## ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012

## Oleh : Husni Kamal, MA
Email: husnikamal58@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi dan  kekuatan  hukum  lembaga  keuangan  syariah  yang  masih  menggunakan  Pengadilan  Negeri  sebagai  jalur litigasi.  Adapun  penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  yaitu  melihat  putusan  MK  No.  93/PUU-X/2012  dengan cara  menganalisis  putusan  tersebut  melalui  pendekatan  Undang-undang  (statute  approach).  Kesimpulannya  Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 maka tidak ada lagi dualisme kewenangan pengadilan dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dan  menguatkan  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur Litigasi. Sedangkan kekosongan hukum yang ditimbulkan melalui non litigasi harus merujuk pada UU No 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  meliputi  konsultasi,  negosiasi  (perundingan),  konsiliasi, mediasi  non  perbankan,  pendapat  atau  penilaian  ahli.  Pengadilan  Negeri  dalam  mengadili  sengketa  ekonomi syariah  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  (non  binding),  dan hakim  pengadilan  negeri  yang  menerima  sengketa  ekonomi  syariah  wajib  menolak  karena  sengketa  ekonomi syariah bukan lagi menjadi kewenangannya.
Kata Kunci: Sengketa, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

## Abstract
The aim of this research is to determine the resolution of sharia economic disputes through non-litigation channels and the legal strength of sharia financial institutions that still use the District Court as a litigation channels.The research is normative juridical, namely looking at the decision of the Constitutional Court No. 93 / PUU-X / 2012 by analyzing the decision through a statute approach.Conclusions Since the decision of the Constitutional Court No. 93 / PUU-X / 2012, there will be no more dualism in the authority of the court in resolving sharia economic disputes  and  strengthening  the  absolute  authority  of  the  Religious  Courts  in  resolving  sharia  economic  disputes through Litigation channels.Whereas the legal vacuum created through non-litigation must refer to Law No. 30 of 1999  concerning  dispute  resolution  carried  out  through  arbitration  or  alternative  dispute  resolution  which includes  consultation,  negotiation,  conciliation,  non-banking  mediation,  expert  opinion  or  judgment.The  District Court in adjudicating sharia economic disputes cannot be used again and does not have a binding legal force, and a district court judge who accepts sharia economic disputes must refuse because sharia economic disputes are no longer their authority.
Keywords: Disputes, sharia economic, Religious Courts.

## A. PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  salah  sektor yang  mempunyai  peranan  penting  di berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat  khususnya  di  bidang  financial, serta  kegiatan  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan  pribadi  seseorang.  Dewasa  ini masyarakat seolah-olah tidak  dapat dipisahkan  dari  dunia  perbankan  sebab sudah  bukan  menjadi  rahasia  umum  lagi
bahwa  jasa  perbankan  sangat  membantu kegiatan perekonomian.
Kebutuhan  masyarakat  muslim  Indonesia adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip  syariah  secara  yuridis  baru  mulai diatur  dalam  Undang-undang  No  7  tahun 1992  tentang  perbankan.  Dalam  Undang- undang  tersebut  eksistensi  perbankan syariah  belum  dinyatakan  secara  eksplisit, melainkan  baru  disebutkan  dengan  istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”.
Praktik  bisnis  syariah  di  Indonesia  mulai berkembang dengan perkembangan
keinginan  dan  harapan  umat  Islam  yang menjadi sebagian besar penduduk Indonesia.  Keinginan  tersebut  berkembang seiring  dengan  berkembangnya  upaya pemahaman  terhadap  kegiatan-kegiatan ekonomi  yang  berdasarkan  syari’ah  Islam pada  awal  tahun  1990-an.  Perkembangan ekonomi  syari’ah  di  Indonesia  dimulai dengan  pembentukan  perbankan  syari’ah. Dalam  perkembangan  selanjutnya,  praktik ekonomi  syari’ah  tidak  hanya  terbatas kepada  praktik  pendirian  dan  operasional perbankan saja, tetapi lebih meluas kepada kegiatan  niaga  lainnya,  seperti  pembiayaan dan  lembaga  keuangan  non  bank  lainnya. Bidang-bidang  usaha  yang  dikembangkan tersebut  antara  lain  adalah  Asuransi Syari’ah,  Reksa  Dana  Syari’ah  dan  Obligasi Syari’ah, dan lain-lain.(Hasan, 2009).
Untuk  mempertahankan  perkembangan ekonomi  syariah,  dukungan  hukum  (legal support)  dari  berbagai  aspek  sangat diperlukan. Salah satu aspek penting adalah mengenai  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  yang  mungkin  terjadi  antara  bank syariah, nasabah, dan pemangku kepentingan  (stakeholders).  Oleh  karena itu  perbankan  syariah  didasarkan  pada prinsip  syariah  (syariah  based),  maka mekanisme  penyelesaian  sengketa  juga harus  berdasarkan  syariah  (in  compliance with shariah).
Landasan  utama  beroperasinya  bank syariah di Indonesia dalam Undang-undang No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun
2008 disebutkan kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan  syariah adalah  kewenangan  Pengadilan  Agama, kemudian  ayat  (2)  membuka  peluang untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar Pengadilan Agama sepanjang yang diperjanjikan  dalam  akad,  yaitu  melalui
Musyawarah,  Mediasi,  Badan  Arbitrase Syariah
Nasional
(Basyarnas) dan
Pengadilan  Negeri.  Selanjutnya  dalam penjelasan  Pasal  55  ayat  (3)  disebutkan, bahwa  penyelesaian  sengketa  harus  sesuai dengan prinsip syariah.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012  merupakan  jawaban  dari konflik  antar  norma  hukum  antara Undang-undang  Nomor  3/2006  dengan Undang-undang  Nomor  21/2008.  Putusan tersebut untuk menguatkan posisi kewenangan  Pengadilan  Agama  yang  telah di  sebutkan  oleh  Undang-undang  Nomor 3/2006  dalam  hal  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah.  Dengan  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  maka berakhir  dualisme  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Namun,  putusan  MK  Nomor  93/PUU- X/2012  juga  melahirkan  persoalan  baru setelah dihapuskan pasal 55 ayat 2 dimana terjadi  kekosongan  hukum  yaitu  tidak adanya  aturan  mengenai  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  melalui  jalur non-litigasi.  Realita  yang  terjadi  dalam ruang lingkup perbankan syariah meskipun kewenangan absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah menjadi kewenangan Pengadilan  Agama  tetapi  masih  ada perbankan syariah yang masih menggunakan  Pengadilan  Negeri,  padahal dalam  putusan  MK  tersebut  sudah menghapus  Pengadilan  Negeri  dalam    hal menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah. Selanjutnya  disini  penulis  ingin  mengkaji lebih  lanjut  bagaimana  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  melalui  jalur non-litigasi  dan  bagaimana  kekuatan hukum perbankan syariah yang menggunakan Pengadilan Umum.
Adapun  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  memberikan  gambaran mengenai  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dan hukum yang  ditimbulkan  terhadap  akad  yang masih  memuat  klausula  penyelesaian
sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Negeri.

## B. KAJIAN LITERATUR
Setelah melakukan penelusuran terhadap  beberapa  literatur,  ada  beberapa penelitian yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi  syariah,  misalnya  yang  telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti.  Ratna Sofianan  (2015),  mengkaji  mengenai Kewenangan  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  terhadap  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  sebelum  dan  sesudah putusan  MK  No  93/PUU-X/2012  dan implikasi  tugas  dan  wewenang  Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah pasca  putusan  MK  No  93/PUU-X/2012 tentang pengujian konstitusional UU No 21 Tahun  2008  pasal  55  ayat  2  tentang perbankan  syariah.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  sebelum  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang perbankan  syariah  penyelesaian  sengketa dilakukan dominan melalui Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  dan  Pengadilan Negeri,  setelah  lahirnya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  di  atur  dalam pasal 55 yang menyatakan selain Pengadilan  Agama  juga  dapat  dilakukan sesuai  isi  akad  melalui  :  Musyawarah, Mediasi perbankan, Basyarnas dan Peradilan  Umum.  Dan  implikasi  tugas  dan kewenangan BASYARNAS masih
mengambang  karena  belum  adanya  revisi Undang-undang  untuk  memperkuat  tugas dan kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Farhan Wildani  (2016),  mengkaji  Pilihan  Forum Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi NO.93/PUU-X/2012  (Studi  Kasus  di  PT. Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Sarana Prima  Mandiri  Pamekasan  Madura).
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis  pilihan  forum  penyelesaian sengketa  di  BPRS  SPM,  kesimpulan  dalam penelitian  ini  pertama  bahwa  BPRS  SPM memilih Pengadilan Negeri sebagai penyelesaian  sengketa,  kedua  politik hukum  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  terjadi  konflik  norma  dikarenakan ada  peraturan  perundang-undangan  yang tumpang tindih.
Adapun  perbedaan  kedua  penelitian tersebut dengan kajian ini terletak di fokus forum  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi  No.  93/PUU-X/2012  dimana dalam putusan tersebut telah dihapus pasal 55  ayat  2  Undang-undang  nomer  21  tahun 2008  yang  memuat  choice  of  forum  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah melalui  musyawarah,  media  perbankan, arbitrase  syariah  nasional  Indonesia  atau badan  arbitrase  lainnya  dan  Peradilan Umum  tidak  berlaku  lagi.  Kemudian putusan  MK  tersebut  juga  menimbulkan problematika hukum baru berupa kekosongan  hukum  yaitu  tidak  adanya aturan  mengenai  penyelesaian  sengketa melalui  choice  of  forum,  karena  pasal  yang mengatur  masalah  non  litigasi  sudah  di hapus.
Perbedaan  selanjutnya  peneliti  mengkaji kekuatan hukum yang timbul dari putusan Pengadilan  Negeri  terhadap  sengketa ekonomi  syariah  dimana  masih  ada beberapa  lembaga  keuangan  yang  masih memuat  klausula  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Negeri yang  mana  hal  tersebut  akan  merugikan lembaga keuangan sendiri maupun nasabah.  Dengan  begitu,  diharapkan  dapat menghasilkan gambaran mengenai choice of forum  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  dan  kekuatan  hukum  dari  putusan dari Pengadilan Negeri.
a. Sengketa Ekonomi Syariah
Pada  dasarnya,  kegiatan  ekonomi adalah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan masalah harta dan benda, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk  mencapai  kemakmuran  hidupnya. Kegiatan  ekonomi  bisa  terjalin  apabila terjadi  transaksi  antara  satu  pelaku ekonomi  dengan  pelaku  ekonomi  lainnya. Namun  dalam  pelaksanaan  transaksi tersebut  terkadang  menimbulkan  sengketa dikemudian hari.
Secara  etimologi,  menurut  KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan,  atau  perselisihan. i Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  berawal dari  persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan  dapat  diberikan  sanksi  hukum terhadap salah satu diantara keduanya.
Menurut Siti Megadianty Adam dan Takdir  Rahmadi,  sebagaimana  dikutip Rachmadi  Usman,  dalam  kosakata  Inggris terdapat  2  (dua)  istilah,  yakni  “ conflict ”dan “ dispute ”,  yang  kedua-duanya  mengandung pengertian  tentang  adanya  perbedaan  di antara  kedua  pihak  atau  lebih,  tetapi keduanya  dapat  dibedakan.  Kosa  kata conflict sudah  diserap  ke  dalam  bahasa Indonesia  menjadi  “konflik”,  sedangkan kosa  kata dispute dapat  diterjemahkan dengan  kosa  kata  “sengketa”.  Sebuah konflik,  yakni  sebuah  situasi  dimana  2 (dua)  pihak  atau  lebih  dihadapkan  pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang  menjadi  sengketa  apabila pihak  yang  merasa  dirugikan  hanya memendam  perasaan  tidak  puas  atau keprihatinannya.  Sebuah  konflik  berubah atau  berkembang  menjadi  sebuah sengketa bilamana  pihak  yang  merasa  dirugikan telah  menyatakan  rasa  tidak  puas  atau keprihatinannya,  baik  secara  langsung
kepada  pihak  yang  dianggap  sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.
Selanjutnya,  ekonomi  syariah  (Islamic Economics)  diartikan  sebagai  ilmu  yang mempelajari  tata  kehidupan  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya untuk  mencapai  ridha  Allah,(Sarkaniputra, 2005)  dengan  kata  lain  merupakan perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, atau juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  sistem ekonomi  yang  didasarkan  pada  ajaran  dan nilai-nilai Islam.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud dengan  sengketa  ekonomi  syariah  adalah suatu  pertentangan  antara  dua  pihak  atau lebih  pelaku  ekonomi  yang  kegiatan usahanya  yang  dilaksanakan  menurut prinsip-prinsip  dan  asas  hukum  ekonomi syariah  yang  disebabkan  persepsi  yang berbeda  tentang  suatu  kepentingan  atau hak  milik  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.
Secara  garis  besar,  sengketa  ekonomi syariah  dapat  diklasifikasikan  menjadi  3 (tiga), yaitu:
a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syariah;
c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara  orang-orang  yang  beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya  disebutkan  dengan tegas  bahwa  kegiatan  usaha  yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
b. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.
Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan
aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa,  yakni  aturan-aturan  yang  kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan  nyata.(Kansil,  1986)  Sumber  hukum segala  sesuatu  yang  melahirkan  hukum. Sumber hukum  dapat  pula  disebut sebagai asal muasal  hukum.
Adapun  sumber  hukum  ekonomi syariah  adalah  sumber  hukum  formil  dan sumber hukum materil. Berikut ini, sumber hukum yang dapat digunakan sebagai dasar hukum  untuk  menyelesaikan  sengketa ekonomi syariah:(Manan, 2005)

## 1. Hukum Formil
Sumber  hukum  formil  adalah pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan  filsafat  hukum.  Sumber hukum  formil  atau  bentuk-bentuk  dimana kita  dapat  menemukan  atau  mengenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di  suatu  Negara.(Usman,  2001)  Sumber hukum  formil  memiliki  bentuk  yang berlaku  secara  umum  dan  telah  diketahui atau berlaku umum.
Hukum  Acara  yang  berlaku  di Pengadilan  Agama untuk mengadili sengketa  ekonomi  syari’ah  adalah  hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum/Negeri. Ketentuan  ini  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  Jo.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006.

## 2. Sumber Hukum Materiil
Sumber  hukum  materiil  adalah  sumber darimana  hukum  berasal  atau  sumber
tempat  materi  hukum  diambil.  Sumber hukum  materiil  merupakan  sumber  yang dilihat  dari  segi  isinya  dan  sumber  hukum inilah yang menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum.(Dewi, 2012) Biasanya  yang  menjadi  sumber-sumber hukum materil adalah aneka gejala yang ada dalam  kehidupan  masyarakat,  baik  yang telah  menjelma  menjadi  peristiwa  maupun yang  belum  menjelma  menjadi  peristiwa. Pembicaraan  sumber  hukum  materiil merupakan salah satu bidang kajian filsafat hukum.
Sumber-sumber  hukum  yang  sah  dan diakui  secara  umum,  khususnya  di  bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.(Amal, 1990)
Adapun  bagi  lingkungan  Pengadilan Agama,  sumber-sumber  hukum  yang terpenting  untuk  dijadikan  dasar  dalam mengadili  perkara  ekonomi  syariah  setelah Al-quran  dan  As-Sunnah  sebagai  sumber utama, antara lain adalah:
a. Undang-undang
b. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
c. Aqad Perjanjian (Kontrak)
d. Fiqih dan Ushul Fiqih
e. Adat Kebiasaan
f. KHES  (Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah)
g. Yurisprudensi  dan  Doktrin  Ekonomi Syariah
3. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  Menurut  UU  No  21 Tahun 2008.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan dengan dua cara;
a. Penyelesaian sengketa melalui litigasi.
Litigasi  merupakan  proses  gugatan  atas suatu  konflik  yang  diritualisasikan  untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana  para  pihak  memberikan  kepada seorang  pengambil  keputusan  dua  pilihan yang  bertentangan.  Lembaga  litigasi merupakan  sistem  penyelesaian  sengketa melalui  peradilan.  Penyelesaian  sengketa melalui  litigasi  ini  diatur  dalam  UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(Hudiata, 2012)
Menurut  ketentuan  pasal  10  ayat  (1) undang-undang  Nomor  14  tahun  1970  jo undang-undang  nomor  35  tahun  1999  jo undang-undang  nomor  4  tahun  2004  jo undang-undang  nomor  48  tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada  4  Lingkungan  lembaga  peradilan  yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).(Nurul, 2012) Secara  umum,  kekuasaan  ( competency ) peradilan  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yakni  kekuasaan  relatif  ( relative  competency ) dan kekuasaan absolut ( absolute competency ). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah,  sementara  kekuasaan  absolut berkaitan  dengan  orang  (kewarganegaraan dan  keagamaan  seseorang)  dan  jenis perkara.  Setelah  pemberlakuan  Undang- Undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, perluasan  kompetensi  absolut  peradilan agama  dilakukan.  Dari  segi  susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat: (1) ketentuan yang  bersifat  umum  yang  ditetapkan  pada bagian  dua  tentang  kedudukan  peradilan agama;  dan  (2)  ketentuan  rincian  yang ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan.  Dalam  ketentuan  mengenai kekuasaan  absolut  peradilan  agama  yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama  adalah  salah  satu  pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai perkara perdata tertentu.(Anshori, 2007) Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan  bagi  orang-orang  yang  beragama Islam,  yang  sebelumnya  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989, hanya  berwenang  menyelesaikan  perkara perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat, infaq, shodaqah, kemudian berdasarkan  Pasal  49  huruf  i  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut  pengadilan  agama  diperluas, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syariah.
Adapun  kewenangan  absolut  mengenai Peradilan  yang  berhak  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menurut isi pasal 49 huruf (i) UU 3/2006 yaitu :
“Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus, dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat pertama antara  orang-orang yang  beragama  Islam  di  bidang: Perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan Ekonomi syariah”.
Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan  istilah ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga  keuangan  mikro  syariah,  asuransi syariah,  reasuransi  syariah,  reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka  menengah  syariah,  sekuritas syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian syariah,  dana  pensiun  lembaga  keuangan syariah  dan  bisnis  syariah.(Sismarwoto, 2009)
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami bahwa  Pengadilan  Agama  berwenang menyelesaikan sengketa perbankan  syariah yang  kemudian,  kewenangan  Pengadilan Agama  diperkuat  kembali  dalam  Pasal  55
(1)  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  yang  menyatakan bahwa  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Agama.
b. Penyelesaian
sengketa
melalui non-litigasi.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur non-litigasi  ini  umumnya  dinamakan dengan Alternative  Dispute  Resolution (ADR), yaitu  mekanisme  penyelesaian  sengketa alternatif di luar pengadilan. Adapun proses penyelesaian  secara  non  litigasi  dapat dilakukan  melalui  beberapa  institusi seperti yang dijelaskan dalam pasal 55 ayat 2  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah:
1. Musyawarah mufakat,
2. Mediasi BI (untuk penyelesaian sengketa  antar  bank),  mediasi  pada Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) masing-masing  bank  syariah  dalam  hal penyelesaian  sengketa  antar  bank syariah dengan nasabahnya,
3. Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS).
4. Melalui Peradilan Umum.(Basir, 2009) Ini  merupakan  langkah  yang  tepat dan layak untuk diapresasi karena ada asas kebebasan  berkontrak  memilih  jalur  yang ingin  ditempuh  ketika  terjadi  sengketa. Akan  tetapi,  masalah  muncul  ketika Pengadilan Negeri juga diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah. Terjadi dualisme penyelesaian sengketa dan ketidakpastian  hukum  serta  tumpang tindih  kewenangan  dalam  menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda.
Padahal,
kewenangan ini jelas merupakan kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama sebagaimana diatur  dalam  Pasal  49 (i)  UU No.  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama.
Menurut  Muladi,  Penyelesaian  sengketa melalui Alternative  Dispute  Resolution (ADR) mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan  dengan  penyelesaian  melalui badan  litigasi  atau  pengadilan.  Di  antara keunggulan  penyelesaian  sengketa  melalui Non-litigasi adalah:
1. Penyelesaian  sengketanya  dapat dilakukan dengan cara cepat;
2. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan biaya murah;
3. Tidak terikat dengan aturan hukum tertentu;
4. Bersifat Confidential;
5. Atas dasar prinsip win win solution ;
6. Lebih parsitipatif;
7. Dapat  mengurangi  penumpukan perkara di Pengadilan tanpa mengurangi  sifat  profesionalisme. (Firdaus, 2001)

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  hukum  dengan  subjek peraturan perundang-undangan dan putusan  pengadilan  dapat  dikategorikan sebagai  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu penelitian  inventarisasi  hukum  positif, asas-asas,  penemuan  hukum  in  concreto, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.(Soemitro, 1990)
Metode  pendekatan  pada  penelitian  ini yang  digunakan  adalah  metode  penelitian yuridis  normatif.  Dalam  metode  penelitian yuridis  normatif  tersebut  akan  menelaah secara  mendalam  terhadap  asas-asas hukum,  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi,  dan  pendapat  ahli  hukum serta memandang hukum secara komprehensif.  Artinya  hukum  bukan  saja sebagai  seperangkat  kaidah  yang  bersifat normatif  atau  apa  yang  menjadi  teks undang-undang  ( law  in  book )  tetapi  juga melihat  bagaimana  bekerjanya  hukum  ( law in action ).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  data  sekunder  yang  disebut  bahan hukum.  Yaitu  berupa  inventarisasi  berkas putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012,  peraturan  perundang- undangan, buku-buku, literatur, jurnal dan dokumen  yang  berkaitan  dengan  pokok masalah.
Penelitian  normatif  ini  tentu  harus menggunakan  pendekatan  perundang- undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian  di antaranya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009  tentang  kewenangan  pengadilan agama, pasal 55 Undang-undang  Nomor 21 tahun  2008  tentang  perbankan  syariah, putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012  dan undang-undang  yang  berkenaan  dengan sengketa ekonomi syariah.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
Dualisme  kewenangan  penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi polemik dalam jagat hukum Indonesia. Hal tersebut menjadi  problematika  hukum  yan  g menjadi perhatian para pihak. Problematika mengenai dualisme kewenangan ini semakin  nyata  dengan  lahirnya  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  UUPS. Pasal  55  ayat  (1)  UUPS  menyebutkan bahwa  “Penyelesaian  sengketa  Perbankan Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Agama”.  Sementara pada  Ayat  (2)  berbunyi:  ”Dalam  hal  para pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa dilakukan  sesuai  dengan  isi  Akad”.
Penjelasan  Pasal  55  Ayat  (2)  mempertegas, bahwa: Yang dimaksud dengan “penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan  isi  Akad”  adalah  upaya  sebagai berikut:  a.  musyawarah;  b.  mediasi perbankan;  c.  melalui  Badan  Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan d. melalui pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum”. Hal tersebut di atas tentunya tidak sesuai  dengan  Pasal  49  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Peradilan Agama, yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang:  (i)  ekonomi syariah”  Penjelasan  pasal  49  menegaskan bahwa  salah  satu  kegiatan  usaha  ekonomi syariah adalah perbankan syariah.
Bunyi  pasal-pasal  tersebut  bisa dimaknai  bahwa  terjadi  inkonsistensi norma, yang memberikan opsional choice of litigation  dalam  penyelesaian  sengketa perbankan syariah, yaitu antara Pengadilan agama  dan  Pengadilan  Umum.  Artinya, terdapat dualisme kewenangan penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah, yaitu  di  Pengadilan  Umum  dan Pengadilan Agama.  Inkonsistensi  norma  tersebut menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi pencari  keadilan  dan  bahkan  mereduksi daya  kompetensi  peradilan  agama.  Inilah sebenarnya  yang  menjadi  problematika hukum dalam konteks ini.
Dengan  demikian,  ketentuan  pasal 55  ayat  (2)  UU  21/2008  secara  yuridis bertentangan dengan UU 3/2006 yang lebih dahulu  diterbitkan.  Oleh  karena  itu, muncul pertanyaan kenapa undang-undang yang  datang  kemudian  bisa  bertentangan dengan  undang-undang  yang  sebelumnya sudah mengatur tentang forum penyelesaian sengketa.
Adanya ketidakpastian hukum seperti  inilah  sehingga  Dadang  Achmad, Direktur CV Benua Engineering Consultant
mengajukan  judicial  review  ke  Mahkamah Konstitusi,  memohon  pembatalan  Pasal  55 ayat  2  dan  ayat  3  UU  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  syariah  dengan  alasan bertentangan  dengan  Pasal  28  UUD  1945. Pada  tanggal  29  Agustus  2013,  Majelis Mahkamah  Konstitusi  membuat  putusan atas  perkara  Nomor  93/PUU-X/2012, mengabulkan sebagian permohonan Dadang  Achmad,  menyatakan  bahwa penjelasan  Pasal  55  ayat  2  UU  21  Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Perkara  ini  secara  umum  terkait dengan  Pasal  55  ayat  (2)  dan  (3)  Undang- Undang  No.  21  tentang  Perbankan  Syariah yang  mengatur  tentang  penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Melalui putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dapat memberikan  jawaban  dari  konflik  antar norma  hukum  (antinomi  hukum)  antara UU  3/2006  dengan  UU  21/2008.  Putusan tersebut  pada  dasarnya  menguatkan kewenangan  Pengadilan  Agama  yang  telah diamanatkan  oleh  UU  3/2006  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah dengan menyatakan tidak ada lagi dualisme penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah melalui  jalur  litigasi  yaitu  Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
Adapun  amar  putusan  majelis  hakim Mahkamah  Konstitusi  dengan  Nomor perkara 93/PUU-X/2012 sebagai berikut:
1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon untuk sebagian;
a) Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4867) bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun1945;
b) Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang
Perbankan  Syariah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4867)  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Menolak  permohonan  pemohon  untuk selain dan selebihnya.
Di  satu  sisi  Mahkamah  Konstitusi telah  memberikan  kepastian  hukum mengenai  penyelesaian  sengketa  melalui jalur litigasi dengan menetapkan kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama, namun  di  segi  lain  putusan  tersebut  juga menimbulkan  problematika  hukum  baru yaitu  tidak  adanya  kepastian  hukum  bagi pihak  yang  ingin  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah  melalui  jalur  non-litigasi dikarenakan putusan mahkamah konstitusi telah menghapus pasal 55 ayat 2 UU No 21 Tahun  2008  yang  memuat  bentuk-bentuk penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah melalui  jalur  non-litigasi,  keadaan  ini menjadikan  pasal  55  ayat  2  menjadi  kabur sehingga mengakibatkan kekosongan hukum  tentang  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah melalui jalur nonlitigasi.
Untuk  menjawab  problematika hukum  tersebut  penulis  telah  mewancarai Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Kota Cilegon  Provinsi  Banten  Drs.  Hendi Rustandi SH, menyatakan bahwa
Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya dengan  alasan  hukumnya  tidak  ada  atau tidak  jelas,  oleh  karena  itu  maka  hakim wajib  mencari  hukumnya.  Adapun  metode yang  tepat  untuk  menjawab  problematika hukum tersebut dengan cara menginterpretasi sistematis atau logis yang menafsirkan
peraturan dengan menghubungkan  peraturan  atau  Undang- undang yang lain. Maka dalam hal ini, pasal 55  ayat  2  UU  No.  21  Tahun  2008  dapat
dikaitkan  dengan  penafsiran  sistematis melihat  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian  sengketa  yang  meliputi konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi,  mediasi  non  perbankan  dan pendapat atau penilaian ahli.
Adapun  putusan  Pengadilan  Negeri terhadap  sengketa  ekonomi  syariah  tidak bersifat  mengikat  lagi  dikarenakan  setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.
93/PUU-X/2012 menyatakan pasal 55 ayat 2 tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga  dapat  bisa  diambil  kesimpulan bahwa  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  melalui  jalur  litigasi  menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  dan analisis  penulis  terhadap  hasil  penelitian yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Sejak  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  93/PUU-X/2012  yang ditetapkan  pada  hari  Kamis  tanggal  29 Agustus 2013, maka tidak ada lagi dualisme kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah. Putusan tersebut menguatkan kewenangan absolut  Pengadilan  Agama  dalam  hal menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah melalui jalur Litigasi. Sedangkan kekosongan  hukum  yang  ditimbulkan akibat  dihapuskan  pasal  55  ayat  2  (dua) melalui non litigasi harus merujuk pada UU No  30  tahun  1999  tentang  penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang meliputi konsultasi, negosiasi (perundingan),  konsiliasi,  mediasi  non perbankan, pendapat atau penilaian ahli.
Pengadilan  Negeri  dalam  mengadili sengketa  ekonomi  syariah  tidak  dapat dipergunakan  lagi  dan  tidak  memiliki
kekuatan  hukum  yang  mengikat (non binding) ,  dan  hakim  pengadilan  negeri  yang menerima  sengketa  ekonomi  syariah  wajib menolak  karena  sengketa  ekonomi  syariah bukan  lagi  menjadi  kewenangannya  atau dengan  kata  lain  bukan  kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Amal,  T.  A.  (1990).  I slam  dan  Tantangan Modernitas  Studi  atas Pemikiran  Hukum Fazlur Rahman . Bandung: Mizan.
Anshori,  A.  G.  (2007). Peradilan  Agama  di Indonesia  Pasca  UU  No.  3  Tahun  2006 (Sejarah,  Kedudukan,  dan  Kewenangan) . Yogyakarta: UII Press.
Basir,  C.  (2009). Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Syariah  di  Pengadilan  Agama dan  Mahkamah  Syariah .  Jakarta: Kencana.
Dewi,  L.  R.  (2012). Memahami  Hukum  Dalam Pengantar  Ilmu  Hukum.  Serang:  Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Firdaus,  D.  (2001). Prospek  Law  Enforcement Arbitrase  DI  Indonesia,  Dalam  Prospek Pelaksanaan  Arbitrase  Di  Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hasan,  Z.  (2009). Undang-Undang  Perbankan Syariah  Titik  Temu  Hukum  Islam  dan Hukum  Nasional.  Jakarta :  Rajawali Pers.
Hudiata,  E.  (2012).  Penyelesaian  Sengketa
Perbankan  Syariah :  Pasca  Putusan
MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi Dan Nonlitigasi. Yogyakarta: UII Press.
Kansil, C. S. T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta: Balai Pustaka.
Manan,  A.  (2005). Penerapan  Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama .
Jakarta: Prenada Media.
Nurul, D. (2012). Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah .
Yogyakarta: Nuha Medika.
Sarkaniputra.  (2005). Adil  dan  Ihsan  dalam
Perspektif Ekonomi Islam . Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah.
Sismarwoto,  E.  (2009). Prinsip-Prinsip
Ekonomi  Syari’ah .  Semarang:  Pustaka
Magister.
Soemitro,  R.  (1990). Metodologi  Penelitian
Hukum  dan  Jurimetri .  Jakart:  Ghalia Indonesia.
Usman,  S.  (2001). Hukum  Islam :  Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Gaya Media Pratama.