JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria

## ANALISIS CAPITAL EXPENDITURE

## Beta Asteria
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta beta_asteria@stieww.ac.id

## Abstract
This  research  uses  panel  data  which  is  a  combination  of  time  series  data  and  cross  section data.  Time  series  data  for  3  years,  from  2016-2018.  As  well  as  cross  section  data  of  27 districts / cities. Incomplete data, no data on Revenue Sharing Funds are Indramayu District and Bekasi City. So that the cross section data used in the study were 25 districts/ cities. The number of observations (n) is 75. Source of data comes from the Directorate General of Fiscal Balance. The data used is the data on the realization of the West Java Regional Budget. The results  of  the  research  based  on  the  t  test  prove  that  only  the  Regional  Original  Income variable  partially  has  a significant  effect  on  capital  expenditures  in  regencies/  cities  in  West Java.  Meanwhile,  the  General  Allocation  Fund,  the  Special  Allocation  Fund  and  the  Profit Sharing Fund partially have no effect on Regional Original Income. The F test proves that the Regional Original Income, the General Allocation Fund the Special Allocation Fund and the Revenue Sharing Fund simultaneously have an effect on Regency/ City Capital Expenditures in West  Java.  The  result  of  the coefficient  of  determination  (Ajd  R 2 )  is  0.772.  This  means  that Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Share Fund are able to explain the variability of Capital Expenditure of 77.20 percent, the remaining 22.8 percent is explained by other variables outside the model. It can be concluded that Regency / City Capital Expenditures in West Java rely on Regional Original Income.
Keyword: General  Allocation  Fund,  Special  Allocation  Fund  and  the  Profit  Sharing  Fund, Regional Original Income and Capital Expenditure

## Abstraksi.
Penelitian menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan data cross section.  Data time series selama 3 tahun, dari tahun 2016-2018. Serta data cross section sebanyak    27    Kabupaten/Kota.  Data  yang  tidak  lengkap,  tidak  ada  data  Dana  Bagi  Hasil adalah Kab  Indramayu dan  Kota Bekasi. Sehingga data cross section  yang digunakan dalam penelitian  sebanyak  25  Kabupaten/Kota.  Jumlah  observasi  (n)  sebanyak  75.  Sumber  data berasal  dari  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  Data  yang  digunakan  adalah    data realisasi  APBD  Jawa  Barat.  Hasil  penelitian  berdasarkan  Uji  t  membuktikan  hanya  variabel Pendapatan  Asli  Daerah  yang  secara parsial  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Belanja Modal  Kabupaten/  Kota  di  Jawa  Barat.  Sedangkan  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  dan  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.    Uji  F membuktikan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Hasil Uji Koefisien determinasi (Ajd R 2 ) sebesar 0,772. Artinya Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  mampu  menjelaskan variabilitas  Capital  Expenditure  atau  Belanja  Modal  sebesar  77,20  persen  sisa  22,8  persen dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  model.  Dapat  disimpulkan  bahwa  Belanja  Modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah.
Kata  Kunci: Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria

## PENDAHULUAN
Indonesia mengalami peningkatan sistem  tata  kelola  pemerintahan,  dalam kurun  waktu  yang  singkat.    Pemerintah Indonesia  sudah  mengalami  reformasi sektor  publik  khususnya  pada  bagian manajemen  keuangan  daerah.  Reformasi manajemen  keuangan  daerah  dimulai dengan  adanya  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal.  Adapun  salah  satu tujuan otonomi daerah adalah
meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki
transparansi dan akuntabilitas  publik  atas  menajemen keuangan  daerah (Mahmudi,  2010).
Reformasi  tersebut  membawa  dampak perubahan yang berarti terhadap kehidupan  sosial,  politik  dan  ekonomi  di Indonesia. Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pelaksaanan  otoritas  pemerintah  daerah dilakukan  dengan  cara  pemerintah  pusat melakukan transfer sejumlah dan perimbnagan,  yang  terdiri  atas  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil yang terdiri pajak dan sumberdaya Alam. Disamping dari dana perimbangan, pemrintah  daerah  mempunyai  sumber dana  yang  berupa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Semakin  tinggi  PAD  Pemerintah daerah maka  akan  semakin  kecil tergantungan  fiskal  pada  pemerintah pusat. Semakin optimal
pula penggunanaan PAD sesuai dengan kebutuhan  dan  prioritas  pembangunan ditingkat pemerintah daerah. PAD
sebagian besar berasal dari pajak daerah. Pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan  bermotor,  pajak hotel  dan restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame, pajak  penerangan.  Selain  itu  PAD  juga berasal  dari  Retribusi  Daerah,  Bagian Laba  Perusahaan  daerah  dan  sumber- sumber PAD lainnya yang sah.
Sumber  penerimaan  dari  Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tumpuan bagi Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Selain  itu,  dari  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yang  berasal  dari  pemerintah pusat.    Disamping  dari  Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  serta  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  pemerintah  daerah  juga  dapat memanfaatkan  Sisa  lebih  Pembiayaan Anggaran  (SiLPA)  tahun  sebelumnya. Dalam hal ini sumber keuangan pemerintah  daerah  dapat  digunakan sebagai  intrumen  untuk  meningkatkan belanja modal pemerintah (Ifa, 2017).
Dana  Bagi  Hasil    Menurut  Undang Undang    Nomor  23  Tahun  2014,  Dana Bagi  Hasil  (DBH) adalah dana  yang bersumber  dari  pendapatan  tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil  berdasarkan  angka  persentase tertentu. Tujuan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pemerintah  daerah  mengalokasikan dananya dalam bentuk anggaran belanja modal  (Capital  Ekpenditure)  untuk menambah  aset  tetap yang  dimilikinya. Alokasi Capital  Ekpenditure (belanja modal)  didasarkan  pada  kebutuhan daerah  akan  sarana  dan  prasarana  baik untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas pemerintah,  ataupun  untuk  fasilitas
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
publi (Arifah,S.,  Iswanaji,  C.,  dan Priyono, 2014). Penelitian terdahulu menunjukkan hasil  yang  inkonsisten  sebagai  berikut: Penelitian (Arifah,S.,  Iswanaji,  C.,  dan Priyono, 2014) menemukan bahwa Dana Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sartika, Kirmizi dan Indrawati (2017) membuktikan secara empiris bahwa DBH
dan DAU memberikan pengaruh terhadap belanja  modal,  sedangkan  DAK,  SiLPA, Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah dan  Rasio  derajat  desentralisasi  terbukti secara empiris tidak memberikan pengaruh  terhadap  belanja  modal. Ifa (2017)  menemukan  bahwa secara  parsial variabel PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja modal,  sedangkan    variabel  DAK  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja modal.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Kuntari,  Chariri  dan  Prabowo  (2019) menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum, Dana Alokasi  Khusus dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH) berpengaruh  terhadap  belanja modal. Berdasarkan    uraian      diatas, tentang pentingnya alokasi Capital Expenditure bagi  Pemerintah  Daerah,
Serta  terdapat gap  research pada hasil penelitian-penelitian  terdahulu.  Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang ”Analisis Faktor -faktor yang Mempengaruhi Capital  Expenditure ” .
Adapun tujuan penelitian ialah: 1. Untuk
mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Belanja  Modal  atau Capital
Expenditure.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
Belanja Modal atau Capital Expenditure. 3. Untuk  mengetahui  pengaruh  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap Belanja Modala atau Capital
Expenditure.
4. Untuk  mengetahui  pengaruh  Dana Bagi  Hasil  (DBH)  terhadap  Belanja Modal atau Capital Expenditure.
5. Untuk mengetahui pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)  terhadap  Belanja  Modal atau Capital Expenditure.

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

## Definisi Pendapatan Pemerintah Daerah
Menurut  Ifa (2017),  Sektor  pendapatan daerah  memegang  peranan  yang  sangat penting. Hal ini dikarenakan melalui sektor pendapatan, dapat  dilihat  sejauh  mana suatu  daerah  dapat  membiayai  kegiatan pemerintah  dan  pembangunan  daerah. Pendapatan  Pemerintah  daerah  dibedakan menjadi  dua  bagian  yaitu  pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Kelompok  Pendapatan  dari  pemerintah daerah  terdiri  atas  :  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD), Dana  Perimbangan  dan Pendapatan Lain-lain yang sah.
Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Klasifikasi Pendapatan Pemerintah
Provinsi    berasal  dari pajak  yang  terdiri atas  Pajak  kendaraan  bermotor, Pajak kendaraan  di  air,  bea  balik  nama kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama kendaraan  di  air,  pajak  bahan  bakar kendaraan bermotor, Pajak Air permukaan. Serta  Retribusi  Daerah  berasal  dari retribusi  jasa  umum,  retrisbusi  jasa  usaha, retribusi  perizinan  tertentu,  Bagian  Laba BUMD dan PAD lain-lain yang sah.
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
Klasifikasi Pendapatan Pemerintah
Kabupaten/  Kota  berasal  dari:    1)  pajak yang  terdiri  atas:    pajak  daerah,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame, pajak  penerangan  jalan, pajak  pengambilan bahan  galian,  pajak  parkir,  pajak  air  bawah tanah,  pajak  sarang  burung  walet,  pajak lingkungan; 2) Retribusi Daerah terdiri atas retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha, retribusi  perizinan  tertentu;    Bagian  Laba BUMD  dan  PAD  lain-lain  yang  sah.  3) Dana  Perimbangan  yang  terdiri  atas  :  Dana Bagi  Hasil  dan  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum dan  Dana  Alokasi  Khusus  (Mahmudi  : 2009).
Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan meratakan  kemampuan  keuangan  antar daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  suatu  daerah didasarkan  pada  alokasi  dasar  dan  celah fiskal. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi  daerah  yang  potensi  fiskalnya  besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh  alokasi  DAU  relatif  kecil. Sebaliknya,  daerah  yang  potensi  fiskalnya kecil,  namun  kebutuhan  fiskal  besar,  akan memperoleh  alokasi  DAU  relatif  besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan  fungsi  DAU  sebagai  faktor pemerataan kapasitas fiskal (Sartika, Kirmizi dan Indrawati : 2017).

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yaitu dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah. Besaran  Dana  Alokasi
Khusus  (DAK)  ditentukan  setiap  tahun dalam APBN.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  digunakan untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang menjadi  urusan  daerah,  serta  merupakan prioritas  nasional,  sesuai  dengan  fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan khusus tersebut  sesuai  dengan  fungsi  yang  telah ditetapkan  dalam  APBN  (Sartika,  Kirmizi dan Indrawati : 2017).

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil  (DBH) Menurut Undang- Undang    Nomor  23  Tahun  2014,  Dana Bagi  Hasil  (DBH) adalah dana  yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan  angka  persentase  tertentu. Tujuan Dana  Bagi  Hasil  (DBH) untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Dana  Bagi  Hasil  (DBH) bersumber  dari pajak,  cukai  dan  sumber  daya  alam. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari SDA sesuai dengan penetapan  dasar  perhitungan  dan  daerah penghasil.  Dana Bagi Hasil  (DBH) yang merupakan  bagian  daerah  disalurkan berdasar realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

## Belanja Modal
Menurut  Arifah,  Iswanaji,  dan  Priyono (2014),  belanja  modal  adalah  pengeluaran anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan aset  lainnya,  dimana  aset  tersebut  dapat memberikan  manfaat  lebih  dari  satu periode akuntansi. Menurut Kuntari,
Chariri  and  Prabowo  (2019) Indikator Belanja Modal adalah:
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
1. Pembelian tanah.
2. Pembelian peralatan dan mesin.
3. Pembelian bangunan.
4.Pengembangan jalan, irigasi, dan jaringan.
5. Aset tetap lainnya.

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
H 1 : Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Capital Expenditure H 2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Capital Expenditure H 3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Capital Expenditure H 4 : Dana  Bagi  Hasil  (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Capital Expenditure H 5 : Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi  Khusus  (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara simultan terhadap berpengaruh signifikan Capital Expenditure

## METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  data  panel (pooled data) adalah gabungan antara time series dan cross  section data (Gujarati, 2004).    Data Time  series selama  3  tahun, dari  tahun  2016-2018.  Serta  data cross section sebanyak    27    Kabupaten/Kota.
Data  yang  tidak  lengkap,  tidak  ada  data Dana  Bagi  Hasil  adalah  Kab  Indramayu dan    Kota  Bekasi.  Sehingga  data  cross section  yang  digunakan  dalam  penelitian sebanyak 25 Kabupaten/Kota. Jadi jumlah
observasi  (n)  sebanyak  75.  Sumber  data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan.  Data  yang digunakan  adalah    data  realisasi  APBD
Jawa  Barat,  di  dalamnya  terdapat  data Pajak  Pendapatan  Asli  Daerah  (  PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal.

## Teknik  Sampel
Populasi  dalam  penelitian  adalah seluruh  Kabupaten/Kota  di  Jawa Barat. Teknik  pengambilan sampel  dengan teknik  sampel  jenuh. Teknik  sampling jenuh atau sensus ialah teknik penentuan sampel  bila  semua  anggota  populasi digunakan  sebagai  sampel (Sugiyono, 2010).
Data  yang digunakan  adalah  seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

## Definisi Operasional Variabel

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meurut (Halim,  2004),  Pendapatan  asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut (Pemerintah Republik
Indonesia,  2014),  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  ialah    dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rumus  DAU sebagai berikut:
= + ℎ
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut (Pemerintah Republik
Indonesia,  2014),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  ialah dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah  tertentu, dengan  tujuan untuk  membantu  mendanai  kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) Menurut (Pemerintah Republik Indonesia,  2014), Dana  Bagi  Hasil (DBH) ialah  dana  yang  berumber dari pajak,  cukai  dan  sumber  daya  alam.
Pemerintah  menetapkan  alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari SDA sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

## Belanja Modal
Menurut (Arifah,S.,  Iswanaji,  C.,  dan Priyono,  2014),  belanja  modal  adalah pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan aset  tetap  dan  aset  lainnya,  dimana  aset tersebut  dapat  memberikan  manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

## Metode Analisis Data

## Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik terdiri atas:
1) Uji Normalitas Menurut (Ghozali, 2013), uji normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah dalam model regresi,
variabel  dependen  dan  variabel independen  keduanya  mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 2) Uji  Linearitas Menurut (Suliyanto, 2011), pengujian linearitas dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikkan merupakan model liniear atau tidak.
3) Uji Heterokedastisitas
Uji Hetrokedastisitas menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi  ketidaksamaan  varians  dari residual  suatu  pengamatan  ke pengamatan yang lain.
4) Uji Multikolinearitas Menurut (Ghozali, 2013), uji multikolinearitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel independen.
5) Uji Autokorelasi Kondisi  autokorelasi  bertitik  tolak dari  adanya  gangguan-gangguan pada hubungan antar variabel.
Teknik Analisis Data Untuk mengetahui pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana Alokasi  Umum  (DAU) Dana  Alokasi Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH) terhadap  Capital  Expenditure. Adapun model analisis regresi sebagai berikut :
Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e Dimana : Y =
Capital Expenditure X 1 = Pendapatan Asli Daerah X 2 = Dana Alokasi Umum X 3 = Dana Alokasi Khusus X 4 = Dana Bagi Hasil b i = Parameter yang akan diukur
e = Error
Uji Statistik, terdiri atas:
1) Uji t-test Uji t- test digunakan untuk menguji sig nifikansi pengaruh variabel Independen secara parsial  terhadap variabel dependen. Kesimpulan diterima atau ditolaknya H 0 dan H 1 sebagai pembuktian adalah:
a) Jika  probabilitas lebih kecil daripada α maka H 0 ditolak  dan H 1 diterima  yang memiliki arti bahwa variabel independen
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b) Jika  probabilitas lebih besar daripada α maka H 1 ditolak  dan
H 0 diterima  yang memiliki arti bahwa variabel independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. 2) Uji F Uji F-test digunakan untuk menguji goodness of fit test yang menunjukkan variasi pengaruh variabel  independen  secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.
Kesimpulan diterima atau ditolaknya H 0 dan H 1 sebagai pembuktian adalah:
1) Jika probabilitas lebih kecil darip ada α maka H 0 ditolak dan H 1
diterima yang memiliki arti bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruhsignifikan terhadap variabel dependen.
2) Jika probabilitas lebih besar darip ada α maka H 1 ditolak dan H 0 diterima yang memiliki arti bahwa variabel independen se cara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik
Model  regresi  linear  berganda  dapat digunakan  sebagai  model jika  estimator memenuhi  syarat Best  Linear  Unbiased Estimate (BLUE).  Sebelum  melakukan Analisis  regresi maka  perlu dilakukan  uji asumsi klasik, yang terdiri atas:
Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji  apakah  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  independen. Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak
terjadi korelasi diantara variabel independen. Adapun  hasil  olah  data dengan  SPSS  diperoleh  output  sebagai berikut:
Tabel 1. Uji Multikolineritas
Coefficients a
Model Unstandardize d Coefficients Standardi zed Coefficie nts t Si g. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolera nce VIF 1 (Const ant) 1.003 E11 4.715 E10 2.1 27 .03 7 PAD .271 .044 .612 6.2 04 .00 0 .317 3.1 59 DAU .151 .081 .223 1.8 69 .06 6 .215 4.6 43 DAK .142 .193 .080 .73 4 .46 5 .260 3.8 49 DBH .208 .180 .119 1.1 52 .25 3 .288 3.4 75
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Pada  tabel  4.1  Uji  Multikolinearitas menunjukkan  nilai Variance  Inflation Tolerance (VIF) sebagai berikut: yaitu VIF dari variabel PAD sebesar 3,159;  VIF dari DAU  sebesar  4,643;  VIF  dari  DAK sebesar  3,849  dan  VIF  dari  Dana  Bagi Hasil  sebesar  3,475.  Nilai  VIF  masing- masnig  variabel  independen  kurang  dari 10,  sehingga  dapat  ditarak  kesimpulan bahwa  tidak model  regresi  terbebas  dari multikolinearitas.    Hal  ini  sesuai  dengan (Ghozali,  2013) model  terbebas  dari multikolinearitas bila nilai VIF ≤ 10.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan  untuk  menguji adanya gangguan-gangguan pada hubungan  antar variabel. Serta bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan  penggangu  pada  periode  t-1 (sebelumnya).
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria

## Tabel.2. Uji Autokorelasi

## Runs Test
Unstandardized Residual Test Value a -1.48059E9 Cases < Test Value 37 Cases >= Test Value 38 Total Cases 75 Number of Runs 44 Z 1.281 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 a. Median
Uji output autokorelasi diatas menunjukkan bahwa Nilai Runs Test adalah -1,48059E9 , dengan probablitas 0, 200 signifikansi pada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi autokorelasi.
Uji  Heterokedastisitas
Uji  ini bertujuan mengerahui  apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan
lain. Bila variance  dari  residual  satu  pengamat  ke pengamat  lain berbeda,  maka  disebut
Heterokedastiaitas dan  sebaliknya.  Model regresi  yang  baik adalah  yang tidak  terjadi masalah heterokedastisitas.
Pada penelitian ini, uji
heterokedastisitas  dilakukan  dengan  Uji Park, yang dilakukan dengan cara meregresikan  Ln  residual  kuadrat    sebagai variabel  dependen  dengan variabel-variabel independen.  Adapun  hasil  output  SPSS sebagai berikut:

## Tabel.3 Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std.
Error Beta 1 (Constant) 48.900 .774 63.178 .000 PAD -1.547E-14 .000 -.004 -.022 .983 DAU -5.553E-13 .000 -.101 -.419 .676 DAK 1.553E-12 .000 .108 .490 .626 DBH 5.009E-12 .000 .355 1.694 .095
a. Dependent Variable: ln_res2
Berdasarkan output hasil uji hetrokedastiistas diterbukti bahwa koefisien  beta  secara  statistik  tidak signifikan,  sehingga  dapat  disimpulkan model  regresi  pada  penelitian  bebas  dari masalah  heterokedastisitas  sesuai  dengan pendapat (Ghozali, 2013).
Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2001:74), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah  dalam  model  regresi,  variabel dependen dan variabel independen keduanya  mempunyai  distribusi  normal ataukah  tidak.  Uji  normalitas  bertujuan utuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal.
Berdasarkan  hasil  olah  data  SPSS dengan  menngunakan  Uji  One  Sample Komogorov-Smirnov Test adalah:
Tabel 4. Uji Nomalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 75 Normal Parameters a,,b Mean .0000281 Std. Deviation 1.43651249E11 Most Extreme Differences Absolute .130 Positive .130 Negative -.052 Kolmogorov-Smirnov Z 1.122 Asymp. Sig. (2-tailed) .161
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

## Uji Linearitas
Uji  linearitas  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  spefisikasi  model  yang  digunakan sudah  benar  atau  belum.  Hasil  olah  data Uji Linearitas adalah:
Tabel. 5 Uji Linear Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .052 a .003 -.054 1.47494951E11
a. Predictors: (Constant), DBH2, DAK2, PAD2,
DAU2
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
Uji  Linearitas  pada  penelitian
ini,
mengunakan Uji Langrange Multiplier.  Uji LM  dilakukan  dengan  cara  meregresi residual dengan kuadarat varibel independen. Hasil output SPSS menunjukkan nilai R 2 senilai -0,054 dengan jumlah observasi 75, maka diperoleh nila c 2 hitung  sebesar  =  75  x -0,054  = -4,05.  Nilai ini  dibandingkan  dengan    nilai  c 2 tabel dengan df = 75 dan tingkat signifikansi 5% maka  diperoleh  c 2 tabel  sebesar  96,21; sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model yang benar adalah model linear karena nilai c 2 hitung  < nilai c 2 tabel.

## Persamaan Regresi Linear
Belanja  Modal  : 1.003E11 +  0,271 PAD  +  0,151 DAU + 0,142 DAK + 0,208 DBH + e

## Pengujian Hipotesis
Terdapat  Empat Hipotesis  pada  penelitian ini. Uji hipotesis pertama kedua, ketiga dan keempat  menggunakan  uji  t  (Uji  Parsial); untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap  variabel  dependen secara parsial. Uji hipotesis kelima menggunakan  uji  F  (simultan) untuk mengetahui  pengaruh  variabel  independen secara simultan terhadap variabel dependen.

## Uji t-statistik (Parsial)
Tabel 6. Uji t-Statistik
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.003E11 4.715E10 2.127 .037 PAD .271 .044 .612 6.204 .000 DAU .151 .081 .223 1.869 .066 DAK .142 .193 .080 .734 .465 Dana Bagi Hasil .208 .180 .119 1.152 .253

## a. Dependent Variable: Belanja Modal

## Hipotesis Pertama
Hasil output  SPSS  berdasarkan  tabel 4.6,  Uji  Hipotesis  perrtama  melalui  Uji  t
(parsial)  diperoleh probabilitas  t-statistik senilai 0,000  <  α  =  0,05  artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja Modal pada taraf nyata α = 5 persen.

## Hipotesis Kedua
Hasil output  SPSS  berdasarkan  tabel 6,  Uji  Hipotesis  kedua  melalui  Uji  t (parsial)  diperoleh probabilitas  t-statistik senilai 0,066 > α  =  0,05  artinya Dana Alokasi  Umum  (DAU)  tidak berpengaruh signifikan  terhadap Belanja  Modal pada taraf nyata α = 5 persen.

## Hipotesis Ketiga
Hasil output  SPSS  berdasarkan  tabel 4.6,  Uji  Hipotesis  ketiga  melalui  Uji  t (parsial)  diperoleh probabilitas  t-statistik senilai  0,465 > α  =  0,05  artinya Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak berpengaruh signifikan  terhadap Belanja  Modal pada taraf nyata α = 5 persen.

## Hipotesis Keempat
Hasil output  SPSS  berdasarkan  tabel 4.6,  Uji  Hipotesis  keempat  melalui  Uji  t (parsial)  diperoleh probabilitas  t-statistik senilai 0,253> α = 0,05 artinya Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada taraf nyata α = 5 persen.
Uji F-statistik (Simultan)

## Hipotesis Kelima
Olah  data  dengan SPSS  untuk  Uji  F- statistik diperoleh output sebagai berikut:

## Tabel 7. Uji F-Statistik (Simultan)
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 5.564E24 4 1.391E24 63.767 .000 a Residual 1.527E24 70 2.181E22 Total 7.091E24 74
a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, DAK,
PAD, DAU
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 5.564E24 4 1.391E24 63.767 .000 a Residual 1.527E24 70 2.181E22 Total 7.091E24 74 a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, DAK,
PAD, DAU
b. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan hasil  regresi linear berganda,  nilai F-statistik  sebesar 0,000 < α=0,05  berarti  dapat  dikatakan  bahwa variabel Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh  secara signifikan terhadap Belanja Modal.
Uji Koefisien Determinasi (Adj R 2 )
Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .886 a .785 .772 1.477E11
a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, DAK,

## PAD, DAU
Hasil olah  data  menunjukkan (Ajd  R 2 ) sebesar  0,772.  Artinya  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan Dana  Bagi  mampu  menjelaskan  variabilitas Capital  Expenditure atau  Belanja  Modal sebesar  77,20  persen  sisa  22,8  persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan secara simultan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Serta hasil  pengujian  secara  parsial  menunjukkan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja
Modal. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa  Dana Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAU)  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH) tidak berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal atau Capital Expenditure.
1. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) terhadap Capital Expenditure/ Belanja Modal
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal di  Kabupaten/  Kota  di  Jawa  Barat. Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kuntari,  Chariri,  &  Prabowo,  2019), menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  berpengaruh  terhadap Belanja  Modal.  Berbeda  dengan  hasil penemuan (Arifah,S.,  Iswanaji,  C.,
dan Priyono, 2014) yang
membuktikan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Modal. Semakin  tinggi  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)    Kabupaten  /  Kota  di Jawa Barat maka akan semakin tinggi pula  Belanja  Modal  yang  dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. (Hairiyah;  Malisan,  Lewi;  Fakhroni, 2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  sumber  pendapatan asli yang diperoleh  dari  daerah  tersebut. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber  pembelanjaan  daerah. Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD)
meningkat  maka  dana  yang  dipunyai Pemerintah
Daerah juga akan meningkat,  serta  akan meningkatkan kemandirian  Daerah  tersebut. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
(PAD)  yang  tinggi  maka  Pemerintah
Daerah  akan meningkatkan  belanja modalnya.  Belanja  Modal  atau Capital Expenditure. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana  yang  di miliki  pemerintah  daerah  akan  lebih tinggi  dan  tingkat  kemandirian  daerah akan meningkat pula. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat akan lebih meningkatkan belanja modalnya  untuk  melengkapi  sarana prasarana  pembangunan  daerah  guna meningkatkan pelayanan publik.
2. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU) terhadap Capital Expenditure/

## Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tidak berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal Kabupaten/  Kota  di  Jawa  Barat.  Hasil penelitian  ini  bertentangan  dengan penelitian (Arifah,S.,  Iswanaji,  C.,  dan
Priyono,  2014) menemukan  bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja  modal.  Serta  penelitian    yang dilakukan  oleh (Sartika,  N.,  Kirmizi dan  Indrawati,  2017) dan  penelitian yang dilakukan (Pangestu, 2019) membuktikan  secara  empiris  bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh terhadap belanja modal.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh    yang membuktikan  bahwa  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  tidak  berpengaruh terhadap  Belanja  Modal (Hairiyah; Malisan,  Lewi;  Fakhroni,  2017). Hal ini  dikarenakan dana  transfer  berupa DAU  yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat  tidak  semuanya  digunakan  untuk belanja modal. DAU banyak
dialokasikan untuk  membiayai  belanja pegawai,belanja  barang  dan  jasa  serta belanja  lainnya.  Hal  ini  juga  di
sebabkan oleh beberapa faktor anggaran belanja modal yang digunakan  tidak  juga  hanya  berasal dari  dana  transfer  (DAU)  tetapi  dapat diambil  dari  anggaran  lainnya seperti pendapatan  asli  daerah (Hairiyah; Malisan, Lewi; Fakhroni, 2017).
3. Pengaruh Dana  Alokasi  Khusus (DAK) terhadap
Capital

## Expenditure/ Belanja Modal
Penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Ndede,  Yunistin;  Sondakh,  Jullie  J dan Pontoh, 2016) yang membuktikan bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal. Hasil ini sesuai penelitian (Sartika, N., Kirmizi  dan  Indrawati,  2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian (Arifah,S.,  Iswanaji,  C., dan  Priyono,  2014),  membuktikan bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja  modal. desentralisasi  terbukti secara  empiris  tidak  memberikan pengaruh terhadap belanja modal. Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  disebut juga sebagai “ specific purpose grant ” merupakan dana  yang  berasal  dari Anggaran Pengeluaran  dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah yang terpilih guna membantu mendanai  kegiatan bersifat  khusus, serta merupakan kewenangan daerah tersebut  tetapi  sesuai  dengan  prioritas nasional.    Khususnya sebagai upaya memenuhi  kebutuhan  sarana  dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat.  Kegiatan  khusus  tersebut ditentukan oleh  Pemerintah  Pusat.
Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
atau  peningkatan  dan/atau  perbaikan sarana  dan  prasarana  fisik  untuk melakukan pelayanan dasar masyarakat. Dengan  umur  ekonomis yang  panjang  termasuk  pengadaan sarana fisik penunjang, sehingga memberikan dampak  yang  positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Sartika,  N.,  Kirmizi  dan  Indrawati, 2017).
Hasil penelitian  yang  menunjukkan bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) tidak  mempengaruhi  belanja  modal.
Hal  ini memberikan  arti  bahwa peningkatan  Dana  Alokasi Khusus (DAK)  Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten  di  Jawa  Barat tidak berpengaruh  terhadap  meningkatnya belanja Modal. 4. Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) terhadap Capital
Expenditure/ Belanja Modal Hasil penelitian  bertentangan  dengan penelitian (Sartika,  N.,  Kirmizi  dan Indrawati,  2017), menunjukkan bahwa  Dana Bagi Hasil  (DBH) terbukti  secara  empiris  memberikan pengaruh terhadap belanja modal. Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  tidak berpengaruh signifikan terhadap Capital  Expenditure/  Belanja  Modal. Hasil  ini  sesuai  dengan Penelitian yang  dilakukan  oleh (Arifah,S., Iswanaji,  C.,  dan  Priyono,  2014), menunjukkan  bahwa Bagi  Hasil (DBH) tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Belanja  Modal.  Hal  ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH)  yang  besar  tidak  selalu mempengaruhi besarnya belanja modal. (Rifai,  2017),  perilaku
belanja  modal  tidak  dipengaruhi  dari sumber  penerimaan  Dana  Bagi  Hasil
(DBH).    Dana  Bagi  Hasil  (DBH), adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase guna
mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam rangka  pelaksanaan  Desentralisasi. Pendapatan  daerah  yang  berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari  pemerintah  pusat  ke  daerah. Menuntut  daerah  membangun  dan mensejahterakan rakyat melalui pengelolaan kekayaan daerah secara proporsional  dan professional.  Dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan, yang merupakan salah  satu  alokasi  anggaran  ke sektor belanja modal untuk meningkatkan  pelayanan  kepada publik. Hal ini mensiratkan Pemerintah  daerah  kurang  dapat menggunakan  dana  perimbangan keuangan  secara  maksimal.  Jadi dapat  disimpulkan  bila  Anggaran Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  meningkat tidak  berpengaruh    terhadap  alokasi belanja modal di Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  tentang “Anali sis Capital  Expenditure atau
Belanja Modal” adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/  Kota  di  Jawa  Barat.  Artiya semakin  besar  Pendapatan  Asli  di Kabupaten/  Kota  di  Jawa  Barat  maka akan  semakin  tinggi  pula Capital Expenditure atau pengeluaran modalnya. (Hairiyah;  Malisan,  Lewi; Fakhroni, 2017),
Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  merupakan  sumber
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
pendapatan asli yang  diperoleh  dari daerah  tersebut.  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  digunakan untuk  membiayai penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan  daerah.  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Ketika Pendapatan
Asli  Daerah  (PAD)  meningkat  maka dana  yang  dipunyai  Pemerintah  Daerah juga akan meningkat, serta akan meningkatkan kemandirian Daerah tersebut. Dengan adanya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang tinggi maka Pemerintah Daerah akan meningkatkan belanja  modalnya  untuk  meningkatkan sarana  dan  prasarana  pembangunan Daerah  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada  publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana  yang  di miliki  pemerintah  daerah  akan  lebih tinggi  dan  tingkat  kemandirian  daerah akan  meningkat  pula.  Serta Pemerintah Daerah Kabupaten/  Kota  di  Jawa  Barat akan berinisiatif
untuk lebih meningkatkan  belanja  modalnya  untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik.
2. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tidak berpengaruh  terhadap  Belanja.  Hal  ini dikarenakan dana  transfer  berupa  DAU yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat tidak semuanya digunakan untuk belanja modal.  DAU  banyak  dialokasin  untuk membiayai belanja pegawai,belanja barang dan jasa serta belanja lainnya. Hal ini juga di sebabkan oleh beberapa faktor anggaran  belanja  modal  yang  digunakan tidak  juga  hanya  berasal  dari  dana transfer  (DAU)  tetapi  dapat  diambil  dari anggaran  lainnya  seperti  pendapatan  asli daerah (Hairiyah; Malisan, Lewi; Fakhroni, 2017).
3. Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal. Hasil  ini  sesuai  penelitian (Sartika,  N., Kirmizi  dan  Indrawati, 2017) dan
penelitian yang dilakukan oleh Penelitian (Arifah,S.,  Iswanaji,  C.,  dan Priyono,  2014),  membuktikan  bahwa Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. desentralisasi  terbukti  secara empiris  tidak  memberikan  pengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dana
Alokasi Khusus (DAK) tidak mempengaruhi  belanja  modal.  Hal  ini memberikan  arti  bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah  Daerah di Kota  dan Kabupaten  di  Jawa  Barat    tidak berpengaruh  terhadap  meningkatnya belanja Modal.
4. Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Capital Expenditure/  Belanja  Modal.    Hasil  ini sesuai  dengan Penelitian    yang
dilakukan  oleh (Arifah,S.,  Iswanaji,  C., dan Priyono, 2014) menunjukkan bahwa Bagi  Hasil  (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja  Modal.  Hal  ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat
mendapatkan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) yang  besar  tidak  selalu  mempengaruhi besarnya belanja modal. (Rifai, 2017), perilaku belanja modal tidak dipengaruhi  dari  sumber penerimaan Dana  Bagi  Hasil  (DBH).
Dana  Bagi
Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan  persentase guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan  Desentralisasi. Hal  ini mensiratkan  Pemerintah  daerah  kurang dapat  menggunakan  dana  perimbangan keuangan  secara  maksimal.  Jadi  dapat disimpulkan bila  Anggaran  Dana  Bagi Hasil (DBH) meningkat tidak
JURNAL STIE SEMARANG VOL 13 No 1 Edisi Oktober 2021 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## Beta Asteria
berpengaruh    terhadap alokasi  belanja modal  di  Kota  dan  Kabupaten  di  Jawa Barat.
Saran
1. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat berdasarkan hasil penelitian Pendapatan  Asli  Daerah
tinggi  akan  semakin  tinggi  Belanja Modalnya,  tetapi  untuk  Dana  Alokasi Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  dan Dana  Bagi  Hasil  (DBH) belum  digunakan  secara  optimal  untuk Belanja  Modal.  Sarannya  Pemerintah
Daerah  Kabupaten/  Kota  di  Jawa Barat  perlu  mengoptimal
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus  (DAK)  dan Dana  Bagi  Hasil (DBH) untuk  Belanja  Modal  atau
Capital Expenditure.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat memperluas obyek penelitian
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota yang  ada  di  Indonesia  agar  hasilnya dapat digunakan secara lebih luas dan lebih obyektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifah,S.,  Iswanaji,  C.,  dan  Priyono,  N.  (2014). Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Berpengaruh Terhadap Realisasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tenggah Pertode Tahun 2007-2010). 40, 46 – 6.
Ghozali. (2013).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21  Update  PLS Regresi.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro. Jurnal  Administrasi  Bisnis. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2014.03.018
Gujarati,  D.  N.  (2004).  Basic  Econometrics  4th  Edition.  In Tata  McGraw-Hill. https://doi.org/10.1126/science.1186874
Hairiyah;  Malisan,  Lewi;  Fakhroni,  Z.  (2017).  Pengaruh  dana  alokasi  umum  DAU  dana  alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. KINERJA, 14(2), 85 – 91.
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
Ifa,  K.  (2017).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Belanja  Modal  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota di Provinsi Jawa Timue. Global.
Kuntari,  Y.,  Chariri,  A.  dan,  &  Prabowo,  T.  J.  W.  (2019).  Capital  Expenditure  of  Local Goverment. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(1), 1 – 13.
Mahmudi.  (2010).  Manajemen  Keuangan  Daerah.  In dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal,  pemerintahan  dituntut  untuk  memiliki  kenandirian keuangan  daerah yang  lebih  besar.  Dengan  tingkat  kemandirian  keuangan  yang  lebih  besar  berarti  daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantu.
Ndede,  Yunistin;  Sondakh,  Jullie  J  dan  Pontoh,  W.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di  Kota  Manado. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi, 16(3),  586 – 595.  Retrieved  from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13522/13107
Pangestu,  P.  P.  M.  R.  E.  P.  J.  . ;  E.  S. K.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah Provinsi Se-Provinsi Jambi 2009-2017). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA, 4(4), 26 – 32. Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/8445 Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun

## Beta Asteria
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kementerian Sekretariat Negara RI. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Rifai,  R. A.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  Dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Katalogis, 5(7), 169 – 180.
Sartika, N., Kirmizi dan Indrawati, N. (2017). Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja  Keuangan  Daerah  yang  Mempengaruhi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Riau. Sorot, 12(2), 121. https://doi.org/10.31258/sorot.12.2.4902
Sugiyono.  (2010).  Metode  Penelitian  Bisnis.  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta.
Suliyanto.  (2011). Ekonometrika  Terapan:  Teori  &  Aplikasi  dengan  SPSS.  Penerbit  Andi : Yogyakarta.