## KERJASAMA PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH
( Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah )

## Apipudin
Fakultas. Ekonomi Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina, Depok 16424, Jawa Barat apipudin@staff.gunadarma.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengungkap  secara  analisis  Pembiayaan  Akad  Mudharabah pada  sistem  ekonomi  syariah.  Kajian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  yang  digunakan  yuridis  historis.  Teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  studi  pustaka  berupa  buku,  jurnal,  dan  hasil karya  ilmiah  lainnya.  baik  yang  ada  hubungan  langsung  dngan  bahasan  mapun  tidak langsung.  Dari  penelitian  ini  diketemukan  bahwa  pembiayaan  akad  mudharabah mutlilateral didasarkan pada fatwa MUI dan Dewan Syariah Nasional dengan argumen yang  dibangun  atas  dasar  analogi  (al-Qias)  penggadaian  (al-Rahn).  Fatwa    Dewan Syariah  Nasional  bersilang  pendapat  dengan  ilmuwan  klasik  yang  tidak  menetapkan pembiayaan akad mudharabah, baik bilateral maupun multilateral.
Kata kunci : musyarakah, mudharabah, Mudharabah musyarakah
ISLAMIC ECONOMY SYSTEM JOINT
( An Analysis of Mudharabah Contract Finance)

## Abstract
The  study  aims  at  observing  analitically  of  Mudharabah  Contract  Finance  on  islamic economy  system.  The  study  uses  descriptive  qualitative  analysis  with  historic-juridical approach.  The  data  collecting  technique  in  the  study  is  based  on  literature  such  as book, journal, and other scientific works which is  either related or unrelated with the study. The result of analysis ndicates that multilateral mudharabah contract finance is based  on  MUI  and  National  Islamic  Law  Committee  instruction  with  mortgage  (al- Rahn)  analogy  (al-Qias)-based  argument.  The  National  Islamic  Law  Committee instruction is cross with the classical scientists who does not determine the mudharabah contract finance for either bilateral or multilateral.
Keywords : Musyarakah, Mudharabah, Mudharabah musyarakah

## PENDAHULUAN
Kerjasama  dalam  ekonomi  syariah diistilahkan  dengan mudharabah dan musyarakah. Pada  kerjasama  model mudharabah investor  dan  pengelola bekerjasama. Pemilik modal hanya investasi  modal  kepada  pengelola  dan tidak  ikut  serta  mengelola.  Sementara pengelola  ( mudharib ),  hanya  bermodal- kan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati.  Wewenang  bagi  investor  bisa menentukan  dalam  penggunaan  modal tersebut.  Sungguhpun  itu  bukan  keharu- san,  tetapi  sebelum  memulai  kerjasama harus  dimulai  dengan  akad.  Baik  dalam akad tersebut mengikat atau tidak. Hal ini tentu  berbeda  dengan musyarakah, pada model musyarakah dua  pemilik  modal atau  lebih  selain  mengeluarkan  modal juga  ikut  serta  dalam  mengelola.  Baik model mudharabah maupun musyarakah keduanya memiliki kelebihan dan
kekurangan,  dan  itu  sebuah  resiko  yang harus dihadapi.
Secara  psikologis  pada musyarakah dalam  menghadapi  resiko  kerugian  tidak begitu bermasalah, karena semua pemilik modal  ikut  terlibat  mengelola,  sehingga ketika  dihadapkan  pada  resiko  kerugian semua  pihak  bisa  menyadari.  Adapun pada  model mudharabah pemilik  modal yang  tidak  ikut  serta  dalam  mengelola harus  juga  menanggung  resiko  kerugian. Bahkan  ketika  bisnisnya  pun  hancur pengelola  tidak  perlu  mengganti  modal yang telah diamanahkan kepada pengelola ( mudharib ). Secara psikologis pada kondisi  seperti  ini,  pemilik  modal  tidak mudah  menerima,  dan  tentu  akan  lahir negatif  thinking kepada mudharib. Jika demikian,  maka  akan  melahirkan  per- pecahan dan putus silaturahim , bukankah sistem  ekonomi  syariah  dibangun  di  atas semangat silaturahim. Untuk  itu  pada sistem  ekonomi  syariah  model mudha- rabah untuk  menjadi mudharib dibutuh-
kan  orang  yang  amanah,  agar  terhindar berbagai penyimpangan.
Orang  yang  amanah  pada  kondisi sekarang sulit ditemukan, sehingga kerjasama model mudharabah sulit diwujudkan  dalam  kehidupan  keseharian, karena  model  kerjasama  seperti  ini investor harus menanggung resiko kerugian.  Hal  ini  juga  yang  menjadi alasan  sistem  ekonomi  konvensional,  di mana mudharib harus  menyiapkan  jami- nan.  Tujuannya,  ketika  terjadi  penyim- pangan  dikemudian  hari  jaminan  itulah yang  menjadi  pegangan shahibul  mal (ketua  Tim  Studi  Jaminan:2011) . Jika demikian  maka  sistem  ekonomi  syariah model mudharabah tidak  ada  bedanya dengan  sistem  konvensional.  Hal  senada diungkapkan  oleh  konsultan  ekonomi syariah (http://www.ekonomisyariah.
org), komentarnya mudharib harus memberikan  barang  jaminan  kepada shahibul  mal. Pemberian  barang  jaminan kepada shahibul  mal atas  adopsi  dari hukum pengadadaian ( al-Rahn ). Tambah- nya hal ini secara eksplisit sudah dibahas dalam  UU  No  10  1998.  Kewajiban jaminan  juga  terdapat  pada  fatwa  Dewan
Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-
MUI/IV/2000.  Namun  penytaan  ini  tidak sejalan  dengan  komentar  Umar  Faruq (jurnal).  Menurutnya,  sistem  ekonomi syariah model mudharabah dibangun atas saling  percaya  antara mudharib dan shahibul  mal, karenanya shahibul  mal tidak  diperkenankan  meminta  barang jaminan  dari mudharib. Hal  senada dengan  komentar  Imam  Syafi’i  yang dikutif  oleh  Umar  Faruq,  menurutnya, jika shahibul  mal meminta  jaminan kepada mudharib, dan menyatakan syarat kontrak,  maka mudharabah mereka dianggap  tidak  sah.  Komentar  ini  juga sejalan dengan komentar yang diutarakan oleh R.A Evita Isretno Israhardi,
komentaranya, bahwa pembiayaan
mudharabah sepenuhnya ditanggung oleh
shahibul  mal, bahkan  ketika  menemukan
kerugian  ditanggung  sepenuhnya  oleh shahibul mal, kecuali kerugiannya disebabkan  faktor  kesengajaan  mhudarib. Tambah  Evita  hal  ini  sudah  dirumuskan dalam  pasal  19  ayat  1  huruf  c  Undang- undang tahun 2008.
Perdebatan  sistem  ekonomi  syariah model mudharabah ,  khususnya mudha- rabah multilateral  tentang  jaminan  dari mudharib sampai saat ini belum menemukan  titik  temu  yang  jelas.  Jika dalam  akad mudharabah diharuskan jaminan dari mudharib , maka pada sistem ekonomi  syariah  khususnya mudharabah tidak  ada  bedanya  dengan  konvensional. Sebaliknya  jika  dalam  akad mudharabah didasarkan  pada  prinsip  kepercayaan, sudah  barang  tentu  model mudharabah hanya  berlaku  pada  tingkat  menengah  ke atas.  Para  pengelola  modal  yang  sudah punya  kredibelitas  dalam  mengelola keuangan akan mendapatkan angin segar. Keputusan  pembiayaan  akad mudha- rabah ,  dipengaruhi  oleh  sumber  daya manusia  dalam  memahami  ekonomi syriah.  Pelaku-pelaku  ekonomi  syriah pada  umumnya  berlatar  belakang  eko- nomi  konvensional,  sehingga  produk- produk  syariah  terlihat  produk  konven- sional yang disyariahkan (Achmad
Baraba).
Perdebatan  jaminan  dari mudharib
kepada shahibul mal pada model mudharabah sangat  menarik  dikaji  lebih jauh  agar  mendapatkan  satu  kepastian hukum, dan argumen yang dibangun oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam menetapkan  pembiayaan  akad  mudha- rabah.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  metode deskriptif  analisis.  Sebuah  Metode  yang digunakan  untuk  menganalisis,  meng- gambarkan  dan  meringkas  berbagai  kon- disi,  dan  situasi  dari  berbagai  data  yang dikumpulkan  dari  hasil  pengamatan
mengenai  masalah  yang  diteliti  pada  saat penelitian  berlangsung.  Masalah  dalam penelitian  ini pembiayaan  akad mudha- rabah yang  telah  difatwakan  Dewan
Syariah Nasional (DSN) bersilang pendapat  dengan  fatwa  ulama  Hukum (fiqih  klasik)  dan  ulama  Timur  Tengah lainnya. Pada Fiqh klasik seperti Fathu al- Qarib,  Fathu  al-Mu’in  tidak  diketemukan pembiyayaan  akad mudharabah, karena dalam prinsip ekonomi syariah berlandas- kan kredibelitas (amanah).
Penelitian  ini  menggunakan  pende- katan  yuridis  historis,  yaitu  suatu  metode pendekatan  yang menekankan pada teori- teori  hukum  dan  aturan-aturan  hukum yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  diteliti,  atau  suatu  pendekatan  yang yang  meneliti  dari  sisi  yuridisnya.  Segi yuridis  dalam  penelitian  ini  ditinjau  dari hukum  akad  (Perikatan  Islam)  dan pendapat-pendapat fuqaha (yurisprodensi
Islam) tentang pembiayaan akad mudharabah  sebagai  data-data  skunder. Adapun  pendekatan  secara  historis,  yaitu pendekatan  yang  bertujuan  memperoleh pengetahuan secara historis tentang pembiayaan  akad mudharabah, sehingga dapat  diketahu  secara  objektif  argumen yang  dibangun  oleh  Dewan  syariah Indonesia  (DSN)  di  Majelis  Ulama Indonesia  tentang  pembiayaan  akad mudharabah sebagai data primer.
Data-data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  antara  lain  Fatwa-fatwa DSN-MUI,  Ulama  Timur  tengah,  ulama klasik,  dan  jurnal  yang  ada  kaitannya langsung  dengan  pembahasan  pembia- yaan akad mudharabah .
Pada  penelitian  ini  lebih  meng- analisis  pada  pembiayaan  akad mudha- rabah yang  telah  ditetapkan  (istinbat) Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Dewan Syariah  Nasional.  Ketetapan  tersebut akan ditinjau lebih jauh, baik landandasan yang  dijadikan  rujukan  dalam  ketetapan hukum, maupun argumen yang dibangun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerjasama Pada Sistem Ekonom Syariah Kerjasama  pada  sistem  ekonomi syariah secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu mudharabah ,  dan musyarakah . Mudha- rabah produk  ekonomi  syariah  di  mana shahibul  mal (investor)  hanya  menyerah- kan  modal  kepada  pengelola  modal ( mudharib )  untuk  dikelola.  Jadi  kerja- sama  pada  model mudharabah investor tidak  ikut  serta  mengelola,  pengelolalaan modal sepenuhnya dilakukan oleh mudharib .  Konsekwensi  dari  model mudharabah investor  dan mudharib me- nanggung  kerugian  bersama  dan  mene- rima  laba  bersama.  Kerjasama  pada  mo- del mudharabah dilihat  dari  jenisnya dapat  dikelompokan  menjadi mudha- rabah muthlak dan mudharabah muqayad (Taufiqul Hulam:2010). Perbedaan antara mudharabah muthlak dan mudharabah muqayad terletak  pada  kebebasan  penge- lola. Pada mudharabah muthlak pengelola bebas menggunakan modal untuk diguna- kan  pada  bidang  usaha  apapun  tampa batasan.  Sementara mudharabah  muqa- yad pengelola dalam menggunakan modal harus  mengikuti  jenis-jenis  usaha  yang telah ditentukan oleh pemilik modal.
Kerjasama  model mudharabah jika dilihat  dari  kuantitasnya  dapat  dikelom- pokan menjadi mudharabah bilateral , dan mudharabah bertingkat (multilateral) (R.A  Evita  Isretno  Israhardi:2014).  Pada model mudharabah bilateral  bersifat personal,  misalnya  A  dan  B.  A  sebagai shahibul  mal dan  B  sebagai mudharib. Pada  model  seperti  ini  tidak  banyak menemukan  kendala  dalam  penilaian pengelola,  yang  penting  A  percaya  dan rela  modalnya  dikelola  oleh  B.  Untuk  itu pembiayaan  akad mudharabah pada model  seperti  ini  tidak  diperlukan.  Ada- pun mudharabah bertingkat  (bilateral) atau  disebut mudharabah musyarakah
terdiri  dari  tiga  tingkat,  tingkat  perama shahibul  mal tingkata  kedua  sebagai mudharib antara,  dan  tingkat  ketiga mudharib akhir.  Pada  kerjasama  model mudharabah bertingkat  akan  banyak menemukan  kendala  dalam  akad,  karena akan  kesulitan  dalam  penilaian  kredi- belitas mudharib. Untuk  itu  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  dan  Majelis Ulama  Indonesia  menetapkan  sebuah keputusan,  bahwa  dalam mudharabah bertingkat  harus  ada  pembiayaan  akad. Hal  ini  dilakukan  agar  dapat  menjaga keamanan  modal  yang  diamanahkan shahibul mal ke mudharib antara.
Terlepasa  dari  model-model mudha- rabah di  atas,  yang  jelas  mudharabah berasal  dari  bahasa  arab  yang  dalam artian  kebahasaan  ( lughah ) mudharabah berasal  dari kata adhraba, yudhribu yang artinya memukul (Mahmud Yunus:1999), dari  kata  tersebut  dapat  diistilahkan menjadi  beraktifitas,  berjalan,  karena orang  yang  beraktifitas,  berjalan  pada dasarnya  memukul  bumi  (Muhammad Quraish  Shihab:2000).  Sementara  dalam fiqih klasik mudharabah diartikan dengan bagi  hasil  ( qirad )  (Ibnu  Qasim:tt). Adapun  dalam  istilah  ekonomi  syariah yang  dimaksud  dengan mudharabah adalah  kerjasama  antara  pemilik  modal ( shahibul  mal )  dengan  pengelola  ( mud- harib ), di mana shahibul mal memberikan sejumlah  modal  kepada mudharib untuk dikelola  dengan  rugi  laba  ditanggung bersama (Hendi Suhendi:2008).
Jika mudharabah shahibul  mal tidak ikut  serta  mengelola  modal,  lain  halnya dengan  model musyarakah .  Pada  model musyarakah semua pemilik modal berserikat  ikut  serta  mengelola  modal. Resiko  yang  harus  ditanggung  oleh pengelola sekaligus pemilik harta didasar- kan pada jumlah modal yang dikeluarkan. Jika  A  hanya  mengeluarkan  10%  dan  B mengeluarkan modal 20%, maka
keuntungan  yang  dapat  diterima  oleh  A 10%  dan  B  20%.  Demikian  juga  dengan
kerugian  yang  harus  ditanggung,  A  akan menanggung  resiko  10%  dan  B  20%. Dalam  konsep  ekonomi  syariah  ini merupakan  bentuk  dari  keadilan,  sekali- gus prinsip keseimbangan.
Pada  sistem  ekonomi  syariah  jika dilihat pada jenis usahanya dapat dikelompokan  menjadi; Al Muzara’ah, al- Mujara’ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian  antara  pemilik  lahan  dan penggarap  di  mana  pemilik  lahan  mem- berikan  lahan  pertanian  kepada  si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan  imbalan  bagian  tertentu  (per- sentase)  dari  hasil  panen.  Dalam  prinsip ini  benih  disediakan  oleh  pemilik  lahan. Rasulullah menganjurkan ummatnya untuk  melakukan  kerja  sama  dalam pengelolaan tanah pertanian secara muzara’ah dengan  rasio  bagi  hasil, Rasulullah  juga  menganjurkan  untuk menanami  tanah  pertanian  atau  menye- rahkannya  kepada  orang  lain  untuk digarap.  Dalam  konteks  ekonomi  syariah dapat  memberikan  modal  dalam  bentuk pembiayaan bagi pengelola yang bergerak di bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Selain itu ada  juga al-Musaqah,  al-Musaqah  adalah  bentuk yang  lebih  sederhana  dari  muzara’ah  di mana  si  penggarap  hanya  bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah  tertentu  dari  hasil  panen.  Dalam hal ini seseorang pemilik kebun memberi- kan  kepercayaan  pada  penggarap  untuk memelihara  kebunnya  dengan  memper- gunakan  peralatan  dan  dana  mereka, sebagai imbalan mereka memperoleh per- sentase tertentu dari hasil panen.

## Prinsip Dasar Ekonomi Syariah
Pada  sistem  ekonomi  konvensional dikenal  dengan  modal  seminimal  mung- kin,  mendapatkan  keuntungan  sebesar- besarnya.  Hal  ini  tidak  dikenal  pada sistem  ekonomi  syariah,  karena  pada
sistem  ekonomi  syariah  memiliki  prinsip keseimbangan, modal besar untung besar, modal kecil untung kecil (Rianto
Sofiyan:2009).  Di  sisi  lain  sistem ekonomi  syariah  dibangun  di  atas silaturahim (kasih-sayang). Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang  ada  di  langit  maka  makhluk  yang ada  dilangit  akan  menyanyangimu (al- Hadis).
Pada  prinsip  dasar  ekonomi  syariah banyak diutarakan oleh ilmuwan muslim,
Chapra misalnya, dalam Imamudin Yulaidi  sebagaimana  yang  dikutif  oleh Amri Amir mengemukakan bahwa, dalam ekonomi  syariah  terdapat  tiga  prinsip dasar; yaitu Tauhid (keimanan), tanggung jawab  ( Khilafah) ,  dan  ( al-Adl ).  Di  antara tiga  prinsip  dasar,  prinsip  tauhid  menjadi pondasi  utama.  Prinsip  Tauhid  ini merefleksikan bahwa pemilik dan penguasa  tunggal  jagat  raya  ini  adalah Tuhan Pencipta dan Pemelihara (بر). Dalam tauhid (akidah) dikenal dengan  istilah  pembenaran  dengan  hati ( tasdiq ) pengakuan terhadap sang pencipta  ( iqrar ),  dan  implementasi  dari keduanya  ( amal  bi  al-Arkan ),  karenanya Prinsip  Tauhid  ini  yang  mendasari pemikiran Khilafah dan al-Adl .  Dengan prinsip  tauhid  dampaknya  seseorang  baik shahibul  mal,  maupun  mudharib  akan berlaku  adil  dan  jauh  dari  dusta  dalam menjalankan  kerjasama  dalam  hal  apa- pun,  termasuk  di  dalamnya  kerjasama pada  syariah.  Untuk  itu  akad  dalam sistem  ekonomi  syariah  tidak  berlaku hanya  di  lisan  sekedar  pemanis  hidup ( lipstick ),  melainkan  lahir  dari  dasar  hati yanh  sangat  dalam  yang  membutuhkan perwujudan  dalam  tindakan  (komitmen). Dengan  demikian  konsep  khilafah  akan direfleksikan  dalam  kehidupan,  khusus- nya  di  bidang  ekonomi  syariah.  Jiwa khilafah  yang  dibangun  di  atas  pondasi akidah  membawa  dampak  pada  prilaku adil,  dan  jujur.  Tidak  berlebihan  jika
khilafah  menjadi  salah  satu  prinsip  dasar ekonomi syariah setelah akidah.
Khilafah atau Khalifah secara harfiah (bahasa) diartikan wakil, pemelihara, atau pemimpin  setelah  Nabi  Muhammad  saw. Abu  Bakar,  Umar,  Utsman  dan  Ali  bin Abi  Thalib  disebut  khalifah,  karena kepemimpinanya  setelah  Nabi  Muha- mmad  saw.  Manusia  sejak  keberadaanya diciptakan  sebagai khalifah di  muka bumi, yang bertanggung jawab mengelola bumi.  Dalam  pengelolaannya  seorang khalifah memiliki orientasi untuk kepentingan  bersama,  kesejahtraan  ber- sama.  Bumi  dan  segala  isinya  milik Tuhan  yang  harus  dikelola  untuk  kemas- lahatan  bersama.  Orientasi  kemaslahatan bersama  terbangung  atas  refleksi  dari prinsip  tauhid,  yakni  menyakini  bahwa gelala  pengelolaan  bumi  berserta  inisnya akan dipinta pertanggung jawabannya.
Prinsip al-Adl merupakan  konsep yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  prinsip Tauhid,  dan  Khilafah,  karena  jiwa bertauhid dan jiwa khilafah akan diimplementasikan  dalam al-Adl.  Al-Adl atau adil yang dimaksud bukan sama rata melaikan proporsional (Muhammad Quraish  Shihab:2000). Al-Adl dalam konteks  ekonomi  syariah,  memenuhi kebutuhan  hidup,  menghargai  sumber pendapatan,  distribusi  pendapatan,  dan kesejahteraan  yang  merata  secara  pro- porsional.  M.  Abdul  Mannan,  sebagai mana  yang  dikutif  oleh  Muhammad Yulianto,  komentarnya  bahwa  prinsip ekonomi  syariah  sangatlah  berebeda dengan  prinsip  ekonomi  modern.  Per- bedaan  yang  sangat  nampak  sekali  pada sifat dan volumenya (M. Abdul Mannan:1993).  Pada  prinsip  ekonomi modern  masalah  sangat  bergantung  pada macam-macam  tingkah  prilaku  individu, mereka  tidak  memperhitungkan  persya- ratan-persyaratan  masyarakat.  Hal  ini tentu  berbeda  dengan  prinsip  sistem ekonomi  syariah.  Pada  prinsip  ekonomi syariah tidak mengenal kebebasan
distribusi  yang  tidak  terbatas,  melainkan semuanya  ada  batasannya  (Yulianto,
2010). Singkatnya dalam ekonomi syariah tidak  hanya  mempelajari  individu  sosial, melainkan manusia dengan bakat religiusnya.  Untuk  itu  sistem  ekonomi syariah  merupakan  perwujudan  dari paradigma  Islam  (Amri  Amir:2008). Untuk  itu  hukum-hukum  yang  berkaitan dengan  sistem  ekonomi  syariah  tidak dapat  dilepaskan  dari  syariat  Islam,  yaitu al-Qur’an dan hadis.
Di sisi lain Ekonomi syariah merupakan  ilmu  pengetahuan  sosial  yang mempelajari  masalah  ekonomi  masya- rakat  yang  dilhami  oleh  nilai-nilai  Islam. Pada  ekonomi  syarah  tidak  dikenal dengan eksploitasi, dan melarang penum- pukan  kekayaan  pada  segelintir  orang. Ekonom  syariah  mampu  memberikan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat, memberikan  rasa  adil,  kebersamaan  dan kekeluargaan  serta  mampu  memberikan kesempatan  seluas  luasnya  kepada  setiap pelaku  usaha.  Menurut  Monzer  Kahf dalam  bukunya The  Islamic  Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah  bagian  dari  ilmu  ekonomi  yang bersifat  interdisipliner  dalam  arti  kajian ekonomi  syariah  tidak  dapat  berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah  dan  ilmu-ilmu  pendukungnya juga  terhadap  ilmu-ilmu  yang  berfungsi sebagai tool  of  analysis seperti  mate- matika,  statistic,  logika  dan  ushul  fiqih (Rianto  dan  Amalia,  2010).  Sedangkan menurut Hasan Uzzaman, Ekonomi Islam adalah  suatu  ilmu  aplikasi  petunjuk  dan aturan  syariah  yang  men-cegah  ketidak adilan dalam meperoleh dan menggunakan  sumber  daya  material  agar memenuhi  kebutuhan  manusia  dan  dapat menjalankan  kewajibannya  kepada  Allah dan  masyarakat  (Rianto  dan  Amalia, 2010). Sistem ekonomi syariah dimaksudkan  untuk  mengatur  kegiatan ekonomi  guna  mencapai  derajat  ke-
hidupan yang layak bagi seluruh individu dalam masyarakat. Sistem ekonomi syariah  diseluruh  kegiatan  dan  kebiasaan masyarakat  bersifat  dinamis  dan  adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan  dengan  memberikan  hak  pada setiap  individu  untuk  mendapatkan  peng- hidupan  yang  layak  dan  mulia  baik  di dunia  maupun  di  akhirat  nantinya. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa para  pemikir  ekonomi  syariah  melihat persoalan  ekonomi  tidak  hanya  berkaitan dengan  faktor  produksi,  konsumsi,  dan distribusi,  berupa  pengelolaan  sumber daya yang ada untuk kepentingan bernilai ekonomis.  Namun  lebih  dari  itu  mereka melihat  persoalan  ekonomi  sangat  terkait dengan  persoalan  moral,  ketidak  adilan, ketauhidan  dan  sebagainya.  Ekonomi syariah  menempatkan  nilai-nilai  Islam sebagai  pondasinya.  Hal  inilah  yang membedakan  dengan  konsep  ekonomi barat  yang  menempatkan  kepentingan individu sebagai landasannya.

## Diskursus Pembiayaan Akad

## Mudharabah
Secara harfiah (etimologi)  akad berasal  dari  akar  kata aqada (دقع)  yang artinya  ikatan,  bundelan,  janji.  Tali  yang membundal disebut akad (Mahmud Yunus:1999).  Dua  ujung  tali  yang mengumpul  hingga  keduanya  bersam- bung dan menjadi seperti seutas tali  yang satu  disebut  akad  (Departemen  Pendi- dikan  Nasional,  2001).  Sementara  dalam istilah  Islam,  sebagaimana  diutarakan oleh  Ahli  Hukum  Islam  ( Jumhur  Ulama ) adalah  suatu  perikatan  antara ijab dan qabul dengan  cara  yang  dibenarkan syari’i (Syariah) yang menetapkan akibat- akibat  hukum  pada  objeknya  (Zainal Arifin, 2007).  Pada  sistem  ekonomi  sya- riah akad sering digunakan pada beberapa hal;  di  antaranya:  jual  beli, mudharabah, al-Ijarah,  syirkah,  hiwalah,  al-Syuf’ah,
qirad,  al-Rahn,  ariyah,  ji’alah,  shulhu, luqathah,  hibah,  sedekah,  hadiah .  Akad juga menjadi tolak ukur sah dan tidaknya sebuah  hukum  pada  sistem  ekonomi syariah (Ibnu Qasim,tt).
Dari pengertian itu akad mudharabah dapat  difahami  sebagai  perjanjian  dalam kerjasama.  pihak  pertama  dalam  akad mudharabah adalah  ( shahibul  mal ) , dan pihak kedua pengelola ( mudharib ).
Dalam mudharabah juga  dikenal  dengan rukun mudharabah. Rukun  mudharabah terjadi  silang  pendapat  di  antara  ulama syariah.  Hanafiah  misalnya  memahami, bahwa  dalam  ijab  qabul  (akad)  tidak disyaratkan  adanya  kata  (lafad)  ijab qabul,  tetapi  bisa  dengan  bentuk  apa  saja yang  menunjukan  makna  ijab  qabul (akad) (Imam Ahsan Khan Nyazee:1997). Sementara  Ulama  Syafi’i  berpendapat bahwa  akad mudhrabah tidak  hanya  ijab dan  qabul  melainkan  hurus  adanya  dua belah  pihak,  adanya  usaha,  adanya  laba, dan adanya modal (Zainul Arifin:2002).
Silang  pendapat  tidak  hanya  pada akad mudharabah , ternyata pada pembiayaan  akad  pun  berlangsung  silang pendapat  antar  ulama.  Secara  tekstual pembiayaan  akad mudharabah tidak diketemukan  dalam  sumumber  hukum Islam.  Perbedaan  terjadi  di  atanra  ulama di  dasarkan  ijtihad  dalam  memhami  teks keagamaan  khususnya  pada  pembiayaan akad mudharabah .  Silang  pendapat  pada pemikir  Islam  sampai  saat  ini  belum menemukan  titik  temu,  semuanya  bersi- keras  membangun  argumennya  masing masing.  Baik  yang  menetapkan  pembia- yaan  akad mudharabah maupun  yang menolak. Dewan Syariah Nasional
(DSN),  dan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  misalnya,  menetapkan,  bahwa dalam  akad mudharabah harus  ada pembiayaan.  Pemahaman  ini  didasarkan pada prinsip penggadaian ( al-Rahn ). Ibnu Qasim  dalam  salah  satu  karyanya,  yaitu Fathul Qarib menjelaskan kriteria penggadaian  ( al-Rahn ).  Menurutnya  da-
lam  penggadaian  syariah  sesuatu  yang digadaikan hanya jaminan dan tidak boleh digunakan  oleh  penggadai.  Sesuatu  itu dapat  diambil  jika  utangnya  tidak terbayar.  Itupun  atas  dasar  akad  disaat akan  akad  utang  piutang.  Komentar- komentar  ulama  klasik  ini  dijadikan landasan  oleh  MUI  dalam  membangun argumen biaya akad mudharabah . Pernyataan  ini  dibantah  oleh  Sutan  Remi Sjahdaeni  yang  dikutif  oleh  Umar  Faruq (Jurnal:2007),  komentarnya,  hubungan shahibul  mal dengan  mudharib  meru- pakan  hubungan  yang  mengutama-kan kepercayaan.  Hal  ini  utarakan  juga  oleh Rizal Abdul Mujib dalam sebuah jurnalnya,  dengan  judul; Studi  Perban- dingan  Praktek  Pemberian  Jaminan Kredit  Modal  Kerja  dan  al-Mudharabah Antara  Bank  Jatim  Cabang  Malang Dengan  BNI  Syariah  Cabang  Malang, komentarnya,  shahibul  mal  tidak  perlu meminta  jaminan  dari mudharib .  Demi- kian  juga  hal  senada  diutarakan  oleh ulama  klasik  (ilmuwan),  sebagaimana yang dikutif oleh Taufiq Hulam, komentarnya,  tidak  dibenarkan  dalam mudharabah adanya  jaminan  (biaya akad).  Tidak  etis  bagi  lembaga  keuangan syariah  meminta  jaminan  dalam  per- janjian  kerjasama mudharabah. Hal  ini didasarkan  pada  pemahaman  bahwa kerjasama  mudharabah  terjadi  karena adanya  kepentingan  bersama  untuk  ber- mitra  usaha  yang  didasarkan  pada  sikap saling  membutuhkan  dan  saling  percaya. Komentar  ini  juga  sejalan  dengan komentar  yang  diutarakan  oleh  Bur- hanuddin  Harahap  dalam  salah  satu karyanya,  yaitu  jurnal  dengan  judul Kedudukan,  Fungsi  Dan  Problematika Jaminan  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan Mudharabah  Pada  Perbankan  Syariah . Komentarnya,  secara  normatif mudha- rabah bukan  utang  piutang  dan  bukan pinjam  meminjam.  Untuk  itu  para  ulama klasik melarang adanya pembiayaan akad mudharabah .
Silang pendapat, ternyata tidak hanya terjadi  pada  pembiayaan  akad,  pada pembagian  hasilpun  terjadi  silang  pen- dapat  di  antara  pemikir  Islam.  Ada  yang mengatakan  pembagian  hasil  dilakukan setelah  dikurangi  biaya  oprasional,  dan ada  yang  menolak  pernyataan  ini.    Imam Syafi’i  misalnya  berpendapat  bahwa, pembagian  hasil  harus  sebelum  dipotong biaya  oprasional  (Revenue  Sharing). Namun  pendapat  ini  dibantah  oleh  tiga pendapat  ulama,  seperti  Imam  Hanafi, Imam  Malik,  dan  Imam  Ahmad,  komen- tarnya  pembagian  hasil  dalam mudha- rabah harus  setelah  dipotong  biaya oprasional  (profit  sharing)  (Agustianto: 2010).  Di  sadari  atau  tidak,  hukum pembagian  hasil  secara  tekstual  belum diketemukan  di  dalam  sumber  hukum Islam, karenanya prinsip kerelaan ( ridha ) dijadikan  landasan  hukum. Shahibul  mal dan  mudharib  membuat  kesepakatan dalam pembagian hasil, boleh memilih di antaranya.  Dengan  demikian  pembagian laba  dalam  sistem  ekonomi  syariah khususnya mudharabah titik  tolaknya pada akad ketita kerjasama akan di mulai. Hal  ini  melahirkan  pemahaman  sistem konvensionalpun da-lam bagi halsil (bunga)  dapat  dikatakan  sistem  syariah jika  diawali  akad  dan  didasari  dengan kerelaan ( antaradin ).
Istilah  bagi  hasil  sebenarnya  bukan hal  baru  dalam  kegiatan  ekonomi  di Indonesia.  System  bagi  hasil  sudah  di kenal  sejak  dahulu  melalui  bagi  hasil pertanian  yang  dilakukan  oleh  penggarap dan  pemilik  lahan.  Bagi  hasil  sendiri menurut  terminologi  asing  (Inggris)  di kenal  dengan profit  sharing . Profit sharing menurut  etimologi  Indonesia adalah  bagi  keuntungan.  Dalam  kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara  istilah  adalah  perbedaan  yang timbul  ketika  total  pendapatan  ( total revenue )  suatu  perusahaan  lebih  besar dari  biaya  total  ( total  cost ).  Bagi  hasil dapat  berbentuk  suatu  bonus  uang
tahunan  yang  didasarkan  pada  laba  yang di  peroleh  pada  tahun  tahun  sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan  atau  bulanan.  Di  dalam  istilah lain profit  sharing adalah  perhitungan bagi  hasil  didasarkan  kepada  hasil  bersih dari  total  pendapatan  setelah  dikurangi dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Pada  ekonomi  syariah  istilah  yang sering  dipakai  adalah profit  and  loss sharing ,  di  mana  hal  ini  dapat  diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi atas  kesepakatan  bersama  sejak  awal perjanjain  antara  pemilik  modal  dengan pihak  yang  membutuhkan  modal  dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang  telah  dilakukan.  Bentuk  bentuk pembagian  laba  yang  tidak  langsung mencakup  alokasi  saham-saham  (penyer- taan)  perusahaan  pada  para  pelaku  usaha dibayar  melalui  laba  perusahaan  dan memberikan  pilihan  pada  para  pelaku usaha  untuk  membeli  saham  perusahaan sampai pada jumlah tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat  harga sekarang, sehingga  memungkinkan  para  pelaku usaha  memperoleh  keuntungan  baik  dari pembagian  keuntungan  maupun  setiap pertumbuhan  dalam  nilai  saham  yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan  perusahaan  memperoleh  la- ba.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kepentingan  dalam  kegiatan  usaha  tadi harus  melakukan  trasnparansi  dan  kemi- traan  secara  baik  dan  ideal.  Sebab  semua pengeluaran  dan  pemasukan  rutin  yang berkaitan  dengan  bisnis  penyertaan, bukan  untuk  kepentingan  pribadi  yang menjalankan usaha.
Pembiayaan  Akad Mudharabah dan Biaya Operasional
Pengertian pembiayaan menurut berbagai litertur yang ada sebagai berikut, Menurut  Undang-Undang  No.10  Tahun 1998  Pembiayaan  adalah  penyediaan
uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersama- kan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  antara  bank  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil. Menurut M. Syafii Antonio. (2001), Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktek.  Pembia- yaan  adalah  pemberian  fasilitas  penyedi- aan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan pihak-pihak  yang  merupakan  defisit  unit. Sementara  menurut  Muhammad  (2002), Manajemen  Bank  Syariah.  Pembiayaan dalam  secara  luas  diartikan  sebagai pendanaan  yang  di  keluarkan  untuk mendukung  investasi  yang  telah  direnca- nakan  baik   dilakukan  sendiri  maupun dijalankan  oleh orang lain.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembia- yaan  adalah  pemberian  fasilitas  penyedi- aan  dana  untuk  mendukung  investasi yang  telah  direncanakan  berdasarkan kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil. Hal ini tentu berbeda dengan pembiayaan akad  mudharabah. Pada  pembiayaan akad mudharabah yang  menyediakan dana untuk pembiayaan adalah mudharib . Pembiayaan  akad mudharabah pada ekonomi konvensional berkedudukan sebagai jaminan. Perbedaan dan persamaan antara jaminan dan biaya akad terletak  pada  ketentuan  hukum.  Jaminan ketika mudharib tidak  dapat  mengem- balikan  modal  baik  sengaja  atau  tidak, maka  jaminan  itu  menjadi  milik  shahibul mal.  Sementara  pada  pembiayaan  akad jaminan itu dapat dicairkan menjadi milik shahibul  mal jika  terbukti  melakukan pelanggaran  yang telah disepakati (Fatwa MUI No 9:2000). Pada awalnya pada kerjasama mudharabah tidak  dikenal  dengan  akad
pembiayaan. Dalam sejarah Islam mudharabah sudah ada sejak Muhammad sebelum  jadi  Nabi,  yaitu  pada  usia  12 tahun.  Pada  saat  itu  yang  menjadi shahibul  mal Siti  Khadijah,  yang  pada akhirnya  menjadi  istri  pertama  Nabi Muhammad  saw.  Sementara  Muhammad pada saat itu menjadi mudharib . kerjasama  ( mudharabah )  antara  Muham- mad dan Khadijah, tidak ada istilah biaya akad mudharabah ,  semuanya  dilakukan atas modal kepercayaan.
Kerjasama  pada  model mudharabah terus  berkembang  sejauh  perkembangan Islam.  Para  ulama  fiqih  (hukum)  turut serta  dari  abad  ke  abad  membahas mudharabah .  Dari  sekian  pembahasan mudharabah tidak  ada  satu  pembahasan ulama  klasik  pun  yang  menetapkan pembiayaan  akad mudharabah .  Hal  itu dapat  difahami,  karena  kerjasama  model mudharabah di dasari saling percaya dan tolong-menolong dalam kebaikan ( ta’awanu  al  al-Birri ).  Namun  bela- kangan  diketemukan  istilah  pembiayaan akad mudharabah .  Istilah  ini  lahir  atas ijtihad Majelis  Ulama  Indonesia,  yang ditetapkan  pada  fatwa  no  7/DSN- MUI/IV/2000.
Pada dasarnya Majelis Ulama
Indonesia  juga  menyadari,  bahwa  dalam mudharabah tidak ada istilah pembiayaan akad mudharabah .  Namun  atas  dasar pertimbangan  dari  berbagai  faktor,  maka Majelis  Ulama  Indonesia  menetapkan adanya  pembiayaan  dalam mudharabah . Dengan  demikian  pembiayaan  dalam akad mudharabah merupakan  ijtihad murni  Majelis  Ulama  Indonesia.  Ijtihad ini  tentunya  bersifat  lokal  (Indonesia), karena belum tentu ulama secara keseluruhan berijtihad dalam hal ini. Majelis  Ulama  Indonesia,  selain berijtihad tentang  biaya  akad mudharbah juga berijtihad dalam  pembagian  hasil, yang sampai sekarang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bawa  pembagian  hasil  dari  model
mudharabah harus dibagi sebelum dipotong  biaya  oprasional.  Namun  tidak sedikit  yang  membantah  pernytaan  ini. Menurutnya (yang membantah)pebangian hasil  seyogyanya  dilaksanakan  setelah dipotong  biaya  oprasional.  Dari  dua komentar  itu  MUI  menegaskan  lewat fatwanya  yang  ke  9.  Fatwanya  biaya oprasional  dalam  sistem ekonomi  syariah khususnya mudharabah dibebankan  pada mudharib (Fatwa MUI). Dengan kata lain dalam mudharbah bagi  hasil  bersifat bersih.  Yakni  pembagian  laba  tidak terjadi  setelah  dipotong  biaya  oprasional. Komentar  Majelis  Ulama  Indonesia dalam  hal  ini  sejalan  dengan  komentar yang diutarakan oleh Imam al-Syafi’i.

## Argumen yang Dibangun
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) dalam membangun argumen dalam menetapkan  pembiayaan  akad mudha- rabah di  dasarkan  pada  pemahaman  teks keagamaan,  yang  di  dalamnya  al-Qur’an, al-Hadis  dan  kaidah  hukum  (fiqh).  Ayat al-Qur’an  yang  dijadikan  argumen  surat al-Nisa  ayat  29.  Pada  ayat  ini  ditemukan kata antaradhin (ضارت  نع). Antaradhin secara harfiah dapat  diartikan  kerelaan (M.  Quraish  Shihab,  2000).  Ayat  ini secara keseluruhan berbicara cara mendapatkan  harta  dengan  kerjasama. Ayat al-Qur’an yang  kedua  yang dijadikan  dasar  pembiayaan mudharabah oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) adalah surat al-Ma’idah ayat 1. Pada ayat ini  ditemukan  kata bi  al-Uqud (دوقعلاب) bentuk  jamak  dari  ‘ aqdun (دقع)  dalam bahasa  Indonesia  diartikan  akad.  Kata aqdun pada  mulanya  berarti  mengikat sesuatu  dengan  sesuatu  sehingga  tidak menjadi  bagiannya  dan  tidak  berpisah dengannya.  Jual  beli  misalnya,  adalah salah  satu  bentuk  akad,  yang  menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya, dia dapat melakukan apa saja dengan  barang  itu,  dan  pemilik  semuala,
yakni  penjual dengan akad jual beli tidak lagi memeiliki wewenang sedikit pun atas barang  yang  telah  dijualnya  (M.  Quraish Shiha,  2000).  Adapun  ayat  al-Qur’an yang ketiga yang dijadikan dasar pembiayaan mudharabah oleh  MUI adalah surat al-Baqarah ayat 283. Ayat ini berisikan  orang  yang  dipercaya  ( mudha- rib ) menunaikan amanatnya.
Selain  ayat  al-Qur’an  di  atas  yang dijadikan  dasar  argumen  dalam  menetap- kan  pembiayaan mudharabah oleh  MUI, ada  beberapa  hadis  yang  dijadikan  dasar pijakan  dalam  membangun  argumennya. Pertama  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Ibnu  Majah  dari  Shuhaib,  kedua  hadis yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Tirmizi dari  Amr  bin  Auf,  dan  ketiga  hadis  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  dan Daraqutni.  Pada  hadis  pertama  hanya berbicara mudharabah ,  yakni  hadis  itu hanya  menjelaskan  bahwa  mudharbah bagian  dari  jual  beli.  Sementara  pada hadis  kedua  menjelaskan  perdamaian (kesepakatan)  di  atarana  muslim  hukum- nya  boleh.  Adapun  hadis  yang  ketiga berbica,  tidak  ada  bahaya  bagi  diri  dan orang  lain.  Hadis-hadis  tersebut  di  atas yang  dijadikan  dasar  pijakan  pembiayaan akad mudharabah diperkuat  oleh  MUI dengan  kaidah  hukum  (fiqh),  yaitu, pada dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh kecuali  ada  dalil  yang  mengharam- kannya .
Semua  argumen  yang  dibangun  oleh MUI,  baik  berdasarkan  al-Qur’an,  hadis, dan kaidah hukum telah ngkat (dibicarakan)  pada  rapat  pleno  Dewan Syariah Nasional pada hari selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420/4 April 2000. Alhasil dari  keseluruhannya  menggiring  pada sebuah  ketetapan,  bahwa  dalam mudhar- bah ada  pembiayaan  sebagai  bentuk kehati-hatian.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari  uraian  di  atas  tentang  pem- biayaan  akad mudharabah dapat  penulis simpulkan,  bahwa  pembiayaan  akad mudharabah yang digunakan di Indonesia didasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  dengan  analogi  ( qias )
penggadaian  ( al-Rahn ).  Fatwa  MUI  ini hasil ijtihad MUI  pada  pada  hari  selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420/4 April 2000, dengan  argumen  yang  dibangun  didasar- kan pada teks-teks keagamaan, berupa al- Qur’an, hadis dan kaidah hukum ( fiqh ).
Pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia  menyadari  bahwa  pembiayaan akad mudharabah pada  prinsipnya  tidak ada, karena mudharabah dibangun di atas saling  percaya.  Majelis  Ulama  Indonesia menetapkan  akadanya  pembiayaan  akad mudharabah didasarkan  berbagai  pertim- bangan.  Pembiayaan mudharabah tidak sama  dengan  jaminan  pada  sistem  eko- nomi konvensional. Pada sistem ekonomi konvensional,  ketika  pengelola  usaha tidak  dapat  mengembalikan  modal  yang telah dikucurkan, jaminan menjadi pemilik  modal.  Sementara  pembiayaan pada mudharbah yang  barang  yang dijadikan  jaminan  tidak  bisa  dicairkan, selama tidak disepakati mudharib . Penetapan  pembiayaan mudharbah yang  difatwakan  Majelis  Ulama  Indo- nesia  tidak  sejalan  dengan  ahli-ahli hukum  Islam  klasik,  baik  Timur  mapun barat  tidak  menetapkan  adanya  pembia- yaan  akad mudharabah .  Demikian  juga bagi hasil pada mudharbah yang ditetapkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia tidak  senada  dengan  komentar  sebagian ahl-ahli  hukum  Islam  klasik.  Fatwa
Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  bagi hasil  mudharabah  hanya  senada  dengan fatwa  yang  diutarakan  Imam  Syafi’i  di abad kedua hijriah.

## Harapan dan Saran
Sebaiknya  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia dalam menetapkan pembiayaan akad mudharbah dikaji  lebih  jauh. Majelis  Ulama  Indonesia  pada  pembia- yaan mudharbah didasarkan  pada  alogi penggadaian ( al-Rahn ) di samping didasarkan  pada  al-Qur’an,  hadis,  dan kaidah  hukum  yang  sifatnya  masih umum.  Kasus  ini  spertinya  sama  dengan kasus  dalam  menetapkan  zakat  profesi, yang  dianalogikan  pada  hasil  pertanian dalam  menetapkan  nisab.  Namun  dalam menetapkan jumlah yang harus dikeluarkan menganalogikan pada pernia- gaan,  yang  sampai  sekarang  menjadi perdebatan di antara ahli hukum.
Penulis  sangat  menyadari  kelemahan dan  keterbatasan  penulis,  baik  teknis maupun  konten  dalam  tulisan  ini.  Untuk itu  penusli  sangat  berharap  kritik  dan saran  yang  membangun,  sehingga  pada penulisan jurnal berikutnya dapat menya- jikan tulisan yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Abu  Umar  Faruq,    Hasan,  M.

## Kabir. 2007 Riba And Islmic Baning
Journal  of  Islamic  Econom  ics,
Banking and Financel . Vo3 no.1 Arifin, Zainul. 2002 Dasar-dasar manajemen bank syariah . AlvaBet, Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001, Bank Syariah  dari  Teori  Ke  Praktek,
Jakarta:  Gema Insani Press Ardiansyah,  Dimas.  2013.  Implentasi Pembiayaan  Dengan  Akad  Mudhar- bah  (Studi  Pada  3  Bank  Syariah  di Kota  Malang),  Malang:  Universitas Brawijaya, Jurnal  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis
Baraba,  Achmad.  1999. Prinsip  Dasar
Oprasional Perbankan Syariah , Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan:
http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurn al-ekonomi Chapra,  M.  Umar.  1999. Islam  dan
Tantangan Ekonomi, ICMI Gunawan, Dhani. 2009. Perbankan Syariah  Indonesia  Menuju  Melenium Baru, Perpustakaan BAPPENAS Hakim,  Cecep  Maskanul.  2009. Problem Pengembangan  Produk  Dalam  Bank Syariah, Perpustakaan BAPPENAS
Harahap,  Burhanudin,  2006 Kedudukan, Fungsi  Dan  Problematika  Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari’ah, http://eprints.uns.ac.id/763/
No.69
Hulam,  Taufiqul.  2010.  Jaminan  Dalam Transaksi  Akad  Mudharabah  Pada Perbankan  Syariah. Jurnal  Mimbar Hukum  Fakultas  Hukum  UGM. vol 22, No3
Israhardi,  R.A  Evita  Isretno.  2014. Investasi  Bagi  Hasil  Dalam  Pem- biayaan Akad Mudharabah Perbankan syariah , Jurnal Lex Publica, Vol. 1 N0.1 Janwari,  Yadi.  2012.  Tantangan  dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi  Syariah  di Indonesia. Jurnal UIN Jakarta Vol Xll No.2 Ketua  Tim  Studi  tentang.  2011. Jaminan pada  Kegiatan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan ,ttp://www.bapepam.go.i d/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_ pm/studi-2011/Penelitian-PP-
2011.pdf
Majelis  Ulama  Indonesia.  2000. Fatwa
Dewan  Syariah  Nasional ,  Sekretariat Masjid Istiqlal Mujib, Rizal Abdul. 2007. Studi Perbandingan  Praktek  Pemberian Jaminan  Kredit  Modal  Kerja  dan  al-
Mudharabah  Antara  Bank  Jatim Cabang Malang Dengan BNI Syariah Cabang Malang, http://student- research.umm.ac.id
Nyazee,  Imran  Ahsan  Khan.  2009.
Murabahah  and  the  Credit  Sale International Islamic University, Islamabad Quraish  Shihab,  2000,  Tafsir  al-Misbah. Volume1,  2  dan  3,  Ciputat  Lentera
Hati Qasim,  Ibnu,tt Fatu  al-Qarib, Kairo:  Dar al-Fikr Rizal, Sofyan. 2008. Kontrak Mudharabah,  Permasalahan  dan Alternatif Solusi, ttp://www. alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Ekonomi %20Islam/Ekonis-Seri3.pdf
Salim,  Agus.  2009. Dinamika  Pemikiran
Ekonomi  Islam ,  IAIN  Jambi  Jurnal vol.8 No.2
Tianto,  Agus. Penentuan  Bagi  Hasil Deposito Mudharbah Di Bank Syariah,http://www.ekonomisyariah. org/download/artikel/Agustianto%20 -20Penentuan%20Rate%20Bagi %20Hasil%20PPT.pdf Yunus,  Mahmud.  1999. Kamus  Arab
Indonesia ,  Jakarta:  PT  Hidakarya Agung
Yulianto, Muhamad. 2015. Prinsip-pinsip
Ekonomi  Islam, Universitas  Syiah (Unsyiah.ac.id) Yusuf, Asdar. 2014. Paradigma Kontemporer  Ekonomi  Islam  (Muh. Abdul  Mannan  versus  Syed  Nawab
Haedir Naqvi). Jurnal Vol. 11 No.2