## PEBANDINGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA (STUDI KASUS PELAKSANAAN E- GOVERNMENT)
Dwi Khoiriyanti 1 , Syifa AzzahraGoestana Rachman 2
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Email : 1801010023@students.unis.ac.id Email : 1801010118@students.unis.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  dibuat  untuk  membandingan  implementasi e-government di Indonesia dengan  Singapura.  Penelitian ini  berfokus  pada  perbandingan e-government yang  berbentuk  website.  Website  Indonesia  yaitu (www.Indonesia.go.id)  dengan  website  yang  ada  pada  Singapura  yaitu  (www.gov.sg).  Pengumpulan  data  ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode pengumpulan data dengan mengambil data ke perpustakaan dan  mengolah  bahan  penelitian.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  implementasi e-government di  era  revolusi industri saat ini berdampak besar terhadap implementasi pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan disetiap  negara  memiliki  formulanya  tersendiri  yang  dimana  untuk  mencapai  dengan  melalui  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK).  Di  Indonesia  dan  Singapura  penerapan e-government dapat  dilihat  dari penerapan  masing-masing  daerah  dalam  penggunaan e-government baik  dalam  pengendalian  internal pemerintahan maupun menginformasikan kepada masyarakat luas.
Kata Kunci: E-government , Implementasi, Indonesia, Singapura

## Abstract
This article was created to compare the implementation of e-government in Indonesia with Singapore. This research focuses on the comparison of e-government in the form of websites. Indonesian website is (www.Indonesia.go.id) with a website in Singapore that is (www.gov.sg). This data collection is done through literature studies and data collection methods by taking data to the library and processing research materials.  The result of this research is that the implementation of e-government in the current era of the industrial revolution has a major impact on the implementation of government. The implementation of government in each country has its formula which is to achieve through Information and Communication Technologies (ICT). In Indonesia and Singapore, the application of e-government can be seen from the application of each region in the use of e-government both in internal government control and informing the wider community.
Keywords: E-government, Implementation, Indonesia, Singapore

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini  sudah  terbukti  semakin  maju  dan  terlihat  dari bagaimana informasi disajikan dengan terobosan-terobosan baru dengan teknologi yang serba digital yang  memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  informasi.  Oleh karena  itu, kemajuan  suatu  negara dapat diukur yaitu bagaimana perkembangan teknologi berkembang di negara tersebut. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola atau mengelola administrasi, ini merupakan salah satu Langkah yang diambil pemerintah untuk memajukan internal pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini juga pemerintah juga sudah membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih  efektif  dan  efisien  melalui  media  informasi,  yaitu  dengan  cara  membuat  kebijakan  baru  yang
telah  dilandasi  dengan  media  elektronik  informasi  yaitu e-government .  Ada  banyak  hal  yang  perlu dipersiapkan, seperti peran pengambil keputusan, tata kelola, manajemen risiko implementasi sistem, dan faktor keamanan sistem yang diimplementasikan. (Maulana, n.d.)
Di  era  globalisasi,  penerapan e-government ini  sangat  penting  dikarenakan  sudah memodernisasikan  pemerintahan  publik  di  seluruh.  Karena  kemjuan  teknologi  saat  ini  dan  tujuan yang ingin dicapai, pemerintahan Indonesia juga berkewajiban untuk menerapkan e-government . Saat ini,  prasyarat  penggunaan e-government sangat  penting  untuk  dapat  menciptakan  pelayanan  publik yang lebih baik guna mendukung good governance .(Putri Manurung, n.d.)
E-government juga  merupakan  salah  satu  pengguna  teknologi  internet  di  dalam  penyebaran informasi oleh pemerintah kepada masyarakat, yang dimana untuk lebih memudahkan penyampaian informasi yang ada. Dan dari sekian banyaknya sektor yang ada di pemerintahan saat ini, kita dapat melihat bahwa mereka telah menerapkan e-government . Pengembangan e-government ini lumyan mahal, sehingga perencanaan anggaran pengembangan e-government yang baik, pemberian, penggunaan, dan evaluasi siklus untuk secara efektif menerapkan strategi untuk mencapai tujuan strategis e-government . Oleh  karena  itu  pengalokasian  anggaran  untuk  pengembangan e-government harus  dilakukan  secara hati-hati  dan  bertanggung  jawab  agar  anggaran  yang  terbatas  itu  bisa  dimanfaatkan  dengan  baik. (Data & Dan, 2006)
Indonesia  berupaya  untuk  lebih  meningkatkan  implementasi  sistem e-government Pemerintah Berbasis  Elektronik  (SPBE)  atau  biasa  disebut  dengan e-government ini  untuk  mendukung  pelayanan public melalui Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara (PANRB).
