## Jurnal Restorative Justice
Vol. 8 No. 1, Mei 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT MARIND DI PROVINSI PAPUA SELATAN

## STRENGTHENING THE TRADITIONAL GOVERNMENT SYSTEM IN EMPOWERING THE MARIND INDIGENOUS COMMUNITY IN SOUTH PAPUA PROVINCE
Anton Johanis Silubun 1 , Handika Dwi Ardiansyah Pelu 2 , Frans Corputty 3 , Khoirul Hidayat 4 1 Fakultas Hukum, Universitas Musamus , Email: johanissilubun@unmus.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Musamus , Email: handika_fh@unmus.ac.id3
3 Fakultas Hukum, Universitas Musamus , Email: fransamakele3777@gamil.com
4 Fakultas Hukum, Universitas Musamus , Email: rfrengkynero88@gmail.com

## Abstrak
Penelitian    ini  mengkaji  penguatan  sistem  pemerintahan  adat  dalam  pemberdayaan masyarakat  adat  marind  di  provinsi  papua  selatan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk Mengetahui Punguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Serta Menemukan Konsep ideal Sistem Pemerintahan Adat Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Adat  Marind  Di  Provinsi  Papua  Selatan.  Adapun  jenis penelian yang digunakan adalah penelian normative dengan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh yaitu Pertama, Penguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat  Adat  Marind  Di  Provinsi  Papua  Selatan  sebagai  upaya  melestarikan  adat  dan budaya.  Kedua,  Konsep    Ideal  Pemerintahan  adat  dalam  pemberdayaan  masyarakat  adat marind  yaitu  dengan  dua  unsur  utama.  Pertama,    bersifat  keaslian  pengaturan  dan pengembangan  sepenuhnya  dilakukan  oleh  masyarakat    adat  dalam  menjaga  dan melestarikan  adat  budayanya.    Kedua,  Pemberdayaan,  Pemberdayaan  Masyarakat  adat Marind adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat adat Marind.  Pembentukan  pusat  pendidikan  rakyat  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan ketrampilan, Pemberyaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan serta Pemetaan wiyalah wilayah adat masyarakat adat marind dalam mewujudkan kepastian hukum.
Kata Kunci:  Sistem pemerintahan adat,   masyarakat adat marind,   Papua selatan

## Abstract.
This  research  examines  the  strengthening  of  the  traditional  government  system  in  empowering  the Marind indigenous community in South Papua province. The aim of this research is to determine the benefits of the traditional government system in empowering the Marind Indigenous Community in
South  Papua  Province.  As  well  as  finding  the  ideal  concept  of  a  traditional  government  system  in empowering the Marind Indigenous Community in South Papua Province. The type of research used is normative  research  with  a  conceptual  approach.  The  results  obtained  are  First,  Strengthening  the Traditional Government System in Empowering the Marind Indigenous Community in South Papua Province  as  an  effort  to  preserve  customs  and  culture.  Second,  the  ideal  concept  of  traditional government in empowering the Marind indigenous community, namely with two main elements. First, the  authenticity  of  the  arrangements  and  development  is  fully  carried  out  by  indigenous  peoples  in maintaining  and  preserving  their  cultural  traditions.  Second,  Empowerment,  Empowerment  of  the Marind  Indigenous  Community  is  an  effort  to  develop  community  independence  and  welfare  by increasing  knowledge,  attitudes,  skills,  behavior,  abilities,  awareness,  as  well  as  utilizing  resources through establishing policies, programs, activities and assistance that are in accordance with the essence of  the  problem  and  priorities  needs  of  the  Marind  indigenous  people.  Establishment  of  a  people's education  center  to  increase  knowledge  and  skills,  environmentally  based  community  economic development and mapping of the traditional territory of the Marind indigenous community in realizing legal certainty.
Keywords: Traditional government system, Marin indigenous people, South Papua

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945    yang  Menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. Keberadaan  Masyarakat  hukum  adat  di  atur  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 Pasal  18B  ayat  (2)  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  oleh  Undang  Undang.  UUD  NRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional dihormati  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan  peradapan  masyarat. Keragaman budaya (Multikultural) merupakan konfigurasi budaya (Cultural configuration) yang diakui, dilindungi dan dihormati hukum adat  yang telah ada  sejak  dulu  merupakan    kekayaan  bangsa  Indonesia.  Hukum  yang  baik hendaknya  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  dan mencerminkan nilai nilai yang hidup di dalam masyarakat Negara Indonesia. 1 Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan adalah sebuah daerah otonomi baru (DOB). Provinsi Papua Selatan adalah salah satu daerah hasil  pemekaran  dari  Provinsi  Papua  yang  diresmikan  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR).
