Vol.14, No. 2, 2023 doi:  10.14710/politika.14.2.2023.235-252
Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia
Yosef Keladu 1
1 Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Flores, NTT
Recieved: 1 Juli 2023 Revised: 28 Oktober 2023 Accepted: 30 Oktober 2023

## Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi konsep Hannah Arendt tentang politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia dan pengaruhnya pada upaya menciptakan model politik bermartabat. Lewat analisis kualitatif ditemukan bahwa bagi Arendt, politik bukanlah realisasi kodrat bawaan manusia, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan karena itu dia berada di luar atau ‘di-antara’ manusia. Ketika pluralitas manusia melakukan sesuatu atau bertindak secara bersama- sama, tercipta sebuah ruang publik politis di antara mereka dan ketika orang berkomunikasi satu sama lain sebagai pribadi yang bebas dan setara, tercipta sebuah jaringan relasi. Itu berarti, inti politik adalah tindakan dan pembicaraan. Kedua elemen ini, penulis beragumen, merupakan persyarat utama untuk sebuah politik bermartabat, yang dari perspektif Arendt, dapat diciptakan kalau ada pengakuan akan perbedaan di antara warga negara atau kelompok masyarakat dan adanya komunikasi konstan di antara warga negara. Terkait dengan pentingnya komunikasi, pada bagian akhir, akan ditunjukkan relevansi pemikiran Arendt dalam membaca fenomena oligarki, buzzer politik, dan pembungkaman suara-suara kritis lewat penerapan UU ITE di Indonesia.

## Kata Kunci:
Tindakan Politik, Komunikasi, Deliberasi, Politik Bermartabat, Hannah Arendt

## Korespodensi:
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Flores, NTT Email: yoskeladu@gmail.com
Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia

## Pendahuluan
P ada bulan September 2022, Rocky Gerung, salah seorang pengeritik ulung pemerintah, didatangi oleh Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan sekaligus putra Presiden Joko Widodo. Bagi saya, yang menarik bukan pertemuan itu sendiri, tetapi isi pembicaraan antara kedua tokoh tersebut. Dari pemberitaan, saya mengutip dua pernyataan Rocky Gerung, yang menurut hemat saya, bermakna dan sangat inspiratifmemantik refleksi lebih jauh. Pernyataan pertama terkait dengan isi atau inti pembicaraan di mana ditegaskan bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan adalah “apa sebetulnya yang bisa kita ucapkan pada publik, sehingga publik mengerti bahwa Indonesia itu ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja” (Noor Shobah, 2022). Pernyataan ini mengungkapkan adanya keprihatinan bahwa banyak informasi yang disampaikan kepada publik tidak mengiluminasi atau mencerahkan publik, karena informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan atau konkret. Inilah kondisi yang oleh Hannah Arendt disebut dengan ‘invisibilitas publik’, sebuah kondisi di mana segala sesuatu digelapkan oleh ‘highly efficient talk and double talk’ (1955: viii). Banyak publikasi atau wacana publik yang tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat tetapi sebaliknya menutupi fakta-fakta riil di lapangan. Fakta-fakta, segala sesuatu yang riil atau otentik dirusakan oleh sebuah kekuatan luar biasa besar dari ‘mere talk’ yang muncul di ruang publik (Arendt, 1955: viii). Ruang publik dipenuhi dengan pembicaraan-pembicaraan yang hanya menebarkan berita-berita bohong, hoaks, dan juga disinformasi.
Hal kedua yang diakui oleh Rocky Gerung adalah bahwa pertemuan itu sendiri merupakan ajang “tukar menukar gagasan, bukan tukar menukar jabatan” (Noor Shobah, 2022). Pernyataan ini seolah-olah menjawabi harapan Bivitri Susanti (2002) yang terungkap dalam opininya bertajuk “Berdebatlah, Para Calon Pemimpin”. Harapan ini muncul dari keresahan akan adanya kegaduhan demi kegaduhan yang dipertontonkan oleh para politisi di ruang publik kita sekarang. Ditengarai, masalah-masalah substansial yang berkaitan dengan kepentingan umum, tidak dibicarakan atau diperdebatkan secara serius oleh para politisi, terutama mereka yang berkeinginan mengajukan diri sebagai capres atau cawapres. Para calon entah presiden ataupun wakil presiden hanya membicarakan hal-hal aksidental seperti sosok, keturunan, dan status sosial. Akibatnya, yang dimunculkan ke ruang publik adalah tontonan pertemuan-pertemuan politik, baliho-baliho, foto bersama atau bahkan joget tiktok. Kalau menjelang pemilihan presiden, tidak ada debat bermutu untuk memperbincangkan secara serius isu-isu fundamental atau untuk menawarkan alternatif- alternatif terbaik demi kepentingan bangsa dan negara, maka pada saat pemilihan, para pemilih akan memilih ‘orang’ dan bukannya gagasan atau ide terbaik.
Pernyataan Rocky Gerung dan opini Bivitri Susanti menunjuk pada pentingnya perdebatan, diskursus atau diskusi ilmiah demi tukar menukar ide atau gagasan dan dengan demikian mencerahkan publik. Pentingnya komunikasi, atau tepatnya perdebatan atau diskursus ini juga ditemukan dalam pemikiran politik Hannah Arendt, seorang filsuf
politik perempuan keturunan Jerman-Yahudi. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif atas data-data yang dikumpulkan lewat studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa bagi Arendt politik bukanlah realisasi kodrat bawaan manusia tetapi sesuatu yang diciptakan manusia and karena itu dia berada di luar atau ‘di-antara’manusia. Ketika pluralitas manusia melakukan sesuatu atau bertindak bersama, tercipta ruang publik politis di antara mereka dan ketika orang berkomunikasi satu sama lain sebagai pribadi yang bebas dan setara, sebuah jaringan relasi tercipta. Jadi bagi Arendt, inti politik adalah tindakan dan pembicaraan.
Untuk mempresentasikan temuan ini, berturut-turut akan diuraikan: 1) metode berpikir atau berfilsafat Hannah Arendt untuk memahami pendekatan fenomenologis yang digunakan Arendt demi mengungkapkan struktur dasar pengalaman politis yang umum ditemukan dalam kehidupan manusia di dunia ini; 2) ide Arendt tentang politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia, yang memunculkan ide tentang politik sebagai tindakan dan politik sebagai pembicaraan; 3) inti politik bermartabat yang ditarik dari pemahaman Arendt tentang politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia dalam upaya menciptakan politik bermartabat. Dari perspektif Arendt, inti politik bermartabat terungkap dalam pengakuan akan perbedaan di antara warga negara atau kelompok masyarakat dan komunikasi konstan di antara warga negara. Terkait dengan pentingnya komunikasi, akan ditunjukkan relevansi pemikiran Arendt dalam upaya membaca fenomena oligarkhi, kelompok buzzer, dan pembungkaman suara-suara kritis lewat penerapan UU ITE di Indonesia

## Metode Berfilsafat dan Berpolitik
Hannah Arendt merupakan salah seorang pemikir politik yang sangat original dan berpengaruh pada abad 20. Pemikiran politiknya sulit dipahami karena dia tidak menulis sebuah filsafat politik sistematis yang mewakili sebuah aliran pemikiran tertentu, tetapi dia berbicara tentang berbagai topik berbeda yang tercecer dalam semua karyanya. opik- topik seperti totalitarianisme, tindakan politik, tradisi modern, kebebasan, otoritas, dan kemampuan berpikir manusia dielaborasi bukan atas dasar satu argumen tunggal atau sebuah narasi linear, tetapi atas serangkaian distingsi konseptual seperti antara tirani dan totalitarianisme; antara tindakan, kerja, dan karya; antara revolusi politis dan perjuangan akan kebebasan; dan antara tindakan memikirkan, menghendaki, dan menilai (Villa, 2006: 1).
Karena perhatian pada peristiwa aktual dalam dunia, maka Arendt menolak tradisi filsafat modern Barat yang dinilainya mengabaikan pengalaman aktual dari aktor-aktor politis. Penolakan Arendt didasarkan pada fakta bahwa banyak filsuf profesional begitu sibuk dengan dunia mereka sendiri dan terkungkung dalam dunia teoretis atau menara gading sehingga mereka kehilangan kontak dengan realitas nyata. Akibatnya, para filsuf seperti itu seakan-akan terputus dari dunia atau realitas yang mengelilingi mereka. Menurut Arendt, berfilsafat dari dalam menara gading tidak memungkinkan para filsuf
Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia
untuk memberikan perhatian serius pada realitas dunia. Hal ini dia temukan dalam diri filsuf besar yang dikaguminya, Martin Heidegger, salah seorang pendukung diam- diam Hitler. Dukungan Heidegger terhadap rezim Hitler yang mengusung semboyan dominasi total yang berakibat pada pembantaian orang-orang Yahudi dan pemusnahan dunia obyektif, mengindikasikan ketidakpedulian Heidegger terhadap realitas plural di sekitarnya karena kesibukan dengan kontemplasi teoretisnya.
Berbeda dengan Heidegger yang berfilsafat dari menara gading, Arendt menawarkan pendekatan fenomenologis yang menuntut perhatian penuh pada fenomena yang terjadi dalam dunia. Untuk maksud ini, Arendt mengadopsi model pemikiran ‘thought of fragments’ Benhabib (2012: 33), di mana dia memikirkan fragmen-fragmen, peristiwa- peristiwa aktual yang terjadi di masa lalu. Arendt menganalisis peristiwa-peristiwa aktual seperti holocaust atau pembantaian ribuan warga Yahudi di Jerman dan beberapa kota lain di Eropa; Revolusi Perancis, Amerika dan Hungaria; pengadilan Eichmann, salah seorang pelaku pembantaian orang Yahudi yang diadili di Yerusalem, dan lain-lain. Arendt mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, termasuk peristiwa destruktif karena keyakinan bahwa di tengah keruntuhan ada sesuatu yang bertahan hidup dan bisa berkontribusi bagi pembaruan politik zaman sekarang (Mabille, 2004: 45).
Model berpikir seperti ini diidentikkan dengan seorang penyelam mutiara, yang turun ke kedalaman laut untuk mencari, menemukan dan membawa mutiara permukaan laut. Ketika orang mendalami peristiwa-peristiwa masa lalu, orang akan menemukan fragmen-fragmen pemikiran, sesuatu yang ‘kaya dan aneh,’dan barang kali sesuatu yang bersifat tetap atau abadi (Arendt, 1968: 51). Fragmen-fragmen tersebut tidak lain adalah aktualitas peristiwa yang menampakkan diri dan bisa menjadi guru yang dapat dipercayai serta sumber informasi terpenting bagi semua orang yang hendak terlibat dalam politik (Arendt, 1951: 482). Karena itu, seperti disimpulkan oleh Margaret Canovan (1995: 3), pemikiran politik Arendt diinformasikan dan dibimbing oleh keprihatinannya sendiri terhadap peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi dalam dunia politik itu sendiri.
Di samping itu, dalam tulisan-tulisannya Arendt juga merefleksikan dan sekaligus menghormati pluralitas, perbedaan, kebersamaan, dan interaksi manusia. Atau, pemikiran Arendt tentang politik diinformasikan dan diarahkan kepada dunia interaksi dan perjumpaan manusiawi. Pengakuan akan pluralitas manusia dan bahwa dunia atau politik selalu bersifat plural merupakan aspek-aspek filosofis yang tersembunyi di balik komitmen politis Arendt.  Dalam konteks ini Margareth Hull (2002: 2-3) dalam bukunya The Hidden Philosophy of Hannah Arendt menyimpulkan, Arendt mempunyai “komitmen filosofis dan politis terhadap interaksi dan pluralitas.” Bagi Arendt, ada bersama dan di antara orang lain (inter homines esse) harus menjadi pusat dan fokus dari aktivitas berfilsafat dan sekaligus berpolitik. Arendt mengadopsi metode fenomenologis dalam upaya untuk mengungkapkan struktur dasar pengalaman politis yang umum ditemukan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu, apa yang dibuat oleh Arendt adalah
sebuah bentuk rehabilitasi fenomenologis terhadap dunia bersama yang merupakan dasar bagi politik.

## Politik sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia
Bertolak dari pendekatan fenomenologis terhadap politik, Arendt lalu mendiskusikan politik dalam terang ketiga struktur dasar kehidupan aktif manusia (vita activa), yang memunculkan konsep tentang politik sebagai ruang ‘di-antara’manusia. Dalam bukunya The Human Condition, Arendt menegaskan nilai politik sebagai bagian dari wilayah tindakan manusia, praxis dan dunia penampakan. Arendt beragumen, tradisi filsafat Barat mendevaluasi dunia tindakan manusia dengan menempatkan itu di bawah kehidupan kontempatif (Yar, 2015:3). Dalam rangka menyelamatkan wilayah tindakan dan penampakan, Arendt mengelaborasi tiga pengalaman politis umum yang ditemukan dalam kehidupan aktif (vita activa) manusia, yaitu kerja, karya dan tindakan. Aktivitas kerja (labor) berkaitan dengan keharusan hidup karena hasil kerja manusia bukanlah sesuatu yang permanen tetapi selalu dikonsumsi demi mempertahankan hidup. Itu berarti, dalam bekerja, manusia “diperbudak” oleh keharusan untuk mempertahankan hidup sehingga mereka tidak bebas (Arendt, 1958: 82-84). Ketiadaan kebebasan adalah karakteristik aktivitas bekerja. Sekalipun demikian, Arendt mengakui bahwa aktivitas kerja merupakan elemen konstitutif kondisi hidup manusia.
Berbeda dengan kerja, aktivitas yang diatur oleh keharusan biologis, karya (work) adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan ketidakalamiahan, dalam arti bahwa karya mengubah sesuatu yang alamiah menjadi sesuatu yang bisa digunakan manusia. Sebatang pohon, yang adalah secara alamiah tumbuh di hutan, diubah oleh seorang tukang kayu menjadi kursi atau meja. Hasil karya manusia digunakan untuk mendukung kehidupan manusia tetapi pemanfaatan tersebut tidak menghilangkan barang-barang ciptaan manusia tersebut. Itu berarti, hasil karya manusia memiliki stabilitas dan soliditas yang memungkinkan barang-barang tersebut bertahan selama beberapa waktu (Arendt, 1958: 136-137). Hasil karya manusia menyediakan sebuah ruang publik atau dunia obyektif yang kelihatan dan dapat bertahan selama beberapa waktu agar manusia menghidupi hidup mereka, melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka, dan berinteraksi satu sama lain. Berbeda dengan dunia alamiah, dunia obyektif ini berada ‘di-antara’ manusia. Dunia obyektif ini menyatukan dan sekaligus memisahkan mereka.
Dunia obyektif atau ruang publik ini identik dengan pasar. Di pasar, manusia membangun sebuah relasi di antara mereka, dalam arti bahwa seorang individu “dapat menunjukkan hasil karya tangannya dan menerima pengakuan terhadap apa yang dikerjakan” (Arendt, 1958: 160). Hasil karya diperjualbelikan di pasar, dan pada waktu itu terciptalah sebuah dunia bersama antara pembeli dan penjual. Dunia atau ruang publik tersebut tercipta semata-mata karena adanya benda buatan (hasil karya) yang ada di antara penjual dan pembeli. Ruang publik ini tidaklah politik karena di pasar, orang
Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia
tidak bertemu sebagai pribadi tetapi sebagai pemilik barang-barang yang dijual. Atau, pasar adalah tempat perevelasian bukan manusia sebagai manusia tetapi hasil karya mereka, sehingga pengakuan diberikan bukan kepada orang yang menghasilkan tetapi pada hasil karya itu sendiri. Sekalipun tidak politis, Arendt menegaskan bahwa ada sebuah dunia obyektif tercipta ketika orang menjualbelikan hasil karya tangan mereka sendiri. Inilah dunia benda-benda buatan manusia.
Sedangkan tindakan (action) adalah sebuah aktivitas yang berlangsung ‘di-antara’ manusia tanpa pengantara. Dalam bertindak, seseorang memperkenalkan atau memulai sesuatu yang baru (inisiatif) ke dalam pluralitas manusia. Itu berarti, tindakan berkaitan dengan permulaan sesuatu yang baru atas inisiatif kita sendiri. Arendt menulis: “To act, in its most general sense, means to take an initiative, to begin (as the Greek word archein, ‘to begin’, ‘to lead,’ and eventually ‘to rule’, indicates), to set something into motion...” (1958: 177).  Ketika seseorang memperkenalkan sesuatu kepada orang lain atau ketika seseorang bertindak, dia berinteraksi dengan orang lain dan interaksi tersebut menciptakan sebuah ruang publik atau dunia obyektif yang dikenal dengan ‘dunia urusan manusia’. Dunia sebagai urusan manusia berkaitan dengan hal-hal subyektif di antara, yang tidak nyata atau tidak kelihatan dan karena itu disebut ‘the web of human relationship’ (Arendt, 1958: 183). Jaringan relasi antara manusia tidak lain adalah dunia bersama yang ada di antara dua orang atau lebih yang bertindak bersama atau berkomunikasi satu sama lain. Ketika manusia bertindak dan berbicara kepada satu sama lain, sebuah realitas atau dunia bersama dibangun. Atau, dunia sebagai urusan manusia terdiri dari jaringan relasi manusia yang ada kapan saja manusia hidup bersama.
Dibandingkan dengan ruang publik ‘pasar’ yang tidak politik, ruang publik urusan manusia justru bersifat politik. Sebagai urusan manusia, politik mengandaikan adanya interaksi dan intersubyektivitas. Bagi Arendt, politik bukannya akibat dari predisposisi alamiah atau realisasi karakter kodrat bawaan manusia, tetapi sesuatu yang tercipta kapan saja manusia berelasi satu sama lain dalam tindakan dan pembicaraan. Dalam terang pemahaman ini, Arendt mengeritik asumsi umum sejak Aristoteles bahwa substansi politik ditarik dari kenyataan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk politik atau ada sesuatu yang bersifat politis dalam esensi manusia. Menurut Arendt, asumsi ini keliru karena tidak ada sesuatu yang bersifat politis dalam kodrat manusia. Kenyataannya, manusia dalam dirinya sendiri adalah apolitik dan karena itu politik hanya bisa dibangun kalau manusia berinteraksi satu sama lain dalam tindakan dan pembicaraan. Arendt menulis: “Politics arises between men and so quite outside of man. There is no real political substance. Politics arises in what lies between men and is established as relationship” (Arendt. 2005: 95). Politik berlangsung ‘di-antara’ manusia dan karena itu berada di luar manusia. Jadi, dari perspektif Arendt, ada dua elemen utama politik, yaitu tindakan dan politik yang dikenal dengan politik sebagai tindakan dan politik sebagai pembicaraan.

## Politik sebagai Tindakan
Arendt mengklaim bahwa di antara ketiga aktivitas manusia, hanya tindakanlah yang bersifat politis. Bahkan, tindakan diidentifikasikan dengan politik, dalam arti bahwa politik adalah tindakan dan tindakan adalah politik. Inilah yang dikenal dengan teori tindakan politik. Ada dua alasan mendasar pengidentifikasian tindakan dengan politik. Alasan pertama didasarkan pada kenyataaan adanya kebebasan entah dalam tindakan ataupun dalam politik. Tindakan mengkarakterisasikan sebuah permulaan baru, sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Jadi sesuatu yang inheren dalam tindakan adalah kebebasan. Tindakan sebagai realisasi kebebasan berakar dalam kelahiran baru (natality), dalam kenyataan bahwa setiap kelahiran menghadirkan sebuah permulaan baru dan memperkenalkan sesuatu yang baru ke dalam dunia.
Natalitas membentuk kemampuan memulai sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak diharapkan. Arendt mengatakan: “The new beginning inherent in birth can make itself felt in the world only because the newcomer possesses the capacity of beginning something anew, that is, of acting” (Arendt, 1958: 9). Menurut Arendt, seperti dikatakan Andrea Thoma (2011: 1), manusia tidak ‘dilahirkan untuk mati’ seperti nampak dalam ide Heidegger tentang ‘being towards death,’ tetapi dilahirkan untuk memulai atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Kemampuan memperkenalkan sesuatu yang baru ke dalam dunia adalah kemampuan fundamental manusia untuk bebas. Dalam konteks ini, Arendt memahami kebebasan bukan sebagai kemampuan untuk memilih alternatif yang tersedia, sebagaimana dimengerti oleh tradisi liberal, tetapi sebagai kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru atau untuk melakukan sesuatu yang tidak diharapkan (Thoma, 2011: 2).
Tindakan dan kebebasan, dalam pandangan Arendt, identik, dalam arti bahwa menjadi bebas berarti terlibat dalam tindakan atau mengambil inisiatif. Tindakan sebagai permulaan baru mengaktualisasikan kebebasan. Atau, kemampuan kita akan kebebasan diekspresikan lewat tindakan. “Manusia bebas (...) sejauh mereka bertindak, bukan sebelum atau sesudah; karena menjadi bebas dan bertindak adalah sama” (Arendt, 1961: 153). Seorang pribadi bebas karena dia adalah sebuah permulaan baru. Arendt melihat hubungan antara kebebasan dan tindakan, dalam arti bahwa kebebasan eksis hanya ketika manusia terlibat dalam tindakan politik; dan tindakan politik dapat terlaksana hanya kalau ada interaksi antara manusia plural. Kualitas tindakan adalah kebebasan yang tidak dapat dihilangkan dan statusnya sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Arendt memahami kebebasan sebagai sesuatu yang duniawi dan publik, dalam arti kita menyadari kebebasan atau lawan dari kebebasan dalam pertemuan kita dengan orang lain, bukan dalam pertemuan dengan diri kita sendiri (Yar, 2015:7).
Sebagaimana tindakan, makna politik terletak dalam kebebasan (Arendt, 2005: 108). Identifikasi politik dengan kebebasan ditarik dari pemahaman Yunani tentang politik, yang terpusat sekitar kebebasan. Pemikir Yunani kuno mengasosiasikan kata politik dengan
Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia
polis, negara-kota. Kata polis diambil dari kata kerja pellein, yang berarti “muncul dalam pergerakan sirkuler” (Antaki, 2010: 68-69). Itu berarti, polis adalah sebuah pusat eksistensial, yang dalam dirinya tidak ada. Jadi, politik sebagai ruang ‘di-antara’ menyatukan pluralitas manusia di sekitar ketiadaan atau kekosongan. Yang mau ditekankan Arendt di sini adalah bahwa dalam berpikir tentang politik, kita hendaknya memulai dari ketiadaan karena tidak ada satu pun yang bisa dikatakan tentang apa, bagaimana, mengapa dan kapan. Akibatnya, setiap orang bebas untuk terlibat dalam tindakan dan pembicaraan. Arendt menegaskan bahwa politik harus merupakan sebuah aktivitas terus menerus dari warga negara yang berkumpul bersama untuk melaksanakan kemampuan perwakilan, untuk mengatur hidup dalam cara pembicaraan dan persuasi yang bebas.
Di samping kebebasan, pengidentifikasian tindakan dan politik juga didasarkan atas kondisi pluralitas. Berbeda dengan aktivitas kerja yang berhubungan dengan proses alamiah dan keharusan mempertahankan eksistensi manusia dan karya dengan persoalan ketidakalamiahan eksistensi manusia, tindakan berhubungan dengan kondisi pluralitas. Tindakan dilakukan hanya dalam kehadiran orang lain. Orang tidak bisa bertindak dalam kesendirian. Sebuah tindakan tidak bermakna kalau tidak ada orang lain yang hadir, menyaksikan dan memberi makna terhadapnya. Jadi kondisi yang ada dalam sebuah tindakan manusia adalah pluralitas, di mana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain dan berinteraksi dengan mereka sebagai pribadi yang khas (Arendt, 1958: 8). Sebagaimana tindakan, politik juga dibangun di atas dasar pluralitas manusia dan selalu berurusan dengan “ko-eksistensi dan asosiasi manusia yang berbeda-beda” (Arendt, 2005: 93). Hal ini menunjukkan bahwa politik hanya muncul ketika manusia ada bersama dan berinteraksi satu sama lain dalam tindakan dan pembicaraan. Jadi, bertolak dari uraian tentang pluralitas dan kebebasan di atas, nampak jelas bahwa bertindak berarti mengambil inisiatif, memperkenalkan sesuatu yang baru dan yang tidak diharapkan ke dalam dunia. Tindakan seperti itu sama dengan politik karena politik adalah aktivitas tanpa henti dari warga negara yang datang bersama untuk melaksanakan agensi mereka, mengatur kehidupan bersama lewat tindakan dan pembicaraan.

## Politik sebagai Pembicaraan
Tindakan harus diiringi dengan pembicaraan karena tanpa pembicaraan, tindakan tidak beda dengan robot atau mesin yang dioperasikan oleh tangan-tangan tak kelihatan. Tindakan dan pembicaraan saling mengandaikan. Lewat pembicaraan atau bahasa yang diucapkan seseorang mengartikulasikan makna dan menyesuaikan tindakannya dalam konteks pluralitas. Sebaliknya, pembicaraan menuntut tindakan, dalam arti bahwa pembicaraan itu sendiri adalah sebuah tindakan yang dipakai sebagai sarana untuk mengecek ketulusan pembicara. Di samping itu, tindakan dan pembicaraan menyingkap identitas unik dan khas agen atau pelaku. Arendt menulis: “In acting and speaking, men show who they are, reveal actively their unique personal identities and thus make their
appearance in the human world, while their physical identities appear without any acitivity of their own in the unique shape of the body and sound of the voice” (Arendt, 1958, 179).
Sama seperti tindakan, pembicaraan juga dikarakterisasikan oleh pluralitas, sebuah kondisi kesamaan dan sekaligus perbedaan. Karena adanya kesamaan dan perbedaan antara manusia maka mereka bisa berkomunikasi atau berbicara terhadap satu sama lain. Jika manusia tidak sama, mereka tidak bisa memahami satu sama lain dan kalau masing- masing individu dibedakan dari yang lain, mereka tidak membutuhkan pembicaraan atau tindakan untuk menjadikan diri mereka dimengerti oleh yang lain (Arendt, 1958: 176). Itu berarti, pembicaraan mengandaikan adanya pluralitas atau komunikasi selalu terjadi dalam kebersamaan, melibatkan lebih dari satu orang. Karena pluralitas merupakan salah satu ciri khas politik, maka pembicaraan merupakan esensi politik. Lebih lanjut, karena individu-individu yang berkomunikasi satu sama lain tersebut berbeda atau unik, maka muncul pluralitas perspektif yang mengharuskan adanya deliberasi atau perdebatan publik. Karena itu, bagi Arendt, politik hendaknya merupakan sebuah perdebatan atau deliberasi konstan di antara orang-orang yang sederajat. Arendt menulis: “Debate constitutes the very essense of political life” (Arendt, 1961: 241). Politik secara otentik diungkapkan kapan saja masyarakat berada bersama dalam ruang publik untuk berdebat, berdiskusi, berdeliberasi dan memutuskan persoalan-persoalan bersama. Bahkan, seperti dikatakan John Stuart Mill, demokrasi itu sendiri tidak lain adalah ‘government by discussion’. Itu berarti, sebuah pemerintahan demokratis melibatkan banyak anggota dan setiap keputusan yang diamil selalu lewat diskusi dan konsultasi publik. Premis epistemologis di balik frase ‘pemerintahan lewat diskusi’ adalah masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam diskusi- diskusi tentang kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Menurut Arendt, komunitas politik secara radikal demokratis. Term demokrasi menunjuk pada kenyataan bahwa kondisi manusia mengungkapkan bahwa manusia adalah manusiawi sejauh mereka hidup bersama dalam suatu cara yang memungkinkan terciptanya dunia manusia secara kolektif. Hal ini berarti bahwa setiap pertimbangan tentang bagaimana manusia harus bertindak harus didasarkan pada konsep tentang bagaimana manusia hendaknya hidup bersama—jika mereka ingin untuk menjadi manusia (Knauer, 1985: 187). Di samping itu, karena politik adalah aktivitas publik, maka seseorang tidak dapat menjadi bagian (terlibat) darinya tanpa dalam arti tertentu hadir di ruang publik. Terlibat dalam politik berarti secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum publik, di mana keputusan-keputusan yang berakibat pada komunitas diambil. Partisipasi seperti ini penting demi pembentukan relasi manusiawi dan solidaritas antara warga negara.
Bagi Arendt, politik sebagai pembicaraan dimungkinkan oleh adanya kemampuan manusia untuk berpikir, menilai, dan membuat keputusan. Karena itu, berulang kali Arendt mengklaim bahwa politik secara otentik diungkapkan kapan saja manusia berada bersama dalam ruang publik untuk berdiskusi, berdeliberasi dan memutuskan persoalan-
Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia
persoalan bersama. Perdebatan muncul bukan karena orang secara sengaja menciptakan konflik tetapi karena konflik itu inheren dalam perbedaan. Karena itu, bagi Arendt, wilayah publik tidak pernah netral atau sebuah tempat di mana orang menghindari diri dari perbedaan agar hidup dalam sebuah kedamaian universal. Sebaliknya, politik merupakan sebuah ruang publik di mana orang-orang yang berbeda beragumen, berdeliberasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan bersama (Roberts-Miller, 2002: 589).
Dalam konteks ini, berbeda dengan ide netralitas negara yang diusung kaum liberal, negara justru diwajibkan menawarkan ‘persuasi demokratis’, dalam arti bahwa negara melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat atau perspektif masing-masing dan ketika negara ‘berbicara’ atau menyampaikan pernyataan-pernyataan lewat pejabat publik, negara “affirmatively take the side of upholding free and equal citizenship” (Bretsneider, 2014: 1061). Intinya, negara tidak boleh netral berkaitan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan yaitu bahwa semua warga negara hendaknya diperlakukan sebagai pribadi yang bebas dan sederajat. Negara hendaknya melindungi kebebasan berbicara warga negara sebagai tanda penghormatan terhadap kebebasan dan kesamaan. Warga negara bebas dan setara dalam memiliki kemampuan untuk berdebat, berdeliberasi dan memutuskan persoalan-persoalan yang berurusan dengan persoalan pribadi dan sekaligus persoalan bersama.
Ada sebuah elemen agonistik dalam konsep Arendt tentang pembicaraan politik. Atau, selalu ada perjuangan, konflik dan perdebatan yang abadi dalam sebuah komunitas plural. Karena itu, yang dibutuhkan dalam politik adalah mempertahankan pluralitas perspektif lewat upaya membiarkan semua aktor politik untuk mengeskpresikan pendapat mereka karena Arendt percaya bahwa warga negara mempunyai kemampuan untuk berjuang secara terbuka tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan bersama tanpa adanya fanatisme atau tanpa ada niat untuk mengeliminasi orang yang bertentangan dengan kita. Deliberasi dibuat dalam terang dan demi kebaikan bersama dan karena itu orang yang terlibat di dalamnya hendaknya memiliki kemampuan yang disebut oleh Immanuel Kant sebagai ‘enlarged mentality’ atau Arendt dengan ‘representative thinking’, sebuah kemampuan untuk memasukkan perspektif atau sudut pandang orang lain ke dalam pemikiran kita sendiri (Arendt, 1992: 43). Alasannya, hanya lewat deliberasi secara bersama dan keterlibatan dalam pemikiran representatif, warga negara mampu membentuk pendapat umum yang dapat mengklaim validitas intersubyektif.
Dari perspektif Arendt, deliberasi atau pembicaraan politik tidak berorientasi pada kesepakatan bersama. Deliberasi bertujuan menghasilkan keputusan-keputusan politis yang lebih rasional karena dalam proses deliberasi diungkapkan informasi-informasi yang mendorong individu-individu untuk mengatur preferensi mereka dan dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengartikulasikan perspektif masing- masing di publik mengantar mereka semua untuk berpikir dari sudut pandang orang lain yang terlibat (Benhabib, 1996b: 71-72). Karena itu, bagi kaum demokrat deliberatif
modern termasuk Hannah Arendt, seperti ditegaskan Remer (2008: 182-185), dalam deliberasi sebagai dialog ada tiga prinsip yang harus dijadikan patokan, yaitu kebebasan, kesamaan, dan kekuatan argumen terbaik. Aktivitas politik dianggap sebagai sebuah bentuk komunikasi yang mengungkapkan kemanusiaan kita dan bukan sebagai sarana mengejar kekuasaan demi kepentingan diri sendiri (Remer, 2008:193).

## Politik Bermartabat
Fenomena invisibilitas publik dan tidak adanya perdebatan tentang masalah-masalah substansial yang berkaitan dengan kebaikan bersama oleh para politisi mempertontonkan model politik tidak bermartabat, atau yang disebut oleh Alasdair McIntyre (1998) sebagai politik tanpa moralitas. Berhadapan dengan politik tidak bermartabat atau politik tanpa moralitas ini, menurut hemat penulis, pemikiran Arendt tentang politik sebagai ruang di-antara manusia’ dapat menjadi alternatif dalam menciptakan politik bermartabat. Penekanan pada term ‘di-antara’ dan juga ‘di luar’ manusia sangat mendasar dan penting politik. Ada dua poin utama untuk menunjukkan signifikansi pemikiran politik Hannah Arendt dalam menciptakan politik bermartabat, yaitu. pentingnya pengakuan akan perbedaan dan pentingnya komunikasi antara warga.

## Pentingnya Pengakuan akan Perbedaan
Penekanan Arendt bahwa politik berada di luar manusia menekankan pentingnya jarak di antara manusia sebagai prasyarat pengakuan akan perbedaan. Ketika ada jarak, kita menyadari kekhasan dan keunikan orang atau kelompok-kelompok lain dan kesadaran seperti itu memunculkan pengakuan yang tulus dan ikhlas akan signifikansi keberadaan ‘yang lain’ dalam membangun dunia bersama. Pengakuan akan perbedaan muncul dari fakta keberagaman atau kebhinekaan yang merupakan sebuah pemberian. Penekanan Arendt ini sangat relevan dengan konteks Indonesia karena sebagai sebuah negara merdeka, sejak berdirinya bangsa Indonesia telah berciri multikultural atau plural karena adanya keragaman budaya, agama, suku, kelas sosial dan juga falsafah hidup. J. S. Furnival, mengkarakterisasikan Indonesia pada masa Hindia-Belanda sebagai sebuah masyarakat plural karena adanya banyak elemen yang hidup sendiri tanpa adanya pembauran atau asimilasi satu terhadap yang lain dalam suatu kesatuan politik (1948: 307).
Keanekaragaman bukan sekedar fakta bahwa ada orang yang dilahirkan dalam budaya Jawa, Batak, Bugis, Asmat, Flores atau ribuan etnis lain di Indonesia; atau bahwa kita dilahirkan sebagai seorang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, atau Hindu. Tetapi, keanekaragaman muncul dari pengakuan esensial yang bertolak dari keyakinan bahwa yang lain memiliki identitas diri yang otentik dan khas, entah sebagai individu ataupun sebagai kelompok, dan bahwa yang lain mampu merumuskan sendiri sistem atau pola yang mengatur pola tingkah laku mereka, entah di arena privat ataupun publik. Identitas diri menunjuk pada pemahaman pribadi-pribadi tentang siapa diri
Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia
mereka serta apa yang menjadi karakter fundamental dan khas sebagai manusia. Identitas diri dikaitkan dengan sesuatu yang khas dan hanya ditemukan oleh individu itu sendiri. Konsep ini muncul bersamaan dengan ideal “being true to myself ” (jujur dengan diri sendiri) dan cara berada yang khas. Jujur dengan diri sendiri berarti jujur dengan originalitas, sesuatu yang hanya bisa diartikulasikan dan ditemukan oleh diri sendiri. Dalam mengartikulasikannya, individu juga mendefinisikan diri sendiri. Ideal ini disebut oleh Charles Taylor sebagai “otentisitas” (1994: 31). Otentisitas menuntut setiap anggota kelompok sosial tertentu untuk menemukan cara berada yang asli sebagai kelompok. Harus diingat bahwa pembentukan identitas atau jati diri tidak berlangsung dalam isolasi, tetapi juga bergantung pada pengakuan, respek, dan penghormatan dari orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan jati diri terjadi dalam sebuah dialog berlanjut dan perjuangan dengan orang-orang yang begitu berarti untuk kita.
Tetapi, mengapa keberagaman atau kebhinekaan yang dibangga-banggakan oleh Bapak Pendiri bangsa kita sebagai kekuatan pemersatu, sering kali menjadi sumber konflik atau perpecahan? Apakah hal ini merupakan tanda bahwa kekokohan bangunan kesadaran sosial negara kebangsaan kita sudah mulai keropos atau rapuh? Pada hemat saya, masalah utamanya adalah bahwa kita menekankan perbedaan tanpa berupaya untuk memikirkan secara serius mengapa kita berbeda dari yang lain atau mengapa yang lain tidak sama dengan saya serta apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa dan manusia. Hannah Arendt menegaskan bahwa sekalipun kita ini berbeda karena tidak satu pun pribadi yang sama persis dengan pribadi lain, tetapi ada kesamaan fundamental yang tidak bisa dinafikan yaitu bahwa kita semua dilahirkan ke dalam spesies yang sama yang disebut manusia. Karena itu, sejalan dengan pemikiran Arendt saya menganjurkan agar penekanan akan perbedaan atau keanekaraman harus disertai dengan penekanan akan kesamaan fundamental antara manusia entah sebagai pribadi atau pun sebagai sebuah bangsa.
Kesamaan fundamental yang dimiliki semua manusia adalah martabat yang dipahami secara universal dan egalitarian sebagai sesuatu yang inheren. Karena kesamaan martabat seperti ini, semua manusia layak dihormati dan diakui keberadaannya (Taylor, 1994: 41). Kesamaan model ini terungkap dalam pentingnya pengakuan akan hak-hak dasar atau hak asasi manusia. Di samping itu, ada model kesamaan lain yang sering diabaikan yaitu kesamaan pengalaman masa lalu sebagai bangsa.  Harus diakui, masa-masa menjelang kemerdekaan, semua suku dan bangsa dari pulau yang berbeda-beda bersatu padu mengusir penjajah. Jadi, pengalaman bersama akan penjajahan dan perjuangan bersama mengusir penjajah menjadi perekat atau dasar mengapa Indonesia tetap menjadi sebuah negara merdeka. Pengakuan akan pengalaman bersama sebagai bangsa dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan sangat penting dalam merajut dan merawat kebhinekaan. Jadi, pengakuan akan perbedaan dan kesamaan memungkinkan adanya
pemahaman atau pengertian timbal balik di antara warga masyarakat dan sekaligus menjadi prasyarat dalam membangun kehidupan berpolitik yang bermartabat.
Pentingnya Komunikasi Antara Warga Negara.
Politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia memungkinkan adanya komunikasi antara warga negara. Ruang antara bersifat politis karena adanya komunikasi atau pembicaraan. Komunikasi memanusiawikan tindakan bersama dan menjadikan tindakan tersebut politis, dan bahkan menjadikan manusia makhluk politis. Pluralitas, sebagai dasar politik, menunjukkan bahwa politik tidak lain adalah diskursus atau perdebatan konstan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa Arendt sesungguhnya membangun sebuah konsep pemerintahan demokrasi partisipatif deliberatif, di mana politik didasarkan pada deliberasi kolektif tentang semua hal yang mempengaruhi komunitas politik. Konsep pemerintahan demokrasi partisipatif deliberatif mengandaikan bahwa pembuatan keputusan merupakan tugas semua warga negara dan bukannya hanya elite politik. Justru kemampuan inilah yang sering kali diabaikan oleh pemerintah dengan anggapan keliru bahwa masyarakat apolitis, tidak tahu banyak tentang persoalan-persoalan publik dan karena itu tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan atau undang-undang. Pemikiran Arendt ini sangat relevan dalam membaca berbagai fenomena politik yang dipertontonkan para elit politik di Indonesia saat ini.
Pertama, fenomena pengabaian peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan publik dan undang-undang, didukung oleh semakin menguatnya oligarki di negara-negara liberal modern. Ketika negara berciri oligarkis, seperti dikatakan MacIntyre (1998: 237), maka isu-isu fundamental yang berkaitan dengan kebaikan bersama ditentukan oleh segelintir kecil kaum oligark, yang menggunakan ide-ide atau argumen- argumen bukan untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran kepada publik, tetapi untuk memanipulasi orang lain demi kekuasaan. Kaum oligark menghindari debat atau diskursus karena bagi mereka ide-ide tidak perlu diperdebatkan atau didiskusikan tetapi digunakan untuk memanipulasi mayoritas masyarakat demi kepentingan mereka sendiri.
Di Indonesia, fenomena oligarki terus meningkat dan semakin sulit dibendung. Azyumardi Azra (2021) mengklaim, oligarki ini muncul dalam diri pejabat publik, terutama pejabat eksekutif dan legislatif yang mengambil keputusan berkaitan dengan kepentingan orang banyak tanpa melibatkan publik. Oligarki politik ini nampak dalam proses pembuatan undang-undang di Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR), seperti perubahan UU No. 30 tahun 2002 menjadi UU No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); perubahan UU No. 4 tahun 2009 menjadi UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba; dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan dan pengesahan beberapa UU ini hanya melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif, yang sebagian besarnya adalah kaum oligark. Lebih lanjut, dalam kaitan dengan pemilihan umum, semakin banyaknya partai politik dan juga calon yang berkontestasi, semakin besar dana yang dikeluarkan. Hasil penelitian Institut Otda, sebagaimana dikutip Azyumardi Azra, menunjukkan bahwa untuk
maju sebagai calon legislatif DPR Pusat, orang harus menyediakan uang sekitar 10 sampai dengan 30 miliar rupiah, atau untuk seorang calon presiden sekitar 5 sampai dengan 20 triliun (Azra, 2021). Dalam situasi seperti ini kehadiran kaum oligark atau pemilik modal tidak bisa dihindarkan. Dari kedua contoh di atas, dapat dikatakan bahwa telah terjadi ‘persekongkolan’ antara elit-elit politik dan kaum oligark di ruang-ruang privat atau di balik layar untuk menentukan apa yang terbaik untuk masyarakat pada umumnya.
Kedua, Arendt menekankan bahwa komunikasi, debat atau pun diskursus adalah pertukaran ide-ide atau gagasan-gagasan yang mengiluminasi dunia bersama dan bukannya kesuksesan atau kehebatan orang perorangan. Pembicaraan yang sejati hendaknya menerangi atau mengiluminasi ruang publik, karena orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak bersepakat tentang sesuatu, tetapi bersama-sama membangun komitmen untuk memperjuangkan isu-isu fundamental dan substansial bagi keberlangsungan dunia bersama. Pemikiran Arendt ini bisa dipakai untuk membaca fenomena munculnya kelompok buzzer politik, sekelompok orang yang memiliki kemampuan menciptakan percakapan di ruang publik, tetapi dengan tujuan-tujuan tersembunyi.
Kelompok buzzer yang pada awalnya digunakan untuk mempromosi barang-barang dagangan, kini dipakai sebagai sarana atau alat politik untuk mempromosikan partai atau orang tertentu yang mencalonkan diri menjadi pemimpin politik (Sugiono, 2020: 49; Juditha, 2019:201).  Para buzzer memanfaatkan media sosial untuk membingkai isu politik atau dukungan kepada pribadi tertentu lewat pesan, narasi ataupun propaganda dalam bentuk tulisan, gambar, meme atau video-video (Juditha, 2019: 208). Memang, para buzzer menciptakan percakapan di ruang publik, tetapi percakapan tersebut hanya menciptakan atmosfer penuh kehebohan ataupun kegaduhandan. Mereka menyebarkan informasi politik, tetapi informasi tersebut sekedar untuk memosisikan dan menawarkan satu partai atau orang sebagai yang paling layak untuk dipilih (Juditha, 2019: 210). Karena kecenderungan membela partai atau pribadi tertentu ini maka tidak mengherankan kalau yang disampaikan kepada publik adalah informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks dan ujaran kebencian bernuansa SARA.
Karena itu, dari perspektif Arendt, komunikasi atau percakapan yang diciptakan oleh kelompok buzzer bukanlah model ideal karena informasi yang disampaikan kepada publik tidak mencerahkan tetapi sebaliknya ‘menggelapkan’ fakta atau menyebarkan disinformasi kepada publik. Komunikasi dalam bentuk dialog, debat ataupun diskursus yang ideal, seperti diakui Rocky Gerung adalah komunikasi yang dibangun untuk mencari apa yang bisa disampaikan kepada publik agar publik tahu situasi riil bangsa kita. Pembicaraan atau debat-debat politik hendaknya mencerahkan atau membuat publik tahu dengan terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi. Ini salah satu contoh komunikasi ideal yang mencerahkan publik.
Ketiga, politik sebagai ruang ‘di-antara’ memungkinkan adanya kritik-kritik konstruktif. Dalam konteks inilah kita berbicara tentang pentingnya partai-partai oposisi atau tokoh-
tokoh kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman menunjukan, hanya ketika orang berada di luar pemerintahan, mereka bisa dengan obyektif dan bebas mengeritik atau mengevaluasi segala sesuatu yang dilakukan pemerintahan. Distansi menjamin obyektivitas kritik, dalam arti kritik dibuat dalam terang dan demi kepentingan bersama. Sayangnya, akhir-akhir ini kekritisan warga Indonesia seolah-olah ‘diredam’ dengan adanya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE yang seyogyanya menjamin kepastian hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, berubah menjadi sarana penjegalan kritik dan sekaligus senjata untuk mempertahankan kekuasaan (Sugiono, 2020: 58). Amnesty International Indonesia (2023) melaporkan bahwa dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun, dari Januari 2019 sampai dengan 2022, ada sekitar 332 orang dituduh melanggar pasal-pasal multitafsir dan yang terbanyak adalah pencemaran nama baik.
Penerapan UU ITE bukan saja meredam suara-suara kritis tetapi juga membatasi kebebasan warga negara untuk bertindak dan menyampaikan pendapat yang berakibat lebih lanjut pada semakin minimnya ruang-ruang kreasi. Hannah Arendt mengatakan bahwa menjadi pribadi yang bebas berarti terlibat dalam tindakan dan bertindak berarti memperkenalkan sesuatu yang baru dan tak terduga kepada publik, atau melakukan terobosan-terobosan yang konstruktif. Hal ini merupakan sesuatu yang niscaya dalam politik. Orang yang memiliki inisiatif dapat berpikir mandiri dan mengambil tindakan- tindakan tak terduga, terutama dalam keadaan mendesak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang pemimpin eksekutif dalam semua tingkatan dan anggota legislatif, tidaklah cukup hanya bekerja. Mereka tidak boleh menjadikan jabatan politis semata-mata sebagai lahan pekerjaan untuk mencari nafkah demi mempertahankan hidup. Mereka hendaknya berkarya dengan membangun infrastruktur-infrastruktur dasariah bagi warga negara untuk hidup secara layak dan sekaligus memiliki kreativitas untuk menciptakan ruang-ruang politis bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama.
Dalam konteks ini, politik bermartabat terungkap dalam diri pemimpin. Inilah poin utama Fransiskus Budi Hardiman (2023) ketika beliau mengaitkan politik bermartabat dengan karakter pemimpin. Seorang pemimpin mempraktikan politik bermartabat kalau; pertama, dia memiliki ‘kedaulatan’ dalam arti dia bertindak secara otentik atau tidak digerakkan oleh nafsu kekuasaan apapun; dan kedua, dia memiliki keutamaan demi mewujudkan kehidupan bersama yang adil, arif dan solider. Budi Hardiman menulis: “Martabat politik sang pemimpin memancar dari keberanian, komitmen, dan konsistensinya dalam menggerakkan suatu kelompok menjadi suatu bangsa yang berdaulat dan menghasilkan hukumnya sendiri. Itulah hidup yang baik” (Hardiman, 2023).

## Penutup
Sebagai kesimpulan bisa dikatakan bahwa pemahaman politik sebagai ruang ‘di-antara’ dan sekaligus berada ‘di luar’ manusia membantu kita mempraktikkan politik bermartabat.
Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia
Politik bermartabat dipraktikkan ketika orang mengedepankan komunikasi sekalipun ada perbedaan. Orang masih bisa berkomunikasi, bergaul dan bersabahat lintas kultural, etnis dan bahkan agama karena semua berikhtiar mempertahankan dunia bersama atau politik. Itu berarti, politik bermartabat mengandaikan adanya semangat melayani kepentingan publik atau menjadikan bangsa sebagai fokus perjuangan (Wulan, 2010). Dari perspektif Arendt politik bermarbat hanya mungkin kalau orang memahami secara benar makna politik. Kalau politik dipahami secara benar sebagai asosiasi manusia yang berbeda- beda, maka perbedaan bukanlah biang keladi perpecahan dan konflik, tetapi sebagai ‘modal’ berharga yang memperkaya kehidupan bersama. Dan kalau politik dimengerti sebagai ‘jaringan relasi antara manusia’, maka politik dominasi, monolog, ‘top-down’ tidak mungkin terjadi. Yang terjadi adalah sebaliknya yaitu adanya rasa respek satu sama lain dan komunikasi, debat atau dialog digunakan sebagai ajang untuk membicarakan isu-isu mendasar sehingga perdebatan tersebut memberikan iluminasi ruang publik kita. Diyakini, komunikasi publik secara tetap bisa mengeliminasi kecenderungan elitis dan birokratis di kalangan pemimpin dan sekaligus memberdayakan warga negara. Pemberdayaan tersebut muncul dari kemampuan warga negara untuk memengaruhi tindakan pemerintah dan hal itu hanya mungkin terjadi kalau tindakan negara tersebut harus didahului dengan diskusi publik yang melibatkan semua warga negara.
Di tahun-tahun politik menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif, kita membutuhkan semakin banyak ruang atau kesempatan berdebat, tukar menukar gagasan, atau komunikasi tanpa batas untuk membahas persoalan-persoalan mendasar yang mengiluminasi, memperkaya, dan membangun dunia bersama. Dengan berdebat tentang persoalan-persoalan fundamental, muncul banyak ide atau gagasan alternatif yang ditawarkan kepada warga negara dan yang bisa dijadikan dasar bagi warga negara dalam menentukan pilihan. Kalau tidak ada banyak alternative, maka janganlah heran atau janganlah menyalahkan warga kalau mereka memilih untuk tidak memilih. Tentu saja, kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi tetapi untuk mencegah kemungkinan besarnya warga negara yang golput, para politisi, terutama orang yang menawarkan diri sebagai capres dan cawapres meningkatkan debat publik dengan menawarkan alternatif- alternatif bernas untuk kepentingan bangsa dan negara.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada para reviewer yang telah memberikan diskusi dan catatan perbaikan terhadap naskah penulis.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan dana untuk penulisan dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
International. (2023). Apa Saja Pasal Bermasalah dalam Draft Revisi Kedua UU ITE? dikutip dari HYPERLINK “https://www.amnesty.id/pasal-bermasalah-dala-draft-revisi- kedua-%09uu-ite/”https://www.amnesty.id/pasal-bermasalah-dala-draft-revisi-kedua- uu-ite/
Antaki, Mark. (2010). What Does It Mean to Think about Politics?. In Thinking in Dark Times: Hannah Arendt on Ethics and Politics , Roger Berkowitz, cs (eds.). New York: Fordham University Press.
Arendt, Hannah. (1951). The Origins of Totalitarianism , New York: A Harvest Book, Harcourt Brace Company.
--------------. (1958). The Human Condition. Chicago : The University of Chicago. Press.
---------------. (1994). Essays in Understanding .  Jerome Kohn (ed.). New York: Schocken Books. ---------------. (1961). Between Past and Future . New York: The Viking Press.
----------------. (1972). Crises of the Republik. New York: Harcourt.
----------------. (1978). The Life of the Mind . New York & London: A Harvest Book and Harcourt Inc.
----------------. (2005). The Promise of Politics . New York: Schocken Books.
Azra, Azyumardi. (2021). Membendung Oligarki.
Benhabib, Seyla. (2012). Arendt and Adorno: The Elusiveness of the Particular and the Benjaminian Moment . Calirfornia: Stanford University Press.
Brettschneider, Corey. (2014). Democratiic Persuasion and Freedom of Speech: A Response to Four  Critics and Two Allies. Brookly Law Review , 79 .
Budi, F. (2023). Politik yang Bermartabat. Dikutip dari https://rumahfilsafat.com/2011/04/20/ politik-yang-bermartabat/
Canovan, Margaret . (1995). Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought , Cambridge: Cambridge University Press.
Disch, Lisa. (1992). Democracy, Differene, and Plurality. The Newsletter of PEGS , 2.
Furnival, J., S. (1948 ). Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India. Cambridge : Cambridge University Press.
Hull, Margaret-Betz. (2002). The Hidden Philosophy of Hannah Arendt . London: Routledge Curzon, Taylor & Francis Group.
Jar, Majid. (2015). Hannah Arendt’s Two Theories of Political Judgment. Philosophy and Social Criticism, 2.
Juditha, Christianty. (2019). Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. In Prosiding Seminar nasional Komunikasi dan Informatika.
Kateb, George. (1977). Freedom and Worldliness in the Thought of Hannah Arendt.
Political Theory , 5.
Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia
Knauer, James. (1985). Rethinking Arendt’s Vita Activa: Toward A Theory of Democratic Praxis. Praxis International , 5. Kusuma, Mawar. (2010). Panutan Politik Bermartabat. Dik utip dari http://nasional.kompas. com/read/2020/10/19/0329127/Panutan.Politik.Bermartabat
Mabille, Ms., L. (2004). Nietzsche and Arendt in Casterbridge: On the Burden of History.
Phronimos , 5.
MacIntyre, A. (1998). Politics, Philosophy, and the Common Good. Kelvin Knight (ed.),
The Alasdair MacIntyre Reader. Indiana: Nortre Dame University Press. MacIntyre, A. (2007). After Virtue : A Study in Moral Theory (edisi III). Indianapolis: University of Notre Dame Press, 2007.
Robert, Miller, Patricia, Roberts-Miller, Patricia. (2002) Fighting without Hatred: Hannah Arendt’s Agonistic Rhetoric. Jac, Vol. 22 , No. 3.
Noor Shobah, Rita. (2022). Isi Pembicaraan Rocky Gerung dan Gibran Rakabuming:
Soal Berguru Hingga Cara Jokowi Ambil Keputusan. Dikutip dari dari https://kaltim. tribunnews.com/2022/09/25/isi-pembicaraan-rocky-gerung-dan-gibran-rakabuming- soal-berguru-hingga-cara-jokowi-ambil-keputusan/ .
Remer, Gary. (2008). Genres of Political Speech: Oratory and Conversation, Today and in Antiquity. Language & Communication , 28: 182–196.
Roberts-Miller, Patricia. (2002). Fighting without Hatred: Hannah Arendt’s Agonistic Rhetoric. Jac , 22.
Sugiono, Shiddiq. (2020). Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Indonesia. Commicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4 (1).
Susanti, Bivitri. (2022). Berdebatlah, Para Calon Pemimpin. Dikutip dari https://www. kompas.id/baca/opini/2022/09/berdebatlah-para-calon-pemimpin/.
Taylor, Charles. (2021). The Politics of Recognition. In Campus wars. Routledge. Amy Gutmann, A. (1994). Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition . New Jersey: Princenton University Press.
Thuma, Andrea. (2011). Hannah Arendt, Agency, and the publik Space. In IWM Junior Visiting Fellows’ Conference Proceeding , Vol. XXIX, 2011.
Villa, Dana. (2006). Introduction: the Development of Arendt’s Political Though. In Dana Villa (ed.) The Cambridge Companions to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

## Tentang Penulis
Yosef Keladu. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Flores, NTT