## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 2878-2882 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.3619

## Implementasi Pemenuhan Hak Pasca Mediasi di Pengadilan Agama Kota Salatiga

## M. Yusuf Khummaini, Abdul Qohar, Khasan Alimuddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Correspondence: Yusufkhummaini@gmail.com, 01qohar@gmail.com, akhasan425@gmail.com
Abstrak. Salah  satu  keuntungan  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  mediasi  di  Pengadilan  adalah kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan lebih tinggi, sehingga hubungan pihak bersengketa di kemudian hari masih dimungkinkan terjalin dengan baik. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan hasil perdamaian yang telah disepakati tersebut, sehingga hak salah satu pihak yang lain  tidak  terpenuhi  dan  menimbulkan  sengketa  kembali.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  lebih  jauh mengenai  pemenuhan  hak  pasca  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kota  Salatiga.  Penelitian  ini  diteliti  dengan metode kualitatif, dengan data diperoleh dari fieldwork study dengan teknik depth interview , dengan pendekatan yuridis-empiris.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  pemenuhan  hak  pasca  mediasi  di Pengadilan Agama Kota Salatiga sudah terimplementasikan dengan baik, terutama dalam perkara yang berhasil seluruhnya  dan  perkara  yang  dilakukan  pencabutan  atau  mendapatkan  penetapan  dari  pengadilan  sebagai  akta perdamaian.  Akan  tetapi  dalam  perkara  yang  hanya  berhasil  sebagian  dalam  proses  mediasi,  belum terimplementasikan dengan baik.
Kata kunci : implementasi; mediasi; pemenuhan hak
Abstract.  One  of  the  advantages  of  resolving  disputes  tharough  the  mediation  process  in  court  is  that  the likelihood of implementing the agreement is higher, so that the relationship between the disputing parties in the future  is  still  possible  to  maintain  well.  However,  this  does  not  rule  out  the  possibility  that  one  of  the parties does not implement the agreed peace outcome, so that the right of one of the other parties are not fulfilled and cause  another  dispute.  This  study  aims  to  examine  the  fulfillment  of  post-mediation  right  at  the  Salatiga  City Religion Court. This Reseach was conducted using qualitative method. Data was obtained from field study, and using depth iterview technique. The approach used is empirical-juridical.The implementation of post-mediation rights  fulfillment  at  the  Salatiga  City  Religion  Court  has  been  well  implemented,  especially  in  cases  that  are entirely succesfull and are revoked or get a stipulation from the court as a deed of peace. However, in cases that are only partially successfull in the mediation process, it gas not been well implemented.
Keywords : implementation; mediation; rights fulfillment

## PENDAHULUAN
Literatur hukum mengenal dua pendekatan  yang  sering  digunakan  untuk menyelesaikan sengketa (Gunarsa, 2019). Pendekatan pertama, menggunakan penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  yaitu  pendekatan untuk  mendapatkan  keadilan  dan  menggunakan paksaan  (coercion)  untuk  mengelola  sengketa yang muncul dari masyarakat serta menghasilkan  suatu  keputusan  berupa win-lose solution bagi  pihak  bersengketa.  Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan model penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. Pendekatan  ini  dinilai  lebih  mencapai  keadilan yang  mengutamakan  ‘konsensus’  dan  berusaha mempertemukan  para  pihak  bersengketa  serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa  berupa win-win  solution (Sururie, 2012).
Dengan  hadirnya  Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  yang  mana setiap  perkara  perdata  yang  masuk  dalam lingkup  peradilan  baik  Pengadilan  Negeri maupun  Pengadilan  Agama  harus  menempuh mediasi  terlebih  dahulu  yang  ada  di  pengadilan (Nugroho,  2019).  Dalam mediasi  tersebut  pihak bersengketa mempunyai hak sama, yaitu berhak untuk mengutarakan bagaimana kronologi kasus yang terjadi dari sudut pandang mereka masing- masing  dan  bermusyawarah  begaimana  baiknya untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi. Tentu  hal  ini  diluar  intervensi  dari  mediator yang  bertungas  mendampingi,  mediator  harus bersifat  netral  dan  tidak  boleh  memihak  kepada salah  satu  pihak  bersengketa,  mediator  juga bertugas  untuk  membantu  para  pihak  untuk mencapai kesepakatan.
Secara teori penyelesaian sengketa lewat
mediasi dipandang memiliki berbagai keuntungan  yaitu:  (1)  Untuk  mengurangi kemacetan  dan  penumpukan  perkara  ( court congestion) di Pengadilan. Kasus yang diajukan di pengadilan sangat banyak sehingga menyebabkan  proses  berperkara  seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta  sering  memberikan  hasil  yang  kurang memuaskan; (2) Untuk meningkatkan keterlibatan  masyarakat  (desentralisasi  hukum) atau memberdayakan pijak-pihak yang bersengketa  dalam  proses  penyelesaian  perkara; (3) Untuk memperlancar jalur keadilan ( acces to justice )  di  masyarakat;  (4)  untuk  memberi kesempatan  tercapainya  penyelesaian  sengketa yang  menghasilkan  keputusan  sehingga  dapat diterima oleh semua pihak agar pihak bersengketa  tidak  menempuh  upaya  banding maupun kasasi; (5) Penyelesaian perkara dengan cepat dan biaya murah; (6) sifatnya tertutup/rahasia ( confidential ); (7) tingkat kemungkinan  untuk  melaksanakan  kesepakatan lebih tinggi, sehingga hubungan pihak bersengketa di kemudian hari masih dimungkinkan terjalin dengan baik.
Dalam
menyusun kesepakatan perdamaian,  pihak  bersengketa  dibantu  oleh Mediator yang mendampingi, kemudian disampaikan  kepada  Hakim  untuk  dimintakan penguatan  dalam  bentuk  akta  perdamaian (Astuti,  2023).  Meski  demikian,  kesepakatan perdamaian  yang  telah  dicapai  dan  dimintakan penguatan  berupa  akta  perdamaian  kepada Hakim,  tidak  menutup  kemungkinan  salah  satu pihak tidak melaksanakan hasil perdamaian yang telah disepakati tersebut, sehingga hak salah satu pihak yang lain tidak terpenuhi dan menimbulkan sengketa kembali (Cahyani, 2019).  Dalam  menanggulangi  hal  tersebut diperlukan adanya suatu tindakan dari pengadilan kepada pihak agar saling melaksanakan  hasil  kesepakatan  yang  telah mereka  buat  sendiri  yaitu  berupa  eksekusi  hasil kesepakatan.
Penelitian sebelumnya diantaranya: Yunita  (2021),  Hadaiyatullah  dkk  (2021), Suprianto  (2022),  Amirullah  dkk  (2022),  dan Fatahullah (2022). Penelitian-penelitian tersebut, belum  ada  satupun  penelitian  yang  mengkaji mengenai  pemenuhan  hak  pasca  mediasi  di Pengadilan  Agama.  Inilah  yang  mendorong adanya penelitian ini, yaitu mencari lebih dalam bagaimana  implementasi  pemenuhan  hak  pasca mediasi  yang  terjadi  di  pengadilan  yang  pada kesempatan  ini  memilih  Pengadilan  Agama Salatiga  sebagai  lokasi  penelitian  yang  akan dilakukan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan  yang  dilakukan  pada  para  pihak  yang melakukan  mediasi  di  Pengadilan  Agama Salatiga  pada  tahun  2021.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan metode  yuridis-empiris.  Data  diperoleh  malalui wawancara  dengan  para  pihak  yang  melakukan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga, sedangkan  observasi  dilakukan  di  Pengadilan Agama  Salatiga,  dan  dokumen  yang  didapatkan dari  Pengadilan  Agama  Salatiga.  Penelitian  ini menggunakan  analisis  data  interaktif,  di  mana proses  analisis  data  berjalan  secara  sirkuler  dan terus  menerus.  Proses  sirkuler  ini  terdiri  dari empat  tahapan  yang  berinterasi  secara  terus- menerus  (Bungin,  2007).  Keempat  tahapan  ini yaitu: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verivikasi (Huberman, 2014).

## HASIL
Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Salatiga tahun 2021 sebanyak 561 perkara, yang terdiri  dari  sisa  perkara  tahun  2020  sebanyak 134  perkara  dan  perkara  yang  diterima  pada tahun  2021  sebanyak  427  perkara.  561  perkara tersebut,  yang  diputus  sebanyak  556  perkara, maka  sisa  perkara  yang  belumdiputus  tahun 2021  sebanyak  5  perkara,  bila  diprosentase tingkat penyelesaian perkara mencapai 99,11%.

## Tabel 1

## Data Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2021
Nomor Perkara Jenis Perkara Hasil Mediasi 1318/Pdt.G/2020/PA.Sal Cerai Talak Berhasil sebagian 112/Pdt.G/2021/PA.Sal Harta Bersama Berhasil dengan Akta Perdamaian 160/ Pdt.G/2021/PA.Sal Cerai Talak Berhasil sebagian 184/ Pdt.G/2021/PA.Sal Cerai Gugat Berhasil dengan Akta Perdamaian 172/ Pdt.G/2021/PA.Sal Waris Berhasil dengan pencabutan 254/ Pdt.G/2021/PA.Sal Cerai Talak Berhasil sebagian
274/Pdt.G/2021/PA.Sal Cerai Gugat Berhasil sebagian 264 Pdt.G/2021/PA.Sal Cerai Gugat Berhasil dengan pencabutan 311 Pdt.G/2021/PA.Sal Cerai Gugat Berhasil dengan pencabutan 370 Pdt.G/2021/PA.Sal Cerai Talak Berhasil sebagian
Sumber: Laporan Tahunan PA Salatiga (2021).
Jika  dilihat  lebih  lanjut,  dalam  tabel diatas  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  jenis perkaranya,  yaitu:  terdapat  4  (empat)  perkara cerai  talak,  4  (empat)  perkara  cerai  gugat,  1 (satu)  perkara  harta  bersama,  dan  1  (satu) perkara  waris  yang  berhasil  dimediasi  oleh Pengadilan  Agama  Salatiga.  Tabel  diatas  juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil mediasinya,  yaitu:  terdapat  5  (lima)  perkara dengan  keterangan  berhasil  sebagian,  3  (tiga) perkara  dengan  keterangan  berhasil  dengan pencabutan,  dan  2  (dua)  perkara  dengan keterangan  berhasil  dengan  akta  perdamaian. Selain  klasifikasi  yang  telah  disebutkan  diatas, tabel  tersebut  juga  dapat  diklasifikasikan  lebih rinci  berdasarkan  junlah  dominan  jenis  perkara dan hasil mediasinya, yaitu cerai talak dan cerai gugat sebagai berikut: dalam perkara cerai talak, semuanya berhasil dimediasi dengan keterangan berhasil  sebagian.  Kemudian  dalam  perkara cerai  gugat,  1  (satu)  perkara  berhasil  dimediasi dengan  keterangan  berhasil  sebagian,  1  (satu) perkara dengan keterangan berhasil dengan akta perdamaian,  dan  2  (dua)  perkara  dengan keterangaan berhasil dengan pencabutan. Implementasi pada dasarnya adalah sebuah cara atau  tindakan  agar  sebuah  Kesepakatan  dapat mencapai tujuanya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan  menjadi  tindakan  operasional  dalam kurun  waktu  tertentu.  Pada  bagian  ini  akan dipaparkan mengenai implementasi hasil mediasi berdasarkan jenis perkara dan keterangan hasil mediasinya (Rais, 2023).

## Perkara Cerai Talak
Berdasarkan  data  pelaksanaan  mediasi di  Pengadilan  Agama  Salatiga, diketahui  bahwa terdapat  empat  perkara  yang  berkaitan  dengan cerai  talak.  Perkara-perkara  tersebut  memiliki hasil  mediasi  dengan  keterangan  berhasil sebagian.  Artinya,  terjadi  kesepakatan  antara para  pihak  untuk  melaksanakan  hasil  mediasi tersebut  setelah  perceraian  itu  terjadi.  Akan tetapi  dalam  praktiknya, terdapat  beberapa  hasil mediasi  yang  tidak  terimplementasikan  dengan baik. Seperti dalam perkara nomor: 254/Pdt.G/2021/PA.Sal, dimana dalam kesepakatan  hasil mediasi,  terdapat  kesepakatan
bahwa suami harus memberikan nafkah hadhonah  sebesar  1/3  dari  gaji  suami  setiap bulanya  dan  akan  bertambah  10%  setiap tahunya. Namun  dalam  praktiknya,  pemberian suami terhadap nafkah anak tidak sesuai dengan apa  yang  tertulis  dalam  kesepakatan  mediasi. Lebih  lanjut  dalam  penjelasanya,  informan  juga mengatakan bahwa, tidak adanya kesadaran dari mantan suami, sehingga setiap bulanya informan harus meminta kepada suami untuk memberikan hadhonah  yang  menjadi  hak  anak.  Selain  itu, adanya  klausul  “akan  bertambah  10%  setiap tahunya” juga dirasa sulit untuk diimplementasikan,  karena  pada  kenyataanya jumlah minimal yang terdapat dalam kesepakatan  tidak  terpenuhi,  apalagi  dengan penambahan 10% setiap tahunya.
Hal  serupa  juga  terjadi  dalam  perkara nomor:  370/Pdt.G/PA.Sal,  dimana  dalam  akta perdamaian  terdapat  kesepakatan  bagi  suami untuk  memberikan  hadhonah  anak  tiap  bulanya sebanyak  Rp.  2.500.000  perbulan  dan  akan bertambah  10%  setiap  tahunya.  Akan  tetapi, dalam  pelaksanaanya,  jumlah  yang  diberikan oleh mantan suami juga tidak sesuai dengan apa yang  tertuang  dalam  akta  perdamaian.  Lebih lanjut,  informan  juga  menjelaskan  bahwa meskipun  jumlah  yang  diberikan  tidak  sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi dalam pelaksananya, mantan suami memiliki kesadaran untuk  memberikan  itu  kepada  anak-anaknya. Sehingga  informan  tidak  harus  mengingatkan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya.

## Perkara Cerai Gugat
1. Berhasil Sebagian Salah  satu  hasil  mediasi  dalam  perkara cerai gugat adalah perkara nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Sal dengan keterangan hasil mediasi  berhasil  sebagian.  Gugatan  dalam perkara  ini  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama  Salatiga.  Artinya  Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan talak bai’in sughra kepada isteri. Meskipun para pihak  tidak  berhasil  dimediasi  untuk  tidak melanjutkan  perceraian,  akan  tetapi  terdapat beberapa  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  para pihak.  Kesepakatan  tersebut  adalah  mengenai hak  asuh  anak  yang  diberikan  kepada  pihak
isteri, dan pihak suami akan memberikan nafkah anak  sesuai  dengan  nominal  yang  telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan,  kesepakatan  tersebut  sampai  saat  ini masih  terimplementasikan  dengan  baik.  Dalam arti para pihak masih mentaati kesepakatan yang telah mereka buat meskipun mereka sudah tidak hidup sebagai sepasang suami isteri.
2. Berhasil dengan Akta Perdamaian Dalam perkara cerai gugat, juga terdapat perkara yang berhasil dimediasi dengan mengguunakan  akta  perdamaian.  Seperti  dalam perkara  nomor:  184/Pdt.G/2021/PA.Sal.yang mana dalam keputusanya, para pihak bersepakat untuk  kembali  memperbaiki  kehidupan  rumah tangganya supaya kembali harmonis. Kesepakatan  tersebut  tertuang  dalam  surat kesepakatan  bersama  yang  ditandatangani  oleh para  pihak  dan  mediator.  Oleh  karenanya  para pihak  terikat  dengan  kesepakatan  tersebut. Dalam  praktiknya,  setelah  akta  perdamaian tersebut  dibuat,  para  pihak  mentaati  dan melaksanakakan akta perdamaian tersebut dengan  baik.  Para  pihak  sama-sama  memiliki keinginan kuat untuk kembali merajut kehidupan rumah  tangga  mereka  yang  sempat  renggang. Lebih  lanjut,  sampai  saat  ini  para  pihak  masih menjadi  pasangan  suami  isteri.  Artinya  belum ada  tindakan  hukum  yang  dilakukan  keduanya, baik  itu  permohonan  talak  ataupun  gugatan perceraian ke Pengadilan.
3. Berhasil dengan Pencabutan Dalam perkara cerai gugat yang berhasil dimediasi  oleh  Pengadilan  Agama  Salatiga dengan  keterangan  berhasil  dengan  pencabutan, seperti dalam perkara nomor: 264/Pdt.G/2021/PA.Sal,  para  pihak  bersepakat untuk melakukan pencabutan terhadap permasalahan yang telah diajukanya ke Pengadilan  Agama  Salatiga  setelah  melalui tahapan  mediasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  para  pihak,  kesepakatan  tersebut  telah terimplikasikan  dengan  baik.  Dengan  kata  lain para  pihak  memenuhi  dan  menjalankan  dengan baik  mengenai  kesepakatan  yang  telah  mereka buat.  Lebih  lanjut  informan  juga  mengatakan bahwa,  setelah  memutuskan  untuk  berdamai, terdapat  perubahan  banyak  dalam  diri  suami. Faktor  pendorongnya  adalah  adanya  kesadaran diri  yang  penuh  terkait  dengan  perlunya memperbaiki  kehidupan  rumah  tangga.  Namun hal  berbeda  terjadi  dalam  perkara  nomor: 311/Pdt.G/2021/PA.Sal, meskipun dalam putusan  terebut  terjadi  kesepakatan  untuk melakukan pencabutan perkara, dalam arti kedua
belah  pihak  memutuskan  untuk  berdamai,  akan tetapi  keputusan  tersebut  tidak  bertahan  lama. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan  bahwa  setelah  pencabutan  itu dilakukan,  selang  beberapa  bulan  setelahnya, pihak  isteri  kembali  mengajukan  gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Salatiga. Lebih lanjut  informan  juga  menyampaikan  bahwa  hal tersebut  terjadi  karena  isteri  tidak  memiliki keinginan  yang  kuat  untuk  memperbaiki kehidupan  rumah  tangga  yang  telah  mereka jalani.

## Perkara Harta Bersama
Selain  perceraian  baik  karena  gugatan ataupun talak, perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan  Agama  Salatiga  adalah  perkara tentang  harta  bersama.  Seperti  dalam  perkara No: 112/Pdt.G/2021/PA.Sal, dimana kesepakatan  para  pihak  setelah  terjadinya perceraian  adalah  mengenai  nafkah  anak  yang harus  ditanggung  oleh suami.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  informan,  kesepakatan tersebut  berjalan  dengan  semestinya.  Dalam artian  pihak  suami  melaksanakan  kesepakatan ttersebut  dengan  baik. Selain  itu,  pada  tahun yang  sama  juga  terjadi  mediasi  mengenai  harta bersama,  yakni  terkait  sebidang  tanah.  Setelah mediasi  dilakukan,  kesepakatan  pada  saat mediasi  terealisasikan  dengan  baik.  Hasil mediasi  menunjukkan  bahwa  penguasaan  tanah berada  di  bawah  penguasaan  isteri,  dan  pihak suami menenrima dan tidak melakukan tindakan hukum lain setelah kesepakatan tersebut dibuat.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  terdapat  kesepakatan  mediasi yang  belum  terimplementasikan  dengan  baik. Tidak  terimplementasikanya hasil  mediasi terlihat  dalam  beberapa  jenis  perkara  dan  hasil mediasinya,  yaitu  dalam  semua  perkara  cerai talak  dengan  keterangan  hasil  mediasi  berhasil sebagian,  dan  satu  perkara  cerai  gugat  dengan keterangan  hasil  mediasi  berhasil  dengan pencabutan. Untuk perkara yang lain yaitu: satu perkara  cerai  gugat  dengan  keterangan  hasil mediasi  berhasil  sebagian,  berhasil  dengan pencabutan, dan berhasil dengan akta perdamaian  terimplementasikan  dengan  baik. Selanjutnya  mengenai  harta  bersama  juga terimplementasikan dengan baik.
Selanjutnya,  terdapat  beberapa  faktor yang menjadi penyebab
tidak terimplementasikanya  pemenuhan  hak  pasca mediasi, antara lain sebagai beriikut:
1. Dalam perkara cerai talak
a. Tidak  adanya  komitmen  dari  pihak suami  untuk melaksanakan  kewajibanya setelah  terjadinya  perceraian  (Hidayat, 2016).
b. Pihak isteri yang merasa dirugikan tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada  Pengadilan  Agama  mengenai kesepakatan  hasil  mediasi.  Padahal dalam  aturanya,  hasil  terebut  dapat dimintakan permohonan eksekusi (Mahkamah Agung, 2016).
c. Adanya  klausul  yang  berjangka  waktu tertentu  yang  mengalami  kesulitan ketika diimplementasikan.
2. Dalam perkara cerai gugat Dalam  perkara  cerai  gugat,  faktor  yang menjadi penyebab tidak terimplementasikanya hasil mediasi dikarenakan  tidak  adanya  kesadaran  dan komitmen yang kuat untuk kembali memperbaiki  kehidupan  rumah  tangga  agar kembali utuh dan harmonis.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwasanya implementasi pemenuhan hak pasca mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kota  Salatiga sudah terimplementasikan dengan baik, terutama dalam  perkara  yang  berhasil  seluruhnya  dan dilakukan pencabutan atau mendapatkan penetapan dari pengadilan sebagai akta perdamaian.  Akan  tetapi  dalam  perkara  yang hanya  berhasil  sebagian  dalam  proses  mediasi, belum terimplementasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Dewi  Puji,  dan  Suriyadi.  2023.
Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi Syariah, 4(2), 109-117. Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik,
dan Ilmu Sosial lainya. Jakarta: Kencana.
Cahyani,  Andi  Intan.  2019.  Peradilan  Agama
Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di Indonesia. Jurnal  Al-Qodau:Peradilan dan  Hukum  Keluarga  Islam, 6(1),  119- 132.
Gunarsa,  Surya  Muhammad.  2019.  Kekuatan Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Terkait  Keberatan  Dan
Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Seagai Alternative,  Dispute  Resolution  Dalam Penyelesaian  Konsumen  Surya. SASI.
25(28), 160-172.
Haeratun,  Fatahullah.  2022.  Efektivitas  Mediasi
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengekta Di Pengadilan Agama. Batulis
Civil Law Review , 3(1), 29-59.
Hamzah,  Ekawati,  Hasmulyadi,  dan  Amirullah. 2022.  Peran  Hakim  Mediatr  dalam
Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. KALOSARA: Family Law Review, 1(2), 277-307.
Hermanto,  Agus,  Imam  Nur  Hidayat  dan  Syeh Sarip  Hadaiyatullah.  2021. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law , 1(2), 34- 59.
Hidayat,  Maskur.  2016. Strategi  dan  Taktik Mediasi  Berdasarkan  PERMA  No.  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi di Pengadilan . Jakarta: Kencana.
Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB Tahun 2021. Miles,  Mathew  B,  A  Michael  Huberman,  and Johny  Saldana.  2014. Qualitative  Data Analisys:  A  Methods  Sourcebook. UK: Sage Publications.
Nugroho,  Susanti  Adi.  2019. Manfaat  Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Pranamedia. Peraturan Mahkamah  Agung  No. 1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Rais,  Muhamad  Amin.  2023.  Upaya  Tokoh Agama  terhadap  Perceraian  di  Kota Balikpapan (Studi Kasus Pada Perceraian di Pengadilan Agama
Balikpapan). Mitsaq:  Islamic  Family
Law Journal, 1(1), 1-27.
Suprianto,  Agus.  2022.  Mediasi  Pembagian
Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan  Agama  Sleman  Nomor: 413/Pdt.G/2015/PA.Smn. Asas Wa
Tandhim:  Jurnal  Hukum,  Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 1(2), 179-200. Sururie, Ramdani Wahyu. (2012). Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama. Ijtihad:  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam dan Kemanusiaan , 12(2), 145-164.
Yunita,  Ani.  2021.  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Melalui  Mediasi  Pada Masa  Pandemi  di  Pengadilan  Agama Wilayah  Yogyakarta. Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum, 28(2), 435-452.