## ANALISIS PENGARUH PENGAWASAN INTERN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENERAPAN AKRUAL BASIS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
Onis Maniani Paulus K. Allo Layuk Syaikhul Falah

## ABSTRACT
The purpose of this research is to; 1) Analyzing the influence of internal control, the quality of human resources and the application of the accrual basis simultaneously on the quality of the Papuan Provincial Government's financial reports. 2) Analyzing the influence of internal control, the quality of human  resources  and  the  application  of  the  accrual  basis  partially  on  the  quality  of  the  Papuan Provincial Government's financial reports, 3) Analyzing the influence of variables that have a dominant influence on the quality of the Papuan Provincial Government's financial reports. The method used in this research is multiple regression analysis. Where this analysis method is a statistical method used to test the relationship between several independent variables to one dependent variable.
The  results  of  the  analysis  show  that  internal  control,  quality  of  human  resources  and  the application of the accrual basis simultaneously affect the quality of regional financial reports in Papua Province.  This  means  that  the  higher  the  internal  control,  the  quality  of  human  resources  and  the application of the accrual basis can be understood and implemented properly, the quality of the local government financial reports produced will be better. On the other hand, if the internal control, quality of  human  resources  and  the  application  of  the  accrual  basis  do  not  meet  accounting  policies,  it  can lead to poor quality of local government financial reports. Internal control, quality of human resources and the application of the accrual basis partially affect the quality of regional financial reports in Papua Province. This means that, if internal control is carried out properly, the quality of the financial reports produced will  increase, as  well as the  quality  of  human  resources  and the  application of the  accrual basis.  The  variable  quality  of  human  resources  has  a  dominant  influence  on  the  quality  of  regional financial  reports  in  Papua  Province.  With  the  existence  of  human  resources  who  have  competence, especially  in  the  field  of  accounting  or  finance,  it  will  be  able  to  encourage  the  realization  of  the presentation  of  quality  government  financial  reports  to  increase  the  accuracy  and  accountability  of local government financial management.
Keywords: Internal Control, Human Resources Quality, Financial Report Quality

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  pusat  maupun  Pemerintahan  daerah  mengemban  amanat  untuk menjalankan  tugas  Pemerintahan  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Untuk menyelenggarakan  Pemerintahan,  Pemerintah  memungut  berbagai  macam  jenis pendapatan  dari  rakyat  yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan  Pemerintah  dalam  rangka pelayanan  kepada  rakyat,  pelaksanaan  pembangunan,  dan  banyak  kegiatan  yang  harus dilaksanakan.  Untuk  dapat  melaksanakan  tujuan  tersebut  Pemerintah  Daerah  diberi wewenang  untuk  melaksanakan  urusan  pembangunan  sebagai  urusan  rumah  tangganya sendiri yang disebut otonomi.
Pengurus keuangan ini diantaranya adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban  dan  pengawasan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  yang  dimaksud  di dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  58  tahun  2005.  Undang-Undang  ini  telah  melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi yang penuh, luas  dan  bertanggung  jawab  pada  daerah.  Penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dengan berdasarkan  undang-undang  tersebut  juga  melahirkan  nuansa  baru,  yaitu  pergeseran kewenangan  pemerintahan  yang  desentralistik  partipatoris  (Mardiasmo,  2014).  Otonomi yang seluas-luasnya yang mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi manajemen keuangan daerah.
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Upaya  konkrit  untuk mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah,  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  adalah  dengan  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  pemerintah  yang dihasilkan  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010.  Laporan  keuangan  pemerintah  kemudian  disampaikan  kepada  DPR/DPRD  dan selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Adapun  komponen  laporan  keuangan  yang  disampaikan  sesuai PP  71  Tahun  2010 tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penggunaan  basis  akrual  merupakan  salah  satu  ciri  dari  praktek  manajemen keuangan  modern  (sektor  publik)  yang  bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  sehingga  pemerintah  dapat  menghasilkan
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang  berkualitas.  Menurut  Mardiasmo (2014:154)  akuntansi  berbasis  akrual  dianggap  lebih  baik  daripada  akuntansi  kas.  Teknik akuntansi  berbasis  akrual  diyakini  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  lebih  dapat dipercaya,  lebih  akural, komprehensif,  dan relevan  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi, sosial dan politik.
Menurut  Halim  (2012:186)  meningkatkan  laporan  keuangan  dan  kinerja  pemerintah, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan manajemen  (eksekutif)  dan  jajarannya  untuk  memberikan  jaminan  atau  keyakinan  yang memadai  atas  terciptanya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, kehandalan  laporan  keuangan,  pengamatan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundangan-undangan (Mahmudi, 2016:20). Peningkatan kualitas pengendalian intern yang semakin  baik  dapat  mengurangi  keinginan  dan  kesempatan  untuk  melakukan penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan.  Sehingga  integritas  pejabat  dan  pegawai pemerintahan  akan  semakin  meningkat  dan  pada  akhirnya  wibawa  pemerintahan  di  mata masyarakat  akan  semakin  baik.  Unsur-unsur  pengendalian  intern  merupakan  unsur  yang terjalin  erat  satu  dengan  yang  lainnya,  proses  pengendalian  menyatu  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai,  oleh karena  itu,  yang  menjadi  fondasi  dari  pengendalian  adalah  orang-orang  (SDM),  di  dalam organisasi  yang  membentuk  lingkungan  pengendalian  yang  baik  dalam  mencapai  sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.
Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP),  perancangan  PP  tersebut  diprakarsai  oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai pelaksanaan dari pasal l58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintahan  (SPIP)  bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang
memadai,  bagi  tercapainya  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pencapaian  tujuan penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  kehandalan  pelaporan  keuangan,  pengamatan aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  adanya  PP- SPIP  maka  setiap  menteri/  pimpinan  lembaga,  gubernur,  bupati/  walikota  wajib  melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  l2  ayat  (1),  dan  sekaligus  bertanggung  jawab  atas efektivitas  penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern  di  lingkungan  masing-masing. Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh  Tuti  Herawati  (2014)  yang  berjudul Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern  tehadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Cianjur berkesimpulan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Cianjur .
Laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan  mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu  periode  pelaporan.  Laporan  keuangan  terutama  digunakan  untuk  membandingkan realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer  dan  pembiayaan  dengan  anggaran  yang  telah ditetapkan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi  efektifitas  dan  efesiensi  suatu  entitas pelaporan,  dan  membantu  menentukan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Pelaporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah  seharusnya  menyajikan informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  menilai  akuntabilitas  dan  membuat keputusan  baik  keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun  politik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah daerah  wajib  memperhatikan  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  untuk keperluan  perencanaan,  pengendalian,  dan  pengambilan  keputusan.  Informasi  akuntansi yang  terdapat  di  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  harus  memenuhi  beberapa karakteristik  kualitatif  yang  sebagaimana  disyaratkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  yakni:  Relevan,  Andal,  Dapat dibandingkan,  dan  Dapat  dipahami.  Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  erat  kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas harus
disusun  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dan  aturan-aturan  yang  terdapat  dalam  standar akuntansi  yang  berlaku,  oleh  karena  itu  LKPD  haruslah  mengacu  kepada  SAP  yang  telah ditetapkan.  SAP  berfungsi  sebagai  acuan  apakah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  sudah  disusun  berdasarkan  sistem  yang  memadai  dan  informasi  yang  termuat apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
SAP  yang  ditetapkan  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  yang kemudian  sekarang  diganti  menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Dalam peraturan pemerintah tersebut SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  (PSAP),  dilengkapi  dengan  Pengantar  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan disusun  berdasarkan  kepada  Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan.  Dalam Peraturan  Pemerintah  tersebut  dikatakan  bahwa  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  yang selanjutnya  disingkat  SAP,  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Menyusun  laporan  keuangan akan  berkualitas  bila  mengacu  kepada  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  Alasan tersebut didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2013).
Selain  ketiga  hal  di  atas  yaitu  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP), Kebijakan Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), hal yang terpenting lainnya ialah  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Proses  penyusunan  laporan  keuangan merupakan  proses  terpenting  dari  suatu  organisasi  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja atau  eksistensi  suatu  organisasi  dalam  satu  periode,  maka  dari  itu  jika  tidak  didukung dengan  kompetensi  yang  dimiliki  staf  akuntansi  sendiri  maka  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  memiliki  kualitas  informasi  yang  dapat  dipakai oleh  pengguna  informasi  tersebut  (Udiyanti,  2014).  Laporan  keuangan  merupakan  sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  untuk  menghasilkan  sebuah  laporan  keuangan yang  berkualitas.  Begitu  juga  di  entitas  pemerintahan,  untuk  menghasilkan  laporan
keuangan  daerah  yang berkualitas  dibutuhkan  SDM yang  memahami  dan  kompeten  dalam akuntansi  pemerintahan,  akuntansi  keuangan  daerah  bahkan  organisasional  tentang pemerintahan.  Kompetensi  adalah  ciri  seseorang  yang  dapat  dilihat  dari  keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Indriasari, 2016).
Kompetensi  merupakan  suatu  kemampuan  untuk  melaksanakan  atau  melakukan suatu  pekerjaan,  jika  tidak  dilandasi  dengan  kompetensi  yang  memadai  seseorang  tidak akan mampu untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sumber daya  manusia  yang  tidak  memiliki  kompetensi  di  dalam  dirinya  tidak  akan  bisa melaksanakan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  berlaku  di  entitas  pemerintahan untuk  menghasilkan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang  berkualitas dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  dan  mempunyai  komitmen  dalam melaksanakan tugas. Hal ini didukung dari penelitian Choirunisah (2012) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  tersebut  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Syarifuddin (2014)  yang  menunjukkan  kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  sejak  Tahun  2018  adalah berbasis akrual dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Provinsi Papua  tahun  2020  adalah  berbasis  akrual  dan  BPK  memberikan  opini  terhadap  laporan keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  adalah  Tidak  memberikan  pendapat ( disclaimer ),  pengelolaan  yang  paling  mempengaruhi  opini  BPK  adalah  Pengelolaan  Aset,
Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Rendahnya penilaian BPK terhadap Laporan  Keuangan  ini  menunjukkan  ketidaksiapan  Sumber  Daya  Manusianya  dalam menerapkan Aplikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan SAP.
Sumber  Daya  Manusia  yang  dibutuhkan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan seyogyanya dapat diandalkan kemampuannya untuk memahami dan menerapkan kebijakan akuntansi  yang  telah  ditetapkan  sesuai  PP  71  Tahun  2010  baik  pada  tingkat  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  sebagai  entitas  pelaporan  maupun  pada  unit  kerja  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Entitas Akuntansi (penyusun laporan konsolidasi), kenyataannya Sumber Daya Manusia yang ada pada OPD Dinas-dinas masih kurang efektif seperti yang diharapkan yaitu masih kurangnya tenaga yang professional dan kurangnya tenaga yang berlatar belakang akuntansi. Kualitas laporan keuangan yang dinilai kualitasnya  oleh  BPK  adalah  Laporan  Keuangan  konsolidasi  yaitu  kumpulan  laporan keuangan  yang  dikonsolidasikan  dari  OPD.  Dengan  demikian  laporan  keuangan  yang disusun  oleh  OPD  adalah  merupakan  sumber  data  pada  penyusunan  laporan  konsolidasi dengan demikian ketidak mampuan penyusunan laporan keuangan pada tingakat OPD akan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Konsolidasi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widya  Amriani  (2018)  menunjukkan  bahwa pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia dan penerapan akrual basis berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan penelitian  Tantriani  Sukmaningrum  dan  Puji  Harto  (2016)  yang  menyatakan  bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  pemaparan  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  kajian  dengan  judul  “Analisis  Pengaruh  Pengawasan  Intern,  Kualitas Sumber  Daya Manusia dan  Penerapan Akrual Basis  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua”.
Tujuan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  untuk:  1)  Menganalisis  pengaruh pengawasan  intern,  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  penerapan  akrual  basis  secara simultan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua,  2) Menganalisis  pengaruh  pengawasan  intern,  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  penerapan
akrual basis secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua,  3)  Menganalisis  pengaruh  variabel  yang  berpengaruh  dominan  terhadap  kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

## KAJIAN PUSTAKA
Teori Harapan ( Grand Theori )
Grand  theory  yang  mendasari  penelitian  ini  adalah  bagian  dari  agency  theory  yaitu Stewardship  theory  yang  menggambarkan  situasi  dimana  para  manajemen  tidaklah termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih  ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama mereka  untuk  kepentingan  organisasi.  Teori  tersebut  mengasumsikan  bahwa  adanya hubungan  yang  kuat  antara  kepuasan  dan  kesuksesan  organisasi.  Kesuksesan  organisasi menggambarkan  maksimalisasi  utilitas  kelompok  principals  dan  manajemen.  Maksimalisasi utilitas  kelompok  ini  pada  akhirnya  akan  memaksimumkan  kepentingan  individu  yang  ada dalam  kelompok  organisasi  tersebut.  Stewardship  theory  dapat  diterapkan  pada  penelitian akuntansi  organisasi  sektor  publik  seperti  organisasi  pemerintahan  (Thorton,  2009). Akuntansi  sebagai  penggerak  berjalannya  transaksi  bergerak  ke  arah  yang  semakin kompleks  dan  diikuti  dengan  tumbuhnya  spesialisasi  dalam  akuntansi  dan  perkembangan organisasi sektor publik.
Kondisi  semakin  kompleks  dengan  bertambahnya  tuntutan  akan  akuntabilitas  pada organisasi  sektor  publik,  principal  semakin  sulit  untuk  melaksanakan  sendiri  fungsi-fungsi pengelolaan.  Pemisahan  antara  fungsi  kepemilikan  dengan  fungsi  pengelolaan  menjadi semakin  nyata.  Berbagai  keterbatasan,  pemilik  sumber  daya  ( capital  suppliers/  principals ) mempercayakan  ( trust =  amanah)  pengelolaan  sumber  daya  tersebut  kepada  pihak  lain ( steward =  manajemen)  yang  lebih  siap.  Kontrak  hubungan  antara  steward  dan  principals atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory.
Implikasi  teori  stewardship  terhadap  penelitian  ini,  dapat  menjelaskan  eksistensi pemerintah  di  Inpektorat  daerah  sebagai  suatu  lembaga  yang  dapat  dipercaya  untuk bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  publik  dengan  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dengan  tepat,  membuat  pertanggungjawaban  keuangan  yang  diamanahkan  kepadanya, sehingga  tujuan  ekonomi,  pelayanan  publik  maupun  kesejahteraan  masyarakat  dapat tercapai  secara  maksimal.  Untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  tersebut  maka  stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan  pengendalian  intern  untuk  dapat menghasilkan  laporan  informasi  keuangan yang berkualitas (Dian Indira, 2017).
Teori Kegunaan-Keputusan Informasi ( Decision-Usefulness Theory )
Teori  kegunaan-keputusan  ( decision  usefulness  theory )  informasi  akuntansi,  menurut Kiswara  (2011)  telah  menjadi  referensi  dari  penyusunan  kerangka  konseptual Financial Accounting  Standard  Boards  (FASB),  yaitu  Statement  of  Financial  Accounting  Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu a theory of accounting to investors . Dalam hal ini Teori kegunaan-keputusan ( decision- usefulness  theory )  informasi  akuntansi  mengandung  komponen-komponen  yang  perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dalam suatu laporan  keuangan  dapat  memenuhi  kebutuhan  para  pengambil  keputusan  yang  akan menggunakannya. SFAC No.2 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information menggambarkan  hirarki  dari  kualitas  informasi  akuntansi  dalam  bentuk  kualitas  primer, kandungannya  dan  kualitas  sekunder.  Kualitas  primer  dari  informasi  yang  berguna  dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan dan nilai reliabilita.
Nilai  relevan  dan  reliabilitas  adalah  dua  kualitas  utama  yang  membuat  informasi akuntansi  yang  berguna  dalam  pengambilan  keputusan.  Nilai  relevan  diklasifikasikan sebagai  kualitas  informasi  untuk  membuat  suatu  perbedaan  dalam  pengambilan  keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu  secara  rasional  bebas  dari  kesalahan/bias  serta  mewakili  apa  yang  akan  digambarkan.
Agar  relevan,  informasi  harus  bersifat  logis  jika  dihubungkan  dengan  suatu  keputusan. Informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan.  Hal  tersebut  ditempuh  dengan  cara  membantu  pemakai  dalam  membentuk prediksi  tentang  hasil  dari  kejadian  masa  lalu,  sekarang  dan  yang  akan  datang  atau  untuk mengkonfirmasi atau membenarkan prediksinya.
Kandungan  kualitas  primer  kegunaan-keputusan  informasi  akuntansi  meliputi komponen-komponen  kandungan  dari  nilai  relevan,  yaitu  ketepatwaktuan  ( timeliness ),  Nilai umpan balik ( feed-back Value ) dan nilai prediktif ( predictivevalue ) dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu menggambarkan yang senyatanya ( representaation faithfullness ), netralitas ( neutralitas ) dan dapat diperiksa ( verifiability ). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung kualitas primer, yaitu komparabilitas ( comparability ) dan taat asas ( consistency ).
Terkait  kerangka  konseptual Financial  Accounting  Standard  Boards (FASB)  tersebut, di  Indonesia  pada  khususnya,  telah  ada  komite  yang  bekerja  menyusun  standar  akuntansi pemerintahan  yang  dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan No.308/KMK/2002 yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Akan tetapi yang menetapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  pemerintah  yang  berdasar  kepada Peraturan  Pemerintah.  Berbeda  dengan  GASB  yang  memiliki  otoritas  tertinggi.  Pemerintah Indonesia  mengenal  hirarki  Prinsip  Akuntansi  Berterima  Umum  (PABU)  dan  Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai acuan utama yang memiliki otoritas.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  terkandung  dalam  UU  No.71/2010 mengadopsi  karakteristik  kualitatif  primer  sebagaimana  tercantum  dalam Statements  of Financial  Accounting  Concepts (SFAC) No.2 .  Hanya  saja  standar  akuntansi  pemerintah menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat  dipahami.  Untuk  karakteristik  konsistensi,  menjadi  bagian  dari  prinsip  akuntansi  dan pelaporan keuangan.

## Pengawasan Intern
Terdapat dua ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang menggariskan bahwa dipandang perlu untuk memberdayakan pengawasan oleh lembaga Negara, lembaga politik  dan  kemasyarakatan.  Hal  ini  dihubungkan  oleh  adanya  ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan  dalam  rangka  Penyelamatan  dan  Normalisasi  Kehidupan  Nasional  sebagai haluan Negara, dan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  maka  peran  dan  fungsi  pengawasan, pengadilan dan pemeriksaan menjadi sangat strategis.
Banyak  kasus  di  sebuah  perusahaan  atau  organisasi  tidak  dapat  menyelesaikan seluruhnya  karena  tidak  ditepati  waktu  penyelesaian,  anggaran  berlebihan  dan  kegiatan yang  lain  menyimpang  dari  rencana  semula  maka  disini  dibutuhkan  suatu  fungsi pengawasan  antara  pengawasan  dan  pemrosesan  merupakan  hal  yang  sangat  erat  sekali. Pengawasan merupakan hal penting dalam suatu organisasi. Pengawasan dilakukan dalam upaya  untuk  meyakinkan  bahwa  implementasi  suatu  kebijakan  telah  sesuai  dengan  yang diharapkan. Hakikat  pengawasan adalah  mencegah sedini  mungkin terjadinya penyimpangan,  pemborosan,  penyelewengan,  hambatan,  kesalahan  dan  kegagalan,  dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
Menurut  PP  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Menyebutkan  bahwa  Pengawasan  intern  adalah  seluruh  proses  kegiatan,  review,  evaluasi, pemantauan,  dan  kegiatan  pengawasan  lain  terhadap  penyelenggaran  tugas  dan  fungsi organisasi  dalam  rangka  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  kegiatan  telah dilaksankaan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimin dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan secara intern, dengan tujuan untuk tercapainya  efektifitas  dan  efesiensi  kegiatan,  keandalan  laporan  keuangan  (realisasi anggaran  di  sektor  pemerintahan),  serta  ketaatan  dengan  peraturan  yang  berlaku.
Pengawasan  intern  di  daerah  dilakukan  oleh  inspektorat  pada  daerah  tersebut  yang melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintahan  daerah.  Pengawasan  Intern merupakan langkah sistem atau alat yang menyediakan jaminan atas keberhasilan sasaran kinerja  suatu  kegiatan  (Halim  2012).  Pengawasan  Intern  adalah  sebagai  berikut:  Kegiatan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  atau  manajer  puncak  dan  atau  pimpinan  atau manajer unit satuan kerja dilingkungan organisasi dan unit atau satuan kerja masing-masing (Nawawi  2000).  Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  pengawasan intern  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  internal  yang  ditunjuk  oleh  pejabat daerah  dengan  tujuan  mengawasi  kegiatan-kegiatan  pemerintah  mulai  dari  program  yang dilaksanakan  hingga  pengelolaan  keuangan  daerah  agar  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku.”

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Kata kualitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang,  ketika  kita  memperoleh  sertifikasi,  mengikuti  pelatihan  atau  mengikuti pendidikan.  Dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  yang  sekarang  digunakan  dalam pembangunan  masyarakat,  kualitas  tidak  hanya  berkaitan  dengan  keterampilan  dan kemampuan  individu,  tetapi  juga  dengan  kemampuan  organisasi  untuk  mencapai  misinya secara  efektif  dan  kemampuan  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  dalam  jangka panjang (Sari, 2014).
Kualitas  sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan  bekal pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  yang  cukup  memadai.  Sumber  daya  manusia merupakan  pilar  penyangga  utama  sekaligus  penggerak  roda  organisasi  dalam  usaha mewujudkan  visi  dan  misi  serta  tujuan  dari  organisasi  tersebut.  Sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  elemen  organisasi  yang  sangat  penting,  oleh  karena  itu  harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  SKPD  harus  mempunyai  sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  dan  mempunyai  pengalaman  di  bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas  tersebut  akan  mampu  memahami  logika  akuntansi  dengan  baik.  Kegagalan sumber  daya  manusia  pemerintah  daerah  dalam  memahami  dan  menerapkan  logika akuntansi  akan  berdampak  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  ketidak- sesuaian  laporan  dengan  standar  yang  ditetapkan  pemerintah.  Namun  saat  sekarang banyak  sumber  daya  manusia  yang  bukan  berlatar  belakan  pendidikan  akuntansi,  tetapi krena  sering  mengkuti  pelatihan  dan  sebagainya  sehingga  mampu  untuk  paham  dan mengerti mengenai akuntansi, itu juga dapat dikatakan dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas.
Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan  kemampuan  yang  dimilikinya  dalam  hal  menyelesaikan  tugastugas  yang  dibebankan kepadanya  (Indriasari,  2016).  Kompetensi  merupakan  dasar  seseorang  untuk  mecapai kinerja  tinggi  dalam  menyelesaikan  kinerjanya.  Sumber  daya  manusia  yang  tidak  memiliki kompetensi  tidak  akan  dapat  menyelesaikan  pekerjaanya  secara  efisien,  efektif,  dan ekonomis.  Dalam  hal  ini  pekerjaan  yang  dihasilkan  tidak  akan  tepat  waktu  dan  terdapat pemborosan  waktu  serta  tenaga.  Dengan  adanya  kompetensi  sumber  daya  manusia  maka waktu  pembuatan  laporan  keuangan  akan  dapat  dihemat.  Hal  ini  karena  sumber  daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2012).

## Penerapan Akrual Basis
Basis  akuntansi  akrual,  seperti  yang  telah  disimpulkan  oleh  KSAP  (2006:3), adalah suatu  basis  akuntansi di  mana  transaksi  ekonomi dan  peristiwa  lainnya  diakui, dicatat,  dan
disajikan  dalam  laporan  keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut, tanpa memerhatikan  waktu  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayarkan.  Selanjutnya, dalam makalah  yang  sama,  KSAP  menyatakan  bahwa  dalam  akuntansi  berbasis akrual,  waktu pencatatan  ( recording )  sesuai  dengan  saat  terjadinya  arus  sumber  daya, sehingga  dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dapat disimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi  oleh  basis  kas,  tujuan  pelaporan  tersebut adalah  tujuan  manajerial  dan pengawasan. Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak dan kewajiban atas suatu transaksi  atau  peristiwa ekonomi  lainnya  diakui  pada  saat terjadinya peristiwa,  tanpa melihat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayarkan.  Selain  itu,  basis akrual  mampu memenuhi  tujuan  pelaporan  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  basis  kas antara  lain  tujuan manajerial dan pengawasan.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu  organisasi,  baik  organisasi  swasta  maupun  pada  organisasi  pemerintahan.  Laporan keuangan  pada  organisasi  pemerintahan  merupakan  asersi  dari  pihak  manajemen pemerintah  yang  menginformasikan  kepada  pihak  lain  ( stakeholder) tentang  kondisi keuangan  pemerintah.  Di  Indonesia,  laporan  keuangan  pokok  yang  harus  dibuat  oleh pemerintah  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  30,  UU  No.17/2003  tentang  keuangan negara  meliputi  laporan  realisasi  APBN/D,  neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas laporan keuangan.
Tujuan  laporan  keuangan  menurut  PP  No.71/2010  adalah  digunakan  sebagai akuntabilitas  yaitu mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  secara  periodik;  dan  manajemen,  yaitu  membantu  para  pengguna  untuk mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  suatu  entitas  pelaporan  dalam  perode  pelaporan
sehingga  memudahkan  fungsi  perencanaan,  pengelolaan  dan  pengendalian  atas  seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Tujuan  laporan  keuangan  penting  baik  pada  organisasi  swasta  maupun  pada pemerintahan  sehingga  pemerintah  perlu  memperhatikan  kualitas  dari  laporan  keuangan tersebut.  Kualitas  merupakan  sesuatu  yang  memenuhi  atau  melebihi  harapan  ataupun kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Kriteria  untuk  menilai  kualitas  laporan  keuangan menurut  PP No.71/2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Indonesia  adalah  dapat  dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Kriteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Kualitas  laporan  keuangan  akan  meningkatkan  kualitas informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan. Para  pengguna  laporan  keuangan yakin dalam  mengambil  keputusan  karena  didasarkan  pada  informasi  yang  telah  dipersiapkan dengan  baik,  disetujui  dan  di  audit  secara  transparan,  dapat  dipertanggungjawabkan  dan berkualitas.  Pendapat  tersebut  menunjukkan  bahwa  kualitas  laporan  keuangan  adalah sejauh  mana  laporan  keuangan  menyajikan  informasi  yang  benar  dan  jujur.  Hal  ini  berarti bahwa  kualitas  laporan  keuangan  menunjukkan  konsep  kualitas  informasi  dari  laporan tersebut.

## Kerangka Pikir
Pengawasan intern, kualitas sumber  daya manusia,  dan  penerapan  PP No  71 Tahun  2010 diharapkan mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan  untuk  mencari  kejelasan  pengaruh  hubungan antara  variabel  bebas  yaitu pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan PP No 71 Tahun 2010 terhadap  variabel  terikat  yaitu  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Kerangka penelitian  digunakan  untuk  mempermudah jalan  pemikiran  terhadap  permasalahan  yang dibahas.

## Hipotesis Penelitian
Pengaruh  Pengawasan  Intern,  Kualitas  SDM  dan  Penerapan  Akrual  Basis  Terhadap

## Kualitas Laporan Keuangan
Sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  yang  baru  sudah  mengatur  tentang  akuntansi berbasis  akrual  ini.  Laporan  keuangan  yang  disajikan  jika  sudah  memenuhi  karakteristik laporan  keuangan  yang  andal  artinya  laporan  keuangan  telah  memuat  informasi  yang disajikan secara jujur dan wajar. Keefektifan sistem pengendalian internal di perlukan untuk membantu aktivitas organisasi dalam pengambilan keputusan yang obyektif dan akuntanbel. Selain  itu,  pemanfaatan  teknologi  juga  berperan  penting  dalam  ketepatan  waktu  penyajian laporan  keuangan  dan  proses  pengelohan  datanya.  Semakin  baik tingkat  teknologi  yang  di gunakan,  maka  kualitas  laporan  keuangan  yang  diasilkan  juga  semakin  berkualitas (Tampubolon dan Basid, 2019). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan individu  dalam  melakukan  suatu  pekerjaan.  Dengan  adanya  kompetensisumber  daya manusia  yang  baik,  maka  dapat  menghemat  waktu  pembuatan  pelaporan  keuangan (Apriansyah,  dkk,  2020).  sumber  daya  yang  kompeten  sangat  di  butuhkan  untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Suparno, 2017). Dari uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Pengawasan Intern, Kualitas  SDM dan Penerapan Akrual Basis Berpangaruh Terhadap

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## Pengaruh  Pengawasan  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Tujuan  utama  dari  pengawasan  internal  dalam  arti  luas  ini  tidak  hanya  untuk melakukan  tindakan  verifikasi,  melainkan  juga  dimaksudkan  untuk  membantu  pihak  yang diawasi  dalam  menunaikan  tugasnya  secara  lebih  baik.  Dalam  struktur  organisasi pemerintah  Indonesia,  fungsi  pengawasan  internal  dalam  arti  luas  diselenggarakan  oleh Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  Inspektorat  Jendral Pembangunan (Irjenbang). Dari uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Pengawasan  Intern  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.

## Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  Sutaryo  (2011),  sumber  daya  manusia  adalah  faktor  yang  berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi Sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Guy et  al (2002:67),  Kompetensi  adalah  pengetahuan  dan  keahlian  yang  diperluka  untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan  kandungan  nilai  informasi  dalam  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Dari uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: Kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Pengaruh  Penerapan  Akrual  Basis  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah

## Daerah
Perubahan  basis  akuntansi  dari  basis  kas  menjadi  basis  akrual  diharapkan  mampu memberikan  manfaat  terkait  dengan  informasi  penentuan cost dalam  rangka  program penghematan  ( cost  saving )  maupun  informasi  atas  aset  sehingga  mampu  memberikan informasi  akurat  terkait  peningkatan  pendapatan  ( revenue  generating ).  Implementasi akuntansi  berbasis  akrual  diharapkan  mampu  meningkatkan  akuntabilitas,  kesinambungan, memberikan  dasar  pengukuran  yang  lebih  baik  terkait  dampak  kebijakan  pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasional dan mendorong peningkatan integritas. Kerangka  kerja  akuntansi  berbasis  akrual  menjadi  sangat  penting  untuk  menentukan  kos total ( full cost ) aktivitas pemerintah secara sistematik yang pada akhirnya berperan penting dalam  pencapaian  kerangka  kerja  manajemen  kinerja  sektor  publik  yang  lebih  efisien  dan efektif (Irawan, 2013).
H4: Penerapan Akrual Basis berpangaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  beberapa  kantor  OPD  yang  berada  di  Provinsi  Papua. Peneliti  memilih  lokasi  tersebut,  karena  dianggap  mampu  untuk  merepresentasikan bagaimana  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  khususnya  pemerintah  Daerah Provinsi Papua.
Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  (sebagian/  wakil  populasi  yang  diteliti).  Teknik pengambilan  sampel  atas  responden  dilakukan  secara purposive  sampling . Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih  berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  peneliti  menurut  Sekaran  (2013). Penetapan  sampel  ini  ditentukan  karena  mempunyai  tugas  melakukan  akuntansi  OPD  dan menyiapkan  laporan  keuangan  sebatas  unit  kerjanya  masing-masing  sedangkan  Bagian Keuangan  BPKAD  adalah  menyusun  laporan  keuangan  konsolidasi  yang  dihimpun berdasarkan  laporan  keuangan  masing-masing  OPD  yang  akan  dijadikan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  yang  terdiri  dari  35  OPD.  Sampel  dalam penelitian  ini  sebanyak  98  orang  dengan  ketentuan  dari  masing-masing  OPD  terdiri  dari  3 orang. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini.
Untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  analisis regresi berganda.  Dimana  metode  analisis  ini  merupakan  metode  statistik  yang digunakan  untuk menguji  hubungan  antara  beberapa  variabel  bebas  terhadap  satu variabel  terikat.  Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut:
Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan: Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah b0 = Konstanta X1 = Pengawasan Intern X2 = Kualitas SDM X3 = Penerapan Akrual Basis b1, b2, b3 = Koefisien Regresi e = Kesalahan (error)
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pengaruh  Pengawasan  Intern,  Kualitas  SDM  dan  Penerapan  Akrual  Basis  Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil uji F pada pengujian hipotesis pertama, dapat  disimpulkan bahwa variabel  pengawasan  intern,  kualitas  SDM  dan  penerapan  akrual  basis  secara  simultan berpengaruh terhadap variabel terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Ppapua. Hasil  pengujian  diperoleh  nilai  Fhitung  14,349  >  nilai  Ftabel  2,701.  Karena  nilai  Fhitung  > Ftabel  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  (α  =  0,05)  maka  H0  ditolak  atau  H1 diterima.  Hal  ini  berarti  semua  variabel  independen  (pengawasan  intern,  kualitas  SDM  dan penerapan  akrual  basis secara simultan  berpengaruh terhadap  variable  dependen  (kualitas laporan keuangan). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widya Amriani (2018) hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  bahwa  variabel  pengawasan  intern,  kualitas  SDM  dan penerapan  akrual  basis  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  terhadap  kualitas laporan keuangan daerah.
Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi  pengawasan  internal,  kualitas  SDM  dan penerapan akrual basis dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dihasilkan  akan  semakin  baik.  Sebaliknya, apabila  pengawasan  internal,  kualitas  SDM  dan  penerapan  akrual  basis  yang  belum memenuhi  kebijakan  akuntansi  dapat  menimbulkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah yang kurang baik.

## Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Hasil  uji  frekuensi  yang  dilakukan  mengenai  variabel  pengawasan  intern  pada Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Provinsi  Papua  tergolong  baik  karena  rata-rata jawaban  responden  dari  8  item  pertanyaan  yang  diberikan  memiliki  rata-rata  jawaban sebesar 4,15 berada pada kategori setuju. Artinya bahwa pengawasan intern yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah berjalan  dengan  baik.  Adanya  pengawasan  intern  yang  dilakukan  pada  pemerintah  daerah dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  yang  disusun.  Pengujian  pengaruh  variabel pengawasan  intern  terhadap  variabel  kualitas  laporan  keuangan  daerah  dengan
menggunakan  uji  statistik  t  dan  diperoleh  hasil  tingkat  signifikansi  variable  pengawasan intern  sebesar  0,012  lebih  kecil  dari  α  =  0,05  dan  koefisien  regresi  0,349.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  pengawasan  intern  secara  parsial  berpengaruh  positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya bahwa, dengan pengawasan interrn  yang  optimal  maka  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irene Fransisca Ponamon (2015) yang menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan,  pengawasan  intern  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  ini  menujukkan bahwa  responden  penelitian  berpendapat  dengan  pengawasan  intern  yang  optimal  maka akan  berimplikasi  terhadap  peningkatan  kualitas  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Pengawasan  intern  telah  memenuhi  fungsinya  dalam  hal  memberikan  keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang- undangan dan efektifitas dan efisiensi operasi.
Pengawasan  intern  juga  menjadi  salah  satu  faktor  signifikan  yang  memengaruhi laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sejalan  dengan  temuan  BPK-RI  atas  kurangnya pengawasan  intern  yang  mengindikasikan  terjadinya  kebocoran  dan  ketidakpatuhan terhadap  perundang-undangan  sehingga  BPK  memberikan  opini  Tidak  Wajar  (TW)  bahkan Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP)  atas  sebagian  besar  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  pemerintah  kota/daerah  di  Indonesia.  Untuk  LKPD  Provinsi  Papua,  BPK memberikan  opini  WTP  selama  lima  tahun  berturut-turut  (2017-2021).  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  pengawasan  intern  di  pemerintahan  daerah  Provinsi  Papua  bisa dikategorikan  baik.  Semakin  pengawasan  intern pemerintah  daerah maka  akan  berdampak pada  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Menjaga  integritas  data yang  dimiliki  agar  tetap  akurat,  konsisten  dan  mencerminkan  kualitas  data  merupakan
tanggung  jawab  suatu  organisasi  dalam  melaksanakan  pengendalian  internal  terhadap entitasnya tersebut.
Selain  itu,  Ketepatan  input  dan  posting  data  keuangan  merupakan  hal  yang  sangat mendasar  dalam  menjamin  kualitas  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  suatu organisasi.  Adanya  sistem  otorisasi  dan  pembatasan  akses  terhadap  segala  bentuk pemrosesan  transaksi  oleh  pihak  yang  berwenang  akan  menjamin  data  keuangan  dalam suatu  organisasi  tetap  aman.  Dilaksanakannya  perumusan  dalam  penyusunan  kebijakan yang  sehat  tentang  pengawasan  intern  sangat  diperlukan  sebagai  pendukung  penerapan pengawasan intern dalam suatu organisasi. Pada akhirnya, setiap alat ukur dari pengawasan intern  yang  dilaksanakan  secara  optimal  akan  berimplikasi  pada  peningkatan  kualitas penyajian  laporan  pertanggungjawaban  suatu  entitas  yang  dalam  hal  ini  pada  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua.
Berdasarkan  auditing  berbasi  ISA  ( International  standards  on  accounting )  membagi lima  jenis  pengendalian  dalam  suatu  entitas,  yaitu  lingkungkan  pengendalian,  penilaian risiko,  sistem  informasi  dan  komunikasi,  kegiatan  pengendalian  dan  pemantauan. Penyebaran kuisioner yang telah dilakukan di 35 OPD di Provinsi Papua menunjukan bahwa kurangnya  penilaian  risiko  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  dan  tidak  adanya  pemeriksaan berkala dan Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut tidak dipantau dan dalam pelaksanaannya  tidak  diimbangi  dengan  adanya  kepemimpinan  yang  kondusif  dimana pimpinan OPD tidak selalu melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik  kas  dan  barang.  sebagai  pemberi  teladan  untuk  dituruti  seluruh  pegawai.  Agar  dapat mendorong  terwujudnya  hal  tersebut,  maka  diperlukan  aturan  kepemimpinan  yang  baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.
Selanjutnya sistem pengendalian yang tidak dilakukan oleh OPD dari segi lingkungan pengendaliannya  yaitu  terdapat  pemisahan  tugas  yang  tidak  memadai.  Diperlukan  struktur organisasi  dirancang  sesuai  dengan  kebutuhan  dengan  pemberian  tugas  dan  tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan
analisis  secara  berkala  tentang  bentuk  struktur  yang  tepat.  ntuk  membangun  kondisi  yang nyaman  sebagaimana  disebutkan maka lingkungan  pengendalian  yang  baik harus  memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin  selalu  mengambil  keputusan  dengan  mendasarkan  pada  data  hasil  penilaian risiko.  Berdasarkan  kepemimpinan  yang  kondusif  inilah,  maka  muncul  kewajiban  bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya.

## Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Hasil uji frekuensi mengenai variabel kualitas SDM pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Provinsi  Papua  tergolong  baik  karena  rata-rata  jawaban  responden  dari  9  item pertanyaan  yang  diberikan  memiliki  rata-rata  jawaban  sebesar  3,98  berada  pada  kategori setuju.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  SDM  yang  dimiliki  oleh Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Provinsi  Papua  sesuai  dengan  kriteri  yang  sesuai dengan  kebutuhan  pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  kualitas  SDM  yang  mendukung, maka  kualitas  laporan  yang  disusun  akan  menjadi  lebih  baik.  Pengujian  pengaruh  variabel kualitas SDM terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah menggunakan uji statistik t dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variabel pendidikan dan pelatihan sebesar 0,001 < α (0,05) dan koefisien regresi 0,415. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas SDM secara parsial  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah.  Artinya, sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  akuntansi  atau  keuangan  yang mengisi  posisi  atau  jabatan  disebuah  instansi  pemerintahan  maka  akan  meningkatkan kualitas  pembuatan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  Widya  Amriani  (2018)  menyatakan  bahwa  kualitas  SDM  berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  ini menujukkan  bahwa  responden  pada  umumnya  menyadari  bahwa  sumber  daya  manusia yang  memiliki  kompetensi  dalam  mengisi  posisi  dan  jabatan  pada  bidang  pengelolaan
keuangan  suatu  instansi,  maka  akan  berimplikasi  terhadap  peningkatan  kualitas  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  keahliannya  masing- masing  akan  dapat  menjalankan  peranan  dan  fungsinya  dalam  merencanakan, melaksanakan,  dan  mengendalikan  kegiatan  suatu  organisasi  dengan  baik  guna  mencapai tujuan  organisasi  kedepannya.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat  dijadikan  sebagai indikator  serta  alat  ukur  suatu  pemerintahan  dalam  menilai  seberapa  efektif  dan  efisien pelaksanakan  tugas  dan  fungsi  oleh  sumber  daya  manusia  dalam  hal  penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya dibidang  akuntansi  atau  keuangan  akan  dapat  mendorong  terwujudnya  penyajian  laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kecakapan  dan  keterampilan  dalam menganalisis  transaksi  dan  mengolah  laporan keuangan  dengan  berpedoman  pada  Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan mampu menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik  kualitatif  (relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat  dipahami).  Selain  itu, uraian  tugas  dan  wewenang  pegawai  (sumber  daya  manusia)  yang  jelas  akan  mendorong penyelesaian  tugas  secara  optimal  dan  tepat  waktu.  Keikutsertaan  pegawai  dalam  sebuah pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat)  pegawai  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah  akan membantu  dalam  penyelesaian  tugas  sehari-hari  dan  membantu  dalam  memahami peraturan-peraturan  baru  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dengan  demikian  jika telah  memenuhi  unsur  kualitatif  (kompetensi)  dan  kuantitas  (jumlah)  yang  memadai  maka akan berdampak pada peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.
Sejalan  dengan  fakta  yang  ada  di  Provinsi  Papua  bahwa  pemerintah  telah memberikan pelatihan-pelatihan dan juga sosialisasi kepada pegawai mengenai pengelolaan laporan  keuangan,  terdapat  manfaat  dari  pelatihan  dan  sosialisasi  yang  terlihat  dari
banyaknya  responden  yang  setuju  pada  indikator  pengetahuan  dan  sikap.  Akan  tetapi,  di Provinsi  Papua  pemerintah  tidak  melakukan  pengawasan  lebih  lanjut  sehingga  dapat dimungkinkan  pegawai  tidak  mengasah  keterampilan  yang  diberikan  dari  pelatihan  dan sosialisasi.  Di  sisi  lain,  pengelolaan  laporan  didukung  oleh  adanya  aplikasi  pencatatan laporan  keuangan  sehingga  pegawai  merasa  tidak  perlu  mengasah  keterampilannya. Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu  untuk  dapat  melaksanakan  fungsi-fungsi  dan  kewenangannya  untuk  mencapai tujuannya  secara  efektif  dan  efisien.  Apabila  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  pegawai pengelola  keuangan  baik,  maka  output  atau  hasil  berupa  laporan  keuangan  akan  semakin baik.  Kapasitas  sumber daya  manusia  diukur  dengan  indikator  pendidikan,  tanggungjawab, pelatihan dan pengalaman.
Berdasarkan  data  dari  jawaban  responden  rata-rata  pendidikan  pegawai  pengelola keuangan  adalah  lulusan  S1,  maka  sudah  dianggap  cukup  memadai  untuk  menjalankan tugas  sebagai  pengelola  keuangan  dengan  bekal  ilmu  dan  keahlian  yang  dimiliki.  Jika pegawai  memiliki  tanggungjawab  dan  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  pedoman  maka kapasitasnya  semakin  baik  dan  semakin  baik  pula  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
Laporan  keuangan  merupakan  produk  yang  dihasilkan  oleh  sumber  daya  manusia. Maka  dari  itu  untuk  meningkatkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  dibutuhkan  sumber daya  manusia  yang  berkompeten  di  bidang  akuntansi.  Hal  ini  juga  mendukung  teori stewardship  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  tidak  termotivasi  oleh  kepentingan  dirinya sendiri tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi akan senantiasa memaksimalkan kompetensi  dalam  hal  menyelesaikan  tugas  dan  fungsinya  demi  tercapainya  tujuan oganisasinya.  Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  keahliannya masing-masing akan dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik guna mencapai
tujuan  organisasinya.  Kompetensi  tak  hanya  diperoleh  dari  jenjang  pendidikan  tetapi  bisa juga  dari  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  setempat  dapat  diperoleh.  pendidikan dan pelatihan berperan penting dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

## Pengaruh Penerapan Akrual Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Hasil  uji  frekuensi  mengenai  variabel  penarapan  akrual  basis  pada  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua tergolong baik karena rata-rata jawaban responden dari 6 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 4,11 berada pada kategori setuju. Artinya bahwa, adanya penerapan akrual basis dalam pelaporan keuangan yang diilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan adanya penerapan akrual basis dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melaporkan  laporan  keuangan.  Pengujian  pengaruh  variabel  penerapan  akrual  basis terhadap  variabel  kualitas  laporan  keuangan  daerah  menggunakan  uji  statistik  t  dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variabel SIPD sebesar 0,024 yang lebih kecil dari α = 0,05 dan  koefisien  regresi  0,482.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  penerapan  akrual  basis secara  parsial  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah. Artinya,  dengan  menerapkan  basis  akrual  setiap  OPD  yang  terdapat  di  Provinsi  Papua, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan variable yang berpengaruh signifikan dikarenakan standar akuntansi berbasis akrual  merupakan  standar  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menghasilkan  keterandalan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  lebih  berkualitas  dibandingkan  standar  yang lama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widya Amriani (2018) yang menyatakan bahwa penerapan akrual basis berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  uji  analisis  deskriptif  penelitian  ini,  sebagian  besar  responden sepakat  untuk  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  mempunyai/memiliki  keinginan  dan kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung  optimasi  bidang  tugas  pemerintahan  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  dengan menggunakan  SAP  yang  baik  maka  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan
pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan ketentuan, menyelenggarakan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  dengan  baik  sehingga  mampu meningkatkan  keterandalan  laporan  keuangan.  Meskipun  dari  pengamatan  peniliti  ternyata di  beberapa  OPD  yang  terdapat  di  Provinsi  Papua  masih  banyak  pegawai  yang  belum mengerti  bahkan  tidak  mengerti  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis akrual  namun  seharusnya  dengan  keterbatasan  pengetahuan  para  pegawai  tentang  SAP berbasis akrual, para pegawai harus diberikan pelatihan terhadap pelaporan keuangan lebih sering  lagi.  Agar  semua  pegawai  memperoleh  pengetahuan  yang  lebih  tentang  SAP berbasis akrual dan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Sehingga, menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik terkhusus pada pemerintah Provinsi Papua.
Suatu  pemerintahan  yang  menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  akan menghasilkan  laporan  keuangan  yang  sangat  diperlukan  dalam  lingkungan  pemerintahan. Pada  penelitian  ini,  pemerintah  daerah  merupakan  agen  yang  mendapat  mandat  untuk menyampaikan  laporan  keuangan.  Sesuai  dengan  amanat  undang-undang  bahwa  laporan keuangan  tersebut  harus  disusun  berdasarkan  basis  akrual  shingga  tingkat  penerapan akuntansi  akrual  pada  perangkat  daerah  dapat  menjadi  salah  satu  tolok  ukur  dari pertanggungjawaban  pemerintah  sebagai  agen  kepada  masyarakat  sebagai  prinsipal. Penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  yang  dilakukan  secara  baik  dan  konsisten  akan membuat segala kegiatan di pemerintah daerah akan berjalan secara efektif dan efisien, hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah secara tepat dan konsisten akan  membawa  dampak  yang  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah. Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  pada  laporan  keuangan  diharapkan  semuanya berjalan  dengan  terstruktur  dan  sesuai  dengan  pedoman  yang  berlaku  sehingga  akan dihasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  dan akurat terutama  laporan  keuangan  yang keberadaannya  sangat  penting  dan  dibutuhkan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pemerintah.

## Variabel yang berpengaruh dominan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Pengujian  pengaruh  variabel  yang  berpengaruh  dominan  menggunakan  uji  statistik  t dan diperoleh hasil bahwa, variabel kualitas SDM memiliki pengaruh yang dominan terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah  dengan  nilai standardized  coefficient sebesar  0,354 (35,4%), sedangkan variabel penerapan akrual basis memiliki pengaruh yang paling rendah dengan  nilai standardized  coefficient sebesar  0,244  (24,4%).  Dengan  demikian  dapat dijelaskan  bahwa,  kualitas  SDM  memiliki  pengaruh  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Privinsi Papua.
Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  keahliannya  masing- masing  akan  dapat  menjalankan  peranan  dan  fungsinya  dalam  merencanakan, melaksanakan,  dan  mengendalikan  kegiatan  suatu  organisasi  dengan  baik  guna  mencapai tujuan  organisasi  kedepannya.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat  dijadikan  sebagai indikator  serta  alat  ukur  suatu  pemerintahan  dalam  menilai  seberapa  efektif  dan  efisien pelaksanakan  tugas  dan  fungsi  oleh  sumber  daya  manusia  dalam  hal  penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi  atau  keuangan  akan  dapat  mendorong  terwujudnya  penyajian  laporan  keuangan pemerintah  yang  berkualitas  sehingga  meningkatkan  ketepatan  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  Pada  akhirnya,  sumber  daya  manusia  bagian akuntansi  atau  keuangan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  khususnya  di pemerintah  daerah  Privinsi  Papua,  jika  telah  memenuhi  unsur  kualitatif  (kompetensi)  dan kuantitas  (jumlah)  yang  memadai  maka  akan  berdampak  pada  peningkatan  kualitas  dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Privinsi Papua.

## KESIMPULAN
Dari  analisis  data,  pengujian  hipotesis  dan  pembahasan  penelitian,  maka  dapat diambil beberapa kesimpulan:
1. Pengendalian  internal,  kualitas  SDM  dan  penerapan  akrual  basis  secara  simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Papua. Hal ini berarti bahwa  semakin  tinggi  pengawasan  internal,  kualitas  SDM  dan  penerapan  akrual  basis dapat  dipahami  dan  diimplementasikan  dengan  baik,  maka  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila pengawasan internal,  kualitas  SDM  dan  penerapan  akrual  basis  yang  belum  memenuhi  kebijakan akuntansi  dapat  menimbulkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang kurang baik.
2. Pengendalian  internal,  kualitas  SDM  dan  penerapan  akrual  basis  secara  parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Papua. Hal ini berarti bahwa,  apabila  pengawasan  intern  dilakukan  dengan  baik  maka  kualitas  laporan keuangan  yang  dihasilkan  akan  meningkat,  begitu  pula  dengan  kualitas  SDM  dan penerapan akrual basis.
3. Variabel  kualitas  SDM  memiliki  pengaruh  yang  dominan  terhadap  kualitas  laporan keuangan daerah Provinsi Papua. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi  khususnya  dibidang  akuntansi  atau  keuangan  akan  dapat  mendorong terwujudnya  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  yang  berkualitas  sehingga meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## SARAN
Berikut saran untuk berbagai pihak terkait hasil analisisa data penelitian:
1.  Pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  diharapkan  dapat  meningkatkan  keandalan  laporan keuangan  karena  menyajikan  informasi  laporan  keuangan  secara  wajar  dan  tidak berpihak  pada  kebutuhan  pihak  tertentu  bukan  sebuah  prestasi  melainkan  suatu kewajiban.
2.  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua,  diharapkan dapat  menyusun  laporan  keuangan  daerah  secara  transparan  dan  akuntabel  agar mampu  meningkatkan  kompleksitas  penyajian  informasi  dalam  laporan  keuangan pemerintah  daerah  sehingga  dapat  memenuhi  karakteristik  kualitatif  seperti  yang disebutkan  dalam  PP  No.  71/2010  yakni  relevan,  andal,  dapat  dipahami  dan  dapat dibandingkan.
3.  Penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan  penambahan  variabel  penelitian  untuk  menguji variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang tidak  dimasukkan  dalam  penelitian  ini  seperti  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan,  perkembangan  teknologi  informasi,  sistem  informasi  akuntansi,  internal audit serta variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad  Syarifudin.  2014. Pengaruh  Kompetensi  SDM  dan  Peran  Audit  Intern  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel  Intervening  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (studi  empiris  pada  Pemkab  Kebumen).  Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02 , Desember 2014, 14(25), 26–44.
Aprsiansyah,  H.,  Rahayu,  S.,  &  Erwati,  M.  2020. Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Bungo . Jambi AccountingReview, 1 (1).
Bakar,  Usman  Abu,  dkk.  2015. Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  dan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  SKPD  di Kota Banda Aceh .
Choirunisah, Fariziah. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan  Yang  Dihasilkan  Sistem  Akuntansi  Instansi  (Studi  pada  Satuan  Kerja  di Wilayah Kerja KPPN Malang). Jurnal Laporan Keuangan .
Dian  Indira  Murti.  2017. Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Serta Pengawasan  Keuangan  Daerah  dalam  Mewujudkan  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa . Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol. 1, No. 1, Juni 2021.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8).
Cetakan ke VIII . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Guy,  Dan  M.,et  al.  2002. Auditing.  Edisi  Kelima.  Jilid  II.  Penerjemah  Sugiyarto .  Jakarta:
Erlangga.
Hadari,  Nawawi.  2012. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Halim,  Abdul.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Edisi  Revisi; Jakarta: Salemba Empat.
Herawati,  Tuti.  2014. Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  (Survei  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemda  Cianjur) .  Bandung:
Study & Accounting Research. Vol. XI, No. 1.
Indriasari, Desi. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .
Irawan, Surya, Arif. 2013. Analisis Pengaruh Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (APBA) atas Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah.
Irzal  Tawaqal  Suparno.  2017. Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi,  Sistem Pengendalian  Internal,  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh .
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol.2, No.4, Hal.125-135. dari file C:\Data (D)\UP\Matriks.
Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  308/KMK/2002  terntang  Komite  Standar  Akuntansi Pemerintahan (KSAP)”.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  308/Kmk.012/  2002  Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah”.
Kiswara, Endang, 2011, Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan InformasiAkuntansi Menurut Sfac No. 2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode-Metode  Pembebanan  Pajak  Penghasilan  Berbeda .  PhD  thesis,  Universitas Diponegoro, Semarang.
Mahmudi.  2016. Manajemen  Kinerja  sektor  Publik (edisi 2) .  Yogyakarta :  Unit  Penerbit  dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo,  2012. Elaborasi  Reformasi  Akuntansi  Sektor  Publik:  Telaah  Kritis  Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia Vol. 6 No. 1 .
Mardiasmo, 2014. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya Edisi 5. Yogyakarta: Aditya Media.
Panamon,  Irene  Fransisca,  2015. Pengaruh  Pengawasan  Internal,  Pemahaman  Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Manado .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah”.
_________ Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah __________ Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah”.
__________  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan”.  Permadi, Angga  Dwi,  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (studi  pada  Dinas  Bina  Marga Provinsi Jawa Barat) 2013
Rukmi  Juwita.  2013. Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  Sistem Informasi  Akuntansi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.  Volume  12,  Nomor  2 , Desember 2013, Hal 201-2014.
Sinarwati,  Ni  Kadek,  dkk,  2018. Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Penerapan  SAP,  dan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah . Sari,  Novita,  Lusi.  2014. Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Peran  Auditor Internal  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci) . Sekaran, Uma. 2013. Research Methods For Business: A Skill Building Aproach . New York- USA: John Wiley and Sons, Inc.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sujarweni, V. W. 2014, SPSS Untuk Penelitian , Pustaka Baru: Jakarta
Supomo,  B.  Dan  N.  Indriantoro,  2014, Metodologi  Penelitian  Bisnis:  Untuk Akuntansi  dan Manajemen . Penerbit BPFE,Yogyakarta. Sukmaningrum,  Tantriani.  2015. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  Semarang) . Jurnal  Fakultas  Ekonomika dan  Bisnis,  Universitas Diponegoro, Semarang .
Sutaryo. 2011. “ Manajemen Aset Daerah ”. Jurnal Akuntansi, Vol 1. No 2 (November 2011) . Tampubolon,  F.  M.  dan  A.  Basid,  2019. Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pemanfaatan  Teknologi  Komputer  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  daerah  di wilayah Provinsi DKI Jakarta) . Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, 3 (1), 55-65.
Thornton  D,  Deborah.  2009. Stewardship  in  Government  Spending:  Accountability, Transparency,  Earmarks,  and  Competition ,  Policy  Study,  No.  09-1,  Public  Interest Institute.
Udiyanti, Ni Luh Nyoman Ari, 2014. Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan.  2014.  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem
Pengendalian  Internal,  dan  Kompetensi  Staf  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah.  e-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha Jurusan Akuntansi (Volume 2 No:1 Tahun 2014).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
___________Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
___________Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.