INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7790-7799 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Melalui Bale Mediasi Ntb (Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018)
Agung Setiawan 1 ✉ , Ashari 2 , Riska Ari Amalia 3
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Email: Agungsetiawan@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis implementasi efektivitas Peraturan  daerah  NTB  nomor  9  tahun  2018  tentang  Bale  Mediasi  dan  kendala  implementasinya  di lingkungan Kelurahan Punia Mataram NTB. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan pendapat- pendapat  para  ahli  ( law  in  the  book),  serta  turun  lapangan  guna  mengetahui  bagaimana pelaksanaannya  di  lapangan  ( law  in  action).  Guna  mempermudah  penelitian  ini  digunakan  metode pendekatan  undang-undang  ( stattue  approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dan pendekataan sosiologis ( sociologist approach). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa terdapat aturan  yang  tidak  jelas  atau  multi-tafsir  terkait  Bale  Mediasi,  kurangnya  Pembinaan,  Pengawasan, Perekrutan,  Pertanggungjawaban, Check  and  Balances,  transparansi  anggaran  yang  tidak  jelas,  dan ketidak jelasan posisi Bale Mediasi secara Ketatanegaraan Daerah NTB karena munculnya Bale Mediasi ‘ kecil ’ di daerah- daerah. Kemudian konsep Lembaga Non-Struktural Bale mediasi yakni Memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan dapat diakses umum, posisi yang jelas Bale Mediasi NTB secara Ketatanegaraan Pemerintahan Daerah NTB, alai Mediasi NTB sebagai Bale Mediasi tunggal di  NTB  tanpa  ada  Bale  Mediasi ‘ kecil ’ lainnya,  Pemerataan  petugas  harian  di  seluruh  NTB,  Standar operasional prosedur Balai Mediasi NTB, Perekrutan Petugas Harian yang serius dan amanah melalui para yudikatif dan ketua lembaga non-struktural.
Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Lembaga Negara Non-struktural, Bale Mediasi NTB

## Abstract
The aim of this research is to determine the analysis of the implementation of the effectiveness of NTB regional regulation number 9 of 2018 concerning Bale Mediation and the obstacles to its implementation in the Punia Mataram sub-district environment, NTB. To obtain quality research results, the method used in this research is a normative-empirical legal research method. Where research examines rules related to dispute resolution outside of court and expert opinions (law in the book), as well as going out into the field to find out how it is implemented in the field (law in action). In order to simplify this research, the statutory approach, conceptual approach and sociological approach were used. The resulting research results are that there are unclear or multiple interpretations regarding Bale Mediation, lack of Guidance, Supervision, Recruitment, Accountability, Checks and Balances, unclear budget transparency, and unclear position of Bale Mediation in the NTB Regional Constitution due to its emergence  Bale Mediation is 'small'  in  these  areas.  Then  the  concept  of  the  Non-Structural  Institution  of  Bale  mediation,  namely Providing  accountability  reports  periodically  and  accessible  to  the  public,  a  clear  position  of  Bale Mediation NTB in the NTB Regional Government Administration, alai Mediation NTB as the sole Bale Mediation in NTB without any other 'small' Bale Mediation, Even distribution of daily officers throughout NTB, standard operational procedures for the NTB Mediation Center, serious and trustworthy recruitment of daily officers through the judiciary and heads of non-structural institutions.
Keyword: Legal Effectiveness; Auxiliary Body Institutions; Bale Mediasi NTB.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  memiliki  makna  segala  sesuatunya  diatur berdasarkan hukum, demi tercapainya kehidupan yang aman, tertib, damai dan sejahtera sebagai kebutuhan masyarakat yang asasi. Dalam perjalanannya hidup di dunia, manusia sebagai  makhluk  sosial  atau zoon  politicon  saling  membutuhkan  satu  sama  lain  dan berhubungan timbal balik, namun akibat hubungan itu tidak jarang muncul sengketa yang lahir karena kepentingan yang berbeda, oleh karena itu hukum memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa.
Sengketa bisa terjadi dalam perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan dimana manusia ingin mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan pribadinya. Sengketa dimulai ketika hubungan pertentangan antar dua atau lebih individu atau kelompok etnis yang sama maupun berbeda merasa memiliki sasaran tertentu namun diliputi pemikiran perbuatan ataupun perasaan yang tidak sejalan.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kota Mataram, memiliki penduduk yang sangat heterogen dengan latar etnis, suku, agama, budaya yang berbeda. Perbedaan yang ada dapat menjadi kekayaan sumber daya manusia yang sangat potensial. Namun disisi lain, perbedaan  juga  dapat  menjadi  awal  sengketa  atau  sengketa  ditengah  masyarakat.  Pada
kebiasaannya,  sengketa  diselesaikan  secara  hukum  atau  normatif  yang  konsekuensinya kerap memakan waktu yang lama, biaya tidak sedikit, dan juga kurang terpenuhinya rasa keadilan yang bisa menyebabkan munculnya masalaha Kambtibmas (Keamanan Ketertiban Masyarakat) yang lain.
