## JAKTIA

## EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI PEMUNGUTAN PAJAKHOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BENGKULU
Budi Astuti 1 , Diah Khairiah 2 , Yanyudi Anggara 3
123 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasMuhammadiyah Bengkulu Email : budiastuti@umb.ac.id , diahkhairiyah96@gmail.com

## ABSTRAK
Judul Penelitian ini adalah Analisis Efektifitas dan Efesiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dikota bengkulu. Penelitian ini di dasari penting nya membayar  pajak  terutama  pajak  hotel  dan  restoran.  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber pendapatan  daerah  yang  secara  bebas  dapat  digunakan  oleh  masing-masing  daerah  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan  Daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui efektifitas  dan  efesiensi  pemungutan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD) Kota  Bengkulu.Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  dan  kuantitatif,  adapun  jenis  penelitian tersebut  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  penelitian  kualitatif  yaitu  data  yang  berupa  penjelasan/ pernyataan  yang  tidak  berbentuk  angka.  Data  kuantitatif  yaitu  data  penelitian  yang  berupa  angka- angka.Dengan  menggunakan  teknik  analisis  data  Efektifitas  dan  Efesiensi,  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  pemungutan  pajak  hotel  dan  restoran  di  Kota  Bengkulu  Tahun  2017  sudah  Efektif dan Efesien karena nilai tingkat efektifitas dan efesiensi pajak hotel dan restoran sebesar 82% dan 23%.
Kata Kunci: Efektifitas, Efesiensi, pajak hotel dan restoran, PAD

## ABSTRACT
Title  of  this  research  is  Analysis  of  Effectiveness  and  Efficiency  of  Hotel  and  Restaurant  Tax Collection  in order  to  increase  the  original  income  of  the  area  in the  city  of  Bengkulu. This  research  is based on the importance of paying taxes, especially hotel and restaurant taxes. Regional Original Income is  a  source  of  regional  income  that  can  be  freely  used  by  each  region  to  organize  regional  government and  development.  This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  and  efficiency  of  collecting  hotel  and restaurant  taxes  on  local  revenue  (PAD)  in  the  city  of  Bengkulu.  This  type  of  research  uses  qualitative and  quantitative,  while  the  type  of  research  can  be  described  as  follows:  qualitative  research  is  data in the form of explanations / statements that are not numeric. Quantitative data, namely research data in the form of numbers. By using data analysis techniques Effectiveness and Efficiency, the results of this study can  be  concluded  that  the  collection  of  hotel  and  restaurant  taxes  in  the  City  of  Bengkulu  in  2017 effective and efficient because the value of the effectiveness and efficiency of hotel and restaurant tax is 82%.
Keywords: Effectiveness, Efficiency, hotel and restaurant tax, PAD

## JAKTIA

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  menghendaki  daerah  untuk  berkreasi  dalam  mencari  sumber  penerimaan yang  dapat  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  rangka  menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak  dan  Retribusi  daerah  merupakan  dua  sumber  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  disamping  penerimaan  dari  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  serta  PAD lain-lain  yang  sah.  Semakin  tinggi  peranan  PAD  dalam  pendapatan  daerah  merupakan  cermin keberhasilan  usaha-usaha  atau  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  pembiayaan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.Dalam  konteks  pembangunan,  Bangsa  Indonesia  sejak  lama telah  merancang  suatu  gerakan  pembangunan  yang  dikenal  dengan  istilah  pembangunan nasional.  Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  terus  menerus  dan berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  yang  bersifat material maupun spritual. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembanguan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam  negeri  dan  penerimaan  dari  sumber-sumber  luar  negeri  hanya  sebagai  pelengkap. Kemandirian  pembangunan  diperlukan  baik  ditingkat  pusat  maupun  ditingkat  daerah,  hal  ini tidak  terlepas  dari  keberhasilan  penyelenggaraan  Pemerintah  Provinsi  yang  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  pemerintah  pusat  dengan  kebijaksanaannya.  Kebijakan  tentang keuangan  daerah  ditempuh  oleh  pemerintah  pusat  agar  pemerintah  daerah  mempunyai kemampuan  membiayai  pembangunan  daerahnya  sesuai  dengan  prinsip  daerah  otonomi  yang nyata.  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  secara  bebas dapat  digunakan  oleh  masing-masing  daerah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan  daerah,  tapi  pada  kenyataannya  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  terhadap pendapatan  dan  belanja  daerah  masih  kecil.  Selama  ini  dominasi  sumbangan  pemerintah  pusat kepada  daerah  masih  besar,  oleh  karenanya  untuk  mengurangi  ketergantungan  kepada pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  perlu  berusaha  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah di antaranya melalui pajak hotel dan restoran, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri  sehingga  memperbesartersedianyakeuangandaerahyangdapatdigunakanuntuk  berbagai kegiatan pembangunan.
Salah satu sumber pajak daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah pajak hotel  dan  restoran  yang  mana  masing  masing  memberikan  sumbangan  pajak  hotel  sebesar  Rp. 21.380.467  dan  pajak  restoran  sebesar  Rp.24.035.917  pada  pajak  daerah  atau  dengan  kata  lain pajak  hotel  dan  restoran  memberikan  sumbangan  rata rata  19%  per tahun  terhadap  pendapatan pajak  daerah  Kota  Bengkulu. Berdasarkandata  statistik  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bengkulu,  perkembangan  jumlah  hotel  dan  restoran  mulai  tahun  2012  sampai  tahun  2017,  terus mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2012  sampai  2017  jumlah  hotel  dan  restoran  di  Kota  Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun ke  tahun, namun yang menjadi perhatian adalah sektor hotel dan restoran hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu rata-rata sebesar 19% per tahun untukpajak daerah dan masih tergolong kecil.
Untuk  itu  pemerintah  perlu  berupaya  meningkatkan  penerimaan  pajak  hotel,  agar penerimaan  pemerintah  terus  meningkat  sehingga  dapat  memperlancar  pembangunan.  Untuk mencapai  ini  pemerintah  harus  melakukan  perbaikan  dan  penyempurnaan  dalam  bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efesien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah  Kota Bengkulu  harus  secara aktif  melakukan upaya pengembangan  sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak Hotel dan Restoran.

## JAKTIA
Berdasarkan  pemikiran  dan  keadaan  tersebut,  maka  peneliti  memilih  judul  “Analisis Efektifitas  dan  Efesiensi  Pemungutan  Pajak  Hotel  dan  Restoran  Dalam  Rangka  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu ”.

## TINJAUAN LITERATUR KonsepTeoriPajak
Pajak  adalah  “Iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa-timbal  (kontra-prestasi),  yang  langsung  dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pegeluaran umum”. Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan  masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika  mengenakan tarif  presentase  yang  sama  tanpa  melihat  pendapatan  seseorang.  Sehingga  setiap  pembayaran pajak  dikenakan  tarif  pajak  dalam  proporsi  yang  sama  dari  pendapatannya.  Sedangkan  untuk pajak progresif berbeda sama sekali dengan pajak proporsional .

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  merupakan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  peraturan daerah,  yang  wewenang  pemungutannya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  hasilnya digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah.
Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut.
a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 5%
b. Bea balik nama kendaraan bemotor dan kendaraan diatas air 10%
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%
d. Pajak pengambilan dan pemamfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%
Jenis dan Tarif pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.
a. Pajak Hotel 10%
b. Pajak Restoran 10%
c. Pajak Hiburan 35%
d. Pajak Reklame 25%
e. Pajak Penerangan Jalan 10%
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%
g. Pajak Parkir 20%

## Pajak Hotel
Menurut  Undang-undang  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,Pajak  Hotel  adalah  pajak  atas  pajak  pelayanan  hotel.Hotel  adalah  fasilitas  jasa penginapan/  peristirahatan  termasuk  jasa  lainnya  dengan  dipungut  bayaran  mencakup  Motel, Losmen  gubuk  pariwisata,rumah  penginapan  dan  sejenis  nya.  Menurut  Peraturan  Daerah  Kota Bengkulu  No  9  Tahun  2011  Pajak  Hotel,  yang  selanjutnya  disebut  pajak  adalah  pajak  atas pelayanan  yang  disediakan  oleh  Hotel.  Hotel  adalah  fasiltas  penyedia  jasa  penginapan/ peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut  bayaran,  yang  mencakup  motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, guest house dan sejenisnya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat  sehingga  harus  dipatuhi  oleh  masyarakat  dan  pihak  yang  terkait.  Menurut  Suandy  (2010), Objek  pajak  hotel  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel  dengan  pembayaran,  termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

## JAKTIA
b. Pelayanan  penunjang  sebagai  kelengkapan  fasilitas  penginapan  atau  tempat  tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
c. Fasilitas  olahraga  dan  hiburan  yang  disediakan  khusus  untuk  tamu  hotel,  bukan  untuk umum.
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel.
Pada  pajak  Hotel,  yang  menjadi  subjek  pajak  adalahorangpribadi  atau  badan  yang melakukan  pembayaran  atas  pelayanan  Hotel.  Secara  sederhana  yang  menjadi  subjek  pajak adalah  konsumen  yang  menikmati  dan  membayar  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pengusaha Hotel. Sementara itu, yang  menjadi wajib pajakadalahpengusaha  hotel,  yaitu orang pribadi  atau badan  dalam  bentuk  apapun  yang  dalam  lingkungan  perusahaanatau  pekerjaannya  melakukan usaha  di  bidang  jasa  penginapan.  Dengan  demikian,  subjek  pajak  dan  wajib  pajak  pada  Hotel tidak  sama.  Dasar  pegenaan  Pajak  Hotel  adalah  jumlah  pembayaran  yang  dilakukan  kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhiolehhubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa Hotel.  Berdasarkan Undang-undang nomor  34  Tahun  2000  tarif  pajak  Hotel  diterapkan  paling  tinggi  sebesar  sepuluh  persendan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
Besarnya  pokok  pajak  Hotel  yang  terutang  dihitung  dengan  cara  megalikan  tarif  pajak dengan  dasar  pengenaan  pajak.  Secara  umum  perhitungan  pajak  hotel  dalah  sesuai  dengan rumusberikut:
Pajak Terutang =   Tarif Pajak x Dasar PengenaanPajak
=   Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Hotel

## PajakRestoran
Menurut  UU  RI  No.  34  Tahun  2000,  restoran  adalah  tempat  menyantap  makanan  dan minuman  yang  disediakan  dengan  dipungut  bayaran,  tidak  termasuk  usaha  jenis  tataboga atau catering. Pajak  restoran  adalah  pajakataspelayananrestoran.Pemungutan  pajak  restoran  di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000yangmerupakanperubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan  retribusi  daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001  tentang  pajak  paerah. Semula  menurut  Undang  -undang  Nomor  18  Tahun  1997  pajak  atas  hotel  disamakan denganRestorandengan  nama  pajak  Hotel  dan  Restoran.  Akan  tetapi,  berdasarkan  Undang  - undang Nomor 34 Tahun 2000jenispajaktersebutdipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak Hotel dan pajak Restoran.
Objek  pajak  Restoran  adalah  pelayanan  yang  disediakan  restoran  dengan  pembayaran, termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan direstoran/  rumah  makan  meliputi  penjualan  makanan  dan  atau  minuman  direstoran/  rumah makan,  termasuk  penyediaan  penjualan  makanan/  minuman  diantar  atau  dibawapulang.  Pada pajak  Restoran  yang  menjadi  subjek  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  melakukan pembayaran  kepada  Restoran.  Secara  sederhana  yang  menjadi  subjek  pajak  adalah  konsumen yang  menikmati dan  membayar pelayanan  yang diberikan oleh pengusaha  Restoran. Sementara itu,  yang  menjadi  wajib  pajak  adalah  pengusaha  Restoran,  yaitu  orang  yang  orang  pribadi  atau badan dalam  bentuk  apapun  yang  menjadi  yang dalam  lingkunganperusahaanatau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Restoran  tidak  sama.  Konsumen  yang  menikmati  pelayanan  Restoran  merupakansubjekpajak yang  membayar  (menanggung)  pajak  sedangkan  pengusaha  restoran  bertindak  sebagai  wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjekpajak).
BerdasarkanUndang-undang nomor 34 Tahun 2000 tarif pajak Restoran ditetapkan paling tinggisebesarsepuluhpersen  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  Kabupaten/  Kota  yang bersangkutan.  Besarnya  pokok  pajak  Restoran  yang  terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan

## JAKTIA
tarif  pajak  dengan  dasar  pengenaan  pajak.  Secara  umum  perhitungan  pajak  Restoran  adalah sesuai dengan rumusberikut:
Pajak Terutang =   Tarif Pajak x Dasar PengenaanPajak =   Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Hotel

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  tolak  ukur  bagi  kinerja  perekonomian  suatu  daerah.  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,  pendapatan asli daerah  (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, meliputi:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bengkulu.  Jl.  Bentiring Permai  Muara  Bangka  Hulu  Kota  Bengkulu.  Adapun  penelitian  ini  akan  dilakukan  pada  Bulan Agustus  2018.Jenis  penelitian  menggunakan  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif.Teknik Pengumpulan  Datadilakukandenganobservasi,  wawancara,  dokumentasi  danstudiperpustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari:
1. AnalisisDeskriptif
2. PerhitunganEfektifitasPemungutanPajak Hotel danRestoran Dengan rumus:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑥 100% 3. Perhitungan Efesiensi Pemungutan pajak hotel dan restoran
Dengan rumus:
𝐸𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑥 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran
Tabel 1 Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Kota BengkuluTahun Anggaran 2012-2017 No Tahun Anggaran Target pajak hotel dan restoran (Rp) Realisasi Pajak Hotel Restoran (Rp) Efektifitas 1 2012 5.520.073.920 4.292.660.204 77% 2 2013 8.586.464.000 7,803.214.551 91% 3 2014 11.229.000.000 9.902.367.272 88% 4 2015 12.378.736.000 10.223.504.825 83% 5 2016 17.379.000.000 13.194.368.208 75% 6 2017 18.000.000.000 14.778.383.582 82%

## JAKTIA
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  tingkat  efektifitas  dari  tahun  2012  -  2017  sudah  cukup tinggi di tunjuk kan dengan tingkat efektifitas 82% pertahun nya. Hasil pengukuran menggunakan kategori nilai sebagai berikut:
1. Sangattidakefektif (0 - 40%)
2. Tidakefektif (40% - 60%)
3. Cukupefektif (60% - 80%)
4. Efektif (80% - 100%)
5. Sangatefektif (> 100%)
Sumber: Sidik (dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi 2011)
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Susi Susanti, S.Si,MM, adapun kendala-kendala yang di  hadapi  dalam  memungut  pajak  di  antara  nya:  wajib  pajak  yang  kurang  disiplin  dalam membayar  pajak  atau  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan,  sepi  nya  pengunjung sering  di  jadikan  alasan  oleh  para  wajib  pajak,  kurang  sadar  nya  wajib  pajak  dalam  membayar pajak, serta sektor kesejahteraan  masyarakat yang akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel  dan  restoran  ketika  kesejahteraan  masyarakat  meningkat  akan  terjadi  peningkatan pendapatan  dan  ketika  kesejahteraan  masyarakat  menurun,  pendapatan  pun  akan  turun.  Dalam rangka  mengatasi  kendala-kendala  yang  di  hadapi  petugas  pemungut  pajak  hotel  dan  restoran, BAPEDA Kota Bengkulu melakukan beberapa upaya, upaya–upaya tersebut meliputi: di adakan nya  sosialisasi  terhadap  pemilik  hotel  dan  restoran,  memnberikan  pengarahan  kepada  pemilik restoran  untuk  melakukan  promosi  ditempat  tempat  wisata  dan  memasang  iklan,  objek  pajak hotel  dan  restoran,  kemudian  upaya  lain  nya  yaitu  dengan  penagihan  langsung  ke  wajib  pajak agar mengurangi besar nya tunggakan pajak.

## Efesiensi Pajak Hotel dan Restoran

## Tabel 2

## Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Bengkulu Tahun 2012-2017
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  tingkat  efesiensi  dari  tahun  2012  -  2017  sudah  cukup tinggi di tunjuk kan dengan tingkat efesiensi 23% pertahun nya.
Pada  tahun  2017  hotel  yang  patuhmembayarpajaksebanyak71  hotel,  danyang  tidak membayarpajaksebanyak  14  hotel.  Sedangkanrestoran  yang  patuh  membayar  pajak  restoran sebanyak  49  restoran  dan  yang  tidak  bayar  sebanyak  3  restoran.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan ibu Susi Susanti,S.Si, MM, selaku Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mengatakan  bahwa  alasan  wajib  pajak  tidak  membayar  pajak  hotel  dan  restoran  karena rendahnya minat pelanggan membuat wajib pajak tidak bayar pajak dan terlalu tinggi target yang di tetapkan pemerintah dalam pemungutan pajak hotel dan restoran tanpa memperhatikan potensi yang ada.
No Tahun Anggaran Biaya pemungutan pajak hotel dan restoran (Rp) Realisasi pajak hotel dan restoran(Rp) Efesiensi (%) 1 2012 767.989.000 4.292.660.204 18% 2 2013 1.606.089.000 7.803.214.551 20,58% 3 2014 1.990.693.000 9.902.367.272 20,10% 4 2015 2.380.156.000 10.223.504.825 23,28% 5 2016 3.670.345.000 13.194.368.208 27,82% 6 2017 4.098.467.000 14.778.383.582 27,25%

## JAKTIA

## Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadaap PAD

## Tabel 3
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2012-2017 No Tahun Anggaran RPHR (Rp) PAD (Rp) Kontribusi 1 2012 4.292.660.204 41.709.552.051 10% 2 2013 7.803.214.551 55.979.830.260 14% 3 2014 9.902.367.272 81.754.841.665 12% 4 2015 10.223.504.825 96.805.458.615 11% 5 2016 13.194.638.208 110.831.838.871 11% 6 2017 14.778.383.582 170.921.364.205 8% Rata –rata 60.194.768.642 558.002.885.667 11%
Berdasarkan hasil olah, besarnya kontribusi perhitungan pajak hotel dan restoran  terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bengkulu Tahun anggaran 2012  – 2017 bervariasi mulai dari  8%  -14%  atau  rata-rata  11%  pertahun.  Naik  dan  turun  nya  kontribusi  pajak  hotel  dan restoran  di  pengaruhi  banyak  nya  pengunjung  serta  jumlah  wisatawan  di  Kota  Bengkulu. Kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun  anggaran  2013  yaitu  14%  dan  kontribusi  terkecil  terjadi pada tahun 2017 yaitu 8%. Rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah selama enam tahun sebesar 11% dan dapat dikatakan asih relative kecil, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

## PEMBAHASAN
1. Kontribusi  Pajak  Hotel  dan  Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota Bengkulu.
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  besar  nya  kontribusi  perhitungan  pajak  hotel  dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu Tahun anggaran 2012-2017 bervariasi  mulai  dari  8%-14%  atau  rata-rata  mengalami  fluktasi  pertahun,  naik  turun  nya kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran  dikarena  oleh  banyak  tidaknya  kunjungan  ke  hotel  dan restoran.
Kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun  2013  yaitu  14%  dan  kontribusi  terkecil  terjadi pada tahun 2017 yaitu 8%. Pada tahun 2014 pajak hotel dan restoran mengalami penurunan 2%  dari  14%  enjadi  12%,  pada  tahun  2015  dan  tahun  2016  kontribusi  pajak  hotel  dan restoran  turun  menjadi  11%,dan  pada  tahun  2017  kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran  turun menjadi 8%, hal tersebut terjadi karena turun nya penerimaan pajak hotel dan restoran yang disebabkan oleh berkurang nya jumlah pengunjung hotel dan restoran serta jumlah hotel dan restoran di Kota Bengkulu.
2. Upaya  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah dari Pajak Hotel dan Restoran
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Susi  Susanti,  S.Si,MM,,  upaya  yang  dilakukan Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  khususnya  BAPEDA  dalam  meningkatkan  pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran adalah dengan peninjauan langsung ke hotel, restoran,  rumah  makan  dan  cafe-cafe.  Peninjauan  di  lakukan  untuk  melihat  apakah  industri tersebut ramai atau tidak, dan sesuai atau tidak dengan pajak yang sudah dibayarkan selama bulan atau tahun berjalan, Peninjauan langsung tersebut tidak hanya dilakukan pada saat jam kerja atau di siang hari, tapi pada saat malam hari, hal ini karena industri hiburan seperti cafe,

## JAKTIA
karoke  dan  bilyar  dibuka  malam  hari,  mengadakan  pendataan  ulang  atau tertib  administrasi di  setiap  hotel  dan  restoran  untuk  melihat  perkembangan  wajib  pajak  baik  yang  belum terdaftar  maupun  yang  sudah  terdaftar  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  wajib  pajak apakah  sudah  membayarkan  kewajibanya.  Selanjutnya  beliau  juga  mengemukakan  untuk meningkatkan  kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran  daerah  di  Kota  Bengkulu  tidak  hanya tanggung jawab dari BAPEDA saja, tapi seharusnya ada kerja sama dari Pemerintah lainnya, misalnya  Dinas  Pariwisata,  untuk  mengupayakan  agar  mengupaya  kan  pengembangan pariwisata  sehingga  jumlah  wisatawan  selaku  konsumen  hotel  dan  restoran  bisa  lebih meningkat.
Dari paparan diatas, diketahui BAPEDA sudah berusaha secara  maksimal, akan tetapi pemerintah  daerah  cenderung  tidak  mempertimbangkan  pertumbuhan  hotel  dan  restoran  di Kota Bengkulu, dan tidak mempertimbangkan jumlah wisatawan di Kota Bengkulu, sehingga di  setiap  tahun  terus  meningkatkan  target  dari  pajak  hotel  dan  restoran.  Untuk  itu  dalam menetapkan target penerimaan pajak hotel dan restoran perlu di dasari atas potensi hotel dan restoran  di  Kota  Bengkulu,  laporan income (pemasukan)  dari  wajib  pajak,  jumlah  dan besarnya  hotel  dan  restoran,  jumlah  pengunjung  hotel  dan  restoran,  perkembangan  industry di  bidang  hotel.  Sesuai  dengan  Perda  No.5  tahun  1998  bab  3  tentang  dasar  pengenaan  dan tarif  pajak  di  dalam  pasal  5  menyebutkan  bahwa  dasar  pengenaan  pajak  adalah  jumlah pembayaran pajak  yang harus dilakukan hotel dan restoran dan pasa l6 menyebutkan bahwa tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pungutan pajak hotel minimum di Kota Bengkulu sebesar Rp. 300.000 per bulan dan pajak restoran sebesarRp. 300.000 per bulan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Efektifitas  pemungutan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD) Kota Bengkulu Tahun anggaran 2012 - 2017 sudah Efektif karena nilai tingkat efektifitas sebesar 82,66%.Efesiensi  pemungutan  pajak  hotel  dan  restoran terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD) Kota  Bengkulu  Tahun  2012  –  2017  sudah  Efesien  karena  nilai  tingkat  efesien  sebesar 23%.Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bengkulu pada Tahun 2012 – 2017 sebesar 11% pertahun nya.Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu dalam  meningkat  kan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dari  sektor  pajak  hotel  dan restoran  meliputi  mengadakan  monitoring  dan  sosialisasi  terhadap  pemilik  restoran  dan  hotel, mendata  objek  pajak  hotel  dan  restoran  mengada  kan  pendataan  ulang/  tertib  administrasi  di hotel  dan  restoran  untuk  melihat  perkembangan  wajib  pajak  yang  sudah  ada  kemudian melakukan penagihan langsung terhadap pajak hotel dan restoran.
Pemerintah  Kota  Bengkulu  harus  lebih  intensif  dalam  melakukan  komunikasi  dan koordinasi  dengan  pihak  terkait  baik  itu  kepada  dinas  pendapatan,  pengelolaan  keuangan  dan aset daerah, dinas pariwisata maupun pihak wajib pajak itu sendiri serta pihak-pihak lain supaya kerjasama yang saling menguntungkan antara semua pihak dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abut Hilarius, 2007, Perpajakan, buku satu, cetakan pertama, Penerbit: Diadit Media, Jakarta. Anita Candrasari, 2016. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Jurnal ISSN 2460-0585.
Ardhiyansyah,  Indra  Widhi  (2005), analisis  kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran  terhaSdap pendapatan asli daerah Kabupaten purworejo Tahun 1989 – 2003, , FE UII, Yogyakarta. Edward  W.  Memah,  2013.  Efektifitas  dan  kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran terhadap PAD kota Manado. Jurnal ISSN 2303-1174.

## JAKTIA
M.  Husin,  “ AnalisisFaktor-Faktor  yang  mempengaruhi  realisasi  penerimaan  pajak  Hotel  dan Restoran (studikasus pada Pemkot Surabaya )”, FE UII, Yogjakarta.
M. Suparmoko, 1987. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek , BPFE, Yogyakarta. Mardiasmo. 2008. Perpajakan edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset. Marihot P Siahaan, S.E 2005. Pajakdaerah dan RetribusiDaerahEdisiPertama , Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Moljono Djoko dan Baruni Wijaksono, 2009, Akuntansi Pajak Lanjutan, edisipertama , Penerbit: Andi Yogyakarta.
Nugroho,  Afriyanto  (2000),  “ Analisis  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Pendapatan  asli daerah  (PAD)  Kabupaten  Dati  II  Klaten  Tahun  Anggaran  1983/  1984-1999/  2000 ”,  FE UII, Yogyakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang pajak Hotel. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Resti,  Siti.  2014.  Perpajakan  Teori  dan  Kasus  Edisi  8  Buku  1,  Penerbit  Salemba  Empat.
Yogyakarta.
Siahaan, P. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Suandy Erly, 2010, Perpajaka n, edisi kedua, cetakan kedua, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta. Supramono  dan  Thresia  Woro  Damayanti,  2010, Perpajakan  Indonesia  Mekanisme  dan Perhitungan, edisi pertam a, Penerbit: Andi: Yogyakarta.
Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.