## WAWASAN ETIKA POLITIK, MEMBANGUN SIKAP KRITIS DAN RASIONAL POLITIK BANGSA

## M. Sidi Ritaudin

## Absrak
Salah  satu  dimensi  pendidkan  politik  adalah  membuka wawasan  etika  politik  yang  diniscayakan  dapat  membangun sikap  kritis  dan  rasional  politik  anak  bangsa.  Karena  etika bersumber  dari  ilmu  agama,  sementara modal  agama merupakan  anasir  pokok  dalam  pembentukan  ciri  utama kebudayaan  yang  berkeadaban  tinggi,  maka  ia  berfungsi sebagai  ilmu,  dalam  membentuk  pendapatnya  sendiri  dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya  sendiri.  Oleh  karena  itu  tindakan politik  harus  dalam  kondisi  sadar,  yaitu  kesadaran  akan pentingnya  akuntabilitas,  transparansi  dan  solidaritas,  secara otomatis  akan  melahirkan  perilaku  dan  keputusan serta  aksi politik yang jauh lebih etis.

## Kata Kunci: Etika politik, sikap kritis, Sikap Rasional

## Pendahuluan
Tidak  bisa dipungkiri  bahwa  banyak  pengamat  politik berpandangan  sinis:  "Berbicara  etika  politik  itu  seperti  berteriak  di padang  gurun."  "Etika  politik  itu  nonsens".  Realitas  politik  adalah pertarungan  kekuatan  dan  kepentingan.  Politik  dibangun  bukan  dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa  yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan  umum  adalah  tujuan  menghalalkan  segala  cara. Meskipun Nietzsche dengan lantang meneriakkan bahwa essensi etika dalam politik dibangun dan ditentukan oleh penilaian baik dan buruk, Nilai-nilai  timbul  dalam  keadaan  amarah  dan  kekuasaan,  tetapi  nilai
etik  dalam  politik  ini  mampu  menciptakan  perubahan 1 tetapi
pragmatisme  politik  agaknya  sudah  merasuk  begitu  jauh,  tidak  lagi pada tataran penguasa bahkan telah berkolaborasi dengan rakyat yang dibuktikan dengan adanya money politic (transaksional politik) dalam Pemilihan umum.
Dalam  konteks  ini,  bagaimana etika  politik  bisa  berbicara, Inilah pandangan sekuler mengenai kekuasaan dan politik yang tidak sedikitpun diikatkan dengan agama. Menurut pandangan Islam, tanpa pengetahuan  yang  luas  dan  kuat  yang  bertumpu  pada  ilmu pengetahuan keagamaan yang paling luhur ( ‘ulúm al -dîn) maka tidak akan  ada  realisasi  etika  dalam  politik 2 sebut  saja  misalnya  bahwa secara  empiris  kasat  mata  prilaku  elite  politik  yang  tidak  mendidik rakyatnya dengan melakukan politik uang, politik transaksi. Di sinilah agaknya relevansi etika politik Islam versi Nabi saw, yaitu diri sendiri yang  harus  menjadi  contoh,  suri  tauladan, qudwah  hasanah bagi rakyat  yang dipimpinnya, melipu prilaku, moral dan kebaikan berupa nilai,  kesabaran,  kesederhanaan,  persamaan,  keadilan  dan  lain sebagainya. 3
Meskipun al-Mawardi mengutamakan ilmu-ilmu agama ( ‘ulúm al-dîn) ia menekankan keterkaitan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu- ilmu lainnya. Mempelajari al- Qur’ ân meningkatkan derajat, fikih akan meningkatkan  kemuliaan,  hadis  memperkuat  hujjah,  matematika (IPA) kemampuan  akal,  dan  bahasa  memperindah  seni, 4 dan  penulis tambahkan  bahwa  mempelajari  ilmu  politik  memerpkuat  akidah.  Hal ini  karena  nomenklatur  ilmu  politik  mendahului  ilmu  akidah, pada waktu  Rasulullah  saw  menerima  wahyu,  persoalan  pertama  muncul adalah persoalan  politik,  Rasulullah  saw  melakukan  hijrah  dan
1 Lorens  Bagus, Kamus  Filsafat, (Jakarta  :  PT Gramedia  Pustaka  Utama, 2000), h. 722.
2 Abu  al-Hasan  al-Mawardi, Adab  al-Dunya  wa  al-Din, (Mesir  :  Al- Mathba’ah  al -Amiriyyah, 1375 H/ 1955), h. 44.
3 M.  Sidi  Ritaudin, Etika  Politik  Islam,(Buku  Daras), (Jakarta  :  Transmisi Media, 2009), h. 34.
4 Pandangan Islam ini diambil dari Al-Mawardi yang  mengutip pandangan Imam  Syafi’i,  lihat,  Suparman  Syukur, Etika  Religius, (Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar,  2004), h. 329-330.
menyusun  kekuatan  politik  dan  mendirikan  negara,  persoalan  teologi muncul  belakangan,  tidak  lebih  dari  mencari  legitimasi  agama  untuk kekuasaan,  sebut  saja  misalnya  peristiwa  tahkim/  arbitrase, dan menurut  Imam  Hasan  Albanna,  tidak  sempurna  iman  seseorang  itu jika ia belum berpolitik (baik mempelajari maupun aksi).
Tesis  keagamaan,  secara  filosofis  konstitusional  menempati posisi strategis dan aspiratif. Salah satu kemungkinan strategis dalam perjuangan melawan  kejahatan  extra  ordinary  korupsi    ialah  melalui sisi  agama,  karena  modal  agama  merupakan  anasir  pokok  dalam pembentukan  ciri  utama  kebudayaan  timur,  termasuk  Indonesia. 5 Gejala  kembali  ke  agama  menunjukkan  trand  positif,  yang berkembang  dewasa  ini,  termasuk  pada  dunia  politik.  Untuk menciptakan  sistem  pemerintahan  yang  efektif  dan  akuntabel  maka tidak ada cara lain kecuali dengan etika keagamaan. 6 Agaknya dalam menghadapi  prilaku  korup  oknum  penguasa  dan  berakibat  carut marutnya negara, maka posisi etika politik menemui relevansinya.

