Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)

## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)
Rusthamrin H. Akuba, Arif Murtaqi Akhmad Mutsyahidan
Tim Pengajar Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Gorontalo Email : rusthamrinakuba@poligon.ac.id

## Abstract
Food security and vulnerability has been the major challenge for development of Gorontalo Province as population increases, high percentage of poor people, open unemployment by 4.18% while at national level of 5.81% in February 2015. In addition, infrastructure affecting the affordability of food has not been evenly distributed throughout the region. This affects the level of food availability and affordability. This study aims  to identify and  map vulnerable areas  of food  in Gorontalo Province. The survey  method  was conducted to obtain secondary data from 5 regencies and cities in Gorontalo Province. The food insecurity composite map is produced from a combination of all chronic food insecurity indicators by weighting based on the Principal Component Analysis. The results showed that the priority order of district / city in handling food safety and vulnerability are (1) Gorontalo Utara District; (2) Pohuwato District; (3) Gorontalo District; (4) Boalemo District; (5) Bone Bolango District; and (6) Gorontalo City.
Key words : food security, food vulnerability, atlas, gorontalo

## Abstrak
Ketahanan  dan  kerentanan  pangan  menjadi  tantangan  yang  besar  bagi  pembangunan  di  Provinsi Gorontalo seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, persentase penduduk miskin yang masih tinggi, angka  pengangguran  terbuka  sebesar  4,18%  sedangkan  di  tingkat  nasional  sebesar  5,81%  pada  Februari 2015. Selain itu, infrastruktur yang mempengaruhi keterjangkauan pangan belum merata di seluruh daerah. Hal  ini  mempengaruhi  tingkat  ketersediaan  dan  keterjangkauan  pangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  dan  memetakan  daerah-daerah  yang  rawan  dan  rentan  pangan  di  Provinsi  Gorontalo. Metode survei dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari 5 kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Peta  komposit  kerawanan  pangan  dihasilkan  dari  kombinasi  semua  indikator  kerawanan  pangan  kronis dengan  menggunakan  pembobotan  berdasarkan  Principal  Component  Analysis.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa urutan prioritas kabupaten/kota dalam penanganan ketahanan dan kerentanan pangan yaitu (1) Kabupaten Gorontalo Utara; (2) Kabupaten Pohuwato; (3) Kabupaten Gorontalo; (4) Kabupaten Boalemo; (5) Kabupaten Bone Bolango; dan (6) Kota Gorontalo.
Kata kunci : ketahanan pangan, kerentanan pangan, peta, gorontalo

## I. Pendahuluan
Ketersediaan  pangan  di  Provinsi  Gorontalo  secara umum  pada  tahun  2013  surplus  dengan  rasio  konsumsi normatif terhadap ketersediaan sebesar 0.30 yang berarti bahwa  pangan  yang  tersedia  3  kali  dari  kebutuhan konsumsi normatif per kapita penduduk. Daerah-daerah yang  memiliki  defisit  ketersediaan  pangan  dalam  hal produksi  yaitu  Kota  Gorontalo,  Kabupaten  Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.
Indeks akses pangan Provinsi Gorontalo tahun 2013 sebesar  0.53  tergolong  cukup  rendah.  Oleh  karena  itu, masalah  utama  yang  perlu  diperhatikan  adalah bagaimana  meningkatkan  akses  pangan  masyarakat.  Di Provinsi Gorontalo, jumlah penduduk yang sangat rawan dan rawan pangan yaitu yang memiliki angka kecukupan gizi  (AKG)  kurang  dari  89,9%  tahun  2013  sebanyak 52,63% dan yang memiliki ketahanan pangan sebanyak 47,37%.
Provinsi Gorontalo masih rentan terhadap kerawanan  pangan  akibat  dari  bencana  alam  terutama banjir,  keadaan  iklim  (curah  hujan)  yang  eratik  serta masih  terjadinya  deforestasi  hutan.  Urutan  prioritas kabupaten/kota  dalam  penanganan  ketahanan  dan kerentanan  pangan  tahun  2013  yaitu  Prioritas  (1) Kabupaten  Gorontalo;  Prioritas  (2)  Kabupaten  Bone Bolango; Prioritas (3) Kabupaten Boalemo; Prioritas (4) Kabupaten  Gorontalo  Utara;  Prioritas  (5)  Kabupaten Pohuwato  dan  Prioritas  (6)  Kota  Gorontalo (Akuba, 2015).
Upaya-upaya  untuk  mengatasi  masalah  ketahanan dan  kerawanan  pangan  terus  menerus  dilakukan  oleh pemerintah baik pemerintah nasional maupun pemerintah  daerah.  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  dan Kabupaten/Kota  masih  memprioritaskan  pembangunan pertanian sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan  pangan  dengan  komoditas  utama  padi  dan jagung.  Selain  itu,  pemberdayaan  masyarakat  melalui pendidikan, perbaikan kondisi kesehatan masyarakat dan penuntasan  kemiskinan  serta  perbaikan  infrastruktur terus  diupayakan  pada  tahun  2015.  Jika  semua  upaya tersebut berhasil maka pada tahun 2016 diharapkan akan terjadi  perbaikan  situasi  ketahanan  dan  kerawanan pangan  di  Provinsi  Gorontalo.  Penelitian  ini  dilakukan untuk  memberikan  gambaran  tentang  ketahanan  dan kerawanan pangan di Provinsi Gorontalo tahun 2015.

## II. Metodologi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  dalam  bentuk  survei pengumpulan data sekunder di lima kabupaten dan kota di  Provinsi  Gorontalo.  Data  yang  dikumpulkan  terdiri atas tiga kelompok yang merupakan tiga pilar ketahanan pangan  berdasarkan  Kerangka  Konsep  Ketahanan Pangan dan Gizi yaitu ketersediaan pangan, akses pangan oleh  rumah  tangga  dan  pemanfaatan  pangan  oleh individu (Tabel 1).
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder yang  diperoleh  dari  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas  Kesehatan,  Dinas  Kehutanan,  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo, dan Badan Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika  (BMKG).  Data yang digunakan untuk analisa ini berasal dari data tahun periode  tahun  2012-2014.  Peta  komposit  yang  dibuat berdasarkan  14  indikator  dan  hanya  mengindikasikan situasi  ketahanan  pangan  secara  umum  di  suatu kabupaten.  Pada  Kabupaten  yang  tahan  pangan, sebagaimana  diperlihatkan  pada  peta  komposit,  tidak berarti bahwa semua desa dan kecamatan tersebut tahan pangan.  Sama  halnya  juga  dengan  daerah-daerah  yang rawan pangan.
FSVA  dikembangkan  dengan  menggunakan  1 indikator ketersediaan pangan, 6 indikator akses pangan dan  1  indikator  kerawanan  pangan  sementara/transien
dan 6 indikator kerawanan pangan kronis. Peta komposit kerawanan  pangan  dihasilkan  dari  kombinasi  semua indikator kerawanan pangan kronis dengan menggunakan pembobotan berdasarkan Principal
Component Analysis. Pengelompokan kabupaten menggunakan analisis klaster (Cluster Analysis ) dengan bantuan perangkat lunak SPSS ver 17.0.
Peta-peta dibuat dengan perangkat lunak Statplaneth  plus  yang  menghasilkan  pola  warna  yang bergradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah menunjukkan  variasi  tingkat  kerawanan  pangan  dan gradasi warna hijau menggambarkan kondisi yang lebih baik. Pada kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin  tua  menunjukkan  tingkat  yang  lebih  tinggi dalam hal ketahanan atau kerawanan pangan. Klasifikasi data ( threshold ) pada peta untuk indikator individu sama dengan  yang  digunakan  pada  FIA  2005,  kecuali  data berat  balita  di  bawah  standar  ( underweight )  yang menggunakan  batas  klasifikasi  masalah  kesehatan masyarakat dari Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2000).
Tabel  1.  Indikator  Peta  Ketahanan  dan  Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2015
Indikator Sumber Data 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih ‘padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo (data 2012-2014) 2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan Data dan Informasi Kemiskinan, Gorontalo Dalam Angga, 2015 (BPS, 2015) 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai Dinas PU Provinsi Gorontalo dan Kabupaten 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Gorontalo, 2015 5. Angka harapan hidup pada saat lahir BPS (2015) 6. Berat badan balita di bawah standar (Underweight) Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2015) 7. Perempuan buta huruf Dikbudpora Provinsi Gorontalo (2015) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2015) 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) 2013, Departemen Kesehatan 10. Bencana alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (2015) 11. Penyimpangan curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Gorontalo (BMKG), 2015 12. Persentase daerah puso Dinas Pertanian dan KP, 2015
13. Deforestasi hutan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM
Provinsi Gorontalo (2015)

## III. Hasil dan Pembahasan III. 1.  Ketersediaan Pangan
Ketersediaan  pangan  yaitu  ketersediaan  pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi  pangan  domestik,  perdagangan  pangan  dan bantuan  pangan.    Ketersediaan  pangan  ditentukan  oleh produksi  pangan  di  wilayah  tersebut,  perdagangan pangan  melalui  mekanisme  pasar  di  wilayah  tersebut, stok  yang  dimiliki  oleh  pedagang  dan  cadangan pemerintah  dan  bantuan  pangan  dari  pemerintah  atau organisasi  lainnya.  Faktor  utama  ketersediaan  pangan adalah  produksi  pangan  di  wilayah  tersebut.  Produksi pangan sangat dipengaruhi oleh iklim, jenis tanah, curah hujan,  irigasi  dan  sarana  dan  prasarana  produksi pertanian  yang  digunakan  dan  insentif  bagi  para  petani untuk menghasilkan tanaman pangan.
Pangan  yang  menjadi  tolok  ukur  ketersediaan pangan  meliputi  produk  serealia,  kacang-kacangan, minyak  nabati,  sayur-sayuran,  buah-buahan,  rempah, gula  dan  produk  hewani.    Proporsi  utama  kebutuhan kalori  harian  berasal  dari  sumber  pangan  karbohidrat yaitu sekitar separuh dari kebutuhan energi per orang per hari.  Oleh  karena  itu,  analisa  kecukupan  pangan menggunakan  indikator  yaitu  produksi  karbohidrat. Sumber  karbohidrat  utama  berasal  dari  serealia  yaitu padi, jagung dan umbi-umbian terutama ubi kayu dan ubi jalar.  Ketiga  produksi  dari  sumber  karbohidrat  ini digunakan  untuk  memahami  tingkat  kecukupan  pangan pada tingkat kabupaten maupun kecamatan.

