## A. Pendahuluan
Ditinjau  dari  kacamata  teori  politik modern atau teori politik sekuler, teori politik Islam  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Al- Maududi  kelihatan  unik,  bahkan  mungkin “ganjil.” Keunikan atau katakanlah keganjilan teori politik Al-Maududi terletak pada konsep dasar  yang  menegaskan  bahwa  kedaulatan ( souverenitas ) ada di  tangan Tuhan, bukan di tangan  manusia.  Jadi  berbeda  dengan  teori demokrasi  dalam  tatanan  sistem  politik modern  pada  umumnya  yang  menyatakan bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.
Dalam  kenyataannya,  kata-kata  “kedaulatan rakyat”  menjadi  kata-kata  kosong  karena partisipasi  rakyat  dalam  kebanyakan  Negara
1 Dosen pada Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon.
2 Alumni  pada  Jurusan  Aqidah  Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon.
demokrasi  hanyalah  dilakukan  empat  atau lima  tahun  sekali  dalam  bentuk  pemilu, sedangkan  kendali  pemerintah  sesungguhnya berada  di  tangan  sekelompok  kecil  penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar Negara.  Sekelompok  penguasa  itu  bertindak atas  nama  rakyat,  sekalipun  sebagian  pikiran dan  tenaga  yang  mereka  kerahkan  bukan untuk rakyat, tetapi hanyalah untuk melestarikan  kekuasaan  yang  mereka  pegang dan  untuk  mengamankan  posisi  mereka sendiri.
Penolakan Al-Maududi terhadap teori kedaulatan rakyat bukan terutama berdasarkan bukti-bukti  praktek  demokrasi  terlalu  sering menyeleweng,  namun  terutama  berdasar pemahamannya  tentang  ayat-ayat  Al-Qur’an yang menunjukan bahwa otoritas dan souverenitas tertinggi ada di tangan Tuhan. Di samping  itu  Tuhan  sajalah  yang  berhak

## THEO-DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ABU A’LA AL-MAUDUDI
Baco Sarluf 1 dan Usman Wally 2

## ABSTRACT
Discuss  themes  related  to  the  concept  or  system  of  Islamic  government  would  never  finish.  A variety  of  books  that  discuss  the  idea  of  good  governance  system  of  Islam  by  the  Muslim intellectuals  from  ancient  times  until  today.  This  paper  dissects  the  ideas  and  political  thought one Muslim intellectual, Abu A'la Maududi is a contemporary Muslim thinker.
Theo-democracy is a system of government that was initiated by  Al-Maududi by combining the concept of monotheism and the concept of trias politica Through literature research on the works of Al-Maududi, the authors found the basis of a conception of political thought that Al-Maududi Islamic State must be built on a joint Islamic which is the main basis of monotheism. According to  Maududi,  the  Islamic  State  Sovereignty  of  the  people  is  based  not  sovereignty  but  God (Allah). In Theo-democratic system is divided into three agencies, namely legislative, executive and judicial.
Keywords: Theo-democracy, triad politics, Abu A'la Maududi
memberikan hukum ( law-giver ) bagi manusia.
Manusia  tidak  berhak  menciptakan  hukum, menentukan  apa  yang  boleh  (halal)  dan  apa yang terlarang (haram). Hukum di sini berarti norma-norma dasar bagi penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Teori politik yang dikembangkan oleh Al-Maududi  adalah  teori  politik  Islam 3 ia sangat  mengecam  sistem  kerajaan,  karena sistem  kerajaan  atau  monarki  memang  tidak memilki  tempat  dalam  Islam.  Al-Maududi mengingatkan  bahwa  seluruh  kerajaan  pasti memaksakan  ditaatinya  kekuasaan  secara turun temurun dan karena itu pula kerajaan itu menjadi mulk  adhudh atau  “kerajaan  yang menggigit”  yakni  menindas  rakyat  dan merampas  hak-hak  rakyat  di  bidang  politik, ekonomi,  hukum  dan  lain-lain. 4 Sementara pemerintahan  yang  dikehendaki  dalam  Islam adalah Theo-demokrasi.
Menurut  Abul  A’la  Al-Maududi,
Theo-demokrasi merupakan  suatu  bentuk pemerintahan dimana rakyat diberikan kedaulatan  terbatas  dibawah  naungan  Tuhan (Allah  SWT) 5 .  Dalam  pemerintahan  ini kekuatan eksekutif yang terbentuk
3 Prinsip-prinsip  kelembagaan  atau  nilai-nilai politik Islam memperoleh kekuasaan perundangan atau mengikat  ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  Sunnah  karena kedua-duanyan  adalah  sumber  asas  dari  semua Undang-undang Islam dalam semua aspek kehidupan.
4 Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan,
Evaluasi Kritis atas Sejarah  Pemerintahan Islam, terj. Muhammad al Baqir, (Bandung: Mizan, 1984), h. 20.
5 Asghar Ali Engineer, Revolusi Negara Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 205-207.
berdasarkan  kehendak  umum  kaum  muslimin yang  di  mana  kaum  muslimin  tersebut  juga berhak menumbangkannya. Sistem pemerintahan Theo-demokrasi ini  menganut asas bahwa semua permasalahan pemerintahan  dan  masalah  mengenai  hal-hal yang  tidak  diatur  dalam  Syariah  diselesaikan berdasarkan  mufakat  bulat  dan  konsensus dikalangan muslimin.
Pada  dasarnya,  istilah  atau  konsep Theo-demokrasi adalah  akomodasi  dari  ide theokrasi  dengan  ide  demokrasi.  Namun,  ini tak  berarti  Al-Maududi  menerima  secara mutlak konsep theokrasi. Al-Maududi dengan tegas  menolak  teori  kedaulatan  rakyat  (inti demokrasi), berdasarkan dua alasan. Pertama , karena  menurutnya kedaulatan  tertinggi adalah  di  tangan  Tuhan.  Tuhan  sajalah  yang berhak  menjadi  pembuat  hukum (law  giver).
