At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

## URGenSI DAn ReleVAnSI Al-MASlAHAH
Al-MURSAlAH SeBAGAI MeTODe IJTIHAD

## kOnTeMPOReR

## Achmad Cholili
Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang
Abstract Justice of  decision of  law of  problems that happened, have properly relied on theorem or nash of  al-Qur’an, kitabullah which have been confessed its truth, as well as relying on rules of  Rasulullah (as-Sunnah).Besides based on both theorem above, Islam also recognize stipulating of  law by aqliyyah, which is [is] ordinary to be named with method of  ijtihad birra’yi (with ratio), and one of  the method named al-Mursalah al-Mashlahah, that is specifying an deed which not there are lasing base or its in and also al-Qur’an of  Sunnah.In conception al-mursalah al-mashlahah told with different term. Some of  moslem scholar use term of  al-mashahah that al-mursalah with word of  al-Munasib al-Mursal (Ibnu Hajib and of  Baidhawi; al-Baidhawi al-Qadhi), there also using istihlah (al-Ghazali; al-mustasyfa) and some of  other again mentioning of  al-Istidlal al-Mursal (al-Syatibi; al-Muwafaqat). Difference of  that name looked into from three facet. First, see mashlahah found on questioned case. Second, seeing the nature of  matching with the target of  syara’ (al-munasib al-washf) obliging the existence of  something rule of  law be created something maslahah. Third, see process stipulating of  law to something mashlahah addressed by special theorem.
Keywords: Justice, al-mursalah al-mashlahah,

## Pendahuluan
Sistem kehidupan yang telah dibangun Islam ialah system hukum yang sempurna, hal ini seiring dengan apa yang telah dititahkan Allah swt bahwa Islam adalah rahmatan lil’alamin. Maksud dan tujuan dari hukum Islam ( maqasid as-Syar’iyyah ) yang berupa kemashlahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas. Dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun social.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Di samping bertujuan untuk membentuk pribadi yang baik, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan kemashlahatan dan keadilan social. Karena apabila hal tersebut dapat direalisasikan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang kompleks, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, politik, perdagangan, birokrasi, maupun wilayah yang lain, niscaya keadilan social dan kemashlahatan umat akan terwujud.
Keadilan keputusan hukum atas permasalahan yang terjadi, sudah seyogyanya  didasarkan pada nash atau dalil al-Qur’an , kitabullah yang telah diakui kebenarannya, dan juga bersandar pada ketentuan-ketentuan Rasulullah yang disebut as-Sunnah.
Selain dilandasi kedua dalil di atas, Islam juga mengenal penetapan hukum secara aqliyyah, yang biasa dinamakan dengan metode ijtihad birra’yi (dengan rasio), dan salah satu metode tersebut dinamakan al-Mashlahah al-Mursalah , 1 yaitu menetapkan suatu perbuatan yang tidak terdapat dasar penguat atau pembatalnya dalam al-Qur’an maupun Sunnah.
Lebih lanjut, dalam tulisan ini akan dibahas tentang pengertian al- mashlahah al-mursalah, obyek dan klasifikasi mashlahah al-mursalah , syarat-syarat al-mashlahah al-mursalah sebagai istimbath hukum dan kehujjahan al-maslahah al-mursalah sebagai metode ijtihad. Dalam tulisan berikutnya merupakan analisis penulis berkenaan dengan urgensi dan relevansi al-mashlahah al-mursalah sebagai metode ijtihad kontemporer.

## Pembahasan
1. Definisi Maslahah Mursalah
Dari segi bahasa (etimologi) maslahah terdiri dari dua kata, yakni maslahah dan mursalah. Maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Lafadz mashlahah seperti lafadz manfa’at, baik artinya maupun wazannyam yaitu kalimat isim mashdar yang sama artinya dengan kalimat as-shalah, seperti halnya lafadz al-manfa’at sama artinya dengan an-naf’u. Sedangkan al-mursalah bermakna diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). 2 Mashlahah juga dipahami sebagai manfaat, dari segi lafadz maupun makna, baik  secara langsung maupun proses, seperti menghasilkan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semisal dikatakan apabila berbisnis itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa berbisnis itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan bathin. 3
1 Metode ijtihad lainnya yaitu Qiyas, Sadz Dzari’ah, Istihsan dan Istishab. 2 Chairil Umam, dkk. Ushul Fiqh 1 ; untuk fakultas syari’ah Komponen MKDK, Cet ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm 135. Di jelaskan bahwa maslahah berasal dari kata shlmaha-yasluhu-shulhan atau maslahatan . Untuk kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi ism maful, arsala-yarsilu- irsalan - mursihun menjadi mursalun. 3 Husain Hamid Hasan, Nadzariyyah al-Maslahah fi al-fiqh al-Islam (Kairo : Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971), hlm. 3-4.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Maslahah al-mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf  ialah yang mutlak. 4 Menurut istilah Ahli Ushul, maslahah al-mursalah diartikan  kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh Syari’ dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan. Karenanya maslahah mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.
Secara terminology al-maslahah al-mursalah berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkanna, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemashlahatan. 5 Makna lain memaparkan bahwa mashlahah al-mursalah berarti mashlahah yang tidak disebutkan dengan nash tertentu, akan tetapi sejalan dengan kehendak nash. 6 Dengan kata lain jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syara’ dan tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum suatu kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’ yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al--maslahah al-mursalah . 7 Sebagai contoh kemashlahatan tersebut seperti telah terjadi pada masa sahabat yang telah mensyari’atkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemilik dan pemungutan pajak terhadap tanah itu di derah pertanian yang mereka taklukkan. 8
Sebagian Ulama Ushul juga memberikan macam-macam ta’rif  untuk mendefenisikan mashlahah al-mursalah , di antaranya ; Imam al-Gazali memberikan penjelasan al-maslahah al-mursalah pada dasarnya ialh meraih menfaat dan menolak kemadharatan. dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.
Tujuan syara’ yang dimaksud, lanjut al-Ghazali ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ tersebut, maka dinamakan mashlahah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’di atas, juga dinamakan mashlahah. 9
4 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Hilmy, cet ke-2 (Bandung : Gema risalah Press, 1997), hlm. 142 5 Kamal Muchtar, dkk. Ushul Fiqh Jilid I (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 43. 6 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet ke-I (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
1994), hlm 41. 7 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 119
8 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu ushul Fiqh, terj. Moch Zuhri & Ahmad Qarib, cet keI (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 116. Kemaslahatan itu juga termasuk tuntutan keadaan darurat, berbagai kebutuhan atau kebaikan namun belum disyari’atkan hukumnya dan tidak ada bukti syara’ yang menunjukan terhadap pengakuan dan pembatalannya. 9 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilmi al-Ushul, juz I ( Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm 434.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Imam ar-Razi, menta’rifkan mashlahah mursalah sebagai perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri’ (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan  harta bendanya. 10 Muhammad Hasbi as-Shiddiqy menuliskan al-maslahah al-mursalah adalah memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. 11 Ta’rif  di atas memberikan suatu pengertian pada al-maslahah al-mursalah , yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara’ secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima  atau menolaknya. 12
Manfaat itu adalah kenikmatan atas sesuatu yang akan mengantarkan pada kenikmatan. Dengan kata lain tahsil al-ibqa’. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud ibqa’ adalah penjagaan terrhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadharan dan sebab-sebabnya.
Dalam apikasinya konsep al- mashlahah al-mursalah dikatakan dengan istilah yang berbeda. Sebagian ulama menggunakan istilah al-mashahah al-mursalah itu dengan kata al-Munasib al-Mursal (Ibnu Hajib dan Baidhawi; al-Qadhi al-Baidhawi ), ada juga yang menggunakan istihlah (al-Ghazali; al-mustasyfa ) dan sebagian lain lagi menyebutnya al-Istidlal al-Mursal (al-Syatibi; al-Muwafaqat ) . 13 Perbedaan nama itu dipandang dari tiga segi. Pertama, melihat mashlahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Kedua, melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ ( al-washf  al-munasib ) yang mengharuskan adanya sesuatu ketentuan hukum agar tercipta sesuatu kemaslahatan. Ketiga , melihat proses penetapan hukum terhadap sesuatu mashlahah yang ditujukan oleh dalil khusus. 14
Yang terpenting dalam mendefenisikan al - mashlahah al-mursalah ini, yaitu berarti penetapan suatu hukum yang bertujuan memberikan kemashlahatan bagi masyarakat umum, tetapi penetapan tersebut tidak terdapat nash dan dalil yang menguatkan atau membatalkannya. Tujuan utama dari al - mashlahah al-mursalah adalah kemashlahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatan.
2. Obyek dan Klasifikasi al-Mashlahah al-Mursalah. Sementara itu, yang menjadi obyek al-maslahah al-mursalah berada pada 10 Ar-Razy, al-Mahshul fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh , Juz II (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998),  hlm 434.
11 Muhammad Hasby as-Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam, hlm. 236 12 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul fiqh…, hlm. 119 13 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya, cet ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 141 14 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh …, hlm. 113. Contoh dari penggunaan nama itu adalah masalah pembuatan akte nikah. Segi pertama disebut dengan al-mashlahah al-Mursalah kerena kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuaan akte nikah tersebut. Segi kedua disebut al-Munasib al- Mursalah karena akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara’, salah satunya menjaga keturunan. Tapi kesesuain tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Untuk segi yang ketiga dipakai kata al-Istihlah karena kasus itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
lingkup hukum syara’ secara umum, dengan memperhatikan adat dan hubungan sesame manusia yang menjadi pilihan pokok untuk mencapai kemashlahatan. Kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash ( al-Qur’an dan al-Hadis} ) yang dijadikan dasar, merupakan obyek al-maslahah al-mursalah . 15 Secara singkat dapat dikatakan bahwa al-mashlahah al-mursalah itu di fokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dal nash, baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadis} , yang menjelaskan hukum-hukum atas kejadian yang ada penguatnya melalui i’tibar secara implicit. Juga difokuskan pada persoaln-persoaln yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. 16 Kemaslahatan yang terdapat dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan, ulama Ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu :
Pertama , tingkatan al-Dharuriyyah ( prime r) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi maslahah ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Katagori Daruriyyat meliputi lima hal, yaitu
; Din (memelihara agama).; Nafs (memlihara jiwa) ; ‘ Aql (memelihara akal).; Nasl (memelihara keturunan).; Mal (memelihara harta). Kelima mashlahah ini, disebut dengan al-maslahah al-khamsah yang telah diterima oleh ulama secara universal. 17 Muhammad Khalid Mas’ud menyatakan juga, bahwa dari analisis terhadap tujuan syar’I ditemukan bahwa Syari’ah juga menganggap tujuan- tujuan ini penting. Kewajiban syar’I bisa dibagi dari sudut pandang positif  dan cara-cara proteksi preventif  kedalam dua kelompok. Termasuk ke dalam cara positif  adalah ibadah, adat dan mu’amalat , sedangkan yang termasuk kedalam kelompok preventif  adalah jinayat. 18 Tingakatan kedua adalah Mashlahah al-Hajjiyah (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok ( primer ) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas ( tawassu’ ) tujuan ( maqasid ). Jadi jika hajiyat tidak dipertimbangkan bersama daruriyat maka  manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Tetapi hancurnya hajiyat bukan berarti hancurnya keseluruhan masalih. 19 Sebagai contoh adanya meringkas ( qashr ) dalam hal ibadah, dibolehkan jual beli pesanan ( bay al-salam ), kerjasama dalam pertanian
15 Kamal Mukhtar dkk , Ushul Fiqh jilid I  (Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1995), hlm 146 16 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh…, hlm 122.
17 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syar’iyah, Juz  II (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1997), hlm. 4 18 Muhammad Khamid Mas’ud, Islamic., hlm.226. Lihat edisi terjemahan,Yudan. W. Asmin, Filsafat Hukum Islam  dan Perubahan Sosial (Surabaya : al-Ikhlas, 1995), hlm. 230. 19 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat…, hlm.4-5
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
( muzara’ah ) dan perkebunan ( musaqqah ), yang merupakan pendukung kebutuhan mendasar al-mashalih al-khamsah atau maslahah al-mu’tabarah. Tingkatan berikutnya adalah Tahsiniyyah (kepentingan pelengkap), yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan.
Ketiga kemaslahatan di atas memiliki keterkaitan dalam bentuk skala prioritas yaitu, bahwa kepentingan primer ( dharuri ) merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan ( mashalih ) yang lain. Sedangkan kepentingan sekunder ( hajjiyah ) menjadi penyangga dan penyempurnakan kepentingan-kepentingan primer ( masalih dharuri ), sebagaimana kepentingan pelengkap ( tahsiny ) merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder ( masalih hajjiyah ) 20 Tentang keterkaitan atau hubungan antara kepentingan pelengkap dengan tujuan asal terdapat lima ketentuan,yaitu :
Kepentingan primer ( 1. dharuri ) merupakan asal dan  dasar bagi segala kepentingan yang lain.
Kerusakan ( 2. ihtilal ) pada kepentingan perimer berarti kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak Sebaliknya, kerusakan pada kepentingan yang lain tidak harus berarti
3.
merusak kepentingan primer Dalam kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau
4. pelengkap bisa berakibat rusaknya kepentingan primer. Perlindungan ( 5. muhafadzah ) atas kepentingan sekunder dan pelengkap harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer. 21
Bila dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama’ ushul fiqh membaginya kepada :
Mashlahah Al-‘Ammah 1. , yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat. Maslahah al-Khashsah 2. , yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang ( maqfud ). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemashlahatan pribadi. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut  Muhammad
20 Ibid ., hlm. 5 21 Ibid .
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Musthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk : Mashlahah al-Tsabithah 1. , yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan zakat.
Maslahah al-Mutaghayyirah
2. , yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan berkaitan dengan kemaslahtan mu’amalah dan adat kebisaaan.
Perlunya kedua pembagian ini, menurut -Muhammad musthafa al- Syalabi-dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tetap.
Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara’ terbagi kepada : 22 Maslahah al-Mu’tabarah
1. , yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’.
Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan sebagai hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis} Rasulullah saw dan hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis Mashlahah al-Mulghah
2. , yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan syara’. Semisal terkait dengan hukuman Penguasa Sepanyol yang melakukan hubungan seksual di bulan Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan fakir miskin 60 orang dibanding memerdekakan budak, oleh Al-Laits Ibn Sa’ad (94-175 H/ Ahli fiqh Maliki di Spanyol). Mashlahah al-Mursalah
3. , yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu : (1). Maslahah al-Gharibah , yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’, baik secara rinci mapun secara umum. Para ulama ushul fiqh (masa itu) tidak dapat menemukan contoh pastinya. Bahkan Imam as-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2). Mashlahah al-Mursalah , yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara’ atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis} ).
