Abstrak—Salah  satu  bentuk  komitmen  Pemerintah  Indonesia dalam  mewujudkan  kota  inklusi  yang  dicetuskan  oleh  PBB dalam  Covention  on  the  Right  of  Person  with  Disabilities (Konvensi  tentang  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  tahun 2006 yakni menyelenggarakan fasilitas pendidikan tinggi ramah disabilitas yang tertera dalam. Permenristekdikti  No 44 tahun 2015.  Mengingat  bahwa  belum  ada  kriteria  kampus  sesuai dengan  kebutuhan  mahasiswa  disabilitas  (tunanetra)  di Surabaya  maka  perlu  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan untuk mengetahui kriteria kampus inklusi yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan kriteria kampus ramah disabilitas (tunanetra) yakni Universitas Airlangga yang saat ini memiliki  jumlah  populasi  mahasiswa  tunanetra  yang  paling banyak di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif yang  menggabungkan  kondisi  eksisting,  pendapat  ahli, kebijakan  pemerintah,  teori  atau  best  practice.  Penelitian  ini menunjukkan bahwa mahasiswa disabilitas tunanetra, membutuhkan  kampus  yang  dapat  memenuhi  prinsip kegunaan,  kemudahan,  kenyamanan,  dan  kemandirian  serta kelembagaan. Pengembangan kriteria kampus ramah disabilitas juga mencakup baik aspek fisik maupun non-fisik.
Kata Kunci—Kampus, Kriteria, Ramah Disabilitas, Tunanetra

## I. PENDAHULUAN
NCLUSIVE city atau kota inklusif merupakan sebuah hasil pemikiran  yang  disusun  berdasarkan  pada  pemenuhan kebutuhan  secara  kompleks  dan  menyeluruh  bagi  semua lapisan  masyarakat  di  dalamnya.  Kajian  akademik  tentang inclusive  cit y  umumnya  muncul  dari  studi  perkotaan  dan urbanisasi  di  luar  negeri.    Salah  satu  tokoh  yang  mengkaji kota  inklusi  yakni  Hanson  pada  tahun  2004  berjudul The inclusive  city  :  Delivering  a  more  accessible  urban environment  through  inclusive  design yang berfokus  pada difabel. Sementara itu, di Indonesia penelitian tentang kriteria kota inklusif dilakukan oleh Arif  Maftuhin pada tahun 2017 melalui jurnal yang berjudul Kota Inklusif : asal usul, teori, dan indikator. Hasil dari kajian teoritis tersebut menyatakan bahwa  untuk  mencapai  kota  inklusif  diperlukan  adanya  (i) partisipasi  difabel;  (ii)  upaya  pemenuhan  hak-hak  difabel; (iii)  aksesibilitas;  (iv)  sikap  inklusif  warga  kotanya. Golongan  disabilitas  merupakan  suatu  golongan  yang mestinya  mendapat  perhatian  paling  banyak  dalam mewujudkan kota yang inklusif dan pendidikan menjadi poin yang paling ditekankan dalam kriteria kota inklusi[1].
Untuk  menjamin  keberlangsungan  hak  pendidikan  bagi penyandang  disabilitas  pada  jenjang  pendidikan  tinggi, Kementrian  Ristekdikti  telah  mengeluarkan  peraturan  yang berbunyi  perguruan  tinggi  harus  menyediakan  sarana  dan prasarana  yang  bisa  diakses  oleh  mahasiswa  berkebutuhan khusus [2]. Di Surabaya  terdapat beberapa universitas yang
saat  ini  memiliki  mahasiwa  disabilitas  .  Namun  demikian, hingga saat ini belum ada kajian yang melibatkan ahli yang paham  kebutuhan  disabiltas  sehingga  belum  ada  kriteria kampus  ramah  disabiltas  khususnya  di  Surabaya.  Adapun Universitas  Airlangga  cocok  untuk  dijadikan  sampel  lokasi karena  tercatat  memiliki  jumlah  mahasiswa  tunanetra  yang paling  banyak.  Sementara  itu,  penelitian  ini  hanya  dibatasi pada jenis disabilitas tunanetra dan hasil penelitiannya hanya untuk Universitas Airlangga.

## II. KAJIAN TEORI

## A. Kampus
Perguruan  tinggi  adalah  sebuah  satuan  pedidikan  yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan tinggi  adalah  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan

## Kriteria Pengembagan Kampus Ramah Disabilitas di Universitas Airlangga
Tahmida Lailatul Hikmah, Mochammad Yusuf, dan Riswan Septriayadi Sianturi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : mochamad.yusuf@urplan.its.ac.id
I
Tabel 1. Pengertian dan kelengkapan kampus menurut ahli No Sumber Pengertian Kelengkapan 1 (Khuzaini, 2019) • Pendidikan • Penelitian • Pengabdian Masyarakat sarana prasarana pembelajaran 2 (Soleh, 2014) • Aktivitas akademik • Aktivitas non akademik
• Interaksi sosial
• sarana  prasarana akademik
• sarana  prasarana manajemen 3 (Santoso, dkk, 2018) • Aktivitas akademik • Aktivitas non akademik • Aktivitas administrasi
• fasilitas  belajar- mengajar
• fasilitas umum
• fasilitas pelayanan
Sumber : diolah dari berbagai sumber
Tabel 3.
Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Jenis Disabilitas Universitas Airlangga No Jenis Disabilitas Jumlah 1. Tunanetra 10 2. Low vision 1 3. Tunarungu 4 4. Tuna Daksa (Cerebral Palsy) 4 5. Tunadaksa 5 6. Celah Bibir (ganguan kelainan Suara dan Artikulasi 1 7. Disleksia 1 8. Autis 4 Total 29
Sumber  :  Data  Statistik  Mahasiswa  Disablitas  Universits  Airlangga, 2020
menengah  yang  mencakup  program  diploma,  program sarjana,  program  magister,  program  doktor  dan  program profesi,  serta  program  spesialis  yang  dislenggrakan  oleh perguruan  tinggi  berdasarkan kebudayaan  bangsa  Indonesia [3]. Sementara itu, istilah kampus sendiri lebih populer untuk menyebut  tempat/lokasi  perguruan  tinggi.  Kampus  berarti daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi tempat semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung [4].
Perguruan  tinggi  wajib  mengimplementasikan  Tridharma Perguruan  Tinggi  yakni  pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian  masyarakat.  Sebuah  kampus  juga  harus menyediakan  sarana  prasarana  pembelajaran  sebagai kelengkapan  yang  utama  [5].        Sumber  lain  menjelaskan peguruan  tinggi  sebagai  tempat  yang  mengakomodasi berbagai macam aktivitas diantaranya adalah akademik, non- akademik, dan interaksi sosial. Sehingga dalam kampus perlu disediakan  sarana prasarana akademik dan sarana  prasarana manajemen [6]. Pendapat ahli lainnya menjelaskan perguruan tinggi  adalah  salah  satu  lembaga  pendidikan  yang  mejadi harapan bagi masyarakat untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih bermutu. Oleh karena itu, kampus harus  dapat  menjadi  tempat  yang  mampu  mengakomodasi kepentingan  mahasiswa  seperti  untuk  urusan  interaksi  baik itu  terkait  hal  akademik,  non  akademik  dan  administrasi kepada  dosen  staff.  Untuk  itu,  kampus  perlu  dilengkapi dengan  fasilitas  belajar-mengajar,  fasilitas  umum,  dan fasilitas pelayanan [7]. Adapun pengertian dan kelengkapan kampus menurut beberapa sumber dirangkum dalam Tabel 1 .
B. Disabilitas
Disabilitas dijelaskan sebagai suatu keadaan (seperti sakit atau  cidera)  yang  merusak  atau  membatasi  kemampuan mental dan fisik sehingga dalam keadaan tersebut seseorang tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa [4]. Berdasarkan  kebijakan  yang  berlaku  di  Indonesi  tentang disabilitas,  yang  dimaksud  penyandang  disabilitas  adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif  dengan  warga  negara  lainnya berdasarkan kesamaan hak [8].
Sementara  itu,  dalam  peraturan  yang  diterbitkan  oleh Kementrian Ristekdikti menyebutkan, mahasiswa disabilitas diklasifikasikan  kedalam  tunanetra,  tunarungu,  tunadaksa, autis  dan  kesulitan  belajar,  dan  gangguan  perhatian  dan hiperaktif  sering  dikenal  dengan  sebutan  ADHD  (A ttention Defisit Hiperactivity Disorder) [9] . Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan. Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat ( low vision) dan buta  ( blind ). Low  vision adalah  mereka  yang  mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan,  yang  dapat  digunakan  untuk  aktivitas  belajar, seperti  membaca  dan  menulis.  Buta  ( blind )  adalah  mereka yang  kehilangan  fungsi  penglihatan  secara  total,  atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat  lagi  menggunakan  penglihatannya  untuk  keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya.

## C. Kriteria Kampus Ramah Disabilitas
Kriteria adalah  ide  abstrak  yang  dapat  digunakan  untuk mengadakan  klasifikasi  atau  penggolongan  yang  pada umumnya  dinyatakan  dengan  suatu  istilah  atau  rangkaian kata (lambang bahasa) [10]. Kriteria kampus ramah dsabilias mempehatikan  prinsip-prinsip  penyediaan  fasilitas  ramah disabilitas dari berbagai sumber. P rinsip penyediaan fasilitas ramah  disabilitas  meliputi;  (1)  keselamatan,  yaitu  setiap bangunan  yang  bersifat  umum  dalam  suatu  lingkungan terbangun,  harus  memperhatikan  keselamatan  bagi  semua orang;  (2)  kemudahan,  yaitu  setiap  orang  dapat  mencapai tempat  atau  bangunan  yang  bersifat  umum  dalam  suatu lingkungan,;  (3)kegunaan,  yaitu  setiap  orang  harus  dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang berisfat umum dalam suatu lingkungan; (4)kemandirian, yaitu setiap
Table 2.
Variabel Penelitian
Faktor Variabel Sub variabel Definisi operasional Kegunaan Aktivitas Aktivitas akademik Aktifitas  akademik  yang  ditawarkan  dan  yang dapat  dilakukan  oleh  mahasiswa  penyandang disabilitas Aktivitas non-akademik Aktifitas nonakademik yang ditawarkan dan yang dapat  dilakukan  oleh  mahasiswa  penyandang disabilitas Aktivitas interaksi sosial Aktifitas  sosial  yang  ditawarkan  dan  yang  dapat dilakukan oleh mahasiswa penyandang disabilitas Kemu dahan Sarana prasarana Sarana prasarana pembelajaran/akade mik Ketersediaan dan jenis fasilitas pembelajaran/akade mik Sarana prasarana manajemen Ketersediaan dan jenis fasilitas manajemen Sarana prasarana penunjang Ketersediaan dan jenis fasilitas penunjang Kenyama nan Desain - Rancangan dan tampilan sarana prasarana kampus yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas Kondisi sosial - Kondisi dan tingkat  interaksi lingkungan sosial di dalam  kampus  bagi  mahasiswa  penyandang disabilitas Keman dirian Aksesibilitas Aksesibilitas fisik Wujud  kemudahan  dan  keterjangkauan  akses masuk  dan  keluar  kampus  bagi  mahasiswa penyandang disabilitas Aksesibilitas informasi Wujud  kemudahan  dan  keterjangkauan  akses informasi bagi mahasiswa penyandang disabilitas
orang  harus  bisa  mencapai,  masuk  dan  mempergunakan semua  tempat  atau  bangunan  yang  bersifat  umum  dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain [11].
Sementara  itu  sumber  lain  juga  menambahkan    prinsip kenyamanan.  Yang  dimaksud  dengan  kenyamanan  yakni fasilitas  membantu  penyandang  disabilitas  dari  segi  desain atau  tampilan  sehingga  dapat  digunakan  sesuai  dengan kebutuhan penggunanya [12].

## III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  rasionalistik.  Metode  pendekatan  studi rasionalistik  menekankan  pada  pemahaman  secara  holistik yang  dilakukan  melalui  kriteriatualisasi  teoritik  dan  studi literatur sebagai tolok ukur pendekatan uji, hasil analisis, dan pembahasan  suatu  masalah  penelitian  untuk  menarik kesimpulan  dan  pemaknaan  [13].  Penelitian  ini  termasuk dalam  jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan,  tulisan,  dan perilaku orang-orang yang diamati [14]. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan, persepsi,  dan  pemikiran  manusia  secara  individu  maupun kelompok.

## B. Variabel
Variabel  yang  diapakai  dalam  penelitian  ini  merupakan hasil  sintesa  pustaka  dari  beberapa  sumber  yang  sudah direduksi  dan  diolah.  Variabel  penelitian  dapat  dilihat  pada Tabel 2

## C. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  survei  primer  dan  survei  sekunder. Survei primer yang dilakukan adalah observasi dan in-depth interview .  Observasi  dilakukan  untuk  mendapatkan  data terkait  gambaran  umum  wilayah  dan  kondisi  eksisting.  I n- depth  interview dilakukan  kepada stakeholder terpilih
menggunakan  wawancara  semi  tertutup.  Sementara  itu, survei sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan  cara  survei  literatur  dan  survei  instansional  berupa buku, jurnal, dan data statistik pendidikan tinggi.
Adapun stakeholder yang dimaksud adalah akademisi dan birokrasi kampus. Akademisi dinilai mempunyai pengalaman  dan  pemahaman  pada  perencanaan  fasilitas ramah  disabilitas  sehingga  dipilih  dengan  kriteria    pernah menerbitkan  jurnal  ilmiah  ruang  publik/fasilitas  ramah disabilitas  dan  minimal  pengalaman  mengajar  minimal  5 tahun.  Sedangkan,  birokrasi  kampus  dinilai  mempunyai pengalaman  dan  pemahaman  pada  karakteristik  mahasiswa disabilitas  sehingga  dipilih  dengan  kriteria  memahami tentang  pendidikan  inklusif  atau  sarana  prasarana  inklusif, bertugas pada kampus yang menerima mahasiswa disabilitas, minimal pengalaman  bekerja 5 tahun.

## D. Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  merumuskan kriteria  kampus  ramah  disabilitas  menggunakan  analisa deskriptif  kualitatif.  Analisa  deskriptif  kualitatif  merupakan serangkaian  kajian  dengan  kata-kata  dan  kalimat  menurut data  pengambilan  kesimpulan  [15].  Pada  dasarrnya  analisis deskriptif kualitatif ini menggunakan sumber informasi yang kemudian  menjadi  pertimbangan  dalam  perumusan  kriteria pengembangan kampus ramah disabilitas.   Analisa deskriptif kualitatif  ini  dilakukan  dengan  mengkolaborasikan  hasil kondisi  eksisting  dari  Universitas  Airlangga  kemudian pendapat para ahli/pakar, dan dokumen kebijakan pemerintah, best  practice dan  teori.  Tujuan  dari mensintesakan  secara  deskriptif  kondisi  eksisting,  pendapat para ahli/pakar dan dokumen kebijakan pemerintah, teori, dan best practice agar kriteria yang dihasilkan implementatif.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Universitas  Airlangga  merupakan  salah  satu  perguruan tinggi  yang  terletak  di  Kecamatan  Gubeng,  Kota  Surabaya. Kampus  Universitas  Airlangga  dapat  dilihat  pada  Gambar 1.Kampus Universitas Airlangga mempunyai batas   sebagai berikut :
• Sebelah Utara    :  RS. dr.  Soetomo
• Sebelah Timur    :  Ruas  Jalan Dharmawangsa Dalam
• Sebelah Selatan  :  Ruas Jalan Srikana
• Sebelah Barat      :  Ruas Jalan Dharmawangsa
Berdasarkan  data  yang  didapatkan,  jumlah  mahasiswa disabilitas  yang  terdaftar  dapat  dilihat  pada  Tabel  3. Berdasarkan  hasil  penelitain,  ditemukan  bahwa  sebuah kampus  ramah  disabilitas  adalah  tempat  yang  mampu memenuhi prinsip penyediaan fasilitas bagi disabilitas yang meliputi  faktor  kegunaan,  kemudahan,  kenyamanan, kemandirian. Sementara itu, stakeholder juga menambahkan adanya  faktor  kelembagaan.  Dari  faktor-faktor  tersebut, dibuatlah  kriteria  yang  implementatif.  Berikut  merupakan hasil  rumusan  kriteria  kampus  ramah  disailitas  berdasarkan masing-masing variabel :
1) Aktivitas akademik
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan aktivitas akademik yang dilakukan di kampus adalah  perkuliahan  tatap  muka,  praktikum,  konsultasi  yang dijadikan  dalam  satu  kelas  bersama  dan  dengan  standar
Gambar 1. Peta Wilayah Studi.
capaian  yang  sama.  Pendapat  ahli  menyatakan  bahwa aktivitas  akademik  bagi  mahasiswa  penyandang  disabilitas sama  dengan  mahasiswa  lain  diantaranya  yakni  kegiatan perkuliahan  tatap  muka,      studio,  dan  praktikum.  Adapun beberapa kebijakan dan  teori yang relevan pada pembahasan ini  adalah  pendidikan  inklusif,  yang    memberikan kesempatan  kepada  semua  peserta  didik  yang  memilki kelainan  dan  memilki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan  atau  pembelajaran dalam  lingkungan  pendidikan  secara  bersama-sama  dengan peserta  didik  pada  umumnya  [16].  Perguruan  tinggi  inklusi memberikan  kesempatan  yang  sama  terhadap  mahasiswa penyandang disabilitas tanpa beranggapan bahwa keterbatasan  fisik  mahasiswa  disabilitas  dapat  mengganggu proses belajar-mengajar di kelas [6]. Sehingga kelas reguler merupakan  tempat  belajar  yang  relevan  bagi  anak berkelaianan,    apapun  jenis  kelainannya  dan  bagaimanapun gradasinya .
Dari  penjabaran  tersebut,  dihasilkan  kriteria  aktivitas akademik untuk mewujudkan kampus ramah disabilitas yang berupa  ;  (a)Aktivitas  akademik  di  kampus  minimal  terdiri dari  perkuliahan  tatap  muka,  studio,  praktikum,  konsultasi, dan belajar mandiri; (b)Aktivitas akademik dapat dilaksanakan  dalam    kelas  bersama  (inklusi)  dengan memberikan  penyesuaian    pada  proses  dan  output pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas sehingga diperlukan SDM yang mumpuni untuk mengajar mahasiswa penyandang disabilitas.
2) Aktivitas non akademik
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan jenis aktivitas non-akademik yang dilakukan di kampus  yakni  kegiatan  kemahasiswaan  berupa  organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan, fakultas, hingga universitas. Adapula unit kegiatan mahasiswa. Pendapat ahli menyatakan bahwa aktivitas non akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas    sama  dengan  mahasiswa  pada  umumnya. Mahasiswa  disabilitas  juga  berhak  untuk  mengikuti  semua UKM  dan  kegiatan  kemahasiswaan  lainnya  yang  ada  di kampus.  Adapun  kebijakan  yang  relevan  pada  pembahasan ini  adalah  mahasiswa  juga  diarahkan  untuk  mengikuti kegiatan  non-akadmeik  seperti  kegiatan  kemahasiswaan untuk  mengasah  soft  skill  [3].  Dari  penjabaran  tersebut, dihasilkan  kriteria  yakni  tersedianya  UKM  dan  organisasi kemahasiswaan  bagi  mahasiswa  termasuk  mahasiswa penyandang  disabilitas  (tunanetra)  yang  mampu  mengasah soft skill mahasiswa.
3) Interaksi sosial
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan  aktivitas  interaksi  sosial  di  dalam  kampus terlihat  dari  saat  mahasiswa  berdiskusi  dan  bersantai  di bangku-bangku  sepanjang  koridor  luar.  Pendapat  ahli menyatakan bahwa  aktivitas  interaksi  sosial  yang  terbentuk di dalam kampus memungkinkan adanya singgungan antara dosen,  mahasiswa  dan  karyawan  kampus.  Interaksi  yang terbentuk  pada  kampus  inklusi  juga  sangat  umum,  seperti mahasiswa  yang  beribadah  bersama,  bersantai,  makan bersama atau mengerjakan tugas bersama. Adapun teori yang relevan  pada  pembahasan  ini  adalah  dalam  kampus  juga harus  memungkinkan  untuk  terjadinya  interaksi  sosial  baik yang terikat dengan kepentingan akademik maupun tidak [6]. Dari  penjabaran  tersebut,  dihasilkan  kriteria  yakni
tersedianya  sarana  yang  mampu  mengakomodasi  interaksi sosial.
4) Sarana prasarana akademik/pembelajaran
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan bahwa ruangan kelas sudah dilengkapi dengan perangkat  papan  tulis  manual  ( whiteboard ),  perangkat visualisasi  seperti  proyektor,  dan  perangkat audio , perpustakaan  masih  sedikit  menyediakan  koleksi  bacaan yang  dapat  diakses  oleh  mahasiswa  penyandang  disabilitas dan  sudah  terdapat  tempat  belajar  mandiri/kelompok  dan laboratorium  yang  digunakan  untuk  keperluan  praktikum. Pendapat  ahli  menyatakan  bahwa  sarana  prasarana pembelajaran  yang  dibutuhkan  untuk  mahasiswa  disabilitas memang  berbeda,  hal  ini  untuk  mendukung  keefektifan proses  pembelajaran  seperti  perlunya  penggunaan  bantuan teknologi  informasi  atau  software  khusus  dan  pendamping atau  relawan  pendamping.  Adapun  beberapa  kebijakan  dan teori yang relevan pada pembahasan ini adalah kelengkapan sarana  prasarana  akademik  [16]. Fasilitas  untuk  tunanetra diantaraya buku literatur braille atau buku digital, kalkulator elektronik, komputer suara, kamus elektrobik, printer braille. Relawan  dikoordinasi  oleh  PSLD  memberikan  bantuan dalam  mengorientasi  kampus  bagi  mahasiswa  tunanetra contoh  fungsinya  meliputi  asisten  perpustakaan  dan pendampingan(penerjemahan dan pembacaan) [6].
Dari  penjabaran  tersebut,  dihasilkan  kriteria  sarana prasarana akademik/pembelajaran untuk mewujudkan kampus  ramah  disabilitas  yang  berupa;(a)Sarana  prasarana pembelajaran  minimal  tersedia  laboratorium,  studio,  tempat praktik,  dan  tempat  belajar  mandiri/kelompok,  ruang  serta kelas/kuliah yang dilengkapi dengan perangkat proyektor dan perangkat  audio;  (b)Tersedianya  koleksi  bacaan/materi pembelajaran  yang  dapat  mudah  diakses  oleh  mahasiswa disabilitas  melalui  penggunaan  teknologi  IT/ software ; (c)Tersedianya  pendamping  bagi  mahasiswa  disabilitas apabila kesusahan dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. 5) Sarana prasarana manajemen
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan bahwa Sarana prasarana manajemen contohnya ruangan tata usaha jurusan yang tersedia dilengkapi dengan tempat  duduk  dan  meja  informasi.  Namun  belum  tersedia SOP khusus untuk melayani mahasiswa disabilitas. Sehingga seringkali  komunikasi  berjalan  tidak  efektif.  Pendapat  ahli menyatakan  bahwa  sarana  prasarana  manajemen  yang dibutuhkan yakni pelayanan administrasi kampus yang dapat ditempatkan  pada  lokasi  strategis  seperti  rektorat,  dekanat, dan  biro  pelayanan  kampus  lainnya,  perlu  adanya  SOP pelayanan   dan akses online yang tentunya disesuaikan agar bisa  diakses  oleh  mahasiswa  disabilitas.  Adapun  kebijakan dan    teori  yang  relevan  pada  pembahasan  ini  adalah kelengkapan  sarana  prasarana  manajemen  pada  satuan pendidikan tinggi [16]. Kampus perlu menyediakan reception area yang berarti ruang resepsiois untuk menunjang aktivitas mahasiswa  disabilitas.  Dari  penjabaran  tersebut,  dihasilkan kriteria  sarana  prasarana  manajemen  untuk  mewujudkan kampus  ramah  disabilitas  yang  berupa;  (a)sarana  prasarana manajemen  yang  disediakan  di  kampus  minimal  berupa sarana  prasarana  tata  usaha  atau  pelayanan  administrasi terutama  pada  lokasi  strategis  yang  menjadi  pusat administrasi mahasiswa; (b)tersedianya SOP untuk kemudahan pelayanan administrasi bagi mahasiswa
disabilitas yang disosialisikan kepada staff yang bersangkutan; (c)tersedianya layanan administrasi yang dapat diakses via online
6) Sarana Prasarana Penunjang
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan  bahwa  sarana  prasarana  penunjang  belum sepenuhnya terpenuhi. Pada toilet sudah disesuaikan namun pada sarana parkir belum. Pendapat ahli menyatakan bahwa sarana  prasarana  penunjang  yang  dibutuhkan  yakni  tempat parkir,  gazebo,  kantin,  musholla/tempat  ibadah,  toilet, transportasi  yang  disesuaikan  agar  bisa  dipergunakan  oleh penyandang  disabilitas.  Adapun  beberapa  kebijakan  dan teori yang relevan pada pembahasan ini adalah kelengkapan sarana  prasarana  penunjang  pada  satuan  pendidikan tinggi[16].  Toilet  disesuaikan  untuk  penyandang  disabilitas dengan  memperhatikan  jarak  dan  ketinggian  setiap penempatan  benda-benda  [17].  Inclusive  smart  city  adalah kemampuan untuk mengenali tempat dan objek (atau benda) dan membuat informasi tersedia secara digital [18].
Dari  penjabaran  tersebut,  dihasilkan  kriteria  sarana prasarana  penunjang  untuk  mewujudkan  kampus  ramah disabilitas yang berupa ; (a)sarana prasarana penunjang yang disediakan di kampus seperti tempat ibadah, ruang kesehatan, toilet, kantin,dan tempat parkir yang disesuaikan pula untuk penyandang  disabilitas  dengan  prinsip  desain  universal; (b)terdapat labelisasi pada sarana prasarana penunjang yang diperuntukan khusus bagi mahasiswa disabilitas; (c)letak dan penempatan  sarana  penunjang  harus      diperhatikan  agar mudah dijangkau
7) Desain
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan  bahwa  desain  pada  trotoar  atau  pedestrian sudah diberi guiding block  untuk kemudahan akses tunanetra namun  warna  yang  digunakan  belum  terlihat  jelas. Sedangkan  desain  pada  beberapa  bangunan  berlantai  >2 terdapat  lift  yang  sudah  terlabeli  dengan  huruf  braille,  ada pula  yang  belum.  Pendapat  ahli  menyatakan  bahwa penyesuaian  desain  bagi  mahasiswa  disabilitas  dapat dilakukan dengan penerapan universal desain terutama pada parkir,  toilet,  trotoar,  lift,  pelabelan  dengan  huruf  braille. Selain itu, juga harus diperhatikan pada pemilihan warna dan tekstur  serta  tidak  boleh  menggunakan  elemen  yang  tajam dan berbahaya.
Adapun beberapa kebijakan dan  teori yang relevan pada pembahasan  ini  adalah  fasilitas  yang  dibangun  untuk  orang banyak  harus  menerapkan  prinsip  universal  desain  [19]. Desain  universal  adalah  suatu  pendekatan  terhadap  desain produk dan lingkungan, termasuk instruksi, yang memperhitungkan berbagai kemampuan, kecacatan, latarbelakang  ras  dan  etnis  [20].  Untuk  membantu mengarahkan  jalan  tunanera  atau  low  vision  menggunakan lantai  yang  rendah  dan  bercorak  (bercorak  atau  berbeda warna aspal/paving jalan) sebagai guiding block [18].
Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria desain  untuk mewujudkan  kampus  ramah  disabilitas  yang  berupa; (a)Desain  sarana  prasarana  yang  dipakai  di  kampus menggunakan prinsip universal design sehingga sesuai untuk digunakan  penyandang  disabilitas;  (b)Desain guiding  block yang digunakan harus memperhatikan pemilihan warna dan tekstur  yang  mencolok  atau  yang  bisa  merangsang  indra peraba serta tidak boleh ada benda yang membahayakan pada
jalur tersebut; (c)Tersedianya lift pada gedung berlantai lebih dari dua dan dilabeli dengan huruf braille.
8) Kondisi Sosial
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan  bahwa    mahasiswa  bisa  berinteraksi  dengan baik  dengan  mahasiswa  lainnya  ataupun  dengan  dosen  dan karyawan kampus. Hingga saat ini belum ada kasus bullying yang  terjadi  di  kampus.  Pendapat  ahli  menyatakan  bahwa bentuk  kondisi  sosial  yang  mendukung    bagi  mahasiswa disabilitas  contohnya  pada  interaksi  sosial    tercipta penerimaan/ welcoming ,  perlakukan  non  diskriminatif,  dan penghargaan atas perbedaan.
Adapun beberapa  teori yang relevan pada pembahasan ini adalah  terdapatnya  tiga  hal  dalam  merealisasikan  kampus ramah disabilitas, yakni melalui penyediaan sarana, fasilitas yang  mendukung  aksesibilitas,  dan  lingkungan  sosial  yang tidak  diskriminatif.  Pandangan  sosial  beranggapan  bahwa masalah disabilitas tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang  luas.  Penyatuan  kelompok  disabilitas  dengan masyarakat  berarti  proses  memberdayakan  mereka  dalam rangka  menundukkan  tintangan-rintangan  social[21].  Dari penjabaran  tersebut,  dihasilkan  kriteria  yakni  mahasiswa disabilitas mendapat perlakukan yang sama (non- diskrimintaif)  dalam  mengakses  semua  fasilitas  dan  sarana prasarana kampus.
9) Aksesibilitas Fisik
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan  bahwa    aksesibilitas  fisik  ditunjang  dengan adanya pelican  crossing yang  membantu  penyebarangan bagi  penyandang  disabilitas,  adanya  jalur  pedestrian disekeliling kampus,  layanan bus kampus untuk perjalanan antar  kampus  Universitas  Airlangga  dan  akses  keluar  yang terhubung  dengan  transportasi  umum.  Pendapat  ahli menyatakan  bahwa  aksesibilitas  fisik  diwujudkan  melalui kemudahan akses antar bangunan dalam lingkungan kampus, maupun  untuk  akses  keluar  masuk,  tersedianya  kendaraan khusus  bagi  mahasiswa  disabilitas,  dan  kemudahan  akses pada transportasi umum.
Beberapa    kebijakan  dan  teori  yang  relevan  pada pembahasan ini yakni pembangunan fasilitas publik  banyak harus  memperhatikan  aksesibilitas.    Sehingga  Perencanaan dan  penyediaan  jalur  pemandu  sebagai  sarana  hubungan horizontal  memperhatikan    konektivitas  dan  kontinuitas, keamanan,  kenyamanan,  kemudahan,  penempatan  pada koridor  atau  jalur  pedestrian  dan  ruang  terbuka  [19].  Salah satu  hak  yang  dijamin  adalah  untuk  menjalankan  semua kegiatannya dengan mudah, aman, nyaman, yang diwujudkan memalui ketersediaan aksesibilitas fisik  [22]. Kampus perlu menyediakan transportation yang  berarti  sarana  prasarana transportasi  khusus  yang  menunjang  aktivitas  mahasiswa disabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud adalah halte dan bus kampus.
Dari  penjabaran  tersebut,  dihasilkan  kriteria  aksesibilitas fisik  untuk  mewujudkan  kampus  ramah  disabilitas  yang berupa  :  (a)  Semua  akses  masuk  dan  keluar  kampus terkoneksi  dengan  baik  dan  tersedia  pedestrian  yang dilengkapi guiding  block sebagai  bantuan  arah;  (b)Terdapat rambu-rambu,    rambu  penyebrangan  bersuara  ( pelican crossing )  sebagai  pengaman  untuk  menyebrang  pada  akses keluar  masuk  kampus  menuju  jalan  raya;  (c)Terdapat transportasi khusus yang disediakan kampus  bagi mahasiswa
difabel yang memudahkan pergerakan menuju tempat-tempat perkuliahan
10) Aksesibilitas Informasi
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan  bahwa    sudah tersedia  layanan  informasi terpadu bagi seluruh mahasiwa dan umum. Layanan ini juga tersedia  untuk  mahasiwa  disabilitas.  Pendapat  ahli menyatakan  bahwa  kemudahan  akses  informasi  dapat diberikan  melaui  dua  cara,  yakni  berbasis online maupun offline . Online contohnya yakni website kampus  disediakan vitur audio dan berbasis offline contohnya disediakan dengan tanda-tanda yang bisa dirasakan/diraba.
Teori  yang  relevan  pada  pembahasan  ini  yakni  seorang tunanetra  tidak  dapat  meilhat  dengan  jelas  rambu  atau penanda ( signage) yang terpasang pada jarak beberapa meter. Sehingga inclusive  smart  city adalah  kemampuan  untuk mengenali  tempat  dan  objek  (atau  benda)  dan  membuat informasi  tersedia  secara digital [18].  Dari  penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria yakni i nformasi disediakan baik online (digital) maupun offline mudah untuk dipahami. Pada informasi online ,  disediakan  vitur  bantuan  audio.  Pada informasi offline ,  disediakan  dengan  tanda-tanda/rambu- rambu yang bisa mengasah sensorik (dirasakan/diraba) 11) Peran Kelembagaan Kampus
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan bahwa kampus sudah menyediakan kebijakan tentang  pendidikan  inklusi  yang  mengatur  bagi  mahasiswa disabilitas.  Namun,  belum  dijumpai  dukungan  untuk pemberdayaan  mahasiswa  disabilitas  oleh  kampus  karena jumlahnya  tidak  banyak.  Pendapat  ahli  menyatakan  bahwa bentuk kebijakannya melalui pendidikan inklusi yang mampu megakomodasi  mahasiswa  disabilitas.  Beberapa  teori  yang relevan pada pembahasan ini yakni kebijakan kampus sangat mempengaruhi penjaminan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas. Sehingga kebijakan kampus diperlukan untuk menunjang hak-hak mahasiswa disabilitas. Tidak  adanya  kebijakan  kampus  akan  mengakibatkan mahasiswa disabilitas mengalami hambatan dan ketidaknyamanan dalam kegiatan pendidikannya [6]. Otoritas institusi  dapat  mengembangkan  sistem  partisipatif  untuk menyelesaikan  masalah  internal.  Institusi  tersebut  dapat menguatkan  pengetahuan  yang  dimiliki  dan  sumber  daya untuk berinovasi dan membuat solusi yang tepat [23].
Dari penjabaran tersebut, dihasilkan kriteria kelembagaan kampus  untuk  mewujudkan  kampus  ramah  disabilitas  yang berupa ; (a)Adanya kebijakan kampus yang mengatur mulai dari  input-proses-output  bagi  mahasiswa  disabilitas  dalam menjamin  terpenuhinya  hak-hak  mahasiswa  penyandang disabilitas;  (b)Adanya  partisipasi  mahasiswa  disabilitas dalam  pengambilan  keputusan/kebijakan  terkait  dengan pengembangan kampus ramah disabilitas.
12) Peran Pemerintah
Kondisi  eksisting  yang  dijumpai  pada  lokasi  studi menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu mendukung dalam pemenuhan kelengkapan sarana prasarana terutama untuk kepentingan akademik/pembelajaran. Pendapat  ahli  menyatakan  bahwa  peran  pemerintah  dapat dilakukan  melalui  kebijakan  pendidikan  inklusi  yang diterbitkan  oleh  pusat  dan  penyediaan  fasilitas  yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas terlebih pada fasilitas pembelajaran. Kebijakan yang relevan pada pembahasan ini
yakni pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/mefasilitasi pedidikan untuk penyandang  disabilitas  disetiap  jalur,  jenis,  dan  jenjang pendidikan yang sesuai dengan kewenangannya [8].
Teori  yang  relevan  pada  pembahasan  ini  yakni  sebagai wujud kepedulian dan keseriusan serta komitmen pendidikan tinggi terhadap penyandang disabilitas, diperlukan kebijakan yang memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi mereka untuk dapat mengakses pendidikan tinggi dimana kebijakan tersebut  diklasifikasikan  menjadi  kebijakan  pemerintah  dan kebijakan  sektoral  pendidikan  [24].  Pada  saat  ini  dukungan pemerintah dapat diteruskan melalui pemerintah daerah yakni dengan  menyelenggarakan  diskusi  publik  untuk  dijadikan masukan  bagi  pemerintah.  Dengan  pelibatan  masyarakat biasa  akan  bertemu  sebuah  preferensi  masyarakat  yang terbentuk. Dimana preferensi tersebut kemudian diterjemahkan  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  fisik maupun non fisik [23].
Dari  penjabaran  tersebut,  dihasilkan  kriteria  peran pemerintah  untuk  mewujudkan  kampus  ramah  disabilitas yang  berupa;  (a)Adanya  komitmen  dukungan  pemerintah baik  dari  segi  kebijakan  atau  materiil;  (b)Adanya  peran pemerintah  kota  dalam  mendukung  pengembangan  kampus ramah  disabilitas  seperti  penyediaan  fasilitas  ramah disabilitas di sekitar kampus

## V. KESIMPULAN/RINGKASAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  analisis  yang  telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh dari  penelitian  terkait  kriteria  kampus  ramah  disabilitas adalah sebagai berikut; (1)Kampus diidentifikasikan sebagai tempat yang memfasilitasi kebutuhan pendidikan tinggi bagi penyandang  disabilitas  dengan  memperhatikan  faktor kegunaan,  kemudahan,  kenyamanan,  dan  kemandirian,  dan kelembagaan.
Kriteria kampus ramah disabilitas yang dihasilkan meliputi aktivitas  akademik,  non-akademik,  interaksi  sosial,  sarana prasarana  akademik,  sarana  prasarana  manajemen,  sarana prasarana  penunjang,  desain,  kondisi  sosial,  aksesibilitas fisik, aksebilitas informasi, kelembagaan kampus, dan peran pemerintah.    Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  yang mengikut sertakan mahasiswa disabilitas. Sehingga didapatkan  jawaban  dari  pihak  pengguna  ( user )  secara menyeluruh  terhadap  kampus  yang  ramah  bagi  mahasiswa disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A.  Maftuhin,  “Mendefinisikan  kota  inklusif:  asal-usul,  teori  dan indikator,” Tataloka ,  vol.  19,  no.  2,  p.  93,  2017,  doi: 10.14710/tataloka.19.2.93-103.
[2]  P. M. Ristekdikti, Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi . Jakarta, 2015.
[3]  U.-U.  R.  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Jakarta (2012) , vol. 66. Jakarta, 2012, pp. 37– 39.
[4]  K. B. B. Indonesia, Arti Kata Pusat . Indonesia, Kamus Besar Bahasa.
[5]  K.  Maskur,  “Dimensi  pelayanan  perguruan  tinggi :  studi  pada mahasiswa  pascasarjana,” J.  Imiah  Manaj.  Univ.  Islam  Kalimantan , vol. 3, no. 2, pp. 64–73, 2019.
[6]  A.  Soleh,  “Kebijakan  perguruan  tinggi  negeri  yogyakarta  terhadap penyandang  disabilitas,” J.  Pendidik.  Islam ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  1–30, 2014, doi: 10.14421/jpi.2014.31.1-30.
[7]  A. Susanty, H. Santoso, and P. Nursyachbani, “Analisis jenis layanan pendidikan  dan  non  pendidikan  yang  penting  bagi  peningkatan kepuasan  mahasiswa  (studi  kasus:  fakultas  teknik  universitas diponegoro),” J.  Tek.  Ind. ,  vol.  13,  no.  1,  pp.  7–16,  2018,  doi: 10.14710/jati.13.1.7-16.
[8]  U.-U.  R.  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2016 Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Jakarta (2016) . Jakarta, 2016, pp. 11–40.
[9]  Menteri  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  riset,  teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik Indonesia  Nomor  46  tahun  2017  tentang  Pendidikan  khusus  dan Pendidikan  Layanan Khusus di  Perguruan  Tinggi .  Jakarta,  2017, pp. 1–11.
[10]  R.  Soedjadi, Kiat  Pendidikan  Matematika  di  Indonesia .  Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
[11]  K. P. U. P. Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Pedoman  Teknis  Fasilitas  dan  Aksesibilitas  pada  Bangunan  Gedung dan  Lingkungan.  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  30/PRT/M/2006. Jakarta:  Direktorat  Bagian  Penataan  Bangunan  dan  Lingkungan (2006). , vol. 122. Jakarta, 2006, pp. 25–27.
[12]  U. Zakiyah and R. Husein, “Pariwisata ramah penyandang disabilitas,” J.  Gov.  Public  Policy ,  vol.  3,  no.  3,  pp.  482–505,  2016,  doi: 10.18196/jgpp.2016.0068.
[13]  M.  L.  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakaya, 1989.
[14]  R. Bodgan and S. Biklen, Qualitative Research for Education . Boston: MA: Allyn and Bacon, 1992.
[15]  Hernowo & Navastara, “Kriteria pengembangan ruang publik terpadu ramah  anak  di  wilayah  jakarta  selatan,”  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember, 2017.
[16]  M. P. N. R. Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Standar nasional Pendidikan Tinggi, Jakarta (2009). Jakarta, 2009, p. 255.
[17]  L.  Andrew, The  Good  Loo  Design  Guide:  Centre  For  Accessible Environment . London: CAE/RIBA Entreprises Ltd, 204AD.
[18]  J.  S.  de  Oliveira  Neto  and  S.  T.  Kofuji,  “Inclusive  smart  city:  an exploratory  study,”  in lecture  notes  in  computer  science  (including subseries  lecture  notes  in  artificial  intelligence  and  lecture  notes  in bioinformatics) ,  2016,  vol.  9738,  pp.  456–465,  doi:  10.1007/978-3- 319-40244-4_44.
[19]  K.  P.  U.  dan  P.  Rakyat, Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Uumum Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 . 2017, pp. 9–15.
[20]  B. Sheryl, Universal Design in Higher Education: From Principle to Practice . Jakarta: Harvard Education Press, 2015.
[21]  C.  Peter, Pembebasan  dan  Pembangunan :  Perjuangan  Penyandang Cacat di Negara-  Negara Berkembang .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1997.
[22]  H.  Kurniawan,  “Implementasi  aksesibilitas  pada  gedung  baru perpustakaan ugm,” Indones. J. Disabil. Stud. , vol. 1, pp. 44–51, 2014.
[23]  P.  Evans,  “Development  as  institutional  change:  the  pitfalls  of monocropping  and  the  potentials  of  deliberation,” Stud.  Comp.  Int. Dev. , vol. 38, no. 4, pp. 113–118, 2004, doi: 10.1007/BF02686327.
[24]  I. Ali, Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya . Jakarta: Bumi Aksara, 1996
.