Muhammadiyah Law Review  3 (1), Januari 2019, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PENANGGULANGAN KEJAHATAN OLEH POLISI KEHUTANAN PADA KAWASAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG

## Helsya Melati Sukma

## Wiraswasta

## ABSTRAK
Wewenang Polisi Kehutanan yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan  oleh  tindak  pidana  illegal  logging.  Hal  lain  yang  menyebabkan  semakin meningkatnya illegal logging adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana  pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana illegal logging.

## Kata Kunci : Kejahatan, Kawasan Hutan, Kehutanan

## 1. PENDAHULUAN
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  komunitas  alam  lingkungannya  yang  tidak  dapat dipisahkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya 1 .  Dalam  jangka  panjang,  hutan  dapat  berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (Live supporting System ) serta sebagai kontributor penyedia pangan (Forest For Food Production ). Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia untuk selalu berfikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan. 2
Indonesia  memiliki  Hutan  sebagai  sumber  kekayaan  alam  yang    merupakan  salah  satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran
*Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2 Mustoha iskandar, Dai Agent of change , duta rimba. Jakarta pusat, 2015, hal.4
rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan bahwa  “bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 3
Luas hutan  Indonesia sebesar 98.072,7 juta hektar atau 52,2% luas wilayah  Indonesia. 4
Apabila  hutan  tersebut  dikelola  dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  akan  memberikan  dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Akan tetapi jumlah kasus Kejahatan illegal logging di Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan bangsa dan Negara.
Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi.
Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa  dan  terorganisasi  serta  melibatkan  banyak  pihak,  baik  nasional  maupun  internasional. Kerusakan  yang  ditimbulkan  telah  mencapai  tingkat  yang  sangat  mengkhawatirkan  bagi kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara. Oleh  karena  itu,  penanganan  perusakan  hutan  harus dilakukan secara luar biasa.
Persoalan  yang  paling  mencolok    di    bidang    kehutanan    adalah    maraknya  praktek pembalakkan liar atau illegal logging . Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut dengan illegal logging adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktivitasnya dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan  yang tidak  dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.
3 Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembanguna Bidang Kehutanan, (Jakarta utara: PT Rajagrafindo. 1995), hlm 119
4 Buku Statistika Kehutanan Indonesia Kemenhut 2013 yang dipublikasi pada bulan Juli 2014.
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang cukup luas. Namun, hutan yang ada di Provinsi Lampung mengalami kerusakan hutan yang cukup parah, kerusakan hutan yang terjadi  di Provinsi Lampung tersebut sebagian besar disebabkan oleh penebangan liar atau illegal logging. Pembalakkan hutan atau illegal logging yang terjadi baru- baru  ini  adalah  kasus  yang  terjadi  di  kawasan  hutan  di  Provinsi  Lampung.  Polisi  Kehutanan menangkap pelaku illegal logging di Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (TAHURA WAR). tanpa hak dan izin yang sah.
Jika  kegiatan illegal  logging ini  terus  menerus  dilakukan  maka,  sangat  mungkin terjadi  hutan  di  Provinsi  Lampung  akan  semakin  sedikit  dan rusaknya hutan jika penebangan liar dilakukan tanpa diadakannya reboisasi. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan    sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Penganti  Undang-Undang  Nomor  1   Tahun  2004 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  yang   selanjutnya akan      disebut      sebagai      Undang-Undang  Kehutanan,  sebaga  dasar  penegaka  hukum    aksi penebangan  liar  atau ileggal logging di Indonesia memang dirasakan belum maksimal.

## 2. METODE
Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di  lakukan  pendekatan  secara  sosiologis  yaitu  sebagai  suatu  penelitian  terhadap  hukum  di masyarakat  yang  pada  hakekatnya  merupakan  dari  penelitian  sosial.  Dengan  demikian,  maka penelitian  ini  disebut  juga  dengan  social-legal-reseach,  yaitu  penelitian  sosiologi  hukum  yang dilakukan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dan  mengenai  praktek/penerapan  hukum  di masyarakat. 5
Pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  di  maksud  adalah  bahwa  pendekatan  penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat
5 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press),2006), hlm. 5.
timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam  penelitian  ini.  Jadi  dalam  penelitian  ini  sifat  sosiologis  tidak  lepas  dari  unsur  normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan  yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan  menteri  dan  sebagainya.  Penelitian  normatif  melihat  dokumen,  peraturan  perundang- undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Mengetahui sifat penelitian sangatlah penting  didalam melakukan kegiatan meneliti suatu obyek. Hal ini diperlukan agar peneliti dapat mengetahui arah penyelesaian dari sesuatu yang akan dicari jawabannya. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum lapangan atau biasa dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menitik beratkan pada data- data  yang diperoleh peneliti di  lapangan. Meski  demikian, penelitian juga menggunakan bahan pendekatan  pustaka (librarian  approach) guna  mencari  kebenaran  dan  keterkaitan  hasil dilapangan dengan segala aturan, tata hukum serta kaidah yang telah ditetapkan dan dipatuhi guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis ajukan pada bagian awal penulisan hukum ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Peran Kepolisian dalam menanggulangi ilegel logging di Kawasan Hutan Lampung
Kawasan hutan merupakan sumber daya alam  yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk  masuk  memanfaatkannya  sangat  besar.  Kondisi  tersebut  memacu  permasalahan  dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak, apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan  hutan  Indonesia  akan  berdampak  pada  terganggunya  kelangsungan  ekosistem, terjadinya banjir, erosi / tanah longsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara.
Untuk  melakukan  pemberantasan  perusakan  hutan  sangat  diperlukan  peran  Polri  dalam rangka  penyelidikan  dan  atau  penyidikan  tindak  pidana  perusakan  hutan.  Mengingat  praktek perusakan hutan terus berlangsung bahkan menunjukkan kecenderungan makin meningkat maka Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum perlu melakukan upaya preventif dan represif.
Kepolisian  atau  Polri  adalah  instansi  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  situasi  kamtibmas  serta  keamanan, keselamatan dan ketertiban, yang mana untuk penegakan hukum terkait pemberantasan perusakan hutan Polri harus berkaitan dengan perum perhutani. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  yang  diberi  tugas  dan  kewenangan  untuk  melakukan  kegiatan  dalam pengelolaan  kawasan  hutan,  sekitar  2,42  juta  hektar  hutan  Negara  yang  berada  di  propinsi Lampung. Pelimpahan kewenangan  tersebut  tertuang  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. 6 Mengingat tugas dan peran Polri dalam pengamanan hutan secara umum adalah sebagai berikut:
a. Pengamanan  hutan  Preemtif  adalah  upaya  yang  dilaksanakan  untuk mempertahankan  eksistensi  sumberdaya  hutan  melalui  komunikasi  intensif  dan kebersamaan dengan maksud memberikan pemahaman dan pengertian yang benar kepada masyarakat akan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
b. Pengamanan  hutan  Preventif  adalah  upaya  yang  dilaksanakan  untuk mempertahankan eksistensi sumberdaya hutan melalui tindakan pencegahan secara dini terjadinya tindak pidana hutan dan memotong mata rantai niat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana hutan.
c. Pengamanan  hutan  Represif  adalah  upaya  yang  dilaksanakan  untuk mempertahankan  eksistensi  sumber  daya  hutan  melalui  tindakan  baik  sendiri maupun  bekerjasama  dengan  kepolisian,  instansi  terkait  dan  masyarakat  dengan mengoptimalkan penegakan supremasi hukum dalam penyelesaia perkara   melalui penyidikan.
Perum  Perhutani  meminta  pihak  Kepolisian  untuk  dapat  ditugaskan  sebagai  Perwira Pembina yang tugas dan fungsinya tidak lepas dari pengamanan hutan. Selain jumlah sumber daya manusia  yang  bergerak  dibidang  keamanan  hutan,  sarana  dan  prasarana  keamanan  sangat diperlukan untuk mengurangi kerugian perusahaan dari tindak kejahatan kehutanan. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas bidang perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH)
6 Perum Perhutani, Pedoman Pengamanan Hutan Lestari Dan Pedoman Kompensasi Petugas Perlindungan Hutan, Jakarta.2009 hal.1
di  wilayah Perum Perhutani,  terdapat  penugasan  anggota kepolisian Republik  Indonesia  (Polri) sebagai  Perwira  Pembina  (Pabin).  Perwira  Pembina  (Pabin)  di  Perum  Perhutani  mempunyai Tujuan, Fungsi , Peran, dan Tugas Pokok, yaitu sebagai berikut :
a. Tujuan Jabatan
Membantu pimpinan dalam rangka koordinasi antara Perum Perhutani tingkat KPH dengan  instansi  terkait  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terkait perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH).
a. Fungsi
1) Membantu  pimpinan    perum  perhutani  tingkat  KPH  dalam  rangka perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH).
2) Melaksanakan  pembinaan  kemampuan  Kepolisian  khusus  Kehutanan (Polhut) dalam penegakan hukum kehutanan.
b. Peran
1) Unsur  pembantu  pimpinan  perum  perhutani  tingkat  KPH  dibidang perlindungan SDH serta pembinaan terhadap Polhut.
2) Unsur  pembantu  pimpinan  Polri  dibidang    informasi    tentang  tindak  pidana kehutanan dan penanganannya yang terjadi di wilayah kerjanya.
c. Tugas Pokok
1) Membantu  dalam  pelaksanaan  koordinasi  antara  Perum  Perhutani  tingkat KPH dengan polri baik tingkat Polres maupun Polsek.
2) Membantu  dalam  pelaksanaan  koordinasi  dengan  pihak  Kejaksaan  Negeri, Pengadilan Negeri dan instansi lainnya terkait dengan Permasalahan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
3) Mengkoordinir,  melaksanakan  pengawasan  serta  penindakan  terhadap terjadinya  tindak  pidana  kehutanan  dalam  wilayah  kerja  Perum  Perhutani tingkat KPH.
4) Membantu dalam meningkatkan kemampuan Polhut dalam penyegaran dan pelatihan keterampilan baik rutin maupun insidentil.
5) Membantu dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di tingkat KPH dengan melaksanakan  koordinasi  bidang  keamanan  dengan  penegak  hukum  serta pihak-pihak terkait lainnya.
6) Menggali  informasi  dari  seluruh  wilayah  kerja  KPH  mulai  tingkat  petak, RPH,  BKPH  serta  dalam  kawasan  hutan  terkait  kasus  tindak  pidana kehutanan.
7) Membuka  jaringan  informasi  tentang  adanya  sindikat  tindak  pidana kehutanan yang digerakkan oleh tokoh-tokoh serta kelompok tertentu.
8) Memberi  data  dan  informasi  tentang  target  operasi  (TO)  tindak  pidana kehutanan untuk ditindak lanjuti secara bersama-sama dengan Polres, Polsek dan Perhutani.
9) Dalam  hal  pelaksanaa  tugas  bertanggungjawab  kepada  Administratur  / KKPH.
10) Membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan insidentil.
Dari  uraian  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  penanganan  perusakan hutan,  Polri  dan  Perum  Perhutani  sangat  berperan  dalam  perlindungan  hutan  dan  harus bersinergi.

## b). Kewenangan  Polisi  Kuhutanan  Terhadap  Kejahatan  Di  Bidang  Kehuatanan  Serta

## Pembenahannya Di Kawasan Hutan Lampung
Pada  Pasal  51  ayat  (1)  Undang-undang  Kehutanan  ditentukan  bahwa  “untuk  menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus  yakni Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  : P.75/Menhut- II.2014 Tentang Polisi Kehutanan Pasal 4 ayat (1), yaitu:
1. Melaksanakan  perlindungan  dan  pengamanan  hutan,  kawasan  hutan,  hasil  hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
2. Mempertahankan   dan   menjaga   hak-hak   Negara,   masyarakat,   dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar,  investasi  serta  perangkat yang  berhubungan  dengan  pengelolaan hutan.
Adapun  wewenang  Polisi  Kehutanan  (Kepolisian  Khusus)  sesuai  dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:
1. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima  laporan  tentang  telah  terjadinya  tindak  pidana  yang  menyangkut  hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
4. Mencari  keterangan  dan  barang  bukti  terjadinya  tindak  pidana  yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
5. Dalam   hal   tertangkap   tangan,   wajib   menangkap   tersangka   untuk diserahkan kepada yang berwenang;

## Penanggulangan Kejahatan Oleh Polisi Kehuatanan Pada Kawasan Hutan Provinsi Lampung Helsya Melati Sukma
6. Membuat  laporan  dan  menandatangani  laporan  tentang  terjadinya  tindak  pidana  yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
Wewenang Polisi Kehutanan yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana illegal  logging .  Hal  lain  yang  menyebabkan  semakin meningkatnya illegal logging adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana  pengamanan  hutan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  yang  digunakan  oleh  petugas  dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana illegal logging .

## 4. PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Kepolisian  atau  Polri  adalah  instansi  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  situasi  kamtibmas  serta keamanan,  keselamatan  dan  ketertiban,  yang  mana  untuk  penegakan  hukum  terkait pemberantasan  perusakan  hutan  Polri  harus  berkaitan  dengan  perum  perhutani.  Perum Perhutani  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  diberi  tugas  dan kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam pengelolaan kawasan hutan
2) Kewenangan  Polisi  Kehutanan  Pada  Pasal  51  ayat  (1)  Undang-undang  Kehutanan ditentukan bahwa “untuk  menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat  kehutanan  tertentu  sesuai  dengan  sifat  pekerjaannya  diberikan  wewenang kepolisian khusus yakni Polisi Kehutanan

## Daftar Pusataka
Buku :
Bambang  Pamulardi,  1995, Hukum  Kehutanan  dan  Pembanguna  Bidang  Kehutanan, (Jakarta utara: PT Rajagrafindo)
Barda Nawawi Arif, 2002 Teori Penanggulangan Kejahatan . PT Citra Aditya Bakti; Bandung Buku Statistika Kehutanan Indonesia Kemenhut 2013 yang dipublikasi pada bulan Juli 2014 Idris Sarong Al Mar. 1993. Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisis Yuridis) Bagian I. Bahan Penataran Teknis - Yuridis Kawasan Hutan
Khakim, Abdul. 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia. Bandung: PT Citra Adtya Bakti. M. Echols, John. 1996. An English-Indonesian Dictionary , Cetakan XXIII. Jakarta: Gramedia Mustoha iskandar, 2015, Dai Agent of Change, Jakarta Pusat, duta rimba
Perum  Perhutani,  Pedoman  Pengamanan  Hutan  Lestari  Dan  Pedoman  Kompensasi  Petugas
Perlindungan Hutan, Jakarta. 2009
Salim, H.S, 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono Soekanto. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers Soerjono Soekanto. 1983. Pengantar Penelitian Hukum . Rineka Cipta. Jakarta Soerjono Soekanto. 1999 . Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Zain, Alam Setia, 1997. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan . Jakarta: Penerbit Rineka cipta
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
Peraturan   Menteri   Kehutanan   Nomor   75   Tahun   2014   tentang   Polisi Kehutanan.