DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2

## Pasang-Surut Komitmen Kebangsaan

## Yudi Latif
Mantan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Pengasuh Pesantren Ilmu Kema- nusiaan dan Kenegaraan (PeKiK-Indonesia) & Dewan Ahli Nurcholish Madjid Society
Abstract: Our national commitment can be seen through three phases, namely in the early days of independence, in the New Order era, and in the Reform Era. Our national commitment at the beginning of the independen- ce is scratched as negative-defensive nationalism force, when it was faced with a common enemy from outside (colonization). Our national commit- ment in the New Order era is marked by making economy as the comman- der in terms of growth, stability and centralization of power, bringing a variety of inequality. The most striking, there is lack of harmony  between  the  national  and  statehood  character.  National  multicultural  character  of Indonesia was denied by the centralized nature of waking state. Imbalance between central and local  government  with  denial  of  political,  social,  eco-  nomic  and  cultural  rights  of  local communities. Meanwhile, the national commitment in the Reformation Era is characterized by openness and free- dom of public space that brings euphoria for the expression of marginalized identities. Efforts to bring diversity of expression "plural monoculturalism" into the situation of "multi-culturalism"—with willingness of being differen- ce (pluralism) and willingness of being united  (cosmopolitanism)—  requires  a  new  solidarity  framework,  which  is  based  on  the premises of political na- tionalism based on rationality, volunteerism and shared prosperity. Kata Kunci: nasionalisme; kebangsaan; pluralism; monokulturalisme

## Pendahuluan
Penanda  penting  yang  mewarnai  Kerapatan  Besar  Pemuda  Indonesia  (KBPI)  II,  28 Oktober 1928, adalah penggunaan bahasa Melayu (Indonesia) sebagai  bahasa utama Kongres. Pilihan ini merupakan lompatan radikal dari  KBPI I, dua tahun sebelumnya, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa utama. Suatu trajektori baru dalam kesadaran nasional, ditandai oleh pena- rikan batas antara dunia penjajah dan yang terjajah dalam “universum sim- bolik”— sebagai rumah kehidupan (the house of being) 1 .
Tetapi pemancangan tanda baru ini bukanlah perkara mudah. Bagi para pe- muda-pelajar yang terdidik dalam persekolahan dan komunitas epistemik bergaya Eropa, penggunaan bahasa Indonesia  membawa  kesulitan  yang  se-  rius:  menimbulkan  kegagapan  bagi  pembicara  dan kebingungan bagi pen- dengar.
Pengamat resmi dari Belanda, Van der Plas, melaporkan bahwa Soegondo Djojopoespito sebagai pemimpin Kongres tak mampu menunaikan tugasnya secara baik:
“Pemimpin    kongres,    pelajar    Soegondo,    tidak    dapat    memenuhi    tugasnya  dan kekurangan  otoritas.  Ia  mencoba  untuk  berbicara  bahasa  Indonesia,  tetapi  tidak  mampu membuktikan dirinya mampu melakukannya dengan baik.” (Foulcher, 2008: 17)
1 Sejak awal 1920-an, kerinduan akan pemisahan simbolis dengan bahasa kolonial telah bergema di lingkungan aktivis Perhimpunan  Indonesia  di  Belanda,  seperti  tercer-  min  dalam  pernyataan  Sunarjo  (seorang  mahasiswa  hukum  di Leiden), “Saya merasa  jijik dengan apa yang telah diperbuat oleh Belanda dan saya berniat segera setelah pu- lang ke  Tanah  Air  akan  mencari  guru  yang  bisa  membantu  memperbaiki  bahasa  Melayu  dan  Jawa  saya  yang  sangat terabaikan, karena keduanya dalam kondisi yang sangat menyedihkan.”.
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Dilaporkan  pula,  ada  penolakan  secara  diam-diam  dari  beberapa  peserta  ter-  hadap penggunaan bahasa Indonesia. Sedang beberapa yang lain tidaklah menolak, namun tak mampu menggunakannya;  hingga  akhirnya  terpaksa  menggunakan  bahasa  Belanda 2 .  Salah  seorang dalam kategori terakhir ada- lah Sitti Soendari, perwakilan dari Poetri Indonesia.
