN Lido harus ada yang bertanggungjawab terhadap pengawasan tersangka  atau  terdakwa”  (Wawancara  Kepala  BNNK  Depok,  21  Desember 2020).
Dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  TAT  perlunya  meninjau  ulang regulasi  yang  sekiranya  memberatkan  pelaksanaan  program  terutama  mengenai waktu  maksimal  pengajuan  permohonan  TAT  oleh  penyidik.  Untuk mengoptimalkan  pelaksanaan  TAT  juga  diperlukan political  willingness dari pihak-pihak pelaku kebijakan. Selain itu fasilitas rehabilitasi dan SDM rehabitasi
perlu  disediakan  secara  layak  untuk  mendukung  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan TAT yang tujuannya agar tersangka yang juga pecandu narkotika mendapatkan haknya untuk  rehabilitasi.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  program  Tim  Asesmen  Terpadu  untuk  wilayah  Depok  untuk  tahun 2020  dapat  dikatakan  kurang  efektif,  karena  realisasinya  belum  mencapai  target  yang dianggarkan.    Terdapat  beberapa  kendala  yaitu  :  1)  Pengajuan  permohonan  TAT  oleh penyidik yang masih rendah sehingga menyebabkan pelaksanaan TAT belum mencapai target  yang  dianggarkan,  2)  Proses  pelaksanaan  TAT  bagi  penyalahguna  di  lapangan belum  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum, 3) Waktu maksimal pengajuan permohonan TAT dirasa kurang oleh penyidik.
Saran  untuk  ke  depannya  agar  regulasi  kebijakan  Tim  Asesmen  Terpadu  perlu masuk  ke  dalam  peraturan  per-Undang-Undangan  seperti  Peraturan  Pemerintah  (PP) sehingga  pidana  alternatif  berupa  rehabilitasi  dapat  dijalankan  dengan  optimal  dan mengikat semua  instansi terkait. Dalam rangka mendukung tindak lanjut dari program TAT  agar  tersangka  yang  merupakan  pecandu  narkotika  mendapatkan  pengobatan berupa  rehabilitasi,  diusulkan  agar  setiap  kabupaten/kota  memiliki  tempat  rehabilitasi yang  memadai  dimana  terdapat  penanganan  dan  pengawasan  yang  khusus  terhadap tersangka  atau  narapidana  narkotika  yang  perlu  menjalani  proses  rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen.

## BIBLIOGRAFI
Afrizal,  Riki,  &  Anggunsuri,  Upita.  (2019).  Optimalisasi  Proses  Asesmen  terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (3), 259–268.
Agustino,  Leo.  (2016). Dasar-dasar  kebijakan  publik (Edisi  Revisi).  Bandung: Alfabeta.
Dunn,  William  N.  (2003). Pengantar  analisis  kebijakan  publik  Edisi  Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University.
Hidayat, Rusman, & Heryanto. (2019). the Effect of Motivation and Compensation on Employee Performance With Work Satisfaction As Intervening (Case Study in the Technical Department of Pt Semen Padang). Archives of Business Research , 7 (11), 78–90. https://doi.org/10.14738/abr.711.6892
Huda,  Nurul,  Saefuddin,  Yusuf,  Gumira,  Seno  Wibowo,  &  Sumarji,  Sumarji.  (2020). Asesmen  Terpadu:  Penerapan  Restorative  Justice  Penanggulangan  Kejahatan Narkotika Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (1), 111–124.
Iskandar, Anang, & IK, S. (2019). Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah  Guna  dan  Pecandu,  Represif  terhadap  Pengedar) .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Kawengian,  Debby  D.  V,  &  Rares,  Joyce  Jacinta.  (2015).  Evaluasi  Kebijakan Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perdagangan  Manusia  (Trafficking)  Terutama Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan  Provinsi  Sulawesi  Utara. Acta Diurna KomunikasI , 4 (5).
Miles, Matthew B., & Huberman, A. Micheael. (2007). Analisis data Kualitatif (Tjetjep Rohedi, Pentj) . Jakarta: UI Press.
Muslikan,  Muslikan,  &  Taufiq,  Muhammad.  (2019).  Pelaksanaan  Assesmen  Tentang Rehabilitasi  Terhadap  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Ditinjau  Dari  Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Living Law , 11 (1), 61–80.
Pandjaitan, Hinca IP. (2020). BNN Bubar atau Sangar . Jakarta: RMbooks.
Pertiwi,  Monica,  &  Nurcahyanto,  Herbasuki.  (2017).  Efektivitas  Program  Bpjs Kesehatan  Di  Kota  Semarang  (Studi  Kasus  Pada  Pasien  Pengguna  Jasa  Bpjs Kesehatan  Di  Puskesmas  Srondol). Journal  of  Public  Policy  and  Management Review , 6 (2), 416–430.
Supratman,  Dindin,  Nugroho,  Purwoko,  &  Wijayanti,  Retno  Dewi.  (2020).  Asesmen Terpadu  Dalam  Rangka  Mendukung  Kebijakan  Rehabilitasi  Penyalah  Guna Narkoba. Jurnal  Litbang  Sukowati:  Media  Penelitian  Dan  Pengembangan , 3 (2), 13.