## Research Article

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Terorism
Dwila Annisa Rizki Amalia 1* , Mujiono Hafidh Prasetyo 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * rizki.amal007@gmail.com

## ABSTRACT
In  line  with  the  development  of  community needs  in the  world,  the  global  community  is  currently  in  an  era  of advancement in science and technology. Not only does this progress have a positive impact, it also has a negative impact. One of the negative impacts of advances in science and technology is the emergence of crimes, one of which is cyber terrorism. The purpose of this article is to find out and analyze criminal law policies in efforts to combat  cyber  terrorism  based  on  current  and  future  positive  law.  The  research  method  used  is  a  normative juridical method with literature studies. Based on the results and discussion, the criminal law policy in efforts to combat cyber terrorism based on positive law is currently not explicitly regulated either in the Criminal Code or in special laws outside the Criminal Code. By not regulating the criminal act of cyber terrorism in various applicable laws  and  regulations,  theoretically  the perpetrators  of  cyber  terrorism  cannot  be  held  accountable  because criminal liability takes into account the elements against the law in the formulation of the offense and is related to the principle of legality and elements of error. Meanwhile, the criminal law policy in efforts to tackle cyber terrorism in  the  future  is  reviewed  through  a  comparative  study  and  the  Draft  Criminal  Code.  The  provisions  in  the comparative  study  and  the  Draft  Criminal  Code  can  serve  as  an  example  in  formulating  a  policy  formulation related to specific crimes of cyber terrorism.
Keywords: Penal Policy; Criminal Act; Cyber Terorism.

## ABSTRAK
Seiring “ dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  di  dunia masyarakat  global  saat  ini  berada  dalam  era kemajuan IPTEK. Kemajuan tersebut selain memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari kemajuan IPTEK adalah timbulnya kejahatan salah satunya adalah cyber terorism. Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya penanggulangan tindak pidana cyber terorism berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  studi  literatur. Berdasarkan hasil dan pembahasan, Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyber terorism berdasarkan hukum positif saat Ini belum diatur secara eksplisit baik dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP. Dengan tidak diaturnya tindak pidana cyber terrorism dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  maka  secara  teoritis  pelaku  tindak  pidana  cyber  terrorism  tidak  dapat  diminta pertanggungjawabannya  karena  pertanggungjawaban  pidana  memperhatikan  unsur  melawan  hukum  dalam rumusan delik dan berkaitan dengan asas legalitas serta unsur kesalahan. Sedangkan Kebijakan hukum pidana dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  cyber  terorism  di  masa  yang  akan  datang  ditinjau  melalui  kajian perbandingan dan RUU KUHP. Ketentuan-ketentuan dalam kajian perbandingan dan RUU KUHP tersebut dapat menjadi contoh dalam merumuskan suatu kebijakan formulasi terkait tindak pidana khusus cyber terorism. ” Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana; Cyber Terorism.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Kondisi “ masyarakat  saat  ini menjadi  lebih terhubung  oleh Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi (IPTEK) daripada  sebelumnya dikarenakan  sistem telekomunikasi dan komputer dapat terhubung secara global/have global reach. Manfaat kemajuan teknologi informasi  dan  komunikasi  khususnya  internet  telah menyentuh  semua  sisi  kehidupan  manusia  modern (Ufran,  2014). Dinamika  IPTEK  dalam kehidupan masyarakat saat ini selain memberikam dampak positif, tetapi  juga  memberikan  dampak  negatif  dari ketidaksesuaian  penggunaannya  (Sudjito  dkk,  2016). Ketidaksesuaian penggunaan IPTEK yang mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan yang dikenal dengan istilah kejahatan siber (Arief, 2012). ”
IPTEK “ telah  mengalami  evolusi,  yang  semula digunakan  untuk  kepentingan  militer  dan  ilmiah menjadi  sasaran  dan  sarana  kejahatan.  Para pengguna  internet  tidak  saja  hanya  para  ilmuwan, pengguna  umum  melainkan  dipakai  oleh  mata-mata dan  teroris (Jachowicz,  2003). Seiring  berjalannya waktu,  muncul  suatu  kejahatan  siber  yang  dikenal dengan istilah cyber terorism. ”
Cyber “ terrorism  kadang  juga  disebut  dengan cyber  sabotage  and  exortion.  Kejahatan  ini  dilakukan dengan membuat  gangguan,  perusakan  atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau  sistem  jaringan  komputer  yang  terhubung  ke internet.  Biasanya  kejahatan  ini  dilakukan  dengan menyusupkan  suatu  virus  komputer  atau  program
komputer  tertentu  sehingga  data,  program  komputer tidak  dapat  digunakan,  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana dikehendaki oleh pelaku. ”
Untuk  itu,  diperlukan  pemahaman  yang memadai “ mengenai anatomi cyberterrorism. Keutuhan pemahaman mengenai kejahatan yang tergolong baru ini  menjadi  penting  untuk  membuat  peta  jalan  yang komperehensif untuk meminimalisir kemampuan teroris untuk melakukan serangan terhadap jaringan ataupun menjadikan  komputer  sebagai  media  untuk propaganda teror. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana cyber terorism tersebut. ”
Kebijakan “ hukum pidana merupakan kebijakan dari  negara  melalui  badanbadan  yang  berwenang untuk  menerapkan  peraturan-peraturan  yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam masyarakat  dan  untuk  mencapai  apa  yang  dicita- citakan.  Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat peraturan  hukum  pidana  yang  baik  pada  hakikatnya tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  penanggulangan kejahatan (Arief, 2014). ”
Jadi  kebijakan “ atau  politik  hukum  pidana  juga merupakan  bagian  dari  politik  kriminal.  Di  lihat  dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan  pengertian  kebijakan  penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Sedangkan menurut Marc Ansel, Kebijakan hukum pidana Kebijakan hukum
pidana  merupakan  ilmu  untuk  menyusun  atau memformulasikan hukum positif menjadi lebih baik dari yang  sebelumnya  (Arief,  2014).  Berdasarkan  hal tersebut, maka perlu dikaji terlebih dahulu bagaimana ketentuan  yang  saat  ini  berlaku  atau  hukum  positif yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  penyebaran pornografi untuk membuat kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. ”
Usaha  penanggulangan  kejahatan  dengan hukum “ pidana  pada  hakikatnya  merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum  pidana).  Politik  hukum  pidana  merupakan bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  (law enforcement  policy).  Penggunaan  upaya  hukum termasuk  hukum  pidana,  sebagai  salah  satu  upaya mengatasi  masalah  sosial  termasuk  dalam  bidang kebijaksanaan  penegakan  hukum.  Disamping  itu bertujuan  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakan hukum ini pun termasuk dalam kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha  yang  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat (Arief, 2014). ”
Kejahatan “ baru  ini  sangat  berdampak  pada dunia  usaha.  Banyak  yang  menganggap  bahwa keberadaan  KUHP  tidak  mampu  menjangkau kejahatan  baru  tersebut,  sehingga  pemerintah menginisiasi  lahirnya  aturan  tentang  cyber  crime. Berdasarkan  dokumen  yang  ada,  Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsansaksi Elektonik (UU ITE) yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 (Hermawan, 2019). ”
Menurut  Widodo,  penjatuhan  pidana  penjara para “ pelaku cyber crime adalah langkah yang kurang bijak.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ketidaksesuaian  antara karakteristik  pelaku  tindak  pidana  dengan  sistem pembinaan  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan, sehingga  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  diatur dalam  Undan-Undang  Pemasyarakatan  tidak  akan tercapai.  Menurut  Widodo,  sebagai  pengganti pemidanaan  tersebut  adalah  pidana  kerja  sosial  atau pidana pengawasan (Widodo, 2013). ”
Karena  ada “ kesesuaian  antara  karakteristik pelaku  cyber  crime  dengan  paradigma  pemidanaan dalam  pidana  kerja  sosial  atau  pidana  pengawasan, sehingga  tujuan  pemidanaan  dapat  dicapai.5  Sejalan dengan  pandangan  Widodo,  dalam  mengantisipasi cyber  crime,  Rancangan  Undang-Undang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP) mencoba  memperluas  cakupan  istilah  untuk  dapat membidik dan menjaring kejahatan tersebut. ”
Sedangkan “ menurut Barda Nawawi Arief, dalam perspektif  hukum  pidana,  upaya  penanggulangan cyber  crime  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek,  antara lain  aspek  kebijakan  kriminalisasi  (formulasi  tindak pidana),  aspek  pertanggungjawaban  pidana  atau pemidanaan  (termasuk  aspek  pembuktian  dan  alat bukti), dan aspek yurisdiksi (Djanggih, 2013). ”
Indonesia  mencoba  melakukan  kebijakan harmonisasi “ dengan  negaranegara  lain,  khususnya
dalam  lingkungan  Asia  dan  Asean  menyangkut masalah  cyber  crime.  Antisipasi  masalah  cyber  crime tidak  hanya  melalui  Undang-Undang Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  namun  juga  berusaha mengantisipasinya dalam penyusunan RUU KUHP. ” Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan “ yang  berkaitan  dengan  kebijakan hukum  pidana  dalam  upaya  penanggulangan cyber terorism yang  pertama,  bagaimana  kebijakan  hukum pidana  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana cyber  terorism berdasarkan  hukum positif  saat  ini? Yang  kedua,  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana cyber terorism di masa yang akan datang? ”
Beberapa  penelitian  sebelumnya  ada  yang membahas  mengenai cyber  terorism seperti  dalam artikel  yang  ditulis  oleh  Zephirinus  Jondong  yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana bagi Tindak Pidana Cyber  Terorism  dalam  Rangka  Pembentukan  Hukum Positif  di  Indonesia”  (Jondong,  2020). Selain  itu, penelitian  lainnya  menguak  aksi  cyber  teorirsm era media  beru seperti  yang  ditulis  oleh Eska  Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani (Sarinastiti, & Vardhani, 2018). Berkaitan dengan artikel tersebut, ada sebuah penelitian yang ditulis oleh Lee Jarvis dkk yang berjudul  “Constructing  Cyberteorism  As  A  Security Threat: A Study of International News Media Coverage” (Jarvis, Macdonald, &  Whiting, 2017). Selanjutnya mengarah  pada  penyebab  timbulnya  suatu  cyber prostitution,  ada  sebuah  penelitian  yang  ditulis  oleh
Zahri  Yunos  dan  Sharifuddin  Sulaman  dengan  judul “Understanding  Cyber  Terorism  From  Motivational Perspective” (Yunos, & Sulaman, 2017). Terakhir, ada suatu  artikel  penelitian  yang  membahas  mengenai upaya  penanggulangan  cyber  terorism  seperti  yang ditulis  oleh  Rizky  Reza  Lubis  yang  berjudul  “Potensi Pengguna  Internet  Indonesia  dalam  Counter-Cyber Radicalization” (Lubis, 2017).
Artikel-artikel  tersebut  tidak  membahas mengenai “ upaya  penanggulangan  cyber  terorism melalui  kebijakan  hukum  pidana  untuk  merumuskan suatu ketentuan atau hukum yang lebih baik di masa mendatang. Dalam artikel ini tentunya akan membahas hal  tersebut  dengan  kajian ius  constitutum dan ius constituendumnya. ” Artikel  ini  tentunya  menggunakan bahan  kajian  terbaru  seperti  RUU  KUHP  2019  yang tidak  pernah  dibahas  dalam  penelitian-penelitian sebelumnya,  ditambah  dengan  adanya  kajian komparasi dengan negara-negara lain untuk menjawab permasalahan yang ada.

## B. METODE PENELITIAN
Metode “ penelitian  yang  digunakan  adalah menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  studi literatur.  Studi  literatur  meneliti  data  sekunder  berupa bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Dalam  penelitian  ini  menganalisis  Peraturan Perundang-Undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  penyebaran  pornografi,  yaitu  KUHP,  UU Telekomuniksi dan UU ITE serta RUU KUHP yang di
masa mendatang akan menjadi Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini juga  melakukan  kajian perbandingan  dengan  negara- negara  lain  terkait  dengan  pengaturan  tindak  pidana cyber terorism. ”
Metode “ yang  digunakan  untuk  menganalisis data  yang  terkumpul  dalam  penelitian  ini  adalah metode  analisis  kualitatif.  Penelitian  yuridis  normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  serta norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat (Soekanto, & Mamudji, 2004). ”

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Terorism berdasarkan Hukum Positif Saat Ini a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab “ Undang-Undang  Hukum  Pidana yang disingkat  KUHP  merupakan  sistem  induk  bagi peraturan-peraturan hukum  pidana  di  Indonesia. Meskipun  KUHP  ini  merupakan  buatan  penjajah Belanda  namun  untuk  saat  ini  karena  belum  ada perubahan atau penerimaan atas pembaharuan KUHP yang  telah  dilakukan  oleh  para  ahli  hukum  pidana Indonesia  yang  telah  diupayakan  sejak  tahun  1963 maka  KUHP  yang  ada  ini  harus  tetap  dipergunakan demi  menjaga  keberadaan  hukum  pidana  itu  sendiri dalam masyarakat Indonesia. ”
Perumusan “ tindak  pidana  di  dalam  KUHP kebanyakan  masih  bersifat  konvensional  dan  belum secara  langsung  dikaitkan  dengan  perkembangan cyber  terorism yang  merupakan  bagian  dari  cyber crime.  Di  samping  itu,  mengandung  berbagai kelemahan  dan  keterbatasan  dalam  mengahadapi perkembangan  teknologi  dan  high  tech  crime  yang sangat bervariasi. ”
Berkaitan “ dengan hal itu, apakah KUHP dapat digunakan  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  CT yang  merupakan  bagian  dari  cyber  crime,  berikut identifikasinya: 1). Kejahatan  terhadap  ketertiban umum Bab V Pasal 168 ayat 1,2,dan 3; 2). Kejahatan terhadap nyawa Bab XIX Pasal 340; 3). Pencurian Bab XXII Pasal 362; 4). Pemerasan dan pengancaman Bab XXIII Pasal 368. ”
Berkaitan “ dengan  permasalahan  tersebut,  jika KUHP  ingin  digunakan  untuk  menanggulangi  tindak pidana cyber  terorism haruslah  diperhatikan  terlebih dahulu batasan-batasan atau ruang lingkup dan unsur- unsur/bentuk-bentuk cyber terorism yang telah penulis uraikan,  sehingga  dapat dikatakan  sebagai  tindak pidana cyber terorism. ”
Unsur-unsur “ tersebut antara lain: Serangannya melalui  dunia  maya  bermotivasi  politik  yang  dapat mengarah  pada  kematian luka-luka; Menyebabkan ketakutan  atau  merugikan  secara  fisik  atas  tekhik serangan  dari  dunia  maya  tersebut; Serangannya serius  untuk  melawan  atau  ditujukan  ke  infrastruktur informasi  kritis  seperti  keuangan,  energi,  transportasi
dan operasi pemerintah; Serangan yang mengganggu sarana  yang  tidak  penting,  bukan  dikategorikan sebagai aksi cyber terrorism; dan Serangan itu tidaklah semata-mata dipusatkan pada keuntungan moneter. ”

## b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi
Kualifikasi delik “ yang diatur  dalam  Undang- Undang  Telekomunikasi mengenai  cyber  terorism diatur dalam Pasal 47-59 yang dikualifikasikan sebagai kejahatan.  Berdasarkan  ketentuan  pidana  dari  Pasal 47  sampai  dengan  Pasal  59,  beberapa  Pasal  di antaranya  dapat  diidentifikasi  unsur  tindak  pidananya sebagai berikut: Pasal 47 dengan unsur tindak pidana: penyelenggaraan  jaringan  telekomunikasi  yang  tanpa izin dari menteri; Pasal 50 dengan unsur tindak pidana: melakukan  perbuatan  tanpa  hak,  tidak  sah  atau memanipulasi,  akses  ke  jaringan  telekomunikasi dan/atau akses kejasa telekomunikasi dan/atau akses ke  jaringan  ke  telekomunikasi  khusus;  Pasal  52 dengan  unsur  tindak  pidana:  memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan dan/atau menggunakan  perangkat  komunikasi  di  wilayah Indonesia  tanpa  memenuhi  syarat  tekhnis  dan  ijin; Pasal  53  dengan  unsur  tindak  pidana:  pengunaan spektrum  frekwensi  radio  dan  orbit  satelit  tanpa  ijin pemerintah  dan  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya dan saling menganggu; Pasal 55 dengan unsur tindak pidana:  melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan gangguan  fisik  dan  elektromagnetik  terhadap penyelenggaraan  telekomunikasi;  Pasal  56  dengan
unsur tindak pidana: melakukan penyadapan informasi yang  disalurkan  melalui  jaringan  telekomunikasi;  dan Pasal  57  dengan  unsur  tindak  pidana: tidak  menjaga kerahasiaan  infomasi  yang  dikirim  dan/atau  diterima oleh pelanggan. ”
Mengenai “ unsur  sifat  melawan  hukum,  dalam Undang-Undang Telekomunikasi  tersebut  tidak disebutkan secara tegas, namun demikian unsur ‘sifat melawan  hukum’  tersebut  dapat  dilihat  pada perumusan seperti dirumuskan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 57, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan  tidak  disebutkannya  secara  tegas  unsur  sifat melawan  hukum terlihat  ada  kesamaan  ide  dasar antara UU Telekomunikasi dengan Konsep KUHP baru yang  sekarang  tengah  disusun  yang  menentukan bahwa  meskipun  unsur sifat  melawan hukum tidak dicantumkan  secara  tegas,  tetapi  suatu  delik  harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum. ”
Disamping  itu  walaupun  kata “dengan  sengaja” tidak “ dicantumkan  secara  tegas,  namun  jika  dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang ada, maka tindak pidana  yang  dilakukan  didasarkan  pada  unsur kesengajaan  (dolus).  Jika  dilihat  dari  unsur-unsur perbuatan  yang  dilarang  seperti  disebutkan  di  atas maka  dapat  diidentifikasikan  perbuatan  yang  dilarang (unsur  tindak  pidana)  yang  erat  kaitannya  dengan penyalahgunaan  internet  untuk  tujuan cyber  terorism yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 berupa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak  sah,  atau  memanipulasi:  a).  akses  ke  jaringan
telekomunikasi;  dan  atau,  b).  akses  kejasa telekomunikasi;  dan  atau,  c).  akses  ke jaringan telekomunikasi khusus, (Terkait dengan aksi kejahatan CT  yang  berbentuk Unathorized  acces  to  computer system  and  service); Pasal  38  berupa Setiap  orang dilarang  melakukan  perbuatan  yang  dapat menimbulkan  gangguan  fisik  dan  elektromagnetik terhadap penyelenggaraan  telekomunikasi,  (Terkait dengan aksi kejahatan Cyber sabotaje and extortion); Pasal 50 berupa melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah  atau  memanipulasi,  akses  ke  jaringan telekomunikasi dan/atau akses ke jasa telekomunikasi dan/atau akses ke jaringan ke telekomunikasi khusus’, (Terkait  dengan  aksi  kejahatan Unathorized  acces  to computer  system  and  service); dan  Pasal 52  berupa memperdagangkan,  membuat,  merakit,  memasukan dan/atau  menggunakan  perangkat  komunikasi  di wilayah Indonesia tanpa memenuhi syarat tekhnis dan ijin (Terkait dengan aksi kejahatan Carding). ”
Berdasarkan
ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam
Undang-undang
Telekomunikasi “ tersebut, nampak adanya kriminalisasi terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  berhubungan dengan  penyalahgunaan  penggunaan  internet, yang berbentuk tindak pidana cyber terorism. ”
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Berdasarkan “ ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI  mengenai  ketentuan  pidana  dalam  UU  ITE,  maka dapat  diidentifikasikan  beberapa  perbuatan  yang
dilarang  (unsur  tindak  pidana)  yang  erat  kaitannya dengan  tindak  pidana cyber  terorism pada  tiap-tiap pasalnya  sebagai  berikut:  Pasal  30  dengan  unsur tindak  pidana  :  megakses,  menerobos,  menjebol Sistem  Komputer  atau  Sistem  Elektronik  milik  orang lain  secara  illegal.  (Terkait  dengan  aksi  kejahatan cyber  terorism yang berbentuk unauthorized  acces to computer system dan service); Pasal 31 dengan unsur tindak  pidana:  melakukan  intersepsi/  penyadapan secara illegal atas Informasi Elektronik dan/atau Sistem Ellektronik  dalam  suatu  komputer  dan/atau  Sistem Elektronik tertentu milik orang lain. (terkait dengan aksi kejahtan  Hacking); Pasal  32  dengan  unsur  tindak pidana: melakukan transmisi merusak, menghilangkan, memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. (Terkait  dengan  aksi  kejahatan cyber  terorism yang berbentuk  cyber  sabotage  dan  extortion); Pasal  33 dengan unsur tindak pidana : melakukan tindakan apa pun secara illegal yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik  menjadi  tak  bisa  bekerja.  (Terkait  dengan aksi  kejahatan cyber  terorism yang  berbentuk unauthorized  acces  to  computer  system  dan  service) (Vadza, 2013); Pasal 34 dengan unsur tindak pidana : memperoduksi, menjual mengadakan untuk digunakan, mengimpor,  menyediakan  perangkat  lunak  komputer untuk  tujuan  kesusilaan  atau  eksploitasi  seksual terhadap  anak,  penyadapan,  merusak,  dan menghilangkan  suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Dokumen  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik milik orang lain atau milik publik. (Terkait dengan aksi kejahatan CT yang berbentuk Hackng, Cyber saborage dan extortion); Pasal 35 dengan unsur tindak pidana : melakukan  perubahan,  penciptaan,  perusakan, penghilangan  dan  memanipulasi data  Informasi Elektronik/  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan Informasi  dan/  atau  Dokumen  Elektronik  tersebut dianggap  seolah-olah  data  yang  otentik (Terkait dengan aksi kejahatan Hacking). ”
Mengenai “ unsur  sifat  melawan  hukum,  dalam UU ITE tersebut disebutkan secara tegas, unsur ‘sifat melawan  hukum  tersebut  dapat  dilihat  pada perumusan Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 tersebut di  atas,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan disebutkannya  secara  tegas  unsur  sifat  melawan hukum terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU ITE dengan  KUHP  yang  masih  menyebutkan  unsur  sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Berbeda dengan Konsep  KUHP  baru  yang  sekarang  tengah  disusun yang  menentukan  bahwa  meskipun  unsur  sifat melawan  hukum  tidak  dicantumkan  secara  tegas, tetapi  suatu  delik  harus  tetap  dianggap  bertentangan dengan hukum. ”
Melihat  berbagai  ketentuan  yang  telah dikriminalisasikan “ dalam  Undang-undang  ITE tersebut,  nampak  adanya  kriminalisasi  terhadap perbuatan-perbuatan  yang  berhubungan  dengan penyalahgunaan  penggunaan  di  bidang  teknologi
Infomasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  berbentuk tindak pidana cyber terorism (Natsir, 2009). ”
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Terorism di Masa yang Akan Datang
a. Kajian Perbandingan dengan Negara Lain (1) Singapura
Di Singapura
pengaturan mengenai penyalahgunaan  internet/computer  crime  yang mengarah “ kepada tindak pidana cyber terorisn di atur khusus  di  dalam UU di  luar  KUHP  nya.  Beberapa ketentuan  dalam  perundang-undangan  Negara Singapura berkaitan dengan perbuatan cyber terorism yaitu  dalam Chapter  50A;Computer  missue  Act Unauthorized  access  to  computer  material Section  3 sebagai berikut: ”
(1) “Any person who knowingly causes a computer to perform  any  function  for  the  purpose  of  securing access  without  authority  to  any  program  or  data held in any computer shall be guilty of an offense and shall be liable on conviction to a imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both and, in case  of  a  second  or  subsequent  for  a  term  not exceeding 3 years or to both. (1) If any damage is caused as a restut of an offence under this section, a person convicted of the offence shall be liable to a fine not exceeding $50.000 or to imprisonment for a term  not  exceeding  7  years  or  to  both.  Section  4: Accesswith intent to commit or facilitate commission of offence. (1) Any person who causes a computer
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
to perform any function for the purpose of securing access  to any  computer  with  intent  to  commit  this section applies, shall be guilt of an offence.”
(2) “This  section  shall  apply  to  an  offence  involving property, fraud, dishonesty or which causes bodily harm  and  which  is  punishable  on  conviction  with imprisonment for a term of not less than 2 years.” (3) “Any person guilty of an offence under this section shall  be  liable  on  conviction  to  a  not  exceeding $50.000  or  to  imprisonment  for  a  term  not exceeding 10 years pr to both.”
Berdasarkan ketentuan tersebeut di atas, dapat disimpulkan “ bahwa  setiap  orang  yang  mengakses komputer  yang  tanpa  hak/secara  illegal  yang  dapat mengarah  kepada  perbuatan cyber  terorism dipidana penjara paling sedikit 2 (dua) sampai dengnan 3 (tiga) tahun,  kemudian  apabila  menyebabkan  program  dan data komputer terganggu di pidana penjara selama 7 (tujuh)  sampai  dengan  10  tahun  penjara  dan  denda $50.000. ”
Dalam sudut pandang kebijakan hukum pidana, hal tersebut terjadi sebuah kriminalisasi terhadap suatu perbuatan  tertentu  dan  adanya  perluasan  delik  yang mengarah kepada tindak pidana cyber terorism.
(2). Belgia
Di Belgia pengaturan mengenai penyalahgunaan internet  (cyber  crime)  diatur  dalam  penal  code  atau KUHP.  Ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan cyber “ crime yang merujuk pada aksi kejahatan cyber
terorism ditambahkan pasal baru dalam KUHP Belgia yang berlaku efektif pada tahun 2001. ”
Bentuk cyber  terorism yang  diatur  yaitu mengenai aksi kejahatan Hacking seperti yang termuat dalam Article 550 (b) of the Criminal Code :
Section  1. “Any  person  who,  aware  that  he  is  not authorized,  accesses  or  maintains  his  acces  to computer  system,  may  be  sentencedto  a  term of imprisonment of 3 months to 1 years and to a fine of (Bfr  5,200-5m)  or  to  one  of  these  sentences.  If  the offences specified in section 1 above is committed with intention of defraud, the term of imprisonment may be from 6 months to years.”
Section  2. “Any  person  who,  with  the  intention  to defraud  or  with the  intention  to  cause harm,  exceeds his  power  of  access  to  a  computer  system,  may  be sentenced  to  term  of  imprisonment  of  6  months  to  2 years  and  to  a  fine  of  (BFr  5,  200-20m)  or to one  of these sentences.”
Section  3. “Any  person  finding  himself  in  one  of  the situations  specified  in  saction  1  and  2  who  either: accesses  data  which  is  stored,  processed  or transmitted  by  a  computer  system,  or  procures  such data  in  any  way  whatsoever,  or  makes  any  use whatsoever,  or  couse  any  damage,  even unintentionally, to a computer system, or data which is stored, processed or transmitted by such a system may be  sentenced  to term  of  imprisonment of  1  to 3  year and to a  fine  of  (BFr  5, 200-10m)  or  to  one of these sentenced.”
Pasal  tersebut  menegaskan  setiap  orang  yang tanpa  hak  atau  secara  illegal  mengakses  sistem informasi “ diancam pidana 3 (tiga) tahun penjara dan denda  5  (lima)  milyar,  jika  melakukan  penipuan terhadap sistem informasi tersebut dipidana penjara 3 (tiga)  bulan  hingga  1  (satu)  tahun,  jika  menyebabkan kerusakan terhadap ” data dalam komputer atau sistem informasi  di  ancam  pidana  penjara  1  (satu)  sampai dengan 3 (tiga) tahun dan denda 10 (sepuluh) milyar.
Sama  halnya  dengan  negara  Singapura, ketentuan di negara Belgia terdapat suatu perumusan yang lebih eksplisit terkait dengan tindak pidana cyber terorism yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana cyber terorism tersebut.
b. RUU KUHP 2019
Ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap Informatika dan Telematika kaitannya dengan cyber terorism di dalam RUU KUHP 2019 diatur dalam Pasal  336 sampai  dengan Pasal 339. Berikut identifikasi unsur-unsur tindak pidananya.
Pasal  336 dengan  unsur  tindak  pidana  : mengakses “ komputer  dan/atau  sistem  elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan  informasi  dalam  komputer  dan/atau sistem elektronik; (terkait dengan aksi kejahatan cyber terorism yang berbentuk Unauthorized acces computer system and sevice, Hacking, dan Cyber sabatoge dan extortion). ”
Pasal  337 dengan  unsur  tindak  pidana  : mengakses “ komputer,  dan/atau  sistem  elektronik tanpa hak, yang menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap  negara  dan/atau  hubungan dengan  subjek hukum  internasional;  (Terkait  dengan  aksi  kejahatan Unauthorized acces computer system and service). ” Pasal  338 dengan  unsur  tindak  pidana  : mengakses “ komputer dan/atau sistem elektronik tanpa hak  memperoleh,  mengubah,  merusak,  atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya  harus  dirahasiakan  atau  dilindungi;  (terkait dengan aksi kejahatan cyber terorism yang berbentuk Unauthorized  acces  computer  system  and  sevice, Hacking, dan Cyber sabatoge dan extortion). ”
Pasal  339 dengan  unsur  tindak  pidana  : mengakses “ komputer dan/atau sistem elektronik tanpa hak  dengan  maksud  memperoleh  keuntungan  atau memperoleh  informasi  keuangan  dari  Bank  Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu  kredit,  atau  kartu  pembayaran  atau  yang mengandung  data  laporan  nasabahnya;  (terkait dengan aksi kejahatan cyber terorism yang berbentuk Unauthorized acces computer system and sevice, dan Carding).  Jika  dicermati  isi ” pasal-pasal  tersebut, secara jelas dan terinci adanya kriminalisasi terhadap perbuatan cyber  terorism, Pasal-Pasal  tersebut mengarah kepada kriminalisasi terhadap tindak pidana cyber terorism.

## D. SIMPULAN
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya penanggulangan  tindak  pidana  cyber  terorism berdasarkan “ hukum  positif  saat  Ini  belum  diatur secara eksplisit baik dalam KUHP maupun UU khusus di  luar  KUHP. Dengan  tidak  diaturnya  tindak  pidana cyber terrorism dalam berbagai peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  maka  secara  teoritis  pelaku tindak  pidana  cyber  terrorism  tidak  dapat  diminta pertanggungjawabannya  karena  pertanggungjawaban pidana  memperhatikan  unsur  melawan  hukum  dalam rumusan  delik  dan  berkaitan  dengan  asas  legalitas serta unsur kesalahan. Dalam mewujudkan penegakan hukum  perlu  peran  aktif  aparat  penegak  hukum  yaitu dengan  dibekali  keahlian  khusus  dalam  melakukan penyidikan  dan  penyelidikan  guna  memperlancar pembuktian  kejahatan  mayantara  (cyber  crime) khususnya  terhadap  tindak  pidana  cyber  terorism tersebut. ”
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya penanggulangan “ tindak pidana cyber terorism di masa yang akan datang ditinjau melalui kajian perbandingan dan  RUU  KUHP. Ketentuan-ketentuan  dalam  kajian perbandingan dan RUU KUHP tersebut dapat menjadi contoh  dalam  merumuskan  suatu  kebijakan  formulasi terkait  tindak  pidana  khusus  cyber  terorism. Sehubungan  dengan hal  tersdebut  dan  untuk mewujudkan penal  reform,  maka  seyogyanya  perlu secepatnya  mengesahkan/melegitimasi ” RUU  KUHP 2019 agar sistem induk dalam hukum pidana tersebut
dapat  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat Indonesia saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Djanggih, H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan. Jurnal Media Hukum, Vol.1, (No.2), p.3.
Hermawan, R.  (2019). Kesiapan  aparatur  pemerintah dalam  menghadapi  cyber  crime  di  Indonesia.
Jurnal Media Hukum, Vol.6, (No.1), pp.3-4.
Jarvis,  Lee., Macdonald,  Stuart.,  &  Whiting,  Andrew.
(2017). Constructing Cyberteorism As A Security Threat:  A  Study  of  International  News  Media Coverage. Europan  Journal  of  International Security, Vol.2, (Issue1), pp.64-87.
Jondong,  Z.  (2020). Kebijakan  Hukum  Pidana  bagi Tindak  Pidana  Cyber  Terorism  dalam  Rangka Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, (No.2), pp.21-27. Lubis,  Rini  R. (2017).  Potensi  Pengguna  Internet Indonesia  dalam  Counter-Cyber  Radicalization. Jurnal  Pertahanan  dan  Bela Negara,  Vol.7, (No.2), pp.19-34.
Sarinastiti,  Eska  Nia.,  &  Vardhani,  Nabilla  Kusuma.
(2018).  Internet  dan  Terorisme:  Menguatnya Aksi Global Cyber-Terorism Melalui New Media. Jurnal Gema Societa, Vol.1, (No.1), pp.40-52.
Sudjito,  Bambang.,  Majid,  Abdul.,  Sulistio,  Faizin.,  &
Ruslijanto,  Patricia  Audrey.  (2016).  Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. Jurnal Wacana, Vol.19, (No.2), p. 1.
Ufran.  (2014).  Kebijakan  Antisipatif  Hukum  Pidana Untuk  Penanggulangan  Cyber  Terorism.
Masalah-Masalah Hukum, Vol.43, (No.4), p.1.
Vadza,  K. (2013).  Cybercrime  and  its  Categories.
Indian  Journal  of  Applied  Research,  Vol.3,
(Issue.5), pp.180.
Yunos,  Zahri.,  &  Sulaman,  Sharifuddin.  (2017).
Understanding Cyber Terorism From
Motivational Perspective. Journal of Information Warfare, Vol.16, (Issue4), pp.41-59.

## ARTIKEL DALAM PROSIDING
Jachowicz,
L.  (2003). Cyberterrorism  And
Cyberhooliganism:  How  To  Prevent  And  Fight
International  and  Domestic, In  Proceedings at
Collegium  Civitas  Foreign  Policy  of  the  United
States of America (p.4), New York.

## TESIS
Natsir,  Nanda I.  (2009). Kebijakan  Kriminal  terhadap
Tindak  Pidana  Cyber  Terorism.  Universitas
Diponegoro

## BUKU
Arief,  Barda  N.  (2014). Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
Arief, Barda N. (2012). Kapita Selekta Hukum Pidana.
Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2004). Penelitian
Hukum Normatif Suatu Tinjaua Singkat. Jakarta:
Grafindo Persada.
Widodo. (2013). Sistem  Pemidanaan dalam  Cyber
Crime  Alternatif  Ancaman  Pidana  Kerja  Sosial dan  Pidana  Pengawasan  Bagi  Pelaku  Cyber Crime. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.