## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Guru Bimbingan Konseling & Siswa/Siswi SMK/SMA/Ma Se-Kabupaten Cianjur

## PENYULUHAN HUKUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BAGI GURU BIMBINGAN KONSELING DAN SISWA/SISWI SMK/SMA/MA SE-KABUPATEN CIANJUR
Henny Nuraeny
Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum
Universitas Suryakancana E-mail : hennynuraeny28@gmail.com Masuk : Maret 2017 Penerimaan : Maret 2017 Publikasi : Juni 2017

## ABSTRAK
Perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia yang bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  dan  peraturan  perundang-undangan. Korban  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  kabupaten  Cianjur  salah satunya  adalah  anak  di  bawah  umur.  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan Fakultas Hukum  Universitas  Suryakancana  menyelenggarakan  kegiatan  dalam  upaya pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasinya salah satunya adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  bagi guru  bimbingan  konseling  dan  siswa/siswi  supaya  lebih  memahami  pengertian, cara,  bentuk,  dampak,  pencegahan  dan  sanksi  dalam  tindak  pidana perdagangan orang.
Kata Kunci: Perdagangan Orang, Penyuluhan Hukum, Guru dan Siswa/Siswi.

## ABSTRACT
Trafficking  is  a  violation  of  human  dignity  that  is  contrary  to  human  rights  and legislation. One of the victims of the crime of trafficking in the district of Cianjur is underage  child.  An  Integrated  Service  Center  for  Women  and  Children  Protection (P2TP2A) of Cianjur district in collaboration with the Faculty of Law of Suryakancana University conducting an even in preventing the human trafficking crime. One of the efforts  to  overcome  the  trafficking  is  by  socialize  the  law  No.  21  of  2007  on  the Eradication  of  Trafficking  for  the  counseling  teacher  and  student  in  order  to  get  a better understanding of the meaning, way, form, effects, prevention and sanction the crime of trafficking.
Keywords : Trafficking, Legal Education, Teacher and Student.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Perdagangan orang/ Trafficking memuat aspek-aspek yang bertentangan  dengan  perlindungan dan  juga  berlawanan  dengan kesejahteraan  umum.  Lebih-lebih praktek trafficking  selalu  disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga  menimbulkan ketersiksaan  bagi  si  korban  pada masa  depannya,  apalagi  korban trafficking pada  umumnya  adalah pihak  yang  dalam  kondisi  tidak

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
berdaya baik secara fisik (perempuan  dan  anak-anak),  psikis, maupun ekonomi. Perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan  manusia  diantaranya adalah  kemiskinan,  daya  tarik standar  hidup  di  tempat  lain  yang dirasakan  lebih  tinggi,  lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan  terhadap  wanita  dan anak-anak,  diskriminasi  terhadap wanita, kurang kewaspadaan korban untuk mendapatkan pekerjaan, kultur yang  menempatkan  wanita  pada tingkat  yang  lebih  rendah,  kurang- nya  keamanan  aparat  penegak hukum  dalam  penjagaan  daerah perbatasan serta minimnya perhatian pemerintah.  Selain  itu,  kurangnya pendidikan  yang  bersifat  menye- luruh, yang terutama meliputi pendidikan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan moral, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Praktik perdagangan orang ( trafficking )  di  wilayah  Kabupaten
Cianjur  merupakan  masalah  yang krusial.  Berdasarkan  hasil  survey, Kabupaten  Cianjur  dikategorikan sebagai wilayah yang dikategorikan rawan  praktik  perdagangan  orang meliputi  daerah  Cianjur  selatan  dan Cianjur  Utara.  Korban  perdagangan orang  meliputi  anak  di  bawah  umur dan dewasa baik perempuan maupun laki-laki. Merujuk  dari  pernyataan  di  atas, sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  perdagangan  orang sangat  penting  sekali  dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang
perdagangan orang serta mencegah terjadinya perdagangan orang. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas maka penulis melaksanakan pengabdian pada masyarakat bekerjasama dengan Pusat Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten  Cianjur  dalam  kegiatan yang berjudul “ PENYULUHAN HUKUM TENTANG UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN ORANG  BAGI  GURU  BIMBINGAN KONSELING & SISWA/SISWI SMK/SMA/MA SE-KABUPATEN CIANJUR”. Mensosialisasikan peraturan  yang  berkaitan  dengan perdagangan  orang  di  Kabupaten Cianjur banyak sekali permasalahan- nya,  oleh  karena  itu  penulis  hanya membatasi  pada  hal-hal  sebagai berikut: a. Materi apa saja yang disampaikan  dalam  kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  kepada para guru dan siswa/siswi? b. Bagaimanakah respon para guru &siswa/siswi  terhadap  kegiatan penyuluhan hukum Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang
(Trafficking) ?

## 2. Lokasi Pengabdian
Penyuluhan  ini  dilaksanakan  dalam tiga  wilayah  yakni  di  SMA  Cianjur Selatan,  Cianjur  Kota  (SMANSA Cianjur)  dan  Cianjur  Utara  (SMKN  I Pacet) pada Bulan Maret 2016.

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment

## 3. Peserta
Peserta  kegiatan  tersebut  dihadiri tidak  kurang  dari  150  (seratus  lima puluh) orang di setiap wilayah.

## B. METODE
Di  dalam  penulisan  artikel  ini menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi penelitian  yaitu  deskriptif  analisis. Lokasi pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Cianjur.

## C. HASIL/PEMBAHASAN
1. Materi Penyuluhan Hukum Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara  dan  pemerintah  didirikan untuk  melindungi  segenap  bangsa dan  tanah  tumpah  darah  Indonesia, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan kesejahteraan umum. 1 Sementara perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan  dengan  perlindungan dan  juga  berlawanan  dengan kesejahteraan  umum.  Lebih-lebih praktek  perdagangan  orang  selalu disertai  dengan  berbagai  tindak ancaman  dan  kekerasan , sehingga menimbulkan  ketersiksaan  bagi  si korban  pada  masa  depannya, apalagi korban perdagangan orang pada  umumnya  adalah  pihak  yang dalam  kondisi  tidak  berdaya  baik secara  fisik  (perempuan  dan  anak- anak), psikis, maupun ekonomi. Makna  Pembukaan  UUD  1945  di atas,  menegaskan  tentang  penting- nya menciptakan suatu kesejahteraan umum  dalam  negara  ( welfare  state ).
Untuk memajukan kesejahteraan umum  tersebut,  mutlak  dibutuhkan sarana  ketertiban  sosial,  yang merujuk  pada  upaya  menciptakan aman,  tertib  dan  damai,  yang  salah
1 Baca UUD 1945 Amandemen kedua.
satunya  melalui  sarana  hukum (terutama  penegakan  hukum). Hukum yang  berfungsi  imperatif  sebagai sarana  kontrol  sosial  diwujudkan dalam sanksi-sanksinya, yang berkolerasi antara penerapan hukum sebagai  kebijakan  hukum,  khususnya hukum  pidana  yang  dilakukan melalui  kebijakan  kriminal  ( criminal policy )  dan  kebijakan  sosial  ( social policy) .  Selain  itu  UUD  1945 Amandemen  kedua  Pasal  28  A-J telah  memberikan  jaminan  atas  Hak Asasi Manusia (HAM), yang kemudian dipertegas  dalam  Undang-Undang
Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia.
Negara  Indonesia  sebagai  negara hukum,  maka  dalam  menjalankan segala  kehidupan  bernegara  harus sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku  demi  terciptanya  suatu ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal  ini  sesuai  dengan  istilah  Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum ( Rechstaat ) yang  berdasarkan  pada
Pancasila. 2 Indonesia sebagai Negara hukum telah tergambar jelas dalam  UUD  1945.  Salah  satu  esensi Negara  hukum  adalah  ditampilkan- nya peranan hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan  menuju  kehidupan yang  adil  dan  sejahtera.  Untuk  itu komponen-komponen  pokok  dari sistem  hukum  perlu  diperkokoh sebagai pilar utama dalam penegakan  hukum.
3 Tujuan  yang hendak  dicapai  Negara  Indonesia adalah  terwujudnya  masyarakat
2 Dedi  Mulyadi,  (2012), Kebijakan  Legislasi tentang  Sanksi  Pidana  Pemilu  Legislatif  di Indonesia  dalam  Perspektif  Demokrasi ,  Jakarta,
Gramata Publishing, hlm. 19.
3 T.  Subarsyah  Sumadikara,  (2010), Penegakan Hukum  (Sebuah  Pendekatan  Politik  Hukum  dan Politik  Kriminal) ,  TT,  Kencana  Utama,  hlm.
16.

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
yang adil  dan  makmur  baik  spiritual maupun material berdasarkan Pancasila. 4
Gejala  sosial  dalam  masyarakat dapat  berbagai  macam  bentuk  dan latar belakangnya. Salah satu gejala sosial  yang  berupa  pelanggaran hukum  HAM,  adalah  perdagangan orang,  karena  itu  pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (TPPO)  harus didasarkan  pada  hukum  HAM  yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban,  keadilan  dan  kesejah- teraan  masyarakat.  Upaya  untuk melakukan  pencegahan  terhadap TPPO  merupakan  suatu  strategis sosial karena itu diperlukan kebijakan  kriminal  yang  tujuannya adalah  untuk  mengurangi  kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 5 Di  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan,  pengangkutan,  penam- pungan,  pengiriman,  pemindahan,
atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalah- gunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan  utang,  atau  memberi bayaran,  atau  manfaat  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali  atas  orang lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan dalam Negara maupun antar
Negara  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
4 Lilik  Mulyadi,  (2007), Pembalikan  Beban Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Alumni, Bandung, hlm. 64.
5 Henny  Nuraeny,  (2011), Kebijakan  Hukum Pidana  terhadap  Pencegahan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang ,  Jakarta,  Sinar  Grafika, hlm. 149.
mengakibatkan  orang  tereksploitasi.
Perdagangan orang selalu memiliki 3 (tiga) unsur dasar: a. Proses: Pertama, biasanya pelaku  memindahkan  korban jauh  dari  komunitasnya  dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan  atau  menerima mereka;
b. Cara: Lalu  pelaku  menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/ posisi  rentan,  atau  jeratan hutang  untuk  mendapat  kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka; c. Tujuan:  dan  pada  akhirnya, pelaku  mengeksploitasi  atau menyebabkan korban tereksploitasi  untuk  keuntungan financial mereka sendiri. Eksploitasi  disini  dapat  berarti membuat  korban  bekerja  dalam prostitusi,  mengurung  korban dengan  kekerasan  fisik  atau psikologis (kerja paksa), menempatkan  korban  dalam situasi  jeratan  hutang  atau bahkan  perbudakan.  Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh. d. Bentuk-bentuk perdagangan orang ialah: 1) Pengiriman  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  ke  luar  negeri tanpa adanya dokumen resmi atau  dengan  dokumen  yang dipalsukan dan dengan berkedok  berbagai  kegiatan legal, misalnya “misi kebudayaan”. 2) Penempatan  tenaga  kerja  di dalam negeri untuk di eksploitasi secara seksual. 3) Penyelenggaraan perkawinan  berbatas  waktu (kawin kontrak).

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
4) Prostitusi. Ada  empat  hal  sifat  dasar perdagangan  orang,  yaitu: Bersifat manipulatif atau penyalahgunaan; Adanya transaksi; Tidak mengerti; dan Ada migrasi. Tindak  pidana  perdagangan  orang umumnya  dilakukan  dengan  cara pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia,  yaitu  berupa  pelanggaran harkat  dan  martabat  manusia  yang berupa  perlakuan  kejam,  dan bahkan perlakuan serupa perbudakan.  Perlakuan  ini  diterima sebagai  ketidakberdayaan  korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan  yang  sangat  sulit  untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat  sulit  untuk  menemukan solusinya. Faktor-faktor yang paling mendukung  adanya  perdagangan orang  diantaranya  karena  adanya permintaan ( demand ) terhadap pekerjaan  di  sektor  informal  yang tidak  memerlukan  keahlian  khusus, mau  dibayar  dengan  upah  relatif rendah  serta  tidak  memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong  untuk  melakukan  bisnis trafficking. Dari segi ekonomi kegiatan  usaha/bisnis  seperti  ini dapat  mendatangkan  keuntungan yang  sangat  besar  serta  adanya celah  hukum  yang  menguntungkan para trafficker yaitu  kurangnya penegakan  hukum  di  Indonesia, terutama  dalam  mengadili  pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah  tenaga  kerja,  sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang. Para  pelaku  perdagangan  orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka
melakukan pencarian korban dengan berbagai  cara,  seperti  mengiming- imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Dari berbagai  kejadian  dalam  TPPO, kerugian  dan  penderitaan  korban disebabkan  oleh  adanya  proses:
Perekrutan,  pemalsuan  dokumen, penyekapan  sebelum  berangkat, pengangkutan  dalam  perjalanan,  di tempat  kerja,  perjalanan  ulang,  dan pemulihan/rehabilitasi. 6
Indikator  TPPO  adalah  sebagai berikut:
a. Tidak  menerima  upah  (dibayar hanya  sejumlah  kecil)  imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya. b. Tidak  dapat  mengelola  sendiri upah  yang  diterima  atau  harus menyerahkan  sebagian  besar upahnya  kepada  pihak  ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari); c. Adanya  jeratan  utang  (misalnya saja  untuk  membayar  biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara,  biaya  perjalanan, dll.). d. Pembatasan  atau  perampasan kebebasan bergerak (misal tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk  jangka  waktu  lama,  di bawah pengawasan terus- menerus). e. Tidak  diperbolehkan  (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja.
6 L.M.  Gandhi  Lapian  dan  Hetty  A.  Geru, (2006), Trafficking  Perempuan  dan  Anak Penanggulangan  Komprehensif  Studi  Kasus: Sulawesi  Utara ,  Kerja  sama  Yayasan  Obor, Convention  Watch,  Jakarta,  Pusat  Kajian Perempuan  Universitas  Indonesia,  dan NZAID, hlm. 61-65.

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
f. Isolasi/pembatasan  kebebasan untuk mengadakan kontak dengan  orang  lain  (keluarga, teman, dll.). g. Ditahan  atau  tidak  diberikan pelayanan  kesehatan,  makanan yang memadai, dll. h. Pemerasan atau ancaman pemerasan  terhadap  keluarga atau anak-anaknya. i. Ancaman penggunaan kekerasan. j. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. k. Diharuskan bekerja dalam kondisi  yang  sangat  buruk  dan/ atau harus bekerja untuk  jangka waktu yang sangat panjang. l. Tidak  membayar  sendiri  atau mengurus  sendiri  perjalanan, visa, paspor, dll. m. Tidak  memegang  sendiri  surat- surat identitas diri atau dokumen perjalanannya. n. Menggunakan paspor atau identitas  palsu  yang  disediakan oleh pihak ketiga. o. Indikator  Khusus  untuk  tujuan eksploitasi Pelacuran: 1) Mendapatkan  bagian  sangat kecil dari upah yang umumnya  dibayarkan  dalam bisnis pelacuran. 2) Diharuskan mendapatkan penghasilan  dalam  jumlah tertentu perhari. 3) Pengelola  bordir  atau  pihak ketiga telah membayar ongkos  transfer  bagi  calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan  calon  korban kepada pihak ketiga. 4) Tempat di mana calon korban dipekerjakan berubah-ubah. 7
7 L.M.  Gandhi  Lapian  dan  Hetty  A.  Geru, (2006), Trafficking Perempuan … Ibid . hlm. 4.
Atas  dasar  itu  perlu  dilakukan berbagai  suatu  pencegahan,  untuk masa  kini  dan  masa  yang  akan datang, karena pencegahan kejahatan  lebih  baik  dari  pada menanggulanginya.  Berbagai  upaya telah dilakukan, tetapi tujuan utamanya adalah: a. Tindakan pencegahan lebih baik dari  tindakan  represif  dan koreksi,  juga  tidak  memerlukan birokrasi  yang  rumit  yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. b. Upaya  pencegahan  akan  lebih ekonomis  dibandingkan  dengan usaha  represif  dan  rehabilitasi korban. c. Upaya pencegahan dapat dilakukan  oleh  siapa  saja,  baik perorangan ataupun kelompok. d. Upaya pencegahan dapat mempererat persatuan, kerukunan,  dan  meningkatkan rasa  tanggung  jawab  terhadap sesama anggota masyarakat. e. Upaya pencegahan dapat membantu mengembangkan kehidupan  bernegara  dalam bermasyarakat  yang  lebih  baik, pada  akhirnya  dapat  tercapai masyarakat  yang  adil  dan makmur. f. Upaya  pencegahan  merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan  mental,  fisik,  dan sosial masyarakat. 8 Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO (faktor kriminogen) adalah: a. Faktor Internal Hal ini disebabkan karena:
1) Keinginan  untuk  mencari pengalaman kerja;
8 Arif Gosita, (2004), Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan  Karangan), Jakarta,  Bhuana  Ilmu Populer Kelompok Gramedia, hlm. 7-8.

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
2) Adanya godaan untuk memperoleh penghasilan/gaji yang tinggi; 3) Tidak adanya peluang kerja di daerah asal (umumnya di perdesaan); 4) Pola hidup konsumerisme; 5) Tingkat  pendidikan  yang rendah (putus sekolah); 6) Perasaan bosan untuk tinggal  di  daerah  asal (perdesaan); 7) Adanya  tindak  kekerasan dalam rumah tangga; 8) Melihat  orang  lain  yang sukses  bekerja  di  luar daerah (desa asal); 9) Tidak perlu memiliki ketrampilan  khusus  /ijazah yang tinggi; 10) Adanya  dorongan  orang tua/keluarga (kebutuhan ekonomi); 11) Adanya  permintaan  yang tinggi/kesempatan kerja sebagai  pembantu  rumah tangga perempuan. b. Faktor Eksternal Faktor  ini  datang  dari  luar  diri korban, yaitu: 1) Budaya  masyarakat  yaitu belum  adanya  kesetaraan gender (masih bias gender); 2) Lemahnya  sistem  hukum  yang belum mendukung penegakan hukum terhadap TPPO; 3) Kondisi daerah (konflik, bencana alam). 4) Berdasarkan pengertian tersebut,  maka  korban  selalu berhubungan dengan: a) Individu  atau  kelompok, baik swasta maupun pemerintah; b) Tindakan  yang  diterima oleh korban tidak terbatas pada  tindakan  yang  di atur dalam undang-
undang  saja,  melainkan segala  hal  yang  berhu- bungan dengan kejahatan,
deliquensi , deviasi ,  dan kejahatan  lain  yang  selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu,  tempat  dan  jaman, serta  pandangan  masya- rakat  yang  berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya. c) Pada  umumnya  korban selalu  menimpa  manusia, sehingga  sudah  sewajar- nya  apabila  korban  (dan saksi apabila ada) diperlakukan secara manusiawi,  sesuai  dengan falsafah Pancasila. 9 Berdasarkan beberapa faktor penyebab  dan  faktor  yang  diderita korban,  maka  sasaran  kebijakan hukum pidana yang semula diarahkan kepada perbuatan ( crime )
sebagai prevention of crime , bergeser  kepada  orang  ( offender )
dengan sasaran treatment of offender, dan  berkembang  kepada korban  ( victim )  yang  sasarannya treatment of victims . Adanya perhatian  terhadap  korban,  sesuai dengan  perkembangan  dewasa  ini, agar  hukum  pidana  menghapuskan kesan seolah-olah hanya memanjakan pelaku ketimbang korban. 10
Pada  umumnya  korban  mengalami kerugian baik fisik, psikis, mental dan sosial, sehingga memerlukan bantuan
9 Arif  Gosita,  (2004), Masalah  Korban Kejahatan,… Ibid, hlm. 64.
10 Arief  Amarullah, Politik  Hukum  Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyani (Ed), (2009), Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai  Implementasi ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, hlm. 133.

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
dan  perlindungan  secara  seimbang dan  manusiawi.  Dari  sisi  korban ( victim )  faktor  yang  sering  diderita korban  TPPO  umumnya  berupa penderitaan/kerugian  materil  dan immateril  (fisik,  psikis,  ekonomi  dan sosial), yaitu berupa:
a. Kerugian  materil.  Kerugian  ini muncul  karena  kondisi  korban yang  berada  pada  kondisi lemah dari segi ekonomi (kemiskinan), dan tingkat pendidikan  yang  rendah,  maka akan  mudah  para trafficker untuk melakukan penipuan, pemerasan, pemalsuan, penjeratan utang, dari pemberangkatan sampai pemulangan ke kampung halamannya, dan b. Kerugian  immateril.  Kerugian  ini lebih  banyak  dialami  korban
dari  sisi  fisik/  jasmani,  psikis (kejiwaan),  dan  sosial.  Korban umumnya  sangat  rentan  dengan kekerasan, karena berada pada kondisi  yang  lemah  (perempuan dan  anak),  sehingga  korban sering  mengalami  perlakuan yang tidak manusiawi, baik dari para Trafficker (pelaku/  calo/ sponsor),  perusahaan  pengerah tenaga kerja, maupun majikan di tempat  kerja.  Kerugian  imateril lebih  banyak  diderita  korban, karena  dapat  berakibat  cacat tubuh (permanen) akibat penyiksaan yang tidak manusiawi (gangguan kesehatan). Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, dijelaskan bahwa ini: Tabel 2.1 Bunyi Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, dan Pasal 6 No Pasal Isi Pasal Ancaman Pidana Ket 1 Pasal 2 (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana denda  paling  sedikit  Rp.  120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana  dengan pidana yang sama. Dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00  (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 2 Pasal 3 Setiap  orang  yang  memasukkan  orang  ke wilayah  negara  Republik  Indonesia  dengan maksud  untuk  dieksploitasi  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  atau  dieksploitasi  di  negara lain  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  600.000.000,00  (enam ratus juta rupiah). Dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00  (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
3 Pasal 4 Setiap  orang  yang  membawa  warga  negara Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.  600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah). Kemudian,  Pasal  5  menjelaskan  bahwa  Setiap orang  yang  melakukan  pengangkatan  anak dengan  menjanjikan  sesuatu  atau  memberikan sesuatu  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat 3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  600.000.000,00  (enam ratus juta rupiah). Dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00  (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 4 Pasal 6 Setiap  orang  yang  melakukan  pengiriman  anak ke  dalam  atau  ke  luar  negeri  dengan  cara  apa pun  yang  mengakibatkan  anak  tersebut tereksploitasi  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua  puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00  (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2007 tentang PTPPO, menyatakan  di  dalam  Pasal  58 bahwa Gugus Tugas PTPPO dibentuk di  tingkat  nasional,  provinsi  dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemerintah  terus  berupaya untuk melakukan penanganan terhadap  korban  TPPO.  Upaya pemerintah  tersebut  dapat  dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.2 Upaya Pemerintah No Jenis Pelayanan Jumlah 1 Pemerintah  memberikan layanan  melalui Pusat Pelayanan Terpadu  (PPT)  berbasis  rumah  sakit  sebagai  lembaga layanan korban kekerasan 123 (seratus dua puluh tiga) 2 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi 33 (tiga puluh tiga) 3 P2TP2A Kabupaten/Kota 247(dua  ratus  empat  puluh tujuh) 4 Citizen  Services  di  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) 24 (dua puluh empat) 5 Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak 1.060 (seribu enam puluh) 6 Rumah sakit rujukan bagi TKI bermasalah 25(dua puluh lima) 7 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) 22 (dua puluh dua) 8 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), 15 (lima belas) 9 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) 1 (satu) Rumah 10 Sejumlah  lembaga  masyarakat,  sejumlah  lembaga bantuan  hukum,  dan  beberapa  organisasi  perempuan  di tingkat desa -

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
Strategi pencegahan dan penanganan TPPO adalah: a. Meningkatkan pemahaman masyarakat  dan  aparat  tentang isu TPPO dan Dampaknya; b. Meningkatkan peran serta masyarakat,  dan  penguatan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan; c. Mengembangkan  jejaring  dan kemitraan  dg  NGO  Lokal, Lembaga Internasional, Perguruan Tinggi, dsb; d. Meningkatkan peran Gugus Tugas PP-TPPO; e. Mengembangkan kerjasama antar  Pusat  dan  Daerah  dalam mengimplementasikan kebijakan; f. Memperkuat  lembaga  layanan baik  yang  berbasis  Pemerintah maupun berbasis masyarakat. Melihat pada beberapa kasus TPPO yang  terjadi,  maka  kendala  dalam upaya  pencegahan  tindak  pidana perdagangan orang sangat beragam  dan  kompleks  karena penyebab  dari  tindak  pidana perdagangan  orang  pun  beragam modusnya. Diantara kendala tersebut yang paling signifikan adalah: a. Masih banyak anggota masyarakat  yang  hidup  di bawah garis kemiskinan; b. Minimnya  kualitas  pendidikan dan  pelatihan  bagi  calon  TKI yang  akan  bekerja  ke  luar negeri; c. Masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal; d. Masih adanya pemahaman dalam masyarakat untuk melegalkan  perkawinan  usia dini; e. Masih  maraknya  penjeratan hutang dalam perekrutan sampai  pemulangan  tenaga kerja sehingga berpotensi TPPO; f. Masih kurangnya kegiatan pendukung  di  daerah  asal
korban  TPPO,  sehingga  korban yang  sudah  dipulangkan  rentan untuk diperdagangkan kembali; g. Masih ada pemanfaatan fasilitas wisata  untuk  membuka  celah prostitusi; h. Belum  optimalnya  peran  serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan TPPO; i. Belum ada sistem monitoring dan evaluasi  yang  terpadu  dalam pencegahan TPPO; j. Belum adanya pemahaman yang sama  dalam  penegakan  hukum TPPO; k. Instrumen  hukum  yang  menyulut- kan  dalam  menghadirkan  alat bukti; l. Lemahnya  keterlibatan  masya- rakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku; m. Kualitas  SDM  aparat  penegak hukum dan sarana serta prasarana yang belum mendukung; n. Masih  lemahnya  bantuan  hukum bagi  korban  terutama  korban yang bekerja di luar negeri; o. Terdapat  kesulitan  dalam  teknis penanganan pelaku yang berstatus WNA; p. Belum  optimalnya  peran  dan fungsi  gugus  tugas  di  tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota; q. Masih lemahnya koordinasi subgugus  tugas  TPPO  dan  ESA dalam penanganan korban; r. Masih  minimnya  data  akurat korban  TPPO  karena  korban baru  melapor  apabila  ada kerugian/penderitaan (fisik, psikis dan ekonomi); s. Masih  ada  kendala  dalam penanganan  rehabilitasi  dari korban TPPO; t. Masih  ada  kendala  dalam proses birokrasi dalam

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
35
penanganan  korban,  sehingga dapat menghambat pencegahan dan penegakan hukum; u. Belum  optimalnya  penyediaan anggaran dari pemerintah terhadap  penanganan  korban terutama pemulangan bagi korban yang ada di luar negeri; dan v. Masih lemahnya landasan hukum bagi perwakilan negara Indonesia  di  luar  negeri  dalam upaya  penanganan  pekerja migran di negara tujuan.
11

## 2. Respon  Masyarakat  Terhadap Kegiatan Penyuluhan Hukum
Konsep  hukum  pembangunan  yang awalnya  berasal  dari  pemikiran Roscoe  Pound ,  dimana  hukum berfungsi  sebagai  alat  rekayasa masyarakat,  langkah  yang  diambil dalam social  engineering menurut Satjipto  Raharjo harus  bersifat sistematis, yang diawali dari identifikasi  problem  sampai  jalan pemecahannya, yaitu: a. Mengenali problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk  di  dalamnya  menge- nali  seksama  masyarakat  yang hendak  menjadi  sasaran  dari penggarapan tersebut; b. Memahami  nilai-nilai  yang  ada dalam  masyarakat.  Hal  ini penting  kalau social  engineering itu  hendak  diterapkan  pada masyarakat dengan sektor- sektor kehidupan majemuk, seperti;  tradisional,  modern  dan perencanaan.  Pada  tahap  ini ditentukan  nilai-nilai  dari  sektor mana yang dipilih;
11 Program  kerja  dan  kegiatan  gugus  tugas berdasarkan PERMENKO Bidang kesejahteraan Rakyat No. 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009. c. Membuat  hipotesis-hipotesis  dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan; dan d. Mengikuti  jalannya  penerapan hukum  dan  mengukur  efek- efeknya. 12
Kegiatan  penyuluhan  hukum  dan sosialisasi  peraturan  perundang- undangan  sangat  penting  sekali. Sosialisasi  dibagi  menjadi  dua: sosialisasi  primer  (dalam  keluarga) dan  sosialisasi  sekunder  (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua  proses  tersebut  berlangsung dalam  institusi  total,  yaitu  tempat tinggal  dan  tempat  bekerja.  Dalam kedua  institusi  tersebut,  terdapat sejumlah  individu  dalam  situasi  yang sama, terpisah  dari masyarakat  luas dalam  jangka  waktu  kurun  tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung,  dan  diatur  secara formal. 13 Pada kegiatan sosialisasi penanganan  korban  perdagangan orang  ada  beberapa  kendala  yang dihadapi oleh penulis, yaitu pendekatan kepada pemerintah dan masyarakat  serta  masih  minimnya pengetahuan peserta sosialisasi sehingga penulis harus lebih rinci dan memperjelas dengan berbagai contoh  kejadian  secara  berulang- ulang. Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  ini  adalah mendukung Program Perguruan Tinggi  untuk  berpartisipasi  dalam usaha mencegah terjadinya perdagangan orang melalui kegiatan penyadaran. Selain itu juga untuk  menyebarluaskan  informasi
12 Henny  Nuraeny, (2011), Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  Kebijakan  Hukum  Pidana dan  Pencegahannya, Cetakan  Pertama,  Sinar
Grafika, Jakarta, hlm. 150.
13 Wikipedia  Bahasa  Indonesia,  diunduh  tanggal 18 Agustus 2015.

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
pada  masyarakat  dan  keluarga, sebagai bagian anggota masyarakat,  mengenai  tanggung jawab/peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan ikut menangani  korban  perdagangan orang tersebut. Di  dalam  mengatasi  permasalahan- permasalahan  yang  timbul  pada saat sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang, penulis melakukan  dengan  upaya-upaya sebagai berikut: a. Jadwal sosialisasi mengikuti jadwal  kegiatan  di  Pemerintah Daerah.
b. Sosialisasi di masyarakat dilaku- kan  dengan  cara  memasukkan ke dalam acara rutin;
c. Membuat Buku saku..
d. Metode  ceramah  dan  tanya jawab.
Pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan hukum/sosialisasi  tersebut  sangat lancar, para peserta sangat antusias sekali  terkait  materi  perdagangan orang  yang  disampaikan  oleh  para narasumber.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut: a. Materi sosialisasi Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang bagi  guru  bimbingan  konseling dan siswa/siswi meliputi pengertian, cara, bentuk, dampak, pencegahan dan sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang. b. Respon peserta sosialisasi sangat antusias  sekali  terkait  materi perdagangan orang yang disampaikan oleh narasumber. 2. Saran a. Sosialisasi atau penyuluhan perihal tindak pidana perdagangan orang harus berkelanjutan. b. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam  melakukan  pencegahan dan  penanggulangan  perihal tindak  pidana  perdagangan orang. c. Bukan  hanya  tanggung  jawab/ peran  aktif  pemerintah  saja, tetapi  masyarakatpun  memiliki tanggung  jawab  dalam  upaya pencegahan terjadinya perdagangan  orang  dan  ikut menangani korban perdagangan orang tersebut. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis ucapkan  banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Suryakancana  atas  segala  support yang  diberikan,  dan  tak  lupa kepada Pihak-Pihak Sekolah Khususnya  SMA  Cianjur  Selatan, Cianjur  Kota  (SMANSA  Cianjur)  dan Cianjur  Utara  (SMKN  I  Pacet)  pada
Bulan Maret 2016.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Arif  Gosita,  (2004), Masalah  Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta,  Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Dedi  Mulyadi,  (2012), Kebijakan
Legislasi  tentang  Sanksi  Pidana Pemilu  Legislatif  di  Indonesia dalam  Perspektif  Demokrasi , Jakarta, Gramata Publishing.
Henny  Nuraeny,  (2011), Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pencegahan Tindak Pidana

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment

## Perdagangan  Orang ,  Jakarta,
Sinar Grafika.
L.M.  Gandhi  Lapian  dan  Hetty  A. Geru, (2006), Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan  Komprehensif Studi  Kasus:  Sulawesi  Utara , Kerja  sama  Yayasan  Obor, Convention  Watch,  Jakarta, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia, dan NZAID. Lilik  Mulyadi,  (2007), Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Alumni, Bandung.
Satya  Arinanto  &  Ninuk  Triyani  (Ed),
(2009), Memahami  Hukum  Dari Konstruksi Sampai  Implementasi , Jakarta, Raja Grafindo Persada. T.  Subarsyah  Sumadikara,  (2010), Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan  Politik  Hukum  dan Politik  Kriminal) ,  TT,  Kencana Utama. B. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Perdagangan Orang. C. Karya Pengabdian Lepas
( Website ) Wikipedia Bahasa Indonesia, diunduh  tanggal  18  Agustus 2015. Program  kerja  dan  kegiatan  gugus tugas  berdasarkan  PERMENKO Bidang  kesejahteraan  Rakyat No. 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2 009.

## Copyright ©2017 Journal of Empowerment
Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Guru Bimbingan Konseling & Siswa/Siswi SMK/SMA/Ma Se-Kabupaten Cianjur