## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  191-199  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7346.191-199

## PARADIGMA HAKIM PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA UTARA TERHADAP KEWARISAN ANAK ZINA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010
Wilda Lestari 1 , Syafruddin Syam 2 , Akmaluddin Syaputra 3
1,2,3 Magister Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Email: 1 wildalestari@uinsu.ac.id, 2 syafruddinsyam@uinsu.ac.id, 3 akmaluddinsyahputra@uinsu.ac.id

## Abstrak
Fokus  penelitian  adalah  bagaimana  kedudukan  anak  zina  dalam  kewarisan  sebelum  dan  sesudah  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan  paradigma  hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Model  penelitian  ( mode  of  inquiry ) penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Pada akhirnya penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  paradigma  hakim  Pengadilan Agama  di  Sumatera  Utara  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  jika  dimaknai dari  sudut  perlindungan  anak  bagi  golongan  anak  sebagai  putusan  yang  progresif  sesuai  dengan  tuntutan  rasa keadilan  setiap  anak,  untuk  mendapatkan  pemenuhan  hak  keperdataannya  jika  orang  tuanya  tidak  melakukan pengakuan  atau  pengesahan  terhadapnya.  Sedangkan  jika  dimaknai  dari  sudut  hukum  waris,  maka  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimaksudkan terhadap anak yang dilahirkan dari orang tuanya telah dilangsungkan perkawinan  menurut hukum  agama dan kepercayaannya,  bukan anak  yang dilahirkan dari orang tuanya  yang  belum/tidak  pernah  terikat  perkawinan  sama  sekali.  Sehingga  kepada  anak  zina  yang  sama sekali  tidak  memiliki  hubungan  pernikahan  diantara  kedua  orang  tuanya,  dan  menjadikan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  sebagai  dasar  agar  anak  zina  tersebut  mendapat  waris  dari  ayah biologisnya  tidak  begitu  serta  dapat  diterima,  karena  di  dalam  hukum  Islam  telah  diatur  dengan  tegas  tentang status dan hak dari seorang anak hasil zina, sehingga dengan memberlakukan kewarisan kepada anak zina akan menimbulkan penolakan umat Islam di Indonesia.
Kata Kunci: Paradigma, Hakim, Waris, Anak Zina

## Abstract
The  focus  of  the  research  is  how  the  position  of  the  adulteress  child  in  inheritance  before  and  after  the Constitutional  Court  Decision  Number  46/PUU-VIII/2010,  and  the  paradigm  of  the  judges  of  the  Religious Courts in North Sumatra towards the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research model (mode of inquiry) of this research is qualitative. In the end, this research shows that the paradigm of the judges of the Religious Courts in North Sumatra regarding the Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010, if  interpreted from the point of child protection for groups of children as a progressive  decision  in accordance with the demands of a sense of justice for every child, to get fulfillment his civil rights if his parents do not acknowledge or ratify him. Whereas  if interpreted from the point of inheritance law, the Constitutional Court  Decision  Number  46/PUU-VIII/2010  is  intended  for  children  born  to  parents  who  have  been  married according to religious law and beliefs, not children born to parents who have not/never been bound marriage at all. So that for adultery children who have absolutely no marriage relationship between their parents, and make the Constitutional Court Decision  Number 46/PUU-VIII/2010 as the basis so that  the adulteress child inherits from his  biological father this is not  so and acceptable, because in  law Islam has  strictly regulated the status and rights of a child resulting from adultery, so that by imposing inheritance on an adulteress child will result in rejection by Muslims in Indonesia.
Keywords: Paradigm, Judge, Inheritance, Child of Adultery

## I. PENDAHULUAN
Anak zina tidak memiliki hak untuk hubungan perdata dengan ayah biologis mereka di bawah hukum  perkawinan  Islam,  atau  muakahat.  Hukum  positif  juga  melahirkan  aturan-aturan  yang dijunjung tinggi oleh umat Islam sebagai munakahat. Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  100  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Anak  yang  lahir  “di  luar  nikah”  termasuk  mereka  yang  lahir  akibat perselingkuhan.
Terlepas dari kenyataan bahwa setiap anak pada akhirnya adalah hasil penyatuan sperma laki- laki  dan  sel  telur  perempuan,  fikih  tidak  mendasarkan  hubungan  keluarga  pada  prinsip-prinsip biologis. Doktrin munakahat  Islam melarang memberikan anak yang lahir dari perzinahan  hubungan darah  yang  secara  otomatis  akan  memutuskan  ikatan  warisan  ibu  dengan  laki-laki  yang menghamilinya.  Pembedaan  itu  hanya  dilakukan  untuk  menjunjung  tinggi  komponen  moral  dari penerapan hukum. Pembedaan ini dimaksudkan untuk alasan lain di luar sekedar menghukum mereka yang  sudah  berzina.  Pembedaan  ini  sesuai  dengan  tujuan  strategi  preventif  (sadd  az-zaria’ah), menurut Burhani (1985). Hentikan eskalasi perselingkuhan. Bahkan jika itu termasuk dalam kategori yang  agak  berbeda,  perzinahan  atau  aktivitas  seksual  lainnya  antara  pria  dan  wanita  di  luar  nikah adalah  tindakan  tercela  yang  tidak  dimaafkan  oleh  hukum  apa  pun,  oleh  agama  apa  pun,  atau  oleh bangsa mana pun.
Perzinahan  sangat dilarang oleh hukum  Islam, dan jika itu menjadi legal dan diterima sebagai praktik  umum,  itu  akan  merendahkan  kehidupan  manusia.  Pada  kenyataannya,  martabat  manusia  itu sendiri menentukan bahwa kehidupan harus dijalani dalam tatanan yang terhormat. Menurut Shabuny (1981),  tumbuhnya  zina  berdampak  pada  tercerabutnya  tatanan  kehidupan  manusia  dan  akan menghambat  upaya  untuk  mewujudkan  masyarakat  madani.  Kehidupan  manusia  identik  dengan kehidupan  binatang,  yang  bebas  dari  nilai-nilai  ketertiban,  jika  zina  diterima  dan  digalakkan  dalam masyarakat. Sehingga dalam Islam pelaku zina mendapatkan hukuman yang telah ditentutan didalam Al-qur’an  surat  an-Nur  2:  “ Perempuan  pezina  dan  laki-laki  pezina,  cambuklah  masing-masing  dari keduanya seratus kali pukulan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)  agama  Allah,  jika  kamu  beriman  kepada  Allah,  dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah (pelaksanaan)  hukuman  mereka  disaksikan  oleh  sekumpulan  orang-orang  yang  beriman .” (QS.  An- Nur: 2).
Pada hadis hukuman zina juga dijelaskan dari riwayat Ibnu Abbas:
ثروي لاو ثري لاف ةدشر يرغ نم ادلو ىعدا نمو
Artinya “ Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya.” (HR. Abu Dawud) Hadis yang lain juga menjelasakan:
رجلحا رهاعللو شارفلل دلولا
Artinya: “ Anak itu menjadi hak pemilik firasy, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian. ” Dampak  dari  perbuatan  zina  bukan  hanya  terhadap  kewarisan,  hal  ini  juga  berdampak  kepada hubungan nasab. Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu nasaban اًبَسَن dan merupakan deviasi  dari  kata nasaba-yansibu-nasaban yang  berarti  kerabat,  keturunan  atau  menetapkan keturunan.  Tidak  banyak  penggunaan  kata  ini  dalam  Al-qur’an.  Al-qur’an  menyebut  kata  ini  hanya dalam  tiga  tempat,  dua  dalam  bentuk  mufrad  dansatu  dalam  bentuk  jama’.  Akan  tetapi,  yang  terkait dengan pembahasan ini hanya terungkap dalam surah Al-Furqan, 25: 54.
Sebagian  ulama  fikih  mengartikan  kata  ini  dalam  konotasi  yang  sama  dengan  makna etimologisnya.  Penerapannya  hanya  lebih  diarahkan  pada  kekerabatan  di dalam  keluarga,  khususnya dalam hal hubungan anak dengan ayahnya (Islam, 1995). Menurut syariah, nasab dihasilkan ketika air jantan  dan  betina  digabungkan.  Pemikiran  seperti  ini  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa  garis keturunan  hanya  dapat  dihasilkan  dari  perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Bukti  alkitabiah cukup  jelas  dalam  hal  garis  keturunan  seorang  anak  yang  lahir  dari  perzinahan.  (Imam  Bukhari, Shahih  al-Bukhari)  (Fatwa,  2012)  Menurut  Rasulullah  Saw,  “anak  adalah  pemilik  kasur  (tempat tidur),  sedangkan  orang  yang  berzina  mendapat  batu  (hukuman)”.  Artinya,  seorang  anak  yang  lahir dari  perkawinan  yang  sah  secara  otomatis  mewarisi  hak  garis  keturunan  ayahnya  tanpa  perlu pengakuan  atau  cara  lain  untuk  membuktikan  garis  keturunan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  istri  baru
dapat  melakukan  hubungan  seksual  dengan  suaminya  setelah  mereka  menikah.  Mengingat  hal  ini, dapat dipastikan bahwa kehamilan seorang istri merupakan buah dari hubungannya dengan suaminya.
Hubungan  antara  wali  dan  ahli  waris  dipengaruhi  oleh  ikatan  keluarga.  Laki-laki  yang membuahi ibu dari anak yang berzinah tidak mendapat bagian dalam warisannya. Menurut Pasal 171 Huruf  (c)  KHI,  ahli  waris  didefinisikan  sebagai  seorang  Muslim  yang  pada  saat  kematiannya  masih mempunyai  hubungan  darah  atau  perkawinan  dengan  ahli  waris,  yang  tidak  dilarang  oleh  undang- undang  untuk  menjadi  ahli  waris.  Kemudian  menurut  Pasal  186  KHI,  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan hanya mempunyai ikatan waris timbal balik dengan ibu dan keluarganya.
Terkait  anak  zina,  fiqh klasik  menyatakan  bahwa  jumhur  ulama  sepakat  anak  zina  tidak mendapat  hak  waris  dari  ayahnya  dan  sebaliknya,  sebagimana  disebutkan  oleh  Imam  Syafi’i  dalam kitab al- Umm:
ابه نىز يذلا نبا نوكي لاو اهنبا وهف ادولوم تعضرأف فترعي لم وأ ابه ناز يذلا فترعا )يعفاشلا لاق( :نازلا نم تلحم ةأرما تدلو نإف
Artinya  :  Jika  seorang  wanita  melahirkan,  hamil  karena  zina  baik  yang  menzinainya  mengakui ataupun tidak, lalu si wanita itu menyusui anak tersebut, maka anak ini adalah anak wanita dan bukan anak laki- laki yang menzinainya.
Perkataan imam Syafi’i dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari wanita penzina, tidak boleh dinasabkan  kepada  laki-laki  yang  menzinainya.  Lebih  lanjut  imam  Syafi’i  menjelaskan  dalam  kitab al- Bayan : (Syafi’i, 1998).
