## Masyarakat Adat dan Diskursus Representasi di Lingkar Arktik: Tinjauan Kosmopolitanisme dan Geopolitik Kritis

## Andy Fernanda Probotrianto

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Lingkar Arktik tidak dapat dipungkiri telah menjadi wilayah yang cukup kompleks dan prominen pada era kontemporer; utamanya jika dikaitkan dengan diskursus sumber daya, energi, dan kemaritiman yang kini menjadi kontestasi politik di ranah internasional. Diskursus tersebut semakin terproliferasi semenjak mencairnya es di area kutub. Namun selama ini, paradigma yang diusung dalam kajian Lingkar Arktik berpusat pada perhelatan antar negara dan isu-isu high politics semata dan mengacuhkan adanya aktor lain yang termarjinalkan, seperti peran masyarakat adat (indigenous people). Dengan menggunakan analisis Kosmopolitanisme Kritis sebagai landasan normatif dan menginduksikan pendekatan dari Geopolitik Kritis, tulisan ini hendak berkontribusi pada kajian diskursus perpolitikan di Lingkar Arktik dengan menginklusikan perspektif masyarakat adat, utamanya Suku Inuit sebagai populasi terbesar di wilayah Arktik, dalam memandang dinamika kawasan dan mendekonstruksi dampak aktor-aktor hegemon di kawasan tersebut. Tulisan ini menemukan bahwa perubahan paradigma global yang semakin mempromosikan nilai-nilai Kosmopolit, seperti inklusivitas, telah memberi jalan bagi representasi dan posisi yang lebih signifikan bagi masyarakat adat.

## Kata kunci: Lingkar Arktik; Masyarat Adat; Suku Inuit; Hegemoni Nation-States; Representasi
The Arctic Circle, without a doubt, has turned into a region of various complex- ities and holds a huge prominence in the contemporary world; especially if one link it with discourses regarding energy, resources, and maritime issues which have helped triggering wide international contestations. These discourses are getting more proliferated as the polar ice melts. However, the existing paradigm carried about within the research of the region tends to be ignorant of those whom are marginalized and hidden under the shadows of nation-states and high politics agendas: the indigenous peoples. By utilizing Critical Cosmopoli- tanism as a normative basis, as well as taking the approach offered by Critical Geopolitics, this writing will try to contribute on the political discourse of Arctic Circle by including the perspectives of Inuit Peoples as the biggest indigenous population of the Arctic in seeing the regional dynamics and deconstructing the impact of hegemonic roles in the region. This article reveals that the shifting global paradigm which, in time, echoing Cosmopolitanism values, such as inclusivity, paves a way to the growing representation to the indigenous peoples.
Keywords: Arctic Circle; Indigenous Peoples; Inuit Peoples; Nation-states Hegemony; Representation

## Masyarakat Adat dan Diskursus Representasi di Lingkar Arktik: Tinjauan Kosmpolitanisme dan Geopolitik Kritis

## Pendahuluan
Dewasa ini, kawasan Lingkar Arktik telah menjadi wilayah yang dipandang semakin  signifikan  secara  geopolitik  dan  geostrategi.  Berbagai  literatur memaparkan Artik sebagai sebuah ‘frontier’ baru yang menunggu untuk dijelajahi  (Bruun  &  Medby  2014;  Doods  &  Nuttall  2019b).  Apabila ditelusuri dari aspek sumber daya, hal ini tidak mengherankan mengingat wilayah  diestimasikan  mengandung  setidaknya  13%  cadangan  minyak bumi  (90  triliun  kubik  barel)  dan  30%  gas  alam  di  dunia  (1670  triliun kubik kaki) (U.S Geological Survey  2008).  Melelehnya  lapisan  es  di daerah kutub lantas semakin membuka jalan bagi adanya eksplorasi dan potensi bagi adanya jalur transportasi laut transkontinental baru. Berbagai  negara  pun  tidak  segan-segan  memanfaatkan  momentum tersebut.  Sebagai  contoh,  pada  tahun  2007  silam,  Rusia  menginisiasi sebuah  proyek  saintifik  yang  ditujukan  untuk  memetakan—dan berpotensi  memperluas—landasan  kontinennya  yang  mana  berujung pada  penanaman  bendera  yang  cukup  kontroversial  (Doods  2010; Dittmer et. al., 2011). Langkah ini mendapat respon tegas dari berbagai negara, khususnya yang berada di tepi Laut Arktik, dan memunculkan adanya sentimen teritorialisme di kawasan ini.
Berbagai  pakar  lantas  mensinyalir  keadaan  ini  sebagai  revivalisme geopolitik klasik. Akan tetapi, posisinya tereformulasi dalam konteks kontemporer.  Sebagaimana  yang  dituliskan  oleh  Doods  &  Nuttall (2019b) persepsi lama yang menyatakan bahwa Artik hanya sebatas ‘icy wasteland’ dengan adanya berbagai unsur yang kini membuat fenomena yang terjadi di kawasan ini semakin kompleks, seperti globalisasi,  teknologi,  perubahan  iklim,  dan  lain  sebagainya.  Beragam kepentingan  baru,  baik  secara  politik,  komersil,  maupun  saintifik  pun terploriferasi  dan  diasosiasikan  pula  dengan  kawasan  ini  (Ebinger  & Zambetaki,  2009).    Hal  tersebut  menjadikan  preskripsi  Mackinderian yang memproposisikan nilai penting dari ‘Pivot Area’ dan ‘Heartland’ sebagai objek geostrategi kini menjadi kurang relevan. Kontestasi politik kini bergeser pada wilayah yang selama ini terkesan dinomorduakan. Secara singkat, permasalahan mengenai geopolitik yang terdapat di wilayah Arktik menandakan sebuah titik balik baru dalam diskursus geopolitik kontemporer.
Akan tetapi, terdapat pula sejumlah literatur yang menilai bahwa cara pandang yang state-centric dan fokus pada high politics ini cenderung menutupi aspek-aspek sosio-politik yang tidak kalah penting untuk disorot.  Perspektif  ini  secara  tidak  langsung  menafikan  unsur-unsur lain yang tidak kalah penting, seperti mencairnya es yang diasosiasikan dengan  global warming  (Depledge  &  Kennedy-Pipe  2018)  dan  kurang
diperhatikannya ramifikasi terhadap ekosistem, habitat, dan satwa liar— seperti Beruang Kutub dan Paus—serta sekor-sektor lingkungan lainnya (Hommel  &  Murphy  2013).  Meskipun  terdapat  berbagai  pembahasan kritis yang disajikan, muncul skeptisisme bahwa hal ini justru akan membawa bias tersendiri bagi indigenous people atau masyarakat adat yang tinggal di kawasan Artik. Sebagaimana yang disinggung oleh Doods dan  Nuttall  (2019a;  2019b),  perspektif  ini  dinilai  terlalu  menyudutkan posisi dan meminimalisir keterlibatan masyarakat adat dalam perhelatan geopolitik Artik. Dalam geopolitik territorial dan sumber daya, keberadaannya tertutupi oleh interaksi antar nation-states. Hal yang sama dialami konteks geopolitik lingungan di mana masyarakat adat dinilai turut bertanggung jawab atas eksploitasi satwa dan ekosistem dalam bentuk aktivitas perburuan dan whaling atau perburuan paus.
Tulisan ini lantas berkontribusi pada kajian diskursus perpolitikan di Lingkar Arktik dengan menginklusikan perspektif masyarakat adat dalam memandang dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan tersebut. Mengingat dinamika demografis masyarakat adat Lingkar Arktik yang juga cukup kompleks (Doods & Nuttal 2019b), tulisan ini lebih menekankan fokus kajian pada Suku Inuit sebagai salah satu masyarakat adat yang terbesar dan terprominen—bersamaan dengan Suku Saami (Plaut, 2012). Dengan mengutilisasikan Paradigma Kritis dalam Kosmopolitanisme (Delanty  2008;2014;  Uimonen  2020)  dan  Geopolitik  (O  Tuathail  1999; Flint  2006)—beserta  turunan  terkaitnya,  seperti  Kosmopolitanisme Poskolonial (Go, 2012) dan Indigenous Geopolitics (Gibson, 2016), tulisan ini akan menelusuri bagaimana emergensi sosio-politik masyarakat adat yang dimanifestasikan dari koridor self-representation di tingkat bawah atau  grassroot hingga terintegrasi dalam Global Governance—yang membuatnya dapat bersandingan dengan nation-states. Dalam menjelaskan hal-hal tersebut, tulisan ini dimulai dengan menjelaskan Kosmopolitanisme Poskolonial dan Geopolitik Kritis sebagai kerangka teoritis. Selanjutnya, pemaparan kedudukan sosial, politik, dan budaya dari masyarakat adat dan Suku Inuit, beserta masalah representasi yang kerap kali ditemui. Pola emergensinya, utamanya dalam hal emansipasi dan aktivisme politik, kemudian dianalsis dengan menggunakan kedua pendekatan yang telah disebutkan. Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan mengenai bagaimana prospek dari representasi masyarakat adat, khususnya Suku Inuit, dalam kontestasi perpolitikan Lingkar Arktik.