Singapura sendiri ternyata yang sudah menduduki peringkat ke-7 di dunia dalam penerapan E-government Development Index yang sudah terbukti menjadi sistem yang sangat baik dalam penerapan SPBE. Untuk mewujudkan SPBE yang hebat di Singapura, langkah pertama ini dimulai dari merekrut SDM  nya.  Pemerintah  Singapura  sudah  melibatkan  beberapa  perguruan  tinggi  yang  diantaranya Republic  Polytechnic (RP)  dan Institute  of  Technical  Education (ITE).    Untuk  menjaring  staf  yang berkualitas  guna  mendukung  pemerintah  dan  dunia  usaha,  khususnya  sektor  teknologi.  Selain  itu, SDM yang sudah  pernah bekerja dan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Singapura akan dilatih dan  diberikan  pembekalan  di Civil  Service  College (CSC).  Di  Negeri  Singa  itu  juga  sudah menerapkan talent scouting atau pencarian bakat yang disesuai dengan kebutuhan pemerintah.
KBRI Singapura memiliki inovasi terbaru yaitu dengan mengeluarkan Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) dan  Kartu Pelaut dengan memanfaatkan teknologi informasi. Inovasi ini bertujuan untuk  memfasilitasi  sistem  pelacakan,  keamanan  Pendidikan  dan  kualifikasi,  pemantauan  aktivitas dan jaminan pendapatan yang layak bagi warga negara Indonesia.
Meski kedua negara ini merupakan negara yang berada di Asia, tentu akan berbeda dari segi ekonomi dan teknologi. Singapura sendiri tergolong negara maju, sementara Indonesia masih negara berkembang.  Untuk  meningkatkan  kualitas  di  masing-masing  negara,  pemerintah  daerah  telah mengembangkan kebijakan e-government yang di implementasikan oleh kedua negara tersebut dalam bentuk website.

## B. Pengertian e-Government
Menurut  definisi  World  Bank  (2004), e-government merupakan  salah  satu  proses  sistem pemerintahan  dengan  memanfaatkan  ICT  ( Information,  Communication  and  Technology )  sebagai  alat untuk  memberikan  kemudahan  proses  komunikasi  dan  transaksi  kepada  warga  masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. (Slamet et al., n.d.)
Menurut  Heeks  dalam  Achmad  Djunaedi  (2002),  e-government  itu  sendiri  sudah  diartikan sebagai  pemanfaatan Information  Communication  and  Technology atau  bisa  disebut  dengan  ICT  ini bertujuan untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Lebih lanjut dijelaskan bahwa e-government mencakup:
1) e-Administration
Untuk  memperbaiki  proses  pemerintahan  dengan  menghemat  biaya,  mengelola  kinerja, membangun koneksi strategis dalam pemerintah sendiri dan menciptakan pemberdayaan.
2) e-Citizen & e-Services
Menghubungkanmasyarakat  dan  pemerintah  dengan  cara,  memulai  berbicara  dengan masyarakat, mendukung akuntabilitas, mendengarkan masyarakat, mendukung dalam hal demokrasi, dan dengan meningkatkan layanan publik yang lebih baik lagi.
3) e-Society
Membangun  hubungan  di  luar  pemerintah  yaitu  dengancara  bekerja  lebih  baik  lagi  dengan pihak  bisnis,  mengembangkan  masyarakat,  membangun  kerjasama  dengan  pemerintah,  dan membangun masyarakat madani.
