Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i3.3487

## PROBLEM PELAKSANAAN KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DI BIDANG EKONOMI SYARIAH
Lutfi Ainun Najib
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia lutfinajib96@gmail.com

## Sri Lumatus Sa’adah
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia sri.lumatus@yahoo.com
Moh. Lutfi Nurcahyono
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia m.lutfinurcahyono@gmail.com

## Abstrak
Secara  umum  berjalannya  Perma  Nomor  14/2016  bisa  dikatakn  berjalan  dengan  baik  selama  ini,  akan tetapi  dalam  tataran  praksis  masih  ditemukannya  keberadaan  dualisme  kewenangan,  yang  mana ditemukannya  sengketa  ekonomi  syariah  tentang  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayarat  utang atau PKPU serta kepailitan dengan akad syariah masih diproses oleh Pengadilan Niaga. Suatu kajian yang mana jenis penelitiannya normatif, yakni berfokus kepada beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan ekonomi  syariah  serta  regulasinya.  Sehingga  fokus  dalam  kajian  ini  yakni  pertama:  Bagaimana Kompetensi  Hakim  PA  terhadap  penyelesaian  perkara  di Bidang  Ekonomi  Syariah?.  Kedua,  Bagaimana Upaya  PA  untuk  menyelesaikan  masalah  di   Bidang  Ekonomi  Syariah.  Hasil  dari  penelitian  ini  yakni pertama  Ketika  disahkannya  UU  Nomor  3  th  2006  tentang  peradilan  agama  yang  mengalami  tambahan wewenang absolut yang berupa tanggung jawab penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini PA sebagai wilayah kekuasaan di tingkat pertama membutuhkan seorang hakim yang memang kredibelitasnya diakui. Maksudnya adalah karena hakim dianggap seorang yang telah mengetahui segala persoalan yang ada di ekonomi syariah yang merupakan tanggung jawab hakim juga, maka dengan asas adagium ius curia novit  peradilan  harus  siap  ketika  ada  sebuah  perkara  yang  menjadi  kewenangan  pengadilan  tersebut. Kedua,  Dalam  peradilan  agama  yang  mengadili  sebuah  perkara  ekonomi  syariah  maka  akan  mengupas hukum sesuai dengan apa yang terjadi / disengketakan ditinjau dari sumber hukumnya yaitu, pertama akad (isi perjanjian) apakah sesuai/tidak dengan Al- Quran khususnya prinsip-prinsip syariah, kedua, Undang- undang, ketiga Yurisprudensi, empat, Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu produk ijma’ para ulama, dan kelima,  yang  merupakan  doktrin  pengetahuan  terkait  hukum  islamnya. Tetapi  dalam  decade  terakhir  ini, sumber  hukum  yang  yang  dipakai  oleh  PA  dalam  mengadili  perkara  ekonomi  syariah  dengan  memakai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat menjadi KHES.
Kata kunci : Pelaksanaan, Kompetensi Pengadilan Agama, Ekonomi Syariah

## Abstract
In general, the implementation of Perma Number 14/2016 can be said to have gone well so far, however, at a practical level, dualism of authority is still found, where sharia economic disputes regarding applications for  postponement  of  debt  payment  obligations  or  PKPU  and  bankruptcy  with  sharia  contracts  are  still being  processed  by  the  Court.  Commerce.  A  study  in  which  the  type  of  research  is  normative,  namely focusing on several library materials related to sharia economics and its regulations. So the focus of this study  is  first:  What  is  the  Competence  of  PA  Judges  in  resolving  cases  in  the  Sharia  Economic  Sector? Second, how PA attempts to solve problems in the Sharia Economic Sector. The results of this research are firstly,  when  Law  Number  3  of  2006  was passed  regarding  religious  courts  which  experienced  additional absolute authority in the form of responsibility for resolving sharia economic disputes, in this case the PA
as an area of authority at the first level required a judge whose credibility was recognized. What this means is that because a judge is considered to be someone who knows all the problems in sharia economics which are also the judge's responsibility, then according to the principle of the adage ius curia novit the judiciary must be ready when there is a case that falls under the authority of the court. Second, in a religious court that adjudicates a sharia economic case, it will examine the law according to what happened/is disputed in terms of the legal source, namely, firstly, whether the contract (content of the agreement) is in accordance with the Al-Quran, especially sharia principles, secondly, Laws, third, Jurisprudence, fourth, Fatwa of the National Sharia Council, which is a product of the consensus of the ulama, and fifth, which is a doctrine of knowledge  related  to  Islamic  law.  However,  in  the  last  decade,  the  legal  source  used  by  the  PA  in adjudicating sharia economic cases using the Compilation of Sharia Economic Law has been shortened to KHES.
Keywords: Implementation, Competence of Religious Courts, Sharia Economics
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Adapun  Peradilan  agama  merupakan  satu-satunya  bentuk  peradilan  yang  berposisi  di Negara Indonesia yang menjalani masa keadaan berubah kewenangannya mulai zaman penjajahan sampai  era  reformasi,  sehingga  hal  ini  searah  dengan  gagasan  hukum  yang  mempunyai  sifat dinamis.  Indonesia  merupakan  Negara  hukum,  hal  ini  sama  dengan  pengetahuan  bahwa  hukum yang  ada  di  Indonesia  senantiasa  akan  berubah,  seiring  dengan berubahnya  kondisi  sosial  pada zamannya.
Ekonomi  syariah  di  yang  ada  di  Indonesia  bisa  termasuk  relative  baru,  jika  kita bandingkan  terhadap  banyaknya  industri  keadaan  uang  dan  bsinis  konvensional.  Walau  masuk dalam kategori baru, buktinya dengan kurun masa yang sebentar, perkembangan dan pertumbuhan yang pesat dapat dirasakan dan dilihat. 1 Jika kita lihat seperti saat ini, banyak bank yang notabene syariah  menjadi  sasaran  perbankan  khususnya  untuk  orang  muslim  sendiri.  Dengan  semakin berkembanya lembaga- lembaga keuangan maka itu akan menjadi suatu pintu yang terbuka dalam menyelesaikan banyaknya problematika bagi kalangan sengketa pada sisi keuangan syariahnya.
Setelah  adanya  UU  No  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  UU  No  7  Tahun  1989 tentang  PA  menyebabkan  sesuatu  berubah  yang  bersifat  signifikan  bagi  perubahan  kewenangan untuk menyelesaikan perkara/sengketa dalam bidang Eksya (ekonomi syariah). Seperti ketentuan Pasal  49  pada  huruf  I  yang  berbunyi:  PA  bertugas  dan  berwenang  dalam  memutuskan, memeriksa,  dan  menyelesaikan  perkara  yang  berada  pada  tingkat  pertama  (I)  wewenang  PA didalam pasal ini hanya diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam, adapun sebagai contoh
1 Ahmad, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, (Jakarta : IUS ), 477
perkaranya:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi syariah. 2
Dengan akumulasi tugas dari Peradilan Agama yang  mempunya kewenangan yang telah diatur  UU  maka  aparatur  yang  ada  di  PA  dituntut  untuk  mengetahui  secara  mendalam  terkait hukum  acara  yang  ada  di  PA.  secara  Istilah  bahwa  ekonomi  syariah  tidak  hanya  di  bidang perbankan  syariah  saja  melainkan  dalam  bidang-bidang  yang  lain  yang  juga  mempunyai keterkaitan.  Lantas  hal  ini  merupakan  tuntutan  yang  berupa  tantangan  terhadap  aparatur  PA khususnya yang bersentuhan langsung seperti hakim, panitera dan juru sita.
Seiring  dengan  berkembangnya  transaksi  dalam  bentuk  ekonomi  syariah  yang disampaikan oleh Undang-Undang yang sesuai dengan penambahan kwenangan dan tupoksi dari Peradilan  Agama,  tentunya  hal  ini  dapat  memberikan  konsekuensi  terhadap  Pengadilan  Agama, nampaknya  mau  tidak  mau  Pengadilan  Agama  harus  memiliki  hakim-hakim  yang  mempunyai kredibelitas  yang  ditandai  dengan  sertifikat  dalam  melakukan  putusan  ekonomi  syariah,  serta hakim  dalam  hal  ekonomi  syariah  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengembangkan manajemen sistem peradilan yang modern.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan ( Statue  Aproach )  dan  pendekatan  konsep (Conceptual  Aproach ).  Penelitian  dilakukan  dengan menemukan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  pijakan  untuk  menganalisis  dan mencari konsep-konsep dalam ilmu hukum berupa asas, doktrin-doktrin sumber hukum dalam arti filosofis  yuridis  sebagai  sudut  pandang  kajian  yuridis  terhadap  kewenangan  Pengadilan  agama dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  Bahan  hukum  yang  dipergunakan  ada  3  yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran  dan  teori  hukum  sebagai  bahan  penunjang  hukum  primer;  dan  bahan  hokum  tersier  atau bahan  non  hukum  yaitu  bahan  hukum  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2 Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 200

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Ekonomi Syariah
Ekonomi  islam  atau  yang  sering  kita  sebut  dengan  ekonomi  syariah  yang  mempunyai definisi sebuah ilmu mempelajari perintah Allah sesuai apa yang ada dalam Qur’an, Hadist, Ijma’ serta qiyas dalam  menjalankan  aktifitas  ekonomi,  jual  beli  dan  transaksi  lain  semacamnya. 3 Ekonomi  Syariah  tidak  cukup  dikenal  dikalangan  umat  luar  atau  kancah  internasional,  ekonomi syariah  di  kalangan  internasional  dikenal  dengan  sebutan  ekonomi  islam  atau Islamic  economy , oleh karena itu ekonomi syariah hanya dikenal dikalangan umat Indonesia saja. 4
Secara teknis ekonomi syariah yang ada di Indonesia dan yang ada di luar yang di sebut dengan Islamic economi tidak ada perbedaan di sisi prakternya, akan tetapi jika dilihat dari makna secara bahasa ataupun istilah hal ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, Syariah berarti air,  peraturan,  bisa  juga  disebut  undang-undang,  secara  istilah  syariah  dimaknai  sebagai  aturan- aturan yang bersumber dari hukum Islam yang mengatur segala kelakuan umat Islam agar tidak melakukan suatu larangan atau perintah yang di wajibkan.
Secara  garis  besar  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  di  sebut  ekonomi  syariah  yaitu  suatu kegiatan ataupun transaksi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, karena hal ini telah disebut dalam  Undang-Undang,  adapun  contohnya  :  asuransi  yang  berbasis  syariah,  bank  yang  berbasis syariah,  reasuransi  yang  berbasis  syariah,  pegadaian  yang  berbasis  syariah,  sekuritas  yang berbasis syariah, dan lain semacamnya. 5
Perkembangan  ekonomi  islam  yang  ada  di  Indonesia  mulai  terangkat  dan  mulai  terlihat sejak  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  di  tahun  1992  yang  mana  di  tahun  iniliah  ekonomi Islam mendapat momen untuk ekonomi Islam mengambil tempat di Indonesia, yang langsung di dasari oleh UU No 7/1992 tentang perbankan, dalam hal ini Undang-Undang tersebut mendapat pembaruan  yang  diperbaharui  uleh  UU  No  10/1998  sebagai  pelengkapnya  ada  juga  UU  No  29/ 1999 tentang Bank Indonesia. 6
Di  era  reformasi  dikenal  dengan  adanya  krisis  moneter  yang  mana  hal  ini  berimplikasi pada  ketidaksetabilan  instansi-instansi  perbankan  sehingga  berakhir  dengan  likuidasi  atau pembubaran  perusahan  terhadap  beberapa  bank  konvensional.  Oleh  kareanya  pada  era  ini ekonomi Islam mengambil posisi yang pada akhirnya di tahun 1997-1998 menjadikan tahun yang dapat di ambil sebuah pelajaran yang begitu berharga untuk pasar ekonomi Islam di Indonesia.
3 Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah , (Jakarta : PT. Econ Citra Lintas, Kerjasama Dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Kerja Sama dengan MUI, BI, Departh), 28
4 Rifyal  Ka’bah, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Sebagai  Sebuah  Kewenangan  Baru Peradilan Agama, (Jakarta : Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 245, IKAHI), 12
5 Edy Sismaroto, Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, (Semarang : Pustaka Magister), 1
6 Wahyu  Wiryono, Penyelesaian  Sengketa  Bank  Syari’ah ,  (Yogyakarta  :  Universitas  Islam Indonesia), 41

## Kewenangan Peradilan Agama
Kewenangan  berasal  dari  bahasa  belanda  yaitu competentie yang  dimaknai  kompetensi, kompetensi  juga  sering  dimaknai  dengan  kekuasaan,  secara  etimologi  dapat  disimpulkan bahwasannya  kewenangan  yang  berasal  dari  bahasa  belanda  tersebut  yang  mempunyai  arti kompetensi  pada  dasarnya  adalah  sama.  Kompetensi  dalam  peradilan  agama  yang  berkaitan dengan hukum acara perdata dapat diketahui sebagai berikut:

## 1. Kewenangan Relatif
Kompetensi  ini  dimaknai  sebagai  kompetensi  pengadilan  satu  derajat/sama  atau  dalam kata  lain  yaitu  satu  tingkat. 7 pada  Pasal  4  (1)  Undang-Undang  nomor  7/1989  dijelaskan  dengan sangat  gambling  bahwasannya  kedudukan  atau  tempat  pengadilan  agama  berkedudukan  di  ibu kota  atau  kotamadya,  serta  kekuasaan  hukumnya  itu  berada  pada  wilayah  kekuasaan  daerah kabupaten tersebut.
Pada pasal 4 (1) tersebut dapat diartikan bahwasannya tempat serta kedudukan peradilan disini hanya berada pada sebuah kotamadya / ibu kota kabupaten dan juga daerah tersebut adalah bagian dari kewenangan relative dari peradilan yang berada pada kabupaten / kotamadya tersebut.

## 2. Kewenangan Absolut
Di  dalam  kompetensi  ini,  dimaknai  sebagai  kompetensi  dari  sebuah  badan  pengadilan untuk  memeriksa  atau  memproses  secara  utuh  dan  tidak  dapat  di  proses  kasusnya  oleh  wilayah pengadilan lain. 8 Sebagai contoh perkara perkawinan bagi umat islam yang memproses dalam hal ini  adalah  peradilan  agama  yang  mempunyai  asas  personalitas  keislaman,  sehingga  orang  yang non islam bukan lagi dalam kekuasaan peradilan agama, melainkan di pengadilan negeri.
Di  dalam  berperkara  pada  Peradilan  Agama  perlu  diketahui  bahwa  pengadilan  agama yang berhak mengadili terlebih dahulu dalam tingkatan yang pertama, dan tidak dapat serta merta langsung  berperkara  di  Pengadilan  Tinggi  serta  MA  (mahkamah  agung). 9 Adapun  di  dalam kompetensi  absolut  maka  pihak  Peradilan  agama  terlebih  dahulu  memeriksa  kembali  atau mereview apakah nantinya memang perkara ini termasuk kompetensi absolut dari PA atau bukan. Jika  jelas  tidak  termasuk  kewenangan  absolutnya,  maka  di  dalam  hal  ini  tergugat  boleh menyampaikan  keberatannya  melalui  eksepsi  absolut  yang  mana  eksepsi  ini  bisa  diajukan  pada saat  tergugat  memberikan  jawaban  pertamanya,  eksepsi  juga  bisa  diajukan  kapanpun,  tanpa terkecuali ketika banding/kasasi.
7 A.Rasyid Rohain, Hukum Acara Peradilan Agama , (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 25
8 Hamam Taufiq, Pengadilan Agama Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Jakarta: PT Tatanusa), 178
9 Ibid, 27
Penting  untuk  difahami  bahwasannya  adanya  perluasan  dalam  kewenangan  pengadilan agama,  hal  ini  menjadi  sebuah  harapan  daripada  praktik  hukum  islam  yang  telah  lama  berlaku pada  masyarakat  harusnya  memiliki  suatu  landasan  sebagai  alasan  yang  kuat,  yang  nantinya ketika terjadi sebuah perkara antara pihak a dengan pihak b dapat diselesaikan dengan baik oleh PA sebagai salah satu pengadilan yang disebut menyelesaikan pokok permasalahan umat Islam.

## Alasan Lembaga Peradilan Berwenang Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Adapun  alasan menjadikan  Pengadilan  Agama  sebagai  suatu  instansi  yang  berkompeten dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ada 2 sebagai berikut:

## 1. Alasan dari segi Historis
Tidak dapat disadari sebelumnya kewenangan PA di dalam  perkembangannya menjalani suatu  peristiwa  bersejarah.  Kewenangan  yang  ada  dalam  peradilan  agama  sangat  erat hubungannya  dengan  hukum  Islam  yang  ada  pada masyarakat  ( living law ).  Dan  kompetensi PA merupakan  sebuah  kebutuhan  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  umat Islam.  Meskipun  penduduknya  kebanyakan  umat  Islam  kompetensi  PA  ada  yang  tidak menyangkut  keseluruahan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  umat  Islam,  Adapun  yang menyangkut  persoalan  umat  Islam  hanya  terbatas  dalam  persoalan  hukum  keluarganya  serta sebagian  persoalan muamalah .  Oleh  karena  itu  Peradilan  Agama  masyhur  dan  cukup  dikenal dengan peradilan NTCR (nikah, talak, cerai rujuk).
Walapun  pada  masa  selanjutnya  kebijakan  pengaturan  serta  politik  hukum  bisa memposisikan terhadap posisi PA yang masuk kepada sistem peradilan nasional secara seimbang serta  modern  berjalannya  seiring  perjalanan  dan  perjuangan  PA  pada  akhirnya  muncullah Undang-Undang  Nomor  7  th  1989  tentang  PA  yang  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 3/2006  yang  membawa  suatu  regulasi  yang  tinggi  dalam  kompetensi  PA. 10 tambah  diluaskan dengan masuknya perkara ekonomi syariah, dalam bidang kompetensi peradilan agama. Dengan kompetensi  yang  meluas,  perluasan  tersebut  yang  sebagaimana  telah  ada  di  dalam  Undang- Undang  merupakan  salah  satu  bentuk  jawaban  terkait  perkembangan  serta  kebutuhan  hukum khususnya  bagi  orang  muslim  yang  menduduki  kelompok  mayoritas.  Demikian  juga  kalau dipandang  dari  segi  sudut  pandang  sosiologi  hukum (law  sosiologies), PA  merupakan  suatu peradilan  yang  menjalani  ekstensifikasi  kompetensi.  Hal  ini  mengingat  suatu  keperluan kesinambungan simetris di antara kemajuan masyarakat yang peka terhadap hukum. Supaya tidak lagi  ada  jarak  problem  dengan  suatu  cara  dan  suatu  tempat  dalam  melakukan  proses penyelesaiannya.
Bangun  dan  tidurnya  dari  aspek  historitas  suatu  peradilan  agama  tidak  hanya  sebatas membicarakan  perkara  hukum  keluarga  atau  yang  biasa  disebut  dalam  bahasa  inggrisnya family law dengan  juga  adanya  penambahan  kewenangan,  yakni  ekenomi  syariah, yang  berupa  suatu momen  yang  tepat/cocok  dan  perlu  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  guna  memperkembang keberadaan  PA  di  lingkungan  masyarakat,  dengan  begitu  masyarakat  umum  juga  tidak  ambigu untuk menyelesaikan suatu masalah ekonomi syariah dengan menuju jalan PA.

## 2. Alasan Yuridis Formal.
Pada  pasal  50  UU  No  3/2006  mengucapkan  bahwa diwaktu  pekerjaan /  kelakuan  usaha yang  dilakukan  berlandaskan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  memunculkan  sengketa,  maka  titik penyeleaiannya  dengan  litigasi  yang  menjadi  kewenangan  dari  peradilan  agama. 11 akan  tetapi penyelesaian  suatu  perkara  dengan memerhatikan suatu  UU  Nomor  30 /  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yang  tetap  memegang  erat  terhadap  praktik  yang berprinsipkan syariah..
Dalam  UU  No  21  th  2008  tentang  perbankan  syariah,  dengan  adanya  UU  ini  dapat diselesaikan, walaupun muncul permasalahan baru ketika UU ini di jalankan maka suatu hukum menyarankan  kepada  pengadilan  dalam  lingkup  ruang  peradilan  umum  agar  menselesaikan masalah perbankan syariah, ini termaktub dalam pasal 55 ayat 2 dengan penjelasan, bahwa sudah terjadi reduksi terkait kewenangan PA di dalam suatu perbankan syariah.
Melewati  amar  kputusan  MK  No:  93/puu-x/2012  menjadikan  sebuah  akhir  dari  dualism membuat  final  perkara  ekonomi  syariah  di  antara  peradilan  agama  dan  peradilan  umum,  maka munculah ketetapan bahwa PA melalui yuridis formal menjadikan satu-satunya instansi Peradilan yang berwewenang melakukan penyelesaian perkara ekonomi syariah. 12
Penyelenggaraan  ekonomi  syariah  oleh  mahkamah  agung,  berlandaskan  dengan  Perma Nomor  5  th  2016.  Jika  hakim  yang  ada  di  pengadilan  agama  tidak  memiliki  sertifikat,  maka menunjuk  seorang  hakim  berposisi  setidaknya  sudah  menjalankan  sebelumnya  pelatihan  serta dilantik fungsional dalam ekonomi syariah yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. .

## Alur/Cara menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah
Di  dalam  menghadapi  sengketa  yang  di  singkat  (eksya)  ekonomi  syariah  secara  rinci menunjuk terhadap peraturan mahkamah agung Nmor 2 /2015 tentang bagaimana tahapan untuk belajar menyelesaikan gugatan sederhana / yang umum disebut sebagai kalimat small clains court .
11 Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
12 Putusan MK Nomor : 93/PUU-X/2012
Di samping itu dalam menghadapi perkara ekonomi syariah secara umum mengaca pada berbagai aturan per UU-an yang masih berjalan.
Cara  untuk  mendaftar  dalam  peradilan  agama  yaitu,  penggugat  bisa  langsung mendaftarkan perkaranya dengan berkunjung pada kepaniteraan PA atau mahkamah syariah atau juga  dapat  mendaftar  secara  elektronik,  baik  dalam  gugatan  sederhana  ataupun  gugatan/  biasa. Misalnya,  dalam  mengajukan  gugatan  sederhana,  cukuplah  penggugat  mengisi  sebuah  formulir yang disediakan oleh peradilan agama, yang isisnya menjelaskan tentang identitas penggugat serta tergugat, sedikit uraian yang membahas tentang duduknya perkara (posita), dan menulis tuntutan apa  yang  digugat  oleh  penggugat  (petitum).  Lain  dari  itu,  di  saat  hendak  mengajukan  perkara, membuat lampiran surat yang dilegalisasi sebagai bukti.
Tidak  semua  pengadilan  melainkan  hanya  sebagian  besar  pengadilan  telah  menyiapkan terkait formulir serta blanko gugatan. Lazimnya, ada versi-versi yang dibuat dalam blanko-blanko itu, hal ini tidak lain mengikuti jenis perkara dengan beracuan terhadap kompetensi absolut dari PA. adanya blanko yang bervariasi itu disebabkan oleh tidak adanya yang mengatur regulasi.
Di saat mendaftarkan suatu perkara gugatan sederhana ke pengadilan agama yang wajib dilampirkan  yaitu  bagian  dari  bukti-bukti  penggugat. Searah  dengan  konsep  utama small  claims court yang sedikit memberatkan penggugat guna memberi penjelasan fakta hukum disertai bukti- bukti  yang  ada,  tidak  harus  sakit  kepala  terkait  hal  ihwal  dasar  hukum.  Dalam  kewajiban menyerahkan  bagian  bukti  oleh  penggugat  bertujuan  agar  tergugat  juga  telah  siap  dengan jawaban. Hal ini demi tidak memakan waktu jalannya proses peradilan.
Kalau masuk dalam kategori small claims court, maka ketua PA harus menunjuk seorang hakim saja, sedang kalau masuk pada gugatan biasa, ketua PA diberikan kesempatan juga untuk memilih  majlis  hakim,  hakim  yang  sudah  mempunyai  sertifikat  maka  bisa  menjadi  hakim  yang tunggal  dalam  gugatan  sederhana  serta  majlis  hakim  pada  gugatan  biasa.  Dapat  dimaknai  para hakim, mau tidak mau harus harus ada sertifikat hakim. 13

## Kompetensi Hakim  dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah
Sesudah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  3  th  2006  tentang  PA  yang  mendapat tambahan  kewenangan  absolut  yang  telah  dapat  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  di Pengadilan  Agama  seharusnya  sebaiknya  menyiapkan  lebih  awal  untuk  para  hakimya. Maksudnya,  karena  hakim  dianggap  telah  mengetahui  hal  yang  berkaitan  dengan  perkara  PA maka perkara ekonomi syariah tidak dapat ditolak yang masuk ke PA karena asasnya adagium ius curia novit .
13 http://badilag.mahkamahagung.go.id
Dengan meluasnya kewenangan PA dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah usaha yang dijalankan oleh PA yaitu, dengan memberi pelatihan terhadap para hakim-hakim yang ada di PA guna menambah SDM agar selalu siap terhadap kehadiran sengketa ekonomi syariah sehingga mendapatkan  sertifikat  bagi  yang  telah  mampu  menyelesaikan  dan  kompeten  terhadap  sengketa ekonomi  syariah.  Dan  juga  tidak  ketinggalan  bagian  perangkat  hukum  yang  lain  yang  bisa membangun  kinerja  hakim  dalam  menjalankan  proses  peradilan  ekonomi  syariah,  serta  bisa melakukan sebuah progress dalam hal administrasi peradilan guna mencapai cita-cita pengadilan yang  mulia,  bijaksana,  profesional  terhadap  tegaknya  hukum  yang  berkeadilan  dengan  maju sebagai peringkat teratas dalam hal hukum.
Lain  dari  pada  hal  itu  kedudukan  seorang  hakim  dituntut  untuk  mengetahui  tentang instansi perbankan syariah, lebih dari itu hakim sangat di rasa perlu untuk mengembangkan rasa sensitive  terhadap  suatu  kejadian  sengketa  ekonomi  syariah  di  hari-hari  berikutnya,  tersebut dalam  pasal  49  ayat  1  UU  No  3  th  2006  bahwa  hukum  serta  ekonomi  merupakan  suatu  yang dinamis  yang  berkembang  sesuai  dengan  zaman,   dan  juga  yang  terjadi  sekarang  yaitu perdagangan  bebas  yang  tidak  menutup  kemungkinan  timbulnya  problem-problem  yang  baru  di hari berikutnya yang cukup penting dicarikan sebuah solusi untuk menyelesaikannya di PA.
Dalam  peradilan  agama  yang  mengadili  sebuah  perkara  ekonomi  syariah  maka  akan mengupas hukum sesuai dengan apa yang terjadi / disengketakan ditinjau dari sumber hukumnya yaitu,  pertama  akad  (isi  perjanjian)  apakah  sesuai/tidak  dengan  Al-  Quran  khususnya  prinsip- prinsip  syariah,  kedua,  UU,  ketiga  Yurisprudensi,  empat,  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  yaitu produk ijma’  para ulama,  dan  kelima,  fiqih  yaitu  secara  gamblanya  merupakan  doktrin pengetahuan terkait hukum  islamnya. Tetapi dalam decade terakhir ini, sumber hukum yang yang dipakai  oleh  PA  dalam  menyelesaikan  sengketa  eksya  dengan  memakai  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah disingkat menjadi KHES. 14
Sengketa-sengketa dari segi yang bisa diadili di pengadilan Agama (kewenangan PA) di bidang ekonomi sebagai berikut:
1. Sengketa  dalam  lingkup  perkara  ekonomi  syariah  yaitu  di  antara  keuangan  dan  instansi  syariah dengan nasabah.
2. Sengketa  dalam  lingkup  perkara  ekonomi  syariah  yaitu  diantara  sejenis  instansi  keuangan  dan juga instansi biaya secara syariah.
3. perkara  dalam  lingkup  perkara  ekonomi  syariah  yaitu  diantara  orang-orang  sebagai  penganut muslim  secara  individu,  dengan  akad  yang  diucapkan  secara  tegas  dan  jelas  jikalau  kegiatan usahanya  adalah  berlandaskan  prinsip-prinsip  syariah,  tidak  terkecuali  dalam  kewenangan  yang lain bagaimana yang telah diuraikan.

## Alternatif Penyelesaian Ekonomi Syariah
Beberapa alternatif menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah antara lain:

## 1. Arbitrase (Tahkim)
Dalam berbisnis, sering ditemukan mengadakan sebuah  kontrak terlebih dahulu, dan hal ini  yang  diutamakan  adalah  suatu  kesepakatan  diantara  kedua  belah  pihak  jika  terjadi  adanya suatu sengketa di kemudian hari, usaha yang dapat dilakukan untuk penyelesaian kepada forum- forum  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak  akan  membawanya  kemana.  Adapun  yang membawa  kepada  lembaga  pengadilan  (litigasi)  ada  pula  yang  membawa  kepada  lembaga  di luar/eksternal pengadilan yang disebut arbitrase (non litigasi). 15
Tepat di tanggal 12 Agustus pada tahun 1999, UU no 30 th 1999 yaitu tentang arbitrase dan juga merupakan jalan alternatife dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase merupakan sebuah dasar hukumnya. Yang dimaksud arbitrase adalah adanya seorang atau bahkan lebih yang diangkat  sebagai  seorang  penengah  (wasit)  oleh  juru  damai  yaitu  dua  orang  bahkan  lebih  dari pihak yang bersengketa, hal ini untuk menyelesaikan sengketa yang kedua belah pihak atau lebih yang diperselisihkan dengan cara kekeluargaan (damai). 16
Arbitrase  dalam  mengadakan  sebuah  perjanjian  terdahulu  maka  akan  mengacu  pada ketentuan  dan  syarat-syarat  bagaimana  mestinya  suatu  perjanjian  itu,  dengan  tetap  ada  syarat/ qorinah subyektif,  dan  syarat/ qorinah obyektif  yang  terdapat  pada  pasal  1320  KUH-Perdata, kedua  syarat  tersebut  yaitu  syarat  subjektif  dan  syarat  obyektif  ini  terdapat  penjelasannya  pada UU  No  30  Th  1999.  Ini  merupakan  sebuah  dasar  bagi  adanya  arbitrase  yang  merupakan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak berbisnis serta  akan  dijadikan  bagian  dari  keseluruhan  topik  yang  dijanjikan  oleh  dua  belah  pihak  atau lebih.

## 2. Penyelesaian dilakukan Melalui Perdamaian (as-sulh)
Telah  dijadikan  asas  hukum  acara  perdatanya  bahwasannya  pengadilan  yang  sebagai pemutus  perkara  khususnya  hakim  wajib  menyelesaikan  dan  mendamaikan  antara  pihak  yang bermasalah. Dengan adanya asas ini mewajibkan bagi hakim agar di dalam menjalankan sengketa perdata yang diberikan kepada hakim terlebih dahulu berusaha menyelesaikan dengan cara damai. Usaha  untuk  membuat  kedua  belah  pihak  damai  yang  bersengketa  di  proses  siding  merupakan suatu  yang  wajib  untuk  dilakukan.  Kealpaan  seorang  hakim  yang  mengusahakan  membuat  dua
15 Gunawan Widjaja,dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase , (Jakarta :Raja Grafindo Persada),  5-6
16 Mardami, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syariah, (Jakarta  :  Sinar Grafika), 69
belah  pihak  damai  dalam  berperkara  akan  berimplikasi  terhadap  kebatalan  untuk  memeriksa perkara demi hukum. 17
terdapat  Pasal  22  Ayat  4  UU  No  7  Th  1989  tentang  PA  yang  kedudukan  dari  undang- undang tersebut sudah di rubah oleh UU Nomor 3 Th 2006 dan UU  No 50 Th 209 menjelaskan dengan  tegas  bahwasannya  selama  suatu  perkara  masih  belum  diputuskan,  maka  upaya  untuk membuat kedamaian bisa dikerjakan terhadap tiap-tiap sidang pemeriksaan. 18
Di dalam usaha mendamaikan yang wajib dikerjakan hakim untuk rangka menselesaikan problem-problem  di  bidang  ekonomi  syariah  secara  global  dan  khususnya  bidang  ekonomi syariah wabil  khusus di  lingkungan  PA,  maka  yang  harus  diperhatikan  ketentuannya  sebagai berikut:  di  dalam  ketentuan  pasal  154  R.Bg/130  HIR  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA) Nomor 01.
Yang tercatat dalam ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR juga PERMA Nomor 01 Th 2008 adalah  suatu  yang  dijadikan  dasar  secara  yuridis  oleh  peradilan  agama  terkait ikhtiar mendamaikan kedua belah pihak di lungkup peradilan agama yang wajib hukumnya dilaksanakan serta  diaplikasikan  dengan  sungguh-sungguh.  Munculnya  PERMA  No  01/2008  tersebut merupakan  maksud  agar  membawa  suatu  yang  efektif  terhadap  aplikasi  dari  pada  pasal  154 R.Bg/130 HIR. 19

## 3. Proses Litigasi Pengadilan
Berbicara ekonomi syariah, suatu permasalahan yang belum dapat tuntaskan dengan jalur as- sulh (perdamaian)  atau  dengaan  cara tahkim (arbitrase)  bisa  di  bawa  kepada  jalur  peradilan yaitu pengadilan agama atas kewenangan PA menangani masalah ekonomi syariah yang sesuaai dengan UU. Dalam beberapa ketentuan UU No 4 Th 2004 yaitu abaout Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan  Kehakiman,  mengatakan  bahwasannya  di  egara  Indonesia  ada  empat  lingkungan insttansi  peradilan  sebagai  berikut:  Peradilan  Umum,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Peradilan Militer dan Peradilan Agama. 20
Di  dalam  peradilan agama  pada  Pasal 49  UU  No  7  th  1989 mengalami  perubahan  yang diubah oleh UU No 3 Th 2006 tentang PA sudah melakukan ketok palu terkait sesuatu yang telah menjadi  kompetensi  dari  peradilan  agama.  sedangkan  tugas  serta  wewenang  untuk  memeriksa perkara, memutuskan perkara dan membuat perkara selesai problemnya tertentu bagi umat Islam
17 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika), 46
18 Ibid, 47.
19 Perma Nomor.01 Tahun 2008
20 Ibid, 52.
dalam  segi  perkawinannya,  warisnya,  wasiatnya,  hibahnya,  wakafnya,  zakatnya,  infaqnya, shadaqahnya seerta ekonomi syariahnya. 21
Dalam  pemaparan  yang  disajikan  secara  normative  oleh  Undang-Undang,  menyebutkan bahwasannya  yang  di  sebut  ekonomi  syariah  yaitu  suatu  kegiatan  ataupun  transaksi  yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, karena hal ini telah disebut dalam Undang-Undang, adapun contohnya : asuransi yang berbasis syariah, bank yang berbasis syariah, reasuransi yang berbasis syariah, pegadaian yang berbasis syariah, sekuritas yang berbasis syariah, dan lain semacamnya.

## KESIMPULAN
Disahkannya  UU  Nomor 3  th  2006  tentang  peradilan  agama  yang  mengalami  tambahan wewenang  absolut  yang  berupa  tanggung  jawab  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  dalam hal  ini  PA  sebagai  wilayah  kekuasaan  di  tingkat  pertama  membutuhkan  seorang  hakim  yang memang  kredibelitasnya  diakui.  Maksudnya  adalah  karena  hakim  dianggap  seorang  yang  telah mengetahui  segala  persoalan  yang  ada  di  ekonomi  syariah  yang  merupakan  tanggung  jawab hakim  juga,  maka  dengan  asas adagium  ius  curia  novit peradilan  harus  siap  ketika  ada  sebuah perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut.
Dalam  peradilan  agama  yang  mengadili  sebuah  perkara  ekonomi  syariah  maka  akan mengupas hukum sesuai dengan apa yang terjadi / disengketakan ditinjau dari sumber hukumnya yaitu,  pertama  akad  (isi  perjanjian)  apakah  sesuai/tidak  dengan  Al-  Quran  khususnya  prinsip- prinsip  syariah,  kedua,  Undang-undang,  ketiga  Yurisprudensi,  empat,  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  yaitu  produk ijma’  para ulama,  dan  kelima,  fiqih  yaitu  secara  gamblanya  merupakan doktrin  pengetahuan  terkait  hukum  islamnya. Tetapi  dalam  decade  terakhir  ini,  sumber  hukum yang yang dipakai oleh PA dalam mengadili perkara ekonomi syariah dengan memakai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat menjadi KHES.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, 2014, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, (Jakarta : IUS ) Ka’bah  Rifyal,  2010, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Sebagai  Sebuah  Kewenangan Baru Peradilan Agama, (Jakarta : Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 245, IKAHI)
Mardami,  2013, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syariah, (Jakarta  : Sinar Grafika)
Mufti,  Aries  dan  Muhammad  Syakir  Sula,  2012, Amanah  Bagi  Bangsa  Konsep Sistem  Ekonomi Syariah ,  (Jakarta  :  PT.  Econ  Citra  Lintas,  Kerjasama  Dengan  Masyarakat  Ekonomi Syariah Kerja Sama dengan MUI, BI, Departh)
Sismaroto Edy, 2014, Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, (Semarang : Pustaka Magister)
21 Ibid, 45.
Wiryono  Wahyu,  2010, Penyelesaian  Sengketa  Bank  Syari’ah ,  (Yogyakarta  :  Universitas  Islam Indonesia)
Rasyid  A.Rohain,  2013, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada) Taufiq  Hamam,  2011,  Pengadilan  Agama  Reformasi  Kekuasaan  Kehakiman  di Indonesia, (Jakarta: PT Tatanusa)
Widjaja  Gunawan  dan  Ahmad  Yani,  2012, Hukum  Arbitrase ,  (Jakarta  :Raja  Grafindo  Persada) Yahya M.Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika)
Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Putusan MK Nomor : 93/PUU-X/2012
Ketentuan  Pasal  49  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  Perma  Nomor.01  Tahun  2008 http://badilag.mahkamahagung.go.id