Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk
Corina Hidayah 1 , Eko Soponyono 2 ,

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  sistem  pemidanaan  tindak pidana  pembunuhan  yang  sedang  berlaku  saat  ini.  Tujuan  lainnya  adalah  untuk menjelaskan kebijakan sistem pemidanaan tindak pidana   pembunuhan pada masa yang  akan  datang. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis normative  yang  menitik  beratkan  pada  sumber  data  sekunder.  A nalisa  data disajikan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Tidak terdapat pengertian maupun penjelasan mengenai tindak pidana Pembunuhan (Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk) dalam KUHP yang berlaku saat ini hanya saja berdasarkan interpretasi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Kedua, Para  pembuat  undang-undang  agar  dalam  merumuskan  mengenai perumusan  RKUHP  terdapat  penjelasan  mengenai  tindak  pidana  pembunuhan dalam  keadaan  mabuk  dengan  mengadopsi  atau  merujuk  pada  perundang- undangan  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  mengenai  tindak  pidana  dalam keadaan  mabuk  dibeberapa  negara  lain,  dengan  menambahkan  pada  pasal  357 konsep RUU KUHP yang semula hanya satu Pasal saja menjadi dua Pasal.
Kata kunci:Kebijakan, pidana, pembunuhan, keadaan mabuk
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  yang betujuan  untuk  melindungi  dan  menciptakan  kesejahteraan  seluruh  rakyat Indonesia,  maka  sudah  selayaknya  jika  hukum  dijadikan  supremasi,  di  mana semua  orang  tunduk  dan  patuh  tanpa kecuali.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh Barda  Nawawi  Arief,  bahwa:  “Usaha  pembaharuan  hukum  di  Indonesia  yang sudah dimulai sejak lahirnya UUDNRI 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan  sekaligus  tujuan  yang  ingin  dicapai  seperti  telah  dirumuskan  juga dalam Pembukaan  UUDNRI  1945  itu  secara  singkat  ialah  “melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. 3
Salah  satu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah  tindak pidana  pembunuhan.  Tindak  pidana  Pembunuhan  merupakan  salah  satu  perilkau menyimpang  yang  pada  hakekatnya  bertentangan  dengan  norma  hukum  dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat  bertentangan  dengan  UUDNRI  1945  Pasal  28A  yang  berbunyi:  “setiap orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya”. Apabila di lihat dal am kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHP” yang mengatur ketentuan -ketantuan pidana tentang kejahatan-kejahatan  yang  ditujukan  terhadap  nyawa  orang  itu  dalam  Buku  ke  II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. 4
Unsur  pertama  dari  tindak  pidana  adalah  perbuatan  atau  tindakan seseorang (gedraging).  Perbuatan  inilah  merupakan  titik  penghubung  dan  dasar untuk  pemberian  pidana.  Perbuatan  ini  meliputi  berbuat  dan  tidak  berbuat. Menurut Van Hattum memandang perbuatan (gedraging) sebagai dasar fisik atau jasmaniyah  dari  tiap  delik,  benar-benar  jasmaniah  tanpa  unsur  subjektif  maupun
3 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan,(Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti,2001), halaman. 73.
4 P.A.F.,Lamintang, Theo Lamintang,Delik-Delik KhususKejahatan Tarhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,(Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika,2012), halaman. 11
unsur  objektif,  sedangkan  gerakan  badan  yang  tidak  termasuk  sebagai  tindakan atau  perbuatan  yaitu: 5 Gerakan  badan  yang  tidak  dikehendaki  oleh  yang  berbuat karena  dalam  keadaan vis  absoluta (daya  paksa  absolut); Gerak  reflex; Semua gerakan  fisik  yang  dilakukan  dalam  keadaan  tidak  sadar  yang  disebabkan  oleh bermacam-macam  hal  antara  lain:  karena  penyakit (ayan,  epilepsi),  mabuk, berbuat sesuatu pada waktu tidur (somnambulisme), pingsan, pengaruh hypnose.
