Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
1
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi
ISSN : 2622-2310 JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Volume 4 Issue 1 (2021) : 1 - 10 Diterima 26/01/2021
Disetujui 27/03/2021
ANALISIS  KEBERLANJUTAN  KELAYAKAN  RUMAH  POTONG  HEWAN  KOTA  JAMBI (STUDI KASUS: KAJIAN TEKNIS DAN LINGKUNGAN)
Fianti Fauzan 1) , Hutwan Syarifuddin 2) dan Syafril Hadi 2)
1) Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Jambi, Indonesia; e-mail : fauzanfianti@gmail.com
2) Dosen Jurusan Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi

## ABSTRACT
The need for meat consumption as a protein source is increasing along with the increasing awareness and population in  Indonesia.  Jambi  City  is  one  of  the  most  populous  areas  in  Jambi  Province  and  has  a  high  demand  for  meat consumption. Slaughterhouse (RPH) is one of the efforts of the Regional Government to meet the needs of meat in the city. This study discusses the feasibility of RPH Jambi City. The method used in this research is the interpretative structural modelling (ISM) method; the results of the study inform that the feasibility of slaughterhouses in Jambi City from the technical and environmental aspects is good enough. The RPH of Jambi City has fulfilled the important requirements  for  the  establishment  of  slaughterhouses,  such  as  the  availability  of  clean  water,  cutting  tools, cleanliness, electricity, staff, veterinarians, and  administrative matters the waste produced by the RPH is still above environmental quality so that processing is required. The ISM method analysis result shows that all elements are in quadrant 3, namely linkage. Linkage is a quadrant that shows equally strong between variable driver power (DP) and dependence (D). That is, variable DP and variable D must be both increased, without any more important priorities to be resolved.
Key words: RPH feasibility, ISM method, Jambi City RPH, ISM elements

## PENDAHULUAN
Jumlah  penduduk  di  Kota  Jambi  sampai  dengan  tahun  2019  terdata  sebanyak  604.378  jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Alam Barajo sebanyak 101.350 jiwa, sedangkan jumlah  penduduk  yang  paling  kecil  ada  di  Kecamatan  Danau  Teluk  sebesar  12.160  jiwa  (Badan  Pusat Statistik Kota Jambi, 2019). Adapun pada tahun 2018 tercatat penduduk di Kota Jambi sebesar 598.103 jiwa.  Dengan  demikian,  ada  6.275  jiwa  tercatat  meningkat  dari  tahun  sebelumnya.  Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Jambi dibarengi dengan peningkatan konsumsi daging masyarakat di Kota Jambi. Konsumsi daging di Kota Jambi tahun 2018 sebanyak 543.184 Kg, yang berasal dari produksi daging sapi  sebanyak  344.097  Kg  atau  setara  dengan  0,909  kg/kap/th.  Bila  dibandingkan  dengan  standar konsumsi  rata-rata  per  kapita  nasional  untuk  daging  sapi  yaitu  sebesar  0,38  kg/kap/th  (Ariani  & Purwantini, 2005), konsumsi rata-rata daging sapi di Kota Jambi tergolong tinggi.
