Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dampak Poligami Bawah Tangan Terhadap Hak Anak Di Daerah Transmigrasi
1 Rahmawati, 2 Wiwin Putriawati 3 , Leni Nurul Kariyani 4
1,2 STKIP Paracendekia NW Sumbawa
3 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea Email: rahmawatistkip@gmail.com , putriawatiw29@gmail.com , Leniiisbud@gmail.com
Abstrak: Poligami  bawah  tangan  merupakan  hal  yang  sangat  kontroversial  di  Indonesia. Poligami  bawah  tangan  sah  menurut  hukum  Islam  namun  tidak  tercatat  di  KUA  sehingga  tidak memiliki legal hukum. Hasil observasi awal peneliti terhadap kasus poligami ini yang terjadi di daerah transmigrasi  yaitu di desa Prode II  Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara  Barat adalah banyaknya anak yang tercatat sebagai anak Ibu. Tidak adanya buku nikah mengakibatkan akta kelahiran anak tidak bisa dibuat, padahal akta kelahiran menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pendidikan.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  poligami  bawah  tangan terhadap hak anak di daerah transmigrasi agar dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah pemenuhan  hak  anak  sebagai  warga  Negara  Indonesia.    Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah dampak  poligami  terhadap  hak  anak  di  desa  Prode  II  kecamatan  Plampang  Kabupaten  Sumbawa Provinsi NTB. Subjek penelitian ini adalah pelaku poligami bawah tangan, istri dan anaknya. Metode pengumpulan  data  dengan  observasi  langsung,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Peneliti menekankan  pada  uji  kredibilitas  data  atau  kepercayaan  terhadap  hasil  penelitian  melalui  beberapa tahap  antara  lain:  memperpanjang  pengamatan,  meningkatkan  ketekunan  dalam  penelitian, melaksanakan  triangulasi  sumber  data  maupun  teknik  pengumpulan  data,  melakukan  diskusi  dengan sejawat/orang  yang  berkompeten  menyangkut  persoalan  yang  sedang  diteliti,  serta  mengadakan member  check untuk  memastikan  kesesuaian  data  yang  telah  diberikan  oleh  pemberi  data.  Hasil penelitian dari data studi kasus di Desa Prode II terdapat 62 anak yang belum memiliki akta kelahiran karena  belum  memiliki  persyaratan  yang  lengkap,  seperti  buku  nikah,  KTP  dan  KK.  Pernikahan  di bawah  tangan  memiliki  akibat  hukum  yang  sangat  merugikan  anak  karena  anak-anak  tidak mendapatkan  akta  kelahiran  dari  Bapak  yang  berwenang.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan  akta kelahiran diperlukan akta nikah dari orang tua. Selain itu juga, anak tidak dapat mewarisi harta Bapak karena  tidak  ada  bukti  autentik  yang  menyatakan  mereka  sebagai  ahli  warisnya  dan  juga  tidak memperoleh  hak-hak  lainnya  dalam  pelaksanaan  administrasi  negara  yang  mesti  harus  dipenuhi sebagai identitas warga Negara Indonesia.
Kata Kunci : Poligami, Hak Anak, Transmigrasi

## PENDAHULUAN
Poligami  adalah  mengawini  beberapa  wanita atau istri di waktu yang bersamaan.
Berpoligami  berarti  menjalankan  (melakukan) poligami.  Istilah  poligami  sama  dengan poligyni,  yaitu  mengawini  beberapa  wanita dalam waktu yang sama (Arifin, 2010: 291).
Islam juga memperbolehkan perkawinan poligami  (suami  yang  mempunyai  istri  lebih dari  seorang).  Walaupun  poligami  pada  masa
sekarang  ini  merupakan  sebuah  fenomena sosial  dalam  masyarakat,  dimana  fenomena poligami  pada  saat  ini  menemui  puncak kontroversinya,  begitu  banyak  tanggapan- tanggapan  dari  khalayak  mengenai  poligami, baik  yang  pro  ataupun  kontra.  Masalah poligami bukanlah masalah baru, begitu banyak pertentangan  di  dalamnya  yang  sebagian  besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam  memberikan  sudut  pandang    pada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan,  batasan,  syarat,  masalah  hak, kewajiban, kebebasan dan hal-hal lainnya.
Menurut  Islam,  Poligami  dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kebaikan masyarakat,  menghindarkannya  dari  bahaya besar  yang  ditimbulkan  oleh  temperamen sebagian anggotanya dan oleh berbagai macam keinginan  di  kalangan  kaum  suami  istri. Umpamanya, ada sebagian orang yang memiliki  nafsu  seks    yang  tinggi  dan  tidak cukup hanya seorang istri. Untuk menghindarkan orang tersebut dari berbuat zina (pergi  ke  pelacuran)  maka  di  bolehkan berpoligami (Junaedi, 2003: 239)
Pada  asasnya  dalam  suatu  pernikahan seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang istri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai seorang suami. Namun Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan).
Seorang  laki-laki  diperbolehkan  berpoligami dengan syarat:
1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak- anak mereka.
3. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap  istri-istri  dan  anakk-anak.  (Undang- undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1).
Kemudian  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  pasal  2  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  tiap- tiap  perkawinan  di  catat  menurut  peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku  kemudian dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  5 ayat  (1)  Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.  Sedangkan  yang  terjadi  di  masyarakat Indonesia  pada  umumnya  banyak    perkawinan yang  tidak  tercatat  sehingga  anak  yang dilahirkan  masuk  ke  kartu  keluarga  ibu  yang tercatat  sebagai  anak  ibu  bukan  anak  bapak. Sehingga  anak  kesulitan  untuk  mendapatkan
akte  kelahiran  yang  menyebabkan  hak  yang bersangkutan  sebagai  warga  Negara  tidak terpenuhi  secara  maksimal.  Kerena  untuk mendapatkan  pendidikan,  bantuan  pendidikan status  sosial  di  masyarakat  dan  lain-lain  harus tercatat  secara  sah  sebagai  warga  Negara  yang memiliki  identitas  legal.  Kasus  tersebut  terjadi di  daerah  transmigrasi  desa  Prode  kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.
Adapun  jumlah  keseluruhan  penduduk Desa  Prode  SP  II  tahun  2019  yaitu  354  KK, 560 penduduk laki-laki, 576 penduduk perempuan dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 1.175 penduduk.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  peneliti tertarik  untuk  mengangkat  permasalahan  ini menjadi  sebuah  penelitian  agar  menjadi perhatian  bersama  sehingga  mendapatkan solusi  sesuai  dengan  hukum  yang  ada  di Indonesia  dan  anak  mendapatkan  hak  yang sama  sebagai  warga  Negara  Indonesia  dengan judul “DAMPAK  POLIGAMI  BAWAH TANGAN  TERHADAP  HAK  ANAK  DI DAERAH TRANSMIGRASI”.
Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  “Bagaimana  dampak poligami  bawah  tangan  terhadap  hak  anak  di daerah transmigrasi?”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek yang  alamiah  yakni  sesuatu  yang  apa  adanya tidak  dimanipulasi  keadaan  dan  kondisinya. Lebih  lanjut,  Sugiyono  menjelaskan  bahwa penelitian  kualitatif  menempatkan  peneliti sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan), analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil penelitian  lebih  menekankan  makna  secara naratif.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Di  sisi  lain,  sudut  pandang  penelitian kualitatif  tidak  menggunakan  istilah  populasi melainkan  atau  situasi  sosial  yang  terdiri  dari tiga  elemen  yaitu;  tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi  secara  sinergis. Bahkan  pendapat yang  senada  juga  diungkap  oleh  Emzir, mengartikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan  suatu  bentuk  penelitian  yang berfokus  pada  makna  sosiologis  melalui observasi  lapangan  tertutup  dari  fenomena sosiokultural  yang  dapat  diidentifikasi  melalui wawancara  dari  berbagai  informan-informan tentang  fenomena  yang  sedang  diteliti  (Emzir, 2012:149).  Penggunaan  penelitian  kualitatif sangat  relevan  dengan  arah  penelitian  penulis, karena  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mendeskripsikan kondisi alamiah terkait dengan  kasus  dampak  poligami  bawah  tangan terhadap hak anak di daerah transmigrasi.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  di desa  Prode  II  kecamatan  Plampang  Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa tenggara Barat. Subjek penelitian  ini  adalah  pelaku  poligami  bawah tangan,  istri  dan  anaknya.  Untuk  mendapatkan solusi  terbaik  yang  disesuaikan  dengan  kondisi sosial.  Situasi  sosial  yang  dimaksud  dapat dinyatakan  sebagai  obyek/subyek  penelitian yang ingin dipahami secara mendalam (Sugiyono, 2013: 29).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pernikahan  adalah  perbuatan  hukum  jadi segala  sesuatu yang  ditimbulkan  akibat pernikahan adalah sah secara hukum.
Mengingat  pernikahan  siri  cacat  secara  hukum maka,  tidak  ada  perlindungan  hukum  bagi suami  istri  ataupun  anak.  Masalah-masalah yang  timbul  mayoritas  adalah  masalah  hukum. Harus  diakui  bahwa  pernikahan  siri  rawan terhadap  konflik.  Baik  konflik  internal  rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan  dengan  hukum  dan  masyarakat. Dampak  perkawinan  dbawah  tangan  bagi  anak adalah :
1. Anak  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat dianggap  anak  tidak  sah,  juga  hanya  memiliki hubungan  perdata  dengan  ibu  (pasal  42  dan 43 undang-undang  no  1  tahun  1974)  sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. 2. Anak  dan  ibunya  tidak  berhak  atas nafkah dan warisan.
Akibat  lebih  jauh  perkawinan  tidak tercatat adalah , baik istri ataupun anak anaknya yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan.

## 3. Secara sosial
Anak  akan  sulit  bersosialisasi  dan  malu karena dianggap anak tidak sah secara hukum.

## 4. Secara hukum
Anak-anak  yang  dilahirkan  di  dalam pernikahan  di  bawah  tangan  menurut  hukum negara  memiliki  dampak  negatif  bagi  status anak  yang  dilahirkan  di  mata  hukum  karena anak yang dilahirkan dianggap anak yang tidak sah.  Konsekuensinya  anak  hanya  memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dalam  akta  kelahirannya  pun  status  anak dianggap  sebagai  anak  di  luar  nikah  sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.  Keterangan tentang status anak yang  orang  tuanya  menikah  di  bawah  tangan dan  tidak  tercantumnya  nama  Bapak  akan berdampak  sangat  mendalam  secara  sosial  dan psikologis  bagi  anak  dan  ibunya.  Ketidak jelasan  status  anak  di  muka  hukum  membuat hubungan  antara  anak  dan  Bapak  tidak  kuat, sehingga  bisa  saja  suatu  waktu  bapaknya menganggap  bahwa  anak  tersebut  bukan  anak kandungnya.  Akibatnya,  tentu  saja  merugikan anak  tersebut  sehingga  tidak  berhak  atas  biaya pendidikan, nafkah dan warisan Bapaknya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka pernikahan di bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak.
Pencatatan  pernikahan,  secara  syariat bukanlah  syarat  yang  menentukan  sahnya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat  komitmen  yang  dibangun  oleh pasangan  tersebut.  Walaupun  memperkuat komitmen  tidak  terbatas  pada  akta  nikahnya, karena  akta  nikah  sendiri  dapat  dibatalkan melalui gugatan perceraian.
Jadi,  berdasarkan  data  dari  studi  kasus di  Desa  Prode  II  terdapat  62  anak  yang  belum memiliki akta kelahiran karena belum memiliki persyaratan  yang  lengkap,  seperti  buku  nikah, KTP dan KK.

## KESIMPULAN
Pernikahan  di  bawah  tangan  memiliki akibat  hukum  yang  sangat  merugikan  anak karena  anak-anak  tidak  mendapatkan  akta kelahiran  dari  ayah  yang  berwenang.  Oleh karena  itu,  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran diperlukan akta nikah dari orang tua. Selain itu juga,  anak  tidak  dapat  mewarisi  harta  Bapak karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan  mereka  sebagai  ahli  warisnya  dan juga  tidak  memperoleh  hak-hak  lainnya  dalam pelaksanaan  administrasi  negara  yang  mesti harus  dipenuhi  sebagai  identitas  warga  Negara Indonesia.
Selanjutnya  peneliti  akan  melakukan keberlanjutan  penelitian  ini  guna  membantu anak  hasil  pernikahan  di  bawah  tangan  untuk mendapatkan  haknya  seperti  anak  yang menikah  yang  diakui  secara  hukum  dan agama salah satunya akta kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  M.  (2009). Praktik  Poligami Bawah  Tangan  di  Kecamatan  Kota
Utara Kota  Gorantalo  dan  Implikasi dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Tesis.
Makassar: UIN Alauddin Makassar. Darmadi, H. (2013). Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Cet.
I; Bandung: Alfabeta.
Datin,  R.  (2007). Poligami  dan  Persepsi Khalayak  (studi  Deskriptif  Teneang
Pemberitaan Poligami di Tabloid Nava
dan Persepsi Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan  Selayang).  Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan . Noviana, L. (2012). Persoalan Praktik Poligami  dalam  Masyarakat  Islam,
tesis (Malang:  UNI  Maulana  Malik Ibrahim,). Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif. Cet. VI; Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Mursalin,  S.  (2007).  Menolak  Poligami,  S tudi tentang  Undang-Undang  Perkawinan dan Hukum Islam . Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Soemiyati . (1986). Hukum  Perkawinan  Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
Yogyakarta: Liberty.
Siti,  M.  (2004)  Islam Menggugat  Poligami , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Yinyang  Pusat  Studi Gender    STAIN Purwokerto  ISSN:  1907-2791.  Vol.5
No.1 Jan-Jun 2010  pp.143-167. https://www.gurupendidikan.co.id/transmigrasi- pengertian-tujuan-dan-macam-macam- beserta-contohnya- secara -lengkap diambil 12 agustus 2019.
Jurnal  pendidikan  kewarganegaraan:  volume  6, nomor 11, mei 2016