Jurnal Basataka ( J B T )

## POLA PEMOSISIAN DAN GRADUASI DALAM TEKS UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

## Ernawati Br Surbakti
Politeknik Negeri Lhokseumawe Pos-el: ernawati@pnl.ac.id

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  mengharuskan  negara  bergerak  cepat  dalam  memberi  perlindungan kesehatan  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Sehingga  pemerintah  mengeluarkan  PP Pengganti  UU  No.  1  tahun  2020  menjadi  UU  No.  2  tahun  2020.  Namun  dalam  perjalanannya beberapa  asumsi  menganggap  pengesahan  Perppu  menimbulkan  kesan  terburu-buru  dan melanggar konstitusi. Tujuan kajian ini untuk menganalisis pola pemosisian dan graduasi dalam teks UU No. 2 tahun 2020 serta menemukan faktor penyebab pola atau dominasi pemosisian dan graduasi dalam teks tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan kerangka kerja apraisal. Dari hasil analisis ditemukan pola dominasi teks UU No. 2 tahun  2020  Pemosisian>heteroglos>intravokalisasi>terbuka>modalitas.  Dominasi  graduasi dengan pola Graduasi>forsa>kuantifikasi>ruang. Faktor penyebab terbentuknya pola pemosisian dalam  teks  UU  No.  2  tahun  2020  karena  unsur  modalitas  dengan  leksis  dapat,  harus,  tentu, ketentuan,  dan  wajib.  Faktor  penyebab  graduasi  karena  penggunaan  fungsi  bahasa  untuk menguatkan atau melemahkan pemosisian yang dihubungkan oleh teks UU No. 2 tahun 2020.
Kata Kunci: Graduasi, Pemosisian, Modalitas, UU No. 2 Tahun 2020.

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  was  required  the  country  to  move  quickly  to  provide  health protection to all Indonesian people. So the government issued a changing PP of Law No. 2 of 2020  becomes  Law  No.  2  of  2020.  However,  along  the  way,  several  assumptions  felt  that  the ratification of the Perppu gave the impression of being rushed and violating the constitution. The aim of this study is to analyze the engagement and graduation patterns in the text of Law No. 2 of 2020 and find the factors that cause the pattern or dominance of engagement and graduation in the  text.  The  method  used  in  this  study  is  descriptive  qualitative  with  an  appraisal  framework approach. From the results of the analysis, it was found that there was a dominant pattern in the text  of  Law  No.  2  of  2020  Engagement  >heterogloss>intravocalization>open>modality. Graduation  dominates  with  the  pattern  of  Graduation>force>quantification>space.  Factors causing the formation of engagement patterns in the text of Law No. 2 of 2020 because of the modality elements with the lexis of dapat, harus, tentu, ketentuan and wajib. The factors causing graduation  are  due  to  the  use  of  language  functions  to  strengthen  or  weaken  the  engagement connected by the text of Law No. 2 of 2020.
Keywords: Graduation, Engagement, Modality, Law No. 2 of 2020.
1. PENDAHULUAN
Pandemi Corona  Virus  Disease
2019 (Covid-19)  mewabah  di  Indonesia sejak  maret  2020  dan  sampai  saat  ini Covid-19  hidup  berdampingan  dengan
masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan.  Selama  dua  tahun  terakhir kondisi  ekonomi  masyarakat  semakin sulit  dan  pemerintah  terus  melakukan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga
menurut  pemerintah  dianggap  penting untuk menetapkan
Undang-undang Nomor  2  tahun  2020  tentang  penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- undang  Nomor  1  tahun  2020  tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem  keuangan  untuk  penanganan pandemi corona  virus  disease  2019 (covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas  sistem  keuangan  menjadi Undang-undang. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah  pengganti  Undang-undang nomor  1  tahun  2020  tentang  kebijakan keuangan  negara  dan  stabilitas  sistem keuangan terdiri dari 53 halaman.
Fenomena pandemi Covid-19 mengharuskan  negara  bergerak  cepat dalam  penanganan  pandemi  tersebut sehingga  pemerintah  mengeluarkan  PP Pengganti UU No. 1 tahun 2020 menjadi UU  No.  2  tahun  2020.  Namun  dalam perjalanannya beberapa
asumsi
menganggap pengesahan Perppu
menimbulkan  kesan  terburu-buru  dan melanggar konstitusi. Hal tersebut menjadi  daya  tarik  bagi  penulis  untuk menganalisis leksis, pola pemosisian dan graduasi, faktor-faktor penyebab terjadinya pola dalam teks secara bahasa evaluatif. Sejalan dengan
pendapat Widdowson  semua  teks  merupakan penggunaan  bahasa  yang  dihasilkan dengan  maksud  untuk  menunjukkan sesuatu  untuk  beberapa  tujuan.  Teks merupakan proses yang dapat dimengeri, tidak  terbuka  untuk  anggapan  yang langsung,  dari  menegosiasikan  suatu pesan. Teks bisa menjadi indikator makna itu  sendiri,  apapun  konteks  ataupun tujuan  dari  produknya    (Widdowson, 2007).
Teks juga dapat dipandang dari dua sudut  yang  bersamaan  yaitu  sebagai produk  dan  sebagai  proses  karena sifatnya  sebagai  satuan  makna.  Sebagai produk,  teks  merupakan  luaran,  sesuatu
yang dapat direkam dan dipelajari karena mempunyai  susunan  tertentu  teks  dan dapat dideskripsikan dengan peristilahan yang  sistematik.  Teks  juga  merupakan suatu proses dalam pengertian bahwa teks terbentuk  melalui  proses  pemilihan makna  terus  menerus  (Halliday  dan Hasan, 1985: 5).
Bahasa  evaluatif  di  dalam  teks sangat  terikat  kepada  konteks.  Menurut Halliday  (1994),  bahasa  hanya  dapat dipahami dengan melihat cara bahasa itu digunakan  dalam  konteks  tertentu,  baik budaya  maupun  situasionalnya.  Dalam Linguistik  Sistemik  Fungsional  (LSF), bahasa  dipandang  sebagai  satu  sistem yang mengandung makna dan mengungkapkan makna (Haliday, 1994).
Dalam analisis ini diungkap makna dalam leksis teks UU No. 2 tahun 2020 dengan kerangka kerja apraisal.
Apraisal merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi, memerikan, dan menjelaskan cara bahasa digunakan untuk mengevaluasi,
menggunakan  pendirian,  membangun personal tekstual, dan mengatur pemosisian  dan  hubungan  antarpribadi (Martin and White 2005). Sistem apraisal dibagi tiga, yaitu pemoisian ( engagement ),  sikap  ( attitude ),  dan graduasi ( graduation ). Kajian ini
membahas  pemosisian  dan  graduasi dalam teks UU No. 2 tahun 2020.
Pemosisian mempertimbangkan tentang posisi penulis. Secara tradisional pemosisian diberi label modalitas, polaritas,  evidensialitas,  intensitifikasi, atribusi,  konsesi,  konsekuensitas  Martin dan  White,  2005).  Kerangka  orientasi dari  pemosisian  lebih  mengacu  pada makna  dalam  konteks  dialog  dan  juga mengacu  pada  efek  retorik  daripada bentuk-bentuk  gramatika.  Konsekuensi nya,  hal  itu  akan  membawa  suatu perbedaan  pilihan  lokusi  secara  leksikal maupun  secara  gramatikal  terhadap  teks yang  diacu.  Peran  yang  terdapat  dalam teks akan membuat suatu proses pembuatan  makna  si  penutur/penulis
menegosiasikan  hubungan  yang  terdapat dalam teks UU No. 2 tahun 2020.
Martin  dan  White  (2005:  97-8) menjelaskan rambu-rambu dalam penilaian terhadap pemosisian dalam teks sebagai  berikut.  (1)  Menyangkal:  suara tekstual  memosisikan  dirinya  sebagai sesuatu  yang  ganjil  atau  penolakan, beberapa  posisi  yang  berlawanan;  (2) Menyatakan: dengan menyajikan proposisi,  suara  tekstual;  menentukan pertentangan,  menekan,  atau  mengatur posisi alternatif; (3) Menerima: penyajian proposisi  secara  eksplisit  sebagai  dasar dalam  kesatuannya  sendiri,  subjektivitas individu, suara otoritas yang menggambarkan proposisi; (4) Merujuk : dengan merepresentasikan proposisi sebagai  dasar  dalam  subjektivitas  suara eksternal, suara tekstual menggambarkan proposisi.
Graduasi  menyelidiki  bagaimana penggunaan  fungsi  bahasa  menguatkan atau melemahkan sikap dan keterbabitan/ pemosisian  yang  dihubungkan  oleh  teks (Martin dan White, 2005: 136). Gradabilitas  umumnya  merupakan  ciri sistem pemosisian. Dalam pemosisian ini makna  yang  diberi  skala  akan  bervariasi dari  sub-sistem  ke  sub-sistem  lainnya. Pemosisian  menilai  skala  untuk  tingkat intensitas  penutur/penulis  (Martin  dan White, 2005: 135).
Graduasi  terdiri  atas  forsa    dan fokus.  Forsa  atau  daya  digunakan  untuk memperkuat  dan  memperlemah  tingkat evaluasi. Fokus digunakan untuk mempertajam atau memperlunak kualitas teks UU No 2 tahun 2020. Forsa atau daya memiliki dua subkategori yaitu intensifikasi  dan  kuantifikasi.  Forsa meliputi penilaian pada tingkat intensitas dan  jumlah  (Martin  dan  White,  2004: 140).
Istilah intensifikasi digunakan untuk merujuk skala kualitas dan proses. Martin  dan  White  (2004:  141)  membagi intensifikasi ke dalam dua kelas gramatikal yaitu isolasi dan infusi. Isolasi berkaitan  dengan  penilaian  dengan
menggunakan realisasi skala tinggi/rendah  terhadap  suatu  kualitas.
Infusi berkaitan dengan penilaian dengan menggunakan realisasi
skala tinggi/rendah terhadap satu aspek makna dalam  istilah  tunggal.  Pembagian  skala dalam isolasi: (1) kualitas skala tinggi/rendah:  [pramodifikasi  adjektiva] dan  [pramodifikasi  adverbia];  (2)  skala tinggi/rendah  proses  verba [kelompok verba  adverbial  termodifikasi];  (3)  skala tinggi/rendah modalitas. Pembagian skala dalam  infusi  yaitu  kualitas,  proses,  dan modalitas. Kuantifikasi merupakan pemberian  skala  yang  berkaitan  dengan jumlah (ukuran, berat, kekuatan, jumlah) yang meliputi waktu dan ruang (seberapa luas  yang didistribusikan, seberapa lama berakhirnya) dan perkiraan dalam waktu dan  ruang  (seberapa  dekat,  seberapa barunya).
Menurut Martin dan White (2004), semantik dari subsistem ini rumit karena pada kenyataannya entitas kuantitas dapat berupa konkrit. Fokus merupakan bagian graduasi yang berfungsi untuk menguatkan  dan melunakkan  proposisi. Dari latar belakang di atas, tujuan kajian ini  menemukan  pola  pemosisian  dan graduasi yang digunakan dalam penulisan teks  UU  No.  2  tahun  2020  dan  faktor- faktor  penyebab  terbentuknya  pola  teks UU tersebut.
Penelitian sejenis pernah dianalisis oleh  Surbakti  yaitu  pemosisian  dan graduasi dalam UU ITE, pemosisian teks UU  ITE  memiliki  kecendrungan  leksis modalitas  dan  graduasi  didominasi  oleh leksis kuantifikasi waktu (Surbakti et al., 2018). Kajian berikutnya tentang komparasi  antara  Perppu  No.  2  tahun 2017 dan UU No. 17 tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan
yang mencakup:  1)  aspek  pilihan  leksikon,  2) struktur  leksikon,  dan  3)  perbandingan makna  atas  struktur  leksikon  yang menyusun kedua jenis perundang- undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif  kualitatif  dan  menggunakan tumpuan  analisis  wacana  kritis  yang  di
dalamnya  mencakup  penggunaan  teori mood  system  dan  apparaisal  system. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan  leksikon  dengan  judgement  dan appreciation  yang  bernilai  negatif  dan polaritas negatif dengan tendensi menjadikan  organisasi  kemasyarakatan (OK)  sebagai  anti-tesis  yang  dapat dihilangkan  hak  dasarnya  tanpa  proses hukum  yang  berlaku  (Pandanwangi, 2020).    Perbedaan  kajian  ini  dengan kajian Pandanwangi adalah berbeda data dan teknik analisis. Persamaannya menggunakan  teori  LSF  dan  kerangka kerja  apraisal  namun  berbeda  teknik dalam menganalisis data.
Selanjutnya kajian Penguatan Versus  Pelemahan:  Analisis  Linguistis Terhadap  Diskursus  Revisi  Undang- Undang Kpk peneliti ini menemukan 129 twit  pada  rentang  16  Januari  hingga  28 Oktober  2019.  Peneliti  menggunakan teori  apraisal  sebagai  alat  menganalisis data tersebut. Kategori sikap, pemosisian, dan  graduasi  tampak  dari  temuan penelitian tersebut. Pada subsistem sikap, ranah afek paling banyak ditemukan pada data  sebab  ranah  ini  merepresentasikan sikap mental individual penulis terhadap isu  revisi  UU  KPK.  Pada  subsistem pemosisian,  paling  banyak  ditemukan ialah  heteroglos  yang  dapat  mendukung pengajuan  proposisi  serta  penggunaan modalitas.
Pada
subsistem graduasi, penggunaan  forsa  dan  fokus  relatif berimbang.  Diskursus  pelemahan  versus penguatan  menjadi  representasi,  baik pendukung  maupun  penolak  revisi  UU KPK  sebab  semua  subsistem  dalam apraisal  tersebut  berargumen  pelemahan dan penguatan dan bertujuan pembatalan atau dikeluarkannya
Perpu dan pengesahan  UU  KPK  (Fadly,  2020).
Persamaan kajian ini dengan kajian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan kerangka kerja apraisal namun perbedaannya adalah pada teknik analisis data.
Kajian
selanjutnya tentang Undang-Undang  Cipta  Kerja  Nomor  11 Tahun  2020.  Tujuan  penelitian  tersebut membahas tentang
kontroversi penggunaan  bahasa  pada  sejumlah  pasal ketenagakerjaan  yang  dikaji  dengan analisis  linguistik forensik sebagai wacana  hukum  yang  melibatkan  aspek makrolinguistik dan mikrolinguistik. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriftif kualitatif. Data diperoleh dengan metode simak  dan  teknik  catat.  Pendekatan analisis  wacana  dalam  kajian  tersebut meliputi  aspek  mikrolinguistik  yakni leksikon dan kalimat. Aspek makrolinguistik  meliputi  dimensi  teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Temuan kajian tersebut menunjukkan ambiguitas makna berpotensi  terhadap  pelanggaran  dan pengabaian hak-hak tenaga kerja. Ambiguitas disebabkan penggunaan leksikon dan kalimat tertentu yang dapat mengakibatkan penafsiran
ganda.
Implikasi  bahwa  pasal-pasal  tertentu terkait  ketenagakerjaan  perlu  diperbaiki terkait penggunaan bahasa untuk kepastian  hukum  terhadap  hak-hak tenaga kerja.
Dari  segi  praktik  wacana  dan praktik  sosial,  teks  Undang-Undang Cipta  Kerja  tersebut  dikonstruksi  untuk mengartikulasi kepentingan semua pihak baik  pemerintah,  pengusaha,  dan  tenaga kerja (Gunas, 2021). Persamaan kajian ini dengan kajian Gunas sama-sama membahas  tentang  teks  UU.  Perbedaan pada  kajian  ini  pada  teori  yang digunakan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  analisis  pola  pemosisian  dan graduasi adalah jenis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif cocok digunakan untuk menganalisis  pola  teks  UU  No.  2  tahun 2020.  Prosedur  pengumpulan  data  dan analisis data menggunakan analisis model interaktif (Miles, M.B, Huberman, A.M.,
&  Saldana,  2014).  Komponen  analisis data  model  interaktif  pada  kajian  ini adalah  transkripsi  teks  UU  No.  2  tahun 2020.
Kajian  ini  menggunakan  kerangka kerja  apraisal  yang  terdiri  atas  empat aspek.  Aspek  pertama  analisis  terhadap rangkaian  kata  yang  digunakan  dalam teks  UU  No.  2  tahun  2020.  Analisis  ini melibatkan kata, tatabahasa, wacana dan konteks  sosial  terkait  Covid-19.  Aspek kedua  menemukan  makna  yang  ada dalam  bentuk-bentuk  linguistik  tersebut. Aspek  ketiga  pengukuran  dominasi penggunaan kata. Aspek keempat konteks  yang  terkait  Covid-19  yang sedang terjadi. Analisis terhadap rangkaian leksis yang digunakan mengungkap pola dalam UU No. 2 tahun 2020.  Penyajian  data-data  linguistik dalam  teks  terdiri  dari  transkripsi  data leksis  dan  klausa  yang  memiliki  makna dan  faktor  penyebab  terbentuknya  pola bahasa  engagement  dan  graduasi  dalam UU tersebut.
Dengan  metode  ini  penjaringan data penelitian digunakan untuk
memecahkan  masalah  penelitian  dan mencapai  tujuan  penelitian  yang  telah ditetapkan. Unsur-unsur yang
mengandung  kategori  semantik  evaluasi dan pendirian dijaring melalui pengamatan  dan  unsur-unsurnya.  Oleh karena itu, setiap konteks yang diperoleh dari  data  diperiksa  secara  teliti  untuk menentukan  pola  bahasa  teks  UU  No.  2 tahun 2020 secara semantik berhubungan dengan  parameter  evaluatif  kerangka kerja apraisal pada teks UU No. 2 tahun 2020.
Data Penelitian dalam bentuk leksis dari  klausa  transkripsi  salinan  teks  UU No. 2 tahun 2020. Klausa di LSF adalah unit  tata  bahasa  berupa  tiga  komponen utama,  yaitu:  (1)  proses,  (2)  partisipan, dan  (3)  sirkumstan.  Klausa  merupakan satuan  tata  bahasa  dari  yang  tertinggi sampai yang terendah  yaitu klausa, grup atau  frasa,  kata,  dan  morfem  (Halliday, 2004:9).
Sumber data penelitian salinan teks Undang-Undang  nomor  2  tahun  2020 tentang  penetapan  peraturan  pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan  stabilitas  sistem  keuangan  untuk penanganan pandemi corona virus disease  2019  (covid-19)  dan  dalam rangka  menghadapi  ancaman  yang membahayakan  perekonomian  nasional dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan menjadi  undang-undang  diperoleh  dari situs  resmi  peraturan  perundangan  yaitu https://peraturan.bpk.go.id. Teks UU No. 2  tahun  2020  dan  penjelasannya  terdiri atas 53 halaman dan disahkan di Jakarta oleh Presiden RI.Teks ditetapkan tanggal 16  Mei  2020,  diundangkan  tanggal  18 Mei  2020,  dan  diberlakukan  tanggal  18 Mei  2020  ditandatangani  oleh  Menteri Hukum  dan    Hak  Azasi  Manusia Republik Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Dari  hasil  penelitian  ditemukan bahwa bahwa pola pemosisian UU No. 2 tahun  2020  didominasi  oleh  unsur modalitas.
Unsur modalitas
merealisasikan sikap, pandangan, pertimbangan,  dan  keinginan  penulis dengan  leksis  dapat,  harus,  wajib, tentu/tertentu.  Pola  graduasi  UU  No.  2 tahun 2020 didominasi oleh unsur ruang dengan leksis Indonesia, di seluruh dunia, dalam negeri, luar negeri, luar daerah dan negara. Leksis tersebut untuk menguatkan teks bahwa pandemi Covid-
19 adalah bencana global.
Kemunculan leksis Indonesia, dalam negeri, luar daerah dan negara menggambarkan  bahwa  pandemi  sudah menyebar  di  seluruh  Indonesia  dan membutuhkan  penanganan  secepatnya namun keadaan ekonomi mengakibatkan UU  harus  disahkan  secepatnya  untuk dilakukan percepatan pertolongan kesehatan ke seluruh Indonesia.

## Pembahasan
Pemosisian  dalam  Teks  UU  No.  2
Tahun 2020 Hasil analisis pemosisian
terhadap UU No. 2 tahun 2020 terdiri dari asimilasi,  penyangkalan,  proklamasi, modalitas, dan desas desus. Dari analisis ditemukan sistem pemosisian didominasi oleh  unsur  modalitas  dengan  persentase 56,94%.  Penulis  UU  No.  2  tahun  2020 memposisikan  suaranya  yang  berkaitan dengan  proposisi  dan  proposal  yang dibawakan bahasa dalam teks UU No. 2 tahun  2020  seperti  gambar  diagram berikut.

## Gambar 1.
Pemosisian Teks UU No. 2 Tahun 2020
Unsur terkecil pada teks merupakan unsur  desas-desus  sebanyak  1,39%. Unsur desas-desus dengan leksis dilaporkan  dan  disebut  merujuk  dan merepresentasikan proposisi sebagai dasar dalam subjektivitas suara eksternal, suara tekstual menggambarkan proposisi. Dari  hasil  analisis  pemosisian  teks  UU No.2 tahun
2020
didominasi polaPemosisian>heteroglos>intravokalis asi>terbuka>modalitas.  Unsur  modalitas dapat dilihat jelasnya pada tabel berikut.
Tabel. 1 Pemosisian Unsur Intravokalisasi dalam Teks UU No.2 Tahun 2020
Intra- vokalisasi
Tertutup
Penyangkalan Tidak Bukan Belum Ketidakpastian Ketidakstabilan Proklamasi Dinyatakan Menetapkan Memutuskan Membentuk Mendukung Terbuka Modalitas Dapat Harus Wajib Tentu/ Tertentu Desas-desus Dilaporkan Disebut Sistem pemosisian didominasi oleh aspek  heteroglos  intra  vokalisasi  dengan unsur modalitas. Unsur modalitas merealisasikan sikap, pandangan, pertimbangan,  dan  keinginan  penulis dengan  leksis dapat,  harus,  wajib, tentu/tertentu .  Leksis dapat bermakna mampu;  sanggup;  bisa;  boleh;  mungkin; menerima; memperoleh; berhasil; tercapai  dan  lain  sebagainya  tergantung kepada  konteks  kalimatnya  seperti  teks berikut.
Menerbitkan Surat   Utang   Negara dan/ atau   Surat Berharga   Syariah Negara      dengan  tujuan      tertentu khususnya  dalam  rangka      pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)      untuk dapat dibeli oleh  Bank  Indonesia,  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN),  investor korporasi,  dan/  atau  investor  ritel; (DT UU No. 2 Tahun 2020). Leksis dapat pada  teks  di  atas bermakna bisa dan boleh dibeli oleh Bank Indonesia,  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  investor  korporasi,  dan/  atau investor ritel.
Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara (DT UU No. 2 Tahun 2020).
56,94% 17,36% 12,50% 11,81% 1,39% Pemosisian Teks UU No. 2 Tahun 2020 Modalitas Asimilasi
Penyangkala n Proklamasi Desas-desus
Leksis dapat pada  teks  di  atas bermakna  tidak  bisa  dan  tidak  boleh diajukan  kepada  peradilan  tata  usaha negara.  Unsur  modalitas  pada  leksis dapat diperkuat oleh unsur penyangkalan leksis bukan yang bermakna tidak. Leksis dapat pada  unsur  modalitas  mengalami kemunculan  yang  cukup  tinggi.  Pada unsur  modalitas  mayoritas  leksis  yang muncul  pada  teks  adalah  leksis dapat sedangkan leksis harus berkelas kata adv bermakna patut; wajib; mesti (tidak boleh tidak) tidak mengalami kemunculan yang tinggi.
Leksis berikutnya adalah leksis tentu berkelas  kata adjektiv yang  bermakna pasti;  tidak  berubah lagi;  terang;  positif; tegas: adv niscaya;  mesti;  tidak  boleh tidak;  tertentu  berkelas  kata adjektiv bermakna sudah tentu; sudah pasti (jelas, terang,  dan  sebagainya):   tetap:  sudah dapat dipastikan atau ditentukan (terhadap  sesuatu  yang  tidak  perlu disebutkan identitasnya): ketentuan berkelas  kata nomina bermakna  sesuatu yang  sudah  tentu  atau  yang  telah ditentukan;  ketetapan.  Leksis wajib bermakna  harus  dilakukan;  tidak  boleh tidak  dilaksanakan  (ditinggalkan);  sudah semestinya; harus.
Melakukan penyesuian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagimana  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; (DT UU No. 2 Tahun 2020). Leksis wajib pada konteks klausa di atas  bermakna  melakukan  penyesuaian besaran  belanja  harus  dilakukan  sesuai dengan mandatory spending yaitu belanja atau  pengeluaran  negara  yang  sudah diatur oleh undang-undang.
Penyebaran  pandemi  Corona  Virus
Disease  2019  (COVID-19)  yang memberikan dampak dan mengancam  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  antara  lain    karena menurunnya  penerimaan  negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan  dan langkah-langkah luar biasa
(extraordinary) di  bidang keuangan negara,  termasuk  di    bidang perpajakan  dan  keuangan  daerah, dan  sektor  keuangan,  yang harus segera  diambil  Pemerintah  dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional,  dengan    fokus  pada belanja kesehatan, jaring pengaman    sosial    (social    safety net),  serta  pemulihan  dunia  usaha yang  terdampak.  Oleh  karena  itu, diperlukan    perangkat  hukum  yang memadai untuk memberikan landasan    yang  kuat    bagi Pemerintah   dan   lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan  kebijakan dan  langkah-langkah  dimaksu; (DT UU No. 2 Tahun 2020). Leksis memberikan,  ketidakpastian, memerlukan ,  dan harus merupakan sumber  daya  untuk  memosisikan  suara penulis.  Terdapat  leksis memberikan pada  teks  di  atas  memberikan  yang pertama adalah penyebab yaitu penyebaran  pandemi  COVID-19  yang terus  berdampak  serta  mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Leksis memberikan yang  kedua  yaitu  landasan aturan untuk mengambil kebijakan untuk mengatasi pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Leksis berikutnya adalah
ketidakpastian yaitu  menggambarkan ketidakpastian  ekonomi.  Leksis  ketiga harus yang  memosisikan  suara  penulis untuk  mengambil  sikap,  pandangan, pertimbangan,  dan  keinginan.  Leksis terkecil  dalam  intravokalisasi  adalah unsur desas desus dengan leksis dilaporkan dan disebut .  Selanjutnya dalam pemosisian teks UU nomor 2 tahun 2020  juga  terdapat  unsur  heteroglos ekstravokalisasi berikut ini.

## Tabel. 2
Pemosisian Unsur Ekstravokalisasi dalam Teks UU No.2 Tahun 2020 Ekstra- vokalisasi Asimilasi Bahwa Berdasarkan Didasarkan Menimbang Menimbulkan Menurut Unsur  asimilasi  dengan  leksis bahwa, berdasarkan,
didasarkan,
menimbang, menimbulkan, menurut lebih jelasnya dapat dilihat pada teks berikut.
Bahwa penyebaran  Corona  Virus Disease  2019  (Covid  19)  yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan  Dunia  (Word  Health Organization)  sebagai  pandemi pada  sebagian  besar  negara- negara  diseluruh  dunia,  termasuk
di Indonesia,
menunjukkan
peningkatan  dari  waktu  ke  waktu dan  telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi  pada  aspek  sosial, ekonomi,
dan kesejahteran masyarakat. (DT UU No. 2 Tahun
2020) Leksis bahwa merupakan  leksis asimilasi  untuk  menyatakan  isi  atau makna  uraian  dalam  teks  UU  nomor  2 tahun 2020  yang berada di awal kalimat menjadi  pokok  penekanan  penyebaran Covid 2019 menunjukkan dan menimbulkan  korban  dan  kerugian  yang semakin  besar  sehingga  segera  harus ditangani.

## Graduasi dalam Teks UU No. 2 Tahun 2020
Dari analisis graduasi terhadap UU No. 2 tahun 2020 didominasi oleh ruang dengan  persentase  54,01%.  Temuan tersebut  menggambarkan  bahwa  fungsi bahasa  menguatkan  atau  melemahkan sikap  dan  keterbabitan/pemosisian  yang dihubungkan dengan teks UU No. 2 tahun 2020.  Forsa  atau  daya  yang  merupakan sumber  daya  untuk  memperkuat  dan
memperlemah  tingkat  evaluasi  paling dominan daripada fokus yang merupakan sumber  daya  untuk  mempertajam  atau memperlunak  kualitas  UU  No.  2  tahun 2020.  Lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada diagram graduasi berikut ini.
Gambar 2. Graduasi Teks UU No. 2 Tahun 2020
Graduasi teks UU No. 2 tahun 2020 juga memiliki leksis terkecil yaitu repetisi dan  tingkatan  dengan  persentase  2,48%. Hal  ini  menunjukkan  sumber  daya  teks fokus kepada tujuan percepatan penanggulangan
Covid-19. Leksis repetisi  yang  terdapat  dalam  teks  adalah leksis  lembaga-lembaga  dan  langkah- langkah.
Hal ini memperkuat bahwa lembaga-lembaga terkait harus secepatnya  mengambil  langkah-langkah untuk  menangani  pandemi  yang  sedang berlangsung.  Leksis  tingkatan  paling tinggi, paling lama, dan terakhir merupakan sumber daya menguatkan teks UU  No.2  tahun  2020.  Leksis  graduasi teks dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 3.
Graduasi Unsur Forsa dalam Teks UU No. 2 Tahun 2020
FORSA Intensifi kasi Metafora Pertumbuhan ekonomi nasional, Penurunan penerimaan negara, 54,01% 18,39% 8,03% 7,30% 7,30% 2,48% 2,48% Graduasi Teks UU No.2 Tahun 2020 Ruang Tajam Jumlah Metafora Waktu Tingkatan Repetisi
Penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Pemulihan perekonomian, Peningkatan belanja. Tingkata n Paling tinggi, Paling lama, Terakhir
Repetisi Langkah-langkah, Lembaga-lembaga Ukuran/ Jjumlah/ Kuantifi kasi Waktu Waktu, Pada tanggal, Pada tahun anggaran, Jangka pendek Ruang Indonesia, Di seluruh dunia, Dalam negeri, Luar negeri, Luar daerah, Negara Jumlah Semakin besar, Beberapa kali, Jumlah, Biaya, Sebesar
Sistem graduasi aspek forsa dengan unsur  intensitifikasi  merujuk  kepada ruang dengan leksis Indonesia, di seluruh dunia,  dalam  negeri,  luar  negeri,  luar daerah dan negara . Leksis tersebut untuk menguatkan teks bahwa pandemi Covid- 19  adalah  bencana  global.  Kemunculan leksis  Indonesia,  dalam  negeri,  luar daerah  dan  negara  menggambarkan bahwa  pandemi  sudah  menyebar  di seluruh  Indonesia  dan  membutuhkan penanganan  secepatnya  namun  keadaan ekonomi  mengakibatkan  UU  harus disahkan  secepatnya  untuk  dilakukan percepatan  pertolongan  kesehatan  ke seluruh  Indonesia.  Lebih  jelasnya  lihat teks berikut.
Bahwa  penyebaran  corona  virus disease  2019  (Covid  19)  yang dinyatakan oleh organisasi kesehatan  dunia  word  health organization sebagai pandemi
pada sebagian  besar  negara- negara diseluruh dunia , termasuk
di Indonesia , menunjukkan
peningkatan  dari waktu  ke  waktu dan telah menimbulan korban jiwa
serta  kerugian  material  yang
semakin besar , sehingga berimplikasi  pada  aspek  sosial,
ekonomi, dan kesejahteran
masyarakat; (DT. UU No. 2 Tahun 2020).
Leksis sebagian  besar  negara- negara  di  seluruh  dunia,  termasuk Indonesia merupakan  leksis  kuantifikasi ruang.  Kedua  leksis  tersebut  pemberian skala  ruang  untuk  memperkuat  bahwa penyebaran  Covid-19  harus  segera diatasi.  Leksis waktu  ke  waktu adalah leksis  kuantifikasi  waktu  dan  leksis semakin besar merupakan leksis pemberian skala jumlah. Kedua leksis ini untuk  memperkuat  pernyataan  leksis sebelumnya  dan  memperlemah  situasi yang jika tidak ditangani secepatnya akan berdampak  pada  aspek  sosial,  ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ke (3) meliputi kebijakan untuk  penanganan  permasalahan lembaga keuangan
yang membahayakan
perekonomian nasional dan, atau stabilitas sistem keuangan (DT.  UU  No.  2  Tahun 2020).
Leksis teks di atas merujuk kepada aspek  fokus  unsur  tajam  dengan  leksis sebagaimana .  Leksis tersebut digunakan untuk mempertajam kualitas teks UU No. 2 tahun 2020. Pola graduasi teks UU No. 2 tahun 2020 pada umumnya didominasi pola Graduasi>forsa>kuantifikasi>ruang. Sedangkan  aspek  fokus  dalam  teks  UU No.  2  tahun  2020  dipertajam  dengan leksis s ebagaimana dan sehingga .
Faktor  Penyebab  Pola  Bahasa  dalam Teks UU No. 2 Tahun 2020
Faktor penyebab terbentuknya dominasi pola pemosisian dalam teks UU tersebut  disebabkan  unsur  modalitas dengan  leksis dapat,  harus,  tentu, ketentuan, dan wajib .  Unsur  modalitas memposisikan  penulis  UU  No.  2  tahun 2020 melalui leksis yang
menggambarkan  sikap  penulis  terhadap UU  tentang  materi,  muatan,  dan  bentuk keputusan  yang  diambil  berdasarkan ketentuan hukum.
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  d, dan huruf e, serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam  waktu  yang  sangat  segera,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang tentang Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus  Disease  2019  (COVID-  19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (UU No.2 tahun 2020). Meskipun leksis harus pada modalitas  tidak  mengalami  kemunculan sedominan leksis dapat , akan tetapi leksis perlu kelas kata adv yang bermakna harus dimunculkan pada klausa-klausa penting mengenai bentuk penanganan COVID-19 yang memposisikan suara penulis. Leksis perlu/ harus menunjukkan suatu keharusan yang penting dilakukan karena ketidakpastian  serta  ancaman  terhadap perekonomian  nasional.  Setiap  bentuk tindakan harus berdasarkan ketetapan dan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Lebih jelasnya lihat pasal 27 ayat 1 berikut.
Biaya  yang  telah  dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota  KSSK  dalam  rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara  termasuk  kebijakan  di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan  pembiayaan,  kebijakan stabilitas  sistem  keuangan,  dan program pemulihan ekonomi
nasional,  merupakan  bagian  dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian  dari  krisis  dan bukan merupakan kerugian negara . (UU No. 2 tahun 2020) Dari  isi  pasal  27  ayat  1  tersebut terdapat leksis bukan
unsur penyangkalan.  Dari  leksis  tersebut  suara tekstual  memosisikan  dirinya  sebagai sesuatu  yang/atau  menolak  beberapa posisi  yang  berlawanan.  Pasal  27  ayat  3 menegaskan kembali dengan menyajikan proposisi,  suara  tekstual;  menentukan pertentangan, menegaskan, atau mengatur  posisi  bahwa  segala  tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang bukan merupakan  objek  gugatan  yang dapat diajukan  kepada  peradilan  tata  usaha negara.
Faktor penyebab terbentuknya pola graduasi dalam teks UU No. 2 tahun 2020 diakibatkan unsur ruang leksis Indonesia, di  seluruh  dunia,  dalam  negeri,  luar negeri, luar daerah dan negara terhadap penggunaan fungsi bahasa untuk menguatkan atau melemahkan pemosisian  yang  dihubungkan  oleh  teks UU No. 2 tahun 2020.

## 4. SIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola pemosisian  UU  No.  2  tahun  2020 didominasi  oleh  unsur  modalitas.  Unsur modalitas merealisasikan sikap, pandangan, pertimbangan, dan keinginan penulis dengan leksis dapat, harus, wajib, tentu/tertentu .  Pola  graduasi  UU  No.  2 tahun 2020 didominasi oleh unsur ruang dengan  leksis Indonesia,  di  seluruh dunia,  dalam  negeri,  luar  negeri,  luar daerah dan negara . Leksis tersebut untuk menguatkan teks bahwa pandemi Covid- 19 adalah bencana global. Kemunculan leksis Indonesia, dalam  negeri,  luar  daerah  dan  negara menggambarkan  bahwa  pandemi  sudah menyebar  di  seluruh  Indonesia  dan
membutuhkan  penanganan  secepatnya namun keadaan ekonomi mengakibatkan UU  harus  disahkan  secepatnya  untuk dilakukan percepatan
pertolongan kesehatan ke seluruh Indonesia. Faktor penyebab terbentuknya pola pemosisian  dalam  teks  UU  No.  2  tahun 2020 karena ketidakpastian serta
ancaman terhadap perekonomian
nasional.  Setiap  bentuk  tindakan  harus berdasarkan  ketetapan  dan  ketentuan hukum yang berlaku. Graduasi disebabkan  penggunaan  fungsi  bahasa untuk  menguatkan  atau  melemahkan pemosisian  yang  dihubungkan  oleh  teks UU No. 2 tahun 2020.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Fadly,  A.  (2020).  Penguatan  Versus
Pelemahan: Analisis Linguistis
Terhadap Diskursus Revisi Undang-
Undang Kpk. Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII , SE - Articles , 185– 192.
http://proceedings2.upi.edu/index.ph
p/riksabahasa/article/view/872.
Gunas,  T.  (2021).  Kontroversi,  Undang- Undang Cipta Kerja, AWK, Linguistik Forensik. Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia , 390–396.
Halliday, M. A. K dan R. Hasan. (1985). Language, Context, and Text: Aspect of  Language  in  A  Social-Semiotic Perspectives .  Geelong,  Victoria:
Deakin University Press.
Halliday,  M. A. K.  (1994). An Introduction to Functional Grammar .  Second  Edition.  London:
Arnold.
Halliday,  M.  A.  K.  (2004). The Langguage  of  Early  Childhood . London. Continuum.
Martin,  J.  R.  dan  White.  (2005).
Language  of  Evaluation:  Appraisal in English . London: UK: Palgrave. Martin, J. R. (2004). ‘Mourning: How we get  aligned.’ Discourse  and  Society 15.2-3; 321-344.
Miles,  M.B,  Huberman,  A.M.,  &
Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis  (a  Methods  Sourcebook) (3rd ed.). SAGE Publications. Pemerintah  Indonesia.  (2020). Undang- undang  (UU)  Nomor  2  Tahun  2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang . https://peraturan.bpk.go.id/. Jakarta.
Pandanwangi,  P.  S.  (2020).  Analisis Komparatif  PERPPU  No.  17  Tahun 2017  dan  UU  No.  17  Tahun  2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Arkhais , 11 (1), 1–14.
Prasetya,  K.  H.,  Utami,  K.  P.,  & Indriawati,  P.  (2024).  Analysis  Of Language Errors At The
Morphological  Level  In  Anecdote Text  Writing  Of  Class  X  Students MP  (Marketing  Management)  Of SMK Negeri 3 Balikpapan Academic Year  2023/2024.  Santhet  (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora), 8(1), 63-68. Putri, N. S., Oktaviani, R. N., & Subekti, E.  W.  (2019).  Pemanfaatan  Buku Teks Membuatku Semakin Berkarakter Sebagai Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Penulisan Teks Percakapan  di  Kelas  VI  SDN
Patebon.  Jurnal  Basataka  (JBT),
2(2), 8-15.
Surbakti, E. B., Sinar, T. S., Setia, E., & .
S. (2018). Engagement and
Graduation  in  Text  of  The  Law  on Electronic Information and
Transaction. KnE  Social  Sciences ,
3 (4),295.https://doi.org/10.18502/ks s.v3i4.1941.