## Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah
Samsuduha Email: samsuduha1967@gmail.com Dosen Tetap Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak
Sektor  pariwisata  merupakan  komoditas  yang  menguntungkan.  Saat  ini, sektor wisata banyak dikembangkan di berbagai negara. Salah satu karakteristika wisata ini dikenal dengan wisata halal yang menerapkan standar Islam dalam proses pelayanannnya.  Wisata  halal  merupakan  pelayanan  yang  terintegrasi  dengan konsep  ekonomi  syariah.  Landasan  utama  wisata  halal  ialah  Al-Qur’an  dan  As- Sunnah. Praktek pelayanan wisata halal memerhatikan nilai universal ajaran Islam, yaitu;  (1) tauhid (keesaan),  yakni  penyediaan  sarana  masjid;  (2) ‘adl (keadilan), praktek  pelayanan  secara  berkeadilan  beras  hak  asasi  manusia;  (3) khilafah (pemerintahan) , dengan cara meregulasi aturan hukum yang bernafaskan Islam; (4) nubuwwah (kenabian),  memerhatikan  etika  kenabian;  dan  (5) ma’ad (return), implikasi ekonomi tidak hanya untuk dunia tapi juga agama. Penerapan wisata halal merupakan  penerapan  konsep  ekonomi  Islam.  Wisata  halal  merupakan  jalan dakwah. Desain kebijakan yang mendukung realisasi setiap konsepnya merupakan upaya mendukung dakwah Islam. Selain itu, seorang muslim yang berwisata halal secara  langsung  terlibat  dalam  proses  dakwah  menyiarkan  nilai-nilai  universal ajaran Islam.
Kata Kunci: Wisata Halal, Ekonomi Syariah

## 1. Pendahuluan
Ekonomi syariah merupakan salah satu sistem yang menerapkan nilai Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai pilar dasar. Sistem ini, dapat dikatakan,  secara mutlak berpedoman wahyu ilahiyah dan sunnah Rasulullah sebagai pijakan konseptual untuk mengalasisi maupun mengatasi pelbagai masalah ekonomi  di  tengah  ummat.  Konsep  ini  muncul  di  tengah  problek  umat  yang didorong oleh kecenderungan kapitalis yang cenderung jauh dari nilai-nilai agama.
Konsep  ekonomi  syariah  bukan  sekedar  sistem  tentang  perdagangan  yang mengejar  kenikmatan  dunia  semata,  namun  konsep  ini  secara  total  menekankan aspek ibadah duniawi yang menjunjung nilai etika interaksi dan moralitas syariah Islam.  Dengan  demikian,  penerapan  konsep  ekonomi  syariah  berbeda  dengan konsep  ekonomi  kovensional.  Pengembangan  ekonomi  syariah  diarahkan  untuk menciptakan keselaran hidup dunia dan akhirat. Dari segi pemenuhan hajat hidup, ekonomi  syariah  dimaksudkan  memenuhi  kebutuhan  manusia  berdasarkan  nilai agama Islam yang penuh rahmat secara sosial.
Penerapan  konsep  ekonomi  syariah  ini  dapat  dikaji  dalam  wisata  halal  di Indonesia.  Konsep  wisata  halal  Indonesia  saat  ini  telah  menarik  perhatian pemerintah maupun pihak swasta dalam mengelola berbagai potensi wisata maupun produk  secara  halal.  Konsep  wisata  halal  ini  sering  juga  disebut  sebagai  wisata

## Volume 1 Nomor 1 Januari 2020
islami  atau  wisaya  syariah.  Dalam Tourism  Review (2013) 1 dijelaskan  bahwa konsep wisata Syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keisalaman kedalam  seluruh  aspek  kegiatan  wisata.  Nilai  syariat  Islam  sebagai  suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun  kegiatan  pariwisata.  Wisata  Syariah  mempertimbangkan  nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant , hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keisalaman.
