## Imamah: Kajian Doktrin Syi’ah dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik

## Ris’an Rusli
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: risan_rusli@yahoo.co.id

## Abstract
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  mengkaji  mengenai  konsep  imamah menurut  sekte  dalam  Syi’ah.  Konsep  imamah  menurut  sekte  dalam  Syi’ah, diantaranya: Syi’ah Itsna ‘Asyariyah, dan Syi’ah Ghulat. Syi’ah Itsna ‘Asyariyah menganggap  bahwa  jabatan  Imam  itu  ada  di  tangan  duabelas  Imam  mereka, dimulai  dari  Ali  bin  Abi  Thalib  dan  terakhir  Imam  keduabelas  (Muhammad  bin Hasan  yang  digelari  sebagai  al-Mahdy).  Untuk  mendukung  akidah  imamah  ini mereka  menciptakan  ajaran-ajaran  lain  sebagai  pelengkapnya,  antara  lain:  al- ‘Ishmah,  al-Mahdy  dan  al-Raj’ah  serta  al-Taqiyyah.  Sedangkan  Syi’ah  Ghulat disebut  kelompok  ekstrim  karena  sikap  mereka  yang  berlebih-lebihan  terhadap para  Imam-nya.  Sehingga  memiliki  anggapan  kepada  para  Imam  di  luar  batas sebagai  makhluk  dan  menetapkan  sifat-sifat  ketuhanan,  yakni  menyerupai  Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk.

## Abstract
This  article  is  the  result  of  research  that  reviewing  the  concept  of  Imamah according to the Shiite sect. The concept of Imamah according to the Shiite sect, including:  Ithna  'Asyariyah  Shiite,  and  Ghulat  Shiite.  Ithna  'Asyariyah  Shiite assume that the position as Imam was in the hands of their twelve Imams, starting from Ali ibn Abi Talib and the last twelfth Imam (Muhammad ibn Hasan who was named as al-Mahdy). To support this Imamah faith they create other teaching as complementary,  including:  al-'Ishmah,  al-Mahdy  and  al-Raj'ah  and  al-Taqiyyah. While Ghulat Shiites called extreme groups because of their attitude exaggerated against their Imams. So has the opinion that out of limitsabout tgheir Imam as a creature  and  set  the  properties  of  divinity,  which  resemble  God  or  equate  God with creatures.

## Keywords: Concept of Imamate, Shiites
Selama ini, teori negara dalam sejarah Islam bisa muncul dari tiga jurusan: Pertama ,  bersumber  pada  teori  khilafah  yang  dipraktekkan  sesudah  Rasulullah wafat,  terutama  biasanya  dirujuk  pada  masa  Khulafatur  Rasyidin. Kedua , bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syi’ah. Ketiga , bersumber pada teori  imarah atau pemerintahan. 1 Namun, pada sisi  lain, terdapat pandangan  yang melihat bahwa dalam Islam persoalan yang pertama timbul adalah masalah dalam bidang  politik,  bukan  dalam  bidang  teologi.  Akan  tetapi  persoalan  politik  ini segera meningkat menjadi persoalan teologi. 2
Ketika Nabi Muhammad wafat di tahun 632 M, negara Islam seperti yang digambarkan  oleh  W.  Montgomery  Watt,  telah  merupakan  kumpulan  suku-suku bangsa  Arab  yang  mengikat  tali  persekutuan  dengan  Nabi  Muhammad  dalam berbagai  bentuk,  dengan  masyarakat  Madinah  dan  mungkin  juga  dengan masyarakat  Mekkah  sebagai  intinya. 3 Pelaksanaan  ajaran  Islam  itu  sendiri  telah meliputi  aspek  agama  dan  aspek  politik.  Keterikatan  kedua  aspek  ini,  satu  dan yang  lainnya  sangat  erat  sekali,  sehingga  sulit  untuk  dipisahkan.  S.  Strothman berkata  “Islam  pada  waktu  itu  di  samping  merupakan  sistem  agama  telah  pula merupakan sistem politik. Nabi Muhammad Saw. di samping sebagai Rasul telah pula menjadi seorang ahli negara”. 4
Jadi,  tidak  mengherankan  bila  masyarakat  Madinah  pada  saat  Nabi Muhammad  wafat,  sibuk  memikirkan  pengganti  beliau  sebagai  kepala  negara. Maka,  di  Madinah  pada  saat  itu  timbul  persoalan  pemimpin  (khalifah),  soal pengganti  Nabi  sebagai  Kepala  Negara.  Sebagai  Nabi  atau  Rasul,  Muhammad tentu tidak dapat digantikan.
Semula  terjadi    perbedaan  pendapat  dalam  menyelesaikan  persoalan  ini. Kaum  Anshar  lebih  dulu  mengambil  inisiatif  dan  langsung  mengadakan pemilihan,  terpilihlah  Sa’ad  ibn  Ubadah  dalam  perundingan  yang  diadakan  di Saqifah  Bani  Sa’idah  itu. 5 Kegiatan  mereka  segera  diikuti  oleh  pemuka-pemuka kaum Muhajirin seperti: Abu Bakar dan Umar ibn alKhattab. Adapun Ali bin Abi Thalib dan keluarga Bani Hasyim yang lain sedang sibuk mengurusi jenazah Nabi Muhammad.
Situasi politik ini berakhir dengan kesepakatan sebagian besar umat Islam di Madinah untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Bani Hasyim dengan tokoh utamanya Ali bin Abi Thalib, merasa kurang puas dengan keputusan ini.  Setelah  Abu  Bakar  terpilih  menjadi  Khalifah  dan  Ali  mengetahui  bahwa
kekalahan  kaum  Anshar,  karena  kaum  Muhajirin  berpegang  kepada  sabda  Nabi Muhammad  yang  mengatakan,  bahwa  pemimpin-pemimpin  itu  dari  Kaum Quraisy.  Maka  ia  berkata  “Mereka  berpegang  pada  pohon  dan  melupakan buahnya”.  Artinya  argumen  Abu  Bakar  dan  Umar  atas  dasar  Hadits  itu  diartikan oleh Ali sebagai pertalian kerabat. Kalau hal ini dapat dibenarkan, maka ia adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan nabi. 6 Atas dasar pertimbangan ini, maka  Ali  merasa  lebih  berhak  untuk  menjadi  pengganti  Nabi  dari  pada  yang lainnya.
Sejak  masa-masa  pertama  sesudah  Nabi  Muhammad  wafat,  sikap  Ali seperti  ini  sudah  mendapat  dukungan  dari  sebagian  sahabat  Nabi.  Antara  lain adalah  Jabi  bin  Abd  Allah,  Salman  al-Farisi,  Abu  al-Ghiffari,  dan  lain-lain. Pendukung  Ali  dari  kalangan  sahabat  ini  terhitung  pemuka-pemuka  mereka. 7
Sikap dan pandangan  Ali serta pendukung-pendukungnya itu tidak pernah padam meskipun  pernah  diam.  Bahkan  di  dalam  keyakinan  pendukung-pendukungnya terus  berkembang  sejalan  dengan  politik  negara  Islam  dan  masa-masa  perluasan sesudah itu.
Pada  waktu  Nabi  Muhammad  wafat,  Islam  belum  melampaui  Jazirah Arab, tetapi setelah itu dengan dibukanya Iraq, Siria, Mesir, Romawi  dan  Yunani menyebabkan  bangsa  Arab  bertemu  dan  berkumpul  serta  bergaul  dengan  bangsa pribumi  yang  lebih  maju  kebudayaan  dan  pengetahuannya.  Sebagai  akibat  dari pembukaan  daerah-daerah  itu,  maka  terjadilah  pergaulan,  percampuran  antara bangsa-bangsa,  antara  pribumi  dan  bangsa  Arab  yang  datang  sebagai  penguasa. Hal ini pada kemudian hari menimbulkan dua kelompok dalam sosial masyarakat pada waktu itu, yaitu bangsa Arab dan Mawali. 8
Di  tempat-tempat  yang  baru  mereka  kuasai  ini  terdapat  sahabat-sahabat Nabi  yang  dahulunya  mendukung  Ali  dan  pandangan-pandangannya.  Akhirnya mereka  memindahkan  kegiatan  politik  mereka  dari  Madinah  ke  kota  Kufah.  Di kota inilah para pendukung Ali bertemu dan bergaul dengan bangsa Persia. 9
Anggapan  bahwa  Ali  lebih  berhak  atas  jabatan  khalifah  masih  tidak padam,  bahkan  cendrung  untuk  terus  berkembang,  apalagi  dengan  pengangkatan Ali sebagai Khalifah keempat. Dukungan baru untuk pengangkatan Ali ini datang dari  bangsa  Persi.  Situasi  politik  pada  waktu  itu  semakin  mempertebal  perasaan setia kepada Ali  khususnya dan  kepada keluarga Nabi pada umumnya. Kebijakan politik  khalifah-khalifah  Bani  Umayyah  yang  menomorduakan  bangsa  Persi  dan kaum  Mawali  pada  umumnya  di  dalam  kehidupan  sosial  politik,  di  samping  itu masalah khilafah dalam Islam merupakan faktor pendukung pula. 10
Di  dalam  perkembangan  yang  lebih  lanjut,  pengikut  Ali  menerima keyakinan,  bahwa  jabatan  kepala  negara  dalam  Islam  adalah  hak  pribadi  dari keturunannya  di  kemudian  hari.  Ali  adalah  makhluk  yang  paling  mulia  di  muka bumi ini. Perbedaannya dengan Nabi hanya terletak pada fungsi kenabian saja. 11
Pada  perkembangan  sekarang,  Imamah  sekarang  ini  bukan  saja  sebagai doktrin  politik  atau  negara,  tetapi  imamah  sudah  menjadi  bagian  dari  doktrin agama  dalam  ajaran  Syi’ah.  Hal  ini  yang  menarik  untuk  dikaji  dalam  penelitian ini.  Di  samping  itu,  perlu  pula  dilihat  perbedaan  pandangan  yang  diberikan  oleh berbagai  aliran  pemikiran  Islam  Klasik  tentang  persoalan  Imamah.  Sebagaimana diketahui  bahwa  masing-masing  aliran,  seperti  Mu’tazilah  dan  al-Asy’ariah, berbeda  pandangan  dalam  melihat  persoalan  ini  yang  tampak  dalam  buah pemikiran tokoh-tokoh mereka.
Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam  makalah  ini,  yakni:  bagaimana  konsep  Imamah  sebagai  doktrin  Syi’ah, bagaimana kedudukan imamah dalam  doktrin Syi’ah, serta bagaimana pandangan aliran Islam Klasik tentang imamah ini.
Sebelum  dikaji  mengenai  permasalahan  di  atas,  akan  dijelaskan  terlebih dahulu  beberapa  penelitian  telah  dilakukan  oleh  beberapa  pakar,  terkait  dengan penelitian  tentang  doktrin  dan  konsep  politik  suatu  kelompok  ajaran.  Aminun  P. Omolu  dalam penelitian tesisnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1999 dengan  judul Kepemimpinan  dan  Alih  Generasi  dalam  Sistem  Politik  Islam: Mencari  Titik  temu  Sunni  dan  Syi’ah ,  melihat  persoalan  kepemimpinan  dalam Syiah  dan  Sunni  dengan  mengadakan  studi  perbandingan  antara  keduanya. Demikian  juga  dengan  beberapa  penelitian  tesis  atau  disertasi,  seperti  Ahmad Makmun  dengan  judul Khilafat  Menurut  Ali  Abd  Roziq:  Studi  Tentang Pemerintahan  dalam  Islam  Setelah  wafat  Rasul di  IAIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta pada tahun 1987, Muntoha, Teori Politik Islam: Telaah Pemikiran Ali Abd Raziq  tentang  Khilafah  dan  Negara di  IAIN  Syarif  Hidayatullah  tahun  1997, Maidir  Harun, Khilafah  Menurut  Rasyid  Rida  dan  Relevansinya  dengan Masyarakat Islam Modern di IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1989, Ahmad Suja’i, Konsep  Khilafah  dalam    Tafsir  Sayyid  Qutb  dan  Tafsir  Hamka di  IAIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta  tahun  2000,  Syafiudin, Negara  Islam  Menurut  Konsep  Ibn Khaldun di  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  tahun  2001,  J.  Suyuthi  Pulungan,
Prinsip-Prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al- Quran di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1993.
Terdapat  satu  penelitian  disertasi  yang  dilakukan  oleh  M.  Rusydi  Khalid dengan  judul Konsep  al-  Walayat  dalam  Al-  Quran di  IAIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta tahun 1996. Namun demikian, penelitian tersebut bukan membahas konsep al-walayat sebagai  konsep  Syiah  dalam  kepemimpinan  pemerintahan,  tetapi  al- walayat  dalam  pandangan  al-  Quran.  Hal  ini,  sangat  jauh  berbeda  dari  apa  yang dibahas dalam penelitian ini.

## Konsep Imamah sebagai Doktrin Syi’ah
Sebelum  membahas  konsep  imamah,  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu definisi  Syiah.  Kata  Syi’ah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  diambil  dari  kata Syaya’a .  Syi’ah  berarti  orang  yang  berkumpul  atas  satu  masalah.  Orang  yang berkumpul atas satu masalah disebut Syi’ah. Kata al-Azhary, Syi’ah berarti orang- orang yang sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. 12
Kemudian  kata  Syi’ah  dipahami  orang  sebagai  suatu  aliran  yang mengikuti  Ali  dan  mengutamakannya  atas  sahabat-sahabat  Rasul  yang  lainnya. 13
Sedangkan  yang  dipandang  sebagai  asal  mula  dari  aliran  ini  adalah  sekelompok orang  yang  memandang  bahwa  setelah  wafatnya  Nabi  Saw.  yang  paling  utama menggantikannya  ialah ahli  bait atau  kerabat  Nabi  sendiri.  Sedangkan  yang  di pandang  kerabat  yang  paling  utama  ialah  Al-Abbas  paman  Nabi  dan  yang  lebih utama ialah Ali anak paman Nabi Saw.. 14
Abu  Zahrah  menyebutkan bahwa Syi’ah adalah  mazhab politik  dalam Islam yang  paling  tua  dan  paling  dahulu  timbul.  Hal  tersebut  mungkin  disebabkan  karena masalah  pertama-tama  yang  timbul  dalam  Islam  bukanlah  persoalan  tentang keyakinan malahan masalah politik. 15
Syi’ah pertama kali timbul setelah terjadinya perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan diadakannya tahkim antara kedua  belah  pihak.  Harun  Nasution  mengatakan  bahwa  pada  waktu  itu  telah  timbul tiga  golongan  politik,  golongan  Ali  yang  kemudian  dikenal  dengan  nama  Syi’ah, golongan  yang  keluar  dari  barisan  Ali  yaitu  kaum  Khawarij,  dan  golongan Mu’awiyah. 16
Dari uraian di atas jelas bahwa masalah yang menjadi sebab timbulnya Syi’ah adalah masalah politik, tegasnya khilafah atau dalam istilah Syi’ah masalah imamah . Syi’ah  menganggap  bahwa  jabatan  kepala  negara  bukanlah  hak  tiap  orang  Islam bukan juga hak tiap orang Quraisy. Bagi mereka jabatan tersebut adalah hak monopoli Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ali bahkan sebagai pengganti Nabi yang telah ditentukan sendiri oleh Nabi dalam wasiatnya. 17
Meskipun demikian  halnya dalam pendirian  mereka, tetapi  mereka bukanlah suatu  mazhab  yang  terus  menyatu  bahkan  mereka  kemudian  berpecah  menjadi beberapa sekte, yang terkadang sekte yang satu dengan lainnya saling mengkafirkan. Ahmad Amin menyebut sebab perpecahan mazhab ini karena dua sebab, yaitu adanya kelompok yang terlalu mengagungkan imam-imam mereka serta berani mengkafirkan para penentangnya. Sebab kedua yaitu perbedaan sesama mereka  dalam  menentukan imam-imam  karena  biasanya  seorang  imam  wafat,  sedangkan  ia  meninggalkan  anak yang banyak. Hal ini terjadi pada hampir disetiap wafatnya imam mereka. 18
Ada  beberapa  sekte  dalam  Syi’ah  yang  akan  dijelaskan  dalam  artikel  ini, yakni: Syi’ah Al-Zaidiyyah, Syi’ah Itsna ‘Asyariyah, dan Syi’ah Ghulat.
1. Konsep Imamah Syi’ah Al-Zaidiyyah
Pokok  dokrin  al-Zaidiyyah  dalam  soal imamah ,  sebagaimana  dikembangkan dalam abad ke-4 hijriyah dalam diskusi dengan pemuka Mu’tazilah dan Imamiyah, ialah  bahwa  penegakan  seorang  imam  adalah  wajib  bagi  masyarakat,  menurut pandangan umum atas dasar hukum syara’, bukan hukum akal. Namun, dalam hal hak imamah tiga imam yang pertama, Ali,Hasan, dan Husain, mereka mengatakan bahwa imamah mereka melalui penetapan ( nash ) dari Nabi. Penetapan ini bersifat samar ( khafiy ) dan hanya bisa dimengerti dengan penalaran yang mendalam. Oleh sebab  itu,  mereka  meringankan  dosanya  masyarakat  Muslim  pertama  dalam mengingkari  perintah  Nabi. 19 Pendirian  ini  menyiratkan  adanya  relevansi  dengan sikap  al-Zaidiyyah  terhadap  kekhalifahan  Abu  Bakar seperti  disebutkan  di  muka. Kemudian  bagaimana  al-Zaidiyyah  mengupayakan  legitimasi  atas imamah Ali Zain al-‘Abidin sebagai  imam  keempat, sebagaimana dipersoalkan  oleh al-Baqir? Jawabannya  belum  ditemukan.  Tetapi,  yang  nyata  adalah  bahwa  Ali  ibn  Husain dimasukkan sebagai imam keempat dalam rangkaian imam-imam al-Zaidiyyah. 20
Diberikannya  hak  yang  sama  bagi  keturunan  Fathimah  atas  klaim imamah menimbulkan  konsekuensi  dibenarkannya  adanya  dua  orang  imam  dalam  satu masa di tempat yang berbeda, yang kedua-duanya wajib ditaati, dengan keharusan memenuhi  kualifikasi  yang  sudah  ditentukan.  Hal  ini  dialami  pada  waktu Muhammad dan Ibrahim sama-sama memberontak pada masa khalifah al-Manshur (w. 158/775). Sebagai akibat logisnya adalah  munculnya seorang imam  melawan imam  yang  terdahulu,  maka  mundurnya  yang  kalah  dari imamah dipandang  oleh mereka sebagai perkara yang sah. Namun apabila situasi terbalik, yang kalah bisa kembali  ke  tampuk imamah . 21 Ini  memperlihatkan  suatu  pandangan  yang  cukup realistis dalam mengatasi sebuah konflik politik.
Rangkaian  imam-imam  dalam al-Zaidiyyah, sebagaimana ditunjukkan  dalam perjalanan  historisnya, tidaklah  mutlak terpenuhi. Meskipun terdapat kesepakatan atas  beberapa  di  antara  mereka.  Syarat-syarat  yang  berat  bagi  absahnya imamah , khususnya  menyangkut  keahlian  dalam  ilmu  agama,  banyak  menyisihkan  para penuntut  kekuasaan  dari  keturunan  Ali.  Maka  pada  masa  tiadanya  imam  yang sempurna,  kedudukan  mereka  hanyalah  sebagai  imam  di  bidang  tertentu,  perang atau  agama.  Sedangkan  mereka  yang  hanya  mampu  mempertahankan  missi  al- Zaidiyyah,  tidak  lebih  dari  itu,  disebut  imam muhtasib atau muqtasid (terbatas) atau sebagai penganjur ( du’at ), berbeda dengan imam yang sempurna yang disebut sabiqun . 22 Dalam  Zaidiyyah  Yaman,  konsep muhtasib dikembangkan  dan  tugasnya dibatasi  pada  memerintah  yang haq dan  mencegah  yang bathil ,  mempertahankan masyarakat  dari  serangan  luar  dan  mengamankan  hak-hak  orang  lemah.  Mereka tidak  berkuasa  memimpin  shalat  jama’ah,  mengumpulkan  zakat  dan  shadaqah, melakukan peperangan ofensif, dan menetapkan hukuman. 23
Sebagaimana  dikatakan  di  depan,  bahwa  al-Zaidiyyah  terbagi  menjadi beberapa  sub-sekte,  tiga  di  antaranya  adalah  yang  terpenting.  Antara  mereka terdapat perbedaan paham dalam masalah imamah , ditinjau dari segi-segi tertentu. Akan tetapi mereka bersepakat atas imamah Zaid ibn Ali, yang karenanya mereka termasuk  dalam  sekte  al-Zaidiyyah.  Ketiga  sub-sekte  tersebut  adalah  al- Jarudiyyah,  al-Sulaimaniyyah,  dan  al-Batriyyah  atau  al-Shalihiyyah.  Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Al-Jarudiyyah
Mereka adalah para pengikut Abu al-Jarud Ziyad ibn Abi Ziyad. Mereka berpandangan  bahwa  Nabi  mewasiatkan imamah kepada  Ali  dengan menyebutkan  sifat-sifatnya  bukan  namanya.  Mereka  mengkafirkan  para sahabat  karena  tidak  membai’at  Ali.  Dikalangan  mereka  ada  yang berpendirian bahwa Muhammad ibn ‘Abd Allah tidak mati dan akan kembali menguasai  bumi.  selain  Muhammad  ibn  ‘Abd  Allah,  yang  dianggap  sebagai al-muntazhar oleh  sebagian  mereka  adalah  Muhammad  ibn  ‘Umar  yang memberontak di Kufah.
b. Al-Sulaimaniyyah
Para  pengikut  Sulaiman  ibn  Jarir  berpendapat  bahwa imamah itu ditetapkan  melalui  musyawarah ( syura ) dan dianggap sah dengan pengakuan dua  orang  dari  pemuka  masyarakat.  Mereka  membenar  kan imamah Abu Bakar dan  Umar, dengan anggapan bahwa  masyarakat  menyia-nyiakan  yang lebih pantas, yakni  Ali yang  lebih utama. Namun,  dalam pandangan  mereka,
kesalahan  tersebut  tidak  mengharuskan  kekafiran.  Terhadap  Utsman,  karena kejadian-kejadian tertentu, mereka memandangnya kafir.
c. al-Batriyyah atau al-Shalihiyyah
Mereka  adalah  pengikut  dua  orang:  al-Hasan  ibn  Shalih  ibn  Hayy (karenanya  disebut  pula  al-Shalihiyyah)  dan  Kats³r  al-Naww³’  yang  diberi gelar  ‘al-Abtar”.  Mereka  sependapat  dengan  pandangan  Sulaiman  ibn  Jarir. Bedanya hanyalah bahwa  mereka tidak  mengambil sikap apa-apa ( tawaqquf ) terhadap ‘Utsman.
Menurut  ‘Abd  al-Qahir  al-Baghdadi,  kelompok  al-Batriyyah  dan  al- Sulaimaniyyah sama-sama mengkafirkan al-Jarudiyyah karena mereka mengafirkan  Abu  Bakar  dan  Umar;  sebaliknya,  al-Jarudiyyah  mengafirkan keduanya karena mereka tidak mengafirkan Abu Bakar dan Umar.
Paham imamah al-Zaidiyyah  yang  lebih  bercorak  politis-realistis  membawa mereka  kepada  pendirian  negatif  terhadap  beberapa  konsep  doktrinal  yang  ada dalam  aliran  Syi’ah  lainnya.  Mereka  menentang  konsep al-taqiyyah dan al-bad’ , seperti  disuarakan  oleh  al-Sulaimaniyyah.  Mereka  menolak  paham ‘ishmah diberikan  kepada  selain  Nabi  dan  mereka  tidak  menganut  ajaran al-istitar ,  yaitu bahwa  seorang  imam  yang  masih  lemah  kekuatan  tempurnya  mestilah menyembunyikan identitas dirinya. 24

## 2. Konsep Imamah Syi’ah Itsna ‘Asyariyah
Syi’ah Imamiyah Itsna ‘Asyariyah  menganggap bahwa jabatan Imam itu ada di  tangan  duabelas  Imam  mereka  dimulai  dari  Ali  bin  Abi  Thalib  dan  terakhir Imam  keduabelas  yaitu  Muhammad  bin  Hasan  yang  digelari  sebagai al-Mahdy . Untuk mendukung akidah imamah ini mereka menciptakan ajaran-ajaran lain sebagai pelengkap nya, antara lain: al-‘Ishmah , al-Mahdy dan al-Raj’ah serta al-Taqiyyah.
3. Konsep Imamah Syi’ah Ghulat
Secara  etimologi,  kata ghulat adalah  jama’  dari ghali , ism  fa’il dari  kata ghala-yaghulu-ghuluwan , yang artinya lebih dari batas atau berlebih-lebihan. Jadi, Syi’ah Ghulat adalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka berlebih-lebihan dalam  memberi  hak  atau  mensifati imam mereka  sehingga  melampaui  sifat-sifat makhluk,  yakni  menetapkan  mereka  dengan  sifat-sifat  ketuhanan.  Bakan  mereka menyerupakan  Tuhan  dengan  makhluk.  Sesungguhnya  penyerupaan  atau penyifatan imam mereka  dengan  ketuhan  itu  dipengaruhi  oleh  paham hulul dan tanasukh yang  merupakan  konsepsi  dari  agama  Yahudi  dan  Nasrani.  Konsepsi
Yahudi  ialah  menyerupakan Tuhan  dengan  makhluk, sementara konsepsi Nasrani menyerupakan  makhluk  dengan  Tuhan. 25 Sehingga  nama ghulat diberikan  ulama kepada  mereka,  karena  ajarannya  telah  melampaui  batas  toleransi  yang dibolehkan.  Bahkan  mereka  dikategorikan  sebagai  telah  keluar  dari  Islam  atau sekurang-kurangnya menyimpang dari ajaran Islam. Mereka bukanlah pendukung Ali yang tulus, melainkan kaum infiltran yang bermaksud  memojok  kan pengikut Ali  yang  dapat  mereka  pengaruhi.  Apa  yang  mereka  kerjakan  sangat  bertolak belakang dengan missi Ali sebagai khalifah . 26
Syi’ah Ghulat disebut kelompok ekstrim karena sikap mereka yang berlebih- lebihan terhadap para Imam -nya. Sehingga memiliki anggapan kepada para Imam di  luar  batas  sebagai  makhluk  dan  menetapkan  sifat-sifat  ketuhanan,  yakni menyerupai Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk.
Ajaran  yang  dianut  oleh  berbagai  kelompok  Syi’ah Ghulat bukanlah  berasal dari ajaran Islam, akan tetapi  merupakan ajaran luar yang  diseludupkan  ke  dalam Islam  baik  yang  bersumber  dari  agama  Hindu  Zoroaster,  Yahudi,  Nasrani,  dan beberapa  kepercayaan  Arab  kuno.  Ajaran  mereka  yang  berkisar  pada tasybih , tanasukh , bada’ dan raj’ah .  Telah  keluar  dari  ajaran  Islam  yang  sebenarnya, sehingga wajarlah para ‘ulama menganggap bahwa Syi’ah Ghulat telah keluar dari Islam.
Para  imam  mempunyai  kedudukan  pewaris  kerasulan,  pemilik  otoritas kenabian  dan nur  ilahi yang  diterima  dari  Adam  melalui  garis  kenabian,  dan sebagai  cahaya  Tuhan  di  Bumi,  imam  memiliki  ruh  ketuhanan.  Oleh  karena  itu para  imam  harus ma’sum ,  dalam  arti  imam  tidak  berbuat  salah  walaupun  dia mengerjakan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Karena  imam  tahu bahwa menurut ilmu bathin , bermain judi misalnya, tidak bathil . Tetapi bagi yang awam akan  ilmu bathin tidak  bisa  melanggar  ajaran  Islam.  Mereka  harus mematuhinya dan menjauhi larangan-Nya.

## Pandangan Aliran Islam Klasik tentang Imamah
Menurut  aliran  Mu’tazilah,  sebagaimana  di  kemukakan  Al-Jabbar,  ada lima pokok pembahasan dalam membicarakan persoalan imamah tersebut. Pertama, hakekat imamah . Kedua, untuk apakah  kebutuhan terhadapnya. Ketiga, sifat-sifat atau syaratnya. Keempat, cara dan  jalan  menuju imamah , dan Kelima, penentuan imamah . 27
Dalam  persoalan  pertama,  yakni  hakekat imam ,  secara  bahasa al-  imam adalah  orang yang berada di  depan ( al-  muqaddam ), baik  ia berhak untuk berada
di  depan,  maupun  ia  tidak  mempunyai  hak  untuk  itu.  Adapun  secara  terminologi syariat,  ia  merupakan  sebuah  nama  bagi  orang  yang  mempunyai  kekuasaan terhadap umat dan bekerja untuk kepentingan mereka dalam berbagai bentuk, yang tidak ada kekuasaan seorangpun berada di atas kekuasaannya. 28
Berkaitan  dengan  persoalan  kedua,  kebutuhan  terhadap imam ,  sebagian ada yang berpendapat bahwa dalam keadaan dan di manapun, setiap pemerintahan mesti  ada  pemimpin  (imam).  Dan  sebagian  lagi  berpendapat  bahwa  seorang pemimpin  tidak  dibutuhkan  bila  manusia  telah  bebas  dari  tindakan  dan  kondisi kezaliman. 29
Perbedaan pandangan timbul dalam kewajiban (mendirikan) pemerintahan ( al-imamah )  dan  kewajiban  mencari  seorang  pemimpin  ( imam )  dalamnya. Menurut  al- Bağdadi  tokoh  al -  Asy’ariah,  seperti  pendapat  kalangan    Syiah  dan Khawarij  dan  sebagian  besar  ulama  Mu’tazilah,  melihat  kewajiban  membentuk pemerintahan, dan dengan demikian menimbulkan kewajiban bagi kaum Muslimin menentukan  seorang  imam  (pemimpin)  untuk  menjalankan  hukum  dan hud­d , memimpin tentara dalam peperangan serta menjalankan roda pemerintahan. 30
Dan  sebahagian  dari  kalangan  Mu’tazilah  lainnya,  melihat  kewajiban adanya  pemerintahan  tersebut  sebagai  kebutuhan  untuk  menegakkan  hukum- hukum syariat, seperti pandangan yang diberikan al- Jabbar. Ia menyatakan bahwa kewajiban  dan  kebutuhan  terhadap  imam  adalah  untuk  menjalankan  hukum- hukum syariat, seperti menegakkan hudd Islam, menjaga dan memelihara kesucian negeri  Islam.  Persoalan  ini  tidak  dapat  dijalankan  kecuali  dengan  adanya  imam- imam dengan dalil ijma’ ahl al- bait . 31 Sedangkan bagi al-Asy’ariah, sebagai mana dikemukakan  al-  Asy’ari  sendiri,  melihatnya  bahwa  sesungguhnya  pemerintahan ( al-imamah )  tersebut  merupakan  salah  satu  dari  bermacam-macam  syariat  yang dapat diketahui kebutuhan terhadapnya melalui akal rasio dan dapat pula diketahui kewajibannya melalui al- sam’ (wahyu). 32
Adapun menurut kalangan Maturidiah Bukhara bahwa kewajiban manusia memilih seorang pemimpin dalam pemerintahan, seperti dikemukakan al-Bazdawi adalah kewajiban  kifayah ( ﺔﯾﺎﻔﻛ ضﺮﻓ ). Pendapat kalangan terakhir ini didasarkan kepada  sebahagian  Sahabat  Nabi  yang  menyibukkan  diri  dalam  menentukan seorang  pemimpin  setelah  Rasulullah wafat  dan menyatakan  bahwa kepemimpinan  merupakan  salah  satu  dari  berbagai  kewajiban,  seperti  kewajiban memerangi orang kafir dan mencari rezeki. 33
Namun  demikian,  terdapat  pula  perbedaan  pandangan  dari  pandangan yang dikemukakan di atas. Pandangan yang dimaksud diberikan oleh Abu Bakr al-
Ajam, salah seorang tokoh Mu’tazilah, dan Hisyam al- Faw’iy yang berketetapan bahwa  bila  manusia  telah  bebas  dari  kezaliman  dan  kekacauan,  maka  pemimpin tidak dibutuhkan lagi keberadaannya. 34
Adapun  persoalan  ketiga,  yakni  sifat  atau  syarat  yang  dimiliki  seseorang sehingga  ia  layak  menjadi  pemimpin  ( imam ). 35 Menurut  al-Jabbar  dari  kalangan Mu’tazilah,  adalah  (1)  mempunyai  nasab  khusus  dengan  dasar  Ijma’. Sesungguhnya  Abu  Bakr,  ketika  menyampaikan  di  hadapan  umat  bahwa pemimpin-pemimpin  itu  berasal  dari  nasab  Quraisy,  tidak  ada  seorang  pun  yang membantahnya;  (2)  ia  seorang  yang alim (mengetahui).  Dengan  dasar  ini  dan sesuai  dengan  kedudukan  Imam,  memungkinkannya  untuk  menegakkan  hukum- hukum  syariat;  (3)  pemaaf  dan  wara’;  dan  (4)  Pemberani  dan  mempunyai kemantapan hati. 36
Dan  bagi  mayoritas  kalangan  Mu’tazilah  lainnya  melihat  seorang pemimpin  (imam)  wajib  orang  yang  bertakwa  dan  mempunyai  pengetahuan tentang Kitab Allah, dan tidak  wajib  ia berasal dari suku Quraisy. Alasan  mereka adalah  dalil nash surat  al-  Hujurat  13.  Dengan  demikian,  bagi  orang  yang  lebih bertakwa, ia lah yang lebih mulia di sisi Tuhan, dan dengan demikian, ia pula yang lebih utama dan terbaik untuk memegang kepemimpinan. 37
Berkenaan  dengan  syarat-syarat  seorang  menjadi  imam  (pemimpin)  dari kalangan  al-Asy’ariah  diberikan  oleh  pendapat  al- Bağdadi.  Ia  berkata  bahwa seseorang  sah  dan  pantas  untuk  memegang  kepemimpinan  dengan  memenuhi empat  syarat  atau  sifat.  Yakni,  pertama,  mempunyai  ilmu  pengetahuan  dan minimal ia menempati posisi sebagai seorang Mujtahid dalam keseluruhan hukum- hukum  Islam.  Kedua, ‘adalah dan wara’ .  Minimal  kesaksiannya  ( syahadah ) diterima oleh ulama lain.  Ketiga, cakap dalam strategi (politik) dan ahli dan baik dalam  manajemen  ( yasan  al-  tadbir )  dan  ahli  pula  dalam  strategi  perperangan. Keempat, Keturunan ( nasab ) Quraisy. Kalangan Syi’ah menambahkannya dengan syarat al-‘ishmah . 38
Sedangkan  menurut  al-Bazdawi  dari  aliran  Maturidiah  Bukhara,  seorang pemimpin  wajib  terbaik  intektual  ( ‘ilm ),  takwa,  keberanian  ( al-  syaja’ah ),  dan keturunannya  ( nasab ),  serta  memiliki  pandangan  dan  manajemen  ( tadbir )  yang lebih  baik  dari  orang  lain.  Dan  wajib  pula  ia  berasal  dari  suku  Quraisy  dengan dasar riwayat ﺶﯾﺮﻗ ﻦﻣ ﺔﻤﺋﻷا . 39
Berkaitan  dengan  Hadits  Nabi,  kepemimpinan  (berasal)  dari  kalangan suku  Quraisy”  di  atas, menimbulkan  perbedaan  pandangan  aliran  teologi.  Bagi kalangan  sebagian  Mu’tazilah  dan  Khawarij  memboleh  kepemimpinan  dipegang
oleh  orang  yang  bukan  keturunan  dari  suku  Quraisy.  Dan  sebagian  lagi  dari kalangan  Mu’tazilah  tidak  membolehkan  pemimpin  kecuali  ia  berasal  dari  suku Quraisy. 40
Menurut  al-Jabbar,  seorang  pemimpin  berasal  dari  nasab  (keturunan) tertentu, yaitu Quraisy. Pendapatnya di atas berdasarkan kepada ijma bahwa tidak ada  seorang  sahabat  pun  yang  membantah  riwayat  yang  disampaikan  Abu  Bakr bahwasanya al-aimmah  min  quraisyn . 41 Sedangkan  menurut  al-  Asy’ariah, sebagaimana  dikemukakan  al- Bağ dadi  yang  melihat  bahwa syara’ telah menetapkan  akan  kekhususan  kaum  Quraisy  untuk  memegang  kepemimpinan. Jenis  dan  nasab  pemimpin  ini  didasarkan  kepada  syariat  bahwa  kaum  Quraisy tidak  sepi  dari  orang  yang  pantas  untuk  memimpin,  sehingga  tidak  boleh penentuan seorang imam bagi manusia tanpa berasal dari keturunannya. 42
Berbeda dari pandangan di atas, sebahagian kalangan Khawarij berpendapat bahwa  kepemimpinan  dapat  dipegang  oleh  setiap  suku  manusia.  Hanya  saja kepemimpinan  tersebut  untuk  kemaslahatan  yang  dapat  memperbaiki  penegakan pemerintahan. Oleh karena itu, mereka berbai’at kepada Nafi’ ibn al-Arzaq, Qatari Ibn al- Fuja’ah, Najdah dan ‘Atiyah yang bukan keturunan Quraisy sebagai imam mereka.  Pandangan  yang  hampir  sama  dengan  Khawarij,  kalangan  Al-  Dirariyah berpendapat  bahwa  kepemimpin  boleh  dipegang  oleh  yang  bukan  dari  Quraisy, meskipun ada golongan Quraisy yang pantas untuk itu. 43
Sebahagian  kalangan  Khawarij  lainnya,  lebih  ekstrim,  menyatakan pemimpin wajib berasal bukan dari suku Quraisy. Dasar pandangan mereka adalah bahwa  pemimpin  ( al-imam )  kadang-kadang  ia  berbuat  zalim  dan  tidak  melarang perbuatan maksiat, sehingga membutuhkan kepada pengasingan  nya. Jika ia berasal dari  suku  Quraisy,  tidak  memungkinkan  untuk  menjatuhkannya  sehinga mengakibatkan terjadinya kerusakan di permukaan bumi. Dengan demikian, orang yang  bukan  dari  Quraisy  wajib  menjadi pemimpin sehingga  memungkin  kan  untuk penjatuhannya. 44
Dan  lebih  ekstrim  lagi,  kalangan  Zaidiyah  -  sekte  Syi’ah  Rawafidah  - berkeyakinan  bahwa  hak  kepemimpinan,  bukan  saja  berada  pada  suku  Quraisy, tapi lebih dikhususkan lagi hak tersebut untuk anak cucu Ali ibn Abi Talib. 45
Adapun  dalam  persolan  keempat,  yakni  jalan  (pengangkatan)  menuju imamah . Termasuk dalam pembahasan ini adalah persoalan apakah imam tersebut berdasarkan kepada na¡ atau berdasarkan kepada pemilihan ( ikhtiyar ). Dalam jalan menuju imamah ,  ada  yang  berpandangan  bahwa  tidak  terjadi  suatu imamah kecuali  melalui  adanya na¡ dari  Allah.  Dan  dengan  demikian,  setiap  imam  dapat
menunjuk  ( yunashu )  imam  setelahnya  yang  ia  merupakan nash dari  Allah  juga. Dan sebagian lagi ada yang berpandangan bahwa jalan menuju imamah dapat saja terjadi tanpa adanya nash, tetapi mesti ada aqd dari ahl al-‘aqd . 46
Menurut  al-Jabbar  (1965:  754)  dari  aliran  Mu’tazilah,  jalan  menuju imamah adalah dengan al- aqd (sumpah) dan pemilihan ( al-ikhtiyar ). Dan bagi al- Jahis,  sesungguhnya  jalan  untuk  menuju imamah tersebut  adalah  dengan  banyak pengabdian ( katsirah al-a’mal ), dan seseorang diangkat untuk itu sebagai balasan jasa  ( al-jaza’ )  atas  pengabdian  tersebut.  Adapun  bagi  kalangan  Khawarij,  jalan tersebut adalah memenangkan pemilihan dengan mengantongi nilai terbanyak ( al- galabah ).  Bagi  kalangan  al-‘Abasiyah,  jalan  nya  adalah  warisan  ( al-irs ), sedangkan kalangan al-imamiyah dan al-bakriyah adalah dengan jalan penunjukan ( al- nash ). 47
Berkenaan dengan pemimpin setelah Rasulullah, ada tiga pendapat aliran. Pertama ,  Sebahagian  ada  yang  berpendapat  bahwa  Abu  Bakr  lah  yang  mendapat penunjukan  ( nash ) pemimpin setelah Rasulullah. Kedua , Sebahagian  lain  melihat Ali-lah yang mendapatkan hak kepemimpinan, dan ketiga, sebahagian lagi melihat al-Abbas-lah yang memimpin setelah Rasulullah. Bagi yang berpandangan kepada Abu  Bakr  yang  menjadi  pemimpin  setelah  Rasululah  berdasarkan  kepada  ijma’ umat  Islam  dan  kesaksian  ( syahadah )  kepadanya,  dan  di  dalamnya  termasuk  Ali ibn Abi Talib dan al- ‘Abbas yang telah memberikan bay’at mereka kepadanya. 48
Nabi  tidak  menunjuk  ( nash )  seseorang  untuk  menjadi  pemimpin  setelah dirinya,  menurut  Ibn  Yusuf,  karena  jika  hal  tersebut  dilakukannya,  maka  telah jelas  dan  berkembang  siapa  yang  menjadi  pemimpin.  Dan  bila  ditetapkan  bahwa kepemimpinan  ( al-imamah )  tidak  ditentukan  dengan nash bagi  seseorang, menunjukkan  bahwa  ia  ditentukan  dengan  jalan  pemilihan  ( ikhtiyar ).  Hal  ini terlihat  kaum  Muslimin  sepakat  dengan  ijma  dan  membai’at  atas  kepemimpinan Abu  Bakr  tanpa  ada  perbedaan  pandangan.  Hal  ini  terus  berlangsung  pada  masa Umar, Usman dan Ali Ibn Abi Talib. 49
Adapun  dasar  kepemimpinan  seorang  imam  dengan nash atau ikhtiyar , menurut  al-Baghdadi,  sama  seperti  yang  dianut  oleh  kalangan  Mu’tazilah, Khawarij dan Najjariyah. Ia berkata bahwa jalan untuk menetapkannya didasarkan kepada  pemilihan  ( ikhtiyar )  oleh  umat  dengan  disertai ijtihad  ahl  al-ijtihad dan kelompok terakhir ini memilih satu di antara mereka siapa yang pantas dan boleh memegang kepemimpinan tersebut. Dan boleh saja penetapan tersebut berdasarkan na¡, namun juga sesungguhnya nash tidak mengemukakan jenis ( ain ) pemimpin di
dalamnya,  sehingga  umat  dalam  hal  ini  juga  menuju  kepada  sistem  pemilihan ( ikhtiyar ). 50
Pendapatnya  di  atas  dengan  dasar  bahwa,  jika  penetapan  pemimpin (imam)  dengan nash adalah  wajib  bagi  Rasulullah  untuk  menjelaskannya,  maka niscaya ia menjelaskan dan menerangkannya sehingga diketahui oleh umat dengan nyata  dan  jelas  serta  tidak  terjadi  perbedaan  pendapat  dalamnya.  Di  samping  itu, pengetahuan  tentang  kewajiban  pimpinan  ( al-imamah )  mencakupi  pengetahuan keseluruhan  umat,  seperti  pengetahuan  terhadap  kiblat  dan  bilangan  raka’at  dalam shalat.  Dan  seandainya  terdapat nash dalam  hal  ini,  niscaya  umat  mengikutinya dengan  kesepakatan  dan  mengetahuinya  dengan  kepastian,  seperti  kepastian  yang terdapat  dalam  hadits  mutawatir. Sedangkan  kalangan  Imamiyah,  Zaidiyah,  dan Rawandiyah berkeyakinan bahwa imamah (pemerintahan-kepemimpinan) didasarkan  kepada nash (penunjukan)  dari  Allah  melalui  sabda  Rasulullah  atas seorang Imam  dan seterusnya Imam tersebut  memberi nash (penunjukan)  kepada Imam sesudahnya. 51
Dalam persoalan kelima, yakni penentuan seorang imam ( ta’yin al-imam ), bagi  kalangan  mayoritas  Mu’tazilah  dan  al-Asy’ariah,  pemimpin  setelah Rasulullah  Saw.  adalah  sahabat  Abu  Bakr,  kemudian  Umar  ibn  al-  Khatab, kemudian  Utsman  ibn  Affan,  kemudian  Ali  ibn  Abi  Thalib  dan  seterusnya  orang dipilih oleh umat  dan mereka berjanji untuk kepemimpinannya, serta orang yang mempunyai  akhlak  dan  kepribadian,  seperti  akhlak  dan  kepribadian  keempat sahabat  di  atas,  sehingga  mereka  melihat  dan  bersumpah  serta  mengakui kepemimpinan  Umar  ibn  Abd  al-Aziz. 52 Alasan  dan  dalil  yang  diberikan  oleh kalangan aliran  yang  menyatakan bahwa  Abu Bakr pemimpin setelah  wafat Nabi tersebut  adalah  riwayat  dari  Nabi  Saw.  bahwa  ia  menyuruh  Abu  Bakr  ra.  untuk menjadi  imam  shalat  ketika  ia  sakit. 53 Makna  peristiwa  tersebut  adalah  ia mengantikan  posisi  diri  Nabi  dalam  urusan  agama.  Dan  hal  ini  juga,  menurut mereka,  menunjukkan  pergantian  diri  Nabi  kepada  Abu  Bakr  dalam  masalah keduniaan.  Begitu  pula  ada  riwayat  dari  Ali  ra.  yang  berkata  kepada  Abu  Bakr ketika  ia  diminta  oleh  Sahabat  untuk  tampil  sebagai  pemimpin  khilafah.  Ia berkata:  Sesungguhnya  Rasulullah  telah  merestuimu  untuk  (menjadi  pemimpin) dalam  urusan  keagamaan  kita,  maka  apakah  kita  tidak  merestuimu  pula  dalam urusan  keduniaan  ( khilafah ).  Dan  ini  menunjukkan  ia  (Nabi)  memilihnya  (Abu Bakr) untuk pemimpin shalat. 54
Dalil  lain  yang  mereka  kemukakan  adalah ijma’  al-sahabah yang  mana mereka  berkumpul  untuk  mengakui  kepemimpinan  Abu  Bakr.  Sesungguhnya
Umar  mengakui  (kepemimpinan  )  Abu  Bakr  yang  diikuti  oleh  Abu  ‘Ubaidah  ibn al-Jarrah dan sahabat lainnya. Dengan demikian, ijma’ Sahabat merupakan hujjah yang bisa dijadikan dalil dan alasan kepemimpinan Abu Bakr tersebut.
Sedangkan  menurut  al-Bazdawi  tokoh  Maturidiyah  Bukhara,  bahwa pengakuan  Umar terhadap Abu Bakr merupakan pengakuannya secara sembunyi- sembunyi  ( sirr ),  bukan  secara  terang-terangan  ( ‘al  aniyah )  sampai  wafatnya Fatimah. Ketika Fatimah wafat, ia pun mengakuinya secara terang-terangan. Dasar pendapatnya  tersebut  adalah  riwayat  bahwa  ia  (Umar)  berkata: ﷲ  لﻮﺳر  ﻚﯿﺿر  ﺪﻘﻟ ؟ ﺎﻧﺎﯿﻧﺪﻟ كﺎﺿﺮﻧ ﻼﻓأ ﺎﻨﻨﯾﺪﻟ .  Bahkan, ia menambahkan bahwa ucapan Abu Bakr ﺖﺴﻟ ﻰﻧإ
ﻢﻛﺮﯿﺨﺑ ketika ia dibay’at sebagai Khalifah , menunjukkan bahwa ia lah yang terbaik dari mereka (sahabat). 55 Karena sesungguhnya manusia yang terbaik adalah orang yang  tidak  melihat  bahwa  dirinyalah  yang  terbaik  dari  orang  lain,  sebagaimana sabda Rasulullah:
ﻦﻣ ﮫﻟ ﻞﯿﻗو مﻼﺴﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺲﻧﻮﯾ ﻰﻠﻋ ﻰﻧﻮﻠﻀﻔﺗ ﻻ سﺎﻨﻟا ﺮﯿﺧ ﺎﻗ
ﮫﯿﻠﻋ ﷲ تاﻮﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا ﻦﺑ ﻒﺳﻮﯾ ل
Dalam pada itu, Al-Bazdawi menolak pandangan yang berpendapat bahwa Ali  sebagai  khalifah  setelah  Rasulullah  berdasarkan nash .  Ia  menyatakan  bahwa jika  pengangkatan  Ali  berdasarkan nash, maka  tidak  terjadi  kesibukan  dari kalangan  kaum  Anshar  dalam  menentukan  seorang  pemimpin  tersebut.  Dan  juga tidak  terjadi  pula ijma  sahabat untuk  kepemimpinan  Abu  Bakr.  Sebagai  mana diketahui, ketika Rasululah wafat, kaum  Anshar mengangkat  Sa’ad Ibn “Ubadah sebagai  pemimpin  mereka  dan  berkata  kepada  kaum  Muhajirin  : ﺮﯿﻣأ  ﺎّﻨﻣو  ﺮﯿﻣأ  ﻢﻜﻨﻣ
(dari golongan kaummu ada pemimpin dan dari kami ada pula pemimpin), sampai mengemuka  ucapan  Abu  Bakr  bahwa  Pemimpin-pemimpin  itu  berasal  dari  suku Quraisy.
Berbeda  dari  pandangan  mayoritas  tersebut,  al-Jabbar  melihat  pemimpin setelah  Rasulullah  adalah  Ali  ibn  Abi  Talib,  kemudian  Hasan  dan  Husein  dan seterusnya oleh keturunannya. Sedangkan bagi kalangan al- Imamiyah , pemimpin setelah  Rasululah  adalah  Ali  ibn  Abi  Talib,  kemudian  Hasan,  kemudian  Husain, sampai berjumlah dua belas orang. 56
Alasan  yang  dikemukakan  oleh  kalangan  Rawafiyah,  salah  satu  sekte Syi’ah,  bahwa  Ali  sebagai  pemimpin  setelah  Nabi,  adalah  riwayat  yang disandarkan kepada Nabi bahwa ia bersabda: 57
ىﺪﻌﺑ ﻲﺒﻧ ﻻ ﮫﻧأ ﻻإ ﻰﺳﻮﻣ ﻦﻣ نورﺎھ ﺔﻟﺰﻨﻤﺑ ﻰﻨﻣ ﺖﻧأ
Artinya: Antara  engkau  (Ali)  dan  aku,  seperti  posisi  Harun  dan  Musa. Hanya saja tidak ada nabi sesudah diriku.
Riwayat  di  atas  menunjukan  dan  membutuh  kan  pemahaman  bahwa  Ali merupakan  sekutu  bagi  Nabi  dalam  hal  selain  kenabian,  karena  Ali  di  samakan dengan  Harun  di  sisi  Musa  dalam  selain    kenabian,  dan  sesungguhnya  ia  teman Musa  dalam  kenabian  dan  seluruh  kekuasaan.  Bila  ia  merupakan  teman  Musa selain  soal  kenabian,  maka  ia  lah  penganti  posisinya  (Musa)  sesudah  kematian nya. Begitu pula yang diriwayatkan dari Nabi bahwasanya ia bersabda: 58
ﻻاو ﻦﻣ لاو ﻢﮭﻠﻟا هﻻﻮﻣ ﻰﻠﻌﻓ هﻻﻮﻣ ﺖﻨﻛ ﻦﻣ هدﺎﻋ ﻦﻣ دﺎﻋو ه Artinya: Siapa  yang  mengakui  aku  sebagai  pemimpinnya,  maka  Ali pemimpinnya pula. Ya Allah berilah kekuasaan siapa yang Engkau beri kekuasaan dan kembalikan (kekuasaan) siapa yang Engkau kembalikan kepadanya.
Dengan  riwayat  di  atas,  Nabi  menjadikan  Ali  pemimpin  bagi  orang  yang mengakui  Nabi  sebagai  pemimpinnya.  Oleh  karena  itu,  juga  riwayat  ini membuktikan  bahwa  Ali  mengantikan  posisi  Nabi  selain  soal  kenabian,  yakni mengantikan posisi Nabi dalam kekuasaan duniawi. 59
Dari  pokok-pokok  pendapat  yang  dikemuka  kan  berbagai  aliran  di  atas dan menarik disimak dan dihubungkan dengan konteks kekinian adalah persoalan syarat-syarat  dan  sifat  serta  nasab  dari  seorang  pemimpin  dan  persoalan  bay’ah yang dilakukan oleh yang dipimpin.
Dapat  disimpulkan  dan  disepakati  bahwa  sifat  atau  syarat  yang  dimiliki seseorang sehingga ia layak menjadi pemimpin ( imam ), yaitu pertama, ia seorang yang alim, terbaik intektual. Dengan dasar ini dan sesuai dengan kedudukan imam,  memungkinkannya  untuk  menegakkan  berbagai  peraturan  dan undang. Kedua ,  pemaaf  dan wara’ serta adalah .  Dalam  sifat  adil  yang dimiliki  seorang  pemimpin  terlihat  bahwa  kestabilan  hidup  bermasyarakat dan  bernegara  memerlukan  tegaknya  keadilan.  Tiap  sesuatu  yang  melukai rasa  keadilan  masyarakat  bisa  mengakibatkan  rusaknya  kestabilan masyarakat  secara  keseluruhan,  karena  rasa  keadilan  merupakan  fitrah manusia.  Untuk  menegakkan  keadilan  tersebut,  hukum  berdaulat  atas semua  unsur  masyarakat,  dari  yang  lemah  sampai  pemimpin  yang  paling tinggi sekalipun. Semuanya sama di hadapan hukum.
Menurut  penulis,  dalam  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran,  pemimpin tidak  boleh  pandang  bulu,  bergantung  kepada  senang  atau  tidak  senangnya. Keadilan  bagi  orang  bertakwa  adalah  berarti  menegakkan  keadilan  atas  dasar- dasar yang objektif, bukan atas dasar kepentingan sesuatu golongan atau keluarga.
Ia  mengemukakan  dalil  nash  al-Quran  surat  al-Nisa  ayat  135  untuk  memperkuat pandangannya tersebut.
Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  bahwa  kekuasaan  yang  berada  di tangan  pemimpin  adalah  kurnia  Ilahi  yang  diamanatkan  kepadanya  untuk dijalankan  sesuai  dengan  norma-norma  yang  telah  digariskan  Allah  yang  Maha Adil.  Kekuasaan  bukanlah  untuk  semata-mata  berkuasa,  tapi  untuk  menegakkan hukum  dan  keadilan,  dan  memberi  hak  kepada  siapa  saja  yang  berhak  atasnya, sekalipun  yang  berhak  itu  berada  dalam  posisi  yang  lemah.  Allah  mengingatkan penguasa yang  menuruti  keinginan  dan  kemauan sendiri tanpa mengambil pusing dengn  norma-norma  keadilan  dan  kebenaran  dengan  kehancuran  mereka,  seperti dalam surat Ibrahim ayat 42.
Ketiga ,  pemberani  dan  mempunyai  keberanian  ( al-syaja’ah ),  dan kemantapan  hati,  Seorang  pemimpin  harus  berani  dalam  mencari  terobosan- terobosan  positif  untuk  mencapai  suatu  keberhasilan.  Keberanian  merupakan kekuatan,  karena  pemiliknya  mampu  melawan  dan  menundukkan  kejahatan (Shihab, 1993: 160).
Keempat, cakap  dalam  strategi  (politik)  dan  ahli  dan  baik  dalam manajemen  ( yasan    al-  tadbir )  dan  ahli  pula  dalam  strategi  persaingan.  Hal  ini dibarengi  dengan  keharmonisan  hubungan  antara  pemimpin  dengan  yang dipimpin.  Keharmonisan  hubungan  melahirkan  kemajuan  dan  perkembangan masyarakat.  Benar  bahwa  semakin  kokoh  hubungan  dan  interaksi  keduanya  dan semakin  dalam  pengenalan  terhadap  kedua  pihak,  akan  semakin  banyak  yang dapat  diperoleh  dan  dimanfaatkan  melalui  keduanya.  Namun,  bila  hubungan keduanya  tidak  harmonis,  pastilah  hasil  lain  yang  dicapai  hanyalah  penderitaan dan  penindasan  manusia  atas  manusia.  Sebaliknya,  semakin  baik  interaksi  antar keduanya, akan semakin banyak yang dapat dimanfaatkan darinya. Karena, ketika itu mereka semua akan saling membantu dan bekerjasama. 60
Kelima, sedangkan  berkaitan  dengan nasab atau  dalam  bahasa  kekinian dengan  istilah  “putra  daerah/pribumi”    terdapat  perbedaan  pandangan  antar golongan  yang  ada.  Hanya  saja  mayoritas  kelompok  berpendapat  bahwa kepemimpinan  dapat dipegang oleh setiap suku  manusia. Kepemimpinan tersebut untuk  kemaslahatan  yang  dapat  memperbaiki  penegakan  peraturan  suatu  institusi dan    pemerintahan.  Berdasarkan  analogi  dari  persoalan  nasab  quraisy  ini,  putra daerah  atau  pribumi  bukanlah  jaminan  dapat  terlaksananya  peraturan  dan sebaliknya  non  putra  daerah  tidak  dapat  menjalankannya.  Yang  terpenting  bagi
setiap golongan adalah seorang pemimpin  mempunyai syarat dan sifat yang telah dikemukakan di atas.
Dalam  persolan  jalan  (pengangkatan)  menjadi  seorang  pemimpin  atau Imam dalam  konteks  kekinian,  tampaknya,  mayoritas  ulama  harus  berdasarkan kepada  pemilihan  ( ikhtiyar )  dan  dengan al-  aqd (sumpah).  Jalan  tersebut  adalah memenangkan  pemilihan  dengan  mengantongi  nilai  terbanyak  ( al- ğalabah ).
Namun  kalangan  minorotas  ada  yang  melihatnya  berdasarkan  penunjukkan  dari pemimpin  sebelumnya.  Setiap  pemimpin  dapat  menunjuk  ( yuna¡¡u )  imam setelahnya yang ia merupakan na¡ dari Allah juga.
Hal  ini  menunjukkan  adanya  seleksi  alam  dari  masyarakat  terhadap seorang pemimpin. Dengan bahasa lain, masyarakat mengadakan sistem pemilihan ( al-ikhtiyar )  dalam  menentukan  seorang  pemimpin  yang  akan  dijadikan  sebagai pemimpin mereka dalam kehidupan perorangan dan sosial kemasyarakatan.
Pandangan  demikian  nyata  terlihat  dalam  sistem  pemilihan  umum  yang merupakan  jalan  (tujuan)  menentukan  seorang  pemimpin.  Sistem  pemilihan tersebut  merupakan  salah  satu  jalan  yang  diredai  Tuhan  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Adapun  dalam  penentuan  ( ta’yin )  seorang  pemimpin  bukan  diukur  dari asal  bangsa  dan  keturunannya  ( nasab ).  Yang  nyata  bahwa  “yang  terpenting  bagi seseorang  untuk  menjadi  pemimpin  adalah  berkenaan  dengan  sifat-sifat  pada dirinya  dan  pemenuhan  hak  dan  kewajibannya  serta  bertanggung  jawab  kepada negara  dan  rakyat.  Bukan  ia  berhubungan  dan  terletak  pada  bangsa  dan keturunannya”.  Nilai  bangsa  dan  kebangsaan  itu  bukanlah  diukur  dengan kesombongan  dan  kebanggaan.  Tetapi  nilai  bangsa  dan  kebangsaan  itu  adalah diukur dengan banyaknya bakti terhadap bangsa, tanah air dan Tuhan.
Menurut penulis, seorang pemimpin  negara, rakyat  dan  masyarakat harus mendapat  kepercayaan  dari  rakyatnya.  Dan  tentu  saja  disertai  dengan  adanya reputasi,  amal  dan  jasa  pemimpin  yang  diketahui  oleh  masyarakatnya.  Sebaliknya masyarakat  atau  rakyat  tidak  memilih  pemimpin  yang  belum  menunjukkan  amal dan  jasanya.  Betapapun,  menempatkan  seseorang  sebagai  pemimpin  berarti menyerahkan sebagian haknya kepada orang yang dipilih sebagai pemimpin.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  kekuasaan  yang  berada  pada  pemimpin merupakan anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Peanugerahan ini dilakukan melalui  satu  ikatan  perjanjian.  Ikatan  ini  terjalin  antara  sang  pemimpin  dengan Allah  SWT  di  satu  pihak  dan  dengan  masyarakatnya  di  pihak  lain.  Perjanjian
dengan  Allah  dinamakan  dengan ‘ahd dan  perjanjian  dengan  masyarakatnya dinamakan dengan bay’ah . 61
Pengertian bay’ah adalah  suatu  perjanjian  suci  antara  ummat  dengan pemimpinnya  dalam  mempertahankan  diri  sampai  tetesan  darah  terakhir.  Hal  ini tampak dalam pandangannya bahwa pada masa hidup Rasulullah, sebelum terjadi perjanjian Hudaibiyah, terjadi satu bay’ah di saat kaum Muslimin sedang terancam oleh  kaum  Quraisy  yang  hendak  menyerbu  umat  Islam  yang  tidak  bersenjatakan dalam  rangka  melaksanakan  umrah.  Arti bay’ah dalam  peristiwa  tersebut  adalah satu  perjanjian  yang  sangat  suci  (serius)  antara  Rasulullah  dengan  ummat,  yakni hendak mempertahankan diri sampai tetesan darah terakhir.
Dari ungkapan di atas, menurut penulis, tampak bahwa dua macam bay’ah yang  dilakukan, bay’ah yang  diucapkan  oleh  pemimpin  ( aqad )  sebagai  sumpah dan  janji  dalam  memimpin,  dan bay’ah yang  dilakukan  oleh  umat/rakyat  melalui keikutsertaannya dalam pemilihan terhadap pemimpin. Hal ini didasarkan kepada asal  makna  kata bay’ah yang  berarti  menjual  atau  memberikan  sebagian  hak pemilih  kepada  pemimpin,  sebagaimana  yang  dipahami  Natsir,  seorang  tokoh Indonesia  Kontemporer  bahwa  menempatkan  seseorang  sebagai  pemimpin  oleh rakyat berarti menyerahkan sebagian haknya kepada pemimpin tersebut di atas.

## Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa: Pertama ,  Syi’ah  sebagai  satu  aliran  dalam  Islam  timbul  karena  permasalahan politik  yang  kemudian  mereka  bawa  ke  dalam  masalah  akidah. Imamah adalah soal  terpenting  dalam  Syi’ah  yang  karena  soal  ini  juga  mereka  terbagi  ke  dalam sekte  yang banyak sekali. Syi’ah Imamiyah Itsna ‘Asyariyah  menganggap bahwa jabatan  Imam  itu  ada  di  tangan  duabelas  Imam  mereka  dimulai  dari  Ali  bin  Abi Thalib  dan  terakhir  Imam  keduabelas  yaitu  Muhammad  bin  Hasan  yang  digelari sebagai al-Mahdy .  Untuk  mendukung  akidah imamah ini  mereka  menciptakan ajaran-ajaran lain sebagai pelengkapnya, antara lain: al-‘Ishmah , al-Mahdy dan al- Raj’ah serta al-Taqiyyah
Kedua, Syi’ah Ghulat disebut  kelompok  ekstrim  karena  sikap  mereka yang  berlebih-lebihan  terhadap  para Imam -nya.  Sehingga  memiliki  anggapan kepada  para Imam di  luar  batas  sebagai  makhluk  dan  menetapkan  sifat-sifat ketuhanan, yakni  menyerupai Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan Makhluk. Ajaran  yang  dianut  oleh  berbagai  kelompok  Syi’ah Ghulat bukanlah  berasal  dari ajaran Islam, akan tetapi merupakan ajaran luar yang diseludupkan ke dalam Islam
baik yang bersumber dari agama Hindu Zoroaster, Yahudi, Nasrani, dan beberapa kepercayaan  Arab  kuno.  Ajaran  mereka  yang  berkisar  pada tasybih , tanasukh , bada’ dan raj’ah .  Telah  keluar  dari  ajaran  Islam  yang  sebenarnya,  sehingga wajarlah  para  ‘ulama  menganggap  bahwa  Syi’ah Ghulat telah  keluar  dari  Islam. Para Imam mempunyai  kedudukan  pewaris  kerasulan,  pemilik  otoritas  kenabian dan nur ilahi yang diterima dari Adam melalui garis kenabian, dan sebagai cahaya Tuhan di Bumi, Imam memiliki ruh  ketuhanan. Oleh  karena itu para Imam harus ma’sum ,  dalam  arti imam tidak  berbuat  salah  walaupun  dia  mengerjakan  sesuatu yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Karena Imam tahu  bahwa  menurut  ilmu bathin,  bermain  judi  misalnya,  tidak  bathil.  Tetapi  bagi  yang  awam  akan  ilmu bathin  tidak  bisa  melanggar  ajaran  Islam.  Mereka  harus  mematuhinya  dan menjauhi larangan-Nya.
Ketiga , konsep imamah yang dianut oleh Zaid ibn Ali, seperti pada aliran Syi’ah  lainnya,  masih  bercorak  ekslusif  dengan  membatasi  hak imamah pada keturunan  Ali  dari  isterinya,  Fathimah.  Walaupun  demikian,  al-Zaidiyyah  pada umumnya  bersikap  moderat  dalam  menilai  sahnya  kekhalifahan  Abu  Bakar, ‘Umar,  dan  ‘Utsman.  Berbeda  dengan  Imamiyah  dan  Isma’iliyyah,  mereka memandang imamah sebagai  hak  terbuka  bagi  semua  keturunan  Fathimah  tanpa kecuali dengan persyaratan tertentu.
Pandangan-pandangan  teologis  al-Zaidiyyah  pada  umumnya  banyak dipengaruhi paham Mu’tazilah, dan keduanya berada dalam garis saling pengaruh dalam  perkembangan  selanjutnya.  Pemikiran  mereka  yang  dinamis  kadangkala memunculkan  pandangan  yang  kemudian  ditemukan  sejalan  dengan,  misalnya, Asy’ariyah  dalam  masalah  hakekat  sifat  Tuhan.  Dan  ditinjau  dari  segi-segi moderasinya, al-Zaidiyyah – dibanding kan dengan aliran Syi’ah lainnya – adalah lebih dekat dengan Ahl al-Sunnah.

## Endnote
1 M.  Dawam  Rahardjo,  “Ensiklopedi  al-Qur’an:  Ulil  Amri”, Ulumul  Qur’an, 7  (2), 1993, hlm. 26-34 2 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 1 3 W. M. Watt, Muhammad Prophet and Statesman , (Oxford: Oxford University Press,
1961), hlm. 222
4 Muhammad  Dhiauddin  Rais, Teori  Politik  Islam ,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press,
2001), hlm. 5
5 Lihat al-Tabary (1901), hlm. 218 6 Lihat Quthaibah, (1936), hlm. 110
7 Muhammad  ibn  Abd  al-Karim  al-Syahrastany, Al-Milal  wa  al-Nihal ,  (Mesir:
Musthafa al-Baby al-Halaby, 1976), hlm. 131
8 Ahmad  Amin, Fajr  al-Islam ,  (Kairo:  Maktabah  al-Nahdah  al-Misriyyah,  1967), hlm. 20
9 Ibid., 10 Philip K. Hitti, History of the Arabs , (London: The Macmillan Press Ltd., 1974), hlm. 232 11 Ibnu Abi al-Hadid, Syarh Nahj al-Balaghah , Diedit oleh Muhammad Abu al-Fadl,
(Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, tt), hlm. 520
12 Ibn Manzur al-Ifriqy, Lisan al’Arab , (Beirut: Dar Shadir, tt), Vol. 8, hlm. 188
13 Abu  al-Hasan  al-Asy’ari, Maqalat  al-Islamiyyin ,  (Cairo: Maktabah  al-Nahdlat al-
Mishriyyah, 1969), hlm. 65
14 Ahmad  Amin, Duha  al-Islam ,  (Kairo:  Maktabah  al-Nahdah  al-Misriyyah,  1967), hlm. 267 15 Muhammad  Abu  Zahrah, Tarikh  al-Madzahib  al-Islamiyyah ,  (Beirut:  Dar al-Fikr al-‘Araby, tt), hlm. 35 16 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 95 17 Ibid., hlm. 97 18 Ahmad Amin, Fajr ... , Op.Cit., hlm. 210 19 Encyclopaedia  of  Religion  and  Ethics ,  diedit  oleh  James  Hastings  (New  York:
Charles Scribner’s Sons, tt), hlm. 1165
20 M,  Hasby  Ash-Shiddiqy, Sejarah  dan  Pengantar  Ilmu  Kalam/  Tauhid ,  (Jakarta:
Bulan Bintang, 1973), hlm. 155
21 Da’irat al-Ma’arif al-Islamiyyah , (Taheran: Intisyarat Jahan, tt), hlm. 17 22 Ibid., 23 Lihat Hasting, (tt), hlm 1166 24 Joesoef  Sou’yb, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Aliran-aliran  Sekte  Syi’ah ,
(Jakarta: Pustaka al-Husna, 1982), hlm. 64
25 Muhammad ibn Abd al-Karim al-Syahrastany, Al-Milal ... , Op.Cit., hlm. 172 26 Harun Nasution, Islam Ditinjau ..., Op.Cit. , hlm. 103 dan 114
27 Lihat Al-Jabbar, (1956), hlm. 750
28 Ibid.,
29 Abu al-Hasan al-Asy’ari, Maqalat ..., Op.Cit., hlm. 133 30 ‘Abd  al-Qadir  al-Baghdadi, al-Farq  bain  al-Firaq ,  (Kairo:  Maktabah  wa Mathba’ah Muhammad ‘Ali Subaih, tt), hlm. 271
31 Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 750-751 32 ‘Abd al-Qadir al-Baghdadi, al-Farq ... , Op.Cit., hlm. 272 33 Lihat al-Badzdawi, (1963), hlm. 186 34 ‘Abd al-Qadir al-Baghdadi, al-Farq ... , Op.Cit., hlm. 271 35 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh ..., Op.Cit. , hlm. 24
36 Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 752 37 Lihat al-Badzdawi, (1963), hlm. 187
38 ‘Abd al-Qadir al-Baghdadi, al-Farq ... , Op.Cit., hlm. 277 39 Lihat al-Badzdawi, (1963), hlm. 187
40 Abu al-Hasan al-Asy’ari, Maqalat ..., Op.Cit., hlm. 134 41 Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 753
42 ‘Abd al-Qadir al-Baghdadi, al-Farq ... , Op.Cit., hlm. 275 43 Ibid., 44 Lihat al-Badzdawi, (1963), hlm. 187 45 ‘Abd al-Qadir al-Baghdadi, al-Farq ... , Op.Cit., hlm. 276 46 Abu al-Hasan al-Asy’ari, Maqalat ..., Op.Cit., hlm. 132 47 Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 754 48 Abu al-Hasan al-Asy’ari, Maqalat ..., Op.Cit., hlm. 256-257 49 Lihat Ibn Yusuf, (1987), hlm. 128-129
50 ‘Abd al-Qadir al-Baghdadi, al-Farq ... , Op.Cit., hlm. 279 51 Ibid., 52 Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 757-758 53 Lihat Abdallah (1990), hlm. 80
54 Lihat al-Badzdawi, (1963), hlm. 182 55 Abu al-Hasan al-Asy’ari, Maqalat ..., Op.Cit., hlm. 44 56 Lihat Al-Jabbar, (1965), hlm. 757-758
57 Lihat Ibn al-Hujjat, (tt), hlm. 360 58 Lihat al-Baniy, (tt), hlm. 330-339 59 Lihat al-Badzdawi, (1963), hlm. 179 60 ‘Abd al-Qadir al-Baghdadi, al-Farq ... , Op.Cit., hlm. 279 61 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an , (Mizan: Bandung, 1993), hlm. 425

## Daftar Pustaka
Rahardo, M. Dawam. (1993). “Ensiklopedi al-Qur’an: Ulil Amri”. Ulumul Qur’an. 7 (2).
Nasution,  Harun.  (1986). Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya .  Jakarta:  UI
Press.
Watt,  W.  M.  (1961). Muhammad  Prophet  and  Statesman .  Oxford:  Oxford University Press. Rais,  Muhammad  Dhiauddin.  (2002). Teori  Politik  Islam .  Jakarta:  Gema  Insani Press.
Syahrastany,  Muhammad  ibn  Abd  al-Karim  al-.  (1976). Al-Milal  wa  al-Nihal . Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby. Amin, Ahmad. (1967). Fajr al-Islam . Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah. Hitti, Philip K. (1974). History of the Arabs . London: The Macmillan Press Ltd. Hadid, Ibnu Abi al-. (tt). Syarh Nahj al-Balaghah , Diedit oleh Muhammad Abu al-
Fadl. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.
Ifriqi, Ibn Manzur al-. (tt). Lisan al’Arab . Beirut: Dar Shadir.
Asy’ari.  Abu  al-Hasan  al-.  (1969). Maqalat  al-Islamiyyin .  Cairo:  Maktabah  al-
Nahdlat al-Mishriyyah.
Amin, Ahmad. 1967). Duha al-Islam . Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah. Zahrah, Muhammad  Abu. (tt). Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah . Beirut: Dar al- Fikr al-‘Araby. Nasution,  Harun.  (1985). Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya .  Jakarta:  UI
Press.
Encyclopaedia of Religion and Ethics . Diedit oleh James Hastings. (tt). New York:
Charles Scribner’s Sons .
Ash-Shiddiqy,  M.  Hasby.  (1973). Sejarah  dan  Pengantar  Ilmu  Kalam/Tauhid.
Jakarta: Bulan Bintang.
Da’irat al-Ma’arif al-Islamiyyah . (tt). Taheran: Intisyarat Jahan. Sou’yb,  Joesoef.  (1982). Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Aliran-aliran  Sekte Syi’ah . Jakarta: Pustaka al-Husna.
Baghdadi,  ‘Abd  al-Qadir  al-.  (tt). al-Farq  bain  al-Firaq .  Kairo:  Maktabah  wa
Mathba’ah Muhammad ‘Ali Subaih.
Shihab, M. Quraish. (1993). Membumikan al-Qur’an . Mizan: Bandung.