## DINAMIKA KEHIDUPAN MINORITAS MUSLIM DI BALI

## Indriana Kartini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
The history of Islam can be traced back almost in all regencies in Bali, such as  Denpasar  City,  Badung,  Buleleng,  Jembrana,  Gianyar, Tabanan,  Bangli, Karangasem and Klungkung. In this regard, the existence of Balinese Muslim has also enriched the discourse of Islam-Hindu society in Bali. The relationship between  Balinese  Muslim  and  Hindu  communities  is  relatively  harmonic since the Kingdom era,  despite some social and economic problems between both communities. This article examines the dynamics of Balinese Muslim community in some regencies. It analyses how Balinese Muslim build and preserve their religious identity in the middle of Hindu majority. In addition, this article examines the dynamics of relationship between Balinese Muslim and Hindu, including some problems faced by Balinese Muslims regarding the implementation of Ajeg Bali discourse. The social and economic problems are not only big challenges for Balinese Muslim and Hindu community to respect, understand and shared, but also for local government to solve those problems  together  with  both  communities.  The  latter  may    preserve  unity between religious communities in Bali which has been built up since hundred years ago. This article recommends that local government policies should not only considered majority rights but also considered minority rights of Balinese Muslims.
Keywords: minority, ethnicity, identity, collective discrimination,

## PENGANTAR
Mengingat  jejak  sejarah  yang  menyuguhkan  bukti-bukti  adanya multikulturalisme di Bali, sangatlah mengejutkan bahwa dalam kurun waktu  yang  sangat  lama,  para  akademisi  termasuk  para  antropolog, mengabaikan keberadaan Islam di Bali, baik di masa pra kolonial dan di  masa  kolonial.  Padahal  pemerintah  kolonial  Belanda  memberikan perhatian besar terhadap komposisi etnis di Bali dan mencatat seluruh migrasi  yang  ada,  misalnya  imigrasi  empat  ribu  orang  Sasak  dari
Lombok yang dikirim ke Bali oleh Raja Lombok. Kebutaan terhadap Islam di Bali berlanjut, bahkan pada saat meningkatnya pertumbuhan pariwisata,  imigrasi  Muslim  meningkat  secara  bertahap ( Hauser- Schäublin 2004: 27-55).
Karya tulis pertama yang secara substansial mengkaji Bali dan Islam dimulai pada tahun 1990-an melalui tulisan-tulisan karya Vicker (1987), Unni  Wikan  (1990),  dan  Erni  Budiwanti  (1995)  yang  menghasilkan studi awal berdasarkan fieldwork etnografi mengenai Islam di Bali. Jean Couteau (1999: 159-88) menghasilkan dua artikel mengenai pengaruh Islam  terhadap  kultur  Hindu-Bali  dan  karya  terbarunya  mengenai transformasi  Bali  berkaitan  dengan  konsep  agama  dan  etnisitas, radikalisasi  agama,  dan  meningkatnya  ketegangan  dalam  hubungan Muslim dan Hindu. Karya Couteau juga mengungkapkan bagaimana pengaruh  antropologis  elemen  Islam  dalam  kultur  Bali.  Gambaran mengenai masa keemasan Hindu di Bali, akan berubah secara substansial apabila  kita  menelusuri  sejarah  bahwa  di  masa  Raja  Waturenggong (pertengahan abad ke-16), Muslim dikirim ke kerajaan dalam sebuah misi untuk mengislamkan Raja. Selain itu, terdapat banyak indikasi dan catatan  sejarah  yang  membuktikan  keberadaan  Islam  di  Bali  selama berabad-abad lamanya (Couteau 1999; Basyar: 2010).
Eksistensi  Islam  dapat  ditemukan  hampir  di  seluruh  kabupaten  di Bali, seperti di Kota Denpasar, Badung, Buleleng, Jembrana, Gianyar, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Klungkung. Dalam hal ini, keberadaan Muslim  Bali  turut  memberikan  warna  tersendiri  dan  memperkaya diskursus Islam-Hindu di Bali. Tulisan ini akan menganalisis dinamika masyarakat Muslim Bali di beberapa kabupaten. Dalam pembahasan akan dianalisis bagaimana Muslim Bali membangun dan mempertahankan identitas  keislamannya  di  tengah  mayoritas  Hindu.  Tulisan  ini  juga akan menganalisis dinamika hubungan antara Muslim dengan Hindu, dan problematika yang dihadapi Muslim dalam hubungannya dengan mayoritas Hindu, termasuk wacana Ajeg Bali serta implikasinya bagi Muslim Bali.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Hubungan  antara  kelompok  minoritas  dengan  mayoritas,  dapat dipahami  melalui  definisi.  Minoritas  adalah  sekelompok  orang  yang
mendapat perlakuan berbeda dan tidak seimbang dari kelompok lain dalam masyarakat; dan yang menganggap diri mereka sebagai objek dari diskriminasi kolektif. Lebih lanjut eksistensi minoritas dalam sebuah masyarakat berkaitan erat dengan eksistensi kelompok dominan yang menikmati status sosial yang lebih tinggi dan mempunyai hak istimewa yang lebih besar (Meyers 1984 : 6). Foucault mengungkapkan bahwa istilah minoritas digunakan untuk membedakan karakteristik kelompok atau etnik yang menjadi sub-ordinat dari kelompok lainnya (Salahuddin 2000; Pudjiastuti 2000: 4-5).
Dalam perkembangannya, konsep minoritas mengacu pada keragaman kelompok  dan  kategori  sosial.  Dalam  hal  ini,  minoritas  bukanlah suatu status atau karakter permanen dari suatu kelompok, melainkan suatu tahapan dari perkembangan kelompok yang berinteraksi dengan kelompok lain dan berproses terus-menerus dalam kurun waktu tertentu ( Yagcioglu 1996).  Penyebutan  status  minoritas  yang  didasarkan  pada karakteristik ras, etnis dan agama sangat tergantung pada perkembangan sosial politik masyarakat dan negara di mana mereka tinggal (Pudjiastuti 2000: 5).
Definisi  minoritas  juga  dikritisi,  Barton  Meyers  (1968)  misalnya, berpendapat bahwa penggunaan konsep minoritas oleh ilmuwan sosial selama ini cenderung melupakan kondisi historis dan sosial masyarakat dan tidak menyadari secara penuh bahwa konsep tersebut digunakan secara  tidak  tepat.  Berlawanan  dengan  definisi  minoritas  yang  telah ada, penggunaan istilah minoritas dalam ilmu-ilmu perilaku manusia ( behavioral  science )  tidak  berkaitan  secara  mutlak  dengan  kuantitas anggota suatu kelompok, melainkan isu kekuasaan ( power) yang paling essensial  (Meyers  1984:  8).  Dalam  konteks  ini,  konsep  minoritas mengandung sekumpulan teori “prejudis” yang tersembunyi ( hidden ) dan  mewakili  kepentingan  kelompok  dominan  dalam  tatanan  sosial yang ada (Meyers 1984: 8).
Lebih lanjut, Meyers (1984) menegaskan bahwa kelompok minoritas bukan  lagi  digunakan  sebagai  label  umum  bagi  orang-orang  yang menjadi subjek dari diskriminasi kolektif, melainkan penekanan pada angka/kuantitas  dapat  dikatakan  kurang  mendasar  dan  mengaburkan ketimpangan kekuasaan ( power inequality ). Lebih penting lagi adalah sebuah  konsep  yang  tidak  membubuhkan  kesalahan  tersebut  dan secara eksplisit membubuhkan hubungan kekuasaan ( power relation )
yang membawa dan mempertahankan eksistensi suatu kelompok yang dipertanyakan (Meyers 1984: 11). Lebih lanjut, konsep tersebut harus dapat menangani proses dominasi di arena ekonomi, kultural, politik dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  Meyers  (1984:  11),  berpendapat  bahwa orang-orang  yang  menjadi  bagian  dari  suatu  kelompok  dan  menjadi target  kolektif  dari  perlakuan  prejudis,  diskriminasi,  dan  dominasi termasuk dalam kategori kelompok tertindas ( oppressed groups ).
Dalam konteks minoritas muslim, status tersebut tidak hanya berkaitan dengan  jumlah  komunitas  muslim  yang  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  seluruh  populasi  penduduk  di  mana  mereka  tinggal.  Namun, terdapat pula beberapa asumsi terkait dengan status minoritas, dilihat dari  aspek  budaya,  ekonomi  maupun  politik.  Dari  aspek  budaya, kelompok minoritas cenderung memiliki budaya yang berbeda dengan kelompok mayoritas dalam hal etnis atau nasionalitas, bahasa, agama, kebiasaan  sosial,  sejarah  dan  daerah  urban vis-à-vis daerah  rural (Gurr 1993: 38-40). Dari aspek ekonomi, terdapat beberapa ciri yang memudahkan  terjadinya  diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas, yakni:  perbedaan  jumlah  penghasilan,  pembagian  tanah  dan  properti yang kurang adil, lebih sulitnya akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi yang rendah (Gurr 1993: 38-40). Sementara dari aspek politik, terdapat enam kategori perbedaan posisi politis dalam masyarakat dan pemerintahan, yakni : lebih sulit mendapatkan  akses  pelayanan  masyarakat  ( civil  service ),  perekrutan di  militer,  kepolisian,  hak  memilih,  hak  berorganisasi  politik  dan persamaan hak dalam perlindungan hukum (Gurr 1993: 38-40).
Namun demikian, dewasa ini di beberapa negara terjadi perkembangan sebaliknya,  yakni  kelompok  minoritas  bukan  lagi  sebagai  subjek diskriminasi,  melainkan  sebagai  subjek  utama  dalam  pembangunan ekonomi. Perubahan posisi dalam perekonomian tersebut tidak hanya disebabkan oleh proses panjang dari perjuangan kelompok minoritas itu  sendiri,  tetapi  terdapat  andil  pemerintah  dalam  memperlakukan kelompok  minoritas  tersebut  untuk  menjadi  aktor  utama  dalam perekonomian (Gurr 1993: 38-40).

## SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI BALI
Bali  yang  dikenal  sebagai  pulau  dengan  pnghuni  mayoritas  Hindu, ternyata terdapat pula masyarakat Muslim yang telah berabad lamanya tinggal  di  sana  dan  hidup  berdampingan  dengan  masyarakat  Hindu. Sejarah  masuknya  Islam  di  Bali  ternyata  berbeda-beda  di  setiap kabupaten dan memiliki keunikan tersendiri.
Jejak  Islam  di  masa  pra-kolonial  dapat  ditemukan  di  kampung Sembiran, Bali bagian utara, yang banyak didiami oleh masyarakat Bali Aga atau Bali Mula ( non Javanized Hindu-Balinese ), yakni penduduk asli Bali yang menganut animisme. Dalam studi etnografinya, Brigitta Hauser-Schäublin menemukan bahwa ritual yang dilakukan masyarakat kampung  Sambiran  tidak  terlepas  dari  pengaruh  ritual  Islam.  Dalam setiap  upacara,  masyarakat  kampung  Sembiran  mempersiapkan makanan yang tidak mengandung babi ( slam ) sebagai tambahan sesajen (Hauser-Schäublin 2004: 27-55 ) .
Berdasarkan catatan sejarah, disebutkan bahwa Islam masuk ke Bali sejak abad ke-14, tepatnya di Kampung Gelgel, kabupaten Klungkung. Berdasarkan  cerita  rakyat  turun-temurun,  cikal  bakal  orang  Islam pertama yang datang ke Gelgel (pusat pemerintahan di Bali sejak abad ke-14) adalah para pengiring Dalem dari Majapahit yang berjumlah 40 orang, pada masa pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir, Raja Gelgel I. Raja Dalem Ketut yang masih termasuk dinasti Majapahit mendirikan Kerajaan Gelgel, yang pada saat itu masih di bawah naungan kerajaan Majapahit.  Dikisahkan,  setelah  Majapahit  runtuh,  datanglah  Ratu Dewi Fatimah dari Majapahit yang beragama Islam dengan niat untuk mengajak Raja Waturenggong (Raja Gelgel yang memerintah saat itu) memeluk Islam dan bersedia menjadi istri apabila Raja menjadi Muslim. Konon, upaya Ratu Dewi Fatimah gagal karena upaya yang semestinya mengkhitan Raja ternyata tidak mampu memutuskan bulu kaki Raja. Akhirnya Ratu Dewi Fatimah kembali ke Loloan (kabupaten Jembrana) tempat  pertama  saat  beliau  mendarat.  Setelah  Ratu  Dewi  Fatimah meninggal, para pengiringnya kembali ke Gelgel dan bermukim di sana dan sejak saat itulah terdapat pemeluk Islam di Gelgel. 1
1 Versi lain menyebutkan bahwa Raja Dalem Ketut yang bertemu Ratu Dewi Fatimah adalah Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan (Sarlan 2009).  Dalam wawancara dengan tokoh Muslim Kampung Gelgel dan Karangasem, pada April 2011, kisah ini masih dipertanyakan keabsahannya, karena tidak bisa diterima secara logika.
Gelombang berikutnya, Islam masuk ke Bali pada abad ke-17, berawal dari datangnya para pelaut Bugis yang melakukan hubungan dagang. Melalui perdagangan inilah Islam diperkenalkan ke masyarakat Bali dan berkembang  secara  damai.  Menurut  sumber-sumber  lokal,  kelompok orang-orang Bugis ini dikenal dengan sebutan “ wong sunantara ” atau “ wong nusantara”. 2 Gelombang masuknya Islam ke Bali menunjukkan intensitas yang tinggi pada tahun 1667 setelah terjadi perang Makassar di mana para pedagang dan bangsawan Bugis-Makassar meninggalkan daerahnya  untuk  menghindar  dari  kejaran  Belanda  dan  akhirnya mendarat  di  Badung,  Buleleng  dan  Jembrana.  Ketiga  daerah  ini kemudian menjadi pusat kekuatan orang-orang Bugis di Bali. Hingga kini masyarakat Muslim paling banyak terdapat di Badung, Buleleng dan Jembrana (Yuliani 1993: 24-31).
Sisa-sisa pelaut Bugis yang melarikan diri menuju Badung merupakan pelaut-pelaut Bugis Wajo. Para pelaut Muslim ini berlabuh di pelabuhan Serangan  yang  merupakan  pelabuhan  penting  di  kabupaten  Badung, termasuk Kuta yang terletak di Bali Selatan. Berdasarkan laporan salah seorang utusan Belanda, pada tahun 1828-1830, Kuta merupakan daerah pelabuhan  dan  tempat  berdagang  yang  ramai  dengan  penduduknya yang terdiri atas 30 KK orang Bugis dan 30 KK orang Bali pemeluk Islam  (Parmiti  1998:  49).  Sementara  itu,  beberapa  penduduk  asli  di pesisir pantai seperti di Serangan, Suwun, Tuban telah memeluk Islam karena pergaulannya dengan para pelaut Bugis yang tinggal di pesisir pantai, sehingga sering disebut sebagai Bali Islam (Suwitha 1993: 4). Orang-orang Bugis yang bermukim di pesisir pantai di Bali Selatan ini kemudian membentuk pemukiman Muslim yang dapat ditemui hingga saat ini. Proses terbentuknya masyarakat Islam di Badung yang dibawa oleh para pelaut dan pedagang Bugis juga dapat dilihat dari berdirinya masjid.  Menurut  cerita  raja  Pamecutan  IX  (Cokorda  Pamecutan), masjid pertama yang didirikan di daerah Badung adalah masjid orang- orang Bugis di Serangan yang mendapat bantuan dari kerajaan di mana marmer  yang  dipasang  di  dalam  masjid  didatangkan  dari  Cambay Gujarat-India; kemudian orang-orang Bugis juga membangun masjid di daerah Suwung (Sarlan 2009: 72).
2 Istilah “ wong sunantara ” ini sama dengan istilah “ wong jure desa ” artinya orang asing (non Bali), yang termasuk golongan wong sunantara ini adalah orang Bugis, Makassar, Mandar, Melayu, Tionghoa, Arab, Eropa, dan sebagainya.
Masuknya  Islam  ke  Serangan  berkaitan  erat  dengan  kedatangan pedagang-pedagang Bugis di Serangan. Meskipun belum ada catatan yang  pasti,  diperkirakan  orang-orang  Bugis  telah  bermukim  di  Bali Utara pada 1642. Sementara di Bali Barat, orang-orang Bugis datang pada tahun 1669 (Suwitha 1985: 165-177). Berdasarkan cerita turun- temurun, orang-orang Bugis yang bermukim di Serangan datang dari Lombok dan Sumbawa. Mereka bermukim di Badung setelah terjadi penggabungan  Sumbawa  dan  Lombok.  Di  mana  pada  periode  abad ke-17,  Kerajaan  Gelgel  di  Bali  mengalami  kejayaan  dan  wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Bali, Lombok dan Sumbawa (Parmiti 1998: 56).
Berbeda  dengan  di  Serangan,  Islam  masuk  ke  Kepaon  didasari  oleh perkawinan antara puteri Raja Badung, Anak Agung Ayu Rai dengan Raden Sastraningrat dari Jawa yang beragama Islam; keduanya menetap di Badung. Hal ini terkait dengan peristiwa politik di mana pada saat itu Kerajaan Badung menyerang Kerajaan Mengwi dan tentara Badung dibantu oleh orang-orang Islam yang awak perahunya kandas di Tuban (Badung)  di  bawah  pimpinan  Raden  Sastraningrat.  Pada  saat  itu raja  yang  berkuasa  adalah  Raja  Pamecutan  III  bergelar  Betara  Sakti dan  bernama  lengkap  I  Gusti  Made  Pamecutan  (1800-1810).  Raja Pamecutan  membuat  perjanjian  dengan  Raden  Sastraningrat,  bahwa apabila  ia  berhasil  membantu  mengalahkan  kerajaan  Mengwi,  maka raja akan memberi kebebasan kembali dan ia akan dinikahkan dengan puterinya Anak Agung Ayu Rai.
Pada akhirnya kerajaan Badung berhasil mengalahkan kerajaan Mengwi. Raja  pun  kemudian  menepati  janjinya  dan  menikahkan  puterinya dengan  Raden  Sastraningrat.  Setelah  dibawa  ke  Madura,  melalui upacara sesuai dengan agama Islam, Anak Agung Ayu Rai kemudian memeluk  agama  Islam.  Keduanya  kemudian  kembali  ke  kerajaan Badung. Namun, terjadi peristiwa tragis di mana Anak Agung Ayu Rai tewas  pada  saat  menunaikan  sembahyang  ashar.  Raja  dan  keluarga yang  tidak  memiliki  pemahaman  tentang  Islam  mengira  bahwa Ayu Rai tengah melakukan ilmu sihir (leak) dan kemudian memerintahkan pepatihnya untuk membunuh Anak Agung Ayu Rai. Puteri raja tersebut kemudian  dimakamkan  di  Kuburan  Badung.  Sepeninggal  isterinya, Raden  Sastraningrat  kemudian  pindah  ke  Ubung  hingga  wafat  dan dimakamkan di Kuburan Ubung. Sepeninggal Raden Sastraningrat dan
Anak Agung Ayu  Rai,  pengikutnya  yang  beragama  Islam  kemudian dipindahkan ke daerah Munang-Maning (sekarang terletak di Jl. Imam Bonjol). Kemudian Raja memberikan tempat lain bagi para pengikut tersebut  di  daerah  Kepaon  karena  Munang-Maning  dianggap  tidak cocok.  Kepaon  hingga  kini  dikenal  sebagai  Kampung  Islam  Kepaon pada perkembangannya ditempati oleh orang-orang Islam dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis dan Palembang (Parmiti 1998: 58- 64).
Sementara  itu,  berdasarkan  versi  Babad  Buleleng,  masuknya  Islam ke  Buleleng  terjadi  pada  masa  pemerintahan  I  Gusti  Ngurah  Panji (Ki Panji Sakti). Pada tahun 1587 I Ki Panji Sakti pergi berperang ke Blambangan dan berhasil mengalahkan Raja Blambangan yang tewas tertikam  oleh  keris  Ki  Panji  Sakti  yang  terkenal  dengan  nama  Ki Semang. Berita kemenangan Ki Panji Sakti terdengar oleh Dalem Solo (Raja  Mataram)  yang  kemudian  menawarkan  persahabatan.  Sebagai tanda  persahabatan, Dalem Solo  menghadiahkan  seekor  gajah  untuk kendaraan Ki Panji Sakti yang diantarkan oleh tiga orang Jawa yang beragama  Islam  dan  sekaligus  menjadi  penggembala  gajah  tersebut. Sekembalinya dari Blambangan, Ki Panji Sakti membangun istana baru dengan nama ”Singaraja”. Gajah pemberian Dalem Solo ditempatkan di ” petak ” (kandang) di sebelah utara istana. Kemudian dikisahkan bahwa penggembala gajah itu dibagi dua, dua orang bermukim di sebelah utara Banjar Petak yang kemudian terkenal dengan nama Banjar Jawa. Seorang penggembala  lainnya  bermukim  di  Lingga  (Tegallinggah),  karena berasal dari Prabu Lingga (Probolinggo). Di antara Banjar Jawa dan Banjar Petak terdapat sebuah Banjar yang disebut Banjar Peguyangan karena merupakan tempat pemandian gajah pemberian Dalem Solo di mana gajah itu bebas berguling ( guyang artinya memandikan binatang). Sebagian warga Muslim oleh raja kemudian dipindahkan dari Banjar Jawa ke desa Pegatepan yang terkenal dengan nama desa Pegayaman. Penduduk  desa  Pegayaman  ini  mendapat  tugas  menjaga  keamanan daerah pegunungan di Buleleng (Sarlan 2009: 31-32).
Versi lain menyebutkan bahwa dalam peperangan di Blambangan, Panji Sakti dibantu oleh laskar yang terdiri atas orang-orang Bugis-Mandar yang sebelumnya bermarkas di teluk Prampang-Blambangan. Orang- orang Islam ini kemudian dibawa oleh Panji Sakti dari Blambangan ke Buleleng, karena mereka berjasa membantu kemenangannya. Sampai
saat  ini  mereka  mendiami  desa  Pegayaman  dan  desa  Tegallinggah. Mereka juga membawa senjata dan panji-panji perang yang bertuliskan kalimat syahadat (Yuliani 1993: 26).
Sementara itu, masuknya Islam di Jembrana terjadi dalam dua tahap. Berdasarkan  sumber-sumber  lokal  dan  tulisan-tulisan  milik  Datuk Haji Sirad yang mengungkapkan bahwa datangnya orang-orang Islam dari  Bugis/Makassar  terjadi  pada  periode  1653-1655  dan  periode 1660-1661,  pada  saat  terjadi  peperangan  antara  Makassar  dan  VOC (Belanda). Dikisahkan bahwa setelah Makassar jatuh ke tangan VOC pada tahun 1667, Belanda menjanjikan hadiah sepuluh ribu ringgit bagi siapa saja yang berhasil menangkap skuadron perahu-perahu keturunan Sultan Wajo dan menyebut mereka sebagai ”pembajak illanun”. Para pelaut Bugis keturunan Sultan Wajo ini sulit ditangkap oleh Belanda, mereka  bersembunyi  di  teluk  Prampang  Blambangan.  Pada  tahun 1669 Daeng Nachoda hijrah ke Bali dan mendarat di Air Kuning dan menetap  sementara  di  daerah  yang  mereka  namakan  Kampung  Bali. Mereka  kemudian  melayari  sungai  besar  berbelok-belok  arah,  utara, kiri- kanan penuh hutan payau dan buaya. Setelah mengetahui bahwa daerah yang mereka tempati adalah bagian dari kerajaan Jembrana di bawah kekuasaan Arya Pancoran, mereka meminta izin untuk menetap dan berdagang di pelabuhan yang diberi nama Bandar Pancoran (bekas pelabuhan lama di Loloan Barat). Orang-orang Bugis/Makassar itulah yang  pertama  kali  memperkenalkan  ajaran  Islam  kepada  masyarakat Jembrana  yang  beragama  Hindu,  yang  mana  terdapat  pula  seorang anggota keluarga I Gusti Ngurah Pancoran yang memeluk agama Islam (Sarlan 2009: 37-38).
Pada  tahap  kedua,  di  pantai  Air  Kuning  mendarat  beberapa  perahu Bugis/Makassar  yang  kemudian  meminta  izin  raja  untuk  menetap berkebun  kelapa  dan  mencari  ikan  serta  menolong  masyarakat  yang terkena penyakit. Mereka adalah mubaligh Islam yang terdiri dari Haji Shihabuddin  (asal  Buleleng  orang  Bugis),  Haji Yasin  (asal  Buleleng orang  Bugis),  Tuan  Lebai  (asal  Serawak  Melayu),  dan  Datuk  Guru Syekh  (Arab).  Tak  lama  kemudian,  di  pantai  Air  Kuning  datang iring-iringan  perahu  layar  bersenjatakan  meriam  yang  merupakan sisa  skuadron  Sultan  Pontianak  di  bawah  pimpinan  Syarif Abdullah bin Yahya Maulana Al Qodery yang meninggalkan Pontianak setelah jatuh  ke  tangan  Belanda.  Mereka  kemudian  menyusuri  sungai  Ijo
Gading menuju Syahbandar. Syarif Abdullah dan anak buahnya yang berasal dari Pahang, Trengganu, Kedah, Johor dan beberapa keturunan Arab,  takjub  oleh  keindahan  pemandangan  sungai  yang  berliku-liku berbelok, ia berteriak memberi komando kepada anak buahnya dalam bahasa  Kalimantan  ”Liloan”  (berbelokan).  Anak  buahnya  kemudian menamakan sungai ini dengan nama ”Liloan” dan kemudian menjadi nama perkampungan ”Loloan” sekarang. Syarif Abdullah yang dikenal dengan  nama  Syarif  Tua  menjadi  pemuka  Islam  yang  disegani  di Jembrana dan bersama laskarnya menjadi kekuatan yang menentukan Kerajaan  Jembrana.  Syarif  Tua  dibantu  oleh  tetua  masyarakat  Islam lainnya  yang  berperan  penting  dalam  masyarakat  seperti  Mahbubah yang diangkat sebagai penghulu, Abdul Hamid sebagai khotib, Amsyik sebagai pembekel Islam dan Panglima Tahal sebagai kepala keamanan. Mereka kemudian membangun sebuah masjid besar di Jembrana (Sarlan 2009: 31-32; Yuliani 1993: 35).
Jejak  Islam  lainnya  juga  dapat  ditelusuri  hampir  di  seluruh  Bali, temasuk di Gianyar. Data tertulis mengenai sejarah masuknya Islam di Gianyar tidaklah semudah yang diperoleh di wilayah lain di Bali seperti di  Denpasar,  Badung,  Buleleng,  Bangli,  Jembrana  dan  Klungkung. Namun  berdasarkan  wawancara  diperoleh  informasi  bahwa  terdapat komunitas  Muslim  lama  di  Kampung  Keramas  yang  telah  ada  sejak masa pra-kolonial, serta kampung–kampung Muslim baru yang banyak dihuni  oleh  Muslim  yang  datang  dari  Jawa  (Timur,  Tengah,  dan Barat), Lombok, dan Sumatera, seperti kampung Muslim Sumabaung, Kampung Jawa, kampung muslim di Ubud, dan Samplangan.
Berdasarkan  penelusuran  sejarah,  pembentukan  komunitas  Muslim di  Keramas  berawal  dari  era  pra-kolonial  yaitu  di  masa  kerajaan. Berdasarkan  penuturan  lisan  yang  diperoleh  di  lapangan,  Raja  Gusti Agung  Keramas  membutuhkan  seorang  resi  atau  pedanda  (pendeta Hindu) untuk menjadi pemuka agama di Keramas. Setelah dilakukan pencarian ke timur hingga ke Klungkung, akhirnya raja menemukan resi  dari  kampung  Shindu  Karang  Asem.  Resi  tersebut  menyetujui permintaan  raja  untuk  menjadi  pemuka  agama  dengan  syarat  bahwa raja  membolehkan  dirinya  untuk  membawa  serta  rekan  Muslimnya yang  akan  menemani  sekaligus  menjadi  pelindung  resi  tersebut. Pada  akhirnya,  raja  menyetujui  permintaan  resi,    dan  kemudian didatangkanlah  enam  orang  Muslim  yang  kemudian  diberikan  pula
jaminan sosial berupa sawah, tanah, kebun dan tempat ibadah. Menurut kisah tokoh masyarakat, kemungkinan Muslim yang dibawa serta oleh resi tersebut memiliki kemampuan ilmu. Oleh karena itu masyarakat Kampung  Keramas  sangat  diperhitungkan  karena  dahulu  terkenal dengan kemampuan pencak silatnya. Hal yang sama juga didapati di komunitas Muslim lama, Pegayaman di Buleleng, di mana masyarakat Muslim  juga  dikenal  memiliki  ilmu kanuragan ,  sehingga  cukup disegani oleh masyarakat Hindu.
Apabila ditelusuri lebih lanjut asal-usul komunitas Muslim Kampung Keramas yang didatangkan dari kampung Shindu Karang Asem, yang sebenarnya  berasal  dari  Sasak  Lombok.  Sumber  lain  menyebutkan bahwa  pada  saat  Gunung  Agung  meletus,  banyak  orang  Muslim Karangasem  yang  mengungsi  ke  Kampung  Keramas,  namun  tidak menetap.  Setelah  keadaan  membaik,  warga  Muslim  Karangasem kembali ke kampung halamannya. Jadi yang masih tinggal dan menetap di  Kampung  Keramas  hingga  saat  ini  adalah  keturunan  dari  enam orang Muslim Shindu Karangasem yang saling kawin-mawin dengan masyarakat Hindu sekitarnya.
Jejak Islam lainnya juga ditemukan di Karangasem sejak abad ke-16. Hubungan umat Islam Karangasem dengan puri sangat akrab. Karena umat  Islam  Karangasem  memang  pada  dasarnya  dibawa  oleh  Raja Karangasem ke Bali dari Lombok. Sekitar abad ke-16 atau akhir abad ke-17 adalah zaman Islam masuk ke Bali dari Jawa menjelang jatuhnya Majapahit.  Pada  waktu  itu  juga  Kerajaan  Karangasem  meluaskan daerahnya  hingga  Lombok  Barat.  Dahulu  Lombok  dan  Sumbawa  di bawah kekuasaan Bali, bahkan kerajaan Bali di Gelgel yang dipimpim Dalem Watu Renggong sampai menduduki Kerajaan Blambangan Jawa yang  Hindu.  Sementara  itu,  Kerajaan  Karangasem  pernah  dikuasai Kerajaan Gelgel. Konon, karena ada perselingkuhan isteri raja dengan patihnya, sehingga terjadi pertempuran dan perang saudara di Gelgel. Kemudian pada waktu itu semua wilayah di Bali yang dulunya di bawah kekuasaan  Kerajaan  Gelgel  mendirikan  kerajaan-kerajaan  sendiri. Kemungkinan  pada  waktu  itulah  Kerajaan  Karangasem  meluaskan kerajaannya hingga ke Lombok, dan hal itu terbukti bahwa Karangasem pernah  menduduki  dan  mengalahkan  Lombok  Barat.  Pada  waktu  itu pula banyak orang Islam di Lombok yang dianggap orang-orang bertuah dibawa oleh raja ke Karangasem untuk membantu kerajaa (Wawancara dengan tokoh agama).
Kampung-kampung  di  Lombok  yang  pada  waktu  itu  diduduki  oleh Kerajaan Karangasem harus ditambah namanya dengan nama Karang. Hal ini terbukti, hingga kini kalau ke Lombok nama kampung-kampung kecuali kampung-kampung yang baru, dapat dipastikan menggunakan nama karang . Misalnya kampung Jangkong menjadi Karang Jangkong, kampung  Meranggi  sekarang  menjadi  Karang  Meranggi.  Dapat dipastikan  hampir  seluruh  kampung  di  Lombok  Barat  yang  pernah dikuasai Kerajaan Karangasem menggunakan nama karang (Wawancara dengan tokoh agama).
Raja Karangasem menempatkan orang-orang Islam yang dibawa dari Lombok  dengan  memakai  strategi  mengelilingi  puri.  Puri  Kanginan adalah pusat tempat raja bermukim. Di sebelah selatan ada Kampung Banjar Kodok, di sebelah selatannya terdapat kampung Islam Dangin Sema, sebelah barat ada desa Hindu, sebelah baratnya lagi kampung Bangras,  selang-seling,  Islam-Hindu,  dan  mengelilingi  puri.  Hal  itu merupakan  strategi  raja  untuk  mempersatukan  rakyat  Karangasem sekaligus  mengamankan  puri.  Kampung  Dangin  Sema  memiliki sejarah  panjang  sejak  masa  kerajaan.  Dangin  adalah  bahasa  Bali, artinya  timur,  Sema  itu  artinya  kuburan.  Zaman  dahulu,  kampung tersebut adalah kuburan, tempat orang-orang di hukum mati oleh raja. Setiap  orang  yang  dihukum  mati,  disitulah  kepalanya  dipenggal  dan tidak ada warga yang berani tinggal di sana, karena dikatakan angker. Kemudian ada seorang Muslim bernama Raden Nanglung Baya yang mau tinggal di tempat itu dan permintaan ijin untuk tinggal di tempat tersebut dikabulkan oleh raja. Kemudian menyusul beberapa Muslim yang tinggal di kampung Bangras sepasang suami isteri. Jadi lapisan pertama  adalah  Kampung  Dangin  Sema,  Bangras,  Kampung  Segara Katon,  Ujung  Pesisi,  Kebulak  Kesasak,  Bukit  Tabuan,  mengelilingi puri. Lapisan kedua sampai Kampung Saren Jawa, Kecicang kemudian Kampung  Sindu  Sidemen  untuk  menghadang  Kerajaan  Klungkung. Dalam hal ini, Muslim di tempatkan di Kampung Sindu Sidemen untuk memata-matai  gerak-gerik  Kerajaan  Klungkung  (Wawancara  dengan tokoh agama).