Dalam  hal  ini,  ketidaksadaran  seseorang  yang  dikarenakan  mabuk  harus lebih  dicermati  sampai  seberapa  parah  tingkat  ketidak  sadaran  orang  tersebut. Karena akhir-akhir  ini  banyak  sekali  dilaporkan  pada  media  massa  terjadinya tindak  pidana  pembunuhan  serta  tindak  pidana  lainnya  yang  disebabkan  oleh keadaan  mabuk.  Menurut  Muhtadi  pengertian  mabuk  dapat  diartikan  sebagai suatu  kondisi  psikologis  yang  dapat  diidentifikasikan  berbentuk  gejala  umum antara  lain  bicara  tidak  jelas,  keseimbangan  kacau,  koordinasi  buruk,  muka semburat,  mata  merah,  dan  kelakuan-kelakuan  aneh  lainnya,  sehingga  seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk. 6
Menjadi persoalan bagaimana menilai perbuatan seseorang yang dilakukan dalam  keadaan  mabuk.  Alkohol  dapat  menyebabkan  intoksikasi  (keracunan, kebiusan) dari otak. Minuman seolah-olah mengakibatkan psychoseacuut, dengan tanda  cirinya  antara  lain euphorie (perasaan  hebat,  gembira),  kehilangan  kotrol moril,  kurang  kritik  terhadap  diri  sendiri,  merasa  dirinya  hebat,  memandang sepele  terhadap  bahaya,  konsentrasi  yang  sedikit,  yang  berarti  bahwa  keadaan jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. 7
Adapun salah satu contoh kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota  polri  Otniel  Layaba  dalam  keadaan  mabuk  menembak  mati  seorang pengendara  sepeda  motor  bernama  Ismail  Pellu  didaerah  Ambon.  kasus Pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  Briptu  Sofyan saat  itu  dalam  kondisi  mabuk dan terpengaruh alkohol ketika menembak Herman dan banyak lagi kejadian yang serupa. Mengenai  beberapa  contoh  kasus  tindak  pidana  pembunuhan  yang dilakukan  oleh  orang  mabuk  ini  sangatlah  sulit  untuk  ditentukan  secara  pasti pertanggung-jawaban  pidananya  karena  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  apakah
5 Sudarto, Hukum PidanaI,(Semarang: Yayasan Sudarto, Cet ke II, 1990), halaman. 65
6 Muhtadi, Ilmu Kedokteran,(Semarang: Unissula Press,2004), halaman. 93
7 Sudarto, Hukum Pidana1 ……. Op.Cit. halaman. 100
pelaku  sengaja  terlebih  dahulu  merencanakan  untuk  memabukkan  diri  sebelum melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  agar  menjadi  berani  ataukah  pelaku melakukan  perbuatan  yang  tidak  disadari yakni  melakukan  tindak  pidana pembunuhan karena pengaruh dari keadaan mabuk tersebut.

## 2. Permasalahan
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik suatu permasalahan adalah sebagai berikut:  pertama,Bagaimana  kebijakan  sistem  pemidanaan  tindak  pidana pembunuhan  yang  sedang  berlaku  saat  ini.  Dan kedua,Bagaimana  kebijakan sistem pemidanaan tindak pidana   pembunuhan pada masa yang akan dating.

## 3. Tinjauan Pustaka
Hullsman  pernah  mengemukakan  bahwa  sistem  pemidanaan  (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi  dan  pemidanaan  (the  statutory  rules  relating to  penal  sanction  and punishment). 8 Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  apabila  pengertian  pemidanaan “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari dua (2) sudut : 9
Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut  bekerjanya  atau  prosesnya.  Dalam  arti  luas  ini,  sistem  pemidanaan  dapat diartikan  sebagai  Keseluruhan  sistem  (aturan  perundang-undangan)  untuk fungsional  atau  operasional  atau  konkretisasi  pidana.  Dan  keseluruhan  sistem (perundang-undangan)  yang  mengatur  bagaimana  hukum  pidana  itu  ditegakkan atau  diopersionalkan  secara  konkret  sehingga  seseorang  dijatuhi  sanksi  (hukum) pidana. Dalam  arti  sempit,  sistem  pemidanaan  dilihat  dari  sudut  normatif  atau substantif,  yaitu  hanya  dilihat  dari  norma-norma  hukum  pidana  subtantif.  Maka sistempemidanaan  diartikan  sebagai  Keseluruhan  sistem  (aturan  perundang- undangan)  untuk  pemidanaan  dan  keseluruhan  sistem  (aturan  perundang- undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Keseluruhan
8 L.H.C.  Hulsman  dalam  buku  Barda  Nawawi  Arief, Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  Di Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), halaman. 1
9 Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia,(Semarang: Pustaka Magister,2011), halaman. 2
peraturan  perundang- undangan  (“ Statutory  Rules ”)  yang  ada  didalam  KUHP maupun di dalam UU khusus diluar KUHP.
Mengenai  kedudukan  atau  posisi  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  dalam sistem  pemidanaan  subtantif.  bahwa  tiga  masalah  pokok  dalam  hukum  pidana, yaitu  “tindak  pidana”,  “pertanggungjawaban  pidana”  dan  “pidana  dan pemidanaan”,masing - masing  merupakan  “sub - sistem’  dan  sekaligus  “pilar - pilar” dari  keseluruhan  bagunan  sistem  pemidanaan.  Berikut  diuraikan  secara  singkat ketiga sub-sistem tersebut dalam konsep KUHP: masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana dan masalah pemidanaan 10

## 4. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. 11 Penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  selalu  menitik  beratkan  pada sumber  data  sekunder.  Data  sekunder  pada  penelitian  dapat  dibedakan  menjadi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier. Tehnik pengumpulan  data  ditempuh  dengan  studi  pustaka.  Sedangkan  analisa  data dilakukan  dengan  metode  analisis  yuridis  normatif.Data  yang  telah  diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif normatif.

## B. Hasil penelitian dan pembahasan
1. Kebijakan  Sistem  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang Sedang Berlaku Saat Ini

## a). Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP
Dalam  KUHP  yang  sekarang  berlaku,  tidak  secara  jelasmenerangkan tentang  tujuan  dan  pedoman pemidanaan.  Oemar  Senoaji  sebagaimana  dikutip oleh Sudarto, mengatakan bahwa Sistem Hukum Indonesia pada dasarnya adalah tertulis  yang  merupakan  konsekuensi  dari  azas  legalitas  yang  merupakan  azas fundamentail  dalam  negara  hukum.  Meskipun  penerapan  hukum  pidana  di Indonesia  berdasarkan  azas  legalitas,  akan  tetapi  di  dalam  UU  Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 disebutkan: 12
10 Ibid .halaman. 41 11 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum  Cetakan  Kedua. (Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group. 2007) \,halaman. 35
12 Undang-undang  RI No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”;
 Pasal  50  ayat  (1) “Putusan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan dasar  putusan,  juga  memuat  pasal  tertentu  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tidak  tertulis  yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Apabila melihat  pada  ketentuan  pasal-pasal  dalam  KUHP,  maka  akan sejalan dengan pendapat dari Soedarto yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan pidana  adalah  penderitaan  yang  dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu” . Dengan demikian maka KUHP Indonesia saat ini masih mengacu pada sistem hukum Belanda, yang menghendaki pembalasan  terhadap  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana.
Bentuk  pokok  dan  kejahatan  terhadap  nyawa  yakni  adanya  unsur kesengajaan  dalam  pembunuhan  atau  menghilangkan  nyawa  seseorang  baik sengaja  biasa  maupun  sengaja  yang  direncanakan.  Pembunuhan  sengaja  biasa yakni  maksud  atau  niatan  untuk  membunuh  timbul  secara  spontan,  dan  sengaja yang  direncanakan  yakni  maksud  atau  niatan  atau  kehendak  membunuh direncanakan  terlebih  dahulu,  merencanakannya  dalam  keadaan  tenang  serta dilaksanakan  secara  tenang  pula.  Dalam  KUHP,  bentuk  kesalahan  tindak  pidana menghilangkan nyawa orang lain berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa) yang dijelaskan dalam KUHP buku II tentang kejahatan. Tetapi yang penting dari suatu  peristiwa  itu  adalah  adanya  niat  yang  diwujudkan  melalui  perbuatan  yang dilakukan sampai selesai serta terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan atau unsur- unsur kelalaian sehingga pidana tersebut dapat dijatuhkan (dipidanakan). 13
Dalam  merumuskan  pengertian  tindak  pidana,  beberapa  ahli  hukum memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab dalam unsur tindak pidana, walaupun  dalam  setiap  Undang-undang  tidak  disebutkan  secara  eksplisit kemampuan  bertanggung  jawab  itu  sebagai  unsur  tindak  pidana.  Dalam  KUHP memang  tidak  ada  rumusan  yang  tegas  tentang  kemampuan  bertanggung  jawab.
13 P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus, Op.Cit..halaman. 11
Pasal  44  (1)  KUHP,  justru  merumuskan  tentang  keadaan  mengenai  bilamana seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, 14
b).Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain)  Dalam Keadaan Mabuk
Penyalahgunaanminuman keras merupakan penyebab terjadinya pembunuhan,  pemerkosaan,  perkelahian,  kecelakaan  lalulintas  dan  tindak  pidana lainnya. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan yang di dasari oleh keadaan  mabuk  atau  di  bawah  pengaruh  minuman  keras  Dapat  diklasifikasikan sebagai berikut: 15
a). Pembunuh  yang  mabuk  tersebut  melakukan  pembunuhan  tanpa sengaja. karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain.
b). Pembunuh  yang  mabuk  tersebut  melakukan  pembunuhan  dengan sengaja.  didahului  oleh  niat  untuk  membunuh  korban  yaitu  agar pelaku memiliki keberanian untuk membunuh.
c). Pembunuh  yang  mabuk  tidak  benar-benar  dalam  kondisi  mabuk, sehingga  kondisi  akal  pikirannya  masih  sadar  (meskipun  tidak 100%)  namun  dirinya  masih  sadar  jika  dirinya telah membunuh orang lain.
Untuk    menentukan  adanya  jiwa  yang  cacat  dalam  tumbuhnya  dan  jiwa yang  terganggu  karena  penyakit,  sangat  dibutuhkan  kerjasama  antar  pihak  yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk Visum et Repertum Psychiatricum, Untuk dapat  mengungkapkan  keadaan  pelaku  perbuatan  (tersangka)  sebagai  alat  bukti surat  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. 16 Berikut  contoh  kasus  pembunuhan dalam keadaan mabuk;PUTUSAN No. 908 K/Pid/2006 OTNIEL LAYABA yang dalam  keadaan  mabuk  menembakkan  pistol  kearah  Ismail  Pellu  yang  saat  itu lewat  dengan  mengendara  sepeda  motor sehingga  peluru  tersebut  mengenai dirinya dan tewas.
14 Choirul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006),halaman.97
15 A. Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Bulan Bintang,2004),halaman.108
16 http://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum/8/1/2014/12;23am
Berdasarkan analisis hakim, pada putusan Nomor: 908 K/Pid/2006, dalam menjatuhkan  putusan  pemidanaan,  terlebih  dahulu  Hakim  akan  dipertimbangkan hal-hal  yang  memberatkan  maupun  yang  meringankan  terdakwa  sebagaimana dijelaskan dalam amar putusan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, ancaman pidana bagi pelaku tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau  sesuatu bahan  peledak  adalah  pidana  penjara  paling  lama  20  tahun, sedangkan  dalam  Pasal  338  KUHP,  bagi  pelaku  pembunuhan  diancam  dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Dalam putusannya, hakim mahkamah agung menyatakan terdakwa Otniel Layaba  alias  Otis  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana “ tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ” dan pembunuhan sesuai dengan dakwaan kesatu dan kedua primair dari Penuntut Umum telah terbukti, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 9  (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan  yang telah  dijalani oleh  terdakwa.  Karena  dalam  pengajuan  kasasi  bukti  yang  menunjukkan  saat  itu otniel  dalam  keadaan  mabuk  hanya  berdasarkan  keterangan  saksi  dan  tidak berdasarkan  atas  “ visum et repertum psikiatricum” (Pemeriksaan  kesehatan  jiwa untuk kepentingan penegakan hukum).
Dapat  ditarik  kesimpulan  oleh  penulis  dari  penjelasan  putusan  diatas bahwa  keadaan  mabuk  tidak  dirumuskan  dalam  penjatuhan  pidana  karena  dalam pertimbangan  hakim  keadaan  mabuk  tersebut  hanya  dijadikan  sebagai  unsur keterangan, penjatuhan pidana yang diputuskan hakim hanya memfokuskan pada pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHP sehingga keadaan mabuk disini tidak dianggap  sebagai  alasan  kurang  mampu  bertanggungjawab/  alasan  ketidak mampuan bertanggung jawab yang dapat dijatuhi pidana secara tersendiri.
2. Kebijakan Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masa Yang Akan Datang
a). Kebijakan  Sistem  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dalam Konsep RUU KUHP 2012
Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku. Di dalam konsep terdapat bab  tersendiri  mengenai  “pertanggungjwaban  pidana”.  Asas  umum  yang fundamental  dalam  pertanggungjawabann  pidana  ini  adalah  asas “tiada  pidana
tanpa  kesalahan” (asas  culpabilitas).  Asas  ini  merupakan  asas  kemanusiaan dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 37 konsep sebagai pasangan dari asas legalitas (asas kemsyarakatan) dan merupakan perwujudan dari ide keseimbangan monodualistik.  Formulasi  Pasal  37  ayat  (1)  konsep yang  berbunyi: “ Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan” . 17 Disamping  asas  umum  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  dalam  Pasal 37, konsep juga merumuskan ketentuan Pasal 39 konsep sebagai berikut: 18
(1) Perbuatan    yang  dapat  dipidana adalah  perbuatan  yang  dilakukan  dengan sengaja,  kecuali  peraturan  perundang - undangan  menentukan  secara  tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
(2) Seseorang  hanya  dapatdipertanggungjawabkan  terhadap  akibat  tindak pidana  tertentu  yang  oleh  Undang-Undang  diperberat  ancaman  pidananya, jika  ia  sepatutnya  mengetahui  kemungkinan  terjadinya  akibat  tersebut  atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.
Penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  diatas  memuat  prinsip,  bahwa pertanggungjawaban  pidana hanya  dapat  dikenakan  pada  orang  yang  melakukan perbuatan  dengan  sengaja.  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  orang  yang melakukan  perbuatan  karena  kealpaan,  hanya  bersifat  eksepsional  sepanjang ditentukan oleh UU.Serta pada pasal 39 ayat (3) dimaksudkan mengatur masalah “pertanggungjawaban  terhadap  akibat  yang  tidak  dikehendaki  atau  tidak disengaja”  yang  tetap  berorientasi  pada  asas  kesalahan,  walaupun  dalam  bentuk kesalahan  ringan  (yaitu  apabila  dolus  eventualis  atau  culpa)  yang  tidak  diatur dalam KUHP saat ini. 19
Di  samping  itu,  dalam  bab  pertanggungjawaban  pidana  konsep  juga mengatur  tentang  masalah  “kekurangmapuan  bertanggung  jawab”,  masalah pertanggungjawaban  terhadap  akibat  yang  tidak  dituju/dikehendaki/tidak disengaja  “ erfolgshaftung” dan  masalah  kesesatan  (eror/dwaling/mistake)  yang semuanya  tidak  diatur  dalam  KUHP  saat  ini,  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  40
17 Barda  Nawawi  Arief, Perkembangan  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia  (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana),(Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), halaman.48
18 Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-Asas, Op.Cit. halaman.49
19 Ibid, halaman, 50
konsep sebagai berikut: 20 “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita  gangguan  jiwa,  penyakit  jiwa  atau  retardasi  mental,  tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan”.
Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab  yang menentukan  adalah  faktor  akalnya.  Dalam  hal  tidak  mampu  bertanggungjawab, keadaan  akal  pembuat  tindak  pidana  tidak  berfungsi  normal.  Tidak  normalnya fungsi  akal,  disebabkan  karena  perubahan  pada  fungsi  jiwa  yang  mengakibatkan gangguan  pada  kesehatan  jiwa.  Jadi  pembuat  tindak  pidana  tidak  mampu bertanggung  jawab  tersebut  karena  sebab-sebab  tertentu  yang  hanya  dapat dijelaskan  dari  segi  medis.  Untuk  itu  hakim  wajib  menghadirkan  seorang  saksi ahli  yang  dapat  menjelaskan  hal  tersebut,  sehingga  pelaku  tindak  pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.
Di  sebutkan  pada  pasal  40  konsep  KUHP me ngenai  “ orang  menderita gangguan jiwa”. Dalam hal ini keadaan mabuk dapat digolongkan kedalam pasal tersebut.  Orang  mabuk  (pemabuk)  secara  medis  dapat  dikategorikan  terganggu kejiwaannya  walaupun  hal  tersebut  tidak  terjadi  secara  permanen,  dengan  kata lain gangguan  jiwa  yang  terjadi  bersifat  temporer. Karena  pada  saat  efek  dari alkohol hilang, mereka pun senantiasa kembali waras.
Bagi pengkonsumsi alkohol berlebih, dampak gangguan jiwa temporer ini dapat mengakibatkan perilaku yang bertendensi menjadi tindak pidana. Mulai dari tindak pidana ringan seperti perusakan dan pencurian barang sampai pada tindak pidana  berat  yang  dapat  membawa  korban  jiwa.  Kegilaan  (gangguan  jiwa) sementara  (temporary  insanity)  dapat  menjadi  argumentasi  hukum  untuk  lepas dari hukuman pidana berat. Hukuman yang lebih ringan terhadap penyalahgunaan konsumsi  alkohol  berlebih  mungkin  bisa  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam memberikan  alternatif  hukuman  yang  diterapkan. 21 Penjelasan  tentang  masalah tersebut di sebutkan dalam pasal 41 konsep KUHP 2012 sebagai berikut: “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat
20 Barda  Nawawi  Arief,  Pembaharuan  Hukum  Pidana Dalam Perspektif  Kajian  Perbandingan, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011),halaman. 274
21 http://politik.kompasiana.com/2013/04/17/mabuk-kegilaan-sementara- 552206.html/26/1/2013/10;09 am
dipertanggungjawabkan  karena  menderita  gangguan  jiwa,  penyakit  jiwa,  atau retardasi mental, pidananya dapat diku rangi atau dikenakan tindakan.”
Sedangkan  pasal mengenai  kelalaian  yang  menyebabkan  kematian dijelaskan  dalam  pasal  600  ayat  (3)  konsep.  Uraian  dari  pasal  tersebut  diatas sebagai  berikut:  “Setiap  orang  yang  karena  kealpaannya  mengakibatkan  matinya orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Kategori  III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan paling banyak Kategori IV Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.
Mengenai  ketentuaan  pada  Pasal  600 ayat  (3)  konsep  KUHP  tidak memberikan  perumusan  tentang  pengertian  serta  unsur  kealpaan  secara jelas  apakah  unsur  yang  dimaksud  tersebut  kealpaan  yang  disadari (bewuste  schuld) atau  kealpaan  yang  tidak  disadari  (onbewuste  schuld). Sehingga dalam menangani masalah tindak pidana terutama pada masalah pembunuhan  yang  pelakunya  dalam  keadaan  mabuk,  hakim  harus pertimbangan  apakah  tindak  pidana  tersebut  murni  karena  tidak  sengaja mabuk,  atau sengaja  memabukkan  diri,sehingga dalam  interpretasi hakim dapat menjadikannya sebagai alasan untuk meringankan penjatuhan pidana dan sebagai alasan yang memberatkan pidana.
b). Kebijakan  Sistem  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dalam

## Kajian Perbandingan
Dalam  hal  ini  perlu  adanya  suatu  kajian  perbandingan  hukum  dengan Negara lain dalam penerapan masalah kesengajaan dan kealpaan serta aplikasinya terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  serta  bagaimana  penjatuhan  pidana pembunuhan  (menghilangkan  nyawa  orang  lain) dalam  keadaan  mabuk  yang ditetapkan  diberbagai  Negara  sehingga  dapat  menemukan  suatu  kajian  hukum baru  yang  dapat  dijadikan  suatu  pertimbangan  dalam  penjatuhan  pidana.  Kajian perbandingan dengan beberapa Negara yaitu sebagai berikut ini:
Penal code (KUHP) Inggris mehilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) dalam  keadaan  mabuk  masuk  dalam Involuntary  Manslaughter yaitu  suatu
pembunuhan  tanpa Malice  Aftorethouht (pelaku  tidak  mempunyai  maksud  jahat) yang diakibatkan oleh: 22
Perbuatan  melawan  hukum  yang  menyebabkan  kematian  (unlawful  act causing death). Di Inggris, mabuk dapat dijadikan sebagai alasan pembelaan jika mengakibatkan  terganggu  jiwanya  (insanity).  Seseorang  yang  dilihat  dari  sudut medis  tidak  cukup  sebagai  dasar  untuk  pembelaan.  Ketidak  sehatan  jiwanya  itu harus sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pertanggungjawabannya menurut hukum. Homicide Act 1957 menegaskan bahwa jika “ mitigating factors ” tersebut (faktor  yang  meringankan)  terbukti  dalam  suatu  perkara  pembunuhan  dengan sengaja  (first  degree  murder),  tertuduh  hanya  terbukti  melakukan  pembunuhan karena  kelalaian  atau manslaughter yang  diancam  dengan  pidan  dalam  waktu tertentu  sampai  batas  maksimum  seumur  hidup.  Jadi,  terdakwa  dapat  dipidana kurang dari batas maksimum.
Penal  code  Texas  menjelaskan  mengenai  mabuk  yang  menyebabkan kematian  orang  lain  pada  section 49.08. Intoxication  Manslaughter adalah suatu pembunuhan  melawan  hukum  yang  dilakukan  tidak  dengan  maksud  jahat  yang dipikirkan sebelumnya dalam keadaan mabuk. Dalam penuntutan dalam pasal 49 ayat (8) keadaan mabuk tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembelaan. 23
Criminal  Code  Australia  masalah  mabuk  (keadaan  mabuk)  adalah  jika keadaan  mabuk  tersebut  dikarenakan  diri  sendiri  maka  tidak  dapat  dijadikan pertimbangan sebagai  alasan  pembelaan  terjadinya  suatu  tindak  pidana  dan  jika mabuk  tersebut  di  timbulkan  oleh  lain  atau  karena  terpaksa  dan  memeperoleh tekanan  dari  orang  lain  maka  keadaan  mabuk  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai alasan  pembelaan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  pada  Criminal  Code Australia. 24
Dalam  penjelasan  Pasal  51  Criminal  Code  Queensland  keadaan  mabuk disini  sebagai  pertimbangan  suatu  unsur  tindak  pidana,  yang  digunakan  oleh hakim  untuk  menilai  apakah  keadaan  mabuk  ini  disengaja  atau  tidak  disengaja
22 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Op,Cit. hlm.90 dijelaskan juga pada section 154 (manslaughter) Penal code united kingdom Revised Edition 9 showing the law as at 1 January 2008
23 Penal Code Of Texas
24 Criminal Code Act 1995 Australia, Division 8 – Intoxication
oleh  seseorang  sehingga,  hakim  dapat  memutuskan  apakah  orang  tersebut memiliki keadaan pikiran atau niat untuk berbuat suatu tindak pidana. 25
Penal  Code  India  mengenai  keadaan  mabuk  yang  dilakukan  oleh  diri sendiri  dalam  tuntutan  pidananya  disamakan  seperti  orang  yang  dalam  keadaan normal, kecuali keadaan mabuk tersebut dibuat oleh orang lain. Jika dalam kasus mabuk  oleh  diri  dan  membunuh  orang  lain  maka  orang  tersebut  akan  di  jatuhi pidana pembunuhan sesuai dengan Penal Code India, perumusan keadaan mabuk di  India  penerapannya  hampir  sama  dengan  perumusan  keadaan  mabuk  di Indonesia namun, penjelasan dari keadaan mabuk tidak dijelaskan secara ekplisit daalam KUHP yang berlaku saat ini. 26
Penal  Code Canada  hanya  menjelaskan  masalah  mabuk  yang  disebabkan oleh diri sendiri tidak ada unsur pembelaan serta jika mabuk tersebut mengganggu keadaan  jiwa  orang  lain  hingga  menyebabkan  kematian  faktor  mabuk  disitu masuk  kedalam  unsur  serangan  yang  bisa  mengakibatkan  adanya  pemberatan penjatuhan pidana. 27
Penal  Code California  tentang Intoxication  Manslaughter adalah pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  sedang  mengendarai  motor  dalam keadaan  mabuk  yang  karenanya  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain  yang ancaman  pidana  penjaranya  paling  lama  10  tahun. 28 Pada  KUHP  Indonesia mengenai tindak pidana yang serupa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal 359  KUHP  Hal  ini  berdasarkan  pertimbangan  hakim  atas  putusan Nomor:  1883 K/PID/2010  mengenai  pengendara  mabuk  yang  menabrak  orang  karena kelalaiannya  menyebabkan  orang tersebut  mati,  namun  dalam  penjatuhan  pidana yang  berlakukan  di  Indonesia  lebih  ringan  jika  dibandingkan  dengan  penjatuhan pidana yang di berlakuakan di negara California.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
25 Criminal Code Act No. 37 of 1995 Queensland
26 The Indian Penal Code, 1860, Section 86
27 Penal Code Canada
28 Penal Code California, Section 191.5 Manslaughter
Tidak terdapat pengertian maupun penjelasan mengenai tindak pidana Pembunuhan (Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk) dalam KUHP yang berlaku saat ini hanya saja berdasarkan interpretasi dan pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku  dalam  keadaan  mabuk  yang melakukan  kejahatan  menghilangkan  nyawa  orang  lain,  seperti  Putusan No: 1883  k/pid/2010  serta  putusan  No.  908  k/pid/2006  yang  digunakan  contoh oleh penulis.
Para  pembuat  undang-undang  agar  dalam  merumuskan  mengenai pelaku  yang  dalam  keadaan  mabuk menghilangkan  nyawa  orang  lain  atau membunuh  orang  lain  yang  dalam  KUHP  yang  sekarang  berlaku  belum menerapkan  mengenai  tindak  pidana  tersebut,  diharapkan  dalam  perumusan RKUHP  terdapat  penjelasan  mengenai  tindak  pidana  pembunuhan  dalam keadaan mabuk dengan mengadopsi atau merujuk pada perundang-undangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal mengenai tindak pidana dalam keadaan mabuk dibeberapa negara lain, dengan menambahkan pada pasal 357 konsep RUU KUHP yang semula hanya satu Pasal saja menjadi dua Pasal.
2. SARAN
1) Dalam KUHP yang sekarang berlaku terkesan kaku dan bersifat monoton sehingga  adanya  KUHP  baru  yang  masih  dirumuskan  sangat  penting adanya  karena  Hukum  Pidana  merupakan  Ultimum  Remedium  artinya hukum  pidana  sebaiknya  digunakan  sebagai  obat  terakhir atau  langkah terakhir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.
2) Perlunya  kajian  secara  mendalam  mengenai  keadaan  mabuk  sehingga jika terjadi suatu tindak pidana seperti pembunuhan selain menggunakan pertimbangan  hakim  terdapat  juga  penjelasan  terhadap  pasal tersebut demi terciptanya suatu kepastian hukum.
3) Dalam  penjatuhan  pidana  pembunuhan  seharusnya  dirumuskan  pidana mati dalam  setiap  tindak  pidana  yang  menghilangkan  nyawa  orang  lain karena  melihat  dari  KUHP  Negara  lain  pelaku  pembunuhan  dijatuhi pidana  yang  tergolong  berat  dari  pada  pidana  yang  dijatuhkan  di Indonesia.  Agar  masalah  tindak  pidana  pembunuhan  yang  sering  terjadi dapat berkurang.

## D. Daftar pustaka
A. Hanafi, 2004, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta,
Barda  Nawawi  Arief,  2001, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan,PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung
Barda  Nawawi  Arief, 2011, Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif Kajian Perbandingan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Barda  Nawawi  Arief,  2012, Perkembangan  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia
(Perspektif  Perbandingan  Hukum  Pidana), Universitas  Diponegoro, Semarang
Barda Nawawi Arief, 2011, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Pustaka Magister,Semarang
Choirul Huda, 2006,Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

## Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan,Kencana,Jakarta
Muhtadi, Ilmu Kedokteran,(Semarang: Unissula Press, 2004),
P.A.F.,Lamintang,  Theo  Lamintang,  2012, Delik-Delik  KhususKejahatan Tarhadap  Nyawa,  Tubuh,  dan  Kesehatan,  Cetakan Kedua,  Sinar  Grafika, Jakarta
Peter  Mahmud  Marzuki.  2007Penelitian  Hukum  Cetakan  Kedua.  Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Sudarto, 1990, Hukum PidanaI,Yayasan Sudarto, Cet ke II,Semarang