## HUBUNGAN PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

## Mulyadi Ahmad Soleh
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRAK
Mulyadi, Ahmad Soleh; Hubungan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dengan Akuntabilitas Kinerja  Laporan  Keuangan  Daerah  Pada  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  Bagian  Keuangan  Sekretariat  Daerah  Kota Bengkulu,  teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  berjumlah  15  orang  dengan menggunakan  metode  sensus..  Hasil  pengujian  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan  antara  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  dengan  akuntabilitas  kinerja laporan  keuangan  daerah  dan  sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  oleh penulis.  Dengan  demikian  maka  hipotesis  penulis  yang  mengungkapkan  bahwa  PP  Nomor  71 tahun  2010  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  laporan  keuangan daerah  Sekretariat Daerah Kota Bengkulu terbukti.

## ABSTRACT
Mulyadi,  Ahmad  Soleh ; The  Relationship  between  the  application  of  PP  No  71  2010  With accountability performance of financial report at regional Secretariat in Bengkulu. This research aims to find out the execution of government regulation Number 71 in 2010. The population in this research is the member of Finance in regional Secretariat Bengkulu. It used census as the sample collection  method  by  choosing  15  person  as  the  sample.  The  test  results  show  that  there  is  a relationship  between  the  regulation  of  the  Government  No.  71  in  2010  with  the  accountability performance of financial report at regional Secretariat in Bengkulu. while the others is affected by other factors which are not examined by the author. Thus the hypothesis that the authors reveal that  PP  Number  71  in  2010  affect  the  accountability  performance  of  financial  statements  in regional Secretariat in Bengkulu is proved. service, and the time accuracy
Kata  kunci: Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010,  Akuntabilitas  Kinerja  Laporan Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.  Kedua  Undang-Undang  tersebut  telah  memberikan  kewenangan  lebih  luas  kepada Pemerintah  Daerah. Kewenangan dimaksud  diantaranya adalah  keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan dana.
Di sisi lain tuntutan transparasi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat pada era reformasi  saat  ini,  tidak  terkecuali  transparasi  dalam  pengelolaan  keuangan  Pemerintah Daerah.  Pemerintah  Daerah  diwajibkan  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  yang
menggunakan  sistem  akuntansi  yang  diatur  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  bentuk  Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD).  Laporan  Keuangan  SKPD  merupakan  sumber  untuk  menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Pedoman  akuntansi  pemerintah merupakan  revisi  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2005.  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  tahun  2010  bertujuan  untuk  mengatur  dalam  penyajian  dan  pelaporan  keuangan pemerintah. Denga adanya standar penyajian dan pelaopran keuangan pemerintah diharapkan laporan  keuangan  pemerintah  dapat  lebih  dipahami,  memiliki  relevansi  dan  memiliki  daya banding yang tinggi. Penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Pedoman Standar Akuntansi pemerintah  diwujudkan  dalam  bentuk  laporan  keuangan  dengan  tujuan  menyediakan informasi  untuk  memenuhi  kepentingan  para  pengguna  laporan  keuangan  pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Sebagai  upaya  kongkrit  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan  negara/daerah  adalah  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan ( reliable ) serta disusun dengan  mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  telah  diterima  secara  umum. Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  merupakan  bagian  dari  pemerintah  daerah  yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  tersebut,  SKPD  diberikan  alokasi  dana  (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).
Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  merupakan  bagian  dari  pemerintah  daerah  yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara lansung ataupun tidak. Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  tersebut  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Kota Bengkulu disebut juga Pengguna Anggaran (PA).
Selaku  Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (PKPKD),  kepala  daerah (Gubernur,  Bupati,  Walikota)  yang  mendelegasikan  sebagian  kewenangannya  kepada  kepala SKPD,  pada  akhirnya  akan  meminta  kepala  SKPD  membuat  pertanggungjawaban  atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban),  tetapi  berupa  laporan  keuangan.  Penyebutan  SKPD  selaku  entitas akuntansi ( accounting entity ) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses  akuntansi  untuk  menyusun  laporan  keuangan  yang  akan  disampaikan  kepada Gubernur/Bupati/Walikota  melalui  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  sebagai  bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kertas kerja/Laporan keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah.
Sekretariat  Pemerintah  Daerah  (Setda)  sebagai  salah  satu  Satuan  Kerja  Perangkat Sekretariat Daerah di wilayah Pemerintah Kota Bengkulu sekaligus sebagai pengguna anggaran juga  harus  membuat  pertanggungjawaban  atas  kewenangan  yang  dilaksanakannya  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Standar  Akuntansi Pemerintah.

## TINJAUAN LITERATUR
Pengelolaan Keuangan Daerah .
Berdasarakan  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  upaya penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat.  Pada  instansi  yang  relatif  kecil dengan  karyawan  yang  sedikit  jumlahnya  dan  kegiatan  operasi  instansi  masih  misi  utama
kedua  Undang-Undang  tersebut  bukan  hanya  keinginan  untuk  melimpahkan  kewenangan pembiayaan  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah peningkatan  efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan  sumber  daya  keuangan  dalam  rangka peningkatan  kesejahteraan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Semangat  desentralisasi, demokratisasi, transparasi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan  daerah.  Terwujudnya  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  secara  efektif  dan  efisien, salah satunya tergantung peda pengelolaan keuangan daerah.
Menurut  Anissarahma  (2008:36)  Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  suatu  proses pengendalian  dan  perencanaan  pemerintah  dalam  memanfaatkan  APBD untuk  meningkatkan penilaian kinerja dan prestasi manajemen untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek.
Sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  pengelolaan  keuangan  daerah  tak  lagi  bertumpu  pada  Bagian Keuangan  Sekretariat  Daerah  (Setda)  Pemerintah  Provinsi,  akan  tetapi  dalam  Permendagri itupun disebutkan, setiap Satuan Perangkat Daerah  (SKPD) wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan bagian keuangan.

## Laporan Keuangan Daerah
Laporan  keuangan  sektor  publik  merupakan  komponen  penting  untuk  menciptakan akuntabilitas  sektor  publik.  Adanya  tuntutan  yang  semakin  besar  terhadap  pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi  kepada  publik,  salah  satunya  adalah  informasi  akuntansi  yang  berupa  laporan keuangan.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun  2010  pada  lampiran  II  paragraf  50, mengatakan  Laporan  Keuangan  menyajikan  secara  lengkap  informasi  yang  dibutuhkan  oleh pengguna.  Informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan  keuangan  dapat  ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
Menurut PP RI No. 71 Tahun 2010 menyatakan laporan keuangan pokok terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005,  mengatakan  Laporan  realisasi anggaran  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan  pemakaian  sumberdaya  ekonomi  yang dikelola  oleh  pemerintah  pusat/daerah,  yang  menggambarkan  perbandingan  antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Unsur  yang  dicakup  secara  langsung  oleh  laporan  realisasi  anggaran  terdiri  dari pendapatan, belanja,  transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
1. Pendapatan  (basis kas)  adalah  penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi  hak  pemerintah,  dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan  (basis  akrual)  adalah  hak  pemerintah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum  Daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun  anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
4. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan    ( financing )    adalah    setiap    penerimaan    yang    perlu    dibayar  kembali dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya,  yang  dalam  penganggaran pemerintah  terutama  dimaksudkan  untuk  menutup  defisit  atau  memanfaatkan  surplus anggaran.
7. Penerimaan  pembiayaan  antara  lain  dapat  berasal  dari  pinjaman  dan  hasil  divestasi. Pengeluaran  pembiayaan  antara  lain  digunakan  untuk  pembayaran  kembali  pokok pinjaman,  pemberian  pinjaman  kepada  entitas  lain,  dan  penyertaan  modal  oleh pemerintah.
b. Neraca
Tujuan  neraca  adalah  menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan  daerah  pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran. Posisi keuangan daerah adalah keadaan asset ,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  pada  akhir  periode akuntansi.
Unsur  yang  dicakup  oleh  neraca  terdiri  dari asset ,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
1. Asset adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di  masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat, serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban  adalah  utang  yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu  yang  penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
c. Laporan Arus Kas
Tujuan laporan aliran kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh  kas  dan  menilai  penggunaan  kas  untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah  dalam suatu periode akuntansi.
Laporan  aliran  kas  menggambarkan  saldo  awal,  penerimaan,  pengeluaran  dan  saldo akhir  kas  daerah  dalam  suatu  periode  akuntansi  tahun  berkenaan.  Laporan  aliran  kas menyajikan  informasi  mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  yang  berkaitan  dengan aktifitas operasi, investasi dan pembiayaan.
Unsur  yang  dicakup  dalam  Laporan  Aliran  Kas  terdiri  dari  penerimaan  dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
1. Penerimaan  kas  adalah  semua  aliran  kas  yang  masuk  ke  Bendahara  Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran  kas  adalah  semua  aliran  kas  yang  keluar  dari  Bendahara  Umum Negara/Daerah.
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  dan  Laporan  Arus  Kas.  Catatan  atas Laporan  Keuangan  juga  mencakup  informasi  tentang  kebijakan  akuntansi  yang dipergunakan  oleh  entitas  pelaporan  dan  informasi  lain  yang  diharuskan  dan  dianjurkan untuk  diungkapkan  di  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  serta  ungkapan-ungkapan
yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyajikan  informasi  tentang  kebijakan  fiskal/keuangan  ekonomi  makro,  pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Menyajikan  informasi  tentang  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan  kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi  yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
5. Mengungkapkan  informasi  untuk  pos-pos  aset  dan  kewajiban  yang  timbul  sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, dan
6. Menyediakan  informasi  tambahan  yang  diperlukan  untuk  penyajian  yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normative  yang  perlu diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Menurut Peraturan  Pemerintah  RI  No.  71  Tahun  2010  menyatakan  ada  empat  karakteristik  yang merupakan  prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
a. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil  evaluasi  mereka  di  masa  lalu.  Dengan  demikian,  informasi  laporan  keuangan  yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
Adapun Informasi yang relevan adalah sebagai berikut:
1. Memiliki manfaat umpan balik ( feedback value )
Informasi  memungkinkan  pengguna  untuk  menegaskan  atau  mengoreksi  ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif ( prediktive value )
Informasi  dapat  membantu  pengguna  untuk  memprediksi  masa  yang  akan  datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu Informasi  disajikan  tepat  waktu  sehingga  dapat  berpengaruh  dan  berguna  dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang  melatarbelakangi  setiap  butir  informasi  utama  yang  termuat  dalam  laporan keuangan  diungkapkan  dengan  jelas  agar  kekeliruan  dalam  penggunaan  informasi tersebut dapat dicegah.
b. Andal
Informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverivikasi. Informasi mungkin  relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau  penyajiannya  tidak  dapat  diandalkan  maka penggunaan  informasi  tersebut  secara  potensial  dapat  menyesatkan.  Informasi  yang  andal memenuhi karakteristik:
1. Penyajian Jujur
Informasi  menggambarkan  dengan  jujur  transaksi  serta  peristiwa  lainnya  yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi ( verifiability )
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  diuji,  dan  apabila  pengujian dilakukan  lebih  dari  sekali  oleh  pihak  yang  berbeda,  hasilnya  tetap  menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas
Informasi  diarahkan  pada  kebutuhan  umum  dan  tidak  berpihak  pada  kebutuhan  pihak tertentu.
c. Dapat Dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika  dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan  secara  internal  dapat  dilakukan  bila  suatu  entitas  menerapkan  kebijakan akuntansi  yang  sama  dari  tahun  ke  tahun.  Perbandingan  secara  eksternal  dapat  dilakukan bila  entitas  yang  diperbandingkan  menerapkan  kebijakan  akuntansi  yang  sama.  Apabila entitas  pemerintah  akan  menerapkan  kebijakan  akuntansi  yang  lebih  baik  daripada kebijakan  akuntansi  yang  sekarang  diterapkan,  perubahan  tersebut  diungkapkan  pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan  batas  pemahaman  para pengguna.  Untuk  itu,  pengguna  diasumsikan  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
Dalam  mewujudkan  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance ),  pemerintah  terus melakukan  usaha-usaha  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keungan negara.  Usaha  reformasi  keungan  negara  mencakup  bidang  peraturan  perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai good governance diharapkan  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keungan  dapat  berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan.
Prosedur  pencatatan  Menurut  PP  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemeintah meliputi:
a. Pencatatan
Menurut Halim (2004:34) ada beberapa macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu
1. Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata  buku  saja.  Dalam  sistem  ini,  pencatatan  transaksi  ekonomi  dilakukan  dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan  dan  transaksi  yang  berakibat  berkurangnya  kas  akan  dicatat  pada  sisi Pengeluaran.
2. Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali ( double = berpasangan/ganda, entry = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah  menjurnal.  Dalam  pencatatan  tersebut  ada  sisi  Debit  dan  Kredit.  Sisi  Debit  ada disebelah Kiri sedangkan sisi Kredit ada di sebelah Kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
3. Sistem  pencatatan triple  entry adalah  pelaksanaan  pencatatan  dengan  menggunakan sistem  pencatatan double  entry ,  ditambah  dengan pencatatan  pada  buku  anggaran.  Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja  maupun  pada  bagian  keuangan  atau  badan/biro  pengelola  kekayaan  daerah  juga mencatat  transaksi  tersebut  pada  buku  anggaran,  sehingga  pencatatan  tersebut  akan berefek pada sisa anggaran.
b. Penggolongan dan Pengikhtisaran Adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan.

## c. Pelaporan
Setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut  berupa  laporan  realisasi  anggaran,  necara,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh  transaksi yang dilakukan oleh  suatu  entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannnya. Pihak-pihak yang memerlukannnya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan  donatur;  Analisis  Ekonomi  dan  Pemerhati  Pemerintah  Daerah;  Rakyat;  Pemerintah Daerah  lain;  dan  Pemerintah  Pusat  yang  semuanya  ada  dalam  lingkungan  akuntansi keuangan daerah.
Peranan  laporan  keuangan  pemerintah  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah meliputi:
1. Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  kepada entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen;  Membantu  para  pengguna  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  entitas pelaporan  dalam  periode  pelaporan  sehinggah  memudahkan  fungsi  perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi: Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatanya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan  Antargenerasi  ( intergenerational  equity ):  Membantu  para  pengguna  dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Fenomena  yang  terjadi  dalam  perkembangan  sektor  publik  di  Indonesia  dewasa  ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah.  Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan secara periodik.
Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat  maupun  daerah,  harus  dapat  menjadi  subyek  pemberi  informasi  dalam  rangka pemenuhan hak-hak  publik  yaitu  hak  untuk  tahu , hak  untuk diberi informasi,  dan  hak  untuk didengar aspirasinya.
Akuntabilitas  publik  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  atas  segala  bentuk aktivitas  yang  dilakukan  oleh  seseorang  pemegang  amanah  terhadap  orang  atau  badan  yang meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Akuntabilitas  ini  dilakukan  sebagai  bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan.
Menurur  Ulum  (2004:40)  Akuntabilitas  adalah  perwujudan  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  atas  pelaksanaan  misi  organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.
Menurut  Ulum  (2004:41)  Akuntabilitas  keuangan  merupakan  pertanggungjawaban mengenai:
a. Integritas Keuangan
Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan.  Dengan  kata  lain  integritas  keuangan  mencerminkan  kejujuran  penyajian. Kejujuran  penyajian  adalah  bahwa  harus  ada  hubungan  atau  kecocokan  antara  angka  dan deskripsi  akuntansi  dan  sumber-sumbernya.  Integritas  keuangan  pun  harus  dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah.
Agar  laporan  keuangan  dapat  diandalkan  informasi  yang  terkandung  didalamnya harus  menggambarkan  dengan  jujur  transaksi  serta  peristiwa  lainnya  yang  seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
Penyajian secara wajar yang dimaksud diatas terdapat didalam Peraturan Pemerintah No.  71  Tahun  2010,  menyatakan  Laporan  keuangan  menyajikan  dengan  wajar  laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.
Faktor  pertimbangan  sehat  bagi  penyusunan  laporan  keuangan  diperlukan  ketika menghadapi  ketidakpastian  peristiwa  dan  keadaan  tertentu.  Ketidakpastian  seperti  itu diakui dengan pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati- hatian  pada  saat  melakukan  prakiraan  dalam  kondisi  ketidakpastian  sehingga  aset  atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan  cadangan  tersembunyi,  sengaja  menetapkan  aset  atau  pendapatan  yang terlampau  rendah,  atau  sengaja  mencatat  kewajiban  atau  belanja  yang  terlampau  tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
b. Pengungkapan
Konsep full disclosure (pengungkapan  lengkap)  mewajibkan  agar  laporan  keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi  pemerintah  untuk  suatu  periode  dan  berisi  cukup  informasi.  Yang  menyajikan secara  lengkap  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan  keuangan  sehingga membuat  pemakai  laporan  keuangan  paham  dan  tidak  salah  tafsir  terhadap  laporan keuangan tersebut.
Pengungkapan  lengkap  merupakan  bagian  dari  prinsip  akuntansi  dan  pelaporan keuangan,  sehingga  terdapat  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  pada lampiran  II  paragraf  50,  mengatakan  Laporan  keuangan  menyajikan  secara  lengkap informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna.  Informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan”.
c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
3. Undang-undang APBN,
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,
5. Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah,
6. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
7. Peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur  tentang  keuangan  pusat  dan daerah.
Menurut Mahmudi (2005:10) Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi:
a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
Akuntabilitas  kejujuran  terkait  dengan  penghindaran  penyalahgunaan  jabatan,  sedangkan akuntabilitas  hukum  terkait  dengan  jaminan  adanya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
b. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas  manajerial  terkait  apakah  prosedur  yang  digunakan  dalam  melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
c. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas  program  terkait  dengan  pertimbangan  apakah  tujuan  yang  ditetapkan  dapat dicapai  atau  tidak,  dan  apakah  telah  mempertimbangkan  alternatif  program  yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
d. Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah,  atas  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  pemerintah  terhadap  DPR/DPRD  dan masyarakat luas.
e. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas  finansial  adalah  pertanggungjawaban  lembaga-lembaga  publik,  untuk menggunakan  uang  publik  ( publik  money )  secara  ekonomi,  efisien,  dan  efektif,  tidak  ada pemborosan  dan  kebocoran  dana  serta  korupsi.  Akuntabilitas  finansial  sangat  penting karena  pengelolaan  keuangan  publik  akan  menjadi  perhatian  utama  masyarakat. Akuntabilitas  finansial  mengharuskan  lembaga-lembaga  publik  untuk  membuat  laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada  pihak luar.  Akuntansi sektor  publik  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mendorong  terciptanya akuntabilitas  finansial.  Kekuatan  utama  akuntansi  adalah  pada  pemberian  informasi. Informasi  merupakan  bahan  dasar  untuk  proses  pengambilan  keputusan  untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan yang  diambil  harus  memenuhi  prinsip  akuntabilitas  publik  terutama  terkait  dengan akuntabilitas kebijakan.oleh karena itu, kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan  waktu,  validitas,  relevansi  dan  keandalan  informasi  akan  sangat  mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik.

## Pengukuran Kinerja
Menurut  Mahsun,  Sulistyowati  dan  Purwanu  (2007:157)  Kinerja  ( performance )  adalah gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam strategic planning suatu organisasi.
Menurut Robertson (dalam Mahsun, Sulistyowati dan Purwanu 2007:157), pengukuran kinerja  ( performance  measurement )  adalah  suatu  proses  penilaian  kemajuan  pekerjaan terhadap  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  termaksud  informasi  atas: efisiensi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan  terpuaskan),  hasil  kegiatan  dibandingkan  dengan  maksud  yang  diinginkan,  dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
Prestasi  pelaksanaan  program  dapat  diukur  untuk  mendorong  pencapaian  prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.
Peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk (Bastian 2006:330):
a. Memastikan  pemahaman  para  pelaksana  dan  ukuran  yang  digunakan  untuk  pencapaian prestasi.
b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaan.
d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaanyang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati.
e. Menjadikan  alat  komunikasi  antar  bawahan  dan  pimpinan  dalam  upaya  memperbaiki prestasi organisasi.
f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.
Pengukuran  kinerja  biasanya  dilakukan  untuk  aspek-aspek  berikut  ini  (Bastian 2006:331):
a. Aspek Finansial.
Aspek  finansial  meliputi  anggaran  atau  cash  flow.  Aspek  finansial  ini  sangat  penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga Dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.
b. Kepuasan Pelanggan.
Dalam globalisasi perdagangan,peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi  perusahaan.  Untuk  itu,  manajemen  perlu  memperoleh  informasi  yang  relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.

## c. Operasi dan Pasar Internal.
Informasi  operasi  dan  mekanisme  pasar  internal  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa seluruh  kegiatan  organisasi  dirancang  untuk  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  organisasi. Disamping  itu,  informasi  operasi  dan  pasar  internal  menentukan  tingkat  efisiensi  dan efektivitas operasi organisasi.
d. Kepuasan Pegawai.
Dalam  organisasi  yang  banyak  melakukan  inovasi,  peran  strategis  pegawai  amat menentukan kelangsungan organisasi.
e. Kepuasan Komunitas dan Stakholders.
Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para stakeholders.
f. Waktu
Informasi  untuk  pengukuran  harus  informasi  terbaru,  sehingga  manfaat  hasil  pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.
Mekanisme  pengukuran  kinerja  dapat  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  hal-hal sebagai berikut:
a. Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kinerja.
Hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  instansi  adalah  sesegera  mungkin  membuat  komitmen pengukuran kinerja, dan menjalankannya dengan tidak mengharapkan pengukuran kinerja akan langsung sempurna, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja tersebut.
b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan upaya organisasi untuk memperbaiki kinerja.
c. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi Organisasi  harus  menetapkan  ukuran  kinerja  yang  sesuai  dengan  bentuk  dan  besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi.

## Kerangka Analisis
Variabel X Variabel Y Gambar  1. Kerangka Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Berdasarkan  penyebaran  kuesioner  kepada  responden  penelitian  sebanyak  15  orang pegawai  bagian  keuangan  pada  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu,  maka  didapatkan  data karaktersitik dari responden tersebut berdasarkan umur, jenis kelamin pendidikan terakhir dan lama bekerja sebagai berikut:

## Tabel 5. Rekapitulasi Karakteristik Responden
Karakteristik  Responden Jumlah Responden Persentase Jenis Kelamin: Pria Wanita 9 6 60 % 40 % Usia 21-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun >50 tahun 2 6 3 4 13,3 % 40 % 20 % 26, 7% Pendidikan Terakhir: SLTA-DI DII-DIII SI-SII Lainnya 3 2 10 - 20 % 13,3 % 66,7 % - Jabatan: Pelaksana Staf Keuangan 10 5 66,7 % 33,3 % Lama Bekerja: 1-10 tahun 11-20 tahun 21-30 tahun >30 tahun 6 4 3 2 40 % 26,7 % 20 % 13,3 %
Sumber: Data diolah, 2013
Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa dari 15 responden berdasarkan jenis kelamin meliputi pria sebanyak 9 (60%) rseponden dan wanita sebanyak 6 (40%) responden. Sedangkan,  untuk  usia  responden  21-30  tahun  sebanyak  2  (13,3%)  responden,  31-40  tahun sebanyak 6 (40%) responden, 41-50 tahun sebanyak 3 (20%) responden dan usia >50 tahun sebanyak 4 (26,7%) responden.
Selain itu, dari tabel 4 di atas dapat diketahui latar belakang pendidikan responden yang paling  banyak  adalah  tingkat  Strata  1  (S1)  sampai  dengan  Strata  2  (S2)    yaitu  sebanyak  10 (66,7%)  responden.  Sedangkan  berdasarkan  jabatan  responden  paling  banyak  adalah  jabatan pelaksana  yaitu  sebanyak  10  (66,7%)  responden.  Lama  bekerja  responden  paling  banyak adalah 1-10 tahun yaitu sebanyak 6 (40%) responden.

## Distribusi Rata Rata Tanggapan Responden
Analisis distribusi rata-rata digunakan untuk menguji sejauh mana tanggapan responden terhadap penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 dengan akuntabilitas kinerja laporan keuangan daerah.  Adapun  hasil  dari  distribusi  rata-rata  tanggapan  responden  di  Bagian  Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
1. Distribusi rata-rata untuk penerapan PP Nomor 71 tahun 2010
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  merupakan  keharusan  bagi  pemerintah daerah, apalagi setelah pemerintah pusat sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah mengharapkan dengan
diterapkannya standar tersebut dapat mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan  penyebaran  kuesioner  kepada  15  orang    di  Bagian  Keuangan  Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Jawaban responden mengenai Penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

## Tabel 6. Distribusi Rata Rata Penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 (X)
No Pertanyaan Skor Total Res  Total Rata rata SS S RR TS STS 1 14 1 - - - 15 74 4,93 2 9 6 - - - 15 69 4,60 3 - - - 4 11 15 19 1,25 4 12 3 15 72 4,80 5 - - - 3 12 15 18 1,20 6 7 8 - - - 15 67 4,45 7 - - - 5 10 15 20 1,33 8 11 4 15 71 4,73 9 - - - 3 12 15 18 1,20 10 11 4 - - - 15 71 4,73 11 - - - 4 11 15 19 1,25 12 12 3 - - - 15 72 4,80 13 - - - 3 12 15 18 1,20 14 7 8 - - - 15 67 4,45 15 9 6 - - - 15 69 4,60 Jumlah 15 744 49,52 Distribusi Rata Rata 15 49,6 3,30
Sumber : Data diolah, 2013
Dari tabel 6 di atas menunjukan bahwa distribusi rata-rata dari tanggapan responden terhadap  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah  adalah  cukup  baik,  yaitu  dengan  jumlah  rata-rata  3,30  dikatakan cukup baik karena jumlah nilai rata-rata variable komponen penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 berada pada interval 2,61 -  3,40 (Cukup Baik).
Berdasarkan  hasil  analisis  distribusi  rata-rata  pertanyaan  nomor  1  yang  menujukan angka tertinggi yaitu 4,93. Dimana pencatatan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu  khususnya  bagian  keuangan,  melakukan  pencatatannya  dengan  menggunakan sistem  pencatatan double  entry dan  menggunakan cash basis selama  tahun  anggaran  dan melakukan  penyesuaian  pada  akhir  tahun  anggaran  berdasarkan accrual  basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
Sehingga  dapat  disimpulkan  Penerapan  PP  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dikatakan cukup baik, karena  standar  akuntansi  pemerintah  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  sudah  memenuhi kriteria yang terdiri dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, serta pelaporan hal tersebut telah sesuai dengan teori yang  dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.
2. Distribusi rata rata pelaksanaan akuntabilitas kinerja laporan keuangan daerah. Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan  secara  periodik.  Berdasarkan  penyebaran  kuesioner  kepada  15  orang    di Bagian  Keuangan  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu.  Jawaban  responden  mengenai akuntabilitas  kinerja  laporan  keuangan  pada  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Distribusi Rata Rata Variabel Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan No Pertanyaan Skor Jumlah Res Skor Rata Rata SS S RR TS STS 1 13 2 - - - 15 73 4,85 2 - - - 4 11 15 19 1,25 3 13 2 - - - 15 73 4,83 4 - - - 2 13 15 17 1,13 5 13 2 - - - 15 73 4,85 6 - - - 7 8 15 22 1,45 7 11 4 - - - 15 71 4,73 8 - - - 3 12 15 18 1,20 9 6 9 - - - 15 66 4,40 10 13 2 - - - 15 73 4,83 11 - - - 1 14 15 16 1,05 12 13 2 15 73 4,83 13 - - - 3 12 15 18 1,20 14 8 7 - - - 15 68 4,53 15 - - - 4 11 15 19 1,25 Jumlah 15 699 46,38 Distribusi Rata Rata 15 46,6 3,09
Sumber : Data diolah, 2013
Dari  tabel  7  di  atas  menunjukan  bahwa  distribusi  rata-rata  dari  tanggapan  responden terhadap Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan adalah cukup baik, yaitu dengan jumlah rata- rata 3,09 dikatakan cukup baik karena jumlah nilai rata-rata variable komponen akuntabilitas kinerja laporan keuangan berada pada interval 2,61- 3,40 (Cukup Baik).
Berdasarkan  hasil  analisis  distribusi  rata-rata  pertanyaan  nomor  1,  3  dan  10  yang menujukan  angka  tertinggi  yaitu  4,83.  Dimana  Integritas  dapat  diartikan  sebagai  kejujuran, keterpaduan,  kebulatan  dan  keutuhan.  Informasi  yang  diberikan  Sekretariat  Daerah  Kota Bengkulu  mengenai  laporan  keuangannya  sudah  terbuka  dan  telah  mentaati  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  terlihat  dari  laporan  keuangan  yang  berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  kinerja  laporan  keuangan  pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dikatakan cukup baik, karena dalam mewujudkan integritas keuangan,  pengungkapan  laporan  keuangan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

## Korelasi Spearman Rank
Tujuan  pengujian  korelasi  spearman  rank  adalah  untuk  menentukan  apakah  jawaban teoritis  yang  terkandung  dalam  pernyataan  hipotesis  didukung  oleh  fakta  yang  dikumpulkan dan dianalisis dalam pengujian data. Metode pengujian ini dilakukan untuk menguji kebenaran antara variabel serta sesuai untuk sampel yang kecil.
Sebelum  untuk  mencari  korelasi spearman  rank terlebih  dahulu  butir-butir  instrumen dibelah  menjadi  dua  kelompok  yaitu  kelompok  instrumen  ganjil  dan  kelompok  instrumen genap selanjutnya skor total dari dua kelompok tersebut sebagai dasar untuk mencari korelasi spearman  rank  nantinya metode  tersebut adalah  dalam Split Half  Methode .  Adapun  hasil  dari teknik belah dua tersebut adalah sebai berikut:
Tabel 8. Skor Kelompok Ganjil dan Kelompok Genap Responden Skor Kelompok Ganjil Skor Kelompok Genap 1 74 73 2 46 42 3 44 48 4 48 41 5 43 48 6 46 43 7 43 48 8 45 44 9 39 45 10 71 73 11 18 17 12 72 73 13 18 19 14 65 70 15 45 43 Jumlah 717 727
Sumber: Data diolah, 2013
Berdasarkan tabel 8 di atas maka dapat dihitung korelasinya antara Penerapan PP nomor 71 tahun 2010 terhadap akuntabilitas kinerja laporan keuangan daerah dengan menggunakan tabel penolong perhitungan korelasi spearman rank sebagai berikut:

## Tabel 9. Tabel Penolong Perhitungan Korelasi Speraman Rank
No Responden X Y Xi Yi bi bi 2 1 74 73 1 2 -1 1 2 46 42 6,5 12 -5,5 30.25 3 44 48 10 6 4 16 4 48 41 5 13 -8 64 5 43 48 11,5 6 5,5 30,25 6 46 43 6,5 10,5 -4 16 7 43 48 11,5 6 5,5 30,25 8 45 44 8,5 9 0,5 0,25 9 39 45 13 8 5 25 10 71 73 3 2 1 1 11 18 17 14,5 15 -0,5 0,25 12 72 73 2 2 0 0 13 18 19 14,5 14 0,5 0,25 14 65 70 4 4 0 0 15 45 43 8,5 10,5 -2 4 Jumlah 218.5 Sumber: Data Diolah, 2013
Selanjutnya nilai bi 2 yang diperoleh dari hitungan tabel 9 di atas dimasukan dalam rumus korelasi spearman rank sebagai berikut:
ρ= 1-
ρ= 1- = 1 – 0,39
ρ = 0,61

## Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dihitung  berdasarkan  perhitungan  korelasi rank  spearman dimana jika Rho hitung > dari Rho tabel , maka Ho ditolak, Ha diterima , jika Rho hitung < dari Rho tabel , maka Ho diterima,  Ha  ditolak. Untuk  mengetahui nilai  Rho tabel n=15    maka  diperlukan  dicari  dengan interpolasi  antara  n=  14  dengan  nilai  Rho=0,544  dan  n=16  dengan  nilai  Rho=0,506  sehingga untuk mengetahui nilai Rho untuk n=15 adalah sebagai berikut:
Gambar 3. Interpolasi n=15

## Sumber: Sugiyono, 2010:313
Dari gambar 3 di atas dapat dibuat persamaan untuk mencari nilai x yang merupakan nilai rho pada n=15. Jadi persamaannya sebagai berikut:
a            :     b =        c :          d (15-14)  :  (16-14) =    (X -0,544)    :   (0,506 – 0,544) 1            :        2 =    (X – 0,544)  : -0,038 2X         :    2. 0,544  =  1 . (-0,038) 2X – 1,088 =  -0,036 2X =  1,088-0,038 = 0,525
Untuk  menginterprestasikan  angka  tersebut  maka  perlu  dibandingkan  dengan  nilai tabel rho. Dari tabel terlihat bahwa untuk n = 15, pada taraf kesalahan 5% diperoleh nilai 0,525. Hasil rho hitung ternyata lebih besar dari rho tabel untuk taraf kesalahan 5% . Hal ini berarti Ha diterima  dan  Ho  ditolak.  Sehingga  dapat  disimpulkan  hasil  pengujian  hipotesis  bahwa Penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan daerah.
Untuk  mengetahui  tingkat  hubungan  koefisien  korelasi  penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dengan akuntabilitas kinerja laporan keuangan di Sekretariat daerah Kota Bengkulu dapat diketahui sebagai berikut:

## Tabel 10. Tingkat Hubungan Interprstasi Koefisien Korelasi
1. 0,00  -  < 0,20 Hubungan sangat lemah 2. >  0,20  -  < 0,40 Hubungan rendah 3. >  0,40  -  < 0,70 Hubungan sedang / cukup 4. >  0,70  -  < 0,90 Hubungan kuat / tinggi 5. >  0,90  -  < 1,00 Hubungan sangat kuat / tinggi
Sumber: Sugiyono 2010:313
Nilai  koefisien  korelasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  laporan  keuangan  daerah
adalah  0,61  maka  hubungan  interprestasi  koefisien  korelasi  termasuk  dalam  hubungan  yang cukup kuat.

## Pembahasan
Dari  hasil  pengolahan  data  baik  pengujian  hipotesis  didapat  koefisien  korelasi  rank spearman  sebesar  0,61  maka  hubungan  koefisien  korelasi termasuk  kedalam  hubungan  yang cukup kuat karena pengaruh standar akuntansi pemerintah  mempunyai pengaruh yang sangat kuat  terhadap  akuntabilitas  kinerja  laporan  keuangan  daerah  atau  adanya  korelasi  searah antara  variabel–variabel yang  diuji,  setiap  kenaikan  nilai  variabel  (X)  yaitu standar akuntansi pemerintah  diikuti  dengan  nilai  variabel  (Y)  yaitu  akuntabilitas  kinerja  laporan  keuangan daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP) pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang sesuai dengan SAP mulai dilaksanakan sejak tahun 2006. Tahap awal dilakukan secara manual, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, sejak  tahun  2007  untuk  membuat  Laporan  Realisasi  Anggaran  telah  dibuat  secara komputerisasi.  Dengan  begitu,  kesalahan  pencatatan  dan  kesalahan  lain  dapat  terdeteksi dengan  cepat,  sehingga  dapat  meminimalkan  pekerjaan  berulang-ulang.  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SAKD)  dilaksanakan  berdasarkan  pada  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
Kebijakan  daerah  sangat  perhatian  terhadap  peraturan-paraturan  baru  tentang pengelolaan  keuangan,  sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkannya  selalu  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  terbaru.  Manfaat  dilakukannya  penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat menerapkan  prinsip  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  standar,  standar dalam hal ini menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Selain itu dalam menyusun laporan  keungan  pun  dapat  lebih mudah  dan  cepat  dilakukan,  penelusuran  dan  koreksi  lebih mudah dideteksi, sehingga informasi yang diperlukan oleh pimpinan dapat terpenuhi.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD) telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang diatur berdasarkan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Berikut  adalah  informasi  yang  menunjukkan  bahwa prinsip  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  yang  dilaksanakan  Bagian  Keuangan  pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah disusun berdasarkan SAP:
a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.  Basis  kas  adalah  basis  akuntansi  yang  mengakui  pengaruh  transaksi  dan peristiwa  lainnya  pada  saat  kas  diterima  atau  dibayar.  Basis  akrual  digunakan  untuk pengukuran  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana.  Basis  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima.
b. Pada prinsip nilai historis, aset dicatat sebasar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban  dicatat  sejumlah  kas  dan  setara  kas  yang  diharapkan  akan  dibayarkan  untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah.
c. Pada prinsip realisasi bagi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
d. Pada  prinsip  substansi  mengungguli  bentuk  formal,  informasi  disajikan  dengan  wajar  atas transaksi  atau  peritiwa  yang  lain  yang  memang  seharusnya  disajikan  sesuai  dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan berdasarkan aspek formalitasnya saja.
e. Pada  prinsip  periodisitas,  kegiatan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  dilakukan  dengan membagi-bagi  menjadi  beberapa  periode,  yang  biasa  dibuat  adalah  untuk  periode  satu tahunan dan triwulanan.
f. Pada  prinsip  konsistensi,  Bagian  Keuangan  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  selalu menggunakan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode berikutnya.
g. Pada  prinsip  pengungkapan  lengkap,  laporan  keuangan  selalu  disajikan  dengan  lengkap sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna,  dan  informasi  tersebut  tersedia  dalam  Catatan  Atas Laporan Keuangan.
h. Pada  prinsip  penyajian  wajar,  laporan  keuangan  disajikan  secara  wajar,  apabila  terjadi ketidakpastian  peristiwa  atau  keadaan  tertentu,  aset  atau  pendapatan  tidak  dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
Berdasarkan  informasi  tersebut  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  sangat  bermanfaat  bagi Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  dan  telah  dapat  melaksanakan  pencatatan,  penggolongan, peringkasan  dan  pelaporan  keuangan  yang  sangat  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP).  Selain  itu  laporan  keuangan  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  telah menggunakan  sistem  pencatatan double  entry, SAP  dilaksanakan  oleh  entitas  pelaporan  yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kebijakan akuntansinya ditetapkan oleh Walikota sebagai Kepala Daerah.
Dalam  upaya  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  laporan  keuangan  yang  akuntabel Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  melakukan  pengungkapan  yang  bersifat  material,  dimana pengungkapan  yang  bersifat  material  dilakukan  secara  transparan  kepada  masyarkat  luas. Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  memberikan  keleluasaan  pada  masyarakat  umum,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  Inspektorat  Daerah  Kota,  donatur,  investor,  dan  kreditor untuk  memproleh  informasi  khususnya  untuk  mengetahui  apa  yang  telah  dicapai  oleh Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  dalam  mengelola  keuangan  daerah.  Pelaksanaan akuntabilitas yang terdapat dalam ukuran variabel tersebut adalah:
a. Integritas Keuangan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  laporan  keuangan  Sekretariat  Daerah  Kota Bengkulu  telah  menunjukkan  integitas  yang  tinggi.  Hal  tersebut  terlihat  dalam  laporan keuangan  yang  telah  menyajikan  informasi  keuangan  secara  lengkap mulai  dari  perolehan sumber  dana,  perolehan dana  dan  penyusunan  pelaporan  atas  perolehan, pengelolaan  dan penggunaan dana tersebut.
Melalui laporan keuangan tersebut dapat diketahui dari mana asal sumber dana Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, serta bahwa dana tersebut telah digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan  dana  pemerintah  juga  telah  dipercayakan  kepada  orang–orang  yang  memiliki kualitas  keandalan  dan  kejujuran  yang  tinggi,  serta  dilaksanakan  secara  tertib  dan  taat hukum, sehingga tingkat pertanggungjawabannya dapat diandalkan.
Laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dapat diuji kebenarannya, hal tersebut didukung  penuh  dengan  adanya  pengawasan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Pemerintah (BPKP),  Inspektorat  Daerah  Kota  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Penyusunan laporan  keuangan  telah  dilaksanakan  dengan  metode  komputerisasi  yang  memuat  jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarakan dan direalisasikan, serta selisih atau perbedaan antara  yang  direncanakan  dan  yang  direalisasikan  secara  lebih  terjamin  dan  diharapkan akan  mampu  mengatasi  berbagai  permasalahan  anggaran  seperti  kebocoran,  pemborosan, ataupun  penyimpangan  pengalokasian  anggaran  yang  cenderung  telah  berorientasi  pada kepentingan birokrasi dan bukan kepentingan masyarakat.
b. Pengungkapan
Dari hasil penelitian, laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah menyajikan informasi yang lengkap mulai dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dimana keseluruhan dari informasi tersebut disajikan secara jujur  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP).  Sehingga  laporan  keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dapat diandalkan dan tidak akan meyesatkan.
c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pengelolaan,  penggunaan  dan  pelaporan  keuangan Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  dan perundangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusun dan disajikan telah mengungkapkan dengan jelas dan cukup mengenai semua
hal  yang  menyangkut  ketaatan  terhadap  peraturan  dan  perundangan  yang  ada,  sehingga memiliki tingkat pertanggungjawaban yang memadai.
Dengan  demikian,  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  Sekretariat  Daerah  Kota Bengkulu menjadi transparan karena adanya pengungkapan hal yang material, pengungkapan yang berkala, dan kebebasan memperoleh informasi bagi masyarakat umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), donatur, investor, dan kreditor. Selain itu, laporan keuangan Sekretariat Daerah  Kota  Bengkulu  menjadi  akuntabel  karena  adanya  integritas  keuangan  yang  berkaitan dengan  kejujuran  penyajian  dalam  arti  informasi  dalam  laporan  keuangan  menggambarkan transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan, pengungkapan lengkap dalam arti informasi dalam laporan keuangan disajikan selengkap-lengkapnya yang mungkin dapat mempengaruhi pengambilan  keputusan,  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam  arti pelaksanaan SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.
Hasil  pengujian  korelasi spearman  rank membuktikan  terdapat  hubungan  yang  cukup antara  Penerapan  PP  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) dengan Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Bagian  Keuangan  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hubungan  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  dengan  akuntabilitas kinerja  laporan  leuangan  pada  Sekretariat  daerah  Kota  Bengkulu.  Berdasarkan  hasil penelitian  dengan  metode  analisis Spearman  Rank  menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan yang cukup kuat.
2. Pelaksanaan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  pada  Sekretariat  Daerah  Kota  Bengkulu  telah diterapkan dengan cukup baik, hal ini terbukti dari hasil kuesioner yang telah dilakukan dan juga  terlihat  dari  adanya  pencatatan,  penggolongan,  peringkasan  dan  pelaporan  laporan keuangan  yang  meliputi  laporan  realisasi  anggaran,  laporan  arus  kas,  neraca,  dan  catatan atas  laporan  keuangan  yang  telah  disusun  sesuai    Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun 2010.
3. Pelaksanaan  akuntabilitas  kinerja  laporan  keuangan  daerah  pada  Sekretariat  Daerah  Kota Bengkulu sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini terbukti dari hasil kuesioner yang telah dilakukan  dan  juga  terlihat  dari  adanya  tiga  komponen  pokok  yaitu:  intergritas  keuangan, pengungkapan  laporan  keuangan,  serta  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dengan  akuntabiliatas  kinerja  laporan  keuangan  daerah  pada  Bagian  Keuangan  Sekretariat Daerah  Kota  Bengkulu,  penulis  merasa  perlu  untuk  menambahkan  beberapa  saran  dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu :
1. Peneliti menyarankan agar pemahaman karyawan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah ditingkatkan,  salah  satunya  dengan  cara  adanya  pengarahan  dari  kepala  bagian  kepada pegawai  dalam  pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  agar  pelaksanaan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  pada  Sekretariat  Daerah  Kota  bengkulu  yang  sudah  berjalan dengan sangat baik dapat dipertahankan.
2. Adanya pengawasan yang lebih ketat lagi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja laporan keuangan  daerah  agar  dalam  pengungkapan  laporan  keuangan  dapat  membuat  pemakai laporan  keuangan  paham  dan  tidak  salah  tafsir  terhadap  laporan  keuangan  yang  disajikan oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
3. Agar  akuntabilitas  laporan  keuangan  daerah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  maka  penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  juga
harus  lebih  efektif  lagi.  Dan  untuk  peneliti  selanjutnya  yang  ingin  melakukan  penelitian dengan  topik  yang  sama,  diharapkan  dapat  lebih  intensif  dalam  melakukan  penelitian mengenai  faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  laporan  keuangan daerah seperti kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggawirya,  Erhans,  2000. Sistem  Akuntansi  Berdasarkan  Prinsip  Akuntansi  Indonesia ,  Edisi Pertama, PT. Ercontara Rajawali, Jakarta
Annisarahma. 2008. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
Bastian, Indra.2006. Akuntansi Sektor Publik :Suatu Pengantar . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Halim,  Abdul,  2004. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Salemba  Empat: Jakarta.
Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2005 Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta Oktarina,  Heni.  2012. Peranan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Dalam  Pengelolaan  Anggaran  Keuangan  di  Perwakilan  BKKBN  Provinsi Bengkulu. Bengkulu. UNIVED
Mahmudi. 2005. Manajemen Sektor Publik Edisi Revisi . UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
Mahsun,  Sulisyowati  Firman  dan  Andre  Purwanu  Graha,  Herbertus.  2007. Akuntansi  Sektor Publik , Edisi Ke2: Penerbit BPFE Yogyakarta.
Peraturan  Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2012 Tentang Perubahan  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah . Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah . Jakarta Sari,  Tina  Fatma.  2012. Analisis  Pencatatan  dan  Pelaporan  Keuangan  pada  Sekretariat  Daerah Propinsi Bengkulu . Bengkulu. UNIVED
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis . Bandung. Alfabeta.
Ulum, Ihyaul. 2004. Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik . UMM Press: Malang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
Undang-Undang  Nomor  33Tahun  2004  Tentang Perimbangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. Jakarta