E - ISSN: 2598 - 6252 VOL. 2 NO. 2 (2018)

## Election Practices Based on Money Politics
In The Dimensions of State Political Thought Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati
Historical Dynamics of Islamic Law Methodologhy (Ushul Fiqh)
Arip Purkon
Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil
Muhammad Nabawi, Suyud Arif, Ahmad Sobari
Logika Kemukjizatan Alquran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
Abu Tamrin
Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/ Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Hikmah Miraj Muttaqina, Sutisna

## Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam
Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah
Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad
Yono
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 2 NO. 2 (2018)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 101 Election  Practices  Based  on  Money  Politics  in  the  Dimensions  of  State Political Thought
Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati
117 Historical Dynamics of Islamic Law Methodologhy (Ushul Fiqh)

## Arip Purkon
127 Pertimbangan  Hukum  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Parung

## Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil
(Legal  Considerations  for  Pregnant  Marriage  According  to  the  Head  of  the  Office  of Religious Affairs in Parung District, Bogor Regency)
Muhammad Nabawi, Suyud Arif, Ahmad Sobari

## 145 Logika Kemukjizatan Alquran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu

## (Logic of the Miracle of the Qur'an in the Philosophy of Science Dimension)

## Abu Tamrin
165 Dispensasi  Pernikahan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Penetapan  Perkara

## Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
(Dispensation  of  Underage  Child  Marriage  in  Determination  of  Case  Number 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp in Central Jakarta Religious Court)
Hikmah Miraj Muttaqina, Sutisna

## 183 Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam

## (Plastic Surgery in the Perspective of Islamic Law)
Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah

## 195 Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad
(Reviewing the Hadith about Death Penalty for Apostates)
Yono
Vol. 2 No. 2 (2018), pp: 183-194. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.296

## Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam 
(Plastic Surgery in the Perspective of Islamic Law)
Havis Aravik, 1 Hoirul Amri, 2 Choiriyah 3
1.3 Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang, Indonesia 2 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.296

## Abstract.
This study discusses how the legal position of plastic surgery is in the perspective of Islamic law. The results of this study state that plastic surgery is one of the problems faced by Muslims in the contemporary era. Plastic surgery is generally divided into two  parts,  namely  plastic  surgery  which  is  permitted  because  for  the  purpose  of plastic  surgery  and  surgery  that  is  forbidden  because  to  beautify  themselves.  The necessity of plastic surgery to beautify oneself because it brings a lot of harm not only to the perpetrator, but also acts that include actions to change Allah's creation.
Keywords: Surgery, Plastics, Islamic Law, Mudharat, Benefits

## Abstrak.
Studi  ini  membahas  tentang  bagaimana  operasi  plastik  dalam  perspektif  hukum Islam.  Hasil  studi  ini  menyatakan  bahwa  operasi  plastik  merupakan  salah  satu permasalahan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer. Operasi plastik secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni operasi plastik yang diperbolehkan karena untuk  tujuan  pengobatan  dan  operasi  plastik  yang  diharamkan  karena  untuk mempercantik  diri.  Keharaman  operasi  plastik  untuk  mempercantik  diri  karena mendatangkan  banyak  mudharat  tidak  hanya  bagi  si  pelaku,  juga  perbuatan  itu termasuk dari perbuatan merubah ciptaan Allah SWT.
Kata Kunci: Operasi, Plastik, Hukum Islam, Mudharat, Manfaat
 Diterima: 14 September 2018, Revisi: 22 Oktober 2018, Dipublikasi 12 Desember 2018.
1 Havis  Aravik  adalah  dosen pada  Prodi  Perbankan  Syariah  STEBIS  IGM  Palembang.  E- mail: havis@stebisigm.ac.id.
2 Hoirul  Amri  adalah  dosen  pada  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Muhammadiyah Palembang. E-mail: hairulamri@gmail.com.
3 Choiriyah adalah dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang. E- mail: Choiriyahchoi23@gmail.com.

## Pendahuluan
Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat dan perkembangan ilmu pengertahuan dan teknologi yang begitu  pesat  dalam  beberapa  bidang  kehidupan  masyarakat,  seperti  bidang kedokteran,  hukum,  serta  bidang  ekonomi,  telah  membawa  pengaruh  yang positif sekaligus dapat menimbulkan berbagai persoalan-persoalan hukum baru. 4
Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari  persoalan-persoalan  baru  yang  berkembang  tersebut,  maka  otomatis persoalan-persoalan  baru  yang  belum  jelas  kedudukan  hukumnya  dalam  al- Qur’an  maupun  Sunnah  harus  segera  mendapatkan  solusi  dan  jawaban  yang cepat  dan  tepat  agar  tidak  terjadi  gejolak  di  masyarakat.  Apalagi  mengutip pernyataan  Muhammad  Muslehuddin  selama  ini  kajian  tentang  tema-tema keislaman  khususnya  Hukum  Islam  masih  terjebak  antara  memilih menggunakan  wahyu  dan  akal.  Kaum  Muslim  ortodoks  menekankan  pada wahyu,  sedangkan  kaum  modernis  menekankan  rasionalitas.  Konsekuensinya, hukum Islam berada di persimpangan jalan dan ketidakpastian. 5
Operasi  plastik  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  permasalahan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer, untuk segera dicarikan solusinya. Sebab  permasalahan  ini  telah  menjadi  ranah  perdebatan  tanpa  ujung.  Tulisan berikut ini mencoba sedikit membahas seputar operasi plastik dan varian-varian di  dalamnya,  semoga  ada  ruang  pencerahan  dalam  melihat  problem-problem hukum  Islam  kekinian,  dan  memberikan  solusi  konkrit  terhadap  permasalahan tersebut.

