## MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM
Nurul Huda kaconghuda@gmail.com Universitas Nurul Jadid
Abstrak: Dalam  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan,  salah  satu komponen penting di dalamnya adalah kurikulum. Kurikulum adalah suatu  sistem  yang  mempunyai  komponen-komponen  yang  saling berkaitan  dan  menunjang  satu  sama  lain.  Komponen-komponen kurikulum  tersebut  terdiri  dari  tujuan,  materi  pembelajaran,  metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu  tujuan  pendidikan  dengan  adanya  saling  kerja  sama  di  antara seluruh  sub  sistemnya.  Jika  salah  satu  dari  variabel  kurikulum  tidak berfungsi  dengan  baik,  maka  sistem  kurikulum  akan  berjalan  kurang optimal.  Selain  itu  dalam  pelaksanaan  kurikulum  diperlukan  suatu perencanaan  dan  pengorganisasian  pada  seluruh  komponennya.  Pada tulisan  ini  akan  memaparkan  manajemen  pengembangan  kurikulum yang dipandang dalam perspektif pendidikan Islam.

## Kata kunci: kurikulum, sekolah, pendidikan Islam

## A. Pendahuluan
Konsep  pengembangan  kurikulum  dapat  diartikan  dari  dua  jenis proses,  yaitu  pengembangan  dalam  arti  perekayasaan  (engineering)  dan pengembangan  dalam  arti  konstruksi.  engembangan  kurikulum  PAI merupakan kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah- langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode tertentu (Baharun, 2017). Proses pengembangan dalam arti pertama  terdiri  dari  empat  tahap,  yaitu; pertama ,  menentukan  Fondasi (dasar-dasar  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  kurikulum). Kedua , menentukan  Konstruksi  (mengembalikan  model  kurikulum  yang diharapkan  berdasarkan  fondasi). Ketiga, Implementasi  (pelaksanaan
kurikulum). Keempat ,  Evaluasi  (menilai  kurikulum  secara  komprehensif dan sistemik). 1
Proses  Pengembangan  kurikulum  dalam  arti  kedua,  yaitu:  proses pengembangan  secara  mikro,  yang  pada  garis  besarnya  melalui  empat proses  kegiatan,  yaitu;  merancang  tujuan,  merumuskan  materi, menetapkan  metode,  dan  merancang  evaluasi.  Pengembangan  kurikulum berlandaskan  manajemen  berarti  melaksanakan  kegiatan  pengembangan kurikulum  berdasarkan  pola  pikir  manajemen,  atau  berdasarkan  proses manajemen  sesuai  dengan  fungsi-fungsi  manajemen,  dalam  hal  ini  dilihat fungsi  manajemen  Gregg  mengemukakan  bahwa  fungsi  manajemen meliputi; Dicision  Making,  Planning,  Organizing,  Communicating,  Influiting, Coordinating dan Evaluating. Sementara  menurut  Licthfield  fungsi manajemen  terdiri  dari; decision  making,  programming,  communicating, controlling, dan reapraising .  Sedangkan  menurut  Campbell  fungsi manajemen  meliputi: decision making, programming, stimulating, coordinating, dan appraising . Robinson berusaha mengkompromikan berbagai pandangan di  atas,  dengan  menyatakan  bahwa  yang  paling  pokok  dan  harus  ada dalam fungsi-fungsi manajemen, adalah; Planning, Orgnizing, Actuiting, dan Controlling yang  dikenal  dengan  istilah  POAC. 2 Pertama ,  Perencanan Kurikulum yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, menggunakan model tertentu yang mengacu kepada suatu desain kurikulum yang efektif.
Kedua ,  Pengorganisasian  Kurikulum  yang  ditata  baik  secara  struktural maupun  secara  fungsional. Ketiga ,  Implementasi  Kurikulum  yaitu pelaksanaan  kurikulum  di  lapangan. Keempat ,  Pengawasan  Kurikulum yaitu mencakup evaluasi kurikulum.
Dalam  manajemen  pengembangan  kurikulum  yang  pertama  terdiri dari  empat  tahap; pertama menentukan  fondasi,  yaitu  dasar-dasar  yang diperlukan  untuk  mengembangkan  kurikulum. Kedua ,  Konstruksi
1 Hasibuan, 1990, Manajemen Dasar; Pengertian dan Masalah, Bandung , CV. Haji Masagung. Hlm, 12.
2 Hasibuan, 1990, Manajemen Dasar…… Hlm, 15.
(mengembalikan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan fondasi), Implementasi  (pelaksanaan  kurikulum),  Evaluasi  (menilai  kurikulum secara komprehensif dan sistemik). Ini merupakan pendekatan kurikulum secara  makro 3 .  Sebagaimana  diketahui  bahwa  kurikulum  adalah  suatu sistem  yang  mempunyai  komponen-komponen  yang  saling  berkaitan  dan menunjang  satu  sama  lain.  Komponen-komponen  kurikulum  tersebut terdiri  dari  tujuan,  materi  pembelajaran,  metode,  dan  evaluasi.  Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh sub sistemnya.
Mengingat pentingnya pendidikan dalam upaya mengangkat harkat dan  martabat  serta  menyiapkan  manusia  yang  memiliki  intelektualitas, spiritualitas  dan  akhlakul  kamrimah,  maka  pendidikan  semacam  ini memerlukan  suatu  usaha  dan  pemikiran  yang  keras  dan  serius  dalam upaya  mewujudkan  cita-citanya  (Baharun,  2016).  Jika  salah  satu  dari variabel  kurikulum  tidak  berfungsi  dengan  baik,  maka  sistem  kurikulum akan berjalan kurang optimal.
Beranjak dari bentuk kurikulum tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum  diperlukan  suatu  perencanaan  dan  pengorganisasian  pada seluruh  komponennya  (Islam,  2017).  Adapun  di  dalam  proses pengorganisasian  ini  akan  berhubungan  erat  dengan  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengontrolan.  Maka  dalam  penerapan  pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya sebagai operasinal dari  pendidikan.

## B. Pengertian Kurikulum dan Manajemen Kurikulum
Beberapa  ahli  pendidikan  telah  membuat  deskripsi  yang  berbeda- beda tentang pengertian kurikulum, di antaranya adalah:
3 Oemar Hamalik, 2007, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta, PT. Bumi Aksara. Hlm, 113.
1. Ralp Tyler (1949) mendefinisikan kurikulum sebagai semua pelajaran- pelajaran murid yang direncanakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikannya.
2. E.  Eisner  (1979)  mengatakan  bahwa  dengan  kurikulum  kita mengartikannya  dengan  pengalaman-pengalaman  yang  ditawarkan kepada murid di bawah petunjuk dan bimbingan sekolah.
3. A. Glattorn (1987) mendefinisikan kurikulum ialah rencana-rencana itu dibuat  untuk  membimbing  dalam  belajar  disekolah  biasanya  meliputi dokumen, level secara umum, dan aktualisasi dari rencana-rencana itu dikelas, sebagai pengalaman murid yang telah dicatat dan ditulis oleh seorang  ahli,  pengalaman-pengalaman  tersebut  ditempatkan  dalam lingkungan belajar yang juga mempengaruhi apa yang dipelajari. 4
Sedangkan  pengertian  secara  semantik  kurikulum  dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
1. Kurikulum secara Tradisional mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau bidang studi.
2. Kurikulum  secara Modern semua  pengalaman  aktual  yang  dimiliki siswa  di  bawah  pengaruh  sekolah,  sementara  bidang  studi  adalah bagian kecil dari program kurikulum secara keseluruhan.
3. Kurikulum masa Kini strategi yang digunakan untuk mengadaptasikan pewarisan kultural dalam mencapai tujuan di sekolah. 5
Sedangkan  menurut  UU  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan pengaturan  mengenai  tujuan,  isi  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu. 6 Tujuan  tertentu  ini  meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan
4 Anim Nurhayati, 2010, Inovasi Kurikulum; Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: Teras). Hlm, 4.
5 Husaini Usman, 2008, Manajemen; Teori Praktik dan Riset Pendidikan , Jakarta:
Bumi Aksara. Hlm, 35.
6 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Surabaya, PT Nasional.
potensi  daerah,  satuan  pendidikan  dan  peserta  didik.  Oleh  sebab  itu, kurikulum  disusun  oleh  satuan  pendidikan  untuk  memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di  daerah  masing-masing.  Pengembangan  kurikulum  yang  beragam mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan  untuk  menjamin  pencapaian tujuan  pendidikan  nasional.  Kurikulum  merupakan  alat  yang  paling penting  dalam  keberhasilan  suatu  pendidikan,  tanpa  adanya  kurikulum yang  baik  dan  tepat  maka  akan  kesulitan  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran pendidikan baik formal, informal, maupun non formal.
Dari  berbagai  macam  pengertian  kurikulum  tersebut  baik  secara bahasa,  istilah  maupun  arti  kurikulum  berdasarkan  para  ahli,  maka manajemen kurikulum dapat  diartikan sebagai sebuah proses atau sistem pengelolaan  kurikulum  secara  kooperatif,  komprehensif,  dan  sistematik untuk  mengacu  ketercapaian  tujuan  kurikulum  yang  sudah  dirumuskan. Dalam  proses  manajemen  kurikulum  tidak  lepas  dari  kerjasama  sosial antara  dua  orang  atau  lebih  secara  formal  dengan  bantuan  sumber  daya yang  mendukungnya.  Pelaksanaanya  dilakukan  dengan  metode  kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. 7
Manajemen  merupakan  suatu  proses/ilmu  untuk  merencanakan, mengorganisasikan,  memimpin,  dan  mengendalikan  upaya  organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara  efektif dan efisien (Hasan Baharun, 2017).
Dalam pelaksanaanya, pengembangan kurikulum harus berdasarkan dan  disesuaikan  dengan  Manajemen  Berbasis  Sekolah/Madrasah (MBS/M),  dan  kurikulum  pada  satuan  pendidikan.  Dengan  pengertian bahwa  manajemen  kurikulum  itu  atas  dasar  konteks  desentralisasi pendidikan  dan  otonomi  daerah.  Suatu  intitusi  pendidikan  diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola
7 Sulistyorini, 2009, Manajemen Pendidikan Islam , (Yogyakarta: Teras). Hlm, 40.
kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pemerintah hanya  menetapkan  standar  nasional  dan  untuk  pengembanganya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah dan madrasah terkait.
Mulyasa mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah  diberlakukan  untuk  memberikan  keluasan  pada  sekolah  dan perlibatan  masyarakat  untuk  mengelola  sumber  daya,  sumber  dana, sumber  belajar  dan  mengalokasikanya  sesuai  prioritas  kebutuhan  dengan seefisien  mungkin  untuk  mencapai  hasil  yang  optimal.  Tidak  hanya  itu dengan  pemberdayaan  sekolah  lewat  pemberian  otonomi  adalah  bentuk tanggap  dari  pemerintah  terhadap  tuntutan  masyarakat  dan  pemerataan pendidikan. 8

## C. Fungsi dan Prinsip Manajemen Kurikulum
Manajemen kurikulum ini tidak hanya berfungsi untuk peserta didik semata, namun juga berfungsi untuk para pendidik (guru). Adapun fungsi kurikulum  terhadap  peserta  didik  yaitu  kurikulum  sebagai  organisasi pengalaman  belajar  yang  disusun  dan  disiapkan  untuk  peserta  didik sebagai  salah  satu  konsumen.  Dengan  ini  diharapkan  mereka  akan memperoleh  sejumlah  pengalaman  baru  yang  kelak  dapat  dikembangkan seirama  dengan  perkembangannya  guna  melengkapi  bekal  hidupnya. Sebagai  alat  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan,  kurikulum  diharapkan mampu  menawarkan  program-program  pada  peserta  didik  yang  akan hidup  pada  zamannya,  dengan  latar  belakang  sosiohistoris  dan  kultural yang berbeda dengan zaman di mana kedua orang tuanya berada.
Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru yaitu sebagai pedoman kerja dalam  menyusun  dan  mengorganisasikan  pengalaman  belajar  pada  anak didik  dan  menjadi  pedoman  untuk  mengadakan  evaluasi  terhadap perkembangan  anak  didik  dalam  rangka  meyerap  sejumlah  pengalaman yang  diberikan.  Sehingga  pada  masa  mendatang  mereka  dapat  menjadi orang yang berhasil dalam bidang yang ditekuninya.
8 Oemar Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya). Hlm, 16.
Dengan  adanya  kurikulum,  sudah  tentu  tugas  pendidik  sebagai pengajar dan pendidik lebih terarah. Pendidik  juga merupakan salah satu kunci  utama  dalam  menentukan  dan  sangat  penting  dalam  proses pendidikan, dan merupakan salah satu komponen yang berinteraksi secara aktif  dengan  anak  didik  dalam  pendidikan.  Sebagai  pedoman,  kurikulum dijadikan sarana yang berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum suatu sekolah memuat uraian mengenai jenis-jenis program apa yang  dilaksanakan  sekolah  tersebut. 9 Ada  beberapa  prinsip  yang  harus diperhatikan  dalam  melaksanakan  manajemen  kurikulum,  di  antaranya adalah:
1. Produktivitas,  yaitu  hasil  yang  akan  diperoleh  dalam  kegiatan kurikulum  merupakan  aspek  yang  harus  dipertimbangkan  dalam manajemen  kurikulum.  Pertimbangan  bagaimana  agar  peserta  didik dapat  mencapai  hasil  belajar  sesuai  dengan  tujuan  kurikulum  harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi,  yaitu  pelaksanaan  manajemen  kurikulum  harus berasaskan  demokrasi  yang  menempatkan  pengelola,  pelaksana,  dan subjek  didik  pada  posisi  yang  seharusnya  dalam  melaksanakan  tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
3. Kooperatif,  yaitu  untuk  memperoleh  hasil  yang  diharapkan  dalam kegiatan  manajemen  kurikulum  perlu  adanya  kerjasama  yang  positif dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Efektivitas  dan  efisiensi,  yaitu  serangkaian  kegiatan  manajemen kurikulum  harus  mempertimbangkan  efektivitas  dan  efisiensi  untuk mencapai  tujuan  kurikulum  sehingga  kegiatan  manajemen  kurikulum tersebut  memberikan  hasil  yang  berguna  dengan  biaya,  tenaga,  dan waktu yang relatif singkat.
9 Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam , (Bandung: Alfabeta). Hlm, 9.
5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, yaitu  proses  manajemen  kurikulum  harus  dapat  memperkuat  dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. 10
Sedangkan  menurut  Nana  Syaodih  S.  prinsip  pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua prinsip utama, yaitu:
1. Prinsip Umum
a. Prinsip Relevansi, yaitu ada dua macam relevansi yang harus ada pada  kurikulum,  yaitu  relevansi  keluar  dan  relevansi  dalam. Relevansi  keluar  artinya  tujuan,  isi  dan  proses  belajar  yang tercakup  dalam  kurikulum  hendaknya  relevan  dengan  tuntutan, kebutuhan  dan  perkembangannya.  Sedangkan  relevansi  dalam yaitu  adanya  kesesuaian  atau  konsistensi  antara  komponen- komponen  kurikulum,  yaitu  antara  tujuan,  isi,  proses penyampaian, dan penilaian.
b. Prinsip Fleksibilitas, yaitu kurikulum hendaknya bersifat fleksibel, yaitu dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian  berdasarkan  kondisi  daerah,  waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak didik.
c. Prinsip  Kontinuitas,  yaitu  kesinambungan.  Perkembangan  dan proses  belajar  anak  berlansung  secara  berkesinambungan,  tidak terputus-putus atau berhenti begitu saja.
d. Prinsip  Praktis,  yaitu  mudah  dilaksanakan  dengan  menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah.
e. Prinsip  Efektivitas  yaitu,  walaupun  kurikulum  harus  murah  dan sederhana tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan.
2. Prinsip Khusus
a. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan.
b. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan.
c. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar.
10 Dadang Suhardan dkk, 2009, Manajemen Pendidikan, (Bandung; Alfabeta). Hlm, 192.
d. Prinsip  yang  berkenaan  dengan  pemilihan  media  dan  alat pengajaran.
e. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. 11

## D. Manajemen Perencanaan Kurikulum
Perencanaan  kurikulum  adalah  suatu  proses  sosial  yang  kompleks dan  menuntut  berbagai  jenis  tingkat  pembuatan  keputusan  kebutuhan untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses penggunaan model- model  aspek  penyajian  kunci.  Sebagaimana  pada  umumnya  rumusan model perencanaan harus berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas dengan pemrosesan  secara  cermat.  Proses  ini  dilaksanakan  dengan  pertimbangan sistematik  tentang  relevansi  pengetahuan  secara  filosofis  (isu-isu pengetahuan  yang  berarti),  sosiologis  (argumen-argumen  kecenderungan sosial), dan psikologi (dalam menentukan urutan materi pelajaran).
Perencanaan  kurikulum  dijadikan  sebagai  pedoman  yang  berisi petunjuk  tentang  jenis  dan  sumber  peserta  yang  diperlukan,  media penyampaian,  tindakan  yang  perlu  dilakukan,  sumber  biaya,  tenaga, sarana  yang  diperlukan,  sistem  kontrol,  dan  evaluasi  untuk  mencapai tujuan  organisasi.  Dengan  perencanaan  akan  memberikan  motivasi  pada pelaksanaan  sistem  pendidikan  sehingga  dapat  mencapai  hasil  yang optimal.  Kegiatan  inti  pada  perencanaan  adalah  merumuskan  isi kurikulum yang memuat seluruh materi dan kegiatan yang dalam bidang pengajaran,  mata  pelajaran,  masalah-masalah,  proyek-proyek  yang  perlu dikerjakan.
Sedangkan isi kurikulum dapat disusun sebagai berikut:
1. Bidang-bidang  keilmuan  yang  terdiri  atas  ilmu-ilmu  sosial, administrasi, ekonomi, komunikasi, IPA, matematika, dan lain-lain.
2. Jenis-jenis  mata  pelajaran  disusun  dan  dikembangkan  bersumber  dari bidang-bidang tersebut sesuai dengan tuntutan program.
11 Zainal Arifin, 2010, Antologi Pendidikan Islam; Manajemen Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Yogyakarts: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga). Hlm, 280.
3. Tiap  mata  pelajaran  dikembangkan  menjadi  satuan-satuan  bahasan atau standar kopetensi dan kopetensi dasar.
4. Tiap-tiap  mata  pelajaran  dikembangkan  dalam  bentuk  silabus  dan RPP. 12
Dari rumusan perencanaan dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu tidak hanya memuat pada rangkaian susunan mata pelajaran, namun juga memuat  seluruh  aspek  kegiatan  pendidikan  dan  pendukung- pendukungnya.  Hanya  saja  dalam  perumusan  lebih  banyak  difokuskan pada perencanaan pengajaran dengan menyusun materi ajar. Karena materi pelajaran  adalah  sesuatu  yang  dianggap  urgen  dalam  kurikulum.  Maka dalam  perumusannya  juga  diperlukan  adanya  landasan  yang  kokoh sebagai pedoman.

## E. Manajemen Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kurikulum
Manajemen  pengorganisasian  dan  pelaksanaan  kurikulum  adalah berkenaan  dengan  semua  tindakan  yang  berhubungan  dengan  perincian dan  pembagian  semua  tugas  yang  memungkinkan  terlaksana.  Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk  mempermudah  peserta  didik  dalam  mempelajari  bahan  pelajaran serta  mempermudah  peserta  didik  dalam  melakukan  kegiatan  belajar sehingga  tujuan  pembelajaran  dapat  dicapai  secara  efektif  dan  optimal. Pengorganisasi  kurikulum  sangat  terkait  dengan  pengaturan  bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum, di antaranya adalah:
1. Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran dalam hal ini yang menjadi pertimbangan  dalam  penentuan  materi  pelajaran  adalah  adanya integrasi  antara  aspek  masyarakat  (yang  mencakup  nilai  budaya  dan sosial) dengan aspek  peserta didik (yang mencakup minat,  bakat, dan kebutuhan).  Dan  dalam  hal  ini,  bukan  hanya  materi  pelajaran  yang
harus  diperhatikan,  tetapi  bagaimana  urutan  bahan  tersebut  dapat disajikan secara sistematis dalam kurikulum.
2. Kontinuitas  kurikulum  dalam  hal  ini  yang  perlu  diperhatikan  dalam pengorganisasian  kurikulum  adalah  yang  berkaitan  dengan  substansi bahan  yang  dipelajari  peserta  didik,  agar  jangan  sampi  terjadi pengulangan  ataupun  loncat-loncat  yang  tidak  jelas  tingkat kesukarannya.
3. Keseimbangan bahan  pelajaran  dalam hal ini yang  perlu diperhatikan adalah  kesesuaian  bahan  pelajaran  dengan  perubahan  dan perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  terus  berlangsung.  Karena  itu dalam  pengorganisasian  kurikulum  keseimbangan  substansi  isi kurikulum  harus  dilihat  secara  komprehensif  untuk  kepentingan peserta  didik  sebagai  individu,  tuntutan  masyarakat,  maupun kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Maka dalam  penentuan  bahan  pelajaran,  aspek  estetika,  intelektual,  moral, sosial-emosional,  personal,  religius,  seni-aspirasi  dan  kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum tersebut.
4. Alokasi  waktu  dalam  hal  ini  yang  menjadi  perhatian  adalah  alokasi waktu  yang  dibutukan  dalam  kurikulum  harus  sesuai  dengan  jumlah materi yang disediakan. Karena itu, penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran  merupakan  hal  yang  paling  penting  sebelum  menetapkan bahan pelajaran. 13
Dalam  manajemen  pendidikan,  pelaksanaan  kurikulum  bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal, maupun kondisi-kondisi supaya  kurikulum  dapat  terlaksana  secara  kontinyu.  Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu:
13 Rusman, 2009, Manajemen Kurikulum (Jakarta: Rajawali Pers). Hlm, 3.
1. Pelaksanaan  kurikulum  tingkat  sekolah,  yang  dalam  hal  ini  langsung ditangani  oleh  kepala  sekolah.  Selain  bertanggung  jawab  supaya kurikulum  dapat  terlaksana  di  sekolah,  kepala  sekolah  juga berkewajiban  melakukan  kegiatan-kegiatan  yaitu  menyusun  kalender akademik  yang  akan  berlangsung  di  sekolah  selama  satu  tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, pengaturan tugas dan kewajiban  guru,  dan  lain-lain  yang  berkaitan  tentang  usaha  untuk pencapaian tujuan kurikulum.
2. Pelaksanaan  kurikulum  tingkat  kelas,  yang  dalam  hal  ini  dibagi  dan ditugaskan  langsung  kepada  para  guru.  Pembagian  tugas  ini  di antaranya meliputi:
a. Kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar.
b. Pembinaan kegiatan ekstrakulikuler yang  berada diluar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah.
c. Kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi  yang  berada  dalam  diri  peserta  didik  dan  membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. 14

## F. Manajemen Pemantauan dan Penilaian Kurikulum
Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data  yang  tepat,  akurat,  dan  lengkap  tentang  pelaksanaan  kurikulum dalam  jangka  waktu  tertentu  oleh  pemantau  ahli  untuk  mengatasi persoalan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus  dipantau  untuk  meningkatkan  efektifitasnya.  Pemantauan  ini dilakukan  supaya  kurikulum  tidak  keluar  dari  jalur.  Karena  itu  seorang yang  ahli  menyusun  kurikulum  harus  memantau  pelaksanaan  kurikulum mulai dari perencanaan sampai dengan mengevaluasinya. 15
Sesungguhnya  untuk  mengetahui  keefektifan  pelaksanaan kurikulum  yang  dilakukan  oleh  guru,  biasanya  kepala  sekolah  melalui monitoring  pelaksanaan  kurikulum  dapat  menghimpun  dan  menganalisa
14 Dadang Suhardan dkk, Manajemen Pendidikan ,… . Hlm, 195.
15 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan….. . Hlm, 19.
data  yang  diperlukan  untuk  perbaikan  dan  penyempurnaan  kurikulum mendatang.  Dalam  tataran  praktis,  pemantauan  kurikulum  memuat beberapa aspek di antaranya adalah:
1. Peserta didik yaitu, dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar, motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan, dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik.
2. Tenaga pengajar yaitu, dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab,  kemampuan  kepribadian,  kemampuan  kemasyarakatan, kemampuan profesional, dan loyalitas terhadap atasannya.
3. Media  pengajaran  yaitu,  dengan  melihat  pada  jenis  media  yang digunakan,  cara  penggunaan  media,  pengadaan  media,  pemeliharaan dan perawatan media.
4. Prosedur  penilaian  yaitu,  instrumen  yang  dihadapi  peserta  didik, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian.
5. Jumlah  lulusan  kategori,  jenjang,  jenis  kelamin,  kelompok  usia,  dan kualitas kemampuan lulusan. 16

## G. Perbaikan Kurikulum
Kurikulum  suatu  pendidikan  itu  tidak  hanya  bersifat  selalu  statis, tetapi dapat berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu  sangat  dipengaruhi  oleh  perubahan  lingkungan  yang  menuntutnya untuk  melakukan  penyesuaian  supaya  dapat  memenuhi  permintaan. Permintaan itu baik dikarenakan adanya kebutuhan dari peserta didik dan kebutuhan  masyarakat  yang  selalu  mengalami  perkembangan  dan pertumbuhan secara terus menerus.
Perbaikan  kurikulum  pada  intinya  adalah  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan  yang  dapat  disoroti  dari  dua  aspek,  yaitu  proses  dan produk.  Kriteria  proses  menitikberatkan  pada  efisiensi  pelaksanaan kurikulum dan sistem intruksional, serta bertujuan untuk mengetahui dan meramalkan  rencana  dan  pelaksanaannya.  Sedangkan  kualitas  produk
16 Rahmat Raharjo, 2010, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Magnum Pustaka) . Hlm, 161.
melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan output (kelulusan peserta  didik).  Berkaitan  dengan  prosedur  perbaikan,  seluruh  komponen sumber  daya  manusia  seperti  administrator,  pemilik  sekolah,  kepala sekolah, guru-guru, siswa, serta masyarakat juga mempunyai peran besar. Tanggung  jawab masing-masing harus dirumuskan secara  jelas. Selain itu aspek evaluasi juga harus dikaji sejak awal perencanaan program perbaikan kurikulum.  Dengan  evaluasi  yang  tepat  dan  data  informasi  yang  akurat akan  sangat  diperlukan  dalam  membuat  keputusan  kurikulum  dan intruksional. 17

## H. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengembangan Kurikulum
Pengembangan  kurikulum  di  sekolah/madrasah  menuntut kreativitas pihak-pihak terkait dengan sekolah, sehingga dapat disesuaikan dengan  kondisi  peserta  didik,  sekolah/madrasah,  dan  sosial  budaya masyarakat  di  sekitar  sekolah  berada,  dan  dimungkinkan  untuk memasukkan muatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, peran aktif  mereka  dalam  pengembangan  kurikulum  sangat  berpengaruh terhadap efektivitas institusi sekolah dan menjadikan sekolah satu dengan sekolah lainnya berbeda sebagai ciri khas sesuai dengan visi dan misinya. 18
Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum di sekolah adalah sebagai berikut:
1. Guru dan Peserta Didik
Guru  memegang  peranan  yang  sangat  penting,  baik  dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencanaan pelaksana,  dan  pengembang  kurikulum  bagi  kelasnya.  Guru merupakan  barisan  pengembang  kurikulum  terdepan,  maka  guru pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum.  Selain  itu  juga  di  dalam  guru  berperan  sebagai komunikator,  motivator  belajar,  pengembangan  media  belajar, pencoba,  penyusun  organisasi,  manajer  sistem  pembelajaran,
17 Rahmat Raharjo, 2010, Inovasi Kurikulum … .. Hlm, 163.
18 Rahmat Raharjo, 2010, Inovasi Kurikulum…… Hlm, 101.
pembimbing baik di sekolah maupun di masyarakat dalam hubungan pelaksanaan long  life  education .  Berkat  keahliannya  tersebut  maka seorang guru mampu mendorong kreatifitas anak. 19

## 2. Kepala Sekolah
Keberhasilan  pendidikan  di  sekolah  dipengaruhi  oleh  kepemimpinan kepala  sekolah.  Karena  itu,  kepala  sekolah  dituntut  dapat  berperan aktif dengan memberikan segala kemampuannya secara terus menerus dengan mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memimpin sekolah. Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum begitu vital.  Sehingga  setiap  kebijakan,  kemampuan,  visi,  respon,  dan kreativitasnya menghadapi perubahan kurikulum turut berperan besar bagi pengembangan kurikulum.
3. Komite Sekolah
Peran  masyarakat  untuk  mendukung  keberhasilan  pendidikan  di sekolah  teramat  tinggi.  Karena  itu,  di  tiap  sekolah  dibentuk  lembaga perwakilan masyarakat dan orang tua wali peserta didik yang disebut badan pembantu pelaksanaan pendidikan (BP3) dan komite sekolah. Di samping  sebagai  penyandang  dana  dan  jembatan  antara  hubungan masyarakat  dengan  sekolah,  komite  sekolah  juga  berperan  sebagai lembaga  kontrol  terhadap  kegiatan  sekolah.  Keterlibatan  komite sekolah  dalam  pendidikan  di  sekolah  merupakan  realisasi  tanggung jawab,  kepercayaan  dan  harapan  warga  masyarakat  dalam menyerahkan  anaknya  untuk  dididik  di  sekolah.  Selain  itu,  orang  tua juga  mempunyai  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  kurikulum, karena  dalam  hal  ini  diperlukan  kerjasama  yang  sangat  erat  antara guru  (pihak  sekolah)  dan  para  orang  tua  peserta  didik  agar  setiap kegiatan-kegiatan tersebut memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kurikulum secara simultan.
4. Pemerintah
19 Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum .. … Hlm, 106.
Pengembangan  kurikulum  yang  dilakukan  di  sekolah  idealnya dipandu oleh pihak pemerintah. Misalnya kementerian agama sebagai penanggung jawab bidang pendidikan agama, kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai penanggung jawab bidang pendidikan umum dan  sebagainya.  Di  mana  peran  pemerintah  dalam  pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimal course yang dituntut. 20
I. Problematika dalam Manajemen Kurikulum
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  pengembangan  kurikulum belum  efektif  jika  pihak-pihak  yang  terkait  belum  siap  mengemban  tugas tersebut.  Adapun  penyebab  ketidakefektifan  pengembangan  kurikulum yaitu sebagai berikut:
1. Kualitas Guru
Peran  terbesar  dalam  pengembangan  kurikulum  di  sekolah  secara praktis  terletak  pada  kemampuan  guru  mata  pelajaran  bersangkutan. Ada banyak penyebab rendahnya kualitas guru dalam pengembangan kurikulum pembelajaran di antaranya yaitu:
a. Adanya  kekurangpahaman  guru  terhadap  kurikulum  itu  sendiri adalah  kelemahan  ini  memang  diatasi  oleh  pihak  pemerintah  dan pihak  sekolah  dengan  menyediakan  program-program  pelatihan atau workshop penyusunan kurikulum. Tetapi, pelatihan seperti ini belum  menyentuh  semua  sekolah  yang  berada  di  daerah  yang relatif  terpencil.  Meski  sebagian  sekolah  telah  mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan tampaknya itu pun belum cukup memadai. Program pelatihan yang singkat dan tidak diikuti dengan pendampingan  oleh  ahli  masih  menyulitkan  sekolah  untuk mengembangkan  kurikulum  sekolahnya  dengan  prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara komprehensif.
b. Keterbatasan  Sosialisasi.  Sosialisai  memang  sudah  dilakukan, namun  hanya  bagi  guru  di  daerah  atau  sekolah  maju.  Bagi  guru- guru yang sudah mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan mampu untuk  menularkan  ilmunya  kepada  rekan  guru  yang  belum mengikuti. Akan tetapi karena sosialisasi tersebut dilakukan tanpa action  plan yang  serius,  maka  tidak  dapat  dikembangkan  dan diimplementasikan oleh para guru.
c. Kurangnya  Kesadaran  guru  itu  sendiri  adalah  menyebabkan  para guru  kesulitan  dalam  menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan perubahan  sistem  pendidikan  yang  diberlakukan  saat  ini.  Pada akhirnya membuat meraka ragu untuk melangkah dan takut salah.
d. Rendahnya  Motivasi  guru  adalah  salah  satu  penyebabnya  adalah kurangnya  penghargaan  pemerintah  masyarakat,  pimpinan yayasan dan pihak lainnya terhadap tingkat pengabdian guru.
e. Keterbatasan  Informasi.  Adanya  keterbatasan  informasi  juga menjadi  kendala  tersendiri.  Banyak  guru  yang  ketinggalan informasi, baik yang berkaitan lansung dengan bidang pendidikan seperti  kurikulum  maupun  yang  tidak  secara  lansung  berkaitan dengan pendidikan.
2. Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan
Komponen  pendidikan  yang  turut  bertanggung  jawab  terhadap keberhasilan  maupun  kekurangberhasilan  proses  pendidikan  di sekolah adalah kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Selain  kepala  sekolah,  untuk  lembaga  pendidikan  swasta  yang  paling bertanggung  jawab  adalah  pengurus  yayasan.  Peran  kepala  sekolah sangat  besar  dalam  mengambil  dan  menentukan  berbagai  kebijakan sekolah,  mengatur  efektivitas  organisasi  dan  menciptakan  lingkungan kerja  yang  kondusif  bagi  para  guru  dan  karyawan.  Demikian  halnya dengan  peran  pengurus  yayasan  terhadap  lembaga  pendidikan  yang dikelolanya.  Namun,  kebanyakan  kepala  sekolah  dan  pimpinan
yayasan  belum  mampu  menjadi  agen  perubahan  terkait  dengan pemberlakuan  kurikulum.  Padahal  peran  kepala  sekolah  sangat strategis  untuk  melakukan  perubahan  pendidikan.  Namun  nyatanya, kepala  sekolah  tidak  berperan  cukup  banyak  sehingga  banyak  guru- guru yang kurang bebas dalam berkreasi.
3. Pengawas Pendidikan
Selain kepala sekolah dan guru yang berperan dalam pendidikan, ada pihak  lain  yang  juga  bertanggung  jawab  dalam  peningkatan  kualitas pendidikan.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  peran  pengawas  tidak banyak  memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan  kurikulum yang  dilakukan  oleh  guru,  tetapi  juga  mempunyai  tugas  yang  besar yaitu membina dan membimbing  guru di sekolah yang tentunya  juga terkait dengan pengembangan kurikulum. Namun pada kenyataannya para  pengawas  pendidikan  ini  masih  kurang  aktif  dan  kreatif  dalam melakukan  tugas  pengawasan,  penilaian  dan  pembimbingannya. Sehingga pengawasan yang dilakukannya ini hanya bersifat formalitas saja, yang menjadikan kinerja guru tidak optimal.
4. Komite Sekolah dan Masyarakat
Keberhasilan  pendidikan  tidak  terlepas  dari  peran  serta  masyarakat yang  tinggi.  Berdasarkan  kurikulum  pembelajaran  saat  ini  yaitu K-13, peran  serta  masyarakat  dalam  pengembangan  kurikulum  sangat diperlukan. Tampaknya pemerintah juga kurang memperhatikan peran komite  sekolah  sebagai  wakil  masyarakat  dalam  mengembangkan kurikulum.  Seharusnya  sebelum  suatu  kurikulum  diberlakukan, pemerintah  terlebih  dahulu  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat yang  terencana  dan  terus  menerus  sehingga  mereka  mengetahui dengan  benar  tugas  dan  fungsinya  sebagai  komite  sekolah.  Namun kenyataannya  adanya  koordinasi  komite  sekolah  dengan  sekolah terjadi  hanya  pada  program  yang  menyangkut  pendanaan.  Adapun permasalahan  yang  terkait  dengan  pendidikan  di  sekolah/madrasah,
komite  sekolah  tidak  terlalu  peduli.  Sehingga,  dengan  sikap  komite yang demikian menjadikan guru kesulitan untuk membangun motivasi belajar peserta didik. 21
J. Peran  Pemimpin  dalam  Manajemen  Kurikulum  di  Madrasah  Aliyah Nurul Jadid
Setelah  membahas  manajemen  kurikulum  dari  segi  teori, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran pemimpin dalam mengelola kurikulum  di  Madrasah  Aliyah  Nurul  Jadid  terkait  perencanaan  dan pengorganisasian  kurikulum  madrasah,  pihak-pihak  penentu  kurikulum, problematika  pengembangan  kurikulum,  dan  langkah  kebijakan  kepala madrasah dalam mengatasi problematika manajemen kurikulum. Menurut Bapak  Lukman  Al-Hakim  selaku  Kepala  Madrasah  Aliyah  Nurul  Jadid, kurikulum  yang  ada  di  Madrasah  Aliyah  ini  ada  tiga  komponen  yaitu kurikulum  Kemenag,  Kemendikbud,  dan  Pesantren.  Semuanya  harus diterapkan  di  madrasah,  hal  ini  dikarenakan  pesantren  merupakan lembaga  yang  menaungi  madrasah,  visi,  misi,  dan  tujuan  dari  madrasah juga berbasis pesantren. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin/kepala madrasah,  kecuali  sebagai  fasilitator  dan  penentu  juga  harus  mampu mengelola  dan  mengembangkan  ketiga  kurikulum  potensial  ini  menjadi satu kesatuan.
22
Adapun untuk tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian,  pengelolaan,  dan  sosialisasi  kurikulum  ini  diserahkan sepenuhnya  kepada  bidang  yang  dianggap  kepala  madrasah  lebih kompeten  yaitu  bidang  kurikulum. 23 Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan,  ada  beberapa  hal  penting  yang  ditemui  didalam  manajemen kurikulum di Madrasah Aliyah Nurul Jadid di antaranya meliputi:

## 1. Kurikulum Madrasah
21 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan….. . Hlm, 91.
22 Wawancara dengan Bapak Lukman Al-Hakim, Kepala  Madrasah Aliyah Nurul Jadid, 15 Januari 2018.
23 Wawancara dengan Bapak Mohammad Na’im, Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Nurul Jadid, 15 Januari 2018.
Kurikulum  yang  ada  di  madrasah  ini  sama  halnya  dengan  sekolah pada  umumnya  yaitu  menggunakan  kurikulum  satuan  pendidikan. Namun  dikarenakan  madrasah  ini  di  bawah  naungan  yayasan pesantren  (PP.  Nurul  Jadid)  yang  di  dalamnya  terdapat  Biro Pendidikan yang menaungi semua lembaga pendidikan di lingkungan PP. Nurul Jadid, maka juga menggunakan kurikulum pesantren secara proporsional.  Artinya,  muatan  kurikulumnya  diberi  perimbangan sesuai  dengan  visi,  misi,  dan  tujuan  lembaga  pendidikan  Yayasan Pendidikan Islam PP. Nurul Jadid. Penentuan kurikulum pembelajaran pihak  madrasah  menyerahkan  sepenuhnya  pada  kebijakan  Kemenag dan  Kemendikbud  selaku  pemegang  kewenangan  baik  secara akademik  maupun  administratif.  Adapun  untuk  perencanaan kurikulumnya menurut pihak madrasah semuanya diserahkan kepada waka  bidang  kurikulum,  meski  kurikulum  Kemenag  dan Kemendikbud sudah ditentukan lansung dari atas (pemerintah), begitu juga dengan kurikulum pesantren. Peran pihak madrasah melengkapi hal-hal  yang  masih  dianggap  kurang  memadai.  Kesemuanya dikomunikasikan  dengan  pihak  Biro  Pendidikan.  Kepala  Madrasah sebagai  pemegang  mandat  untuk  mengelola  pelaksanaan  kurikulum dengan segala konsekuensinya seyogyanya tidak perlu adanya campur tangan pihak yayasan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan yang pada gilirannya terjadi mismanajemen, sebab secara berkala pihak yayasan  dapat  memonitor  sebagai  evaluasi  kinerja.  Sedangkan  untuk sosialisasi  pengembangan  kurikulum  itu  sendiri  juga  diserahkan sepenuhnya  kepada  waka  di  bidang  kurikulum  dan  para  guru pengampu mata pelajaran. Meskipun suatu kurikulum sudah terencana dan terlaksana dengan baik,  dikarenakan adanya perubahan dan atau tuntutan  masyarakat/stakeholder,  maka  kurikulum  yang  ada  di madrasah  juga  harus  mengalami  perubahan.  Tentu  saja  perubahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum baik
yang  bersifat  umum  maupun  yang  bersifat  khusus,  terutama kurikulum pendidikan Islam.
2. Pihak-pihak  yang  berperperan  dalam  pembentukan  Kurikulum Madrasah
Adapun pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan kurikulum di
Madrasah  Aliyah  Nurul  Jadid  ini  selain  Kemenag  dan  Kemendikbud yaitu  semua  waka  yang  ada  di  Madrasah  Aliyah  baik  waka  bidang kesiswaan, waka bidang pengajaran, waka bidang sarana dan prasana dan  sebagainya.  Namun  pihak  yang  paling  penting  adalah  waka  di bidang  pengajaran,  karena  semua  konsep  peremcanaan  kurikulum pembelajaran  ditentukan  dan  dibuat  oleh  bidang  pengajaran. Kemudian pihak yang berperan dalam penentuan kurikulum madrasah adalah  Biro  Pendidikan  PP.  Nurul  Jadid.  Biro  Pendidikan  ini merupakan  penentu  yang  paling  penting,  karena  setiap  apa  yang dirancang  oleh  pihak  madrasah  harus  disetujui  oleh  Biro  Pendidikan. Jika  Biro  Pendidikan  tidak  berkenan  maka  semua  konsep  yang  sudah ditentukan madrasah tidak berlaku.
3. Problematika dalam pengembangan kurikulum madrasah
Semacam  hukum  alam,  bahwa  setiap  upaya  pengembangan  lembaga pendidikan  tentu  akan  mengalami  problematika  baik  dalam pengelolaan,  pembelajaran  maupun  pelaksanaan  tugasnya.  Adapun problematika  yang  terjadi  di  Madrasah  Aliyah  Nurul  Jadid  terhadap pengembangan  kurikulum  yaitu  adanya  hambatan  baik  dari  fasilitas personal (guru), maupun dari fasilitas prasarana/sarana. Problem guru adalah  kurangnya  tenaga  pendidik  yang  sesuai  dengan  bidang keahliannya  dan  kuantitas  (tidak  seimbang  rasio  guru  dengan  siswa), problem prasarana/sarana kurang memadai.
4. Langkah  kebijakan  kepala  madrasah  dalam  mengatasi  problematika manajemen pengembanagnm kurikulum
Ada  beberapa  langkah  yang  ditempuh  oleh  Kepala  Madrasah  Aliyah Nurul  Jadid  mengatasi  problematika  manajemen  pengembangan kurikulum antara lain:
a. Bahwa  guru  sejatinya  adalah curriculum  designer (perancang kurikulum),  maka  merupakan  keniscayaan  bagi  guru  harus mempunyai komitmen terhadap pengembangan kurikulum. Untuk itu, pendidikan dan latihan tentang kurikulum menjadi prioritas ( In Service  Training/Education). Dilaksanakan  atas  dasar  mengikuti perkembangan kekinian secara berkala dan terpola.
b. Bahwa  manajemen  pengembangan  kurikulum  pendidikan  Islam menurut  beliau  seyogyanya  diimplementasikan  berdasarkan dengan  penekanan  pada  roh  pendidikan  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara; Love (kasih  sayang), Honesty (kejujuran),
Spritualy (keagamaan), Sincerely (Pengabdian/Keikhlasan),  dan Familiriety Atmosphere (suasana kekeluargaan).
c. Memberikan motivasi kepada pendidik untuk terus meningkatkan profesionalitasnya  dalam  mendidik,  mengajar,  dan  memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik.

## K. Analisis
Mencermati  dari  uraian  di  atas  mengenai  kurikulum  yang  ada  di Madrasah Aliyah Nurul Jadid dapat diketahui terdapat perbedaan dengan madrasah  lainnya.  Karena  kurikulum  pembelajaran  yang  dikembangkan tidak  terbatas  oleh  ketentuan  dari  pemerintah  saja  (Kemenag  dan Kemendikbud)  tetapi  juga  menggunakan  kurikulum  pesantren.  Ketiga komponen kurikulum yang dirangkum menjadi satu kesatuan mempunyai tujuan agar pembelajaran terlaksana dengan baik dan seimbang. Untuk itu, pihak  yang  berperan  dalam  pembentukan  kurikulum  madrasah  yaitu pemerintah,  pihak  madrasah,  biro  pendidikan,  dan  yayasan  termasuk
komite  madrasah  yang  walaupun  keberadaannya  hanya  sebatas pelengkap/formalitas.
Adapun problematika yang dihadapi merupakan bagian dari pemicu dalam  konteks  memanej  pengembangan  kurikulumnya  secara  optimal dengan  mengidentifikasi  permasalahan  secara  terukur  pada  peningkatan mutu  guru  sebagai  perancang  kurikulum  agar  tidak  alergi  terhadap perubahan,  termasuk  perubahan  kurikulum.  Indikatornya  adalah  adanya komitmen  dari  pihak  kepala  sekolah  dan  yayasan  serta  komite  madrasah untuk meningkatkan kualitas guru dengan diklat berkala dan terpola serta meningkatkan fasilitas prasarana/sarana pendidikan.

## L. Kesimpulan
Berdasarkan  deskripsi  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  manejemen  pengembangan  kurikulum  perspektif pendidikan  Islam  merupakan  sebuah  proses  atau  sistem  pengelolaan kurikulum  secara  kooperatif,  komprehensif,  sistemik,  dan  sistematik (holistic) yang mengacu ketercapaian tujuan pendidikan (kurikulum) yang sudah  dirumuskan.  Proses  manajemen  pengembangan  kurikulum  tidak lepas  dari Team  Work (kerjasama)  dengan  bantuan  sumber  daya  yang mendukungnya. Pelaksanaanya  dengan  strategi  tertentu yang efektif dan efisien,  serta  mengacu  pada  visi,  misi,  dan  tujuan  yang  sudah  ditentukan sebelumnya. Adapun pihak yang berperan dalam pembentukan kurikulum yaitu  pemerintah,  pihak  madrasah,  biro  pendidikan,  yayasan  dan  komite madrasah. Sedangkan untuk problematika dalam manajemen pengembangan  kurikulum  terdapat  pada  mutu  guru  itu  sendiri,  Kepala Sekolah  dan  Pengurus  Yayasan,  Pengawas  (dewan)  Pendidikan,  Komite Madrasah.  Berbagai  macam  problematika  tersebut,  maka  peran  seorang pemimpin  dalam  mengatasi  probelematika  yang  ada  yaitu  dengan  selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja yang  dilakukan oleh  segenap aparat yang ada untuk selanjutnya mengadakan pembenahan dan perbaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Zainal,  2010, Antologi  Pendidikan  Islam;  Manajemen  Pengembangan Kurikulum  Teori  dan  Praktik ,  Yogyakarta:  Fakultas  Tarbiyah  UIN  Sunan Kalijaga.
Baharun, H. (2016). PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA; TELAAH EPISTEMOLOGIS. Pedagogik , 3 (2), 96–107.
Baharun, H. (2017). Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik (Konsep, Prinsip, Pendekatan dan Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum PAI . Yogyakarta: CV Cantrik Pustaka.
Hasan Baharun, Z. (2017). Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard . Tulungagung: Akademia Pustaka.
Islam, S. (2017). Karakteristik Pendidikan Karakter; MenjawabTantangan Multidimensional Melalui Implementasi Kurikulum 2013, 1 (1), 89–101.
Hamalik, Oemar, 2006, Manajemen Pengembangan Kurikulum , Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Haryati,  Nik,  2011, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Islam, Bandung: Alfabeta .
Muhaimin,  dkk.,  2009, Manajemen  Pendidikan;  Aplikasinya  dalam  Penyususnan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, Jakarta: Kencana.
Nurhayati,  Anim,  2010, Inovasi  Kurikulum;  Telaah  Terhadap  Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren , Yogyakarta: Teras.
Raharjo,  Rahmat,  2010, Inovasi  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam ,  Yogyakarta: Magnum Pustaka.
Rusman, 2009, Manajemen Kurikulum , Jakarta: Rajawali Pers.
Suhardan, Dadang, dkk., 2009, Manajemen Pendidikan, Bandung ; Alfabeta.
Sulistyorini, 2009, Manajemen Pendidikan Islam , Yogyakarta: Teras.
Usman,  Husaini,  2008, Manajemen;  Teori  Praktik  dan  Riset  Pendidikan ,  Jakarta: Bumi Aksara.
UU No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional.