## AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN MEREK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
Fithri Mawaddah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah, Banda Aceh, Indonesia Coresponding author’s: fithri.ilyas@gmail.com
Mohammad Haikal
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah, Banda Aceh, Indonesia
Fedri Saputra
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng, Meulaboh, Indonesia
Khairil Akbar
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
Sumardi Efendi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng, Meulaboh, Indonesia

## Abstrak
Pemalsuan merek sudah sangat meresahkan masyarakat sebagai konsumen yang selalu memakai brand image produk tertentu, akan tetapi para pelaku pemalsu  merek  terus bertambah oleh karena itu perlu diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan mereka. Dengan pendekatan normatif hukum, yaitu dengan mempertimbangkan hukum dan norma serta konsep yang berkaitan dengan batasan satuan hukum  sehingga bagaimana sanksi yang didapatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pemalsuan  artikel ini coba untuk menemukan jawabannya, sehingga di akhir didapatkan kesimpulan dalam hukum postif Indonesia pemberian sanksinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan sanksi paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.  2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan dalam hukum Islam sebagai sanksi Ta’zir yang dikembalikan kepada penguasa/hakim dalam memberikan sanksi yang bisa memberikan rasa keadilan bagi semuanya.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pemalsuan Merek, Hukum Positif, Hukum Islam

## Abstract
Counterfeiting brands has become a significant concern for society as consumers consistently rely on the brand image of specific products. However, the number of brand counterfeiters continues to increase; therefore, they should be held criminally accountable for their actions. Through a normative legal approach, considering laws, norms, and related concepts that define legal boundaries, this article attempts to find answers on how the legal accountability for counterfeiters can be addressed. Consequently, the conclusion drawn at the end of this study reveals that, in the positive law of Indonesia, the imposition of sanctions is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and
Geographical Indications, with a maximum penalty of 5 (five) years of imprisonment and/or a fine of up to IDR 2,000,000,000.00 (two billion Indonesian Rupiah). Meanwhile, in Islamic law, the sanction is considered Ta’zir, left to the discretion of the ruler/judge to ensure justice for all.
Keywords : Liability, Brand Counterfeiting, Positive Law, Islamic Law

## A. PENDAHULUAN
Menurut Penjelasan UUD 1945, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat), sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki serangkaian peraturan atau undang-undang agar kepentingan rakyat dapat dilindungi.”  Paragaf 4 dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya dan pembangunan yang dilakukan oleh negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai (Sunarno & Khisni, 2020).
Merek adalah sebuah tanda pengenal asal suatu barang yang dihasilkan   (Renggong, 2016).  Bagi konsumen merek sangatlah penting sebagai bahan pertimbangan untuk membeli suatu produk karena dengan merek itulah konsumen akan mengerti tentang mutu dan kualitas produk yang akan dibelinya dalam transaksi perdagangan  (Maulana dkk., 2000). Oleh karena itu, merek merupakan bagian dari hak milik industri untuk menjaga dan melindungi nama produk dalam persaingan komersial.  Namun pada prakteknya, tidak semua konsumen memiliki pemahaman yang baik terhadap produk yang beredar, kebanyakan hanya mengetahui kualitas produk dari mereknya saja, sehingga keadaan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan produk tersebut secara maksimal dan untuk kepentingan mereka sendiri. merek terkenal, karena dengan cara ini pemalsu tidak perlu membayar iklan untuk membuat merek dikenal dan dikenal oleh masyarakat.  Selain itu, para pemalsu juga tidak perlu membayar penelitian, pengembangan, pajak, dll, sehingga mereka dapat dengan leluasa menjual produk tersebut di pasaran dengan harga yang lebih murah (Arifin & Iqbal, 2020). Tentu saja, dari segi diskon, ini adalah situasi yang sangat menarik dan membangkitkan minat orang untuk membelinya, mengingat produk tersebut adalah merek terkenal dan tidak berbahaya.
Kejahatan pemalsuan sudah menjadi masalah kronis dan harus disikapi secara serius agar tidak merugikan pihak lain, terutama perusahaan/produsen yang telah bekerja keras membangun dan mengembangkan merek.  Selain pemalsuan, juga dapat mengurangi pendapatan pemilik merek terdaftar karena dapat mengurangi volume penjualan atau ketika penjualan barang jadi tidak mencukupi dan pada akhirnya mencoreng nama baik merek tersebut. Selain itu jika  produk  palsu  produk komsumsi akan membahayakan konsumen yang menggunakannya karena produk tersebut akan memberi efek samping sakit (Bukit dkk., 2022).
Merek merupakan aset terpenting yang dimiliki perusahaan dan menjadi nilai yang terbayang terhadap suatu produk ketika seseorang mendengar nama merek tersebut. merek  juga berperan sebagai petunjuk dan pembeda asal-usul  barang dan jasa (Astarini, 2009). Hal ini sangat mempengaruhi tingkat reputasi yang dibangun oleh suatu perusahaan terhadap merek miliknya agar mendapat image baik dari masyarakat. Semakin banyak suatu perusahaan mempresentasikan mereknya kepada masyarakat karena mutu dan mutu yang terjamin, maka semakin tinggi pula kepercayaan terhadap produk yang dibangun. Namun, mencapai titik ini tidaklah mudah karena pemilik merek/perusahaan yang memiliki merek tersebut harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pengembangan, penelitian dan promosi. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memakan waktu lama yang menguras tenaga, pikiran dan jiwa. Jadi harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sampai akhir jika ditemukan yang palsu.
