## UN PENMAS UN | PENMAS
Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri
Volume 4, Number 1 (2024), pp. 35-50 e-ISSN 2810-000X https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/un-penmas

## Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta
1 Faza Dhora Nailufar , 2* Saut Gracer Sijabat, 3 R.N Afsdy Saksono, 4 Aghitsna Putri Taqiyya
1,2,3,4 Politeknik STIA LAN Jakarta e-mail: fazadhora@stialan.ac.id 1 , saut.s@stialan.ac.id 2* , afsdy@stialan.ac.id 3 , 2220011028@stialan.ac.id 4 *Corresponding Author
Submit: 18 Maret 2024; revisi: 1 Juni 2024, diterima: 12 Juni 2024

## ABSTRAK
Salah  satu  kelompok  rentan  yang  kerapkali  kurang  diperhatikan  dalam  proses  Pembangunan  adalah kelompok disabilitas. hal ini dikarenakan masih ada stigma dan stereotype yang negatif terhadap mereka. Untuk  itu  pada  tahun  2016,  pemerintah  telah  mengeluarkan  regulasi  terkait  penghormatan  dan perlakuan  layak  terhadap  kelompok  disabitas  melalui  Undang-Undang  No.8 Tahun  2016.  Salah  satu cara  untuk  mengoptimalisasi  pelibatan  kelompok  disabilitas  dalam  Pembangunan  adalah  melalui program  Desa  Inkusif  atau  Desa  Ramah  Disabilitas.  Desa  inklusi  dibangun  dengan  melibatkan dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  desa,  dengan  mengafirmasi  kelompok  yang  minoritas,  miskin, rentan,  dan  marjinal.  Program  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  membantu  Pemerintah Kabupaten  Purwakarta  untuk  mendorong  terintegrasinya  prinsip  inklusifitas  dalam  perencanaan Pembangunan di desa dengan cara mendorong para birokrat, terutama birokrat desa (Kepala Desa) agar aktif  menginterasikan  prinsip  inklusifitas  dalam  perencanaan  Pembangunan  di  desa.  Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyasar kepada para Kepala Desa di seluruh Kabupaten Purwakarta. Hasil dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  topik  Perencanaan  Pembangunan  Inkllusif  ini terlaksana dengan baik, di mana respon para kepala desa terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dinilai sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hasil survey pre-test dan post-test yang meningkat, evaluasi atas pelaksanaan  kegiatan,  saran  dan  masukan  peserta  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  ini,  serta  peserta mendapat pembelajaran yang dengan adanya forum diskusi berbentuk FGD dan mendapat gagasan dari narasumber yang dihadirkan. Ke depannya, disarankan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala,  termasuk  juga  melakukan  kegiatan  lanjutan  agar  dapat  diberikan  solusi  yang  konkret  dan komprehensif bagi lokus kegiatan.
Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan Perencanaan Inklusif, Perencanaan Desa

## ABSTRACT
One of the vulnerable groups that is often less considered in the development process is the disability group. this is because there is still a negative stigma and stereotype against them. For this reason, in 2016, the government has issued regulations related to respect and proper treatment of disability groups through Law No.8 of 2016. One way to optimize the involvement of disability groups in development is through  the  Inclusive  Village  or  Disability  Friendly  Village  program.  Inclusive  villages  are  built  by involving the support and participation of village communities, by affirming minority, poor, vulnerable and  marginalized  groups.  This  community  service  program  aims  to  help  the  Purwakarta  Regency
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Government  to  encourage  the  integration  of  the  principle  of  inclusiveness  in  village  development planning  by  encouraging  bureaucrats,  especially  village  bureaucrats  (Village  Heads)  to  actively integrate the principle of inclusiveness in village development planning. This community service activity targets Village Heads throughout Purwakarta Regency. The results of this community service activity on the topic of Inclusive Development Planning were well carried out, where the response of the village heads  to  the  activities  that  had  been  carried  out was  considered  very  good,  this  can  be  seen  from  the increased  pre-test  and  post-test  survey  results,  evaluation  of  the  implementation  of  activities, suggestions and input from participants on the implementation of the program.
Keywords : Community Development, Inclusive Planning Training, Village Planning
Copyright © 2024 The Author(s) This is an open access article under the CC BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable  Developmen  Goals/ SDGs) adalah Pembangunan yang inklusif. Inklusif, merujuk pada suatu konsep atau prinsip  yang  menekankan  pada  penerimaan,  pengakuan,  dan  keterlibatan  aktif  dari berbagai  kelompok,  individu,  atau  elemen  dalam  suatu  lingkungan  atau  kegiatan tertentu.  Secara  khusus,  inklusifitas  berfokus  pada  memastikan  bahwa  semua  orang, tanpa  memandang  latar  belakang,  keadaan,  atau  karakteristik  mereka,  memiliki kesempatan  yang  sama  dan  diakui  dengan  nilai  yang  setara.  Bila  dikaitkan  dengan konsep  pembangunan,  Pembangunan  yang  inklusif  adalah  pembangunan  yang melibatkan semua pihak dalam setiap prosesnya serta dapat dinikmati kemanfaatannya oleh semua kelompok masyarakat. Salah satu kelompok rentan yang kerapkali kurang diperhatikan  dalam  proses  Pembangunan  adalah  kelompok  disabilitas.  hal  ini dikarenakan masih ada stigma dan stereotype yang negative terhadap mereka. Untuk itu pada tahun 2016, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait penghormatan dan perlakuan  layak  terhadap  kelompok  disabitas  melalui  Undang-Undang  No.8  Tahun 2016.
Sejak  lahirnya  undang-undang  ini,  maka  pelibatan  kelompok  disabilitas  dalam segala sendi kehidupan bangsa dan negara harus dioptimalkan. Salah satu cara untuk mengoptimalisasi pelibatan kelompok disabilitas dalam Pembangunan adalah melalui program  Desa  Inkusif  atau  Desa  Ramah  Disabilitas.  Desa  yang  dibangun  dengan pelibatan atau partisipasi semua masyarakat desa, dengan tujuan untuk mengafirmasi kelompok yang marjinal, minoritas, miskin, dan rentan merupakan ciri khas desa yang inklusif.  Diantara  kelompok  afirmasi  tersebut,  terdapat  juga  kelompok  yang menyandang  lebih  dari  satu  status,  di  antaranya  disabilitas/  difabel,  transgender, perempuan  yang  menjadi  kepala  keluarga,  dan  kelompok  minoritas  (baik  minoritas dalam hal agama maupun etnis). Satu dari banyaknya kabupaten yang ada di Jawa Barat dengan  jumlah  desa  inklusif  yang  sedikit  dibanding  kabupaten  lainnya  adalah Kabupaten  Purwakara.  Itupun,  pencananangan  beberapa  desa  sebagai  desa  inklusi karena  program  dari  Kemendes  untuk  mendukung  pencapaian  SDG’s  Desa.  Oleh karena  itu,  pada  pengabdian  kali  ini,  kelompok  tim  PKM  memilih  untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Inklusif bagi seluruh
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta dengan harapan dan target akan lahir kesadaran untuk membuat Pembangunan desa yang inklusif, walaupun tanpa embel-embel desa inklusif.
Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa perspektif inklusif masih belum mewarnai, bahkan dikenal di kalangan Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Program  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  membantu  Pemerintah Kabupaten  Purwakarta  untuk  mendorong  terintegrasinya  prinsip  inklusifitas  dalam perencanaan Pembangunan di desa.
Program ini akan membantu Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendorong para birokrat, terutama birokrat desa (Kepala Desa) agar aktif menginterasikan prinsip inklusifitas  dalam  perencanaan  Pembangunan  di  desa.  Sasaran  kegiatan  pengabdian masyarakat ini adalah para Kepala Desa di seluruh Kabupaten Purwakarta.

## METODE
Kegiatan  ini akan diawali dengan  persiapan  yang  berupa  pencarian data  sebagai bahan justifikasi lokus pengabdian masyarakat yang ditunjuk oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  kampus  Politeknik  STIA  LAN  Jakarta,  lalu  setelah proposal  tersusun  maka  Tim  akan  melakukan  koordinasi  dengan  objek  pengabdian. Tahapan kegiatan seperti tampak pada Tabel 1.

## Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Waktu Aktivitas II  Juni  III Juni  IV Juni I  Juli II  Juli III  Juli Penyusunan Proposal Revisi Proposal Koordinasi dengan Obyek
Penyiapan Materi Penyiapan Undangan Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Laporan Pengumpulan Laporan

## Sumber: Tim Penulis (2023)
Koordinasi  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  kondisi  real  sehingga  akan  mudah dipetakan kebutuhan yang akan menjadi materi utama pada pelatihan nantinya. Pada masa koordinasi ini juga akan dilakukan identifikasi untuk mengumpulkan pihak-pihak yang  akan  menjadi  peserta  pelatihan.  Selanjutnya  Tim  akan  mempersiapkan  materi pelatihan beserta instrumen pengukuran keberhasilan pelatihan (kuesioner pre dan post test). Tim juga akan direncanakan akan menyusun instrumen monitoring dan evaluasi implementasi materi pelatihan pada bussines process yang akan dilakukan.
Program pengabdian  masyarakat ini akan berbentuk pelatihan bagi para birokrat desa  (Kepala  Desa).  Materi  pelatihan  yakni  tentang  bagaimana  strategi  untuk mengintegrasikan prinsip inklusifitas dalam perencanaan pembangunan di desa
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Tabel 1 berikut menunjukkan jadwal pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang  dimulai  sejak  penyusunan  proposal  rencana  kegiatan  hingga  pengumpulan laporan  kegiatan.  Jadwal  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini terlaksana  selama  5  minggu  di  mulai  sejak  minggu  kedua  Juni  2023  hingga  minggu ketiga Juli 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan kepada perwakilan kepala desa  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta.  Pemilihan  kepala  desa berdasarkan perwakilan cluster desa sebelah utara, barat, timur, selatan, serta desa di sekitar  pusat  pemerintahan.  Selain  itu,  dengan  mempertimbangkan  masukan  dari Bagian  Rehabilitasi  dan  Pemberdayaan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Purwakarta  serta perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Kegiatan  pelatihan  ini  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan  seperti,  1)  Persiapan kegiatan, yang meliputi melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait, identifikasi awal permasalahan, dan kebutuhan di Kabupaten Purwakarta dengan bagian Rehdaya Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta sebagai unit terkait, menyampaikan permohonan izin  yang  dilakukan  secara  tertulis  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta,  serta persiapan  teknis  pelaksanaan  berupa  menyiapkan  alat  survey  pre-test  dan  post-test, jadwal dan tempat pelaksanaan, serta tim yang akan mengorganisir kegiatan.
Tahapan  selanjutnya  adalah  kegiatan  pelatihan  dilaksanakan  selama  4  hari, meliputi: 1) Hari pertama diawali dengan sesi koordinasi antara Tim Politeknik STIA LAN  Jakarta dengan Dinas  Sosial  dan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan Daerah. Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kebutuhan  mereka  terkait  dengan integrasi prinsip-prinsip inklusifitas dalam perencanaan pembangunan, sehingga Tim Politeknik  STIA  LAN  Jakarta  dapat  menyesuaikan  materi  dan  bahan  yang  akan disajikan;  2)  Pada  hari  kedua,  tim  PKM  melanjutkan  dengan  kegiatan  pelatihan  di Kantor  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Daerah,  Kabupaten  Purwakarta.  Pada pelatihan  ini,  tim  PKM  meyampaikan  materi  tentang  konsep  dasar  Pembangunan inklusif  sebagai  pengantar.  Lalu  diteruskan  dengan  materi  analisa  program pembangunan yang telah dilaksanakan, apakah telah berperspektif inklusif atau belum dengan  mengundang  narasumber  dari  Persatuan  Penyandang  Disabilitas  Indonesia. Peserta pada pelatihan ini adalah para Kepala Desa. Materi konsep dasar perencanaan Pembangunan yang inklusif merupakan materi yang baru untuk mereka sehingga para peserta  tampak  antusias  dalam  mengikuti  kegiatan;  3)  Pada  hari  ketiga,  tim  PKM melakukan  audiensi  dengan  para  pengurus  APDESI  untuk  sekaligus  melakukan penyamaan  perspesi  tentang  perencanaan  pembangunan  inklusif  di  desa.  Hal  ini penting  mengingat  APDESI  merupakan  organisasi  wadah  para  kepala  desa  untuk berkoordinasi dan bertukar pikiran terkait permasalahan dan program pembangunan
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
di desa mereka; serta 4) Pelatihan di hari keempat dilakukan di kantor Desa Dangdeur sebagai satu desa percontohan penerapan perencanaan Pembangunan inklusif. Bimtek di Desa Dangdeur dilaksanakan dengan melibatkan semua perangkat desa, kader dan perwakilan Masyarakat. Kegiatan pelatihan pada hari terakhir ini berisi penyampaian dasar-dasar  konsep  perencanaan  Pembangunan  inklusif  serta  strategi  untuk mengintegrasikan  prinsip  inklusi  dalam  Pembangunan.  Materi  ini  disampaikan  oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Politeknik STIA LAN Jakarta dalam bentuk a) Survey pre-test dilakukan sebelum pelatihan untuk mengetahui pemahaman awal dari peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, b) Survey post-test yang dilakukan setelah pelatihan untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, c) Rangkaian kegiatan PKM diakhiri dengan Focus Discussion Group (FGD) antara Tim PKM  Politeknik  STIA  LAN  Jakarta  dengan  teman-teman  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Purwakarta  guna  melakukan  evaluasi  terhadap  kegiatan  pelatihan  yang  diadakan selama 4 hari sebelumnya serta Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bekal bagi  kegiatan  selanjutnya,  serta d)  Penutupan  kegiatan  ini  dilakukan  oleh  Ketua Tim PKM  Politeknik  STIA  LAN  Jakarta  dengan  menyampaikan  harapan  agar  kegiatan pelatihan ini bermanfaat secara praktis bagi pemerintah daerah dalam mendorong para birokrat  agar  aktif  memperjuangkan  nilai-nilai  kesetaraan  gender  dalam  program pembangunan.
Tahapan  terakhir  berupa  penutupan  dan  pelaporan  kegiatan  Pengabdian masyarakat,  meliputi a)  Olah  data  survey  pre-test  dan  post-test  dan mengidentifikasi efektivitas pelatihan yang dilakukan, serta b) Membuat laporan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan pelatihan ini dilakukan kepada para kepala desa, aparat desa, kader serta perwakilan  masyarakat  terkait  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta dengan lokus dan peserta yang berbeda selama 4 hari kegiatan.
Beberapa output yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain, 1) Peserta merasakan manfaat dari kegiatan ini karena topik yang diberikan sangat relevan dengan kondisi saat ini dimana banyak indikator kesuksesan pemerintah daerah  yang  mengakomodir  implementasi  nilai-nilai  inklusif;  2)  Peserta  pelatihan terdorong  untuk  menginisiasi  kegiatan  MUSPANDI  (Musrenbang  Perempuan,  Anak dan  Disabilitas)  di  tingkat  Desa  dan  Kabupaten  setelah  menyaksikan  beberapa  kisah sukses keberhasilan pembangunan; 3) Peserta pelatihan menjadi paham dengan konsep perencanaan pembangunan inklusif serta bagaimana implementasinya dalam program- program  pembangunan;  4)  Peserta  pelatihan  menyadari  urgensi  untuk  melibatkan semua  kelompok  rentan  dalam  perencanaan  pembangunan.  Sedangkan  outcome dari kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  laporan  kegiatan  yang  nantinya dapat  dikembangkan  menjadi  publikasi  ilmiah  agar  manfaatnya  semakin  luas  tidak
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
hanya  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  tetapi  juga  masyarakat  umum lainnya.
Kegiatan  pelatihan  perencanaan  Pembangunan  inklusif  dilaksanakan  di  3  lokus yang berbeda, yakni Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah serta Kantor Desa Dangdeur. Sebelum pelatihan dilakukan, para peserta mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum masuk ruangan. Kemudian kegiatan dibuka oleh Ketua  Tim  PKM  Politeknik  STIA  LAN  Jakarta  dan  dilanjut  dengan  survey  pre-test. Secara  bergantian  para  narasumber  menyampaikan  materi  yang  sudah  disiapkan dilanjutkan dengan dikusi.
Gambar 1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Sosial menerima tim Pengabdian Masyarakat dari Politeknik STIA LAN Jakarta Sumber: Dokumentasi Tim Penulis (2023)
Gambar 2. Pembukaan Bimtek bersama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, APDESI Kabupaten Purwakarta, dan Kepala Desa Sumber: Dokumentasi Tim Penulis (2023)
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Secara umum kegiatan bimtek ini berjalan dengan baik dan lancar, namun demikian terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  tim  pengabdian  kepada  masyarakat, antara lain: 1) Penentuan lokasi PKM yang bukan oleh Tim PKM menjadikan tim harus mencari  justifikasi  atas  masalah  yang  ada;  serta  2)  Kurangnya  fleksibilitas  anggaran menyebabkan Tim tidak dapat secara optimal melakukan pendampingan perencanaan Pembangunan secara inklusif.
Gambar 3. Kegiatan pelaksanaan Bimtek Sumber: Dokumentasi Tim Penulis (2023)

## Pembahasan
Konsep eksklusi/ inklusi sosial telah dibahas secara luas di kalangan kebijakan sejak diperkenalkan  oleh  Lenoir  di  Perancis  pada  tahun  1974.  Uni  Eropa  kemudian mengadopsinya pada tahun 1980-an, menggantikan konsep kemiskinan dalam diskusi kebijakan  sosial.  Menurut  Bank  Dunia,  eksklusi  sosial  adalah  sebuah  proses  yang ditandai dengan menurunnya solidaritas dan kurangnya kohesi atau integrasi sosial di dalam  masyarakat.  Pada  tingkat  individu,  hal  ini  mengacu  pada  ketidakmampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membangun hubungan sosial yang  bermakna.  Gagasan  tentang  eksklusi  dan  inklusi  sosial  ini  sekarang  telah berkembang  di  luar  Eropa  ke  negara-negara  berkembang,  mendefinisikan  kembali gagasan  pembangunan  ekonomi  dengan  menekankan  pendekatan  sosial  dan  strategi pembangunan yang inklusif.
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Pendekatan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menerima dan  mengikutsertakan  orang-orang  dari  berbagai  latar  belakang  dengan  berbagai perbedaan,  seperti  karakteristik,  kemampuan,  status  sosial,  etnis,  dan  budaya. Lingkungan  yang  inklusif  ditandai  dengan  masyarakat  yang  terbuka,  ramah,  dan mengatasi  hambatan,  di  mana  setiap  warga  saling  menghargai  dan  menerima perbedaan  (Lenoir,  1974).  Dalam  lingkungan  ini,  semua  individu  dalam  keluarga, sekolah,  dan  masyarakat  merasa  aman  dan  nyaman  dalam  menggunakan  hak  dan memenuhi  kewajibannya  (Lenoir,  1974).  Konsep  pembangunan  sosial  mencakup berbagai tujuan, termasuk menyediakan pendidikan yang lebih baik, akses ke layanan kesehatan,  meningkatkan  kondisi  kehidupan,  mengurangi  kemiskinan,  memastikan kesetaraan  kesempatan,  mempromosikan  kebebasan  individu,  dan  mendorong kehidupan budaya yang dinamis.

## Gambar 4. Sesi tanya jawab
Sumber: Dokumentasi Tim Penulis (2023)
Konsep pembangunan sosial melihat banyak hal yang harus diperjuangkan, antara lain  akses  terhadap  pendidikan  yang  lebih  baik,  akses  terhadap  kesehatan  dan peningkatan  standar  gizi,  pengentasan  kemiskinan,  perbaikan  kondisi  lingkungan, akses terhadap kesempatan yang sama, kebebasan individu yang setara, dan kehidupan budaya yang segar. Pendekatan pembangunan yang lebih berwawasan ekonomi telah dikritik oleh para ilmuwan sosial dan sosiolog untuk mendorong badan dunia UNESCO untuk  ikut  serta  memperbarui  pendekatan  pembangunan  yang  digunakan  di  semua negara,  termasuk  negara  berkembang  dengan  menerapkan  prinsip  inklusi  dalam pembangunan.
Pendekatan  pembangunan  yang  inklusif  sangat  penting  untuk  memastikan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan mendorong inklusi sosial. Di
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Indonesia, model pembangunan saat ini sebagian besar difokuskan pada pertumbuhan ekonomi,  yang  dapat  menyebabkan  eksklusi  sosial  (Wirutomo,  2013).  Pengucilan  ini dapat mengakibatkan terbentuknya sikap, kepercayaan, dan budaya yang bertentangan dengan  norma-norma  yang  ada.  Pengucilan  sosial  dapat  terjadi  dalam  dua  bentuk: obyektif  dan  subyektif.  Pengucilan  obyektif  terjadi  ketika  individu  atau  kelompok secara  sengaja  tidak  diberikan  hak-hak  yang  seharusnya,  mulai  dari  yang  kompleks hingga  yang  sederhana.  Sebaliknya,  eksklusi  subjektif  muncul  ketika  kebijakan  tidak diimplementasikan  atau  diatur  dengan  baik.  Konsekuensi  dari  pengucilan  subyektif sangat  merusak  ketika  melibatkan  segregasi  kelompok  mayoritas,  terutama  dalam kasus-kasus  di  mana  konflik  agama  atau  etnis  menonjol.  Untuk  mencegah  eksklusi sosial,  pendekatan  pembangunan  yang  lebih  komprehensif  dan  inklusif  diperlukan untuk memastikan partisipasi yang setara bagi semua individu dan masyarakat dalam membentuk kota mereka (Warsilah, 2015).
Pierson  (2009)  berpendapat  bahwa  pengucilan  sosial  didorong  oleh  lima  faktor utama: kemiskinan, upah atau pendapatan yang rendah, terbatasnya kesempatan kerja, lemahnya  sistem  dukungan  sosial,  pengaruh  lingkungan,  dan  kurangnya  akses terhadap layanan publik.  Lenoir (1974) lebih lanjut mengidentifikasi sepuluh kategori individu yang mungkin mengalami pengucilan sosial, termasuk penyandang disabilitas fisik  dan  mental,  orang  yang  putus  asa,  orang  tua  lanjut  usia,  korban  kekerasan, penyalahguna  narkoba,  korban  kenakalan  remaja,  orang  yang  terisolasi  secara  sosial, orang tua tunggal, kelompok yang termarjinalkan, dan mereka yang menyandang cacat sosial.  Untuk  memerangi  pengucilan  sosial di antara  penduduk  kota,  para  pemimpin kota harus menggunakan pendekatan pembangunan inklusif yang melampaui bidang ekonomi. Pendekatan ini harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap manfaat pembangunan, termasuk infrastruktur dan layanan dasar.
Menurut  Wirutomo  (2013),  pembangunan  inklusif  diusulkan  sebagai  model pembangunan  sosial  terbaru.  Model  ini  menekankan  perlunya  pendekatan  holistik dalam  pembangunan,  bukan  hanya  berfokus  pada  aspek  sektoral  dan  ekonomi. Meskipun  anggaran  sektoral  masih  menjadi  bagian  penting  dari  mekanisme pembangunan,  konsep  pembangunan  harus  berpusat  pada  manusia  sebagai  subjek pembangunan.  Hal  ini  melibatkan  pemeriksaan  interaksi  dan  keterkaitan  di  dalam masyarakat.  Dengan  berfokus  pada  pembangunan  interaksi  dan  interelasi  sosial, pembangunan sosial dapat berkontribusi pada terciptanya kehidupan sosial dan budaya yang  berorientasi  pada  kualitas  sosial  budaya.  Secara  teoritis,  model  pembangunan sosial seperti ini berpotensi menciptakan masyarakat yang inklusif.
Pembangunan inklusif bertujuan untuk membangun kualitas hidup sosial budaya, dan menggunakan komponen sosial untuk menganalisis kualitas kehidupan sosial dan budaya termasuk struktur sosial, budaya, dan proses sosial. Sejak awal tahun 80-an, para sosiolog  khususnya  di  benua  Eropa  mulai  mengkritik  model  pembangunan  ekonomi dan menawarkan pendekatan sosial yang lebih mampu menggambarkan permasalahan sosial  yang  ada,  yaitu  dengan  menggunakan  pendekatan  modal  sosial  dan  eksklusi sosial.  Seperti  halnya  relasi  sosial  (hubungan  antar  manusia)  pada  umumnya,  modal sosial juga hampir selalu terlibat.
Bank  Dunia  menekankan  pentingnya  modal  sosial  dalam  proses  pembangunan dalam  laporan  tahunannya,  " Entering  the  21st  Century ."  Konsep  modal  sosial  yang
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
dikembangkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa modal sosial ada di semua aspek masyarakat, termasuk hubungan ekonomi, sosial, dan politik, dan memiliki pengaruh terhadap  fungsi  pasar  dan  negara  (World  Bank,  1998,  2001).  Laporan  ini  juga menyatakan  bahwa  hubungan  yang  stabil  antara  para  pelaku  dapat  menghasilkan perilaku kolektif dan individu yang lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, laporan ini menekankan  bahwa  modal  sosial  dapat  diperkuat  dalam  suatu  masyarakat,  namun membutuhkan dukungan sumber daya tertentu untuk melakukannya. Terakhir, laporan ini menyoroti perlunya anggota masyarakat untuk secara aktif mendukung terciptanya hubungan sosial dan kelembagaan yang baik. Secara keseluruhan, konsep modal sosial Bank  Dunia  menggarisbawahi  pentingnya  modal  sosial  dalam  mendorong pembangunan dan menyerukan pengakuan dan dukungan terhadap modal sosial oleh masyarakat dan institusi.
Modal  sosial,  seperti  yang  didefinisikan oleh  Bank Dunia,  adalah kombinasi dari institusi, hubungan, sikap, dan nilai-nilai yang membentuk interaksi dalam masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial  (World Bank, 1998). Modal sosial  adalah  perekat  yang  mengikat  individu-individu  menjadi  satu.  Agar  dapat berfungsi secara optimal, modal sosial membutuhkan nilai-nilai yang dianut bersama, hubungan  pribadi,  kepercayaan,  dan  rasa  tanggung  jawab  bersama.  Kegiatan pembangunan  akan  lebih  mudah  dicapai  dan  biayanya  lebih  murah  jika  ada  modal sosial yang kuat yang mendukungnya (Grootaert & Van Bastelaer, 2001; Narayan-Parker &  Pritchett,  1997).  Namun,  modal  sosial  hanya  akan  bernilai  jika  dapat  membantu individu dan kelompok untuk mengakses sumber daya keuangan, informasi, pekerjaan, dan aspek-aspek penting lainnya dalam kehidupan (Tonkiss, 2000).
Jaringan sosial dianggap sebagai bagian dari modal sosial, namun hal itu saja tidak cukup  untuk  pengembangan  masyarakat  yang  komprehensif.  Selain  modal  sosial, bentuk-bentuk  modal  lain  seperti  modal  fisik  dan  finansial  juga  diperlukan  untuk memberikan  dampak  yang  signifikan.  Putnam  (1993)  mendefinisikan  modal  sosial sebagai  fitur-fitur  organisasi  sosial,  seperti  jaringan,  norma,  dan  kepercayaan,  yang meningkatkan  potensi  produktif  masyarakat.  Kepercayaan,  jaringan,  dan  masyarakat sipil  dipandang  sebagai  hasil  dari  modal  sosial,  dan  mempelajari  ketiganya  dapat membantu  memprediksi  kekuatan  dan  perkembangan  modal  sosial  dalam  suatu masyarakat.  Secara  keseluruhan,  modal  sosial  memainkan  peran  penting  dalam pengembangan  masyarakat,  tetapi  harus  disertai  dengan  bentuk  modal  lain  untuk mewujudkan potensi penuhnya.
Berdasarkan hasil survei Pre dan Post Test pelatihan yang diadakan dapat disajikan data sebagai berikut. Dari 16 peserta yang mengikuti pelatihan ini, 68.8% peserta belum pernah  membaca  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  8  Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan hanya 31.3% yang sudah membaca peraturan daerah tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta pelatihan belum memiliki pemahaman akan  adanya  peraturan  daerah  yang  menjadi legal  standing penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta.
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Tabel 2. Pemahaman Perda Disabilitas Frequ ency Perc ent Valid Percent Cumulati ve Percent V alid Pernah 5 31.3 31.3 31.3 Belum pernah 11 68.8 68.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 Sumber: Tim Penulis (2023)
Survey ini kemudian mengidentifikasi pelibatan Perda yang ada dalam perencanaan pembangunan  di  Kabupaten  Purwakarta,  di  mana  60%  peserta  belum  menggunakan Perda  Nomor  8  tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Penyandang Disabilitas  tersebut  dalam  perumusan  rencana  pembangunan  daerah,  20%  sudah menggunakan sebagian kecil perda tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah, serta  20%  sudah  menggunakan  sebagian  besar  perda  tersebut  dalam  perencanaan pembangunan di daerahnya sesuai tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Penggunaan Perda dlm perencanaan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Belum Digunakan 3 18.8 60.0 60.0 Sebagian Kecil 1 6.3 20.0 80.0 Sebagian Besar 1 6.3 20.0 100.0 Total 5 31.3 100.0 Missing  System 11 68.8 Total 16 100.0 Sumber: Tim Penulis (2023)
Dalam menyusun rencana pembangunan daerah, 66.7% peserta belum melibatkan penyandang  disabilitas  dalam  perencanaan  pembangunan  sedangkan  33.3%  peserta sudah  melibatkan  penyandang  disabilitas  dalam  perencanaan  pembangunan sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut ini.
Tabel 4. Pelibatan Penyandang Disabilitas dlm perencanaan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Sudah 5 31.3 33.3 33.3 Belum 10 62.5 66.7 100.0 Total 15 93.8 100.0
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Missing System 1 6.3 Total 16 100.0 Sumber: Tim Penulis (2023)
Berdasarkan  pelibatan  penyandang disabilitas  dalam  perencanaan  pembangunan di  Kabupaten  Purwakarta, diperoleh  data  bahwa 60%  penyandang  disabilitas terlibat secara  aktif  dalam  perencanaan  pembangunan  yang  inklusif  bagi  penyandang disabilitas,  sedangkan  40%  tidak  aktif  dan  sedikit  aktif  terlibat  dalam  perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari survey yang disajikan dalam tabel 5.
Tabel 5. Keaktifan penyandang disabilitas dalam keterlibatan perencanaan

## Pembangunan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Tidak aktif/sedikit 2 12.5 40.0 40.0 Aktif/banyak 3 18.8 60.0 100.0 Total 5 31.3 100.0 Missing  System 11 68.8 Total 16 100.0 Sumber: Tim Penulis (2023)
Selain terkait dengan perencanaan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas  di  Kabupaten  Purwakarta,  tim  Pengabdian  kepada  Masyarakat  juga melakukan survey terkait pelaksanaan kegiatan ini. Berdasarkan survey yang dilakukan diperoleh data bahwa 93.8% kepala desa yang menjadi peserta menyatakan pelatihan perencanaan pembangunan inklusif bagi kepala desa di Kabupaten Purwakarta mudah dipahami  dan  sisanya  6.3%  menyatakan  sangat  mudah  untuk  dipahami.  Tabel  6 memberikan  gambaran  terkait  dengan  kemudahan  pemahaman  akan  materi  yang diberikan.

## Tabel 6. Kemudahan Pemahaman Materi
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Mudah 15 93.8 93.8 93.8 Sangat Mudah 1 6.3 6.3 100.0 Total 16 100.0 100.0 Sumber: Tim Penulis (2023)
Tim Pengabdian kepada Masyarakat melanjutkan survey ini dengan menanyakan kemenarikan  materi  pelatihan.  Diperoleh  data  bahwa  87.5%  peserta  pelatihan
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
perencanaan  pembangunan  inklusif  bagi  kepala  desa  di  Kabupaten  Purwakarta menyatakan bahwa materi yang disampaikan menarik dan 12.5% peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangat menarik. Tabel 7 memberikan gambaran lebih detil dari respon peserta pelatihan.
Tabel 7. Kemenarikan materi
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Menarik 14 87.5 87.5 87.5 Sangat Menarik 2 12.5 12.5 100.0 Total 16 100.0 100.0 Sumber: Tim Penulis (2023)
Kemudian  tim  juga  menanyakan  sejauh  mana  materi  pelatihan  yang  diberikan penting  bagi  kepala  desa  dalam  membuat  rencana  pembangunan  yang  inklusif  bagi penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Purwakarta.  68.8%  peserta  menyatakan  materi yang disampaikan penting bagi mereka untuk menyusun rencana pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta dan 31.3% menyatakan materi yang disampaikan sangat penting bagi peserta. Tabel 8 menunjukkan sajian data tentang  pentingnya  materi  pelatihan  dalam  Menyusun  rencana  pembangunan  di daerah.
Tabel 8. Pentingnya materi pelatihan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Penting 11 68.8 68.8 68.8 Sangat Penting 5 31.3 31.3 100.0 Total 16 100.0 100.0 Sumber: Tim Penulis (2023)
Jika  dikaitkan  antara  kebermanfaatan  materi  dengan  respon  terhadap  Peraturan Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan  Penyandang  Disabilitas,  maka  75%  peserta  menyatakan  bahwa  materi yang didapatkan sudah bermanfaat dan 25% peserta menyatakan materi yang diperoleh sangat bermanfaat sebagaimana disajikan dalam tabel 9 berikut ini.
Tabel 9. Kebermanfaatan materi
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Bermanfaat 12 75.0 75.0 75.0 Sangat Bermanfaat 4 25.0 25.0 100.0 Total 16 100.0 100.0
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Sumber: Tim Penulis (2023)
Tim  penulis kemudian mengidentifikasi akan keberlanjutan kegiatan  ini di mana 50%  peserta  menyatakan  perlunya  pembekalan  lebih  lanjut  berupa  informasi  teknis lebih lanjut dan 50% lainnya menyatakan perlunya pendampingan khusus bagaimana merespon  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang dalam merencanakan pembangunan yang sensitif/  responsif  disabilitas.  Tabel  10  menunjukkan  sebaran  data  peserta  yang memerlukan pendekatan dan pendampingan lebih lanjut.
Tabel 10. Kebutuhan info teknis lbh lanjut/ pendampingan
Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid  Perlu pembekalan lebih lanjut 8 50.0 50.0 50.0 Perlu penampingan 8 50.0 50.0 100.0 Total 16 100.0 100.0 Sumber: Tim Penulis (2023)
Dari survey dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  yang  dilakukan  kepada peserta, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan oleh tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat antara lain kegiatan lanjutan dapat dilakukan terkait sosialisasi dan pendampingan  penyusunan  panduan  (petunjuk  pelaksanaan,  petunjuk  teknis,  dan Standar  Operating  Procedure )  perencanaan  pembangunan  inklusif.  Selain  itu  perlunya audiensi  dan  pendampingan  lebih  lanjut  dalam  penyusunan  program  kerja  dan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Purwakarta.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dengan pelatihan  perencanaan  pembangunan  inklusif  bagi  Kepala  Desa  di  Kabupaten Purwakarta dapat disimpulkan bahwa kegiatan sudah terlaksana dengan baik, di mana kegiatan yang sudah dilakukan ini mendapat respon yang sangat baik dari para kepala desa,  Hasil  survey  pre-test  dan  post-test  menunjukkan  terdapat  peningkatan pemahaman dan pengetahuan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, saran dan masukan peserta  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  ini.  Selain  itu  peserta  juga  mendapat pembelajaran  yang  dengan  adanya  forum  diskusi  berbentuk  FGD  dan  mendapat gagasan dari narasumber yang dihadirkan.
Kelebihan dari kegiatan PKM ini antara lain mendapatkan respon yang positif dari peserta  ditunjukkan  dengan  hasil  survei  di  bagian  pembahasan  di  mana  terdapat
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
peningkatan pemahaman dan pengetahuan yang diukur dari hasil survei pre-test dan post-test  para  kepala  desa  terkait  perencanaan  pembangunan  inklusif.  Pembelajaran melalui  diskusi  dan  narasumber  berbentuk  FGD  juga  efektif  dilakukan  didukung kehadiran narasumber ahli memberikan kesempatan bagi peserta untuk saling bertukar ide dan memperoleh gagasan baru. PKM ini juga memiliki kelebihan karena mendapat saran dan masukan yang penting dimana evaluasi dari peserta memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa depan.
Meskipun terdapat beberapa kelebihan, namun kegiatan PKM ini masih memiliki keterbatasan yang  memerlukan kegiatan  lanjutan  dimana  masih  ada  kebutuhan akan solusi yang lebih konkret dan komprehensif bagi lokus kegiatan. Selain itu pemerintah Kabupaten  dan  desa  masih  memerlukan  strategi  keberlanjutan  adaptasi  terhadap Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  Penyandang  Disabilitas  agar  manfaat  kegiatan  ini semakin baik. Pelibatan masyarakat penyandang disabilitas juga perlu dipertimbangkan dalam  perumusan  rencana  pembangunan  daerah  Purwakarta  agar  manfaat  kegiatan lebih adaptif dengan kebutuhan mereka.
Tim penulis memberikan saran yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimana kegiatan sejenis perlu dilakukan secara berkala, termasuk juga  melakukan  kegiatan  lanjutan  agar  dapat  diberikan  solusi  yang  konkret  dan komprehensif  bagi  lokus  kegiatan  khususnya  dalam  hal  pemahaman  dan  adaptasi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  Penyandang  Disabilitas  serta  pelibatan  penyandang disabilitas  dalam  perumusan  rencana  pembangunan  daerah  Purwakarta  sehingga manfaat yang dirasakan lebih adaptif dengan masyarakat yang menyandang disabilitas. Selain itu pemerintah desa dapat meningkatkan pelibatan penyandang disabilitas dalam perumusan rencana pembangunan daerah Purwakarta dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak jangka panjang dari kegiatan pengabdian masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  PKM  mengucapkan  terima  kasih  kepada  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai dari Politeknik STIA LAN Jakarta. Tim PKM juga berterima kasih kepada Dinas Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dan  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Daerah,  Asosiasi  Pemerintah  Desa  Seluruh  Indonesia  (APDESI) Kabupaten Purwakarta, serta Perangkat Desa Dangdeur Kabupaten Purwakarta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR REFERENSI
Nailufar, FD et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.4, No.1 (2024)
Grootaert,  C.,  &  Van  Bastelaer,  T.  (2001). Understanding  and  measuring  social capital:  A  synthesis  of  findings  and  recommendations  from  the  social  capital initiative (Vol.  24).  World  Bank,  Social  Development  Family,
Environmentally and Socially ….
Lenoir, R. (1974). 1989. Les Exclus: Un Francais Sur Dix. Paris: Editions Du Seuil . Narayan-Parker, D., & Pritchett, L. (1997). Cents and sociability: Household income and social capital in rural Tanzania (Vol. 1796). World Bank Publications.
Pierson, J. H. (2009). Tackling social exclusion: Promoting social justice in social work . Routledge.
Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. The American , 4 .
Tonkiss, F. (2000). Trust, social capital and economy. In Trust and civil society (pp.
72 – 89). Springer.
Warsilah,  H.  (2015).  Pembangunan  inklusif  sebagai  upaya  mereduksi  eksklusi sosial perkotaan: Kasus kelompok marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 17 (2).
Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. Masyarakat: Jurnal Sosiologi , 18 (1).
World  Bank.  (1998). World  Development  Report  1998/1999:  Knowledge  for Development . Oxford University Press. http://hdl.handle.net/10986/5981 World  Bank.  (2001). World  Development  Report  2000/2001:  Attacking  Poverty. [World Development Report]. Oxford University. http://hdl.handle.net/10986/11856