## DETERMINAN PENERAPAN PERMENKES NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN  DI INSTALASI FARMASI  RUMAH SAKIT  X  DI KOTA  DEPOK
Jaelani 1) , Milda Rianty Lakoan 2)
1) Jahimjeje@gmail.com , Poltekkes Hermina Jakarta Prodi D-III Farmasi
2) mildariantylakoan@gmail.com , Poltekkes Hermina Jakarta Prodi D-III Farmasi

## Abstract
Hospital  pharmaceutical  services  are  an  integral  part  of  the  hospital  health  service  system  oriented  towards patient care. This study aimed to determine the implementation description and the suitability of pharmaceutical services at the X Depok Hospital Pharmacy Installation (IFRS), referring to Permenkes RI Number 72 concerning Pharmaceutical  Service  Standards  in  Hospitals.  The  research  method  used  is  a  qualitative  method  with  a comparative  approach.  The  researcher  compares  the  implications  of  field  observations  with  the  reference regulation, namely Permenkes RI No. 72 of 2016, concerning Pharmaceutical Service Standards in Hospitals. This research  was  conducted  from  February  to April  2023 at  IFRS  X  Depok.  This  study  found  that  IFRS  X  Depok establishes service guidelines and Standard Operating Procedures (SPO) that refer to Permenkes RI No. 72 of 2016  as  a  reference  in  performing  pharmaceutical  services  at  IFRS  X  Depok.  The  aspects  of  pharmaceutical services carried out at IFRS X Depok in managing pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical  materials  have  been  carried  out  as  a  whole.  In  contrast,  there  are  discrepancies  in  pharmaceutical services, namely the non-implementation of one aspect of clinical pharmaceutical services, Monitoring of Blood Drug Levels (PKOD), due to limited human resources, facilities and infrastructure and costs. Keywords: Pharmacy Installation, Pharmaceutical Services, Permenkes, Service Guidelines, SPO

## Abstrak
Rumah sakit merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan dan untuk mengetahui kesesuaian pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) X Depok yang merujuk pada Permenkes RI  Nomor 72 Tentang Standar Pelayanan  Kefarmasian di Rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  komparatif, peneliti melakukan komparasi implikasi observasi lapangan dengan regulasi acuan yaitu Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - April 2023 di IFRS X Depok. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa IFRS  X Depok menetapkan Pedoman pelayanan, panduan pelayanan dan  Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengacu pada Permenkes RI No. 72 tahun 2016 sebagai acuan  dalam  melakukan  pelayanan  kefarmasian  di  IFRS  X  Depok. Aspek-aspek  pelayanan  kefarmasian  yang dilaksanakan di IFRS X Depok dari segi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai telah  terlaksana  secara  keseluruhan  sedangkan  dari  segi  pelayanan  kefarmasian  terdapat  ketidaksesuaian  yaitu belum terlaksananya satu aspek pelayanan farmasi klinis Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD) karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya.
Kata kunci: Instalasi Farmasi, Pedoman Pelayanan, Pelayanan Kefarmasian, Permenkes , SPO

## PENDAHULUAN
Rumah  sakit  merupakan  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan  kesehatan,  bertujuan  untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal  bagi masyarakat. Sarana kesehatan berfungsi melakukan upaya kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Upaya diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan  kesehatan  (promotif),  pencegahan  penyakit  (preventif),  penyembuhan  penyakit (kuratif)  dan  pemulihan  kesehatan  (rehabilitatif)  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh, terpandu dan berkeseimbangan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan  kesehatan,  bertujuan  untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal  bagi masyarakat. Sarana kesehatan berfungsi melakukan upaya kesehatan dasar, kesehatan rujukan
dan atau upaya kesehatan penunjang. Upaya diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan  kesehatan  (promotif),  pencegahan  penyakit  (preventif),  penyembuhan  penyakit (kuratif)  dan  pemulihan  kesehatan  (rehabilitatif)  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh, terpandu dan berkeseimbangan (Siregar, 2003)
Pelayanan  Kefarmasian  yang  dilaksanakan  di  Rumah  sakit  merupakan  bagian  yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan  farmasi,  alat  kesehatan, dan bahan  medis habis  pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Kemenkes RI, 2016).
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dari penerapan Standar Prosedur Operasional  dan  pedoman  yang  diterapkan  sebagai  acuan  di  IFRS  X    Kota  Depok  serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang dilihat dari aspek pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis di Intsalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) X  dengan pedoman yang menjadi acuan yaitu Permenkes RI No. 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
Berdasarkan penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh Trianengsing (2022) diperoleh hasil  bahwa  pelayanan  kefarmasian  di  RSU  Mayjen  H.A  Thalib  Kerinci  belum  terlaksana dengan  dimana  pengelolaan  sediaan  farmasi,  alat  kesehatan  dan  bahan  medis  habis  pakai sebanyak 44.4 % belum terlaksana dan 63.6 % farmasi klinis belum terlaksana dengan baik (Trianengsih et al., 2019).
Dalam  penelitian  lain  yang  disusun  oleh  Awoah  (2022),  dijelaskan  juga  dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Hospital Nacional Guido Valadares Dilli masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya yang mana hal ini dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah dari SDM yang dimiliki (Awoah, 2022).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  peneliti  mengambil  topik  penelitian  terkait penerapan pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) X  di kota Depok.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah sakit  (IFRS) X  di kota  Depok. Penelitian  dilaksanakan  pada  periode  bulan  Februari  –  Maret  2023,    dengan  metode menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan metode pendekatan  komparatif, di mana peneliti melakukan  komparasi implikasi dari observasi dilapangan dengan regulasi yang sudah  menjadi  acuan  yaitu  Permenkes  RI  No.  72  Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Rumah  sakit.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan observasi  secara  langsung  ( observasi  partisipatif )  di  lapangan  untuk  mengetahui  bagaimana gambaran penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Pedoman pelayanan di IFRS X di  Kota  Depokserta  untuk  mengetahui  kesesuaian  penerapan  pelayanan  kefarmasian  yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Rumah  sakit,  yang  selanjutnya  untuk  memperoleh  hasil lebih  terperinci  terkait  temuan  dalam  observasi,  dilanjutkan  dengan  wawancara  mendalam kepada 5 narasumber yang terdiri atas 1 Apoteker kepala instalasi (Kains) , 2 apoteker klinis dan 2 tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk mendapat gambaran lebih jelas terkait pelayanan kefarmasian yang belum terlaksana di Instalasi Farmasi Rumah sakit (IFRS) X  di kota Depok serta mengetahui langkah yang bisa diambil supaya seluruh aspek pelayanan kefarmasian dapat terlaksana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  mengetahui  gambaran  terkait  penerapan  Standar Prosedur  operasional  (SPO)  dan  Pedoman  Pelayanan  yan  diterapkan  Di  Instalasi  Farmasi
Rumah Sakit (IFRS) X  di Kota Depok serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan pelayana kefarmasian  yang  dilaksanalan  dengan  membandingkan  antara  implikasi  dilapangan  dengan acuan yang sudah ditetapkan yaitu Permenkes RI nomor 72 tahun 2016. Metode pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  peneliti  melakukan  observasi  secara  langsung  (observasi partisipatif) di lapangan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pelayanan kefarnasian yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Rumah  sakit,  yang  selanjutnya  untuk  memperoleh  hasil lebih  terperinci  terkait  temuan  dalam  observasi,  dilanjutkan  dengan  wawancara  mendalam kepada 5 narasumber yang terdiri atas 1 Apoteker kepala instalasi (Kains) , 2 apoteker klinis dan 2 tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk mendapat gambaran lebih jelas terkait pelayanan kefarmasian  yang  belum  terlaksana  di  IFRS  X  Depok  serta  mengetahui  langkah  yang  bisa diambil  supaya  seluruh  aspek  pelayanan  kefarmasian  dapat  terlaksanan  di  IFRS  X    di  kota Depok.
a. Gambaran Penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Pedoman Pelayanan di Intalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) X  Kota Depok
Penerapan  pelayanan  kefarmasian  tetap  harus  memperhatikan  kualitas    dan keamanan  yang  bertujuan  dalam  menciptakan  pelayanan  kefarmasian  yang  bermutu, terarah,  efektif  dan  efisien,  sehingga  diperlukan  SPO  dan  pedoman  pelayanan  sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
Berdasarkan  hasil  observasi  dilapangan  diperoleh  hasil  bahwa  IFRS  X    Depok diperoleh  hasil  bahwa  IFRS  X    Depok  menerapkan  70  SPO  dan  10  pedoman  yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di IFRS X Depok.
Pedoman merupakan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah pelaksanaan kegiatan, contohnya seperti organisasi instalasi farmasi, pedoman pelayanan farmasi dan lain-lain.  IFRS  X  Depok  juga  menerapkan  pedoman  dan  panduan  terkait  pelayanan kefarmasian  yang  dilakukan  di  IFRS  X  Depok,  pedoman  merupakan  dasar  untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan. Selain itu panduan merupakan petunjuk dalam melaksanakan  kegiatan,  sehingga  dapat  diartikan  pedoman  mengatur  beberapa  hal, sedangkan  panduan  hanya  mengatur  1  (satu)  kegiatan.  Pedoman  yang  telah  diterapkan dengan  baik  dan  benar  melalui  penerapan  SPO.  Pedoman  yang  digunakan  di  IFRS  X Depok merupakan Surat Keputusan (SK) dari direktur rumah sakit, yang mana SK ini akan dievaluasi  minimal  2  tahun  sekali.  Adapun  tujuan  dari  penyusunan  panduan/pedoman adalah sebagai berikut:
1. Sebagai kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah – langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian
2. Sebagai panduan dalam merencanakan suatu kegiatan.
3. Untuk  memberikan  panduan  bagi Apoteker  dan Tenaga Teknis  Kefarmasian  (TTK) dalam  mengindentifikasi,    menyusun,    mendokumentasikan,    mengembangkan, memonitor, mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi dari tenaga kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
Ruang lingkup pedoman dan paduan yang digunakan di IFRS X Depok meliputi pedoman  dan  panduan  terkait  pengelolaan  sediaan  farmasi  dan  juga  farmasi  klinis, sehingga hasil dari observasi terkait penerapan pedoman yang digunakan di IFRS X Depok sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Petunjuk  teknis  standar  pelayanan  kefarmasian  di rumah  sakit  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  yang merujuk kepada Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016 (Kemenkes RI, 2016).
SPO  adalah  suatu  panduan  perangkat  instruksi  atau  langkah-langkah  yang dibakukan untuk meyelesaikan proses kerja rutin tertentu.8 Adapun tujuan diterapkannya
suatu  standar  prosedur  operasional  untuk  menyampaikan  pedoman  atau  panduan  kerja supaya  aktivitas  pada  organisasi  bisa  terkontrol  sebagai  akibatnya  sasaran  yang  ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal (Kemenkes RI, 2019).
Penerapan  SPO  di  IFRS  X  Depok  bertujuan  untuk  memaksimalkan  kelancaran aktivitas  operasional  organisasi,  memenuhi  kepuasaan  pelanggan/pasien,  dan    menjaga nama baik serta kualitas dari pelayanan kefarmasian di IFRS X  di kota Depok. selain itu dengan adanya standar Operasional prosedur, penyelenggaraan administrasi di IFRS X  di kota  Depok  dapat  berjalan  dengan  jelas  dan  terarah.  berbagai  bentuk  kesalahan  serta penyimpangan tentunya dapat  dihindari atau tidak terjadi kesalahan.
Berdasarkan hasil dari observasi pada di IFRS X  di kota Depok terdapat 70 SPO yang digunakan atau diterapkan di IFRS X Depok, dimana semua SPO ini merujuk kepada standar  pelayana  kefarmasian  yang  tertera  dalam  Permenkes  RI  Nomor  72  tahun  2016 tentang  standar  pelayanan  kefarmasian  di  rumah  sakit  baik  itu  dari  aspek  pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta aspek farmasi klinis (Kemenkes RI, 2016). Adapun jenis SPO yang diterapkan di IFRS X Depok antara lain :
1. SPO Profesi yang mengatur terkait tata laksana kegiatan kefarmasian.
2. SPO Administrasi Pelayanan
Berdasarkan gambaran dari hasil observasi tersebut, SPO yang diterapkan di IFRS X Depok sudah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016,1 dan Petunjuk Teknis Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit (Kemenkes RI, 2019).
Fungsi SPO sebagai  tolak ukur dan pedoman pelaksanaan pelayana juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq (2019) dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi  dan  alat  penilaian  kinerja  rumah  sakit  yang  didasarkan  pada  indikator  teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang dilakukan. Tujuan diterapkan SOP adalah untuk menciptakan komitmen terkait satuan unit kerja, sehingga akuntabilitas kinerja instansi rumah sakit dapat dievaluasi dan terukur (Taufiq, 2019).
b. Gambaran  Penerapan  Pengelolaan  sediaan  Farmasi,  Alat  Kesehatan  Dan  Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
Pengamatan/observasi  dilakukan  untuk  mengetahui  penerapan  dari  pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dilaksanakan di IFRS X Depok, ada 9 aspek yang diamati kesesuaianya terkait pelaksanaan dengan yang tercantum  dalam  permenkes  RI  Nomor  72  Tahun  2016  tentang  standar  pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Adapun hasil pengamatan sebagai berikut :
No. Aspek Pelayanan
Kefarmasian Dilaksanakan Belum Terlaksana 1 Pemilihan √ - 2 Perencanaan √ - 3 Pengadaan √ - 4 Penerimaan √ - 5 Penyimpanan √ - 6 Pendistribusian √ - 7 Pemusnahan dan Penarikan √ - 8 Pengendalian √ - 9 Administrasi √ -
Berdasarkan hasil observasi diatas diperoleh hasil pada aspek pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) telah dilaksanakan 100 % baik  dari  aspek  pemilihan,  perencanaan,  pengadaan  penyimpanan,  pendistribusian, pemusnahan  dan  penarikan,  pengendalian  dan  administrasi.  Keseluruhan  aspek  tersebut sudah terlaksana serta mengacu pada Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Kemenkes RI, 2016).
Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tisa Amalia, et  al  ( 2019)  dimana  kegiatan  pengelolaan  sediaan  farmasi,  alat  kesehatan  dan bahan medis habis pakai di RS X  kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan Permenkes RI No. 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yakni mulai dari kegiatan  pemilihan,  perencanaan  kebutuhan,  pengadaan,  penerimaan,  penyimpanan, pendistribusian,  pemusnahan  dan  penarikan  sediaan  farmasi,  alat  kesehatan  dan  bahan medis habis pakai, pengendalian dan administrasi (Amalia & Ramadhan, 2020).
c. Gambaran  Penerapan  pelayanan  Farmasi  Klinis  Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit (IFRS) X  di Kota Depok.
Pada aspek pelayanan farmasi klinis observasi (pengamatan) terhadap pelaksanaan pelayanan  kefarmasian  dari  segi  pelayanan  farmasi  klinis,  aspek  yang  diperhatikan mengacu kepada aspek-aspek pelayanan farmasi klinik yang terdapat dalam Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 dan panduan pelayanan farmasi klinik (Milda, 2023). dengan hasil observasi sebagai berikut :
No. Aspek Pelayanan
Kefarmasian Dilaksanakan Belum Terlaksana 1 Pengkajian dan pelayanan resep √ - 2 Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat √ - 3 Rekonsiliasi Obat √ - 4 Pelayanan Informasi Obat (PIO) √ - 5 Konseling √ - 6 Visite √ - 7 Pemantauan Terapi Obat (PTO) √ - 8 Monitoring Efek Samping Obat (MESO) √ - 9 Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) √ - 10 Dispensing Sediaan Steril √ - 11 Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD) - √
Berdasarkan  data  pada  tabel  diatas  diperoleh  hasil  dari  pengamatan  penerapan pelayanan farmasi klinis di IFRS X  Depok diperoleh terdapat ketidaksesuaian dimana dari 11  aspek  pada  pelayanan  farmasi  klinis  yang  baru  terlaksana  adalah  pengkajian  dan pelayanan  resep,  penelusuran  riwayat  penggunaan  obat,  rekonsiliasi  obat,  pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) dan dispensing sediaan steril. Satu aspek yang belum dapat terlaksana di Intsalasi Farmasi Rumah sakit  X  di kota Depok adalah Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD), terkait temuan ketidaksesuaian ini peneliti  melakukan  wawancara  mendalam  (Deep  Interview)  terhadap  narasumber  yang telah ditetapkan untuk memperoleh kesamaan hasil antara ibservasi dan wawancara serta memperoleh hasil lebih mendalam terkait ketidaksesuaian pelayanan kefarmasi di Intalasi Farmasi Rumah sakit X  di kota Depok.
Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi diperoleh kesamaan hasil yaitu satu  aspek  yang  belum  dapat  dilaksanakan  di  IFRS  X    kota  Depok,  dimana  satu  aspek tersebut  merupakan  salah  satu  aspek  farmasi  klinis  yaitu  pemantauan  kadar  obat  dalam darah  dimana  berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  kesamaan  jawaaban  yakni  faktor yang menyebabkan belum dapat terlaksanananya PKOD di IFRS  X Depok adalah sebagai berikut :
1. Aspek sumber daya manusia yaitu belum adanya tenaga kefarmasian yang kompeten di bidang pemantauan kadar obat dalam darah.
2. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai yaitu belum tersedianya alat serta bahan penunjang lainnya
3. Perlu  adanya  pegajuan  biaya  terlebih  dahulu  untuk  melaksanakan  kegiatan  ini  dan biaya yang diperlukan tentu tidak sedikit.
Selanjutnya terkait hal-hal yang bisa dilakukan untuk dapat merealisasikan seluruh aspek dalam pelayanan kefarmasian baik dari segi pengelolaan sediaan farmasi dan farmasi klinis dapat ditempuh beberapa hal sebagai berikut :
1. Memberikan  pendiklat  dan  pelatihan  terkait  inventori  maupun  farmasi  klinis  guna meningkatkan  mutu  dan  kualitas  dari  SDM  yang  dimiliki  oleh  IFRS  X  Depok. Sehingga  dapat  membentuk  SDM  yang  berkompeten  dalam  menjalankan  seluruh aspek pelayanan kefarmasian
2. Melakukan  pengajuan  peralatan  dan  perlengkapan  untuk  melaksanankan  adanya pelayanan pengecekkan kadar obat dalam darah (PKOD).
3. Perlu adanya dukungan biaya dari rumah sakit untuk melaksanakan aspek yang belum terlaksanan yaitu PKOD.
4. Konsistensi  kita  bagaimana  caranya  menjalankan  aspek-aspek  dari  misalnya pelayanan  farmasi  klinis  dimulai  dari  pengkajian  dan  pelayanan  resep  sampai  ke pemantauan kadar obat dalam darah.
5. Serta perlunya kerja sama yang baik  antara manajemen  rumah sakit dengan tenaga kefarmasian  dalam  melaksanakan  pelayanan  kefarmasian,  karena  setiap  pelayanan kefarmasian tentunya memerlukan dukungan dari pihak manajemen rumah sakit. Berdasarkan hasil dari wawancara diatas sesuai dengan apa yang di bahas dalam permenkes RI Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dimana  ada  beberapa  aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  pelayanan kefarmasian di rumah sakit yaitu sebagai berikut (Kemenkes RI, 2016) :
1. Sumber daya kefarmasian yang terdiri atas
a) Sumber daya manusia yang haru memperhatikan kualifikasi dan persyarana dari SDM itu sendiri serta beban kerja
b) Sarana dan prasaran dalam hal ini termasuk juga peralatan
2. Pengorganisasian kefarmasian
3. Pengendalian mutu kefarmasian
.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) X di kota Depok diperoleh gambaran penerapan pedoman pelayanan  dan SPO sebagai patokan dan tolak ukur serta sebagai panduan dalam melakukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di IFRS X Depok paduan/pedoman pelayanan yang digunakan di IFRS X Depok sebanyak 10 dan  SPO sebanyak 70  yang sudah sesuai dengan aspek-aspek pelayanan kefarmasian seperti yang tertuang dalam Permenkes RI No. 72 tahun 2016.
Pelayanan  kefarmasian  yang  dilaksanakan  di  IFRS  X  Depok  dari  segi  pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sudah sesuai dan terlaksana secara keseluruhan sedangkan dari segi farmasi klinis terdapat ketidaksesuaian dimana ada salah satu aspek  yang  belum  terlaksana  yakni  Pemantauan  Kadar  Obat    Dalam  Darah  (PKOD)  yang disebabkan  karena belum tersedianya SDM yang memadai, serta belum memadainya sarana dan prasarana penunjang terlaksananya kegiatan PKOD.

## Saran
Bagi  instansi  diharapkan  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  agar  seluruh  aspek pelayanan  kefarmasian  dapat  terlaksana  secara  keseluruhan  dan  agar  tetap  memberikan pelayanan yang bermutu bagi  pasien perlu dilakukan upaya-upaya terkait  peningkatan mutu serta  kualitas  pelayana  kefarmasian.  agar  tetap  memberikan  pelayanan  yang  bermutu  bagi pasien.
Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  agar  penelitian  selanjutnya  agar  melaksanakan kembali penelitian sejenis dengan menggunakan metode dan variabel yang jauh lebih luas, serta Rumah  sakit  lain  sebagai  pembanding  dalam    menyajikan  hasil  yang    lebih  baik  dari  pada peneliti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, T., & Ramadhan, D. K. (2020). Analisis Kegiatan Pengelolaan Sedian Farmasi, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Berdasarkan Permenkes Ri Nomor 72 Tahun 2016 Di Rs X Kabupaten Bekasi. Jurnal Inkofar , 1 (2). https://doi.org/10.46846/jurnalinkofar.v1i2.105
Awoah,  A.  aaltje  E.  (2022).  Evaluasi  Manajemen  Pelayanan  Kefarmasian  Berdasarkan Peraturan  Menteri  kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2016  Di  Hospital Nacional Guido Valadares Dili. Jurnal Kesehatan Andalas , 1 , 121–133.
Kemenkes RI. (2016). Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Jakarta , Kemenkes RI , 2016.
Kemenkes  RI.  (2019).  Petunjuk  Teknis  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Rumah  Sakit. Petunjuk  Teknis  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Rumah  Sakit.  Kementerian Kesehatan RI , 7 (2), 107–115. Milda,  et. al. (2023). Pelayanan Farmasi Klinik . PT. Scinfintec Andrew Wijaya. Siregar, C. J. . (2003). Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan. In buku kedokteran EGC . Taufiq, A. R. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. Jurnal Profita , 12 (1), 56. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005 Trianengsih, Hardisman, H., & Almasdy, D. (2019). Implementasi Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Terhadap Tatakelola SDM Instalasi Farmasi Rsu Mayjen H.A Thalib Kerinci Tahun 2018. Jurnal Kesehatan Andalas ,
8 (2), 356. https://doi.org/10.25077/jka.v8i2.1013