## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2929/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kewenangan Peralihan Hak atas Tanah yang Berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero
Ingrid Josephine Zileni S 1 , Suparjo 2
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 19 Januari 2022 Publish: 01 Maret 2022 Penyertaan  Modal  Negara  (PMN)  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memperbaiki  struktur  permodalan  dan  mengembangkan  kapasitas  usaha Persero. Tidak  selalu  berbentuk  uang,  Negara  adakalanya  melakukan  PMN berupa  tanah  untuk  mendorong  Persero  melakukan  optimalisasi  aset  dan meningkatkan revenue .  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memahami kedudukan tanah yang berasal  dari  PMN  dalam  struktur  kekayaan  Persero.  Kejelasan  kedudukan tanah  tersebut  dalam  kekayaan  Persero  akan  mempengaruhi  kewenangan organ  Persero  dalam  mengoptimalisasi  pemanfaatan  tanah  termasuk melakukan pemindahtanganan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat  hukum  dari  PMN  adalah  pemisahan  kekayaan  Negara  menjadi kekayaan persero dimana organ Persero berhak mengurus kekayaan persero termasuk melakukan pemindahtanganan sepanjang sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan Persero. Namun terhadap aset Persero berupa tanah  hanya  dapat  dipindahtangankan  melalui  penyertaan  modal  Persero kepada  anak  perusahan/perusahaan  patungan  yang  kepemilikan  saham Persero  didalamnya  telah  mencapai  99%  atau  setelah  penyertaan  modal Persero menjadi minimal 99%. Keywords: Pemindahtanganan Tanah, Penyertaan Modal Negara, Pemisahan  Kekayaan  Negara, Kekayaan  Persero,  Kemandirian
Persero.
Article Info ABSTRACT Accepted: 19 Januari 2022 Publish: 01 Maret 2022 State  Equity  Participation  (SEP)  is  carried  out  with the  aim  to  improve  the capital structure and develop the business capacity of Persero. Not always in the  form  of  money,  the  State  sometimes  does  SEP  in  the  form  of  land  to encourage Persero to optimize assets and increase revenue. This research was conducted  using  normative  juridical  research  methods  to  understand  the position of land derived from SEP in the structure of Persero's wealth. Clarity of the position of the land in the wealth of Persero will affect the authority of Persero organs in optimizing land use including land transfer. The results of this study show that the legal consequence of SEP is the separation of State wealth  into  Persero  wealth  which  Persero  organs  have  the  right to  manage including  land  transfer  as  long  as  it  is  in  accordance  with  the  interests, intentions and objectives of Persero. However, the Persero's assets in the form of land can only be transferred through the Persero's equity participation to a subsidiary/joint venture company in which the Persero's share ownership has reached 99% or after the Persero's equity participation becomes at least 99%.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Ingrid Josephine Zileni S
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Keterlibatan  negara  dalam  dalam  sektor  ekonomi  tampak  manakala  negara  ikut  ambil bagian  dalam  pengelolaan  bidang-bidang  usaha  melalui  BUMN  atau  badan  usaha  lainnya. Keterlibatan negara tersebut terwujud melalui penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN atau
perseroan terbatas lainnya. PMN dilakukan dengan tujuan memperbaiki struktur modal dan/atau meningkatkan  kapasitas  usaha  BUMN.  Melalui  pengelolaan  oleh  BUMN,  dana  atau  aset  yang disuntikkan melalui PMN diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan dividen melainkan juga  memberikan multiplier  effect antara  lain  peningkatan  lapangan  kerja,  pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Oleh karenanya PMN disalurkan kepada BUMN dengan terlebih dahulu  memperhatikan efektivitas kinerja BUMN dan beberapa kriteria sebagai berikut:
1. Pengaruh bidang usaha BUMN terhadap hajat hidup masyarakat;
2. Peran sovereign yang dijalankan BUMN;
3. Eksposur atau keterbukaan terhadap sistem keuangan;
4. Komposisi kepemilikan pemerintah dalam BUMN;
5. Total aset yang dimiliki oleh BUMN.
Penyertaan  modal  negara  tidak  selalu  disalurkan  dalam  bentuk  uang  atau  dana  segar. Melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Penyertaan  dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, negara dapat juga melakukan penyertaan modal dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN). Salah satu bentuk BMN yang dijadikan PMN pada BUMN adalah tanah.
Penelitian  hukum  terkait  pengurusan  BUMN  sejauh  ini  belum  membahas  pengurusan kekayaan BUMN berupa tanah yang berasal dari PMN. Padahal dalam penyertaan modal negara atau  penambahan  penyertaan  modal  negara  pada  BUMN  beberapa  kali  berbentuk  tanah  dan bangunan.  Salah  satu  contohnya  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2020 tentang  Penambahan  Penyertaan  Modal  Negara  Republik  Indonesia  ke  dalam  Modal  Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina (PP Nomor 50 Tahun 2020). Melalui PP Nomor 50 Tahun 2020, Pemerintah menambahkan penyertaan modal negara sebesar Rp2.102.881.621.404,00  (dua  triliun  seratus  dua  miliar  delapan  ratus  delapan  puluh  satu  juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat rupiah) yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2010-2017. Salah satu bentuk barang milik negara yang dialihkan adalah  tanah  untuk  bangunan  jaringan  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Gas.  Oleh  karena  itu diperlukan  penelitian  yang  menguraikan  kedudukan  tanah  yang  berasal  dari  PMN  dalam kekayaan Persero dan kewenangan Persero dalam mengalihkan hak atas tanah tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dalam jurnal ini merupakan analytical positive research yang bertujuan untuk mengetahui tujuan pengaturan penyertaan modal negara dalam BUMN yang dihubungkan dengan pengaturan  atas  pemanfataan  tanah  oleh  BUMN  dalam  aktivitasnya  sebagai  korporasi  yang bertujuan  mencari  keuntungan  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait.    Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu  melakukan  penelusuran  dan penelaahan atas peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan aset BUMN berupa tanah termasuk pembatasan-pembatasan yang berlaku.
Analisa norma juga diperkuat dengan teori pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan teori  badan  hukum  dalam  berbagai  literatur  hukum  yang  menegaskan  kedudukan  tanah  yang dijadikan  PMN  pada  BUMN  sebagai  kekayaan  BUMN.  Sebagai  badan  hukum,  kemandirian BUMN  yang  diakui  dalam  UU  BUMN  untuk  mengelola  kekayaannya  termasuk  tanah  akan menjawab landasan yuridis dari kewenangan BUMN untuk mengalihkan kepemilikan tanahnya kepada pihak lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
1. Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara pada Persero
Dalam sistem  perekonomian nasional, negara turut ambil bagian dalam penguasaan unit-unit usaha tertentu demi menjamin pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara yang bertujuan bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut disalurkan melalui pendirian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh  negara  Republik  Indonesia  yang  tujuan  utamanya  mengejar  keuntungan.  Berdasarkan definisi tersebut terdapat beberapa unsur dalam BUMN Persero yaitu:
a. Badan usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas;
b. Modal  badan  usaha  tersebut  seluruh  atau  sebagian  besar  dimiliki  oleh  negara.  Apabila negara  tidak  menguasai  keseluruhan  modalnya  maka  paling  sedikit  51%  dari  modal sahamnya dikuasai oleh negara;
c. Negara melakukan penyertaan secara langsung atas modal dalam Persero;
d. Penyertaan modal negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai  salah  satu  pemegang  saham,  negara  melakukan  Penyertaan  Modal  Negara (PMN)  pada  Persero  dengan  memisahkan  kekayaan  negara  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  atau  penetapan  cadangan  perusahaan  atau  sumber  lainnya  untuk dijadikan  sebagai  modal  Persero  yang  dikelola  secara  korporasi.  PMN  tersebut  bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Kapitalisasi cadangan;
c. Sumber lainnya.
Mengingat  bentuknya  sebagai  perseroan  terbatas,  modal  yang  ditanamkan  dalam Persero terdiri atas seluruh nilai nominal saham dalam persero. Penyetoran atas modal saham dalam  Persero  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  uang  dan/atau  dalam  bentuk lainnya.  Bentuk lain dari modal saham yang disetor ke dalam Persero dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP No 44/2005), dalam Pasal 2 ayat (2) yang mana  disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada  Persero  yang berasal dari APBN dapat berbentuk:
a. dana segar;
b. barang milik negara;
c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
d. saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
e. aset-aset negara lainnya.
Sementara selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa PMN yang bersumber dari  kapitalisasi  cadangan  dapat  berbentuk  keuntungan  dari  revaluasi  aset  dan/atau  agio saham.  Ketentuan  di  atas  menunjukkan  bahwa  Negara  tidak  hanya  dapat  melakukan penyertaan modal pada Persero dalam bentuk uang atau dana segar. Pelaksanaan PMN non- tunai tidak berbeda dengan PMN yang berbentuk dana segar. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4  PP  No  44/2005  diatur  bahwa  PMN  non-tunai  yang  berasal  dari  APBN  dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara  dan  ditetapkan  melalui  peraturan  pemerintah.  Sementara  penambahan  PMN  yang bersumber  dari  kapitalisasi  cadangan  dan  sumber  lain  ditetapkan  melalui  keputusan  RUPS untuk  Persero  dan  Perseroan  Terbatas,  atau  melalui  keputusan  Menteri  untuk  Perum. Merangkum  dari  Pasal  10  hingga  Pasal  16  PP  No  44/2005,  PMN  atau  penambahan  PMN dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Menteri  Keuangan  mengajukan  usulan  PMN  kepada  Presiden  disertai  dengan  dasar pertimbangan  yang  telah  dikaji  oleh  Menteri  BUMN  dan  Menteri  Teknis  pada sektor/bidang usaha BUMN terkait;
b. Rencana PMN dapat diusulkan berdasarkan inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau Menteri Teknis pada sektor/bidang usaha BUMN terkait. Apabila hasil pengkajian menyatakan rencana PMN layak dilakukan maka Menteri Keuangan mengajukan usulan rencana PMN kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan;
c. Presiden menyampaikan persetujuan atas usulan PMN;
d. Penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai landasan yuridis pelaksanaan PMN. Pemberian PMN non-tunai merupakan upaya untuk mendorong kemandirian Persero dalam  memperbaiki  struktur  keuangan  atau  permodalan  dan/atau  meningkatkan  kapasitas usaha  Persero.  Sri  Mulyani  menyampaikan  bahwa  PMN  merupakan  langkah-langkah pembangunan  yang internal  rate  of  return dimana  potensi  manfaat  keuangannya  belum seperti  proyek  komersil  namun  memiliki  dampak  yang  sangat  penting  bagi  pemerataan ekonomi masyarakat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia merencanakan pemberian PMN non-tunai kepada beberapa Persero pada tahun 2021 seperti konversi piutang kepada PT Pengembangan  Armada  Niaga  Nasional  (PT  PANN  Persero),  pompa  bahan  bakar pesawat dan jaringan gas kepada Pertamina, serta lahan kosong kepada PT Istaka Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero).
Salah  satu  bentuk  PMN  non-tunai  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  adalah  PMN berupa  tanah  yang  sebelum  diserahkan  berstatus  sebagai  barang  milik  negara.  Dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  111/PMK.06/2016  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (PMK No. 111/2016) disebutkan bahwa tanah yang statusnya merupakan barang milik negara (BMN) dan tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dijadikan sebagai PMN melalui proses pemindahtanganan. Dalam Pasal 99 PMK No. 111/2016 diatur bahwa pemindahtanganan BMN berupa tanah yang dijadikan  sebagai  penyertaan  modal  pemerintah  pusat  dalam  BUMN  atau  BUMD  dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. BMN  berupa  tanah  diperoleh  melalui  pengadaan  yang  dari  awal  sesuai  dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN; atau
b. BMN berupa tanah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN. Mengingat statusnya sebagai BMN maka pelaksanaan PMN berupa tanah perlu juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan sektoral seperti barang milik negara.
Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  dan  (3)  PMK  No.  111/2016  diatur  bahwa pemindahtanganan  tanah  sebagai  barang  milik  negara  dalam  rangka  penyertaan  modal pemerintah  pusat  dilaksanakan  setelah  mendapatkan  persetujuan  DPR  atas  usulan  Menteri Keuangan.  Selanjutnya  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  PMK  No.  111/2016  disebutkan  bahwa pemindahtanganan  tanah  sebagai  barang  milik  negara  tidak  memerlukan  persetujuan  DPR apabila tanah tersebut memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:
a. tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/ atau  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  yang  jika  status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
Pemindahtanganan tanah sebagai barang milik negara dengan karakteristik demikian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Presiden atas usulan dari Menteri Keuangan. Tata cara pemindahtanganan tanah sebagai barang milik negara dalam rangka penyertaan modal pemerintah pusat terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
a. penyertaan  modal  berupa  tanah  yang  berada  pada  Menteri  Keuangan  selaku  Pengelola Barang;
b. penyertaan  modal  berupa  tanah  yang  berada  pada  Pengguna  Barang  yang  dari  awal pengadaannya direncanakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
c. penyertaan modal berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.
Dalam Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 PMK No. 111/2016 disebutkan tahap-tahap yang dilakukan pada masing-masing prosedur PMN yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tahapan PMN Tanah pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang PMN Tanah pada Pengguna Barang yang pengadaannya diperuntukkan sebagai PMN PMN Tanah pada Pengguna Barang Pengguna Barang melakukan inventarisasi tanah dan/atau  bangunan,  serta  identifikasi  pihak penerima PMN berdasarkan pertimbangan PMN dalam Pasal 99 PMK No 111/2016 V
Pengguna Barang membentuk tim internal yang antara lain bertugas untuk:
1) menyiapkan kelengkapan data administratif, antara lain:
a) data  tanah,  seperti  status  dan  bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku;
b) data  bangunan,  seperti  luas,  jumlah lantai,  lokasi,  tanggal  perolehan,  dan nilai  perolehan  dan/  atau  nilai  buku, serta  dokumen  pendukung  seperti  Izin
Mendirikan Bangunan (IMB); dan
c) keputusan
penetapan
status penggunaan BMN yang diusulkan.
2) menyiapkan  kajian  yang  memuat  latar belakang  dan  pertimbangan  PMN  serta dampak  bagi  calon  ·penerima  PMN  dari
aspek finansial dan operasional; dan
3) menyampaikan  laporan  hasil  kerja  tim
internal kepada Pengguna Barang
V
Pengguna  Barang  mengajukan  permohonan persetujuan  kepada  Menteri  Keuangan  dengan disertai:
1) kelengkapan data administratif;
2) hasil penelitian BMN;
3) hasil kajian tim internal; dan
4) pernyataan  kesediaan  calon  penerima
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
V
Pembentukan  Tim  Internal  oleh  Pengguna
Barang untuk:
1) menyiapkan kelengkapan data administratif, antara lain:
a) dokumen anggaran dan/  atau dokumen perencanaannya;
b) nilai  realisasi  pelaksanaan  anggaran; dan
c) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO);
2) menyiapkan  kajian  yang  berisi  latar belakang dan pertimbangan PMN; dan
3) menyampaikan  laporan  hasil  kerja  tim internal kepada Pengguna Barang.
V
Pengguna  Barang  mengajukan  permohonan persetujuan  kepada  Menteri  Keuangan  yang memuat pertimbangan PMN dengan disertai:
1) kelengkapan data administratif yang disiapkan oleh Tim Internal;
2) hasil kajian tim internal;
3) pernyataan kesediaan calon penerima PMN.
V
Menteri Keuangan melakukan analisis kelayakan berdasarkan Pasal 99 PMK No 111/2016 V V V Menteri Keuangan mengkaji permohonan Pengguna Barang. Dalam hal permohonan tidak disetujui,  Menteri  Keuangan  memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan penolakan V Penilaian  BMN  oleh  Penilai  berdasarkan permohonan Menteri Keuangan V V V Berdasarkan hasil analisis kesesuaian permohonan  dengan  tujuan  PMN  dan  hasil penilaian BMN, Menteri Keuangan menerbitkan surat  persetujuan  Pemindahtanganan  BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat V V
Kajian  bersama  oleh  Menteri  Keuangan  atau
Pengguna  Barang,  calon  penerima  Penyertaan Modal,  Kementerian  BUMN  atau  instansi Pemerintah  Daerah  yang  terkait,  dan/  atau Kementerian/Lembaga sektor terkait V V V Calon  penerima  PMN  menyampaikan  surat pernyataan  kesediaan  menerima  apabila  hasil kajian menunjukkan kelayakan PMN V Menteri  Keuangan  menyiapkan  rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai PMN V V V Dalam  hal  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Pusat memerlukan  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat:
1) Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR;
2) berdasarkan surat persetujuan DPR, Menteri
Keuangan mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai PMN kepada Presiden untuk ditetapkan. V
V
Menteri  Keuangan  mengajukan  permohonan persetujuan  kepada  Presiden  dan  menyertakan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai PMN untuk ditetapkan apabila objek PMN tidak memerlukan  persetujuan  DPR  tetapi  memiliki nilai  lebih  dari  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar  rupiah)  atau  memiliki  nilai  di  bawah
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). V V V Menteri  Keuangan  atau  Pengguna  Barang melakukan serah terima dengan penerima PMN berdasarkan PP mengenai PMN V V V Menteri Keuangan/Pengguna Barang melakukan Penghapusan  BMN  yang  telah  dijadikan  PMN dari Daftar Barang Pengelola/Pengguna V V V

## 2. Kedudukan Tanah yang Dijadikan PMN dalam Kekayaan Persero
Mengacu  kepada  Pasal  1  angka  7  PP  No  44/2005  disebutkan  bahwa  PMN  adalah pemisahan  kekayaan  negara  dari  APBN  untuk  dijadikan  sebagai  modal  BUMN  dan/atau Perseroan Terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi. Pemisahan kekayaan negara dalam rangka PMN tersebut ditegaskan kembali dalam tata cara pelaksanaan PMN yang diatur dalam PMK  No  111/2016  bahwa  setelah  PP  mengenai  penetapan  PMN  diterbitkan  maka  terjadi pemindahtanganan BMN yang semula milik Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang atau  kementerian/lembaga  terkait  selaku Pengguna  Barang  kepada  BUMN  yang  menerima PMN tersebut. Setelah dilakukan pemindahtanganan melalui serah terima aset, Kementerian Keuangan  selaku  Pengelola  Barang  atau  kementerian/lembaga  terkait  selaku  Pengguna
Barang  kemudian  menghapus  aset  yang  dijadikan  PMN  dari  Daftar  Barang  Kementerian Keuangan atau kementerian/lembaga selaku Pengguna Barang terkait.
Definisi dan tata cara PMN tersebut menunjukkan bahwa pemisahan kekayaan negara yang  dijadikan  sebagai  penyertaan  modal  negara  dalam  BUMN  merupakan  pemisahan pengelolaan  dan  pemisahan  pembukuan/pencatatan.  Pemisahan  pengelolaan  tampak  saat dilakukan serah terima BMN berupa tanah kepada BUMN untuk dikelola secara korporasi. Sementara pemisahan pembukuan tampak saat dilakukannya penghapusbukuan BMN berupa tanah dari Daftar Barang Pengelola/Pengguna menjadi dihapuskan. Alur prosedur ini sejalan dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) terkait pemisahaan kekayaan negara dalam UU BUMN dimana diatur bahwa yang dimaksud dengan pemisahan kekayaan negara adalah dipisahkan pengelolaannya dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN dan selanjutnya dikelola  berdasarkan  prinsip  perusahaan yang  sehat.  Konsepsi  pemisahan  kekayaan  negara yang dijadikan penyertaan modal dalam BUMN merupakan unsur paling fundamental dalam teori Badan Hukum.
Badan  Hukum  atau  dikenal  juga  dalam  beberapa  istilah  asing  yaitu rechtspersoon (Belanda), persona moralis (Latin), dan legal persons (Inggris) dalam Black’s Law Dictionary didefinisikan sebagai, “ an entity such as corporation, created by law given certain legal rights and  duties  of  a  human  being;  a  being,  real  or  imaginary,  who  for  the  purposes  of  legal reasoning is treated more or less as a human being .” H.M.N Purwosutjipto dalam “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ” mengemukakan syarat badan hukum yaitu:
a. terdapat  harta  kekayaan  perusahaan  yang  terpisah  dari  kekayaan  pribadi  para  sekutu dimana harta kekayaan perusahaan tersebut dikelola untuk tujuan tertentu;
b. terdapat kepentingan bersama yang menjadi tujuan badan hukum;
c. terdapat beberapa orang yang mengurus badan tersebut.
Dari  berbagai  pendapat  ahli  mengenai  badan  hukum,  Tami  Rusli  dalam  “Sistem  Badan Hukum Indonesia” menyimpulkan ciri-ciri badan hukum sebagai subyek hukum yaitu:
a. Merupakan perkumpulan orang (terorganisasi);
b. Perkumpulan  tersebut  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  (rechtshandeling)  dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking);
c. Memiliki kekayaan yang terpisah;
d. Memiliki pengurus;
e. Memiliki hak dan kewajiban;
f. Dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan. Dalam jajaran pemikiran para ahli hukum, salah satu teori badan hukum yang relevan dengan  pemisahan  kekayaan  pemilik  dan  kekayaan  badan  hukum  adalah  teori  kekayaan bertujuan. Dalam teori ini badan hukum lahir karena keberadaan kekayaan yang terlepas dari pemegangnya  ( onpersoonlijk )  tapi  terikat  oleh  tujuan  tertentu.  Kekayaan  badan  hukum berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan dari kekayaan pribadi lainnya. Oleh karena kekayaan  tersebut  diurus  untuk  tujuan  tertentu  maka  diperlukan  suatu  badan  hukum  yang memiliki  hak  dan  kewajiban  atas  kekayaan  tersebut.  Agus  Budiarto  dalam  ”Kedudukan Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pendiri  Perseroan  Terbatas”  menyampaikan  bahwa  adanya pemisahan kekayaan badan hukum memiliki akibat-akibat sebagai berikut:
a. kreditur  pribadi  anggota/pengurus  badan  hukum  tidak  berhak  menuntut  atas  harta kekayaan badan hukum;
b. anggota badan hukum tidak dapat secara pribadi menuntut piutang badan hukum kepada pihak ketiga;
c. kompensasi antara utang pribadi anggota badan hukum dengan utang badan hukum tidak dapat dilakukan;
d. antara anggota dan atau pengurus dengan badan hukumnya dapat terjadi hubungan hukum seperti hubungan hukum antara badan hukum tersebut dengan pihak ketiga;
e. apabila terjadi kepailitan maka kreditur hanya daoat menuntut atas harta kekayaan yang telah dipisahkan dalam badan hukum tersebut.
BUMN  secara  filosofis  didirikan  untuk  mengelola  unit-unit  usaha  tertentu  dalam kerangka korporasi dan secara profesional demi berperan dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karenanya kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum merupakan hal yang tepat  dalam  menjamin  kemandirian  persero  mengelola  harta  kekayaannya  dalam mencapai tujuan  persero  yang  telah  ditetapkan.    Erman  Rajagukguk  menyebutkan  bahwa  perseroan adalah perusahaan yang dibentuk dengan perkumpulan modal dalam bentuk saham. Pada saat negara  melakukan  penyertaan  modal  pada  Persero  maka  kekayaan  tersebut  tidak  lagi berkedudukan  sebagai  milik  negara  melainkan  milik  Persero  itu  sendiri.  Atas  penyertaan modal  yang  dilakukan  negara,  yang  dimiliki  negara  adalah  saham  pada  Persero  bukan kekayaan perusahaannya. Dalam hal inilah tampak karakteristik badan hukum yang mandiri ( separate legal entity ) pada Persero dengan adanya pemisahan harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan Persero.
Adapun negara selaku pemilik saham dalam Persero menurut Arifin P. Soeria Atmadja adalah  badan  hukum sui  generis. Negara  memiliki  karakteristik  khusus  yang  membedakan kedudukannya dari badan hukum lainnya dimana negara dapat berperan sebagai badan hukum publik tetapi pada saat yang sama dapat pula berperan sebagai badan hukum privat. Manakala negara  menggunakan  perannya  sebagai  badan  hukum  privat  maka  negara  tidak  dapat menggunakan  imunitasnya  sebagai  badan  hukum  publik  melainkan  wajib  tunduk  kepada peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  badan  hukum  privat.  Peran  negara  sebagai badan hukum publik dan privat ini terwujud ketika negara memisahkan kekayaannya untuk dijadikan  penyertaan  modal  dalam  mendirikan  BUMN.  Ketika  PMN  kepada  BUMN dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  melalui  PP  maka  negara  menempatkan  dirinya  dalam ranah  hukum  publik  yaitu  keuangan  negara.  Namun  ketika  negara  menyampaikan kehendaknya  mendirikan  BUMN  sebagai  badan  hukum  di  hadapan  notaris  maka  negara menundukkan  dirinya  secara  sukarela  dan  diam-diam  dalam  ranah  hukum  perdata/privat. Oleh karena itu Arifin P. Soeria Atmadja dalam “Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik” berpendapat bahwa dalam hal penyertaan modal ke dalam Persero negara berkedudukan sama dengan pemegang saham lainnya (hubungan horizontal).
Berdasarkan uraian tersebut diperoleh pemahaman bahwa dengan adanya penyertaan modal negara pada Persero maka telah terjadi pemisahan kekayaan negara ke dalam  modal Persero.  Pemisahan  kekayaan  negara  ini  mengakibatkan  adanya  penghapusbukuan  aset (BMN) yang dijadikan PMN dari Daftar Barang Pengelola/Pengguna dan mengakibatkan pula aset yang dijadikan PMN kemudian tidak lagi dikelola berdasarkan sistem APBN melainkan berdasarkan sistem korporasi atau prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Oleh karena itu aset yang dijadikan PMN dalam suatu Persero adalah kekayaan Persero itu sendiri.
3. Kewenangan Organ Persero dalam Pengelolaan Kekayaan Persero
Sebagai  badan  hukum  yang  keberadaannya  diakui  sebagai  subjek  hukum,  Ridwan Khairandy berpendapat bahwa Persero memiliki karakter kemandirian atau ciri personalitas sebagai berikut:
a. Adanya  pembatasan  tanggung  jawab  dimana  para  pendiri  atau  pemegang  saham  tidak bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  perikatan  dan  kerugian  yang  dialami  Persero melebihi saham yang dimilikinya.
b. Perpetual  succession  dimana  pemilik  saham  dapat  mengalihkan  kepemilikannya  kapan saja tanpa mempengaruhi eksistensi Persero sebagai badan hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri.
c. Mengingat  kekayaan  Persero  dipisahkan  dari  kekayaan  pribadi  pemilik  atau  pemegang saham maka Persero dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkan harta kekayaan atas namanya sendiri.
d. Persero dapat menggugat atau digugat atas namanya sendiri.
e. Pemegang saham tidak mengurus Persero kecuali ditunjuk sebagai Direksi yang bertugas mengurus Persero untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Persero.
Fred  B.G.  Tumbuan  menyampaikan  bahwa  sebagai  badan  hukum,  Persero  adalah subjek hukum yang dimaknai dalam konteks artificial person dimana Persero membutuhkan organ  untuk  mewakili  dirinya  yang  disebut  dengan  Direksi.  Dalam  Pasal  92  ayat  (1)  UU Perseroan Terbatas diatur bahwa Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud  dan  tujuan  Perseroan  didirikan.  Pelaksanaan  pengurusan  perseroan  dalam  sistem common law dikenal dalam prinsip fiduciary duties. Black’s Law Dictionary mendefinisikan fiduciary  duties sebagai  “ a  duty  to  act  for  someone’s  benefit,  while  subordinating  one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law ”. Sementara Yahya Harahap mendefinisikan fiduciary duties sebagai peran Direksi untuk selalu dapat dipercaya ( must always bonafide ) dan harus selalu jujur ( must always be honest ) dalam menjalankan tugasnya. Menurut Ridwan Khairandy, direksi dianggap melaksanakan tugasnya mengurus Persero dengan menerapkan prinsip fiduciary duties apabila:
a. Melaksanakan tugas dengan itikad baik;
b. Melaksanakan tugas dengan proper purposes;
c. Melaksanakan tugas dengan kebebasan yang bertanggungjawab;
d. Tidak memiliki benturan kepentingan. Direksi  wajib  untuk  melaksanakan  tugasnya  dengan  sebaik-baiknya  karena  Direksi merupakan  organ  yang  menjadi  personifikasi  Persero  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajibannya yang dipenuhi melalui pengelolaan kekayaannya.
Salah  satu  bentuk  pengurusan  Persero  adalah  mengoptimalkan  kekayaan  Persero melalui penyertaan modal pada perseroan lainnya. Penyertaan  modal merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memperluas kapasitas bisnis/usaha dari Persero itu sendiri. Dalam Pasal 41 ayat (3) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa Direksi  diberikan wewenang untuk melakukan penambahan modal berdasarkan persetujuan RUPS.
4. Kewenangan Pemindahtanganan Tanah yang berasal dari PMN oleh Persero Pengelolaan kekayaan Persero adakalanya dilakukan dalam rangka optimalisasi aset- aset yang idle misalnya tanah. Optimalisasi lahan Persero dapat menjadi salah satu solusi bagi BUMN  untuk  restrukturisasi  dalam  rangka  meningkatkan  nilai  perusahaan.  Optimalisasi lahan  Persero  dapat  dilakukan  melalui  kerjasama  pemanfaatan  lahan  atau  melakukan penyertaan  modal  berupa  lahan.  Hal  penting  dalam  pengelolaan  aset  Persero  berupa  tanah atau lahan ini adalah terjaminnya pengamanan aktiva tetap Persero.
Sofyan  A. Djalil mengemukakan bahwa penatausahaan aset-aset berupa tanah yang tidak  dilakukan  dengan  baik  mengakibatkan  aset-aset  berupa  tanah  hilang  atau  berpindah kepemilikan  hingga  menimbulkan  sengketa  pertanahan  karena  dikuasai  oleh  pihak  lain. Sehubungan  dengan  pengamanan  lahan  BUMN  yang  dijadikan  penyertaan  modal, Kementerian  BUMN  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  SE-13/MBU/10/2021  tentang Penyertaan  Modal  BUMN  dalam  Rangka  Pendirian  Anak  Perusahaan  atau  Perusahaan Patungan,  dan  Tambahan  Penyertaan  kepada  Anak  Perusahaan  atau  Perusahaan  Patungan tanggal 7 Oktober 2021 (SE Menteri BUMN Nomor 13/2021). Surat Edaran Menteri BUMN tahun 2021 ini mencabut Surat Edaran Wakil Menteri BUMN Nomor SE-08/MBU/WK/2012 tentang  Penyertaan  Modal  BUMN  Dalam  Rangka  Pendirian  Anak  Perusahaan/Perusahaan Patungan  dan  Kepada  Anak  Perusahaan/Perusahaan  Patungan  tanggal  1  Agustus  2012  (SE Wamen BUMN Nomor 8/2012).
Surat  Edaran  Kementerian  BUMN  bertujuan  sebagai  suatu  pedoman  bagi  BUMN dalam melakukan penyertaan modal berupa tanah dalam rangka pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan dan kepada anak perusahaan atau perusahaan patungan yang telah ada.  Keterlibatan  Menteri  BUMN  dalam  mengatur  Persero  mengelola  asetnya  seyogianya tidak  dipandang  sebagai  campur  tangan  negara  yang  menciderai  kemandirian  Persero. Kedudukan Menteri BUMN patut dipandang dalam kedudukannya sebagai pemegang saham yang  berfungsi  memberi  persetujuan  atas  pembentukan  anak  perusahaan  atau  penyertaan. Sebelumnya dalam Surat Edaran Wakil Menteri BUMN Nomor SE-08/MBU/WK/2012 pada
huruf E angka 1 dan 2 hanya diatur 2 (dua) ketentuan dalam penyertaan modal Persero berupa tanah yaitu:
a. Kepemilikan saham Persero pada anak perusahaan/perusahaan patungan yang didirikan atau telah didirikan adalah minimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau menjadi  99%  (sembilan  puluh  sembilan  persen)  setelah  dilakukan  penyertaan  modal ( inbreng ).
b. Penyertaan modal Persero berupa tanah dilakukan dalam rangka melaksanakan proyek- proyek  perusahaan  yang  disetujui  Pemerintah  sebagai  bagian  dari  program  pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.
SE Menteri BUMN Nomor 13/2021 kemudian mencabut SE Wamen BUMN Nomor
8/2012. Dalam huruf E angka 1 sampai dengan angka 8 SE Menteri BUMN Nomor 13/2021 diuraikan aturan penyertaan modal Persero berupa tanah menjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Penyertaan modal Persero berupa tanah hanya dapat dilakukan apabila kepemilikan saham Persero  pada  anak  perusahaan/perusahaan  patungan  yang  didirikan  atau  telah  didirikan adalah  minimal  sebesar  99%  (sembilan  puluh  sembilan  persen)  atau  menjadi  99% (sembilan puluh sembilan persen) setelah dilakukan penyertaan modal ( inbreng ).
b. Ketentuan mengenai minimal kepemilikan saham pada anak perusahaan atau perusahaan patungan  tersebut  dikecualikan  apabila  penyertaan  modal  Persero  dilakukan  dalam rangka:
1) Melaksanakan kebijakan atau program Pemerintah, termasuk kebijakan atau program Menteri BUMN; dan/atau
2) Restrukturisasi perusahaan untuk peningkatan nilai perusahaan.
c. Pengecualian  penyertaan  modal  BUMN  dalam  bentuk  tanah  pada angka  2  hanya  dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri BUMN.
d. Pengajuan usulan penyertaan modal Perseroan berupa tanah dilakukan oleh Direksi yang disertai dengan kajian bisnis, kajian ekonomi, kajian hukum dan kajian kelayakan, disertai rekomendasi  Dewan  Komisaris/Dewan  Pengawas  dan  Pakta  Integritas  yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
e. Penyertaan modal Persero berupa tanah dilakukan dengan nilai wajar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Direksi BUMN wajib menjaga kepemilikan saham pada anak perusahaan atau perusahaan patungan yang didalamnya terdapat penyertaan modal berupa tanah agar tidak mengalami dilusi.  Apabila  kepemilikan  sahm  tersebut  akan  mengalami  dilusi,  termasuk  yang diakibatkan oleh proses right issue, Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN terlebih dahulu.
g. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Persero wajib mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
h. Terhadap  Persero  yang  merupakan  perusahaan  terbuka  (go  public)  berlaku  ketentuan dalam  Surat  Edaran  ini  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan di bidang Pasar Modal.
Membandingkan kedua aturan Menteri BUMN mengenai penyertaan modal Persero berupa  tanah  pada  anak  perusahaan  atau  perusahaan  patungan  dapat  disimpulkan  bahwa secara prinsip Persero sebagai suatu badan hukum mandiri melalui Direksi sebagai pengurus diperkenankan mengelola kekayaannya. Akan tetapi pengelolaan kekayaan Persero dilakukan oleh Direksi menurut kebijakan dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran  dasar.  Dalam  hal  inilah  Direksi  Persero  perlu  melakukan  kajian  bisnis,  kajian ekonomi, kajian hukum dan kajian kelayakan sebelum mengambil kebijaka untuk melakukan penyertaan modal berupa tanah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN. Dalam  menjamin  pengamanan  tanah  yang  merupakan  aktiva  tetap  dalam  struktur permodalan Persero, Direksi pun wajib menjaga kepemilikan saham Persero pada perusahaan penerima modal berupa tanah dalam komposisi yang ditentukan yaitu 99%  (sembilan puluh
sembilan  persen).  Ketentuan  ini  untuk  menjamin  kendali  Persero  dalam  pengambilan keputusan  yang  berhubungan  dengan  pendayagunaan  tanah  tersebut  terutama  guna menghindari risiko pemindahtanganan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

## 5. KESIMPULAN
Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan sebagai penyertaan modal negara pada suatu BUMN atau Perseroan Terbatas ditandai dengan prosedur serah terima aset dan penghapusbukuan aset (BMN) yang dijadikan PMN dari Daftar Barang Pengelola/Pengguna. Hal ini mengakibatkan aset yang dijadikan PMN tidak lagi dikelola berdasarkan sistem APBN melainkan berdasarkan sistem korporasi atau prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Oleh karenanya aset yang dijadikan PMN dalam suatu Persero merupakan bagian dari kekayaan Persero itu sendiri. Atas kekayaan Persero, Direksi bertugas untuk  mengelolanya dalam rangka  melaksanakan hak dan kewajiban Persero. Optimalisasi aset/tanah pada Persero merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekayaan Persero  yang  dilakukan  melalui  penyertaan  modal  berupa  lahan  pada  anak  perusahaan  atau perusahaan  patungan.  Menteri  BUMN  selaku  pemegang  saham  negara  pada  Persero  dapat memberi persetujuan bagi Direksi untuk melakukan penyertaan modal berupa tanah sepanjang memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Surat  Edaran  Menteri  BUMN  Nomor  SE- 13/MBU/10/2021 tentang Penyertaan Modal BUMN dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan, dan Tambahan Penyertaan kepada Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan tanggal 7 Oktober 2021.
Persetujuan pemberian PMN pada Persero perlu diimbangi dengan kemampuan Persero dalam  mengelola  PMN  tersebut  agar  tidak  berujung  menjadi  aset  yang  menambah  beban pemeliharaan dan pajak Persero tanpa disertai dengan penerimaan hasil pengelolaan aset tersebut. Untuk menjamin kedudukan tanah yang berasal dari PMN tetap berada dalam kendali Persero dan dipergunakan  sesuai  dengan  tujuan  dan  kepentingan  Persero,  Kementerian  Keuangan  dan Kementerian  BUMN  selaku  regulator  perlu  melakukan  pemetaan  dan  pengendalian  secara berkala  atas  aset-aset  negara  yang  dijadikan  PMN  pada  Persero.  Hal  ini  untuk  meminimalisir risiko  terjadinya  pemindahtanganan  aset-aset  Persero  kepada  pihak  ketiga  yang  berpotensi merugikan atau bertentangan dengan tujuan Persero.

## 6. DAFTAR PUSTAKA:
“Alokasi PMN dalam APBN 2021 juga Merupakan Upaya Memulihkan Perekonomian.” Diakses 29  Oktober  2021.  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/alokasi-pmn-dalam- apbn-2021-juga-merupakan-upaya-memulihkan-perekonomian/.
“Pemerintah  Hingga  BUMN  Buruk  dalam  Menjaga  Aset  Tanah.”  10  Juni  2021. https://www.rumah.com/berita-properti/2020/12/195073/pemerintah-hingga-bumn- buruk-dalam-menjaga-aset-tanah.
Atmadja, Arifin P. Soeria. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik , Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary , Sixth Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.
Budiarto, Agus. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas , Cetakan Kesatu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Firzada,  Mohammad  Iqbal.  “Penyertaan  Modal  Negara,  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  untuk
BUMN.” Kementerian Keuangan RI, diakses 29 Oktober 2021.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13145/Penyertaan-Modal-Negara- Pemulihan-Ekonomi-Nasional-Untuk-BUMN.html.
Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary, Eight Edition, St. Paul-Minn : West Publishing Co, 2004.
Ghinarahmatina,  Amalia.  “Akibat  Hukum  Pemisahan  Kekayaan  Negara  melalui  Penyertaan Modal.” Lex  Journal:  Kajian  Hukum  &  Keadilan, Vol.  2,  No  2  (2018):  2, https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1414.
Harahap. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hartini, Rahayu. BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia , Malang: Setara Press, 2017.
Hasanah,  Sovia.  “Arti  dan  Ciri  Personalitas  Perseroan  Terbatas.”  Diakses  28  Oktober  2021. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b3057223eb8f/arti-dan-ciri- personalitas-perseroan-terbatas/.
Indonesia, Peraturan  Menteri  Keuangan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemindahtanganan  Barang Milik Negara , PP No. 72 Tahun 2016, BN No. 1018. Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas , PP No. 72 Tahun 2016, LN No. 325 Tahun 2016, TLN No. 6006.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas , PP No. 44 Tahun 2005, LN No. 116 Tahun 2005, TLN No. 4555.
Indonesia,  Surat  Edaran  Wakil  Menteri  BUMN  Penyertaan  Modal  BUMN  Dalam  Rangka Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, Surat Edaran Nomor SE-08/MBU/WK/2012.
Indonesia, Undang-Undang  Badan  Usaha  Milik  Negara ,  UU  No.  19  Tahun  2003,  LN  No.  70 Tahun 2003, TLN No. 4297.
Indonesia, Undang-Undang  Perseroan  Terbatas ,  UU  No.  40  Tahun  2007,  LN  No.  106  Tahun 2007, TLN No. 4756.
Ismail, Chairuddin. Direksi dan Komisaris dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas , Cetakan Pertama, Jakarta: Merlyn Press, 2005.
Khairandy, Ridwan. “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, Ius Quia Iustum , Vol. 16, No. I (Januari 2009): 76, https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5.
Khairandy, Ridwan. Perseroan Terbatas , Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
Kusumasari,  Diana. “ Fiduciary  Duty Direksi  dan  Dewan  Komisaris  PT.”  Diakses  28  Oktober 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4058/fiduciary-duties- direksi-dankomisaris-pt.
Nurhidayat,  Despian. “PMN  Nontunai  BUMN  DIberi  Aset,” Media  Indonesia ,    17  November 2020,  https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/361504-pmn-nontunai- bumn-diberi-aset.
Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Jakarta: Djambatan, 1982.
Rido,  Ali. Badan  Hukum  dan  kedudukan  Badan  Hukum  Perseroan , Perkumpulan,  Koperasi, Yayasan, Wakaf , Bandung :Alumni, 2004.
Rusli, Tami. Sistem Badan Hukum Indonesia , Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017. Santoso, Yusuf Iman. “Ini 9 BUMN yang akan Mendapat Suntikan Modal Pemerintah Rp42,48
Triliun,” News SetUp Kontan Indonesia , 9 Februari 2021,
https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-9-bumn-yang-akan-mendapat-suntikan-modal- pemerintah-rp-4248-triliun?page=all.
Tumbuan, Fred B.G. “Pandangan Yuridis tentang PT dan Organ-organnya.” Diakses 28 Oktober
2021. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3788/pandangan-yuridis-tentang- pt-dan-organ-organnya?page=2.
ULI/BIR,  “Erick  Izinkan  Suntikan  Modal  Anak  Usaha  BUMN  berupa  Tanah.”  Diakses  11 Oktober 2021. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211011143241-92-
706148/erick-izinkan-suntikan-modal-anak-usaha-bumn-berupa-tanah/2.