## Pengertian dan Konsep Dasar Operasi Plastik
Operasi  Plastik  adalah  operasi  yang  dilakukan  untuk  memperbaiki bagian  badan  (terutama  kulit)  yang  rusak  atau  cacat  atau  untuk  mempercantik diri.  Dalam  fiqh  modern,  operasi  plastik  disebut al-Jirahah ( ‘amaliyyah  at - tajmiliyyah). 6 Al-Jirahah diartikan  operasi  bedah  yang  dilakukan  untuk memperbaiki  penampilan  suatu  anggota  badan  yang  tampak  atau  untuk memperbaiki  fungsi  dari  anggota  tersebut  ketika  anggota  tubuh  itu  berkurang,
lepas atau rusak. 7
4 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Semarang: DIMAS, 1996, h. 3.
5 Muhammad  Muslehuddin, Philosophy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalist;  A  Comparative Study of Islamic Legal System , Lahore: Islamic Publications Ltd, 1980, h. xi.
6 Abdul  Aziz  Dahlan,  dkk  ( ed), Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2001, h. 213.
7 Abdul  Syukur  Al-Azizi, Buku  Lengkap  Fiqh  Wanita;  Manual  Ibadah,  dan  Muamalah, Yogyakarta: Diva Press, 2015, h. 372.
Sedangkan dalam ilmu kedokteran operasi plastik didefenisikan sebagai pembedahan  jaringan  atau  organ  yang  akan  dioperasi  dengan  memindahkan jaringan  atau  organ  dari  tempat  yang  satu  ke  tempat  lain  sebagai  bahan  untuk menambah jaringan yang dioperasi. 8
Persoalan  operasi  plastik  dalam  pandangan  Hukum  Islam  termasuk masalah ijtihadiyah, artinya  hukumnya  perlu  dikaji  sedalam  mungkin  karena belum dikenal, baik sebelum maupun sesudah zaman imam madzhab fiqh yang empat,  yakni  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i,  dan  Imam
Hambali. Oleh sebab itu, dalam literatur fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan ini.  Pembahasan  operasi  plastik  baru  yang  muncul  dalam masail  fiqhiyah  al- haditsah (permasalahan  fiq  hkontemporer)  yang  tidak  lain  merupakan  hasil ijtihad ulama fiqh modern. 9
Menurut  Abdul  Aziz  Dahlan,  dkk  Ulama  fiqh  modern  meninjau persoalan  operasi  plastik  dari  sisi  tujuan  dilakukannya  operasi  tersebut. Misalnya,  Abdul  Salam  Abdurrahim  as-Sakari,  ahli  fiqh  modern  dari  Mesir, dalam  bukunya al- A’da  al -Adamiyyah  min  Manzur  al-Islam (Anggota  Tubuh Manusia  dalam  Pandangan  Islam),  membagi  operasi  plastik  menjadi  dua,  yaitu operasi  plastik  dengan  tujuan  pengobatan  dan  operasi  plastik  dengan  tujuan mempercantik  diri.  Selanjutnya  Abdul  Salam  Abdurrahim  as-Sakari  juga membagi operasi plastik dengan tujuan pengobatan menjadi dua bagian, operasi plastik yang bersifat daruri (vital atau penting) dan operasi plastik yang bersifat dibutuhkan. 10
Operasi plastik untuk tujuan pengobatan secara hukum dibolehkan, baik yang  bersifat daruri maupun  dibutuhkan.  Operasi  plastik  dalam  kasus daruri, seperti  terjadi  penyumbatan  pada  saluran  air  seni,  dibolehkan  secara  hukum, sebab  jika  tidak  dilakukan  pembedahan,  bisa  menyebabkan  air  seni  akan merembes  ke  tempat-tempat  lain,  sehingga  yang  mengidap  penyakit  ini  sulit untuk  melakukan  ibadah  dengan  tenang  karena  pakaian  dan  badannya  sering bernajis. Selain itu, penyumbatan air seni juga dapat menimbulkan penyakit lain bagi yang bersangkutan. 11
Demikian  halnya  dengan  operasi  plastik  untuk  memperbaiki  kecacatan atau kerusakan yang bersifat dibutuhkan (tidak sampai tingkat darurat), seperti bibir  sumbing  atau  kulit  rusak  karena  terbakar,  dibolehkan  secara  hukum berdasarkan pertimbangan kecacatan pada seseorang itu dapat menghalanginya untuk  menjalani  kehidupan  sosialnya.  Apalagi  yang  menyandang  cacat  itu adalah pejabat atau pemuka masyarakat.
8 Nurul  Maghfiroh  dan  Heniyatun, Kajian  Yuridis  Operasi  Plastik  Sebagai  Ijtihad  dalam Hukum Islam, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015, h. 121.
9 Abdul Aziz Dahlan, dkk ( ed),Op. cit, h. 213.
10 Abdul Aziz Dahlan, dkk ( ed),Op. cit, h. 213.
11 Abdul Aziz Dahlan, dkk ( ed), Op. cit, h. 213.
Menurut  Abdus  Salam  pejabat  atau  pemuka  masyarakat  yang menyandang  cacat  bisa  membuat  yang  bersangkutan  tidak  percaya  diri, sehingga  tugas  dan  tanggungjawabnya  dapat  terabaikan.  Sementara  kaidah ushul  fiqh  mengatakan  bahwa  “ Kepentingan  orang  banyak  lebih  didahulukan  dari kepentingan pribadi”. Oleh sebab itu, agar sikap dan tingkah laku dari pejabat atau pemuka  agama  tidak  mengecewakan,  yang  bersangkutan  diperboleh menghilangkan cacatnya itu. 12
M.  Sayyid  Ahmad  al-Musayyar  Guru  besar  Universitas  al-Azhar  Kairo juga  sepakat  bahwa  operasi  plastik  dalam  rangka  mempercantik  diri  untuk mengobati kecacatan atau kerusakan pada bagian tubuh, seperti luka bakar dan lain  sebagainya  tidak  dilarang  dalam  syariat  Islam,  karena  termasuk  dalam kategori pengobatan. 13
Senada dengan pendapat di atas, Syauqi Abduh As-Sahi dalam karyanya al-Fiqh  Islami  wa  al-Qhadaya  at-Thibbiyah  al- Mu’ashirah menyatakan  bahwa  yang dimaksud operasi plastik hanya ada dua; yakni : untuk mengobati aib yang ada di  badan,  karena  kejadian  yang  menimpahnya  seperti  kebakaran,  kecelakaan, kebakaran  atau  yang  lainnya,  dan  untuk  mempercantik  diri,  dengan  mencari bagian  badan  yang  dianggap  mengganggu  atau  tidak  nyaman  untuk  dilihat orang. 14

## Dasar Hukum Operasi Plastik
Menurut Abdussalam kebolehan memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian seseorang sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw: “ Berobatlah wahai hamba- hamba  Allah,  karena  sesungguhnya  Allah  tidak  tidak  mengadakan  suatu  penyakit, kecuali Ia adakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua” (HR. Ahmad bin Hanbal).
Dasar  hukum  lain,  membolehkan  operasi  plastik  dengan  tujuan  untuk memperbaiki kecacatan dikemukan para ahli modern, seperti Wahbah az-Zuhaili dan    Muhammad  Fauzi  Faydullah  (Keduanya  ahli  fiqqh  kontemporer  dari Universitas  Damaskus).  Menurut  mereka  dasar  hukumnya  adalah  hadits Rasulullah  Saw; “ Seorang  Badui  bertanya  kepada  Rasulullah  SAW.  Mestikah  kami berobat? Rasulullah menjawab. Benar, wahai hamba Allah berobatlah kamu, karena Allah tidak  mengadakan  suatu  penyakit  kecuali  ada  penyembuhannya” (H.R.  at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik).
12 Abdul Aziz Dahlan, dkk ( ed), Op. cit, h. 213.
13 M.  Sayyid  Ahmad  Al-Musayyar, Akhlak  al-Usrah  al-Muslimah  Buhuts  wa  Fatwa, Terj. Faturrahman  Yahya  dan  Ah mad  Ta’yudin, Islam  Bicara  Soal  Seks,  Percintaan  dan  Rumah  Tangga, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, h. 106.
14 Syauqi  Abduh  As-Sahi, Al-Fiqh  Islami  wa  al-Qhadaya  at-Thibbiyah  al- Mu’ashirah, Mesir: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, 1990, h. 129.
Maksud  dari  hadits  di  atas  adalah,  bahwa  setiap  penyakit  itu  pasti  ada obatnya,  maka  dianjurkan  kepada  orang  yang  sakit  agar  mengobati  sakitnya, jangan hanya dibiarkan saja, bahkan hadits itu menekankan agar berobat kepada seorang dokter yang profesional dibidangnya. 15

## Syarat-Syarat Operasi Plastik
Menurut Abdussalam  sebagaimana dinyatakan Abdul Aziz  Dahlan, dkk kebolehan melakukan operasi plastik harus memenuhi dua syarat;
Pertama, bahan  yang  dipakai  untuk  menambal  atau  menutupi  cacat, seperti kulit, tulang maupun anggota tubuh lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri  atau  dari  seseorang  yang  baru  saja  wafat.  Kebolehan  mengambil  kulit, tulang,  atau  daging  orang  yang  baru  meninggal  merupakan  hasil  analogi  dari pendapat  madzhab Syafi’i  dan  Hanbali yang  membolehkan  memakan  daging mayat  dalam  keadaan  darurat,  yakni  sekedar  untuk  menghindarkan  diri  dari kematian. 16
Menurut Romli SA jiwa manusia dalam syariat Islam sangat dimuliakan. Sehingga harus dipelihara, dijamin dan dilindungi serta terhindari dari ancaman yang akan menghilangkan jiwa tersebut. 17 Allah SWT berfirman sebagai berikut: “ Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (Q.S. al-Baqarah: 195).
Untuk  kulit,  tulang,  atau  daging  yang  berasal  dari  orang  lain  tidak dibenarkan  syariat  Islam,  kaidah  ushul  fiqh  menyatakan  “menghindari darar ( bahaya  atau  kerugian)  dari  seseorang  tidak  boleh  menimbulkan darar pada orang  lain.  Artinya,  jika  kulit,  tulang,  atau  daging  orang  yang  masih  hidup diambil  untuk  operasi  plastik  bearti  memberi  mudarat  kepada  orang  lain.  Hal seperti ini jelas tidak dibenarkan syariat Islam. 18
Kedua , dokter yang melakukan operasi plastik harus merasa yakin bahwa hasilnya akan positif. Artinya, tujuan operasi itu akan tercapai. Syarat ini sangat penting,  sebagaimana  disampaikan  Wahbah  Zuhaili  dan  Hasanain  Muhammad Makhluf,  ahli  fiqh  Mesir,  khususnya  terhadap  kulit,  tulang,  dan  daging  yang dipergunakan  untuk  operasi  plastik  itu  milik  orang  lain  (mayat).  Ada kemungkinan  bahwa  kulit,  tulang  dan  dagingnya  itu  mengidap  suatu  penyakit yang  sulit  dilacak,  sehingga  tujuan  dari  operasi  itu  tidak  tercapai,  justru  akan menimbulkan kemudaratan bagi orang yang melakukan operasi  karena ia akan
15 Abdul Aziz Dahlan, dkk ( ed ), Op. cit, h. 213. 16 Abdul Aziz Dahlan, dkk ( ed ), Op. cit, h. 213.
17 Romli, SA, Konsep Maslahat dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri’ , Palembang: Rafah Press, 2010, h. 99.
18 Abdul Aziz Dahlan, dkk ( Ed ), Op. cit, h. 213-214.
menderita sepanjang hidupnya disebabkan penyakit dari bahan yang dipakainya untuk memperbaiki cacatnya.
Menurut  Wahbah  Zuhaili,  cara  terbaik  melakukan  operasi  plastik  untuk pengobatan  adalah  dengan  menggunakan  kulit,  tulang,  dan  daging  dari  pasien sendiri  agar  dokter  yang  melakukan  operasi  plastik  itu  merasa  yakin  akan berhasil  positif  dan  tidak  menimbulkan  penyakit  lain  pada  diri  pasien. 19 Jadi operasi  plastik  yang  dilakukan  seseorang,  tidak  memenuhi  dua  syarat  di  atas maka  tidak  diperbolehkan,  karena  bertentangan  dengan  syara’. Sesuatu  yang bertentangan dengan syara’ past i mengandung kemudharatan yang sangat besar dan melanggar aturan-aturan agama.

## Operasi Plastik Untuk Kecantikan
Islam  sangat  memperhatikan  kecantikan  fisik  dan  non  fisik  secara bersamaan, namun dalam koridor menjaga kehormatan dan kemuliaan. 20 Maka, operasi plastik untuk kecantikan seperti menghilangkan tanda-tanda ketuaan di wajah  dan  badan  dengan  mengencangkan  kulit  dan  payudara,  melangsingkan pinggang,  dan  memperbesar  pinggul,  maka  operasi  plastik  demikian  tidak sesuai atau tidak dibenarkan syariat Islam.
Alasan  keharaman  operasi  plastik  untuk  tujuan  kecantikan,  menurut Abdussalam,  diantaranya adalah: Firman Allah SWT dalam surah an- Nisa’ ayat 119
“ Dan  Aku  benar-benar  akan  menyesatkan  mereka,  dan  akan  membangkitkan angan-angan  kosong  pada  mereka  dan  menyuruh  mereka  (memotong  telinga- telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar  mereka meubahnya". barangsiap!a  yang  menjadikan  syaitan  menjadi  pelindung  selain  Allah,  Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. ”
Ayat  ini  datang  sebagai  kecaman  ( dzamm )  atas  perbuatan  syaitan  yang selalu  mengajak  manusia  untuk  melakukan  berbagai  perbuatan  maksiat,  di antaranya  adalah  mengubah  ciptaan  Allah  ( taghyir  khalqillah ).  Operasi  plastik untuk  mempercantik  diri  termasuk  dalam  pengertian  mengubah  ciptaan  Allah, maka hukumnya haram, karena tidak sesuai dengan syariat Islam. 21
Surah  an- Nisa’  ayat  119 juga  menjadi  landasan  bagi  Imam  al-Qurtubi berpendapat. Menurutnya, bahwa merubah ciptaan Allah dalam bentuk apapun yang  tidak  ada  kaitan  dengan  kesehatan  merupakan  perbuatan  yang  dilarang, seperti  membuat  tato,  memotong  (punggur)  gigi,  mengebiri  manusia,
19 Abdul Aziz Dahlan, dkk ( Ed ), Op. cit, h. 214. 20 M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Op. cit, h. 106.
21 Abdul Aziz Dahlan, dkk (Ed), Op. cit, h. 214-215.
homoseksual,  berpakaian  dan  bertingkah  laku  seperti  manusia  lawan  jenisnya, dan lain sebagainya. 22
Pendapat senada juga dikemukakan Muhammad bin Yusuf al-Shahid Abi Hayyan  al-Andalusi. Menurutnya,  dilarangnya  operasi  plastik  karena  termasuk melakukan  perubahan  terhadap  ciptaan  Allah  SWT. 23 Hal  seperti  ini  dengan tegas dijelaskan dalam surah an- Nisa’ ayat 119 dan surah ar -Rum ayat 30. “ Maka hadapkanlah  wajahmu  dengan  lurus  kepada  agama  Allah;  (tetaplah  atas)  fitrah  Allah yang  Telah  menciptakan  manusia  menurut  fitrah  itu.  tidak  ada  perubahan  pada  fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. ”
Alasan  lainnya  adalah  bahwa  operasi  plastik  untuk  mempercantik  diri termasuk  kategori  perbuatan  berlebih-lebihan.  Dimana  Allah  SWT  tidak menyukai  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  secara  berlebih-lebihan  (QS.  Al- A’raaf  [7]  ayat  31 -32), menipu  orang  lain,  riya’  dan  maksiat  yang  kesemuanya merupakan tindakan yang dihukumi haram dan bertentangan dengan surah An- Nisa’ [4] ayat 142.
Sementara  para  ahli  fiqh  mengharamkan  operasi  plastik  untuk mempercantik  diri  adalah  hadits  Rasulullah  SAW: “ Allah  mengutuk  para  wanita yang menato dan yang minta ditato, mencukur alis atau minta dicukurkan, mengikir gigi atau yang minta dikikir giginya supaya menjadi cantik, yang semuanya itu dimaksudkan untuk  kecantikan  dengan  mengubah  ciptaan  Allah ”  (HR.  Ahmad,  al -Bukhari, Muslim, At- Tarmidzi, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibn Maj ah). 24
Diriwayat  lain  Rasulullah  SAW  bersabda: “ Dari  Hasyim,  ia  berkata  bahwa Fatimah bin Munzhir menceritakan kepadaku dari Asma’, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, sesungguhnya anak  saya  akan  kawin,  ia  sakit  sehingga  rambutnya  rontok,  apakah  boleh  saya menyambung  rambutnya”  Rasullah  menajwab,  “Allah melaknat  wanita-wanita  yang menyambung rambutnya.” (HR. Al- Bukhari, Muslim, dan Nasa’i) . 25
Hadits-hadits  di  atas  secara  tegas memakai  kata  “ la’ana yang  berarti mengutuk.  Suatu  pekerjaan  terkutuk  merupakan  pekerjaan  yang  tidak  dapat dibenarkan syarak. 26
Menurut Majlis Tarjih PP Muhammadiyah operasi plastik dibolehkan asal bertujuan untuk kemaslahatan, bukan kenikmatan semata-mata. Seperti operasi selaput  mata  yang  akan  membawa  manfaat  dan  kemaslahatan,  dapat  melihat
22 Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakri Al-Qurtubi, Al- Jami’ul al -Ahkam al- Qur’an , Juz VII, Lebanon: al-Risalah, 2006, h. 137.
23 Muhammad bin Yusuf al-Shahid Abi Hayyan Al-Andalusi, Tafsir Bahru al-Muhit, Juz III, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, h. 368.
24 Huzaemah  Tahido  Yanggo, Fikih  Perempuan  Kontemporer, Bandung:  Ghalia  Indonesia, 2010, h. 6.
25 Huzaemah Tahido Yanggo, Op. cit, h. 6. 26 Abdul Aziz Dahlan, dkk (Ed), Op. cit, h. 215.
dan  dapat  beramal  lebih  banyak,  termasuk  dapat  membaca  al- Qur’an kembali. Akan  tetapi,  operasi  plastik  mata  yang  sipit  agar  dapat  kelihatan  membelak dalam  rangka  kenikmatan,  agar  dikagumi  banyak  orang,  tidak  dibenarkan syara’. Begitu juga menyambung rambut demi kepuasan seorang suami. 27
Muhammad Mutawwali Sya’rawi menyatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu  yang  ditetapkan  oleh  Allah  berdasarkan  kombinasi  dari  semua  unsur- unsur keindahan pada wajah. Seharusnya manusia tidak terpenjara oleh standar- standar  kecantikan  yang  diciptakan  oleh  manusia.  Jadi,  dapat  dipahami  bahwa operasi  plastik  untuk  tujuan  kecantikan  hukumnya  adalah  haram.  Karena disamping kemudaratan dari perbuatan tersebut banyak di satu sisi. Di sisi lain, perbuatan itu termasuk mengubah ciptaaan Allah. 28
Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah (2000: 126) punya pandangan lain dalam  hal  operasi  kecantikan.  Menurutnya,  tidak  ada  larangan  bagi  wanita untuk melakukan operasi kecantikan, jika ia menemukan keburukan rupa (cacat) ditubuhnya.  Termasuk  tidak  ada  larangan  bagi  seseorang  untuk  mengubah bentuk  fisiknya,  karena  perbuatan  tersebut  termasuk  kategori  operasi kecantikan.  Begitu  juga  dalam  masalah  menyambung  rambut.  Baginya, perbuatan  itu  tidak  diharamkan.  Semua  perbuatan  itu  betul-betul  diharamkan jika menjadi usaha penipuan terhadap orang lain. 29

## Analisa
Kajian  yang  membahas  tentang  operasi  plastik  dalam  khazanah intelektual  dan  keilmuan  fikih  Islam  klasik  relatif  jarang  dan  hampir  tidak pernah  dikupas  oleh  fukaha  secara  mendetail  dan  jelas  yang  mungkin  karena faktor  barunya  masalah ini.  Dari  proposisi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  pada prinsipnya operasi plastik terbagi menjadi dua macam :
Pertama, Operasi plastik untuk tujuan pengobatan  diperbolehkan karena bersifat daruri (vital  atau  penting)  dan  dibutuhkan.  Bersifat  darurat  di  sini dimaknai sebagai kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika  ia  tidak  diselesaikan,  maka  akan  mengancam  jiwa  dan  kehormatan manusia. 30 Misalnya, seseorang yang mempunyai cacat sejak lahir maupun cacat yang  disebabkan  oleh  hal  tertentu,  untuk  memperbaiki  keadaan  fisiknya tersebut,  ia  diperbolehkan  melakukan  operasi,  karena  orang  yang  mempunyai cacat biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat yang normal. Oleh karena itu
27 Tim  PP  Muhammadiyah  Majlis  Tarjih, Tanya-Jawab  Agama, Yogyakarta:  Penerbit  Suara Muhammadiyah, 2009, h. 215.
28 Muhammad  Mutawwali  Sya’rawi, Al-Maktabah  at-Taufiqiyyah, terj.  Ghozi.  M, Fiqh Wanita, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 249-250.
29 Sayid  Muhammad  Husain  Fadhullah, Dunya  al- Mar’ah, Terj.  Muhammad  Abdul  Qadir Alkaf, Dunia Wanita dalam Islam, Jakarta: Penerbit Lentera, 2000, h. 126. 30 Imam Musbikin, Qawa’id al -Fiqhiyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 68.
untuk  menghindari  hal  tersebut,  operasi  untuk  memperbaiki  tubuh  yang  cacat agar  menjadi  lebih  sempurna  sangat  dianjurkan  karena  menolak  bahaya  dan lebih diutamakan mengupayakan manfaat. 31
Selain  itu,  sebuah  cacat,  baik  cacat  bawaan  lahir  maupun  cacat  akibat terjadi  kecelakkan  seperti  luka  bakar  merupakan  sebuah  kemudaratan.  Sebab apabila ia tetap dalam keadaannya, dikhawatirkan ia akan mengeluh dan merasa tidak  nyaman  terhadap  dirinya  sendiri  terlebih-lebih  terhadap  agamanya. Padahal  dalam  Islam  seseorang  itu  wajib  menjaga  lima  hal  yakni  memelihara agama ( hifdzh al-din ), memelihara jiwa ( hifdzh al-nafs ), memelihara akal ( hifdzh al- ‘aql ),  memelihara  keturunan  ( hifdzh  al-nasl ),  dan  memelihara  harta  ( hifdzh  al- maal ). 32
Apalagi  di  era  modern  sekarang  ini,  teknologi  di  bidang  informasi  dan komunikasi  maju  dengan  pesat,    sehingga  memudahkan  manusia  untuk  saling mengenal dan berinteraksi dalam waktu yang relatif singkat. 33 Hal ini tentu saja akan  membawa  dampak  buruk  bagi  pelaku  yang  cacat  bawaan  lahir  maupun akibat kecelakaan apabila tidak diminimalisir (tidak dioperasi).
Kedua, operasi  plastik  yang  diharamkan  karena  bersifat  untuk kenikmatan semata-mata. Seperti mempercantik diri. Misalnya, hidungnya yang pesek  dibikin  mancung,  matanya  yang  sipit  dibikin  luas,  bibirnya  yang  tebal dibikin tipis. Seperti yang banyak dilakukan oleh para selebriti tanah air sangat tidak rasional. Karena operasi seperti ini selain berbahaya, karena sangat berisiko komplikasi, juga sangat kuat aroma mengubah ciptaan Allah SWT dan termasuk perbuatan  melampaui  batas  dan  berbuat  kerusakan  di  bumi.  Termasuk  dalam kategori  ini  adalah  pengubahan  jenis  kelamin  laki-laki  menjadi  perempuan dilakukan  dengan  memotong  penis  dan  testis,  kemudian  membentuk  kelamin perempuan (vagina) dan membesarkan payudara dan sebaliknya. 34 Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surah Al- Nisa’ [4] ayat 119, Al -Hujurat [49] ayat 13, Al-Najm [53] ayat 45, Al-Qashash [28] ayat 77, dan Al- A’r aaf [7] ayat 55.