1 Lili, Rasjidi, and Ira Thania Rasjidi. "Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti (2004).
Provinsi  Papua  Selatan  meliputi  wilayah  administrasi  Kabupaten Merauke,  Kabupaten  Mappi,  Kabupaten  Asmat,  serta  Kabupaten  Boven Digoel.  Batas  wilayah  Provinsi  Papua  Selatan  adalah:  Utara:  Kabupaten Nduga,  Yahukimo,  dan  Kabupaten  Pegunungan  Bintang  Timur:  Negara Papua Nugini Selatan: Laut Arafura Barat: Kabupaten Mimika dan Laut Aru Suku  di  Provinsi  Papua  Selatan  Provinsi  Papua  Selatan  mencakup  wilayah adat Anim Ha yang dihuni oleh  Suku Marind.  Suku  yang mendiami wilayah Papua Selatan salah satunya adalah suku  Marind Anim yang terdiri dari tujuh marga besar yaitu: Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken,  Mahuze, Balagaize,  Basik Basik,    Suku  Marind  Anim  bermukim  di  selatan  dari  bagian  bawah  Sungai Digul, sebelah timur Pulau Yos Sudarso, dan bagian barat Sungai Maro (area kecil melewati Maro di bagian bawah, termasuk Merauke).  Suku Malind di Merauke  merupakan  suku  asli  masyarakat  yang  terletak  di  ujung  timur Indonesia  di  Kabupaten  Merauke  Provinsi  Papua  Selatan.  Wilayah persekutuan dibagi menjadi aliansi Marind: Sosom, Moyo, Imoo, dan Esem di setiap  wilayah  persekutuan  dibagi  lagi  menjadi  wilayah  subkomunal  yang lebih kecil, Marind Sosom di Imbuti, Urumb, dan Matara. 2
Suku Marind atau Malind memiliki kepercayaan terhadap dema, yaitu roh yang dipercaya bisa menjelma sebagai apa pun di alam ini, baik manusia, binatang,  tumbuhan,  atau  batu.    Masyarakat  Marind  Anim  masih mempertahankan  pola  kehidupan  berburu,  meramu,  dan  bercocok  tanam. Masyarakat Marind Anim sangat terkenal dengan makanan khas yang berasal dari olahan sagu yang juga menjadi sumber makanan pokok. Tanaman Sagu sangat menunjang  kehidupan orang  marind, sehingga mereka menganggap sagu sebagai ‘raja’ yang harus dihormati dan dipelihara. Itulah sebabnya sagu kerap digunakan dalam ritual peradilan adat, musyawarah dan perkawinan. Masyarakat  Marind  Anim  terkenal  pandai  meracik  makanan  khas  yang berasal  dari  olahan  sagu.    Mereka  juga  memanfaatkan  pohon  sagu  untuk membuat perahu dan bahan bangunan rumah.  Rumah adat Provinsi Papua Selatan  Masyarakat  Marind  Anim  tinggal  dalam  kampung  kampung  yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang mereka sebut gotad yang ditinggali kaum lelaki sejak remaja. Sementara itu di sekitar gotad berdiri rumah rumah keluarga (oram aha) atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya    Suku  Marind  tetap  melaksanakan  adat  istiadat  dari  teluhur masyarakat  adat  Marind.    Dapat  dikatakan  bahwa  pada  masalalu
2 Johanis  Silubun,  Anton,  and  Thimon  Febby.  "Reconstruction  of  Marind’s  Indigenous Criminal  Law  in  Updating  the  Book  of  Criminal  Law." International  Journal  of  Civil Engineering and Technology 10.03 (2019).
Pemerintahan  Adat  Masyarakat  Adat  Marind  Pemimpinya  dapat  ditakan sebagai  Primus  Inter  Pares      yang  bermakna  yang  Pertama  di  antara  yang setara.  Mereka  diberikan  penghormatan.  Seorang  Primus  Inter  Pares Memiliki  visi  yang  jauh  kedepan,  Mampu  berlaku  adil  tidak  hanya  kepada orang lain tetapi kepada diri dan keluarganya dan  Lebih banyak mendengar keluhan  dari  orang  banyak  ketimbang  berbicara  banyak  agar  mampu memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dengan  cepat  dan  tepat. 3 Terjadinya Pemekaran Provinsi Papua selatan berdampak pada eksistensi Pemerintahan adat masyarakat adat Marind. Saat ini di wilayah Adat Anim Ha Masyarakat adat Marind Terdapat dua sistem Pemerintahan. Sistem Pemerintahan Formal berupa Pemerintahan kampung  dan Sistem Pemerintahan non formal, yang disebut  Pemerintahan  adat  (tradisional).  Pemerintahan  kampung  adalah Pemerintahan  trendah  berada  di  bawah  Pemerintahan  kecamatan. Pemerintahan adat (tradisional) yaitu Pemerintah asli suku Marind yang telah ada sejak dahulu dari generasi ke generasi.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  membahas  tentang Penguatan  Sistem  Pemerintahan  Adat  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Adat,  tetapi pada penelitian ini mengulas masalah yang agak berbeda dari penelitian  penelitian  sebelumnya,  seperti  antara  lain  :  Jenny  Kristiana Matuankotta,  Penelitian  Berjudul  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Eksistensi  Pemerintahan  Adat  . 4 Permasalahan  yang  diangkat adalah  Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat,  termasuk  sistem  Pemerintahan Adatnya  seharusnya  juga  mendapat  pengakuan  dan  perlindungan  hukum sesuai  dengan  pengakuan  secara  konstitusional.  Annisa  Putri  Islamiati, Penelitian  Berjudul  Sistem  Pemerintahan  Adat  Melayu  Dalam  Kaum Pesukuan  Di  Luhak  Kepenuhan)  Permasalah  yang  diangkat  adalah  untuk mengetahui struktur dan wewenang, sistem hukum dan tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan. 5
Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dikaji dan dianalisis  oleh  penulis  yaitu:  penelitian  ini  menitik  beratkan  kepada  kajian Penguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat
3 Ilmar, Aminuddin. "Memaknai Kepemerintahan yang Baik Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan." Phinatama media: Makassar (2020).
4 Matuankotta,  Jenny  Kristiana.  "Pengakuan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  eksistensi pemerintahan Adat." Sasi 26.2 (2020): 188-200.
5 Islamiati,  Annisa  Putri,  Frenky  Imandra  Putra  Silalahi,  and  Zainul  Akmal.  "Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan." JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) 17.1 (2021): 36-46.
Marind Di Provinsi Papua Selatan. Permasalahan yang  menjadi titik sentral adalah menemukan  Konsep Ideal Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat  Adat  Marind  Di  Provinsi  Papua  selatan.  Adapun  tujuan  dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Punguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Adat  Marind  Di  Provinsi  Papua  Selatan. Serta  Menemukan  Konsep  ideal  Sistem  Pemerintahan  Adat  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Adapun yang  menjadi  rumusan  permasalahannya    sebagai  berikut:  Pertama, Bagaimanakah Penguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan ? Kedua, Bagamanakah Konsep  Ideal  Pemerintahan  Adat  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Adat Marind Di Provinsi Papua selatan

## METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang di  dukung  dengan  data  empiris.  Factor  Normatif  adalah  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Faktor  empiris  melihat persoalan  persoalan  tentang  Pelaksanaan  Pemerintahan  Adat  Masyarakat Adat Marind. Subjek penelitan ini adalah pihak pihak yang berkaitan dengan Pemerintahan Adat Masyarakat Adat Marind yaitu : Ketua LMA, Ketua adat Kampung Kuper, Ketua adat Salor Kampung. Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan  pustaka,  yang terdiri  dari  Bahan  Hukum  Primer  Yaitu  mencakup  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti: Undang Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Bahan  Hukum  Sekunder merupakan Bahan pendukung diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan  dengan  mengadakan  wawancara.  yaitu  cara  untuk  memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan  sebelumnya.  Bahan  Hukum  Tersier  Bahan  diambil  dari  majalah, surat kabar, kamus hukum, eksiklopedia dan kamus bahasa untuk penunjang informasi dalam penelitian.
