Vol. 8, No. 3, 2023, pp. 302-309 DOI:https://doi.org/10.29210/30033377000
Daftar isi tersedia di Jurnal ICET
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN:2503-1619 (Elektronik)
Beranda jurnal : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti
Aswi  Sartina Siregar *) , Ishaq Ishaq Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Received Sept 23 th , 2023 Revised Oct 28 th , 2023 Accepted Nov 30 th , 2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hukum  positif  dan  hukum  pidana islam  terhadap  tindakan  pidana  dalam  membelanjakan  uang  palsu,  serta dampak  dalam  membelanjakan  uang  palsu.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu:
studi kepustakaan, atau studi dokumen (documentary study) untukmengumpulkan  data  sekunder  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang diajukan.  Penelitian  ini  menghasilkan  Setiap  orang  yang  mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp50.000.000.000,00  (lima  puluh  miliar  rupiah).”  Dalam  Hukum  Islam membelanjakan uang palsu ini termasuk dalam hukum Jarimah ta’zir, hukuman ta’zir  ini  banyak  macamnya,  yang  hukuman  ta’zirnya  dimulai  paling  ringan sampai hukuman yang paling berat.
Keyword: Mata uang
Membelanjakan uang palsu
Tindak pidana Jarimah
© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Siregar, A. S., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: aswi02051920102@uinsu.ac.id

## Pendahuluan
Uang  telah  digunakan  sejak  berabad-abad  yang  lalu  dan  merupakan  salah  satu  penemuan  manusia  yang menakjubkan, yang dimana uang  ini biasa digunakan sebagai alat tukar yang sah bagi pembelian barang dan jasa / alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian (Pratiwi et al., 2017).
Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih segala informasi apapun yang kita butuhkan bisa didapatkan dengan mudah, dengan kemudahan inilah yang menjadikan manusia lebih pandai dan kreatif akan suatu hal, tapi sangat disayangkan beberapa oknum menyalah gunakan teknologi ini sebagai alat bantu untuk kejahatan, salah satunya dalam kejahatan pemalsuan uang, penyebaran uang palsu dan membelanjakan uang palsu (aldy rochmat purnomo, 2016)
Oknum  yang  menyebarkan  uang  palsu  maupun  membelanjakan  uang  palsu    yang  telah  mereka  ketahui kepalsuannya yang digunakan untuk sebagai transaksi jual beli maupun lainnya yang dimana tindakan mereka ini merugikan masyarakat maupun negara, yang dimana juga tindakan ini sangat merugikan masyarakat awam yang belum mengetahui ciri- ciri uang palsu sehingga beberapa masyarakat lainnya secara tidak langsung juga ber transaksi menggunakan uang palsu tersebut. (Abdul et al., 2023)

## Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana dalam membelanjakan uang palsu

## Analisis hukum positf  dan hukum pidana islam …
Peredaran  uang  palsu  ini  sangat  sulit  dihindari,  hal  ini  dikarenakan  uang  adalah  alat  tukar  utama  yang memiliki fungsi strategis terhadap transaksi komoditi maupun negara atau pemerintahan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peredaran uang palsu diatur dalam Pasal 244 & 245 KUHP. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang peredaran uang palsu maupun membelanjakan uang palsu  diatur dalam Pasal 36 ayat (3) (Astini & Sari, 2019).
Tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang dan mengedarkan uang untuk transaksi perdagangan diatur pada Pasal 244 KUHP yaitu; “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas, negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun”.
Kasus pada  putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn, Majelis Hakim telah mengadili Wije Kumar yang terlibat  dalam  kasus  peredaran  uang  palsu.  Peristiwa  ini  terjadi  di  Jalan  Bunga  Raya,  Kelurahan  Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, atau minimal nya terjadi di suatu lokasi yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan. Wije Kumar terlibat sebagai individu dalam perbuatan tersebut, baik sebagai pelaku utama, pemberi perintah, atau turut serta dalam pelaksanaan tindakan, termasuk dalam hal menyebarkan  dan/atau  menggunakan  uang  Rupiah  yang  diketahui  sebagai  uang  palsu  sesuai  dengan  yang dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat (3) (Maharani et al., 2022)
Hal  ini  dapat  dibukutikan  melalui  kasus  dilakukan  Wije  Kumar  yang  dikenakan  sanksi  pidana  : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 3 (bulan) penjara; 2. Menetapkan masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan; 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus rokok surya Gudang Garam warna Cokelat, 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dimusnahkan.
Dalam hukum Islam membelanjakan uang palsu termasuk hal terlarang yang dimana ini tergolong dalam bentuk Penipuan, Nabi dalam hadis nya mengatakan bahwa dalam islam dilarang melakukan transaksi jual beli dengan penipuan. Dalam hadis nya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“ Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini sahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah No. 1058).

