## Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Rumput Laut Indonesia di
Pasar Global
Riady Ibnu Khaldun *

## riadyibnukhaldun@rocketmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya meningkatkan  daya  saing  produk  rumput  laut di  pasar  global.  Jarak  waktu  yang  digunakan dalam  memberikan  batasan  waktu  adalah  2009  hingga  2014.  Pemerintah  Indonesia menyadari  besarnya  potensi  komoditas  rumput  laut  sehingga  perlu  dimaksimalkan. Optimalisasi potensi tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui skema kebijakan revitalisasi, industrialisasi,  dan  penerapan  standarisasi  rumput  laut.  Implementasi  kebijakan  yang diterapkan  oleh  pemerintah  tersebut  tidak  dapat  dioptimalisasikan  karena  timbulnya tantangan  berupa  perbedaan  kepentingan  dengan  para  pelaku  usaha.  Tantangan  tersebut diantisipasi  oleh  pemerintah  melalui  strategi  sinergitas  kerjasama  dengan  aktor  lain  yang memiliki  kepentingan  berdasarkan  Teori Developmental  State, Konsep The  Role  of  Government mendeskripsikan  bahwa  strategi  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya peningkatan daya saing produk rumput laut di pasar global dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada peran aktor lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam mengoptimalisasikan implementasi kebijakan.
Kata Kunci: Daya Saing, Industrialisasi, Revitalisasi, Standarisasi, Strategi Kebijakan

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  strategic  policy  of  Indonesian  Government  towards increasing the competitiveness effort on seaweed products in global markets. The periods of this  research  started  from  2009  to  2014  as  the  time  intervals.  Indonesian  Government realized  that  seaweed  commodities  had  great  potentials  that  should  be  maximized. Revitalization,  Industrialization,  and  Standardization  are  the  policies  that  Indonesian Government established to optimize the seaweed potentials. The implementation of policies that  applied  by  the  government  cannot  be  optimized  because  the  existing  of  interest differentiation  between  government  and  private  actor  as  a  challenge.  These  challenges anticipated by the government through synergistic strategy with another actors who have an interest  in  seaweed  commodities  based  on  Theory  Developmental  State,  The  Role  of Government concepts described the strategy that adopted by the Indonesian Government in an  effort  to  increase  the  competitiveness  of  seaweed  products  in  the  global  market  is  by issuing a policy that gives opportunity for the role of other actors to participate actively in optimizing the policy implementations.
Keywords: Competitiveness, Industrialization, Revitalization, Standardization, Strategic Policy

## Pendahuluan
Globalisasi  merupakan  salah  satu  acuan  utama  dalam  faktor perkembangan  hubungan  internasional.  Setiap  negara  pada  saat  ini  terpacu  untuk melakukan  interaksi  satu  sama  lain  dalam  mencapai  tujuan  masing-masing  negara
* Korespondensi: Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Administrasi, Universitas Tadulako, Jl. Banteng Blok C1 No. 4 Palu-Sulawesi Tengah.
dengan menciptakan sistem era dunia tanpa batas. Dalam konsep globalisasi terutama dalam sektor ekonomi pada saat ini yang terjadi adalah menipisnya batas-batas negara dalam  beberapa  kegiatan  seperti  halnya  ekonomi  atau  pasar,  secara  nasional  atau regional, yang sejalan dengan mengglobalnya aktor-aktor yang  terlibat dalam proses kegiatan  ekonomi  tersebut.  Salah  satu  dampak  dalam  sektor  ekonomi  yang mendapatkan  pengaruh  besar  terhadap  era  globalisasi  adalah  rezim  perdagangan internasional  yang  menciptakan  pengurangan  hambatan  dalam  perdagangan internasional,  sehingga  memperlancar  arus  perdagangan,  investasi,  mata  uang,  dan informasi (Winarno, 2009).
Globalisasi  membuka  peluang  kepada  setiap  negara  di  seluruh  dunia untuk  dapat  memasarkan  dan  menjual  produknya  ke  pasar  global.  Hal  tersebut menyebabkan setiap negara membangun strategi-strategi tertentu untuk dapat meraih keuntungan  dalam  sistem  perdagangan  internasional.  Strategi  dari  masing-masing negara  dikategorikan  ke  dalam  kepentingan  nasional  ( national  interest )  setiap  negara. Kepentingan  nasional  adalah  komposisi  dari  unsur-unsur  kebutuhan  negara  yang menjadi tujuan fundamental dan faktor akhir, sehingga mengarahkan para pengambil keputusan  dalam  proses  perumusan  kebijakan  suatu  negara  (Banyu  dan  Yanyan, 2005:35).
Setiap  negara  melakukan  kompetisi  satu  sama  lain  untuk  menguasai pangsa pasar dunia. Beberapa komoditas unggulan yang memiliki permintaan besar di pasar global menjadi kekuatan bagi masing-masing negara. Konsep absolute advantages menjadi salah satu acuan yang dapat menyatakan bahwa negara yang memiliki sumber daya yang besar ditambah inovasi akan memiliki keunggulan yang sangat besar dalam perdagangan global. Apabila suatu negara memiliki sumber daya yang besar terhadap salah satu sektor perdagangan maka negara tersebut memiliki satu keuntungan dalam perdagangan  global.  Beberapa  jenis  komoditas  perdagangan  yang  menjadi  sektor unggulan  dalam  perdagangan  global  adalah  sektor  pertambangan,  pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan.
Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang paling penting di dunia karena tingginya angka kebutuhan terhadap produk kelautan dan perikanan sebagai sumber makanan, nutrisi, pendapatan, dan mata pencaharian dari ratusan juta manusia yang dibuktikan dengan konsumsi produk kelautan dan perikanan per kapita
dunia pada Tahun 2013 mencapai 20 kg (Bappenas, 2014).  Indonesia sebagai negara maritim  memiliki  potensi  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  yang  sangat  besar dengan  besaran  potensi  mencapai  3000  triliun  per  tahun,  akan  tetapi  yang  sudah dimanfaatkan  hanya  sekitar  225  triliun  atau  sekitar  7,5%  saja  terdiri  dari  komoditas unggulan  yakni  tuna,  udang,  cakalang,  kerapu,  dan  rumput  laut  (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).
Di  antara  beberapa  komoditas  kelautan  dan  perikanan  unggulan  yang dimiliki  oleh  Indonesia  tersebut  rumput  laut  merupakan  salah  satu  komoditas unggulan  yang  memiliki  potensi  yang  sangat  besar.  Potensi  Indonesia  terhadap komoditas rumput laut didukung oleh luas laut sebesar 5.8 juta km 2 dengan total luas area  budidaya  rumput  laut  mencapai  1.110.900  ha  (LIPI,  2009).  Terdapat  kurang lebih  555  jenis  atau  45  persen  jumlah  spesies  plasma  nutfah † rumput  laut  di  dunia berada di Indonesia. Berdasarkan data dari World Bank Report (2006) yang menyatakan bahwa komoditas perdagangan rumput laut memiliki peluang pasar yang besar dinilai berdasarkan peningkatan pertumbuhan permintaan rumput laut global sebesar 5-10% setiap  tahun  yang  menjadi  salah  satu  acuan  terhadap  besarnya  potensi  komoditas rumput laut tersebut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).
Sepuluh  negara  eksportir  rumput  laut  terbesar  di  dunia  adalah  China, Indonesia, Jepang, Chile, Amerika Serikat, Korea Selatan, Perancis, Filipina, Irlandia, dan  Peru.  Di  antara  beberapa  negara  tersebut  China,  Indonesia,  Filipina,  Korea Selatan,  dan  Jepang  merupakan  negara  produsen  rumput  laut  terbesar  di  dunia. Berdasarkan  data  dari  Bank  Indonesia  (2012),  menyatakan  bahwa  Indonesia merupakan produsen terbesar kedua di dunia setelah China dan eksportir rumput laut terbesar  di  dunia.  Pada  tahun  2011  realisasi  volume  ekspor  rumput  laut  Indonesia mencapai 159.075 ton, dibandingkan dengan realisasi Chile dan China masing-masing mencapai 67.768 ton dan 36.269 ton. Berdasarkan penguasaan pangsa pasar rumput laut global Indonesia hanya meraih 20%, dibandingkan China sebesar 24%, dan Chile sebesar  10%  (Lestari,  2013).  Total  realisasi  volume  ekspor  rumput  laut  Indonesia tidak  berbanding  lurus  dengan  total  realisasi  nilai  ekspor  rumput  laut  Indonesia  di pasar  global.  Realisasi  nilai  ekspor  rumput  laut  Indonesia  pada  tahun  2011  hanya
berkisar US$ 157.586.549 dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor rumput China di tahun yang sama mencapai US$ 188.691.874, produk rumput laut Indonesia dianggap lemah  dan  memiliki  nilai  harga  ekspor  yang  rendah.  Nilai  harga  ekspor  per  Ton rumput laut Indonesia berada di urutan ke delapan dunia yang berkisar US$ 10.000. Nilai harga ekspor per Ton rumput laut untuk negara Jepang, Amerika Serikat, China, dan Chile pada tahun 2011 mencapai masing-masing US$ 174.000, US$ 120.030, US$ 52.000,  dan  US$  12.000,  nilai  harga  ekspor  per  Ton  rumput  laut  negara-negara tersebut jauh berada di atas Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).
Rendahnya  realisasi  nilai  ekspor  rumput  laut  Indonesia  di  pasar  global disebabkan  oleh  jenis  produk  ekspor  rumput  laut  Indonesia  yang  didominasi  oleh produk rumput laut kering ( raw material ) sebesar 80% dan produk rumput laut olahan (Agar-agar  dan  Karaginan)  sebesar  20%.  Tingginya  peningkatan  produksi  budidaya rumput laut Indonesia setiap tahunnya tidak sejalan dengan peningkatan daya serap industri  olahan  rumput  laut  Indonesia  yang  hanya  berjumlah  18  unit.  Hal  tersebut menyebabkan  rendahnya  daya  serap  produk  rumput  laut  kering  dalam  negeri sehingga mengharuskan sebagian besar rumput laut kering di ekspor karena besarnya permintaan  rumput  laut  kering  di  pasar  global  sebagai  bahan  baku  industri (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013).
Menyadari  besarnya  potensi  peluang  pasar  rumput  laut  di  pasar  global Pemerintah  Indonesia  berinisiatif  untuk  melakukan  upaya  peningkatan  daya  saing rumput  laut  sebagai  langkah  untuk  meningkatkan  keuntungan  dalam  perdagangan rumput laut global dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir.  Upaya  tersebut  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  melalui  peningkatan  sektor hulu  (budidaya)  rumput  laut  sebagai  langkah  pemerintah  dalam  meningkatkan  hasil dan  kualitas  produksi  rumput  laut,  sektor  hilir  (industri)  dengan  melakukan industrialisasi  rumput  laut  sebagai  langkah  peningkatan  daya  saing  rumput  laut berbasis upgrading dengan memberikan nilai tambah terhadap produk ekspor rumput laut  Indonesia,  dan  penerapan  standarisasi  sebagai  acuan  utama  dalam  menjaga kualitas produk rumput laut.
Langkah  tersebut  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  sebagai public  actor yang diwujudkan melalui beberapa kebijakan dalam meningkatkan daya saing rumput laut  Indonesia  di  pasar  global  seperti  program  revitalisasi  rumput  laut  nasional,
hilirisasi  atau  industrialisasi  rumput  laut,  dan  penerapan  standarisasi  rumput  laut. Akan  tetapi,  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  Pemerintah  Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi para pelaku usaha rumput laut sebagai private actor yang  menjalankan  dari  sisi  bisnis  rumput  laut.  Hal  tersebut  menjadi  tantangan utama  dalam  upaya  peningkatan  daya  saing  rumput  laut  Indonesia  di  pasar  global. Sebagai  pihak  yang  memiliki  peran  penting  dalam  menjalankan  sisi  bisnis  sektor komoditas  rumput  laut  para  pelaku  usaha  rumput  laut  memiliki  kepentingan tersendiri dalam komoditas rumput laut. Perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak  tersebut  baik public  actor dan private  actor menjadi  permasalahan  utama  dalam meningkatkan daya saing rumput laut Indonesia di pasar global.
Terdapat  dua  kepentingan  yang  berbeda  di  antara  pemerintah  dan  para pelaku  usaha  rumput  laut  dalam  komoditas  rumput  laut.  Hal  tersebut  menjadi tantangan  dalam  upaya  peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar  global sehingga  dibutuhkan  adanya  sinergitas  kerjasama  di  antara  kedua  belah  pihak  baik pemerintah  dan  para  pelaku  usaha  rumput  laut.  Dengan  terciptanya  sinergitas kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut upaya peningkatan daya saing rumput laut  Indonesia  di  pasar  global  dapat  dioptimalkan.  Berdasarkan  permasalahan tersebut,  maka  tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  strategi  kebijakan  Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing produk rumput laut di pasar global.

## Kajian Pustaka
Peningkatan  perkembangan  ekonomi  didefinisikan  baik  dalam pertumbuhan, produktivitas, dan daya saing , merupakan the foremost dan single-minded state  priority  action (Johnson,  2004) . Kebijakan  pemerintah  merupakan  sebuah  acuan dalam  upaya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  peningkatan  daya  saing produk berdasarkan konsep daya saing. Demikian halnya dengan komoditas rumput laut  Indonesia,  untuk  meningkatkan  daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar  global maka  diperlukan  beberapa  strategi  yang  tepat  untuk  dapat  mengoptimalisasi  hal tersebut.
Kombinasi dari peranan Konsep Developmental State, Public Policy, dan The Role  of  Government adalah  untuk  menjabarkan  dan  menganalisis  bentuk  strategi kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  untuk
meningkatkan  daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar  global.  Konsep Developmental State memiliki peranan dalam menjabarkan peran masing-masing aktor yang memiliki kepentingan  dalam  komoditas  rumput  laut  dan  juga  untuk  menganalisis  bentuk strategi yang tepat bagi Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalisasi implementasi kebijakan  yang  diterapkan.  Konsep Public  Policy untuk  menekankan  bahwa implementasi  kebijakan  bersifat  menimbulkan  dampak  negatif  berupa  konflik terhadap  aktor-aktor  yang  memiliki  kepentingan  di  dalamnya  sehingga  dibutuhkan upaya untuk dapat meminimalisir dampak negatif di samping untuk memaksimalkan upaya pemerintah. Konsep The Role of Government adalah untuk menganalisis bentuk dan  jenis  strategi  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  sebagai pemegang peranan penting dalam menentukan arah tujuan negara ( National Interest ).
Teori Developmental  State merupakan  konsep  yang  digunakan  untuk menjelaskan  dan  menganalisis  strategi  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya peningkatan daya saing produk rumput laut di pasar global terhadap tantangan yang dihadapi.  D evelopmental  State sebenarnya  merupakan  sebuah  gagasan  yang  sama terhadap  konsep Capitalist  Developmental  State akan  tetapi  diungkapkan  dengan  cara yang  berbeda  (Winanti,  2003:179).  Pada  dasarnya Developmental  State adalah  sebuah teori yang menggambarkan mengenai upaya industrialisasi di beberapa negara di Asia Timur sebagai langkah peningkatan pertumbuhan ekonomi (Bolesta, 2007:105).
Gambar 1. The Developmental Actor Triangle
Government Actor Pemerintah
Society Actor
Private Actor Lembaga Penelitian Para Pelaku Usaha
Teori Developmental  State menekankan  bahwa  dalam  upaya  peningkatan daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar  global  terdapat  tiga  aktor  yang  memiliki peranan yang sangat penting untuk mengoptimalisasi implementasi kebijakan tersebut yaitu Pemerintah ( Government Actor ), Para Pelaku Usaha ( Private Actor ), dan Lembaga Penelitian  ( Society  Actor ).  Ketiga  aktor  tersebut  memiliki  peranan  masing-masing dalam  upaya  untuk  memaksimalkan  pencapaian  terhadap  implementasi  kebijakan peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar  global,  sehingga  dibutuhkan adanya  upaya  kerjasama  dalam  bentuk  sinergitas  untuk  dapat  memaksimalkan implementasi kebijakan tersebut.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  upaya  peningkatan perkembangan ekonomi negara melalui peningkatan daya saing produk rumput laut adalah  perbedaan  kepentingan  di  antara  pemerintah  ( government  actor )  dengan  para pelaku  usaha  rumput  laut  ( private  actor )  yakni  kepentingan  pemerintah  terhadap kebijakan  pengenaan  pajak  dan  pelarangan  ekspor  bahan  baku  untuk  merangsang peningkatan  daya  saing  rumput  laut  melalui  pengolahan  bahan  baku  rumput  laut melalui  industri  dalam  negeri  sebelum  di  ekspor,  sedangkan  para  pelaku  usaha rumput laut menganggap bahwa kapasitas konsumsi industri pengolahan rumput laut dalam  negeri  masih  sangat  terbatas  sehingga  menghambat  penyerapan  rumput  laut nasional  oleh  pasar  di  tengah  produksi  rumput  laut  Indonesia  yang  melimpah (Asosiasi  Rumput  Laut  Indonesia,  2014).  Perbedaan  kepentingan  di  antara  kedua belah pihak tersebut menyebabkan timbulnya kesan tindakan yang bertolak belakang di  antara  pemerintah  dengan  para  pelaku  usaha  rumput  laut  yang  pada  akhirnya menyebabkan tidak optimalnya hasil dari upaya tersebut.
Perbedaan kepentingan tersebut menjadi permasalahan sebagai tantangan dalam  upaya  peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar  global.  Sehingga untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dibutuhkan  strategi  berdasarkan  teori Developmental  State adalah  perlu  dilakukannya  sinergitas  dalam  hal  ini  kerjasama  di antara  kedua  belah  pihak  untuk  menyiasati  tantangan  yang  dihadapi.  Sinergitas  di antara  kedua  belah  pihak  baik  pemerintah  dan  para  pelaku  usaha  adalah  untuk mengotimalisasikan upaya peningkatan daya saing produk rumput laut sebagai salah satu langkah peningkatan perkembangan ekonomi negara. Sinergitas kerjasama yang dapat  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  dengan  saling  bertukar  informasi
untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  masing-masing  dan  menyatukan kepentingan  untuk  pencapaian  tujuan  bersama.  Terdapat  fundamental  dalam karakteristik  konsep Developmental  State ,  yaitu  (Johnson,  2004):  1)  Dalam permasalahan pasar, negara dalam hal ini  diwakili oleh pemerintah tidak melakukan penggantian  kepemilikan  secara  langsung  terhadap  sektor  swasta,  akan  tetapi pemerintah  melakukan  campur  tangan  melalui  instruksi  serta  arahan  berdasarkan strategi nasional; 2) Dibutuhkan hubungan kerja sama yang baik di antara pemerintah dan  para  pelaku  usaha  untuk  mencapai  satu  tujuan  yang  sama  menghindari  kesan saling  bertolak  belakang  dalam  menyusun  kebijakan.  Apabila  sinergitas  di  antara pemerintah  dan  para  pelaku  usaha  akan  mengakibatkan  terwujudnya  tujuan  yang sama  dalam  melakukan  implementasi  kebijakan  yakni  pemerintah  diberikan kesempatan  untuk  dapat  melakukan  manuver  dalam  mengambil  beberapa  langkah inisiatif terhadap berbagai macam kebijakan yang dianggap menguntungkan dan tetap memberikan  kesempatan  serta  dukungan  penuh  kepada  para  pelaku  usaha  untuk dapat mengikuti kebijakan tersebut.
Teori Developmental  State juga  menggambarkan  bahwa  untuk  mencapai keberhasilan dalam perkembangan ekonomi negara dibutuhkan kombinasi peran dari aktor  utama  yaitu  pemerintah  sebagai Public  Actor, para  pelaku  usaha  sebagai Private Actor ,  dan  lembaga  penelitian  yang  mewakili Society  Actor dalam  memberikan informasi  tambahan  terkait  hasil  penelitian  sebagai  data  rujukan  (Wilson,  2014).
Untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  upaya  peningkatan  daya  saing  produk  rumput laut  Indonesia di pasar global kedua aktor utama yaitu pemerintah dan para pelaku usaha  rumput  laut  harus  melakukan  sinergitas  kerjasama  ditambah  dengan  lembaga penelitian  sebagai Society  Actor agar  dapat  membangun  sebuah  keputusan  bersama yang nantinya dapat mendukung satu sama lain dalam mencapai keberhasilan dalam upaya peningkatan daya saing produk rumput laut Indonesia di pasar global.
Dalam Teori Public Policy menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh  pemerintah  merupakan  tindakan  yang  dinyatakan  dan  dilakukan  atau  tidak dilakukan  oleh  pemerintah  yang  dapat  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan atau dalam Policy Statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan  pejabat  politik  dan  pejabat  pemerintah  yang  segera  ditindaklanjuti dengan  program-program  dan  tindakan  pemerintah  (Suwitri,  2008:9).  Teori Public
Policy merupakan konsep untuk menganalisa alasan pemerintah dalam mengeluarkan suatu  kebijakan  tertentu.  Dalam  upaya  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  dampak  negatif  berupa  konflik terhadap  aktor-aktor  lainnya  yang  memiliki  kepentingan  apabila  kebijakan  dianggap bertolak belakang dengan situasi atau kondisi yang terjadi di lapangan.
Dalam upaya peningkatan daya saing produk rumput laut di pasar global, Pemerintah  Indonesia  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  upaya mengimplementasikan  hal  tersebut.  Peran  Pemerintah  Indonesia  sebagai Government Actor adalah pemegang kendali kebijakan untuk menentukan arah orientasi kebijakan negara.  Pada  dasarnya  peran  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  peningkatan  daya saing produk rumput laut dapat dianalisis berdasarkan Teori The Role of Government ke dalam tiga bentuk jenis upaya, seperti (Goldstein, 2008:94-104): 1) The role of support policies ,  peran  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengeluarkan  kebijakan  dalam  negeri (domestik)  yang  mendukung  upaya  peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  di pasar  global.  Beberapa  kebijakan  yang  dimaksud  adalah  kemudahan  kepada  para pelaku  usaha  rumput  laut  untuk  mendapatkan  akses  informasi,  bantuan  keuangan, subsidi  pajak,  dan  beberapa  kebijakan  lainnya;  2) The  role  of  competition  policies ,  peran Pemerintah  Indonesia  dalam  mengeluarkan  kebijakan  yang  memberikan  dukungan penuh terhadap upaya peningkatan daya saing produk rumput laut Indonesia di pasar global  melalui  kebijakan  yang  mendukung  pengembangan  sektor  industri  domestik dengan memperhatikan porsi perkembangan sektor industri asing untuk pasar dalam negeri;  3) The  role  of  international  policies ,  peran  Pemerintah  Indonesia  dalam memberikan  pengaruh  terhadap  kebijakan  internasional  dalam  mendukung pengembangan daya saing produk dalam negeri.
Perbedaan kepentingan yang muncul di antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan  dalam  komoditas  rumput  laut  baik  pemerintah  dan  para  pelaku  usaha menyebabkan munculnya tantangan dalam optimalisasi kebijakan tersebut. Sehingga dibutuhkan  adanya  strategi  kebijakan  oleh  pemerintah  sebagai  pemegang  kendali kebijakan  untuk  memaksimalkan  pencapaian  hasil  yang  diterapkan  melalui  skema kerjasama  dalam  bantuk  sinergitas.  Strategi  kebijakan  yang  diterapkan  oleh pemerintah dapat dianalisis dengan menggunakan konsep The Role of Government untuk
mengetahui  bentuk  jenis  kebijakan  tertentu  yang  diterapkan oleh  pemerintah  dalam dalam upaya peningkatan daya saing produk rumput laut di pasar global.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif,  yakni peneliti  sebagai  instrumen  utama  dalam  melakukan  pengumpulan  serta  pengolahan data memusatkan perhatian pada proses dan makna terhadap suatu peristiwa dalam penyelidikan  (Creswell,  1994:145).  Pada  dasarnya  penggunaan  pendekatan  kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan karena menganggap pendekatan kuantitatif kurang dapat  mewakilkan,  apabila  dilihat  dari  kurangnya  jumlah  indikator  variabel  untuk menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya,  proses  analisis  dilakukan secara  deskriptif  dengan  menganalisis  dan  menyajikan  fakta-fakta  dalam  melakukan pengaturan  penulisan  secara  sistematis,  sehingga  hasil  penelitian  tersebut  dapat dipahami dengan mudah.
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  studi  pustaka  seperti  melakukan  kajian  terhadap  dokumen,  laporan,  dan artikel.  Data  primer  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui  lembaga- lembaga  yang  terkait  seperti  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia, serta organisasi yang terkait  seperti  Asosiasi  Rumput  Laut  Indonesia  (ARLI),  dan  Komisi  Rumput  Laut Indonesia  (KRLI).  Data  sekunder  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah jurnal,  artikel,  dan  berita  yang  dikeluarkan  dari  beberapa  surat  kabar  atau  hasil penelitian yang resmi.

## Hasil dan Pembahasan
1. Aktor-Aktor dalam Peningkatan Daya Saing Rumput Laut
Pengembangan sektor komoditas rumput laut dalam rangka peningkatan daya  saing  rumput  laut  nasional  dibebankan  kepada  seluruh  aktor-aktor  yang berkepentingan dalam komoditas rumput laut tersebut. Masing-masing kementerian dan instansi yang berada di bawah Pemerintah Indonesia seharusnya memiliki setiap kebijakan  yang  disusun  berdasarkan  fungsi  dan  tugas  masing-masing.  Akan  tetapi,
pada  kenyataannya  dalam  struktur  kebijakan  dalam  Pemerintah  Indonesia  tidak terjadinya  sinergitas  sehingga  dianggap  menyebabkan  terjadinya overlapping  policy. Masing-masing  dari  kementerian  tersebut  mengeluarkan  kebijakan  yang  saling tumpang tindih.
Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing rumput laut di  pasar  global  melalui  kementerian-kementerian  yang  terkait  harus  membentuk skema kebijakan terhadap masing-masing kementerian. Berdasarkan fungsi dan tugas dari  masing-masing  kementerian  akan  memberikan  gambaran  serta  alur  yang  jelas dalam proses implementasi kebijakan nantinya dan tidak bertolak belakang satu sama lain.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  merupakan  kebijakan  yang diterapkan  oleh  masing-masing  instansi  kementerian  berdasarkan  fungsi  dan  tugas masing-masing  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  terhadap  suatu  kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah (Subarsono, 2005:2).
Berdasarkan  fungsi  dan  tugas  dari  masing-masing  kementerian  yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  peningkatan  daya  saing  rumput  laut  setiap kementerian diharuskan berada dalam posisi masing-masing berdasarkan kewenangan yang telah ditugaskan. Kewenangan tersebut dapat berupa  kementerian dan instansi lainnya  dijadikan  pendukung  dalam  hal  menciptakan  produk  rumput  laut  Indonesia yang  berdaya  saing  dan  para  pelaku  usaha  rumput  laut (private  actor) memiliki  tugas untuk membantu peningkatan daya saing rumput laut nasional dari sisi bisnis dalam memberikan  masukan  dan  informasi  untuk  menciptakan  satu  visi,  misi,  dan  tujuan dalam peningkatan daya saing rumput laut nasional di pasar global.

## a. Pemerintah Indonesia
Secara umum pemerintah merupakan pemegang kendali dalam mengatur pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Indonesia sebagai government actor memiliki peran utama dalam melakukan upaya peningkatan daya saing produk rumput laut nasional melalui  penetapan  kebijakan  terhadap  ke  mana  arah  dan  tujuan  komoditas  rumput laut Indonesia. Kebijakan terhadap apa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap  komoditas  rumput  laut  nasional  akan  memberikan  pengaruh  yang  cukup besar terhadap seluruh aktor-aktor yang berkepentingan di dalamnya.
Ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, maka secara langsung pemerintah  akan  mendapatkan  respon  dari  pihak  yang  memiliki  kepentingan  di dalamnya.  Sehingga  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  memiliki  kekuatan yang  besar  dalam  mempengaruhi  arah  dan  tujuan  negara  berdasarkan  strategi nasional . Dalam  struktur  dan  fungsi  kepemerintahan  masing-masing  kementerian memiliki peran masing-masing dalam upaya peningkatan daya saing produk rumput laut Indonesia di pasar global.

## b. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sebagai  instansi  kepemerintahan  yang  memiliki  peranan  langsung terhadap  sektor  kelautan  dan  perikanan,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan memiliki peran sebagai perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan  dan  perikanan.  Seluruh  bidang  yang  berkaitan  dengan  kelautan  dan perikanan baik pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan konsep Blue Economy, peranan utama Kementerian Kelautan dan  Perikanan  dalam  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  adalah  melakukan pengembangan  berbagai  inovasi  yang  berorientasi  pada  pelestarian  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  untuk  memberikan  manfaat  secara  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  secara  berkelanjutan.  Menciptakan  daya  saing  yang  lebih  tinggi  melalui inovasi  dan  efisiensi  yang  berkelanjutan,  melakukan  pembangunan  tanpa  merusak lingkungan,  menciptakan  berbagai  industri  baru  di  bidang  kelautan  dan  perikanan, serta  menciptakan  lapangan  kerja  baru  melalui  pemanfaatan  sektor  kelautan  dan perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).
Secara  khusus  terkait  dengan  peningkatan  daya  saing  rumput  laut nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  Per.39/MEN/2011  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Loka  Penelitian  dan  Pengembangan  Budidaya  Rumput  Laut,  Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2013 tentang Sertifikat  Asal  Rumput  Laut,  dan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan
Republik  Indonesia  Nomor  Per.27/Men/2012  tentang  Pedoman  Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.
Ketiga  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  terkait  upaya  peningkatan  daya  saing  rumput  laut  adalah  wujud  upaya Pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan  upaya  peningkatan  daya  saing  rumput  laut Indonesia  di  pasar  global.  Kebijakan  tersebut  dikeluarkan  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  produksi  rumput  laut  nasional  dan  pengenaan  sertifikat  asal rumput laut dalam rangka penyesuaian aturan yang diberlakukan dalam pasar global terutama  ketentuan  dari  negara-negara  pengimpor.  Pedoman  Umum  Industrialisasi Kelautan dan Perikanan sebagai wujud peningkatan nilai tambah (upgrading) dan daya saing produk rumput laut di pasar global.

## c. Kementerian Keuangan
Peran  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Kuangan  adalah melalui  kebijakan  fiskal  yang  merujuk  kepada  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah untuk  mengarahkan  ekonomi  suatu  negara  melalui  pengeluaran  dan  pendapatan pemerintah. Salah satu tujuannya adalah dengan memberikan bantuan kepada sektor komoditas  rumput  laut  dalam  rangka  memberikan  bantuan  keuangan (finance) baik berupa  pengaturan  suku  bunga  pinjaman  bagi  para  pelaku  usaha  rumput  laut  atau pemberian  keringanan  pajak  bagi  industri  rumput  laut,  sebagai  wujud  upaya dukungan  Pemerintah  Indonesia  dalam  meningkatkan  daya  saing  rumput  laut nasional (Asosiasi Rumput Laut Indonesia, 2014).

## d. Kementerian Perindustrian
Peran Kementerian Perindustrian dalam peningkatan daya saing rumput laut  nasional  adalah  dengan  melakukan  pengembangan  industri  rumput  laut Indonesia.  Merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  tentang Perindustrian,  Kementerian  Perindustrian  diberikan  kepercayaan  sebagai  pemegang amanat  Pasal  8  ayat  1  untuk  mengatur  permasalahan  mengenai  Rencana Perindustrian Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
Menyadari  bahwa  potensi  bahan  baku  rumput  laut  yang  cukup  besar, Pemerintah Indonesia melalui UU No. 3 Tahun 2014 mengenai RIPIN menyatakan
bahwa  industri  rumput  laut  akan  menjadi salah  satu  prioritas  yang  menjadi  andalan masa  depan  bersama  kelompok  industri  pangan  bersama  industri  pengawetan  dan pengolahan  hasil  laut,  industri  pengolahan  susu,  industri  pengolahan  buah-buahan dan  sayuran,  industri  minuman,  industri  tepung  serta  industri  gula  berbasis  tebu (Kementerian  Perindustrian,  2014).  Kebijakan  tersebut  dikeluarkan  sebagai  wujud upaya  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  meningkatkan  daya  saing  produk  rumput laut  Indonesia  di  pasar  global  melalui  mekanisme  industrialisasi  rumput  laut  oleh Kementerian Perindustrian.

## e. Kementerian Perdagangan
Peran  utama  Kementerian  Perdagangan  terkait  dengan  upaya peningkatan daya saing produk rumput laut Indonesia di pasar global adalah dengan mengeluarkan  dan  mengatur  kebijakan  terkait  permasalahan  kebijakan  ekspor  dan impor produk rumput laut. Pemasaran produk rumput laut Indonesia di pasar global merupakan tanggung jawab dan fungsi utama dari Kementerian Perdagangan.
Untuk  meraih  hasil  maksimal  dalam  penerapan  kebijakan  Pemerintah Indonesia  dalam  peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  Indonesia  di  pasar global,  Kementerian  Perdagangan  memegang  kendali  terhadap  sisi  pemasaran  dan kebijakan terkait impor dan ekspor rumput laut. Trade Diplomacy merupakan pedoman utama  Kementerian  Perdagangan  dalam  membuka  akses  pasar  bagi  produk  rumput laut  Indonesia  di  pasar  global.  Kementerian  Perdagangan  memiliki  peran  dalam mengatur seluruh permasalahan terkait perdagangan produk rumput laut Indonesia.

## f. Kementerian dan Instansi Pendukung
Beberapa kementerian dan instansi pendukung dalam upaya peningkatan daya saing rumput laut Indonesia di pasar global adalah Kementerian Koperasi Usaha Kecil  dan  Menengah,  Kementerian  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Badan Koordinasi Penanaman Modal.  Pemerintah Indonesia melalui beberapa kementerian dan  instansi  terkait  telah  melakukan  kerjasama  yang  ditandatangani  dalam kesepakatan bersama lima kementerian dan satu lembaga.
Momerandum  of  Understanding (MoU)  tentang  Sinergitas  Pengembangan Rumput Laut dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Daerah
Tertinggal  di  Tujuh  Provinsi  disepakati  bersama  oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Kementerian  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah,  dan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal.  Bank  Indonesia  juga merupakan  salah  satu  instansi  atau  lembaga  terkait  yang  memiliki  peran  dalam pengembangan daya saing produk rumput laut Indonesia yang memiliki peran dalam sektor  keuangan (finance). Badan  Standarisasi  Nasional  (BSN)  yang  juga  merupakan instansi  lembaga  Pemerintah  Indonesia  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam penyusunan standar nasional produk rumput laut Indonesia.

## g. Pelaku Usaha Rumput Laut
Peran  paling  penting  selain  pemerintah  ( public  actor )  dalam  upaya peningkatan daya saing adalah para pelaku usaha rumput laut ( private actor ). Mulai dari sektor  hulu  (budidaya)  hingga  hilir  (industri)  para  pelaku  usaha  rumput  laut mendapatkan  pengaruh  yang  besar  terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Dalam  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  terkait kebijakan  peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  Indonesia  di  pasar  global, kepentingan  yang  paling  besar  dipengaruhi  adalah  kepentingan-kepentingan  yang diwakili oleh para pelaku usaha rumput laut. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait  dengan  upaya  peningkatan  daya  saing  rumput  laut  Indonesia  di  pasar  global akan memberikan pengaruh kepada para pelaku usaha rumput laut sebagai aktor yang menjalankan sistem dari sisi bisnis dan pemerintah dari sisi birokrasi.

## h. Asosiasi Rumput Laut Indonesia
Pelaku  usaha  rumput  laut  memiliki  peran  penting  dalam  upaya peningkatan  daya  saing  ekspor  rumput  laut  Indonesia  di  pasar  global.  Asosiasi Rumput  Laut  Indonesia  (ARLI)  memiliki  peran  sebagai  wadah  utama  dari  seluruh para pelaku usaha rumput laut Indonesia dari sektor hulu hingga hilir. ARLI memiliki salah satu tanggung jawab sebagai penampung aspirasi dari seluruh para pelaku usaha rumput  laut  terkait  dengan  seluruh  aktivitas  rumput  laut  dari  budidaya, pengembangan, hingga aktivitas perdagangan.
Aktivitas  rumput  laut  Indonesia  dari  segi  bisnis  atau private diberikan kewenangan serta tanggung jawab penuh kepada ARLI. Dibentuk sebagai wadah bagi seluruh para pelaku usaha rumput laut Indonesia sehingga menjadikan ARLI sebagai salah satu aktor penting dalam upaya peningkatan daya saing rumput laut Indonesia di pasar global. ARLI mengakomodir seluruh kegiatan rumput laut nasional sebagai private actor termasuk aktivitas yang berhubungan langsung dengan pemerintah.

## i. Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia
Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) adalah private actor lain  dari  sisi  industri  rumput  laut  Indonesia  dalam  upaya  peningkatan  daya  saing rumput laut Indonesia di pasar global. Tujuan pembentukan ASTRULI adalah untuk mengakomodir  seluruh  aktivitas  yang  terkait  dengan  industri  rumput  laut  nasional. Selain  itu  pembentukan  ASTRULI  memiliki  dasar  sebagai  sinergi  terhadap  seluruh kepentingan stakeholders ’  rumput  laut.  Asosiasi  Industri  Rumput  Laut  Indonesia merupakan  lembaga  kerjasama  antar  pelaku  industri  dalam  melakukan  kerjasama dengan unsur pemerintah (Kementerian Perindustrian, 2014).

## j. Lembaga Penelitian
Society  Actor memiliki  peran  dalam  mengontrol,  memberikan  masukan, dan  informasi  tambahan  kepada  pemerintah  dan  para  pelaku  usaha  rumput  laut untuk  membantu  dalam  melakukan  peningkatan  baik  dalam  pemutuan  dan penerapan  kebijakan  maupun  dalam  peningkatan  sisi  budidaya  dan  bisnis  rumput laut. Society Actor dapat dikategorikan sebagai penengah di antara kedua aktor utama lainnya yaitu Government Actor dan Private Actor yang juga bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan  dukungan  kepada  dua  aktor  tersebut. Society  Actor dapat  dikategorikan sebagai  lembaga  penelitian  atau  Perguruan  Tinggi  yang  bisa  memberikan  bantuan baik kepada pemerintah atau para pelaku usaha rumput laut (Wilson, 2014).

## k. Komisi Rumput Laut Indonesia
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor Kep.26/MEN/2006  Mengenai  pembentukan  Komisi  Rumput  Laut  Indonesia (KRLI)  yang  tujuannya  untuk  mengkoordinasikan  dan  mengintegrasikan  seluruh
unsur  yang  terkait  di  bidang  usaha  rumput  laut  di  Indonesia,  baik  pemerintah maupun swasta sehingga menjadi  usaha yang komprehensif, kompetitif, handal dan berkelanjutan  serta  menunjang  revitalisasi  perikanan.  Struktur  keanggotaan  KRLI terdiri dari peneliti ( researcher ), pemerintah, dan para pelaku usaha rumput laut. Salah satu  tujuan  dari  KRLI  adalah  untuk  melakukan  analisis  dan  penelitian  terkait komoditas rumput laut yang hasilnya digunakan untuk pengembangan terkait dengan komoditas rumput laut tersebut.

## l. Perguruan Tinggi
Sebagai  penyedia  informasi  dan  hasil  penelitian  Perguruan  Tinggi memiliki  peran  penting  dalam  mengontrol  dan  memberikan  masukan  terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah. Untuk para pelaku usaha rumput laut, peran Perguruan Tinggi sangatlah penting dalam memberikan informasi dan  pengetahuan  terhadap  pengembangan  komoditas  rumput  laut  baik  dari  segi budidaya (hulu) maupun segi industri (hilir). Sehingga hasil penelitian dari Perguruan Tinggi  sangat  penting  terhadap  perkembangan  komoditas  rumput  laut  baik  bagi Government Actor atau Private Actor .

## 2. Peran Para Aktor
Developmental  State merupakan  konsep  peningkatan  perkembangan ekonomi  negara  yang  diterapkan  di  negara-negara  yang  berada  di  kawasan  Asia Timur. Integritas perpaduan unsur pemerintah negara ( Government Actor ) dan swasta ( Private  Actor )  secara  umum  dilakukan  untuk  menciptakan  pengembangan  ekonomi negara. Intervensi pemerintah terhadap sektor pasar yang dibatasi dapat menciptakan perpaduan  seimbang  dalam  peningkatan  daya  saing  produk  nasional.  Demikian halnya dengan upaya pemerintah dalam peningkatan daya saing produk rumput laut Indonesia di pasar global. Peran pemerintah dan para pelaku usaha rumput laut yang disinergikan  satu  sama  lain  dapat  menghasilkan  upaya  positif  dalam  rangka peningkatan daya saing produk rumput laut di pasar global.
Dalam  beberapa  karakteristik  konsep Developmental  State tentang  peran negara  dan  pihak  swasta  menyatakan  bahwa  dalam  permasalahan  pasar,  negara melakukan  intervensi  pasar  hanya  dengan  melalui  instruksi  dan  arahan  berdasarkan
strategi  nasional.  Dibutuhkan  hubungan  kerja  sama  yang  baik  di  antara  pemerintah dan  para  pelaku  usaha  untuk  mencapai  satu  tujuan  yang  sama  menghindari  kesan saling bertolak belakang dalam menyusun kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang sama  dalam  melakukan  implementasi  kebijakan.  Disatu  sisi,  pemerintah  diberikan kesempatan  untuk  dapat  melakukan manuver dalam  mengambil  beberapa  langkah inisiatif  terhadap  berbagai  macam  kebijakan  yang  dianggap  menguntungkan,  di  sisi lainnya  tetap  memberikan  kesempatan  serta  dukungan  penuh  kepada  para  pelaku usaha rumput laut.
Upaya  yang  terus  dilakukan  pemerintah  dan  para  pelaku  usaha  rumput laut  dalam  rangka  peningkatan  daya  saing  rumput  laut  Indonesia  di  pasar  global adalah dengan bekerja sama dalam mendukung satu sama lain. Pemerintah Indonesia giat melakukan sosialisasi kebijakan dan tata aturan pengembangan peningkatan daya saing rumput laut. Para pelaku usaha rumput laut senantiasa  memberikan informasi kepada  pemerintah  terkait  dengan  isu  yang  dihadapi  oleh  komoditas  rumput  laut Indonesia.
Beberapa patokan dalam keberhasilan peran kedua pihak tersebut adalah dengan  diselenggarakannya International  Seaweed  Symposium di  Bali,  Indonesia,  pada tanggal  21-26  April,  2013. International  Seaweed  Symposium merupakan  forum rumput laut  terbesar  di  dunia  di  mana  seluruh  para  pelaku  usaha  rumput  laut  dunia  dan pemerintah dunia hadir dalam forum tersebut untuk membahas mengenai semua hal terkait dengan rumput laut. Forum tersebut mempertemukan para pelaku usaha dan pemerintah negara yang memiliki kepentingan dalam komoditas rumput laut dengan pemerintah dan para pelaku usaha rumput laut nasional. Dengan diselenggarakannya International  Seaweed  Symposium di  Bali,  Indonesia,  maka  pemerintah  dan  para  pelaku usaha rumput laut nasional memiliki kesempatan besar untuk dapat mengembangkan daya  saing  rumput  laut  Indonesia  di  pasar  global  dan  membuka  kesempatan  besar bagi produk rumput laut Indonesia (Asosiasi Rumput Laut Indonesia, 2014).
Peran kedua pihak tersebut dalam upaya peningkatan daya saing rumput laut  Indonesia  di  pasar  global  adalah  dengan  diselenggarakannya  Musyawarah Nasional III Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), di Makassar, pada tanggal 8-10 Oktober  2014.  Acara  tersebut  berhasil  mempertemukan  pemerintah  dengan  para pelaku  usaha  rumput  laut,  pemerintah  dalam  acara  tersebut  melakukan  sosialisasi
secara  langsung  kepada  para  pelaku  usaha  rumput  laut  terkait  dengan  upaya peningkatan  daya  saing  rumput  laut  Indonesia  di  pasar  global  melalui  tiga  langkah utama  yaitu  melalui  revitalisasi  rumput  laut  nasional,  industrialisasi  rumput  laut nasional,  dan  penerapan  standarisasi  rumput  laut  berdasarkan  Standar  Nasional Indonesia  (SNI).  Kedua  belah  pihak  berhasil  melakukan  kerjasama  yang  diawali dengan sosialisasi oleh pihak pemerintah kepada para pelaku usaha rumput laut dan pertukaran  informasi  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  rumput  laut  kepada pemerintah.
Dengan  dibentuknya  Asosiasi  Industri  Rumput  Laut  Indonesia (ASTRULI)  oleh  Kementerian  Perindustrian  sebagai  langkah  penuh  pemerintah dalam  mendukung  upaya  peningkatan  daya  saing  rumput  laut  Indonesia  di  pasar global.  Melalui  ASTRULI  pemerintah  mengharapkan  adanya  pertukaran  informasi yang  semakin  bertambah  guna  membantu  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya memberikan  dukungan  penuh  kepada  pelaku  usaha  rumput  laut  Indonesia  dalam meningkatkan daya saing rumput laut Indonesia di pasar global.

## 3. Sinergitas Peran Para Aktor
Kerja  sama  di  antara  kedua  belah  pihak  yakni  pemerintah  dan  para pelaku  usaha  rumput  laut  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam  mencapai keberhasilan dalam peningkatan perkembangan ekonomi khususnya terhadap upaya peningkatan daya saing ekspor rumput laut di pasar global untuk meningkatkan nilai harga  ekspor  per  Ton  rumput  laut  Indonesia.  Teori Developmental  State menggambarkan bahwa dalam upaya peningkatan daya saing terkait untuk menyiasati tantangan  yang  dihadapi  oleh Pemerintah Indonesia  maka  diperlukan  adanya  upaya kerjasama  dalam  bentuk  sinergitas.  Seluruh  aspek  dan  bentuk  kebijakan  yang diterapkan  oleh Pemerintah  Indonesia baik  yang  tertulis  ataupun  tidak  tertulis  akan tetapi  disampaikan  dan  kemudian  diimplementasikan  termasuk  ke  dalam  kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing rumput laut di pasar global.
Hal yang paling mendasar dalam penerapan kebijakan  peningkatan daya saing  rumput  laut  oleh  Pemerintah  Indonesia  adalah  agar  para  pelaku  usaha  dapat mengoptimalkan  implementasi  kebijakan  tersebut  dengan  melakukan  kerjasama. Adapun bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dilaksanakan
dengan  (1)  melakukan  pertukaran  informasi  mengenai  permasalahan  yang  dihadapi, (2) mengikutsertakan para pelaku usaha rumput laut dalam menyusun kebijakan oleh pemerintah, (3) secara bersama-sama aktif dalam mengontrol dan menjaga kestabilan ekonomi  khususnya  peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar  global sehingga  berdasarkan  jenis  strategi  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia termasuk ke dalam konsep The Role of Support Policies .
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menciptakan  birokrasi  yang  baik  adalah  dengan  mengurangi  sistem  kerja  birokrasi yang  buruk  sehingga  kebijakan  akan  bersifat  mendukung  secara  penuh  terhadap strategi  nasional  yang  dibangun.  Pada  dasarnya  para  pelaku  usaha  rumput  laut memiliki  kepentingan  yang  berseberangan  dengan  pemerintah  dikarenakan  adanya kesempatan  berupa  keuntungan  yang  lebih  besar  dalam  bisnis  rumput  laut.  Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya upaya pemerintah dalam melakukan upaya  peningkatan  daya  saing  merupakan  hal  yang  positif  dalam  peningkatan perkembangan  ekonomi  nasional.  Para  pelaku  usaha  rumput  laut  membutuhkan dukungan  yang  penuh  apabila  pemerintah  ingin  mengeluarkan  suatu  kebijakan, sehingga  optimalisasi  terhadap  implementasi  kebijakan  oleh  para  pelaku  usaha rumput  laut  dapat  dimaksimalkan.  Para  pelaku  usaha  rumput  laut  membutuhkan dukungan  yang  besar  baik  berupa  kebijakan  yang  dianggap  dapat  membantu  secara penuh terhadap pelaksanaan kebijakan.
Dalam  Teori Developmental  State menyatakan  bahwa  para  pelaku  usaha membutuhkan positive  role  of  government untuk  bisa  menghasilkan positive  advantages (Bolesta,  2007:105) . Sosialisasi  merupakan  salah  satu  cara  atau  strategi  pemerintah kepada  para  pelaku  usaha  rumput  laut  agar  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan pengetahuan  untuk  dapat  menciptakan  kesepakatan  dalam  suatu  implementasi kebijakan. Dengan dipahami secara menyeluruh oleh para pelaku usaha rumput laut upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing rumput laut di pasar global dapat dioptimalkan guna mencapai hasil yang maksimal.
Membangun  forum-forum  bersama  dan  membangun  beberapa kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak oleh pemerintah telah merupakan sebuah  strategi  yang  baik.  Akan  tetapi,  permasalahan  tersebut  dapat  diminimalisir atau disiasati dengan upaya kerjasama dalam bentuk sinergitas  di antara kedua belah
pihak  baik  pemerintah  dan  para  pelaku  usaha  rumput  laut.  Sehingga  optimalisasi kebijakan  akan  selaras  dan  pencapaian  hasil  akan  berlaku  maksimal  dalam meningkatkan daya saing produk rumput laut Indonesia di pasar global.

## a. Sinergitas dalam Upaya Revitalisasi Sektor Hulu
Untuk  meningkatkan  hasil  nilai  mutu  dan  produktivitas  rumput  laut Pemerintah  Indonesia  melakukan  upaya  revitalisasi  sektor  hulu  karena  sektor budidaya  dianggap  sebagai  dasar  utama  dalam  melakukan  pengembangan  hasil produksi  budidaya  rumput  laut  ( raw  material )  untuk  menunjang  perkembangan ekonomi nasional khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan secara menyeluruh dan  berkesinambungan.  Pengembangan  sektor  hulu  dianggap  penting  untuk  dapat meningkatkan  perkembangan  sektor  hilir  karena  terdapat  kesinambungan  apabila sektor hulu dapat dioptimalkan dan ditingkatkan maka sektor hilir akan memberikan peningkatan  hasil  itu  sendiri  sebagai  acuan  terhadap  bahan  baku  industri  yang berkualitas tinggi.
Sinergitas kebijakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini pemerintah  ( government  actor )  dan  para  pelaku  usaha  rumput  laut  ( private  actor )  adalah dengan  melakukan  sosialisasi  terhadap  penerapan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada para pelaku usaha rumput laut (khususnya pembudidaya) terkait bagaimana mengambil tindakan dalam memproduksi rumput laut yang memiliki kualitas  tinggi pada Musyawarah Nasional Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) pada tanggal 08 Oktober 2014, di Makassar. Pemerintah memberikan beberapa gambaran terkait dengan implementasi kebijakan untuk  dapat  secara  langsung  disosialisasikan  kepada  seluruh  para  pelaku  usaha rumput laut yang kemudian dilanjutkan dengan pertukaran berbagai bentuk informasi terkait  dengan  kendala  dalam  upaya  peningkatan  revitalisasi  oleh  para  pelaku  usaha rumput  laut  kepada  pemerintah.  Pemerintah  juga  melakukan  upaya  perumusan kebijakan  terkait  rencana  zonasi  wilayah  pengembangan  potensial  rumput  laut bersama dengan para pelaku usaha rumput laut untuk menghindari ancaman terkait dengan degradasi lahan budidaya rumput laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  rangka revitalisasi  rumput  laut  adalah  dengan  memberikan  penerapan  standar  teknologi budidaya  dan  standar  mutu  nasional  rumput  laut.  Pemerintah  Indonesia  melakukan sosialisasi sebagai langkah sinergitas kepada para pelaku usaha rumput laut khususnya yang berperan di sektor hulu (budidaya) dan dengan memberikan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha rumput laut serta membangun tanggung jawab sadar berupa  pengenalan  “Mutu”  pada  pembudidaya  maupun  pelaku  usaha  lain  agar terbangunnya  kesadaran  terhadap  pentingnya  standar  mutu  dan  keamanan  pangan (Asosiasi Rumput Laut Indonesia, 2014).

## b. Sinergitas dalam Upaya Industrialisasi Sektor Hilir
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan sinergitas  dengan  para  pelaku  usaha  rumput  laut  Indonesia  terhadap  program industrialisasi  sektor  hilir  rumput  laut  adalah  dengan  melakukan  serangkaian koordinasi  dengan  para  pelaku  usaha  rumput  laut  yang  dikoordinasi  oleh  Asosiasi Rumput  Laut  Indonesia  (ARLI)  dengan  menyelenggarakan International  Seaweed Symposium ke  21  di  Bali,  Indonesia,  pada  tanggal  21  April  2013. International  Seaweed Symposium (ISS)  merupakan  acara  dengan  tema  rumput  laut  berskala  internasional yang  tujuan  pengadaan  acara  tersebut  khususnya  di  Indonesia  adalah  untuk memperkenalkan kepada dunia dan pasar global mengenai potensi rumput laut yang dimiliki oleh Indonesia. Selain untuk mempertemukan para pelaku usaha rumput laut nasional  ( stakeholders )  dengan  para  pelaku  usaha  rumput  laut  global,  acara  tersebut juga merupakan ajang sosialisasi pihak pemerintah dan para pelaku usaha rumput laut untuk merangsang peningkatan perkembangan industri rumput laut nasional.
Selain  itu,  sinergitas  yang  dilakukan  oleh  kedua  aktor  baik  pemerintah dan  para  pelaku  usaha  rumput  laut  adalah  dengan  dibentuknya  Asosiasi  Industri Rumput  Laut  Indonesia  (ASTRULI)  pada  tanggal  28  Februari  2014,  yang    tujuan pembentukan  ASTRULI  adalah  untuk  mengakomodir  seluruh  aktivitas  yang  terkait dengan  industri  rumput  laut  nasional  sebagai  langkah  awal  Pemerintah  Indonesia dalam melakukan sinergi dengan para pelaku usaha rumput laut. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan dalam sinergisasi kerjasama di antara kedua belah pihak adalah dengan  melakukan  sosialisasi  oleh  pihak  pemerintah  ( government  actor )  kepada  para
pelaku  usaha  rumput  laut  dalam  Musyawarah  Nasional  Asosiasi  Rumput  Laut Indonesia (ARLI) III yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2014, di Makassar. Sosialisasi  tersebut  sebagai  langkah  upaya  pemerintah  dalam  melakukan  sinergitas dengan para pelaku usaha rumput laut yang kemudian ditanggapi dengan pemberian beberapa  masukan  oleh  para  pelaku  usaha  rumput  laut  kepada  pemerintah  salah satunya  adalah  dengan  keinginan  para  pelaku  usaha  rumput  laut  untuk  bisa mendapatkan Road  Map industrialisasi  rumput  laut  nasional  (Asosiasi  Rumput  Laut Indonesia, 2014).
c. Sinergitas dalam Upaya Standarisasi Rumput Laut Nasional
Upaya  Pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan  sinergitas  kerjasama untuk penerapan standarisasi produk rumput laut nasional bertujuan untuk menjaga nilai mutu dan kualitas produk rumput laut sehingga memiliki daya saing yang tinggi di  pasar  global.  Strategi  pertama  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  adalah dengan  melakukan  sosialisasi  secara  penuh  kepada  para  pelaku  usaha  rumput  laut, salah  satunya  dengan  memanfaatkan  Musyawarah  Nasional  Asosiasi  Rumput  Laut Indonesia  (ARLI)  III  di  Makassar,  pada  tanggal  08  Oktober  2014.  Dalam  acara tersebut terdapat para pelaku usaha rumput laut domestik yang berasal dari seluruh Indonesia sehingga sosialisasi tersebut dapat dimaksimalkan untuk dapat memberikan beberapa  informasi  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh  dalam  meningkatkan kualitas  mutu  dan  hasil  produksi  rumput  laut  nasional  yang  salah  satunya  adalah untuk  menunjang  rantai  pengembangan  sektor  hulu  dan  hilir  rumput  laut  nasional.
Dengan  melakukan  penerapan  standarisasi  pada  sektor  hasil  budidaya  rumput  laut maka secara langsung akan memberikan dampak positif perkembangan hasil produksi industri rumput laut karena ditunjang dengan bahan baku ( raw material ) rumput laut yang memiliki kualitas tinggi (Asosiasi Rumput Laut Indonesia, 2014).
Dengan  membentuk  PT  65-05  yaitu  Panitia  Teknis  Perumusan SNI dengan kode 65-05 untuk produk pengolahan hasil perikanan, Pemerintah Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa  dalam  proses  perumusan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  khususnya terhadap produk rumput laut pemerintah meminta bantuan kepada para pelaku usaha rumput laut dalam hal ini dikoordinasi oleh Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI)
sebagai langkah untuk melakukan kerjasama berupa bentuk sinergitas di antara kedua belah  pihak  baik  pemerintah  dan  para  pelaku  usaha  rumput  laut  dalam  melakukan upaya  bersama  untuk  mengharmonisasikan  penerapan  standarisasi  sebagai  langkah untuk  meningkatkan  daya  saing  produk  rumput  laut  Indonesia  di  pasar  global (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).

## d. Skema Sinergitas Rancangan Kebijakan
Dalam revitalisasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendorong kepada para petani (pembudidaya) dengan memberikan bantuan seperti sosialisasi,  transfer  teknologi,  akses  informasi,  dan  bantuan  berupa  dana  untuk merangsang  para  pembudidaya  agar  dapat  mengoptimalisasi  usaha  dalam meningkatkan  mutu  dan  kualitas  hasil  produksi.  Demikian  halnya  dengan industrialisasi,  Pemerintah  Indonesia  melalui  beberapa  Undang-Undang  serta kebijakan  yang  dikeluarkan  secara  penuh  memberikan  dorongan  dan  dukungan kepada para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan pertumbuhan industri pengolah rumput  laut.  Kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya peningkatan daya saing produk rumput laut di pasar global tergolong ke dalam The Role  of  Support  Policies karena  bentuk  strategi  kebijakan  yang  diterapkan  oleh Pemerintah  Indonesia  bersifat  kebijakan  domestik  dengan  memberikan  penekanan terhadap peningkatan sektor hulu dan hilir melalui  kebijakan secara langsung dalam memberikan  bantuan  atau  dukungan  kepada  para  pelaku  usaha  dalam mengoptimalisasi implementasi kebijakan.
Adapun  strategi  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia dalam  upaya  peningkatan  daya  saing  produk  rumput  laut  di  pasar  global  adalah dengan  melakukan  sinergitas  ke  dalam  tiga  sektor  kebijakan  seperti  revitalisasi, industrialisasi,  dan  standarisasi.  Skema  konsep  kebijakan  yang  diajukan  oleh  para pelaku  usaha  rumput  laut  memiliki  bentuk  rancangan  yang  sangat  jelas  dan  sangat optimal.  Peran  aktor  yang  sangat  diperhatikan  dan  diberikan  rancangan  gambaran yang  jelas  terhadap  masing-masing  fungsi  yang  bertanggung  jawab  sehingga implementasi dapat dijalankan dengan maksimal.

## Kesimpulan
Kelautan  dan  perikanan  merupakan  salah  satu  sektor  unggulan  yang diperdagangkan di pasar global karena dipengaruhi oleh tingginya permintaan dunia sebagai bahan makanan, bahan baku makanan, farmasi, kosmetik, dan bahan olahan lainnya. Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan dari sektor kelautan dan  perikanan  yang  terus  mengalami  peningkatan  permintaan  dunia  sebesar  5-10% setiap tahunnya. Rumput laut diminati di pasar global karena kegunaan dan manfaat sebagai bahan baku industri yang dapat diolah hingga menjadi 500 jenis end product .
Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir rumput laut  terbesar  di  antara  beberapa  negara  produsen  rumput  laut  di  dunia  berdasarkan volume ekspor produk di dunia. Akan tetapi, sebagai eksportir rumput laut terbesar Indonesia bukan merupakan eksportir rumput laut terbesar di dunia berdasarkan nilai ekspor produk. Hal tersebut disebabkan oleh jenis produk rumput laut yang diekspor oleh  Indonesia  di  pasar  global  mayoritas  merupakan  produk  bahan  mentah  ( raw material ) sebesar 80% dan 20% sisanya merupakan produk bahan olahan.
Menyadari  besarnya  potensi  yang  dimiliki,  maka  Pemerintah  Indonesia mengambil  langkah  untuk  menerapkan  kebijakan  peningkatan  daya  saing  produk rumput laut Indonesia di pasar global melalui skema kebijakan revitalisasi sektor hulu, industrialisasi  sektor  hilir,  dan  penerapan  standarisasi  produk  rumput  laut  melalui Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Tujuan  dari  diberlakukannya  kebijakan  tersebut oleh  Pemerintah  Indonesia  adalah  untuk  memberikan  nilai  tambah  produk  rumput laut  Indonesia  di  pasar  global  sehingga  bisa  memberikan  dampak  positif  terhadap peningkatan  devisa  negara  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Melalui  konsep Blue Economy, Pemerintah  Indonesia  menerapkan  kebijakan  yang  bersifat  dapat mengakomodir seluruh sektor kelautan dan perikanan yang dianggap potensial untuk dikembangkan  sehingga  dapat  memacu  sistem  pembangunan  ekonomi  yang berkelanjutan ( sustainable development).

## Daftar Rujukan

## Buku  dan Dokumen
Asosiasi Rumput Laut Indonesia. (2014). Potensi Ekspor Rumput Laut Kering dan Kebijakan yang diperlukan untuk Meningkatkan Ekspor Rumput Laut . Dokumen.
Bank Indonesia. (2012). Produksi Budidaya Rumput Laut Dunia . Dokumen.
Bappenas. (2014). Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Dokumen.
Creswell, J. W.  (1994). Research Design: Qualitative and  Quantitative Approaches . California. Sage Publicants.
Goldstein, A. (2008). Multinational Companies from Emerging Economies: Coposition,  Conceptualization  and  Direction  in  the  Global  Economy .  International Political Economy Series. UK. Palgrave Mcmillan.
Johnson,  C.  (2004). The  Sorrow  of  Empire:  Millitarism,  Secrecy,  and  The  End  of Republic . UK. British Library.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2012). Kebijakan  Ekonomi  Kelautan  dengan  Model Ekonomi Biru . Dokumen.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2013). Kontinyuitas  dan  Kualitas  Produksi  dalam Menunjang Masa Depan Rumput Laut Indonesia . Dokumen. Kementerian Perindutrian. (2012). Industri Rumput Laut Indonesia . Dokumen.
Kementerian  Perindustrian.  (2014). Wamenperin  Resmikan  Asosiasi  Industri  Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) . Siaran Pers.
Lestari,  D.  P.  (2013). Daya  Saing  Produk  Hilir  Rumput  Laut  Indonesia .  Bogor.  Institut Pertanian Bogor.
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  (2009). Optimalisasi  Pemanfaatan  Sumber  Daya Ekonomi Hayati Laut Kasus Budidaya Rumput Laut. Jakarta. LIPI Press. Perwita,  B.  A  A.  &  Mochamad,  Y.  Y.  (2005). Pengantar  Ilmu  Hubungan Internasional . Bandung. Remaja Rosdakarya.
Subarsono.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep.  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta.
Penerbit Pustaka Pelajar.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan. Dokumen.
Winarno, B. (2008). Globalisasi: peluang atau ancaman bagi Indonesia . Jakarta. Erlangga.

## Jurnal
Bolesta,  A.  (2007). China  as  a  Developmental  State .  London  School  of  Economics  and Political Science. Montenegerin Journal of Economics . No. 5
Suwitri,  S.  (2008). Jejaring  Kebijakan  dalam  Perumusan  Kebijakan  Publik  Suatu Kajian  Tentang  Perumusan  Kebijakan  Penanggulangan  Banjir  dan  Rob
Pemerintah  Kota  Semarang .  Jurnal  Delegasi  Jurnal  Ilmu  Administrasi  STIA Banjarmasin. Vol. VI, No. 3, Hal. 01-32.
Winanti, P. S. (2003). Developmental State dan Tantangan dalam globalisasi . Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 7, No. 2.

## Artikel Online
Asosiasi  Rumput  Laut  Indonesia.  (2014).  “Pengusaha  Rumput  Laut  Minta  Ekspor Bebas Pungutan.” Diakses pada http://swa.co.id/swa/trends/management/pengusaha-rumput-laut-minta- ekspor-bebas-pungutan
Christopher W. (2014). “Reimagining Governments”. 18 Desember 2014. Diakses pada http://www.optimumonline.ca/article.phtml?e=eeafictnb&id=470.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2014).  “Blue  Economy,  Upaya  Optimalisasi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan i”. Diakses pada http://www.kp3k.kkp.go.id/index.php/arsip/c/183/Blue-Economy-
Upaya-Optimalisasi-Sumberdaya-Kelautan-dan-Perikanan/?category_id=21 Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). “Laut Indonesia: Potensi Besar Perikanan Tangkap . ”  Diakses  pada http://www.investasikp.co.id/laut-indonesia- potensi-besar-perikanan-tangkap/
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.  (tanpa  tahun).  “Visi,  Misi,
Grand  Strategy  dan  Sasaran  Strategis  KKP.”  Diakses  pada http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8278/VISI-MISI-TUJUAN- DANSASARAN-STRATEGIS/?category_id=65