## Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Asmah, Dian Eka Kusuma Wardani Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar dianunsa@gmail.com
Published: 07/01/2023
How to Cite:
Asmah, & Wardani, D.E.K (2023). Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 103-107. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.103-107

## Abstract
Harassment is often perceived as deviant behavior, because the act forces someone to engage in a sexual relationship or establishes someone as an object of unwanted attention. That is, sexual harassment can be in the form of indecent behavior, such as touching vital body parts, or it can only be in the form of words or statements that are indecent. The method used in this research is normative research based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique used in collecting data is library research. And then analyzed descriptively. The results  of  this  study  indicate  that  sexual  violence  crimes  consist  of:  a.  non-physical  sexual  harassment,  b.  physical sexual  harassment,  c.  forced  contraception;  d.  forced  sterilization;  e.  forced  marriage;  f.  sexual  abuse;  g.  sexual exploitation; h. sexual slavery; and i. electronic based sexual violence. Sexual Violence Crimes also include a. rape; b. obscenity; c. intercourse with children, obscene acts against children, and/or sexual exploitation of children; d. acts of violating decency that are contrary to the will of the victim; e. pornography involving children or pornography that explicitly  contains  violence  and  sexual  exploitation; f. forced  prostitution;  g.  criminal  acts  of  trafficking  in  persons aimed at sexual exploitation; h. sexual violence within the household; i. money laundering crime whose predicate crime is  a  crime  of  sexual  violence; j.  other  criminal  acts  that  are  expressly  stated  as  criminal  acts  of  sexual  violence  as regulated in the provisions of laws and regulations. The impact of violence on victims includes the following impact on physical or psychological health, impact on fulfilling women's human rights and social relations and economic impact. Keywords: Crime; Sexual Violence; Obscene Acts

## Abstrak
Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu  hubungan  seksual  atau  menetapkan  seseorang  sebagai  objek  perhatian  yang  tidak  diinginkannya.  Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif   dengan bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpul  data,  yaitu  library  research  .  Dan  selanjutnya  dianalisis  secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik, b. pelecehan seksual fisik, c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak Pidana  Kekerasan Seksual  juga  meliputi a. perkosaan;  b. perbuatan cabul; c.  persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. perbuatan melanggar kesusilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan Seksual; j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak kekerasan terhadap korban  antara  lain  sebagai  berikut  dampak  pada  kesehatan  fisik  atau  psikis,  dampak  pada  pemenuhan  hak  asasi perempuan dan relasi sosial serta dampak ekonomi.

## E-ISSN: 2621-3737
Kata Kunci : Tindak Pidana;Kekerasan Seksual;Perbuatan Cabul

## I. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indoneisa  (NKRI) merupakan  salah  satu  Negara  yang  berlandaskan pada dasar hukum (rechstaat), tidak berlandaskan pada  dasar  kekuasaan  (machtstaat).  Hal  tersebut sudah  dijelaskan  pada  UndangUndang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah  Negara  hukum  Alycia  Sandra  (2019). Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada  alinea  ke-empat  menyatakan  bahwa  tujuan bernegara  Indonesia  antara  lain  adalah  untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia.  Tujuan  ini  harus dimaknai sebagai pelindungan yang komprehensif bagi  seluruh  warga  negara  yang  selanjutnya dijabarkan  dalam  pasal-pasal  di  dalam  batang tubuh UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk  bebas dari penyiksaan  atas perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara  lain.    Senada  dengan  itu  dalam  pasal  28B Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa Negara  menjamin  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Angger  Sigit,  (2015) .  Perlindungan yang  dimaksud  dalam  tujuan  nasional  tersebut harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.  Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan teresebut, negara harus hadir dengan memberikan pelindungan  bagi  seluruh  warga  negara  tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya  yang  telah  diatur  dalam  UUD NRI  1945.  Beberapa  hak  konstitusional  yang dimiliki  oleh  warga  negara,  yaitu  hak  atas  hidup, hak  bebas  dari  ancaman,  diskriminasi,  dan kekerasan.  Semakin  banyak  pola  tingkah  laku manusia  yang  tidak  sesuai  dengan  norma-norma yang  berlaku  di  masyarakat Firdaus,  (2010) . Sehingga  dapat  terjadi  pelanggaran-pelanggaran tindak  pidana  atau  kejahatan.  Hak  ini  merupakan hak  yang  penting  untuk  diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas  pelindungan dan  hak  atas  keadilan  yang  penting  untuk ditekankan  pelaksanaannya  dalam  penanganan
kasus-kasus kekerasan seksual.
Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  dan peradaban  manusia,  kejahatan  yang  terjadi  tidak hanya  menyangkut  kejahatan  terhadap  nyawa  dan harta  benda,  akan  tetapi  kejahatan  terhadap kesusilaan  juga  semakin  meningkat.  Sebagai masalah  sosial  tindak  pidana  kekerasan  seksual hingga  kini  sudah  banyak  dilakukan  oleh masyarakat  Indonesia  baik  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa  maupun  lanjut  usia  dan  dari kebanyakan  korbannyamadalah  perempuan  dan anak-anak. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum  pidana  adalah  pelecehan  seksual.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan.
Pelecehan  sering  dirasakan  sebagai  perilaku menyimpang,  karena  perbuatan  tersebut  memaksa seseorang  terlibat  dalam  suatu  hubungan  seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang  tidak  diinginkannya.  Artinya,  pelecehan seksual  dapat  berupa  sikap  yang  tidak  senonoh, seperti  menyentuh  anggota  tubuh  yang  vital  dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang  bernuansa  tidak  senonoh.  Sedangkan  orang yang  menjadi  objek  sentuhan  atau  pernyataan tersebut  tidak  menyenanginya.  Dari  seluruh  kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa  itu  terjadi,  dan  tidak  sedikit  yang berdampak fatal Gultom, (2013) .
Sejak  tahun  2008,  Komnas  Perempuan  telah menghimpun data Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dari lembaga pengada layanan, rumah  sakit, kepolisian,  dan  pengadilan.  Sejak  tahun  2008 sampai  dengan  tahun  2019,  terlaporkan  data  KtP yang  dapat  digambarkan  sebagai  berikut Dian, Raodiah, (2022) :
Diagram  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam kurun  waktu  12  tahun,  kekerasan  terhadap perempuan  meningkat  sebanyak  792%  (hampir 800%)  artinya  kekerasan  terhadap  perempuan  di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali
lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung  es,  yang  dapat  diartikan  bahwa  dalam situasi  yang  sebenarnya,  kondisi  perempuan Indonesia  jauh  mengalami  kehidupan  yang  tidak aman.
Dalam  pemberitaan  online  kasus  dugaan kekerasan  dan  pelecehan  seksual  marak  terjadi sepanjang  2021.  Kasus-kasus  itu  terjadi  di berbagai  tempat  yang  selama  ini  dianggap  aman, seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren.  Korbannya  pun  beragam,  mulai  dari santri,  mahasiswa,  pegawai  di  lembaga  negara, istri  tahanan  sampai  difabel.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)  mencatat  sebanyak  8.800  kasus kekerasan  seksual  terjadi  dari  Januari  sampai November 2021.Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan  seksual  yang  masuk  pada  periode Januari  hingga  Oktober  2021.  Istilah  pelecehan seksual  mengacu  pada  sexual  harassment  yang dikatakan sebagai unwelcome attention atau secara hukum  didefinisikan  sebagai  “imposition  of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive  environments”.  Pelecehan  seksual adalah  sebuah  tindakan  yang  menjurus  ke  arah seksual  yang  tidak  diinginkan  oleh  salah  satu pihak. Terdapat ketidaknyamanan, intimidasi/ancaman pada korban pelecehan seksual tersebut.
Menurut   Organisasi   Kesehatan   Dunia   atau WHO,  kekerasan  seksual  didefinisikan  sebagai segala  perilaku  yang  dilakukan  dengan  menyasar seksualitas  atau  organ  seksual  seseorang  tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk  perdagangan  perempuan  dengan  tujuan seksual,  dan  pemaksaan  prostitusi.  Secara  sekilas kekerasan  seksual  dan  pelecehan  seksual  adalah istilah  yang  sama.  Padahal,  kekerasan  seksual cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Sedangkan  pelecehan  seksual  merupakan  bagian dari kekerasan seksual.
Kasus  kekerasan  seksual  banyak  terjadi terhadap  perempuan,  anak,  dan  penyandang disabilitas  serta  manula  karena  dianggap  sebagai kelompok  rentan.  Sering  kali  kelompok  rentan justru  direviktimisasi  oleh  masyarakat,  dianggap sebagai  pihak  yang  menyebabkan  terjadinya kekerasan. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang
terhadap  korban  terjadi  di  banyak  wilayah  di Indonesia.  Dalam  tataran  konstruksi  sosial masyarakat  Indonesia  yang  sebagian  besar  masih menggunakan  paradigma  patriarki,  perempuan sering  ditempatkan  sebagai  warga  kelas  dua  yang berimbas  pada  sering  tidak  didengarnya  suara perempuan.  Dan  yang  lebih  tragis  lagi  pelakunya adalah  kebanyakan  dari  lingkungan  keluarga  atau lingkungan  sekitar  anak  itu  berada,  antara  lain  di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak Prakoso, (2013).
Dalam  KUHP,  kekerasan  seksual  seperti perkosaan  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap norma  kesusilaan.  Pengkategorian  ini  tidak  saja mengurangi  derajat  tindak  pidana  yang  dilakukan, namun  juga  menciptakan  pandangan  bahwa kekerasan  seksual  adalah  persoalan  moralitas semata Munti, (2008) .
Berbagai  liputan  media  baik  cetak  maupun elektronik  melaporkan,  pelaku  kekerasan  tersebut melibatkan  remaja  dan  sebagian  kecil  lagi  adalah anak.  Mereka  tidak  segan  melakukan  tindak kekerasan tersebut bahkan ada pula yang bertindak di  luar  nalar  manusia,  sehingga  berujung  dengan kehilangan  nyawa  sang  korban. Sunarso,  (2012) mengatakan  bilamana  terjadi  kejahatan  yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorangyang di pertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya atau pelaku C.S.T.Kansil, (2010) . Pengaturan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual didasarkan pada asas:
a. Penghargaan  atas  harkat  dan  martabat manusia.
b. Nondiskriminasi.
c. Kepentingan terbaik bagi Korban.
d. Keadilan.
e. Kemanfaatan.
f. Kepastian hukum.
Dalam  KUHP  pelecehan  seksual  dapat  dijerat menggunakan  pasal  pencabulan  yakni  Pasal  289 hingga  Pasal  296  KUHP.  Dalam  UU  No.23  tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diatur dalam Pasal 8(b), Pasal  47,  Pasal  48.  Dalam  UU  No  21  tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 dan 7.  Dalam  UU  No.23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  15, Pasal 17 ayat 2, Pasal 59
dan  Pasal  66  ayat  1  dan  2,  Pasal  69,  Pasal  78 dan Pasal 88. Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual diatur dalam Bab II Pasal 4 hingga Pasal 18.  Adapun  tindak  pidana  lain  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  diatur dalam Bab III Pasal 19.
Dalam ranah Internasional diatur dalam Statuta Roma  Pasal  7  ayat  2  (g),  Pasal  69  ayat  1  dan  2, Pasal  68.  Resolusi  PBB  1820  tentang  Kekerasan Seksual  dalam  Konflik  Bersenjata.  Deklarasi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan  (ICPD)  pada  bulan  Desember  1993 Deklarasi  Wina Tahun  1993.  Keberadaan Deklarasi  Wina  1993 memperkuat  eksistensi  dari Konvensi  Penghapusan  Diskriminasi  terhadap Perempuan atau Conventionon the Elimination of All  Forms  of  Discrimination  Against  Women (CEDAW)  pada  tahun  1979.  Konvensi  ini merupakan bill of rights for women komprehensif yang  pertama  kali  secara  khusus  mengakui  hak asasi  perempuan.  Sebagai  sebuah  instrumen internasional  HAM,  CEDAW  menjadi  standar universal  pertama  yang  mengatur  mengenai  hak asasi  perempuan.  Indonesia  telah  meratifikasi CEDAW dan mengundangkannya melalui UU RI No.  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.
B.  Rumusan Masalah Berdasarkan  dari  uraian  latar  belakang,  maka adapun  rumusan  masalah  penelitian  ini  yaitu  apa sajakah bentuk-bentuk dari tindak pidana kekerasan  seksual  dan  apa  sajakah  dampak  dari kekerasan seksual terhadap korban.

## II. METODE
Tipe  penelitian  dalam  kajian  ini  adalah penelitian normatif dengan bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier.  Teknik  yang  digunakan  dalam pengumpul  data,  yaitu  library  research.  Dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
a. Pelecehan seksual nonfisik, Pasal 5
b. Pelecehan seksual fisik, Pasal 6
c. Pemaksaan kontrasepsi, Pasal 8
d. Pemaksaan sterilisasi, Pasal 9
e. Pemaksaan perkawinan, Pasal 10
f. Penyiksaan seksual, Pasal 11
g. Eksploitasi seksual, Pasal 12
h. Perbudakan seksual, Pasal 13
i. Kekerasan seksual berbasis elektronik, Pasal 14
Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. Perkosaan;
b. Perbuatan cabul;
c. Persetubuhan  terhadap  Anak,  perbuatan  cabul terhadap  Anak,  dan/  atau  eksploitasi  seksual terhadap Anak;
d. Perbuatan melanggar kesusilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban;
e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi  yang  secara  eksplisit  memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. Pemaksaan pelacuran;
g. Tindak  pidana  perdagangan  orang  yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. Tindak  pidana  pencucian  uang  yang  tindak pidana  asalnya  merupakan  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual;
j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Namun fakta menunjukkan  bahwa  dampak  kekerasan  seksual terhadap  korban  sangat  serius  dan  traumatik  serta dapat  berlangsung  seumur  hidup.  Bahkan  di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap  individu,  tetapi  juga  terhadap  keluarga, masyarakat  dan  negara.  Dampak  kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut: 1.  Dampak  pada  Kesehatan  Fisik  atau  Psikis Dampak  kekerasan  seksual  selain  menganggu kesehatan  fisik,  seperti  luka-luka  atau  kerusakan fisik  yang  memerlukan  penanganan  medis  segera, juga  dapat  membawa  pengaruh  pada  kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang.  Terlebih,  dampak  psikologis  tidak
terlihat langsung, sehingga cenderung diabaikan. 2.  Dampak pada Pemenuhan Hak Asasi Perempuan  dan  Relasi  Sosial  Dampak  fisik  dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi  masyarakat  terhadap  korban.  Korban ditempatkan dalam kondisi yang serba sulit untuk mampu  menjalankan  peran  sosialnya,  yang kemudian  dapat  berakibat  lebih  lanjut  pada eksistensinya  dalam  relasi  sosial  di  masyarakat. Secara  sosial,  dampak  yang  biasanya  cepat dikenali, yaitu korban mengalami  kesulitan untuk membina  relasi  dengan  orang  lain  baik  dengan lingkungan  terdekat  seperti  keluarga  ataupun dengan  lingkungan  yang  lebih  luas.  Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban  kemudian  akan  lebih  merasa  “aman” berdiam  dengan  dunia  yang  dibangunnya  sendiri. Mereka  cenderung  menjadi  tidak  produktif  dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak  langsung  menyebabkan  masyarakat  dan negara  kehilangan  potensi  warganya  dalam membangun bangsa.
3.  Dampak  Ekonomi  Kekerasan  seksual  juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban dan keluarganya. Korban/keluarganya  harus  mengeluarkan  biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan,  pemulihan  serta  obat-obatan.  Korban yang   memilih   penyelesaian   kekerasan   melalui jalur      hukum,  perlu  mengeluarkan  biaya  selama proses penyidikan sampai di pengadilan.  Ini  akan sangat  menyulitkan  perempuan  miskin  dan  akan menyebabkan  perempuan/keluarga  menjadi  lebih miskin. Jika perempuan korban adalah perempuan pekerja,  kekerasan  seksual  akan  mengganggu rutinitas  dan  produktivitasnya  di  tempat  kerja. Bahkan  mungkin  akan  berakibat  pada  performa kinerja,  penerimaan  gaji  maupun  posisi  kerjanya. Sedangkan  jika  kekerasan  seksual  menimpa perempuan pekerja, tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga juga akan membuat keuangan perempuan atau keluarga terganggu, jika kemudian korban tidak mampu bekerja lagi karena dampak kekerasan yang dialaminya.

## IV. KESIMPULAN
Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik;  c.  pemaksaan  kontrasepsi;  d.  pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan  seksual;  g.  eksploitasi  seksual;  h. perbudakan  seksual;  dan  i.  kekerasan  seksual berbasis  elektronik  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  juga  meliputi  a.  perkosaan;  b.  perbuatan cabul;  c.  persetubuhan  terhadap  anak,  perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. perbuatan melanggar kesusilaarr yang  bertentangan  dengan  kehendak  Korban;  e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang  secara  eksplisit  memuat  kekerasan  dan eksploitasi  seksual;  f.  pemaksaan  pelacuran;  g. tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  ditujukan untuk  eksploitasi  seksual;  h.  kekerasan  seksual dalam  lingkup  rumah  tangga;  i.  tindak  pidana pencucian  uang  yang  tindak  pidana  asalnya merupakan  tindak  pidana  kekerasan  Seksual;  j. tindak  pidana  lain  yang  dinyatakan  secara  tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Dampak kekerasan terhadap  korban  antara  lain  sebagai  berikut dampak pada kesehatan fisik atau psikis, dampak pada  pemenuhan  hak  asasi  perempuan  dan  relasi sosial serta dampak ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Angger  Sigit  Pramukti,  F.  P.  (2015). Peradilan  Pidana Anak . Yogyakarta: Media Pressindo.
C.S.T.Kansil,  C.  S.  T.  K.  (2010). Latihan  Ujian  Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Dian,  Raodiah,  N.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Terhadap Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual. Sawerigading Law Journal . Firdaus, E. (2010). Hukum Tata Negara . Pekanbaru: Alaf Riau.
Gultom, M. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia . Bandung: Rafika Aditama. Munti, R. B. (2008). Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda  Politik  Perempuan  Untuk  Demokrasi  Dan Kesetaraan . Jakarta: PSKW UI Dan Yayasan TIFA. Prakoso,  A.  (2013). Pembaharuan  Sistem  Peradilan Pidana Anak . Yogyakarta: Laksbang Grafika. Sunarso,  S.  (2012). Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.