AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021

## Whistleblowing, KPK Indonesia dan CPIB Singapura
Anisa Dewi Arismaya 1 ,
1 anisa.arismaya21@gmail.com
Arda Raditya Tantra 2
2 raditya@unw.ac.id Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo

## ABSTRACT
Whistleblowing  is  one  of  the  tools  used  by  anti-corruption  agencies  in  Singapore and Indonesia to support the prevention and implementation of an anti-corruption culture. The implementation of Whistleblowing in Indonesia and Singapore has complied with the standard  of  application,  but  there  are  several  things  that  are  still  obstacles  to implementation,  including  the  absence  of  a  law  that  guarantees  the  confidentiality  of  the reporter.
This study uses a qualitative descriptive analysis method to explain the differences in  the  application  of  Whistleblowing  at  the  KPK  and  CPIB  Singapore  corruption eradication  institutions.  From  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  CPIB Singapore  applies  Whistleblowing  with  complete  content  and  independent  application because it has a centralized structure while at the Corruption Eradication Commission, the application  of  Whistleblowing  is  not  centralized  because  it  is  derived  from  central government institutions and local governments.
Keywords : Corruption, CPIB Singapore, KPK Indonesia, Whistleblowing

## ABSTRAK
Whistleblowing  merupakan  salah  satu  sarana  yang  digunakan  oleh  lembaga pemberantasan  korupsi  di  Singapuran  dan  Indonesia  untuk  mendukung  pencegahan  dan penerapan  budaya  anti  korupsi.  Penerapan  Whistleblowing  di  Indonesia  dan  Singapura telah  sesuai  dengan  standar  penerapan  namun  ada  beberapa  hal  yang  masih  menjadi kendala penerapan antara lain belum adanya undang-undang yang menjamin kerahasiaan pelapor.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan  penerapan  Whistleblowing  pada  lembaga  pemberantasan  korupsi  KPK  dan CPIB  Singapura.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  CPIB  Singapura menerapkan  Whistleblowing  dengan  konten  yang  lengkap  dan  penerapan  secara independen  karena  memiliki  struktur  terpusat  sedangkan  pada  KPK,  penerapan Whistleblowing  belum  terpusat  karena  turunan  dari  lembaga  pemerintahan  pusat  dan pemerintahan daerah.
Kata Kunci : CPIB Singapura, Korupsi, KPK Indonesia, Whistleblowing
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021

## PENDAHULUAN
Negara  di  wilayah  Asia  Tenggara  khususnya  Indonesia  memiliki  masalah  serius yang  sangat  merugikan  negara,  yaitu  korupsi.  Korupsi  merupakan  sebuah  kejahatan  yang perlu diberantas dengan hukum anti korupsi pada setiap lembaga di sebuah negara  (Quah, 2017).  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  terkorup  di  dunia.  Transparency International,  2021  mengungkapkan  bahwa  Indonesia  mendapatkan  rangking  dengan nomor  102  dari  180  negara  yang  terdaftar.  Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  negara Singapura  yang memiliki rangking 3 dari 180 negara. Meskipun Indonesia dan Singapura berada  di  wilayah  Asia  Tenggara  namun  kedua  negara  tersebut  memiliki  sejarah  dan lembaga penyelidikan korupsi masing-masing.
Keberhasilan  setiap  negara  dalam  memberantas  korupsi  ditentukan  dari  peran lembaga  anti  korupsi  dan  budaya  organisasi.  Budaya  organisasi  menghimpun  nilai  dan keyakinan  masing-masing  dalam  inisiatif  memerangi  korupsi  (Soot,  2012).  Pemerintahan setiap  negara  memerlukan  standar  tinggi  intergritas  publik,  keterbukaan,  dan transparansi dalam  meluncurkan  program  anti  korupsi.  Program  anti  korupsi  berkaitan  dengan kelembagaan,  penanganan  laporan  korupsi,  perlindungan  pelapor,  penilaian  anti  korupsi, dan pelatihan anti korupsi untuk pejabat publik (Kim, 2016). Kelembagaan dengan regulasi yang tidak realistis dan administrasi yang rumit menjadi kendala dalam penerapan program anti korupsi di setiap negara.
Indonesia memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi sejak daluhu, oleh karena itu pemerintah  membentuk  sebuah  lembaga  untuk  memberantas  korupsi  yaitu  KPK  (Komisi Pemberantasan  Korupsi)  yang  dibentuk  sejak  tahun  2003.  Www.kpk.go.id  menjelaskan bahwa  KPK  merupakan  sebuah  lembaga  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan manapun untuk menurunkan angka korupsi di Indonesia. Namun, berdasarkan data statistik pada  situs  web  kpk.go.id,  angka  korupsi  di  Indonesia  belum  terjadi  penurunan  yang signifikan sejak KPK berdiri, justru angka korupsi di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan.
Setiap  negara  di  wilayah  Asia  Tenggara  memiliki  lembaga  untuk  pemberantasan korupsi  seperti  KPK.  Masing-masing  negara  memiliki  undang-undang  dan  ketentuan sendiri  dalam  mengelola  lembaga  anti  korupsi  masing-masing.  Quah  (2014)  menjelaskan bahwa banyak negara yang melihat dan belajar dari keberhasilan negara SIngapura dalam memberantas  korupsi  melalui  lembaga  CPIB  yang  dibentuk  sejak  tahun  1952.  Korupsi dapat  diberantas  secara  efektif  dengan  menerapkan  praktik  independesi  bebas  dari  unsur politik,  staff  yang  kompeten  dengan  keahlian  dan  gaji  yang  memadai,  serta  menekan keterlibatan polisi pada lembaga anti korupsi.
Korupsi  di  Indonesia  sudah  menjadi  rahasia  umum  di  instansi  kepolisian.  ada beberapa  faktor  penyebab  korupsi  di  kepolisian  terjadi,  antara  lain  karena  rendahnya  gaji karyawan yang rendah, deteksi korupsi yang kurang memadai, serta hukuman korupsi yang ringan.  Indonesia  masih  kesulitan  dalam  mendeteksi  korupsi  (Quah,  2020).  Korupsi menjadi  masalah  utama  bagi  Indonesia  sejak  beberapa  generasi  dan  sudah  ada  berbagai macam  tindakan  anti  korupsi  dilakukan  namun  masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  antara  lain  pemanfaatan  teknologi  informasi,  upaya  anti  korupsi,  dan Whistleblowing (Yogi  Prabowo,  2016).    Prabowo  &  Cooper  (2016)  menjelaskan  bahwa bagian  terpenting  dari  praktik  anti  korupsi  adalah  mengukur  keberhasilan  dan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
kegagalannya  karena  praktik  pencegahan  korupsi  menjadi  tugas  menantang  bagi  setiap negara.
Kecurangan  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  dikarenakan  kurangnya  kontrol internal  dan  eksternal  untuk  mendeteksi  adanya  korupsi.  Praktik  ilegal  seperti  korupsi dapat terjadi pada setiap lembaga dan penerapan Whistleblowing dianggap dapat mencegah praktik  penipuan  dan  pelanggaran  serta  meningkatkan  pengendalian  internal  (Anggrtiani, Kurniawan, &  Holidin, 2017).  Indonesia telah menerapkan Whistleblowing pada lembaga pemerintah  dan  KPK,  namun  pada  praktiknya,  penerapan Whistleblowing belum  berjalan dengan  baik.  Dukungan  atas  pelapor  juga  belum  mendapat  dukungan  yang  kuat  dimata hukum  sehingga Whistleblowing yang  diterapkan  di  lembaga  pemerintahan  masih memerlukan tinjauan ulang (Kuncara, Furqorina, & Payamta, 2017).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perbedaan  praktik Whistleblowing pada lembaga anti korupsi  KPK di  Indonesia dibandingkan dengan CPIB di  Singapura.  Penelitian  ini  akan  menganalisis  penerapan Whistleblowing sebagai  alat pencegahan  korupsi  di  KPK  dan  membandingkan  dengan  CPIB  Singapura  untuk  menilai seberapa  efektif  penerapan Whistleblowing di  KPK  dan  menilai  seberapa  siap  KPK mendukung  negara  dalam  memberantas  korupsi  seperti  CPIB  Singapura.  Manfaat  praktis dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfanfaat  bagi  lembaga  KPK  untuk  dapat mengetahui  kekurangan  dalam  penerapan  praktik  sistem anti  korupsi  dan Whistleblowing dibandingkan  dengan  CPIB  di  Singapura.  Manfaat teoritis  dari  penelitian  ini adalah  hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu akuntansi dan dapat menambah informasi untuk perbaikan praktik anti korupsi di Indonesia.

## Tinjauan Teoretis

## Korupsi
Tindakan  melawan  hukum  dengan  tujuan  untuk  memperkaya  diri  yang  dapat merugikan korporasi atau negara biasa disebut dengan korupsi. Korupsi dilakukan dengan penyalahgunaan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk  mendapatkan  keuntungan dengan  cara  ilegal  (KPK,  2006).  Transparency  International  (2021)  menjelaskan  bahwa korupsi  dapat  mengikis  kepercayaan,  menghambat  pembangunan  ekonomi,  memperburuk ketimpangan,  kemiskinan,  dan  dampak  sosial.  korupsi  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja seperti  Pegawai  Negri  Sipil,  politisi,  pejabat,  pengusaha,  dan  anggota  masyarakat. Bowman,  Diana  &  George  (2014)  menjelaskan  bahwa  korupsi  merupakan  tindakan  yang merugikan  masyarakat  dan  berbahaya  bagi  sebuah  negara  karena  korupsi  menjadil  hal yang sulit dikendalikan dan masih sedikit pihak yang meyakini bahwa korupsi merupakan tanggung jawab bagi berbagai pihak kepentingan di sebuah negara dan faktor pendukung yang mendorong korupsi adalah kepentingan dan kekuasaan pribadi.
Negara berkembang sangat rentan terhadap korupsi terutama dalam hal permainan pajak  oleh  pemerintah.  Diperlukan  gerakan  anti  korupsi  global  untuk  mengurangi  praktik korupsi internasional dan harus dinilai bagaimana dampak, penyebab dan perlawanan yang paling  efektif  (Brown  &  Cloke,  2010).  Korupsi  merupakan  perhatian  bagi  dunia  karena terkait dengan hubungan kerjasama secara global bagi sebuah negara. Negara berkembang lebih  rentan  terhadap  korupsi  karena  bukan  hanya  memberi  dampak  buruk  dalam  jangka pendek  namun  juga  dalam  jangka  panjang.  Kejahatan  ekonomi  sangat  merugikan  bagi pembangunan  negara  karena  sampak  korupsi  dalam  jangka  panjang  mempengaruhi
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
anggaran  nasional  yang  tidak  efisien  sehingga  pembangunan  negara  dapat  terhambat (Budima, 2011).

## Lembaga pemberantasan korupsi
Lembaga  pemberantasan  korupsi  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  dalam  upaya pencegahan dan pendeteksi korupsi pada sebuah negara. Lembaga pembetantasan korupsi menyusun jaringan kerja yang kuat untuk bertindak efektif dan efisien. Lembaga ini tidak memnopoli tugas untuk wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan  (Mudzakkir, 2011).  Lembaga  pemberantasan  korupsi  merupakan  lembaga  pencegahan  korupsi  yang harus  memiliki  pengembagan  lembaga  untuk  kematangan  organisasi  dan  sesuai  dengan lingkungan koperasi masing-masing.
KPK  merupakan  komisi  pemberantasan  korupsi  Indonesia  yang  dibentuk berdasarkan  UU  No.  30  Tahun  2002  yang  merupakan  lembaga  negara  dalam pelaksanaannya melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh  kekuasaan  apapun.  KPK  dibentuk  dengan  tujuan  meningkatkan  daya  guna terhadap  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  KPK  melakukan  beberapa  upaya dengan  melakukan  koordinasi  dengan  instansi,  supervisi  dengan  instansi,  melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan,  melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan korupsi,  memonitor  dalam  penyelenggaran  pemerintahan  negara.  KPK  berkedudukan  di Ibukota  RI  dan  wilayah  kerjanya  meliputi  seluruh  wilayah  negara  RI.  KPK bertanggungjawab pada publik dan pelaporan kepada Presiden RI, DPR dan BPK.

## Whistleblowing
Kebijakan Whistleblowing digunakan  untuk  mengungkapkan  perilaku  yang melanggar  hukum  yang  bertujuan  untuk  menghentikan  tindakan  ilegal  yang  tidak  dapat diterima  oleh  organisasi. Whistleblowing adalah  sebuah  prosedur  pengungkapan  tindakan ilegal  yang  dilakukan  oleh  pegawai  sebuah  perusahaan  atau  organisasi.  Pengungkapan dapat dilakukan oleh internal karyawan atau masyarakat publik yang dapat memiliki risiko terhadap  pelapor  karena  mengungkapkan  kebenaran  yang  mereka  ketahui  (Al-Haidar, 2017).  Bhargava  &  Madala  (2018)  mengungkapkan  bahwa Whistleblowing telah diterapkan  di  berbagai  negara  seperti  India,  China,  Malaysia,  Korea  Selatan,  Turkey, Taiwan,  Australia,  Amerika,  Pakistan,  dan  Inggris.  Akan  tetapi  sebanyak  49  %  negara  di dunia  yang  telah  menerapkan Whistleblowing belum  memiliki  hukum  perlindungan pelapor dan sebanyak 25 % negara yang telah memiliki hukum perlindungan pelapor status perlindungannya  masih  terbatas  sehingga  warga  negara  banyak  yang  tidak  puas  dengan sistem hukum negaranya.
Whistleblowing juga  telah  diterapkan  di  negara  Singapura.  Mereka  menyadari pentingnya  penerapan Whistleblowing ,  kebijakan  pelaporan  dan  ketersediaan  laporan karyawan untuk berkontribusi demi kemakmuran perusahaan maupun organisasi. Peraturan atas  pelaporan  akuntansi  di  singapura  ketat  dan  memiliki  strategi  kerja  yang  transparan (Ethicontrol,  2020).  Selain  Singapura,  Indonesia  juga  telah  menerapkan  sistem  pelaporan menggunakan Whistleblowing di beberapa kementerian dan lembaga publik, salah satunya adalah  KPK.  KPK  menjadi  pusat  pengungkapan  tindakan  ilegal  karena  KPK  merupakan lembaga  tertinggi  untuk  pemberantasan  karus  korupsi  di  Indonesia.  Namun  ada  beberapa hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  penerapan Whistleblowing antara  lain  kategori laporan,  bukti  pendukung,  saluran  pelaporan,  prinsip  anonimitas,  pengelolaan  informasi
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
oleh  tim,  dan  siapa  yang  berhak  menindaklanjuti  laporan  (Nurhidayat  &  Kusumasari, 2018).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  deskriptif  kualitatif.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  diambil  pada  situs web  KPK  yaitu  kpk.go.id  dan  CPIB  Singapura  yaitu  cpib.gov.id  untuk  membandingkan perbedaan  penerapan Whistleblowing yang  diterapkan  oleh  lembaga  anti  korupsi  di Indonesia dan Singapura.

## Hasil Dan Pembahasan

## CPIB Singapura
CPIB Singapura merupakan sebuah lembaga anti korupsi  yang berdiri tahun 1952 dan  termasuk  lembaga  anti  korupsi  tertua  di  dunia.  CPIB  Singapura  berdiri  berdasarkan UU  Pencegahan  Korupsi  yaitu  The  Prevention  of  Corruption  Act  Chapter  241.  CPIB Singapura merupakan sebuah lembaga yang bekerja adi bawah kantor Perdana Menteri dan beroperasi  secara  mandiri  dipimpin  oleh  Direktur  yang  melakukan  pelaporan  kepada Perdana  Menteri  dibantu  oleh  Internal  audit.  CPIB  memiliki  beberapa  kerjasama internasional  antara  lain  ADB,  UCAC,  OECD,  APEC,  ACTWG,  IAACA.  Sebagai lembaga tertinggi penegak anti korupsi di Singapura, CPIB memiliki banyak penghargaan dunia sejak tahun 1997 hingga 2017 karena menajdi sebuah lembaga yang menjadi panutan banyak  negara  dalam  menerapkan  strategi  anti  korupsi.  CPIB  Singapura  memiliki  core value  yang melandasi lembaga tersebut yaitu intergrity, teamwork, dan devotion on duty. Undang-undang  utama  yang  menajdi  landasan  CPIB  adalah  PCA.  PCA  memberi wewenang  kepada  CPIB  untuk  menyelidiki  kasus  korupsi  dan  pelanggaran  yang  dapat ditangkap. Petugas diberi wewenang untuk menangkap, menggeledah, atau menyita barang bukti tanpa surat perintah jika memang terdapat kecurigaan tindak pidana korupsi.