Perbuatan ini sangat merugikan produsen/ perseroan aslinya dan melanggar dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-undang ini makna tentang unsur-unsur pemalsuan yaitu:
1. Pelaku mempunyai niat atau maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah benar mempergunakan suatu yang tidak asli sehingga orang lain percaya bahwa data tersebut adalah benar dan karenanya orang lain tertipu daya.
2. Unsur niat atau maksud dari pelaku tindak kejahatan pemalsuan merek meliputi keinginan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menipu orang lain.
3. Perbuatan yang menimbulkan suatu bahaya umum, dengan adanya kerugian yang dialami masyarakat sebagi konsumen atau pembeli, yang mana produk yang dibelinya palsu atau tidak sesuai dengan yang aslinya karena mereknya dipalsukan.
Berdasarkan unsur pidana pemalsuan di atas, dapat dipahami bahwa pemilik merek yang merasa dirugikan karena mereknya telah dipalsukan dapat menuntut ganti rugi dan/atau menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut terhadap para pemalsu. dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal 100 ayat (1)  juga menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Pasal 100 ayat (2) setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai  persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang  dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, maka dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan pada pasal 100 ayat  (3) berbunyi: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2), yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia dipidana  dengan pidana penjara paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pertanggungjwaban Pidana
Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan toerekenbaarheid , dalam bahasa Inggris criminal responsibility atau criminalliability (Efendi, 2020). Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana” (Simamora & Hertini, 2015).
Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exception ”  Pound mendefinisikan tanggung jawab pidana sebagai kewajiban untuk membayar balas dendam yang diterima pelaku dari korban (Atmasasmita, 2000). Tanggung jawab tidak hanya terkait
masalah hukum, tetapi juga masalah nilai moral atau kesusilaan dalam masyarakat (Efendi & Hendra, 2022).
Selain ada beberapa ahli yang menawarkan konsep pertanggungjawaban pidana, antara lain:
a. Simons mengatakan bahwa kemampuan untuk mengambil tanggung jawab sebagai kondisi mental dapat ditafsirkan dengan cara yang membenarkan penggunaan inisiatif kriminal baik dari sudut pandang umum maupun pribadi. Selain itu, katanya, pidana dapat dikenakan jika: Pertama, bahwa ia mengetahui/memahami bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Kedua, untuk dapat secara sadar mendefinisikan kehendak seseorang lebih awal (Prasetyo, 2010).
b. Van Hamel menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan normal psikologi dan keterampilan yang mengandung tiga jenis keterampilan, yaitu pertama, kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi sebenarnya dari tindakan seseorang. Kedua, kemampuan untuk memahami bahwa tindakan tersebut melanggar ketertiban umum. Ketiga, kemampuan untuk menentukan kehendak untuk bertindak (Hiarij, 2014).
c. Pompe menyatakan pertanggungjawaban pidana dalam batas-batas unsur-unsurnya, yaitu kemampuan si pelaku untuk berpikir, yang memungkinkannya mengendalikan pikirannya dan mengarahkan kehendaknya, si pelaku dapat memahami arti dan akibat dari perbuatannya, dan si pelaku dapat mengendalikan dirinya. kesediaan untuk memutuskan pendapatnya (tentang arti dan konsekuensi dari perilakunya) (Prasetyo, 2010).
Dilihat dari pendapat para ahli di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pidana. Tindak pidana berarti apa yang dilarang dan dihukum. Apakah pelaku kemudian dihukum karena tindak pidana tergantung pada apakah tindakan itu bersalah (Hamdi & Efendi, 2022) . Karena asas pertanggungjawaban pidana “tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan ( Geen Straf zonder ulp; Actus non facit reum nisi mens sis rea ), artinya penilaian pertanggungjawaban pidana didasarkan pada sikap intern pelaku pidana, tidak. Actus reus exception dan asas mens rea hanya berlaku untuk kejahatan yang tidak bersalah dimana adanya kesalahan atau mens rea dalam kejahatan tersebut tidak perlu dibuktikan (Sjawie, 2015).

## 2. Merek
Merek merupakan salah satu aset perusahaan yang paling berharga, merek dipilih dan dipelihara dengan baik agar perusahaan dapat beroperasi dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek sangat mempengaruhi kelangsungan eksistensi suatu perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global maupun nasional (Utomo, 2010).
Istilah merek sampai saat ini dimaknai secara berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mana fenomena merek tersebut dipahami. Dalam pengertian klasik, merek mengacu pada identifikasi produk dan membedakannya dari produk pesaing, baik melalui nama, logo, desain khusus, atau tanda dan simbol visual lainnya (Casavera, 2009).
Pengertian merek dalam Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 pasal 1 angka 1 yaitu :
“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa.”
Selain batasan hukum, beberapa ahli memilih pendapat ketika mendefinisikan merek sebagai berikut:
a. Molengraaf percaya bahwa merek dagang adalah cara untuk mempersonalisasi barang tertentu untuk menunjukkan asal produk dan menjamin kualitasnya sehingga dapat dibandingkan dengan barang serupa yang dibuat dan dijual oleh orang atau perusahaan lain (Gautama, 2000).
b. H.M.N Purwo Sutjipto berpendapat bahwa merek adalah tanda yang dengannya suatu objek tertentu dipersonifikasikan sehingga dapat dibedakan dari objek lain yang sejenis (Sutjipto, 2007).
c. Iur Soeryatin dengan melihat merek dari sudut pandang cara kerjanya. Dengan bantuan merek, barang yang bersangkutan dapat dibedakan dengan jenis barang lainnya, sehingga barang yang bersangkutan diberi tanda sedemikian rupa sehingga memiliki tanda asal, nama yang menjamin kualitasnya.
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Merek adalah tanda yang tujuannya untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan
atau dijual oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dari barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh. orang lain, yang mencirikan atau menjamin kualitasnya dan digunakan sebagai komoditas - dan dalam industri jasa (Saidin, 2004).

## C. DATA DAN METODOLOGI
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat penelitian analitik komparatif, yaitu metode analisis data menggunakan kerangka teori, yang tujuannya adalah mengolah data menjadi informasi, menjelaskan, mengklarifikasi dan menganalisis materi terkait, dan membandingkan masalah secara sistematis (Efendi & Haikal, 2022). Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum, yaitu dengan mempertimbangkan hukum dan norma serta konsep yang berkaitan dengan batasan satuan hukum.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tindak Pidana Pemalsuan Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Secara historis, penggunaan merek berfungsi untuk membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan barang dan/atau jasa sejenis dari perusahaan lain, atau sebagai merek dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh satu orang atau lebih. badan hukum sehingga pihak lain yang tidak bertanggung jawab tidak dapat dengan mudah menirunya.
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang mengandung ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu dan dikenakan kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut (Ali, 2015). Jika definisi kejahatan mengacu pada Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 20 Republik Indonesia tentang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan di bidang merek adalah perbuatan yang dilarang dan dilarang. dapat dihukum sebagai kejahatan atau sebagai pelanggaran merek dagang.  Subjek pelanggaran ini adalah hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek dagang. Pelanggaran merek biasanya terjadi ketika menggunakan merek terkenal tanpa izin atau meniru merek terkenal untuk pemasaran, sehingga reputasi dan penjualan produk palsu tersebut tinggi (Sutra Disemadi & Mustamin, 2020).
Dewasa ini, perkembangan zaman di era globalisasi dengan semakin canggihnya teknologi yang berkembangan dalam sebuah transaksi perdagangan sehingga semua orang dapat dengan mudah menjual dan membeli produk dengan merek-merek tertentu kapanpun dan dimanapun hanya dengan menggunakan gadget (transaksi online). Seperti yang kita tahu sebagian besar “orang indonesia” sudah paham akan suatu merek terkenal karena percaya akan mutu dan jaminan kualitas dari merek tersebut. Tak hanya itu, faktor lain juga terdapat pada kehidupan strata sosial yang beranggapan bahwa merek barang atau jasa terkenal yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek (Efendi & Hadana, 2022). Keadaan seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama tapi dengan kualitas berbeda (Muthiah, 2016). Namun disisi lain, banyak juga masyarakat yang dengan sengaja membeli produk yang sudah ia ketahui palsu karena tidak dapat membeli puduk asli harganya yang cukup menguras kantong. Ketidakmampuan rakyat untuk membeli suatu produk dengan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat dipandang sebagai celah untuk berbisnis dengan hasil yang menjanjikan (Purwaka, 2017).
Biasanya, pedagang penipu melakukan pelanggaran merek dagang terhadap seseorang yang sudah memiliki reputasi baik atau nilai penjualan tinggi  (Efendi, 2021). Namun, keadaan ini sangat merugikan konsumen dan pemilik merek.  Maka, untuk mengatasi pelanggaran merek diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek. Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum khusus bagi pemilik merek yang sah sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan merek, nama, warna atau logo yang sama atau mirip dengan produk yang dimilikinya untuk barang atau jasa yang hampir sama (Wijaya, 2020). Hak khusus ini bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari (Muhammad, 2007):
a. Orang perseorangan ( one person ),
b. Beberapa orang secara bersama-sama ( several persons jointly ), atau
c. Badan hukum ( legal entity ).
Indonesia memberikan perhatian lebih untuk melindungi merek-merek terkenal dengan menjadi anggota organisasi internasional, antara lain Paris Convention .  Dengan diratifikasinya Konvensi Paris, Indonesia terpaksa menyesuaikan undang-undang yang ada
dengan ketentuan perjanjian internasional.  Meskipun peraturan Indonesia UU No. 20 Tahun 2016 tidak memuat klasifikasi merek terkenal, merek dapat diakui secara hukum dan dilindungi oleh keputusan pengadilan.  Sehingga pemilik merek, setelah diakui sebagai merek terdaftar, dapat menggugat pihak yang tidak diperkenankan menggunakan merek yang pada prinsipnya sama atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasanya sendiri (C. G. Dewi, 2019).
Menggunakan merek terkenal tanpa izin sangat merugikan pemilik atau pemilik merek terkenal yang terdaftar, serta merusak “ brand image ” yang telah diusahakan oleh pemilik atau pemilik merek terkenal tersebut, dan hal ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku baik dalam peraturan internasional maupun nasional yaitu Paris Convention dan juga  UU  No.  20 Tahun 2016.  Oleh karena itu, pelanggaran ini harus ditindak dengan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang merek (Buku & Muhammad, 2014).
