## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

## Nurmalita Ayuningtyas Harahap
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email : nurmalita_ayuningtyas@yahoo.com

## Abstrak
Perubahan  yang  terjadi  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  kepegawaian, khususnya  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) maka  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  implementasi  penyelesaian  sengketa  bagi Aparatur  Sipil  Negara.  Berbeda  dengan  apa  yang  ada  di  undang-undang  sebelumnya bahwa  banding  administratif  diajukan  kepada  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian.  Di dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur  antara  lain  mengenai  banding  administratif  yang  diajukan  kepada  Badan Pertimbangan  ASN,  yang  mana  mengenai  upaya  banding  administratif  dan  mengenai Badan Pertimbangan ASN tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini  Peraturan  Pemerintah  tersebut  belum  diterbitkan  sehingga  dalam  penyelesaian sengketa  ASN,  khususnya  bagi  PPPK  nantinya  akan  menjadi  permasalahan  dalam implementasinya.  Perlindungan  hukum  bagi  aparatur  negara  dalam  penyelesaian sengketa kepegawaian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara  belum  dapat  secara  optimal  diberikan  dan  perlindungan  hukum yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP).

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Aparatur Sipil Negara Abstract
Changes  in  regulations  concerning  employment,  in  particular  regarding  dispute resolution  mechanisms  State  Civil  Apparatus  then  indirectly  affect  the  implementation of  dispute  resolution  for  the  State  Civil  Apparatus.  In  contrast  to  what  was  in  the previous  law  that  the  administrative  appeals  filed  with  the  Personnel  Advisory  Board. In  Article  129  of  Constitution  Number    5  of  2014  about  civilian  state apparatus.arranged  among  others  on  the  administrative  appeal  submitted  to  the Advisory  Board  of  civilian  state  apparatus,  in  which  the  efforts  of  administrative appeals  and  on  the  Advisory  Board  of  the  civilian  state  apparatus  regulated  by Government  Regulation.  But  until  now  the  government  regulation  has  not  been  issued so  that  the  dispute  settlement  civilian  state  apparatus,  particularly  for  government employees  with  work  agreementwill  be  problems  in  implementation. Legal  protection  of the  state  apparatus  in  the  employment  dispute  resolution  after  the  enactment  of  Constitution Number    5  of  2014  about  civilian  state  apparatus    can  not  be  optimal  be  given  and  legal protection that the government can do isimmediately issued Government Regulation. Keywords: Legal Protection, Dispute Resolution, State Public Servant

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Aparatur  Negara  merupakan  sarana  yang  sangat  penting  dalam  mencapai tujuan  negara,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  dalam  Pembukaan  UUD  1945 (Alinea  ke-IV).  Tujuan  tersebut  antara  lain  adalah  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  Tumpah  Darah  Indonesia.  Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  untuk membentuk  satu  masyarakat  adildan  makmur,  seimbang  materiil  dan  spiritualnya berdasarkan  Pancasila  dalam  wilayahNegaraKesatuan  Republik Indonesia. Kelancaran  pelaksanaan  pemerintah  danpembangunan  nasional,    terutama  sekali tergantung pada pesempurnaan Aparatur Negara. 1 Pentingnya peran Aparatur Negara ini tidak terlepas dari diberikannya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah  bagi Aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena  itu,  Pemerintah  telah  berupaya  sungguh-sungguh  untuk  merumuskannya dalam suatu kerangka perundang-undangan tentang kepegawaian yang semakin lama bertambah sempurna. 2
Upaya  untuk  menyempurnakan  tersebut  di  tandai  dengan  beberapa  kali perubahan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Aparatur Negara  tersebut.  Setelah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok  Kepegawaian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  43  tahun  1999,  kini lahir  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara. Perubahan  paradigma  peraturan  kepegawaian  tersebut  menimbulkan  perubahan dalam  substansi  dalam  peraturan  tersebut,  salah  satunya  adalah  mengenai penyelesaian  sengketa  kepegawaian.  Penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ini  terjadi antara lain karena sanksi disiplin yang telah dijatuhkan oleh atasan yang berwenang yang  menjatuhkan  sanksi  tersebut  tidak  dapat  diterima  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil yang merupakan unsur dari Aparatur Negara tersebut. Perubahan yang terjadi dalam peraturan  perundang-undangan  tentang  kepegawaian,  yaitu  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  khususnya  mengenai mekanisme  penyelesaian  sengketa  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  maka  secara  tidak langsung  mempengaruhi  bagaimana  implementasi  penyelesaian  sengketa  bagi Aparatur  Sipil  Negara.  Penyelesaian  sengketa  kepegawaian  yang  diatur  oleh Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil Negara disebutkan dalam Pasal  129.  Dalam  Pasal  129  tersebut  diatur  antara  lain  sengketa  pegawai  ASN diselesaikan  melalui  upaya  administratif,  yang  terdiri  dari  keberatan  dan  banding administratif.
Keberatan  diajukan  secara  tertulis  kepada  atasan  pejabat  yang  berwenang menghukum  dengan  memuat  alasan  keberatan,  dan  tembusannya  disampaik an kepada pejabat yang berwenang mengukum; adapun banding diajukan kepada badan pertimbangan  ASN.  Dalam  Pasal  129  juga  diatur  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan  Peraturan Pemerintah,  namun  hingga  kini  belum  terdapat  Peraturan  Pemerintah  mengenai penyelesaian  sengketa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, dalam hal implementasinya apab ila Aparatur  Sipil  Negara  ingin  melakukan  upaya  administratif  pasti  belum  dapat  di laksanakan  secara  optimal  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  undang-undang tersebut, yaitu melalui Badan Pertimbangan ASN.
1 M Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali, 1988, hlm. 98
2 Ahmad Ghufron et al , Hukum Kepegawaian di Indonesia , Ctk: Pertama, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.1.
Disamping itu yang dimaksud Aparatur Sipil Negara yang dapat mengajukan upaya  administrasi  tersebut  jelas  berbeda  dengan  apa  yang  diatur  dalam    Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  jo  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  maupun  dalam  PP  No.53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  bahwa  apa  yang  dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara  adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja(PPPK)  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah, sedangkan  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  jo  Undang-Undang  Nomor 43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  dan  PP  No  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  hanya  terdapat  istilah  Pegawai  Negeri,  tidak terpadat  istilah  PPPK.  Oleh  karena  itu,  dapat  menjadi  permasalahan  apabila  PPPK ingin mengajukan upaya administrasi belum terdapat mekanisme untuk mengaturnya secara jelas, terlebih belum terdapat Peraturan Pemerintah tentang PPPK.
Melihat permasalahan ini, maka dapat dipertanyakan bagaimana perlindungan  hukum  Aparatur  Negara    dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara.
2. Rumusan Masalah
1. Apakah    sudah  terdapat  Perlindungan  Hukum  bagi  Aparatur  Negara    dalam Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian  Pasca  berlakunyaUndang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana  seharusnya  Perlindungan  Hukum  yang  dapat  dilakukan  Pemerintah bagi  Aparatur  Negara    dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian  Pasca berlakunyaUndang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara?

## B. PEMBAHASAN
1. Aparatur  Negara  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara
Negara  baik  sebagai  badan  hukum  publik  maupun  organisasi  jabatan dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan kata lain, setiap negara itu memiliki tujuan  yang  hendak  dicapai.  Indonesia  sebagai  suatu  negara  juga  dibentuk  dengan tujuan tertentu. Tujuan negara tersebut dapat dilihat pada Alinea ke empat Undang- Undang  Dasar  1945  Negara  Republik  Indonesia  yang  terdiri  dari  empat  tujuan negara dan satu tujuan akhir negara, yaitu :
1. Tujuan perlindungan ( Protectional Goal );
2. Tujuan Kesejahteraan ( Welfare Goal );
3. Tujuan Pencerdasan ( Educational Goal );
4. Tujuan Kedamaian ( Peacefullness Goal ).
Keempat  negara  ini  keempat  tujuan  negara  ini  kemudian  menuju  ke  satu tujuan negara akhir, yaitu untuk mencipatakan masyarakat adil dan makmur. Tujuan negara ini hanya bisa dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan  perencanaan  yang  matang,  realistik,  terarah  dan  terpadu,  bertahap, bersungguh-sungguh,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna. 3 Tujuan  pembangunan nasional ini adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, yang tidak
3 Moh. Mahfud MD, Hukum Kepegawaian Indonesia , Yogyakarta: Liberty,1988, hlm.2.
lain  ad5  alah  tujuan  akhir  negara  Indonesia,  seimbang  material  dan  spritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah negara kesatuan Negara Indonesia. 4
Dalam  melaksanakan  tujuan  tersebut,  maka  negara  harus  memiliki  sarana prasarana.  Salah  satu  sarana  yang  harus  ada  di  dalam  suatu  negara  adalah  tenaga kerja.  Dalam  hal  ini  tenaga  kerja  sangat  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  negara. Tenaga  kerja  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  aparatur  negara,  dimana kesempuranaan  aparatur  negara  sangat  berpengaruh  dalam  mencapai  tujuan negera.Kesempurnaan  aparatur  negara  tergantung  juga  dari  kesempurnaan  pegawai negeri  (sebagai  bagian  dari  aparatur  negara).  Pegawai  negeri  mempunyai  peranan amat  penting  sebab  pegawai  negeri  merupakan  unsur  aparatur  negara  unt uk menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan  dalam  rangka  mencapai  tujuan negara. 5
Adapun  pengertian  dari  Pegawai  menurut  Kranenburg  adalah  pejabat  yang ditunjuk,  jadi  pengertian  tidak  termasuk  terhadap  mereka  yang  memangku  jabatan mewakili  seperti  anggota  parlemen,  presiden  dan  sebaginya.  Logemann  dengan menggunakan  kriteria  yang  bersifat  materiil  mencermati  hubungan  antara  negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. 6
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadinata, kata pegawai berarti:  “orang  yang  berkerja  pada  Pemerintah(Perusahaan  dan  sebagainya).” Sedangkan “negeri” berarti: “negara” atau “pemerintah.” Jadi pegawai negeri adalah orang  yang  bekerja  pada  Pemerintahatau  negara. 7 Aparatur  Negara  sebagai  sarana kepegawaian  memiliki  kedudukan  dan  peranan  yang  sangat  penting  dalam penyelenggaraan  fungsi  pemerintah.  Arti  penting  tersebut  oleh  Utrecht  dikaitkan dengan  pengisian  jabatan  pemerintahan,  yang  diisi  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil. Jabatan  merupakan  personifikasi  hak  dan  kewajiban  dalam  struktur  organisasi pemerintahan.  Agar  dapat  berjalan  (menjadi  konkrit  ( concrete )  atau  menjadi bermanfaat  bagi  negara),  maka  jabatan  (sebagai  personifikasi  hak  dan  kewajiban) memerlukan suatu perwakilan ( vertegenwoordiging ). Yang menjalankan perwakilan itu,  ialah  suatu  pejabat,  yaitu  manusia  atau  badan  hukum.  Oleh  karena  diwakili penjabat,  maka  jabatan  itu  berjalan  .  Yang  menjalankan  hak  dan  kewajiban  yang didukung  oleh  jabatan,  ialah  jabatan,  ialah  penjabat.  Jabatan  bertindak  dengan perantaraan dengan perantaraan penjabatnya (Utrecht, 1986: 202). 8
Kedudukan dan peranan yang sangat penting dari Aparatur Negara membuat Pemerintah  berupaya  untuk  terus  menyempurnakan  aturan  yang  menjadi  dasar hukum  Aparatur  Negara.  Pasca  reformasi  1998,  dasar  hukum  kepegawaian  yang semula  diatur  melalui  UU  No.8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian, disempurnakan  melalui  UU  No.  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  UU  No.8 Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian.  Melalui  amandemen  UU  No.8 Tahun  1974  urgensi  keberadaan  pegawai  negeri  sudah  dikaitkan  dengan  tujuan nasional  untuk  mewujudkan  masyarakat  madani  yang  taat  hukum,  berperadaban modern,  demokratis,  makmur,  adil  dan  bermoral  tinggi. 9 Namun  transformasi legal
4 Ibid
5 Ibid
6 Sri Hartini, et,al , Hukum Kepegawaian di Indonesia , Ctk ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.31.
7 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian , Jakarta: Rajawali Pres,, 1986, hlm.13.
8 Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008, hlm. 149.
9 Ibid , hlm.153.
framework sebagai  pijakan  normativ  manajemen  PNS  terlihat  masih  dilakukan dengan  setengah  hati  untuk  tidak  mengatakan  dengan  berat  hati  bahwa,  UU  No.  8 Tahun  1974  yang  seharusnya  diganti  ternyata  hanya  direvisi  secara  parsialistik melalui Undnag-Undang No. 43 Tahun 1999. 10
Dalam  perkembangannya,  pijakan  normativ  kepegawaian  tidak  hanya berhenti hingga Undang-Undang  No. 43 Tahun 1999, namun pada tahun 2014 lahir Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Dalam  hal  ini terjadi  perubahan  dan  penambahan  istilah  mengenai  aparatur  negara.  Sebelumnya, pada Pasal 1 angka 1 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  jo  Undang-Undang  Nomor  43  tahun  1999menyebutkan  bahwa, Pegawai  Negeri  adalah  setiap  warga  negara  Republik  Indonesia  yang  telah memenuhi  syarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  negeri,  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya,  d an digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia danAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa  Pegawai Negeri Sipil terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah.  Dalam Pasal  2  ayat  (3),  menyebutkan  bahwa  di  samping  Pegawai  Negeri  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Berbeda dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara menyebutkan bahwa, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya  disingkat  ASN  adalah  profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerjayang  bekerja  pada  instansi  pemerintah.   Pasal  1 angka  2  menyebutkan  bahwa  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya disebut  Pegawai  ASN  adalah  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaiandan diserahi tugas dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kemudian  dalam  Pasal  1  angka  3  disebutkan  bahwa,  Pegawai  Negeri  Sipil yang  selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga  negara  Indonesiayang  memenuhi syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetapoleh  pejabat  pembina kepegawaianuntuk  menduduki  jabatan  pemerintahan.  DalamPasal  1  angka    (4) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dinyatakan bahwa  Pegawai  Pemerintahdengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  adalah  warga  Negara Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  yang  diangkat  berdasarkan  perjanijian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tegas pemerintahan.

## 2. Perlindungan Hukum
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  secara  normal,  damai,  tetapi dapat  terjadi  juga  karena  pelanggaran  hukum.  Pelanggaran  hukum  terjadi  ketika subjek  hukum  tertentu  tidak  menjalankan  kewajiban  yang  seharusnya  dijal ankan atau  karena  melanggar  hak-hak  subjek  hukum  lain.  Subjek  hukum  yang  dilanggar
10 Ibid ,hlm.171.
hak-haknya  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum. 11 Fungsi  hukum  sebagai instrument  pengatur  dan  instrument  perlindungan  ini,  disamping  fungsi  lainnya sebagaimana  akan  disebutkan  bahwa,  diarahkan  pada  suatu  tujuan,  yaitu  untuk menciptakan  suasana  hubungan  hukum  antar  subjek  hukum  secara  harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa 12 :
“Doel van het recht is een vreedzame ordening van samenleving. Het recht wil de  vrede…  den  vrede  onder  de  mensen  benwaart  het  recht  door  bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen .
(Tujuan  hukum  adalah  mengatur  masyarakat  secara  damai.  Hukum menghendaki  perdamaian…  Perdamaian  di  antara  manusia  dipertahankan  oleh hukum dengan melaindungi kepentingan-kepentingan tertentu (baik materiil maupun ideal),  kehormatan,  kemerdekaan,  jiwa,  harta  benda,  dan  sebagainya  terhadap  yang merugikannya).  Tujuan-tujuan  hukum  itu  akan  tercapai  jika  masing-masing  subjek hukum  mendapatkan  hak-haknya  secara  wajar  dan  menjalankan  kewajiban- kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.”
Baik  tindakan  hukum  keperdataan  maupun  publik  dari  Pemerintah  dapat menjadi  peluang  munculnya  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum,  yang melanggar  hak-hak  warga  negara.  Oleh  karena  itu,  hukum  harus  memberikan perlindungan  hukum  bagi  warga  negara.  F.H.  van  Der  Burg  dan  kawan -kawan mengatakan bahwa 13 : “ De  mogelijkheden    van  rechtsbescherming  zijn  van  belang  wanneer  de overheid iets  heft  gadaan  of  nagelaten  of  voornemens is  bepaalde  handelingen te verrichten en bepaalde personen of groepen zich daardoor gegriefd achten .” (kemungkinan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  merupakan  hal  yang penting  ketika  Pemerintahbermaksud  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan tindakan  tertentu  terhadap  sesuatu,  yang  oleh  karena  tindakan  atau  kelalainnya  itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu).”
Padanan  kata  perlindungan  hukum  dalam  bahasa  Inggris  adalah  “ legal protection ”, dalam bahasa Belanda “ rechtsbecherming ”. Kedua istilah tersebut juga mengandung  konsep  atau  pengertian  hukum  yang  berbeda  untuk  memberi  makna sesungguhnya  dari  “perlindungan  hukum”. 14 Pengertian  perlindungan  hukum  bagi rakyat  berkaitan  dengan  rumusan  dalam  kepustakaan  berbahasan  Belanda  berbunyi “ rechtsbescherming  van  de  burgers  tegen  de  overhead ”  dan  dalam  kepustakaan berbahasa  Inggris  “ legal  protection  of  the  individual  in  relation  to  atcs  of administrative  authorities ”. 15 Prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  terhadap tindak  Pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  karena  menurut  sejarahnya  di  Barat,  lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Ctk ke-12, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, hlm.265-266.
12 Ibid , hlm.280-281.
13 Ibid ,hlm.267.
14 Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa ,    Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008,hlm.357.
15 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.1.
diserahkan  kepada  pembatasan-pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  pada masyarakat dan pemerintah. 16
Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan  Pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  resprensif. 17 Perlindungan  Hukum yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan tindakan  Pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan diskresi  dan  perlindungan  yang  resprensif  bertujuan  untuk  mencegah  terja dinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. 18
Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  merupakan  konsep  universal,  dalam  arti dianut  dan  diterapkan  oleh  setiap  negara  yang  mengedepankan  diri  sebagai  sebagai negara  hukum.  Namun,  seperti  disebutkan  Paulus  E.  Lotulung,  masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan  hukum  tersebut,  dan  juga  sampai  seberapa  jauh  perlindungan  itu diberikan. 19 Di  Indonesia  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  akibat  tindakan  hukum Pemerintah  ada  beberapa  kemungkinan,  tergantung  dari  instrument  hukum  yang digunakan  Pemerintah  ketika  melakukan  tindakan  hukum.  Tindakan  hukum Pemerintah  berupa  mengeluarkan  keputusan  yang  berupa  mengeluarkan  keputusan merupakan  tindakan  Pemerintah  yang  termasuk  dalam  kategori regeling atau perbuatan  Pemerintah  di  bidang  legislasi.  Hal  ini  dikarenakan,  bahwa  keputusan yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  itu  merupakan  peraturan  perundang-undangan. Keputusan Pemerintahyang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dengan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  telah  disebutkan  di atas. Termasuk sebagai keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan di tingkat  pusat  adalah  peraturan  Pemerintah  ( algemeen  maatregels  van  bestuur ), peraturan  presiden,  keputusan  presiden,  peraturan  menteri,  dan  semua  keputusan organ  Pemerintahyang  memilik  sifat  mengikat  umum  ( algemeen  verbinde voorschiften ),  sedangkan  untuk  tingkat  daerah  berbentuk  keputusan  kepala  daerah yang juga memiliki sifat mengikat umum. 20
Menurut  Sjahran  Basah,  perlindungan  terhadap  warga  negara  diberikan  bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan  terhadap  administrasi  negara  itu  sendiri  dilakukan  terhadap  sikap  dan tindakannya  dengan  baik  dan  benar  menurut  hukum  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis. 21 Perlindungan  hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan seorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus  merupakan  tujuan  dari  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  atau pengayoman  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat  tersebut  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  kepastian  hukum. 22 Adapun
16 Ibid , hlm.38.
17 Ibid, hlm.2.
18 Maria  Alfons, Implentasi  Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk  Masyarakat  Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual , Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.
19 Ridwan HR,… op,cit ,hlm.282.
20 Ibid , hlm.293.
21 Ridwan HR,… op,cit ,hlm.290.
22 Satijpto Rahardjo , Permasalahan Hukum di Indonesia , Bandung: Alumni, 1983, hlm.121.
sikap-tindak  administrasi  negara  menurut  hukum  administrasi  negara  itu  dapat berwujud trifungsi. Wujud trifungsi itu adalah sebagai berikut 23 :
a. Membentuk  peraturan  perundang-undangan  dalam  arti  material  pada  satu  pihak dan  pada  pihak  lain  membuat  ketetapan  ( beschikking ).  Yang  dimaksud  dengan undang-undang  dalam  arti  materiil  di  sini  adalah  ketentuan-ketentuan  yang bentuknya  bukan  undang-undang  dan  tingkat  derajatnya  pun  dibawahnya. Meskipun  demikian,  ketentuan-ketentuan  itu  mempunyai  daya  ikat  umum  dan abstrak  sifatnya.  Sedangkan  ketetapan  tidak  memiliki  daya  ikat  umum  dan abstrak sifatnya. Sedangkan ketetapan tidak memiliki daya ikat umum dan tidak abstrak  sifatnya,  melainkan  nyata,  individual,  kasuistis,  kondisional  dan situasional berdaarkan asas-asas adaptasi, kontinuitas dan prioritas dalam HAN.
b. Menjalankan  pemerintahan  dalam  kehidupan  bernegara  dalam  rangka  mencapai tujuannya.
c. Menjalankan fungsi peradilan
Terhadap  ketiga  sikap-tindak  hukum  tersebut  di  atas  perlu  diberikan perlindungan  hukum,  baik  terhadap  warga  maupun  administrasi  negara  karena adanya  diskresi  yang ultra  vires .Perlindungan  terhadap  warga  diberikan  bilamana sikap-tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan  terhadap  administrasi  negara  itu  sendiri,  dilakukan  terhadap  sikap - tindaknya  dengan  baik  dan  benar  menurut  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  yang tidak  tertulis.  Dengan  perkataan  lain,  melindungi  administrasi  negara  dari melakukan  perbuatan  yang  salah menurut  hukum.  Hukum  yang  tidak tertulis  dalam HAN  ini  lazim  dikatakan  sebagai  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik ( algemene  beginselen  van  behoorlijk  bestuur ).  Bahan  untuk  asas  itu  diperoleh  dari hal-hal  yang  bersifat zedelijk yang  merupakan  bagian  dari  bahan  idiil  dan  setelah diolah akn menghasilkan sendi-sendi yang sifatnya variable, karena bergantung pada waktu,  tempat,  serta  keadaan. 24 Perlindungan  hukum  yang  diberikan  merupakan qonditio  sine  quanon dalam  menegakkan  hukum.  Penegakan  hukum  merupakan qonditio sine quanon pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. 25
Sedangkan  warga  negara  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari tindakan pemerintah karena beberapa alasan,  yaitu, Pertama karena dalam berbagai hal  warga  negara  dan  badan  hukum  perdata  tergantung  pada  keputusan-keputusan dan  ketetapan-ketetapan  pemerintah,  seperti  kebutuhan  terhadap  izin  yang diperlukan  untuk  usaha perdagangan,  perusahaan,  atau  pertambangan.   Oleh  karena itu,  warga  negara  dan  badan  hukum  perdata  perlu  mendapat  perlindungan  hukum, terutama  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan  jaminan  keamanan,  yang merupakan  factor  penentu  bagi  kehidupan  dunia  usaha. Kedua ,  hubungan  antara Pemerintah  dengan  warga  negara  tidak  berjalan  dalam  posisi sejajar.  Warga  negara merupakan  pihak  yang  lebih  lemah  dibandingkan  dengan  pemerintah.  Ketiga, berbagai  perselisihan  warga  negara  dengan  Pemerintahitu  berkenaan  dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrument Pemerintahyang bersifat sepihak dalam melakukan  intervensi  terhadap  kehidupan  warga  negara.  Pembuatan  keputusan  dan ketetapan  yang  didasarkan  pada  kewenangan  bebas  ( vrijebevoegdheid )  akan membuka  peluang  terjadinya  pelanggaran  hak-hak  warga  negara.  Meskipun
23 Sjachran  Basah, Perlindungan  Hukum  terhadap  sikap-tindak  Administrasi  Negara ,  Ctk  Kedua, Bandung: Alumni, 1992,hlm.6-7.
24 Ibid , hlm.7-8.
25 Ibid, hlm.12.
demikian,  bukan  berarti  kepada  Pemerintah  tidak  diberikan  perlindungan  hukum. Sebagaimana yang disebutkan Sjachran Basah di atas, perlindungan hukum terhadap administrasi  negara  itu  sendiri  dilakukan  terhadap  sikap  tindakannya  dengan  baik dan benar menurut hukum. 26

## 3. Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Menurut  Winardi,  Sengketa  adalah  pertentangan  atau  konflik  yang  terjadi antaraindividu-individu  atau  kelompok-kelompok  yang  mempunyai  hubungan  atau kepentingan  yang  sama  atas  suatu  objek  kepemilikan,  yang  menimbulkan  akibat hukum antara satu dengan yang lain. 27 Sengketa kepegawaian adalah salah satu jenis Sengketa  Administasi  Negara  (Sengketa  Tata  Usaha  Negara)  yang  bersifat  intern, karena  para  pihak  dalam  sengketa  ini  adalah  sama-sama  berkedudukan  sebagai Pejabat/Badan  Tata  Usaha  Negara.  Sengketa  kepegawaian  dapat  terjadi  akibat dikeluarkannya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ( Beschikking )  dalam  urusan Kepegawaian,  yang  dalam  praktek  kepegawaian  sehari-hari  banyak  dikenal  dalam bentuk  Surat  Keputusan  (SK)  dari  pejabat  tertentu,  seperti:  SK  Pengangkatan Pegawai,  SK  Pemberhentian  Pegawai  baik  atas  permohonan  sendiri  maupun  bukan atas  permohonan  sendiri,  SK  Mutasi,  SK  Penjatuhan  Sanksi  Administrasi Kepegawaian, SK Pen-jatuhan Hukuman Disiplin PNS, dan lain-lain. 28
Dengan  kata  lain  sengketa  Kepegawaian  terjadi  apabila  tidak  diterimanya ketentuan  dari  suatu  Surat  Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang berwenang  untuk  Aparatur  Negara  atau  Pegawai  Negeri  terkait,  karena  dirasa  ada ketidaksesuaian dengan apa yang dilakukan, sehingga dianggap merugikan Aparatur Negara atau Pegawai Negeri tersebut.  Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Kepegawaian terjadi apabila seorang Pegawai  Negeri  yang  mendapatkan  SK,  merasa  mendapatkan  kerugian  sebagai akibat  dari  dikeluarkannya  SK  tersebut,  dalam  hal  ini  yang  bersangkutan  akan memposisikan dirinya sebagai penggugat. 29
Sengketa  Kepegawaian  merupakan  bagian  darisengketa  tata  usaha  negara. Pengertian  tentang  sengketa  Tata  Usaha  Negara  diatur  dalam  Pasal  1  angka  10 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  yang menyatakan  bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat  tata  usaha  negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  di keluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan  tentang  kepegawaian,  maka sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara,sengketa  kepegawaian  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974
26 Ridwan HR,… op,cit ,hlm.277-273.
27 Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm.1.
28 Adrian  E.  Rompis ,  et,al , Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian  Melalui  Gugatan  Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian , Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol.6, No.1 Juni 2012. hlm.4.
29 Ibid , hlm.4.
tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  jo  Undang-Undang  No  43  Tahun  1999  tentang dan    Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.  Dalam  Pasal 35  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974 tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian,  yang  menyatakan  bahwa  Penyelesaian  sengketa  di  bidang kepegawaian  dilakukan  melalui  peradilan  untuk  itu,  sebagai  bagian  dari  Peradilan Tata  Usaha  Negara  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970 tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  kemudian  pada Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999    sebagai  perubahan  dari  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur pada Pasal 35  ayat (1) bahwa Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian  pada  Pasal  35  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  Sengketa  kepegawaian sebagai  akibat  pelanggaran  terhadap  peraturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil diselesaikan  melalui  upaya  banding  administratif  kepada  Badan  Pertimbangan Kepegawaian,  dan  pada  Pasal  35  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  Badan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam  hal  penjatuhan  hukum  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  maka  diatur dalam  Pasal  1  angka  6  menyebutkan  bahwa  upaya  administratif  adalah  prosedur yang  dapat  ditempuh  oleh  PNS  yang  tidak  puas  terhadap  hukuman  disiplin  yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Pasal 1 angka 7 kemudian  menyebutkan  bahwa  Keberatan  adalah  upaya  administratif  yang  dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukumandisiplin yang dijatuhkan oleh pejabat  yang  berwenang  menghukum  kepada  atasan  pejabat  yangberwenang menghukum,  dan  selanjutnya  pada  Pasal  1  angka  8  disebutkan  bahwa  Banding administratif  adalah  upaya  administratif  yang  dapat  ditempuh  oleh  PNS  yang  tidak puas  terhadaphukuman  disiplin  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri  atau  pemberhentiantidak  dengan  hormat  sebagai  PNS  yang dijatuhkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  menghukum,  kepadaBadan  Pertimbangan Kepegawaian.  Peraturan  Pemerintah  tentang  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian ditetapkan  melalui  PP  Nomor  24  Tahun  2011.Peraturan  Pemerintah  tentang  Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ini diamanatkanoleh Pasal 35 ayat (2) UU No 43  Tahun  1999,    yang  memerintahkan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  BAPEK melalui  Peraturan  Pemerintah.  Dalam  PP  Nomor  24  Tahun  2011  tugas  Bapek dijelaskan  antara  pada  Pasal  2  huruf  b,  bahwa  Bapek  bertugas  memeriksa  dan mengambil  keputusan  atas  banding  administratif  dari  PNS  yang  dijatuhi  hukuman disiplin  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.
Oleh  karena  itu,  tidak  semua  hukuman  disiplin  dapat  diajukan  banding administratif.  Terhadap  hukuman  disiplin  diluar  dari  kedua  hal  diatas,  dapat mengajukan  upaya  administratif  melalui  mekanisme  keberatan.Adapun  apabila penyelesaian  melalui  upaya  administrasi  tersebut  sudah  dilakukan  baikkeberatan atau  bandingnamun  tidak  dapat  terselesaikan,  barulah  mengajukan  gugatan  ke Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).    Sebelum  seorang  Pegawai  mengajukan penyelesaian sengketa melalui PTUN maka menurut Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui upaya administratif.
Pada Pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata  Usaha  Negara  diberi  wewenang  oleh  atau  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  untuk  menyelesaikan  secara  administratif  sengketa  Tata  Usaha  Negara tertentu,  maka  batal  atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan  ganti  rugi dan/administratif yang tersedia dan Pada Pasal 48 ayat  (2) diatur bahwa Pengadilan baru  berwenang  memeriksa,  memutus,  danmenyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
Seiring dengan upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian  melalui  peraturan  perundang-undangan,  kemudian  lahirlah  Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Dengan  lahirnya  undang- undang  tersebut,  maka  terjadi  perubahan  pula  pada  ketentuan  dan  mekanisme mengenai sengketa kepegawaian. Berbeda dengan apa yang termuat dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  jo  Undang- Undang  No  43  Tahun  1999  tentang  begitu  juga  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lahir Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara  atau  Badan  Pertimbangan  ASN  yang  bertugas  menerima  banding administratif  yang  diajukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  yang  bersengketa.  Berbeda dengan apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang terdahulu, dalam hal  pemeriksaan  dan  pengambilan  keputusan  mengenai  banding  administratif dilakukan  oleh  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian.  Adapun  apabila  ditelaah  lebih lanjut  perbedaan  tersebut  ada  di  dalam  undang-undang  yang  baru  yaitu  UU  No.  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  dimana  Penyelesaian  Sengketa  ASN diatur pada Pasal 129:
1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
2) Upaya  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  dari  keberatan dan banding administratif.
3) Keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diajukan  secara  tertulis  kepada atasan  pejabat  yang  berwenang  menghukum  dengan  memuat  alasan  keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
4) Banding  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diajukan  kepada badan pertimbangan ASN.
5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  upaya  administratifdan  badan  pertimbangan ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (4)diatur  denganPeraturan Pemerintah.
4. Perlindungan  Hukum  bagi  Aparatur  Negara    dalam  Penyelesaian Sengketa  Kepegawaian  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5

## Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Sengketa kepegawaian merupakan salah satu hal yang sering terjadi didalam lingkungan Aparatur Negara. Adapun penyebab sengketa kepegawaian bagi pegawai negeri sipil dapat dikemukakan sebagai berikut 30 :
a. Kesalahan  penulisan  identitas  PNS:  kesalahan  penulisan  identitas  PNS  seperti nama,  tanggal  lahir,  NIP,  pangkat  atau  jabatan,  kesalahan  dalam  keputusan kenaikan  pangkat,  kesalahan  dalam  keputusan  pengangkatan  dalam  jabatan
30 Amalia  Chasanah  Astari  S, et,al , Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian ,  GEMA,  THN XXVII/50/Pebruari-Juli 2015, hlm. 1844.
struktural  dan  fungsional,  ketidakpuasan  PNS  dalam  keputusan  penjatuhan hukuman disiplin;
b. Masalah penggajian yang tidak sesuai dengan sistem penggajian: enggajian yang tidak sesuai dengan system penggajian atau tidak berdasarkan pada beban tugas yang dipikulnya, yang merupakan tanggung jawabnya maupun sistem penggajian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Masalah  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  yang  keliru  oleh  Pejabat penilai:    Masalah  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  yang  keliru  oleh Pejabat  penilai  dalam  hal  ini  atau  langsung  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan;
d. Masalah  penjatuhan  hukuman  disiplin  yang  dilakukan  atasan:  Masalah penjatuhan  hukuman  disiplin  yang  dilakukan  atasan,  yang  tidak  sesuai  dengan berat ringannya pelanggaran disiplin yang diperbuat;
e. Masalah  cuti:  Masalah  cuti  yang  disebabkan  adanya  permintaan  cuti  dari Pegawai  Negeri  Sipil  yang  merupakan  haknya  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil yang  tidak  diloloskan  oleh  atasan  karena  semata-mata  alasan  demi  kepentingan dinas yang mendesak;
f. Masalah kenaikan pangkat yang selalu ditunda-tunda: Masalah kenaikan pangkat yang  selalu  ditunda-tunda  hanya  semata-mata  alasan  prestasi  kerja  ataupun disiplin  yang  dimiliki  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  masih kurang;
g. Masalah  pensiun:  Terjadi  akibat  seretnya  pembayaran  uang  pensiun  atas  jasa- jasa  dari  pengabdian  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  ataupun  adanya  anggapan  dari  atasan  bahwa  ahli  waris  dari penerima pensiun tidak mesti diterimanya.
Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara,  Sengketa  Kepegawaian  di  atur  dalam    Pasal  35  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian,  yang  menyatakan penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai  bagian  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Undang-Undang  No.  51  Tahun 2009  jo  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.8  Tahun  1974  tentangPokok-Pokok Kepegawaian membuat perubahan dalam hal penyelesaian sengketa kepegawaian.
Salah  satu  hal  yang  diubah  adalah  mengenai    pengajuan  banding administratif,  dimana  dalam  hal  ini  pada  undang-undang  yang  terdahulu  maupun juga  pada  PP  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  pengajuan banding  ditujukan  kepada  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian , sedangkan padaUndang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dikenal Badan  Pertimbangan  ASN  yang  bertugas  menerima  banding  administratif  yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersengketa. Namun apabila dilihat dalam implementasinya,  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  kini  masih  mengacu  kepada Undang-Undang  No.8  Tahun  1974  jo  Undang-Undang  43  Tahun  1999  tentang Perubahan  Undang-Undang  No.8  Tahun  1974tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, serta Undang-Undang
No.  51  Tahun  2009  jo  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Pergantian istilah dari  Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menjadi Badan  Pertimbangan  Aparatur  Sipil  Negara  atau  Badan  Pertimbangan  ASN  adalah karena  diubahnya  istilah  Pegawai  Negeri  menjadi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara. Dalam Pasal 2 ayat (1)Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  jo  Undang-Undang  Nomor  43  tahun  1999disebutkan  bahwa  Pegawai Negeri  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil,  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia danAnggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Kemudian  pada  Pasal  2  ayat (2), disebutkan bahwa  Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan  Pegawai Negeri  Sipil Daerah. Berbeda dengan apa  yang ada di dalam Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Apatur  Sipil  Negara,  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Apatur  Sipil  Negara  menyebutkan bahwa,  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN  adalah  profesi  bagi pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja pada  instansi  pemerintah.  Pasal  1  angka  2  menyebutkan  bahwa  Pegawai  Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerjayang  diangkat  oleh  pejabat  pembina kepegawaiandan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara  lainnya  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.Oleh  karena itu jelas terlihat bahwa adanya perubahan istilah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) karena istilah  yang digunakan dari undang-undang  yang terdahulu adalah Pegawai  Negeri,  kemudian  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  istilah  (BAPEK)  diganti  menjadi  Badan  Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, karena dalam undang-undang tersebut peristilahan mengenai Pegawai Negeri diganti menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Tugas  dari  Badan  Pertimbangan  Aparatur  Sipil  Negara  menerima  banding administratif  diajukan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  kepada  badan  pertimbangan ASN. Dalam Pasal 129 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.  Namun  hal  tersebut  saat  ini  menjadi  kendala  dalam  implementasi penyelesaian  sengketa  kepegawaian  bagi  Aparatur  Negara,  karena  hingga  sekarang apa  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  129  ayat  (5)  tersebut  belum  dapat  terlaksana, dikarenakan  Peraturan  Pemerintah  sebagai  peraturan  yang  bersifat  teknis  mengenai upaya  administratif  dan  Badan  Pertimbangan  ASN  belum  diterbitkan  pemerintah hingga  sekarang  ini.  Oleh  karena  itu  terkait  dengan  mekanisme  penyelesaian sengketa  kepegawaian  yang  diimplementasikan  hingga  kini  masih  terlihat  mengacu pada  peraturan  yang  lama,  yaitu  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Padahal  seharusnya peraturan  tersebut  sudah  dicabut  dan  tidak  digunakan  lagi  atau  berlakulah  asas Lex posteriori  derogate  legi  priori ,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  136  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pada Pasal 139  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara dinyatakan  bahwa  Peraturan  Pelaksana  dari  undang-undang  yang  terdahulu  masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam  implementasinya,  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ini  juga menemui  permasalahan  manakala  masih  menggunakan  peraturan  yang  lama, khususnya  dalam  permasalahan  mengajukan  banding  administratif  yang  dalam peraturan  yang  baru  ditujukan  kepada  Badan  Pertimbangan  ASN  tidak  seperti peraturan yang lama yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian . Hal tersebut juga akan menimbulkan masalah apabila  yang mengajukan adalah Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK),  karena  PPPK  tidak  diatur  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  lama.  Contohnya,  PPPK  akan  mengajukan banding  administratif,  maka  harus  melalui  Badan  Pertimbangan  ASN,  namun menjadi  halangan  apabila  dilihat  kondisi  saat  ini,  dimana  Peraturan  teknis  yang mengatur  tentang  Badan  Pertimbangan  ASN  belum  diterbitkan,  maka  hal  tersebut akan menyebabkan permasalahan.
Belum  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah(PP)  tentang  upaya  administratif dan  Badan  Petimbangan  ASN  ini  menyebabkan  pula  tidak  diberikannya perlindungan  hukum  bagi  Aparatur  Negara  dalam  Penyelesaian  Sengketa Kepegawaian  Pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu  bentuk  perlindungan  hukum  itu  adalah  dalam  perlindungan  hukum  harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.
Dalam  mewujudkan  kepastian  hukum  itu  sendiri  salah  satunya  adalah  dari adanya  peraturan  yang  berfungsi  untuk  memberikan  kepastian  atas  kedudukan,  hak dan  kewajiban.  Selain  itu  salah  satu  sifat  dan  sekaligus  merupakan  tujuan  dari hukum  adalah  memberikan  perlindungan  atau  pengayoman  kepada  masyarakat. 31 Kemudian  seperti  disebutkan  oleh  Phillipus  M.  Hadjon  yang  menyatakan  bahwa perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai    tindakan  Pemerintah  yang  bersifat preventif  dan  resprensif.    Perlindungan  Hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  Pemerintah  bersikap hati-hati dalam pengambilan  keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga  peradilan. 32 Oleh  karena  itu  apabila  PP  tentang  upaya  administratif  dan Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk sehingga tidak ada sarana yang diberikan untuk Aparatur Sipil Negara khususnya dengan PPPK dalam hal pengajuan sengketa yang  terkait  dengan  banding  administratif,  yang  mana  hal  ini  justru  akan menimbulkan  sengketa  atau  konflik  atas  tindakan  pemerintah  yang  belum mengeluarkan PP tersebut.
Selanjutnya  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas  bahwa  menurut  Sudikno Mertokusumo,  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan.Subjek  hukum  yang dilanggar  hak-haknya  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum. 33 Maka  hak Aparatur  Sipil  Negara  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  khususnya  untuk  upaya banding  administratif  bisa  dikatakan  tidak  terpenuhi,  dan  seharusnya  mendapatkan pemenuhan hak oleh Pemerintah.  Perihal perlindungan hukum yang dapat dilakukan Pemerintah bagi Aparatur Negara  dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara adalah  dengan  segera  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  atau  peraturan  teknis
31 Satijpto Rahardjo,… loc,cit .
32 Ibid
33 Ridwan HR,… loc,cit.
tentang  upaya  administratif  dan  Badan  Pertimbangan  ASN.  Karena  dengan menerbitkan  Peraturan  dimaksudkan  agar  terjadinya  perlindungan  hukum  bagi Aparatur  Sipil  Negara  yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui  tindakan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  yang  termasuk  dalam  kategori regeling atau  perbuatan Pemerintah di bidang legislasi.

## C. KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  bagi  aparatur  negara  dalam  penyelesaian  sengketa kepegawaian  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat secara optimal diberikan. Ini dikarenakan belum adanya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  atau  peraturan  yang  secara  teknis  mengatur mengenai  upaya  administratif  dan  Badan  Pertimbangan  ASN  seperti  yang diamanatkan oleh Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara  yang  menyatakan  bahwa,  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dan  ayat  (4)  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah,  maka  dalam  mekanisme penyelesaian  sengketa  ASN  dapat  mengalami  ketidakpastian  bagi  aparatur  negara . Adapun  perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  Pemerintah  yaitu  segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan yang secara teknis mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Abdullah, Rozali, Hukum Kepegawaian , Rajawali Pres, Ctk: pertama, Jakarta, 1986.
Alfons,  Maria, Implentasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Atas  Produk-Produk Masyarakat  Lokal  Dalam  Prespektif  Hak  kekayaan  Intelektual ,  Malang, Universitas Brawijaya, 2010.
Basah,  Sjachran, Perlindungan  Hukum  terhadap  sikap-tindak  Administrasi  Negara , Ctk Kedua, Alumni, Bandung, 1992.
Ghufron,  Ahmad, dkk ,  Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia ,  Ctk:  Pertama,  Rineka Cipta, Jakarta.
Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa ,  Jakarta,    Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, 2008.
Hartini,Sri,  dkk, Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Ctk  ketiga, Jakarta, 2014.
HR, Ridwan,  Hukum Administrasi Negara, Ctk ke-12, Rajawali Pres, Jakarta, 2016.
M.  Hadjon,  Phillipus, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya,    PT. Bina Ilmu, 1987.
Mahfud MD,  Moh. , Hukum Kepegawaian Indonesia , Liberty, Yogyakarta,1988. Rahardjo, Satijpto, Permasalahan Hukum di Indonesia , Bandung, Alumni, 1983. Saputra, M. Nata, Hukum Administrasi Negara , Rajawali, Jakarta, 1988. Tjandra, Riawan, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
2008.
Winardi, Manajemen  Konflik  (Konflik  Perubahan  dan  Pengembangan) ,  Bandung, CV. Mandar Maju, 2007.
JURNAL
Chasanah Astari S,Amalia, et,al,Penyelesaian Sengketa Kepegawaian , GEMA, THN XXVII/50/Pebruari-Juli 2015.
Rompis,Adrian,  dkk., Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian  Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian ,  Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen PNS Vol.6, No.1 Juni 2012.