## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42

## TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS DALAM MENJAMIN ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM RAJAWALI CITRA
Indra Narendra 1 , Fransiska Nora 2 , Oktaviana Mardikanto 3 , Hendra Rohman 4 , Ibnu Mardiyoko 5 12345 Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran  prosedur  pelaksanaan  pelepasan  informasi medis, dan mengidentifikasi bentuk persetujuan yang diberikan oleh pasien terkait pelepasan informasi medis  pasien.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif, rancangan  penelitian  yang  digunakan  adalah  rancangan case  study. Sampel  subjek  dan  objek  pada penelitian ini menggunakan teknik jenuh dengan jumlah 3 (tiga) petugas rekam medis sebagai sampel subjek  dan  30  berkas  rekam  medis  bulan  mei  –  juni  2019  untuk  keperluan  permintaan  pelepasan informasi.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  penelitian  ini  diperoleh  bahwa  prosedur  dalam melaksanakan  kegiatan  pelepasan  informasi  medis  pasien  termuat  pada  beberapa  kebijakan  internal rumah  sakit  rajawali  citra yaitu  pada  surat  keputusan  direktur  nomor  SK.Dir.12.15.301.07 dan  surat keputusan direktur nomor SK.Dir.03.17.301.01 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelenggaraan rekam  medis.  Kedua  kebijakan  tersebut  dilengkapi  dengan  pengaturan  secara  teknis  dengan diterbitkannya Standar Prosedur Operasional (SPO) nomor 203.301.021 tentang kerahasiaan informasi rekam  medis,  standar  prosedur  operasional  (SPO)  nomor  203.301.034  tentang  surat  permintaan keterangan medis, dan juga standar prosedur operasional (SPO) nomor 203.301.035 tentang pembuatan surat keterangan pelepasan rahasia medis. Pelaksanaan pelepasan informasi medis dari 30 berkas rekam medis di Rumah Sakit Rajawali Citra sudah dilengkapi dengan adanya persetujuan tertulis dari pasien sebagai pemilik informasi medisnya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan umum maupun teknis, dan juga telah adanya formulir persetujuan tertulis yang harus disertakan pada setiap permintaan pelepasan informasi medis, dapat disimpulkan pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Rajawali Citra  sudah  mengupayakan  pemenuhan  atas  jaminan  aspek  hukum  kerahasiaan  rekam  medis  secara optimal.
Kata kunci: Pelepasan informasi medis, kerahasiaan, aspek hukum, kerahasiaan rekam medis

## ABSTRACT
Hospitals are not allowed to convey medical information contained in the patient's medical record to unauthorized  parties.  The  release  of  patient  medical  information  that  is  not  in  accordance  with  the provisions of the applicable laws and regulations can have legal consequences and responsibilities that can  be  subject  to  threats  in  the  form  of  legal  sanctions.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  an overview of the procedure for the implementation of the release of medical information, and to identify the form of consent given by the patient regarding the release of the patient's medical information. The research method used is descriptive with a qualitative approach, the research used a case study design. The sample of subjects and objects in this study used a saturated technique with a total of  3 (three) medical  record officers  as subject samples  and  30  medical  record files  in May  –  June  2019  for  the purposes  of  requesting  information  release.  The  results  of the  research  and  discussion  of  this  study obtained that the procedure in carrying out patient medical information release activities is contained in several internal policies of the eagle citra hospital, namely in the decree of the director of the SK number. Dir.12.15.301.07 and the decree of the director number SK. Dir.03.17.301.01 on the enactment of the manual for the implementation of medical records. Both policies tersebutare complemented by technical  arrangements  with  the  issuance  of  Standard  Operating  Procedures  (SPO)  number 203.301.021 on the confidentiality of medical record information, standar prosedur operasional (SPO)

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
number 203. 301. 034 concerning the letter of request for medical information, and also the standard operating procedure (SPO) number 203,301,035 concerning the creation of a certificate of release of medical secrets. The implementation of the release of medical information from 30 medical record files at the rajawali citra hospital has been completed with the written consent of the patient as the owner of the medical information. With the existence of general and technical policies, and also the existence of a written consent form that must be included in every request for the release of medical information, it can be concluded that the implementation of the release of medical information in the rajawali citra hospital has sought the fulfillment of the legal aspects of the guarantee of the confidentiality of medical records optimally.
Keywords: Release of medical information, legal aspects, confidentiality

## PENDAHULUAN
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Dalam mewujudkan kesehatan di masyarakat yang paripurna, diperlukan upaya kesehatan di berbagai lingkup kehidupan. Upaya kesehatan itu sendiri  merupakan setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  dalam  bentuk  pencegahan  penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat,  yang dilaksanakan dengan  adanya dukungan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ikut berperan dalam menyehatkan masyarakat secara luas. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU No 44 Tahun 2009). Rumah sakit mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  standar  pelayanan  kesehatan  yang  akan  diberikan kepada  seluruh  pasien.  Mengingat  banyaknya  pasien  yang  berkunjung  untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan, maka rumah sakit perlu mengadakan tertib administrasi dengan memiliki pendokumentasian  data  dan  informasi  riwayat  kesehatan  pasien  secara  optimal. Pendokumentasian atas segala pelayanan yang diberikan pada rumah sakit umumnya dilakukan dengan menyelenggarakan pengelolaan berkas rekam medis pasien.
Rekam  medis  adalah  keterangan  baik  yang  tertulis  maupun  yang  terekam  tentang identitas,  anamnese,  penentuan  fisik,  laboratorium,  diagnosa  segala  pelayanan  dan  tindakan medik  yang  diberikan  kepada  pasien  dan  pengobatan  baik  yang  dirawat  inap,  rawat  jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat (Ery R, 2009). Rekam medis merupakan sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Data dan informasi mengandung sifat yang harus dijaga kerahasiaannya, maka dalam hal kebutuhan penggunaan data untuk berbagai macam kepentingan perlu memperhatikan aspek hukumnya dan mengikuti ketentuan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Rumah  sakit berkewajiban  untuk  senantiasa  menjaga  dan  menyimpan  kerahasiaan  informasi  medis  yang terkandung di dalam berkas rekam medis pasien sebagaimana diatur didalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib menyimpan rahasia kedokteran (medis) pasien.
Rumah  sakit  tidak  diperkenankan  untuk  menyampaikan  informasi  medis  yang terkandung  didalam  rekam  medis  pasien  kepada  pihak-pihak  yang  tidak  berhak mendapatkannya, rumah sakit juga bertanggung jawab untuk melindungi informasi medis yang terdapat didalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai hak atas

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
kerahasiaan informasi medisnya sebagaimana diatur pada pasal 57 ayat (1)  Undang-Undang Nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang  telah  dikemukakan  kepada  penyelenggara pelayanan  kesehatan.  Informasi  dan  data  yang  tercantum  didalam  rekam  medis  pasien  bisa dimanfaatkan  untuk  berbagai  kepentingan,  seperti  penyembuhan,  pengobatan,  pemeliharaan kesehatan,  perencanaan  penanganan  pasien  jika  perlu  mendapatkan  pelayanan  di  fasilitas kesehatan lain, keperluan administrasi, sebagai dasar pembiayaan pelayanan kesehatan ketika pasien  selesai  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  dan  lain  sebagainya.  Pemanfaatan- pemanfaatan  rekam  medis  tersebut  tentunya  sangat  erat  hubungannya  dengan  pelepasan informasi yang terkandung didalam rekam medis kepada pihak yang membutuhkan. Pelepasan informasi harus dilakukan secara hati-hati oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Permenkes 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran menyatakan pembukaan rahasia kedokteran (pelepasan informasi medis) terkait dengan kepentingan pasien seperti  pengobatan,  penyembuhan  harus  dilakukan  dengan  persetujuan  dari  pasien  yang bersangkutan.
Penyelenggaraan  pelepasan  informasi  medis  seringkali  terabaikan  dan  cenderung kurang  mendapatkan  perhatian  secara  khusus  pada  fasilititas  pelayanan  kesehatan.  Kurang terlindunginya  kerahasiaan  informasi  medis  pasien  dapat  menimbulkan  terjadinya  sengketa medis  antar  para  pihak  didalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan.  Terdapat  beberapa contoh  kasus  hukum  yang  pernah  terjadi  terkait  dengan  pelanggaran  dalam  menjaga kerahasiaan  data  medis  pasien  yang  diantaranya  “seorang  psikiater  berinisial  SS  dan  klinik tempatnya bekerja digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan yang dilayangkan itu disebabkan  diduga  mengeluarkan  rekam  medis  tanpa  ijin  dari  pasiennya  dalam  proses konseling perceraian (liputan 6, 2013). Contoh kasus lainnya adanya salah satu RSUD diduga telah membocorkan riwayat penyakit pasien HIV, tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut diadukan oleh korban yang merasa dirugikan, kejadian tersebut mengakibatkan korban dirugikan sampai terancam diusir dari lingkungan tempat tinggalnya dan juga dikucilkan akibat tersebarnya mengenai informasi medisnya (Jpnn.com 2013 ). Pelepasan informasi medis pasien yang tidak sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku  juga dapat menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan ancaman berupa sanksi hukum.
Rumah sakit umum rajawali citra juga memberikan pelayanan terkait dengan pelepasan informasi medis pasien. Pelepasan informasi medis umumnya dalam bentuk surat keterangan pelepasan medis ataupun surat keterangan medis yang dibuatkan oleh rumah sakit. Berdasarkan studi  pendahuluan  permasalahan  yang  ditemui  adalah  pihak  pengambil  surat  pelepasan informasi medis pasien, kadangkala tidak dilakukan oleh pasiennya sendiri ataupun orang yang bukan dari keluarga pasien. Pengambilan informasi medis pasien dilakukan oleh orang yang namanya  tidak  sama  dengan  nama  yang  tercantum  pada  formulir  permintaan  pelepasan informasi yang sudah diisikan sebelumnya, dan pada situasi tersebut orang yang mengambil informasi  medis  pasien  juga  tidak  membawa  surat  kuasa  ataupun  surat  ijin  dari  pasiennya, sehingga akibatnya dapat menghambat proses pembuatan surat keterangan pelepasan informasi pasien dimana petugas perlu memastikan dengan tepat bahwa pelepasan informasi medis yang dilakukan memang diberikan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkannya. Berdasarkan uraian  latar  belakang  yang  telah  disajikan  menjadi  dasar  pertimbangan  peneliti  melakukan penelitian  terhadap  tinjauan  pelepasan  informasi  medis  dalam  menjamin  aspek  hukum kerahasiaan  rekam  medis  di  rumah  sakit  umum  rajawali  citra . Tujuan  penelitian  adalah mengetahui gambaran prosedur pelaksanaan pelepasan informasi medis, dan mengidentifikasi bentuk persetujuan yang diberikan oleh pasien terkait pelepasan informasi medis pasien.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42

## METODE
Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode  penelitian  yang  dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo,  2014).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  karena permasalahan  belum  jelas,  holistik,  kompleks,  dinamis  dan  penuh  makna  sehingga  tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu pada penelitian bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam (Sugiyono, 2013).  Dalam  penelitian  ini  peneliti  memberikan  deskripsi  atau  gambaran  mengenai pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis  dalam  menjamin  aspek  hukum  kerahasiaan  rekam medis.  Rancangan  penelitian  yang  digunakan  adalah  rancangan case  study ,  yaitu  meneliti suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 2013).
Populasi  subjek  pada  penelitian  ini  terdapat  3  petugas  pelayanan  kesehatan  yang berkontribusi terkait dengan proses pelepasan informasi medis yaitu petugas rekam medis pada sub  bagian  pendaftaran.  Populasi  objek  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  permintaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Umum Rajawali Citra pada bulan Mei-Juni 2019 yang berjumlah 30 berkas rekam medis. Sampel subjek dan sampel objek dengan menggunakan teknik  sampling  jenuh  dimana  teknik  penentuan  sampel  dengan  menjadikan  semua  anggota populasi  digunakan  sebagai  sampel,  untuk  sampel  subjek  berjumlah  3  dan  sampel  objek berjumlah 30 berkas rekam medis.

## HASIL PENELITIAN

## Prosedur Penyelenggaaran Pelepasan Informasi Medis
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui  observasi  dan  studi dokumen,  di  rumah  sakit  umum  rajawali  citra  untuk  pelayanan  pelepasan  informasi  medis maupun  menjaga  kerahasiaan  rekam  medis  sudah  dituangkan  secara  tertulis  pada  kebijakan maupun  aturan-aturan  internal  ruamh  sakit.  Kebijakan  dalam  menjaga  kerahasiaan  rekam medis tertuang pada surat keputusan direktur nomor SK.Dir.12.15.301.07, kebijakan tersebut diturunkan lagi melalui pengaturan yang secara lebih lengkap dan teknis dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO) nomor 203.301.021 tentang kerahasiaan informasi rekam medis. Berkenaan  dengan  pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis  terdapat  kebijakan  lainnya  yang telah  dimiliki  oleh  rumah  sakit  yaitu  surat  keputusan  direktur  nomor  SK.Dir.03.17.301.01 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelenggaraan  rekam  medis revisi  II. Kebijakan ini juga  dilengkapi  dengan  pengaturan  secara  teknis  dengan  diterbitkannya  Standar  Prosedur Operasional (SPO) nomor nomor 203.301.034 tentang surat permintaan keterangan medis dan juga  standar  prosedur  operasional  (SPO)  nomor  203.301.035  tentang  pembuatan  surat keterangan pelepasan rahasia medis.
Pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis  pasien  diawali  dengan  adanya  tahap permintaan dari pihak yang berkepentingan baik oleh pasien, keluarga terdekat pasien, maupun pihak  ketiga.  Setelah  proses  permintaan  pelepasan  informasi  medis  dilakukan  secara  tepat rumah sakit akan melakukan pelepasan informasi medis dengan menerbitkan surat keterangan medis. Dalam proses permintaan pelepasan informasi medis segala tahapannya diatur secara lengkap  pada  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  nomor  nomor  203.301.034  tentang  surat permintaan keterangan medis yang menyatakan bahwa pihak pasien, keluarga ataupun pihak

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
ketiga  (perusahaan  maupun  instansi  lain  bisa  datang  ke  rumah  sakit  dan  mengajukan permohonan  pelepasan  informasi  medis  pasien,  selanjutnya  petugas  rekam  medis  akan memberikan formulir permintaan surat keterangan medis untuk di isikan dan ditandatangani oleh pihak peminta berdasarkan alat identitas yang sah.
Permintaan surat keterangan medis dari pihak pasien dikategorikan menjadi 2 yaitu ; permintaan  pelepasan  informasi  medis  yang  dilalukan  oleh  pasiennya  sendiri  ataupun  dari keluarga/wali pasien. Pasien sendiri yang meminta maka akan diminta untuk mengisi formulir surat permintaan surat keterangan medis yang telah disediakan oleh petugas pendaftaran. Surat permintaan keterangan medis tersebut dilengkapi dengan nomor kontak yang dapat dihubungi dan berisi tentang identitas pasien sendiri , diantaranya nama pasien, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan. Terdapat kolom yang tercantum kata-kata “ untuk keperluan apa” dimana  pasien  harus  mengisikan  tujuan  dari  permintaan  pelepasan  informasi  medis.  Untuk keabsahan  permintaan  pelepasan  informasi  medis  pasien  diharuskan  untuk  menujukkan identitas  diri  berupa  kartu  tanda  penduduk  (KTP),  pada  tahapan  akhir  pasien  diminta  untuk menandatangani surat permintaan keterangan medis dan dilengkapi dengan nama terang serta tanggal permintaan surat keterangan medis tersebut.
Permintaan pelepasan informasi medis pasien juga dapat diwakilkan oleh keluarga/ wali pasien (suami/isttri/anak/ibu/bapak), tahapan yang dilakukan keluarga pasien (suami/istri/anak/ibu/ayah)  mengisi  formulir  surat  permintaan  keterangan  medis  yang  telah disediakan  oleh  petugas  pendaftaran.  Surat  permintaan  keterangan  medis  harus  dilengkapi dengan  mencantumkan  secara  jelas  identitas  keluarga  pasien  yang  memintanya.  Untuk keperluan  validasi  maka  keluarga  pasien  yang  meminta  informasi  medis  diharuskan  untuk melampirkan  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  maupun  kartu  keluarga  (KK)  agar  dapat  terlihat ataupun  terlacak  diyakini  terdapat  hubungan  kekeluargaan  dengan  pasien.  Keluarga  pasien menandatangani surat permintaan keteranga medis tersebut dan dilengkapi dengan nama terang serta tanggal permintaan surat keterangan medis tersebut.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
Gambar 1. alur permohonan pelepasan informasi medis pasien dalam bentuk permintaan surat keterangan medis Berdasarkan hasil penelitian baik yang diakukan melalui observasi maupun wawancara untuk  pemrosesan  pembuatan  surat  pelepasan  informasi  medis  memakan  waktu  1  sampai  2 hari.  Apabila  semua  tahapan-tahapan  untuk  permintaan  pelepasan  informasi  medis  pasien sudah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka selanjutnya akan dibuatkan serta diterbitkan surat keterangan pelepasan informasi medis yang diperlukan. Tahapan-tahapan  dalam  pembuatan  surat  keterangan  pelepasan  informasi  medis  pasien  juga sudah mendapat pengaturan secara khusus dan lengkap sebagaimana tercantum pada Standar Prosedur  Operasional  (SPO)  nomor  203.301.035.  No.  Revisi  03  tentang  pembuatan  surat keterangan pelepasan rahasia medis di Rumah Sakit Rajawali Citra. Berdasarkan SPO tersebut Petugas  bagian  rekam  medis  akan  memberikan  surat  keterangan  pelepasan  rahasia  medis kepada  pasien  setelah  mengisi  surat  permintaan  keterangan  medis  lengkap,  petugas  akan memastikan  bahwa  peminta  informasi  medis  pasien,  salinan  rekam  medis,  atau  surat keterangan  medis  tersebut  adalah  memang  pasien  yang  berhak  atas  isi  rekam  medisnya. Petugas  perekam  medis  mengkonsultasikan  dan  mengkonfirmasikan  permintaan  tertulis tersebut kepada dokter yang bertangung jawab untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Petugas perekam medis menyiapkan rekam medis yang akan dicopy atau disalin melalui surat keterangan dokter (sesuai dengan permintaan dari pasien misalnya yang menggunakan asuransi komersial dan lain-lain) serta memastikan bahwa yang disalin hanya sebatas yang dibutuhkan saja ( prinsip need-to-know) . Setelah lembar salinannya dinyatakan sesuai dengan aslinya maka

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
masing-masing lembar fotocopyan tersebut di stemple/cap “SESUAI DENGAN ASLINYA” dan  ditandatangni  oleh  petugas/pejabat  yang  berwenang.  Petugas  perekam  medis  menyalin lembar rekam medis / menyalin dari rekam medis kemudian diserahkan kepada pasien/peminta. Pasien/peminta  mengisi  dan  mendatangani  bukti  serah  terima  salinan  rekam  medis.  Yang tertulis juga jumlah lembar, jenis lembar/formulir rekam medis, dan tercantum kalimat “ telah saya periksa isinya dan sesuai dengan aslinya”.

## Gambar 2. Ilustrasi alur pelepasan informasi medis pasien

## Persetujuan Dalam Pelepasan Informasi Medis
Pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien mutlak harus disertai dengan ijin atau persetujuan  dari  pasien.  Persetujuan  tersebut  dapat  dituangkan  dalam  bentuk  suatu  surat pernyataan  tertullis,  baik  yang  bentuknya  surat  ijin  tertulis,  formulir  permintaan  pelepasan informasi medis secara tertulis, ataupun surat kuasa yang diberikan oleh pasien. Rumah Sakit Rajawali  Citra  telah  memiliki  formulir  khusus  sebagai  bentuk  surat  pernyataan  yang  dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelepasan informasi medis. Pembuatan formulir permintaan pelepasan  informasi  medis  di  rumah  sakit  dimaksudkan  juga  untuk  mengantisipasi  adanya permintaan pelepasan informasi medis dari berbagai pihak untuk yang tidak menyertakan surat persetujuan tertulis, ataupun surat kuasa dari pasien. Formulir tersebut dapat digunakan pasien maupun pihak keluarga ketika membutuhkan data medis untuk keperluan pelepasan informasi medis,  selain  itu  pihak  asuransi  juga  dapat  mempergunakan  formulir  tersebut  untuk kepentingan klaim sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan yang diperoleh pasien di rumah  sakit.  Formulir  yang  akan  dipergunakan  oleh  pihak  asuransi  tetap  harus  dilakukan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
pengisian  identitas  pasien  secara  benar,  dan  memperoleh  tandatangan  dari  pasien  yang bersangkutan  sebagai  bentuk  persetujuan  tertulis  yang  telah  diberikan.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui  observasi  dan  studi  dokumen  dari  30  berkas  rekam medis  yang  dimanfaatkan  untuk  pelepasan  informasi  medis,  secara  keseluruhan  sudah dilengkapi  dengan  surat  persetujuan  tertulis  dari  pasien  kepada  pihak  yang  berweang  untuk memperolehnya.
Gambar 3. Ilustrasi surat persetujuan pelepasan informasi medis pasien di Rumah Sakit Rajawali Citra

## PEMBAHASAN
Rahasia  medis  itu  sendiri  adalah  rahasia  milik  pasien,  rahasia  medis  itu  di dokumentasikan  di  dalam  rekam  medis  yang  harus  disimpan  dengan  baik  pada  fasilitas pelayanan kesehatan (Hendrik 2012). Informasi medis yang terdapat pada berkas rekam medis tidak boleh dibaca ataupun diketahui isinya oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pemiliknya (J.Guwandi  2005).  Berdasarkan  pasal  1  ayat  1  PERMENKES  NO  36  tahun  2012  tentang Rahasia  Kedokteran  menyatakan  bahwa  rahasia  kedokteran  (medis)  dapat  diartikan  sebagai data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan  pekerjaan  atau  profesinya.  Pitono  Soeparto  (2006)  dalam  Etik  dan  Hukum  di Bidang  Kesehatan  mengatakan  bahwa  di  Indonesia  tidak  menganut  paham  kewajiban menyimpan  rahasia  kedokteran  secara  mutlak,  namun  terdapat  pengecualian  bahwa  rahasia

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
kedokteran dapat dibuka berdasarkan beberapa alasan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Permenkes No  36  tahun  2012  tentang  rahasia  kedokteran  juga  mengatur  tentang  pembukaan  rahasia kedokteran/pelepasan  informasi  medis  yang  meliputi  beberapa  kepentingan  dan  tujuan diantaranya  untuk kepentingan  kesehatan  pasien,  memenuhi  permintaan  aparatur  penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, ketentuan peraturan per undang-undangan.  Berdasarkan.Pasal  6  ayat  (1)  Permenkes  36  tahun  2012  Tentang  Rahasia Kedokteran  menyatakan  bahwa  pelepasan  informasi  medis  pasien  untuk  kepentingan kesehatan  pasien  sebagaimana  meliputi  kepentingan  pemeliharaan  kesehatan,  pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien dan untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.
Rumah  Sakit  sebagai  suatu  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan  kesehatan yang setiap hari berhubungan dengan pasien merupakan suatu institusi yang sangat kompleks dan  berisiko  tinggi  ( high-risk ),  terlebih  dalam  kondisi  lingkungan  regional  dan  global  yang sangat dinamis perubahan-perubahannya seperti saat sekarang ini. Tidak jarang kita mendengar keluhan-keluhan  masyarakat  bahwa  rumah  sakit  tidak  memberikan  pelayanan  yang  baik, bahkan beberapa rumah sakit dituntut secara hukum karena dinilai memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarga (Fira 2019). Pelayanan yang diberikan pada rumah sakit perlu mengedepankan rasa aman, nyaman sehingga bisa memerikan perlindungan hukum  baik  bagi  tenaga  kesehatan  yang  bekerja  maupun  untuk  pasien  sebagai  penerima pelayanan kesehatan. Untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan hukum yang dapat timbul  dari  adanya  pelayanan  pelepasan  informasi  kesehatan  maka  tenaga  kesehatan didiharapkan dapat bekerja secara profesional, rumah sakit perlu untuk menyusun kebijakan teknis operasional yang dapat dijadikan pedoman maupun petunjuk dalam menjalankan tugas rutinnya.  Standar  prosedur  operasional  merupakan  salah  satu  perangkat  kebijakan  dalam mendukung pekerjaan rutin yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Pengertian  standar  prosedur  operasional  itu  sendiri  adalah  suatu  perangkat instruksi/langkah-langkah  yang  dibakukan  untuk  menyelesaikan  proses  kerja  rutin  tertentu dengan  memberikan  langkah  yang  benar  dan  terbaik  berdasarkan  konsensus  bersama  untuk melaksanakan  berbagai  kegiatan  dan  fungsi  pelayanan  yang  dibuat  oleh  fasilitas  pelayanan kesehatan  berdasarkan  standar  profesi  (UU  No  36  Tahun  2014).  Pelaksanaan  permintaan maupun  pelepasan  informasi  medis  di  Rumah  Sakit  Rajawali  Citra  telah  dilakukan  sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah dibuat. Prosedur dalam melaksanakan kegiatan pelepasan  informasi  medis  pasien  termuat  pada  beberapa  kebijakan  internal  Rumah  Sakit Rajawali  Citra  yaitu  pada  surat  keputusan  direktur  nomor  SK.Dir.12.15.301.07  dan  surat keputusan  direktur  nomor  SK.Dir.03.17.301.01  tentang  pemberlakuan  buku  pedoman penyelenggaraan rekam medis. Kedua kebijakan tersebut dilengkapi dengan pengaturan secara teknis dengan diterbitkannya Standar Prosedur Operasional (SPO) nomor 203.301.021 tentang kerahasiaan  informasi  rekam  medis,  standar  prosedur  operasional  (SPO)  nomor  nomor 203.301.034 tentang surat permintaan keterangan medis, dan juga standar prosedur operasional (SPO)  nomor  203.301.035  tentang  pembuatan  surat  keterangan  pelepasan  rahasia  medis. Kebijakan-kebijakan  yang  telah  diterbitkan  tersebut  merupakan  pedoman  yang  digunakan secara internal oleh rumah sakit ataspengimplementasian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya  lebih  tinggi  terkait  kewajiban  untuk  menjaga  kerahasiaan  informasi  medis pasien pada berkas rekam medis.
Walaupun informasi yang terkandung dalam rekam medis dapat dibuka, namun pelepasan informasi tersebut harus senantiasa melalui persetujuan atau ijin tertilis dari pasien ataupun kuasa  pasien  itu  sendiri.  Ijin  tertulis  atau  persetujuan  pelepasan  informasi  medis  ini  harus dilengkapi dengan tanda tangan pasien. Pemberian informasi medis, harus mengikuti prosedur

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
yang  berlaku,  yaitu  apabila  pasien  menandatangani  serta  memberikan  surat  kuasa  kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya, karena hal ini bertujuan untuk  melindungi  rumah  sakit  dari  tuntutan  lebih  jauh.  Formulir  pelepasan  informasi setidaknya memuat unsur-unsur yang meliputi nama institusi yang akan membuka informasi, nama perorangan atau institusi yang akan menerima informasi, nama lengkap pasien, alamat terakhir dan tanggal lahir, maksud dibutuhkannya informasi, jenis informasi yang diinginkan termasuk tanggal pengobatan pasien.
Penyelenggaraan  pelepasan  informasi  medis  tanpa  disertai  adanya  persetujuan  pasien dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berimplikasi kepada tidak terpenuhinya aspek hukum  kerahasiaan  rekam  medis.  Rumah  sakit  maupun  tenaga  kesehatan  yang  bekerja didalamnya dapat dikenakan ancaman sanksi hukum yang berupa hukuman pidana, perdata maupun  administratif  apabila  pasien  sebagai  pemilik  informasi  medis  mengalami  kerugian atas  pelepsan  informasi  medis  yang  telah  dilakukan.  Ancaman  sanksi  pidana  didalam membuka  rahasia  medis  diatur  didalam  pasal  322  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yang  menyatakan  barang  siapa  dengan  sengaja  membuka  rahasia  yang  wajib disimpannya  karena  jabatan  atau  pencariannya,  baik  yang  sekarang  maupun  yang  dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Kerugian yang dialami pasien dari adanya proses pelayanan pelepasan informasi  medis  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  juga dapat  dikenakan  ancaman  sanksi  berdasarkan  pasal  58  ayat  (1)  undang-undang  nomor  36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya.  Penjelasan  lebih  lanjut  dari  pasal  tersebut  menyatakan  termasuk  “kerugian” akibat  pelayanan  kesehatan  termasuk  didalamnya  adalah  pembocoran  rahasia  kedokteran (medis).
Pengelolaan rekam medis membutuhkan kualifikasi petugas dengan latar belakang D3 rekam medis, pembuatan prosedur dari pendaftaran hingga pelaporan (Meianti et al., 2018). Penggunaan sistem informasi menjadikan kelengkapan pengisian pelaporan lebih lengkap, hak akses dapat diatur, dan penghitungan umur sudah otomatis (Rohman dan Aminaa, 2018).

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pelepasan informasi  medis pasien di  Rumah Sakit Rajawali Citra  termuat pada beberapa  kebijakan  internal  berupa  surat  keputusan  direktur  rumah  sakit,  maupun  dengan diterbitkannya beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan menjaga kerahasiaan rekam medis maupun proses pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien. Rumah sakit sudah menyediakan formulir persetujuan secara tertulis berkenaan  dengan  pelepasan  informasi  medis  sebagai  bentuk  menjaga  kerahasiaan  berkas rekam medis, dan mengharuskan pihak-pihak selain pasien yang ingin mendapatkan informasi medis  untuk  menunjukkan  surat  pernyataan,  surat  persetujuan  secara  tertulis,  ataupun  surat kuasa  dari  pasien.  Dengan  demikian  pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis  di  rumah  sakit sudah mengupayakan pemenuhan atas jaminan aspek hukum kerahasiaan rekam medis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ery, Rustiyanto, 2009, Etika Profesi Perekam Medik Dan Informasi Kesehatan , Grahayu Ilmu, Yogyakarta.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
Fira,  A.  2019, Hospital  By  Laws  Sebagai  Pedoman  Tata  Kelola  Rumah  Sakit , https://siplawfirm.id/hospital-by-laws/?lang=id.
Guwandi J. 2005. Rahasia Medis (1st Ed.). Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Hendrik, 2012. Etika & Hukum Kesehatan, penerbitan buku kedokteran EGC , Jakarta. Leger,  Mildred  ST.  1994.  dalam  Huffman,  E.K.  i ntroduction  to  health  information management.  Health  Information  Management.  Illinois  USA:  Physicians  Records Company . Hal; 30.
Meianti, A., Rohman, H., & Mayretta, A. (2018). Perencanaan Implementasi Unit Kerja Rekam Medis  Untuk  Klinik  Pratama  Pancasila  Baturetno  Wonogiri.  Jurnal  Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI), 6(2), 135-141.
Moeljanto. 2009, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara , Jakarta. Notoatmodjo, S. 2014, Metodologi Penelitian Kesehatan . Rineka Cipta, Jakarta.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Rahasia Kedokteran.
Rohman,  H.  (2018).  Perancangan  Sistem  Informasi  Pelaporan  Posyandu  Lansia.  Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan, 1(2).
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta. Subekti. 2008, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Pradya Paramitha, Jakarta.
Soeparto,  P.  2006. Etik  Dan  Hukum  Dibidang  Kesehatan .  Surabaya. Airlangga  University Press.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Lembaran  NegaraRepublik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  153  Tahun  2009,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5072.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Rumah  Sakit  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  153  Tahun  2009  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5072.
https://www.liputan6.com/news/read/709156/keluarkan-rekam-medis-pasien-psikiater-dan- klinik-digugat.
https:// www.jpnn.com/readData Pasien HIV Bocor. 2013.