## PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Livia Annisa Chintyauti 1 , Muhamad Jodi Setianto 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { chintyalivia6@gmail.com , Jodi.setianto@undiksha.ac.id , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam batas usia  perkawinan  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  di  Pengadilan  Agama Singaraja, serta (2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan  hakim setelah  berlakunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur  di  Pengadilan  Agama  Singaraja.  Pelaksanaan  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  yaitu menggunakan  tiga  teknik  yaitu  teknik  observasi,  teknik  wawancara  dan  teknik  studi  dokumentasi. Dalam  penentun  sampel  penelitian  menggunakan  teknik  non  probability  sampling  yaitu  dilakukan berdasarkan  tujuan  tertentu,  yaitu  sampel  dipilih  atau  ditentukan  sendiri  oleh  si  peneliti.  Dan  dalam teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bertujuan untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur,  namun  pada  kenyataan  masih  terdapat  perkara  permohonan  dispensasi  perkawinan  dibawah umur masuk di Pengadilan Agama Singaraja.
Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi, Pertimbangan Hakim

## Abstract
This study was conducted with the objectives of (1) to find out how wffwctive the law is in the age limit of marriageafter the enactment of Law Number 16 of 2019 at the Singaraja Religious Court, and (2) to find  out  how  judges’  considerations  after  the  enactment  of  Law  Number  16  of  2019  in  granted  the application for dispensation for marriage of minors in the Singaraja Religious Court. The implementation of this research used descriptive empirical legal research methods. The data collection in this research used  three  techniques,  namely  observation,  interview,  and  documentation  study.  In  determining  the sample,  this  studi  uses  a  non-probability  sampling  technique,  namely  this  is  carried  out  based  on  a specific purpose, namely the sample is selected or determined by the researcher himself. And in the technique  of  processing  and  analysing  the  data,  it  is  done  in  a  qualitative  descriptive  manner.  The results  show  that  Law  Number  16  of  2019  concerning  Amendments  to  Law  Number  1  of  1974 concerning Marriage which aims to reduce the occurrence of underage marriages, but in reality, there are still cases of applications for dispensation for underage marriages entered in the Singaraja Religious Court.
Keywords: Marriage, Dispensation, Judgment’s Consideration

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial  yang  memiliki  naluri  gregoriusness yang  disebut  juga  sebagai  naluri  untuk
hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain yang dimana hal ini dikarenakan manusia  adalah  makhluk  yang  tidak  bisa hidup  sendiri  dan  memerlukan  bantuan
dari orang lain bagi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Manusia diciptakan  dengan  berlawanan  jenis  yaitu laki-laki  dan  perempuan  yang  ditujukan untuk dapat meneruskan keturunan dalam suatu  kekeluargaan  yang  bahagia  serta sejahtera  untuk  dapat  saling  memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam melangsungkan kehidupan melalui sebuah ikatan  yang  disebut  dengan  perkawinan (Habibahi dkk, 2012:2).
Suatu  hubungan  hukum  antara suami dan isteri akan terbentuk ketika telah dilakukan  perkawinan.  Hubungan  hukum yang  lahir  dari  ikatan  perkawinan  tidak hanya  berupa  hubungan  hukum  antara suami  dan  isteri,  tetapi  juga  akan  lahir beberapa  hubungan  hukum  diantaranya seperti hubungan hukum antara orang tua dengan  anak-anak,  hubungan  hukum mengenai harta benda dalam perkawinan, hubungan  hukum  dan/atau  hubungan hukum  kekeluargaan  baik  kekeluargaan melalui hubungan keluarga sedarah maupun  hubungan  hukum  kekeluargaan yang  terbentuk  dari  ikatan  perkawinan yang  terjadi  antara  suami  dan  istri (Erwinsyahbana, 2012:7-8).
Dianggap
sahnya suatu perkawinan  merupakan  salah  satu  hal yang  penting  bagi  perkawinan  itu  sendiri, sehingga  munculnya  pertanyaan  apakah perkawinan  dianggap  sah  dimata  hukum apabila  tidak  dilakukan  pendaftaran  atau pencatatan.  Secara  normatif  perkawinan diatur  dalam  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan  bahwa  “perkawinan  adalah sah,  apabila  dilakukan  sesuai  hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang yang melangsungkan suatu perkawinan”. Maka salah satu dasar yang melandasi  sahnya  suatu  perkwinan  yaitu agama dan keyakinan/kepercayaan (Perwira Negara dkk, 2021:686).
Sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Pasal  28B  ayat  (1)  bahwa  “Setiap orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang  sah”  dan  ayat  (2)  berbunyi  bahwa
“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi”.  Negara  menjamin  hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang seerta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Perkawinan  telah  ada  sejak lama,  yang  dimana  dalam  pelaksanaan perkawinan  berdasarkan  atas  prosedur adat dan agama kepercayaan.
Dengan  seiring  berjalannya  waktu kini dalam pelaksanaan perkawinan berkembang dimana saat  ini pelaksanaan perkawinan  berdasarkan  pada  dua  unsur, yaitu  (a)  perkawinan  dengan  syarat  dan tata  cara  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang  (hukum  nasional)  dan  (b)  hukum agama dan/atau adat seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  bahwa  “Perkawinan  adalah sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Serta dalam Pasal 2 Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  mementukan bahwa  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatatkan menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku”.  Hal  ini  memiliki  artian  jika pelaksanaan  perkawinan  hanya  dilakukan dengan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan  nasional  saja  tanpa memperhatikan peraturan agama dan/atau adat,  maka  perkawinan  tersebut  dapat dianggap tidak sah, begitu pula sebaliknya apabila pelaksanaan perkawinan dilaksanakan hanya dengan menggunakan hukum  agama  dan/atau  adat  maka perkawinan  tersebut  akan  dianggap  tidak sah  pada  catatan  Negara  berdasarkan hukum nasional. Keikutsertaan pemerintah dalam  perkawinan  adalah  pada  tahapan administrasi yang dimana dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan diberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya, termasuk perlindungan terhadap  kepentingan  harta  kekayaan dalam perkawinan (Oktarina dkk, 2015:77- 78).
Perkawinan
umumnya dilaksanakan  oleh  orang  telah  dewasa dan/atau  telah  cukup  umur  dengan  tidak memandang  pekerjaan,  agama,  ras,  kaya atau miskin. Namun dalam melaksanakan perkawinan  tidak  semua  orang  dapat memahami  tujuan  dari  dilaksanakannya perkawinan  merupakan  hal  yang  penting atau dapat dikatakan sangat penting untuk dapat mewujudkan kehidupan perkawinan dengan  menjadi  keluarga  yang  abadi berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan menjelaskan mengenai tujuan perkawinan  bahwa  “Perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Kurangnya kesadaran  terhadap  tujuan  perkawinan dapat  disebabkan  oleh  adanya  kurang kematangan  psikologis  dari  pihak  yang melaksanakan  perkawinan  dibawah  umur yang mungkin dapat menyebabkan meningkatnya  kasus  perceraian  yang disebabkan
kurangnya rasa tanggungjawab (Mahfudin dkk, 2016:35).
Pemerintah  dalam  memberikan penetapan batas umur dalam pelaksanaan perkawinan  dengan  maksud  dan  tujuan tertentu.  Namun  jika  dihadapkan  pada kenyataan  secara  langsung,  masih  dapat ditemui  permasalahan  misalnya  seperti masih banyaknya terjadi perkawinan yang dikarenakan alasan-alasan tertentu dengan  tidak  terpenuhinya  persyaratan batasan umur untuk melaksanakan perkawinan.  Salah  satu  yang  sering menjadi  alasan  dilakukannya  perkawinan dibawah  umur  yaitu  adanya  kepercayaan apabila terlalu lama melaksanakan perkawinan dapat menyebabkan perzinahan (Eleanora, 2020:56).
Adanya  peraturan  batas  umur untuk  dapat  melaksanakan  perkawinan, maka  dalam  hal  permohonan  dispensasi perkawinan anak dibawah umur orang tua atau  wali  dari  pihak  antara  laki-laki  atau perempuan  yang  akan  melaksanakan perkawinan akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan,
Pengadilan  Agama  memiliki  kewenangan
untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan (Candra, 2018:6). Dispensasi  perkawinan  sebagai kewenangan
absolut dan/atau kewenangan  mutlak  dari  Pengadilan Agama yang diberika oleh undang-undang untuk  dapat  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua pihak yang akan melaksanakan perkawinan  yang  mengalami  beberapa halangan  dalam  prosesnya.  Kewenangan tersebut  tercantum  dalam  Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa (Candra, 2018:4) :
“Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam di  bidang:  a)  Perkawinan;  b)  Waris;  c) Wasiat;  d)  Hibah;  e)  Wakaf;  f)  Zakat;  g) Infaq; h) Sha daqah; i) Ekonomi Syariah”.
Walaupun  dalam  Undang-undang perkawinan memberikan kelonggaran dengan  diberikannya  kesempatan  dalam mengajukan  permohonan  dispensasi  di Pengadilan  akan  tetapi  bukan  berarti setiap permohonan dispensasi perkawinan akan  disetuji  dan/atau  dikabulkan  namun Pengadilan  juga  akan  tetap  melakukan pertimbangan dalam memutuskan dikabulkannya  atau  ditolaknya  suatu permohonan dispensasi perkawinan tersebut (Andriani, 2017:3).
Dari  pokok-pokok  pikiran  diatas terdapat  dua  permasalahan  yang  dicari jawabannya dalam  penelitian ini.  Pertama bagaimana efektivitas hukum dalam batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan  Agama  Singaraja?  Dan  yang kedua, bagaimana  pertimbangan  Hakim
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Singaraja?

## METODE
Jenis  penelitian  hukum empiris dengan  cara  mengkaji  keadaan  yang
terjadi  sebenarnya  dengan  mencari  fakta- fakta  yang  memiliki  kerterkaitan  dengan permasalahan yang diteliti dengan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat (Benuf,
2020:27-28).
Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka menggunakan tiga teknik pengumpulan  data  diantaranya  teknik observasi,  teknik  wawancara,  dan  teknik studi dokumentasi. Dengan menggunakan teknik  non  probability  sampling  yang dimana  bentuk  dari  penerapan teknik  non probability  sampling  dalam  penelitian  ini yaitu berbentuk purposive sampling, dalam bentuk  ini  penarikan  sampel  dilakukan berdasarkan  tujuan  tertentu,  yaitu  sampel dipilih  atau  ditentukan  sendiri  oleh  si peneliti,  yang  mana  penunjukan  dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi  kriteria  dan  sifat-sifat  atau karakteristik  tertentu  yang  merupakan  ciri utama dari populasinya (Pedoman Penelitian  Skripsi  Berdasarkan  Penelitian Hukum  Empiris,  Ilmu  Hukum  Undiksha, 2020).
Data yang didapat dari penelitian ini diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif. Analisis  secara  kualitatif  yaitu  data  yang dikumpulkan adalah data naturalistic yang terdiri  atas  kata-kata  yang  tidak  diolah menjadi  angka-angka,  dengan  bersifat monografis  atau  berwujud  kasus-kasus sehingga  tidak  dapat  disusun  kedalam struktur klasifikasi, hubungan antara variable tidak jelas, dengan sampel bersifat non  probabilitas,  dan  pengumpulan  data menggunakan  pedoman  wawancara  dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permohonan  Dispensasi  Perkawinan Terhadap  Anak  Dibawah  Umur  Setelah Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  di  Pengadilan  Agama Singaraja
Berdasarkan  penelitian  yang  telah penulis  lakukan  di  lokasi  penelitian  yaitu Pengadilan Agama Singaraja dalam wawancara  yang  dilakukan  bersama Hakim  sekaligus  Wakil  Ketua  Pengadilan Agama  Singaraja  yaitu  Bapak  H.  Dede Andi,  S.H.I.,  M.H menjelaskan  bahw Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang  Perkawinan  yang  diubah  dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya  memiliki  tujuan  yang  dimana bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan anak khususnya pada Pasal 7  ayat  (1)  dan  (2),  serta  bertujuan  untuk mengurangi  tingkat  perkawinan  anak dibawah  umur  dengan  maksud  suatu perkawinan  yang  dilakukan  secara  baik tanpa berakhir pada perceraian. Mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang menjelaskan bahwa yang disebut anak itu yang  berusia  dibawah  18  tahun.  Maka dengan  maksud  antara  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  dengan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tidak  bertentangan  maka pemerintah  melakukan  revisi  terutama pada batas usia perkawinan.
Di  Pengadilan  Agama  Singaraja dalam hal pengajuan permohonan dispensasi  perkawinan  anak  dibawah umur,  dilihat  dari  tahun  2018  sampai dengan 2020 jika dijumlahkan terdapat 86 perkara  yang  diterima  ke  dalam  register perkara. Akan tetapi dari data tersebut juga terdapat  perkara  yang  tidak  diterima sebanyak 2 perkara.  Dari jumlah tersebut terdapat  80  perkara  yang  dikabulkan,  2 perkara ditolak dan 2 perkara dicabut. Hal tersebut  memperlihatkan  bahwa  pada  3 periode  tahunan  terdapat  80  pasangan yang  akan  melangsungkan  perkawinan dibawah umur.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan peneliti di lokasi penelitian, Bapak H. Dede Andi, S.H.I., M.H selaku Majelis Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja serta bersama dengan Bapak Fajar Anwar, S.H  selaku  Panitera  Muda  Hukum  di Pengadilan Agama Singaraja juga menjelaskan  bahwa  dalam  hal  pengajuan permohonan dispensasi perkawian terhadap  anak  dibawah  umur  mengalami peningkatan  perkara  yang  dimana  salah satu  penyebab  peningkatan  dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih berpegang  teguh  pada  budaya  atau keyakinan mereka yang menganggap anak mereka sudah siap melaksanakan
perkawinan,  dan  juga  masyarakat  banyak yang  sudah  terbiasa  dengan  peraturan yang sebelumnya dimana dalam peraturan sebelumnya batas minimal usia perkawinan  yaitu  16  (enam  belas)  tahun bagi  pihak  perempuan  dan  19  (Sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki, yang saat ini  peraturan  batas  usia  tersebut  telah diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki baru diperbolehkan melaksanakan perkawinan.  Yang  kedua  sebagian  besar masyarakat masih terbiasa dengan peraturan  yang  lama,  dan  yang  ketiga penyebab  yang  paling  sering  menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan yaitu telah terjadinya  kehamilan  diluar  kawin.  Maka sebenarnya  untuk  saat  ini  yang  sangat diperlukan  agar  masyarakat  mengetahui akan  adanya  perubahan  mengenai  batas minimal  usia  perkawinan  yaitu  adanya upaya sosialisasi yang lebih untuk diberikan  kepada  masyarakat.  Dimana tingkat pendidikan, sosialisasi, dan kesadaran dari masyarakat dapat berpengaruh  terhadap  masyarakat  untuk mengetahui  dan  sadar  akan  peraturan hukum yang berlaku saat ini.

## Dikabulkannya Permohonan Dispensasi
Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  Di Pengadilan Agama Singaraja
Sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman,  hakim  memiliki  kemerdekaan serta  otoritas  dalam  menjalankan  setiap tugasnya yang dimana dalam pelaksanaan atau  menjalankan  tugasnya  hakim  tidak dipengaruhi  oleh  suatu  instansi  manapun hal  ini  dikarenakan  hakim  hanya  tunduk terhadap hukum dan keadilan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama dengan  Hakim  sekaligus  Wakil  Ketua Pengadilan  Agama  Singaraja  yaitu  Bapak H.  Dede  Andi,  S.H.I.,  M.H.  dan  Panitera Muda  Hukum  yaitu  Bapak  Fajar  Anwar, S.H.  Dalam  kegiatan  wawancara  baik Hakim  maupun  Panitera  Muda  Hukum menjelaskan
bahwa
terjadinya permohonan  dispensasi  perkawinan  yang diajukan pada Pengadilan Agama
Singaraja  disebabkan  oleh  beberapa  hal yang  dimana  hal-hal  tersebut  menjadi suatu  desakan  bagi  para  pihak  sehingga
para  pihak  mengajukan  permohonan dispensasi  perkawinan  anak  dibawah umur.  Adapun  hal-hal  yang  menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan bagi anank dibawah  umur  selain  disebabkan  faktor ekonomi  faktor  yang  paling  sering  dan mendesak adalah terjadinya kondisi hamil diluar kawin yang diakibatkan dari adanya pergaulan bebas.
Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memberikan putusan dan penetapan
memberikan dispensasi perkawinan  tentunya  juga  melaksanakan pertimbangan  terlebih  dahulu  sesuai dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku di Negara Indonesia. Di dalam persidangan dengan perkara permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim akan melakukan  pertimbangan  yang  pertama yaitu mendatangkan para pihak yaitu anak yang  masih  berusia  dibawah  umur  yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan juga mendatangkan orang tua yang dimana dalam Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan Dispensasi  Kawin  bahwa  saat  ini  dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan  pihak  orang  tua  pemohon harus lengkap yaitu bapak dan ibu dari dari setiap pihak anak tersebut dalam persidangan.  Kehadiran  dari  pihak  anak maupun  orang  tua  dalam  persidangan yaitu  Majelis  Hakim  akan  memberikan nasehat baik itu bagi orang tua pemohon, anak  pemohon,  calon  suami/istri,  serta orang tua calon suami/istri.
Pernyataan  baik  dari  pihak  anak maupun orang tua merupakan hal penting dalam  pengajuan  permohonan  dispensasi perkawinan hal ini sesuai dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5 Tahun  2019  yang  menjelaskan  bahwa kedua  belah  pihak  pemohon  harus didengarkan yang dimulai dari pihak orang tua  calon  istri/pihak  perempuan,  calon istri/pihak  perempuan,  kemudian  pihak orang  tua  calon  suami/laki-laki  dan  pihak calon  suami/laki-laki  yang  mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
Efektivitas Hukum Batas Usia Perkawinan Setelah Berlakunya
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 di Pengadilan Agama Singaraja
Diubahnya  batas  minimal  usia perkawinan
dalam Undang-Undang Perkawinan tentunya memiliki maksud dan tujuan.  Dalam  perubahan  tersebut  tujuan pemerintah adalah untuk dapat mengurangi  praktek  perkawinan  yang dilakukan  dibawah  umur,  mengurangi peningkatan
angka perceraian, mengurangi peningkatan angka kelahiran, serta untuk melindungi hak-hak perempuan.  Saat  ini  batas  minimal  usia perkawinan  bagi  pihak  perempuan  telah disamakan dengan pihak laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun.
Pemerintah berharap dengan menaikan  batas  minimal  usia  perkawinan bagi pihak perempuan yang pada mulanya 16  (enam  belas)  tahun  menjadi  19 (sembilan  belas)  tahun  yaitu  agar  dapat mengurangi kenaikan angka kelahiran dan menurunkan  angka  resiko  kematian  ibu dan  anak,  serta  agar  dapat  terpenuhinya hak-hak  anak  dari  orang  tua  sehingga orang  tua  akan  mengoptimalkan  tumbuh kembang anak salah satunya memberikan akses  anak  terhadap  pendidikan  setinggi mungkin.  Sebagaimana  diketahui  tingkat kematian  terhadap  ibu  dan  anak  menjadi salah  satu  akibat  atau  dampak  negative dari  pelaksanaan  perkawinan  dini.  Hal tersebutlah  maka  diatur  mengenai  batas minimal  pelaksanaan  perkawinan  (Karlie, Ahmad Tholabi, 2013:205).
Akan  tetapi  setelah  dilakukannya penelitian  secara  langsung,  kenyataan yang  terjadi  dilapangan  dengan  adanya perubahan  yang  meningkatkan  batas minimal  usia  perkawinan  menjadi  19 (sembilan  belas)  tahun  ternyata  tidak menutup kemungkinan terjadinya pelaksanaan  perkawinan  dibawah  umur. Dalam penelitian di lokasi secara langsung yaitu  Pengadilan  Agama  Singaraja  dalam hal  pengajuan  permohonan  dispensasi perkawinan  terhadap  anak  dibawah  umur sejak  tahun  2018  sampai  dengan  tahun 2020 mengalami peningkatan. Pengadilan Agama  Singaraja  pada  tahun  2018 menerima perkara permohonan dispensasi perkawinan  sebanyak  10  perkara,  pada tahun  2019  sebanyak  24  perkara,  dan pada  tahun  2020  perkara  permohonan
dispensasi perkawinan yang diterima yaitu sebanyak 52 perkara.
Membahas  mengenai  efektivitas perubahan batas minimal usia perkawinan dan  dengan  melihat  angka  pengajuan permohonan  dispensasi  perkawinan  di Pengadilan  Agama  Singaraja  tersebut dapat  dikatakan  masih  belum  efektif secara  penuh  dikarenakan  masih  banyak yang  belum  mengetahui  telah  adanya perubahan  dalam  batas  minimal  usia perkawinan  yang  dimuat  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Hal  ini dikarenakan belum tercapainya dari tujuan pemerintah  yaitu  untuk  meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur. Dalam hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan  dikarenakan  beberapa  hal diantaranya yaitu: 1.  Pola pikir masyarakat. Di  zaman  yang  sudah  modern  ini ternyata tidak menutup
kemungkinan bahwa masih adanya pola  pikir  masyarakat  yang  dapat dikatakan  masih  berpegang  pada nila  adat  atau  budaya  dimana masyarakat  menganggap  bahwa anak mereka telah siap
melaksanakan perkawinan
walaupun  dalam  segi  usia  anak- anak  mereka  belum  memenuhi syarat  minimal  usia  perkawinan. Yang  dimana  masyarakat  masih kurang memahami betul akibat dari pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan  oleh  anak  dibawah umur, serta masyarakat dalam pola pikir  mereka  menganggap  bahwa ketika  anak-anak  mereka  telah menjalin hubungan pacaran sebaiknya segera dinikahkan untuk mencegah terjadinya perzinahan.
2.  Masyarakat  yang  masih  terbiasa dengan peraturan lama.
Mayarakat  yang  masih  terbiasa dengan  peraturan  lama  ternyata menjadi  salah  satu  sebab  yang menjadikan  meningkatnya  angka pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.  Seperti  penjelasan baik dari Majelis Hakim Pengadilan
Agama Singaraja maupun Panitera
Muda  Hukum  Pengadilan  Agama Singaraja  yang  dilakukan  dalam wawancara, dimana saat ini ternyata masih banyak masyarakat yang masih terbiasa dengan peraturan yang lama. 3.  Terjadinya kehamilan diluar perkawinan. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh suatu hal  yang  menjadi  suatu  desakan untuk dilangsungkannya perkawinan. Desakan yang dimaksudkan tersebut yaitu seperti terjadinya  kondisi  kehamilan  diluar ikatan perkawinan yang diakibatkan adanya pergaulan yang bebas  di  kalangan  anak  muda.
Sehingga terjadinya kehamilan diluar  ikatan  perkawinan  menjadi salah  satu  alasan  mendesak  yang paling sering terjadi dalam pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Singaraja. Untuk mendukung efektivitas suatu peraturan hukum terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya seperti:
1.  Tingkat pendidikan
Menurut  Bapak  H.  Dede  Andi, S.H.I., M.H. bahwa tingkat pendidikan  dapat  menjadi  faktor dalam keefektivitasan suatu
peraturan  hukum,  dimana  baik orang  tua  maupun  anak-anak mereka  ketika  memiliki  pendidikan yang  cukup  tinggi tentu akan  lebih bijak  dalam  memahami  suatu undang-undang. Maka ketika mereka  ingin  melaksanakan  suatu perkawinan  akan  lebih  bijak  dan akan  mengikuti  peraturan  yang berlaku  dan  tidak  melaksanakan perkawinan  dengan  tergesa-gesa melainkan  dengan  pemikiran  yang matang dikarenakan dalam pelaksanaan perkawinan bertujuan untuk  membentuk  suatu  keluarga yang  kekal  dengan  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.  Sosialisasi Upaya  sosialisasi  dapat menjadi media yang sangat penting bagi pemerintah untuk dapat
menyampaikan  maksud  dari  suatu undang-undang,  dimana  penegak hukum  juga  memiliki  peran  dalam proses sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi  mengenai  perubahan batas  minimal  usia  pelaksanaan perkawinan  tersebut  tersampaikan kepada  masyarakat  maka  akan lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui hal tersebut dan tujuan dilakukan perubahan batas minimal usia dalam
pelaksanaan perkawinan 3.  Kesadaran Masyarakat
Setelah upaya sosialisasi diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan  yang  diharapkan,  maka selanjutnya yang dapat mempengaruhi  efektivitas  hukum suatu Undang-Undang yaitu adanya kesadaran masyarakat. Dan masyarakat  juga  akan  lebih  sadar terhadap dampak dari pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh  anak-anak  yang  masih  belum memenuhi syarat pelaksanaan perkawinan.  Dimana  dampak  dari pelaksanaan  perkawinan  dini  lebih banyak  dan  yang  sering  terjadi adalah hal-hal yang negatif daripada hal yang positif.
Pertimbangan Hakim Dalam
Mengabulkan  Permohonan  Dispensasi Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  Di Pengadilan Agama Singaraja
Membicarakan  mengenai  hakim dalam mempertimbangkan serta memutus suatu  perkara  tentunya  berkaitan  dengan dua hal penting dalam suatu putusan yaitu keadilan dan kepastian hukum hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan dalam penegakan keadilan masyarakat membutuhkan keadilan dari putusan yang telah  ditetapkan  oleh  Majelis  Hakim. Dimana  Hakim  adalah  pilar  utama  serta tempat  terakhir  bagi  masyarakat  dalam mencari  keadilan  dengan  kekuasaan menerima,  memeriksa  dan  memutus perkara  yang  dimana  Hakim  harus memberikan  keadilan  kepada  masyarakat (Mustofa,  2013:55).  Dalam  pelaksanaan penegakan hukum menurut Gustav Radbruch  terdapat  tiga  hal  penting  yang
harus  diperhatikan  diantaranya  yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit)  dan  kepastian  hukum (rechtssicherheit) (Abdul Hakim,
2017:364).
Dalam  pemberian putusan perkara dispensasi  perkawinan  terhadap  anak dibawah  umur  tentunya  Majelis  Hakim akan  melakukan  pemeriksaan  maupun pertimbangan  sesuai  dengan  peraturan- peraturan yang berlaku di Negara
Indonesia. Dimana Majelis Hakim
memeriksa dan mempertimbangkan dalam persidangan  dimana  Majelis  Hakim  akan membebankan  kepada  para  pihak  untuk menghadirkan  setiap  bukti  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  kepastian  bahwa  hal yang  diajukan tersebut benar terjadi guna mendapatkan putusan yang benar dan adil (Aris Bintania, 2012:27). Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian Pengadilan Agama Singaraja
terdapat dua pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim  dalam  memberikan  keputusan yaitu:
1.  Pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum diartikan tahapan  Majelis  Hakim  melakukan pertimbangan yaitu pada hal pembuktian. Pembuktian merupakan bukti yang akan
diajukan oleh pihak yang
berperkara  baik  itu  secara  tertulis maupun  lisan  (Herlen  Sinaga,
2015:175).    Dengan  berdasarkan bukti-bukti  serta  dalil-dalil  yang telah diajukan pemohon. Bukti yang diajukan oleh pemohon diantaranya  yaitu  Bukti  Surat  dan Bukti Saksi. 2.  Pertimbangan keadilan
masyarakat.
Masyarakat  dalam  pelaksanaan atau  penegakan  hukum  keadilan masyarakat  tentunya  suatu  hal yang  perlu  diperhatikan,  yang dimana  dalam  penegakan  hukum harus  memberikan  keadilan  serta manfaat  bagi  masyarakat. Apabila diperhatikan  pada  sudut  pandang masyarakat, sampai saat ini masyarakat  masih  menganggap bahwa  pelaksanaan  perkawinan merupakan solusi atau jalan keluar
untuk menghindari terjadinya perzinahan.  Jika  dilihat  dari  hasil observasi  di  lokasi  penelitian  yaitu
Pengadilan Agama Singara, peneliti  mendapatkan  hasil  bahwa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan lebih banyak dibandingkan dengan penolakan  yang  diberikan  oleh Majelis  Hakim. Menurut  Bapak  H.
Dede  Andi,  S.H.I.,  M.H.  selaku
Hakim  sekaligus  Wakil  Ketua Pengadilan Agama Singaraja menjelaskan bahwa adapun alasan Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama Singaraja mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur yaitu dikarenakan adanya hal yang  mendesak  salah  satunya yaitu  dikarenakan  telah  terjadinya kehamilan diluar kawin dan hubungan  antar  anak  tersebut sudah  seperti  suami  istri.  Dimana ketika  terjadi  kehamilan  diluar ikatan
perkawinan, maka perkawinan  dapat  dilaksanakan tanpa  menunggu  terlebih  dahulu wanita  tersebut  untuk  melahirkan (Simanjuntak,  2017:88).  Majelis
Hakim dalam memberikan pengabulan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur tentu juga mempertimbangkan dari segi dampak negative yang kemungkinan akan timbul. SIMPULAN DAN SARAN
1.  Efektivitas hukum batas usia
perkawinan  di  Pengadilan  Agama Singara saat ini belum efektif hal ini dimana setelah
berlakunya
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dengan melihat perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja yang masih meningkat dikarenakan beberapa hal yang menjadi penyebab  diantaranya  pola  pikir masyarakat yang menganggap
bahwa  anak-anak  mereka  ketika telah  mencapai  masa  pubertas telah siap melaksanakan perkawinan meskipun belum mencukupi usia pelaksanaan perkawinan  sebagaimana  diatur  di dalam  undang-undang,  keedua dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui telah adanya perubahan  dalam  batas  minimal usia  perkawinan  yang  dimuat dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, dan  yang  ketiga  yaitu  terjadinya kehamilan diluar ikatan perkariwan yang  menjadi  penyebab  paling banyak dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. 2.  Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan  anak  dibawah  umur tentunya terlebih dahulu melakukan pertimbangan sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.    Dimana dalam pengajuan permohonan
dispensasi perkawinan dengan berdasarkan alasan yang mendesak. Alasan mendesak tersebut  juga  akan  menjadi  bahan pertimbangan  Majelis  Hakim  yang dimana  alasan  mendesak  yang paling  sering  terjadi  dikarenakan telah  terjadinya  kehamilan  diluar ikatan  perkawinan.  Dengan  hal mendesak  tersebut  maka  Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan  dengan  memberikan izin  dispensasi  perkawinan  yang apabila permohonan tersebut.
Akan  tetapi  Majelis  Hakim  tidak semata-mata  akan  mengabulkan semua  permohonan  dispensasi perkawinan.  Majelis  Hakim  dapat menolak apabila dalam pertimbangan di persidangan masih  dapat  dilakukan  penundan
pelaksanaan  perkawinan  dibawah umur.
Dalam  penelitian  dan  penulisan  ini adapun  beberapa  hal  yang  dapat  peneliti sampaikan sebagai saran, antara lain:
1.  Bagi pemerintah dalam menentukan perubahan batas minimal  usia  perkawinan  dalam ketentuan  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan sehingga dapat mengurangi angka perkawinan  dibawah  umur  maka sangat  diperlukan  sosialisai  baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, maupun guru sebagai upaya untuk mengurangi angka perkawinan dini.
2.  Bagi  masyarakat  dan  para  orang tua ada baiknya untuk memberikan pendidikan  yang  baik  sejak  dini kepada anak-anak mereka dengan melakukan  beberapa  cara  seperti memberikan  pemahaman  dalam agama, memberikan perhatian lebih  baik  di  dalam  maupun  luar rumah  supaya  anak-anak  mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.
Sehingga dengan adanya penelitian ini penulis  berharap  untuk  dapat menjadi  rujukan,    baik  itu  contoh maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perdata khususnya mengenai batasan usia perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  Siska.  2017.  “Akibat  Hukum Dispensasi  Pengadilan  Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)”. Universitas Jember. Bintani,  Aris.  2012.  “Hukum  Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al- Qadha”. Jakarta: Rajawali Pers. Candra, Mardi. 2018. “Aspek Perlindungan  Anak  Indonesia
Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur”. Jakarta: Kencana. Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari. 2020. “Pernikahan
Anak  Usia  Dini  Ditinjau  Dari Perspektif  Perlindungan  Anak”. Jurnal Hukum, Vol. XIV, No. 1. Erwinsyahbana, Tengku. 2012. “Sistem
Hukum Perkawinan Pada Negara  Hukum  Berdasarkan Pancasila”.  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vo. 3, No. 1.
Habibahi,  Umi,  dkk.  2012.  “Studi
Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal  Hubungannya  Dengan
Prestasi  Akademik”.  Journal  of Elementary  Education,  Vol.  1, No. 1. Hakim,  Abdul.  2017.  “Menakar  Rasa Keadilan  Pada  Putusan  Hakim
Perdata  Terhadap  Pihak  Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila”.  Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Vol. 6, No. 3. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk
Wetboek voor
Indonesie).
Kompilasi Hukum Islam. Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi’ah. 2016.  “Pernikahan  Dini  dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di  Kabupaten  Sumenep  Jawa
Timur”.  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1. Oktarina, Lindha, dkk. 2015. “Pemaknaan  Perkawinan:  Studi Kasus Pada Perempuam Lajang
Yang  Bekerja  Di  Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”. Jurnal Analisa Sosiologi,  Vol. 3, No. 2. Simanjuntak.  2017.  “Hukum  Perdata Indonesia”. Jakarta: Kencana.