Manusia  tidak  berhak  membuat  hukum.
Kedua ,  praktik  kedaulatan  rakyat  seringkali justru  menjadi  omong  kosong,  karena partisipasi  politik  rakyat  dalam  kenyataannya hanya dilakukan setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu. Sedang kendali
pemerintahan sehari-hari sesungguhnya berada  di  tangan  segelintir  penguasa,  yang sekalipun
mengatasnamakan rakyat, seringkali  malah  menindas  rakyat  demi kepentingan pribadi. 6
Dengan  demikian  secara  esensial, konsep Theo-demokrasi berarti  bahwa  Islam
6 Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, h. 15.
memberikan  kekuasaan  kepada  rakyat,  akan tetapi  kekuasaan  itu  dibatasi  oleh  norma- norma  yang  datangnya  dari  Tuhan.  Dengan kata  lain, Theo-demokrasi adalah  sebuah kedaulatan  rakyat  yang  terbatas  di  bawah pengawasan Tuhan.

## B. Landasan Teoretis
Secara  etimologis  demokrasi  berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata demos yang  berarti  rakyat  dan kratos atau kratein berarti  kekuasaan  atau  berkuasa.  Jadi demokrasi  menurut  asal  kata  berarti  "rakyat berkuasa"  atau  " government  or  rule  by  the people ". 7 Dengan  kata  lain  demokrasi  adalah pemerintahan  oleh  rakyat;  atau  kedaulatan rakyat,  kekuasaan  tertinggi  berada  dalam keputusan rakyat. 8
Secara  terminologis,  menurut  Joseph
A.  Schmeter,  demokrasi  merupakan  suatu perencanaan institusional untuk menyampaikan  keputusan  politik  di  mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk  memutuskan  dengan  cara  perjuangan kompetitif  atas  suara  rakyat.  Sydney  Hook berpendapat  bahwa  demokrasi  adalah  bentuk pemerintahan yang mana keputusan- keputusan  pemerintah  yang  penting  secara langsung  ataupun  tidak  langsung  didasarkan pada  kesepakatan  mayoritas  yang  diberikan
7 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 50.
8 Moh.  Kusnardi  dan  Bintang  R.  saragih, Ilmu Negara (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), h.165.
secara  bebas  dari  rakyat  yang  sudah  dewasa.
Philippe  C.  Schmitter  dan  Terry  Lynn  Karl menegaskan  bahwa  demokrasi  merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah  dimintai  tanggung  jawab  atas tindakan-tindakan  mereka  di  wilayah  publik oleh  warga  Negara,  yang  bertindak  secara tidak  langsung  melalui kompetisi dan kerjasama  dengan  para  wakil  mereka  yang terpilih. Menurut Hendry B. Mayo, demokrasi merupakan  sistem  politik  yang  menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas  oleh  wakil-wakil  rakyat  yang diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam pemilihan-pemilihan  berkala  yang  didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan  dalam  suasana  terjaminnya kebebasan politik. 9
Dalam studi tentang demokrasi, dikenal  dua  macam  pemahaman.  Yaitu, pemahaman  secara  normatif  dan  secara empirik.  Pemahaman  normatif  berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan, mengajarkan tentang nilai-nilai ideal
bagaimana
seharusnya demokrasi
diwujudkan.  Sedangkan  pemahaman  empirik atau  demokrasi  prosedural  adalah  rumusan demokrasi yang telah dilaksanakan. 10
Berdasarkan  pengertian  demokrasi yang sifatnya prosedural, terdapat unsur-unsur
9 Tim  ICCE  UIN  Jakarta ,  Demokrasi,  HAM, dan  Masyarakat  Madani, (Jakarta:  ICCE  UIN,  2003), h.110-111.
10 Idris Thaha, Demokrasi , h. 29.
pokok;  yaitu  proses  rekrutmen  elit  melalui pemilihan  yang  jujur  dan  bebas;  serta  hak masyarakat  untuk  memilih.  Pelaksanaan  dari konsep  demokrasi  prosedural  ini  akan menjamin  kebebasan  untuk  berpendapat  dan berserikat. Lebih dari itu, dengan menganggap  pemilihan  umum  sebagai  cara untuk  merekrut  elit  pemerintahan,  sistem  ini mengisyaratkan bahwa pimpinan bertanggung jawab  kepada  yang  memberi  mandat  (warga Negara),  khususnya  ketika  mereka  tengah berkuasa. 11 Negara  yang  menyatakan  diri menganut  demokrasi  harus  mengadakan pemilihan  umum.  Apakah  pemilihan  umum tersebut  hanya  merupakan  ritual  saja  atau secara  substansial  mencerminkan  demokrasi, adalah persoalan lain.
Demokrasi  paling  sering  digunakan,
namun  juga  paling  problematik.  Problematik, karena  para  pakar  politik  masih  belum sepakat, apakah demokrasi sekedar alat untuk mencapai  tujuan  atau  tujuan  itu  sendiri. 12
Namun,  Willy  Eichler  berpendapat,  bahwa demokrasi  bukanlah  suatu  nilai  statis  yang terletak disuatu tempat di depan kita, lalu kita bergerak menuju ke sana untuk mencapainya.
Bagi  Eichler  demokrasi  adalah  suatu  nilai dinamis,  karena  nilai  essensialnya  adalah proses  ke  arah  yang  lebih  maju  dan  lebih
11 Bahtiar  Effendy,  “ Islam  dan  Demokrasi,” dalam  M  Nasir  Tamana  dan  Elza  Peldi  Taher  (ed.), Agama  dan  Dialog  Antar  Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 90.
12 Idris Thaha, Demokrasi Religius , h. 2.
baik. 13 Karena  pengertian  demokrasi  sebagai cara  dan  proses,  tidak  mengherankan  bahwa pelaksanaan  prinsip-prinsip  demokrasi  sangat beragam  dari  satu  Negara  dengan  Negara lainnya.  Meskipun  begitu,  perlu  disadari bahwa demokrasi sebagai cara atau jalan akan menentukan kualitas tujuan yang dicapai oleh suatu  masyarakat.  Seperti  dikatakan  Albert Camus,  tidak  boleh  ada  pertentangan  antara cara  dan  tujuan;  jika  tujuan  membenarkan cara  yang  digunakan,  maka  cara  yang digunakan  itu  sendiri  ikut  membenarkan tujuan  yang  dicapai.  Inilah  salah  satu  sendi pandangan  demokratis. 14 Terlepas  dari  tujuan atau  cara,  demokrasi  merupakan  sistem pemerintahan yang saat ini sangat populer.

## C. Riwayat Hidup Singkat Abu A’la Al- Maududi
Sayyid 15 Abu  A’la  Al-Maududi merupakan  salah  seorang  pemikir  dan perombak  sosial  terbesar  dalam  dunia  Islam. Beliau  dilahirkan  di  Aurangabad  (Hiderabad, Deccan,  India),  pada  tanggal  25  September
13 Nurcholish Madjid, “ Demokrasi dan Demokratisasi  di  Indonesia ,”  dalam  Elza  Peldi  Taher (ed.), Demokratisasi  Politik,  Budaya  dan  Ekonomi (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 203.
14 Nurcholish Madjid, “ Demokrasi dan
Demokratisasi , h. 204.
15 Sayyid artinya Tuan; nama gelar kehormatan atau  sebutan  kepada  orang  Arab  keturunan  Nabi Muhammad  saw.  Lihat Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 885.
1903  dan  memulai  karier  kemasyarakatannya sebagai seorang wartawan pada tahun 1920. 16
Ayah  Abu  A'la  Al-Maududi,    Ahmad
Hasan  yang dilahirkan pada tahun 1855 M di Delhi,  berasal  dari  keluarga  terhormat  yang silsilah  keturunannya  dapat  ditelusuri  sampai kepada  Nabi  Muhammad  Saw  Keluarga  Abu A'la  Al-Maududi  telah  mempunyai  tradisi kepemimpinan  spiritual  yang  terkenal  sejak lama  karena  sebagian  besar  dari  nenek moyangnya merupakan pemimpin dari tarekat-tarekat yang terkemuka. Nenek moyang  Abu  A’la  Al-Maududi  datang  ke anak benua Indo-Pakistan sejak lahir abad ke- 13 H atau abad ke 15 M. Sedangkan Ibu Abu A'la  Al-Maududi  yang  bernama  Sayyidah Ruqayyah,  adalah  putri  bungsu  dari  Mirza Qurban  Ali  Bik.  Mirza  adalah  keturunan Turki  dan  berprofesi  sebagai  tentara,  di samping sebagai pujangga dan sastrawan. 17
Guru  pertama  Al-Maududi  adalah ayahnya  sendiri  yang  pernah  berprofesi sebagai  pengacara  yang  taat  beragama.
Ayahnya,  Ahmad  Hasan,  sendiri  pernah belajar  di  Universitas  Aligarh, 18 (Universitas
16 Al-Maududi, Hukum  Konstitusi, terj.  Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1990), h. 6.
17 Ali  Rahnema, Para  Perintis  Zaman  Baru Islam, (Bandung: Mizan, 1998), h.102.
18 Aligarh adalah  gerakan  yang  merupakan kelanjutan dari usaha pembaruan Sayyid  Ahmad Khan di  bidang  Pendidikan.  Didirikan  pada  tahun  1875  di Aligarh, India  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan pendidikan  di  kalangan  umat  Islam.  Gerakan  ini muncul  setelah  meninggalnya  Sayyid  Ahmad  Khan tahun  1988.  lembaga  ini  dikembangkan  dan  namanya kemudian  diganti  dengan  “ Mohammaden  Angl-Orintl
yang ditujukan untuk meneruskan perjuangan Sayyid  Ahmad  Khan) 19 .  Setelah  itu  beliau hanya  memusatkan  pada  pengajaran  dan pendidikan  anaknya.  Al-Maududi  memulai pendidikanya  di  rumah  sampai  tamat  tingkat dasar.  Setelah  menyelesaikan  pendidikan dasar  tersebut,  dia  melanjutkan  studinya  di madrasah  Fauqaniyah  yang  memadukan pendidikan  modern  barat  dengan  pendidikan Islam  tradisional.  Dia  kenal  sebagai  seorang anak yang  cerdas, dan  menyelesaikan pendidikannya  tepat  pada  waktunya  dengan mendapatkan ijazah Maulawi . 20
Al-Maududi  pindah  bersama  ayahnya ke  Hyderabad,  dimana  dia  dapat  melajutkan pendidikannya  di  Dar  al-Ulum,  di  Deoband, suatu lembaga  yang banyak mencetak ulama- ulama  kharismatik  di  India  pada  masa  itu. Pendidikan  Al-Maududi  hanya  berlangsung selama  enam  bulan  karena  harus  merawat ayahnya yang akhirnya meninggal dunia. 21

## Di Lahore, Abu A’la Al-Maududi juga
bekerja  selama  hampir  dua  tahun  sebagai
Colge ”  (MAOC),  kemudian  namanya  berubah  lagi diganti  dengan Uniesiy  of  Algarh ”  Universitas  ini dikenal  sebagai  pusat  gerakan  pembaruan  Islam  di India.  Lihat  Hasan, Esiklopedi  Islam ,  (Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h.120.
19 Sayyid  Ahmad  Khan  (w.  1898)  tokoh reformer  dan  modernis  berkebangsaan  India  yang menyerukan agar bangsa India  mengambil ide-ide dari Barat.  Hasan, Esiklopedi  Islam ,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru Van Hoeve, 1999), h.213.
