## PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL PADA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT

## Ghanda Novidiningrat Gunawan
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: ghanda.novidiningrat@yahoo.com

## ABSTRACT
One of the efforts to apply restorative justice that can be done by the police in solving traffic accident cases  is  to  use the  mediation  mechanism  as  stipulated  in  Article  16  paragraph  (1) letter  L  and  Article  18  of  Law  Number  2  of  2002  and  Circular  of  Police  Chief  Number: SE/8/VII/2018  concerning  the  Implementation  of  Restorative  Justice  in  the  Settlement  of Criminal Cases. The use of penal mediation is possible in traffic accidents where the victim only  suffers  material  loss,  by  the  way  the  perpetrator  returns  the  damage  and  loss  to  the victim as before or at least resembles the original condition so that it can fulfill the victim's sense of justice, as applied by Satlantas Polres Pasaman Barat.
Keywords: Traffic Accident, Mediation of Penalties, Restorative Justice

## ABSTRAK
Salah  satu  upaya  penerapan  keadilan  restoratif  yang  dapat  dilakukan  oleh  kepolisian  dalam penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  menggunakan  mekanisme  mediasi  penal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L dan  Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun  2002  dan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif  (Restorative  Justice)  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana.  Penggunaan  mediasi penal  dimungkinkan  pada  kecelakaan  lalu  lintas  dimana  korban  hanya  menderita  kerugian secara  materiil,  dengan  cara  pelaku  mengembalikan  kerusakan  dan  kerugian  korban  seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban,  sebagaimana  yang  diterapkan  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor Pasaman Barat.
Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Mediasi Penal, Keadilan Restoratif

## PENDAHULUAN
Pilihan  penyelesaian  sengketa  seharusnya  tidak  hanya  ditujukan  pada  sengketa  atau beda  pendapat  dalam  lapangan  hukum privat (perdata)  saja  tetapi  dimungkinkan  juga  pada sengketa  yang  terjadi  dalam  lapangan  hukum  publik  (pidana),  sehingga  pada  kasus-kasus pidana  tertentu,  seperti  misalnya  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  yang  akibatnya  tidak  sampai membahayakan  korban  dan  atau  meninggalnya  korban.  dapat  digunakan  model  seperti  itu melalui perdamaian antara pelaku dan korban.
Menurut  DS.  Dewi  dan  Fatahillah  A.  Syukur,  mediasi  penal  adalah  penyelesaian perkara  pidana  melalui  musyawarah  dengan  bantuan  mediator  yang  netral,  dihadiri  korban
dan  pelaku  beserta  orang  tua  dan  perwakilan  masyarakat,  dengan  tujuan  pemulihan  bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat. 1 Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan restorative  justice ,  yaitu rehabilitasi , resosialisasi , restitusi, reparasi dan kompensasi dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. 2 Restorative justice menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban dan atau keluarganya sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemidanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. 3
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  mekanisme  mediasi  penal  mulai  dikenal  secara resmi  oleh  Polri  untuk  pertama  kalinya  sejak  keluarnya  Surat  Kapolri  No  Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus  Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif oleh aparat kepolisian  kembali  diberikan  dan  diperkuat  suatu  dasar  hukum  berupa  Surat  Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No: STR/583/VII/2012 Tanggal 8  Agustus  2012  tentang  Contoh  Penanganan  Kasus  yang  berkaitan  dengan  Konsep Restorative  Justice .  Surat  telegram  tersebut  yang  dijadikan  dasar  penyidik  dalam penyelesaian  perkara  pidana  dengan  keadilan  restoratif,  sampai  terbit  Surat  Edaran  Kapolri Nomor:  SE/8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative  Justice ).  Surat  Edaran  Kapolri  tentang Restorative  Justice inilah  yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri.
Mediasi  penal  dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  biasanya  dilakukan  dengan mempertemukan antara pihak pelaku dengan korban untuk memusyawarahkan dan besarnya ganti  kerugian  yang  diminta  pihak  korban  kepada  pihak  pelaku.  Berkaitan  dengan  masalah pemberian  ganti  kerugian  dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  diatur  dalam  Pasal  240 Undang-undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  jalan  yang menyebutkan bahwa: “Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:
a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.
Perkara yang penyelesaiannya dilakukan secara mediasi penal oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat adalah kecelakaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Pukul. 22.00 WIB di Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat yang  berawal  ketika  Fikri  Kurniawan  mengendarai  Sepeda  Motor  Honda  Beat  warna  hitam Nopol.  BA  2081  GA  Setiba  di  tempat  kejadian  bertabrakan  dengan  Sepeda  Motor  Yamaha Mio  warna  putih  Nopol.  BA  2497  GR  yang  dikendarai  Irvan  Jaya  yang  datang  dari berlawanan.  Akibat  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut,  Irvan  Jaya  mengalami  luka  robek  pada kepala,  luka  lecet  pada  punggung  dan  kaki,  dengan  kondisi  tidak  sadar.  Sedangkan  Fikri
1 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm.86.
2 Ibid. , hlm. 87.
3 Eva  Achjani,  Zulfa, Keadilan  Restoratif ,  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 64
Kurniawan  mengalami  luka  pada  kepala,  luka  lecet  pada  tangan  dan  kaki  dengan  kondisi sadar.
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  mediasi  penal  pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis , yaitu penelitian yang  menggambarkan  tentang  penyelesaian  dan  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  mediasi  penal  pada  Satuan  Lalu  Lintas (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis normatif. yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari ketentuan-ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan. 4 Pendekatan yuridis empiris dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua  bahan  dan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN

## A. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat
Dewasa  ini  perkembangan  dalam  konsep  peradilan  pidana  dan  prosedur penanganan  kasus  pidana  di  beberapa  negara  telah  dikenal  adanya  mediasi  penal  yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Mediasi yang sebelumnya hanya dikenal dalam  hukum  perdata,  telah  sering  digunakan  di  beberapa  negara  untuk  menyelesaikan perkara-perkara  pidana.  Mediasi  penal  merupakan  bentuk  perwujudan  dari  konsep restorative justice yang hendak memulihkan hak-hak korban. 5
Dalam  mediasi  penal  penyelesaian  kasus  pidana  dilakukan  tanpa  melalui  proses peradilan pidana formal atau tradisional, karena itu dikenal sebagai penal mediation atau victim- offender mediation (VOM), offender-victim arrangement (OVA), atau mediation in criminal matters, atau dalam istilah Perancis disebut ” de mediation pénale” . 6 Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban,  sehingga  tercapai win-win  solution yang  menguntungkan  pelaku  tindak  pidana dan  korbannya.  Dalam  mediasi  penal  korban  dipertemukan  secara  langsung  dengan pelaku  tindak  pidana  dan  dapat  mengemukakan  tuntutannya  sehingga  dihasilkan perdamaian para pihak.
Pada  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang  penulis  teliti  ditemukan  fakta  bahwa
4 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1990, hlm. 23
5[ http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view123/ diakses tanggal 3 November 2019
6 http://www.lppm.undip.ac.id/ Umi  Rozah, Eko Soponyno, Membangun Model  Mediasi  Penal  Dalam Penyelesaian Perkara Pidana diakses tangal 3 November 2019.
penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  mediasi  penal  pada  Satuan  Lalu Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  dilakukan  dengan  proses  sebagai berikut:
1. Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara
Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  tempat  kejadian  perkara  harus  dibuat  oleh penyidik  yang  menangani  laporan  tentang  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  yang berisi mengenai:
a. Kronologi Kejadian
b. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara
c. Hasil  olah  TKP  mengenai  faktor  manusia,  faktor  kendaraan,  faktor  jalan  dan lingkungan.
d. Tindakan yang diambil Polisi Llu Lintas.
Pembuatan  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  sangat  penting  karena  akan dijadikan  dasar  bagi  para  pihak  (pelaku  dan  korban)  apabila  akan  melakukan perdamaian dan bagi penyidik apabila para pihak menghendaki adanya penyelesaian melalui  mediasi  penal  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Surat  Edaran  Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Pada  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang  penulis  teliti,  penyidik  Satlantas Polres Pasaman Barat telah membuat BAP pada hari ini Senin tanggal 19 November 2018  berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/402/XI/2017/SBR-Res  Pasbar-L. Lintas, tanggal 19 November 2018.
2. Permohonan Perdamaian Pelaku dan Korban
Proses selanjutnya adalah para pihak, dalam hal ini adalah pelaku dan korban
(terlapor  dan  pelapor)  harus  membuat  surat  kepada  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas (Kasatlantas)  Keplisian  Resor  Pasaman  Barat  yang  berisi  permohonan  bahwa peristiwa  kecelakaan  yang  terjadi  akan  diselesaikan  secara  kekelurgaan  melalui musyawarah dan perdamaian.
Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti, pelaku dan korban telah mengajukan  Surat  Permohonan  Perdamaian  kepada  Kasatlantas  Polres  Pasaman Barat telah membuat BAP pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 berdasarkan Laporan  Polisi  Nomor:  LP/402/XI/2017/SBR-Res  Pasbar-L.  Lintas,  tanggal  19 November 2018.
3. Penelitian Administrasi
Penelitian  administrasi  terhadap  berkas  dan  dokumen  dilakukan  pihak penyidik  Satlantas  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  setelah  menerima  Surat Permohonan  Perdamaian  dari  Pelaku  dan  Korban.  Penelitian  administrasi  terhadap surat  permohonan  perdamaian  dan  kelengkapan  dokumen.  Penelitian  administrasi dimaksudkan  untuk  meneliti  tentang  terpenuhinya  persyatratan  formil  dan  materiil sebagai persyaratan untuk dapat dilakukan penyelesaian melalui mekanisme mediasi penal.
Pada  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang  penulis  teliti,  terhadap  hasil penelitian administrasi perkara kecelakaan lalu lintas dengan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2017/SBR-Res  Pasbar-L.  Lintas,  tanggal  19  November  2018,  penyidik
menyimpulkan bahwa surat permohonan perdamaian yang diajukan para pihak telah memenuhi  kelengkapan  administrasi  sehingga  dapat  diajukan  kepada  atasan penyidik untuk mendapat persetujuan.
4. Pengajuan  Permohonan  Perdamaian  kepada  Atasan  Penyidik  untuk  Mendapatkan Persetujuan
Menindaklanjuti  hasil  penelitian  administrasi  yang  telah  dilakukan  oleh penyidik, melalui Surat Nomor: P/32/XI/2018/SBR-Res  Pasbar-L.Lintas tanggal 22 November 2018, Kepala Satuan Lalu intas (Kasatlantas) Pasaman Barat mengajukan Surat  Permohonan  Persetujuan  Perdamaian  kepada  Kepala  Kepolisian  Resor (Kapolres)  Pasaman  Barat  sebagai  atasan  penyidik  untuk  menyetujui  dilakukannya mediasi  penal  pada  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  Laporan  Polisi  Nomor: LP/402/XI/2018/SBR-ResPasbar-L.Lintas.
Pada  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang  penulis  teliti,  terhadap  hasil penelitian administrasi perkara kecelakaan lalu lintas dengan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2017/SBR-Res  Pasbar-L.  Lintas,  tanggal  19  November  2018,  Kepala Kepolisian  Resor  (Kapolres)  Pasaman  Barat  menyetujui  dilakukannya  proses mediasi penal.
5. Penandatanganan  Kesepakatan  Perdamaian  Dengan  Melibatkan  Tokoh  Masyarakat dan Tokoh Adat
Langkah  selanjutnya  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  pelaku  dan  korban adalah penandatanganan kesepakatan perdamaian. Pada penandatanganan kesepakatan  perdamaian  tersebut  harus  ditandatangani  dengan  melibatkan  Tokoh Masyarakat  dan  Tokoh  Adat  sebagai  saksi  untuk  kesepakatan  perdamaian. Penandatanganan  kesepakatan  perdamaian  dilakukan  pada  hari  kamis  tanggal  29 November 2018 di depan penyidik yang menangani perkara dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat,.
Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang  penulis teliti,  dengan  Laporan Polisi Nomor:  LP/402/XI/2017/SBR-Res  Pasbar-L.  Lintas,  tanggal  19  November  2018, penandatanganan kesepakatan perdamaian tersebut dihadiri dari pihak Pelaku, yaitu: Darmayantos, S.Pi (Pelaku), Mailinda Yenti (Istri) dan Syarial (Wali Nagari Empat Jurai)  dan  Fadlan  Maalip  Tuanku  Bosa  Talu  (Tokoh  Adat  Masyarakat  Pasaman Barat), dan dari Pihak Korban, yaitu: Dani Lesmana (Korban), Eko Marsaji (Orang Tua),  Firdaus  (Wali  Nagari  Situjuah  Ladang  Laweh)  dan  Zaitul  Datuk  Sampurno (Tokoh  Adat  Masyarakat  Kinali),  serta  dari  Pihak  Kepolisian,  yaitu:  Brigadir  Satu (Briptu)  Regar  Aribawa  dan  Inspektur  Polisi  Dua  (Ipda)  Margasiben  (Penyik Pembantu dan Penyidik Pada Satlantas Polres Pasaman Barat.
6. Gelar Perkara Khusus untuk Penghentian Perkara
Proses  selanjutnya  setelah  penandatanganan  kesepakatan  perdamaian  selesai, adalah pengumpulan semua dokumen oleh Penyidik Satlantas Polres Pasaman Barat untuk pelaksanaan gelar perkara khusus di hadapan Kapolres. Gelar perkara khusus dilaksanakan  pada  hari  Rabu  tanggal  5  Desember  2018,  yang  dihadiri  oleh  pihak pelaku  dan  korban  serta  keluarganya,  Wali  Nagari,  Tokoh  Adat,  Penyidik  yang menangani  perkara , dan  Kasatlantas  serta  Kapolres  Pasaman  Barat.  Gelar  perkara tersebut  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  ringan
berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/402/XI/2017/SBR-Res  Pasbar-L.  Lintas, tanggal  19  November  2018  dapat  dihentikan  penyidikannya  karena  telah  dilakukan kesepakatan perdamaian,
7. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan
Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang  penulis teliti,  dengan  Laporan Polisi Nomor:  LP/402/XI/2017/SBR-Res  Pasbar-L.  Lintas,  tanggal  19  November  2018, dengan  telah  dilaksanakannya  dan  dipenuhinya  semua  persyaratan  untuk penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  mediasi  penal  sebagai perwujudan  keadilan  restoratif (restorative  justice), Kepala  Satuan  Lalu  Lintas (Kasatlantas)  Polres  Pasaman  Barat  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  Nomor:SPPP/032/XII/2018,  tanggal  12  Desember  2018  dan  Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/032/XII/2018 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 12 Desember 2018.
B. Kendala-kendala  yang  Ditemui  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kecelakaan  Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  (ADR)  mestinya  tidak  hanya  ditujukan  pada sengketa  perdata  tetapi  dimungkinkan  juga  pada  sengketa  publik,  bahkan  pada  kasus- kasus  pidana  tertentu,  seperti  pada  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  yang  akibatnya tidak  sampai  membahayakan  nyawa.  Dalam  kecelakaan  lalu  lintas  seperti  itu,  biasanya korban  hanya  menderita  kerugian  secara  materiil,  seperti  biaya  untuk  perbaikan kendaraan, biaya berobat untuk luka-luka ringan yang tidak bersifat permanen dan tidak membahayakan nyawa yang bersangkutan.
Walaupun pelaku dalam kecelakaan lalu lintas juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, adanya unsur kesalahan berupa kealpaan, dan adanya sanksi pidana tetapi karena kerugian yang diderita hanyalah kerugian materiil maka  semestinya  ada  aturan  perundang-undangan  yang  memungkinkan  perbuatan  itu diselesaikan  di  luar  peradilan,  yaitu  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  (ADR) sebagai cara penyelesaian non litigasi.
Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas melalui kerangka  mediasi penal Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  menemui  kendala-kendala  dan tidaklah  mudah  karena  harus  melewati  proses  yang  panjang.  Hal  ini  berdampak  pada korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapakan haknya.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa  kendala- kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat adalah sebagai berikut:
1. Belum  adanya  dasar  hukum  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi.
Dengan belum adanya payung hukum  yang mengatur tentang mediasi dalam perkara lalu  lintas,  maka  ada  kekhawatiran  dan  keraguan  dari  anggota  Satlantas  Polres Pasaman  Barat  untuk  menyelesaikan  perkara  lalu lintas  di luar  mekanisme  peradilan pidana.
2. Kurangnya  pemahaman  anggota  Satlantas  terhadap  mekanisme  dan  peran  sebagai mediator.
Sebagai  mediator  terkadang  anggota  Satlantas  Polres  Pasaman  Baratkurang memahami tata cara untuk menjembatani dan sebagai penengah dari sengketa antara pelaku  dan  korban  sehingga  seringkali  keliru  menempatkan  perannya  sebagai mediator.
3. Kurangnya pengetahuan para pihak (pelaku dan korban) terhadap proses mediasi. Mediasi  penal  dalam  penyelesaian  perkara  lalu  lintas  belum  dikenal  oleh  para  pihak (pelaku dan korban) sehingga biasanya korban akan selalu menuntut untuk kasusnya dilanjutkan  melalui  mekanisme  peradilan  pidana,  padahal  tidak  semua  perkara  lalu lintas harus diselesaikan dengan cara litigasi.
4. Adanya rasa ketidakpercayaan para pihak (pelaku dan korban) kepada Polisi terhadap proses mediasi.
Persepsi  yang  menganggap  Polisi  tidak  akan  mampu  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi  para  pihak  berakibat  munculnya  ketidakpercayaan sehingga mediasi dianggap sebagai akal-akalan dari Polisi.
5. Adanya anggapan bahwa Polisi sebagai mediator akan memihak salah satu pihak. Dalam  proses  mediasi  dan  perdamaian  sungguhpun  diserahkan  kepada  para  pihak untuk  menyelesaikannya,  tapi  para  pihak,  baik  pelaku  maupun  korban  beranggapan bahwa Polisi akan mengintervensi dan membela salah satu pihak.
6. Domisili dari para pihak yang berbeda. Keinginan para pihak untuk cepat menyelesaikan perdamaian atas perkara lalu lintas yang  terjadi  tidak  bisa  terwujud  karena  domisili  dan  tempat  tinggal  para  pihak  yang biasanya tidak satu daerah sehingga menghambat proses perdamaian.
7. Proses perdamaian yang memakan waktu dan berbelit-belit. Keinginan  dari  para  pihak,  terutama  tuntutan  dari  korban  terhadap  pelaku  atas kerugian  yang  dideritanya  menyebabkan  proses  perdamaian  tidak  bisa  cepat disepakati,  karena  terkadang  tuntutan  korban  terlalu  tinggi  yang  tidak  mungkin  bisa dipenuhi oleh pelaku. 7

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  mediasi  penal  pada  Satuan  Lalu Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  dilakukan  dengan  proses:  (1) pemberkasan  berita  acara  pemeriksaan  tempat  kejadian  perkara,  (2)  permohonan perdamaian  pelaku  dan  korban,  (3)  penelitian  administrasi,  (4)  pengajuan  permohonan perdamaian kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan, (5) penandatanganan kesepakatan perdamaian dengan melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, (6) gelar perkara khusus untuk penghentian perkara serta (7) penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan.
7 Hasil  Wawancara  dengan  Ajun  Komisari  Polisi  (AKP)  Andri  Nugroho  Saputra,  S.E,  S.IK,  Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor  Pasaman Barat pada tanggal 2 November 2019 di Simpang Empat.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi  penal  pada  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  adalah:  (1) belum  adanya  dasar  hukum  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  penyelesaian  perkara lalu  lintas  melalui mediasi  penal,  (2)  kurangnya  pemahaman  anggota  Satlantas  terhadap mekanisme  dan  peran  sebagai  mediator,  (3)  kurangnya  pengetahuan  para  pihak  (pelaku dan korban) terhadap proses mediasi, (4) adanya ketidakpercayaan para pihak (pelaku dan korban) kepada Polisi terhadap proses mediasi, (5) adanya anggapan bahwa Polisi sebagai mediator akan memihak salah satu pihak, (6) domisili dari para pihak yang berbeda dan (7) proses perdamaian yang memakan waktu dan berbelit-belit.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi Wibowo, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik , Hayfa Press, Padang, 2012
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996
Candra  Irawan, Aspek  Hukum  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia , Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010
DS.  Dewi  dan  Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Penal  :  Penerapan  Restorative  Justice  Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011
Eva  Achjani,  Zulfa, Keadilan  Restoratif ,  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, 2013
M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) . Pradnya. Paramita. Jakarta. 1991
Priyatna  Abdurrasyid, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Fikahati  Aneska, Jakarta, 2002
Ramdlon  Naning, Menggairahkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dan  Disiplin  Penegak Hukum dan Lalu Lintas , Bina Ilmu, Jakarta, 1983
Sutawi, Bersama  Kita  Membangun  Budaya  Keselamatan  Jalan ,  Departemen  Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta, 2014
T.J.  Djaya  Permana, Problematika  Gangguan  dan  Kecelakaan  Lalu  Lintas ,  Alumni, Bandung, 2009