## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## KAJIAN KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PLATFORM E- COMMERCE  SEBAGAI  UPAYA  MEWUJUDKAN  PERLINDUNGAN KONSUMEN
Nur Shofa Hanafiah a , Nabilah Apriani b a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia b Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia

## Abstrak
Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak  berkewajiban  untuk  melakukan  sesuatu,  sedangkan  pihak  lainnya  berhak  atas  pemenuhan kewajiban. Seiring perkembangan zaman hadir sebuah terobosan baru dalam melakukan transaksi yakni  melalui  sarana  media  elektronik  atau  yang  dapat  disebut  sebagai  e-commerce.  Sehingga penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Platform  E- Commerce  ditinjau  berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  serta  Bagaimana  Perlindungan  Hukum terhadap  Konsumen  atas  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Transaksi  Elektronik  Berdasarkan  UU Perlindungan  konsumen.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis  menggunakan  data  yang  bersumber  pada  bahan  hukum primer,  sekunder,  tersier.  Dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  pustaka  yang  dianalisis  secara kualitatif.  Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Platform  E- Commerce  dapat  dinilai  sah  sepanjang  tetap  tunduk  pada  KUH  Perdata  dan  UU  ITE.  Selain  itu, perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dapat  di  wujudkan  dalam  dua  bentuk  pengaturan,  salah satunya adalah perlindungan hukum melalui perundang-undangan yang dalam hal ini UU No 8 Tahun 2010  tentang  perlindungan  konsumen.  Meskipun  telah  diatur  sedemikian  rupa,  namun  konsumen tetap membutuhkan model perlindungan yang komperhensif dan relevan..
Kata Kunci : Keabsahan, Kontrak Online, E-Commerce, Perlindungan Konsumen

## Abstract
An  agreement  is  a  legal  act  carried  out  by two  or more  parties,  where  one  party  is  obliged  to  do something, while the other party is entitled to fulfill obligations. Along with the times, there is a new breakthrough in conducting transactions, namely through electronic media facilities or what can be referred to as e-commerce. So this research focuses on how the validity of the sale and purchase agreement through the e-commerce platform is reviewed based on the Indonesian positive law and how  the  legal  protection  of  consumers  on  the  sale  and  purchase  agreement  through  electronic transactions is based on the consumer protection law. This research uses normative juridical research methods,  with  descriptive  analytical  research  specifications  using  data  sourced  from  primary, secondary,  tertiary  legal  materials.  With  literature  study  data  collection  techniques  were  analyzed qualitatively. This study concludes that the Sale and Purchase Agreement Through the E-Commerce Platform can be considered valid as long as it remains subject to the Civil Code and the ITE Law. In addition, legal protection for consumers can be realized in two forms of regulation, one of which is legal protection through legislation, in this case Law No. 8 of 2010 concerning consumer protection. Even though it has been regulated in such a way, consumers still need a comprehensive and relevant protection model.
Keywords : Validity, Online Contract, E-Commerce, Consumer Protection Penulis : a hanafiahshofa@gmail.com, aprianinabilah@gmail.com.

## LATAR BELAKANG
Demikian  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  berdampak  pada terciptanya  internet  ( interconnection  network )  atau  teknologi  dunia  maya.  Sebagai  media informasi  dan  komunikasi  elektronik,  internet  sangat  bermanfaat  bagi  seluruh  kegiatan manusia  diantaranya  internet  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pembelajaran  daring, komunikasi  antar  individu  melalui  media  sosial  tanpa  batas  antar  negara,  mencari  data, update berita terkini hingga dalam melakukan aktivitas perdagangan.
Dimanfaatkannya media internet dalam transaksi perdagangan diistilahkan dengan electronic commerce atau  dapat  disingkat  menjadi E-commerce. 1 Berdasarkan    Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE)  menetapkan, “Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya”.  Sedikitnya,  terdapat  dua faktor  yang  mendorong  E-commerce  yakni  permintaan  atas  produk-produk  tertentu  yang meningkat serta kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan. 2
Kenyataan  ini  menunjukkan,  bahwa  konvergensi  di  bidang  telematika  berkembang  tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya hak cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi. 3 Kini,  transaksi  jual  beli  melalui  media  elektronik  merupakan  bagian  penting aktivitas perdagangan nasional maupun internasional. Disebabkan oleh efektifitasnya, hampir seluruh jenis benda bergerak dapat menjadi objek perdagangan melalui internet. Bagi benda tidak bergerak,  misalnya  tanah dan bangunan,  aktifitas  jual belinya hanya  dapat dilakukan melalui akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak dapat dilakukan melalui E-commerce.
Sejatinya proses transaksi jual beli secara konvensional tidak berbeda jauh dengan proses transaksi jual beli melalui E-commerce . Dalam transaksi jual beli melalui E-commerce, antara penjual  dan  pembeli  tidak  melakukan  pertemuan  secara  langsung.  Akan  tetapi,  seluruh kegiatan  jual  beli  dilakukan  melalui  perangkat  berbasis  internet.  Bila  ditelaah  perbedaan antara jual beli melalui E-commerce dan jual beli konvensional adalah: pertama, kegiatan jual beli  secara  konvensional  dilakukan  dengan  mempertemukan  penjual  dan  pembeli  secara langsung,  jadi  dari  proses  penawaran,  pemilihan  barang,  pembelian  barang,  penerimaan barang secara langsung dilakukan pada saat itu juga.
Sedangkan,  dalam  jual  beli  melalui  E-commerce,  antara  penjual  dan  pembeli  tidak dipertemukan secara langsung sehingga aktivitas perdagangan dapat dilakukan tanpa sekat jarak.  Karena  tidak  langsung  bertemu,  sistem  pembayarannya  pun  tidak  dapat  dilakukan secara langsung ( cash ) melainkan dengan transfer bank, sistem cash on delivery (COD), atau secara tunai di gerai retail seperti indomaret atau alfamart.
1 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.
2 Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2002) hlm 1.
3 Ahmad M. Ramli, Op.Cit., him. 2-3
Adapun dalam prosesnya, jual beli melalui e-commerce memiliki perbedaan dengan jual beli secara  konvensional,  dimana  proses  pengikatan  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut: 4
1. Penawaran,  dapat  terjadi  apabila  seseorang  membuka  situs  yang  menampilkan sebuah ta w aran melalui internet tersebut
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi, bisa melalui e -mail atau website

## 3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Pengiriman,  adalah  proses  yang  dilakukan  setelah  pembayaran  atas  barang  yang ditawarkan  oleh  penjual  kepada  pembeli,  dalam  hal  ini  pembeli  berhak  atas  penerimaan barang dimaksud .
Di Indonesia, pengaturan mengenai Perjanjian khususnya perjanjian elektronik tunduk pada Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  dan  UU  ITE.  Pasal  1457  KUHPerdata mengatur  bahwa  Jual  beli  merupakan  suatu  persetujuan  yang  mana  pihak  yang  satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang  disepakati.  Apabila  kita  membahas  mengenai  transaksi  jual  beli,  tentu  tidak  dapat dipisahkan dengan persoalan perjanjian karena pada dasarnya setiap proses jual beli diawali dengan  sebuah  kesepakatan  yang  mana  kesepakatan  tersebut  dituangkan  dalam  suatu perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya dengan satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih,  dimana  salah  satu  pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban pihak lainnya. 5 Jenis- jenis perjanjian jual beli dapat dibagi menjadi dua yakni: b2b ( business  to  business )  dan  b2c  ( business  to  customer ).  Perjanjian  jual  beli business  to business merupakan perjanjian transaksi jual beli dari satu bisnis diperuntukan kepada bisnis lainnya bukan kepada konsumen secara langsung. Sedangkan,  perjanjian jual beli business to  customer adalah  jual  beli  antara  penjual  dan  langsung  dengan  pembeli,  sistem  ini merupakan sistem yang biasa dilakukan dalam hal jual beli.
Asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana  ketentuan  pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata mengatur bahwa bentuk, macam maupun isi dari perjanjian dapat ditentukan oleh para pihak sesuai  dengan  kehendaknya. Sehingga, berlandaskan asas  kebebasan  berkontrak,  seiring dengan  perkembangan  zaman  dapat terbentuklah  kontrak elektronik. Berdasarkan  Pasal  1 angka 16 UU ITE, Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.  Walaupun  transaksi  jual  beli  tidak  dilakukan  secara  langsung  tetapi  dilakukan secara elektronik menggunakan jaringan dan media elektronik, tetap merupakan perikatan.
Pada prinsipnya, perjanjian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik (E-commerce) sama dengan  perjanjian  jual beli  konvensional  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia.
4 Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal E-commerce, (Jakarta:Elex Media Persada) 2001, hlm 37.
5 Perjanjian, diakses dari http://www.legalakses.com/perjanjian/, pada 3 Februari 2022 pukul 18:00

## Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform …..
Sehingga pengaturannya tetap tunduk pada KUHPerdata dan UU ITE. Agar dapat mengikat para pihak, kontrak elektronik harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

## 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

## 3. Suatu hal tertentu;

## 4. Suatu sebab yang halal.
Apabila  ditelaah,  yang  membedakan  perjanjian  konvensional  dengan  kontrak  elektronik terletak pada bentuk dan keberlakuannya. Dalam perjanjian biasa, kesepakatan para pihak dituangkan melalui media tinta dan kertas. Setelah ditandatangani oleh para pihak, perjanjian tersebut mengikat para pihak. Sedangkan kontrak elektronik menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausula perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan  ditampilkan  dalam  media  elektronik  (halaman  web),  kemudian  pihak  yang  lain  cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. 6 Walaupun  terdapat  perbedaan,  kekuatan  hukum  antara  kontrak  elektronik  dan  perjanjian konvensional sama mengikatnya bagi para pihak.
Pemenuhan atas syarat sah perjanjian, baik untuk perjanjian konvensional maupun kontrak elektronik  mutlak  harus  dipenuhi  karena  pemenuhan  atas  syarat  tersebut  berakibat  pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Kemudian, perjanjian juga bersifat mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya. Selain itu, apabila di kemudian hari terjadi suatu permasalahan  di  antara  para  pihak,  maka  penyelesaiannya  dapat  berlandaskan  perjanjian yang disepakati.
Sifat  transaksi  E-commerce  yang  tidak  menemukan  penjual dan pembeli  secara  langsung, sangat  menguntungkan  konsumen.  Dimana  dalam  e-commerce,  konsumen  mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang namun tidak perlu mengunjungi banyak tempat. akan  tetapi  pelanggaran  akan  hak-hak  konsumen  sangat  riskan  terjadi.  Sehingga  dengan adanya E-commerce transaksi jual beli menjadi mudah, tetapi muncul permasalahan dalam pelaksanaanya, yaitu mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang terjadi dalam transaksi E-commerce  sesuai  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata,  baik  mengenai  kesepakatan  dan kecakapan para pihak, maupun suatu hal tertentu dan suatu sebab halal yang diperjanjikan.
Dalam  transaksi  konvensional,  tidak  sulit  untuk  meninjau  apakah  perjanjian  yang  dibuat memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Permasalahan timbul  dalam  kontrak  elektronik  dimana  para  pihak  tidak  dipertemukan  secara  langsung. Sehingga, transaksi e-commerce sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Oleh  sebab  itu  itu  masalah  mengenai  keabsahan  kontrak  elektronik  atas  transaksi e- commerce menjadi hal yang sangat penting.
Selain persoalan keabsahan kontrak elektronik jual beli dalam e-commerce, dalam prakteknya kegiatan  jual  beli  melalui e-commerce menimbulkan  beberapa  permasalahan.  Misalnya,
6 Santonius Tambunan,  “Mekanisme  dan Keabsahan Transaksi  Jual Beli  E-Commerce Menurut  Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, 2016, Hlm 182-183.
produk  yang  datang  kepada  pembeli  mengandung  kecacatan,  barang  yang  diterima  tidak utuh/tidak sesuai dengan apa yang dipesan, barang yang dikirimkan tidak orisinil, atau bahkan barang  tidak  dikirimkan  sama  sekali.  Sebenarnya  permasalahan  perlindungan  konsumen yang  telah  dipaparkan  sangat  berkaitan  erat  dengan  kedudukan  kontrak  online  bagi  para pihak. Karena dengan adanya kontrak online, para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati  dapat  digugat  oleh  pihak  yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. 7
Bagi  masyarakat  Indonesia  hal  ini  merupakan  masalah  hukum  yang  sangat  penting. Sebagaimana dipaparkan  Ahmad  M.  Ramli,  bahwa    permasalahan  hukum  yang penting di bidang  E-commerce  adalah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  para  pihak  yang melakukan transaksi melalui internet. 8

## PERMASALAHAN
1.  Bagaimana  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Platform  E-Commerce  ditinjau berdasarkan Hukum Positif Indonesia?
2.  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  atas  Perjanjian  Jual  Beli Melalui Transaksi Elektronik Berdasarkan UU Perlindungan konsumen?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Secara  lebih  lanjut  penulis  menggunakan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis  guna menghasilkan  suatu  data  yang  kompleks  dalam  memecahkan  permasalahan  serta mengandung makna yang secara signifikan berpengaruh terhadap substansi penelitian. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum yang relevan dengan topic penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan 3 bahan hukum utama yakni bahan hukum primer yang terdiri dari aturan  perundang  undangan,  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  buku  dan  hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa jurnal.
Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan cara  studi  pustaka  yaitu  proses  menginventarisir,  mengolah  dan  menghasilkan  konklusi berdasarkan  bahan  hukum  atau  sumber  sumber  yang  diperoleh  serta  relevan  untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.
Kemudian penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada tataran yuridis sebagai hukum positif dan kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum
7 Lia Sautunnida, Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Banda Aceh:Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014) him. 1
8 Ahmad M. Ramli, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume VII, Edisi Ke V, Tahun 2000, him. 14.
yang telah diinventarisir untuk akhirnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan suatu konklusi yang komprehensif.

## PEMBAHASAN
a.  Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Platform  E-Commerce  ditinjau berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Berdasarkan  Pasal  1458  KUHPerdata  jual  beli  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Berdasarkan ketentuan  tersebut,  yang  menjadi  landasan  utama  dalam  jual  beli  adalah  persesuaian kehendak  ( wis  overeenstemming )  antara  penjual  dan  pembeli.  Kemudian  unsur  esensalia perjanjian jual beli terletak pada harga dan barang.
Sebagaimana disampaikan pada pembahasan sebelumnya, transaksi e-commerce dan jual beli  konvensional  tidak  memiliki  perbedaan  yang  berarti.  Perbedaan  kedua  jenis  transaksi tersebut  hanya  terletak  pada  media  yang  digunakan  dimana  transaksi e-commerce tidak mempertemukan  penjual  dan  pembeli  secara  langsung,  namun  menggunakan  media elektronik. Sehingga kesepakatannya pun dituangkan dalam kontrak online.
Dalam  setiap  kontrak  jual  beli  maupun bentuk  kontrak  lainnya akan  melalui tiga  rangkaian tahapan kontrak, yakni :
1.  Tahap pra kontraktual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2.  Tahap  kontraktual,  yaitu  adanya  persesuaian  pernyataan  kehendak  antara para pihak; dan
3.  Tahap post kontraktual, yaitu pelaksanaan perjanjian. 9
Tahap  pra-kontrak  dalam  transaksi  jual  beli  menggunakan  E-commerce  dimulai  dengan penawaran  dan  penerimaan  seperti  mekanisme  jual  beli  konvensional.  Penawaran  dalam transaksi jual beli melalui E-commerce dapat dilakukan melalui website, situs internet, media sosial  dsb.  Laman  tersebut  menampilkan  barang-barang  yang  ditawarkan,  harga  barang, spesifikasi barang, rating barang, dan testimoni yang terbuka bagi semua orang. Sehingga meskipun  transaksi  dilakukan  melalui  media  elektronik,  pembeli  tetap  dapat  melakukan window shopping untuk mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Khususnya jenis business to customer , yang melakukan penawaran adalah penjual. Apabila proses penawaran diterima oleh pembeli, artinya persetujuan antara penjual dan  pembeli  telah  tercapai  karena  penawaran  merupakan  pernyataan  syarat-syarat  yang dikehendaki supaya mengikat para pihak.
Merujuk pada pendapat Haris Faulidi Asnawi yang dikutip Santonius Tambunan, tahapan pra- kontrak dalam transaksi e-commerce pelaksanaanya memiliki beberapa jenis, yakni: transaksi melalui chatting dan video conference, transaksi melalui e-mail, dan Transaksi melalui Web
9 H. Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 164
atau  Situs. 10 Dalam  transaksi  melalui chatting atau video  conference ,  penawaran  suatu barang  dilakukan  dengan  menggunakan  cara  komunikasi  interaktif  melalui  internet,  baik melalui telepon atau chatting sedangkan melalui video conference, dilakukan dengan media elektronik, di mana seseorang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini. 11
Transaksi e-commerce dengan menggunakan email dilakukan melalui e-mail addres kedua belah pihak. Dalam isi emailnya, konsumen menuliskan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli, nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan.  Selanjutnya,  konsumen  akan  menerima  konfirmasi  dari  penjual  mengenai pesanan barang tersebut. Yang terakhir,  transaksi melalui web atau situs dilakukan dengan cara di mana merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam web atau situs yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart. 12
Proses penawaran, penjual harus menyampaikan informasi dengan jelas dan jujur sehingga pembeli  selaku  konsumen  dapat  mengetahui  setiap  produk  yang  ditawarkan  oleh  penjual secara  detail.  Pada  dasarnya,  dalam  setiap  transaksi  e-commerce  para  pihak  haruslah beritikad baik  karena  mode  transaksi  ini  mengandalkan  kepercayaan di  antara para  pihak. Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  penawaran  merupakan  proses  yang  penting  di dalam transaksi e-commerce serta menjadi suatu tahapan pra kontrak seperti jual beli pada umumnya.  Dengan  adanya  penawaran,  dapat  ditemukan  perbedaan  atau  ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak.
Transaksi jual beli konvensional, dalam transaksi e-commerce terdapat jangka waktu tertentu antara penawaran dan penerimaan. Lamanya jangka waktu tersebut bergantung pada penjual dan  konsumen  sehingga  bisa  saja  memakan  waktu  yang  sebentar  atau  cukup  lama. Kemudian  yang  membedakan  transaksi  jual  beli  konvensional  dan  jual  beli  melalui  e- commerce adalah dapat atau tidaknya penawaran ditarik kembali. Dalam transaksi jual beli secara konvensional, apabila penawaran belum disetujui oleh pihak lain, penawaran tersebut dapat ditarik kembali. Namun apabila penawaran tersebut sudah disetujui atau diterima pihak lain  maka  penawaran  tersebut  tidak  dapat  ditarik  kembali.  Berbeda  dengan  transaksi  e- commerce di mana penawaran dapat saja ditarik kembali walaupun sudah diterima oleh pihak lain.
Berbicara mengenai kapan terbentuknya kontrak online dalam transaksi e-commerce, dapat merujuk  kepada  teori-teori  hukum  perdata  sebagai  berikut: 13 Pertama,  teori  Pernyataan (Uitings Theorie). Teori ini menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi pada saat dinyatakannya penerimaan terhadap penawaran pihak lain. Kedua, teori Pengiriman (Verzendtheorie). Teori ini menetapkan bahwa perjanjian lahir pada sata jawaban penerimaan pihak yang ditawarkan dikirim.  Ketiga,  teori  Pengetahuan  (Vernemings  theorie).  Berdasarkan  teori  ini  momentum
10 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce: Perspektif Islam, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 5.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 HS, H. Salim. Op.Cit., hlm. 166-167.
terjadinya kontrak, sampai pada bergesernya  jawaban penerimaan sehingga diketahui oleh orang yang menawarkan.
Teori Penerimaan (Ontvangstheorie)  sebagai jawaban atas kekurangan teori pengetahuan, maka  muncullah  teori  penerimaan.  Dalam  teori  ini,  saat  diterimanya  jawaban  menentukan saat lahir/terjadinya kontrak. Pada intinya teori ini menekankan bahwa terjadinya kontrak pada saat  surat  tersebut  sampai  pada  alamat  si  penerima.  Terlepas  dari  apakah  surat  itu  telah dibuka atau dibiarkan tidak dibuka.
Menelaah teori yang telah dipaparkan, pada dasarnya momentum terjadinya kontrak online dalam transaksi e-commerce bergantung dari mana para penjual dan pembeli menganggap kontrak tersebut telah terjadi. Namun, apabila kita merujuk kepada pendapat Tan Kamello, beliau  menjelaskan  bahwa  momentum  terjadinya  kontrak  jual  beli  e-commerce  itu  tercipta ketika  dalam  tahap  pra  kontrak  (tahap  penawaran  dan  penerimaan)  di  mana  pihak  yang ditawarkan  ( offeree) yaitu pembeli atau  konsumen  telah  mengirimkan  pesan  kepada  pihak yang  menawarkan  ( offeror )  yaitu  penjual  bahwa  pembeli  menerima  tawaran  dari  pihak penjual. 14 Berlandaskan  pendapat  Tan  Kamello,  apabila  dihubungkan  dengan  teori-teori hukum  perdata  yang  telah  dipaparkan,  maka  momentum  terjadinya  kontrak  dekat  dengan teori penerimaan (ontvangst theorie). 15
Hal  yang  perlu  adalah  pelaksanaan  kontrak.  Setelah  konsumen  menyepakati  barang  apa yang  akan  ia  beli,  konsumen  akan  melakukan  proses  pembayaran.  Kemudian,  sesudah pembayaran diterima penjual harus mengirimkan barang yang dibeli oleh konsumen secara detail  sesuai  dengan  spesifikasi  penawaran  yang  telah  disetujui  oleh  konsumen.  Pada dasarnya, semua tahapan kontrak online harus dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak agar seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi dengan baik.
Pembahasan selanjutnya adalah keabsahan kontrak online yang dilakukan para pihak. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian secara umum terbagi menjadi dua  syarat  utama,  yakni  syarat  subjektif  (kesepakatan  dan  kecakapan  para  pihak)  yang apabila tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya adalah kontrak online tersebut terancam dapat dibatalkan ( vernietigbaar). Selanjutnya adalah syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal), apabila syarat objektif tidak dapat terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Sejauh mana validitas dari transaksi jual beli e-commerce dapat diukur dengan diterapkannya syarat sah kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.
Pertama, Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa salah satu keabsahan kontrak adalah adanya kesepakatan di antara para pihak. Kesepakatan artinya adanya persesuaian kehendak  dari  para  pihak  yang  membuat  perjanjian,  sehingga  dalam  melakukan  sesuatu perjanjian  tidak  boleh  ada  paksaan,  kekhilafan,  dan  penipuan  ( dwang,  dwailing,  bedrog ). Tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak dapat menjadi salah satu bentuk pernyataan kehendak, karena pernyataan kehendak tidak harus dinyatakan secara tegas.
14 Tan Kamelo, “Aspek Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Melalui Media Internet”, Jurnal Equality Vol. 10 No.1 Februari 2005, hlm. 4.
15 Santonius Tambunan, Op.Cit., Hlm 189
Asas  konsensualisme  dicerminkan  dalam  syarat  kesepakatan,  di  mana  apabila  merujuk kepada  teori-teori  hukum  perdata,  yakni:  teori  pernyataan,  teori  pengiriman,  teori pengetahuan, dan teori penerimaan , dengan adanya kata sepakat maka telah lahir sebuah kontrak. Selain merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 ke 1 KUH Perdata, syarat sepakat pada kontrak jual beli e-commerce juga diatur dalam ketentuan UU ITE sebagai berikut: 16
1.  Pasal  6  mengatur  bahwa  unsur  kesepakatan  yang  dimaksudkan  dalam transaksi e-commerce adalah apabila dalam proses penawaran, penjual telah menampilkan  produk  barang  dan/atau  jasanya  secara  online  untuk  dapat menarik  pembeli  atau  konsumen  dengan  memenuhi  unsur-unsur  berikut: ditampilkan, dapat diakses, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
2.  Pasal  8  mengatur  bahwa  unsur  kesepakatan  yang  dimaksudkan  dalam transaksi  e-commerce  berkenaan  dengan  waktu  pengiriman  pesan persetujuan  pihak  pembeli  atau  konsumen  kepada  pihak  penjual  mengenai terpenuhinya prosedur pengiriman yang telah ditetapkan oleh pihak penjual.
3.  Pasal  10  mengatur  bahwa  unsur  kesepakatan  dalam  transaksi  e-commerce akan terpenuhi apabila penjual telah terjamin integritasnya. Untuk mengukur integritas  dari  setiap  penjual,  dibentuklah  suatu  Lembaga  Sertifikasi Keandalan.
4.  Pasal 11 dan 12 mengatur bahwa dalam menunjukkan kesepakatan sebagai keabsahan  kontrak,  para  pihak  harus  menandatanganinya.  Tanda  tangan dimaksud berbeda dengan tanda tangan pada kontrak jual beli konvensional. Tanda tangan dalam kontrak online dilakukan dengan metode elektronik atau dapat  disebut  dengan e-sign .  Ketentuan-ketentuan  keabsahan  yang  telah dipaparkan merupakan komponen yang harus terpenuhi dalam kontrak online.
Ketentuan-ketentuan keabsahan yang telah dipaparkan baik menurut KUHPerdata maupun menurut UU ITE merupakan komponen penting  yang harus terpenuhi dalam kontrak online. Jika  kontrak  online  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  kedua  aturan  tersebut,  maka kesepakatan dalam kontrak tersebut dianggap sah dan dan mengikat para pihaknya.
Kedua, Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata mensyaratkan adanya kecakapan para pihak untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum  di  mana  dalam  hal  ini  adalah  membuat  perjanjian. Standar kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari: persoon (pribadi) dapat diukur dari usia kedewasaan ( meerderjarig ) serta bagi recht persoon (badan hukum)  dapat diukur  dari  aspek  kewenangan  ( bevoegdheid ).  Kecakapan  untuk  melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (bekwaamheid-meerderjarig). 17
Dalam praktiknya, syarat kecakapan ini sulit untuk dipenuhi terutama kecakapan konsumen. Meskipun  begitu,  nyatanya  kontrak  online  tetap  dapat  terjadi  atau  berlaku.  Terhadap pemenuhan syarat ini akan sulit untuk dibuktikan karena persoalan usia dapat dimanipulasi sekalipun  pada  situs  atau  web  perbelanjaan  dan  aplikasi  marketplace.  Adapun pembuktiannya  dapat  dilakukan  dengan  kembali  melihat  adanya  kepercayaan  antara  para pihak mengenai pernyataan dalam proses transaksi.
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009) hlm. 68-69.

## Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform …..
Selanjutnya mengenai syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak dapat diterima para pihak, maka  kontrak  yang  dibuat  akan  batal  demi  hukum  ( nietig ).  Pertama,  Pasal  1320  ayat  (3) KUHPerdata  mengatur  bahwa  suatu  hal  tertentu  merupakan  prestasi  yang  menjadi  pokok kontrak yang harus dilaksanakan para pihak. Suatu hal tertentu yang dimaksud berhubungan dengan objek perjanjian,  maksudnya  objek  perjanjian haruslah  jelas, dapat  ditentukan  dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, yang tak boleh ketinggalan adalah objek perjanjian harus memungkinkan dilakukan oleh para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak penjual dalam E-commerce yang berkewajiban menyediakan informasi yang lengkap mengenai perjanjian. Apabila  dirincikan  berdasarkan  penjelasan  Pasal  9  UU  ITE  “menyediakan  informasi  yang lengkap dan benar mencakup:
Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen,  pemasok,  penyelenggara  maupun  perantara;  kedua,  informasi  lain  yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. Sehingga berdasarkan, ketentuan tersebut,  maka di dalam kontrak jual beli e-commerce juga ada suatu hal  tertentu  yang  merupakan  objek  dalam  perjanjian  atau  kontrak  elektronik  tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 ke 3 KUHPerdata.
Kedua,  Pasal  1320  ayat  (4)  KUH  Perdata  mengatur  bahwa  kontrak  yang  dibuat  harus mengandung suatu sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata harus dihubungkan dengan konteks Pasal 1335  dan  1337  KUH  Perdata.  Berdasarkan  kedua  ketentuan  tersebut,  suatu  kontrak  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  (batal)  apabila  kontrak  tersebut:  tidak mempunyai  sebab,  sebabnya  palsu,  sebabnya  bertentangan  dengan  undang-undang, sebabnya bertentangan dengan kesusilaan, dan sebabnya bertentangan dengan ketertiban umum. 18
Mengintegrasikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka di dalam Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  hanya  mengatur  syarat  sepakat  dan suatu hal tertentu saja. Dengan demikian, terkait dengan syarat sebab yang halal dalam sub bab ini sepenuhnya akan mengacu pada ketentuan atau sistematika dalam KUHPerdata Syarat  sahnya  kontrak  ini  bersifat  akumulatif,  artinya  seluruh  persyaratan  tersebut  harus dipenuhi, apabila terdapat salah satu atau lebih syarat dimaksud tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan  kontrak  tersebut  dibatalkan  ( vernietigbaar )  karena  tidak  memenuhi  syarat subjektif  maupun  batal  demi  hukum  ( nietig )  karena  tidak  memenuhi  syarat  objektif.  Untuk mencegah konflik keabsahan kontrak transaksi jual beli melalui e-commerce, maka para pihak harus tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata serta UU ITE.
Sebenarnya disini terdapat kekosongan hukum, di mana apabila merujuk kepada asas hukum lex  derogat  legi  generalis,  seharusnya  ketentuan  hukum  yang  lebih  khusus  mengalahkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Lex generalis di sini adalah KUH Perdata, kemudian UU ITE sebagai lex specialisnya. Namun, UU ITE tidak mengakomodir keempat syarat sah keabsahan  perjanjian  seperti  pengaturan  Pasal  1320  KUHPerdata  dimana  UU  ITE  tidak mengatur  syarat  sah  kecakapan  dan  suatu  sebab  yang  halal. 19 Tentunya,  hal  ini  dapat
18 J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) Hlm. 321-353.
19 Santonius Tambunan, Op. Cit., Hlm 199
menimbulkan  kebingungan  bagi  masyarakat.  Sehingga  diperlukan  UU  yang  mampu mengakomodir keempat syarat sahnya transaksi jual beli e-commerce ini secara konkrit.

## b.  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  atas  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui Transaksi Elektronik Berdasarkan UU Perlindungan konsumen
Keuntungan transaksi e-commerce yakni dapat diperolehnya informasi yang sifatnya detail, beragam,  dan  dilakukan  secara  virtual.  Hal  ini  tentunya  menyebabkan  e-commerce  lebih unggul  dibandingkan  dengan  transaksi  secara  konvensional.  Disisi  lain,  e-commerce  juga memiliki  kelemahan.  Yakni  transaksi  yang  dilakukan  secara  online  berpotensi  dapat menimbulkan  masalah  yang  merugikan  konsumen.  Misalnya  adalah  masalah  wanprestasi, bocornya  data  atau  identitas  pribadi  konsumen,  maupun  kecurangan  lainnya  yang  dapat merugikan konsumen dalam transaksi e-commerce. Sehingga permasalahan hukum tersebut tidak  lain  membutuhkan  suatu upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen dalam transasi e-commerce.
Pada  dasarnya  instrumen  yang  dapat  digunakan  sebagai  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  dapat  terwujud  melalui  dua  (dua)  bentuk  pengaturan.  Pertama  adalah perlindungan  hukum  yang  didasarkan  atas  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang wujudnya  merupakan  substansi  perjanjian  antara  para  pihak.  Misalnya  adalah  ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya 20 . Atas dasar ini, merupakan suatu urgensi terkait pentingnya mengetahui sampai sejauh mana keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam  pembahasan  sebelumnya.  Karena  keabsahan  tersebut  yang  nantinya  akan menentukan akibat hukum dari perjanjian tersebut.
Sedangkan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  Kedua,  adalah perlindungan hukum  melalui  suatu bentuk hukum  positif.  Misalnya  adalah undang-undang, peraturan pemerintah,dsb. yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi. Dalam  hal  ini  perlindungan  hukum  melalui  undang  undang  difokuskan  pembahasannya kepada undang  undang nomor  8  tahun  2010 tentang perlindungan  konsumen  yang ada di Indonesia 21 .
Urgensi utama  dalam  konteks  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  konsumen pada transaksi e-commerce juga sama sama dimaknai sebagai sesuatu yang krusial khususya bagi dunia internasional. Hal ini ditandai dengan dibuatnya berbagai aturan aturan internasional yang khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam transasi e-commerce.
Meskipun kesepakatan internasional sebenarnya tidak secara khusus dibuat dengan tujuan untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi e-commerce, namun  komisi  PBB  yang  menangani  Hukum  Perdagangan  Internasional  telah  menyetujui UNCITRAL Model Law  on Electronic  Commerce dengan  resolusi 51/162  untuk  menunjang harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional untuk kepentingan semua pihak, terutama pihak pihak didalam negara berkembang seperti Indonesia.
20 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan tejnik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
21 Abdul  Halim  Berkatulah, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Kajian  Teoritis  dan  Perkembangan Pemikiran (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008).

## Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform …..
Beberapa negara di dunia telah mengatur dalam perundang-undangan nasionalnya transaksi e-commerce  ini  diantaranya  Filipina  dengan  Act  No.  8792,  Masyarakat  Uni  Eropa  dengan disetujuinya Directive 2000/31/EC on Certain legal Aspect of Information Society Services, in Particular  Electronic  Commerce,  in  Internal  Market atau  Directive  on Electronic  Commerce oleh The European Parliament and The Council pada tanggal 8 Juni 2000, juga Singapura dengan Electronic Transaction Act 1998, Australia dengan Electronic Transaction Bill 1999, serta  Amerika  juga  Malaysia.  Khusus  Singapura  dan  Australia  digunakan  model  sejalan dengan  apa  yang  direkomendasikan  dalam  UNCITRAL Model  Law  on  Electronic Commerce 22 .
Meskipun  UNCITRAL Model  Law  on  Electronic  Commerce serta  peraturan  perundang- undangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas sifatnya tidak secara spesifik mengatur mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen,  namun  substansi  yang  diatur  dalam kaidah  hukum tersebut secara tersurat  memberikan  perlindungan  terhadap  para  pihak  yag melakukan transaksi elektronik  atau  ecommerce.  Artinya  secara  tidak  langsung  konsumen dapat menggunakan aturan aturan internasional tersebut sebagai payung hukumnya.
Berbeda  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  di  berbagai  negara  tersebut, sebagaimana  yang  telah  disinggung  sebelumnya  dalam  tataran  nasional  Indonesia  telah memiliki pranata yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu Indonesia juga telah memliki undang undang yang juga mendukung UU Perlindungan konsumen yakni UU yang memberikan perlindungan terhadap  hak  kekayaan  intelektual  seperti hak  Cipta, Paten dan Merk 23 .
Perlunya  perlindungan  terhadap  konsumen  diakibatkan  karena  faktor  yang  menjadi kelemahan konsumen diakibatkan karena kurangnya tingkat kesadaran akan hak haknya. Hal tersebut  diakibatkan  karena  masih  jarangnya  pendidikan  terhadap  hak  hak  yang  harus didapatkan  oleh  konsumen.  Secara  lebih  komperhensif  lagi,  sebenarnya  selain  undang undang  perlindungan  konsumen  instrument  hukum  lainnya  yang  dapat  digunakan  yakni hukum pidana yang tertuang dalam KUHP.
Secara  lebih  lanjut  undang  undang  perlindungan  konsumen  nomor  8  tahun  2010  tersebut dijelaskan  bahwa  fenomena  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan  informatika  telah  memperluas  ruang  gerak  arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
Sehingga  berdasarkan  Undang  undang  tersebut  tujuan  perlindungan  konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen ini adalah:
22 E.S.  Wiradipradja  dan D.  Budhijanto, Perspektif  Hukum Internasional  tentang  Cyber Law (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
23 Nur  Azizatil  Ajibah,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Melalui  E-Commerce,” Jurnal Jurisprudence 1, no. 2 (2004): Hlm. 80.
a)  Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
b)  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c)  Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;
d)  Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e)  Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab  dalam berusaha;
f)  meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan konsumen
Selain  itu  untuk  melindungi  posisi  konsumen  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  Pasal  4  dan  pasal  5  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban konsumen. Hak konsumen yang ada dalam pasal 4 UUPK adalah :
a)  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan jasa.
b)  Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan
c)  Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
d)  Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e)  Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f)  Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g)  Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak deskriminatif;
h)  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugidan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i)  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainya
Melihat hak hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen tersebut, apabila para pelaku usaha mengerti  dan  mewujdkan  pemenuhan  akan  hak  hak  konsumen,  maka  setidaknya permasalahan  mengenai  perlindungan  konsumen  sedikitnya  akan  terselesaikan.  Karena sekalipun  telah  adanya  regulasi  yang  mengatur,  namun  apabila  tidak  di  implementasikan dengan  baik  pada akhirnya  tidak  menyelesaikan apapun.  Disatu  sisi,  dirasa  belum  adanya pengawasan yang dilakukan secara massif terkait transaksi e-commerce juga menyebabkan banyak kasus yang masih terjadi.

## Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform …..
Perlindungan konsumen terdapat juga dalam pasal 8 UUPK mengenai beberapa perbuatan yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  yaitu  dilarang  memperdagangkan  barang dan/jasa yang :
a)  Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  disayaratkan  oleh peraturan perundangundangan.
b)  Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  neto  dan  jumlah  dalam hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  label  atau  stiker  barang tersebut.
c)  Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbengan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
d)  Tidak  sesuai  dengan  kondisi  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan atau etiket barang dan/jasa tersebut.
e)  Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya mode  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
f)  Tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut.
g)  Tidak mencantumkan tanggal daluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
h)  Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
i)  Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,  ukuran,  berat/isi bersih atau netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta keterangan  lain  untuk penggunaan yang  menurut  ketentuan  harus dipasang atau dibuat.
j)  Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-  undangan  yang berlaku.
Satu sisi dalam undang undang perlindungan konsumen, selain keharusan dalam mengetahui dan mewujudkan hak hak konsumen, pelaku usaha juga harus mengetahui terkait apa yang di perbolehkan dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagaimana yang ditegaskan diatas,  hal  ini  diatur  dalam  pasal  8.  Karena  jika  konsumen  telah  melakukan  kewajibannya dalam  transaksi  dan  membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati  namun  pelaku usaha justru melakukan sesuatu yang dilarang, maka konsumen dapat mengajukan upaya hukum penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
Secara  lebih  jauh  lagi  perlindungan  konsumen  juga  diatur  dalam  bab  VIII  pasal  33  UU Perlindungan  konsumen.  Dimana  fungsi  dari  badan  perlindungan  konsumen  yakni memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam  upaya  mengembangkan perlindungan konsumen Indonesia. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga dimungkinkan ada untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen hal ini  diatur  dalam  pasal  44  UUPK.  Sehingga  dengan  adanya  lembaga  yang  begerak  untuk melindungi  konsumen,  maka  diharapkan  konsumen  mampu  mendapatkan  perlindungan hukum secara maksimal khususnya dalam transaksi e-commerce.
Upaya  hukum  bagi  konsumen  dalam  transaksi  e-commerce  dapat  juga  dilakukan  melalui upaya  pengaduan  kepada  perusahaan  e-commerce  secara  langsung.  Adanya  lembaga perantara penyelesaian sengketa seperti Arbitrase sebagai upaya penyelesaian non litigasi juga dapat ditempuh sebagai upaya penyelesaian. Sebagai upaya terakhir, konsumen dapat mengajukan gugatannya secara perdata ke pengadilan. Pasal 378 KUHP dapat diterapkan dalam upaya hukum ini.
Kebutuhan  yang  diperlukan  untuk  konsumen  dalam  melindungi  diri  bertransaksi  dalam perdagangan e-commerce terangkum dalam beberapa model perlindungan, yaitu: 24
1.  Hak  hak  konsumen  yang  telah  diatur  dalam  bentuk  peraturan  perundang undangan tetap  dipertahankan serta  ditingkatkan  pelaksanaan  nya baik dari segi prosesnya maupun pengawasannya.
2.  Ada pengakuan dari pelaku bisnis dalam hal digital signature meliputi :
a)  Kebebasan Pribadi ( Privacy )
Di  negara  maju,  privasi  mengenai  data  pribadi  mendapatkan  perhatiannya  tersendiri. Khususnya  dalam  dituangkannya  perlindungan  terhadap  data  pribadi  didalam  aturan perundang undangan. Didalamnya juga tercantum prinsip perlindungan data (Data Protection Principles) yang harus ditaati oleh orang-orang yang menyimpan atau memproses informasi dengan  mempergunakan  komputer  yang  menyangkut  kehidupan  orang-orang.  Biro-biro komputer yang menyediakan jasa pelayanan bagi mereka yang hendak memproses informasi juga sama dikontrol dan harus melakukan pendaftaran menurut undang-undang tersebut.
Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan data dapat menyebabkan tanggung jawab pidana, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:
1)  Informasi yang dimuat dalam data pribadi harus diperoleh, dan data pribadi itu harus diproses, secara jujur dan sah.
2)  Data pribadi harus dipegang hanya untuk satu tujuan atau lebih yang spesifik dan sah
3)  Data pribadi yang dikuasai untuk satu tujuan dan tujuan-tujuan tidak  boleh  digunakan  atau  disebarluaskan  dengan  melalui suatu cara yang tidak sesuai dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
4)  Data pribadi yang dikuasai untuk keperluan suatu tujuan atau tujuan-tujuan harus layak, relevan dan tidak terlalu luas dalam kaitannya dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut
5)  Data pribadi harus akurat dan, jika diperlukan, selalu up-to date.
6)  Data pribadi yang dikuasai untuk keperluan suatu tujuan atau tujuan-tujuan tidak boleh dikuasai terlalu lama dari waktu yang diperlukan  untuk  kepentingan  tujuan  atau  tujuan-tujuan tersebut.
7)  Tindakan-tindakan  pengamanan  yang  memadai harus diambil untuk menghadapi akses secara tidak sah, atau pengubahan,
24 dkk. Ambar Wiriati, “Merce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen,” Jurnal Ekonomi &Bisnis 1, no. 2 (2014).
penyebarluasan  atau  pengrusakan  data  pribadi  serta menghadapi kerugian tidak terduga atau data pribadi.
b)  Ketepatan ( Accuracy )
Dalam  prinsip  ini  terkandung  makna  ketepatan,  dimana  apa  yang  diminta  oleh  konsumen harus  sama  dengan  apa  yang  diperoleh.  Sehingga  sejak  awal  pelaku  usaha  harus memberikan  informasi  yang  benar  dan  memberikan  hal  yang  sesuai  dengan  keinginan konsumen.
c)  Kepemilikan Pribadi ( Property )
Berdasarkan pasal 4 butir 8 Undang undang perlindungan konsumen, Konsumen haruslah mendapatkan  perlindungan  atas  segala  hak  miliknya  dari  segala  penyimpangan  yang berpotensi  terjadi  akibat  masuknya  konsumen  kepada  sistem  e-commerce.  Sehingga konsumen berhak terlindungi dari segala bentuk penyadapan, penggandaan, dan pencurian. Sehingga jika hal tersebut terjadi pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian kepada konsumen.
d)  Aksesibilitas ( Accessibility )
Berdasarkan  pasal  4  butir  4,5,  6  dan  7  undang  undang  perlindungan  konsumen,  setiap konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  untuk  mengakses  informasi. Sehingga tidak ada pengecualian bagi siapapun untuk dapat melakukan transaksi melalui e- commerce sehingga semua konsumen sama sama mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
e)  Tanpa penyangkalan ( Non-Repudiation )
Non  repudiation  adalah  hal  yang  sangat  penting  bagi  e-commerce  atau  apabila  suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet. Karena apabila konsumen telah membuat suatu perjanjian maka hal tersebut tidak dapat siangkal keberadananya.
f)  Kerahasiaan ( Confidentialit )
Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia/ confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik pada sistem e-commerce. Sehingga  menyebabkan  suatu  pesan  yang  telah dienkripsi hanya dapat dibuka  oleh orang yang berhak

## 3.  Pentingnya Asuransi
Perdagangan  yang  dilakukan  melalui  jaringan  internet  tentunya  memiliki  berbagai  macam resiko. Resiko tersebut diantaranya adalah penyadapan, penipuan, penggandaan informasi transaksi, pencurian informasi rahasia, dan lainnya. Dalam e-commerce yang memanfaatkan kriptografi,  kejahatan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  diantaranya  adalah pembobolan  kunci  dan  pencurian  kunci.  Pembobolan  kunci  yaitu  dimana  si  pembobol memakai berbagai cara untuk menemukan kunci yang sama dengan yang asli.
Para pelakunya tentu tidak ingin mengalami resiko kerugian di kemudian hari. Jika ia tidak ingin  menanggung  resiko  tersebut,  ia  harus  mengalihkannya  kepada  orang  lain.  Lembaga yang paling cocok dalam hal ini adalah asuransi sebagai alat pemindahan resiko. Karena itu
Jurnal Spektrum Hukum Vol 19,No 2 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
jika para pelaku tidak ingin menanggung kerugian, akan mengalihkan resiko tersebut kepada lembaga asuransi. Hal yang sama sebaiknya diterapkan pula dalam e-commerce.

## 4)  Pentingnya Lembaga Penjaminan
Perlu  untuk  diadakannya  pihak  penjamin  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang terpercaya. Contohnya adalah seperti bank garansi yang menjamin kepada pihak konsumen bahwa  dia  pasti  akan  memdapatkan  barang  atau  jasa  yang  dipesan  setelah  membayar kepada  lembaga  penjamin  (bank  garansi)  sehingga  tidak  takut  uangnya  hilang.  Sedangka bagi  pelaku  usaha  juga  dijamin  bahwa  mereka  akan  mendapatkan  pembayaran  setelah barang pesanan mereka kirimkan kepada konsumen sebab uang dari konsumen sudah ada dalam bank garansi atau lembaga penjaminan.
Karena  keinginan  masyarakat  untuk  melakukan  transaksi  melalui  e-commerce  selalu meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga masyarakat akan lebih terlindungi jika e-commerce telah diengkapi dengan protocol transaksi yang aman dan dapat dipercaya.

## 5)  Pentingnya Pengawasan
Perlunya  dilakukan  pengawasan  secara  maksimal  terhadap  sistem  e-commerce.  Hal  ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan dari pelaku bisnis yang fiktif maupun tidak bertanggungjawab.  Sehingga  setiap  pelaku  usaha  harus  memenuhi  syarat  syarat  yang ditentukan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.Pada dasarnya kontrak online atau kontrak jual beli melalui e-commerce tidak berbeda dengan kontrak jual beli konvensional. Adapun perbedaannya hanya pada media yang digunakan saja sehingga ketentuan - ketentuan kontrak jual beli konvensional berlaku juga terhadap kontrak online. Kontrak online dimulai dari tahap pra-kontraktual(adanya penawaran  dan  penerimaan),  tahap  kontraktual  (adanya  persesuaian  pernyataan kehendak  antara  para  pihak)  dan  tahap  post  kontraktual  (pelaksanaan  perjanjian). Kemudian kontrak online juga harus tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur  dalam  KUHPerdata  dan  UU  ITE.  Terhadap  kedua  peraturan  perundang- undangan  tersebut  seharusnya  berlaku  asas  lex  derogat  legi  generalis,  di  mana sebagai ketentuan khusus transaksi online UU ITE yang seharusnya berlaku. Namun UU  ITE  tidak  memuat  empat  syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  ketentuan  dalam Pasal  1320  KUHPerdata.  Sehingga  untuk  mencegah  konflik  kontrak  online  tetap tunduk pada KUHPerdata dan UU ITE.
2. Instrumen yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terwujud melalui dua (dua) bentuk pengaturan. Pertama adalah perlindungan hukum yang didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan Kedua adalah perlindungan hukum melalui suatu bentuk hukum positif. Misalnya adalah undang- undang,  peraturan  pemerintah,dsb.  Khususnya  Indonesia  sendiri  telah  memiliki

## Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform …..
landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam Undang Undang ini, telah diatur  perlindungan  secara  komperhensif  terkait  dengan  perlindungan  terhadap konsumen yang mencakup  hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, sampai dengan badan perlindungan konsumen. Selain itu,  beberapa  model  perlindungan  konsumen  yang  dapat  diterapkan  diantaranya adalah pengimplementasian hak hak yang telah diatur dalam ketentuan perundang undangan, pengakuan dari pelaku bisnis, perlunya pengasuransian barang, perlunya lembaga penjaminan, dan pengawasan yang maksimal.

## Saran
1.  Seharusnya  terdapat  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  keabsahan kontrak online atau kontrak jual beli melalui e-commerce secara utuh sesuai dengan ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Keabsahan  sebuah  kontrak  merupakan komponen yang sangat penting. Apabila terdapat salah satu syarat sah perjanjian tidak terpenuhi  konsekuensinya  yakni:  perjanjian  dapat  dibatalkan  atau  perjanjian dibatalkan  demi  hukum,    sangat  merugikan  baik  bagi  pihak  konsumen  maupun penjual. Pada dasarnya perjanjian merupakan undang - undang bagi para pihak, maka ketika  di  kemudian  hari  terdapat  sengketa  antara  konsumen  dan  penjual, penyelesaiannya  merujuk  kepada  perjanjian  para  pihak.  Kemudian,  yang  harus diperhatikan adalah kewajiban pelaku usaha dalam membentuk mekanisme transaksi jual  beli  melalui  e-commerce  yang  sesuai  dengan  kaidah  keabsahan  perjanjian berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  dan  UU  ITE,  karena  ketidakabsahan  suatu perjanjian tidak hanya merugikan konsumen, tetapi merugikan pihak penjual juga.
2.  Ditinjau  dari  perspektif  UU  perlindungan  konsumen,  penulis  berpendapat  harus adanya  pengawasan  khusus  dalam  e-commerce,  terutama  tentang  informasi  yang jelas terkait toko  online  sebagai pihak penjual.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi  adanya toko online fiktif. Kemudian harus diadakan pihak penjamin antara pelaku usaha dan konsumen  yang  terpercaya,  sebagai  contoh  seperti  bank  garansi.  Selanjutnya Konsumen harus lebih berhati-hati dan teliti terutama dalam memilih pengusaha toko online  dan  barang  atau  jasa  yang  dibeli.  Terakhir,  perlu  dibentuk  Lembaga penyelesaian sengketa E-Commerce sebagai bidang dalam penyelesaikan persoalan. Lembaga ini dibuat yang lebih sederhana dan tidak rumit pengurusannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Ilmiah:
Ajibah, Nur Azizatil. 2004. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce.” Jurnal Jurisprudence Vol.1, No. 2.
Ambar Wiriati, dkk. 2014. “Merce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” Jurnal Ekonomi &Bisnis Vol.1, No. 2.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 19,No 2 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Kamelo, Tan. 2005. “Aspek Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Melalui Media Internet”. Jurnal Equality . Vol. 10 , No.1.
Ramli, Ahmad. M. 2000. “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce”. Jurnal Hukum Bisnis , Vol.7, No.5.
Tambunan, Santonius. 2016. “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”. Badamai Law Journal . Vol.1, No.1.
BUKU
Asnawi, H. F. 2004. Transaksi Bisnis E-Commerce: Perspektif Islam . Yogyakarta: Magistra Insania Press.
Berkatulah, Abdul Halim. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran . Banjarmasin: FH Unlam Press.
E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto. 2010. Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law . Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media.
Purbo, Onno W., & Wahyudi, Aang Arif. 2001. Mengenal E-commerce . Jakarta: Elex Media Persada.
Rahardjo, Agus. 2002. Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ramli, Ahmad. M. 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak Teori dan tejnik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
________. 2010. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum . Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
Satrio, J. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).