## 1.1. Produksi
Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan komoditi  jagung  sebagai  komoditi  unggulan  setelah komoditi  padi.  Namun  demikian  kebijakan  ini  tidak berarti  mengabaikan  pengembangan  komoditi  pangan lainnya  seperti  ubi  kayu,  ubi  jalar,  kedelai  dan  kacang tanah.
1.1.1. Padi
Produksi  padi  tahun  2013  sebesar  300.392  ton meningkat menjadi 303.627 ton pada tahun 2014 (Dinas Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Provinsi Gorontalo,  2015).  Peningkatan  ini  terutama  terjadi karena penambahan luas areal panen seluas 3235 ha tapi sementara  produktifitas  menurun  dari  5.3  ton/ha  pada tahun  2013  menjadi  5,23  ton/ha  pada  tahun  2014 (Gambar  2.1).  Pertanaman  padi  tersebar  di  lima kabupaten  dan  satu  kota.  Areal  pertanaman  terluas terdapat  di  Kabupaten  Gorontalo  dan  terkecil  di  Kota Gorontalo (Tabel 2).
Gambar 3.1. Grafik Pertumbuhan Komoditi Padi selang Tahun 2008-2014
Tabel 2. Penyebaran areal pertanaman padi di Provinsi
Gorontalo, 2014 No Kabupaten/Kota Luas Panen (ha) Produktifitas (ton/ha) Produksi (ton) 1 Boalemo 9396 5,07 47.666 2 Gorontalo 26636 5,53 147.299 3 Pohuwato 6823 5,00 33.917 4 Bone Bolango 3963 5,52 21.869 5 Gorontalo Utara 8930 4,53 40.512 6 Kota Gorontalo 2243 5,51 12.364 Total Provinsi Gorontalo 56894 5,23 303.627
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2013

## 1.1.2 Jagung
Produksi  jagung  menunjukkan  tren  yang  menurun dalam  periode  2008-2013.  Pada  tahun  2014  produksi jagung  meningkat  14.6%  dari  produksi  tahun  2013. Peningkatan  ini  disebabkan  karena  terjadi  peningkatan luas  areal  panen  sebesar  8393  ha  atau  6%  dan peningkatan  produktifitas  sebesar  0.37  ton/ha  atau 8.27%.
Gambar  3.2.  Perkembangan  Luas  areal  dan  Produksi Jagung Tahun 2008-2014

## 1.1.3. Ubikayu dan Ubijalar
Dalam  periode  2008-2014,  produksi  ubikayu  dan ubijalar  menunjukkan  tren  penurunan  yang  nyata  yaitu 100%  (Gambar  2.3).  Produksi  ubikayu  tahun  2014 menurun  10.9%  dari  produksi  tahun  2013.  Sementara produksi  ubijalar  tahun  2014  menurun  4.5%  dari produksi  tahun  2013.  Penurunan  produksi  ini  terutama disebabkan  oleh  penurunan  luas  areal  (Gambar  2.4).
237.873 256.933 253.563 273.921 245.786 300.392 303.627 5.1 5.4 5.5 5.2 4.8 5.3 5.3 0 200 400 0 2 4 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P roduksi /P roduct ion (000 ton) P rodukt iv it as/ P roduct uv it y (ton/ha) Produksi/Production (ton) 753,598 569,110 679,168 605,781 644,754 628,275 719786 156,436 124,798 143,833 135,754 135,543 140,423 148,816 - 200,000 400,000 600,000 800,000 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Lu as a rea l ( h a) d an Pr o d u ks i ( to n ) Produksi Luas areal
Penurunan  luas  areal  kedua  komoditas  ini  terutama karena:  (1)  masyarakat  petani  lebih  memprioritaskan penanaman  jagung  dan  padi  pada  lahan-lahan  yang kosong; (2) introduksi kelapa sawit; dan (3) ubikayu dan ubijalar  bukanlah  sumber  pangan  yang  utama.  Apabila dibandingkan dengan angka konsumsi pangan berdasarkan  SUSENAS,  kedua  komoditas  ini  masih mencukupi  kebutuhan  pangan  pokok  seluruh  penduduk di Gorontalo.
Gambar 3.3. Tren produksi ubikayu dan ubijalar, 2008- 2013
Gambar 3.4. Tren luas areal ubikayu dan ubijalar, 2008- 2014
Keempat komoditas penghasil karbohidrat tersebar di semua kabupaten dan kota, kecuali ubijalar yang tidak diproduksi  di  Kota  Gorontalo.  Kabupaten  Gorontalo adalah  daerah  penghasil  padi  terbesar,  sedangkan Kabupaten  Pohuwato  merupakan  daerah  penghasil jagung, ubikayu dan ubijalar terbesar (Tabel 3). Produksi bersih  dari  masing-masing  komoditas  setelah  dikurangi susut dan penggunaan lainnya disajikan pada Tabel 4. Tabel  3.  Penyebaran  produksi  komoditas  penghasil karbohidrat di Provinsi Gorontalo, 2014
No Kabupaten Pa di ( Ga ba h K e ri ng Gi ling , ton) Ja gun g ( Pip ila n K er ing ( to n) Ubi ka yu (B e ra t ba sa
h, to
n) Ubi ja la r ( B
e ra t
ba sa h,
to n) 1 Boalemo 47.666 192.540 635 237 2 Gorontalo 147.299 125.565 2.082 559 3 Pohuwato 33.917 349.224 860 710 4 Bone Bolango 21.869 12.229 856 33 5 Gorontalo Utara 40.512 40.108 96 63 6 Kota Gorontalo 12.364 120 773 - Total Provinsi Gorontalo 303.627 719.786 5.303 1.602
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Gorontalo(2015)
Tabel  4.  Produksi  bersih  komoditas  penghasil karbohidrat di Provinsi Gorontalo, 2014 No. Kabupaten Padi (ton) Jagung (ton) Ubikayu (ton) Ubijalar (ton) 1 Boalemo 29.906 148.256 191 69 2 Gorontalo 92.415 96.685 625 162 3 Pohuwato 21.280 268.902 258 206 4 Bone Bolango 13.721 9.416 257 10 5 Gorontalo Utara 25.417 30.883 29 18 6 Kota Gorontalo 7.757 92 232 - Total Provinsi Gorontalo 190.496 554.235 1.591 465
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Gorontalo(2015)
Keterangan:  Produksi  bersih  =  produksi  total-susut- penggunaan lain
1.2  Rasio  Konsumsi  N o rmatif  per  kapita  terhadap Produksi Pangan
Indikator  ketersediaan  pangan  yang  digunakan dalam  analisis  ketahanan  pangan  komposit  adalah konsumsi normatif per kapita terhadap produksi pangan. Rasio  tersebut  menunjukkan  apakah  suatu  wilayah mengalami  surplus  produksi  serealia  dan  umbi-umbian. Perhitungan  produksi  pangan  tingkat kabupaten dilakukan dengan menggunakan data rata-rata produksi 3 tahunan  (2012-2014)  untuk  komoditi  padi,  jagung,  ubi kayu  dan  ubi  jalar  sebagai  sumber  energi  utama  dari asupan  energi  makanan  berasal  dari  serealia  dan  umbi- umbian.
Pola konsumsi pangan di  wilayah Gorontalo sama dengan di Wilayah Indonesia lainnya yaitu menunjukkan hampir  50%  dari  kebutuhan  total  kalori  berasal  dari tanaman  serealia.  Data  rata-rata  bersih  dari  komoditi padi,  jagung,  ubi  kayu  dan  ubi  jalar  dihitung  dengan menggunakan  faktor  konversi  baku.    Produksi  bersih rata-rata ubi kayu dan ubi jalar agar setara beras yaitu 1/3 dari total produksinya  (1 kg  beras atau jagung ekivalen dengan 3 kg ubi kayu dan ubi jalar dalam hal nilai kalori). Selanjutnya dihitung total produksi serealia yang layak di konsumsi.    Ketersediaan  bersih  serealia  per  kapita dihitung  dengan  membagi  total  ketersediaan  serealia dengan  jumlah  penduduk  (data  penduduk  tahun  2014). Data  bersih  serealia  dari  perdagangan  dan  impor  tidak diperhitungkan  karena  data  tersebut  tidak  tersedia  di tingkat kabupaten.
Berdasarkan  profil  konsumsi  Indonesia  pada umumnya  yang  datanya  digunakan  untuk  Provinsi Gorontalo,  maka  konsumsi  normatif  serelia/hari/kapita adalah  300  gram.    Dengan  demikian  rasio  konsumsi normatif  per  kapita  terhadap  ketersediaan  pangan  yaitu 300 gram dibagi dengan ketersediaan pangan per kapita. Rasio  kurang  dari  1  berarti  daerah  surplus  pangan, sedangkan lebih besar 1 berarti daerah defisit pangan.
Ketersediaan  pangan  karbohidrat  di  Provinsi Gorontalo  tahun  2014  sebesar  1365  g/kapita/hari sementara konsumsi normatif diasumsikan sebanyak 300
9,214 7,117
6,171  5,910
3,776 4,477 3,988 3,947 3,456 2,926  2,565 2,002  1,992  1,903 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pr o d u ks i (to n ) Ubikayu Ubijalar 771 601 512  474 307 364 77 412 358 303  260 202  201  182 - 200 400 600 800 1,000 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Lu as ar ea l (h a) Ubikayu Ubijalar
g/kapita/hari.  Rasio  ketersediaan  pangan  terhadap konsumsi  normatif  per  kapita  sebesar  4,54.  Hal  ini berarti,  Provinsi  Gorontalo  tergolong  daerah  surplus pangan. Jumlah pangan yang tersedia sebanyak 4.5 kali dari kebutuhan normatif.
Ketersediaan pangan bervariasi antar kabupaten dan kota dengan kisaran 251 – 3913 g/kapita/hari. Kabupaten Pohuwato memiliki tingkat ketersediaan pangan tertinggi yaitu  3934  g/kapita/hari.  Tingkat  ketersediaan  pangan terendah  adalah  di  Kota  Gorontalo  sebesar  251 g/kapita/hari  dan  Kabupaten  Bone  Bolango  381 g/kapita/hari.  Meskipun  Provinsi  Gorontalo  termasuk daerah surplus pangan secara keseluruhan, namun Kota Gorontalo  tergolong  daerah  yang  defisit  pangan  karena rasio ketersediaan pangan kurang dari 1 (Tabel 5). Kota Gorontalo  menghasilkan  pangan  83%  dari  kebutuhan normatif. Defisit pangan yang dimaksud adalah ditinjau dari  segi  produksi  pangan.  Peta  ketersediaan  pangan disajikan  pada  Gambar  2.5.  Ketersediaan  serealia  (padi dan jagung) dan  umbi-umbian lebih besar dari rata-rata konsumsi  tahun  2014.  Namun  demikian,  rata-rata konsumsi  kedua  komoditi  ini  masih  lebih  rendah  dari Pola Pangan Nasional penduduk Indonesia (Tabel 6). Tabel  5.  Rata-rata  ketersediaan  pangan  karbohidrat  di Provinsi Gorontalo, 2014
No. Kabupaten/
Kota Be ra s (t on ) Ja gu n g (t on ) U b ika yu ( ton )
U b ija la r (t on ) Tot al ( ton ) P op u la si p e n d u d u k 2014 K e te rse -d ia an
(g /k ap it a/ h ar i) R asi o K e te rsedi a -an p an ga n /K on su m si No rm at if p e r ka p it a 1 Boalemo 27.740  102.602 404    104  130.850    145.580    2.463 8,3 2 Gorontalo 83.597   70.384 281    70  154.332    368.149    1.149 3,8 3 Pohuwato 22.110  181.909 423    298  204.740    143.338    3.913 12,5 4 Bone Bolango 14.297 6.311 298    106    21.011    151.094 381 1,3 5 Gorontalo Utara 12.535   14.135 165    58    26.894    109.502 673 2,2 6 Kota Gorontalo 17.903 173 33 4    18.114    197.970 251 0,83 Provinsi Gorontalo 178.181  375.514    1.604    641  555.940  1.115.633 1.365 4,54 Sumber : Data diolah (2015)
Keterangan: Rasio  ketersediaan  pangan/  konsumsi normatif per kapita  kurang dari 1 berarti  defisit pangan dan jika lebih besar 1 berarti surplus pangan
Tabel  6.  Rata-rata  konsumsi  serealia,  umbi-umbian, kacang-kacangan,  sayuran,  buah-buahan  dan daging per orang per hari tahun 2014
No Provinsi Se re al ia da n o la ha nn ya Umb i/ pa ti da n o la ha nn ya K ac ang d an o la ha nn ya Sa yur d an o la ha nn ya B ua h da n o la ha nn ya D ag ing d an
o la ha nn ya 1 Sulawesi Utara 215.3 13.3 9.0 58.9 32.0 25.8 2 Sulawesi Tengah  280.5 25.3 13.6 63.0 31.8 20.3 3 Sulawesi Selatan  301.0 16.1 18.6 55.9 30.2 31.1 4 Sulawesi Tenggara 281.5 15.2 19.0 73.4 21.1 15.2 5 Gorontalo 271.2 4.7 11.9 48.4 11.0 20.6 6 Sulawesi Barat 294.7 5.8 8.7 41.8 24.1 6.4 Indonesia 257.7 27.1 56.7 57.1 33.5 42.8
Pola pangan harapan nasional 275 100 35 250 150 Ketersediaan  di Provinsi Gorontalo(*) 1359.7 6.86 - - -
Sumber: Badan Ketahanan Pangan (2015), *)= hasil perhitungan penulis

## 1.3 Tantangan Utama Pemenuhan Kecukupan
Tantangan  utama  pemenuhan  kecukupan  pangan yaitu  laju  peningkatan  kebutuhan  pangan  lebih  cepat dibanding dengan laju peningkatan produksi. Peningkatan  produktivitas  tanaman  di  tingkat  petani relatif stagnan karena terbatasnya kemampuan produksi, pengaruh  perubahan  iklim, penurunan kapasitas kelembagaan petani serta kualitas penyuluhan pertanian yang kurang memadai.
Semakin  terbatasnya  kapasitas  produksi  pangan daerah disebabkan oleh: (i) Konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian. Di Gorontalo terjadi konversi lahan  sawah  dan  lahan  kering  untuk  jagung  menjadi pemukiman, perkantoran dan usaha-usaha perdangangan dan  industri;  (ii)  Menurunnya  kualitas  dan  kesuburan lahan  akibat  kerusakan  lingkungan.  Penebangan  hutan secara  ilegal,  pertambangan  tanpa  izin  dan  perladangan berpindah  pada  daerah  dengan  topografi  miring  marak dilakukan;  (iii)  Ketersediaan  air  yang  semakin  terbatas dan  tidak  pastinya  ketersediaan  air  untuk  produksi pangan  akibat  kerusakan  hutan;  (iv)  Rusaknya  sekitar 30% prasarana pengairan, dimana seharusnya dilakukan rehabilitasi sebanyak 2 kali dalam 25 tahun terakhir ; (v) Persaingan  pemanfaatan  sumberdaya  air  dengan  sektor industri  dan  pemukiman  ;  (vi)  kerusakan  yang disebabkan  oleh  bencana  alam  terutama  banjir  dan kekeringan  karena  fungsi  perlindungan  alamiah  telah sangat  berkurang;  (vii)  Masih  tingginya  proporsi kehilangan hasil panen pada hasil produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan pasca panen, masih menjadi kendala  yang  menyebabkan  penurunan  kemampuan penyediaan pangan dengan proporsi yang cukup tinggi: (viii)  Perubahan  iklim  yang  ditandai  dengan  tidak menentunya  musim  dan  hujan  yang  sangat  eratik;  dan (ix)  Pengembangan  kelapa  sawit  secara  besar-besaran yang  lahannya  sebagian  besar  menempati  lahan  untuk jagung dan padi.
Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Provinsi  Gorontalo  disebabkan  Provinsi    Gorontalo adalah  daerah  baru  sehingga  perpindahan  penduduk  ke Gorontalo  cukup  tinggi.    Hasil  sensus  penduduk  tahun 2010  dan  dengan  menghitung  jumlah  penduduk berdasarkan  tingkat  pertumbuhan  sekitar  2,1  %  per tahun,  penduduk  Gorontalo  tahun  2013  mencapai 1.097.990  jiwa  dan  meningkat  menjadi  1.115.633  jiwa pada tahun 2014.  Angka ini menunjukkan peningkatan yang  cukup  signifikan  yang  secara  otomatis  akan berimbas  pada  pemenuhan  kebutuhan  pangan.  Apabila hal  ini  tidak  dapat  dipenuhi,  maka  kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo perlu dirubah kearah
pemikiran  yang  lebih  bijaksana  untuk  berpikir keberlanjutan  pembangunan  (pemenuhan)  kebutuhan pokok masyarakat, terutama pangan.
Gambar  3.5.  Peta  Rasio  Ketersediaan/Konsumsi Normatif Pangan, 2015

## 1.4.  Strategi  untuk  Meningkatkan  Ketersediaan Pangan
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD) Provinsi  Gorontalo  tahun  2014  memfokuskan  pada penguatan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur daerah. Pembangunan  ekonomi  kerakyatan  diarahkan  pada pengembangan  sektor  pertanian,  perikanan,  peternakan, perkebunan  yang  berbasis  komoditi  unggulan  serta pemberdayaan koperasi, UMKM dalam rangka meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  khususnya  bagi kelompok  usaha  petani,  nelayan  dan  pedagang  kecil. Komoditi-komoditi unggulan sektor pertanian yaitu padi, jagung,  kedelai  (Pajale),  tebu  dan  kelapa.  Upaya-upaya meningkatkan ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo sejalan dengan program pemerintah pusat, yaitu: 1. Perluasan  areal  pertanian  terutama  padi,  jagung  dan kedelai  serta  mempertahankan  areal  pertanian  yang ada.
2. Konservasi dan rehabilitasi lahan.
3. Pelestarian sumberdaya sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai.
4. Pengembangan skim
permodalan bagi petani/nelayan.
5. Peningkatan  produksi  dan  produktivitas  dengan penggunaan  benih  unggul,  pemupukan,  mekanisasi pertanian melalui berbagai bantuan dan subsidi.
6. Penguatan  penyuluhan,  kelembagaan  petani/nelayan dan kemitraan.
7. Mengembangkan  cadangan  pangan  pemerintah (nasional, daerah dan desa) sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  68  Tahun  2002  tentang Ketahanan Pangan Pasal 5.
8. Pengembangan lumbung pangan masyarakat.
9. Menjaga stabilitas harga pangan.
10. Pemantauan  harga  pangan  pokok  secara  berkala untuk  mencegah  jatuhnya  harga  gabah/beras  di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
11. Melakukan  diversifikasi  pangan  terutama  pangan lokal (jagung).
12. Peningkatan  diversifikasi  konsumsi  pangan  dengan gizi seimbang (Perpres No. 22 Tahun 2009).
13. Diversifikasi  usahatani  dan  pengembangan  pangan lokal.
Pembangunan  infrastruktur  dasar  di  sektor pertanian  merupakan  salah  satu  prioritas  Pemerintah Provinsi  Gorontalo.  Perbaikan  waduk  yang  rusak, penyelesaian yang sementara dibangun dan pembangunan  waduk  baru  merupakan  program  utama. Beberapa  waduk  yang  sementara  dibangun  dan direncanakan ditahun 2014 meliputi Waduk Randangan, Paguyaman  dan  pembangunan  Waduk  Bone  Hulu  dan Toheti.

## III.2. Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan
Akses terhadap pangan merupakan salah satu dari 3 pilar  ketahanan  pangan.  Indikator  ini  merupakan  salah satu  indikator  utama  yang  digunakan  untuk  analisis  di FIA  2005  dan  Peta  Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan (FSVA) tahun 2014. Akses Pangan adalah kemampuan rumah  tangga  untuk  memperoleh  cukup  pangan,  baik yang  berasal  dari  produksi  sendiri,  stok,  pembelian, barter,  hadiah,  pinjaman  dan  bantuan  pangan.  Tiga komponen  utama  penyusun  akses  pangan  yaitu  aksen fisik, akses ekonomi dan akses sosial.
Ketersediaan  pangan  di  suatu  daerah  mungkin mencukupi,  akan  tetapi  tidak  semua  rumah  tangga memiliki  akses  yang  memadai  baik  secara  kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas. Akses pangan tergantung pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh penghidupan rumah tangga tersebut.  Penghidupan  terdiri  dari  kemampuan  rumah tangga, modal/aset (sumberdaya alam, fisik, sumberdaya manusia,  ekonomi  dan  sosial)  dan  kegiatan  yang dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dasar  – penghasilan,  pangan,  tempat  tinggal,  kesehatan  dan pendidikan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghidupan  yang  memadai  dan  berkesinambungan, sewaktu-waktu dapat berubah, menjadi tidak berkecukupan, tidak stabil dan daya beli menjadi sangat terbatas,  yang  menyebabkan  tetap  miskin  dan  rentan
terhadap  kerawanan  pangan.  Secara  global,  penduduk yang  tingkat  pendapatannya  di  bawah  US$  1,25 ( Purchasing  Power  Parity /PPP)  per  hari  menurut  Bank Dunia  dikelompokkan  sebagai  penduduk  miskin. Pemerintah  Indonesia  menggunakan  garis  kemiskinan nasional sebesar US$ 1,55 PPP per hari. Semakin besar jumlah  penduduk  miskin  di  suatu  provinsi  atau kabupaten  maka  akses  terhadap  pangan  akan  semakin rendah  dan  angka  kerawanan  pangan  akan  semakin tinggi.

## 2.1. Akses Fisik
Akses  fisik  terhadap  pangan  ditentukan  oleh  rasio konsumsi  normatif  terhadap  ketersediaan,  ketersediaan pangan, jumlah desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 dan jumlah desa yang berjarak lebih dari 3 km ke pasar. Secara umum, Provinsi Gorontalo termasuk daerah dengan  akses  fisik  terhadap  pangan  yang  cukup  tinggi. Daerah dengan akses fisik terhadap pangan yang sangat rendah  yaitu  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Kabupaten Boalemo  memiliki  akses  fisik  terhadap  pangan  yang cukup rendah. Akses fisik pangan yang sangat rendah di Kabupaten  Gorontalo  Utara  disebabkan  ketersediaan pangan yang rendah, persentase desa yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan persentase desa yang berjarak lebih dari 3 km yang masih tinggi. Kabupaten Boalemo memiliki  akses  pangan  yang  cukup  rendah  terutama karena persentase desa yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan persentase desa yang berjarak lebih dari 3 km yang masih tinggi (Tabel 7).
Tabel 7. Akses fisik terhadap pangan, 2015
No.  Kabupaten
R asi o Kon su m si
no rma ti f/
kete rse di aa n
pa ng an In d eks K ete rse d ia a n % d e sa y ang ti da k da pa t
di la lu i ke nd ar aa n ro da 4 In d eks J a la n % d e sa b e rj ar ak > 3 km ke pa sa r In d eks Pa sa r In d eks A ks es Fi sik
1 Boalemo 8,3 0,04 10,71   1,00   46,08   0,57   0,52 2 Gorontalo 3,8 0,16 5,36   0,50   48,52   0,70   0,41 3 Pohuwato 12,5 0,00 1,35   0,13   54,23   1,00   0,38 4 Bone Bolango 1,3 0,63 7,89   0,74   41,27   0,31   0,38 5 Gorontalo Utara 2,2 0,33 7,27   0,68   50,13   0,78   0,82 6 Kota Gorontalo 0,83 1,00 0,00   0,00   35,48   0,00   0,17 Provinsi Gorontalo 4,54 0,13 5,82  0,51 46  0,56   0,44 Keterangan: 1. ≥  0.80     = Akses pangan sangat rendah 2. 064-0.80  = Akses pangan rendah
3. 0.48 - ≤ 0.64 = Akses pangan cukup rendah
4. 0.32 - ≤ 0.48 = Akses pangan cukup tinggi
5. 0.16 - ≤ 0.32 = Akses pangan tinggi
6. ≤ 0.16 = Akses pangan sangat tinggi

## Gambar 4.1. Peta Akses fisik terhadap Pangan, 2015

## 2.2. Akses Ekonomi
Akses  ekonomi  terhadap  pangan  menggunakan indikator Indeks  Ekonomi yang  merupakan  indeks komposit  dari  persentase  penduduk  miskin,  persentase penduduk yang bekerja kurang dari 36 jam seminggu dan PDRB  per  kapita.  Provinsi  Gorontalo  memiliki  akses ekonomi  terhadap  pangan  yang  cukup  rendah  dengan indeks ekonomi rata-rata sebesar 0.58 (Tabel 8). Indeks Ekonomi  tahun  2014  relatif  tidak  berubah  banyak dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 0,56. Akses ekonomi terhadap pangan yang cukup rendah terutama disebabkan persentase penduduk miskin yang relatif tinggi (17.41%) lebih  tinggi  dari  persentase  penduduk  miskin  nasional (10.96%) (Gambar 4.2).
Tabel 8. Akses Ekonomi terhadap pangan, 2015
No. Kabupaten/
kota % Pen du d uk
mi ski n
Ind e ks Pen du du k
M iski n
% B e ker ja < 3 6 ja m Ind e ks B e ker ja < 3 6 ja m PD R B ( US $ ) Ind e ks PD R B
Ind e ks Ekon o mi 1 Boalemo 20,79 0,98   34,92 0,45   1.823,95 0,43 0,62 2 Gorontalo 21,05 1,00   41,63 0,75   1.708,45 0,37 0,68 3 Pohuwato 20,69 0,98   38,08 0,59   2.313,45 1,00 0,86 4 Bone Bolango 16,68 0,71   37,40 0,56   1.477,98 0,00 0,42 5 Gorontalo Utara 18,34 0,82   47,08 1,00   1.482,33 0,05 0,61 6 Kota Gorontalo 5,85 0,00   25,02 0,00   2.013,63 0,45 0,21 Provinsi Gorontalo 17,41 0,76  37,36 0,56   1.650,25 0,41 0,58 Keterangan: 1. ≥  0.80     = Akses pangan sangat rendah 2. 0.64-0.80  = Akses pangan rendah 3. 0.48 - ≤ 0.64 = Akses pangan cukup rendah 4. 0.32 - ≤ 0.48 = Akses pangan cukup tinggi 5. 0.16 - ≤ 0.32 = Akses pangan tinggi 6. ≤ 0.16 = Akses pangan sangat tinggi
Gambar 4.3. Peta Akses ekonomi terhadap Pangan, 2015
Kabupaten  Pohuwato  dan  Kabupaten  Gorontalo memiliki  akses  ekonomi  terhadap  pangan  yang  rendah, diikuti  oleh  Kabupaten  Boalemo.  Hal  ini  terutama disebabkan oleh jumlah penduduk miskin yang masih di atas  20%  serta  tingkat  pengangguran  yang  tinggi. Kabupaten  Gorontalo  Utara  memiliki  akses  ekonomi teradap  pangan  yang  cukup  rendah  dengan  persentase penduduk  miskin  lebih  tinggi  dari  Provinsi  Gorontalo. Kabupaten  Bone  Bolango  memiliki  akses  ekonomi terhadap  pangan  yang  cukup  tinggi  dengan  persentase penduduk  miskin  yang  lebih  rendah  dari  Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Kota Gorontalo memiliki akses  ekonomi  terhadap  pangan  yang  tinggi  dengan persentase  penduduk  miskin  terendah  dibandingkan dengan  Kabupaten  lainnya  dan  Provinsi  Gorontalo. Tingginya persentase penduduk miskin mengindikasikan masih  banyaknya  penduduk  yang  tidak  bisa  membeli pangan secara cukup.
Gambar  4.2.  Persentase  penduduk  miskin  di  Provinsi Gorontalo, 2007-2014

## 2.3. Akses Sosial
Akses  sosial  terhadap  pangan  dicirikan  oleh persentase penduduk tidak tamat SD (TTSD). Seseorang yang tidak tamat SD diasumsikan memiliki akses sosial yang  terbatas.  Keterbatasan  ini  meliputi  keterbatasan akses  informasi,  komunikasi  dan  teknologi.    Provinsi Gorontalo secara umum tergolong daerah dengan akses sosial terhadap pangan rendah karena masih banyaknya penduduk  yang  tidak  tamat  SD  (33,7%)  (Tabel  9). Jumlah  penduduk  yang  tidak  tamat  SD  terbanyak terdapat  di  Kabupaten  Boalemo  (43,08%)  dan  terendah di Kota Gorontalo (13,64%).
Tabel 9. Akses sosial terhadap pangan 2015
No. Kabupaten/Kota % penduduk tidak tamat SD (TTSD) Indeks TTSD 1 Boalemo 43,08 1,00 2 Gorontalo 38,73 0,85 3 Pohuwato 37,96 0,83 4 Bone Bolango 29,81 0,55 5 Gorontalo Utara 38,92 0,86 6 Kota Gorontalo 13,64 0,00 Provinsi Gorontalo 33,69 0,68 Keterangan: 1. ≥  0.80     = Akses pangan sangat rendah 2. 0.64-0.80  = Akses pangan rendah 3. 0.48 - ≤ 0.64 = Akses pangan cukup rendah
4. 0.32 - ≤ 0.48 = Akses pangan cukup tinggi
5. 0.16 - ≤ 0.32 = Akses pangan tinggi
6. ≤ 0.16 = Akses pangan sangat tinggi
Gambar 4.4. Peta Akses sosial terhadap Pangan, 2015

## 2.4. Indeks Akses Pangan Komposit
Secara umum, akses pangan dari penduduk Provinsi Gorontalo  tergolong  cukup  rendah  dengan  Indeks Komposit  akses  pangan  sebesar  0,52  (Tabel  10). Kabupaten  Gorontalo  Utara  termasuk  daerah  dengan akses pangan yang sangat rendah diikuti oleh Kabupaten Boalemo,  Kabupaten  Gorontalo  dan  Kabupaten  Bone Bolango.  Kabupaten  Pohuwato  memiliki  akses  pangan yang  cukup  tinggi  dan  Kota  Gorontalo  memiliki  akses pangan yang sangat tinggi.
Tabel 10. Akses pangan Provinsi Gorontalo, 2015
No Kabupaten/ Kota R asi o k ons um si norm at if/ k e te rs e di aan Inde ks K e te rs e di aan Inde ks J al an Inde ks P as ar Inde ks M is ki n Inde ks B e ke rja Inv In de ks P D R B Inde ks sos ial (T TSD ) Inde ks K o m po si t
1 Boalemo 0,12   0,00   1,00  0,57  1,00   0,00   0,73  1,00  0,61 2 Gorontalo 0,54   0,02   0,50  0,70  0,28   0,67   0,91  0,85  0,56 3 Pohuwato 0,08   0,00   0,13  1,00  0,70   0,28   0,02  0,82  0,42 4 Bone Bolango 1,74   0,09   0,74  0,31  0,85   0,91   0,43  0,55  0,55 5 Gorontalo Utara  19,53   1,00   0,68  0,78  0,86   1,00   1,00  0,86  0,88
6 Kota Gorontalo 9,71   0,50   0,00  0,00  0,00   0,29   0,00  0,00  0,11 Provinsi Gorontalo 0,22  0,27   0,51  0,56  0,61   0,53   0,51  0,68  0,52
Keterangan: 1. ≥  0.80     = Akses pangan sangat rendah 2. 0.64-0.80  = Akses pangan rendah 3. 0.48 - ≤ 0.64 = Akses pangan cukup rendah
4. 0.32 - ≤ 0.48 = Akses pangan cukup tinggi
5. 0.16 - ≤ 0.32 = Akses pangan tinggi
6. ≤ 0.16 = Akses pangan sangat tinggi
Gambar  4.5.  Peta  Akses  Pangan  Komposit  Provinsi Gorontalo, 2015

## III.3. Pemanfaatan Pangan

## 3.1. Konsumsi Pangan
Kualitas  konsumsi  pangan  penduduk  Indonesia yang diindikasikan dengan persen angka kecukupan gizi (%AKG)  tahun  2014  sebesar  97.5%  meningkat  dari tahun  2013  sebesar  96.5%.  Peningkatan  terjadi  pada pangan hewani, minyak/lemak  dan saytur/buah. Konsumsi padi-padian dan umbi-umbian tidak menunjukkan  perubahan  dari  tahun  2013.  Penurunan terjadi  pada  konsumsi  kacang-kacangan  dan  gula. Konsumsi energi  meningkat  dari  1931 kkal/kapita pada tahun  2013  menjadi  1949  kkal/kapita  pada  tahun  2014. Skor  Pola  Pangan  Harapan  (PPH)  meningkat  dari  81,4 menjadi 83,4 (Tabel 11).
Di  Provinsi  Gorontalo,  jumlah  penduduk  yang sangat  rawan  dan  rawan  pangan  yaitu  yang  memiliki angka  kecukupan  gizi  (AKG)  kurang  dari  89,9%  tahun 2014  sebanyak  52,63%  dan  yang  memiliki  ketahanan pangan sebanyak 47,37%. Jumlah ini masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 51,14% yang sangat rawan dan rawan pangan (Gambar 5.1). Di bandingkan dengan regional  Sulawesi,  Provinsi  Gorontalo  berada  pada urutan ke 2 dari 6 provinsi dalam hal persentase jumlah penduduk  yang  sangat  rawan  dan  rawan  pangan.  Jadi, meskipun  ketersediaan  pangan  di  Provinsi  Gorontalo tergolong  cukup  tinggi  tetapi  akses  terhadap  pangan tergolong  rendah,  sebagaimana  telah  ditunjukkan  pada uraian sebelumnya.
Gambar  5.1.  Persentase  penduduk  yang  sangat  rawan, rawan  dan  tahan  pangan  di  Regional  Sulawesi (BKP, 2014)
13.37 15.98 15.12 18.54 17.74 17.18 34.34 32.72 34.97 33.58 34.9 38.81 51.93 51.53 49.91 47.88 47.37 44.01 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Tengah Persentase Tahan Rawan Sangat rawan
Tabel 11. Perkembangan Konsumsi Energi dan Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Indonesia, 2010- 2014
Sumber: BKP, 2015
Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)

## 3.2. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan
Akses  penduduk  terhadap  fasilitas  kesehatan ditinjau  dari  tiga  indikator  sesuai  dengan  data  yang tersedia yaitu rasio PUSKESMAS per 30.000 penduduk, rasio  jumlah  tempat  tidur  rumah  sakit  per  100.000 penduduk dan rasio dokter umum per 100.000 penduduk. Fasilitas  PUSKESMAS  di  Provinsi  Gorontalo  tahun 2014  cukup  memadai  dengan  rasio  2,46  PUSKESMAS per  30.000  penduduk  (Gambar  5.2).  Rasio  terendah ditemukan di Kota Gorontalo yaitu 1,53 dan tertinggi di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 3,96 (Gambar 5.2).
Gambar 5.2. Rasio PUSKESMAS per 30.000 penduduk di Provinsi Gorontalo, Juni 2014
Di  Provinsi  Gorontalo  terdapat  23  Rumah  Sakit yang tersebar di 5 Kabupaten dan 1 Kota. Rata-rata rasio jumlah tempat tidur rumah sakit per 100.000 penduduk sebesar  110.6  atau  1.1  tempat  tidur  per  1000 penduduk (Gambar 5.4). Rasio ini mendekati standar WHO yaitu 1 tempat tidur per 1000 penduduk. Kabupaten  Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara belum memenuhi standar WHO.  Di  lain  pihak,  Kota  Gorontalo,  Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango telah memenuhi standar WHO dengan rasio lebih besar dan sama dengan 1 per 1000 penduduk.
Gambar  5.3.  Rasio  Puskesmas  per  30.000  penduduk tahun 2014
Gambar 5.4. Jumlah rumah sakit dan rasio jumlah tempat tidur per 100.000 penduduk di Provinsi Gorontalo, 2013
Rasio  dokter  umum  di  Provinsi  Gorontalo  yaitu 24.2  per  100.000  penduduk.  Rasio  yang  ideal  menurut standar  WHO  yaitu  40  dokter  umum  per  100.000 penduduk. Dengan demikian, Provinsi Gorontalo masih sangat  kekurangan  dokter  umum.  Provinsi  Gorontalo masih  memerlukan  minimal  175  dokter  umum  agar sesuai  dengan  standar  WHO  sehingga  pelayanan kesehatan masyarakat makin maksimal.

## Gambar 5.5. Jumlah rumah sakit dan rasio tempat tidur per 100.000 penduduk tahun 2014
Semua  kabupaten  dan  kota  kekurangan  dokter umum.  Rasio  tertinggi  ditemukan  di  Kabupaten Gorontalo  yaitu  33,7  per  100.000  penduduk.  Kota Gorontalo merupakan daerah dengan rasio terendah yaitu 9.2 dokter umum per 100.000 penduduk (Gambar 5.6).
Gambar 5.6. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk di  Provinsi  Gorontalo,  2013  (Dinas  Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2014) 2.1 1.7 2.3 3.2 5.5 2.3 2.5 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Kota Gorontalo (10) Kabupaten Gorontalo (21) Boalemo (11) Pohuwato (16) Bone Bolango (20) Gorontalo Utara (15) Provinsi Gorontalo (93) Rasio Puskesmas/30000 penduduk, 2014 406.0 82.8 54.4 62.2 174.4 6.1 113.9 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 Kota Gorontalo (5) Kabupaten Gorontalo (2) Boalemo (1) Pohuwato (1) Bone Bolango (2) Gorontalo Utara (1) Provinsi Gorontalo (12) Rasio tempat tidur/100000 penduduk
Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)
Gambar 5.7. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk di  Provinsi  Gorontalo,  2014  (Dinas  Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2015)

## 3.3. Penduduk dengan Akses kurang memadai ke Air Bersih
Akses  penduduk  terhadap  air  bersih  dapat menunjukkan  kualitas  kesehatan  penduduk  di  suatu wilayah.  Kualitas  kesehatan  berhubungan  dengan produktivitas  yang  akan  berpengaruh  pada  akses ekonomi  terhadap  pangan.  Jumlah  penduduk  yang memiliki  akses  terhadap  air  minum  yang  layak meningkat  dari  56,3% pada  tahun  2013  menjadi  66.3% pada  tahun  2014.  Hal  ini  berarti  jumnlah  penduduk dengan  akses  kurang  memadai  terhadap  air  bersih menurun  dari  43.7%  pada  tahun  2013  menjadi  33,7% pada  tahun  2014.  Meskipun  terjadi  peningkatan,  secara umum  Provinsi  Gorontalo  belum  mencapai  target MDG’s 2015 sebesar 68.87%.
Akses terhadap air bersih yang memadai meningkat di  semua  kabupaten  dan  kota.  Hal  ini  berarti  jumlah penduduk  dengan  akses  ke  air  bersih  kurang  memadai menurun  pada  tahun  2014.  Di  Kota  Gorontalo  jumlah penduduk  dengan  akses  ke  air  bersih  yang  kurang memadai menurun dari 30,6% pada tahun 2013 menjadi 13.4% pada tahun 2014. Kabupaten Pohuwato memiliki persentase jumlah penduduk yang memiliki akses ke air bersih kurang memadai terbesar yaitu 60.4% pada tahun 2014,  yang  menurun  dari  tahun  2013  sebesar  59,8% (Gambar  5.5  dan  Gambar  5.6).  Kota  Gorontalo  dan Kabupaten  Gorontalo  telah  melampaui  target  MDG’s 2015 yaitu 68.87%.
Gambar 5.8. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap  air  minum  yang  layak,  2014  (Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2015)
Gambar 5.9. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap  air  minum  yang  layak,  2013  (Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2014)

## 3.4. Perempuan Buta Huruf
Melek huruf perempuan terutama ibu dan pengasuh anak  sangat  berpengaruh  terhadap  status  kesehatan  dan gizi,  dan  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam pemanfaatan  pangan.  Studi  di  berbagai  negara menunjukan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran ibu dapat  menjelaskan  situasi  gizi  anak-anak  di  negara- negara berkembang. Hal ini sudah terbukti secara global bahwa  kekurangan  gizi  berkaitan  erat  dengan  tingkat pendidikan ibu (BKP, 2009).
Pada  tahun  2014,  perempuan  berumur  produktif (15-44  tahun)  yang  tidak  bisa  baca  tulis  di  Provinsi Gorontalo  sebanyak  2824  orang  atau  1.1%  dari  jumlah perempuan  produktif.  Pada  selang  umur  yang  sama, jumlah  laki-laki  yang  buta  huruf  sebanyak  2712  orang atau  1,06%.  Kabupaten  Pohuwato  memiliki  jumlah perempuan  usia  produktif  yang  buta  huruf  terbanyak yaitu 7,65% disusul Kabupaten Bone Bolango sebanyak 2.7%.  Kabupaten  lainnya  kurang  dari  1%.  Kota Gorontalo  bebas  buta  huruf  baik  laki-laki  maupun perempuan umur produktif (Gambar 5.11).
11.7 8.4 9.8 4.6 9.1 6.6 8.2 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 Kota Gorontalo (5) Kabupaten Gorontalo (2) Boalemo (1) Pohuwato (1) Bone Bolango (2) Gorontalo Utara (1) Provinsi Gorontalo (12) Rasio Dokter Umum/100000 penduduk, 2014 86.6 74.8 63.4 39.4 52.2 60.1 66.3 0 20 40 60 80 100 Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Boalemo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo % penduduk dengan akses air minum layak, 2014
Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)
Gambar  5.11. Persentase  jumlah  perempuan  usia  15-44 tahun buta huruf, 2014 (Sumber: Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo, 2015)

## 3.5. Status Gizi
Jumlah balita dengan gizi kurang dan gizi buruk di Provinsi  Gorontalo  tahun  2013  sebanyak  10.9%  (Dinas Kesehatan  Provinsi  Gorontalo,  2014)  menurun  menjadi 5% pada tahun 2014. Angka ini menunjukkan status gizi balita  tergolong  baik  sesuai  standar  WHO  (2005). Seluruh  kabupaten  dan  kota  menunjukkan  penurunan persentase  jumlah  bayi  dengan  gizi  kurang  dan  gizi buruk. Kabupaten Boalemo  memiliki balita dengan gizi kurang  dan  buruk  terbanyak  yaitu  8.7%  tergolong  agak baik. Kota Gorontalo adalah daerah dengan jumlah balita bergizi  kurang  dan  buruk  rendah  yaitu  2.2%,  tergolong baik menurut standar WHO (Gambar 5.12). Penyebaran persentase balita bergizi kurang dan buruk disajikan pada Gambar 5.13.
Jika dilihat dari persentase balita yang pendek dan sangat  pendek,  Provinsi  Gorontalo  trergolong  sebagai daerah dengan status gizi yang kurang karena persentase balita yang pendek dan sangat pendek sebanyak 21.01%. Daerah yang tergolong baik status gizinya (<20%) dilihat dari  indikator  ini  adalah  Kota  Gorontalo  (10.16%)  dan Bone  Bolango  (15.05%).  Kabupaten  Gorontalo  Utara, Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Pohuwato tergolong daerah yang buruk status gizi dari balitanya.
Gambar 5.12. Persentase balita gizi kurang dan gizi buruk di Provinsi Gorontalo, 2013 dan 2014

## 3.6. Dampak dari Status Kesehatan
Status  kesehatan  terutama  status  gizi  pada  saat balita  memiliki  dampak  terhadap  angka  harapan  hidup. Angka  harapan  hidup  penduduk  Gorontalo  meningkat dari 66.92 tahun pada tahun 2013 menjadi  67 pada tahun 2014  (Tabel  12).  Angka  harapan  hidup  Provinsi Gorontalo  lebih  rendah  dari  angka  harapan  hidup nasional yaitu 71 tahun. Status gizi juga mempengaruhi angka kematian bayi. Salah satu penyebab kematian bayi di  Provinsi  Gorontalo  adalah  gizi  buruk  (1%  dari kematian  bayi).  Selain  kedua  hal  tersebut,  status  gizi balita juga mempengaruhi tingkat kecerdasannya setelah bayi menjadi dewasa.
Tabel 12. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Gorontalo, 2014
Kabupaten/Kota 2010 2011  2012  2013  2014 Boalemo 66,59  66,76  66,94  67,12  67,29 Gorontalo 66,46  66,48  66,50  66,51  66,53 Pohuwato 61,37  61,62  61,86  62,09  62,33 Bone Bolango 67,32  67,37  67,41  67,45  67,50 Gorontalo Utara 64,67  64,69  64,73  64,76  64,79 Kota Gorontalo 71,45  71,51  71,57  71,62  71,68 Provinsi Gorontalo 66,41  66,59  66,76  66,92  67,00
Sumber: BPS Provinsi Gorontalo (2015)
Gambar  5.14.  Penyebab  Kematian  bayi  di  Provinsi Gorontalo  s/d  November  2014  (Dinas  Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2014)

## III.4.  Kerentanan  Terhadap  Kerawanan  Pangan Transien
4.1. Bencana Alam
Bencana  alam  yang  terjadi  di  Provinsi  Gorontalo tahun 2014 yaitu banjir (19 kali), tanah longsor (2 kali), kekeringan (2 kali) dan angin puting beliung (2 kali) serta kekeringan pada bulan September-Oktober. Banjir terjadi di 23 desa di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara,  Kabupaten  Bone  Bolango  dan  Kabupaten Boalemo.  Jumlah  jiwa  yang  terkena  dampak  banjir sebanyak  5074  jiwa  atau  kurang  lebih  1015  kepala
Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)
keluarga. Banjir terjadi pada bulan Januari, Juli, Agustus dan  November.  Kekeringan  melanda  Kabupaten  Bone Bolango pada bulan September-Oktober yang berdampak langsung pada 7242 jiwa. Kota Gorontalo dan Kabupaten  Pohuwato  bebas  bencana  pada  tahun  2014 (Gambar 6.1).
Bencana alam tahun 2014 tidak separah yang terjadi pada tahun 2013. Pada tahun  2013, banjir melanda 115 desa di lima kabupaten dan kota dengan jumlah jiwa yang terkena  dampak  langsung  sebanyak  74.202  orang  dan merendam  4.488  rumah  warga.  Angin  puting  beliung melanda  21  desa.  Gorontalo  Utara  dan  Kabupaten Gorontalo  adalah  daerah  dengan  frekuensi  banjir terbanyak  yaitu  dalam  6  bulan.  Kabupaten  dan  kota lainnya  terjadi  dalam  3  bulan.  Jumlah  penduduk  yang terkena  banjir  terbanyak  terjadi  di  Kota  Gorontalo disusul  oleh  Kabupaten  Gorontalo,  Gorontalo  Utara, Pohuwato, Boalemo dan Bone Bolango (Gambar 6.2). Provinsi  Gorontalo  tergolong  daerah  resiko  bencana tinggi (Skor 148 ranking 9). Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo memiliki resiko yang tinggi kena bencana  sedangkan  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo memiliki resiko yang sedang (Indeks Resiko Bencana Indonesia, 2013).
Gambar 6.1. Bencana banjir dan kekeringan di Provinsi Gorontalo, 2014
Gambar 6.2. Jumlah jiwa yang terkena dampak banjir di Provinsi Gorontalo, 2013 (BPBD Provinsi Gorontalo, 2014)

## 4.2. Fluktuasi Curah Hujan
Pola  curah  hujan  rata-rata  bulanan  periode  2010- 2014  (Gambar  5.3)  berbeda  dengan  pola  curah  hujan
rata-rata bulanan 1998-2007 (Gambar 6.3). Curah hujan rata-rata  bulanan  1998-2007  menunjukkan  pola  yang normal  yaitu  dua  puncak  (bi-modal)  yang  jelas sedangkan pola curah hujan rata-rata bulanan 2010-2014 bulan-bulan  dengan  curah  hujan  yang  tinggi  semakin kurang  jelas.  Hal  ini  menunjukkan  telah  terjadi perubahan  pola  curah  hujan  dalam  5  tahun  terakhir  ini. Perubahan  pola  curah  hujan  bulanan  berdampak  pada perubahan pola tanam tanaman pangan dan konsekuensi yang  ditimbulkan  dalam  proses  produksi  seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi serta insiden serangan hama dan penyakit.
Curah  hujan  tahun  2014  menunjukkan  pola  satu puncak  yaitu  pada  bulan  November  dan  Desember merupakan  curah  hujan  tertinggi.  Jumlah  curah  hujan pada periode Februari-Oktober lebih rendah dari rata-rata curah  hujan  bulanan  2010-2014.  Curah  hujan  dengan jumlah  kurang  dari  100  mm/bulan  terjadi  4  bulan berturut-turut  pada  bulan  Juli-Oktober  (bulan  kering). Bulan  kering  selama  4  bulan  berturut-turut  dapat berakibat  gagal  panen  atau  puso  tanaman  pangan. Sementara  curah  hujan  lebih  dari  250  mm/bulan  pada bulan  November  dan  Desember  dapat  berakibat  banjir dan longsor.
Gambar  6.3.  Pola  curah  hujan  rata-rata  bulanan  2010- 2014  dan  curah  hujan  bulanan  2014  (BMKG Jalaludin, 2014)
Gambar  6.4.  Pola  curah  hujan  rata-rata  bulanan  tahun 1998-2007 (BMKG Jalaludin, 2008)

## 4.3. Daerah Puso
Daerah  puso  yaitu  suatu  daerah  produksi  pangan yang  rusak  disebabkan  oleh  bencana  alam  (banjir, kekeringan, longsor) dan penularan hama oleh organisme
0 2000 4000 6000 8000 Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango
Gorontalo Utara Kota
Gorontalo
Ju ml ah ji w a ter ken a d amp ak Banjir dan Kekeringan 2014 Banjir Kekeringan 4089.00 17628.00 8162.00 3459.00 11687.00 29177.00 74202.00 0.00 10000.00 20000.00 30000.00 40000.00 50000.00 60000.00 70000.00 80000.00 Ju ml ah ji w a (o ran g) Jumlah jiwa terkena bencana banjir, 2013 0 200 400 Curah Hujan 2010-2014 2014
Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)
penggangu  tanaman  (OPT).  Produksi  dan  produktivitas tanaman  pangan  sangat  dipengaruhi  bencana  alam (banjir,  kekeringan,  longsor)  dan  penularan  hama  oleh organisme  penggangu  tanaman  (OPT).  Produksi  dan produktivitas  tanaman  pangan  sangat  di  pengaruhi  oleh kondisi  iklim  dan  cuaca.  Kegiatan  budidaya  tanaman sebaiknya  mempertimbangkan  kondisi  tersebut  dengan menggunakan  informasi  perubahan  musim,  iklim  dan cuaca.
Pada tahun 2013, serangan  hama pada padi sawah seluas 4.360,41 ha pada tingkat serangan ringan sampai sedang. Hama penggerek batang merupakan hama utama yang  ditemukan  pada  areal  seluas  1.239,78  ha.  Lahan jagung yang terserang berbagai jenis hama seluas 5.986 ha  (BPPTPH,  Provinsi  Gorontalo,  2014).  Data  tahun 2014 belum tersedia.
Lahan puso tahun 2014 untuk padi sawah seluas 391 ha, padi ladang 1844 ha, jagung 5879 ha, uji kayu 229 ha dan ubi jalar 1 ha. Lahan puso padi sawah terbesar terjadi Kabupaten  Pohuwato  dan  Gorontalo  Utara.  Kabupaten Bone  Bolango  dan  Gorontalo  Utara  mengalami  puso untuk tanaman padi ladang. Lahan puso jagung terjadi di semua kabupaten dan yang terbesar terjadi di Kabupaten Boalemo  dan  Kabupaten  Gorontalo.  Semua  kabupaten mengalami  lahan  puso  untuk  ubi  jalar  dan  yang  terluas terjadi di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo (Tabel 13).
Tabel 13. Luas lahan puso menurut komoditas, 2014

## No.  Kabupaten
P adi sawah (ha) P adi ladang (ha) Ja gung ( ha) U bi ka yu (ha ) U bi jal ar (ha)
1 BOALEMO 31 -  2608 63 1 2 KABUPATEN GORONTALO 0 -  1628 75 - 3 POHUWATO 181 -  327 31 - 4 BONE BOLANGO 0 83  456 39 - 5 GORONTALO UTARA 179   1761  860 21 - 6 KOTA GORONTALO 0 - - - - 7 PROVINSI GORONTALO 391   1844  5879 229 1
Sumber:  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura (2015)

## 4.4. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan
Perubahan  iklim  terlihat  jelas  dari  perubahan  pola curah hujan bulanan dan meningkatnya frekuensi banjir serta  meluasnya  daerah  banjir.  Pada  tahun  2013,  total curah hujan tahunan (2893 mm) lebih tinggi dari rata-rata curah  hujan  selama  10  tahun  (1424  mm).  Pola  curah hujan  yang  bi-modal  (2  puncak)  berubah  menjadi  1 puncak  (uni-modal).  Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan dan  Hortikultura  (2014)  menyatakan  terjadi  penurunan produksi  pertanian  sebesar  0.56%.  Penurunan  ini
disebabkan  oleh  kekeringan  pada  tingkat  ringan  pada lahan jagung seluas 1.418 ha, kekeringan sedang seluas 764 ha dan kekeringan berat seluas 448 ha.

## 6.5. Deforestasi Hutan
Deforestasi hutan terjadi setiap tahun di Indonesia. Luas  deforestasi  hutan  tahun  2011-2012  meliputi 352.532,2 ha di kawasan hutan dan 266.948,4 ha di area penggunaan lain (APL). Total deforestasi hutan sebesar 613.480,7 ha. (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2014).  Di  Provinsi  Gorontalo  pada  periode  2009-2013, total deforestasi di wilayah konsesi/tutupan alam seluas 17.228  ha,  di  daerah  Penundaan  Pemberian  Izin  Baru (PPIB)  seluas  14.711,57  ha,  dan  di  kawasan  lindung 13.962  ha.  Laju  deforestasi  di  kawasan  lindung  dan konservasi  3.490  ha  dan  laju  deforestasi  di  hutan  alam seluas 4.307 ha per tahun (FWI, 2014).
Dalam  buku  Statistik  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan 2014 (Kementerian LH dan Kehutanan, 2015) dilaporkan  bahwa  deforestrasi  hutan  tahun  2013  di Gorontalo seluas 5.056,2 ha yeng terdiri atas 228,9 ha di hutan tetap, 899,7 ha di Hutan Produksi Konversi (HPK) dan  3.927,6  ha  di  areal  penggunaan  lain  (APL).  Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa  tingkat  deforestrasi  Provinsi  Gorontalo  tahun 2014  mencapai  17%  (Paparan  Kadis  Kehutanan  dan ESDM,  10  Juni  2015).  BPKH  Wilayah  XV  Gorontalo melaporkan  total  luas  hutan  tahun  2013  sebesar 824668,07 ha berubah menjadi 768726,22 ha pada tahun 2014.  Besarnya  deforestrasi  2014  sebesar  55.941,85  ha atau 6,8%.
Deforestasi  menyebabkan  bencana  banjir  yang merusak  lahan  pertanian  dan  menurunkan  produksi pertanian  karena  meluasnya  lahan  kritis.  Hal  ini berdampak pada meluasnya lahan kritis yang pada tahun 2013  mencapai  566.637  ha  terdiri  atas  tingkat  kritis 319.393  ha  dan  sangat  kritis  247.244  ha.  Akibatnya, ketersediaan pangan dapat berkurang serta akses pangan juga menurun.

## III.5.  Analisis  Kerentanan  Terhadap  Kerawanan Pangan Kronis Berdasarkan Indeks Kerawanan Pangan Komposit
Kerentanan  terhadap  kerawanan  pangan  dianalisis menggunakan  pendekatan  analisis  faktor  dan  analisis gerombol.  Variabel-variabel  yang  digunakan  dalam analisis  faktor  sebanyak  17  variabel  yaitu:  (1).  Rasio Konsumsi normatif per kapita; (2) indeks jalan (IJL); (3) Indeks pasar (IPS); (4) Indeks penduduk miskin (IPM); (5)  Indeks  penduduk  yang  bekerja  (IPB);  (6)  Indeks PDRB  (IPD);  (7)  Indeks  air  bersih  (IAB);  (8)  Jumlah penduduk  kena  bencana  banjir  (PKB);  (9)  Balita  gizi buruk (GBR); (10) Balita gizi kurang (GKG); (11) Rasio
Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)
tempat tidur Rumah sakit per 100.000 penduduk (RTP); (12) Rasio jumlah dokter  umum per 100.000 penduduk (RDP);  (13)  Rasio  jumlah  PUSKESMAS  per  30.000 penduduk  (RPP)  dan  (14)  Persentase  Perempuan  umur 15-44  tahun  Buta  huruf  (PBH).  Varibel-variabel  ini merupakan  indikator-indikator  ketersediaan,  akses  dan pemanfaatan pangan.
Analisis  Komponen  Utama  (Principal)  terhadap keempat  belas  variabel  tersebut  diperoleh  4  komponen dengan  nilai  akar  ciri  lebih  besar  1  (kriteria  Kaiser). Variasi  yang  dapat  dijelaskan  oleh  keempat  komponen ini  sebesar  94,47%  (Tabel  14)  yang  berarti  bahwa keempat  komponen  ini  menggambarkan  94.47%  dari variasi data yang digunakan. Sebasar 5.53% dari variasi data  disebabkan  oileh  faktor  lain  yang  tidak  diamati dalam penelitian ini.
Tabel 14. Nilai akar ciri dan variasi kumulatif yang dapat dijelaskan
C o m po ne n
t Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Tot al % of Varia nce Cumul ative % Tot al % of Varia nce Cumul ative % Tot al % of Varia nce Cumul ative % 1 7,8 58 46,22 6 46,226 7,8 58 46,22 6 46,226 6,7 04 39,43 8 39,438 2 4,3 70 25,70 4 71,930 4,3 70 25,70 4 71,930 4,6 00 27,05 8 66,496 3 2,3 35 13,73 4 85,663 2,3 35 13,73 4 85,663 2,5 39 14,93 4 81,430 4 1,4 97 8,804  94,467 1,4 97 8,804  94,467 2,2 16 13,03 7 94,467
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Komponen 1 berkorelasi erat dengan variabel rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan (RKN), Indeks Ketersediaan Pangan (IKN), Indeks Pasar (IPS), Indeks  Penduduk  Miskin  (IPM),  Indeks  Penduduk Bekerja  (IPB),  Penduduk  dengan  akses  air  bersih  yang layak  (AIR),  Rasio  jumlah  Tempat  Tidur  Rumah  Sakit per  100.000  penduduk  (TTRS),  Rasio  Jumlah  Dokter Umum per 100.000 penduduk (DOK) dan luas lahan padi terkena puso (PUSOPADI). Komponen 1 disebut sebagai Faktor Kecukupan Pangan . Komponen  2 berkorelasi  dengan  Indeks  Jalan (IJL), Jumlah Penduduk terkena Bencana (BENCANA), berat  bayi  lahir  rendah  (BBLR)  dan  luas  lahan  jagung terkena puso (PUSOJGG). Komponen 2 disebut sebagai Faktor Kerentanan Pangan . Komponen 3 berkorelasi erat dengan Indeks PDRB Kerakyatan  (IPDRB)  dan  Persentase  Perempuan  umur 15-44  tahun  buta  huruf  (BUTAHRF).  Komponen  3  ini disebut Komponen Ekonomi . Komponen 4
berkorelasi Rasio jumlah PUSKESMAS  per  30.000  penduduk  (PUSKES).
Komponen  ini  disebut Faktor  Kesehatan .  Korelasi komponen  dengan  variabel  disajikan  pada  Tabel  15. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ketahanan dan kerentanan pangan di Provinsi Gorontalo ditentukan oleh faktor Kecukupan Pangan, Kerentanan Pangan, EkonomI dan Kesehatan.
Analisis  Klaster  dengan  menggunakan  faktor  skor diperoleh 4 klaster. Klaster 1 yaitu Kabupaten Boalemo. Klaster  2  meliputi  Kabupaten  Gorontalo,  Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. Klaster 3 yaitu  Kabupaten  Pohuwato  dan  Klaster  4  yaitu  Kota Gorontalo.  Daerah yang berada pada klaster  yang sama memiliki  ciri  ketahanan  dan  kerentanan  pangan  yang sama (Tabel 16).
Tabel 15. Korelasi komponen dengan variabel
Variabel Component 1 2 3 4 Rasio Konsumsi Normatif/ketersediaan pangan (RKN) -,762 -,493 -,384 ,171 Indeks Ketersediaan Pangan (IKN) -,764 -,491 -,383 ,169 Indeks Jalan (IJL) ,209 ,860 -,442 ,146 Indeks pasar (IPS) ,952 ,099 ,269 -,101 Indeks Penduduk Miskin (IPM) ,796 ,537 ,163 -,027 Indeks Penduduk Bekerja (IPB) ,891 ,119 -,398 -,050 IPDRB ,152 -,187 ,940 -,139 AIR ,682 ,092 ,293 ,663 BENCANA -,167 ,923 ,138 -,009 GBR ,201 ,331 ,455 -,586 BBLR ,192 ,922 -,262 ,049 TTRS -,895 -,440 ,056 ,033 DOKU -,933 ,204 -,242 -,170 PUSKES -,035 ,030 -,066 ,933 BUTAHRF ,493 -,241 ,675 ,489 PUSOPADI ,793 -,315 ,079 ,142 PUSOJGG ,151 ,904 -,008 -,399
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 6 iterations.
Tabel 16. Pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan analisis Klaster No KABKOTA Cluster  Nilai jarak Nilai Faktor Skor Prioritas 1 BOALEMO 1  0,000        -,29427  4 2 GORONTALO 2  1,593         ,28057  3 3 POHUWATO 3  0,000         ,96964  2 4 BONE BOLANGO 2  1,751        -,39778  5 5 GORONTALO UTARA 2  1,160        1,05892  1 6 KGO 4  0,000       -1,61708  6
Klaster  1  (Kabupaten  Boalemo)  berhubungan dengan nilai faktor skor komponen 2 (Tabel 16). Hal ini berarti  bahwa  Faktor  Kerentanan  yang  terdiri  atas
Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)
variabel jumlah desa yang terhubung dengan jalan untuk roda 4, bencana alam, luas lahan jagung puso dan berat bayi lahir kurang.
Klaster  2  yaitu  Kabupaten  Gorontalo,  Kabupaten Bone  Bolango  dan  Kabupaten  Gorongtalo  Utara berhubungan  dengan  skor  komponen  1  yaitu  faktor kecukupan pangan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam hal  ketahanan  dan  kerentanan  pangan  yaitu  rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan (RKN), Indeks Ketersediaan Pangan (IKN), Indeks Pasar (IPS), Indeks  Penduduk  Miskin  (IPM),  Indeks  Penduduk Bekerja  (IPB),  Penduduk  dengan  akses  air  bersih  yang layak  (AIR),  Rasio  jumlah  Tempat  Tidur  Rumah  Sakit per  100.000  penduduk  (TTRS),  Rasio  Jumlah  Dokter Umum per 100.000 penduduk (DOK) dan luas lahan padi terkena puso (PUSOPADI).
Klaster 3 yaitu Kabupaten Pohuwato. mempengaruhi  ketahanan  dan  kerentanan  pangan  di Kabupaten  Boalemo  mencerminkan  jumlah  desa  yang dapat  dijangkau  oleh  kendaraan  roda  4,  rasio  jumlah dokter  umum  per  100.000  penduduk  (RDP),  jumlah penduduk kena bencana banjir (PKB) yang mencerminkan keadaan lingkungan, rasio jumlah tempat tidur  per  100.000  penduduk  (RTP)  dan  indeks  jumlah penduduk  yang  bekerja  (IPB)  yang  mencerminkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi.
Tabel 17. Regresi skor faktor komponen terhadap klaster Regresi skor faktor terhadap klaster Klaster 1 2 3 4 REGR factor score   1 -,29427 ,31390 ,96964 -1,61708 REGR factor score   2 1,79994  -,03205  -,66674 -1,03706 REGR factor score   3 ,34662  -,66322  1,56706 ,07596 REGR factor score   4 -,15430 ,00668 ,52396 -,38970
Klaster  4  yaitu  Kota  Gorontalo  berhubungan dengan  skor  faktor  komponen  4  dengan  faktor  penentu yaitu faktor kesehatan dalam hal ini rasio PUSKESMAS per 30.000 penduduk. Penambahan jumlah PUSKESMAS akan mempengaruhi status ketahanan dan kerawanan pangan.
Berdasarkan  nilai  faktor  skor  (Tabel  17),  maka urutan  prioritas  kabupaten/kota  dalam  penanganan ketahanan  dan  kerentanan  pangan  yaitu  (1)  Kabupaten Gorontalo  Utara;  (2)  Kabupaten  Pohuwato;  (3) Kabupaten  Gorontalo;  (4)  Kabupaten  Boalemo;  (5) Kabupaten Bone Bolango; dan (6) Kota Gorontalo.
Gambar  7.1.  Peta  Daerah  Prioritas  Penanganan Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan  di  Provinsi Gorontalo, 2015

## IV. Kesimpulan
1. Ketersediaan  pangan  di  Provinsi  Gorontalo  secara umum  surplus  dengan  rasio  konsumsi  normatif terhadap ketersediaan sebesar 0.22 atau pangan yang tersedia  4.5  kali  dari  kebutuhan  konsumsi  normatif per kapita penduduk yang sebesar 300 g per kapita per hari.
2. Daerah  yang  memiliki  defisit  ketersediaan  pangan dalam hal produksi yaitu Kota Gorontalo sebesar 251 g  per  kapita  per  hari,  lebih  kecil  dari  kebutuhan pangan normatif 300 g per kapita per hari.
3. Akses  akses  pangan  Provinsi  Gorontalo  tahun  2014 tergolong cukup rendah dengan indeks akses pangan 0,52.  Daerah-daerah  dengan  indeks  akses  pangan yang  cukup  tinggi  sampai  sangat  tinggi  yaitu Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo.
4. Provinsi Gorontalo masih rentan terhadap kerawanan pangan  akibat  dari  bencana  alam  terutama  banjir, keadaan iklim (curah hujan) yang eratik serta masih terjadinya deforestasi hutan.
5. Urutan  prioritas  kabupaten/kota  dalam  penanganan ketahanan  dan  kerentanan  pangan  yaitu  (1) Kabupaten Gorontalo Utara; (2) Kabupaten Pohuwato; (3) Kabupaten Gorontalo; (4) Kabupaten Boalemo; (5) Kabupaten Bone Bolango; dan (6) Kota Gorontalo.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Gorontalo.  Gorontalo dalam Angka 2015. Gorontalo. http://gorontalo.bps.go.id
Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) of Gorontalo Province in 2015)
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Gorontalo.  2015.  Capaian
Program Pembangunan Kesehatan Provinsi
Gorontalo 2014. Buku Saku. Gorontalo. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. 2014. Data  dan  Informasi  Kesehatan  Provinsi  Gorontalo 2014. Ringkasan Eksekutif. Gorontalo. Pusat  Ketersediaan  dan  Kerawanan  Pangan.  2012.
Pedoman  Penyusunan  Peta  Ketahanan  dan Kerentanan Pangan.
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Kabupaten. Jakarta. World  Food  Programme.  2009.  Emergency  Food Security Assessment Handbook edisi kedua, 2009