## Metode
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu  yang  sifatnya  umum  yang  sudah  dibuktikan  bahwa  dia  benar  dan  kesimpulan  itu  ditujukan  untuk sesuatu yang sifatnya khusus.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen  (documentary  study)  untukmengumpulkan  data  sekunder  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang diajukan,  dengan  cara  mempelajari  buku-buku,  jurnal  hukum,  hasil-hasil  penelitian  dan  dokumen-dokumen peraturan  perundang-undangan  seperti:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Buku tindakan pidan islam terkait penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa  dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu  dengan  mengadakan  pengamatan  data-data  yang  diperoleh  dan  menghubungkan  tiap-tiap  data  yang diperoleh  tersebut  dengan  ketentuan-ketentuan  maupun  asas-asas  hukum  yang  terkait  dengan  permasalahan yang diteliti dengan logika.

## Hasil dan Pembahasan
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana  mempunyai  pengertian  yang  abstrak  dari  peristiwa-  peristiwa  yang  kongkrit  dalam  lapangan  hukum
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Erna Dewi, 2016)
Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis,  lain  halnya  dengan  istilah  perbuatan  atau  kejahatan  yang  diartikan  secara  yuridis  atau  secara kriminologi. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang  melawan  hukum  baik  secara  formal  maupun  secara  informal”.(perdamayan  alexsander  &  banunauna, 2022)
Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan yang berlaku .(Yurina Ningsi Eato, n.d.)

## Pengertian Uang Palsu
uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian. Tanpa adanya uang dapat dibayangkan betapa sulitnya dilakukan suatu transaksi baik transaksi barang maupun transaksi jasa, yang pada gilirannya akan menghambat kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi. Di samping peranannya dalam perekonomian, uang juga memiliki peranan lain yang tidak kalah pentingnya, antara lain dalam rangka menjaga kedaulatan suatu negara. (fujiarti TS, 2020)
Pemalsuan uang merupakan suatu tindakan kejahatan yang memiliki dampak luas yang dapat mengganggu kegiatan transaksi perekonomian dan stabilitas negara. Berbagai bentuk pemalsuan uang sangat kompleks yang dapat  dilakukan  mulai  dari  menggunakan  teknologi  di  bidang  percetakan  dan  komputer  secara  sederhana sampai  teknologi  tinggi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  perorangan  sampai  kelompok  yang  terorganisir  dengan cakupan wilayah edar yang luas.(turnaldo et al., 2023)
Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan  penjelasan  dari  pasalpasal  yang  ada  dalam  KUHP,  bahwa  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  uang palsu adalah:(kevin et al., 2022): uang hasil pemalsuan, uang hasil peniruan, mata uang yang di kurangkan nilai uang atau harganya dan benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.
Hal-hal  diatas  harus  dikaitkan  dengan  niat  atau  maksud  si  pembuat  atau  pemalsu  yaitu  sengaja  untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru  dan  atau  memalsukan  uang  yang  dikeluarkan  sebagai  satuan  mata  uang  yang  sah.(Melansari  & Lewokeda, 2018)
Dalam rumusan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa : ‘‘Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”. Berdasarkan bunyi  pasal  tersebut  berarti  siapapun  selain  Bank  Indonesia  tidak  berhak  untuk  mengeluarkan, mengedarkan,mencabut  ,  menarik  dan  memusnahkan  uang  rupiah,  Karenanya,  apabila  ada  pihak  yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu (Nurisman & Monica, 2018)
Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang dilakukan.(Sudaryono & Surbakti, 2017)
Meniru  atau  memalsukan  mata  uang  atau  mata  uang  kertas  terdapat  Pasal  244  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: ‘‘Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah- olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun.”(abdussamad zuchri, 2022)
Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2011  tentang  mata  uang,  yang  berbunyi  setiap  orang  yang  memalsu  Rupiah  sebagaimana  dimaksut dalam Pasal 26 atar (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)  Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah
Analisis hukum positf  dan hukum pidana islam …
satu  alat  sah  secara  undang-undang  dapat  diterima  dalam  transaksi  perdagangan  serta  untuk  pembayaran hutang-piutang.
pada  awalnya  fungsi  uang  hanyalah  sebagai  alat  guna  memperlancar  penukaran.  namun  seiring  dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas.

## Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Membelanjakan  Uang  Palsu  (  Putusan  no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn)
Pada pembahasan ini peneliti memfokuskan kepada pemidanaan Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu ( Putusan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn).
Pada tanggal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang  Kota  Medan,  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Medan.(Melansari & Lewokeda, 2018)
Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Andi yang terjadi di Jalan Mencirim Pondok. Kemudian, terdakwa bersama Andi, dimana Andi memberikan uang palsu sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada  terdakwa.  Terdakwa  menerima  uang  tersebut,  dan  beberapa  hari  kemudian  terdakwa  menggunakan uang tersebut Dengan memperoleh makanan melalui pembelian berupa gorengan seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu  rupiah).  Setelah  itu,  terdakwa  juga  pergi  ke  warung  lain  dan  membeli  5  (lima)  bungkus  rokok  dengan menggunakan uang palsu  pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Pada hari berikutnya, terdakwa kembali ke warung tersebut membeli rokok sebelumnya dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan Bank Indonesiayang  dimana  pemilik  warung  yang  bernama  Sofian  Hiser  Sitompul  mengetahui  bahwa  uang  yang digunakan pelaku adalah uang palsu yang selajuntya saksi Sofian Husi Sitompul beserta masyarakat setempat menangkap terdakwa dan melaporkan lansung kepada Polsek Medan Sunggal. Setelah dilakukan evaluasi oleh para  pakar  terhadap  barang  bukti  yang  ditemukan,  ditemukan  adanya  2  (dua)  bungkus  rokok  merk  Surya Gudang Garam warna Cokelat, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 4 (empat) lembar uang kertas palsu dengan nilai nominal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan uang kertas yang sah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tindakan terdakwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan alternatif pidana subsidair berupa penjara selama 3 (tiga) bulan.
Pada putusan Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta mengedarkan uang rupiah palsu” yang berarti terdakwa telah melanggar pasal 36 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mana ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas tahun).(riyana anna, 2021)
Membahas mengenai penerapan sanksi pidana dalam kasus Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu ( Putusan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn) yang dilakukan terdakwa Wije Kumar peneliti memberikan gambaran yang dapat kita lihat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn.(Asina Marpaung & Rochaeti, 2016): (1) Menyatakan terdakwa wije kumar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “mengedarkan  dan  membelanjakan  ruoiah  yang  di  ketahui  merupakan rupiah palsu.” (2) Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.                 (3) Menjatuhkan pidana  denda  kepada  terdakwa  sebesar  Rp.  5.000.000.-  (lima  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 3(tiga) bulan.
Menimbang  berdasarkan  pertimbangan  perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur  dari  pasal  yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa trdakwa telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Mengedarkan  dan  Membelanjakan  Rupiah  yang diketahuinya  merupakan  rupiah  Palsu”  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  36  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.(akbar, 2014)
Menimbang berdasarkan hasil fakta yang muncul selama persidangan dalam kasus ini menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menggugurkan tuntutan pidana terhadap terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa.(Sudaryono & Surbakti, 2017)
Menimbang bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan diri, maka mereka harus  dikenakan  hukuman  yang  sesuai  dengan  tindakan  terdakwa.  Menimbang  bahwa  untuk  menghukum terdakwa,  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan  dan  mengurangi tingkat kesalahan terdakwa. (dwi ismaya agustina, 2014)

## Keterangan Saksi-Saksi
Untuk  membuktian  dakwaannya  penuntut  umum  telah  mengajukan  saksi-saksi  sebagai  berikut:  Yakup Perangin-Perangin dan Sofian Hiser Sitompul. Atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan terdakwa tidak membantah dan membenarkan karena terdakwa berada di tempat kejadian.

## Keadaan yang memberatkan
Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sopan selam persidangan berlangsung.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana “Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” . Majelis hakim di Indonesia, terutama di Medan dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya menciptakan hukum (rechtvorming) tetapi juga menemukan hukum (rechtvinding). Oleh karena itu, setiap keputusan hakim disebut sebagai vonis. Vonis adalah istilah yang mencerminkan hasil yang diperoleh dari "derechter heeft recht govenden." Konsep ini telah berkembang dari masa lalu hingga saat ini.(Manalu et al., 2023)
Yang  dimana  Keputusan  pemidanaan  merupakan  hasil  dari  pengadilan  tingkat  pertama  di  mana pengadilan  memutuskan  bahwa  terdakwa  bersalah  atas  tindakan  pidana  yang  dituduhkan  kepadanya. Contohnya disini adalah putusan Pengadilan Negeri Medan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn dengan terdakwa Wije  Kumar  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Mengedarkan  dan  Membelanjakan  Rupiah  yang diketahuinya  merupakan  rupiah  palsu”  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  36  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.(suherry chintya & lubis ridwan.M, 2022)
Pemberian  sanksi  pidana  dapat  dijatuhkan  jika  ada  kesalahan  yang  dapat  dibuktikan  di  pengadilan. Terdakwa tidak dapat dikatakan begitu saja bersalah tanpa adanya alat pendukung seperti alat bukti yang sah, yang  diperoleh  dari  pihak  Kepolisian  sebagai  tim  Penyidik,  yang  dimana  dari  kumpulan  alat  bukti  tersebut hakim  dapat  memasukkan  unsur-  unsur  perbuatan  terdakwa  yang  tata  caranya  telah  diatur  dalam KUHAP.(Latifatuddini, 2013)
Berdasarkan  data  yang  telat  didapat,  apabila  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  36  Ayat  (3) Undang- undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan atau pasal 245 KUHP tidak terpenuhi terdakwa maka otomatis terdakwa tidak dapat diberi pidana sesuai pasal sebelumnya. Dalam konteks ini bukti sah yang sesuai  dengan  kebenaran  materiil  sangat  memberikan  bantuan  kepada  hakim  dalam  menentukan  apakah seseorang terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan pasal 245 KUHP. (Masyita Desi, 2016)
Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan ini dapat kita lihat bahwa kesenjangan antara ancaman pidana dengan putusan yang telah di tetapkan pengadilan, ancaman pidana yang tercantum di dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling  banyak Rp.50.000.000.000,00  (lima puluh  miliar rupiah)”  namun putusan yang  di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan hanya pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan 3(tiga)  bulan.  Sehingga  muncul  pertanyaan  apakah  suatu  keputusan  sudah  dapat  dianggap  adil  baik  bagi terdakwa, korban, maupun negara yang mengalami kerugian.(saiful aziz & rohman, 2022)
Berdasarkan hasil putusan Bapak Saidin Bagariang, S.H sebagai Hakim Ketua memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Wije Kumar Dalam proses penentuan hukuman terhadap terdakwa, Hakim harus senantiasa mematuhi  tiga  aspek  pertimbangan  dasar,  yaitu:  (1)  Pertimbangan  Yuridis,  pertimbangan  hakim  yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Tidak mungkin seseorang dihukum tanpa adanya tindakan yang  salah.  Hakim  harus  menilai  apakah  undang-undang  tersebut  adil,  bermanfaat,  atau  pun  memberikan kepastian hukum jika ditegaskan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. (2)  Pertimbangan  Sosiologis,  Pertimbangan  sosiologis  ini  adalah  suatu  petimbangan  yang  didasarkan  pada pandangan masyarakat atau tanggapan masyarakat atas putusan yang di jatuhkan. (3) Pertimbamngan Filosofis, Merupakan aspek berintikan pada kebenaran dan keadilan.

