## PENGARUH  PERENCANAAN  STRATEGIS  DAN  PERENCANAAN  ANGGARAN TERHADAP  AKUNTABILITAS  KINERJA  INSTANSI  PEMERINTAH  PADA SATUAN  KERJA  PERANGKAT  DAERAH  (SKPD)  DI  PEMERINTAH  DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Sholiha Kurniavie Ashary

## ABSTRACK
The  phenomenon  of  the  problems  that  show  in  the  performance accountability  of  local  government  agencies  is  the  results  of  the  assessment  / AKIP  evaluation unsatisfactory,  not  solely  the  fault of  the process  of  preparing LAKIP,  but  rather  the  shortcomings  of  the  system  as  a  whole  AKIP,  based  on evaluations  from  AKIP  evaluation  report  and  the  results  of  discussions  with several government agencies in charge of drafting the report.
This  study  is  to  clarify  the  effect  of  strategic  planning  (X1)  and  budget planning  (X2)  as  independent  variables,  as  well  as  performance  accountability reports  of  government  agencies  (Y)  as  the  dependent  variable.  The  type  of research is descriptive research verification Meanwhile, if viewed based on the method  used,  the  research  conducted  by  the  authors  included  in  the  survey research methods.
Based  on  the  discussion  of  the  results  of  research  using  multiple  linear regression analysis showed the following results: 1) That the strategic planning variables  affect  the  variable  performance  accountability  of  government agencies;  2)  That  the  budget  planning  variable  does  not  affect  the  variable performance  accountability  of  government  agencies;  3)  That  the  simultaneous strategic  planning  and  budget  planning  significant  effect  on  performance accountability of government agencies.
Keywords: strategic planning, budget planning; accountability; performance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan ekonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang  nyata  yang  harus  diberikan  kepada  pemerintah  daerah.  Selanjutnya  Undang-Undang  ini diganti  dan  disempurnakan  dengan  Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemrintah Pusat dan Daerah.

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 4 NO 2
JULI 2018
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
Halim  (2008)  secara  ringkas  mengatakan  akuntabilitas  publik  adalah  pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang  berkepentingan.  Dengan  informasi  dan  pengungkapan  tersebut,  baik  pemerintah  pusat maupun  daerah  harus  mau  dan  mampu  menjadi  subjek  pemberi  informasi  atas  aktivitas  dan kinerja  keuangan  yang  diperlukan  secara  akurat,  relevan,  tepat  waktu,  konsisten  dan  dapat dipercaya.  Pemberian  informasi  dan  pengungkapan  kinerja  keuangan  ini  adalahdalam  rangka pemenuhan  hak-hak  masyarakat,  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  informasi,  hak  untuk diperhatikan  aspirasi  dan  pendapatnya,  hak  diberi  penjelasan,  dan  hak  menuntut pertanggungjawaban.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemrintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : perencanaan strategis dan perencanaan anggaran  Sejalan dengan tuntutan reformasi, pengelolaan  pemerintah  daerah  baik  ditingkat  provinsi  maupun  tingkat  kabupaten  dan  kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberlakuan undang-undang ini membawa perubahan fundamental dalam hubungan  tata  pemerintah  dan  hubungan  keuangan,  sekaligus  membawa  perubahan  penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBD) disusun berdasarkan  pendekatan  kinerja,  yaitu  suatu  sistem  anggaran  yang  mengutamakan  upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah).
Di  Indonesia,  sosialisasi  konsep  akuntabilitas  dalam  bentuk  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah    telah  diberlakukan  kepada  41  Departemen/  LPND.  Di  tingkat  unit  kerja Eselon  1,  dilakukan  berdasarkan  permintaan  dari  pihak  unit  kerja  yang  bersangkutan,  oleh karenanya capaian dan cakupannya masih tergolong rendah. Dengan komitmen tiga pihak yakni Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN),  Sekretariat  Negara,  dan  BPKP,  maka  pemerintah  mulai memperhatikan perhatiannya pada implementasi akuntabilitas ini. Hal ini, terlihat jelas dengan di terbitkannya  Perpres  No.  29  Tahun  2014  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Perpres  ini  meninstruksikan  setiap  akhir  tahun  seluruh  instansi  pemerintah  (dari  Eselon  II  ke atas)  wajib  menerbitkan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  (LAK).  Dengan  LAK  seluruh  instansi pemerintah  dapat  menyampaikan  pertanggungjawabannya  dalam  bentuk  yang  konkrit  ke  arah pencapaian visi dan misi organisasi.
Perkembangan  penyelenggaraan  Negara  di  Indonesia  memperlihatkan  upaya  sungguh- sungguh  untuk  menghasilkan  suatu  pemerintahan  yang  berorientasi  pada  pemenuhan  amanah dari  seluruh  masyarakat.  Undang-  Undang  Nomor.  28  Tahun  1998  tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  KKN  menguraikan  mengenai  azas  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan  Negara  dan  pengelolaan  pemerintah.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  untuk mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang  responsif,  bebas  KKN  serta  berkinerja,  kondisi akuntabilitas merupakan sufficient condition atau kondisi yang harus ada.
Wujud lain dari implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang- Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya di Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan  bahwa  instansi  pemerintah  diwajibkan  menyusun  rencana  kerja  anggaran  yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapainya. Dengan demikian, terdapat hubungan yang
erat  antara  perencanaan  anggaran  pemerintah  (APBN  dan  APBD)  dengan  kinerja  yang  akan dicapainya berdasarkan perencanaan strategis tersebut.
Fenomena  permasalahan  yang  muncul  dalam  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah daerah  adalah  dari  hasil  penilaian/evaluasi  AKIP  yang  kurang  memuaskan,  bukan  semata-mata kesalahan dari proses penyusunan LAKIP, tetapi lebih merupakan kelemahan pelaksanaan sistem AKIP secara keseluruhan. Berdasarkan evaluasi terhadap beberapa Laporan Hasil Evaluasi AKIP serta hasil diskusi dengan beberapa instansi pemerintah yang bertugas menyusun LAKIP, dapat diidentifikasi  beberapa  permasalahan  dalam  penyusunan  LAKIP,  antara  lain  adalah permasalahan  tidak  memadainya  pelaksanaan  sistem  AKIP  bermula  dari  awal  sistem  AKIP  itu sendiri  yaitu  penyusunan  rencana  stratejik  (Renstra).  Renstra  yang  disusun  dengan  pendekatan “output” berfokus pada selesainya atau tersedianya dokumen renstra atau suatu pemikiran “yang penting  renstra  telah  tersusun”  dan  mengabaikan  faktor  kualitas.  Analisis  pada  beberapa dokumen renstra menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar renstra tidak memiliki alur logika yang  jelas,  tidak  adanya  kesinambungan  logis  antara  rumusan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran  dan program, seperti :
• Rumusan misi tidak teruraikan dalam rumusan tujuan atau sasaran stratejik atau sebaliknya rumusan sasaran stratejik tidak ada kaitan atau hubungan logis dengan rumusan misi.
• Beberapa sasaran stratejik tidak diuraikan dalam langkah-langkah logis strategi program dan kegiatan ; atau sebaliknya rumusan program dan kegiatan dalam renstra tidak terkait dengan sasaran stratejik.
Rumusan renstra  yang tidak menggambarkan hubungan logis  antara  rumusan visi, misi, tujuan,  sasaran  dan  program  stratejik  tersebut  mengakibatkan  dokumen  renstra  tidak  dijadikan acuan  dalam  penyusunan  rencana  kerja  tahunan  serta  penganggaran.  Kondisi  yang  sering diketemukan antara lain tidak adanya hubungan antara renstra dengan penyusunan rencana dan anggaran  (RKA-KL/RKA  SKPD).  Akibat  selanjutnya,  ketika  program  dan  kegiatan dilaksanakan,  maka  hasil  capaian  kinerja  program  dan  kegiatan  tidak  dapat  dikaitkan  dengan sasaran  stratejik  dalam  Renstra,  sehingga  menyulitkan  dalam  penyusunan  LAKIP  pada  tahap pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja.\
Adapun  beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  strategis  dan perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  serta dipandang sesuai dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan,  maka  penulis  sajikan  beberapa  hasil  penelitian  yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sebagaimana berikut :
Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu No. NAMA PENELITI JUDUL/TAHUN HASIL PENELITIAN 1. Taufik Djundjung Muda Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan (2005) Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada sekretariat kota Kotamadya Jakarta Selatan, dan variabel pelaksanaan anggaran ternyata
pengaruhnya lebih besar apabila dibandingkan dengan variabel perencanaan anggaran. 2. Zulkifli Mochamad Said Hubungan Kebijakan Anggaran dan Perencanaan Strategis dengan kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. (2006) Adanya hubungan positif antara kebijakan anggaran dan perencanaan strategis sehingga menyebabkan meningkatnya kinerja penerimaan pajak daerah. 3. Onih Susilawati Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung. (2009) Hasil penelitian menunjukan cukup kuatnya pengaruh antara anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja SKPD, dan menunjukan bahwa masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja SKPD. Sumber: Perpustakaan Magister Akuntansi UNPAD, 2016
Sebagai  intisari  dari  hasil  penelitian  terdahulu  sebagaimana  tersebut  pada  tabel  diatas, dapat penulis kemukakan fenomena sebagai berikut :
1. Fenomena akuntansi pemerintahan pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dijadikan  objek  kajian  bagi  penerapan  ilmu  Akuntansi  Pemerintahan,  karena  objektivitas tersebut  mengandung  masalah-masalah  perencanaan  strategis,  penganggaran,  akuntabilitas dan kinerja SKPD.
2. Pihak  yang  meneliti  masalah  akuntansi  pemerintahan  di  atas  sudah  tidak  relevan  lagi waktunya, sehingga dilakukan penelitian kembali yang sesuai dengan waktu saat ini.
3. Penelitian dengan judul yang dipilih diharapkan dapat memberi manfaat ganda, yaitu untuk penyelesaian tugas akhir studi penulis, dan untuk pihak-pihak  yang berkepentingan dengan hasil penelitian.
Berdasarkan latar belakang dan hasil kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut,  penulis  berasumsi  bahwa perencanaan strategis  dan  perencanaan anggaran merupakan  dua  faktor  yang  berpengaruh  positif  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung.
Dengan  uraian  yang  tersaji  diatas,  asumsi  penulis  terhadap  fenomena  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  pada  SKPD  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung  dapat dijadikan entry  point untuk  merancang  suatu  konsep  pendekatan  penelitian  terhadap  fenomena yang  dikritisi.  Untuk  mengaktualisasikan  pendekatan  penelitian  yang  dimaksud,  maka  dipilih judul  penelitian “Pengaruh  Perencanaan  Strategis  dan  Perencanaan  Anggaran  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”.

## Rumusan Masalah
Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  diajukan  dengan  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pengaruh  perencanaan  strategis  terhadap    Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
2.  Bagaimana  pengaruh  perencanaan  anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
3.  Bagaimana  pengaruh  perencanaan  strategis  dan  perencanaan  anggaran  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## PEMBAHASAN
Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar di Jurusan, UPT, bagian dan PD atau Staf  PD.  Dari  40  kuesioner  yang  disebar  berhasil  dikumpulkan  kembali  seluruhnya.  Namun, kuesioner yang dapat diolah hanya sebanyak 37 responden. Untuk menguji instrumen penelitian maka  diperlukan  pengujian  terlebih  dahulu  dengan  menggunakan  uji  validitas  dan  reliabilitas. Uji validas digunakan untuk melihat sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang  diukurnya  atau  dengan  kata  lain  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Berikut  hasil pengujian validitas dan reliablitas dari seluruh item pertanyaan penelitian.
Berdasarkan  hasil  pengujian  validitas  terhadap  seluruh  item  pertanyaan  dapat  diketahui bahwa  semua  valid.  Berikutnya  dilakukan  pengujian  reliabilitas.  Uji  reliabilitas  dimaksudkan untuk  mengetahui  konsistensi  dari  alat  ukur,  apakah  alat  pengukur  yang  digunakan  dapat diandalkan  dan  tetap  konsisten  jika  pengukuran  tersebut  diulang.  Berikut  hasil  dari  pengujian reliablitas seperti yang disajikan pada tabel di bawah.
Dari  hasil  pengujian  realibilitas  dengan  teknik  Cronbach’s  Alpha  diketahui  bahwa nilainya  sebesar  0,775.  Kriteria  pengambilan  keputusan  ditetapkan  sebesar  0,6.  Sehingga  nilai alpha  diketahui  lebih  besar  dari  0,6  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  item  pertanyaan penelitian bersifat reliabel.
Audit  kinerja  dan  peningkatan  pelayan  publik  secara  deskriftif  diketahui  dari  hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 18 for Window terhadap data hasil kuesioner yang telah  disebarkan  bahwa  responden  mempunyai  persepsi  yang  baik  terhadap  audit  kinerja  dan peningkatan pelayanan publik.
Setelah  dilakukan  pengujian  instrumen,  maka  selanjutnya  membuat  model  persamaan Regresi Linear Sederhana. Melalui bantuan program SPSS diperoleh koefisien sebagai berikut.
N % Valid 37 100
Excluded a
0 0 Total 37 100 Cases a. Listwise deletion based on all v ariables in the procedure. Case Processing Summary Cronbach's Alpha N of Items 0,775 2 Reliability Statistics
Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuatkan model persamaan model regresi dengan memasukkan koefisien menjadi berikut:

## Y = 18.659 + 0,376X
Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika nilai X (Potensial Audit Kinerja) = 0, maka nilai Y (Pelayanan Publik) adalah sebesar 18,659. Setiap penambahan satu persen dari variabel X (Potensial  Audit  Kinerja) akan menambah nilai Y (Pelayanan Publik) sebesar 0,376. Begitupun bila terjadi penurunan praktek Potensial Audit Kinerja sebesar satu persen akan ikut menurunkan tingkat  Pelayanan  Publik  sebesar  0,376.  Dengan  demikian,  jika  POLBAN  meningkatkan Pelayanan Publik maka perusahaan tersebut juga telah meningkatkan Potensial Audit Kinerja.
Selain itu, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung dan F hitung lebih besar dari nilai T tabel dan F tabel. Nilai signikansi untuk uji t 0,000 di bawah 0,05, begitupun dengan nilai signifikansi  untuk  uji  F  yaitu  0,000  masih  di  bawah  0,05.  Dengan  demikian  maka  Potensial Audit Kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pelayanan Publik.
Data di atas menunjukkan bahwa R-squared sebesar 0,751. Hal ini menunjukkan bahwa Potensial  Audit  Kinerja memiliki pengaruh  yang kuat  terhadap  Pelayanan Publik,  yaitu sebesar 75,1%.  Sementara  sisanya  sebesar  24,9%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  dijelaskan
Standardized Coefficients
B Std. Error Beta (Constant) 18,659 5,299 3,522 0,001 X 0,376
0,037 0,867 10,279 0 Coef f icients a Model Unstandardized Coefficients t Sig. 1 a. Dependent Variable: Y Sum of Squares df Mean Square F
Sig. Regression 164,321 1 164,321 105,653 ,000 a Residual 54,435 35 1,555 Total 218,757
36 a. P redictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y ANOVA b Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of
the Estimate
di m ens i on0 1 ,867 a 0,751 0,744 1,24711 Model Summary b Model a. P redictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y
dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa audit kinerja berpengaruh cukup besar  terdapat  pelayanan  publik  di  POLBAN.  Semakin  ditingkatkan  audit  kinerja  maka  akan semakin tinggi pula pelayanan publik.
Dalam  melaksanakan  audit  kinerja  maupun  pelayanan  Publik  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  merupakan  hal  yang  penting  karena  merupakan  Pedoman  untuk  melaksanakan pelayanan  tersebut  sedangkan  audit  kinerja  adalah  pemeriksaan  75,1%.  Pengaruh  audit  kinerja terhadap  peningkatan  pelayanan  menunjukan  seberapa  besar  variasi  dalam  audit  kinerja  dapat dijelaskan  oleh  variabel  peningkatan  pelayanan  terhadap  publik.  regresion  pada  tabel  diatas menunjukan  berapa  besar  variabel  dampak  audit  mempengaruhi  variabel,  oleh  faktor lain.penjelasan  diatas  sekaligus  menjawab  pertanyaan  rumusan  masalah  kedua  dari  penelitian. Hasil inipun menerima hipotesis yang menyatakan bahwa variabel dampak audit ini menunjukan bahwa  kombinasi  antar  indikator  variabel  dampak  audit  signifikan      mempengaruhi  tingkat pelayana publik. Dengan kata lain variabel dampak audit kinerja merupakan prediktor yang baik terhadap peningkatan pelayan publik. Hal inipun menjawab pertanyaan penelitian no tiga tentang berapa besar pengaruh variabel dampak audit kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  melakukan  kegiatan  di  POLBAN  belum  sepenuhnya  didukung  oleh  standar Operasional Prosedur, sehingga pelaksanaanya kurang optimal.
2. Hasil  audit  kinerja  terhadap  Standar  Operasional  Prosedur  yang  berupa  temuan  audit memberikan kesempatan melakukan perbaikan kinerja pelayanan kepada publik.
75,1% variabel audit kinerja berpengaruh pada peningkatan pelayanan publik di POLBAN

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Dalam  melakukan  semua  kegiatan  semua  unit,  jurusan  dan  lain-lainya  harus  dibuat  Standar Operasional Prosedurnya yang merupakan acuan dalam melaksanakan semua kegiatan.
2. Dalam melakukan aktifitas harus menjalankan rekomendasi  Laporan hasil Audit (LHA) dari auditor yang memeriksa aktifitas pelyanan kepada masyarakat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Djarwanto  PS,  dan  Subagyo,  Pangestu.  2005.  Statistik  Induktif.  Edisi  Kelima.  Yogyakarta  : BPFE.
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. 2003. Keputusan Nomor: 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik . Jakarta : Grafindo.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta Riduwan. 2007. Metode Penelitian untuk Tesis . Bandung: Alfabeta
Umar,  Husein.  2003, Metode  Riset  Akuntansi  Terapan .  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  Cetakan Pertama.