(TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi …

## ANALISIS  PERATURAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, MANFAAT
PAJAK TERHADAP PELAPORAN PAJAK SESUAI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN DAMPAKNYA PADA PPH TERUTANG.
Mulyo Agung Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Mulyo_agung@yahoo.com
ABSTRACT  : The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  and  demonstrate empirically the effect of Tax Regulation, Understanding Taxation and Tax Benefits partial  or  jointly  against  PP  46  Tax  Reporting,  as  well  as  the  impact  of  tax reporting in PP 46 on income tax payable of SMEs registered in KPP Cikarang. The research approach using survey research method and descriptive study, kuan- titatif  and  associative  causal.  Then  the  analysis  and  hypothesis  testing  using regression berganda.Temuan clicking this study indicate that the Tax Regulation, Understanding  Taxation  and  Tax  Benefits  partial  or  jointly  against  PP  46  Tax Reporting  has  a  positive  impact  and  statistically  significant.  Then  the  impact  of Tax  Reporting  in  PP  46  against  income  tax  payable  is  also  positive  and statistically significant.
For further research or parties interested in researching this topic in more depth,  recommended,  among  other  things:  Expanding  the  study  population, namely by increasing the number of samples of SMEs registered in the tax office; Comparing the focus of research and testing separately between SMEs small- and medium-scale SMEs; Adding other relevant variables affecting Tax Reporting PP 46  as  a  self-assessment  system,  quality  of  service,  level  of  education,  income, perception taxpayers  against  tax  penalties, tax  compliance  and  others.  While  the advice to institutions in this regard KPP: Tax Regulation, Taxation and Benefits Understanding  Taxation-right  level  with  socialization  and  training,  it  will increase the level of Tax Reporting in PP 46.
Keywords: Tax  Regulation,  Understanding  Taxation,  Tax  Benefits,  Tax Reporting PP 46, Income Tax Payable.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  alat  bagi  pemerintah  didalam  mencapai  tujuan untuk  menda-patkan  penerimaan  baik  yang  bersifat  langsung  maupun tidak langsung dari ma-syarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekono-mi masyarakat ( Undang – udang No. 28 Tahun  2007  Pasal  1  ayat  1  ).    Jenis  pajak  yang  diberlakukan  di  Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Menang-gapi  hal  itu maka baru- baru  ini  pemerintah  merubah  lagi  peraturan  perpajakan  atas  penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pera-turan tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013. Pera-  turan Perpajakan yang  baru  ini  memiliki kelebihan  yaitu  tarif  yang dianut  lebih  kecil  dari  tarif  yang  sebelumnya  yaitu  1%  dari  omset.  PP Nomor 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi danBadan
yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari  4,8  M  terbatas  pada  penghasil-an    dari  usaha  untuk  lebih mengoptimalkan  penerapan  PP  Nomor  46  Tahun  2013.Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  Micro  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  46  Tahun  2013  yang  mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.
Maksud  dari  pemberlakuan  pungutan  atas  UMKM  beromzet Rp.300 juta sampai maksimal Rp 4,8 Milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah (Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia, 2013).  Pasalnya,  jika  pelaku  UMKM  menolak  untuk  mengikuti  kebijakan tersebut,  justru  bakal  dikenai  pajak  umum  yang  lebih  besar  dan  lebih memberatkan. Tidak dipungkiri memang, hingga kini masih banyak sektor UMKM  yang  belum  menjadi  wajib  pajak.  Padahal,  dari  sisi  pendapatan seharusnya  sudah  layak  menjadi  objek  pajak.  Fuad  Rahmani  dalam Majalah  Akuntansi  Indonesia  (2013)  menyatakan  bahwa  kebijakan  ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.  Berdasarkan survei  dari  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP),  tingkat  kepatuhan  masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk Wajib  Pajak  (WP)  Orang  Pribadi,  dari  potensi  sekitar  60  juta  orang  baru sekitar  25  juta  yang  telah  membayar  pajak.  Sementara  WP  Badan,  DJP mencatat  baru  sekitar  520  WP  yang  membayar  pajak  dari  sekitar  5  juta badan  usaha  yang  memiliki  laba.  Sementara  untuk  pelaku  UMKM  masih jauh  dari  harapan,  berdasarkan  Sensus  Pajak  Nasional  (SPN).  Dengan kondisi seperti ini, DJP berkeyakinan bahwa pelaku UMKM wajib dikenai pajak  penghasilan.  Birokrasi  dan  administrasi  perpajakan  juga  wajib dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan  akibat  mengalami  kesulitan  dalam memahami  administrasi  perpajakan.  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM),  omset  dan  labanya  memang  jauh  lebih  kecil  dibandingkan dengan  perusahaan-perusahaan  besar.Namun  keberadaan  usaha  ini  yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan, kenyataanya mampu meberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM ternyata masih banyak kekurangan disana sini. Banyak Wajib Pajak Pelaku UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan  membayar  pajak  dikarenakan  oleh  beberapa  hal,  seperti  peraturan yang sulit untuk di mengerti, masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana,  belum  mampu  menyusun  pembukuan  secara  rinci,  hal  ini menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Pelaku  usaha  kecil  menengah  (UMKM)  terbebani  dengan  proses administrasi  pengajuan  surat  keterangan  bebas  (SKB)  pajak  di  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP),  setelah  berlakunya  Peraturan  Direktur  Jenderal (Dirjen)  Pajak  No  46  tahun  2013  pada  Juli  2013,  tentang  pajak  1  persen untuk  UMKM  yang  beromzet  di  bawah  4,8  miliar  per  tahun. (RIBUNNEWS.COM,BANDUNG). Dampak negatif yang dirasa oleh para pelaku  UMKM  adalah  pemungutan  pajak  1%  dari  peredaran  bruto  atau omzet  terhadap  para  pelaku  UMKM  dianggap  sebagai  kebijakan  yang memberatkan  pelaku  usaha.Pengenaan  pajak  penghasilan  final  tersebut tidak  mencerminkan  kemampuan  membayar  masing-masing  wajib  pajak.
Serta  pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013,  wajib pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian  pada  tahun  pajak  berikutnya.  Dampak  positif  yang  dirasa  oleh para pelaku UMKM adalah Pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, hadirnya peraturan pemerintah ini memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM apabila menggunakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013,  juga  akan  berkurang  bila dibandingkan  dengan  penghitungan  menggunakan  Pasal  17  Undang- Undang Pajak Penghasilan.
UMKM  yang  belum  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  dan  belum memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  akan  mendapatkan  NPWP. Dengan  mendapatkan  NPWP,  pelaku  UMKM  tersebut  akan  beralih  dari usaha  informal  menuju  usaha  formal,  maka  usaha  tersebut  akan mendapatkan  akses  ke  lembaga  keuangan.  Dengan  mendapat  akses  ke perbankan,  pelaku  UMKM  akan  memiliki  akses  kredit  perbankan  untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar.
Disinilah  peran  Pemerintah  dibutuhkan,  dengan  memberikan berbagai  kebijakan  agar  Wajib  Pajak  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  dengan  sukarela  dan  dengan  memberikan  sosialisasi sebanyak-banyaknya agar Wajib Pajak Pelaku UMKM mengerti bagaimana prosedur,  tujuan,  dan  manfaat  diterapkannya  PP  Nomor  46  tahun  2013. Chandra Budi dalam Majalah Akuntan Indonesia (2013) menjelaskan bawa dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Perubahan  (APBN-P) 2013  penerimaan  pajak  ditargetkan  sebesar  Rp  995,2  triliun.  Angka  ini berarti 66 persen lebih dari target pendapatan negara 2013 yang mencapai Rp.1.502,0 triliun. Dibanding dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, setidaknya  target  penerimaan  pajak  tersebut  tumbuh  sebesar  19,1  persen. Untuk mencapai target pajak tersebut dibutuhkan peran serta aktif seluruh masyarakat  dari  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan, termasuk  peran  UMKM.  Sangatlah  relevan  bila  menempatkan  kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana,  tetapi  lebih  dari  itu,kita  seharusnya  juga  memandang  kesadaran dalam  membayar  pajak  sebagai  objek  sorotan  secara  objektif.  Perlakuan tersebut  memang  tidak  berarti  akan  menempatkan  wajib  pajak  dipihak yang  lebih  baik,  tetapi  harus  diakui  secara  jujur  bahwa  masih  kurangnya kesadaran  masyarakat  terhadap  pajak  dikarenakan  masih  sangat minimnya  pemahaman  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  pajak. Selain  itu,  wajib  pajak  juga  masih  mempersepsikan  pajak  itu  sebagai pungutan  wajib  bukan  sebagai  wujud  peran  serta  mereka  karena  mereka merasa  belum  melihat  dampak  nyata  pajak  bagi  negara  dan  masyarakat, apalagi  ditambah  persepsi  mereka  terhadap  aparat  pajak.  Selama  ini persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak cenderung negatif, terlihat pada pelayanan  pada  wajib  pajak,  apalagi  disaat  terjadi  penelitian  dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa.  Kualitas  dan  profesionalisme  aparat  pajak  telah  menjadi pertanyaan besar (Supriyati dan Hidayati, 2008).
Pusat  Pembelanjaan  tanah  abang  yang  menjadi  salah  satu  incaran Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  sektor  ini  ternyata  baru  berhasil mendatangkan  penerimaan  sebesar  Rp  128  juta.  Dari  13.000  kios  yang terdaftar hanya 4.135 yang menjadi Wajib Pajak dan yang sudah membayar pajak PP No. 46 Tahun 2013 hanya sebesar 175 Wajib Pajak. Kasus diatas, mencerminkan bahwa  dengan diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 para pengusaha  UMKM  masih  enggan  untuk  patuh  melaksanakan kewajibannya  dalam  perpajakan.  Rendahnya  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai faktor.

## REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS
I Putu Gede Diatmika, (2013). Hasil penelitian menunjukkan PP No 46  tahun  2013  lebih  memihak  pengusaha  yang  mempunyai  peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tariff 1% bersifat final  dari  pada  menerapkan  tariff  umum  yang  berlaku  sebesar  25%.  Dari segi  perlakuan  akuntansi  sebaiknya  pengu-saha  yang  tergolong mempunyai  karateristik  khusus  seperti  UMKM  menerapkan  perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya.
Etha  Yuny  Agustina  Butar  Butar,  (2014).  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  masih  terdapat  kesalahan  dalam  perhitungan  PPh  Badan perusahaan  sehingga  pajak  yang  dibayarkan  lebih  besar  dari  yang seharusnya.  Sedangkan  penyetoran    dan  pelaporan  PPh  badan  telah dilakukan  sesuai  UU  Perpajakan.  Dampak  penerapan  PP  No.  46  Tahun 2013  adalah  jumlah  pajak  yang  disetor  menjadi  lebih  kecil  daripada menggunakan  peraturan  lama.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah penerapan  peraturan  baru  memberikan  kemudahan  dalam  menghitung besarnya  PPh  Badan  yang  terutang  sehingga  meminimalisir  terjadinya kesalahan dalam menentukan besarnya PPh Badan yang harus disetor.
Reraton,  LG  Liman., (2014).  Hasil  penelitian  adalah  :  (1)  Persepsi tentang  Peraturan  Perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  dalam  melaksanakan  PP  no  46  Tahun  2013,  (2) Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013, (3) Persepsi tentang Manfaat  Perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013 , (4) Persepsi tentang Peraturan Perpajakan , Persepsi tentang Pemahaman Perpajakan, Persepsi tentang  Manfaat  Perpajakan  secara  bersama  sama  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  dalam  melaksanakan PP no 46 Tahun 2013.
Adi  Ratno  Pamuji,  (2013).  Hasil  penelitian  menunjukkan Pemahaman  Perpajakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Pengawasan. Tingkat intensitas pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan  oleh  kantor  pajak  dapat  menggambarkan  tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pajak setempat.
Rustyaningsih,  Sri.,  (2011).  Faktor-faktor    yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib pajak  antara  lain  : Pemahaman  terhadap self  assessment system,  kualitas  pelayanan,  tingkat  pendidikan,  tingkat   penghasilan, persepsi  wajib  pajak  terhadap  sanksi perpajakan.  Hardiningsih, P.,  dan Yulianawati,  N.  (2011).  Hasil  penelitiannya  Kesadaran  membayar  pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
Rajif, M., (2011). Hasil penelitian, sebagian besar pengusaha UKM di  daerah  Cirebon  sudah  Memiliki  NPWP,  para  pengusaha  di daerah cirebon  sudah  memiliki  cukup  pemahaman  tentang pajak,  variabel pemahaman,  ketegasan  sanksi perpajakan,  dan  kualitas  pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Isroah (2013) tentang perhitungan pajak penghasilan UMKM, yang memaparkan cara perhitungan pajak penghasilan baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.
Susilo  dan  Sirajuddin  (2013)  tentang  pemahaman  wajib  pajak terhadap  PP  No.  46  Tahun  2013  tentang  pajak  UMKM.  Hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  pemahaman  UMKM  terhadap  PP  No.  46 Tahun 2013 masih minim.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  survey,  yaitu  penelitian yang  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat  penelitian. Tujuan  penelitian  survey  adalah  untuk  memberikan  gambaran  secara mendetail  tentang  latar  belakang,  sifat-sifat,  serta  karakter-karakter  yang khas  dari  kasus  akan  dijadikan  suatu  hal  yang  bersifat  umum.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan metode  analisis  deskriptif dan metode analisis  asosiatif ,  karena  adanya  variabel-variabel  yang  akan  ditelaah hubungannya  serta  tujuannya  untuk  menyajikan  gambaran  yang terstruktur, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti. Pendekatan Metode Penelitian, sebagai berikut :
1. Metode  analisis  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data  yang  telah  terkumpul  sebagimana  adanya  tanpa  bermaksud membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau  generalisasi, menurut Sugiono (2012 : 147). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk  menjelaskan,  meringkaskan  berbagai  kondisi,  berbagai  situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan  karakter  atau  gambaran  tentang  kondisi,  situasi  ataupun variabel tersebut. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan  angket  yang  memuat  kuesioner  dengan  metode tertutup,  di  mana  kemungkinan  pilihan  jawaban  sudah  ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban lain. Indikator  -  indikator  untuk  kedua  variabel  tersebut  kemudian dijabarkan  oleh  penulis  menjadi  sejumlah  pernyataan-pernyataan sehingga diperoleh data kualitatif.
2. Metode  analisis  asosiatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui  hubungan  dua  variabel  atau  lebih.  Dalam  penelitian  ini maka  akan  dapat  dibangun  suatu  teori  yang  dapat  berfungsi  untuk menjelaskan,  meramalkan,  dan  mengontrol  suatu  gejala,  menurut Sugiyono (2012 : 148).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data yang disajikan adalah nilai mean, minimum, maksimum, standard deviasi, dari data variabel penelitian disajikan dalam Tabel 4.19 sebagai berikut:
Tabel : 4.19
Statistik Deskriptif  Data Variabel Penelitian

## Descriptive Statistics
N  Range Mini- mum Maxi- mum  Mean Std. Deviation X1: Peraturan Perpajakan 150 23 17 40 30,05 4,253 X2: Pemahaman Perpajakan 150 22 18 40 32,21 4,317 X3: Manfaat Perpajakan 150 22 13 35 26,98 4,561 Y : Pelaporan Pajak PP 46 150 27 8 35 26,17 6,194 Z : PPh Terutang 150 31 24 55 39,07 5,867 Valid N (listwise) 150 Sumber: Data Diolah
Dalam  Tabel  4.19  menunjukkan  nilai  dari  150  data  variabel penelitian yang merupakan total skor setiap butir kuesioner jawaban dari 150  responden.  Untuk  data  variabel  X1  yang  terdiri  dari  8  butir mempunyai  nilai  minimum  sebesar  17,  maksimum  sebesar  40  dengan demikian nilai range nya sebesar 23. Kemudian dari 150 data tersebut nilai mean nya  sebesar  30,05  dengan standard  deviasi sebesar  4,253  yang menunjukkan  nilai  simpangan  data  terhadap  nilai  meannya.  Untuk  data variabel X2 yang terdiri dari 8 butir mempunyai nilai minimum sebesar 18, maksimum  sebesar  40  dengan  demikian  nilai  rangenya  sebesar  22. Kemudian  dari  150  data  tersebut  nilai  meannya  sebesar  32,21  dengan standard  deviasi  sebesar  4,317  yang  menunjukkan  nilai  simpangan  data terhadap  nilai  meannya.  Untuk  data  variabel  X3  yang  terdiri  dari  7  butir mempunyai  nilai  minimum  sebesar  13,  maksimum  sebesar  35  dengan demikian nilai rangenya sebesar 22. Kemudian dari 150 data tersebut nilai meannya  sebesar  26,98  dengan  standard  deviasi  sebesar  4,561  yang menunjukkan  nilai  simpangan  data  terhadap  nilai  meannya.  Untuk  data variabel Y yang terdiri dari  8 butir mempunyai nilai  minimum sebesar 8, maksimum  sebesar  35  dengan  demikian  nilai  rangenya  sebesar  27.
Kemudian  dari  132  data  tersebut  nilai  meannya  sebesar  26,17  dengan standard  deviasi  sebesar  6,194  yang  menunjukkan  nilai  simpangan  data terhadap  nilai  meannya.  Untuk  data  variabel  Z  yang  terdiri  dari  11  butir mempunyai  nilai  minimum  sebesar  24,  maksimum  sebesar  55  dengan demikian nilai rangenya sebesar 31. Kemudian dari 150 data tersebut nilai meannya  sebesar  39,07  dengan  standard  deviasi  sebesar  5,867  yang menunjukkan nilai simpangan data terhadap nilai meannya.

## Uji Normalitas Data
Pengujian normalitas data dilakukan dengan one sample Kolmogorov- smirnov  test .  Tujuan  uji  ini  untuk  menentukan  metode  analisis  yang digunakan.  Hasil  uji  normalitas  data  disajikan  dalam  Tabel  4.20  sebagai berikut:
Tabel: 4.20 Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 150 Normal Parameters a,,b Mean ,0000000 Std. Deviation 5,20488517 Most Extreme Differences Absolute ,071 Positive ,057 Negative -,071 Kolmogorov-Smirnov Z ,871 Asymp. Sig. (2-tailed) ,434 a. Test distribution is Normal b. Calculated from data Sumber: Data Diolah
Kriteria  pengujian  pada  taraf  nyata  0.05  adalah  jika  probabilitas signifikansi data > 0.05, maka data berdistribusi normal. Dalam Tabel 4.20 di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  signifikansi  statistic Kolmogorov-Smirnov sebesar  0,434  maka  semua  data  tersebut  telah terdistribusi  normal,  oleh  karena  itu  untuk  analisis  selanjutnya  dapat menggunakan metode statistik parametris.

## Analisis regresi linear berganda
Regresi  Pengaruh  X1:  Persepsi  Peraturan  Perpajakan,  X2: Pemahaman  Perpajakan  dan  X3:  Persepsi  Manfaat  Perpajakan  secara bersama-sama terhadap Y: Pelaporan Pajak PP No.46.
Tabel: 4.21 Koefisien Regresi Pengaruh X1, X2 dan X3 secara bersama-sama terhadap Y Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 6,319 3,002 2,105  ,037 X1: Peraturan Perpajakan ,257 ,075 ,238 3,417  ,001 X2: Pemahaman Perpajakan ,209 ,087 ,197 2,409  ,017 X3 Manfaat Perpajakan ,333 ,083 ,331 4,003  ,000
a. Dependent Variable: Y : Pelaporan Pajak PP 46 Sumber: Data Diolah
Tabel 4.21 menunjukkan nilai konstan (intercept) sebesar 6,319 dan koefisien  regresi  b 1 ( slope )  X 1 sebesar  0,257  ;  koefisien  regresi  b 2 ( slope )  X 2 sebesar  0,209  dan    koefisien  regresi  b 3 ( slope )  X 3 sebesar  0,333  ;  dengan demikian  diperoleh  persamaan  matematis  regresi  linear  berganda  untuk pengaruh X 1 , X 2 dan X 3 secara bersama-sama terhadap Y: Y ^ = 6,319 + 0,257 X 1 + 0,209 X 2 + 0,333 X 3 + e. Nilai  konstanta  sebesar  6,319  menunjukkan  nilai  rata-rata  Y  jika nilai X 1 , X 2 dan X 3 konstan, kemudian nilai koefisien regresi sebesar 0,257 menunjukkan  pengaruh  X 1 secara  parsial terhadap  Y,  adalah  positif, nilai koefisien  regresi  sebesar  0,209  menunjukkan  pengaruh  X 2 secara  parsial terhadap Y adalah positif, selanjutnya nilai koefisien regresi sebesar  0,333 menunjukkan pengaruh X 3 , secara parsial terhadap Y adalah positif. Hal ini menunjukkan  jika  nilai  setiap  variabel  X  secara  parsial  naik  satu  satuan, maka nilai variabel Y juga akan naik sebesar koefisien regresi (b) satuan.

## Uji Asumsi Klasik Regresi
Dengan  dtpenuhinya  asumsi  klasik,  maka  penduga  koefisien regresi  yang  diperoleh  dengan  metode  kuadrat  terkecil  biasa  ( Ordinary Least Square Estimators ) merupakan penduga linier terbaik tak bias ( BLUE = Best Linier Unbiassed Estimator ). Model regresi linier yang memenuhi klasik dapat  digunakan  untuk  membuat  estimasi  atau  perkiraan,  pengujian hipotesa  dan  ramalan  internal  nilai  variabel  tak  bebas  (dependen), (Ghozali, 2002) sebagai berikut :

## Linearitas Regresi
Uji  asumsi  linieritas  dilakukan  dengan  cara  membuat Scatterplot dari  regresi,  yaitu  plot  antara  residual  yang  telah  distandarisasi  dengan nilai perkiraan variabel dependen terstandarisasi sebagai berikut:
Gambar 4.1: Scatterplot uji Linearitas
Dalam Scatterplot dari  regresi  di  atas  terlihat  bahwa  kira-kira  95% dari  data  residual  terletak  antara  –2  dan  +2,  dengan  demikian  asumsi linearitas regresi dipenuhi.

## Normalitas Regresi
Pengujian terhadap normalitas regresi penelitian ini digunakan P-P plot  dari  regresi  residual  yang  distandarisasi  untuk  menguji  normalitas. Jika  banyak  nilai  yang  diplot  secara  kasar  disepanjang  garis  normal (diagonal),  maka  hal  ini  menunjukkan  asumsi  normalitas  dipenuhi. Hasil uji sebagai berikut:

## Gambar 4.2: P-P plot Uji Normalitas
Dalam  P-P  plot  di  atas  ter;ihat  semua  data  diplot  secara  kasar searah  dan  di  sepanjang  garis  normal  (diagonal),  maka  hal  ini menunjukkan asumsi normalitas dipenuhi.

## Uji Heteroskedastisitas
Asumsi  ini  menyatakan  bahwa  variansi  residual  di  sekitar  garis regresi  adalah  konstan  untuk  setiap  kombinasi  dari  nilai  variabel independennya (homoskedastisitas). Jika dalam regresi grafik scatterplots of residuals tidak membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit,  pola  linear  atau  kuadratis),  maka  dalam  regresi  asumsi heteroskedastisitas tidak terjadi. (Ghozali, 2009).

## Gambar 4.3: Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Dapat dilihat pada gambar 4.3 scatterplot di atas, titik-titik menyebar tidak  membentuk  pola  tertentu,  maka  asumsi  tidak  terjadi heteroskedastisitas dipenuhi.

## Uji Multikolinieritas
Dalam  regresi  linier  harus  dianggap  tidak  ada  multikolinearitas (kolinieritas  ganda)  diantara  variabel  bebas,  sebab  jika  ada  kolinieritas sempurna  maka  koefisien  regresi  pada  variabel  bebas  X  tak  dapat ditentukan dan standard error nya tak terhingga.
Tabel 4.23 Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1: Peraturan Perpajakan ,945 1,058 X2: Pemahaman Perpajakan ,690 1,449 X3 Manfaat Perpajakan ,671 1,490 Sumber: Data Diolah
Dalam  Tabel  4.23  menunjukkan  semua  nilai  variabel  independen mempunyai tolerance mendekati 1 dan VIF < 10 , dengan demikian asumsi tidak terjadi Multikolinearitas dipenuhi.

## Uji Autokorelasi Residual pada Regresi
Autokorelasi  muncul  karena  observasi  yang  berurutan  sepanjang waktu  berkaitan  satu  sama  lain,  masalah  ini  timbul  karena  residual (kesalahan  pengganggu)  tidak  bebas  dari  satu  observasi  ke  observasi lainnya.  Otokorelasi  dari  residual  biasanya  terjadi  bila  analisis  regresi memuat  data  time  series.  Karena  penelitian  ini  tidak  menggunakan  data time series , maka asumsi ini tidak di uji.

## Analisis dan Uji Signifikansi Korelasi
Korelasi X1, X2 dan X3 dengan Y
Tabel 4.24: Korelasi X1, X2 dan X3 dengan Y
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .574 a ,329 ,315 3,796 a. Predictors: (Constant), X3 Manfaat Perpajakan, X1: Peraturan Perpajakan, X2: Pemahaman Perpajakan b. Dependent Variable: Y : Pelaporan Pajak PP 46
Sumber: data diolah
Dalam Tabel 4.24 menunjukkan nilai R = 0,574 memberi arti tingkat hubungan  antara  X1,  X2  dan  X3  dengan  Y  sedang.  Kemudian  tingkat signifikansi korelasi ini diuji sebagai berikut:
Ho:   = 0 (Tidak ada hubungan antara X1, X2 dan X3 dengan Y) Ha:     0 (Ada antara X1, X2 dan X3 dengan Y) Statistik uji :
866 , 23 ) 1 3 150 /( )
574 , 0 1 ( 3 / 574 , 0 ) 1 /( ) 1 ( / 2 2 2 2 0 k n R k R F Nilai F-tabel = F 0,05  ;  3;146 = 2,67. Karena nilai Fo = 23,866 > F- tabel = 2,67 maka signifikan dan Ho ditolak.
Korelasi Parsial X1 dengan Y Korelasi  parsial  antara  X1  dengan  Y  dan  X2,  X3  sebagai  variabel kontrol disajikan dalam Tabel 4.25 sebagai berikut:
Tabel 4.25 Korelasi Parsial X1 dengan Y
Correlations Control Variables Y : Pelaporan Akuntansi PP 46 X1: Peraturan Perpajakan X2: Pemahaman Perpajakan & X3 Manfaat Perpajakan Y : Pelaporan Pajak PP 46 Correlation 1,000 ,272 Significance (2- tailed) . ,001 df 0 146 X1: Peraturan Perpajakan Correlation ,272 1,000 Significance (2- tailed) ,001 . df 146 0 Sumber: Data diolah Dalam Tabel 4.25 di atas menunjukkan secara parsial nilai korelasi antara X1: Persepsi Peraturan Perpajakan dengan Y: Pelaporan Pajak PP 46 sebesar 0,272 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dengan demikian  korelasi  tersebut  positif  lemah,  searah  dan  signifikan  secara statistik,  jika  nilai  X1:  Persepsi  Peraturan  Perpajakan    naik  atau  semakin tinggi  maka nilai  Y:  Pelaporan Pajak PP 46 juga akan naik atau semakin baik.

## Korelasi Parsial X2 dengan Y
Korelasi  parsial  antara  X2  dengan  Y  dan  X1,  X3  sebagai  variabel  kontrol disajikan dalam Tabel 4.26 sebagai berikut:
Tabel 4.26
Korelasi Parsial X2 dengan Y Correlations Control Variables Y : Pelaporan Akuntansi PP 46 X2: Pemahaman Perpajakan X3 Manfaat Perpajakan & X1: Peraturan Perpajakan Y : Pelaporan Pajak PP 46 Correlation 1,000 ,196 Significance (2-tailed) . ,017 df 0 146 X2: Pemahaman Perpajakan Correlation ,196 1,000 Significance (2-tailed) ,017 . df 146 0 Sumber: Data diolah
Dalam Tabel 4.26 di atas menunjukkan secara parsial nilai korelasi antara  X2:  Pemahaman  Perpajakan  dengan  Y:    Pelaporan  Pajak  PP  46 sebesar 0,196 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,017 < 0,05 dengan demikian  korelasi  tersebut  positif  sangat  lemah,  searah    dan  signifikan secara  statistik,  jika  nilai  X2:  Pemahaman  Perpajakan  naik  atau  semakin baik  maka  nilai  Y:    Pelaporan  Pajak  PP  46    juga  akan  naik  atau  semakin baik.
Korelasi Parsial X3 dengan Y Korelasi  parsial  antara  X3  dengan  Y  dan  X1,  X2  sebagai  variabel kontrol disajikan dalam Tabel 4.27 sebagai berikut:
Tabel 4.27 Korelasi Parsial X3 dengan Y Correlations Control Variables Y : Pelaporan Akuntansi PP 46 X3 Manfaat Perpajakan X1: Peraturan Perpajakan & X2: Pemahaman Perpajakan Y : Pelaporan Pajak PP 46 Correlation 1,000 ,314 Significance (2- tailed) . ,000 df 0 146 X3: Manfaat Perpajakan Correlation ,314 1,000 Significance (2- tailed) ,000 . df 146 0 Sumber: Data diolah
Dalam Tabel 4.27 di atas menunjukkan secara parsial nilai korelasi antara X3: Persepsi Manfaat Perpajakan dengan Y: Pelaporan Pajak PP 46 sebesar 0,314 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan demikian  korelasi  tersebut  positif  lemah,  searah  dan  signifikan  secara statistik, jika nilai X3: Persepsi Manfaat Perpajakan naik atau semakin baik maka nilai Y: Pelaporan Pajak PP 46 juga akan naik atau semakin baik.

## Pengujian Hipotesis
Untuk  menguji  hipotesis  penelitian  H1,  H2  dan  H3 dilakukan  uji signifikansi parameter regresi dengan uji secara parsial atau uji statistik t, sedangkan  untuk  menguji  hipotesis  penelitian  H4  dilakukan  uji signifikansi parameter regresi secara simultan dengan uji statistik F sebagai berikut:

## Pengujian Hipotesis Penelitian H1
H1  :    Terdapat  pengaruh  X1:  Persepsi  Peraturan  Perpajakan  terhadap  Y: Pelaporan Pajak PP 46.
Perumusan Hipotesis:
0 : 0 H (Tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y)
0 : a H (Terdapat pengaruh X1 terhadap Y)
Dari  hasil  analisis  regresi  yang  disajikan  dalam  Tabel  4.21  di  atas menunjukkan  estimasi  koefisien  model,  koefisien  regresi 1 sebesar  0,257. Selanjutnya dengan probabilitas signifikansi 0,001 < 0,05, maka signifikan dan Ho ditolak; dengan demikian dapat disimpulkan pengaruh positif X1: Persepsi  Peraturan  Perpajakan  terhadap  Y:  Pelaporan  Pajak  PP  46  adalah signifikan, hasil ini konsisten dengan hasil uji korelasi parsial di atas.
Berdasarkan hasil uji ini maka hipotesis penelitian H1 terbukti, atau dapat diterima.

## Pengujian Hipotesis Penelitian H2
H2 :  Terdapat  pengaruh  X2:  Pemahaman  Perpajakan  terhadap  Y: Pelaporan Pajak PP 46. Perumusan Hipotesis:
0 : 2 0 H (Tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y)
0 : 2 a H (Terdapat pengaruh X2 terhadap Y)
Dari  hasil  analisis  regresi  yang  disajikan  dalam  Tabel  4.21  di  atas menunjukkan  estimasi  koefisien  model,  koefisien  regresi 2 sebesar  0,209. Selanjutnya dengan probabilitas signifikansi 0,017 < 0.05, maka signifikan dan Ho ditolak ; dengan demikian dapat disimpulkan pengaruh positif X2: Pemahaman  Perpajakan  terhadap  Y:  Pelaporan  Pajak  PP  46  adalah signifikan, hasil ini konsisten dengan hasil uji korelasi parsial di atas.
Berdasarkan  hasil  uji  ini  maka  hipotesis  penelitian  H2  terbukti,  atau dapat diterima.

## Pengujian Hipotesis Penelitian H3
H3  :    Terdapat  pengaruh  X3:  Persepsi  Manfaat  Perpajakan  terhadap  Y: Pelaporan Pajak PP 46. Perumusan Hipotesis:
0 : 3 0 H (Tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y)
0 : 3 a H (Terdapat pengaruh X3 terhadap Y)
Dari  hasil  analisis  regresi  yang  disajikan  dalam  Tabel  4.21  di  atas menunjukkan  estimasi  koefisien  model,  koefisien  regresi 3 sebesar  0,333. Selanjutnya  dengan  probabilitas  signifikansi  0,000  <  0,05  maka  signifikan dan Ho ditolak ; dengan demikian dapat disimpulkan pengaruh positif  X3:
Persepsi  Manfaat  Perpajakan  terhadap  Y:  Pelaporan  Pajak  PP  46  adalah signifikan, hasil ini konsisten dengan hasil uji korelasi parsial di atas.
Berdasarkan  hasil  uji  ini  maka  hipotesis  penelitian  H3  terbukti,  atau dapat diterima.

## Pengujian Hipotesis H4
Hipotesis keempat menyatakan bahwa: H4: Terdapat  pengaruh  X1:  Peraturan  Perpajakan,  X2:  Pemahaman Perpajakan dan X3:  Manfaat Perpajakan secara bersama-sama terhadap Y: Pelaporan Pajak PP 46 . Perumusan Hipotesis:
0 : 3 2 1 0 H (Tidak  terdapat  pengaruh  X1,  X2  dan  X3
secara bersama-sama terhadap Y).
0 : satu Salah H a (Terdapat  pengaruh  X1,  X2  dan  X3  secara bersama-sama terhadap Y).
Secara  bersama-sama  atau  simultan hasil  uji  pengaruh  X1,  X2  dan X3 terhadap Y disajikan dalam Tabel 4.28 sebagai berikut:
Tabel 4.28
Uji Signifikansi Regresi Ganda ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression  1031,650 3 343,883 23,866 .000 a Residual 2103,710 146 14,409 Total 3135,360 149 a. Predictors: (Constant), X3 Manfaat Perpajakan, X1: Peraturan Perpajakan, X2: Pemahaman Perpajakan
b. Dependent Variable: Y : Pelaporan Pajak PP 46 Sumber: Data Diolah
Nilai signifikansi ditunjukkan dengan besarnya nilai statistik F- uji =
409 , 14 883 ,
343 =  23,866  >  F - tabel =  F 0.05;3;146 =  2,67  dan  dengan  nilai  probabilitas signifikansi sebesar 0,000 <   = 0.05 maka signifikan dan Ho ditolak. Hal ini  memberi  arti  bahwa  secara  bersama-sama  Persepsi  Peraturan Perpajakan,  Pemahaman  Perpajakan  dan  Persepsi  Manfaat  Perpajakan mempunyai  pengaruh  secara  signifikan  terhadap  Pelaporan  Pajak  PP  46. Hasil uji ini konsisten dengan uji korelasi ganda di atas. Dengan demikian hipotesis penelitian H4 terbukti atau didukung.

## Koefisien Determinasi
Kemudian besarnya kontribusi X1, X2 dan X3 secara bersama-sama dalam menjelaskan variabilitas Y diukur dengan koefisien determinasi (R 2 ). Besarnya  koefisien  determinasi  ditunjukkan  dalam  Tabel  4.29  sebagai berikut:
Tabel: 4.29 Koefisien Determinasi X1, X2 dan X3 Terhadap Y
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .574 a ,329 ,315 3,796 a. Predictors: (Constant), X3 Manfaat Perpajakan, X1: Peraturan Perpajakan, X2: Pemahaman Perpajakan b. Dependent Variable: Y : Pelaporan Pajak PP 46 Sumber: Data Diolah
Dalam  Tabel  4.29  menunjukkan  nilai  R  sebesar  0,574  dan  nilai Adjusted -R 2 sebesar  0,315  artinya  kontribusi  variabel  Persepsi  Peraturan Perpajakan,  Pemahaman  Perpajakan  dan  Persepsi  Manfaat  Perpajakan secara  bersama-sama  menjelaskan  variabilitas  Y:  Pelaporan  Pajak  PP  46 sebesar 31,50% dan sisanya 68,50% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
Pengujian pengaruh Pelaporan Pajak PP 46 terhadap Z : PPh Terutang
Tabel 4.30
Pengaruh Y terhadap Z
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,170 1,050 3,018 ,003 Y : Pelaporan Pajak PP 46 1,206 ,035 ,943 34,586 ,000
a. Dependent Variable: Z : PPh Terutang
Sumber: Data diolah
Dalam  Tabel  4.30  di  atas  menunjukkan  koefisien  regresi  (slope) sebesar 1,206 dan dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 hal ini  memberi  arti  bahwa  pengaruh  Pelaporan  Pajak  PP  46  terhadap  PPh Terutang adalah positif dan signifikan secara statistik, sedangkan koefisien determinasinya sebesar:

## Koefisien Determinasi Y Terhadap Z
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .943 a ,890 ,889 1,953
a. Predictors: (Constant), Y : Pelaporan Pajak PP 46 b. Dependent Variable: Z : PPh Terutang
Sumber: Data diolah
Dengan nilai  koefisien korelasi sebesar 0,943 dan R-square sebesar 0,890  artinya  kontribusi  Pelaporan  Pajak  PP  46  dalam  menjelaskan  PPh Terutang, sebesar 89,0%  dan sisanya sebesar 11,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## Interpretasi Hasil Analisa & Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uji  yang  telah  dilakukan  maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Variabel  independen  Persepsi  Peraturan  Perpajakan  secara  parsial mempunyai  hubungan  dan  pengaruh  positif  secara  signifikan terhadap variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang < 0,05; hal ini memberi arti perubahan nilai Persepsi  Peraturan  Perpajakan  dan  Pelaporan  Akuntansi  PP  46 searah,  jika  Persepsi  Peraturan  Perpajakan  meningkat  atau  semakin baik, maka Pelaporan Pajak PP 46 juga akan meningkat atau semakin baik.  Oleh  karena  itu  agar  nilai  dari  Pelaporan  Pajak  PP  46  selalu meningkat  atau  semakin  baik,  maka  diupayakan  Persepsi  Peraturan Perpajakan  untuk  wajib  pajak  selalu  meningkat  atau  semakin  baik, paling  tidak  dengan  meningkatkan  penyampaian  kewajiban  pajak menjadi  lebih  mudah  dan  wajib  pajak  (WP)  mengerti  adanya  sanksi perpajakan.  Hasil  uji  ini  mendukung  hasil  penelitian  Rajif,
M., (2011)dan Reraton, LG Liman., (2014).
2. Variabel  independen  Pemahaman  Perpajakan  secara  parsial mempunyai  hubungan  dan  pengaruh  positif  secara  signifikan terhadap variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang < 0,05; hal ini memberi arti perubahan nilai Pemahaman Perpajakan dari WP dan Pelaporan Pajak PP 46   searah, jika nilai variabel Pemahaman Perpajakan naik atau meningkat, maka nilai  variabel  Pelaporan  Pajak  PP  46  juga  akan  naik  atau  meningkat. Oleh karena itu agar nilai dari Pelaporan Pajak PP 46 selalu meningkat atau  semakin  baik,  maka  diupayakan  nilai  variabel  Pemahaman Perpajakan  dari  WP  selalu  meningkat  atau  semakin  baik  pada khususnya pada aspek: Hak sebagai wajib pajak untuk mendapatkan insentif pajak ;  Hak sebagai wajib pajak untuk mengajukan keberatan pajak  dan  Membayar  pajak  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus diterima  oleh  semua  Wajib  Pajak  di  Indonesia.  Hasil  uji  ini
mendukung  hasil  penelitian  Rajif,  M., (2011)  dan  Reraton,  LG Liman., (2014).
3. Variabel  independen  Persepsi  Manfaat  Perpajakan  secara  parsial mempunyai  hubungan  dan  pengaruh  positif  secara  signifikan terhadap variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang < 0,05; hal ini memberi arti perubahan nilai Persepsi  Manfaat  Perpajakan  dari  WP  dan  Pelaporan  Pajak  PP  46 searah,  jika  nilai  variabel  Persepsi  Manfaat  Perpajakan  dari  WP  naik atau meningkat, maka nilai variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 juga  akan  naik  atau  meningkat.  Oleh  karena  itu  agar  nilai  dari Pelaporan  Akuntansi  PP  46      selalu  meningkat  atau  semakin  baik, maka  diupayakan  nilai  Persepsi  Manfaat  Perpajakan  dari  WP  selalu meningkat  atau  semakin  baik,  khususnya  pada  aspek:  Pemahaman WP  bahwa  fungsi  dan  manfaat  pajak  digunakan  untuk  membiayai pembangunan  negara  dan  sarana  umum  bagi  masyarakat  ; Pemahaman  WP  cara  mengisi  SPT  dengan  benar,  membuat  laporan keuangan,  dan  cara  membayar  pajak  dengan  benar,  serta  perlu diperhatikan  WP  memberikan  data  yang  diperlukan  dalam  proses pemeriksaan  pajak  ;  melakukan  pelaporan  tepat  waktu  dan    wajib pajak  s  mengisi  formulir  SPT  dengan  lengkap.  Hasil  uji  ini mendukung  hasil  penelitian  Rajif,  M., (2011)dan  Reraton,  LG
Liman., (2014).
4. Variabel  independen  Persepsi  Peraturan  Perpajakan,  Pemahaman Perpajakan  dan  Persepsi  Manfaat  Perpajakan  secara  bersama-sama mempunyai  hubungan  dan  pengaruh  positif  secara  signifikan terhadap variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang < 0,05 hal ini memberi arti perubahan nilai Persepsi  Peraturan  Perpajakan,  Pemahaman  Perpajakan  dan  Persepsi Manfaat Perpajakan secara bersama-sama dan Pelaporan Pajak PP 46 searah, jika nilai variabel Persepsi Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan  dan  Persepsi  Manfaat  Perpajakan  secara  bersama-sama naik  atau  meningkat,  maka  nilai  variabel  dependen  Pelaporan  Pajak PP 46 juga akan naik atau meningkat. Oleh karena itu agar nilai dari Pelaporan  Pajak  PP  46    selalu  meningkat  atau  semakin  baik,  maka diupayakan nilai variabel Persepsi Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan  dan  Persepsi  Manfaat  Perpajakan  secara  bersama-sama selalu  meningkat  atau  semakin  baik.  Hasil  uji  ini  mendukung  hasil penelitian Rajif, M., (2011) dan Reraton, LG Liman., (2014).
5. Variabel Pelaporan Pajak PP 46 mempunyai hubungan dan pengaruh positif  secara  signifikan  terhadap  variabel  dependen  PPh  Terutang yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang < 0,05; hal ini memberi arti perubahan nilai Pelaporan Pajak PP 46 dan PPh Terutang searah, jika Pelaporan  Pajak  PP  46  meningkat  atau  semakin  baik,  maka nilai PPh Terutang akan mudah untuk diketahui. Oleh karena itu agar nilai dari  PPh  Terutang  selalu  meningkat  atau  semakin  baik,  maka diupayakan Pelaporan Pajak PP 46 bagi wajib pajak selalu meningkat atau  semakin  baik,  paling  tidak  dengan  meningkatkan  penyampaian kewajiban pajak menjadi lebih mudah dan wajib pajak (WP) mengerti
adanya  sanksi  perpajakan  ;  WP  memberikan  data  yang  diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak ; memberikan data yang diperlukan dalam  proses  pemeriksaan  pajak  ;  WP  tidak  merasa  takut  bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak dan WP diberikan informasi untuk  tidak  melakukan kejahatan  di  bidang  perpajakan.  Hasil  uji  ini mendukung  hasil  penelitian  Rajif,  M., (2011)  dan  Reraton,  LG Liman., (2014)
6. Rangkuman Hasil Penelitian.
Dari  analisis  dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil penelitian yang dirangkum dalam Tabel sebagai berikut:
Tabel 4.32 Analisis dan Uji Korelasi No Variabel R Sign.p  Keputusan Interprestasi 1 X 1 Y 0,272 0,001 signifikan Hubungan positif dan signifikan 2 X 2 Y 0,196 0,017 signifikan Hubungan positif dan signifikan 3 X 3 Y 0,314 0,000 signifikan Hubungan positif dan signifikan 4 Y   Z 0,943 0,000 signifikan Hubungan positif dan signifikan Sumber: Data diolah Tabel 4.33 Analisis dan Uji Regresi No  Variabel B Sign.p  Keputusan Interpretasi 1 X 1 Y 0,257 0,001 signifikan Pengaruh positif dan signifikan 2 X 2 Y 0,209 0,017 signifikan Pengaruh positif dan signifikan 3 X 3 Y 0,333 0,000 signifikan Pengaruh positif dan signifikan 4 Y   Z 1,206 0,000 signifikan Pengaruh positif dan signifikan Sumber: Data diolah
Tabel 4.34

## Koefisien Determinasi
No Regresi R R- square Koefisien Determinasi Interprestasi 1 X 1 ,X 2 ,X 3 Y 0,574 0,315 31,50% Kontribusi X 1 , X 2 dan X 3 menjelaskan Y sebesar 31,50% 2 Y   Z 0,943 0,890 89,00% Kontribusi Y menjelaskan Z sebesar 89,0% Sumber: Data diolah

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui dan  membuktikan secara  empiris  pengaruh  Peraturan  Perpajakan,  Pemahaman  Perpajakan dan  Manfaat Perpajakan baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap Pelaporan Pajak PP 46, serta dampak dari Pelaporan Pajak PP 46 terhadap  PPh  Terutang  dari  UKM  yang  terdaftar  di  KPP  Cikarang. Berdasarkan pembuktian empiris terhadap model konseptual yang disusun di awal penelitian terhadap 150 responden pengelola UKM yang terdaftar di  KPP  Cikarang  Jawa  Barat,  menghasilkan  simpulan  terdapat  pengaruh positif secara signifikan Persepsi Peraturan Perpajakan terhadap Pelaporan Pajak PP 46. Koefisien regresi sebesar 0.257 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.001 < 0.05. Dengan demikian hipotesis penelitian H1 terbukti atau didukung.  Terdapat  pengaruh  positif  secara  signifikan  Pemahaman Perpajakan terhadap Pelaporan Pajak PP 46. Koefisien regresi sebesar 0.209 dengan  probabilitas  signifikansi  sebesar  0.017  <  0.05.  Dengan  demikian hipotesis penelitian H2 terbukti atau didukung. Terdapat pengaruh positif secara  signifikan  Persepsi  Manfaat  Perpajakan  terhadap  Pelaporan  Pajak PP  46.  Koefisien  regresi  sebesar  0.333  dengan  probabilitas  signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Dengan demikian hipotesis penelitian H3 terbukti atau didukung. Terdapat pengaruh secara bersama-sama Peraturan Perpajakan, Pemahaman  Perpajakan  dan    Manfaat  Perpajakan  terhadap  Pelaporan Pajak PP 46. Nilai F-hitung sebesar 23,866 ; probabilitas signifikansi sebesar 0.000  <  0.05  dan  dengan  nilai Adjusted R 2 sebesar  0,315  yang  berarti kontribusi  variabel  Peraturan  Perpajakan,  Pemahaman  Perpajakan  dan Manfaat Perpajakan dalam menjelaskan variabilitas Pelaporan Pajak PP 46 sebesar  31,5%  sedangkan  sisanya  sebesar  68,5%  dijelaskan  oleh  variabel lain.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  meningkatkan  nilai    Peraturan Perpajakan,  Pemahaman  Perpajakan  dan    Manfaat  Perpajakan  secara bersama-sama  akan  meningkatkan  Pelaporan  Pajak  PP  46.  Dengan demikian  hipótesis  penelitian  H4  terbukti  atau  didukung.  Terdapat pengaruh  positif  secara  signifikan  Pelaporan  Pajak  PP  46  terhadap  PPh Terutang.  Hal  ini  memberi  arti  bahwa  Pelaporan Pajak  PP  46  berdampak terhadap PPh Terutang. Koefisien regresi sebesar 1.206 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Dengan demikian hipotesis penelitian H5 terbukti atau didukung.

## DAFTAR PUSTAKA
Aim, James, Bahl, Roy; Murray, Matthew N., 1990, Tax Structure and Tax Compliance, The  Review  of  Economics  and  Statistics ,  Vol.  72, NO.4. (Nov., 1990), pp.603-613 Andarini,  (2010).  Dampak  Dimensi  Keadilan  Pajak  Terhadap  Tingkat
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. Skripsi .  Semarang.  Tidak Dipublikasikan.
Agung,  Mulyo  (2010).  Perpajakan  Indonesia  Seri  PPh  Badan  Edisi  Revisi, Jakarta : MitraWacana Media
Brainyyah,  Mariah  Qibthiyyah.  (2013).  The  Effect  Of  Fairness,  Tax
Knowledge,  And  Tax  Complexity  On  Tax  Compliance:  The
Case Of SME Entrepreneurs’ Taxpayers In Malang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Choiruman,  Ahmad,  2004,  Pemeriksaan  Pajak  Masa  Depan,
http://www.indodigest.com/indonesia-specialthoughts-
106.html
Eddy. (2011), Akuntansi Perpajakan , Yogyakarta: Graha Ilmu. Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni, Mangoting., (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan  Petugas  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Biaya Kepatuhan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Tax and Accounting Review . Vol.1 No.1 Ghoni,  Husen  Abdul.  2012.  Pengaruh  Motivasi  Dan  Pengetahuan  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Daerah.  Jurnal Akuntansi UNNESA. Vol. 1, No 1.
Ghozali,  Imam.,  (2011).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hardiningsih,  Pancawati  dan  Yulianawati,  Nila.,  (2011).  ”Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak”. Dinamika Keuangan dan Perbankan , Vol. 3 No. 1. Kurniawan,  Richard,  (2004).  “ Sadar  Pajak,  Kunci  Pembangunan ”,  Juara  II pada  Lomba  Karya  Tulis  Perpajakan  Nasional,  Dirjen  Pajak- Fisip UI.
Mardiasmo, (2011). Perpajakan . Edisi revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi. Marziana,  Norkhazimah,  dan  Mohmad.  (2010).  Relationship  Between Perceptions And Level Of Compliance Under Self Assessment System – A Study In The East Coast Region. Journal Of Global Business And Economics. Vol. 1, No. 1.
Narimawati. Umi., (2010). Penulisan Karya Ilmiah . Jakarta: Penerbit Genesis. Peratuaran  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013.  Penghitungan  PPh  untuk UMKM ;
Pemerintah Indonesia Priadana,Moh.Sidik  &  Muis,  Saludin.,  (2009).  Metodologi    Penelitian Ekonomi  dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Priantara,  Diaz  dan  Bambang,  Supriyadi.,  (2011).  Faktor  –  Faktor  Yang
Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi
Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Vol.
13, No. 2.
Sugiyono,  (2012). Metode  Penelitian  Bisnis .  Cetakan  Kelima  :  Bandung  : Alfabeta. Sumarsan, Thomas. (2010). “ Perpajakan Indonesia ”, Indeks, Jakarta. Supomo,  B  dan  Indriantoro,  N.,  (2002),  Metodologi  Penelitian  Bisnis, Cetakan Kedua, Yogyakara; Penerbit BPEE UGM.
Supriyati  dan  Nur  Hidayati.  (2008).“Pengaruh  Pengetahuan  Pajak  dan Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak”.
Akuntansi dan Teknologi Informasi , Vol.7 No.1. Syahdan, S.A dan Rani, A.P., (2013). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP  No.  46  Tahun  2013  Dan  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib Pajak, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, Semarang, 3-4 Desember 2013.
Unndang –Undang No.28 Tahun (2007). Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan : Pemerintah Indonesia
Unndang  –Undang  No.36  Tahun  (2008).  Pajak  Penghasilan  Badan  : Pemerintah Indonesia
Unndang  –Undang  No.42  Tahun  (2009).  Pajak  PErtambahan  Nilai  dan Pajak Penjualan Barang Mewah : Pemerintah Indonesia Umar, Husein. (2010). Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis, Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada, Ed. Baru 10. Waluyo. (2011). Perpajakan di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. Widayanti dan Nurlis, 2010. Faktor-Kaktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk  Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada KPP Pratama Gambir Tiga), makalah Simposium Nasional Akuntansi Akuntansi XIII. Widyaningsih,  Aristanti.  (2011). Hukum  Pajak  dan  Perpajakan .  Bandung: Alfabeta. Zain, Mohammad.,(2007). Manejemen Perpajakan ,Salemba Empat,Jakarta.