Di  dalam  konsep  e-government  ada  3  jenis  klasifikasi  dan  satu  tambahan  klasifikasi berdasarkan realitas kehidupan modern (Suaedi: 2010), di antaranya adalah:
1) Government  to  Citizens (G-to-C).  Tipe  G-to-C  merupakan  aplikasi e-government yang  paling umum,  di  mana  pemerintah  membangun  dan  menerapkan  berbagai  portofolio  teknologi  informasi dengan tujuan utama memperbaiki interaksi dengan masyarakat;
2) Government  to  Business (G-to-B).  Tipe  G-to-B  merupakan  aplikasi e-government yang digunakan  untuk  memperlancar  perusahaan  swasta  dalam  menjalankan  roda  perusahaannya  serta menciptakan relasi dengan pemerintah secara baik dan efektif;
3) Government to Governments (G-to-G). Merupakan aplikasi e-government yang digunakan  antar  pemerintah  untuk  memperlancar  kerjasama  dalam  melakukan  hal-hal  yang berkaitan  dengan  administrasi  perdagangan,  proses-proses  politik,  maupun  mekanisme  hubungan sosial dan budaya;
4) Government  to  Employees (G-to-E).  Merupakan  aplikasi e-government yang  digunakan  untuk meningkatkan  kinerja  dan  kesejahteraan  pegawai  negeri  yang  bekerja  di  sejumlah  institusi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. (Resta, 2013)
Pelaksanaan e-goverment di  beberapa  negara  berjalan  dengan  beberapa  tahapan.  Tahapan  e- Government menurut Inpres No. 3 tahun 2003 adalah sebagai berikut:
1. Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi:
a. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
b. Penyiapan SDM;
c. Penyiapan  sarana  akses  yang  mudah  misalnya        menyediakan  sarana Multipurpose Community Center , Warnet, SME-Center , dll;
d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
2. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi:
a. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
3. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi:
a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
4. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi:
a. Pembuatan  aplikasi  untuk  pelayanan  yang  bersifat  G2G,  G2B,  G2E  dan  G2C  yang
terintegrasi. (Dennis, 2014)

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini  dilakukan  untuk  menggambarkan  sifat  yang  tepat  dari  gejala  atau  tanda-tanda  selanjutnya  yang dimana perkembangan hubungan antara objek penelitian dengan fenomena social lainnya (Surachmad dalam Nurmandi & Purnomo, 2011).
Data  ini  diperoleh  dengan  kajian  pustaka,  melalui  dokumen-dokumen  resmi  yang  mencatat keadaan  yang  sudah  terjadi  dalam  suatu  objek  penelitian,  berupa  majalah,  hasil-hasil  studi,  tesis, maupun hasil survey dari berbagai instansi pemerintah maupun tidak (Hasan, 2002).
Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan data yaitu dengan  cara  pengumpulan  baham-bahan  yang  akan  di  dokumentasikan.  Alat-alat  yang  sekiranya untuk menjadi media pengumpulan datanya dengan cara mempelajari data dari buku, laporan hasil penelitian,  jurnal,  makalah,  seminar,  tulisan  para  ahli  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan materi penelitian ini seperti, jurnal mengenai implementasi government yang ada di Indonesia  dan  Singapura.  Yang  dimana  keduanya  ini  menampilkan  bagaimana e-government dalam bentuk website yang ada di kota tersebut.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi e-government di Indonesia
E-government merupakan  sebuah  penggunaan  teknologi  internet  untuk  menyebar  luaskan informasi kepada masyarakat agar lebih memudahkan dalam penyediaan informasi. Banyak sektor di pemerintahan  saat  ini  ternyata  sudah  menjunjukan  bahwa  mereka  sudah  menerapkan e-government . Dalam  prakteknya, e-government adalah  penggunaan  internet  untuk  melaksanakan  pekerjaan pemerintah  dan  penyediaan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  cara  yang  berorientasi  pada pelayanan  masyarakat.  Pemerintah  pusat  sudah  membentuk  Departemen  Komunikasi  dan  Informasi (Depkominfo),  untuk  melaksanakan  ketersediaan  sarana  infrastruktur  komunikasi  dan  informasi  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat  agar  dapat  diakses  dan  dibaca  secara  cepat  oleh  instansi  atau  institusi pemerintah yang berada di wilayah Republik Indonesia.(Sufianti, 2007)
Diikuti  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (KEKOMINFO)  dengan  pedoman  yang mengatur semua instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. Pedoman tersebut mengatur perkembangan  infrastruktur  portal  pemerintah,  pengelolaan  elektronik  pemerintah  dokumen, perencanaan  pengembangan  e-government,  pelatihan  TIK  untuk  mendukung  implementasi  e- government,  dan  implementasi  lokal  situs  web  pemerintah  (Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi, 2003). Pemerintah Indonesia telah menetapkan empat target dalam mendukung e-Government sebagai berikut:  tercantum  dalam  RPJMN  2015-2019  yaitu;  (1)  Minimalkan  Blankspot  dengan  akses telekomunikasi  dan  internet  100%  terkonvergensi  dan  konvergen  80%  dari  siaran  TV  dan  radio,  (2) Internet kecepatan tinggi akses yang mampu menjangkau 497 ibu kota kabupaten/kota dalam jaringan tulang punggung optik, 71% penetrasi layanan broadband (20Mb), dan 10% penetrasi layanan seluler broadband (1Mb), (3) Mengoptimalkan penggunaan frekuensi spektrum dengan tersedianya spektrum
frekuensi 500 Mhz untuk wireless broadband (LTE), (4) Menghubungkan semua instansi pemerintah melalui  TIK  atau membuat  sistem  pemerintahan  terpadu  (BAPPENAS, 2015).  (Salsabila  &  Purnomo, 2017)
Tahap  stabilisasi  dikategorikan  sebagai  situs  website  atau  aplikasi  yang  menyediakan  satu  layanan elektronik  yang  diperuntukan  untuk  layanan  publik.  Dan  tahap  pemanfaatan  merupakan  aplikasi  yang menekankan  pada  integrasi  G2G,  G2B,  dan  G2C,  terdapat  1  pemerintah  provinsi  dan  3  pemerintah kabupaten/kota  yang  sudah  sampai  dalam  tahap  ini yaitu  Provinsi  Jawa  Tengah, Kabupaten  Karanganyar, Kabupaten  Gresik  dan  Kota  Surabaya.  Di  Indonesia  sendiri  sudah  memiliki  website  nasional  yang menyediakan  informasi  secara  umum  bagi  masyarakat  Indonesia  dengan  URL  www.Indonesia.go.id.  Di website tersebut sudah terdapat berbagai macam informasi yang tersedia mengenai berita secara nasional, profil Indonesia dengan fitur-fitur pilihan yaitu sistem pemerintahan, parlemen, agama, peta Indonesia, Presiden dan Wakil  Presiden, konstitusi,  lembaga  negara,  lagu  kebangsaan dan  bahasa,  peraturan,  kementerian/lembaga, suku bangsa, pemerintah provinsi, data, dan statistik Indonesia.  ( INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia , n.d.)
Menurut  berita  nasional  yang  sudah  disampaikan  dalam  situs  website  tersebut,  terdapat  berbagai macam contoh budaya, seni, keanekaragaman hayati, komoditas, wisata, dan kuliner. Misalnya layanan/jasa seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, kependudukan, perdagangan, investasi, dan bea cukai. Sementara itu ada  sebuah  fitur  lain  contohnya “lapor”  yang  terhubung  dengan  website  lapor.go.id.  Tetapi,  website pengaduan dari keluhan masyarakat tersebut masih belum dapat diakses dengan baik.
Dalam  studi  banding  (Prihanto, 2013)  posisi  Indonesia  masih  jauh  tertinggal dari  negara  lain dalam penerapan e-government dalem  hal  pengembangan  layanan  online,  pembangunan  infrastruktur  jaringan telekomunikasi,  maupun  sumber  daya  manusia.  Untuk  mengetahui  apakah  ada  implementasi e- government di  daerah  tersebut  dan apakah  ada  situs  website  di daerah  tersebut. Keberadaan  website merupakan Langkah awal implementasi e-government. (A Hasibuan, Zainal; Harry, 2005)
UNDESA  (2014)  melaporkan  bahwa  dari  segi  e-service,  Indonesia  masih  termasuk  dalam kelompok menengah. Sebuah studi kasus oleh Dewi (2011) menemukan implementasi e-government yang  sukses  di  sebuah  desa  di  Provinsi  Yogyakarta.  Namun,  ada  kendala  sumber  daya,  lokasi,  dan pengetahuan teknis yang dihadapi desa. (Sutopo et al., 2017)
Gambar 1. Website e-government di Indonesia Sumber Gambar https://www.indonesia.go.id/
Implementasi e-government di Singapura
Perkembangan e-government dimulai  pada  tahun  1980  dengan  tujuan  untuk  mengubah  pemerintahan yang  ada  di  Singapura  menjadi  pengguna  teknologi  informasi  kelas  dunia.  Pemerintahan  Singapura  sudah memiliki  rencana  dasar  pembangunan  jaringan  teknologi  komunikasi.  Yang  pertama  adalah  program Komputerisasi Pelayanan Sipil ( Civil Service Computersation Programme ) pada tahun 1981, National IT Plan pada tahun 1986, dan IT 2000 pada tahun 1992.
Di  Singapura  selalu  melakukan  revisi  ulang  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  agar  menjadi lebih  baik  daripada  sebelumnya.    Penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  berpotensi menimbulkan nilai perusahaan secara keseluruhan dalam beberapa tahun
terakhir.(Christopher,Jesslyn,Leonardi, n.d.)
Program  pengembangan  TIK  ini  telah  beroperasi  selama  kurang  lebih  20  tahun,  termasuk  dalam pengembangan  program Infocomm  Development  Authority atau  Dewan  Otoritas  Informasi  dan  Komunikasi. Inilah awal mula merupakan pemerintah Singapura yang khusus memgembangkan e-government ini memiliki visi  bahwa  Negara  Singapura  sebagai  negara  yang  mempunyai  koneksi  hubungan  dengan  jaringan komunikasi atau wired island .
Untuk mendukung visi tersebut, Pemerintah Singapura meluncurkan Singapore ONE pada tahun 1998, ini  dapat dimasukkan  sebagai  program dasar yang  bertujuan  untuk memungkinkan  koneksi  cepat  jaringan internet untuk semua orang di rumah, kantor, sekolah, dan di berbagai tempat umum.
Program  Singapore  ONE  ini  berjalan  pada  tiga  tahap  yaitu,  pada  tahap  pertama  di  tahun  1996-1997 merupakan  tahap  pembangunan  infrakstruktur  dan  kunci  dari  pelayanan.  Tahun  berikutnya  1998-2002 menjadi tahap  peluncuran  dan  adaptasi  awal  dari  infrakstruktur  yang  telah dibangun.  Tahap  ini  juga telah berfokus pada pengembangan industri jaringan internet dan peluncuran berbagai aplikasi dan layanan. Tahun 2002 dan  selanjutnya merupakan  tahap akhir  dimana  pemerintahan  Singapura  menggerakkan  teknologi  ini agar diaplikasikan dalam lingkungan kerja, rumah dan lingkungan pembelajaran. (Khalifah, 2015).
Selain itu, seperti di Indonesia, Singapura juga memiliki website nasional yang berisikan informasi publik. Website dengan URL www.gov.sg yang memiliki berita terkini, seni dan budaya, keamanan nasional, ekonomi dan  keuangan,  pendidikan,  ketenagakerjaan,  lingkungan,  diplomasi,  kesehatan,  perumahan,  imigrasi  dan kewarganegaraan, informasi, komunikasi, dan teknologi, hukum dan pemerintahan, proteksi dari hoax online, dan  manipulasi,  perpajakan,  social  dan  komunitas,  dan,  transportasi.  Situs  website  pemerintah  ini  juga mencakup  Pusat  Pers  Singapura  atau  Singapore  Press  Centre,  Government  Terms  Translated,  Government Directory, Trusted Sites (Informasi tentang  situs website pelayanan yang ada di Singapura), dan e-services. ( A Singapore Government Agency Website , n.d.)
Pemerintah Singapura telah mengambil pendekatan untuk menggambarkan domain utama dari kehidupan masyarakat dan membangun klaster informasi dan layanan untuk mereka. Portal e-Citizen menyediakan informasi dan layanan online satu atap yang dikelompokkan secara intuitif di sepanjang domain tersebut. E-Citizen Center saat ini memiliki lebih dari 1.700 layanan dari 2.600 layanan yang dapat  disampaikan  secara  elektronik.  Selain  itu,  perkembangan  lebih  lanjut  dari  teknologi  seluler berarti bahwa layanan e-government kini dapat diakses menggunakan perangkat genggam, sehingga meningkatkan  aksesibilitas  secara  signifikan.  Layanan  yang  tersedia  melintasi  beberapa  bidang termasuk  seni  dan  budaya,  pendidikan,  keluarga,  kesehatan,  pekerjaan  dan  keselamatan  dan keamanan.  Warga  negara  dapat  membayar  denda,  mengajukan  izin,  membayar  pajak,  memperoleh informasi yang berkaitan dengan fasilitas masyarakat dan mengunduh publikasi pemerintah melalui portal online.(Ray & Peter, 2003)
Pada  tahun  2009, Singapura menjadi  negara  Asia  pertama yang  menyediakan  layanan  web  2.0 kepada seluruh guru untuk berkomunikasi dan  berkolaborasi melalui platform cloud standar. Selain itu, di Portal Pemerintah Singapura juga disediakan layanan pembayaran online untuk masyarakatnya. Mulai  dari  pembayaran  pajak,  denda,  hingga  pembuatan  lisensi  dengan  mudahnya  dapat  dikases melalui portal ini yang telah terhubung dengan jaringan kartu debit maupun kredit.(Mira Tania S, n.d.)
Singapura  menyediakan  banyak  variasi  dan  layanan  publik  yang  terintegrasi  secara  dinamis secara online. Pada akhir tahun 2001, Singapura berhasil mendapatkan 92% dari semua layanan publik dapat dikirim secara online.
Dalam  studi  komparasi  (Prihanto,  2013)  menjelaskan  bahwa e-government di  Singapura  lebih diprioritaskan  untuk  kepentingan  pelayanan  online  dibandingkan  dengan  infrastruktur  telekomunikasi maupun sumber daya manusia. Singapura termasuk dalam negara dengan komponen layanan online yang memiliki skor tertinggi. Ini menunjukkan bahwa tingkat kecepatan dan kemampuan dalam pengembangan e- government secara signifikan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan negara lainnya. Keberhasilan ini disebabkan  oleh  fakta  bahwa  Singapuran  umumnya  menyediakan  layanan  web  2.0  untuk  berkomunikasi melalui  platform  cloud  dan  layanan  online  lainnya  untuk  masyarakat  yang  mencakup  pembuatan  lisensi, denda, pembayaran pajak dan lain-lain.
Gambar 1. Website e-government
Sumber Gambar https://www.gov.sg/
Perbandingan e-government Singapura dan Indonesia
Perbandingan perkembangan e-government yang ada di Indonesia yaitu dalam pembahasannya menurut (Yunita & Aprianto, 2018) mengatakan bahwa dengan jumlah 548 pemerintah daerah di 34 provinsi, terdapat 34 website/aplikasi  masih  dalam  tahap  persiapan  namun  tidak  dipertimbangkan  dapat  diakses/tidak  dengan beberapa alas an, yaitu website sedang dalam perbaikan, gagal koneksi dengan basis data, suspended, server error dan lain sebagainya.
Saat ini terdapat 341 website/aplikasi yang dalam tahap matang yaitu website yang menawarkan salah  satu  media.  Contoh  Media  Interaksi  Pemerintah-Website  yang  memungkinkan  pengunjung untuk terhubung dan berinteraksi dalam bentuk link ke beberapa institusi lain, email, nomor telepon, survei,  formulir  masukan,  forum  diskusi,  SMS  atau  chat  Kami  juga  menyediakan  formulir.  Kedua,
terdapat  115  website  atau  aplikasi  dalam  fase  integrasi  dan  4  website  atau  aplikasi  dalam  fase penggunaan.
Dengan  pemikiran  ini,  Pemerintah  Singapura  telah  mulai  menggunakan  Sistem  Pemerintah Elektronik  (SPBE).  Oleh  karena  itu,  Indonesia  masih  belajar  bagaimana  mengembangkan  dan mengimplementasikan SPBE/ e-government . Di Singapura, eGovernment saat ini diimplementasikan di situs web bernama ECitizen Portal. Di situs web ini, orang dapat bertanya, mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka, mengubahnya menjadi portal, dan mengelola segala macam dokumen, termasuk paspor, akta kelahiran, dan izin lainnya. Melalui website antar kedua negara, kondisi Indonesia masih bermasalah, belum semua daerah menggunakan e-government untuk mengoperasikan layanan, website yang  ada  dikarenakan  database  yang  tidak  lengkap.  kesalahan  terbatas  dan  tidak  semua  situs  web terjadi.
Penerapan e-government di  Singapura  dimana  masyarakatnya  diharuskan  melakukan  pengurusan passport dan akta kelahiran secara online, jika si pemohon ini datang maka akan dikenakan penalty dan jika sudah  dikenakan  penalty  maka  si  pemohon  ini  diharuskan  untuk  tetap  mengajukan  permohonan  secara online/ electronic . Penerapan e-government yang ada di Indonesia ini sudah diwujudkan diberbagai bidang yang dimana unruk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Tahapan pengembangan e-government di Indonesia ini masih  terbatas  dalam  hal  interaksinya  dan  masih  belum  sepernuhnya  dikarenakan  masih  banyaknya pemerintah  daerah  yang  belum  menerapkan e-government ini.  Dan  untuk  di  Singapura  sendiri  website  nya sudah lebih berkembang jauh sebelum negara Indonesia. Oleh karena itu, penerapannya untuk saat ini sudah bisa dikatan lebih baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik lagi oleh masyarakat.

## Kendala yang dihadapi
Menurut Retnowati ini mengatakan bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan e-government ini ada beberapa faktor, yaitu kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara  atau  di  daerah  terkait,  tingkat  konektivitas  dan  penggunaan  IT  oleh  pemerintah  setempat,  kesiapan SDM di dalam pemerintah, faktor yang bisa dikatakan paling bermsalah ada di bagian SDM karena kurangnya tenaga  ahli  dibidang  IT  yang  ada  di  Indonesia,  masih  banyak  SDM  di  pemerintah  yang  masih  belum  bisa menggunakan teknologi yang sudah maju.
Kendala  yang  mendasar  dalam  menyelenggarakan e-government di  pemerintah  daerah  itu berupa  minimnya  peraturan  daerah  yang  mengatur  mengenai  penerapan e-government ini,  belum adanya inisiatif untuk saling berbagi informasi dan mendokumentasikan semua informasi, kurangnya SDM yang bisa menggunakan teknologi yang sudah maju ini, infrastruktur nya yang mahal dan belum bisa memadai dan akses yang terbatas. (Wirawan, 2020)
Terdapat kelemahan pada penerapan e-Government di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain, karena perbedaan dari segala aspek, yaitu pendidikan, sistem pemerintahan, sosial ekonomi, budaya, sosiologi, politik  dan  lain  sebagainya.    Di  Indonesia  masih  terjadi  gap-digital  di  masyarakat  luas,  hal  ini  diwajarkan karena sebagian besar masyarakat yang sudah dewa lahir sebelum era internet. (Slamet, Hamdan, Deraman : 2007)
Kesenjangan e-Government antara negara maju dan negara berkembang sangat besar. Sebagian besar  negara  berkembang memiliki  sumber  daya yang  terbatas,  yaitu  infrastruktur  TIK  yang  buruk, dan  harus  menghadapi  begitu  banyak  tantangan  sebagai  faktor  penghambat  seperti  faktor  sosial  & budaya,  faktor  sumber  daya  manusia,  faktor  ekonomi,  faktor  politik,  dll.  Dengan  demikian,  negara berkembang  harus  mengatasi  hambatan  selama  pengembangan  e-Government  baik  faktor  internal maupun eksternal. (Napitupulu et al., 2018)

## Peran e-government
Pelayanan  publik  saat  ini  sudah  menjadi  salah  satu  kunci  kesuksesan  dalam  sebuah  persaingan. Pelayanan publik yang menjadi salah satu kunciini dikarenakan adanya ukuran masing-masing indikator yang sudah diteliti iniyang merupakan salah satu bagian dari standar pelayanan, dimana pelayanan itu bisa berupa prosedur,  waktu,  dan  biaya.  Fungsinya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  untuk  menjadi  salah  satu bagian dari kelas dunia, seperti diKementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sudah mengadakan sosialisasi di beberapa wilayah.
Pentingnya  digital  dalam  mengelola  pemerintahan.  Bahkan  Profesor  Bidang  Politik  dan Kebijakan  Publik London  School  of  Economics  adn  Political  Science (LSE)  juga  menyatakan  bahwa  " New Publik Management is Dead, Long Live Digital Era Governance ". Dengan adanya sistem e-governement ini mempunyai  beberapa  peluang  yaitu  meningkatnya  efektifitas,  efisiensi  dan  mengurangi  biaya, meningkatkan  pelayanan  yang  salah  satunya  adalah  pelayanan  publik,  meningkatkan  partisipasi masyarakat terhadap sistem e-Government. (Hardjaloka, 2014) .
Namun demikian, pemerintah mendorong para penyelenggara pelayanan untuk melakukan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, maka  inovasi  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  tersebut  dapat  diimplementasikan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pelayanan berbasis teknologi informasi, saat ini Pemerintah pun mulai mengembangkan e-government .
Sistem ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mengimplementasikan pemanfaatan e- government teknologi komputer, jaringan komputer dan teknologi informasi yang dimana untuk menjalankan sistem pemerintahan, terlebih lagi dibagian pelayanan publik yang masih sangat sedikit. Sistem e-government itu
sendiri  ternyata  jugamempunyai  berbagai  manfaaat  yang  banyak  dalam  sistem  berdemokrasi  yang  saat  ini yang  sudah  diterapkan,  yaitu  diantaranya  untuk  meningkatkan  kecepatan  komunikasi  antara  pemerintah, masyarakat, swasta, maupun koordinasi antar instansi yang berbasis internet.
Pentingnya digital dalam mengelola pemerintahan. Bahkan Profesor Bidang Politik dan Kebijakan Publik London School of Economics adn Political Science (LSE) juga menyatakan bahwa " New Publik Management is Dead, Long Live Digital Era Governance ". Dengan adanya sistem e-governement ini mempunyai beberapa peluang yaitu meningkatnya efektifitas, efisiensi dan mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan yang salah satunya adalah pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sistem e-Government.

## E. SIMPULAN
E-government merupakan  salah  satu  sistem  yang  telah  dikembangkan  oleh  pemerintah  untuk menyediakan banyak pilihan bagi masyarakat untuk memfasilitasi akses ke informasi dan pelayanan publik yang membantu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di negara ini.
Perkembangan  sistem e-government yang  ada  di  Indonesia  semakin  berubah  dari  segi kuantitatif, namun masih kurang memadai dari segi kualitas karena implementasi e-government sendiri belum merata antar daerah. Indonesia memiliki kemampuan untuk memberikan informasi statis saat ini.  Peningkatan  kualitas  memerlukan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  pengembangan e- government terutama dalam hal infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal yang ada di pemerintahan maupun kepada masyarakat.
Hasil  dalam  penelitian  ini  yaitu  implementasi e-government di  era  revolusi  industri  saat  ini berdampak besar terhadap implementasi pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap negara  memiliki  formulanya  sendiri  untuk  mencapai  hal  tersebut  melalui  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (TIK). Di Indonesia dan Singapura penerapan e-government dapat dilihat pada penerapan masing-masing  daerah  dalam  penggunaan e-government baik  dalam  pengendalian  internal pemerintahan maupun menginformasikan kepada masyarakat luas.
Namun,  membandingkan  kedua  negara,  perkembangan  e-government  Singapura  masih tertinggal karena sistem e-government Singapura diluncurkan saat Kementerian PANRB berkunjung ke Singapura.  Kemajuan  layanan  elektronik  pemerintah  sangat  maju.  Untuk  membantu,  Indonesia mengadaptasi program pemerintah Singapura dan inovasi layanan elektronik pemerintah.
Sistem e-government ini, dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi, dapat berkontribusi pada dukungan pemerintah untuk komunikasi antara pemerintah dan pemerintah daerah, pemerintah bisnis, dan pemerintah dengan pemerintah lain. Agensi akan selesai. Tantangan yang terkait dengan implementasi  dan  implementasi e-government perlu  disikapi  dengan  strategi  yang  efektif  agar
semuanya berjalan lancar, meski dengan hambatan kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Hasibuan,  Zainal;  Harry,  B.  S.  (2005).  Standardisasi  aplikasi  e-government  untuk  instansi  pemerintah.
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi Indonesia , 16424 , 42 – 48.
A Singapore Government Agency Website . (n.d.). https://www.gov.sg/ Christopher, Jesslyn, Leonardi, V. (n.d.). Good Governance, Good Citizen .
https://goodgovernanceproject.blogspot.com/2014/04/penerapan-good-governance-di- singapura.html
Data, B., & Dan, P. (2006). Basis data peraturan dan perundang-undangan. The program , 1 – 14.
Hardjaloka,  L.  (2014).  Studi  Penerapan  E-Government  Di  Indonesia  Dan  Negara  Lainnya  Sebagai  Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 3 (3),
435. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35
INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia . (n.d.). https://www.indonesia.go.id/
Maulana,  I.  (n.d.). Refleksi  E-Goverment  Negara  Singapura  terhadap  Perkembangan  E-Government  Negara Indonesia Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Refl eksi E-Goverment Negara Singapura terhadap Perkembangan E- Government Negara Indonesia”, Klik untuk baca: https://www.kompasiana.com/irvan71844/60dac97415251016de41d953/refleksi-e-goverment- negara-singapura-terhadap-perkembangan-e-goverment-negara-indonesia Mira Tania S. (n.d.). Sepuluh Negara dengan Indeks e-Government Tertinggi .
https://miratanias.wordpress.com/2014/04/06/sepuluh-negara-dengan-indeks-e-government- tertinggi-bagian-i/
Napitupulu,  D.,  Syafrullah,  M.,  Rahim, R.,  Amar, A.,  &  Sucahyo, Y.  G.  (2018).  Content  validity  of  critical success factors for e-Government implementation in Indonesia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 352 (1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/352/1/012058 Putri Manurung. (n.d.). Penerapan E-Goverment dibeberapa Negara .
https://putrimanurung09111003026.blogspot.com/2014/09/penerapan-e-goverment-dibeberapa- negara.html
Ray, L., & Peter, A. (2003). QUT Digital Repository : study . 5 (January), 214 – 220.
Resta,  A.  (2013).  Peran Bagian  Pengolahan  Data  Elektronik  dalam  Penyelenggaraan E-Government  (Studi Pendayagunaan  Website  kota  Semarang). Journal  of  Public  and  Government  (e-Journal  S-1  Undip) , 2 (4),

## 126 – 135. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3583
Salsabila,  L.,  &  Purnomo,  E.  P.  (2017).  Establishing  and  Implementing  Good  Practices  E-Government  (A Case  Study :  e-Government  Implementation  between  Korea  and  Indonesia). Asian/  Asia  Academic Society International Conference (Basic) , 5 , 221 – 229.
Slamet, Hamdan2, A. R. bin, & Deraman3, ; Aziz. (n.d.). RESTRUKTURISASI DAN REORIENTASI MENUJU PERCEPATAN TARGET E-GOVERNMENT DI INDONESIA . 1 – 6.
Sufianti, E. (2007). Aplikasi e-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 4 (4), 3.
Sutopo,  B.,  Wulandari,  T.  R.,  Adiati,  A.  K.,  &  Saputra,  D.  A.  (2017).  E-government,  audit  opinion,  and performance  of  local  government  administration  in  Indonesia. Australasian  Accounting,  Business  and Finance Journal , 11 (4), 6 – 22. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2
Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (1), 1 – 16. https://doi.org/10.18196/jphk.1101