Bila dilihat secara lebih detail, tidak selamanya suatu sengketa perlu dibawa keranah yang normatif. Ada juga sengketa yang sebenarnya sengketa kecil atau sengketa sepele, hal sepele tidak harus berakhir di Pengadilan, kadang masyarakat ke pengadilan lalai dan tidak hati-hati maka keduanya (para pihak) rugi. Rugi biaya dan rugi waktu, prosesnya panjang menyita banyak energi.
Dari fakta-fakta tersebut diatas, pemerintah Nusa Tenggara Barat ingin melestarikan kearifan  lokal  yaitu  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  musyawarah  mufakat  melalui mediasi. Wadah untuk mediasi ini diwujudkan dalam bentuk Bale Mediasi sebagai lembaga yang  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  di  luar  Pengadilan,  khususnya  daerah  Nusa Tenggara Barat.
Di  Kelurahan  Punia  Mataram  NTB  sendiri,  pernah  terjadi  beberapa  sengketa  yang ditangani oleh Bale Mediasi Kota Mataram, hanya saja terjadi perbedaan hasil, ada yang berhasil diselesaikan melalui Bale Mediasi, ada yang tetap melanjutkan sengketa melalui jalur hukum Pengadilan atau normatif dikarenakan kompleksitas sengketa  dan alotnya proses mediasi  sengketa  yang  ada.  Artinya  hemat  penulis,  kehadiran  Bale  Mediasi  perlu  untuk diteliti  lebih  lanjut  terkait  Implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi di Lingkungan Kelurahan Punia Mataram NTB, demi terwujudnya kehidupan yang aman, tertib dan damai di Nusa Tenggara Barat (NTB).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris  atau  socio-legal  research  yaitu penelitian  yang  membahas  bagaimana  keberlakuan  hukum  di  tengah  masyarakat.  Sifat penelitian    penulisan   ini   yaitu    deskriptif   analitis.   Bersifat    deskriptif maksudnya   dari penelitian   ini   diharapkan    diperoleh   gambaran    secara   rinci   dan sistematis   tentang permasalahan    yang    diteliti.    Analitis    dimaksudkan    berdasarkan  gambaran  fakta  yang diperoleh  akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.
Terdapat  beberapa  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach),  dan  pendekatan  sosiologis  (Sociological  Approach)  Pendekatan  Undang- Undang (Statuta Approach)  dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-
undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan  konsumen  dan  hukum  perjanjian.  Adapun pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach)  digunakan  dengan  beranjak  pada pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum, khususnya  dalam  bidang  ilmu  hukum  perjanjian  dan  hukum  perlindungan  konsumen. Pendekatan  sosiologis (Sociological  Approach)  yaitu  turun  langsung  ke  lapangan  untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di suatu daerah tertentu.
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer sekunder. Data primer adalah data yang diproleh dari wawancara langsung di lapangan dan data sekunder adalah  data  yang  dikumpulkan  melalui  studi  dokumen  terhadap  bahan  kepustakaan. Berdasarkan  kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
a. Bahan  hukum  primer  adalah  hukum  yang  mengikat  dari  sudut  norma  dasar, peraturan dasar  dan peraturan perundang-undangan.  Dalam penelitian ini bahan hukum primernya  yaitu Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi.
b. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya  ilmiah,  hasil-hasil  seminar  atau  pertemuan  ilmiah  lainnya,  pendapat  pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet  serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
Di  samping  itu,  data  juga  dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan  responden  yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu
a. Ketua Bale Mediasi Provinsi NTB.
b. Ahli Hukum Administrasi Negara
Kegiatan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan    menginventarisasi peraturan  perundang-perundangan  yang  terkait  dengan  persoalan yang  menjadi  obyek kajian.  Data  yang  terkumpul  akan  diidentifikasikan  kemudian  dilakukan  penganalisisan secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder  yang  terkait  dengan berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan hukum  yang  telah  diinventarisir dan  pada  tahap  akhir  akan  ditemukan  hukum  secara  konkretnya,  sehingga  penarikan
kesimpulan  dilakukan dengan  menggunakan  logika berpikir  deduktif,  yang  menganalisa peraturan    perundang-undangan    yang    berlaku secara    umum    yang    terkait    dengan penelitian  ini  dan  kemudian  membuat konsep hukum pertambangan rakyat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Efektivitas Hukum Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB.
Ketika  seseorang  ingin  mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  dari  hukum,  maka pertama- tama haruslah mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan atau hukum diantaranya :
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membetuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Sebagai  tambahan,  faktor-faktor  yang  menghambat  efektifitas  penegakan  hukum tidak  hanya  terletak  pada  sikap  mental  aparatur  penegakan  hukum  seperti  hakim,  jaksa, polisi  dan  penasehat  hukum  akan  tetapi  juga  terletak  pada  faktor  masyarakat,  faktor penunjang  sarana  dan  fasilitas  umum  maupun  dari  faktor  kebudayaan  yang  ada  pada masyarakat.
Pada  umumnya  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  suatu  perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam  menegakkan  perundang-undangan.  Berikut  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas hukum Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi hasil analisis penulis atas wawancara ketua bale mediasi NTB yaitu :
1. Peraturan yang kurang jelas.
Banyak celah yang dianggap sebagai kekosongan hukum dan multitafsir sehingga bale mediasi melaksanakan tugas dan kewenangannya terlampau jauh dari yang seharusnya.

## 2. Pembinaan yang kurang
Gubernur  selaku  penanggung  jawab  berfungsi  melakukan  pembinaan  dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas bale mediasi, melalui Bakesbangpoldagri penyuluhan dan pelatihan harus lebih maksimal terhadap para petugas harian bale mediasi  agar  memahami  dan  tidak  keluar  dari  tugas  dan  kewenagan  yang seharusnya
3. Pengawasan yang kurang.
Inspektorat  selaku  pengawas  operasional  harus  lebih  serius  dalam  mengawasi operasional  Bale  mediasi,  terlihat  belum  pernah  ada  pihak  inspektorat  yang melakukan pengawasan atau tidak adanya controlling terhadap lembaga mediasi ini.
4. Pelaporan yang tidak ada.
Tidak ada pelaporan tahunan Bale Mediasi ke Gubernur merupakan pelanggaran asas check  and  ballances  dalam  suatu  pemerintahan  demokrasi.  Bale  mediasi sebagai state auxiliary body memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerjanya setiap tahun melalui Bakesbangpoldagri untuk diserahkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Konsep yang tepat pada Lembaga Bale Mediasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB.
Berikut analisis Lembaga Negara Non-struktural Bale Mediasi yang ideal antara lain :
1. Memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan dapat diakses umum. Bahwa  Bale  Mediasi  sebagai  Lembaga  Non-Struktural  memiliki  tanggung  jawab langsung  ke  Gubernur,  selama  berdirinya  Bale  Mediasi  diungkapkan  Balai  tidak pernah  memberikan  laporan  pertanggung  jawaban  ke  Bale  Mediasi,  maka  Bale Mediasi  wajib  memberikan  laporan  tahunan  secara  berkala  kepada  Gubernur tentang hasil kinerjanya dan hasil itu dapat diakses oleh seluruh masyarakat NTB sebagai wujud transparansi.
2. Posisi Bale Mediasi NTB secara Ketatanegaraan Pemerintahan Daerah NTB. Bahwa Bale Mediasi adalah lembaga yang berkedudukan di Provinsi NTB, maka sejatinya harus ada koordinasi yang jelas antara Bale Mediasi Provinsi dan Bale  Mediasi  di setiap  Desa  dan  Kelurahan,  karena  keadaan  demikian  membuat ketidakjelasan anggaran, pertanggung jawaban dan kesulitan check and balances.
3. Balai Mediasi NTB sebagai Bale Mediasi tunggal di NTB tanpa ada Bale Mediasi ‘
kecil ’ lainnya.
Bahwa  banyaknya  muncul  Bale  Mediasi ‘ kecil ’ di  desa-desa,  perlu  penyatuan persepsi  berkaitan  anggaran  yang  jelas,  nomenklatur  bale  mediasi  yang  lebih spesifik  dan  perbedaannya  dengan  Bale  mediasi  NTB  versi  Gubernur,  karena  ini secara tidak langsung akan membuat  kebingungan  baru bagi masyarakat secara luas,  mengingat  nama  Bale  Mediasi  NTB  hanya  lahir  melalui  Peraturan  Daerah nomor 9 tahun 2018 dan di dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tercantum untuk keharusan membuat Bale Mediasi ‘ kecil ’ .
4. Pemerataan petugas harian di seluruh NTB.
Bahwa perlunya Bale mediasi NTB menempatkan petugas harian berupa petugas administrator  maupun  mediatornya  di  setiap  Pengadilan  Negeri,  sehingga  tidak perlu  harus  membuat  Bale  Mediasi  di  setiap  Desa  dan  Kelurahan  yang  dirasa memboroskan anggaran daerah.
5. Standar operasional prosedur Balai Mediasi NTB.
Bahwa Bale Mediasi memiliki Pelaksana Harian yaitu ketua, koordinator administrasi, koordinator  penyelesaian  sengketa  yang  wajib  memiliki  standar  operasional prosedur.  Dengan  demikian  masyakarat  bisa  mengetahui  alur  setiap  proses  dan peranan dari para petugas harian di Bale Mediasi NTB.
6. Perekrutan Petugas Harian yang serius dan amanah
Bahwa Bale Mediasi sebagai aset dan ciri khas NTB yang banyak diminati masyarakat NTB, maka para petugas Bale Mediasi haruslah diseleksi dengan ketat, kompeten, jujur,  amanah  dan  transparan.  Tim  penyeleksi  bisa  dibentuk  oleh  Gubernur, Pengadilan  Tinggi  di  Daerah,  Kejaksaan  Tinggi  di  Daerah  bersama-  sama  Ketau Lembaga Non-struktural seperti Ombudsman dan Komisi Yudisial.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian ini para penulis dapat difromulasikan simpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Analisis Efektivitas Hukum Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi di Provinsi NTB antara lain terdapat aturan yang tidak jelas atau multi-tafsir  terkait  Bale  Mediasi,  kurangnya  Pembinaan,  Pengawasan,  Perekrutan, Pertanggungjawaban, Check and Balances, transparansi anggaran yang  tidak  jelas, dan ketidak jelasan posisi Bale Mediasi secara Ketatanegaraan Daerah NTB karena munculnya Bale Mediasi ‘ kecil ’ di daerah-daerah.
2. Maka  Konsep  yang  tepat  pada  Lembaga  Bale  Mediasi  sesuai  Peraturan  Daerah Nomor  9  Tahun  2018  Tentang  Bale  Mediasi  di  Provinsi  NTB  adalah  Memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan dapat diakses umum, posisi yang jelas Bale Mediasi NTB secara Ketatanegaraan Pemerintahan Daerah NTB, alai Mediasi NTB  sebagai  Bale  Mediasi  tunggal  di  NTB  tanpa  ada  Bale  Mediasi ‘ kecil ’ lainnya, Pemerataan  petugas  harian  di  seluruh  NTB,  Standar  operasional  prosedur  Balai Mediasi  NTB,  Perekrutan  Petugas  Harian  yang  serius  dan  amanah  melalui  para yudikatif dan ketua lembaga non-struktural.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku – buku
Ali Liliweri, Perasangka dan Sengketa Lintas Budaya Masyarakat Multikultur (Yogyakarta, PT LKIS Printing Cemerlang, 2009).
Departemen  Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta,  Balai Pustaka,
2007)
Firmansyah  Arifin,  Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara, Jakarta, KRHN, 2005.
Haerani, Ruslan. Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian  Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. Unizar Law Review, 2020.
Hendra  Nurtjahlo,  Lembaga  Badan,  dan  Komisi  Negara  Independen  ( State  Auxiliary Agencies)  di  Indonesia  :  Tinjauan  Hukum  Tata  Negara,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, 2006,
Isharyanto, Hukum  kelembagaan  Negara  (studi  hukum  dan  konstitusi  mengenai perkembangan ketatanegaraanrepublik indonesia), yogyakarta : Deeppublish, 2016.
Jimly Asshiddiqie,  Perkembangan  dan  Konsolidasi Lembaga Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
John Alder, Constitution and administrative law, london, The Macmillan Press LTD, 1989.
Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, cetakan pertama, 2017.
Koentjaraningrat dalam H. Halim HS Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
Nita Triana, Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan model
Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi), Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
Said Amir Arjomand, Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics, dalam Journal International Sociology, edisi March 2003 Vol 18 (1).
Satjipto rahardjo, ilmu hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Septi Wulan Sari, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Ahkam, Vol. 5 No. 2, Juli 2017.
Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan  Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV Ramadja Karya. 1988.
Soerjono soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  ke-20,  Alumni, Bandung, 1994.
Titik Tri Wulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politic in Western Europe : Britain, France,
Italy, Germany, 3th edition, Oxford, Oxford University Press.

## B. Jurnal dan Karya Ilmiah
Goski, Sheryl Mintz, Heading Off Litigation in Construction Disputes : Mediation as Another Tool in the Alternative Dispute Resolution Toolbox, Dispute Resolution Journal : New York Vol 75, Iss 3, 2021.
Anna  Plevri,  Mediation  in  Cyprus  :  Theory  Without  Practice,  The  Cyprus  Review,  Vol.30:1
Spring 2018.

## C. Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Hukum Lain
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 9 tahun 2018 tentang Mediasi.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cetakan pertama, 2017.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

## D. Sumber Lain
www.ntbprov.go.id /program unggulan bale  mediasi  sarana merajut  beragam perbedaan, diakses 15 maret 2023
wwww.mataram.go.id/berita penandatanganan MoU Bale Mediasi Kota Mataram, diakses 15 maret 2023