Syntax Literate : Jurnal  Ilmiah  Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol.  2, No 3 Maret 2017

## ANALISIS  TINDAK  PIDANA  PENISTAAN  AGAMA  DAN  SANKSI  BAGI PELAKU  PERSPEKTIF  HUKUM POSITIF  DI INDONESIA

## Andi  Lala
Akamigas  Balongan  Indramayu Email  :  cirebonkotakip11@gmail.com

## Abstrak
Di  dalam  Pancasila  khususnya  pada  sila  pertama,  Indonesia  memberikan jaminan  kepada  seluruh  warganya  untuk  menganut  dan/atau  menjalankan agama  sesuai  aturan  yang  telah  ditentukan.  Selain  di  dalam  Pancasila, kebebasan  dalam  hal  beragama  juga  dijamin  dalam  Undang  Undang  Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa  tiap  warga  negara  mempunyai kebebasan dalam hal memeluk dan/atau menjalankan  agama  yang  diyakininya.  Meskipun kebebasan tentang beragama telah  terjamin  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945,  namun  kenyataannya permasalahan-permasalahan  di  masyarakat  yang  bertalian  dengan  agama masih  terjadi,  seperti  halnya  penghinaan,  merendahkan  kepercayaan  suatu kelompok  hingga  masalah  yang  bertalian  dengan  tempat ibadah suatu agama. Sebagai  upaya  guna  mencegah  serta  menanggulangi  hal  tersebut,  pemerintah memberikan  payung  hukum  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang bertalian dengan agama yang termaktub dalam pasal 156, 156a dan 157 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  mengenai  pidana  penistaan agama.

## Kata Kunci: Penistaan  Agama

## Pendahuluan
Agama  ialah  satu  dari  sekian  unsur  terpenting  dalam  masyarakat  karena agama  merupakan  pedoman  bagi  manusia  dalam  menjalani  kehidupan  di  masyarakat. Sehingga  kebebasan  bagi  masyarakat  untuk  beragama  harus  dihargai,  dijamin  dan dilindungi.  Kebebasan  dalam  hal  beragama  harus  dipahami  dengan  pengertian  yang luas  seperti  kebebasan  untuk  membangun  tempat  ibadah  dan  berkumpul,  melakukan ibadah  sesuai  ajaran  agamanya,  melakukan  dakwah  (publikasi)  hingga  komunikasi dalam  umat  beragama  dalam  mencari  solusi  ketika  terjadi  suatu  permasalahan.
Kebebasan  dalam  bergama  sejatinya  sudah  diatur  dalam  UUD  1945  amandemen kedua  pasal  28E  ayat  1  dan  2,  yang  menjelaskan  bahwa  tiap    warga  negara  diberikan kebebasan  untuk:  memeluk,  meyakini,  dan/atau  menjalankan  agamanya,  memilih kewarganegaraan  dan tempat  tinggal,  memilih  pendidikan  serta pengajaran.
Sehingga  dapat  kita  pahami  bahwa  memeluk  agama  atau  mayakini  suatu kepercayaan  di  Indonesia  serta  menjalankan  aktivitas  keagamannya  merupakan  hak bagi  seluruh  warga  negara.  Hak  yang  dimiliki  tersebut  tidak  dapat  diintervensi  dan diintimidasi  oleh  siapapun  karena  tindakan  melakukan  intervensi  atau  intimidasi dapat  tergolong  dalam  jenis  pelanggaran  hukum.  Kebebasan  beragama  yang  diatur dalam  undang-undang  bertujuan  untuk  menumbuhkan  sikap  toleransi,  meniadakan tindakan  diskriminasi  atas  nama  agama,  dan  menciptakan  rasa  nyaman  dan  aman dalam  menjalankan  setiap  kegiatan  keagamaan.
