## HUBUNGAN PELAYANAN IMUNISASI DI PUSKESMAS DENGAN  CAKUPAN  IMUNISASI  DASAR  LENGKAP  PADA  ANAK  DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Yahya 1 , Milana Salim 2 , Reni Oktarina 3
1,2,3 Loka Litbang P2B2 Baturaja
Jl. A. Yani KM. 7 Kemelak Baturaja (0735) 322774 Email: yahya@litbang.depkes.go.id Diterima :29/06/2014 Direvisi: 27/07/2014 Disetujui : 27/08/2014 Diterima :26/6/2014 Direvisi: 25/7/2014 Disetujui : 30/08/2014 Diterima :26/6/2014 Direvisi: 25/7/2014 Disetujui : 30/08/2014

## ABSTRAK
Pelayanan imunisasi merupakan upaya preventif terhadap kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan.  Pelaksanaan  pelayanan  imunisasi  tidak  terlepas  dari  peran  petugas  kesehatan  yang mempunyai  kompetensi  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.  Berdasarkan  laporan  hasil  Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) tahun 2010, di wilayah Sumatera tampak bahwa Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan pertama dalam pencapaian cakupan imunisasi lengkap (74,4%) dan memiliki angka paling rendah untuk anak yang belum diimunisasi (5,1%). Provinsi Sumatera Utara memiliki cakupan imunisasi lengkap paling rendah dibanding Provinsi lainnya di wilayah Sumatera (33,3%), untuk jumlah anak  yang  belum  diimunisasi  mencapai  23,6%  (nomor  dua  terendah  di  wilayah  Sumatera  setelah Provinsi Riau). Analisis ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor pelayanan imunisasi di Puskesmas yang mempengaruhi cakupan anak usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap dan tepat waktu. Dalam analisis ini dipilih Provinsi dengan cakupan imunisasi lengkap tertinggi (Provinsi Kepulauan  Riau)  dan  terendah  (Provinsi  Sumatera  Utara)  di  wilayah  Sumatera.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara frekuensi pelayanan imunisasi di dalam  gedung (p- value  0,481),  ketersediaan  pelayanan  imunisasi  di  luar  gedung  (p  value  0,631),  jumlah  petugas imunisasi (p-value 0,282), jumlah petugas imunisasi yang mengikuti pelatihan tatalaksana imunisasi (p- value 0,965), dan jumlah petugas imunisasi yang mengikuti pelatihan KIPI terhadap cakupan imunisasi lengkap (p-value 0,955).
Kata Kunci : Cakupan Imunisasi Lengkap, Puskesmas, KIPI

## THE RELATIONSHIP BETWEEN  IMMUNIZATION SERVICES IN PUSKESMAS  WITH COMPLETE  BASIC IMMUNIZATION TO CHILDREN IN NORTH SUMATERA PROVINCE AND KEPULAUAN RIAU PROVINCE

## ABSTRACT
Immunization services directed towards preventive efforts against the occurrence of a disease or health problem The implementation of immunization services cannot be separated from the role of health workers and their competence in accordance with task and functions. According to the result of Basic  Health  Research  2010,  Kepulauan  Riau  Province  occupies  the  first  place  in  Sumatera  in  the achievements of complete immunization coverage (74,4%) and has the lowest amount for children who have  not  been  immunized  (5,1%).  North  Sumatera  Province  has  the  lowest  number  of  complete immunization coverage than other provinces in Sumatera (33,3%) with the number of children who have not been immunized reached 23,6%. This analysis was aim to know factors of immunization service in Puskesmas that affect the coverage of children (12-23 month) who have complete basic immunization and  timely.  Data  selected  from  the  province  who  have  highest  complete  immunization  coverage (Kepulauan  Riau  Province)  and  lowest  (North  Sumatera  Province)  in  Sumatera  region.  The  result showed  that  there  was  no  relationship  between  the  frequency  of  immunization  services  inside  the building (p value 0,481), the availability of immunization service outside the building (p value 0,631), the number  of  immunization  officers  (p  value  0,282),  the  number  of  immunization  officers  who  attend immunization technical  training (p value 0,965), the number of  immunization officers who attend KIPI training against complete immunization coverage (p value 0,955).
Keywords: Complete immunization coverage, Puskesmas, KIPI