Adapun sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan diatur  Bab XVIII tentang Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 teng Merek dan Indikasi Geografis yarmuat dalam pasal 100 ayat (1), (2), dan (3), pasal 101 ayat (1) dan (2), dan pasal 102 yang berbunyi:
Pasal 100 ayat (1): “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek  yang sarna pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang danyatau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
Pasal 100 ayat (2): “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan Zatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
Pasal 101 ayat (1): “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang danjatau produk yang sarna atau sejenis dengan barang danjatau  produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danjatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
Pasal 101 ayat (2): “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang danjatau produk yang sarna atau sejenis dengan barang danjatau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danjatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 102 : “Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Ancaman sanksi pidana terhadap orang atau perusahaan yang melakukan pemalsuan tidak dijatuhkan dengan sembarangan, tetapi karena perbuatan tersebut memenuhi ciri- ciri pemalsuan, yaitu :
a. Pelaku memiliki maksud atau tujuan untuk menyajikan situasi yang disalahpahami seolah-olah benar, menggunakan sesuatu yang tidak asli, untuk membuat orang lain percaya bahwa informasi tersebut benar dan karena itu menipu orang lain.
b. Niat atau niat pelaku pemalsuan termasuk keinginan untuk menipu dirinya sendiri dengan menipu orang lain.
c. Perbuatan yang membahayakan masyarakat, menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen atau pembeli, dan produk yang dibelinya palsu atau tidak sesuai dengan aslinya karena nama mereknya palsu.
Suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dituntut jika dua faktor utama terpenuhi, yaitu actus reus dan mensrea . Unsur actus reus dalam kasus pemalsuan berkaitan dengan bisnis, yaitu aspek fisik (Hermanto dkk., 2023). Jadi pelakunya bukan orang yang berpura-pura melakukan pembajakan atau pemalsuan, melainkan sebatas memperdagangkan barang, yang merupakan pelanggaran. Unsur mensrea adalah akuntabilitas, yaitu apa yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh pelaku.  Intinya penjahat yang berurusan dengan barang tersebut sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan, namun tetap ingin menjualnya (Chazawi, 2001).

## 2. Tindak Pidana Pemalsuan Merek dalam Hukum Islam
Merek adalah aset berupa hak yang tidak berwujud tetapi terkait dengan barang atau jasa, dengan kata lain merek adalah aset tidak berwujud dari barang atau jasa karena bentuk dan bentuknya yang abstrak  (Firmansyah, 2013).  Pemalsuan adalah tindakan menyajikan objek atau dokumen statistik untuk dimanipulasi. Pemalsuan juga didefinisikan sebagai mengubah atau meniru sesuatu dengan trik agar terlihat seperti aslinya (Waroka dkk., 2022). Pemalsuan merek merupakan kegiatan yang sangat merugikan pemilik merek, karena untuk menciptakan merek tersebut, pemilik melalui berbagai rintangan, suka duka, dan ia berjuang sekuat tenaga, pikiran, waktu, uang dan segalanya. menghabiskan Terserah dia untuk menciptakan nilai merek di masyarakat, agar nilai produk atau jasa tidak tercemar oleh tindakan kotor dalam persaingan komersial, maka perlu perlindungan hak atas merek tersebut.
Selain pemalsuan merek, ternyata ada beberapa jenis pemalsuan lainnya (Hamzah, 2008):
a. Pemalsuan intelektual tentang isi surat atau tulisan.
b. Pemalsuan uang, pemalsuan mata uang, uang kertas negara atau bank yang digunakan sebagaimana fungsi uang pada umumnya.
c. Pemalsuan merek dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merek tiruan ini sama dengan merek aslinya.
d. Pemalsuan materai yang dikeluarkan negara atau menirukan tanda tangan yang diperlukan untuk keabsahan materai.
Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin telah mengatur segala macam problematika yang terjadi di dalam kehidupan. Namun mengenai pembahasan merek secara khusus, baik Al-Qur’an maupun Hadits Nabi tidak membahasnya karena ketika Rasulullah SAW masih hidup, pemalsuan merek tidak pernah menjadi masalah, seperti yang terjadi saat ini, masalah dan itu umum saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari Alquran, Hadits dan Ijtihad, oleh karena itu perdebatan mengenai tindak pidana pemalsuan terus menerus dibahas dan menjadi topik kekinian yang menentukan sejauh mana hukuman Ijtihad seorang hakim, penyidik dan aparat penegak hukum.
Tidak ada kata dalam Al-Qur’an yang memiliki arti yang sama dengan kata pemalsuan, hanya ada satu kata yang memiliki arti yang sama dengan kata pemalsuan, yaitu al-kadzibu
(kebohongan).  Islam  memandang pemalsuan sebagai penipuan, kebohongan atau penipuan dan merugikan orang lain yaitu pemilik merek, konsumen dan negara (Zamzam & Aravik, 2020). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tertuang dalam surat As-Syura ayat 183:
َﻦﻳِﺪِﺴْﻔُﻣ ِضْرَْﻷا  ِﰱاْﻮَـﺜْﻌَـﺗ َﻻَو ْﻢُﻫَءﺎَﻴْﺷَأ َسﺎﱠﻨﻟا اﻮُﺴَﺨْﺒَـﺗ  َﻻَو Artinya:  “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.