20 Munawir  Sadjzali, Islam  dan  Tata  Negara, h. 159.
21 Ali  Rahnema, Para  Perintis  Zaman  Baru Islam, h. 103.
Dekan  Fakultas  Theologi,  Islamia  College,
Lahore, Tahun 1941 beliau mengorganisasikan Gerakan Renaisans 22
Jama’t  al-Islami 23 dan  terpilih  sebagai setuanya. 24
Pada tahun 1937, dia mulai betul-betul memperhatikan soal-soal  politik. Mulai  tahun itu dia terlibat  lebih  mendalam dan langsung.
Ketika  itu,  India  telah  mendekati  titik-titik kemerdekaan  setelah  kira-kira  150  tahun dikuasai  oleb  kerajaan  Inggris.  Pada  saat  itu, pengaturan  konstitusional  masa  depan  India yang  merdeka  telah  menjadi  perdebatan berbagai  partai  di  India  yang  menentang Inggris.  Dalam  keadaan  seperti  itu,  Al-
Maududi  menyadari  akan  bahaya  besar  yang akan mengancam eksistensi kaum
Muslimin. 25 al-Maududi menolak faham demokrasi 26
dan sekuler 27 yang 22 Gerakan Renaisan adalah gerakan pembangunan  dan  pengembangan  kembali  keilmuan untuk  menghadap  masa  depan.  Lihat  Anton  M. Moelyono  dkk. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1988),  h.  741.
23 Jama’tal-Islami adalah partai  revivalis Islam di  Pakistan.  Organisasi  ini  didirikan  di  Lahore, Pakistan pada tanggal 26 Agustus 1941. Dalam format besarnya,  khususnya  setelah  resolusi  Lahore  tahun 1940  yang  diusulkan  oleh  Liga  Muslim  untuk menciptakan  Negara  Muslim  yang  terpisah  dari  India, lihat  Jhon  Esposito, Ensiklopedi  Dunia  Islam  Modern, (Bandung: Mizan, 2001), h. 42.
24 Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi, h. 7.
25 Chares  J.  Adams  “Maududi  dan  Negara Islm”  dalam  John  L  Esposito  (ed.), Dinamika Kebangunan  Islam, terj.  Bakri  Siregar,  (Jakarta:  CV. Rajawali, 1987), h. 115.
26 Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang segenap  rakyatnya  diberikan  kesempatan  untuk  turut
dinyatakannya sebagai faham yang bertentangan dengan agama. Dia menyerukan kaum  Muslimin  untuk  tidak  berjuang  atas faham-faham tersebut karena akan merugikan kelompok  Muslim  yang  minoritas.  Dia mendesak  kaum  Muslimin  untuk  tidak  ikut serta  dalam  perjuangan  kemerdekaan  yang dipimpin  Kongres  Nasional  India  dan  para pendukung  nasionalisme.  Karena  hal  itulah, akhirnya Al-Maududi memulai usaha pembaharuan  Islam  dengan  mendirikan  suatu organisasi,  yaitu Jama'at  al-Islami di  Lahore pada  bulan  Agustus  1941,  dan  dia  terpilih sebagai  Amir  (pemimpin)  sampai  tahun 1972. 28
Dalam  usianya  yang  semakin  lanjut, Al-Maududi  selalu  aktif  dalam  berbagai kegiatan  untuk  mewujudkan  Negara  Pakistan yang  bedasarkan  al-Qur'an  dan  al-Sunnah. Sebagaimana diketahui, perjuangan Al-
Maududi  selama  enam  puluh  tahun  berhenti ketika  ayahnya  tiba  pada  tanggal  23 September  1979,  yaitu  setelah  dirawat
serta  dipemerintahan  dengan  perataraan  wakilnya. Lihat    Anton  M.Moelyono, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 195.
27 Sekuler adalah  faham  kenegaraan  yang menghendaki  suatu  kesusilaan  atau  budi  pekerti  tidak berdasarkan  ajaran  agama  atau  pemerintahan  yang tidak  mengikatkan  ajaran  agama  sebagai  landasan Negara,  Lihat  Anton  M.Moelyono, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 797.
28 John L Esposito (ed.), Dinamika Kebangunan Islam , h. 119.
beberapa  hari  di  sebuah  rumah  sakit  di  kota
New York. 29
Akhirnya umat Islam telah kehilangan salah  seorang  pejuang  gigih  yang  terus berusaha  dalam  menegakkan  ajaran  Islam  di muka  bumi  ini.  Kegigihan  dan  ketekunannya dalam  menegakkan  ajaran  Islam  ini  telah menimbulkan  semangat  kepada  orang-orang yang  ditinggalkannya  untuk  terus  berusaha dalam menegakkan ajaran Islam.

## D. Konsep Theo-Demokrasi Abu A’la Al-

## Maududi
 Latar Belakang Lahirnya Konsep Theo- demokrasi
Kondisi  dan  situasi  social  masyarakat masa  kehidupan  Al-Maududi  merupakan faktor  yang  sangat  mempengaruhi  pola pemikiran  Al-Maududi.  ada  beberapa  faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya konsep Theo-demokrasi yaitu:
a. Pada  tahun  1925  seorang  tokoh  dari gerakan  kebangunan  Hindu,  Swami
Shradanad,  dibunuh  oleh  seorang ekstremis  Islam  yang  berkeyakinan bahwa  salah  satu  tugas  agama  bagi tiap  muslim  adalah  membunuh orang-orang  kafir.  Sehingga  Islam
dituduh sebagai agama yang
disiarkan dengan pedang
(kekerasan).
