Media Konservasi Vol. XI, No. 3 Desember 2006 :  115 – 123

## ULASAN

## NANGGROE ACEH DARUSSALAM MENUJU PROVINSI HIJAU: PELUANG DAN TANTANGAN
Nanggroe Aceh Darussalam toward Green Province : Opportunity and Obstacle
R ICKY A VENZORA
Studio Rekreasi Alam dan Ekowisata Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

## Diterima 5 September 2006 / Disetujui 10 November 2006

## ABSTRACT
In order to support the new wave of environmental movement in Nanggroe Aceh Darussalam, so called the logging moratorium and green province, a three months qualitative study has been taken. The study has been aimed to find the recent dynamic of some stake holders those potentially play important role to achieve  the  green  vision.  The  result  shows  that  the  capacity  of  human  resources,  and  the  social-dynamic  of  post-conflict  community becoming  a  crucial variabels to drive an efficient and effective green movement mission.
Keywords: Illegal logging, moratorium, green province, Nanggroe Aceh Darussalam, social dynamic.

## PENDAHULUAN
Jika  ada  yang  bertanya  tentang  contoh  sisa  hutan tropika  yang  masih  baik  di  Indonesia,  maka  salah  satu jawabnya  adalah  hutan  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam. Namun  demikian,  jika  ada  yang  bertanya  tentang forest abusement yang  paling  kompleks  di  Indonesia,  maka jawabnya juga adalah hutan di Nanggroe Aceh Darussalam. Selama 30 tahun terakhir, kawasan hutan di Nanggroe Aceh Darussalam  setidaknya  telah  mengalami  tekanan  sangat berat  dari  berbagai  macam  bentuk  perusakan  hutan,  baik dalam bentuk berbagai pelanggaran  ataupun illegal logging yang dilakukan oleh HPH yang pernah beroperasi di NAD, illegal  logging yang  dilakukan  oleh  masyarakat  umum, maupun illegal  logging yang  berlindung  dibalik  kedok konflik  bersenjata.  Tidak  sampai  di  situ,  tekanan  atas kawasan  hutan  di  NAD  juga  diperburuk  oleh conflict  of interest antar  sektor  yang  berkeinginan  mengkonversi kawasan  hutan  menjadi  kawasan  perkebunan,  pertanian maupun peternakan, dan juga oleh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi  pasca  tsunami  yang  terpaksa  memangkas banyak  fase  perencanaan  dan  koordinasi  karena  kondisi emergensi dan keterbatasan waktu serta tenaga.
Ketika  berbagai  tekanan  yang  sangat  berat  selama  30 tahun  itu  ternyata  masih  menyisakan  tegakan  hutan  yang secara  objektif  tergolong  sangat  baik  dan  cukup  luas  -  dan
ketika  berbagai  daerah  lain  di  Indonesia  masih  berdiskusi pada  tahap  kabupaten  konservasi  -    maka  tidaklah  dapat dikatakan  terlalu  ambisius  jika  saat  ini  Pemerintah  Daerah Nanggroe  Aceh  Darussalam  bermotivasi  untuk  menjadikan Nanggroe  Aceh  Darussalam  sebagai  Provinsi  Hijau  (Green Province).  Namun demikian, gagasan yang sangat ideal dan prospektif  tersebut  kiranya  perlu  dicermati  bersama  demi tersusunnya  langkah-langkah  yang  efesien  dan  efektif  serta strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Jika  tidak,  maka  berbagai  kelemahan  dan  kegagalan green movement yang pernah terjadi  secara global  akan kembali terjadi,  sehingga  motivasi  serta  gerakan  yang  ada  hanya akan menjadi political lipstic yang tidak hanya sangat boros akan  biaya,  waktu  dan  tenaga  tapi  juga  sangat  kontra produktif atas proses pembangunan yang sedang berjalan.
Untuk  persoalan  di  atas,  maka  dalam  tulisan  ini  akan diulas  beberapa  dinamika  penting  dari  setiap  elemen  dan stakeholder yang sangat potensial dan harus bahu membahu dalam  mewujudkan  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sebagai Green  Province  pertama  di  Indonesia,  yaitu  masyarakat, institusi  kehutanan,  dan  lembaga  swadaya  kehutanan. Dengan  diketahui  dan  dimengertinya  dinamika  yang  ada, maka diharapkan akan didapat suatu perspektif dan metoda terbaik,  efisien  dan  efektif  untuk  mewujudkan  terciptanya wilayah  NAD  sebagai  suatu green  province. .  Semoga tulisan  ini  dapat  menjadi  bahan  untuk  memperkaya
pemikiran  dan  wawasan  dalam  mewujudkan  Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Propinsi Hijau.

## PELUANG

## Potensi Hutan Nanggroe Aceh Darussalam
Meskipun  hingga  saat  ini  tidak  ada  data  terbaru  yang representatif, valid dan dapat dipercaya untuk menggambarkan  kondisi  hutan  di  NAD  terkini  di  NAD, namun  kiranya  gambaran  tentang  luas  dan  sebaran  hutan seperti  pada Gambar  1 dapat  dipergunakan  untuk membangun  wawasan  tentang  kondisi  hutan  di  NAD.
Sedangkan gambaran luas dari fungsi dan peruntukan hutan yang ada adalah sebagaimana dituangkan pada Tabel 1 . Beberapa  foto  berikut  (Gambar  2,  3,  4  dan  5)  dapat digunakan  sebagai  sumber  inspirasi  dalam  menangkap visualisasi  kekayaan  kawasan  hutan  di  NAD.  Dari  gambar tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  rentang  ekologi  yang terdapat  di  kawasan  hutan  NAD  sangat  lengkap  dan  luas; sangat  kaya  dengan  plasma  nutfah,  dan  potensi  jasa lingkungan.  Sebagian foto-foto yang divisualkan ini adalah merupakan  foto-foto  koleksi  Pusat  Informasi  Konservasi Alam (PIKA) Departemen Kehutanan (2006).
Tabel 1.  Berbagai Fungsi Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam
Status Kawasan Luas (Ha) I.  KAWASAN LINDUNG 2.697.033 A. Hutan Konservasi CA. Pinus Janthoi 16.640 CA. Serbajadi 300 SM. Rawa Singkil 102.370 TAHURA Pocut Meurah Intan 6.220 TN. Gunung Leuser 623.987 TWA. Kapualauan Banyak 15.000 TWA. Lhok Asan (PLG) 112 TB. Lingga Isaq 86.704 B. Hutan Lindung 1.844.500 II.  KAWASAN BUDIDAYA 638.580 A. Hutan Produksi 638.580 B. Hutan Produksi Terbatas 37.300 C. Hutan Produksi Tetap 601.280
Sumber :  Dinas Kehutanan NAD (2006)
Berbagai  kekayaan plasma nutfah dan jasa lingkungan yang  telah  divisualisasikan  tersebut  di  atas  dapat dikatakan sebagai  sisa  dari  berbagai forest  abusements yang  sangat kompleks  selama  30  tahun  di  NAD.  Untuk  memperjelas bukti tentang proses degradasi hutan yang pernah terjadi di NAD, maka pada Gambar 6 ditunjukkan sebaran areal kerja HPH  yang  pernah  beroperasi,  dan Gambar  7. ditunjukkan variasi  modus  perusakan  hutan  yang  masih  terjadi  hingga saat ini.
Modal Sosial ( Social Capital )
Jika  riuh  rendahnya  dinamika  sosial  dan  budaya  yang pernah  terjadi  di  wilayah  Nanggroe  Aceh  Darussalam ditelusuri  secara  obyektif  maka  dapat  disimpulkan  bahwa secara tradisional  masyarakat  NAD telah  mempunyai suatu tatanan  hidup  yang sangat  kuat dan  masih eksis  diakui dan dipanuti  hingga  saat  ini.  Tatan  hidup  tersebut  merupakan modal  yang  penting  untuk  kembali  diberdayakan  dalam membangun sustainable  livelihood di  NAD  pada  masa depan.  Sebagai contoh, pada Tabel 2 dapat dilihat tatanan kemasyarakatan yang mengatur antara sesama manusia dan alam.
Media Konservasi Vol. XI, No. 3 Desember 2006 :  115 – 123
Ekositem terumbu karang, pantai, mangrove, rawa, payau, hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi, dan hutan  pegunungan di NAD(Foto: PIKA, Fauzi
Harun, dan Hasbi BM )
Gambar 1.  Peta Kawasan Hutan Provinsi
Gambar 2.  Rentang Ekosistem Penting di Provinsi Nanggroe
NAD (Dephut, 2003) Aceh Darussalam
Mawas ( Pongo pigmeus), Harimau sumatera ( Panthera tigris sumatraensis) , Rangkong ( Buceros rhinoceros), Gajah Sumatera ( Elephas maximus sumatranus), Badak Sumatera ( Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis ). (Foto : Dokuementasi PIKA)
Gambar 3.  Beberapa Fauna Langka dan Penting di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Dipterocarpaceae, Rafflesia, Kantong Semar,  Bakau.   (Foto : Dokuementasi PIKA, Fauzi Harun)
Gambar 4.  Beberapa Flora Unik dan Penting di Nanggroe Aceh Darussalam

## Atraksi Satwa Liar
(Foto Dokumentasi BKSDA NAD) Panorama Laut Pulau Weh Sabang (Foto : Dokumentas BKSDA NAD) Rafting Di Sungai Alas Aceh Tenggara ( Foto : Dokumentasi PIKA)
Gambar 5.  Beberapa Sumber Daya Wisata Alam di Nanggroe Aceh Darussalam
Gambar 6. Kawasan HPH yang pernah Beroperasi di Nanggroe Aceh Darussalam  (diolah dari Dinas Kehutanan Propinsi NAD).
Pembalakan liar
(Foto Dokumentasi BKSDA NAD)
Perambahan
(Foto : Hasbi BM) Bencana Alam (Foto : Fauzi Harun)
Gambar 7.  Ancaman Terhadap Potensi & Kawasan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam
Media Konservasi Vol. XI, No. 3 Desember 2006 :  115 – 123
Tabel 2.  Tatanan Pimpinan Tradisional Masyarakat NAD Dalam Mengatur Interaksi Sesama Manusia dan Alam
No Ranah Kehidupan Pimpinan Kebijakan Tradisional Pimpinan Teknis 1. Hutan Bintara Uteun : mengatur kebijakan pemanfaatan kawasan hutan yang berada dalam wilayah tradisionalnya Pawang Uteun Pawang Rusa Pawang Harimau Pawang Gajah Pawang Kaye Pawang Enau 2. Laut Panglima Laot : mengatur kebijakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah tradisionalnya Pawang ungkoet 3. Sawah Keujreun Blang : mengatur kenduri blang dan upacara lainnya Panglima Meugoe: mengatur musim tanam serta aba-aba turun ke sawah Waki Lueung: ahli mengatur pembagian air sawah 4. Perkebunan Peutuwa : mengatur kenduri dan upacara lainnya Panglima parang: ahli mengatur musim tanam dan tatanan perkebunan 5. Pasar dan Pusat Kegiatan Ekonomi Haria : Kepala uro peukan dan pemungut retribusi Tandi: ahli timbangan Syahbandar : mengatur transportasi air Syahbanda Keudae: memungut hak kamsie sebagai komisi untuk jaminan keamanan berbagai barang yang diperdagangkan dan disimpan pada wilayahnya
Sumber: Wawancara Langsung dengan  Ayah Panton (budayawan, di Banda Aceh), Bapak Muhammad (Pawang Uteun di Meukeuk, A. Selatan), dan Bapak A. Hamid (Pawang Uteun, di Padang Tiji, Pidie), Juni 2006.
Hal  berikut  yang  juga  sangat  perlu  dipelajari  dan menjadi  perhatian  adalah  bahwa  masyarakat  NAD  sejak dahulu  kala  secara  disiplin  dan  konsisten  menerapkan berbagai  ajaran  Agama  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari. Ajaran Islam bukan hanya diadopsi menjadi sumber hukum bagi  segala  sendi  kehidupan  masyarakatnya  namun  juga dijawantahkan  secara  nyata  dalam  bentuk  tatanan  peng- organisasian  fungsi  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Adanya  pola  tatanan  Geuchik  yang  berpasangan  dengan Imum  Meunasah,  pola  tatanan  Imum  Mukim  (dengan perangkat  Tuha  Peut  dan  Tuha  Lapan)  yang  berpasangan dengan  Raja  Imum,  dan  pola  tantanan  Kadi  Malikul  Adil hingga  Kadi  Ratbul  Jalil  adalah  salah  satu  contoh  nyata
tentang  dijalinnya  fungsi  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif serta  fungsi  pertimbangan  agung  ( wisdom  sources )  secara baik  dan  harmonis  ke  dalam  satu  kesatuan  arah  pem- bangunan  bagi  masyarakatnya  dengan  atmosfir  islamiah sebagai sendi kehidupan utama.
Jika  tatanan  kehidupan  yang  dipaparkan  di  atas ditelaah dengan pertanyaan tentang apa sesungguhnya yang menjadi  orientasi  hidup  masyarakat  Nanggroe  Aceh Darussalam,  maka  secara  filosofis  jawabannya  dapat ditelaah  melalui  pepatah  masyarakat  Aceh  yang  berbunyi Raja  Dunya  Hanjeut  Beuganto,  Raja  Nanggro  Nyang Beutuka  Tuka,  Raja  Jeut  Meuganto,  Nanggroe  Hanjeut
Meutuka 1 .  Pepatah  tersebut  tidak  hanya  menggambarkan tentang  keteguhan  prinsip  masyarakat  Naggroe  Aceh Darussalam  dalam  menerapkan  ajaran  agama  dalam kehidupan  sosial,  namun  sesungguhnya  juga  menggambar- kan  lebarnya  rentang  toleransi  berkehidupan  sosial.  Dalam bahasa  praktis  pepatah  tersebut  dapat  dimaknai jika  pun negeri  harus  berganti  pemimpin,  walaupun  kekuasaan  dan kesejahteraan  harus  dibagi,  maka  Tuhan  tidak  boleh berganti  dan  nama  negeri  tidak  boleh  diubah. Jika dikaitkan dengan sejarah Aceh, maka barangkali tidak salah apabila  dapat  disimpulkan bahwa  masyarakat  Aceh  sangat open  minded ,  ingin  bekerja  sama,  menjunjung  tinggi objektifitas,  realistis  dan  sangat  adaptif  dengan  perubahan zaman asalkan mereka tidak disuruh untuk mempersekutukan  Sang  Maha  Pencipta  dan  tidak  disuruh menghilangkan nama negeri mereka yang menjadi identitas penting bagi anggota masyarakatnya.
Jika  kemajemukan  orientasi  hidup  yang  berkembang ditengah  keseharian  hidup  masyarakat  Nanggroe  Aceh Darussalam  boleh  disederhanakan,  maka  dapat  dikatakan ada  empat  hal  penting  yang  selalu  diharapkan  dan  5  hal penting  yang  selalu  dihindari  oleh  mereka.  Empat  harapan masyarakat  itu  adalah Maleum (berilmu), Kaya (berharta), Meutuwah (berwibawa), dan Meubahgia (berbahagia). Sedangkan 5 hal yang selalu diantisipasi dan dihindari oleh mereka adalah Pang Phoe (tidak memiliki rumah), Ruyang Rayoe (tidak memiliki sandang), Duek troe (tidak memiliki pangan), Saket  Asoe (sakit),  dan Buta  Tuloe (tidak berpendidikan).
Untuk mencapai semua orientasi tersebut di atas, maka ada  beberapa  pandangan  hidup  yang  melekat  dan  menjadi orientasi masyarakat NAD dalam berusaha yaitu : Pang Ule Buet, Ibadah dan Pang Ule Hareukat, Meugo 2 . Pandangan hidup  tersebut  juga  dilengkapi  dengan  pantun  yang berbunyi Taduek Ta Meugo-meugo , Pruet Troe Aneuk Na 3 , dan  pantun  yang  berbunyi Kaya  Meuh  Han  Meusampe, Kaya  Pade  Meusempurna 4 . Berbagai  pandangan  hidup tersebut  juga  terjawantah  dalam  konvensi  bersama  yang berlaku secara tradisional dalam bentuk aturan pemanfaatan sumberdaya  alam  nabati,  yaitu  seperti  yang  terkandung dalam beberapa pantun berikut ini :

## Tajak U Glee Tajak Ceumecah Tacah Beu Luwah Ta Tajok Padee Abeh Padee Tapula Tanaman Keras
1 Tuhan tidak boleh berganti, hanya pimpinan negeri lah yang bertukar- tukar. Meskipun Pimpinan Negeri harus berganti, maka nama negeri tidak boleh ikut diganti. (Diinformasikan oleh Ayah Panton, budyawan di Banda Aceh, 2007).
2 Keutamaan dari suatu pekerjaan adalah Ibadah, sedangkan keutamaan dari usaha adalah Pertanian.
3 Marilah kita bertani agar tidak kelaparan dan agar berketurunan.
4 Kekayaan dalam bentuk emas belumlah berarti apa-apa, jika tidak memiliki pertanian dan padi.

## Bek Tandus Tanoh Laen Tapula 5
Lam Udeep Tameusaree – Lam Meugle Tameubila Lam Lampoh Tameutulongalang – Lam Meublang Tameusyeudara 6
Ie Cong Bak Manggeh Di Meulet Siwah – Ie cong Bak Lawah Umpung Seurangga
Menye Meuheut Nanggroe Bek Lam Sosah – Uteun Nyang Luwah Tapapah Beuna 7
Ta Jak U Gle – Jikap Le Rimueng Ta Jak U Krueng – Jikap Le Buya Tajak U Laot –Jitop Le Paroe 8
Dari  pantun  terakhir  di  atas  sangat  jelas  terlihat  dan terasa  suatu  ajaran  yang  mengingatkan  seluruh  masyakat Aceh  untuk  perlu  mengenali,  mengingat  dan  menghormati karakter,  tuah  dan  hak  hidup  dari  setiap  makhluk  Tuhan. Dalam  keseharian,  arahan  tersebut  dituangkan  dalam beberapa kaidah-kaidah sederhana yang masih dikenali dan dipatuhi  oleh  masyarakat  Nanggroe  Aceh  Darussalam hingga saat ini, yaitu : (1) adanya larangan menebang kayu pada  saat  musim  hujan,  (2)  dalam  berburu  adanya  aturan hasil  buruan  harus  disisakan  dan  ditinggal  di  dalam  hutan, (3)  adanya  larangan  menggunakan  api  dan  asap  dalam mengambil  madu,  dan  (4)  adanya  ritual  kontrak  sosial dalam  menebang  pohon  tualang  yang  akan  dipakai  untuk membuat gendang (rapai), serta (5) adanya larangan berbuat gaduh di dalam goa-goa alam.
Jika  adat  dan  budaya  masyarakat  Nanggore  Aceh Darussalam digali lebih jauh, maka dari Upacara Meuramin (upacara bertamasya yang diperuntukan bagi wanita-wanita yang  sedang  menjalani  kehamilan  sesudah  120  hari 9 )  juga dapat  disimpulkan bahwa adat dan budaya  Nanggroe Aceh Darussalam  telah  mengajarkan  tentang  betapa  pentingnya arti alam pada masyarakatnya bahkan sejak mereka masih di dalam kandungan. Pada Upacara Meuramin kepada seorang wanita  yang  sedang  hamil  diperkenalkan  betapa  indahnya alam dan lingkungan hidup mereka agar hatinya senang dan bahagia  sehingga  diharapkan  dia  mampu  untuk  bersyukur
5 Pergi ke gunung mebersihkan lahan, bersihkan dengan baik dan menanam padi. Sesudah padi tanamlah pohon-pohon,dan agar tanah tak tandus tanam pula tumbuhan lain.
6 Dalam hidup kita bersama, di gunung kita saling membela, dikebun saling tolong menolong, di sawah kita bersaudara.
7 Ibarat burung siwah di atas pohon manggis, ibarat serangga di atas pohon lawah. Jika ingin negeri tidak susah maka hutan yang luas harus dipelihara sebaik-baiknya.
8 Pergi  ke  hutan  akan  bertemu  harimau,  pergi  ke  sungai  akan  bertemu buaya, sedangkan jika pergi ke laut akan bertemu ikan pari
9 Di  dalam  Islam  diajarkan  bahwa  roh  anak  manusia  ditiupkan  oleh ALLAH kedalam rahim ibunya pada saat usia kehamilan 120 hari. Upacara Meuramin ini diceritakan dan dijelaskan oleh Ayah Panton (budayawan di Banda Aceh, 2007).
Media Konservasi Vol. XI, No. 3 Desember 2006 :  115 – 123
kepada  Tuhan  dan  bermohon  agar  anak  yang  sedang  ia kandung  tersebut  dapat  tumbuh  sehat  dan  sempurna  serta berguna  bagi  agama,  keluarga  dan  lingkungan  dimana  ia dilahirkan  nanti.  Dari  informasi  ini  dapat  pula  disimpulkan bahwa aneuk  negri di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sangat menghargai  dan  berkepentingan  atas  nilai-nilai  estetika lingkungan.
Memperhatikan  berbagai  informasi  tentang social capital tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa masyarakat  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sejak  dahulu  kala telah  secara  detail  mengindentifikasi  keterkaitan  manusia dengan  alam,  serta  menentukan rule  of  the  game ,  ancaman dan  dampak  pada  setiap  keterkaitan.  Hal  ini  merupakan kekuatan  dan  peluang  yang  sangat  potensial  untuk melaksanakan  paradigma community  based  forestry development -  yang  secara  internasional  mencuat  selama satu dekade belakangan  ini  -  dalam  mengelaborasi visi dan misi  serta  implementasi  pembangunan  kehutanan  di  NAD ke masa depan.
Ibarat  tak  ada  gading  yang  tak  retak,  maka  berbagai nilai luhur yang telah dipaparkan di atas dewasa ini kiranya juga  perlu  diberdayakan  dan  didudukan  secara  tepat,  baik dan  benar  dalam  keseharian  hidup  bermasyarakat.  Dalam konteks  kehutanan,  bisa  disebutkan  bahwa  saat  ini  hampir tidak  ada  seorangpun Bentara  Uteun yang  masih  hidup. Dari  100 Pawang  Uteun yang  telah  sempat  diidentifikasi selama  tahun  2006  tidak  satupun  yang  mengatakan  bahwa diusia  mereka  yang  telah  lanjut  saat  ini  mereka  telah menemukan  anggota  masyarakat  lainnya  yang  tertarik  dan dianggap  cukup  mampu  untuk  meneruskan  tongkat  estafet jabatan  sosial  tersebut.  Hal  ini  membuat  tatanan  sosial Pawang  Uteun dan  kaidah-kaidah  yang  diembannya terancam punah.
Dalam konteks yang lebih luas, juga perlu diwaspadai bahwa  dewasa  ini  ada  dinamika  sosial  yang  dapat menyebabkan dangkal dan pudarnya berbagai nilai filosofis yang  terkandung  dalam  berbagai  tatanan  tradisional  yang telah  dipaparkan  di  atas.    Beberapa  indikator  yang  mudah dikenali di tengah  masyarakat saat ini adalah : (1) semakin tidak  proporsionalnya  dinamika the  franky  minority yang berpola  lebih  suka  berantipati  daripada  berempati,  (2) semakin  tidak  proporsionalnya  orientasi  kompetisi yang berujung  pada  semakin  sulit  terjadinya  kerja  sama  dan timbulnya  kompetisi  negatif,  dan  (3)  semakin  sempitnya rentang  preferensi  bekerja.  Meskipun  semua  indikator ersebut  masih  dalam  rentang  normalitas  dinamika masyarakat  yang  tergolong  pasca  konflik  dan  pasca bencana,  namun  penting  untuk  disadari  bersama  bahwa dinamika  tersebut  haruslah  dijaga  agar  tidak  terlanjur menjadi  perilaku  baru  yang  kontra  produktif  di  tengah masyarakat.

## TANTANGAN
Berbicara  tentang  dinamika  institusi  dan  lembaga swadaya  kehutanan  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  maka setidaknya  ada  3  aspek  penting  yang  patut  untuk diperbincangkan, yaitu : (1) Kualitas Sumberdaya Manusia, (2)  Efisiensi  dan  Efektifitas  Program,  dan  (3)  Networking. Tiga aspek tersebut sangat penting mempengaruhi performa institusi dan lembaga swadaya kehutanan di NAD.
Kualitas Sumberdaya Manusia .
Untuk memper-bincangkan kualitas sumberdaya manusia  pada  institusi  kehutanan  di  NAD  maka  perlu kiranya  untuk  mengetahui  bahwa  selama  10  tahun  terakhir ini  setidaknya  telah  terjadi  dua  kali  perubahan  sistem organisasi  kepemerintahan  di  bidang  kehutanan,  yaitu  :  (1) hilangnya sistem organisasi KANWIL KEHUTANAN, dan (2)    mergerisasi  dinas-dinas  teknis  pasca  otonomi  daerah. Sedangkan kualitas SDM pada lembaga swadaya kehutanan lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika the negative effect of common senses .
Hilangnya  sistem  organisasi  KANWIL  Kehutanan pada awal tahun 2001 telah membawa  hijrahnya hampir 90 %  tenaga  kehutanan  yang  pernah  bertahun-tahun  berkiprah di  wilayah  NAD.  Hal  ini  tidak  hanya  menyebabkan berkurangnya  SDM  Kehutanan  dari  segi  kuantitas,  namun juga  dalam  segi  kualitas,  yaitu  sejalan  dengan  ikut pindahnya  berbagai  pengetahuan  dan  pengalaman  berharga pada  SDM  yang  eksodus  tersebut,  dan  terputusnya  proses tour  on  duty .  Dalam  ilmu  management  SDM, tour  on  duty sampai  saat  ini  masih  diyakini  sebagai  salah  satu  cara terbaik  untuk  meningkatkan  kemampuan  SDM  dan  cara terbaik untuk menstimulasi terciptanya capability refreshment and enhancement .
Mergerisasi  dinas-dinas  teknis  pada  pasca  otonomi daerah  telah  membuat  sektor  kehutanan  pada  beberapa kabupaten  digabungkan  dengan  sektor  lain,  seperti    Dinas Kehutanan dan Perkebunan  di Aceh Selatan, Bireun, Aceh Utara,  Pidi,  Langsa,  dan  Dinas  Kehutanan  Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan di Sabang. Meskipun proses  mergerisasi  ini  dapat  dimengerti  sebagai  usaha efisiensi  yang  dilakukan  PEMKAB  atas  keterbatasan anggaran,  namun  tentu  juga  mudah  dimengerti  bahwa  hal ini  telah  membuat  hilangnya  fungsi  kontrol  atas conflict  of interest antara sektor kehutanan dan sektor perkebunan. Dinamika the negative effect  of common senses yang terjadi  pada  banyak  sistem  lembaga  swadaya  kehutanan (dan  lingkungan)  yang  berkiprah  di  NAD  diduga  kuat terjadi  karena  adanya in  group  feeling yang  sangat berlebihan.  Meskipun in  group feeling  tersebut  dapat dimengerti  sebagai  hal  yang  wajar  pada  populasi  yang sedang mengalami konflik (sebelum perdamaian Helsinky), namun  hal  ini  nampaknya  telah  terlanjur  menjadi  karakter
dan trade  mark yang  negatif  serta  kontra  produktif  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Selain  menyebabkan  terjadinya kompetisi  yang  sangat  ketat  dalam  hal  mendapatkan  dana bagi  kegiatan  mereka,  juga  sangat  jelas  terlihat  bahwa banyak  lembaga  swadaya  kehutanan  di  NAD  yang  gagal menemukan  relung  kegiatan  yang  mumpuni  untuk mendukung eksistensi mereka.
Meskipun  dewasa  ini  ada  beberapa  lembaga  swadaya kehutanan  yang  sedang  berlimpah  rejeki  dan  kegiatan  dari berbagai  sumber  donor,  namun  secara  umum  kondisi lembaga  swadaya  kehutanan  (dan  lingkungan)  di  wilayah NAD secara objektif harus dikatakan ibarat hidup segan tapi matipun  tak  mau.  Selain  itu,  perlu  juga  dicermati  bahwa turn over factor sumberdaya manusia pada banyak lembaga swadaya  kehutanan  adalah  sangat  tinggi.  Meskipun  hal  ini bisa  dimengerti  sebagai  akibat  adanya  orientasi earning money pada SDM dalam beraktifitas pada berbagai lembaga swadaya  kehutanan,  namun  perlu  disadai  bahwa turn  over factor yang  tinggi  pasti  akan  berujung  pada  rendahnya kualitas pengalaman dan pembelajaran dalam bekerja.

## Efisiensi dan Efektifitas Program.
Jika  semua  stake  holder  mau  terbuka  untuk mengevaluasi  diri,  maka  barangkali  akan  sama-sama sepakat  bahwa  efisiensi  dan  efektifitas  program  berbagai institusi  dan  lembaga  swadaya  kehutanan  di  NAD  selama ini  tergolong  sangat  rendah.  Salah  satu  penyebab  utama yang  patut  dimengerti  adalah budgeting ,  baik  dalam  arti kecukupan dana maupun dalam arti pengalokasian dana. Dalam  konteks  kecukupan  dana,  maka  sudah  menjadi rahasia  umum  bahwa  rasio  ketersediaan  dana  dengan kebutuhan  dana  bagi  berbagai  program  kehutanan  adalah sangat rendah. Jika pada skala kabupaten hal ini diperburuk oleh  kepentingan  sektoral,  maka  pada  dana-dana  yang bersumber  dari  Pemerintah  Pusat    hal  ini  diperburuk  oleh kepentingan  wilayah,  yang  akhirnya  selalu  berujung  pada pola  lobi  dan  berbagi  kue.  Meskipun  dalam  5  tahun belakangan  ini  sistem  anggaran  kehutanan  dari  Pemerintah Pusat  semakin  diperbaiki,  namun  dinamika  realisasi anggaran  dan  sistem  administrasi  keuangan  yang  ada  saat ini  nampaknya  masih  belum  memenuhi  karakter  program- program  dalam  bidang  kehutanan.  Sebagai  contoh, keterlambatan  realisasi  anggaran  menjadi  salah  satu penyebab timbulnya diskontinyu kegiatan yang berpengaruh sangat signifikan terhadap keberhasilan tanaman. Dan, yang lebih mendasar adalah bahwa pengalokasian anggaran yang ada  saat  ini  ternyata  hanya  cukup  untuk  pembangunan tanaman  secara    konvensional  (yang  di  lapangan  hanya menimbulkan  motivasi cash  for  work ),  sedangkan kebutuhan  sesungguhnya  adalah  setidaknya  pembangunan tanaman secara semi intensif.
Dalam konteks lembaga swadaya kehutanan, rendahnya  efisiensi  dan  efektifitas  program  diduga  kuat
diakibatkan oleh rasio pengalokasian dana antara management  cost dan field  input yang  sangat  tidak berimbang.  Jika  sejarah  lembaga  swadaya  kehutanan  di NAD  ditelusuri  bersama,  maka  akan  sama-sama  diketahui bahwa  sesungguhnya  sejak  20  tahun  silam  telah  sangat banyak  dana  yang  mengalir  untuk  berbagai  program kehutanan  di  wilayah  NAD  melalui  berbagai  lembaga swadaya  kehutanan.  Namun  demikian,  jika  saat  ini dipertanyakan  apa  yang  menjadi memorial  output dari semua  itu,  maka  sangat  kuat  diduga  akan  sulit  ditemukan. Pada  banyak  kasus,  ditemukan  bahwa  rasio management cost dan field input sangat spektakuler,  yaitu 30 % : 70 % (bahkan pada beberapa kasus pasca tsunami pernah ditemui rasio 15 % : 85 %), sehingga tidak heran jika efisiensi dan efektifitas program menjadi sangat rendah.
Hal  berikutnya  yang  juga  perlu  dicermati  bersama adalah  bahwa  pola  tahapan  pelaksanaana  program  yang dipilih  oleh  lembaga  swadaya  kehutanan  ternyata  adalah umumnya sangat teoritis dan inefisien. Hal ini terjadi karena pemahaman yang dangkal terhadap paradigma participatory development (atau segala derivasi terminologi  yang terkait dengan paradigma ini, seperti community based development, bottom up development) . Meskipun paradigma ini  mensyaratkan  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam melaksanakan  pembangunan,  namun  kiranya  perlu  disadari bahwa  jika  pola  pelaksanaannya  gagal  dirancang  secara efisien  dan  efektif  maka  yang  akan  terjadi  adalah  :  (1) keletihan  berproses  yang  berujung  pada  sikap  apriori,  (2) inefisiensi  biaya  dan  waktu,  dan  bahkan  (3)  akan berkembang  dan  berubahnya  situasi  permasalahan  secara total  sehingga  seluruh  proses  harus  kembali  diulang  dari awal.    Keterbukaan  dan  kejujuran  akan  kelemahan  ini adalah  merupakan  salah  satu  kunci  perbaikan  yang diperlukan  untuk  meningkatkan  kinerja  lembaga  swadaya kehutanan.  Barangkali  baik  untuk  disadari  bahwa kemampuan  untuk  merancang  pola  pelaksanaan  yang efisien  dan  efektif  (tanpa  harus  meninggalkan  esensi partisipasi )  adalah  merupakan  tanggungjawab  moral  dan tanggung  jawab  profesionalisme  setiap  SDM  yang  terlibat dalam program.

## Networking.
Salah satu hal yang menarik untuk didiskusikan dalam aspek networking adalah  gagalnya  pola  kemitraan  (baik yang  bersifat  intra  institusi  ataupun  interinstitusi),  dan kontra  produktifnya  pola  oposisi  yang  sering  diambil  oleh banyak  lembaga  swadaya  kehutanan.  Dalam  konteks intrainstitusi,  banyak  indikasi  yang  menunjukkan  bahwa pola kemitraan menjadi gagal karena tersendat atau bahkan putusnya  rantai  komunikasi  antara  yang  senior  dan  yang yunior,  sehingga  proses  pembelajaran  bagi  kematangan suksesi  profesionalisme  menjadi  hilang.  Dalam  konteks interinstitusi, kendala bahasa (baik dalam arti bahasa teknis,
Media Konservasi Vol. XI, No. 3 Desember 2006 :  115 – 123
bahasa  diplomasi,  maupun  dalam  arti  bahasa  asing)  adalah masalah serius yang sering terjadi dan sering berujung pada placebo-networking ,  yaitu  kerjasama  yang  bersifat lip- service dimana  esensi  energi  mutualisme  yang  seharusnya mereka  dapatkan  tidak  tercipta  sehingga  pencapaian  tujuan bersama menjadi tidak seimbang.
Pada  dasarnya  pola  oposisi  yang  ditujukan  untuk menciptakan  fungsi  kontrol  dan  fungsi  tekanan  dalam konstelasi  politik  sumberdaya  alam  adalah  hal  yang  dapat dimengerti  dan  umum  digunakan.  Namun,  perlu  kiranya untuk  diingat  secara  bersama  bahwa  jika  penggunaan  pola ini  tidak  dilengkapi  dengan  kecukupan  dan  kevalidan  data, dan tidak dilengkapi dengan opsi solusi yang reliabel, maka berbagai  komunikasi  oposisional  yang  dilakukan  hanya akan  berujung  pada noisy ,  iritasi  dan  konflik  yang  sangat kontra  produktif.  Lebih  jauh,    perlu  juga  untuk  disadari bahwa  pola  oposisi  mestinya  adalah  tidak  boleh  pernah bersifat  merugikan  kepentingan  umum  dan  kepentingan berbangsa serta bernegara.

## KESIMPULAN
Untuk menunjukkan NAD menjadi provinsi hijau yang maju  dan  sejahtera  maka  diperlukan  kerja  keras  dalam memperkuat  dan  membudayakan  potensi  alam  dan  modal sosial yang dimiliki masyarakat Aceh. Selain itu juga perlu meningkatkan  kapasitas  SDM,  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  program  pembangunan  serta  memperluas networking.
Dalam kerangka upaya keras tersebut, sangat tepat jika ajaran  moral  dan  etik  yang  terkandung  didalam  Al-Qur’an Surah  An-Nahl  (16)  ayat  78  dapat  dijadikan  pegangan  dan dorongan.  Bunyi ayat tersebut adalah :
” Dan ALLAH  mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam  keadaan  tidak  mengetahui  sesuatupun,  dan DIA  memberi  kamu  pendengaran,  pengelihatan  dan hati agar kamu bersyukur (Al-Qur’an 16:78)”.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Kehutanan Provinsi NAD. 2006. Statistik Kehutanan
Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.