Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Perundang- Undangan
Mutiara Mega Dwi Putri mutiaramegadwiputri@gmail.com
Suhermi suhermi@unja.ac.id
Pahlefi pahlefi@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 18 April 2020; Accepted: 15 Juni 2021; Published: 15 Juni 2021

## Abstract
This study aims to determine and analyze the form of legal protection for recipients of blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. Furthermore, to find out and analyze the publisher's responsibility regarding blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. The formulation of the problems in this study are 1) What is the form of legal protection for recipients of empty bilyet giro related to Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? 2) What is the publisher's responsibility regarding Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? This research method is normative legal research and uses a statutory approach, a case approach,  and  a  conceptual  approach.  The  result  of  this  research  is  the  legal  protection provided to recipients of empty bilyet giro in the form of repressive legal protection in the form of regressive rights and claiming compensation and payment, by filing a lawsuit to the Court. The  publisher's  responsibility  for  issuing  blank  bilyet  giro  is  to  provide  compensation  and provide an object of guarantee to the recipient based on a court decision.
Keywords : Legal protection; Recipient; Blank Giro.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima  bilyet  giro  kosong  berdasarkan  Putusan  Nomor  2470  K/Pdt/2014  dan  Putusan Nomor  423/PDT/2018/PT  DKI.  Selanjutnya  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tanggung jawab penerbit terkait bilyet giro kosong berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 332 - 348
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong terkait dengan Putusan  Nomor  2470  K/Pdt/2014  dan  Putusan  Nomor  423/PDT/2018/PT  DKI? 2)Bagaimanakah  tanggungjawat  penerbit  terkait  Putusan  Nomor  2470  K/Pdt/2014  dan Putusan  Nomor  423/PDT/2018/PT  DKI?  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  dan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-udangan,  pendekatan  kasus, serta  pendekatan  konseptual.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  perlindungan  hukum  yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong berupa perlindungan hukum represif berupa hak regres dan menuntut ganti rugi serta pembayaran, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bentuk  pertanggungjawaban  penerbit  terhadap  penerbitan  bilyet  giro  kosong  yaitu memberikan  ganti  rugi  serta  memberikan  objek  jaminan  kepada  penerima  berdasarkan putusan pengadilan.
Kata Kunci : Perlindungan hukum; Penerima; Bilyet Giro Kosong.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kegiatan  transaksi  bisnis  yang  berkembang  sedemikian  rupa,  pelaku  bisnis menggunakan  berbagai  macam  alat  bayar.  Pada  awalnya  sistem  pembayaran  tradisional dilakukan dengan sistem barter, yaitu transaksi dengan cara pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Kemudian kondisi ini berkembang lebih maju dan diciptakan alat bayar baru yang dikenal dengan mata uang di setiap negara yang merdeka di dunia. Untuk pelaku bisnis antar warga  negara  yang  sama  dapat  menggunakan  alat  bayar  berupa  mata  uang  negara  yang bersangkutan, sedangkan pelaku bisnis yang berbeda negara dan sistem hukum, maka mereka harus memilih menggunakan mata uang apa. Selain alat bayar berupa uang yang dipergunakan, para  pelaku  bisnis  juga  menggunakan  bentuk  lain  yaitu  surat  berharga.  Penggunaan  surat berharga  dalam  kegiatan  bisnis  makin  lama  makin  berkembang  dan  hampir  semua  pelaku bisnis menggunakan alat bayar tersebut, termasuk kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan masyarakat umum. 1
Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian surat berharga, yaitu “Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit,  atau  setiap  derivatifnya,  atau  kepentingan  lain,  atau  suatu  kewajiban  dari  penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”. 2
1 Joni Emirzon, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia , Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 3.
2 Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Surat  berharga  memiliki  nilai  tunai  sebesar  yang  dicantumkan  pada  surat  berharga tersebut. Pada dasarnya surat berharga merupakan suatu surat yang didalamnya melekat erat suatu hak tertentu. Hak yang melekat erat tersebut dapat berupa hak menuntut penyerahan barang,  hak  yang  berhubungan  dengan  perusahaan  atau  hak  untuk  menagih  sejumlah  uang. Dalam  hubungan  dengan  praktek  perbankan  surat  berharga  dibatasi  dengan  yang  bersifat tagihan hutang. 3
Surat berharga yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah bilyet giro. Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam  praktiknya  karena  kebutuhan  dalam  lalu  lintas  pembayaran  secara  giral.  Bilyet  giro sebagai  alat  pembayaran  giral  setiap  tahun  semakin  meningkat,  baik  dalam  jumlah  nominal maupun lembarnya yang terlihat dalam perputaran kliring. Hal tersebut sebagai bukti bahwa bilyet giro semakin dikenal masyarakat.
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah "surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik  untuk  melakukan  pemindahbukuan sejumlah  dana  kepada  rekening  Penerima”. 4 Di dalam  suatu  bilyet  giro,  orang  yang  menarik  atau  menerbitkannya  adalah  pihak  yang  harus membayar di dalam transaksi perdagangan. Menarik atau menerbitkan bilyet giro mengandung pengertian  bahwa  penerbit  itu  memerintahkan  Banknya  dimana  ia  menjadi  nasabah  untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke dalam rekening orang lain yang disebut namanya. Pihak yang menerima bilyet giro itu disebut penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang  diperintah  melakukan  pemindahbukuan,  dari  sudut  pandang  hukum  surat  berharga disebut tersangkut.
Diterbitkannya  suatu  bilyet  giro  atas  nama  seorang  penerima  berarti  melakukan pembayaran dari suatu transaksi jual-beli yang sebelumnya telah ada di antara penerbit dan penerima.  Jadi  penerbitan  bilyet  giro  itu  adalah  karena  suatu  sebab  dan  sebab  ini  ialah transaksi  tadi.  Di  dalam  transaksi  jual-beli  itu  telah  disepakati  bersama  antara  pembeli  dan penjual  bahwa  pembayaran  atas  transaksi  akan  dilakukan  dengan  bilyet  giro.  Nilai  dari transaksi  itulah  yang  harus  dibayar  dengan  cara  menerbitkan  bilyet  giro. 5 Bilyet  giro  dirasa
3 Sarah  D.L.  Roeroe,  “Aspek  Hukum  Penggunaan  Surat  Berharga  Pada  Dunia  Perbankan  Bagi Masyarakat Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat Vol.22 ,  7 Agustus 2016, hlm. 17.
4 Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro.
5 Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum  Dagang  Surat  Surat  Berharga ,  Cet.  7,  Seksi  Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 191.
sudah cukup aman jika dibandingkan dengan cek dan wesel yang masih dapat diuangkan oleh orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Namun  permasalahan  terjadi  saat  bilyet  giro  telah diterbitkan dan sudah beredar tetapi dana tidak cukup atau tidak tersedia pada rekening giro penerbit, hal ini tentu akan merugikan penerima bilyet giro yang bersangkutan.
Bilyet  giro  kosong  adalah  bilyet  giro  yang  diajukan  kepada  bank,  namun  dana  nasabah pada  bank  tidak  mencukupi  untuk  membayar  atau  memenuhi  amanat  pada  bilyet  giro  yang bersangkutan.  Jika  saldo  rekening  yang  bersangkutan  tidak  mencukupi,  maka  bilyet  giro tersebut  harus  ditolak  sebagai  bilyet  giro  kosong. 6 Berdasarkan  Pasal  11  ayat  (2)  Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, yang dimaksud dengan Bilyet Giro Kosong yaitu “Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya  oleh  Bank  Tertarik  dengan  alasan  dana  tidak  cukup,  Rekening  Giro  telah ditutup, atau Rekening Khusus telah ditutup”. 7
Akibat  dari  adanya  penarikan  bilyet  giro  kosong  adalah  nasabah  pemilik  rekening  giro akan dikenai sanksi oleh bank berupa pencantuman nasabah ke dalam daftar hitam individual bank, nasabah akan diberikan waktu selama 7 hari kerja untuk mengkonfirmasi apabila telah menyelesaikan kewajiban pembayaran terkait bilyet giro yang ditolak dengan alasan dana tidak cukup pada saldo rekening, namun apabila nasabah tidak mengkonfirmasi hal tersebut maka nasabah tersebut akan dicantumkan ke dalam daftar hitam nasional bank Indonesia. 8
Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang  mengatur secara khusus tentang bilyet giro.  Jadi  masih  terdapat  kekosongan  hukum  mengenai  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  bagi  penerima  bilyet  giro  kosong.  Yang  ada  hanya  berupa  Peraturan  Bank  Indonesia tentang  Bilyet  Giro,  salah  satunya  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Daftar  Hitam  Nasional Penarik  Cek  Dan/Atau  Bilyet  Giro  Kosong  hanya  mengatur  mengenai  pencantuman  penarik yang menerbitkan bilyet giro kosong ke dalam Daftar Hitam, hal tersebut merupakan sanksi administratif saja, tetapi mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong belum ada peraturan yang mengaturnya. Padahal hal tersebut sangat merugikan bagi pihak yang menerima pembayaran dengan bilyet giro kosong.
6 Farida Hasyim, Hukum Dagang ,  Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 269.
7 Pasal 11 ayat (2)  Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau  Bilyet Giro Kosong
8 Irham Faishal, “Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan”, Diponegoro Law Journal Volume 8 Nomor 1 , 2019, hlm. 445.
Tidak  adanya  perlindungan  hukum  preventif  yaitu  berupa  aturan  yang  mengatur mengenai  penerima  bilyet  giro  kosong  maka  perlindungan  yang  dapat    diberikan  berupa perlindungan  hukum  repsesif  yaitu  dilihat  dari  putusan-putusan  yang  telah  ada  mengenai penerbitan  bilyet  giro  kosong.  Adapun  putusan-putusan  kasus  yang  berkaitan  dengan pembayaran  menggunakan  bilyet  giro  kosong  yang  telah  merugikan  penerima  bilyet  giro kosong akan diuraikan sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2014
Perkara antara Ang Vincentius Djunaidy sebagai Penggugat melawan Suparno sebagai Tergugat I dan Buang Hariyanto sebagai Tergugat II. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah  meminjam  uang  kepada  Penggugat  sebesar  Rp663.950.000,00  dengan  jaminan beberapa Bilyet Giro milik Tergugat I sebesar jumlah yang sama dengan pinjaman tersebut. Namun saat jatuh tempo untuk pembayaran hutang tahap pertama, Penggugat tidak dapat mencairkan Bilyet Giro kepada pihak Bank dengan alasan Rekening milik Tergugat I tidak cukup, perihal tersebut berlaku juga bagi bilyet giro lainnya milik Tergugat I. Bahwa terkait permasalahan  tersebut  Penggugat  telah  berusaha  menemui  Tergugat  II  dan  Tergugat  I, namun usaha Penggugat tidak berhasil karena Tergugat II sudah tidak ada di kediamannya dan Tergugat I sebagai pemilik Bilyet Giro sekaligus debitur tidak mau bertanggung jawab atas  uang  pinjaman  tersebut,  padahal  Tergugat  I  telah mengakui  kepada  Penggugat  jika Tergugat I secara sadar memberikan kepada Tergugat II Bilyet-Bilyet Giro dalam keadaan kosong (tidak ada saldonya).
Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2012/PN.Sby  dengan  amar  putusan    menyatakan  bahwa  Tergugat  telah melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Selanjutnya  telah  dikuatkan  dengan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2014.
2.    Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI
Perkara  antara  PT  Harum  Surintafa  sebagai  Penggugat  melawan  Ricky  Hastomo (TB.Dwijaya) sebagai Tergugat. Tergugat menghubungi Penggugat untuk memesan semen melalui bagian marketing dengan kesepakatan dan berjanji akan melakukan pembayaran dengan tempo selama 40 hari sejak barang diterima oleh Tergugat. Tergugat melakukan pembayaran  dengan  memberikan  beberapa  kali  pembayaran  melalui  transfer  dan penyerahan barang. Selain itu Tergugat juga memberikan Bilyet Giro kepada Penggugat,
namun  saat  akan  dicairkan  Bilyet  Giro  tersebut  ditolak  dengan  alasan  saldo  rekening tidak cukup.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr  dengan  amar  putusan  menyatakan  bahwa  Tergugat  telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Selanjutnya telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT  DKI,  yang  amar  putusannya  berbunyi,  “menguatkan  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  286/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr  yang  dimohongkan banding”.
Berdasarkan dua kasus di atas ada perbedaan penjatuhan putusan. Pada putusan kasus pertama  perbuatan  tergugat  dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  sedangkan  pada putusan kasus kedua perbuatan tergugat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi.
Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong terkait dengan Putusan  Nomor  2470  K/Pdt/2014  dan  Putusan  Nomor  4223/PDT/2018/PT  DKI  (2)  untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penerbit terkait dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 4223/PDT/2018/PT DKI.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari, dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Penulis ingin mengkaji secara normatif putusan  pengadilan  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti  yaitu  Putusan  Nomor  2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 4223/PDT/2018/PT DKI. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## B. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Terkait Dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI
Sekarang  kebanyakan  pembayaran  dalam  transaksi  yang  cukup  besar  menggunakan alat  pembayaran  berupa  bilyet  giro.  Hal  tersebut  untuk  mempermudah  dalam  melakukan transaksi pembayaran. Apabila dalam suatu transaksi membutuhkan jumlah uang yang banyak maka tidak perlu lagi membawa uang dengan jumlah besar.
Berdasarkan  data  dari  dari  Bank  Indonesia  bahwa  saat  ini  Bilyet  Giro  lebih  banyak digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  total  kliring  debet penyerahan dengan menggunakan instrument Bilyet Giro pada November 2018 yang mencapai angka  1.455.339  lembar  dengan  nominal  Rp57.424.139.000.000,-.  Dari  data  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Bilyet  Giro  sebagai  salah  satu  instrument  pembayaran  masih  mendapat antusiasme tinggi di masyarakat sehingga perlindungan terhadap para pihak pengguna Bilyet Giro perlu diperhatikan. 9
Pada saat menerima pembayaran dengan bilyet giro, penerima tidak dapat mengetahui apakah penarik mempunyai dana yang cukup dalam rekeningnya. Oleh karena itu, penerima bilyet giro menerima pembayaran atas dasar kepercayaan terhadap penerbit. Jika sampai pada tenggang waktu efektif  yang tertera pada bilyet giro tersebut dana pada rekening penarik tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali, maka bilyet giro yang diajukan oleh penerima akan ditolak oleh bank dan dinyatakan sebagai bilyet giro kosong.
Penerima  yang  merasa  dirugikan  atas  penerbitan  bilyet  giro  kosong  dapat menggunakan  jalur  litigasi  dengan  mengajukan  tuntutan  ke  Pengadilan.  Seseorang  yang mengajukan  tuntutan  atas  haknya  harus  memiliki  kepentingan  hukum  yaitu  dalam  hal menuntut  ganti  rugi  kepada  penerbit.  Maka,  pihak  penerima  bilyet  giro  kosong  harus memperoleh perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  penerima  bilyet  giro  kosong  berupa perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti ganti rugi, denda, dan  hukuman  tambahan yang  diberikan  apabila sudah  terjadi sengketa  atau  telah  dilakukan suatu pelanggaran.
Kasus penerbitan bilyet giro kosong yang terjadi di Indonesia bukanlah merupakan hal baru. Ada dua kasus yang akan penulis bahas berkaitan dengan penerbitan bilyet giro kosong.
1. Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014
Perkara  antara  Ang  Vincentius  Djunaidy  sebagai  Penggugat  melawan  Suparno sebagai Tergugat I dan Buang Hariyanto sebagai Tergugat II. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp663.950.000,00 dengan jaminan  beberapa  Bilyet  Giro  milik  Tergugat  I  sebesar  jumlah  yang  sama  dengan pinjaman tersebut. Namun saat jatuh tempo untuk pembayaran hutang tahap pertama,
9 Irham Faisal, Op.Cit., hlm. 448-449.
Penggugat  tidak  dapat  mencairkan  Bilyet  Giro  kepada  pihak  Bank  dengan  alasan Rekening  milik  Tergugat  I  tidak  cukup,  perihal  tersebut  berlaku  juga  bagi  bilyet  giro lainnya  milik  Tergugat  I.  Bahwa  terkait  permasalahan  tersebut  Penggugat  telah berusaha menemui Tergugat II dan Tergugat I, namun usaha Penggugat tidak berhasil karena  Tergugat  II  sudah  tidak  ada  di  kediamannya  dan  Tergugat  I  sebagai  pemilik Bilyet  Giro  sekaligus  debitur  tidak  mau  bertanggung  jawab  atas  uang  pinjaman tersebut, padahal Tergugat I telah mengakui kepada Penggugat jika Tergugat I secara sadar memberikan kepada Tergugat II Bilyet-Bilyet Giro dalam keadaan kosong (tidak ada saldonya).
Pengadilan  Negeri  Surabaya  dalam  putusannya  memutuskan  mengabulkan  gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama- sama  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sehingga    Tergugat  I  dan  Tergugat  II diwajibkan secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar  Rp663.950.000,00  serta  menjadikan  tanah  beserta  bangunan  milik  Tergugat sebagai objek jaminan serta membebankan ongkos perkara kepada Para Tergugat.
Kemudian karena tidak terima dengan putusan tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan  kasasi.  Hasilnya  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Putusan  Nomor  2470 K/Pdt/2014 yang isinya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon serta menghukum Pemohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  I  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  tingkat Kasasi.
2. Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI
Perkara  antara  PT  Harum  Surintafa  sebagai  Penggugat  melawan  Ricky  Hastomo sebagai  Tergugat.  Penggugat  adalah  perusahaan  yang  bergerak  sebagai  distributor semen, sementara Tergugat adalah seorang yang menjalankan usaha Toko Bangunan (TB.Dwijaya). Tergugat menghubungi Penggugat untuk memesan semen melalui bagian marketing  dengan  kesepakatan  dan  berjanji  akan  melakukan  pembayaran  dengan tempo  selama  40  hari  sejak  barang  diterima  oleh  Tergugat.  Selanjutnya  Penggugat membuatkan  RPO  (Release  Purchase  Order)  sebagai  pengikatan  jual-beli  dan  bukti pemesanan.  Setelah  pengiriman  semen  selanjutnya  Penggugat  mengirimkan  tagihan berupa  invoice  kepada  Tergugat.  Tergugat  melakukan  pembayaran  dengan memberikan  beberapa  kali  pembayaran  melalui  transfer  dan  penyerahan  barang. Selain itu Tergugat juga memberikan Bilyet Giro kepada Penggugat, namun saat akan
dicairkan  Bilyet  Giro  tersebut  ditolak  dengan  alasan  saldo  rekening  tidak  cukup. Berdasarkan  alasan  tersebut  Penggugat  akhirnya  mengajukan  gugatan.  Pengadilan Negeri  Jakarta  Utara  mengeluarkan  putusan  menyatakan  bahwa  Tergugat  telah melakukan  perbuatan  Wanprestasi  dan  menghukum  Tergugat  membayar  kerugian pokok hutang yang belum dibayarkan sebesar Rp20.120.000,00. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 % per tahun dari hutang pokok terhitung sejak perkara ini mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  sampai  putusan  ini  dilaksanakan  serta menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara. Kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  dan  menghukum  Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.
Berdasarkan  kedua  putusan  di  atas  terdapat  perbedaan  penjatuhan  putusan.  Pada putusan  kasus  pertama  perbuatan  tergugat  dinyatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum, sedangkan  pada  putusan  kasus  kedua  perbuatan  tergugat  dinyatakan  sebagai  perbuatan wanprestasi.
Perbedaan  antara  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi,  yaitu  dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri,  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan. Sedangkan, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.
Setelah  penulis  menganalisa  kedua  putusan  terdapat  perbedaan  mendasar  yang menyebabkan adanya perbedaan penjatuhan putusan. Pada Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 di  dalam  dalilnya  menyatakan  bahwa  perbuatan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tersebut  dapat terindikasi  jika  kedua  belah  pihak  saling  bekerja  sama  untuk  mengecoh  dan  merugikan penggugat sebagai kreditur, perihal tersebut dapat tercermin jika Tergugat I sebagai pemilik bilyet  giro  sekaligus  debitur  secara  melawan  hukum  telah  memberikan  bilyet  giro  dalam keadaan kosong, dan Tergugat II menyerahkan bilyet giro kosong itu kepada Penggugat sebagai jaminan  pinjaman/hutang,  sehingga  dalam  putusan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  melawan hukum.
Menurut  ketentuan  pasal  1356  KUHPerdata,  tiap  perbuatan  melawan  hukum  yang menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya
menimbulkan  kerugian  itu  mengganti  kerugian  tersebut.  Dari  ketentuan  pasal  tersebut haruslah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:
a)  Perbuatan itu harus melawan hukum
Suatu  perbuatan  adalah  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  apabila berlawanan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan yang baik,  atau  keharusan  yang  harus  diindahkan  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat mengenai orang lain atau benda.
Pada  Putusan  Nomor  2470  K/Pdt/2014  tersebut  dijelaskan  bahwa  Tergugat  I memberikan bilyet giro kosong kepada Tergugat II lalu Tergugat II memberikannya kepada  Penggugat  sebagai  jaminan  pinjaman/hutang.  Bilyet  giro  yang  harusnya menjadi jaminan pinjaman/hutang malah tidak bisa dicairkan karena dana dalam rekening milik Tergugat I tidak cukup atau bilyet giro kosong, hal ini merupakan perbuatan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  hukum  para  Tergugat  dan  hak Penggugat.
b)  Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
Kerugian  karena  perbuatan  melawan  hukum  dapat  berupa  kerugian  materil (kerugian yang dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immaterial (kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang).Kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum  tidak  terbatas  pada  kerugian  atas  harta  benda  tetapi  juga  kerugian  yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.
Pada Putusan tersebut dengan ditolaknya bilyet giro menghilangkan hak penerima atas dana yang berupa sejumlah uang yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp663.950.000,00  (enam  ratus  enam  puluh  tiga  juta  sembilan  ratus  lima  puluh ribu rupiah).
c)  Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
Kesalahan  dapat  berupa  kesengajaan  atau  kelalaian.  Kesengajaan  berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan atas perbuatan tersebut ia menyadari akan  ada akibat    dari  perbuatan  tersebut.  Sedangkan  kelalaian  adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan.
Pada Putusan tersebut para Tergugat sengaja saling bekerja sama untuk mengecoh Penggugat dengan memberikan jaminan pinjaman/hutang berupa bilyet giro yang tidak ada dananya atau bilyet giro kosong.
d)  Perbuatan itu harus ada hubungan kausal sebab-akibat
Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum  dengan  kerugian.Dengan  demikian  kerugian  timbul  sebagai  akibat  dari suatu perbuatan.
Pada  putusan  tersebut  akibat  dari  perbuatan  para  Tergugat  yang  memberikan bilyet giro kosong menyebabkan Penggugat menderita kerugian materiil.
Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut  dalam  Putusan  Nomor  2470  K/Pdt/2014  maka  penulis  menilai  tepat  kasus  ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.
Pada  Putusan  Nomor  423/PDT/2018/PT  DKI  di  dalam  dalilnya  menyatakan  bahwa Tergugat  menghubungi  Penggugat  untuk  memesan  semen  untuk  keperluan  tergugat  dengan kesepakatan  dan  berjanji  akan  melakukan  pembayaran  dalam  tempo  40  hari  sejak  barang diterima  oleh  Tergugat.  Selanjutnya  Tergugat  memeriksa  bilyet  giro  untuk  pembayaran hutangnya namun ketika akan dicairkan semua bilyet giro tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening  giro  tidak  mencukupi  atau  bilyet  giro  kosong.  Atas  perbuatan  Tergugat  yang  tidak melaksanakan  kewajiban  dari  perjanjian  yang  telah  disepakati  maka  perbuatan  Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi.
Menurut  ketentuan  Pasal  1234  KUHPerdata,  macam-macam  prestasi  adalah  untuk memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu.    Seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:
a.  Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau b.  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau c.  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
Pada Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana  mestinya  karena  Tergugat  hanya  membayarkan  sebagian  dari  nilai  perjanjian yang  seharusnya.  Dalam  hukum  perdata,  saat  seseorang  tidak  melaksanakan  kewajibannya untuk memenuhi suatu prestasi  dinamakan wanprestasi.
Berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014, perlindungan hukum yang diberikan bagi  penerima  bilyet  giro  kosong  yaitu  penggugat  berhak  menerima  pembayaran  ganti  rugi
sebesar  Rp663.950.000  (enam  ratus  enam  puluh  tiga  juta  sembilan  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)  yang  merupakan  kewajiban  para  tergugat.  Selain  itu,  penggugat  berhak  menerima peletakkan sita jaminan berupa tanah beserta bangunan milik Tergugat I.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  423/PDT/2018/  PT  DKI,  perlindungan  hukum  yang diberikan bagi penerima bilyet giro yaitu penggugat berhak menerima pembayaran kerugian pokok  hutang  sebesar  Rp20.120.000,00  (dua  puluh  juta  seratus  dua  puluh  ribu  rupiah). Selanjutnya, penggugat berhak menerima pembayaran bunga 6% per tahun dari total hutang pokok yang wajib dibayar oleh tergugat.
Dalam penerbitan bilyet giro kosong, penerima yang dirugikan dapat menggunakan hak regres yaitu hak untuk melakukan tuntutan pembayaran kepada penerbit bilyet giro tersebut. Selanjutnya penerima dapat melakukan upaya berupa gugatan perdata.
Jadi bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong yaitu perlindungan hukum  represif  berupa  hak  regres  yaitu  hak  menegur  dan  menuntut  ganti  rugi  serta pembayaran, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan permohonan untuk sita jaminan terhadap harta penerbit. 10
Berikut ini merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap semakin maraknya penerbitan  Bilyet  Giro  kosong  antara  lain:  (1)  Peraturan  Mengenai  Akibat  Hukum  Dari Penerbitan Bilyet Giro Kosong. Lemahnya peraturan mengenai penerbitan Bilyet Giro kosong menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penerbitan Cek/Bilyet Giro kosong. Para pelaku penerbit Bilyet Giro kosong semakin leluasa menjalankan aksinya karena mereka menganggap tidak  adanya  akibat  hukum  yang  timbul  apabila  mereka  menebitkan  Bilyet  Giro  kosong.  (2) Mudahnya Penerbitan Rekening Bilyet Giro. Membuka rekening Bilyet Giro yang tidak terlalu rumit, menarik minat banyak orang untuk membuka rekening Bilyet Giro. Orang yang memiliki usaha kecil ingin membesarkan usahanya dengan memiliki Bilyet Giro tanpa memperhitungkan apakah  mampu  memutarkan  uang  menggunakan  Bilyet  Giro  atau  tidak.  Kebanyakan  orang hanya  asal  membuka  rekening  Bilyet  Giro  untuk  menambah  modal  dagangan  tanpa memperhitungkan  omset  setiap  hari  yang  didapat,  sehingga  kebanyakan  dari  mereka  tidak mampu mengisi Bilyet Giro yang telah ditariknya. 11
10 C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang , Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 153.
11 Azmi  Faza,  “Penyalahgunaan  Bilyet  Giro  Sebagai  Alat  Pembayaran  (Studi  Kasus  Pasar  Klewer Surakarta), Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2015, hlm, 6-8.

## 2. Tanggungjawab Penerbit Terkait Dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI
Kewajiban pokok penerbit bilyet giro adalah menyediakan dana pada bank tersangkut. Dalam penerbitan bilyet giro terlebih dahulu adanya hubungan hukum antara Penerbit dengan Pihak Bank. Hubungan hukum itu berbentuk perjanjian penyimpanan dana penerbit pada bank dengan  membuka  rekening  giro,  sedangkan  antara  penerbit  dengan  penerima  didahului dengan  adanya  perikatan  dasar.  Maka  dari  itu  dalam  penerbitan  bilyet  giro  penerbit  harus bertanggung  jawab  terhadap  pemegang  bahwa  bilyet  giro  yang  ia  terbitkan  dapat dipindahbukukan pada tanggal efektif. 12
Pada  pokoknya  penerima  bilyet  giro  akan  mendapatkan  suatu  jaminan  apabila  ia menunjukan bilyet giro itu dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka ia akan memperoleh pembayaran  dalam  bentuk  pemindahbukuan  sejumlah  dana.  Akan  tetapi  apabila  penerima bilyet  giro  tidak  dapat  memperoleh  pembayaran  dalam  arti  bank  sebagai  tertarik  menolak melaksanakan  amanat  pemindahbukuan  dana  karena  pada  rekening  penerbit  tidak  cukup untuk  melaksanakan  pemindahbukuan,  maka  dengan  demikian  tanggung  jawab  atas pemindahbukuan itu tetap ada pada penerbit. 13
Kewajiban  penyediaan  dana  oleh  penerbit  terkadang  tidak  terpenuhi  sehingga  bilyet giro menjadi kosong. Jika hal ini terjadi maka penerima bilyet giro akan dirugikan. Oleh karena itu  diperlukan  adanya  suatu  ketentuan  hukum  yang  memberikan  perlindungan  kepada penerima  bilyet  giro.  Ketentuan-ketentuan  hukum  itu  dapat  berupa  sanksi  kepada  penerbit yang melalaikan kewajibannya tersebut. 14
Dalam  praktek,  tanggung  jawab  penerbit  bilyet  giro  ini  terutama  terkait  dengan pembayaran  (pemindahbukuan)  bilyet  giro  kepada  penerima.  Selain  itu,  tanggung  jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkannya adalah mengenai syarat formal pada  bilyet  giro,  yaitu  antara  lain  tanda  tangan  dan/atau  cap/stempel  dari  penerbit, penyebutan besarnya nilai yang akan dipindahbukukan dalam angka dan huruf , tanggal efektif, tangal  penerbitan.  Mengenai  cukup  tidaknya  saldo/dana  untuk  dipindahbukukan  yang besarnya  sesuai  dengan  nominal  yang  tertulis  dalam  bilyet  giro  tersebut,  hal  ini  mutlak
12 Joni Emirzon , Op.Cit . , hlm. 152.
13 Dony  Heradian,  “Akibat  Hukum  Penerbitan  Bilyet  Giro  Dalam  Lalu  Lintas  Pembayaran  Pada  Bank Indonesia Cabang Jember”, Jurnal Hukum Unej , 2003, hlm. 14.
14 Agus  Erliyanto,  “Jurnal  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Bilyet  Giro”,  Jurnal  Hukum  Unila, 2013, hlm. 30.
tanggung  jawab  dari  penerbit  bilyet  giro,  pihak  bank  tidak  dapat  membantu  dalam pemindahbukuan  ini.  Dalam  praktek  sehari-hari  jika  terjadi  kekurangan  dana  untuk pemindahbukuan, maka pihak bank tertarik akan mengkonfirmasi pihak penerbit bilyet giro, dan  pihak  penerbit  yang  beritikad  baik  akan  menyetor  dana  ke  rekening  giro  tersebut  agar pemindahbukuan  dapat  dilakukan.  Jika  pihak  penerbit  setelah  dikonfirmasi  tidak  menyetor dana  maka  pihak  bank  tertarik  akan  menolak  bilyet  giro  tersebut  dengan  alasan  tolak  saldo karena saldo tidak cukup. 15
Di  dalam  bilyet  giro  terdapat  2  tanggal,  yaitu  tanggal  penerbitan  dan  tanggal  efektif. Perintah  untuk  pemindahbukuan  pada  bilyet  giro  dapat  dilaksakan  jika  telah  sampai  pada tanggal efektif. Dengan demikian bilyet giro yang diajukan kepada bank sebelum tanggal efektif, harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik. Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi waktu yang cukup untuk memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dana, maka penerbit bertanggung jawab untuk menyediakan dana sampai pada tanggal efektif. 16
Penerbit berkewajiban menyediakan dana pada bank tertarik untuk dipindahbukukan ke  dalam  rekening  penerima,  dan  penerima  berhak  untuk  menerima  pemindahbukuan sejumlah  dana  yang  tercantum  di  dalam  bilyet  giro  ke  dalam  rekeningnya.  Namun  penerbit bilyet giro tersebut terkadang menyadari bahwa saldo yang dimiliki pada rekening giro tidak ada  atau  tidak  mencukupi.  Perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  pertimbangan  bahwa beberapa  waktu  setelah  penerbitan  bilyet  giro,  penerbit  akan  menyetorkan  sejumlah  uang sebelum bilyet giro tersebut diminta pembayarannya oleh penerima/pemegang, sesuai tanggal efektif  yang  tertera  pada  bilyet  giro.  Oleh  karena  itu  penerbitan  bilyet  giro  kosong  akan memberikan akibat hukum kepada yang menerbitkan. 17 Penerima yang merasa dirugikan atas penerbitan bilyet giro kosong dapat menggunakan jalur litigasi dengan mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Seseorang yang mengajukan tuntutan atas haknya harus memiliki kepentingan hukum  yaitu  dalam  hal  menuntut  ganti  rugi  kepada  penerbit.  Maka,  pihak  penerbit  harus memberikan tanggungjawab terhadap penerima bilyet giro kosong.
15 Ollyvia Chandra, “Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Dalam Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Warkat Kliring (Studi Pada PT Bank Maspion Indonesia Cabang Semarang)”, Jurnal Hukum Undip , 2007, hlm. 50- 52.
16 Ibid ., Hlm. 55.
17 Irham Faisal, Op.Cit., hlm. 444.
Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum meliputi ganti rugi kekayaan atau ganti rugi moril yang dapat berupa ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang ganti kerugian, maupun dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula. 18
Tanggungjawab  penerbit  terkait  dengan  Putusan  Nomor  2470  K/Pdt/2014  yaitu membayar ganti rugi kepada penerima bilyet giro berupa uang yang seharusnya didapatkan penerima atas penerbitan bilyet giro yang diterbitkan sejumlah Rp663.950.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya penerbit diwajibkan untuk memberikan objek jaminan kepada penerima berupa tanah beserta bangunan di Jalan Manyar  Sabrangan  9/72,  Kelurahan  Manyar  Sabrangan,  Kecamatan  Mulyorejo,  Surabaya. Selain  itu,  penerbit  diwajibkan  membayar  ongkos  perkara  sebesar  Rp206.000,00  (dua  ratus enam ribu rupiah).
Ganti  rugi  dalam  wanprestasi  berupa  biaya,  rugi  dan  bunga.  Yang  dimaksud  dengan biaya  adalah  segala  pengeluaran  atau  perongkosan  yang  nyata-nyata  telah  dikeluarkan  oleh satu  pihak,  rugi  adalah  kerugian  karena  kerusakan  barang-barang  kepunyaan  kreditur  yang diakibatkan  oleh  kelalaian  si  debitur  dan  bunga  adalah  kerugian  yang  berupa  kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. 19
Tanggungjawab  penerbit  terkait  Putusan  Nomor  423/PDT/2018/PT  DKI  yaitu membayar kerugian pokok hutang yang belum dibayar sebesar Rp20.120.000,00 (dua puluh juta  seratus  dua  puluh  ribu  rupiah).  Selanjutnya  penerbit  juga  diwajibkan  untuk  membayar Bungan 6% per tahun dari hutang pokoknya sebesar Rp20.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua  puluh  ribu  rupiah).  Penerbit  juga  diwajibkan  untuk  membayar  semua  biaya-biaya  yang timbul dalam perkara sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).
Jadi bentuk pertanggungjawaban penerbit terhadap penerbitan bilyet giro kosong yaitu memberikan  ganti  rugi  serta  memberikan  objek  jaminan  kepada  penerima  berdasarkan putusan pengadilan.

## C. KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  penerima  bilyet  giro  kosong  berupa perlindungan hukum represif berupa hak regres dan menuntut ganti rugi serta pembayaran,
18 Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, Lex.Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 119.
19 Ibid.
dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014, perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong yaitu penggugat berhak menerima pembayaran ganti rugi. Penggugat berhak menerima peletakkan sita jaminan berupa tanah  beserta  bangunan  milik  Tergugat  I.  Berdasarkan  Putusan  Nomor  423/PDT/2018/  PT DKI,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  penerima  bilyet  giro  yaitu  penggugat  berhak menerima  pembayaran  kerugian  pokok  hutang.  Selanjutnya,  penggugat  berhak  menerima pembayaran bunga 6% per tahun dari total hutang pokok yang wajib dibayar oleh tergugat.
Pertanggungjawaban  penerbit  terhadap  penerbitan  bilyet  giro  kosong  yaitu memberikan  ganti  rugi  serta  memberikan  objek  jaminan  kepada  penerima  berdasarkan putusan pengadilan. Tanggungjawab penerbit berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 adalah  membayar  ganti  rugi  kepada  penerima  bilyet  giro  berupa  uang  yang  seharusnya didapatkan penerima atas penerbitan bilyet giro yang diterbitkan. Penerbit wajib memberikan objek  jaminan  kepada  penerima  berupa  tanah  beserta  bangunan  di  Jalan  Manyar  Sabrangan 9/72,  Kelurahan  Manyar  Sabrangan,  Kecamatan  Mulyorejo,  Surabaya.  Penerbit  wajib membayar ongkos perkara. Tanggungjawab penerbit terkait Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT  DKI  yaitu  membayar  kerugian  pokok  hutang  yang  belum  dibayar. Selanjutnya  penerbit  juga  diwajibkan  untuk  membayar  Bunga  6%  per  tahun  dari  hutang pokoknya.  Penerbit  juga diwajibkan  untuk membayar  semua  biaya-biaya  yang  timbul  dalam perkara.

## Daftar Pustaka
Emirzon,  Joni. Hukum  Surat  Berharga  dan  Perkembangannya  Di  Indonesia .  Prenhallindo, Jakarta, 2002.
Hasyim, Farida. Hukum Dagang .  Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Kansil, C.S.T. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia . Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta,
2015.
Pangaribuan  Simanjuntak,  Emmy. Hukum  Dagang  Surat  Surat  Berharga .Cet.  7.  Seksi  Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
Chandra, Ollyvia. “Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Dalam Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Warkat  Kliring  (Studi  Pada  PT  Bank  Maspion  Indonesia  Cabang  Semarang)”.  Jurnal Hukum Undip, 2007.
DL  Roeroe,  Sarah.  “Aspek  Hukum  Penggunaan  Surat  Berharga  Pada  Dunia  Perbankan  Bagi Masyarakat Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22, 2016.
Erliyanto,  Agus.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Bilyet  Giro.  Jurnal  Hukum  Unila, 2013.
Faishal,  Irham.  “Akibat  Hukum  Penerbitan  Bilyet  Giro  Kosong  Dalam  Kegiatan Perbankan”.Diponegoro Law Journal Volume 8 Nomor 1, 2019.
Faza, Azmi. “Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus Pasar Klewer Surakarta)”. Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
Heradian,  Dony.  “Akibat  Hukum  Penerbitan  Bilyet  Giro  Dalam  Lalu  Lintas  Pembayaran  Pada Bank Indonesia Cabang Jember”. Jurnal Hukum Unej, 2003.
Slamet,  Sri  Redjeki.  “Tuntutan  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”.  Lex.Jurnalica Volume 10 Nomor 2, 2013.
Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Tentang Bilyet Giro . PBI Nomor 18/41/PBI/2016.
Bank  Indonesia. Peraturan  Bank  Indonesia  Tentang  Daftar  Hitam  Nasional  Penarik  Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong . PBI Nomor 18/43/PBI/2016.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2014.
Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI.
Republik  Indonesia.  Undang -Undang  Tentang  Perbankan .  UU  Nomor  10  Tahun  1998.  LNRI Tahun 1998 Nomor 182. TLNRI Nomor 3790.