Di Denpasar, khususnya di Kampung Wanasari atau Kampung Jawa, 3 orang-orang  Islam  dari  Jawa  telah  bermukim  sejak  abad  ke-19,
3 Pada tahun 1960-an, Kampung Jawa namanya diganti oleh Camat pada waktu I Gusti Ngurah Sumarma, untuk menghindari kesan kesukuan menjadi Kampung Wanasari.
dipelopori oleh seseorang bernama Iskandar yang makamnya masih ada hingga sekarang. Demikian pula dengan orang-orang India dari Gujarat juga bermukim di Kampung Jawa. Pada awal abad ke-20 banyak orang- orang Islam dari Jawa, Madura dan Sasak yang bermukim di Kampung Jawa  karena  faktor  ekonomi.  Kampung  Jawa  ini  dapat  dikatakan sebagai miniatur Indonesia dihuni oleh Muslim dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bugis, Sumbawa dan suku-suku lainnya (Parmiti 1998: 69).
Jean-Franqois  Guermonprez  (2001)  mengungkapkan  bahwa  entitas Hindu  Bali  ( the  Javanized  Hindu-Balinese) dikonstruksi  oleh  orang- orang Barat dalam upaya mencari ” little India ” sebagai tempat di mana agama  Hindu  bisa  bertahan.  Guermonprez  memandang  konstruksi Hinduisme  sebagai  ”ilusi  indosentris”.  Sebagai  contoh,  orang-orang Bali  baru  mengetahui  kalau  mereka  adalah  Hindu  setelah  diberitahu oleh guru-guru kolonial mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Picard (1999: 21-23) bahwa Hindunisasi Bali juga memenuhi tujuan politik dari penguasa kolonial, yakni digunakan sebagai benteng menghadapi penyebaran Islam dan kemungkinan munculnya nasionalisme. Selain itu, penguasa kolonial juga khawatir bahwa Kristenisasi dapat membawa runtuhnya seluruh kultur ”Hindu-Bali” (Hauser-Schäublin 2004: 30). Oleh karena itu, penguasa kolonial lebih mengedepankan pelestarian kultur  Hindu-Bali  dengan  mengesampingkan  perkembangan  Islam maupun Kristen demi tujuan politik kolonial.
Apabila  kita  menelusuri  sejarah  sejak  masa  pra-kolonial,  akan  kita temukan  interaksi  antara  Muslim  dengan  Hindu  Bali.  Seperti  yang diungkapkan  Brigitta  Hauser-Schäublin  (2004:  36)  bahwa  apa  yang terlihat  saat  ini  sebagai  dua  agama  berbeda,  dua  kultur  berbeda  dan dua etnisitas berbeda, sebenarnya di masa lampau dipersepsikan bukan sebagai entitas berbeda namun sebagai variasi dalam praktik ritual yang berbeda dari satu desa ke desa lain dan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Seluruh sumber awal di masa kolonial menyebutkan bahwa apa yang disebut saat ini sebagai ”etnisitas”, bukanlah sebuah isu di antara masyarakat  Bali.  Bloemen Waanders  menyebutkan  kesulitan  yang  ia hadapi tatkala melakukan sensus karena para penguasa dan punggawa di Bali tidak pernah melakukan hal tersebut dan tidak ditemukan pula kategori etnis di kalangan masyarakat (Hauser-Schäublin 2004: 36) .

## DINAMIKA KERJASAMA ANTARA MUSLIM DAN HINDU DI BALI
Berdasarkan paparan sebelumnya tentang sejarah masuknya Islam di Bali, terlihat bahwa Muslim telah bermukim di Bali berabad lamanya dan hidup damai berdampingan dengan masyarakat Hindu. Dinamika hubungan mayoritas – minoritas komunitas religius tersebut diwarnai oleh kerja sama yang saling menguntungkan. Realitas sosial hubungan antara  masyarakat  Muslim  dengan  Hindu  seperti  di  bidang  militer, pemukiman,  pertanian,  ekonomi,  budaya,  religi,  kesusasteraan, arsitektur dan pengobatan tradisional telah terjalin sejak masa kerajaan di berbagai sektor.
Di bidang militer, hubungan antara Muslim dengan mayoritas Hindu telah lama terjalin sejak masa kerajaan Bali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam sub-bab sejarah masuknya Islam di Bali. Pada zaman kerajaan Bali, orang-orang Islam banyak dijadikan laskar atau pasukan inti  dalam  membela  kerajaan-kerajaan  Bali  di  masa  peperangan, seperti  yang  terjadi  pada  kerajaan  Buleleng,  Badung,  Jembrana  dan Karangasem. Pada tahun 1587 kerajaan Buleleng di masa pemerintahan Panji Sakti membawa laskar yang terdiri dari orang-orang Islam dari Blambangan ke Buleleng yang berjasa membantu kemenangan Panji Sakti dalam pertempuran memperebutkan Blambangan dari kekuasaan kerajaan Mataram. Laskar Muslim ini terdiri dari orang-orang Bugis- Mandar  yang  sebelumnya  bermarkas  di  Prampang-Blambangan. Demikian pula di masa perjuangan melawan Belanda, patih kerajaan Buleleng yang terkenal dalam perang Buleleng, I Gusti Ketut Jelantik, memiliki  pasukan  pilihan  yang  terdiri  dari  orang-orang  Bugis  dari Jembrana dan Buleleng. Berkat keberanian pasukan pilihan ini dalam perang Buleleng pada tahun 1846, Belanda berhasil dipukul mundur. Di masa itu, laskar Islam dijadikan sandaran utama untuk membendung pasukan  Belanda.  Orang-orang  Islam  telah  lama  dijadikan  sekutu kerajaan untuk bersama-sama melawan Belanda, terutama orang-orang Bugis yang terkenal dengan keberaniannya dalam berperang (Yuliani 1993: 46).
Hal yang sama juga dilakukan oleh kerajaan Badung pada tahun 1891, yang menggunakan prajurit-prajurit Islam dari Serangan dan Kepaon dalam  peperangan  melawan  kerajaan  Mengwi  yang  berakhir  dengan kemenangan  kerajaan  Badung.  Sementara  di  kerajaan  Jembrana, khususnya di masa pemerintahan Raja Jembrana ketiga, Anak Agung
Putu Handul, pasukan Jembrana dibantu oleh pendekar-pendekar Bugis/ Makassar telah berhasil memukul mundur pasukan Raja Tabanan, Raja Cokorde yang mencoba menyerang Jembrana. Kemudian pada tahun 1770,  Raja  Badung  Cokorde  Pamecutan  juga  menyerang  Jembrana dari arah selatan desa Perancak namun pasukannya terpaksa kembali pulang  karena  banyak  di  antaranya  yang  dimakan  buaya.  Namun, sesungguhnya  yang  terjadi  adalah  pasukan  kerajaan  Badung  tidak mengetahui bahwa inti kekuatan pasukan Jembrana yang berdestar hitam itu  adalah  orang-orang  Muslim  Bugis/Makassar  yang  tidak  berbeda dengan prajurit-prajurit Bali Hindu yang juga mengenakan destar yang sama. Kemudian pada tahun 1828, terjadi peperangan kedua kalinya antara kerajaan Jembrana dengan Buleleng. Raja Buleleng Anak Agung Gde  Karangasem  berhasrat  menaklukkan  Jembrana  karena  tertarik oleh kemakmurannya. Dalam peperangan ini pasukan Jembrana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Gde diperkuat pula oleh pasukan Muslim dan  berhasil  mengalahkan  pasukan  Buleleng  dan  menewaskan  Raja Anak Agung Gde. Sedangkan di kerajaan Karangasem pada abad ke- 18, Raja A.A. Made Karangasem menjadikan laskar Islam dari Lombok sebagai pasukan inti kerajaan (Sarlan 2009: 44).
Dalam  hal  pemukiman,  khususnya  di  masa  kerajaan,  sebagian  besar pemukiman Muslim merupakan pemberian atau hadiah dari Raja atas jasa besar warga Muslim yang telah membantu kerajaan dalam peperangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya, perkampungan Muslim di  Pegayaman,  Buleleng,  merupakan  tempat  yang  diberikan  oleh Raja  Panji  Sakti  bagi  laskar  Muslim  yang  telah  membantu  kerajaan Buleleng  dalam  peperangan  memperebutkan  Blambangan.  Termasuk para  punggawa  yang  dikirim  dari  Jawa  untuk  menggembala  gajah pemberian  Raja  Mataram  yang  juga  diberikan  tempat  bermukim  di Pegayaman  dan  Tegallinggah.  Demikian  pula  di  kerajaan  Badung, Raja  Pamecutan  III  menghadiahkan  tempat  pemukiman  di  Kepaon bagi Raden Sastraningrat dan pengikutnya dari Jawa yang telah berjasa membantu kerajaan Badung mengalahkan Kerajaan Mengwi.
Di bidang pertanian khususnya di lembaga subak, komunitas Muslim lokal bergabung dalam pembagian air untuk sawah dengan membayar iuran  sebagai  anggota  subak,  sementara  di  bidang  ritual  dibebaskan dari  pembayaran  itu.  Misalnya  di  desa  Banyubiru  Jembrana,  orang- orang Islam telah lama menjadi anggota perkumpulan subak dan ikut
serta menjadi pengurusnya. Apabila kelompok Bali Hindu mengadakan upacara selamatan di pura subak, kelompok Bali Islam dikenakan iuran untuk  biaya  selamatan,  namun  mereka  dibebaskan  dari  kewajiban bekerja di pura. Akan tetapi apabila menyangkut pekerjaan yang non ritual  seperti  membangun  bendungan,  kelompok  Islam  ikut  bekerja dengan  kelompok  Bali  Hindu.  Dalam  perkembangannya,  kelompok Islam  kemudian  dibebaskan  dari  iuran  untuk  kepentingan  pura,  dan upacara  selamatan  kemudian  dilakukan  menurut  keyakinan  masing- masing  kelompok.  Selain  sistem  subak,  juga  dikenal  sistem nandu , yakni  sistem  bagi  hasil  antara  orang-orang  Islam  yang  menggarap sawah dengan orang-orang Hindu pemilik sawah, karena pada mulanya orang-orang Islam tidak memiliki tanah.
Di bidang ekonomi terjalin hubungan perdagangan sejak masa kerajaan. Para pedagang Muslim Bugis menyalurkan hasil bumi berupa beras, kelapa,  ternak  dan  lain-lain  ke  luar  Bali  dan  memasukkan  barang- barang  seperti  kain,  alat-alat  rumah  tangga,  alat-alat  pertanian  dan sebagainya karena umumnya mereka memiliki perahu-perahu dagang. Mengingat  besarnya  jasa  para  pedagang  Muslim  tersebut,  maka  raja memberikan hak konsesi bermukim. Dari hubungan dagang ini terjadi hubungan saling memengaruhi antar kedua kebudayaan yang berbeda. Bahkan  beberapa  orang  Bali  pada  saat  itu  sudah  ada  yang  memeluk agama  Islam  seperti  salah  seorang  keluarga  raja  Jembrana  karena pergaulannya  dengan  orang-orang  Muslim  Bugis.  Demikian  pula dengan salah seorang keluarga raja Buleleng I Gusti Ketut Tubun atau Imam Wasir Ketut Tubun yang memeluk agama Islam dan kemudian diangkat  menjadi  punggawa  mengepalai  desa-desa  Islam  di  pantai Utara Buleleng pada awal abad ke-19 (Yuliani 1993: 32-33).
Di bidang kebudayaan, kerja sama antara umat Hindu dengan umat Islam  dapat  ditelusuri  di  Jembrana  pada  akhir  abad  ke-19,  dengan adanya  perkumpulan  ( seka )  tari  dan  nyanyi  di  bawah  pimpinan  Pan Nyoling.  Pan  Nyoling  adalah  seorang  tokoh  Islam  yang  disegani  di desa  Mertasari  yang  masih  menggunakan  nama  Bali.  Para  anggota perkumpulan  ini  tidak  hanya  terdiri  dari  orang-orang  Bali  Hindu namun juga orang-orang Islam yang melakukan pertunjukan keliling di  desa-desa  sekitarnya.  Demikian  pula  perkumpulan  seni  silat  gaya Bugis  yang  sudah  lama  dikenal  di  Bali,  terutama  di  Jembrana  di mana  pada  perayaan  tertentu  dipentaskan  seni  silat  dengan  gaya
Bugis. Dalam bidang bahasa, masyarakat Muslim di Gelgel tidak lagi menggunakan bahasa ibu (Jawa dan Bugis) sebagai bahasa sehari-hari, melainkan berkomunikasi dengan bahasa Bali. Demikian pula dengan istilah-istilah  perkawinan  menggunakan  istilah  yang  digunakan  oleh masyarakat  Hindu  setempat,  seperti  istilah  ” kedungluh ”  digunakan apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan kemudian tinggal di  rumah  sang  istri.  Istilah  ” morong ”  digunakan  apabila  perkawinan berlangsung antara dua keluarga, di mana keluarga yang satu memberi laki-laki saja, keluarga yang lain memberi perempuan saja. Kemudian istilah  ” makedeng  ngad ”  digunakan  apabila  perkawinan  berlangsung antara  dua  keluarga  di  mana  masing-masing  keluarga  tidak  hanya mengambil perempuan namun juga memberi perempuan (tukar kawin). Seperti  halnya  di  Gelgel,  masyarakat  Muslim  di  Pegayaman  juga berkomunikasi dalam bahasa Bali. Mereka juga memberi nama depan bagi anak-anaknya dengan nama Bali seperti Wayan (anak pertama), Made/Nengah (anak kedua), Komang/Nyoman (anak ketiga), dan Ketut (anak keempat). 4
Di bidang religi, terdapat Pelinggih Ratu Mekah pada salah satu pura di kawasan Kubutambahan (Pura Kerta Negara Loka) dan kawasan Kuta. Kemudian dikenal juga istilah nyelam dalam sajian orang-orang Hindu, serta istilah nyama selam (saudara Islam) dalam hubungan-hubungan sosial  di  Bali.  Masyarakat  Islam  di  Gelgel  yang  berada  di  tengah- tengah masyarakat Hindu kadang-kadang menyebut Hari Raya Islam sesuai dengan nama Hari Raya Hindu. Di Buleleng terdapat pula pura yang sangat besar di mana di atas pura tersebut ada dua tempat raja. Di tempat tersebut tertulis raja Mekkah dan Madinah yang hingga saat ini umat Islam tidak dibenarkan membuat upacara di sana. Ada pula sebuah tempat pemujaan di sana yang disucikan, tetapi dalam upacaranya Al- Quran  diletakkan  begitu  saja  di  depan  pemujaan  dan  disucikan  oleh umat Hindu (FGD).
Masyarakat  Muslim  di  Pegayaman  (Buleleng)  memiliki  keunikan dalam  tradisi  perayaan  Maulud  Nabi  (selametan)  yang  dipengaruhi oleh  unsur  Hindu.  Pada  selametan  Maulud  hari  pertama  tanggal  12 Rabiul  Awal  warga  Muslim  membuat  ” sokok  base ”  rangkaian  daun
4 Dalam tradisi masyarakat Bali Hindu, sebutan anak kelima kembali ke sebutan anak pertama (Wayan), sementara  dalam  masyarakat  Bali  Muslim  di  Pegayaman,  sebutan  anak  kelima  tetap  menggunakan sebutan urutan terakhir (Ketut).
sirih, kembang, dan buah-buahan. Sokok base ini mirip dengan pajegan yang  dibuat  masyarakat  Hindu  Bali  saat  upacara  hari-hari  tertentu. Puluhan sokok base dibawa ke masjid dan dideretkan di tengah-tengah lingkaran orang yang membacakan barzanji (karya sastra Arab klasik yang berisi riwayat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW). Kemudian  pada  hari  kedua  tanggal  13  Rabiul Awal  warga  membuat ” sokok  taluh ”  untuk  merayakan  ”Muludan  taluh”  (Muludan  telur) dengan membuat ” grodok maulud ” berisikan rangkaian serupa sokok base namun  dilengkapi  dengan  telur  dan  buah-buahan  yang  disusun pada  batang  pisang.  Sebelum  dibawa  ke  masjid,  sokok  ini  diarak keliling desa disertai dengan iringan musik rebana dan atraksi pencak silat.  Sesampainya  di  masjid,  dilakukan  doa  dan  zikir  bersama  yang dilanjutkan dengan ceramah agama oleh imam masjid. Di akhir prosesi, sokok base dan sokok taluh dibongkar dan isinya dibawa pulang warga untuk mendapatkan berkah doa sekaligus penolak bala.
Tradisi lainnya di Pegayaman adalah dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri  dan  Idul  Adha.  Pada  kedua  hari  raya  itu  masyarakat  Muslim Pegayaman  melaksanakan  sholat  Ied  sama  seperti  Muslim  lainnya. Namun  yang  menarik  adalah  mereka  menambahkan  rangkaian  hari- hari menjelang hari-H, yakni penapean (hari membuat tape pada hari H-3), penyajaan (hari membuat jajan pada hari H-2), penampahan (hari memotong  hewan  pada  hari  H-1),  dan manis lebaran  (sehari  setelah hari H). Rangkaian tradisi ini sama seperti yang dilakukan umat Hindu menjelang  hari  Galungan,  namun  bagi  Muslim  bukan  merupakan bentuk ibadah (Budiwanti 1995).
Di  bidang  kesusasteraan,  Geguritan  Amat  merupakan  salah  satu karya sastra yang cukup dikenal di kalangan penggemar sastra di Bali yang  berisi  kisah  Nabi  Muhammad  SAW  yang  dinyanyikan  dengan satu  tembang  khusus  bernama  tembang Amat.  Sedangkan  Geguritan Tamtam  berkisah  tentang  I  Tamtam  nyelam  sampai  di  Istana  Prabu Mesir. Tamtam dengan Putri Raja Mesir mengadakan diskusi filsafat tentang  puyung  atau  kosong.  Kata-kata  setan,  jin,  selamet  dan  lain- lain bukan hal asing kerena pengaruh Islam ini dalam berbagai hasil karya  sastra  dan  budaya  di  Bali.  Karya  lainnya  seperti  Ithi  Kerama Selam merupakan hasil karya sastra tertua yang menerangkan berbagai aspek  ajaran  Islam  dengan  menggunakan  kesusasteraan  suluk,  yang kemungkinan besar masuk ke Bali melalui Aceh di masa pemerintahan
Sultan Iskandar Thani atau sesudahnya. Karya sastra tersebut bertahun 1615  Icaka  atau  1683  Masehi  ditulis  oleh  Sang  Guru  Kuturlikup  di Swecapura (Gelgel) di desa Bakung (Couteau 1999: 172).
Di  bidang  arsitektur  terjadi  akulturasi  atau  perpaduan  antara  unsur Islam  dan  unsur  Hindu.  Misalnya  di  Masjid  Jami  Singaraja  terdapat pola ornamen Bali dan simbol swastika pada pintu masjid serta mihrab yang polanya seperti pelinggih Bathara. Selain itu pola meru terdapat di Masjid Keramat di Kajanan (Buleleng). Di kampung Gelgel, bentuk masjid  tidak  berbentuk  kubah  yang  menjadi  ciri  asli  seni  arsitektur Islam,  melainkan  berbentuk  tumpang  yang  biasanya  terdapat  pada bangunan  suci  umat  Hindu.  Sementara  itu,  akulturasi  juga  tercermin dalam sebuah bangunan suci Hindu yakni sebuah komplek pura di desa Bunutin, kabupaten Bangli, yang bagian dalamnya terdapat bangunan pemujaan Islam dalam bentuk langgar yang disebut pura langgar. Pura langgar  ini  merupakan  tempat  pemujaan  roh  leluhur  nenek  moyang yang  dianggap  beragama  Islam,  namun  dipuja  oleh  keluarga  Hindu. Suatu  yang  unik  dalam  pura  langgar  ini  adalah  dalam  upacara  tidak boleh memakai daging babi. 5
Sebaliknya,  di  pantai  Seseh  dekat  Mengwi  terdapat  pura meru dan sebuah makam yang uniknya dikeramatkan oleh orang-orang Islam dari desa sekitarnya seperti Tabanan, Kampung Jawa dan Kepaon (Badung). Mereka  menganggap  bahwa  raja  yang  dimakamkan  dan  kemudian ” dimerukan ”  adalah  raja  yang  beragama  Islam.  Raja  yang  dimaksud adalah Pangeran Pati atau Mas Sepuh yang memerintah Blambangan tahun  1745-1764  yang  saat  itu  berada  di  bawah  kekuasaan  kerajaan Mengwi. 6 Dalam hal rumah tinggal, masyarakat Muslim di Gelgel juga ada yang meniru bentuk rumah Bali, seperti rumah saka roras, yakni rumah yang menggunakan tiang (saka) dua belas buah yang merupakan rumah khas Bali.
5 Pura langgar ini dibangun untuk menghormati bekas raja Blambangan yang menetap di Bunutin dan menikah dengan keluarga raja Gelgel. Pada saat Islam berkuasa di Jawa, masyarakat Bali beranggapan bahwa setiap pendatang dari Jawa dianggap telah memeluk agama Islam. Anggapan ini menyebabkan keturunan raja-raja dari Blambangan dianggap beragama Islam dan roh leluhurnya dipuja dengan cara- cara yang menunjukkan unsur Islam (Yuliani 1993: 28-30).
6 Meru merupakan bangunan terbesar di pura yang mempunyai atap bersusun dan harus selalu ganjil. Makin banyak susunan atapnya, makin tinggi nilai magisnya (Yuliani 1993: 29).
Di  bidang  pengobatan  tradisional,  orang-orang  Bugis  di  Jembrana dikenal  memiliki  kepandaian  dalam  mengobati  penyakit  yang  tidak hanya    untuk  mengobati  keluarga  sendiri  tapi  juga  orang-orang  Bali Hindu.  Kepandaian  ini  ada  hubungannya  dengan  kekuatan  magis yang  sangat  dipercaya  oleh  masyarakat  Bali  Hindu.  Orang-orang Bugis  sering  memberikan  pengobatan  secara  cuma-cuma  sehingga menimbulkan simpati di kalangan masyarakat Hindu. Orang-orang Bali yang meminta pengobatan dari orang-orang Islam ini selalu menyebut loloh yang artinya jamu atau obat-obatan dalam bahasa Bali, sehingga muncul panggilan loloan untuk tempat pemukiman orang-orang Bugis Islam yang menempati daerah tebing kiri dan kanan sungai Jogading.

## PROBLEMATIKA SOSIAL ANTARA MUSLIM DAN  HINDU DI BALI
Realitas sosial hubungan komunitas Muslim dengan komunitas Hindu di  Bali  tidak  hanya  diwarnai  oleh  kerja  sama  dan  hubungan  yang harmonis namun di dalamnya terdapat pula persoalan-persoalan sosial antar kedua komunitas. Persoalan tersebut sebenarnya telah ada sejak masa  kerajaan-kerajaan  di  Bali  dan  berlangsung  hingga  masa  kini. Misalnya, pada tahun 1855 kehidupan rukun antara masyarakat Muslim dengan Hindu di Jembrana sempat terusik di masa pemerintahan I Gusti Ngurah Pasekan yang bersikap tidak adil terhadap orang-orang Islam. Padahal masyarakat Muslim mempunyai andil besar menjadikan I Gusti Ngurah Pasekan sebagai penguasa dengan membantunya mengalahkan lawannya I Gusti Ngurah Made Rai. Dikisahkan bahwa pada suatu hari datang sebuah perahu Bugis membawa tanda hormat berupa kain-kain Gringsing Sumba sebagai tanda persahabatan Sultan Sumbawa kepada Raja  Anak  Agung  Putu  Ngurah  yang  disangka  masih  berkuasa  di Jembrana. Setelah mengetahui bahwa Anak Agung Putu Ngurah sudah tidak berkuasa lagi, maka para pengantar enggan menghaturkan bawaan mereka  kepada  Raja  I  Gusti  Ngurah  Pasekan.  Pada  malam  harinya, Raja Pasekan memerintahkan untuk merampas barang-barang hadiah tersebut dan seluruh kelasi perahu yang membawa barang itu dibunuh. Kejadian  ini  merupakan  suatu  hinaan  bagi  umat  Islam.  Masyarakat Islam di Jembrana kemudian melakukan gerakan penentangan terhadap raja  di  mana  pada  saat  itu  Punggawa  Islam  Pan  Mustika  datang menghadap  asisten  Residen  di  Singaraja  untuk  melaporkan  tindakan raja yang sewenang-wenang. Dalam sumber-sumber Belanda, gerakan
protes  masyarakat  Islam  ini  disebut  dengan  ” Islam  Movement ”. Menindaklanjuti  laporan  Pan  Mustika,  akhirnya  pemerintah  Belanda mengasingkan I  Gusti  Ngurah  Pasekan ke Banyumas (Jawa Tengah) (Sarlan 2009: 60-61; Yuliani 1993: 43).
Di  masa  kerajaan,  umat  Islam  tidak  memiliki  kendala  dalam pembangunan masjid, bahkan raja tidak segan memberi bantuan berupa tanah  maupun  bahan  bangunan  yang  dibutuhkan,  mengingat  jasa masyarakat Muslim yang turut membantu kerajaan dalam peperangan. Namun  di  masa  kini,  umat  Islam  mendapat  kendala  dalam  hal pembangunan masjid dan tanah pemakaman. Sebagian besar persoalan bersumber  dari  implementasi  pemahaman  ajaran Tri  Hita  Karana 7 yang menimbulkan potensi konflik, khususnya konsep palemahan yang dalam pemahaman Hindu adalah hubungan harmonis antara manusia dengan  lingkungannya.  Dalam  hal  ini  konsep palemahan seringkali dijadikan justifikasi oleh warga Hindu dalam penggunaan tanah adat. Beberapa  persoalan  yang  berkaitan  dengan  tanah  adat  dijumpai  di daerah penelitian seperti di Denpasar, Badung, Buleleng, dan Jembrana. Di Denpasar misalnya masyarakat Muslim mengalami kesulitan untuk membangun masjid terutama di daerah pemukiman lama. Akan tetapi, di  daerah  pemukiman  baru  seperti  kompleks  perumahan  cenderung lebih mudah untuk membangun masjid meski tanpa izin lebih dahulu. Sebagai solusinya, masyarakat Muslim melakukan pendekatan dengan cara  memanfaatkan  bangunan  serba  guna  yang  juga  bisa  digunakan sebagai tempat ibadah. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di daerah Puri Gading yang membeli sebuah ruko, kemudian digunakan sebagai musholla.
Bahkan  berdasarkan  informasi  di  lapangan,  ada  sebuah  musholla  di wilayah Denpasar yang disegel oleh warga setempat karena dianggap tidak mempunyai izin dari Banjar (desa adat) setempat. Di satu sisi, pihak Banjar beranggapan bahwa warga Muslim yang tinggal di daerah tersebut jumlahnya tidak terlalu besar sehingga dirasa tidak perlu untuk membangun  musholla.  Mereka  juga  menganggap  bahwa  musholla sama dengan masjid sehingga dikhawatirkan akan menampung jamaah
7 Ajaran  ini  menekankan  tiga  hal  penting  untuk  menciptakan  hubungan  harmonis  dalam  kehidupan manusia. Pertama, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan yang dikenal dengan istilah parahyangan .
Kedua, hubungan harmonis antarsesama manusia yang diistilahkan dengan pawongan . Ketiga, hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan yang dikenal dengan istilah palemahan .
dalam jumlah besar. Sementara di sisi lain, bagi warga Muslim, mereka hanya membutuhkan ruangan untuk beribadah dan dalam pemahaman Muslim,  musholla  merupakan  sebuah  tempat/  ruangan  untuk  sholat yang tidak diperuntukkan bagi jamaah dengan jumlah besar. Sementara di  beberapa  daerah  di  Denpasar,  warga  Muslim  tidak  menemukan kesulitan.  Misalnya  dalam  pembangunan  masjid Al  Ikhsan  di  Sanur yang dibangun di atas tanah pemerintah, dan dapat menampung 1.500 jamaah (FGD di Denpasar).
Kendala  yang  sama  juga  dialami  warga  Muslim  di  Buleleng  yang merasakan adanya pembatasan dalam mengembangkan Islam. Misalnya pembangunan masjid Jabal Nur di kawasan pemukiman baru. Dalam perkembangannya warga Muslim kemudian mendirikan majelis ta’lim dan  pengajian  anak-anak  (TPA).  Namun  kegiatan  tersebut  mendapat tantangan  dari  umat  Hindu  setempat,  bahkan  masjid  tersebut  tidak boleh digunakan lagi dengan alasan tidak ada izin kuat karena dianggap bahwa daerah tempat berdirinya masjid tersebut merupakan bagian dari wilayah desa pakraman (desa adat) yang memiliki otoritas yang besar dalam  masyarakat  Hindu.  Dalam  kasus  ini  terjadi  benturan  hukum antara desa dinas dengan desa adat. Di satu sisi warga Muslim telah mendapat izin pembangunan masjid dari kelurahan setempat, namun di sisi lain desa adat yang disebut pakraman itu, merasa tidak memberikan izin  untuk  membangun  masjid  baru  sehingga  merasa  berhak  untuk membongkar  masjid  tersebut.  Setelah  melalui  pendekatan  dengan masyarakat adat, masjid tersebut akhirnya tidak jadi dibongkar. Selain itu, masyarakat Muslim Buleleng masih berjuang untuk memperoleh izin membangun musholla di Rumah Sakit Umum. Sejumlah tokoh Muslim Buleleng  telah  berupaya  meminta  persetujuan  bupati  dan  lembaga legislatif daerah namun hingga kini belum mendapat persetujuan (FGD di Buleleng)
Sementara  masyarakat  Muslim  di  Jembrana  dan  di  desa  Pegayaman Buleleng, tidak menemukan kesulitan berarti dalam membangun masjid mengingat jumlah mereka yang cukup besar dan memiliki identitas dan power yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut  informasi di lapangan, memang muncul larangan dalam mendirikan masjid baru, tapi kalau merenovasi tidak ada masalah. Bahkan di Jembrana kalau masjid direnovasi, warga Hindu turut membantu, karena mereka juga merasakan manfaat dari dentangan jam besar yang ada di masjid (Loloan
Timur) sebagai tanda atau patokan untuk bangun pagi dan beraktivitas (FGD di Jembrana).
Persoalan  lain  yang  dihadapi  masyarakat  Muslim  adalah  sulitnya memperoleh  tanah  pemakaman  karena  terbentur  oleh  adanya  desa pakraman . Hal ini dirasakan oleh warga Muslim di daerah penelitian seperti  di  Denpasar,  Badung,  Jembrana,  Buleleng,  dan  Gianyar.  Di Buleleng  misalnya,  pemerintah  daerah  setempat  pernah  melanggar dengan  menggunakan  tanah  kubur  yang  seharusnya  dijadikan  tanah wakaf, namun dijadikan tempat pariwisata (FGD di Buleleng). Kasus unik juga terjadi di Buleleng yang berkaitan dengan pemakaman. Ada seorang  wanita  Muslim  yang  menguburkan  suaminya  di  pekarangan rumah karena wasiat sang suami. Hal ini menimbulkan protes keras dari warga Hindu karena bagi mereka tanah tempat tinggal warga Muslim tersebut berada dalam wilayah desa pakraman . Untuk menyelesaikan persoalan  tersebut  tokoh-tokoh  Muslim  dan  Hindu  bertemu  dan memberikan pemahaman kepada wanita tersebut. Pada akhirnya wanita Muslim tersebut menyetujui untuk memindahkan kuburan sang suami ke  pemakaman  yang  lebih  layak  (Wawancara  dengan  tokoh  agama Hindu).
Benturan  sosial  antara  warga  Muslim  dengan  warga  Hindu  pernah terjadi akibat kesalahpahaman pada saat Hari Raya Nyepi. Hal ini terjadi di  beberapa  daerah  seperti  di  Buleleng  dan  Jembrana.  Di  Buleleng, permasalahan yang muncul dipicu oleh kesalahpahaman kebiasaan adat antara  pemuda  Muslim  dengan  Hindu  di  desa Tegallinggah  tepatnya pada tahun 2004. Pada saat perayaan menjelang Hari Raya Nyepi, para pemuda  Hindu  melakukan  pawai ogoh-ogoh melewati  desa  Muslim. Dalam pawai tersebut ada ogoh-ogoh yang memasuki pelataran masjid dan hal ini bagi kaum Muslim dianggap sebagai pelecehan. Akibatnya, hampir  terjadi  bentrokan  antarpemuda  berlainan  agama  tersebut. Kesalahpahaman  itu  kemudian  diselesaikan  dengan  mempertemukan tokoh-tokoh agama dari kedua belah pihak dengan tujuan mendamaikan pihak-pihak  yang  bertikai.  Sejak  saat  itu,  bupati  Buleleng  kemudian mengeluarkan  peraturan  yang  melarang  pawai ogoh-ogoh karena sering menimbulkan perselisihan. Pawai ogoh-ogoh kemudian hanya dibolehkan pada saat peringatan adat. Sebaliknya umat Hindu meminta pengertian umat Islam untuk tidak menyuarakan adzan melalui speaker pada saat Hari Raya Nyepi (Wawancara dengan tokoh agama Islam)
Benturan yang sama juga terjadi di Jembrana, meski tidak sampai terjadi bentrokan fisik. Kasus yang terjadi di Jembrana terjadi saat perayaan Hari  Raya  Nyepi  yang  berbarengan  dengan  Hari  Raya  Idul  Fitri.  Di satu sisi, umat Hindu merayakan Nyepi tanpa melakukan aktivitas dan membutuhkan kesunyian. Di sisi lain, umat Islam merayakan Idul Fitri dengan melakukan takbir yang tentu saja menggunakan pengeras suara. Penyelesaiannya kemudian warga Muslim dibolehkan takbiran dengan dikawal oleh beberapa kompi dan hanya berkeliling di daerah Loloan saja.  Di  luar  daerah  itu,  tidak  dibolehkan  melakukan  takbir  keliling (FGD di Jembrana).
Sementara  itu,  persoalan  diskriminasi  seringkali  menimbulkan  riak dalam  hubungan  mayoritas  –  minoritas.  Begitu  pula  halnya  dalam hubungan masyarakat Muslim dan Hindu di Bali. Meskipun diskriminasi tidak tampak secara eksplisit, namun sejumlah warga Muslim merasakan hal  tersebut  secara  implisit.  Misalnya  di  bidang  pendidikan,  warga Muslim di Jembrana merasakan adanya perlakuan yang kurang adil. Di satu sisi, pemerintah kabupaten sangat memperhatikan pendidikan bagi warganya, tanpa mengenal agama apapun. Bahkan anak SD yang tidak melanjutkan sekolah itu dicari dan diberikan bantuan berupa pakaian sekolah dan SPP untuk melanjutkan sekolah hingga lulus. Namun di sisi lain, khususnya di sekolah-sekolah umum, apabila seorang siswa Muslim  tidak  memiliki  kepintaran  atau  keunggulan  akan  disisihkan sehingga  mereka  harus  memiliki  kepintaran  tinggi  untuk  bisa  diakui dan dihormati (FGD di Jembrana)
Kasus lainnya adalah seorang guru Muslim pernah terpilih sebagai guru terbaik  se-kabupaten  Jembrana  dan  diusulkan  untuk  berkompetisi  di tingkat provinsi Bali. Namun dengan alasan tidak ada dana, akhirnya guru  tersebut  batal dikirim  ke  Denpasar  mewakili Jembrana.  Hal  ini dirasakan aneh bagi warga Muslim setempat. Kendala lain bagi siswa sekolah,  khususnya  siswa  SMA,  yang  harus  mendapat  izin  untuk melaksanakan sholat Jum’at. Kalaupun diberikan izin, muncul dilema lainnya karena pada jam sholat Jum’at ada pelajaran penting yang harus diikuti oleh siswa. Namun di sekolah lainnya seperti di SMP 2 Loloan tidak ada masalah karena bagi siswa yang masuk pagi, di hari Jum’at pulang jam 12, sementara siswa yang masuk siang, masuknya setelah sholat Jum’at (FGD di Jembrana).
Sementara  itu,  di  lembaga  birokrasi,  kesempatan  untuk  memegang
jabatan tertinggi dirasakan sangat sulit bagi seorang Muslim meskipun memiliki prestasi, terutama di masa otonomi daerah. Hal ini berbeda dengan kondisi di era tahun 1980-an di mana seorang Muslim pernah menjadi bupati bahkan gubernur. Di masa otonomi daerah ini jabatan tertinggi  yang  bisa  dipegang  seorang  Muslim  hanyalah  lurah  atau kepala seksi (FGD di Jembrana).
Dalam hal partisipasi dalam kegiatan kampung khususnya gotong royong dalam menjaga lingkungan, seorang tokoh Muslim Jembrana mengakui bahwa masyarakat Muslim tergolong malas untuk berpartisipasi. Berbeda dengan warga Hindu yang dengan sigap langsung mengambil alat untuk kerja bakti apabila dipukul kentongan ( kul kul bulus dalam istilah Bali), warga Muslim masih duduk-duduk di rumah meski kentongan sudah berbunyi. Padahal menurut penuturannya, apabila warga Muslim aktif dalam kerja bakti akan membuat warga Hindu menghormati dan tidak segan untuk membantu warga Muslim (FGD di Jembrana). Hal ini tentu saja merupakan media positif untuk menciptakan toleransi serta saling menghormati dan saling memahami antar masyarakat Muslim – Hindu.

## WACANA ”AJEG BALI” DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MUSLIM BALI
Wacana “ Ajeg Bali ” ( ajeg dalam bahasa Bali berarti tegak) muncul ke permukaan  berkaitan  dengan  terjadinya  pergeseran  tata  norma  yang menafsirkan kembali kepribadian masyarakat Bali. Konsep Ajeg Bali itu sendiri berkaitan erat dengan meningkatnya perasaan etnosentrisme masyarakat Hindu Bali yang muncul pasca lengsernya Orde Baru akibat ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpuasan  tersebut  diakibatkan  oleh  sengketa  antara  masyarakat adat dengan kroni-kroni Soeharto yang dengan seenaknya mengambil alih  tanah-tanah  adat  yang  kemudian  digunakan  untuk  keperluan pariwisata.  Misalnya,  sengketa  Hotel Four  Seasons di  Jimbaran  dan Sayan dengan Tommy Soeharto, sengketa Bali Nirwana Beach Resort di Tanah Lot dengan Perusahaan Bakrie Group, juga sengketa Padang- galak  yang  melibatkan  Gubernur  Bali  era  Soeharto,  Ida  Bagus  Oka yang  selalu  membela  kepentingan  pemerintah  Orde  Baru  (Ramstedt 2011: 41-43).
Sementara itu, dalam perkembangannya, konsep Ajeg Bali merupakan konsekuensi  dari  perubahan  sosial  dan  ekonomi  di  Bali  di  mana
masyarakat  Bali  merasa  terpinggirkan  dan  hanya  memiliki  sedikit kontrol  atas  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  mereka.  Perubahan  ini berkaitan erat dengan membanjirnya investasi domestik dan asing yang kebanyakan  mengabaikan  hak-hak  masyarakat  adat  dan  lingkungan adat. Salah satu diskusi Ajeg Bali adalah mendorong masyarakat Bali untuk menafsirkan kembali identitas ke-Bali-an mereka dan memperkuat independensi etnis masyarakat Hindu Bali. Dengan kata lain, konsep Ajeg  Bali dapat  diinterpretasikan  sebagai  upaya  merekonstruksi identitas  Bali  berdasarkan  tradisi,  kultur  dan  agama  Hindu  Bali.  I Nyoman Dharmaputra menegaskan bahwa Ajeg Bali mengilustrasikan keinginan kuat akan independensi kultural dan politik masyarakat Bali termasuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang kerap kali mendikte pemerintah daerah (Rozi 2009).
Wacana Ajeg  Bali juga  dirancang  dan  didengungkan  oleh  kaum intelektual dalam Kelompok Media Balipost (KMB). Dalam pemahaman KMB, Ajeg Bali diilustrasikan sebagai kemampuan manusia Bali untuk memiliki  keyakinan  dalam  memegang  teguh  jati  diri  dan  kreatif  di segala aspek, serta selektif terhadap pengaruh-pengaruh luar ( cultural confidence ). Dengan kata lain, wacana Ajeg Bali didengungkan untuk melindungi identitas, jati diri, ruang, serta proses budaya Bali (http:// www.isi-dps.ac.id/, 13 November 2010, diunduh pada 22 Juni 2011).
Di  satu  sisi,  wacana  Ajeg  Bali  bersifat  positif  karena  berupaya memperkuat kembali jati diri serta memberdayakan masyarakat lokal, namun sayangnya, di sisi lain, wacana Ajeg Bali kemudian berkembang menjadi  gerakan  anti-pendatang  khususnya  warga  Muslim  dari  Jawa (Cahyono  2009:  115-121).  Sentimen  anti  pendatang  ini  dipicu  oleh membanjirnya kaum pendatang dari Jawa seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Bali. Para investor dari luar Bali banyak membawa pekerja  dari  luar  Bali,  khususnya  Jawa.  Hal  ini  dilakukan  dengan pertimbangan bahwa tidak banyak masyarakat Bali yang mau menjadi pekerja kasar/ buruh. Ditambah lagi dengan kewajiban masyarakat Bali untuk mengikuti upacara-upacara ( ayahan ) sehingga banyak hari libur, mengakibatkan  investor  lebih  memilih  pekerja  dari  Jawa.  Selain  itu, para pendatang juga menguasai sektor ekonomi mikro, dengan menjadi pedagang keliling, seperti berjualan bakso ke desa-desa atau membuka warung-warung makanan (“warung senggol” dalam istilah masyarakat setempat) yang membanjiri hampir seluruh wilayah Bali.
Kemajuan  ekonomi  kaum  pendatang  Muslim  Jawa  ini  tentu  saja menimbulkan perasaan terpinggirkan di kalangan masyarakat setempat. Bahkan muncul istilah: “Orang Jawa jual bakso beli tanah, Orang Bali beli bakso jual tanah,”. Hal ini kemudian mendorong didengungkannya wacana Ajeg Bali yang dimanifestasikan melalui gerakan pemberdayaan ekonomi  masyarakat  setempat  seperti  munculnya  warung-warung bernuansa Hindu, termasuk bakso Bali (yang mengandung kandungan babi untuk membedakan dengan bakso buatan Muslim). Dalam hal ini, nuansa  penguatan  budaya  kemudian  berkembang  ke  arah  penguatan ekonomi.  Munculnya  bakso  Bali  ini  dibarengi  oleh  aturan  adat setempat  yang  melarang  warganya  membeli  bakso  Muslim.  Jika  ada yang  melanggar,  maka  akan  dikenai  sanksi  adat  berupa  denda  uang yang besarnya berbeda-beda tergantung aturan Banjar (desa adat). Para pedagang  bakso  Muslim  ini  juga  sempat  dilarang  memasuki  Banjar setempat. Hal ini terjadi di beberapa wilayah Bali, termasuk Denpasar, Badung,  Buleleng,  Jembrana,  Gianyar,  Tabanan,  Klungkung,  dan Karangasem. Gerakan pemberdayaan ekonomi melalui bakso Bali ini terutama terjadi pasca peristiwa Bom Bali 2002. Gerakan bakso Bali ini bahkan didukung oleh pemerintah setempat dengan menyediakan modal bagi pedagang setempat. Namun demikian, gerakan bakso Bali ini tidak berkembang, dan usaha bakso Bali ini kemudian bertumbangan, karena tidak mampu menarik pembeli. Sementara, para pedagang bakso dari kalangan  Muslim  tetap  bertahan  dan  berkembang  karena  memang sudah memiliki pangsa pasar jelas ( captive market ) yakni para pembeli Muslim.  Hal  ini  karena  memang  kaum  Muslim  cenderung  membeli makanan di warung Muslim yang berlabel halal (Cahyono 2009: 115- 121).
Sementara itu, para pendatang Muslim dari Jawa (termasuk Madura) dan Lombok, banyak yang tidak memiliki kartu identitas (KTP). Dalam kaitannya dengan gerakan Ajeg Bali, kemudian dilakukan penertiban penduduk dengan mewajibkan para pendatang memiliki KIPEM (kartu penduduk  sementara)  yang  bersifat  temporer  dengan  biaya  resmi sebesar  Rp  50.000,  dan  dalam  6  bulan  sekali  harus  diperpanjang. 8
Seperti diketahui bahwa sangat sulit bagi pendatang untuk memperoleh KTP Bali, karena peraturan pemerintah daerah yang sangat ketat dan
8 Dalam beberapa kasus ada beberapa banjar yang menaikkan biaya KIPEM di atas biaya resmi.
eksklusif,  ditemukan  di  provinsi  Bali.  Di  beberapa  wilayah  seperti Gianyar dan Tabanan misalnya, KTP hanya diberikan kepada mereka yang  telah  memiliki  rumah  sendiri  dan  bersertifikat,  sementara bagi  penduduk  yang  belum  memiliki  rumah  bersertifikat  tidak  bisa memperoleh KTP Bali.
Namun, tidak semua warga Hindu mendukung wacana Ajeg Bali . Ada pula  suara-suara  yang  tidak  setuju  dengan  didengungkannya  wacana tersebut. Koreksi di kalangan masyarakat Hindu sendiri menganggap bahwa  sah-sah  saja  menegakkan  kembali  budaya  dan  ekonomi Bali  yang  mulai  terkikis  dan  terpinggirkan,  namun  tentunya  hal tersebut  dilakukan  tanpa  adanya  penyekatan  atau  pengkotak-kotakan masyarakat  yang  berujung  pada  sikap  anti  pendatang  (Wawancara dengan akademisi). Pada dasarnya, manusia itu hidup dalam kondisi saling ketergantungan. Apalagi salah satu ajaran Tri Hita Karana, yakni pawongan , mengharuskan manusia hidup harmoni dengan sesamanya.

## PENUTUP
Berdasarkan penelusuran sejarah, diketahui bahwa komunitas Muslim telah bermukim di Bali sejak berabad lamanya. Hingga kini keberadaan perkampungan  tua  Muslim  tersebut  masih  ada  dan  tersebar  hampir di  seluruh  wilayah  Bali.  Eksistensi  komunitas  Muslim  menunjukkan keragaman  komunitas  agama  sekaligus  keragaman  budaya  di  Bali, termasuk akulturasi budaya Muslim dengan Hindu yang dapat dilihat melalui  peninggalan-peninggalan  sejarah.  Relasi  sosial  yang  terjalin sejak masa kerajaan, tidak hanya diwarnai kerja sama antar komunitas, namun  juga  juga  diwarnai  oleh  persoalan-persoalan  yang  seringkali diakibatkan oleh miskomunikasi dan kurangnya pemahaman satu sama lain. Persoalan semakin kompleks dengan adanya kecemburuan sosial ekonomi yang terbungkus dalam isu pendatang vis a vis penduduk asli yang termanifestasi dalam wacana Ajeg Bali .
Persoalan-persoalan  sosial  dan  ekonomi  yang  terjadi  tentu  saja merupakan  tantangan  besar  tidak  hanya  bagi  komunitas  Muslim  dan Hindu untuk saling menghormati, saling memahami dan saling berbagi satu sama lain,  namun juga bagi pemerintah daerah untuk bersama- sama  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Hal  ini  penting  guna memperoleh solusi terbaik dalam menjaga kerukunan antar komunitas
agama di Bali yang telah terjalin sejak masa lampau. Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan  pemerintah  sejatinya  tidak  hanya  berpihak pada  kaum  mayoritas  tapi  harus  pula  memperhatikan  hak-hak  kaum minoritas.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku dan Jurnal
Budiwanti,  Erni.  1995. The  Crescent  Behind  the  Thousand  Holy  Temples:  An Ethnographic  Study  of  the  Minority  Muslims  of  Pegayaman  North  Bali. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Couteau, Jean. 1999. “Transformasi Struktural Masyarakat Bali, dalam Jean Couteau (ed.) Bali Di Persimpangan Jalan 2 . Denpasar : Nusa Data Indo Budaya
Cahyono, Heru, 2011.“Dimensi Politik dan Ekonomi Kaum Muslim Bali”, dalam, M. Hamdan Basyar (ed)., Minoritas Muslim Bali: di Denpasar, Badung, Buleleng, dan Jembrana. Jakarta: P2P LIPI.
Gayatri,  H.  Irine.  2009. Nasionalisme,  Demokratisasi  dan  Sentimen  Primordial  di Indonesia: Masalah Etnisitas versus Keindonesiaan, Kasus Aceh, Riau, Papua dan Bali. Jakarta: P2P LIPI.
Gunarsa,  Ketut  dan  Suparman  Hs.  2009.”Masuknya  Agama  Islam  ke  Buleleng”, dalam  Drs.  M.  Sarlan  MPA  (ed.), Islam  di  Bali:  Sejarah  masuknya  agama Islam ke Bali .  Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, Program Peningkatan
Guermonprez,  Jean-Franqois.  2001."La  religion  balinaise  dans  le  miroir  de l'hindouism," Bulletin de l'Ecole Franqaise d'Extrime-Orient 88.
Gurr,  Ted  Robert.  1993.  “The  Status  of  Minorities  at  Risk:  Inequalities  and Discrimination,” dalam Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts , Washington DC: Institute of Peace Press.
Hauser-Schäublin, Brigitta. 2004. Bali Aga and Islam: Ethnicity, Ritual Practice, and "Old-Balinese" as an Anthropological Construct, Indonesia, Vol. 77.
Michel,  Picard.  1999.  "The  Discourse  of  Kebalian: Transcultural  Constructions  of Balinese Identity," in Staying Local in the Global Village , (ed). R. Rubinstein and  L.  H.  Connor,  Honolulu:  University  of  Hawai'i  Pres,  dalam  Brigitta Hauser-Schäublin, "Bali Aga" and Islam: Ethnicity, Ritual Practice, and "Old- Balinese" as an Anthropological Construct, Indonesia, Vol. 77 (Apr., 2004).
Meyers,  Barton.  1984.  “Minority  Group:  An  Ideological  Formulation,” Social Problems , Vol. 32, No. 1, Thematic Issue on Minorities and Social Movements.
Pudjiastuti, Tri Nuke. 2000. “Problematika Minoritas Muslim di Filipina, Thailand, dan Myanmar: Catatan Pendahuluan, dalam Riza Sihbudi (ed), Problematika Minoritas  Muslim  di  Asia  tenggara:  Kasus  Moro,  Pattani,  dan  Rohingy., Jakarta: PPW-LIPI.
Ramstedt,  Martin.  2011.  “Menafsirkan  Kembali  Tata  Norma  Bali  Pasca  Orde Baru:  Reformasi  Negara  dan  Kegalauan  Mana  Ke-Bali-an”,  dalam  Martin Ramstedt&Fadjar Ibnu Thufail (Eds), Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan Pada Masa Pasca Orde-Baru. Jakarta: PSDR LIPI & Max Planck Institute for Social Anthropology bekerja sama dengan Grasindo.
Rozi,  Syafuan,  2009. Nasionalisme,  Demokratisasi  dan  Sentimen  Primordial  di Indonesia: Problematika Identitas Keagamaan versus Keindonesiaan, Jakarta: P2P LIPI.
Suwitha,  I  Putu  Gede.  1985.  ”Hubungan  antar  suku  Bangsa  dalam  Masyarakat Majemuk di Jembrana Bali”, Masyarakat Indonesia , No. 2, Jakarta : LIPI
Sastrodiwiryo, Soegianto. 1995. “Beberapa Faktor Penting dalam Hubungan Hindu- Islam di Bali: Suatu Tinjauan Kultur Historis”, dalam Jean Couteau (ed.), Bali Di Persimpangan Jalan 2 . Denpasar : Nusa Data Indo Budaya
Tjandrasasmita, Uka. 1977. Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta: Balai Pustaka Wikan,  Unni.  1990. Managing  Turbulent  Hearts:  A  Balinese  Formula  for  Living, Chicago: The University of Chicago Press.
Yuliani, Ni Putu.1993. Kerukunan antar Umat Beragama di Jembrana dan Buleleng 1856-1990: Suatu Tinjauan Sejarah. (Skripsi S1), Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar

## Skripsi dan Makalah
Parmiti,  Ni  Nyoman.  1998. Masyarakat  Islam  di  Badung  1891-1990. Skripsi  S1, Fakultas Sastra, Universitas Udayana Denpasar
Salahuddin, Nadir, 2000. “Dinamika Konstruksi Identitas: Pengalaman Minoritas di
Muangthai,  Filipina  dan  Singapura”.  Makalah  disampaikan  dalam  Diskusi Terbatas Minoritas Muslim di Asia Tenggara di IAIN Sunan Ampel (Surabaya 6 Juli 2000), dalam Tri Nuke Pujiastuti, Problematika Minoritas Muslim di Filipina, Thailand, dan Myanmar: Catatan Pendahuluan, dalam Riza Sihbudi (ed)., Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara,: Kasus Moro, Pattani dan Rohingya, Jakarta: PPW-LIPI.
Suwitha,  I  Putu  Gede.  1993.  “Pelaut-pelaut  Bugis  Makassar  di  Sunda  Kecil”, paper  disampaikan  pada  seminar  dan  symposium  Ilmu-ilmu  Humaniora  II, Yogyakarta : UGM

## Laporan
Reken, I Wayan. 2009. ”Masuknya Agama Islam di Jembrana”, dalam Drs. M. Sarlan MPA (ed.), Islam di Bali: Sejarah masuknya agama Islam ke Bali .  Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, Program Peningkatan
Sarlan, M. MPA (ed.), 2009. Islam di Bali: Sejarah masuknya agama Islam ke Bali . Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, Program Peningkatan.
Wirawan, A.A.B. dan Dian Arriegalung. 2009. ”Masuknya Islam di Badung”, dalam Drs.  M.  Sarlan  MPA  (ed.) Islam  di  Bali:  Sejarah  masuknya  agama  Islam ke  Bali .    Bidang  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Kantor  Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, Program Peningkatan.

## Website
Yagcioglu,  Dimostenis.  1996.  “Nation-States  Vis-à-vis  Ethnocultural  Minorities: Oppression and Assimilation Versus Integration and Accommodation,” dalam http://www.wb2.infotrac.galegroup.com/itw. (September 1996).
“Spasialisasi Kelompok Media Bali Post (KMB), Berkonsep Ajeg Bali”, dalam http:// www.isi-dps.ac.id/ , 13 November 2010, diunduh pada 22 Juni 2011.