Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) Terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah  pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru
Oleh:
Herlina
(Dosen STAI Diniyah Pekanbaru)

## ABSTRAK
Dalam  sistem  akuntansi,  potongan  pelunasan  piutang  murabahah yang  diberikan  kepada  pembeli  yang  melunasi  secara  tepat  waktu  atau lebih  cepat  dari  waktu  yang  disepakati  diakui  sebagai  pengurangan keuntungan  murabahah.  Pemberi  potongan  pelunasan  piutang murabahah  dapat  dilakukan  saat  pelunasan  ataupun  setelah  pelunasan. Diberikan  pada  saat  pelunasan,  yaitu  penjual  mengurangi  piutang murabahah  dan  keuntungan  murabahah.  Diberikan  setelah  pelunasan, yaitu  penjual  menerima  pelunasan  piutang  dari  pembeli  dan  kemudian membayarkan  potongan  pelunasannya  kepada  pembeli.Potongan angsuran  murabahah  ini  diakui  sebagai  pengurang  keuntungan murabahah.  Penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  deskriptif  kualitatif, yang  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  praktik  penerapan  akad murabahah  pada  PT.  BRI  Syari’ah  Cabang  Pekanbaru  dan  mengetahui adakah perbedaan antara praktek dan teori pada akad murabahah yang ada pada bank ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Fiqh untuk  mengetahui  hal  apa  saja  yang  masih  menjadi  kontoversi  dalam ilmu  fiqh,  pendekatan  Analisis  Fiqh  ini  untuk  mengetahui  dan menganalisis ke syari’ahan penerapan murabahah khususnya mengenai pemotongan  pada  pelunasan  lebih  capat  pada  salah  satu  PT.  BRI Syari’ah  Cabang  Pekanbaru.  Hasil  dari  pendekatan  Analisis  Fiqh  di
dapat  bahwa  terdapat  ketidaksesuaian  antara  penerapan  murabahah dengan  prinsip  syariah  yang  ada.  Bahwa  dalam  penerapannya melanggar  beberapa  prinsip  murabahah  yakni  bahwa  lamanya pelunasan  murabahah  harus  dilaksanakan  sesuai  akad.  Selain  itu pelaksanaan  pemotongan  pelunasan  dari  akad  murabahah  apakah benar-benar terjadi ataukah hanya sebagai alat promosi saja.
Kata  Kunci      : Potongan,  Margin  Pelunasan,  Pembiayaan  dan Murabahah .

## A. Latar Belakang
PT.  BRI  Syari’ah  Cabang  Pekanbaru  adalah  salah  satu  lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terdapat  berbagai  bentuk  pembiayaan  yang  ditawarkan  Bank  Islam, pembiayaan  yang  paling  banyak  dilakukan  adalah  pembiayaan murabahah.  Pada  umumnya  bank  Islam  menggunakan  murabahah sebagai  pembiayaan  investasi  jangka  pendek  dan  disinyalir  terdapat ketidaksesuaian  antara  penerapan  murabahah  di  bank  syariah  dengan ketentuan  syariah  yang  ada.  Jual  beli  Murabahah  ( Bai’  al-Murabahah ) demikianlah  istilah  yang  banyak  diusung  lembaga  keuangan  sebagai bentuk dari Financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang  cukup  menjanjikan.  Sehingga  hampir  semua  lembaga  keuangan
syari’at  menjadikannya  sebagai  produk financing dalam  pengembangan modal mereka. 1
Menurut  Undang-Undang  No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, akad Murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang  disepakati.  Apabila ditinjau  dari  pengertiannya  murabahah  adalah  perjanjian  jual-beli  antara bank  dengan  nasabah.  Disini  bank  syariah  membeli  barang  yang diperlukan  nasabah  kemudian  menjualnya  kepada  nasabah  yang bersangkutan  sebesar  harga  perolehan  ditambah  dengan  margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
Dalam perspektif fiqih, murabahah sendiri merupakan transformasi dari bentuk peminjaman tradisional ke dalam bentuk perjanjian jual beli, dimana  kedua  belah  pihak  harus  menyepakati  harga  jual  dan  jangka waktu  pembayaran.  Dalam  hukum  Islam,  jual  beli  hukumnya  jaiz (boleh). 2
Menurut PSAK 102, Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jangka  waktu  pembiayaan  berakhir  (pelunasan  dipercepat).  Pada  saat melakukan  pelunasan  dipercepat,  maka  pihak  bank  dapat  memberikan
1 Bank Rakyat Indonesia. Data Perusahaan (Corporate Data) . (Jakarta: Penerbit PT. BRI Syari’ah., 2016).
2 Anwar,  Syamsul.  2007. Hukum  Perjanjian  Syariah.  Studi  Tentang  Teori  Akad dalam Fiqih Muamalah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
potongan  atas  margin  keuntungan  yang  belum  jatuh  tempo.  Pemberian potongan akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai kebijakan bank. 3
Dalam  sistem  akuntansi,  potongan  pelunasan  piutang  murabahah yang  diberikan  kepada  pembeli  yang  melunasi  secara  tepat  waktu  atau lebih  cepat  dari  waktu  yang  disepakati  diakui  sebagai  pengurangan keuntungan murabahah. Pemberi potongan pelunasan piutang murabahah dapat  dilakukan  saat  pelunasan  ataupun  setelah  pelunasan.  Diberikan pada  saat  pelunasan,  yaitu  penjual  mengurangi  piutang  murabahah  dan keuntungan  murabahah.  Diberikan  setelah  pelunasan,  yaitu  penjual menerima  pelunasan  piutang  dari  pembeli  dan  kemudian  membayarkan potongan  pelunasannya  kepada  pembeli.  Potongan  angsuran  murabahah ini diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 4
Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor:
23/DSMUI/III/2002 bahwa :
a. Sistem  pembayaran  dalam  akad  murabahah  pada  Lembaga
Keuangan  Syari’ah  (LKS)  pada  umumnya  dilakukan  secara  cicilan dalam  kurun  waktu  yang  telah  disepakati  antara  LKS  dengan nasabah
3 Undang-Undang  Nomor  21    Tahun  2008. Tentang  Perbankan  Syariah, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867
4 Anshori,  Abdul  Ghofur. Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian  Islam  di  Indonesia. (Yogyakarta: Citra Media, 2006).
b. Dalam  hal  nasabah  melakukan  pelunasan  pembayaran  tepat  waktu atau  lebih  cepat  dari  waktu  yang  telah  disepakati,  LKS  sering diminta  nasabah  untuk  memberikan  potongan  dari  total  kewajiban pembayaran tersebut.
c. Untuk  kepastian  hukum  tentang  masalah  tersebut  menurut  ajaran
Islam,  DSN  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang  potongan pelunasan  dalam  murabahah  sebagai  pedoman  bagi  LKS  dan masyarakat secara umum. 5
Landasan Hukum dan Syari’ah tentang Potongan Pelunasan dalam
Murabahah:
a. Al-Quran
1) Qs. Al- Baqarah : 275
“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
2)    Qs. An-Nisa : 29
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  bathil,  kecuali dengan jalan perniagaan  yang berlaku dengan sukarela diantara kamu”.
3)    Qs. Al-Maidah : 1
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.
5 Antonio,  Muhammad  Syafii. Bank  Syariah :  Dari  Teori  ke  Praktik.  (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
4)    Qs. Al-Maidah : 2
“…  dan  tolong-menolonglah  dalam  (mengerjakan)kebajikan dan taqwa….”

## b.  Al- Hadist
1)  Hadist Nabi
Dari  Abu  Said  Al-khurdi  bahwa  Rassullah  Saw  bersabda “Sesungguhnya  jual  beli  itu  harus  dilakukan  suka  sama  suka” (HR.  Al  Baihaqi  dan  Ibnu  Majah,  dan  dinilai  Shahih  oleh  Ibnu Hibban).
2)  Hadis  Nabi  riwayat  al-Thabrani  dalam  al-Kabir  dan  al-Hakim dalam  al-Mustadrak  yang  menyatakan  bahwa  hadis  ini  shahih sanadnya.
“Ibnu  Abbas  meriwayatkan  bahwa  Nabi  Saw.  Ketika  beliau memerintahkan  untuk  mengusir  Bani  Nadhir,  datanglah beberapa  orang  dari  mereka  seraya  mengatakan:  “Wahai Nabiyallah,  sesungguhnya  Engkau  telah  memerintahkan  untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang- orang  yang  belum  jatuh  tempo”  Maka  Rasulullah  saw  berkata:
“Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.
3)  Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
`  “Perjanjian  dapat  dilakukan  di  antara  kaum  muslimin  kecuali perdamaian  yang mengharamkan  yang halal  atau menghalalkan
yang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram.” 6
c.  Kaidah fiqh:
“Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  bolehdilakukan  kecuali ada     dalil yang mengharamkannya.”
Merujuk  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  23/DSN-MUI/III/2002 mengenai  potongan  pelunasan  dalam  murabahah  terdapat  beberapa ketentuan bank:
1)   Jika  nasabah  dalam  transaksi  murabahah  melakukan  pelunasan
pembayaran  tepat  waktu  atau  lebih  cepat  dari  waktu  yang  telah disepakati,  LKS  boleh  memberikan  potongan  dari  kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
2)  Besar  potongan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  diserahkan  pada
kebijakan dan pertimbangan LKS. 7
Menurut  PSAK  102  menyatakan  bahwa  potongan  pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat  waktu  atau  lebih  cepat  dari  waktu  yang  disepakati  diakui  sebagai pengurang  keuntungan  murabahah.  PSAK  102  menyatakan  bahwa pencatatan  jika  setelah  penyelesaian,  bank  terlebih  dahulu  memberikan
6 Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) 7 Bambang  Hermanto. Hukum  Perbankan  Syariah .  (Pekanbaru:  Suska  Press, 2012 )
pelunasan  piutang  murabahah  dari  nasabah,  kemudian  bank  membayar potongan  pelunasan  (muqasah)  kepada  nasabah  dengan  mengurangi keuntungan  murabahah.  Pencatatan  yang  dilakukan  Bank  Syariah  yang memberikan  potongan  pelunasan  piutang  murabahah  yang  diberikan diakui  sebagai  pengurang  keuntungan  murabahah  dan  potongan pelunasan  diberikan  setelah  pelunasan,  yaitu  Bank  Syariah  menerima pelunasan  piutang  dari  nasabah  dan  kemudian  bank  memberikan potongan pelunasannya kepada nasabah. 8

## B.    Analisis fiqh
Terdapat  tiga  hadits  Nabi  Muhammad  SAW  mengenai penghapusan,  sebagian  utang  atas  pembayaran  lebih  awal  dan kelonggaran  lainnya  bagi  para  debitur.  Dua  hadits  yang  bertentangan (dalam  pengertiannya)  telah  diriwayatkan  oleh  Imam  Baihaqi.  Hadits yang  dimaksud  itu  secara  singkat  adalah  sebagaimana  tertera  berikut: ketika  Nabi  Muhammad  SAW  mengusir  Bani  al  Nadhir  dari  Madinah, Nabi  diberitahu  bahwa  ia  berhutang  kepada  beberapa  dari  mereka  dan utang  tersebut  belum  jatuh  tempo.  Nabi  kemudian  berkata,  “ Dha’awuu wa Tu’ajjaluu ” (hapuslah sebagian dari piutang dan ambillah lebih awal).
Seorang  Sahabat,  Miqad  bin  Aswad  berkata  bahwa  ia  memberikan
8 Adiwarman  A.  Karim. Bank  Islam-Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
pinjaman  kepada  seseorang  sebesar  100  dirham.  Ia  membutuhkan  uang tersebut ketika Nabi Muhammad mengirimnya bersama seorang delegasi. Ia  meminta  debitur  menghapus  sembilan  puluh  dirham.  Ketika  Nabi Muhammad  mengetahui  hal  itu,  ia  berkata:  “Engkau  telah  melibatkan dirimu  dan  pihak  yang  lain  dengan  riba.”  Para  ahli  hukum  pada umumnya  meyakini  bahwa  jumlah  yang  dihapuskan  (dalam  hadits pertama)  berhubungan  dengan  jumlah  riba  yang  dikumpulkan  untuk orang  Yahudi  dari  Banu  Nadhir.  Hal  ini  mereka  turunkan  berbasiskan perincian  yang  diriwayatkan  oleh  ahli  hukum  yang  terkenal  Waqidi mengenai peristiwa tersebut. Ia menulis: “Abu Rafi’i Salam bin Al Haqiq harus  mendapat  120  dinar  dari  Usaid  bin  Huzair.  Ia  setuju  untuk mengambil  jumlah  pokoknya  sebesar  80  dinar  dan  menghapuskan kelebihannya.  Hal  ini  berarti  bahwa  jumlah  yang  dihapus  dalam  kasus Ibnu Nadhir adalah bunga dan bukan jumlah pokoknya. Oleh sebab itulah Imam  Malik,  ketika  memberikan  pandangan  Ibn  Umar  dan  Zaid  bin Thabit  as.  mengenai  penghapusan  bagian  dari  utang  yang  harus dibayarkan  oleh  siapapun  dan  mendapatkan  jumlah  sisanya.  Bagi  Imam Malik, hal ini seperti halnya ketika seorang yan memberikan waktu lebih panjang  ketika  piutangnya  telah  jatuh  tempo  dan  menambahkan  jumlah utang yang tentunya tanpa diragukan lagi tergolong riba. 9
9 Adiwarman  A.  Karim. Bank  Islam-Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
Hadits  ketiga  diriwayatkan  oleh  Bukhari,  Muslim,  dan  yang  lain adalah  ketika  Nabi  Muhammad  SAW  meminta  sahabatnya  Ka’ab  bin Malik  menghapuskan  setengah  dari  piutangnya  yang  harus  dibayarkan oleh  sahabat  yang  lain.  Abdullah  bin  Abi  Hadrad,  di  mana  Ka’ab  bin Malik  terus  menekan  Abdullah  bin  Abi  Hardad  untuk  membayar utangnya:  Ka’ab  menghapuskan  setengah  utang  tersebut.  Ketika Abdullah  mengatakan  ia  tidak  memiliki  harta  benda  yang  dapat digunakan untuk membayar walaupun hanya setengah dari jumlah utang tersebut, Nabi kemudian memintanya mengatur pembayaran sebisanya.
Para ahli hukum, dalam upayanya menyelesaikan permasalahan ini, meneliti  secara  lebih  terperinci  dan  membedakan  dua  kategori  atas pinjaman,  yakni  Duyun  Halah  (pinjaman  yang  telah  jatuh  tempo  atau dapat  diminta  kapan  pun)  dan  Duyun  Mu’ajjalah  (waktu  pembayaran ditetapkan oleh kreditur  dan debitur serta utangnya belum jatuh tempo). Penghapusan  sebagian  jumlah  utang  pada  kategori  pertama  (utang  yang telah jatuh tempo) diperbolehkan oleh hampir semua ahli hukum dengan dasar  rasional  bahwa  dalam  pinjaman  yang  demikian  itu,  penundaan bukanlah  hak  debitur.  Hal  ini  berarti  bila  utang  telah  jatuh  tempo  dan belum juga terbayar, kreditur dapat menghapuskan sebagian dari jumlah pokoknya untuk pembayaran lebih awal. Berkenaan dengan ini, para ahli hukum  berkata  bahwa  itu  seharusnya  tidak  dijadikan  prasyarat.  Imam Malik pernah memberi judul pada sebuah bab, “Jika seseorang membeli
secara  kredit,  tidaklah  diperbolehkan  untuk  membayar  dengan  jumlah yang  lebih  sedikit  sebelum  waktu  jatuh  temponya”  dan  mengutuip  dua tradisi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar as yang tidak mengizinkan potongan pada pembayaran lebih awal.
Syah  Waliyullah,  dalam  Musawwa,  mengacu  pada  kedua  hal tersebut dan hadits Ka’ab bin Malik dan Abu Hadrad as., yang menurut Ka’ab bin Malik menghapuskan setengah jumlah piutangnya berdasarkan rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW dan ia mengamati bahwa kedua contoh  pertama  berkaitan  dengan  utang  yang  belum  jatuh  tempo sedangkan  yang  terakhir  adalah  utang  yang  telah  jatuh  tempo.  Ia  juga menjelaskan bahwa waktu pelunasan tidak dapat ditentukan dalam kasus Qardh, sedangkan pada penjualan kredit (dan Dayn), waktu pembayaran dapat ditentukan di dalam kontrak: (Akad).
Beberapa ahli hukum Hanafi  yang belakangan membedakan utang yang  tercipta  sebagian  hasil  dari  musawamah  (tawar-menawar  atas harga)  dan  utang  yang  tercipta  sebagai  hasil  dari  murabahah-mu’ajjal, dimana marjin keuntungan ditambahkan oleh penjual dengan mengingat periode  (pembayaran)  kreditnya.  Mereka  mengatakan  bahwa  apabila debitur  dalam  murabahah-mu’ajjal  membayar  lebih  awal  daripada tanggal  jatuh  tempo  atau  jika  utangnya  jatuh  tempo  pada  saat kematiannya,  kreditur  dengan  demikian  harus  menghapuskan  sebagian uatang dari periode pembayaran sisanya karena margin keuntungan pada
dasarnya  dikenakan  atas  waktu  yang  diberikan  untuk  pelunasannya. 10
Mereka  memperbolehkan  hal  ini  berdasarkan  manfaat  yang  didapatkan oleh  kedua  belah  pihak.  Sebagian  besar  cendekiawan  Syariah kontemporer, bagaimanapun, tidak memperbolehkan penghapusan untuk pembayaran  lebih  awal  dalam  kegiatan  murabahah  yang  dilakukan  oleh bank OIC Fiqh Academy, komite Syari’ah bank Islam di Timur Tengah, dan  para  cendekiawan  syaria’ah  pada  umumnya  menganggap  serupa dengan teknik penjualan cicilan yang berbasis bunga.
Standar  Syari’ah  AAOIFI  juga  melarang  pemberian  potongan kepada  nasabah  atas  pembayaran  lebih  awal  berdasarkan  kontraknya masing-masing, seperti dalam murabahah, harga hanya ditetapkan sekali. Namun,  jika  tidak  ada  komitmen  dari  pihak  bank  berkenaan  dengan adanya  potongan  apa  pun  dalam  harga  murabahah,  Standar  AAOIFI memperbolehkan  bank  memberikan  potongan  dalam  kasus  pembayaran lebih  awal  yang  sesuai  dengan  kebijaksanaan  bank.  Para  ahli, merekomendasikan  permasalahannya  harus  diberitahukan  kepada penasihat  syariah,  yang  akan  memutuskan  sertiap  kasus  pemotongan yang didasarkan pada kebaikan.
Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat bank yang  memberikan  potongan  pelunasan  murabahah,  tapi  ada  juga  bank
10 Adiwarman  A.  Karim. Bank  Islam-Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
yang  tidak  memberikan  potongan  pelunasan  murabahah.  Pemotongan pelunasan  murabahah  terjadi  saat  nasabah  melunasi  pembiayaan murabahah  lebih  cepat  ataupun  tepat  waktu.  Pemotongan  pelunasan murabahah  merupakan  hak  prerogratif  bank  yang  tidak  dijanjikan  di dalam akad murabahah.
Diharapkan  Bank  tetap  meningkatkan  jumlah  pembiayaannya terutama  pada  pembiayaan  musyarakah  dimana  pembiayaan  ini menunjukkan semakin tinggi jumlah pembiayaan maka akan berpengaruh positif  terhadap  tingkat  aset  maupun  tingkat  equity  Bank  Syariah.  Bank diharapkan  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  pembiayaan  murabahah dikarenakan  adanya  sistem  percepatan  pelunasan  pada  pembiayaan  ini bisa  memberikan  pengaruh  negatif  terhadap  profitabilitas  yang diproksikan oleh tingkat aset dan tingkat equity. 11

## C.   Kerangka Teori
Jual  beli  Murabahah  ( Bai’  al-Murabahah )  demikianlah  istilah yang  banyak  diusung  lembaga  keuangan  sebagai  bentuk  dari Financing (pembiayaan)  yang  memiliki  prospek  keuntungan  yang  cukup menjanjikan.  Sehingga  hampir  semua  lembaga  keuangan  syari’at
11 Muhammad. 2006. Bank Syariah, Analisisi kekuatan, Kelemahan Peluang dan Ancaman . Ekonisia. Jakarta
menjadikannya  sebagai  produk  financing  dalam  pengembangan  modal mereka. 12
Pengertian mengenai murabahah bermacam-macam yang mengartikannya antara lain:
1.  Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008  tentang  Perbankan  Syariah  disebutkan  bahwa  murabahah adalah  Akad  Pembiayaan  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
2.   Dalam  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor
7/46/PBI/2005  Tentang  Akad  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana
Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga  pokok  barang  ditambah  dengan  margin  keuntungan  yang disepakati.
3.   Dalam Fiqih Islam, pada awalnya murabahah merupakan bentuk jual beli  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  pembiayaan.  Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli  biaya  perolehan  dan  keuntungan  yang  diinginkannya. Namun  dengan  bentuk  jual  beli  ini  kemudian  digunakan  oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah
12 Abdullah Saeed. Bank Islam dan Bunga . ( Jakarta: Pustaka pelajar, 2004).
itu diubah menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai  pemilik  dana  membelikan  barang  sesuai  dengan  spesifikasi yang  diinginkan  oleh  nasabah  yang  membutuhkan  pembiayaan, kemudian  menjualnya  ke  nasabah  yang  membutuhkan  pembiayaan, kemudian  menjualnya  ke  nasabah  tersebut  dengan  penambahan keuntungan  tetap.  Sementara  itu,  nasabah  akan  mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. 13
PT. BRI Syari’ah (BRIS) merupakan Salah satu bank syari’ah yang kegiatan operasionalnya menerapkan sistem pembiayaan atau murabahah.  Salah  satu  pembiayaan  yang  ditawarkan  adalah  untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pembiayaan tersebut merupakan  produk  pembiayaan  yang  paling  diminati  oleh  nasabah dibandingkan  dengan  produk  pembiayaan  lain  seperti  pembiayaan  griya BRIS,  pembiayaan  pembelian  motor,  dan  lain-lain.  PT.  BRI  Syari’ah (BRIS)  mengartikan  murabahah  adalah  suatu  perjanjian  yang  disepakati antara  Bank  Syariah  dengan  nasabah,  dimana  Bank  menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan  nasabah,  yang  akan  dibayar  kembali  oleh  nasabah  sebesar harga  jual  bank  (harga  beli  bank  ditambah  dengan  margin  keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. BRIS mengartikan Pembiayaan Murabahah sebagai  pembiayaan  yang  berdasarkan  akad  jual  beli  antara  bank  dan
13 Amir Machmud, H. Rukmana. 2010. Bank Syariah . PT.Gelora Aksara Pratama.
nasabah  dengan  kondisi  bank  membeli  barang  yang  dibutuhkan  dan menjualnya  kepada  nasabah  sebesar  harga  pokok  ditambah  dengan keuntungan margin yang disepakati. 14
Pengertian mengenai pembiayaan telah disebutkan juga diatas yang berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Bank Syariah.  Namun  pengertian  Pembiayaan  juga  terdapat  dalam  Pasal  1 angka 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  ,  adalah  penyediaan  dana  oleh  Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan  lembaga  keuangan  bukan  bank,  untuk  mengembangkan  dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu di  dalam  Pasal  1  angka  3  PBI  Nomor  9/19/PBI/2007  Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah  disebutkan  secara lebih  rinci  mengenai  pembiayaan,  yaitu  penyediaan  dana  atau tagihan/piutang  yang  dapatdipersamakan  dengan  itu  dalam  transaksi investasi  yang  didasarkan  antara  lain  atas  Akad  Mudharabah  dan/atau Musyarakah; transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyah bit  Tamlik);  transaksi  jual  beli  yang  didasarkan  antara  lain  atas  Akad
14 Bank Rakyat Indonesia. Data Perusahaan (Corporate Data) . (Jakarta: Penerbit PT. BRI Syari’ah., 2016).
Murabahah,  Salam,  dan  Istishna;  transaksi  pinjaman  yang  didasarkan antara  lain  atas  Akad  Qardh  (akad  pinjaman  dari  bank  kepada  pihak tertentu  yang  wajib  dikembalikan  dengan  jumlah  yang  sam  sesuai pinjaman.  Bank  dapat  meminta  jaminan  atas  pinjaman  kepada  pihak tertentu.  Pengembalian  pinjaman  dapat  dilakukan  secara  angsuran  atau sekaligus); dan transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah  atau  Kafalah.   Dalam  Undang-Undang  ini  pun  memberikan pengertian  mengenai  Akad.  Dijelaskan  bahwa  Akad  merupakan kesepakatan  tertulis  antara  Bank  dengan  nasabah  dan/atau  pihak  lain yang  memuat  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  sesuai dengan prinsip syariah. 15

## FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang
POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH
Dewan Syari’ah Nasional setelah,
Menimbang a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah  pada  Lembaga  Keuangan  Syari’ah (LKS)  pada  umumnya  dilakukan  secara  cicilan dalam  kurun  waktu  yang  telah  disepakati  antara LKS dengan nasabah;
b. bahwa  dalam  hal  nasabah  melakukan  pelunasan pembayaran  tepat  waktu  atau  lebih  cepat  dari waktu  yang telah disepakati, LKS sering diminta
15 Hasan, Ali. 2010. Marketing Bank Syari’ah . Ghalia Indonesia. Bogor
nasabah  untuk  memberikan  potongan  dari  total kewajiban pembayaran tersebut
c. bahwa  untuk  kepastian  hukum  tentang  masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu  menetapkan  fatwa  tentang  potongan pelunasan  dalam  murabahah  sebagai  pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum. Mengingat 1. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 275:
… َّ لَحَأ َو َّ هللا ََّعْيَبْلا ََّم  رَح َو اَب ِّ رلا…
“…Dan  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba….”
2. Firman Allah QS.An-Nisa’ [4]: 29:
آَي  اَهُّيَأ  ََّنْيِّذ لا  ا ْو نَمآ  ا ْو ل كْأَتَلا  َّْم كَلا َوْمَأ  َّْم كَنْيَب  َِّّلِّطاَبْلاِّب  َّ لاِّإ  َّْنَأ  ََّن ْو كَت َّ ة َراَجِّت َّْنَع َّ  ضا َرَت َّْم كْنِّم…
“Hai  orang  yang  beriman!  Janganlah  kalian saling  memakan  (mengambil)  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  sukarela  di antaramu…”.
3. Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]: 1:
آَي اَهُّيَأ ََّنْيِّذ لا ا ْو نَمآ ا ْو ف ْوَأ َِّّد ْو ق عْلاِّب …
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.
4. Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]: 2:
… ا ْو ن َواَعَت َو ىَلَع َِّّ رِّبْلا ى َوْق تلا َو لاو ا ْو ن َواَعَت َو ىَلَع مثِّلإا نا َوْد علا َو
(ةدئاملا: 2)
“… dan tolong-menolonglah dalam
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa….” 5. Hadist  Nabi  riwayat  al-Baihaqi  dan  Ibnu  Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :
َّْنَع َّْيِّبَأ َّ دْيِّعَس َّ ي ِّرْد خْلا يضر هللا هنع َّ نَأ ََّل ْو س َر َِّّهللا ى لَص َّ هللا َِّّهْيَلَع َِّّهِّلآ َو ََّم لَس َو ََّلاَق: اَمِّ نِّإ َّ عْيَبْلا َّْنَع ،  ضا َرَت (هاور يقهيبلا نباو ةجام هححصو نبا نابح)
Dari  Abu  Sa’id  Al-Khudri  bahwa  Rasulullah SAW  bersabda,  “Sesungguhnya  jual  beli  itu hanya  boleh  dilakukan  dengan  kerelaan  kedua belah pihak.
6. Hadis  Nabi  riwayat  al-Thabrani  dalam al- Kabir dan  al-Hakim  dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :
ىور  َّ نبا  َّ  سابع  َّ نأ  َّ يبنلا  ىلص  هللا  هيلع  هلآو  ملسو  ا مَل  ََّرَمَأ َِّّجا َرخإب  يِّنَب  َِّّرْي ِّضَنلا  هءاَج  َّ سان  ،مهنم  او لاَقف:  اَي  يبَن  ،هللا  ََّكنِّإ ََّترَمأ ان ِّجارخإب انَلو ىلع سا نلا َّ ن ْو ي د مل ، ل ِّحَت لاقف لوسر هللا ىلص  هللا  هيلع  هلآو  ملسو:  ا ْو عَض  ا ْو ل جَعَتو  (هاور  ينربطلا مكاحلاو يف كردتسملا هححصو)
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan
dan tagihlah lebih cepat”.
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
َّ حْلُّصلَا َّ زِّئاَج ََّنْيَب ََّنيِّمِّلْس مْلا َّ لاِّإ ا حْل ص ََّم  رَح َّ لاَلاَح َّْوَأ َّ لَحَأ ا ما َرَح ََّنو مِّلْس مْلا َو ىَلَع َّْمِّهِّطو  ر ش َّ لاِّإ ا ط ْرَش ََّم  رَح َّ لاَلاَح َّْوَأ َّ لَحَأ ا ما َرَح.
“Perjanjian  dapat  dilakukan  di  antara  kaum
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan yang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan yang haram.”
8. Kaidah fiqh:
َّ لْصَلأَا ىِّف َِّّتَلاَماَع مْلا َّ ةَحاَبِّلإْا َّ لاِّإ َّْنَأ َّ ل دَي َّ لْيِّلَد ىَلَع اَهِّمْي ِّرْحَت
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Memperhatikan 1. Surat  dari  pimpinan  Unit  Usaha  Syariah  Bank BNI Nomor: UUS/2/878
2.
Pendapat  peserta  Rapat  Pleno  Dewan  Syari’ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

## MEMUTUSKAN
Menetapkan FATWA  TENTANG  POTONGAN  PELUNASAN DALAM MURABAHAH Pertama Ketentuan Umum
Jika  nasabah  dalam  transaksi  murabahah  melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu  yang  telah  disepakati,  LKS  boleh  memberikan potongan  dari  kewajiban  pembayaran  tersebut,  dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
Besar  potongan  sebagaimana  dimaksud  di  atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Kedua Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan ketentuan  jika  di  kemudian  hari  ternyata  terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## D.  Populasi dan Sampel Penelitian
Adapun  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari nasabah  PT.  BRI  Syariah  Cabang  Pekanbaru  dengan  total  sampel    33 orang.dengan metode accidental sampling .
Dalam menentukan ukuran sampel penelitian menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut :
𝑛 = N 1 + Nα 2
Dimana n = ukuran sampel  ;   N = ukuran  populasi, dan   α =  toleransi ketidaktelitian (dalam persen).
Diketahui N    =  50 orang nasabah pembiayaan.
α  =  toleransi ketelitian 10 %
Jadi,  diperoleh  jumlah    sampel  yang  diperlukan  untuk  diteliti  adalah  33 orang.
= N 1 + Nα 2
Dimana n = ukuran sampel  ;   N = ukuran populasi, dan   α =  toleransi ketidaktelitian (dalam persen). 16
Diketahui N    =  10 orangkaryawan
α  =  toleransi ketelitian 10 %
Jadi,  diperoleh  jumlah    sampel  yang  diperlukan  untuk  diteliti  adalah  9 orang.

## E.  Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  hal  yang  sangat  erat  hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa.
Untuk  mengumpulkan  data  penulis  menggunakan  beberapa  teknik antara lain sebagai berikut:
a. Observasi  yaitu  mengumpulkan  data  atau  menjaring  data  dengan melakukan  pengamatan  terhadap  subyek  atau  obyek  penelitian secara  seksama  dan  sistematis  atau  mengumpulkan  data  yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap
16 Anwar Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta
pelaksanaan pemasaran murabahah dan strategi penerapannya di  PT.
BRI Syariah Cabang Pekanbaru.
b. Wawancara  ( interview )  yaitu  metode  pengumpulan  data  untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan atau pengumpulan data dengan proses  tanya  jawab  langsung  kepada informan yang  terdiri  dari Nasabah, Manager  Marketing  Bisnis dan Staf  Marketing
Pembiayaan.
c. Angket  adalah  daftar  pertanyaan  yang  diberikan  kepada  orang  lain yang  bersedia  memberikan  respon  atau  responden  sesuai  dengan permintaan  pengguna.  Daftar  pertanyaan  ini  langsung  di  lapangan atau kepada nasabah.
d. Dokumentasi  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  barang-barang tertulis  sebagai  sumber  data,  buku-buku,  jurnal,  brosur,  arsip, majalah,  peraturan-peraturan,  dan  lain-lain,  seperti  data  di  PT.  BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

## F.   Teknik Analisa Data
Analisa  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif  yaitu  mengumpulkan  data  yang  telah  ada  kemudian data  itu  dikelompokkan  kedalam  kategori-kategori  berdasarkan perumusan  masalah,  jenis  data  tersebut  dengan  tujuan  dapat
menggambarkan  permasalahan  yang  diteliti  kemudian  dianalisa  dengan kerangka pemikiran berdasarkan studi pustaka, pendapat  atau teori para ahli yang relevan.

## G.   Deskripsi Hasil Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Mei  2017,  dengan  menyebarkan angket  sebanyak  33  lembar  kuesioner  kepada  nasabah  dan  karyawan dengan 10 pertanyaan. Dari jumlah seluruhnya digambarkan seperti tabel berikut :
Tabel 1 Pemilihan Jenis Pembiayaan Indikator Jumlah Persentase (%) Jenis Pembiayaan: - Murabahah 19 58 - Musyarakah 9 27 - Mudharabah 4 12 - Qard 1 3 Total 33 100 Profesi : - Pegawai 16 48 - Wiraswasta 17 52 Total 33 100 Usia : - 25 – 35 13 39 - 35 – 50 18 55 - 50 tahun keatas 2 6 Total 33 100
Dari tabel diatas, dapat dilihat dari 33 orang nasabah, yang memilih menggunakan  produk  Murabahah  adalah  diangka  35  orang  atau  70%, Musyarakah 10 orang atau 20%,  Mudharabah 4 orang atau 8% dan Qard (Gadai  Emas)  1  orang  atau  2%  dari  total  pembiayaan.    Hal  ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menduduki posisi tertinggi dari total pembiayaan. Produk  murabahah  lebih  banyak  peminatnya  di kalangan  masyarakat  karena  jenis  pembiayaan  yang  bersifat  jual  beli, proses analisa sampai dengan akad berlangsung sederhana, tidak berbelit- belit dan fleksibel.
Di  dalam  pembiayaan  murabahah,  bank  secara  transparan menunjukkan  biaya  pokok  bank,  margin  (keuntungan)  bank  dan  harga jual.  Murabahah  dapat  dilakukan  berdasarkan  pesanan  atau  tanpa pesanan.  Dalam  murabahah  bedasarkan  pesanan,  bank  melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat  atau  tidak  mengikat  nasabah  untuk  membeli  barang  yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Pembiayaan  Murabahah  dalam  pesanan  ini,  penjual  dapat  meminta hamish  ghadiyah,  yaitu  uang  tanda  jadi  ketika  ijab  kabul.  Murabahah berdasarkan  pesanan  yang  bersifat  mengikat,  maka  pembeli  tidak  dapat membatalkan pesanan.
Dalam hadist Shahih Bukhari Muslim dijelaskan bahwa :
1. Tidak sah menjual  barang yang belum dipegang di tangan
Pada Bab 975 – 977 dirincikan penjelasan sebagai berikut :
a) Bab  975  :  Ibnu  Abbas  berkata  :  “  Adapun  yang  dilarang  oleh
Rasulullah  adalah  menjual  makanan  sebelum  diterima  di tangan”. Lalu Ibnu Abbas berkata “ Dan aku kira segala sesuatu juga seperti itu”
b) Bab  976  :  Abdullah  bin  Umar  berkata  :  “  Rasulullah bersabda.Siapa yang membeli makanan maka jangan menjualnya sampai ia menerima (barangnya)”
c) Bab 977 : Abdullah bin Umar berkata : “ Mereka bisa membeli makanan  itu  di  depan  pasar,  lalu  juga  dijual  disitu,  maka  Nabi melarang  mereka  menjual  di  tempat  pembeliannya  sampai dipindahkan ke tempatnya sendiri”.
2. Bebasnya memilih ketika masih berada di majelis jual beli
Pada bab 978 dan 979, dirincikan yaitu :
a) Bab 978 : Abdullah bin  Umar berkata :  “Rasulullah bersabda :
Kedua  penjual  dan  pembeli  masing-masing  bebas  menentukan jadi  atau  gagal,  selama  keduanya  belum  berpisah  dari  majelis, kecuali  jual  beli  khiyar  (memberikan  hak  untuk  memutuskan sesudah berpisah atau sesudah dipikir di rumah)
b) Bab 979 : Ibnu Umar berkata : “Nabi bersabda : Jika terjadi jual beli  antara  dua  orang,  maka  masing-masing  bebas  (memilih untuk  jadi  atau  batal  selama  belum  berpisah  dan  setuju
keduanya, atau  yang satu memberi kebebasan kepada  yang lain kemudian keduanya menetapkan sesuatu, maka telah selesai jual beli menurut ketentuan itu. Jika keduanya berpisah sesudah akad jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan (membatalkan penjualan) itu maka telah berlaku jual beli”
3. Jujur dalam jual beli dan memberi penjelasan (kondisi barang)
Pada bab 980 menyatakan bahwa Hakim bin Hizam berkata : “ Nabi bersabda : Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya  berpisah.  Jika  keduanya  jujur  dan  menjelaskan  (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan  sesuatu  dan  berdusta,  dihapuslah  berkah  jual  beli keduanya”.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  juga  bahwa  pada  alur  purna  akad terhadap nasabah yang akan melakukan pelunasan seluruhnya ( Paid Off ) telah  memenuhi  kaidah  syariah  Islam,  dimana  nasabah  diberikan kemudahan  pembayaran penalty atau  disebut  dengan muqasah sesuai dengan  kemampuan  dan  kondisi  nasabah.  Pemotongan  pelunasan    ini memperlihatkan  aturan  dan  ketentuan  secara  tolong  menolong  dan musyawarah  telah  berjalan  dengan  baik.  Namun  perlu  adanya  pelatihan mengenai product  knowledge terhadap  karyawan  dalam  menjelaskan adanya  pemotongan  pelunasan  ini.  Adapun  pemotongan  pelunasan
memiliki  prosedur  dan  timgkatan  terhadap  kondisi  nasabah.  Pada nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan dan kurang memungkinkan lagi  untuk  meneruskan  atau  mengalihkan  pembiayaan  maka  persentase pemotongan pelunasana akan diberikan seringan-ringannya.

## H.   Kesimpulan
Adapun  pemotongan  pelunasan  produk  murabahah  dapat diberikan terhadap nasabah yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. Nasabah  mempunyai record pembayaran  angsuran  yang  tergolong baik sebelum pengajuan pelunasan.
2. Nasabah termasuk dalam kriteria bermasalah dalam pembiayaan dan kesulitan dalam membayar penuh pelunasan.
3. Nasabah  memiliki  usaha  yang  mengalami  penurunan  omzet  usaha yang menurun drastis
4. Nasabah  tidak  mampu  lagi  melakukan  pembayaran  pokok  dan angsuran.
5. Nasabah telah pailit

## Bibliografi
Adiwarman  A.  Karim.  2011. Bank  Islam-Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada.
Abdul Saeed. 2004. Bank Islam dan Bunga. Pustaka Pelajar. Jakarta
Amir  Machmud,  H.  Rukmana.  2010. Bank  Syariah .  PT.Gelora  Aksara
Pratama.
Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Citra Media. Yogyakarta
Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah. Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Antonio, Muhammad Syafii. 2000. Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta
Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah . Raja Grafindo Persada. Jakarta
Assauri, Sofjan. 2011. Manajemen Pemasaran . Rajawali Pers. Jakarta.
Bambang Hermanto. 2012. Hukum Perbankan Syariah. Suska Press. Bank  Rakyat  Indonesia.  2016. Data  Perusahaan  (Corporate  Data).

## Penerbit PT. BRI Syari’ah. Jakarta
Hasan, Ali. 2010. Marketing Bank Syari’ah . Ghalia Indonesia. Bogor
Kartajaya,  Hermawan  dan  Muhammad  Syakir  Sula.  2006 .  Syari’ah
Marketing . PT Mizan Pustaka. Bandung
Khasmir.  2013. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Rajawali  Pers. Jakarta.
Lupiyadi, Rambat dan A. Hamdani. 2006. Manajemen Pemasaran Jasa . Salemba Empat. Jakarta.
Mufti, Aries dan Sula, Muhammad Syakir. 2007. Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem  Ekonomi  Syariah,  Masyarakat  Ekonomi  Syariah . Jakarta
Muhammad.  2006. Bank  Syariah,  Analisisi  kekuatan,  Kelemahan Peluang dan Ancaman . Ekonisia. Jakarta
Undang-Undang  Nomor  21    Tahun  2008. Tentang  Perbankan  Syariah, Lembaran  Negara  Nomor 94  Tahun  2008 . Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4867