## IMPLEMENTASI JOINT BORDER COMMITTEE (JBC)

## UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA-TIMOR LESTE
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Email: dewamangku.undiksha@gmail.com

## Abstrak
Penyelesaian  sengketa  perbatasan  darat  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste  yang belum terselesaikan hingga saat ini ialah di segmen Noel Besi  – Citrana, segmen Bidjael  Sunan  –  Oben  serta  di  segmen  Subina.  Kedua  negara  telah  membentuk Joint Border Committee sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa batas darat yang  telah  bersepakat  untuk  menggunakan  Traktat  1904  dan  PCA  1914  sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste.
Kata  kunci : Joint  Border  Committee, Penyelesaian  Sengketa  Internasional,
Perbatasan

## Abstract
Unresolved settlement of land border disputes between Indonesia and Timor Leste is currently in the Noel Besi - Citrana segment, Bidjael Sunan - Oben segment as well  as  in  the  Subina  segment.  The  two  countries  have  established  the  Joint Border  Committee  as  a  forum  for  resolving  land  boundary  disputes  that  have agreed  to  use  the  Treaty  1904  and  PCA  1914  as  the  legal  basis  for  the determination  and  affirmation  of  land  boundaries  between  Indonesia  and  Timor Leste.
Keywords : Joint Border Committee, International Dispute Settlement, Border

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Menjaga  kedaulatan,  keamanan  dan  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh wilayah dan rakyat  Indonesia tidak terkecuali di  wilayah perbatasan darat antara Indonesia  dan  Timor  Leste  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dalam upaya  utama  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional.  Tujuan  ini  secara  jelas diamanatkan  pada  Alinea  IV  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945,  yaitu pemerintah  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia.  Wilayah  perbatasan  memiliki  arti  yang  sangat strategis sebagai halaman depan terciptanya keamanan di wilayah perbatasan yang akan  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  kondisi  pertahanan  keamanan  baik regional  maupun  nasional.  Wilayah  menjadi  penentu  berlakunya  kedaulatan
negara atas masyarakat dan berlakunya suatu  pemerintahan tertentu. Oleh karena itu,  batas  wilayah  menjadi  sangat  penting  sebab  batas  wilayah  menjadi  penanda awal  berlaku  dan  berakhirnya  fungsi sovereignity suatu  negara,  juga  sekaligus penanda  awal  berlaku  dan  berakhirnya  fungsi sovereignity negara  lain,  dengan demikian  pengaturan  di  wilayah   perbatasan  harus  ada  dan  berlangsung  dengan baik jika tidak akan dapat menimbulkan suatu permasalahan.
Relasi antar subjek hukum internasional sangat rentan untuk terjadinya suatu sengketa.  Sengketa  dapat  lahir  dari  beragam  sumber  potensi,  seperti  perbatasan, sumber  daya  alam,  kerusakan  lingkungan,  perdagangan,  hak  asasi  manusia, terorisme  dan  lain-lain.  Pada  saat  sengketa  tersebut  timbul  maka  hukum internasional  memainkan  peran  yang  tidak  kecil  dalam  penyelesaiannya. 1 Pada awalnya  negara  selalu  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  peperangan,  hal  ini dikarenakan  perang  masih  dianggap  sebagai  alat  diplomasi  yang  ampuh.  Namun sering  timbulnya  kesadaran  masyarakat  internasional  bahwa  peperangan  hanya menimbulkan  kesengsaraan,  maka  dibuatlah  ketentuan  hukum  positif  yang menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara dilarang, 2 kesadaran  tersebut  menumbuhkan  keyakinan  masyarakat  internasional  bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara damai. 3
Masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan  konsepsi  dasar  tentang  negara  sebagai  entitas  yang  memiliki  kedaulatan, penduduk  dan  wilayah  serta  tafsir  atau  persepsi  atas  ancaman  yang  dihadapi, dengan  demikian  pengelolaan  dan  pertahanan  wilayah  perbatasan  dan disimpulkan  sebagai  segala  upaya  untuk  mewujudkan  eksistensi  suatu  negara yang  ditandai  dengan  terlindunginya  kedaulatan,  penduduk,  dan  wilayah  dari berbagai  jenis  ancaman.  Wacana  ancaman  di  wilayah  perbatasan  sejauh  ini cenderung  di  dominasi  oleh  isu  dan  problem  di  daerah  perbatasan  khususnya  di perbatasan  darat  seperti  batas  negara,  bergesernya  patok  perbatasan,  aktivitas ekonomi, pelintas gelap dan penyelundupan, serta pencurian yang masih menjadi permasalahan  di  daerah  perbatasan.  Masalah  perbatasan  memiliki  dimensi  yang kompleks  terdapat  sejumlah  faktor  krusial  yang  terkait  di  dalamnya  seperti
1 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 1.
2 Boer  Mauna, Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global , Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 193.
3 Hilton  Tarnama  Putra  &  Eka  An  Aqimuddin, Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  di ASEAN Lembaga dan Proses , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 1.
yurisdiksi  dan  kedaulatan  negara,  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  pertahanan keamanan.
Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah perbatasan laut maupun darat dengan sepuluh  negara, 4 masalah  perbatasan  juga  merupakan  hal  serius  yang  sampai sekarang  belum  seluruhnya  berhasil  dituntaskan.  Persoalan  perbatasan  antara Indonesia  dan  Timor  Leste  khususnya  di  darat  dapat  digolongkan  sebagai persoalan  yang sangat unik, 5 hal ini karena perbatasan darat kedua negara terdiri dari  dua  bagian. Pertama ,  perbatasan  di  sekitar  wilayah  kantong  ( enclave ) 6
Oecussi 7 yaitu suatu wilayah enclave yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat (yang merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur/NTT) dan  terpisah  sekitar  60  kilometer  dari  wilayah  induknya. 8 Kedua ,  perbatasan sepanjang  149,9  km  yang  membelah  pulau  Timor  menjadi  Timor  Barat  di  barat dan Timor Leste di bagian timur, hingga saat ini kedua negara masih dihadapkan pada  permasalahan  yang  menyangkut  perbatasan  darat  baik  dari  aspek pembangunan sosial-ekonomi dan pertahanan-keamanan. 9
4 Wilayah  darat  Republik  Indonesia  berbatasan  langsung  dengan  negara-negara  Malaysia, Papua  New  Guinea    (PNG),  dan  Timor  Leste,  sedangkan  wilayah  laut  Indonesia  berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia,  Timor  Leste,  dan  Papua  New  Guinea    (PNG).  Lihat  dalam  Ganewati  Wuryandari, Mencari  Format  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan  Indonesia-Timor  Leste ,  lihat  dalam  Ludiro Madu, et  al., Mengelola  Perbatasan  Indonesia  Di  Dunia  Tanpa  Batas:  Isu,  Permasalahan  dan Pilihan Kebijakan , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 195. 5 Hasjim Djalal, “Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue : Indonesian Perspective,” Indonesian Quarterly , Vol. 30 No. 4, 4th Quarter 2002, hlm. 344. 6 Enclave atau daerah  kantong adalah negara/bagian  negara  yang  dikelilingi  oleh  wilayah suatu  negara  lain.  Kata enclave berasal  dari  kata Perancis, lingua  franca kosakata bidang diplomasi, yang aslinya berasal dari kata Latin inclavatus yang artinya terkurung, terkunci. Lihat dalam kamus bahasa Inggris enclave ialah “ a part of a country that is surrounded by another country, or a group of people who are different from the people living in the surrounding area ”, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary , United Kingdom:  Cambridge University Press,  hlm. 401.
7 Penulisan  nama  Distrik  Oecussi  yang  dijumpai  penulis  berbeda-beda,  ada  yang menuliskan  dengan  nama  Oekusi,  Oecusse,  O’Kussi,  Oikoussi.  Di  dalam  penulisan  disertasi  ini penulis  dengan  konsisten  akan  menggunakan  dan  menyebutkan  Oecussi,  dimana  penulis berpedoman pada “Republik Demokratik Timor Leste, National Parlement, Strategic Development Plan 2011-2030
8 Barry  Wain,  “Latent  Danger  :  Boundary  Dispute  and  Border  Issues  in  Southeast  Asia,” Southeast Asian Affairs , 2009, hlm. 40.
9 Wilayah  perbatasan  darat  Indonesia  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dengan  Timor Leste  yang  wilayah  perbatasan  yang  secara  keseluruhan  memiliki  panjang  268,8  kilometer  dan meliputi  tiga  kabupaten  tersebut  dipisahkan  oleh  dua  alur  wilayah,  yaitu  (1)  sektor  Timur (Kabupaten  Belu)  yang  berbatasan  langsung  dengan  Distrik  Covalima  dan  Distrik  Bobonaro  di Timor Leste sepanjang 149,1 km; dan (2) sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119,7 km. Lihat dalam Ludiro Madu et al. , Op.cit. , 196.
Sejarah  perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste  tidak  lepas  dari  sejarah masuknya  Belanda  ke  wilayah  Timor  yang  kemudian  membagi  wilayah  itu menjadi dua bagian, yaitu Timor Portugis  yang berpusat di Dili dan Timor Barat yang  beribukota  di  Kupang  dan  pembagian  ini  sesungguhnya  berlangsung  sejak akhir  abad  ke-17  dan  ditetapkan  dalam  suatu  klausul A  Convention  for  the Demarcation  of  Portuguese  and  Dutch  Dominions  on  the  Island  of  Timor  1904 (Traktat 1904). 10 Dalam Traktat 1904 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di  Den  Haag  mengatur  beberapa  hal  penting  diantaranya  Pasal  1  menyatakan bahwa  Belanda  menyerahkan  kedaulatannya  di  daerah  Maucatar  (Timor  Timur) kepada  Portugis,  sementara  itu  Pasal  II  menyatakan  bahwa  sebagai  balasan Portugis menyerahkan wilayah Timor bagian tengah kepada Belanda. 11
Konflik  antara  Belanda  dan  Portugis  dalam  memperebutkan  dominasi perdagangan  di  Timor  tidak  kunjung  usai,  ketika  keduanya  menandatangani Contract  of  Paravicini yang  membagi  pulau  Timor  menjadi  dua  bagian,  yaitu bagian  Barat  (berpusat  di  Kupang)  menjadi  milik  Belanda  dan  bagian  Timur (berpusat  di  Dili)  menjadi  milik  Portugis  dan  dalam  kontrak  tersebut  tidak menyebutkan  detail  tapal  batas  yang  ada.  Baru  pada  tahun  1914  kedua  negara menyepakati  penetapan  tapal  batas  yang  ada  dimana  dalam Permanent  Court  of Arbitration 1914 (PCA 1914) menetapkan Timor Barat dan Timor Timur sebagai daerah  yang  terpisah,  dalam  Pasal  I  dalam  perjanjian  itu  menyebutkan  bahwa kerajaan-kerajaan  yang  berada  di  Timor  Barat  merupakan  milik  Belanda  dan kerajaan-kerjaan  di  wilayah  Timor  Timur  milik  Portugis,  Pasal  II  menetapkan bahwa  Belanda  masih  menguasai  daerah  Maucator  dan  Portugis  menguasi wilayah enclave Oecussi di wilayah sebelah barat perbatasan. 12
Setelah  selama  kurang  lebih  dua  puluh  empat  tahun  menjadi  bagian  dari wilayah  kedaulatan  Indonesia,  Timor  Leste  (atau  yang  juga  dikenal  dengan
10 Lihat Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor , Signed in the Hague on 1 October 1904
11 Ganewati  Wuryandari, Persoalan  Demarkasi  dan  Keamanan  Perbatasan  Indonesia- Timor  Leste ,  lihat  dalam  Ganewati  Wuryandari et  al. , Keamanan  Di  Perbatasan  Indonesia  – Timor Leste, Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya, Yogyakarta: P2P-LIPI & Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 122.
12 Lihat  dalam Permanent  Court  of  Arbitration,  Arbitral  Award  Rendered  in  Execution  of the  Compromis, Signed at  the  Hague,  April  3,  1913,  between the  Netherlands  and  Portugal concerning the subject of the Boundary of a part of their Possessions in the Island of Timor , Paris, 25 June 1914.
berbagai sebutan nama seperti Timor Leste, Timor Loro Sae, East Timor) 13 pada akhirnya memilih berpisah dan merdeka. Jajak pendapat  yang dilaksanakan pada 30  Agustus  1999  di  bawah  pengawasan United  Nation  Mission  in  East  Timor (UNAMET) telah menghantarkan wilayah ini memasuki sejarah baru. 14 Indonesia harus  menerima  kenyataan  untuk  segera  mengakhiri  kekuasaannya  ketika  dalam jajak pendapat 344.580 rakyat Timor Timur yang mewakili 78,5 persen dari total pemilih  memilih  opsi  sebagai  negara  merdeka.  Hanya  21,5  persen  suara  yang mewakili  94.388  rakyat  Timor  Timur  menerima  opsi  otonomi  luas  yang ditawarkan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  B.J.  Habibie. 15 Pengakuan internasional  terhadap  kemerdekaan  Timor  Timur  pada  tahun  2002  semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara berdaulat, dengan sebutan resmi Republic Democratic of Timor Leste (RDTL).
Indonesia  dan  Timor  Leste  masih  menyisakan  4%  perbatasan  darat  yang belum  disepakati  oleh  kedua  negara  menurut  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan  (BNPP),  kedua  negara  masih  mempermasalahkan  3  (tiga)  segmen batas,  yaitu  (a)  segmen  di  Noel  Besi-Citrana,  Desa  Netemnanu  Utara,  Amfoang Timur,  Kabupaten  Kupang,  dengan  wilayah enclave Oecussi,  Timor  Leste, menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noel Besi,  yang status tanahnya masih  sebagai  zona  netral.  (b)  segmen  di  Bidjael  Sunan,  Oben,  di  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  (TTU)  dengan  wilayah enclave Oecussi,  yaitu  pada  areal seluas  489  bidang  tanah  sepanjang  2,6  km  atau  142,7  ha.  Tanah  tersebut merupakan  tanah  yang  disterilkan  agar  tidak  menimbulkan  masalah  karena
13 Anthony L. Smith, “Timor Leste, Timor Timur, East Timor, Timor Lorosa'e: What's in a Name  ?”, Southeast  Asia  Affairs ,  Institute  of  Southeast  Asian  Studies  (ISEAS),  2002,  hlm.  54. Untuk  lebih  memudahkan  dalam  penulisan,  istilah  yang  akan  digunakan  oleh  Penulis  dalam penelitian ini untuk bekas koloni Portugis dan bekas provinsi Indonesia yang ke-27 adalah Timor Leste.
14 Penandatanganan  Perjanjian  5  Mei  1999  antara  Indonesia,  Timor  Timur  yang ditandatangani  di  New  York  menyetujui  pembentukan  UNAMET  pada  22  Mei  1999,  yang memiliki mandat untuk mengorganisir pelaksanaan referendum di Timor Timur untuk menentukan nasib  mereka  sendiri  setelah  dua  puluh  empat  tahun  dikuasi  oleh  Indonesia.  Lihat  dalam  Ian Martin,  2001, Self-Determinatian  in  East  Timor  :  The  United  Nations,  the  Ballot,  and International Intervention , Boulder (Colorado) and London: Lynne Rienner Publishers Inc, 2001, hlm. 37-42.
15 Mantan Presiden Habibie dalam testimoninya pada tanggal 29 Maret 2007 tentang tragedi pasca  jajak  pendapat  di  depan  tim  pencari  fakta  untuk  rekonsiliasi  dan  perdamaian  Indonesia  – Timor  Leste,  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  pemberian  opsi  merdeka  atau  tetap  integrasi dengan  Indonesia  kepada  rakyat  Timor  Timur  pada  masa  itu  bertujuan  untuk  menjernihkan persoalan  tentang  kebijakan  politik  tentang  Timor  Timur  dalam  fora  Internasional.  Lihat  dalam Dhey  Wego  Tadeus,  “Prinsip  Hubungan  Bertetangga  Baik  Antara  Negara  Berkenaan  Dengan Adanya  Enclave  Oecusi  Timor  Leste  Dalam  Wilayah  Negara  Indonesia,”  Disertasi,  Bandung: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011, hlm. 1.
Indonesia-Timor  Leste  mengklaim  sebagai  miliknya.  (c)  segmen  di  Dilumil- Memo,  Kabupaten  Belu  yang  berbatasan  dengan  Distrik  Bobonaro,  yaitu perbedaan  identifikasi  terhadap  Median  Mota  Malibaka  pada  aliran  sungai sepanjang 2, 2 km atau pada areal seluas 41,9 ha. 16
Sebelum  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  43  Tahun  2008  tentang Wilayah  Negara,  kedua  negara  telah  membentuk  suatu  komite  bersama  yang memiliki  kewenangan  dalam  pengelolaan  pengaturan  perbatasan  Indonesia  dan Timor  Leste  di  mana  di  tingkat  pusat  diatur  melalui Joint  Border  Committee (JBC).  JBC  yang  terdiri  dari  beberapa  sub-sub  komite  teknis  ini  diketuai  oleh Direktur Jenderal Pemerintah Umum, Kementerian Dalam Negeri sementara BLC untuk  perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste  diketuai  oleh  Gubernur  NTT.  JBC yang terdiri dari beberapa sub-sub komite sebagai berikut : 17
1. Technical  Sub  Committee  on  Border  Movement  of  Person  and  Good Indonesia – Timor Leste di bawah pengawasan dan pelaksanaan Departemen Hukum  dan  Perundang-undangan  serta  Departemen  Perindustrian  dan Perdagangan;
2. Technical  Sub  Committee  on  Border  Security  Indonesia  –  Timor  Leste menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan dan Panglima TNI;
3. Technical  Sub  Committee  on  Police  Cooperation  Indonesia  –  Timor  Leste dibawah tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kaporli;
4. Technical Sub Committee on River Management  Indonesia  – Timor Leste di bawah tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum; dan
5. Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation Indonesia –  Timor  Leste dilaksanakan  dan  menjadi  tanggung  jawab  Bakosurtanal  dan TNI.
Keberadaan  JBC  sendiri  pasca  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara kemungkinan besar akan mengalami revisi, hal  ini  mengingat  dalam  undang-undang  tersebut  telah  diamanatkan  untuk membentuk  sebuah  badan  yang  secara  khusus  akan  mengambil  ahli  wewenang
16 Ganewati  Wuryandari, Tetangga  Baru,  Masalah  Baru  :  Timor  Leste,  Keamanan  Di Perbatasan dan Pengelolaannya, lihat dalam Ganewati Wuryandari et al. , Op.cit. , hlm. 10.
17 Ganewati  Wuryandari  &  Firman  Noor, Implikasi  Kebijakan  Pengelolaan  Keamanan  Di Perbatasan RI-Timor Leste , Ganewati Wuryandari et al ., Op.cit ., hlm. 268.
dan  fungsi  yang  selama  ini  diemban  oleh Border  Liasion  Committee (BLC). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa elemen-elemen yang ada di BLC  akan  tetap  dimanfaatkan  mengingat  dalam  undang-undang  wilayah  negara itu  ditetapkan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  daerah  adalah  dua  unsur  yang  akan mengisi lembaga pengelolaan batas wilayah. 18

## 2. Rumusan Masalah
Bagaimana  implementasi Joint  Border  Committee (JBC)  Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia-Timor Leste?

## B. PEMBAHASAN
Ada  beberapa  faktor  yang  pada  umumnya  terkait  dengan  adanya  perbedaan interpretasi  atau  penafsiran  atas  aturan-aturan  yang  menjadi  bahan  rujukan Indonesia dan Timor Leste dalam pengaturan berkenaan dengan perbatasan kedua negara.  Indonesia  dan  Timor  Leste  telah  menyepakati  secara  bersama-sama prinsip dasar yang dipakai dalam penentuan garis batas kedua negara, yaitu yang dikenal dalam hukum internasional sebagai uti possidetis juris .
Dengan merujuk pada prinsip tersebut, maka ketika Indonesia memproklamirkan  diri  sebagai  negara  merdeka  tahun  1945,  secara  otomatis wilayah  negara  baru  ini  meliputi  seluruh  wilayah  jajahan  Belanda.  Dalam  kasus Timor  Leste,  sebagai  sebuah  negara  bekas  koloni  Portugis  (1701-1975)  dan sebagai  salah  satu  bagian  wilayah  Indonesia  (1976-1999),  Timor  Leste  juga mewarisi  seluruh  wilayah  bekas  jajahan  negara-negara  tersebut,  khususnya Portugis.
Kemerdekaan  yang  diraih  oleh  Bangsa  Indonesia  pada  tahun  1945 menyebabkan  Indonesia  tidak  hanya  mewarisi  seluruh  wilayah The  Netherlands Dutch  East  Indies ,  tetapi  juga  mewarisi  seluruh  perjanjian  perbatasan  yang ditandatangani oleh Netherlands yang berkaitan dengan Dutch East Indies dengan negara-negara lain, termasuk dengan Portugis di Kepulauan Timor. Dalam hal ini, Belanda  dan  Portugis  telah  menandatangani  dua  perjanjian  tentang  perbatasan, yaitu pertama adalah A Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch
18 Ibid.
Dominions  on  the  Island  of  Timor tanggal  1  Oktober  (Traktat  1904),  perjanjian kedua adalah PCA 1914.
Dengan  mengacu  pada  prinsip uti  possidetis  juris di  atas,  dua  perjanjian mengenai  perbatasan  antara  Belanda  dan  Portugis  di  Timor  tersebut,  selanjutnya oleh  Indonesia  dan  Timor  Leste  disepakati  sebagai  dasar  hukum  bagi  demarkasi perbatasan kedua negara. Kesepakatan untuk menggunakan perjanjian tersebut di dalam  penentuan  batas  wilayah  perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste  telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 2 Februari 2002.
Dalam  pertemuan  tersebut,  kedua  negara  secara  jelas  menyetujui  landasan untuk  pengaturan  batas  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste,  yaitu  menurut  batas yang  telah  disepakati  oleh  Belanda  dan  Portugis.  Kesepakatan  yang  dicapai dengan  baik  dalam  nota  kesepahaman  tersebut  di  atas,  ternyata  dalam  berbagai implementasinya  menghasilkan  berbagai  kendala  yang  dihadapi  oleh  kedua negara.
Permasalahan  muncul  dengan  adanya  perbedaan  dalam  hal  penafsiran beberapa  ketentuan  besar  yang  diatur  di  dalam  Traktat  1904  dan Permanent Arbitral  Awards 1914,  dengan  kondisi  yang  sekarang  atau  riilnya  saat  ini  di lapangan.  Menurut  pendapat  Sobar  Sutisna,  Kepala  Pusat  Pemetaan  Batas Wilayah-Bakosurtanal (sekarang BIG/Badan Informasi Geospasial), permasalahan tersebut  muncul  antara  lain  karena  telah  terjadi  perbedaan  interpretasi  geografi antara  toponimi  (penamaan)  pada  kurun  waktu  Traktat  1904  dibuat  dengan toponimi yang ada pada saat ini, dengan data geometri yang ada di Traktat. 19
Potensi  perbedaan  ini  sangat  mungkin  terjadi,  karena  ketentuan-ketentuan yang  termuat  dalam  Traktat  1904  yang  mengatur  tentang  batas  negara  antara Belanda  dan  Portugis  di  Pulau  Timor,  secara  umum  lebih  mendasarkan  batas wilayah  darat  mereka  pada  alam,  yaitu  sungai-sungai  yang  membelah  Timor bagian Barat dan Timur. Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, sejak Traktat
19 Sobar  Sutisna,  Isu  Keamanan  Indonesia  dan  Timor  Leste,  Focus  Group  Discussion, Kepala  Pusat  Pemetaan  Batas  Wilayah  (Bakorsutanal),  yang  diselenggarakan  oleh  tim  peneliti perbatasan LIPI, di LIPI, Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2007. Lihat juga dalam laporan yang dibuat oleh  Alexander  Humau  dan  Roby  Manoh  tentang  Laporan  Hasil  Pertemuan  Sub  Komite  Teknis Pengaturan  dan  Demarkasi  Perbatasan  Antara  Republik  Indonesia  dan  Republik  Demokratik Timor Leste, tanggal 16-17 April 2003, Jakarta, poin V. Hasil pertemuan no. 1 hlm. 2 disebutkan bahwa  Indonesia  dan  Timor  Timur  dalam  pertemuan  antara  Sub  Komite  Teknis  Pengaturab  dan Demarkasi  Perbatasan  antara  RI  dan  Timor  Leste  tanggal  16-17  April  2003  menyepakati  bahwa “Dasar hukum bagi demarkasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste adalah Traktat 1904 dan Putusan Arbitrasi 1914”. Lihat juga dalam Ganewati Wuryandari et al. , Op.cit ., hlm. 122.
itu  ditandatangani  tahun  1904  hingga  tahun  2004  tentu  telah  terjadi  berbagai perubahan dinamis pada sungai-sungai tersebut.
Aktivitas  alam,  seperti  hujan  dan  bencana  alam,  misalnya  secara  potensial telah  menyebabkan  berbagai  perubahan  bentuk  aliran  sungai.  Di  samping  itu, pergantian generasi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, secara potensial juga  berpengaruh  pada  cara  mereka  dalam  penyebutan  atau  penamaan  sungai- sungai  tersebut,  yang  mungkin  sangat  berbeda  dengan  yang  tercantum  dalam Traktat 1904.
Salah  satu  permasalahan  berkaitan  dengan  perbedaan  penyebutan  nama sungai  dalam  Traktat  dan  realitas  di  lapangan  hal  ini  terungkap  dalam  Traktat 1904  misalnya  merujuk  nama  sungai  sebagai  batas  wilayah  darat  antara  Timor barat  (Belanda)  dan  timur  (Portugis).  Namun,  ketika  dilakukan  survei,  nama sungai  seperti  yang  tercantum  di  dalam  Traktat  1904  di  atas  dalam  realitas kekinian sudah mengalami modifikasi berbagai versi sebutan nama.
Salah  satu  contoh  menarik  untuk  kasus  tersebut  adalah  penyebutan  nama sebuah sungai yang terletak di Kabupaten Belu yang sangat bervariasi, yaitu Mota Bico,  Ribeira  Motabico,  dan  Mota  Halimeak,  padahal  pada  sisi  lain  teks  asli  di Traktat 1904 Pasal V ayat 1 hanya menggunakan satu sebutan nama sungai yaitu Mota Biku. 20
Perbedaan  penafsiran  antara  isi  traktat  dengan  kenyataan  di  lapangan,  juga dapat  ditemui pada kasus  segmen Noel  Besi.  Segmen  yang masih disengketakan antara  Indonesia  dan  Timor  Leste,  tepatnya  berada  di  Desa  Netemnanu  Utara, Kecamatan  Amfoang  Timur,  Kabupaten  Kupang.  Kecamatan  ini  merupakan sebuah  kecamatan  yang  relatif  baru  terbentuk  sebagai  hasil  pemekaran  dari Kecamatan  Amfoang  Utara  tahun  2002.  Di  samping  itu,  Amfoang  Timur  adalah salah satu dari sembilan kecamatan di Provinsi NTT yang memiliki batas wilayah darat langsung dengan Timor Leste, khususnya dengan enclave Oecussi yang oleh masyarakat lokal di sekitar wilayah perbatasan lebih dikenal dengan sebutan nama Distrik Ambenu.
Perbedaan  pandangan  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste  dalam  hal  batas wilayah darat di segmen Noel Besi ini berangkat dari perbedaan persepsi tentang landasan  yang  dipakai  dalam  penentuan  garis  batas  antara  Indonesia  dan  Timor
20 Ibid. , hlm. 123.
Leste.  Pihak  Indonesia  berpendapat  bahwa  batas  wilayah  Indonesia  dan  Timor Leste  adalah  Noel  Besi  (yang  dalam  bahasa  lokal,  Noel  berarti  sungai  besar), bukan Noemnea (parit kecil) sebagaimana yang dituntut oleh Timor Leste.
Munculnya  perbedaan  penafsiran  Indonesia  dan  Timor  Leste  di  atas, kemungkinannya sangat erat kaitannya dengan adanya kesalahan toponimi sungai di  peta  Traktat  dan  kenyataan  di  lapangan.  Pasal  III  ayat  1  Traktat  1904  yang mengatur  mengenai  garis  batas  di  Noel  Besi  yang  sekarang  ini  sedang disengketakan oleh Indonesia dan Timor Leste, menyatakan sebagai berikut : 21
“ Dari  muara  Noel  Besi,  dimana  puncak  Pulau  Batek  dapat  terlihat,  pada azimuth  astronomi  3047NW,  mengikuti  thalweg  (muara  sungai)  Noel  Besi,
Noel Niema, dan Bidjael Sunan, sampai ke mata airnya ”.
Dengan  merujuk  pada  ketentuan  pasal  tersebut,  jelas  terlihat  bahwa  muara sungai  Noel  Besi  merupakan  awal  dari  penentuan  garis  batas.  Namun  demikian, muara Noel Besi (menurut pandangan Indonesia sebenarnya berada sebelah timur) tidak tergambar dalam peta yang terlampir dalam Traktat 1904 dan hanya tertulis sebagai  Noel  Sutrana  (Noel  Barnabi).  Akibat  dari  perbedaan  ini  telah menimbulkan  perbedaan  penafsiran  oleh  Timor  Leste,  misalnya  berpendapat bahwa  dengan  merujuk  pada  Pasal  III  di  atas,  penentuan  batas  itu  seharusnya ditarik dari Noel Besi yang digambarkan pada parit yang kecil (sebelah barat) dan sampai di percabangan sungai menyambut dengan Noel Besi yang besar. 22
Bagi  Indonesia,  perbatasan  merupakan  kawasan  yang  strategis  dan  vital dalam  konstelasi  NKRI.  Dikatakan  strategis,  karena  secara  geografis  kawasan perbatasan  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  dan  peluang  pasar  karena kedekatan  jaraknya  dengan  negara  tetangga.  Sementara  disebut  vital,  karena secara  politik  kawasan  perbatasan  berkaitan  dengan  aspek  kedaulatan  negara, pertahanan  dan  keamanan,  rasa  kebangsaan,  ideologi,  sosial,  ekonomi,  dan budaya. 23
21 Lihat  dalam  Pasal  III  ayat  (1)  Traktat  1904  : “Proceeding  from  the  mouth  of  the  Noel (river)  Besi,  from  where  the  summit  of  Pulu  (Island)  Batek  can  be  sighted,  on  a  3047NW astronomical  azimuth,  following  the  thalweg  of  the  Neol  Besi,  that  of  the  Noel  Niema  and  the Bidjael Sunan, up to its source”.
22 Lihat  laporan  yang  dibuat  oleh  Alexander  Humau  dan  Roby  Manoh,  “Laporan  Hasil Pertemuan Sub Komite Teknis Pengaturan dan Demarkasi Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, 16-17 April 2003, Jakarta, hlm. 7.
23 Irwan  Lahnisafitra, Kajian  Pengembangan  Wilayah  Pada  Kawasan  Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak, Thesis, Institute Teknologi Bandung, 2005, hlm. i.
Perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Oleh karena itu, setiap  negara  mempunyai  kewenangan  untuk  menentukan  batas  wilayah yurisdiksinya  masing-masing.  Namun,  karena  batas  terluar  wilayah  negara senantiasa  berbatasan  dengan  wilayah  kedaulatan  negara  lain,  maka  penetapan perbatasan  tersebut  harus  juga  memperhatikan  kewenangan  otoritas  negara  lain melalui kerjasama dan perjanjian.
Dalam  hal  batas  wilayah  darat  kedua  negara  Indonesia  dan  Timor  Leste diakui  untuk  menggunakan  Traktat  1904  antara  Portugal  dan  Belanda  serta dokumen-dokumen  lain  yang  telah  diakui  oleh  Pemerintah  Indonesia  dan Pemerintahan Timor Leste sebagai dasar hukum tertulis, serta beberapa peta yang menjelaskan  letak  batas  wilayah  kedua  negara  atas  Pulau  Timor,  yang  dibagi menjadi  dua  bagian  wilayah,  yaitu  wilayah  bagian  Timur  dari  garis  pantai  utara sampai dengan garis pantai Selatan Pulau Timor, yaitu sejauh 149,1 km dan batas wilayah  barat  (Oecussi)  dengan  jarak  setengah  lingkaran  sejauh  119,7  km  atau secara keseluruhan batas wilayah darat kedua negara sejauh 268,8 km.
Berdasarkan  pada  hasil  kesepakatan  perbatasan  antara  Portugal  dan  Belanda diakui  perjanjian-perjanjian,  diantaranya  adalah  Perjanjian  Damai  1859 24 serta Traktat  1904  yang  telah  memenuhi  proses  pembuatan  perjanjian  internasional sebagaimana  lazimnya  dalam  perjanjian  yaitu  perjanjian  damai  tahun  1859  yang ditandatangani  di  Lisbon  pada  tanggal  20  April  1859,  kemudian  dipertukarkan ratifikasinya pada tanggal  13 Agustus 1860, dimana di  dalam perjanjian tersebut berisikan  penetapan  batas  internasional  secara  umum  antara  wilayah Pemerintahan  Portugis  dan  Belanda  atas  Kepulauan  Solor  (Alor)  dan  Kepulauan Timor,  disamping  pertukaran  beberapa  bagian  wilayah  pemerintah  di  kedua kepulauan.
Selanjutnya  Traktat  1904  ditandatangani  di  Hague  pada  tanggal  1  Oktober 1904 kemudian dilakukan pertukaran diratifikasi pada tanggal 29 Agustus 1908. 25
Di dalam Traktat 1904 secara spesifik terdiri dari 15 ketentuan Pasal, dimana terdapat  ketentuan  dalam  pasal-pasal  tersebut  terfokus  pada  penetapan  dan penegasan batas dengan secara detail terdapat pada ketentuan Pasal III dengan 10
24 Lihat  dalam Treaty  of  Demarcation  and  Exchange  of  some  Portuguese  and  Dutch Dominions on the Solor and Timor Archipelago , between Portugal and the Netherlands Signed in Lisbon on 20 April 1859,  ratifications having been exchanged as at 13 August 1860.
25 Neil  Deeley,  “The  International  Boundaries  of  East  Timor  Boundary  and  Territory Briefing”, International Boundaries Research Unit Department of Geography , Vol. 3 No. 5 Tahun 200, hlm. 32.
ayat  untuk  menetapkan  dan  menegaskan  batas  wilayah  Barat  (Oecussi), sedangkan untuk wilayah Timur (batas utama) dalam ketentuan Pasal V dengan 8 ayat.
Sehubungan  dengan  ini,  baik  ketentuan  dalam  Pasal  III  maupun  ketentuan Pasal  V  Traktat  1904  terdapat  perbedaan  interpretasi  oleh  komisi  teknis perbatasan,  tetapi  telah  diselesaikan  secara  teknis  di  lapangan,  sehingga  secara keseluruhan  dalam  kepentuan  Pasal  V  untuk  wilayah  Timur  (batas  utama)  telah mencapai  kesepakatan  secara  keseluruhan,  dan  tinggal  sebagian  yang  belum mencapai kesepakatan terutama terdapat pada ketentuan Pasal III ayat (1) dan ayat (2) dan secara detail terdapat pada keputusan Mahkamah Arbitrase dikeluarkan di Paris pada tanggal 25 Juni 1914, yang direkomendasikan dalam dokumen Oil Poli 1915.
Proses  awal  penentuan,  penetapan,  dan  penegasan  batas  kedua  koloni Portugis  dan  Belanda  dimulai  sejak  tahun  1641  yang  diawali  dengan  perebutan wilayah  melalui  perang  di  Selat  Malaka,  kemudian  berakhir  di  Pulau  Timor melalui  kesepakatan-kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  Perjanjian  Damai  pada tahun  1661  dan  baru  mencapai  kesepakatan  final  pada  tahun  1916  dengan  batas wilayah  darat  yang  definitif  dampai  dengan  tahun  1945,  setelah  Belanda meninggalkan Republik Indonesia.
Kepemilikan  batas  wilayah  negara  mulai  berubah  sejak  Bangsa  Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, yaitu batas wilayah negara beralih  menjadi  batas  wilayah  Portugis  dan  Indonesia  sampai  dengan  Portugis meninggalkan Timor Leste pada tahun 1975.
Jika  kita  melihat  karya  ilmiah  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mladen Klemencic  dan  Anton  Gosar  yang  menulis  mengenai  persoalan  perbatasan  tiga negara pasca perbuahan peta politik antara Italia, Croasia dan Slovenia di sebelah utara  laut  Adriatik.  Kedua  penulis  tersebut  menyoroti  perubahan  peta  geografi politik di lautan Adriatik sebagai pengaruh pecahnya Yugoslavia menjadi negara Crosia dan Slovenia pada tahun 1990, dimana negara-negara baru tersebut mulai mempersoalkan batas-batas wilayah negara mereka, terutama perbatasan  di  utara laut Adriatik. 26
26 Mladen Klemencic & Anton Gosar, “ The Promblem of the Italo-Croato-Slovene Border Delimitation in the Northern Adriantic, ” Geojournal , Vol. 52 No. 2  Tahun 2000, hlm.129.
Berdasarkan hasil penelitian kedua penulis tersebut, menyatakan bahwa untuk mencapai  penyelesaian  secara  damai  dalam  sengketa  perbatasan  tersebut  supaya tidak  naik  ke  level  konflik  internasional,  maka  para  pihak  harus  mengupayakan adanya  kerjasama  lintas  batas  secara  damai  terutama  dalam  menyelesaikan persoalan  pencemaran  pada  laut  tersebut  yang  menjadi  ancaman  serius  bagi kelangsungan habitat laut Adriatik. 27
Selain  itu,  para  pihak  dapat  menempuh  cara-cara  diplomasi  dalam penyelesaian  sengketa  perbatasan  yang  sedang  terjadi.  Hal  ini  penting  dilakukan guna  mencegah  terjadinya  konflik  bersenjata  yang  dipicu  oleh  persoalan perbatasan  yang  dapat  berdampak  negatif  bagi  stabilitas  perairan  laut  Adriatik yang berbatasan dengan beberapa negara di sekelilingnya.
Menurut  A.  Obukhov  mengulas  mengenai  sejarah  negosiasi  penentuan perbatasan  antara  Rusia  dengan  Lithuania  pasca  runtuhnya  Uni  Soviet.  Dalam tulisan  A.  Obukhov  tersebut  diawali  dari  pernyataan  sepihak  Rusia  yang mendeklarasikan  kemandiriannya  dari  Uni  Soviet  serta  batas-batas  wilayahnya. Hal  ini  memicu  terjadinya  sengketa  dengan  beberapa  negara  tetangganya  yang berbatasan  langsung,  seperti  :  Estonia,  Latvia,  Lithuania,  Belarus,  Georgia,  dan Kazakstan. 28
Khusus  mengenai  persoalan  perbatasan  antara  Rusia  dengan  Lithuania dilakukan beberapa kali perundingan perbatasan, yaitu pada tahap awal memakan waktu  selama  empat  tahun  (1993-1997),  dan  tahap  kedua  selama  enam  tahun (1997-2003). Kedua negara tersebut kemudian berhasil merampungkan perjanjian perbatasannya pada tahun 2005 yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian perbatasan  kedua  negara,  dan  secara  efektif  diberlakukan  sejak  bulan  April 2006. 29
Dalam kehidupan masyarakat internasional ditandai adanya dua faktor, yaitu adanya  kerja  sama  dan  hidup  berdampingan  secara  damai  dan  adanya  sengketa antar  masyarakat  internasional.  Sengketa  antar  anggota  masyarakat  internasional beraneka  ragam  sebabnya,  mungkin  disebabkan  karena  alasan  politik,  strategi militer,  ekonomi  ataupun  ideologi  atau  perpaduan  antara  kepentingan  tersebut. Persengketaan  antara  bangsa  sering  bersifat  terbuka  dan  paling  dahsyat
27 Ibid. , hlm. 137.
28 A. Obukhov, “The State Border with Lithuania”, International Affairs,Vol. 52 No.4 2006, Academic Research Library, hlm. 136.
29 Ibid. , hlm. 153-154.
perwujudannya  adalah  berupa  perang  dan  tidak  sedikit  menelan  korban. Perkembangan  teknologi  dalam  bidang  persenjataan  yang  dapat  dipergunakan untuk perang sering menghantui masyarakat internasional akan timbulnya Perang Dunia  yang  pasti  akibatnya  akan  lebih  dahsyat  dibandingkan  dengan  Perang Dunia  I  dan  II.  Oleh  karena  itu  masyarakat  internasional  selalu  berusaha  agar sengketa antara mereka  dapat  diselesaikan dengan tanpa menimbulkan perang di antara mereka. 30
Suatu prinsip yang dikenal oleh masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip penyelesaian secara damai, hal ini dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907. Pasal 1 Konvensi 1907 ini kemudian diambil alih  oleh  Piagam  PBB,  yaitu  Pasal  2  Ayat  3  Piagam  PBB  yang  berbunyi, “All members  shall  settle  their  international  disputes  by  peaceful  means  in  such  a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”
Ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Prinsip penyelesaian secara damai kemudian diambil alih dalam Deklarasi  mengenai  Hubungan  Bersahabat  dan  Kerja  Sama  Antarnegara  tanggal 14 Oktober 1970 (A/Res/2625/XXV) dan Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982  (A/Res/37/10)  mengenai  Penyelesaian  Sengketa  Internasional  Secara Damai 31 .  Di  dalam  hukum  internasional  lain  cara  penyelesaian  dengan  damai, dikenal juga penyelesaian dengan kekerasan. 32
Cara penyelesaian sengketa dengan damai dapat dilihat dalam  Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB, yaitu: perundingan ( negotiation ); penyelidikan ( inquiry ); mediasi ( mediation );  konsiliasi  ( conciliation );  arbitrase  ( arbitration );  dan  penyelesaian menurut hukum ( judicial settlement ) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan  cara  damai  yang  dipilih  sendiri.  Cara  penyelesaian  dengan  perundingan, penyelidikan,  mediasi,  dan  konsiliasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  tanpa mempergunakan  lembaga  pengadilan  seperti  arbitrase  atau  pengadilan internasional. 33
Indonesia dan Timor  Leste di  dalam menghadapi  permasalahan  yang tengah di  hadapi  khususnya  perbatasan  lebih  mengutamakan  cara-cara  penyelesaian
30 Sri  Setianingsih  Suwardi, Penyelesaian  Sengketa  Internasional, Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 2.
31 Boer Mauna, Op.cit. , hlm. 187.
32 Sri Setianingsih Suwardi, Loc.cit .
33 Ibid.
secara  damai  karena  hal  ini  dikarenakan  Timor  Leste  pernah  bersama-sama menjadi  bagian  dari  NKRI.  Masyarakat  Indonesia  yang  tinggal  di  kawasan perbatasan  seperti  di  Kabupaten  Belu,  Kabupaten  TTU,  dan  Kabupaten  Kupang yang berbatasan dengan Distrik Oecussi juga mempunyai hubungan kekeluargaan yang  erat,  bahasa,  serta  latar  belakang  budaya  yang  sama.  Metode  yang  paling efektif  untuk  penyelesaian  sengketa  internasional  antara  Indonesia  dan  Timor Leste dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat yang masih ada hingga saat ini  adalah  dengan  cara  negosiasi  tanpa  menggunakan  kekerasan.  Dimana  upaya penyelesaian  sengketa  batas  wilayah  darat  melalui  negosiasi  secara  damai  yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste ini menggunakan perjanjian-perjanjian dan hasil survei pemetaan bersama sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa.
Semenjak  Timor  Leste  melepaskan  diri  dari  NKRI  serta  menjadi  negara merdeka,  selalu  memiliki  komitmen  untuk  mempertegaskan  kembali  hubungan kerjasama kedua negara melalui jalinan hubungan diplomatik. Pemerintah transisi atau UNTAET melalui hubungan diplomasi politik, menjalin hubungan kerjasama perbatasan  antara  UNTAET  dan  Pemerintah  Indonesia  sebagai  awal  hubungan kerjasama dalam pembentukan wadah kerjasama perbatasan JBC.
JBC  Indonesia  dan  Timor  Leste  dibentuk  pada  tanggal  14  September  2000 dengan  pertemuan  ini  sebagai  pertemuan  awal  kedua  perwakilan  kedua  negara masing-masing dipimpin oleh Menteri Luar Negeri sepakat untuk menandatangani arrangement yang  merupakan  forum  tingkat  bilateral  untuk menampung  seluruh  masalah  perbatasan  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste. Kesepakatan-kesepakatan  dalam  proses  penyelesaian  batas  wilayah  darat  kedua negara  sebagai  kebijakan  dari  Pemerintah  Indonesia  dan  Timor  Leste  yang dilimpahkan  kewenanganya  kepada  komisi  teknis  perbatasan  (TSC-BDR)  sesuai dengan  tingkat  permasalahan  yang  dibahas  baik  di  tingkat  politisi  maupun  di tingkat teknis. 34 Berikut ini adalah tabel  yang menerangkan organisasi kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste, salah sebagai berikut:
34 Tolentino  de  Araujo,  “Hubungan  Kerjasama  Bilateral  Pemerintah  Indonesia  dan Pemerintah  Timor  Leste  Dalam  Penanganan  Perdagangan  Ilegal  Pada  Lintas  Batas  Darat  Kedua Negara , ” Tesis, Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010, hlm. 103.

## Tabel 1
Organisasi Kerjasama Perbatasan Indonesia dan Timor Leste
(Sumber : BNPP Provinsi NTT, 2014)
Pertemuan  komisi  teknik  perbatasan  TSC-BDR  menyepakati  untuk menggunakan  Traktat  1904  antara  Portugis  dan  Belanda  serta  Keputusan Mahkamah  Arbitrasi  1914,  sebagaimana  direkomendasikan  dalam  peraturan pemerintah  atau  Decreito  dalam  dokumen  Mota  Talas  1915 35 dan  dokumen  Oil Poli  1915  sebagai  dasar  dalam  penetapan  dan  penegasan  batas  wilayah  darat kedua  negara  dan  kesepakatan  tersebut  dituangkan  dalam  “komunike  bersama” yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan N. Wirayuda dan Ketua UNTAET Sergio Viera de Mello pada tanggal 2 Pebruari 2002 di Denpasar Bali. 36
Pada  pertemuan  informal  pendahuluan  di  penghujung  tahun  2000,  ketika Timor  Leste  masih  dibawah  binaan UNTAET ,  kedua  negara  menyepakati  untuk menegaskan  perbatasannya.  Disamping  itu  juga  kedua  negara  bersepakat  untuk mengadopsi perjanjian batas antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun  1904  dan  PCA  1914  sebagai  landasan  delimitasi  dan  demarkasi  batas, termasuk  untuk  daerah enclave Oecussi.  Perbatasan  Indonesia  dengan  Timor Leste  terdapat  di  dua  sektor,  yaitu  Sektor  Barat  sepanjang  ±115  km  berada  di
35 Dokumen  Mota  Talas,  22  April  1915  tentang  Menguraikan  dan  Menjelaskan  Pilar-Pilar yang  Telah  di  Pasang  di  Batas  Sektor  Timur  Sesuai  Dengan  Kegiatan  Survei  Dalam  Artikel  10 Traktat 1904.
36 Djawahir Fachrurozy et al., Kajian Akademik Masalah Batas Daratan Indonesia – Timor Lorosae  Dalam  Mengoptimalkan  Peran  dan  Fungsi  Survei  Pemetaan  Dalam  Pengelolaan  Batas Wilayah ,  Bakosurtanal  Bekerjasama  Dengan  Depdagri,  Bogor:  Forum  Komunikasi  Dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah, 2001
Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU di Provinsi NTT dengan enclave Oecussi (Distrik  Ambeno)  dan  Sektor  Timur  sepanjang  ±160  km  berada  di  Kabupaten Belu, Provinsi NTT dengan Distrik Covalima, Timor Leste.
1.   Kesepakatan Joint  Border  Committe (JBC)  antara  Indonesia  –  Timor Leste
Hubungan kerjasama perbatasan kedua Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste melalui kesepakatan Joint Border Committe (JBC) antara Indonesia – Timor  Leste,  sebagai  kebijakan  yang  telah  dicapai  dalam  penyelesaian  batas wilayah  darat  kedua  negara  selama  kurun  waktu  2000  sampai  dengan  2013, adalah  sebagai  berikut  pertemuan  pertama  JBC  Indonesia  -  Timor  Leste  di Denpasar  –  Bali  pada  tanggal  30  Januari  2001.  Hasil  dari  pertemuan  tersebut, menghasilkan :
1. Kesepakatan  pembentukan  komite  perbatasan,  susunan  keanggotaannya  dari masing-masing  komite  perbatasan  nasional  dan  5  sub  komite  teknis,  sub komite  teknik  manajemen  perbatasan,  lintas  perbatasan  orang  dan  barang, kerjasama  polisi  lintas  perbatasan  disertai  prosedur  operasional  dan mekanisme koordinasinya;
2. Pejabat  perantara  perbatasan  untuk  komite  perbatasan  untuk  Indonesia  di ketuai  oleh  wakil  Gubernur  Provinsi  NTT  yang  beranggotakan  perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan dari Timor Leste diwakili oleh panitia Menteri Luar Negeri dan para diplomat yang dibentuk;
3. Komite bersama perbatasan akan mengadakan pertemuan 2 kali setahun dan kemungkinan di dalam pertemuan tambahan sesuai dengan kubutuhan;
4. Kesepakatan  penggabungan  sub  komite  teknis  lintas  perbatasan  orang  dan barang  dan  komite  teknis  para  pelintas  perbatasan  menjadi  satu  sub  komite teknis.
Pada pertemuan kedua JBC Indonesia  - Timor Leste di Jakarta pada tanggal 19-20 Juli 2001, menghasilkan sebagai berikut :
1. Delegasi  Indonesia  menolak  usulan  Timor  Leste  untuk  membentuk  sub komite  teknis  mengenai  perjalanan  darat  dari  dan  ke  Dili  dan  Oecussi  yang akan  melakukan  perjalanan  darat  pulang  pergi  dengan  menggunakan transportasi darat;
2. Kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  membentuk  komite  penguhubung perbatasan, komite tersebut dapat bertemu setiap saat bila diperlukan;
3. Kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  membentuk  sub  komite  teknis  demarkasi dan  peraturan  perbatasan  guna  membahas  masalah  yang  berkaitan  dengan garis batas kedua negara;
4. Timor Leste mengusulkan untuk membuat kerangka perbatasan perdagangan pantai bagi perahu-perahu tradisional untuk keselamatan pelayaran dan pihak Indonesia  meminta  tenggang  waktu  untuk  pertimbangan  tehadap  usulan tersebut.
Pada  pertemuan  ketiga  JBC  Indonesia  –  Timor  Leste  pada  tanggal  19-20 November 2003, telah menghasilkan kesepakatan diantaranya ialah :
1. Pihak  Timor  Leste  mengajukan  non  paper  tentang  normalisasi  hubungan perbatasan,  sebagai  pedoman  kegiatan  kerja  JBC  yang  nantinya  dapat  di tindak  lanjuti  menjadi  deklarasi  bersama  dalam  pertemuan  tingkat  tinggi Indonesia – Timor Leste;
2. Pihak Timor Leste menyampaikan draft Arrangement on the right of passage between Oecusse and the other Distric of East Timor , dan delegasi Indonesia mencatat  dan  menyatakan  bahwa  dokumen  tersebut  perlu  dikaji  terlebih dahulu;
3. Kedua belah pihak sepakat untuk lebih mengaktifkan peran dan fungsi Border Liason  Committee (BLC)  serta  bertindak  sebagai  forum  utama  di  mana informasi  mengenai  perkembangan  di  wilayah  perbatasan  yang  menjadi kepentingan kedua belah pihak dapat diperlukan;
4. Kesepakatan  untuk  mendirikan regulated  market di  Haekesak,  Turiskain, Memo, Salele dan pasar ternak di Wini;
5. Kedua  belah  pihak  mencapai  kesepakatan  mengenai  prinsip-prinsip pelaksanaan langkah teknis untuk demarkasi batas;
6. Kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  menyusun  dasar  pedoman  bagi  demarkasi batas darat dan adjudikasi lapangan.
Implikasi  dari  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dan  Timor  Leste adalah, sebagai berikut: 37
1. Pelaksanaan  persidangan  sub-sub  komite  teknis  antara  Indonesia  dan  Timor Leste dan ditindaklanjuti dengan persidangan pertama JBC yang bertempat di Jakarta pada tanggal 18 – 29 Desember 2002;
2. Pada  tanggal  18  –  20  Maret  2003  telah  diselenggarakan  pertemuan  sub komite  teknis  TSC  –  BDR  di  Dili.  Pada  pertemuan  tersebut  terdapat kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian batas wilayah Indonesia – Timor Leste  namun  demikian  masih  terdapat  beberapa  perbedaan  persepsi  yang cukup  kritikal  atas  Traktat  1904  terhadap  lokasi  yakni  Muara  Noel  Besi (Kabupaten  Kupang),  Muarah  Mota  Ain/Mota  Biku  (Kabupaten  Belu), Manusasi (Kabupaten TTU) dan Memo Mota Malibaka;
3. Dicapai  kesepakatan  Perbatasan  Indonesia  –  Timor  Leste  pada  tanggal  20 Juni 2002 di Jakarta, sebagaimana disepakati dalam Joint Work Plan tanggal 19  Desember  2002  di  Jakarta  maka  keempat  lokasi  bermasalah  perlu mendapatkan perhatian khusus untuk di cari jalan keluarnya;
4. Mengingat  perbedaan  penafsiran  Traktat  1904  terhadap  batas  wilayah, terutama  di  empat  lokasi  tersebut  tidak  hanya  bernuasa  teknis  tetapi  juga menyangkut  aspek  sosial  budaya,  sejarah,  dan  adat  istiadat  masyarakat setempat,  maka  saling  menghormati  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan masyarakat setempat;
5. JBC  yang  kedua  semula  direncanakan  pada  tahun  2003,  akan  tetapi  sampai saat  ini  belum  dilaksanakan  sambil  menunggu  kepastian  dari  Pemerintah Timor Leste melalui jalur diplomatik. JBC kedua akan dilaksanakan di Timor Leste dengan agenda permasalahan :
a. Masalah pos lintas batas;
b. Pemetaan batas Timor Leste dan Indonesia;
c. Pengaturan perdagangan masyarakat pada batas darat kedua negara.
Upaya  perjanjian  atau  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia dan  Timor  Leste  sudah  dilakukan  dan  disetujui  secara  bersama,  namun  dalam pelaksanaannya  atau  implementasinya  yang  ada  di  lapangan  masih  mengalami
37 Ibid ., hlm. 105-106.
kendala-kendala  yang  diakibatkan  oleh  beberapa  aspek  yang  menghambat perjanjian  tersebut,  seperti  perjanjian  untuk  melakukan  pembangunan  pasar bersama  atau regulated  market ,  sudah  dilaksanakan  oleh  pihak  Indonesia  yaitu dengan  membangun  pasar  tradisional  di  Haekesak,  Turiskain,  Mota  Masin,  dan Wini.
Sedangkan pihak Timor Leste belum membangun pasar di perbatasan karena dengan alasan bahwa belum terjamin situasi keamanan dalam negeri  yang masih merupakan  kendala  untuk  pembangunan  pasar  tradisional  tersebut.  Selanjutnya pembangunan pasar tersebut oleh pihak Indonesia tidak dapat diaktifkan kembali karena situasi politik di Timor Leste sedang mengalami krisis politik.
Dengan  krisis  tersebut  maka  baik  Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah Timor  Leste  belum  melakukan  hubungan  diplomatik  untuk  menangani  masalah- masalah  perbatasan  secara  tuntas  terutama  mengenai  kesepakatan  perdagangan lewat batas darat strategis kedua negara, sehingga saat ini masih sering terjadi aksi peningkatan  penyelundupan-penyelundupan  secara  ilegal  semakin  meningkat  di perbatasan darat kedua negara.
Dengan  kerjasama  yang  dijelaskan  di  atas  maka  penulis  mengamati  bahwa belum  adanya  suatu  kerjasama  legal  yang  menjelaskan  sepenuhnya  dalam lapangan  sehingga  memungkinkan  bagi  pengusaha-pengusaha  atau  pelaku  bisnis yang  ada  di  perbatasan  mengadakan  kerjasama  dengan  otoritas  perbatasan  untuk mengadakan kontak secara pribadi untuk pasokan barang-barang daganganya dari perbatasan darat maupun laut dengan menggunakan transportasi  darat dan kapal- kapal barang.
Cara yang dilakukan oleh pengusaha melalui darat dengan membayar kepada petugas baik otoritas dari pihak Timor Leste maupun otoritas dari pihak Indonesia dengan  cara  pagi-pagi  subuh  atau  sore-sore  setelah  semua  aktivitas  sah  sudah berhenti. 38

## C. SIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  perbatasan  darat  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste yang  belum  terselesaikan  hingga  saat  ini  ialah  di  segmen  Noel  Besi  –  Citrana, segmen  Bidjael  Sunan  –  Oben  serta  di  segmen  Subina.  Kedua  negara  telah
38 Ibid. , hlm. 108.
membentuk Joint  Border  Committee sebagai  wadah  untuk  menyelesaikan sengketa batas darat yang telah bersepakat untuk menggunakan Traktat 1904 dan PCA  1914  sebagai  dasar  hukum  dalam  penetapan  dan  penegasan  batas  wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste.
Pada  tahun  2013  Pemerintah  Indonesia  –  Timor  Leste  telah  berhasil menyepakati garis batas kedua negara di segmen Dilumil – Memo, akan tetapi hal ini  tidak  diikuti  pada  segmen-segmen  yang  lain  yang  masih  disengketakan  oleh kedua negara, seperti sengketa batas darat di Segmen Noel Besi – Citrana, segmen Bidjael  Sunan  –  Oben,  dan  segmen  Subina.  Berdasarkan Provisional  Agreement tahun 2005 Pasal 6 point (b) yang mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal dalam hal  ini  masyarakat  adat/tokoh  adat  diperbatasan  diberikan  ruang  untuk  terlibat dalam  proses  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di  perbatasan  kedua  negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan sesuai dengan Pasal 8 Provisional Agreement tahun 2005.
Bahwa  masyarakat  yang  mendiami  Timor  Bagian  Barat  (Indonesia)  dengan masyarakat  yang  mendiami  Timor  Bagian  Timur  (Timor  Leste)  memiliki  latar sosio-kultural yang sama, maka dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku  di  kedua  kelompok  masyarakat  ini  pun  sama.  Tatanan  substansi  hukum adat  tersebut  dapat  mengatur  tentang  masalah  pertanahan,  serta  batas  wilayah adat,potensi  para  Tokoh  Adat  sebenarnya  dapat  berperan  bernegosiasi  untuk menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Namun  justru  hal  ini  menjadi  kendala  ketika negara mengambil peran utama, tanpa memperdulikan Tokoh Adat yang memiliki potensi  yang sangat  menentukan peneyelesaian batas negara secara damai dalam suasana kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adolf, Huala. 2006. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , Jakarta : Sinar Grafika
Madu,  Ludiro et  al. 2010. Mengelola  Perbatasan  Indonesia  Di  Dunia  Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan , Yogyakarta : Graha Ilmu
Martin,  Ian.  2001. Self-Determinatian  in  East  Timor  :  The  United  Nations,  the Ballot,  and  International  Intervention ,  Boulder  (Colorado)  and  London: Lynne Rienner Publishers Inc.
Mauna,  Boer.  2005. Hukum  Internasional  :  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT. Alumni
Suwardi,  Sri  Setianingsih.  2006. Penyelesaian  Sengketa  Internasional ,  Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Tarnama  Putra,  Hilton  &  Eka  An  Aqimuddin.  2011. Mekanisme  Penyelesaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses, Yogyakarta : Graha Ilmu
Wuryandari, Ganewati, et  al. 2009. Keamanan Di Perbatasan Indonesia – Timor Leste,  Sumber  Ancaman  Dan  Kebijakan  Pengelolaannya ,  Yogyakarta:  P2P- LIPI & Pustaka Pelajar

## Dokumen Internasional:
Convention  for  the  Demarcation  of  Portuguese  and  Dutch  Dominions  on  the Island of Timor , Signed in the Hague on 1 October 1904
Dokumen  Mota  Talas,  22  April  1915  tentang  Menguraikan  dan  Menjelaskan Pilar-Pilar  yang  Telah  di  Pasang  di  Batas  Sektor  Timur  Sesuai  Dengan Kegiatan Survei Dalam Artikel 10 Traktat 1904
Permanent  Court  of  Arbitration,  Arbitral  Award  Rendered  in  Execution  of  the Compromis Signed at the Hague, April 3, 1913, between the Netherlands and Portugal  concerning  the  subject  of  the  Boundary  of  a  part  of  their Possessions in the Island of Timor , Paris, 25 June 1914
Treaty of Demarcation and Exchange of some Portuguese and Dutch Dominions on  the  Solor  and  Timor  Archipelago ,  between  Portugal  and  the  Netherlands Signed in Lisbon on 20 April 1859,  ratifications having been exchanged as at 13 August 1860

## Jurnal:
Cambridge  Advanced  Learner’s  Dictionary ,  United  Kingdom:  Cambridge University Press
Deeley,  Neil,  “The  International  Boundaries  of  East  Timor  Boundary  and Territory  Briefing,” International  Boundaries  Research  Unit  Department  of Geography ,  Vol. 3 No. 5 2001, UK: University of Durham
Djalal,  Hasjim,  “Indonesian-Australia-East  Timor  Maritime  Boundaries  and Border  Issue:  Indonesian  Perspective,” The  Indonesian  Quarterly ,  Vol.  30,
No. 4 4th Quarter 2002, Jakarta: CSIS
Klemencic, Mladen dan Anton Gosar, “ The Problem of the Italo-Croato-Slovene Border  Delimitation  in  the  Northern  Adriantic, ” Geojournal ,  Vol.  52  No.  2
Oktober 2000, Belanda: Kluwer Academic Publisher
L.  Smith,  Anthony,  “Timor  Leste,  Timor  Timur,  East  Timor,  Timor  Lorosa'e: What's  in  a  Name?” , Southeast  Asia  Affairs ,  2002,  Institute  of  Southeast Asian Studies (ISEAS)
Obukhov,  A,  “ The  State  Border  with  Lithuania, ” International  Affairs ,  Vol.  52
No. 4 2006, Academic Research Library
Wain, Barry, “Latent Danger : Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia,” Southeast  Asian  Affairs ,  2011,  Institute  of  Southeast  Asian  Studies (ISEAS)
Makalah Seminar:
Fachrurozy, Djawahir, et al., “Kajian Akademik Masalah Batas Daratan Indonesia – Timor Lorosae Dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan Dalam  Pengelolaan  Batas  Wilayah,”,  Forum  Komunikasi  Dan  Koordinasi Teknis Batas Wilayah Bakosurtanal Bekerjasama Dengan Depdagri, Bogor
Humau,  Alexander  dan  Roby  Manoh,  “Laporan  Hasil  Pertemuan  Sub  Komite Teknis Pengaturan dan Demarkasi Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste”, Jakarta, 16-17 April 2003

## Tesis/Disertasi:
Araujo,  Tolentino de,  “Hubungan Kerjasama  Bilateral  Pemerintah  Indonesia dan Pemerintah Timor Leste Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Pada Lintas Batas  Darat  Kedua  Negara” , Tesis,  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah  Mada, 2010
Lahnisafitra,  Irwan,  “Kajian  Pengembangan  Wilayah  Pada  Kawasan  Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak , ” Tesis, Bandung: Institute Teknologi Bandung
Wego  Tadeus,  Dhey, “ Prinsip  Hubungan  Bertetangga  Baik  Antara  Negara Berkenaan  Dengan  Adanya  Enclave  Oecusi  Timor  Leste  Dalam  Wilayah Negara  Indonesia,”  Disertasi,  Bandung:  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, 2011