## JUAL BELI E-COMMERCE

## DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
Ardiana Hidayah Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: ardyanah@yahoo.co.id

## Abstract
Buying and selling is one type of mu'amalah regulated in Islamic Law. Based on its form, e-commerce is a model of buying and selling transactions. The concept of e-commerce buying and selling leads to engagement between the parties to provide an achievement. Based on Sunnah Fiqh, buying and selling is the exchange of property (whatever its form) is done voluntarily or the process of transferring property rights to other people with compensation or certain rewards. According to Islamic Law, e-commerce buying and selling is permissible, if it is in accordance with the rules of fiqh  in  the  basic  principles  of  muamalah  transaction  and  its  requirements  as  long  as  it  is  not prohibited by sharia or contrary to the argument Keywords: buying and selling e-commerce

## Abstrak
Jual-beli  merupakan  salah  satu  jenis  mu'amalah  yang  diatur  dalam  Hukum  Islam. Berdasarkan  bentuknya e-commerce pada  dasarnya  merupakan  model  transaksi  jual-beli. Konsep  perdagangan  jual  beli e-commerce menimbulkan  perikatan  antara  para  pihak  untuk memberikan  suatu  prestasi.  Berdasarkan  Fiqih  Sunnah,  jual  beli  adalah  tukar  menukar  harta (apapun bentuknya) yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang  lain  dengan  kompensasi  atau  imbalan  tertentu.  Pandangan  Hukum  Islam  pada  jual  beli e-commerce adalah  boleh,  jika  sesuai  dengan  kaidah  fikih  dalam  prinsip  dasar  transaksi muamalah dan persyaratannya selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil.

## Kata Kunci: jual beli e-commerce
I. Pendahuluan
Perkembangan teknologi dibidang perdagangan  adalah  perdagangan  secara elektronik.  Dimana  antara  pihak  penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan hanya melalui jaringan internet. Perdagangan  secara  elektronik  dilakukan pada  transaksi  secara  elektronik  atau e-commerce yang  disebut  juga  jual  beli online .
Pada  Konsep  perdagangan  jual  beli e-commerce menimbulkan perikatan antara  para  pihak  untuk  memberikan suatu  prestasi.  Implikasi  dari  perikatan itu  adalah  timbulnya  hak  dan  kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak yang  terlibat. 1 Dalam  jual  beli  yang menimbulkan
adanya perikatan menyebabkan  adanya  hubungan  para pihak,  yakni  pihak  yang  satu  berhak
1 Azhar  Muttaqin, Transaksi  E-Commerce  dalam Tinjauan  Hukum  Jual  Beli  Islam ,  ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, hlm.460
prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya. 2 Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya  terdapat  dua  pihak, yaitu  pihak  penjual  yang  berkewajiban menyerahkan  barang  objek  jual  beli  dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar  harga  pembelian.  Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual dalam suatu jual beli,  disamping kewajiban  penjual  untuk  menyerahkan barang, pihak penjual dibebankan kewajiban  menanggung.  Menanggung tersebut adalah menjamin bahwa penguasaan  benda  aman  dan  tidak terdapat cacat tersembunyi. 3
2 Elsi  Kartika  Sari  dan  Advendi  Simanunsong, Hukum dalam  Ekonomi, Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 28 3 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 25-26
Pandangan Hukum Islam pada jual-beli  merupakan  salah  satu  jenis mu'amalah  yang  diatur  dalam  Islam. Melihat  bentuknya e-commerce pada dasarnya  merupakan  model  transaksi jual-beli  juga,  akan  tetapi  hal  tersebut dikategorikan  sebagai  jual  beli  modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi.  Secara  umum  perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi  yang  bersifat  fisik,  dengan menghadirkan  benda  tersebut  pada  saat transaksi jual beli, sedangkan
e-commerce tidak  seperti  itu,  sehingga e-commerce merupakan model perjanjian jual  beli  dengan  karakteristik  tersendiri yang  melakukan  kegiatan  transaksi  pada jangkauan  lokal  maupun  global.  Oleh karena  itu,  permasalahan  dalam  tulisan ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam pada jual beli e-commerce.
II. Pembahasan
A. Tinjauan tentang E-Commerce
Kegiatan  jual  beli  di  era  digital  yang paling popular adalah e-commerce. E-commerce merupakan jenis bisnis yang dijalankan  antara  pelaku  bisnis  dengan konsumen  secara online, e-commerce dapat  terjadi  antara  organisasi  bisnis dengan konsumen. 4
E- Commerce satu rangkaian yang dinamis pada teknologi, aplikasi dan proses bisnis  yang  menghubungkan  perusahaan, konsumen  dan  komunitas  tertentu  melalui transaksi  elektronik  dan  perdagangan barang,  pelayanan  dan  informasi  yang dilakukan secara elektronik.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1
angka 10 Undang-undang Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU
ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang dilakukan dengan menggunakan
komputer,  jaringan  komputer  atau  media elektronik  lainnya.  Transaksi  jual  beli
4 Jamhurul  dalam  Muhammad  Nizar, Pendekatan Komprehensif  E-Commerce  Prespektif  Syariah,  Perisai, Vol 2 (1), April 2018, Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai , hlm. 77
secara  elektronik  merupakan  salah  satu perwujudan ketentuan di atas.
Transaksi jual beli secara elektronik, sama  halnya  dengan  transaksi  jual  beli biasa  yang  dilakukan  di  dunia  nyata, dilakukan  oleh  para  pihak  yang  terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu  secara  langsung  satu  sama  lain, tetapi  berhubungan  melalui  internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik,  pihak-pihak  yang  terkait antara lain : 5
1. Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk  melalui  internet  sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli  atau  konsumen  yaitu  setiap orang  yang  tidak  dilarang  oleh undang-undang, melakukan transaksi jual  beli  produk  yang  ditawarkan oleh penjual/ pelaku usaha/ merchant .
3. Bank  sebagai  pihak  penyalur  dana dari  pembeli  atau  konsumen  kepada penjual atau pelaku usaha/ merchant .
4. Provider sebagai  penyedia  jasa layanan akses internet.
Pada  dasarnya  pihak-pihak  dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.
Penjual/pelaku usaha/merchant  merupakan  pihak  yang menawarkan  produk  melalui  internet, oleh  karena  itu,  seorang  penjual  wajib memberikan  informasi  secara  benar  dan jujur  atas  produk  yang  ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen.
Perdagangan  Elektronik  ( E-Commerce = electronic commerce ) adalah bagian dari e-lifestyle yang  memungkinkan  transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut
5 Edmon  Makarim, Kompilasi  Hukum  Telematika . Jakarta:  PT.Gravindo  Persada,  2000  dalam  Azhar Muttaqin, Transaksi  E-Commerce  dalam  Tinjauan Hukum  Jual  Beli  Islam ,  ULUMUDDIN,  Volume  VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, hlm. 461
tempat  mana  pun. 6 E-Commerce juga sebagai  suatu  proses  berbisnis  dengan menggunakan  teknologi  elektronik  yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen  dan  masyarakat  dalam  bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan  barang,  servis,  dan informasi secara elektronik. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi  dengan  adanya  tim  manajemen  yang handal,  pengiriman  yang  tepat  waktu, pelayanan  yang  bagus,  struktur  organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan,  desain  situs  web  yang  bagus, beberapa faktor yang termasuk:
1. Menyediakan harga kompetitif
2.  Menyediakan  jasa  pembelian  yang tanggap, cepat, dan ramah.
3.  Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.
4.  Menyediakan  banyak  bonus  seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon.
5.     Memberikan  perhatian  khusus  seperti usulan pembelian.
6.     Menyediakan  rasa  komunitas  untuk berdiskusi,  masukan  dari  pelanggan,  dan lain-lain.
7.     Mempermudah kegiatan perdagangan E-Commerce atau Electronic Commerce adalah metodologi bisnis modern yang membahas kebutuhan organisasi  bisnis,  vendor  dan  pelanggan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas barang dan jasa sekaligus mempercepat
waktu pengiriman. E-commerce  mengacu  pada  pertukaran informasi  bisnis  tanpa  kertas  dengan  cara berikut.
1. Electronic Data Interchange (EDI)
2. Electronic Mail (e-mail)
3. Electronic Bulletin Boards
4. Electronic Fund Transfer (EFT)
5. Other Network-based technologies
6 Muchlisin Riadi, Perdagangan Elektronik (E-Commerce) , https://www.kajianpustaka.com/2013/04/ perdagangan- elektronik- e-commerce.html,
Perbandingan E-Commerce dengan

## Traditional Commerce
Berikut  adalah  perbandingan  antara e-commerce yang  lebih  dikenal  dengan penjulan online dengan Traditional  Commerce atau  dikenal  dengan  penjalan  langsung  atau ofline.

## E-Commerce (Online)  Tradisional (Ofline)
Berbagi informasi dibuat mudah melalui jalur komunikasi elektronik yang membuat ketergantungan kecil pada pertukaran informasi orang ke orang. Ketergantungan berat pada pertukaran informasi dari orang ke orang Komunikasi atau transaksi bisa dilakukan secara asinkron. Sistem elektronik secara otomatis menangani kapan harus menyampaikan komunikasi kepada orang yang dibutuhkan atau melakukan transaksi. Komunikasi atau transaksi dilakukan secara sinkron. Intervensi manual diperlukan untuk setiap komunikasi atau transaksi. Tidak ada campur tangan manusia. Komunikasi bisnis bergantung pada keterampilan penjualnya
Website E-Commerce
menyediakan platform kepada pengguna di mana informasi tersedia di satu tempat. Tidak tersedianya platform yang seragam karena perdagangan tradisional sangat bergantung pada komunikasi pribadi. Apabila  dibandingkan  dengan  proses perdagangan tradisional (manual), e-commerce memiliki beberapa keunggulan. Bagi Konsumen: harga lebih murah,  belanja  cukup  pada  satu  tempat. Bagi  Pengelola  bisnis:  efisiensi,  tanpa kesalahan, tepat waktu. Bagi Manajemen: peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan. Dengan keuntungan-keuntungan  tersebut  yang menjadikan e-commerce
menjadi alternatif  perluasan  bisnis  bagi  para
pelaku  usaha  dan  sudah  menjadi  bagian dari  gaya  hidup  manusia  modern  di  era teknologi sekarang ini.

## B. Jual Beli Menurut Hukum Islam
Secara  etimologi,  Al  Bay‟u  atau  jual beli memiliki arti mengambil dan memberikan  sesuatu.  Hal  ini  merupakan turunan  dari  Al  Bara  sebagaimana  orang Arab  senantiasa  mengulurkan  depa  ketika melangsungkan  akad  jual  beli  agar  saling menepukkan  tagan.  Hal  ini  sebagai  tanda bahwa  akad  jual  beli  tersebut  sudah terlaksana  dan  akhirnya  mereka  saling bertukar  uang  atau  barang.  Sedangkan secara  terminiologi,  jual  beli  memiliki  arti transaksi  tuka  menukar  barang  atau  uang yang  berakibat  pada  beralihnya  hak  milik barang  atau  uang.  Prosesnya  dilaksanakan dengan  akad,  baik  secara  perbuatan maupun  ucapan  lisan.  Hal  ini  dijelaskan dalam  kitab  Tauhidul  Ahkam  atau  Kitab Hukum Tauhid, 4-211. 7
Berdasarkan  Fiqih  Sunnah,  jual  beli adalah  tukar  menukar  harta  (apapun bentuknya) yang dilakukan mau sama mau atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik  harta  pada  orang  lain  dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut Fiqih  Sunnah,  hal  ini  boleh  dilakukan asalkan  masih  dalam  koridor  syariat. Seperti  harta  dan  barang  yang  dijual belikan  adalah  halal,  bukan  benda  haram, atau asalnya dari jalan yang haram.
Secara  umum,  Islam  telah  mengatur segala  aspek  kehidupan  manusia  hingga pada  permasalahan  ekonomi,  khususnya masalah  jual  beli.  Islam  sebagai  agama yang  Rahmatan  Lil  Alamin,  tentu  saja mengatur  hal  jual  beli  dalam  rangka memberikan  kemaslahatan  atau  tidak terjadi  kemudharatan  atau  dampak  buruk dari  transaksi  yang  dilakukan.  Manusia adalah  mahluk  yang  berakal  yang  juga memiliki  hawa  nafsu,  akhirnya  aturan
7 Jual Beli Menurut Islam – Aturan dan Syaratny a, https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi /jual-beli-menurut-islam
harus  ada  dan  diterapkan  agar  hawa  nafsu manusia
tidak mengakibatkan ketidakadilan. 8
Persyaratan  dalam  Jual  Beli  Menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut: 9
1. Persyaratan  yang  berkaitan  dengan pelaku  praktek  jual  beli,  baik  penjual maupun  pembeli,  yaitu:  Hendaknya kedua  belah  pihak  melakukan  jual  beli dengan  ridha  dan  sukarela,  tanpa  ada paksaan.  Allah  SWT  berfirman  dalam Quran  Surat  An-Nissa  ayat  29  yang artinya: “…  janganlah  kalian  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian…” (QS. An-Nisaa‟: 29).
Kedua  belah  pihak  berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia  adalah  seorang mukallaf dan rasyid (memiliki  kemampuan  dalam  mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi  yang dilakukan  oleh  anak  kecil  yang  tidak cakap,  orang  gila  atau  orang  yang dipaksa ( Fikih Ekonomi Keuangan Islam , hal.  92).  Hal  ini  merupakan  salah  satu bukti  keadilan  agama  ini  yang  berupaya melindungi  hak  milik  manusia  dari kezaliman,  karena  seseorang  yang  gila, safiih (tidak  cakap  dalam  bertransaksi) atau  orang  yang  dipaksa,  tidak  mampu untuk  membedakan transaksi  mana  yang baik  dan  buruk  bagi  dirinya  sehingga dirinya  rentan  dirugikan  dalam  transaksi yang dilakukannya.
2. Persyaratan  yang  berkaitan  dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu: 10
a. Objek  jual  beli  (baik  berupa  barang jualan atau harganya/uang)
merupakan  barang  yang  suci  dan bermanfaat,  bukan  barang  najis  atau barang  yang  haram,  karena  barang
8 Ibid
9 Muhammad Abduh Tuasikal, Jual Beli dan Syarat-Syaratnya, https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan- syarat-syaratnya.html 10 Ibid
yang  secara  dzatnya  haram  terlarang untuk diperjualbelikan.
b. Objek  jual  beli  merupakan  hak milik  penuh,  seseorang  bisa  menjual barang  yang  bukan  miliknya  apabila mendapat  izin  dari  pemilik  barang.
Rasulullah shallallahu  „alaihi  wa sallam bersabda,  bahwa “Janganlah engkau  menjual  barang  yang  bukan milikmu.” (HR.  Abu  Dawud  3503, Tirmidzi  1232,  An  Nasaa‟i  VII/289, Ibnu  Majah  2187,  Ahmad  III/402 dan  434;  dishahihkan  Syaikh  Salim bin „Ied Al Hilaly).
Seseorang diperbolehkan
melakukan transaksi terhadap barang yang  bukan  miliknya  dengan  syarat pemilik  memberi  izin  atau  rida terhadap  apa  yang  dilakukannya, karena  yang  menjadi  tolok  ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik.  (Lihat Fiqh  wa  Fatawal Buyu‟ hal.  24).  Hal  ini  ditunjukkan oleh  persetujuan  Nabi shallallahu
„alaihi wa sallam terhadap perbuatan Urwah tatkala beliau memerintahkannya  untuk  membeli kambing  buat  beliau.  (HR.  Bukhari
Bab 28 nomor 3642).
Objek jual
beli dapat diserahterimakan,  sehingga  tidak  sah menjual  burung  yang  terbang  di udara,  menjual  unta  atau  sejenisnya yang  kabur  dari  kandang  dan semisalnya. Transaksi
yang
mengandung  objek  jual  beli  seperti ini  diharamkan  karena  mengandung gharar (spekulasi)  dan  menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
Objek  jual  beli  dan  jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga  terhindar  dari gharar .  Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu „alaihi  wa sallam melarang jual beli hashaath (jual beli
dengan  menggunakan  kerikil  yang dilemparkan untuk menentukan
barang  yang  akan  dijual)  dan  jual beli gharar .” (HR. Muslim: 1513)
Selain  itu,  tidak  diperkenankan seseorang menyembunyikan
cacat/aib suatu barang ketika melakukan  jual  beli.  Rasulullah shallallahu „alaihi  wa sallam bersabda yang artinya sebagai berikut: “Seorang  muslim  adalah saudara  bagi  muslim  yang  lain. Tidak  halal  bagi  seorang  muslim menjual  barang  dagangan  yang memiliki  cacat  kepada  saudaranya sesama  muslim,  melainkan  ia  harus menjelaskan  cacat  itu  kepadanya” (HR.  Ibnu  Majah  nomor  2246, Ahmad  IV/158,  Hakim  II/8,  Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin „Ied Al Hilali).
Rasulullah shallallahu  „alaihi wa  sallam juga  bersabda: “Barang siapa  yang  berlaku  curang  terhadap kami,  maka  ia  bukan  dari  golongan kami.  Perbuatan  makar  dan  tipu daya  tempatnya  di  neraka” (HR. Ibnu  Hibban  567,  Thabrani  dalam Mu‟jamul  Kabiir 10234, Abu
Nu‟aim  dalam Al  Hilyah IV/189; dihasankan Syaikh Salim Al Hilaly)
Berikut  adalah  syarat-syarat  jual  beli menurut  islam  yang  perlu  diperhatikan umat  islam,  agar  jual  beli  terlaksana dengan  adil  dan  seimbang.  Adapun penjelasannya sebagai berikut: 11
1. Transaksi di Lakukan dengan Ridha dan Sukarela “ J anganlah  kalian  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang timbul  dari  kerelaan  di  antara  kalian…” (QS.  An-Nisaa:  29).  Ayat  ini  diperjelas bahwa kedua belah pihak harus berkompeten  untuk  melakukan  transaksi jual  beli.  Mereka  adalah  orang  orang  yang
11 Jual Beli Menurut Islam – Aturan dan Syaratny a, https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi
/jual-beli-menurut-islam
paham mengenai jual beli, mampu menghitung  atau  mengatur  uang,  dan dilakukan  dengan  kesadaran.  Anak  kecil yang  tidak  pandai  atau  belum  mengetahui masalah  jual  beli  maka  lebih  baik  orang tuanya  yang  mengatur.  Orang  gila  tentu saja tidak boleh dan dipaksa untuk membeli. Transaksi  jual  beli  tidak  boleh  dilakukan secara  terpaksa,  namun  karena  kebutuhan dan  sukarela  antara  dua  belah  pihak.  Jika tidak maka salah satu pihak akan dirugikan.
2. Barang Bukan Milik Orang Lain “Janganlah engkau menjual barang
yang bukan milikmu .” (HR. Abu Dawud)
Dari hadist di atas dijelaskan bahwa barang yang  dijual  bukanlah  milik  orang  lain. Untuk itu harus pasti, miliknya adalah milik pribadi, atau harta pemberian tidak masalah asalkan  berasal  dari  sumber  yang  berkah dan halal, jelas status kepemilikannya.
3. Larangan Jual Beli Hasaath
“Rasulullah  shallallahu  „alaihi  wa sallam  melarang  jual  beli  hashaath  (jual beli  dengan  menggunakan  kerikil  yang dilemparkan  untuk  menentukan  barang yang  akan  dijual)  dan  jual  beli  gharar.” (HR.  Muslim).  Hal  tersebut  menjelaskan bahwa  dilarang  jual  beli  dengan  kerikil yang  dilempar  untuk  menentukan  barang. Hal  ini  berarti  mereka  tidak  bisa  memilih, memilah barang  yang sesuai keinginan dan sesuai kualitas barangnya.
4. Menjelaskan Cacat Barang
“ Seorang  muslim  adalah  saudara  bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim  menjual  barang  dagangan  yang memiliki  cacat  kepada  saudaranya  sesama muslim,  melainkan  ia  harus  menjelaskan cacat itu kepadanya ” (HR. Ibnu Majah)
Jika  terdapat  cacat  maka  penjual  harus memberikan  informasi  mengenai  cacat barang-nya,  tidak  boleh  ditutupi.  Hal  ini tentu  akan  mengecewakan  dan  menipu pembeli.  Sebagaimana  disampaikan  oleh Rasulullah  dalam  hadist  berikut, “Barang siapa  yang  berlaku  curang  terhadap  kami, maka  ia  bukan  dari  golongan  kami. Perbuatan  makar  dan  tipu  daya  tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban)
Jual  beli  berdasarkan  hukum  Islam termasuk dalam muamalah yang pelaksanaanya berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik  yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan.  Prinsip  yang  paling  utama adalah ketauhidan, keadilan dan kemanusiaan. 12
Prinsip-prinsip  Hukum  Islam  yang dijadikan  landasan  ideal  dalam  hukum Islam yaitu: 13
1. Prinsip Tauhidullah ,  bahwa  semua paradigma  berpikir  yang  digunakan  untuk menggali  kandungan  ajaran  Islam  yang termuat  dalam  Al-Quran  dan  Al-Hadits, dalam  konteks  ritual  maupun  sosial,  harus bertitik  tolak  dari  nilai-nilai  ketauhidan, yakni  tentang  segala  yang  ada  dan  yang mungkin  ada,  bahkan  yang  mustahil  ada adalah diciptkan oleh Allah SWT.
2. Prinsip
Insaniyah , prinsip kemanusiaan,  bahwa  produk  akal  manusia yang  dijadikan  yang  dijadikan  rujukan dalam  perilaku  sosial  maupun  sistem budaya  harus  bertitik  tolak  dari  nilai-nilai kemanusiaan,  memuliakan  manusia  dan memberikan  manfaat  serta  menghilangkan kemudaratan bagi manusia.
3. Prinsip Tasamuh ,  prinsip  toleransi, sebagai  titik  tolak  pengamalan  hukum Islam.  Karena  cara  berpikir  manusia  yang berbeda-beda,  satu  sama  lain  harus  saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif.
4. Prinsip Ta’awun ,  tolong  menolong, sebagai  titik  tolak  kehidupan  manusia sebagai  makhluk  sosial  yang  saling membutuhkan.
5. Prinsip Silaturahmi  Baina  An-Nas , sebagai  titik  tolak  bahwa  setiap  individu dengan  individu  lainnya  akan  melakukan interaksi,  karena  manusia  adalah  human
12 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 233
13 Juhaya S. Pradja, Filsafat Hukum Islam , Bandung: Yayasan Piara, 1997 dalam Beni Ahmad Saebani, Ibid , hlm. 234-235
relation  yang  secara  fitrahnya  menjadikan silaturahmi  sebagai  embrio  terciptanya masyarakat.
6. Prinsip  Keadilan  atau Al-Mizan (keseimbangan)  antara  hak  dan  kewajiban. Sebagai titik  tolak  kesadaran  setiap manusia  terhadap  hak-hak  orang  lain  dan kewajiban  dirinya,  Jika  ia  berkewajiban melakukan  sesuatu,  ia  berhak  menerima sesuatu. Keduanya harus berjalan seimbang dan  dirasakan  adil  untuk  dirinya  dan  orang lain.
7. Prinsip Kemaslahatan ,  yaitu bertitik tolak  dari  kaidah  penyusunan  argumentasi dalam  berperilaku,  bahwa  meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil  manfaatnya  ( dar‟u  al-mafasid muqadamun min jalb al-mashalahih ).

## C. Pandangan Hukum Islam terhadap Jual
Beli dalam E-Commerce Transaksi jual beli secara elektronik, sama  halnya  dengan  transaksi  jual  beli biasa  yang  dilakukan  di  dunia  nyata, dilakukan  oleh  para  pihak  yang  terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik  ini  pihak-pihaknya  tidak bertemu  secara  langsung  satu  sama  lain, tetapi berhubungan melalui internet.
Pada  dasarnya  pihak-pihak  dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.
Penjual/pelaku usaha/merchant  merupakan  pihak  yang menawarkan  produk  melalui  internet, oleh  karena  itu,  seorang  penjual  wajib memberikan  informasi  secara  benar  dan jujur  atas  produk  yang  ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen.
Disamping  itu,  penjual  juga  harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh  undang-undang,  maksudnya  barang yang  ditawarkan  tersebut  bukan  barang yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang- undangan, tidak rusak ataupun  mengandung  cacat  tersembunyi, sehingga barang  yang  ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Dengan  demikian  transaksi  jual  beli termaksud  tidak  menimbulkan  kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya.
Jual  beli  secara  elektronik  pada kegiatan e-commerce menciptakan sebuah sistem  ekonomi  baru  yang  di  dalamnya menghubungkan  antara  produsen,  penjual, dan  konsumen  melalui  sebuah  teknologi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya.   Transaksi  antar  negara  yang dilakukan via internet ini telah memunculkan  pertanyaan  bagi  sebagian besar muslim mengenai kesesuaian transaksi  ini  dengan  hukum  dan  aturan yang  berlaku  dengan  syariat  Islam, terutama  dengan  hukum  jual-beli  dalam muamalat  maliyah . E-commerce yang tidak dilakukan dengan tatap muka ( face to face) secara  langsung  antara  penjual  dan pembeli ini bertentangan dengan rukun dan syarat  sah  jual  beli  yang  dikenal  dengan literatur fiqh klasik.
Transaksi  jual  beli e-commerce , penawaran  dilakukan  oleh  penjual  atau pelaku  usaha  melalui website pada internet.  Penjual  atau  pelaku  usaha menyediakan storefront yang  berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan.  Masyarakat  yang  memasuki website pelaku  usaha  tersebut  dapat melihat-lihat  barang  yang  ditawarkan oleh  penjual.  Penawaran  dalam  sebuah website biasanya  menampilkan  barang- barang  yang  ditawarkan,  harga,  nilai rating atau poll otomatis  tentang  barang yang  diisi  oleh  pembeli  sebelumnya, spesifikasi  barang  termaksud  dan  menu produk lain yang berhubungan.
e-commerce terjadinya penawaran apabila seseorang  menggunakan  media  internet untuk berkomunikasi baik via email atau chating untuk  memesan  barang  yang diinginkan.
Bila dilihat dari sistem operasionalnya, maka e-commerce menurut  kacamata  fikih kontemporer merupakan alat, media, metode  teknis  ataupun  sarana  ( wasilah ) yang  dalam  kaidah  syari‟ah  bersifat flesibel,  dinamis,  dan  variable.  Hal  ini termasuk unmurid  dunya (persoalan  teknis keduniawian) selama dalam koridor syari‟ah  kepada  umat  islam  untuk menguasai
dan memanfaatkan
perkembangan  zaman  demi  kemakmuran
bersama. Menurut kaidah fikih sebagaimana  dikemukakan  oleh  Wahbah Zuhaili bahwa  prinsip dasar  dalam transaksi  muamalah  dan  persyaratannya yang  terkait  dengannya  adalah  boleh selama  tidak  dilarang  oleh  syari‟ah  atau bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu, hukum  transaksi  dengan  menggunakan media e-commerce adalah boleh berdasarkan  prinsip  maslahah  karena  akan kebutuhan  manusia  dengan  kemajuan teknologi ini dengan berusaha
memperbaiki  dan  menghindari  kelemahan dan  penyimpangan  teknik  dari  s yari‟ah . Sebab  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa mekanisme  yang  dibuat  manusia  tidak luput  dari  kelemahan  dan  selama  masih relative aman dan didukung oleh upaya-upaya  pengaman  hal  itu  dapat ditolelir  berdasarkan  prinsip  toleransi syariah dalam muamalah dan kaidah fiqih: adh-dhararu yuzal mudarat harus dihilangkan.  Dan  jual  beli  tersebut  harus sah  menurut  syarat  dan  rukun  syari‟ah Islam, jika tidak maka jual beli yang rusak atau  batal  akan  menghalangi  kepemilikan, sebab larangan tersebut  berarti  tidak boleh menurut  syara‟  maka  sesuatu  yang  illegal ( ghairu  al-masyru ‟)  tidak  dapat  dimiliki oleh pembeli.
Berdasarkan  tuntunan  ajaran  Islam, setiap  usaha  harus  dilakukan  menurut ketentuan  hukum  yang  berlaku  agar  tidak ada  kelompok  atau  pihak  yang  dirugikan. Untuk  itulah,  usaha  atau  kegiatan  bisnis tidak boleh menyimpang dari syariat Islam maupun  ketentuan  umum  yang  berlaku dalam  suatu  negara.  Setiap  usaha  yang merugikan  seseorang  atau  melanggar undang-undang  akan  dikenakan  sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal (tidak sah). 14
14 Lihat Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah: Kaya di Dunia  Terhormat  di  Akhirat ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009, dalam Muhammad Zarkasyi, Perdagangan Elektronik E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam , https://informasicoins.wordpress.com/2016/03/09/perdag angan-elektronik-e-commerce-dalam-perspektif-hukum-i slam/,
Ada  lima  tahap  yang  harus  dilakukan untuk mengetahui validitas transaksi e-commerce , yaitu: 15
1. Mengajukan kontrak ( at-ta‟aqud )
Ini  adalah  tahap  pertama  yang  harus dilakukan  dimana  kedua  belah  pihak mengecek  adanya  empat  pillar  yang mengikat kontrak, yaitu: sighat (ijab qabul), dua  pihak  yang  melakukan  transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan  yang  harus  disepakati.  Jika pemilik  produk  tidak  bisa  hadir,  maka seorang  agen  harus  memastikan  bahwa perusahaan  tersebut benar-benar ada. Sehubungan  dengan  barang  yang  menjadi objek  transaksi,  selain  syarat  yang  berlaku pada objek pada umumnya, dalam e-commerce ,  dimana  transasksi  dilakukan cia  internet,  maka  barang  tersebut  harus tersedia di suatu tempat di pasar global.
2. Memastikan validitas ( shiha ) Selama proses validitas, kontrak tersebut  harus  bebas  dari  elemen  bunga (riba),  ketidak  pastian  ( gharar ),  penipuan, pemaksaan,  atau  salah  satu  dari  jenis perjudian ( maisir ).
3. Implementasi/ pelaksanaan ( Nafadz )
Dalam  tahap  ini,  ada  dua  hal  utama yang harus dilakukan: orang yang menawarkan produk adalah pemilik produk itu  sebenarnya  dan  memiliki  hak  penuh terhadap  barang  tersebut.  Barang  tersebut terbebas  dari  semua  hutang-piutang  dan mengikat ( Ilzaam ). Dalam tahap ini, kedua pihak  harus  menandatangani  kontrak  yang mengikat. Sebelum menandatangani kontrak, pembeli harus memeriksa perusahaan  (penjual)  dan  produk  yang dijual melalui agen atau pihak lain. Hal ini dilakukan  karena  konseumen  tidak  bisa melihat  secara  langsung  kondisi  barang, dan  website  bisa  selalu  dikembangkan.
15 Lihat  Norazlina  Zainul  et-al, E-Commerce  from  an Islamic  perspective, dalam Muhammad  Zarkasyi, Perdagangan  Elektronik  E-Commerce  dalam  Perspektif Hukum Islam ,
https://informasicoins.wordpress.com/2016/03/09/perdag angan-elektronik-e-commerce-dalam-perspektif-hukum-i slam/,
Setelah  menandatangani  kontrak,  pembeli harus  menyimpan  copy  dari  kontrak tersebut untuk menghindari manipulasi.
4. Pengiriman
Tahapan  Ini  adalah  tahapan  dimana kedua  pihak  harus  saling  menukar  antara barang  dan  harga  yang  harus  dibayarkan. Pada umumnya, e-commerce menggunakan kartu kredit, namun muslim harus menghindari  pemakaian  kartu  kredit  yang mengandung  riba,  dan  mencari  alternatif pembayaran  yang  lain,  seperti  pembayaran melalui  bank.  Setelah  menerima  produk, konsumen  juga  harus  memeriksa  dan mengkonfirmasikan  apakah  barang  yang diterima  sesuai  dengan  kondisi  dan spesifikasi  yang  disepakati.  Dalam  Islam, ada  beberapa  opsi  yang  dilakukan  jika  hal ini terjadi, yaitu dengan khiyar .
5. Pembayaran untuk transaksi
e-commerce
Pembayaran e-commerce pada umumnya  dengan  kartu  kredit.  Dalam Islam, jika diasumsikan bahwa penggunaan kartu  kredit  adalah  halal,  maka  pembeli harus  membayar  harga  secara  keseluruhan sebelum tanggal yang ditentukan.
Bagaimanapun,  masalah  utama  dalam keabsahan e-commerce menurut pandangan Islam  adalah  dimana  konsumen  hanya membayar  15%  dari  syarat  minimum, smeentara  bank  yang  mengeluarkan  akan menagih  sebesar  2%  setiap  bulan  dari neraca  yang  ada.  Untuk  itulah,  solusi  dari Islam adalah murabahah .
Transaksi e-commerce yang dilakukan via  internet,  tanpa  tatap  muka  secara langsung  antara  penjual  dan  pembeli menjadi permasalahan pada kesesuaian dan keshahihan  akadnya  menurut  perspektif fiqih muamalat. Dari penelurusan terhadap beberapa  literatur  mengenai  mekanisme akad  dan  pembayaran,  maka  transaksi e-commerce dianggap  sesuai  dengan  akad jual  beli  yang  umum  dalam  syariat  Islam. Hal  ini  dipertegas  oleh  pendapat  para ulama kontemporer dalam Majmu‟ Fatawa bahwa transaksi e-commerce tidak menyalahi  syariat  selama  tidak  merugikan
salah  satu  pihak  dan  memenuhi  rukun  dan syarat sah jual beli dalam Islam. 16
Asal  dari  setiap  kegiatan  muamalat adalah mubah (diperbolehkan), hingga ada hal  yang  mengubahnya.  Dalam  hal  ini, baik  transaksi e-commerce maupun  jual beli  tradisional  tidak  dilarang  sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Jumuah  ayat  10  yang  artinya  “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah  karunia Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak supaya  kamu  beruntung”.  Berdasarkan Tafsir  Al-Wajiz  oleh  Prof.  Dr.  Wahbah az-Zuhail,  maka  jika  selesai  kalian  dari mengerjakan  shalat  wahai  orang-orang yang beriman; bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang, dan carilah rezeki  Allah  dengan  usaha  dan  amal,  dan ingatlah  Allah  dengan  banyak  berdzikir pada  segala  kondisi  kalian  dan  janganlah perdaganganmu  melalikan  dari  dzikir kepada  Allah,  dan  barangsiapa  yang banyak  mengingat  Allah  maka  dia  adalah orang-orang  yang  beruntung,  menang dengan kemenangan yang besar. 17
Meskipun  tidak  dilakukan  secara langsung,  namun  dengan  mekanisme  dan deskripsi yang rinci serta seluruh kesepakatan  yang  telah  disetujui  kedua belah  pihak  maka  dalam  hal  ini  internet bisa  dianggap  sebagai  majelis  dimana penjual dan pembeli bertemu dan melaksanakan  akad.  Mengenai sighat , meskipun  tidak  dilakukan  secara  verbal (lisan), namun kesepakatan pembeli dengan  meng-klik  „ accept ‟  bisa  dianggap sebagai  qabul  dan  dianggap  sah  sesuai dengan Ijma.

## III. Penutup
Transaksi dalam e-commerce
merupakan  satu  rangkaian  yang  dinamis pada  teknologi,  aplikasi  dan  proses  bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen  dan  komunitas  tertentu  melalui
16 Ibid
17 https://tafsirweb.com/10910- surat-al-jumuah -ayat-10 .html
transaksi  elektronik  dan  perdagangan barang,  pelayanan  dan  informasi  yang dilakukan secara elektronik.
Pandangan  Hukum  Islam  pada  jual beli e-commerce adalah  boleh,  jika sesuai dengan kaidah fikih dalam prinsip dasar transaksi muamalah dan
persyaratannya  selama  tidak  dilarang  oleh syariah  atau  bertentangan  dengan  dalil. Oleh  karena  itu,  hukum  transaksi  dengan menggunakan  media e-commerce adalah boleh  berdasarkan  prinsip  maslahah  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  manusia dengan  memanfaatkan  perkembangan  dan kemajuan teknologi.  Kegiatan e-commerce harus sesuai syariah dengan cara menghindari penyimpangan-penyimpangan secara teknis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Azhar  Muttaqin, Transaksi  E-Commerce  dalam Tinjauan  Hukum  Jual  Beli  Islam ,
ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010.
Beni  Ahmad  Saebani, Filsafat  Hukum  Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum
Telematika .  Jakarta:  PT.Gravindo
Persada, 2000.
Elsi  Kartika  Sari  dan  Advendi  Simanunsong,
Hukum  dalam  Ekonomi, Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008. Jamhurul dalam Muhammad Nizar, Pendekatan Komprehensif E-Commerce Prespektif Syariah,
Perisai, Vol 2 (1), April 2018.
Juhaya S. Pradja, Filsafat Hukum Islam , Bandung: Yayasan Piara, 1997.
Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2008
Muhammad Zarkasyi, Perdagangan Elektronik E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam , https://informasicoins.wordpress.co
m/2016/03/09/perdagangan-elektroni k-e-commerce-dalam-perspektif-huk um-islam/,
https://www.kajianpustaka.com/2013/04/perda gangan-elektronik-e-commerce.html, https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/ jual-beli-menurut-islam
https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-sy aratnya.html
https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jumuah-a yat-10.html