Akan  tetapi  hal  tersebut  dapat  terwujud  apabila  setiap  individu  dapat menunjukan  rasa  saling  pengertian,  bersahabat  dengan  semua  orang,  menjaga perdamaian  dan  persaudaraan  yang  universal  serta  menghargai  tiap    perbedaan. Sehingga  setiap  warga  negara  benar-benar  memahami  bahwa  segala  macam  bentuk perbedaan  termasuk  dalam  aspek  keagamaan  yang  sebenarnya  dapat  diterapkan sebagai  media  guna  menciptakan  kesatuan  dan persatuan  bangsa.
Pemerintah  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  kebebasan  beragama dengan  menerapkan  aturan-aturan  tertentu  (payung  hukum)  mengingat  bahwa Indonesia  merupakan  bangsa  plural  yang  mempunyai  keberagaman  dalam  banyak aspek,  termasuk  salah  satunya  dalam  aspek  agama.  Tanpa  adanya  aturan  yang  jelas, keberagaman  ini  tentunya  akan  berpeluang  menimbulkan  banyak  permasalahan dalam  kehidupan  bernegara.
Sehingga  selain  memberikan  kebebasan,  pemerintah  juga  memberikan aturan-aturan  terhadap  kebebasan  tersebut  sebagaimana  yang  termaktud    pada  Pasal 28J  ayat  1  dan  2  UUD  1945  amandemen  kedua.  Dalam  Pasal  28J  ayat  1  dan  2  UUD 1945  disebutkan  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  saling menghormati  dan/atau  menghargai  HAM  satu  sama  lain  serta  wajib  untuk  mentaati tata  aturan  yang  telah  disahkan  oleh  undang-undang  mengenai  pembatasan  terhadap hak asasi  tersebut.
Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk  pengakuan  atas  hak  yang  dimiliki
orang  lain.  Segala  macam  bentuk  ketidakpatuhan  yang  diperbuat  akan  dikenakan sanksi  (pidana)  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan.  Meskipun kebebasan  beragama  dan  batasan-batasannya  sudah  diatur,  akan  tetapi  dalan praktiknya  masih  banyak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  baik  secara  individu ataupun  kelompok  terhadap  individu  ataupun  kelompok  lainnya,  seperti  melakukan intervensi,  intimidasi  ataupun  menghina  kepercayan  suatu  kelompok  yang  biasa disebut  dengan  penistaan  agama.
Perdebatan  mengenai  penistaan  agama  senantiasa  terjadi  terlebih  saat menentukan  perbuatan  dan  pernyataan  yang  dapat  dikelompokkan  ke  jenis  penistaan agama  serta  vonis  yang  akan  dikenakan  bagi  pelaku  penistaan  agama  tersebut.  Hal seperti  ini  bisa  dilihat  dari  beberapa  kasus  di  nusatara  yang  masuk  dalam  kategori penistaan  agama,  seperti:  Kasus  Arswendo  Atmowiloto  yang  terjadi  pada  tahun 1990an.
Arswendo  divonis  4  (empat)  tahun  penjara  karena  dianggap  melakukan penistaan  tehadap  agama  Islam.  Hal  tersebut  terjadi  ketika  Arswendo  melakukan polling tentang  tokoh  idola  yang  dimuat  dalam  Tabloid  Monitor  dengan  hasil polling nya  menempatkan  Presiden  Soeharto  yang  pada  masa  itu  menjadi  Presiden  RI berada  di  urutan  pertama  sedangkan  Nabi  Muhammad  SAW    yang  merupakan panutan  seluruh  orang  islam  berada  di  urutan  ke-11.  Hal  tersebut  tentunya menimbulkan  gejolak  dalam  masyarakat,  padahal  apa  yang  diperbuat  oleh  Arswendo sekedar  menyampaikan  hasil polling ,  bukan  secara  sengaja  melakukan  sebuah penistaan.  Daripada  itu,  Pasal  156  KUHP  dijadikan  dasar  dalam  Penetapan  vonis tersebut.
Syamsuriati  atau  yang  dikenal  Lia  Eden  divonis  2,5  tahun  penjara  setelah menyatakan  dirinya  sebagai  nabi.  Lia  Eden  kemudian  dikenakan  Pasal  156a,  subsider pasal  156  KUHP.  (Kompas,  2  Juni  2009)  .  kemudian  pada  tanggal  25  Mei  2016, Ahmad  Musadeq  ditahan  oleh  polisi  karena  dianggap  telah  melakukan  penistaan agama.  Ahmad  Musadeq  ialah  pendiri  Gafatar,    salah  satu  organisasi  yang  dianggap memiliki  ajaran  yang  menyesatkan.  Selain  itu  Gafatar  merupakan  metamofosis  dari Al-Qiyadah  Al-Islamiyah.  Al-Qiyadah  Al-Islamiyah  merupakan  konsep  ideologi yang  sempat  dilarang  kejaksanaan  agung  di  tahun  2007  lalu.  Pasal  156a  kemudian dijadikan  dasar  dalam  penangkapan  sekaligus  penahanan  terhadap  Imam  Musadeq
yang  pada ahirnya  imam  Musadeq divonis  4 tahun  penjara.
Selanjutnya  pada  tanggal  15  November  2016,  Basuki  Tjahaja  Purnama (Gubernur  DKI  Jakarta)  dijadikan  sebagai  tersangka  oleh  kepolisian  atas  dugaan penistaan  agama.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pernyataanya  ketika  melakukan kunjungan  kerja  ke  Kepulauan  Seribu  pada  27  September  2016  lalu.  Basuki  Tjahaja Purnama  dianggap  menistakan  agama  Islam  setelah  mengeluarkan  pernyataan  yang memiliki  kaitan  dengan  isi  salah  satu  ayat  di  dalam  Al  Quran  (kitab  suci  agama Islam).  Atas  ungkapannya  tersebut,  Basuki  Tjahaja  Purnama  kemudian  dijadikan tersangka  dengan  merujuk  pasal  156a  KUHP  dan  Pasal  28  ayat  2  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  mengenai  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Kompas,  16 Februari  2017).
Penerapan  pasal  156a  KUHP  ini  memang  perlu  penafsiran.  Oleh  karena  hal  ini, hakim  harus  bijak  apabila  akan  menerapkan  pasal  ini.  Hakim  harus  mempunyai pengetahuan  khusus  tentang  ajaran  suatu  agama,  sehingga  keputusan-keputusan  yang ditetapkan  dapat  mewakili  kepentingan  bersama  bukan  keputusan  yang  dapat menimbulkan  masalah  baru  di dalam  masyarakat.

## Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  yang  diterapkan  disini  ialah  metode  penelitian  hukum normative.  Yaitu  dengan  cara  mengkaji  dan/atau  menganalisis  berbagai  macam sumber hukum ( library research). Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengungkapkan  bahwa  hukum  normatif  mencakup:  (1)  penelitian  tentang    asas-asas hukum;  (2)  penelitian  atas  sistematik  hukum;  (3)  penelitian  akan    taraf  sinkronisasi vertikal  dan  horizontal;  (4)  perbandingan  hukum;  dan  (5)  sejarah  hukum.  Data  yang peneliti  gunakan  ialah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari UUD  1945,  KUHP  pasal  156,  pasal  156a  dan  pasal  157  serta  Undang-Undang Nomor  1/Pnps/1965.  Sedangkan  untuk  sumber  data  sekunder,  diperoleh  dari  berbagai buku  tentang  hukum  pidana,  kamus  hukum,  jurnal  tentang  hukum  dan  dokumen- dokumen  resmi  lain  yang  berkaitan.  Data-data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis secara kualitatif.

## Pembahasan
Hakekat Penistaan  Agama
Penistaan  agama  merupakan  gabungan  dari  kata  penistaan  dan  agama.  Agama menurut  Koentjaraningrat  diartikan  sebagai  sebuah  sistem  yang  tersusun  atas  empat unsur,  yaitu:  emosi  keagamaan,  sistem  keyakinan,  sistem  ritus  dan  umat  atau kesatuan  sosial  (Koentjaraningrat.  1985).  Semua  unsur-unsur  tersebut  saling berkaitan  dan  terintegrasi  secara  utuh.  Sedangkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menyebutkan  bahwa  agama  ialah  suatu  sistem  dan  prinsip  kepercayaan  atas  adanya Tuhan  atau  Dewa  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  2002).  Sedangkan  kata  penistaan menurut  KBBI  mempunyai  kata  dasar  nista  yang  bermakna  hina,  cela  atau  rendah sehingga  penistaan  dapat  diartikan  penghinaan,  pelecehan  dan  merendahkan.  Dari rangkaian  penjelasan  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penistaan  agama merupakan  suatu  upaya  untuk  merendahkan,  melecehkan,  atau  merendahkan  sesuatu yang  diyakini  sebagai  prinsip  kepercayaan  seseorang  baik  dalam  wujud  ucapan  atau perbuatan.
Pengertian  penistaan  agama  dalam  KUHP  tidak  dipaparkan  dengan  jelas, namun  dalam  buku  yang  lain  dijelaskan  bahwa  makna  dari  penistaan  agama  adalah penyerangan  dengan  sengaja  atas  nama  baik  serta  kehormatan  orang  lain  atau  suatu golongan  baik  lisan  ataupun  tulisan  dengan  tujuan  agar  diketahui  oleh  masyarakat luas  (J.C.T.  Simorangkir,  1995).  Barda  Nawawi  Arief  (dalam  Barda  Nawawi  Arief, 2010)    menjelaskan  bahwa  kegiatan  pidana  yang  berkaitan  dengan  agama  dapat dibedakan  menjadi  3 (tiga)  kriteria  yaitu:
1.  Tindak  pidana  menurut  agama,  yaitu  mencakup  semua  yang  dilarang  menurut agama,  kendati  hukum  negara  tidak  menggolongkan  tindakan  tersebut  sebagai perbuatan  yang  dilarang.  Dalam  hal  ini  pada  umumya  dijelaskan  dalam  kitab  suci agamanya.  Seperti  membunuh,  berzinah,  atau  mencuri.
2.  Tindak  pidana  terhadap  agama,  yaitu  mencakup  perbuatan  dan/atau    ucapan  yang bersinggungan  atau  bertujuan  untuk  merendahkan  Keagungan  dan  kemuliaan Tuhan,  Sabda  dan  Sifatnya,  Nabi/Rasul,  aktivitas  keagamaan,  Institusi  Agama, Kitab  Suci,  tempat  ibadah  dan sebagainya.
3.  Tindak  pidana  yang berhubungan dengan  agama  atau  kehidupan  beragama,  yaitu mencakup  seluruh  ucapan  atau  perbuatan  yang  dapat  mengganggu  ketenangan  dan
rasa  nyaman  terhadap  individu  atau  kelompok  dalam  melakukan  aktivitas keagamaannya.
Sebagaimana  yang  dijabarkan  dalam  uraian  sebelumnya  bahwa  untuk terciptanya  rasa  nyaman  dan  ketertiban  dalam  masyarakat,  maka  diperlukan  payung hukum  guna  menjamin  dan/atau  melindungi  setiap  individu  atau  kelompok  atas  hak asasinya.  Termasuk  hak  memperoleh  rasa  nyaman  dalam  menjalankan  kegiatan keagamaan  (ibadah)  sebagaimana  yang  termaktub    dalam  pasal  28E  ayat  1  dan  2.  Hal ini  tentunya  selain  dapat  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat  juga  dapat menciptakan  ketenangan  dan sikap  khusyuk  dalam  beribadah.
Dalam  KUHP,  tindak  pidana  agama  pada  awalnya  hanyalah  mencakup  pada poin  tindak  pidana  yang  memiliki  kaitan  dengan  agama  atau  terhadap  kehidupan beragama  (kriteria  poin  3).  Namun  ditambahkan  Pasal  156a  ke  dalam  KUHP berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  1/Pnps/1965,  barulah  pengertian tentang  tindak  pidana  atas agama  (poin  ke-2) juga  tercantum  dalam  KUHP.
Selain  pasal  156a  KUHP  di  atas,  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor 1/Pnps/1965  juga  mengatur  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana yang  berhubungan  agama,  tetapi  tidak  diintegrasikan  dalam  KUHP.  Inti  dari  pasal  1 sendiri  ialah  tiap  individu  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum  membeberkan, menganjurkan  dan/atau  mengusahakan  dukungan  umum  guna  melakukan  penafsiran akan  sesuatu  agama  yang  utama  di  Indonesia  atau  melakukan  kegiatan  keagamaan yang  punya  kemiripan  dengan  kegiatan-kegiatan  ada  pada  agama  itu,  penafsiran  dan kegiatan  mana  menyimpang  dari  pokok-pokok  ajaran  dari  agama  itudijelaskan tentang  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang.
Jika  dipahami  secara  mendalam,  pasal  1  di  atas  secara  jelas  melarang  individu atau  kelompok  untuk  melakukan  penafsiran-penafsiran  tambahan  ajaran  dari  suatu agama  termasuk  di  dalamnya  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  menyerupai  dari kegiatan  dari  sebuah  agama  yang  sudah  ada.  Namun  aturan  ini  baru  dapat  dipidana, apabila  telah  mendapat  perintah  atau  peringatan  untuk  menghentikan  perbuatan tersebut  yang  berdasar  pada  SKB  3  Menteri  (Menteri  Agama,  Jaksa  Agung  dan Menteri  Dalam  Negeri).
Hal  tersebut  mengacu  pada  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  1/Pnps/1965. Adapun  inti  dari  pasal  3  sendiri  ialah;  apabila,  setelah  dilakukan  perbuatan  oleh
Menteri  Agama  beserta  Menteri/Jaksa  Agung  serta  Menteri  Dalam  Negeri  atau  oleh Presiden  Republik  Indonesia  menurut  aturan  yang  terkandung  dalam  pasal  2  terhadap orang,  organisasi  atau  aliran  kepercayaan,  mereka  tetaP  melanggar  aturan  dalam pasal  1,  maka  orang,  penganut,  anggota  dan/atau  pengurus  organisasi  yang bersangkutan  akan  dipidana  dalam  waktu   selama-lamanya  lima  tahun.
Wirjono  Prodjodikoro  (dalam  Wirjono  Prodjodikoro  1982:  149)  menerangkan bahwa  pelanggaran  pidana  tentang  agama  dibagi  menjadi  dua,  yaitu:  pelanggaran dan/atau  tindak  pidana  yang  diarahkan  pada  suatu  agama  ( againts )  dan  pelanggaran dan/atau  tindak  pidana  yang  bersangkutan/berhubungan  dengan  suatu  agama ( relating,  concerning ).  Pada  umumnya  sebagian  besar  orang  menyebutkan  tindak pidana  agama  adalah  pada  konotasi  yang  disebutkan  pada  poin  1  di  atas,  yaitu perbuatan  atau  pernyataan  yang  dengan  jelas  dilakukan  untuk  menyerang  suatu agama.  Ini  ialah  pelanggaran  dan/atau  tindak  pidana  yang  diartikan  dalam  pengertian sempit.  Sedangkan  tindak  pidana  dalam  pengertian  luas  mencakup  tindak  pidana pada  kedua  poin  tersebut.  Tindak  pidana  dan/atau  pelanggaran  yang  diarahkan  pada suatu  agama  ( againts ) dijelaskan  dalam  Pasal  156, dan  156a dan  157 KUHP.
Adapun  inti  dari  pasal  156  KUHP  ialah  barang  siapa  di  muka  umum menyatakan  dan/atau  mengungkapkan  perasaan  permusuhan,  kebencian,  atau penghinaan  terhadap  suatu  atau  beberapa  kelompok  dan/atau  golongan  rakyat Indonesia,  diancam  dengan  hukuman  pidana  penjara  selama-lamanya  empat  tahun atau  pidana  denda  sebanyak-banyaknya    empat  ribu  lima  ratus  rupiah.  Perkataan golongan  atau  kelompok  pada  pasal  ini  diartikan  sebagai  bagian  dari  rakyat Indonesia  yang  memiliki  perbedaan  baik  dari  segi  agama,  tempat  dan/atau  negeri asal,  ras, keturunan,  kebangsaan  atau  kedudukan  menurut  hukum  tata negara”.
Dalam  pasal  tersebut  dijelaskkan  bahwa  pelanggaran  dan/atau  tindak  pidana yang  dimaksud  semata-mata  ditunjukan  kepada  individu  ataupun  kelompok  yang mempunyai  keinginan  untuk  memusuhi  atau  menghina  golongan  tertentu,  salah satunya  adalah  agama.    Sehingga  pasal  ini  dapat  dijadikan  rujukan  untuk  menjerat pelaku  tindak  pidana  penistaan  agama  dalam  pengertian  umum  tetapi  tidak  spesifik karena  dalam  pasal  tersebut  agama  disejajarkan  dengan  golongan-golongan  lainnya seperti  ras, negeri  asal,  keturunan,  kebangsaan  atau  kedudukan.
Sehingga  pasal  tersebut  belum  cukup  untuk  menyelesaikan  permasalahan-
permasalahan  yang  berkaitan  dengan  agama  karena  dalam  pasal  tersebut  tidak dijelaskan  mengenai  unsur-unsur  penistaan  agama  secara  spesifik.  Baru  setelah disahkannya  UU  No  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan,  Penyalahgunaan  dan  atau Penodaan  Agama,  maka  KUHP ditambahkan  dengan  Pasal  156a.
Adapun  inti  dari  165a  ialah;  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun  barang  siapa  dengan  sengaja  di  muka  umum  mengungkapkan  perasaan  atau melakukan tindakan: Yang pada intinya mengandung sifat permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  sebuah  agama  yang  ada  di  Indonesia; Dengan  tujuan  agar  orang  tidak  menganut  agama  apapun  memiliki  dasar  atau  sendi Ketuhanan  Yang  Maha Esa.
Dalam  pasal  di  atas  dijelaskan  unsur-unsur  yang  secara  khusus  mengatur tentang  penistaan  agama,  sehingga  sampai  saat  ini  pasal  156a  selalu  dijadikan rujukan  dalam  menyelesaikan  serta  memutuskan  perkara  yang  menyangkut  tentang penistaan  agama.  Ada  2  (dua)  unsur  penting  dalam  Pasal  156a  KUHP  di  atas,  yaitu unsur  barang  siapa  dan  unsur  dengan  sengaja.  Unsur  barang  siapa  merupakan penjelasan  mengenai  subjek  hukum  yang  dianggap  cakap  dan  sanggup  bertanggung jawab  terhadap  segala  perbuatanya  sedangkan  unsur  dengan  sengaja  merupakan penjelasan  bahwa  semua  tindakan  dan  ucapan  yang  dimaksud  tersebut  dilakukan dengan  penuh  kesadaran  dan kesengajaan.
Jika  dilihat  dari  materi  yang  termaktub  pada  pasal  156a  di  atas,  maka  pasal  ini memang  menghendaki  adanya  bentuk  penistaan  agama  secara  langsung  yaitu menodai  ajaran  suatu  agama  dan  sarana  yang  menunjang  kegiatan  keagamaan.  Akan tetapi,  masih  terdapat  hal  yang  kurang  jelas  sehinggga  berpotensi  menimbulkan perdebatan  dalam  menetapkan  apakah  suatu  perbuatan  atau  pernyataan  tersebut termasuk  ke  dalam  bentuk  penistaan  agama  atau  tidak.  Ketidak  jelasan  yang dimaksud  dapat  dilihat  dari  penggunaan  kalimat  “di  muka  umum”  dalam  pasal  156a. Penggunaan  kalimat  di  muka  umum  sebenarnya  dapat  mengurangi  esensi  tersebut, karena  suatu  penistaan  agama  tidak  dapat  dipidanankan  selama  tidak  dilakukan  di muka  umum  dan  jika  perbuatan  tersebut  tidak  ditujukan  guna  melakukan  sebuah penistaan.
Sehingga  apa  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  ini  kurang  jelas,  apakah  yang hendak  dilindungi  itu  adalah  ajaran  agama  atau  orang  yang  beragama.  Oemar  Seno
Adji  (dalam  Oemar  Seno  Adji,  1981)  menjelaskan  bahwa  dalam  pasal  165a  masih terdapat  beberapa  kelemahan  diantaranya  adalah  dalam  pasal  165a  masih  sekedar memberikan  secara  parsial  oleh  karena  perbuatan  pidana  tersebut  hanya  ditunjukan terhadap  agama  (untuk  tidak  beragama)  dan  belum  mencakup  pernyataan  perasaan yang  ditunjukan  kepada nabi,  kitab  suci  agama  atau  para pemuka  agama.
Selain  pasal  156  dan  pasal  156a,  pasal  157  juga  dapat  dijadikan  sebagai  dasar untuk  menjerat  pelaku  penistaan  agama.  Adapun  inti  dari  pasal  157 ialah:
1. Barang  siapa  menyampaikan,  menunjukan,  atau  menempelkan  suatu  tulisan  atau lukisan  di  muka  umum,  yang  pada  isinya  mengandung  pernyataan  mengenai perasaan  permusuhan,  kebencian  dan/atau  penghinaan  atas  golongan-golongan rakyat  Indonesia  tertentu,  dengan  tujuan  agar  isinya  diketahui  atau  lebih diketahui  oleh  khalayak  luas,  diancam  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya dua  tahun  enam  bulan  atau  pidana  denda  sebanyak-banyaknya  empat  ribu  lima ratus  rupiah.
2. jika  yang  pihak  bersalah  melakukan  tindak  kejahatan  tersebut  pada  saat menjalankan  pencariannya  dan  pada  saat  itu  belum  melewati  lima  tahun terhitung  sejak  pemidanaannya  menjadi  tetap  karena  tindak  kejahatan  demikian beserta yang  bersangkutan  dapat dicekal  dan/atau  dilarang.
Dalam  kehidupan  sosial,  sering  kali  seseorang  terjebak  pada  suatu  perbuatan dan  pernyataan  yang  dapat  dikelompokkan  sebagai  suatu  wujud  penistaan  agama, meskipun  orang  yang  bersangkutan  tersebut  sebenarnya  tidak  bertujuan  untuk melakukan  sebuah  penistaan  atau  pernyataan  permusuhan  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  dalam  pasal  di  atas.    Hal  ini  tentunya  harus  menjadi  perhatian  khusus  bagi seluruh  masyarakat  Indonesia,  terlebih,  terlebih  bagi  yang  berada  pada  lingkungan yang  berbeda  agama  dan  kepercayaan.  Untuk  itu  agar  dapat  terhindar  dari  semua bentuk  tindak  pidana  penistaan  agama,  tentunya  kita  harus  mempunyai  pengetahuan yang  baik  mengenai  bentuk  atau  ruang  lingkup  tindak  pidana  terhadap  agama tersebut.
Berikut  adalah  inti  bentuk  serta  ruang  lingkup  perbuatan  pidana  atas penodaan  agama  yang  dipaparkan  pada  konsep  RUU  KUHP  Tahun  2005  yang  diatur secara  tersendiri  dalam  Bab  VII  mengenai  Tindak  Pidana  Terhadap  Agama  dan Kehidupan  Beragama:  Penghinaan  terhadap  suatu  agama,  yang  dirinci  menjadi:
mengungkapkan  perasaan  dan/atau  melakukan  tindakan  yang  mengandung  unsur penghinaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia  (Ps.  341);  menghina keagungan  Tuhan,  firman  dan  sifat-sifat  yang  dimiliki-Nya  (Ps.  342);  menodai, mengejek,  dan/atau  merendahkan  suatu  agama,  rasul,  nabi,  kitab-kitab  suci,  ajaran agama,  dan/atau  ibadah  keagamaan  (Ps.  343);  delik  penyiaran  atas  Pasal  341  atau 342  (Ps.  344).  Gangguan  atas  penyelenggaraan  suatu  ibadah  dan/atau  kegiatan keagamaan,  terdiri  dari:  merintangi,  mengganggu,  dan/atau  dengan  melawan  hukum dalam  bentuk  pembubaran  via  kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan  atas  jamaah yang  sedang  menjalankan  suatu  ibadah,  upacara  keagamaan,  dan/atau  pertemuan keagamaan  (Ps.  346  (1));  membuat  keributan  dekat  bangunan  ibadah  pada  saat proses  ibadah  sedang  berlangsung  (Ps.  346  (2));  di  muka  umum  melakukan  ejekan terhadap  orang  yang  sedang  melakukan  ibadah  atau  melakukan  ejekan  terhadap petugas  agama  yang  sedang  melakukan  tugasnya  (Ps.  347).  Perusakan  tempat  ibadah, yakni  menodai  dan/atau  secara  melawan  hukum  melakukan  pengrusakan  atau pembakaran  bangunan  tempat  beribadah  atau  benda-benda  yang  ada  dan  dipakai untuk  keperluan  ibadah  (Ps. 348).

## Kesimpulan
1. Keberagaman  agama  dan  kepercayaan  yang  ada  di  Indonesia  hendaknya  dapat dijadikan  sebagai  alat  pemersatu  bangsa,  meski  demikian  keberagaman  tersebut mempunyai  potensi  menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan  sehingga pemerintah  memberikan  payung  hukum    untuk  melindungi  dan  menjamin  hak setiap  warga  untuk  beragama  dan menjalankan  aktivitas  keagamaanya.
2. Secara  umum  tindak  pidana  penistaan  agama  di  Indonesia  merujuk  pada  KUHP pasal  165,  165a  dan  157.  Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  pelaku  atau seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  pidana  agama  akan  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  .
3. Penetapan  tindak  pidana  penistaan  agama  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dimasukkan  dalam  kelompok  kejahatan  penghinaan, karena  penodaan  disini  mengandung  sifat  penghinaan,  melecehkan,  meremehkan dari  suatu  agama  dan  hal  ini  dapat  mengganggu  ketertiban  umum.  Perumusan ketentuan  delik  penodaan  terhadap  agama.  Karena  itu  menyakitkan  perasaan
bagi  umat  pemeluk  agama  yang  bersangkutan,  sehingga  unsur  hal  ini  memenuhi unsur  yang  ada  dalam  ketentuan  Pasal  156a  KUHPidana  yang  terdiri  dari:  (1) Melakukan  perbuatan  mengeluarkan  perasaan  dan  melakukan  perbuatan,  dan  (2) di muka  umum.

## BIBLIOGRAFI
Alwi,  Hasan.  2002. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga :  Jakarta;  Balai Pustaka.
Arief, Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara . Yogyakarta;  Genta  Publishing.
J.C.T.  Simorangkir ,  Rudy  T.Erwin  dan  J.T.  Prasetyo.  1995. Kamus  Hukum ,  Jakarta; Sinar  Grafika.
Koentjaraningrat.  1985. Metode-metode Penelitian Masyarakat . Jakarta; Gramedia.
Oemar  Seno Adji.  1981. Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi . Jakarta;  Erlangga,
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  1990. Penelitian  Hukum  Normatif  .  Jakarta ; Rajawali  Pers.
Wirjono  Prodjodikoro,  1982. Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  Di Indonesia , Bandung; Refika  Aditama.