Teknik  Pengumpulan  Data  1).  Studi  Kepustakaan  atau  Penelitan Pustaka  2).  Bahan  hukum  tertulis  3).  Studi  Lapangan  atau  Penelitian Lapangan.  Proses  analisis  data  dilakukan  secara  terus  menerus  dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap informasi informasi yang diperoleh
dari wawancara maupun studi kepustakaan. Analisis data dilakukan setelah tahap pengumpulan data.
PENGUATAN SISTEM

## PEMERINTAHAN ADAT DALAM PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  ADAT  MARIND  DI  PROVINSI PAPUA SELATAN
Masyarakat hukum adat Malind Anim adalah warga masyarakat asli, Malind Merauke yang mempunyai wilayah hukum adat dari Kondo sampai di Sungai Digoel dan terikat serta tunduk kepada hukum adat dengan rasa solidaritas yang tinggi. Marcus Tullius Cicero Mengatakah,  “Ubi societas ibi ius”  (Dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Teori living law merupakan hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Menurut  Eugen  Ehrlich,  Dalam  setiap masyarakat,  selalu  ada  norma  yang  mengatur  hubungan  masing  masing individu.    Cicero  menyatakan  “ubi  societas  ibi  ius”.  Pernyataan  tersebut menandakan  bahwa  dalam  setiap  masyarakat  selalu  ada  hukum  yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat. Bahkan hukum merupakan bagian  dari  perkembangan  budaya  masyarakat.  dapatlah  dikatakan  bahwa hukum adalah produk budaya (law as a product of culture).  Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa The living law merupakan seperangkat ketentuan yang  kelahirannya  bersamaan  dengan  lahirnya  masyarakat.  Hukum  tidak dapat  dilepaskan  dari  masyarakat.  Hukum  dibentuk  oleh  masyarakat,  dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, Bagi Eugen  Ehrlich  hukum  negara  (state  law)  bukan  merupakan  sesuatu  yang independen  dari  factor  faktor  kemasyarakatan.  Hukum  negara  harus memperhatikan the living law yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.   Kampung adalah nama lain dari desa atau yang disebut dengan nama  lain  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah.  Adat  adalah  kebiasaan  yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat Malind Anim secara turun temurun. Wadikasi adalah pemimpin adat Malind Anim  tertinggi  dan  mempunyai  hak  untuk  mengambil  keputusan  adat. Kunam  adalah  penasehat  dalam  masyarakat  adat  Malind  Anim.  Mitawar adalah  pelaksana  dari  keputusan  Wadikasi.  Boraroh  adalah  pembantu  dari Mitawar yang melaksanakan keputusan Wadikasi dan melaksanakan kegiatan kegiatan adat.
Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  Marind  Imbuti    memliki  ruang lingkup yang cukup besar, yaitu, melingkupi 24 komunitas Masyarakat Adat atau yang biasa disebut dengan istilah Kampung, sehingga mereka mendiami 24  kampung  di  Kabupaten  Merauke.    Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA) Marind  Imbuti  yang  membawahi  24  komunitas  Masyarakat  Adat  memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah masalah adat antara :
1. Menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  di  antara  ke  24  komuntas masyarakat adat.
2. Menyelesaikan sengketa tanah adat.
3. Membuat peraturan adat.
4. Melaksanakan peraturan adat.
5. Menjalankan  sidang  adat  sengketa  antara  suku/komunitas masyarakat adat
Tujuan    Penguatan  Pemerintahan  adat    dapat  tumbuh  dari  keaslian keaslian  adat  budayanya.    Masyarakat  Adat  bisa  memproteksi  tanah  dan hutannya  untuk  kesejahteraan  diri  sendiri  dan  dari  generasi  ke  generasi berikutnya.  Oleh karena itu, gagasan penguatan  ini adalah bagian dari upaya mengembalikan jati diri Masyarakat Adat. Sebab solusi untuk Papua adalah solusi budaya budaya adalah solusi  untuk Papua, yaitu mengembalikan jati diri  Masyarakat  Adat.  Hal  Ini  jauh  lebih  penting  dari  semua  solusi. Meningkatnya alokasi dana kampung dari Rp 100-150 juta menjadi Rp 300-500 juta; dan akan meningkat sampai RP 1 milyar  Sebagai bukti nyata keseriusan Pemerintah untuk menjaga dan melestarikan adat budaya Masyarakat Adat Papua. Ingnasius Ndiken, Ketua Masyarakat Adat Marid (LMA) mengatakan Sistem Pemerintahan adat dapat melestarikan adat dan budaya tetap terjaga Hasil wawancara dengan Ketua Adat Kampung Kuper Bapak Paulinus Gebze, sistem pemerintahan adat sebagai upaya untuk melestarikan adat dan budaya

## KONSEP  IDEAL  PEMERINTAHAN  ADAT  DALAM  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT MARIND DI PROVINSI PAPUA SELATAN.
Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan adalah sebuah daerah otonomi baru (DOB). Provinsi Papua Selatan adalah salah satu daerah  hasil  pemekaran  dari  Provinsi  Papua.  Dalam  menghadapi perkembangan  dan  globalisasi  diperlukan  penguatan  terhadap  sistem Pemerintahan  adat  dengan  dibentuknya  Peraturan  Daerah  tentang Pemerintahan adat
Konsep    Ideal  Pemerintahan  adat  dalam  pemberdayaan  masyarakat adat  marind  yaitu  dengan  dua  unsur  utama.  Pertama,    bersifat  keaslian pengaturan dan pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat  adat dalam  menjaga  dan  melestarikan  adat  budayanya.    Kedua,  Pemberdayaan, Pemberdayaan  Masyarakat  adat  Marind  adalah  upaya  mengembangkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat adat Marind. Pembentukan pusat pendidikan rakyat untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  ketrampilan,  Pemberyaan  ekonomi masyarakat  berbasis  lingkungan  serta  Pemetaan  wiyalah  wilayah  adat masyarakat  adat  marind  dalam  mewujudkan  kepastian  hukum.  sebagai wujudnyata pengakuan dan penghormatan terdahap hak hak Masyarakat adat Marind. Diperkukan komunikasi yang intens antara  Pemerintah, Masyarakat Adat  marind  dan  Akademisi  sehingga  dapat  dibentuk  Peraturan  Daerah tentang Pemerintahan Adat masyarakat Adat Marind. Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan.

## SISTEM PEMERINTAHAN ADAT
Sistem  Pemerintahan  adat,  Menurut    Bupati  Jayapura  Mathius Awoitow,  masyarakat  adatlah  yang  berhak  mengelola  sumber  daya  alam mereka.  Sebelum pemerintahan modern dijalankan di kampung stuktural itu, Griapon  mengungkapkan,  masyarakat  Papua  akrab  dengan  sistem pemerintahan  asli  yang  pusat  kewenangan  kekuasaannya  ada  di  ondoafi (kepala  adat).  Dengan  pemerintahan  adat  itu  mereka  mempunyai  sumber daya  eknomomi  sendiri.  ujar  penulis  buku  Peran  Ondoafi  yang  Terapit tersebut di Sentani. Pada masa itu, Griapon mengungkapkan, warga Papua tak bergantung pada dunia luar. Pemimpin adat mereka, ondoafi, memiliki enam kewenangan  strategis,  yaitu  kewenangan  di  bidang  pertahanan  keamanan, keuangan,  pengadilan,  hubungan  lintas  ondoafi,  ekonomi,  dan  perbekalan. Bidang bidang kewenangan itu menangani berbagai urusan yang dijalankan oleh fungsionaris organisasi kelembagaan adat. Urusan urusan itu, yakni bela negara  adat,  ketertiban  masyarakat  dan  wilayah,  perkebunan/  pertanian, perikanan/ peternakan, seni budaya, bangunan rumah, pendidikan, agama, kesehatan,  dan  kependudukan.  Di  satu  wilayah  adat  yang  dipimpin  oleh ondoafi  (kepala  adat)  ada  beberapa  suku  yang  dipimpin  oleh  kepala  suku (kose). Orang yang menjabat kepala suku disebut koselo. Di satu wilayah suku terdapat lima marga (dikenal dengan istila keret di Sentani, geret di Sorong).
Data  data  sosial  semacam  ini  telah  mereka  masukan  ke  peta  sosial wilayahnya.  Pemetaan  partisipatif  yang  telah  mereka  lakukan  juga menyertakan pembuatan profil wilayah berikut data-data sosialnya itu. Profil wilayah adat Demutru, misalnya, menyebut struktur pemerintahan adat suku Kemtuik  dan  Klisi  yang  namanya  sama.  Pemerintahan  asli  dipimpin  oleh ondoafi  dengan  fungsionarisnya  bernama  trang  dan  tegai  (wakil  ondoafi). Mereka  dibantu  bemey  (urusan  perbedaharaan),  srom  (urusan  makan minum), usu dugue (urusan tanaman makan), dasi dugue (urusan perburuan hewan),  yap  dugue  (urusan  pembangunan  rumah),  wallop  dugue  (urusan pesta adat), pla dugue (urusan pertahanan keamanan). Di suku Elseng, juga di wilayah  adat  Demutru,  struktur  pemimpin  adatnya  berbeda  dengan  di Kemtuik ataupun Klisi. Posisi trang di Elseng disebut singgueng. Singgueng memegang wewenang sebagai pengelola hukum adat, pengatur pengawasan, penurunan, dan pengalihan jabatan vamnggei (disebut duguena di Kemtuik, yaitu kepala pemerintahan adat). Vamnggei bertugas melindungi masyarakat adat,  mendorong  penambahan  jumlah  penduduk,  pemegang  otoritas pemerintahan adat. Jika ada masalah, trang, duguena, tegai, srom, dan bemey, duduk  bersama  mengelilingi  perapian  yang  disebut  lima  tongko  untuk membahas  penyelesaian  masalah  itu.Menempatkan  kembali  posisi  lembaga adat pada tempatnya semula, Kalami mengungkapkan, bukan berarti kembali pada  kondisi  masyarakat  dengan  segala  ketertinggalannya  dan  tanpa pendidikan  modern.  Hal  ini  juga  ditegaskan  Bupati  Awoitouw. Menghidupkan kembali lembaga adat pada fungsinya,  menurut Awoitouw, merupakan  bagian  dari  strategi  kebudayaan  yang  perlu  dijalankan. "Pendidikan dan kebudayaan penting maka perlu kita dorong mereka untuk sekolah,"
Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  Marind  Imbuti  ini  memliki  ruang lingkup yang cukup besar, yaitu, melingkupi 24 komunitas Masyarakat Adat atau yang biasa disebut dengan istilah Kampung, sehingga mereka mendiami 24  kampung  di  Kabupaten  Merauke.    Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA) Marind  Imbuti  yang  membawahi  24  komunitas  Masyarakat  Adat  memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalahmasalah adat antara :
1. Menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  di  antara  ke  24  komuntas masyarakat adat.
2. Menyelesaikan sengketa tanah adat.
3. Membuat peraturan adat.
4. Melaksanakan peraturan adat.
5. Menjalankan  sidang  adat  sengketa  antara  suku/komunitas masyarakat adat. 6
Teori  living  law  merupakan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat. Menurut  Eugen  Ehrlich    pusat  kegiatan  dari  perkembangan  hukum,  tidak terletak pada undang undang tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam setiap masyarakat,  selalu  ada  norma  yang  mengatur  hubungan  masingmasing individu.  Cicero  menyatakan  “ubi  societas  ibi  ius”.  Pernyataan  tersebut menandakan  bahwa  dalam  setiap  masyarakat  selalu  ada  hukum  yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka.
Bahkan  hukum  merupakan  bagian  dari  perkembangan  budaya masyarakat.  Tidak  heran  apabila  dikatakan  bahwa  hukum  adalah  produk budaya (law as a product of culture). Martin Kryger menyatakan bahwa “law as tradition”.  Karenanya,  perkembangan  budaya  selalu  diikuti  dengan perkembangan  hukum  atau  sebaliknya  hukum  berkembang  dan  tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. Hal tersebut menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan masyarakatnya. Masyarakat merupakan sumber utama  hukum. Tidak heran apabila Ronald Dworkin  menyatakan  bahwa  masyarakat  merupakan  fabric  of  rules. Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing. Setiap  masyarakat  menghasilkan  tipe  dan  jenis  hukumnya  sendiri.  Setiap masyarakat  selalu  mencitrakan  hukumnya  sesuai  dengan  budaya kemasyarakatan  masing-masing.  Karenaya,  setiap  masyarakat  selalu menghasilkan  tradisi  hukum  yang  berbeda  dengan  masyarakat  lainnya, misalkan  tradisi  hukum  civil  law  dan  common  law  memiliki  perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda. Dari dasar pemikiran tersebut, setiap masyarakat mempunyai the living law yang sudah berkembang  dan  tumbuh  semenjak  masyarakat  terbentuk.  The  living  law tersebut  lahir  dari  pergaulan  hidup  masyarakat  yang  secara  materil dipraktekkan  secara  terus  menerus  dan  kemudian  masyarakat  tersebut menaatinya  berdasarkan  moral  duty,  bukan  karena  coercive  dari  yang berdaulat. The living law tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi.
6 Wijaya, Nasri, Handika DA Pelu, and Fransiskus Samderubun. "ANALISIS SOSIO-LEGAL PERAN  LEMBAGA  ADAT  DALAM  PENYELESAIAN  KONFLIK  LAHAN  PADA HUTAN  ADAT  DI  WILAYAH  KABUPATEN  MERAUKE." Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) 8.2 (2022): 282-291.
Istilah  the  living  law  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Eugen  Ehrlich sebagai lawan kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi  Eugen  Ehrlich  perkembangan  hukum  berpusat  pada  masyarakat  itu sendiri,  bukan  pada  pembentukan  hukum  oleh  negara,  putusan  hakim, ataupun  pada  pengembangan  ilmu  hukum.  Eugen  Ehrlich  ingin menyampaikan  bahwa  masyarakat  merupakan  sumber  utama  hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich  menyatakan bahwa hukum yang hidup (the living law) adalah hukum  yang  mendominasi  kehidupan  itu  sendiri  walaupun  belum dimasukkan  ke  dalam  proposisi  hukum. 7 Dari  pendapat  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  The  living  law  merupakan  seperangkat  ketentuan  yang kelahirannya  bersamaan  dengan  lahirnya  masyarakat.  Hukum  tidak  dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi  untuk  melayani  kepentingan  masyarakat.  Karenanya,  bagi  Eugen Ehrlich hukum negara (state law) bukan merupakan sesuatu yang independen dari factor faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan the living law yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. 8 Plato melihat  bahwa  keadilan  timbul  karena  penyesuaian  yang  memberi  tempat yang  selaras  kepada  bagian-bagian  yang  membentuk  suatu  masyarakat. Keadilan  terwujud  dalam  suatu  masyarakat  bilamana  setiap  anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. Fungsi dari penguasa ialah membagi bagikan fungsi-fungsi dalam  negara  kepada  masingmasing  orang  sesuai  dengan  asas  keserasian. Pembagian  kerja  sesuai  dengan  bakat,  bidang  keahlian  dan  keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan.
Konsepsi  keadilan  Plato  yang  demikian  ini  dirumuskan  dalam ungkapan “giving each man his due” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang  menjadi  haknya.  Untuk  itu  hukum  perlu  ditegakkan  dan  Undang undang  perlu  dibuat.  Dalam  kaitannya  dengan  hukum,  obyek  materianya adalah  masalah  nilai  keadilan  sebagai  inti  dari  asas  perlindungan  hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud  menemukan  prinsip  dasar  yang  dapat  diterapkan  untuk menyelesaikan  masalah  yang  timbul  di  bidang  penggunaan  nilai  keadilan dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan
7 Kalalo, Julianto Jover Jotam, et al. Buku Ajar Hukum perdata. Astha Grafika, 2024.
8 Hadi, Syofyan. "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)." DiH Jurnal Ilmu Hukum 13.26 (2017): 259-266.
dengan obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik  dan  budaya,  namun  intinya  tetap  tidak  berubah  yaitu  suum  cuique tribuere. Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato memandang suatu masalah  yang  memerlukan  pengaturan  dengan  undang-undang  harus mencerminkan  rasa  keadilan,  sebab  bagi  Plato  hukum  dan  undang-undang bukanlah  semata-mata  untuk  memelihara  ketertiban  dan  menjaga  stabilitas negara,  melainkan  yang  paling  pokok  dari  undang-undang  adalah  untuk membimbing  masyarakat  mencapai  keutamaan,  sehingga  layak  menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat. Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan olehAristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan.
Aristoteles  menekankan  teorinya  pada  perimbangan  atau  proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran.  Penekanan  perimbangan  atau  proporsi  pada  teori  keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama . Maksudnya pada satu sisi memang  benar  bila  dikatakan  bahwa  keadilan  berarti  juga  kesamaan  hak, namun  pada  sisi  lain  harus  dipahami  pula  bahwa  keadilan  juga  berarti ketidaksamaan  hak.  Teori  keadilan  Aristoteles  berdasar  pada  prinsip persamaan.  Dalam  versi  modern  teori  itu  dirumuskan  dengan  ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal  yang  tidak  sama  diperlakukan  secara  tidak  sama.  Aristoteles membedakan  keadilan  menjadi  keadilan  distributif  dan  keadilan  komutatif. Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  menuntut  bahwa  setiap  orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai  adil  adalah  apabila  setiap  orang  mendapatkan  apa  yang  menjadi haknya secara proporsional.
Beberapa  teori  tentang  keadilan  seperti  yang  dikemukakan  oleh Stammler,  Radbruch  dan  Kelsen  menitikberatkan  keadilan  sebagai  tujuan hukum.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,  tanpa  adanya  hukum  hidup  manusia  menjadi  tidak  teratur  dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi

## Kesimpulan
Penguatan  Sistem  Pemerintahan  Adat  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Adat  Marind  Di  Provinsi  Papua  Selatan  sebagai  upaya melestarikan  adat  dan  budaya.    Konsep    Ideal  Pemerintahan  adat  dalam pemberdayaan masyarakat adat marind yaitu sebagai upaya mengembalikan jatidiri masyarakat adat.  Secara De facto Pemerintahan Adat telah ada dari generasi ke generasi yang terus dihormati, diperhatankan dan dilaksanakan oleh  angotannya.  Berdasarkan  De  juru  keberadaan  masyarakat  adat  diatur secara  jelas  dan  tegas  dalam  Pasal  18B  Ayat  (2)  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang undang.
Dengan  demikian  Penulis  merekomendasikan  Pemerintah  Provinsi Papua Selatan, Membuat Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Tentang Pemerintahan Adat. Yang  di ikuti oleh  Pemerintah daerah Kabupaten yang membuat  Peraturan  Daerah  tentang  Pemerintahan  adat  sesuai  dengan karakteristik masing masing kabupaten yang berada diwilayah Provinsi Papua selatan.

## Daftar Pustaka
Ilmar, Aminuddin. "Memaknai Kepemerintahan yang Baik Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan." Phinatama media: Makassar (2020).
Hadi,  Syofyan.  "Hukum  Positif  dan  The  Living  Law  (Eksistensi  dan Keberlakuannya  dalam  Masyarakat)." DiH  Jurnal  Ilmu  Hukum 13.26 (2017): 259-266.
Islamiati,  Annisa  Putri,  Frenky  Imandra  Putra  Silalahi,  and  Zainul  Akmal.
"Sistem  Pemerintahan  Adat  Melayu  Dalam  Kaum  Pesukuan  Di  Luhak Kepenuhan." JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) 17.1 (2021): 36-46.
Johanis  Silubun,  Anton,  and  Thimon  Febby.  "Reconstruction  of  Marind’s Indigenous  Criminal  Law  in  Updating  the  Book  of  Criminal Law." International Journal of Civil Engineering and Technology 10.03 (2019). Kalalo,  Julianto  Jover  Jotam,  et  al. Buku  Ajar  Hukum  perdata.  Astha  Grafika, 2024.
Lili,  Rasjidi,  and  Ira  Thania  Rasjidi.  "Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti (2004).
Matuankotta, Jenny Kristiana. "Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi pemerintahan Adat." Sasi 26.2 (2020): 188-200.
Wijaya,  Nasri,  Handika  DA  Pelu,  and  Fransiskus  Samderubun.  "ANALISIS SOSIO-LEGAL  PERAN  LEMBAGA  ADAT  DALAM  PENYELESAIAN

## KONFLIK LAHAN PADA HUTAN ADAT DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8.2 (2022): 282-291.

## Peraturan Perundang Undangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945