Menghadapi  tantangan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  daging,  pemerintah  perlu  menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih banyak  mengikutsertakan  peran  aktif  masyarakat.  Mulai  tahun  2017,  Pemerintah  menetapkan  Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting) (Suranjaya et al., 2019). Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak dipastikan dikawinkan, baik melalui
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
2
inseminasi  buatan  maupun  kawin  alam.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian dilakukan Perubahan atas UU No 18/2009 menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 dinyatakan dalam Pasal 18 bahwa: (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan  bibit,  ternak  ruminansia  betina  produktif  diseleksi  untuk  pemuliaan,  sedangkan  ternak ruminansia  betina  tidak  produktif  disingkirkan  untuk  dijadikan  ternak  potong;  (2)  Penentuan  ternak ruminansia  betina  yang  produktif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Dokter  Hewan berwenang; (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada  unit  pelaksana  teknis  di  daerah  untuk  keperluan  penangkaran  dan  penyediaan  bibit  ternak ruminansia  di  daerah  tersebut  untuk  keperluan  pengembangbiakkan  dan penyediaan bibit ternak ruminansia  betina  di  daerah  tersebut;  (4)  Setiap  orang  dilarang  menyembelih  ternak  ruminansia  kecil betina produktif atau ternak ruminansia betina produktif; (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  dikecualikan  dalam  hal  penelitian,  pemuliaan,  pengendalian  dan  penanggulangan  penyakit  hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat dan/atau pengakhiran penderitaan hewan; (6) Setiap orang harus  menjaga  populasi  anakan  ternak  ruminansia  kecil  dan  anakan  ternak  ruminansia  besar;  dan  (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1), penjaringan ternak  ruminansia  betina  produktif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  populasi  anakan  ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri (Damayanti, 2010).
Analisis  kelayakan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dijalankan  untuk  menentukan  layak  atau tidaknya  kegiatan  atau  usaha  dijalankan  (Yulianto,  2012).  Analisis  kelayakan  rumah  potong  hewan dilakukan  untuk  mengetahui  layak  atau  tidaknya  kegiatan  atau  usaha  di  RPH  dari  aspek  teknis  dan lingkungan  yang  menjadi  syarat  dan  standar  yang  telah  ditentukan  dalam  menjalankan  kegiatannya. Kegiatan RPH layak dilanjutkan apabila kedua aspek tersebut dijalankan dengan baik. Sebaliknya apabila aspek tersebut belum dijalankan dengan baik maka perlu adanya perbaikan dan strategis pengelolaan, baik  dari  segi  sarana,  prasarana  ataupun  manajemen  yang  harus  diperbaiki  sehingga  RPH  yang  ada memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh kementerian pertanian.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  di  uji  dengan  mengumpulkan  data  lapangan  yang  diperlukan  untuk mengetahui proses produksi dan sistem manajemen yang diterapkan di RPH Kota Jambi. Pengumpulan data lapangan dapat pula digunakan untuk melihat kemungkinan dan memberikan masukan  langkah- langkah perbaikan atau rekomendasi bagi RPH sehingga dapat memenuhi kriteria sebagai RPH dengan Standar Nasional Indonesia. Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, dengan mempersiapkan alat dan bahan pertanyaan terstruktur dan wawancara, tahap pengumpulan data lapangan dengan cara melakukan survei ke lokasi dan wawancara terstruktur, pengolahan  data  dengan  mengelola  data  yang  didapat  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan kuantitatif deskriptif dan analisis ISM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Jambi berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan tiga  hal  utama,  yaitu  (1)  untuk  memotong  hewan  secara  benar  sesuai  dengan  persyaratan kesehatan  masyarakat,  kesehatan  hewan,  dan  syariah  agama.  Agar  tujuan  RPH  tersebut terpenuhi,  ada  beberapa  aspek  teknis  RPH  Kota  Jambi  yang  harus  dipenuhi  sesuai  dengan
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
3
Peraturan  Mentri  Pertanian  No.13/Permentan/Ot.140/1/2010.  Hingga  tahun  2020  RPH  Kota Jambi  telah  melaksanakan  pemotongan  hewan  ternak  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditentukan  oleh  Kementrian  Pertanian.  Peralatan  yang  digunakan  juga  sudah  sesuai  dengan aturan yang berlaku seperti persyaratan lokasi, sarana pendukung, tata letak, peralatan, aspek lingkungan dan aspek teknis. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Jambi terletak di Jalan Kapten Pattimura Km. 10 kenali Besar, Kota Jambi. Lokasi tersebut berada di pinggir jalan besar. Luas tanah  di  kawasan  RPH  Kota  Jambi  berkisar  3,5  hektare.  RPH  Kota  Jambi  terletak  dalam  satu kawasan  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kota  Jambi.  Namun  masing-masing  dinas memiliki  satu  kantor  administrasi  yang  khusus.  Lokasi  RPH  Kota  Jambi  sudah  tepat  karena terdapat banyak pepohonan dan rumput yang baik untuk kehidupan hewan ternak.
