Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 496-501| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3990.496-501

## TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN
Komang Gede Reska Joanykernia Pradila, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia reskajoanykerniap@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  zaman  di  Indonesia  dalam  berbagai  aspek  yang  sangat  pesat  membuat  pola  tingkah  laku masyarakat  Indonesia  beragam.  Dilihat  dari  perspektif  hukum,  ada  perilaku  yang  sesuai  dengan  norma  yang berlaku  dan  ada  pula  perilaku  yang  menyimpang  dari  norma  yang  berlaku.  Salah  satu  perbuatan  yang menyimpang  adalah  tindak  pidana  penjarahan.  Penjarahan  adalah  kejahatan  pencurian  yang  dilakukan  dengan cara  mengambil  barang  milik  orang  lain  secara  paksa  yang  dilakukan  saat  sedang  terjadi  bencana  alam, kerusuhan,  kecelakaan  pesawat  terbang  dan  kecelakaan  kereta  api.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk menganalisa  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penjarahan  dan  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  penjarahan.  Penelitian  ini  menerapka  metode  penelitian normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan  teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan dan  didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  diringkas,  ditinjau  sesuai  kebutuhan  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif  yang  kemudian  dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  Orang  yang melakukan tindak pidana penjarahan akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 363 KUHP ayat (1) ke-2 dengan mempertimbangkan  pasal  10  KUHP  dan  wajib  halnya  bagi  pelaku  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kata Kunci : Penjarahan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana

## Abstract
The  rapid  development  of  the  times  in  Indonesia  in  various  aspects  has  made  the  behavior  patterns  of  the Indonesian  people  diverse.  Seen  from  a  legal  perspective,  there  is  behavior  that  is  in  accordance  with applicable norms and there is also behavior that deviates from applicable norms. One of the deviant acts is the crime of looting. Looting is the crime of theft which is carried out by forcibly taking other people's belongings which is carried out during natural disasters, riots, airplane accidents and train accidents. The purpose of this study  is  to  analyze  the  criminal  sanctions  against  the  perpetrators  of  the  crime  of  looting  and  the  judge's considerations  in  imposing  a  sentence  on  the  perpetrators  of  the  crime  of  looting.  This  research  applies normative research methods. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with the technique of inventorying or tracing the relevant legal materials then classified or grouped and documented, recorded,  quoted,  summarized,  reviewed  as  needed  using  a  qualitative  approach  which  is  then  analyzed systematically.  The  results  of  the  study  reveal  that  people  who  commit  the  crime  of  looting  will  be  subject  to criminal  sanctions  according  to  article  363  of  the  2nd  KUHP  paragraph  (1)  by  considering  article  10  of  the Criminal Code and it is obligatory for the perpetrators to be held accountable for their actions.
Keywords: Looting, Criminal Sanctions, Crime

## I. PENDAHULUAN
Dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  budaya,  dan  teknologi,  perilaku  manusia  dalam  kehidupan sosial  menjadi  semakin  beragam.  Dari  segi  hukum,  perilaku  ini  dapat  dibedakan  menjadi  perilaku berdasarkan  norma  yang  berlaku  dan  perilaku  yang  berbeda  dengan  norma  saat  ini.  Pelanggaran terhadap  regulasi  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini  akan  merusak  ketentraman  dan  ketertiban kehidupan sosial.
Setiap  individu  yang  hidup  di  kehidupan  bermasyarakat  akan  diatur  segala  tingkah  lakunya dalam  sebuah  aturan  hukum,  baik  hukum  adat  yang  ada  di  daerahnya  maupun  hukum  positif  yang diciptakan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  hukum  tidak  terlepas  dari  pengaruh  timbal balik  dari  semua  aspek  yang  ada,  yang  merupakan  patokan  hukum  yang  dapat  menciptakan
ketertiban  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Namun  nyatanya,  masih  banyak  orang  yang  melakukan pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak disengaja.
Salah  satu  prinsip  pembangunan  nasional  bertumpu  pada  penghargaan  terhadap  sikap  aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan martabat manusia. Pada saat yang bersamaan, arah kebijakan tersebut mengatur ketertiban dan kepastian hukum dalam melindungi setiap  orang,  yang  tidak  terlepas  dari  keterkaitannya  dengan  kebudayaan  Indonesia  berdasarkan Pancasila.
Kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat, waktu dan negara. Kejahatan merupakan fakta yang terjadi di kehidupan manusia. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah melakukan upaya yang dapat  mencegah  dan  mengurangi  kejahatan  sosial.  Kejahatan  dan  hukuman  sangat  erat  kaitannya, karena orang yang melakukan kejahatan harus dikirim ke pengadilan dan dijatuhi hukuman yang sama. Para  pelaku  tindak  pidana  kemudian  hidup  di  belakang  tembok penjara  yang berbeda baginya. Mereka berkumpul bersama dengan penjahat yang berbeda, begitu pula bahasa, stratifikasi sosial, dan berbagai latar belakang.
Setiap  perbuatan  rakyat  Indonesia  tentu  diatur  segala  perbuatannya  dalam  suatu  Undang- Undang.  Sesuai  dengan  pasal  28J  ayat  (2)  Kemudian  setiap  orang  berkewajiban  untuk  mematuhi batasan  yang ditetapkan oleh hukum,  yang  satu- satunya  tujuannya  adalah untuk  memastikan  bahwa hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati, dan untuk memenuhi persyaratan keadilan dalam masyarakat di bawah pertimbangan demokrasi, moralitas, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.  Ada  beberapa  jenis  tindak  pencurian,  salah  satunya  adalah  pencurian  dengan  pemberatan. Kejahatan  pencurian  dengan  pemberatan  menimbulkan  kerugian  dan  penderitaan  yang  dialami  oleh korban kejahatan. Tindak pidana ini sudah sangat jelas diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjarahan termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam  proses  beracara  di  pengadilan,  kasus  pencurian  dengan  pemberatan  khususnya  penjarahan penjarahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana sebagai bentuk hukum materiil. Begitu  pentingnya  hukum  acara,  diharapkan  dapat  membuat  pengadilan  menjadi  wibawa  sehingga dihormati  masyarakat  pencari  keadilan.  Tindak  Pidana  Penjarahan  dan/atau  Pencurian  hanya disebutkan dalam Pasal 78 tentang Penadahan bukan Tindak Pidana Pencurian (Susan, 2019) . Faucon (2010) setidaknya  ada  3  peristiwa  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  penjarahan.  Pertama, peperangan. Kedua, kerusuhan masyarakat. Ketiga, bencana alam.
Kalaupun  ada  regulasi  yang  mengatur  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat,  aturan  tersebut sepertinya  tidak  menjamin  perlindungan  kepentingan  masyarakat  luas.  Berkenaan  dengan  aparat penegak hukum, saat ini masih lambat dalam menyelesaikan  proses  penanganan  perkara.  Masih  ada yang  bertahun-tahun  baru  diperoleh  putusan  final  atas  suatu  perkara  bahkan  pada  tahap  penyidikan masih  ada  yang  hampir  setahun.  Berbagai  hambatan  masih  dialami.  Salah  satu  hambatan  adalah kurangnya  penerapan  hukum.  Sudah  sangat  jelas  hal  ini  akan  memperlambat  proses  penanganan perkara.  Dari  segi  orang  yang  dapat  terkait  dengan  penanganan  perkara  khususnya  yang berkepentingan  merupakan  suatu  beban  mental  dan  kekurang  tenteraman  batin.  Dengan  demikian, akan  menurunkan  produktivitas  dan  profesional  aparat  penegak  hukum.  Hal  yang  demikian  dapat dicegah  dengan  meningkatkan pengetahuan penerapan hukum bagi aparat penegak  hukum sehingga Penuntut Umum yang menuntut bebas atau terdakwa yang dibebaskan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung dapat berkurang untuk mengurangi ketidakstabilan batin tersangka/terdakwa.
Terdapat  penelitian  terdahulu  terkait  penjarahan  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  menurut Sidiq  (2019) pencurian  atau  penjarahan  yang  terjadi  pada  saat  bencana  alam  termasuk  kedalam pencurian  dengan  pemberatan.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  363  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Penelitian  dari Hasan  (2021) upaya  hukum  yang  ditempuh  oleh  pihak kepolisian  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pencurian  atau  penjarahan  yang  dilakukan  pada  saat terjadinya bencana alam ada dua yaitu; upaya preventif yang berupa semua urusan atau kebijaksanaan yang  diambil  sebelum  terjadinya  suatu  kejadian  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  tindak  pidana pencurian  dan  upaya  represif  yaitu  tindakan  yang  diambil  sesudah  timbulnya  kejahatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  dengan  tujuan  agar  kejahatan  atau  tindakan  pencurian  itu  jangan  sampai terjadi  lagi.  Adapun  penelitian  dari Nainggolan  (2013) mengenai  penjarahan  lahan  di  Indonesia, baginya  dalam  menghentikan  laju  konversi  lahan  harus  dilakukan  melalui  implementasi  secara konsisten  UU  No.  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Berkelanjutan.  UU  yang
bertujuan  melindungi  memberdayakan  petani  itu  harus  didukung  implementasinya,  agar  upaya  baru memperluas lahan pertanian dapat dilakukan.
Berdasarkan  pada  uraian  diatas, tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  sanksi  pidana  terhadap pelaku tindak pidana penjarahan dan pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku tindak pidana penjarahan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (Hartono,  1994) yaitu  penelitian dilakukan  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Mengenai  sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum utama yang merupakan bahan hukum utama dan  menjadi  dasar  dalam  penelitian  ini.  Bahan  Hukum  sekunder  adalah  adalah  bahan  hukum  yang digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman-pemahaman  dan gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan persoalan-persoalan  yang  akan  di  teliti  di  dalam penelitian  ini. Bahan  Hukum Tersier  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  pedoman  dan  interpretasi  bagi  bahan  hukum  tingkat  pertama  dan  kedua. Untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  maka  teknik  inventarisasi  atau penelusuran  bahan  hukum  yang  bersangkutan  kemudian  diklasifikasikan  atau  dikelompokkan  dan didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  diringkas,  ditinjau  sesuai  kebutuhan  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Setelah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  terkumpul,  ini  akan  diolah  dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjarahan
Kejahatan  disebut  juga  kejahatan  atau  perilaku  yang  dapat  dihukum,  atau  kejahatan  adalah  perilaku yang melanggar atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (Soesilo, 1972) .  Istilah  "acara  pidana"  merupakan  terjemahan  dari  "strafbaar  feit".  Dalam  KUHAP  tidak dijelaskan  arti  sebenarnya  dari  acara  pidana  itu  sendiri (Prasetyo,  2010) .  Tujuan  pemberian  sanksi adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat secara kolektif, dari tindakan yang mengancam atau bahkan  merugikan  masyarakat,  terlepas  dari  apakah  tindakan  tersebut  berasal  dari  individu  atau kelompok.  Berbagai  kepentingan  sosial  termasuk  kedamaian,  ketenangan  dan  ketertiban  dalam kehidupan  masyarakat.  Sebagai  sumber  utama  atau  sumber  utama  hukum  pidana,  dalam  KUHP disebutkan  jenis-jenis  kejahatan  yang  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP.  Hukuman  dibagi  menjadi  dua kategori, kejahatan utama dan hukuman tambahan. Hukuman utama termasuk hukuman mati, penjara, penjara  dan  denda.  Sementara  itu,  termasuk  sanksi  lain,  yaitu  pencabutan  hak  tertentu,  penyitaan barang  tertentu,  dan  pengumuman  putusan  hakim.  Penjarahan  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang tergolong  dalam  Pencurian  berat  atau  pencurian  yang  memenuhi  syarat.  Pencurian  yang  memenuhi syarat ini mengacu pada pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga  lebih  berat  dari  pencurian  biasa.  Memang  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana tidak  diatur  secara  khusus  mengenai  penjarahan.  Namun  karena  penjarahan  termasuk  ke  dalam pencurian dengan pemberatan maka penjarahan diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara khusus menerangkan bahwa penjarahan diancam pidana paling lama 7 tahun.

## 2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penjarahan
Dalam menghukum terdakwa dalam kasus perampokan, hakim mempertimbangkan UU Pidana II dan UU No. 8 Tahun 1981 (tentang UU Acara Pidana) dan Pasal 363 (1) peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab pidana asing dikenal dengan istilah Teori pertanggungjawaban pidana yang mengarah pada pemidanaan terpidana adalah untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi.
Rumusan  pengertian  pertanggungjawaban  pidana  pertama  kali  dicantumkan  dalam  Pasal  27 RKUHP  1982/1983  mengatakan  pertanggungjawaban  pidana  adalah  diteruskannya  celaan  yang
objektif  ada  pada  tindakan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  secara  subjektif (Prakoso,  1987) . Pembahasan  pertanggungjawaban  pidana  tidak  lepas  dari  pembahasan  tindak  pidana.  Jika  seseorang tidak melakukan kejahatan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban. Penulis sering memaparkan unsur-unsur  perilaku  kriminal  dan  pertanggungjawaban  pidana  yang  harus  diwujudkan  ketika melakukan  tindak  pidana.  Kejahatan  dan  kejahatan  adalah  elemen  inti  dalam  hukum  pidana.  Unsur acara  pidana  terletak  pada  bidang  obyektif  diikuti  unsur  yang  bersifat  ilegal,  sedangkan  unsur pertanggungjawaban pidana adalah  unsur  subyektif yang terdiri  atas kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (niat dan kelalaian). Asas “no error and no punishment” sering disebut sebagai inti  hukum  pidana,  karena  masalah  pertanggungjawaban  pidana  mengikuti  asas,  yaitu  adanya  unsur bersalah dalam diri seseorang. Padahal, "Hukum Pidana" atau peraturan lain di luar "Hukum Pidana" tidak menjelaskan secara jelas arti kesalahan tersebut. Asas rasa bersalah ini telah diakui dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam melakukan tindak pidana terhadap tindak pidana. Ini berarti bahwa seseorang  tidak  dapat  disalahkan  atas  suatu  kejahatan,  dan  akibatnya,  mereka  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  kejahatan  tersebut.  Kemampuan  untuk  bertanggung  jawab  menjadi  alasan mengapa pelaku bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang menjadi tidak mampu memikul tanggung jawab karena kondisi tertentu, maka ketidakmampuan memikul tanggung jawab  menjadi  alasan  mengapa  ia  tidak  memikul  tanggung  jawab  pidana.  Mengenai  kemampuan untuk  membuat  orang  memiliki  tiga  macam  tanggung  jawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya, yaitu sebagai berikut:
1. Mampu mengetahui akan maksud yang sebenarnya itu dapat atau tidak dapat dari apa yang ia lakukan;
2. Mampu menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan
3. Mampu  menentukan  kehendak  terhadap  apa  yang  ingin  ia  lakukan.  Kemampuan  untuk bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi psikologis, dan  upaya  untuk menghukum dapat  dibenarkan  dari  sudut  pandang  umum  dan  dari  sudut  pandang  manusia.  Jika  jiwa seseorang  sehat  dan  dapat  mengetahui  atau  menyadari  bahwa  tindakannya  ilegal,  dia  dapat dimintai pertanggungjawaban. Dia bisa menentukan keinginannya berdasarkan kesadaran ini.
Bagaimanapun,  hukum  harus  ditegakkan  untuk  ketertiban  umum.  Bahkan  undang-undang  yang harus  ditegakkan  harus  dikaitkan  dengan  ketertiban  yang  dapat  menjamin  keselamatan  korban bencana.  Misalnya,  merampok  narkoba,  jika  tidak  ada  pesanan,  bahkan  jika  tidak  memahami  fungsi narkoba, akan memberikan hak kepada masyarakat untuk menumpuk narkoba dengan leluasa. Di sisi lain, karena obat tidak tersedia, orang lain yang membutuhkannya menjadi tidak dapat disembuhkan. Ibarat  makanan,  orang  yang  menumpuk  makanan  akan  kenyang  sedangkan  yang  lain  bisa  mati kelaparan.
Hukum  pidana  juga  membuat  pembedaan  lain  berdasarkan  keyakinan  atas  perbuatan  dan keyakinan  pembuatnya.  Penghapusan  tindak  pidana  dapat  dikaitkan  dengan  perbuatan  atau penciptanya, sehingga alasan penghapusan tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
1. Alasan pembenar
Alasan  pembenar  atau  rechtsvaardigingsgrond  ini  yaitu  alasan  menghapuskan  sifat  melawan hukum  sehingga  apa  yang  dilakukan  terdakwa  menjadi  perbuatan  yang  patut  dan  benar.  Hal ini  untuk  menghilangkan  sifat  hukum  dan  perilaku  yang  melanggar  KUHP.  Karena  sifat ilegalnya dihilangkan, dapat dibuktikan bahwa perilaku ilegal aslinya adalah wajar.
2. Alasan pemaaf
Alasan  pemaaf  atau  schulduitsluitingsgrond  Ini  melibatkan  tanggung  jawab  seseorang  atau tanggung  jawab  pidana  atas  tindakan  kriminal  yang  dilakukan.  Alasan  adalah  alasan  untuk menghilangkan  rasa  bersalah  terdakwa.  Perilaku  terdakwa  masih  ilegal.  Oleh  karena  itu,  ini tetap merupakan tindak pidana, namun ia tidak dihukum karena tidak melakukan kesalahan.
3. Alasan penghapus tuntutan
Alasan  penghapus  Masalahnya  adalah  bahwa  penuntutan  ada  di  sini  tanpa  pembenaran  atau alasan apa pun. Oleh karena itu, tidak ada pertimbangan  yang diberikan untuk sifat tindakan atau sifat orang yang melakukan  tindakan  tersebut.  Kepentingan  umum  dipertimbangkan di  sini.  Kecuali  ada  alasan  yang  masuk  akal  untuk  menghilangkan  sifat  ilegal  dari  tindakan tersebut,  dan  tidak  ada  alasan  untuk  menghilangkan  tanggung  jawab  pidana  pelanggar  dan dengan  demikian  menghilangkan  alasan  untuk  menghukum  pelaku,  ada  alasan  lain  sebelum
alasan  pidana.  Jika  alasan  ini  diterima,  maka  jaksa  tidak  akan  bisa  mengadili.  Alasan-alasan inilah  yang  menjadi  alasan  lokal  diberlakukannya  KUHP.  Ini  menjawab  pertanyaan  apakah perilaku tersangka termasuk dalam ruang lingkup Hukum Pidana. Kita harus mengingat Pasal 2  sampai  8  KUHP.  Jika  tindakan  tersebut  diterapkan  dalam  klausul  di  atas,  tidak  ada penuntutan yang dapat (Pawennei & Tomalili, 2015) .
Orang  yang  dituduh  melakukan  tindak  pidana  dapat  memberikan  pembelaan  atau menghilangkan  alasan  terjadinya  tindak  pidana  tersebut.  Alasan  dapat  bersifat  umum  (pembelaan umum)  atau  alasan  khusus  (pembelaan  khusus).  Alasan  tersebut  hanya  dapat  dikemukakan  untuk kejahatan  atau  tindak  pidana  tertentu (Narwawi,  1994) .  Yang  termasuk  alasan  penghapusan  pidana yang  bersifat  umum  yaitu  paksaan,  keracunan  atau  mabuk-mabukan,  gerakan  reflex,  kegilaan  atau ketidakwarasan,  anak  di  bawah  umur,  persetujuan  korban.  Sedangkan  yang  terdiri  dari  alasan penghapus  pidana  bersifat  khusus  yaitu  kehamilan  (jika  berlanjut)  membahayakan  nyawa  ibu  dan anak yang lahir dapat mengalami cacat fisik atau mental yang parah.
Dalam  judul  buku  pertama  KUHP  terdapat  beberapa  muatan  yang  menghapus,  mengurangi atau  memperburuk  tindak  pidana  yaitu  ketidakmampuan  memikul  tanggung  jawab,  di  bawah  16 tahun, terlalu tua, pembelaan paksa, peraturan hukum, perintah dinas dan berbagai posisi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan  penjarahan  diatur  dalam  KUHP  Pasal  363 ayat  (1)  ke-2  yang  menyatakan  bahwasannya  bagi  seseorang  yang  melakukan  pencurian  pada  saat terjadi  kebakaran,  letusan,  banjir,  gempa  bumi,  gempa  laut,  gunung  meletus,  kapal  karam,  kapal terdampar,  kecelakaan  kereta  api,  huru-hara,  pemberontakan  atau  bahaya  perang  maka  akan dikenakan  sanksi  pidana  berupa  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun.  Pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjarahan yaitu seseorang yang melakukan pencurian  pada  saat  bencana  kebakaran,  letusan,  banjir,  gempa  bumi,  gempa  laut,  gunung  meletus, kapal  karam,  kapal  terdampar,  kecelakaan  kereta  api,  huru-hara,  pemberontakan  atau  bahaya  perang dikategorikan  sebagai  pencurian  dengan  pemberatan  atau  pencurian  yang  dikualifikasikan.  Hal  yang memberatkan  yaitu  pencurian  tersebut  dilakukan  pada  saat  terjadi  bencana  yang  padahal  seharusnya masyarakat saling bahu membahu untuk menolong para korban bencana.

## 2. Saran
Hendaknyalah pemerintah khususnya aparat penegak hukum dapat bersikap tegas untuk  menegakkan keadilan  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  penjarahan.  Hukum  yang  ditegakkan  harus  menawarkan apresiasi  untuk  mendorong  warga  agar  tidak  mengambil  segala  sesuatu  yang  bukan  miliknya  dan tidak  mengambil  paksa  milik  orang  tanpa  seizin  pemiliknya.  Selain  dalam  menegakkan  hukum, pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  khususnya  aparat  keamanan  harus  diperketat  dan  dipertegas sehingga  tidak  ada  celah  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  untuk  melakukan  penjarahan.  Tentu  jika pemerintah bisa bersikap tegas maka akan meminimalisir tingkat kriminal di  Indonesia.  Seyogyanya kita  sebagai  rakyat  Indonesia  yang  tentu  memegang  teguh  serta  mengamalkan  sila-sila  dalam Pancasila  maka  sudah  seharusnya  saling  membantu  jika  saudara  kita  menjadi  korban  bencana. Memanfaatkan  keadaan  apalagi  ketika  bencana  hanya  untuk  kepentingan  pribadi  tentu  bukan  solusi dalam  keadaan  darurat  seperti  bencana.  Jadi,  jika  terjadi  bencana  maka  tindakan  yang  harus  kita lakukan  adalah  saling  membantu  untuk  menguatkan  dan  menyelamatkan  satu  sama  lain.  Kesadaran masyarakat  Indonesia  untuk  tidak  melakukan  segala  sesuatu  yang  sifatnya  melawan  hukum merupakan poin penting dalam warisan budaya produk hukum. Adapun bagi pelaku, Seperti yang kita ketahui  bersama  bahwasannya  Indonesia  adalah  negara  hukum  maka  dari  itu  sudah  seharusnya  kita sebagai  warga  negara  mentaati  aturan  yang  berlaku  dan  tidak  melakukan  perbuatan  yang  melawan hukum.  Bagi  warga  negara  Indonesia  yang  pernah  menjadi  terdakwa  tindak  pidana  penjarahan diharapkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama agar kita semua dapat hidup dengan tentram dan tidak ada lagi perbuatan melawan hukum yang dapat meresahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Faucon,  C.  E.  (2010).  The  Suspension  Theory:  Hurricane  Katrina  Looting,  Property  Rights,  and Personhood. Louisiana Law Review , 70 (4), 1303–1338.
Hartono, S. (1994). Penelitian hukum di Indonesia pada abad ke-20 . Alumni, Bandung.
Hasan.  (2021).  Analisis  Kriminologi  Penjarahan  Pada  Saat  Terjadi  Bencana  Alam  (Studi  Kasus Wilayah Hukum Polres Palu). Tadulako Master Law Journal , 5 (2), 214–227.
Nainggolan,  P.  P.  (2013).  Kapitalisme  Internasional  dan  Fenomena  Penjarahan  Lahan  di  Indonesia. Jurnal Politica , 4 (2), 225–262. Narwawi, B. (1994). Perbandingan Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Pawennei, M., & Tomalili,  dan R. (2015). Hukum Pidana . Mitra Wacana Media, Jakarta. Prakoso, D. (1987). Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia . Liberty, Yogyakarta. Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sidiq, H. N. (2019). Tindakan Kepolisian dalam Menyelesaikan Masalah Penjarahan/Pencurian disaat Terjadi Suatu Bencana Alam. Journal of Law , 1 (1), 1–26. Soesilo,  R.  (1972). Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik  Khusus .  PT. Karya Nusantara, Bandung.
Susan.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penjarahan  dan  Pencurian  di  Bidang Perkebunan dalam Perspektif Penegakan Hukum. Wasaka Hukum , 7 (2), 282–298.