## PERKEMBANGAN KEUANGAN BERSTANDAR AKUNTANSI AKRUAL

## Gilang Ganjar Amrih
Universitas Budi Luhur gilang.ganjar@gmail.com

## Abstrak
Sistem akuntansi harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku dan memastikan bahwa  data  keuangan  yang  direkam  dan  disimpan  di  dalamnya  dapat dipertanggungjawabkan  dan  diverifikasi.  Sistem  akuntansi  yang  baik  dapat membantu entitas dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pelaporan administrasi dengan tepat. Metodologi penelitian  dengan  jenis  kualitatif  deskriptif.  Pendekatan  library  research.  Hasil penelitian  menggambarkan  bahwa  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) menggunakan  basis  kas  untuk  pengakuan  transaksi  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan, serta menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Basis kas digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Sementara itu,  basis  akrual  digunakan  untuk  mengakui  pendapatan  dan  biaya  pada  saat terjadinya, tidak peduli apakah transaksi tersebut telah terbayar atau belum. Dengan menggunakan basis akrual, informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan representatif
Kata kunci : keuangan; perkembangan; akuntansi akrual.

## Abstract
The  accounting  system  must  comply  with  applicable  accounting  principles  and ensure that the financial data  recorded and stored in  it can be accounted for  and verified.  A  good  accounting  system  can  help  entities  manage  their  finances  more effectively.  The  purpose  of  this  study  is  to  improve  administrative  reporting appropriately.  Research  methodology  with  descriptive  qualitative  type.  Library research approach. The results of the study illustrate that Government Accounting Standards (SAP) use a cash basis to recognize revenue, expenditure and financing transactions,  and  use  an  accrual  basis  to  recognize  assets,  liabilities  and  fund equity.  The  cash  basis  is  used  to  record  financial  transactions  related  to  cash receipts and cash disbursements in a certain period. Meanwhile, the accrual basis is  used  to  recognize  income  and  expenses  when  they  are  incurred,  regardless  of whether  the  transaction  has  been  paid  for  or  not.  By  using  the  accrual  basis,  the resulting financial information can be more accurate and representative
Keywords: finance; development; accrual accounting.

## Pendahuluan
(Christian,  Veronica,  &  Lim,  2021)  berdasarkan  survei  yang  dilakukan  oleh Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE)  pada  laporan  tahun  2020 menunjukkan  kasus  kecurangan  laporan  keuangan  di  Asia  Pasifik  berada  di  urutan ketiga  dari  8  bagian  negara  yaitu  sebanyak  198  kasus  yang  menyebabkan  rata-rata
kerugian  mencapai  US$  1.988.000  (ACFE,  2020a).  Di  bagian  Asia  Pasifik  sendiri menunjukkan  kasus  tertinggi  diperoleh  dari  Indonesia  yaitu  sebanyak  36  kasus, sedangkan  Thailand  sebanyak  6  kasus  (ACFE,  2020b).  Metode  yang  dilakukan  untuk mengatasi  kecurangan  akuntansi  yaitu  dengan  dilakukan  audit  oleh  pihak  eksternal. Melalui  adanya  perencanaan  sistem  maka  terbentuknya  ( Analisis  Perbandingan..., Ulfha  Chaira  Luvita,  Ak.-IBS,  2011 ,  2011)  Perancangan  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  harus  dilakukan  secara  hati-hati  mengingat  Standar  Akuntansi  Pemerintahan berbasis  kas  menuju  akrual  (cash  towards  accrual)  baru  saja  diterbitkan  dan  belum diimplementasikan  sepenuhnya,  baik  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah. Perancangan penerapan akuntansi berbasis akrual melibatkan beberapa langkah strategis  untuk  memastikan  penggunaan  yang  efektif  dan  efisien.  Berikut  adalah beberapa  langkah  yang  perlu  diperhatikan.  Penetapan  Kebijakan:  Pemerintah  perlu menetapkan  kebijakan  yang  jelas  dan  konsisten  untuk  menerapkan  akuntansi  berbasis akrual.  Hal  ini  meliputi  penetapan  standar  akuntansi  pemerintah  yang  sesuai  dan pembentukan  badan  pengatur  yang  bertanggung  jawab  atas  penerapan  dan  penegakan standar tersebut.
Pelatihan dan Edukasi  Pelatihan dan  edukasi  penting untuk  memastikan bahwa para  pegawai  dan  pengambil  keputusan  paham  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi berbasis  akrual  dan  mampu  menerapkannya  secara  efektif.  Hal  ini  meliputi  pelatihan khusus bagi para akuntan, auditor, dan pegawai pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses  akuntansi.m  Sistem  Akuntansi  yang  Terintegrasi:  Sistem  akuntansi  yang terintegrasi dapat membantu memudahkan proses pelaporan keuangan dan memastikan penggunaan  data  yang  akurat  dan  terkini.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu mengembangkan  sistem  akuntansi  yang  terintegrasi  dan  dapat  diakses  oleh  semua bagian pemerintah yang terkait.
Monitoring  dan  Evaluasi,  Monitoring  dan  evaluasi  merupakan  bagian  penting dari penerapan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala untuk  memastikan  bahwa  standar  akuntansi  yang  ditetapkan  terpenuhi  dan  sistem akuntansi yang terintegrasi berfungsi dengan baik. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti penyusunan rencana kerja,  pengaturan  pengeluaran,  serta  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelaporan keuangan.  Dengan  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual,  diharapkan  akan  terjadi peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah,  serta terciptanya laporan keuangan yang akurat dan transparan bagi publik.
( Analisis  Perbandingan...,  Ulfha  Chaira  Luvita,  Ak.-IBS,  2011 ,  2011)  SAP berbasis  akrual,  peraturan  pelaksanaan  dan  sistem  akuntansi dipastikan  akan  berubah. Hal  tersebut  berlaku  demikian  dengan  kapasitas  dan  kemampuan  SDM  yang  harus ditingkatkan,  karena  SAP  berbasis  akrual  memang  memberikan  informasi  keuangan yang  lebih  baik  tetapi  implementasinya  lebih  rumit  dibandingkan  SAP  Berbasis  Kas Menuju Akrual. Peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi adalah aturan dan metode yang  digunakan  dalam  mengelola  keuangan  suatu  entitas  dan  merekam  transaksi keuangan dalam  sistem akuntansi. Aturan dan metode  ini  bertujuan untuk  memastikan

## Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal
bahwa  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  akurat,  relevan,  dapat  dipercaya,  dan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Peraturan pelaksanaan dapat meliputi aturan-aturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan  pengatur  seperti  otoritas  keuangan,  Bursa Efek, atau badan pengawas lainnya. Aturan-aturan ini bisa terkait dengan pengungkapan informasi keuangan, pelaporan keuangan, pengauditan, atau praktik bisnis lainnya.
Sistem  akuntansi,  di  sisi  lain,  adalah  kumpulan  prosedur  dan  aturan  yang digunakan  untuk  merekam  transaksi  keuangan  dan  menghasilkan  laporan  keuangan yang  akurat  dan  relevan.,  pelaporan  keuangan  mereka.  (Manossoh,  2015)  Good Government  governance  merupakan  tuntutan  yang  harus  dipenuhi  oleh  Sektor pemerintah.  Upaya  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat ditampilkan  dalam  pencapaian  kinerja  sebagaimana  komitmen  yang  telah  ditetapkan. Melalui  perbaikan  kinerja,  pemerintah  dapat  melakukan  komunikasi  dua  arah  dengan rakyatnya  dalam  rangka  mencari  titik  temu  pemecahan  masalah-masalah  yang  terjadi. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatasi masalah keuangan di Indonesia.
Pemerintah  dapat  membantu  mengatasi  masalah  keuangan  di  Indonesi. Kebijakan  fiskal  Pemerintah  dapat  mengambil  langkah-langkah  fiskal  untuk meningkatkan  pendapatan  negara  dan  mengurangi  pengeluaran.  Ini  dapat  mencakup meningkatkan  tarif  pajak,  mengurangi  subsidi,  mengurangi  defisit  anggaran,  dan memperkuat perpajakan. Kebijakan moneter Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter  untuk  mengendalikan  inflasi,  mengatur  suku  bunga,  dan  menstabilkan  nilai tukar. Langkah-langkah seperti ini dapat membantu mengurangi tekanan keuangan pada masyarakat  dan  membantu  menstabilkan  perekonomian.  Penguatan  sektor  keuangan Pemerintah  dapat  memperkuat  sektor  keuangan  di  Indonesia  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi  risiko  keuangan.  Ini  dapat  mencakup pengembangan  pasar  keuangan,  meningkatkan  regulasi  dan  pengawasan,  dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
Peningkatan  investasi  Pemerintah  dapat  meningkatkan  investasi  di  Indonesia dengan  memberikan  insentif  dan  fasilitas  bagi  investor.  Ini  dapat  membantu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  mengurangi tingkat  kemiskinan.  Reformasi  struktural:  Pemerintah  dapat  melakukan  reformasi struktural  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  sistem  keuangan Indonesia.  Ini  dapat  mencakup  reformasi  sektor  publik,  reformasi  perpajakan,  dan reformasi  kebijakan  fiskal.  Dalam  mengatasi  masalah  keuangan  di  Indonesia,  penting bagi  pemerintah  untuk  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  sektor swasta,  akademisi,  dan  masyarakat  sipil.  Ini  dapat  membantu  memperkuat  dukungan dan memastikan kesuksesan dari langkah-langkah yang diambil. Perbedaan pengaturan standarisasi keuangan konvensional dengan syariah (Izzaty, Astuti, & Cholimah, 1967) Akuntansi  syariah  adalah  alat  pertanggungjawaban,  yang  diwakili  informasi  akuntansi syariah  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  syariah  yaitu  mematuhi prinsip  full  disclousure.  Prinsip  full  disclosure  merupakan  prinsip  akuntansi  yang menekankan  pentingnya  pengungkapan  seluruh  informasi  yang  relevan  dan  material dalam  laporan  keuangan  sebuah  perusahaan.  Artinya,  perusahaan  harus  menyajikan
seluruh  informasi  keuangan  dan  non-keuangan  yang  dapat  mempengaruhi  pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat.
Prinsip  full  disclosure,  perusahaan  harus  menyajikan  informasi  yang  jelas  dan transparan  mengenai  kondisi  keuangan  dan  operasionalnya.  Informasi  yang  disajikan harus  mencakup  semua  aspek  bisnis  yang  penting,  termasuk  informasi  tentang  aset, kewajiban,  modal,  pendapatan,  biaya,  risiko,  serta  kebijakan  dan  praktik  bisnis  yang diterapkan.  Prinsip  full  disclosure  memiliki  tujuan  untuk  membantu  pemakai  laporan keuangan dalam membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi yang akurat dan  lengkap.  Prinsip  ini  juga  membantu  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas perusahaan,  sehingga  dapat  memperkuat  kepercayaan  dan  reputasi  perusahaan  di  mata masyarakat dan investor.
Dalam  prakteknya,  peraturan  pelaksanaan  dan  sistem  akuntansi  biasanya ditetapkan  oleh  manajemen  entitas  atau  oleh  profesional  akuntansi  yang  bertanggung jawab  atas  pengelolaan  keuangan  entitas  tersebut.  Aturan  dan  sistem  ini  harus  selalu diperbarui sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan
(Habsari,  Sahabuddin,  &  ...,  2022)  Berdasarkan  data  Administrasi Kependudukan  (Adminduk)  per  Juni  2021,  total  penduduk  Indonesia  sebanyak 272.229.372  jiwa.  Demikian  juga  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  besar,  dapat menjadi  keuntungan  sebagai  potensi  bagi  kekuatan  pertahanan  dan  juga  sebagai ancaman  jika  tidak  diberdayakan  dengan  baik  untuk  pertahanan.  Undang-Undang. Undang-Undang Pertahanan Negara No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan negara. Jumlah penduduk  yang  besar  dapat  menjadi  keuntungan  bagi  pertahanan  negara  jika  SDM tersebut diberdayakan secara efektif untuk memperkuat kekuatan pertahanan.
Konteks  ini,  pemerintah  Indonesia  telah  mengambil  beberapa  langkah  untuk meningkatkan  peran  penduduk  dalam  pertahanan  negara.  Salah  satu  cara  yang dilakukan adalah melalui program wajib militer atau TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan  POLRI  (Kepolisian  Republik  Indonesia).  Selain  itu,  pemerintah  juga  telah meningkatkan  investasi  dalam  pendidikan  dan  pelatihan  militer  untuk  memperkuat kemampuan  SDM  dalam  bidang  pertahanan.  jumlah  penduduk  yang  besar  juga  dapat menjadi  ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Jika penduduk tidak memiliki akses yang  memadai  ke  pendidikan,  pekerjaan,  dan  layanan  kesehatan,  maka  mereka  dapat menjadi  sumber  ketidakstabilan  sosial  dan  politik.  Selain  itu,  jika  penduduk  tidak terlibat dalam pembangunan negara dan tidak merasa memiliki negara mereka, mereka dapat  menjadi  lebih  rentan  terhadap  pengaruh  eksternal  yang  merugikan  kepentingan nasional. potensi penduduk yang besar sebagai kekuatan pertahanan,
(Burhany,  2013)  Kesadaran  manajemen  untuk  melakukan  pengelolaan lingkungan  saat  ini  dapat  dikatakan  masih  relatif  rendah.  Dengan  demikian  maka kinerja  lingkungan  per-  usahaan  sebagian  besar  juga  masih  berada  pada  level  sedang dan  rendah.  Ini  ditunjuk-  kan  oleh  peringkat  kinerja  lingkungan  per-  usahaan  periode 2010  yang  dipublikasi  oleh  Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup.  Dari  690

## Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal
perusahaan  yang  dinilai  kinerja  lingkungannya,  hanya  8,12%  yang  berada  pada peringkat tinggi, sedangkan 63,04% berada pada peringkat sedang, dan 28,84% berada pada  peringkat  rendah  (Sekretariat  PROPER  Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup, 2010).  pemerintah  harus  mengambil  tindakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan keterlibatan penduduk dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat mencakup investasi dalam  pendidikan  dan  pelatihan,  pemberdayaan  ekonomi,  dan  partisipasi  yang  lebih besar  dalam  proses  pengambilan  keputusan  publik.  Dengan  cara  ini,  penduduk  dapat menjadi  sumber  daya  yang  kuat  bagi  pertahanan  negara  dan  pembangunan  nasional yang berkelanjutan.
(Gibbs,  2020)  permasalahan  mendasarnya  adalah  pemahaman  dan  paradigma pemerintah, pelaku ekonomi dan pelaku bisnis serta para pihak yang terlibat dalam mata rantai  pembangunan  ekonomi  dan  bisnis  tentang  hakikat,  peran  strategis  dan  strategi untuk menghijaukan ekonomi dan bisnis masih sangat terbatas atau lemah. Pemahaman dan  paradigma  yang  terbatas  atau  lemah  terkait  dengan  menghijaukan  ekonomi  dan bisnis  dapat  menghambat  perkembangan  keberlanjutan  ekonomi  dan  bisnis  di  masa depan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah,  pelaku  ekonomi,  pelaku  bisnis,  dan pihak  lain  yang  terlibat  dalam  pembangunan  ekonomi  dan  bisnis  untuk  memahami hakikat,  peran  strategis,  dan  strategi  untuk  menghijaukan  ekonomi  dan  bisnis.  Secara umum, menghijaukan ekonomi dan bisnis mengacu pada upaya untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial. Hal ini  melibatkan  perubahan  paradigma  dan  pemahaman  tentang  bagaimana  cara  kita menghasilkan  dan  mengkonsumsi  barang  dan  jasa,  serta  bagaimana  kita  mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab.
Pemerintah  memiliki  peran  strategis  dalam  menghijaukan  ekonomi  dan  bisnis, seperti mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan  bisnis  yang  berkelanjutan,  memberikan  insentif  kepada  pelaku  bisnis  untuk menggunakan  teknologi  dan  praktek  berkelanjutan,  dan  memastikan  perlindungan lingkungan  dan  hak-hak  masyarakat  dalam  kebijakan  dan  praktik  ekonomi  dan  bisnis. Pelaku ekonomi dan bisnis juga memiliki peran strategis dalam menghijaukan ekonomi dan  bisnis,  seperti  mengembangkan  teknologi  dan  praktik  berkelanjutan,  menerapkan prinsip-prinsip  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (Corporate  Social  Responsibility), dan  menjalin  kemitraan  dengan  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  non-profit  untuk memperkuat  kapasitas  dan  mempromosikan  pengembangan  ekonomi  dan  bisnis  yang berkelanjutan.
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  mata  rantai  pembangunan  ekonomi  dan  bisnis, seperti  masyarakat,  akademisi,  dan  organisasi  masyarakat  sipil,  juga  memiliki  peran penting dalam menghijaukan ekonomi dan bisnis dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi  dalam  pengembangan  ekonomi  dan  bisnis  yang  berkelanjutan,  serta memberikan  kritik  dan  umpan  balik  yang  konstruktif  kepada  pemerintah  dan  pelaku ekonomi  dan  bisnis  dalam  upaya  mencapai  keberlanjutan  ekonomi  dan  bisnis.  strategi untuk  menghijaukan  ekonomi  dan  bisnis,  terdapat  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan,  seperti  mengembangkan  teknologi  dan  praktik  berkelanjutan,  membangun
kemitraan strategis  dengan semua pihak yang terlibat  dalam mata rantai pembangunan ekonomi  dan  bisnis,  dan  membangun  sistem  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  yang  berkelanjutan  dan  berkeadilan  sosial.  Selain  itu,  juga  penting  untuk mengedukasi  masyarakat  tentang  pentingnya  keberlanjutan  ekonomi  dan  bisnis  dan mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

## Metode
Penelitian  kualitatif  dalam  ilmu  akuntansi  adalah  pendekatan  penelitian  yang menggunakan metode deskriptif untuk memahami atau menjelaskan fenomena di dalam lingkungan akuntansi dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, citra, dan perilaku dari orang-orang yang terlibat dalam lingkungan tersebut. Pendekatan ini dapat membantu  para  peneliti  dalam  memahami  alasan  dan  motivasi  di  balik  keputusan- keputusan akuntansi yang diambil oleh individu dan organisasi.
Penelitian  kualitatif  dalam  ilmu  akuntansi  seringkali  dilakukan  melalui wawancara,  observasi,  studi  kasus,  atau  analisis  dokumen.  Melalui  pendekatan  ini, peneliti  dapat  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  proses pengambilan keputusan akuntansi, praktik dan prosedur akuntansi yang digunakan, serta bagaimana  pengambilan  keputusan  akuntansi  memengaruhi  kinerja  organisasi.  Contoh penelitian  kualitatif  dalam  ilmu  akuntansi  dapat  mencakup  studi  tentang  praktek akuntansi etis, pengaruh budaya organisasi terhadap pengambilan keputusan akuntansi, atau  penggunaan  informasi  keuangan  dalam  pengambilan  keputusan  bisnis.  Penelitian kualitatif  ini  dapat  memberikan  wawasan  dan  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang proses pengambilan keputusan akuntansi dan faktor-faktor yang memengaruhinya, yang dapat  membantu  para  praktisi  dan  peneliti  dalam  mengembangkan  kebijakan  dan praktik akuntansi yang lebih baik.
(Hasanah & Harmawati, 2020) Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data  dengan  menggunakan  berbagai  literatur  seperti  buku,  karya  ilmiah  dan  lainnya yang berkenaan dengan penelitian.(Hasanah & Harmawati, 2020) menelaah seluruh data yang  terkumpul,  mempelajari  data,  menelaah  dan  menyusunnya  dalam  satuan-satuan, yang  kemudian  dikategorikan  pada  tahap  berikutnya  dan  memeriksa  keabsahan  serta menafsirkannya  dengan  analisis  sesuai  dengan  kemampuan  daya  nalar  peneliti  untuk membuat  kesimpulan  penelitian  (Moleong,  2006).  Menurut  Miles  dan  Huberman (dalam Sugiyono, 2007), terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam melakukan analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  literature  riview  jurnal  dipahami  bahwa  jenis  laporan keuangan memiliki 2 kategoti. (Christian et al., 2021) Laporan keuangan sebagai salah satu  sumber  dalam  menganalisis  kinerja  suatu  perusahaan,  yang  dapat  menjadi  acuan dalam  pengambilan  keputusan.  Laporan  keuangan  akuntansi  akrual  adalah  laporan keuangan  yang  memperlihatkan  posisi  keuangan  suatu  entitas  dengan  menggunakan prinsip  akuntansi  akrual.  Prinsip  akuntansi  akrual  ini  mengharuskan  pengakuan

## Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal
pendapatan dan biaya berdasarkan saat terjadinya, bukan berdasarkan saat uang diterima atau  dibayar.  Laporan  keuangan  akuntansi  akrual  terdiri  dari  tiga  laporan  utama,  yaitu Laporan laba rugi (income statement): Laporan ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan biaya selama periode tertentu, serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan. Laporan arus kas (cash flow statement) Laporan ini memperlihatkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu, termasuk dari operasi, investasi, dan pendanaan.
(Prasetya,  2012)  SAK  yang  berkualitas  merupakan  salah  satu  pedoman  pokok untuk  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  bagi  perusahaan.  Dengan  adanya standar akuntansi  yang baik,  maka laporan keuangan dapat  menjadi  lebih  berguna dan menciptakan  transparasi  bagi  perusahaan.  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  sebagai wadah  profesi  akuntansi  di  Indonesia,  senantiasa  berusaha  untuk  tanggap  terhadap perkembangan  yang  terjadi,  baik  dalam  lingkup  nasional,  regional,  maupun  global, khususnya  dalam  hal  yang  mempengaruhi  dunia  usaha  dan  profesi  akuntansi.  standar laporan  akuntansi  yang  baik.  Konsistensi  Laporan  keuangan  harus  konsisten  dalam pengukuran,  presentasi,  dan  pengungkapan  informasi  keuangan.  Konsistensi  ini membantu  memastikan  bahwa  pemakai  laporan  keuangan  dapat  membandingkan informasi  keuangan  perusahaan  dari  periode  ke  periode.  Relevansi:  Laporan  keuangan harus  mencakup  informasi  yang  relevan  dan  material  bagi  pengambil  keputusan. Informasi  yang  disajikan  harus  menggambarkan  kondisi  keuangan  dan  operasi perusahaan secara akurat dan lengkap.
Keandalan  Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  harus  dapat diandalkan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus mengikuti prinsip akuntansi yang benar,  melakukan  audit  yang  tepat  dan  memeriksa  ulang  informasi  yang  disajikan. Keterbacaan:  Laporan  keuangan  harus  mudah  dibaca  dan  dimengerti  oleh  pemakai laporan keuangan. Bahasa dan format yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan  kebingungan.  Komparabilitas.  Laporan  keuangan  harus  dapat dibandingkan  dengan  perusahaan  lain  di  industri  yang  sama.  Ini  akan  membantu pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan yang tepat dan membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaingnya.
Kelengkapan Laporan keuangan harus mencakup  seluruh  informasi yang relevan dan material mengenai keuangan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus cukup lengkap  sehingga  pemakai  laporan  keuangan  dapat  memahami  kondisi  keuangan  dan operasional  perusahaan  dengan  baik.  Materialitas:  Informasi  yang  diungkapkan  dalam laporan  keuangan  harus  material,  artinya  informasi  tersebut  mempengaruhi  keputusan ekonomi  yang  diambil  oleh  pengguna  laporan  keuangan.  Menerapkan  standar  laporan akuntansi yang baik akan membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih  akurat,  dapat  dipercaya,  dan  mudah  dimengerti  oleh  pemakai  laporan  keuangan. Hal  ini  juga  dapat  membantu  perusahaan  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas serta  memperkuat  kepercayaan  dan  reputasi  perusahaan  di  mata  masyarakat  dan investor.  Neraca  (balance  sheet)  Laporan  ini  memperlihatkan  posisi  keuangan  suatu entitas  pada  akhir  periode  tertentu,  termasuk  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas.  Dalam laporan  keuangan  akuntansi  akrual,  pengakuan  pendapatan  dan  biaya  berdasarkan
prinsip  akrual  memungkinkan  untuk  memperlihatkan  gambaran  yang  lebih  akurat tentang  kinerja  keuangan  suatu  entitas  selama  periode  tertentu.  Hal  ini  karena  laporan keuangan  akrual  mencerminkan  jumlah  pendapatan  yang  dihasilkan  dan  biaya  yang dikeluarkan pada saat mereka terjadi, bukan pada saat uang diterima atau dibayar.
Pencatatan  atau  recording  dalam  akuntansi  adalah  proses  mencatat  setiap transaksi  keuangan  yang  terjadi  dalam  entitas  atau  organisasi  dalam  jurnal  dan  buku besar.  Proses  pencatatan  ini  meliputi  memasukkan  informasi  transaksi  seperti  jumlah, tanggal,  deskripsi  transaksi,  akun  yang  terlibat,  dan  jumlah  debit  dan  kredit  ke  dalam sistem akuntansi. Dengan mencatat setiap transaksi keuangan, entitas dapat menentukan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitasnya pada suatu waktu tertentu dan dapat memantau kinerja keuangan mereka. Recording dalam akuntansi biasanya dilakukan menggunakan metode double-entry, di mana setiap transaksi dicatat dalam setidaknya dua akun yang berbeda, dengan jumlah yang sama dalam debit dan kredit. Hal ini memastikan bahwa total  debet  dan  kredit  dalam  jurnal  selalu  seimbang,  sehingga  kesalahan  pencatatan dapat dengan mudah ditemukan dan diperbaiki.
Proses  pencatatan  dalam  akuntansi  dapat  dilakukan  secara  manual  atau menggunakan  software  akuntansi  yang  terkomputerisasi.  Dalam  kedua  kasus,  penting untuk  memastikan  bahwa  sistem  pencatatan  yang  digunakan  dapat  menghasilkan laporan  keuangan  yang  akurat  dan  dapat  dipercaya.  (Kabupaten  &  Utara,  2022) Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa  lainnya  diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pada  saat terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa  memperhatikan  waktu  kas  atau  setara  kas  diterima atau dibayarkan. (Kabupaten & Utara, 2022) Manajemen merupakan ilmu dan seni yang terdapat  4  utama  fungsi  yaitu  dalam  manajemen:  Perencanaan  (planning), Pengorganisasian  (Organizing),  Pengarahan  (Acuating)  dan  Pengawasan  (Controlling). Perencanaan  atau  planning adalah proses yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk  merencanakan  tindakan  atau  kegiatan  yang  akan  dilakukan  di  masa  depan  guna mencapai  tujuan  atau  sasaran  tertentu.  Dalam  konteks  bisnis,  perencanaan  sangat penting  dalam  mengarahkan  kegiatan  dan  sumber  daya  organisasi  agar  tercapai  hasil yang diinginkan.
(Zelmiyanti,  2015)  dalam  Johan  (2010),  penerapan  akuntansi  pemerintahan berbasis akrual di berbagai negara maju telah berhasil dan membawa manfaat, manfaat tersebut  antara  lain  antara  lain  mendukung  manajemen  kinerja,  memfasilitasi manajemen  keuangan  yang  lebih  baik,  memperbaiki  pengertian  akan  biaya  program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan,  serta  memfasilitasi  dan  meningkatkan  manajemen.  Penerapan  akuntansi pemerintahan berbasis akrual di berbagai negara maju telah menjadi trend global dalam pengelolaan  keuangan  pemerintah.  Beberapa  negara  maju  yang  telah  menerapkan akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  secara  luas  adalah  Inggris,  Australia,  Kanada, dan Selandia Baru.
Negara  Inggris,  penerapan  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dimulai  pada tahun  2001  dengan  diberlakukannya  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang

## Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal
mengadopsi  prinsip-prinsip  akuntansi  berbasis  akrual.  SAP  kemudian  direvisi  pada tahun 2010 dan 2019 untuk meningkatkan kualitas dan transparansi informasi keuangan pemerintah.  Selain  itu,  Inggris  juga  telah  menerapkan  sistem  penganggaran  berbasis kinerja  yang  saling  terkait  dengan  sistem  akuntansi  berbasis  akrual.  Di  Australia, penerapan  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dimulai  pada  tahun  1990-an  dan diatur  dalam  Australian  Accounting  Standards  Board  (AASB).  Standar  akuntansi pemerintahan  yang  berbasis  akrual  telah  diadopsi  di  semua  level  pemerintahan, termasuk  federal,  negara  bagian,  dan  lokal.  Penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di Australia  juga  didukung  oleh  sistem  penganggaran  berbasis  kinerja  yang  berorientasi pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan.
Negara  Kanada,  penerapan  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dimulai  pada tahun 2003 dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Kanada (PSAB). PSAB  kemudian  direvisi  pada  tahun  2011  dan  2018  untuk  memperbaiki  transparansi dan  akuntabilitas  informasi  keuangan  pemerintah.  Penerapan  akuntansi  pemerintahan berbasis akrual dimulai pada tahun 1990-an dan diatur dalam Public Sector Accounting Standards  (PSAS).  PSAS  kemudian  diganti  dengan  Public  Sector  Pemerintahan Accounting Standards  (PAS) pada tahun 2014. Penerapan akuntansi  berbasis akrual  di Selandia Baru juga didukung oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang berfokus pada pencapaian tujuan strategis dan hasil berdasarkan hasil analisis kasus dikemukakan bahwa  penerapan  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  di  negara-negara  maju  telah membantu  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan pemerintah,  serta  memperbaiki  pengambilan  keputusan  dan  manajemen  risiko.  Selain itu,  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  juga  telah  membantu  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  penggunaan  sumber  daya  keuangan  pemerintah  sistem    akuntansi, perencanaan  seringkali  terkait  dengan  perencanaan  keuangan,  yang  mencakup perencanaan pengeluaran, investasi, dan pendapatan. Tujuan dari perencanaan keuangan adalah  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  keuangan  organisasi  atau individu agar dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang.
Proses perencanaan dalam akuntansi melibatkan penentuan sasaran keuangan dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut, mengidentifikasi sumber daya keuangan yang tersedia,  dan  mengembangkan  rencana  keuangan  yang  sesuai.  Hal  ini  melibatkan pengumpulan  dan  analisis  data  keuangan,  seperti  laporan  keuangan,  anggaran,  dan proyeksi  keuangan.  perencanaan  bisnis,  perencanaan  dapat  mencakup  perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Perencanaan strategis melibatkan perumusan misi, visi, dan  tujuan  jangka  panjang  organisasi  serta  pengembangan  strategi  untuk  mencapai tujuan  tersebut.  Perencanaan  taktis  mencakup  penentuan  tujuan  dan  strategi  jangka menengah serta pengembangan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan operasional melibatkan pengembangan rencana aksi terperinci dan jadwal pelaksanaan  untuk  mencapai  tujuan  jangka  pendek.  jenis  perencanaan,  penting  untuk mempertimbangkan  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang  dapat  memengaruhi pencapaian tujuan, seperti lingkungan bisnis, pesaing, perubahan pasar, dan perubahan regulasi.  Dengan  perencanaan  yang  tepat,  organisasi  atau  individu  dapat
memaksimalkan  peluang  dan  mengurangi  risiko  yang  terkait  dengan  keputusan keuangan dan bisnis.
(Priyono,  2012)  Sebelum  era  reformasi  pengelolaan  keuangan  negara  sistem pencatatan  pada  akuntansi  di  sektor  pemerintahan  masih  menggunakan  single  entry. Pada  sistem  pencatatan  ini,  menurut  Abdul  Halim  (2004)  dalam  Abdul  Hafiz  Tanjung (2008),  pencatatan  transaksi  ekonomi  dilakukan  dengan  mencatat  satu  kali,  transaksi yang  berakibat  bertambahnya  kas  akan  dicatat  pada  sisi  penerimaan  dan  transaksi ekonomi  yang  berakibat  berkurangnya  kas  akan  dicatat  pada  sisi  pengeluaran.  Akibat dari  sistem  pencatatan  ini,  pemerintah  tidak  memiliki  catatan  mengenai  aktiva  tetap, piutang, utang dan ekuitas dari suatu entitasnya.
(Putri,  2010)  pencatatan  transaksi  perdagangan  dilakukan  dengan  cara sederhana,  yaitu  dicatat  pada  batu,  kulit  kayu,  dan  sebagainya.  Catatan  tertua  yang berhasil  ditemukan  sampai  saat  ini  masih  tersimpan,  yaitu  berasal  dari  Babilonia  pada 3600 sebelum masehi. Sejarah transaksi keuangan di Indonesia dapat dilacak dari zaman kolonial  Belanda  di  mana  perdagangan  dan  keuangan  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh kebijakan  dan  praktik  Belanda.  Pada  awalnya,  transaksi  keuangan  di  Indonesia didominasi oleh perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala Pada masa kemerdekaan Indonesia, sektor keuangan masih dalam tahap perkembangan. Pada tahun 1953,  didirikan  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  negara  Indonesia  yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia.
Pada  tahun  1960-an,  terjadi  pertumbuhan  yang  pesat  di  sektor  keuangan  di Indonesia,  yang  dipicu  oleh  pembangunan  ekonomi  nasional  yang  dijalankan  oleh pemerintah.  Pemerintah  mulai  membangun  infrastruktur  dan  memperluas  layanan perbankan  ke  seluruh  Indonesia.  Pada  saat  itu,  sektor  keuangan  di  Indonesia  masih didominasi oleh bank-bank asing. Pada tahun 1970-an, pemerintah mengambil langkah- langkah  untuk  mempromosikan  bank-bank  nasional  dan  mengurangi  ketergantungan pada  bank-bank  asing.  Pemerintah  juga  mulai  memperkenalkan  instrumen  keuangan baru  seperti  surat  berharga,  obligasi,  dan  saham,  sebagai  alternatif  dari  tabungan  dan deposito di bank. Pada tahun 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang berdampak pada Indonesia. Krisis ini memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi sektor keuangan di  Indonesia,  termasuk  perbankan  dan  pasar  modal.  Pemerintah  melakukan rekapitalisasi  bank  dan  memperketat  pengawasan  sektor  keuangan  untuk  menghindari krisis serupa di masa depan.
Saat  ini,  sektor  keuangan  di  Indonesia  terus  berkembang  dengan  pesat  dan semakin  maju.  Bank  dan  lembaga  keuangan  non-bank  semakin  banyak  bermunculan, dan produk-produk keuangan semakin bervariasi, seperti kartu kredit, pinjaman online, dan investasi  di  pasar modal. (Ramdani &  Agustina, 2019) Sesuai  dengan amanat  UU No.17  Tahun  2003  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  Negara  atau  daerah  (RAPBN/RAPBD)  disusun  atau  disajikan dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  telah  ditetapkan  dengan  peraturan pemerintah  (PP),  apabila  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  berhasil  makal  hal  itu berdasarkan  undang-undang  tersebut  pemerintah  mengeluarkan  PP  No.24  Tahun  2005

## Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal
tentang  standar  akuntansi  pemerintah.  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  mengatur  mengenai  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  atau  daerah  (RAPBN/RAPBD) yang  harus  disusun  atau  disajikan  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP). Berikut adalah beberapa hal penting yang diatur dalam UU tersebut:
Laporan  Pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran  (LPPA)  harus  disusun  atau disajikan  dengan  menggunakan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  SAP digunakan  sebagai  alat  standarisasi  pelaporan  keuangan  pemerintah,  yang  mencakup konsep,  prinsip,  prosedur  dan  teknik  akuntansi  yang  digunakan  oleh  pemerintah. Pelaporan  keuangan  pemerintah  yang  menggunakan  SAP  harus  mencakup  informasi yang  diperlukan  oleh  para  pemangku  kepentingan,  termasuk  informasi  mengenai pendapatan,  belanja,  utang,  aset,  dan  kewajiban.  Laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  anggaran  harus  memuat  informasi  yang  lengkap  dan  transparan,  serta memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai  kondisi  keuangan  pemerintah.  Laporan keuangan  pemerintah  yang  menggunakan  SAP  harus  disajikan  secara  terperinci, memuat  informasi  mengenai  transaksi  keuangan,  penyajian  neraca,  laporan  laba  rugi, serta  catatan  atas  laporan  keuangan.  Laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan anggaran  harus  disajikan  dengan  cara  yang  jelas  dan  mudah  dimengerti  oleh  para pemangku kepentingan.
SAP  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  dalam  menyusun  laporan  keuangan  dan pertanggungjawaban  keuangan,  sehingga  penggunaan  SAP  diharapkan  dapat meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  serta meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  pada  pemerintah.  (Ridwan,  2012)  laporan keuangan  pemerintah  tersebut,  pelaporan  keuangan  pemerintah  seharusnya  ditujukan agar  dapat  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
(Ridwan,  2012)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas  untuk  pengakuan  transaksi  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan,  dan  basis  akrual untuk  pengakuan aset,  kewajiban, dan ekuitas dana. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut hanya bersifat sementara dan sejak tanggal 22 Oktober 2010  telah  digantikan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Perubahan  mendasar  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  adalah  adanya  perubahan  dari  basis  kas  menjadi  basis  akrual dalam akuntansi pemerintahan.
karena  memperhitungkan  semua  transaksi  yang  terjadi  dalam  periode  yang bersangkutan. Penggunaan basis kas dalam SAP tidak berarti bahwa pemerintah hanya memperhitungkan transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas.  Pemerintah  masih  harus  memperhitungkan  transaksi  non-kas  seperti  piutang, hutang,  dan  persediaan  dalam  SAP,  namun  hanya  menggunakan  basis  kas  untuk pengakuan  pendapatannya  dan  pembayarannya.  Dalam  praktiknya,  SAP  menggunakan suatu  sistem terintegrasi  yang menggabungkan kedua basis tersebut  untuk memastikan
bahwa  informasi  keuangan  yang  dihasilkan  akurat  dan  representatif  serta  memenuhi kebutuhan  pengguna  informasi  keuangan,  termasuk  pemerintah  itu  sendiri,  pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.
(Yulianto, 2012) menurut Cushing, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sarana untuk  memahami  kinerja  ekonomis  dari  individu-individu  atau  kelompok-kelompok yang  bertanggung  jawab  dalam  mengggunakan  sumber  daya  ekonomi  untuk  tujuan pengendalian atas aktivitas penggunaan sumber daya tersebut. Jika definisi ini diterima, maka akuntansi dapat disejajarkan dengan sains lain yang menekankan aktivitas ilmiah sebagai  sebuah  proses  untuk  memahami  realitas  dan  mengendalikan  beberapa  elemen terkait  realitas  tersebut.  (Utama,  2021)  kinerja  keuangan  perlu  diseimbangkan  dengan kinerja sosial,  dan juga  upayanya dalam pelestarian alam,  agar terjadi kehidupan yang nyaman  dan  harmonis.  Perusahaan  memiliki  peran  penting  dalam  mengedepankan kehidupan  harmonis  karena  perusahaan  tidak  hanya  bertanggung  jawab  untuk menghasilkan  keuntungan  finansial,  tetapi  juga  harus  mempertimbangkan  dampak sosial  dan  lingkungan  dari  kegiatan  bisnis  mereka.  Pada  akhirnya,  tujuan  dari keberadaan  perusahaan  adalah  untuk  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  secara keseluruhan, bukan hanya untuk pemilik atau investor.

## Kesimpulan
Aturan keuangan terhadap akuntansi berbasis akrual perusahaan dapat mengambil berbagai  tindakan,  seperti  menerapkan  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  sosial perusahaan  (Corporate  Social  Responsibility)  dalam  setiap  aspek  kegiatan  bisnisnya. Hal  ini  dapat  mencakup  upaya  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan  dari  kegiatan bisnis, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar, dan membangun kemitraan  dengan  pihak-pihak  terkait  untuk  mempromosikan  pembangunan berkelanjutan.  Selain  itu,  perusahaan  dapat  mempertimbangkan  dampak  sosial  dan lingkungan  dari  kegiatan  bisnisnya  dalam  pengambilan  keputusan  strategis.  Ini  dapat mencakup  memilih  bahan  baku  yang  berkelanjutan,  mengembangkan  teknologi  yang ramah  lingkungan,  dan  menerapkan  praktek  bisnis  yang  etis  dan  transparan.  jangka panjang,  perusahaan  yang  mengedepankan  kehidupan  harmonis  dapat  memperoleh manfaat  dari  reputasi  yang  lebih  baik  dan  meningkatkan  daya  tarik  bagi  investor, karyawan,  dan  pelanggan.  Selain  itu,  perusahaan  juga  dapat  memainkan  peran  yang penting  dalam  memajukan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  secara  keseluruhan, termasuk  melalui  partisipasi  dalam  inisiatif  global  dan  nasional  yang  bertujuan  untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks.

## Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal

## DFTARPUSTAKA
Analisis Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011 . (2011).
Burhany, Dian Imanina dan Nurniah. (2013). Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu  Untuk  Meningkatkan  Kinerja  Lingkungan  Dalam  Pembangunan Berkelanjutan. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Nurniah Politeknik Negeri Ujung Pandang , 17.3 (80), 279–298. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.262
Christian, Natalis, Veronica, Veronica, & Lim, Lisa. (2021). Perkembangan Akuntansi Thailand  dan  Analisis  Shenanigans  pada  Perusahaan  Group  Lease. Owner , 5 (2), 329–244. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.475
Gibbs,  David.  (2020).  Green  economy. Essential  Concepts  of  Global  Environmental Governance , (December), 116–117. https://doi.org/10.4324/9780367816681-49
Habsari,  T.  N.,  Sahabuddin,  Z.  A.,  &  ...  (2022).  Profesionalisme  Akuntan  Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara Dalam Membangun Negeri. Jurnal  … , 3 (1), 88–95. https://doi.org/10.51742/akuntansi.v3i1.499
Hasanah,  Nurlayli,  &  Harmawati,  Diah.  (2020).  Manajemen  Pembelajaran  Taman Kanak-Kanak Model Sentra dengan Pendekatan Beyond Centers And Circle Time (  BCCT  )  Universitas  Musamus  and  Circle  Time  ).  Beyond  Centers  and  Circles Time  (  BCCT  )  merupakan  model  pendekatan  yang  berpusat  pada  anak  ,  proses pem. Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran , 4 (1), 30–33.
Izzaty,  Rita  Eka,  Astuti,  Budi,  &  Cholimah,  Nur.  (1967). 済無 No  Title  No  Title  No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 5–24.
Kabupaten, Gangga, & Utara, Lombok. (2022). Jurnal ABDIMAS INDEPENDEN . 3 (1), 64–78.
Manossoh,  Hendrik.  (2015).  the  Implementation  of  Governmental  Accounting  System To  Initiate  Good  Government  Governance  in  North  Sulawesi  Province. Berkala Ilmiah Efiensi , 15 (05), 786–787.
PRASETYA, FERRY DANU. (2012). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 1 (4), 113–117. https://doi.org/10.33508/jima.v1i4.257
Priyono,  Nuwun.  (2012).  Pemerintahan  Di  Indonesia  Periode  Sebelum  Reformasi sampai dengan Pasca-Reformasi. Jurnal UTM , 37 (15 Januari 2012), 1–13.
Putri, Anisa. (2010). Perkembangan Akuntansi Di Indonesia. Agusutus , 2 , 38–49.
Ramdani,  Eldis,  &  Agustina,  Neo.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  Terhadap  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Jurnal  Akuntansi  Dan Pembangunan ,
5 , 1–10.
Ridwan,  R.  (2012).  Strategi  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Pada Pemerintahan  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Uatara).
Universitas Tarumanagara Journal of Accounting , XVI (03), 390–412.
Utama,  Yopi  Yudha.  (2021).  Analisis  Akuntansi  Sustainabilitas  Pada  Bisnis Berkelanjutan  Perumahan  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 7 (2),  560–570. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2511
Yulianto, Eko. (2012). Anomali Perkembangan Akuntansi. Jurnal Akuntansi , 1–17.
Zelmiyanti,  Oleh  Riri.  (2015).  Perkembangan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Pada  Sektor Pemerintah Di Indonesia. Jrak , 6 (1), 68–72.