Selain Al-Qur’an, pembahasan tentang pemalsuan suatu barang/produk juga terdapat dalam hadits riwayat oleh  Muslim yang juga menjelaskan tentang larangan penipuan konsumen, yaitu:
َﺣ َبﻮﱡﻳَأ ُﻦْﺑا َلﺎَﻗ ٍﺮَﻔْﻌَﺟ ِﻦْﺑ َﻞﻴِﻌَْﲰِإ ْﻦَﻋ ﺎًﻌﻴَِﲨ ٍﺮْﺠُﺣ ُﻦْﺑاَو ُﺔَﺒْـﻴَـﺘُـﻗَو َبﻮﱡﻳَأ ُﻦْﺑ  َﲕَْﳛ  ِﲏَﺛﱠﺪَﺣ و ِﱐََﱪْﺧَأ َلﺎَﻗ ُﻞﻴِﻌَْﲰِإ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪ
ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠﻟﻠﻪا ﻰﱠﻠَﺻ ِﱠﻟﻠﻪا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ  ِﰊَأ ْﻦَﻋ ِﻪﻴِﺑَأ ْﻦَﻋ ُء َﻼَﻌْﻟا ْﺖَﻟﺎَﻨَـﻓ ﺎَﻬﻴِﻓ ُﻩَﺪَﻳ َﻞَﺧْدَﺄَﻓ ٍمﺎَﻌَﻃ ِةَْﱪُﺻ ﻰَﻠَﻋ ﱠﺮَﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو َﺟ  َﻼَﻓَأ َلﺎَﻗ ِﱠﻟﻠﻪا َلﻮُﺳَر َ� ُءﺎَﻤﱠﺴﻟا ُﻪْﺘَـﺑﺎَﺻَأ َلﺎَﻗ ِمﺎَﻌﱠﻄﻟا َﺐِﺣﺎَﺻ َ� اَﺬَﻫ ﺎَﻣ َلﺎَﻘَـﻓ  ًﻼَﻠَـﺑ ُﻪُﻌِﺑﺎَﺻَأ ْﻲَﻛ ِمﺎَﻌﱠﻄﻟا َقْﻮَـﻓ ُﻪَﺘْﻠَﻌ
َﻏ ْﻦَﻣ ُسﺎﱠﻨﻟا ُﻩاَﺮَـﻳ ِّﲏِﻣ َﺲْﻴَﻠَـﻓ ﱠﺶ
Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja’far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala’ dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: “Apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”
Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, pemalsuan merek dagang merupakan perbuatan yang dilarang karena menipu konsumen, namun di sisi lain Al-Qur’an juga mengajak umat Islam untuk berbisnis secara adil dan jujur, yaitu. bisnis antara pedagang dan pembeli yang saling berhadapan. yang lain tidak boleh saling membully atau dibully oleh Allah subhanahu wa ta’ala. kata Al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 279:
ۚﻪِﻟ ۡﻮُﺳَرَو ِّٰﻟﻠﻪا َﻦِّﻣ  ٍبۡﺮَِﲝ اۡﻮُـﻧَذ ۡﺎَﻓ اۡﻮُﻠَﻌۡﻔَـﺗ ۡﱠﱂ ۡنِﺎَﻓ ۡنِاَو ۡﻢُﺘۡـﺒُـﺗ ۡﻢُﻜـَﻠَـﻓ ُس ۡوُءُر ۡﻢُﻜِﻟاَﻮۡﻣَا ۚ َﻻ َنۡﻮُﻤِﻠ ۡﻈَﺗ َﻻَو َنۡﻮُﻤَﻠ ۡﻈُﺗ
Artinya: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).
Ayat di atas adalah ayat tentang riba, tetapi di dalamnya terkandung makna hak konsumen yaitu tidak boleh saling merugikan baik penjual maupun pembeli.  Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang memperhatikan transaksi perdagangan, terutama
yang dapat merugikan konsumen. Berikut ini adalah praktek perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW antara lain:
a. Talaqqi rukban yaitu melakukan proses jual beli dengan cara menangkap pedagang yang membawa barang dari tempat asal (pabrik) sebelum sampai di pasar (half stop).
b. Menggandakan harga tidak diperbolehkan jika harga yang ditawarkan sangat tinggi dibandingkan dengan harga umum.
c. Bai’ al-Gharar yaitu perdagangan yang didalamnya mengandung unsur penipuan dan tidak ada kepastian. Gisyah adalah  menyembunyikan cacat pada barang yang dijual dengan mengira produk cacat sebagai produk berkualitas.
d. Bisnis najasy adalah  strategi  bisnis yang dilakukan oleh seseorang yang menyamar sebagai pembeli dan menawarkan barang dengan harga tinggi disertai dengan menawari kualitas yang berlebihan untuk menaikkan harga barang tersebut.
e. Produk Haram adalah memperdagangkan barang yang dilarang dan diharamkan oleh Alquran dan Sunah.
f. Riba adalah penetapan bunga atau menerapkan tambahan biaya dalam perdagangan.
g. Tathfif adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.
Di antara praktik bisnis yang dilarang Rasulullah, praktik bisnis Gisyah juga termasuk memalsukan merek, yaitu. menyembunyikan cacat pada barang yang dijual. Dalam hal ini hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku oleh Gisyah adalah Ta’zir , karena syariat tidak mengatur secara tegas bentuk dan besarnya hukuman.  Pelanggaran merek tidak dapat dimasukkan dalam kategori jari hudud karena bentuk merek itu sendiri tidak memiliki ukuran yang tepat dan mengandung barang abstrak. Namun permasalahan mengenai pemalsuan merek lebih tepatnya masuk ke dalam katagori jarimah dengan sanksi pidana ta’zir karena merupakan permasalahan kontemporer yang terjadi akibat perkembangan zaman. Meskipun tidak ada aturan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang mengatur masalah pemalsuan, namun tugas itu diberikan kepada ulil amr yang menimbang hukuman yang pantas bagi pelaku berdasarkan unsur jari pelaku yaitu unsur formil  ( rukun syar’i ), unsur materil ( rukun maddi ),  dan unsur moril ( rukun adabi ) demi mewujudkan kemaslahatan umat, mendidik sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa).

## 3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek
Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan dalam suatu peraturan perundang-undangan (Lamintang & Lamintang, 2022). Dan keputusan dapat atau tidaknya pelaku suatu perbuatan (kejahatan) yang dilarang untuk  dipidana sangat tergantung pada apakah pelaku tersebut digolongkan sebagai kejahatan dan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dari pelaku kejahatan timbul pada saat kesalahan pelaku kejahatan terbukti.  Tanpa suatu kejahatan tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, dan tanpa pertanggungjawaban pidana tidak akan ada perintah atau hukuman pidana (Sudaryono & Surbakti, 2017).  Dengan kata lain, adanya pertanggungjawaban pidana merupakan dasar pengenaan pidana.
Pelaku tidak bertanggung jawab/dihukum jika ia tidak melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Namun meskipun pelaku telah melakukan kejahatan, tidak selalu dapat dihukum karena masih harus melihat apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau tidak. Namun, jika tidak ada bukti kesalahan pelaku, berlaku prinsip bahwa tidak ada kejahatan tanpa kesalahan.Moeljatno menyebutkan kesalahan/ pertanggungjawaban adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungajwaban yang berupa pengenaan pidana (Moeljatno, 2008).
Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena diketahui melakukan perbuatan melawan hukum/melawan hukum, karena meskipun perbuatannya sesuai dengan surat delik, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pemidanaan pidana  (Ilyas, 2012).  Diperlukan syarat tambahan bagi pelaku untuk dipidana, yaitu bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu harus bersalah dan pelaku dianggap bersalah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Sudarto, 1990):
a. Kemampuan untuk bertanggung jawab atas penjahat, yaitu penjahat harus dalam keadaan mental yang normal, tidak gila atau dalam keadaan terhipnotis, untuk memahami nilai akibat dari perbuatannya sendiri.
b. Hubungan internal pelaku terhadap perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang lalai, dalam hal ini pelaku menyadari bahwa perbuatannya tidak halal di mata masyarakat, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan tersebut.
c. Tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan, atau memaafkan atau membenarkannya.
Adapun beberapa perbuatan yang merupakan bentuk dari pelanggaran merek (Aditomo, 2020):
a. Pelanggaran hakekatnya berupa kesamaan yang menimbulkan kesamaan dan menimbulkan kerancuan tentang sumber afiliasi/koneksi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sering terjadi kesamaan nama atau merek yang dapat membuat konsumen bingung akan asal produk sehingga menyulitkan konsumen untuk membeli produk yang sudah terbukti kualitasnya baik dari produk yang tidak membedakan, di yang lain. kata, baik/buruk. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, sehingga pemerintah harus mengatasi masalah tersebut dengan mengundangkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagi pihak yang melanggar merek tersebut.
b. Persamaan dilution/ persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengen merek terkenal.
Konsep dilution pertama kali di negara Amerika Serikat pada tahun 1920. Dan untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap dilution beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain (Astarini, 2009):
1) Trademark is well-known or has reputation (Merek terkenal atau memiliki reputasi).
2) Similarity of trademark but goods and services are dissimilar (Kemiripan merek dagang tetapi barang dan jasa berbeda).
3) There is dilution and tarnishment or blurring reputation without due cause (Adanya pencairan dan penodaan atau pengaburan reputasi tanpa sebab yang wajar).
c. Pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di Internet.
Kasus di mana pihak lain dengan sengaja mendaftarkan merek terkenal di Internet tanpa hak/izin pemilik merek dengan maksud menjualnya dengan harga lebih tinggi kepada pemilik asli merek kembali dikenal sebagai cyber squatting .  Dan ketika pelanggaran tersebut terjadi, pihak yang dirugikan dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib untuk segera dilakukan penuntutan.
d. Penggunaan karakter dalam pemasaran.
Menggunakan karakter dalam pemasaran merek/produk yang hanya bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan sebenarnya tidak memiliki hubungan/kolaborasi dengan merek tersebut dapat melanggar hak pihak yang menciptakan karakter tersebut.
Hukum  Islam  memandang bahwa perbuatan-perbuatan tercela (tindak pidana) sepantasnya dikenai hukuman. Sebagaimana dalam ayat QS An Nisaa: 16 yang dinukilkan berikut ini:
ﺎَُﳘۡوُذٰﺎَﻓ ۡﻢُﻜۡﻨِﻣ ﺎَﻬِﻨٰﻴِﺗ ۡ َ� ِنٰﺬﱠﻟاَو ۚ ﺎَﻤُﻬ ۡـﻨَﻋ اۡﻮُﺿِﺮۡﻋَﺎَﻓ ﺎَﺤَﻠۡﺻَاَو َﺑﺎَﺗﺎ ۡنِﺎَﻓ ؕ◌ ﱠنِا َّٰﻟﻠﻪا َنﺎَﻛ ًﺑﺎاﱠﻮَـﺗ ﺎًﻤۡﻴِﺣﱠر
Artinya:Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.
Penyebutan kata Faahisyah sebagai kategori perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisaa ayat 16 di atas menegaskan bahwa pelaku atau perusakan merupakan faktor penting dalam hukum pidana.  Tanpa faahisyah atau jarimah, apapun bentuk dan jenisnya, tidak ada pertanggungjawaban pidana, dan tanpa pertanggungjawaban pidana tidak ada pengenaan atau pemidanaan pidana (N. K. L. M. T. Dewi & Martana, 2019).
Prinsip bahwa tidak ada kejahatan dalam hukum Islam dikutip dalam Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 286:
ﱠﻻِا ﺎًﺴ ۡﻔَـﻧ ُّٰﻟﻠﻪا ُﻒِّﻠَﻜُﻳ  َﻻ ﺎَﻬَﻌ ۡﺳُو ؕ◌ ﺎََﳍ ﺎَﻣ ۡﺖَﺒَﺴَﻛ ﺎَﻬۡـﻴَﻠَﻋَو ﺎَﻣ ۡﺖَﺒَﺴَﺘ ۡﻛا ؕ◌ ﺎَﻨﱠـﺑَر َﻻ َۤ� ۡﺬِﺧاَﺆُـﺗ ۡنِا ۤﺎَﻨۡـﻴِﺴﱠﻧ ۡوَا َ� ۡﺎَﻄۡﺧَا ۚ ﺎَﻨﱠـﺑَر َﻻَو ۡﻞِﻤَۡﲢ ۤﺎَﻨۡـﻴَﻠَﻋ اًﺮۡﺻِا ﺎَﻤَﻛ ﻪَﺘ ۡﻠََﲪ ٗ◌ ﻰَﻠَﻋ َﻦۡﻳِﺬﱠﻟا ۡﻦِﻣ ﺎَﻨِﻠۡﺒَـﻗ ﺎَﻨﱠـﺑَر ۚ◌ َﻻَو ﺎَﻨ ۡﻠِّﻤَُﲢ ﺎَﻣ َﻻ َﺔَﻗﺎَﻃ ﺎَﻨَﻟ ﻪِﺑ ۚ ۚ ﺎَﻨَۡﲪۡراَو ﺎَﻨَﻟ  ۡﺮِﻔ ۡﻏاَو ﺎﱠﻨَﻋ ُﻒۡﻋاَو
َﻦۡﻳِﺮِﻔٰﻜ ۡﻟا ِمۡﻮَﻘۡﻟا ﻰَﻠَﻋ َ�ۡﺮُﺼۡﻧﺎَﻓ ﺎَﻨﯩٰﻟۡﻮَﻣ َﺖۡﻧَا Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”
Jika terdakwa dalam pandangan hukum Islam juga memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana, dengan perbuatan yang dilarang yang dianggap merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela dan ia mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil pelanggaran. ini dapat dihukum, karena akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian yang serius bagi pemilik merek aslinya. Diasumsikan bahwa tertuduh dapat menerima tanggung jawab, juga karena tertuduh adalah orang dewasa dan blasteran atau badan hukum. Berdasarkan keadaan pikiran dan kemampuan mental terdakwa diduga mampu melakukan perbuatan, tidak memiliki gangguan jiwa atau
penyakit yang sedang berlangsung, tidak cacat jiwa, tidak dihipnotis dan terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, terdakwa patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat dituntut karena melakukan perbuatan melawan hukum.
Islam tidak secara khusus menjelaskan tentang merek dagang atau pemalsuan, karena pemalsuan adalah masalah hari ini yang tidak diketahui umat Islam sebelumnya. Dalam Islam, tanda-tanda termasuk dalam aset tidak berwujud karena merupakan aset tidak berwujud dan tidak dapat dinilai secara nominal karena bentuknya yang abstrak. Namun, merek diklasifikasikan sebagai aset karena dilihat dari perspektif utilitas. Oleh karena itu, kepentingan tersebut harus dilindungi secara hukum.
Pemalsuan jarang terjadi dalam sejarah hukum Islam. Namun, dalam Islam, pemalsuan digolongkan sebagai dusta dan dosa. Secara bahasa, pemalsuan berasal dari dasar kata “palsu”.  Tidak ada kata-kata dalam Al-Qur’an yang memiliki arti yang sama dengan pemalsuan ini, namun kata yang sering dijumpai dalam Al-Qur’an adalah kata Al- kadzibu yang mengandung arti bohong, yaitu hal yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Abdullah & Yasin, 2020).
Pelanggaran merek tidak dapat dimasukkan dalam jarimah hudud karena karena tidak ada ukuran jumlah yang pasti,  merek itu sendiri tidak memiliki ukuran yang tepat dan termasuk barang abstrak. Tindak pidana pemalsuan dalam hal ini tergolong jari dengan pidana ta’zir , karena ta’zir merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran baik terhadap hak Allah maupun hak asasi manusia. Pemalsuan tidak termasuk kategori Hudud karena tidak terdapat secara langsung dalam Al-Qur’an dan Hadits, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menentukan jenis dan tingkat hukumannya, namun tetap harus mengikuti petunjuknya. Nasib berorientasi karena menyangkut kepentingan rakyat.
Macam-macam sanksi ta’zir yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya adalah sebagai berikut (Djazuli, 2000):
a. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan badan
1) Hukuman mati
2) Hukuman cambuk
b. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
1) Hukuman penjara
2) Hukuman pengasingan
c. Sanksi ta’zir yang berhubungan dengan harta
1) Menghancurkannya (Al-Itlaf)
2) Mengubahnya (Al-Ghayir)
3) Memilikinya (Al-Tamlik)
d. Hukuman ta’zir lainnya:
1) Peringatan keras,
2) Dihadirkan di hadapan sidang,
3) Nasihat,
4) Celaan,
5) Pengucilan,
6) Pemecatan, dan
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.
Dalam hukum Islam, untuk dapat memidana seorang tersangka ( jarimah ) suatu tindak pidana, harus memperhatikan beberapa faktor yang erat hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan suatu perbuatan, atau dapat disebut akibat, yang disebabkan oleh kehendaknya sendiri atau tidak diusahakan, dan tidak ada pembenaran penghapusan pidana, membiarkan terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya  (Djatmika, 1992).  Dan kemungkinan alasan untuk membatalkan kalimat tersebut adalah sebagai berikut (Santoso, 2003):
a. Karena paksaan atau pemaksaan disebut Ikra dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang karena ada orang lain yang mencegahnya, sehingga perbuatan itu lepas dari kehendak bebas orang tersebut.
b. Karena gila
c. Karena mabuk
d. Karena belum dewasa

## E. KESIMPULAN
Dari tulisan di atas dapat disimpulkan setiap pelaku pemalsuan merek wajib dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah mereka lakukan karena ini sangat
merugikan masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan produk yang di jual. Perbuatan tersebut masuk dalam tindak kejahatan yang melanggar hukum, dalam hukum positif Indonesia merujuk ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan dalam hukum Islam walaupun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan tentang pemalsuan merek akan masuk dalam perbuatan tercela yaitu al-kadzibu (kebohongan). Dalam Islam seseorang sangat di larang melakukan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat apalagi jika perbuata tersebut mengarah keperbuatan jarimah ini bisa dihukum Ta’zir oleh penguasa atau hakim yang mengadilinya sesuai perbuatan yang telah dilakukan sehingga masyarakat sebagai konsumen mendapatkan keadilan atas putusan hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. W., & Yasin, N. F. (2020). Implementation of Istishna and Salam Contract to Recca songkok Crafts. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (2), 218. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.13388
Aditomo, A. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang-Barang Bermerek Palsu Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Lex Et Societatis , 7 (10), 63–71.
Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika.
Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 47. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117
Astarini, D. R. S. (2009a). Penghapusan Merek Terdaftar . PT. Alumni.
Astarini, D. R. S. (2009b). Penghapusan Merek Terdaftar . PT. Alumni.
Atmasasmita, R. (2000). Perbandingan Hukum Pidana . Mandar Maju.
Bukit, A. N., Weley, N. C., Harahap, R. A., & Disemadi, H. S. (2022). Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen? Sapientia Et Virtus , 7 (1), 1–17. https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.341
Buku, A., & Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia . Bandung.
Casavera. (2009). 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia . Graha Ilmu.
Chazawi, A. (2001). Kejahatan Mengenai Pemalsuan . Raja Grafindo Persada.
Dewi, C. G. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek . Deepublish.
Dewi, N. K. L. M. T., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana , 8 (1), 1–15.
Djatmika, R. (1992). Filsafat Hukum Islam dalam Berbagai Bidang . Bumi Aksara, .
Djazuli, A. (2000). Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam . Grafindo Persada.
Efendi, S. (2020). Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah. Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam , 5 (1), 53– 71. https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819
Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia dan Fiqh Jinayah. Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam , 1 (2), 32–54.
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies , 185–196. https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034
Efendi, S., & Haikal, M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah , 14 (1), 41–54. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.911
Efendi, S., & Hendra. (2022). STAIN TDM Students’ Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun. PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies , 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347
Firmansyah, H. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek . MediaPressindo.
Gautama, S. (2000). Hukum Merek Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum , 2 (2), 144–159. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558
Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana . Sinar Grafika.
Hermanto, Efendi, S., & Asy’ari. (2023). Criminal Sanctions For Drug Traffickers According To Law Number 35 Of 2009 Regarding Narcotics: A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah). ALFIQH Islamic Law Review Journal , 2 (3), 153–168.
Hiarij, E. O. S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka.
Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan . Rangkang.
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia . Sinar Grafika.
Maulana, I. B., Khairandy, R., & Nurjihad. (2000). Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I . Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta.
Muhammad, A. (2007). Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual . PT Citra Aditya Bakti.
Muthiah, A. (2016). Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia . Pustaka Baru Press.
Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada.
Purwaka, T. H. (2017). Perlindungan Merek . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Renggong, R. (2016). Hukum Pidana Khusus . Kencana.
Saidin, OK. (2004). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Raja Grafindo Persada.
Santoso, T. (2003). Membumikan Hukum Pidana Islam . Gema Insani.
Simamora, S. D., & Hertini, M. F. (2015). Hukum Pidana Dalam Bagan . FH Untan Press.
Sjawie, H. F. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi . Prenada Media Group.
Sudarto. (1990). Hukum Pidana I . UNDIP.
Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP . Muhammadiyah University Press.
Sunarno, H. W., & Khisni, A. (2020). Analysis of Criminal Liability As Doer of Preening Criminal (Case Study In The Blora State Court). Jurnal Daulat Hukum , 3 (1), 223. https://doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8779
Sutjipto, H. M. N. P. (2007). Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia . Djambatan.
Sutra Disemadi, H., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 83. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442
Utomo, T. S. (2010). Hak Kekayaan Intelektual di Era Global . Graha Ilmu.
Waroka, K., Rimbing, N., & Nachrawy, N. (2022). Penegakan Hukum Rerhadap Pemalsuan Mata Uang. Lex Crimen , 11 (4).
Wijaya, E. L. F. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 185. https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.187
Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan . Deepublish.