Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian
Oleh :

## Muhammad Ridwan Lubis1

## ABSTRAK
Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran  dalam  segala  usaha,  sebaliknya jika  lalu  lintas  tidak  dapat  menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan  yang  pengaruhnya  akan  dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan  metode  telaah  pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dan  penelitian  lapangan (field  research) yaitu dengan  melakukan  penelitian  di  Pengadilan Negeri Kelas I A Medan dan Polresta Medan.
Faktor-faktor
yang mempengaruhi meningkatnya  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan raya disebabkan karena kurangnya kesadaran dan  kepatuhan  masyarakat  untuk  mematuhi dan  mentaati  setiap  peraturan  lalu-lintas. Masyarakat  selalu  saja  meletakkan  kesalahan pada  aparat  penegak  hukumnya  (polisi) tanpa menyadari  dan  menfilter  terlebih  dahulu kesalahannya sendiri, memang untuk menciptakan  ketenteraan  dan  keteraturan dalam  berlalu-lintas  di  dalamnya  harus  ada hubungan  kerjasama  yang  baik  antara  aparat penegak  hukum  dengan  masyarakat  itu sendiri,  karena  tanpa  terjalinnya  antara  hak dan  kewajiban  para  aparat  penegak  hukum dan  masyarakat,  maka  mustahil  akan  tercipta ketenteraman,  keteraturan  dan  kenyamanan dalam  berlalu-lintas.  Hal  ini  bukan  pada  saat ini saja sering terjadi di masyarakat tapi sudah sejak  dahulu  tentang  kecelakaan  lalu-lintas berkembang di Negara Indonesia.

## Abstrack
Smooth  traffic  will  bring  smoothness  in  all efforts;  otherwise,  if  traffic  cannot  create smoothness  and  regularity  well,  it  causes
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum UMNS
many  congestion  and  accidents  which  may influence to all social life.
In  writing  this  thesis,  the  author  applies  the method of literature review (library research) to examine secondary data and field research by doing  research  in  the  District  Court  Class  I Medan and Medan Police.
The  factors  affecting  the  increase  of  traffic accidents  on  the  highways  are  caused  by people’s  lack  of  awareness  and  adherence  to obey  any  traffic  regulations.  People  always blame law enforcement officers (police) without realizing  and  filtering  their  own  mistakes  first.
Indeed,  to  create  the  military  and  regularity  in the  traffic  there  must  be  a  good  cooperation between  law  enforcement  officers  and  the people  because  without  intertwining  between the  rights  and  obligations  of  law  of  the enforcement  officers  and  the  public,  it  is impossible  to  create  tranquility,  order  and comfort  in  traffic.  Such  traffic  accidents  have happened  since  years  ago  and  always increase up to now in Indonesia.

## PENDAHULUAN
Kehidupan  sehari-hari  antara  lalu  lintas  dan masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  sama sekali.  Hal  ini  adalah  disebabkan  fungsi  serta peranan  dari  lalu  lintas  itu  sendiri  yang merupakan  salah  satu  sarana  yang  dapat mewujudkan  serta  memenuhi  kepentingan masyarakat guna memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kelancaran lalu lintas akan membawa  kelancaran  dalam  segala  usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan  kelancaran  dan  keteraturan dengan  baik  maka  banyak  menimbulkan kemacetan dan kecelakaan yang pengaruhnya akan  dialami  pula  dalam  seluruh  kehidupan masyarakat.
Begitu  pula  halnya  dengan  jalan  raya merupakan  suatu  prasarana  perhubungan darat  dalam  bentuk  apapun  meliputi  segala
bagian  jalan  termasuk  bangunan  pelengkap dan  perlengkapannya  yang  diperuntukan  bagi lalu  lintas. 1 selanjutnya  jalan  raya  juga mempunyai  peranan  penting  dalam  bidang ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  pertahanan, keamanan  dan  hukum  serta  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Dengan  demikan,  maka  jalan  merupakan suatu  kesatuan  sistem  jaringan  jalan  yang mengikat  dan  menghubungkan    kesatuan sistem  jaringan  jalan  yang  mengikat  dan menghubungkan  pusat-pusat  pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
Sehubungan  dengan  betapa  pentingnya  jasa dari  Polisi  lalu  lintas  di  tengah-tengah kehidupan  masyarakat,  maka  dalam  hal  ini juga  pemerintah  berusaha  untuk  mengadakan pembangunan  dan  perbaikan-perbaikan  serta pelebaran jalan-jalan, baik jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran maupun jalan yang menghubungkan  antara  daerah  dengan  kota- kota  besar,  terutama  jalan  yang  terdapat  di tengah-tengah jantung kota yang lalu lintasnya sudah sangat padat.
Di  samping  itu  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas membawa dampak buruk bagi
masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya  korban  kecelakaan  lalu  lintas jalan  raya,  terutama  di  kota-kota  besar  yang memberi  pekerjaan  sehari-hari  kepada  Dinas Kepolisian  dan  secara  tidak  langsung    juga kepada  Jaksa  dan  Hakim.  Maka  dalam  hal  ini
1 Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu
Lintas , CV. Mandar Madju, Bandung, 1990, h.1.
perlu  diketahui  pokok-pokok  dari  peraturan yang berlaku khususnya di bidang lalu lintas.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengatur tentang masalah lalu lintas, khususnya  bagi  setiap  pengemudi  kendaraan bermotor (bertuurder Van motor rijtuigen) .
Banyaknya  perintah-perintah  dan  larangan- larangan  yang  diberikan  kepada  mereka  yang bertujuan  untuk  menyelamatkan  lalu  lintas  di jalan raya, oleh karena itu ada suatu ketentuan yang secara umum melarang setiap pengemudi  mobil  atau  kendaraan  lain  yang membahayakan lalu lintas di jalan raya, dalam hal ini disebut tindak pidana tersendiri. 2
Sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat dan  kemajuan  teknologi,  khususnya  jumlah kendaraan  bermotor  yang  semakin  meningkat setiap tahun, hal ini jelas membawa konsekuensi  bagi  seluruh  masyarakat  baik bersifat  positif  maupun  negatif.  Transportasi yang  dapat  menghubungkan  setiap  daerah dengan  kota-kota  besar  adalah  merupakan dampak  positif  terhadap  masyarakat  guna memenuhi kebutuhan, terutama kepada masyarakat  yang  dalam  kegiatan  dan  usaha sehari-harinya  menggunakan  jasa  lalu  lintas sebagai  sarana.  Di  samping  dampak  positif yang ditimbulkan sehubungan dengan perkembangan lalu lintas itu, ada pula dampak negatif  yang  timbul  dari  akibat  kemajuan  lalu lintas  itu.  Dampak  negatifnya  adalah  di samping  semakin  seringnya  terjadi  hambatan kelancaran lalu lintas  di  jalan-jalan,  yang lebih
2  R.Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana  Tertentu  Di  Indonesia ,  PT.  Eresio,  Jakarta, 1994, h.264.
memprihatinkan lagi terutama timbulnya korban  jiwa,  baik  meninggal  dunia  maupun cidera  berat  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  dan kerugian materil yang cukup besar.
A.  Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam
kehidupan sehari-hari kecelakaan  lalu  lintas  adalah  istilah  yang sangat  terkenal,  apalagi  dengan  kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, dan pola pikir manusia  yang  mulai  meningkat  sehingga segala  keinginan  harus  dicapai  secepat mungkin,  walaupun  mungkin  langkah-langkah yang  diambil  tidak  sesuai  dengan  prosedur hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan kecenderungan ketidak
teraturan dalam berlalu lintas.
Kecelakaan itu artinya adalah tabrakan,  sedangkan  pengertian  lalu  lintas  itu menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya,  khususnya  bab  I  bagian  ketentuan umum  berisikan  gerak  kendaraan,  orang,  dan hewan di jalan.
Dengan  demikian  kecelakaan  lalu lintas adalah suatu keadaan dimana terjadinya tabrakan  antara  kendaraan  yang  satu  dengan yang  lainnya  atau  tabrakan  antara  kendaraan dengan  orang,  misalnya  adalah  kecelakaan antara  roda  4  (empat)  dengan  roda  2  (dua) atau  sebaliknya  antara  kendaraan  roda  4 (empat) dengan orang yang sedang menyeberang di jalan raya.5
Apabila  diartikan  masing-masing  dari pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  Raya,  kendaraan  itu
5 Soerjono Soekamto, Op.Cit , h.19
adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan. Kendaraan  di  sini  terbagi  atas  dua  macam yaitu :
a. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan  oleh  peralatan  teknik  yang berada pada kendaraan itu.
b. Kendaraan tidak bermotor adalah
kendaraan  yang  tidak  memakai  peralatan mesin  pada  kendaraan  itu.  Contohnya becak dayung, sepeda dan lain sebagainya.
Tindak  pidana  lalu  lintas  merupakan salah  satu  pelanggaran  terhadap  perundang- undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan  lalu  lintas  yang  sifatnya  dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.6
Menurut Soerjono Soekanto: suatu  kecelakaan  lalu  lintas  mungkin terjadi  dimana  terlibat  kendaraan bermotor  di  jalan  umum.  Di  dalamnya terlibat  manusia,  benda  dan  bahaya yang  mungkin  berakibat  kematian, cedera,  kerusakan  atau  kerugian, disamping  itu  kecelakaan  lalu  lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.7 Pengertian  kecelakaan  lalu  lintas menurut Ramdlon Naning
adalah:
“kecelakaan  lalu  lintas  jalan  adalah  kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan,  baik  yang  berupa  kejahatan  maupun pelanggaran  yang  mengakibatkan  kerugian, luka,  atau  jiwa  maupun  kerugian  harta benda”.8
Persyaratan  pidana  pada  umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut  segi  perbuatan  dan  segi  orang. Kedua  segi  tersebut  terdapat  dua  asas  yang
6 Ibid , h. 20
7 Ibid , h.21
8  Ramdlon  Naning, Menggairahkan Kesadaran  Hukum  dan  Disiplin  Penegak  Hukum Dalam  Lalu  Lintas , Mandar  Maju,  Bandung,  1990,
h. 19
saling  berpasangan  yaitu  asas  legalitas  yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang.  Asas legalitas menghendaki  adanya  ketentuan  yang  pasti lebih  dahulu,  sedangkan  asas  kesalahan menghendaki  agar  hanya  orang  yang  benar- benar  bersalah  saja  yang  dapat  dikenakan pemidanaan.
Perkara  tindak  pidana  lalu  lintas  itu pada  umumnya  tidak  ada  kesengajaan,  disini yang  ada  hanya  unsur  kealpaan.  Pengenan pidana  kepada  orang  yang  karena  alpa melakukan  kejahatan  disebut  dengan Strict liability artinya  :  Ada  kejahatan  yang  pada waktu  terjadinya  keadaan  mental  terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.
Namun meskipun demikian dia dipandang  tetap  bertanggung  jawab  atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia  sama  sekali  tidak  bermaksud  untuk melakukan  suatu  perbuatan  yang  ternyata adalah  kejahatan.  Aparat  penegak  hukum dapat  juga  melakukan  tindakan  represif  yaitu tindakan  yang  pada  prinsipnya  didasarkan para  peraturan  perundang –  undangan  yang berlaku  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  namun  dalam  hal  tertentu  tindakan represif tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan  dapat  juga  dibenarkan oleh Pengadilan.
Perkara  lalu    lintas  termasuk  jenis perkara  pelanggaran.  Pelanggaran  lalu  lintas tidak  diatur  didalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  tetapi  ada  yang  menyangkut delik-  delik  yang  disebut  didalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya :
a. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359 KUHP)
b. Karena  kealpaannya  menyebabkan  orang lain luka berat (Pasal 360 KUHP )
Delik-delik  lalu    lintas  ini  disebut tersendiri  karena  dalam  tahun  tahun  terakhir delik  tersebut  mendatangkan  kerugian  yang besar sekali terhadap orang dan harta benda.
Dalam  praktek  Polisi  sebagai  penyidik penegak  hukum  juga  bisa  menyelesaikan kasus  yang  menyangkut  tindak  pidana  lalu lintas  khususnya  yang  termasuk  Pasal  359 KUHP,  yaitu  mengenai  “  karena  kealpaan  “ adapun  fungsi  dari  pasal  itu  menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk culpa dimana akibat yang berakibat matinya korban.
Polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan  tindak  pidana  lalu  lintas khususnya  yang  termasuk  Pasal  359  KUHP diluar  Pengadilan  ini  kalau  pelaku  dan  pihak korban  sudah  ada  kesepakatan  kehendak. Penyelesaian  di  dalam  Pengadilan,  apabila para  pihak  pelaku  dan  keluarga  korban  tidak ada kesepakatan kehendak untuk diselesaikan diluar  Pengadilan,  Polisi  sebagai  penyidik sesuai dengan tugasnya membuat berita acara tentang kejadiannya dan kemudian menyerahkan  ke  Jaksa  penuntut  Umum  agar dilakukan penuntutan.

## B.  Gambaran  Umum  Tentang  Pelaku  dan Korban Tindak Pidana Lalu Lintas
Pelaku tindak pidana, biasanya dilakukan  oleh  orang.  Setiap  kejahatan  yang terjadi  akan  menimbulkan  korban.  Secara konsep  yang  umum,  tidak  terdapat  pengertian secara  spesifik  mengenai  pelaku  tindak pidana,  akan  tetapi  dengan  menggunakan perumusan  beberapa  ahli  hukum,  seperti
Roeslan  Saleh,  yang  mengatakan  bahwa pelaku  tindak  pidana  merupakan  kelakuan manusia  dan  diancam  pidana  dalam  Undang- undang.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan  orang  melakukan  perbuatan  dan bersifat melawan hukum atau kesalahan.  Dari kedua  pendapat  ini,  maka pengertian  pelaku tindak  pidana adalah  orang  yang  dengan memiliki  unsur  kesengajaan  melawan  hukum atau Undang-undang.9
Passal 55 KUHPidana menyebutkan :
(1)  Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1e.    Orang  yang  melakukan,  yang menyuruh  melakukan  atau  turut melakukan perbuatan itu.
2e.   Orang  yang  dengan  pemberian, perjanjian, salah memakai kekauasaan atau pengaruh, kekerasan,  ancaman  atau  tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, keterangan,  sengaja  membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (2)  Tentang  orang-orang  yang  tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya
hanyalah  perbuatan  yang  dengan sengaja  dibujuk  oleh mereka  itu,  serta dengan akibatnya.
Berdasarkan  Pasal  55  KUHPidana pelaku  tindak  pidana  dalam  hal  peristiwa  baik pidana  kejahatan  dan  pelanggaran yang  dihukum sebagai  orang  yang  melakukan  dapat  dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:
a. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat  mewujudkan  segala  anasir atau  elemen  dari  peristiwa  pidana.
Dalam peristiwa pidana yang dilakukan  dalam  jabatan  misalnya orang  itu  harus  pula  memenuhi
9 Mulyatno. Asas-Asas Hukum Pidana ,
Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 23
elemen  ‘status  sebagai  pegawai negeri’.
b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).  Disini  sedikitnya  ada  dua orang  yang  menyuruh (doen  plegen) dan  yang  disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan  peristiwa  pidana,  akan tetapi  ia  menyuruh  orang  lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan  sendiri  yang  melakukan peristiwa  pidana,  akan  tetapi  ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu  harus  hanya  merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya  ia  tidak  dapat  dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, c. Orang yang turut melakukan (medepleger), ’turut melakukan’ dalam  arti  kata  ’bersama-sama melakukan’.  Sedikit-dikitnya  harus ada  dua  orang,  ialah  orang  yang melakukan (pleger) dan  orang  yang turut  (medepleger)  peristiwa  pidana itu.  Disini  diminta,  bahwa  kedua orang  itu  semuanya  melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan  anasir  atau  elemen  dari peristiwa  pidana  itu.  Tidak  boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong,  sebab  jika  demikian, maka  orang  yang menolong itu tidak masuk  ’medepleger’  akan  tetapi dihukum sebagai ’membantu melakukan’ (medepligchtige) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana..
d. Orang  yang  dengan  pemberian ,  salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan  dan  sebagainya  dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan  itu (uitlokker). Orang  itu harus  sengaja  membujuk  orang  lain, sedang membujuknya harus memakai  salah  satu  dari  jalan-jalan seperti  dengan  pemberian,  salah memakai kekuasaan, yang
disebutkan  dalam  Pasal  itu,  artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan ’suruh melakukan’ sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk  dan  yang  dibujuk,  hanya bedanya pada ’membujuk
melakukan’,  orang  yang  dibujuk  itu dapat  dihukum  juga  sebagai  pleger, sedang  pada  ’suruh  melakukan’, orang  yang  disuruh  itu  tidak  dapat dihukum.10
Pasal  56  KUHP  menyebutkan  : Dihukum  sebagai  orang  yang  membantu melakukan kejahatan :
1e.   Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2.e   Barangsiapa  dengan  sengaja  memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan  untuk  melakukan  kejahatan itu.
Pelaku  tindak  pidana  menurut  Pasal 56  KUHPidana  adalah:  orang yang membantu melakukan (medepligchtige), jika  ia  sengaja memberikan  bantuan  tersebut,  pada  waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan  itu  dilakukan.  Bila  bantuan  itu diberikan  sesudah  kejahatan  itu  dilakukan, maka  orang  telah  melakukan  perbuatan ‘sekongkol  atau  tadah’ (heling) melanggar Pasal  480  KUPidana,  atau  peristiwa  pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHPidana.
Bantuan  yang  diberikan  itu  dapat berupa  apa  saja,  baik  moril  maupun  materiil, tetapi  sifatnya  harus  hanya  membantu  saja, tidak  boleh  demikian  besarnya,  sehingga orang  itu  dapat  dianggap  melakukan  suatu anasir  atau  elemen  (perbuatan  pelaksanaan) dari  peristiwa  pidana,  sebab  jika  demikian, maka  hal ini masuk  golongan turut melakukan (medeplegen) dalam Pasal 55 KUHPidana.
10  R.  Soesilo. Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana , Politea,  Bogor, 2005, h. 35
Menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, bahwa  pengertian  korban  adalah  seseorang yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental, atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh suatu tindak pidana.
Membahas  masalah  korban  dapat menimbulkan  arti  yang  bermacam-macam, karena yang dinamakan korban dapat diakibatkan  oleh  perbuatan  manusia  atau bukan  perbuatan  manusia.  Korban  yang diakibatkan  oleh  perbuatan  manusia  adalah seseorang  yang  menjadi  korban  karena disebabkan  oleh  perbuatan  orang  lain  yang sengaja  maupun  yang  tidak  sengaja  sehingga menyebabkan  orang  lain  menjadi  objek penderita.  Selain  itu  orang  bisa  menjadi korban karena perbuatan sendiri yang sengaja atau  tidak  sengaja  berperan  serta  dalam perbuatan  kejahatan.  Korban  perlu  dilindungi karena  menjadi  korban  itu  adalah  nasib, sedangkan menjadi pelaku itu adalah pilihan.
Kejahatan  yang  semakin  meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan  hal  yang  sangat  diperhatikan, sehingga  mengundang  pemerintah  (negara) sebagai  pelayan,  pelindung  masyarakat  untuk menanggulangi meluasnya  dan  bertambahnya kejahatan  yang  melanggar  nilai-nilai  maupun norma-norma  yang  hidup  dan  berlaku  didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh  negara  dijadikan  sebagai  perbuatan pidana untuk tindak pidana. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan  masyarakat  dalam  melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan  tersebut  mendapat  tantangan  dari pemerintah atau negara. Kejahatan
merupakan  tingkah  laku  yang  melanggar
hukum  dan  melanggar  norma-norma  sosial, sehingga masyarakat menentangnya.11
Pengertian  perbuatan  pidana  tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana.12  Perbuatan  pidana  hanya  menunjuk pada  dilarang  dan  diancamnya  perbuatan dengan suatu ancaman pidana.
Pertanggungjawaban  dalam  konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran  kesalahan  dikenal  dengan  dengan sebutan mens  rea. 13  Doktrin mens  rea dilandaskan  pada  suatu  perbuatan  tidak mengakibatkan  seseorang  bersalah  kecuali jika pikiran  orang itu jahat.14
Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya  itu  memenuhi  unsur-unsur  yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari  sudut  terjadinya  tindakan  yang  dilarang, seseorang  akan  dipertanggungjawabkan  atas tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan tersebut  melawan  hukum  serta  tidak  ada alasan pembenar atau peniadaan sifat
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut
kemampuan  bertanggungjawab  maka  hanya seseorang  yang  mampu  bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.  Tindak  pidana  jika  tidak  ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban  pidana,  oleh  sebab  itu
11 Kartini Kartono.. Pathologi Sosial , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.140 12  Mahrus  Ali. Dasar-Dasar  Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta, 2011 h. 155 13 Ibid . 14 Ibid .
dalam  hal  dipidananya  seseorang  yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan,  ini  tergantung  dari  soal  apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.
Pertanggungjawaban  pidana  diartikan sebagai  diteruskannya  celaan  yang  objektif yang  ada  pada  perbuatan  pidana  dan  secara subjektif  yang  ada  memenuhi  syarat  untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas,  sedangkan  dasar  dapat  dipidananya pembuat  adalah  asas  kesalahan.  Ini  berarti pembuat  perbuatan  pidana  hanya  akan dipidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan  dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. 15
Pertanggungjawaban  pidana  adalah pertanggungjawaban  orang  terhadap  tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Terjadinya pertanggungjawaban  pidana  karena  telah  ada tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang. Pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.16 Kemampuan bertanggung jawab terdapat  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  yang berbunyi:  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan yang  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam pertumbuhan  atau  terganggu  karena  cacat, tidak dipidana.”
15  Mahrus Ali, Op.Cit , h. 156 16Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan .
Prenada Media Group, Jakarta, 2008,  h. 68
C.  Faktor-Faktor  Yang  Melatarbelakangi Seseorang  Melakukant  Tindak  Pidana Lalu  Lintas  Sehingga  Menyebabkan Korban Meninggal Dunia
Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ)  adalah suatu  peristiwa  di  jalan  yang tidak  diduga  dan tidak  disengaja  melibatkan  kendaraan  atau pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.
Terjadinya kecelakaan  lalu  lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas. Semakin  menjadi  ketika  manusianya  sendiri terlihat
tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara  motor  yang  ugal-ugalan  tanpa mengenakan  helm  atau  pengendara  mobil yang  menyepelekan  kegunaan  dari  sabuk pengaman
Secara  umum  ada  tiga  faktor  utama penyebab  kecelakaan  yaitu  faktor  pengemudi (road  user), faktor  kendaraan (vehicle), faktor lingkungan jalan (road environment).
Kecelakaan  yang  terjadi  pada  umumnya  tidak hanya  disebabkan  oleh  satu  faktor  saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Hal- hal  yang  tercakup  dalam faktor-faktor  tersebut antar lain:

## 1.  Faktor Manusia
Manusia  sebagai  pengemudi  memiliki faktor-faktor  fisiologis  dan  psikologis.  Faktor- faktor  tersebut  perlu  mendapat  perhatian karena cenderung sebagai penyebab potensial kecelakaan.  Perilaku  pengemudi  berasal  dari
interaksi  antara  faktor  manusia  dengan  faktor lainnya  termasuk  hubungannya  dengan  unsur kendaraan dan lingkungan jalan.
Faktor  manusia  merupakan  faktor yang  paling  dominan.  Hampir  semua  kejadian kecelakaan  lalu  lintas  didahului  dengan pelanggaran  lalu  lintas.  Pelanggaran  dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan  terhadap  arti  aturan  yang berlaku  maupun  tidak  melihat  ketentuan  yang diberlakukan  atau  pula  pura-pura  tidak  tahu. Terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi  kendaraan  saat  mengendarai kendaraan  dalam  keadaan  mengantuk  atau sedang  sakit,  sedang  dibawah  pengaruh alkohol  sehingga  tidak  jarang  menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Faktor penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan lalu-lintas yang sering terjadi pada saat  sekarang  ini  yang  disebabkan  karena faktor manusia terdiri dari :22

## 2.  Kurangnya kesadaran hukum
Pada  mulanya  paham  kesadaran hukum  ini berasal dari diri warga masyarakat  itu  sendiri,  yang  merupakan faktor  yang  menentukan  bagi  sahnya hukum.  Masalah  kesadaran  hukum  timbul di  dalam  proses  penerapan  daripada hukum  positif  tertulis.  Di  dalam  proses tersebut  timbullah  permasalahan,  oleh karena  adanya  ketidaksesuaian  antara
22  Hasil  Wawancara  Dengan  Baslin Sinaga,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Klas  I  A  Medan Tanggal 05 Juni 2013
dasar  sahnya  hukum  (yaitu  pengendalian sosial  dari  penguasa  atau  kesadaran warga  masyarakat)  dengan  kenyataan dapat  dipatuhinya  (atau  tidak  ditaatinya) hukum  positif  tertulis  tersebut.  Merupakan suatu  keadaan  yang  dicita-citakan  atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional  antara  pengendalian  sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat  sebagai  dasar  sahnya  hukum positif tertulis, bahwa tak ada hukum yang mengikat setiap warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.
Menurut  hasil  wawancara  penulis dengan  Baslin  Sinaga,  Hakim  Pengadilan Negeri  Klas  I  A  Medan  Tanggal  05  Juni 2013disebutkan bahwa :
Setiap  persoalan  tentang  masalah bagaimana  setiap  masyarakat  dapat mengetahui  dan  memahami  untuk siapa  hukum  itu  sebenarnya  dibuat, dan  masyarakat  harus  merasakan dan  menerima hukum tersebut.
Masalah  yang  sama  juga  terungkap dari  ajaran-ajaran  yang  berpendapat bahwa  sahnya  hukum  ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa  yang  ada  dibelakang  peraturan- peraturan,  hal  mana  menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya.  Bahkan  menurutnya lagi,  bahwa  pembentukan  hukum  itu harus didasarkan pada tata kelakuan (mores) yang ada dan agar pembentukan  hukum  mempunyai kekuatan,  maka  proses  tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut.23 Apabila pembentuk
hukum menciptakan  peraturan-peraturan  yang tidak  cocok  dengan  kesadaran  atau perasaan  masyarakat,  maka  diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari
23  Hasil  Wawancara  Dengan  Baslin Sinaga,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Klas  I  A  Medan Tanggal 05 Juni 2013
masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya.  Hal  ini  sudah  tentu bahwa  pembentukan  hukum  tersebut memperlakukannya  dengan  paksa,  dan akibatnya semakin meningkat biaya-biaya sosial  yang  dikeluarkan.  Sebaliknya, apabila  peraturan-peraturan  tadi  sesuai dengan  kesadaran  masyarakat,  maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir  tidak  ada.  Sehingga  adanya kecenderungan yang sangat kuat, sehingga  menyebabkan  terjadinya  suatu keserasian  yang  proporsional  antara hukum yang diterapkan dengan
kesadaran  hukum  dari  masyarakat  yang bersangkutan.
Dengan  demikian,  maka  masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat  sorotan  yang  lebih  mendalam di  Indonesia  sebagai  suatu  negara sedang  berkembang  yang  menuju  ke masa  era  globalisasi  yang  nyata.  Akan tetapi  perlu  diakui,  bahwa  disamping masalah-masalah kesadaran hukum, maka  ada  faktor-faktor  lain  yang  perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena  sikap  warga  masyarakat  terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan dan pengertian yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif.  Justru  faktor-faktor  tersebut memperkuat kebutuhan untuk pengadaan penelitian  terhadap  masalah  kesadaran hukum.
Jadi
kesadaran hukum
sebenarnya  merupakan  kesadaran  atau
nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri manusia  tentang  hukum  yang  ada  atau tentang  hukum  yang  diharapkan  ada.24 Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai- nilai  tentang  fungsi  hukum  dan  bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian- kejadian  yang  konkrit  dalam  masyarakat yang bersangkutan.
Suatu  konsep  lain  yang  erat hubungannya  dengan  kesadaran  hukum atau  yang  mencakup  kesadaran  hukum, adalah  konsepsi  mengenai  kebudayaan hukum ( legal culture ). Konsepsi ini secara relatif baru diperkembangkan, dan salahsatu  kegunaannya  adalah  untuk dapat  mengetahui  nilai-nilai  terhadap prosedur hukum maupun substansinya.

## 3.  Kurangnya kepatuhan terhadap hukum
Dalam  bidang  peraturan  lalu  lintas dan  angkutan  jalan  raya  tidak  ada hubungan timbal balik antara taraf
pengetahuan  tentang  peraturan  dengan taraf    pengetahuan  tentang  isi  peraturan. Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui  adanya  suatu  peraturan,  akan tetapi  mengetahui  isinya,  oleh    karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku  ini  disebabkan  karena  aanya proses  internalisasi.  Maka  dalam  hal  ini seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum  oleh  karena  secara  instrinsik kepatuhan  tadi  mempunyai  imbalan,  yang hasilnya  adalah  suatu  konformitas  yang didasarkan  pada  motivasi  secara  intrinsik yang  pusat  kekuatannya  terletak  pada
24  Hasil  Wawancara  Dengan  Baslin Sinaga,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Klas  I  A  Medan Tanggal 05 Juni 2013
kepercayaan  warga  masyarakat  terhadap tujuan kaedah-kaedah hukum
bersangkutan.
Kepatuhan  dapat  terjadi  kenapa proses internalisasi tampak pada
kepatuhan tersebut, yaitu karena
kebanyakan  orang  berbuat  demikian  dan demi kelancaran lalu-lintas. Dasar kaptuhan  itu  sekaligus  menunjukkan adanya  pengaruh  yang  positif  dari pengetahuan tentang isi peraturan terhadap kepatuhan dari peraturan tersebut.  Kepatuhan  juga  tampak  tinggi dalam mengikuti peraturan tentang kelengkapan  kendaraan  bermotor  dan kewajiban-kewajiban yang harus
dilakukan  pada  waktu  terjadi  kecelakaan, termasuk tanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan  yang  terjadi  pada bagian atau pelengkap jalan maupun hal- hal yang harus dilakukan waktu kendaraan mengalami kerusakan.
Secara  kuantitatif  terlihat  adanya
kecenderungan bahwa pengetahuan tentang isi peraturan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan hukum.  Ini  disebabkan  karena  proses imitasi  dan  internalisasi,  masih  perlu diperhitungkan  tentang  masalah  peranan penegak  hukum  (khususnya  masalah bidang lalu – lintas).
Mekanisme pengawaan yang mantap
dan pelaksanaannya yang menekankan pada cara-cara persuasif,  juga  memegang  peranan yang penting dalam derajat atau taraf kepatuhan.
Kepatuhan yang
disebabkan karena takut pada sanksi
atau karena ada petugas, merupakan kepatuhan  yang  besifat  sementara selama sanksi benar-benar diterpkan dan kalau ada petugas yang mengawasi  pelaksanaan  peraturan. Hal  semacam  ini  tampak  pada alasan-alasan  yang  dikemukakan oleh sebagian dari masyarakat bahwa  sebanyak  65,70  %  yang mematuhi  isi peraturan tentang lampu  kuning  itupun  karena    takut pada sanksi serta akan adanya polisi lalu-lintas. Kenyataan  lain yang
menunjang asumsi masyarakat adalah  bahwa  semua  responden tidak  mengetahui  dengan  tepat  arti dan  fungsi  dari  tanda  garis-garis putih  di  jalan  raya,  dan  pelanggaran terhadapnya dikenakan sanksi pidana.25 Dengan  demikian  dapat  diketahui bahwa pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya
terhadap peraturan  tersebut.  Akan  tetapi  sukar untuk  menetapkan  secara  pasti  dewajat kepatuhan  bagaimanakah  yang  akan dicapai  dengan  pengetahuan  tersebut, oleh  karena  derajat  kepatuhan  juga tergantung  pada  teladan  yang  diberikan oleh pejabat hukum dan taraf kesempurnaan  mekanisme  pengawasan pelaksanaan peraturan.

## 4.  Penegakan Hukum yang lemah
25  Hasil  Wawancara  Dengan  Baslin Sinaga,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Klas  I  A  Medan Tanggal 05 Juni 2013
Pada umumnya aparat Kepolisian sering  disebut  dengan  aparat  penegak hukum, yang berarti mereka yang mengetahui  tentang  hukum.  Penegak hukum  adalah  mereka  yang  langsung maupun  tidak  langsung  berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum  tersebut  menyerasikan  antara  lain, kaedah  dan  perilaku.  Menurut  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  menyebutkan  pengertian  dari kepolisian  Republik  Indonesia  yaitu  pasal 1 :
(1) Kepolisian  adalah  segala  hal ikhwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi dan  lembaga  polisi  sesuai  dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia  adalah  pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik  Indonesia  adalah  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang  memiliki  wewenang umum kepolitisan.
Pasal  2  Undang-undang  No.  2  Tahun 2002  menyebutkan  :  “Fungsi  Kepolisian adalah  salah  satu  fungsi  Pemerintah Negara  di  biang  pemeliharaan  keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat”.
D.  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang

## Mengakibatkan Meninggal Dunia.
Menurut  data  statistik  pada  Kepolisian Resor  Kota  Medan  dapat  diketahui  bahwa tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi  pada  tahun  2016-2017  adalah  sebagai berikut : NoNo. Uraian Banyaknya Pada Tahun 2016 2017 1 jumlah laka 239 242 2 perk. selesai 158 122 3 korban m.d 128 82 4 korban l.b 223 187 5 korban l.r 86 86 6 rugi mat x rp. 1.000,- Rp. 286.004 juta Rp. 423.035 Juta 7 tabrak lari 33 54 8 terungkap - 6
Sumber  :  Pengadilan  Negeri  Klas  I  A  Medan,
2016 Menurut sumber yang penulis dapatkan  di  Kasat  Lantas  Kepolisian  Resor Kota  Medan,  bahwa  angka  kecelakaan  lalu- lintas  dalam  tiap  tahunnya  yang  sering  terjadi di    Kota  Medan,  mengalami  perubahan. Misalkan saja dari tahun 2016 sampai dengan 2017  jumlah  angka  kecelakaan  lalu-lintas mengalami  kenaikan  sekitar  17,3  %.  Data  ini
belum termasuk kasus tabrak lari. Kalau kasus tabrak  lari  pihak  kepolisian  sangat  sulit  untuk menemukan  keterangan  tentang  data  dari pihak  yang  berperkara.  Disamping  itu  juga  di Kasat  Lantas  Kepolisian  Resor  Kota  Medan dan  sekitarnya,  ada  kasus  yang  perkaranya hanya  selesai  ditingkat  Kepolisian  saja,  tetapi ada  juga  yang  perkaranya  sampai  ke  tingkat pengadilan,  hal  ini  tergantung  dari  seberapa berat perkaranya, dan hal ini juga dalam setiap tahun tidak sama.
Terjadinya  peristiwa  kecelakaan  lalu lintas  yang  menyebabkan  meninggal  dunia pada  umumnya  tidak  ada  unsur  kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Oleh karena itu antara  pelaku  dan  pihak  keluarga  korban biasanya  saling  menyadari  sehingga  dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan  atau  dengan  cara  damai.  Jadi secara  ringkas  bentuk  penyelesaian  perkara lalu    lintas  di  luar  pengadilan  dengan  cara damai  maksudnya  antara  pelaku  dan  pihak keluarga  korban  sepakat  setelah mengadakan musyawarah  untuk  menyelesaikan  perkara secara kekeluargan.
Polisi  lalu  lintas  sebagai  penyidik dalam  menangani  perkara  kecelakaan  lalu lintas  harus  melihat  dahulu  sebab-sebab terjadinya  kecelakaan  lalu    lintas  tersebut, sehingga  dapat  tidaknya  perkara  tersebut diselesaikan  di  luar  pengadilan  atau  harus melalui  pengadilan.  Polisi  dalam  menentukan kriteria  tersebut  harus  mempunyai  dasar keahlian  khusus  dibidang  lalu  lintas  karena polisi  tersebut  dalam  menangani  perkara tersebut  harus  dapat  menyelesaikan  dengan baik  dan  adil.  Adapun  dalam  hal  tersebut berkaitan langsung dengan cara
penyelesaiannya,  apabila  dapat  dibuktikan karena  kealpaan  pelaku  dan  korban  dianggap bersalah  maka  dapat  diselesaikan  di  luar pengadilan  dan  sebaliknya  apabila  kesalahan dari  pelaku  maka  polisi  selaku  penyidik  akan melimpahkan  perkara  tersebut  ke  Kejaksaan untuk  dilakukan  penuntutan  dan  selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.
Pada  prinsipnya  setiap  perkara  lalu lintas  yang  sampai  menimbulkan  korban meinggal  dunia  adalah  merupakan  perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan.  Tetapi  dalam  prakteknya  tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  juga diselesaikan  di  luar  pengadilan.  Adapun  yang dimaksud penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara  kekeluargaan  yaitu  antara  pelaku dengan  keluarga  korban  untuk  melakukan perdamaian.28
Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara  lalu    lintas  yang  menyebabkan  luka- luka maupun meninggal  dunia  pada  diri  orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut  termasuk  delik  biasa.  Hal  ini  timbul karena undang-undang tidak dapat menampung  semua  perbuatan  yang  ada dimasyarakat.
Hukum  kebiasaan  seringkali  lebih dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Menurut  pendapat  Iswanto  :  Penyelesaian
28  H  Hasil  Wawancara  Dengan  Baslin Sinaga,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Klas  I  A  Medan Tanggal  05  Juni  2013asil  Wawancara  Dengan  Agus Darmanto,  Kasat  Lantas  Kepolisian  Resor  Kota Medan Tanggal 01 September 2012
perkara  secara  damai  perkara  tindak  pidana lalu  lintas  jalan  yang  berakibat  korban  mati atau  luka  berat  secara  yuridis  dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian  secara  damai  antara  pembuat dan korban atau keluarga korban.29

## E.  Penutup
Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan raya disebabkan karena kurangnya kesadaran dan  kepatuhan  masyarakat  untuk  mematuhi dan  mentaati  setiap  peraturan  lalu-lintas. Masyarakat  selalu  saja  meletakkan  kesalahan pada  aparat  penegak  hukumnya  (polisi) tanpa menyadari  dan  menfilter  terlebih  dahulu kesalahannya sendiri, memang untuk menciptakan  ketenteraan  dan  keteraturan dalam  berlalu-lintas  di  dalamnya  harus  ada hubungan  kerjasama  yang  baik  antara  aparat penegak  hukum  dengan  masyarakat  itu sendiri,  karena  tanpa  terjalinnya  antara  hak dan  kewajiban  para  aparat  penegak  hukum dan  masyarakat,  maka  mustahil  akan  tercipta ketenteraman,  keteraturan  dan  kenyamanan dalam  berlalu-lintas.  Hal  ini  bukan  pada  saat ini saja sering terjadi di masyarakat tapi sudah sejak  dahulu  tentang  kecelakaan  lalu-lintas berkembang di Negara Indonesia.
Dalam proses penyelesaian dari tindak pidana  kecelakaan  lalu-lintas  yang  dimulai pada  tahap  penyidikan,  penuntutan  hinggga persidangan  pengadilan  hampir  sama  dengan
29  Iswanto, Penyelesaian  Damai  Perkara Lalu  –  Lintas  Salahi  Ketentuan  Hukum  Pidana , Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 23
proses  hukum  bercara  yang  ada  dalam KUHAP.  hanya  perbedaannya  terletak  apakah sewaktu  pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan kedua  belah  pihak  ada  melakukan  suatu perdamaian  atau  tidak,  karena  perkara  tindak pidana  kecelakaan  lalu-lintas  jarang  sekali dimunculkan  di  pengadilan  apabila  salah  satu pihak  tidak  merasa  puas  atas  pemeriksaan  di tingkat  kepolisian  saja  sehingga  pihak  yang dirugikan  tersebut  melanjutkan  perkaranya sampai  ke  pengadilan,  agar  pihak  yang dirugikan  tersebut  mendapatkan  keadilan dalam hukum..
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan  lalu  lintas  dalam  Pasal  359 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama lima  tahun  atau  kurungan  paling  lama  satu tahun,  dapat  juga  diberikan  sanksi  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  310  UU  No. 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
.
.

## DAFTAR BACAAN
A.  Buku
Chazawi.  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  I ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2000
----------, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  2 , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Hamzah. Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
1995.
Arief.  Barda      Nawawi, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
Huda.  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Prakoso,  Djoko, Polri  Sebagai  Penyidik  Dalam Penegakan  Hukum ,  Bina  Aksara,  Jakarta, 1987
Iswanto, Penyelesaian  Damai  Perkara  Lalu –
Lintas  Salahi  Ketentuan  Hukum  Pidana ,
Liberty, Yogyakarta, 2005
Kartono. Kartini, Pathologi Sosial , Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
Ali. Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar
Grafika, Jakarta, 2011
Mulyatno. Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 Prodjodikoro. R.Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu  Di  Indonesia ,  PT.  Eresio, Jakarta, 1994 Naning,  Ramdlon, Menggairahkan  Kesadaran Hukum  dan  Disiplin  Penegak  Hukum Dalam Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung, 1990 Soesilo.  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana , Politea,  Bogor, 2005
Soekanto.  Soerjono, Polisi  dan  Lalu  Lintas , CV. Mandar Madju, Bandung, 1990
----------., Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi
Penegakan  Hukum ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1996

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  Karya  Anda,  Surabaya, 1992.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang  Nomor  02  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Repubik Indonesia