## Analisis hukum positf  dan hukum pidana islam …
Dalam proses penentuan hukuman terhadap terdakwa oleh hakim, terdapat dua aspek penting yang harus dipertimbangkan,  yaitu  faktor-faktor  yang  dapat  merinci  hukuman  dan  faktor-faktor  yang  dapat  membuat hukuman menjadi lebih berat bagi terdakwa, ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil yang mendasarkan  bangunan  sistem  hukumnya  pada  undang-undang  akan  tetapi  para  hakim  di  Indonesia  bisa melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusannya Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan Undang-Undang. (Bank Indonesia, 2020)
Berdasarkan pembahasan kasus tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yang dilakukan oleh terdakwa di atas menunjukkan bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengahapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya, menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  mampu  bertanggungjawab  maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi  pidana. menimbang,  bahwa  pemidanaan merupakan ultimum  remedium atau penyelesaian terakhir atas  suatu  masalah,  maka  dalam  menentukan  pemidanaan  menurut  Memorie  van  Toelichting harusdiperhatikan obyek dari tindak pidana yang diilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbukan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatanya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum  pidana  maka  tujuan  pemidanaan  harus  diarahkan  kepada  perlindungan  masyarakat  dari  kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dimasyarakat dengan memperhatikan kepentingan- kepentingan  masyarakat,  Negara,  korban  dan  pelaku  atas  dasar  tujuan  tersebut  maka  pemidanaan  hars mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan dalam arti bahwa pemidaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.(nasfi et al., 2022)  Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan kontruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasaka adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat, menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika majelis  hakim  menjatuhkan  hukuman  mempertimbangkan  agar  terdakwa  setidaknya  masih  ada  terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
Menurut penulis penjatuhan pidana oleh hakim dirasa kurang efisien dalam memberikan efek jera dikarekan perbuatan  terdakwa  merupakan  perbuatan  pidana  yang  cukup  meresahkan  bagi  kehidupan  masyarakat, mengedarkan uang rupiah palsu ini tidak bisa dianggap remeh karena bagaimanapun itu akan menimbulkan keriguan materil dikehidupan masyarakat.
Adapun  uang  palsu  sangat  berdampak  pada    kerugian  perekonomian  negara,  mengurangi  kepercayaan masyarakat terhadap uang dan sistem keuangan dan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan bisnis. Pemalsuan uang akan terjadi apabila  pemerintah tidak memiliki ketegasan  dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku pemalsuan uang.
Penulis juga melihat bahwa lebih melihat pertimbangan non yuridis yang meringankan terdakwa yang mana terdakwa  telah  mengakui  perbuatannya  serta  terdakwa  telah  menyesal  melakukan  tindak  pidana  sedangkan perbuatan terdakwa yang meresahkan bagi masyarakat.

## Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Membelanjakan Uang Palsu Dalam Hukum Pidana Islam
Dalam Islam uang diartikan sebagai suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa  kewenangan yang diberikan negara  yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual beliannya uang palsu.(Demawan Agy, 2018) Membelanjakan uang palsu termasuk juga penyebaran uang palsu yang  dimana  dalam  islam  membelanjakan  uang  palsu  termasuk  dalam  kategori  kejahatan  penipuan  yang dimana sanksi yang harus di terapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa ta’zir. Dalam hukum islam ini juga para Fuqaha telah mencapai empat pendapat berbeda mengenai pengedaran uang palsu, yaitu : bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian, penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan, pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak dan kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya.
Menurut fiqh jinayah hukuman bagi penyebaran  uang palsu  dikenakan hukuman jarimah ta’zir. Hukuman ta’zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi  wewenang  untuk  memilih  di  antara  hukuman-hukuman  tersebut.    Hal  ini  tampak  dalam  upaya memerangi  pemalsuan  yang  terjadi  selama  masa  Dinasti  Umayyah  (680-  750  M  )  ,  terutama  selama pemerintahan Yazid bin Abdul Malik (720-724 )  dan Hisyam bin Abdul Malik ( 724-743 ).  Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir, beliau menghukum pembuatnya dengan 1000
cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk. (Irfansyah.Muh & Hasan, 2018)
Hukuman  jarimah  ta’zir  antara  lain  Tentang  adanya  hukuman  mati  pada  macam-macam  jarimah  ta'zir adalah khilaf para ulama, ada yang setuju dengan ada nya hukuman mati dalam jarimah ta'zir, ada pula para ulama yang tidak sependapat.Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kemampuan dihukum mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

## Simpulan
Penerapan  pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Menyebarkan  Uang  Palsu  ataupun  Membelanjakan  Uang  Palsu pada putusan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn Terpenuhinya unsur- unsur dalam pasal 36 ayat (3) yang menjadi pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada  terdakwa  sesuai  dengan  fakta-  fakta  yang terungkap dalam persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : no 2369/ Pid B/ 2021/Pn Mdn.  Tentang  tindak  pidana  mengedarkan  uang  palsu.  Maka  terdakwa  wajib  mempertanggungjawabkan perbuatannya  sesuai  dengan  putusan  yang  dijatuhkan  majelis  hakim  yaitu  menjalani  pidana  penjara  selama 2(dua) tahun 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta). Penerapan dalam Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Uang Palsu ataupun Membelanjakan Uang Palsu yang dimana sanksi yang harus diterapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa ta’zir dalam bentuk hukuman penjara dan denda yang telah ditentukan oleh hakim.

## Referensi
Abdul, M., Lubis, A., Chuk, ), Manalu, V., Syawal, ), Siregar, A., Yasid, M., Universitas, ), & Agung, D. (2023). Anaisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekkonomi. Jurnal Diktum, 2(1), 155–163.
Abdussamad Zuchri. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif. Ung.Repository.
Https://Repository.Ung.Ac.Id/Karyailmiah/Show/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitati.Html Akbar. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Uang Palsu. Ilmu Hukum  Legal  Opinion  ,  2(2).  Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/150139-Id-Tinjauan- Yuridis-Tentang-Pembuktian-Di-P.Pdf
Aldy Rochmat Purnomo. (2016). Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia. Http://Eprints.Umpo.Ac.Id/2859/2/Ekonomi%20kreatif.Pdf
Asina  Marpaung,  I.,  &  Rochaeti,  N.  (2016).  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Sanksi Pidanaterhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pengedaran  Mata  Uang  Palsu  (Studi  Kasus  Putusan No. 211/Pid.B/2013/Pn.Ska). Diponegoro Law Journal, 5(3). Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/19237-Id-Pertimbangan-Hukum-Hakim-Dalam- Penjatuhan-Sanksi-Pidana-Terhadap-Pelaku-Tindak-P.Pdf Astini, D., & Sari, M. (2019). Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu. 7(3). Bank Indonesia. (2020). Peraturan Bank Indonesia_222020. Https://Www.Bi.Go.Id/Id/Publikasi/Peraturan/Documents/Pbi_222020.Pdf
Demawan  Agy.  (2018).  Peranan  Bank  Indonesia  Dalam  Kebijakan  Pengedaran  Uang  Di  Indonesia.
Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/4282/1/Skripsi.Pdf
Dwi  Ismaya  Agustina.  (2014).  Penanggulangan Tindak Pidana Rupiah Palsu Oleh Polisi Di  Kota  Surabaya.  1(1).
Https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Novum/Article/View/6852
Erna Dewi. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung. File:///C:/Users/Acer/Downloads/295241357.Pdf
Fujiarti  Ts.  (2020).  Kekuatan  Alat  Bukti  Surat  Dalam  Tindak  Pidana  Pengedaran  Uang  Palsu  (Tinjauan  Yuridis
Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pid. Sus/2019/Pn. Tgl).
Http://Repository.Unsoed.Ac.Id/13113/
Irfansyah.Muh,  &  Hasan.  (2018).  Kejahatan  Transional  Dan  Implementasi  Hukum  Pidana  Indonesia. Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/21341/21043

## Analisis hukum positf  dan hukum pidana islam …
Kevin,  Rimbing,  &  Nurhikmah.  (2022).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pemalsuan  Mata  Uang.  Www.Harian- Global.Com,
Latifatuddini. (2013). Studi Analsis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1072 / Pid.B /
2004 / Pn. Smg Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu. Https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/5226/1/2104012_Lengkap.Pdf
Maharani, S., Hutagalung, J. E., & Syahputra, A. K. (2022). Mesin Pendeteksi Uang Palsu Dengan Sensor Ldr Berbasis  Kecerdasan  Buatan.  Building  Of  Informatics,  Technology  And  Science  (Bits),  4(2),  740–748. Https://Doi.Org/10.47065/Bits.V4i2.2102
Manalu, E. J., Sahari, A., & Nadirah, I. (2023). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 249. Https://Doi.Org/10.33087/Legalitas.V14i2.346 Masyita  Desi.  (2016).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penyimpanan  Uang  Ruppiah  Palsu. Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/77625961.Pdf
Melansari,  K.,  &  Lewokeda,  D.  (2018).  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Tindak  Pidana  Terkait  Pemberian Delegasi Kewenangan. Kornelia Melansari D. Lewokeda, 14, 183. Www.Aktual.Com,
Nasfi,  Solikin  Ahmad,  Sukma,  Shinta,  Esther,  &  Alfina  Ni  Nypman.  (2022).  Uang  Dan  Perbangkan. Www.Penerbitwidina.Com
Nurisman, E., & Monica, S. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu. Journal Of Judicial Review, 1. Https://Www.Scribd.Com/Doc/18544984/Skripsi-Pemalsuan-Uang Perdamayan Alexsander, & Banunauna. (2022).  Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu. Www.Bi.Go.Id,
Pratiwi, N. A., Harianto, H., & Daryanto, A. (2017). Peran Agroindustri Hulu Dan Hilir Dalam Perekonomian
Dan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Agribisnis. Https://Doi.Org/10.17358/Jma.14.2.127
Riyana Anna. (2021). Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Implikasinya Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Mengedarkan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 54/Pid.Sus/2.
Https://Digilib.Uns.Ac.Id/Dokumen/Detail/40768
Saiful  Aziz,  &  Rohman.  (2022).  Analisis  Tindak  Pidana  Memiliki  Atau  Menguasai  Uang  Palsu  Menurut Undang-Undang  No.7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  Palsu.  Universitas  Islam  Kalimantan. Http://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/12455/
Sudaryono, D. O., & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp.
Https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Bitstream/Handle/11617/11285/Ebook%20hukum%20pidana_R evisi.Pdf?Sequence=2 Suherry Chintya, & Lubis Ridwan.M. (2022). Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Percetakandan  Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Polres Serdang Bedagai). Jurnal Of Law, 1(2). Https://Pusdikra- Publishing.Com/Index.Php/Jhkm/Article/View/734/633
Turnaldo,  Natashya,  &  Herrnan.  (2023).  Penegakan  Hukkum  Dalam  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Uang.
Universitas Dermaga Agung. Https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Jurnalrectum/Article/View/2938/2645
Yurina Ningsi Eato. (N.D.). Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana.