## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 321-336 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Penyuluhan Hukum Tentang Ketentuan Kuota Perempuan
Dalam Daftar Calon Legislatif Di Balai Pengajian Thariqul Jannah Lhong Raya*
Syukriah, 1 Sutri Helfianti 2
Universitas Muhammadiyah Aceh
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1675
Abstract:
General Election (Election) is one of the means  of realizing a democratic state. The general election  aims  a  manifestation  the  aspirations  of  the  people  in  the  political  process  and  the people have the right to determine the figure and direction of  the state leadership. One of the  characteristics  of  a  democratic  country  is  the  holding  of  elections  on  a  scheduled  and periodic basis. If elections are not held, then the democratic nature of a country will be lost. Likewise, the nature of the democratic state can be guaranteed by the existence of elections, so the implementation of elections must be carried out in a quality manner. Article 245 and Article 246 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections stipulates that the representation of women in nominations is at least 30 percent of the list and at least 1 of the 3 names of prospective candidates must be female. The Law on the Government of Aceh  also  mandates  Article  4  (d)  of  Aceh  Qanun  Number  3  of  2008  to  pay  attention  to women's  representation  of  at  least  30  percent.  However,  in  reality,  the  representation  of women  is  only  to  fulfill  the  quota  for  women's  representation  so  that  they  can  become election participants.
Keywords: Women's Quota; List of Legislative Candidates; Legal Counseling

## Abstrak:
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah  salah  satu  sarana  dalam  mewujudkan  Negara demokratis.  Pemilihan  umum  bertujuan  sebagai  perwujudan  aspirasi  rakyat  dalam  proses politik  dan rakyat  berhak  menentukan  figure  serta arah kepemimpinan  negara.  Salah  satu ciri  negara  demokrasi  adalah  diselenggarakanya  Pemilu  secara  terjadwal  dan  berkala. Apabila  tidak  terselenggaranya  pemilu  maka  hilanglah  sifat  demokrasi  dari  suatu  negara. Demikian  pula sifat  negara  demokratis  tersebut  dapat  terjamin  oleh  adanya  pemilu,  maka penyelenggaraan  pemilu  harus  dilaksanakan  secara  berkualitas.  Pasal  245  dan  Pasal  246 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  mengatur bahwa  keterwakilan  perempuan  dalam  pencalonan  minimal  30  persen  dari  daftar  dan minimal  1  dari  3  nama  bakal  calon  harus  perempuan.  Undang-Undang  Pemerintahan Aceh  juga  memandatkan  dalam  Pasal  4  (d)  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2008  untuk memperhatikan  keterwakilan  perempuan  minimal  30  persen.  Namun  kenyataan, keterwakilan perempuan ini hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan agar dapat menjadi peserta Pemilu.
Kata Kunci: Quota Perempuan; Daftar Calon Legislatif; Penyuluhan Hukum
* Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Syukriah adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah aceh No. 91 bathoh Banda Aceh. Email: syukriah@unmuha.ac.id
2 Sutri Helfianti adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah aceh No. 91 bathoh Banda Aceh. Email: sutri.helfianti@unmuha.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah  salah  satu  sarana  dalam  mewujudkan negara  demokratis.  Pemilihan  umum  bertujuan  untuk  mewujudkan  aspirasi  rakyat dalam  proses  politik.  Dalam  pemilu,  rakyat  berhak  menentukan  figur  dan  arah kepemimpinan  negara  di  kemudian  hari.  Salah  satu  ciri  negara  demokrasi  adalah diselenggarakannya  Pemilu  secara  terjadwal  dan  berkala.  Oleh  karenanya,  tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokrasi dari suatu negara. Demikian pula  sifat  negara  demokratis  tersebut  dapat  terjamin  oleh  adanya  pemilu,  maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas.
Menurut Jimly Asshiddiqie, pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala  dikarenakan  oleh  beberapa  sebab.  Pertama,  pendapat  atau  aspirasi  rakyat mengenai  berbagai  aspek  kehidupan  bersama  dalam  masyarakat  bersifat  dinamis,  dan berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Dalam  jangka  tertentu,  dapat  saja  terjadi  bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan  negara. Kedua, disamping  pendapat  rakyat  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  kondisi  kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena  faktor  eksternal  manusia.  Ketiga,  perubahan-perubahan  aspirasi  dan  pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa.  Pemilih  tersebut,  terutama  para  pemilih  baru (new  voters) atau  pemilih  pemula, belum  tentu  mempunyai  sikap  yang  sama  dengan  orang  tua  mereka  sendiri,  lagi  pula, keempat,  pemilihan  umum  perlu  diadakan  secara  teratur  untuk  maksud  menjamin terjadinya  pergantian  kepemimpinan  Negara,  baik  di  cabang  kekuasaan  eksekutif maupun legislatif. 3
Peluang  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  nasional sesungguhnya  telah  terakomodasikan  oleh  berbagai  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  kaitannya  dengan  pemilu,  pemerintah  telah metetapkan  kebijakan  yang  dapat  mengakomodasi  keterwakilan  perempuan  di parlemen melalui UU No. 7 Tahun  2017  Tentang  Pemilu  pasal  245  dan  pasal  246 ayat  (2)  yang  mengatur keterwakilan  perempuan  dalam  pencalonan  minimal  30 persen    dari    daftar    dan  minimal  1  dari  3  nama  balon  harus  perempuan  Dengan demikian,  kebijakan  keterwakilan  perempuan  dalam  daftar  bakal  calon  dilakukan tidak  hanya  untuk  DPR,  tetapi  berlaku  pula  untuk  DPRD  Provinsi  maupun  DPRD Kabupaten/Kota.
Pada  kenyataannya,  di  Indonesia  jumlah  rata-rata  perempuan  yang  duduk sebagai  anggota  DPR  hanya  10%,  di  kursi  DPRD  Propinsi  dan  DPRD  Kabupaten/kota, jumlah itu jauh lebih kecil lagi. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk periode 2019-2024  sebanyak  81  orang  dengan  rincian  72  orang  laki-laki  (89,9%)  dan  9  orang perempuan (11,1%). Sementara jumlah Caleg Perempuan yang menjadi anggota Dewan
3 Jimly Asshiddie, Pengantar Hukum Tata Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 415.
Perwakilan  Rakyat  Kota  Banda  Aceh  untuk  periode  2019-2024  sebanyak  30  orang dengan rincian 27 orang laki-laki (90%) dan 3 orang perempuan (10%). 4
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah  yang  diajukan  dalam  proposal  ini  adalah  sebagai  berikut:  Bagaimanakah pemahaman  perempuan  tentang    realisasi  ketentuan  kuota  perempuan  dalam  daftar Calon  legislatif  ?  Apakah  kendala  yang  dihadapi  perempuan  terhadap  implementasi ketentuan  kuota  perempuan  dalam  daftar  calon  legislatif?  Bagaimanakah  solusi mengenai implementasi ketentuan kuota perempuan dalam daftar calon legislatif?

## B. LITERATUR REVIEW

## 1. Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Rakyat
Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana  kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada  negara demokrasi. Dengan demikian,  pemilu  merupakan  sarana  yang  penting  untuk  rakyat  dalam  kehidupan bernegara,  yaitu  dengan  jalan  memilih  wakil-wakilnya  yang  pada  gilirannya  akan mengendalikan  roda  pemerintahan.  Hasil  pemilihan  umum  yang  diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. 5
Definisi  pemilihan  umum  menurut  A.S.S  Tambunan,  Pemilihan  umum merupakan  sarana  pelaksanaan  asas  kedaulatan  rakyat  pada  hakikatnya  merupakan pengakuan  dan  perwujudan  daripada  hak-hak-hak  politik  rakyat  dan  sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan  pemerintahan.  Menurut  M.  Rusli  Karim,  Pemilu  merupakan  salah  satu sarana  utama  untuk  menegakkan  tatanan  demokrasi  (kedaulatan  rakyat),  yang berfungsi sebagai alat menyegatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukasn sebagai tujuan demokrasi. 6
Pemilihan  umum  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang diselenggarakan  secara  langsung,  umum  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dengan  adanya  ketentuan  mengenai  pemilu  dalam  UUD  1945  maka  akan  menjamin
4 Www.ajnn.net/news/  pleno-  kip-  aceh-  ini-  81-  anggota-  dpra-  terpilih-  periode-  2019- 2024/ index.html.
5 Miriam Budirjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008, hlm. 461.
6 Titik  Triwulan  Tutik, Konstitusi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 331.
waktu penyelengara pemilu secara teratur setiap lima tahun dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 7
Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk  memilih  pejabat-pejabat  pemerintah  dan  memutuskan  apakah  yang  mereka inginkan  untuk  dikerjakan  oleh  pemerintah.  Dalam  membuat  keputusannya  itu  para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan  menurut  A.Sudiharto,pemilu  adalah  sarana  demokrasi  yang  penting  dan merupakan  perwujudan  yang  nyata  untuk  keikut  sertaan  rakyat  dalam  kehidupan kenegaraan. 8
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pemilu merupakan  suatu  cara  menentukan  wakil-wakil  yang  akan  menjalankan  roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harusdisertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupuntekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat  kebebasan  dalam  pelaksanaan  pemilu  maka  semakin  baik  pula penyelenggaraan  pemilu.  Demikian  juga  sebaliknya,  semakin  rendah  tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan  yang  menyatakan  bahwa  semakin  banyak  rakyat  yang  ikut  pemilu  maka dapat  dikatakan  pula  semakin  tinggi  kadar  demokrasi  yang  terdapat  dalam menyelenggarakan pemilu. 9
Demokrasi  merupakan  sebuah  konsep  yang  berarti  pemerintahan  di  mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa  demokrasi  adalah  pemerintahan  oleh  rakyat  atau  pemerintahan  mayoritas. Salah  satu  defenisi  demokrasi  yang  paling  umum,  bahwa  demokrasi  adalah pemerintahan  oleh  rakyat  di  mana  kekuasaan  tertinggi  di  tangan  rakyat  dan dijalankan  langsung  oleh  mereka  atau  oleh  wakil-wakil  yang  mereka  pilih  di  bawah sistem  pemilihan  bebas.  Dari  batasan  ini,  tampak  beberapa  unsur  penting  ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau  melalui  perwakilan,  kedaulan  di  tangan  rakyat,  sistem  pemilihan  yang  bebas. Prinsip  kedaulatan  rakyat  dan  kebebasan  sangat  penting  dalam  konsepsi  tersebut  di atas.  Selain  prinsip-prinsip  maka  demokrasi  juga  mengandung  unsur  seperangkat praktek  dan  prosedur  dari  sebuah  proses  pelembagaan  kebebasan  yang  panjang  dan berliku.
Istilah demokrasi muncul dalam peradaban Yunani sekitar abad ke- V Sebelum Masehi  (SM).  Demokrasi  atau  demokratia  merupakan  suatu  ungkapan  yang  terdiri dari  kata  demos  sinonim  kata  populous  yang  berarti  rakyat  dan  kratia  yang  berarti
7 Dedi  Mulyadi, Perbandingan  Tindak  Pidan  Pemilu  Legislatif  Dalam  Perpektif  Hukum  di  Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 57.
8 Ramlan Surbakti, Memahami IlmuPolitik , PT.Grasindo Jakarta, 2000, hlm. 15.
9 Syahrial Syarbaini, dkk, Sosiologi dan Politik , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 80.
pemerintahan  atau  wewenang.  Oleh  karena  itu,  demokrasi  dapat  diartikan  sebagai pemerintahan oleh rakyat. 10
Demokrasi  dalam  arti  sempit  menurut  Joseph  Schumpeter,  adalah  sebuah metode  politik  dan  sebuah  mekanisme  untuk  memilih  pemimpin  politik.  Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik  yang  bersaing  meraih  suara  dan  pada  pemilihan  berikutnya,  warga  negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. 11
Demokrasi sebelum amandemen UUD NKRI 1945 ditandai dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR RI sebagaimana yang terdapat dalam  Pasal  1  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yaitu:  “kedaulatan  tertinggi  berada  di  tangan rakyat  dan  dijalankan  berdasarkan  UUD”.  Demikian  halnya  Pasal  1  ayat  (3)  yang berbunyi:  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Pengertian  demokrasi  secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi  kehidupan  seluruh  rakyat.  Sebelumnya  yang  dikenal  adalah  negara  yang berdasarkan  atas  hukum  ( rechtsstaat) .  Konsep  ini  merupakan  penjabaran  dari  konsep Rule of Law , dengan berpedoman pada sistem hukum Eropa Continental. 12
Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan  sendiri  secara  bersama-sama  yang  dituangkan  dalam  aturan  hukum  yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.
Proses inilah yang secara teoritis disebut kontrak sosial antara seluruh rakyat. Aturan  hukum  membatasi  dan  mengatur  bagaimana  kedaulatan  rakyat  disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan.Inilah yang kemudian berkembang menjadi doktrin negara hukum. Sebaliknya hukum harus mencerminkan  kepentingan  dan  perasaan  keadilan  rakyat.Oleh  karena  itu,hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis.
Prinsip-Prinsip  Demokrasi  Pancasila  merupakan  budaya  demokrasi  yang dengan  karakteristik  khas  Indonesia  yang  mengandung  prinsip-prinsip.  Prinsip- prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut: 1). Perlindungan hak asasi manusia;  2).  Pengambilan  keputusan  berdasar  musyawarah;  3).  Badan  peradilan merdeka yang berarti tidak terpangaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain.  Misalnya  Presiden,  BPK,  DPR  atau  yang  lainnya;  4).  Terdapat  partai  politik  dan juga  organisasi  sosial  politik  yang  berfungsi  untuk  menyalurkan  aspirasi  rakyat  dan sebagai  pelaksana  dalam  pemilihan  umum;  5).  Kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat  dan
10 Hasbi  Umar, Paradigma  Baru  Demokrasi  di  Indonesia:  Pendekatan  terhadap  Pemilu DPR/DPRD , Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14, Edisi Juli-September, 2008, hlm. 315.
11 George Serensen, Demokrasi dan Demokratisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003,  hlm.14.
12 Martha Pighome, Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei, 2013, hlm. 60.
dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945); 6). Keseimbangan antara hak dan  kewajiban;  7).  Pelaksanaan  kebebasan  yang  bertanggun  jawab  secara  moral kepada  Tuhan  YME  diri  sendiri,  masyarakat,  dan  negara  ataupun  orang  lain;  8). Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional; 9). Pemerintah menurut hukum.
Demokrasi  tidak  dapat  dibahas  secara  terpisah  tanpa  mengaitkannya  dengan konsep  negara  hukum,karena  negara  hukum  merupakan  salah  satu  negara demokratis,  dan  demokratis  merupakan  salah  satu  cara  paling  aman  untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (negara hukum yang demokratis). Secara substansial, makna demokrasi dari kaca mata hukum ada dua yakni, berkaitan dengan norma berupa cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana melaksanakan kekuasaan.
Setelah adanya perubahan sistem demokrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1  Ayat (2)  UUD  NRI  1945,  bahwa:  “ditandai  dengan  demokrasi  secara  langsung  oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat”. Maka kepala negara yang sebelum amandemen dipilih  oleh  MPR  RI  telah  berubah  dimana  dipilih  langsung  oleh  rakyat  melalui pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  bahkan  kepala  daerah  (pemilukada). Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam berpolitik. Di samping itu demokrasi  dapat  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  baik  di bidang  politik,  ekonomi,  dan  lain-lain.  Demokrasi  di  bidang  ekonomi  disebut demokrasi  ekonomi.  Demokrasi  ekonomi  dandemokrasi  politik  oleh  Bung  Karno disebut sebagai Sosio-Demokrasi. 13
Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari  dan  oleh rakyat  kepada  pemerintah  harus dijalankan  untuk  kepentingan  rakyat. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  kepekaan  pemerintah  terhadap  kebutuhan  rakyat  dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di follow-up melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.
Salah  satu  pilar  demokrasi  adalah  prinsip  trias  politica  yang  membagi  ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang  sejajar  satu  sama  lain.  Independensi  dan  kesejajaran  dari  ketiga  jenis  lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Kedaulatan rakyat  yang  dimaksud  di  sini  bukan  dalam  arti  hanya  kedaulatan memilih  presiden  atau  anggota-anggota  parlemen  secara  langsung,  tetapi  dalam  arti yang  lebih  luas.  Suatu  pemilihan  presiden  atau  anggota-anggota  parlemen  secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat  memilih  sendiri  secara  langsung  hanyalah  sedikit  dari  sekian  banyak  makna kedaulatan  rakyat.  Peranannya  dalam  sistem  demokrasi  tidak  besar,  suatu  Pemilu sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (paradigma) lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan  yang  bagus,  sebagai  tokoh  impian  ratu  adil.  Padahal  sebaik  apa  pun
13 Djauhari, Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI, Jurnal Hukum, FH Unisula, Semarang, Vol. 16, No. 2, Juni, 2006, hlm. 323.
seorang  pemimpin  negara,  masa  hidupnya  akan  jauh  lebih  pendek  daripada  masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.
Perwujudan  demokrasi  haruslah  diatur  berdasarkan  atas  hukum  yang memerlukan instrumen hukum, efektifitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem  pendidikan  masyarakat,  serta  basis  kesejahteraan  sosial  ekonomi  yang berkembang  makin  merata  dan  berkeadilan.  Bahwa  prinsip  kedaulatan  rakyat (democratie) dan  kedaulatan  hukum (nomocratie) hendaklah  diselenggarakan  secara beriringan,  maka  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  itu  adalah Negara  Hukum  yang  demokratis (democratische  rechtsstaat) dan  Negara  Demokrasi yang  berdasar  atas  hukum (constitusional  democracy) yang  tidak  terpisahkan  sebagai perwujudan  nyata  dari  keyakinan  segenap  bangsa  Indonesia  akan  prinsip  ke-Maha- Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa.
Negara hukum yang demokratis harus menjamin peran serta masyarkat dalam proses  pengambilan  keputusan  kenegaraan,  setiap  peraturan  perundang-undangan yang  ditetapkan  dan  ditegakkan  mencerminkan  perasaan  keadilan  yang  hidup  di tengah  masyarakat,  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak boleh  ditetapkan  dan  diterapkan  secara  sepihak  oleh  dan/atau  hanya  untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

## 2. Sistem Pemilu Tahun 2019
Banyak  faktor  yang  membuat  seorang  calon  legislatif  (caleg)  lolos  ke  DPR. Salah  satu  syarat  mutlaknya  adalah  meraih  suara  mayoritas,  tetapi  apakah  suara mayoritas saja cukup? Nah, kami sajikan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin jagoan kamu berhasil berkantor di kawasan Senayan pada 2019 mendatang. Pemilu  2019  tentu  berbeda  dengan  Pemilu  2014.  Berbagai  perubahan  mengharuskan caleg beradaptasi dengan cara kampanyenya dan menyiapkan strategi pemenangannya  lebih  matang.  Status  partai,  syarat  parliamentary  threshold,  kondisi daerah pemilihan, dan peta politik partai, hingga kesiapan administrasi, serta finansial harus benar-benar disiapkan secara matang oleh para caleg yang bertarung demi kursi DPR.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  yang diparipurnakan  pada  Jumat,  (21/7/2017)  silam  menghasilkan  lima  poin  yang  akan membedakan Pemilu 2019 dengan sebelumnya. Lima kondisi tersebut antara lain; (1) sistem  pemilu  terbuka,  (2)  perubahan  timeline  presidential  threshold,  (3) parliamentary  threshold,  dan  (4)  metode  konversi  suara,  serta  (5)  pembagian  kursi per dapil, 3 untuk suara minimal dan 10 untuk suara maksimal.
Pertama,  sistem  pemilu  terbuka  dipertahankan  untuk  Pemilu  2019.  Sistem pemilu  ini  sudah  berjalan  sejak  2009  dan  menciptakan  peluang  bagi  caleg  yang mendapatkan  suara  terbanyak  untuk  bisa  lolos  menjadi  anggota  DPR.  Hal  ini  tentu berbeda  dengan  sistem  pemilu  terdahulu,  di  mana  para  calon  anggota  DPR  yang memiliki suara terbanyak belum tentu bisa lolos menuju Senayan apabila tidak berada di urutan teratas.
Kedua,  isu presidential  threshold (ambang  batas  presiden)  juga  menjadi pembahasan  yang  unik.  Sebab,  ini  adalah  modal  awal  untuk  mencalonkan  presiden. Dengan  ditetapkan  sebuah  angka  dalam  presidential  threshold,  maka  partai pengusung  akan  berusaha  menyesuaikan  kebutuhan  suaranya  sesuai  angka  yang ditetapkan. Pada Pemilu 2019, presidential threshold berada di angka 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Jika membandingkan dengan Pemilu 2014,  di  mana  pileg  dan  pilpresnya  terpisah,  maka  partai  politik  bisa  menghitung dengan  siapa  mereka  berkoalisi.  Nah,  pada  Pemilu  2019,  baik  Pileg  dan  Pilpres diadakan secara berbarengan. Karenanya, presidential threshold diambil berdasarkan perolehan suara pemilu periode sebelumnya (2014).
Ketiga,  parliamentary  threshold  (ambang  batas  parlemen)  yang  mengatur syarat  partai  politik  lolos  ke  DPR/DPRD,  yaitu  memiliki  suara  sebesar  4  persen  di suatu  tingkatan  wilayah.  Batas  ambang  4  persen  tentunya  adalah  tantangan  sendiri bagi partai kecil atau partai baru yang pertama kali ikut pemilu.
Dari  berbagai  pengalaman,  ambang  batas  parlemen  telah  beberapa  kali menggagalkan  sebuah  partai  untuk  lolos  ke  Senayan.  Seperti  contoh,  PBB  dan  PKPI yang gagal ke Senayan setelah suara nasional yang mereka dapatkan tak mencapai 3,5 persen,  syarat  parliamentary  threshold  Pemilu  2014.  Hal ini seringkali  membuat caleg DPR partai seperti ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pasalnya, sekalipun caleg mereka juara di suatu daerah pemilihan (Dapil), namun karena aturan ambang batas parlemen  tadi,  membuat  partainya  tadi  tidak  boleh  masuk  ke  DPR.  Tapi  sistem  ini memungkinkan  PBB  dan  PKPI  punya  wakil  di  provinsi  atau  kabupaten/kota  saat melewati  ambang  batas  3,5  persen.  Misalnya,  PBB  memiliki  fraksi  di  DPRD  Bone, sementara PKPI mempunyai fraksi di DPRD Kabupaten Sedakau.
Keempat,  metode  konvensi  suara  yang  digunakan  untuk  menentukan  caleg terpilih  juga  berubah.  Apabila  pada  pemilu  sebelumnya,  KPU  menggunakan  sistem penghitungan  Quote  Harre,  pada  pemilu  2019  KPU  akan  menggunakan  sistem  Saint League Murni.
Sistem  Quote  Harre  sering  kali  dikenal  dengan  istilah  bilangan  pembagi pemilih  (BPP).  BPP  digunakan  untuk  menetapkan  suara  sesuai  dengan  jumlah  suara dibagi dengan jumlah kursi yang ada di suatu dapil. Metode ini cenderung merugikan partai besar dikarenakan hak untuk mendapat kursi secara maksimal harus terlempar pada  partai  bersuara  kecil  dikarenakan  asas  pembagian  pemilih  tersebut.  Sedangkan metode  Saint  League  Murni,  digunakan  pada  Pemilu  2019  ini,  adalah  metode penghitungan suara yang menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap partai politik dalam sebuah dapil. Angka yang digunakan untuk pembagi  adalah  angka  ganjil  (1,3,5,7,dst).  Jumlah  suara  yang  telah  dibagi  oleh  angka ganjil  tersebut  akan  diperingkatkan  dan  menentukan  siapa  saja  partai/caleg  yang lolos. 14
14 https://www.era.id/read/lYU7wv-memahami-aturan-main-pemilu-2019 (diakses  tanggal  13 Februari 2020)

## 3. Kebijakan Afirmatif Dalam Pemilu
Affirmatif  atau  di  Eropa  dikenal  sebagai  diskriminasi  positik  lebih  kepada kebijakan  yang  bertujuan  untuk  menyebarluaskan  akses  pendidikan  atau  pekerjaan bagi  kelompok  non-dominan  secara  sosialpolitik  berdasarkan  sejarah  (terutama minoritas  atau  perempuan).  Motivasi  untuk  aksi  affirmatif  adalah  mengurangi  efek diskriminasi  dan  untuk  mendorong  institusi  publik  seperti  universitas,  rumah  sakit, dan polisi untuk lebih dapat mewakili populasi. 15
Langkah  tindak  atau  tindakan  khusus  konvensi  Perempuan,  yaitu  langkah tindak yang dilakukan untuk mencapai kesetsaraan dalam kesempatan dan perlakuan bagi  perempuan  dan  laki-laki,  dan  mempercepat  kesetaraan  defacto  antara  laki-laki dan perempuan. 16
Kebijakan afirmatif (affirmative action) adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara  dengan  kelompok/golongan  lain  dalam  bidang  yang  sama.  Kebijakan  afirmatif juga  dapat  diartikan  sebagai  kebijakan  yang  memberi  keistimewaan  pada  kelompok tertentu.  Dalam  konteks  politik,  tindakan  afirmatif  dilakukan  untuk  mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.
Gender  sebagai  alat  analisis  umumnya  dipergunakan  oleh  penganut  aliran  ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan  oleh  gender.  Perbedaan  gender (gender  differences) yang  selanjutnya melahirkan  peran  gender (gender  role) sesungguhnya  tidak  menimbulkan  masalah sehingga  tidak  perlu  digugat.  Perjuangan  kesetaraan  gender  adalah  salah  satu  upaya mewujudkan  demokratisasi  karena  dengan  adanya  kesetaraan  gender  maka  seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri.
Dalam  kaitannya  dengan  lembaga  legislatif,  Pemilu  2004  merupakan  tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Peningkatan tersebut memang sangat  kecil  dibandingkan  dengan  perjuangan  para  aktivis  perempuan  sejak  proses Rancangan Undang-Undang sampai Undang-Undang Pemilu 2003 yang mencantumkan kuota  perempuan  30%,  tetapi  patut  disyukuri  karena  memang  mengubah  paradigma berpikir  yang  patriarkis  menjadi  cara  berpikir  kesetaraan  gender  membutuhkan  yang relatif lama.
Pasal  65  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu menyatakan  bahwa  setiap  Partai  politik  peserta  pemilu  dapat  mengajukan  calon anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  setiap  daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
15 http://id.wikipedia.org, diunduh pada tanggal 29 juni 2014
16 Achie  Sudiarti  Luhulima,  Bahan  Ajar  Tentang  Hak  Perempuan  :  UU  No.  7  tahun  1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Buku Obor, Jakarta, 2007, hlm. 137
Secara  umum  kebijakan  afirmatif  tersebut  semakin  disempurnakan  melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Pada pasal 6 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  memperhatikan  keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
Pada  kelembagaan  partai  politikpun  dilakukan  dengan  mengharuskan  partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan  di  tingkat  pusat.  Pada  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang  Partai  Politik  menyatakan  bahwa  pendirian  dan  pembentukan  partai  politik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menyertakan  30%  (tiga  puluh  persen) keterwakilan  perempuan.  Pada  ayat  sebelumnya  dinyatakan  bahwa  partai  politik didirikan  dan  dibentuk  oleh  paling  sedikit  50  (lima  puluh)  orang  warga  Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
Tindakan  afirmatif  juga  dilakukan  pada  tingkatan  kepengurusan  partai  politik, yang  mana  pada  pasal  20  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2011  Tentang  Partai  Politik dinyatakan  bahwa  kepengurusan  partai  politik  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  disusun  dengan memperhatikan  keterwakilan  perempuan  paling  rendah  30%  (tiga  puluh  persen)  yang diatur dala AD dan ART Parpol masing-masing.
Dalam  kaitannya  dengan  pemilu,  kebijakan  afirmatif  tersebut  dilakukan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengakomodasi tindakan afirmatif  bagi  perempuan.  Di  antaranya  ketentuan  yang  menyatakan  dalam  daftar calon legislatif minimal harus ada 30% persen perempuan. Pada pasal  245  dan  pasal 246  ayat  (2)  menyatakan bahwa partai Politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
Pengaturan yang lebih penting dalam rangka affirmative action agar perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pada  pasal   245    dan    pasal 246  ayat  (2)  menyatakan bahwa partai Politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi  persyaratan  menyertakan  sekurang-kurangnya  30%  keterwakilan perempuan. Dengan demikian, affirmative action keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD.
Selanjut dalam kebijakan afirmatif tersebut memuat zipper system, yang mana mengatur  setiap  3  (tiga)  bakal  calon  terdapat  sekurang-kurangnya  1  (satu)  orang perempuan.  Pada  pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu dinyatakan bahwa dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  setiap  3  (tiga)  orang  bakal  calon  terdapat  sekurang-kurangnya  1  (satu)  orang perempuan bakal calon.
Pada  ayat  (1)  mengatur  bahwa  bahwa  nama-nama  calon  dalam  daftar  bakal calon  disusun  berdasarkan  nomor  urut.  Jika  suatu  partai  politik  menetapkan  bakal
calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu diantaranya harus seorang bakal calon perempuan.  Seorang  perempuan  harus  diletakkan  pada  nomor  urut  1,2  atau  3  dan tidak berada di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya dari nomor urut 4 hingga  7.  Dukungan  terhadap  affirmatif  juga  terdapat  dalam  Pasal  46  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak Asasi  Manusia  yaitu  “Sistem  pemilihan umum,  kepartaian,  pemilihan  anggota  badan  legislatif,  dan  system  pengangkatan  di bidang  eksekutif,  yudikatif,  harus  menjamin  keterwakilan  wanita  sesuai  persyaratan yang ditentukan”.
Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik telah secara tegas dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilu  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota  legislatif.  Karena  telah  memberikan  perlakuan  khusus (affirmative  action) kepada  perempuan  dan  sejalan  dengan  konstitusi  menyebutkan  partai  politik  wajib mengajukan  minimal  30%  perempuan  sebagai  calon  anggota  legislatif.  Undang- undang tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. 17
Penetapan  sistem  kuota  merupakan  salah  satu  tindakan  afirmatif  yang  dapat diimplementasikan  untuk  meningkatkan  partisipasi  perempuan  dilembaga  legislatif, sebagaimana dinyatakan oleh Ratnawati. Salah satu tindakan affirmative action adalah dengan penetapan system kuota.
Dengan  system  kuota  diharapkan  nantinya  posisi  perempuan  akan  lebih terwakili.  Keputusan  yang  dihasilkan  juga  harus  ramah  terhadap  keterlibatan perempuan, tidak hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, maupun  budaya.  Hal  ini  mengingat  keputusan  parlemen  mencakup  semua  aspek kehidupan  dalam  rangka  berbangsa  dan  bernegara.  Keputusan-keputusan  itu  juga harus bisa mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik. 18
Di banyak Negara, kebijakan ini dianggap mampu meningkatkan peran politik perempuan  di  parlemen.  Di  afrika  selatan  misalnya  setelah  perubahan  terhadap Undang-undang penerapan kuota kini jumlah perempuan di parlemen mencapai 27%. Di  india,  tiga  partai  yang  diketahui  perempuanlah  yang  sudah  lama  mendominasi Negara itu, telah memahami kuota seperti nominasi untuk calon legislatif perempuan.

## 4. Perempuan Dalam Pemilu Legislatif
Perempuan  yang  duduk  di  dalam  partai  dapat  mengubah  sudut  pandang  dan agenda  partai,  kebijakan  yang  dikeluarkannnya  tidak  menghasilkan  kebijakan  yang tumpang  tindih  karena  perempuan  mempunyai  kepentingan  dan  sudut  pandang politik  yang  berbeda  dengan  laki-laki,  perhatian  perempuan  lebih  dominan  pada
17 Theglobejournal, Sosial Indonesia Membutuhkan Pemimpin, http://theglobejournal.com , (diakses 12 Februari 2020).
18 Ratnawati, Poteret Kuota Perempuan di Parlemen , Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004, hlm. 305.
bidang  sosial  dan  kesejahteraan,  perlindungan  lingkungan,  perlucutan  senjata, kebijakan  kesetaraan,  pendidikan/  kesehatan.  Sementara  perhatian  politisi  laki-laki lebih  besar  pada  bidang  ekonomi,  transportasi,  isu-isu  energi,  keamanan  nasional, industri dan luar negeri.
Dasar legalitas perempun di partai politik:
1. UUD 1945 ps 28 ayat 2 (perlakuan khusus terhadap kelompok marginal)
2. UU No. 68 th1958 (jaminan persamaan politik perempuan dan laki-laki)
3. UU No. 7 th1984 (ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
5. Tap  MPR  RI  No.  VI/2002  (rekomendasi  kpd  presiden  untu  kuota  30%  bagi perempuan di lembaga pengambil keputusan).
6. Rekomendasi  Dewan  Sosial  dan  Ekonomi  PBB  agar  Negara-negara  anggota PBB  dapat  memenuhi  target  30%  perempuan  di  legislatif  hingga  th  2000. Bahkan  sekarang  telah  diperbaharui  menjadi  50%,  lima  tahun  stelah Konferensi Beijing.
7. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat 1: Setiap partai politik  peserta  pemilu  dapat  mengajukan  anggota  DPR,  DPRD,  Provinsi  dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%.

## C. METODE PELAKSANAAN

## 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang Ketentuan  Kuota  Perempuan  Dalam  Daftar  Calon  Legislatif  dilakukan  dengan melakukan  ceramah,  dengan  penyuluhan  hukum  diharapkan  kaum  perempuan paham  akan  haknya  untuk  memilih  dan  dipilih  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Secara  substansi  materi  yang  disampaikan  diharapkan  tepat sasaran.  Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  akademisi  merupakan kewajiban kegiatan dalam melaksanakan tugas tridarma Perguruan tinggi  yang harus dilakukan  dan  mendapat  dukungan  segenap  warga  masyarakat  khususnya perempuan  agar  hukum  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  sehingga  hukum dapat  memberikan  manfaat (utility )  bagi  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara. Pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum haruslah  betul-betul  dapat  dipahami  oleh  setiap  warga  masyarakat  khususnya  kaum perempuan.  Keadaan  sebaliknya  dimana  media  informasi  yang  cenderung memperkenalkan hukum pada masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang  merepotkan  dan  sesuatu  yang  hanya  ideal  dalam  norma  tetapi  tidak  konsisten dalam  pelaksanaannya,  haruslah  dinetralisir  dengan  pembentukan  suatu  kondisi
dimana  masyarakat  mempunyai  berpersepsi  yang  baik  atau  menguntungkan  tentang hukum.  Dengan  kegiatan  penyuluhan  hukum  yang  berhasil  membangun  opini masyarakat  kearah  yang  positif  maka  persepsi  masyarakat  yang  negatif  terhadap hukum  diharapkan  dapat  berkurang,  sehingga  dapat  diganti  dengan  persepsi  positif yang  berpengaruh  baik  terhadap  hukum.  Bila  kondisi  ideal  seperti  ini  terbentuk harapan selanjutnya dapat memunculkan semangat yang membentuk pengakuan atas kemanfaatan  hukum  bagi  kehidupan  segenap  warga  masyarakat  khususnya  kaum perempuan.

## 2. Sasaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sasaran  Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  kelompok perempuan.  Mengingat  kurangnya  pemahaman  perempuan  sebagai  peserta penyuluhan  tentang  pemberlakukan  kuota  pencalonan  perempuan  minimal  30% menjadi perhatian karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai  peserta  pemilu  di  Indonesia.  Terlebih  lagi  terdapat  mekanisme  diskualifikasi menjadi peserta pemilu yang mampu memaksa partai politik untuk memenuhi kuota minimal  30%  perempuan  tersebut.  Awal  Penyuluhan,  peserta  apatis  mengenai masalah  calon  legislatif  untuk  pemilu  karena  mereka  berprinsip  siapapun  yang menjadi  anggota  dewan  kehidupan  mereka  tidak  ada  perubahan.  Namun  saat penyuluhan  berlangsung,  mengenai  keikutsertaan  peserta  Penyuluhan  mendapat perhatian  yang  ditandai  dengan  partisipasi  peserta  terhadap  materi  penyuluhan, walaupun ada sebagian dari peserta kelihatan  mereka agak pesimis  terhadap pemilu yang akan dating.

## D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Hasil  pengamatan  awal  secara  umum  terhadap  peserta  penyuluhan  hukum tentang kuota perempuan dalam daftar Calon legislatif masih sangat kurang sehingga narasumber  melakukan  pembahasan  mulai  dari  pemahaman  perempuan  tentang implementasi realisasi ketentuan kuota perempuan dalam daftar Calon legislatif, yang terpilih  sebagai  anggota  Dewan  tidak  tercapai  target  30%.  Kendala  yang  dihadapi dalam implementasi ketentuan kuota perempuan dari Partai khususnya partai lokal  di Kota  Banda  Aceh  adalah  kurangnya  calon  legislatif  perempuan  yang  berkualitas, pimpinan  partai  kurang  melaksanakan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017,  kurangnya  minat  masyarakat  pada  caleg  perempuan,  Sulitnya  partai  politik mendapat caleg perempuan, nomor urut caleg perempuan berada sering ada diurutan terbawah,  dan  singkatnya  waku  yang  teralokasi  bagi  pimpinan  partai  politik khususnya  partai  lokal  dalam  menjaring  sebanyak  mungkin  calon  legislatif perempuan.  Solusi  dalam  implementasi  ketentuan  kuota  perempuan  dalam  daftar calon  legislative    adalah  mengikuti  pelatihan  pada  caleg  perempuan,  meningkatkan partisipasi  perempuan  dalam  politik,  memberikan  nomor  urut  yang  strategis  kepada
caleg  perempuan,  membuat  kebijakan  afirmatif,  dan  membuat  sistem  pengkaderan khusus bagi perempuan.
Dari  hasil  pengamatan  setelah  penyampaian  materi  pokok  yang  dilakukan narasumber,  diketahui  bahwa  adanya  pemahaman  peserta  tentang  Ketentuan  Kuota Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif   30 %. Sebelumnya yang diketahui  peserta hanya sedikit tentang calon anggota Dewan yang menurut mereka adanya pembagian termasuk sembako pada saat pemilu. Setelah penyampaian pembahasan materi pokok oleh nara sumber tentang Ketentuan Kuota Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif di  Balai  Pengajian  Gp.  Lhong  Raya  Kecamatan  Banda  Raya  Kota  Banda  Aceh diharapkan adanya peningkatan pengetahuan tentang hukum dan hak mereka sebagai perempuan.

## 2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Bekal  pengetahuan  yang  diperoleh  peserta  penyuluhan  diharapkan  dapat menumbuhkan partisipasi aktif dalam melakukan perannya sebagai  perempuan yang akan  menggunakan  haknya  dalam  pemilu  baik  dipilih  maupun  memilih  khususnya Pemilu tahun 2024 yang akan datang.
Pelaksanaan  pengabdian  dilakukan  dengan  tiga  tahapan,  tahap  pertama merupakan  tahap  persiapan.    Pada  tahap  pertama  dilakukan  survey  pendahuluan untuk  melihat  kondisi  lapangan  dalam  hal  ini  Di  Gampong  Lhong  Raya  Kota  Banda Aceh.    Dalam  tahap  ini  juga  dilakukan  pertemuan  dengan  Sekretaris  Balai  Pengajian karena  ketuanya  sedang  di  Jakarta  dengan  maksud  untuk  meminta  izin  melakukan pengabdian  masyarakat.  Tahap  kedua  merupakan  tahapan  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  masyarakat  dengan  melakukan  kegiatan  penyuluhan  dalam  bentuk presentasi,  ceramah  Tanya  jawab  dan  diskusi.  Tahap  terakhir  adalah    memberikan materi  yang  telah  disampaikan  kepada  ibu-ibu  selaku  perempuan  ikut  dalam Pemilihan Umum,  baik  sebagai pemilih maupun sebagai calon anggota yang dipilih.
Adapun  langkah-langkah  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah sebagai  berikut:  a).  Penyampaian  informasi,  dari  narasumber  tentang  materi  pokok yang  telah  ditentukan  dalam  bentuk  ceramah;  b).  Tanya  Jawab  dan  diskusi, merupakan  tindak  lanjut  dari  tahap  orientasi  sehingga  teridentifikasi  permasalahan aktual  dikalangan  ibu-ibu  serta  dapat  diberikan  jalan  pemecahannya.    Diskusi  juga dilakukan untuk  mengukur pengetahun dan pemahaman ibu-ibu tentang Ketentuan Kuota  Perempuan  Dalam  Daftar  Calon  Legislatif;  c).  Rencana  Tindak  lanjut  akan dibuat jurnal dan buku referensi

## 3. Target Luaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Target  luaran  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  rencananya  setelah laporan  pengabdian  ini  selesai,  maka  hasil  kegiatan  yang  dilakukan  akan  di  publish melalui  Jurnal  MIZAN  yang  mewadahi  bidang  kajian  ilmu  sosial  termasuk pengabdian masyarakat.

## E. KESIMPULAN
Dari hasil kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas maka kesimpulan dan saran sebagai berikut:
Pertama: Saat penyampaian materi Awal Penyuluhan, peserta apatis mengenai masalah  pemilu  karena  mereka  berprinsip  siapapun  yang  menjadi  anggota  dewan, kehidupan mereka tidak ada perubahan. Secara umum kuota perempuan dalam daftar Caleg  khususnya  Partai  Lokal  Di  Kota  Banda  Aceh  pada  pemilu  tahun  2019  telah terealisasi,  meskipun  pada  awalnya  kuota  caleg  perempuan  belum  mencapai  30%, namun  berkas  tersebut  telah  dilengkapi  kembali  sehingga  kuota  caleg  perempuan mencapai 30%. Namun dalam kenyataan kursi dilegislatif tidak mencapai 30 %.
Kedua:  Setelah  pelaksanaan  pemberian  materi    penyuluhan  berlangsung, peserta  paham  adanya  Kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi  ketentuan  kuota perempuan  dalam  daftar  calon  legislatif  yaitu  kurangnya  calon  legislatif  perempuan yang  berkualitas,  pimpinan  partai  kurang  melaksanakan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017,  kurangnya  minat  masyarakat  pada  caleg  perempuan,  Sulitnya partai politik mendapat caleg perempuan, nomor urut caleg perempuan berada sering ada  diurutan  terbawah,  dan  sedikitnya  waku  yang  teralokasi  bagi  pimpinan  partai politik lokal dalam menjaring sebanyak mungkin calon legislatif perempuan.
Ketiga:  Solusi  dalam  implementasi  ketentuan  kuota  perempuan  yaitu  dengan adanya  penyuluhan  pada  caleg  perempuan,  akan  meningkatkan  partisipasi perempuan  dalam  politik,  mendapatkan  nomor  urut  yang  strategis  kepada  caleg perempuan,  membuat  kebijakan  afirmatif,  dan  membuat  sistem  pengkaderan  khusus bagi perempuan.

## F. SARAN
1. Diharapkan  kepada  peseta  penyuluhan  agar  menjadi  kader  caleg  perempuan sedini mungkin agar kader tersebut lebih siap dan matang secara politik ketika berhadapan dengan pemilu periode selanjutnya.
2. Diharapkan  kepada  peserta  pelatihan  mengikuti    pelatihan  kepada  perempuan sehingga  perempuan  memiliki  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  baik  dan cakap khususnya dalam bidang politik.
3. Disarankan kepada perempuan agar ikut terjun ke dunia politik untuk memberi keseimbangan ide dan pikiran antara laki-laki dan perempuan.

## REFERENSI

## A. Buku-Buku
Achie  Sudiarti  Luhulima, Bahan  Ajar  Tentang  Hak  Perempuan:  UU  No.  7  tahun  1984 Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Wanita, Buku Obor, Jakarta, 2007.
Azyumardi  Azra. Pendidikan  Kewarganegaraan  (civic  education):  Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia dan Mayarakat Madani. Prenada Kencana, Jakarta 2000.
Dedi  Mulyadi, Perbandingan  Tindak  Pidan  Pemilu  Legislatif  Dalam  Perpektif  Hukum  di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013.
Djauhari, “ Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI”, Jurnal Hukum Vol. 16, No. 2, FH Unisula Semarang, 2006.
George Serensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2003. Hasbi  Umar, “Paradigma  Baru  Demokrasi  di  Indonesia:  Pendekatan  terhadap  Pemilu DPR/DPRD, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008. Jimly Asshiddie, Pengantar Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. ----------, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005. Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
Kansil,  C.S.T., Sistem  Pemerintahan  Indonesia, Aksara  Baru:  Anggota  IKAPI,  Jakarta,
2000.
Martha  Pighome, Implementasi  Prinsip  Demokrasi  dan  Nomokrasi  dalam  Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945” dala m Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 Mei.
Miriam Budirjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008. Ramlan Surbakti, Memahami IlmuPolitik, PT.Grasindo Jakarta, 2000. Ratnawati, Poteret  Kuota  Perempuan  di  Parlemen, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 2004.
Syahrial Syarbaini, dkk, Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Titik  Triwulan  Tutik, Konstitusi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2010.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal.

## C. Sumber Online
https://www.era.id/read/lYU7wv-memahami-aturan-main-pemilu-2019,
(diakses
tanggal 13 Februari 2020).
http://id.wikipedia.org, diunduh pada tanggal 13 Februari 2020. Theglobejournal,  Sosial  Indonesia  Membutuhkan  Pemimpin,  http://theglobe journal.com), diakses 12 Februari 2020.
www.ajnn.net/news/pleno-kip-aceh-ini-8-anggota-dpra-terpilih-periode-  2019-  2024/ index.html.
www.acehprov.go.id/news/read/2014/05/14/1028/12-perempuan-anggota-dpra. html.