## PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DALAM PENETAPAN TARIF DIANTARA NOTARIS KOTA BALIKPAPAN

## Nindy Putri,  Paramita Prananingtyas
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Imam Barjo Pleburan, Semarang, 50241 nindynindyaputri@gmail.com, pptyas@yahoo.com

## Abstract
The determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for people  who  want  to  use  notary  service  or  as  the  criterion  in  order  to  avoid  tariff  warfare between the notaries thus the unfair competition does not exist. This research used Juridical Empirical research as the method. Based on the discussions, it could be concluded that: The agreement of tariff determination which conducted by the notary is legal for the provision of Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, The effort which is done by  regional  board  of  INI  in  order  to  prevent  unfair  competition  could  be  conducted preventively  and  repressively,  The  form  of  supervision  from  regional  board  of  INI  was conducted through regional council.
Keywords: Notary, Notary Honorarium.

## Abstrak
Penetapan honorarium Notaris merupakan suatu faktor penting yang menjadi dasar pengenaan tarif  bagi  masyarakat  yang  ingin  menggunakan  jasa  Notaris  juga  sebagai  patokan  agar  tidak terjadi perang tarif diantara para Notaris sehingga tidak memunculkan persaingan tidak sehat antara  Notaris.  Metode  yang  digunakan  adalah  menggunakan  penelitian  hukum  Yuridis Empiris.  Berdasarkan  pembahasan  dapat  diketahui  bahwa  Perjanjian  penetapan  tarif  yang dilakukan  oleh  Notaris  tidak  melanggar  ketentuan  Undang-undang  Anti  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; upaya yang dilakukan oleh Pengda INI Kota Balikpapan guna mencegah persaingan tidak sehat  bisa dilakukan secara preventif maupun secara represif dan bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pengda  INI  dilakukan  melalui  Dewan  Kehormatan Daerah.
Kata Kunci: Notaris, Honorarium Notaris

## A. Pendahuluan
Profesi  notaris  telah  lama  dikenal  di  Indonesia,  bahkan  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan  bangsa  Eropa  di  Indonesia  dalam  upaya  untuk  menciptakan  akta  autentik,  khususnya dalam bidang perdagangan.(Sulihandari, 2013)
Seiring dengan pembangunan nasional yang semakin cepat berkembang dan kemajuan dalam berbagai bidang dewasa ini peran dan fungsi notaris terus diperlukan dan semakin berkembang, hal inilah  yang  tampaknya  membuat  profesi notaris  kian  diminati  untuk  ditekuni  agar  kebutuhan akan jasa notaris tetap dapat terpenuhi.
Notaris  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  negara,  dimana negara  telah  memberikan  kepercayaan  kepada  Notaris  untuk  menjalankan  sebagian  urusan  atau tugas  negara  khususnya  dalam  bidang  hukum  perdata  (Dewi,  2011),  sehingga  pihak  yang  telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan  martabat  serta  kehormatan  profesi  Notaris.  Seseorang  yang  memangku  jabatan  Notaris  untuk
menjaga hal tersebut wajib tunduk oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  jabatan  Notaris,  yaitu  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berisi peraturan yang mengatur diantaranya mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian yang terkait dengan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris,  kewenangan  dan  kewajiban  serta  larangan  bagi  setiap  Notaris,  tempat  kedudukan  dan formasi serta wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan  Notaris,  akta  Notaris,  minuta  akta,  pengambilan  minuta  akta  dan  pemanggilan  Notaris, pengawasan,  organisasi  Notaris,  sanksi  atas  pelanggaran  Notaris,  kewenangan  majelis  pengawas untuk mengawasi terlaksananya Undang-undang Jabatan Notaris tersebut.
Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 antara lain yaitu tentang penguatan syarat untuk dapat  diangkat  menjadi  Notaris,  penambahan  kewajiban,  larangan  merangkap  jabatan,  dan  alasan pemberhentian  sementara  Notaris,  pengenaan  kewajiban  kepada  calon  Notaris  yang  sedang melakukan magang, penyesuaian pengenaan saksi pada pasal tertentu, pembedaan terhadap isi akta baik yang bersifat mutlak maupun yang  bersifat relatif, pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, penguatan  dan  penegasan  Organisasi  Notaris,  penegasan  untuk  menggunakan  bahasa  Indonesia sebagai  bahasa  resmi  dalam  pembuatan  akta  autentik,  serta  penguatan  fungsi,  wewenang,  dan kedudukan Majelis Pengawas.
Peraturan  mengenai  jabatan  notaris  selain  Undang-undang  tentang  Jabatan  Notaris  terdapat pula Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).  Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan  disebut  Kode  Etik  adalah  seluruh  kaidah  moral  yang  ditentukan  oleh  Perkumpulan  Ikatan Notaris  Indonesia  yang  selanjutnya  akan  disebut  “Perkumpulan”  berdasar  keputusan  Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan  yang mengatur  tentang  hal  itu  dan  yang  berlaku  serta  wajib  ditaati  oleh  setiap  dan  semua  anggota perkumpulan  dan  semua  orang  yang  menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  Notaris,  termasuk  di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
Kode Etik disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berdasarkan Kode Etik  Notaris  Pasal  1  huruf  a  memiliki  arti  bahwa  Ikatan  Notaris  Indonesia  disingkat  INI  adalah Perkumpulan/organisasi  bagi  para  Notaris,  berdiri  semenjak  tanggal  1  Juli  1908,  diakui  sebagai Badan Hukum ( rechtpersoon ) berdasarkan penetapan pemerintah ( Gouvernements Besluit) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, yang berisikan tentang  aturan  perilaku  setiap  Notaris  dan  harus  ditaati  oleh  setiap  Notaris  baik  didalam  maupun diluar  jabatannya.  Kode  Etik  Notaris  secara  umum  memuat  pengertian-pengertian  yang  terkait dengan  Kode  Etik  Notaris,  ruang  lingkup  Kode  Etik  Notaris,  kewajiban  dan  larangan  serta pengecualian,  sanksi,  tata  cara  penegakan  Kode  Etik  Notaris,  pemecatan  sementara,  kewajiban pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan sebagainya.
Kode  Etik  Notaris  juga  membentuk  Dewan  Kehormatan  untuk  mengawasi  terlaksananya aturan-aturan yang tersebut dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik ini dirumuskan agar setiap Notaris dapat  mengemban  profesinya  tetap  dalam  koridor  yang  sebenarnya  dan  membantu  penegakan hukum karena Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia.
Dirumuskannya Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan harapan agar pengemban  profesi  notaris  mampu  berjalan  sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang  ada  agar  dalam menjalankan  profesi  jabatannya  akan  tetap  pada  koridor  yang  benar  dan  tidak  melenceng  dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.
Berbeda  dengan  apa  yang  diharapkan,  seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan  banyak diminatinya  profesi  Notaris  dari  waktu  kewaktu,  ditambah  dengan  perkembangan  teknologi  dan adanya kesempatan bagi sebagian Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara instan  dan  tidak  lazim,  hal  ini  membuat  sebagian  oknum  Notaris  tergiur  untuk  melenceng  dari aturan-aturan  yang  ada.  Tanpa  disadari  hal  tersebut  menimbulkan  adanya  persaingan  dikalangan sebagian Notaris itu sendiri. Persaingan tersebut bahkan semakin menjurus kepada persaingan tidak sehat antar sesama Notaris agar oknum Notaris mendapatkan banyak klien.
Persaingan  antar  rekan  Notaris  tersebut  kian  lama  semakin  menjurus  kepada  persaingan usaha  yang  tidak  sehat  antar  rekan  Notaris  itu  sendiri.  Mereka  turun  ke  pasar  mendatangi  klien, menawarkan  jasa,  melakukan  negosiasi  honor  dan  melakukan  perikatan  layaknya  pebisnis  pada umumnya  (Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia,  2008).  Salah  satu  penyebab  timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris adalah penetapan tarif jasa Notaris atau honorarium di  bawah  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-undang  dan  Kode  Etik.  Hal  tersebut  sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris  maupun  Kode  Etik  Notaris,  karena  Notaris  dilarang  melakukan  upaya  penetapan  jasa  tarif dibawah standar untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi dalam prakteknya terdapat oknum Notaris yang melakukan hal tersebut.
Hal  tersebut  memicu  persaingan  yang  tidak  sehat  antar  rekan  Notaris  yang  lain  karena  ada sebagian Notaris yang tetap berpegang teguh pada aturan Undang-undang dan Kode Etik Notaris.
Peraturan  tentang  larangan  persaingan  tidak  sehat  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Persaingan tidak  sehat  diantara  Notaris  merupakan  dampak  dari  penetapan tarif jasa  Notaris  di  bawah  standar dapat  dikaitkan  dengan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  karena  Undang-undang  tersebutlah yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat sendiri  menurut  Pasal  1  huruf  F  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  adalah  “persaingan  antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa  yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara garis besar dapat meliputi perorangan atau badan usaha. Notaris sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, dikarenakan  Notaris  adalah  perorangan  yang  menyediakan  dan  memberikan  jasa  dibidangnya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dan atas jasa yang diberikannya kepada masyarakat, Notaris berhak memungut honor dari pekerjaanya.
Penetapan tarif  jasa  Notaris  dibawah  standar  yang  dilakukan  oleh  beberapa  oknum  Notaris sebagaimana  disebutkan  diatas  dapat  dikaitkan  dengan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  karena  jelas  menyalahi  aturan mengenai  honorarium yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris.
Penetapan  tarif  Notaris  dibawah  standar  dilakukan  beberapa  oknum  Notaris  dikarenakan beberapa alasan, diantarannya:
a. Notaris berpikir bahwa jika pekerjaan tersebut tidak diambil maka akan diambil oleh pihak lain karena masih banyak notaris yang bersedia mengerjakannya;
b. Pekerjaan tersebut terpaksa diambil karena membutuhkan biaya untuk operasional kantor;
c. Upaya  untuk  menjaga  harkat  martabat  diri  sebagai  seorang  notaris  dan  ada  beban psikologis yaitu rasa malu bila tidak memiliki klien.
Penetapan  tarif  Notaris  dibawah  standar  yang  menimbulkan  persaingan  tidak  sehat  antar Notaris  tentu  saja  dapat  menimbulkan  permasalahan  tersendiri,  bukan  hanya  sebatas  pada  sesama rekan  Notaris,  namun  juga  terhadap  Notaris  yang  bersangkutan  itu  sendiri.  Menciptakan kesenjangan  antar  rekan  Notaris  dalam  suatu  wilayah  tertentu  sehingga  menimbulkan  ketidak harmonisan  hubungan  dengan  antar  rekan  seprofesi  yang  semestinya  dapat  saling  membantu  dan saling  merhargai,  selain  itu  hal  tersebut  juga  dapat  merendahkan  profesi  Notaris  yang  seharusnya dijaga oleh pengemban jabatan Notaris serta telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris serta Kode  Etik  dan  sumpah  jabatan  yang  mewajibkan  setiap  Notaris  untuk  senantiasa  berprilaku  jujur dan mejaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi Notaris.
Beberapa  hal  yang  telah  disebutkan  diatas  adalah  sebagian  pelanggaran  yang  menyalahi Undang-undang dan Kode Etik Notaris, selain itu masih banyak hal lain yang dilakukan oleh oknum Notaris  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  persaingan  usaha  tidak  sehat  diantara  rekan  Notaris. Larangan mengenai persaingan yang dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat diatara notaris  tentu  saja  telah  diatur  secara  jelas  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik Notaris.  Pada  akhirnya  tergantung  pada  bagaimana  mental  masing-masing  individu  pemangku jabatan profesi Notaris untuk menegakan aturan.
Peranan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)    sebagai  satu-satunya  organisasi  yang  menaungi notaris-notaris  di  Indonesia  tentu  saja  memiliki  peran  dan  fungsi  sangat  penting  guna  mencegah pelanggaran  hukum  dan/atau  segala  macam  persaingan  tidak  sehat  yang  dilakukan  oleh  beberapa oknum notaris.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini akan mengkaji mengenai masalah sebagaimana berikut ini:
1) Bagaimana  bentuk  perjanjian  penetapan harga  dalam  penetapan tarif  yang  dilakukan  oleh  para notaris di Balikpapan?
2) Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  Balikpapan  untuk mencegah persaingan antara notaris menjadi tidak sehat melalui penetapan tarif?
3) Bagaimana  bentuk  pengawasan  dari Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  terhadap  perilaku  dan tindakan notaris di Balikpapan agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif?

## B. Metode Penelitian
Dalam  sebuah  penelitian  tidak  mungkin  mampu  menemukan,  merumuskan,  menganalisis, maupun  memecahkan  masalah  tertentu  untuk  mengungkap  sebenarnya  tanpa  penggunaan metodologi yang tepat. Menurut Ronny Hannitijo Soemitro:
Di  dalam  metodologi  penelitian  hukum  diuraikan  mengenai  penalaran,  dalil-dalil,  postulat- postulat  belakang  setiap  langkah  dalam  proses  yang  lazim  memberikan  alternatif  dan  petunjuk- petunjuk  dalam  memilih  alternatif  tersebut  serta  membandingkan  unsur-unsur  penting  dalam penelitian hukum.(Soemitro, 2000)
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  Yuridis Empiris.  Metode  penelitian  hukum  yuridis  empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di lingkungan  masyarakat,  atau  dengan  kata  lain  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  terjadi  di  masyarakat  dengan  maksud  untuk mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,  kemudian  setelah  data  yang dibutuhkan  terkumpul  selanjutnya  menuju  pada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju pada penyelesaian masalah.(Waluyo, 2002)
Pendekatan  yuridis  empiris  ini  dilakukan  terhadap  permasalahan  yang  akan  diteliti  dengan memperhatikan  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dan  dihubungkan  dengan  fakta-fakta  yang ditemui  saat  penelitian  dengan  melihat  berbagai  aspek  yang  terdapat  di  dalam  Peranan  Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam penetapan tarif diantara notaris, studi di Kota Balikpapan.
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  penelitian yang  menggambarkan  situasi  atau  peristiwa  yang  sedang  diteliti  dan  kemudian  dianalisis berdasarkan  fakta-fakta  berupa  data  primer  maupun  data  sekunder  dengan  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  (Soemitro,  2000),  yang  relevan  dengan  Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) guna mencegah persaingan tidak sehat diantara notaris, studi di Kota Balikpapan.
Tahap  Penelitian  yang  pertama  adalah  Penelitian  Kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan  ini menggunakan  data  sekunder,  yang  terdiri  dari:    Bahan  hukum  primer,  yaitu  pengkajian  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  Peranan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  dalam penetapan tarif diantara notaris, studi di Kota Balikpapan., yaitu:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
b) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  Jo    Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris.
c) Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  praktek  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat..
d) Kode etik Notaris.
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  yang  terkait  dengan  Peranan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI) dalam  penetapan  tarif  diantara  notaris  (studi  di  kota  Balikpapan)  yang  ditulis  oleh  para  ahli  yang diperoleh  dari  buku-buku.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  yang  membantu  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  seperti  kamus  Inggris  –  Indonesia,  kamus  hukum,  dan  internet.  Penelitian
Lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang diperoleh, untuk mendapatkan korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahap: Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI)  dalam  penetapan  tarif  diantara  notaris  (studi  di  Balikpapan),Wawancara,  yaitu  proses  tanya jawab  secara  lisan  di  mana  dua  orang  atau  lebih  berhadapan  secara  fisik  antara  penanya  atau interviewer dengan  pemberi  informasi  atau  responden.(Soemitro,  2000).  Teknik  ini  dilakukan debgan proses interaksi dan komunikasi secara lisan.
Alat  Pengumpul  data  dalam  penelitian  kepustakaan  ( library  research) yaitu menginventarisasi  bahan  hukum  dan  berupa  catatan  tentang  bahan-bahan  yang  relevan  dengan Peranan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  dalam  penetapan  tarif  diantara  notaris  (studi  di  kota Balikpapan).. Alat bantu pengumpul data dalam penelitian lapangan ( field research) berupa daftar pertanyaan, alat perekam, dan flashdisk .
Analisis Data, Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji, dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.(Soemitro, 2000)

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Bentuk  Perjanjian  Penetapan  Harga  Dalam  Penetapan  Tarif  Yang  Dilakukan  Oleh  Para Notaris di Balikpapan
Notaris  sebagai  pejabat  umum,  sekaligus  sebuah  profesi,  posisinya  sangat  penting  dalam membantu  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Notaris  harus  mencegah  terjadinya permasalahan  hukum  di  kemudian  hari  melalui  akta  autentik  yang  dibuatnya  sebagai  alat pembuktian yang sempurna di pengadilan.
Notaris  merupakan  profesi  yang  terhormat  selalu  lekat  dengan  etika  dan  dengan  etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaanya. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia ( officium nobile ).(Anshori, 2009)
Notaris  disebut  pejabat  umum  atau  publik  karena  Notaris  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Pemerintah, Notaris menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan  dokumen  Negara.  Pejabat  umum  adalah  pejabat  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh kekuasaan umum (Pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal  tertentu.  Notaris  adalah  pejabat  umum  atau  publik  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pemerintah,  namun  Notaris  bukan  merupakan  pegawai  pemerintah  atau  pegawai  negeri  yang memperoleh  gaji  dari  pemerintah.  Keberadaan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  atau  publik  yang bertugas  untuk  membuat  akta  tidak  mendapat  honor  dari  negara,  oleh  karena  itu  Notaris  berhak menerima honorarium ( fee ) atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
Notaris  dalam  menerima  honorarium  atau  imbalan  dari  para  penghadap  atau  klien  atas  jasa hukum  yang diberikan dalam membuat akta autentik sesuai dengan kewenangannya membuat akta autentik  dan  mempunyai  suatu  dasar  hukum  yang  jelas.  Dasar  hukum  dari  pada  pengenaaan
honorarium atau imbalan kepada para penghadap atau/ klien adalah berdasarkan nilai ekonomis dan nilai  sosiologis  dari  setiap  akta  yang  dibuatnya,  hal  ini  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris Pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yaitu :
1) Notaris  berhak  menerima  honorarium  atas  jasa  hukum  yang  diberikan  sesuai  dengan kewenangannya.
2) Besarnya  honorarium  yang  diterima  oleh  Notaris  didasarkan  pada  nilai  ekonomis  dan  nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3) Nilai ekonomis  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
a) Sampai  dengan  Rp  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  atau  ekuivalen  gram  emas  pada saat itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen)
b) Di  atas  Rp  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp  1.000.000.000,-  (satu miliyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen)
c) Diatas  Rp  1.000.000.000,-  (satu  miliyar  rupiah)  honorarium  yang  diterima  didasarkan atas  kesepakatan  antara  Notaris  dengan  pihak,  tetapi  tidak  melebihi  1  %  (satu  persen) dari objek yang dibuat aktanya.
4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Dalam  pemungutan  honorarium  seperti  tertulis  di  atas,  Notaris  harus  memperhatikan ketentuan-ketentuan  mengenai  hal  apa  saja  yang  membolehkan  untuk  memungut  atau  menetapkan honorarium  kepada  para  kliennya.  Sangat  perlu  diperhatikan,  tidak  semua  akta  yang  dibuat  oleh Notaris  bernilai  ekonomis,  sebagai  contoh  akta  yang  tidak  bernilai  ekonomis  antara  lain  akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf dan akta pendirian rumah ibadah.
Secara tegas disebutkan pada Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang tertulis di  atas,  Notaris  berhak  menerima  honorarium  atas  jasa  hukum  yang  diberikan  sesuai  dengan kewenanganya. Dengan kata lain, Notaris dilarang atau tidak diperbolehkan memungut honorarium kepada kliennya di luar kewenanganya tersebut.
Pasal  36  Undang-undang  Jabatan  Notaris  itulah  yang  kemudian  menjadi  dasar  penetapan tarif jasa Notaris di Indonesia, begitu pula di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
Penentuan  honorarium  Notaris  mengacu  kepada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  juga didasarkan  pada  Kode  Etik  Notaris  yang  tertuang  dalam  Petunjuk  Pelaksanaan  dan/atau  Peraturan Pelaksanaan  yang  dibuat  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  sebagai  organisasi  yang  menaungi profesi  Notaris.  Besaran  honorarium  di  masing-masing  wilayah  kerja  tentunya  berbeda,  ini merupakan suatu perbedaan yang pasti terjadi dalam profesi Notaris.
Besaran  honorarium  Notaris  ada  yang  diatas  harga  standar  maupun  dibawah  harga  standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 13 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Pengemban profesi Notaris diharapkan mampu menjalankan  profesi  jabatannya  tetap  pada  koridor  yang  benar  dan  tidak  melanggar  dari  aturan- aturan  di  atas,  sehingga  Notaris  sebagai  salah  satu  profesi  hukum  yang  memang  seharusnya  turut membantu  penegakkan  hukum  sesuai  bidangnya  dapat  membuat  hal  tersebut  terwujud,  khususnya dalam  penetapan  besaran  honorarium  Notaris  atas  jasa  hukum  yang  diberikan  sesuai  dengan
kewenangannya.  Terjadinya  penetapan  besaran  honorarium  yang  memiliki  perbedaan-perbedaan khususnya di penetapan besaran minimal honorarium Notaris.
penetapan  besaran  minimal  honorarium  Notaris  yang  di  tetapkan  oleh  organisasi  Notaris dalam  hal  ini  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I.)  Balikpapan  sudah mempunyai  peraturan  yang  tegas terhadap  Notaris  di  kota  Balikpapan,  begitu  pula  seharusnya  diikuti  oleh  seluruh  regional  lain  di seluruh  Indonesia  untuk  menyusun  besaran  minimal  honorarium  Notaris  sesuai  regional  masing- masing.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Balikpapan,  Yenny  Wuryandari,  S.H.,  penetapan  nilai  minimum  honorarium  Notaris  yang  diatur oleh  perkumpulan  jabatan  Notaris,  dibuat  dengan  mempertimbangkan  banyak  faktor  di  dalamnya, yakni;
a) Undang-undang atau peraturan yang berlaku;
b) Nilai transaksi yang dikerjakan;
c) Kondisi perekonomian daerah;
d) Kondisi ekonomi klien;
e) Kondisi sosiologis-antropologis.
Dasar pertimbangan  sebagaimana tersebut di atas sudah sangat ideal, tetapi mungkin dalam implementasinya  akan  banyak  mengalami  kesulitan,  misalnya  nilai  transaksi,  jika  melakukan transaksi jual beli tanah, fakta dilapangan menunjukkan bahwa nilai transaksi tanah yang akan dijual sangat  sulit  dilakukan  karena  adanya  perbedaan  antara  harga  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  dan nilai  jual  sesungguhnya,  oleh  karena  itu  akan  terjadi  tawar  menawar  nilai  transaksi,  dan  pada gilirannya menyebabkan kesulitan dalam penentuan tarif.
Demikian juga penggunaan kondisi ekonomi klien, sangat manusiawi  dan idealis. Penilaian terhadap  kondisi  ekonomi  klien  juga  bukan  hal  yang  mudah.  Jika  tidak  ada  ukuran  yang  jelas, penggunaan kondisi ekonomi klien sebagai dasar pertimbangan penentuan honorarium Notaris akan tetap  bisa menimbulkan  persaingan  yang  tidak  sehat  antar  Notaris,  karena  klien  sebagai  pengguna jasa Notaris akan berupaya melakukan tawar-menawar serendah mungkin dan akan membandingkan antara Notaris satu dengan Notaris lain, sehingga hal ini akan merendahkan harkat martabat jabatan Notaris.
Para  Notaris  yang  setuju  dengan  adanya  peraturan  honorarium  mengemukakan  bahwa walaupun  ada  peraturan  yang  mengikat  dan  mempunyai  daya  paksa,  hendaknya  peraturan  tersebut mampu melindungi hak Notaris secara keseluruhan, sebagai payung hukum bagi Notaris, sehingga sampai kapanpun tidak akan menjerat para Notaris  kepada masalah-masalah hokum yang mungkin akan mucul di kemudian hari.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Amirullah,  salah  satu  notaris  di  Balikpapan, honorarium  menunjang  kinerja  Notaris  agar  tetap  bekerja  secara  profesional.  Penentuan  standar maksimal  honorarium  Notaris  yang  ditentukan  dalam  Undang-undang  diatur  guna  melindungi masyarakat  yang  memakai  jasa  Notaris  agar  tidak  dikenai  biaya  yang  terlalu  tinggi,  sedangkan penentuan standart minimal honorarium Notaris diatur guna melindungi Notaris agar tidak mendapat honorarium  yang  terlalu  kecil  dan  diharapkan  akan  sangat  membantu  menjaga  profesionalitas Notaris dalam menjalankan profesinya.
Dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa, Penetapan harga ( price fixing ) adalah perjanjian dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang  dan  atau  jasa  yang  harus  dibayar  oleh  konsumen  atau  pelanggan  pada  pasar  bersangkutan yang  sama.  Penetapan  tarif  honorarium  Notaris  adalah  penetapan  yang  didasarkan  pada  Undang- undang  yang  berlaku.  Penetapan  tarif  honorarium  tersebut  diatur  dengan  jelas  dalam  Pasal  36 Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan  juga  diatur  dalam  Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia (I.N.I),    jadi  penetapan  tarif  ini  adalah  penetapan  tarif  yang  dikecualikan  dari  ketentuan  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  karena  merupakan  perjanjian  yang  didasarkan  pada  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
2. Upaya Yang  Dilakukan Oleh Ikatan  Notaris Indonesia (INI)  Untuk Mencegah Persaingan Antara Para Notaris Menjadi Tidak Sehat Melalui Penetapan Tarif.
Notaris sebagai salah satu profesi hukum harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Seiring ketatnya persaingan dikalangan Notaris, mendorong para  Notaris  untuk  melakukan  segala  cara  dalam  rangka  mendapatkan  klien  secara  instan  dengan melanggar ketentuan Undang-undang dan  Kode  Etik  yang  berakibat  pada  timbulnya persaingan  yang  tidak  jujur  antar  sesama  Notaris.  Di  dalam  praktik  khususnya  kota  Balikpapan terdapat  berbagai  bentuk  persaingan  tidak  jujur  yang  kemudian  dapat  dikategorikan  sebagai persaingan usaha tidak sehat.
Nurhayati, S.H., M.Kn, salah satu Notaris di kota Balikpapan menyebutkan bahwa perilaku- perilaku Notaris yang tergolong sebagai persaingan tidak sehat adalah sebagai berikut:
a. Mempromosikan jabatan baik melalui media cetak atau elektronik;
b. Memperkerjakan  seseorang  yang  masih  berstatus  karyawan  di  kantor  Notaris  lain  yang terlebih dahulu membuka kantor di Balikpapan;
c. Penetapan tarif jasa notaris di bawah standar.
Tegasnya pengaturan mengenai tarif yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan  penetapan  yang  telah  dibuat  oleh  organisasi  profesi  yaitu  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I) nyatanya hanya sebatas daftar tarif di atas kertas saja. Praktiknya di lapangan banyak Notaris yang melanggar  ketentuan  tersebut  karena  kurangnya  kesadaran  diri  dari  masing-masing  Notaris  untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
Penetapan  tarif  di  bawah  standar  bisa  dilakukan  oleh  Notaris  langsung  kepada  klien  yang datang  kepadanya  atau  bisa  juga  dengan  cara  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak-pihak  tertentu seperti Developer, Bank, atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kerjasama tersebut biasanya terjadi negosiasi mengenai tarif yang akan ditetapkan oleh Notaris dan biasanya Notaris akan memberikan tarif yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.
Persaingan  yang semakin meningkat dikarenakan banyaknya jumlah Notaris yang  menjabat pada  suatu  daerah  menjadi  faktor  terbesar  yang  membuat  Notaris  mengabaikan  ketentuan  tarif tersebut. Ketentuan justru dilanggar dengan melakukan praktik “banting harga” untuk mendapatkan
klien  sebanyak-banyaknya.  Hal  inilah  yang  kemudian  berdampak  pada  timbulnya  persaingan  tidak sehat  antar  rekan  Notaris,  meskipun  persaingan  adalah  merupakan  satu  kondisi  yang  wajar,  akan tetapi akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar terlebih lagi jika melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.
Merujuk  pada  ketentuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris  memang tidak  menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  penetapan  tarif  di  bawah  standar  dapat  menimbulkan persaingan tidak jujur antar Notaris. Bentuk persaingan yang dilakukan dengan menetapkan tarif di bawah  standar  yang  dilakukan  dengan  cara  kerjasama  dengan  instansi  tertentu  bisa  menimbulkan persaingan  tidak  jujur  antar  sesama  Notaris,  dan  kerja  sama  tersebut  akan  menciptakan  suatu monopoli  oleh  Notaris  tersebut  yang  menutup  kemungkinan  bagi  Notaris  lain  untuk  ikut berpartisipasi,  jika  hal  tersebut  tetap  dilakukan,  tentu  saja  juga  dapat  merugikan  klien  karena  akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  Balikpapan  untuk  mencegah persaingan  antara  Notaris  menjadi  tidak  sehat  melalui  penetapan  tarif  dapat  dilakukan  dengan beberapa langkah, yaitu: Pembinaan oleh Institusi terkait, Koordinasi dan kerja sama antara Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), dan pengawasan yang berkelanjutan.
Upaya penegakan tidak hanya dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), tetapi Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:  Memiliki  integeritas  moral  yang  mantap,  harus  jujur  terhadap  klien  maupun  diri  sendiri (kejujuran  intelektual),  sadar  akan  batas-batas  kewenangannya,  tidak  semata-mata  berdasarkan pertimbangan uang.
3. Bentuk  Pengawasan  Dari Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  Terhadap  Perilaku  Dan Tindakan  Notaris  Di  Balikpapan  Agar  Tidak  Muncul  Persaingan  Yang  Tidak  Sehat Melalui Penetapan Tarif
Dalam  melakukan  pekerjaannya  seorang  Notaris  harus  mengikuti  rambu-rambu  agar  tidak melenceng  dan  berakibat  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  Undang-undang  Jabatan Notaris. Kontrol dari pemerintah terhadap profesi Notaris diemban oleh Majelis Pengawas Notaris yang  terdapat  ditingkat  kebupaten  propinsi  dan  pusat.  suatu  mekanisme  pengawasan  sangat diperlukan  agar  pelaksanaan  norma  hukum  dan  kode  etik  profesi  notaris  tersebut  berjalan  sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang terdapat di bawah Ikatan Notaris Indonesia.
Dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
i. Pada  tingkat  pertama  oleh  Pengurus  Daerah  Ikatan  Notaris  Indonesia  dan  Dewan Kehormatan Daerah;
ii. Pada  tingkat  banding  oleh  Pengurus  Wilayah  Ikatan  Notaris  Indonesia  dan  Dewan Kehormatan Wilayah;
iii. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat  Ikatan Notaris. Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.
Pengawasan merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk  mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan,  kegagalan  untuk  kemudian  dilakukan  perbaikan  dan  mencegah  terulangnya  kembali
kesalahan-kesalahan  itu,  begitu  pula  menjaga  agar  pelaksanaannya  tidak  berbeda,dengan  rencana yang ditetapkan.
Pengawasan  terhadap  Notaris  mengarah  pada  penegakan  aturan-aturan  hukum  yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris ialah agar para Notaris  sedapat  mungkin  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang- undang dan Kode Etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.
Pengawasan  Notaris  dibedakan  antara  perilaku  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris dalam  menjalankan  jabatanya  oleh  Majelis  Pengawas,  sedangkan  perilaku  dan  tindakan  yang dilakukan  oleh  Notaris  diluar  menjalankan  jabatanya  diawasi  oleh  Dewan  Kehormatan  Notaris. Pengawasan  tersebut  pada  dasarnya  adalah  merupakan  wujud  dari  perlindungan  hukum  terhadap Notaris  itu  sendiri  oleh  karena  dengan  adanya  suatu  pengawasan,  maka  setiap  Notaris  dalam berperilaku  dan  tindakannya  baik  dalam  menjalankan  jabatannya  maupun  diluar  jabatannya  selalu dalam koridor hukum.
Mekanisme  pengawasan  terhadap  profesi  Notaris  diatur  secara  ideal  dalam  peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum  yang  berhubungan  langsung  dengan  profesi  ini.  Pengawasan  merupakan  salah  satu  aspek penegakan  hukum  yang  harus  selalu  diperhatikan  dan  dilaksanakan  dalam  lingkungan  penegak hukum termasuk pengawasan terhadap Notaris.
Penegakan  hukum  selalu  melibatkan  manusia-manusia  didalamnya,  dengan  demikian  akan melibatkan tingkah laku manusia juga, oleh karena itu hukum baru dapat dilaksanakan secara efektif apabila  diikuti  dengan  pengawasan  atau  mekanisme  kontrol  yang  kuat  dari  pihak  yang  ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian profesi hukum yang dijalankan tetap pada  koridor  etika  profesi  dan  sesuai  dengan  pelaksanaan  jabatannya,  sehingga  kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris akan tetap terjaga.
Pengawasan  dimaksud  merupakan  kegiatan  yang  bersifat  preventif  dan  kuratif.  Bersifat Preventif  mengandung  makna  suatu  proses  pembinaan,  sedangkan  bersifat  kuratif  mengandung makna  melakukan  penjatuhan  sanksi  terhadap  Notaris  dalam  pelaksanaan  jabatannya  apabila terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  Undang  undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris beserta Perubahannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Ruang lingkup pengawasan ini lebih luas daripada ruang lingkup pengawasan kepada Notaris  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  sebagaimana  telah  diatur  dengan  jelas  dan tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  perjanjian  penetapan harga dalam penetapan tarif yang dilakukan oleh para Notaris di Balikpapan didasari oleh Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  dalam  pasal  36  ayat  1  sampai  dengan  4  dan  juga  diatur  dalam  Peraturan Perkumpulan organisasi Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Penetapan tarif Notaris yang  diatur  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  hanya  seputar  pembuatan  akta  dan  mengatur batas maksimum honorarium saja. Perjanjian penetapan besaran minimal honorarium dan untuk jasa pelengkap  akta  seorang  Notaris  berpedoman  pada  Kode  Etik  Notaris,  kemudian pengurus  masing-
masing  daerah  Ikatan  Notaris  Indonesia  akan  mengadakan  kesepakatan  antara  semua  anggota  agar didapatkan  hasil  yang  sesuai  kesepakatan  bersama.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  menjelaskan  bahwa, Penetapan  harga  (price  fixing)  adalah  perjanjian  dilarang  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Penetapan tarif honorarium Notaris adalah  penetapan  yang  didasarkan  pada Undang-undang  yang  berlaku.  Penetapan  tarif  honorarium tersebut  diatur  dengan  jelas  dalam  Pasal  36  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan  juga  diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I),  jadi penetapan tarif ini adalah penetapan tarif  yang  dikecualikan  dari  ketentuan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena merupakan perjanjian yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  Balikpapan  untuk  mencegah persaingan  antara  Notaris  menjadi  tidak  sehat  melalui  penetapan  tarif  dapat  dilakukan  dengan beberapa langkah, yaitu: Pembinaan oleh Institusi terkait, Koordinasi dan kerja sama antara Notaris dan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I),  dan  pengawasan  yang  berkelanjutan.  Upaya  penegakan  tidak hanya dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), tetapi Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut  sebagai  perilaku  profesi  yang  memiliki  unsur-unsur  sebagai  berikut:  Memiliki  integeritas moral  yang  mantap,  harus  jujur  terhadap  klien  maupun  diri  sendiri  (kejujuran  intelektual),  sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.
Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Balikpapan  agar  tidak  muncul  persaingan  yang  tidak  sehat  melalui  penetapan  tarif  :  Pada  tingkat pertama  oleh  Pengurus  Daerah  Ikatan  Notaris  Indonesia  dan  Dewan  Kehormatan  Daerah;  Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; Pada  tingkat  akhir  oleh  Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  dan  Dewan  Kehormatan  Pusat. Pengawasan  Notaris  dibedakan  antara  perilaku  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dalam menjalankan  jabatanya  oleh  Majelis  Pengawas,  sedangkan  perilaku  dan  tindakan  yang  dilakukan oleh  Notaris  diluar  menjalankan  jabatanya  diawasi  oleh  Dewan  Kehormatan  Notaris.  Pengawasan tersebut  pada  dasarnya  adalah  merupakan  wujud  dari  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  itu sendiri  oleh  karena  dengan  adanya  suatu  pengawasan,  maka  setiap  Notaris  dalam  berperilaku  dan tindakannya  baik  dalam  menjalankan  jabatannya  maupun  diluar  jabatannya  selalu  dalam  koridor hukum.
Berdasarkan  simpulan  diatas,  maka  disampaikan  saran  bahwa  Notaris  harus  senantiasa mengingat sumpah jabatan yang telah dilakukan untuk taat dan patuh terhadap Perundang-undangan yang  berlaku  dan  tidak  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  Undang-undang  dan  Kode Etik Notaris khususnya mengenai permasalahan penetapan honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan dalan Undang-undang Jabatan Notaris.
Upaya  untuk  meminimalisir  pelanggaran  terhadap  kode  etik  diperlukan  sosialisasi  dan pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan  oleh  Ikatan  Notaris
Indonesia, selain hal tersebut diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaannya tentang tata cara  pengangkatan  Notaris,  khususnya  tentang  penerapan  formasi  Notaris,  sehingga  tidak menimbulkan peningkatan jumlah Notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal  ini  tentu  sangat  berpengaruh  dalam  menekan  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama Notaris.
Untuk  kedepannya  perlu  dibenahi  kerjasama  yang  telah  dilakukan  selama  ini  agar koordinasi  dan  kerjasama  yang  baik  makin  ditingkatkan  berdasarkan  silahturahim  yang  saling membutuhkan antara Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai pemersatu antara Notaris, Pengurus  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I),  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Dewan Kehormatan  dan  Majelis  Pengawas  melalui  kegiatan ilmiah  dan  silahturahmi  harus  bisa  memupuk rasa  solidaritas  profesi  yang  lebih  baik,  menjunjung  perilaku  yang  sesuai  dengan  Kode  Etik  dan bekerja  sama  secara  mutualisme  dalam  pengayaan  materi  keilmuan  yang  relevan  dengan  bidang kerja  Notaris.  Sangat  diharapkan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  melalui  Dewan  Kehormatan Notaris  akan  terus  melakukan  pengawasan  sebagai  upaya  menjaga  agar  Notaris  tidak  melakukan pelanggaran  kode  etik.  Pengawasan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  yang  telah  dilaksanakan harus  lebih  difokuskan  dengan  tujuan  mencegah  pelanggaran  dan  sebagai  rambu  efektivitas penegakan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum, namun demikian tujuan pengawasan ini sebenarnya  bukan  hanya  untuk  pencegahan  akan  timbulnya  pelanggaran,  akan  tetapi  juga  untuk mendukung penerapan Undang-undang Jabatan Notaris menuju kepastian hukum, secara moral juga mendukung  efektifitas  Kode  Etik,  dan  secara  represif  juga  untuk  memberi  rambu-rambu  akan adanya  hukuman/sanksi,  bahwa  perilaku,  etik,  dan  pelaksanaan  jabatan  Notaris  selalu  dinilai  dan diawasi oleh masyarakat melalui Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, A. (2009). Filfasat Hukum . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
Sulihandari,  H.  (2013). Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi  Notaris . Cetakan  I.  Jakarta  Timur  :    Dunia Cerdas, 2013.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu,  Sekarang Dan Dimasa Akan Datang . Cetakan I. Jakarta: Gramedia Pustaka. Soemitro, R. (2000). Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri . Bogor : Ghalia Indonesia.
Dewi , S. (2011). Panduan Teori Dan Praktik Notaris . Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)