Lokasi  RPH  Kota  Jambi  berdampingan  dengan  kehidupan  mayarakat  di  sekitarnya. Masyarakat  tersebut  banyak  yang  berprofesi  sebagai  wirausaha.  Hal  itu  tampak  dari  gambar berikut yang menunjukkan banyaknya toko-toko yang menjual berbagai keperluan masyarakat, seperti toko baju, sepatu, makanan, dan keperluan rumah tangga. Banyaknya bisnis masyarakat di sekitar RPH menunjukkan bahwa limbah RPH dapat dapat saja mencemari lingkungan yang padat  penduduk,  seperti  bisnis  masyarakat  tersebut.  Terdapat  beberapa  persyaratan  yang berhasil dipenuhi oleh RPH Kota Jambi  sesuai dengan Pasal 6 bagian Kedua terkait persyaratan lokasi RPH. RPH Kota Jambi tidak berada diwilayah yang rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan  kontaminan  lainnya.  Selain  itu  RPH  Kota  Jambi  juga  tidak  menimbulkan  gangguan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan protes masyarakat yang berada di sekitar wilayah RPH  Kota  Jambi.  RPH  Kota  Jambi  memiliki  akses  air  bersih  yang  memadai  serta  melakukan desinfeksi  dalam  proses  pemotongan  hewan.  RPH  Kota  Jambi  juga  tidak  berada  di  wilayah industri logam dan kimia dan wilayahnya berbeda dengan lokasi kompleks RPH babi. Berdasarkan syarat dari pemerintah, lokasi RPH harus terletak lebih rendah dari pemukiman. Syarat itu telah terpenuhi di RPH Kota Jambi. Tempang pemotongan hewan terletak jauh dari jalan utama dengan keadaan  jalan  yang  menurun.  Tujuan  dari  lokasi  yang  lebih  rendah  tersebut  adalah  untuk menghindari polusi terhadap tempat tinggal masyarakat
Aspek Lingkungan
Analisis kelayakan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Jambi berdasarkan aspek lingkungan berlandaskan pada SK Mentan No. 555/KTPS.240/9/1999 tentang syarat RPH dan usaha potong hewan. Kegiatan RPH yang meliputi penyembelihan, pembersihan lantai, kandang penampungan dan isi perut akan menghasilkan limbah. Beberapa limbah yang dihasilkan dari kegiatan potong hewan di RPH Kota Jambi adalah darah, kotoran, sisa pakan, sisa rumen dan lemak serta daging yang tercampur bersama air cucian. Limbah yang dihasilkan dari RPH merupakan kategori limbah organic  yang  berpotensi  mencemari  lingkungan.  Pengelolaan  limbah  di  RPH  Kota  Jambi diklasifikasikan menjadi dua, diantaranya adalah limbah cair dan padat. Limbah cair RPH Kota Jambi dihasilkan dari air yang digunakan pada saat pemotongan, pembersihan lantai pada tempat pemotongan hewan,  air pembersihan kandang penampungan, pembersihan kandang isolasi, air sisa pembersihan isi perut serta air sisa perendaman. Parameter pencemar dari produksi limbah cair RPH Kota Jambi adalah pH, BOD, COD, TSS, minyak, lemak dan NH3-N. Hasil laboratorium parameter  limbah  cair  RPH  Kota  Jambi  kemudian  dibandingkan  dengan  standar  bakumutu lingkungan  untuk  kegiatan  potong  hewan  (PermenLH  No.  2  Tahun  2006).  Hasil  uji  parameter pencemar limbah cair RPH Kota Jambi dapat dilihat pada table berikut:
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi
Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
4
Tabel 1. Hasil Uji Parameter Limbah RPH Kota Jambi (Data didapat dari penelitian ini) Parameter Metode Analisis Limbah RPH (mg/L) Baku mutu (mg/L) BOD SNI 6989.72:2009 11.280 100 COD SNI 6989.2:2009 17.110 200 pH SNI 06-6989.22-2004 7,9 6-9 TSS SNI 06-6989.31-2005 2.300 100 Minyak & Lemak SNI 6989.71:2009 168 15
Pengukuran  parameter  limbah  RPH  Kota  Jambi  disesuaikan  dengan  standar  yang digunakan di Indonesia. Berdasarkan keenam parameter pencemar untuk usaha potong hewan atau RPH, limbah cair yang dihasilan oleh RPH Kota Jambi memiliki kadar BOD yang berada diatas standar  baku  mutu  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  RPH  Kota  Jambi  harus  memperbaiki  sistem pengelolaan limbah agar sesuai standar. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2006, kandungan BOD limbah RPH Kota Jambi berada diatas baku mutu, hal ini akan menyebabkan  pencemaran  apabila  tidak  dilakukan  pengelolaan  pada  limbah  cair  RPH.  BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan zat organic yang terlarut atau tersuspensi di air. Tingginya kadar BOD yang dihasilkan akan menyebabkan pencemaran air permukaan apabila tidak dilakukan pengolahan, dampak yang ditimbulkan adalah bau yang tidak sedap dan tingginya bakteri yang tidak diinginkan pada air limbah. Selain BOD, berdasarkan hasil analisis laboratorium, kandungan COD juga berada diatas ambang batas baku mutu lingkungan. COD  adalah  jumlah  oksigen  yang  diperlukan  untuk  mengurai  seluruh  bahan  organik  yang terkandung  dalam  air  (Atima,  2015).  Tingginya  kadar  BOD  pada  limbah  cair  RPH  Kota  Jambi dimungkinkan berasal dari limbah protein, darah, lemak, sisa rumen dan berbagai limbah hasil pemotongan  hewan  di  RPH,  sementara  kadar  COD  yang  tinggi  berasal  dari  sabun-sabunan (deterjen) yang digunakan pada saat proses pembersihan lantai, kandang dan seluruh area RPH.
Nilai TSS yang dihasilkan oleh limbah cair RPH mencapai 470 mg/L dengan batas standar baku mutu lingkungan 100 mg/L. TSS adalah padatan tersustensi yang tidak larut dan tidak dapat mengendap secara langsung, berat partikel TSS lebih rendah dari sedimen, TSS limbah cair RPH Kota Jambi berasal dari limbah cari RPH Kota Jambi kemungkinan berasal dari lumpur dan tanah pada saat air mengalir pada drainase, bakteri dan jamur. Nilai TSS yang tinggi dapat menyebabkan dampak negative bagi lingkungan apabila dilepas ke badan sungai atau badan air, namun pada prakteknya, limbah cair RPH tidak dilepaskan ke badan sungai/badan air (Duff & Barto, 1997; Loganath & Mazumder, 2018). Berdasarkan hasil analisis kandungan TSS, diperlukan penyaringan (filtrasi) untuk menurunkan kadar TSS pada limbah cair RPH Kota Jambi. Kandungan minyak dan lemak  limbah  cair  RPH  juga  berada  diatas  kadar  ambang  batas  bakumutu  lingkungan. Permasalahan tingginya kadar parameter pencemar pada limbah cair RPH menjadi permasalahan hampir  diseluruh  RPH  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  RPH  di  Kota  Pontianak  yang mengandung COD hingga 748 mg/L (Supriyatin et al., 2015) namun belum dilakukan pengolahan seperti  menggunakan  filtrasi,  adsorpsi  dan  metode  lainnya.  Tingginya  kandungan  lemak  dan
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
5
minyak  pada  RPH  Kota  Jambi  dapat  menyebabkan  pencemaran  lingkungan,  terlebih  dampak terhadap  munculnya  sludge  pada  area  drainase  dan  pemipaan  yang  dilalui  oleh  air  limbah sehingga  berpotensi  menyebabkan  terhalangnya  aliran  air  limbah,  selain  itu  keadaan  ini  juga akan meningkatkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan. Nilai minyak dan lemak yang tinggi juga disebabkan oleh cara pengolahan yang kurang tepat dalam mengelola minyak pada saat mengelola atau membersihkan bagian rumen dari hewan ternak (Aini et al., 2017).
Limbah padat adalah salah satu limbah yang dihasilkan dari RPH Kota Jambi. Limbah padat yang dihasilkan berupa sisa pakan, isi rumen, feses dan lemak dengan volume perhari antara 1,5 m3  sampai  dengan  2,5  m3.  Pengelolaan  limbah  padat  RPH  Kota  Jambi  dilakukan  dengan menempatkan  limbah  pada  tanki  penampungan  sementara  (TPS),  lokasi  tank  tidak  jauh  dari lokasi  pemotongan  hewan  (ruminansia,  babi  dan  unggas).  Selain  itu,  masyarakat  sekitar  juga turut memanfaatkan limbah padat yang dihasilkan RPH Kota Jambi (sisa pakan, isi rumen dan feses) untuk dijadikan kompos, hal ini juga menjadi salah satu simbiosis mutualisme antara RPH Kota Jambi dengan masyarakat sekitar, selain itu kegiatan ini juga turut menurunkan volume limbah padat yang akan dikelola oleh RPH. Sampai saat ini, pengelolaan limbah padat RPH dengan menggunakan  tank  cukup  effisien  dan  tidak  menghasilkan  bau,  namun  kedepan  sangat diperlukan adanya pengolahan limbah padat maupun cair untuk meningkatkan nilai guna barang tersebut.  Hasil  pengujian  laboratorium  menginformasikan  bahwa  seluruh  parameter  limbah berada diatas bakumutu lingkungan kecuali pH. Hal ini mengindikasikan bahwa RPH Kota Jambi memerlukan  teknologi  pengelolaan  limbah  yang  dapat  menurunkan  parameter  pencemar. Teknologi  yang  diperlukan  harusnya  aplikatif,  berbiaya  rendah,  aman,  mudah  digunakan  dan berkelanjutan.  Berbagai  metode  telah  dilaporkan  sebagai  upaya  menurunkan  parameter pencemar dari limbah yang dihasilkan oleh RPH. Teknologi sederhana yang ramah lingkungan dan berbaiaya rendah adalah adsorpsi, metode ini terbukti efektif dalam menurunkan berbagai parameter pencemar di air tercemar, namun metode ini sangat jarang digunakan di RPH. Metode ini  direkomendasikan  karena  proses  pembuatan  material  yang  relaltif  mudah  dan  tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Metode ini terbukti mampu menurunkan BOD dan COD serta mengadsorpsi lemak pada air tercemar . Metode ini masih belum dipromosikan sehingga tidak begitu sering digunakan di instansi pemerintahan.

## Analisis ISM
Penentuan elemen kunci dilakukan dengan menggunakan metode identifikasi observasi dan  wawancara/  Lebih  jauh,  elemen  dan  sub  elemen  pada  analisis  ISM.  Elemen  sector masyarakat yang terpengaruh dalam program pengelolaan RPH Kota Jambi terdiri dari 11 sub- elemen menggunakan Teknik ISM melalui penilaian V, A, X, dan O akan menghasilkan matriks rechability, struktur model hirarki, dan klasifikasi sub-elemen yaitu :
1) Pengelola RPH
2) Masyarakat setempat 3) Tukang potong hewan 4) Pemilik ternak 5) Pemerintah 6) Pengembang/investor 7) Petugas penyuluh peternakan
8) Pedagang daging
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
6

## 9) Pedagang
Hasil analisis terhadap 9 sub elemen program tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sub elemen kunci pada elemen satu adalah pengembang/investor, petugas penyuluh peternakan dan pedagang daging. Hasil analisis menunjukka bahwa tiap sub elemen berada pada sector III yang  berarti  linkage  (strong  driver-strongly  dependent),  peubah  pada  sektor  ini  harus  dikaji secara  hati-hati  karena  interaksinya  dapat  memberikan  dampak  dan  umpan  balik  terhadap sistem. Elemen 1 dapat dilihat pada gambar dibawah.
Gambar 1. Hubungan Driven Power (DP) dan Dependence (D) pada elemen Pertama Berdasarkan matrix reachability, ditentutakn level partisi dan matrix conical. Gambar 1 menginformasikan bahwa semua sub elemen masuk kedalam sector III, hal ini menginformasikan bahwa variable driver yang kuat dan sangat dependen. Variable ini harus dipelajari lebih hati- hati,  variable  linkage  diketahui  tidak  stabil  sehingga  setiap  tindakan  pada  variable  ini  akan berdampak pada variable lainnya dan memiliki dampak umpan balik terhadap variable itu sendiri untuk memperkuat atau mendukung dorongan awal. Dikarenakan semua sub- elemen masuk kedalam sector III sehingga tidak ditemukan adanya elemen kunci yang menjadi prioritas, semua sub elemen harus diprioritaskan secara bersama  dan sama pentingnya,
Gambar 2. Diagram struktur hierarki elemen pertama
Elemen kebutuhan terlaksana program pengelolaan RPH terdiri atas 9 subelemen melalui penilaian  V,  A,  X,  dan  O  akan  menghasilkan  matriks  rechability,  struktur  model  hirarki,  dan klasifikasi sub- elemen.
1.  Infrastruktur
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
7
2.  Sarana dan prasarana produksi 3.  SDM yang terampil dan teknologi potong hewan
4.  Ketersediaan hewan ternak
5.  Manajemen RPH
6.  Permodalan RPH
7.  Keberadaan Lembaga penyuluh peternakan
8.  Pemasaran yang baik
9.  Kerjasama lintas sektoral
Hasil  analisis  menunjukka  bahwa  tiap  sub  elemen  berada  pada  sector  III  yang  berarti linkage (strong driver-strongly dependent), peubah pada sektor ini harus dikaji secara hati-hati karena  interaksinya  dapat  memberikan  dampak  dan  umpan  balik  terhadap  sistem.  Pengait (Linkage)  terdiri  dari  sub  elemen  yang  mempunyai  nilai  driver  power  (DP)  ≥  0,5  X  dan  nilai dependence (D) ≥ 0,5 X. X adalah jumlah sub elemen pada setiap elemen. Sub elemen yang masuk pada kuadran III ini perlu dikaji secara hati-hati, karena setiap tindakan pada satu sub elemen akan berpengaruh pada sub elemen lain yang berada pada kuadran II dan IV.
Gambar 3. Hubungan Driven Power (DP) dan Dependence (D) pada elem kedua Hasil analisis menunjukkan hasil yang sama dengan elemen pertama, semua sub elemen masuk kedalam sector III, hal ini menginformasikan bahwa semua sub elemen sama pentingnya dan akan sangat saling memengaruhi satu sama lain. Berdasarkan hasil analisis dengan metode ISM,  diketahui  bahwa  infrastruktur,  sarana  dan  prasarana  produksi,  SDM  yang  terampil, ketersediaan hewan ternak, manajemen RPH, permodalan RPH, keberadaan Lembaga penyuluh peternakan, pemasaran yang baik dan kerjasama lintas sectoral sama pentingnya. Hasil analisis menginformasikan bahwa tidak ada sub-elemen yang menjadi elemen kunci dan membutuhkan prioritas khusus sehingga semua sub elemen sama pentingnya.
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi
Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
8
Gambar 4. Diagram struktur hierarki elemen kedua Elemen ketiga adalah kendala utama dalam pengelolaan RPH. Hasil analisis elemen ini menginformasikan  bahwa  elemen  ketiga  memiliki  jenis  linkage  (stong  driver-strongly dependent). Hasil analisis menunjukkan semua sub- elemen berada pada sector III.
Gambar 5. Hubungan Driven Power (DP) dan Dependence (D) pada elemen kedua. Hasil  penelitian  menginformasikan  bahwa  keterbatasan  infrastruktur,  modal  usaha, rendahnya  kualitas  SDM,  produktivitas  yang  rendah,  tidak  terbina  kemitraan  yang menguntungkan semua pihak, keterbatasan sarana dan prasarana, tanggung jawab pemerintah yang masih rendah, kerjasama lintas sectoral yang rendah dan akses pemasaran yang rendah merupakan masalah yang akan dan saling mempengaruhi satu salam lain, Hasil penelitian ini juga menginformasikan bahwa tidak ada sub elemen kunci (utama) yang harus diselesaikan terlebih dahulu, hasil uji ISM menginformasikan bahwa semua sub elemen sama pentingnya dan harus deselesaikan secaa bersama-sama
Gambar 6. Diagram struktur hierarki elemen ketiga Elemen  Lembaga  yang  terlibat  pada  pengelolaan  RPH  dibagi  menjadi  delapan  elemen diantaranya:
1.  Pemerintah pusat 2.  Pemerintah Provinsi
1,2,3,4,5,6,7,8,9
-
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
9
3.  Pemerintah Kota 4.  Dinas/instansi terkait
5.  Perbankan
6.  Lembaga Swadaya Msayarakat (LSM)
7.  Perguruan Tinggi
8.  Perusahaan Peternakan
Hasil analisis menunjukkan tidak adanya elemen kunci pada elemen keempat dikarenakan hamper seluruh sub elemen berada pada sector III dan hanya satu elemen yang masuk kedalam sector IV (perguruan tinggi). Alasannya yaitu dengan lembaga lain yang terlibat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan kerjasama antara RPH Kota Jambi dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jambi, selain itu dari seluruh perguruan tinggi yang ada hanya satu perguruan tinggi yang memiliki program studi atau Fakultas peternakan.
Gambar 7. Hubungan DP dan D pada Elemen ke-empat Gambar diatas menginformasikan bahwa hampir seluruh sub elemen memiliki kepentingan yang sama. Pemerintah pusat, provinsi, kota, dinas, perbankan dan perusahaan peternakan memiliki kepentingan yang sama dan  saling memiliki keterkaitan serta akan mempengaruhi satu sama lain dan bahkan akan mempengaruhi perguruan tinggi yang berada pada sector IV. Diagram model struktur  hirarki  sub  elemen  Lembaga  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  RPH  Kota  Jambi  dapat dilihat pada gambar dibawah.
……………………………………..Level 2
……………………………………..Level 1
Gambar 8. Diagram hierarki elemen ke-empat.
ELEME

## N 4
D R I V 5, 7 5, 6 6, 6 6, 5  7, 5 P O R W 7, 4 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Citation: Fianti Fauzan, Hutwan Syarifuddin, Syafril Hadi. (2021). Analisis Keberlanjutan Kelayakan Rumah Potong Hewan Kota Jambi (Studi Kasus: Kajian Teknis Dan Lingkungan). Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(1); 1-10 Doi : 10.22437/jpb.v4i1.11786
10
Subelemen  pada  level  di  atas  memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap  level  bawah. Kesimpulannya,  level  1  (pemerintah  pusat),  2  (pemerintah  provinsi),  3  (pemerintah  kota),  4 (instansi  terkait),  5  (perbankan),  6  (LSM),  dan  8  (perusahaan  peternakan)  memiliki  pengaruh besar daripada level 7(universitas).

## KESIMPULAN
Kelayakan Rumah Potong Hewan di Kota Jambi dari aspek teknis dan lingkungan dapat dikatakan cukup baik dengan beberapa catatan seperti wilayah (keberadaan RPH) dan pengolahan limbah. RPH Kota Jambi sudah memenuhi syarat-syarat penting didirikannya rumah potong hewan, seperti syarat ketersediaan air bersih, alat potong, kebersihan, listrik, pegawai, dokter hewan, dan hal-hal administratif. Namun, ada beberapa unsur kelayakan yang belum terpenuhi. Pertama, lokasi RPH Kota Jambi belum memenuhi kelayakan dari aspek lokasi bebas penduduk. Berdasarkan syaratnya, sebuah RPH tidak boleh berlokasi di kawasan padat penduduk. Lokasi RPH Jambi ini menjadi catatan bagi pihak terkait.  Kedua, limbah yang dihasilkan oleh RPH masih berada di atas baku mutu lingkungan sehingga diperlukan adanya pengolahan. Strategi pengelolaan RPH Kota Jambi dilakukan dengan menggunakan metode ISM. Hasil analisis metode ISM menunjukkan bahwa semua elemen berada pada kuadran 3, yaitu linkage. Linkage adalah kuadran yang menunjukkan sama kuatnya antara variable driver power (DP) dan dependence (D). Artinya, variable DP dan variable D harus sama-sama ditingkatkan, tanpa adanya prioritas yang lebih penting untuk diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, A., Sriasih, M., & Kisworo, D. (2017). Studi Pendahuluan Cemaran Air Limbah Rumah Potong Hewan di Kota Mataram. Jurnal Ilmu Lingkungan, 15(1), 42. https://doi.org/10.14710/jil.15.1.42-48
Ariani, M., & Purwantini, T. B. (2005). Analisis Konsumsi Pangan Rumah Tangga Pasca Krisis Ekonomi di Propinsi Jawa Barat. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, 70, 1–16. https://doi.org/10.1117/12.672750 Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2019). Kota Jambi Dalam Angka.
Damayanti.  (2010).  Persandingan  UU  Nomor  18  Tahun  2000  Dengan  UU  Nomor  24  Tahun  2009  Tentang Pendahuluan Metode Penulisan Hasil Dan Pembahasan. Jurnal Ilmiah Esai, 4(3), 1–13.
Duff, M. O., & Barto, A. G. (1997). Local bandit approximation for optimal learning problems. Advances in Neural Information Processing Systems, 81, 1019–1025.
Loganath,  R.,  &  Mazumder,  D.  (2018).  Performance  study  on  organic  carbon,  total  nitrogen,  suspended  solids removal and biogas production in hybrid UASB reactor treating real slaughterhouse wastewater. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(2), 3474–3484. https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.05.031
Supriyatin,  Johnny,  &  Mulyani,  M.  E.  (2015).  DAMPAK  LIMBAH  CAIR  RUMAH  POTONG  HEWAN  SAPI  TERHADAP KUALITAS AIR DRAINASE DI NIPAH KUNING KOTA PONTIANAK. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 1, 1–10.
Suranjaya, I. G., Sarini, N. P., Anton, A., & Wiyana, A. (2019). IDENTIFIKASI PENAMPILAN REPRODUKSI SAPI BALI ( Bos sondaicus  )  BETINA  SEBAGAI  AKSEPTOR  INSEMINASI  BUATAN  UNTUK  MENUNJANG  PROGRAM  UPSUS SIWAB  DI  KABUPATEN  BADUNG  DAN  TABANAN  ARTIFICIAL  INSEMINATION  ACCEPTORS  IN  ORDER  TO SUPPORT. Makalah Ilmiah Pertanian, 22(2), 74–79.
Yulianto, A. (2012). Studi Kelayakan Lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota Bontang: Analisis Pengelolaan Air Limbah RPH Eksisting Gunung Telihan sebagai Bagian Dasar Perbaikan Pengelolaan Lingkungan RPH. Jurnal Sains &Teknologi Lingkungan, 4(2), 137–147. https://doi.org/10.20885/jstl.vol4.iss2.art7