Tetapi  komitmen  kebangsaan  membuat  hal  yang  sulit  membangkitkan  tekad  untuk menaklukkannya.  Hanya  selang  dua  bulan  sejak  peristiwa  itu,  Sitti Soendari  secara  heroik sanggup    berpidato   dalam    bahasa    Indonesia    pada  Kongres    Perempuan    Indonesia,    22-25 Desember  1928.  Ia  memulai  pidato- nya dengan melakukan disklaimer:
“Sebeloem  kami  memoelai  membitjarakan  ini,  patoetlah  rasanja  kalau  kami  terangkan lebih  dahoeloe,  mengapa  kami  tidak  memakai  bahasa  Belanda  atau  bahasa  Djawa.  Boekan sekali-kali  karena  kami  hendak  me-  rendahkan-rendahkan  bahasa  ini,  atau  mengoerang- ngoerangkan  harga-  nja.  Itoe  sekali-kali  tidak.  Tetapi  barang  siapa  di  antara  toean  jang mengoendjoengi kerapatan pemoeda di kota Djacatra (Betawi), jang diadakan beberapa boelan jang laloe atau setelah membatja poetoesan keraptan jang terseboet, tentoe masih mengingat akan hasilnja, jaitu hendak berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia, hendak bertoempah da- rah jang satoe, tanah Indonesia, dan hendak mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Oleh karena jang terseboet inilah maka ka- mi sebagai poetri Indonesia jang lahir dipoelau Djawa jang indah ini be- rani memakai bahasa Indonesia dimoeka ra’jat kita ini. Boekankah kera- patan kita kerapatan  Indonesia,  ditimboelakan  oleh  poetri  Indonesia  dan  dioentoekkan  bagi  seloeroeh kaoem istri dan poetri Indonesia, beserta ta- nah toempah darah dan bangsanja.” 3
Perubahan  dahsyat  dalam  tempo  cepat  dari  keberanian  seorang  Sitti  Soen-  dari menggunakan bahasa Indonesia, dengan melepaskan diri dari bahasa ibunya (Jawa) dan bahasa keduanya—dan  juga  bahasa  intelektualnya  (Be-  landa),  merupakan  simbol  dari  kuatnya komitmen kebangsaan baru.
Komitmen  menggunakan  bahasa  baru  ini  menandai  transformasi  dari  “nasi-  onalisme kultural”  (cultural  nationalism)  menuju  “nasionalisme  politikal”  (political  nationalism). 4 Gerakan-gerakan kebangkitan yang semula ter- kungkung dalam komunitas-komunitas berbasis etno-religius  yang  bersifat  lokal  dan  fragmentaris, 5 mulai  mempertautkan  diri  ke  dalam komunitas po- litik impian yang bersifat lintas-kultural, bernama “Indonesia”.
Pada titik ini, nasionalisme politikal tumbuh melalui proses “sekularisasi”, dalam bentuk demistifikasi  ikatan  warga  dengan  simbol-simbol  primor-  dialnya.  Seturut  dengan  itu,  fantasi inkorporasi baru dihidupkan berdasar- kan konsepsi kewargaan yang bersifat teritorial (territorial conception of citizenship), yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah— sama-
2 Salah seorang peserta meminta maaf karena menggunakan bahasa Belanda dan menyatakan penyesalan “bahwa ia sendiri  sebagai  anak  Indonesia  tidak  bisa  berkata  dalam  bahasa  sendiri”.  Ini merupakan  pertanda  kesadaran  baru, karena hingga tahun 1928, penggunaan bahasa Belanda dalam konteks nasional tidak pernah menjadi sebab sebuah permintaan maaf (Foulcher, 2008: 19).
3 Lihat proceeding Kongres Perempuan Indonesia dalam Blackburn (2008: 185).
4 Cultural  nationalism  adalah  suatu  konsepsi  kebangsaan  yang  memandang  bahwa  humanitas  secara  inheren diorganisasikan ke dalam komunitas historis, yang masing- masing diwarnai oleh kekuatan uniknya tersendiri, yang diekspresikan melalui kekhasan budaya, berbasiskan pada kampung halaman alamiah (naturan homelands) dengan tata- pemerintahannya yang khas. Political nationalism adalah suatu konsepsi kebangsaan atas dasar visi voluntaris pencerahan yang memandang bangsa sebagai komunitas politik  dari kehendak bersama (political community of will) yang dibangun atas pembuatan kepu- tusan yang bersifat rasional dari warga negara yang sederajat dan diekspresikan melalui mekanisme negara teritorial. Lihat Hutchinson (2005: 45-46).
5 Untuk  menyebut  beberapa  contoh  dari  gerakan-gerakan  proto-nasionalis  ini,  Budi  Utomo  (1908),  Sarekat  Islam (1912), Jong Java (1915), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Celebes (1918), Jong Minahasa (1918), Sekar Roekoen (1919), Jong Bataks Bond (1925), dan Jong Islamieten Bond (1925).
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
sama anak negeri terjajah.
Demikianlah,  lewat  Sumpah  Pemuda,  kaum  muda  dengan  kesadaran   baru menerobos kelembaman  solidaritas  etno-religius  melalui  “penemuan”  politik  (the  invention  of  politics). Bukan  saja,  hingga  awal  abad  KE-20,  bahasa  Mela-  yu-Indonesia  tidak  memiliki  kata  yang spesifik untuk ’politik’; tetapi  yang  le-  bih  penting,  pemuda-pelajar  pada  akhir  1920-AN mulai  merumuskan  kon- sepsi  baru  ideologi  politik  perjuangan.  Perjuangan  politik  untuk menjel-  makan  suatu  nation  of  citizens  yang  dapat  menyatukan  pelbagai  keragaman  posisi, determinasi dan aliran kultural ke dalam suatu blok nasional (historical bloc). 6
Komitmen  kebangsaan  kaum   muda   ini  terbukti  tidaklah   bertepuk  sebelah tangan. Menyusul  peristiwa  Sumpah  Pemuda,  berbagai  organisasi  perge- rakan  dari  berbagai  latar etnis-keagamaan  mulai  mengintegrasikan  diri  ke dalam  keindonesian  dengan  membubuhkan kata  “Indonesia”  dalam   nama-  nya. Sarekat Islam  bermetamorfosis  menjadi Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII)  pada  1929.  Budi  Utomo  bertransformasi  menjadi  Partai  Indonesia Raya  (Parindra)  pada  1935.  Komunitas  Protestan  mulai  mendirikan  Parta Kaum  Masehi Indonesia  (PKMI)  pada  1930,  disusul  kemunculan  Federasi Perkumpulan Kristen Indonesia (FPKI) pada 1939. Komunitas Katolik men- dirikan  Persatuan Politik Katolik  Indonesia  (PPKI) pada  1938. 7 Komunitas agama-agama  lain  seperti  Hindu-Budha  mempertautkan  diri  dengan ke- Indonesiaan melalui keterlibatan anggota-anggotanya dalam berbagai perge- rakan dan partai politik yang ada.
Pengikatan bersama komitmen kebangsaan dari berbagai identitas kolektif (etnis, agama, kelas dan jender) ini pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya. Sejarah membuktikan, nasionalisme politik Indonesia cukup mampu merajut kepentingan masya- rakat plural yang sulit menemukan kehendak bersama.
Komitmen Kebangsaan Awal Kemerdekaan
Tetapi,  keampuhan  nasionalisme  politikal  ini  baru  teruji  sebagai  kekuatan  nasionalisme negatif-defensif,  ketika  dihadapkan  pada  keburukan  musuh  bersama  dari  luar  (penjajahan). Padahal,  dengan  berlalunya  kolonial,  proyek  kebangsaan  Indonesia  yang  berlandaskan  pada penemuan “batas” dan “lawan” dengan kolonial itu tak bisa lagi dipertahankan.
Nasionalisme  politikal  dituntut  merealisasikan  cita-cita  kemerdekaan  dan  tujuan nasionalnya.  Untuk  mempertahankan  kehendak  bersama  dan  hori-  zontal  comradeship, nasionalisme  harus  memecahkan  masalah-masalah  konkrit,  yang  sumber-sumber  masalahnya tidak bisa melulu dialamatkan kepada kejahatan musuh dari luar.
Ketika  nasionalisme  politikal  gagal  merealisasikan  janji-janjinya,  maka  ana-  sir-anasir nasionalisme  kultural  akan  menguat  kembali.  Hendaklah  disadari  pula  bahwa  kesadaran (rasionalitas)  nasionalisme  politik  tidaklah  bero-  perasi  dalam  suatu  tabula  rasa,  melainkan tumbuh  di  atas  pola-pola  keti-  daksadaran  kolektif  terdahulu,  yang  disebut  Carl  Gustav  Jung sebagai arche- types. Yakni berbagai bentuk sumberdaya etno-komunal seperti imaji, sim- bol, mitos dan ritus etno-religius yang diwariskan ribuan tahun lamanya.
Berbeda  dengan  keyakinan  utopian  kaum  modernis  yang  percaya  bahwa  sekali  negara bangsa terbentuk, negara nasional akan  beroperasi sebagai  satu kesatuan sosial  yang koheren,
6 Politik dalam kesadaran kaum uda ini jauh dari bahasa teori ‘pilihan rasional’ bahwa rationalitas kepentingan individual harus dibayar oleh irasionalitas kehidupan kolektif. Politik dalam konsepsi mereka merupakan usaha resolusi atas problem-prob- lem kolektif dengan pemenuhan kebajikan kolektif. Mirip dengan pemahaman Aris- totelian, politik dipandang sebagai seni mulia untuk meraih harapan dan meme-lihara kemaslahatan umum, terutama kepentingan kaum terjajah, dengan jalan mensubor- dinasikan kepentingan-kepentingan partikular pada kepentingan (kaum terjajah) seca-ra keseluruhan.
7 Merupakan metamorfosis dari Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD) yang ber- diri pada 1923
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
yang  pembangunannya  akan  diarahkan  dari  pusat  politik.  Kenyataannya  selalu  ada  batas sekularisasi,  rasionalisasi  dan  kemampuan  negara-nasional  untuk  memberikan  makna  dan memper- tahankan dominasi terhadap penduduknya.
Bahkan Perancis, sebagai contoh terbaik dari negara sipik (civic state), ber- basis  konsepsi nasion  yang  bersifat  rasional  dan  voluntaris  pada  kenya- taannya  tak  bisa  sepenuhnya menghabisi  simbol-simbol  etno-komunal  ter- dahulu.  Universalisme  dari  Revolusi  Perancis berpijak  pada  konsepsi   etnis terdahulu   bahwa   Perancis   memiliki   misi  khusus  terhadap Eropa,  sebagai pewaris  peradaban  Romawi  dan  Caroling  dan  sebagai  penjaga  terpilih  dari Kekristenan  Katolik  Eropa  (Armstrong,  1982:  bab  5).  Lebih  dari  itu,  meski-  pun    Republik Perancis  mengembankan  negara  sekular  yang  tersentralisasi secara kuat, dalam kenyataannya tak pernah mampu untuk mencerabut bu- daya  Katolik  yang  hidup  di  tengah-tengah  warganya, yang    mempertahan-  kan    sumber-sumber    tandingan    terhadap    republikan    yang    berlanjut hingga saat ini (Hutchinson, 2005: 38).
Perlu  juga  diingat  bahwa  perubahan-perubahan  alam  yang  tak  terduga—pe-  nyakit, kelaparan,  kerusakan  ekologis,  dan  pergeseran  pola  fertilitas—memi-  liki  dampak  disruptif dalam relasi antarpenduduk, yang pada gilirannya juga mempengaruhi  keampuhan  nasionalisme politik.  Ketidakmampuan  peme- rintah  Britania  untuk  mengatasi  kelaparan  hebat  di  Irlandia pada  perte- ngahan abad KE-19 menyebabkan alienasi secara permanen orang-orang Ka- tolik Irlandia dari pertautannya dengan Britania.
Di dalam ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintahan pusat, dan di dalam kompetisi antar  kelompok  etno-komunal,  kerapkali  usaha  untuk  ber-  tahan  hidup  diperjuangkan  dengan kembali berpaling ke sumber-sumber moral dan politik dari nasionalisme kultural. Dalam pada itu,  ketidakmam-  puan  pemerintahan  dan  elit  politik  untuk  membuat  politik  bermakna  bagi warganya, mendorong mereka berpaling ke simbol dan sentimen etno-ko- munal dalam rangka memobilisasi dukungan massa.
Situasi  inilah  yang  segera  Indonesia  alami  setelah  proklamasi  kemerdekaan.  Ketika historical  bloc  yang  dibangun  atas  dasar  nasionalisme  negatif-defen-  sif  kehilangan kontekstualitasnya, komunitas politik kembali ke “normali- tasnya”: pluralitas.
Nation  building  dalam  masyarakat  plural  terbukti  merupakan  masalah  yang  pelik. Tidaklah  berarti  tidak  mungkin.  Seperti  kata  Arend  Lijphart  (1977), adalah  mungkin  untuk mengembangkan    nasionalisme    dan    pemerintahan  demokratis  yang  stabil  dalam  masyarakat plural, sejauh elit politiknya mau bekerja  sama.  Tetapi  kesediaan  bekerjasama  ini  hanya  bisa dikembangkan  jika  terdapat  kerangka  solidaritas  baru,  berupa  kehadiran  nasionalisme  sipik (civic nationalisme). Dalam kenyataannya, nasionalisme sipik yang berbasis kewargaan inklusif (inclusive citizenship) dan dan kebajikan sipil (the virtue of civility) ini belumlah berkembang baik di Indonesia pasca-kolonial.
Dalam hal ini, penilian Edward Shils tentang kecenderungan intelektual di negara-negara berkembang mengandung kadar kebenarannya:
Meskipun  intelektual  di  negara-negara  terbelakang  telah  memiliki  ide  ke-  bangsaan  di dalam  negerinya  sendiri,  mereka  toh  belum  berhasil  mencip-  takan  sebuah  bangsa.  Malahan, mereka  menjadi  korban  dari  idenya  sendiri,  ketika  nasionalisme  tidak  mengarah  pada perwujudan  kewargaan  (citizenship).  Keanggotaan  dalam  suatu  bangsa  memerlukan  rasa  per- tautan dengan orang-orang lain yang sama-sama membentuk bangsa. Hal itu juga memerlukan rasa  kemitraan,  dan  kesediaan  untuk  berbagi  substansi  bersama,  melampaui  kepentingan kelompok, melunakkan dan menyerahkannya secara toleran kepada tertib sipil, menganggap hal itu  sebagai  kurang  signifikan  ketimbang  kepentingan  komunitas  bangsa  se-  cara  keseluruhan. Dalam  kehidupan  politik,  watak  serupa  itu  membentuk  apa  yang  disebut  sebagai  kebajikan
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
sivilitas (the virtue of civility). Sayang sekali, kebajikan seperti itu bukan merupakan gambaran umum dari ka- um inteligensia-politik di negara-negara tersebut. Yang berkembang di sini adalah suatu kecenderungan padat politisasi (intense politicization) yang disertai oleh keyakinan bahwa hanya mereka yang memiliki kesa- maan prinsip dan posisilah yang dianggap sebagai anggota absah dari masyarakat politik (polity). Sedangkan mereka yang berbeda dikucilkan oleh curam hambaran yang terjal.
Inteligensia-politisi,  yang  diharapkan  membimbing  komunitas  politik  ke  arah  keadaban politik  (political  civility),  pada  kenyataannya  malah  menyu-  burkan  komunalisme.  Sebagian karena  tak  memiliki  landasan  ekonomi  yang  kuat,  kelompok-kelompok  inteligensia-politisi saling  bersaing  untuk  mengu-  asai  birokrasi  dan  ekonomi  negara.  Dan  kehendak  untuk mengontrol  sum-  bersumber  daya  itu  membutuhkan  justifikasi  sosial.  Dalam  konteks  inilah, kepentingan-kepentingan komunal menjadi dalih yang kuat. Solidaritas etno-komunal kemudian dipolitisasi dalam situasi-situasi konflik yang isu- isu utamanya sering kali adalah kepentingan- kepentingan ekonomi-kekuasa- an dari elit politik.
Dengan  intensitas  politisasi,  elite  settlement  dalam  25  tahun  pasca  prok- lamasi  sulit diupayakan.  Konflik  ideologis  bersanding  dengan  ketegangan antara yang disebut Herbert Feith “solidarity makers” dan “administrators”, yang  tak  pernah  terpecahkan  secara  efektif. Sulit  menemukan  pemimpin yang berusaha mengaitkan tujuan jangka panjang dengan program- program  administratif  jangka  pendek,  antara  daya tarik  ideologis  dengan  solusi  atas  problem- problem  teknis  (FeiTH,1962:  34).  Intensitas  politisasi  dan  konflik ideologis  yang  bersanding dengan  snobisme  elit  politik  di  tingkat  pusat membuat  state  building  terabaikan,  yang  pada gilirannya  menelantarkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Sejak    1952,    Soekarno  telah    mengingatkan    tentang    lima    macam    krisis    yang  bisa mematikan  kehidupan  politik  nasional.  Pertama,  krisis  politik,  yang membuat banyak orang tidak percaya lagi kepada demokrasi; kedua, krisis alat-alat  kekuasaan  Negara;  ketiga,  krisis cara    berfikir    dan    cara    meninjau;  keempat,  krisis  moral;  kelima,  krisis  Gejag  (kewibawaan otoritas).
Dengan  berbagai  macam  krisis  yang  melanda  pusat  politik  sebagai  pusat  te-  ladan, kekecewaan, ketidakpercayaan, dan kekacauan muncul di daerah- daerah pinggiran. Komitmen kebangsaan  mengalami ujian  berat dari bang- kitnya kembali kesadaran  nasionalisme kultural dalam bentuk pemberon- takan kedaerahan dan keagamaan.

## Komitmen Kebangsaan Era Orde Baru
Koreksi  Orde  Baru  atas  hal  ini  dengan  menjadikan  ekonomi  sebagai  pang-  lima  dalam kerangka  pertumbuhan,  stabilitas  dan  sentralisasi  kekuasaan  membawa  aneka  ketimpangan. Yang  paling  mencolok,  terdapat  ketidak-  selarasan  antara  watak  kenegaraan  dan  watak kebangsaan.  Watak  multi-  kultural  kebangsaan  Indonesia  dinafikan  oleh  watak  sentralistik bangun  kenegaraan.  Ketimpangan  antara  pusat  dan  daerah  terjadi  dengan  penging-  karan terhadap hak-hak politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal.
Karena  penguasaan  kapital  oleh  segelintir  pihak  di  titik  pusat,  persebaran  kapital  yang melicinkan  mobilitas  vertikal  dan  horizontal  terhambat.  Sifat  insular  negri  kepulauan  yang menyulitkan kontak dalam intensitas tinggi tak menemukan jembatan katalisnya. 8
8 Situasi ini telah lama dirisaukan Bung Hatta. Membandingkan pengalaman Italia (negri agraris) dan Inggris (negri Industri) dalam mengembangkan persatuan nasional, ia temukan bahwa rasa persatuan nasional di Italia lebih rapuh. Menurut Bung Hatta, sifat petani yang terikat hatinya pada tanah menyulitkan mobilitas dan intensitas hubunganya dengan kalangan yang lebih luas. Rasa persatuan nasional secara umum lebih kuat di negri industri tempat rakyatnya yang memburuh terlepas dari ikatan tanah dan disusun bersatu oleh pabrik dan disiplin kerja. Di sini,
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Dalam ketersendatan lau lintas pergaulan, masyarakat lebih banyak terkung- kung dalam kepompong  komunalisme.  Dalam  situasi  demikian,  pembica-  raan  di  seputar  SARA  (suku, agama, ras dan antargolongan) ditabukan ber- sanding dengan pemaksaan kebijakan asimilasi, yang  melahirkan  fenomena  “dekulturisasi”  bagi  etnis  tertentu,  seperti  Tionghoa.  Akibatnya, Indonesia sebagai masyarakat plural terkunci dalam situasi “plural monokultralisme”; terdiri dari banyak etnis yang hidup dalam kepompong budayanya masing- masing, dengan keterhambatan proses penyerbukan silang budaya secara alamiah.
Pengikatan komitmen kebangsaan dari jaringan komunalisme ini sekedar bertumpu pada solidaritas  emosional  yang  tersisa  dari  warisan  kesamaan  sejarah,  bahasa,  dan  budaya- keagamaan.  Tanpa  solidaritas  fungsional  yang  lahir  karena  persamaan  kepentingan  dan pemenuhan kesejahteraan bersa- ma, komitmen kebangsaan mudah retak oleh gerak sentrifugal dari ingatan pedih ketidakadilan dan keterkucilan.
Dengan proses belajar kolektif lebih banyak dimediasikan oleh paguyuban yang tertutup, ketimbang  oleh  asosiasi  yang  terbuka,  universum  simbolik  yang  menyediakan  kerangka interpretasi  sosial  lebih  membiaskan  gramatika  komunalisme.  Akibatnya,  kekecewaan  sosial- ekonomi sering disublimasikan ke dalam sentimen etno-religius. Ketika nasionalisme politik tak banyak  memberi  makna bagi kehidupan rakyat, terutama di daerah, gramatika ko- munalisme akan memudahkan rakyat berpaling ke nasionalisme kultural se- bagai cara menemukan makna dan harapan.

## Komitmen Kebangsaan Era Reformasi
Keterbukaan  dan  kebebasan  ruang  publik  Orde  Reformasi  membawa  eforia  bagi pengekspresian identitas-identitas yang termajinalkan. Usaha memba- wa ragam ekspresi “plural monokulturalisme”  ini  ke  dalam  situasi  “multi-  kulturalisme”—dengan  kesediaan  berbeda (pluralisme)  dan  kesediaan  bersa-  tu  (kosmopolitanisme)—menuntut  adanya  kerangka solidaritas baru.
Kerangka solidaritas baru ini harus bertumpu pada premis-premis nasional- isme politikal yang berbasis pada rasionalitas, kesukarelaan dan persemak- muran  bersama.  Pada  akhirnya, seperti    diisyaratkan    John    Ralws,    sumber  persatuan  dan  komitmen  kebangsaan  dari  negeri multikultural  adalah  “kon-  sepsi    keadilan    bersama”    (a    share    conception    of    justice). “Meskipun  suatu masyarakat bangsa terbagi dan pluralistik…kesepakatan publik atas persoal- an-persoalan keadilan  sosial dan politik  mendukung persaudaraan sipik dan  menjamin  ikatan- ikatan asosiasi” (Raws, 1980: 540).
Setelah  sepuluh  tahun  reformasi  digulirkan,  Indonesia  telah  menghasilkan  banyak perubahan  dari  segi  prosedural,  namun  belum  membawa  kemajuan  berarti  secara  substansial. Padahal, di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi me- lambangkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi politik yang  represif  dan  penggantian  pemimpin-pemimpin  otoriter.  Demokrasi  merep-  resentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi.
Seturut  dengan  cita-cita  republikanisme  demokratis,  warga  negara  harus  menikmati persamaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya agar kebebasan tidak mengarah pada penguasaan seseorang atau suatu golongan terhadap  yang  lain. Kebebasan tanpa keadilan  hanya  membuat tirani berganti wajah, dari wajah bengis militeristik menuju wajah lembut permainan prosedur.
mobilitas penduduk tidak dipaksakan, semisal lewat transmigrasi melainkan tumbuh secara suka rela mengikuti pergerakan kapital.
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Jika  persoalan  demokrasi  kita  adalah  defisit  keadilan,  bukan  kebebasan,  ma-  ka  isu utamanya bukanlah pergantian elit dan prosedur politik, melainkan pada kapasitas transformatif dari kekuasaan. Bagaimana mengakhiri gerak sentripetal dari kekuasaan yang bersifat narsistik menuju gerak sentrifugal  yang berorientasi pada  kemaslahatan umum. Malangnya, pergeseran dari  rezim  otoritatian  menuju  demokrasi  di  Indonesia  belum  menyentuh  aspek  ini,  sehingga upaya-upaya reformasi belum mampu mewujudkan “a share conception of justice”.
Lemahnya perwujudan keadilan bersama melemahkan fondasi nasionalisme politik, dalam situasi ketika arus globalisasi kian menguat beriringan dengan gejala revivalisme etno-religius.
Pada  ranah  negara-bangsa,  globalisasi  menarik  (pull  away)  sebagian  dari  kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal untuk diserahkan ke otoritas (maya) global. Negara-bangsa menjadi  dirasa  terlalu  kecil  untuk  menye-  lesaikan  berbagai  masalah  global  seperti  isu perdagangan  bebas,  terorisme,  human  trafficking,  dan  global  warming.  Saat  yang  sama, globalisasi  juga  menekan  negara-bangsa  ke  bawah,  menciptakan  tekanan  baru  bagi  otonomi lokal. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkat lokal.
Rongrongan terhadap otoritas negara ini terjadi ketika negara-bangsa Indo- nesia sedang bertransformasi  menuju  demokrasi,  yang  menghendaki  pengu-  atan  otoritas  negara  guna merespon meluasnya tuntutan rakyat di dalam negeri. Tanpa pemulihan otoritas negara, transisi menuju demokrasi, seperti yang berlangsung di Indonesia saat ini, kerapkali hanyalah membuat pendu- lum sejarah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas.
Selain  implikasi globalisasi,  melemahnya otoritas negara  ini terutama dise- babkan oleh berbagai krisis politik seperti  yang pernah dikeluhkan Soekarno pada  1952.   Bertahun-tahun pemerintahan    demokratis    diperjuangkan    de-  ngan    keringat    dan    darah.    Tetapi,    ketika kesempatan   itu  diraih,  politik  tak berkhidmat  bagi  kepentingan  orang  banyak;  aparatur Negara  gagal  mene- gakkan  hukum  dan  ketertiban;  politisi  dan  pejabat  Negara  miskin  visi dan  wawasan;    perilaku    politik    tercerabut    dari    moralitas    seperti    terpisahnya    air  dengan minyak;  adapun  orang-orang  yang  menggenggam  otoritas  justru berlomba menghancurkan Gejag
Dalam  situasi  demikian,  arus  globalisasi  yang  bersanding  dengan  lokalisasi  membawa paradoks  global  dalam  kehidupan  berbangsa.  Tarikan  global  ke  arah  demokratisasi  dan perlindungan  hak-hak  asasi  memang  menguat.  Te-  tapi  oposisi  dan  antagonisme  terhadap kecenderungan  ini  juga  terjadi.  Di  se-  luruh  dunia,  “politik  identitas”  (identity  politics)  yang mengukuhkan per- bedaan identitas kolektif—etnis, bahasa, agama, bahasa dan bangsa—meng- alami gelombang pasang.
Karena  setiap  pencarian  identitas  memerlukan  garis  perbedaan  dengan  yang  lain,  maka politik  identitas  senantiasa  merupakan  politik  penciptaan  perbe-  daan.  Apa  yang  harus diwaspadai  dari  kecenderungan  ini  bukanlah  dialek-  tika  yang  tak  terhindarkan  dari identitas/perbedaan,  melainkan  suatu  ke-  mungkinan  munculnya  keyakinan  atavistik  bahwa identitas  hanya  bisa  di-  pertahankan  dan  diamankan  dengan  cara  menghabisi  perbedaan  dan keber- lainan (otherness).
Tantangan  berat  terhadap  nasionalisme  politikal  datang  dari  persenyawaan  antara pengekspresian  politik  identitas  yang  bersifat  trans-nasional  dengan  revivalisme  sentimen kedaerahan.  Komitmen  kebangsaan  bisa  dilampaui  oleh  komitmen  etno-komunal  yang mendapatkan sumber-sumber moralitas dan idealitasnya dari gerakan-gerakan kebudayaan dan keagamaan trans- nasional.
Dalam  situasi  seperti  itu,  eksistensi  Indonesia  sebagai  republik  dituntut  un-  tuk  berdiri kokoh  di  atas  prinsip  dasarnya.  Ide  sentral  dari  republikanisme  menegaskan  bahwa  proses
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
demokrasi bisa melayani sekaligus menjamin ter- jadinya integrasi sosial dari masyarakat yang makin  mengalami  ragam  per-  bedaan.  Oleh  karena  itu, tantangan  demokrasi  ke  depan  adalah bagaimana  mewujudkan  pengakuan  politik  (political  recognition)  dan  politik  peng-  akuan (politics  of  recognition)  yang  menjamin  hak  individu  maupun  kese-  taraan  hak  dari  aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam  suatu republik.

## Postcript
Delapan  puluh  empat tahun  setelah  Sumpah  Pemuda,  Indonesia  masih  tetap  merupakan proyek  kebangsaan  yang  belum  tuntas.  Perjuangan  Pemuda  kerap  kali  lebih  berhasil  untuk “menjebol”, tapi  belum ampuh untuk “mem-  bangun”. Masalahnya, seperti kata Isiah Berlin, “Manusia  tidaklah  hidup  sekadar  untuk  memerangi  keburukan.  Mereka  hidup  dengan  tujuan yang positif, untuk menghadirkan kebaikan.”
Untuk  itu,  perlu  dihadirkan  konsepsi  nasionalisme  yang  lebih  positif  dan  progresif. Nasionalisme yang tidak melulu bersandar pada apa yang bisa kita lawan, melainkan juga pada apa  yang  bisa  kita  tawarkan.  Nasionalisme  sejati  haruslah  berarti  bukan  sekadar mempertahankan melainkan juga memper- baiki keadaan negeri.
Para  pendiri  bangsa  Indonesia  sesungguhnya  telah  mewariskan  kepada  bangsa  suatu kerangka  dasar  bagi  pengembangan  nasionalisme  progresif.  Fondasi  dasar  ini  tertuang  dalam “philosofische grondslag”, bernama Panca- sila.
Sebagai  philosofische  grondslag,  Pancasila  merupakan  kristalisasi  dari  nilai-  nilai  dan falsafah perjuangan  bangsa. Gagasan Pancasila  yang pertama kali dikemukakan secara publik pada  1  Juni  1945  bisa  disejajarkan  dengan  doku-  men-dokumen  awal  dari  kelahiran  Amerika Serikat,  seperti  misalnya  Fede-  ralist    Paper    yang    mengiringi    rentetan    sejarah    semenjak Declaration  of Independence,  atau  pemikiran-pemikiran  Montesquieu  dan  Rousseau  bagi kelahiran  Perancis  sebagai  Republik.  Di  sana  ada  suatu  pergulatan  yang terus berjalan, yang kemudian  berelasi  erat  dengan  peristiwa  Sumpah  Pemu-  da    28    Oktober    1928,    pergerakan Indonesia  (termasuk  Boedi  Oetomo,  Per- himpunan  Indonesia,  Indhische  Partij,  Sarekat Islam,  Taman  Siswa  dan sebagainya) dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, berikut dengan  kelahiran  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  disahkan  oleh  Panitia  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Setelah  Sumpah  Pemuda  merumuskan  sesuatu  yang  sifatnya  tangible,  yaitu  mengenai tumpah  darah,  kebangsaan,  dan  menunjung  bahasa  persatuan,  maka    Pancasila    adalah konsekuensi  penting  dari  pergulatan  para  pendiri bangsa  ini.  Pada,  kenyataanya,  sequence ini  amat  penting  bagi  bangsa  dan negeri  Indonesia  yang  keseluruhannya  menjadi  pribumi (native),  bahkan bagi  mereka  yang  menjadi  imigran  semenjak  masa  lampau.10    Beberapa bangsa  hidup  dengan  warna  imigran  yang  kuat,  dan  beberapa  yang  lain kesulitan  memilih bahasa    persatuan.    Sequence    ini    penting    juga    dengan  mempertimbangkan  bahwa  bangsa Indonesia adalah bangsa yang amat plu- ral, yang mungkin menjadi satu-satunya bangsa dengan tingkat keragaman yang begitu kaya dan seringkali ekstrem.
Sebagai  bangsa  multikultural,  Negara  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  ada-  lah  negara yang  mengatasi  paham  golongan  dan  perseorangan.  Dalam  hal  ini  Bung  Karno  mengatakan dalam pidatonya:
“Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia,  bukan  Hadikoe-  soemo  buat  Indonesia,  bukan  Van  Eck  buat  Indonesia,  bukan Nitisemito  yang  kaya  buat  Indonesia,  tetapi  Indonesia  buat  Indonesia—semua  buat  semua!
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu per- kataan ‘Gotong-royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong-royong!.”
Dalam kerangka falsafah gotong royong itu, misi nasionalisme progresif da- lam Indonesia merdeka  telah  diantisipasi  dalam  kandungan  nilai  dari  ma-  sing-masing  dan  keseluruhan  sila Pancasila.
Dalam  mengantisipasi  kemungkinan  menguatnya  fundamentalisme  agama,  sila  pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan ber- keadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, “Hendaknya negara Indonesia ia- lah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan ca- ra yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni  dengan  tiadanya  ‘egoisme-agama’…Ketuhanan  yang  berbudi  pekerti  yang  luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.”
Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lo- kalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi  identitas, prinsip  “sosio-nasionalisme”  yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu.
Dalam  prinsip  “sosio-nasionalisme”,  kebangsaan  Indonesia  adalah  kebangsaan  yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebang- saan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadil- an dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman- sarinya internasionalisme”.
Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosio- demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi poli- tik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik,  demo-  krasi  yang  dikembangkan  adalah  demokrasi  permusyawaratan  (deliberative democracy) yang bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertim- bangan pendapat semua pihak  secara  inklusif.  Pada  ranah  ekonomi,  negara  harus  aktif  mengupayakan  keadilan  sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang yang terjadi di pasar, dengan jalan  men-  jaga  iklim  kompetisi  yang  sehat,  membela  yang  lemah,  serta  berinvestasi  da-  lam public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

## Kesimpulan
Demikianlah,  para  pendiri  bangsa  ini  telah  mewariskan  kepada  kita  suatu  falsafah berbangsa  dan  bernegara  yang  begitu  visioner  dan  tahan  banting  (durable).  Sayang  sekali, keluasan daya jangkau dan daya jawab Pancasila itu belum banyak dikembangkan dan diamalkan secara jujur dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seperti dikatakan almarhum Nurcholish Madjid, “Disebabkan oleh faktor kemudaan yang juga  berarti  kekurangmatangan  kita  semua  sebagai  bangsa  baru,  ide-ide  terbaik  para  pendiri negara  itu,  dalam  pelaksanannya  sering  berhadapan  dengan  apa  yang  dikatakan  Bung  Hatta sebagai jiwa-jiwa kerdil sebagian pemimpin kita.”
Semoga  peringatan  84  Tahun  Sumpah  Pemuda  memberi  momentum  bagi  penguatan komitmen kebangsaan dengan cara mengaktualisasikan nilai-ni- lai Pancasila.***

## Bibliografi
Bagus, D. S. (1997). Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dalam Upaya Memantapkan Budaya Politik. [ di akses 14 Des 2012].
Dugis,  V.  (2012).  Peranan  Nasionalisme  dan  Apa  Pentingnya,  disampaikan  pada  mata  kuliah
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
pengantar ilmu Hubungan Internasional. Departemen Hubungan Internasional. Universitas Airlangga, 22 Oktober 2012.
Kohn, H. (1965). Nationalism: Its Meaning and History, Princeton: D. Van Nostrand Company, 1965.
Kartodirdjo,  S.  (2003).  Multidimensi  Pembangunan  Bangsa:  Etos  Nasionalisme  dan  Negara Kesatuan.  Yogyakarta:  Kanisius.  Sejarah  Nasionalisme  dan  Perspektif  Islam”, http://robbani.wordpress.co,/2007/08/01 /4/. [ di akses 14 Des 2012].
Patrick, J. J. & Thomas S. V. (2001). “Components of Education for Democratic Citizenship in the Preparation of Sosial Studies Teachers”, dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds.), Principles and Pratices of Democracy  in the Education of Social Studie Teacher: Civic Learning in Teacher Education, Volume 1, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp.39-33.
Tylor,  E.  B.  (1974).  Primitive  Culture:  researches  into  the  development  of  mythodology, philosophy, religion, art, and custom. New York: Gordon Press. First published n 1871.
Wardaya, B. (2002). ”Nasionalisme Universal: Menjawab Ajakan “PascaNasionalis”nya Romo Mangun”,  dalam  Jurnal  Iman,  Ilmu,  Budaya.  vol.  3.  Sept.  2002.  Jakarta:  Yayasan Bhumiksara.
Yan, W. L. & Murray, P. (2002). Nationalistic Education as the Focus for Civicand Citizenship Education: The Case of Hong Kong in Asia Pacific Education Review 2002, Vol. 3, No. 2, 197-209.