Analisis Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin
Baihaqqi Rahmat*, Ahmad Yunani Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat *baihaqqirahmat@gmail.com

## Abstract
This study discusses the analysis of the role of street lighting tax on local revenue in Banjarmasin. In administering the Street Lighting Tax (PPJ), the Government, through the Regional Revenue Service, oversees implementing the Street Lighting Tax (PPJ). Still, in the case of managing its tax collection, the Regional Revenue Service cooperates with PLN in collecting  street  lighting  taxes.  This  research  is  conducted  with  a  quantitative  descriptive analysis method to calculate growth rate, effectiveness, and contribution. The method used in this study is through the growth rate of road lighting taxes and the effectiveness of street lighting.  For  street  lighting  tax,  the  highest  growth  rate  in  2014  was  19.62%,  the  lowest growth rate was in 2016 at 1.7%, while for the last year of 2018, the growth rate was 12.82%, from the calculation of the growth rate indicator ≤ 30% is still considered unsuccessful, and the average total calculation is 11.71%.
Keywords: Locally-generated revenue, Tax revenue

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  analisis  peranan  pajak  penerangan  jalan  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  kota  Banjarmasin.  Dalam  menyelenggarakan  Pajak  Penerangan Jalan (PPJ), Pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah mengawasi  proses pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) akan tetapi dalam hal pengelolaan pemungutan Pajaknya Dinas Pendapatan  Daerah  bekerjasama  dengan  PLN  dalam  pemungutan  pajak  penerangan  jalan. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan  perhitungan  atas  laju  pertumbuhan,  efektivitas  dan  kontribusi.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui laju pertumbuhan pajak penenerangan jalan dan efektivitas penerangan jalan. Untuk pajak penerangan jalan dari laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 19,62 %, untuk laju pertumbuhan yang paling rendah ialah pada tahun 2016 sebesar 1,7 %, sedangkan untuk ditahun terakhir tahun 2018 laju pertummbuhan sebesar 12,82 %, dari perhitungan indikator laju pertumbuhan ≤ 30% masih dianggap kategori tidak berhasil, dan perhitungan total rata-rata 11,71 %.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Penerimaaan Pajak

## PENDAHULUAN
Di  sebuah  pemerintahan,  terkhususnya  pemerintahan  Negara  Indonesia  yang menganut desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini sendiri telah menjadi isu yang hangat, pemerintah  pusat  baik  di  negara  maju  namun  di  negara  yang  sedang  berkembang  telah mencoba  untuk  memberikan  amanat  atau    mendelegasikan  tanggung  jawab,  otoritas,  dan sumber  daya  yang  terkait  ke  arah  (keuangan,  peralatan,  persolnel,  dan  lain–lain)  kepada tingkatan pemerintah yang lebih rendah. Motivasi di balik ini semua inisiatif ini ialah bahwa akan  lebih  baik  dan  lebih  logis  apabila  segala  urusan  daerah  diserahkan  (pembuatannya) keputusan  kepada  institusi  pemerintah  atau  masyarakat  yang  secara  langsung  akan merasakan dampak dari kebijakan.
Semenjak  adanya  desentralisasi  fiskal  itu  sendiri,  pemerintah  daerah  membuat perundang  –  undangan  nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  telah diperbaharui dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014. Dari perubahan yang terjadi ini  pembangunan  tersentralisasi  menjadi  model  dari  pembangunan  yang  terdesentralisasi. Tujuan dari pergerakan ini ialah untuk memberikan promosi otonomi lebih mendekatan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat mewujudkan cita – cita masyarakat yang adil dan makmur.
Salah  satu  pemasukan  dari  pemerintah  otonomi  daerah  ini  sendiri  yaitu  dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber – sumber dari Pendapatan Asli Daaerah ini sendiri ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain  – lain pendapatan  yang  sah.  Upaya  dari  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  ini  sendiri  bisa dilakukan dengan cara intenifikasi, yaitu dengan meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana  yang  terbatas  serta  meningkatkan  efektifitas  pemungutan,  dan  menggali  sumber  – sumber  pendapatan  yang  baru  agar  dapat  meingkatkan  pungutan  pajak  daerah  maupun retribusi (Halim, 2010).
Pajak  Penerangan  Jalan  Kota  Banjarmasin  sendiri  selalu  meningkat  disetiap tahunnya, bahkan Realisasinya selalu melebihi target, Realisasi yang paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.31,415,271,772 tetapi ditahun 2014 ini realisasinya yang paling  jauh  melampaui  target  yaitu  sebesar  124,42%  dari  target,  sedangkan  yang  paling sedikit  melampaui  target  terjadi  ditahun  2016  yang  hanya  101.07%,  dan  realisasi  terbesar
terjadi ditahun 2018 yaitu sebesar Rp.45,400,187,390 dengan selisih dari target yaitu sebesar 108,10%.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah ialah suatu hak daerah yang diakui pemerintah pusat sebagai penambahan nilai kekayaan bersih didalam periode tahun yang telah ditentukan atau yang bersangkutan. PAD ini sendiri  adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi  daerah  itu  sendiri  yang  mana  pendapatan  tersebut  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah yang telah berlaku.

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  mempunyai  tujuan  sebagai  sumber  pembiayaan  kegiatan  daerah. Tujuannya  dari  pemerintah  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Teknisnya  masyarakat melakukan iuran wajib. Selanjutnya semuanya dikumpulkan dan dijadikan kas negara. Asas pungutan ini diperlukan permerintah untuk menciptakan keserasian. Salah satu kompone dari PAD adalah pajak itu sendiri. Pajak daerah kewenangan untuk memumngutnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.
Kewenangan ini diberikan untuk setiap pemerintah daerah sehingga pemerintah wajib wajib membuat teknis untuk pemungutan pajak tersebut. Semuanya diatur berdasarkan asas potensi  dari  setiap  daerah  tetapi  tetap  dengan  acuan  UU  PDRD.  Berdasarkan  PDRD menjelaskan  bahwa  hak  dan  kewajiban  dari  daerah  adalah  mampu  secara  mandiri mengurusnya.
Definisi lainnya tentang pajak adalah kontribusi yang diwajibakan bagi setiap daerah yang sifatnya terutang, bisa oleh orang pribadi maupun badan yang ketentuannya memaksa yang  telah  diatur  oleh  Undang-Undang.  Sifatnya  lainnya  dari  pajak  adalah  tidak  adanya kontrapretasi  langsung  ataupun  imbalan  kepada  setiap  penyetornya.  Keperluannya  sendiri digunkaan untuk hajat orang banyak. Dari segi pengadministrasian yang memiliki sangkut- paut  dengan  pajak  daerah,  akan  dilakukan  atau  dilaksanakan  di  Kantor  Dina  Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenisnya.

## Pajak Penerangan Jalan
Pajak yang dibebankan karena penggunaan listrik yang bertujuan untuk memberikan penerangan di jalan seperti media lampu jalan. Untuk sumber energi sendiri berasal dari PLN. Subjek yang diarahkan sendiri untuk orang probadi atau badan.

## METODE

## Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa yang digunakan, penelitian ini adalah laju pertumbuhan, perhitungan efektivitas dan kontribusi dari pajak penerangan jalan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di  Kota  Banjarmasin,  untuk  data  tahunnya sendiri diambil dari kurun waktu tahun 2014 – 2018. Berdasarkan Kerangka pikir yang saya uraikan  diatas,  untuk  pajak  penerangan  jalan  sendiri  akan  dihitung  untuk  tingkat  laju pertumbuhan  dan  tingkat  efektivitasnya,  setelah  itu  dari  pajak  penerangan  jalan  sendiri seberapa  besar  peran  kontribusinya  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di  Kota Banjarmasin, maka penelitian yang saya tulis ini berjudul tentang “Analisis Peranan Pajak Penerangan  Jalan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Banjarmasin”  untuk  kurun waktu 5 tahun (2014 – 2018), yang dimana dari  jenis pajak daerah kota Banjarmasin sendiri dalam kurun waktu 2014 – 2018 seberapa besar peran untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin ini sendiri.
Dilihat dari keadaan struktur Kota Banjarmasin tahun – tahun belakangan ini semakin banyak  pengguna  tenaga  listrik,  dikarenakan  hampir  seluruh  masyarakat  Banjarmasin menggunakan barang elektronik yang menggunakan tenaga listrik diaktivitas sehari harinya, dari anak muda sampai orang tua sekarang menggunakan alat elektronik yang canggih mulai dari handphone, laptop, smart tv, dan lain lain, sehingga daya listrik yang diperlukan semakin besar  tiap  tahunnya  .  Laju  pertumbuhan  merupakan  sebuah  tolak  ukur  bagi  beberapa pertumbuhan  setiap  periode-periode  tertentu  untuk  mengukur  dan  mempertahankan keberhasilan  di  periode  selanjutnya.  Efektivitas  merupakan  sebuah  ukuran  yang  terhitung dari  beberapa  komponen  yang  di  bahas,  efektivitas  ini  menyatakan  seberapa  jauh  sebuah target  (kualitas,  kuantitas  dan  waktu)  telah  mencapai  tujuan,  yang  dimana  semakin  besar angka  presentase  target  yang  telah  dicapai,  maka  akan  semakin  tinggi  pula  tingkat efektivitasnya.  Kontribusi  merupakan  sesuatu  yang  dilakukan  untuk  membantu  dan
menghasilkan sesuatu tujuan. Dalam hal ini kontribusi sama seperti peran terhadap sesuatu yang sudah ditentukan. Semakin besar angka presentase kontribusi yang dicapai, maka akan semakin besar pula tingkat peran atau bantuan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan data yang digunakan untuk  melengkapi  data  –  data  yang diperlukan untuk  penelitian ini yaitu dengan :  (1) Dokumentasi :  yaitu suatu  pengumpulan data yang dilakukan  dengan  cara  dokumentasi,  teknik  pengumpulan  data  dengan  mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatn terkait Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin. (2) Wawancara : pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan staff atau pegawai Badan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin. (3) Kepustaan : Pengumpulan  data  dari  berbagai  sumber-sumber  buku  dan  jurnal  yang  relavan  dengan masalah yang akan diteliti dan yang sudah ditelaah dan diolah oleh peneliti.

## Metode Analisis
Menurut  Edward  (2013)  Rasio  laju  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Menurut Mahmudi (2011) Rasio dari efektivitas  pendapatan  dapat  dihitung  dengan  cara  membandingkan  realisasi  pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

## HASIL DAN ANALISIS

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  ialah  di  Kota  Banjarmasin,  Kota Banjarmasin  sendiri  adalah  ibu  kota  Provisi  Kalimantan  Selatan,  Indonesia.  Banjarmasin sendiri sering dijuluki dengan kota Seribu Sungai yang memiliki luas wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai – sungai diantaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau  Rantauan  Keliling,  Pulai  Insan  dan  lain  –  lain.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  Kota  Banjarnasin  tahun  2019,  Banjarmasin  sendiri  memiliki  penduduk  sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km².
Kota  Banjarmasin  terletak  pada  3º15’  sampai  3º22’  Lintang  Selatan  dan  114º32’ Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir
seluruh wilayah digenangi  air pada saat  pasang.  Kota Banjarmasin berlokasi  daerah kuala Sungai Martapura yang bermuara pada sisi Timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin sendiri nyaris di tengah – tengah Indonesia.
Kota Ini sendiri terletak di tepian Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di pegunungan meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri kepada masyarakat setempat, terutama dalam pemanfaatan sungai sebagai salah satu sarana dan prasarana transpotasi air, perikanan, pariwisata, dan perdagangan.

## HASIL DAN ANALISIS

## Perhitungan Laju Pertumbuhan
Perhitungan laju pertumbuhan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan  pajak  penerangan  jalan  di  Kota  Banjarmasin.  Perhitungan  laju  pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin ini dihitung mulai dari tahun 2011 sampai 2016. Pajak Penerangan Jalan di Kota Banjarmasin untuk tahun 2014 sampai 2018 yaitu : (1) Pada tahun 2014 untuk perhitungan laju pertumbuhanya sendiri yaitu pada kisaran angka 19,62 % ini  dihitung  dari  realisasi  pajak  penerangan  jalan  tahun  2014  dikurang  realisasi  pajak penerangan jalan tahun 2013 dengan hasil selisih Rp.5,153,987,591 di tahun 2014. (2) Untuk tahun  2015  dari  laju  pertumbuhannya  sendiri  mengalami  penurunan  yaitu  menjadi  8,7  % dengan total selisih dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar Rp.2,753,783,007. (3) Di tahun 2016 sendiri untuk laju pertumbuhannya mengalami penurunan lagi dengan angka 1,7  %  tetapi  apabila  dilihat  dari  selisihnya  merupakan  yang  terkecil  dari  tahun  tahun sebelumnya  yaitu  sebesar  Rp.598,445,184  (4)  Untuk  tahun  selanjutnya  pada  tahun  2017 sendiri laju pertumbuhannya mengalami peningkatan yang besar dari tahun 2016 yang hanya sebesar 1,7 % hingga mencapai  15,73 %, dengan total selisih sebesar Rp.- 5,471,357,012 di tahun 2017. (5) Dan tahun terakhir yaitu di tahun 2018 untuk laju pertumbuhannya sendiri menuruns dari yang 15,73% menjadi 12,82 %, ini terlihat dari selisih realisasi yang diperoleh yaitu Rp.5,161,330,415 tahun 2018 terakhir.
Dapat diketahui dari tabel 5.1 diatas tentang laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di  Kota  Banjarmasin  dari  tahun  2013  sampai  2018  untuk  tingkat  laju  pertumbuhan  yang paling rendah ialah pada tahun 2016 sebesar 1,7 %, dan yang paling tinggi ialah pada tahun
2014  yaitu  sebesar  19,62  %  dengan  skala  indikator  perhitungan  menurut  (Edward:  2013) yaitu ≤ 30% dengan kriteria tidak berhasil, jika dihitung rata-rata dari kurun waktu  enam tahun  mendapatkan angka presentase sebesar 11,71 %, tetapi apabila dilihat dari sisi realisasi pajak penerangan jalannya sendiri cenderung mengalami peningkatan yang positif.
Perhitungan  efektivitas  ini  yaitu  bertujuan  untuk  mengetahui  keberhasilan  dalam pemasukan  pajak  penerangan  jalan  di  Kota  Banjarmasin.  Efektivitas  ini  sendiri  ialah mengukur  hubungan  antara  hasil  realisasi  dan  target  itu  sendiri.  Perhitungan  ini  sendiri dimulai dari tahun 2011 sampai 2016. perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin  dalam kurun waktu  dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai  berikut :  (1) Pada tahun 2011 untuk perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin mencapai  angka  124,42  %  dengan  melebihi  target  target  realisasi  yang  telah  ditetapkan, jumlah realisasinya sendiri sebesar Rp.31,415,271,772 dari target yaitu Rp.25,250,000,000 untuk tahun 2014. (2) Pada tahun selanjutnya pada tahun 2015 perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan mengalami penurunan menjadi 104,2 % walaupun tetap diatas target yang ditetapkan,  untuk  realisasinya  sendiri  yaitu  sebesar  Rp.34,169,054,779  dari  target  yaitu Rp.32,790,457,763  pada  tahun  2015.  (3)  Untuk  tahun  2016  efektivitas  pajak  penerangan jalan sendiri mengalami penurunan lagi menjadi 101,1 % namun tetap melebihi target yang telah  ditentukan,  untuk  targetnya  sendiri  yaitu  Rp.34,400,000,000  dan  realisasi  pajak penerangan jalan Rp.34,767,499,983 di  tahun 2016. (4) Pada tahun 2017 efektivitas pajak penerangan  jalan  kembali  naik  menjadi  114,97  %,  ini  menjadi  hal  positif  dari  pada  tahun sebelumnya, realisasinya sendiri mencapai Rp.40,238,856,975 dari Rp.35,000,000,000 target yang telah ditentukan. (5) Padah tahun 2018 efektivitas pajak penerangan jalan kembali lagi mengalami  penurunan  menjadi  108,09  %  dari  tahun  sebelumnya  yang  mengalami peningkatan, untuk realisasinya mencapai angka Rp.45,400,187,390 dari Rp.42,000,000,000 dari target yang telah ditentukan.
Dilihat dari perhitungan diatas dari tabel 5.2 yaitu untuk efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin yang paling rendah ialah pada tahun 2016 sebesar 101,1 %, dan efektivitas yang paling tinggi dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2018 yaitu pada tahun 2014  dengan  angka  efektivitas  mencapai  124,42  %,  dari  perhitungan  indikator  kriteria efektivitas yaitu apabila presentase diatas ≥ 100% maka dianggap sangat efektif, jika dihitung
rata-rata dari kurun waktu enam tahun  mendapatkan angka presentase sebesar 110,56 % dan apabila  dilihat  dari  sisi  realisasinya  untuk  pajak  penerangan  jalan  sendiri  tiap  tahunnya cenderung mengalami peningkatan dengan hal ini bisa di anggap positif.
Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Banjarmasin ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Banjarmasin.  Kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) ini sendiri dihitung dari tahun 2011- 2016. kontribusi pajak penerangan jalan dengan pendapatan asli  daerah di  Kota Banjarmasin  dengan kurun waktu  dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut : (1) Pada tahun 2014 untuk perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah mencapai angka 23,37 % dari pendapatan asli daerah di  Kota Banjarmasin,  terlihat  untuk  PAD nya sendiri pada tahun 2014 sebesar Rp.134,413,962,588  dan  untuk  pendapatan  realisasi  pajak  penerangan  jalan  sebesar Rp.31,415,271,772  di  tahun  2014.  (2)  Pada  tahun  selanjutnya  yaitu  pada  tahun  2012, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD mengalami peningkatan menjadi 25,53 % dari  total  PAD  sebesar  Rp.133,833,372,198  dan  realisasi  pajak  penerangan  jalan  sebesar Rp.34,169,054,779 di tahun 2015. (3) Pada tahun 2016 kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami  penurunan,  presentase  nya  menjadi  22,17  %,  lebih  kecil  dari  pada  tahun sebelumnya, untuk realisasi PAD nya sendiri sebesar Rp.156,819,158,772 dan untuk realisasi pajaknya sebesar Rp.34,767,499,983 untuk  tahun 2016. (4) Untuk tahun  selanjutnya yaitu tahun  2014  kontribusi  pajak  penerangan  jalan  kembali  mengalami  peningkatan  menjadi 22,28 % dari total  PAD  sebesar Rp.180,620,391,419  dari realisasi  pajak  penerangan jalan sebesar  Rp.40,238,856,975.  (5)  Pada  tahun  2018  kontribusi  pajak  penerangan  jalan mengalami  peningkatan  kembali  yaitu  sebesar  23,89  %  dari  total  PAD  sebesar Rp.190,036,401,787  dari  penerimaan  pajak  penerangan  jalan  sebesar  Rp.45,400,187,390 pada tahun 2018.
Dari  perhitungan  tabel  5.3  tentang  kontribusi  pajak  penerangan  jalan  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Banjarmasin,  tercatat  kontribusi  yang  paling  rendah  yaitu pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 22,17%, dan untuk kontribusi yang paling tinggi ialah pada tahun 2015 sebesar 25,53 %, dengan perbandingan kriteria indikator kontribusi
ialah apabila 20-30% dianggap cukup, jika dihitung rata-rata dari kurun waktu lima tahun mendapatkan angka presentase sebesar 23,45%.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil dan analisis diatas untuk  tingkat  laju  pertumbuhan di  Kota Banjarmasin dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi dari pajak penerangan jalannya. Untuk pajak penerangan jalan dari laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 19,62 %, untuk laju pertumbuhan yang paling rendah ialah pada tahun 2016  sebesar  1,7  %,  sedangkan  untuk  ditahun  terakhir  tahun  2018  laju  pertummbuhan sebesar  12,82  %,  dari  perhitungan  indikator  laju  pertumbuhan  ≤  30%  masih  dianggap kategori tidak berhasil, dan perhitungan total rata-rata 11,71 %.
Dari perhitungan efektivitas untuk pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin rata – rata bisa dikatakan fluktuasi dalam pencapaian efektivitasnya, tercatat untuk evektivitas pajak penerangan jalan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 dengan melebihi target yang ditentukan  sebesar  124,42  %  melebihi  presentase  100  %,  efektivitas  yang  paling  rendah sendiri yaitu pada tahun 2016 kembali, yaitu sebesar 101,1 % dari target yang ada, dalam hal ini pada tahun 2016 efektivitasnya tetap melebihi 100% dengan kata lain realisasi pendapatan pajak penerangan jalannya tetap mencapai target yang ditentukan, dan untuk tahun terakhir tahun 2018 efektivitasnya mencapai angka 108,09 % menurun dari yang sebelumnya, dari perhitungan  efektivitasnya  sendiri  untuk  tahun  2014  -  2018  melebihi  dari  ≥  100% dikategorikan sangat berhasil, dan untuk perhitungan total rata-rata sebesar 110,56 %.
Pada kontribusi untuk pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) apabila  dilihat  dari  keseluruhan  mengalami  fluktuasi,  tercatat  untuk  kontribusi  pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang paling tinggi yaitu pada tahun 2015  sebesar  25,53  %  dari  PAD  Kota  Banjarmasin,  hal  ini  dikarena  kan  belum  digabung dengan pajak – pajak lainnya sehingga angka presentasenya rendah, dan untuk tahun terakhir, di  tahun  2018  kontribusi  pajak  penerangan  jalan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD) sebesar  23,59  %  masih  masuk  dalam  kriteria  cukup  untuk  kontribusi  pajak  penerangan jalannya, dan perhitungan total rata-ratanya sebesar 23,45 %.
Pengukuran  laju  pertumbuhan  yaitu  rasio  pertumbuhan  dengan  seberapa  besar kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya
dari periode ke periode selanjutnya (Halim, 2004). Dengan teori ini dapat diketahui apabila laju  pertumbuhan  suatu  tolak  ukur  yang  setiap  tahunnya  meningkat,  maka  bisa  dikatakan peningkatan positif, tetapi  apabila laju pertumbuhannya  di  setiap periode ataupun disetiap tahunnya mengalami penurunan, dapat dikatakan dengan pertumbuhan negatif.
Efektifitas  sendiri  merujuk  kepada  suatu  tolak  ukur  yang  ingin  dicapai,  ataupun hubungan  antara  pengeluaran  dengan  sasaran  yang  harus  dicapai  sepenuhnya  (Edward, 2013),  dengan  kata  lain  efektivitas  bisa  tercapai  apabila  target  dari  sasaran  yang  telah ditentukan  tercapai  bisa  dikatakan  efektif,  tetapi  apabila  pengeluaran  ataupun  pendapatan tidak mencapai target maka belum bisa dikatak efektif.
Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan sumbangan dalam  penerimaan  pendapatan  daerah  atau  untuk  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dalam mengetahui seberapa besar kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah ( khususnya pajak hotel dan pajak restoran ) dengan pendapatan asli daerah, semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD (Edward, 2013).

## Implikasi Kebijakan
Usaha – usaha yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Banjarmasin agar bisa  meningkatkan  pendapatan  pajak  penerangan  jalan  sendiri  yaitu  :  (1)  Memperhatikan pendapatan  pajak  penerangan  jalan  yang  selalu  fluktuatif.  (2)  Memperbanyak  acara sosialisasi ke tempat – tempat di seluruh wilayah Banjarmasin agar menyadarkan masyarakat akan  pentingnya  membayar  pajak.  Selain  itu  dengan  membayar  pajak  masyarakat  juga mendapatkan manfaat dengan dibangunnya fasilitas umum.

## Keterbatasan Penelitian
Pada  proses  pembuatan  penelitian  tentang  Analisis  Peranan  Pajak  Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin ini peneliti menyadari memiliki keterbatasan  – keterbatasan penelitian sebagai  berikut :   (1)  Keterbatasan tahun data yang diberikan oleh pihak Badan keuangan Daerah hanya kurun waktu 6 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2018. (2) Waktu pengerjaan yang sangat sedikit. (3) Pembahasan yang hanya berfokus dari pajak penerangan jalan saja.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  analisis  tentang  peranan  pajak  penerangan  jalan  terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin selama kurun waktu enam tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Berdasarkan perhitungan laju  pertumbuhan  untuk  Pajak  Penerangan  Jalan  setiap  tahunnya  mengalami  fluktuasi, dengan  total  rata-rata  sebesar  11,71  %  untuk  laju  pertumbuhan  Pajak  Penerangan  Jalan dengan  dikategorikan  tidak  berhasil.    (2)  Pada  perhitungan  efektivitas  untuk  Pajak Penerangan  Jalan  di  Kota  Banjarmasin  setiap  tahunnya  mengalami  fluktuasi,  untuk efektivitas  Pajak  Penerangan  Jalan  dengan  rata-rata  110,56  %  dengan  kategori  sangat berhasil. (3) Untuk perhitungan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin yaitu pada realisasi dari Pajak Penerangan Jalan rata – rata mengalami peningkatan, untuk realisasi PAD sendiri setiap tahunnya selalu meningkat. (4)  Kontribusi  dari  Pajak  Penerangan  Jalan  terhadap  PAD  setiap  tahunnya  mengalami fluktuasi dengan rata-rata 23,45 %  dengan kategori cukup. (5) Usaha – usaha yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pendapatan  Pajak  HPenerangan  Jalan  di  Kota  Banjarmasin  yaitu  dengan  lebih memperbanyak  sosialisasi  –  sosialisasi  ke  pada  masyarakat  agar  menyadarkan  betapa pentingnya  membayar  pajak  dan  dengan  waktu  yang  tepat  agar  dapat  meningkatkan perekonomian daerah.

## Saran
Berdasarkan  uraian  kesimpulan  diatas  yang  telah  dipaparkan,  maka  penulis memberikan saran – saran sebagai berikut : (1) Menyadarkan dari pihak Pemerintah Daerah akan  pentingnya  membayar  pajak  untuk  meningkatkan  perekonomian  Daerah  Kota Banjarmasin  dengan  membuka  sosialisasi  ke  masyarakat2  yang  kurang  memahami pentingnya pajak. (2) Dari pihak masyarakat sendiri harus juga sadar akan membayar pajak, bukan hanya dari pihak Pemerintah Daerah saja yang berusahan menyadarkan, tetapi juga dari  masyarakat  umtuk  dapat  menikmati  fasilitas  umum.  (3)  Dan  untuk  pihak  Pemerintah Daerah lebih banyak meberikan fasilitas fasiliras yang memadai untuk masyarakat.

## BIBLIOGRAPHY
Arikunto, 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
Buku  keuangan  daerah “perspektif  desentralisaasi  fiskal  dan  pengelolaan  APBD  di Indonesia”.
Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Banjarmasin dalam angka.
Edward.  2013. “Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”.
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah , Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Harjo Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia , Jakarta: Mitra Wacana Media.
J.R.Walakandou  Randy.  2013 .”Analisis  Kontribusi  Pajak  Hotel    Terhadap  Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado”.
Mahmudi, 2011. akuntansi keuangan public.
Mentari Dewi, Rahayu.  Sri . 2015. “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadapat Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”.
Mardiasmo. 2014. “Perpajakan: Edisi Revisi 2011” . Jogyakarta:Andi.
Nordiawan Dedi, 2010, “ Akuntansi Sektor Publik ”, Salemba Empat , Jakarta.
Nurcholis Hanif, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Grasindo, Jakarta.
Peraturan Daerah Nomor  2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
Priantara, Diaz. 2012. “Perpajakan Indonesia Edisi 2” . Jakarta:Mitra Wacana Media.
Priantara Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2 . Mitra Wacana Media.
Tjiptono Fandy , 2007, Strategi Pemasaran. Edisi ke dua , penerbit Andi,. Yogyakarta.
Umar  Husein.  2007, Metode  Penelitian  Untuk Skripsi  Dan  Tesis  Bisnis ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
http://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/02/visi-misi-kota-banjarmasin-2016-2021.html