Sedangkan Najm al-Din al-Thufi (675-716 H / 1276-1316 M, ahli ushul fiqh Hambali), menurut Musthafa Zaid tidak membagi mashlahah tersebut, 22 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , cet ke-2 ( Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 117-118
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas. Namun, menurut al-Thufi, mashlahah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara’, baik mashlahah itu mendapat dukungan dari syara’ maupun tidak. 23
Syarat-Syarat al-Maslahah al-Mursalah sebagai istimbath hukum Dalam menggunakan teori al-mashlahah al-mursalah sebagai hujjah, ulama’ bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari’at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, maka ulama ushul menyusun syarat-syarat mashlahah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu sebagai berikut :
Imam Malik memberikan tiga syarat dalam penggunaan al-maslahah al- mursalah supaya pemakaian al-maslahah al-mursalah tersebut dapat membawa manusia, khususnya kaum muslimin pada jalan yang diridlai Allah swt, yaitu : Adanya persesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara’ (maqasid a-Syariyyah) Mashlahah itu harus masuk akal ( rationable ), mempunyai sifat-siat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
Penggunaan dalil mashlahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi ( raf’u haraj lazim ). Dalam artian, seandainya mashlahah yang diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan. 24
Mashlahah dengan sifat yang sesuai ( al-washfu al-munasib ) ketika terdapat saksi syara’ mengakui dengan salah satu dari macam-macam pengakuan itu, maka sifat tersebut berarti sesuai yang diakui oleh syara’. Dan jika ada saksi yang membatalkan pengakuan itu maka sifat itu sesuai yang membatalkan. Tetapi bila terdapat saksi syara’ yang mengakui atau membatalkan maka sifat tersebut sesuai yang umum ( al-Munasib al-Mursal ), dengan istilah lain disebut al-maslahah al-Mursalah . 25 Imam al-Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar istihlah aatau mashlahah dapat dijadikan hujjah dalam istimbath hukum. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’ Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’ Mashlahah itu termasuk dalam katagori mashlahah yang dharuri , baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. 26
23 lihat Musthafa Zaid, Nadzariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam wa Najm al-Din al-Thufi (Mesir : dar al- Fikr al-‘Arabi, 1964), hlm. 133-136. 24 Abu Zahrah, Ushul Fiqh , terj. Syaefullah Ma’sum, dkk, Cet ke-VII (Jakarta : Pustaka irdaus, 2002), hlm 427-428. syart yang pertama tidak boleh bertentangan dengan dalil qath’I dan harus sesui dengan mashlahah-mashlahah yang ingin diwujudkan oleh syari’. Syarat yang ketiga tersebut mengacu pada QS. Al-Hallaj ayat 78. 25 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kiadh Hukum Islam…, hlm. 122
26 Abu Hamid al-Ghazali, Syifa’ al-ghalil fi Bayan al-syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil, tahqiq
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiyah , apabila menyangkut kepentinagn orang banyak bias menjadi dharuriyyah. Abdul Wahab Khallaf  menyebutkan bahwa syarat-syarat al-Maslahah al- Mursalah untuk bisa dipakai sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu : 27
Harus benar-benar membuahkan mashlahah atau tidak di dasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentag masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika mashlahah itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah mashlahah itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti maslahat itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, maslahah dalam hal pengambil alihan hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak tersebut dijadikan sebagai hak Hakim ( Qadhi ) dalam seluruh suasana. Mashlahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak madharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi perseorangan atau beberapa orang saja. Karena itu hukum tidak bisa disyari’atkan lantaran hanya membuahkan kemaslahatan secra khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu, dengan tidak menaruh perhatian pada kemaslahatan umat. Dengan kata lain kemashlahatan tersebut harus memberikan manaat bagi seluruh umat.
Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan nash dan ijma’. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris, merupakan kemaslahatan  yang tidak dapat d ibenarkan. Sebab maslahat yang demikian itu adalah batal.
Kemudian syarat-syarat lain yang diperlukan dalam menggunakan al- maslahah al-mursalah , lanjut Abdul Wahab Khallaf  ialah : Maslahah itu adalah yang sebenarnya, bukan bersifat dugaan. Maksudnya mashlahah itu dapat direalisir sehingga hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan manaat dan menjauhkan madharat.
Mashlahah itu harus bersifat umum, bukan bersifat khusus atau perseorangan. Mashlahah itu tidak boleh hanya bermanfaat bagi sebagian kelompok atau golongan saja. Tetapi harus menguntungkan bagi mayoritas umat manusia.
Pembentukan mashlahah itu harus sesuai dengan prinsip atau hukum yang ditetapkan oleh hukum-hukum islam (ketentuan dalam al-Qur’an , Sunnah, Ijma’ dan Qiyas), kaena jika bertentanan mashlahah tersebut tidak bisa disebut
Ahmad al-Kabisi (bahgdad : Mathba’ah al-Irsyad, 1971), hlm 182. 27 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1997) hlm. 145-146.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
mashlahah. 28
Mashlahah itu bukan mashlahah yang tidak benar, di mana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak membenarkannya. 29
Kehujjahan al-Maslahah al-Mursalah Para Ulama’ ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa mashlahah al-mu’tabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalammenetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa mashlahah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan mashlahah al-gahribah, karena tidak ditemukan dalam praktik syara’. Adapun terhadap kehujjahan maslahah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam hukum syara’, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. 30 Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan mashlahah al- mursalah sebagai sebagai dalil disyaratkan mashlahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat , Hadis} atau ijma’ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan itu merupakan illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadian motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Semisal jenis sifat yang dijadikan motivasi dalm suatu hukum adalah, Rasulullah saw melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar. 31 Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari “kemadharatan bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota.sifat yang membuat larangan ini adalah adanya “kemudaratan” dan aspek kemudaratan ini berpengaruh pada hukum jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang tersebut.
Menghilangkan kemudaratan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk ke dalam konsep mashlahah al-mursalah. Dengan demikian ulama Hanafiyyah menerima al-maslahah al-mursalah sebagi dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslhatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma’. Penerapan konsep al-maslahah al-mursalah dikalangan Hanafiyyah terlihat secara luas metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberap indikasi). Indikasi- indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah 28 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh ). Jilid I, terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980), hlm- 121-122 29 Chairul Umam, Ushul Fiqh…, hlm. 138.
30 Nasrun Harouen, Ushul Fiqh…, hlm. 120
31 Hadis} Riwayat Imam Abi Dawud; Hadis No. 2980,
ِهْيَلَع ُ َّهللهﺍ ىَّهل َص َّهيِبَّهنلﺍ َّهﻥَأ َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع َنيِري ِس ِنْبﺍ ْنَع َﺏوُّيَأ ْنَع َّهيِّقَّهرلﺍ ﻭٍرْمَع َنْبﺍ يِنْعَي ِ َّهللهﺍ ُدْيَبُع اَنَثَّهدَح َةَبْوَت وُبَأ ٍعِفاَن ُنْب ُعيِبَّهرلﺍ اَنَثَّهدَح ُﻝوُقَي َﺩُﻭﺍَﺩ اَبَأ  ُتْعِم َس ٍّيِلَع وُبَأ َﻝاَق َﻕو ُّسلﺍ ْﺕَﺩَﺭَﻭ ﺍَﺫِإ ِﺭاَيِ ْلاِب ِةَعْل ِّسلﺍ  ُبِحا َصَف ُﻩﺍَرَت ْشاَف ٍرَت ْشُم ٍّقَلَتُم ُﻩاَّهقَلَت ْﻥِإَف  ِبَلَ ْلﺍ يِّقَلَت ْنَع ىَهَن َمَّهل َسَﻭ ٍةَر َشَعِب ُهْنِم ﺍًرْيَخ ﻱِدْنِع َّهﻥِإ َﻝوُقَي ْﻥَأ  ٍضْعَب ِعْيَب ىَلَع ْمُك ُضْعَب ْعِبَي  َلا ُﻥاَيْف ُس َﻝاَق
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
mashlahah al-mursalah . 32 Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima mashlahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagi ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapkannya. Menurut mereka al-maslahah al- mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti berlaku dalam qiyas . Bahkan imam sathibi mengatakan bahwa keberadab dan kualitas al-maslahah al-mursalah itu bersifat pasti ( qath’i ), sekalipun dlam penerapannya bisa bersifat zhanni (relatif). 33 Semisal, Rasulullah saw, bersabda dalam masalah meningkatnya harga barang pasar. Beliau sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur Rasulullah, sebagai penguasa, dalam masalah tersebut adalah dzalim. 34 Ulama malikiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hadis} Rasulullah tersebut berlaku apabila komuditi (supply) sedikit sedangkan permintaan (demand) meningkat, sehingga kenaikan harga adalah wajar. Akan tetapi, apabila kenaikan harga barabg iyu bukan karena sedikitnya supply, tetapi ulah para pedagang sendiri, maka ulama malikiyyah dan Hanabilah membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam penetapan harga, dengan pertimbangan untuk kemashlahatan konsumen. 35
Untuk mendukung pendapat ini, ulama’ Malikiyyah yang dikatakan sebagai pembawa bendera al-mashlahah al-mursalah, mengemukakan tiga alasan tentang kehujjahannya, yaitu sebagai berikut :
Praktek para sahabat yang telah menggunakan mashlahah al-mursalah Adanya mashlahah sesuai dengan maqasid as-syar’i . Artinya mengambil mashlahah berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-syar’i, sebaliknya jika mengenyampingkan berarti meninggalkannya dan hal itu adalah batal. Seandainya mashlahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung mashlahah, selama dalam konteks mashlahah-mashlahah syar’iyyah maka orang- orang mukallaf  akan mengalami kesulitan dan kesempitan. 36
32 Nasroen Harouen, Ushul Fiqh…, hlm 121. 33 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqad fi ushul am-syari’ah . Jilid IV (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1975), hlm. 206 dan 208. 34Hadis} Riwayat Imam Abi Dawud; Hadis No. 2994 ﻝوسﺭاي : ﺱانلﺍ ﻝاق سنأ نع ديمحﻭ ةﺩاتقﻭ كلام نب سنأ نع تباث انربخأ ةملس نب ﺩاّممحانثدح ﻥافع انثدح ةبيش يبأ نب ﻥامثع انثدح ينبلطي مكنم دحأ سيلﻭ للهﺍ يقلأ ﻥأ ﺍوجﺭلأ ﻥإ ﻕﺯﺍرلﺍ ضباقلﺍرّمعسلمﺍ وه للهﺍ ﻥإ : معلص للهﺍ ﻝوسﺭ ﻝاقف , انل رّمّمعسف رعسلﺍ لاغ للهﺍ ﻝام لاﻭ ﻡﺍﺩ يف ةملظبم 35 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I …, hlm 122. 36 Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh …, hlm 428-431. Tentang praktek para sahabat golongan malikyyah memberikan beberapa contoh, pertama tindakan para sahabata yang telah mengumpulkan al- Qur’an kedalam mushaf. Padahal ini tidak perah dilakukan pada masa Rasulullah  saw. Alasannya adalah untuk menjaga kemashlahatan demi menjaga al-Qur’an dari kepunahan dan kemutawatirannya, karena banyaknya hafidh yang meninggal dari generasi sahabat. Mereka juga berpendapat bahwa hal ini adlah bukti nyata dari firman Allah Q.S al-hijr ayat 9. Kedua. Khulafaurrasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Sahabat Ali ra, menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) adalah mashlahat. Ketiga , Khalifah Umar bin Khattab ra, memerintahkan penguasa
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Ringkasnnya pendapat Ulama Malikiyyah dan Hanabilah dalam menggunakan mashlahah al-mursalah ini adalah, Allah swt mengutus rasul-rasul-Nya untuk membimbing umatnya kepada kemashlahatan. Jadi mashlahah itu adalah satu perkara yang dikehendaki oleh syara’ Agama karena hukum Allah diadakan untuk kepastian manusia di dunia dan akhirat. 37
Adapun Ulama golongan Syafi’iyyah, menentang penggunaan al-maslahah al-mursalah sebagai hujjah, dengan argumennya bahwa, “ Beristimbath dengan istihlah (al-Maslahah al-Mursalah) adalah sama dengan istihsan, yaitu mengikuti hawa nafsu”. 38 Di samping itu, mereka juga mengemukakan alasan-alasan penolakan tersebut, yaitu:
Mashlahah yang tidak didukung dalil khusus akan mengarah pada
1.
salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderug mencari keenakan.
Mashlahah andaikan dapat diterima ( 2. mu’tabarah ), ia termasuk dalam katagori qiyas dalam arti luas (global). Andaikan tidak mu’tabarah maka tidak tergolong qiyas . Sehingga tidak benar suatu anggapan yang mengatakan pada suatu masalah terdapat mashlahah mu’tabarah sementara mashlahah itu tidak termasuk dalam nash dan qiyas. Mengambil mashlahah yang tidak berpegang pada nash terkadang
3. berakibat pada suatu penyimpangan dari hukum syari’at dan kelalaian terhadap masyarakat dengan dalil mashlahat
Seandainya  kita memakai mashlahah sebagai sumber hukum pokok
4.
yang berdiri sendiri, niscaya akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat berbedanya negara, bahkan perbedaan pendapat perseorangan dalam suatu perkara. 39
Sesuatu yang tidak disyari’atkan hukum untuk kemashlahatan manusia 5. dan tidak pula ditunjukkan diakuinya dengan suatu cara pengakuan, tidak boleh dijadikan landasan hukum, karena hukum syari’at itu hanyalah yang disyar’iatkan syari’ atau yang dibina dengan landasan syari’at. Sedangkan mashlahah al-mursalah adalah menetapkan hukum di atas landasan mashlahat yang tidak diakui syara’ dan karenanya ia bukan hukum syara’. 40
agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya. Keempat , para sahabat juga menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama’ah), lantaran mereka membunuh satu orang, jika mereka secara bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut karena memang kemashlatan menghendakinya. Alasannya, orang yang dibunuh tersebut  adalah ma’sum (terpelihara) darahnya, sementara ia telah dibunuh secara sengaja. 37 Chaerul Umam Ushul Fiqh I…, hlm 142. 38 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam dan Fleksibelitasnya…, hlm. 145.
39 Baca Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, hlm. 431-433. Untuk alasan yang pertama, Imam al-Ghazali juga berpendapat bahwa al-maslahah al-mursalah jika tidak ditopang dengan dalil syari’, maka kedudukannya sama dengan istihsan, yaitu mengambil hukum berdasarkan hawa nasu belaka. Pandangan bagi alasan kedua menimbulkan kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash al-Qur’an dan Hadis} 40 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam daan Fleksibelitasnya …, hlm. 150.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Dalam proses istimbath hukum, sebagian ulama dalam memandang pendapat tentang kehujjahan mashlahah mursalah ini, cenderung mnegikut argument Imam Malik, Jumhur ulama’ berpendapat bahwa mashlahah dapat diterima dalam hukum Islam. Setiap mashlahah wajib diambil sebagai sumber hukum, selama tidak dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu serta tidak bertentangan dengan nash dan maqasid as-syariyyah . 41
Adapun alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan mashlahah dapat dijadikan hujjah, antara lain adalah :
Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiya’, 21 : 107)
Menurut jumhur Ulama, Rasululllah itu tidak akan menjadi Rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kemashlahatan umat manusi, selanjutnya, ketetntuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oelh sebab itu, memberlakukan mashlahat terhadap hukum- hukum lain  yang juga mengandung kemashlahatan adalah legal. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan temapt, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syar’at Islam terabatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk pada beberapa perbuatan sahabat Nabi.
Analisis Maslahah al-Mursalah adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan, yang kendati tidak terdapat di dalam nash atau ijma’, tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas.
Behujjah dengan mashlahah al-mursalah sebagai metode ijtihad, adalah sesuatu yang rajih , sesuai dengan keumuman dan keabadian syari’at, an kemampuannya mengikuti perkembangan mshlahat manusia sepanjang zaman daan tempt, serta merupakan tindakan yang dditempuh para sabahat Rasulullah saw dalam menegakkan syari’at dan memberi fatwa. 42 Seperti yang dikatakan Ibnu qayyim, sebagaimmana dikutib Abdul Wahab Khalaf. Di antara umat isslam ada yang berlebihan dalam memelihara mashlahah umum, maka mereka menjadiklan ssyari’at sebagai hal yang terbatas yang tidak bisa sejalan menenurut kemashlahatan hamba yang memerlukan pada lainnya. Mereka telah menghalangi dirinya untuk menempuh jalan yang benar berupa 41 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, hlm 433. 42 Ibid., hlm. 151. Dijelaskan lagi pendapat tentang ketidak bolehan mashlahah al-mursalah dijadikan landasan hukum, kecuali bila ditemukan bukti pengakuan tertentu akan membawa syari’at menjadi statis ( jumud) karena tidak seiring dengan perkembangan kehidupaan manusia.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
jalan kebenaran dan keadilaan. Adapun di anatara  mereka yang melampaui batas sehingga membolehkan sesuatu yang dapat memudahkan syari’at allah dan menimbulkan keejahatan yang kejam dan kerusakan yang dasyat. 43
Jadi penggunaan al-maslahah al-mursalah itu selama tidak bertentangan dengan nash yang qat’i, serta bertujuan semata-mata untuk menjaga kemashlahatan ummat, menurut hemat penulis boleh dijadikan salah satu metode ijtihad untuk menetapkan hukum.
Kemudian, adakah korelasi konsep al-mashlahah al-mursalah dengan istihsan, istishab dan sadz dzari’ah?.
Metode istimbath al-ahkam yang digunakan, baik dalam kerangka metode ijtihad al- mashlahah al-mursalah, istihsan , istishab dan sadz dzari’ah , menurut hemat penulis, pada dasarnya menitik beratkan pada upaya menemukan formula terbaik untuk mencapai al-mashlahah al-‘ammah sebagai problem solving , terlebih atas persoalan yang tergolong pada perihal yang memiliki skala prioritas. Untuk itu dari metode-metode tersebut memiliki korelasi Ada banyak kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan skala prioritas terhadap berbagai dinamika kehidupan yang dihadapi manusia, baik dalam masalah-masalah yang bersifat individual, kehidupan keluarga, maupun masyarakat.
Karena manusia terikat dengan ruang dan waktu, maka pilihannya pun akan terikat dengan ruanmg dan waktu. Dalam hal ini, pilihan-pilihan tersebut tentu akan mengedepankan skala prioritas; mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan; mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting; mana yang mendesak dan mana yang tidak begitu mendesak; mana yang menyangkut pribadi aatau keluarga dan mana yang menyangkut orang banyak.
Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), menurut hemat penulis, inilah inti dari proses keadilan yang diharapkan dalam Islam dengan metode al-mashlahah al-mursalah dari waktu kewaktu hingga dewasa ini.
Di bawah ini, penulis sajikan beberapa kaidah sebagai upaya menentukan aspek mashlahah dalam problemantika kontemporer, di antaranya yaitu : 44 حلاصلمﺍﺍ بلج ىلع ﻡدّمقم دسافلمﺍﺍ ءﺭﺩ
Imam ‘Izzudin bin abd as-salam menggunakan ungkapan lain, yaitu, 45
عفنلﺍ بلج نم ىلﻭأ ﺭﺍرضلﺍ عفﺩ
Kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadahan atau meraih kemashlahatan, maka yang harus didahulukan aalah meneolak kemafsadahan. karena dengan 43 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam…, hlm. 123. 44 Imam Jalal al-Din as-Suyuthi, al-Ashbah wa Nadhair (Sarang-Rembang : Ma’had ad-Dien al-Anwary, t.t)
45 Izzudin, bin Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashaalih al-Anam (t.t.p :; Dar al-Jail, 1980) juz I, hlm, 81. “menolak kemudharatan lebih utaamma dari paada meraih manfaat”
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
menolak kemafsadahan berarti kita juga merah kemashlahatan. sedangkan tujuan hukuum isslam, ujungnya adalah untuk mencapai kemashlahatan di dunia dan akhirat. 46
Relevansi kaidah tersebut dengan tema tulisan ini,  bahwa metode al- mushlahah al-mursalah ber- ending pada penentuan kemashlahatan, sedangkan kemashlahatan berarti menmbawa pada manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun  mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia dan harus di tolak. Untuk itu bila ditanya tentang urgensi dan relevansi metode al- mashlahah al-mursalah di era kontemporer, seperti dewasa ini, diharuskan memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :
Kemashlahatan tersebut harus diukur kesesuaiannya dengan maqashid al-syar’iyyah , dalil-dalil kully, semangat ajaran dan kaidah kulliyah hukum Islam Kemashlahatan tersebut harus meyakinkan, dengan mendasarkan pada penelitian yang akurat.
ّمكشلاب ﻝﺍزي لا ينقيلﺍ
Kemashlahatan tersebut harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat
ةصالﺍ ةحلصلمﺍ ىلع ﻡدّمقم ةّممعلﺍﺍ ةحلصلمﺍ
Kemashlahatan tersebut memberikan kemudahan dalam aplikasinya.
ﻝزي ﺭﺍرضلﺍ
Yang berhak menentukan mashlahat dan tidaknya sesuatu dalam lingkup pemerintahan adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syaari’ah dan dilakukan melalui ijtihat ijtima’i ةحلاصلماب ﻁونم ةّميعرلﺍ ىلع ﻡاملإﺍ ﻑرصت
Kesimpulan
Sebagai akhir pembahasan ini, sebagai kesimpulan ada beberapa entry point yang perlu di perhatikan.
Bahwa defenisi mashlahah al-mursalah secara global merupakan penetapan suatu hukum yang menyangkut kepentingan umum, namun tidak ada dalil hukum yang merinci atas persoalan tersebut. Adapun obyek kajian mashlahah al-mursalah terfokus pada lingkup kepentingan umum atas kemashlahatan orang banyak, dan kepentingan umumlah yang merupakan pondasi awal dalam formulasi konsep mashlahah sebagai hujjah hukum.
Terkait urgensi dan relevasi konsep mashlahah al-mursalah sebagai metode ijtihad kontemporer, Menurut penulis, dewasa ini merupakan langkah legal, seiring dengan semakin kompleksnya problemantika kehidupan dimasyarakat. Namun dalam aplikasinya harus tetap memperhatikan etikat-etikat dalam metode ijtihad hukum dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh dan ushul 46 Abu Ishaq as-Syatibi, Al-Muwafaaqad Fi Ushul As-Syari’ah, juz II (Mesir : Maktabah al-Tijaarah al- Kubra, t.t), hlm. 6
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
fiqh dalam reaktualisasinya Demikian tulisan makalah ini, besar harapan penulis akan kritik dan saran kontruktif  rekan dan rekanita untuk penyempurnaan tulisan ini dalam diskusi kelas.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1997
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Hilmy, cet ke-2 (Bandung: Gema risalah Press, 1997
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu ushul Fiqh, terj. Moch Zuhri & Ahmad Qarib, cet keI (Semarang : Dina Utama, 1994
Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh ). Jilid I, terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980
Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilmi al-Ushul, juz I ( Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
Abu Hamid al-Ghazali, Syifa’ al-ghalil fi Bayan al-syabah wa al-Mukhil wa Masalik al- Ta’lil, tahqiq Ahmad al-Kabisi (bahgdad : Mathba’ah al-Irsyad, 1971
Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqad fi ushul am-syari’ah . Jilid IV (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1975
Abu Ishaq as-Syatibi, Al-Muwafaaqad Fi Ushul As-Syari’ah, juz II (Mesir : Maktabah al-Tijaarah al-Kubra, t.t
Abu Zahrah, Ushul Fiqh , terj. Syaefullah Ma’sum, dkk, Cet ke-VII (Jakarta : Pustaka irdaus, 2002
Ar-Razy, al-Mahshul fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh , Juz II (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998
Asy-Syatibi, Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syar’iyah, Juz  II (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1997
Chairil Umam, dkk. Ushul Fiqh 1 ; untuk fakultas syari’ah Komponen MKDK, Cet ke-1 (Bandung : Pustaka Setia,
Husain Hamid Hasan, Nadzariyyah al-Maslahah fi al-fiqh al-Islam (Kairo : Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Imam Jalal al-Din as-Suyuthi, al-Ashbah wa Nadhair (Sarang-Rembang : Ma’had ad-Dien al-Anwary, t.t)
Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet ke-I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
Izzudin, bin Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashaalih al-Anam (t.t.p :; Dar al-Jail, 1980) juz I
Kamal Muchtar, dkk. Ushul Fiqh Jilid I (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf,
1995)
Muhammad Khamid Mas’ud, Islamic., hlm.226. Lihat edisi terjemahan,Yudan.
W. Asmin, Filsafat Hukum Islam  dan Perubahan Sosial (Surabaya : al- Ikhlas, 1995
Musthafa Zaid, Nadzariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam wa Najm al-Din al-Thufi (Mesir : dar al-Fikr al-‘Arabi, 1964
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , cet ke-2 ( Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu,
1997
Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya, cet ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 1995