## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 962-973 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2155

## Permohonan Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara
Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt

## Vindy Puri Amaliyani*, Muhammad Ali Hanafiah Selian
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *Correspondence email: vindypuriamaliyani@upnvj.ac.id
Abstrak. Setiap perkawinan diharapkan  menjadi keluarga yang kekal dan bahagia, Namun ternyata, banyak rumah tangga yang berujung pada Perceraian. Perceraian seringkali menimbulkan sebuah permasalahan baru yakni terkait pembagian harta Bersama. Oleh  karenanya,  hukum  telah  mengatur  tentang  perlindungan  harta  bersama  tersebut  dengan  cara  memohonkan  Sita  Marital sebagai  bentuk  jaminan  dalam  hal  memperoleh  bagiannya  pada  saat  Pembagian  Harta  Bersama  nantinya.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sita marital atas harta Bersama dalam perceraian. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan normatif serta menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan wawancara.  Hasil  dari  Penelitian  tersebut  adalah  Dasar  atau  Alasan  ditolaknya  Sita  Marital  pada  kasus  yang  diteliti  adalah pertimbangan  hakim  yang  menyebutkan  bahwa  Gugatan  Permohonan  Pembagian  terkait  Harta  Bersama  ini  tidaklah  dapat disatukan dengan Gugatan Perceraian. Padahal dalam Perkara ini sama sekali tidak dimohonkan terkait gugatan pembagian harta Bersama  melainkan dalam  petitumnya  hanya  memohonkan  sita  maritalnya saja.  Adapun  dampak  dari  ditolaknya  sita  marital  ini adalah harta bersama tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak lainnya yang berperkara.
Kata kunci : Harta Bersama; Perkawinan; Sita Marital
Abstract. Every marriage is expected to be an eternal and happy family, but in fact, many households end up in divorce. Divorce often creates a new  problem  related  to  the  distribution  of joint property.  Therefore, the  law has  regulated the protection of  the joint  property  by  applying  for  Marital  confiscation  as  a  form  of  guarantee  in  terms  of  obtaining  its  share  at  the  time  of  the Distribution of Joint Assets later. The purpose of this study was to determine how the application of marital confiscation of joint property in divorce. To answer these problems, a research was carried out through a normative approach and using library data collection methods and interviews. The results of this study are the basis or reason for the rejection of Marital confiscation in the case studied is the judge's consideration which states that the application for distribution of joint assets cannot be combined with the  lawsuit  for  divorce.  In  fact,  in  this  case,  the petition for  the  distribution  of  joint  assets  was  not  requested  at  all,  but  in  the petitum,  only  the  marital  confiscation  was  requested.  The  impact  of  the  rejection  of  this  marital  confiscation  is  that  the  joint property can be transferred to a third party without the knowledge of the other litigants.

## Keywords: Joint Assets; Marriage; Martial Confiscation

## PENDAHULUAN
Perkawinan  disebut  sebuah  ikatan  baik  itu  lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang  mana  termasuk  sebagai  sebuah  kebutuhan  dasar atau  hak  asasi  setiap  manusia.  Perkawinan  sendiri bertujuan  dalam  hal  membina  rumah  tangga  yang  kekal dan  bahagia  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Adapun  Undang  Undang  No.16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  atau  yang  selanjutnya  disingkat menjadi  UU  Perkawinan  merupakan  penggabungan hukum  terkait  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia (Putranto,  2017).  Pada  hakikatnya,  setiap  insan  pasti mengidamkan  berharap  bahwa  rumah  tangga  nya  selalu dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah (Zulkifli,  2019).  Namun  pada  kenyataannya,  banyak pasangan  yang  tidak  dapat  mempertahankan  rumah tangga  nya,  mereka  gagal  dalam  mengupayakan keharmonisannya, dan berujung pada sebuah “perceraian”. Dalam hal ini Undang Undang Perkawinan tidaklah  memudahkan  terjadinya  perceraian.  Perceraian
bisa  dilakukan  jika  dalam  kondisi  yang  darurat  sebagai solusi  akhir  dalam  menyelesaikan  masalah  perkawinan (Halim, 2021). Perceraian merupakan sebuah pemutusan ikatan  perkawinan  melalui  putusan  hakim,  yang  dalam hal  ini  atas  dasar  salah  satu  pihak  yang  menuntut, Adapun  tuntutan  tersebut  didasarkan  oleh  alasan-alasan yang  telah  disebutkan  atau  tercantum  dalam  Pasal  209 Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata.  Selanjutnya setelah  terjadi  Perceraian  munculah  beberapa  masalah salah  satunya  yakni  terkait  permasalahan  pembagian harta  Bersama  atau  gono-gini.  Hal  tersebut  sering menimbulkan sebuah konflik di antara keduanya.
Harta  Bersama  diartikan  dalam  Pasal  35  Ayat  (1) Undang  Undang  Perkawinan  yakni  harta  benda  yang diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama. Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, selama perkawinan berlangsung  ini  maksudnya  adalah  sejak  diucapkannya akad perkawinan hingga telah berakhirnya atau putusnya perkawinan  itu  sendiri.  Putusnya  perkawinan  ini  bisa disebabkan  oleh  perceraian,  kematian  ataupun  putusan
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
Pengadilan  (Darmabrata  dan  Surini,  2016).  Harta kekayaan  yang  didapatkan  selama  perkawinan  ini bukanlah  merupakan  sebuah  hadiah  atau  warisan,  jadi harta Bersama ini merupakan murni atas usaha Bersama kedua belah pihak yakni suami dan isteri. Menurut Pasal 36  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  diatur bahwa  terkait  harta  bersama  suami  istri  dapat  bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  Jika putusnya  perkawinan  karena  perceraian,  maka  harta Bersama tersebut pengaturannya terdapat dalam hukumnya masing-masing. yang dimaksudkan hukumnya  masing-masing  disini  ini  yakni  terkait  aturan hukum  agama  serta  hukum  adatnya.  Dalam  hal menangani  urusan  terkait  pembagian  harta  bersama (gono-gini),  biasanya  muncul  sebuah  permasalahan. Permasalahan  timbul  dikarenakan  terdapat  pihak  pihak yang berlaku curang seperti menggelapkan asset tersebut selama proses perceraian berlangsung, sehingga terdapat pihak  yang  tidak  mendapatkan  apa  yang  sebenarnya adalah  bagiannya.  Oleh  karenanya,  hukum  telah mengatur dan memberikan hak kepada para pihak dalam hal  perlindungan  seluruh  harta  bersamanya  tersebut selama berlangsungnya perceraian dengan cara memohonkan  Sita  Marital  ( marital  beslag )  di  dalam Petitum gugatan Perceraian (Sari, 2020).
Sita  Marital  ( marital  Beslag )  atau  Sita  harta bersama  merupakan  kegiatan  sita  yang  permohonannya dapat  diajukan  baik  oleh  seorang  isteri  maupun  suami kepada  asset  atau  harta  yang  diperoleh  selama Perkawinan tersebut. Tujuan dari Sita Marital ini adalah sebagai  bentuk  jaminan  dalam  hal  memperoleh bagiannya pada saat Pembagian Harta Bersama nantinya. Sita  ini  diajukan  supaya  selama  proses  pemeriksaan perkara  perceraian  berlangsung,  asset  asset  dalam  hal harta  bersama  tidak  dipindahtangankan  oleh  pihak  yang ingin  berbuat  curang  yakni  baik  pihak  suami  maupun isteri  (Amin,  2016).  Dalam  hal  terjadi  sita  kepada  harta bersama,  maksudnya  yakni  pihak  suami  maupun  isteri dilarang  mengalihkan  harta  bersama  tersebut  kepada pihak ketiga dalam segala bentuk transaksi (Mertokusumo,  2009). Apabila  terjadi  tindakan  dalam hal  mengalihkan  atau  memindahtangankan  barang- barang  yang  disita  tersebut  adalah  perbuatan  yang  tidak sah,  dan  menjadikan  ini  tergolong  dalam  tindak  pidana. Adapun selanjutnya fungsi dari dimohonkan sita marital adalah  untuk  melindungi  hak  pemohon  sita  marital dengan  cara  menyimpankan  dan  menjamin  barang  yang telah  dimohonkan  sitanya  tersebut  (Mertokusumo, 2009).
Pada  dasarnya  tujuan  dari  Sita  Marital  sebagai penjamin kedua pihak yang bercerai agar asset nya dapat dilindungi  atau  ditahan  secara  hukum  dan  tidak diperbolehkan  untuk  dialihkan  hingga  selesainya  proses perceraian.  Namun  pada  beberapa  kasus,  meskipun tujuannya  baik,  Sita  Marital  ini  dapat  juga  ditolak Permohonannya  oleh  Hakim.  Adapun  salah  satu
contohnya  terdapat  dalam  Putusan  dengan  Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT  yang  mana  dalam Putusan tersebut terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan  ditolaknya  Permohonan  Sita  Marital. Melihat  tujuan  dari  dimohonkannya  Sita  Marital (Maritaal  Beslaag)  tersebut  dirasa  dapat  memberikan manfaat/dampak  yang  baik  dalam  Proses  Perceraian, namun pada praktiknya ternyata Sita Marital ini terdapat Permohonan  yang  ditolak,  Penulis  tertarik  ingin menelaah  lebih  lanjut  terkait  Permohonan  Sita  Marital dengan  mengangkat  judul  “Permohonan  Sita  Marital Harta  Bersama  Dalam  Perkara  Perceraian  Analisis Putusan  Perkara  Nomor  411/Pdt/2020/PT.DKI  Jo. No.727/Pdt.G/2016/Pn.JKT.BRT.
Mulia (2018) menjelaskan bahwa dalam Ketentuan  hukum  Islam,  Sita  marital  merupakan  Salah satu dari problematika karena dibutuhkan penyempurnaan dalam pemeliharaan kebutuhan manusia yang  mana  bentuknya  adalah  sebagian  harta  salah  satu pihak,  karena  dalam  hal  ini  separuh  harta  yang  menjadi sengketa  adalah  merupakan  hak  pihak  lainnya  dan  juga harta  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  berharga  untuk dalam  hal  melangsungkan  kehidupannya.  Adapun Persamaan  dengan  Penelitian  Penulis  adalah  terkait Pembahasan  Sita  Marital  dalam  hal  Perceraian, sedangkan  Pembeda  dengan  studi  penelitian  Penulis adalah Penelitian Penulis lebih menekankan Pembahasan Sita  Marital  (Maritale  Beslaag)  melalui  Peraturan Hukum  Perdata  Indonesia.  Penelitian  Gunawan  dkk (2018)  menjelaskan  bahwa  Proses  Permohonan  Sita Marital  dalam  hal  perceraian  di  Pengadilan  Agama dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan  yakni  dimulai dengan  dimohonkannya  Permohonan  Sita  Marital  itu sendiri hingga nanti pada saat diterima oleh hakim sesuai bukti  yang  kuat  dalam  persidangan,  karena  dalam mempertimbangkan  terkait  dikabulkannya  Sita  Marital ini  melihat  pada  bukti  serta  fakta  yang  terdapat  dalam persidangan. Setelah dikabulkan dan Hakim mengeluarkan  penetapan  terkait  dikabulkan,  Hakim memberikan perintah ke panitera dalam hal melaksanakan  sita  tersebut.  Yang  disita  dalam  hal  ini adalah  benda  bergerak  ataupun  benda  tidak  bergerak milik  bersamaatas  permohonan  penggugat  agar  tetap dibawah  pengawasan  Pengadilan.  Adapun  Persamaan dengan  Penelitian  Penulis  adalah  sama-sama  membahas terkait  Sita  Marital  Namun  Perbedaannya  pada penelitian  yang  akan  dilaksanakan  terletak  pada penelitian  sebelumnya  tidak  membahas  detail  terkait putusan  yang  ditolak.  Serta  yang  akan  dibahas  oleh peneliti  yakni  Sita  Marital  melalui  Pengadilan  Negeri yang mana hanya ditinjau dari Hukum Perdata nya saja.
Penelitian  Safithri  (2020)  menjabarkan  bahwa para  pihak  memiliki  hak  dalam  hal  mengajukan permohonan  sita  marital  yang  mana  tujuannya  adalah supaya harta Bersama aman dan tidak ada hal hal seperti penjualan  sepihak  tanpa  sepengetahuan  pihak  lain  yang
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
nantinya  dapat  mengacaukan  keberadaan  harta  bersama dalam  perkawinan  itu  sendiri.  Adapun  Persamaan  pada penelitian  penulis  terletak  pada  Pengaturan  Sita  Marital beserta  Tujuannya,  Namun  Letak  pembeda  dengan penelitian  yang  akan  dilakukan  yakni  dalam  Penelitian sebelumnya  tidak  membahas  terkait  adanya  putusan. Sedangkan  Penelitian  yang  akan  diteliti  oleh  penulis termuat Analisis Putusan yang mana terdapat Penolakan didalamnya serta terkait Faktor Alasan/Dasar ditolaknya Permohonan  Sita  Marital  (Maritale  Beslag)  atas  harta bersama  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Negeri melalui Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia.
Tujuan  penelitian  ini  menitik  beratkan  terhadap apa  yang  menjadi  alasan  Sita  Marital  ( maritale  beslag ) atas perceraian dalam putusan Nomor 727.Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Brt  ditolak?  Serta  jika  terdapat Putusan yang ditolak apakah dampak yang akan terjadi? Mengingat  sebenarnya  tujuan  dari  sita  marital  ini sangatlah  penting  namun  mengapa  Hakim  dapat Menolaknya? Mengingat juga belum terlalu banyak yang mengetahui Pengaturan serta Fungsi dari Sita Marital ini, terlebih di dalam Gugatan Perceraian yang mana makna dan  keberadaannya  sebenarnya  sangatlah  diperlukan untuk  menjaga  harta  Bersama,  maka  perlulah  agar masyarakat yang belum mengetahui hal ini agar nantinya jika  mereka  ingin  mengajukan  atau  memohonkan  Sita Marital dalam Gugatan Perceraian perlu memperhatikan apa  saja  hal  yang  seharusnya  dapat  dilakukan  dalam Permohonan  serta  apa  yang  dapat  dihindarkan  agar Permohonan tersebut tidak ditolak oleh hakim.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini  adalah  menggunakan  Penelitian  Hukum  Normatif ( yuridis  normative )  melalui  penelitian  bahan  pustaka atau  bahan  sekunder  yang  mana  dikumpulkan  dan selanjutnya  dilakukan  Analisa.  Pendekatan  yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  kasus  ( Case Approach ) dan Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum yang  mengikat  dimana  bahan  hukum  tersebut  adalah: Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945;  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata); Reglement Op De Burgerlijk
Rechtsvordering (Rsv); Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);  Het  Herziene  Indonesisch Reglement  (HIR); Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan;  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia.  Nomor  9  Tahun  1975.  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. Tentang  Perkawinan;  dan  Putusan  Pengadilan  No. 411/Pdt/2020/PT.DKI
Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT
Bahan  hukum  sekunder  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  merupakan  bahan-bahan  yang  mengulas  / menjadi  penunjang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini
bahan  sekunder  tersebut  adalah  berwujud  buku, wawancara,  jurnal  ilmiah  hukum,  pendapat  pakar  serta berbagai  macam  referensi  lainnya  yang  relevan  dengan Proses  Permohonan  Sita  Marital  ( maritale  beslag )  Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian. Bahan hukum tersier  yang  dipakai  dalam  hal  penelitian  ini  yakni bahan-bahan  penunjang  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Cara Mengumpulkan Data Pada Penelitian ini dilaksanakan  dengan  2  (dua)  cara,  yakni:  (1)  studi kepustakaan,  Adapun  pengumpulan  data  dilakukan melalui  pengumpulan  data  dari  bahan-bahan  hukum yang  berupa  undang-undang,  karya  tulis  serperti  buku, jurnal-  ataupun  bahan  lain  yang  mana  dalam  penelitian ini  data  tersebut  berkaitan  dengan  Pelaksanaan  Sita Marital dalam perkara perceraian. (Barus, 2013); dan (2) hasil wawancara, dilakukan dengan cara mengumpulkan jawaban dari hakim berupa pendapat, saran dan masukan sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Sita Marital
Kata  Sita  marital  asalnya  dari  Bahasa  belanda yakni maritaal beslag. Sita Marital ini bisa disebut  juga dengan sita matrimonial . Dalam hukum Positif Indonesia sendiri,  Sita  Marital  dapat  digunakan  istilah  sita  harta Bersama,  sita  harta  perkawinan,  atau  sita  harta  benda bersama  suami-istri,  namun  karena  dianggap  terlalu Panjang  jadi  lebih  praktis  dan  sering  disebut  dengan istilah  sita  harta  bersama  (Harahap,  2017).  Sita  Marital berfungsi  sebagai  penjamin  atau  penjaga  harta  Bersama dalam  Perkawinan  selama  perkara  perceraian  diproses. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam Pasal 190 KUH Perdata yang mana isinya adalah selagi perkara percerian sedang  berlangsung,  maka  atas  izin  hakim,  para  pihak dapat  melakukan  perbuatan  dalam  hal  menjaga  harta kekayaan  tidak  habis  atau  tidak  diboroskan.  Adapun Pasal  823  Rv  menjelaskan  terkait  perbuatan  yang  boleh dilakukan  dalam  hal  Pasal  190  KUH  Perdata  tersebut salah  satunya  adalah  penyitaan  jaminan  atas  benda bergerak/tidak bergerak atas harta Bersama. Sita Marital adalah  bagian  dari  sita  jaminan  yang  mana  sifatnya khusus. Khusus disini diartikan bahwa sita marital hanya dapat  diletakkan  terhadap  harta  perkawinan  atau  harta bersama.  Oleh  karena  hal  ini,  maka  segala  pengaturan, ketentuan  serta  tata  cara  Sita  Marital  ini  mengikuti Aturan  Sita  Jaminan.  Adapun  pada  umumnya,  Tujuan utama  dari  sita  adalah  agar  barang  yang  disengketakan tidak  dapat  dialihkan  dengan  cara  apapun  itu.  Hal  ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta seperti  diawal  selama  proses  penyelesaian  perkara berlangsung,  serta  untuk  menghindari  tindakan  iktikad buruk  dari  pihak-pihak  yang  ingin  berbuat  curang (Harahap,  2017).  Jika  bicara  secara  khusus  dari  tujuan masing-masing  sita,  Tujuan  sita  marital  berbeda  dengan tujuan sita yang lainnya. Sita Marital bukanlah bertujuan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada penggugat, serta  bukan  pula  menuntut  sebuah  hak  milik
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
(revindikasi).  Adapun  Tujuan  utama  Sita  Marital  ini yaitu  membekukan  harta  bersama  suami-istri  melalui penyitaan,  agar  harta  tersebut  tidak  berpindah  tangan kepada  pihak  lain  selama  proses  perkara  perceraian berlangsung.  Hal  yang  menjadi  alasan  dalam  hal mengajukan  permohonan  sita  marital  ini  sama  dengan alasan  pengajuan  sita  jaminan.  Alasan  yang  dimaksud tersebut  adalah  terkait  adanya  sebuah  persangkaan  yang beralasan  bahwa  tergugat  akan  menggelapkan  barang- barang yang mana hal ini akan merugikan pihak lainnya.
Kesetaraan Hak Suami Isteri dalam suatu Perkawinan  terkait  Pengajuan  Permohonan  Sita Marital Pada Perkara Perceraian
Hak dan kewajiban merupakan akibat hukum dari dilangsungkannya  suatu  perkawinan.  Dalam  hal  ini, terkait ketentuan tersebut peraturannya terdapat di dalam Pasal  30  hingga  pasal  36  Undang-Undang  Perkawinan. Pasal  30  UU  Perkawinan  memuat:  “Antara  suami-isteri sama-sama  memiliki  kewajiban  dalam  hal  mendirikan keluarga  yang  agung  beserta  luhur  dan  diharapkan menjadi  sendi  dari  dasar  susunan  bermasyarakat” Adapun  Pasal  31  Undang  Undang  Perkawinan  memuat tentang  Hak  antara  Suami  Isteri  yang  mana  berisi  :  (1) Hak serta kedudukan suami dan isteri adalah sama dalam kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  bermasyarakat; (2) Kedua pihak yakni suami maupun isteri memiliki hak terkait  mengerjakan  perbuatan  hukum;  dan  (3)  Suami merupakan  kepala  dari  rumah  tangga  serta  isteri merupakan ibu rumah tangga.
Selanjutnya  terkait  Hak  atas  Penggunaan  Harta Bersama  dalam  suatu  perkawinan.  Salah  satu  akibat hukum dari sebuah Perkawinan adalah munculnya Harta Bersama.  Seperti  yang  disebutkan  Dalam  Ketentuan Pasal  122  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  “Pada  saat dimulainya  perkawinan  maka  diberlakukan  kesatuan antara  harta  kekayaan  suami  dan  isteri”.  Dalam  hal  ini seluruh  harta  yang  didapatkan  selama  berlangsungnya perkawinan  baik  itu  didapatkan  melalui  usaha  sendiri maupun  usaha  Bersama-sama  maka  menjadi  harta Bersama.  Terkait  harta  Bersama  ini,  Pasal  36  Undang Undang  Perkawinan  mengatur  bahwa  kedua  pihak (suami serta istri) memiliki hak antara lain diperkenankan  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  atas harta  perkawinan  bersama  tersebut,  yang  mana  dengan demikian  dapat  diartikan  bahwa  seharusnya  jika  ingin melakukan  sesuatu  atas harta Bersama  tersebut haruslah didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak.
Selanjutnya  Atas  harta  Bersama  tersebut  apabila timbul  sengketa  yang  berujung  pada  sebuah  perceraian, maka  dapat  dimohonkan  untuk  sita  marital  pada  saat Gugatan  Perceraian  yang  mana  tujuannya  adalah  untuk tetap  menjaga  keutuhan  harta  Bersama  tersebut  sampai benar-benar  diputusnya  Perkara  tersebut.  Mengingat banyaknya  perceraian  dengan  keadaan  konflik  atau dalam  tidak  baik-baik  saja  yang  mana  hal  ini  dapat mengkhawatirkan  kedua  belah  pihak  tidak  dapat  saling
mengawasi  keadaan  harta  nya  masing-masing,  karena jika  terdapat  pihak  yang  nakal  bisa  saja  menjual beberapa asset yang merupakan harta Bersama itu tanpa sepengetahuan  pihak  lain  yang  menyebabkan  nantinya pada  saat  Pembagian  Harta  Bersama  atau  Gono-Gini pembagiannya tidaklah adil karena sudah ada yang dijual sebelumnya. Adapun terkait Permohonan Sita Marital ini diperbolehkan  sebagai  mana  dijelaskan  dalam  Pasal  24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa  selama  berjalannya  gugatan  perkara  cerai,  pihak PENGGUGAT  dan  TERGUGAT  dapat  memohonkan sita  marital  atas  izin  pengadilan  yang  mana  hal  ini bertujuan  untuk  menjaga  dan  menjamin  terpeliharanya seluruh barang barang atas harta Bersama mereka.
Dengan  ini,  Sita  marital  boleh  dimohonkan  baik oleh  isteri  maupun  suami  atas  Harta  Bersama  mereka sendiri (Wawancara dengan Yulisar, S.H., M.H). Hal ini merupakan  jaminan  supaya  selama  proses  perceraian berlangsung, harta Bersama mereka tidak dipindahtangankan  kepada  pihak  lain,  agar  nantinya pada  saat  Gugatan  Pembagian  Harta  Bersama,  mereka memperoleh  bagiannya  secara  adil  tanpa  adanya kecurangan satu sama lain.

## Duduk Perkara Kasus
Hawke  Sulaiman  (PENGGUGAT)  adalah  suami sah  dari  Ny.  Christie  Lim  (TERGUGAT).  Keduanya telah  melangsungkan  pernikahan  sejak  Oktober  2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No 669/K/2003. Pada awalnya, pernikahan mereka dapat dikatakan  harmonis  dan  baik-baik  saja  seperti  kedua pasangan  yang  saling  mencintai  bahkan  didasarkan dengan  kepercayaan  yang  tinggi.  Terbukti,  Penggugat dalam  hal  ini  memberikan  kepercayaan  kepada  sang isteri  (TERGUGAT)  untuk  menguasai  dan  mengelola seluruh  harta  kekayaan  miliknya.  Bahkan  semua  harta yang  diperoleh  selama  perkawinan  dibuat  atas  nama TERGUGAT,  kecuali  1  (satu)  buah  rumah  yang  atas nama  bersama  Dalam  hal  ini,  PENGGUGAT  dan TERGUGAT  memiliki  usaha  Bersama  yakni  usaha pabrik  Sendal.  Dalam  hal  ini,  keduanya  berbagi  tugas untuk menjalankan usaha tersebut yang mana PENGGUGAT bertugas untuk operasional dan maintenance Pabrik,  sedangkan  TERGUGAT  bertugas mengurus  Marketing/Pemasaran  dari  Pabrik  tersebut. Namun  Ketika  TERGUGAT  sudah  merasa  bahwa  ia memiliki  power  /  kekuatan  yang  lebih  atas  harta  dan usaha tersebut, TERGUGAT berniat  untuk menjalankan usaha  tersebut  sendiri,  dalam  artian  ia  menjalankan segala  operasional  pabrik  hingga  keuangan  perusahaan pun  ia  yang  pegang  dan  PENGGUGAT  tidak diperkenankan  untuk  mengetahui  hal  tersebut  hingga akhirnya  usaha  tersebut  tidak  berhasil  dan  Pabrik  pun tutup. Adapun sikap TERGUGAT mulai berubah kepada PENGGUGAT.  PENGGUGAT  diperlakukan  kurang baik, dibentak, seperti diinjak-injak. Perlakuan lain yang dilakukan  TERGUGAT  adalah  PENGGUGAT  menjadi
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
sulit  bertemu  dengan  keluarga  rekan  ataupun  sahabat, makan  sehari-hari  dibatasi,  dan  jika  PENGGUGAT meminta  uang  Ketika  mau  pergi  tidak  diberikan  oleh PENGGUGAT.  Dalam  hal  ini  ternyata  TERGUGAT pernah  pergi  meninggalkan  PENGGUGAT  ke  luar negeri  selama  2  (dua)  tahun  dan  pada  saat  itu  semua urusan  rumah  tangga,  serta  usaha  diurus  oleh PENGGUGAT  Karena  keadaan  yang  semakin  buruk menjadikan PENGGUGAT tidak nyaman dan stress dan membuat  PENGGUGAT  berfikir  bahwa  jalan  terbaik yang  harus  ditempuh  yakni  berpisah/  bercerai  hingga akhirnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian  dengan  Nomor  Nomor  727/Pdt.G/2016/PN JKT.BRT.  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  pada tanggal  17  November  2016  sekaligus  memohonkan  Sita Marital  dalam  Petitumnya  karena  PENGGUGAT mengkhawatirkan “ Harta Gono-Gini” tersebut dialihkan  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  dan ketidakadilan bagi PENGGUGAT.
Adapun  Ny.  Ny.  Christie  Lim  (TERGUGAT) menjawab  Surat  Gugatan  yang  diajukan  oleh  Hawke Sulaiman  (PENGGUGAT)  di  depan  persidangan  yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  TERGUGAT  tidak mengakui adanya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT  dengan  TERGUGAT.  TERGUGAT menjelaskan bahwa Bagaimana bisa mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 sedangkan PENGGUGAT  saat  itu  masih  memiliki  hubungan  / ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  Saudari  Maryani sejak  1985  dan  baru  bercerai  di  tahun  2015? TERGUGAT  menjelaskan  bahwa  Hubungan  antara PENGGUGAT  dengan  TERGUGAT  hanya  sebatas “hidup  Bersama”  tanpa  adanya  ikatan  perkawinan.  Hal ini  pernah  diakui  oleh  PENGGUGAT  sendiri.  Oleh karena  tidak  adanya  perkawinan  ini,  TERGUGAT berpendapat  bahwa  Akta  Perkawinan  No.669/K/2003 tertanggal  1  Oktober  2003  yang  menjadi  bukti  dari Perkara  ini  patut  dipertanyakan  kebenaran  dan keasliannya.  Dalam  hal  petitum  lainnya  yakni  terkait Permohonan  Sita  Marital  atas  Harta  Gono  Gini  yang dimohonkan  juga  oleh  PENGGUGAT  tersebut  sudah sepatutnya ditolak karena dalam hal ini Perceraian tidak boleh  digabungkan  dengan  urusan  harta  Gono  Gini. TERGUGAT  dalam  hal  ini  mengajukan  Gugatan Rekonveksi  yang  pada  pada  pokoknya  memohon  agar Gugatan  Perceraian  tersebut  tidak  dapat  diterima,  Tidak Pernah  ada  ikatan  perkawinan  yang  sah  antara PENGGUGAT  dan  TERGUGAT  serta  Menyebutkan bahwa  Kutipan  Akta  Perkawinan  No.  669/K/2003  yang menjadi  bukti  Perkawinan  antara  keduanya  adalah  tidak sah dimata hukum.
Adapun  pada  intinya  hakim  menimbang  dalam Petimbangannya  bahwa  terkait  ada  atau  tidaknya  Ikatan Perkawinan yang sah dimata hukum antara PENGGUGAT  dengan  TERGUGAT  Adalah  tetap  sah. Merujuk  pada  pembuktian  bahwa  TERGUGAT  dan PENGGUGAT  keduanya  dapat  menunjukkan  bukti  foto
copy  Kutipan  Akta  Perkawinan  no  669/K/2003  yang dikeluarkan  oleh  Catatan  Sipil  Kota  Bekasi  yang  mana dijelaskan  pula  oleh  Keterangan  Ahli  agama  Buddha yang menyebutkan bahwa Akta Perkawinan dari Catatan Sipil  baru  bisa  /  dapat  dikeluarkan  jika  terdapat  Surat Keterangan  Perkawinan  (SKP)  dari  Wihara.  Dalam  hal ini,  memang  tidak  ada  pembuktian  terkait  SKP  dari wihara  tempat  para  pihak  melangsunkan  perkawinan namun  demikian,  tidak  menjadikan  pernikahan  tersebut tidak  sah  dimata  hukum  namun  seperti  yang  telah penulis jelaskan diatas bahwa dapat dikeluarkannya Akta Perkawinan harus ada SKP sedangkan  Akta Perkawinan ini sudah dimunculkan dibuktikan dengan keduanya baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT dapat menunjukkan  foto  copy  akta  tersebut  (Bukti  P-2  dan  T- 2) Dengan demikian, PErkawinan antara PENGGUGAT dan  TERGUGAT  dapat  dikatakan  sebagai  PErkawinan yang  sah  di  mata  hukum.  Adapun  Hakim  dalam Pertimbangan  hukumnya  terkait  peletakan  sita  marital ini  tidaklah  dapat  langsung  mengabulkan  begitu  saja, melainkan  majelis  hakim  haruslah  terlebih  dahulu melihat  pada  fakta-fakta  yang  lahir  dalam  persidangan. Adapun  Terkait  Pertimbangan  Hakim  terkait  Gugatan Perceraian  Nomor  727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT  ini adalah  :  “Gugatan  Perceraian  tidak  dapat  disatukan dengan  Urusan  Harta  Gono  Gini”  karena  gugatan perceraian  harus  terpisah  dengan  gugatan  harta  bersama (gono-gini)  maka  petitum  yang  menyangkut  harta  gono gini  haruslah  ditolak.”  Jadi  dalam  hal  ini,  hakim memiliki  pertimbangan  untuk  menolak  terkait  Sita Marital yang dimohonkan tersebut. Padahal  Sita Marital ini  bukanlah  bertujuan  untuk  membagi  harta  Bersama tersebut.  Adapun  Amar  Putusan  Tergugat  yang  mana berisikan:

## Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Tergugat.

## Dalam Provisi:
Menolak Sita Marital atas harta gono-gini;
Dalam Pokok Perkara. Dalam Gugat Konpensi: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bekasi tanggal  1  Oktober  2003  sebagaimana  pada  Kutipan Akta  Perkawinan  Nomor  669/K/2003  tertanggal  1 Oktober 2003 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bekasi tanggal  1  Oktober  2003  sebagaimana  pada  Kutipan Akta  Perkawinan  Nomor  669/K/2003  tertanggal  1 Oktober 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
4. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri Jakarta  Barat  untuk  mengirimkan  salinan  Putusan dalam  perkara  ini  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ongkos perkara  yang  hingga  kini  sejumlah  Rp.  616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
Yang  selanjutnya  dikuatkan  oleh  Oleh  Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 411/Pdt/2020.
Dasar/Alasan  Penolakan  Permohonan  Sita  Marital dalam Perkara Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

## Penempatan Permohonan Sita Marital
Sita  Marital  merupakan  tindakan  atau  upaya penyitaan  terhadap  harta  perkawinan  dan  tindakan  yang dianggap  menjamin  terpeliharanya  harta  selama  proses perkara  perceraian  berlangsung  di  pengadilan  adalah upaya  positif,  kepentingan  para  pihak  supaya  barang- barang  yang  diperoleh  dalam  perkawinan  tidak  akan hilang.  Artinya  dapat  dilakukan  sita  marital  oleh  pihak pengadilan  walaupun  sita  marital  tersebut  bukanlah untuk  menjamin  suatu  tagihan  uang  atau  penyerahan barang,  melainkan  menjamin  agar  barang  yang  disita tidak  dijual.  Fungsinya  hanya  untuk  melindungi  hak pemohon  selama  pemeriksaan  sengketa  perceraian  di pengadilan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dengan  menyimpan  atau  membekukan  barang-barang yang  tersita,  agar  jangan  sampai  jatuh  ke  tangan  pihak lain atau pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan barang  tersebut.  Sita  marital  dimohonkan  bersamaan dengan  gugatan  perceraian  yakni  dimohonkan  di  dalam petitumnya. Namun jika Penggugat lupa mencantumkan permohonan  sita  marital  tersebut  dan  gugatan  sudah diajukan  ke  Pengadilan,  Sita  marital  boleh  diajukan menyusul  dari  Gugatan  Perceraian.  Perihal  penyusulan sita marital ini dijelaskan oleh Ny. Retnowulan Sutantio S.H  yang  menjelaskan  bahwa  apabila  lupa  dimohonkan dalam petitum terkait pernyataan sah dan berharga suatu sita  jaminan  (marital)  maka  diperkenankan  petitum  itu ditambahkan,  dengan  catatan  tidak  bertentangan  dengan asas  hukum,  tidak  mengganti  serta  menyimpang  dari kronologi  materiil  karena  ini  demi  kepentingan  kedua pihak  Namun  Perlu  diperhatikan  bahwa  perubahan  ini sebaiknya  diajukan  sebelum  adanya  jawaban  gugatan dari Tergugat.
Adapun  penambahan  atau  perubahan  perihal  sita marital  dimohonkan  Ketika  tergugat  telah  mengajukan Jawaban  atas  Gugatan  tersebut,  hal  ini  harus mendapatkan  persetujuan  dahulu  dari  tergugat.  Jika tergugat  menyetujui,  maka  perubahan  atau  penambahan terkait  sita marital dapat dilakukan, namun jika tergugat merasa  keberatan  maka  perubahan  atau  penambahan terkait  sita  marital  tersebut  akan  ditolak.  Sita  marital
(maritale beslag) memiliki tujuan dalam hal mengamankan harta Bersama supaya harta tersebut tidak dijual/dipindah tangankan ke pihak ketiga selama proses perkara  perceraian  hingga  pembagian  harta  Bersama berlangsung.  Sita  marital  memanglah  difungsikan sebagai  perlindungan  terkait  keberadaan  harta  Bersama terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  bertanggung jawab  seperti  menjual  harta  Bersama  tersebut  tanpa sepengetahuan  pihak  lainnya.  Atau  dapat  dikatakan bahwa  sita  marital  sebagai  Langkah  antisipasi  terhadap hal-hal  yang  tidak  bertanggungjawab  tersebut.  Perlu diperhatikan  bahwa  Sita  marital  sifatnya  hanya  sebatas hanya mengamankan harta Bersama tersebut, jadi dalam hal ini sita marital tujuannya bukan untuk membagi harta Bersama  selama  perkawinan.  Sita  Marital  (maritale beslag)  dalam  hal  Gugatan  Perceraian  sebaiknya memang  diajukan  langsung  bersamaan  dengan  Gugatan Perceraian  yang  mana  langsung  termaktub  dalam Petitumnya,  atau  jika  Penggugat  lupa  mencantumkan terkait  permohonan  Sita  Marital  tersebut,  dan  gugatan sudah  diajukan  ke  Pengadilan,  Sita  marital  boleh diajukan  menyusul  dari  Gugatan  Perceraian  (Perubahan dalam Gugatan).
Adapun  perubahan  tersebut  dengan  catatan diajukan sebelum adanya jawaban gugatan dari Tergugat dengan  persetujuan  dari  Tergugat.  Dalam  hal  ini  tujuan penempatan  Permohonan  sita  marital  yang  dimohonkan pada  saat  Pengajuan  Gugatan  Perceraian  adalah  sebagai bentuk  upaya  para  pihak  dalam  melindungi  harta Bersama supaya asset tersebut tidak berpindah ke tangan orang  lain  tanpa  persetujuan  atau  sepengetahuan  pihak lainnya  yang  dilakukan  selama  proses  perceraian. Adapun  disebutkan  pula  bahwa  salah  satu  Syarat  dari Pelaksanaan  Sita  marital  dalam  Gugatan  Perceraian  ini sendiri  yakni  adanya  gugatan  perceraian  dan  di  dalam pemeriksaan perkara perceraian tersebut telah memenuhi alasan-alasan dari perceraian itu sendiri. Alasan tersebut salah  satunya  terletak  pada  legal  standing  pernikahan yang telah dapat dipastikan kebenarannya. Maka dengan ini,  Permohonan  Sita  Marital  pun  juga  akan  mengikuti dikabulkannya  Gugatan  Perceraian  tersebut.  Pasal  197 ayat 8 HIR = 211 R.Bg memberi Batasan terhadap objek sita  yakni  hewan  ternak  dan  perkakas  yang  benar-benar berguna  untuk  mencari  pencaharian.  Sita  Marital  ini sifatnya  hanya  harta  tesebut  berada  dalam  “Pengawasan Pengadilan”  yang  mana  diatur  dalam  Pasal  823  j  Rv bahwa  para  pihak  masih  dapat  menggunakan  barang tersebut serta suami atau istri tetap dapat memanfaatkan apa-apa  yang  dihasilkan  dari  barang  tersebut.  Akan tetapi  barang  tersebut  tidak  dapat  dipindahtangankan  ke pihak  lain.  Atau  singkatnya,  apapun  yang  menyangkut terkait harta Bersama yang diletakkan sita tersebut harus sepengetahuan  dan  persetujuan  pihak  pengadilan. Menurut  Gustav  Radbruch  yang  berbunyi  bahwa  “Law is  the  will  to  justice.  Justice  means:  To  judge  without regard  to  the  person,  to  measure  everyone  by  the  same standard.”  Yang  mana  artinya  bahwa  Kehendak  hukum
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
merupakan  suatu  keadilan,  Berkaitan  dengan  hal  ini, hakim  menolak  permohonan  Sita  Marital  dalam  suatu gugatan  perceraian  yang  mana  sebenarnya  Permohonan Sita  Marital  ini  sah  menurut  hukum  yang  mengaturnya yakni  Pemohon  Memiliki  hak  untuk  dikabulkan permohonannya  agar  dapat  memberikan  jaminan  atas harta  Bersama  supaya  nantinya  tidak  dialihkan  dengan secara  sengaja  dan  melawan  hukum.  Sehingga  penting untuk  dapat  dipastikan  antara  kepastian  hukum  dan keadilan itu sendiri.
Perbedaan Permohonan Sita
Marital dengan Permohonan Pembagian Harta Bersama / Gono-Gini
Harta  bersama  dalam  sebuah  perkawinan  barulah dapat  dibagi  jika  perkawinan  itu  sendiri  telah  berakhir. Adapun  salah  satu  cara  berakhir  atau  putusnya Perkawinan  yakni  dengan  cara  Perceraian.  Hal  ini sejalan  dengan  Pendapat  Jurusita  Pengganti  Pengadilan Negeri  Jakarta  Barat,  Ari  Yohana  S.E.,  M.H  dalam wawanacaranya  dengan  Penulis  yang  mana  juga mengemukakan  bahwa  Gugatan  harta  gono-gini  baru dapat  didaftarkan  atau  dimohonkan  ketika  perceraian telah  diputus  atau  dikabulkan  (setelah  inkracht).  Hal  ini memiliki arti bahwa Permohonan/Gugatan atas Pembagian  Harta  Bersama  baru  dapat  dilaksanakan setelah  diputuskannya  Gugatan  Perceraian.  Penulis berpendapat  bahwa  disini  telihat  jelas  perbedaan  antara Permohonan Sita Marital dengan Permohonan Pembagian  Harta  Bersama.  Sita  Marital  merupakan suatu  Permohonan  dalam  Perceraian  merupakan  yang ditaruh didalam Petitum yang mana sifatnya hanya untuk membekukan dan menjaminkan keutuhan harta Bersama,  supaya  harta  Bersama  tersebut  dapat  berada dalam  pengawasan  Pengadilan  yang  mana  tujuannya adalah agar asset dalam hal harta Bersama ini tidak dapat dipindahtangankan  atau  dialihkan  ke  pihak  lain  selama Proses  Perceraian  berlangsung.  Sedangkan  Gugatan Pembagian  Harta  Bersama  ini  diajukan  dengan memohonkan gugatan tersendiri diluar gugatan perceraian  yang  mana  dilakukan  setelah  Gugatan perceraian  tersebut  dikabulkan  dan  sudah  inkracht. Adapun  Gugatan  Pembagian  Harta  Bersama  ini  tidak dapat  dilakukan  berbarengan  dengan  Gugatan  Cerai, dikarenakan  sistem  pemeriksaan  perceraian  yang sifatnya  tertutup,  dimana  pihak  yang  dapat  hadir  hanya boleh  para  pihak  yang  berperkara  saja,  oleh  karena  hal tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  pemeriksaan  terkait harta  Bersama  di  waktu  gugatan  perceraian.  Mengingat urusan  harta  Bersama  ini  perlu  melibatkan  pihak  lain yang terkait pemeriksaan harta Bersama tersebut.
Oleh  karena  hal  tersebut,  Gugatan  Pembagian Harta  Bersama  dilakukan  tersendiri  setelah  Putusan Perceraian  telah  dikabulkan  yang  mana  sifat  dari  siding Pembagian Harta Bersama ini  terbuka, dalam sidang  ini bebas untuk memeriksa terkait Pihak yang terlibat dalam hal  Pembagian  Harta  Bersama.  Adapun  objek  dari Gugatan  Pembagian  Harta  Bersama  tersebut  ini
merupakan asset-asset yang dimohonkan dalam Permohonan  sita  marital.  Sita  Marital  ini  sebenarnya tujuannya  adalah  mengindari  pihak  pihak  yang  ingin berbuat  curang  /  nakal.  Misalkan  terdapat  orang  yang mengajukan  gugatan  cerai  dan  tidak  memohonkan  sita marital.  Mengingat  lamanya  proses  Perceraian  yang mana  berbulan-bulan,  maka  dalam  jangka  waktu tersebut,  jika  ada  pihak  yang  nakal  bisa  saja  menjual asset  tanpa  sepengetahuan  pihak  lainnya.  Berbeda  Jika sudah  dimohonkan  langsung  sita  marital  pada  saat Gugatan  Perceraian,  maka  asset  tersebut  aman  dibawah pengawasan Pengadilan. Jadi Dalam hal ini, Sita marital tidaklah  dapat  difungsikan  dalam  hal  membagi  harta gono  gini  atau  harta  Bersama,  mengingat  pembagian harta  gono  gini  atau  harta  bersama  hanya  dapat dilaksanakan dengan cara memohonkan gugatan perdata yang  terpisah.  Gugatan  perceraian  yang  diajukan  ke Pengadilan  Negeri  dapat  dilakukan  bersamaan  dengan permohonan  sita  marital  atau  sita  harta  perkawinan sesuai aturan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975  Pasal  24,  yang  memberikan  hak  yang  sama  baik kepada  suami  dan  isteri  untuk  meminta  sita  marital dalam perkara perceraian.
Dalam  hal  ini,jelas  terlihat  bahwa  Permohonan atas  Sita  Marital  ini  berbeda  dengan  Pembagian  atau Penyelesaian  harta  Bersama  atau  gono  gini.  Karena dalam  bentuk  dan  tujuannya,  Sita  marital  bukan merupakan  permohonan  untuk  membagi  harta  Bersama atau  gono-gini,  melainkan  hanya  untuk  mengamankan harta Bersama selama proses berlangsungnya perceraian. Sehingga  perlu  ditanyakan  terkait  relevansi  dalam penggunaan  yurisprudensi  tersebut  dalam  perkara No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT Adapun statement dalam  Gugatan  termuat  :  “Semasa  perkawinan PENGGUGAT  serta  TERGUGAT  pada  awalnya berjalan  baik,  dimana  PENGGUGAT  sangat  mencintai TERGUGAT  dan  bahkan  percaya  100  persen  kepada TERGUGAT  sehingga  semua  keuangan  juga  semua dipegang  dan  dikuasai  oleh  TERGUGAT  dan  bahkan semua  harta  gono  gini  juga  tercantum  atas  nama TERGUGAT, kecuali 1 rumah, atas nama berdua, tetapi secara fisik semua dikuasai oleh TERGUGAT. “
Selanjutnya  terdapat  beberapa  statement  lainnya yang  menggunakan  penekanan  terhadap  kata  “gono gini”. Adapun Statement ini seperti mengarahkan hakim bahwa  bersamaan  dengan  gugatan  ini,  penggugat  turut memohonkan terkait gono gini. Padahal pada kenyataannya,  Dalam  Gugatan  Perceraian,  penggugat tidak  pernah  mengajukan  Permohonan  Gono-Gini, melainkan  maksudnya  adalah  hanya  “memohonkan  Sita Marital”.  Dalam  hal  ini,  Penulis  berpendapat  bahwa Kesalahpahaman ini bermula pada penggunaan kata-kata gono-gini dalam Gugatan Penggugat yang menimbulkan salah  paham  sehingga  seakan-akan  Penggugat  akan mengajukan  Permohonan  Gono-Gini  pada  saat  yang bersamaan dengan Gugatan Perceraian. Kesalahpahaman terkait  pertimbangan  hakim  yang  menggolongkan  Sita
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
Marital  sebagai  satu  kesatuan  dengan  Permohonan Pembagian  harta  Gono  Gini  ini  mencerminkan  bahwa belum adanya hukum yang mengatur secara pasti terkait Pelaksanaan  Permohonan  Sita  Marital  dalam  Gugatan Perceraian.  Atau  dengan  kata  lain,  Belum  adanya Kepastian Hukum terkait Pengaturan Sita Marital ini.
Penolakan Terhadap Permohonan Sita Marital terhadap Perkara  Perceraian  sebagaimana  yang  diputus  dalam perkara Nomor 727/pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
Secara yuridis formal sita marital yang dimohonkan  dalam  gugatan  perceraian,  tidak  dilarang oleh  ketentuan  yang  berlaku,  walaupun  tidak  secara tegas.  Sehingga  proses  perceraian  yang  diajukan bersamaan  dengan  sita  marital  menjadi  aman  agar  harta bersama dan  harta bawaan jangan sampai terlantar,  atau untuk  membekukan  harta  bersama  suami  isteri  melalui penyitaan,  tidak  berpindah  kepada  pihak  ketiga  selama proses perceraian/pembagian harta bersama berlangsung. Meskipun Permohonan sita marital pada umumnya dapat dikabulkan mengikuti dimohonkannya Gugatan Perceraian pada awal persidangan, namun pada beberapa kasus  permohonan  sita  marital  dapat  ditolak  dengan alasan-alasan tertentu. Adapun pada perkara No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT Permohonan sita marital  ditolak.  Penolakan  Terhadap  Permohonan  Sita Marital  terhadap  Perkara  Perceraian  sebagaimana  yang diputus
dalam perkara nomor 727/pdt.G/2016/PN.JKT.BRT
dimana hakim menyatakan  penolakan  didasarkan  Pertimbangan  Hakim yang Menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO.  913.K/Sip/1982,  tanggal  21  Mei  1983  yang  mana disebutkan  bahwa  gugatan  perceraian  haruslah  terpisah dengan gugatan harta bersama.
Oleh  karena  hal  tersebut,  maka  gugatan  dalam provisi  untuk  meletakkan  Sita  Marital  atas  harta  gono- gini  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  dengan  ini menjadi dasar bahwa Perkara Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT.  Namun  jika  ditelaah lebih  lanjut,  sebenarnya  dalam  Gugatan  Perceraian Perkara  Nomor  727/Pdt.G/PN.JKT.BRT  ini  sama  sekali tidak  memohonkan  terkait  gugatan  pembagian  harta Bersama atau Gono Gini, melainkan hanya memohonkan  sita  maritalnya  saja.  sebagaimana  telah disebutkan  juga  pada  sub  bab  sebelumnya  terkait  Sita Marital  adalah  berbeda  dengan  Permohonan  Pembagian Harta  Bersama  atau  Gono  Gini.  Dalam  hal  ini, berkenaan  dengan  Pertimbangan  hukum  hakim  penulis melihat bahwa terdapat kekeliruan dalam hal mengartikan terkait Petitum Permohonan sita marital itu sendiri  yang  sebenarnya  tujuannya  hanya  untuk meletakkan  sita  marital  saja,  bukan  sekaligus  langsung untuk melakukan pembagian harta Bersama. Selanjutnya Dalam  hal  Permohonan  Sita  Marital  pada  Gugatan Perceraian  sebenarnya  tidak  ada  alasan  untuk  hakim menolak  sita  marital,  mengingat  dalam  peraturannya, tujuan  sita  marital  ini  sangat  baik  yang  mana  untuk
menjaga  serta  melindungi  harta  Bersama  agar  tidak pindah  ke  tangan  orang  lain  selama  proses  perceraian berlangsung.  Namun hakim  bisa saja  menolak permohonan  sita  marital  ini,  yang  mana  hal  tersebut merupakan  hak  hakim  dalam  hal  bebas  berpendapat (Wawancara dengan Yulisar, S.H., M.H).
Adapun Dalam Putusan Nomor No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT mengacu pada Yurisprudensi  Mahkamah  Nomor Agung  RI  No. 913.K/Sip/1982,  tanggal  21  Mei  1983  :  “Gugatan Mengenai Perceraian Tidak Dapat Digabungkan Dengan Gugatan Mengenai Harta Benda Perkawinan” Yurisprudensi  tersebut  biasanya  memuat  unsur-unsur serta  digunakan  pada  putusan  Permohonan  Perceraian yang  diajukan  bersamaan  dengan  Gugatan  Gono  Gini. Adapun  Dalam  perkara  ini  pihak  PENGGUGAT  tidak memuat/menggabungkan  gugatan  perceraian  dengan yang dibarengi dengan Gugatan Harta Benda Perkawinan yang mana Gugatan Harta Benda Perkawinan  atau  Pembagian  Gono  Gini  adalah  Gugatan untuk  membagikan  Harta  Bersama  selama  Perkawinan menurut  pertimbangan  Hakim.  Berdasarkan  hal  tersebut maka  perlu  dianalisis  lebih  lanjut  mengenai  dasar penggunaan  Yurisprudensi  tersebut  dalam  Putusan No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT.
Yurisprudensi  lahir  karena  terdapat  Gugatan Perceraian  yang  mana  berbarengan  dengan  diajukannya juga  Permohonan  Pembagian  Harta  Bersama  /  Gono Gini  yang  dibuktikan  dengan  penyerahan  surat permohonan  terkait  dengan  harta  Bersama  agar  dapat dilakukan  pemberesan  oleh  Majelis  hakim  dimama Penggugat  turut melampirkan  Asset Asset yang dimiliki dalam  pernikahan  (asset  yang  dimohonkan  gono  gini).
Sedangkan dalam Putusan Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT tersebut tidak diajukannya
Petitum ataupun dokumen terkait Permohonan Pembagian  Harta  Bersama/Gono  Gini.  Dalam  Perkara tersebut,  Gugatan  Perceraiannya  hanya  melampirkan Permohonan Sita Marital didalam petitumnya. Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  atas permohonan  sita  marital  adalah  suatu  hal  yang  berbeda dengan  Pembagian  Harta  Bersama.  Gugatan  pembagian harta  Bersama  dalam  hal  ini  memanglah  tidak  bisa disatukan  dengan  gugatan  perceraian,  Namun  perlu ditegaskan  sekali  lagi  bahwa  sita  marital  tersebut bukanlah  merupakan  gugatan  pembagian  harta  Bersama atau  gono-gini  oleh  karena  hal  tersebut  seharusnya  sita marital dapat dikabulkan. Adapun Pada Dasarnya Semua sita  diletakkan  dengan  penuh  kehati-hatian. Dalam  hal ini  disebutkan  dalam  SEMA  (Surat  Edaran  Mahkamah Agung)  No.5  Tahun  1975  tentang  Sita  Jaminan  bahwa Hakim  harus  sangat  berhati-hati  dalam  hal  menerapkan Lembaga  Sita  Jaminan  (dalam  hal  ini  Sita  marital merupakan  bagian  dari  sita  jaminan  yang  khusus)  tanpa mengesampingkan  syarat-syarat  yang  telah  diatur  oleh Undang-Undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)
(Wawancara Ari Yohana, S.E., M.H). Namun dalam hal
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
ini  justru  hakim  menganjurkan  agar  dalam  perkara perceraian diajukan dan diletakkan sita marital saja agar dapat  berhati-hati  menjaga  harta  Bersama  tersebut supaya  asset/harta  ini  tidak  lepas  selama  belum dikeluarkannya  putusan  cerai.  Adapun  pada  sebagian besar  kasus  gugatan  perceraian,  Permohonan  Sita Marital  umumnya  dikabulkan  (Wawancara  dengan Yulisar,  S.H.,  M.H).  Contohnya  pada  Putusan  No.  15 /Pdt.G/2015/PN.Skt  dengan  petitumnya  yang  berisi bahwa  semasa  perkawinan  diperoleh  sebuah  harta  yang disebut sebagai harta perkawinan atau harta bersama.
Adapun,  terkait  hal  tersebut  maka  sangat  penting untuk  membahas  hal-hal  menyangkut  harta  perkawinan dalam  isi  gugatan,  mengingat  terdapat  indikasi TERGUGAT  yang  berkeinginan  untuk  memindah tangankan harta bersama kepada pihak ketiga, maka atas dasar  hal  tersebut  dan  untuk  menyelamatkan  harta bersama  maka  PENGGUGAT  memohon  kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk Menyatakan sah dan berharga  sita  marital  terhadap  (lalu  disebutkan  apa  saja asset yang akan dimintakan Sita Marital tersebut) Dalam hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  diperlukannya kepastian  hukum  terkait  penggunaan  Pengaturan  tertulis Sita  Marital  ini,  Mengingat  Peran  dari  Teori  Kepastian hukum  sangatlah  penting  terkait  pengaturan  tertulis  atas Sita  Marital  sebagai  bentuk  jaminan  atas  harta  Bersama perkawinan.  Pengaturan  terkait  Sita  Marital  sendiri  saat ini  diatur  dalam  Undang  Undang  Perkawinan.  Namun dalam  pengaturan  tersebut  tidak  secara  jelas  diatur terkait  Pelaksanaan  Permohonan  Sita  Marital  dalam suatu gugatan Perceraian. Sehingga pada praktiknya, hal tersebut  membuat  permohonan  sita  marital  kerap  kali disamakan  dengan  permohonan  pembagian  harta Bersama.
Melalui penelitian ini, penggunaan teori kepastian hukum  dikaitkan  dengan  pengaturan  hukum  sita  marital yang  mana  hal  tersebuut  tidak  selaras  dengan  Teori Kepastian  Hukum  seperti  yang  disebutkan  Fenwick (2016) yang  mendefinisikan  Kepastian  Hukum  sebagai suatu  hal  yang  tidak  dapat  disangkal  merupakan  suatu prinsip  fundamental  pada  setiap  system  hukum  modern. Hal  tersebut  menekankan  bahwa  kepastian  hukum memberikan  nilai  tertinggi  pada  suatu  system  hukum  di tiap-tiap  negara.  Kembali  ditekankan  Mark  Fenwick yang  menyebutkan “Legal  certainty  is  of  superior importance  within  the  legal  system  of  a  constitutional state”. Pada  suatu  negara  hukum,  peran  dari  kepastian hukum  dalam  system  hukum  adalah  hal  yang  sangat dasar. Terdapat nilai-nilai yang perlu dipegang dalam hal Penegakan Hukum. diantaranya terkait kepastian hukum, serta  keadilan.  nilai  ini  haruslah  diperhatikan  secara secara  seimbang.  Dalam  hal  ini,  Hukum  secara  realistis bertujuan  kepada  sebuah  kepastian  hukum  serta keadilan.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  Pasal  28D  ayat  (1)  telah  menyebutkan yakni  setiap  mempunyai  hak  terkait  pengakuan  jaminan
perlindungan,  kepastian  hukum  yang adil dan perlakuan yang sama dimuka hukum.
Kepastian  hukum  yang  dimaksud  adalah  bahwa setiap  aturan  di  dalam  hukum  haruslah  dapat  dibuat dengan  kalimat  yang  mana  didalamnya  tidak  memiliki penafsiran  yang  berbeda-beda  (multi  tafsir)  yang nantinya  akan  mengakibatkan  dari  kepatuhan  atau tidaknya  pelaksanaan  dari  hukum  itu  sendiri.  kepastian hukum  diartikan  bahwa  karena  hukum  itulah  muncul adanya sebuah kepastian. karena sebuah norma dapatlah membuat  seseorang  menjalani  kehidupan  secara  pasti dalam hal melaksanakan aktivitas kehidupan bermasyarakatnya  yang  harus  menaati  segala  aturan yang  telah  ditentukan.  Disini  terlihat  perbedaan  dalam hal  pertimbangan  hakim  terkait  Yurisprudensi  Sita Marital  ini  yang  mana  berarti  memang  belum  jelas tentang  kepastian  hukumnya.  Kepastian  Hukum  Secara normatif  dapat  diartikan  bahwa  suatu  peraturan perundang-undangan  haruslah  dibentuk  secara  pasti, jelas,  logis,  serta  tidak  akan  menimbulkan  keraguan yang  memunculkan  sebuat  multitafsir.  Multitafsir  disini adalah  tentang  kekeliruan  dalam  hal  mengartikan petitum  Permohonan  Sita  Marital  itu  sendiri  yang  mana hal  tersebut  berbeda  dengan  Permohonan  Gugatan Pembagian  Harta  Gono  Gini  sebagaimana  diatur  dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO.
913.K/Sip/1982,  tanggal  21  Mei  1983  hal  ini mencerminkan  bahwa  memang  terkait  Sita  Marital hingga  saat  ini  masih  menimbulkan  multitafsir  dimata penegak hukum.
Dampak  dari  Penolakan  Permohonan  Sita  Marital Atas Harta  Bersama  Dalam Suatu  Perkara Perceraian
Dampak  yang  dapat  ditimbulkan  akibat  ditolaknya  Sita Marital dalam atas Gugatan Perceraian
Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  913.K  /Sip/ 1982  yang  menyebutkan  bahwa  gugatan  perceraian haruslah  terpisah  dengan  gugatan  harta  bersama.  Oleh karena  hal  tersebut,  maka  gugatan  dalam  provisi  untuk meletakkan  Sita  Marital  atas  harta  gono-gini  harus dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  dengan  ini  menjadi dasar bahwa Perkara Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT Permohonan
Sita Maritalnya ditolak. Adapun kerugian/dampak yang dapat ditimbulkan yakni harta bersama dapat dialihkan kepada pihak  ketiga  tanpa  sepengetahuan  pihak  lain  yang berperkara. karena dalam hal ini, harta bersama tersebut Sebagian  besar  atas  nama  TERGUGAT  dan  ditambah karena  permohonan  sita  marital  ditolak,  maka  harta Bersama  tersebut  tidak  dapat  dibawah  perlindungan Pengadilan  selama  proses  perceraian  berjalan.  Apalagi selama  perceraian  kedua  belah  pihak  (PENGGUGAT dan  TERGUGAT)  sudah  pisah  rumah  dengan  keadaan saling  berkonflik  yang  mana  PENGGUGAT  tidak  bisa memantau perbuatan apa yang dilakukan oleh
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
TERGUGAT. Jadi bisa saja  TERGUGAT menjual  asset / harta milik Bersama tersebut secara diam-diam.
Kerugian  akibat  dampak  ini  dapat  mencerminkan sebuah ketidakadilan hukum, mengingat Keadilan dalam putusan  sebuah  perkara  adalah  menjadi  tujuan  utama dari  proses  persidangan  yang  dilakukan.  Teori-teori keadilan  yang ditulis oleh para ahli  tentu  telah difahami oleh  hakim.  Pada  perkara  harta  bersama  diperlukan penerapan  teori-  teori  keadilan  tersebut  oleh  hakim dalam  memutus  perkara  mengingat  pada  akhir pembagian  harta  Bersama  nanti  diperlukan  sebuah pembagian  harta  yang  adil.  Dalam  hal  ini,  Penulis  juga berpendapat  bahwa  tidak  tercerminkannya  keadilan dalam Penolakan Sita Marital ini mengingat Permohonan  Sita  marital  ini  sebenarnya  diperbolehkan dan  sah  secara  hukum  yakni  dalam  Pasal  24  c  PP  No.9 Tahun  1975  yang  menyebutkan  bahwa  diperkenankan baik PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan Tindakan-tindakan  yang  menjaga  harta  Bersama  nya tersebut.  Dalam  hal  ini,  statement  tersebut  dapat mencerminkan  bahwa  pemohon  memiliki  hak  untuk dikabulkan  permohonan  sita  nya,  jadi  Ketika  penolakan tersebut  dilakukan  dengana  dasar  yang  tidak  sesuai, maka  apa  yang  menjadi  hak  pemohon  sebelumnya menjadi  hilang.  Perihal  penolakan  memang  mungkin saja  terjadi,  namun  jika  ditelaah  terkait  dasar  hukum penolakannya  adalah  keliru  dalam  hal  menaruh yurisprudensi.  Kekeliruan  ini  bermula  karena  belum adanya  kepastian  hukum  yang  jelas  perihal  Sita  Marital ini.

## Upaya  hukum  terhadap  Penolakan  Permohonan  Sita Marital (Maritale Beslag)
Upaya hukum merupakan  sebuah cara  yang  mana dibuat  dan  diatur  di  dalam  undang  undang  yakni  terkait perlawanan  terhadap  putusan  hakim  (Sutantio,  1995). Sita  marital  pada  Gugatan  Perceraian  ini  pada  dasarnya jika  sudah  diperiksa  dan  sudah  memenuhi  cukup  bukti serta  alasan  alasan  perceraian  dan  dikabulkan,  maka jarang sekali sita marital nya ditolak. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga menyebutkan bahwa Jika  Sita marital  ditolak,  maka  dapat  ditempuh  melalui  upaya hukum:
1. Upaya  hukum  banding.  Dalam  hal  ini,  dapat dilakukan  upaya  hukum  banding  ke  Pengadilan Tinggi  yang  mana  didalamnya  memuat  untuk diletakkan  Sita  Marital.  Selanjutnya  jika  memang dikabulkan maka Pengadilan Tinggi akan
memerintahkan  kepada  Pengadilan  Negeri  untuk mengerahkan  Jurusita  dalam  hal  meletakkan  Sita Marital.
2. Mengajukan  Sita  Marital  pada  saat  Gugatan Pembagian  Harta  Bersama/gono  gini.  Pada  dasarnya persoalan  sita  marital  juga  dapat  dimohonkan  pada saat  Gugatan  Pembagian  Harta  Bersama  /  gono  gini. Mengingat  jika  tidak  dimohonkannya  Sita  marital pada perkara perceraian, pilihan lain agar tetap dapat
menjamin  keutuhan  dan  keselamatan  harta  Bersama tersebut  adalah  memohonkan  harta  Bersama  pada saat  gugatan  permohonan  harta  Bersama.  Mengingat Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta  dalam  pembagian  harta  bersama,  sangat  urgen meletakkan  sita  marital  selama  proses  pemeriksaan berlangsung (Gunawan et al., 2018).
Namun  sebaiknya  memang  Sita  Marital  ini diletakkan pada saat Gugatan Perceraian saja. Mengingat proses  perceraian  yang  memakan  waktu  cukup  lama menimbulkan  kekhawatiran  bagi  para  pihak  dalam  hal pengalihan  harta  Bersama  nya  itu.  Menurut  Penulis dalam  hal  memohonkan  sita  marital  sebaiknya menggunakan  statement  permohonan  atas  sita  marital saja,  tidak  perlu  menambahkan  kata-kata  harta  Bersama atau  harta  gono  gini  yang  mana  justru  nantinya  hanya akan  membuat  kekeliruan  dalam  memaknai  petitum tersebut. Mengingat sebenarnya penggunaan kalimat sita marital  sudahlah  mencakup  arti  tentang  “sita  harta Bersama  dalam  perkawinan”.  Penulis  berpendapat bahwa  diperlukannya  sita  marital  ini  supaya  dapat terwujudnya sebuah keadilan dalam hal pembagian harta Bersama  pasca  perceraian  nantinya.  Karena  melalui permohonan  sita  marital  yang  dikabulkan  pada  awal gugatan  perceraian  akan  memberikan  jaminan  sebagai bentuk  keadilan  atas  harta  Bersama  yang  nantinya  baru akan  diajukan  permohonan  pembagian  harta  Bersama setelah Gugatan Perceraian dikabulkan.
Mengingat dalam Teori Keadilan, bahwa keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum, maka perlu dikedepankan terkait keadilan ini sendiri. Menurut pendapat penulis Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  belumlah  berbasis  nilai  keadilan,  karena masih  sering  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan  bagi para pihak pencari keadilan  untuk memperoleh  keadilan dalam  hal  persoalan  harta  bersama.  Terbukti  belum adanya  kepastian  hukum  terkait  Aturan  Sita  Marital  ini yang  mana  jadi  memicu  kekeliruan  terkait  alasan penolakan  sita  marital  yang  menyebutkan  bahwa  sita marital  adalah  bagian  dari  pembagian  harta  Bersama, padahal  kedua  hal  tersebut  merupakan  kedua  hal  yang berbeda.  Mengingat  pula  jika  tidak  adanya  pengamanan atas  harta  Bersama  tersebut  dapat  menimbulkan  adanya indikasi  kecurangan  para  pihak  yang  ingin  berbuat curang yang nantinya berujung pada ketidakadilan dalam hal pembagian harta Bersama tersebut.

## SIMPULAN
Dasar  atau  Alasan  dalam  hal  ditolaknya  Sita Marital  pada  kasus  ini  adalah  terkait  Penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO.
913.K/Sip/1982,  tanggal  21  Mei  1983  yang  mana disebutkan  bahwa  gugatan  perceraian  haruslah  terpisah dengan  gugatan  harta  bersama.  Namun  demikian, Gugatan Perceraian Perkara dengan Nomor 727/Pdt.G/PN.JKT.BRT ini sama sekali tidak
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt
memohonkan  terkait  gugatan  pembagian  harta  Gono Gini  atau  Harta  Bersama,  melainkan  dalam  petitumnya hanya  memohonkan  sita  maritalnya  saja.  Sita  Marital merupakan  suatu  Permohonan  dalam  Perceraian  yang ditaruh didalam Petitum yang mana sifatnya hanya untuk membekukan dan menjaminkan harta bersama agar harta Bersama  tersebut  dapat  berada  dalam  pengawasan Pengadilan  yang  tujuannya  adalah  agar  tidak  dapat dipindahtangankan/dialihkan  ke  pihak  lain  selama Proses  Perceraian  berlangsung  tersebut,  Sedangkan Gugatan  Pembagian  Harta  Gono  Gini  atau  Harta Bersama  diajukan  melalui  gugatan  tersendiri  diluar gugatan  perceraian  setelah  Gugatan  perceraian  itu dikabulkan  dan  telah inkracht .  Pada  kasus  ini  penulis melihat bahwa terdapat kekeliruan dalam hal mengartikan  terkait  Penggunaan  Yurisprudensi  tersebut dan  Pada  Petitum  Permohonan  Sita  marital  itu  sendiri yang sebenarnya tujuannya hanya untuk meletakkan sita marital  saja,  bukan  untuk  mengajukan  permohonan Pembagian harta Gono Gini Atau Harta Bersama.
Adapun kerugian / dampak yang dapat ditimbulkan  adalah  harta  bersama  dalam  perkawinan bisa  saja  dialihkan  kepada  pihak  ketiga  tanpa sepengetahuan  pihak  lainnya  yang  berperkara.  karena dalam hal ini, harta bersama tersebut Sebagian besar atas nama  TERGUGAT  dan  ditambah  karena  permohonan sita  marital  ditolak,  maka  harta  Bersama  tersebut  tidak dapat  diawasi  oleh  Pengadilan.  Apalagi  semenjak renggangnya  hubungan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah dengan  keadaan saling berkonflik. Hal ini sebenarnya menjadikan PENGGUGAT tidak bisa memantau perbuatan apa yang akan  dilakukan  oleh  TERGUGAT.  Jadi  bisa  saja TERGUGAT menjual asset/harta milik Bersama tersebut secara  diam-diam.  Selanjutnya  terkait  Upaya  hukum yang dapat dilakukan pada saat Permohonan Sita Marital ditolak  oleh  Pengadilan  sebagaimana  dalam  kasus  ini, yaitu  dapat  mengajukan  Permohonan  banding  dan  atau Mengajukan  Kembali  Permohonan  Sita  Marital  pada saat  Gugatan  Pembagian  Harta  Bersama  /  gono  gini. Namun  memang  sebaiknya  memang  Sita  Marital  ini diletakkan pada saat Gugatan Perceraian saja. Mengingat proses  perceraian  yang  memakan  waktu  cukup  lama menimbulkan  kekhawatiran  bagi  para  pihak  dalam  hal pengalihan harta Bersama nya itu.
Adapun  saran  terkait  Permasalahan  Sita  Marital ini  adalah  sebaiknya  diadakan  pembaruan  hukum  atas Peraturan  terkait  Perceraian  yang  didalamnya  mengatur perihal  Permohonan  Sita  Marital.  Serta  pembangunan hukum  dari  undang  undang  perkawinan  yang  mana  sita marital haruslah didefiniskan lebih baik lagi. Sebagaimana  dapat  mengacu  pada  Yurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan alasan dikabulkannya Permohonan Sita Marital.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  Muchsin  Bani.  2016, Hukum  Acara  Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah , Banda Aceh,
Percetakan Hijrah
Barus,  Zulfadli.  2013. Analisis  Filosofis  Tentang  Peta Konseptual  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Penelitian  Hukum  Sosiologis, Jurnal  Dinamika Hukum  Universitas  Jenderal  Soedirman, 2 http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/J DH/article/view/212
Darmabrata,  Wahyono  dan  Surini  Ahlan  Sjarif,  2016, Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di  Indonesia , Jakarta, Universitas Indonesia.
Fenwick, Mark. 2016. Legal Certainly in a Contemporary  Context Context  Private  and Criminal Law Perspectives , Springerm Singapura. Gunawan,  Edi.  Budi  Rahmat  Hakim,  Risdianti  Bonok.
2018.  Sita  Marital  Harta  Bersama  Dalam  Perkara Perceraian  Di  Pengadilan  Agama ,  Jurnal  Al Daulah . 8(1). http://jurnalfsh.uinsby.ac.id Harahap,  M.  Yahya.  2017, Hukum  Acara  Perdata  Edisi Kedua , Jakarta : Sinar Grafika
Halim,  Abdul.  Husnul  Pitaloka.  2021.  Pemeliharaan Anak  dari  Perceraian  Beda  Agama  Dalam  Sistem Hukum  Indonesia , Justitia  :  Jurnal  Ilmu  Hukum dan Humaniora , 8(3), 394 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Mertokusumo,  Sudikno.  2009, Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Yogyakarta, Liberty.
Mulia, Riza. 2018. Sita Marital  Sebagai Upaya Jaminan Hak  Kebendaan  Terhadap  Harta  Bersama  Pasca Perceraian  Dalam  Hukum  Positif  Ditinjau Menurut  Hukum  Islam. Repositori  Ar-Raniry Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry ,  Banda  Aceh https://repository.ar raniry.ac.id/id/eprint/5565/3/R iza%20Mulia.pdf
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Putranto,  Aisela  Sata  T.  2017.  Sita  Marital  Harta Bersama  Yang  Diajukan  Sebelum  Pailit, Tesis , Program Magister hukum Universitas Airlangga Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) Sutantio,  Retnowulan.,  Iskandar  Oeripkartawinata  1995,
Hukum  Acara  Perdata  Dalam Teori  dan  Praktek .
Bandung, Mandar Maju
Safithri,  Hijriyana.  2020,  Sita  Marital  (Maritale  Beslag) Atas  Harta  Bersama  Dalam  Perkawinan  Dalam Hal  Terjadi  Perceraian, Jurnal  Kepastian  Hukum dan Keadilan , 1(2) https://jurnal.um palembang.ac.id/KHDK/article/view/2588
Sari,  Oktavia  Nadia.  2020.  Kedudukan  Sita  Marital
Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Bersamaan  Dengan  Proses  Pailit, Jurnal  Notaire , 3(3).
Undang-Undang  Nomor  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara
Vindy  Puri  Amaliyani  dan  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Permohonan  Sita  Marital  Harta  Bersama  dalam  Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt

## Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3019)
Zulkifli,  Suhaila.  2019.  Putusnya  Perkawinan  Akibat Suami  Menikah  Tanpa  Izin  Dari  Istri, Jurnal Hukum  Kaidah  Media  Komunikasi  dan  Informasi Hukum dan Masyarakat , 18(3).