## Kerangka Teoritis dalam Memandang Lingkar Arktik
Kosmopolitanisme Kritis dan Kosmopolitanisme Poskolonial

## Masyarakat Adat dan Diskursus Representasi di Lingkar Arktik: Tinjauan Kosmpolitanisme dan Geopolitik Kritis
Pembahasan mengenai Paradigma Kosmopolitanisme diberbagai disiplin ilmu  sosial—termasuk  inkoporasinya  dalam  Studi  Internasional— telah membawakan berbagai postulasi normatif dalam diskursus kajiannya.  Akan  tetapi,  normativitas  tersebut  jauh  lebih  spesifik  dan praktis—jika  dibandingkan  dengan  Kosmopolitanisme  Utopis  yang dikenalkan oleh pemikiran Stoic.  Berbagai  literatur,  seperti  Paula Uimonen  (2020)  menuliskan  bahwa  para  akademisi  Kosmopolit Kontemporer acapkali merujuk pada karya Kosmopolitanisme yang diformulasikan oleh Immanuel Kant. Karya-karya fenomenalnya, seperti  Perpetual Peace, menggariskan nilai-nilai universalitas Kosmopolitanisme yang berbasis pada persamaan hak, humanisme, dan penakanan baru seperti World Citizenship dan World Society. Prinsip-prinsip keramahan atau hospitality yang dituangkannya juga menyoroti aspek keadilan dan kesejahteraan yang dinilainya harus diterapkan  melampaui  batas-batas  lokalitas  (Go,  2012;  Delanty,  2014). Pandangan ini lantas digunakan oleh berbagai ahli, seperti David Held dan Martha Nussbaum (dalam Delanty, 2008) dan untuk menerjemahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesadaran dan solidaritas global, serta Transnasionalisme.
Namun,  analisis  ontologis  yang  dilakukan  oleh  Mignolo  (2000,  dalam Uiomen  2020)  menemukan  bahwa  postulasi  Kantian  mengandung bias tersendiri yaitu posisi Eurocentric  yang mempersepsikan diri sebagai peradaban yang paling beradab di dunia. Lantas, Universalisme, Keadilan dan Kesejahteraan yang dibawakannya tidak dikonsiderasikan dengan variasi dan kompleksitas yang terdapat pada realitas yang ada, sehingga cenderung mendukung agenda homogenisasi barat alih-alih agenda emansipatif. Meski kosmopolitanisme secara umum telah memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan yang terjadi di belahan dunia lain, Delanty (2014) menilai genealogis Barat yang dikandungnya membuat relevansi global yang dibawakannya menjadi terbatas. Dalam konteks Lingkar Arktik, perspektif masyarakat adat dalam tata-kelola Arktik tidak sepenuhnya diakomodir dalam kerangka ini. Kedudukannya cenderung dinomorduakan, bahkan diantagonisasikan dalam diskursus Kosmopolit lain yang dinilai memiliki implikasi global yang lebih luas, seperti masalah ekologis dan perubahan iklim di mana masyarakat adat diklaim turut bertanggungjawab (Doods & Nuttall, 2019b).
Lantas, sebuah pendekatan Kosmopolitanisme yang lebih inklusif pun diperlukan untuk melihat secara komprehensif mengenai sejauh mana distingsi dari cara pandang masyarakat adat mempengaruhi perhelatan politik  di  Lingkar  Arktik.  Gerard  Delanty  (2008)  pun  memperkenalkan
paradigma Kosmopolitanisme Kritis yang mengkritisi keterbatasan pemikiran Kosmopolitanisme Kantian yang menggaungkan filsafat moral dan  politik  Barat  yang  berorientasi  pada  terbentuknya  tatanan  world community yang universal, namun dalam pemaknaan yang bersifat one-dimensional.  Lebih  spesifik,  konteks  historis  dari  kedudukan  Suku Inuit  sendiri  juga  dapat  direfleksikan  dalam  kajian  turunannya,  yakni Kosmopolitanisme Poskolonial yang dielaborasikan oleh Franz Fanon  (dalam  Go,  2012).  Pemikiran  ini  menyoroti  bahwa  perjalanan Kosmopolitanisme perlu disoroti dari segi sejarah, yang mana universalisme Kantian diperkenalkan secara bias pada era kolonialisme. Meskipun secara intrinsik Kosmopolitanisme sudah mengandung unsur kritis, kehadiran gelombang Kritis ini ditujukan untuk mereformulasi universalisme Kosmopolitanimse dengan unsur ‘intersubjektifitas’ melalui inklusi konteks-konteks kultural dan melihat dari sudut pandang lokal dan  global  di  saat  yang  bersamaan  (Go,  2012;  Delanty,  2014).  Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan suatu pemahaman Kosmopolit yang reflektif terhadap efek transformatif yang dihasilkan sebagai dampak dari perhelatan global (Delanty, 2008).

## Geopolitik Krisis dan Indigenous Geopolitics
Kosmopolitanisme Kritis dan Poskolonialisme yang menyajikan landasan normatif yang dapat digunakan untuk mengkaji dinamika pergerakan emansipatif dari kelompok yang termarginalisasi oleh hegemoni barat maupun terbayang-bayangi oleh narasi Kolonialisme, layaknya komunitas masyarakat adat. Namun, Kosmopolitanisme sendiri tidaklah cukup untuk memaparkan secara komprehensif dinamika yang terjadi di Lingkar Arktik. Kritik seperti Timothy Brennan (1997) menilai bahwa normativitas Kosmopolitanisme membuat sejumlah konsepnya tidak terdefinisikan  dengan  baik  dan  kurang  dikembangkan  secara  empiris. Untuk  mengisi  kekosongan  tersebut,  maka  tulisan  ini  juga  akan mengutilisasikan pendekatan Geopolitik, sebagaimana diskursus mengenai Lingkar Arktik acapkali diploriferasi dalam koridor ini pula.  Definisi  yang  dikemukakan  oleh  Collin  Flint  (2006)  telah merepresentasikan maksud dari kajian ini ketika mengatakan bahwa geopolitik adalah sebuah situated knowledge yang mana geopolitik merupakan persepsi manusia terhadap ruang dan lingkungan yang ada disekitarnya. Hal ini diimajinasikan dan cenderung dipersepsikan secara inter-subjektif oleh suatu komunitas. Dalam konteks Lingkar Artik, dapat dikatakan bahwa geopolitik adalah konsep yang merepresentasikan persepsi-persepsi dari para aktor yang terlibat dalam perhelatan di kawasan tersebut mulai dari nation-states, rezim-rezim internasional, hingga masyarakat adat.

## Masyarakat Adat dan Diskursus Representasi di Lingkar Arktik: Tinjauan Kosmpolitanisme dan Geopolitik Kritis
Pada awalnya Geopolitik adalah kajian yang bersifat preskriptif. Kedudukannya acapkali tidak terpisahkan dari proses statecraft. Analisis yang dikemukakan oleh para pemikir geopolitik Klasik seperti Ratzel, Mackinder, Mahan dan Spykman (dalam Cohen 2015) cenderung mengutilisasikan geopolitik untuk agenda-agenda yang bersifat teritorial,  state-centric, dan high politics. Korelasi kontemporer dalam konteks Lingkar Arktik dapat ditemukan pada orientasi kebijakan negara-negara besar, seperti Russia yang kini memiliterisasi perairan utara-nya  (Doods  2010)  maupun  pertentangan  yang  kini  dikemukakan oleh Amerika Serikat dalam doktrin Mare Liberum atau Common of the Sea yang mendorong terciptanya perairan Arktik yang lebih bebas bagi semua untuk bernavigasi (Brunn & Medby 2014). Pendekatan Geopolitik ini lantas dikritik karena postulasinya yang terlalu state-centric, dangkal dan terlalu geo-determinist, sehingga egoistik karena hanya memproyeksikan geopolitik secara bias terhadap satu sudut asumsi politik dan  budaya  tertentu  semata  (O  Tuathail  1999).  Dalam  konteks  Lingkar Arktik, persepsi masyarakat Adat terhadap lingkungan Arktik lantas tertutupi oleh persepsi-persepsi serta preskripsi praktis dari Geopolitik Sumber Daya yang kini prominen di antara nation-states.
Lantas sebuah paradigma Kritis pun dikenalkan dalam kajian Geopolitik untuk memahami bagaimana aktor-aktor yang selama ini termarjinalkan, seperti masyarakat adat, mempersepsikan lingungannya. Meski tidak memberikan postulasi maupun preskripsi yang benar-benar konkrit layaknya  Geopolitik  Klasik,  Dalby  (2006)  menilai  bahwa  pemikiran  ini secara metodologis membukakan jalan bagi analisis dengan pendekatan yang non-positivis. Geopolitik Kritis menekankan skeptisime terhadap preskripsi one-dimensional dari paradigma Klasik dengan adanya penolakannya terhadap unsur ‘netralitas’ dalam politik. O Tuathail (1999) memberikan sejumlah argumen yang dapat digunakan digunakan dalam analisis kritis yaitu dekonstruksi terhadap unsur-unsur hegemonik  dan  identifikasi  relasi  kuasa  antar  aktor  yang  terjadi  dalam suatu diskursus.
Dengan demikian, sejumlah unsur yang berpengaruh terhadap masyarakat adat pun dapat diidentifikasi. Lebih spesifik, Indigenous Geopolitics, se- bagai turunan dari Geopolitik Kritis, yang digagas oleh Chris Gibson (2016) dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasikan  bagaimana  masyarakat adat mempersepsikan lingkungannya. Pendekatan ini menggarisbawahi masyarakat adat sebagai agen utama dalam perhelatan geopolitik dan bagaimana aktor tersebut memposisikan diri dalam sejumlah diskursus.  Umumnya,  diskursus  berkaitan  dengan  indigenous sovereignty dan self-determinism adat, legasi adat dan hak terhadap
tanah,  serta  pengelolaan  sumber  daya  dan  manajemen  teritorial—yang diatur dalam koridor internasional.