29 Mukti  Ali, Alam  Pemikiran  Moderen  di India dan Pakistan, (Bandung: Mizan, 1996), h. 238.
b. Mayoritas  umat  Islam  menginginkan didirkannya  Negara  Islam  dengan sistem  nasionalisme  (nasionalisme Islam). Al-Maududi menolak gagasan  ini  karena  menurutnya gagasan  nasionalisme  merupakan produk impor dari Barat, tidak sesuai dengan  ajaran  Islam  dan  tidak  dapat digunakan  sebagai  dasar  Negara Islam.
 Theo-demokrasi sebagai Sistem

## Pemerintahan Islam
Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al- Maududi  bahwa  kedaulatan  tertinggi  adalah hak  Allah,  kemudian  manusia  sebagai  wakil- Nya  di  bumi  diwajibkan  menjalankan  aturan yang  diturunkan  oleh-Nya.  Oleh  karena  itu, posisi  manusia  adalah  sebagai  wakil-wakil Allah  yang  dinamakan  khalifah  Allah.  Setiap manusia  adalah  khalifah  Allah,  dan  oleh karenanya  tidak  ada  keistimewaan  antara manusia. Al-Maududi memaparkan:
Kekhalifahan yang dianugerahkan Allah  kepada  yang  beriman  ini merupakan  kekhalifahan  umum,  dan bukan  kekhalifahan  terbatas.  Tidak ada  pengistimewaan  untuk  keluarga, kelompok  atau  ras  tertentu.  Setiap mukmin  adalah  khalifah  Tuhan  sesuai dengan kemampuan individunya. Dengan demikian, dia secara individual  bertanggungjawab  kepada Tuhan. 30
30 Ibid .,  h.  169.  Lihat  pula  Maududi, Khilafah dan Kerajaan , h. 65.
Khalifah-khalifah Allah
(kaum
Muslim) mengangkat seorang khalifah sebagai  wakil  mereka  untuk  menerapkan aturan  dari  Pencipta  yang  telah  diletakkan  ke pundak  khalifah-khalifah  tersebut. 31 Karena kedaulatan  adalah  hak  Allah,  sedangkan kekuasaan  berada  di  pundak  kaum  muslim, maka  konsep  politik  semacam  ini  yang  oleh Al-Maududi  diberi  istilah Theo-demokrasi
atau Demokrasi Ilahi.
Bagaimana cara khalifah-khalifah menyerahkan kekahlifahannya kepada seseorang demi terselenggaranya
pemerintahan? Al-Maududi menjelaskan bahwa  pemilihan  kepala  Negara,  boleh memakai  cara-cara  yang  ada  pada  masa modern  ini,  yaitu  sistem  pemilihan  umum dalam  demokrasi.  Dalam  sejarah  Islam, memang  mempunyai  cara  yang  berbeda dalam  pengangkatan  seorang  kepala  Negara, dan  dengan  demikian  Islam  tidak  membatasi ruang lingkupnya dalam hal ini.
Lalu apa nama Negara Islam tersebut?
Al-Maududi mengatakan: “Sebagai konsekuensi  logis  dari  kedaulatan  ini, organisasi-organisasi  politik  Negara  Islam disebut  khilafah.” 32 Adapun  pemimpin  yang menjalankan pemerintahan Islam bisa disebut dengan  nama  khalifah, amîr atau imâm.
Seorang khalifah seperti yang telah
diterangkan  di  atas,  diangkat  oleh  kaum
31 Ibid. , h. 171.
32 Ibid. , h. 195.
muslim  untuk  menjalankan  aturan  Ilahi,  dan dengan  begitu,  kekuasaan  berada  ditangan kaum  muslim.  Dari  bentuk  ini,  yakni kekuasaan  dari  kaum  muslim,  tampaknya agak  condong  kepada  demokrasi,  dalam  hal kekuasaan  di  pundak  rakyat.  Al-Maududi memaparkan:
Inilah  yang  membedakan  khilafah Islamiyah dari sistem kerajaan, pemerintahan  kelas  atau  pemerintahan para  pendeta  agama.  Dan  ini  pulalah yang  mengarahkan  khilafah  Islamiyah ke  arah  demokrasi,  meskipun  terdapat perbedaan  asasi  antara  demokrasi Islami dengan demokrasi Barat—yaitu bahwa  dasar  pemikiran  demokrasi Barat bertumpu atas kekuasaan tertinggi  berada  di  tangan  rakyat. Adapun  demokrasi  dalam  khilafah Islamiyah,  rakyat  mengakui  bahwa kekuasaan  tertinggi  ada  di  tangan Allah  dan  dengan  suka  rela  dan  atas keinginannya sendiri, menjadikan kekuasaannya  dibatasi  oleh  batasan- batasan  perundang-undangan  Allah SWT. 33
Lalu, apakah khilafah Theo-demokrasi membatasi  diri  dalam  batas-batas  wilayah? Al-Maududi  menjelaskan  bahwa  Negara  lain yang  ingin  bergabung,  dipersilahkan.  Negara ini  tidak  membatasi  dirinya  dalam  ruang lingkup  geografis  yang  tetap,  tetapi  semata- mata  bersifat  ideologis.  Artinya  diperintah oleh  ideologi  Islam,  dan  Negara  manapun
33 Maududi, Khilafah  dan  Kerajaan ,  h.  61-62. Maududi  juga  mengatakan:  Konsep  kehidupan  seperti ini menjadikan khilâfah Islam sebagai suatu demokrasi, yang  pada  inti  dan  dasarnya  merupakan  anti-tesis bentuk  pemerintahan  teokrasi,  monarki  dan  kepausan. Lihat pula Maududi, Hukum , hlm. 243
boleh  bergabung  bersama  Negara  ini.  Al-
Maududi menerangkan:
Islam  mendirikan  Negara  diatas  suatu gagasan  Negara  yang  terlepas  dari kebangsaan  dan  mengajak  seluruh manusia  mengimani  kepada  gagasan- gagasannya  dan  bernaung  dibawah benderanya.84  Negara  ini  berdiri  atas dasar  ideologi  semata-mata  dan  tidak atas  dasar  ikatan-ikatan  warna,  ras, bahasa  atau  batas-batas  geografis. Setiap  manusia,  dimanapun  mereka berada  di  muka  bumi  ini,  dapat menerima  prinsip-prinsipnya  apa  bila ia  ingin  dan  menggabungkan  diri  ke dalam  sistemnya,  dan  memperoleh hak-haknya, sama persis tanpa perbedaan, kefanatikan atau kekhususan. 34
Negara khilafah Theo-demokrasi tidak bersifat  satu  Negara  untuk  seluruh  kaum muslim,  melainkan  boleh  mendirikan  banyak Negara,  dengan  catatan  bahwa  antara  Negara itu tidak menonjolkan nasionalisme kesukuan. Negara-negara Islam harus menjalin persaudaraan  dan  kasih  sayang  dan  saling tolong  menolong  antar  Negara-negara  Islam tersebut  bila  menyangkut  kepentingan  kaum muslim.  Kemudian  Negara-negara  Islam diharuskan  membuat  persatuan  internasional, dimana  harus  ada  satu  keputusan  yang diambil  bersama  untuk  kepentingan  kaum muslim  ditingkat  internasional.  Al-Maududi menjelaskan:
…apabila  diberbagai  tempat  diatas bumi  ini  terdapat  beberapa  Negara
34 Maududi, Metoda  Revolusi  Islam .  terj. Mohammad    Tholib  (Yogyakarta:  Ar-  Risalah,  1983), h.21.
seperti  ini,  maka  semuanya  adalah ‘Negara  Islam”  yang  dapat  saling tolong menolong dan bantu-membantu diantara mereka, sebagaimana layaknya  antara  sanak  saudara  yang saling  mengasihi,  tidak  bertarung  atas dasar  nasionalisme  atau  ikatan-ikatan kebangsaan  yang  beragam.  Dan  apa bila  mereka  sama-sama  mencapai persetujuan, mereka pun dapat membentuk  perdamaian  internasional dan  kesatuan  pendapat  umum  yang bersifat internasional. 35
Dalam  penjelasan  di  atas,  penulis berpendapat  bahwa  bisa  jadi  Negara  Islam yang dimaksud Al-Maududi adalah berbentuk Negara federal, yakni, Negara yang mempunyai  pemerintahan  daerah  otonomi yang  kemudian  bersatu  dalam  kepemimpinan umum.  Atau  juga  benar-benar  berbentuk
Negara-negara yang tidak satu kepemimpinan,  tetapi  antar  warga  dalam Negara-negara  itu,  tidak  terikat  dengan nasionalisme  mereka.  Dengan  maksud  lain, Negara  Islam  yang  diinginkan  Al-Maududi tersebut,  walau  berpisah  dalam  administratif dan bersatu dalam bentuk kesatuan internasional,  namun  di  antara  warga-warga mereka  bisa  berpindah-pindah  dari  Negara satu  ke  Negara  lain,  karena  semuanya  tetap disebut Negara muslim, yang diantara mereka terjalin persaudaraan dan kasih sayang.

## E. Lembaga Khilafah Theo-demokrasi
Ada tiga lembaga tinggi Negara  yang berfungsi  secara  terpisah  dan  mandiri  satu
sama lainnya. Menurut Al-Maududi, lembaga tinggi  Negara  adalah  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif. 36
 Legislatif
Menurut Al-Maududi, lembaga legislatif 37 sama  dengan ahlul halli wal ‘aqd,
yaitu  lembaga  penengah  dan  pemberi  fatwa, namun segala undang-undang yang dikeluarkannya bukan dari kehendak mayoritas,  tetapi  harus  digali  dari  Kitabullah dan hukum  yang dikeluarkan itu tidak berada pada  wilayah  yang  telah  mempunyai  status hukum  yang  jelas  dalam  hukum  Islam. 38
Dalam  istilah  lain,  lembaga  legislatif  ini dikenal  dengan majelis  syuro atau  dewan permusyawaratan. 39
Bila  dalam  Kitabullah  mempunyai interpretasi  lebih  dari  satu,  maka  legislatif yang  berwenang  untuk  memasukkan  mana yang tepat sebagai bagian dari undang-undang dan  juga  yang  berwenang  sebagai  pemberi fatwa. Jikalau dalam Kitabullah tidak diperoleh  keterangan  yang  jelas  dalam
36 Ibid ., hlm. 266-267.
37 Legislatif  atau legislature dalam perspektif demokrasi  Barat  adalah  membuat  undang-  undang. Legislatif  juga  dikenal  dengan Parliament ,  istilah  lain yang juga sangat dikenal adalah People’s Representative  Body atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Fungsi  legislatif,  ada  dua: pertama menentukan kebijakan  dan  membuat  undang-undang. Kedua, mengontrol  badan  eksekutif  agar  sesuai  dengan kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Lihat  Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  h.  315  dan  322- 323.
38 Maududi, Hukum , h. 245.
39 Ibid ., h. 259.
permasalahan  tertentu,  maka  lembaga  ini berhak  mengeluarkan  undang-undang  yang tetap  menjaga  semangat  dari  hukum  Islam. Begitu  juga,  bila  sama  sekali  tidak  ada pedoman  dalam  Kitabullah  untuk  sebuah kasus  tertentu,  maka  lembaga  ini  punya  hak bebas  untuk  mengadobsi  atau  membuat hukum  yang  tentu  tidak  melanggar  dari hukum  Islam. Lembaga legislatif harus selalu mengontrol kebijakan eksekutif.
Syarat untuk menjadi anggota legislatif  yaitu  beriman  kepada  syariat  dan bertekad  bulat  untuk  mematuhinya,  memiliki pengetahuan bahasa Arab agar memahami Al- Qur’an,  dan  sanggup  mengambil  kesimpulan dari  Sunnah  yang  shahih,    seorang  laki-laki, muslim,  waras  dan  dewasa,  warga  Negara Islam  serta  memiliki  watak  terpuji  dan kelakuan  baik,  yang  mempunyai  kemampuan untuk  menyusun  dan  menggali  undang- undang  dari  Kitabullah.  Anggota  legislatif dipilih  oleh  kaum  muslim  melalui  pemilihan umum  yang telah ditentukan dan diumumkan kriteria-kriterianya sebagai seorang calon oleh panitia pemilihan umum, atau ditentukan oleh hakim.
Para  anggota  legislatif  dipilih  dari orang-orang  yang  berpegang  teguh  pada kejujuran,  kemampuan  dan  kesetiaan  dalam ketakwaannya.  Sedangkan  bentuk  pemilihan anggota legislatif, bisa memakai cara pemilihan  umum  yang  ada  dalam  sistem demokrasi,  asalkan  tidak  dicemari  oleh
praktek  kotor  yang  menjatuhkan  nama  baik demokrasi ala Islam. 40 Namun,  batasan  masa jabatan seseorang yang duduk dalam legislatif menurut  hemat  penulis  tidak  ditentukan  oleh Al-Maududi.
Walaupun  yang  menjadi  anggota legislatif adalah kaum muslim, namun khusus untuk warga non-muslim, Al-Maududi memberikan  alternatif  lain,  yaitu  membuat dewan perwakilan tersendiri dengan aktivitasnya  berkisar  dalam  mengajukan usulan  kepada  legislatif  yang  berhubungan dengan  hukum  pribadi  mereka;  mengajukan keberatan  terhadap  suatu  hukum  yang diberlakukan  kepada  mereka;  mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap segala permasalahan  dalam  kelompok  mereka  dan permasalahan Negara secara keseluruhan. 41
 Eksekutif
Menurut Al-Maududi, lembaga
eksekutif 42 adalah  untuk  menegakkan  hukum
Ilahi, juga untuk  mendorong masyarakat  agar selalu  menjalankan  hukum  Islam  dalam
40 Ibid., h. 263.
41 Ibid ., h. 320.
42 Tugas  badan  eksekutif  menurut  asas  Trias Politika hanya melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh legislatif serta menyelenggarakan  undang-undang  yang  dibuat  oleh legislatif. Wewenang eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan administrasi  Negara;  kekuasaan  untuk  mengatur  polisi dan  angkatan  bersenjata,  menyelenggarakan  perang, pertahanan  Negara,  serta  keamanan  dalam  negeri. Memberi  grasi,  amnesty,  menyelenggarakan  hubunga diplomatik  dengan  Negara-Negara  lain,  dan  lain-lain. Lihat  Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik , hlm. 295-297.
kehidupan sehari-hari mereka. 43 Kepala
Negaranya,  yaitu  khalifah  adalah  mempunyai
kedudukan yang tertinggi. 44
Masa pemerintahannya, hemat penulis, Al-Maududi tidak  dibatasinya  dalam  periode.  Disisi  lain, hanya  khalifah  yang  berhak  menerima ketaatan  dan  kesetiaan  dari  rakyat.  Segala problem masyarakat diputuskan oleh khalifah. Al-Maududi menjelaskan:
…hanya amîr satu-satunya orang yang berhak menerima ketaatan dan kesetiaan  rakyat,  dan  bahwa  rakyat mendelegasikan sepenuhnya hak mereka  untuk  mengambil  keputusan mengenai hajat hidup mereka. 45
Walaupun  segala  persoalan  berada  di pundak  khalifah,  namun  khalifah  harus mempertanggungjawabkan  kepada  parlemen, dalam  hal  ini  lembaga  permusyawaratan.  Di samping  itu,  khalifah  juga  bertanggungjawab kepada  masyarakat  umum,  menyampaikan kegiatan-kegiatannya usai sholat dan juga bisa disampaikan lewat khutbah jumat.
Para pejabat eksekutif bekerja langsung  di  bawah  kendali  khalifah,  tetapi
khalifah tidak dapat begitu saja
memberhentikan atau mempengaruhi
pendapat-pendapat bawahannya. Bila khalifah ingin  mengambil  keputusan  penting,  ia diharuskan  untuk  berkonsultasi  langsung dengan legislatif.
43 Maududi, Hukum , h. 247-248.
44 Ibid ., h. 249.
45 Ibid. , h. 264.
Adapun yang memilih khalifah adalah kaum  muslim,  sebab  kekahlifahan  yang berada  di  pundak  kaum  muslim  itu  harus dengan  suka  rela  menyerahkan,  mengangkat satu  khalifah  dalam  Negara  Islam  untuk melaksanakan  hukum-hukum  Ilahi.  Tidak boleh ada  yang mengaku hak istimewa untuk menduduki jabatan khalifah, dan dilaksanakan pemilihannya  berdasarkan  kehendak  bebas kaum-muslim,  tanpa  ada  pemaksaan  atau ancaman, juga tidak diperbolehkan memonopoli  jabatan  amîr  pada  golongan tertentu. Kemudian yang menentukan pendapat umum, dalam Islam tidak ditentukan ruang lingkup dan caranya. 46
 Yudikatif
Menurut Al-Maududi, lembaga yudikatif 47 dalam  terminologi  Islam  disebut dengan Qadla. Lembaga  Yudikatif  juga dikenal  dengan  Mahkamah  Agung  (disingkat MA)  MA  diangkat  oleh  khalifah  untuk memutuskan  suatu  perkara,  baik  yang  terjadi antar masyarakat dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dengan masyarakat. 48
Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam theo-demokrasi bentuknya sama dengan lembaga legislatif  (DPR),  eksekutif  (Presiden)
46 Ibid. , h. 258-259.
47 Dalam konsep trias politika dalam doktrinnya  yang  benar  adalah  adanya  pemisahan kekuasaan  yang  tegas  dan  mutlak  di  antara  ketiga cabang  kekuasaan:  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif. Lihat  Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  h. 350.
48 Maududi, Hukum , h. 248.
dan  yudikatif  pada  teori  trias  politika Montesquieu  dan  demokrasi  modern, hanya  berbeda  pada  asas  yang  menjadi landasan dalam mengatur ketiga lembaga  tersebut.  Dalam  trias  politika yang  menjadi  asas  dasarnya  adalah kedaulatan  rakyat,  sedangkan  dalam theo-demokrasi berasaskan  kedaulatan Tuhan.

## F. Kesimpulan dan Implemantasi
Sistem  pemerintahan  Islam  yang digagas oleh Al-Maududi dan dikenal dengan sebutan Theo-demokrasi merupakan implikasi dari  keadaan  masyarakat  India  saat  itu  dan pergolakan social antara umat Islam dan umat Hindu.  Di  awali  dengan  terbunuhnya  salah satu  tokoh  dari  gerakan  kebangunan  Hindu. Pergesekan  antara  umat  Islam  yang  diwakili oleh  Al-Maududi  dan  umat  Hindu  dalam merumuskan  bentuk  pemerintahan  di  India pasca  merdeka  dari  jajahan  Inggris.  Umat Hindu  ingin  Negara  berasaskan  nasionalisme dengan  sistem  demokrasi,  sedangkan  Al- Maududi  menginginkan  Negara  berasaskan Kedaulatan Tuhan (Allah) sebagai
konsekuensi  ketauhidan  umat  Islam  kepada Allah. Theo-demokrasi adalah sistem pemerintahan  Islam  yang  digagas  oleh  Al- Maududi  sebagai  sistem  pemerintahan  yang mengatur  kehidupan  bernegara  umat  Islam. Theo-demokrasi ini  akan  digunakan  dalam menjalankan  Negara  Islam  (khilafah).  Sistem Theo-demokrasi terbagi  atas  3  lembaga penting yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.  Lembaga  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif    dalam theo-demokrasi bentuknya
sama  dengan  lembaga  legislatif  (DPR), eksekutif  (Presiden)  dan  yudikatif  pada  teori trias  politika  Montesquieu  dan  demokrasi modern,  hanya  berbeda  pada  asas  yang menjadi  landasan  dalam  mengatur  ketiga lembaga  tersebut.  Dalam  trias  politika  yang menjadi  asas  dasarnya  adalah  kedaulatan rakyat,  sedangkan  dalam theo-demokrasi
berasaskan kedaulatan Tuhan.  Dari asas yang berbeda  terdapat  perbedaan  dengan  sistem demokrasi  modern  yaitu  eksekutif  tidak memiliki  masa  jabatan,  wanita  tidak  dapat menjadi  anggota  legislatif,  meskipun  telah terjadi  pembagian  kekuasaan  pada  sistem Theo-demokrasi namum  eksekutif  masih mempunyai kekuasaan yang tinggi.
Kita  sebagai  intelektual  muda  Islam selayaknya tidak menolak semua yang datang dari  dunia  Barat  melainkan  dengan  bijaksana melihat,  menyaring  dan  mengambil  pelajaran yang  baik  sehingga  kelak  kita  dapat mengembalikan  kejayaan  Islam  dengan  tidak mendiskriminasikan bangsa dan kaum lain.

## Daftar Pustaka
Ali,  Mukti.  1996. Alam  Pemikiran  Moderen di  India  dan  Pakistan. Bandung: Mizan.
Al-Maududi,  Abu  A’la.  1984. Khilafah  dan
Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah  Pemerintahan  Islam .  terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan.
___________.  1985. Prinsip-prinsip  Islam. terj.  Abdullah  Suhaili.  Bandung:  Al- Ma’arif.
___________.  1986. Gerakan  Kebangkitan Islam. terj.  Hamid  LA.  Bandung: Risalah. ___________.  1995. Hukum  dan  Konstitusi: Sistem  Politik  Islam. terj.  Asep Hikmat. Bandung: Mizan. Budiardjo,  Miriam.  1998. Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Engineer, Asghar Ali. 2000. Revolusi Negara Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Espito,  Jhon  L.  1990. Islam  dan  Politik. terj. H.M.  Joesoep  Sou’yb.  Jakarta:  Bulan Bintang.
____________.  1987. Dinamika  Kebangunan Islam. terj. Bakri Siregar. Jakarta: CV. Rajawali.
____________.  2001. Ensiklopedi  Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan.
Moelyono,  Anton  M.  dkk.  1988. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  PT Balai Pustaka.
Nasir, Mohammad. 1985. Metode Penelittian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nasution,  Harun  (et  al).  1992. Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Djembatan. Rahnema,  Ali.  1998. Para  Perintis  Zaman Baru Islam. Bandung: Mizan. Rais,  Muhammad  Dhiauddin.  2001. Teori Politik  Islam. terj.  Abdul  Hayyie  al- Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
Sjadzali,  Munawir.  1993. Islam  dan  Tata Negara: Ajaran. Sejarah dan
Pemikiran. Jakarta: UI-Press.
Tamana, M Nasir dan Elza Peldi Taher (ed.).
1996. Agama  dan  Dialog  Antar Peradaban . Jakarta: Paramadina. Thaha,  Idris.  2005. Demokrasi  Religius Pemikiran  Politik  Nurcholish  Madjid dan M.  Amin Rais. Jakarta: TERAJU. Tim  ICCE  UIN  Jakarta.  2003. Demokrasi. HAM. dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN.
Tim  Penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah.  1992.
Ensiklopedia Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan. 1992.
Yamani. 2002. Filsafat Politik Islam.
Bandung: Mizan.