## POLA JARINGAN POLITIK DINASTI KEPALA DESA DI DESA MERAH MATA KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN
Political Network Patterns Of Village Head Dynasty In Red Mata Village, Banyuasin I District Banyuasin District
M. Ervan M arzuki 1*
Aris Munandar 2
*1 Tamansiswa, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
2 Tamansiswa, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
*email: ervan_marzuk@yahoo.com

## Abstrak
Pola  jaringan  politik  dinasti  adalah  strategi  politik  untuk  memperoleh  kekuasaan melalui  pewarisan  kepada  individu  yang  memiliki  hubungan  dengan  pemegang kekuasaan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola pembentukan jaringan  politik  dinasti  dan  dampaknya  terhadap  perilaku politik  masyarakat  Desa Mata  Merah,  Kecamatan  Banyuasin  I,  Kabupaten  Banyuasin.  Metode  kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pola tersebut serta dampaknya. Teknik  pengumpulan  data  meliputi  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola jaringan politik dinasti kepala desa di Desa Mata Merah  meliputi:  1)  Modal  Ekonomi:  Kepala  Desa  Mata  Merah  memiliki  stabilitas ekonomi dan hubungan kekerabatan dengan desa sebelumnya, termasuk dalam politik dinasti.  2)  Modal  Budaya:  Karakter  dan  kompetensi  kepala  desa  berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. 3) Modal Sosial: Kepala desa memiliki pengaruh sosial yang baik, terlihat dari perannya dalam kegiatan masyarakat.
4)  Modal  Simbolik:  Kepala  desa  kurang  memiliki  modal  simbolik  namun  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari politik dinasti di Desa Mata Merah  adalah  pembatasan  kesempatan  bagi  individu  lain  yang  lebih  layak  untuk menduduki jabatan kepala desa. Kata Kunci:
Jaringan,
D inasti,
P olitik,
K eluarga,
K epala D esa
Keywords : Networks,
D ynasties,
P olitics,
F amilies,
V illage H eads

## Abstract
The  pattern  of  dynastic  political  networks  is  a  political  strategy  to  gain  power through inheritance by individuals who have a relationship with the previous holder of  power.  This  research  aims  to  understand  the  formation  patterns  of  dynastic political networks and their impact on the political behavior of the people in Mata Merah Village, Banyuasin I District, Banyuasin Regency. A qualitative method is used to describe and explain these patterns and their impacts. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research results show that the pattern of dynastic political networks of the village head in Mata Merah Village includes: 1) Economic Capital: The village head of Mata Merah has economic stability and kinship relations with the previous village, which falls under dynastic politics. 2) Cultural  Capital:  The  character  and  competence  of  the  village  head  significantly influence decision-making and actions. 3) Social Capital: The village head has good social influence, evident from his role in community activities. 4) Symbolic Capital: The village head lacks symbolic capital but is able to improve  the welfare of the community. The impact of dynastic politics in Mata Merah Village is the limitation of opportunities for other more deserving individuals to hold the position of village head.

## PENDAHULUAN
Tumbangnya  orde  baru  membuka  peluang  terjadinya reformasi  politik  dan  demokratisasi  di  Indonesia. Pengalaman  orde  baru  mengajarkan  bangsa  Indonesia bahwa  pelanggaran  terhadap  demokrasi  membawa kehancuran  bagi  negara  dan  penderitaan  bagi  rakyat. Salah satu upaya pemerintah untuk
Menghadapi  Peristiwa  tersebut  yakni  melakukan perubahan  terhadap  UUD  1945  guna  menghasilkan pemerintahan  yang  demokratis,  peranan  anggota  DPR sebagai  lembaga  legislative  diperkuat,  anggota-anggota DPR  dipilih  lewat  pemilu,  pengawasan  terhadap presiden  diperketat,  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) memperoleh jaminan.
Demokratis merupakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung sesuai UU No. 32 tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pemilihan  kepala daerah di Indonesia telah berlangsung sejak pertengahan tahun  2005.  Semenjak  saat  itu,  semua  kepala  daerah yang masa jabatannya selesai harus dipilih melalui proses pemilukada  guna  menjadikan  pemerintah  daerah  lebih demokratis  dengan  memberikan  hak  bagi  rakyatnya untuk  menentukan  kepala  daerah.  Hal  tersebut  tentu berbeda  dengan  pemilihan  kepala  daerah  sebelumnya yang bersifat tidak langsung sebab dipilih melalui DPR. Konsep  demokrasi  selalu  menempatkan  rakyat  pada posisi  yang  sangat  strategis  dalam  system ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi  perbedaan  antara  negara  yang  satu  dengan negara yang lain.
Di Indonesia, demokrasi bukan merupakan sesuatu yang asing  jika  mengacu  pada  tradisi  muyawarah  untuk mencapai  mufakat.  Praktik  musyawarah-mufakat  (asas
kerakyatan)  di  sejumlah  daerah  telah  berlangsung berabad-abad  lamanya,  sejak  masyarakat  hidup  dalam sistem  perkauman  di  zaman  purba  hingga  berlanjut  di zaman  kerajaan-kerajaan  sampai  saat  ini.  Tradisi  yang hidup  dalam  masyarakat  agraris  disebut  juga  dengan tradisi  berembuk,  bahkan  sudah  terlembagakan  dalam bentuk yang unik seperti kerapatan nagari, rembug desa, musyawarah  subak,  dan  forum-forum  musyawarah masyarakat desa lainnya.
Seorang  kepala  desa  sebagai  unsur  penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa, dipilih secara langsung  oleh  penduduk  desa  yang  memenuhi persyaratan  yang  berlaku  dengan  masa  jabatan  kepala desa yakni 6 (enam) tahun berdasarkan ketentuan tata cara pemilihan kepala desa (Pilkades). Kepala desa pada dasarnya  bertanggung  jawab  pada  rakyat  desa  dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati  atau  Walikota  melalui  camat  kepada  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan desa  bertugas  melaksanakan  penjaringan  dan penyaringan  bakal  calon  Kepala  Desa  sesuai persyaratan.  Calon  kepala  desa  yang  telah  memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan.
Pesta demokrasi atau pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari pembangunan demokrasi politik yang  dimulai  di  tingkat  lokal  (Desa).  Pemilihan  kepala desa  juga  merupakan  ajang  dari  praktek  pemilihan umum (Pemilu) guna memilih seorang calon kepala desa yang  dikomandoi  oleh  BPD  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang  Desa,  menjelaskan  bahwa  kepala  desa  dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang telah memenuhi  syarat.  Pemilihan  Kepala  Desa  ini  bersifat
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala  Desa  dilaksanakan  melalui  tahapan  pencalonan dan tahapan pemilihan.
Desa berasal dari berasal dari bahasa india yakni Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuaan norma serta memiliki batas yang jelas. Eksistensi desa memiliki stuktur sosial dengan ciri masyarakat yang khas dan latar belakang adat istiadat tersendiri. Desa sebagai institusi sosial memilki posisi yang sangat penting, otonom dan memiliki  hukumnya  sendiri  sehingga  menjadikan eksistensi  desa  relatif  sangat  mandiri  dan  di  anggap sebagai  perwujudan  bangsa  yang  paling  konkrit.  Desa pada prinsipnya mempunyai kewenangan atau kegiatan pengaturan,  pembinaan,  pelayanan,  dan  pemberian fasilitas pada masyarakat desa. Semua kewenangan yang bersangkutan dalam urusan pemerintahan ditingkat desa tersebut  bersifat  tugas  atau  bantuan  dari  pemerintah pusat,  daerah  (Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota)  dan otonomi  desa.  Dimensi-dimensi  pemerintahan menegaskan bahwa pemerintah desa mempunyai urusan yang  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawabnya  yang secara umum terdapat hubungan dan partisipatif dalam demokrasi atau disebut politik kekeluargaan.
Politik  dinasti  telah  lama  muncul  di  negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terbentuknya  ketidaksetaraan  kekuasaan  politik  yang bisa mencerminkan ketidaak sempurnaaan representasi demokratis  dalam  politik  atau  di  sebut  dengan kekuasaan  melahirkann  kekuatan.  Dalam  demokrasi yang ideal, seharusnnya rakyat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk ikut serta dalam politik, artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk  ikut  berkontribusi  memperebutkan  jabatan-
jabatan politik mulai dari tingkat regional hingga nasional sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Realitasnya,  masyarakat  masih  terhalang  oleh status  ataupun  hak-hak  sosialnya  sebagai  akibat  dari adanya fenomena politik dinasti.
Demokrasi  memiliki  arti  kekuasaan  politik  atau pemerintahan yang di jalankan dari rakyat, oleh rakyat dan  untuk  rakyat  sedangkan  politik  dinasti  ini  telah menciptakan  pragmatisme  politik  dengan  mendorong kalangan kerabat  kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.  Hal  tersebut  banyak  menimbulkan  pro  dan kontra, ada yang beranggapan bahwa politik dinasti ini baik karena kestabilan politik terjaga tetapi ada pula yang beranggapan bahwa politik dinasti ini hanyalah alat yang digunakan  para  pejabat  untuk  memperpanjang  masa jabatan  atau  kekuasaanya.  Selain  itu  dapat mempersempit  kesempatan  bagi  orang  lain  untuk berpartisipasi  dalam  lembaga  perpolitikan  sebab biasanya  calon  pemimpin  politik  dinasti  lebih  banyak sokongan.
Undang-Usndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  menegasan  bahwa  kedaulatan  tertinggi  ada ditangan  rakyat.  Politik  dinasti  bersebrangan  dengan demokrasi.  Namun,  walaupun  sudah  era  demokrasi tetapi politik dinasti tetap berlaku meskipun sudah ada partai  politik  atau  pemilihaan  langsung.  Istilah  “politik dinasti”  mengacu  pada  praktek  politik  yang  dijalankan oleh  keluarga  untuk  memperoleh  kekuasaan. Penggunaan  istila h  “dinasti”  juga  menggambarkan  hal yang sama dengan penggunaan istilah “oligarki politik” dalam studi lain. Pada umumnya, kata “dinasti” berarti keluarga/kelompok  atau  suku”.  Dalam  bahasa  Gaelic Skotlandia dan Irlandia, dinasti berarti anak. Sedangkan
kata “dinasti”  lebih  banyak  digunakan  dalam  bidang antropologi sebagai suatu kelompok sosial.
Politik  dinasti  merupakan  serangkaian  politik  manusia yang  bertujuan  untuk  memperoleh  kekuasaan  tetapi berada  pada  pihaknya  dengan  cara  mewariskan kekuasaan  yang  telah  dimiliki  kepada  orang  lain  yang memiliki  ikatan  kekeluargaan  dengan  pemegang kekuasaan  sebelumnya.  Terbentuknya  politik  dinasti disuatu  daerah  seharusnya  dihilangkan  sebab  politik dinasti merupakan suatu permasalahan yang berdampak pada  sistem  politik  yang  ada,  terutama  pada  bagian akuntabilitas  birokrasi  dan  pemerintahan  serta  hanya melahirkan  sebuah  keuntungan  untuk  satu  kelompok kepentingan  dan  merugikan  kelompok  lainnya.  Jika politik  dinasti telah dipersiapkan  dengan baik sebelum terjun  ke  politik  dan  pemerintahan  maka  tidak  akan menjadi  masalah  dan  justru  memberikan  suatu  ruang tertentu  kepada  orang  lain  untuk  bergabung.  Namun, jika hanya mengandalkan nama besar keluarga dan tak memiliki  kompetensi  maka  akan  menjadi  kesalahan besar.  Pada  realita  saat  ini,  politik  klan  bukannya dihilangkan  malah  melahirkan  politik  dinasti  yang  kian bertambah di suatu daerah sehingga terkadang tidak ada ruang  bagi  orang  lain  untuk  bergabung  dalam pemerintahan seperti yang terjadi di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.
Menurut  (Suyadi,  at.al.  2020)  Bentuk  dan  Karakter Politik  kekerabatan  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa lokalitas  budaya  dalam  setiap  daerah  merupakan  hal yang mempengaruhi bentuk dan karakter politik dinasti yang berlangsung di suatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut  (Susi  Asninda.  At.al.  2018)  menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  terhadap  kepala  desa  di  Desa  muara  kuis
dilaksanakan  dengan  upaya  peningkatan  kualitas pelayanan,  pengembangan  iklim  desa  yang  partisipatis, merubah  persepsi  masyarakat  dan  membuat  program yang melibatkan masyarakat. Adapun menurut Pajri, M. I.,  Mustiah,  M.,  &  Fuhaidah,  U.  (2020).  bahwa  peran Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  meningkatkan pembangunan belum optimal, kendala yang di temukan terletak pada lemahnya fungsi pengawasan. Hal demikian disebabkan  oleh  faktor  sumber  daya  manusia  yang menduduki  jabatan  BPD  tersebut.  Dimana  pada umumnya mereka tidak memahami tugas dan fungsinya sebagaimana  yang  di  atur  dalam  UUD  No.  6  Tahun 2014.  BPD  juga  mendapatkan  kendala  di  pengawasan kepala  desa  yang  masih  memakai  rasa  kekeluargaan, dimana  hal  seperti  ini  tidak  boleh  terjadi  di  dalam birokrasi pemerintah.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di  atas,  maka  perbedaan  penelitian  yang  dilaksanakan oleh peneliti terletak pada kekuatan kepala desa Merah Mata  sebelumnya.  Hubungan  kekeluargaan  yang  erat antara kepala desa sebelumnya dengan kepala desa yang sekarang menyebabkan pembatasan kesempatan kepada orang  lain  untuk  menduduki  jabatan  yang  sama. Meskipun  hal demikian menyalahi aturan yang berlaku tetapi realita tersebut masih berlangsung di Desa Merah Mata  Kecamatan  Banyuasin  I  Kabupaten  Banyuasin. Praktik nepotisme tentu merugikan banyak pihak sebab proses pemilihan kepala desa tidak berlangsung secara adil  dan  tidak  berdasarkan  keahlian  serta  kompetensi orang  yang  akan  menduduki  jabatan  tersebut.  Praktik nepotisme merupakan tindakan yang dapat berdampak pada korupsi dan kolusi.
Politik  dinasti  merupakan  suatu  proses  regenerasi kekuasaan  bagi  kepentingan  golongan  elit  politik  yang
bertujuan  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu  dalam  bidang  pemerintahan.  Salah  satunya praktek  politik  dinasti  yang  sedang  berjalan  saat  ini dijumpai di Desa Wawasan, dimana telah terjadi upaya mempertahankan kekuasaan oleh keluarga kepala desa selama tiga periode. Mulai dari kepala desa sebelumnya pada tahun 2006 hingga yang sedang menjabat saat ini. Hubungan  yang  dimiliki  kepala  desa  dengan  mantan kepala  desa  sebelumnya  ialah  paman  dan  ayah,  yang masih  memiliki  pengaruh  di  masyarakat.  Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  (1)  Faktor  apa  saja yang  menyebabkan  terjadinya  politik  dinasti  dalam kepemimpinan desa di Desa Wawasan, (2) Apa dampak politik  dinasti  dalam  kepemimpinan  desa  bagi pembangunan  masyarakat  di  Desa  Wawasan.  Untuk menjawab permasalah diatas penelitian ini menggunakan metode  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, serta warga masyarakat setempat. Adapun  tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui:  (1)  Faktor  penyebab  terjadinya  politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Desa Wawasan. (2) Dampak politik dinasti dalam kepemimpinan desa bagi pembangunan  masyarakat  di  Desa  Wawasan. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  faktor penyebab terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan desa  di  Desa  Wawasan  adalah  sebagai  berikut:  (1) Kekuatan  modal  (ekonomi),  dengan  kekayaan  yang dimiliki  kepala  desa  sangat  berpengaruh  dalam masyarakat sebagai modal dasar untuk mencapai suatu tujuan atau  kemenangan. (2) Jaringan  keluarga, adanya pengaruh dari anggota keluarga seperti ayah dan paman,
ayahnya merupakan  mantan  kepala  desa  dan  sekaligus tokoh  agama.  kepala  desa  mempertahankan kekuasaannya dengan cara menduduki jabatan penting di desa seperti perangkat  desa  (Kas  Pemerintahan, Kaur Kesra,  RT).  (3)  Demokrasi  tidak  sehat,  berbagai  cara ditempuh  kepala  desa  untuk  mempertahankan kekuasaan  yang  menyebabkan  terjadinya  kecurangan seperti money politic pada saat kampanye berlangsung. Adapun  dampak  politik  dinasti  dalam  kepemimpinan desa bagi pembangunan masyarakat di Desa Wawasan ialah sebagai berikut: (1) Penguasaan sumber ekonomi di  desa.  (2)  Rendahnya  tingkat  pendidikan  aparat pemerintahan desa yang menyebabkan faktor penentu kualitas  pelayanan  yang  diberikan,  seperti  kurangnya perhatian  bangunan  pukesmas,  rusaknya  jembatan, pembuatan  surat  KK  dan  lain-lain  Sri,  P.  (2018). Sedangkan  menurut  Michael,  M.,  Haryadi,  H.,  & Beriansyah,  A.  (2023)  aktor  kekuatan  jaringan  yang sudah  dibangun  sejak  awal  periode  Agus  Supriyanto, adanya  kekuatan  modal  Ekonomi  yang  dimiliki  cukup mumpuni  dan  adanya  modal  sosial  yang  mana  Agus Supriyanto  merupakan  tokoh  agama  serta  adanya kecurangan  politik  di  pemilihan  kepala  desa.  Dampak yang  ditimbulkan  adanya  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  pada  kebijkan  desa  yang  dilakukan  Edoh. Sosialisasi  mengenai  pemilu  dan  kecurangan  pemilihan umum  atau  pemilu  diharapkan  dilakukan  agar  dalam pemilu  masyarakat  dapat  mengetahui  mekanisme pelaporan.
Politik  dinasti  merupakan  suatu  proses  regenerasi kekuasaan  bagi  kepentingan  golongan  elit  politik  yang bertujuan  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Rumusan masalah
dalam  penelitian  ini  yaitu:  (1)  Faktor  apa  saja  yang menyebabkan  terjadinya  politik  dinasti  dalam kepemimpinan desa di Desa Mekar Jaya, (2) Apa dampak politik  dinasti  dalam  kepemimpinan  desa  bagi pembangunan  masyarakat  di  Desa  Mekar  Jaya Lestariono,  W.  (2022).  Sedangkan  menurut  Keluarga Patjiddai dalam Pilkades berhasil tetap bertahan dalam Pemerintahan  Desa  Katumbangan  .Penelitian  ini bertujuan  menganalisis  pola  dan  penyebab  sehingga Dinasti  kepala  desa  bertahan  pada  satu  keluarga meskipun pemilihan telah diadakan secara langsung dan terbuka  bagi.  Lokasi  penelitian  ini  lokasi  penelitian  ini didesa Katumbangan Kecamatan
Campalagian Kabupaten  Polewali  Mandar  Propinsi  Sulawesi  Barat. Penelitian kualitatif mengunakan studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Informan penelitian  ini  yakni  kepala  desa,  tokoh  masyarakat, Panitia Pilkades, ketua BPD dan penjabat desa. Teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam, observasi,  dan  studi  pustaka.Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa bertahanya dinasti Patjiddai dalam jabatan  kepala  desa  pada  pemerintah  Desa Katumbangan  karena  adanya  beberapa  faktor pendukung  yang  sangat  kuat  dan  solid  dalam mempertahankan dinasti tersebut, untuk mempertahankan  jabatan  sebagai  kepala  desa,  dinasti patjiddai  pada  proses  Pilkades  mengerakkan  sumber daya yang benar-benar mendukung dengan sepenuh hati dan faktor ekonomi, serta sumber alam yang dikuasai oleh dinasti patjiddai. Keberhasilan dalam mempertahankan  dinasti  juga  ditunjang  oleh  elit masyarakat desa katumbangan yang berhasil digerakkan untuk  tetap  mendukung  calon  dari  keluarga  patjiddai Pahruddin. P. (2018). Dinasti politik di dalam Pemilihan
Kepala Desa yang terjadi di Desa Banrimanurung terjadi karena  telah  mengakarnya  sistem  kerajaan  yang telahlama  berlaku  di  dalam  sejarah  perkembangan Indonesia,sebagai  dampak  dari  berlakunya  sistem kerajaan  pada  saat  itu,  masyarakat  kemudian  dibagi dalam  tiga  struktur  sosial  yaitu  Karaeng,  To maradeka,dan  ata,  pembagian  struktur  nilah  yang kemudian  masih  dipercayai  oleh  masyarakat  di  Desa Banrimanurung  dimana  Karaeng  di  percayai  sebagai kelompok yang terlahir sebagai pemimpin Pratama, G. (2020).
Kepemilikan modal ekonomi yang stabil secara finansial, memiliki  modal  sosial  seperti  jaringan  yang  kuat  di kalangan  masyarakat,  memiliki  modal  simbolik  yaitu marga siregar yang dikenal sebagai marga penguasa yang dominan  sehingga  jika  dibandingkan  dengan  marga lainnya, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan marga siregar. Dampaknya kekuasaan hanya beredar di dalam keluarga itu sendiri, sehingga peluang/kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan haknya di bidang politik dan  pemerintahan  tidak  diperoleh.  Oleh  karena  itu politik  dinasti  akan  sangat  merugikan  pihak  lain  dan berdampak  pada  sistem  pemerintahan  yang  baik  dan sistem demokrasi karena kesempatan bagi orang-orang yang  mampu  dan  mampu  tidak  mendapatkan kesempatan  dalam  proses  politik  Siregar,  M.  T., Nasution, M. A., & Sihombing, M. (2021). kekuasaan di tingkat  desa  oleh  sebuah  kekuatan  politik  lama  yang disebut  dengan  dinasti  kepala  desa.  Dinasti  Meidodga telah  berkuasa  di  Desa  Meidodga  sejak  tahun  1971 sampai saat ini secara terus menerus. Tiga generasi dari dinasti  yang  terdiri  dari  tiga  kepala  desa,  secara bergantian  telah  mewarnai  sejarah  kepemimpinan  di Desa  Meidodga  dalam  kurun  waktu  kurang-lebih  48
tahun. Pemilihan kepala desa secara langsung yang telah ditegaskan  dan  diatur  di  dalam  pasal  203  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  yang  kemudian  selanjutnya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  telah  mencabut pasal-pasal terkait dengan desa yang termuat di dalam undang-undang  sebelumnya  tersebut.  Hal  ini  tentunya merupakan  wujud  dari  sebuah  demokratisasi  desa sebagai sub sistem Pemerintah Republik Indonesia yang terendah Shem, I. (2019).
Jaringan politik klan Kepala Desa di Kecamatan Rumbia Kabupaten  Jeneponto  dipengaruhi  oleh  tiga  hal  yakni hubungan  kekeluargaan/  pertalian  darah,  stratifikasi sosial dan kekuatan modal. Masyarakat Sulawesi Selatan pada  umumnya  dan  masyarakat  Jeneponto  pada khususnya di Kec. Rumbia masih ketat memegang adat yang  berlaku,  utamanya  dalam  hal  perlapisan  sosial. Kelompok masyarakat yang berada pada posisi teratas dalam  stratifikasi  sosial  memiliki  kekuatan  yang  dapat memengaruhi  kelompok  masyarakat  lainnya.  Dalam kasus  yang  terjadi  di  Kecamatan  Rumbia,  Para  Kepala Desa  yang  masih  dalam  golongan  kaum  bangsawan ataupun biasa disebut Karaengmemanfaatkan posisinya sebagai  kaum  bangsawan  ataupun  Karaeng  untuk membangun  jaringan  politik.  Kekuatan  modal  yang dimiliki  para  Kepala  Desa  juga  banyak  dimanfaatkan untuk mendukung jaringan politik klan mereka. Adapun dampak di timbulkan politik klan Kepala Desa terhadap perilaku  politik  masyarakat  di  Kecamatan  Rumbia Kabupaten Jeneponto adalah tingkah laku kolektif / kerja sama  warga  dimanfaatkan  oleh  para  Kepala  Desa untukmemperoleh  dukungan  politik  sehingga  mampu meraih  kekuasaan  ataupun  melanggengkan  kekuasaan mereka  Haeruddin,  Hannur  (2017).  Terbentuknya
dinasti politik tidak terlepas dari seseorang yang menjadi tokoh masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada penelitian ini  keluarga  Yasin  merupakan  segelintir  orang  yang memiliki  pengaruh  kuat  di  Kabupaten  Bogor.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  keluarga  Yasin  memiliki  latar belakang  agama  islam  yang  kuat.  Kabupaten  Bogor merupakan  daerah  yang  mayoritas  masyarakatnya beragama  islam.  Nama  besar  keluarga  Yasin  serta kedekatan  keluarga  Yasin  dengan  para  tokoh  ulama menjadi  pengaruh  besar  dalam  mendapatkan  dan mempertahankan  kekuasaan  di  Kabupaten  Bogor Mawardi, F. I. (2021).
Sistem  politik  di  suatu  negara  akan  mengalami perkembangan,  dinamika  sistem  politik  di  Indonesia sendiri telah mengalami pasang surut sejak zaman Bung Karno  hingga  era  Reformasi.  Reformasi  sangat menjunjung tinggi masalah kebebasan dan HAM, namun kebebasan  yang  dijunjung  tinggi  tersebut  justru memberikan  ruang  tumbuh  praktik  politik  dinasti. Politik dinasti adalah suatu proses regenerasi kekuasaan bagi  kepentingan  golongan  elite  politik  tertentu  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  atau  mempertahankan kekuasaan  berdasarkan  hubungan  darah  atau kekerabatan Hermansyah, F. (2017). kepemimpinan H. Teuku Zulkarnaini yang biasa disapa Ampon Bang mulai memimpin  dari  terbentuknya  Kabupaten  Nagan  Raya pada tahun 2002 dan memimpin kurang lebih 15 tahun. Penelitian ini uga menunjukan bahwa pengaruh Ampon Bang  dalam  setiap  kegiatan  politik  yang  terjadi  antara lain, menempatkan kroni-kroninya di posisi strategis di pemerintahanya, membantu memenangkan adiknya TR Keumangan  dalam  pilkada  serentak  tahun  2017, mempromosikan  dalam  jabatan,  mendoktrin  PNS  dan aparatur  desa.  Penulis  memakai  skripsi  ini  sebagai
rujukan  dalam  melihat  fenomena  dinasti  politik (Ramadhan, I. 2018). elektabilitas Rachmat Yasin cukup tinggi, sehingga mempengaruhi tingkat popularitas Ade Munawaroh yang kemudian dikenal sebagai Ade Yasin. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  april  2017  ini, dijadikan sebagai  rujukan bagi tim pemenangan paslon Ade  Yasin  dan  Iwan  Setiawan  untuk  mengasosiasikan bahwa Ade Yasin merupakan adik atau saudara Rachmat Yasin dengan cara menambahkan nama Yasin dibelakang nama  Ade.  Penggantian  nama  Ade  Yasin  dilakukan dengan  tujuan  agar  lebih  popular  di  masyarakat. (Santoso, 2018:44).
Dinamika  pola  jaringan  politik  dinasti  yang  terjadi  di Desa  Merah  Mata  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut. Telah hampir 20 tahun roda pemerintahan Kepala Desa Merah  Mata  di  pimpin  oleh  keluarga  yang  sama  dan diteruskan secara turun temurun kegenerasinya. Selain itu, pemilihan aparat desa juga dilaksanakan berdasarkan hubungan  kekeluargaan.  Kepala  Desa  Merah  Mata memberi andil yang besar terhadap dinamika politik di Desa  Merah  Mata  sehingga  terbentuk  politik kekeluargaan  atau  politik  dinasti  dan  tidak  adanya oposisi sehingga Desa Merah Mata tidak ada kemajuan di bidang  ekonomi. Berdasarkan pada fakta  yang telah diperoleh sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa Di Desa Merah Mata di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin” .

## METODOLOGI
Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif yang dalam  pengumpulan  datanya  menggunakan  metode deskriftif, yaitu pengumpulan data dimulai berdasarkan
lapangan  dari  lingkungan  alami,  data  dan  informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, pengumpulan data  dari  informasi  yang  diperoleh,  dalam  perkataan yang  tertulis  maupun  lisan  dari  seseorang  atau  pelaku yang  dapat  diamati  dengan  menggambarkan  situasi- situasi  atau  kejadian-kejadian  secara  sistematis.  Tipe penelitian yang digunakan ialah studi kasus merupakan sebuah  penelitian  yang  mengamati  tentang  kasus  yang terjadi dalam kehidupan manusia, para peneliti mencoba untuk masuk ranah konsep substansi yang akan diteliti. Sehingga mereka akan paham seperti apa dan bagaimana pengertian yang dikembangkan oleh beberapa orang di diruang lingkup dalam kehidupan sehari-hari kemudian di deskripsikan dalam bentuk tulisan yang di kumpulkan berdasarkan kejadian yang terjadi dan objek penelitian penelitian  yang  berkaitan  dengan  Pola  Jaringan  Politik Dinasti  Kepala  Desa  di  Desa  Merah  Mata  Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik  dinasti  dalam  penelitian  ini  bermaksud  untuk memaparkan politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh  kekuasaan.  Penggunaan  istilah  dinasti menggambarkan  hal  yang  sama  dengan  penggunaan istilah oligarki politik. Dinasti di gambarkan sebagai suku yakni dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia, klan berarti  anak.  Sementara  itu,  istilah  klan  lebih  banyak digunakan  dalam  bidang  antropologi  sebagai  analisis sistem  kekeluargaan  yang  didefinisikan  sebagai  suatu kelompok sosial yang permanen berdasarkan keturunan langsung  atau  fiktif  (dugaan)  dari  nenek  moyang  yang sama

## 1. Modal Ekonomi
Menurut  Bourdieu  (1926),  bahwa  modal  ekonomi merupakan  modal  yang  paling  mudah  dan  dapat langsung ditukar dengan uang serta dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Definisi tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat  dua  macam modal  ekonomi,  yaitu  uang  yang  berhubung  dengan media  pertukaran  dan  hak  kepemilikan  yang berhubung  dengan  barang  modal  fisik.  Uang  bukan modal  dalam  arti  sebenarnya  tetapi  uang  hanya merupakan  sarana  untuk  dapat  mengembangkan modal fisik dan modal manusia.
Modal ekonomi memiliki makna sebagai penggerak dan pelumas  dalam  mesin  politik.  Pada  musim  kampanye misalnya,  kandidat  membutuhkan  uang  yang  besar untuk membiayai berbagai kebutuhannya seperti biaya poster  spanduk,  membayar  iklan,  dan  sebagainya. Demikian biaya yang harus di keluarkan oleh kandidat Kepala  Desa  Merah  Mata.  Menurut  Sahdan  dan Haboddin bahwa proses politik pilkada membutuhkan biaya  atau  ongkos  yang  sangat  mahal.  Hal  demikian menyebabkan  munculnya  tantangan  bagi  proses perkembangan  demokrasi  lokal  sebab  kandidat  yang bertarung  adalah para pemilik uang  atau  modal yang besar.
Modal ekonomi tergolong sangat penting dalam dunia pemerintahan.  Terkadang,  terdapat  juga  kegiatan- kegiatan masyarakat yang membutuhkan modal yang lebih sehingga kepala desa tetap harus bertanggungjawab  meskipun  hal  tersebut  merupakan kepentingan publik. Jika ekonomi seorang kepala desa buruk, maka dapat memunculkan perilaku menyimpang.  Perilaku  menyimpang  akibat  ekonomi yang buruk adalah korupsi. erilaku korupsi merupakan suatu  bentuk  ketidakjujuran  atau  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  suatu  organisasi  yang dipercayakan  dalam  suatu  jabatan  kekuasaan  tetapi
memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Kepala  Desa  Merah  Mata  tergolong  memiliki  modal ekonomi yang stabil sehingga masyarakat tidak merasa khawatir. Selain itu, masyarakat berharap agar tupoksi Kepala  Desa  Merah  Mata  beserta  aparatnya  tetap dapat menjaga kepercayaannya.

## 2. Modal Kultural
Bourdieu  (1926)  mengungkapkan  bahwa  modal kultural merupakan representasi bentuk paling efektif dalam  tranmisi  modal  kultural  yang  dapat  dilihat melalui  warisan  karena  sebagian  besar  hal  tersebut tersembunyi  dan  dengan  demikian  kurang  siap dikendalikan.  Modal  kultural  adalah  keseluruhan kualifikasi  intelektual  yang  dapat  diproduksi  melalui pendidikan  formal  maupun  warisan  keluarga,  seperti pengetahuan,  keahlian,  kepemilikan  benda-benda budaya bernilai tinggi dan sebagainya.
Modal kulturan tergolong penting tetapi tidak menjadi jaminan  kesuksesan  dalam  suatu  pemerintahan. Kesuksesan  suatu  pemerintahan  dapat  ditinjau  dari personal  pemimpin  itu  sendiri.  Artinya,  walaupun pemerintah  memiliki  pendidikan  yang  tinggi  dan wawasan  yang  hebat  tetapi  tidak  manfaatkannya dengan  baik  maka  hal  demikian  akan  sia-sia. Sebaliknya,  jika  seorang  pemimpin  hanya  memiliki pendidikan  yang  rendah  dan  wawasan  yang  terbatas tetapi  memanfaatkan  jabatannya  dengan  bijak  dan membumi maka semua masyarakat akan mengseganinya. Demikian dengan Kepala Desa Merah Mata, meskipun beliau hanya lulusan SMA tetapi beliau mampu memimpin Desa
Merah Mata dengan sangat baik. Kepala Desa  Merah Mata  dianggap  telah  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat.  Kepala  Desa  Merah  Mata  di  pandang memiliki  pola  kepemimpinan  yang  bijak  dan
penampilan  yang  berkharisma  serta  berwibawa sehingga  dihormati  dan  penuh  daya  tarik.  Bagi masyarakat  Desa  Merah  Mata,  karakter  dan kompetensi  Kepala  Desa  Merah  Mata  jauh  lebih penting  sebab  berdampak  pada  proses  pengambilan keputusan  strategik  dan  tolok  ukur  kesejahteraan. Dengan  demikian,  Kepala  Desa  Merah  Mata  dan aparatnya dapat lebih bijak dalam bertindak.
Modal  kultur  Kepala  Desa  Merah  Mata  masuk  dalam kategori  embodied  state.  Menurut  Bourdieu  (1926), bahwa embodied state  adalah bentuk fisik dari suatu kultur  yang  melekat  pada  tubuh  manusia  dan  secara keseluruhan  menyatu  dengan  manusia  sebagai  satu kesatuan.  Bentuk  dari  embodied  state  dapat  berupa pola  hidup,  cara  berbicara,  cara  berbusana  dan kecenderungan-kecenderungan lain yang melekat pada individu sebagai pelaku social.

## 3. Modal Sosial
Menurut Bourdieu (1926), bahwa modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual, atau maya yang terdapat pada  seseorang  atau  kelompok  karena  memiliki jaringan  berupa  timbal  balik  perkenalan  dan pengakuan serta sedikit banyak terinstitusionalisasikan.  Kepala  Desa  Merah  Mata memiliki modal sosial yang baik. Hal tersebut menjadi tekad  beliau  untuk  berani  mencalonkan  diri  sebagai Kepala  Desa  Merah  Mata.  Hubungan  sosial  antara Kepala  Desa  Maggenrang  dan  masyarakat  sudah tergolong  dekat,  tergambar  dari  keterlibatannya membuat  dan  ikut  serta  dalam  kegiatan-kegiatan masyarakat.  Bahkan  jauh  sebelum  menjadi  kepala desa,  beliau  telah  turut  aktif  berpartisipasi  dalam kegiatan-kegiatan bersama.
Hasbullah (2006), mengungkapkan bahwa modal sosial adalah  kemampuan  masyarakat  dalam  suatu  entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan  guna  mencapai  tujuan  bersama.  Kerjasama
tersebut  diwarna  oleh  suatu  pola  interrelasi  yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun atas  kepercayaan  yang  ditopang  oleh  norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat.
Silaturahmi  antara  Kepala  Desa  Merah  Mata  dan masyarakat hingga saat ini masih sangat terjaga. Upaya untuk mencapai kondisi  tersebut, Kepala  Desa  Merah Mata  berupaya  membangun  pondasi  modal  sosial dengan kokoh dan membentuk strategi dalam bentuk investasi  baik  pribadi  ataupun  kolektif  guna mentransformasikan  hubungan  yang  telah  terbentuk. Kepala Desa Merah Mata juga tidak sungkan mengajak rakyatnya  untuk  bercanda  gurau  bersama.  Selain  itu, Kepala  Desa  Merah  Mata  memiliki  pribadi  yang menyenangkan dan kepedulian yang tinggi dibandingkan kepala desa sebelumnya.

## 4. Modal Simbolik
Bourdieu  (1926),  mengungkapkan  bahwa  model simbolik  merupakan  pengamplikasian  simbol-simbol tertentu untuk meligitimasi pemilikan berbagai modal simbolik yang meliputi modal ekonomi, modal kultural dan  modal  sosial.  Bourdieu  juga  mengatakan  bahwa hubungan  dan  perpindahan  kondisi  sosial  lebih kompleks  daripada  sekadar  modal  ekonomi,  tetapi lebih berfungsi sebagai modal simbolik. Modal simbolik merupakan  bentuk  pengakuan  dari  kelompok,  baik secara institusional ataupun non-institusional. Simbolik mampu  menggiring  orang  lain  untuk  mempercayai, mengakui dan  mengubah pandangan  mereka  tentang realitas  seseorang.  Kepala  Desa  Merah  Mata menganggap bahwa modal simbolik tergolong penting dalam dunia politik, tetapi kurang penting dalam dunia pemerintahan. Politik merupakan proses pembentukan dan  pembagian  kekuasaan  dalam  masyarakat  yang meliputi  pembuatan  keputusan.  Politik  bertujuan untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  efektif  dan
meningkatkan  pasrtisipasi  terhadap  pemerintahan yang berkuasa.
Masyarakat  Desa  Merah  Mata  menilai  seorang pemimpin bukan dari apa yang dimiliki tetapi apa yang mampu  dilakukan  untuk  desa  dan  masyarakat.  Bagi masyarakat  Desa  Merah  Mata,  modal  simbolik  tidak memberikan  jaminan  kesejahteraan  sehingga  tidak tergolong  sebagai  hal  yang  penting.  Masyarakat memandang  bahwa  teladan  yang  dicerminkan  oleh seorang kepala desa jauh lebih penting.
Selain itu, Kepala Desa Merah Mata memiliki sikap yang bijak, kebiasaan yang baik dan kinerja serta kreativitas yang tinggi dalam memimpin. Kepala Desa Merah Mata saat  ini  termasuk  sukses  dalam  mengelolah pemeritahan  Desa  Merah  Mata.  Meskipun  tergolong kurang dalam modal simbolik tetapi beliau mampu jauh lebih  berhasil  dari  kepala  desa  sebelum-sebelumnya. Kesuksesan  tersebut  diperoleh  dari  kerjasama  yang terjalin antara aparat dan masyarakat sekitar.

## 5. Dampak Jaringan Politik Dinasti
Politik dinasti merupakan serangkaian politik  manusia yang  bertujuan  untuk  memperoleh  kekuasaan  tetapi berada  pada  pihaknya  dengan  cara  mewariskan kekuasaan yang  telah dimiliki kepada orang lain yang memiliki  ikatan  kekeluargaan  dengan  pemegang kekuasaan  sebelumnya.  Terbentuknya  politik  dinasti disuatu  daerah  seharusnya  dihilangkan  sebab  politik dinasti merupakan suatu permasalahan yang berdampak  pada  sistem  politik  yang  ada,  terutama pada bagian akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan serta hanya melahirkan sebuah keuntungan untuk satu kelompok  kepentingan  dan  merugikan  kelompok lainnya.
Berdasarkan  penelitian  menggunakan  indikator  dari Bourdieu (1926) yang meliputi modal ekonomi, modal kultural,  modal  sosial  dan  modal  simbolik  ditemukan
bahwa politik dinasti lahir dari modal-modal tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa Kepala Desa Merah Mata memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa  sebelumnya  sehingga  menjadi  salah  satu  alasan beliau  melanjutkan  tongkat  estafet  pemerintahan selanjutnya.  Hal  ini  tentu  tergolong  dalam  politik dinasti.
Keluarga  politik  atau  politik  dinasti  merupakan kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan oleh kelompok keluarga yang masih terikat hubungan darah dengan  tujuan  untuk  mempertahankan  kekuasaan. Artinya,  system  pemerintahan  di  Desa  Merah  Mata masih  mirip  dengan  pergantian  pemerintahan  dalam kerajaan sebab kekuasaan diwariskan kepada keluarga selanjutnya guna menjaga kekuasaan  tetap berada di lingkungan  keluarganya.  Pemerintahan  demikian  di Desa  Merah  Mata  telah  berlangsung  sejak  20  tahun lalu.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  dinasti  politik  di Desa Merah Mata yakni pembatasan kesempatan bagi orang  lain  untuk  menduduki  jabatan  sebagai  Kepala Desa  Merah  Mata.  Hal  demikian  tentu  tidak  adil  dan meredupkan  karakter  serta  kompetensi  yang  layak dalam menduduki jabatan tersebut

## KESIMPULAN
Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang diperoleh terkait  pola  Jaringan  Politik  Dinasti  Kepala  Desa  Di Desa  Merah  Mata  Kecamatan  Banyuasin  I  Kabupaten Banyuasin,  disimpulkan  bahwa:  1)  Modal  Ekonomi: Kepala Desa Merah Mata memiliki modal ekonomi yang stabil, namun memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala  desa  sebelumnya  sehingga  tergolong  dalam politik  dinasti,  2)  Modal  Kultural:  Karakter  dan kompetensi Kepala Desa Merah Mata jauh lebih penting sebab berdampak pada proses pengambilan  keputusan
dan tolok ukur dalam bertindak, 3) Modal Sosial: Kepala Desa  Merah  Mata  memiliki  modal  sosial  yang  baik, nampak  pada  peran  beliau  dalam  membuat  dan  ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, dan 4) Modal Simbolik:  Kepala  Desa  Merah  Mata  memiliki  modal simbolik  yang  tergolong  kurang  tetapi  beliau  mampu mensejahterakan  rakyatnya.  Adapun  dampak  yang ditimbulkan  dari  dinasti  politik  di  Desa  Merah  Mata yakni pembatasan kesempatan bagi orang lain yang lebih layak  untuk  menduduki  jabatan  sebagai  Kepala  Desa Merah Mata..

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada  pihak-pihak  yang  telah  berpartisipasi  dalam kegiatan  Penelitian  dan  pulikasi  yang  dilakukan. Terutama,  Warga  Desa  Merah  Mata  Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin yang telah meluangkan waktu.

## REFERENSI
Asnida,  S.,  Marlina,  S.,  &  Mubarak,  H.  (2018).  Fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas  Utara  (Doctoral  dissertation,  UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI).
Cam,  G.  (1996).  Bothwell,  Austin."  Shackles."  Rev.  of
Shackles,  by  Madge  Macbeth.  Canadian Bookman (Oct. 1926): 24. Bourdieu, Pierre. Laneuaee  and  Svmbolic  Power.  Tram  Gino Raymond and Matthew Adamson. Cambridge:  Harvard  UP,  1994.  Bourinot, Arthur  S."  A  Few  Book  Notes."  Canadian
Author  and  Bookman  30.4.  NOTE  TO USERS, 169.
Hermansyah,  F.  (2017).  Persepsi  Masyarakat  terhadap Politik  Dinasti  Kepala  Desa  Kepuh Kecamatan  Kertosono  Kabupaten  Nganjuk. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 5(02).
Haeruddin, Hannur (2017) Analisis Pola Jaringan Politik Klan  Kepala  Desa  di  Kecamatan  Rumbia Kabupaten  Jeneponto.  Undergraduate  (S1) thesis,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar.
Lestariono,  W.  (2022).  Politik  Dinasti  Dalam Kepemimpinan  Desa.  Jurnal  Sociopolitico, 4(1), 49-57.
Mawardi,  F.  I.  (2021).  Analisis  Pola  Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah Di Kabupaten Bogor (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
Michael, M., Haryadi, H., & Beriansyah, A. (2023). Politik Dinasti  Dalam  Kepemimpinan  Desa  (Studi Kasus  di  Desa  Cilodang  Kecamatan  Pelepat Kabupaten  Bungo)  (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
Pajri,  M.  I.,  Mustiah,  M.,  &  Fuhaidah,  U.  (2020). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa  (Bpd)  Dalam  Mengoptimalkan  Pembangunan  Di Desa Tuo Sumay Kecamatan
Sumay  Kabupaten  Tebo  (Doctoral  Dissertation,  Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Pahruddin,  P. (2018). Dinasti  Politik Pemerintah Desa Di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Jurnal Arajang, 1(1), 36-44.
Pratama,  G.  (2020).  Dinasti  politik  dalam  pemilihan kepala  desa  banrimanurung  kecamatan bangkala  barat  kabupaten  jeneponto (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Ramadhan, Ilham. (2018). “Politik Dinasti di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya).” Skripsi Ilmu Politik,  Universitas  Islam  Negeri  Ar-  Raniry Darussalam Banda Aceh (Desember 2018)

## Rozali, (2015) Fenomena Dinasti Politik Pemerintahan
Desa,  Tanjung  Pinang:  Jurnal  Il  mu Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universit as Maritim Raja  Ali Haji
Santoso,  Hudi.  (2018).  “Saluran  Media  Politik  Dinasti

## Yasin Dalam Pilkada Kabupaten Bogor” Jurnal
MetaKom, Vol. 2 No. 1 Maret 2018
Shem,  I.  (2019).  Dinasti  Politik  Kekerabatan  (Studi Kasus Di Kampung Meidodga Distrik Testega Kabupaten  Pegunungan  Arfak)  (Doctoral dissertation, STPMD" APMD" Yogyakarta).
Siregar, M. T., Nasution, M. A., & Sihombing, M. (2021). Politik  Dinasti  Dalam  Kepemimpinan  Desa Mangaledang  Lama  Kecamatan  Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. PERSPEKTIF, 10(2), 678-691.
Suyadi, N. (2014). Bentuk Dan Karakter Politik Dinasti Di  Indonesia  (Doctoral  Dissertation,  Uin Sunan Kalijaga).
Sri,  P.  (2018).  Politik  Dinasti  Dalam  Kepemimpinan Desa  (Studi  di  Desa  Wawasan  Kecamatan Tanjung  Sari  Kabupaten  Lampung  Selatan) (Doctoral  dissertation,  UIN  Raden  Intan Lampung)..