## Urgensi Etika Politik Islam
Kalau  orang  menuntut  keadilan,  berpihak  pada  korban, memberdayakan  masyarakat  melalui civil  society, 7 membangun demokrasi,  bukankah semua itu merupakan upaya mewujudkan etika politik pada  realitas  empiris. Dalam  situasi  kacau, terutama  tidak adanya  sinkronisasi  antar  berbagai  lembaga  negara,  sperti  polisi,
5 Adi  Sasono.  “Moral  Agama  dan  Masalah  Kemiskinan  Pengantar    Kajian Tentang  Misi  Islami  dalam Pembangunan  Nasional”,  dalam,  M.  Amien  Rais,  Ed, Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri, (Jakarta : Srigunting, RajaGrafindo Persada, 1996),  h. 106.
6 Bedah  Editorial  Media  Indonesia  di  Metro  TVm Menggariskan Kepatuhan, Rabu, 24 September 2014.
7 Di Indonesia,  terminologi civil  society oleh  Nurcholish  Madjid diintrodusir  menjadi  masyarakat  madani  sebagai  padanannya, sebagai  model  acuan tentang  lingkup  interaksi  sosial.  Lihat. Haryatmoko, Etika  Politik  dan  Kekuasaan, (Jakart : Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 236-237.
hakim dan jaksa, sehingga diperlukan lembaga adhock KPK, ternyata hanya  menambah  cost  negara,  sebab  korupsi  semakin  merajalela, bukankah  etika  politik  menjadi  makin  relevan. Paling  tidak,  dalam analisis  ditemukan  tiga  hal  mendasar  pentingnya  etika  agama  dalam realitas politik, yaitu :
Pertama,  betapa  kasar  dan  tidak  santunnya  suatu  politik, tindakannya  membutuhkan  legitimasi.  Legitimasi  tindakan  ini  mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau  peraturan  perundangan.  Di  sini  letak  celah  di  mana  etika  politik bisa berbicara dengan otoritas.
Kedua,  etika  politik  berbicara  dari  sisi  korban.  Politik  yang kasar  dan  tidak  adil  akan  mengakibatkan  jatuhnya  korban.  Korban akan  membangkitkan  simpati  dan  reaksi indignation (terusik  dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir  politik  yang  kasar.  Jeritan  korban  adalah  berita  duka bagi etika politik.
Ketiga,  pertarungan  kekuasaan  dan  konflik  kepentingan  yang berlarut-larut  akan  membangkitkan  kesadaran  akan  perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan  terwujud  bila  tidak  mengacu  ke  etika  politik.  Seringnya pernyataan  "perubahan  harus  konstitusional",  menunjukkan  etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.
Terminologi etika, sebagaimana para ahli lainnya, disusun oleh Al-Jurjani dengan mensinonimkannya dengan pengertian akhlak, yaitu perilaku  yang melekat pada jiwa  yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa memerlukan pikiran (berat) apabila ia mendorong  perbuatan  yang  baik  menurut  akal  dan  syara’,  maka  ia dinamakan etika  atau akhlak  yang  baik. Sedang  jika  ia  melahirkan perbuatan buruk, maka dinamakan etika atau akhlak yang buruk. 8
Namum demikian sebagian para ahli berpendapat nahwa etika itu adalah cabang filsafat yang membahas baik dan buruknya tindakan manusia,  yang mencari  kebenaran,  dan  sebagai  filsafat  ia  mencari
8 Muhammad  Al-Jurjani, at- Ta’rifat, (Singapore:  al-Haramain,  1321.  H), Cet. I. h. 70.
keterangan  (benar)  yang  sedalam-dalamnya.  Sebagai  tugas  tertentu bagi  etika,  ia  mencari  ukuran  baik-buruknya  suatu  tingkah  laku manusia; etika hendak mencari, tindakan manusia yang manakah yang baik. 9 Mengingat  tindakan  manusia  itu  ada  yang  disengaja dan  ada pula  yang  tidak  disengaja,  maka  hanya  tindakan  manusia  yang disengaja  sajalah  yang  menjadi  sorotan  etika,  yakni  tindakan  yang dihasilkan  dari  kehendaknya,  tindakan  yang  sudah  dipikirkan sebelumnya. 10 Jadi etika tidak berlaku bagi orang gila atau tidak sadar. Etika  politik  secara  ketat  berlaku  bagi  para  pelaku  politik, meskipun  pada  awalnya  ia  mengatakan  bahwa  saya  sendiri  bukan orang  politik,  saya  bukan  orang  partai,  saya  tidak  bergairah  untuk ikut-ikutan kampanye dan berada di kubu ini atau itu. Tentu saja saya punya pilihan, dan mencoblos. Sebagai warga negara saya punya hak suara  dan  saya  menggunakannya.  Sebut  saja  misalnya  pidato  singkat Zulkifli  Hasan  sebelum  voting  menjadi  ketua  MPR,  ia  mengatakan bahwa  dia  tidak  bermimpi  atau  merencanakan  iutnuk  menjadi  ketua MPR,  tapi  hal  ini  adalah  garis  tangannya.  Perspektif  etika  politik,  ia harus  memenuhi  semua  kompetensi  dan  kapabilitas  sebagai  ketua MPR beserta syarat rukunnya.
Mengapa  ia  harus  memenuhi  kriteria-kriteria  sebagai  Ketua MPR,  karane etika politik  itu membicarakan  masalah  predikat- predikat  nilai  “betul”  (“right”)  dan  “salah”  (“wrong”)  dalam  arti “susila”  (“moral”)  dan  “ a susila”  (immoral”) 11 Kattsoff  menjelaskan bahwa  etika  digunakan: pertama, sebagai penilaian  terhadap
perbuatan-perbuatan  manusia, tentu  saja  dalam  hal  ini,  menyangkut perbuatan politik dan dipakai untuk membedakan perbuatan-perbuatan
9 Carl  Wellman, Morals  and  Ethics, (New  Jersey:  Prentice-Hall,  1988), Englewood Cliffs, Ed.2, h.6.
10 Ahmad  Amin, Etika (Ilmu  Akhlak),  terj.  Fari d  Ma’ruf,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1975), h. 5-6.
11 Louis  O.  Kattsoff, Pengantar  Filsafat, Terj.  Soejono  Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986) h. 349.
atau  manusia-manusia  yang  lain. 12 Sehingga  oleh  Lillie,  etika digolongkan  sebagai  ilmu  pengetahuan  normatif  yang  bertugas memberikan  pertimbangan perilaku  manusia  dalam  masyarakat apakah baik atau buruk, benar atau salah, sebagaimana pernyataannya berikut ini :
“The  normative  science  of  the  conduct  of  human  being  living  in societies is a science which judge this conduct to be right or wrong, to  be  good  or  bad,  or  in  some  similar  way.  This  definition  says, first of all, that ethics is a science, and science may be defined as a systematic  and  mor  or  less  complete  body  of  knowledge  about    a particular set of related events or objects ” 13 .
Dengan demikian,  etika  dapat  mengantar  orang  kepada kemampuan  untuk  bersikap  kritis  dan  rasional,  karena  ia  berfungsi sebagai  ilmu,  dalam  membentuk  pendapatnya  sendiri  dan  bertindak sesuai  dengan  apa  yang  dapat  dipertanggungjawabkannya  sendiri. 14 etika  kajiannya  lebih  radikal,  abstrak  dan  filosofis.  Dalam  hal  ini nampaknya  para  ahli  di  bidang  ini,  tidak  ada  pertentangan  tentang fungsi  dan  manfaat  etika  bagi  kehidupan  manusia,  baik  bersifat individu, kelompok maupun masyarakat luas di dalam segala bidang. Di  bidang politik,  etika  kepemimpinan,  etika  penguasa  tentu  saja memegang peranan penting.
12 Louis  O.  Kattsoff, Pengantar  Filsafat, Terj.  Soejono  Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986) h. 351. Menurut Richard B. Brandt etika ada dua, yaitu pertama etika  normatif,  yang  tugasnya  mengadakan  penyeleksian  terhadap ukuran-ukuran kesusilaan yang dianggap benar dan berlaku dalam masyarakat. Juga di  dalamnya  diselidiki  dasar  dari  ukuran-ukuran tersebut. Kedua, etika  kritik,  yang tugasnya  menelaah  arti  dari  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  mengadakan tanggapan- tanggapan  kesusilaan,  seperti  istilah  “baik”,  “buruk”,  “wajib”,  “bebas”, dan  sebagainya.  Etika  kritik  biasanya  juga  dinamakan  etika  kefilsafatan,  atau sebagaimana  yang  diusulkan  oleh  Ayer,  yakni  “metaetika”.  Lihat,  Richard  B. Brandt, Ethical  Theory,  The  Problems  of  Normative  and  Critical  Ethics, (Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, Inc, 1959).
13 William  Lillie, An  Introduction  to  Ethics, (New  York:  Barnes  Noble, 1957),  h. 1-2.
14 Franz Van Magnis, Etika Umum, (Yogyakarta: Kanisius, 1975) h. 13.
Jika  perbuatan-perbuatan  itu  direalisasikan  berupa  perbuatan yang baik maka hal itu disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, bila apa yang  direalisasikan  itu  perbuatan  yang  jelek  maka  berarti  seseorang tersebut  bermoral  yang  jelek. 15 Karena  itu,  pelajaran  budi  pekerti harus  menekankan  perjumpaan,  pengenalan,  dan  pemahaman  “yang lain” ( the others). Strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang.  Strategi  yang  amat  menentukan  cerah-tidaknya  masa  depan demokrasi di negeri ini 16 .

## Integritas Kenegarawanan dalam Politik Empirik
Pembahasan  tentang  integritas  kenegarawanan  ini,  kiranya lebih  meresap  jika  diawali  dengan sebuah  adagium  yang  sangat populer  di  kalangan  muslim  terpelajar,  yaitu  berbentuk  syair  Arab, yang merupakan gubahan penyair kondang yang bernama Syauqi Bek. Bunyi lengkap dari syair tersebut adalah:
ﺖﯿﻘﺑ ﺎﻣ قﻼﺧﻻا ﻢﻣﻻا ﺎﻤﻧا ﺖﺒھذ ﻢھ نﺎﻓ اﻮﺒھذ ﻢﮭﻗﻼﺧا
“ Sesungguhnya bangsa-bangsa  itu  tegak  selama  akhlaknya tegak;  dan  jika  akhlaknya  runtuh,  maka  runtuh  pulalah  bangsa- bangsa itu ”.
Ratapan  atau  jeritan  suara  hati  sang  penyair  ini  muncul, menurut  penuturan  Rachmat  Djatnika,  adalah  karena  ia  melihat  fakta dan  realita,  yaitu  kejatuhan  Andalusia  di  Spanyol  yang  pada  masa jayanya  memiliki  keajaiban  dunia  dengan  istana  Al-Hambra,  mesjid Cordova.  Andalusia  pun  telah  melahirkan  tokoh-tokoh  besar  seperti Ibnu  Rusyd,  Ibnu  Hazm,  Al-Qurthubi  Ibnu  Al- ‘Arabi  dan  lain -lain.
15 Tentang  perbuatan  baik  dan  buruk  ini  Miskawaih  menyebutnya  sebagai karakter  (khuluk )  merupakan  suatu  keadaan  jiwa.  Keadaan  ini  menyebabkan  jiwa bertindak  tanpa  dipikir  atau  dipertimbangkan  secara  mendalam, pertama alamiah dan bertolak dari watak, kedua tercipta melalui kebiasaan atau latihan. Untuk bacaan lebih lanjut, lihat. Ibn Miskawaih, Tahzib al-Akhlak, Terj. Helmi Hidayat “Menuju Kesempurnaan Akhlak” (Bandung: Mizan, 1999) h. 56-58
16 Donny Gahral Adian, “Menyoal Dimensi Kultural Demokrasi“, Kompas, Opini, 22 Juli 2002.
Namun,  pada  tahun  1492,  negeri  itu  hilang  kejayaannya,  umat  Islam lenyap dari Andalusia, disebabkan oleh ulah para pemimpinnya  yang tidak  bertanggung  jawab  terhadap  nasib  umat,  melainkan  saling bertengkar  memperebutkan  kedudukan  dan  kepentingan  sendiri- sendiri,  padahal  musuh  mengintai.  Mereka  lupa  akan  kewajiban- kewajibannya  sebagai  pemimpin  terhadap  nasib  masyarakat  dan bangsanya.  Akhirnya  mereka  dapat  dihancurkan  oleh  Raja  Ferdinan dari Aragon dan sekutunya raja dari Castila. 17
Dengan  demikian,  kejayaan  suatu  bangsa  tergantung  kepada keteguhan  akhlak,  budi  pekerti,  atau  moral  bangsa  itu.  Sebaliknya, kerusakan  yang  timbul  di  muka  bumi  ini  adalah  disebabkan    oleh perbuatan manusia sendiri. Dalam al- Qur’an disebutkan :
سﺎﻨﻟا ىﺪﯾا ﺖﺒﺴﻛ ﺎﻤﺑ ﺮﺤﺒﻟاو ﺮﺒﻟا ﻰﻓ دﺎﺴﻔﻟا ﺮﮭظ
) موﺮﻟا / ٣٠ : ٤١ (
” Telah nyata kerusakan  di daratan dan di lautan, disebabkan perbuatan manusia ”. (Q.S. al-Rum./ 30 : 41).
Jadi,  adanya  kerusakan  yang  terjadi  di  muka  bumi  ini  adalah akibat  perbuatan  manusia  yang  tidak  bertanggung  jawab,  seperti pencemaran  lingkungan,  terkurasnya  sumber  daya  alam, krisis keluarga,  kecanduan  obat  bius,  prustitusi,  gangguan  jiwa  dan sebagainya.  Karena  pentingnya  kedudukan  akhlak  dalam  kehidupan manusia,  maka  misi  (risalah)  Rasulullah  SAW,  itu  sendiri keseluruhannya  adalah  untuk  memperbaiki  akhlak  yang  mulia.
Sebagaimana sabdanya:
قﻼﺧﻻا مرﺎﻜﻣ  ﻢﻤﺗﻻ ﺖﺜﻌﺑ ﺎﻤﻧا
" Sesungguhnya  saya  ini  diutus  hanyalah  untuk  menyempurnakan akhlak yang mulia ". (HR. Ahmad Ibn Haubab).
Menurut pendapat Nurcholish  Madjid,  tidak  ada  bukti kebenaran adagium di atas yang lebih demonstratif daripada apa yang dapat  disaksikan  di  zaman  modern  ini.  Jika  pengertian  akhlak  yang
17 Lihat, Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka  Panjimas,  1992). h.  14-15.  Konfirmasi  tentang  Andalusia  ini  dapat  juga dilakukan  pada,  Harun  Nasution  (Ket.Tim), Ensiklopedi  Islam  Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 120-121.
amat luas dibatasi hanya kepada pengertian etika politik, maka sudah merupakan pendapat para pakar ilmu-ilmu sosial, bahwa bangsa yang kuat  (dan  maju)  adalah  bangsa  yang  etikanya  tegar,  tidak  lemah. 18 Bagaimana etika politik yang tegar itu ? Agaknya yang dimaksudkan adalah  sejauhmana  para  pejabat  pemerintah  dan  orang-orang  yang berfungsi  sebagai public  figure dapat  menjadi  “suri  tauladan”  bagi masyarakat.
Nurcholish  Madjid  mencontohkan  Amerika  Serikat    sebagai negara  yang  etika  politiknya  kuat,  karena  ia  tidak  mentolerir    bentuk penyelewengan  apapun  yang  dilakukan  oleh  warga  negara,  apa  lagi pejabat  yang  akan  banyak  mempengaruhi  publik.  Ia  mencatat, misalnya,  Gary  Hart,  seorang  bakal  calon  presiden  yang  amat  cerah dan  memberi  harapan,  jatuh  tak  tertolong  hanya  karena  di  suatu malam  Minggu,  ketika  istrinya  pulang  mudik  ke  Denver,  Colorado. Flatnya di Washington terlihat dimasuki seorang wanita, yang ternyata seorang  foto  model  dari  Miami,  Florida,  bernama  Donna  Rice.  Usut punya  usut,  ternyata  wanita  itu  telah  dipacari  sejak  lama.  Maka  jika kepada  istrinya  saja,  Gary  Hart  berlaku  curang,  bagaimana kepada bangsa dan masyarakatnya ? Oleh karena itu, dalam hal etika politik, negeri  seperti  Amerika  serikat  itu  disebut  Gunner  Myrdal  “negeri tegar” ( tough state).
Nampaknya  kejatuhan  Gary  Hart  itu  seperti  suatu  bentuk kemunafikan Amerika, karena bukankah di sana free sex dikenal luas Tapi untuk memahaminya, lanjut Nurckholish, mungkin harus dilihat bagaimana  mereka  membedakan  antara  suatu  tindakan  pribadi  dan tindakan  yang  bisa  mempengaruhi  masyarakat  luas  karena  dilakukan oleh  seorang public  figure. 19 Inilah  apa  yang  disebut  dengan pelanggaran etika politik, karena dampaknya yang menembus lapisan sosial  yang  luas,  berlainan  dengan  etika  pribadi,  yang  dampak
18 Nurcholish  Madjid, Pintu-Pintu  Menuju  Tuhan, (Jakarta:  Paramadina, 2002) h. 184.
19 Nurcholish  Madjid, Pintu-Pintu  Menuju  Tuhan, (Jakarta:  Paramadina, 2002) h. 184.
pelanggarannya  hanya  menyangkut  pribadinya  sendiri.  Untuk memperluas  ilustrasi  baiklah  dikemukakan beberapa  contoh  berikut ini.
Contoh etika pribadi: Katakanlah seseorang yang telah berhasil memperkembangkan  bisnisnya  sehingga  menjadi  seorang  jutawan. Dari kekayaannya itu sebahagian dihamburkannya untuk menjinakkan dan  memikat  istri-istri  orang  lain,  sehingga  merusak  hubungan keluarga.  Memang  ia  berhasil  memperkembangkan  kekayaannya, tetapi gagal memperkembangkan etika pribadinya. Karena ia memikat istri  orang  lain,  hal  tersebut  dicela  oleh  seluruh  masyarakat,  ia merusak  kaidah  etika  yang  berlaku  dengan memikat  istri  orang  lain dan  merusak  hubungan  suami  istri.  Sebagai  akibatnya  turut menganiaya  dan  merusak  pendidikan  anak-anak  keluarga  tersebut secara tidak langsung. Contoh etika politik: Seorang pejabat pemerintah mempergunakan  uang  negara  untuk  kepentingan  pribadi.  Tiap  warga negara  Indonesia  mengetahui  bahwa  uang  pemerintah  adalah  uang rakyat. Setiap uang rakyat oleh siapa pun tidak boleh digunakan untuk pribadi  dan  harus  dipertanggungjawabkan.  Dalam  hal  inilah  kaidah etika  politik  tidak  mengizinkan  mempergunakan  uang  pemerintah untuk  kepentingan  pribadi,  sebab  hal  ini  menggangu  jalannya  roda pemerintahan.  Pejabat  tersebut  merusak  etika  politiknya,  karena  ia telah  disumpah  untuk  lebih  mementingkan  negara  daripada  dirinya, bekerja dengan jujur, tertib dan cermat untuk kepentingan negara.
Pada  akhir  tahun  70an,  P.M.  Takeo  Miki  dari  Jepang mengundurkan  diri.  Ia  merasa  bertanggungjawab  atas  kemerosotan popularitas  Partai  Liberal  Demokrat.  Ia  “tahu  diri”  dan  merasa bertentangan  dengan  etika  politik  jika  lebih  lama  mempertahankan jabatannya. Dalam hal etika politik, Jepang adalah juga “negeri tegar” dari  contoh  tadi  nampak  bahwa  tradisi  pejabatnnya  yang mengundurkan diri (dulu malah harakiri) 20 jika kedapatan dirinya atau
20 Harakiri  adalah  bentuk  bunuh  diri  yang  seremonial  di  Jepang,  yang dilakukan  dengan  menyobek  prut  memakai  pedang  pendek.  Lihat,  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  Kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995). h. 340.
bawahannya  melanggar  etika  politik.  Kor ea  Selatan,  pelopor  NIC’s (Newly  Industrializing  Countries )  adalah  “negeri  tegar”,  terlihat  dari bagaimana  mereka  memberantas  korupsi  ke  akar-akarnya,  seperti yang terjadi terhadap mantan presiden mereka, Chun Doo Hwan. 21
Bagaimana  dengan  Indonesia  ?  Agaknya  jika  dilihat  dari beberapa  indikator  tentang  kategori  “negara  tegar”,  maka  tidak berlebihan bila Gunnar Myrdal telah menggolongkan Indonesia ini ke dalam  kelompok soft  states, “negeri  lunak”,  yaitu  dari  segi  etika politiknya.  Sebab  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  dewasa  ini merajalela  merasuki  semua  sektor  birokrasi,  tragis  memang,  karena Indonesia  termasuk  kategori  negara  beragama,  dan  90  %  adalah beragama  Islam,  yang  secara  substantif  seluruh  isi  dan  kandungan kitab sucinya (al- Qur’an) adalah pesan moral. Hubungan  antara soft  states dengan akhlak seringkali disalahpahami,  yaitu  ketika  orang  mengatakan  bahwa  nil ai  “maaf” dapat  menyelesaikan  kesalahan  publik.  Dengan  kata  lain,  kehebatan sebuah  bangsa  bisa  dilihat  dari  caranya  menghadapi  atau  bertindak terhadap  kesalahan.  Apakah  bangsa  yang  lembek  atau  bangsa  yang tegar.  Dan  lembek  atau  tegar  itu  bertautan  pula  dengan,  setidaknya, dua  sistem  besar, yaitu  sistem  hukum  dan  sistem  nilai  atau kebudayaan.
Mengenai  hal  tersebut,  dalam  sebuah  editorial, 22 dikatakan bahwa  bangsa  yang  tegar,  baik  karena  hukum  ataupun  kultural,  akan tegar pula memperlakukan kesalahan. Kesalahan besar dihukum berat, kesalahan  kecil  dihukum  ringan.  Tidak  peduli  yang  melakukannya anak  sendiri,  lurah,  menteri,  atau  presiden,  tanpa  pandang  bulu. Bahkan bangsa yang kebudayaannya menjunjung tinggi harga diri dan rasa malu tidak perlu menunggu hukuman dari luar. Otomatis, ia akan menghukum dirinya sendiri. Misalnya kesalahan ringan
21 Lihat, Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995). h, 185.
22 Lidah  Memang  Tidak  Bertulang,“Editorial”, Media  Indonesia,  (Jakarta), No. 7969. Tanggal  23 Agustus 2002, h.1.

## M. Sidi Ritaudin: WAWASAN ETIKA POLITIK ...
mengundurkan  diri  dari  sebuah  jabatan,  sedangkan  kesalahan  besar melakukan harakiri alias bunuh diri.

## Substansi Muatan Etika Politik
Power  tends  to  corrupt dan Ethics  has  no  place  in  politics adalah  dua  adagium  klasik  dalam textbook ilmu  politik  yang  ingin menunjukkan betapa mudahnya para politisi/elite politik terperangkap pada  kecenderungan  berpolitik  tanpa  etika. Sebaliknya,  adagium  ini pulalah  yang  membuat paea  teoritikus/akademisi untuk  selalu  tidak jenuh dan letih meneriakkan perlunya etika politik dalam mengemban tugas  dan  tanggung  jawab  bermasyarakat dan  bernegara. 23 Dalam
teori  politik,  etika  politik  bukanlah  sekadar  gagasan  himbauan  moral yang  naif  bila  dikaitkan  dengan  kehidupan  politik  praktis  seperti sinyalemen adagium di atas.
Minimum  ada  tiga  prinsip  yang  secara  metodologis  dapat dijadikan untuk  mengukur  muatan  etika  politik  dari  sebuah  politik atau pun kebijakan publik 24 . Prasyarat pertama adalah prinsip kehati- hatian (principle of prudence), sebuah prinsip yang “mempertanyakan”  secara  kritis  tentang  latar  belakang  berikut
“pemihakan”  dari  s ebuah  tindakan  ataupun  kebijakan  dari  para pemegang kunci kekuasaan politik. Dalam prinsip ini, sebuah tindakan yang  memiliki  motif  untuk  “memihak”  kepentingan  lebih  luas dibanding  dengan  kepentingan  sempit  partai  atau  diri  sendiri  akan memiliki nilai etika yang jauh lebih tinggi dan terpuji. Prinsip kedua adalah  prinsip  tatakelola  (principle  of
governance)  yang  berhubungan  dengan  masalah  etika  di  dalam “proses”  pengambilan  keputusan  ataupun  penetuan  tindakan.  Prinsip ini menyangkut pengukuran terhadap standar-standar yang digunakan di  dalam  menentukan  sebuah  tindakan  ataupun  kebijakan.  Kesadaran
23 Sri  Sultan  Hamangkubowono  X, Pidato  Dies yang  disampaikan  dalam Temu  Akbar  Alumni  Dies  Natalis  Ke-40  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 3 Agustus 2008.
24 Kastorius Sinaga, “Tentang Etika Politik“, Kompas, 9 April 2008.
akan  pentingnya  akuntabilitas,  transparansi  dan  soladiritas,  secara otomatis, akan melahirkan perilaku dan keputusan yang jauh lebih etis.
Prinsip yang ketiga adalah prinsip pilihan rasional (principle of rational choice) yang secara metodologis menimbang secara seksama atas  manfaat  dan  biaya  (costs  and  benefits)  dari  sebuah  tindakan ataupun kebijakan dalam rangka kepentingan umum. Sebuah tindakan atau  keputusan  yang memiliki  manfaat  yang  sangat  tinggi  dan signifikan bagi kepentingan umum jauh lebih etis dibanding tindakan yang  hanya  melayani  kepentingan  pribadi  ataupun  kepentingan manuver  partai  politik  yang  sesaat. Dalam  kehidupan  politik  sehari- hari,  baik  biaya  (costs)  maupun  manfaat  (benefits)  tidak  selalu  hadir dalam bentuk fisik-material.
Namun  juga  kedua  aspek  tersebut  dapat  diurai  dalam  bentuk nilai-nilai  simbolik  seperti  trust,  stabilitas,  soladiritas,  ataupun loyalitas. 25 Jika  dilihat  dari  sisi  tujuannya,  menurut  Nietzsche, kehidupan  manusia  adalah  kehendak  untuk  berkuasa,  dan  ini  harus diterjemahkan  ke  dalam  kesempurnaan  yang  melebihi  dimensi- dimensi biasa, kebaikan dan keburukan 26 , sebagaimana telah diuraikan di  atas. Oleh  sebab  itu  semakin  jelas  bahwa perlu mengingatkan pentingnya  muatan  etika  politik  sebagai  acuan  bersama  bagi  jagat perpolitikan.

## Ruang Lingkup Etika Politik
Dalam definisi Ricoeur,  etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja,  tetapi terkait dengan tindakan kolektif (etika sosial).  Dalam  etika  individual,  kalau  orang  mempunyai  pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan dalam etika  politik,  yang  merupakan  etika  sosial,  untuk  dapat  mewujudkan
25 Sri  Sultan  Hamangkubowono  X, Pidato  Dies yang  disampaikan  dalam Temu  Akbar  Alumni  Dies  Natalis  Ke-40  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 3 Agustus 2008.
26 Lorens  Bagus, Kamus  Filsafat, (Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2000), h. 220.

## M. Sidi Ritaudin: WAWASAN ETIKA POLITIK ...
pandangannya  dibutuhkan  persetujuan  dari  sebanyak  mungkin warganegara karena menyangkut tindakan kolektif. 27 Maka hubungan antara  pandangan  hidup  seseorang  dengan  tindakan  kolektif  tidak langsung,  membutuhkan  perantara yang berfungsi  menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan kolektif.
Perantara  itu  bisa  berupa  simbol-simbol  maupun  nilai-nilai:
simbol-simbol agama, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan sebagainya. Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai itu, politikus  berusaha  meyakinkan  sebanyak  mungkin  warganegara  agar menerima  pandangannya  sehingga  mendorong  kepada  tindakan bersama. Maka politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk  meyakinkan  melalui  wicara  dan  persuasi,  bukan  manipulasi, kebohongan,  dan  kekerasan. Agaknya  hal  demikian  inilah  yang mendorong T. Jakob bersuara lantang menuturkan. “Wahai pemimpin jaga kesehatanmu”, wahai pemimpin bersungguh - sungguhlah sedikit”, wahai  pemimpin  wariskan  kecerdasan”. 28 Ilustrasi  ini  menandaskan bahwa  secara  etika  politik,  pemimpin  itu  harus  bersungguh-sungguh memimpin  tidak  boleh  bersikap  autopilot,  dan  juga  harus  cerdas  dan visioner, sehingga akuntabilitas kepemimpinan mendapat public trust.
Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah  struktur  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya  yang mengkondisikan  tindakan  kolektif.Etika  politik  vs  Machiavellisme
Tuntutan pertama etika politik adalah "hidup baik bersama dan untuk orang  lain".  Pada  tingkat  ini,  etika  politik  dipahami  sebagai perwujudan  sikap  dan  perilaku  politikus  atau  warganegara.  Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain,  menerima  pluralitas,  memiliki  keprihatinan  untuk  kesejahteraan umum,  dan  tidak  mementingkan  golongannya.  Jadi,  politikus  yang
27 Dengan  kata  lain,  Paul  Ricoeur menegaskan  bahwa etika  politik membidik  hidup  baik  bersama,  lihat, Haryatmoko, Etika  Politik  dan  Kekuasaan, (Jakart : Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 240.
28 T.  Jacob, Tragedi  Negara  Kesatuan  Kleptokratis,  Catatan  di  Senjakala, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 255-264.
menjalankan  etika  politik  adalah  negarawan  yang  mempunyai keutamaan-keutamaan moral. 29
Dalam  sejarah  filsafat  politik,  filsuf  seperti  Socrates  sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dimengerti  sebagai  seni  yang  mengandung  kesantunan.  Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila ada pengakuan  timbal  balik  dan  hubungan  fair  di  antara  para  pelaku. Pemahaman etika politik semacam ini belum mencukupi karena sudah puas  bila  diidentikkan  dengan  kualitas  moral  politikus.  Belum mencukupi  karena  tidak  berbeda  dengan  pernyataan.  "Bila  setiap politikus jujur, maka Indonesia akan makmur".
Dari sudut koherensi, pernyataan ini sahih, tidak terbantahkan. Tetapi  dari  teori  korespondensi,  pernyataan  hipotesis  itu  terlalu  jauh dari  kenyataan  (hipotetis  irealis). Etika  politik,  yang  hanya  puas dengan  koherensi  norma-normanya  dan  tidak  memperhitungkan  real politic,  cenderung mandul.  Namun  bukankah  real  politic,  seperti dikatakan  Machiavelli,  adalah  hubungan  kekuasaan  atau  pertarungan kekuatan?  Masyarakat  bukan  terdiri  dari  individu-individu  subyek hukum,  tetapi  terdiri  dari  kelompok-kelompok  yang mempunyai kepentingan  yang saling berlawanan. Politik  yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apa pun caranya. Filsuf Italia ini yakin tidak  ada  hukum  kecuali  kekuatan  yang  dapat  memaksanya.  Hanya sesudahnya,  hukum  dan  hak  akan  melegitimasi  kekuatan  itu.  Situasi Indonesia  saat  ini  tidak  jauh  dari  gambaran  Machiavelli  itu.  Politik dan  moral  menjadi  dua  dunia  yang  berbeda.  Etika  politik  seakan menjadi tidak relevan.
29 Seorang  negarawan  itu,  pemimpin  yang  sudah  selesai  dengan  dirinya,  ia mementingkan  kepentingan  rakyat  dan  negara,  oleh  karena  itu,  menurut  Ibnu Miskawaih, negarawan  itu memiliki keutamaan-keutamaan  moral, kebajikan  yang tinggi,  yaitu  memiliki  kearifan,  sikap  sederhana,  berani, dermawan  dan  adil.  Lihat, Abu  Ali  Ahmad  Miskawaih, Tahdzîbul  al-Akhlâk, terj.  Helmi  Hidayat,  (Bandung  : Mizan, 1999), h. 46-50.

## M. Sidi Ritaudin: WAWASAN ETIKA POLITIK ...
Relevansi  etika  politik  terletak  pada  kemampuannya  untuk menjinakkan  kekuatan  itu  dan  mengatur  kepentingan-kepentingan kelompok  dengan  membangun  institusi-institusi  yang  lebih  adil. Institusi  sosial  dan  keadilan  prosedural Institusi-institusi  sosial  harus adil karena mempengaruhi struktur dasar masyarakat. Dalam struktur dasar  masyarakat,  seperti  dikatakan  John  Rawls,  sudah  terkandung berbagai  posisi  sosial  dan  harapan  masa  depan  anggota  masyarakat berbeda-beda dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi.  Terlebih  lagi,  institusi-institusi  sosial  tertentu mendefinisikan  hak-hak  dan  kewajiban  masyarakat,  yang  pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan setiap orang, cita-citanya,
dan kemungkinan terwujudnya. 30
Dengan demikian institusi-institusi sosial itu sudah merupakan sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan  bagi  yang  satu  dan  kemalangan  bagi  yang  lain.  Maka membangun  institusi-institusi  yang  adil  adalah  upaya  memastikan terjaminnya  kesempatan  sama  sehingga  kehidupan  seseorang  tidak pertama-tama  ditentukan  oleh  keadaan,  tetapi  oleh  pilihannya. Keutamaan moral politikus tidak cukup tanpa adanya komitmen untuk merombak  institusi-institusi  sosial  yang  tidak  adil,  penyebab  laten kekerasan  yang  sering  terjadi  di  Indonesia.  Maka  sering  didengar pepatah  "yang  jujur  hancur".  Ungkapan  ini  menunjukkan  urgensi membangun  institusi-institusi  yang  adil.  Ini  bisa  dimulai  dengan menerapkan keadilan prosedural.
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi,  tentu  saja  tidak memaksakan pandangan nRausseau, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei), persoalan ini masih debatable, yang jelas
30 Haryatmoko, pengajar filsafat di Pascasarjana UI, Universitas Sanata Dharma, dan IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta Sumber: http://tumasouw.tripod.com /artikel/etika_politik_bukan_hanya_moralitas.htm
kalangan  Islam  tidak  setuju. 31 Rousseau  justru  menganjurkan    konsep civic  religion, yang  akan  menanamkan  patriotisme  dan  kebaikan. Dalam konteks negara kota, ia menginginkan kesetaraan semua warga negara. 32 Agaknya dengan konsep kesetaraan semua warga negara ini maka  keadilan  dapat  ditegakkan  seadil-adilnya,  sebagai  sebuah pengejawantahan etika politik dalam negara .
Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu  dan  mempunyai  sasaran  utama  peraturan-peraturan,  hukum- hukum,  undang-undang.  Jadi  prosedur  ini  terkait  dengan  legitimasi dan justifikasi. Misalnya, kue tart harus dibagi adil untuk lima orang. Maka  peraturan  yang  menetapkan  "yang  membagi  harus  mengambil pada  giliran  yang  terakhir" dianggap  sebagai  prosedur  yang  adil. Dengan ketentuan itu, bila pembagi ingin mendapat bagian yang tidak lebih  kecil  dari  yang  lain,  dengan  sendirinya,  tanpa  harus  dikontrol, dia  akan  berusaha  membagi  kue  itu  sedemikian  rupa  sehingga sama besarnya.
Dengan  demikian,  meski  ia  mengambil  pada  giliran  terakhir, tidak  akan  dirugikan.  Di  Indonesia,  para  penguasa,  yang  dalam  arti tertentu  adalah  pembagi  kekayaan  atau  hasil  kerja  sosial,  justru sebaliknya,  berebut  untuk  mengambil  yang  pertama.  Tentu  saja  akan mengambil bagian  yang  terbesar. Maka banyak orang atau kelompok yang  mempertaruhkan  semua  untuk  berebut  kekuasaan.  Keadilan prosedural  menjadi  tulang  punggung  etika  politik  karena  sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal  mungkin  penyalahgunaan. Nampaknya  di  sini  motif dalam menegakkan keadilan memegang peranan penting, sebab orang
31 Perbedaan  paradigma  tentang  demokrasi  antara  pemikiran  Sekuler  barat dengan  Islam  ini, Lihat  Muhammad  Imarah, Perang  Terminologi  Islam  Versus Barat,(Jakarta : Robbani Press, 1998), h. 178-183.
32 Ian  Adams, Ideologi  Politik  Mutakhir  Konsep,  Ragam,  Kritik  dan Masa Depannya, (yogyakarta : Qalam, 2004), h. 32-33.

## M. Sidi Ritaudin: WAWASAN ETIKA POLITIK ...
yang  hina  dan  keji  menafsirkan  perilaku  dan  karakter  orang  lain menurut motif-motif kotornya sendiri. 33
Keadilan  tidak  diserahkan  kepada  keutamaan  politikus,  tetapi dipercayakan  kepada  prosedur  yang  memungkinkan  pembentukan sistem hukum yang baik sehingga keadilan distributif, komutatif, dan keadilan  sosial  bisa  dijamin.  Dengan  demikian  sistem  hukum  yang baik juga menghindarkan pembusukan politikus. Memang, bisa terjadi meski  hukum  sudah  adil,  seorang  koruptor  divonis bebas  karena beberapa  alasan  kepiawaian  pengacara,  tak  cukup  bukti,  tekanan terhadap  hakim,  dan  sebagainya.  Padahal,  prosedur  hukum  positif yang berlaku tidak mampu memuaskan rasa keadilan, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip epieikeia (yang benar dan yang adil). 34
Semua  diperlakukan  sama  di  depan  hukum.  Ketidaksamaan perlakuan  hanya  bisa  dibenarkan  bila  memihak  kepada  yang  paling tidak  diuntungkan  atau  korban.  Secara struktural,  korban  biasanya sudah  dalam  posisi  lemah,  misalnya,  warga  terhadap  penguasa, minoritas  terhadap  mayoritas.  Prinsip  epieikeia  ini  mengandaikan integritas  hakim,  penguasa  atau  yang  berkompeten  menafsirkan hukum.  Maka  ada  tuntutan  timbal  balik,  prosedur  yang  adil  belum mencukupi  bila  tidak  dilaksanakan  oleh  pribadi  yang  mempunyai keutamaan moral.
33 Dalam  konteks  ini  Ali  as  berkata  :”seorang  jahat  tidak  mempunyai pandangan baik tentang siapa pun, karena ia tidak melihat siapa pun kecuali melalui perantaraan  karakternya  sendiri”.  Lihat,  Sayyid  Mujtaba  Musawi  Lari, Etika  dan Pertumbuhan Spiritual, (Jakarta : Lentera, 2001), h. 320.
34 Pelanggaran  etika  politik  oleh  elite  penguasa  dapat  dirasakan  oleh publik  ketika  nampak  hukum  itu  tajam  ke  bawah  dan  tumpul  ke  atas.  Agaknya orientasi  kekuasaan  oleh  elite  politik  belum  di  arahkan  kepada  pemberdayaan ummat  ( ri’ayah  ummah ).  Kekuasaan  atas  politik  dan  negara  seyogyanya didedikasikan untuk Tuhan (Amanah) juga kepada rakyat dan negara. Lihat, Zuhairi Misrawi,  “Fiqih ivil  Society Versus  Fikih  Kekuasaan”  dalam,  Komaruddin  Hidayat dan Ahmad Gaus AF,(Ed.,). Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta : Paramadina, 2005), h. 284-285.

## Penutup
Marwah  bangsa  sangat  ditentukan  oleh  etika  politik  elite penguasa.  Etika  dapat  mengantar  orang  kepada  kemampuan  untuk bersikap  kritis  dan  rasional,  karena  ia  berfungsi  sebagai  ilmu,  dalam membentuk  pendapatnya  sendiri  dan  bertindak  sesuai  dengan  apa yang dapat dipertanggung-jawabkannya sendiri. Etika kajiannya lebih radikal, abstrak dan filosofis, oleh karena itu, etika politik adalah seni memimpin,  seni  berkuasa  yang  sesuai  dengan  undang-undang, peraturan yang berlaku serta nilai-nilai sosial, adat istiadat dan agama sebagai  sumber  nilai  yang  dapat  membuat  bangsa  ini  menjadi bermartabat dan berkeadaban.
Optimisme  akan  tegaknya  etika  politik  dalam  kehidupan politik  berbangsa  dan  bernegara,  manakala  wawasan  ilmu pengetahuan  para  elite  bangsa  memang  terpenuhi,  kapabilitas  dan kompetensi sebagai negarawan memang harus mumpuni. Oleh karena itu,  setidaknya  ada  tiga  muatan  etika  politik  yang dapat diimplementasikan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pertama,  watak  baru  yang  berakar  budaya,  berwatak  progresif  dan memihak bangsa. Kedua, kebhinnekaan, kebersamaan, kerukunan, dan kebangsaan  Indonesia  perlu  dirajut  ulang  serta  Pancasila  ditegakkan kembali. Ketiga, membela rasa keadilan rakyat, mengabdi Ibu Pertiwi demi kesejahteraan rakyat dan kemuliaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  Ian, Ideologi  Politik  Mutakhir  Konsep,  Ragam,  Kritik  dan Masa Depannya, yogyakarta : Qalam, 2004.
Amin, Ahmad, Etika (Ilmu Akhlak ), terj. Farid Ma’ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Bagus,  Lorens, Kamus  Filsafat, Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2000.
Brandt,  Richard  B. Ethical  Theory,  The  Problems  of  Normative  and Critical  Ethics, Englewood  Cliffs,  NJ,  Prentice  Hall,  Inc, 1959.

## Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai pustaka, 1995. Djatnika,  Rachmat, Sistem  Ethika  Islam  (Akhlak  Mulia), Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.
Haryatmoko, Etika  Politik  dan  Kekuasaan, Jakart  :  Penerbit  Buku
Kompas, 2003.
Imarah, Muhammad, Perang Terminologi Islam Versus Barat, Jakarta : Robbani Press, 1998.
Jacob,  T., Tragedi  Negara  Kesatuan  Kleptokratis,  Catatan  di Senjakala, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Jurjani, Muhammad Al-, at- Ta’rifat, Singapore: al-Haramain, 1321. H. Kattsoff,  Louis  O., Pengantar  Filsafat, Terj.  Soejono  Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
Lari,  Sayyid  Mujtaba  Musawi, Etika  dan  Pertumbuhan  Spiritual,
Jakarta : Lentera, 2001.
Lillie  William, An  Introduction  to  Ethics, New  York:  Barnes  Noble, 1957.
Madjid, Nurcholish, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Jakarta: Paramadina, 2002.
Magnis, Franz Van, Etika Umum, Yogyakarta: Kanisius, 1975.
Mawardi,  Abu  al-Hasan  al-, Adab  al-Dunya  wa  al-Din, Mesir  :  Al- Mathba’ah  al -Amiriyyah, 1375 H/ 1955.
Miskawaih,  Abu  Ali  Ahmad, Tahdzîbul  al-Akhlâk, terj.  Helmi Hidayat, Bandung : Mizan, 1999.
Miskawaih,  Ibn, Tahzib  al-Akhlak,  Terj.  Helmi  Hidayat “Menuju Kesempurnaan Akhlak” Bandung: Mizan, 1999.
Misrawi, Zuhairi, “Fiqih ivil Society Versus Fikih Kekuasaan” dalam,
Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF,(Ed.,). Islam
Negara  dan  Civil  Society  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam Kontemporer, Jakarta : Paramadina, 2005.
Nasution,  Harun,  (Ket.Tim), Ensiklopedi  Islam  Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992.
Ritaudin,  M.  Sidi, Etika  Politik  Islam,(Buku  Daras), Jakarta  : Transmisi Media, 2009.
Sasono,  Adi,.  “Mora l  Agama  dan  Masalah  Kemiskinan  Pengantar Kajian  Tentang  Misi  Islami  dalam  Pembangunan  Nasional”, dalam, M. Amien Rais, Ed, Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca  Diri, Jakarta  :  Srigunting,  RajaGrafindo  Persada,
1996.
Syukur,  Suparman, Etika  Religius, Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar, 2004.
Wellman, Carl, Morals and Ethics, New Jersey: Prentice-Hall, 1988.