Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP SECARA ILEGAL
Erlina B. 1 , S. Endang Prasetyawati 2 , Nita Yolanda 3
1 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung 2 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung 3 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung nitayolanda18@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Tujuan    penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  (1)  Faktor  penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup  berdasarkan  Putusan  Nomor:  592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk  (2) Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  pengangkutan  satwa  yang dilindungi  dalam  keadaan  hidup  berdasarkan  Putusan  Nomor:
592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Data  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif  untuk  mendapatkan  kesimpulan  penelitian.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa  yang  dilindungi  dalam  keadaan  hidup  dalam  Putusan  Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk  terdiri  dari    atas  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal,  berasal  dari  dalam  diri  pelaku  yaitu  dorongan untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  sesuai  dengan  pekerjaannya  sebagai sopir  mobil  rental  dan  pelaku  merasa  aman  meskipun  melakukan  tindak pidana  sebab  pelaku  merasa  bahwa  yang  menyewa  mobil  rental  dan menggunakan  jasanya  adalah  anggota  Marinir  berpangkat  Kopral  Dua (Kopda). Faktor eksternal, berasal dari luar diri pelaku yaitu adanya ajakan dari  pihak  lain  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  yaitu  ajakan  dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal. (2) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana  pengangkutan  satwa  yang  dilindungi  dalam  keadaan  hidup  secara ilegal  dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk

## Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana; Pengangkutan Satwa; Ilegal
Cite this paper: Erlina B., S. E. P. N. Y., 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam,  baik hayati  maupun  non  hayati.  Sumber  daya  alam  hayati  Indonesia  dan  ekosistemnya mempunyai  kedudukan  dan  peranan  penting  bagi  kehidupan  manusia  khususnya  bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah
karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari,  selaras,  serasi  dan  seimbang  bagi  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kekayaan sumber daya hayati tersebut harus disertai dengan tanggung jawab yang besar  untuk  melindungi  seluruh  sumber  daya  hayatinya,  dan  hal  ini  seharusnya menjadikan  Indonesia  berada  diposisi  yang  cukup  tinggi  dalam  upaya  pengelolaan pemanfaatan  potensi  satwa  dan  tumbuhan  demi  kepentingan  perekonomian  seluruh rakyat  Indonesia.  Tetapi  kenyataannya,  kekayaan  flora  dan  fauna  di  Indonesia  malah semakin  menurun  drastis  disetiap  tahunnya  akibat  orang-orang  yang  mencari keuntungan  pribadi  tanpa  memperdulikan  kelestariannya,  dengan  menyalah  gunakan pemanfaatan berupa eksploitasi sumber daya hayati.
Perburuan  dan  perdagangan  liar  yang  terjadi  di  berbagai  daerah  di  Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis  satwa  liar,  ditambah  penawaran  yang  sangat  tinggi  untuk  jenis-jenis  satwa yang  sangat  langka.  Sehingga  satwa  harus  mendapatkan  perlindungan  khusus  dari Pemerintah.
Satwa  dilindungi adalah satwa  yang mendapatkan perlindungan  dari pemerintah dan masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain. 1
Pemerintah dalam hal ini telah memberikan perhatian khusus terhadap satwa liar ataupun satwa tidak liar dengan diberlakukannya aturan-aturan perlindungan terhadap satwa. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi konvensi Internasional terkait perlindungan satwa-satwa di Indonesia. Konvesi-konvensi tersebut diantaranya adalah Convention of Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati), dan Convention on International  Trade  in  Endangered Species  of  Wild  Fauna  and  Flora (Konvensi Perdagangan  International  Tumbuhan  dan  Stawa  Liar).  Indonesia  telah  mengaksesi konvensi ini pada 28 Desember 1978, dan mulai berlaku pada 28 Maret 1979. Penegakan norma dalam konvensi dikembalikan kepada penegakan hukum nasional. 2
Dalam  uraian  pokok-pokok  pikiran  yang  menjadi  latar  belakang  dan  alasan penerbitan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (LHK)  Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018,  menyebutkan  dalam  poin  (b)  bahwa  jenis tumbuhan  dan  satwa  yang  dilindungi  statusnya  dapat  berubah  (dinamis),  sehingga
1 Koesnandi Hardjasoemantri. 2009. Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya , Gajah mada University Press, hlm.64. 2 Fachruddin  M.  Mangunjaya.  2017. Pelestarian  Satwa  Langka  untuk  Keseimbangan  Ekosistem .  Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam MUI, Jakarta, hlm. 36.
