## Tantangan dalam Penyampaian Tanggapan SP2DK oleh Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Kota Pontianak
Ibnu Aswat 1 Pontianak, Indonesia
* ibnu.aswat@ekonomi.untan.ac.id

## I N F O   A R T I K E L
Histori Artikel Tanggal Submit 12 Maret 2024 Tanggal revisi 27 Maret 2024 Tanggal Accepted 30 Maret 2024
Key words: Perpajakan,  SP2DK, Wajib  Pajak,  Account Representative

## DOI:
10.36805/akuntansi.v9i1.6371
Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)

## ABSTRACT
This number increased by approximately 53.86% compared to the production in 2020 of 2.42 million letters. This study explores the dynamics of Indonesia's state revenue with a focus on the contribution of tax revenue, issuance of Underpayment Tax Notice (SP2DK), and taxpayer responses to SP2DK during the period of 2018-2022. Based on the State Finance Law  No.  17  of 2003,  state  revenue  sources are  divided into  taxes,
Non-Tax State Revenue (PNBP), and subsidies, where taxes play a significant role in generating income. Data indicates that tax revenue is the primary contributor to state revenue, with realization exceeding the target for two consecutive years, reflecting an improvement in tax performance. This research also highlights the SP2DK process as a control mechanism and follow-up in Indonesia's self-assessment tax system, showing nuances that are concerning for taxpayers but actually provide an opportunity to clarify tax obligations. Historical data analysis reveals fluctuations in tax receipts and SP2DK issuance,  with  an  increase  in  the  number  of  SP2DKs not  responded  to  according  to regulations. These findings indicate the importance of enhancing taxpayer awareness and  compliance  with  tax  obligations  to  strengthen  the  source  of  state  revenue.  This study provides insights into the effectiveness of Indonesia's taxation system and the challenges faced in increasing tax revenue and taxpayer compliance.
Keywords : KPP Pratama , Tax Revenue, SP2DK, Taxpayer Compliance

## A B S T R A K
Studi ini mengeksplorasi dinamika pendapatan negara Indonesia dengan fokus pada kontribusi penerimaan pajak, penerbitan Surat Pemberitahuan Penetapan Pajak dan Denda Keterlambatan (SP2DK), dan tanggapan wajib pajak terhadap SP2DK  dalam  periode  2018-2022.  Berdasarkan  Undang-Undang  Keuangan Negara  Nomor  17  Tahun  2003,  sumber  pendapatan  negara  terbagi  menjadi pajak,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP),  dan  subsidi,  di  mana  pajak berperan  signifikan  dalam  menghasilkan  pendapatan.  Data  menunjukkan bahwa  penerimaan  pajak  merupakan  kontributor  utama  pendapatan  negara, dengan  realisasi  yang  melebihi  target  dalam  dua  tahun  berturut-turut, mencerminkan peningkatan kinerja perpajakan. Penelitian ini juga menyoroti proses  SP2DK  sebagai  mekanisme  kontrol  dan  tindak  lanjut  dalam  sistem perpajakan self-assessment Indonesia, menunjukkan nuansa yang meresahkan bagi  wajib  pajak  namun  sebenarnya  memberikan  kesempatan  untuk memperjelas  kewajiban  perpajakan.  Analisis  data  historis  mengungkap fluktuasi  penerimaan  pajak  dan  penerbitan  SP2DK,  dengan  peningkatan jumlah  SP2DK  yang  tidak  ditanggapi  sesuai  aturan.  Temuan  ini mengindikasikan  pentingnya  peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan untuk memperkuat sumber pendapatan negara.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan  tentang  efektivitas  sistem perpajakan  Indonesia  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : KPP Pratama, Penerimaan Pajak, SP2DK, Kepatuhan Wajib Pajak

## 1. Pendahuluan
Menurut  Undang-Undang  Keuangan  Negara  Nomor  17  Tahun  2003,  sumber pendapatan negara dibedakan menjadi tiga jenis: pajak, penerimperubahan atas perpres aan negara bukan pajak (PNBP), dan subsidi. Dari ketiga jenis sumber pendapatan pemerintah tersebut,  pajak  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam  menghasilkan  pendapatan. Penerimaan negara dari APBN tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun, mencapai 115,9% dari target sebesar Rp2.266,2 triliun berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022. (Perpres No. 98 tahun 2022, 2022)
Penerimaan  pajak  mencapai  Rp2.034,5  triliun,  mencapai  114%  dari  target  Perpres 98/2022  sebesar  Rp1.547  triliun,  dan  meningkat  31,4%  dari  realisasi  tahun  2021  sebesar Rp1.547,8 triliun. Perolehan penerimaan pajak ditopang oleh penerimaan pajak, bea masuk, dan cukai. Berdasarkan target Perpres 98/2022, penerimaan pajak masing-masing mencapai Rp1.  717,8  triliun  dan  Rp115,6  triliun,  meningkat  sebesar  34,3%  dan  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  laju  pertumbuhan  pajak  sebesar  19,3%  pada  tahun  2021.  Artinya,  kinerja perpajakan semakin membaik yang tercermin dari realisasi di atas target selama dua tahun berturut-turut. (Perpres No. 98 tahun 2022, 2022)
Tabel 1.1 Penerimaan Negara
Sumber : Data Olahan 2023
Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa jemlah penerimaan negara terbesar berasa dari pajak. Sekitar  kurang  lebih  75%  keatas  julah  penerimaan  negara  berasal  dari  pajak  dan  setiap tahunnya penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020, hal ini di sebabkan  karena  ada  nya  pandemi  covid  19  yang  mengakibatkan  penerimaan  pajak mengalami penurunan.
Penagihan  pajak  melalui  penerbitan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Kegiatan Penagihan (SP2DK) merupakan tahap awal dalam serangkaian upaya otoritas pajak untuk mengamankan penerimaan negara dari wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. SP2DK  berfungsi  sebagai  notifikasi  resmi  kepada  wajib  pajak  bahwa  mereka  telah teridentifikasi memiliki utang pajak yang belum dibayar. Surat ini tidak hanya memberikan informasi  tentang  jumlah  tunggakan  pajak  yang  harus  dilunasi,  tetapi  juga  menawarkan
- 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 2019 2020 2021
2022 2023 Hibah 5.497,30 18.832,82 5.013,00 5.696,10 3.100,00
Penerimaan Bukan Pajak 408.994,30 343.814,21 458.493,00 595.594,50 515.800,90 Penerimaan Perpajakan 1.546.141,9 1.285.136,3 1.547.841,1 2.034.552,5 2.118.348,0

## Penerimaan Negara (Dalam Milyar Rupiah)
Penerimaan Perpajakan Penerimaan Bukan Pajak
Hibah
periode grace atau masa tenggang bagi wajib pajak untuk membayar tunggakan tersebut tanpa harus menghadapi tindakan penagihan lebih lanjut. (Rivani & Cheisviyanny, 2023)
Selama  periode  ini,  wajib  pajak  diberikan  kesempatan  untuk  berkomunikasi  dengan otoritas  pajak,  baik  untuk  membayar  tunggakan,  mengajukan  keberatan,  atau  mengatur rencana pembayaran. Jika wajib pajak gagal merespon SP2DK dalam waktu yang ditetapkan, otoritas  pajak  kemudian  akan  melanjutkan  ke  tahap  penagihan  yang  lebih  intensif,  yang dapat mencakup langkah-langkah seperti penyitaan aset atau pengenaan sanksi lebih berat. Proses ini menegaskan pentingnya kepatuhan pajak dan menunjukkan komitmen otoritas pajak untuk memastikan semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka secara adil dan tepat waktu. (Erica Novita Sari & Masripah, 2022)
Sebelum  dilakukan  pemeriksaan  dan  penagihan  pajak AR  memiliki  kewajiban untuk menyampaikan SP2DK kepda Wajib Pajak. SP2DK adalah surat dari Komisioner Pajak (KPP) yang meminta kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan data dan/atau keterangan mengenai dugaan  tidak  dipenuhinya  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan di lapangan.Istilah SP2DK yang biasa disebut sebagai “surat cinta” dimasyarakat, dianggap sebagai pengantar persidangan di masa depan dan memiliki nuansa yang  meresahkan.  Padahal,  jika  dimaknai  dengan  benar,  SP2DK  merupakan  mekanisme kontrol  dan  tindak  lanjut  dalam  self-assessment  sistem  perpajakan  Indonesia,  yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengkaji dan memperjelas kewajiban perpajakannya. (Erica Novita Sari & Masripah, 2022)
Di dalam penerbitan SP2DK terdapat beberapa serangkaian upaya otoritas pajak untuk mengamankan penerimaan negara dari wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. SP2DK  berfungsi  sebagai  notifikasi  resmi  kepada  wajib  pajak  bahwa  mereka  telah teridentifikasi memiliki utang pajak yang belum dibayar. Surat ini tidak hanya memberikan informasi  tentang  jumlah  tunggakan  pajak  yang  harus  dilunasi,  tetapi  juga  menawarkan periode grace atau masa tenggang bagi wajib pajak untuk membayar tunggakan tersebut tanpa  harus  menghadapi  tindakan  penagihan  lebih  lanjut.  Namun  terdapat  beberapa permasalahan yaitu masalah signifikan dengan tingkat respons wajib pajak terhadap SP2DK yang  cenderung  rendah,  menunjukkan  potensi  kesenjangan  dalam  kesadaran  atau kemampuan mereka untuk memenuhi  kewajiban pajak tepat waktu selain itu proses dan komunikasi  yang  kompleks  dalam  penagihan  pajak  seringkali  menyulitkan  wajib  pajak, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan penghindaran pajak. (Erica Novita Sari
& Masripah, 2022)
Penerbitan  SP2DK  dimaksudkan  untuk  menjadi  pedoman  KPP  pada  saat  meminta pernyataan  data  dan  informasi  serta  pada  saat  mengunjungi  Wajib  Pajak.  Dalam pelaksanaannya diharapkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik berupa informasi maupun  data  lainnya  dapat  optimal  dan  menjamin  konsistensi  pelaksanaan.  Dalam melakukan  kunjungan, KPP  mengutus  Bendahara,  Sekretaris  Pendidikan  dan  Bimbingan, atau tim kunjungan yang berwenang untuk mengunjungi tempat tinggal atau tempat usaha Wajib Pajak. (Anisah Anandita et al., 2022)
Tabel 1.2 Perbanding Penerimaan Pajak dan Penerbitan SP2DK Tahun Pendapatan Negara (milyar rupiah) Penerimaan Pajak (milyar rupiah) Penerbitan SP2DK 2018 1.943.647,90 1.518.789,80 2.480.000 2019 1.960.633,60 1.546.141,90 3.350.000 2020 1.647.783,34 1.285.136,32 2.420.000
2021 2.011.347,10 1.547.841,10 3.730.000 2022 2.436.877,80 1.924.937,50 3.460.000
Sumber : Data Olahan 2023
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa data pendapatan negara 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuatif pendapatan. Dari jumlah pendapatan negara lebih  besar  berasal  dari  penerimaan  pajak,  seperti  yang  kita  ketahui  pendapatan  negara terbagi  menjadi  3  sumber  yang  pertama  adalah  penerimaan  pajak,  yang  kedua  adalah penerimaan negara bukan pajak dan yang terakhir adalah hibah.
Dari jumlah SP2DK yang telah di terbitkan selama 5 tahun terakhir. Yang berjumlah kuang lebih 15.440.000 tidak semua SP2DK ini di tanggapi oleh wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila  wajib pajak telah menerima SP2DK  yang dikeluarkan oleh KPP Pratama melalui AR, maka sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE- 39/PJ/2015 tentang Pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan  atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak maka wajib ajak memiliki waktu untuk menanggapi SP2DK tersebut selama 14 Hari. (Direktur Jendral Pajak, 2015) Berdasarkan data yang telah di olah di tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah SP2DK yang telah selesai ataupun telah di keluarkan LHP2DK memiliki persentase kurang dari 50%, di tahun 2020 jumlah SP2DK yang di terbitkan oleh KPP Pratama sebanyak 2.420.000 surat, namun  yang  selesai  dan  memberikan  tanggapan  hanya  sebesar  817.849  wajib  pajak, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 3.730.000 surat namun  yang selesai dan memberikan tanggapan  hanya  sebesar  1.347.605  wajib  pajak.  (Laporan  Tahunan  DJP  tahun  2020  dan 2021).
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan didukung oleh data-data yang relevan,  peneliti  bermaksud  untuk  menjalankan  penelitian  yang  berjudul  Tantangan  dalam Penyampaian  Tanggapan  SP2DK  oleh  Wajib  Pajak:  Studi  Kasus  di  KPP  Pratama  Kota Pontianak.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  teoritis  yang signifikan  dengan  menghasilkan  wawasan  baru  yang  didapatkan  dari  hasil  penelitian, khususnya  berkaitan  dengan  tanggapan  SP2DK  oleh  Wajib  Pajak.  Penelitian  ini  akan menggunakan  pendekatan  metodologis  yang  teliti  dan  cermat,  serta  menganalisis  berbagai aspek terkait dengan tanggapan SP2DK oleh Wajib Pajak.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Pajak dan Perpajakan
Perpajakan  adalah  proses  pengumpulan  dana  oleh  pemerintah  dari  individu, perusahaan,  dan  entitas  lain  sebagai  sumber  pendapatan  untuk  membiayai  berbagai program  dan  layanan  publik.  Ini  melibatkan  penetapan  dan  pengumpulan  pajak berdasarkan  aturan  dan  regulasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Tujuan  utama perpajakan  adalah  untuk  mendukung  fungsi  pemerintahan,  seperti  pembangunan infrastruktur,  pendidikan,  perawatan  kesehatan,  dan  layanan  sosial.  Proses  perpajakan melibatkan pengenaan tarif pajak pada penghasilan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, serta transaksi bisnis.
Menurut  (Mardiasmo,  2018),  pajak  adalah  kontribusi  yang  dibayarkan  oleh  warga negara kepada negara, yang dimasukkan ke dalam kas negara untuk menegakkan hukum, yang  dapat  dilaksanakan  tanpa  imbalan.  Dengan  kontribusi  ini,  negara  membiayai kepentingan publik.
Sedangkan menurut (Pietersz et al., 2021), pajak adalah pajak yang dibayarkan warga negara  ke  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan).  Ini  adalah sumbangan untuk , dan tidak ada hak untuk itu. Layanan (kompensasi) yang dikeluarkan dari masyarakat kepada negara dan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas.
Pajak adalah suatu kontribusi (yang dapat dipaksakan) kepada negara yang terutang oleh  mereka  yang  wajib  membayar  menurut  peraturan.  pengembalian  dana  tidak  dapat ditentukan  secara  langsung.  Dan  itu  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran. Pengeluaran  umum  yang  berkaitan  dengan  fungsi  negara  menyelenggarakan pemerintahan. (Aprilia et al., 2022)
Dari berbagai pengertian para ahli di atas dapat dapat diketahui bahwa Tujuan utama perpajakan  adalah  untuk  membiayai  berbagai  layanan  publik  seperti  infrastruktur, pendidikan,  dan  perawatan  kesehatan.  Selain  itu,  pajak  juga  dapat  digunakan  oleh pemerintah  untuk  mengatur  perilaku  ekonomi,  mengurangi  ketidaksetaraan,  dan mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang  pajak  dan  perpajakan  sangat  penting  dalam  konteks  ekonomi  dan  kebijakan pemerintah.(Ariffin et al., 2022)

## 2.2. SP2DK
Surat  Pemberitahuan  Penetapan  Pajak  dan  Denda  Keterlambatan  (SP2DK)  adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak di banyak negara untuk memberitahu wajib pajak tentang kewajiban mereka dalam membayar pajak. SP2DK berperan sebagai pemberitahuan resmi yang mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak,  tenggat  waktu  pembayaran,  dan  besarnya  denda  yang  akan  dikenakan  jika pembayaran pajak tidak dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh hukum pajak. Isi SP2DK didasarkan pada pendapatan atau transaksi yang telah diberikan kepada otoritas pajak atau telah dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Keberadaan  SP2DK  penting  dalam  penegakan  hukum  pajak,  karena  merupakan langkah awal dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib  pajak  memiliki  kewajiban  hukum  untuk  membaca,  memahami,  dan  mengikuti instruksi yang tercantum dalam SP2DK. Tidak mematuhi tenggat waktu pembayaran yang tertera  dalam surat  tersebut  dapat  mengakibatkan  denda  tambahan  yang  harus  dibayar oleh wajib pajak. Selain itu, otoritas pajak dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti penagihan pajak secara paksa atau penyitaan harta benda, jika kewajiban pajak tetap tidak dipenuhi.(Budi Wardana Politeknik Keuangan Negara STAN, 2019) Surat  Permintaan  Penjelasan  Data  dan/atau  Informasi  (SP2DK)  berdasarkan  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-39/PJ/2015  merupakan  surat  dari  Direktur Pajak (KPP). Meminta keterangan kepada Wajib Pajak mengenai data dan/atau keterangan apabila diduga Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Direktur Jendral Pajak, 2015) Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk mengambil tindakan segera setelah menerima SP2DK, yaitu dengan membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan keuangan yang serius, termasuk denda yang  lebih  tinggi  dan  masalah  hukum  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  finansial  dan reputasi pribadi atau bisnis.

## 2.3. Wajib Pajak
Wajib pajak adalah individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang  berlaku  di  suatu  negara.  Kewajiban  ini  timbul  karena  penghasilan  atau  aktivitas tertentu yang dapat dikenai pajak, seperti penghasilan pribadi, laba bisnis, atau transaksi properti.  Wajib  pajak  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaporkan  penghasilan  atau aktivitas mereka kepada otoritas pajak dan membayar jumlah pajak yang sesuai dengan tarif dan aturan yang ditetapkan. Mereka juga harus mematuhi tenggat waktu pembayaran
pajak  yang  telah  ditentukan  oleh  hukum  pajak,  dan  jika  ada  keterlambatan,  mereka mungkin akan dikenakan denda atau sanksi pajak.
Menurut (Ariffin et al., 2022), Pengertian wajib pajak adalah setiap orang perseorangan atau  badan  hukum,  termasuk  wajib  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2018), Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk wajib pajak, pemungut pajak, atau pemungut pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut (Pietersz et al., 2021), Wajib Pajak : Wajib Pajak adalah wajib pajak, pemungut pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  membayar  pajak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  orang.  Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (Mardiasmo,  2018), pengertian orang pribadi adalah: Orang perseorangan yang tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan berada di Indonesia pada suatu tahun pajak dan bermaksud untuk bertempat tinggal di Indonesia.

## 2.4. Account Representative
Account Representative adalah seorang profesional yang bertindak sebagai perantara antara  wajib  pajak  dan  otoritas  pajak.  Tugas  utamanya  adalah  membantu  wajib  pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu. Mereka biasanya bekerja di kantor dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan perpajakan,  prosedur  pengisian  pajak,  dan  kebijakan  perpajakan  yang  berlaku.  Account Representative membantu wajib pajak dalam menyusun laporan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, serta mengajukan dokumen-dokumen perpajakan yang diperlukan kepada  otoritas  pajak.  Mereka  juga  dapat  memberikan  saran  perpajakan  kepada  klien mereka untuk memaksimalkan keuntungan pajak dan memastikan kepatuhan perpajakan yang efisien. (Mas Eko Affandi, 2021)
Selain  itu,  Account  Representative  juga  dapat  berperan  dalam  komunikasi  dengan otoritas pajak, seperti menjawab pertanyaan atau permintaan tambahan dari pihak pajak. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku  dan  menghindari  masalah  hukum  atau  denda  yang  mungkin  timbul  akibat pelanggaran  perpajakan.  Dengan  memiliki  seorang  Account  Representative  Pajak  yang kompeten,  wajib  pajak  dapat  mengurangi  risiko  kesalahan  perpajakan  dan mengoptimalkan  manfaat  pajak  yang  tersedia  dalam  kerangka hukum  perpajakan  yang berlaku. (Angrita Denziana & Handi Sutanto, 2015)

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif.  Artinya  data  yang  dikumpulkan bukanlah data numerik, melainkan data yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  fenomena  seperti  persepsi,  perilaku, tindakan,  dan  motivasi  yang  dialami  subjek  penelitian  melalui  kata-kata  dan  sarana deskriptif  verbal  dengan  menggunakan  berbagai  metode  ilmiah.  Oleh  karena  itu, penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  merekonsiliasi kenyataan  empiris  dengan  teori  yang  berlaku  dengan  menggunakan  metode  deskriptif (Moleong, 2002). Adapun obyek penelitian yang di perlukan dalam penelitian ini adalah wajib Pajak, Konsultan Pajak dan Account Representative yang berada di wilayah kerja kota Pontianak.

## 3.1. Jenis data dan sumber data
Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan oleh peneliti dalam ini keseluruhannya berdasarkan jenis  data kategorikal, yaitu komposisi  data yang telah di sampaikan dalam format  verbal  dan  tidak  menyiratkan  format  numerik.  (Morissan,  2019)menjelaskan  data primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  atau  langsung  dari  sumber  primer. Mengidentifikasi  Reporter  (muhammad  rizal  pahlevianur  et  al.,  2022)melaporkan  bahwa reporter  dalam  penelitian  adalah  orang  atau  pelaku  yang  benar-benar  mengetahui  dan memahami permasalahan serta terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti terlibat erat  dengan elemen konseptual.

## 3.2. Metode Pengumpulan data
Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, in depth interview,  studi  dokumen  dan  observasi.  Bungin  (2005)  menjelaskan  bahwa  metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. In Depth interview
Di  dalam  metode  in  depth  interview  perlu  sebuah  prosedur  di  dalam  melaksanakan interview, interview yang di laksanakan ini berbeda dengan interview biasa. Prosedur wawancara rinci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
• Melakukan  penyusunan  pertanyaan  yang  diperlukan  dalam  penelitan  ini  dengan Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK, wawancara kepada Konsultan pajak yang menangani kasus SP2DK dan kepada AR yang menerbitkan SP2DK.
• Melakukan perekaman terhadap informan ketika melaksanakan wawancara, hal ini akan membantu peneliti dalam menganalisis hasil wawancara.
b. Studi dokumen Studi  dokumentasi  merupakan  suatu  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  menghimpun  dan  menganalisis  dokumen-dokumen,  baik  dokumen  tertulis, gambar, hasil karya, dan sebagainya. Dokumen dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu,  seperti  buku  harian,  surat  pribadi,  artikel,  koran,  situs  jurnal,  dan  sebagainya. Metode ini menjadi penting dalam penelitian kualitatif karena menyediakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong, serta berguna sebagai bukti untuk analisis penelitian. Studi dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai organisasi dan  peristiwa  yang  sedang  diteliti.  Dokumen  yang  dikumpulkan  dalam  studi  kasus  ini meliputi dokumen administrasi, surat, memo, agenda, dan artikel pers. agar peneliti dapat mempresentasikannya kepada orang lain(muhammad rizal pahlevianur et al., 2022). Studi dokumen ini juga akan membantu peneliti mengetahui batasan-batasan di dalam penelitian. c. Observasi Observasi  lapangan  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan mengamati dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi partisipasi yang  melibatkan  peneliti  secara  intensif  dalam kegiatan  sosial  bersama masyarakat  yang diteliti,  atau  observasi  non-partisipasi  yang  dilakukan  secara  diam-diam.  Observasi memiliki  peran  penting  dalam  penelitian  sosial,  karena  memungkinkan  peneliti  untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebiasaan, budaya, dan perilaku orang yang diamati.  Tujuan  observasi  adalah  merekam  situasi  atau  peristiwa  dalam  kejadian sesungguhnya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi juga dapat  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  lalu  mengamati  secara  langsung  di lapangan, dengan merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat semua kegiatan yang diamati untuk mencapai tujuan observasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. SOP Penerbitan SP2DK
SOP atau Prosedur Operasional Standar untuk penerbitan SP2DK (Surat Pemberitahuan Penetapan Pajak dan Denda Keterlambatan) adalah serangkaian langkah dan aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak dalam suatu negara untuk mengatur proses penerbitan SP2DK  kepada  wajib  pajak.  Tujuan  dari  SOP  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa penerbitan SP2DK berjalan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dan memastikan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  sesuai  tenggat  waktu  yang  ditentukan. Berikut adalah beberapa komponen umum dalam SOP penerbitan SP2DK:
1. Pengidentifikasian  Wajib  Pajak :  SOP  biasanya  dimulai  dengan  langkah pengidentifikasian wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak tertunggak atau belum dibayarkan  sesuai  dengan  tenggat  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Ini  melibatkan pencarian dalam basis data pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memenuhi syarat untuk menerima SP2DK.
2. Perhitungan Pajak dan Denda: Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah pajak yang  harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  berdasarkan  kewajiban  mereka,  dan  juga menghitung besarnya denda keterlambatan yang akan dikenakan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu.
3. Pengiriman SP2DK : Setelah perhitungan pajak dan denda selesai, SOP menentukan cara pengiriman  SP2DK  kepada  wajib  pajak.  Ini  bisa  dilakukan  melalui  pos,  email,  atau melalui  layanan  perpajakan  online,  tergantung  pada  praktik  yang  berlaku  di  negara tersebut.
4. Waktu  Tenggat  dan  Proses  Banding: SOP  juga  harus  mencakup  informasi  tentang tenggat  waktu  yang  harus  dipatuhi  oleh  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  atau mengajukan  banding  jika  mereka  tidak  setuju  dengan  perhitungan  atau  denda  yang dikenakan dalam SP2DK.
5. Proses Penegakan Hukum : Jika wajib pajak tidak mematuhi SP2DK dengan membayar pajak yang terhutang, SOP dapat menjelaskan langkah-langkah penegakan hukum apa yang akan diambil oleh otoritas pajak, seperti tindakan penagihan pajak atau penyitaan harta benda.
SOP  penerbitan  SP2DK  penting  untuk  memastikan  bahwa  proses  perpajakan  berjalan efisien,  adil,  dan  sesuai  dengan  hukum.  Ini  juga  memberikan  pedoman  yang  jelas  bagi otoritas  pajak  dalam  menangani  kasus-kasus  pajak  yang  belum  dibayar  dan  membantu dalam menjaga tingkat kepatuhan perpajakan yang baik.

## 4.2. Batas Waktu Penyampaian tanggapan SP2DK setelah SP2DK di terima oleh Wajib Pajak
Merujuk  SE  Nomor  39  Tahun  2015,  SP2DK  harus  ditanggapi  14  hari  setelah  SP2DK diterima.  Jika  membutuhkan  waktu  lebih  untuk  menjawab  SP2DK  tersebut,  Wajib  Pajak dapat membuat Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan SP2DK. Dalam banyak kasus, wajib pajak biasanya diberikan waktu beberapa minggu hingga sebulan atau lebih untuk merespons SP2DK. Tenggat waktu ini biasanya tercantum dengan jelas dalam SP2DK yang diterima oleh wajib pajak. Kewajiban untuk membayar pajak dan denda biasanya harus dipenuhi sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.
Penting  untuk  diingat  bahwa  tidak  mematuhi  tenggat  waktu  pembayaran  atau merespons  SP2DK  dengan  benar  dapat  mengakibatkan  denda  tambahan  atau  tindakan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk segera  merespons  SP2DK  dan  membayar  pajak  yang  terhutang  sesuai  dengan  ketentuan yang ditetapkan. Jika ada ketidakpastian atau kesulitan dalam merespons SP2DK, sebaiknya konsultasikan  dengan  otoritas  pajak  atau  ahli  perpajakan  yang  kompeten  untuk
mendapatkan bantuan dan nasihat yang tepat.

## 4.3. Hasil Wawancara terhadap narasumber
Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 narasumber yang terdiri dari 1 orang Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK, 1 Orang Konsultan Pajak yang mengurus SP2DK milik klien dan 1  orang  AR  (Account  Representative)  yang  mengeluarkan  SP2DK.  Berdasarkan  hasil wawancara  kepada  wajib  pajak  yang  merupakan  seorang  pengusaha  yang  mendapatkan SP2DK  dari  KPP  Pratama  Pontianak  Timur.  Penulis  Menanyakan  beberapa  pertanyaan sebagai berikut:
4.3.1. Wawancara kepada wajib pajak
Apakah bapak pernah mendapatkan SP2DK dari kantor pajak, dan apabila pernah apa yang bapak lakukan? Dari pertanyaan diatas,  bapak amat selaku Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK dari kantor pajak menjawab bahwa
“saya pernah mendapatkan SP2DK dari Kantor Pajak KPP Pratama Pontianak Timur untuk masa Pajak tahun 2019  dan tahun 2020. Dan saya bingung apa yang harus saya lakukan  ketika  saya  mendapatkan  SP2DK  dari  Kantor  Pajak,  karena  saya  bingung makanya saya tidak m embalas SP2DK tersebut.”
Kemudian  pertanyaan  tersebut  di  lanjutkan  dengan  kapan  saudara  mulai menanggapi SP2DK yang telah bapak terima? Dan dijawab dengan:
“saya mulai menanggapi SP2DK yang telah saya terima sejak saya di telepon oleh AR dari kantor pajak KPP Pratama Pontianak Timur yang menginfokan kalo saya memiliki tunggakan  pajak.  Sejak  saat  itu  saya  mulai  ngurus  penyelesaian  SP2DK,  dan  dari pertama kali saya dapat SP2DK sampai dengan pengurusan SP2DK tersebut sekitar 2 tahunan. Saya tidak mengetahui bagai mana cara menyelesaikan SP2DK ini, sehingga saya  memerlukan  bantuan  dari  konsultan  pajak  kenalan  saya,  sehingga  saya  dapat menyelesaikan SP2DK yang saya terima”
Pertanyaan Terakhir yang saya tanyakan adalah apakah saudara memiliki saran dan masukan terkait penerbitan SP2DK yang di laksanakan oleh kantor pajak?
“saran  yang  dapat  saya  berikan  adalah  kantor  pajak  seharusnya  sering  memberikan sosialisasi kepada masyarakat  dan pengusaha terkait penerbitan SP2DK, sehingga kami para pengusaha tidak salah dalam menanggapi SP2DK, dan selain itu kami juga menjadi paham dan mengerti bahwa SP2DK yang di maksud ini bukan merupakan surat tagihan pajak “

## 4.3.2. Wawancara terhadap Konsultan Pajak yang menangani SP2DK
Setelah melaksankan wawancara kepada wajib pajak yang menerima SP2DK dari Kantor  pajak  ,  selanjutnya  peneliti  melaksanakan  wawancara  terhadap  konsultan pajak yang menangani penyelesaian SP2DK dari wajib pajak yang menerima SP2DK dari  kantor  pajak.  Pertanyaan  yang  di  tanyakan  kepada  konsultan  pajak  sedikit berbeda dengan wajib pajak, hal ini di karenakan konsultan pajak lebih memahami tentang  SP2DK  di  bandingkan  masyarakat.  Pertanyaan  yang  di  tanyakan  peneliti kepada konsultan pajak adalah:
Sudah berapa lama saudara menangani Penyelesaian SP2DK dari klien pajak? Dan selama menangani penyelesaian SP2DK ini apa keluhan ataupun reaksi dari wajib pajak yang menerima SP2DK?
“saya sudah hampir 7 -8 tahun menangani penyelesaian SP2DK dari klien, dan selama itu juga penyelesaian SP2DK ini berhasil di selesaikan. Dan ada beberapa kasus klien yang menerima SP2DK ini kebingunan bagaimana dia harus menanggapinya dan apa saja yang harus di persiapkan untuk menanggapi SP2DK ini. Sehingga tidak sedikit dari klien  saya  yang  datang  ke  saya  hanya  membawa  SP2DK,  kemudian  ketika  di  minta kelengkapan  berkas  untuk  dapat  memberikan  tanggapan  SP2DK  mereka  kesulitan
menyiapkan berkas tersebut sehingga menjadi kendala dan memakan waktu yang cukup lama untuk dapat menanggapi SP2DK yang di terima”
Dari berbagai penyelesaian SP2DK yang telah anda tangani, berapa lama waktu yang anda perlukan untuk dapat menyelesaikan tanggapan SP2DK tersebut setelah anda menerima klien wajib pajak?
“saya sebelum  menerima  berkas  SP2DK  dari  klien  saya  biasa  nya menanyakan dulu sudah berapa lama SP2DK  tersebut ia terima, dan untuk tahun pajak nya tahun berapa. Selain  itu  saya  selalu  menanyakan  kelengkapan  berkas  dan  administrasi  dari  klien tersebut  guna  mempermudah  saya  untuk  dapat  menyelesaikan  tanggapan  SP2DK tersebut. Dan biasanya setelah lengkap semua berkas saya hanya perlu waktu kurang lebih sebulan untuk dapat menyelesaikan SP2DK dari pertama kali memberikan laporan akan menyelesaikan SP2DK sampa i dengan LHP2DK terbit.”
Pertanyaaan terakhir yang penulis tanyakan kepada konsultan pajak adalah apakah ada saran dan masukan yang dapat di berikan saudara terkait SP2DK ini?
“menurut saya sih wajib pajak tidak perlu takut apabila menerima SP2DK ini, karena kantor pajak itu hanya ingin mendapatkan tanggapan terlebih dahulu terkait SP2DK yang telah terbit, setelah itu wajib pajak hanya perlu menyiapkan berkas-berkas yang di mita oleh kantor pajak karena SP2DK sendiri merupakan Surat permintaan data dan keterangan  sehingga  yang  di  minta  itu  adalah  data  dan  keterangan  yang  berkaitan dengan usaha dari wajib pajak, hanya itu saja. Dan bagi kantor pajak, di kira nya perlu mealkukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  merupakan  wajib  pajak  jangan  hanya memberikan  sosialisasi  kepada  kelompok  masyarakat  yang  telah  memahami  tentang SP2Dk tapi berikan juga sosialisasi kepada wajib pajak yang belum memahami tentang SP2DK ini, sehingga sosiali sasi yang di laksankan tepat sasaran.”
Setelah  melakukan  wawancara  kepada  wajib  pajak  yang  menerima  SP2DK  dan Konsultan pajak yang biasa menangani SP2DK, peneliti juga telah mewawancarai kepada AR Kantor pajak yang memang mengelola wajib pajak.

## 4.3.3. Wawancara Kepada Account Representative
Pertanyaan  yang  di tanyakan  kepada AR  adalah  menurut saudara  apakah  sistem Pemberian  SP2DK  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  sistem  penagihan  yang efektif?
“Sistem  perpajakan  di  Indonesia  didasarkan  pada  undang -undang  yang  mengatur pengenaan  pajak,  pemungutan,  dan  penggunaan  pajak.  Terdapat  tiga  jenis  sistem pemungutan  perpajakan  yang  diterapkan  di  Indonesia,  yaitu  self-assessment  system, official assessment system, dan withholding assessment system. Self-assessment system sendiri merupakan salah satu jenis sistem pemungutan perpajakan yang mana wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang akan dia bayar. Dalam sistem ini, besarnya pajak terutang  ditetapkan  oleh  wajib  pajak  sendiri. Meskipun  self-assessment  system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang,  efektivitasnya  tergantung  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaporkan pendapatannya secara jujur dan akurat”
Selanjutnya  peneliti  menyanyakan  bagaimana  hubungan  antara  elf-assessment system dan SP2DK
“ SP2DK  itu  diterbitkan  oleh  kantor  pajak  sebagai  bentuk  dari  pengawasan  terhadap penerapan  sistem  pajak  self-assessment  itu  sendiri.  Karena  SP2DK  yang  telah diterbitkan apabila ditemukan kecenderungan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  maka  dengan  demikian,  SP2DK  memberikan kesempatan  kepada  wajib  pajak  untuk  memberikan  klarifikasi  terkait  data  atau keterangan  yang  diminta,  sekaligus  sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap  penerapan sistem self- assessment”
Pertanyaan  terakhir  yang  peneliti  tanyakan  kepada  AR  adalah  apa  saran  dan masukan yang dapat anda berikan agar SP2DK ini menjadi lebih efektif? Dan AR memberikan jawaban
“Yang pertama yang dapat di lakukan adalaah melakukan peningkatan kesadaran dan edukasi wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan dan pentingnya melaksanakan self-assessment dengan jujur dan akurat. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas layanan  dan  pelayanan  publik  oleh  otoritas  perpajakan,  sehingga  dapat  memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.”
5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  terdapat  2  data  yang  bisa  di ambil kesimpulan nya. Yang pertama adalah berdasarkan SE Nomor 39 Tahun 2015, SP2DK harus  ditanggapi  14  hari  setelah  SP2DK  diterima.  SP2DK  yang  di  terbitkan  tentunya memiliki berbagai informasi yang harus dapat dipenuhi oleh wajib pajak. wajib pajak yang menerima SP2DK wajib menanggapi dengan waktu kurang lebih 14 hari setelah SP2DK di terima, namun pada kenyataan di lapangan di temukan bahwa SP2DK baru di tanggapi oleh wajib pajak setelah kurang lebih 1-2 tahun setelah SP2DK di terima. Hal ini di karenakan wajib pajak bingung dan tidak mengetahui  harus diapakan SP2DK yang telah di terima. Sehingga pada penyampaian tanggapan terhadap SP2DK membutuhkan waktu yang lama. Selain itu Keterlambatan penyampaian tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2DK) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan, kelengkapan dokumen, atau kesulitan dalam menyesuaikan data.
Permasalahan  lain  yang  muncul  berkaitan  dengan  proses  penanganan  Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2DK) adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi dari otoritas pajak kepada wajib pajak mengenai pentingnya dan cara merespons SP2DK dengan tepat dan cepat. Akibatnya, banyak wajib pajak yang merasa terintimidasi atau bingung saat menerima SP2DK, tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi permintaan  yang  terdapat  dalam  surat  tersebut.  Ini  menunjukkan  adanya  gap  informasi antara otoritas pajak dan wajib pajak yang perlu ditutup.
Di  sisi  lain,  terdapat  pula  masalah  keterbatasan  akses  terhadap  sumber  daya  atau bantuan profesional seperti konsultan pajak, yang seharusnya dapat membantu wajib pajak dalam mengatasi kebingungan mereka terhadap SP2DK. Bagi sebagian wajib pajak, biaya untuk jasa profesional ini mungkin terlalu mahal, atau mereka mungkin tidak menyadari bahwa opsi semacam itu tersedia.
Ditambah  lagi,  adanya  ketidakpastian  hukum  atau  perubahan  kebijakan  pajak  yang sering  terjadi  bisa  mempersulit  wajib  pajak  untuk  memahami  kewajiban  mereka  secara akurat.  Perubahan  peraturan  yang  cepat  dapat  menyebabkan  ketidaksesuaian  informasi antara  yang  dimiliki  wajib  pajak  dengan  yang  diharapkan  oleh  otoritas  pajak,  sehingga memperlambat proses penyesuaian data atau dokumen yang diperlukan.
Keseluruhan  masalah  ini  menunjukkan  pentingnya  upaya  bersama  antara  otoritas pajak dan wajib pajak dalam meningkatkan pemahaman mengenai  prosedur pajak, serta memperkuat  sistem  administrasi  pajak  agar  lebih  responsif  dan  efisien.  Sosialisasi  yang lebih luas, peningkatan akses terhadap sumber daya profesional, serta penyesuaian sistem yang  lebih  baik  dapat  menjadi  langkah-langkah  yang  dapat  diambil  untuk  mengatasi permasalahan ini.
Untuk mengatasi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2DK), Wajib Pajak (WP) dapat melakukan beberapa hal seperti menanggapi SP2DK dengan data yang reliable terkait isu yang muncul, memperjuangkan hak Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan  compliance  (ekualisasi)  &  disclosure  (transparansi),  Meningkatkan
awareness  tax  digitalization,  meningkatkan  Tax  knowledge  melalui  training,  menerapan Tax  Manual  (updated)  agar  terdapat  keseragaman  dan  menjaga  komunikasi  yang  baik dengan DJP.
Selain  itu,  Wajib  Pajak  juga  perlu  memperhatikan  jangka  waktu  penyampaian tanggapan  SP2DK  yang  biasanya  14 hari. Wajib  Pajak  juga  perlu  melakukan  komunikasi dengan petugas pajak, membaca dengan teliti data yang disajikan serta data yang diminta oleh petugas pajak, dan menyampaikan tanggapan atas SP2DK. Apabila tanggapan telah disampaikan,  Wajib  Pajak  tetap  harus  melakukan  konfirmasi  atau  follow  up  untuk memastikan apakah data telah diterima dan memastikan SP2DK telah selesai. Berdasarkan  hasil  penelitian,  terdapat  beberapa  saran  yang  dapat  diberikan  untuk meningkatkan efektivitas SP2DK, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas data dan informasi yang digunakan dalam penerbitan SP2DK, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan kekeliruan dalam pengenaan pajak
2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas perpajakan, sehingga dapat memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
3. Meningkatkan  kesadaran  dan  edukasi  wajib  pajak  terkait  dengan  kewajiban perpajakan dan pentingnya melaksanakan self-assessment dengan jujur dan akurat
4. Meningkatkan  kualitas  layanan  dan  pelayanan  publik  oleh  otoritas  perpajakan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Dengan  demikian,  peningkatan  efektivitas  SP2DK  dapat  dicapai  melalui  berbagai upaya,  termasuk  peningkatan  kualitas  data  dan  informasi,  pengawasan  dan  penegakan hukum  yang  lebih  baik,  edukasi  dan  kesadaran  wajib  pajak,  serta  peningkatan  kualitas layanan dan pelayanan publik oleh otoritas perpajakan.
Untuk  penelitian  mendatang  dalam  bidang  administrasi  pajak,  khususnya  yang berkaitan  dengan  penanganan  Surat  Pemberitahuan  Hasil  Pemeriksaan  (SP2DK), disarankan untuk pertama, fokus pada evaluasi dan peningkatan sistem informasi pajak. Penelitian  ini  dapat  mengidentifikasi  kelemahan  sistem  yang  ada,  termasuk  masalah antarmuka  pengguna  dan  integrasi  data,  yang  dapat  mempengaruhi  kecepatan  dan kemudahan  penanganan  SP2DK  oleh wajib  pajak.  Kedua,  sangat  penting  untuk  meneliti efektivitas program edukasi dan sosialisasi pajak yang telah dilakukan oleh otoritas pajak. Studi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka  dan  menentukan  metode  sosialisasi  yang  paling  efektif  untuk  meningkatkan kepatuhan  pajak.  Ketiga,  melakukan  studi  perbandingan  dengan  negara  lain  yang  telah sukses  mengatasi  masalah  administrasi  pajak  dapat  memberikan  wawasan  berharga. Dengan  mempelajari  praktik  terbaik  internasional,  penelitian  ini  dapat  menghasilkan rekomendasi  yang  dapat  diadaptasi  atau  diadopsi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas sistem administrasi pajak di dalam negeri. Melalui penelitian di ketiga area ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi inovatif yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi pajak.

## Daftar Pustaka
Angrita  Denziana,  &  Handi  Sutanto.  (2015). Pengaruh  Peran  Acoount  Representative Terhadap Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak . 6 , 1 – 22.
Anisah Anandita, Arganata Dwi Selvia, Diva Putri Amanda, & Hanif Yusuf Seputro. (2022). Analisis Tindak Lanjut Penanganan Sp2dk Cv. Xyz Pada Ef Sinergy Consultant. Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (Jupemas) .
Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Perpajakan  Orang  Pribadi. Jurnal  Lingkungan  & Pembangunan , 6 (1). Https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Wicaksana
Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia . Budi  Wardana  Politeknik  Keuangan  Negara  Stan,  A.  (2019). Nudges  Pada  Sp2dk  Sebagai Bagian Dari Upaya Peningkatan Tax Compliance Di Indonesia .
Direktur Jendral Pajak. (2015). Se No.39/Pj/2015 .
Erica  Novita  Sari,  &  Masripah.  (2022a).  Analisis  Penerbitan  Sp2dk  Tahun  Pajak  2016 Terhadap   Laporan  Keuangan  Tahun  2021   (Studi  Pada  Pt  Tri  Pura  Indah  Persada). Https://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap , 23 (01).
Erica  Novita  Sari,  &  Masripah.  (2022b).  Analisis  Penerbitan  Sp2dk  Tahun  Pajak  2016 Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi Pada Pt Tri Pura Indah Persada). Jurnal Akuntansi Dan Pajak .
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Konsep, Teori & Praktik . Www.Penerbitwidina.Com Mas Eko Affandi. (2021). Urgensi Penyeragaman Pola Komunikasi Account  Representative Dan Perannya Dalam Peningkatan  Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pajak . 3 (1).
Moleong, L. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif . 6 – 6. Morissan, Ph. D. (2019). Riset Kualitatif . 146 – 146.
Muhammad Rizal Pahlevianur, Anita De Grave, & Dani Nursaputra. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Dr. Fatma Sukmawati, Ed.). Pradina Pustaka.
Perpres  No.  98  Tahun  2022.  (2022). Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  98  Tahun  2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 .
Pietersz, J. J., Carel Picauly, B., Yusuf Katili Mersy Yoslin Ririhena, A., Dwi Ferayani, M., Sari Dewi Moh Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., & Salman Said Gandy Wahyu Maulana Zulma, H. (2021). Perpajakan Teori Dan Praktik . Www.Penerbitwidina.Com
Rivani,  S.,  &  Cheisviyanny,  C.  (2023).  Respon  Wajib  Pajak  Terhadap  Surat  Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (Sp2dk). Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 5 (1), 356 – 369. Https://Doi.Org/10.24036/Jea.V5i1.647