Singapura masih menjadi negara dengan reputasi baik atas penanganan korupsi dan keberhasilan  memerangi  korupsi  dari  hasil  pengendalian  yang  efektif.  CPIB  Singapura memiliki  empat  pilar  yang  mendukung  yaitu  hukum,  ajusdikasi,  penegakan,  dan administrasi  publik.  Sejak  tahun  1959  Perdana  Menteri  pendiri  Singapura  telah  bertekad untuk  membangun  pemerintahan  yang  sehat  dan  tidak  korupsi  dari  seluruh  lapisan masyarakatnya. Sehingga Singapura memiliki budaya integritas sejak dari pemerintahannya sehingga organisasi pemerintah maupun swasta dituntut oleh pemerintah untuk  melakukan  pencegahan  korupsi  sejak  awal  berdiri.  Dukungan  pemberantasan korupsi  dibuktikan  dengan  penggunaan  Undang-Undang  Pencegahan  Korupsi  (PCA)  dan Undang-Undang  Korupsi  Perdagangan  Narkoba  dan  Kejahatan  Serius  Lainnya  (CDSA). Singapura  memastikan  bahwa  kedua  undang-undang  tersebut  memberantas  korupsi  dari hal  terkecil.  Investigasi  korupsi  dilakukan  oleh  CPIB,  semua  kasus  dugaan  korupsi  akan diserahkan  kepada  Kejaksaan  Agung  (AGC),  bagian  kejaksaan  dari  Sistem  Peradilan Pidana  Singapura,  untuk  mendapatkan  persetujuan  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk melanjutkan proses Pengadilan.
Singapura memiliki sistem peradilan anti korupsi  yang independen dan bebas dari campur  tangan  politik.  Inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  sebuah  negara untuk  dapat  memerangi  korupsi  karena  Independensi  peradilan  oleh  Mahkamah  Agung
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
ditentukan  berdasarkan  undang-undang  penyelenggaraan  supremasi  hukum.  Peradilan serius  dalam  menangani  korupsi  dan  menjatuhkan  denda  dan  hukuman  berat  terhadap pelaku korupsi sehingga Singapura terhindar dari suap kasus yang bisa meringankan beban pidana  koruptor.  CPIB  berada  di  bawa  Kantor  Perdana  Menteri  dan  bertanggung  jawab langsung  kepada  Perdana  Menteri  sehingga  CPIB  dapat  beroperasi  secara  independen. CPIB  bekerja  sama  dengan  berbagai  instansi  pemerintah  dan  organisasi  swasta  untuk mengumpulkan bukti dan memperoleh informasi namun menggunakan sistem administrasi yang efisien sehingga mengurangi peluang korupsi.

## KPK Indonesia
KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  apapun.  Berdasarkan  UU  No.  30  Tahun 2002,  KPK  dibentuk  dengan  tujuan  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  terhadap upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  KPK  berdiri  sejak  tahun  2003  berdasarkan UU  No.  30  Tahun  2002  yang  kemudian  diubah  dengan  UU  No.  19  Tahun  2019  yang berdiri  dengan  asas  kepastian  hukum,  keterbukaan,  akuntabilitas,  kepentingan  umum, proporsionalitas, dan penghormatan pada hak asasi manusia. KPK bertanggungjawab pada masyarakat  dan  melaporkan  laporan  terbuka  kepada  Presiden,  DPR,  dan  BPK.  KPK memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  tindakan  pencegahan  korupsi  sehingga  tidak  terjadi tindak pidana korupsi, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan  korupsi,  memonitor  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  melakukan supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melaksanakan  pemberantasan  korupsi, melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap tindak  pidana  korupsi,  dan melakukan  tindakan  untuk  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
KPK  terus  menerus  melakukan  praktik  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  KPK memiliki  situs  web  yaitu  kpk.go.id  yang  selalu  diupdate  untuk  menyediakan  informasi kasus korupsi yang sedang mereka tangani. Presiden dan pemimpin politik terus berusaha dalam  upaya  pencegahan  korupsi  melalui  sistem  hukum  yang  bebas  korupsi  dengan pengelolaan  pemerintah  yang  bersih,  efektif,  dan  terpercaya.  KPK  memiliki  rencana strategis untuk perbaruan strategi setiap empat tahun sekali sejak tahun 2004. KPK belum dapat  memberantas  kasus  korupsi  yang  ada  di  Indonesia  secara  independen  dan  masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti stakeholder dan masyarakat. Undang- undang  yang  menjadi  landasan  KPK  dalam  menjalankan  peran  sebagai  lembaga  anti korupsi di Indonesia adalah UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2015 dan UU No. 19 Tahun 2019 beserta 10 peraturan perundang-undangan pendukung terkait dengan KPK dan 11 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## Whistleblowing KPK dan CPIB
Canary-whistleblowing.com  (2021)  menjelaskan  bahwa Whistleblowing dapat diterapkan  pada  seluruh  organisasi  dan  diperlukan  untuk  mengungkapkan  penyuapan, penggelapan,  korupsi  dan  kegiatan  ilegal  lain  yang  ada  dalam  organisasi. Whistleblowing memberikan kesempatan untuk pihak karyawan dan pihak eksternal untuk ikut mengamati dan  melaporkan aktivitas  yang  diduga  sebagai  aktivitas  korupsi  dalam  sebuah  organisasi.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
Kunci  keberhasilan  sistem Whistleblowing adalah  media  komunikasi  yang  efektif  dan memenuhi beberapa kriteria yaitu:
1. Saluran  yang  tersedia  :  saluran  pelaporan  yang  tersedia  harus  lengkap  dan  dapat berupa   formulir situs web, sms, email , aplikasi handphone , mail dan telepon.
2. Manajemen  kasus  :  situs  web  terdapat  laman  pelaporan  yang  aman  dan memungkinkan  pelapor untuk melacak dan memantau status pelaporannya.
3. Keamanan data : situs web memberikan informasi jaminan atas data yang diberikan oleh  pelapor. Jaminan  berupa tidak akan ada  yang  bisa  membaca laporan,  merubah laporan, dan menghapus laporan kecuali pihak yang berwenang. Situs web juga harus menyediakan media komunikasi ke server Whistleblowing secara langsung.
4. Kerahasiaan dan kemanan :  Situs web menyediakan informasi bahwa pelapor dapat memilik  tiga  kriteria  status  pelapor,  yaitu  pelapor  dengan  identitas,  pelapor  dengan identitas yang   dirahasiakan, dan pelapor anonim.
5. Efektivitas  :  Situs  web  menggunakan  teknologi  anti  robot,  menyediakan  media pelaporan  yang  relevan,  respon  manajemen  terhadap  laporan  cepat,  dan  tidak  ada konflik kepentingan.
6. Pelatihan  :  Situs  web  menyediakan  informasi  pelatihan  bagi  pengguna  dan administrator.
Tabel perbandingan isi laman situs web dari Whistleblowing KPK dan CPIB Singapura :
Tabel 1 Perbandingan Whistleblowing KPK dan CPIB KPK Indonesia CPIB Singapura Situs web kws.kpk.go.id www.cpib.gov.sg Komponen  1. Halaman depan 1. Halaman depan 2.Pengguna : Registrasi/masuk 2. Pengguna : Registrasi/masuk Pengaduan Masyarakat : Pengaduan dugaan korupsi di  lingkungan  saudara  ke KPK, Form, Judul, Uraian, Pihak diduga terlibat, Lampiran, Pengadu Anonymous ,  Status  aduan, Nomor  aduan,  Judul  aduan, Kategori kasus 3. Deklarasi kerahasiaan identitas: Perlindungan  terhadap  pelapor  Bag  36  UU Pencegahan Korupsi Bab 241 dan Pernyataan privasi Pengaduan ke Dewan Pengawas : Pengaduan dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Form, Judul, Uraian, 4. Pengaduan Langkah 1: Pengaduan korupsi diajukan Langkah  2  :  Keluhan  korupsi  diterima  oleh Biro kemudian
disalurkan ke Komite Evaluasi Keluhan Langkah  3  :  Pelamar  akan  diberitahu
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
Pihak diduga terlibat, Lampiran, Pengadu Anonymous,  Status  aduan, Nomor  aduan,  Judul  aduan, Kategori kasus informasi selanjutnya 3. Artikel publik 5.  Cara  lain  jika  ingin  melakukan  aduan  : Telpon, email 4. Tanya Jawab : Media  pelaporan  selain  situs web dapat melalui  WA,  email,  surat, call centre , SMS.
Kerahasiaan pelapor,
tindak lanjut laporan, kriteria korupsi, sistematika laporan.
Tabel  1  menunjukkan  isi  situs  web Whistleblowing dari  KPK  dan  CPIB.  KPK memiliki  situs  web Whistleblowing yang  berbeda  dengan  situs  web  KPK.  KPK menyediakan situs web tersendiri yang dikhususkan untuk pelaporan tindak pidana korupsi melalui  situs  web.  Berbeda  halnya  dengan  CPIB,  CPIB  memiliki  situs  web  resmi  yang menyediakan  halaman  untuk  pelaporan  tindak  pidana  korupsi  yang  harus  dilaporkan.  Isi dari  halaman  situs  web  kedua  lembaga  ini  memiliki  kesamaan  pada  beberapa  hal,  antara lain pada halaman pengguna. Pengguna dapat melakukan registrasi dengan mengisi nama dan email untuk membuat akun sebelum melakukan pengaduan. Setelah pelapor memiliki akun,  maka  pelapor  dapat  mengisi  laporan  pada  kolom  aduan  disertai  bukti  dokumen pendukung yang dapat diunggah bersamaan dengan laporan dugaan tindak pidana korupsi.
Pengaduan  oleh  pelapor  harus  sesuai  dengan  kriteria  korupsi  disertai  dengan sistematika laporan, karena pada kedua lembaga ini berhak untuk menindaklanjuti laporan pengaduan  yang  masuk  ke  sistem  situs  web Whistleblowing masing-masing.  Pelapor diharuskan mengisi laporan pengaduan dengan bukti beserta keterangan yang jelas, seperti nama terduga, bukti dugaan tindak pidana korupsi, tempat kejadian, hingga judul laporan harus  jelas.  Selain  menyediakan  media  pelaporan  berupa  situs  web,  KPK  dan  CPIB  juga menyediakan  media  pelaporan  dugaan  tindak  pidana  korupsi  melalui  telepon  dan  email. Hal  ini  berguna  untuk  memudahkan  pelapor  dalam  memilih  media  mana  yang  mereka anggap aman dan cepat dalam melakukan pengaduan gudaan tindak pindana korupsi.
Singapura  menerapkan Whistleblowing pada  satu  lembaga  yaitu  CPIB  Singapura yang  diberikan  wewenang  secara  independen  untuk  mengelola  organisasi  pencegahan korupsi,  sementara  Indonesia  memberikan  wewenang  kepada  KPK  yang  berlandaskan otonomi  daerah  sehingga  KPK  dapat  memberikan  wewenang  kepada  masing-masing organisasi,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  program pencegahan  korupsi  di  bawah  naungan  KPK.  Di  Indonesia,  penerapan Whistleblowing belum  terpusat  karena  masing-masing  lembaga  pemerintahan  memiliki Whistleblowing masing-masing.  Hal  ini  bisa  menjadi  penyebab Whistleblowing belum  efektif  diterapkan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
karena  masing-masing  lembaga  pemerintahan memiliki  acuan  penerapan  dan  penanganan yang berbeda-beda.

## Kesimpulan Dan Saran
Indonesia  memiliki  lembaga  pemberantasan  korupsi  bernama  KPK  yang  telah memiliki  Undang-undang  yang  lengkap  perihal  penanganan  korupsi.  KPK  melakukan penerapan Whistleblowing sebagai  sarana  pendukung  pencegahan  tindak  pidana  korupsi seperti  CPIB  Singapura.  KPK  dan  CPIB  sama-sama  memiliki  situs  web Whistleblowing dengan  konten  cukup  lengkap  beserta  perlindungan  pelapor.  Ada  beberapa  hal  yang membuat  CPIB  Singapura  lebih  baik  daripada  KPK  Indonesia,  antara  lain  karena  di Singapura,  lembaga  pemberantasan  Korupsi  CPIB  sudah  tidak  melibatkan  kepolisian  dan kejaksaan  perihal  pemberantasan  dan  wewenang  dilimpahkan  kepada  tim  CPIB  sehingga hal  ini  membuat  CPIB  lebih  objektif  dalam  memberantas  korupsi  baik  di  lingkungan pemerintahan  maupun  sektor  swasta.  Selanjutnya,  warga  Singapura  telah  paham  betul bahwa  korupsi  dapat  merugikan  negara  sehingga  warga  Singapura  sadar  akan  budaya integritas dalam dunia kerja dan mendukung  pelaporan dalam Whistleblowing . Budaya ini telah mengakar dalam diri setiap warga Singapura dan menjadikan CPIB sebagai lembaga korupsi tertua di dunia sehingga layak bagi CPIB dijadikan acuan dan pembelajaran bagi KPK di Indonesia.
Penanganan  kasus  korupsi  oleh  CPIB  Singapura  dari  penerapan  Whistleblowing belum  dilakukan  oleh  penulis  sehingga  menjadi  keterbatasan  dalam  penulisan  ini. Pembahasan  penanganan  kasus  korupsi  oleh  CPIB  Singapura  dan  KPK  Indonesia  dapat dilakukan  pada  penelitian  selanjutnya.  Saran  yang  bisa  diberikan  kepada  KPK  adalah mencontoh CPIB dalam hal pemberantasan korupsi yaitu menerapkan budaya anti korupsi kepada  masyarakat  Indonesia  sehingga  warna  negara  sadar  bahwa  tindak  kecurangan keuangan  yang  bukan  hanya  merugikan  negara  namun  juga  warga  negara.  Struktur organisasi  KPK  dan  pihak  yang  berwenang  menangani  korupsi  perlu  dikaji  ulang  agar lebih objektif dan independen.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021

## Daftar Pustaka
Al-Haidar,  F.  (2017).  Whistleblowing  in  Kuwait  and  UK  against  corruption  and misconduct. International  Journal  of  Law  and  Management .  Retrieved  from https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2017-0119
Anggrtiani, D., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2017). Whistleblowing System in Indonesia ’  s  Directorate  General  of  Tax. Advance  in  Social  Science,  Education  and Humanities  Research , 167 (December).  https://doi.org/10.2991/icaspgs-icbap- 17.2017.16
Bhargava, N., & Madala, M. K. (2018). An Overview of Whistleblowing Status in Various Continents Across the World An Overview of Whistleblowing Status in Various Continents Across the World. International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) Volume , 3 No. 10 (October 2014). Bowman, Diana & George, G. (2014). Public awareness of corruption in Australia. Journal of Financial Crime , 15 (4), 438–452.
Brown,  E.,  &  Cloke,  J.  (2010).  Critical  perspectives  on  corruption :  an  overview, 7  No. 2 (116–124). https://doi.org/10.1108/17422041111128203
Budima,  G.  (2011).  Can  corruption  and  economic  crime  be  controlled  in  developing economies , and if so , is the cost worth it ? Journal of Financial Crime , 13 (4), 408–419. https://doi.org/10.1108/13590790610707546
Dr.  Mudzakkir,  S.H.,  M.  H.  (2011).  Laporan  Akhir  Tim  Kompendium  Hukum  Tentang Lembaga  Pemberantasan  Korupsi.  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Ethicontrol. (2020). www.ethicontrol.com .
Kim,  P.  S.  (2016).  Comparative  Governance  Reform in  Asia :  Democracy  ,  Corruption  , and Government Trust Article information : Research in Public Policy Analysis and Management , 17 (ISSN : 0732-1317), 155–178.
Kuncara, A.,  Furqorina, R., & Payamta. (2017). Determinants of Internal Whistleblowing Intentions  in  Public  Sector :  Evidence  from  Indonesia. Universitas  Sebelas Maret, Indonesia , 01002 (01002). https://doi.org/10.1051/shsconf/20173401002 Nurhidayat,  I.,  &  Kusumasari,  B.  (2018).  Strengthening  the  effectiveness  of whistleblowing system A study for the implementation of anti-corruption policy in Indonesia. Journal of Financial Crime , 25 (1), 140–154.
Prabowo,  hendi Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding Corruption in the Indonesian Public  Sector  through  Three  Behavioral  Lenses. Journal  of  Financial  Crime , 23 (4). https://doi.org/10.1108/JFC-09-2015-0054
Quah,  J.  S.  T.  (2014).  Curbing  police  corruption  in  Singapore :  lessons  for  other  Asian countries. Asian  Education  and  Development  Studies , 3 (3),  186–222. https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2014-0029
Quah, J. S. T. (2017). Comparative Governance Reform in Asia : Democracy , Corruption , and Government Trust Article information :, 17 (0732-1317), 85–109. Quah,  J.  S.  T.  (2020).  Combating  police  corruption  in  Indonesia :  cleansing  the  buaya  ( crocodile ), 9 (2), 129–143. https://doi.org/10.1108/AEDS-04-2018-0088 Soot,  M.  L.  (2012).  The  Role  of  Management  in  Tackling  Corruption. Baltic  Journal  of Management , 7 (3), 287–301.
Transparency International. (2021). www.transparency.org.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi
https://www.canary-whistleblowing.com/id/komunikasi/ https://www.cpib.gov.sg/ https://www.kpk.go.id/ Yogi  Prabowo,  H.  (2016).  Sight  beyond  sight. Journal  of  Financial  Crime , 23 (2),  289– 316. https://doi.org/10.1108/jfc-12-2014-0063