## Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi

## Riko Firdaus, Nurbaiti, Abdul Halim, Zaki Mubarak
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi rikofirdaus@gmail.com, nurbaitikasikin@gmail.com, abdulhalim@uinjambi.ac.id, zakimubarak@uinjambi.ac.id
Diterima 29 Mei 2023 │Direview 12 Juni 2023│Diterbitkan 30 Juni 2023

## Abstract
This paper examines efforts to resolve conflicts over the establishment of houses of worship with a case study of the Methodist Church in Jambi City. This church has been sealed by the Jambi Mayor Government which is considered to have violated the regulations for the establishment of houses of worship in the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 8 and 9 of 2006. This paper uses field research methods with a sociological approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Then the data is analyzed through data reduction, data presentation and verification conclusions. The results of this study found that the conflict occurred due to rejection from residents around the Methodist Church, and the establishment of a Church that did not meet the applicable licensing requirements. The initial settlement efforts carried out by the Regional Government are security and supervision, then mediation is carried out between the two parties, in this case the mediators who play an active role are Lurah, Sub-district, Kemenag, Kesbangpol, and FKUB Jambi City. The conflict of the Methodist Church did not lead to violence, and took place safely, the settlement was also carried out through mediation through the government and participated in the contribution of Jambi customs and culture. Keywords: Churches; Conflicts; Houses of Worship

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  upaya  penyelesain  konflik  pendirian  rumah  ibadah  dengan  studi  kasus  Gereja Methodist yang berada di Kota Jambi. Gereja ini telah disegel oleh Pemerintah Walikota Jambi yang dianggap telah melanggar regulasi pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri  No.  8  dan  9  Tahun  2006.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  lapangan  dengan  pendekatan sosiologi. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konflik yang terjadi karena adanya penolakan dari warga sekitar Gereja Methodist, dan pendirian Gereja yang tidak memenuhi syarat perizinan yang berlaku. Upaya penyelesaian awal yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah pengamanan dan pengawasan, lalu kemudian baru dilakukan mediasi antar kedua belah pihak, yang dalam hal ini mediator yang berperan aktif adalah Lurah, Camat, Kemenag, Kesbangpol, dan FKUB Kota Jambi. Konflik Gereja  Methodist  tidak  sampai  terjadi  kekerasan,  dan  berlangsung  aman,  penyelesaian  juga  dilakukan  melalui mediasi melalui pemerintah dan ikut andilnya adat dan budaya Jambi.
Kata Kunci: Gereja; Konflik; Rumah Ibadah
Pendahuluan Tidak dapat dipungkiri bahwa agama merupakan dua sisi koin yang berbeda, satu sisi menjadi wadah kedamaian umat manusia, dan di lain sisi menjadi pemicu konflik nomor satu di dunia. 1 Salah satu konflik agama ini adalah persoalan pembangunan rumah ibadah. Bagi sebagian pihak, pendirian rumah ibadah memang menjadi hak setiap penduduk atau penganut agama tertentu, apalagi jika jumlah jemaah semakin bertambah. Namun bagi sebagian pihak lain, pendirian atau keberadaan rumah ibadah bagi orang-orang tertentu sangat erat kaitannya dengan  pemeluk  agama  lain  di  suatu  daerah.  Artinya,  rumah  ibadah  tertentu  akan  mudah dibangun jika di suatu wilayah tertentu yang bersangkutan merupakan kelompok mayoritas. Sebaliknya, akan sulit membangun rumah ibadah jika ia merupakan bagian dari minoritas. 2 Dalam literatur sejarah tercatat pada masa Orde Baru setidaknya ada 456 gereja yang dihancurkan  atau  ditutup.  Sedangkan  520  gereja  dihancurkan  atau  ditutup  selama  era Reformasi, setidaknya pada tahun 2005. Diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah bahkan hingga  saat  ini.  Di  lokasi-lokasi  dengan  penduduk  non-Muslim  yang  besar,  tempat  ibadah
1 Fox, Jonathan; Sandler, Shmeul (ed.). Religion in world conflict . Routledge, 2014.
2 Suryawati,  Nany,  dan  Martika  Dini  Syaputri,  “Intoleransi  Dalam  Pembangunan  Rumah  Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4. No 3 (2022): 433- 446.
umat Islam benar-benar mengalami nasib serupa. Pada tahun 2018 di Papua misalnya, sebuah masjid di Jaya Pura didemonstrasikan oleh anggota Persekutuan Gereja membongkar menara Masjid Al-Asa Sentani karena dianggap terlalu tinggi sehingga bangunan gereja di sekitarnya tidak terlihat. 3
Kasus-kasus  konflik  pendirian  rumah  ibadah  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  ini diselesaikan  dengan  ragam  pengelolaan  konflik.  Karena  memang  Indonesia  dengan  negara yang sangat luas dengan struktur daerah pulau-pulau memiliki ragat etnis dan budaya yang berbeda. 4 Antara  lain  konflik  pembangunan  rumah  ibadah  yang  terjadi  di  Jawa  Tengah, 5 Kalimantan, 6 Sumatera Utara, Bekasi, 7 Aceh, 8 dan berbagai wilayah di Indonesia lainnya. Salah satu konflik yang unik terjadi di Provinsi Jambi, sebagai daerah yang dalam catatan sejarah dipandang  sebagai  daerah  yang  aman  dari  bencana  maupun  pertikaian  konflik.  Namun demikian di Kota Jambi sendiri juga pernah terjadi konflik antar umat beragama khususnya antara umat Islam dan Kristen, konflik tersebut berawal dari bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi pada tahun 1980. 9 Dalam keadaan tersebut umat Kristiani melakukan  kegiatan  bakti  sosial  dengan  membagikan  banjir  bantuan.  Orang-orang  yang menerima bantuan semuanya memeluk agama Islam. Saat menerima bantuan, mereka diminta menandatangani tanda terima sembako. Lembaran penerima kemudian disalahgunakan oleh kelompok  pemuka  agama  Kristen  Batak  dengan  memindahkan  tanda  tangan  masyarakat penerima manfaat untuk digunakan sebagai lembar persetujuan pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen Batak yang posisinya tidak jauh dari bangunan masjid. Persyaratan pendirian tempat ibadah itu sendiri harus memiliki persetujuan dari masyarakat sekitar. Namun karena cara  yang  digunakan  tidak  melalui  cara  yang  dibenarkan,  maka  umat  Islam  pun memprotesnya. 10
Selanjutnya pada tahun 2018, muncul sengketa pendirian tempat ibadah umat Kristiani di Kota Jambi. Satpol PP bersama Kesbangpol dan aparat kepolisian Kota Jambi menyegel tiga gereja di kawasan itu, termasuk Gereja Metodis Indonesia (GMI) yang dinilai melanggar aturan pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Perbup. Peraturan Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  dan  9  Tahun  2006. 11 Penyegelan dilakukan  oleh  Pemkot  dengan  memperhatikan  ketentuan  tersebut  di  atas. Lingkungan  itu adalah rumah bagi 200 keluarga, dengan hanya 15 dari mereka yang mengaku Kristen. Warga setempat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan ketiga bangunan tersebut, sehingga  mereka  melaporkan  adanya  bangunan  yang  digunakan  sebagai  tempat  ibadah tersebut,, kemudian warga melaporkan keberadaan bangunan yang dijadikan tempat beribadah tersebut secara resmi karena diangap tidak memiliki izin dari warga. 12
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini melihat bahwa konflik yang terjadi di Kota Jambi  memiliki  keunikan  tersendiri  dilihat  dari  protes  yang  dilakukan  dengan  tidak
3 Harahap, Suheri, “Konflik Etnis dan Agama di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA) , Vol 1. No 2 (2018): 1-19.
4 Syukron,  Buyung,  “Agama  dalam  Pusaran  Konflik  (Studi  Analisis  Resolusi  Terhadap  Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia)” Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan , Vol 2. No 01 (2017): 1-28. 5 Fidiyani, Rini, “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah” (2016).
6 Wahab, Abdul Jamil, “Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar” Harmoni , Vol 20. No 2 (2021): 188-208.
7 Jamaludin,  Adon  Nasrullah,  “Konflik  dan  Integrasi  Pendirian  Rumah  Ibadah  Di  Kota  Bekasi” Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi , Vol 8. No 2 (2018): 227-238.
8 Najibah, Izzatun, Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Pemberitaan Konflik Pendirian Gereja di Aceh Singkil oleh Serikat Jurnalistik untuk Keberagaman (SEJUK) . Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
9 Halim, Abdul, Konflik Pendirian Rumah Ibadah dan Kearifan Lokal Budaya Lokal Jambi , (Bandung; Makmur Tanjung Lestari, 2020): 7-9
10 Halim,  Abdul,  dan  Zaki  Mubarak,  “Pola  Konflik  Agama  di  Wilayah  Plural:  Studi  Kasus  Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi”, TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol 19. No 1 (2020): 85-109.
11 Azhari, M. Subhi, “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”, Jurnal Hak Asasi Manusia , Vol 11. No 11 (2014): 35-61.
12 Badan Lintang dan lintang kementrian agama RI tangal Akses 15 Juni 2023
menggunakan kekerasan dan anarkisme. Kemudian penyelesaian yang dilakukan disini juga melibatkan pihak pemerintah dan unsur adat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana  penyelesaian  konflik  Gereja  Methodist  Kota  Jambi  ini  dilakukan  yang  nantinya akan dapat dijadikan pembelajaran dan acuan dalam menyelesaikan konflik-konflik pendirian rumah ibadah di kota-kota lainnya yang memang kerap terjadi di Indonesia dan bahkan dunia.
Metode
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan jenis penelitian lapangan (field research) 13 yang mengambil lokasi pada Kota Jambi dengan objek Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, FKUB Kota Jambi, dan Gereja Methodist Kota Jambi. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama yang  fokus  pada  keterangan  ilmiah  tentang  masyarakat  beragama. 14 Adapun  Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan mengenai analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi. 15

## Pembahasan
Paradigma Pendirian Rumah Ibadah
Pendirian Tempat Ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Tahun 2006 dan Menteri  Dalam  Negeri  diperlukan  untuk  menciptakan  kondisi  kerukunan  umat  beragama. Pasal 2 menyatakan bahwa “pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama antara organisasi keagamaan, pemerintah daerah, dan pemerintah”. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 menyebutkan, “Adalah  tugas  dan  kewajiban  Gubernur  untuk  memelihara  kerukunan  umat  beragama di dalam provinsi”. 16
Penekanan fungsi peraturan pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama disebutkan  dalam  ketentuan  pasal  4,  pasal  5,  pasal  6  dan  pasal  7.  Mengenai  pelibatan masyarakat,  yang  menjelaskan  peran  dan  fungsi  masyarakat  dalam  proses  mewujudkan kerukunan umat beragama adalah diatur dalam lima pasal, yakni pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 yang tertuang dalam bab III. Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri n. 9 dan tidak. 8 Tahun 2006 mengatur pembangunan rumah ibadah berdasarkan  kebutuhan  yang  nyata  dan  efektif  berdasarkan  komposisi  penduduk  untuk pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan/Desa.
Pasal 13 ayat 9 ayat kedua berbunyi: “Pendirian tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam  ayat  1  dilakukan  dengan  menjaga  kerukunan  umat  beragama,  tidak  mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum serta mengetahui peraturan perundang-undangan”. Pasal 13 ayat (3) “Dalam hal kebutuhan nyata pelayanan umat beragama di wilayah Kelurahan/Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  terpenuhi,  dipertimbangkan  komposisi  jumlah penduduk wilayah tersebut. menggunakan batas wilayah Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi”. Pasal 14 (1) “Pendiri rumah ibadah harus memahami persyaratan administrasi dan teknis bangunan”. Pasal 14(2) harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat 1. Selain itu,  pasal  itu  mengatur  pembangunan  rumah  ibadah.  harus  memenuhi  persyaratan  khusus seperti:
a. Daftar  nama  dan  dokumen  identitas  penggunaan rumah  ibadah  sekurang-kurangnya  90 orang,  yang  disahkan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  tingkatan  batas  wilayah
13 J.R. Raco, Metode . Penelitian . Kualitatif . Jenis, Karakteristik, . dan . Keunggulannya . (Jakarta: Grasindo, 2010), 67.
14 George  Ritzer  dan  Dougles  J.  Goodman, Teori  Sosiologi  Moderen ,  Alih  Bahasa  oleh  Alimandan, (Yogyakarta: Prenada Media-Kencana 2004), 153.
15 Lexy . J . Moleong, Metodologi . Penelitian . Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), 3.
16 Azhari, M. Subhi, “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia” Jurnal Hak Asasi Manusia , Vol 11. No 11 (2014): 35-61.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
b. Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lula/walikota.
c. Rekomendasi tertulis dari kepala departemen agama kabupaten/kota.
d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Dalam hal persyaratan pasal 14 ayat 2  a) pasal 3 terpenuhi, tetapi b tidak terpenuhi, pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah ibadah. Jika  melihat  masalah  ini  dari  sudut  pandang  pemerintah,  maka  dapat  dipahami  mengapa pemerintah mencoba pada tahun 2006 untuk mengeluarkan perintah terkait pembangunan rumah ibadah melalui PBM, yaitu untuk menjaga ketertiban umum, karena Indonesia adalah negara  dengan  banyak  agama  dan  kepercayaan.  Peraturan  RBM  pada  dasarnya  merupakan prosedur administratif, artinya selama peraturan itu dipatuhi paling tidak tidak menimbulkan konflik. Pengaturan izin mendirikan bangunan rumah ibadah yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan gangguan umum. 17 Keputusan bersama Menteri Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri n. 9 dan 8 tahun 2006  mengatur  tentang  bentuk  tempat  ibadah.  Aturan  tersebut  menjelaskan bahwa  rumah ibadah  adalah  bangunan  dengan  ciri-ciri  tertentu,  yang  digunakan  oleh  pemeluk  masing- masing agama secara khusus untuk beribadah secara tetap, kecuali rumah ibadah keluarga. Rumah yang dimaksud adalah masjid (yang meliputi Masjid Agung, Masjid Agung, dan Masjid Jama) dalam Islam, katedral atau gereja paroki dan gereja paroki dalam agama Katolik, dan gereja dewasa (sektarian) dalam agama Kristen pada umumnya. Otoritasnya sendiri berada di bawah kepemimpinan ulama. Serta biara Buddha, kuil Hindu dan kuil Konghucu. 18

## Pembangunan Gereja Methodist Kota Jambi
Kota  Jambi  merupakan  kota  dengan  wilayah  yang  cukup  luas  dengan  rincian  luas wilayah  sebesar  205,38  km  dengan  delapan  kecamatan  dan  jumlah  penduduk  sebanyak 576.067 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 289.713 jiwa dan perempuan sebanyak 286.354 jiwa. 19 Kota Jambi merupakan salah satu kota yang sebagian besar penduduknya menganut berbagai  agama.  Mulai  dari  Islam,  Kristen  Protestan,  Kristen  Katolik,  Hindu,  Budha, Khonghucu, masing-masing agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing, misalnya umat Islam  dengan  mesjid  dan  rumah  ibadahnya,  Kristen  dengan  gerejanya,  Budha  dengan candinya,  Hindu  dengan  candinya.  Bangunan  Viharani,  Konfusianisme  dengan  kuilnya. 20 Dalam  cerminan  ini  Kota  Jambi  sudah  mencerminkan  daerah  pluralisme  agama  yang mengimplementasikan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, pasal 13 menyebutkan bahwa pemerintah bertugas menjaga kerukunan masyarakat dan menyediakan segala pelayanan dan prasarana bagi masyarakat. 21
Tempat ibadah termasuk sarana dan prasarana umum yang diperlukan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan menurut keyakinannya. Tergantung tata caranya, pendirian rumah ibadah diarahkan atau diarahkan langsung dengan peraturan bersama Menteri Ibadah dan Menteri Dalam Negeri N.N. SKB), yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri  Dalam  Negeri  No.  1/BER/MDNMAG/1969  tentang  pelaksanaan  tugas  aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pembangunan serta kultus keagamaan para pemeluknya.
Pendirian  rumah  ibadah  melibatkan  beberapa  tahapan,  baik  teknis  maupun administratif, yang semuanya diatur secara jelas dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan
17 Putri, Nella Sumika, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia ( External Freedom ) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah” Jurnal Dinamika Hukum , Vol 11 No .2 (2011): 230-242.
18 UUD  Pasal  1  Ayat  3  Peraturan  Bersama  Menteri  agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  dan Nomor 8 Tahun 2006
19 Badan Pusat Statistik Kota Jambi dalam Angka 2016
20 Lindayanti, Jambi Dalam Sejarah 1500-1942. (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013), 209
21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13.
Menteri Dalam Negeri. 8 dan 9 tahun 2006, sebagaimana tertera dalam Bab Empat Pendirian Tempat Ibadah Pasal 13 yang berbunyi:
1. Pendirian  tempat  ibadah  harus  berdasarkan  kebutuhan  yang  nyata  dan  nyata berdasarkan struktur populasi pengabdi masing-masing umat beragama di kecamatan atau desa kelurahan.
2. Tempat ibadah didirikan sesuai dengan ayat 1, menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam  hal  kebutuhan  riil  ibadah  di  wilayah  Kelurahan/desa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  terpenuhi,  harus  menggunakan  pertimbangan  komposisi  jumlah penduduk seperti batas kabupaten/kota atau kabupaten.
Dari uraian di atas jelaslah bahwa pembangunan tempat ibadah harus didasarkan pada kebutuhan  yang  ditentukan  oleh  jumlah  orang  yang  nantinya  akan  menggunakan  tempat ibadah tersebut, baik dibangun atas permintaan atau tidak. Namun, ia tetap mengandalkan dan tetap mengandalkan kerukunan dan toleransi yang tinggi. Kemudian diperjelas jumlah syarat klaim  Rumah  Ibadah,  yang  dijelaskan  dalam  pasal  berikut,  yakni  Pasal  14  yang  berbunyi sebagai berikut:
1. Pembangunan tempat ibadah harus memenuhi syarat administrasi dan teknis bangunan.
2. Pendirian  tempat  ibadah,  selain  harus  memenuhi persyaratan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  juga  harus  memenuhi  persyaratan  khusus,  antara  lain:  a.  Daftar  nama pengguna rumah ibadah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh dinas setempat sesuai dengan tingkatan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3): b. Dukungan masyarakat setempat minimal enam puluh (60) orang yang disetujui oleh Laura/kepala desa; Rekomendasi d. FKUB Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal persyaratan yang ditentukan pada bagian 2 huruf a, tetapi tidak ditentukan pada huruf b. 22
Selain  itu,  pendirian  rumah  ibadah  harus  sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  Jambi Nomor  19  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama  dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten/Kota. 23
Setelah memenuhi persyaratan di atas, terdapat pula persyaratan tambahan yaitu pengajuan permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dijelaskan pada pasal 16 yang berbunyi:
1. Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Diserahkan oleh panitia pembangunan gedung majelis kepada bupati/walikota untuk IMB ke rumah Yeshiva.
2. Walikota/walikota memberikan keputusan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan pembangunan gedung majelis diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Setelah  menyelesaikan  aplikasi  untuk  membangun  rumah  ibadah,  bangunan  rumah ibadah  juga  harus  memiliki  izin  untuk  menggunakan/mengoperasikan  rumah  ibadah sementara  seperti yang dijelaskan pada bagian 18 dan 19, yang berbunyi:
1. Penggunaan  pembangunan  gedung  non-keagamaan  sebagai  tempat  pertemuan sementara harus mendapat persetujuan Putra  Mahkota/Walikota dengan persyaratan sebagai  berikut:  a.  aksi  lainnya;  dan  B.  Menjaga  kerukunan  umat  beragama,  serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Persyaratan  fungsional  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  A  pada  ayat  (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B meliputi: a. Konfirmasi tertulis dari  pemilik  bangunan:  b.  Rekomendasi  tertulis  sebelumnya  kepada  guru/desa:  c. Laporan tertulis ke FKUB Kabupaten/Kota; Dan laporan tertulis kepada kepala dinas
22 Pasal 14
agama kabupaten/kota.
Bangunan tersebut dapat digunakan untuk ibadah, namun tetap harus mendapatkan izin dari  kelurahan  dan  kelurahan  setempat  agar  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  tidak menimbulkan keresahan dan keresahan bagi warga sekitar, serta mempunyai akibat hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19
1. Permohonan  izin  sementara  penggunaan  bangunan  bukan  keagamaan  oleh bupati/walikota  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  diberikan  setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Seksi Ritzon/Kota. . FKUB agama dan daerah/kota.
2. Permohonan  izin  sementara  penggunaan  bangunan  bukan  keagamaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun. 24
Apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka pembangunan rumah ibadah dapat berlangsung, dan rumah pertemuan tersebut dapat dikatakan sah atau memang mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdaftar di kementerian agama setempat.
Di  Indonesia,  pendirian  rumah  ibadah  sendiri  harus  dilakukan  sesuai  dengan  aturan umum, dan tidak ada aturan tambahan, seperti yang terjadi di kota Jambi. Tidak ada aturan tambahan  saat  ingin  mendirikan  tempat  ibadah.  Semuanya  dilakukan  sesuai  dengan  PBM (Peraturan  Bersama  Menteri),  sehingga  tidak  ada  kriteria  khusus  dari  daerah  Jambi. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Bapak  Nazmi  selaku  anggota  Kementerian  Agama menyatakan: “Pendirian rumah ibadah harus dilakukan sesuai aturan dengan menteri, tidak ada aturan tambahan dalam pembangunan musala dari masing-masing daerah. 25 Oleh karena itu,  setiap  pembangunan  rumah  ibadah,  baik  itu  gereja,  masjid,  klenteng,  vihara  di  daerah maupun  di  Indonesia,  harus  memenuhi  syarat-syarat  tersebut  di  atas,  yang  berpedoman langsung pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Agama RI. Menteri Dalam Negeri. Kasus, Kasus No. 8 dan 9 tahun 2016

## Aturan dan Penyebab Konflik Pendirian Gereja Methodist Kota Jambi Peraturan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah
Isu agama seringkali menjadi sumber konflik di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki enam agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Padahal, agama adalah perlindungan suci yang melindungi seseorang dari situasi konflik, kekacauan ( chaos ) dan tirani. Bagi pemeluknya (pengikut), agama mengandung ajaran tentang kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang keberadaan manusia dan petunjuk untuk hidup  sejahtera  dan  bahagia  di  dunia  ini  dan  di  dunia  lain.  Maka,  setiap  umat  beragama hendaknya  dalam  kehidupannya  menampilkan  dirinya  sebagai  manusia  yang  bertakwa, bermoral,  beradab  dan  berperilaku  manusiawi,  yang  tentunya  berbeda  dengan  cara  hidup hewan atau makhluk lainnya. 26
Jadi agama jangan dijadikan faktor penyebab, apalagi pemicu konflik. Karena agama itu sendiri adalah sistem kepercayaan, ia dapat menjadi bagian utama dari sistem nilai yang ada dalam  budaya  suatu  masyarakat  dan  menjadi  penggerak  atau  penggerak  dan  pengontrol tindakan anggota masyarakat tertentu sehingga mereka terus bertindak dalam sesuai dengan nilai-nilai budayanya. dan ajaran agama. 27
Penguasaan terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat tidak efektif jika tidak diatur dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, sehingga pemerintah menempuh suatu kebijakan  yang  dianggap  penting  dalam  pengendalian  dan  pemberdayaan  umat  beragama, pelaksanaan  kebijakan  ini  juga  tidak  berjalan  dengan  baik.  dalam  waktu  singkat,  namun membutuhkan kecermatan dalam proses pembentukannya.
24 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 19 25 Hasil Wawancara dengan Bapak Nazmi selaku Angota dari Kementrian Agama Kamis, 9
Juni 2022
26 Dadang Kahmad. Sosiologi Agama , (Bandung: Rosda, 2000), 63.
27 Ibid ., 63
Keputusan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  9  dan  No.  8 Tahun 2006
Kehadiran  PBM  ini  menepis  keraguan  sebagian  masyarakat yang  menyatakan  bahwa pemerintahan  daerah  itu  sendiri  tidak  memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab  di  bidang keagamaan  sesuai  dengan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  10  Tanggal  19  Oktober  2009 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah pemerintahan sendiri. Hakikat PBM ini secara implisit menegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kekuasaan  pemerintah  pusat  di  bidang  agama adalah dalam aspek politik. Sedangkan dalam hal pelaksanaan pembangunan dan kehidupan beragama itu sendiri tentunya dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia di seluruh pelosok tanah air termasuk pemerintah daerah. 28
Tentang isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Bidang menjaga kerukunan umat beragama, memberdayakan forum-forum kerukunan umat beragama dan Mendirikan Rumah Ibadah, sekurang-kurangnya memiliki tiga prinsip utama, yaitu:
1. Ketentuan pokok mengenai tugas kepala daerah/wakil kepala daerah untuk memelihara kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional diatur dalam bab II pasal 2-7, mengatur tentang pemeliharaan umat beragama di provinsi sebagai tugas  dan  kewajibannya,  dibantu  oleh  kepala  daerah  kementerian  agama  provinsi. Demikian pula di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.
2. Memperluas kemungkinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bab III terdiri dari  5  pasal,  yaitu:  Pasal  8  k.  Pasal  12,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama (FRC) FRC terdiri dari tokoh agama setempat dengan anggota FRC provinsi maksimal 21 orang dan anggota FRC Kabupaten/Kota maksimal 17 orang.
3. Pembuatan rumah ibadah. Dalam bab III sampai IV terdapat 5 pasal, yaitu: Pasal 12 sampai dengan 17, tentang dasar-dasar pendirian rumah ibadah berdasarkan kebutuhan yang nyata dan murni, berdasarkan komposisi seluruh penduduk, untuk pelayanan umat beragama yang bersangkutan.
Kelurahan/Desa  (Pasal  13  ayat  (1)),  dan  dilaksanakan  dengan  memperhatikan kerukunan  umat  beragama,  dengan  tidak  mengganggu  ketertiban  dan  ketentraman  umum, serta  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (Pasal  13  ayat  2).  Selain  itu,  pendirian musala harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan (Pasal 14 ayat (1), selain itu pembangunan musala harus memenuhi beberapa persyaratan khusus (Pasal 14 ayat 2), yaitu
1. Daftar nama dan KTP minimal 90 orang yang menggunakan rumah ibadah disahkan oleh pejabat daerah sesuai dengan tingkat batas daerah.
2. Dukungan masyarakat setempat sedikitnya 60 orang berwenang Lurah/Sesepuh Desa.
3. Rekomendasi tertulis kepada kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Berdasarkan tiga unsur pokok isi PBM di atas, keragaman yang banyak dijumpai di Kota Jambi  terkait  dengan  persoalan  pembangunan  rumah  ibadah.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya perbedaan penafsiran terhadap PBM, khususnya bab IV: atau masalah administrasi; dan/tanpa  mempertimbangkan  situasi  sosiologis  dan  psikologis  umat  beragama  setempat. Pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seringkali menjadi permasalahan  yang  terjadi  di  Kota  Jambi.  Misalnya  pemanfaatan  bangunan  tempat  tinggal yang disulap menjadi tempat ibadah.
Berdasarkan  observasi  awal  peneliti  dari  lingkar  barat  No.  73  RT.07  di  lingkungan Gereja  Methodist  yang  langsung  menyambangi  lokasi  dan  berdialog  dengan  warga  sekitar bahwa memang terjadi konflik internal dan eksternal terkait izin pembangunan rumah ibadah. Masyarakat  menolak  keberadaan  gereja  yang  berdiri  di  pemukiman  warga,  karena  ada  tiga
28 Mukri Aji Ahmad, Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia dan Upaya Mengatasinya, Jurnal Ilmu Syari’ah , Vol 2. No 1, Juni 2014. ISSN. 6.
gereja yaitu GSJA, HKI dan Gereja Metodis di kota Jambi yang berdiri berdekatan di satu tempat  dan  tidak  memiliki  izin  serta  persetujuan.  Warga  masyarakat  RT.07  menilai  ketiga gereja  tersebut  terlalu  banyak  letaknya  dekat  dengan  masjid  atau  lutung  sehingga  terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan komunitas gereja, serta hubungan antara kiai dan tokoh masyarakat kurang harmonis, dan penyegelan ketiga gereja tersebut dilakukan pada 26 September 2018. 29
Konflik  yang  terjadi  di  sekitar  Gereja  Metodis  sudah  berlangsung  lama,  sebelum kawasan Kota Bharu dimekarkan menjadi dua kecamatan, sudah banyak gereja di kawasan ini yang  berdiri  di  kawasan  tersebut,  setelah  tahun  2006  kota  baru  dimekarkan.  menjadi  dua kabupaten. yaitu kecamatan Alam  Barajo sebagai daerah pemekaran juga terjadi pergantian pimpinan dan pejabat pemerintahan di tingkat lurah atau RT. 30
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Rukun  Tetangga  di  RT  07,  dikatakan  bahwa sebagai ketua RT 07 Kelurahan kami menyadari besar tentunya kami memenuhi tugas dan kewajiban kami dalam melayani warga kami. Baik berupa aspirasi, masukan, maupun kritik dalam segala bidang terkait kepentingan bersama. Dan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan agama.  Akibat  penyegelan  Gereja  Metodis  Indonesia  tahun  2018,  yang  benar  berdasarkan aspirasi masyarakat sekitar, terdapat tiga RT yang berbatasan langsung dengan gereja tersebut, yaitu RT.07, RT.08, dan RT.46. Kelurahan Kenali Besar, tiga RT dengan keras menolak untuk memaksa pendirian rumah pertemuan Metodis. 31
Hal  ini  didukung  dengan  adanya  surat  laporan  keberatan  dari  masyarakat  setempat bahwa mereka keberatan dengan kegiatan paroki gereja Methodist yang berdiri sejak tahun 2015, keberatan tersebut disampaikan dalam surat kesepakatan dengan ketua RT di sekitar gereja Methodist. dengan surat No. 01.a/07/KB/2018 perihal laporan keberatan pendirian gereja di Republik Tajikistan. 07 Kenali Besar dan isinya dijelaskan sebagai berikut. Beberapa poin dalam surat tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Warga RT.07, RT.08 dan RT 46 Kelurakhan Kenali Kec. Besar Kota Alam Barajo Jambi sangat keberatan dengan keberadaan rumah ibadah tersebut.
2. Adanya  perkumpulan  orang-orang  yang  tidak  jelas  asal  usulnya,  hal  ini  akan mengganggu keamanan lingkungan kita.
3. Karena gereja akan dibangun secara permanen, kami khawatir situs kami akan menjadi tempat khusus bagi gereja di kota Jambi.
4. Sepengetahuan  kami,  pendirian  tempat  ibadah  umat  Kristiani  masih  berada  di Kelurahan Tembik Kota Baru Kota Jambi.
5. Berpedoman pada aturan pendirian tempat ibadah, harus ada kurang lebih 60 KK yang bertempat tinggal tetap, sedangkan di wilayah kami RT 07 tidak cukup untuk jumlah KK. 32 Pemkot  Jambi  bekerjasama  dengan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  juga  telah membuat alur pengaduan terhadap pembangunan rumah ibadah, hal ini bertujuan agar semua isu  dan  konflik  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenaran  dan  legitimasinya  serta  tidak memihak.  kelompok.  Alur  pesan  keberatan  terhadap  pembangunan  rumah  ibadah  adalah sebagai berikut:
1. Warga  masyarakat  melaporkan  kegiatan  keagamaan  tertentu  yang  mengganggu masyarakat sekitar melalui surat resmi yang ditandatangani warga.
2. Surat  pengaduan  ditujukan  kepada  walikota  yang  tembusannya  disampaikan  kepada
29 Hasil Wawancara dengan Bapak Sandi Manurung selaku masyarakat di Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo Pada Hari Senin, 6 Juni 2022.
30 Hasil Observasi penelitian diwilayah Gereja Methodist rt. 07 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Selasa, 30 Mei 2022.
31 Hasil Wawancara dengan Ketua RT. 07 Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo Pada Hari Senin, 6 Juni 2022.
32 Dokumentasi Arsip Rukun Tetangga 07 Kelurahan Kenalibesar Kecamatan Alam Barajo Tanggal 12 Juli 2018.
DPRD, FKUB, Kamat dan Pelapor.
3. Kesbangfol  dan  FKUB  Kota  Jambi  mengadakan  rapat  internal  membentuk  tim pemeriksa rumah ibadah.
4. Tim Inspeksi Kesbangpol, FKUB dan Satpol PP Kota Jambi turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi pengaduan dengan mengacu pada dokumen dan fakta di lapangan.
5. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada walikota untuk disetujui oleh instansi terkait.
6. Walikota  mengadakan  pertemuan  dengan  Kejaksaan  Agung,  kepolisian,  militer  dan departemen  terkait,  mengundang  para  pemimpin  organisasi  sosial  dan  keagamaan populer dan pertemuan paling populer.
7. Hasil pembahasan diumumkan dan menjadi perhatian semua pihak untuk dilaksanakan dan diterima. 33

## Upaya Penyelesaian Konflik Pendirian Gereje Methodist Kota Jambi
Upaya  resolusi  konflik  dapat  diartikan  sebagai  proses  pencapaian  hasil  konflik  yang diinginkan dengan menggunakan metode kerja tertentu sebagai upaya untuk menghilangkan penyebab konflik dan mencoba membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama antara kelompok  masalah.  Permasalahan  konflik  antaragama  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  tentunya menjadi  perhatian  penting  pemerintah  daerah,  karena  selain  tekanan  dari  warga  yang berkonflik  melalui  surat  keberatan  dan  pemberitaan  media  yang  sering  memberitakan pelanggaran kebebasan beragama, maka dari itu, hal ini membutuhkan penyelesaian konflik berupa  pencegahan  dan  penyelesaian  konflik  antaragama  yang  terjadi  di  Kota  Jambi. Pemerintah  Kota  Jambi  berperan  penting  dalam  menjaga  kerukunan  umat  beragama  dan kerukunan antarumat beragama di kota Jambi, artinya pemerintah berada di garda terdepan dalam menjaga dan menyelesaikan konflik yang timbul di wilayahnya masing-masing. Hal ini diperkuat dengan adanya peran pemerintah yang diatur melalui peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang dijelaskan pada Bab II Pasal 2 sampai Pasal 7. Bantuan  langsung  kepada  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya  diberikan  oleh Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dan  rekan-rekan  lainnya  yang  terlibat  langsung  dalam pelestarian dan penyelesaian konflik antar umat beragama. Partisipasi FKUB kota Jambi dinilai paling  signifikan  dalam  upaya  menjaga  stabilitas  politik,  sosial,  dan  agama,  serta meminimalisasi konflik vertikal dan horizontal serta antarumat beragama yang sering terjadi dalam  skala  regional,  nasional,  bahkan  internasional.  Untuk  itu,  penguatan  peran  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang dirinci dalam Bab III Pasal 8 sampai Pasal 12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur Juga penyelesaian perselisihan tentang pendirian rumah ibadah, sebagaimana diatur dalam pasal 21-22 bab ini. VI, sebagai berikut:
1. Sengketa  pembangunan  rumah  ibadah  diselesaikan  dalam  musyawarah  masyarakat setempat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa  dilakukan  oleh  ahli  waris/walikota  dengan  dibantu  oleh  kepala  biro agama/departemen  agama  kota  melalui  diskusi  yang  adil  dan  tidak  memihak. Memperhatikan pendapat atau usulan FCU Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan setempat.
4. Gubernur memberikan pelatihan kepada Putra Mahkota/Walikota dan instansi terkait di daerah tentang penyelesaian konflik, sebagaimana dirinci dalam pasal 21. . 34
Pemerintah  Kota  Jambi,  merujuk  dan  menanggapi  konflik  seputar  pembangunan
33 Hasil Kajian Pemerintah Kota Jambi Bersama FKUB Kota Jambi
34 Salinan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006
gedung pertemuan Metodis di Desa Beser, telah melihat hal ini sejak kecil. Berawal dari surat keberatan dari warga lintas gereja, di saat yang sama pemerintah dengan cepat merespon isu ini. 35
Selain itu, dari Kementerian Agama Kasbangpol, kota Jambi bersama anggota FKUB kota Jambi mengadakan rapat koordinasi di gedung pertemuan Kasbangpol untuk membahas perselisihan  pembangunan  gedung  pertemuan  Metodis  rumah  yang  terjadi  di  RT.  07 Kelurahan Kenali Basar, Kecamatan Alam Brago dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa highlight dalam diskusi yang kami kumpulkan dan ikuti untuk mengetahui apa  yang  sebenarnya  terjadi  di  lapangan,  dan  hasil  dari  pertemuan  yang  berlangsung  pada tanggal 9 Juli 2018 adalah yang pertama membentuk tim screening yang datang ke lokasi di Gereja  Methodist,  dan  yang  kedua  menyetujui  dan  menyurati  secara  resmi  kepada  camat, kepala desa dan kepala desa. RT setempat.
Selain  itu,  setelah  rapat  koordinasi  yang  berlangsung  beberapa  hari  lalu,  pemerintah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama merencanakan aksi tambahan, yakni kesepakatan untuk  langsung  masuk  ke  lokasi  untuk  mengecek  berkas  kepengurusan  Gereja  Methodist berdasarkan  laporan  dari  masyarakat  setempat  untuk  melihat,  menyediakan,  menjaga keamanan  dan  ketertiban  di  tempat  ini. 36 Langkah-langkah  yang  diambil  untuk  mengatasi konflik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pada saat pemeriksaan dokumen izin pendirian rumah ibadah, Pemkot Jambi bersama dengan Wahana Kerukunan Umat Beragama melakukan pemeriksaan palsu yaitu datang langsung ke lokasi untuk analisa terkait lapangan, agar untuk memeriksa pelanggaran administratif. Dilakukan pengecekan fakta oleh Gereja Methodist II sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Kota Jambi. Pada 16 Juli 2018, pemerintah bersama FKUB Kota Jambi melakukan kajian faktual terhadap dokumen-dokumen penting terkait perizinan kami dari pemerintah. Mereka sangat objektif dalam memeriksa, menganalisis dan memutuskan apakah benar Gereja Methodist tidak memenuhi persyaratan izin untuk membangun rumah doa. Dari audit yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dokumen dan izin pendirian rumah ibadah Gereja  Methodist  sangat  tidak  memenuhi  syarat  aturan  yang  berlaku  saat  ini,  yakni persetujuan  90  pengguna rumah.  Ibadah atau  pertemuan  dan 60  komunitas terdekat disetujui oleh otoritas lokal atau pemerintah Kecamatan. 37
Dalam hal ini pemerintah juga melakukan dialog dan diskusi dengan pimpinan Gereja Metodis yaitu Bapak. Effendi Khotabart, memberikan kesempatan gereja untuk saling melengkapi dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat setempat agar tidak ada lagi perlawanan dari masyarakat setempat. 38
2. Melaksanakan  pengawasan  dan  pengamanan  adalah  upaya  menghentikan  atau mengurangi tindak kekerasan antara kedua pihak yang berkonflik. Dalam hal ini sangat penting  dilakukan  pengawasan  ketika  terjadi  konflik  pengawasan,  tentunya  tidak dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok  secara  sembarangan  melainkan  oleh  suatu lembaga  atau  kelompok  yang  telah  diberi  wewenang  dan  mandat  untuk melaksanakannya. Pengawasan di areal Pengakuan Besar Kelurahan Alam Barjo Kota Jambi berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Seksi Kesbangpol Kota Jambi,  infoma  mengatakan  bahwa:  dalam  proses  penanganan  konflik  dilakukan
35 Hasil wawancara dengan Pendeta Gereja Methodist Kelirahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Kamis 9 Juni 2022
36 Hasil Wawancara dengan Bapak Beni Handoko selaku Tim verifikator rumah ibadah sekaligus kabid di kesbangpol Kota Jambi, Rabu 8 Juni 2022
37 Hasil Wawancara dengan Bapak Beni Handoko selaku Tim verifikator rumah ibadah sekaligus kabid di kesbangpol Kota Jambi, Rabu 8 Juni 2022
38 Hasil Wawancara dengan Bapak Pendeta Gereja Methodist Kecamatan Alam Kota Jambi, Kamis 9 Juni 2022
pengawasan  pada  saat  terjadi  konflik  tentu  diawasi  langsung  oleh  kami  dari  kepala bidang Kesbangpol Kemenag, FKUB Kota Jambi bekerja sama dengan Polsek Kota Baru, Babinkatibmas, Lurah Kenali Besar dan Pengurus RW setempat.
3. Melakukan mediasi melalui musyawarah dan negosiasi Mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian yang bersifat sukarela dan alami yang melibatkan pihak ketiga. Munculnya pihak  ketiga  dalam  konflik  yang  diterima  oleh  kedua  belah  pihak  dipandang berkontribusi  pada  penyelesaian  konflik  secara  damai.  Orang  ketiga  dalam  mediasi disebut  moderator.  Dalam  konteks  konflik,  Gereja  Metodis,  Camat,  Kemenag, Kesbangpol dan FKUB Kota Jambi dimoderasi. Proses mediasi oleh pemerintah terdiri dari negosiasi atau pertemuan antara pihak yang berkonflik, proses ini dilakukan dengan harapan  agar  konflik  yang  muncul  tidak  berdampak  negatif  bagi  kedua  belah  pihak, dalam hal ini masyarakat RT 07 dan masyarakat Gereja Metodis. 39
Berbagai  upaya  dan  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  mencari  titik  terang perdamaian dan solusi atas konflik ini, namun perbedaan antara kedua belah pihak belum juga berakhir. Melihat pemerintah bergerak lamban dalam mengambil keputusan tentang apa yang ditawarkan. Pada tanggal 24 September 2018, masyarakat kembali mengirimkan surat kepada pemerintah melalui Kesbangpol dan FKUB Kota Jambi bahwa warga kampung Kenali Besar RT  07  tetap  menolak  keberadaan  Gereja  Methodist  dan  mengeluarkan  ultimatum  jika pemerintah juga melakukan tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan paling lambat  tanggal  28  September  2018,  masyarakat  setempat  akan  melakukan  aksi  damai (demonstrasi) penutupan Pura Metodist. 28
Menanggapi surat warga tersebut dan dalam kondisi yang mulai tidak kondusif, pada tanggal  26  September  2018  telah  dilakukan  pertemuan  di  Balai  Hukum  Adat  kota  Jambi dengan  para  ketua  lembaga  adat,  ketua  MUI,  Ketua  ketua  FKUB  Kesbangpol  kota  Jambi kabupaten Alama Barajo, sekjen PGI. Tokoh lintas agama (Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan  Khonghucu)  dan  lembaga  terkait  lainnya.  Dalam  rapat  tersebut  diputuskan  untuk menyegel  ketiga  gereja  tersebut  karena  tidak  memiliki  IMO,  sebagaimana  tertuang  dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Pasal 14 ayat 2A dan B. Tunduk pada pemeliharaan stabilitas dan keamanan di Kota Jambi, juga diadopsi dengan keputusan pemerintah Kota Jambi pada tanggal 27 September 2018. 82 Standard Operating Procedure (SOP) Pengajuan Izin Gedung Rapat:
1. Pengkaji Izin Mendirikan Gedung Rapat berlaku pada FCU Kabupaten/Kota dengan melengkapi  persyaratan  administrasi  dan  persyaratan  khusus.  Pertama,  persyaratan administrasi  berupa:  Permohonan,  Surat  Perintah  Panitia  Pembangunan,  Gambar Konstruksi, Surat Jaminan Hak Atas Tanah (SHM) untuk dan atas rumah ibadah. (Pasal 13 PBM no. 9 dan 8 Tahun 2006: pasal 1718 Pergube KUHP no. 19  Tahun 2007). Kedua,  persyaratan  khusus,  pengguna  sebanyak  90  orang  disetujui  oleh  pemerintah daerah  sesuai  tingkat  batas  wilayah,  dan  persetujuan  penduduk  sebanyak  60  orang disahkan oleh kepala desa di desa dan kecamatan setempat. (Pasal 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006: Pasal 19 Perguba No. 19 Tahun 2017).
2. Setelah  dinyatakan  persyaratan  administratif  dan  persyaratan  khusus  terpenuhi, pengurus FCM akan bertemu dan membentuk Review Group sesuai dengan kebutuhan, ruang dan dana.
3. Tim  peninjau  dalam  menjalankan  tugasnya  berpedoman  pada  peraturan  negara, mempelajari  dokumen  yang  diserahkan  dan  memilahnya  sesuai  dengan  aturan  atau kebijakan negara terkait kesepakatan dengan pengurus FKUB: Pertama, untuk pendirian rumah ibadah Pada tahun 2006, tim memeriksa dokumen, tentang kualitas umat / 90 orang dan dikonfirmasi oleh ketua RT dan para pemimpin komunitas di sekitar rumah
39 Hasil Wawancara dengan Bapak Beni Handoko selaku Tim verifikator rumah ibadah sekaligus kabid di kesbangpol Kota Jambi, Rabu 8 Juni 2022.
doa  ketika  tiba  waktunya  untuk  membangun  dan  menggunakannya  sebagai  rumah ibadah.
Untuk rumah ibadah pendiriannya diatas 2006, tim menverifikasi dokumen mengacu pada kualitas jamaat/umat sebanyak 90 orang penduduk masyarakat sekitar sebanyak 60 orang dengan menkonfirmasi persetujuan dari ketua RT dan tokoh masyarakat serta warga setempat. Dokumen yang diverivikasi meliputi:
1. Persyaratan Administratif dan persyaratan khusus.
2. Sartifikat tanah (SHM), Akta Wakaf, Sporadik atau surat lain sebagai tanda kepemilikan yang diakui oleh undang-undang.
3. Surat  surat  pernyataan  penguna  dari  jemaat/umat  dari  rumah  ibadah  yang ditandatangani  sebanyak 90  orang  dilampirkan  dengan  Keterangan  Tanda Penduduk (KTP).
4. Surat  pernyataan  persetujuan  dari  warga  sekitar  Rumah  Ibadah  sebanyak  60  orang dilampirkan dengan Keterangan Tanda Penduduk (KTP).
5. Menkonfirmasi  dokumen-dokumen  ke  aparat  pemerintah  dan  tokoh  masyarakat  di wilayah sekitar Rumah Ibadah.
6. Saat  pertemuan  dengan  ketua  RT,  tokoh  masyarakat  dan  warga  sekitar,  tim  hanya mendengarkan (hearing) berbagi (sharing) dan mendokumentasikan segala aktifitas dan temuan dilapangan serta membuat berita acara serta tidak boleh membuat kesimpulan secara individu
3. Hasil rekomendasi tim verifikasi disampaikan dalam rapat terbuka pengurus FKUB dan instansi terkait pada waktu yang ditentukan segalanya
Untuk rumah ibadah yang didirikan setelah tahun 2006, tim mengkaji dokumen kualitas masyarakat/ummat 90 warga dari masyarakat sekitar 60, yang menegaskan persetujuan ketua RT, tokoh masyarakat dan warga sekitar. Dokumen yang diverifikasi meliputi:
a. Persyaratan administratif dan persyaratan khusus.
b. Sertifikat tanah (SHM), Akta Wakaf, Sporadis atau dokumen lain sebagai bukti kepemilikan yang sah.
c. Surat keterangan pengguna jamaah/ummat dari musala yang ditandatangani 90 orang dilampirkan pada kartu tanda penduduk (KTP).
d. Surat Keterangan dari s/d 60 orang penghuni Rumah Ibadah dilampirkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
e. Koordinasi dokumen dengan aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat di area Rumah Doa.
Akhirnya, dalam pertemuan dengan ketua RT, tokoh masyarakat dan warga sekitar, tim hanya mendengarkan, membagikan dan mendokumentasikan semua tindakan dan temuan di lapangan serta menyusun protokol dan tidak dapat mengambil kesimpulan secara individual. Kemudian  Hasil  rekomendasi  kelompok  peninjau  disampaikan  ke  pertemuan  publik manajemen FCFB dan badan terkait pada waktu yang ditentukan oleh semua. 40
Kesimpulan Faktor mendasar munculnya konflik izin pendirian rumah ibadah Gereja Methodist di RT.07 Kelurahan yang diakui Kelurahan Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dimulai dari aduan keberatan dari warga RT.07 terhadap pembuatan rumah doa (Gereja Methodist). Keberadaan  gereja  tersebut  diyakini  menimbulkan  kegaduhan  di  kalangan  penduduk setempat. Adanya acara massa ilegal yang tidak jelas asal muasalnya, melanggar keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat sekitar. Alasan massa ini diperkuat dengan tidak adanya izin atas pendirian Gereja Methodist yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin pembangunan rumah pertemuan dari 90 pengguna gereja dan 60 persetujuan masyarakat
40 Hasil Kajian Pemerintah Kota Jambi Bersama FKUB Kota Jambi
setempat yang telah disahkan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini lurah Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo.
Upaya  pemerintah  untuk  menyelesaikan  konflik  pendirian  Rumah  Ibadah  Gereja Metodis  di  Desa  Kenali  Besar  RT.07,  Kecamatan  Alam  Barajo,  Kota  Jambi,  yaitu.  Dalam penelaahan  dokumen  perizinan  rumah  ibadah,  Pemkot  Jambi  bersama  Forum  Kerukunan Umat Beragama melakukan cek fakta lapangan untuk menganalisis pemberitaan bahwa Gereja Methodist  melakukan  pelanggaran.  pemeriksaan  sebenarnya  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  untuk  mendapatkan  IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan)  dari Pemerintah Kota Jambi. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan merupakan upaya untuk menghentikan atau mengurangi tindak kekerasan antara dua pihak yang berkonflik. Melakukan mediasi melalui musyawarah dan negosiasi Mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian dari pihak ketiga yang dilakukan secara sukarela dan netral Munculnya pihak ketiga dalam konflik yang  diterima  oleh  kedua  belah  pihak  dipandang  memberikan  kontribusi  terhadap penyelesaian konflik tersebut. konflik secara damai. Pihak ketiga dalam mediasi disebut sebagai mediator.  Dalam  konteks  konflik  gerejawi  Metodis  ini,  para  luras,  camat,  Kemenag, Kesbangpol dan FKUB Kota Jambi melakukan mediasi.

## Daftar Pustaka
Azhari, M. Subhi. “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia” Jurnal Hak Asasi Manusia , Vol 11. No 11, 2014. Balai  Lintang  Agama  Jakarta,  Konflik  dan  Penyelesaian  Rumah  Ibadah,  Jakarta:  Balai Penelitian dan Pengembagan Agama Jakarta, 2015.
Badan Pusat Statistik Kota Jambi dalam Angka 2016. Dadang Kahmad. Sosiologi Agama , Bandung: Rosda. 2000.
Dokumentasi  Arsip  Rukun  Tetangga  07  Kelurahan  Kenalibesar  Kecamatan  Alam  Barajo Tanggal 12 Juli 2018.
Faisal Ismail, Dinamika Kerukunan Umat Beragama, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011. Fidiyani,  Rini.  “Dinamika  Pembangunan  Rumah  Ibadah  Bagi  Warga  Minoritas  di  Jawa Tengah”, 2016.
Fox, Jonathan; Sandler, Shmeul (ed.). Religion in world conflict . Routledge, 2014. Halim, Abdul, Konflik Pendirian Rumah Ibadah dan Kearifan Lokal Budaya Lokal Jambi , Bandung; Makmur Tanjung Lestari, 2020.
Halim,  Abdul,  dan  Zaki  Mubarak.  “Pola  Konflik  Agama  Di  Wilayah  Plural:  Studi  Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol 19. No 1, 2020”.
Hasil Kajian Pemerintah Kota Jambi Bersama FKUB Kota Jambi. Hasil  Observasi  penelitian  diwilayah  Gereja  Methodist  RT.  07  Kelurahan  Kenali  Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Selasa, 30 Mei 2022. Harahap, Suheri. “Konflik Etnis dan Agama di Indonesia” Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA) , Vol 1. No 2, 2018.
Jamaludin,  Adon  Nasrullah.  “Konflik  dan  Integrasi  Pendirian  Rumah  Ibadah  di  Kota Bekasi” Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi , Vol 8. No 2, 2018. J.R.  Raco.  Metode . Penelitian . Kualitatif . Jenis,  Karakteristik, . dan . Keunggulannya. Jakarta: Grasindo, 2010.
Lindayanti, Jambi dalam Sejarah 1500-1942. (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013) Lexy . J . Moleong, Metodologi . Penelitian . Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya, 1989. Mukri Aji Ahmad, Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia dan Upaya Mengatasinya, Jurnal Ilmu Syari’ah, Vol 2. No 1, Juni 2014. Najibah, Izzatun. Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Pemberitaan Konflik Pendirian Gereja di  Aceh  Singkil  oleh  Serikat  Jurnalistik  Untuk  Keberagaman  (SEJUK) .  Diss.  UIN  Sunan Ampel Surabaya, 2022.
Putri,  Nella  Sumika.  “Pelaksanaan  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia  ( External  Freedom ) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah” Jurnal Dinamika Hukum , Vol 11. No 2, 2011.
Peraturan Bersama Mentri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 19.
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2007. Salinan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Sulaiman, Problematika Pendirian Rumah Ibadat di Pati, Jawa Tengah, Analisa Jurnal op Social Science and Religion , Vol 22. No 02, Desember 2015. Suryawati, Nany, dan Martika Dini Syaputri. “Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol 4. No 3, 2022.
Syukron,  Buyung.  “Agama  dalam  Pusaran  Konflik  (Studi  Analisis  Resolusi  Terhadap Munculnya  Kekerasan  Sosial  Berbasis  Agama  di  Indonesia)” Riayah:  Jurnal Sosial  dan Keagamaan , Vol 2. No 01, 2017. Tiara  Sutari,  “Menag: Selesaikan  Konflik  Masjid  di  Papua  Lewat  Musyawarah,”  CNN  Indonesia, Minggu, 18/03/2018.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13.
UUD Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006
Wahab,  Abdul  Jamil.  “Resolusi  Konflik  Struktural  dan  Kultural:  Studi  Kasus  Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar” Harmoni , Vol 20. No 2, 2021.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Bapak  Beni  Handoko  selaku  Tim  verifikator  rumah  ibadah  sekaligus Kabid di Kesbangpol Kota Jambi, Rabu 8 Juni 2022
Wawancara dengan Bapak Nazmi selaku Angota dari Kementrian Agama Kamis, 9 Juni 2022 Wawancara  dengan  Bapak  Sandi  Manurung  selaku  masyarakat  di  Kelurahan  Kenali  Besar Alam Barajo Pada Hari Senin, 6 Juni 2022
Wawancara dengan Ketua RT. 07 Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo Pada Hari  Senin, 6 Juni 2022
Wawancara  dengan  Pendeta  Gereja  Methodist  Kelurahan  Kenali  Besar  Kecamatan  Alam Barajo Kota Jambi, Kamis 9 Juni 2022