## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara)
Oleh: La Ode Suprianto, Muh. Arsyad, dan Megawati A. Tawulo
Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  nendeskripsikan  persepsi  masyarakat terhadap politik uang ( money politic ) pada pemilihan kepala daerah serentak; dan untuk  mendeskripsikan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  persepsi  masyarakat terhadap  politik  uang  pada  pemilihan  kepala  daerah  serentak.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penlitian  ini  adalah  dengan  melalui  penelitian  lapangan  yang  dilakukan dengan  teknik  kuesioner,  dan  teknik  wawancara  dan  selanjutnya  dianalisis dengan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Ronta menyatakan  tidak  setuju  dengan  adanya  politik  uang  pada  pemilihan  kepala daerah  serentak.  Masyarakat  menganggap  bahwa  dengan  adanya  politik  uang akan  membawa  pengaruh  negatif  terhadap  perkembangan  pembangunan Kabupaten  Buton  Utara  khususnya  Desa  Bonegunu.  Sedangkan  bagi masyarakat yang menyatakan setuju dengan adanya politik uang dengan alasan ekonomi  yaitu  pemberian  calon  kepala  daerah  dalam  bentuk  uang  sedikitnya dapat membantu beban kebutuhan sebagian warga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang terdiri atas beberapa faktor  yaitu:  (1)  faktor  internal  berhubungan  dengan  sistem  yaitu  kesesuaian antara  kebutuhan  masyarakat  dengan  adanya  politik  uang,  nilai  yang berhubungan  dengan  kegunaan  adanya  politik  uang  terhadap  kehidupan masyarakat  Desa  Ronta,  tujuan  berkaitan  dengan  pengetahuan  masyarakat terhadap  tujuan  adanya  politik  uang  tersebut,  (2)  faktor  eksternal  berkaitan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang.
Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat, Politik Uang.

## PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem  politik  demokratik  modern.  Pemilihan  bahkan  telah  menjadi  salah  satu parameter  utama  oleh  masyarakat  internasional  untuk  melihat  tidak  demokratisnya suatu negara. Walau pada saat yang lain, pemilihan umum seringkali dilakukan hanya untuk  melegitimasi  tindakan  nyata  rezim  yang  otokratik.  Karena  dalam kenyataannya,  masyarakat  internasional  kini  hampir  menyepakati  bahwa  tidak  ada satupun  negara  yang  dikategorikan  sebagai  negara  demokratis  apabila  tidak menyelenggarakan  pemilu,  terlepas  dari  kualitas  pelaksanaanya.  Pemilu  juga dilaksanakan  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat,  sebab  rakyat  tidak  mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam  memerintah  suatu  negara  selama  jangka  waktu  tertentu.pemilu  dilaksanakan dengan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia  dan  adil,  sehingga  pemimpin  yang
dihasilkan  benar-benar  menjadi  pemimpin  yang  dikehendaki  oleh  mayoritas masyarakat.
Dewasa  ini  rakyat  kenyataannya  memiliki  kedaulatan  yang  utuh,  sebab  secara langsung masyarakat telah terlibat dalam menentukan pemimpin mereka, baik yang duduk di legislatif maupun di eksekutif. Implementasi proses politik tersebut adalah diharapkan  terjadinya  peningkatan  akuntabilitas  secara  timbal  balik.  Pada  saat  ini, bangsa  Indonesia  telah  tiga    kali  melakukan  pemilihan  umum  secara  langsung. Sehingga  dalam  proses  pelaksanaan  banyak  ditemukan  kecurangan-kecurangan seperti money politics pada pelihan kepala daerah ataupun pemilu legislatif.
Salah  satu  tantangan  dalam  pemilu  adalah  maraknya  praktek  politik  uang ( money  politic )  yang  berlangsung  hampir  di  seluruh  tingkatan  pemilihan  umum. Dwipayana  (2009)  menyebutkan  bahwa  politik  uang  adalah  salah  satu  faktor penyebab  Demokrasi  berbiaya  tinggi.  Kumorotomo  (2009)  menyatakan  bahwa setiap orang tau bahwa  kasus-kasus politik  uang merupakan hal  yang jamak dalam pemilu setelah reformasi. Adapun semua jika ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang, warga segera bisa menujuk bagaimana para calon  itu  menggunakan  uang  untuk  “membeli  suara”  di  daerah  pemilihan  mereka. Menutut  Dhakidae  (2011)  politik  uang  merupakan  mata  rantai  dari  terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas yang akan dijual pada saat sudah diperoleh. Dibeli pada  saat  pemilihan  umum  dengan  segala  teknik  dan  dijual  pula  dengan  segala teknik.
Dalam  momen  sepetri  saat  ini,  uang  merupakan  alat  kampanye  yang  sangat ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon kepala daerah tertentu. Kecerdasan  intelektual  dan  kesalehan  pribadi  tidak  menjadi  tolak  ukur  kelayakan bagi  calon  kepala  daerah,  tetapi  kekayaan  finansial  yang  menjadi  penentu pemenangan dalam pemilu. Praktik money politic tumbuh subur di setiap daerah yang ada  di  Indonesia  khususnya  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Masyarakat  tidak  lagi peka  terhadap  bahaya  adanya  money  politic  di  pemilihan  kepala  daerah  tersebut. Mereka  membiarkannya,  karena  tidak  merasa  bahwa money  politic secara  normatif harus  dijauhi.  Segalanya  berjalan  dengan  wajar.  Segalanya  berjalan  dengan  wajar. Kendati  jelas  terjadi money  politic ,  dan  hal  itu  di  akui  oleh  kalangan  masyarakat, namun terkadang tidak ada protes.
Budaya money politic merupakan hal lumrah dalam masyarakat. Fenomena dalam money  politic dalam  masyarakat  bisa  dilihat  secara  langsung  dalam  proses  pemilihan kepala  daerah  sebagai  komponen  dari  pemerintahan  Indonesia.  Proses  pencalonan kepala  daerah  seringkali  melakukan  money  politic  untuk  mendapatkan  hak  pilih masyarakan untuk memenangkan pemilihan tersebut.
Dalam  skala  yang  lebih  luas,  praktik money  politic telah  melibatkan  hampir seluruh  elemen  masyarakat  seperti  pejabat,  politisi,  akademisi,  pendidik,  saudagar, bahkan  kalangan  agamawan  sekalipun.  Dalam  persepsi  sosiologi  politik,  fenomena bantuan  politis  ini  dipahami  sebagai  wujud  sistem  pertukaran  sosial  yang  biasa
terjadi  dalam  realitas  permainan  politik.  Karena  interaksi  politik  memang meniscayakan  sikap  seseorang  untuk  dipenuhi  oleh  penggarapan  timbal  balik ( reciprocity ).  Dengan  kata  lain,  relasi  resiprositas  merupakan  dasar  bagi  terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang. Perilaku money politic , dalam konteks politik sekarang, seringkali diatasnamakan sebagai bantuan dan lain-lain.
Pergeseran  istilah money  politics ke  dalam  istilahan  moral  ini  secara  tidak langsung  telah  menghasilkan  perlindungan  secara  sosial  melalui  norma  kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal  formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik ( political behaviour ) sehingga  dapat  memudahkan  dalam  pemisahan  secara  analitik  antara  pemberian yang  sarat  dengan  nuansa  suap,  dan  pemberian  dalam  arti  sesungguhnya  sebagai bantuan (Awal Rahmat, 2015).
Kesulitan  mengambil  persepsi  yang  tegas  di  kalangan  pemimpin  masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa money politics itu haram, penilaian  beberapa agamawan yang lain tidak seekstreem itu. Menteri Agama Malik Fadjar, seperti  yang dikutip oleh Ismawan dalam money politics  Pengaruh  Uang  dalam  Pemilu,  tidak  mau  secara  tegas  mengatakan  hukum pratik money politics haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil- dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini (Ismawan, 1999:2).
Akhirnya,  sulit  di  bedakan  antara  pemberian  yang  tergolong  risyiwah  (suap) dan pemberian yang tergolong amal jariyah. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik money politic . Melihat kenyataan bahwa praktik money politic telah  begitu  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat,  mulai  dari  tingkat  bawah sampai  atas,  maka  persoalan  yang  pelik  ini  harus  disikapi  dengan  serius.  Persoalan yang  terkesan  remeh  namun  memiliki  implikasi  negatif  yang  sangat  besar  bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya money politic membuat  politik  menjadi  bias.  Akibat  penyalahgunaan  uang,  pemilu  sulit menampakan  ciri  kejujuran,  keadilan  serta  persaingan  yang  fair.  Pemilu  seperti  ini akhirnya  menciptakan  pemerintah  yang  tidak  memikirkan  nasib  dan  kesejahteraan rakyat. Namun demikian, masyarakat tetap tidak bisa memberikan justifikasi hukum terhadap  semua  pemberian  politis  sebagai  risywah.  Karena  ketetapan  hukum  atas pemberian  politis  ini  harus  melalui  proses  interprestasi  berupa  upaya  pemahaman secara  mendalam  terhadap  makna  kepentingan yang  sesungguhnya  dibalik  perilaku politik  ( political  behaviour )  terlebih  dahulu,  sehingga  publik  dapat  mengetahui  alasan yang mendasari suatu tindakan atau bantuan tersebut.
Sistem  pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  serentak    secara  langsung  di laksanakan pada 9 Desember 2015 yang lalu membuka maraknya praktik money politic di  Desa  Ronta,  Kecamatan  Bonegunu,  Kabupaten  Buton  Utara.    Berangkat  dari pemikiran inilah peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai tema diatas dengan mengambil  lokasi  di  Desa  Ronta,  Kecamatan  Bonegunu,  Kabupaten  Buton  Utara.
Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  untuk  mengetahui  persepsi masyarakat terhadap politik uang ( money politic ) di Pemilihan Kepala Daerah Serentak di  Desa  Ronta,  Kecamatan  Bonegunu,  Kabupaten  Buton  Utara  serta  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  memengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap  politik uang  dalam  Pilkada  Serentak  di  Desa  Ronta,  Kecamatan  Bonegunu,  Kabupaten Buton Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Jumlah  populasi  dalam penelitian  ini  sebanyak  220  orang  dengan  jumlah    sampel  sebanyak  66  orang. Selanjutnya akan dianalisis dengan mengguakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  penelitian  lapangan  yang dilakukan dengan teknik kuesioner, dan teknik wawancara (interview) serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
Politik  uang  merupakan  semua  tindakan  yang  disengaja  oleh  seseorang  atau kelompok  dengan  memberi  atau  dengan  menjanjikan  uang  atau  meteri  lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan  hak  pilihnya  untuk  memilih  calon  tertentu  atau  dengan  sengaja menerima  atau  memberi  dana  kampanye  dari  atau  kepada  pihak-pihak  tertentu. Dalam  pemilihan  kepala  daerah  maupun  pemilihan  umum  secara  umum,  banyak terjadi perbuatan politik uang ( money politic ) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. Seperti yang terjadi di Kabupaten Buton Utara  khususnya  Desa  Ronta  pada  pemilihan  kepala  daerah  yang  dilakukan  secara serentak  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Praktik  politik  uang  benar-benar  sudah menjadi lumrah diberbagai kalangan di masyarakat. Berikut informasi tentang respon masyarakat terhadap politik uang yang terjadi di Desa Ronta pada pemilihan kepala daerah.
Tabel 1.  Tanggapan Responden Terhadap Politik Uang No Tanggapan responden Jumlah Persentase (%) 1 Sudah tahu 66 100 2 Belum tahu - - Total 66 100
Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).
Dari  66  responden  yang  diberikan  kuesioner,  semua  menjawab  sudah  tahu akan  adanya  politik  uang  dalam  perhelatan  demokrasi  pemilihan  kepala  daerah Kabupaten  Buton  Utara  khususnya  di  Desa  Ronta.  Hal  ini  disebabkan  karena pelaku-pelaku politik uang dalam artian sekelompok orang yang memberikan politik uang  itu  terkadang  dilakukan  dengan  terang-terangan  sehingga  masyarakat  dengan
mudah  dapat  mengetahui  akan  adanya  praktik  politik  uang  dalam  pilkada  yang dilangsungkan di desa Ronta.
Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Kesetujuan Adanya Politik Uang No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%) 1 2 3 Setuju Kurang setuju Tidak setuju 12 - 54 18,18 - 81,82 Total 66 100,00
Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  tentang  adanya  tanggapan  responden mengenai  adanya  politik  uang  menunjukkan  bahwa  persentase  sebaran  jawaban responden,  dimana  12  responden  (18,18%)  menyatakan  bahwa  mereka  setuju dengan  praktik  politik  uang  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Buton Utara  khususnya  di  Desa  Ronta,  dan  54  responden  (81,82  %)  menyatakan  tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Ronta dalam memilih  kepala  daerah  masih  menggunakan  idealismenya  dan  tidak  terpengaruh dengan adanya politik uang.
Memberikan  suara  adalah  salah  satu  tindakan  sosial  dalam  proses  pemilihan Kepala  Daerah,  di  mana  pemilihan  banyak  menggunakan  pertimbangan  yang digunakan dalam menetapkan putusan mereka. Ada dua bentuk proses memberikan suara  dalam  pemilihan,  Segmen  pemilih  rasional,  yaitu  kelompok  pemilih  yang berfokuskan  perhatiannya  pada  faktor  isu  dan  kebijakan  kontestan  dalam menentukan  pilihan  politiknya  serta  Segmen  pemilih  emosional,  yaitu  kelompok pemilih  yang  dipengaruhi  oleh  perasaan-perasaan  tertentu  seperti  kesedihan, kekhawatiran,  dan  kegembiraan  terhadap  harapan  tertentu  dalam  menentukan pilihan politiknya. Faktor emosioanl ini sangat ditentukan oleh personalitas kandidat.
Hal tersebut diatas sebagaimana terjadi di Kabupaten Buton Utara yang telah melakukan  proses  pemilihan  kepala  daerah  khususnya  di  Desa  Ronta  Kecamatan Bonegunu.  Dalam  proses  pemilihan  tersebut  terdapat  masyarakat  yang  setuju  dan tidak setuju dengan adanya politik uang ( money politic ). Melalui money politics dukungan politik  diberikan  atas  pertimbangan  uang  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya  yang diterima oleh aktor politk tertentu.
Masyarakat  yang  menyatakan  setuju  dengan  adanya  politik  uang  adalah segelintir  orang  yang  tinggalnya  di  pelosok  desa  yang  memungkinkan  kurangnya informasi  yang  diperoleh  tentang  politik  uang  ( money  politic )  sehingga  bagi  mereka pemberian  itu  wajar  dan  mereka  juga  tidak  pernah  memintanya.  Sedangkan  bagi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya politik uang tersebut adalah masyarakat yang sudah tentu memahami dan memaknai arti dari politik uang itu sendiri, bahwa setelah  terpilih  nantinya  semua  uang  yang  telah  dikeluarkan  akan  dikembalikan dengan  menjual  program-program  pemerintah  yang  mestinya  program  itu  untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.
Dari  sebaran  kuesioner  tentang  politik  uang  dengan  kesesauian  kebutuhan masyarakat  menghasilkan  dua  persepsi  yang  berbeda  yaitu  sesuai  dengan  tidak sesuai. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Tanggapan Responden tentang Politik Uang Dengan Kesesuaian
Kebutuhan Masyarakat Desa Ronta Saat Ini No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%) 1 Sangat Sesuai 12 18,18 2 Sesuai - - 3 Tidak Sesuai 54 81,82 Total 66 100,00
Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).
Berdasarkan  hasil  olahan  data  kuesioner  data  di  atas,  tanggapan  responden tentang  permasalahan  politik  uang  dengan  kesesuaian  kebutuhan  masyarakat  yaitu, 12  responden  (18,18%)  menyatakan  sangat  sesuai,  54  responden  (81,82%) menyatakan  tidak  sesuai.  Pernyataan  masyarakat  sangat  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat saat ini berasal dari mereka yang berada pada kelas ekonomi rendah, bagi mereka  dengan  adanya  politik  uang  tersebut  sedikit  membantu  mengurangi  beban ekonomi  keluarga  utamanya  berkaitan  dengan  finansial.  Selain  itu,  ada  kebutuhan lain  yang  dapat  dipenuhi  dengan  adanya  pemberian  dari  salah  satu  calon  kepala daerah yang akan berkompetensi di Buton Utara khususnya Desa Ronta Sedangkan tanggapan  masyarakat  yang  menyatakan  tidak  sesuai  adalah  bagi  masyarakat  yang berada pada kelas ekonomi sedang dan atas. Tentu seberapa besar dan dalam bentuk apapun pemberian kandidat atau calon kepala daerah tidak mempengaruhi pola pikir masyarakat  yang  berada  pada  kelas  ini.  Pemikiran  sederhana  yang  mendasari masyarakat ini adalah perkembangan dan pembangunan daerah Buton Utara bukan berdasar atas ekonomi semata yang akan memberikan pengaruh sebentar saja.
Politik uang ( money politic ), kehadiranya dalam lingkungan masyarakat pada saat- saat  tertentu  sangat  mempengaruhi  pola  pikir  masyarakat.  Untuk  lebih  jelas  dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 4. Tanggapan Responden tentang Kegunaan Politik Uang Untuk Masyarakat
Desa Ronta No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%) 1 Sangat berguna 12 18,18 2 Berguna - - 3 Tidak Berguna 54 81,82 Total 66 100,00
Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).
Berdasarkan olahan data kuesioner di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak menerima dengan baik adanya politik uang, hal ini dapat dilihat pada tabel  di atas,  yang  mana  sebagian  besar  responden  menyatakan  politik  uang  ( money  politic ) tidak  berguna  untuk  masyarakat  Desa  Ronta  kedepanya  yaitu  sebanyak  54 responden  (81,82%).  Mayoritas  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  politik  uang
tidak berguna bagi masyarakat  dengan melihat dan berpikir untuk kemajuan daerah. Masyarakat  ini  melihat  dan  memilih  pemimpin berdasarkan  kualitas  individu  calon bukan berdasar pada kekuatan finansial calon, juga mereka yang mengatakan bahwa politik uang tidak berguna adalah masyarakat yang telah memahami dan memaknai makna  politik  uang  dengan  mempelajari  sejarah  masa  lalu  terkait  dengan  politik uang.  Sedangkan  masyarakat  yang  menyatakan  sangat  berguna  adalah  masyarakat yang berada pada kelas ekonomi lemah yang sejak awal menyatakan setuju dengan adanya politik uang.
Dari  hasil  sebaran  kuesioner  peneliti  dengan  pertanyaan  apakah  masyarakat mengetahui  tujuan  adanya  politik  uang  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah  12  responden  (18,18%)  menyatakan  tidak  mengetahui  sedangkan  54 (81,82%)  menyatakan  mengetahui  adanya  politik  uang  dalam  penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Tanggapan Responden tentang tujuan Adanya Politik Uang pada Pilkada
Serentak No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%) 1 Mengetahui 54 81,82 2 Tidak mengetahui 12 18,18 Total 66 100,00
Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).
Olahan  data  sebaran  kuesioner  di  atas  menunjukkan  bahwa  54  responden (81,82%) menyatakan mengetahui tujuan adanya politik uang ( money politic ) itu sendiri sementara  12  responden  (18,18%)  menyatakan  tidak  mengetahui  tujuan  adanya politik  uang.  Masyarakat  yang  menyatakan  mengetahui  tujuan  adanya  politik  uang (money politic) dalam pemilihan kepala daerah itu mayoritas adalah masyarakat yang tidak setuju dengan politik uang itu sendiri bagi mereka hal demikian itu adalah cara bagi  calon  penguasa  untuk  merebut  kursi  pemimpin  dengan  menghalalkan  segala cara sedangkan masyarakat yang menyatakan tidak mengetahui tujuan adanya politik uang adalah sebagian masyarakat yang setuju dengan adanya hal itu.
Lingkungan berpengaruh terhadap cara pandang atau persepsi seseorang dalam mempersepsikan  suatu  obyek.  Dari  sebaran  kuesioner  kepada  responden  terkait dengan pengaruh adanya politik uang terhadap lingkungan Desa Ronta didapatkan masyarakat  yang  mengatakan  akan  mempengaruhi  lingkungan  utamanya  akan terjadinya konflik internal desa dalam hal ini biasanya terjadi pada tataran keluarga yang tidak memiliki  kesamaan persepsi dalam  menentukan pilihannya. Untuk  lebih jelas  terkait  dengan  tanggapan  masyarakat  terhadap  pengaruh  adanya  politik  uang pada lingkungan Desa Ronta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Pengaruh Adanya Politik Uang terhadap
Lingkungan Desa Ronta No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%) 1 Sangat berpengaruh 54 81,82 2 Kurang berpengaruh 12 18,18 3 Tidak berpengaruh - - Total 66 100,00
Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).
Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dari 66 responden terdapat 54 responden (81,82%) mengatakan sangat berpengaruh dan 12 responden (18,18%)  mengatakan  kurang  berpengaruh.  Responden  yang  mengatakan  sangat berpengaruh  dengan  beranggapan  bahwa  dengan  adanya  politik  uang  akan mengundang  konflik  dalam  lingkungan  Desa  Ronta.  Konflik  ini  terjadi  ketika  ada sebagian masyarakat yang tidak sependapat dengan adanya politik uang dan sebagian masyarakat  sependapat  dengan  hal  itu,  perbedaan  pendapayt  inilah  yang  kemudian menyebar  menjadi  benih-benih  konflik  bahkan  sampai  meramba  pada  lingkungan keluarga.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  dengan  persepsi  masyarakat terhadap adanya politik uang ( money politic ) dalam penyelengaraan pemilihan umum kepala daerah di Desa Ronta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Masyarakat  Desa  Ronta  Kecamatan  Bonegunu  secara  umum  telah  mengetahui akan adanya politik uang ( money politic ) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepal daerah  di  Desa  Ronta,  adapun  informasi  terkait  dengan  hal  tersebut  diperoleh dari berbagai sumber yakni media masa dan informasi dari teman atau tetangga. Masyarakat  Desa  Ronta  Kecamatan  Bonegunu  menganggap  bahwa  dengan adanya  politik  uang  akan  membawa  pengaruh  negatif  terhadap  perkembangan pembangunan  Kabupaten  Buton  Utara  khususnya  Desa  Bonegunu  karena pasangan  calon  yang  menggunakan  politik  uang  sebagai  alat  untuk  mendulang suara ketika dinyatakan menang dan menduduki pucuk pimpinan di daerah maka yang  akan  dipikirkan  terlebih  dahulu  adalah  bagaimana  dan  darimana  sumber pengembalian  utang  yang  telah  dikeluarkan  selama  proses  pemilihan berlangsung.  Sehingga  secara  umum  masyarakat  Desa  Ronta  Kecamatan Bonegunu  tidak  menerima  dengan  baik  adanya  politik  uang  tersebut  dan  tidak setuju  dengan  adanya  praktik  politik  uang  yang  dilakukan  oleh  siapapun  yang akan menjadi kepala daerah.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang  ( money  politic )  terdiri  atas  beberapa  faktor  yaitu:  (1)  faktor  internal berhubungan  dengan  sistem  yaitu  kesesuaian  antara  kebutuhan  masyarakat dengan  adanya  politik  uang,  nilai  yang  berhubungan  dengan  kegunaan  adanya
politik  uang  terhadap  kehidupan  masyarakat  Desa  Ronta,  tujuan  berkaitan dengan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  tujuan  adanya  politik  uang  tersebut, (2) faktor  eksternal berkaitan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  ada  beberapa  hal  yang  dapat  penulis sarankan di sini, antara lain:
1. Masyarakat Desa Ronta dalam menghadapi pemilihan kepala daerah seharusnya terlebih dahulu mengedepankan rasionalitas bukan memandang dan menentukan pilihan  berdasarkan  nilai  materi.  Melakukanya  cukup  sederhana  hanya  dengan mengikuti  kaidah-kaidah  atau  aturan-aturan  yang  berlaku  seputaran  pemilihan umum.  Dengan  demikian  harapan  pemerintah  serta  penyelenggara  pemilihan dapat terpenuhi yakni terwujudnya pemilihan jujur, adil, bebas dan rahasia.
2. Pemerintah  seharusnya  mengadakan  sosialiasasi  terus-menerus  kepada masyarakat terkait dengan dampak adanya politik uang ( money politic ) agar mereka lebih memahami tujuan dilakukanya hal demikian itu.

## DAFTAR  PUSTAKA
AAGN  Ari  Dwipayana.  2009.  Demokrasi  Biaya  Tinggi.  Yogyakarta:  Jurnal  Fisipol UGM.
Budiarjo Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka  Utama. Daniel  Dakhidae.  2011. Melawan  Politik  Kartel  Dalam  Demokrasi  Indonesia .  Makalah Ilmiah, Yogyakarta: Fisipol UGM.
Indra ismawan. 1999. Pengaruh Uang dalam Pemilu . Yogyakarta: Media Pressindo. Mulgan  Geoff.  1994. Politik  Dalam  Sebuah  Era  Anti-Politik .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Ode  Tua  Sastrawan.  2010. Faktor-faktor  Penyebab  Kemenangan  Partai  Demokrat  Pada Pemilihan Umum . Kendari: Skripsi FISIP UHO. Rahmat  Awal.  2015. Money  Politic  dalam  Pemilu  Legislatif .  Kendari:  Skripsi  FISIP UHO.
Sarwono,  Sarlito  Wirawan.    1983. Teori-Teori  Psikologi  Sosial .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
Silondae  Kunsardianto.  2015. Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Pelaksanaan  Dana  Sehat Sebagai  Imlementasi  Dari  Program  Desa/Kelurahan  Siaga  Aktif .  Kendari: Skripsi FISIP UHO.
Suharsin, Arikunto. 2006. Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Bina Aksara.
Sujarweni, Wiratna V. 2014. Metodologi penelitian . Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
Upe, Ambo. 2008. Sosiologi Politik Kontemporer . Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Upe,  Ambo  dan  Damsid.  2010. Asas-asas  Multiple  Reserches .  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
Wahyudi,  Kumorotomo.  2009. Intervensi  Parpol,  Politik  Uang  dan  Korupsi .  Makalah ilmiah: UNDIP
Walgito, B. 2000. Psikologi Sosial ( Suatu Pengantar ). Yogyakatra: Andi.