INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5952-5963 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Indeks Skalogram, Indeks Sentralitas Marshall dan Indeks Gravitasi Pada Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Fahrizal Taufiqqurrachman Universitas Bojonegoro Email: fahrizaltaufiqqurrachman@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perihal  pusat-pusat  pertumbuhan  di  Jawa  Timur  dan menentukan wilayah-wilayah yang memiliki intensitas daya tarik (gravitasi) yang tinggi dengan pusat- pusat pertumbuhan tersebut, yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam program pemerataan proses  pembangunan  antar  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  3  metode analisis yaitu indeks skalogram, indeks sentralitas, dan indeks gravitasi yang menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang meliputi data fasilitas umum, jumlah penduduk, dan jarak antar kabupaten/kota. Hasil pengolahan data dari 3 metode analisis tersebut menghasilkan kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan didukung oleh 6 kabupaten di sekitarnya yang memiliki daya tarik (gravitasi) yang tinggi terhadap kota Surabaya, yaitu Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Lamongan, Mojokerto, dan Pasuruan. Dan terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki daya tarik (gravitasi) rendah, yaitu Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kota Madiun, dan Kota Blitar. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa selama ini pemerintah provinsi Jawa Timur menitikberatkan proses pembangunan hanya pada satu titik saja yaitu kota Surabaya yang hanya mampu memberikan trickle-down effect hanya pada daerah sekitarnya yang mengindikasikan bahwa proses pembangunan di  Jawa  Timur  belum  merata.  Diharapkan  mampu  menciptakan  pusat  pertumbuhan  baru  untuk mempercepat pemerataan proses pembangunan ekonomi di Jawa Timur.
Kata Kunci: Pusat Pertumbuhan, Daya Tarik (Gravitasi), Trickle-Down Effect

## Abstract
This study aims to examine the subject of growth centers in East Java and determine areas that have a  high  intensity  of  attraction  (gravity)  with  these  growth  centers,  which  are  expected  to  be  the foundation  in  the  program  for  the  equitable  distribution  of  development  processes  among districts/cities in East Java. This study uses 3 analytical methods, namely the scalogram index, centrality index,  and  gravity  index,  which  uses  data  sourced  from  the  Central  Statistics  Agency  of  East  Java including data on public facilities, population, and distances between districts/cities. The results of data processing from the 3 analytical methods resulted in the city of Surabaya as the center of economic growth in East Java and supported by 6 surrounding districts that have a high attraction (gravity) to the city of Surabaya, namely Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Lamongan, Mojokerto, and Pasuruan. And there are 4 districts/cities that have low gravity, namely Magetan Regency, Pacitan Regency, Madiun City, and Blitar City. The results of the analysis indicate that so far the provincial government of East Java has focused on the development process only at one point, namely the city of Surabaya, which is only  able  to  provide  a  trickle-down  effect  only  to  the  surrounding  area,  which  indicates  that  the development process in East Java has not been evenly distributed. It is hoped that it will be able to create a new growth center to accelerate the equitable distribution of the economic development process in East Java.
Keywords: Growth Center, Attraction (Gravity), Trickle-Down Effect

## PENDAHULUAN
Antar  daerah  memiliki  beberapa  perbedaan  dalam  proses  pembangunan  dan perkembangan  ekonomi  daerah  yang  bersangkutan,  sehingga  perlu  adanya  kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Peran  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  untuk  pelaksanaan  pemerataan pembangunan  diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  secara keseluruhan (Muta’ali, 1999)
Kondisi ini sesuai dengan peraturan perundangan dimana dalam UU No. 23 Tahun 2014  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Serta  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan  daerah  serta  antardaerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  serta  peluang  dan tantangan  persaingan  global  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan
negara. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi di setiap daerah adalah  melalui  pengembangan  potensi  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah,  contohnya kemitraan dalam pengelolaan sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah (pertumbuhan ekonomi) (Arsyad, 1999).
Strategi pengembangan dilakukan dengan menentukan titik-titik pertumbuhan (kutub pertumbuhan)  sehingga  diharapkan  efek  penyebaran  dari  kegiatan  pusat  pertumbuhan tersebut  mampu  memberikan  dampak  pada  wilayah  sekitarnya  juga  mengalami pertumbuhan.  Kegiatan  tersebut  dapat  berupa  pembangunan  infrastruktur,  transportasi, komunikasi, dan kelembagaan sosial untuk meningkatkan daya tarik wilayah tersebut.
Pemerintah harus dapat memetakan dan menentukan wilayah yang secara ekonomi dan  sosial  berpotensi  untuk  dikembangkan  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan ekonomi. Proses penyesuaian ekonomi antar wilayah menggunakan pendekatan wilayah administratif,  yaitu  kabupaten/kota  dan  provinsi  yang  memiliki  potensi  untuk dikembangkan  dan  dijadikan  pusat  pertumbuhan  dan  bertujuan  untuk  pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota dan provinsi.
Pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  tidak  terlepas  dari  adanya  ketimpangan  hasil pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota di Jawa Timur, meskipun didasari oleh perbedaan kemampuan kabupaten/kota dalam memaksimalkan potensi daerah baik dari segi sumber daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia  dalam  mencapai  peningkatan  pertumbuhan Produk  Domestik  Regional  Bruto  setiap  tahunnya.  Pemerintah  Jawa  Timur  diharapkan mampu mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota. Ketimpangan hasil pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2019, pada Gambar 1 di bawah ini.
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Jawa  Timur  adalah  memajukan  dan  memacu perekonomian dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, membuka daerah-daerah yang terisolir sehingga memudahkan mobilitas sosial ekonomi penduduk dan menciptakan kesejahteraan bagi  masyarakat  luas. Kondisi wilayah  yang dimiliki dan terbagi  dalam  38  Kabupaten/Kota  tersebut  memerlukan  kajian  dan  perencanaan  yang komprehensif untuk menentukan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan bertujuan untuk mengendalikan daerah yang masih tertinggal sehingga diharapkan mampu bersaing dengan  daerah  lain.  Menguraikan  permasalahan  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  kajian mengenai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Penentuan pemusatan wilayah hanya cukup dilakukan dengan Hierarki sehingga akan menghasilkan klasifikasi wilayah (Ordo)(Gunena et al., 2016). Penentuan pusat pertumbuhan ekonomi baru bisa menggunakan analisis indeks skalogram, indeks sentralitas marshall dan indeks gravitasi dalam penentuan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (Gaffara et al., 2015).
Penciptaan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  yang  baru  akan  mampu  memberikan dampak  yang  luas  (spread  effect)  dan  dampak  ganda  (multiplier  effect)  antar  sektor (lapangan  usaha)  dan  terhadap  wilayah  lainnya  (Gulo,  2015).    Implikasi  dari  pusat pertumbuhan ekonomi harus mampu memberikan trickle down effect (dampak tetesan ke bawah dan spread effect (dampak penyebaran) yang menggambarkan keterkaitan antara pusat pertumbuhan dan sektor unggulan di pusat pertumbuhan yang mampu memberikan dampak pada daerah disekitarnya juga akan dapat mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sukesi & Sugianto, 2010).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif  dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan 3 analisis data, yaitu indeks skalogram, indeks sentralisasi marshal, dan indeks gravitasi.

## Analisis Indeks Skalogram
Alat  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui  kemampuan  wilayah  dalam memberikan akses pelayanan terhadap ketersediaan fasilitas umum (ekonomi, sosial, dan pemerintahan)  dimana  wilayah  yang  memiliki  kelengkapan  fasilitas  paling  tinggi  dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan (Ermawati, 2010). Skalogram mampumemberikan gambaran ururtan peringkat daerah yang didasarkan pada jumlah dan jenis fasilitas sarana dan  prasarana  fisik  dari  yang  paling  banyak  hingga  paling  sedikit  sehingga  akan menghasilkan klassifikasi wilayah pusat pertumbuhan (Rondinelli, 2019)
Tahapan Analisis Skalogram:
a. Mengidentifikasi seluruh pelayanan publik yang ada di kabupaten/kota
b. Mengurutkan kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk pada tabel di sebelah kiri.
c. Mengurutkan fasilitas berdasarkan frekuensi yang ditemukan
d. Membuat matriks yang menampilkan fasilitas yang ada di setiap area
e. Beri tanda/angka (1) pada sel yang memiliki fasilitas, beri tanda/angka (0) pada sel yang tidak memiliki fasilitas.
f. Susun  ulang  baris  dan  kolom  berdasarkan  frekuensi  keberadaan  fasilitas,  semakin banyak fasilitas maka semakin banyak yang ada di bagian atas daftar.
g. Mengidentifikasi  peringkat/hirarki  permukiman  yang  dapat  diinterpretasikan berdasarkan persentase keberadaan fasilitas di wilayah tersebut.
Pengujian  kelayakan  analisis  indeks  skalogram  menggunakan  rumus  Coefficient  of Reproducibility (COR) sebagai berikut:
𝑪𝑶𝑹 = 𝟏 − Ʃ𝒆
𝑵 𝒙 𝑲
Keterangan:
e   : Jumlah kesalahan
N   : Jumlah subjek/kota
K   : Jumlah objek/fasilitas
Dalam hal ini, koefisien dianggap layak jika bernilai 0,9 - 1. Pola skala Guttman yang sempurna  jarang  terjadi  karena  adanya  penyimpangan  yang  disebut  dengan  error. Koefisien reprodusibilitas (COR) adalah koefisien yang menunjukkan skor objek penelitian yang  memberikan  prediksi  terhadap  reaksi  penelitian  pada  skala  yang  bersangkutan. Menurut Soejanto, 2004: 40 menyatakan nilai koefisien adalah 0 sampai dengan 1, dimana nilai  koefisien  semakin  mendekati  1  maka  semakin  sempurna  dan  nilai  koefisien  >  0,9 dianggap  sebagai  skala  yang  valid  atau  layak  untuk  diteliti  ke  tahap  selanjutnya. Menentukan jumlah kelas/orde untuk masing-masing wilayah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Jumlah Orde = 1 + (3,3 x log n)
Keterangan n   : Jumlah wilayah yang diteliti
Setelah menentukan jumlah orde, maka dilanjutkan dengan menentukan range pada masing-masing orde dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

## 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑑𝑒

## Analisis Indeks Terpusat Marsekal
Analisis lanjutan dari indeks skalogram berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi dan atau fasilitas tersebut di suatu wilayah. Frekuensi keberadaan suatu fungsi menunjukkan banyaknya fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu (Muta’ali, 2003) .
C = (t/Y)
Keterangan
C   : Bobot Atribut dari fungsi x
Y :   Jumlah total fungsi dalam total fungsi dalam sistem t   : Nilai sentralitas gabungan = 100

## Analisis Indeks Gravitasi
Analisis yang digunakan untuk mengukur daya tarik suatu wilayah dengan wilayah lain, bahwa interaksi antara dua pusat mempunyai hubungan berbanding lurus dengan massa pusat yang  bersangkutan dan mempunyai hubungan  berbanding terbalik  dengan  jarak. Variabel yang mewakili periode adalah jumlah penduduk, kesempatan kerja, pendapatan, dan  pengeluaran.  Variabel  yang  mewakili  jarak  adalah  ukuran  fisik,  waktu,  dan  harga (Glasson, 1990). Dalam perkembangannya, variabel yang sering digunakan adalah jumlah penduduk dan jarak antara dua wilayah  (Tarigan, 2005). Rumus gravitasi adalah sebagai berikut:
𝐼 𝑡𝑗 = 𝑘 𝑃 𝑖 𝑃 𝑗 𝑑 𝑖𝑗 𝑏
Lebih  lanjut,  penggunaan  rumus  gravitasi  dapat  disederhanakan  sebagai  berikut (Saruhian, 2006).
𝐼 = 𝑃 1 𝑥𝑃 2 𝑑 2
Keterangan
I   : Besarnya interaksi antara wilayah A dan B P1   : Jumlah penduduk wilayah I (ribuan orang) P2   : Jumlah penduduk wilayah I (ribuan orang) dy   : Jarak antara kota I dan kota J (Km) k   : Bilangan konstanta berdasarkan pengalaman b   : Pangkat dari dy yang sering digunakan b = 2 Keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya (hinterland) akan terlihat dari semakin meningkatnya intensitas atau besarnya interaksi antara wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Indeks Skalogram
Pada penelitian ini, ditemukan bahwa pengujian Coefficient of Reproducibility (COR) pada indeks skala Guttman menghasilkan COR sebesar 0,91. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan karena melebihi standar minimal 0,90. Berikut ini adalah skala COR di Jawa Timur:
COR = 1 − Ʃe NxK
COR = 1 − 107 38 x 31 COR = 0,909
Selanjutnya,  untuk  menentukan  jumlah  pesanan  di  Wilayah  Jawa  Timur,  hasilnya adalah sebagai berikut:
Orde = 1 + (3,3 x log n) Orde = 1 + (3,3 x log 38) Orde = 6,21
Kondisi  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  terdapat  6  order/kelas  di  Jawa  Timur,  maka penentuan range/jarak antar order menghasilkan sebagai berikut:
Range = 31 − 26 6 = 0,83
Kisaran antara orde untuk Jawa Timur adalah 0,83 sebagai berikut:
Orde I
: 30,15 - 31
Orde II : 29,32 - 30,15
Orde III
: 28,49 - 29,32
Orde IV   : 27,66 - 28,49 Orde V   : 26,83 - 27,66 Orde VI   : 26 - 26,83
Berdasarkan  hasil  pembagian  rentang  antar  orde  menjadi  6  kelas,  maka  akan menghasilkan klasifikasi sebagai berikut:
Tabel 1. Indeks Skalogram
No  Kabupaten/Kota  Orde  No Kabupaten/Kota Orde 1 Sidoarjo I 20 Probolinggo III 2 Jombang I 21 Pasuruan III 3 Tulungagung I 22 Mojokerto III
4 Jember I 23 Gresik III 5 Banyuwangi I 24 Bangkalan III 6 Kota Kediri I 25 Pamekasan III 7 Kota Malang I 26 Kota Blitar III 8 Kota Surabaya I 27 Kota Batu III 9 Malang II 28 Pacitan IV 10 Nganjuk II 29 Ponorogo IV 11 Magetan II 30 Trenggalek IV 12 Bojonegoro II 31 Situbondo IV 13 Lamongan II 32 Madiun IV 14 Sumenep II 33 Ngawi IV 15 Kota Madiun II 34 Tuban IV 16 Blitar III 35 Kota Probolinggo IV 17 Kediri III 36 Sampang V 18 Lumajang III 37 Kota Pasuruan V 19 Bondowoso III 38 Kota Mojokerto V
Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)
Berdasarkan  tabel  1  menunjukkan  hasil  analisis  indeks  skalogram,  menunjukkan klasifikasi kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan urutan/hirarki 1 berada di Kabupaten Sidoarjo,  Jombang,  Tulungagung,  Jember,  Banyuwangi,  Kediri,  Malang,  dan  Surabaya dimana kabupaten/kota tersebut terindikasi sebagai pusat pertumbuhan di Jawa Timur.
Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan diharapakn mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah disekitarnya dalam berbagai aspek diantaranya (1) pengaruh dalam pemusatan  dan  persebaran  penduduk  yang  dapat  dilihat  dari  mobiltas  penduduk  yang meningkat  yang  dipengaruhi  oleh  transportasi  dan  teknologi,  (2)  pengaruh  dalam peningkatan  kesejahteraan  perekonomian  penduduk  serta  menjadi  pusat  perdagangan serta (3) pengaruh perubahan social budaya di masyarakat sehuingga masyarakat mulai memprioritaskan pendidikan dan mulai menrima dan mempelajari budaya baru sehingga terjadi pembaharuan budaya di masyarakat (Dewi, 2009).
Analisis Indeks Sentralitas Marshal
Selanjutnya untuk menentukan jumlah orde untuk Jawa Timur, hasilnya adalah sebagai berikut:
Orde = 1 + (3,3 x log n)
Orde = 1 + (3,3 x log 38) Orde = 6,21 disesuaikan 6
Kondisi  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  terdapat  6  orde/kelas  di  Jawa  Timur,  maka penentuan range/jarak antar orde menghasilkan hasil sebagai berikut:
Range = 306,55 − 20,49

## 6 = 47,68
Kisaran antara orde untuk Jawa Timur adalah 0,83 sebagai berikut:
Orde I
: 258,89 - 306,55
Orde II : 211,21 - 258,89
Orde III   : 163,53 - 211,21 Orde IV   : 115,68 - 163,53 Orde V   : 68,17 - 115,68 Orde VI   : 20,49 - 68,17
Berdasarkan  tabel  2  menunjukkan  hasil  pembagian  rentang  antar  orde  menjadi  6 kelas, maka akan menghasilkan klasifikasi sebagai berikut.  Berdasarkan hasil analisis indeks skalogram  menunjukkan  bahwa  klasifikasi  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  berdasarkan orde/hirarki  1  adalah  Kota  Surabaya,  kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa  Kota  Surabaya merupakan pusat pertumbuhan di Jawa Timur. Kondisi ini tidak lepas dari sisi administratif Kota  Surabaya  sebagai  ibukota  provinsi  Jawa  Timur,  sehingga  sudah  selayaknya mendapatkan intensitas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.
Tabel 2. Indeks Sentralitas Marshal No  Kabupaten/Kota  Orde  No Kabupaten/Kota Orde 1 Kota Surabaya I 20 Bangkalan V 2 Malang IV 21 Sampang V 3 Banyuwangi IV 22 Ponorogo V 4 Jember IV 23 Nganjuk V 5 Sidoarjo IV 24 Bondowoso VI 6 Kota Malang IV 25 Tuban VI 7 Lamongan IV 26 Ngawi VI 8 Jombang V 27 Situbondo VI 9 Kediri V 28 Magetan VI 10 Sumenep V 29 Kota Kediri VI 11 Pasuruan V 30 Trenggalek VI 12 Blitar V 31 Madiun VI 13 Gresik V 32 Pacitan VI 14 Bojonegoro V 33 Kota Madiun VI 15 Probolinggo V 34 Kota Blitar VI 16 Lumajang V 35 Kota Probolinggo VI
17 Pamekasan V 36 Kota Pasuruan VI 18 Tulungagung V 37 Kota Mojokerto VI 19 Mojokerto V 38 Kota Batu VI
Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)
Kondisi ini didukung dengan banyaknya perusahaan/industri yang tumbuh sehingga menjadi daya tarik bagi para pencari kerja dari berbagai daerah di Jawa Timur.

## Analisis Indeks Gravitasi
Dengan  menggunakan  analisis  indeks  gravitasi,  hubungan  antara  Kota  Surabaya sebagai pusat pertumbuhan diperoleh dari hasil perhitungan indeks sentralitas terhadap kabupaten/kota  lainnya  di  Jawa  Timur,  yang  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.3  berikut.  Hasil perhitungan  analisis  indeks  gravitasi  menunjukkan  bahwa  terdapat  6  kabupaten  yang memiliki  tingkat  keterkaitan  (gravitasi)  yang  paling  kuat  dengan  Kota  Surabaya,  yaitu Sidoarjo,  Gresik,  Bangkalan,  Lamongan,  Mojokerto,  dan  Pasuruan.  Terdapat  4 kabupaten/kota  yang  memiliki  gravitasi  rendah,  yaitu  Kabupaten  Magetan,  Kabupaten Pacitan, Kota Madiun, dan Kota Blitar.
Tabel 3 menunjukkan tingginya keterkaitan 6 kabupaten terhadap pusat pertumbuhan Kota Surabaya tidak terlepas dari secara geografis 6 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya tersebut memiliki jarak yang cukup dekat sehingga keterkaitan dan interaksinya kuat. Serta didukung dengan kepadatan penduduk di wilayah sekitar Surabaya sehingga memiliki akses jarak jauh untuk menjangkau pusat perekonomian di Jawa Timur.
Interaksi antara pusat pertumbuhan dan wilayah terbelakang terdapat hubungan dan ketergantungan yang saling membutuhkan dalam keterkaitan, Dimana (1) fisik diantaranya integrasi  jaringan  transportasi  (jalan,  kereta  api,  dll)  serta  pada  (2)  ekonomi  diantaraya pemasaran,  supply  bahan  pokok,  proses  produksi,  penyerapan  tenaga  kerja  dan  sentra perdagangan. (3) Pergerakan penduduk diantaranya migrasi penduduk serta (4) teknologi diantaranya peralatan, cara dan metode produksi harus terintegrasi secara spasial dan (5) sosial  diantaranya  hubungan  sosial  penduduk,  (6)  pelayanan  diantaranya  kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik dan bank. (7) Administrasi diantaranya politik dan kelembagaan (Rondinelli, 2019).
Tabel 3. Indeks Gravitasi No Kabupaten/Kota Indeks Gravitasi No Kabupaten/Kota Indeks Gravitasi 1 Surabaya 0.00 20 Kota Mojokerto 155.62 2 Sidoarjo 12.315.54 21 Lumajang 143.59 3 Gresik 11.735.68 22 Tulungagung 126.92
4 Bangkalan 3.644.89 23 Blitar 120.53 5 Lamongan 1.700.68 24 Sumenep 102.98 6 Mojokerto 1.348.21 25 Kota Probolinggo 84.81 7 Pasuruan 1.309.24 26 Kota Batu 75.87 8 Malang 952.92 27 Ngawi 73.38 9 Jombang 586.48 28 Madiun 69.23 10 Probolinggo 417.80 29 Ponorogo 64.37 11 Sampang 350.00 30 Bondowoso 61.58 12 Tuban 320.16 31 Banyuwangi 56.36 13 Kota Malang 318.35 32 Kota Kediri 55.02 14 Bojonegoro 310.30 33 Situbondo 52.56 15 Kediri 301.37 34 Trenggalek 52.49 16 Nganjuk 215.69 35 Magetan 48.90 17 Jember 182.89 36 Pacitan 21.11 18 Pamekasan 168.46 37 Kota Madiun 17.95 19 Kota Pasuruan 161.24 38 Kota Blitar 14.73
Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis  indeks  skalogram  dan  analisis  indeks sentralitas yang dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan fasilitas umum tempat wudhu pada pelayanan publik, Kota Surabaya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kondisi ini tidak terlepas dari status kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur  karena  sudah  dapat  dipastikan  akan  menjadi  pusat  pemerintahan  dan  seluruh kegiatan  perekonomian  di  Jawa  Timur  serta  menjadi  model  pertumbuhan  dan perkembangan bagi daerah lain. Ketimpangan pembangunan di Jawa Timur yang hanya terfokus  pada  kota  Surabaya  membuat  ketimpangan  wilayah  antar  kabupaten/kota semakin tinggi, sehingga diharapkan pemerintah Jawa Timur dapat menentukan klaster wilayah  baru  yang  terdiri  dari  beberapa  kabupaten/kota  yang  secara  geografis  saling berdekatan atau berbatasan langsung untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru bagi  masyarakat  di  sekitarnya.  Diharapkan  klaster  pertumbuhan  baru  ini  mampu mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan di Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. (1999). Ekonomi Pembangunan, edisi keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yogyakarta.
Dewi, N. (2009). Geografi 3: untuk SMA dan MA Kelas XII. Jakarta: Depdiknas.
Gaffara,  G.  R.,  Fathu,  A.,  &  Fatih,  F.  (2015).  Kajian  Skalogram  Guttman  Dan  Indeks Sentralitas Marshall Untuk Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah (Studi Kasus: Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara). ReTII.
Glasson, J. (1990). Pengantar perencanaan regional. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta:
LPFEUI.
Gulo, Y. (2015). Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias Identification  of Growth and Hinterland Area in Developing Nias District. Widyariset, 18(1), 37 – 48.
Gunena,  A.  R.,  Tilaar,  S.,  &  Takumansang,  E.  D.  (2016).  Hirarki  Wilayah  Kota  Manado.
SPASIAL, 3(3), 116 – 125.
Muta’ali,  L.  (1999).  Penerapan  Konsep  Pusat  Pertumbuhan  Dalam  Kebijaksanaa Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada.
Muta’ali, L. L. (2003). Studi Penentuan Desa -Desa Pusat Pertumbuhan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Majalah Geografi Indonesia, 17(1), 33 – 51.
Rondinelli, D. A. (2019). Applied methods of regional analysis: the spatial dimensions of development policy. Routledge.
Saruhian,  A.  (2006). Identifikasi  Dan  Analisis  Pusat-Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Kabupaten  Lampung  Selatan,  Provinsi  Lampung.  Tesis.  Program  Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.
Sukesi,  S.,  &  Sugianto,  S.  (2010).  Penelitian  Pengembangan  Pusat-Pusat  Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamandau. Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 1(2),
202 – 215.
Tarigan, R. (2005). Perencanaan pembangunan wilayah. PT. Bumi Aksara.