## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## AKIBAT HUKUM PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

## Legal Consequences Of Drug Trafficking As Transnational Crime
Hetty Hassanah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia hetty.hassanah@email.unikom.ac.id
Naskah dikirim : 5 April 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 6 Juni 2022
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6851

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  conducted  to  determine  the  legal  consequences  of  cross- border drug trafficking as a transnational crime. This research is descriptive analytic, using a normative juridical approach and the data obtained is analyzed juridically qualitatively, in this case the analysis is carried out by considering the hierarchy of laws and regulations so that a statutory regulation does not conflict with other laws and regulations. Based on the research results drug trafficking is not only carried out conventionally, but has crossed national borders so that it is considered a transnational crime. Thus the circulation of drugs is currently a global legal problem because it does not only involve one country but also involves several countries with that country's legal system. The impact of this study illustrates the need for law enforcement for cross-border drug trafficking as a transnational crime.  The conclusion is that the legal consequences of drug trafficking as a transnational crime can be prosecuted not only based on Indonesian legislation but also internationally because Indonesia has ratified the Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988.
Key  words  :    Drug  Trafficking,  Transnational  Crime,  Legal  Consequences,  Law  Enforcement, International Crime International Convention.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari peredaran narkoba lintas batas  sebagai  kejahatan  transnasional.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitik,  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dan  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif,  dalam  hal  ini analisis  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  agar  suatu peraturan  perundang-undangan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya. Berdasarkan  hasil  penelitian  peredaran  narkoba  tidak  hanya  dilakukan  secara  konvensional,  namun telah  melewati  batas  negara  sehingga  dianggap  sebagai  kejahatan  transnasional.  Dengan  demikian peredaran narkoba saat ini menjadi masalah hukum global karena tidak hanya melibatkan satu negara tetapi juga melibatkan beberapa negara dengan sistem hukum negara tersebut. Dampak dari penelitian ini  menggambarkan  perlunya  penegakan  hukum  terhadap  peredaran  narkoba  lintas  batas  sebagai kejahatan  transnasional.  Kesimpulannya,  akibat  hukum  perdagangan  narkoba  sebagai  kejahatan transnasional  dapat  dituntut  tidak  hanya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  tetapi juga  internasional  karena  Indonesia  telah  meratifikasi  Convention  Against  Gelap  Traffic  In  Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988.
Kata  Kunci  :  Perdagangan  Narkoba,  Kejahatan  Lintas  Negara,  Akibat  Hukum,  Penegakan  Hukum, Kejahatan Internasional Konvensi Internasional.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## PENDAHULUAN
Perdagangan  narkoba  ( drug-trafficking ),  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  sering terjadi  dan  menjadi  sorotan,  yang  tidak  lagi  merupakan  kejahatan  konvensional,  tetapi  juga sudah dianggap sebagai kejahatan lintas negara karena menyangkut ketentuan hukum lebih dari satu.  negara.  Perdagangan  narkoba  termasuk  tindakan  kriminal  yang  dapat  terjadi  lintas  batas negara  atau  kejahatan  tingkat  internasional 1 .  Dengan  demikian,  dalam  penanganannya  tidak hanya  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  tetapi  juga harus  memperhatikan  ketentuan  hukum  negara  lain  atau  yang  diakui  secara  internasional, termasuk perjanjian internasional yang dibuat antara Indonesia dengan negara lain.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  antara  lain  tentang  akibat  hukum perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional, seperti oleh 2 , Mereka mengatakan ketika keadaan ekonomi secara keseluruhan buruk, ekonomi gelap padat karya, pedagang preman aktif dalam  ekonomi  gelap,  dan  pemerintah  telah  mengadopsi  strategi  yang  keras,  seperti pemberantasan, bahkan tanpa adanya mata pencaharian hukum dan peluang alternatif. Tapi itu tidak  berarti  bahwa  mensponsori  ekonomi  gelap  non-intensif  tenaga  kerja  tidak  membawa modal  politik  kepada  pihak  yang  bertikai  anti-pemerintah.  Jika  ekonomi  gelap  non-intensif tenaga kerja, seperti penyelundupan narkoba di Sinaloa, Meksiko, menghasilkan efek limpahan positif  yang  kuat  bagi  perekonomian  secara  keseluruhan  di  wilayah  tersebut  dengan meningkatkan permintaan akan barang tahan lama, tidak tahan lama, dan layanan dan karenanya secara tidak langsung menyediakan mata pencaharian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin, itu juga dapat menjadi sumber modal politik yang penting. Di negara bagian Sinaloa  di  Meksiko,  misalnya,  perdagangan  narkoba  diperkirakan  mencapai  20  persen  dari produk  domestik  bruto (PDB),  dan  untuk  beberapa negara bagian selatan Meksiko, jumlahnya mungkin  lebih  tinggi.  Akibatnya,  modal  politik  sponsor  perdagangan  narkoba  di  sana,  seperti kartel  Sinaloa,  hampir  tidak  bisa  diabaikan.  Dalam  penelitian  lain  sebelumnya,  tentang konsekuensi  hukum  perdagangan  narkoba  sebagai  kejahatan  transnasional,  yang  telah  diteliti bahwa  pembuat  kebijakan  dan  sarjana  yang  peduli  dengan  perdagangan  narkoba  internasional telah  lebih  besar  dan  tepat,  memusatkan  perhatian  mereka  pada  Amerika  latin.  Selama  waktu itu, perdagangan gelap ganja dan kokain ke Amerika Serikat, Kanada dan Eropa telah terbukti sangat  resisten  terhadap  hampir  semua  upaya  pengendalian 3 .  Penelitian  lain  sebelumnya  dari Cecilia  Lopez  Badano  dan  Mariana  Ortega  Brena,  Mereka  mengatakan  bahwa  masalah perdagangan  narkoba  terkait  baik  dengan  atau  contoh  Meksiko  di  yang  pertama  dan  dengan kehadiran  orang  asing  di  yang  terakhir 4 .  seperti  dari  Georgios  Barzoukas,  kata  Dia,  individu dengan sejarah catatan kejahatan kecil dan/atau penyalahgunaan zat terkenal sebagai kumpulan kunci  rekrutmen  untuk  Daesh  baik  di  Eropa  maupun di MENA,  telah  ditangkap  karena  antara lain  ,  kepemilikan  narkoba,  konsumsinya  yang  meningkat  di  Timur  Tengah  pertama  kali disebutkan  pada  tahun  2003  oleh  Kantor  PBB  untuk  Narkoba  dan  Kejahatan  (UNODC) 5 . Penelitian  lain sebelumnya juga  mengatakan,  bahwa perdagangan  narkoba  pesisir  menonjol  di
1 Boister, Neil. Transnational Criminal Law.  EJIL. New York. 2018, hlm. 23.
2 Phil Williams and Vanda Felbab Brown, Drug Traffiicking, Violence and Instability, Strategic Studides US Army War College, 2017, hlm.195.
3 William O. walker, drug Trafficking in Asia, The Journal of Interamerican Studies  and World Affairs, Cambridge University Press, Vol. 34 No. 3, 2016, hlm. 87.
4 Cecilia  Lopez  Badano  and  mariana  Ortega  Brena,  Drug  Trafficking  and  Literature  :  Dangerous  Liaisons,  Latin America Perspectives Vol. 41, No. 2, 2018, hlm. 36.
5 Georgios Barzoukas, Drug Trafficking In The MENA : The Economics and The Politics, European Union Institute Security Studies (EUISS), 2017, hlm. 45.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
sepanjang  koridor  Mesoamerika.  Pengaruh  kegiatan  Ilegal  pada  perikanan  dan  pengelolaan pesisir  tidak  terukur  saat  kami  mempelajari  bagaimana  kebijakan  narkoba  adalah  kebijakan konservasi 6 .
Penelitian saya sebelumnya terkait dengan akibat hukum perdagangan narkoba sebagai kejahatan  transnasional  memiliki  perdagangan  narkoba  dalam  lingkup  kejahatan  internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif. Perdagangan narkoba merupakan salah satu contoh kejahatan internasional  yang  terjadi  di  berbagai  negara,  sehingga  bersinggungan  dengan  hukum  pidana internasional.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan fakta-fakta secara sistematis.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder tentang Akibat Hukum Peredaran Narkoba Sebagai Kejahatan Lintas Negara. Semua data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam  hal  ini  analisis  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  hierarki  peraturan  perundang- undangan  sehingga  peraturan  perundang-undangan  yang  satu  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepastian hukum.

## PEMBAHASAN
Puluhan  tahun  lalu,  dunia  mendeklarasikan  perang  terhadap  narkoba.  Hari  ini,  setelah beberapa dekade gagal mengendalikan konsumsi narkoba secara memadai, masalah yang lebih parah  telah  muncul:  pengedar  narkoba  yang  kejam  telah  menyandera  industri  dan  tidak  akan berhenti  untuk  mempertahankan  kekuasaan  mereka.  Pemerintah  telah  melembagakan  lusinan program  untuk  membongkar  industri  obat-obatan  terlarang,  tetapi  mereka  hanya  melihat keberhasilan  yang  kecil.  Namun,  satu  strategi  belum  sepenuhnya  diuji:  legalisasi  universal. Legalisasi universal dari semua obat-obatan akan menyerang pasar obat-obatan terlarang secara langsung,  menghancurkan  insentif  provit  bagi  pengedar  narkoba  dan  menempatkan  kontrol industri di tangan pemerintah alami.
Saat  ini  Indonesia  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun 2009 tentang  Narkotika.  Hal ini  merupakan  penerapan  dari  adanya  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1997  tentang  Pengesahan United  Nation  Convention  Against  Gelap Narcotic  Drugs  And  Psychotropics  Substances  1988 (United  Nations  Convention  About  the Eradication  of  Gelap  Narcotics  and  Psychotropics  1988 ).  Tujuan  Konvensi  ini  adalah  untuk memajukan  kerja  sama  di  antara  Para  Pihak  sehingga  mereka  dapat  menangani  secara  lebih efektif berbagai aspek peredaran gelap obat-obatan narkotika dan psikotropika yang berdimensi internasional.  Dalam  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  Konvensi,  Para  Pihak  wajib mengambil  tindakan  yang  diperlukan,  termasuk  tindakan  legislatif  dan  administratif,  sesuai dengan ketentuan mendasar dari sistem legislatif domestik masing-masing.
6 Karina Benssalah and jesse Sayles, Drug Trafficking’s Effect On Coastal Ecosystems, Science New Series Vol 343 No. 6178, American Association For The Advancement of Science, 2018, hlm. 119.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Banyak  hal  yang  diatur  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika  1988  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Tentang  Pemberantasan  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika  Tahun  1988)  seperti  Setiap  Pihak wajib  mengambil  tindakan-tindakan  yang  dianggap  perlu  untuk  ditetapkan  sebagai  tindak pidana menurut hukum nasionalnya, bila dilakukan dengan sengaja:
1. Produksi,  manufaktur,  ekstraksi;  persiapan,  penawaran,  penawaran  untuk  dijual, pendistribusian,  penjualan,  penyerahan  dengan  syarat  apapun,  perantara, pengiriman,  pengiriman  dalam  perjalanan,  pengangkutan,  pemasukan  atau pengeluaran  obat  narkotika  atau  psikotropika  apapun  yang  bertentangan  dengan ketentuan  Konvensi  1961,  1961  Konvensi  sebagaimana  diamandemen  atau Konvensi 1971;
2. Budidaya opium poppy, coca bush atau tanaman ganja untuk tujuan produksi obat- obatan  narkotika  bertentangan  dengan  ketentuan  Konvensi  1961  dan  Konvensi 1961 sebagaimana telah diubah;
3. Kepemilikan atau pembelian obat-obatan narkotika atau psikotropika untuk tujuan salah satu kegiatan yang disebutkan di atas;
4. Pembuatan, pengangkutan atau distribusi peralatan, bahan atau zat yang tercantum dalam  Tabel  I  dan  Tabel  II,  dengan  mengetahui  bahwa  mereka  akan  digunakan dalam  atau  untuk  budidaya,  produksi  atau  pembuatan  obat-obatan  narkotika  atau psikotropika secara ilegal;
5. Organisasi,  manajemen  atau  pembiayaan  dari  setiap  pelanggaran  yang  disebutkan dalam i), ii), iii) atau iv) di atas;
Pengalihan atau pemindahan properti, mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari setiap pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan dari tindakan partisipasi dalam pelanggaran atau pelanggaran tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul properti yang tidak sah atau untuk membantu setiap orang yang terlibat dalam melakukan suatu pelanggaran  atau  pelanggaran  untuk  menghindari  akibat  hukum  dari  tindakannya. Penyembunyian  atau  penyamaran  sifat,  sumber,  lokasi,  disposisi,  pergerakan,  hak  yang sebenarnya sehubungan dengan, atau kepemilikan properti, dengan mengetahui bahwa properti tersebut  berasal  dari  pelanggaran  atau  pelanggaran  yang  ditetapkan  dari  tindakan  partisipasi dalam pelanggaran atau pelanggaran tersebut .
Tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional dan konsep dasar sistem hukumnya:
1. Perolehan,  kepemilikan  atau  penggunaan  properti,  dengan  mengetahui,  pada  saat penerimaan,  bahwa  properti  tersebut  berasal  dari  suatu  pelanggaran  atau pelanggaran  yang  dilakukan  sesuai  dengan  sub-paragraf  paragraf  ini  atau  dari tindakan partisipasi dalam pelanggaran atau pelanggaran tersebut;
2. Kepemilikan peralatan atau bahan atau zat, mengetahui bahwa mereka sedang atau akan digunakan dalam atau untuk budidaya, produksi gelap
3. Secara terbuka menghasut atau membujuk orang lain, dengan cara apa pun, untuk melakukan  salah  satu  pelanggaran  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  pasal  ini  atau menggunakan obat-obatan narkotika atau zat psikotropika secara tidak sah;
4. Partisipasi  dalam,  asosiasi  atau  konspirasi  untuk  melakukan,  upaya  untuk melakukan  dan  membantu,  bersekongkol,  memfasilitasi  dan  menasihati pelaksanaan salah satu pelanggaran yang ditetapkan
Dengan  tunduk  pada  prinsip-prinsip  konstitusional  dan  konsep-konsep  dasar  sistem hukumnya,  setiap  Pihak  wajib  mengambil  tindakan-tindakan  yang  mungkin  perlu  untuk ditetapkan sebagai suatu tindak pidana menurut hukum nasionalnya, apabila dilakukan dengan sengaja,  kepemilikan,  pembelian  atau  penanaman  obat-obatan  narkotika  atau  psikotropika.  zat

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
untuk  konsumsi  pribadi  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  Konvensi  1961,  Konvensi  1961 sebagaimana  telah  diubah  atau  Konvensi  1971.  Pengetahuan,  maksud  atau  tujuan  yang disyaratkan sebagai unsur pelanggaran yang diatur dalam ayat 1 pasal ini dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang objektif.
Psikotropika adalah zat atau obat-obatan, baik alami maupun sintetik, bukan narkotika yang  mempunyai  sifat  psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif  terhadap  susunan  saraf  pusat  yang menimbulkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Narkotika adalah zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tumbuhan  atau  bukan  tumbuhan,  baik  sintetik  maupun semisintetik,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  hingga  menghilangkan  rasa  sakit,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang dibagi  dalam  kelompok-kelompok.  .perdagangan  narkoba  yang  melintasi  batas  negara merupakan  kejahatan  transnasional  dan  merupakan  ancaman  serius  bagi  keamanan  dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara 7 .
Gambar  1.    Aliran  kejahatan  transnasional.  Gambar  ini  diadopsi  dari  https://kemlu.go.id  pada  25 November 2020.
Gambar  1  menunjukkan,  perdagangan  narkoba  sebagai  kejahatan  transnasional  yang terkait dengan kejahatan perdagangan, kejahatan keuangan dan kejahatan teknologi tinggi. Saat ini  peredaran  narkoba  sudah  menjadi  kejahatan  lintas  negara,  artinya  melibatkan  jaringan  di beberapa  negara,  baik  secara langsung  maupun  melalui internet,  sehingga  harus  ada  ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menanganinya, tidak hanya peraturan perundang-undangan di atas, tetapi juga peraturan perundang-undangan di atas. juga ketentuan internasional lainnya yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  serta  beberapa  kesepakatan  antara  negara Indonesia  dengan  negara  lain  dalam  rangka  penegakan  hukum,  khususnya  pemberantasan peredaran  narkoba  sebagai  kejahatan  lintas  negara.  Melihat  sifat  kejahatan  transnasional tersebut, perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional tidak lain adalah kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana internasional 8 .
Ada  beberapa  dimensi  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  menentukan  suatu kejahatan merupakan kejahatan transnasional, yaitu 9 :
1. Tempat  terjadinya  kejahatan  nasional  berada  di  luar  wilayah  negara  yang bersangkutan  tetapi  mempunyai  akibat  di  dalam  wilayahnya,  dalam  hal  ini  ada kepentingan satu atau lebih negara yang berkaitan dengan kejahatan tersebut.
2. Korban kejahatan nasional tidak hanya di wilayah negara itu sendiri tetapi juga di wilayah negara lain atau di suatu tempat di luar wilayah negara.
7 United Nation Office Drugs and Crime (UNODC), 2014, hlm. 23
8 Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Internasional, Eresco Bandung, 2015, hlm 42.
9 Hata. Individu dalam Hukum Internasional. STHB Press. Bandung. 2017, hlm. 23.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
3. Kejahatan  yang  terjadi  di  dalam  wilayah  suatu  negara  tetapi  pelakunya  adalah negara yang bukan warga negara.
Dalam  proses  penegakan  hukum  dalam  menanggulangi  kejahatan  lintas  negara,  tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut dan penerapan beberapa prinsip hukum pidana nasional dari negara-negara yang pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, antara lain:
1. Asas  legalitas  merupakan  asas  utama  dalam  hukum  pidana  nasional  beberapa negara,  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana  jika perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam hukum pidana nasional.
2. Asas  non-retroaktif  sebagai  turunan  dari  asas legalitas,  yang  menyatakan  bahwa suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat  diberlakukan  terhadap perbuatan-perbuatan  yang  terjadi  sebelum  peraturan  perundang-undangan  itu berlaku, atau dengan kata lain suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut.
3. Asas  kesalahan,  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  hanya  dapat  dipidana  jika kesalahannya telah dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang  didakwakan  kepadanya  melalui  proses  pemeriksaan  oleh  badan  peradilan yang memang berwenang untuk melakukan itu. jadi.
4. Asas  praduga  tak  bersalah,  menekankan  bahwa  seseorang  yang  diduga melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai kesalahannya  dapat  dibuktikan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
5. Asas ne/no bis in idem, menyatakan bahwa seseorang yang telah diadili dan/atau dijatuhi  hukuman  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  dan  pasti  oleh  badan peradilan  yang  berwenang  untuk  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang didakwakan  kepadanya  tidak  dapat  diadili  dan/  atau  dijatuhi  vonis  untuk  kedua kalinya atau lebih karena kejahatan atau tindak pidana tersebut. (Pardiana 2018).
Peredaran  narkoba  sebagai  kejahatan  lintas  negara  dibuktikan  dari  beberapa  hal  yaitu berdasarkan  tempat  terjadinya  dimungkinkan  di  luar  wilayah  negara  yang  bersangkutan  tetapi mempunyai  akibat  di  dalam  wilayahnya,  dalam  hal  ini  terdapat  kepentingan  satu  atau  lebih negara.  berkaitan  dengan  kejahatan  tersebut.  Selanjutnya,  korban  perdagangan  narkoba  tidak hanya berada di dalam wilayah negara itu sendiri tetapi juga di wilayah negara lain atau di suatu tempat di luar wilayah negara tersebut. Dalam tindak pidana peredaran narkoba yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, dimungkinkan pelakunya bukan warga negara. Peredaran narkoba sebagai kejahatan transnasional tidak lepas dari kejahatan terorganisir (KTO) atau Transnational Organized  Crime  (TOC)  yang  memiliki  jaringan  global  atau  jaringan  transnasional.  Konsep kejahatan  transnasional  merupakan  konsep  generik  yang  mencakup  berbagai  bentuk  kegiatan kriminal,  seperti  konsep  kejahatan  kerah  putih  yang  diungkapkan  oleh  Sutherland,  Konsep kejahatan  transnasional  dalam  hal  perdagangan  narkoba  sangat  tergantung  pada  produksi narkoba  nasional  (dalam  negeri),  oleh  karena  itu  Boister  mendefinisikan  KTO  Global  ini. sebagai  kejahatan  yang  memiliki  dampak  lintas  batas  yang  nyata  atau  potensial  dan menimbulkan  keprihatinan  nasional  dan  internasional.  Menurut  Boister,  hukum  pidana transnasional mencakup semua hukum pidana yang tidak dapat sepenuhnya dimasukkan dalam hukum pidana suatu negara, termasuk kejahatan perdagangan narkoba ini,.
Perdagangan  Narkoba  Sifat  dan  tingkat  kerugian  Perdagangan  narkoba  dianggap sebagai  penghasil  pendapatan  terbesar  secara  global  di  antara  berbagai  pasar  kriminal transnasional.  Perdagangan  Narkoba  bersinggungan  dengan  isu-isu  keamanan  utama  seperti

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
negara-negara  nakal  dan  narkotika,  negara-negara  lemah  dan  gagal,  pemberontakan  dan terorisme.  Perdagangan  narkoba  digunakan  sebagai  sumber  pendapatan  di  negara-negara tersebut.
Penanganan  kasus  peredaran  narkoba  sebagai  kejahatan  lintas  negara  juga  terkait dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2006 tentang  Bantuan Timbal  Balik  Dalam  Masalah Pidana  yang  mengatur  secara  rinci  tentang  permintaan  bantuan  timbal  balik  dalam  masalah pidana  dari  Pemerintah  Republik  Indonesia  kepada  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Indonesia dan  sebaliknya  yang  antara  lain  melibatkan  pengajuan.  permintaan  bantuan,  persyaratan permintaan,  bantuan  dalam  mencari  atau  mengidentifikasi  orang,  bantuan  dalam  memperoleh bukti,  dan  bantuan  dalam  menetapkan  kehadiran  orang.  Kriminalisasi  terhadap  penyalahguna termasuk  peredaran  narkoba  tidak  lepas  dari  sistem  pidana  yang  dianut  oleh  sistem  hukum  di Indonesia.  Tujuan  sistem  pidana  pada  hakikatnya  adalah  operasionalisasi  penegakan  hukum yang  dilakukan  oleh  sistem  peradilan  berdasarkan  perangkat  hukum  yang  mengatur  tentang kriminalisasi  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Keefektifan peraturan tersebut di atas sangat ditentukan oleh beberapa hal, antara lain substansi undang-undang  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  apakah  peraturan  tersebut  telah  mengatur  mengenai sanksi pidana peredaran narkoba sebagai kejahatan lintas negara, dan pada kenyataannya belum diatur.  diatur  secara  khusus,  sehingga  apabila  terjadi  kasus  peredaran  narkoba  yang mengandung unsur asing sulit untuk diberikan sanksi pidana. Selain itu, unsur penegak hukum juga menentukan efektifitas UU Narkotika, dalam hal ini sikap moral dan sumber daya manusia penegak hukum sangat menentukan keberhasilan pemberantasan peredaran narkoba. Sarana dan prasarana  juga  sangat  penting  dalam  upaya  pemberantasan  peredaran  narkoba,  termasuk pengembangan  teknologi  informasi  dan  sarana  komunikasi  lain  yang  terkait  dengan  peredaran narkoba.  Unsur  kesadaran  hukum  dan  budaya  hukum  turut  menentukan  efektifitas  UU Narkotika  dalam  upaya  pemberantasan  peredaran  narkoba  tersebut.  Akibat  hukum  dari  suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan menjadi kejahatan transnasional menggambarkan perlunya  dukungan  hukum  yang  memadai.  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat 10 .
Kriminalisasi  memiliki  beberapa  tujuan  yang  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  teori- teori  tentang  pemidanaan.  Teori  tujuan  pemidanaan  tidak  lepas  dari  beberapa  pendapat, termasuk  pandangan.  Ada  dua  pandangan  konseptual  yang  masing-masing  memiliki  implikasi moral yang berbeda, yaitu pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan  hukuman  sebagai  ganjaran  negatif  atas  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan oleh  anggota  masyarakat  sehingga  pandangan  ini  melihat  pemakzulan  hanya  sebagai pembalasan atas kesalahan berdasarkan tanggung jawab moral masing-masing 11 . Pandangan ini dikatakan  melihat  ke  belakang.  Pandangan  tillitarian  melihat  hukuman  dari  segi  manfaat  atau kegunaannya, dalam hal ini yang dilihat adalah situasi atau kondisi yang hendak dihasilkan oleh hukuman  tersebut.  Di  satu  sisi,  pemidanaan  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  sikap  atau perilaku  terpidana  dan  di  sisi  lain  pemidanaan  juga  dimaksudkan  untuk  mencegah  orang  lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Pandangan ini dikatakan berwawasan ke depan dan pada saat yang sama memiliki sifat penangkal.
Sedangkan Muladi membagi teorinya tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok, yaitu:
10 Mochtar  Kusumaatmadja.  Hukum,  Masyarakat,  Dan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  Bina  Cipta.  Bandung.  1986, hlm 12.
11 I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widia, Bandung. 2018, hlm. 18.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
1. Teori absolut (retributif) memandang bahwa pemidanaan adalah pembalasan atas kesalahan  sehingga  berorientasi  pada  tindakan  dan  terletak  pada  terjadinya kejahatan  itu  sendiri.  Teori  ini  mengemukakan  bahwa  sanksi  dalam  hukum pidana  dijatuhkan  semata-mata  karena  seseorang  telah  melakukan  suatu  tindak pidana  yang  merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  pembalasan terhadap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  sehingga  sanksi  tersebut bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan.
2. Teori  teleologis  memandang  bahwa  hukuman  bukanlah  pembalasan  atas kesalahan  pelaku,  tetapi  sarana  untuk  mencapai  tujuan  yang  berguna  untuk melindungi  masyarakat  menuju  kesejahteraan  sosial.  Sanksi  ditekankan  pada tujuannya,  yaitu  untuk  mencegah  orang  melakukan  kejahatan,  sehingga  tidak ditujukan untuk kepuasan keadilan yang mutlak.
3. Teori retributif teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat jamak, karena  menggabungkan  prinsip  teleologis  (tujuan)  dan  retributif  sebagai  satu kesatuan.  Teori  ini  ada  dua,  dalam  hal  ini  hukuman  bersifat  retributif  sejauh hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menjawab perbuatan yang salah. Sedangkan  watak  teleologis  terletak  pada  pemikiran  bahwa  tujuan  kritik  moral adalah  reformasi  atau  perubahan  perilaku  terpidana  di  masa  yang  akan  datang. Pandangan teoretis ini menyarankan kemungkinan untuk mengartikulasikan teori pemidanaan  yang  mengintegrasikan  beberapa  fungsi  serta  retribusi  utilitarian  di mana pencegahan dan rehabilitasi semuanya dipandang sebagai target yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan  meliputi  pencegahan umum  dan  khusus;  perlindungan  masyarakat;  menjaga  solidaritas  masyarakat  dan  adanya reward/balance.  Pendekatan  keadilan  atau  model just  desert  didasarkan  pada  dua  teori  tentang tujuan  pemidanaan,  yaitu  pencegahan  dan  pembalasan,  yang  beranggapan  bahwa  pelanggar akan  dinilai  dengan  sanksi  yang  pantas  diterimanya  mengingat  kejahatan  yang  telah dilakukannya.  ,  sanksi  yang  tepat  akan  mencegah  pelaku  kejahatan  melakukan  kejahatan  lagi dan mencegah orang lain melakukan kejahatan.
Dalam  perkembangannya,  Gerhard  dan  Edward  M.  Wise,  menyatakan  bahwa pengertian hukum pidana internasional bukanlah definisi yang kaku dan pasti karena dalam arti luas mencakup tiga pokok bahasan sebagai berikut 12 :
1. Topik  pertama  menyangkut  kekuasaan  kehakiman  pengadilan  negara  tertentu dalam  perkara  yang  mengandung  unsur  asing,  termasuk  antara  lain  masalah ekstradisi.
2. Topik  kedua  mengenai  asas-asas  hukum  publik  internasional  yang  mengatur kewajiban  negara-negara  yang  dituangkan  dalam  hukum  pidana  nasional  atau hukum  acara  pidana  nasional  negara  yang  bersangkutan  yang  bersumber  dari konvensi  dan  perjanjian  internasional  yang  berkaitan  dengan  peredaran  gelap narkoba. .
3. Topik ketiga menyangkut integritas makna hukum pidana internasional, termasuk instrumen-instrumen  yang  mendukung  penegakan  hukum  pidana  internasional tersebut.
Berdasarkan  perkembangan  dan  asal  usul  tindak  pidana  internasional,  dapat  diketahui bahwa keberadaan tindak pidana internasional terdiri dari:
12 Gerhard dan Edward M. Wise dalam William O. Walker, Drug Trafficking in Asia, The Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Cambridge University Press, Vol. 34 No. 3, 2016, hlm 22.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
1. Kejahatan internasional yang bersumber dari kebiasaan yang berkembang dalam praktek hukum internasional (customary international law);
2. Tindak  pidana  internasional  yang  bersumber  dari  konvensi  internasional  seperti United  Nation  Convention  Against  Gelap  Narcotic  Drugs  And  Psychotropic Substances  1988  (United  Nations  Convention  on  the  Eradication  of  Gelap Narcotics and Psychotropics 1988);
3. Tindak  pidana  internasional  yang  muncul  dari  sejarah  perkembangan  konvensi hak asasi manusia.
Perdagangan gelap narkoba adalah kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir adalah jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh mafia dalam jaringan yang terorganisir dengan baik  di  sebuah  organisasi  bawah  tanah,  baik  mafia  preman  maupun  mafia  intelektual  yang melakukan  berbagai  jenis  kejahatan  dengan  tujuan  akhir  menghasilkan  uang,  baik  yang dilakukan  secara  gelap  maupun  terang.  bisnis.  Kejahatan  terorganisir  harus  dibedakan  dengan kejahatan organisasi, karena yang dimaksud dengan kejahatan organisasi adalah kejahatan yang dilakukan  oleh  suatu  organisasi,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum,  sedangkan  kejahatan  terorganisir  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang. yang mempunyai kegiatan pokok yang melawan hukum (pidana) dengan tujuan mencari keuntungan  secara  tidak  sah  dengan  menggunakan  kekuasaan  yang  tidak  sah,  pemerasan, bahkan  manipulasi  keuangan.  Contoh  kejahatan  terorganisir  antara  lain  perdagangan  narkoba, pencucian uang, mafia pembobolan bank dan sebagainya. Oleh karena itu, perdagangan narkoba juga  terkait  dengan  masalah  kejahatan  terorganisir  dan  melibatkan  lebih  dari  satu  negara sehingga dianggap sebagai kejahatan lintas negara.
Diduga peredaran narkoba sebagai kejahatan transnasional tidak terlepas dari beberapa hal  bahwa  peredaran  gelap  narkoba  tidak  hanya  dapat  dilakukan  di  dalam  wilayah  negara Indonesia,  tetapi  juga  dapat  melintasi  batas  negara,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Hugo Grotius, yaitu asas au dedere au punere yang artinya pelaku tindak pidana. Peredaran narkoba dapat  dipidana  oleh  negara  tempat  terjadinya  atau  diserahkan  atau  diekstradisi  ke  negara peminta  yang  berwenang  mewakili  pelakunya.  Selain  itu,  terdapat  asas  au  dedere  au  judicare yang  artinya  setiap  negara  wajib  mengadili  dan  mengadili  pelaku  perdagangan  narkoba  serta wajib  bekerjasama  dengan  negara  lain  dalam  menangkap,  menahan  dan  mengadili  serta mengadili  para  pelakunya.    Berbicara  tentang  kejahatan  lintas  negara  tentunya  juga  terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah  Pidana.  Dalam  perkara  yang  merupakan  kejahatan  lintas  negara,  kerjasama  antar negara  diperlukan  untuk  mempermudah  penanganan  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  pengadilan  atas  suatu  masalah  pidana  yang  timbul  baik  di  Negara  Peminta maupun Negara Diminta.
Untuk memberikan landasan hukum yang kuat mengenai kerjasama antar negara dalam bentuk  gotong  royong  dalam  masalah  pidana,  diperlukan  suatu  perangkat  hukum  yang  dapat dijadikan  pedoman  bagi  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  membuat  kesepakatan  dan melaksanakan permintaan kerjasama. bantuan dari luar negeri. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang  yang  mengatur  beberapa  asas  atau  asas,  tata  cara  dan  persyaratan  permintaan bantuan,  serta  proses  hukum  acara  tersebut.  Asas  atau  asas  gotong  royong  dalam  masalah pidana dalam Undang-undang tersebut di atas didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian  antar  negara  yang  dibuat,  serta  konvensi  dan  kebiasaan  internasional.  Saling membantu  dalam  masalah  pidana  dapat  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  dan  jika  tidak  ada kesepakatan, maka bantuan dapat diberikan atas dasar hubungan baik. Undang-undang ini tidak memberikan  kewenangan  untuk  melakukan  ekstradisi  atau  serah  terima,  penangkapan  atau penahanan  untuk  tujuan  ekstradisi  atau  penyerahan  orang,  pemindahan  tahanan,  atau pemindahan  perkara.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2006  mengatur  secara  rinci  tentang

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
permintaan  bantuan  timbal  balik  dalam  masalah  pidana  dari  Pemerintah  Republik  Indonesia kepada  Negara  Diminta  dan  sebaliknya  yang  antara  lain  menyangkut  pengajuan  permintaan bantuan,  persyaratan  permintaan,  bantuan.  untuk  menemukan  atau  mengidentifikasi  orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk membuat orang hadir.
Lahirnya konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan  Psikotropika  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1997. Secara umum, konvensi tersebut memuat tujuan konvensi untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif dalam berbagai aspek perdagangan narkotika dan psikotropika. Selanjutnya,  negara-negara  konvensi,  termasuk  Indonesia,  akan  mengambil  langkah-langkah yang diperlukan dan menetapkan peredaran narkotika dan psikotropika sebagai kejahatan lintas negara.  Selain  itu,  juga  mengatur  yurisdiksi,  ekstradisi  dan  bantuan  hukum  timbal  balik,  serta proses prosedural yang ditempuh. Sebagai wujud dari pengesahan konvensi tersebut, pemerintah Indonesia  telah  membuat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  Tentang  Psikotropika  dan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika.  Selain  itu,  di  Indonesia  telah dibentuk badan yang dikenal dengan nama Badan Narkotika Nasional (BNN).
Saat ini Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara transit narkoba, tetapi telah menjadi negara  konsumen  dan  produsen  bahkan  telah  menjadi  eksportir  narkoba  jenis  ekstasi  dengan indikasi pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri serta paket dan kurir. dari  luar  negeri  yang  ditujukan  langsung  ke  Indonesia.  Kejahatan  peredaran  narkoba  (Drug Trafficking) merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas, dengan berbagai modus operandi dan mobilitas yang tinggi, serta sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Penyalahgunaan  dan  peredaran  narkoba  merupakan  masalah  yang  kompleks  dan  multidimensi yang menyangkut masa depan bangsa.
Penyalahgunaan  narkoba  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara  atau  modus  operandi sebagai berikut:
1. Grup dealer
(1).   Untuk melakukan tindakannya, mereka sering menyuap petugas, seperti polisi, petugas  bea  dan  cukai,  jaksa  dan  hakim.  Ada  kalanya  mereka  juga mempengaruhi  petugas  tersebut  atau  keluarganya  sebagai  sasaran  operasi penyalahgunaan narkoba.
(2).   Sindikat  pelaku  terdiri  dari  jaringan  yang  juga  berasosiasi  dengan  jaringan yang  sangat  luas  yang  ada  di  kota-kota  besar  di  Indonesia  dengan menggunakan  sistem  sel  yaitu  terdapat  beberapa  level  bandar,  dimana  setiap level  tidak  saling  mengenal  sehingga  jika  satu  level  dealer  tertangkap,  dia tidak bisa mengarahkan jaringan di atasnya.
(3). Modus  operandi  peredaran  narkoba  dari  para  pengedar  tingkat  bawah  yang berhadapan  langsung  dengan  pengguna,  biasanya  dengan  mempengaruhi kelompok  rentan  yaitu  kelompok  masyarakat  yang  bermasalah  secara ekonomi, psikologis, sosial dan lain-lain.
2. Pengguna
(1).   Biasanya  mereka  memesan  obat  dari  pengedar  melalui  telepon/HP  untuk diantarkan oleh kurir di tempat tertentu.
(2).   Pengguna  yang  sudah  menjadi  pelanggan  juga  dapat  melakukan  transaksi langsung  di  tempat  kejadian  perkara,  seperti  di  diskotik,  pub,  karaoke  dan lain-lain.
(3).   Setelah  mendapatkan  barang/narkoba,  pengguna  mengkonsumsinya  terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan  tempat  pesta  lainnya.  Hal  ini  untuk  menghindari  jika  ada  operasi  oleh polisi, tidak akan ada barang bukti atau barang bukti di badan/kontrol.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  hasil  analisis  penelitian  ini,  yaitu  Indonesia  memiliki kepentingan  dalam  menanggulangi  peredaran  narkoba,  baik  melalui  pencegahan  maupun penanganannya.  Konsekuensinya,  Indonesia  harus  menjalankan  rule  of  law  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, di tingkat multilateral, Indonesia harus terus berupaya  untuk  berperan  aktif  dalam  pemberantasan  peredaran  narkoba  di  berbagai  forum internasional.

## KESIMPULAN
Konvensi  Anti  Peredaran  Gelap  Narkotika  Dan  Psikotropika  Tahun  1988  telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Saat ini di Indonesia terdapat  ketentuan  hukum  yang  mengatur  peredaran  narkoba  antara  lain  melalui  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun undang-undang ini belum mengatur secara khusus peredaran narkoba sebagai tindak pidana transnasional, sehingga belum mampu mengatasi peredaran narkoba yang melintasi  batas  negara.  Pelaku  perdagangan  narkoba  sebagai  kejahatan  transnasional  dapat dipidana  oleh  negara  tempat  terjadinya  atau  dibawa  ke  depan  atau  diekstradisi  ke  negara peminta  yang  berwenang  mewakili  pelakunya.  Selain  itu,  setiap  negara  berkewajiban  untuk mengadili dan mengadili para pelaku tindak pidana peredaran narkoba dan bekerja sama dengan negara  lain  dalam  menangkap,  menahan  dan  mengadili  serta  mengadili  para  pelakunya,  dan diharapkan  ketentuan  hukum  ini  dapat  mengakomodasi  semua  permasalahan  narkoba. Perdagangan  narkoba  di  Indonesia  yang  melibatkan  negara  lain  sebagai  suatu  jaringan merupakan  kejahatan  lintas  negara  sehingga  harus  dituntut  tidak  hanya  menggunakan  hukum nasional  Indonesia  tetapi  juga  kemungkinan  menggunakan  hukum  nasional  negara  lain  atau konvensi internasional terkait peredaran narkoba.

## SARAN
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Narkoba  dan  Psikotropika  ini diharapkan dapat selalu mengakomodir semua kasus Narkoba dan Psikotropika termasuk yang dilakukan  melampaui  batas  negara  sebagai  kejahatan  transnasional,  dalam  hal  ini  harus  ada ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang  hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  Pembinaan  Hukum dari  Mochtar  Kusumaatmadja.    Selain  itu,  Perlu  adanya  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  dari    para  penegak  hukum  khususnya  dalam  penanganan  tindak  pidana  Narkoba  dan Psikotropika termasuk yang dilakukan melampaui batas negara sebagai kejahatan transnasional

## DAFTAR PUSTAKA
Boister, Neil. Transnational Criminal Law.  EJIL. New York. 2018.
Cecilia Lopez Badano and mariana Ortega Brena, Drug Trafficking and Literature : Dangerous Liaisons, Latin America Perspectives Vol. 41, No. 2, 2018 Georgios  Barzoukas,  Drug  Trafficking  In  The  MENA  :  The  Economics  and  The  Politics,
European Union Institute Security Studies (EUISS), 2017 Hata. Individu dalam Hukum Internasional. STHB Press. Bandung. 2017 I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widia, Bandung. 2018.
Karina  Benssalah  and jesse  Sayles,  Drug  Trafficking’s  Effect  On  Coastal  Ecosystems, Science New Series Vol 343 No. 6178, American Association For The Advancement of Science, 2014

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional. Bina Cipta. Bandung. 1986.
Phil Williams and Vanda Felbab Brown, Drug Traffiicking, Violence and Instability, Strategic Studides US Army War College, 2017 Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Internasional, Eresco Bandung,2015 William O. walker, drug Trafficking in Asia,  The Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Cambridge University Press, Vol. 34 No. 3, 2016