…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2780

## Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe
Dwi Nabila Yuliaputri 1 , Wulan Windiarti 2
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa E-mail: dwinabilaa23@gmail.com
Article History: Received: 01 Juni 2024 Revised: 16 Juli 2024 Accepted: 18 Juli 2024
Abstract: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masayarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab.
Barang kadaluarsa atau barang yang telah melewati batas kelayakan nya tidak layak dikonsumsi namun dalam kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat bahwa aturan yang dibuat untuk melindungi konsumen belum juga terlaksana sebagaimana mestinya. Pelaku usaha didalam kegiatan usahanya dilarang menjual dan memperdagangkan barang yang telah melewati tanggal batas kelayakan produk tersebut atau sudah kadaluarsa tapi apabila kedua pihak telah sepakat atas tindakannya maka secara eksplisit dapat dikatakan bahwa konsumen itu tidak mendapat suatu perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.Konsumen tidak dapat menuntut produsen ataupun distributor terhadap produk yang dijualnya karena minimnya data dan informasi layanan pengaduan kepada produsen. Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan.
Keywords: Perlindungan, Konsumen, Kadaluarsa.
PENDAHULUAN Perlindungan bagi konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan
kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.
Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya. (Wuria, 2015) Maka dari itu Konsumen perlu untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, hal yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen akan dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Namun Kenyataannya pelaku usaha masih banyak yang dengan sengaja menjual barang atau produk makanannya yang telah kadaluarsa, dan hal ini tidak disadari oleh konsumen, karena konsumen hanya menerima begitu saja tanpa memperhatikannya terlebih dahulu. Maka hal ini sangat merugikan hak konsumen serta dapat membahayakan terutama bagi kesehatan dan keselamatan konsumen tersebut.
Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antra produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. (Miru, 2011) Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak cukup hanya mencontoh undang-undang negara lain yang dianggap berhasil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen karena keberhasilan undangundang dinegara lain belum tentu mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia
Berdasarkan hal ini menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1),(2), menjelaskan bahwa dimana pelaku usaha harus bertanggungjawab didalam memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerusakan bagi konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan kepada konsumen. (Fitriah, 2020) Dapat kita ketahui keterbukan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen, pengusaha ataupun pemerintah. Salah satu aspeknya adalah Permasalahan perlindungan konsumen akan semakin meningkat , dampak yang akan timbul perlu mendapat perhatian bersama, karena perkembangan dinamis yang terus menerus terjadi di bidang ekonomi yang banyak menimbulkan permasalahan baru di Perlindungan Konsumen.
Banyak pelaku usaha yang memproduksi, menawarkan, mengedarkan produk-produk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
berbahaya bagi kesehatan baik produk makanan,kosmetik ataupun lainya. Persaingan usaha yang kian hari kian ketat membuat para pengusaha kian bersaing dalam menjual produknya agar laku dipasaran tanpa melihat aspek-aspek yang menjadi hak bagi konsumen. Hal ini membuat konsumen lebih hati-hati dalam menggunakan produk-produk yang hendak dipakai. Beban konsumen semakin tinggi di krisis ekonomi seperti saat ini dimana konsumen sering tidak mendapatkan informasi produk dari produsen/pelaku usaha secara jelas, dengan harga tinggi dan kualitas yang masih dipertanyakan. Adanya penipuan ukuran, berat/kg, informasi kemasan, tanggal kadaluwarsa, hingga bahan-bahan yang digunakan dari produk itu sendiri serta akan barang-barang impor milik asing yang beredar secara ilegal di dalam negeri. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha dalam persaingan usaha yang kian ketat dimana para konsumen mengginginkan produk yang baik dengan harga yang murah. Hal ini yang menjadi salah satu permasalahan produsen/pelaku usaha dan para konsumen di negara berkembang salah satunya Indonesia, tidak hanya dalam pemilihan produk saja disini membutuhkan kesadaran para pihak yakni produsen/pelaku usaha, konsumen dan Pemerintah selaku pengawas perlindungan konsumen, Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukan produk yang membahayakan akan tetapi akan berubah menjadi berbahaya, seperti produk yang mudah tercemar atau menggandung racun, yang apabila lalai dan tidak berhati-hati dalam proses produksinya, atau lalai dalam proses pendistribusianya atau dengan sengaja tidak menarik produk-produk yang telah kadaluwarsa yang tetap beredar dipasaran.
Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.
Kebanyakan konsumen pada saat ini tidak begitu teliti dengan tanda tanggal kadaluwarsa/expired pada kemasan produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu produk yang bersifat primer maupun produk yang bersifat sekunder. Padahal apabila konsumen lebih teliti lagi terhadap tanggal kadaluwarsa/expired tidak menutup kemungkinan konsumen akan terhindar dari akibat yang terjadi dari produk yang telah melampaui tanggal kadaluwarsa/expired tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian batin seperti terjadi keracunan akibat dari makanan yang telah melampaui tanggal kadaluwarsa atau expired. Hukum perlindungan konsumen dibuat untuk kegiatan perdangangan yang adil dengan memberikan informasi yang benar dan jujur di tempat umum. Hukum perlindungan konsumen dibuat juga untuk mencegah pelaku usaha yang mengarah ke penipuan atau praktik tertentu yang tidak adil dan memperoleh keuntungan atas persaingan dan juga memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki kelemahan dan tidak dapat menjaga diri mereka. Hukum perlindungan konsumen adalah suatu peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi keresahan konsumen (Moh, 2012).
Salah satu contoh permasalahan seorang penjual yang telah menjual produk makanan kadaluarsa yang telah dihapus tanggal produksinya oleh penjual yang menjual makanannya bertempat di Toko Nurhikmah, di jalan jurusan Soe-Oinlasi, tepatnya di cabang Oinlasi, Kelurahan Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan. oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat issue tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah membeli produk makanan yang sudah kadaluwarsa?.

## LANDASAN TEORI A. Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkansebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.
B. Konsumen Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument / konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Menurut J.F Engel pengertian konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, persiapan dan penentuan kegiatan- kegiatan tersebut. (Swasta, 2010). Perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen akan menanggapi atau akan merespons bila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan barang. atau jasa yang diperlukan. (Soeharno, Ekonomi Manajerial, 2009)
C. Pelaku Usaha
Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh undang-undang yang biasanyadisebut pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan ada tiga kalangan pelaku ekonomi diantaranya : (Hartono, 2007)
D. Kadaluwarsa
Kadaluwarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak lagi layak dipergunakan atau dikonsumsi dikarenakan dapat menimbulkan keracunan atau ketidak amanan bagi orang-orang yang menggunakan produk tersebut atau mengonsumsinya. (Sriwidiarty, 2007)

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 2004) Penelitian Hukum melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan ( Legal decision making) terhadap suatu kasus-kasus hukum yang konkret. (Ibrahim)
Metodologi penelitian tersebut juga merupakan cara tertentu dalam mengungkap dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan danmenjelaskan fenomena-fen omena yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga menghasilkan data bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan tujuan agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif dalam menganalisis kasus tersebut.Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
A. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
B. Bahan Hukum Sekunder Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas: 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan; Hasil- hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
3) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
4) Artikel atau tulisan para ahli;
5) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.
Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer ataupun sekunder seperti kamu ataupun yang lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting dan utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Pentingnya perlindungan bagi konsumen ini agar produk yang telah konsumen beli aman bagi kesehatan atau keamanan jiwa pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen Adalah Segala Upaya Untuk Menjamin Adanya Kepastian Hukum Untuk Memberi Perlindungan Kepada Konsumen.
Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual
beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimanan diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.
Tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkaan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikareenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kekurang hatihatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada dibawah pengawasannyaa, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan sanksi administrative kepada pelaku usaha. Sanksi administrative yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberikan apabila telah melalui proses peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Perlindungan konsumen sendiri memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.
Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang- Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana pada kedua Undang- Undang tersebut telah memberikan paying hukum dalam perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-undang perlindungan konsumen ini juga menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Sarana perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
b) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian konsumen yaitu dimana setiap orang pemakai, pengguna barang dan atau jasa yang tersedia dimasyarakat untuk kepentngan atau kebutuhan diri sendiri maupun orang banyak. Pemenuhan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
penggunaan barang dan atau jasa dilakukan oleh pelaku usaha Negara Indonesia telah menetapkan bahwa sebagai salah satu subjek atas Undang-Undang perlindungan Konsumen di Indonesia adalah masyarakat yang adalah konsumen dalam kegiatan pemasaran produk makanan maka diperlukannya mendapat perlindungan dan dibekali suatu pemahaman yang baik mengenai aturan terhadap pembelian barang kadaluwarsa. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk menjadi landasan pemerintah membuat suatu peraturan mengenai bagaimana untuk melindungi segenap masyarakat khususnya dalam kegiatan pembelian suatu produk makanan yang dijual dan dierdarkan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen sesungguhnya indentik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumennya. Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu : (Shidarta, 2000)
1. Hak untuk mendapatkan keamanan ( the right to safety ) 2. Hak untuk mendapatkan informasi ( the right to be informed )
3. Hak untuk memilih ( the right to choose )
4. Hak untuk di dengar ( the right to be heard )
Dalam peredaran barang yang diperjual belikan dipasaran pada zaman sekarang oleh para pelaku usaha (produsen atau penjual) didapatinya suatu masalah atau tindakan yang melanggar aturan yang berlaku yaitu mengenai para perlaku usaha tetap mengedarkan dan tetap menjual barang yang sudah melewati masa berlaku atas barang tersebut atau di sebut juga expired (Siwi, 2011) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain:
a) Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b) Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang di kemas wajiblah di beri tanda atau label yang berisi:
1. Bahan yang dipakai;
2. Komposisi setiap bahan;
3. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
4. Ketentuan lainnya.
Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak- pihak kalangan usaha bersangkutan (Nasution, 1995) Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kami kurang mendapat keterangan yang jelas apakah pada barang tersebut tidak
tercantum tanggal kadaluwasa atau barang tersebut ada tanggal kadaluwarsa akan tetapi tetap diperjualbelikan. Oleh karena itu kami akan menjelaskan keduanya, Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Selain ancaman pidana di atas, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen):
a) perampasan barang tertentu;
b) pengumuman keputusan hakim;
c) pembayaran ganti rugi;
d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f) pencabutan izin usaha.
Sebagai pelaku usaha, penjual dilarang untuk tidak mencatumkan tanggal kadaluwarsa pada barang yang dijualnya. Apabila barang tersebut telah dicantumkan tanggal kadaluwarsanya namun telah melewati jangka waktu dan masih diperjualbelikan, maka penggunaan atau pemanfaatan barang tersebut sudah tidak baik dan tidak layak dikonsumsi.
Terkait dengan kondisi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi ini, sebagai konsumen, Anda memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang Anda beli (Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen).
Untuk mengetahui prosedur langkah hukum yang dapat Anda lakukan, kita mengacu pada Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang- undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian engketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen Selain itu, perlu Anda ketahui bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen).

## KESIMPULAN
Dari pembahasan terhadap pokok permsalahan maka dapatlah disimpulkan beberapa hal berikut :
1. Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang dijual pedagang di daerah kota Soe Timur Tengah Selatan pada intinya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen adalah dengan berbagai upaya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan- pengawasan.
2. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang makanan kemasan dalam usaha melindungi konsumen dikota Soe Timur Tengah Selatan adalah memenuhi kewajiban administratif, antara lain terdaftarnya produk dan perusahan makanan kemasan di BPOM. Disamping kewajiban administratif tersebut kewajiban yang harus dipenuhi pedagang adalah memberikan ganti kerugian sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.
3. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimanan diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.
4. Setiap tuntutan pertanggung jawaban mewajibkan mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupu kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kemudian, hukum perdata memngkinkan seseorang bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil resiko kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang mewajibkan bertanggung jawab.

## DAFTAR REFERENSI
Fitriah. (2020). Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa pada Perlindungan Hukum bagi , 113. Hartono, S. R. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bayu Media Publishing.
Ibrahim, J. (n.d.). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 299. Miru, 4. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia , 1. Moh, M. S. (2012). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Akademia. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra AdityaBakti. Nasution, A. (1995). Konsumen dan Hukum. Jakarta: Sinar Harapan.
Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo. Siwi, C. T. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Soeharno. (2009). Ekonomi Manajerial. Yogyakarta: CV Andi Offset. Sriwidiarty, J. P. (2007). Nagara Hukun dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa. Jakarta: Pelangi Cendikia. Swasta, H. H. (2010). Manajemen Pemasaran Analisis Prilaku Konsumen. Yogyakarta.
Wuria, E. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Graha Ilmu.