## Aktor Lain di Lingkar Arktik: Masyarakat Adat dan Suku Inuit

## Sekilas Mengenai Masyarakat Adat dan Suku Inuit
Selain  nation-states atau negara-bangsa, masyarakat adat adalah aktor geopolitik lain di Lingkar Artik yang tidak kalah kompleks. Variasi dari masyarakat sendiri cukup beragam dalam koridor kawasan ini. Terdapat sekitar  40  kelompok  etnis  adat  yang  berbeda  dan  tersebar  di  seluruh penjuru  Lingkar  Arktik,  yang  mana  berkontribusi  pada  10%  total populasi yang ada di wilayah tersebut. Di antaranya, terdapat suku Saami yang bermungkim di wilayah Skandinavia dan Rusia Barat Daya; Nenet, Khant Evenk dan Chuchi di Russia; Aleut, Yupik dan pada akhirnya Inuit yang berada di Alaska dan Kanada (Arctic Centre t.t.). Keberadaan mereka dapat dilacak jauh sebelum adanya kontak dengan masyarakat Barat atau Eropa. Masyarakat Inuit sendiri diketahui sebagai keturunan dari  etnis  Thule  yang  menetap  di  daerah  Alaska  semenjak  tahun  1000 sebelum masehi. Kelompok adat yang secara tradisional merupakan komunitas nomadik ini kemudian bermigrasi dan menetap di daerah Artik lain seperti Kanada dan Greenland (Sowa, 2014). Lantas, komunitas ini pun terbagi kembali menjadi berbagai sub-kultur; dengan Iñupiat di Alaska, Inuvialuit di Kanada, dan Kalaallit di Greenland (Arctic Centre t.t.).
Dinamika demografis masyarakat adat Lingkar Artik berjalan beriringan dengan dinamika masyarakat non-adat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Doods dan Nuttall (2019b), gelombang migrasi dan pergerakan penduduk telah membuat komposisi populasi Arktik semakin beragam. Para pekerja asing berdatangan dari berbagai belahan dunia dan kemudian bekerja untuk industri-industri ekstraktif yang berada di wilayah tersebut. Sehingga, secara sekilas dapat dikatakan bahwa secara empiris komunitas Arktik adalah komunitas yang Kosmopolitan. Hal ini semakin diperkuat dengan  kajian  geografis  Laruelle  (2019)  mengenai  kultur  urban kontemporer di Arktik. Masyarakat yang terbentuk kini semakin terdiversifikasi  dan  terintegrasi  secara  multikultural.  Hal  ini  dapat diatribusikan pada semangat urbanisme yang menjadi media bagi branding dan semacam cultural showcase atau unjuk kebudayaan bagi para pendatang, serta masyarakat adat yang menetap di daerah kota/urban. Dengan kata lain, permukiman di Lingkar Arktik kini dapat diibaratkan salad-bowl yang penuh dengan keberagaman
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021

## ‘Situated Knowledge’ dari  Masyarakat Adat Lingkar Arktik dan Suku Inuit
Sebagaimana  yang  disorot  oleh  Brunn  &  Medby  (2014),  persepsi masyarakat adat terhadap Lingkar Arktik sangatlah penting untuk dikaji secara kritis. Hal ini dikarenakan pemukim lokal dan adat memiliki cara mereka sendiri dalam mengkonstruksi pengetahuan, maupun membentuk  ontologi  komunikasi,  bahkan  pandangan  geografis alternatif yang berbeda dengan aktor-aktor lain, khususnya nation-states yang cenderung mendominasi. Persepsi masyarakat adat ini terbentuk dari  interseksi  antar  unsur  filsafat,  budaya,  dan  spiritual  yang  cukup kompleks. Tanah atau teritori dikonsepsikan dalam terminologi adat Inuit yang disebut sebagai nuna: tempat di mana semua yang ‘berada di atas dan di bawah, serta yang ada disekitarnya hidup berdampingan—baik manusia dan mahluk hidup lainnya’ (Doods & Nuttall 2019a). Pemikiran ini  pada  dasarnya  meletakkan  posisi  kehidupan  ‘fisikal’  dan  ‘spiritual’ sebagai dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Semua mahluk hidup, baik manusia, binatang atau satwa, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan mahluk-mahluk ‘non-material’ dianggap sebagai entitas-tentitas yang saling  membaur  di  dunia  ini—atau  dalam  konteks  ini,  dunia  Arktik (Sowa 2014).
Karena itu, para masyarakat adat dapat dikatakan mencitrakan lingkungan mereka sebagai wilayah yang secara spiritual suci. Kepercayaan  Shamanik ini diorientasikan sebagai sistem peringatan agar masyarakat Inuit selalu menjaga dan menghormati lingkungan di  sekitar  mereka  (Doods  &  Nuttall  2019a).  Hal  ini  dikarenakan  para masyarakat adat ini—dalam segi religiusnya—juga bergantung pada alam. Kepercayaan yang ada seperti adanya entitas Sedna, Dewi Kehidupan Laut, berperan lebih dari sekedar tahayul atau aturan agama, melainkan sebagai cara hidup. Dewi tersebut dan entitas-entitas spiritual lainnya dianggap sebagai ‘pemberi rahmat’ dan ‘perestu’ dalam kegiatan perburuan, memancing, atau whaling—yang  mana  telah  menjadi kegiatan tradisional suku Inuit, umumnya yang berada di daerah yang masih  kental  dengan  tradisi  (Doods  &  Nuttall  2019a).  Sehingga,  dapat diketahui  sebagaimana  besarnya  signifikansi  ‘tanah’  bagi  masyarakat adat, baik secara spiritual dan fungsional; aspek yang menjadi dasar bagi pergerakan kontemporer.
Lebih lanjut, persepsi ini pun dimanifestasikan lebih lanjut dalam ranah tata-kelola masyarakat adat. Suku Inuit memiliki cara pandang epistemologis tersendiri terhadap ekologi Arktik dalam tajuk Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) (Brunn & Medbey 2014). Pemikiran ini mengusung berbagai unsur-unsur normatif yang perlu dipenuhi dalam
pemerintahan adat, seperti ‘belajar dari pengalaman; kebaikan dan jasa sebagai sumber dari otoritas; pengambilan kebijakan yang didasari oleh konsensus; menyatu dengan lingkungan sekitar; pengelolaan sumber daya yang diorientasikan untuk kebaikan bersama; serta penghormatan dan toleransi terhadap perbedaan’ (Pelaudeix, 2012). Melalui prinsip-prinsip tersebut, masyarakat Inuit dapat menjaga stabilitas dan tatanan secara relatif dalam komunitas. Namun, Brunn & Medbey (2014) menambahkan bahwa dalam konteks kontemporer, nilai-nilai tersebut tidaklah dipercaya secara kaku. Dengan masuknya pemahaman baru dalam tata-kelola pemerintahan, prinsip ini dapat berjalan beriringan dengan sistem modern—layaknya yang diasersikan oleh negara-bangsa.

## Masalah Representasi dan Keadilan di Bawah Bayang-bayang
Nation-states
Pada kenyataannya prinsip-prinsip adat dan modernitas tidak selalu berjalan beriringan. Suku Inuit dan masyarakat adat lainnya acapkali distigmakan sebagai kelompok yang terpisah dari modernitas. Doods dan Nuttall (2019a) memperingatkan akan pentingnya melepaskan diri dari berbagai stereotip yang berkembang seputar masyarakat adat— mengingat kompleksitas sosiologisnya yang hampir sama dengan komunitas non-adat. Sejarah dan analisis antropologis memang menunjukan bahwa masyarakat adat Lingkar Arktik pada dasarnya memiliki tradisi berburu dan whaling dalam artian yang tradisional (Brunn & Medby 2014). Hal ini pun masih dipraktikkan di daerah rural. Akan  tetapi,  pelabelan  ini  menafikan  variasi,  yang  mana  terdapat  pula masyarakat Adat yang juga terpapar oleh kebudayaan urban ataupun variasi  lain  dari  masyarakat  adat  lainnnya  (Doods  &  Nutall  2019a). Sebagai akibatnya, masyarakat adat pun dipersepsikan sebagai kelompok yang tidak berkembang dan terbelakang, dalam beberapa hal; lantas mendegradasi  signifikansi  dan  presensi  dari  masyarakat  adat,  serta peranannya dalam membentuk dinamika Artik (Pelaudeix 2012).
Permasalahan ini tidak terlepas dari sejarah kolonialisme di Lingkar Arktik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bloom (1993, dalam Brunn & Medby 2014) dan Dittmer, et. al. (2011) dengan terminologi gender, lingkungan Arktik telah dipersepsikan masyarakat Barat dan Eropa bak daerah baru yang belum terpetakan dan masih ‘perawan’. Hal ini menjadi kesempatan tersendiri  bagi  masyarakat  ‘beradab’  untuk  ‘menaklukan’—dalam persepsi  yang  maskulin—dan  ‘melindungi’  wilayah  yang  dikesankan rentan dan lemah tersebut—dalam artian feminin. Lebih lanjut, elaborasi Pelaudeix (2012) mencitrakan secara komprehensif bagaimana sentimen negatif terhadap suku Inuit telah berlangsung semenjak terciptanya ‘kontak’ pertama kali dengan peradaban barat. Hubungan yang terbentuk

## Masyarakat Adat dan Diskursus Representasi di Lingkar Arktik: Tinjauan Kosmpolitanisme dan Geopolitik Kritis
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
dari barter dan perdagangan ini berujung pada monopoli, utamanya di Alaska dan Kanada pada tahun 1890an. Menurut catatan Alfred Hopson (1970  dalam  Pelaudeix  2012),  para  penduduk  kolonial  Amerika melakukan perampasan terhadap tanah-tanah kesukuan Inuit. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Inuit dilucuti dari hampir segala kapabilitas yang dimilikinya, utamanya ekonomi—membuat komunitas ini menjadi dependen—serta  dalam  posisi  yang  periferal—terhadap  perekonomian pemukim Barat di Benua Amerika. Hal yang sama juga dirasakan oleh para penduduk  Inuit  di  Greenland  semenjak  1925,  dibawah  bayang-bayang Norwegia dan Denmark Para ‘pendatang’ ini juga mengeksploitasi sumber daya mineral dan gas alam yang ada di tanah-tanah rampasan tersebut. Tidak hanya itu, bibit-bibit penyakit yang dibawa oleh masyarakat Barat pun juga memiliki implikasi yang tidak kalah pelik terhadap komunitas indigenous tersebut (Pelaudeix 2012).
Pelaudeix  (2012)  dan  Doods  &  Nutall  (2019a)  juga  menggarisbawahi adanya persekusi di era kontemporer, utamanya terhadap komunitas urban Arktik, masyarakat adat acapkali mengalami degradasi kultural akibat masuknya arus modernisme tersebut. Kebudayaan adat yang dinilai tidak beradab dipaksa untuk ditinggalkan dan orang-orang indigenous dipaksa untuk meninggalkan kebudayaan aslinya. Dalam konteks orang- orang Inuit, sejumlah komunitas dan institusi pendidikan di Kanada dan Greenland—dalam hal ini Denmark—sempat melarang penuturan bahasa kesukuan dan ekspresi kultural adat. Mereka dipaksa untuk berasimilasi dengan gaya hidup modern dan kebarat-baratan (Pelaudeix 2012; Plaut 2012; Doods & Nuttall 2019a). Hal ini lantas menjadi ancaman tersendiri bagi eksitensi identitas adat dan kesukuan. Sentimen ini pun semakin terlihat dalam konteks budaya populer. Representasi stereotipikal terhadap masyarakat adat selama ini digaungkan oleh masyarakat Eropa melalui media, seperti perfilman. Doods & Nuttall (2019a) mencontohkan ini dalam film dokumenter yang disutradarai oleh Robert J. Flaherty pada tahun  1922 yang  berjudul  Nanook of the North; sebuah penggambaran artistik masyarakat adat Arktik sebagai komunitas yang ‘eksotis’ dan ‘terasing’.
Karena itu, salah satu isu yang diangat oleh masyarakat adat adalah mengenai  land-rights dan manajemen sumber daya yang masih menjadi permasalahan tersendiri, bahkan di era kontemporer. Menggaungkan kembali mengenai migrasi, keadaan yang dirasakan masyarakat  adat,  atau  Inuit  secara  spesifik,  tidak  selalu  Kosmopolit dalam  pemaknaan  yang  dijelaskan  oleh  Laruelle  (2019).  Gelombang migrasi yang deras pada era kolonial membuat masyarakat adat sempat menjadi  kelompok  minoritas  yang  termarginalkan  (Pelaudeix  2012).
Secara  ironis,  migrasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat—melintasi jalur  nomaden  tradisional—acapkali  dihalangi  dengan  adanya  batas- batas  yang  didirikan  oleh  negara  bangsa  (Plaut,  2012).  Namun,  Brunn dan Medby (2014) memperingatkan bahwa agenda self-determinism ini memiliki  intensitas  yang  berbeda-beda,  mengingat  diversitas  demografi dari masyarakat adat itu sendiri. Terdapat pihak yang hanya meminta hak otonomi yang lebih luas; namun juga terdapat pula yang mewacanakan kemerdekaan utuh. Terlepas dari perbedaan tersebut, orientasi yang dimiliki oleh masyarakat secara umum sama yaitu memiliki kendali tersendiri terhadap ‘Arctic Homelands’ dan bagaimana pengetahuan dan perspesi indigenous dapat diinkorporasikan dalam tata-kelolanya (Doods & Nuttall 2019a).
Permasalahan mengenai tanah dan manajemen sumber daya ini lantas tidak bisa dipisahkan dengan konsiderasi masyarakat adat terhadap lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, persepsi geopolitik masyarakat adat terhadap lingkungan Arktik tidak dapat dilepaskan dari segi spiritualismenya. Selain itu, secara fungsional, ‘tanah’ kesukuan di Arktik telah lama digunakan sebagai lahan perburuan dan pemukiman (Sowa 2014; Doods & Nuttall 2019a). Lantas, permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim menjadi salah satu isu yang hendak ditangkal oleh masyarakat adat. Kendati terdapat sejumlah segmen dari masyarakat adat, utamanya yang terjun dalam dunia modern dan industri, yang diuntungkan dengan perubahan iklim (Brunn &  Medbey  2014),  hal  ini  secara  umum  adalah  persoalan  yang  integral dalam diskursus identitas kesukuan adat Lingkar Arktik (Dittmer, et. al. 2011). Meskipun demikian, posisi masyarakat adat kini juga didudukan dalam posisi antagonis yang sama dengan aktor-aktor komersil, khususnya dalam hal perburuan dan whaling. Masyarakat adat dinilai bertanggungjawab atas eksploitasi anjing laut, beruang kutub, paus, dan satwa-satwa terancam lainnya (Brunn & Medbey 2014; Doods & Nuttall 2019a). Namun, persespsi Eurosentrik dan modern terlalu bias melihat signifikansi  aktivitas-aktivitas  tersebut  bagi  masyarakat  adat.  Orientasi aktivitas cukup minim dibidang komersil, dan lebih kearah aspek fungsional,  atau  kehidupan  sehari-hari,  dan  spiritual  (Doods  &  Nuttall 2019a).

## Perjalanan Aktivisme dan Pergerakan Representasi Suku Inuit
Self-Representation dan Unjuk Jati Diri
Dalam rangka meningkatkan emasipasi terhadap masyarakat adat, sejumlah pergerakan pun dilakukan untuk mengekspresikan identitas
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
di tengah panggung dunia yang selama ini tertutupi oleh dominasi high politics Barat dan nation-states. Langkah-langkah ini dapat disebut juga sebagai self-representation atau representasi diri dalam diskursus kultur dan budaya. Salah satu contoh yang nyata adalah bagaimana Suku Inuit mencoba untuk merubah citra masyarakat adat Arktik di dunia perfilman.  Doods  &  Nuttall  (2019a)  memaparkan  berbagai  karya-karya yang ditulis dan disutradarai oleh sutradara berdarah Inuit. Isuma Productions  membuat  sejumlah  film  yang  melukiskan  bagaimana kehidupan sehari-hari dari masyarat Nunavut; Film dari Alethea Arnaquq-Baril  memberikan  pembelaan  terhadap  budaya  perburuan anjing  laut—yang  mana  selama  ini  dicerca  oleh  komunitas  peduli lingkungan dan satwa—sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Selain  itu,  terdapat  pula  film  yang  mencitrakan  mengenai  kepedulian masyarakat adat terhadap lingkungan, seperti halnya yang disutradarai oleh  seorang  berkesukuan  Greenlandik  Pipaluk  Knudsen-Ostermann, bersama seorang pembuat film asal Belanda, Jan van der Berg (Doods & Nuttall 2019a).
Tidak hanya itu, masyarakat adat juga teremansipasi dengan membangun narasi tersendiri dalam aspek geopolitik secara eksplisit. Sebagaimana yang  dituliskan  oleh  Brunn  dan  Medby  (2014),  masyarakat  adat  Arktik telah secara terang-terangan ‘menantang’ monopoli pengetahuan yang selama ini didominasi oleh peradaban barat dengan melakukan ‘pemetaan mandiri’ terhadap signifikansi sosio-kultural yang ada di dalam komunitas mereka. Dalam hal kartografi, Brunn dan Medby juga menyorot bagaimana mereka ‘mempersepsikan ulang’ lingkungan mereka dengan disusunnya sebuah  atlas  virtual  mengenai  ‘Jalur  Pan-Acrtic’ di dataran utara Kanada—sebuah  pencitraan  terhadap  jalur  perburuan  dan  transportasi tradisional masyarakat adat (Brunn & Medby 2014). Narasi baru ini pun juga dibantu oleh adanya faktor eksternal sebagaimana yang dipaparkan oleh  Laruelle  (2019),  perubahan  pola  kehidupan  urban  di  kota-kota Lingkar Arktik telah menggeser paradigma Eurosentrik yang selama ini mendorong intolernasi. Multikulturalisme yang dibawa secara bersamaan dengan gelombang migrasi dari berbagai penjuru dunia—yang utamanya didorong  oleh  aspek  industri  dan  peluang  ekonomi—telah  memberikan wadah bagi masyarakat adat untuk melakukan representasi diri atau self-representation, didengar, dan mendapat tempat dalam ranah sosial dan kultural (Laruelle 2019); demikian turut mengkikis stigmatisasi yang selama ini terjadi.
Lantas, kedudukan masyarakat adat pun semakin teremansipasi. Masyarakat non-adat pun semakin terbuka dan toleran terhadap masyarakat  adat.  Bahkan,  posisinya  kini  mulai  terintegrasi  dengan
peradaban modern tanpa harus melalui proses asimilasi yang memaksa. Dalam hal profesi dan pekerjaan, Doods & Nuttall (2019a) menyinggung di awal bahwa masyarakat adat kini dapat memiliki pekerjaan layaknya kelompok masyarakat lainnya dan, di saat yang bersamaan, bebas untuk  menunjukan  identitas  kulturalnya.  Dittmer,  et.  al.  (2011) mengkonkritkan ini dengan menunjukan ada inklusi masyarakat adat dalam kesatuan aparatur negara. Ranger Kanada, sebuah kesatuan yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan di areal ‘frontier’ dan perbatasan, memasukan sejumlah orang dari suku Inuit dan Metis dalam gugusan tugasnya. Terlepas dari kritik ala realis yang disampaikan oleh Dittmer, et. al yang menduga inisasi ini sebagai langkah untuk semata-mata memanfaatkan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh anggota Ranger berdarah adat, maupun intensinya yang justru secara implisit  mengafirmasi  identitas  nasional  Kanada  dalam  masyarakat adat  (Dittmer,  et.  al.  2011),  inisasi  ini  menjadi  bukti  akan  inklusivitas masyarakat adat yang semakin terlihat dan didengungkan.
Inuit  Circumpolar  Council,  Arctic  Council,  dan Pergerakan

## Transnasional
Tidak hanya itu, aktivisme politik eksplisit juga menjadi bagian dari strategi pergerakan yang digunakan oleh masyarakat adat Lingkar Arktik. Namun, corak pergerakan yang terjadi di Lingkar Artik cukup berbeda dibandingkan  dengan  apa  yang  terjadi  di  kawasan  lain.  Plaut  (2012) mengatribusikan ini pada kultur demokrasi dan politik partisipatif yang relatif tinggi di Benua Amerika (Kanada) dan Eropa. Hal ini lantas membuat masyarakat adat seperti Inuit dan Saami dapat melakukan aktivisme melalui forum-forum kooperatif governmental, serta mendirikan organisasi-organisasi emansipasi hak-hak masyarakat adat dengan leluasa. Realitas ini cukup kontras dengan keadaan yang terjadi di Amerika Latin dan Amerika Serikat, di mana praktik politik partisipatif relatif lebih rendah; demikian mendorong strategi yang bercorak resistensi  dan  konfrontatif  (Gibson  2016).  Selain  itu,  Plaut  (2012)  dan sejumlah  literatur  lain  (Pelaudeix  2012;  Brunn  &  Medby  2014)  juga menyinggung adanya penerapan prinsip Inuit Qaujimajatuqangit dalam proses aktivisme ini: Mengingat posisinya yang diuntungkan oleh kultur demokrasi yang ada, masyarakat adat lantas menginkorporsikan diri  dengan  model  pemerintahan  Barat;  namun  disertai  dengan penonjolan orientasi kepentingan yang bersifat lokal.
Kesempatan untuk menerapkan prinsip IQ secara utuh muncul pertama, semenjak ‘kolonialisasi’ oleh nation-states suku Inuit mendapatkan hak otonomi khusus di Alaska melalui perjanjian Alaska Native Claims Settlement Act  (ANCSA)  di  tahun  1971  (Pelaudeix  2012);  di  Greenland
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
dalam wacana Home Rule  pada  tahun  1979,  serta  Greenland  dengan Perjanjian Quebec  (1975) dan Inuvialuit (1985) (Doods & Nuttal  2019). Hal  serupa  sayangnya  belum  terjadi  di  masyarakat  Yupik  di  Rusia, sebagaimana negara tersebut dinilai masih meletakan kepentingan nasional  di  atas—alih-alih  berimbang—dengan  kepentingan  adat (Dittmer,  et.  al.  2011).  Tentunya,  penegasan  indigenous sovereignty di wilayah-wilayah tersebut relatif berbeda mengikuti dinamika nation-states yang menaunginya. Namun, ketiganya cenderung berakhir dalam bayang-bayang yang sama.
Menurut Elaborasi Pelaudeix (2012), Suku Inuit Alaska dibawah ANCSA memang mendapatkan klaim yang diinginkan terhadap tanah kesukuan. Namun, klaim ini dapat diibaratkan sebagai kemenangan semu, sebagaimana kepemilikan dan manajemen tanah tersebut dimiliki oleh korporasi yang menjalankan pipa minyak di Alaska—kendati komunitas masyarakat adat dijamin dengan menjadi shareholder. Hal yang sama juga  dirasakan  oleh  Suku  Inuit  di  Kanada—kendati  terdapat  penerapan traditional knowledge  dalam  prosedur  parlemen  Nunavut—yang  hanya mendapat 17% dari tanah kesukuan yang diklaim, dan bahkan tanpa hak royalti terhadap proses produksi komersil yang terjadi di wilayah tersebut. Situasi di Greenland juga menunjukan kontradiksi yang sama antara kepemilikan dan royalti (Pelaudeix 2012).
Semangat untuk mewujudkan agenda self-determination ala masyarakat adat Artik semakin ditunjukan dengan didirikannya Inuit Circumpolar Council (ICC) pada tahun 1980. Kerangka kerja ini menjadi platform bagi meningkatkan peluang bagi Suku Inuit untuk mewujudkan kepentingan- kepentingan adat, khususnya dalam aspek perjuangan bagi kepemilikan tanah dan hak self-governing yang lebih luas, sebagaimana organisasi ini membawahi keempat suku Inuit di Alaska, Kanada, Greenland, dan Russia  dalam  satu  identitas  ‘Inuit’  (Plaut,  2012).  Langkah  ini  secara konkrit dimanifestasikan dengan adanya Inuit Declaration on Artic Sovereignty. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Doods dan Nutall (2019a) deklarasi ini ditujukan untuk mereafirmasi terhadap pengakuan persepsi masyarakat adat Inuit terhadap ‘Arctic Homeland’ beserta haknya dalam menata-kelola wilayah tersebut, utamanya dalam dunia yang sekarang digambarkan sedang melakukan ‘Scramble for Arctic’—maraknya kontestasi politik yang didasari atas perebutan sumber daya. Semua pihak yang  terlibat  dalam  perhelatan  Lingkar  Artik—terlebih  nation-states— diharapkan dapat berinteraksi dengan bijak dan melakukan konsiderasi terhadap upaya preservasinya, khususnya dalam diskursus perubahan iklim.
Adanya  ICC  juga  membantu  Suku  Inuit  untuk  mencapai  bargaining
power yang lebih tinggi di kancah internasional dan transnasional. Salah satunya adalah Arctic Council (AC) sebagai kerangka kerja regional. Pada awalnya,  AC  hanya  menjadi  wadah  yang  digunakan  oleh  nation-states untuk berokoordinasi dan membahas sejumlah isu politik yang berkaitan dengan persengketaan, umumnya perkara landasan kontinen yang cukup kontrovesial (Brunn & Medbey 2014; Dittmer, et. al. 2011). Akan tetapi, seiring  berkembangnya  waktu,  signifikansi  masyarakat  adat  yang  kian vokal  turut  dipertimbangkan—bahkan  dalam  koridor  geopolitik  sumber daya yang cenderung bersifat high politics  sekalipun.  ICC  pun  menjadi salah satu dari enam lembaga masyarakat adat yang diakui sebagai anggota  permanen  dalam  AC  (Doods  &  Nuttall  2019a).  Selain  itu,  di Persatuan  Bangsa-bangsa  (PBB)  juga  turut  menyuarakan  aspirasinya dalam koridor norma UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang menjamin hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri (Pelaudeix 2012) dan dipercaya untuk terlibat dalam forum masyarakat adat  yang  disediakan—bergantian  dengan  Saami Council  (Plaut  2012). Tidak hanya itu, platform ini juga digunakan untuk mempromosikan permasalahan  lingkungan  yang  kini—berkat  semakin  mengglobalnya diskursus Artik—juga menjadi isu global (Doods & Nuttall 2019a).