دقعلا ينح نم رهشأ ةتس نم لقلأ دلوب تتأو ،ةأرما جوزت نإو . لا ثودح لبق هب تقلع انهأ ملعيف ،عاجملإبا رهشأ ةتس لملحا ةدم لقأ نلأ ؛ناعل يرغب هنع ىفتنا
Artinya :   Apabila  ia  (lelaki  pezina)  menikahinya  (perempuan  yang  dizinainya)  dan  anak  lahir kurang  dari  enam  bulan  setelah  dilangsungkannya  aqad,  anak  tersebut  luput  darinya tanpa  li’an;  karna  sekurang-kurang  masa  kandungan  adalah  enam  bulan  atas  pendapat ijma’, maka diketahui bahwa ia mengandung sebelum adanya firasy (pernikahan) . Penjelasan  yang  sama  juga  dijelaskan  oleh  Wahbah  Zuhaily,  dalam  kitabnya Al-Fiqhul  Islami wa Adillatuhu menyatakan:
تءاج نإو ،هنم هبسن تبث ،اهيلع دقعلا تقو نم رهشأ ةتس يضم دعب دلوب تءاج نإف ،ابه نىز تيلا ةينازلبا جوزتي نأ نيازلل قافتلابا ليح رهشأ ةتس نم لقلأ هب
هنم هبسن تبثي لا دقعلا تقو نم ( Zuhaili, 2012 )
Artinya:  (Ulama  sepakat  halalnya  pria  pezina  menikahi  wanita  yang  dizinahi.  Apabila  melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya).
Menurut  fatwa  fikih  Syafi’i  di  atas,  tidak  ada  hak  waris  bagi  keturunan  zina  dalam  hal pembagian  harta  warisannya.  Tak  perlu  dikatakan  bahwa  perselingkuhan  yang  menyebabkan kelahiran anak-anak dengan status yang tidak jelas dilarang keras dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa  setiap  orang,  khususnya  umat  Islam,  harus  berhati-hati  dalam  menjaga  martabat  dirinya  dan keturunannya agar tidak meninggalkan generasi muda yang tidak berdaya. Sehingga jelas dari doktrin hukum  Syafi’i  bahwa  pengingkaran  hak  waris  anak  dapat  dipidana  untuk  mencegah  perzinaan. Namun  benarkah  demikian  sekarang,  khususnya  di  Indonesia,  ketika  seorang  anak  pezinah  tidak mendapat  warisan  apapun  dari  ayahnya  yang  berzinah  dan  malah  menjadi  hukuman  baginya?  Jika demikian,  masuk  akal  bahwa  sanksi  dengan  menaikkan  tingkat  perzinahan  tidak  relevan  dengan tujuan undang-undang. Tidak relevannya sanksi dengan tujuan hukum saat ini pada kasus perzinahan, sehingga  isu  perlindungan  anak  (anak  zina)  terhadap  hak  keperdataannya  kepada  ayah  biologisnya kembali menjadi bahan kajian menarik dalam kajian hukum Islam dengan memberikan pemberian hak waris dari ayah biologis dengan anak zinanya sebagai bentuk hukuman.
Peneliti  juga  beranggapan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  sebagai  ayah  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga  bapak,  yang  merupakan  bentuk  keuntungan  bagi  anak sebagai korban sendiri, selain paritas. Selain itu, peneliti mengklaim bahwa putusan ini menunjukkan kesia-siaan penerapan hukum fikih tradisional/klasik untuk aturan waris bagi anak zina.
Berdasarkan permaslahan tersebut, maka peneliti mencoba menganalisis bagaimana paradigma Hakim  Pengadilan  Agama  di  Sumatera  Utara  khususnya  pada  Pengadilan  Agama  Lubuk  Pakam, Pengadilan  Agama  Binjai  dan  Pengadilan  Agama  Tebing  Tinggi  terkait  hak  kewarisan  anak  zina
setalah  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  dan  juga  dengan pertibangan  Undang-Undang  Perlindungan  anak  sebagai  alat  untuk  mengkritisi  Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Salah satu anggapan umum adalah diskriminasi untuk mengizinkan anak yang berhubungan dengan perzinahan untuk memiliki hubungan hanya dengan ibunya karena anak tersebut tidak  memiliki  hak  orang  tua  yang  sama  dengan  anak  lainnya.  Dari  berbagai  anggapan  dan  uraian tersebut di  atas, maka jelaslah mengapa penelitian ini penting untuk dilanjutkan dalam bentuk karya tulis  ilmiah  dengan  fokus  masalah  dalam  penelitian  yaitu  bagaimana  kedudukan  anak  zina  dalam pewarisan  sebelum  dan  sesudah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  apa  hak anak zina menurut teori maslahat sebagai maqasid as-syari’ah .

## II. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
Mengenai  metodologi  penelitian  (mode  of  inquiry)  digunakan  jenis  penelitian  hukum normatif dengan model penelitian kualitatif untuk  penelitian ini. Pendekatan penelitian juga bersifat  deskriptif  kualitatif,  yang  mengacu  pada  “proses  penemuan  kaidah  hukum,  asas hukum,  dan  doktrin  hukum”.  Nawawi  dan  Hadari  1996.  Hal-hal  yang  ditemukan  selama penyelidikan  diselidiki  secara  hati-hati  sebelum  dijelaskan  dengan  cara  metodis  untuk memudahkan  pemahaman  dan  penarikan  kesimpulan.  Menurut  penelitian  ini  bersifat deskriptif  dan  terdiri  dari  “menggambarkan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  tentang fakta-fakta  pelaksanaan  hukum  waris  yang  meliputi  masalah-masalah  yang  dikaji  mengenai sifat,  ciri-ciri,  dan  faktor-faktor  tertentu”  (Suggono,  1997).  Dengan  kata  lain,  teknik  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  adalah  teknik  penelitian  kualitatif,  atau  “pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus dan simbol statistik”.
2. Sumber data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Data  Primer:  Naskah-naskah  fikih  tradisional  mazhab  Syafi’i,  KHI,  dan  pendapat hakim  Pengadilan  Agama  Sumatera  Utara,  termasuk  di  Lubuk  Pakam,  Binjai,  dan Tebing, adalah yang dimaksud atau termasuk dalam data primer penelitian. .
b. Data  Sekunder:  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  informasi tentang  pelaksanaan  hak  waris  anak  zina  yang  diperoleh  dari  literatur,  seperti  buku, jurnal, dan sumber lainnya.
3. Metode pengumpulan data Pengumpulan data:
a. Tekhnik  yang  akan  digunakan  dalam  pengumpulan  data  yang  berupa  data  normatif adalah  dengan  menelaah  dan  mempelajari  secara  mendalam  terhadap  bahan-bahan hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum terseier.
b. Dokumentasi  yaitu  mengumpulkan  fakta-fakta  ataupun  dokumen-dokumen  yang berhubungan dengan hak kewarisan anak zina.
4. Teknik analisa data
Peneliti  menggunakan  analisis  deskriptif  dalam  penelitian  ini,  yaitu  gambaran  apa  adanya dari  suatu  situasi  atau  posisi  keberadaan  yang  sah  atau  tidak  sah.  Hal  ini  dapat  dicapai dengan:  a.  Mengevaluasi  suatu  pandangan,  proposisi,  pernyataan  atau  perumusan  norma, atau  keputusan  apakah  terdapat  dalam  dokumen  hukum  primer,  sekunder,  atau  tersier  untuk menentukan apakah tepat atau tidak tepat, benar atau salah, sah atau tidak sah.
a. Penafsiran, yaitu menerapkan metode penafsiran hukum.
b. Konstruksi, yaitu pengembangan konstruksi hukum melalui analogi.
c. Karena  penarikan  kesimpulan  harus  menggunakan  penalaran  hukum,  argumen  dan metode evaluasi tidak dapat dipisahkan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kedudukan  Anak  Zina  dalam  Kewarisan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 46/PUU-VIII/2010
Hukum  (KUH  Perdata)  melarang  pengakuan  (erkenning)  anak  yang  lahir  dalam  hubungan antara  dua  orang  yang  tidak  diizinkan  untuk  menikah  satu  sama  lain  atau  anak  yang  lahir  dalam perzinahan  (overspell).  Menurut  Pasal  867  KUH  Perdata,  anak  zina  menerima  nafkah  dari  orang tuanya, sekalipun menurut KUH Perdata, anak zina tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Tidak ada perbedaan antara zina dengan anak yang lahir di luar perkawinan, menurut aturan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Hanya  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menurut  penjelasan  di  atas,  hubungan  hukum  antara  orang  tua  dengan  anak-anaknya  yang diakui  secara  sah  didasarkan  pada  nenek  moyang  yang  sama.  Hubungan  hukum  antara  anak  yang belum  menikah  dengan  ayah  yang  mengakuinya  adalah  berdasarkan  hubungan  darah  melalui pengakuan; oleh karena itu, dalam hal ini, hubungan darah adalah hubungan darah dalam arti hukum bukan  dalam  arti  biologis.  Karena  mereka  menerima  bagian  warisan  yang  lebih  kecil  daripada  anak yang  lahir  secara  sah,  maka  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  memang  memiliki  kedudukan  yang lebih  buruk  daripada  anak  yang  lahir  secara  sah.  Selain  itu,  menurut  Pasal  299 KUH  Perdata,  orang tua menikmati hak asuh atas anak mereka yang sah. Akan tetapi, anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan hukum tunduk pada perwalian yang diatur dalam Pasal 306 KUH Perdata.
Menurut peraturan KUH Perdata, syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris:
a. Menurut  Pasal  832  KUH Perdata,  seseorang  harus  mempunyai  saudara  sedarah—baik kandung maupun bukan—untuk menjadi ahli waris. Menurut Pasal 874 KUH Perdata, seseorang dapat memberikan melalui wasiat dan menjadi ahli waris.
b. Ahli  waris  harus  hadir  pada  saat  ahli  waris  meninggal  dunia  sesuai  dengan  Pasal  836 KUH  Perdata.  Pasal  2  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  anak  dalam  kandungan perempuan  dianggap  telah  dilahirkan,  jika  kepentingan  anak  itu  menghendakinya, melanggar ketentuan ini.
Menurut  Pasal  832  KUH  Perdata,  status  setiap  ahli  waris  harus  didasarkan  atas  hubungan darah, baik menurut hukum maupun menurut zina. Sangat penting untuk menentukan status anak ahli waris  sebagai  ahli  waris  dalam  situasi  ini.  Mengingat  anak-anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan,  baik yang  diakui  oleh  undang-undang  maupun  tidak,  dikenal  dalam  pewarisan  menurut  KUH  Perdata. Definisi  yang  tegas  tentang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  tidak  diperluas  dalam  KUH  Perdata. Pasal 250 KUH Perdata yang mengatur bahwa anak sah adalah setiap anak yang lahir atau lahir dari perkawinan yang sah, merupakan satu-satunya pengertian anak sah yang diberikan oleh KUH Perdata (Salman, 2002). Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Namun dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, secara hukum  perdata,  pengakuan  anak  luar  kawin  (hasil  biologis)  sebagai  anak  sah  berarti  ia  akan mempunyai  hubungan  waris  dengan  ayah  kandungnya  tanpa  harus  didahului  dengan  pengakuan  dan pengesahan,  dengan  asumsi  dapat  dibuktikan  adanya  hubungan  biologis  antara  anak  dengan  ayah biologisnya  berdasarkan  ilmu  pengetahuan,  f  Tetap  perlu  adanya  penetapan  pengadilan  mengenai status anak luar nikah tersebut sebagai seorang ahli waris yang sah jika anak dari ahli waris yang sah menolak  anak  luar  kawin  itu  sebagai  salah  satu  dari  mereka.  Menurut  asas  sekular,  yang menggantikan  kewajiban  agama  dan  hukum  dalam  ranah  perdata,  perkawinan  dan  hak  waris  bagi anak yang lahir di luar perkawinan diatur dalam hukum perdata (Dja’far, 2007).
Hubungan  keperdataan  antara  orang  tua  dengan  anaknya,  kadang  disebut  hubungan  timbal balik,  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam  Pasal  45–47  UU  Perkawinan,  khususnya yang  berkaitan  dengan  timbulnya  hak  waris  setelah  orang  tua  meninggal.  Mengingat,  putusan  MK hanya  menyentuh  ikatan  perdata  dan  tidak  menjelaskan  pewarisan.  Terjadi  percampuran  norma karena  putusan  ini  tidak  menentukan  seberapa  besar  peran  yang  dapat  dimainkan  oleh  anak  di  luar nikah.
Tanggung  jawab  hukum  dan  konsep  hak  dan  kewajiban  saling  terkait  ketika  diperiksa  dari perspektif ini. “Teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab  secara  hukum  atas  tindakan  tertentu  atau  bahwa  dia  memikul  tanggung  jawab  hukum,  subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi jika terjadi tindakan yang bertentangan,” tulis penulis. Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  seorang  ayah  biologis  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk
membesarkan,  menjaga,  memelihara,  dan  mendidik  anak  yang  bukan  merupakan  hasil  perkawinan yang sah.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  selama  ini  mengakui  dan  melegalkan  anak  yang lahir  di  luar  nikah  yang  mewarisi  harta  benda.  Anak  yang  belum  menikah  mempunyai  hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya jika digunakan Pasal 272 KUH Perdata bersama dengan pengakuan  ibu  dan  bapaknya.  Dalam  hal  ini,  hak  waris  anak  luar  kawin  disebut  sebagai  hak  waris aktif, berbeda dengan hak waris pasif, yang berlaku jika anak luar kawin itu sendiri menjadi ahli waris atau ahli waris.
Menurut  pedoman  dalam  Pasal  280  BW,  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  berhak mewarisi adalah anak yang lahir di luar perkawinan dalam arti yang sempit.  Anak yang lahir di luar nikah dalam situasi ini berbeda dengan anak yang lahir melalui perzinahan dan incest. Pasal 283 BW mengatur  tentang  perzinahan  dan  hubungan  incest  dengan  anak.  Anak  tersebut  hanya  berhak  atas maksimal sepertiga dari harta warisan, sekalipun dengan pengakuan dari ayah kandungnya. Akan ada warisan dan ahli waris setelah ahli waris meninggal dunia.
Menurut  hukum  adat,  seorang  anak  yang  belum  kawin  hanya  mempunyai  hubungan kekerabatan  dengan  ibunya  dan  menjadi  ahli  waris  satu-satunya.  Namun  menurut  sejumlah  putusan Mahkamah  Agung,  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  tidak  memiliki  hak  waris  yang  sama  dengan anak  yang  lahir  di  dalam  perkawinan.  Namun  seiring  berkembangnya  yurisprudensi,  yurisprudensi bergerak ke arah memberikan hak yang sama kepada anak angkat yang sah dan anak yang lahir di luar nikah. Misalnya: “Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970”.
Umat  Islam  tidak  begitu  saja  menerima  kedudukan  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan sebagaimana  diuraikan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ketika  dipertimbangkan  dalam Kompilasi Hukum Islam. Adanya putusan ini menimbulkan penolakan dari gereja di Indonesia karena hukum Islam cukup ketat mengenai status dan hak anak yang lahir dari perzinahan.
Putusan  tersebut  menyatakan  bahwa  sepanjang  dapat  dibuktikan  melalui  teknologi,  seorang anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  dapat  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ayah  kandungnya dan  keluarga  ayahnya.  hak  pengasuhan  dan  pendidikan  anak,  hak  perwalian,  dan  hak  waris  dalam hukum  perdata.  Hal  ini  bertentangan  dengan  hukum  Islam  jika  dimaksudkan  untuk  melindungi  hak- hak sipil seorang anak yang menjadi korban zina yang dilakukan terhadap ayah biologisnya. (Hasan, 2011).
Sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  anak  yang  lahir  di luar perkawinan adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (persona in judicio) dalam perkara pewarisan  dan  berhak  mewarisi  ayah  kandungnya,  tetapi  harus  dapat  menunjukkan  hubungan  darah mereka  menggunakan  bukti  ilmiah,  teknologi,  dan/atau  bentuk  lain  yang  dapat  diterima.  Hubungan keperdataan  yang  diakibatkan  oleh  hubungan  darah  meliputi  kewajiban  hukum,  hak,  dan  hubungan antara anak dengan ibu dan bapaknya sebagai berikut:
a. Hubungan nasab;
b. Hubungan mahram;
c. Hubungan hak dan kewajiban;
d. Hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan
e. Hubungan wali nikah bagi anak perempuan.
Menurut  paham  Islam,  pertalian  tersebut  terjadi  karena  adanya  garis  keturunan  antara  seorang anak dengan orang tuanya, tetapi menurut hukum Islam, anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarganya, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 100. Jika anak-anak dari nikah sirri lahir, beda  lagi.  Dalam  perspektif  Islam,  keturunan  dari  perkawinan  ini  memiliki  hubungan  keperdataan dengan  ayahnya.  Adanya  hubungan  kekeluargaan  ini  menimbulkan  hak  anak  atas  pengasuhan  dan pendidikan orang tua, serta hak waris bersama. 2022) (Pancasilawati).
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  melalui  Fatwa  MUI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Kedudukan Anak Hasil Perzinahan dan Perlakuannya, membuat penetapan sebagai berikut menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010:
a. Bahwa  menurut  hukum  Islam,  meskipun  seorang  anak  lahir  dari  hasil  zina,  ia  lahir  dalam keadaan tidak berdosa dan tidak mewarisi dosa;
b. Padahal  dalam  kenyataannya,  anak  yang  lahir  dari  hasil  perzinahan  seringkali  ditelantarkan karena  sang  ayah  tidak  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya,  dan  anak sering diperlakukan tidak adil karena hanya ibu yang tercatat dalam akta kelahiran;
c. Sedangkan  untuk  persoalan  ini,  Mahkamah  Konstitusi  menetapkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  yang  intinya  mengatur  kedudukan  anak  yang  lahir  di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan  seorang  laki-laki.  seperti  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Bahwa  berdasarkan  putusan  ini  telah  dilakukan  pemeriksaan  masyarakat  tentang  status  anak yang lahir dari hasil zina, khususnya mengenai hubungan nasab, harta waris, penghasilan, dan wali nikah dengan laki-laki pemberi melahirkannya di bawah hukum Islam; Oleh karena itu, dipandang  perlu  untuk  menetapkan  fatwa  mengenai  kedudukan  anak  yang  lahir  akibat  zina untuk  dijadikan  pedoman.  Menurut  Fatwa  MUI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Kedudukan Anak  Hasil  Zina  dan  Penanganannya,  anak  yang  lahir  dari  hasil  hubungan  seksual  di  luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama adalah jari (kejahatan) dan dianggap menjadi akibat  perselingkuhan.  Laki-laki  yang  melahirkan  anak  zina  harus  menyiapkan  surat  wasiat untuk  mewariskan  harta  kepada  anak  hasil  zina  setelah  meninggal,  menurut  Ulil  Amri (penguasa).
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  Fatwa  MUI  No.  11  Tahun  2012  justru  memandang  ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perlu diperjelas.

## 3.2 Paradigma  Hakim  Pengadilan  Agama  di  Sumatera  Utara  terhadap  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Hakim  dari  Pengadilan  Agama  Lubuk  Pakam,  Pengadilan  Agama  Binjai,  dan  Pengadilan Agama  Tebing  Tinggi  memiliki  filosofi  yang  berbeda  dalam  menentang  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Oleh  karena  itu,  “selain  masalah  tata  cara/tatausaha perkawinan”,  anak  yang  dilahirkan  harus  dilindungi  hukum,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Hakim Pengadilan Agama Tebing Tebing Umm R Siregar: “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010  dalam  Bagian  Pertimbangan  Hukum  sub  bagian  Pendapat  Mahkamah  sebenarnya  lebih mempersoalkan anak yang lahir di luar nikah yang orang tuanya kawin tetapi tidak tercatat. undang- undang  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  kepada  anak  yang  lahir  tentang statusnya.Walaupun  masih  diragukan  keabsahan  perkawinannya,  istilah-istilah  “selain  masalah prosedural/administrasi perkawinan” dan “walaupun  sahnya  perkawinan  yang  masih dipersengketakan” berkaitan dengan perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU Perkawinan  tidak  cukup menjelaskan apakah harus dijumlahkan untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan atau apakah ayat  (1)  dapat  dipertimbangkan  tersendiri.  Akibatnya,  keabsahan  pernikahan  masih  diperdebatkan. Oleh  karena  itu,  yang  dimaksud  dengan  “anak  zina”  lebih  cenderung  adalah  anak  yang  lahir  dari orang  tua  yang  dinikahkan  menurut  aturan  agama  dan  kepercayaan  daripada  anak  yang  lahir  dari orang  tua  yang  belum  pernah  atau  baru  saja  menikah.  Namun  dalam  Putusan  Amar,  sebenarnya Mahkamah telah memutuskan bahwa pengertian anak yang lahir di luar perkawinan bukan hanya anak yang  lahir  dari  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  yang  tidak sekedar  mencatat,  tetapi  juga  mencakup  pengertian  anak  yang  lahir  kepada  orang  tua  yang  belum pernah  menikah,  melampaui  apa  yang  diminta  oleh  pemohon  dan  pertimbangan  hukum  Pengadilan sendiri. Selain itu, akibat hukum dari pengesahan anak yang lahir di luar nikah, baik yang dilakukan secara  sukarela  maupun  karena  paksaan,  menimbulkan  hubungan  keperdataan  antara  anak  pezina dengan kedua orang tua dan/atau keluarga orang tua, antara lain: hak untuk mengetahui asal-usulnya, hak  pemeliharaan  dan  pendidikan,  hak  untuk  diwakili  dalam  semua  proses  hukum  di  dalam  dan  di luar pengadilan, hak untuk mengurus harta milik anak, dan hak untuk mewarisi.
Selain  itu,  Fatma  Khalieda,  Hakim  Pengadilan  Agama  Binjai,  menambahkan  Putusan  MK Nomor  46/PUU-VIII/2010  dapat  dikatakan  mengandung  norma  hukum  progresif  jika  dimaknai  dari sudut perlindungan anak bagi kelompok anak. yang tunduk pada KUH Perdata Para hakim Mahkamah Konstitusi  telah  membuat  kemajuan  hukum  atau  keputusan  progresif  sesuai  dengan  tuntutan  rasa keadilan  bagi  setiap  anak,  terutama  bagi  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  menghadapi
tantangan tertentu. Disebut progresif karena  hukum progresif berangkat dari premis dasar bahwa (1) hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya; dan (2) sehubungan dengan itu hukum adalah suatu pranata yang berusaha menggiring manusia menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. dan hidup  bahagia.Oleh  karena  itu,  hal  ini  juga  berlaku  bagi  anak-anak  yang  berstatus  zina.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dijabarkan lebih lanjut menjamin perlindungan bagi  semua  anak  yang  lahir  di  luar  nikah,  terlepas  dari  apakah  mereka  adalah  produk  perzinahan, inses,  atau  keduanya.  Menurut  undang-undang,  seorang  anak  dapat  mengajukan  permohonan pengadilan  atau  mengajukan  gugatan  terhadap  ayah  kandungnya  untuk  menggunakan  hak perwaliannya.
Hal  senada  disampaikan  Hakim  M.  Azhar  Hasibuan  dari  Pengadilan  Agama  Lubuk  Pakam, “Dengan  Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010, merupakan  putusan  yang  progresif  dan  mendasar dari  sudut  perlindungan  anak  zina,  karena  dapat  diartikan  memberi  kesempatan  kepada  semua  anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak zina dan anak zina, untuk mendapatkan hak keperdataan dari  orang  tuanya,  termasuk.”  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  secara khusus  menyebutkan  bahwa  terpenuhinya  syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh  agama  masing-masing calon  mempelai  menentukan  sah  tidaknya  suatu  perkawinan.  Ini  kemudian  dibahas  lebih  lanjut.  Ini adalah  kebutuhan  hukum  dan  administratif  bagi  negara  untuk  meminta  pendaftaran  pernikahan. Akibatnya, terdapat perbedaan antara kedua kelompok masyarakat yang selama ini memahami Pasal 2 UU Perkawinan. Pertama, mereka yang memahami ayat (1) Pasal 2 dapat menentukan sendiri sahnya suatu perkawinan tanpa bergantung pada ayat (2). Kedua, hubungan antara ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan telah direkonsiliasi dengan memperkuat konstruksi hukum yang ada, memperjelas bahwa kedua  ayat  tersebut  tidak  dapat  dipahami  secara  terpisah  dan  bahwa  suatu  perkawinan  harus  dicatat secara  sah  sesuai  dengan  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  berlaku.  Hukum Islam  telah  mengatur  secara  tegas  status  dan  hak  anak  hasil  zina,  sehingga  keberadaan  putusan  ini menimbulkan  penolakan  dari  para  ulama  Islam  meskipun  terkait  dengan  kedudukan  anak  zina sebagaimana  dimaksud  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  keislaman  Indonesia.  Menurut  putusan tersebut, seorang anak pezina dapat mempertahankan hubungan perdata dengan ayah kandungnya dan keluarga  ayahnya  selama  ayah  biologis  anak  tersebut  dapat  didirikan  melalui  ilmu  pengetahuan, teknologi, atau cara hukum lainnya.
Seorang  anak  yang  berzinah  dan  ayah  kandungnya,  serta  anak  dan  ibunya  dan  keluarganya, adalah saudara. Berdasarkan konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak zina dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:
1) 1) Anak yang lahir dari perkawinan semata-mata dilakukan sesuai dengan  aturan agama  dan kepercayaan  masing-masing  pasangan  yang  unik,  tetapi  tidak  dicatatkan  ke  kantor  catatan sipil  atau  kantor  urusan  agama  (nikah  sirri).  Perkawinan  dalam  hal  ini  memenuhi  kriteria materiil Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tetapi tidak memenuhi syarat formil Ayat (2).
2) 2)  Anak  yang  lahir  sebagai  akibat  dari  perzinahan  (hubungan  antara  orang  tua  yang  tidak menikah).
Konsekuensi  hukum  dari  perbedaan  status  hukum  keberadaan  anak  pezina  juga  memiliki  efek yang  berbeda  pada  hak-hak  sipil  yang  dapat  melekat  pada  mereka,  termasuk  hak  untuk  mengetahui asal usul mereka, hak pengasuhan dan pendidikan orang tua, hak untuk diwakili dalam proses hukum di dalam dan di luar pengadilan, hak memelihara hartanya, dan hak mewaris.
Menanggapi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  mengeluarkan  Fatwa  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Kedudukan  Anak  Hasil Perzinahan  dan  Perlakuannya.  Saat  ini,  Fatwa  MUI  menjadi  alternatif  yang  ditawarkan  jika  hukum ditegakkan.  Dengan  menjatuhkan  hukuman  ta’zir  kepada  pezina,  had  tidak  bisa  dijatuhkan.  Karena ta’zir adalah kewenangan ulil amri, maka hal ini tentu merupakan jalan tengah yang bijak  sepanjang tidak menyebabkan atau menugaskan keturunan kepada bapak kandungnya.
Yang  dimaksud  dengan  ketentuan  umum  Fatwa  MUI  sebagai  berikut:  Ta’zir  adalah  jenis hukuman  untuk  kejahatan  yang  bentuk  dan  luasnya  diserahkan  kepada  ulil  amri  (pihak  yang berwenang  membentuk  undang-undang);  wasiat  wajib  adalah  kebijakan  ulil  amri  (penguasa)  yang mewajibkan  laki-laki  yang  menyebabkan  lahirnya  anak  dari  zina  untuk  membuat  wasiat  untuk memberikan harta kepada anak hasil zina setelah kematiannya sebagai bentuk hukuman.
Dengan adanya Fatwa MUI ini, maka dapat dijelaskan kepada masyarakat mengapa anak hasil zina tidak boleh diabaikan dari segi keselamatan anak. Jika dianggap menguntungkan kedudukan anak pezina terhadap ayah  kandungnya, maka  anak pezina  yang dapat menunjukkan  kepada ibu dan  ayah kandungnya  bahwa  ia  berhubungan  dengan  mereka  secara  biologis  melalui  ilmu  pengetahuan, teknologi,  atau  cara  hukum  lainnya,  memberikan  semua  anak  yang  dilahirkan  keluar  perkawinan, termasuk zina dan anak  incest, kesempatan  untuk memperoleh hak-hak sipil. Hakim  harus mengutip Fatwa  MUI  sebagai  ijtihad  dalam  menentukan  pemberian  hak  nasab  kepada  anak  zina  atau  zina dengan  ayah  kandungnya.  Selama  perzinaan  itu  tidak  mengakibatkan  atau  menunjukkan  garis keturunan kepada ayah biologis pelaku, maka ta’zir adalah kewenangan Ulil Amri.
Anak  zina  adalah  anak  yang  memiliki  hubungan  dengan  ayah  kandungnya,  menurut  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, dalam hal warisan, ia tidak diakui sebagai anak dari ayah kandungnya. Pemberian hak milik dan waris kepada anak pezina sejalan dengan teori keadilan yang berpandangan bahwa keadilan tidak perlu selalu dipahami sebagai suatu persamaan jika subjek hukum yang diatur berbeda, dalam hal ini pezina dan yang tidak melakukan. zina tetapi tidak kepada  anak  karena  bukan  anak  yang  melakukan  perbuatan  tersebut.  Karena  setiap  anak  yang dilahirkan  adalah fitrah dan setiap manusia  mempunyai hak  yang  sama, dan karena setiap perbuatan tidak dibenarkan dilakukan oleh orang lain yang tidak melakukannya, maka anak zina yang berstatus anak  haram  dan  berbeda  dengan  anak  sah  hanya  dapat  dibedakan  dengan  istilah  yang  digunakan dalam proses pembuatannya.

## IV. KESIMPULAN
Jika  dilihat  dari  perspektif  perlindungan  anak  bagi  kelompok  anak  yang  tunduk  pada  KUH Perdata,  paradigma  hakim  Pengadilan  Agama  Sumut  tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  dapat  dikatakan  mengandung  hukum  progresif.  norma.  Karena  undang-undang progresif  beroperasi  di  bawah  prinsip  dasar  bahwa  manusialah  yang  membuat  hukum,  bukan sebaliknya, itu dianggap sebagai keputusan progresif. Menanggapi tuntutan rasa keadilan bagi setiap anak, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang tunduk pada KUH Perdata dan berhak meminta  atau  menggugat  pengadilan  untuk  memperoleh  pemenuhan  hak  keperdataannya  apabila orang  tuanya  tidak  mengakui  atau  mengukuhkannya,  MK  telah  melakukan  terobosan  hukum  atau mengambil putusan yang progresif.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  ditujukan  bagi  anak  yang  lahir  dari orang  tua  yang  telah  menikah  sesuai  dengan  hukum  agama  dan  kepercayaannya,  bukan  anak  yang lahir dari orang tua yang belum menikah atau belum pernah menikah, menurut para hakim Pengadilan Agama  di  Sumatera  Utara.  Menjadikan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 dasar bagi anak untuk mewarisi dari ayah biologisnya tidak tepat bagi anak zina yang tidak memiliki hubungan  perkawinan  antara  orang  tuanya  karena  hukum  Islam  memiliki  pengaturan  yang  tegas mengenai status dan  hak anak yang lahir dari hasil  zina, dan  akibatnya pemaksaan  warisan terhadap anak zina akan mengakibatkan penolakan oleh umat Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhani, H. M. (1985). Sadd Az-Zari’ah . Kairo: Universitas Kairo. Dja’far, M. (2007). Polemik Hukum Waris . Jakarta: Kencana Mas. Fatwa.  (2012). Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,Fatwa  MUI  Nomor  11  tahun  2012 .  Jakarta:  Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Hasan, M. (2011). Pengantar Hukum Keluarga . Bandung: Bandung: Pustaka Setia. Islam, K. U. W. A. (1995). Kuwait: Al Mausu’ah Al Fiqhiyah . Jakarta: Dar Salasil. Nawawi, Hadari, M. M. (1996). Penelitian Terapan . Jogjakarta: Gajah Mada University Press. Pancasilawati,  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  bagi  Hak-Hak  Keperdataan  Anak  Luar  Kawin. STAIN Samarinda , 6 (2). Salman, O. dan M. H. (2002). Hukum Waris Islam . Bandung: PT Refika Aditama. Shabuny, M. A. (1981). Tafsir Ayatil Ahkam . Damaskus: Maktabah Ghozali. Sunggono, B. (1997). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Syafi’i, M. bin I. (1998). Al-Bayan . Beirut: Dar al-Fikr. Zuhaili, W. (2012). Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2 . Jakarta: Al-Mahira.