e-ISSN 2527-8215
ANALYSIS ON THE INFLUENCE OF THE GROWTH OF REGIONALLY-GENERATED FUNDS, GENERALLY-ALLOCATED FUNDS, AND SPECIALLY-ALLOCATED FUNDS ON HUMAN DEVELOPMENT IN PEKANBARU WITH CAPITAL EXPENDITURE GROWTH AS THE MODERATOR
Helly Aroza Siregar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 Pekanbaru 28127

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  are  to  determine  the  effect  of  PAD  Growth,  DAU  Growth  and  DAK  Growth  to  the  Human Development  Index  (HDI),  and  to  investigate  whether  Capital  Expenditure  Growth  to  strengthen  connections between  PAD  Growth  DAU  Growth  and  DAK  Growth  to  the  Human  Development  Index.This  research  was conducted in Pekanbaru City using secondary data along 2007 to 2015 obtained from the Budget Realization Report (LRA) Pekanbaru to collect data PAD, DAU, DAK and Capital Expenditure. While data of the Human Development Index (HDI) were obtained from the Central Statistics Agency Pekanbaru.Technical analysis of data using multiple linear  regression  analysis  and  Multiple  Regression  Analysis  (MRA)  to  see  the  effect  of  moderation.The  results showed  that  there  are  no  influence  effect  of  PAD  Growth,  DAU  Growth  and  DAK  Growth  to  IPM,  while  Capital Expenditure  shall  not  be  moderating  variables  for  this  study,  because  Capital  Expenditure  can  not  strengthen  the link between PAD Growth, DAU Growth and DAK Growth to IPM. The implications of this study confirms that the implementation  of  Pekanbaru  City  budget  that  implemented  by  the  Local  Government  of  Pekanbaru  became  not dominant factor to improving human quality in this city.

## Keywords: PAD Growth, DAU Growth and DAK Growth, HDI
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN DANA ALOKASI UMUM DAN PERTUMBUHAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PEMBANGUNGAN MANUSIA DI KOTA PEKANBARU DENGAN PERTUMBUHAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia,  serta  untuk  mengetahui  apakah  Pertumbuhan  Belanja  Modal  dapat memperkuat  hubungan  antara  Pertumbuhan  PAD,  Pertumbuhan  DAU  dan  Pertumbuhan  DAK  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia.Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan data sekunder tahun 2007 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pekanbaru untuk mengumpulkan data  PAD,  DAU,  DAK  dan  Belanja  Modal.  Sedangkan  data  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  diperoleh  dari Badan  Pusat  Statistik  Kota  Pekanbaru.Teknis  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dan Multiple  Regression  Analysis  (MRA)  untuk  melihat  efek  moderasi.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM, sementara Belanja Modal tidak  dapat dijadikan  variabel pemoderasi  karena adanya Belanja Modal tidak dapat  memperkuat  hubungan antara  Pertumbuhan  PAD,  Pertumbuhan  DAU  dan  Pertumbuhan  DAK  terhadap  IPM.Implikasi  dari  penelitian  ini menegaskan  bahwa  penyelenggaraan  APBD  Kota  Pekanbaru  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Pekanbaru menjadi faktor yang tidak dominan dalam meningkatkan kualitas manusia di kota ini.
Kata Kunci : Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU, Pertumbuhan DAK, IPM
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Pembangunan  Manusia  di  Kota  Pekanbaru  dengan  Pertumbuhan  Belanja  Modal  sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)

## PENDAHULUAN
Pembangunan manusia yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pembangunan  dalam suatu negara  karena  sumber  daya  manusia  merupakan  modal  dasar  dan  penggerak  utama  dari  keberlangsungan pembangunan itu sendiri.Semakin tinggi kapabilitas dasar sumber daya manusia yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.
Menurut Setyowati & Suparwati  (2012) keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan  mendasar  di  masyarakat  dapat  teratasi.  Pemasalahan-permasalahan  tersebut  meliputi  kemiskinan, pengangguran,  gizi buruk, dan buta  huruf.Artinya, pembangunan  yang berhasil akan berdampak pada pengurangan kemiskinan  penduduk,  penurunan  tingkat  pengangguran,  pengurangan  gizi  buruk  pada  balita  yang  ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kesehatan masayarakat dan peningkatan taraf pendidikan sehingga akan menanggulangi permasalahan buta huruf.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standard pembangunan  manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index(HDI).Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli.
Indikator  IPM  yaitu  angka  harapan  hidup  dan  kemampuan  daya  beli  sangat  berkaitan  dengan  tingkat kemiskinan  penduduk.Berdasarkan survey yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (2015)  jumlah  penduduk miskin  (penduduk  yang  berada  di  bawah  Garis  Kemiskinan)  di  Riau  Maret  2015  sebesar  531,39  ribu  jiwa  (8,42 persen).  Jika  dibandingkan  dengan  penduduk  miskin  pada  Maret  2014  yang  berjumlah  499,89  ribu  jiwa  (8,12 persen), penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 31,50 ribu jiwa.
Masalah lain  yang sangat berhubungan dengan IPM adalah pendidikan.  Angka partisipasi sekolah di Kota Pekanbaru  usia 16-18 tahun pada tahun 2014 adalah 76,04%. (BPS, 2015: 99). Hal ini  menunjukkan bahwa  masih terdapat  penduduk  yang  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  sebanyak 23,96%.
Melihat  berbagai  permasalahan  di  atas  maka  pemerintah  wajib  melakukan  perbaikan  kualitas  manusia  di kota ini. Dalam melaksanakan perbaikan terebut maka perlu dibiayai oleh APBD Kota Pekanbaru. Sumber dana yang dapat  digunakan  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK).  Sumber-sumber  keuangan  daerah  tersebut  kemudian  harus  dialokasikan  untuk  pembangunan  yang berhubungan dengan peningkatan manusia.Pengalokasian tersebut dibelanjakan melalui Belanja Modal (BM).

## TINJAUAN PUSTAKA Indeks Pembangunan Manusia
Pada tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programme) dalam laporannya “Global Human Development Report”  memperkenalkan  konsep “Pembangunan Manusia  (Human  Development)” sebagai  paradigma  baru  model pembangunan.  Menurut  UNDP,  pembangunan  manusia  dirumuskan  sebagai  perluasan  pilihan  bagi  penduduk ( enlarging the choices of people ), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut.
Menurut  Harahap  (2010)  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)/Human  Development  Index  (HDI)adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.HDI digunakan  untuk  mengklasifikasikan  apakah  sebuah  negara  adalah  negara  maju,  negara  berkembang  atau  negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Sebagaimana  dikutip  dari  laporan  UNDP  atau  United  Nations  Development  Program  (1995:118),  ada beberapa  konsep  penting  mengenai  pembangunan  manusia  yaitu  sebagai  berikut:  (a)  Pembangunan  harus mengutamakan  penduduk  sebagai  pusat  perhatian.  (b)  Pembangunan  dimaksudkan  untuk  memperbesar  pilihan- pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia  harus  berpusat  pada  penduduk  secara  komprehensif  dan  bukan  hanya  pada  aspek  ekonomi  semata.  (c) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi  juga  pada  upayaupaya  memanfaatkan  kemampuan/kapasitas  manusia  tersebut  secara  optimal.  (d) Pembangunan  manusia  didukung  empat  pilar  pokok,  yaitu  produktivitas,  pemerataan,  kesinambungan  dan pemberdayaan.  (e)  Pembangunan  manusia  menjadi  dasar  dalam  penentuan  tujuan  pembangunan  dan  dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  merupakan  indikator  yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu negara ditinjau dari aspek harapan hidup, pendidikan dan standar hidup penduduk di suatu negara.
Menurut Badan Pusat Statistik (2015) capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat  dikelompokkan  ke  dalam  4  kategori.  Adapun  kategori  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Kategori  “sangat
tinggi” : IPM ≥ 80, (b) kategori “tinggi” : 70 ≤ IPM > 80, (c) kategori “sedang” : 60 ≤ IPM > 70, dan (d) kategori “rendah” : IPM < 60.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara  Pusat  dan  Daerah  Pasal  1  angka  (18)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah  adalah kelompok Pendapatan  Daerah  yang  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pendapatan Asli  Daerah adalah penerimaan  yang diperoleh dari sumber-sumber dalam  wilayahnya  sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas: 1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti  orang  /  badan,  benda  bergerak  /  tidak  bergerak.  2)  Hasil  retribusi  daerah,  yaitu  pungutan  yang  dilakukan sehubungan  dengan  suatu  jasa/fasilitas  yang  berlaku  oleh  pemerintah  daerah  secara  langsung  dan  nyata.  3)  Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah. 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).
Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bagian dari Pendapatan  Daerah  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  penerimaan  daerah  yang  bersasal  dari  daerah  tersebut, seperti  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  dari  kekayaan  daerah  yang  dikelola  oleh  BUMD  dan  berbagai  macam bentuk penerimaan daerah lainnya dalam bentuk lain-lain PAD yang Sah.
Pertumbuhan  PAD  sangat  penting  untuk  pembangunan  di  suatu  daerah.Karena  pertumbuhan  PAD  yang positif setiap periode menunjukkan daerah yang memiliki kemampuan untuk mendanai pembangunan di daerahnya. Adapun rumus pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan PAD =
, dimana
PADn    = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan PADn-1 = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

## Dana Alokasi Umum
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan  sumber  pembiayaan  daerah.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  DAU  lebih  diprioritaskan  untuk daerah  yang  mempunyai  kapasitas  fiskal  yang  rendah.Menurut  Undang-undang  tersebut,  porsi  DAU  ditetapkan sekurang-kurangnya  26%  (dua  puluh  enam  persen)  dari  Pendapatan  Dalam  Negeri  Neto  yang  ditetapkan  dalam APBN.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan  disebutkan  bahwa DAU  untuk  suatu  daerah  dialokasikan  berdasarkan  formula  yang  terdiri  atas  celah  fiskal  dan  alokasi  dasar.  Celah fiskal  merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH.
Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):  (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan  untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90%  dari  Dana  Alokasi  Umum  sebagaimana  ditetapkan  di  atas.  (3)  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  untuk  suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota  yang ditetapkan  APBN  dengan  porsi  Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan.  (4)  Porsi  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Pertumbuhan DAU yang disalurkan Pemerintah Pusat pada Daerah berguna untuk menunjang pembiayaan pembangunan di suatu daerah. Adapun rumus pertumbuhan DAU adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan DAU =
, dimana
DAUn    = Dana Alokasi Umum tahun berjalan DAUn-1 = Dana Alokasi Umum tahun sebelumnya
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Pembangunan  Manusia  di  Kota  Pekanbaru  dengan  Pertumbuhan  Belanja  Modal  sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)

## Dana Alokasi Khusus
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada  daerah  tertentu  untuk  membiayai  kebutuhan  khusus  dengan  memperhatikan  tersedianya  dana  dalam APBN.Sedangkan  pengertian  DAK  menurut  PP  55/2005,  Pasal  1  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan  bagi  daerah  otonom  melalui mekanisme  transfer  keuangan  Pemerintah  Pusat  ke  daerah  yang  bertujuan  antara  lain  untuk  meningkatkan penyediaan  sarana  dan  prasarana  fisik  daerah  sesuai  prioritas  nasional  serta  mengurangi  kesenjangan  laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012:88).
DAK yang disalurkan Pemerintah Pusat pada Daerah berguna untuk menunjang pembiayaan pembangunan di  suatu  daerah  pada  bidang-bidang  tertentu  yang  menjadi  prioritas  nasional.  Dengan  pertumbuhan  DAK  maka bidang-bidang  khusus  yang  didanai  dengan  adanya  DAK  akan  dapat  terlaksana  di  daerah.  Adapun  rumus pertumbuhan DAK adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan DAK =
, dimana
DAKn    = Dana Alokasi Khusus tahun berjalan DAKn-1 = Dana Alokasi Khusus tahun sebelumnya

## Belanja Modal
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  91/PMK.06/2007  tentang  Bagan  Akun  Standar  (BAS) mendefinisikan  belanja  modal  adalah  pengeluaran  anggaran  yang  digunakan  dalam  rangka  memperoleh  atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional  kegiatan  sehari-hari  suatu  satuan  kerja,  bukan  untuk  dijual.Belanja  modal  yang  dilakukan  pemerintah daerah  diantaranya  adalah  pembangunan  dan  perbaikan  sektor  pendidikan,  kesehatan  dan  transportasi,  sehingaa masyarakat juga memiliki manfaat dari pembangunan daerah.
Pada Pasal  53 Permendagri  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  belanja  modal digunakan  untuk  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi  dan  jaringan, dan  aset  tetap  lainnya.Pertumbuhan  Belanja  Modal  sangat  penting  karena  Belanja  Modal  yang  terus  mengalami peningkatan  menunjukkan  bahwa  alokasi  APBD  untuk  melakukan  pembangunan  fisik  untuk  kepentingan  publik semakin baik.
Untuk menghitung pertumbuhan Belanja Modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Pertumbuhan BM = , dimana BMn    = Belanja Modal tahun berjalan
BMn-1 = Belanja Modal tahun sebelumnya

## Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa  PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM  (Putra  dan  Ulupui,  2015).  Hasil  penelitian  ini  didukung  penelitian  dari  Setyowati  &  Suparwati    (2012)  yang menyimpulkan  bahwaDana  Alokasi  Umum  (DAU)  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  melalui  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (PABM),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).
Novarianti  (2016)  menyimpiulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Belanja modal  berpengaruh  positif  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia,  sedangkan  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan Analisis jalur ditemukan bahwa Belanja modal memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Vegirawati (2012) menyimpulkan bahwa tidak ada efek signifikan dari Belanja Langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.Belanja Modal itu sendiri merupakan bagian dari Belanja Langsung, sehingg dapat diketahui bahwa  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia.Sementara  Harahap  (2011) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
e-ISSN 2527-8215

## Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis
Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan IPM serta Hubungan Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dalam mempengaruhi Pembangunan Manusia
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  bagian  dari  Pendapatan  Daerah  yang  diperoleh  dari  sumber- sumber  penerimaan  daerah  yang  bersasal  dari  daerah  tersebut,  seperti  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  dari kekayaan daerah  yang dikelola oleh BUMD dan berbagai  macam bentuk penerimaan daerah lainnya dalam bentuk lain-lain  PAD  yang  Sah.  PAD  yang  besar  dan  terus  mengalami  peningkatan  dapat  menjadi  indikasi  bahwa  daerah sudah dapat mandiri dalam mendanai pembangunan di daerah dimana PAD tersebut akan dialokasikan dalam bentuk Belanja Daerah.
Belanja  Modal  merupakan  bagian  dari  Belanja  Daerah  yang  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  yang  ada  di  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  Belanja  Modal  dikhususkan  untuk  menjadi  sumber dana bagi pembangunan dinfrastruktur yang ada di daerah. Dengan alokasi Belanja Modal yang semakin besar dan pelaksana  kegiatan  yang  berkualitas  maka  pengalokasian  Belanja  Modal  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas  manusia  yang  ada  di  daerah.Hal  ini  karena  pembangunan  infrastruktur  yang  didanai  oleh  Belanja  Modal akan  memberikan  fasilitas  publik  yang  lebih  baik  pada  masyarakat.  Fasilitas  publik  tersebut  dapat  berupa  jalan, jembatan,  sekolah,  rumah  sakit,  dan  sarana  prasarana  publik  lainnya.  Dengan  fasilitas  publik  yang  semakin  baik maka  dukungan  untuk  meningkatkan  pembangunan  manusia  akan  meningkat.  Pada  akhirnya  hal  ini  akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah.
Berdasarkan hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut: H 1 :  Diduga bahwa PAD berpengaruh terhadap IPM H 2 :  Diduga bahwa interaksi antara PAD dan Belanja Modal, berpengaruh terhadap IPM
Hubungan Dana Alokasi Umum dan IPM serta Hubungan Interaksi Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dalam mempengaruhi Pembangunan Manusia
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  salah  satu  bentuk  dana  perimbangan  yang  mana  dananya  bersumber  dari APBN.  Tujuan  dari  DAUadalah  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  dalam  upaya  pelaksanaan Desentralisasi.Dengan adanya DAU maka ketimpangan kemampuan keuangan yang ada di daerah akan dapat di atasi karena pada dasarnya kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda.
Dengan  adanya  DAU  yang  dialokasikan  untuk  masing-masing  daerah  maka  Pemerintah  Daerah  dapat menggunakan DAU sebagai sumber dana pembangunan yang di salurkan melalui Belanja Modal. Dengan dana yang cukup besar pada anggaran Belanja Modal maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur di bidang publik sehingga fasilitas publik akan semakin baik. Dengan fasilitas publik yang semakin meningkat maka masyarakat di daerah diharapakan akan semakin berkembang baik dari segi pendidikan  maupun kesehatan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas manusia yang diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Berdasarkan hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Diduga bahwaDAU berpengaruh terhadap IPM H 4 : Diduga bahwa interaksi antara DAU dan Belanja Modal, berpengaruh terhadap IPM
Hubungan Interaksi Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dalam mempengaruhi Pembangunan Manusia Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu bentuk dana perimbangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana  dana  ini  dialokasikan  Pemerintah  Pusat  dengan  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara untuk  diberikan  kepada  provinsi/kabupaten/kota  tertentu  dengan  tujuan  untuk  mendanai  kegiatan  khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah yang memperoleh DAK merupakan daerah yang memiliki kebutuhan khusus untuk pembangunan dan belum mandiri secara keuangan untuk membiayai  sendiri  kebutuhan  khusus  tersebut  dengan  mengandalkan  penerimaan  dari  daerah  sendiri.  Pemberian DAK  untuk  daerah  disesuaikan  dengan  kemampuan  APBD  di  daerah  tersebut  dengan  melihat  karakteristik  daerah yang akan menerima DAK.
Dengan adanya DAK maka daerah yang membutuhkan dana untuk pembangunan akan dapat menggunakan dana tersebut. Penggunaan DAK dapat diperuntukkan bagi kebutuhan daerah yang digunakan dalam bentuk Belanja Modal.Salah  satu  bentuk  penggunaan  DAK  adalah  untuk    mendanai  sarana  dan  prasarana  daerah  tertinggal. Penggunaan  DAK  dalam  hal  ini  dapat  disalurkan  dalam  bentuk  pembangunan  fasilitas  publik  seperti  jalan  dan jembatan, pembangunan perumahan untuk rakyat dan lain sebagainya. Dengan adanya DAK yang disalurkan dalam bentuk  Belanja  Modal  maka  kualitas  hidup  masyarakat  akan  semakin  baik.  Hal  ini  pada  akhirnya  dapat meningkatkan kualitas manusia yang diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Berdasarkan hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut:
H5: Diduga bahwa DAK berpengaruh terhadap IPM
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Pembangunan  Manusia  di  Kota  Pekanbaru  dengan  Pertumbuhan  Belanja  Modal  sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)
H6: Diduga bahwa interaksi antara DAK dan Belanja Modal, berpengaruh terhadap IPM

## Kerangka Penelitian
Adapun kerangka penelitian adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  data  kuantitatif  yang  meliputi  data keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru  dan data Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanabru periode 2007-2015. Metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode dokumentasi,  yaitu  dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD  Kota Pekanbaru yang  diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Pekanbaru  dan  data  IPM  yang  diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.
Untuk  menganalisis  pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  terhadap  IPM  dan  juga  pengaruh  interaksi  Belanja Modal sebagai variable  moderasi dengan variable-variabel  independen seperti  PAD, DAU dan DAK terhadap  IPM digunakan  alat  uji  berupa  analisis  statistik  deskriptif,  uji  normalitas,  uji  asumsi  klasik,  uji  koefisien  determinasi, analisis regresi linear berganda, MRA dan pengujian hipotesis.
Analisis regresi pada penelitian ini  menggunakan dua tahap.  Yang pertama  yaitu u ntuk  menguji pengaruh variabel  independen  terhadap  variable  dependen.  Analisis  regresi  yang  digunakan  adalah  regresi  linear  berganda dengan formula sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e Dimana:
Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
β 0 : Kontanta β 1- β 3 : Koefisien Regresi X 1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X 2 : Dana Alokasi Umum (DAU) X 3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)
e
: error
Yang  kedua  yaitu  untuk  menguji  pengaruh  interaksi  variabel  moderasi  dan  variable  independen  terhadap variabel  dependen,  analisis  regresi  yang  digunakan  adalah  Multiple  Regression  Analysis  (MRA)  dengan  formula sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 | X 1- X 4 | + β 6 | X 2- X 4 | + β 7 | X 3- X 4 | + e Dimana: Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) β 0 : Kontanta β 1- β 7 : Koefisien Regresi X 1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X 2
: Dana Alokasi Umum (DAU)
X 3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) X 4
: Belanja Modal X 1 X 4 : Interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal X 2 X 4 : Interaksi antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal
Indeks Pembangunan Manusia  (Y) Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) Dana Alokasi Umum (X 2 ) Dana Alokasi Khusus (X 3 ) Belanja Modal  (X 4 )
e-ISSN 2527-8215
X 3 X 4 : Interaksi antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal e : error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Statistik Data Penelitian
Deskriptif statistik merupakan hasil olahan data untuk melihat nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata ( mean) dan standar deviasi dari data penelitian yang diolah tanpa mengambil suatu keputusan. Untuk melihat deskriptif statitistik pada penelitian ini dapat diketahui dari tabel berikut:

## Tabel 1. Deskriptif Statistik
N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation IPM 8 1.93 77.54 79.47 78.59 .69 Pertumbuhan PAD 8 47.57 -9.64 37.93 16.24 13.41 Pertumbuhan DAU 8 69.28 -42.66 26.62 -8.20 20.15 Pertumbuhan DAK 8 391.45 -33.94 357.51 38.79 132.15 Pertumbuhan BM 8 122.02 -39.33 82.69 -5.60 38.24 Valid N (listwise) 8

## Sumber: Hasil Olahan Data
Tabel di atas menunjukkan deskriptif statistik data penelitian dimana rata-rata IPM dalam 8 (delapan) tahun terkahir adalah 78, 59. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata IPM kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015 berada dalam kategori “tinggi”.  Nilai minimum IPM Kota Pekanbaru menunjukkan angka 77,54 dan nilai  maksimum  adalah  79,47,  dengan range 1,93  dan  standar  deviasi  0,69.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  IPM  kota Pekanbaru berada pada kategori yang sama dan memiliki data yang tidak beragam. Untuk melihat kondisi IPM Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015 dapat dilihat dari gambar berikut:

## Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

## Gambar 2. IPM Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015
Gambar  2  di  atas  menunjukkan  bahwa  IPM  Kota  Pekanbaru  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2008 sampai  dengan  2013,  pada  tahun  2014  mengalami  penurunan  sebesar  1,05  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2013, namun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan.  IPM tertinggi berada pada tahun 2013 dan IPM terendah berada pada tahun 2008.
Secara rata-rata Pertumbuhan PAD Kota Pekanbaru dalam dalam 8 (delapan) tahun terkahir adalah 16,24%. Dimana  nilai  minimum  dari  Pertumbuhan  PAD  adalah  -9,64.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan Pertumbuhan  PAD  sebesar  9,64%.  Nilai  maksimum  Pertumbuhan  PAD  adalah  37,93,  dimana  angka  ini
77.54 77.86 78.27 78.72 79.16 79.47 78.42 79.32 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Pembangunan  Manusia  di  Kota  Pekanbaru  dengan  Pertumbuhan  Belanja  Modal  sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)
menunjukkan  Pertumbuhan  PAD  yang  meningkat  sebesar  37,93%.  Untuk  melihat  Pertumbuhan  PAD  di  Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada gambar berikut:

## Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

## Gambar 3. Pertumbuhan PAD Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015
Gambar  3  di  atas  menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan  Pertumbuhan  PAD  pada  tahun  2009  dengan persentase  penurunan  sebesar  35,91%  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2008,  angka  ini  cukup  signifikan.  Namun demikian pada tahun 2010 Pertumbuhan PAD kembali naik sebesar 24,73% jika dibandingkan dengan tahun 2009. Angka ini kembali naik pada tahun 2011, namun secara berkala mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015 meskipun dengan persentase yang cukup kecil.
Secara  rata-rata  Pertumbuhan  DAU  dalam  8  (delapan)  tahun  terkahir  adalah  negatif  8,20.  Angka  ini menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata  Pertumbuhan  DAU  berada  pada  angka  negatif  atau  mengalami penurunan.Untuk  melihat  bagaimana  Pertumbuhan  DAU  di  Kota Pekanbaru  pada  tahun  2008  sampai  dengan  2015 dapat diketahui dari gambar berikut:

## Sumber: Hasil Olahan Data (2017)
Gambar 4. Pertumbuhan DAU Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015
26.26 -9.64 15.09 37.93 17.33 15.89 14.41 12.69 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
2015
-6.88 -1.00 26.62 -42.66 -21.44 -15.71 -8.87 4.32 -50.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
Gambar 4 di atas  menunjukkan bahwa Pertumbuhan DAU di Kota Pekanbaru pada tahun secara rata-rata berada pada kondisi  yang  menurun, hal ini dapat diketahui dari angka Pertumbuhan DAU yang berada pada angka negatif  pada  tahun  2008,  2009,  2011,  2012,  2013  dan  2014.  Sementara  pada  tahun  2010  dan  2015  Pertumbuhan DAU  berada  pada  angka  positif.Pertumbuhan  DAU  meningkat  cukup  tinggi  pada  tahun  2010  namun  pada  tahun 2011  menurun  cukup  drastis.Kondisi  Pertumbuhan  DAU  yang  dominan  berada  di  angka  negatif  dapat  disebabkan beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  Pendapatan  Negara  dalam  APBN  yang  tidak  dapat  direalisasikan  sehingga berakibat  pada  penurunan  alokasi  DAU  untuk  disalurkan  di  daerah.Faktor  lainnya  dapat  disebabkan  karena Pemerintah Daerah yang tidak mampu menggunakan DAU di daerah sehingga DAU tidak terserap seluruhnya.
Pertumbuhan  DAK  Kota  Pekanbaru  selama  periode  2008  sampai  dengan  2015  sangat  fluktuatif.  Hal  ini dapat dilihat dari nilai minimum Pertumbuhan DAK sebesar negatif 33,94 sementara nilai maksimum Pertumbuhan DAK  adalah  357,51  dengan range mencapai  391,45.  Untuk  melihat  bagaimana  Pertumbuhan  DAK  di  Kota Pekanbaru dapat diketahui dari gambar berikut
Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

## Gambar 5. Pertumbuhan DAK Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015
Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa terjadi Pertumbuhan DAK  yang sangat signifikan pada tahun 2008 hingga mencapai angka 357,51%. Namun demikian alokasi DAK untuk Kota Pekanbaru menurun pada tahun 2009 namun  tetap  pada  angka  yang  positif.Kemudian  pada  tahun  2010,  2011,  2012  dan  2014    Pertumbuhan  DAK mengalami  pertumbuhan  negatif.  Sementara  pada  tahun  2013  dan  2015  kembali  positif  jika  dibandingkan  dengan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan  Belanja  Modal  secara  rata-rata  berada  pada  angka  pertumbuhan  yang  negatif  pada  periode 2008  sampai  dengan  2015.  Angka  minimum  Pertumbuhan  Belanja  Modal  adalah  negatif  39,33  sedangkan  angka maksimum  berada  pada  persentase  82,69%.  Untuk  melihat  bagaimana  Pertumbuhan  Belanja  Modal  di  Kota Pekanbaru dalam 8 (delapan) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:
357.51
34.39 (29.35) (33.94) (27.16)
5.13 (33.49)
37.29 (100.00) (50.00) - 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Pembangunan  Manusia  di  Kota  Pekanbaru  dengan  Pertumbuhan  Belanja  Modal  sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)

## Sumber: Hasil Olahan Data (2017)
Gambar 6. Pertumbuhan Belanja Modal Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015
Gambar 6 di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan Belanja Modal berada pada angka negatif pada tahun 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015, sementara pada tahun 2008 berada pada angka pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai angka 82,69%. Namun kembali menurun cukup jauh pada tahun 2009 dengan persentase penurunan mencapai 105,55%.
Penurunan  Pertumbuhan  Belanja  Modal  menunjukkan  bahwa  alokasi  APBD  yang  digunakan  oleh Pemerintah  Kota  Pekanbaru  untuk  pembangunan  mengalami  alokasi  dana  yang  menurun.  Pada  dasarnya  hal  ini berdampak  tidak  baik  untuk  pembangunan  di  daerah  karena  alokasi  dana  untuk  pembangunan  idealnya  harus meningkat dari tahun ke tahun.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Setelah  melakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik  maka  model regresi linear berganda sudah dapat dilakukan pengujian. Hasil pengolahan data menunjukkan hasil sebagai barikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 78.196 1.025 76.268 .000 Pertumbuhan PAD .350 .504 .341 .693 .526 Pertumbuhan DAU .019 .616 .020 .030 .977 Pertumbuhan DAK -.054 .365 -.097 -.148 .890
a. Dependent Variable: IPM Sumber: Hasil Olahan Data (2017)
Berdasarkan  nilai  koefisien  yang  terdapat  pada  tabel  di  atas  maka  dapat  dibuat  rumus  regresi  sebagai berikut:
Y = 78,196 + 0,350 X 1 + 0,019 X 2 - 0,054 X 3
82.69 -22.86 9.13 -12.81 -17.19 -39.33 -27.22 -17.22 -60.00 -40.00 -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
Adapun  penjelasan  dari  persamaan  regresi  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Konstanta  bernilai  positif sebesar  78,196  artinya  jika  variabel  independen  yaitu  Pertumbuhan  PAD,  Pertumbuhan  DAU,  dan  Pertumbuhan DAK adalah konstan, maka IPM sudah terbentuk sebesar 78,196. (2) Koesifien regresi pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap  IPM  adalah  positif0,350.  Artinya  apabila  Pertumbuhan  PAD  ditingkatkan  100%  maka  akan meningkatkanIPM  sebesar  35%.  (3)  Koesifien  regresi  pengaruh  Pertumbuhan  DAU  terhadap  IPM  adalah  positif sebesar 0,019. Artinya, apabila Pertumbuhan DAU ditingkatkan 100% maka akan meningkatkan IPM sebesar 1,9%. (4)  Koesifien  regresi  pengaruh  Pertumbuhan  DAK  terhadap  IPM  adalah  negatif  sebesar  0,054.  Artinya,  apabila Pertumbuhan DAK ditingkatkan 100% maka akan menurunkan IPM sebesar 5,4%.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  dalam  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  persentase  sumbangan  pengaruh variabel  independen  (X 1 ,  X 2 ,……X n )  secara  serentak  terhadap  variabel  dependen  (Y).  Hasil  koefisien  determinasi dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .376 a .141 -.503 .85635
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan DAK, Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU b. Dependent Variable: IPM
Sumber: Hasil Olahan Data (2017)
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  maka  diketahui  bahwa  nilai R  square (R 2 )  adalah  sebesar  0,141  atau  14,1%. Artinya  variabel  Pertumbuhan  PAD,  Pertumbuhan  DAU,  dan  Pertumbuhan  DAK  hanya  dapat  menjelaskan  variasi variabel IPMsebesar 14,1%, sedangkan sisanya  yaitu 85,9% dijelaskan oleh  faktor lain  yang  tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Hasil Uji t
Uji  t  digunakan  untuk  menjawab  hipotesis  dalam  penelitian  ini  atau  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh variabel  independen  yaitu  Pertumbuhan  PAD,  Pertumbuhan  DAU  dan  Pertumbuhan  DAK  terhadap  IPM.Diterima atau tidaknya hipotesis ditentukan dengan syarat sebagai berikut: (a) Jika t hitung < dari t tabel, maka insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja. (b) Jika t hitung > dari t tabel, maka insentif berpengaruh terhadap kinerja.
Nilai  t tabel diperoleh  dengan  cara  menghitung  tingkat  kepercayaan  dibagi  2;  jumlah  responden  dikurangi jumlah variabel bebas kemudian dikurangi 1, atau dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
t tabel = (α/2; n-k-1) t tabel = (0,05/2; 8-3-1) = (0,025; 4) = 2,776 Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 4. Hasil Uji t
Variabel Independen t tabel t hitung Sig. Keputusan Hasil Pertumbuhan PAD (X 1 ) 2,776 0,693 0,526 H a ditolak Tidak berpengaruh Pertumbuhan DAU (X 2 ) 2,776 0,030 0,977 H a ditolak Tidak berpengaruh Pertumbuhan DAK (X 3 ) 2,776 -0,148 0,890 H a ditolak Tidak berpengaruh
Sumber: Hasil Olahan Data (2017)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM.Pertumbuhan PAD  yang pada kenyataannya  tidak  mempengaruhi IPM dapat disebabkan  karena  fluktuasi  PAD  yang  beragam.Pada  tahun  2009  PAD  Kota  Pekanbaru  bahkan  mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan  hingga  mencapai  angka  pertumbuhan  yang  negatif.  Sementara  pada  tahun  yang sama IPM Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Hal ini dapat membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Pertumbuhan PAD tersebut dalam meningkatkan IPM di Kota Pekanbaru.
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  Pertumbuhan  DAU  tidak  berpengaruh  terhadap  IPM  dapat diinterpretasikan dengan grafik Pertumbuhan DAU (Gambar 3) yang dengan jelas menunjukkan bahwa Pertumbuhan
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Pembangunan  Manusia  di  Kota  Pekanbaru  dengan  Pertumbuhan  Belanja  Modal  sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)
DAU  di  Kota  Pekanbaru  pada  tahun  secara  rata-rata  berada  pada  kondisi  yang  menurun,  bahkan  mayoritas  berada pada  angka  pertumbuhan  yang  negatif.Sementara  IPM  di  Kota  Pekanbaru  dalam  periode  yang  sama  cenderung mengalami  peningkatan.  Idealnya  Pertumbuhan  DAU  dapat  mendorong  pembangunan  dan  peningkatan  fasilitas publik yang digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas manusia di suatu daerah. Namun kondisi Pertumbuhan DAU yang negatif menunjukkan bahwa terjadi pengurangan dana pembangunan yang bersumber dari DAU tersebut. Sejalan  dengan  kondisi  penurunan  Pertumbuhan  DAU  tersebut,  Pertumbuhan  DAK  di  Kota  Pekanbaru  juga menunjukkan  keadaan  yang  sama  dimana  Pertumbuhan  DAK    cenderung  menurun.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada tidak adanya hubungan antara Pertumbuhan DAU ataupun Pertumbuhan DAK dan IPM di Kota Pekanbaru.

## Hasil Uji Multiple Regression Analysis (MRA)
Uji  Multiple  Regression  Analysis(MRA)  digunakan  untuk  menjawab  hipotesis  dalam  penelitian  ini  atau  untuk mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  moderasi  dari  variabel  Pertumbuhan  Belanja  Modal  untuk  memperkuat hubungan  antara  variabel  independen  yaitu  Pertumbuhan  PAD,  Pertumbuhan  DAU  dan  Pertumbuhan  DAK  dalam mempengaruhi IPM. Adapun hasil uji MRA dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 5 Hasil Uji MRA.
Keterangan t tabel t hitung Sig. Keputusan Hasil Interaksi Pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal (X 1 X 4 ) 2,020 -0,871 0,433 H a ditolak Tidak dapat memoderasi Interaksi Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan Belanja Modal (X 2 X 4 ) 2,020 0,349 0,760 H a ditolak Tidak dapat memoderasi Interaksi Pertumbuhan DAK dan Pertumbuhan Belanja Modal (X 3 X 4 ) 2,020 -0,307 0,788 H a ditolak Tidak dapat memoderasi

## Sumber: Hasil Olahan Data pada Lampiran 21
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak dapat memoderasi hubungan antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK dengan IPM di Kota Pekanbaru dalam 8 (delapan) tahun terakhir atau tahun 2008 sampai dengan 2015. Atau dengan kata lain interaksi antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan  Pertumbuhan  DAK  dengan  Belanja  Modal  tidak  dapat  memperkuat  hubungan  antara  Pertumbuhan  PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK dengan IPM.
Idealnya  Pertumbuhan  Belanja  Modal  dapat  menjadi  faktor  penting  dalam  meninjau  peningkatan pembangunan di suatu daerah, karena Pertumbuhan Belanja Modal yang positif dapat menggambarkan alokasi dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan fasilitas publik semakin bertambah. Pada penelitian ini Pertumbuhan Belanja Modal pada kenyataannya cenderung menurun, sebab dari 8 (delapan) tahun data penelitian, 6 (enam) tahun diantaranya Pertumbuhan Belanja Modal berada pada angka negatif. Sementara pertumbuhan IPM di Kota  Pekanbaru  cenderung  meningkat.Hal  ini  dapat  menjelaskan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa penyaluran  PAD,  DAU  dan  DAK  melalui  Belanja  Modal  yang  digunakan  untuk  pembanguna  pada  kenyataannya tidak dapat meningkatkan IPM di Kota Pekanbaru.

## PENUTUP
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap IPM di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015. Hal ini disebabkan karena Pertumbuhan PAD  yang tidak  stabil  dan  turun  cukup  jauh  sementara  IPM  cenderung  meningkat.  (2)  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pertumbuhan DAU tidak berpengaruh terhadap IPM di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015. Hal ini  disebabkan  karena  Pertumbuhan  DAU  secara  rata-rata  adalah  negatif  sehingga  tidak  memberikan  dampak  pada IPM  yang  cenderung  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  (3)  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pertumbuhan  DAK tidak berpengaruh terhadap IPM di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015. Hal ini disebabkan karena fluktuasi Pertumbuhan DAK yang naik dan turun, namun cenderung berada pada  pertumbuhan yang negatif. Oleh sebab itu, Pertumbuhan DAK tidak memberikan dampak pada IPM yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. (4)  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  interaksi  Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  PAD,  Pertumbuhan  DAU, Pertumbuhan DAK tidak dapat mempengaruhi IPM di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015. Hal ini disebabkan karena PAD, DAU dan DAK yang disalurkan melalui Belanja Modal pada umumnya menurun sementara IPM dominan pada peningkatan.
e-ISSN 2527-8215
Adapun  saran  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  beikut:  (1)  Diharapkan  kepada  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya untuk meningkatkan  penerimaan daeran yang bersumber dari Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  (2)  Diharapkan  kepada  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  agar  dapat  menyalurkan  PAD,  DAU  dan DAK  dengan  lebih  optimal  untuk  pembangunan  di  Kota  Pekanbaru.  (3)  Diharapkan  kepada  Pemerintah  Kota Pekanbaru agar dapat menaikkan proporsi Belanja Modal dan merealisasikannya dengan optimal agar pembangunan di daerah dapat lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. 2015. Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2015 . Pekanbaru. BPS.
Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba
Empat.
Harahap, Riva Ubar. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 11 No 1 /Maret 2011: hal. 47-58.
Novarianti,  Nina.  2016. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Dengan  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Pemediasi  Pada Kabupaten/Kota  Di  Indonesia  2010-2013. Tesis.  Program  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Akuntansi Uniuversitas Lampung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Putra,  Putu  Gde  Mahendra  dan  Gusti  Ketut  Agung  Ulupui.  2015. Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015) : 863-877.
Setyowati,  Lilis  &  Suparwati,  Yohana  Kus.  2012. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  DAU,  DAK,  PAD  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel Interveing. Jurnal Prestasi Volume 9 Nomor 1.Juni 2012.Hal.113-133. Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, 2010. Regional : Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi . Medan : USU Press. Subekan, Hartono. 2012. Keuangan Daerah: Terapi Atasi Kemiskinan . Malang: Alta Pustaka. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Vegirawati,  Titin. Pengaruh  Alokasi  Belanja  Langsung  Terhadap  Kualitas  Pembangunan  Manusia(Studi  Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan). Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Vol.2 No.1 Januari 2012: hal. 65-74.