Kemudian,  salah  satu  masalah  lainnya  adalah  para  ahli  medis  operasi plastik  untuk  tujuan  kecantikan  kadangkala  tidak  membedakan  antara kebutuhan  yang  menimbulkan  bahaya  dengan  kebutuhan  yang  tidak menimbulkan  bahaya.  Yang  menjadi  interest  mereka  hanyalah  mencari keuntungan  materi,  dan  memberi  kepuasan  kepada  pasien.  Operasi  kecantikan
31 Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam”, dalam The 2 nd University Research Coloquium 2015,  ISSN 2407-9189, h. 120
32 Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.66. 33 Imam Jauhari, “Kesehatan dal am P andangan Hukum Islam”, dalam Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55 Tahun XIII Desember 2011,h. 38.
34 Fathonah, “Realita Taghyir Al -Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia”, dalam Jurnal Al-Hikmah; Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2, September 2015, h. 178.
semacam ini juga banyak mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Bahkan, akan  banyak  efek  samping  serta  mudharat  lainnya  yang  timbul  akibat  operasi plastik.
Lebih  lanjut,  perbuatan  ini  sama  dengan  pemalsuan  atau  penipuan terhadap  dirinya  sendiri  bahkan  orang  lain,  adapun  hukumnya  orang  yang menipu adalah ha ram menurut syara’. Selain itu, bahaya terjadi jika operasi itu gagal,  bisa  menambah  kerusakan  didalam  tubuhnya.  Maka  apapun  caranya perbuatan membahayakan diri t idak sesuai dengan hukum syara’. Kaidah ushul yang  memperkuat  pernyataan  di  atas  adalah: “ Menolak  kerusakan  harus didahulukan daripada menarik manfaat. ”
Redaksi  kaidah  ini  menjelaskan  bahwa  apabila  dalam  satu  perkara (misalnya  operasi  plastik  untuk  kecantikan)  terlihat  adanya  manfaat  atau maslahat,  namun  disitu  juga  terdapat  kemafsadatan  (kerusakan),  haruslah didahulukan  menghilangkan  mafsadatnya,  sebab  kemafsadatan  dapat  meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. 35
Kaidah  lainnya  adalah “ Kemudharatan  itu  harus  dihindarkan  sedapat mungkin ” .  Maksud  dari  kaidah  ini  adalah  kewajiban  menghindarkan  terjadinya suatu  kemudharatan  atau  dengan  kata  lain  kewajiban  melakukan  usaha-usaha preventif  agar  jangan  terjadi  suatu  kemudharatan,  dengan  segala  daya  upaya yang  mungkin  dapat  diusahakan, 36 termasuk  dalam  masalah  operasi  plastik untuk kecantikan.
Menurut  Romli  SA  menghindarkan  hal-hal  yang  tidak  enak  dipandang mata,  dan  berhias  dengan  keindahan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  norma  dan akhlak  termasuk  dalam  kategori  maslahat tahsiniyat .  Artinya,  menyangkut kebutuhan  atau  kepentingan  yang  sifatnya  pelengkap  dan  kesempurnaan  saja. Sekiranya  kebutuhan tahsiniyat ini  tidak  terpenuhi,  tidaklah  menimbulkan kesulitan  dan  tidak  pula  mengancam  salah  satu  dari  kesulitan  dan  tidak  pula mengancam kepentingan pokok manusia. 37 Jadi operasi plastik untuk kecantikan yang bersifat kenikmatan semata-mata, bukanlah kebutuhan yang sangat urgent dalam  arti  sejalan  dengan  tujuan  hukum  Islam  ( maqashid  al- syari’ah). Untuk  itu, pengharaman operasi tersebut, sudah semestinya, karena banyak kemudharatan yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu.

## Kesimpulan
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  operasi  plastik  secara umum  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yakni  operasi  plastik  untuk  tujuan
35 Imam Musbikin, Op. cit, h.74.
36 Imam Musbikin, Op. cit, h.81.
37 Romli SA, Op. cit, h. 113.
pengobatan  yang  diperbolehkan  karena  bersifat daruri atau  vital  serta dibutuhkan  dan  operasi  plastik  yang  diharamkan  karena  bersifat  kenikmatan semata-mata, seperti operasi plastik untuk kecantikan.
Keharaman  operasi  plastik  untuk  kecantikan  sudah  seharusnya  karena perbuatan tersebut mendatangkan banyak mudharat tidak hanya bagi si pelaku, juga perbuatan itu termasuk dari perbuatan merubah ciptaan Allah SWT. Lebih jauh lagi, operasi tersebut merupakan perbuatan menipu diri sendiri dan orang lain.  Dalam  konteks  Islam,  perbuatan  penipuan  termasuk  tindakan  yang bertentangan dengan syara’. Wallahu a’lam bi shawab

## Daftar Pustaka
Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Al-Andalusi, Muhammad bin Yusuf al-Shahid Abi Hayyan, Tafsir Bahru al-Muhit, Juz III, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
Al-Azizi, Abdul Syukur. Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah, Yogyakarta: Diva Press, 2015.
Al-Musayyar,  M.  Sayyid  Ahmad, Akhlak  al-Usrah  al-Muslimah  Buhuts  wa  Fatwa, Terj.  Faturrahman  Yahya  dan  Ahmad  Ta’yudin, Islam  Bicara  Soal  Seks,
Percintaan dan Rumah Tangga, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
Al-Qurtubi,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Abi  Bakri, Al- Jami’ul  al - Ahkam al- Qur’an , Juz VII, Lebanon: al-Risalah, 2006.
As-Sahi,  Syauqi  Abduh. Al-Fiqh  Islami  wa  al-Qhadaya  at-Thibbiyah  al- Mu’ashirah,
Mesir: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, 1990.
Dahlan, Abdul Aziz. dkk ( ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
Fadhullah, Sayid Muhammad Husain. Dunya al- Mar’ah, Terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf, Dunia Wanita dalam Islam, Jakarta: Penerbit Lentera, 2000.
Fathonah, “Realita Taghyir Al -Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di  Indonesia, ” dalam Jurnal  Al-Hikmah;  Jurnal  Studi  Keislaman, Volume  5, Nomor 2, September 2015.
Jauhari,  Imam. “Kesehatan  dalam  Pandangan  Hu kum  Islam, ” dalam Jurnal  Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55 Tahun XIII Desember 2011.
Maghfiroh, Nurul; Heniyatun. “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam, ” dalam The 2 nd University Research Coloquium, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015,  ISSN 2407-9189.
Musbikin, Imam. Qawa’id al -Fiqhiyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Muslehuddin,  Muhammad. Philosophy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalist;  A Comparative Study of Islamic Legal System , Lahore: Islamic Publications Ltd, 1980.
Romli,  SA. Konsep  Maslahat  dan  Kedudukannya  dalam  Pembinaan  Tasyri’ , Palembang: Rafah Press, 2010.
Sya’rawi,  Muhammad  Mutawwali . Al-Maktabah  at-Taufiqiyyah, terj.  Ghozi.  M, Fiqh Wanita, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
Syihab, Umar. Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Semarang: DIMAS, 1996.
Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, Tanya-Jawab Agama, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2009.
Yanggo,  Huzaemah  Tahido. Fikih  Perempuan  Kontemporer, Bandung:  Ghalia Indonesia, 2010.
Yunus,  Nur  Rohim. Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
Yunus,  Nur  Rohim;  Sholeh,  Muhammad;  Susilowati,  Ida.  "Rekontruksi  Teori Partisipasi  Politik  Dalam  Diskursus  Pemikiran  Politik  Negara"  dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).
Zein, Fitriyani. “ Mekanisme Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ” dalam  Salam;  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i,  Vol.  3  No.  3 (2016).

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []