Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Peran KPPU Teori dan Praktek di Indonesia)
Herniati 
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura herniati.cenne@gmail.com
Naskah diterima: 15 Agustus 2018; revisi: 11 September 2018; disetujui: 10 Oktober 2018

## Abstract
The business world is a world that cannot stand alone. A country will develop if the business world  runs  and  develops.  A  business  world  that  is  growing  rapidly  and  advancing  without being  regulated  by  clear  signs  and  rules  will  not  be  profitable  in  the  end.  Many  aspects  of various other worlds are involved both directly and indirectly with this business world. Such linkages  sometimes  do  not  give  priority to  the  business  world,  which  in  the end  makes the business  world  must  submit  and  follow  the  existing  signs  and  often  even  prioritize  the business world so that it ignores the existing rules. Monopolistic Practices and unfair business competition  in  Indonesia  occur  from  large  businesses  controlling  business  practices  from upstream to downstream. Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, is expected to be able to bind the government to be  more  objective  and  professional  in  regulating  the  business  world  in  Indonesia.  The presence of Law Number 5 of 1999 as a means of social control, namely trying to safeguard the  public  interest  and  prevent  monopolistic  practices  and/or  unfair  business  competition, creates a conducive business climate through regulating fair business competition and trying to  create  effectiveness  and  efficiency  in  business  activities.  The  duty  of  the  KPPU  is  to supervise  the  implementation of  the Law,  with  supervision  that it  is  expected  that  business actors  can  compete  in  a  healthy  manner  so  that  all  economic  activities  can  run  more efficiently and benefit consumers widely. KPPU has the authority, among others: to receive reports  from  the  public  and  or  from  business  actors  about  allegations  of  monopolistic practices  and  or  unfair  business  competition;  conduct  research  on  allegations  of  business activities  or  actions  of  business  actors  that  can  lead  to  monopolistic  practices  and  unfair business  competition.  In  examining  cases  of  alleged  monopoly  and  unfair  business competition KPPU is also authorized to impose administrative sanctions on business actors who violate the Anti-Monopoly Law.
Keywords: competition; business; practice; indonesia
 Alamat korespondensi:
Program Studi Ilmu Hukum, STIH Umel Mandiri Jayapura Jl. Raya Abepura, Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99225 Telp : (0967) 588763 E-mail: herniati.cenne@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Jika  berbicara  mengenai  monopoli,  kita  tidak  dapat  melepas  perhatian  kita  dengan gejala  berkembangnya  konglomerasi  yang  banyak  menimbulkan  reaksi  dari  kalangan masyarakat dan para ahli. Sebuah atau beberapa perusahaan yang memonopoli tertentu dapat menentukan  harga  suatu  produk  sesuka  hatinya,  karena  mekanisme  pasar  suadah  tidak berjalan  lagi.  Apalagi  produk  yang  dimonopoli  itu  merupakan  kebutuhan  primer.  Dapat dipastikan mereka akan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat tidak ada pilihan  lain  kecuali  membeli  produk  monopoli  itu 1 .  Monopoli  dapat  terjadi  dalam  setiap sistim  ekonomi.  Dalam  sistim  ekonomi  kapitalismen  dan  liberalisme,  dengan  instrument adanya kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanoa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang otomistik monopolistic telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya  persaingan  tersebut  mengakibatkan  lahirnya  perusahaan-perusahaan  yang  secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat dan paling kaya.
Demokrasi dalam ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga  Negara  untuk  berpartisipasi  di  dalam  proses  produksi  dan  pemasaran  barang  barang dan  atau  jasa, dalam  ilkim usaha yang sehat,  efektif dan  efisien sehingga dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasat yang wajar. Setiap orang yang berusaha di  Indonesia  harus  berada  dalam  siatuasi  persaingan  yang  sehat  dan  wajar,  sehingga  tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentui, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Kehadiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai alat  control  social  yaitu  berusaha  menjaga  kepentingan  umum  dan  mencegah  praktek monopolidan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Selanjutnya  sebagai  alat  rekayasa  social berusaha    untuk  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional,  mewujudkan  iklim  usaha  yangb kondusif  melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  berusaha  menciptakan efektivitas  dan  efisiensi  dalam  kegiatan  usaha 2 .  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999 diharapkan  mampu  mengikat  pemerintah  untuk  lebih  objektif  dan  profesional  dalam mengatur   dunia usaha di Indonesia.
Tantangan akan timbul, terutama timbul adanya praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat yang akan menghambat maju dan berkembangnya usaha tersebut, oleh karena itu maka  dengan  adanya  Undang-undang  tersebut  di  atas  dapat  mengatur  dan  mengawasi  serta mengontrol dan menjaga usaha yang dibangun tersebut. Hal tersebut diatas diperlukan adanya pengawasan  yang  ketat,  karena  pada  zaman  sekarang  ini  dipengaruhi  oleh  era  globalisasi (Pasar Bebas) yang menyebabkan sehingga semua pengusaha berlomba dalam bersaing untuk membangun usaha-usaha yang akan dibangun, oleh sebab itu diperlukan adanya pengawasan yang tepat. Untuk mencegak praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kalangan pelaku  suaha,  pemerintah  membentuk  Komosi  Pengawas  Persaingan  Usaha(KPPU)yang bertugas  menilai  apakan  suatu  perjanjian  atau  kegiatan  usaha  bertentangan  dengan  undnag- undang  No.  5  Tahun  1999.  KPPU  suatu  lembaga  yang  independen  yang  terlepas  dari pengaruh  dari  kekuasaan  pemerintah  dan  bertanggung  jawab  kepada  presiden.  Peranan  dan tanggung  jawab  yang  ketat  merupakan  suatu  rambu-rambu  yang  akan  mengawasi  jalannya usaha  tersebut.  Peranan  dan  tanggung  jawab  yang  dimaksud  dalam  adanya  larangan  dan tanggung  jawab  yang  dapat  membantu  dan  mengatur  bagaimana  cara  yang  baik  dalam membangun usaha tersebut. Hal tersebut diatas dapat dilakukan agar terciptanya iklim usaha
1 Munir  Fuady,  Hukum  Anti  Monopoli  Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat  ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2003. Hal.5.
2 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007 hal. 8.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  sehat  dan  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sangat  dibutuhkan  peranan  dan  tanggung jawab karena merupakan faktor utama yang dapat membantu mendorong usaha yang bersaing dengan  sehat  dan  berjalan  dengan  lancar,  artinya  bahwa  didalam  membangun  usaha  harus adanya  perhatian  dari  pemerintah  yang  dapat  berperan  dalam  bertanggung  jawab  dengan memberikan  perlindungan  terhadap  pelaku  usaha,  dan  juga  bertujuan  untuk  membangun adanya usaha yang baik dan sehat dengan mencegah agar tidak terjadi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga mencegah agar tidak terjadi bisnis curang serta praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah karena akan merugikan masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  penelitian  hukum  dengan  tipe penelitian  hukum  nrmatif  untuk  mengkaji  pelaksanaan  asas-asas  hukum  dalam  pelaksanaan Undang-Undang  anti  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Bahan  hukum  yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  bahan  hukum  sekunder berupa kepustakaan, hasil penelitian, disertasi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah, bahan hukum tersier yakni  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum sekunder,  berupa  kamus  hukum  dan  ensiklopedia.  Analisis  menggunakan  metode  kualitatif selanjutnya  data  tersebut  disusun  dan  diolah  secara  kualifikatif  untuk  mendeskripsikan permasalahannya berdasarkan metode penelitian hukum sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat.

## III. PEMBAHASAN
Pemerintah  berusaha  untuk  mencegah  terjadinya  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat  dengan  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Menurut  Pasal  1  UU  No.  5 Tahun 1999 disebutkan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang  dan  atau  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha.  Dari definisi  yang  diberikan  diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa  pada  dasarnya  ada  4  (empat)  hal penting yang dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli tersebut yaitu :
1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;  dan
4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum. 3
KPPU  merupakan  lembaga  khusus  yang  mempunyai  tugas  ganda,  selain  menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim  persaingan  usaha  yang  kondusif.  Undang  –  Undang  Persaingan  Usaha  telah menjelaskan tugas KPPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35 yang berbunyi:
a. Melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli atau persaingan  usaha  yang tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 16
b. Melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan  pelaku  usaha  yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
3 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat,PT. Citra Aditya Bakti, Bnadung 2003 Hal. 4
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalah gunaan posisi dominan yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
d. Mengambil  tindakan  sesuai  dengan  wewenang  Komisi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 36
e. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  Pemerintah yang  berkaitan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini
g. Memberikan  laporan  secara  berkala  atas  hasil  kerja  Komisi  kepada  Presiden  dan Dewan Perwakilan Rakyat
2.  Kewenangan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  KPPU  yang  berkedudukan  sebagai pengawas diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU.
Adapun  wewenang  yang  diberikan  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  kepada  KPPU sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 adalah:
a. Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan  atau  dari  pelaku  usaha  tentang  dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat;
c. Melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
d. Menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  tentang  ada  atau  tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
e. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
f. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli,  dan  setiap  orang  yang  dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  huruf  e,  dan  huruf  f,  yang  tidak  bersedia memenuhi panggilan Komisi;
h. Meminta  keterangan  dari  instansi  Pemerintah  dalam  kaitannya  dengan  penyelidikan dan  atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  Undang- Undang ini;
i. Mendapatkan,  meneliti,  dan  atau  menilai  surat,  dokumen  atau  alat  bukti  lain  guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
k. Memberitahukan  putusan  Komisi  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
l. Menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan Undang-Undang.
KPPU  sebagai  pengawas  mempunyai  wewenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  berupa tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  Undang-Undang Persaingan  Usaha.  Sanksi  tindakan  administratif  yang  dijatuhkan  oleh  KPPU  sebagaimana yang diatur  dalam Pasal 36 huruf (l) Juncto Pasal 47 huruf (a) Undang-Undang Persaingan Usaha  yang  adapun  isi  daripada  Pasal  47  adalah:  “Komisi  berwenang  menjatuhkan  sanksi berupa  tindakan  administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  Undang-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang ini.” Adapun sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut:
a. Penetapan pembatalan perjanjian
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
c. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
e. Penetapan  pembatalan  atas  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  dan pengambilalihan saham
f. Penetapan pembayaran ganti rugi
g. Pengenaan  denda  serandah-rendahnya  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  sebagai Policy Advisor Komisi  Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha memiliki banyak tugas, selain tugas mencegah dan menindak pelanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam upaya menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU juga menjalankan tugas sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  35  huruf  e  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  yang berbunyi:  “memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang berkaitan  dengan  praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat.”  Peran  KPPU sebagai penasihat kebijakan  terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan  amanat  Undang-Undang  Persaingan  9  Usaha,  dan  sebagai  lembaga  pengawasan persaingan  usaha  maka  KPPU  harus  memainkan  perannya  disini.  Timbulnya  persaingan usaha  tidak  sehat  kerap  kali  dikarenakan  oleh  Peraturan  Perundang-Undangan  yang memberikan  celah  kepada  pelaku  usaha  untuk  berperilaku  anti-persaingan.  Sebagai  contoh, kasus kartel di sektor perunggasan, setelah ditelusuri ternyata ada kebijakan yang pemerintah yang  menjadi  celah  masuknya  bagi  pelaku  usaha  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang bersifat anti-persaingan.

## IV. KESIMPULAN
Salah  satu  mandat  utama  KPPU  dalam  menjalankan  UU  No.5  Tahun  1999  adalah KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha,  sumber-sumber  perkara  KPPU  berasal  dari  dua  hal. Pertama ,  laporan  masyarakat terhadap  adanya  dugaan  praktik  persingan  usaha  tidak  sehat. Kedua, inisiatif  dari  KPPU sendiri  terhadap  beberapa  data  maupun  informasi  yang  patut  diduga  sebagai  bagian  dari praktik  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dari  aspek  formil,  beberapa  problem  seperti  peran KPPU  yang  besifat  multi  fungsi.  KPPU  dapat  melakukan  pemeriksaan,  penuntutan,  dan memutus perkara sekaligus. Selain itu pengaturan hukum acara yang masih sangat minim di dalam UU No. 5 Tahun 1999 sehingga KPPU sebagai operator mesti mengatur sendiri lewat Peraturan KPPU, termasuk menentukan sendiri sah tidaknya alat bukti yang diajukan.
Kebanyakan  putusan  KPPU  yang  diajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  (PN) mayoritas  diterima  dalam  arti  dikuatkan  oleh  pengadilan.  Namun,  bila  ditelisik  lebih  lanjut pada  pertimbangan  hukum  yang  disampaikan,  seringkali  hakim  justru  tidak  memberikan pertimbangan  atas  perdebatan  yang  mengemuka  dalam  persidangan  di  tingkat  KPPU. Bahkan,  beberapa  kasus  yang  dimintakan  keberatan  juga  dikuatkan  sekalipun  KPPU  hanya membuktikan  dengan  bukti  tidak  langsung  secara  tunggal.  Di  satu  sisi,  KPPU  memang kesulitan untuk mencari bukti langsung mengingat KPPU tidak memiliki kewenangan untuk
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menggeledah termasuk menyita dari pelaku usaha. Namun yang namanya persidangan tetap harus menjunjung prinsip due process of law .

## DAFTAR PUSTAKA
Usman Rahmad, Hukum Persaingan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004. Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
Kansil  C.S.T.  &  Kansil  Christin, Hukum Perusahan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2 , PT. Pradnya Paramita, 1995. Meliala Adrianus, Praktek Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan. 1993. Badrulzaman M. Darus. Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni Bandung, 1994.
Munir Fuadi, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingart Bebas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
Wibowo Destivano & Sinaga Harjan, Hukum Acara Persaingan Usaha, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Erawati A.F. EIIy, Seminar Membenahi Perilaku Bisnis Melalui U U .  No. 5 Tahun 1999, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
Sembiring  Sentosa, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan, PT. Medio, Bandung, 2005.