ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESINYA MENURUT KUHP
Meli Hertati Gultom 1
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen meli.gultom@uhn.ac.id 1)

## Abstract
The  profession  of  doctor  ia  one  of  the  Noble  profession,  because  the  task  of saving the soul of people who is suffering from a disease, that man performs the task or profession is not always perfect, there can be mistakes and the souls can happen intentionally and or accidentally. Every other profession can generally be asked for criminal accountability when fulfilling elements of error, including the profession of doctors. The purpose of this writing to know the responsibility of the Professional  Professional Doctor and  Law  on the profession  of  the  doctor.
This research method is a journightative normative method. The research shows the  profession  of  physicians  may  be  asked  for  criminal  accountability  when proven to meet the element of element of error. The error is the most important element in determining the criminal accountability. The property of the physician profession in Indonesian criminal law indirectly can be subject to sanctions as per article contained in the Criminal Code, and the profession of physicians may be  held  accountability  through  the  Law  and  Medical  Law  and  if  they  do malpractice  can  be  reported  and  examined  the  Indonesian  Medical  Discipline Human Discipline. In conclusion, the profession of physicians may be asked for criminal accountability when it fulfills the elements of an error.

## Abstrak
Profesi  dokter  merupakan  salah  satu  profesi  yang  Mulia,  karena  tugas menyelamatkan  jiwa  orang  yang  sedang  menderita  suatu  penyakit,  bahwa manusia  yang  menjalankan  tugas  atau  profesi  tersebut  tidak  selalu  sempurna, dapat  terjadi  kesalahan  dan  jiwa  dapat  terjadi  dengan  sengaja  dan  atau  tidak sengaja. Setiap profesi lain pada umumnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana  apabila  memenuhi  unsur  kesalahan,  termasuk  profesi  dokter.  Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tanggung jawab Profesi Dokter dan Hukum Profesi Dokter. Metode penelitian ini adalah metode normatif jurnalistik. Hasil penelitian menunjukkan profesi dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti  memenuhi  unsur  unsur  kesalahan.  Kesalahan  merupakan  unsur terpenting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Harta profesi dokter dalam hukum pidana Indonesia secara tidak langsung dapat dikenai sanksi sesuai pasal  yang  terdapat  dalam  KUHP,  dan  profesi  dokter  dapat  dimintai pertanggungjawaban melalui Undang-Undang dan Hukum Kedokteran dan apabila melakukan  malpraktik  dapat  dilaporkan  dan  diperiksa.  Disiplin  Kemanusiaan Disiplin  Kedokteran  Indonesia.  Kesimpulannya,  profesi  dokter  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan.

## Info Artikel
Diterima :  16 November 2022 Revisi     :  26 November 2022 Terbit     :  28 Desember 2022
Key words: Criminal Accountibility, Professional Doctor, Law Professional Doctor
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Dokter professional, Hukum Profesi Dokter
Corresponding Author :
Meli Hertati Gultom 1 Email: meli.gultom@uhn.ac.id 1)
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## PENDAHULUAN
Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang mulia, dikarenakan tugasnya menyelamatkan jiwa orang  yang  sedang  menderita  suatu  penyakit,  bahkan  masyaakat  awam  berpendapat  bahwa  dokter  itu  tidak mungkin  berbuat  salah  dalam  menjalankan  tugas  atau  profesinya,  sebab  itu  masyarakat  selalu  pasrah  pada dokter yang menangani penyakitnya.
Selaku  manusia  biasa  yang  mempunyai  kelebihan-kelebihan  dan  kekurangan-kekurangan  dokterpun tidak  akan  luput  dari  kesalahan-kesalahan  baik  itu  kesalahan  yang  dilakukannya  dalam  kehidupan  sosialnya sebagai  anggota  masyarakat  maupun  kesalahan  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  tugas  atau  profesinya sehari-hari  sebagai  insan  yang  berbudi.  Seorang  dokter  yang  melakukan  kekeliruan  dalam  menjalankan profesinya  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  hal-hal  yang  negatif pada pasien, akan  menimbulkan  tanggung jawab perdata dengan alasan wanprestasi sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata:
Penyebab  luka  atau  cacadnya  sesuatu  anggota  badan  dengan  sengaja  atau  karena  kurang  hati-hati memberikan  hak  kepada  si  korban  untuk,  selain  pengganti  biaya-biaya  penyembuhan.  Menuntut  penggantian kerugian  yang  disebabkan  oleh  luka  atau  cacad  tersebut.  Juga  penggantian  kerugian  ini  dinilai  menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan. Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.
Hal  ini  berarti  bahwa  tanggung  jawab  dokter  baru  terjadi  apabila  si  pasien  menggugatnya  untuk membayar  ganti  rugi  atas  dasar  perbuatan  yang  merugikan  pasien  tersebut.  Namun  dalam  perkembangan selanjutnya seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka tanggung jawab dokter tidak lagi hanya terbatas pada tanggung jawab perdata saja tetapi juga meliputi juga tanggung jawab pidana khususnya yang menyangkut dengan kelalaian seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab Pidana dalam hal ini timbul bila telah dapat dibuktikan adanya kealahan atau kelalaian profesional, misalnya kesalahan atau kelalaian professional, misalnya kesalahan atau kelalaian dalam mendiagnosa ataupun kesalahan dalam cara- cara pengobatan ataupun perawatan. Tanggung Jawab Pidana yang perlu dibuktikan sehubungan dengan adanya kealahan professional itu biasanya dihubungkan dengan :
1. Kesalahan
2. Persetujuan dari Pasien yang bersangkutan. 1
Seorang dokter dalam melaksanakan tugas dapat melakukan kesalahan beupa unsur kelalaian, kelapaan atau kurang hati-hati (Culpa) sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka bagi pasien. Jadi bukan kesalahan
1 Hanafi Amrani, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, 2015 hal 43
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
karena  unsur  sengaja  (dolus),  sebab  apabila  seorang  dokter  melakukan  kealahan  tersebut  dengan  sengaja (dolus), maka perbuatannya akan dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan atau bahkan pembunuhan, jadi bukan lagi sebagai kesalahan dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter.
Kealpaan (culpa) apabila dikaitkan dengan tanggung jawab seorang dokter mempunyai arti kesalahan pada umumnya, tetapi di dalam ilmu pengetahuan, culpa mempunyai arti teknis yaitu suatu  macam kesalahan sebagai salah satu akibat kurang hati-hatinya sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.
Menurut tingkatannya, hati-hati itu sendiri dapat digolongkan menjadi :
1. Tingkat yang sangat berhati-hati.
2. Tingkat tidak begitu berhati-hati
3. Tingkat kurang hati-hati
4. Tingkat kurang lagi berhati-hati, sehingga menjadi serampangan. 2
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab hukum di bidang pidana bagi seorang dokter akan timbul setelah dapat dibuktikan terjadinya malpraktek yang dalam hal ini dasar timbulnya tanggung jawab tersebut  adalah  karena  kesalahan  yang  berupa  kelapaan  yang  sangat  berat.  Hal  ini  terjadi  di  kalangan  para dokter, maka kriteria kelapaan  disini  tentu saja diukur atas  dasar  bagaimana  pada  umumnya  secara  normal para dokter itu bersikap atau bertindak dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ada.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dan  batsan masalah yang teleh dikemukaakn di atas,  maka  penulis  berkeinginan  untuk  meneliti,  mempelajarai  serta  membahas  tentang    sejauh  mana Pertanggung  Jawaban  Pidana Dokter  dalam menjalankan  tugasnya.  Adapun  rumusan masalah  adalah  sebagai berikut :
1. Apakah kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya dapat dipertanggungjawabkan menurut Kode Etik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan KUHP?
2. Jenis  tindak  pidana  apa  saja  yang  mungkin  dilakukan  oleh  seorang  dokter  yang  salah  dalam menjalankan profesinya?

## METODOLOGI PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bersifat normative yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap perundang-undangan yang berlaku  dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan yaitu dengan data primer yang diperoleh.
2 Edward Omar Sharif Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Jakarta 2016 hal 15
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  diolah  dan  dianalisis  secara  deskriptif,  normative,  logis  dan  sistematis dengan  menggunakan  metode  deduktif  dan  induktif  yang  berpedoman  kepada  teori-teori  hukum  Pidana  dan peraturan  perundang-undangan  kepada  teori-teori  hukum  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan dituliskan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis  arttinya,  dalam  analisis  yang  dilakukan  tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat  serta  kepada  ilmu pengetahuan.
Normatif artinya, dasar yang dipakai untuk menganalisi s data ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan permsalahan.
Metode  deduktif  artinya,  darai  data  yang  bersifat  umum  yaitu  peraturan  perundang-undangan Indonesia yang berhubungan dengan permsalahan, ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khsusus yang diperoleh dari penelitian, ditarik suatu kesimpulan umum setelah dikaitkan dengan pertanggung jawaban Pidana dokter dalam pelaksanaan profesinya, serta asas-asas huku, ketertiban umum, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya
Pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  diminta  dari  seseorang  apabila  orang  tersebut  terbukti melakukan tindak pidana. Demikian juga pertanggungjawaban pidana  dalammenjalankan profesinya, harus ada ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar dalam melakukan profesinya.
Seorang dokter melakukan kesalahan profesi, apabila ia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak mengabaikan hal-hal yang oleh para dokter pada umumnya dianggap baik dalam situasi yang sama diperiksa, dinilai, diperbuat atau diabaikan.
Kesalahan  profesi  maksudnya  adalah  kesalahan  dalam  menjalankan  profesi  medis  sesuai  dengan standard profesi medis, atau tidak melakukan Tindakan medis menurut ukuran tertentu yang di dasarkan pada ilmu pengetahuan medis dan pengalaman yang rata-rata dimiliki seorang dokter menurut situasi dan koneksi dimana tindakan medis dilakukan.
Menurut J. Guwandi, yang dapat digolongkan sebagai kesalahan profesi seorang dokter adalah :
1. Malpraktek

## 2. Kelalaian medik 3
Malpraktek adalah suatu istilah  yang mempunyai konotasi buruk, stigmatis.Dalam arti luas malpraktek juga  mencakup  kelalaian,  tetapi  jug  amencakup  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan melanggar undang-undang. Dengan demikian, bahwa dalam arti luas malpraktek dapat dibedakan antara perbuatan yang dilakukan :
a.   dengan sengaja, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Malpraktek dalam arti sempit, misalnya  dengan  sengaja  melakukan  abortus  tanpa  indikasi  medis,  melakukan  euthanasia, memberikan surat keterangan yang isinya tidak benar;
b.   tidak  dengan  sengaja,  atau  kelalaian,  misalnya  menelantarkan  pasien  dan  tidak  memeriksanya sehingga pasien meninggal.
Seorang dokter dapat dikatakan malpraktek apabila ada Tindakan atau sikap dokter yang :
a. bertentangan dengan etik atau moral,
b. bertentangan dengan hukum
c. bertentangan dengan standard profesi medik,
d. kekurangan pengetahuan atau ketinggalaan ilmu pada bidangnya yang berlaku umum. 4
Dari  hasil  wawancara  dengan  dr.  Alpin  Hoza  di  P.  Siantar,  menyatakan  bahwa  seorang  dokter  dapat dikatakan malpraktek apabila dokter tersebut melakukan Tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran,  dan  keputusan  mengenai  ada  tidaknya  malpraktek  tersebut  ditentukan  oleh  Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. 5
Kelalaian  sebagai  terjemahan  dari  negligence  dalam  artui  umum  bukanlah  suatu  ekjahatan.  Namun apabila kelalaian tersebut sudah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan benda atau  jiwa  orang  lain,  maka  sifat  kelalian  tersebut  menjadi  serius.  Jika  sampai  merugikan  atau mencelakakan orang lain, apalagi jika akibatnya sampai merengut nyawa orang , maka oleh hukum tingkat kelalaian  tersebut  diklarifikasi  sebagai  kelalaian  berat.  Menurut  Jonkers  sebagaimana  dikutip  oleh  J. Guwandi, unsur-unsur kelalian dalam arti pidana adalah :
a. bertentangan dengan hukum
b. akibatnya sebenarnya dapat dibayangkan
c. akibatnya sebenarnya dapat dihindarkan
3 J. Guwandi, Kelalaian Medik, Balai Penerbit FK. UI , Jakarta, 2021, hal.9
4 Ibid.,hal 16
5 Hasil wawancara dengan Bapak Alpin Hoza selaku Kepala Rumah Sakit Vita Insani di P. Siantar,
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
d. perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. 6
Perbedaan yang sangat jelas antara malpraktek dan kelalaian medik dapat dilihat dari motif Tindakan yang dilakukan, yaitu :
a. pada malpraktek (sempit), tindakannya dilakukan dengan sadar, dan tujuan Tindakan memang sudah terarah  kepada  akibat  yang  hendak  ditimbulkan,  walaupun  ia  mengetahui  atau  seharusnya mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku,
b. sedangkan  pada  kelalaian,  tidak  ada  motif  ataupun  tujuan  untuk  menimbulkan  akibat  yang  terjadi. Akibat yang timbul disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi diluar kehendaknya. 7
Dalam  memahami  hakikat  kesalahan  dalam  menjalankan  profesi  atau  malpraktek,  harus  diletakkan berhadapan  dengan  kewajiban  dalam  menjalankan  profesi.  Untuk  memperoleh  gambaran  tentang kesalahan dalam menjalankan profesi medis atau medical malpractice yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagai berikut :
(1) Terhadap tenaga ksehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakana disiplin
(2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
Dalam  hukum  pidana  terdapat  ebberapa  hal  yang  sangat  relevan  berhubungan  dengan  profesi kedokteran, hubungan mana dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan KUHP yaitu:
1. Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263,267 KUHP)
2. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan
3. Melakukan kelalaian sehingga menyebabkan matinya orang lain dan luka-luka (Pasal 359,360 dan 361 KUHP)
4. Melakukan pengguguran kandungan tanpa indikasi medis (Pasal 299, 348,349, dan 350 KUHP).
5. Membocorkan rahasia yang wajib disimpan karena jabatan (Pasal 322 KUHP)
6. Euthanasia (Pasal 344 KUHP)
Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan :
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian  (Kewajiban)  atau  sesuatau  pembebasan  utang,  atau  yang  boleh  dipergunakan  sebagai
6 J. Guwandi, Op. Cit.,hal. 15
7 Ibid, hal 16-17
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
keterangan  bagi  sesuatu  perbuatan  dengan  maksud  akan  menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain menggunakan  surat-surat  itu  seolah-olah  surat  asli  dan  tidak  dipalsukan,  maka  kalua mempergunakannya  dapat  mendatangkan  sesuatu  kerugian  dihukum  karena  pemalsuan  surat,  dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. 8
Bagi dokter, pasal ini diajukan secara khusus karena keterangannya dapat mempengaruhi nasib seorang manusia  atau  bahkan  banyak  manusia.  Seorang  dokter  yang  memberikan  surat  keterangan  berbadan sehat bagi seorang calon penerbang pesawat umum, padahal orang tersebut menderita penyakit atau gangguan maka hal tersebut akan berbahaya bagi tugasnya dan masyarakat umum (penumpang).
Pasal 267 KUHP menentukan :
(1) Tabib yang dnegan sengaja memberikan surat keterangan  palsu tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
(2) Kalau keterangan itu diberikan dengan maksud supaya emmasukkan seseorang kedalam Rumah Sakit ingatan  atau  supaya  ditahan  disana,  maka  dijatuhkan  hukuman  penjara  selama-lamanya  delapan tahun enam bulan.
Menurut Pasal 267 KUHP, yang dihukum ialah seorang tabib (dokter) yang dengan sengaja memberikan surat  keterangan  (bukan  keterangan  lisan)  palsu  tentang  ada  atau  tidak  adanya  sesuatu  penyakit, kelemahan atau cacad. Ancaman hukumannya ditambah apabila surat keterangan palsu itu dipakai guna memalsukan atau menahan orang dalam Rumah sakit jiwa.
Jika seorang dokter melakukan suatu Tindakan yang mengakibatkan luka pada seorang pasien, apakah Tindakan dokter tersebut dapat dikatakan melanggar pasal  351 KUHP, tentang penganiayaan.
Terhadap masalah ini terdapat dua teori :
1. Menyatakan bahwa seorang pasien telah memberikan izin kepada dokter untuk melakukan perawatan, makai zin ini merupakan suatu dasar pengecualian hukuman sehingga Pasal 351 KUHP tidak dapat diterapkan.
2. Menyatakan bahwa Tindakan dokter yang mengakibatkan rasa sakit/luka pada pasien tidak termasuk penganiayaan  karena  tujuan  dokter  tersebut  adalah  merupakan  sesuatu  yang  terpaksa  dilakukan untuk mencapai tujuan kesembuhan pasien. Dalam teori kedua ini dokter tidak memenuhi unsur culpa
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
walaupun  dalam  Pasal  351  KUHP  disebut  unsur  sengaja,  karena  kesengajaan  ini  ditujukan  pada kesembuhan si pasien. 9
Pasal 359, 360, dan 361 KUHP mengatur tentang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan luka-luka berat dan matinya orang lain. Secara umum pelanggaran terhadap Pasal 359,360, dan 361 KUHP yang dilakukan oleh dokter lebih dikenal dengan istilah malpraktek.
Malpraktek  yang  dalam  Bahasa  Belanda  disebut  Kunstfout  (seni  salah)  adalahn  merupakan  Tindakan medis  yang  dilakukan  tidak  dengan  sengaja,  akan  tetapi  terdapat  unsur  kelalaian  yang  tdak  patut dilakukan oleh seorang ahli dalam dunia medis, Tindakan mana mengakibatkan ssuatu yang fatal, seperti mati, cacat atau luka.
Di dalam beberapa pasal KUHP, khususnya dalam Bab XIX buku II tentang kejahatan terhadadp jiwa manusia, yakni Pasal 346-349 KUHP, tergambar bahwa perbuatan kejahatan yang dapat dipidana dan  dengan  jelas  pula  dinyatakan  dalam  pasal  tersebut  tentang  siapa-siapa  pembuatnya.  Untuk perbuatan tersebut lazim dipakai istilah abortus atau lengkapnya abortus provocatus yang mengandung arti  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dengan  maksud  agar  anak  yang  masih  berada  dalam kandungan si ibu dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam.
Dalam pengertian medis, abortus adalah gugur kandungan ataupun keguguran, dan keguguran berarti  berakhirnya  suatu  kehamilan,  tetapi  di  dalam  KUP  tidak  terdapat  perkataan  abortus,  yang tercantum dalam KU HP adalah “…gugur atau mati kandungannya…….” Seperti terdapat dalam Pasal 346 KUHP yang menentukan:
Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selam-lamanya empat tahun.
Larangan untuk melakukan abortus provocatus tidaklah mutlak sifatnya. Suatu pengecualian dibenarkan yaitu berupa abortus therapeuticus, dimana hal ini merupakan satu-satunya jalan untuk menolong jiwa si ibu dari bahaya maut yang mengancam nyawanya. Sedangkan terhadap alasan lain yang didasarkan atas indikasi sosial seperti misalnya pertimbangan sosial dan ekonomi belum diterima oleh yurisprudensi. Tentang membocorkan rahasia yang wajib disimpan karena jabatan (Pasal 322 KUHP). Seseorang dapat dikatakan membocorkan rahasia yang wajib disimpan karena jabatan (melanggar Pasal 322 KUHP) adalah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Yang diberitahukan (dibuka) itu haruslah suatu rahasia.
9 Fred Ameln, Op. Cit, hal 24
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
2. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui bahwa ia wajib menympan rahasia itu.
3. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang maupun yang dahulu pernah ia jabat, dan
4. Membuka rahasia itu dilakukan dengan sengaja. 10
Pada umunnya kewajiban seorang pejabat untuk merahasiakan hal-hal yang diketahuinya adalah karena tanggung jawabnya mengharuskan demikian. Kebocoran rahasia jabatan dapat mengakibatkan gangguan stabilitas atau kerugian di pihak lain, dan dapat dituntut lewat  Pengadilan. Meskipun demikian, rahasia jabatan bukan sesuatu hal yang mutlak. Pada umumnya para dokter harus menyimpan segala sesuatu yang  diperolehnya  dalam  melakukan  jabatannya.  Namun  demikian  terdapat  beberapa  keadaan  dimana pemegang rahasia kedokteran dapat membuka rahasia kedokteran tanpa terkena sanksi hukum. Misalnya dokter  di  Indonesia  diwajibkan  melepaskan  rahasia  jabatan  kedokteran  antara  lain  dalam  hal pemberitahuan tentang kelahiran, kematian, penyakit menular dan tentang orang sakit jiwa.
Pasal 344 KUHP menentukan: barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sedniri,  yang  disebutkannya  dengan  nyata  dan  dengan  sungguh-sungguh,  dihukum  penjara  selama- lamanya dua belas tahun.
Dalam hal menghilangkan jiwa orang ini dalam hubungannya dengan profesi dokter adalah yang dikenal dengan euthanasia.Istilah Euthanasia berasal dari Bahasa Latin, yaitu eu dan Thanatos, eu artinya tanpa derita  dan  Thanatos  artinya  mati.  Suatu  komisi  dari  Belanda,  merumuskan  pengertian  Euthanasia  ini sebagai berikut :
Euthanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk memperpanjang hidup demi kepentingan si pasien oleh seorang dokter atau bawahan yang bertanggung jawab padanya. 11
Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), kata Euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yakni :
1. Berpindah kea lam baka dengan tenang dan aman tanpa penderita, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikannya obat penenang.
3. Mengakhiri  penderitaan  dan  hidup  seorang  sakit  dengan  sengaja  atas  permintaan  pasien  sendiri dengan keluarganya. 12
10 Ibid, hal 26
11 Karyadi, P.Y. Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia, Yogyakarta Penerbit Media Pressindo: 2001; hal. 53-87
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Namun sampai saat ini persoalan Euthanasia baru merupakan persoalan akademis belaka, dimana hingga sekarang belum  terdapat perkara  euthanasia  yang  sampai ke  pengadilan, maka ada  lima  syarat yang harus  diperhatikan  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  meniadakan  pidana.  Adapun  kelima persyaratan yang dapat meniadakan hukuman bagi dokter yang melakukan euthanasia tersebut adalah: a.   Persoalan di sini menyangkut orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
b.   Penderitaannya demikian hebatnya sehingga perasaan sakit tidak dapat ditahan lagi .
c.   Pasien sendiri telah mengajukan permintaan dengan sangat untuk mengakhiri hidupnya.
d.   Pasien sudah dalam perrioda akhir hidupnya.
e.   Pelakunya adalah dokter yang mengobatinya. 13
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  344  KUHP  dapat  disimpulkan  bahwa  seseorang  tidak  diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan tersebut dilakukan dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. KUHP menganggap bahwa jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga  dibadningkan  dengan  milik  manusia  yang  lainnya.  Oleh  sebabitu,seperti  apapun  bentuknya sepanjang  perbuatan  tersebut  mengancam  keamanan dan  keselamatan  jiwa  manusia, hal  ini dianggap suatu  kejahatan  yang  besar  oleh  negara,  keselamatan  jiwa  dari  warga  negara  selalu  dilindungi  oleh negara.  Dengan  demikian  Tindakan  menghilangkan  jiwa  orang  yang  disebut  dengan  euthanasia  yang dilakukan oleh seorang dokter dapat didakwa dengan Pasal 344 KUHP.

## Pertanggungjawaban Pidana Dokter
Menurut  sifatnya  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Perbuatan-perbuatan Pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan denganatau menghambat terlaksananya tata hukum dalam masyarakat.  Tidak  semua  perbuatan yang  melawan  hukum  atau  bersifat  merugikan masyarakat  dapat disebut dengan perbuatan pidana, dan tidak semua perbuatan pidana yang merugikan masyarakat atau individu diberi sanksi dan pidana.
Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan yang bertentangan dengan hak asasi manusia tersebut dapat merugikan individu, masyarakat maupun negara.
Menurut  Ruslan  saleh,  bahwa antara  perbuatan dan  orang  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  ada hubungan  yang  erat.  Tidak  mungkin  ada  perbuatan  Pidan  ajika  tidak  ada  orang  yang  melakukan  perbuatan tersebut.
12 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI)
13 J. Guwandi, Op. Cit.,hal, 22
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Penentuan  perbuatan  yang  dipandang  sebagai  perbuatan  pidana  menganut  asas  bahwa  tiap-tiap perbuatan  pidana  harus  ditentukan  sebagai  demikian  oleh  suatu  aturan  undang-undang.  Asas  tersebut dinamakan asas legaliteit.
Perbuatan  Pidana  biasa  disebut  dengan  “Kejahatan”demikian  juga  perbuatan -perbuatan  jelek  lainnya yang  tidak  ditentukan  oleh  peraturan  perundnag-undangan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan pidana juga disebut dengan kejahatan, sehingga istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana.
Pengertian  kejahatan  dalam  hukum  pidana  merupakan  pusat  perhatian.  Batas-batas  kejahatan  pada umumnya tidaklah sama dengan kejahatan dalam arti hukum pidana, dan selanjutnya kejahatan dalam arti hukum pidana tersebut batas-batasnya juga tidak sana dengan perbuatan pidana.
Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang pada pokoknya diatur dalam Buku II KUHP dan dalam atauran-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Perbuatan pidana lebih luas  dari  kejahatan  yang  disebut  dalam  Buku  II  KUHP  dan  dalam  aturan-aturan  lain  di  luar  KUHP  dimaksud, karena juga meliputi pelanggaran-pelanggaran, yaitu perbuatan pidana yang dalam KUHP diatur dalam Buku III, dan di luar KUHP dinyatakan dalam tiap-tiap perbuatan pidana yang dalam KUHP diatur dalam Buku III, dan di luar KUHP dinyatakan dalam tiap-tiap peraturan tersebut sebagai pelanggaran.
Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya menentukan kapan dan dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  melanggar  larangan-laranagan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana  yang  telah  diancamkan,  menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  tersebut  dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkan telah melanggar larangan tersebut.
Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana, yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak ada perbuatan pidana.
Pertanggung jawaban pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana atau undang-undang yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan atas perbuatan itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan juga disertai  dengan delik.
Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya  perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut kemudian juga dipidana, tergantung kepada apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut mempunyai
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
kesalahan,  maka  tentu  dia  akan  dipidana,  tetapi  apabila  dia  tidak  mempunyai  kesalahan,  walaupun  telah melakukan  perbuatan  yang  terlarang  dan  tercela  oleh  masyarakat  dipertanggungjawabkan  pada  si pemnuatnya.Dengan demikian bahwa hal pidana atau tidaknya si pembuat kesalahan bukanlah tergantung pada ada tidaknya perbuatan pidana, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan  pidana  tersebut.  Orang  tidak  mungkin  dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidana  kalua  tidak melakukan  perbuatan  pidana,melainkan  pada  apakah  si  terdakwa  tercela  atau  tidak  karena  telah  melakukan perbuatan  pidana  tersebut.  Orang  tidak  mungkin  dipertanggung  jawabkan  dan  dijatuhi  pidana  kalua  tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbautan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.
Seseorang  mempunyai  keselahan  apabila  waktu  melakukan  perbuatan  pidana,  dilihat  dari  segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum.
Selanjutnya  apabila  perbuatannya  tidak  bersifat  melawan  hukum,  maka  tidak  ada  gunanya mempertanggungjawabkan  terddakwa  atas  perbuatannya.  Untuk  itu  haruslah  terlebih  dahulu  ada  kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan  kemudian semua unsur-unsur kesalahan.
Seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan pidana,dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum.
Selanjutnya  apabila  perbuatannya  tidak  bersifat  melawan  hukum,  maka  tidak  ada  gunanya mempertanggungjawabkan  terdakwa  atas  perbuatannya.  Untuk  itu  haruslah  terlebih  dahulu  ada  kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan yang di duga harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Syarat adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa adalah :
a. melakukan perbuatan pidana
b. mampu bertanggung jawab,
c. dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
d. tidak adanya alasan pemaaf. 14
Menurut Pasal 44 KUHP, bahwa :
14 Ibid. hal. 79
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Apabila yang melakukan perbuatan pidan aitu tidak dapat dipertanggung jawabkan diesebabkan karena pertumbuhan yang cacad atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dapat dipidana.
Menurut  KUHP,  hal  tidak  mampu  bertanggung  jawab  tersebut  adalah  karena  sebab-sebab  tertentu. Anak  yang  belum  cukup  umur  yang  melakukan  perbuatan  pidana  tidak  mempunyai  kesalahan  karena  dia seseungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda.Dia tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kelapaan, sebab satu unsur kesalahan tidak ada padanya, sehingga dia dipandang tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan asas, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
Jika  ternyata  bahwa  perbuatan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  padanya,  karena  jiwanya  cacad dalam  tubuhnya  atau  terganggu  karena  penyakit,  maka  hakim  dapat  memerintahkan  supaya  orang  tersebut dimasukkan dalam Rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan (Pasal 44 ayat (2) KUHP). Menurt Ruslan Saleh, bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :
a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya.
b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
c. Mampu untuk menntukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan 15
Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Menjalankan Profesinya.
Kaidah etika professional dalam dunia kedokteran mempunyai dua tujuan yang senantiasa berimbang yaitu  mengutamakan  keselamatan  dan  kepentingan  penderita,  dan  melindungi  kelompok  profesi  dokter  itu sendiri.
Pada  umumnya  setiap  orang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  Tindakan  atau  perbuatannya. Tanggung  jawab  hukum  dokter  dapat  dibedakan  antara  tanggung  jawab  hukum  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan profesinya, yaitu kode etik, dan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi bidang administrative dan hukum pidana.
Dokter selalu diharapkan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, karena tanggung jawab dokter sedemikian luasnya maka dokter juga harus mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesi dokter. Demikian juga dokter harus mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan profesinya.
15 Ibid, hal. 80
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Manurut dr. Alphin Hoza,, dokter di RS. Tiara P. Siantar, bahwa pertanggung jawaban dokter yang perta sekali adalah terhadap kode etik profesi, apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik profesi baru kemudian dapat diajukan ke Pengadilan.
Penguasaan  ilmu  dan  ketrampilan  saja  tidaklah  cukup,  mungkin  saja  terjadi  seorang  dokter  yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi  di bidang ilmunya,benar benar menggunkan ilmunya demi menolang  pasien  serta  tidak  dipengaruhi  pertimbangan  untuk  mencari  keuntungan  pribadi  yang  sebesar- besarnya. Dokter dapat juga dituntut dan diajukan ke pengadilan oleh pasiennya yang meras tidak puas atas upaya  medis  yang  dilakukan  dokter  tersebut.  Walupun  akhirnya  dokter  tersebut  mungkin  tidak  terbukti melakukan  Tindakan  yang  merugikan  pasien,  bahkan  sebaliknya  dokter  dapat  menuntut  ganti  rugi  atas pencemaran  nama  baiknya.  Namun  suatu  Tindakan  yang  bersifat  preventif  tentu  saja  lebih  baik  dari  pada Tindakan yang bersifat represif.
Tanggung  jawab  dokter  dimaksudkan  s ebagai  “keterkaitan”  dok ter  terhadap  ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum timbul karena adanya kesalahan atau Tindakan yang  melanggar  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  khususnya  undang-undang Kesehatan dan KUHP.
Dalam pertanggung jawaban karena kesalahan ini, pihak yang dirugikan (pasien) harus membuktikan adanya kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis, namun karena Tindakan yang dilakukan dokter hanya  menyangkut  kewajiban  untuk  berupaya,  maka  sulit  untuk  membuktikan  kesalahan  dan  sikap  kurang berhati-hati.  Kewajiban  berupaya  itu  didasarkan  pada  suatu  standar  profesi  medis  yang  ditentukan  oleh kelompok profesi itu sendiri dan penilaian terhadap penyimpangannya hanya dapat dilakukan oleh mereka. Jadi pasien dalam hal ini tidak mempunyai cukup informasi untuk membuktikannya. Karenanya, kelompok profesi itu harus memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan tugasnya demi kehormatan profesi itu sendiri.
Seorang  dokter  yang  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  profesinya,  terlebih  dahulu  dapat menuntut haknya untuk membuktikan tindakannya sesuai dengan standar profesi medis. Namun, apabila ternyata ia tidak berhasil membuktikannya, kesalahan tersebut harus dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu untuk mengganti kerugian atau dituntut berdasarkan hukum pidana.
Menurut dr. Alpin Hoza di P. Siantar bahwa seorang dokter dapat ditentukan bersalah apabila ia telah melanggar kode etik profesi yang diputuskan oleh MKEK.
Pelanggaran suatu kode etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya, sehingga terhadap kasus pelanggaran  umumnya  hanya  dilakukan  Tindakan  koreksi  berupa  teguran  dan  bimbingan.  Secara  maksimal
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
hanyalah memberikan saran kepada dpeartemen Kesehatan untuk melakukan tindakana administrative sebagai suatu Langkah pencegahan terhadap kemungkinan pengulangan pelanggaran yang sama di kemudian hari atau pencegahan akan kemungkinan semakin besarnya intensitas pelanggaran tersebut.
Suatu  pelanggaran  hukum  merupakan  perbuatan  yang  tidak  etis,  sebab  menurut  pandangan  etis seseorang  harus  mematuhi  hukum  yang  berlaku.  Tetapi  suatu  pelanggaran  Kode  Etik Kedokteran  tidak  selalu merupakan pelanggaran hukum, namun demikian, palanggaran etika mempunyai tingkatan yang berbeda-beda seperti pelanggaran hukum.
Tanggung jawab seorang dokter menurut hukum kedokteran maksudnya adalah tanggung jawab dokter yag  di  dasarkan  pada  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  (KEKI), dimana pelanggaran  terhadap KEKI ini  dapat  di kenakan sanksi yaitu berupa sansksi  administrasi, misalnya di beri peringatan atau teguran, apabila teguran tersebut  tidak  diindahkan  maka  akkan  diberi  perinagatan  yang  lebih  keras,    dan    selanjutnya  mengusulkan kepada  organisasi profesi  ( dalam hal  ini  Ikatan Dokter  Indonesia)  untuk menarik  rekomendasi  praktek yang bersangkutan.
Di Indonesia telah ada Lembaga yang menangani masalah pelanggaran KEKI ini, yaitu :
1. Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK)
2. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yakni suatu badan khusus dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Semua Pelanggaran etik kedokteran yang dilakukan oleh dokter di Indonesia akan di selesaikan oleh salah satu atau dengan Kerjasama kedua Lembaga tersebut. Pelanggaran suatu kode etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya. Ketiadaan sanksi formal inilah yang memungkinkan pelanggaran kode etik berjalan terus  tanpa adanya  kuasa  untuk  menghentikannya.  Juga  dengan  tidak adanya  sanksi  formal ini, maka  sering penderita/masyarakat  merasa  tidak  puas  dengan  cara  penanganan  organisasi  profesi  terhadap pengaduan/keluhan mereka tentang seorang dokter yang dianggap telah melanggar kode etik kedokteran.
Dalam  hal  seorang  dokter  yang  diminta  pertanggung  jawaban  dari  segi  hukum  pidana,  maka  untuk meminta  pertanggungjawabannya  tersebut  haruslah  didasarkan  kepada  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum dalam KUHP.
Pasal-pasal KUHP yang paling berhubungan dengan profesi dokter adalah Pasal 359,360 dan Pasal 361 KUHP. Ketiga Pasal ini meliputi suatu bab khusus yang mengatur perihal kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh  siapapun  juga  (termasuk  dokter),  yang  menyebabkan  matinya  atau  lukanya  orang  lain.  Pasal  359  KUHP dikenakan kalua pasien meninggal dunia, dan Pasal 360 KUHP dikenakan kalua pasiennya hanya luka-luka atau
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
cidera lain. Ancaman hukuman paling tinggi menurut Pasal 359 KUHP adalah 5 tahun , dan ini berarti bahwa dokter yang lalai tersebut dapat di tahan oleh polisi sebelum dituntut oleh jaksa selaku penuntut umum.
Sebagai dasar penerapan ketiga pasal di atas dalam kasus-kasus malpraktis, maka diperlukan 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Tenaga Kesehatan (dokter) telah melakukan suatu kesalahan profesi medis.
2. Tindakan tersebut dilakukan dengan sangat tidak hati-hati
3. Adanya suatu akibat yang fatal atau serius. 16
Pada unsur  pertama bahwa kesalahan profesi medis maksudnya adalah  suatu  Tindakan medis  yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran. Pada unsur kedua bahwa tindakan medis itu dilakukan dengan sangat kurang hati-hati. Sedangkan pada unsur ketiga bahwa tindakan medis itu dilakukan telah mengakibatkan hal-hal fatal atau serius (mati atau luka).
Jika  seorang  dokter  karena  perbuatannya,  baik  yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja, menyebabkan kematian pasiennya sendiri padahal itu tidak dimaksudkan olehnya, melainkan disebabkan karena ia  tidak  berjaga-jaga,  sedangkan  ia  harus  mengerti  bahwa  perbuatannya  itu  dapat  menimbulkan  malapetaka, maka dalam halini dokter dapat dituntut hukuman paling tinggi 5 tahun berdasakan Pasal 359 KUHP. Kesalahan dokter  yang  dikualifikasi  alapa  itu  terletak  pada  tidak  atau  kurangnya  berhati-hati  ataupun  kurang memperhatikan  atau  memperdulikan  hal-hal  yang  mungkin  terjadi  pada  pasien,  sehingga  kealpaannya  itu menimbulkan suatu kejadian yang sesungguhnya tidak dikehendaki sama sekali oleh dokter.
Kurang berhati-hati atau gegabah dalam merawat si pasien kadang-kadang memberi kesan yang ada pada dokter itu, sutau watak yang menunjukkan bahwa dia kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kepentingan  pasien.  Jadi  disini  jel as  dokte  yang  di  kwalifikasi  “alpa”  itu  tidak  menghendaki  akibat  dari perbuatannya.

## KESIMPULAN
Menurut  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  (KEKI),  seorang  dokter  dapat  diminta  pertanggungjawaban apabila telah melakukan kesalahan/kelalaian medis, yang dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu malpraktek dan kelalaian medis. Penilaian kesalahan tersebut dilakukan berdasarkan kode etik profesi, yaitu KKI.
Menurut UU Kesehatan, apabila seorang dokter melakukan kesalahan/kelalaian akan dihukum dengan tindakan berupa pencabutan izin prakteknya serta hukuman penjara selama 5 tahun.
16 Sudikno Mertokusumo R.M, Mengenal Hukum, Ghalian Indonesia, Jakarta 2002, halaman 37
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Apabila kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya sampai kepada pelanggaran terhadap KUHP, maka dokter tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut KUHP.
Seorang dokter yang melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya sebagai dokter dapat diminta pertanggung jawaban menurut KUHP. Pasal-pasal KUHP yang mungkin dilanggar oleh dokter adalah Pasal 263 dan 267 KUHP tentang membuat surat keterangan palsu, Pasal 351 KUHP tentang penganiaaan, Pasal 359 s/d 361 KUHP, Pasal 299, 348 s/d 350 KHP tentang melakukan pengguguan kandungan tanpa indikasi medis. Pasal 322 KUHP tentang membocorkan rahasia jabatan dan Pasal 344 KUHP tentang euthanasia.

## DAFTAR PUSTAKA
Komalawati, V. (1989)., Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Abdullah, Mustofa., Achmad, B., 1983, Intisari Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Gunawan, Memahami Etika Kedokteran, Kanisius, Yogyakarta, Ameln., Fred., 1991. Perjanjian Medik Dokter, Beberapa Aspek Yuridis dan Etis, Universitas Indonesia, Jakarta Gondohutomo, H. Amino., 1986. Catatan Kecil Tentang Hak Pasien, Medan. Guwandi, J, 1990., Kelalaian Medik, Balai Penerbit FK Universitas Indonesia, Jakarta Koeswadji, Hadiati., H., 1998., Hukum Kedokteran Di Dunia Internasional, Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta. Komalawati, Veronica, 1989., Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 1986., Mengenal Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Saleh, Ruslan, 1993., Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara baru, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1983., Aspek hukum Dan Etika Kedokteran di Indonesia, Penerbit Grafiti Press, Cet.I, Jakarta. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), 1983., Direktorat Jendefral Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.