## ANEUK MEUDAGANG
DAN  TRANSFORMASI  PELEMBAGAAN  DAYAH  :  STUDI ETNOGRAFI DI KABUPATEN BIREUEN, ACEH 1

## ANEUK  MEUDAGANG  AND  TRANSFORMATION  OF  DAYAH INSTITUTION : STUDY ON ETHNOGRAPHY IN BIREUEN DISTRICT, ACEH
Teuku Kemal Fasya 2 Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk

## ABSTRAK
Sejak diberlakukannya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama pada  pasal  16  ayat  (2),  pasal  125,  dan  pasal  218  terkait  kewenangan  pemerintah mengelola  pendidikan  yang  menunjang  pengembangan  Syariat  Islam,  pendidikan keislaman,  termasuk  pendidikan  dayah,  maka  pelembagaan  pendidikan  dayah menjadi sentral dalam proyek pembangunan masyarakat. Konsep pendidikan dayah sesungguhnya  telah  termaktub  di  dalam  Qanun  No.  5  tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian diamandemen ke dalam Qanun No. 11 tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  di  Aceh.  Regulasi  itu  semakin otonom  dengan  disahkannya  Qanun  No.  9  tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Meskipun di era pascakonflik dan tsunami pelbagai regulasi telah dihadirkan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan dayah, beberapa konsep kultural tentang pendidikan dayah tidak serta-merta menjadi semakin baik. Salah satu yang  hilang  dan  rapuh  dalam  konsep  antropolinguistik  pendidikan  dayah  modern adalah  penyebutan aneuk  dagang atau aneuk  meudagang untuk  santri  atau  murid. Terminologi generik lokal ini tidak lagi digunakan di dayah-dayah, termasuk yang masih beraliran salafiyah atau tradisional. Dengan pendekatan etnografi, tulisan ini mencoba  melakukan  penggalian  konseptual  tentang  istilah aneuk  meudagang di Kabupaten  Bireuen,  termasuk  melihat  konsep  dayah  sebagai  lembaga  pendidikan Islam khas Aceh pada era terkini.
Kata kunci : aneuk meudagang, pelembagaan pendidikan dayah, etnografi, Bireuen

## ABSTRACT
Since the enactment of The Bill of Republic of Indonesia No. 11 of 2006 on the Governing of Aceh,  especially  article  16  paragraph  (2),  article  125,  and  article  218  relating  to  the government's authority to manage education that supports the development of Islamic Sharia and Islamic education including dayah education, the institutionalization of dayah education is central in community development projects. The concept of dayah education has actually been contained in Qanun No. 5 of 2008 concerning Implementation of Education which was
1 Diterima 14 Oktober 2019. Direvisi 27 Oktober 2019
2 Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
later  amended to Qanun No. 11 of  2014 on the Implementation of  Education in Aceh. The regulation became more autonomous when Qanun No. 9 of 2018 on the Implementation of Dayah Education was passed. Although various regulations have been established to strengthen the organization of dayah education in the post-conflict and tsunami era, some cultural concepts about dayah education  do not necessarily get better. One that is  missing and fragile in the anthropolinguistic concept of modern dayah education is the mention of aneuk dagang or aneuk meudagang for dayah students. This local generic terminology is no longer used in dayahs, including in salafiyah or traditional dayah.  Using ethnographic approach, this paper attempts to provide a conceptual exploration of the term aneuk meudagang in Bireuen District, including investigating the concept of dayah as a typical Islamic educational institution in Aceh in the current era.
Key  words  :  aneuk  meudagang  (islamic  internship  student),  institutionalization  of  dayah, ethnography, Bireuen.

## A. PENDAHULUAN
enelitian  tentang  dayah  atau pesantren  di  Aceh  saat  ini  mulai menjadi  kajian  penting  untuk memahami  genealogi  dan  konstruksi keislaman  di  Aceh.  Seperti  diketahui sejarah  perkembangan  Islam  juga diikuti dengan peran pendidikan Islam, yang  pada  masa  lalu  diproduksi  di dayah.  Bahkan  fungsi  dayah  di  masa lalu  memiliki  fungsi  sama  pentingnya dengan meunasah atau  mesjid  yang berdiri di tiap gampong di Aceh. 3 Keistimewaan  dayah  tidak  bisa disamakan dengan madrasah yang ada di  India,  meskipun  India  dianggap sebagai salah satu titik migrasi muslim pertama  ke  Nusantara.  Bahkan  jika dilihat  antara  faktor  penyebar  dan perkembangan,  institusi  pendidikan Islam  di  Aceh  jauh  lebih  cepat berkembang  dibandingkan  institusi pendidikan di Asia Selatan.
3 C. Snouck Hurgronje, Aceh : Rakyat dan Adat-Istiadatnya , terj. Sutan Maimoen (Jakarta : INIS, 1996), hal. 50. Di situ digambarkan bahwa bangunan dayah gampong lebih mencolok dibandingkan dengan rumah milik penduduk.
4 Robert Pringle, Islam in Indonesia : Politic and Diversity (Singapore : Editions Didiet Miller, 2010), hal. 23.
Beberapa  indikatornya  terlihat pertama ,  pada  catatan  Marcopolo.  Dari dokumentasinya,  Islam  di  Aceh  telah menjadi sebuah peradaban dan kekuataan  politik  dengan  kehadiran sebuah  kerajaan  yang  kemudian dianggap  sebagai  tertua  di  Asia Tenggara,  yaitu  Pasai.  Kerajaan  itu berdiri  sejak  1267  dengan  raja  Hindu, Meurah  Silue  yang  kemudian  masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Malikussaleh. 4
Demikian pula pada pendidikan dayah.  Sebuah gampong dekat  dengan “Kerajaan”  Perlak  ditemukan  sebuah dokumen  sejarah  yang  menyebutkan telah terbentuk sistem pendidikan Islam berbasis komunitas seperti dayah pada
P
abad  kesembilan  yang  disebut  Al Zawiyah Cot Kala. 5
Kata  “zawiyah”  ini  sendiri merujuk  kepada  sebuah  tempat  di Basrah,  yaitu  “zaiyah”,  yaitu  sebuah tempat  tempat  penampungan  bagi kaum sufi dan miskin.  Perkumpulan itu kemudian  melakukan  pendalaman filosofis tentang problem-problem keislaman  yang  muncul  saat  itu.  Kata “zawiyah” memengaruhi secara antropolinguistik  pembentukan  kata “dayah” di Aceh, yang diartikan tempat pendidikan  tradisional  Islam  untuk kaum  bersahaja.  Di  Jawa  dikenal dengan istilah pesantren. 6 Kedua , seturut dengan itu, secara kronologis  sistem  pendidikan  dayah jauh lebih tua dibandingkan pendidikan madrasah  di  India  pada  1867,  yang menurut  John  Bowen,  antropolog agama  asal  Amerika  Serikat  dianggap sebagai sistem pendidikan Islam tertua di  dunia. 7 Sekolah  yang  dinamakan dengan  Daru’l-  ‘Ulum  yang  berada  di kota Deoband, di wilayah utara-tengah India  itu  telah  menggunakan  sistem kurikulum,  pembagian    dan  kenaikan kelas, dan pemberian hadiah bagi yang menjadi juara di setiap angkatan.
Dalam  sistem  pendidikan  klasik di  dayah,  awalnya  tidak  mengenal
5 https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiya h_Cot_Kala_Langsa. Diakses pada 2 Oktober 2019. Lokasi asli Al Zawiyah Teungku Cot Kala terletak di daerah Bayeun, Aceh Timur.
6 “Tentang Zawiyah (1)”, Republika , 24 Oktober 2012.
7 John Bowen, A New Anthropology of Islam (Cambridge : Cambridge  University Press, 2012), hal. 27.
model kurikulum seperti yang dipahami saat ini. Kurikulum ditentukan  oleh  guru  yang  juga menyeleksi bahan bacaan yang dianggap  sesuai  bagi  masyarakatnya. Pada sistem klasik, sang guru ( teungku ) mengajarkan  semua  mata  pelajaran. Demikian  pula  belum  dikenal  pola penjenjangan kelas.
Pada abad ke-16, sistem dayah di Aceh  di  Aceh  mulai  berkembang, meskipun  murid  yang  ingin  belajar agama  masih  mencari  gurunya  dan mengabdi  dengan  model ta'lim  al- muta'alim (pedagogik  skolastik)  di pondok  pendidikan.  Itu  misalnya ditemukan  di  bekas  dayah  Teungku Awe  Geutah,  Bireuen,  yang  kabarnya telah  terbangun  pada  masa  Sultan  Ali Mughayatsyah. 8
Panjangnya  sejarah  dayah  ini membuktikan
bahwa produksi pengetahuan keislaman melalui lembaga  itu  tidak  dapat  dipinggirkan.
Meskipun pada masa Aceh kontemporer, pengetahuan Islam diproduksi oleh perguruan tinggi Islam seperti  STAIN,  IAIN,  dan  Universitas Islam  Negeri  (UIN)  Ar-Raniry  yang berjejaring  di  banyak  kabupaten/kota seluruh  Aceh,  peran  dayah  tidak terpinggirkan. 9
8 Tidak ada referensi dokumentatif yang cukup meyakinkan tentang Tgk Awe Geutah yang berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Kisah ini akhirnya digali melalui penuturan keturunannya. Wawancara dengan Teungku Muhsin, keturunan Teungku Awe Geutah pada 28 Juli 2019. Sayangnya kisah kemegahan Dayah Teungku Awe Geutah kini tinggal kenangan. Dayah dulu itu kini hanya menjadi tempat pengajian ( balee seumebeut ) bagi ibu-ibu di sekitar gampong .
9 Nama UIN Ar-Raniry sendiri bukan tokoh kecil dalam sejarah pengetahuan Islam di Aceh. Bernama asli Nur Al-Din Muhammad

## BIREUEN, ACEH●

## B. METODE  DAN  PENDEKATAN PENELITIAN
Penelitian  dalam  tulisan  ini menggunakan  metode  sosial  kualitatif. Metode  penelitian  kualitatif  termasuk galib digunakan dalam lapangan kajian antropologi atau yang mengikuti model penelitian filosofis seperti fenomenologi. Metode ini juga memiliki konsep  rigorisitas  layaknya  pada kuantitatif,  yaitu  menuntut  adanya pengumpulan  data  dan  analisis  yang penggunaannya  memberikan  hasil memuaskan. 10 Data-data yang dianalisis baik  berupa  kata-kata  dan  tindakan yang  diperoleh  melalui  observasi  dan wawancara  sebagai  teknik  penggalian utama. 11 Metode kualitatif dapat digunakan  untuk  mengungkap  apa yang  terjadi  di  sebuah  fenomena  atau realitas yang sebelumnya sangat sedikit diketahui.  Pada  skala  yang  lebih  luas metode  kualitatif  ini  berhubungan dengan  masalah  perilaku  manusia  dan fungsinya,  yang  dapat  mengungkap baik perilaku organisasi, kelompok, dan individu,  sehingga  dapat  memberikan
bin ‘Ali bin Hasanji Al-Hamid Al-Syafi’i Al- Aydarusi Al-Raniri adalah seorang tokoh sufi dan mujadid yang lahir di Ranir (saat ini disebut kota Randir), sebuah kota pelabuhan di Gujarat, India. Meskipun ia dilahirkan di kota India ia lebih dimasukkan sebagai ulama Melayu daripada India atau Arab. Ia memiliki ibu Melayu dan ayah yang berasal dari imigran Hadrami yang memiliki tradisi panjang berpindah dari Asia Selatan ke Asia Tenggara. Ia memiliki pengaruh pemikiran sufistik dan fiqh yang kuat di tanah Melayu pada abad 17 bersama tokoh lain seperti Hamzah Al-Fansury, Syamsuddin Al- Sumatrani, dan Abdurrauf As-Singkili, yang kemudian di menjadi “mazhab Islam Aceh”. Tak heran jika akhirnya namanya dipilih sebagai nama perguruan tinggi negeri tertua
nuansa  kedalaman  tentang  makna sebuah kejadian atau realitas.
Metode ini akhirnya sangat dekat dengan  pendekatan grounded  theory , fenomenologi,  dan  etnografi  sehingga dapat  menyelidiki  sejarah  kehidupan sebuah  komunitas  ( life  histories )  dan analisis percakapan masyarakat. 12 Pendekatan etnografi yang digunakan dalam tulisan ini adalah agar pembaca mendapatkan gambaran induktif yang utuh tentang fenomena di kehidupan dayah dari kasus Kabupaten Bireuen.  Seperti  diketahui  bahwa pendekatan etnografi akan memberikan pandangan  yang  dalam  ( in-depth  look ) atas sebuah kasus. 13 Dengan pendekatan  ini  hasil  yang  didapatkan tidak hanya akan memberikan gambaran  kasuistik  yang  diteliti  yaitu Kabupaten Bireuen, tapi dapat dideduktivikasi untuk fenomena dayah di  Aceh  secara  umum.  Meskipun demikian,  ada  beberapa  kaidah  yang harus dilihat dalam penelitian ini.
Pertama ,  riset  ini  terbatas  pada lokasi  tertentu  yaitu  Bireuen.  Dalam pendekatan  etnografi,  Bireuen  tidak hanya  dilihat  sebagai  sebuah locus
di Aceh. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII cet. II (Jakarta : Kreasindo,
2004), hal. 199-202.
10 Anselm Strauss and Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research (London – New Delhi : Sage Publications, 1990), hal. 19.
11 J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2002), hal. 157.
12 Anselm Strauss and Juliet, Basics of Qualitative ., op cit. , hal. 21.
13 Karen O’Reilly, Ethnography Methods , (London : Routledge-Abingdon, 2004), hal. 5.
administrasi  yang  terbentuk  oleh undang-undang
dan
sistem pemerintahan  yang  berbeda  dari kabupaten induknya, yaitu Aceh Utara, tapi  juga  ada  aspek  budaya,  adat- istiadat, tradisi, “keyakinan” yang harus dilihat  secara  khusus.    Pendekatan etnografi akan melihat Bireuen sebagai ethnos yang khusus dan unik. Jadi tidak akan bersikap simplisistik yang mengarah kepada induktivisme. 14 Kedua , dalam era keberlimpahan data  atau big  data saat  ini,  penelitian sosial-kualitatif  yang  dianggap  akurat tetap memerlukan kunjungan lapangan. Tulisan  ini  hadir  setelah  melakukan pemutakhiran “pandangan” dan melakukan observasi secara langsung di beberapa  dayah  yang  terdapat  di Kabupaten Bireuen.
Adapun terkait dengan penelitian lapangan untuk penulisan ini dilakukan  pertama  sekali  pada  April  – Mei  2018.  Fase  tersebut  adalah pengumpulan  data  primer  awal  baik dalam bentuk observasi dan wawancara. Namun
diperlukan keberulangan turun di lapangan untuk mendapatkan  kedalaman  ( iterative- inductive  research  that  evolves  in  design through the study ). 15 Makanya dilakukan up  date ,  baik  kunjungan  lapangan maupun  penelusuran  data  sekunder melalui  studi  dokumen  dan  literatur, yang berlanjut hingga penulisan artikel ini pada Oktober 2019.
Salah satu data dalam penelitian lapangan  sosial  kualitatif  adalah observasi.  Observasi  (partisipatif?)
14 Ibid , hal. 21.
15 Ibid , hal. 3.
16 Paul Aktinson and M. Hammersley. "Ethnography and participant observation."
bertujuan  agar  bahan  yang  dihadirkan bukan  semata  data-statistikal  (bahkan hal  ini  pun  bisa  dianggap  sekunder), tapi  memberikan  pemahaman  tentang dunia sosial yang sedang dibentangkan kepada  pembaca,  sehingga  tanpa observasi  tidak  akan  ada  narasi  yang hidup,  simbolisme  kegiatan,  dan maksud-maksud  khusus  yang  bisa dipahami secara jernih oleh orang luar. Etnografi  memberikan  keterlibatan penelitian  menjadi  semakin  dekat dengan waktu (riset), teknik pengumpulan  data  sekunder,  dan observasi. Observasi memberikan nuansa yang lebih induktif tentang apa yang dihasilkan di lapangan. 16 Ketiga , dalam penelitian etnografi tentang aneuk meudagang, penulisannya menggunakan  data  yang  bergulir, “belum  final”,  dan  terus  berkembang. Pengertian  belum  final  ialah  penelitian etnografi pasti selalu terbuka pada detil- detil  dan  penemuan  baru  dalam mengambarkan fenomena sosial- budaya.  Fenomena  sosial  budaya  ialah terus dinamis dan berubah.
Demikian  pula  pada  penulisan. Para  etnografer  kerap  menulis  secara writing  up dibandingkan writing  down . Maksudnya,  teknik  penulisan  tidak hanya bertumpu pada yang ditemukan selama  penelitian  lapangan,  baik  saat observasi  ataupun  transkrip  catatan, tapi  dikembangkan  dengan  data  dan referensi lainnya, termasuk yang di luar fase  penelitian  lapangan. 17 Makanya penulis masih terus melakukan pengembangan  atau  berpikir  reflektif
Strategies of Qualitative Inquiry (Thousand Oaks: Sage, 1998), hal 248-251.
17 O’Reilly, Ethnographic., op cit ., hal. 175.
hingga detik-detik tulisan
ini diguratkan.
Beberapa asumsi yang disiapkan di  dalam outline pasti  terbongkar  agar sesuai  dengan  harapan  dan  imajinasi tulisan – yang bisa juga tidak akan final – untuk membuka ruang writingly bagi pembaca  untuk  dikembangkan  lebih lanjut.  Dalam  hal  ini,  etnografi memberikan  ruang  jawaban  atas masalah itu, yaitu memproduksi tulisan yang  memperlihatkan  “birat-birat” kekhususannya,  bersifat  naratif  dan reflektif. 18

## C. HASIL PENELITIAN Dayah dalam Sejarah Islam di Bireuen
Keberadaan  dayah  sebagai  salah  satu pusat  penyebaran  Islam  di  Nusantara dan Asia telah tercatat di dalam sejarah. Posisi Bireuen sebenarnya masuk dalam daya  edar  peradaban  Pasai,  yang  saat itu  masuk  dalam  poros  penyebaran Islam, yang sebagian besar dibawa oleh pedagang  yang  berasal  dari  Yaman, Persia, Tiongkok, India Barat (Gujarat), dan  Champa  (Vietnam). 19 Posisi penting  Aceh  bukan  saja  pada  pesisir Timur,  tapi  juga  pesisir  Barat  yang menghasilkan  rempah-rempah  dan bahan-bahan  yang  diperlukan  untuk pengawetan  mayat  dan  pengharum
18 Harold Garfingkel, Studies in Ethnometodology (New Jersey : Pentice Hall Inc, 1967), hal. 9.
19 Teuku Kemal Fasya, “Dimensi Islam
Nusantara”, Kompas , 4 Agustus 2015.
20 Teuku Kemal Fasya, “Identitas Terbelah Singkil dan Ambiguitas Toleransi” dalam Ahmad Suaedy, Intoleransi, Reviltalisasi Tradisi,
seperti  kamper  atau  kapur  barus  dari Singkil. 20
Posisi  penting  Bireuen  dalam lintasan  sejarah  penyebaran  Islam  di Aceh  disebabkan  letaknya  di  Selat Melaka  yang  menjadi  jalur  tersibuk yang  menghubungkan  wilayah  dari Laut  Arab  dan  Teluk  Bengal  menuju Nusantara  dan  Laut  China  Selatan. Karenanya  proses  penyebaran  agama- agama  besar  di  dunia  pasti  melewati wilayah  Aceh.  Posisi  ini  juga  disebut sebagai  salah  satu  jalur  perdagangan sutera. 21
Sebenarnya  ada  beberapa  versi yang menunjukkan tentang penyebaran Islam  di  Nusantara.  Namun  sumber yang  paling  kuat  menunjukkan  Aceh sebagai  lokasi  pertama  datangnya Islam.  Dalam  catatan  Marcopolo, pelawat dari Portugis, ketika mengunjungi Sumatera (1292),
menemukan  “kerajaan”  Islam  di wilayah  Perlak  (Aceh  Timur)  yang bertanggal  840  M  yang  menurutnya diislamkan oleh pedagang dari Saracen. 22 Sebelumnya telah ada bukti tentang  kerajaan  Islam  awal  yang merupakan kerajaan Hindu pada 1211, yaitu  Lamreh  di  ujung  utara  pulau Sumatera (kini wilayah Aceh Besar).
Namun  dari  pelbagai  riset  dan kongres sejarah tentang Kerajaan Islam, disepakati fakta kerajaan Islam pertama di  Nusantara  ialah  Kerajaan  Pasai
dan Tantangan Kebinekaan Indonesia (Depok : Abdurrahman Wahid Centre - Universitas Indonesia (AWC-UI), 2017), hal. 39.
21 Nurbaiti, Aceh Gerbang Masuknya Islam ke Nusantara (Tangerang : Mahara Publishing, 2016), hal. 2.
22 Anthony Reid, Sumatera Tempo Doeloe : Dari Marcopolo hingga Tan Malaka (Depok : Komunitas Bambu, 2010), hal. 8.
dengan raja pertamanya adalah Malikussaleh (1267-1290). Nama aslinya adalah  Meurah  Silue.  Ia  menjadikan agama  Islam  sebagai  agama  resmi kerajaan.  Namun  seperti  penelusuran Marcopolo,  beberapa  kerajaan  yang berada  di  sekitar  Kerajaan  Pasai  masih beragama Hindu atau pagan.
Salah satu wilayah yang dikunjungi  Marcopolo  saat  itu  adalah wilayah  Basman  atau  Peusangan  yang saat  itu  belum  ditaklukkan  Kerajaan Pasai.  Di  wilayah  ini  saat  itu  belum terpengaruh  ajaran  Islam,  sehingga masih  merupakan  masyarakat  barbar dan  belum  menganut  sistem  hukum yang mengatur urusan publik. 23
Pada  masa  kolonial,  Bireuen masih  menjadi  bagian  dari  Kabupaten Aceh  Utara  atau  sering  disebut  juga wilayah Pasai. Bireuen memiliki sejarah otonomi  daerah  yang  panjang.    Jika merujuk pada surat Keputusan Vander Geuvernement General Van Nederland Indie  tanggal  7  September  1934, Pemerintah  Hindia  Belanda  membagi daerah  Aceh  atas  enam  Afdeeling (Kabupaten)  yang  dipimpin  seorang Asistent Resident. Salah satunya adalah Afdeefing  Noord  Kust  Van  Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang hingga Kecamatan Bandar  Dua  yang  kini  telah  termasuk Kabupaten Pidie. 24 Afdeeling  Noord  Kust  Aceh dibagi  dalam  tiga  Onder  Afdeeling (Kewedanaan)  yang  dikepalai  seorang Countroleur (Wedana) yaitu : 1. Onder Afdeeling  Bireuen  2.  Onder  Afdeeling Lhokseumawe  3.  Onder  Afdeeling
23 Ibid .
24 Badan Pusat Statistik, Aceh Utara dalam Angka 2016 , hal. xlix.
Lhoksukon  Selain  Onder  Afdeeling tersebut terdapat juga beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur).
Daerah  pecahan  Aceh  Utara  ini juga  dikenal  sebagai  kota  juang. Beragam  kisah  heroik  terekam  dalam catatan.  Benteng  pertahanan  di  Batee Iliek  merupakan  daerah  terakhir  yang diserang  Belanda  yang  menyisakan kisah kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi Belanda. 25
Pada  awal  penjajahan  Belanda, wilayah  Bireuen  termasuk  kuat  dalam perjuangan  melawan  serdadu  kaphe. Kisah heroik itu terbaca dengan adanya di  makam  kuburan  delapan  (kubu syahid  lapan)  di  Kecamatan  Simpang Mamplam,  Bireuen.  Pelintas  jalan Medan-Banda Aceh, sering menyinggahi  tempat  ini  untuk  ziarah. Mereka  wafat  pada  tahun  1902  saat disergap pasukan Marsose, Belanda.
Kala  itu  delapan  syuhada tersebut berhasil menewaskan pasukan Marsose  yang  berjumlah  24  orang. Namun, ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda yang tewas itu,  mereka  diserang  oleh  pasukan Belanda lainnya yang datang dari arah Jeunieb.
Kedelapan  pejuang  itu  pun syahid.  Mereka  adalah  Tgk  Panglima Prang  Rayeuk  Djurong  Bindje,  Tgk Muda  Lem  Mamplam,  Tgk  Nyak  Bale Ishak  Blang  Mane,  Tgk  Meureudu Tambue, Tgk Balee Tambue, Apa Syekh Lantjok  Mamplam,  Muhammad  Sabi Blang  Mane,  serta  Nyak  Ben  Matang Salem Blang Teumeuleuk. 26
25 http://www.bireuenkab.go.id/single- list/sejarah/. Diakses pada 4 Oktober 2019.
26 Ibid .
Sebagai pusat pendidikan Islam, Bireuen  telah  juga  terlihat  sejak  era kolonial  Belanda.  Salah  satunya  ialah sejarah  lahirnya  Persatuan  Ulama Seluruh  Aceh  (PUSA).  Pada  bulan  Mei 1939,  terlaksananya  konferensi  tentang tentang  standardisasi  pendidikan  dan sekolah-sekolah  Islam  di  Perguruan Tinggi  Islam,  Peusangan.  Pemilik sekolah itu adalah
Teungku
Abdurrahman  Meucap,  yang  berhasil mengumpulkan
ulama-ulama berpengaruh  dari  pantai  barat  dan timur  Aceh.  Saat  itu  berdirilah  PUSA dengan  diketuai  Teungku  Muhammad Daud  Beureueh,  wakil  ketua  Teungku Abdurrahman Meucap, sekretaris Ismail  Yakoub  yang  sekaligus  menjadi pemimpin redaksi Penjoeloeh yang  juga bertempat di Bireuen. 27
Di  samping  Aceh  Besar,  Pidie, dan  Meulaboh  yang  telah  dikenal sebagai  tempat  rintisan  pendidikan Islam modern di Aceh, juga dikenal kota Bireuen  yang  memiliki  ratusan  dayah atau  pendidikan  Islam  tradisional.  Di Bireuen saat itu tidak terjadi pertentangan  yang  dalam,  antara kelompok  Islam  modern  dengan  Islam tradisional,  sehingga  gerakan  Islam politik,  Islam  kultural-tradisional,  dan gerakan Islam  modern – yang diwakili dengan  Muhammadiyah  -  bisa  hidup berdampingan  tanpa  terjadi  konflik bernuansa  sektarian  yang  melahirkan prahara kemanusiaan. 28 Pada  tanggal  17  Agustus  1950 Republik  Indonesia  Serikat  (RIS) kembali  ke  konsep  Negara  Republik Indonesia.  Setelah  masa  RIS,  Undang Undang  Dasar  Sementara  1950  tidak diberlakukan  lagi  dan  saat  seluruh
27 Anthony Reid, Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 58-59.
negara bagian bergabung dan statusnya berubah  menjadi  provinsi.  Aceh  yang pada  saat  itu  bukan  negara  bagian, digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terbentuklah  Daerah  Tingkat  II  Aceh Utara  yang  juga  termasuk  dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Hampir dua dasawarsa kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kepala  Perwakilan  diganti  dengan Pembantu  Bupati  Kepala  Daerah Tingkat II, sehingga daerah perwakilan Bireuen  berubah  menjadi  Pembantu Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Aceh Utara di Bireuen.
Pada era pasca-reformasi, Bireuen  menjadi  kabupaten  tersendiri setelah  lepas  dari  Aceh  Utara  selaku kabupaten induk pada 12 Oktober 1999 melalui  Undang  Undang  Nomor  48 tahun 1999. Kabupaten Bireuen terletak pada  jalur  Banda  Aceh  –  Medan  yang diapit tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bener  Meriah,  Kabupaten  Pidie  Jaya, dan  Kabupaten  Aceh  Utara  yang membuat  Bireuen  menjadi  daerah transit yang maju.
Pada  era  konflik  pasca-tsunami sebelum  perdamaian  Helsinki,  15 Agustus 2005, Bireuen telah melakukan praktik  hukuman  cambuk.  Hukuman cambuk  yang  dilakukan  itu  berkaitan praktik  hukum  pidana  Islam  ( hukm  al- jinâyat ). Hukuman cambuk itu didasarkan  pada  Qanun  No.  11  tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
dan  Qanun  No.  13  tahun  2003  tentang Maisir atau Judi. Pemberlakuan saat itu sempat  melahirkan  kontroversi  karena dianggap sebagai perilaku melawan hak asasi  manusia  (HAM).  Saat  itu  mata dunia sedang mengarah ke Aceh setelah terjadi  tsunami  dan  keberadaan  NGO internasional  yang  ikut  membantu Aceh,  bukan  hanya  pada  masalah rekonstruksi  fisik  tapi  juga  pemulihan sosial-budaya.
Hukuman cambuk itu dilakukan pada 24 Juni 2005 di depan Mesjid Raya Bireuen.  Kelima  belas  terdakwa  yang terbukti  sah  melakukan  perjudian akhirnya  dihukum  cambuk.  Sebelas orang  yang  lain  masih  menunggu pelaksanaan  hukum  karena  dianggap tidak  cukup  sehat  untuk  menerima cambukan.  Seremoni  ini  dihadiri  oleh seluruh jajaran Muspida NAD, termasuk  pejabat  gubernur  Azwar Abubakar. 29
Meskipun  hukuman  cambuk  itu masuk pada aspek pidana ( jinayah ), dan bukan bagian dari pendidikan ( tarbiyah/ta’lim ), tapi di Bireuen berkaitan-erat.  Praktik  hukum  cambuk itu dianggap bagian dari
mengembangkan  pendidikan  Islam salaf (konservatisme Islam), di samping juga  mempraktikkan  hukum  pidana ( jinayah )  bagi  pelaku  pelanggar  qanun. Gagasan pemberlakuan hukuman cambuk  itu  erat  kaitannya  dengan
29 Teuku Kemal Fasya, “Hukum Cambuk dan Keadilan”, Kompas , 25 Juni 2005. Yang menarik adalah pernyataan salah seorang terhukum dalam sebuah wawancara. “Saya rela menjadi contoh pertama dari pelaksanaan hukuman Syari’at Islam di Aceh, tapi saya tidak ingin menjadi yang terakhir. Saya ingin melihat para koruptor yang begitu banyak di Aceh dikenai hukuman cambuk”.
desakan  ulama  di  Bireuen  agar pemerintah menjalankan hukum Syariat Islam  secara kaffah .  Sesuatu  yang  ironi, karena  bupati  yang  memberlakukan hukuman cambuk pertama di Aceh itu, akhirnya terbelit kasus korupsi. 30 Secara  etnografis  masyarakat Bireuen  dianggap  memiliki  latar- belakang  etnik  dan  agama  yang beragam.  Namun  secara  kultural, Bireuen terbentuk homogen. Daerah ini dianggap sebagai salah satu kabupaten yang  konsisten  menjalankan  Syariat Islam  dan  kuat  menabalkan  dirinya sebagai  daerah  santri  atau  kota  seribu satu  dayah.  Julukan  ini  menjadi identitas  yang  dapat  dipahami  tentang konservatisme Islam di wilayah Bireuen. Jika pada masa lalu tradisionalisme  Islam  di  Bireuen  dapat mengakomodasi perbedaan politik, tapi di  era  modern,  konservatisme  itu terkadang menyulut konflik kekerasan. Hal  itu  dapat  dilihat  terjadinya  kasus kekerasan  dalam  melawan  ajaran  sesat seperti terhadap Teungku Ayuib, aliran Millata Abraham, 31 dan juga serangan di Samalanga yang menyasar kalangan Muhammadiyah. 32
Adapun kultur Islam tradisional kontemporer di Bireuen terlihat bernuansa  konservatif  dan  cenderung keras  diakibatkan  beberapa  faktor. Salah satunya karena daerah ini menjadi wilayah  berbasis  konflik,  sehingga
30 “Berkas Mustafa Glanggang Segera Dilimpahkan ke Kejaksanaan”, kompas.com , 21 Januari 2008.
31 “Kasus Aliran Sesat di Bireuen Mengkhawatirkan”, Serambi Indonesia , 12 Desember 2012.
32 “Tak Sesuai Aswaja, Fondasi Masjid Muhammadiyah Aceh Dibakar”, CNN Indonesia, 18 Oktober 2017.
residu  konflik  di  masa  lalu  masih bertahan  hingga  era  damai.  Daerah yang sangat terdampak Daerah Operasi Militer (DOM) seperti Aceh Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, termasuk yang kemudian menjadi bagian dari pemekaran  akibat  otonomi  khusus seperti  Lhokseumawe  dan  Bireuen, cenderung  terpapar  kultur  kekerasan dan  intoleran.  Situasi  yang  tidak  stabil pascareformasi,  terutama  ketika  masa ketika  gejolak  sosial  seperti  era kampanye  referendum  juga    ikut memunculkan aksi-aksi kekerasan bernuansa  agama,  yang  digunakan masyarakat  sipil  dalam  penegakan moral  masyarakat  atau  Syariat  Islam. Gambaran  ini  menunjukkan  silang budaya  dalam  perkembangan  Islam  di Bireuen yang tidak tunggal. Hal itu ikut mewarnai keberadaan dayah.
Pelembagaan  dan  Statistika  Dayah  di Bireuen
Keberadaan dayah di Aceh tidak dapat  dilepaskan  dari  kehadiran  UU No. 11 tahun 2006. Pada pasal 16 ayat (2) misalnya,  Aceh  diberikan  kewenangan penuh  dalam  melaksanakan  Syariat Islam.  Bahkan  secara  konstitusional sejarah  pelembagaan  Syariat  Islam  di Aceh termasuk yang tertua di Indonesia jika  dilihat  dari  sejarah  perdamaian pasca-konflik  Darul  Islam/Tentara Islam  Indonesia  (DI/TII)  yang  muncul
33 Salah satu argumentasi yang dapat dibaca adalah tulisan Michelle Ann Miller, peneliti dari National University of Singapore. Dalam tulisannya What’s Special about Special Autonomy in AcehI (2006), dijelaskan sebab kehadiran pemberontakan DI/TII seperti di beberapa wilayah di Indonesia seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Barat karena pemerintah Jakarta dianggap pemerintahan sekuler dan menjauh dari semangat Piagam Jakarta. Meskipun Aceh bukan yang pertama
pada  awal  50-an  dan  berakhir  dengan pemberian  Daerah  Istimewa  Aceh dengan pengelolaan Syariat Islam. 33 Pada pasal 125 UU No. 11 tahun 2006  membicarakan  tentang  cakupan Syariat  Islam  di  Aceh,  yaitu  meliputi syar’iyah,  aqidah,  dan  akhlak.  Ketiga prinsip itu diderivasi ke dalam beberapa praksis  operasional,  salah  satunya adalah  tarbiyah  atau  pendidikan. Konsep itulah yang kemudian dikembangkan  di  dalam  Qanun  No.  5 tahun  2008  dan  kemudian  direvisi  ke dalam Qanun No. 11 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, yang secara konsep tidak  membedakan  antara  pendidikan umum  dan  agama,  bahkan  diberikan keistimewaan  pada  pendidikan  dayah. Pada  pasal  218  UU  No.  11  tahun  2006 jelas  disebutkan,  bahwa  pendidikan dayah  eksis,  baik  sebagai  pendidikan formal dan non-formal.
Regulasi itu sesungguhnya endapan ekspresi dari sejarah pendirian dayah  di  Aceh.  Jika  dilihat  secara genealogis,  pendidikan  dayah  di  Aceh memang  telah  hidup  sebagai  proses untuk mengembangkan dimensi spiritual,  akhlak,  dan  sosial  disamping intelektual.  Tujuannya  agar  seseorang dapat  mengembangkan  kehidupannya dengan baik, tidak semata-mata sebagai pusat  pengetahuan  dan  laboratorium ilmiah  untuk  membuat  lompatan
mencetuskan DI/TII, Aceh menjadi daerah terakhir yang bisa diredam pemberontakannya. Salah satu “kunci rekonsiliasi pascakonflik” ialah pemberian daerah otonomi dengan pengelolaan Syariat Islam, termasuk di bidang pendidikan keislaman. Baca Michelle Ann Miller dalam Anthony Reid, Verandah of Violence : The Background to the Aceh  Problem (Singapore : Singapore University Press, 2006), hal. 292-314.
paradigma  pengetahuan  agama  atas masalah-masalah  sosial  dan  kekinian, tapi  juga  pembentukan  moral  agama anak didik.
Meskipun  demikian,  konsep moral  yang  diajarkan  cenderung mengonservasi  nilai-nilai  yang  telah dianggap  baik  di  masa  lalu  untuk diteruskan di masa sekarang. Sesungguhnya  fenomena  itu  tidak hanya  di  Aceh  tapi  juga  di  dunia pendidikan  Islam  tradisional  manapun seperti dunia pesantren di pulau Jawa. Bagaimanapun Islam di Nusantara yang berkembang  saat  ini  dipengaruhi daerah  asal  wilayah  penyebar  seperti Afrika  Utara  (Al-Maghribi),  Mesir, Syria, Irak, Yaman, India, dan Haramain sendiri. 34 Keberadaan dayah sebagai bagian  dari  penyebaran  pendidikan Islam  tradisional  “ideal”,  bertujuan mengajarkan  ilmu  yang  mengandung “kelezatan-kelezatan  rohaniah”  agar sampai pada hakikat ilmiah dan akhlak terpuji.  Ini pula yang menjadi tonggak dari  penghormatan  pendidikan  dayah yang  telah  ada  di  Aceh  selama  1100 tahun yang dimulai dengan keberadaan dayah tertua, yaitu Cot Kala, kemudian bertransformasi menjadi lembaga “pemberdayaan masyarakat dan gerakan sosial”. 35
Dari  penelusuran  sejarah  oral disebutkan  tokoh-tokoh  pejuang  dari Aceh  dalam  melawan  kolonialisme Belanda  juga  dilakukan  oleh  tokoh dayah  seperti  Teungku  Chik  Di  Tiro, Teungku  Chik  Kuta  Karang,  Teungku
34 Azumardi Azra, Jaringan Ulama ., op cit ., hal.
385.
Fakinah,    Teungku  Daud  Bereu-eh berasal  dari  dunia  dayah.  Di  antara tokoh-tokoh ulama besar Aceh abad 19, terdapat  seorang  sosok  perempuan yaitu Teungku Fakinah. Ia lahir sekitar tahun  1856  M  dari  Gampong  Lam Beunot Aceh Besar. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang,  juga seorang ulama  besar  waktu  itu.  Ini  yang membedakannya  dengan  pahlawan perempuan  lainnya.  Dari  catatan  Ali Hasjmy  menyebutkan  bahwa  Teungku Fakinah  juga  seorang  pendidik  agama Islam.  Sebelum  Perang  Aceh  meletus, dia  sudah  membangun  dayah.  Usai perang, dayah tersebut kembali dilanjutkan. Di peperangan, dia menjelma  sebagai  seorang  panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. 36 Fenomena  perempuan  di  dayah juga  terlihat  di  Bireuen,  bukan  saja  di dayah  terpadu  seperti  di  Dayah  Az- Zahra  di  Kecamatan  Juli,  tapi  juga  di dayah tradisional seperti Al-
Madinatuddiniyah
Babussalam,
Kecamatan  Jeumpa,  atau  yang  lebih dikenal  sebagai  Dayah  Blang  Bladeh. Para pengajar perempuan di dayah juga dipanggil  dengan  “teungku”.    Salah satu teungku yang  mengabdi di dayah ini  adalah  Nur  Azizah.  Nur  Azizah awalnya  adalah  santri  di  dayah  ini. Setelah selesai pendidikan, ia melanjutkan  mengabdi  di  dayah.  Ia termasuk tidak digaji oleh yayasan dan hanya  mendapatkan  insentif  yang sangat  rendah  jika  dirasiokan  dengan
35 Mukhlisuddin Ilyas, Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2012), hal. 13.
keperluan  per  kapita  per  bulan.  Tapi pengabdiannya yang
besar menyebabkan  tetap  bertahan  di  dayah ini.  Dari itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan  dayah  di  Bireuen  tidak diskriminatif. Perempuan memiliki hak yang  sama  dengan  laki-laki  dalam mendapatkan pendidikan agama. 37
Dasar pembentukan Badan Dayah,  disamping  (UUPA)  No.  11 Tahun  2006,  juga  Qanun  Aceh  No.  5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja  Dinas,  Lembaga  Teknis Daerah  dan  Lembaga  Daerah  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  serta Qanun  Nomor  5  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  di  Aceh, yang kemudian diamandemen menjadi Qanun No. 11 tahun 2014 dan kemudian diubah lagi menjadi Qanun No. 9 tahun 2015 sebagai perubahan qanun pendidikan  sebelumnya.  Kehadiran qanun
pendidikan akhirnya memberikan  efek  domino,  memacu lahirnya qanun khusus yang mengurusi masalah dayah yaitu Qanun No. 9 tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Salah satu yang menjadi perhatian  terkait  kehadiran  Badan Penyelenggara Pendidikan Dayah Aceh adalah  perbaikan  mutu  dan  kualitas dayah,  baik  prasarana,  kurikulum, manajemen  dan  peningkatan  kualitas santri  serta  memberdayakan  dayah sesuai  dengan  letak  geografis  dayah. Kemudian sejak itu dibentuklah Badan Dayah di tingkat kabupaten kota untuk
37 Wawancara dengan  Teungku Nur Azizah, guru di Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam Putri, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, 15 April 2018.
38 Nazaruddin Abdullah dkk, Buku Profil Dayah Terakreditasi tahun 2017 (Bireuen : Dinas
melakukan  akselerasi  pembangunan infrastruktur dan mutu pendidikan. Di antara yang  menjadi  program prioritas ialah pembentukan dan pengembangan ma’had    ‘ali (perguruan  tinggi  dayah), akreditasi dayah, peningkatan profesionalisme manajemen dayah, dan peningkatan kompetensi guru.
Di  Bireuen,  salah  satu  daya genjot peningkatan kualitas dayah ialah hadirnya  Perbup  No.  40  tahun  2016 tentang  Sistem  Pendidikan  Dayah. Perbup  ini  sekaligus  melakukan akreditasi atas dayah-dayah di Bireuen yang  berjumlah  126  dayah  dengan pelbagai tipe. Dari survei tersebut hanya 67  dayah  lulus  akreditasi  dari  tipe  A hingga D. Adapun yang lainnya belum memenuhi  syarat,  terutama  syarat santri  yang  mondok,  dan  juga dibedakan  dengan balee  seumebeut . 38 Demikian pula jumlah santri minimal di sebuah tempat pendidikan dayah yaitu paling  kurang  10  orang  yang  mondok. Di bawah itu tidak bisa disebut sebagai dayah. 39 Beberapa dayah
yang terakreditasi  memiliki  jumlah  santri yang  menetap  sangat  minimal  seperti Babul  Mustaqim  (13  santri),  Raudhatul Istiqamatuddin  Serambi  Aceh  (15 santri),  dan  Munawwarah  Al-Aziziyah (16 santri). 40 Lembaga pendidikan Islam atau  dayah  yang  memiliki  santri minimal sebagian besar adalah lembaga yang  baru  muncul  setelah  Badan Pendidikan Dayah didirikan. Salah satu penyebabnya  adalah  terbukanya  akses
Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen, 2017), hal. 14.
39 Wawancara dengan Jakfar, sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Bireuen, 13 April 2018.
40 Abdullah dkk, Buku Profil ., op cit., hal. 31.
yang mudah bagi dana penyelenggaraan  pendidikan  dayah yang jumlahnya juga cukup besar.
Besaran anggaran Badan Pembinaan  Pendidikan  Dayah  (BPPD) terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Pada tahun pertama lembaga ini hadir, pada  2008  BPPD  Aceh  mendapat anggaran  sebesar  Rp.  178  miliar, kemudian  meningkat  pada  tahun  2009 sebesar  Rp.  223  miliar.  Anggarannya sempat  menyusut  pada  tahun  2010 menjadi  Rp.  107  miliar  dan  kembali berkurang pada tahun 2011 menjadi Rp. 98  miliar.  Namun  pada  tahun  2012 dananya  kembali  meningkat  Rp.  136 miliar, tahun 2014 sebesar Rp. 230 miliar dan  puncaknya  pada  tahun  2015 menjadi Rp. 376 miliar. 41
Besarnya  anggaran  pada  BPPD (sekarang telah berubah menjadi Dinas Pendidikan Dayah) menyebabkan hasrat  untuk  membangun  dayah  dari perspektif  ekonomi  menjadi  tinggi.  Itu pula  penyebab  hadirnya  beberapa dayah  “abal-abal”,  sehingga  muncul kesimpulan bahwa ini akibat tata kelola Dinas  Pendidikan  Dayah  yang  buruk. Salah  satu  indikator  terlihat  pada praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme (KKN) dalam pemberian dana bantuan, antara Dinas dengan penerima manfaat (pihak dayah). 42
41 https://dpd.acehprov.go.id/index.php/news /read/2016/10/24/13/kiprah-dan-kontribusi- badan-pembinaan-pendidikan-dayah- aceh.html. Diakses pada 8 Maret 2019.
42 Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mengungkapkan fakta tentang adanya kutipan ilegal atau pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Besaran pungli yang dilakukan adalah Rp. 15 juta per dayah, sehingga terkumpul dana sebesar Rp.400-500 juta dari praktik haram tersebut. Hal ini menunjukkan
Dari data di atas terlihat, bahwa dayah  yang  berafiliasi  dengan  Al- Aziziyah  memiliki  relasi  kuat  dengan Dayah  Mudi  Mesjid  Raya  Samalanga. Dayah Mudi sendiri menjadi salah satu dayah  tertua  (1927)  yang  paling berpengaruh, dan masih berjalan hingga sekarang.  Karena  itu  pula  pengaruh Samalanga dalam sistem kekerabatan di dayah di Bireuen tidak dapat dianggap kecil.  Bahkan  bukan  hanya  di  Bireuen tapi hingga seluruh Aceh. Jaringan saat ini  menjadi  kekuatan  utama  dalam kepengurusan wilayah pada Nahdlatul Ulama di Aceh. 43 Demikian pula dengan keberadaan  dayah  putri.  Dari  hasil penelitian  terlihat  bahwa  dayah-dayah putri banyak telah berumur tua seperti Darul  Atiq  (1923)  dan  Babussalam (1964).  Dayah  tersebut  dirintis  sebagai dayah  yang  berfokus  pada  pendidikan Islam  bagi  perempuan,  yang  menjadi salah  satu  tonggak  perjuangan  dan pengetahuan  Islam  Aceh  sejak  era kolonial  hingga Orde Lama,  atau  pada fase awal pasca-kemerdekaan. 44

## Dilema Istilah Aneuk Meudagang
Istilah aneuk  meudagang atau aneuk  dagang sebagai  sebutan  klasik untuk  santri  ternyata  tidak  memiliki sejarah  yang  cukup  memadai  dalam
bahwa kinerja Dinas Pendidikan Dayah yang sebelumnya masih dalam bentuk Badan tidak semakin membaik.“GeRAK Ungkap Dugaan Pungli Dana Hibah Pesantren oleh Oknum Pejabat Dinas Dayah, Ini Totalnya”, Serambi Indonesia , 16 November 2018.
43 Wawancara dengan Dr. Danial Murdani, dosen IAIN Lhokseumawe dan Ketua Alumni Ikatan Alumni Sunan Kalijaga Aceh, 18 September 2019.
44 Republika , 17 Januari 2018.
pelbagai  literatur.  Dalam  salah  satu literatur  klasik  karya  Dr.  Snouck Hurgronje, De  Atjehers (1893),  sebutan untuk  santri  digunakan  saat  itu  ialah murid.  Pada  karya  itu  Hurgronje menggunakan kata “murid” untuk para pelajar yang berkhitmad di dayah. Dari buku itu disebutkan konsep dayah ialah tempat ibadah atau tempat belajar ilmu agama di gampong . Konstruksi bangunannya  memiliki  ruangan  yang mirip relung batu  sebagai mehrab yang menunjuk  ke  arah  kiblat;  Kabah  di Mekah. 45
Kata murid sendiri memiliki akar dari  bahasa  Arab  yang  artinya  “orang yang menginginkan”. Secara etimologis kata  murid  dalam  bahasa  Arab  ialah “ tilmidzun ” ( ذي مل ت ), sebuah kata yang dalam  bahasa  Indonesia  memiliki sinonima  dengan  kata  “siswa”  atau “pelajar”.  Kata  “murid”  diderivasi  ke dalam  bahasa  Indonesia  yang  artinya sama artinya dengan “ tilmidzun ” dalam bahasa Arab. Istilah ini yang kemudian hidup  dan  digunakan  di  dalam pergaulan  di  dunia  dayah  klasik  di Aceh.
Namun, istilah ini masih digunakan,  salah  satunya  pada Buku Profil Dayah Terakreditasi (2017). Buku itu menggunakan  istilah santri  meudagang . Istilah yang digunakan pun tidak murni dengan  istilah aneuk  dagang atau meudagang ,  tapi  sudah  terpengaruh dengan sebuah istilah yang mulai galib muncul sejak era 80-an, terutama ketika bermunculan  dayah  terpadu  atau pesantren  modern  di  Aceh  seperti
45 Hurgronje, Aceh:., op cit ., hal. 49.
46 Meskipun ada yang membedakan istilah dayah salafi dan salafiyah, pada penulisan di sini kedua istilah itu tidak dibedakan maksud maknanya, yaitu dayah tradisional atau non- dayah modern.
Bustanul Ulum di Langsa atau Jeumala Amal di Pidie Jaya.
Dalam  buku  yang  diterbitkan oleh  Dinas  Pendidikan  Dayah  Bireuen, istilah “ santri meudagang ” dimaksudkan untuk  santri  bersahaja  yang  tinggal dalam  waktu  tidak  terbatas  di  sebuah dayah,  yaitu  rata-rata  dayah  salafi. 46 Mereka  inilah  yang  kemudian  menjadi guru  di  tempat  almamaternya  sebagai wujud pengabdian, yang rela mengajar meskipun  tidak  dibayar  ( voluntary activities ).
Sebutan santri  meudagang ini dipisahkan  maksudnya  dengan  santri yang  belajar  di  Tempat  Pengajian Alquran  (TPA),  majelis  taklim,  atau santri  malam. 47 Jelas  pengertian santri meudagang adalah  santri  yang  mandiri menghidupi dirinya di rantau. Adapun untuk keperluan sehari-hari ia mengandalkan  pada  kerja  sampingan atau  kiriman  dari  keluarganya  yang sebagian  dijadikan  sebagai  modal usaha. Santri  meudagang kira-kira memiliki  maksud  yang  sama  dengan istilah aneuk dagang . Menurut Teungku H. Muhammad  Amin  atau  lebih  dikenal dengan panggilan
Abu Tumin pimpinan Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam,  istilah  yang  ia  kenal  ialah ureung meudagang atau aneuk meudagang . 48 Istilah  itu  digunakan untuk  para  santri  yang  merantau  dan tinggal  di  dayah.  Istilah  ini  tidak digunakan  untuk  santri  yang  mondok di gampong nya  sendiri.  Ia  memilih menuntut  ilmu  ke  dayah  lain,  untuk
47 Abdullah dkk, Buku Profil ., op cit ., hal. 28.
48 Wawancara dengan Abu Tumin, 16 April 2018.
memperdalam  pengetahuan  agama sekaligus mengasah kemampuan wirausaha  dan  daya  tahannya  secara mental-spiritual  sebelum  terjun  di masyarakat luas sebagai calon ulama.
Menurut Abu Tumin ada banyak istilah yang dipakai dalam penyebutan subjek  yang  menuntut  ilmu  agama. Untuk tingkat anak-anak disebut aneuk mit  meurangkang atau  anak  belia  yang belajar mengaji di balai ( balee ) gampong - nya. Balee itu  menurut  Snouck Hurgronje,  bukan  saja  berfungsi  untuk belajar  mengaji,  tapi  juga  untuk membuat  acara  bersyair  agama  atau barzanji yang  masa lalu disebut tradisi rateb pulot atau rateb seudati . 49 Istilah aneuk  meudagang dikenal di dayah Al-Madinatuddiniyah sebagai salah  satu  dayah  tertua  di  Bireuen. 50
Dayah  ini  telah  berdiri  pada  masa kolonial  Belanda,  yang  dirintis  oleh Teungku  H.  Imam  Hanafiah,  yang  tak lain kakek dari Abu Tumin. 51 Dayah ini kemudian  dilanjutkan  kepemimpinan oleh ayahnya yaitu Teungku Mahmudsyah.  Sepeninggal  ayahnya, Abu  Tumin  mengambil  alih  estafeta pendidikan di dayah ini yang konsisten di  jalur  tradisional  atau  salafi  yang bukan saja menekankan
pada
49 Hurgronje, Aceh:., op cit ., hal. 49.
50 Wawancara dengan Teungku Akmal Hadani, pengurus di Dayah Al- Madinatuddiniyah Babussalam, 18 April 2018.
51 Ada satu dokumen yang menyebutkan dayah ini telah berdiri sejak 1890. Saat penulis melakukan wawancara Abu Tumin tidak menyebut secara persis tanggal dan hanya menyebut bahwa dayah ini telah ada sejak masa kolonial Belanda, yang bisa jadi penanggalannya dari sejak 1914, sebagai tahun berakhirnya perang Belanda dan dimulainya kolonialisasi yang ditandai hadirnya proyek
pendidikan  nahwu-syaraf,  fiqh,  tafsir, dan hadist, tapi juga ilmu “non agama” seperti  ilmu  perdagangan,  ilmu  qadhi atau  tatalaksana  pernikahan,  ilmu sosial-ekonomi, perzakatan, dsb.
Meskipun demikian, dayah yang memiliki  1.200  santri  putra  ini  tidak secara  konsisten  menggunakan  istilah aneuk meudagang . Mereka juga menggunakan  istilah  santri.  Dayah  ini termasuk salah satu pionir dayah salafi yang  memiliki  jaringan  di  pelbagai tempat  di  Aceh  dengan  menggunakan nama  Al-Madinatuddiniyah,  seperti juga Darussa’adah di Teupin Raya dan juga Al-Aziziyah di Samalanga.
Namun,  sebagian  besar  dayah lainnya  seperti  Dayah  Terpadu  Az- Zahra di Kecamatan Juli, yang semakin diminati  baik  dari  putra-putri  wilayah Bireuen, juga daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah tidak mengenal istilah ini. Mereka sejak awal pendirian menggunakan  istilah  santri  bagi pelajarnya.  Demikian  dengan  dayah tradisional yang kini telah berkembang menjadi  dayah  terpadu,  yaitu  Dayah Tanoh  Mirah,  Kecamatan  Peusangan, Bireuen, tak lagi mengenal istilah aneuk meudagang .
pembangunan Belanda di Aceh. Di antara yang pertama dikerjakan adalah pembangunan infrastruktur kereta api dan jalan raya Sumatera ( longitudinalen weg ) yang dilaksanakan dua tahun setelah pasifikasi (penaklukan Aceh), 1916. Lihat Anthony Reid, An Indonesian Frontier : Acehnese and Other Histories of Sumatera (Singapore : Singapore University Press, 2005), hal. 29-30. Atau hingga 1942-1949, yaitu tahun terakhir berkuasanya Belanda di Indonesia. Lihat Dr. A.J. Piekaar, Aceh dan Peperangan dengan Jepang , terj. Aboebakar cet.II (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1998).
Pimpinan  Dayah  Tanoh  Mirah, Teungku Al-Ghazaly, yang merupakan pimpinan  ketiga  setelah  ayahnya, Teungku  H.  Abdullah  Hanafi  dan abangnya  Teungku  Muhammad  Wali Al-Khalidi atau dikenal dengan sebutan Abun Tanoh Mirah, menyebutkan sejak ia  menjadi  santri  pada  80-an,  tak  lagi mendengar  istilah aneuk  dagang atau aneuk  meudagang .  “ Walaupun  istilah  itu dari Jawa, tetap kami gunakan istilah santri. Kalaupun dihidupkan kembali istilah aneuk dagang, tidak akan berhasil, karena memang tidak lagi menjadi bagian percakapan di era sekarang. Apalagi saat ini sudah digalakkan hari santri, sehingga istilah di masa lalu itu tersebut tidak lagi relevan .” 52 Kenyataan  ini  dapat  dijelaskan secara antropolinguistik. Bahwa kehadiran  sebuah  istilah  pada  kurun tertentu  memiliki  pesan  makna  yang berhubungan  dengan  praktik  sosial yang  terjadi  pada  masa  tersebut.  Ia dapat  hilang  atau  kabur  dalam percakapan  masyarakat  ketika  tak  lagi memiliki  peran  interpretatif  yang signifikan. 53 Dalam  konteks aneuk meudagang dianggap  telah kehilangan historical  relation dengan  mental  dunia nyata saat ini. Para santri saat ini telah masuk  dalam  kepraktisan  dunia pendidikan  kontemporer,  walaupun  ia dayah  salafi.  Istilah aneuk  meudagang tidak lagi memiliki sense dan reference di dunia  pendidikan  dayah  saat  ini.  Jika pun  masih  ada  pengakuan  digunakan,
52 Wawancara dengan Abu Al-Ghazaly, 17
April 2018.
53 Ninuk Kleden-Probonegoro, “Bahasa Sebagai Model Metode Penelitian Humaniora : Sudut Pandang Hermeneutik” dalam Ignas Kleden dan Taufik Abdullah, Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian : Ilmu-ilmu Sosial Humaniora di Indonesia (Jakarta : LIPI, 2017), hal. 472-473.
hanya bersifat romantisisme yang tidak cukup kuat dalam wacana lisan.

## PENUTUP
Dengan demikian jelaslah bahwa istilah aneuk  meudagang menjadi  tidak populer bukan disebabkan oleh sebuah sikap politis atau politisasi istilah seperti yang  terjadi  di  era  Orde  Baru  dalam mengontrol  bahasa  yang  digunakan  di dalam  masyarakat, 54 tetapi  karena pengaruh  perkembangan  pesantren yang  berasal  dari  Jawa.  Pengaruh  ini bisa  disebut  sebagai  pengaruh  positif yang  menjadi  penanda  menjamurnya pendidikan Islam tradisional di seluruh Nusantara.
Sebagai pendidikan Islam tradisional  yang  asli  Nusantara, dayah atau  pesantren  ditengarai  merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa  sebelum  Islam  datang,  sebuah sistem  pedagogik  yang  berangkat  dari kearifan  lokal,  sehingga  mampu menyerap banyak kebaikan dari sistem pendidikan  tradisional  yang  berbasis komunitas.  Karenanya,  dayah  selain identik  dengan  keislaman  juga  dekat dengan  makna  keaslian  Indonesia ( indegenously islamic education ), sehingga dipercaya  menjadi  salah-satu  sistem pendidikan  yang  efektif  sejak  era  pra- kemerdekaan Indonesia. 55 Karenanya, dalam sejarah perjalanannya,  dayah  atau  pesantren berhasil melakukan
upaya
54 Salah satu karya yang cukup representatif bicara tentang politisasi kata dan istilah adalah buku Benedict R.O’G Anderson, Kuasa-Kata : Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2016).
55 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren:
Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina 1997), hal. 33.
kontekstualisasi  ajaran  Islam  dengan budaya  lokal.  Kalangan  pesantren seperti  juga  yang  hidup  dalam  tradisi dayah salafi, mampu menampilkan dan mentransformasikan  Islam  yang  dapat bersentuhan  mesra  dengan  nilai-nilai, keyakinan, dan ritual lokal.
Meskipun demikian, tidak semua upaya revitalisasi konsep-konsep keislaman  di  Aceh  bisa  bertahan  dan berkembang.  Jika  konsep  dayah  dapat menyesuaikan secara resilientif dengan kultur  pendidikan  Aceh  kontemporer, tidak  demikian  halnya  dengan  istilah aneuk  meudagang .  Istilah  ini  secara arkeologis  telah  terbenam  di  ceruk sejarah pendidikan tradisional di Aceh. Istilah yang secara atavistik merupakan bagian  dari  bahasa  Aceh  ini  tidak bertahan karena fungsi-fungsi linguistiknya  memang  tidak  memadai lagi.  Salah  satunya  adalah  problem  di dayah sendiri, karena tradisi meudagang atau  permagangan  ( internship )  tidak cukup  hidup  di  dayah  salafi  saat  ini. Sebaliknya  tradisi  permagangan  yang ada  di  dayah  modern  tidak  lagi menggunakan istilah ureung meudagang atau aneuk meudagang .
DAFTAR PUSTAKA:
Buku Abdullah, Nazaruddin  dkk.  2017. Buku Profil Dayah Terakreditasi tahun 2017, Bireuen  :  Dinas  Pendidikan  Dayah Kabupaten Bireuen.
Anderson, Benedict R.O’G. 2016. Kuasa- Kata : Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia , Yogyakarta : Mata Bangsa.
Aktinson, Paul    and  M.  Hammersley. 1998. "Ethnography and participant observation." Strategies of Qualitative Inquiry, Thousand Oaks: Sage.
Bowen, John. 2012. A New Anthropology of  Islam ,  Cambridge  :  Cambridge University Press.
Fasya,  Teuku  Kemal,  Ismar  Ramadani, dan  Norma  Susanti  Manalu.  2018. Kebenaran yang Pahit : Perempuan dan Masa  Depan  Pendidikan  Dayah  di Aceh , Tangerang : Mahara Publishing.
Garfingkel,  Harold.  1967. Studies  in Ethnometodology ,  New  Jersey  :
Pentice Hall Inc.
Hurgronje,  C.  Snouck.  1996. Aceh  : Rakyat  dan  Adat-Istiadatnya ,  terj. Sutan Maimoen, Jakarta : INIS.
Kleden,  Ignas  dan  Taufik  Abdullah.
2017. Paradigma  Ilmu  Pengetahuan dan  Penelitian  :  Ilmu-ilmu  Sosial Humaniora  di  Indonesia, Jakarta  : LIPI. Madjid,  Nurcholish.  1997. Bilik-bilik Pesantren:  Sebuah  Potret  Perjalanan ,
Jakarta: Paramadina.
Moleong, J.  Lexy.  2002. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
Nurbaiti,  2016. Aceh  Gerbang  Masuknya Islam  ke  Nusantara ,  Tangerang  :
Mahara Publishing.
O’Reilly,  Karen.  2004. Ethnographic Methods ,  London  :  Routledge- Abingdon.
Piekaar,  Dr.  A.J.  1998. Aceh  dan Peperangan  dengan  Jepang ,  terj. Aboebakar  cet.II,  Banda  Aceh  : Pusat  Dokumentasi  dan  Informasi Aceh.
Pringle, Robert. 2010. Islam in Indonesia : Politic  and  Diversity ,  Singapore  : Editions Didiet Miller.
Reid, Anthony. 1987. Perjuangan Rakyat : Revolusi  dan  Hancurnya  Kerajaan  di Sumatra ,  Jakarta  :  Pustaka  Sinar Harapan.
Reid,  Anthony,  2005. An  Indonesian Frontier : Acehnese and Other Histories of  Sumatera ,  Singapore  :  Singapore
University Press.
Reid,  Anthony.  2010. Sumatera  Tempo Doeloe  :  Dari  Marcopolo  hingga  Tan Malaka , Depok : Komunitas Bambu. Reid,  Anthony.  2006. Verandah  of Violence : The Background to the Aceh Problem, Singapore  :  Singapore University Press. Spradley,  J.P.  2007. Metode  Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. 1990. Basics of Qualitative Research, London
– New Delhi : Sage Publications.
Suaedy,  Ahmad.  2017. Intoleransi,
Reviltalisasi  Tradisi,  dan  Tantangan Kebinekaan  Indonesia ,  Depok  : Abdurrahman  Wahid  Centre  - Universitas Indonesia (AWC-UI. Thompson,  Paul.  1979. The  Voice  of  the Past : Oral History, Oxford : Oxford
University Press.
Wahid,  Marzuki  dkk  (ed.).  1999. Pesantren  Masa  Depan:  Wacana Pemberdayaan dan
Transformasi Pesantren , Bandung: Pustaka Hidayah.
Willis, Paul. 2000. Ethnographic Imagination ,  Oxford  :  Blackwell Publisher.

## Media Massa dan Dokumen Lain
Badan Pusat Statistik, Aceh Utara dalam Angka 2016.
CNN Indonesia . 2017. 18 Oktober. Fasya,  Teuku  Kemal.  2015.  “Dimensi
Islam  Nusantara”, Kompas ,  4 Agustus.
http://www.bireuenkab.go.id/single-
list/sejarah/.  Diakses  pada  4 Oktober 2019. https://dpd.acehprov.go.id/index.php /news/read/2016/10/24/13/kipra h-dan-kontribusi-badan-
pembinaan-pendidikan-dayah- aceh.html.  Diakses  pada  8  Maret 2019.
https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Z awiyah_Cot_Kala_Langsa.  Diakses pada 2 Oktober 2019.
kompas.com . 2008. 21 Januari. Republika . 2018. 17 Januari. Republika , 2012. 24 Oktober.
Serambi Indonesia . 2018. 11 Oktober.
Serambi Indonesia . 2012. 12 Desember. Serambi Indonesia . 2018. 16 November. Serambi Indonesia . 2018. 16 November.