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu aspek penting dalam kehidupan manusia  karena  menyangkut  hak-hak dasar warga  negara  yang  mutlak untuk dipenuhi. Mengingat pentingnya kesehatan, dunia internasional merumuskannya  ke  dalam Millenium Development  Goals (MDGs).  MDGs terdiri  atas  pencapaian  pembangunan bidang  kesehatan,  pendidikan  dan ekonomi. Ketiganya merupakan indikator  yang  mencerminkan  sejauh mana  negara  mampu  memenuhi  hak- hak dasar warga negara. (1)
Program  pembangunan  kesehatan yang  selama  ini  dilaksanakan  dapat dikatakan  cukup  berhasil  sehingga dapat  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat  secara  cukup  bermakna, meskipun  masih  dijumpai  beberapa masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan  yang  optimal  dapat  dilihat dari  unsur  kualitas  hidup  serta  unsur mortalitas  dan  yang  mempengaruhinya yaitu morbiditas dan status gizi. (2)
Di  Indonesia,  beberapa  indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan  masyarakat  pada  suatu daerah  adalah  Angka  Kematian  Ibu (AKI),  Angka  Kematian  Bayi  (AKB),
Umur Harapan Hidup (UHH) dan Status Gizi. Indikator tersebut ditentukan dengan  empat  faktor  utama  yaitu Perilaku Masyarakat, Lingkungan, Pelayanan Kesehatan dan Faktor Genetika.  Keempat  faktor  utama  ini diintervensi  melalui  beberapa  kegiatan pokok  yang  mempunyai  daya  ungkit besar terhadap upaya-upaya percepatan  AKI,  AKB,  Angka  Kematian
Anak, Peningkatan Status Gizi Masyarakat serta status Angka Kesakitan dan Kondisi Penyakit Menular. (2)
Kementerian
Kesehatan melaksanakan program pengembangan imunisasi  (PPI)  pada  anak  dalam menurunkan  kejadian  penyakit  pada anak. Program imunisasi untuk penyakit yang  dapat  dicegah  dengan  imunisasi pada  anak  yang  tercakup  dalam  PPI adalah satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB, empat kali imunisasi polio dan satu kali imunisasi campak. (3)
Pelayanan  imunisasi  sebagai  salah satu  upaya  preventif  untuk  mencegah penyakit  melalui  pemberian  kekebalan tubuh  yang  harus  dilaksanakan  secara terus menerus, menyeluruh dan dilaksanakan  sesuai  dengan  standar, sehingga mampu memberikan perlindungan  kesehatan  dan  dapat memutus  mata  rantai  penularan,  yang
Hubungan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
dilakukan pada usia balita maupun pada orang dewasa. (4,5)
Imunisasi BCG diberikan pada bayi umur  kurang  dari  tiga  bulan;  imunisasi polio diberikan pada bayi baru lahir dan tiga  dosis  berikutnya  diberikan  dengan jarak  paling  cepat  empat  minggu; imunisasi DPT-HB  pada bayi umur dua, tiga,  empat  bulan  dengan  interval minimal  empat  minggu;  dan  imunisasi campak  paling  dini  umur  sembilan bulan.  Anak  disebut  sudah  mendapat imunisasi  lengkap  bila  mendapatkan semua  jenis  imunisasi  satu  kali  BCG, tiga  kali  DPT-HB,  empat  kali  polio  dan satu kali imunisasi campak. (3,6)
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)  merupakan  salah  satu tempat penyelenggara upaya pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat.  Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  No.  128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat, dinyatakan bahwa  Puskesmas  memiliki  upaya kesehatan  wajib,  diantaranya  adalah upaya kesehatan ibu dan anak serta KB, serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (7) .
Pelayanan imunisasi adalah bagian integral  dari  pelayanan  kesehatan. Pelayanan imunisasi diarahkan sebagai upaya preventif terhadap kejadian suatu
penyakit  atau  masalah  kesehatan. Pelaksanaan  pelayanaan  kesehatan tidak  terlepas  dari  dari  peran  petugas kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya dalam melaksanakan serangkaian pelayanan kesehatan. (7) Pelayanan imunisasi pada prinsipnya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan jangkauan  pelayanan  imunisasi  secara efektif  dan  efisien.  Dalam  upaya memberikan pelayanan imunisasi secara  maksimal  terhadap  kelompok sasaran, pemerintah telah menyediakan sarana  dan  prasarana,  selain  itu  juga dilakukan  penyegaran  pengetahuan ( refreshing )  bagi  petugas  imunisasi melalui  berbagai  pelatihan  maupun penataran  untuk  lebih  meningkatkan keterampilan petugas. (8)
Dari  laporan  hasil  Riset  Kesehatan Dasar  (Rikesdas)  tahun  2010,  untuk wilayah Sumatera tampak bahwa Provinsi  Kepulauan  Riau  menempati urutan  pertama  dalam  pencapaian cakupan imunisasi lengkap (74,4%) dan memiliki  angka  paling  rendah  untuk anak  yang  belum  diimunisasi  (5,1%). Provinsi Sumatera Utara memiliki cakupan  imunisasi  lengkap  paling rendah  dibanding  Provinsi  lainnya  di wilayah Sumatera (33,3%), untuk jumlah
anak yang belum diimunisasi mencapai 23,6%  (nomor  dua  terendah  di  wilayah Sumatera  setelah  Provinsi  Riau),  anak yang  tidak  mendapatkan  imunisasi secara lengkap mencapai 43,1%. (3)
Analisis  lanjut  ini  bertujuan  untuk melihat faktor-faktor pelayanan imunisasi di Puskesmas yang mempengaruhi  cakupan  anak  usia  12- 23  bulan  yang  telah  mendapatkan imunisasi  dasar  yang  lengkap.    Dalam analisis ini akan dipilih Provinsi dengan cakupan imunisasi lengkap tertinggi dan terendah untuk wilayah Sumatera, maka akan  dibandingkan  data  dari  Provinsi Kepulauan  Riau  dengan  data  dari Provinsi Sumatera Utara.

## METODOLOGI
Data hasil Riskesdas
2010
menunjukkan  bahwa  masih  rendahnya pencapaian  cakupan  anak  usia  12-23 bulan  yang  mendapatkan  imunisasi lengkap di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut akan menjadi masalah terutama  dalam  upaya  peningkatan kesehatan anak dan pencegahan infeksi penyakit  menular.  Selain  itu  data mengenai  anak  usia  12-23  bulan  yang tidak  mendapatkan  imunisasi  tidak lengkap  bahkan  yang  tidak  diimunisasi juga masih tinggi dibanding Provinsi lain di  wilayah  Sumatera.  Dibandingkan
dengan  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang merupakan  Provinsi  yang  relatif  masih baru terbentuk, data cakupan imunisasi lengkap tersebut sangat kontras. Dilakukan analisis lebih lanjut berdasarkan  data  hasil  Rikesdas  2010 dan data hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes)  2011  untuk  menghasilkan informasi yang bermakna terutama bagi para  pengambil  kebijakan  kesehatan pada  umumnya,  serta  bisa  bermanfaat untuk meningkatkan cakupan imunisasi lengkap khususnya di Provinsi Sumatera  Utara.  Jenis  Penelitian  ini adalah penelitian observasi non intervensi. Disain penelitian yang digunakan  adalah  deskriptik  dengan pendekatan cross sectional , yaitu mengamati faktor-faktor pelayanan
imunisasi di Puskesmas yang berhubungan dengan cakupan imunisasi  lengkap. (9) Populasi  dalam penelitian adalah seluruh masyarakat di Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Provinsi Kepulauan  Riau.  Sedangkan  sampel adalah  seluruh  rumah  tangga  yang memiliki  anak  usia  12-23  bulan  pada blok  sensus  terpilih  pada  Riskesdas 2010,  serta  petugas  imunisasi  di Puskesmas yang terpilih pada Rifaskes 2011  yang  disesuaikan  dengan  lokasi blok  sensus  terpilih  pada  Riskesdas 2010  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dan
Hubungan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi  Kepulauan  Riau.  Data  yang dianalisis    merupakan  data  sekunder dari  hasil    survei  Rifaskes  dan Riskesdas  sehingga  beberapa  variabel data  yang  dibutuhkan    mempunyai interval  yang  sangat  lebar  sehingga tidak bisa dilakukan analisa.
Definisi  operasional  mengacu pada definisi operasional yang digunakan oleh Riskesdas dan
Rifaskes,  dapat  dilihat  pada  Tabel berikut: Tabel 1 Definisi Operasional Variabel No Variabel Definisi Kuesioner Skala 1 Cakupan Imunisasi Lengkap  Anak usia 12-23 bulan yang telah mendapat satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB, empat kali imunisasi polio dan satu kali imunisasi campak Riskesdas Ea17 Rifaskes VII.8g.2g Ordinal 2 Imunisasi dalam gedung Ada/tidaknya pelayanan imunisasi di dalam gedung Puskesmas Rifaskes VIII.8a1 Ordinal 3 Frekuensi  imunisasi  dalam gedung Berapa kali dilakukan dalam seminggu Rifaskes VIII.8a1 Ordinal 4 Imunisasi di luar gedung Imunisasi yang dilaksanakan di luar gedung Puskesmas seperti di Posyandu Rifaskes VIII.8a2 Ordinal 5 Jumlah petugas Jumlah petugas yang menangani program imunisasi Rifaskes VIII. 8b Ordinal 6 Jumlah Petugas yang dilatih  Jumlah petugas imunisasi yang pernah dilatih Rifaskes VIII.8c Ordinal 7 Jenis Pelatihan yang diikuti Pelatihan tata laksana imunisasi, KIPI Rifaskes VIII.8c Ordinal 8 Jenis tenaga kesehatan yang menangani imunisasi Dokter umum, Bidan, Perawat, lainnya Rifaskes VIII.8b Nominal

## HASIL

## Distribusi Responden dan Jumlah Puskemas
Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Provinsi No Provinsi Jumlah Persen 1 Sumatera Utara 230 92,4% 2 Kepulauan Riau 49 17,6% Total 279 100% Tabel  3 Jumlah Puskesmas Yang Menjadi Sampel di  Masing-Masing Provinsi No Provinsi Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaan 1 Sumatera Utara 36 (33,96%) 70 (66,03%) 106 (100%) 2 Kepulauan Riau 16 (84,21%) 3 (15,79%) 19  (100%) Total 52 (41,6%) 73 (58,45) 125 (100%)
Pada  Tabel  2  tampak  bahwa jumlah  responden  yang  memiliki  balita pada  saat  pengambilan  data  untuk masing-masing Provinsi adalah: Sumatera  Utara  230  responden  yang tersebar pada 106 wilayah Puskesmas, sedangkan Kepulauan Riau 49 responden  tersebar  pada  19  wilayah Puskesmas.
Lokasi  Puskesmas  dibedakan atas  daerah  perkotaan  dan  perdesaan. Untuk Sumatera Utara ada 36 Pusekesmas  di  perkotaan  dan  70 Puskesmas di perdesaan yang menjadi lokasi pengambilan data, sedangkan  di Kepulauan  Riau  ada  19  Puskesmas yang  menjadi lokasi pengambilan data, 16  Puskesmas  di  perkotaan  dan  tiga Puskesmas di perdesaan (Tabel 3).
Tabel 4 Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah Persen 1 Laki-laki 151 54,1% 2 Perempuan 128 45,9% Total 279 100%
Hubungan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
Tabel 5 Distribusi Tenaga Dokter di Puskesmas Berdasarkan Lokasi Puskesmas Tenaga Dokter di Puskesmas Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaan Tidak Ada 38 (40,9%) 55 (59,1%) 93 (100%) Ada 14 (43,8%) 18 (56,3%) 32 (100%) Total 52 (41,6%) 73 (58,4%) 125 (100%)
Pada  Tabel  4  tampak  bahwa jumlah  balita  laki-laki  sebanyak  151 orang,  sedangkan  balita  perempuan sebanyak 128 orang.
Pada  Tabel  5  tampak  bahwa  di Sumatera  Utara  dan  Kepulauan  Riau
masih  banyak  Puskesmas  yang  tidak memiliki tenaga dokter, baik Puskesmas yang ada di perkotaan (38 Puskesmas), maupun di perdesaan (55 Puskesmas).
Tabel 6

## Distribusi Tenaga Bidan di Puskesmas Berdasarkan
Lokasi  Puskesmas Tenaga Bidan di Puskesmas Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaan Tidak Ada 7 (77,8%) 2 (22,2%) 9 (100%) Ada 45 (38,8%) 71 (61,2%) 116 (100%) Total 52 (41,6) 73 (58,4%) 125 (100%)
Pada  Tabel  6  tampak  bahwa  di Sumatera  Utara  dan  Kepulauan  Riau ada tujuh Puskesmas di perkotaan yang tidak memiliki tenaga bidan, sedangkan di Puskesmas di wilayah perdesaan ada dua  Puskesmas  yang  tidak  memiliki tenaga bidan.
Pada  Tabel  7  tampak  bahwa  di Sumatera  Utara  dan  Kepulauan  Riau ada  11  Puskesmas  di  perkotaan  yang tidak memiliki tenaga perawat, serta 28 Puskesmas  di  perdesaan  yang  belum memiliki tenaga perawat.
Tabel 7 Distribusi Tenaga Perawat di Puskesmas Berdasarkan Lokasi Puskesmas Tenaga Perawat di Puskesmas Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaan Tidak Ada 11 (28,2%) 28 (71,8%) 39  (100%) Ada 41 (47,7%) 45 (61,2%) 86  (100%) Total 52 (41,6%) 73 (58,4%) 125  (100%) PEMBAHASAN Petugas  Imunisasi  dan  Pelayanan Imunisasi Pada
Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau.
Petugas  imunisasi  yang  berada di Puskesmas baik di Provinsi Sumatera Utara maupun Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dokter umum, bidan, perawat dan  petugas  kesehatan  lainnya.  Pada Tabel 8 tampak bahwa rata-rata jumlah
petugas imunisasi setiap Puskesmas di Provinsi  Sumatera  Utara  sebanyak  13 petugas.  Sedangkan  rata-rata  petugas imunisasi setiap Puskesmas di Provinsi Kepulauan  Riau  sebanyak  15  petugas. Dengan  demikian  dari  segi  jumlah petugas  yang  menangani  imunisasi, rata-rata  jumlah  petugas  imunisasi  di Kepulauan Riau lebih banyak dibandingkan rata-rata petugas imunisasi di Provinsi Sumatera Utara. Tabel 8 Rata-rata Jumlah Petugas Imunisasi di Tiap Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau Provinsi Jum Min Max Rata-Rata Standar Deviasi Sumatera Utara 106 1 43 13,08 8,59 Kepulauan Riau 19 1 57 15,26 15,74 Tabel 9 Jumlah Petugas Imunisasi di Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau Berdasarkan Lokasi Puskesmas Jumlah Petugas Imunisasi Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaan 1-13 orang 32 (41,6%) 45 (58,4%) 77 (100%) > 14 orang 20 (41,7%) 28 (58,3%) 48 (100%) Total 52 (41,6%) 73 (58,4%) 125 (100%)
Hubungan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
Responden yang menjadi sampel pada  riskesdas  2010  sebagian  besar berada di wilayah Puskesmas yang ada di perdesaan. Rata-rata jumlah petugas imunisasi  sebagian  besar  berkisar antara satu hingga 13 orang untuk tiap Puskesmas, baik yang ada di perkotaan maupun perdesaan (Tabel 9).
Pada  Tabel  10  tampak  bahwa  rata- rata  jumlah  petugas  yang  mengikuti pelatihan  imunisasi  setiap  Puskesmas baik itu pelatihan tatalaksana imunisasi ataupun pelatihan KIPI, ternyata petugas imunisasi di Provinsi Kepulauan  Riau  lebih  sedikit  yang sudah mengikuti
pelatihan
dibandingkan dengan petugas imunisasi  di  Provinsi    Sumatera  Utara. Setiap  Puskesmas  di  Kepulauan  Riau yang  mengikuti  pelatihan  tatalaksana imunisasi hanya sebanyak satu (pembulatan dari 0,95) petugas, sedangkan  rata-rata  petugas  yang mengikuti pelatihan tatalaksana imunisasi  di  Provinsi  Sumatera  Utara sebanyak  enam  petugas  (pembulatan dari 5,65) untuk tiap Puskesmas. Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah  petugas  imunisasi  di  Provinsi Sumatera Utara lebih banyak dari pada Kepulauan Riau.

## Tabel 10
Rata-Rata Jumlah Petugas Imunisasi yang Telah Dilatih di Tiap Puskesmasdi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Pelatihan Rata-rata Standar Deviasi Sumatera Utara (n=106) Petugas yang mengikuti pelatihan tatalaksana imunisasi 5,65 30,46 Petugas yang mengikuti pelatihan KIPI 1,14 2,82 Kepulauan Riau (n=19) Petugas yang mengikuti pelatihan tatalaksana imunisasi 0,95 1,87 Petugas yang mengikuti pelatihan KIPI 0,26 0,56
Tabel 11

## Jenis Tenaga Kesehatan yang Menjadi Petugas Imunisasi di Tiap Puskesmas di
Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jenis Tenaga Rata-rata Standar Deviasi Sumatera Utara Dokter umum 0,48 1,062 Bidan 8,70 5,907 Perawat 3,30 3,945 Lainnya 0,59 2,551 Kepulauan Riau Dokter umum 0,32 0,745 Bidan 8,63 9,725 Perawat 3,84 5,315 Lainnya 0,89 2,747
Bidan  merupakan  jenis  tenaga imunisasi  yang  dominan  di  setiap Puskesmas  baik  di  Provinsi  Sumatera Utara  maupun  di  Provinsi  Kepulauan Riau dengan rata-rata petugas bidan di setiap  Puskesmas  sekitar  sembilan orang  (Tabel  10).  Rata –rata  komposisi tenaga  kesehatan  di  kedua  Provinsi hampir sama. Tenaga kesehatan Bidan mendominasi  dan  merupakan  ujung tombak pelayanan imunisasi dan kesehatan  ibu  dan  anak  di  daerah perdesaan.
Berdasarkan hasil analisis, Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Provinsi Kepulauan  Riau  keduanya  memiliki pelayanan imunisasi di dalam gedung di tiap Puskesmasnya. Pelayanan imunisasi  di  dalam  gedung  yang dilakukan  seminggu  sekali  merupakan pelayanan  yang  sering  dilakukan  oleh Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara (42,45%), sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau pelayanan imunisasi di dalam  gedung  sering  dilakukan  setiap hari dan seminggu sekali (Tabel 12).
Tabel 12 Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam Gedung Di Tiap Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Waktu Jumlah Persentase Sumatera Utara (n=106) Setiap Hari 33 31,13 3 hari / minggu 8 7,55 2 hari / minggu 20 18,87 Seminggu sekali 45 42,45 Kepulauan Riau (n=19) Setiap Hari 6 31,58 3 hari / minggu 2 10,53 2 hari / minggu 5 26,32 Seminggu sekali 6 31,58
Hubungan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
Tabel 13
Pelayanan Imunisasi di dalam Gedung Berdasarkan Lokasi
Puskesmas  di Provinsi Sumatera Utara dan ProvinsiKepulauan Riau
Frekuensi Pelayanan Imunisasi Dalam Gedung Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaaan Setiap hari 16 (40%) 24 (60%) 40 (100%) 3 hari / minggu 5 (50%) 5 (50%) 10 (100%) 2 hari / minggu 14 (56%) 11 (44%) 25 (100%) Seminggu sekali 17 (34%) 33 (66%) 50 (100%) Total 52 (41,6%) 73 (59,4%) 125 (100%) Pada  Tabel  13  tampak  bahwa
untuk Puskesmas yang berada di lokasi perkotaan, sebagian besar melaksanakan  imunisasi  di  dalam gedung  setiap  seminggu  sekali  (17 Puskesmas), setiap hari (16
Puskesmas) dan dua kali seminggu (14
Puskesmas). Sedangkan untuk Puskesmas yang lokasinya di perdesaan; seminggu sekali (33 Puskesmas), setiap hari (24
Puskesmas), dan dua kali seminggu (11 Puskesmas).
Tabel 14 Pelayanan Imunisasi di Luar Gedung Berdasarkan Lokasi Puskesmas Imunisasi di luar gedung Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaan Ada 49 (40,8%) 71 (59,2%) 120 (100%) Tidak ada 3 (60%) 2 (40%) 5 (100%) Total 52 (41,6%) 73 (58,4%) 125 (100%) Hampir semua
Puskesmas memiliki  pelayanan  imunisasi  di  luar gedung,  baik  Puskesmas  yang  ada  di perkotaan  (49  Puskesmas),  maupun yang  di  perdesaan  (71  Puskesmas). Namun  masih  ada  tiga  Puskesmas  di
Perkotaan yang tidak melayani imunisasi di luar gedumg, sedangkan di perdesaan  ada  dua  Puskesmas  yang tidak melayani imunisasi di luar gedung (Tabel 14).

## Tabel 15
Jenis Pelatihan yang Diikuti Petugas Imunisasi Di Tiap Puskesmas Di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Pelatihan Rata-rata Standar Deviasi Sumatera Utara (n=106) Petugas yang mengikuti pelatihan tatalaksana imunisasi 5,65 30,46 Petugas yg mengikuti pelatihan KIPI 1,14 2,82 Kepulauan Riau (n=19) Petugas yang mengikuti pelatihan tatalaksana imunisasi 0,95 1,87 Petugas yang mengikuti pelatihan KIPI 0,26 0,56
Pada Tabel 15 tampak bahwa di Provinsi  Sumatera  Utara,  rata-rata petugas  imunisasi  yang  mengikuti pelatihan  tata  laksana  imunisasi  di  tiap Puskesmas adalah enam orang, sedangkan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau
rata-rata  sebanyak  satu  orang.  Untuk pelatihan  KIPI,  di  Provinsi  Sumatera Utara  rata-rata  satu  orang,  sedangkan di  Provinsi  Kepulauan  Riau  rata-rata kurang dari satu orang.

## Tabel 16

## Dokter yang Mengikuti Pelatihan KIPI Berdasarkan Lokasi Puskesmas
Dokter yang Ikut Pelatihan KIPI Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaan Tidak Ada 22 (35,5%) 40 (22,2%) 62 (100%) Ada 2 (20%) 8 (80%) 10 (100%) Total 24 (33,3%) 48 (66,7%) 72 (100%) Pada  Puskesmas  yang  ada  di wilayah perkotaan, sebanyak 22 Puskesmas  dari  24  Puskesmas  tenaga dokternya tidak pernah mengikuti pelatihan  KIPI,  sedangkan  di  wilayah perdesaan  ada  40  Puskesmas  yang tenaga  dokternya  tidak  ikut  pelatihan
KIPI.  Hanya dua Puskesmas di wilayah perkotaan  yang  ada  dokter  yang mengikuti  pelatihan  KIPI,  sedangkan  di Puskesmas  wilayah  perdesaan  ada delapan Puskesmas yang tenaga dokternya  mengikuti  pelatihan  KIPI (Tabel 16).
Hubungan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
Analisis  Hubungan  Antara  Petugas Imunisasi,  Pelatihan  Petugas  dan
Frekuensi
Layanan
terhadap
Cakupan Imunisasi Lengkap
Pada  Tabel  17  tampak  bahwa ada 46 Puskesmas di wilayah perdesaan  yang  memiliki  cakupan imunisasi  yang  rendah,  sedangkan hampir separuh Puskesmas di perkotaan yang memiliki cakupan
imunisasi  yang  rendah  (24  dari  52 Puskesmas).  Cakupan  imunisasi  yang rendah lebih banyak di lokasi puskesmas  pedesaan  kemungkinan disebabkan  oleh  akses  pelayanan kesehatan yang jauh dari tempat tinggal penduduk atau juga tingkat pengetahuan  ibu  yang  masih  rendah terhadap imunisasi.
Tabel  17 Distribusi Frekuensi Cakupan Imunisasi Lengkap Berdasarkan Lokasi Puskesmas Kategori Cakupan Imunisasi Lengkap Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaan Rendah 24 (34,3%) 46 (65,7%) 70 (100%) Tinggi 28 (50,9%) 27 (49,1%) 55 (100%) Total 52 (41,6%) 73 (58,4%) 125 (100%) Tabel 18 Cakupan Imunisasi Berdasarkan Lokasi Puskesmas dan Jumlah Petugas Imunisasi Lokasi Puskesmas Kategori Cakupan Jumlah Petugas Total 1-13 org 14 org Perkotaan Rendah 15 (46,9%) 9 (45%) 24 (46,2%) Tinggi 17 (53,1%) 11 (55%) 28 (53,8%) Total 32 (100%) 20 (100%) 52 (100%) Perdesaan Rendah 28 (62,2%) 18 (64,3%) 46 (63%) Tinggi 17 (37,8%) 10 (35,7%) 27 (37%) Total 45 (100%) 28 (100%) 73  (100%)
Sedangkan  pada  Tabel  18  tampak bahwa  untuk  wilayah  perkotaan,  pada Puskesmas  dengan  kategori  cakupan imunisasi  rendah,  umumnya  jumlah petugas  imunisasi  berkisar  antara  1-13 orang (15 Puskesmas dari 24
Puskesmas).  Sedangkan  di  wilayah perdesaan,  untuk  Puskesmas  dengan
cakupan  imunisasi  rendah,  ada  28 Puskesmas  yang  tenaga  imunisasinya 1-13 orang.
Frekuensi  layanan  imunisasi  di dalam  gedung,  pelayanan  di  luar gedung,  jumlah  petugas  imunisasi,  ada tidaknya petugas yang mengikuti pelatihan  tatalaksana  imunisasi  dan
pelatihan KIPI merupakan variabel yang dianalisis hubungannyaterhadap cakupan  imunisasi  lengkap  pada  anak usia  12-23  bulan  di  Provinsi  Sumatera Utara  dan  Provinsi  Kepulauan  Riau (Tabel 19).
Dari lima variabel X (X1, X2, X3, X4 dan X5) kemudian dianalisis lebih lanjut manakah yang memiliki  pengaruh terhadap variable  dependent (variabel
Y). Perhitungan statistiknya mempunyai persyaratan:  jika  nilai omnibus  test di bagian block >  0,25  maka  H0  diterima. Pernyataan hipotesisnya adalah sebagai berikut : (10)
H0: x i =0 (tidak ada
pengaruh/hubungan), i=1,2,3,4,5
H1:  ada x i ≠ 0 (ada hubungan/pengaruh), i=1,2,3,4,5 Hasil  uji  untuk  variabel  frekuensi pelayanan  imunisasi  di  dalam  gedung, didapatkan p-value 0.481  ( p-value > 0,25),  sehingga  variabel  frekuensi imunisasi  di  dalam  gedung  tidak memiliki  hubungan  yang  signifikan terhadap  cakupan  imunisasi  lengkap. Untuk  variabel  pelayanan  imunisasi  di luar gedung, hasil uji didapatkan p-value 0,631  berarti p-value >  0,25,  sehingga variabel  frekuensi  di  gedung  juga  tidak memiliki  hubungan  yang  signifikan terhadap  cakupan  imunisasi  lengkap (Tabel 20).
Tabel  19

## Variabel yang Dilibatkan Dalam Analisis
Variabel Numerik/kategori Kategorisasi Y Cakupan jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap 0= rendah 1= tinggi X1 Frekuensi layanan imunisasi di dalam gedung 1=Setiap Hari 2=3 hari / minggu 3=2 hari / minggu 4=Seminggu sekali X2  Pelayanan imunisasi di luar gedung 0= tidak ada 1=ada X3  Jumlah petugas imunisasi 1 - 10= kurang 0=kurang 11-20= sedang 1=sedang 21-30=baik 2= baik >30=sangat baik  3=sangat baik X4 Ada tidaknya petugas yang mengikuti pelatihan tatalaksana imunisasi 0= tidak ada 1=ada X5 Ada tidaknya petugas yang mengikuti pelatihan KIPI 0= tidak ada 1=ada
Hubungan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
Tabel  20 Hasil Analisis Tiap Variabel No Variabel Chi-square  df Sig. Analisis Hubungan 1 Kegiatan Imunisasi Dalam Gedung 2,468 3  0,481 Tidak signifikan 2 Kegiatan Imunisasi Luar Gedung 0,231 1  0,631 Tidak signifikan 3 Jumlah Petugas Imunisasi 3,816 3  0,282 Tidak signifikan 4 Petugas Ikut Pelathan Tata Laksana Imunisasi 0,002 1  0,965 Tidak signifikan 5 Petugas Ikut Pelatihan KIPI 0,033 1  0,955
Tidak signifikan
Variabel jumlah petugas imunisasi, hasil uji p-value = 0,282 ( p-value > 0,25) sehingga secara statistik variabel jumlah  petugas  imunisasi  tidak  ada hubungannya dengan cakupan imunisasi lengkap. Hasil
analisis variabel pelatihan tatalaksana  imunisasi p-value =  0,965 ( p-value > 0,25) sehingga secara statistik  variabel  ada  tidaknya  petugas yang  mengikuti  pelatihan  tatalaksana imunisasi tidak ada hubungannya dengan  cakupan  imunisasi  lengkap. Demikian  juga  pada  variabel  pelatihan
KIPI, hasil uji p-value = 0,855( p- value > 0,25) sehingga secara statistik variabel ada  tidaknya  petugas  yang  mengikuti pelatihan  KIPI  tidak  ada  hubungannya dengan  cakupan  imunisasi  lengkap. Hasil  ini  kemungkinan  disebabkan karena jumlah sampel yang tidak cukup untuk  membuktikan  adanya  hubungan tingkat  cakupan  imunisasi  dengan variabel - variabel yang diteliti. Selain itu banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap cakupan imunisasi. Tabel  21 Cakupan Imunisasi Berdasarkan Lokasi Puskesmas dan Frekuensi Pelayanan Imunisasi Lokasi Cakupan Imunisasi Frekuensi Pelayanan Imunisasi Total Setiap Hari  3hr/mggu  2hr/mggu 1x/mggu Perkotaan Rendah 8 (50%) 4 (80%) 5 (35,7%)  7 (41,2%)  24 (46,2%) Tinggi 8 (50%) 1 (20%) 9 (64,3%)  10 (58,8%)  28 (53,8%) Total 16 (100%) 5 (100%)  14 (100%)  17 (100%)  52 (100%) Perdesaan Rendah 13 (54,2%) 4 (80%) 8 (72,7%)  21 (63,6%) 46 (63%) Tinggi 11 (45,8%) 1 (20%) 3 (27,3%)  12 (36,4%) 27 (37%) Total 24 (100%) 5 (100%)  11 (100%)  33 (100%)  73 (100%)
Pada Tabel 21 tampak bahwa pada Puskesmas  di  daerah  perkotaan  untuk cakupan  imunisasi  rendah  umumnya melakukan  pelayanan  imunisasi  di dalam gedung setiap hari. Puskesmas di
daerah perdesaan yang cakupan imunisasi rendah, sebagian besar pada Puskesmas  yang  melayani  imunisasi sekali seminggu.
Tabel 22

## Cakupan Imunisasi Berdasarkan Provinsi dan Lokasi Puskesmas
Provinsi Cakupan Imunisasi Lokasi Puskesmas Total Perkotaan Perdesaan Sumatera Utara Rendah 19 (52,8%) 45 (64,3%) 64 (60,4%) Tinggi 17 (47,2%) 25 (35,7%) 42 (39,6%) Total 36 (100%) 70 (100%) 106 (100%) Kepulauan Riau Rendah 5 (31,35) 1 (33,3%) 6 (31,6%) Tinggi 11 (68,8%) 2 (66,7%) 13 (68,4%) Total 16 (100%) 3 (100%) 19 (100%) Pada Tabel 22 tampak bahwa dari 64 Puskesmas dengan cakupan imunisasi  rendah,  45  di  antaranya  ada pada Puskesmas di wilayah perdesaan, sedangkan di wilayah perkotaan ada 19 Puskesmas yang cakupan imunisasinya rendah.  Dari  42  Puskesmas  dengan cakupan  imunisasi  tinggi,      25  di
antaranya  berada  di  perdesaan.  Untuk Provinsi  Kepulauan  Riau,  dari  enam Puskesmas  dengan  cakupan  imunisasi rendah,  lima  di  antaranya  berada  di wilayah  perkotaan.  Sedangkan  dari  13 Puskesmas  dengan  cakupan  imunisasi tinggi,  11  di  antaranya  juga  berada  di wilayah perkotaan.
Tabel 23 Cakupan Imunisasi Berdasarkan Provinsi dan Kegiatan Imunisasi di Luar Gedung Provinsi Cakupan Imunisasi Kegiatan Imunisasi Luar Gedung Total Ada Tidak Ada Sumatera Utara Rendah 61 (59,9%) 3 (75%) 64 (60,4%) Tinggi 41 (40,2%) 1 (25%) 42 (39,6%) Total 102 (100%) 4 (100%) 106 (100%) Kepulauan Riau Rendah 6 (33,3%) 0 (0%) 6 (31,6%) Tinggi 12 (66,7%) 1 (100%) 13 (68,4%) Total 18 (100%) 1 (100%) 19 (100%) Dari  64  Puskesmas  di  Sumatera Utara dengan cakupan imunisasi rendah,  61  di  antaranya  memiliki kegiatan  imunisasi  di  luar  gedung.
Hubungan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
Sedangkan  dari  enam  Puskesmas  di Kepulauan Riau dengan cakupan imunisasi  rendah,  seluruhnya  memiliki kegiatan imunisasi di luar gedung (Tabel 23).
Pada Tabel 24 tampak bahwa dari 64  Puskesmas  di  Sumatera  Utara dengan cakupan imunisasi rendah, 38 di antaranya,  ada  petugas  yang  pernah mengikuti pelatihan tata laksana imunisasi. Sedangkan dari 42
Puskesmas  dengan  cakupan  imunisasi
tinggi,  28  di  antaranya,  ada  petugas yang  pernah  ikut  pelatihan  imunisasi. Untuk  Provinsi  Kepulauan  Riau,  dari enam  Puskesmas  dengan  cakupan imunisasi  rendah,  empat  di  antaranya tidak ada petugas yang pernah mengikuti pelatihan tata laksana imunisasi. Sedangkan dari 13
Puskesmas  dengan  cakupan  imunisasi tinggi,  delapan  di  antaranya  ada petugas yang pernah mengikuti pelatihan tata laksana imunisasi.
Tabel 24 Cakupan Imunisasi Berdasarkan Provinsi dan Petugas yang Ikut Pelatihan Tata Laksana Imunisasi Provinsi Cakupan Imunisasi Pelatihan Tata Laksana Imunisasi Total Ada Tidak Ada Sumatera Utara Rendah 38 (57,6%) 26 (65%) 64 (60,4%) Tinggi 28 (42,4%) 14 (35%) 42 (39,6%) Total 66 (100%) 40 (100%) 106 (100%) Kepulauan Riau Rendah 2 (28,6%) 4 (33,3%) 6 (31,6%) Tinggi 5 (71,4%) 8 (66,7%) 13 (68,4%) Total 7 (100%) 12 (100%) 19 (100%)
Pada  Tabel  25  tampak  bahwa dari  64  Puskesmas  di  Sumatera  Utara dengan cakupan imunisasi rendah, 42 di antaranya,  belum  ada  petugas  yang pernah mengikuti pelatihan tata laksana imunisasi. Sedangkan dari 42 Puskesmas  dengan  cakupan  imunisasi tinggi,  26  di  antaranya,  ada  petugas yang  pernah  ikut  pelatihan  imunisasi. Untuk  Provinsi  Kepulauan  Riau,  dari
enam  Puskesmas  dengan  cakupan imunisasi rendah, lima di antaranya, ada petugas yang pernah mengikuti pelatihan tata laksana imunisasi. Sedangkan dari 13 Puskesmas dengan cakupan imunisasi tinggi, 10 di antaranya  tidak  ada  petugas  yang pernah mengikuti pelatihan tata laksana imunisasi.
Tabel 25

## Cakupan Imunisasi Berdasarkan Provinsi dan
Petugas yang Ikut Pelatihan KIPI Provinsi Cakupan Imunisasi Pelatihan KIPI Total Ada Tidak Ada Sumatera Utara Rendah 22 (57,9%) 42 (61,8%) 64 (60,4%) Tinggi 16 (42,1%) 26 (38,2%) 42 (39,6%) Total 38 (100%) 68 (100%) 106 (100%) Kepulauan Riau Rendah 1 (25%) 5 (33,3%) 6 (31,6%) Tinggi 3 (75%) 10 (66,7%) 13 (68,4%) Total 4 (100%) 15 (100%) 19 (100%) Penelitian mengenai analisis faktor sumber
daya manusia yang berhubungan  dengan  hasil  kegiatan imunisasi  dasar  bayi  oleh  petugas imunisasi  Puskesmas    di  Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 menunjukkan bahwa 56,1% dari sampel yang ada, hasil kegiatan imunisasi dasar bayi  tidak  sesuai  target.  Petugas  yang memiliki  persepsi  supervisi  cukup  baik 45,9%,  cukup ketersediaan  sarana  dan prasarana  43,9%,  kompensasi  imbalan kurang  49,0%,  motivasi  kerja  baik 36,7%,  persepsi  baik  terhadap  kerja 43,9%, sikap yang cukup baik terhadap pekerjaan  menjadi  petugas  imunisasi 42,9%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan  hasil  bahwa  faktor  yang berpengaruh  terhadap  hasil  kegiatan imunisasi  dasar  bayi  oleh  petugas imunisasi  Puskesmas  adalah  persepsi petugas  imunisasi  ( p-value 0,029), motivasi petugas imunisas ( p- value 0,020),  persepsi  terhadap  beban
kerja ( p-value 0,007), dan sikap petugas imunisasi( p-value 0,000). (11)

## KESIMPULAN
1.  Rata-rata jumlah petugas  imunisasi di  tiap  Puskesmas  di  Provinsi Sumatera  Utara    lebih  sedikit dibandingkan    jumlah  petugas imunisasi  di  Provinsi  Kepulauan Riau.
2.  Rata-rata jumlah petugas  imunisasi yang telah dilatih di seluruh Puskesmas  di  Provinsi  Sumatera Utara lebih banyak daripada
Provinsi Kepulauan Riau.
3.  Jenis tenaga kesehatan yang dominan menjadi petugas imunisasi di  tiap  Puskesmas  di  Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau adalah Bidan.
4.  Pelayanan  imunisasi  di  dalam gedung  ada  ditiap  Puskesmas  di Provinsi Sumatera Utara dan
Provinsi Kepulauan Riau
Hubungan Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau
5.  Pelatihan  yang  diikuti  petugas
imunisasi  ditiap  Puskesmas  adalah
Tata laksana imunisasi dan Pelatihan  KIPI  lebih  banyak  di  ikuti oleh petugas dari Provinsi Sumatera
Utara.
6.  Tidak ada hubungan antara
frekuensi  pelayanan  imunisasi  di dalam    gedung  ( p-value 0,481), ketersediaan pelayanan imunisasi di luar gedung ( p-value 0,631), jumlah petugas  imunisasi  ( p-value 0,282),
jumlah  petugas  imunisasi  yang mengikuti pelatihan tatalaksana imunisasi  ( p-value 0,965),  dan jumlah  petugas  imunisasi  yang mengikuti  pelatihan  KIPI  dengan cakupan imunisasi lengkap ( p-value
0,955).
7.  Tidak ada hubungan ini dikarenakan jumlah  sampel  yang  kecil  sehingga tidak cukup kuat untuk membuktikan hubungan yang ada antara variabel yang diteliti.

## SARAN
Perlu dilakukan analisis pada skala nasional untuk mengetahui faktor-faktor pelayanan  imunisasi  di  Puskesmas yang  mempengaruhi  cakupan  anak yang memperoleh imunisasi lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Anonymus. Indikator  Kesehatan . Diakses di digilib.its.ac.id/public/ITS- undergradute-12393-chapter1.pdf. Diakses tanggal 25 Mei 2012. 2.  Anonymus. Derajat Kesehatan .
Diakses di Dinkes.batangkab.go.id batang.dinkesjatengprov.go.id/inde x.php?option=com_content&view=a rticle&id=48;derajat- kesehatan&catid=1:latest-news. Diakses tanggal 25 Mei 2012.
3.  Balitbangkes.  Laporan  Riskesdas; Riset Kesehatan Dasar 2010. Badan Litbang Kesehatan RI. Jakarta. 2010. 4.  Depkes. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1059/Menkes/SK/IX/2004, Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. Jakarta.2004. 5.  Supartini, Y. Konsep Dasar Keperawatan  Anak .  Penerbit  Buku Kedokteran. Jakarta. 2004.
6.  Anonymus.  Pengertian  Imunisasi Dasar,  Campak,  BCG,  Polio,  DPT, WHO, Definisi dan Cara Pemberian.
Diakses dari http://www.sarjanaku.com/2012/12/ pengertian-imunisasi-dasar- campak-bcg.html.  Diakses  tanggal 11 Februari 2012. 7.  ______Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan  dasar  pusat  kesehatan masyarakat. Jakarta. 2004. 8.  Alfian. Faktor-faktor yang berhubungan  dengan  rendahnya cakupan  imunisasi  tetanus  toksoid pada  ibu  hamil  di  wilayah  dinas
kesehatan  Kota  Bengkulu  tahun 2003. Diakses di http://repository.usu.ac.id/handle/12 3456789/32011.  Diakses  25  Mei 2012 .
9.  Pratikna,A.W,  2001, Dasar-Dasar Metodologi  Penelitian    Kedokteran dan Kesehatan , PT Raja Grafindo, Jakarta.
10. Jurgen  A.Doornik,  Henrik  Hansen. An Omnibus Test for Univariate and
Multvariate
Normality. Oxford Bulletin  of  Economic  and  Statistics .
Vol.70 Page 927-939. 2008 11. Rahmawati  SP.  2007.  Analisis Faktor Sumber Daya Manusia Yang Berhungunan Dengan Hasil Kegiatan Imunisasi Dasar Bayi Oleh Petugas  Imunisasi  Puskesmas  di Kab.Blora  Tahun  2006.  [Tesis].
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.