Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 01 – 07, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328

## PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK DAERAH TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG
Sugiharto 1 , Dimas Pratama Putra 2
1,2 Dosen jurusan Akuntansi, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan Email : 1) sugihartoabas05@gmail.com, 2) dimaspratamaputra@univ-tridinanti.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL
Submitted: 01/03/2022
Revised: 10/05/2022 Accepted: 18/06/2022
Online-Published: 30/06/2022

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pengaruh pembayaran  pajak  Daerah  terhadap  Pelayanan  Pemerintah  Daerah  kota Palembang.    Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptip  kualitatif  dengan  rumusan  masalah  asosiatip.  Populasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  di  kecamatan kertapati  yang  diambil  dengan  metode  purvosive  sampling  sebanyak  40 pegawai dengan dilakukan pengisian kuesioner.Teknik yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  regresi  linier  sederhana.  Berdasrkan  hasil penelitian  Pembayaran  pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  pelayanan pemerintah daerah kota Palembang, hal ini terlihat dari hasil uji t signifikansi lebih kecil dari alpa 0,05  yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Koefisien korelasi yang menyatakan keeratan hubungan adalah kuat dan positip sebesar 0,736.  Dengan  koefisien  determinasi  sebesar 0,541  atau  54,1  persen,  sisanya dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.
Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis yang menyatakan pembayaran  pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  pelayanan  pemerintah daerah kota Palembang dapat diterima.
Kata Kunci : Pembayaran Pajak Daerah, Pelayanan Pemerintah Daerah

## ABSTRACK
This  research  aims to determine  and  analayze  the  effect  of  local tax  payment on government services in the city of Palembang. The research method used in this study is a qualitative descriptive wih associative problem formulation. The population  used  in  this  study  were  all  employees  in  the  sub-  district  of kertapati  taken  wih  purvosive  sampling  method  as  many  as  40  employees  by filling  out  a  questionnaire.  The  technique  used  in  this  research  is  linear regression.  Based  on  the  result  of  this  research,  regional  tax  payments influence local government services in the city of Palembang, this can be seen from the  results  of  the  t-test  that the  significance  is  smaller than 0.05,  which means  Ho  is  rejected  and  Ha  is  accepted.  The  correlation  coefficient  which states the closeness of the relationship are strong and positive at 0.736. With a coefficient of determination of 0.541 or 54.1 percent, the rest is influenced by other  variables  not  examined  in  this research.  The  conclusion of this reserch states that the hypothesis which states that local tax payments influence local government services in the city of Palembang is acceptable.
Keywords: Payment of Local Taxes, Local Government Services

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah ( Government)
merupakan  pengarahan  dan  administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintah dapat juga diartikan  sebagai  lembaga  atau  badan yang  menyelenggarakan  pemerintahan Negara,  Negara  bagian  atau  kota  dan sejenisnya.  Pemerintah  dapat  dilihat dalam  arti  luas  dan  dalam  arti  sempit.
Dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan  eksekutif,  yudikatif  dan  legi slatif, sedangkan dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif.
Pemerintah ini terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.  Pemerintah  pusat  merupakan penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yakni Presiden  yang  dibantu  wakil  presiden beserta  para  menterinya.  Sedangkan
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 01 – 07, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Pemerintah Daerah dibagi menjadi
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Pemerintah  Daerah  Provinsi  meliputi gubernur  dan  perangkat  daerah  yang meliputi sekretariat Daerah, Dinas Daerah  dan  Lembaga  Teknis  daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah
Kabupaten  /Kota  terdiri  atas  Buapati, Wali  kota  dan  perangkat  Daerah  yang meliputi  sekretaris  daerah,  dinas  daerah, lembaga  tenis  daerah,  kecamatan  dan kelurahan.
Pelaksanaan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  erat  kaitannya  dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  (APBD).  Anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  khususnya  kota Palembang  pada  tahun  2022  sebesar  Rp 3,84  Triliun  lebih  rendah  dibandingkan APBD  2021  sebesar  Rp  4,17  Triliun (Bisnis.com Palembang). Anggaran
pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD) Kota Palembang ini mengalami penurunan,    dikarenakan  antara  lain adanya  pembayaran  pajak  daerah  yang menurun khususnya pajak daerah kabupaten  kota.  Pajak  ini  terdiri  dari  ; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pakal  reklame,  pajak  penerangan  jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak Parkir (IAI, 2016).
Penurunan  ataupun  Peningkatan Pembayaran  Pajak  Daerah  erat  pula kaitannya dengan Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota Palembang, hal ini sejalan dengan (MJH. Smeets,2016)  yang  menyatakan  Pajak adalah  prestasi  kepada  Pemerintah  yang terutang melalui norma-norma umum dan yang  dapat  dipaksakan,  tanpa  adanya kontraprestasi  yang  dapat  ditunjukkan secara  individual,  maksudnya  adalah untuk  mebiayai  pengeluaran  pemerintah. Pembayaran Pajak terutama Pajak Daerah Kabupaten/Kota  dapat  dibayar  sendiri oleh  wajib  pajak,  ditetapkan  oleh  Kepala Daerah  dan  dipungut  oleh  pemungut pajak  (UU.RI,  No.  34,  Th.  2000).
Dibayar  sendiri  dimana  wajib  pajak membayar sendiri pajaknya di kas daerah atau  tempat  lain  yang  ditunjuk  oleh walikota  sesuai  waktu  yang  ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
Ditetapkan  oleh  kepala  Daerah dimana  kepala  daerah  menetapkan  pajak terutang  dengan  menerbitkan  SKPD, apabila  SKPD  tidak  atau  kurang  diayar setelah  lewat  waktu  paling  lama  tiga puluh hari sejak SKPD diterima dikenakan  sanksi  administrasi  berupa bunga 2 (dua) persen sebulan dan ditagih dengan  menerbitkan  STPD.  Pembayaran pajak  daerah  bisa  pula  dipungut  oleh pemungut pajak, dimana dalam pemungutan  pajak  daerah  tidak  boleh diborongkan  dan  ada  dokumen  yang dipersamakan  ataupun  yang  ditetapkan peraturan  walikota,  misalnya  karcis    dan nota perhitungan. Dari semua pembayaran pajak daerah yang dilakukan wajib  pajak  akan  berpengaruh  terhadap pelayanan pemerintah atau pun pelayanan publik.
Pelayanan  publik  adalah  segala kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima  pelayanan maupun  dalam rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang undangan (Kepmenpan no. 14 tahun  2017).  Pelayanan  publik  ini merupakan  kegiatan  pelayanan  yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat    baik  berupa  pelayanan barang  publik  maupun  jasa  publik.
Pelayanan publik atau Pelayanan Pemerintah  dalam  penelitian  ini  adalah
Pelayanan  Pemerintah  kota  Palembang yang  diwakili  oleh  Kecamatan  Kertapati Kota Palembang. Kecamatan Kertapati Kota
Palembang dalam melaksanakan pelayanan  publik  telah  mencapai  target pencapaian  pelayanan  publik,  hal  ini terlihat  dari  enam  program  indikator pencapaian  target  kinerja,  dari  keenam
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 01 – 07, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
program tersebut hampir secara keseluruhan  indikator  sasaran  mencapai
80-95%  dan  melampaui  target  capaian yang  diinginkan  (Renstra  Kecamatan
Kertapati  2019-2023).  Pelayanan  Publik atau pelayanan Pemerintah Kota Palembang dengan indikator yang dijadikan  penelitian  ini  yaitu  kinerja pelayanan  dibidang  pembangunan  dan Survei  kepuasan  masyarat  pada  unit penyelenggaran pelayanan. Berbagai indikator  pelayanan  publik  ini  belum memeprlihatkan  kondisi  optimal,  hal  ini terlihat  dari  survey  pendahuluan  yang erat kaitannya dengan pembayaran pajak.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  rumusan  masalah  yang  dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang adalah  :  Apakah  Terdapat  Pengaruh Pembayaran  Pajak  Daerah  Terhadap Pelayanan  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang ?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini
adalah
untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Pembayaran Pajak Daerah  Terhadap  Pelayanan  Pemerintah Daerah Kota Palembang. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1. Diduga Terdapat Pengaruh Pembayaran  Pajak  Daerah  Terhadap
Pelayanan  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang.
2.  Diduga  Tidak  terdapat  Pengaruh Pembayaran  Pajak  Daerah  Terhadap Pelayanan  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang.

## B. METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian.
Jenis  dan  desain  penelitian  yang digunakan adalah eksploratif dan kausalitas.  Penelitian  eksploratif  adalah penelitian yang digunakan untuk
mengumpulkan  data-data  awal  tentang sesuatu  (Irawan,  2007  :  101).  Desain kausalitas adalah penelitian yang bertujuan  menganalisis  hubungan  sebab
akibat  antara  variabel  independen  dan dependen (Sugiyono, 2011 :30).

## Variabel dan Definisi Operasional
Tabel 1. Variabel dan Definisi
Operasional

## Populasi dan sampel
Populasi  bisa  didefinisikan  sebagai sekumpulan  data  yang  mengidentifikasi suatu fenomena (Singgih Santoso, 2017 : 4).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  pegawai  yang  ada  di  Kecamatan Kertapati,  Banyaknya  jumlah  pegawai kecamatan  kertapati  53  orang  pegawai PNS (Satudata.Palembang.go.id).
Tabel 2. Jumlah Pegawai PNS Kecamatan  Kertapati  Menurut  Tingkat
Pendidikan Formal
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 01 – 07, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Sumber  :  Kecamatan  Kertapati  Kota Palembang, 2021
Sample  dalam penelitian ini adalah  sebanyak  40  orang  pegawai  yang ada  di  Kecamatan  Kertapati  Palembang yang  dijadikan  sebagai  objek  penelitian. Sampling  yang  digunan  yaitu Purvosive sampling. Dimana  penarikan  populasi dari 53 pegawai menjadi 40 orang dengan pertimbangan  yang  dijadikan  sebagai objek  yaitu  berkaitan  dengan  pelayanan pemerintah kota Palembang atau pelayanan publik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas dan Reliabilitas
a. Uji Validitas
Pada hasil olahan data menunjukkan  hasil  uji  validitas  terhadap populasi 40 karyawan Kecamatan Kertapati dapat diketahui bahwa
pembayaran  pajak  daerah    terhadap pelayanan pemerintah Daerah kota Palembang menunjukkan data yang valid. Valid  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  olahan data SPSS versi 24 pada lampiran dimana nilai  signya  lebih  kecil  dari  alpa  (0,05). Terdapat  pula  data  pembayaran  pajak daerah  dan  Pelayanan  Pemerintah    yang tidak  valid  karena  nilai  signifikansinya lebih besar dari alpa 0,05. Dan data yang tidak  valid  ini  dikeluarkan  untuk  tidak diolah dalam pengujian pengaruh pembayaran pajak daerah terhadap
pelayanan pemerintah Daerah Kota Palembang.

## b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas  dilihat  dari  hasil output  SPSS  dengan  melihat  hasil  nilai alpha  cronbach .  Nilai alpha  cronbach yang  lebih  besar  dari  0,6  maka  dapat dinyatakan reliabel.
Tabel  3.  Hasil  Uji  ReliabilitasVariabel Pembayaran  Pajak  Daerah    (X)  dan Pelayanan  Pemerintah  Kota  Palembang (Y) Variabel Nilai Alpha Cronbach N Of Items Keterangan Pembayaran Pajak Daerah (X) 0,8 8 Reliabel Pelayanan Pemerintah Kota   (Y) 0,8 8 Reliabel
Sumber :Hasil olahan spss versi 24

## 2.  Analisis Statistik Deskriptif
Gambar 1. Statistic deskriptif
Dari hasil olahan data dapat dinyatakan  bahwa  variabel  Pembayaran Pajak Daerah  dan Pelayanan Pemerintah Kota Palembang memiliki sebaran normal,  hal  ini  dilihat  dari  kurva  normal yang membentuk distribusi normal.
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 01 – 07, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Analisis statistik inferensial

## Uji persyaratan Analisis
a. Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  dilakukan dengan menggunakan statistik uji kolmogrov  semirnov .  Dari  hasil  uji didapatkan kedua variabel tersebut adalah asympsignya  lebih  besar  dari  alpa  (0,05) maka  dapat  dikatakan  kedua  variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Pengujian normalitas dilakukan
dengan menggunakan  statistik  uji kolmogrov semirnov . Dari hasil uji didapatkan kedua variabel  tersebut  adalah  asympsignya lebih  besar  dari  alpa  (0,05)  maka  dapat dikatakan  kedua  variabel  berdistribusi normal.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini :
Tabel 4 Rangkuman hasil uji normalitas
No Variabel Nilai Asymsig (2 tailed) Alpa =0,05 Kesimpulan 1 Pembayaran
Pajak  Daerah (X) 0,175 0,05 Normal 2 Pelayanan Pemerintah Kota   (Y) 0,357 0,05 Normal
Sumber : Hasil olahan data spss versi 24,

## b. Uji homogenitas
Pengujian  homogenitas  dilakukan menggunakan  uji chi  square .  Uji  ini dilihat  dari  asimsig chi  square .  Asimsig chi  square lebih  besar  dari  alpa  (0,05) maka dapat dikatakan homogen.
Tabel 5 Rangkuman hasil uji
homogenitas No Variabel Nilai Asymsig (2 tailed) Alpa =0,05 Kesimpulan 1 Pembayaran Pajak  Daerah (X) 0,224 0,05 Homogen 2 Pelayanan Pemerintah
Kota  (Y) 0,743 0,05 Homogen
Sumber : Hasil olahan data spss versi 24

## c. Uji Linearitas
Uji  linearitas  garis  regresi  dan simpulannya  berdasarkan  tingkat  alpha menggunakan harga
koefisien signifikansi.  Apabila  nilai  signifikansi yang  digunakan  untuk  menolak  atau menerima Ho, maka nilai koefisien harus dibandingkan  dengan  tingkat  alpa=0.05. Kesimpulan  yang  harus  diambil  yaitu model  regresi  berbentuk  linear,  diterima jika  signifikansi  dari  deviation  from linierity  >  dari  alpa  =  0,05  sebaliknya tidak  linier  jika  kurang  dari  alpa.  Untuk lineairty  variabel  tersebut  adalah  0,  349 lebih  besar  dari  alpa  (0,05).  Maka  dapat dikatakan linier.

## Analisis Regresi linier sederhana
Pengaruh  Pembayaran  Pajak  Daerah Terhadap Pelayanan Pemerintah
Daerah Kota Palembang
Tabel  6  Hasil  Uji  Analisis  RegresiLinier Sederhana
Dari  tabel  6  di  atas  persamaan regresi linear untuk pengaruh Pembayaran  Pajak  Daerah  terhadap Pelayanan  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang adalah :
Y  =  64.866  +  0,495  X+  e.    Dari persamaan  ini  dapat  diartikan  bahwa konstanta  sebesar  64.866  akan  memberi pengertian bahwa jika pengaruh pembayaran pajak daerah terhadap pelayanan pemerintah daerah kota palembang adalah konstanta sama dengan nol  (0),  maka  besarnya  kemampuan pelayanan pemerintah Daerah Kota Palembang sebesar 64.866 satuan. Hal ini menginformasikan  bahwa  Pembayaran Pajak  Daerah  yang  terdriri  dari  ;
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 01 – 07, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
pembayaran  sendiri  oleh  wajib  pajak, Pembayaran  yang  ditetapkan  oleh  kepala daerah,  dan pembayaran  yang  dipungut oleh  pemungut  pajak  memiliki  pengaruh yang sangat signifikan
terhadap
Pelayanan Pemerintah Daerah kota Palembang,  yang  dilihat  dari  persyaratan dan prosedur pelayanan, biaya dan waktu, perilaku pelaksana,
penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.
Hal  lainnya  yaitu  X,  merupakan koefisien regresi dari variabel Pembayaran  pajak  daerah  sebesar  0,495 mempunyai  arti  bahwa  bila  terjadi perbaikan  pembayaran  pajak  daerah terhadap  pelayanan  pemerintah  daerah kota  Palembang  sebesar  1  satuan,  maka akan terjadi peningkatan pelayanan pemerintah daerah kota Palembang sebesar  0,495  satuan  dengan  asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.

## Koefisien korelasi
Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Korelasi
Dari tabel  7 tersebut dapat dilihat bahwa  koefisien  korelasi  Pembayaran
pajak daerah terhadap pelayanan pemerintah daerah kota Palembang sebesar  0,736.  Hal  ini  memberikan  arti bahwa  hubungan  (Korelasi)  Pembayaran pajak daerah terhadap pelayanan pemerintah kota Palembang adalah positip dengan tingkat keeratan hubungan yang  kuat  (Guilford,  1956).  Ini  berarti semakin  tinggi  pembayaran  pajak  maka semakin tingi pula pelayanan pemerintah daerah kota Palembang dalam memberikan pelayanan
kepada
masyarakat.

## Uji Hipotesis
Tabel 8 Hasil uji  t  Statistik
Berdasarkan tabel 8 di atas diperoleh t hitung
sebesar 3.356. Dengan
menggunakan  tingkat  signifikansi  (α) sebesar  0,05  dan  derajat  kebebasan  n- 2maka  diperoleh  nilai  t tabel 1,68  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak karena berdasarkan perhitungan uji t di peroleh bahwa  t hitung > t tabel yaitu  3,356  >  1,68.  Hal  tersebut merupakan  kriteria  penerimaan  Ha  atau nilai signifikansi α ≤ 0,05 yang berarti H o .ditolak dan Ha diterima yang menyatakan  Pembayaran  pajak  daerah berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah Daerah kota Palembang.
Koefisien determinasi (R 2 )
Tabel 9 Hasil Uji Koefisien
Determinasi (R 2 )
Dari  tabel  9  di  atas  diperoleh  nilai koefisien  determinasi  R 2 Sebesar  0,541= 54,1%. Artinya besarnya pengaruh Variabel  Pembayaran  pajak  daerah  (X) terhadap  Pelayanan  pemerintah  daerah kota  Palembang  (Y)    adalah  sebesar 54,1%  sedangkan  sisanya  45,9  % dipengaruhi oleh  faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
1.  Pembayaran  pajak  daerah  bepengaruh terhadap  pelayanan  Pemerintah  Daerah
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 01 – 07, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
kota Palembang. Hal ini dapat dilihat dari hasil  olahan  data  SPSS  dimanaa  nilai  t signifikansi  lebih  kecil  dari  alpa  yaitu dibawah  0,05.  Pembayaran  pajak  daerah juga mempunya korelasi /keeratan hubungan  yang  kuat  dan  memiliki kontribusi  yang  cukup  tinggi  bagi terselenggaranya  pelayanan  pemerintah daerah kota Palembang.
2.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan  uji  t  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  Ho  ditolak  karena t hitung >t tabel .  Hal  tersebut  merupakan kriteria penerimaan Ha. Yaitu
Pembayaran  pajak  daerah  berpengaruh terhadap  pelayanan  pemerintah  daerah kota Palembang.
2. Saran
1. Perlunya  perluasan  objek  pajak daerah  yang  dapat  memberikan kontribusi  pada  APBD  guna membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah kota
Palembang.
2. Perlunya peningkatan waktu pelayanan,  hal  ini  dikarenakan pada umumnya masyarakat menginginkan  waktu  pelayanan dalam  peneyelesaian  pelayanan terlaksana cepat, namun terbatasnya petugas dan banyaknya  kegiatan  lain  yang harus  diselesaikan  sehingga  tidak sesuai dengan harapan pelayanan.
3. Diberikan reward dan punishment kepada wajib pajak yang membayar sendiri ,pemungut pajak  dan  ketetapan  pajak  daerah yang telah memberikan kontribusi masuknya  pajak  daerah  kota
Palembang  melalui  pembayaran pajak.

## E. DAFTAR RUJUKAN
Arikunto,  2005, Manjemen  Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta.
Agustino, 2006, Analisis kebijakan publik ,  Universisty  Press  Gadjah Mada Yogyakarta Dwi  Priyatno,  2018, Panduan  Mudah Olah  Data  Bagi  Mahasiswa  dan Umum ,  Penerbit  Andi  (Anggota IKAPI) , Yogyakarta Dunn, William, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan  Publik ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta. Ghozali,  Imam,  2009. Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan Program SPSS , Edisi  Keempat,  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Guilford, dalam buku Jalaludin Rachmat ,
2005, Metode  Penelitian  Sosial ,
Jakarta Irawan, Prasetya, 2007. Penelitian kualitatif  dan  kuantitatif  untuk  Ilmu- Ilmu Sosial , DIA FISIP UI, Jakarta. IAI,  2016 Modul  Pelatihan  Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu Raharjo,  2017, Perpajakan  Teori  dan Praktik ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta Singgih Santoso, 2017, Menguasai
Statistik  dengan  SPSS  24 ,  Penerbit
PT. Elex Media Komputindo, Jakarta Sanusi, Anwar. 2011. Metodelogi Penelitian  Bisnis .  Salemba  Empat. Jakarta.
Sugiono,  2004, Pedoman  Penelitian , Alfabeta, Bandung Siti  Resmi,  2016. Perpajakan  Teori  dan Kasus Penerbit Salemba Empat Jakarta,
Uma  Sekaran,  Roger  Bougie,  2018, Metode Penelitian untuk Bisnis ,
Penerbit Salemba Empat. Jakarta