## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2058
Pengaruh IPM dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2021
Sutrisno 1 , Shirly Risfia Anggraini 2 , Siti Alfiyana 3 Fakultas Ekonomi, Universitas Bojonegoro E-mail: sutrisnounigoro10@gmail.com 1 , Shirlyanggraini@gmail.com 2 sitialfiyana.bjn@gmail.com 3
Article History: Received: 05 Juli 2024 Revised: 20 Juli 2024
Accepted: 23 Juli 2024 Abstract: Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaruh IPM dan Investasi PMDN terhadap Ketimpangan
Pendapatan antar wilayah
Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur tahun 2017- 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut agar dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analis data analisis regresi linier berganda melalui program Eviews 10. Populasi penelitian ini ialah semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Teknik sampel jenuh berjumlah 190. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel IPM (X1) sebesar -0,005583, IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan. Variabel Investasi PMDN sebesar 9,06E-10, investasi PMDN (X2) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Keywords: IPM, Investasi, Ketimpangan Pendapatan.
PENDAHULUAN Ketimpangan menjadi salah satu masalah utama di suatu wilayah, selain itu ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan perekonomian di Indonesia (Hulu & Wahyuni, 2021). Hal ini dapat terjadi antar individu dalam wilayah dan antar sektor perekonomian. Seperti yang telah diketahui bahwa ketimpangan pendapatan menjadi masalah dalam kurun waktu jangka panjang. Maka jika ingin meminimalisir ketimpangan pendapatan yang dialami Masyarakat, pemerintah memerlukan strategi maupun kebijakan yang terbaik dalam jangka panjang.
Peristiwa yang terjadi ketika terdapat perbedaan kondisi wilayah maju dengan wilayah yang terbelakang dapat dikatakan sebagai ketimpangan pembangunan wilayah (Musyrifah et al., 2024). Hal ini dapat terjadi ketika wilayah yang tertinggal atau terbelakang tidak dapat bahkan tidak mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam wilayahnya sendiri dan dapat terjadi juga ketika kurangnya sumber daya yang dimiliki, hal inilah yang menyebabkan terdapat perbedaan antara wilayah maju dengan wilayah tertinggal. Sehingga berakibat pada proses pembangunan tiap wilayah yang berbeda.
Kondisi perekonomian pada masyarakat tiap wilayah cenderung berbeda, semakin tinggi ketidaksetaraan kondisi ekonomi dalam masyarakat menandakan bahwa ketimpangan pada
wilayah tersebut semakin tinggi (Rahman & Putri, 2021). Terdapat perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah mencerminkan perbedaan dalam tingkat kemajuan dari berbagai wilayah. Kesenjangan ini menjadi fenomena umum yang cenderung terdapat di berbagai negara dan menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Dengan adanya ketimpangan pendapatan memiliki dampak terhadap daerah itu sendiri. Seperti halnya ketimpangan memiliki dampak positif yaitu wilayah yang tertinggal dengan wilayah maju maka wilayah tertinggal akan berusaha bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Dan dampak negatif adanya ketimpangan sendiri ialah seperti stabilitas sosial dan solidaritas melemah, adanya inefisiensi ekonomi serta timbulnya rasa ketidakadilan. Perbedaan wilayah yang maju dengan wilayah tertinggal mengakibatkan pembangunan yang berbeda sehingga wilayah yang maju lebih merasakan pemerataan pembangunan sedangkan wilayah kurang maju pembangunan wilayahnya tertinggal (Syaifudin et al., 2024). Karena dampak negatif ketimpangan inilah yang menyebabkan pembangunan tidak merata dan menjadi masalah dalam kesejahteraan masyarakat. Nilai yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio (Janah, 2022). Berdasarkan kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini atau gini ratio mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila gini ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila gini ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi, jika G 0,5 artinya ketimpangan tinggi.
Provinsi Jawa Timur salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Pemerataan pendapatan menjadi aspek yang cukup penting untuk dipantau, karena hasil pemerataan pembangunan menjadi salah satu strategi untuk tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya bagaimana proses pembangunan yang terjadi di wilayah tersebut dapat dimaksimalkan dan menekan nilai ketimpangan pembangunan kearah pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan investasi dan meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia.
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran derajat perkembangan manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan pembangunan (Tarumingkeng et al., 2021). Kualitas sumber daya manusia dapat ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga kualitas tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. Kemampuan yang tinggi dalam tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pendidikannya. Biasanya seorang yang berpendidikan tinggi mempunyai kualitas yang lebih baik daripada seorang berpendidikan rendah, hal tersebut mengakibatkan dalam hal mendapatkan pekerjaan seseorang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pendapatan atau pemasukan yang tinggi dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Maka dari itu, apabila kualitas sumber daya manusia membaik maka akan mendorong kesejahteraan manusia dan menjauhkan dari jurang kemiskinan.
Produktivitas penduduk dapat meningkat sesuai dengan ukuran Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri (Hasibuan et al., 2023). Apabila produktivitas penduduk rendah maka Indeks Pembangunan Manusia juga rendah dan sebaliknya apabila produktivitas tinggi maka Indeks Pembangunan Manusia juga tinggi. Karena Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas penduduk. Tingkat produktivitas tersebut dapat berpengaruh

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2060
terhadap pendapatan yang dimiliki. Apabila produktivitas penduduk rendah maka pendapatan yang dimiliki juga rendah, dan apabila produktivitas penduduk tinggi maka pendapatan yang dimiliki juga ikut tinggi. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga indicator yang dapat mempengaruhi indicator satu dengan indikator lainnya. Tiga indikator tersebut ialah standar kualitas kehidupan, standar pendidikan dan standar kehidupan. Alokasi investasi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu mengakibatkan investasi menjadi tidak merata pada suatu wilayah (Mansyur et al., 2021). Hal itu dikarenakan investor lebih memilih menanamkan modalnya di wilayah yang berfasilitas baik, struktur jalannya baik dan juga pendidikannya jauh lebih baik dari wilayah yang masih terbelakang. Hal yang demikian membuat wilayah tersebut lebih berpotensi untuk mendapatkan investor dan bahkan wilayah yang tidak mendapat penanaman modal akan tertinggal dari wilayah lain.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah, dimana salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan suatu wilayah adalah investasi. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Sedangkan, wilayah terbelakang lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal. Kelangkaan modal ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dangan wilayah terbelakang.
Investasi merupakan penanaman modal pada satu maupun lebih aset yang dimiliki dan berjangka waktu panjang dengan harapan pengembalian keuntungan yang besar di masa depan (Fadlilah et al., 2023). Apabila investasi dilakukan dengan benar dan dalam jangka waktu yang lama maka hal tersebut dapat membantu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini investasi swasta memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian wilayah dengan mempertahankan tenaga kerja wilayah.Namun, investasi akan megakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Disebabkan karena tidak semua kabupaten/kota menjadi sasaran dalam berinvestasi. Bahkan terdapat beberapa wilayah yang memiliki tingkat investasi yang sangat rendah. Seperti halnya investor dari Jerman dan luar negeri yang hanya menilai wilayah-wilayah yang memiliki keuntungan yang menjanjikan sebagai target investasi.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia dan investasi merupakan hal penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan wilayah. Pembangunan memang tidak selalu merata, ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak mampu untuk mengatasi masalah yang timbul akibat belum meratanya pembangunan dikarenakan juga terdapat beberapa wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tetapi wilayah yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Wilayah tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sama disebabkan oleh kurangnya sumberdaya yang dimiliki. Kemudian adanya alokasi investasi yang tidak merata dibeberapa wilayah, Indeks Pembangunan Manusia yang berbeda antar wilayah, alhasil akan menyebabkan ketimpangan dan perbedaan pendapatan antar wilayah tersebut.

## LANDASAN TEORI
1. Ketimpangan Pendapatan Ketimpangan pendapatan adalah adanya perbedaan atau ketidakmerataan pendapatan antar wilayah yang disebabkan karena adanya perbedaan jenis faktor ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tertentu (Arafah & Khoirudin, 2022). Ketimpangan pendapatan adalah citra
berdasarkan distribusi pendapatan pada suatu negara pada jangka waktu tertentu. Ketimpangan distribusi pendapatan atau dapat disebut juga dengan kesenjangan ekonomi antar masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dengan masyarakat yang memiliki pendapatan lebih rendah menjadi perkara bagi negara-negara berkembang (Ariesta et al., 2022). Hal ini menyebabkan dampak disparitas produktivitas yang dimiliki setiap individu dimana setiap individu atau sekelompok memiliki produktivitas yang lebih tinggi dari pada individu atau sekelompok lain. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah berskala besar untuk mencapai pemerataan pendapatan antar satu wilayah sebagai akibatnya menjadi hambatan yang harus dilalui untuk mengatasi ketidakmerataan pendapatan itu sendiri. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi antar individu, sektor maupun daerah. Ketimpangan pendapatan di setiap wilayah disebabkan perbedaan komposisi jumlah penduduk, sumber daya yang ada dan karakteristik setiap wilayah. Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan antar masyarakat maupun wilayah yang maju dengan wilayah yang tertinggal (Wahyudi & Asy’ariati, 2021). Kesenjangan antar wilayah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat, terutama Indonesia yang merupakan negara dengan masyarakat majemuk dimana kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Kesenjangan ekonomi regional dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan dan migrasi modal antara wilayah depresi dan wilayah sejahtera serta memburuknya perdagangan agregat, terdapat delapan faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di suatu negara yang sedang berkembang, yaitu :
1. Inflasi yakni ketika penambaan pendapatan bertambah per kapita namun tidak diikuti oleh penambahan barang produksi
2. Penambahan penduduk yang tinggi membuat pendapatan per kapita yang menurun 3. Ketidakmerataan pembangunan antaradaerah
4. Investasi yang berfokus pada padat modal atau capital intensive yang membuat persentase pendapatan modal dari sisi harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja. Hal ini membuat pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Memburuknya nilai tukar negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju 7. Pelaksanaan kebijakan substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain. Kemudian, Untuk mengetahui tingkat ketimpangan serta kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan indikator berikut : 1. Kurva Lorenz
2. Rasio Gini
2. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara (Sapaat et al., 2020). IPM menggambarkan dengan cara apa penduduk untuk merasakan hasil pembangunan yang diberikan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pendapatan hingga kesejahteraan. IPM memiliki dan dibentuk oleh 3 dimensi dasar yang pertama, Umur panjang dan hidup sehat, kedua Pengetahuan dan ketiga Standar hidup layak. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dapat digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran derajat perkembangan manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan pembangunan.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2062
Kualitas sumber daya manusia dapat ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (Rosyadah, 2021). Sehingga kualitas tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. Kemampuan yang tinggi dalam tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pendidikannya. Biasanya seorang yang berpendidikan tinggi mempunyai kualitas yang lebih baik dari pada seorang berpendidikan rendah, hal tersebut mengakibatkan dalam hal mendapatkan pekerjaan seseorang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pendapatan atau pemasukan yang tinggi dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Maka dari itu, apabila kualitas sumber daya manusia membaik maka akan mendorong kesejahteraan manusia dan menjauhkan dari jurang kemiskinan.
Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian akan berpengaruh pada pendapatan yang rendah (Zusanti et al., 2020). Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM di tiap wilayah berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan. Indeks pembangunan manusia untuk meningkatkan IPM memiliki tiga tujuan yaitu:
1. Usia harapan hidup untuk mengukur masa hidup 2. Kemampuan baca tulis untuk mengukur pengetahuan

## 3. Pendapatan untuk mengukur standar kehidupan
3. Investasi
Investasi merupakan konsep aliran (flow konsep), karena besarnya dihitung selama satu periode tertentu. Tetapi investasi akan mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia pada satu periode tertentu. Tambahan stok barang modal adalah sebesar pengeluaran investasi satu periode sebelumnya. Investasi sebagai komitmen dana dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian ekonomi yang lebih dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya berupa arus kas periodik dan atau nilai akhir. Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta diharapkan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang hanya terkonsentrasi dibeberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan. Hal tersebut dikarenakan, hanya wilayah-wilayah yang dinilai mendapatkan profit yang menjanjikan yang akan menjadi tujuan para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri.
Investasi merupakan kegiatan yang penting bahwa di tengah pembatasan pemerintah dalam pembiayaan segala jenis kebutuhan pembangunan, pemerintah mendorong keterlibatan pihak swasta untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Investasi merupakan salah satu pilihan yang dianggap baik bagi pemerintah untuk mengatasi kesulitan pemodalan dalam pembangunan negara. Investasi menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik berbentuk badan usaha, badan hukum maupun usaha perorangan. Semua lapisan masyarakat tidak terkecuali pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perorangan maupun perbankan menghendaki terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang iklim investasi, yaitu Inpres RI No.3/2006 tentang paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang ditujukan kepada para menteri, gubernur, dan bupati atau walikota. Iklim investasi yang kondusif tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi (LKER, 2007:5). Faktor ekonomi meliputi seperti
tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan, regulasi perbankan, infrastruktur dasar. Sedangkan faktor non-ekonomi antara lain meliputi kestabilan politik, penegakan hukum, masalah pertanahan, tingkat kriminalitas, demonstrasi buruh dan mahasiswa, komitmen pemerintah, layanan perbankan, infrastruktur dasar, dan layanan birokrasi pemerintah daerah. Menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN, 2003) meskipun suatu daerah memiliki sumber daya alam yang minim, tetap akan menarik investor kalau kelembagaan di daerah tersebut sudah baik dan mendukung iklim investasi. Iklim yang baik bagi investasi adalah jaminan keamanan, kepastian hukum, dan kepastian. Peta investasi wilayah di Indonesia 2003 masih menyoal kepastian hukum, keamanan, dan pungutan preman.
Investasi dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga kesempatan para pencari kerja akan semakin luas dan tentunya akan mengurangi angka penggangguran (Chandra et al., 2020). Banyak negara maju maupun wilayah maju mencapai pembangunan ekonomi dan sosialnya dengan berinvestasi dalam SDM dan teknologi. Investasi dapat menambah jumlah lapangan pekerjaan. Apabila lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit maka terjadi persaingan di dunia kerja baik untuk pencari kerja maupun pekerja tetap sehingga hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 38 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, dengan sampel yang akan digunakan peneliti adalah seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota selama 5 tahun. Sehengga total sampel adalah 190 samapel. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain, (time series) pada tahun 2017-2021 (5 tahun) yang diperoleh dari Badan Pusat Statisitik (BPS) Jawa Timur, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Regresi Linier Berganda dengan menguji secara statistik terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan dengan regresi data panel melalui bantuan program Eviews 10.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Estimasi Model Dalam penelitian ini, pengaruh indeks pembangunan manusia dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur dianalisis dengan menggunakan Eviews 10. Dalam menentukan model mana yang cocok untuk dilakukan pengujian maka dilakukan estimasi model yaitu:
1) Uji Chow
Uji Chow digunakan untuk mengetahui Fixed Effect atau Common Effect yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Berdasarkan data yang telah diuji diperoleh hasil nilai probabilitas (F-Statistic) adalah sebesar 0,0000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi (α) 0,05, maka Ho ditolak yang berarti bahwa Fixed Effect lebih tepat dibandingkan Common Effect.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2064
Tabel 1. Hasil Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 5.663463 (37,149) 0.0000 Cross-section Chi-square 166.842145 37 0.0000
2) Uji Hausman Test
Uji hausman bertujuan untuk memilih Fixed Effect dan Random Effect. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai Probabilitas Cross Section Random sebesar 0,0028 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi (α) 0,05, maka Ho ditolak yang berarti bahwa Fixed Effect lebih tepat dibandingkan Random Effect. Tabel 2. Hasil Uji
Hausman Test Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 14.061926 3 0.0028
3) Uji Lagrange Multiplier Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model Random Effect (REM) atau model Common Effect. Berdasarkan data yang telah diuji diperoleh hasil nilai probabilitas (Both) Breusch-Pagan adalah sebesar 0,0000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi (α) 0,05, maka Ho ditolak yang berarti bahwa Random Effect lebih tepat dibandingkan Fixed Effect.
Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier Null (no rand. Effect) Alternatif Cross-section One-sided Period One-sided Both Breusch-Pagan 71.47594 (0.0000) 1.731665 (0.1882) 0.0108
Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat digunakan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Investasi, terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah adalah model Fixed Effect.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji hipotesis klasik dilakukan untuk memastikan bahwa alat uji regresi berganda telah sesuai sebelum menguji hipotesis penelitian ini. Jika uji hipotesis klasik telah terpenuhi, alat uji statistik regresi linier berganda dapat digunakan. Pengujian hipotesis klasik dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 3 pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterosdakestasitas yang dapat diuraikan secara berurutan sebagai berikut:
1) Uji Normalitas
Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui bentuk distribusi data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan Uji Jarque- Bera (JB test). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,813610 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi (α) dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti data berdistribusi normal.

## Gambar 1. Uji Normalitas
2) Uji Multikolineritas
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidak adanya hubungan antar variabel bebas pada penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas < 0,9 yang berarti Ho diterima, bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas
Political Climate (X 1 ) TIK (X2) IPM (X 1 )
1.000000 0.293864 Investasi (X2) 0.293864 1.000000
3) Uji Heterodastisitas Uji heterokesdasitas untuk menguji apakah ada penyimpangan dari nilai absolut untuk vaiabel bebas. Karena untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah dengan tidak adanya heteroskedastisitas di dalamnya. Berdasarkan output, diperoleh nilai probabilitas masing-masing variabel bebas lebih besar dibandingkan taraf signifikasi 0,05, maka Ho diterima, keputusannya bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
Tabel 4. Hasil Uji Heterodastisitas Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.009579 0.017143 -0.558759
0.5770 IPM (X 1 ) 0.000450 0.000241 1.862028
0.0642 Investasi (X 2 ) -6.72E-10 4.01E-10 -1.674464 0.0957 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.030661 Mean dependent var 0.022703 Adjusted R-squared 0.015026 S.D. dependent var 0.016439 S.E. of regression 0.016315 Akaike info criterion -5.372645 Sum squared resid 0.049509 Schwarz criterion -5.304286 Log likelihood 514.4012 Hannan-Quinn criter. -5.344954 F-statistic 1.961097 Durbin-Watson stat 1.574259 Prob(F-statistic) 0.121352

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 3. Uji Linearitas
Uji Parsial (Uji t) Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji T) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.736364 0.1803395 4.081942 0.0001 IPM (X 1 ) -0.005583 0.002513 -2.221538
0.0278 Investasi (X 2 ) -9.06E-10 8.99E-10 -1.008189 0.3150 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.699195 Mean dependent var 0.338258 Adjusted R-squared 0.618442 S.D. dependent var 0.033003 S.E. of regression 0.020386 Akaike info criterion -4.759443 Sum squared resid 1.061922 Schwarz criterion -4.058769 Log likelihood 493.1472 Hannan-Quinn criter. -4.475610 F-statistic 8.658434 Durbin-Watson stat 2.232885 Prob(F-statistic) 0.000000
1) Pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan Hasil analisis data menunjukkan koefisien variabel IPM sebesar -0,005583 dengan probabilitas sebesar 0,0278. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, probabilitas lebih rendah dari tingkat signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Artinya jika IPM meningkat maka ketimpangan pendapatan antar wilayah akan menurun.
2) Pengaruh investasi PMDN terhadap ketimpangan pendapatan Dari hasil regresi diketahui koefisien variabel investasi PMDN sebesar -9,06E-10 dengan probabilitas 0,31150. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, probabilitas lebih tinggi dari tingkat signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada PMDN berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Artinya investasi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh IPM dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2017-2021, untuk mengetahui pengaruh secara variabel bebas (X1) indeks pembangunan manusia dan (X2) investasi PMDN terhadap ketimpangan pendapatan (Y) antar wilayah dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan Hasil penelitian menunjukkan koefisien variabel IPM sebesar -0,005583 dengan probabilitas sebesar 0,0278. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, probabilitas lebih rendah dari tingkat signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Yang sejalan dengan penelitian dari (Janah, 2022) Artinya jika IPM meningkat maka ketimpangan pendapatan antar wilayah akan menurun. Suatu keadaan yang baik apabila suatu daerah Indeks Pembangunan Manusianya meningkat maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Secara umum IPM yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relative tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah dan ada daerah yang maju akibat kualitas manusianya yang baik. Hal ini akan mendorong tidak seimbangnya pembangunan yang terjadi.
2) Pengaruh investasi PMDN terhadap ketimpangan pendapatan Hasil penelitian menunjukkan koefisien variabel investasi PMDN sebesar -9,06E-10 dengan probabilitas 0,31150. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, probabilitas lebih tinggi dari tingkat signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada PMDN berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Artinya investasi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Julihanza & Khoirudin, 2023) dapat dikatakan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan realisasi dari dana investasi tersebut belum optimal, sehingga tidak bisa mengurangi angka pengangguran maupun meningkatkan pendapatan suatu daerah, selain itu di Provinsi Bali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya tidak hanya didukung oleh investasi dari pemerintah namun investasi dari sektor swasta pun sangat berperan. Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh IPM dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2017-2021 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Variabel IPM (X1) memperlihatkan bahwa IPM mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Lantaran menurut output analisis data diperoleh bahwa koefisien variabel IPM sebanyak -0,005583 menggunakan probabilitas sebanyak 0,0278. Apabila dibandingkan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 maka probabilitas lebih mini dibandingkan tingkat signifikansi. Yang berarti bahwa jika IPM naik maka ketimpangan pendapatan antar wilayah provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 akan menurun.
2) Variabel investasi PMDN (X2) memperlihatkan bahwa investasi PMDN mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dari output regresi diketahui bahwa koefisien variabel investasi PMDN sebanyak -9,06E-10 menggunakan probabilitas sebanyak 0,31150. Apabila dibandingkan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 maka probabilitas lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi. Hal ini berarti bahwa investasi PMDN berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021.

## DAFTAR REFERENSI
Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 5 (2), 628–636.
Ariesta, L. C. O. W., Sodik, J., & Nuryadin, D. (2022). Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial:(Studi Kasus: DI Yogyakarta Tahun 2013-2020). SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan , 1 (5), 737–754.
Chandra, A. S., Yulmardi, Y., & Erfit, E. (2020). Pengaruh pertumbuhan penduduk, inflasi, investasi, upah minimum dan kesempatan kerja terhadap pengangguran di Kota Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika , 15 (2), 197–212.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2068
Fadlilah, A. H., Dambe, D. N., Cakranegara, P. A., Djohan, D., & Moridu, I. (2023). Literature Review: Diferensiasi Efek Current Ratio dan Profitability Ratio pada Harga Saham Perusahaan. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) , 6 (2), 1105–1118. Hasibuan, S. R., Harahap, I., & Tambunan, K. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI) , 3 (2), 767–780. Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. (2021). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. Seminar Nasional Official Statistics , 2021 (1), 603–612. Janah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat pdrb perkapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di indonesia periode tahun 2019- 2021. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (4), 23–43. Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera. Journal of Macroeconomics and Social Development , 1 (2), 1–12. Mansyur, K., Nursini, N., & Hamrullah, H. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Development Policy and Management Review (DPMR) , 79–107. Musyrifah, M., Santoso, E., Zainuri, Z., Ratih, I. S., Fatah, A., & Almas, B. (2024). PENGARUH PDRB, INVESTASI,
DAN AGLOMERASI

## TERHADAP
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan , 2 (1), 49–57. Rahman, R., & Putri, D. Z. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 3 (3), 37–48. Rosyadah, J. A. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). EFFICIENT: Indonesian Journal of Development Economics , 4 (1), 1080–1092.
Sapaat, T. M., Lapian, A. L. C. P., & Tumangkeng, S. Y. L. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara tahun (2005-2019). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 20 (03).
Syaifudin, R., Alfarisi, M. S., Fitrianingsih, F., Putri, G. S. R., Jabbar, M. A., Malik, A., & Zulfa, F. N. (2024). Determinan Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 2012–2022: Pendekatan Analisis Panel Dinamis. Journal of Business and Economics Research (JBE) ,
5 (2), 129–137.
Tarumingkeng, W. A., Rumate, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2021). Pengaruh belanja modal dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (2), 82–95. Wahyudi, H., & Asy’ariati, F. A. (2021). Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik , 1 (2), 143–155. Zusanti, R. D., Sasana, H., & Rusmijati, R. (2020). Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan TPT terhadap Ketimpangan Wilayah di pulau jawa 2010-2018. DINAMIC: Directory Journal of Economic , 2 (3), 602–615.