dimungkinkan  terjadi  perubahan  status  dari  jenis  spesies  yang  awalnya  dilindungi menjadi  tidak  dilindungi,  demikian  pula  sebaliknya.  Penentuan  tumbuhan  dan  satwa dilindungi,  harus  memenuhi  kriteria:  (a)  Mempunyai  populasi  yang  kecil  (b)  Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam (c) Daerah penyebaran yang terbatas ( endemik ).  Sehingga,  apabila  populasi  spesies  tersebut  telah  mencapai  tingkat pertumbuhan  tertentu,  maka  perubahan  status  menjadi  tidak  dilindungi  dapat  terjadi, dan  jenis  yang  bersangkutan  tidak  lagi  termasuk  kategori  jenis  tumbuhan  dan  satwa dilindungi.
Upaya hukum untuk dapat melindungi satwa langka dengan tersebut masih belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat ditinjau dalam salah satu kasus berdasarkan Putusan  Pengadilan  Nomor:  592/Pid.B/LH/2020/PN  Tjk  dengan  terdakwa  AS  yang dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana Dengan sengaja telah turut serta melakukan sesuatu perbuatan mengangkut satwa yang dilindungi  dalam  keadaan  hidup  yang  tidak  dilengkapi  dengan  surat  atau  dokumen sebagaimana Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AS selama  2  (dua)  tahun  dengan  dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan sementara  dan  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda  Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.
Ilegal mengandung arti yaitu tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan  atau  hukum.  Ilegal  merupakan  lawan  kata  dari  legal.  Suatu  perbuatan  atau benda  dapat  dikatakan  ilegal  apabila  perbuatan  atau  benda  tersebut  tidak  dibenarkan oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 3 Sementara  itu  pengertian ilegal  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  setiap  pebuatan  tanpa  hak    (a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan  tumbuhan  yang  dilindungi  atau  bagian-bagiannya  dalam  keadaan hidup atau mati. ayat (2) Setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan  satwa  yang dilindungi  dalam  keadaan  hidup.  (b)  menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut, dan  memperniagakan  satwa  yang  dalam  keadaan  mati.  (c)  mengeluarkan  satwa  yang dilindungi dari suatu tempat di  Indonesia ke tempat lain di  dalam atau  di luar negeri, sebagaimana  diatur  dalam Pasal 21 ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup  berdasarkan  Putusan  Nomor:  592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.  selanjutnya,  untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengangkutan satwa  yang  dilindungi  dalam  keadaan  hidup  berdasarkan  Putusan  Nomor:  592/Pid.B/ LH/2020/PN.Tjk
3 Andi Hamzah, 2005. Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 43

## METODE
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  dan  pendekatan  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan melalui  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  cara  membaca,  mengutip  dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka  dan  studi  lapangan.  Wawancara  dilakukan  dengan  metode  terstruktur,  yaitu mengajukan  tanya  jawab  kepada  narasumber  dengan  menggunakan  pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  ke  dalam  bentuk  kalimat  yang sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam  Keadaan  Hidup  Secara  Ilegal  Berdasarkan  Putusan  Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk
Satwa yang dilindungi merupakan satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya  dan  perlu  dilindungi.  Pengertian  lain  satwa  langka  adalah  binatang  langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya hampir punah atau yang sulit dijumpai. Jenis-jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu  yang  terbanyak  di  dunia.  Indonesia  adalah  salah  satu  ‘ megabiodiversity  country ’; negara  adalah  negara  dengan  kekayaan  keanekaragaman  hayati  tertinggi  di  dunia. Perlindungan jenis (spesies) merupakan upaya melindungi jenis-jenis hidupan liar yang kelangsungan  hidupnya  dikhawatirkan  keberlanjutannya.  Jenis-jenis  yang  dilindungi terutama adalah hidupan liar endemik (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), hidupan liar terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan hidupan liar yang reproduksinya lambat. Jenis-jenis hidupan liar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan  dan  Satwa  antara  lain  adalah  anoa,  banteng,  gajah,  kucing  hutan,  beruang madu,  harimau,  macan,  orangutan,  badak  jawa,  badak  sumatera,  elang,  cendrawasih, penyu/kura-kura/labi-labi, ular sanca beberapa jenis anggrek, kantong semar, jenis-jenis tengkawang. 4
Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  seseorang  melakukan  tindak  pidana  atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal:
1) Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan
4 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

## 2) Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya  untuk  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Faktor  ini  umumnya karena  dorongan  faktor  ekonomi,  lingkungan  pergaulan  serta  adanya  niat  atau kesempatan  yang  mempermudah  seseorang  menjadi  pelaku  kejahatan  atau  tindak pidana. 5
Berdasarkan  teori  di  atas  maka  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana pengangkutan  satwa  yang  dilindungi  dalam  keadaan  hidup  secara  ilegal  berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk adalah,
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana (AS). Secara internal faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah faktor ekonomi, yaitu dorongan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  sesuai  dengan  pekerjaannya  sebagai sopir mobil rental.
Adanya  dorongan  faktor  ekonomi  ini  diketahui  dari  kronologis  Putusan  Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk bahwa perbuatan terdakwa bermula sekira pukul 14.00 WIB ketika bertemu dengan saksi Kopda Marinir YS di pintu gerbang Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat. Saat itu saksi YS menanyakan kepada Terdakwa “apakah Terdakwa dalam minggu ini ada job“ lalu Terdakwa jawab “memang kenapa bang“ lalu saksi YS mengatakan “kalau tidak ada job Gua mau pakek ke Jawa“ lalu saksi mengajak Terdakwa lalu Terdakwa jawab “ya terserah abang lah“ lalu Terdakwa bertanya kepada saksi YS “muat apa bang “untuk memuat burung“ mendengar perkataan dari saksi YS akhirnya Terdakwa sepakat. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi YS berangkat ke arah pulau Jawa menggunakan mobil atau kendaraan Terdakwa jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi B 808 BF yang telah diganti yang sebelumnya kendaraan tersebut bernomor Polisi BA 1131 OV selanjutnya Terdakwa dan saksi YS membawa mobil atau kendaraan dengan melintas Jalur Barat yang dikemudikan oleh saksi YS dan pada hari Selasa Tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB sebelum sampai Lampung Bakauheni Terdakwa yang membawa kendaraan bergantian dengan saksi YS, ketika melintas di Pos Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan saat akan menyeberang melalui jalur kapal laut ketika itu mobil atau kendaraan yang berisi keranjang pelastik dan kotak kardus yang berisi satwa liar jenis burung-burung yang  di bawa oleh  Terdakwa di stop atau  diberhentikan oleh saksi FA, saksi ANS, dan saksi AJ, yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan  yang  ditugaskan  di  Kepolisian  Sektor  Kawasan  Pelabuhan  (KSKP)  Bakauheni selanjutnya  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kendaraan  atau  mobil  yang  dibawa Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan para saksi menemukan keranjang dan kotak kardus didalam mobil yang berisikan jenis-jenis satwa liar jenis burung saat itu para saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi YS terhadap dokumen atau surat-surat terhadap
5 Kartini Kartono. 2001. Patologi Sosial , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 76.
satwa liar tersebut tetapi Terdakwa dan saksi YS tidak bisa menunjukan dokumen surat- surat satwa liar jenis burung yang dibawa tersebut.
Faktor  internal  lainnya  adalah  pelaku  merasa  aman  meskipun  melakukan  tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan  hidup secara ilegal, sebab pelaku  merasa  bahwa  yang  menyewa  mobil  rental  dan  menggunakan  jasanya  adalah seorang  anggota  Marinir  berpangkat  Kopral  Dua  (Kopda).  Atas  keyakinannya  merasa aman  tersebut  maka  terdakwa  tetap  berani  melakukan  tindak  pidana  pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal. Berdasarkan kronologi putusan diketahui bahwa setelah terdakwa dan saksi  YS tidak mampu menunjukkan surat atau dokumen satwa liar yang dilindungi tersebut maka keduanya langsung diamankan untuk proses lebih lanjut. Dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa membawa satwa liar  jenis  burung  karena  diajak  oleh  saksi  YS  yang  merupakan  anggota  Marinir  dan Terdakwa mengetahui bahwa muatan yang dibawa adalah satwa liar jenis burung dari Padang Sumatera Barat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  faktor  internal  yang mendorong  pelaku  AS  melakukan  tindak  pidana  pengangkutan  satwa  yang  dilindungi dalam  keadaan  hidup  secara  ilegal  adalah  faktor  ekonomi,  yaitu  dorongan  untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental. Selain itu pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang  dilindungi  dalam  keadaan  hidup  secara  ilegal,  sebab  pelaku  merasa  bahwa  yang menyewa  mobil  rental  dan  menggunakan  jasanya  adalah  anggota  Marinir  berpangkat Kopda.

## 2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah AS. Secara eksternal faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah adanya ajakan dari pihak lain yaitu seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua  (Kopda)  bernama  YS.  Sesuai  dengan  faktor  eksternal  inilah  maka  perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berdasarkan hasil wawancara  kepada  Penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah  Lampung  diketahui  bahwa  perbuatan  terdakwa melakukan  tindak  pidana  pengangkutan  satwa  yang  dilindungi  dalam  keadaan  hidup secara ilegal bertentangan dengan upaya menjaga kelestarian satwa yang dilindungi yang bertujuan  untuk  menjaga  agar  satwa  dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  di habitatnya. Penangkapan satwa yang dilindungi oleh masyarakat dalam kegiatan berburu merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan hukum sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Faktor eksternal yang mendorong pelaku AS melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah  adanya  ajakan  dari  pihak  lain  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  yaitu ajakan dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam  Keadaan  Hidup  Secara  Ilegal  Berdasarkan  Putusan  Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk
Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada  kesalahan  ( Geen  straf  zonder  schuld;  Actus  non  facit  reum  nisi  mens  sis  rea )  yang artinya  penilaian  pertanggungjawaban  pidana  itu  ditujukan  kepada  sikap  batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan. 6
Pertanggungjawaban pidana sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima  setiap  risiko  atau  konsekuensi  yuridis  yang  muncul  sebagai  akibat  tindak pidana  yang  telah  dilakukannya.  Pertanggungjawaban  pidana  ini  menuntut  adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab  di  mana  setiap  orang  akan  dimintakan  pertanggungjawabannya  di depan  hukum  atas  apa  yang  telah  dilakukan.  Dalam  hal  ini  tidak  semua  orang  dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian  lain  mampu  membedakan  mana  yang  baik  dan  yang  tidak  baik,  termasuk dalam pertanggungjawaban pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal.
Berdasarkan hasil wawancara  kepada  Penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah  Lampung  diketahui  bahwa  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana diawali dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku  yang  dilaksanakan  dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  yang meliputi proses penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh kejaksaaan dan penjatuhan hukuman/putusan  hakim  oleh  Pengadilan  Negeri.  Penyidikan  dilaksanakan  oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  penyidikan  adalah  serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Hasil  penyidikan  oleh Kepolisian  disusun  dalam  satu  berkas  dan  setelah  selesai  proses  penyidikan  adalah pelimpahan  tersangka  dan  barang  bukti  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  proses hukum selanjutnya.
Menurut penjelasan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diketahui bahwa Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  perkara  ini  mendakwa  terdakwa  pelaku  tindak  pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan di ancam sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat
6 Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.
(2)  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sesuai dengan dakwaan di atas maka diketahui bahwa terdakwa dalam perkara ini melakukan turut serta dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
b. Mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu,  dengan menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau penyesatan,  atau  dengan  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan,  sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.
Tuntutan  Jaksa  Penutut  Umum  dalam  perkara  ini  adalah  Majelis  hakim menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  terdakwa  AS  selama  2  (dua)  tahun  dengan dikurangi  selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan  sementara  dan  dengan  perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.
Pelaku  turut  serta  dalam  tindak  pidana  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  di depan hukum yang berlaku sesuai dengan  kesalahan yang  dilakukan. Majelis hakim dalam proses penjatuhan pidana menerapkan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku (penyertaan). Dalam hal ini terjadinya peristiwa pidana dilakukan oleh  lebih  dari  satu  orang,  sehingga  harus  dicari  peranan  dan  tanggungjawab  masing- masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Majelis hakim seharusnya menjatuhkan pidana sesuai  dengan  peran  masing-masing  terdakwa  dan  dimintai  pertanggungjawabannya sesuai dengan peranaya masing-masing. Artinya dalam prinsip penyertaan tidak dapat dianggap bahwa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan.    Suatu  peristiwa  pidana  yang  pelakunya  lebih  dari  satu  orang  meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan  kedudukan  dan  peran  dari masing-masing pelaku. Oleh karena itu dalam perkara ini seharusnya dapat ditemukan hubungan antar pelaku dalam suatu tindak pidana dan perannya masing-masing dalam melakukan tindak pidana.
Menurut Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang diketahui bahwa majelis hakim yang  menangani  perkara  ini  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  4  (empat)  bulan  dan  denda  pidana  sejumlah Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Pertimbangan  hakim  adalah  salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  untuk mewujudkan nilai penegakan hukum yang didalamnya mengandung aspek keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga  pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi
dengan teliti, baik, dan cermat. 7 Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. 8
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana pengangkutan satwa  yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk sebagai berikut:

## 1) Pertimbangan yuridis
Majelis hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan di ancam sesuai Pasal  21 ayat (2) huruf a jo. Pasal  40 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Fakta  persidangan  menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana  pengangkutan  satwa  yang  dilindungi  dalam  keadaan  hidup  secara  ilegal. Adapun  pidana  yang  dijatuhkan  hakim  terhadap  terdakwa  adalah  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  4  (empat)  bulan  dan  denda  pidana  sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2) Pertimbangan filosofis
Majelis  hakim  menimbang  bahwa  pidana  penjara  dan  pidana  denda  yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan denda merupakan bentuk pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi kesalahan atau tindak pidana tersebut di kemudian hari  setelah  menyelesaikan  masa  pidananya  dan  kembali  ke  tengah-tengah masyarakat.
3) Pertimbangan sosiologis
Majelis  hakim  menimbang  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa didasarkan  pada  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa.  Hal  yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat berdampak pada kepunahan satwa liar  dan  dapat  mengakibatkan  kerusakan  ekosistem.  Adapun  hal-hal  yang meringankan  adalah  terdakwa  mengakui  terus  terang  perbuatannya,  terdakwa bersikap  sopan  di  pengadilan,  terdakwa  belum  pernah  di  hukum  dan  terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
Pertanggungjawaban  pidana  atau  kesalahan  menurut  hukum  pidana,  terdiri  atas tiga syarat, yaitu:
a) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
b) Adanya  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  suatu  sikap  psikis  si  pelaku  yang berhubungan  dengan  kelakuannya  yang  disengaja  dan  sikap  kurang  hati-hati  atau lalai.
7 Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Pengadilan cet-5 . Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.
8 Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, hlm.67.
c) Tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf  dapat  yang  menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. 9
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal  dalam  Putusan  Nomor:  592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk  didasarkan  pada  adanya kesalahan  terdakwa,  tidak  ada  alasan  pembenar  dan  tidak  ada  alasan  pemaaf  bagi terdakwa  dalam  melaksanakan  perbuatannya.  Pertanggungjawaban  pidana  tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  1 (satu) bulan. Pidana  yang dijatuhkan  hakim tersebut harus dijalani oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup  sebagai wujud pertanggungjawabannya. Sehubungan dengan hal tersebut,  terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  menyebabkan  seseorang  tidak  dapat dipidana, dengan beberapa alasan yaitu adanya alasan pembenar, adanya alasan pemaaf dan  adanya  alasan  penghapusan  penuntutan.  Alasan  pembenar  yaitu  alasan  yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan  kesalahan  terdakwa,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap bersifat  melawan  hukum  jadi  merupakan  perbuatan  pidana,  tetapi  dia  tidak  dipidana karena  tidak  mempunyai  kesalahan.  Alasan  penghapusan  penuntutan  dengan  dasar utilitas/kemanfaatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENUTUP
1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/ LH/2020/PN.Tjk terdiri dari  atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, berasal dari dalam diri pelaku yaitu  dorongan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  sesuai  dengan  pekerjaannya sebagai  sopir  mobil  rental  dan  pelaku  merasa  aman  meskipun  melakukan  tindak pidana sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya  adalah  anggota  Marinir  berpangkat  Kopral  Dua  (Kopda).  Faktor  eksternal, berasal  dari  luar  diri  pelaku  yaitu  adanya  ajakan  dari  pihak  lain  untuk  melakukan tindak pidana tersebut, yaitu ajakan dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal.
2. Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  pengangkutan  satwa  yang  dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam Putusan Nomor:
592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk didasarkan pada adanya kesalahan terdakwa, tidak ada alasan pembenar dan  tidak  ada  alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan
9 Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.
pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## Saran
1. Majelis  hakim  yang  menangani  perkara  tindak  pidana  pengangkutan  satwa  yang dilindungi  dalam  keadaan hidup secara  ilegal dengan  pelaku lebih dari satu  orang agar  mempertimbangkan  secara  cermat  mengenai  peran  masing-masing  pelaku dalam terjadinya tindak pidana serta menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku berdasarkan perannya tersebut.
2. Aparat  penegak  hukum  dan  instansi  terkait  disarankan  untuk  meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam rangka menjaga kelestarian satwa yang dilindungi dari kepunahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2005. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia. Jakarta.
Aro, Mukti. 2004. Praktek Perkara Pengadilan cet-5 . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Hardjasoemantri, Koesnandi. 2009. Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya , Gajah mada University Press, Yogyakarta.
Hiarij, Eddy O.S.. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta Kartono, Kartini. 2001. Patologi Sosial , Rajawali Press, Jakarta.
Mangunjaya,  Fachruddin  M.  2017. Pelestarian  Satwa  Langka  untuk  Keseimbangan Ekosistem .  Lembaga  Pemuliaan  Lingkungan  Hidup  &  Sumber  Daya  Alam  MUI, Jakarta.
Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung.