-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-

## 1702

## AKIBAT HUKUM SENGKETA PENELANTARAN HAK ATAS TANAHKONVERSI DI KOTA PEKALONGAN

## Restiana, Ngadino, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : restiana3636@gmail.com

## Abstract
Land is a very important and strategic commodity so it must be maximally utilized according to its purpose.  However,  considering  the  need  for  land  is  not  proportional  to  the  needs  and  rate  of population  growth, disputes related to  land ownership  is  a social phenomenon that  is  increasingly prevalent  in  everyday  life.  There  are  a  number  of  things  that  can  cause  disputes,  including  weak ownership  administration  due  to  conversion  in  Western  Land  Rights.  One  of  the  cases  of  land disputes  relating  to  conversion,  issues  of  land  cases  and  expiration  is  land  that  was  converted  by other  owners  who  came  from  the  conversion  of  eigendom  rights  to  seizure,  neglect  of  land  and others.  The  method  used  is  empirical  juridical  with  descriptive  analytical  specifications  of  data collected  with  primary  data  from  field  research  and  secondary  data  from  literature  studies,  while qualitative  data.  In  the  case  of  HGB  dispute  number  252  originating  from  the  conversion  of Eigendom Rights, the defendant has controlled physically over 30 years. Whereas the lawsuit was filed  after  the  HGB  land  expired  and  became  state  land,  so  the  Supreme  Court  with  a  decision No.2031  K  /  Pdt  /  2009  decided  to  reject  the  plaintiff's  claim  on  the  consideration  that  the  HGB originating  from  Eigendom's  rights  had  ended  on  September  24,  1980  but  the  plaintiff  had  never registered his rights .