Industri  pariwisata  syari’ah  memiliki  potensi  sangat  besar  untuk dikembangkan. Esensi wisata syari’ah terletak pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang  akan  membawa  manfaat  bagi  dirinya  maupun  lingkungan.  Hal  ini  menarik banyak peminat di dunia, tidak terbatas pada kaum Muslim. Minat terhadap wisata syari’ah harus direspons dengan pengembangan usaha wisata syari’ah di Indonesia, sehingga  dapat  turut  menggerakkan  perekonomian  nasional.  Sayangnya,  saat  ini wisata syari’ah di Indonesia sendiri masih digarap setengah-setengah. Terbukti baru sebatas pengembangan wisata konvensional saja. Kalau digarap dengan baik, tentu menjadi  peluang  yang  amat  besar,  bahkan  berpotensi  mendongkrak  cadangan devisa negara bagi pasar wisatawan Muslim mancanegara. 2
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata halal pada esesnsinya  ingin  menerapkan  konsep  dasar  Islam  sebagai  suatu  kemanisme  di bidang kepariwisataan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk merespon peminat pariwisata  di  kalangan  muslim  melalui  pelayanan  fasilitas  akomodasi  maupun restaurant, termasuk seluruh sarana yang dapat menunjang kenyamanan pelanggan muslim  selain  menikmati  pelayanan  pariwisata  yang  dikunjungi  juga  tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dengan demikian, wisata halal merupakan  penyediaan  ruang  privasi  yang  mendorong  pemenuhan  kebutuhan maupuan  spritual  yang  seimbang  sehingga  wisata  tidak  hanya  untuk  menikmati alam tapi juga dapat menjadi proses perjalanan spritualitas.
Berdasarkan  pendahuluan  di  atas,  maka  rumusan  masalah  penulisan  ini adalah “Bagaimanakah konsep wisata halal sebagai implementasi konsep ekonomi syariah?”

## 2. Pembahasan
2.1 Hakikat Ekonomi Syariah
Hakikat  ekonomi  syariah  telah  dikemukakan  oleh  banyak  tokoh.
Muhammad  Abdullah  Al-Arabi  mengemukakan  bahwa  ekonomi  syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al- Qur’an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan
1 Kurniawan Gilang Widagdyo, Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia,  The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1 No. 1 (2015), h. 74.
2 Firdausia Hadi,  Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari’ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi), Jurnal MD, Vol. 3, No. 1 (Januari – Juni, 2017), h. 102

## Volume 1 Nomor 1 Januari 2020
masa. 3 Sejalan dengan pendapat ini, Anshori mengutik beberapa pendapat ahli ekonomi, sebagai berikut.
Pertama; menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang  diilhami oleh nilai-nilai islam.
Kedua; Menurut  Prof.  Dr.  Zainuddin  Ali,  pengertian  Ekonomi  Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan  hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.
Ketiga; Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan  usaha yang berbadan  hukum  dan  tidak  berbadan  hukum  dalam    rangka  memenuhi kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan  tidak    komersial  menurut  prinsip syariah. 4
Ekonomi  syariah  memiliki  tujuan  mulia  tidak  hanya  terarah  pada  soal ekonomi  material  semata.  Penerapan  ekonomi  syariah  menjangkau keseimbangan  dan  tanggung  jawab.  Hakikat  ekonomi  syarian  adalah pemenuhan  kebutuhan  manusia  berdasarkan  nilai-nilai  keislaman  untuk mencapai keridhaan Allah Swt. Ekonomi syariah dapat mengangkat harkat dan martaban  manusia  secara  ekonomis  maupun  martabatnya  sebagai  insan  yang penuh syukur di hadapan sang khalik.

## 2.2 Konsep Wisata Halal
Wisata merupakan istilah yang merujuk pada suatu kegiatan perjalanan ke suatu  tempat.  Perjalanan  ini  biasanya  dilakukan  oleh  setiap  orang  maupun secara  berkelompok  untuk  berlibur  menikmati  keindahan  suatu  tempat  yang dikunjungi.  Keindahan  ini  biasanya  dalam  bentuk  daya  tarik  alam  maupun budaya.
Cooper  mengemukakan  bahwa  pariwisata  adalah  serangkaian  kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga ataun kelompok dari tempat  tinggal  asalnya  ke  berbagai  tempat  lain  dengan  tujuan  melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan dimaksud bersifat sementara (1 hari, 1minggu, 1 bulan) dan pada  waktunya  akan  kembali  ke  tempat  tinggal  semula.  Jadi  ada  dua  elemen penting yaitu; perjalanannya itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya. 5
Wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan  pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata  yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam
3 Ahmad  Muhammad  Al-assal  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim, Sistem  Ekonomi  Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya, (Surabaya:  PT Bina Ilmu, 1980), h. 11.
4 Aan Anshori, Digitalisasi Ekonomi Syariah . Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016, 4.
5 Soedarso, dkk,  Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan  Pendekatan Marketing  Places (Studi  Kasus  Pengembangan  Pariwisata  di  Kabupaten Bojonegoro), Jurnal Sosial Humaniora, Vol 7 No.2, (November, 2014), h. 140
kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 6
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut  di  atas,  akademisi  M.  Battour  dan  M. Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal sebagai semua objek atau tindakan yang  diperbolehkan  menurut  ajaran  Islam  untuk  digunakan  atau  dilibati  oleh orang Muslim dalam industri pariwisata. Definisi ini memandang hukum Islam (syariah)  sebagai  dasar  dalam  penyediaan  produk  dan  jasa  wisata  bagi konsumen  (dalam  hal  ini  adalah  Muslim),  seperti  hotel  halal,  resort  halal, restoran halal dan perjalanan halal. 7
Berdasarkan  penjelasan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa wisata hakikatnya adalah perjalanan. Pada prosesnya, sebagai seorang muslim tentu memposisikan setiap perjalanan wisata sebagai bagian dari ibadah duniawi, sehingga setiap apa yang dikerjakan selama perjalanan dapat terhindar dari kesia-siaan. Apalagi dalam proses melakukan wisata tidak hanya beberapa jam  atau  sehari  saja,  bahkan  seseorang  bisa  tinggal  beberapa  hari  untuk menikmati  tempat  wisata  yang  dikunjungi.  Proses  tinggal  menetap  beberapa hari harus senantiasa membuat seorang muslim tidak lalai dari kewajibannya. Di  sinilah  letak  pentingnya  wisata  halal  yang  harus  menyediakan  segala pelayanan  maupun  sarana  untuk  menunjang  segala  kebutuhan  wisatawan muslim.

## 2.3 Implementasi Wisata Halal
Peminat  terhadap  wisata  halal  menunjukkan  angka  yang  signifikan.  Oleh karena itu, di Indonesia konsep wisata halal ini mulai dikembangkan mengingat angka  populasi  umat  Islam  yang  paling  terbesar.  Kecenderungan  positif  ini dapat dilihat pada beberapa negara diantaranya Indonesia, Malaysia, dan Jepang telah menjadi wisata halal sebagai ikon utama pengembangan ekonomi syariah. Secara khusus, di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di  dunia  memiliki  potensi  besar  mengembangkan  sektor  pariwisata  halal. Pengembangan wisata halal ini dapat dilihat di Provinsi Aceh dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kementerian  Pariwisata  menargetkannya  sebagai  destinasi  wisata  halal ( halal tourism ) yang digunakan untuk menarik wisatawan muslim dunia. Tolak ukur baik tidaknya penerapan wisata halal ( halal tourism ) di Aceh setidaknya dapat dilihat dari pencapaian dalam segi pariwisata. Aceh meraih tiga kategori dalam  kompetisi  pariwisata  halal  nasional  tahun  2016  yaitu  “Aceh  sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik”, dan “Masjid Raya Baiturrahman sebagai daya tarik wisata terbaik”. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata  dan  BPS  pada  tahun  2017,  sektor  pariwisata  Aceh  bernilai  sekitar Rp10,87 Triliun atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian Aceh. Hal
6 Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
7 Novia Syahidah Rais, Apa Sih Wisata Halal?, Artikel, diakses di https://www.kompasiana.com, pada tanggal 7 Desember 2019.
ini  mengindikasikan  bahwa  sektor  pariwisata  di  Aceh  memiliki  peran  yang sangat penting. 8
Malaysia  juga  memiliki branding wisata  halal  sebagai  pengembangan sektor ekonomi syariah yang berkontribusi besar kepada kas negara. Henderson (2003)  dan  Shafaei  dan  Mohamed  (2015),  menjelaskan  bahwa  malaysia merencanakan “ The Halal Master Plan” dengan target selama 13 tahun yang mencakup tiga fase; pertama (2008-2010) mengembangkan Malaysia sebagai pusat dunia dalam hal integritas halal dan menyiapkan pertumbuhan industri. Kedua (2011-2015) menjadikan Malaysia sebagai salah satu lokasi yang disukai untuk  bisnis  halal,  dan  ketiga  (2016-2020)  memperluas  jejak  geografis perusahaan  halal  yang  tumbuh  di  dalam  negeri.  Pada  tahun  2008,  Malaysia tercatat  sebagai  salah  satu  negara  yang  terkenal  dibidang  wisata  halal  ( halal tourism) . Namun, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep wisata halal  ( halal  tourism )  seperti  adanya  daerah  bebas  untuk  perjudian,  alkohol masih  mudah  ditemukan  di  hotel,  restoran,  dan  tempat  umum,  salon  dan  spa yang  tidak  memisahkan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  lokasi  kamar  yang tidak  memisahkan  antara  pasangan  yang  telah  menikah  dan  belum  menikah, hiburan  yang  menampilkan  tayangan  tidak  syar’i, website yang  lebih menampilkan kebudayaan dan adat serta fasilitas belanja dan hiburan yang tidak terkait agama. 9
Wisata  halal  tidak  hanya  diimplementasikan  di  negara-negara  dengan penduduk  muslim  terbesar.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  upaya  pengembangan potensi  wisata  halal  di  negara  Jepang.  Halal  Media  Japan  (2016) mengemukakan  bahwa  walaupun  Islam  termasuk  agama  minoritas,  namun tidak mengurangi antusias wisatawan muslim untuk berwisata kesana. Melihat potensi  ini,  Pemerintah  Jepang  berupaya untuk  memfasilitasi  para  wisatawan muslim  sehingga  merasa  aman  dan  nyaman  ketika  berwisata.  Keberhasilan Jepang dapat dilihat dengan diraihnya penghargaan pada World Halal Tourism Award sebagai “World  Best  Non  OIC  (Organization  of  Islamic  Conference) Emerging Halal Destination ” pada tahun 2016. 10
Asazuma  mengemukakan  bahwa  meningkatanya  wisatawan  muslim  di Jepang, menjadikan permintaan produk dan fasilitas halal meningkat di negara tersebut.  Sehingga  terbentuklah  Japan  Halal  Association  (JHA)  yang mengawasi  dan  memberikan  sertifikasi  halal  dan  mengkampanyekan  tentang penyediaan  tempat  untuk  shalat  (Japan  Halal  Association,  2012).  Selain  itu, mendorong beberapa perusahaan tur jepang untuk meluncurkan paket tur halal bagi wisatawan muslim yang berbasis di Tokyo dan Osaka (Yusof dan Shutto, 2014).  Japan  National  Tourism  (JNTO)  juga  melakukan  upaya  untuk memberikan  kenyamanan  bagi  wisatawan  muslim  dengan  menerbitkan  buku panduan wisata khusus wisatawan muslim. Dalam buku tersebut, tercatat bahwa terdapat  52  restoran  yang  menawarkan  makanan  halal.  Namun  restoran  ini
8 Eka  Dewi  Satriana  dan  Hayyun  Durrotul  Faridah,  “Wisata  Halal:  Perkembangan, Peluang,  dan  Tantangan”, Journal  of  Halal  Product  and Research (JHPR)  Vol.  01  No.02, (Mei- November, 2018), h. 35
9 Ibidi, h. 36-37 10 Ibid, h. 37
masih tersedia di kota-kota besar seperti seperti Tokyo (46%), Osaka (6.6%), Hokkaido (5.7%), dan Kyoto (5%) 11
Wisata  halal  di  Jepang  juga  mendorong  upaya  penyediaan  sarana  masjid sebagai pilar utama wisata halal. Terdapat kurang lebih 241 tempat shalat yang tersebar  di  Jepang  termasuk  di  tempat-tempat  strategis  seperti  bandara internasional Kansai dan Narita, stasiun Osaka dan Tokyo, tempat wisata istana Nijo, dan beberapa tempat seperti cafe dan restoran. Namun beberapa tempat shalat  belum  dilengkapi  dengan  tempat  berwudhu.  Dari  total  98  masjid  di Jepang, terdapat 38 persen yang belum memiliki fasilitas wudhu. 12
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata halal telah berkembang  di  berbagai  negara.  Pengembangannya  didukung  oleh  kebijakan negara.  Selain  itu,  ditunjang  pula  dengan  penyediaan  berbagai  sarana  seperti masjid  dan  makanan  halal.  Misalnya,  di  Jepang  sebagai  salah  satu  negara dengan populasi penduduk muslim minoritas ternyata memiliki program wisata halal  yang  mendorong  negara  itu  menyediakan  sarana  masjid  pada  berbagai fasilitas penting untuk mudah dijangkau wisatawan muslim.

## 2.4 Implementasi Ekonomi Syariah dalam Wisata Halal
Implementasi wisata halal tidak terlepas dari konsep ekonomi syariah secara umum karena dalam proses realisasinya memerhatikan ajaran Islam. Sureerat Chookaew  mengemukakan  bahwa  konsep  wisata    syariah  merupakan aktualisasi  konsep  keislaman  yang  mana  arti  dari  sebuah  halal  dan  haram menjadi  objek  utama,  hal  ini  berarti  semua  bagian  yang  mencakup  kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang wajib dijadikan pedoman untuk semua  yang  berkegiatan  di  area  pariwisata. 13 dengan  demikian,  prinsip  dasar ajaran Islam dalam sistem ekonomi syariah merupakan pijakan dasar esensial dalam implementasi wisata halal. Hal ini dapat dikaji dalam Al-Qur’an tentang anjuran melakukan perjalanan, sebagai berikut.
ۡ لُق ۡ ۡ ِفِۡ ْاوُيرِس ۡ أ لٱ ۡ ِضرۡ ۡۡأف ْۡاوُر ُظنٱ ۡ ۡ ُةأبِقَٰ أعۡ أن أكَۡ أف يأك ۡأنيِ ذ لَّٱ ۡ ۡۡأن أكَُۡۚ ُل بأقۡنِم ۡ أينِكِ  شُّۡمۡمُهُ أثَ كأأ ٤٢ ۡ ۡ
Terjemahannya:  Katakanlah:  "Adakanlah  perjalanan  di  muka  bumi  dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)" 14
11 Ibid, h. 37 12 Ibid, h. 37 13 Fitratun  Ramdhany dan Ahmad Ajib  Ridlwan, Implikasi  Pariwisata  Syariah  terhadap Peningkatan Pendapatan dan KEsejahteraan Masyarakat. Jurnal  Muslim  Heritage, Vol. 3, No.1, (Mei, 2018), h. 149
14 Q.S Ar-Rum ayat 42

## Volume 1 Nomor 1 Januari 2020

## 2.5 Prinsip Ekonomi Islam dalam Wisata Halal
Ada  beberapa  prinsip  dari  ekonomi  Islam  yang  ditawarkan  oleh Choudhury 15 , yaitu sebagai berikut.
Pertama; Tauhid  dan  persaudaraan.  Tauhid  adalah  konsep  yang menggambarkan antara  manusia  dengan Tuhannya.  Segala aktivitas  ekonomi yang  dilakukan  oleh  seorang  Muslim  akan  sangat  terjaga  karena  ia  merasa bahwa  Allah  SWT.  akan  selalu  melihat  apa  yang  dilakukannya.  Sementara konsep  persaudaraan  atau  yang  bisa  dikenal  sebagai ukhuwah  Islamiyah memberikan  makna    persaudaraan  dan  kerja  sama  yang  tulus  antara  sesama Muslim dalam aktivitas ekonomi.
Kedua; Bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk  bekerja  semaksimal  mungkin  dengan  tingkat  produktivitas  kerja  yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.
Ketiga; Distribusi  kekayaan  yang  adil.  Mekanisme  pendistribusian kekayaan  dalam  Islam  adalah  melalui  mekanisme  zakat.  Proses  mekanisme zakat  mampu melakukan  redistribusi  kekayaan  dari  pihak  kaya  kepada  pihak miskin.  Prinsip-prinsip  di  atas  bertujuan  untuk  mengatur  dan  memberikan arahan atau pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada soal kegiatan ekonomi yang salah atau keliru.
Ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam,  yaitu;  (1) tauhid (keesaan),  (2) ‘adl (keadilan),  (3) khilafah (pemerintahan) , (4) nubuwwah (kenabian) dan (5) ma‟ad (return). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Tauhid, konsep keesaan Tuhan memberikan arah bagi pelaku ekonomi bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, manusia hanyalah pemegang amanah.Karena  itu  ada  sistem  pertanggung  jawaban  bagi  setiap  tindakan ekonomi.  Pada  akhirnya,  dalam  skala  makro  prinsip  pertanggungjawaban tersebut mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dalam suatu masyarakat.Akan  tetapi,  untuk  dapat  merealisasikan  keadilan  tersebut diperlukan adanya intervensi khilafah (pemerintah) sebagai regulator. Contoh terbaik terlaksananya sistem regulasi yang dijalankan pemerintah dalam maslah ekonomi  ini  dapat  merujuk  pada  struktur  sosial  ekonomi  pada  masa  Nabi ( nubuwwah ), terutama era Madinah. Tujuan akhir dari semua aktifitas ekonomi yang tersusun secara rapi melalui sistem tersebut tidak lain adalah maksimisasi hasil  ( ma’ad,  return )  yang  tidak  hanya  menggunakan  ukuran  materiil,  tetapi juga aspek agama. 16
Menurut  Abdul-Sahib    Al-Shakry 17 ,  dalam  mengimplementasikan  wisata halal  harus memenuhi  beberapa  poin  utama  berikut: Pertama, kebangkitan budaya  dan penyebaran  nilai-nilai  islam.  Wisata  syariah  harus  menjadi  ikon
15 M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syari’ah (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 18.
16 Adiwarman dalam Fathul Yakub, Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarman  Azwar KarimTerhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal  IQTISHODIA, Vol. 1, No.1, (Maret, 2016), h. 66.
17 dalam Hery Sucipto dan F Andayani, Wisata Syariah (Jakarta Selatan: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014), 54.
kebangkitan budaya  islam,  sekaligus  maklumat  bagi  dunia  bahwa  dunia Islam  juga  terdapat objek-objek wisata yang menggagumkan sekaligus bentuk warisan budaya. Dengan adanya  wisata  syariah  ini,  maka  masyarakat  dunia diperkenalkan    terhadap  keluhuran    dan    kebesaran    budaya    islam. Kedua, bahwa    wisata    syariah    harus  mendatangkan  keuntungan  ekonomi  bagi masyarakat Muslim. Tentu saja ini adalah tujuan  pragmatis  yang  tidak  boleh dilupakan.    Namun,    didalam    tujuan    pragmatis  semacam    itu    terdapat idealisme  yang  mulia,  yaitu  peduli  terhadap  peningkatan. kesejahteraan umat Muslim, yang dalam konteks ini mereka menjadi host. Artinya, wisata  syariah dikembangkan    dengan    tujuan    untuk    meningkatkan    kesejahteraan  umat muslim. Ketiga, menginginkan    supaya    wisata    syariah    tersebut    dapat menguatkan  kepercayaan  diri,  identitas,  dan  keyakinan  umat  Muslim  dalam menghadapi  stereotip  negatif  dibanding  kebudayaan  dan  gaya  hidup  budaya lain. Artinya berwisata bukan sekadar berbisnis, melainkan gaya hidup, standar prestise suatu kelompok masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  dikemukakan  bahwa  wisata  halal yang  diterapkan  berlandaskan  pada  nilai-nilai  ajaran  Islam  secara  hakiki merupakan  bagian  dari  praktek  ekonomi  syariah.  Unsur  ketauhidan  dalam wisata  halal  dapat  dilihat  pada  upaya  mendorong  tersedianya  sarana  masjid sebagai  pilar  penting  pelaksanaan    sholat.  Di  Jepang  yang  notabene  negara dengan  populasi  muslim  minoritas  justru  mendorong  tersedianya  masjid  di pelbagai tempat untuk mempermudah wisatawan muslim melaksanakan sholat dan kegiatan ibadah lainya.
Unsur bekerja dan prodtifitas juga dapat dilihat dalam praktek wisata halal. Produktifitas  dapat  juga  dipahami  sebagai  inovasi.  Wisata  halal  yang berkualitas  hanya  bisa  dicapai  dengan  pelbagai  inovasi  konsep  maupun pelayanan  yang  tetap  berpedoman  pada  esensi  dasar  ajaran  Islam.  Selain  itu, dalam  distribusi  kekayaan  secara  adil  juga  bisa  dicapai  dengan  kerja  sama secara  adil  dalam  pengelolaan  aset  wisata.  Pihak  yang  bekerja  sama  dalam wisata  halal  tentu  terjamin  dengan  konsep  Islam  yang  menedepankan  sikap jujur dan adil dalam membangun kerjasama dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya.  Pada  tahapan  ini  akan  mencapai  maksimisasi  hasil  ( ma’ad,  return ) yang tidak hanya menggunakan ukuran materiil, tetapi juga aspek agama.

## 2.6 Implikasi Wisata Halal
Implementasi wisata halal sangat memberikan efek ekonomi dan implikasi positif  bagi  lingkungan  maupun  implikasi  terhadap  pembinaan  karakter manusia,  karena  implementasinya  memerhatikan  hal-hal  spesifik  yang dituntunkan oleh Islam. Chookaew mengemukakan bahwa empat faktor penting yang  harus diperhatikan  untuk  mendukung  pariwisata  syariah:  (a) lokasi, penerapan sistem islami di lokasi wisata; (b) transportasi: implementasi sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;  (c) konsumsi,  Islam  sangat  memperhatikan  kehalalan  makanan  dan
minuman. Hal ini terdapat pada surah Al-Maidah: 3; dan (d) hotel, segala sistem kerja dan fasilitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. 18
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  dikemukakan  bahwa  wisata  halal berimplikasi pada; (a) menguatkan iman dan taqwa kepada Allah Swt karena dalam  prakteknya  wisata  halal  tentu  harus  bebas  dari  praktik  riba;  (b) pembentukan karakter Islami karena harus jauh dari masyir (perjudian dan lain sebagainya); dan (c) menjaga diri dari makanan dan minuman yang diharamkan. Qardhawi mengemukakan bahwa dengan memuat nila-nilai ajaran Islam (Al- Qur’an  dan  Hadits),  ilmu  ekonomi Islam  diyakini  akan  mampu mensejahterakan  umat  manusia  dengan  lebih  baik. 19 Lebih  lanjut  Fazlur Rahman mengemukakan bahwa syariah Islam termasuk syariah perekonomian mempunyai  komitmen  untuk  dipraktekan  dalam  rangka  menjadi  sebab kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup.  Demikian  juga  tujuan  syariah  Islam dalam  bidang  perekonomian  yaitu  untuk  menciptakan  keadilan  dan kesejahteraan dalam berbisnis. 20
Implikasi materil wisata halal dapat dilihat pada aspek pendapatan ekonomi masyarakat  di  wilayah-wilayah  potensial  wisata.  Ramadhany  dan  Ridlwan mengemukakan bahwa setiap sektor yang tersedia dalam suatu negara memiliki kaitan erat  dengan kemasyarakatan salah satunya yaitu sektor ekonomi. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang berperan dalam menambahkan  devisa negara. Di tahun 2015 kunjungan wisatawan mencapai 2.210.527   wisatawan lokal maupun mancanegara hal ini meningkat signifikan jika dibandingkan pada tahun  2014  yang  memperoleh  1.629.122  wisatawan.  Pada  tahun  2017 wisatawan  yang  berkunjung  mencapai  3.500.000.  Meningkatnya  kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun berimplikasi positif pada perekonomian daerah hingga  negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  dikatakan  bahwa  dengan mengembangkan  wisata  syariah  dapat  memberikan  kontribusi  ekonomi  yang signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya. 21
Hal  ini  dipertegas  dengan  hasil  wawancara  dengan  Drs.  Alip  yang mengemukakan  bahwa  sejak  adanya  pariwisata  syariah  ini  alhamdulillah  ya kesejahteraan  masyarakat  sudah  meningkat.  Selain  kebutuhan  masyarakat terpenuhi,  barang  yang  diinginkan  masyarakat  dulu  yang  bisa  dikatakan mustahil bisa membelinya sekarang sudah bisa. Selain itu seperti penjual kain yang  berada  di  sekitar  pantai  merasakan  dampak  adanya  pariwisata  syariah. dulu itu hanya beberapa lembar kain yang laku bahkan tidak ada tapi sekarang alhamdulillah jualan  mereka banyak peminatnya. Harga yang ditawarkan Rp. 35.000/kain kalau beli Rp. 100.000 dapat tiga kain. 22
18 dalam  Fitratun  Ramdhany  dan Ahmad  Ajib  Ridlwan, Implikasi  Pariwisata  Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan dan KEsejahteraan Masyarakat. Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, (Mei, 2018), h. 149 19 Qardawi  dalam  Fauzan, Mewujudkan  Ekonomi  Islam  dengan  Ruh  Al-‘Adl,  Studi  pada YaPEIM Malaysia , Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 01 (Oktober, 2015), h. 407-408
20 Ibid, h. 408
21 Fitratun  Ramdhany dan Ahmad Ajib  Ridlwan, Implikasi  Pariwisata  Syariah  terhadap Peningkatan Pendapatan dan KEsejahteraan Masyarakat. Jurnal  Muslim  Heritage, Vol.  3, No.1, (Mei, 2018), h. 160 22 Ibid, h. 161

## Volume 1 Nomor 1 Januari 2020
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  wisata halal, dengan demikian, merupakan jalan dakwah. Menerapkan wisata halal dari segi kebijakan dapat menyiarkan ajaran Islam. Selain itu, berwisata secara halal juga  mendorong  spirit  dakwah  yang  disyiarkan  melalui  individu  seorang muslim.  Proses  ini  sangat  bernilai  karena  selain  seorang  muslim  menempuh suatu  perjalanan  untuk  memperolah  hiburan,  juga  secara  langsung mendakwahkan  agama  Islam  di  setiap  tempat  tujuan  wisata  yang  disinggahi.
Wisata  halal  tidak  hanya  menjawab  kebutuhan  duniawi,  tapi  juga  mampu memenuhi kebutuhan akhirat karena bernilai secara Islami.

## 3. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  dirumuskan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut.
Wisata  halal  merupakan  suatu  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang maupun  secara  berkelompok  dengan  rujuan  memperoleh  hiburan  maupun pengetahuan.  Proses  perjalanan  dalam  wisata  halal  dilakukan  berdasarkan ajaran  Islam  yang  universal.  Selama  masa  perjalan  seorang  muslim  yang melakukan wisata harus menjunjung ajaran Islam.
Wisata halal telah berkembang dan dikembangkan di berbagai negara yang berpenduduk  muslim  terbesar  maupun  di  negara  dengan  pendudukan muslim minoritas.  Indonesia  dan  Malaysia  merupakan  dua  negara  dengan  penduduk muslim terbesar menerapkan wisata halal. Selain itu, Jepang juga menerapkan wisata  halal  karena  memandang  peluang  sektor  ini  untuk  pertumbuhan ekonomi. Wisata halal mendorong penyediaan sarana vital seperti masjid untuk menunjang peribadatan wisatawan muslim. Saana masjid merupakan kebutuhan utama  wisatawan  muslim.  Hal  inlah  yang  mendorong  Jepang  menyediaan masjid  tersebar  disetiap  lokasi  penting  di  Jepang.  Terdapat  kurang  lebih  241 tempat  shalat  yang  tersebar  di  Jepang  termasuk  di  tempat-tempat  strategis seperti  bandara  internasional  Kansai  dan  Narita,  stasiun  Osaka  dan  Tokyo, tempat wisata istana Nijo, dan beberapa tempat seperti cafe dan restoran. Implementasi  wisata  halal,  secara  hakiki,  merupakan  penerapan  konsep ekonomi  Islam  yang  berlandaskan  pada  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah. Menerapkan  wisata  halal  dari  segi  kebijakan  dapat  menyiarkan  ajaran  Islam. Selain  itu,  berwisata  secara  halal  juga  mendorong  spirit  syiar  dakwah  Islam melalui individu seorang muslim.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul. Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya. Surabaya:  PT Bina Ilmu, 1980.
Hadi,  Firdausia.  “Kajian  Potensi  dan  Strategi  Pengembangan  Wisata  Pantai Syari’ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)”, Jurnal MD, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni, 2017.
M.  Nur  Rianto  Al  Arif, Pengantar  Ekonomi  Syari’ah .  Bandung:  Pustaka  Setia, 2015.
Rais,  Novia  Syahidah.  “Apa  Sih  Wisata  Halal?”, Artikel, diakses  di https://www.kompasiana.com, pada tanggal 7 Desember 2019.
Satriana, Eka Dewi dan Faridah, Hayyun Durrotul. “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang,  dan  Tantangan”, Journal  of  Halal  Product  and  Research (JHPR) Vol. 01 No.02, Mei-November, 2018.
Soedarso,  dkk,    “Potensi  dan  Kendala  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis Kekayaan  Alam  Dengan  Pendekatan  Marketing  Places    (Studi  Kasus Pengembangan  Pariwisata  di  Kabupaten  Bojonegoro)”  Jurnal  Sosial Humaniora, Vol 7 No.2, November, 2014.
Sucipto, Hery dan Andayani, F. Wisata Syariah . Jakarta Selatan: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014.
Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Widagdyo, Kurniawan Gilang. “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia,” The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1 No. 1, 2015.
Yakub,  Fathul.  “Konsep  Dan  Kontribusi  Pemikiran  Adiwarman    Azwar KarimTerhadap Perekonomian Indonesia,” Jurnal  IQTISHODIA, Vol. 1, No.1, Maret, 2016.