e-ISSN: 2621-606X Hal: 49-59

## ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS PERUMAHAN ALAM DESA KETIDUR MOJOKERTO)
Sundari 1
M. Mujtaba Mitra Zuana 2
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim sundarifreste89@gmail.com
Kata kunci:
Pembelajaran
Ekonomi,
Ekonomi Kreatif
Keywords: Economic
Learning,
Creative Economy

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu bagaimana praktek akad istishna yang  diterapkan  oleh  perumahan  alam  desa  ketidur  mojokerto.  Jenis penelitian ini adalah peneltian kualitatif deskriptif dengan pemaparan yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang ada. Hasil penelitian ini bahwa akad yang digunakan adalah akad istihna dengan terbebas dari riba/bunga, Juga, menganut konsep tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, tidak menjamin barang yang bukan milik pembeli, dan harga kredit yang  ditentukan  berlaku  tetap  hingga  lunas,  jaminan  yang  diterapkan berupa jaminan barang (rahn).

## Abstract
This study aims to determine the implementation of istishna in application home financing housing alam desa ketidur mojokerto. This research using descriptive  qualitative  research  to  according  This  type  of  research  was descriptive qualitative research with illustrative for solving problem.. The result  of  this  research  is  akad  or  transaction  that  applied  by  Developer Property  Sharia  using  istishna  without  interest,  without  penalty, unguaranteed of goods belong to buyer, and price credit is fixed until paid off.
Hal: 49-59
A. Pendahuluan Semua orang pasti ingin memenuhi kebutuhannya.,  kebutuhan  dapat  terpenuhi, tidak  hanya  pangan  dan  pakaian  yang dibutuhkan  tetapi  rumah  juga.  Rumah sebagai  tempat  berlindung  manusia,  tempat berteduh dari matahari ataupun hujan, tempat berkumpul dengan keluarga dan juga tempat beristirahat  setelah  aktivitas  diluar  rumah (Sapi’i dan Setiawan, 2016).
Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan  dana.  Penerima  pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan  sehingga  penerima  memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiyaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu  yang  diperjanjikan  dalam  akad pembiayaan (Ismail, 2011).
Semakin tumbuhnya populasi manusia, maka semakin  tinggi  pula  kebutuhan  terhadap rumah. Di Indonesia kebutuhan rumah setiap tahunnya mencapai 900.000 sampai satu juta unit.  di  mana  pemerintah  dan  pengembang hanya mampu memenehui di angka 400.000 unit/tahun.  Padahal  rata-rata  pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49% per  tahun.  Apabila  kemampuan  penyediaan rumah  terus  di  angka  yang  sama,  maka kesenjangan (backlog) perumahan akan terus meningkat  (Badan  Pusat  Statistik  dalam Kemenkeu, 2015).
Masalah adalah sulitnya  akses mendapatkan rumah  hunian  yang  layak.  Dimana  nasabah membayar angsuran tidak flat karena rujukan adalah  suku  bunga  pada  saat  itu,  berbeda dengan  bank  syariah  yang  menetapkan  asas kesepakatan  margin  dengan  penentuan  pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.  Sistem  kredit  perumahan  rakyat  yang ditawarkan  oleh  perbankan  konvensional jelas  tidak  sesuai  dengan  syariah  karena mengandung  unsur  riba  yang  diharamkan (Solihin, 2008).
Bank  syariah  yang  dikenal  sebagai  lembaga keuangan  non-ribawi  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah telah mencoba menjawab  melalui  produk  pembiayaan rumah  hunian  atau  dikenal  dengan  KPR syariah (KPRS) (Sapi’i dan Setiawan 2016). Perbedaan  antara  KPR  konvensional  dan KPRS adalah dari sisi akad yang ditawarkan. Jika KPR konvensional menggunakan sistem bunga,  KPRS  tidak  boleh  menggunakan instrumen bunga.
Dalam  transaksi  bank  syariah  tidak  dikenal istilah  bunga,  akan  tetapi  menggunakan sistem  bagi  hasil,  karena  bunga  dianggap riba.  Untuk  produk  KPRS,  nasabah  juga diuntungkan. Ketika nasabah ingin melunasi angsuran  sebelum  masa  kontrak  berakhir maka  bank  syariah  tidak  akan  mengenakan pinalti  pada  pembiayaan  rumah.  Karena
harga  KPR  sudah  ditetapkan  sejak  awal (fixed  rate).  Hal  ini  berbeda  dengan  KPR konvensional  yang  menggunakan  sistem bunga  yang  menyebabkan  cicilan  terus berubah (Adrian, 2009).
Skema  pembiayaan  rumah  di  bank  syariah umumnya,  melibatkan  tiga  pihak,  dimana developer  sebagai  pembuat  rumah,  nasabah sebagai  pihak  yang  memesan  rumah  dan bank  sebagai  perantara.  Namun  saat  ini terdapat  pula  skema  pembiayaan  rumah syariah  tanpa  melibatkan  bank.  Skema  ini hanya  melibatkan  pihak  developer  dan konsumen saja. Salah satu yang menawarkan skema ini adalah Developer Property Syariah (DPS)  bernama  Perumahan  Alam.  DPS adalah salah satu wadah bagi developer yang bertransaksi  secara  syariah.  Salah  satu produk perumahan yang dikembangkan oleh DPS  adalah  proyek  Perumahan  Alam. Transaksi  dan  akad  yang  digunakan  yaitu akad  istishna.  Karena  akad  ini  adalah  akad yang  paling  relevan  pada  saat  ini  untuk digunakan  dalam  pembiayaan  rumah  oleh DPS. Skema ini bisa menjadi solusi alternatif bagi masyarakat muslim yang ingin memenuhi  kebutuhan  kepemilikan  rumah yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Oleh karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  implementasi  akad istishna dalam pembiayaan rumah tanpa bank
studi  kasus  Perumahan  Alam  desa  Ketidur Mojokerto.
B. Kajian Literatur

## 1. Pengertian Istishna’
Istishna’ menurut Bahasa berasal dari kata ﻊﻨﺻ  (shana’a)  yang  artinya  membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta’ menjadi  ﻊﻨﺼﺘﺳا  (istashna’a)  yang  berarti meminta  dibuatkan  sesuatu.  Transaksi istishna’  merupakan  kontrak  penjualan antara  mustashni’  (pembeli)  dan  shani’ (pembuat barang/penjual). Dalam kontrak ini  shani’  menerima  pesanan  dari mustashni’.  Shani’  lalu  berusaha  sendiri atau  melalui  orang  lain  untuk  membuat mashnu’ (pokok kontrak) menurut spesifikasi  yang  telah  disepakati  dan menjualnya  kepada  mustashni’.  Kedua belah  pihak  bersepakat  atas  harga  serta sistem pembayaran (Antonio, 2001). Secara istilah, istishna’ adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang  pemesan  untuk  mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni  pemesan  membeli  sesuatu  yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta  pekerjaan  dari  pihak  produsen (Azzuhaili,  Alfiqhi  Alislamiyatu  wa Adilatuhu).  Dalam  literature  fiqih  klasik, masalah  istishna’  mulai  mencuat  setelah menjadi bahasan Madzhab Hanafi.
Akademi  Fiqih  Islami  pun  menjadikan masalah  ini  sebagai  salah  satu  bahasan khusus.  Karena  itu,  kajian  akad  bai’  al- istishna’  ini  didasarkan  pada  ketentuan yang dikembangkan oleh fiqih Hanafi, dan perkembangan selanjutnya dilakukan fuqoha  kontemporer  (Huda  dan  Haikal,
2010).  Salah  satu  produk  yang  populer digunakan  dalam  perbankan  syariah adalah produk isitshna’. Akad istishna’ ini hukumnya  boleh  (jawaz)  dan  telah dilakukan  oleh  masyarakat  Muslim  sejak masa awal tanpa  ada pihak (ulama)  yang mengingkarinya (Karim, 2004).
Akad isitshna’ biasanya dipraktikan pada pembiayaan  perbankan  syariah  dalam proyek  konstruksi,  maka  hal  ini  sangat cocok  dengam  kebutuhan  nasabah  untuk membangun suatu kontruksi salah satunya membangun rumah (Usma, 2009).
Dari  beberapa  uraian  tentang  istishna’ diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa keterlibatan  dalam  transaksi  seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan  sesuatu  yakni  pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak  produsen.  Pada  praktiknya  akad istishna’  dipraktikan  pada  pembiayaan perbankan syariah dalam proyek konstruksi.
2. Landasan Hukum Istishna’
a. Al- Qur‟an
“Hai  orang-orang  yang  beriman, apabila  kamu  bermu´amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya….” (QS. Al – Baqarah: 282)
b. Hadis
Dari  Sahal  bahwa  Nabi  shallallahu alaihi  wasallam  menyuruh  seorang wanita  Muhajirin  yang  memiliki seorang  budak  tukang  kayu.  Beliau berkata kepadanya:
“Perintahkanlah budakmu agar membuatkan  mimbar  untuk  kami. Maka  wanita  itu  memerintahkan budaknya.  Maka  ghulam  itu  pergi mencari  kayu  di  hutan  lalu  dia membuat  mimbar  untuk  beliau.”  (HR. Bukhari)
c. Ijma’
Dalam  fatwa  DSN-MUI,  dijelaskan bahwa  jual  beli  istishna’  adalah  akad jual  beli  dalam  bentuk  pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati  antara  pemesan  (pemesan, mustashni’)  dan  penjual  (pembuat, shani’) (Karim, 2006).
Adapun  menurut  MUI  Dalam  fatwa DSN-MUI  nomor  06/DSN-MUI  /IV  / 2000  menjelaskan  bahwa  ada  3  (tiga) ketentuan dibolehkan:
Hal: 49-59
1) Ketentuan  tentang  Pembayaran, dimana  alat  bayar  harus  diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran  yang  dilakukan  sesuai dengan kesepakatan,dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2) Ketentuan  tentang  Barang,  harus jelas  ciri-cirinya  dan  dapat  diakui sebagai  hutang,  dapat  dijelaskan spesifikasinya,  penyerahan  barang dilakukan  kemudian,  waktu  dan tempat  penyerahan  barang  harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan pembeli  (mustashni’)  tidak  boleh menjual barang sebelum menerima, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan,  dalam  hal  terdapat cacat  atau  barang  tidak  sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad
3) Ketentuan  Lain  yaitu:  Dalam  hal pesanan  sudah  dikerjakan  sesuai dengan  kesepakatan,  hukumnya mengikat,  semua  ketentuan  dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual  beli  istishna’,  jika  salah  satu pihak  tidak  menunaikan  kewajiban
atau  jika  terjadi  perselisihan  di antara  kedua  belah  pihak,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui Badan  Arbitrase  Syari’ah  setelah tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.
3. Pembiayaan
Dalam  arti  luas,  pembiyaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan  baik  dilakukan  sendiri  atau dijalankan  oleh  orang  lain.  Dalam  arti sempit pembiyaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan  oleh  lembaga  pembiayan seperti  bank  syariah  kepada  nasabah (Muhammad, 2005).
Secara  bahasa  pembiayaan  berasal  dari kata  biaya,  yaitu  uang  yang  dikeluarkan untuk mengadakan, mendiririkan, melakukan sesuatu. Secara istilah pengertian dari beberapa pendapat menurut  Antonio  pembiayaan  adalah pemberian penyediaan fasilitas dana untuk memenuhi  kebutuhan  yang  merupakan defisit unit (Antonio, 2006).
Menurut Rifa’i dan Arifin istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, ‘saya percaya atau’ ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang  artinya  kepercayaan  (trust),  berarti
lembaga pembiayaan selaku Shahibul mal menaruh  kepercayaan  kepada  seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.  Pembiayaan  pada  dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian,  pemberian  pembiayaan  adalah pemberian  kepercayaan.  Hal  ini  berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima  pembiyaan  sesuai  waktu  dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama (Rifa’i dan Arifin, 2008). Adapun  menurut  UU  No.  10  tahun  1998 tentang  Perbankan  bahwa  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil (Kasmir, 2014).
Dari  beberapa  pengertian  diatas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pembiayaan adalah  pemberian  fasilitas  dana  bagi nasabah  yang  mengajukan  pembiyaan dengan  kesepakatan  antara  pihak  Bank Syariah  atau  lembaga  lain  dengan  pihak kedua  (nasabah)  yang  mewajibkan  pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. C. Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif, yaitu  penelitian  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa  (Lexy  dan Moleong, 2005). Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara  intensif  tentang  latar  belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Usman  dkk,  2006).  Penelitian  lapangan  ini guna  mengungkapkan,  menggambarkan  dan menguraikan suatu masalah dalam implementasi akad murabahah dan istishna’ pada pembiayaan rumah.
Tempat  penelitian  adalah  Perumahan  Alam desa  Ketidur  Mojokerto.  Adapun  metode pengumpulan  data  dengan  cara  melakukan wawancara, catatan observasi, catatan harian, dan dokumen yang dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 2018. D. Hasil dan Pembahasan
Konsep  pembiayaan  Perumahan  Alam  yang diterapkan  mulai  dari  awal  hingga  akhir menggunakan akad dan transaksi berdasarkan  prinsip  syariah.  Program  ini dibuat karena banyak peminat dari kalangan
masyarakat  yang  memiliki  kemampuan finansial  untuk  mengambil  pembiayaan rumah,  namun  belum  ada  lembaga  /  badan keuangan  yang  memenuhi  syarat  syariah. Dalam  prakteknya  Perumahan  Alam  adalah suatu  unit  usaha  yang  bergerak  di  bidang penjualan  rumah  (developer)  yang  sesuai dengan  prinsip  syariah  yaitu  menggunakan akad  istishna’  yang  hampir  sama  dengan murabahah  muajjal  dimana  perbedaannya terletak  pada  penyerahan  barangnya  saja yang diserahkan di awal, menurut penjelasan dari  nara  sumber  yang  menerangkan  bahwa “Dari awal Perumahan Alam sudah menjelaskan  tentang  akad  yang  digunakan dalam  pembiayaan  rumah  ini  yaitu  akad istishna”  (Kholis,  Wawancara,  Februari 2018).
Konsep  yang  digunakan  Perumahan  Alam dalam  mengimplementasikan  pembiayaan rumah yaitu berdasarkan prinsip syariah yang harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Hadist dalam permasalahan muamalah  yang berkaitan  dengan  ekonomi  Islam.  Adapun sistem dan konsep dalam pembiayaan rumah syariah  di  Perumahan  Alam  diantaranya: Perumahan  Alam  dalam  implementasi pembiayaan  rumah,  tidak  menerapkan  suku bunga  atau  riba,  tidak  ada  denda,  tidak  ada sita dan tidak menjamin  barang  yang bukan milik membeli Selain itu, pembayaran harga
pembiayaan yang ditentukan oleh Perumahan Alam  berlaku tetap dan tidak berubah setelah akad  dan  pembayaran  DP  (Down  Payment) dengan  jangka  waktu  jelas  atau  sudah memenuhi  syarat  lunas  DP  tersebut, meskipun  harga  rumah  dan  nilai  biaya pembiayaan  mengalami  peningkatan  harga. Hal ini juga sesuai penjelasan bapak Kholis bahwa  “Pihak  Perumahan  Alam  tidak menerapkan  harga  sesuai  suku  bunga  atau riba,  sehingga  harga  jualnya  tidak  berubah sejak dari akad.”
Sedangkan  agunan  (jaminan)  berupa  barang berharga  atau  surat  berharga  seperti  surat tanah  (bukan  surat  tanah  dan  rumah  yang sedang  diangsur  pada  Perumahan  Alam) yang ditukar dengan surat berharga lain, jika tidak  ada  agunan  maka  surat  tanah  dan bangunan  tersebut  yang  sedang  diangsur dititipkan ke notaris sebagai antisipasi ketika nasabah melakukan pembayaran bermasalah atau gagal pembayaran. “Ketika rumah sudah jadi maka kami memberikan surat tanah dan rumah  dengan  catatan  surat  tersebut  ditukar dengan surat berharga lain, jika nasabah tidak memiliki surat berharga maka surat tanah dan rumah tersebut dititipkan ke notaris.”
Adapun  nasabah  yang  sudah  tidak  bisa  lagi melanjutkan  pembayaran  atau  gagal  bayar pada pembiayaan rumah di Perumahan Alam maka  termasuk  di  dalam  kategori  nasabah
pembiayaan bermasalah. Pembiayaan secara kualitas pembayaran dibagi dalam 3 kategori, yaitu:
1. Pembiayaan tidak lancer
2. Pembiayaan diragukan
3. Pembiayaan macet
Adapun  mekanisme  pembiayaan  rumah Perumahan Alam terdiri dari beberapa proses yaitu:
1. Pembeli / klien mengajukan permohonan. Langkah awal dalam mekanisme pembiayaan  rumah  Perumahan  Alam yaitu:  calon  pembeli  /  klien  mengajukan permohonan  pembiayaan  rumah  kepada pihak  Perumahan  Alam.  Nasabah  yang telah mengajukan pembiayaan tidak lantas diterima, karena Perumahan Alam memiliki  ketentuan  pembeli  /  klien  yang ditetapkan yaitu: diutamakan calon pembeli / klien yang beragama Islam, cara calon pembeli / klien berinteraksi dengan keluarganya,  cara  calon  pembeli  /  klien bersosial dengan masyarakat, diutamakan calon pembeli / klien yang telah memiliki penghasilan  tetap.  Diutamakan  calon pembeli  /  klien  yang  telah  dikenal  baik atau  memiliki  rekomendasi  dari  tokoh masyarakat.
2. Perumahan  Alam  menjelaskan  akad, spesifikasi rumah dan harga.
Implementasi KPRS sesuai namanya  dan konsepnya menerapkan sistem pembelian rumah dengan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Walaupun penerapan  pembayaran  dilakukan  secara angsuran,  akan  tetapi  jika  konsumen memiliki  kemampuan  untuk  membayar dengan  kontan  (cash)  juga  dibolehkan. Pembayaran  yang  dilakukan  dengan  cara cash  memiliki  nilai  nominal  yang keseluruhan  lebih  rendah  dibanding membayar secara angsur yang nominalnya lebih  besar,  hal  ini  karena  membayar secara angsur memliki waktu pembayaran yang  lebih  lama.  Setelah  pembeli  /  klien telah memenuhi kriteria menjadi debitur / user dan telah mengetahui akad, spesifikasi  rumah  dan  harga  pembiayaan rumah  Perumahan  Alam,  kemudian pembeli / klien membayar uang pengunci harga  atau  kapling  sebagai  bentuk keyakinan  dalam  pengajuan  pembiayaan rumah.
3. Pembeli  /  klien  mulai  melakukan pembayaran hingga lunas
Setelah pembeli / klien membayar DP dan secara  otomatis  telah  memiliki  rumah tersebut,  langkah  berikutnya  pembeli  / klien mulai membayar pembiayaan sesuai dengan  harga  tipe  yang  dibeli  oleh pembeli  /  klien.  Rumah  yang  diangsur
tersebut  dibayar dengan tata cara pembayaran  yang  tetap  hingga  jatuh tempo  pada  waktu  yang  telah  disepakati kedua  belah  pihak  yaitu  pembeli  /  klien dan  Perumahan  Alam  sebagai  lembaga pemberi pembiayaan.
4. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah pada Perumahan Alam Pihak Perumahan Alam membuat kebijakan  pembiayaan  bermasalah  bagi pembeli  /  klien.  Kebijakannya  dimana ketika pembeli / klien setelah melakukan akad  dan  transaksi  untuk  melakukan pembiayaan rumah dan terjadi penunggakan  pembayaran,  maka  pihak Perumahan Alam menyesuaikan
tunggakan pembayaran pembiayaan sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Perumahan  Alam.  Adapun  kategori pembiayaan bermasalah tersebut, yaitu:
a) Pembiayaan tidak lancar, yaitu pembeli /  klien  telah  menunggak  pembayaran selama  2  (dua)  bulan  dan  tidak  ada informasi sebelumnya.
b) Pembiayaan diragukan, yaitu pembeli / klien  telah  menunggak  pembayaran selama  4  (empat)  bulan  dan  tidak  ada pemberitahuan sebelumnya.
c) Pembiayaan  macet,  yaitu  pembeli  / klien  telah  menunggak  pembayaran
selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak  ada pemberitahuan sebelumnya.
Dari  ketiga  kategori  permasalahan  diatas pihak  Perumahan  Alam  menetapkan kebijakan, yaitu:
a) Pembiayaan tidak lancer
Ketika pembiayaan tidak lancar, maka membayar 2  (dua) bulan yang tertunggak pada bulan ketiga sehingga pembeli  membayar  3  (tiga)  sekaligus dalam  satu  waktu,  tentunya  ada pemberitahuan  dari  pihak  Perumahan Alam kepada pembeli.
b) Pembiayaan diragukan
Pada kategori kedua ini pihak Perumahan  Alam  sedikit  lebih  tegas kepada pembeli. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Perumahan Alam adalah mendatangi langsung pembeli / klien, dengan mencari alasan dan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Apabila pembeli  masih  tetap  membutuhkan waktu untuk mengumpulkan biaya agar dapat membayar angsuran pembiayaan rumah Perumahan Alam, maka dilakukan  reschedule  (penjadwalan kembali).
c) Pembiayaan macet
Pada kategori ketiga ini, pembeli / klien telah dianggap mengalami gagal bayar, sehingga  akad  terputus  dan  tidak
berlaku lagi. Tindakan yang dilakukan oleh  pihak  Perumahan  Alam  yaitu meminta pertanggung jawaban pembeli /  klien  dengan  mengeksekusi  barang jaminan milik pembeli yang di pegang oleh pihak Perumahan Alam atau pihak notaris dengan sepengetahuan pembeli / klien. Apabila harga jaminan terdapat kelabihan  dari  hutang  pembeli  /  klien, maka  sisanya  akan  dikembalikan kepada pihak pembeli / klien. Adapun bagi  pembeli  /  klien  yang  meninggal dunia  atau  wafat,  maka  Perumahan Alam  akan  meminta  pertanggung jawaban ahli waris dari pembeli / klien. Ahli waris akan melanjutkan pembayaran pembiayaan rumah pembeli / klien yang telah wafat hingga jatuh  tempo  atau  lunas.  Akan  tetapi ketika debitur / user tidak mempunyai ahli  waris  atau  ahli  warisnya  tidak mampu membayar utang debitur / user, maka kebijakan dari Perumahan Alam adalah  memutihkan  hutang  pembeli  / klien tersebut.
E. Penutup
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini  dapat disimpulkan,  Perumahan  Alam adalah developer yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad istishna’.
Perumahan  alam  tidak  menerapkan  suku
bunga  atau  riba,  tidak  ada  denda,  tidak  ada sita dan tidak menjamin  barang  yang bukan milik  membeli.  Adapun  agunan  (jaminan) berupa  barang  berharga  atau  surat  berharga seperti  surat  tanah  (bukan  surat  tanah  dan rumah yang sedang diangsur pada Perumahan Alam) yang di tukar dengan surat berharga  lain,  jika  tidak  ada  agunan  maka surat  tanah  dan  bangunan  tersebut  yang sedang diangsur dititipkan ke notaris sebagai antisipasi ketika nasabah melakukan pembayaran bermasalah atau gagal membayar.
Ketika terjadi pembiayaan tidak lancar, maka pembeli / klien membayar 2 (dua) bulan yang tertunggak  pada  bulan  ketiga  sehingga pembeli  membayar  3  (tiga)  sekaligus  dalam satu waktu, tentunya ada pemberitahuan dari pihak Perumahan Alam kepada pembeli. Jika diketemukan  pembiayaan  yang  diragukan maka  pihak  Perumahan  Alam  mendatangi langsung  pembeli/klien  dengan  mencarikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak dengan cara  menjadwal  ulang  atau  reschedule pembiayaan.
Adapun  jika  terdapat  pembeli  /  klien  yang telah dianggap mengalami gagal bayar maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Perumahan Alam yaitu meminta pertanggung jawaban  pembeli  dengan  mengeksekusi barang  jaminan  milik  pembeli  yang  di
pegang  oleh  pihak  Perumahan  Alam  atau pihak notaris dengan sepengetahuan pembeli /  klien.  Apabila  harga  jaminan  terdapat kelabihan dari hutang pembeli / klien, maka sisanya  akan  dikembalikan  kepada  pihak pembeli/klien,  bagi  pembeli  /  klien  yang meninggal dunia atau wafat, maka ahli waris akan  melanjutkan  pembayaran  pembiayaan rumah pembeli/klien yang telah wafat hingga lunas. Jika tidak mempunyai ahli waris atau ahli  warisnya  tidak  mampu  membayar angsuran,  maka  kebijakan  dari  Perumahan Alam adalah memutihkan hutangnya tersebut.
F. Daftar Pustaka
Al-Hadis
Al-Quran dan Terjemah Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001.  Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani.
Azzuhaili, Wahbah. Alfiqhi Alislamiyatu wa Adilatuhu
Badan Pusat Statistik dalam DJA Kemenkeu (2015) Dokumen (Brosur) Perumahan Alam. Hasil Wawancara dengan Bagian Pelakasanaan  dan  Perencanaan  yaitu
Bapak Kholis di kantor DPS
Huda,  Nurul  dan  Haikal  Muhammad.  2010.
Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: PT
Fajat Interpratama Mandiri.
Ismail.  2011.  “Perbankan  Syariah”,  Jakarta: Kenacana Prenada Media Group
Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,  Jakarta:  PT  Raja  Garfindo Persada.
Lexy  J  dan  Moleong.  2005.  Metode Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muhammad.  2005.  Manajemen  Dana  Bank Syariah Yogyakarta: Ekonosia.
Rachamadi,  Usma.  2018.  Produk  dan  Akad Perbankan Syraiah di Indonesia, Bandung  PT  Citra  Aditya  Bakti,  2009 www.MuamalatBank.com/home/produ k/sewa_KPR,  tanggal  akses  15  januari 2018
Rifa’I,  Veithzal  dan  Arviyan  Arifin.  2008.
Islamic
Financial Management, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sapi’i,  Agus  Setiawan.  2016.  Pemilihan
Pembiayaan  KPR  (Kredit  Pemilikan Rumah)  Dengan  Akad  Murabahah (Studi  Kasus  Di  Bank  Muamalat  Tbk Cabang Pembantu Samarinda Seberang), jurnal Al-Tijary, Desember. Solihin,  Ifham  A.  2008.  “Ini  Lho,  Bank Syariah!”  Jakarta:  PT  Grafindo  Media Pratama.
Subandi. 2011. Deskriptif Kulaitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan, Jurnal Harmonia. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Sutedi,  Adrian.  2009.  Perbankan  Syariah,
Tinjauan beberpa segi hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Usman,  Husaini  dkk.  2006.  Metodologi Penelitian  Sosial,  Jakarta,  PT.  Bumi Aksara.