Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Doni Satria. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan,
6(1); 12-19 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27968 12
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi
ISSN : 2622-2310

## JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Volume 6 Issue 1 (2023) : 12 - 19 Diterima 03/01/2023
Disetujui 27/01/2023

## Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi
Doni Satria 1 , Hutwan Syarifuddin 1 , Marwoto 1
1 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi : e-mail: donisatria0101@gmail.com

## Abstract
Kegiatan pengelolaan hutan terdiri dari perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan Evaluasi. Perhutanan  sosial  merupakan  program  Pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Rumusan dalam penelitian ini adalah mengalalisis  kegiatan  pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  tingkat  partisipasi  masyarakat  pada  kegiatan  pengelolaan  hutan.  Penelitian  ini dengan  bentuk  deskripti  kwantitatif  teknik  sampling  secara  purposive  sejumlah  83  sampel responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan memiliki partisipasi yang paling tinggi dan kegiatan evaluasi menunjukkan partisipasi yang paling rendah. Tingkat partisipasi masyarakat diperoleh dengan kategori sangat tinggi 22 %, tinggi, 26%, cukup 19%, rendah 14% dan sangat rendah 2%.

## Kata kunci : Ekologi, Pengelolaan Hutan

## PENDAHULUAN
Pokok  permasalahan  kawasan  di  KPHP  Limau  Unit  VII-Hulu  Sarolangun  adalah pengelolaan hutan belum maksimal, kebutuhan lahan yang disebabkan kurangnya lahan garapan dan kebutuhan kayu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga mengakibatkan terjadinya praktek illegal logging dan perambahan hutan di hampir seluruh kawasan hutan terutama yang sangat berdekatan dengan perkampungan penduduk dan kebun garapan masyarakat, disamping itu perambahan dan perladangan oleh masyarakat, lebih didorong oleh motif ekonomi dan penguasaan atas sumber daya lahan. Korelasi permasalahannya adalah kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan. Hal ini berhubungan dengan persoalan akses yang terbatas, terutama dalam hal memperoleh sumber penghasilan.
Sebagian  besar  masyarakat  disekitar  Kawasan  hutan  telah  diberikan  akses  Perhutanan Sosial diantarnya adalah skema Hutan Adat, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.  Melalui Perhutanan Sosial masyarakat diberikan hak dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan, untuk meningkatkan kesejateraannya.
Salah  satu  usaha  untuk  meningkatkan  efektivitas  implementasi  KPH  adalah  dengan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan  KPH  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  sampai  pada  penilaian  impelementasi  KPH,  hal  ini  sejalan  dengan  dengan  teori
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Doni Satria. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 12-19 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27968
Daniel  Mazmanian  dan  Paul  Sabartier  (1983)    disampakain  oleh  Agustino,  (2006)  yang mengemukakan  bahwa  salah  satu  faktor  penting  yang  mampu  meningkatkan  efektivitas implementasi  sebuah  kebijakan  publik  adalah  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  serutuh tahapan implementasi kebijakan publik.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data primer,  sekunder  yang  bersumber  dari  kuisioner,  wawancara,  jurnal  dan  dokumen  lain  yang sesuai.  Data  yang  digunakan  adalah  data  dari  Hutan  Desa,  Hutan  Adat  dan  Hutan Kemasyarakat. Jumlah responden ditentukan secara purposive yaitu sejumlah 83 responden. Data yang diperoleh dilakukan analalisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skoring Tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  perhutanan  sosial  di  analisis  dengan  teknik analisis kualitatif. Skala pengukuran yang digunakan pada variabel partisipasi masyarakat yaitu skala  ordinal.  tingkatan  partisipasi  masyarakat  di  ukur  menggunakan  beberapa  tingkatan  kelas sebagai berikut :
• Selalu : bobot 5
• Sering: bobot 4
• Kadang-kadang: bobot 3
• Jarang: bobot 2
• Tidak pernah: bobot 1
Untuk menentukan nilai dalam tingkat partisipasi masyarakat digunakan rumus sebagai berikut :
• Nilai terendah = skor terendah x jumlah pertanyaan Maka : nilai terendah = 1 x 20  =20
• Nilai tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan Maka : nilai tertinggi = 5 x 20 = 100
Maka didapatkan rentang tingkat partisipasi masyarakat adalah :
20 – 100. Sehingga intervalnya dengan rumus sebagai berikut : Interval = nilai tertinggi – nilai terendah Jumlah kategori Interval = 100 – 20 5 = 16
Berdasarkan interval diatas ditetapkan tingkatan partisipasi sebagai berikut :
• Skor 20 – 36  = tingkat partisipasi sangat rendah
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Doni Satria. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan,
6(1); 12-19 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27968
14
• Skor 37 – 52 = tingkat partisipasi rendah
• Skor 53 – 68 = tingkat partisipasi sedang
• Skor 69  - 84 = tingkat partisipasi tinggi
Skor 85 - 100 =tingkat partisipasi sangat tinggi

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Hasil penelitian di wilayah perhutanan sosial wilayah KPHP KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun  diperoleh  informasi  bahwa  masyarakat  diwilayah  tersebut  berpartisipasi  dalam perhutanan sosial, diantaranya berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi (Tabel 1).

## Tabel 1 Deskripsi Tingkat Partisipasi Berdasarkan indikator
Indikator Rerata Skor Kategori Sub indokator Rerata Skor Kategori Perencanaan 3.51 Partisipasi 1 3.2651 Cukup Partisipasi 2 3.3133 Cukup Partisipasi 3 3.5301 Partisipasi 4 3.6145 Partisipasi 5 3.8072 Partisipasi Perlindungan 3.54 Partisipasi 1 3.3614 Cukup Partisipasi 2 3.6265 Partisipasi 3 3.7470 Partisipasi 4 3.5301 Partisipasi 5 3.5301 Partisipasi 6 3.5060 Partisipasi 7 3.4819 Partisipasi Pemanfaatan 3.55 Partisipasi 1 3.2169 Cukup Partisipasi 2 3.5904 Partisipasi 3 3.6386 Partisipasi 4 3.6627 Partisipasi 5 3.6265 Partisipasi Evaluasi 3.50 Partisipasi 1 3.5060 Partisipasi 2 3.6747 Partisipasi 3 3.3133 Cukup Partisipasi Total 3.51 Partisipasi Ket : Sangat Partisipasi = 4,21 – 5,00 Partisipasi= 3,41- 4,20
Cukup Partisipasi = 2,61 – 3,40 Tidak partisipasi = 1,81  - 2,60 Sangat Tidak partisipasi = 1,00 - 1,80
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Doni Satria. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 12-19 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27968

## 1. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  disajikan  pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa masyarakat  yang  bermukim  di  wilayah  KPHP  Limau  Unit  VII  Hulu  Sarolangun  cukup berpartisipasi  mengikuti  kegiatan  rapat  atau  pertemuan  tentang  rencana  pembentukan kelompok  Tani  Hutan  dan  penyusunan  rencana  kerja  tahunan.  Masyarakat  diwilayah tersebut juga tergolong berpartisipasi dalam kegiatan rapat tentang rencana pelaksanaan penandaan batas areal kelola, rencana patroli dan penandaan batas areal Perhutanan sosial.
2. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan perlindungan
Masyarakat di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun tidak hanya aktif mengikuti  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  KPHP  melainkan  juga  mereka  aktif dalam perlindungan hutan diantaranya pemeliharaan tanaman, perbaikan fasilitas umum di areal Perhutanan Sosial, pembersihan lahan tanpa membakar, keikutsertaan patroli, ikut serta  menanam  dan  memelihara  bibit  tanaman  dari  kegiatan  dan  program  instansi Kehutanan  dan  ikut  aktif  dalam  pemadaman  kebakaran  hutan.  Sedangkan  kegiatan penanaman di Perhutanan sosial masih tergolong belum memuaskan atau mereka hanya kategori cukup aktif.

## 3. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pemanfaatan
Program Perhutanan sosial di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun telah mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat  sekitar  yang  ditandai  dengan  mereka  ikut  aktif dalam  pemanfaatan  hasil  hutan  dari  program  perhutanan  sosial  tersebut.  Masyarakat  di wilayah  tersebut  selalu  menggunakan  dokumen  resmi  (Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil Hutan, Nota Angkutan) dalam menjual hasil panen, membayar pajak hasil panen, selalu ikut  serta  dalam  pengolahan  dan  penjualan  hasil  HHBK.  Walaupun  masyarakat mendapatkan manfaat dari perhutanan sosial tetapi dalam hal kegiatan pemanenan hasil tanaman di areal Perhutanan Sosial masih tergolong cukup atau cukup berpartisipasi.
Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menggunakan dokumen resmi dalam penjualan hasil hutan non kayu mengindikasikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat  dari  kegiatan  perhutanan  sosial  dan  hasil  yang  mereka  peroleh  telah  dirasakan cukup  oleh  masyarakat.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengolahan  dan  penjualan  hasil panen  mengindikasikan  telah  terjalin  kerja  sama  yang  baik  antara  masyarakat  dengan pemerintah yang ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat menggunakan dokumen resmi dalam penjualan hasil hutan.

## 4. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan evaluasi
Masyarakat  diwilayah  KPHP  Limau  Unit  VII  Hulu  Sarolangun  aktif  melakukan kegiatan evaluasi program perhutanan sosial diantaranya ikut serta kegiatan tim monitoring dengan  pemerintah  dan  ikut  serta  dalam  pengumpulan  data  luas  lahan,  perkembangan persemaian, penanaman, dan volume hasil panen. Hal yang masih dianggap kurang dari kegiatan perhutanan sosial di wilayah ini adalah masih kurang aktifnya masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi.
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Doni Satria. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 12-19 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27968
16
Secara  keseluruhan  responden  berpartisipasi  dalam  kegiatan  perhutanan  sosial tetapi pengamatan secara individual menunjukkan jumlah responden yang berpartisipasi dan  sangat  berpartisipasi  dalam  perhutanan  sosial  hanya  sebesar  57,83% (31.33%+26.51%).  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  responden  yang  sangat  tidak berpartisipasi dalam perhutanan sosial yaitu sebanyak 2 responden (2,41%) (Tabel 4.11).
Tingkat  partisipasi  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  mempunyai  nilai  yang hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, et.al , (2014). Bahwa tingkat partisipasi  masyrakat  adat  dalam  konservasi  sumberdaya  hutan  adalah  sebesar  53%, rendahnya partisipasi tersebut bukan hanya disebabkan karena ketidakpedulian terhadap hutan  tetapi  dipengaruhi  juga  oleh  faktor  umur,  ppendidikan,  pekerjaan,  pendapatan, pengalaman, intensitas penyuluhan, persepsi, motivasi dan intesnsif.

## Tabel 2 Distribusi Responden berdasarkan tingkat partisipasi
Kategori Perencanaan Perlindungan Pemanfaatan Evaluasi Partisipasi Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Sangat Rendah 5 6.02 5 6.02 6 7.23 3 3.61 2 2.41 Rendah 9 10.84 15 18.07 14 16.87 12 14.46 14 16.87 Cukup 25 30.12 14 16.87 7 8.43 19 22.89 19 22.89 Tinggi 30 36.14 22 26.51 35 42.17 24 28.92 26 31.33 Sangat Tinggi 14 16.87 27 32.53 21 25.30 25 30.12 22 26.51 Jumlah 83 100 83 100 83 100 83 100 83 100

## KESIMPULAN
Masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  perhutanan  sosial  berpartisipasi  dalam  program perhutanan  sosial  dengan  semua  tahapan  diantaranya  berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan evaluasi. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi yaitu pada kegiatan pemanfaatan sedangkan tingkat partisipasi yang paling rendah adalah pada kegiatan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwas, O. M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung : Alfabeta.
Apipoonyanon,  John,  Kuwornu,  Szabo  dan  Shrestha  (2019)  Faktors  Influencing  Household Participation in Community Forest Management : Evidence From Udon Thani Province, Thailand, Journal of Sustainable Forestry, June 2019
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Doni Satria. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 12-19 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27968
Asep.,Yunan., Firdaus. (2018). Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial.Bogor, Indonesia: CIFOR.
Bahruzin. 2014. Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Bandung Utara Jawa Barat. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tesis.
Cohen  dan  Uphoff.  (1977).  Rural  Development:  Concept  and  Measures  for    project  Design, Implementation, and Evaluation. New York: Cornel
Conyers, D. (1991). Perencaan sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: UGM Pres.
Damayatanti,  P.  T.  (2011).  Upaya  Pelestarian  Hutan  Melalui  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan Bersama Masyarakat. Jurnal Komunitas. Vol. 3 No. 1, Maret 2011 : 70-82.
Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan ke delapan belas Edisi IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Dipokusumo,  B.  (2011).  Model  Partisipatif  Perhutanan  Sosial  Menuju  Pengelolaan  Hutan Berkelanjutan  (Kasus  Pembangunan  Hutan  Kemasyarakatan  pada  Kawasan  Hutan Lindung di Pulau Lombok). Disertasi. Bogor : IPB Press.
Ekawati,  S.  Suharti,  S  dan  Anwar,  S  (2020).    Bersama  Membangun  Perhutanan  Sosial,  Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan Perubahan Iklim, PT. Penerbit IPB Press, Bogor
Ghozali, Imam. (2011). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat  dalam  Restorasi  Gambut.  Jurnal  Ilmu  Kehutanan,  13(2),  227. https://doi.org/10.22146/jik.52442
Inoue,  (1998).  Characteristics  of  Participatory  Forest  Management  System  in  Southeast  Asian Countries. Part of Earlier Paper. Laboratory of Forest Policy, the University of Tokyo, Japan Institute For Global Environment Strategies, Japan.
Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H. R. (2011). Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Jakarta: Debut Wahana Sinerg Leo Agustino, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta
Lestari,T,.  Agussabti,.  Alibasyah,  M,R  (2014),  Partisipasi  Masyarakat  Adat  Dalam  Konservasi Sumberdaya Hutan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Junal Manajemen Sumberdaya Lahan Voleme 3 No. 2 Oktober 2014
Liani M,F,. Roslinda, E,. Muin, S (2015), Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Sungai Utik  Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Jurnal Hutan Lestari Tahun 2015 Vol. 4.
Mardikanto,  T.  (2006).  Prosedur  Penelitian  untuk  Kegiatan  Penyuluhan  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat. Prima Theresia Pressindo. Surakarta.
Mitchell B., Setiawan, B., & Rahmi, D.H. (2003). Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Doni Satria. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan,
6(1); 12-19 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27968
Mulyadi,  M.  (2013).Pemberdayaan  Masyarakat  Adat  dalam  Pembangunan  Kehutanan  (Studi Kasus Komunitas Battang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 4 . 2013
Nanang, M. dan G. S. Devung (2004). Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan. Kanagawa : Institute for Global Environmental Strategies.
Nisa,  H,.  Golar,.  Arianingsih,  I  (2019),  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pengelolaan  Hutan Produksi di Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi,  J.ForestSains 16 Juni 2019 Nurbaiti,  S.  R.  dan  A.  N.  Bambang.  (2017).  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Program Corporate  Sosial  Responsibility (CSR).
Proceeding Biology Education Conference Vol. 14 (1) : 224-228, Oktober 2017.
Nurrochmat.  (2016).  Kebijakan  Pembangunan  Kehutanan  dan  Lingkungan  (Teori  dan Implementasi). IPB  Press 2016.
Purnomo, B. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit VII-Hulu Sarolangun Dalam Rangka Pengelolaan Hutan  Lestari  (Studi  Kasus  Desa  Sungai  Bemban,  Kecamatan  Batangasai  dan  Desa Temalang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun). Tesis. Semarang : Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
Ritchie,  C.  Mc.,  Dougall.,  Mandy.,  Higgith.,  Nicolette,  B.,  dan  De  Olivera.  2001.  Kriteria  dan Indikator  Kelestarian  Hutan  yang  Dikelola  oleh  Masyarakat.  Centre  for  International Forestry Research (CIFOR). Jakarta
Ruhimat.  (2010).  Implementasi  Kebijakan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  di  Kabupaten Banjar . Jurnal Analisis Kebijkan Kehutanan Vol. 7 no.3
Ross,  Murray  G,  dan  Lapping  B.W.  (1967).  Community  Organization:  Theory, Principles and Practice. New York: Harper & Row Publisher.
Savari, M,. Damaneh Hamed, E,. Damaneh Hadi,. S (2020), Faktors Influencing Local People’s Participation in Sustainable Forest Management, Arabian Journal of Geoscienenes 2020. https://doi.org/10.1007/s12517-020-05519-z
Simon Hasanu. (1999). Pengelolaan hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) . Yogyakarta, Bigraf Publishing
Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
Sukadji,  Soetarlinah.  (2000).  Menyusun  dan  Mengevaluasi  Laporan  Penelitian. Jakarta: UI-Press
Suparwata,  D.  O.  (2018).  Pandangan  Masyarakat  Pinggiran  Hutan  Terhadap  Program Pengembangan Agroforestri. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 15 No.1, 2018 : 47-62
Tjiptono,  Fandy  dan  Chandra,  Gregorius.  (2011).  Service,  Quality  &  Satisfaction.  Edisi  3. Yogyakarta:
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Doni Satria. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan,
6(1); 12-19 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27968
Wahyuni Y.T dan Manaf Asnawi, (2016), Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Program Gerak  Bersemi  di  Griya  Prima  Lestari  Munthe  Kabupaten  Kutai  Timur,  Biro  penerbit planologi Undip, Vol. 12 No.4.472 – 482.
Winata,  A,.  dan  Yuliana,  E  (2012),  Tingkat  Partisipasi  Petani  Hutan  Dalam  Program Pengembangan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani, MIMBAR Vol. XXVIII No.1 Juni 2012
World Bank. (2014), Towards Indonesian Land Reforms: Challenges and Opportunities.  a Review of the Land Sector (Forest and Non-Forest) in Indonesia . Jakarta : World Bank.
Zeilika, E,. Kaskoyo, H,. Wulandari, C (2021), The Effect Of Participation In Community Forest Management On The Welfare Of Farmers (Case Study At Mandiri Lestari Forest Farmers Community, In KPH VIII Batu Tegi. Jurnal Hutan Tropis Vol. 9