## Kesimpulan
Lingkar Arktik tidak dapat dipungkiri lagi telah menjadi wilayah yang cukup kompleks dan menjadi cukup prominen di era kontemporer; utamanya jika dikaitkan dengan diskursus sumber daya, energi, dan kemaritiman yang menjadi kontestasi politik di ranah internasional. Mencairnya es di wilayah tersebut menyediakan sebuah peluang baru bagi eksplorasi salah satu cadangan minyak bumi dan gas alam yang mungkin belum terjamah oleh manusia; sehingga juga berujung pada sejumlah sengketa. Tidak hanya itu, fenomena yang disebabkan oleh perubahan iklim ini juga menjadi momentum bagi potensi terbukanya jalur transportasi laut yang secara perhitungan ekonomis dapat memangkas biaya  perkapalan  transkontiental  secara  signifikan.  Namun,  dengan mengutilisasikan landasan normatif Kosmopolitanisme Kritis dan Poskolonial, tulisan ini telah mengupas bahwa paradigma yang berkembang di Lingkar Artik sekarang cenderung terlalu bias pada perhelatan yang state-centric dan high politics  semata—sehingga menghiraukan aspek kesejahteraan dan lingkungan yang selama ini turut terjadi pula di Lingkar Artik. Pendekatan Geopolitik Kritis dan Indigenous yang  diinduksikan  semakin  mengafirmasi  pula  bagaimana  hegemoni nation-states membayang-bayangi aktor yang selama ini termarginalkan,

## Masyarakat Adat dan Diskursus Representasi di Lingkar Arktik: Tinjauan Kosmpolitanisme dan Geopolitik Kritis
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
seperti halnya masyarakat adat yang juga berhak untuk mendapat sorotan yang sama besarnya.
Tulisan ini telah menunjukan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih Suku Inuit, dalam koridor emansipatif dan representatif  di  Lingkar  Arktik.  Bayang-bayang  nation-states yang juga merupakan kepanjangan dari ‘Kolonialisme’ di wilayah tersebut telah merebut hak-hak masyarakat adat terhadap ‘Homeland’ dan identitas kesukuan mereka yang distingtif. Bias yang dimiliki oleh negara bangsa dengan mencitrakan Lingkar Arktik sebagai ‘wilayah tidak terjamah’ pun semakin mendorong semangat untuk mengeksploitasi. Masyarakat adat Arktik juga berhak untuk memiliki kesempatan untuk mempersepsikan lingkungan Arktik dengan kacamata mereka, yang mana dipengaruhi oleh spiritualisme dan tradisi keadaatan, sehingga membentuk suatu ontologi dan epistemologi tata-kelola tersendiri. Dalam mengaspirasikan hal ini, kini, masyarakat adat melakukan berbagai inisasi self- representation melalui budaya populer dan interaksi antar-budaya yang turut diploriferasi oleh gelombang transformasi dan migrasi global. Di sektor politik, masyarakat adat juga turut aktif dalam perhelatan internasional dan transnasional yang juga didukung oleh tren yang ada dalam norma internasional kontemporer. Pada akhirnya, perubahan sikap dan paradigma global yang sekarang menggaungkan inklusivitas, emansipasi, dan secara garis besar, masyarakat yang lebih Kosmopolit ini lambat-laun akan mengantarkan masyarakat adat mencapai pengakuan dan representasi—meskipun dalam lika-liku bayang-bayang nation-states.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Bab dalam Buku
Brennan,  T.,  1997.  At Home in the World: Cosmopolitanism Now. Cambridge: Havard University Press.
Cohen,  S.  B.,  2015.  “Survey  in  Geopolitics”,  dalam  Geopolitics: The Geography of International Relations.  London:  Rowman  & Littlefield.
Doods, K. & Nuttall, M., 2019a. “Arctic Homelands”, dalam The Arctic: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press USA, pp. 72-120.
_________________.  2019b.  “Introduction:  One  Arctic,  Many Arctics”,  dalam  The Arctic: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press USA, pp. 1-25.
Flint, C., 2006. Introduction to Geopolitics. New York: Routledge.
Gibson, C., 2016. “Indigenous Geopolitics”, dalam Merje Kuus, et. al. (eds.) The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics. London: Routledge, pp. 421-438.
Pelaudeix,  C.,  2012.  “Inuit  Governance  in  a  Changing  Environment:  A Scientific  or  Political  Project?”,  dalam  Pelaudeix,  C.,  et.  al.  (eds.) What Holds the Arctic Together?  Paris:  L’Harmattan,  pp.  67-83.
Sowa, F., 2014. “Inuit”, dalam Hund, A. (ed.) Antarctica and the Arctic Circle: A Geographic Encyclopedia of the Earth’s Polar Regions. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, pp. 390–395.

## Artikel Jurnal
Brunn, J. M. & Medby, I.  A., 2014. “Theorising the Thaw: Geopolitics in a Changing Arctic”, Geography Compass, 8(12):915-929.
Dalby, S., 2008. “Imperialism, Domination, Culture: The Continued Rele- vance of Critical Geopolitics”, Geopolitics, 13 (3):413-436.
Delanty,  G.,  2008.  “The  Cosmopolitan  Imagination”,  Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 82/83, 217-230
________. 2014. “Not All is Lost in Translation: World Varieties of Cos- mopolitanism”, Cultural Sociology, 1-18

## Masyarakat Adat dan Diskursus Representasi di Lingkar Arktik: Tinjauan Kosmpolitanisme dan Geopolitik Kritis
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
Depledge,  D.  &  Kennedy-Pipe,  C.,  2018.  “The  Changing  World  of  the Arctic”, Geography (Sheffield), 103:154-161.
Dittmer, J., et. al., 2011. “Have you Heard the One about the Disappearing Ice? Recasting Arctic Geopolitics”, Political Geography, 30: 202-214.
Doods, K., 2010. “Flag Planting and Finger Pointing: The Law of the Sea, the  Arctic  and  the  Political  Geographies  of  the  Outer  Continental Shelf”, Political Geography, 29(2):63-73.
Ebinger, C. K. & Zambetakis, E., 2009. “The Geopolitics of Arctic Melt”, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), 85 (6):1215-1232.
Go, J., 2012. “Fanon’s Postcolonial Cosmopolitanism”, European Journal of Social Theory, 16(2):208-225.
Hommel, D. & Murphy, A. B., 2013. “Rethinking Geopolitics in an Era of Climate Change”, GeoJournal (Dordrecht), 78(3):507-524.
Laruelle, M., 2019. “Postcolonial Polar Cities? New Indigenous and Cos- mopolitan Urbanness in the Arctic”, Acta Borealia, 36(2): 149-165
O Tuathail, G., 1999. “Understanding critical geopolitics: Geopolitics and risk society”, Journal of Strategic Studies, 22 (2-3): 107-124.
Plaut, S., 2012. “’Cooperation is the Story’ – The Best Practices of Transna- tional Indigenous Activism in the North”, The International Journal of Human Rights, 16(1): 193-215.
Uimonen, P., 2020. “Decolonizing cosmopolitanism: An anthropological reading of Immanuel Kant and Kwame Nkrumah on the world as one”, Critique of Anthropology, 40(1), 81–101.

## Laporan dan Publikasi Resmi
Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, 2008. Menlo Park: U.S Geological Survey (USGS).

## Artikel Daring
Arctic  Centre.  t.t.  “Arctic  Indigenous  Peoples”,  [Daring]  Arctic Centre: University of Lapland.  Tersedia  dalam  [ https://www.arcticcentre. org/EN/arcticregion/Arctic-Indigenous-Peoples ]  (diakses  pada  [27 Mei 2020]).