Diterima: 15 November 2022 Hal 305-314 Disetujui: 5 Januari 2023

## PENERAPAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) PADA KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) MAYANGAN
Implementation of Operation Worthiness Standard (OWS) on Fishing Vessel at Mayangan Fishing Port
Oleh: I Gusti Ngurah Kadek Hary Mahardi 1 , Noveldesra Suhery 1 * 1 Program Studi Perikanan Tangkap, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, Bali, Indonesia
* Korespondensi penulis: noveldesra.suhery@kkp.go.id

## ABSTRAK
Standar  Laik  Operasi  (SLO)  merupakan  salah  satu  instrumen  dalam  pengawasan  perikanan sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  23  Tahun  2021.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur dan prosedur penerbitan SLO serta status penerapannya pada kapal  perikanan  di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Mayangan.  Metode  yang  digunakan  yaitu observasi langsung dan wawancara. Data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal. Selain itu, digunakan data sekunder berupa rekapitulasi penerbitan SLO oleh Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Probolinggo. Proses penerbitan SLO dimulai dari pelaporan rencana keberangkatan pada aplikasi SIPELIKAN yang ditindaklanjuti  dengan  pemeriksaan  dokumen  dan  fisik  kapal.  Penyebab  tidak  diterbitkannya  SLO yaitu adanya syarat dokumen yang habis masa berlaku dan/atau tidak terpasangnya transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan pada kapal penangkap ikan skala besar. Tercatat sebanyak 256 SLO yang diterbitkan selama Januari hingga Juni 2022 yang didominasi oleh SLO untuk kapal penangkap ikan sebesar 78,13 % sedangkan sisanya merupakan SLO untuk kapal pengangkut ikan. Penerbitan SLO di PPP  Mayangan  didominasi  oleh  kapal  perikanan  skala  besar  sebanyak  62  %,  diikuti  kapal  skala menengah 36 % dan skala kecil 2 %.

## Kata kunci: Mayangan, Probolinggo, SLO

## ABSTRACT
Operation  Worthiness  Standard  (OWS)  is  one  of  fisheries  surveilance  instrument  based  on Minister Decree of Fisheries and Marine Affairs Number 23 Year 2021. This research aim to identify flow  process  and  procedure  of  OWS  issuance,  and  its  implementation  status  on  fishing  vessel  at Mayangan fishing port. The method used were direct observation and interview.  The data used on this study were primary data and secondary data. Primary data were collected by following the examination of fishing vessel documents and physical inspection. Secondary data were obtained from Surveilance Unit of  Marine and Fisheries Resources Surveillance on Probolinggo that was form of record on OWS issuance. Flow process of OWS issuance is starting from departure plan report by fishers on SIPELIKAN which  is  followed  up  with  document  examination  and  physical  inspection.  This  study  found  that expired documents and vessel monitoring system (VMS) transmitter were not installed on the large fishing vessel as the cause of rejection of OWS issuance.  There were 256 OWS issued during January to June 2022, dominated by OWS for fishing vessels 78.13 %, the rest were collecting vessels. OWS issuance in Mayangan fishing port were dominated by large-scale fishing vessels as much as 62 %, followed by medium-scale vessels 36% and small-scale vessels 2 %.
Key words: Mayangan, OWS, Probolinggo

## PENDAHULUAN
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  (PERMEN-KP)  Nomor  23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan mewajibkan setiap kapal perikanan untuk memiliki Standar Laik Operasi (SLO) setiap melakukan kegiatan perikanan. Kewajiban  SLO  hanya  dikecualikan  untuk  kapal  penangkap  dan  kapal  pengangkut  ikan  yang dioperasikan oleh nelayan kecil, serta kapal pendukung operasi budidaya ikan dengan ketentuan hanya memiliki  1  unit  atau  ukuran  kumulatif  paling  besar  sampai  dengan  5  GT  ( gross  tonnage).  SLO diterbitkan oleh Pengawas Perikanan yang berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar di pelabuhan perikanan.
Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Mayangan  merupakan  salah  satu  pelabuhan  perikanan yang  pengelolaannya  berada  di  bawah  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi  Jawa  Timur.  Kapal perikanan yang berbasis di PPP Mayangan sangat bervariasi ukurannya baik skala kecil (<5 GT) hingga kapal ukuran besar (>30 GT). Kapal perikanan berukuran besar (>30 GT) umumnya melakukan operasi penangkapan ikan maupun pengangkutan di wilayah Indonesia bagian timur. Menurut Laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (2020) jumlah kapal perikanan yang terlayani di PPP Mayangan  mencapai  549  unit  yang  terdiri  dari  kapal  penangkap  ikan  dan  kapal  pengangkut  ikan. Prasetyowati et al. (2017) mengestimasi jumlah kapal di PPP Mayangan untuk tahun 2022 berjumlah 1200 unit.
PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 merupakan peraturan pengganti PERMEN-KP No. 1 Tahun 2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Beberapa ketentuan dalam PERMEN-KP No. 23 Tahun  2021  diatur  lebih  ketat,  seperti  kewajiban  SLO  dan  SKAT  (Surat  Keterangan  Aktivasi Transmitter) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Kewajiban SLO pada PERMEN-KP No. 1 Tahun 2017 dikecualikan untuk kapal perikanan <10 GT sedangkan SKAT-SPKP menurut PERMEN- KP No. 10 Tahun 2019 diwajibkan untuk kapal perikanan >30 GT. Menurut PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 ketentuan SLO hanya dikecualikan untuk nelayan kecil, sedangkan SKAT hanya ditujukan untuk kapal perikanan yang izin berusahanya diterbitkan oleh Menteri. Nelayan kecil yang dimaksud dalam PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik yang menggunakan kapal penangkap ikan, maupun tidak. Oleh karena itu, secara  implisit  PERMEN-KP  No.  23  Tahun  2021  ini  mewajibkan  SLO  dan  SKAT  hampir  pada keseluruhan kapal penangkap dan kapal penampung ikan, termasuk yang berukuran <5 GT. Penerapan PERMEN-KP No. 23/2021 khususnya tentang SLO masih terbilang baru, dan belum banyak kajian yang mengungkap  status  penerapannya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  alur  dan prosedur penerbitan SLO serta status penerapan SLO pada kapal perikanan di PPP Mayangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  PPP  Probolinggo  dan  kantor  Satuan  Pengawasan  Sumber  Daya Kelautan  dan  Perikanan  (Satwas  SDKP)  Probolinggo,  Provinsi  Jawa  Timur.  Pengumpulan  data lapangan dilakukan pada tanggal 6 Juni hingga 2 Juli 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  observasi  langsung  dilengkapi  dengan  wawancara  terhadap  petugas  pengawas perikanan dan nakhoda kapal perikanan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi  pencatatan  pemeriksaan  kelengkapan  administrasi  kapal  perikanan  dan  pemeriksaan kesesuaian (inspeksi) fisik kapal dengan dokumen kapal perikanan. Inspeksi dan observasi dilakukan terhadap  kapal  perikanan  yang  mengajukan  penerbitan  SLO  di  PPP  Mayangan.  Data  sekunder didapatkan dari Satwas SDKP Probolinggo berupa data rekapitulasi hasil pemeriksaan kapal periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022.
Data  dianalisis  dengan  teknik  analisis  proses  dan  analisis  ketidaksesuaian  yang  selanjutnya disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif.  Analisis  proses  yang  dilakukan  adalah  dengan menelaah serangkaian tahapan yang dilalui dalam penerbitan SLO beserta alur dan persyaratan yang dibutuhkan. Analisis ketidaksesuaian dilakukan dengan membandingkan kondisi kapal perikanan pada saat inspeksi pemeriksaan fisik dengan standar laik operasi yang dipersyaratkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  PERMEN-KP  No.  23  Tahun  2021  SLO  merupakan  surat  keterangan  yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi syarat secara administratif dan kelayakan teknis untuk  melakukan  kegiatan  perikanan.  Kegiatan  perikanan  yang  dimaksud  yaitu  melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Penerbitan SLO berlaku untuk  satu  kali  trip  kegiatan  perikanan.  Kewajiban  memiliki  SLO  dapat  dikecualikan  dan  diganti dengan  surat  keterangan  pengganti  SLO  apabila  kapal  ingin  berlayar  namun  tidak  dalam  rangka melakukan kegiatan perikanan.
Satwas  SDKP  Probolinggo  berkedudukan  di  PPP  Mayangan  merupakan  salah  satu  satuan pengawasan  di  wilayah  Jawa  Timur  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Kepala  Pangkalan PSDKP  Benoa.  Wilayah  operasional  dari  Satwas  SDKP  Probolinggo  meliputi  Kota  Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang (PERMEN-KP No. 33 Tahun 2016). Tugas dari Satwas SDKP Probolinggo dalam melaksanakan kebijakan laik operasi kapal  perikanan  yaitu  dengan  menerbitkan  SLO  untuk  kapal  perikanan  di  wilayah  kerja  PPP Mayangan.
Terdapat  pembagian  kewenangan  antara  Pengawas  Perikanan  dengan  Syahbandar  di  PPP Mayangan  dalam  hal  pemenuhan  persyaratan  administratif  kelaiklautan  bagi  kapal  perikanan. Pengawas Perikanan berwenang dalam penerbitan SLO, sedangkan Syahbandar miliki kewenangan yang  lebih  luas  termasuk  dalam  pemeriksaan  secara  teknis  dan  nautika  kapal  perikanan  serta memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan. Tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan diatur lebih rinci dalam PERMEN-KP No. 3 Tahun 2013. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Syahbandar PPP Mayangan dalam menjamin keselamatan pelayaran yaitu dengan menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Menurut Teturan & Megawati (2021), SPB berperan dalam menjamin kelayakan kapal untuk melaut. Penerbitan SPB membutuhkan kelengkapan berupa surat-surat kapal seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SLO, dan SKK (Surat Keterangan Kecakapan) Nakhoda.  Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan dan perlengkapan keselamatan yang ada di atas kapal seperti alat pemadam api, pelampung keselamatan, serta pemeriksaan alat tangkap dan mesin kapal. Penerapan SLO dan SPB ini merupakan salah satu upaya untuk menjamin keselamatan pelayaran perikanan serta upaya pencegahan tindakan illegal fishing dan perlindungan lingkungan maritim.

## Alur dan Proses Penerbitan SLO Kapal Perikanan
Pelayanan  penerbitan  SLO  oleh  Satwas  SDKP  Probolinggo  dimulai  dari  pelaporan  rencana keberangkatan kapal yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal hingga penerbitan SLO. Inti dari prosedur penerbitan SLO adalah kelengkapan dokumen kapal dan kesesuaian antara dokumen dengan fisik kapal. Pengurusan SLO membutuhkan syarat dokumen yang harus dilengkapi oleh nakhoda/pengurus kapal perikanan. Adapun syarat dokumen untuk mengurus SLO disampaikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Persyaratan dokumen administrasi untuk penerbitan SLO
No Syarat Dokumen Penerbitan SLO Kapal Penangkap Ikan Kapal Pengangkut Ikan 1  Surat permohonan SLO √ √ 2  SLO Asal (SLO operasi penangkapan sebelumnya) √ - 3  Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) √ √ 4  Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) √ - 5  Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) - √ 6  Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT) (khusus untuk kapal >30 GT) √ √ 7  Surat  Keterangan  Asal  Ikan  (SKAI)  untuk  Kapal Pengangkut  Ikan  Hidup;  atau  Surat  keterangan  lalu lintas  ikan  dan  produk  perikanan  atau  Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan domestik untuk kapal  pengangkut  ikan  antar  daerah;  atau  Surat Pemberitahuan  Ekspor  Barang/PEB  (khusus  untuk kapal ekspor) - √
Sumber: Standar Pelayanan SLO PSDKP Benoa, 2021
Alur dan proses penerbitan SLO kapal perikanan disampaikan pada Gambar 1. Adapun prosedur pengurusan dan penerbitan SLO yang berlaku di Satwas SDKP Probolinggo yaitu:
1) Nakhoda/pengurus kapal melaporkan rencana keberangkatan paling lambat 1 hari sebelumnya. Pelaporan  ini  disampaikan  kepada  Pengawas  Perikanan  melalui  aplikasi  SIPELIKAN  (Sistem Pelaporan dan Informasi Kapal Perikanan) beserta kelengkapan dokumen administrasi (Tabel 1). Bagi  pengurus/nakhoda  kapal  yang  tidak  bisa  mengakses  aplikasi  tersebut  dapat  melaporkan rencana  keberangkatan  secara  langsung  di  kantor  Satwas  SDKP  Probolinggo.  Selanjutnya,  dari pihak  Satwas  SDKP  yang  akan  memasukkan  rencana  keberangkatan  kapal  tersebut  ke  dalam aplikasi;
2) Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal;
3) Pengawas  Perikanan  melakukan  inspeksi/pemeriksaan  fisik  kapal.  Pemeriksaan  fisik  kapal  ini dimaksudkan  untuk  melihat  kesesuaian  antara  data  pada  dokumen  kapal  dengan  fisik  kapal. Pemeriksaan  standar  yang  dilakukan  baik  pada  kapal  penangkap  ikan  maupun  pada  kapal pengangkut ikan adalah kesesuaian antara identitas yang tertera pada SIPI/SIKPI dengan kondisi fisik kapal. Objek pemeriksaan antara lain: merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, call sign,  dan  pemeriksaan  status  aktivasi  transmitter    SPKP.  Khusus  untuk  kapal  penangkap  ikan dilakukan pula pemeriksaan kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkap ikan antara yang tertera pada SIPI dengan fisiknya. Pemeriksaan pada kapal pengangkut ikan dilakukan pula pemeriksaan palka,  kesesuaian  jumlah  ikan  yang  diangkut  dengan  kapasitas  palka,  dan  keaktifan  kamera elektronik pemantau khusus (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran >30 GT baik untuk  pengangkut  ikan  hidup  maupun  yang  melakukan  alih  muatan  ikan  di  daerah  perairan WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia).
4) Hasil pemeriksaan dokumen dan fisik kapal dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (BA-HPK) yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan nakhoda kapal;
Jika segala pemeriksaan pada kapal perikanan telah dilaksanakan, maka Satwas SDKP berhak memutuskan untuk menolak atau menerbitkan SLO.
Gambar 1 Alur dan proses penerbitan SLO kapal perikanan di PPP Mayangan Alur dan proses penerbitan SLO kapal perikanan di PPP Mayangan ini tergolong ringkas dan sederhana.  Pelayanan  penerbitan  SLO  ini  secara  umum  berlaku  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia, seperti  halnya  pelayanan  SLO  di  PSDKP  Bitung  (Kirwelakubun et  al.  2018)  dan  PSDKP  Serang (Kurniawati  2018).  Perbedaan  mendasar  adalah  adanya  layanan  via  aplikasi  SIPELIKAN  sebagai terobosan  dari  PSDKP  Benoa  untuk  memudahkan  dan  mempercepat  para  pelaku  usaha  perikanan dalam pengurusan SLO.
Prinsip pelayanan penerbitan SLO di Satwas SDKP Mayangan adalah dilakukan secara tepat dan cepat tanpa adanya pungutan biaya. Penelitian Fajriah et al. (2020) di PSDKP Serang menyebutkan hal yang senada yaitu prosedur penerbitan SLO di PSDKP Serang memiliki pelayanan yang cepat dan tepat waktu, serta bebas biaya.
Penerbitan SLO merupakan salah satu bentuk tindakan pengawasan secara preventif. Tindakan pengawasan secara preventif dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen dan kelayakan teknis sebelum kapal berangkat. Pengawasan ini bertujuan untuk pengecekan kelengkapan dokumen kapal  dan  mencegah  tindakan  pelanggaran  dalam  penangkapan  seperti  penggunaan  alat  tangkap terlarang.  Dalam  konteks  ini  kapal-kapal  yang  tidak  memiliki  kelengkapan  dokumen  tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perikanan. Selain itu, bentuk tindakan pengawasan lainnya adalah pengawasan secara represif. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan patroli di perairan. Prawira et al. 2021 menyebutkan pengawasan dengan teknik patroli umumnya dilakukan secara rahasia untuk mengawasi kegiatan penangkapan ikan oleh kapal-kapal <5 GT.
Selama pelaksanaan penelitian Juni 2022 dilakukan inspeksi terhadap 12 kapal perikanan yang mengajukan  penerbitan  SLO  di  PPP  Mayangan.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  terdapat  8  kapal perikanan yang dinyatakan lengkap sedangkan 4 lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan SLO (Gambar 2). Empat kasus kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan oleh kurangnya kelengkapan dokumen maupun peralatan pada kapal tersebut.
Pelaporan rencana keberangkatan Nahkoda/Pengurus Kapal Pengawas Perikanan Pemeriksaan Dokumen Lengkap? Tidak Ya Pemeriksaan Fisik SIPELIKAN Berita Acara Hasil Pemeriksaaan Kapal (BA-HPK) Penerbitan SLO Penerbitan SLO ditolak Dokumen SLO Syarat Dokumen Kapal Penangkap Ikan: • Surat permohonan
SLO;
• SLO Asal;
• SIUP;
• SIPI;
• SKAT
Syarat Dokumen Kapal Pengangkut Ikan: • Surat permohonan
SLO;
• SIUP;
• SIKPI;
• SKAT;
• SKAI/Sertifikat kesehatan ikan/PEB
Gambar 2 Hasil pemeriksaan kapal perikanan untuk penerbitan SLO di PPP Mayangan Terhadap  empat  kapal  yang  dinyatakan  tidak  lengkap,  SLO  tidak  diterbitkan  pada  saat  itu, namun diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan. Empat kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena beberapa faktor di antaranya:

## 1) SIPI/SIKPI sudah mati atau habis berlaku;
Terdapat tiga kapal perikanan yang memiliki SIPI/SIKPI telah mati atau habis masa berlakunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Perikanan, kasus SIKPI yang habis masa berlaku ini cukup sering terjadi, khususnya pada kapal pengangkut ikan. Berdasarkan penjelasan dari nakhoda bahwa  kapal  jenis  pengangkut  ikan  di  PPP  Mayangan  melakukan  pengangkutan  ikan  hingga  ke Kepulauan Aru sehingga saat kembali ke pelabuhan pangkalan memakan waktu hingga 9 bulan atau lebih.  Berdasarkan  PERMEN-KP  No.  58  Tahun  2020  tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  diketahui bahwa  masa  berlaku  SIPI/SIKPI  adalah  satu  tahun.  Pendeknya  durasi  masa  berlaku  SIPI/SIKPI  ini menjadi penyebab seringnya ditemukan masalah administrasi dalam penerbitan SLO, khususnya untuk kapal-kapal yang waktu operasional di tengah laut hingga berbulan-bulan.
Hal yang berbeda ditemukan pada kapal penangkap ikan. SIPI yang habis masa berlaku pada kapal penangkap ikan umumnya terjadi karena keengganan dari nakhoda atau pengurus kapal untuk mengurus  perpanjangan  SIPI  tersebut.  Hal  yang  sama  diungkapkan  Kurniawati  (2018)  PPN Karangantu, Banten yaitu nelayan cenderung malas mengurus SIPI dan menganggap SIPI merupakan perizinan yang lamban.
2) Kapal  perikanan  yang  tidak  memiliki  Sistem  Pemantauan  Kapal  Perikanan  (SPKP)  atau Vessel Monitoring System (VMS).
Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu unit kapal penangkap ikan yang tidak memiliki transmitter  SPKP.  Menurut  nakhodanya,  kapal  tersebut  tidak  terpasang  transmitter  SPKP  karena ketidaktahuan nakhoda terhadap persyaratan kelengkapan SPKP pada kapal perikanan. Soemarmi et al. (2020) menyebutkan penyebab keengganan nelayan untuk memasang VMS adalah faktor biaya yang mahal  untuk  pemasangan  VMS  yang  mencapai  20-30  juta  rupiah  per  unit  ditambah  lagi  biaya operasional dan administrasi yang mencapai 6-8 juta rupiah per tahun.

## Penerapan Penerbitan SLO dan Surat Pengganti SLO Tahun 2022
Menurut PERMEN KP No. 23 Tahun 2021 kewajiban memiliki SLO dikecualikan bagi kapal perikanan dalam kondisi seperti: kapal yang baru dibeli, baru selesai dibangun atau dimodifikasi, akan melakukan  perawatan  dan  perbaikan  ( docking),  berlayar  dalam  hanya  dalam  batas  wilayah  kerja operasional  pelabuhan  perikanan,  berlayar  untuk  memberikan  pertolongan,  melakukan  percobaan berlayar ( sea trial), dan/atau mengalami keadaan darurat seperti kapal rusak, cuaca buruk, dan terdapat
Memenuhi syarat; 8; 67% Tidak memenuhi syarat; 4; 33% Memenuhi  syarat Tidak memenuhi syarat
awak  kapal  perikanan  sakit  atau  meninggal.  Terhadap  kondisi  kapal  dalam  status  pengecualian kewajiban SLO tersebut diganti dengan surat keterangan pengganti SLO.
Selama penelitian, diperoleh data penerbitan SLO dan surat pengganti SLO selama bulan Januari sampai Juni 2022 berdasarkan pencatatan Satwas SDKP Probolinggo. Rekapitulasi penerbitan SLO dan surat pengganti SLO disajikan pada Gambar 3. Terlihat bahwa SLO yang diterbitkan oleh Satwas SDKP Probolinggo selama periode tersebut paling tinggi terdapat pada bulan Juni yaitu 59 dan paling sedikit pada  bulan  Februari  yaitu  29.  Total  jumlah  penerbitan  SLO  yang  tercatat  pada  awal  bulan  Januari sampai bulan Juni 2022 yaitu 256. Di samping itu, berdasarkan rekapitulasi penerbitan surat keterangan pengganti SLO terlihat paling tinggi pada bulan Juni yaitu berjumlah 10 dan paling sedikit pada bulan April yaitu hanya 1 surat keterangan. Jadi, untuk total jumlah penerbitan surat pengganti SLO yang tercatat dari awal bulan Januari sampai bulan Juni 2022 yaitu sebanyak 36 dokumen.
a b
Gambar 3 (a) Rekapitulasi penerbitan SLO Januari-Juni tahun 2022; (b) Rekapitulasi surat pengganti SLO Januari-Juni tahun 2022
Kapal perikanan di PPP Mayangan umumnya terdapat dua jenis, yaitu kapal penangkap ikan dan  kapal  pengangkut  ikan.  Rekapitulasi  data  penerbitan  SLO  untuk  kedua  jenis  kapal  perikanan tersebut disampaikan pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4, jumlah SLO untuk kapal penangkap ikan lebih banyak dibandingkan kapal pengangkut ikan. Jumlah SLO untuk kapal pengangkut ikan yaitu 227 dan untuk kapal pengangkut ikan berjumlah 65.
Gambar 4. Rekapitulasi SLO kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan Penerbitan SLO oleh Satwas SDKP Probolinggo diwajibkan untuk kapal dengan ukuran paling kecil yaitu 5 GT. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui ukuran kapal penangkap ikan terkecil yang mengurus  SLO  di  Satwas  SDKP  Probolinggo  adalah  ukuran  9  GT  dan  terbesar  adalah  398  GT.
42 29 50 37 39 59 0 10 20 30 40 50 60 70 Jan ua ri Fe bru ari Ma ret Ap ril Me i Jun i ju m la h k ap al Penerbitan SLO 2022 4 6 9 1 6 10 0 2 4 6 8 10 12 Jan ua ri Fe bru ari Ma ret Ap ril Me i Jun i ju m la h k ap al Penerbitan Surat Keterangan Pengganti SLO 2022 32 22 50 28 37 58 14 13 9 10 8 11 0 10 20 30 40 50 60 70 Januari Febuari Maret
April Mei Juni Kapal penangkap ikan Kapal pengangkut ikan
Rekapitulasi  jumlah  penerbitan  SLO  berdasarkan  klasifikasi  ukuran  kapal  di  PPP  Mayangan disampaikan  pada  Gambar  5.  Berdasarkan  pengelompokan  data  tersebut  diketahui  kelompok  kapal terbesar di PPP Mayangan yang mengurus SLO adalah kapal berukuran 11-29 GT sebanyak 35 %. Selanjutnya, diikuti oleh kapal perikanan berukuran >100 GT sebanyak 28 %, kelompok 51-100 GT sebesar 21 %, armada berkapasitas 30-50 sebesar 14 %, dan sisanya ukuran 5-10 GT (2 %). Terlihat bahwa penerbitan SLO didominasi oleh kapal yang termasuk kategori armada besar (>30 GT) dengan total 63 %, diikuti oleh kategori armada sedang (11-29 GT) sebesar 35 % dan armada kecil <10 GT sebesar 2 %.
Gambar 5 Klasifikasi jumlah penerbitan SLO berdasarkan GT kapal Berdasarkan data yang diperoleh diketahui penerbitan SLO di Satwas SDKP Probolinggo tidak terdapat SLO untuk kapal <5 GT. Menurut Septiono et al. (2022) dengan adanya perubahan ketetapan pengecualian wajib SLO <10 GT pada PERMEN KP No.1 Tahun 2017 menjadi PERMEN KP No. 23 Tahun 2021 di Pos PSDKP Kijang dinilai kurang tepat dan membebani nelayan dengan armada <5 GT. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh Pengawas Perikanan di Satwas SDKP Probolinggo, khususnya untuk nelayan dengan armada <5 GT yang trip penangkapannya 1 hingga 2 hari. Langkah yang diambil Satwas  SDKP  Probolinggo  yaitu  dengan  memberikan  keringanan  bagi  nelayan  kecil  berupa perpanjangan  masa  berlaku  SLO  hingga  1  minggu  lamanya.  Berbeda  dengan  pendekatan  yang dilakukan oleh Satwas PSDKP Batam dan Tanjung Balai Karimun yang melakukan pengawasan untuk kapal  <5  GT  dengan  melakukan  pengawasan  langsung  di  perairan  khususnya  untuk  mengawasi penggunaan alat tangkap terlarang, tanpa menerapkan kewajiban SLO (Prawira et al. 2021).
Menurut Jamaludin (2016) terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan kebijakan laik operasi kapal perikanan. Faktor pendukung terdiri dari adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik terhadap kebijakan SLO, serta disposisi (pendelegasian tugas). Adapun faktor yang dinilai sebagai penghambat adalah belum memadainya sumber daya (SDM, anggaran, sarana-prasarana), serta struktur birokrasi yang rendah. Senada dengan itu, Septiono et al. 2022 menyebutkan kendala dalam penerbitan SLO di antaranya kurangnya petugas untuk pemeriksaan fisik di lapangan.
Salah satu perubahan mendasar mengenai ketetapan wajib SLO menurut PERMEN KP No. 23 Tahun 2021 adalah tidak disebutkannya batas ukuran armada minimal dalam pengecualian wajib SLO. Secara  eksplisit  hanya  dikecualikan  untuk  nelayan  kecil,  yaitu  kelompok  nelayan  subsisten  atau artisanal,  yang  menangkap  ikan  hanya  untuk  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari.  Kondisi  tersebut memberikan  ruang  penafsiran  yang  dapat  berbeda  baik  di  antara  Pengawas  Perikanan,  maupun  di kalangan nelayan. Kapal perikanan >5 GT, khususnya yang tidak berpangkalan di pelabuhan perikanan, bisa saja tidak tersentuh oleh kewajiban SLO, mengingat cakupan penerapannya sejauh ini hanya di lingkup pelabuhan perikanan, selain dapat mengaku sebagai nelayan kecil. Realita di lapangan memang menunjukkan  bahwa  nelayan  kecil  yang  umumnya  memiliki  armada  <5  GT  sebagian  besar  tidak
6 103 40 61 82 5 - 10 GT 11 - 29 GT 30 - 50 GT
51 - 100 GT > 100 GT
berpangkalan di pelabuhan perikanan, tetapi cenderung memiliki pangkalan di sekitar tempat tinggal mereka, baik di muara ataupun di pinggir pantai. Nelayan dengan kondisi tersebut umumnya tidak dibebani oleh hal-hal yang bersifat administratif seperti SLO maupun SPB. Dengan demikian, masih perlu digali lebih jauh bagaimana status ketidakpatuhan terhadap kewajiban SLO ini. Berapa banyak kapal  perikanan  di  luar  pengecualian  yang  tidak  mengurus  SLO  dan  tetap  melakukan  operasi penangkapan ikan? Kondisi tersebut dapat dijawab dengan melakukan pengawasan represif di perairan, seperti patroli yang dilakukan secara berkala dan melakukan pendataan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan SLO terhadap kapal perikanan di PPP Mayangan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Alur dan prosedur penerbitan SLO terhadap kapal perikanan di PPP Mayangan tergolong ringkas dan sederhana dengan dibantu adanya layanan via aplikasi SIPELIKAN sehingga pengurusan SLO menjadi lebih mudah dan cepat;
2) Penyebab ditolak atau ditundanya penerbitan SLO terhadap kapal perikanan di PPP Mayangan yaitu SIPI/SIKPI yang habis masa berlaku dan tidak terpasangnya transmitter SPKP pada kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT;
3) Jumlah penerbitan SLO kapal perikanan pada bulan Januari hingga bulan Juni 2022 tercatat 256 yang  didominasi  oleh  jenis  kapal  penangkap  ikan  dibanding  kapal  pengangkut  ikan  dengan perbandingan 25 : 7.
4) Penerbitan SLO pada kapal perikanan di PPP Mayangan didominasi oleh kelompok armada besar (>30 GT) sebesar 63%, diikuti oleh armada sedang (11-29 GT) 35%, dan sisanya 2% untuk kapal skala kecil (<10 GT).
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar dibuatkan petunjuk teknis untuk menghindari adanya multi-tafsir terhadap kewajiban SLO bagi nelayan kecil dengan tidak menyebut batas ukuran kapal penangkap ikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  pimpinan  dan  staf  Satwas  SDKP  Probolinggo  atas fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajriah, N. N. T., Boesono, H., & Kurohman, F. 2020. Analisis Kinerja Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Terkait Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang, Banten. Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology 9(1): 45-54. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/download/29387/24777
Jamaluddin.  2016. Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan Oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. [Tesis]. Universitas Terbuka. Jakarta. 137 Hlm
Kirwelakubun, N., Kayadoe, M. E., Polii, J. F., Kaparang, F. F., & Pangalila, F. P. 2018. Studi Tentang
Pelayanan Terhadap Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa Kota Manado (Study on Fishery Ship Service at Tumumpa Coastal fishing port (PPP) at Manado City). Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, 3(1): 32-40. https://doi.org/10.35800/jitpt.3.1.2018.19377
Kurniawati, L. 2018. Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Karangantu di Satuan Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Serang.  [Skripsi].  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa. Serang.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  3/PERMEN-KP/2013.  Kesyahbandaran  di  Pelabuhan  Perikanan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2016. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  Dan  Perikanan.  Jakarta:  Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2017. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/2021. Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  PER.58/MEN/2020.  Usaha  Perikanan  Tangkap.  Jakarta:  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397.
Prasetyowati,  W.,  Bambang,  A.  N.,  &  Kurohman,  F.  2017.  Pengembangan  Fasilitas  Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Ditinjau dari Aspek Produksi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Journal  of  Fisheries  Resources  Utilization  Management  and  Technology,  6(3):  11-19. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/18915/17999
Prawira, M.Z., Sitompul, M.K., Arianti, N.D. & Baasithu, R., 2021. Pengawasan oleh Satker PSDKP Tanjung Balai Karimun Terhadap Kapal di Bawah 5 GT yang Beroperasi di Perairan Tanjung Balai Karimun. Jurnal Jalasena, 3(1), pp.43-50. https://doi.org/10.51742/jalasena.v3i1.550
Satwas  SDKP  Probolinggo.  2022.  Laporan  Tahunan  Satwas  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan Probolinggo tahun 2022. Probolinggo: PSDKP Probolinggo.
Septiono,  S.,  Poti,  J.  &  Setiawan,  R.,  2022.  Evaluasi  Kebijakan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Studi Kasus Penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Di Pos Pengawasan Sumber Daya. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), pp.656-661. https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1741/1547
Soemarmi, A., Indarti, E., Wardhani, L. T. A. L., Diamantina, A., & Ristyawati, A. 2020. The Use Of The Vessel Monitoring System As Fishery Ship Obligations In Indonesia. AACL Bioflux, 13(3),
1483-1494. https://www.bioflux.com.ro/docs/2020.1483-1494.pdf Teturan, Y. E., & Megawati, M. 2021. Pelayanan Administrasi Dokumen Kapal Perikanan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 10(2): 112-127. http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/3970 .