## Keywords: land disputes; legal impacts; land rights; abandoned land

## Abstrak
Tanah merupakan komoditi yang sangat penting dan strategis  sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan peruntukkannya. Namun mengingat kebutuhan akan tanah  tidak sebanding dengan  kebutuhan  dan  laju  pertumbuhan  penduduk,  maka  Sengketa  terkait  kepemilikan  tanah merupakan fenomena sosial yang semakin lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal  yang dapat  menjadi  penyebab sengketa, antara lain lemahnya  administrasi  kepemilikan karena konversi  di  Tanah  Hak  Barat.  Salah  satu  kasus  sengketa  tanah  yang  berkaitan  dengan  konversi, persoalan kasus tanah dan daluwarsa  adalah tanah yang dikonversi oleh pemilik lain yang berasal dari  konversi  hak  eigendom  penyerobotan,  penelantaran  tanah  dan  lain  –  lain.  Metode  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis  data  yang  dikumpulkan dengan  data  primer  dari  penelitian  lapangan  dan  data  sekunder  dari  studi  kepustakaan,  sedangkan data  kualitatif.Dalam  hal  sengketa  HGB  nomor  252   yang  berasal  dari  konversi  Hak  Eigendom  , tergugat  telah  menguasai  secara  physik  lebih  dari  30  tahun.  Sedangkan  gugatan  diajukan  setelah tanah  HGB  berakhir  waktunya  dan  menjadi  tanah  negara  ,  sehingga  Mahkamah  Agung   dengan putusan No.2031 K/Pdt/2009 memutuskan menolak gugatan pengugat  dengan pertimbangan HGB yang  berasal  dari   hak  Eigendom  telah  berakhir  pada  24  September  1980  namun  penggugat  tidak pernah mendaftarkan  haknya.
Kata kunci : sengketa tanah; akibat hukum; hak atas tanah; tanah terlantar
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Tanah  adalah  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi  rakyat,  bangsa  danNegara Indonesia.Oleh  karena  itu  tanah    harus  diusahakan,  dimanfaatkan,  dan  dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Definisi Tanah menurut B. Ter Haar BZN:(BZN, 1981)
“Tanah adalah tempat dimana mereka berdiam, tanah memberikan makan mereka, tanah dimana  mereka  dimakamkan  dan  yang  menjadi  tempat  kediaman  orang-orang  halus pelindungnya”.
Mengingat  pentingnya  peran  tanah  tersebut,  maka  harus  ada  suatu  lembaga  yang memiliki  otoritas  seperti  negara  ( state )  untuk  mengelola  dan  mengatur  keberadaan  dan peranan tanah. Pasal  33 ayat  (3)  UUD 1945 menegaskan peranan negara  dalam mengelola dan  mengatur  tanah,  bahwa  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Harsono, 1994)
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria,  (UUPA), menyebutkan, bahwa :
“Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  dan  hal-  hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa,  termasuk kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Oleh  karena  itu,  penataan  oleh  pemerintah    untuk  mewujudkan  tanah  sebagai  sumber kesejahteraan  rakyat,  benar  -  benar  merupakan  suatu  keharusan  yang  mendesak  sehingga dapat  mewujudkan  kehidupan  yang  lebih  berkeadilan,  meningkatkan  kualitas  lingkungan hidup, dan mengurangi kemiskinan .
Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya.(Soimin, 1993)
Sedangkan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  hak  adalah Sertifikat Tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk  hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun  dan  hak  tanggungan  yang  masing  masing  sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan (Effendie, 1993).
Di  Indonesia  ,  sertifikat  hak  –  hak  atas  tanah  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang  kuat (Sutedi, 2006).  Dikatakan oleh Boedi Harsono:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
“Sertipikat hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 merupakan alat bukti  yang  kuat, artinya selama tidak ada alat bukti yang lain yang menyatakan (membuktikan) ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam  sertipikat  harus  dianggap  benar  dan  tidak  perlu  alat  bukti  tambahan.  Sebagai  alat bukti  yang  kuat,  sertipikat  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  bagi  perlindungan kepastian hukum pemegang hak atas tanah.”(Harsono, 1999)
Sebagai  salah  satu  sumber  daya  alam  tak  terbaharukan,  tanah  saat  ini  merupakan komoditi  yang  sangat  penting  dan  strategis.  Begitu  pentingnya  tanah  bagi  kehidupan manusia , maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.
Menurut Sarjita ,Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan 2 cara :  (Sarjita,
2005)
“yaitu  penyelesaian  melalui  jalur  pengadilan/Ligitasi  dan  jalur  non  pengadilan (Perudingan/musyawarah  atau negotiation ,  Konsiliasi/ conciliation ,  Mediasi/ mediation ,
Arbitrase/ arbitran ).  Apabila  usaha  musyawarahnya  tidak  menemukan  kesepakatan maka  yang  bersangkutan/pihak  yang  bersengketa  dapat  mangajukan  masalahnya  ke Pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara) ”.
Ada  beberapa  cara  memperoleh  hak  kebendaan  atas  benda  tidak  bergerak  menurut UUPA:
1. Hak milik terjadi karena
a) Penetapan Pemerintah dan ketentuan undang – undang (Pasal22 ayat2)
b) Jual beli , penukaran , penghibahan , pemberian dengan wasiat , pemberian menurut adat  dan  perbuatan  –  perbuatan  lain  yang  dimaksudkan  untuk  memindahkan  hak milik ( Pasal 26 )
2. Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah milik (Pasal31)
3. Pasal 37 , Hak Guna Bangunan terjadi karena  :
a) Penetapan Pemerintah (untuk tanah negara)
b) Perjanjian antara pemilik dan pihak lain
4. ”  Rechtverwerking  “:  Seseorang    secara  efektif    menjadi  pemegang  hak  atas  suatu bidang  tanah    ,  semata  –  mata  karena  sudah  menguasai  tanah  tersebut    dalam  waktu yang lama.
Ada  beberapa  kasus  sengketa  hak  atas  tanah  yang  disebabkan  oleh  permohonan  hak oleh  pihak  lain  atas  tanah  yang  ditelantarkan  dalam  kurun  waktu  tertentu  oleh  pemilik haknya atau karena pemohon hak merasa sudah menguasai tanah tersebut dalam waktu yang lama.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
“Verjaring”,“Adverse  possession”  dan    “Rechtverwerking“ adalah  sarana  yang diberikan  secara  khusus  oleh  hukum  kepada  mereka  yang  setelah    selama  jangka  waktu tertentu dan memenuhi syarat – syarat tertentu  menguasai suatu bidang tanah untuk menjadi terbebas  dari  tuntutan    oleh  pihak  lain  yang  menyatakan  dirinya  berhak  atas  tanah  yang bersangkutan.
”Setiap Hukum Positif adalah system terbuka , yang memberi peringatan pada kita bahwa hukum itu “ hidup “ dan “ tidak beku dan kaku“(Ridwan, 2003)

## 1. Kerangka Teori
Tanah  adalah  Karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi  rakyat,  bangsa  dan  Negara Indonesia.Oleh  karena  itu  Tanah    harus  diusahakan,  dimanfaatkan,  dan  dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Secara  umum  status  tanah  di  Indonesia  dibedakan  menjadi  2  golongan  yaitu  tanah negara dan tanah hak :
a) Tanah negara adalah tanah yang secara yuridis masih kosong dan langsung dikuasai dan dikelola  oleh  negara.  Langsung  dikuasai  artinya  tidak  ada  hak  pihak  lain  di  atas  tanah tersebut.Tanah tersebut disebut juga tanah negara bebas.
b) Kedua  tanah  hak,  merupakan  tanah  yang  dilekati  suatu  hak  atas  tanah  dan  memiliki hubungan hukum dengan orang pribadi atau badan hukum.
Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi :
a) Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.
b) Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak  diperpanjang lagi.
c) Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.
d) Tanah-tanah yang ditelantarkan.
e) Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum.
Semakin  pentingnya  kepemilikan  tanah  saat  ini,  membuat  sengketa  tanah  semakin banyak terjadi.
Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Agrarian/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan :
Sengketa tanah adalah perbedaan pendapat mengenai :
a. Keabsahan suatu pihak.
b. Pemberian hak atas tanah.
c. Pendaftaran  hak  atas  tanah  termasuk  peralihan  dan  penerbitan  tandabukti  haknya antara pihah-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional”. Menurut Sarjita penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi 2:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
“yaitu  penyelesaian  melalui  jalur  pengadilan/Ligitasi  dan  jalur  non  pengadilan (Perudingan/musyawarah atau negotiation , Konsiliasi/ conciliation , Mediasi/ mediation , Arbitrase/ arbitran ).  Apabila  usaha  musyawarahnya  tidak  menemukan  kesepakatan maka  yang  bersangkutan/pihak  yang  bersengketa  dapat  mangajukan  masalahnya  ke Pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara)”.
Adapun  pokok  pembahasannya  lebih  menyoroti  tentang  bagaimana  persoalan  kasus sengketa hak atas tanah konversi akibat penelantaran tanah dan daluwarsa .Hal ini bertujuan untukmengetahui akibat hukum terhadap pemilik Hak atas Tanah yang diterlantarkan. Dari uraian-uraian  dan  latar  belakang  masalah  yang  telah  penulis  uraikan  diatas  maka  dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Akibat  Hukum  Sengketa  Penelantaran  Hak  Atas  Tanah    Konversi  Di  Kota Kota Pekalongan?
2. Bagaimana  Hak  Guna  Bangunan  yang  ditelantarkan  dalam  kurun  waktu  tertentu  dan sudah habis masa haknya dimohonkanhaknya oleh pihak lain yang telah menguasai tanah tersebut?
Penelitian  ini  merupakan  hasil  karya  sendiri.  Peneliti  mendapatkan  sumber  dari  studi kepustakaan  yang  menjadi  rujukan,  acuan,  pemahaman  teori  dan  pengutipan  yang  dapat dinyatakan  kebenarannya.  Peneliti  melakukan  perbandingan  terhadap  penelitian  yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:
1. Kekuatan  Pembuktian  Surat  Letter  C  Dalam  Pemeriksaan  Sengketa  Tanah  Di Persidangan, (Oktaviani, Annisa., & Harjono, 2019) yang mengungkapkan permasalahan; bagaimana  kekuatan  bukti  dari  Surat  Letter  C  dalam  perkara  sengketa  tanah  dan kesesuaian  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  tanah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Analisis  Terhadap  Sengketa  Tanah  Terkait  Penerbitan  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan Nomor  2849  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  496/K/Tun/2017), (Sugiharto,  Evani.,  &  Hasni,  2018)yang  mengungkapkan  permasalahan;Bagaimana pelaksanaan  pemberian  sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  2849  berdasarkan  data yang  dimiliki  oleh  Penggugat  maupun  Tergugat  atas  obyek  tanah,  apakah  telah  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, (Ningrum, 2014)yang  mengungkapkan  permasalahan,  Apakah  faktor  penyebab  sering  munculnya masalah  sengketa  tanah,  Bagaimanana  sistem  penyelesaian  sengketa  atas  tanah  dengan berbasis keadilan.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Putusan M.A.R.I Nomor: 3124K/Pdt/2016,
(Hasanah,  2019)  yang  mengungkapkan  permasalahan,  Bagaimana  Tinjauan  Yuridis Perjanjian  Pengikatan  Jual  beli  tanah  yang  terdapat  dalam  Putusan  M.A.R.I  Nomor: 3124K/Pdt/2016,  Bagaimana  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  M.A.R.I Nomor: 3124K/Pdt/2016.
5. Pengakuan  Penguasaan  Dan  Pendudukan  Tanah  Tanpa  Alas  Hak  Kepemilikan  Yang Berakibat Sengketa: Studi Kasus Putusan Ma No. 2511k/Pdt/1995 Tanggal 09 September 1997,  (Naibaho,  2016)yang  mengungkapkan  permasalahan,  Bagaimana  tinjauan  yuridis kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  atau  rumah  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 2511K/PDT/1995  Tanggal  9  September  1997,  Bagaimana  eksekusi  putusan  atas kepemilikan  tanah  tersebut  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No.  2511K/PDT/1995  Tanggal  9 September 1997).

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang dikumpulkan dengan data primer dari  penelitian  lapangan  dan  data  sekunder  dari  studi  kepustakaan,  sedangkan  metode  yang digunakan  untuk  menganalisis  dan  menarik  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  adalah  metode analisis  yuridis  kualitatif.Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang mencakup :
a. Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas  (autoratif).  Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim (Ali 2009).
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan impelementasinya.
c. Bahan  Hukum  Tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  atas bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  misalnya  kamus,  ensiklopedia,  dan  bibliografi  yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Akibat  Hukum  Sengketa  Penelantaran  Hak  Atas  Tanah    Konversi  Di  Kota  Kota Pekalongan
Selain  itu  para  penggugat  juga  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  material  sebanyak Rp  1  miliar  atas  penggunaan  tanah  selama  40  tahun  ,  dan  kerugian  imateriil  sebesar  Rp  2
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
miliar. Perdebatan sengketa tanah itu cukup menarik karena di sejumlah persidangan, pihak tergugat selalu mengerahkan ribuan nelayan.
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia  disebutkan  bahwa  sertipikat  merupakan  surat keterangan  (pernyataan)  tertulis  atau  tercetak  dari  orang  yang  berwenang  yang  dapat digunakan  sebagai  bukti  pemilikan  atau  kejadian,  sehingga  makna  kata  sertipikat  tanah seperti halnya sertipikat-sertipikat yang lain, adalah surat bukti kepemilikan tanah. Sertipikat – sertipikat tersebut tidak akan mempunyai arti apa-apa apabila diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang tidak mempunyai kewenangan yang diberikan Negara atau hukum untuk itu.
Menurut pendapat Boedi Harsono, sertipikat (tanah) adalah suatu surat tanda bukti hak yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  atau merupakan  suatu  tanda  bukti  bahwa  seseorang  atau  suatu  badan  hukum  mempunyai  suatu hakatas tanah atas suatu bidang tanah tertentu.
2. Hak Guna Bangunan yang ditelantarkan dalam kurun waktu tertentu dan sudah habis masa haknya dimohonkan haknya oleh pihak lain yang telah menguasai tanah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ternyata  gugatan  bagi  para  Pengugat  pada  tahun  2008.
Tetapi apabila dilihat dari historis tanah HGB berasal dari tanah Hak Eigendom  yang akan berakhir  tahun  1980  .  Sebelumnya  pemegang  HGB  tidak  memanfaatkan  tanah  tersebut sesuai  peruntukannya bahkan menelantarkan tanah tersebut  sehingga selama lebih dari  20 tahun tanah tersebut dikuasai oleh KUD Karya Mina. Menurut Keppres  No.32 Tahun 1979 tanah  konversi  hak  Barat  yang  tidak  dikonversi  menjadi  Hak  Milik    seperti  HGB    batas waktu  haknya  paling  lama  adalah  20  tahun  sejak  tahun  1960  .  Sehingga  tahun  1980  tanah tersebut menjadi tanah Negara. Dalam  Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Diktum Kedua Pasal I, III dan V disebutkan bahwa  hak-hak atas tanah asal konversi Hak Barat akan berakhir  masa  berlakunya  selambat-lambatnya  tanggal  24  September  1980  dan  karenanya sejak saat itu menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
Selanjutnya  Untuk  mengatur  akibat-akibat  hukum  dari  ketentuan  tersebut  telah dikeluarkan  Keputusan  Presiden  No.  32  Tahun  1979  tentang  Pokok-pokok  Kebijaksanaan dalam  Rangka  Pemberian  Hak  Baru  Atas  Tanah  Asal  Konversi  Hak  Barat,  dan  sebagai tindak  lanjut  atas  Keputusan  Presiden  tersebut  telah  dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979.
Maksud  dari  pada kedua peraturan dimaksud kecuali menegaskan status  tanah sebagai tanah  yang  langsung  dikuasai  oleh  negara,  pada  saat  berakhirnya  hak  atas  tanah  asal konversi hak Barat. (Subekti, 2008)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Yang  menjadi  pokok  kebijaksanaan  dalam  Keputusan  Presiden  No.  32/1979  adalah penegasan kembali  tentang berakhirnya hak  atas  tanah asal  Konversi Hak-hak  Barat  (yang dikonversi menjadi Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai) pada tanggal 24 September 1980,(Afandi, 2006) yang juga merupakan prinsip yang telah digariskan di dalam UUPA, dengan maksud untuk dapat benar-benar mengakhiri berlakunya sisa hak-hak Barat atas tanah di Indonesia dengan segala sifat-sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD  1945,  oleh  karena  itu  hak  atas  tanah  asal  Konversi  Hak  Barat  itu  tidak  akan diperpanjang  lagi  dan  statusnya  menjadi  tanah  yang  dikuasai  negara,  dan  selanjutnya  oleh negara  akan  diatur  kembali  penggunaan,  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  melalui pemberian hak baru (Hutagalung, 2005).

## D. Simpulan
Akibat  Hukum  Sengketa  Penelantaran  Hak  Atas  Tanah    Konversi  Di  Kota  Kota Pekalongandalam  waktu  tertentu  adalah  akan    kehilangan  haknya  karena  daluwarsa,  yaitu  jika pihak yang telah menguasai tanahnya selama kurun waktu tertentu dan tanahnya menjadi tanah negara  maka  pihak  yang  menguasai  tanah    tersebut  dapat  mengajukan  permohonan  tanahnya tersebut  kepada  instansi  ytang  berwenang  dengan  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  oleh peraturan yang berlaku sesuai dengan Keppres No.32 Tahun 1979 Tanah bekas tanah Barat yang dikonversi  menjadi    HGB  batas  waktunya  selama  –  lamanya  20  tahun  sejak  UUPA  sehingga tahun 1980 HGB tersebut habis dan tanahnya menjadi tanah negara.
Hak Guna Bangunan yang ditelantarkan dalam kurun waktu tertentu dan sudah habis masa haknya akan kembali dikuasai oleh negara. Walaupun menurut Keppres No.32 tahun 1979 bekas pemilik hak akan mendapatkan prioritas untuk  mengajukan permohonan  pensertifikatan tanah , tetapi  hak prioritas  bagi  bekas  pemilik hak akan  hilang apabila :terdapat  unsur kelalaian dalam pemanfaatan  tanah  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya  yang  membuat  tanah  dinyatakan sebagai  tanah  terlantar.Selama  ditelantarkan  Hak  Guna  Bangunan  tersebut  dikuasai  oleh  pihak lain  selama  kurun  waktu  tertentu  secara  tidak  terputus  dan  tidak  ada  upaya  perlawanan  dari pemilik Hak Guna Bangunan dan ketika sudah habis masa haknya dan  tidak diperpanjang atau dilepaskan  atau  dialihkan  kepada  pihak  lain  dimana  pihak  yang  telah  menguasai  Hak  Guna Bangunan  tersebut mengajukan permohonan hak
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku :
Afandi,  D.  (2006). Hak  Atas  Kesehatan  Dalam  Perspektif  HAM .  Pekanbaru:  Bagian  Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Fakultas Kedokteran, Universitas Riau.
Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Hutagalung,  A.S.  (2005). Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah .  Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
Effendie, B. (1993). Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Perturan Pelaksaanya . Bandung: Alumni.
Harsono, B. (1999). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Djambatan.
BZN,  T.H.  (1981). Asas-Asas  Dan  Susunan  Hukum  Adat.  Terjemah  K.Ng  Soebakti Poesponoto . Jakarta: Pradnya Paramita.
Boedi,  H.(1994). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1. Jakarta: Djambatan. Ridwan. (2003). Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: UI Press.
Sarjita.  (2005). Teknik  Dan  Starategi  Penyesaian  Sengketa  Pertanahan .  Yogyakarta:  Tugu Jogja.
Soimin, S.(1993). Status Hak Dan Pengadaan Tanah . Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti. (2008). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
Sutedi,  A.  (2006). Implikasi  Hak  Tanggungan  Terhadap  Pemberian  Kredit  Oleh  Bank  Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah . Jakarta: Cipta Jaya.

## 2. Artikel Jurnal :
Hasanah,  Martha.  (2019).  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  Dalam  Putusan  M.A.R.I Nomor:  3124k/Pdt/2016. Jurnal  Ilmu  Hukum .  Vol.8,(No.1),  pp.  2087–8591,  Retrieved from https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/6809.
Naibaho,  Maria  Farida.  (2016).  Pengakuan  Penguasaan  Dan  Pendudukan  Tanah  Tanpa  Alas Hak  Kepemilikan  Yang  Berakibat  Sengketa:  Studi  Kasus  Putusan  Ma  No. 2511k/Pdt/1995 Tanggal 09 September 1997. Jurnal Politik Hukum .
Ningrum,  Herlina  Ratna  Sambawa.  (2014).  Analisis  Hukum  Sistem  Penyelesaian  Sengketa Atas  Tanah  Berbasis  Keadilan. Jurnal  Pembaharuan  Hukum .Vol.1,(No.2  Mei- Agustus).
Retrieved form
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1481/1149
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Oktaviani,  Annisa.,  &  Harjono.  (2019).  Kekuatan  Pembuktian  Surat  Letter  C  Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan. Verstek .Vol.07,(No.1 Januari-April).
Sugiharto,  Evani.,  &  Hasni.(2018).  Analisis  Terhadap  Sengketa  Tanah  Terkait  Penerbitan Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  2849  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  496/K/Tun/2017). Jurnal  Hukum  Adigama .  Vol.1,(No.1).  retrieved  from https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2153.

## 3. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat.
Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.