Pelaksanaan Hibah pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung
Pinni Okta Piyerda pinnioktapiyerda@gmail.com
Taufik Yahya taufik_yahya@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas  Jambi
Article History: Submitted : 15 April 2020; Accepted: 19 Nopember 2020; Published: 19 Nopember 2020

## Abstract
The purpose of this study is to know and analyze the process of transfer of grants between Grants  and  Grants  of  customary  grants  in  Merlung  Subdistrict,  TanjungJabung  Barat Regency, to know and analyze the obstacles that result in no problem solving in granting customary grants in Merlung Subdistrict, TanjungJabungBarat. The research method used is empirical juridical. Based on the results of the study shows that 1. The implementation of  the  grant  between  the  giver  and  the  recipient  of  the  grant  in  Merlung District,TanjungJabungBarat Regency did not implement the customary law provisions for the distribution of grant property. 2. Obstacles resulting in the absence of problem solving in granting grants Merlung Subdistrict TanjungJabung Barat Regency, consisting of lack of education,  due  to  economic  and  service,  with  the  conclusion  the  implementation  of customary distribution of grants in the Merlung Subdistrict TanjungJabungBarat Regency is  not  implemented  properly.  customary  law  rules.  This  is  of  course  very  detrimental because it will create many more family problems.
Keywords: Bequest; Malay Jambi.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemindahan hibah  antara  Penghibah  dan  Penerima  hibah  secara  adat  di  Kecamatan  Merlung Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kendala  yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah secara adat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan hibah  antara  penghibah  dan  penerima  hibah  di  Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat tidak terlaksananya sistem ketentuan hukum adat pembagian harta hibah. 2. Kendala yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri atas kurangnya pendidikan, akibat  ekonomi  dan  jasa,  dengan  kesimpulan  pelaksanaan  pembagian  hibah  secara  adat
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
masyarakat  di  Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  tidak  terlaksana dengan  baik  yang  sesuia  aturan  hukum  adat.  Hal  ini  tentunya  sangat  merugikan  karena akan banyak menciptakan masalah keluarga lagi.
Kata Kunci: Hibah; Melayu Jambi.

## A. Pendahuluan
Hukum  waris  adat  mempunyai  corak  tersendiri  dari  alam  pikiran  masyarakat  yang tradisional. 1 Dalam hal hukum kewarisan adat tidak terlepas dari sistem kekerabatan dan sistem  pewarisan  yang  ada  dalam  masyarakat  adat  itu  sendiri.  Secara  teoretis  sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:
1. Sistem  Patrilinial,  yaitu  sistem  keturunan  yang ditarik menurut garis  bapak,  dimana kedudukan  pria  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan  wanita  dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem  Matrilinial,  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis  ibu,  dimana kedudukan  wanita  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan  pria  di  dalam pewarisan (Minangkabau dan Enggano).
3. Sistem  Parental  atau  Bilateral,  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis oranng  tua,  atau  menurut  garis  kedua  sisi  (bapak-ibu),  dimana  kedudukan  pria  dan wanita  tidak  dibedakan  dalam  pewarisan  (Aceh,  Sumatera  Timur,  Riau,  Jawa,
Kalimatan, Sulawesi, dan lain-lain). 2
Sistem kekerabatan atau keturunan memiliki sistem kewarisan sendiri sendiri walapun sistem kekerabatan sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Hukum waris, proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan  itu  sendiri  masih  hidup  serta  proses  itu  selanjutnya  berjalan  terus  hingga keturunannya  itu  masing-masing  menjadi  keluarga-keluarga  baru  yang  berdiri  sendiri yang  pada  waktunya  mendapat  giliran  juga  untuk  meneruskan  proses  tersebut  kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.
Berkaitan dengan sistem kewarisan, di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:
1. Sistem Pewarisan Individual
1 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.211.
2 Hilman Hadikusuma , Hukum Waris Adat...,Op.cit, hlm.23.
Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris sepertihalnya pada masyarakat Bilateral (di Jawa, Batak, Sulawesi dan lainnya.
2. Sistem Kewarisan Kolektif
Cirinya  bahwa  harta  peninggalan  itu  di  warisi  oleh  sekumpulan  ahli  waris  yang bersama-sama  merupakan  semacam  badan  hukum,  di  mana  harta  tersebut  disebut sebagai Harta Pusaka tidak boleh di bagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dan  hanya  boleh  di  bagi-bagikan  pemakainnya  saja  kepada  mereka  itu    (hanya mempunyai hak pakai saja) sepeti dalam masyarakat Materineal (Minangkabau).
3. Sistem Pewarisan Mayorat
Ciri  lain  dari  kewarisan  mayorat  adalah  bahwa  harta  peninggalan  diwariskan keseluruh  atau  sebagian  besar  (sejumlah  harta  pokok  dari  suatu  keluarga)  oleh seorang  anak  saja,  seperti  halnya  Bali  di  mana  terdapat  hak  mayorat  anak  laki-laki yang  tertua  dan  di  tanah  samando  (Sumatra  selatan/lampung)  dimana  terdapat  Hak Mayorat Anak Perempuan Tertua. 3
Ada  terdapat  tiga  unsur  pokok  dalam  pengertian  hukum  waris  adat,  yang  masing- masing merupakan unsur essensialia (mutlak), yakni:
1. Pewaris
Menurut Hilman Hadikusuma, pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang  (akan)  diteruskan  atau  (akan)  dibagi-bagikan  kepada  para  waris  setelah  ia wafat. 4 Pewaris  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  orang  yang  ketika sepeninggalnya  meninggalkan  harta  yang  kemudian  di  teruskan  dan  dioperkan kepada para warisnya baik dalam keadaan terbagi maupun tidak terbagi.
2. Ahli Waris
Ahli  waris  adalah  pihak-pihak  atau  orang-orang  yang  berhak  maju  menjadi  ahli waris  atau  dapat  disebut  juga  orang-orang  yang  nantinya  berhak  atas  penerusan dan kepengurusan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. 5
3. Harta Warisan
Warisan  adalah  semua  harta  benda  yang  ditinggalkan  oleh  seorang  yang meninggal  dunia  (pewaris)  baik  harta  benda  itu  sudah  dibagi  atau  belum  terbagi
3 Tolib  Setiady, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (dalam  Kajian  Kepustakaan) ,  Alfabeta,  Bandung,  2013, hlm. 285-286.
4 Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  Cet.  1,  Mandar  Maju,  Bandung,  1992, hlm.213-214.
5 Ibid., hlm. 213
atau  memang  tidak  terbagi,  atau  harta  peninggalan,  yaitu  kekayaan  ” in  concreto ” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. 6
Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang  yang  berhak  menerima  harta  kekayaan  itu,  selalu  menimbulkan  persoalan  seperti berikut:
a. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada
b. Unsur  kedua  menimbulkan  persoalan,  bagaimana  dan  sampai  dimana  harus  ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris
c. Unsur  ketiga  menimbulkan  persoalan,  bagaimana  dan  sampai  dimana  wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada. 7
Pewaris  dapat  memberikan  harta  kepada  ahli  waris  maupun  bukan  ahli  waris,  hal  ini dapat  di  lakukan  dengan  cara  pemberian  hibah.  Pemberian  hibah  dapat  dilakukan berdasarkan rasa kasih sayang, maupun untuk balas jasa. Enik Isnaini, mengemukakan:
“Hibah  adalah  pernyataan  kehendak  seseorang  mengenai  apa  yang  akan  dilakukan terhadap  hartanya  setelah  ia  meninggal  dunia  kelak.  Pelaksanaan  hibah  ini  baru dilakukan  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Di  dalam  praktik  pelaksanaannya,  hibah harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  tertentu  agar  pelaksanaannya  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  waris  dan  tidak  merugikaan  para  ahli  waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah. 8 ”
Sedangkan RR. Sitti Shoviyah Cholil mengemukakan:
“Hibah termasuk salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun  pada  sebagian  periode  sejarah  ia  sempat  disalahgunakan  untuk  berbuat kezaliman.  Islam  dapat  menerima  perbuatan  hukum  berupa  hibah  yang  sudah  lama berjalan itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan seperlunya.” 9
Lebih lanjut Ahmad Supandi Patampari, mengemukakan:
6 Ibid ., hlm. 263. 7 Ibid ., hlm. 272.
8 Enik  Isnaini, Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata , J urnal  ilmu Sosial  dan Humaniora, http://journal.unisla.ac.id/pdf/116212014/Enik%20Isnaeni.pdf, tanggal akses 5 Juli 2019.
9 RR.  Sitti  Shoviyah  Cholil, Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Hibah  (Dalam  Pasal  968  KUH  Perdata), Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syahsiyah Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang 2009, hlm. 1-2.
Hibah  merupakan  salah  satu  aspek  yang  diatur  dalam  sistem  hukum  nasional,  baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun  dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kedua materi hukum tersebut, hibah merupakan  aspek  yang  diatur  di  dalamnya.  Hibah  merupakan  suatu  transaksi  tanpa mengharap  imbalan  dan  dilakukan  ketika  pemberi  hibah  masih  hidup  dan  berlaku sejak yang bersangkutan menunaikan hibahnya. 10
Penghibahan  termasuk  perjanjian  sepihak,  di  mana  hanya  satu  pihak  saja  yang mempunyai  kewajiban  atas  perjanjian  itu,  yaitu  si  penghibah,  sedangkan  pihak  yang menerima  hibah  sama  sekali  tidak  mempunyai  kewajiban.  Penghibahan  termasuk perjanjian  “dengan  cuma-cuma’’  ( omniet )  di  mana  perkataan  itu  ditunjukan  pada  hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi  sebagai  imbalan.  Perjanjian  yang  demikian  juga  dinamakan  “sepihak” ( unirateral ) sebagai lawan dari perjanjian “timbal balik” ( birateral ). 11
Objek  perjanjian  hibah  adalah  segala  macam  harta  benda  milik  penghibah,  baik berwujud  maupun  tidak  berwujud,  benda  tetap  maupun  benda  bergerak,  termasuk  juga segala  macam  piutang  penghibah. 12 Berkaitan  dengan  hukum  waris,  dalam  masyarakat adat di kenal hibah terhadap ahli waris, di dalam hukum adat bertujuan untuk kepastian hukum dan menghindari pertentangan dalam pembagian waris. 13
Penelitian  ini  berfokus  pada  pengaturan  mengenai  hibah  yang  diatur  dalam  hukum adat  Melayu  Jambi.  Adat  istiadat  Jambi  yang  berasaskan  dasar:  ‘’ Adat  bersendi  Syarak, Syarak  bersendi  Kitabullah’’ .  Artinya,  adat  berdasarkan  hukum-hukum  Islam,  sedangkan hukum-hukum  Islam  berdasarkan  pada  Al-Quran.  ‘ ’syarak  mengato,  adat  memakai’’ .
Artinya segala apa yang tertulis dalam hukum Islam, itulah yang dituruti oleh adat.
Hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa’ Ayat
4 dan Al-Baqarah Ayat 177 yang artinya:
Dan  berikanlah  mas  kawin  (mahar)  kepada  perempuan  (yang  kamunikahi) sebagai  pemberian  yang  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa’ ayat 4).
10 Ahmad Supandi Patampari, Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone , Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II | No.2., hlm. 262.
11 Bafadhal, Faizah. " Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia ." Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi 4,  no.  1  (2013): 43291.
12 http://digilib.unila.ac.id/14833/13/BAB%20II.pdf., tanggal akses 25 Februari 2020.
13 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2008, hlm. 132.
Kebajikan  itu  bukanlah  menghadapkan  wajahmu  ke  arah  timur  dan  kebarat,  tetapi kebajikan  itu  ialah  (kebajikan)  orang  yang  beriman  kepada  Allah,  hari  Akhir,  malaikat- malaiat,  kitab-kitab  dan  nabi-nabi  dan  memberikan  harta  yang  dicintainya  kepada kerabat,  anak  yatim,  orang-orang  miskin,  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan ( musafir ),  peminta-minta,  dan  untuk  memerdekakan  hamba  sahaya,  yang  melaksanakan sholat  dan  menunaikan  zakat,  orang-orang  yang  menepatijanjiapabilaberjanji,  dan  orang yang  sabardalamkemelaratan,  penderitaan,  dan  pada  masa  peperangan.  Merekaitulah orang-orang  yang  benar  da  merekaitulah  orang-orang  yang  bertakwa.  (Al-Baqarah  ayat 177).
Hukum  yang  berlaku  pada  masyarakat  Melayu  Jambi  adalah  hukum  adat  terutama dalam hal hibah. Hal ini tidak terlepas dari ajaran Islam karena masyarakat Melayu Jambi mayoritas  beragama  Islam.  Besarnya  pengaruh  ajaran  agama  Islam  dalam  masyarakat melayu Jambi diterapkan juga dalam pelaksanaan hukum adat.
Hukum  adat  Melayu  Jambi  berdasarkan  pada  seloko  adat  ‘’ adat  lamo  pusako  usang ’’ yaitu  ‘’ undang ’’ dan ‘’ teliti ’’. Undang yang dimaksud di sini adalah peraturan adat istiadat yang  berasal  dari  nenek  moyang  dan  aturan-aturan  yang  tumbuh  di  tengah-tengah masyarakat. Sedangkan teliti adalah peraturan adat istiadat yang telah di pengaruhi dan di perkuat oleh agama Islam.
Ada  beberapa  istilah  dalam  adat  Melayu  Jambi,  yaitu  “ adat  yang  teradat ”,  merupakan suatu  kebiasaan  yang  tidak  dapat  dihindari  atau  ditinggalkan;  “ adat  yang  diadatkan ”, merupakan  suatu  kebiasaan  yang  berjalan  menurut  masanya;  “ adat  istiadat ”,  mengacu pada adat yang dicari-cari, aturan yang di dalak-dalak oleh nenek moyang yang dianggap baik  dan  patut  untuk  dipakai  dan  dijadikan  eco  pakai  oleh  di  kemudian  hari.  Ada  juga “ adat  yang  sebenar  adat ”,  yaitu  adat  yang  memedomani  Al-quran  dan  Hadis  Nabi  yang disebut dengan hukum syara’. 14
Pelaksanaan  pemberian  hibah  pada  masyarakat  Melayu  Jambi  di  Desa  Merlung Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  berdasarkan  hukum  adat  hal  ini sesuai di katakan oleh ketua adat: ‘’ Hibah hanya boleh di berikan kepada penerima hibah dengan  jumlah  sepertiga  dari  jumlah  harta  peninggalan  seluruhnya.  Hal  ini  disebabkan
14 Beliah  Farah  Adila, Pencabutan  Hibah  Yang  Bersumber  Dari  Harta  Bersama  Berdasarkan  Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Jember 2015. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65961/BELIA%20FARAH%20ADILA- 110710101219.pdf?sequence=1
agar  jangan  sampai  di  dalam  pemberian  merugikan  para  ahli  waris  lainnya  yang  lebih berhak atas harta warisan tersebut’’. 15
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menjelaskan  bahwa  menurut  hukum  adat  Suku  Melayu Jambi  di  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang masyarakatnya mayoritas adalah pemeluk agama Islam, maka di dalam pembagian hibah haruslah  sesuai  dengan  ajaran  syariat  Islam  yaitu:  tidak  boleh  melebihi  sepertiga  dari jumlah  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya.  Agar  tidak  merugikan  para  pihak  yang menjadi ahli waris atau yang berhak atas harta warisan tersebut.
Hibah  dalam  hukum  adat  Melayu  Jambi,  dapat  berlangsung  apabila  memenuhi  unsur: penghibah,  penerima  hibah,  dan  harta  yang  dihibahkan.  Harta  dikelompokkan  ke  dalam tiga macam:  harta  berat, harta  ringan,  dan  seko.  Harta  berat  adalah  harta  berupa  rumah kediaman,  sawah  dan  lumbung  padi.  Harta  ringan  adalah  segala  harta  selain  dari  harta berat. Sedangkan seko adalah peninggalan gelar. 16
Klasifikasi  harta  yang  ditinggalkan  ke  dalam  tiga  macam  itu  berkonsekuensi  pada pembagiannya.  Harta  berat  diperuntukkan  kepada  anak  perempuan,  atau  dalam  bahasa Jambi  anak  betino.  Termasuk  juga  ke  dalam  harta  berat  di  sini  adalah  pakaian  dan perhiasan. Sedangkan harta ringan diperuntukkan bagi anak laki-laki, karena harta ringan ini  (semisal  motor,  kerbau)  tidak  langsung  menjadi  tumuan  kehidupan  saudara perempuannya.  Satu  lagi,  yaitu  seko,  menjadi  milik  bersama  tetapi  dipegang  oleh  anak laki-laki yang tertua. 17
Harta  berat  sendiri  harus  turun  kepada  anak  perempuan  dikarenakan  dalam  adat Jambi  anak  laki-laki  itu  bisa  kembali  bersama  saudara  perempuannya  apabila  anak  laki- laki tersebut mengalami kemiskinan. Hal ini sesuai dengan seloko adat putus tali balik ke tambang,  pecah  jung  balik  ke  kualo .  Artinya  adalah  jika  anak  laki-laki  itu  sakit  dan  jatuh miskin,  cerai  dari  isterinya,  maka  ia  dapat  kembali  ke  saudara  perempuannya  untuk menyambung hidupnya. 18
Penyelesaian  kasus  sengketa  hibah  dapat  menempuh  jalur  musyawarah  melalui  tuo- tuo  adat  Desa  Merlung.  Dalam seloko dikatakan,  “ Ado  sirih  nak  makan  sepah,  ado  yang mudah  malah  mencari  yang  sulit,  ado  yang  ringan  malah  ngangkat  yang  berat. ”  Artinya, persoalan  kecil  bisa  diselesaikan  secara  adat  malah  diajukan  kepengadilan,  sehingga
15 Wawancara  dengan  Fauzi  Taher,  tokoh  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung  Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanggal 8 September 2019.
16 Garis-garis Besar Pedoman Adat Bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Dati II Jambi, Lembaga Adat Tingkat II Kotamadya Jambi dan Pemerintah Kotamadya Dati II Jambi, 1995, hlm. 96.
17 Ibid, hlm. 75
18 Ibid, hlm. 98.
menimbulkan permusuhan  berkepanjangan.  Selain itu, budaya  asing dianggap bagus  dan menjadi pedoman, padahal belum tentu cocok dengan nilai yang ada di masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa    pengaturan  hukum  waris  apalagi mengenai harta warisan masih menimbulkan banyak persoaalan, hal ini dapat dillihat dari salah satu desa yang tunduk dengan hukum adat adalah Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Pembagian  harta  pada  masyarakat  Melayu  di  Desa Merlung berdasarkan hukum adat, dimana menurut hukum adat bahwa pembagian harta dapat dilakukan dengan Hibah.
Masyarakat Desa MerlungKecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam perkembangannya  dari  Tahun  2015-2018  telah  terjadi  7  (tujuh)  keluarga  yang melaksanakan  hibah,  dan  yang  menjadi  sampelsebanyak  2  (dua)  keluarga  yang  pernah melakukan  dan  terlibat  dalam  pelaksanaan  hibah,  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan hukum adat Melayu Jambi di Desa Merlung Kecamatan Merlung KabupatenTanjung Jabung Barat.
Adanya  kasus  mengenai  perselisihan  tentangpelaksanaan  hibah,  akan  mengakibatkan kurangnya  rasa  jaminan  dan  kepastian  hukum  menurut  hukum  adat  masyarakat  Desa Merlung  Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  yang  akan  menghambat pertumbuhan  dan  perkembangan  perikehidupan  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## B. Pelaksanaan Hibah
Adat  istiadat  Jambi  yang  berasaskan  dasar: Adat  bersendi  Syarak,  Syarak  bersendi Kitabullah . Maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Melayu Jambi adalah  hukum  adat  terutama  dalam  hal  hibah.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  ajaran  Islam karena  masyarakat  Melayu  Jambi  mayoritas  beragama  Islam.  Besarnya  pengaruh  ajaran agama Islam dalam masyarakat Melayu Jambi diterapkan juga dalam pelaksanaan hukum adat.
Dalam pemberian hibah ini berdasarkan penelitian penulis di lapangan bahwa:
“Hibah  hanya  boleh  diberikan  kepada  penerima  hibah  dengan  jumlah (1/3)  sepertiga  dari  jumlah  harta  peninggalan  seluruhnya.  Karna  kita orang  beragama  Islam  dan  menurut  aturan  Islam  juga  tidak  boleh  lebih dari  1/3,  Hal  ini  disebabkan  agar  jangan  sampai  di  dalam  pemberian  itu merugikan  para  ahli  waris  lainnya  yang  lebih  berhak  atas  harta  warisan tersebut”. 19
19 Wawancara  dengan  Bujang  Kana,  tokoh  masyarakatDesaMerlungKecamatan  Merlung  Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.
Berdasarkan  hukum  adat  Suku  Melayu  Jambi  yang  masyarakatnya  mayoritas  adalah pemeluk  agama  Islam,  maka  di  dalam  pembagian  hibah  haruslah  sesuai  dengan  ajaran syariat  Islam  yaitu:  tidak  boleh  melebihi  sepertiga  dari  jumlah  harta  peninggalan  orang tuaangkatnya. Agar tidak merugikan para pihak yang menjadi ahli waris atau yang berhak atas harta warisan tersebut.
Pelaksanaan hibah masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1. Kasus I
Kasus (I) menceritakan pemberian hibah (tanah) yang  tidak diketahui oleh  ahli waris (Sayuti dan Bur mawi) dan melebihi 1/3 harta waris.Dalam kasus ini Ibu Mariam sebagai penghibah member harta hibahan berupa tanah kepada penerima hibah Priyuda Aritama yang  terjadi  pada  tahun  2015.  Ibu  Mariam  meninggal  pada  tahun  2016.  Setelah  Ibu Mariam meninggal terjadi sengketa antara Priyuda Aritama dengan Sayuti dan Bur Mawi (paman) selaku ahli waris. Adapun kronologis kejadiannya:
Sayuti dan Bur Mawi adalah paman dari Priyuda Aritama yang dalam hal ini menggugat Priyuda Aritama karena telah mengklaim objek warisan sebagai milik Priyuda Aritama, hal dilakukan dengan cara memunculkan surat berupa hibah yang dibuat dalam bentuk surat di  bawah  tangan  dengan  ketikan  kemudian  dibubuhi  cap  jempol  jari  dari  ibu  Mariam, sedangkan  surat  hibah  tersebut  tidak  pernah  ditunjukkan  kepada  Sayuti  dan  Bur  Mawi semasa  hidupnya  almarhum  Ibu  Mariam mereka  dan  tidak  pernah  diberitahukan  bahwa adanya hibah yang dititipkan, dan menurut Sayuti dan Bur Mawi harta Hibahaan tersebut melebihi dari 1/3 dari harta warisan.
Priyuda Aritama mengatakan, bahwa:
‘’Nenek memberikan kebun ke saya dengan cara hibah pada tahun 2015, ada suratnya yang  disaksikan  oleh  Bujang  Tang,  Maisura,  Ridwan  Majid,  Edi  Majid,  Ridwan  Taher, Tuni  Amzah  dan  sudah  diketahui  oleh  Kepala  Desa  Merlung    yaitu  bapak  Megi Yusendra. Surat itu di cap jempol oleh Nenek karena almarhum tidak bisa tanda tangan dan dimaterai’’ 20
Sayuti dan Bur Mawi meragukan kebenaran akan hibah tersebut, dan Surat Keterangan Penetapan/Pembagian  atas  Harta  Tanah/Lahan  Pertanian/Perumahan  Tahun  2015, berdasarkan bukti-bukti Surat Wasiat, Hibah, Penetapan/Pembagian harta/Tanah di atas maka  Sayuti  dan  Bur  Mawi  merasa  Priyuda  Aritama  telah  merampas  hak  yang  dimiliki Sayuti dan Bur Mawi sebagai ahli waris untuk mendapatkan hak waris yang diatur secara
20 Wawancara  dengan  Priyuda  Aritama,  Responden  Penerima  Hibah,  Merlung,  Kabupaten  Tanjabbar, tanggal 8 Januari 2020.
Hukum Faraidh ,  karena  dalam  hal  ini  Sayuti  dan  Bur  Mawi  adalah  paman  laki-laki  dari Priyuda Aritama.
Sayuti menuturkan bahwa:
“Surat  (keterangan)  Hibah  yang  dimunculkan  oleh  Yuda  (Priyuda  Aritama)  itu  baru ditunjukkan setelah mak saya meninggal (Ibu Mariam) padahal kan seharusnya apabila memang benar (Proses pemberian hibah) harusnya kan dirembukkan dengan keluarga saat  mak  masih  hidup.  Status  saya  dan  Bur  Mawi  ini  kan  pamannya,  dia  tidak  boleh melangkahi hak kami atas dasar hibah itu.” 21
Berdasarkan  hibah  yang  tanpa  diketahui  oleh  ahli  waris  yaitu  Sayuti  dan  Bur  Mawi, yang diikuti dengan wasiat dan serta penetapan hak dari orang tua yang telah meninggal yang akhirnya ahli waris yang menerima hibah tersebut mendapatkan bagian yang sama rata, sehingga pembagian waris secara faraidh diabaikan dan Sayuti dan Bur Mawi merasa dirugikan dalam hal ini.
Bujang Kanna mengemukakan:
“Hibah  hanya  boleh  diberikan  kepada  dengan  jumlah  sepertiganya  dari  jumlah  harta peninggalan seluruhnya. Hal ini disebabkan agar jangan sampai di dalam pemberian itu merugikan para ahli waris lainnya yang lebih berhak atas harta warisan tersebut”. 22
Hibah  antara  penghibah  Ibu  Mariam  dan  penerima  hibah  Priyuda  Aritama  diragukan karena tidak  diketahui oleh Sayuti dan Bur Mawi selaku ahli waris. Hibah ini mengalami permasalahan selain karena tidak adanya persetujuan dari Ahli waris. Hibah hanya boleh diberikan  kepada  penerima  hibah  dengan  jumlah  1/3  dari  jumlah  harta  peninggalan seluruhnya.  Hal  ini  disebabkan  agar  jangan  sampai  di  dalam  pemberian  itu  (hibah) merugikan para ahli waris lainnya yang lebih berhak atas harta warisan tersebut.

## 2. Kasus II
Kasus  hibah  ini  terjadi  antara  penghibah  Bapak  Bawi  dan  penerima  hibah  anak kandung  (Malis  dan  Ica)  dengan  ahli  waris  Bian,  Cikni,  Mbeng  dan  Tino.  Adapun kronologis kejadiannya dapat dikemukakan sebagai berikut:
Perselisihan  paham  antara  hibah  dan  waris  terjadi  karena  pemahaman  dari  para  ahli waris  yang  dahulu  pernah  mendapatkan  hibah  rumah  tinggal  dari  orang  tuanya  jauh sebelum  orang  tuanya  meninggal.  Setelah  itu  orang  tuanya  meninggal  yaitu  bapak  Bawi
21 Wawancara  dengan  Sayuti  dan  Bur  mawi,  Responden,  Merlung,  KabupatenTanjabbar,  tanggal  10 Januari 2020.
22 Wawancara  dengan  Bujang  Kana,  tokoh  masyarakat  DesaMerlungKecamatan  Merlung  Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.
pada 1 April 2017, mereka meninggalkan 6 orang ahli waris termasuk 2 di antaranya yaitu si penerima hibah, yakni mereka anak pertama dan anak kelima. Ahli waris dari pewaris adalah 1 istri dan 6 anak, yaitu adalah dan bagian hartanya:
1. Nuryah (istri) mendapatkan tanah seluas 2554 m2;
2. Malis  mendapatkan  rumah  dan  tanah  dengan  luas  191  m2  dan  sudah dihibahkan semasa bapak Bawi saat masih hidup;
3. Bian mendapatkan tanah dengan luas 500 m2;
4. Cikni mendapatkan tanah dengan luas 500 m2;
5. Ica  mendapatkan  tanah  seluas  500  m2  dan  hibah  rumah  yang  ditinggali pewaris semasa hidupnya;
6. Mbeng mendapatkan tanah dengan luas 500 m2; dan
7. Tino mendapatkan tanah seluas 500 m2. 23
Itu semua adalah bagian-bagian dari pembagian warisan setelah Bawi meninggal pada tahun  2017  dengan  melalui  musyawarah  mufakat.  Pembagian  tersebut  belum  dilakukan proses turun waris hingga pada tahun 2018 istri dari pewaris meninggal dunia.
Bian mengatakan, bahwa:
“Tahun  2017  saat  ayah  saya  meninggal,  harta  warisan  dibagi-bagi  adik  beradik  kami, khusus untuk abang saya yang tertua yaitu bang Malis mendapat rumah dan begitupun dengan  adik  saya  Ica  dengan  proses  hibah.  Sisanya  masing-masing  dari  kami mendapatkan tanah dari ayah sebesar 500 m 2 .’’ 24
Pada tahun 2018 istri pewaris (Ny. Nuryah meninggal dunia dan disusul meninggalnya anak  keempat  (Ica).  Dengan  meninggalnya  mereka  maka,  pembagian  warisan  yang  telah ditetapkan  tersebut  dilakukan  musyawarah  ulang  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  yaitu anak pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam.
Mbeng juga menuturkan bahwa:
“Dari  musyawarah  tanggal  1  November  2018  itu  ditentukan  bahwa  bagian  dari  mak saya (Ny. Nuryah) berupa tanah 2554 M 2 dijadikan harta hibahan mak. Kebetulan pada waktu  ditentukan/musyawarah  tanah  tersebut  belum  bersertifikat  atas  nama  Nuryah artinya, tanah peninggalan tersebut harus dilalui proses turun waris dan dibagi kepada 5 orang ahli waris. Hal tersebut dituangkan dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris yaitu anak pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam.” 25
23 Wawancaradengan Mbeng, Responden, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 9 Januari 2020.
24 WawancaradenganBian. Responden .Merlung. KabupatenTanjabbar. Tanggal20.januari 2020.
25 Wawancara dengan Mbeng, Responden, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 19 Januari 2020.
Hingga  pada  tahun  2019  tanah  itu  hendak  diurus  pembagiannya  sesuai  dengan keterangan  ahli  waris,  ternyata  tanah  seluas  2554  m 2 peninggalan  Ny.  Nuryah  telah bersertifikat  atas  nama  anak  kedua,  ketiga,  kelima  dan  keenam.  Hal  tersebut  diketahui setelah  ada  berita  bahwa  tanah  tersebut  hendak  dijual,  dan  diketahui  penjualnya  adalah anak kedua, ketiga, kelima dan keenam. Terhadap kebenaran tanah tersebut bersertifikat telah dikonfirmasi kepada pihak Badan Pertanahan Nasional dan dinyatakan benar. Malis menuturkan“Pas  tanah  tu  nak  diurus  lagi  turun  warisnyo,  ruponyo  adik  sayo  lah  duluan ngurus sertifikat itu di BPN tanpa sepengetahuan sayo” 26
Anak  pertama  menanyakan  perihal  kepada  mereka  ahli  waris  yang  hendak  menjual tanah dari Ny. Nuryah yaitu anak kedua, ketiga, kelima dan keenam. Alasan yang diberikan adalah  anak  pertama  telah  menerima  hibah  berupa  rumah  dari  orang  tua  semasa  Bapak Bawi dan Ny. Nuryah masih hidup sehingga mereka beralasan anak pertama tidak berhak atas  tanah  warisan  dari  ibunya.  Hal  itu  didasari  bahwa  seseorang  yang  telah  menerima hibah tidak mempunyai hak lagi terhadap warisan.
Malis  mendapatkan  rumah  dan  tanah  dengan  luas  191  m2  dan  sudah  dihibahkan semasa  Bapak  Bawi  saat  masih  hidup  sedangkan  Ica  mendapatkan  tanah  seluas  500  m2 dan  hibah  rumah  yang  ditinggali  pewaris  semasa  hidupnya.  Sehingga  seharusnya  baik Malis dan Ica tidak menerima harta waris lagi karena pembagian yang mereka terima dari hibah membuat bagian mereka lebih besar dari pembagian waris yang diterima oleh anak kedua, ketiga, elima dan keenam.
Ketentuan  hukum  adat  Melayu  Jambi  terkait  klasifikasi  harta  yang  ditinggalkan  dan pembagiannya  bahwa  harta  berat  diperuntukkan  kepada  anak  perempuan,  atau  dalam bahasa Jambi anak betino. Termasuk juga ke dalam harta berat di sini adalah pakaian dan perhiasan. Sedangkan harta ringan diperuntukkan bagi anak laki-laki, karena harta ringan ini  (semisal  motor,  kerbau)  tidak  langsung  menjadi  tumpuan  kehidupan  saudara perempuannya.  Satu  lagi,  yaitu  seko,  menjadi  milik  bersama  tetapi  dipegang  oleh  anak laki-laki yang tertua.
Fauzi  Taher  yang  merupakan  tokoh  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung Kabupaten  Tanjabbar  yang  ditemui  di  rumahnya  menuturkan  bahwa:“Praktek  hibah khususnya  di  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  ini, lebih banyak praktek hibah bagi kerabat yang telah berjasa.” 27
26 Wawancara  dengan  Malis,  Responden  Penerima  Hibah,  Merlung,  KabupatenTanjabbar,  tanggal  9 Januari 2020.
27 Wawancara  dengan  Fauzi  Taher,  tokoh  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung,  Kabupaten Tanjabbar, tanggal 9 Januari 2020.
Selain  Fauzi  Taher,  wawancara  terhadap  Bujang  Kana  yang  juga  merupakan  tokoh masyarakat di Desa Merlung ikut memberikan penjelasan mengenai praktek hibah di desa tersebut:
“Praktek hibah di atas menjelaskan bahwa bisa member apapun itu yang penting yang bisa  berguna  kepada orang  yang  kita  telah  hibahkan  harta  kita  dan  tanpa  mengharap balasan  apapun  juga.  Selain  praktek  hibah  tersebut  karena  hutang  budi  kepada seseorang, sedangkan orang tersebut sudah meninggal dunia, sehingga hibah diberikan kepada anaknya.” 28
Hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah  menerima  hibah  dalam  jumlah  tertentu,  ia  berjanji  tidak  akan  meminta  bagian warisan kelak jika si pemberi meninggal. Perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan  sebagai  warisan,  sangat  tergantung  kepada  kesepakatan  anak-anak  yang lain. Kedua, apabila  pemberian  itu  dinyatakan  sebagai  hibah  saja,  maka  pembagiannya harus rata. 29
Harta  berat  sendiri  harus  turun  kepada  anak  perempuan  dikarenakan  dalam  adat Jambi  anak  laki-laki  itu  bisa  kembali  bersama  saudara  perempuannya  apabila  anak  laki- laki tersebut mengalami kemiskinan. Hal ini sesuai dengan seloko adat putus tali balik ke tambang,  pecah  jung  balik  ke  kualo .  Artinya  adalah  jika  anak  laki-laki  itu  sakit  dan  jatuh miskin,  cerai  dari  isterinya,  maka  ia  dapat  kembali  ke  saudara  perempuannya  untuk menyambung hidupnya. 30
Pelaksanaan  hibah  di  kalangan  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dilakukan  dengan  jalan  mempermudah  kedua  belah pihak,  sehingga  salah  satu  tujuan  hibah  adalah  mempermudah  dalam  peralihan  hak seseorang. Dalam kaitannya dengan alas an masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  melakukan  hibah  dalam  peralihan  harta  adalah menghindari perselisihan, agar hartanya tidak jatuh kepihak lain, lebih mudah dan praktis, sehingga cenderung mengabaikan sistem kewarisan dalam Islam.
Pauzi Taher selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Merlung menuturkan bahwa dalam pelaksanaan hibah di kalangan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten
28 Wawancara  dengan  Bujang  Kana,  tokoh  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.
29 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Edisi  Revisi , Raja  Grafindo  Persada, Jakarta 2013, hlm. 381-382.
30 Lembaga  Adat  Tingkat  II  Kotamadya  Jambi  dan  Pemerintah  Kotamadya  Dati  II  Jambi.  Garis Garis Besar Pedoman Adat Bagi Pemangku Adat Dalam Kotamadya Dati II Jambi . Jambi, 1995, hlm. 75.
Tanjung Jabung Barat tidak mengenal angka-angka, sehingga dalam pemberian hibah dan wasiat  tidak  memberikan  batas  maksimal  1/3  tergantung  kemauan  dari  pihak  pemilik harta.  Namun,  keadaan  demikian  memberikan  suatu  kontribusi  pemikiran  bahwa  dalam pelaksanaan hibah dikalangan  masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat menekankan pada hak progratif kepada pewaris dalam pemberian dan pengalihan hartanya.
Penyelesaian  terhadap  permasalahan  dalam  pelaksanaan  hibah  di  kalangan masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Penyelesaian antara pribadi dan keluarga
Pemulihan terhadap gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat dalam hal jika  terjadi  suatu  peristiwa  dalam  hal  ini  maka  untuk  diselesaikan  langsung  di tempat  kejadian  antara  pribadi  yang  bersangkutan  atau  diselesaikan  di  rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan. Penyelesaian kasus hibah  di  kalangan  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung  Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui pribadi dan keluarga, karena baik antara pelaku  pelanggaran  adat  dan  kasus  tersebut  menghendaki  penyelesaian  tidak perlu  ditindaklanjuti  ketingkat  kepala  desa  atau  kepala  adat.  Walaupun  hal  ini akan  tetap  dilaporkan  nantinya  kepada  Kepala  Adat  dan  Kepala  Desa  Merlung. Adanya  hubungan  keluarga  menyebabkan  penyelesaian  antara  pribadi  dan keluarga, merupakan langkah penyelesaian yang paling dilakukan terlebih dahulu dan mendapatkan pemilihan penyelesaian yang dominan dilakukan.
2. Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat
Penyelesaian  melalui  Kepala  Kerabat  atau  Kepala  Adat  mendapatkan  pemilihan penyelesaian  kedua  setelah  melalui  penyelesaian  melalui  pribadi  dan  keluarga, tidak menemukan juga penyelesaian yang diinginkan. Penyelesaian melalui Kepala Kerabat  atau  KepalaAdat,  karena  dalam  pandangan  masyarakat,  seorang  Kepala Kerabat atau Kepala Adat dianggap sebagai tokoh masyarakat yang dituakan baik secara  umur,  pengalaman  hidup  dan  pengetahuan  serta  pemahamannya  tentang seluk  beluk  Adat.  Sehingga  dengan  adanya  berbagai  kelebihan  yang  dimiliki  oleh seorang Kepala Kerabat atau Kepala Adat, akan ditemukan penyelesaian yang bisa diterima oleh masyarakat terhadap pelaku pelanggaran Adat.
3. Penyelesaian Kepala Desa
Penyelesaian melalui Kepala Desa dilakukan apabila penyelesaian melalui pribadi, keluarga,  dan  Kepala  Kerabat  atau  Kepala  Adat  tidak  mendapatkan  juga
penyelesaian  yang  diinginkan  oleh  masyarakat.  Penyelesaian  oleh  KepalaDesa, merupakan  penyelesaian atas  pelanggaran  adat  yang  mendapatkan  posisi  teratas dan bersifat final dalam masyarakat desa. Karena kedudukan Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah Desa yang memiliki tugas dan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Kepala Desa berperan sebagai hakim perdamaian Desa.
Setiap permasalahan hibah di  kalangan  masyarakatDesa Merlung  Kecamatan  Merlung Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  seperti  pelanggaran  adat  di  Desa  Merlung  Kecamatan Merlung  lainnya  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  menghendaki  penyelesaian  atau upaya  penyelesaian.  Penyelesaian  ini  dilakukan  agar  kasus  ini  tidak  berlanjut  lagi  dan tidak ada yang mengulangi perbuatan tersebut kembali.
Dalam penjelasan di atas tentang Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hibah di  kalangan  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat,  dimana  dari  2  (dua)  kasus  tersebut:  kasus  pertama  (I)  dan  kedua  (II)  upaya penyelesaiaan permasalahannya dilakukan dengan keluarga dan adanya bantuan lembaga adat maupun kepala desa.” 31
Pelaksanaan pembagian harta hibah masyarakat di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  tidak  terlaksana  dengan  baik  yang  seharusnya  sesuai dengan sistem dari ketentuan hukum adat Melayu Jambi yang berlaku tentang pembagian harta  hibah.  Dan  juga  kurangnya  pendidikan,  akibat  ekonomi,  dan  jasa  karena  hal  ini disebabkan  kurangnya  pengetuhan  masyarakat  di  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung tentang ketentuan hukum dalam pelaksanaan pembagian hibah.

## C. Kendala Dalam Pelaksanaan Hibah
Kendala  yang  menyebabkan  tidak  terlaksananya  hibah  di  Desa  Merlung  Kecamatan Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  dikarenakan  pembagian  hibah  yang  melebihi dari  1/3  harta  peninggalan,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  2  (dua)  responden  yaitu, responden  pertama  keluarga  dari  antara  pengibah  Ibu  Maryam  dan  penerima  Hibah Priyuda  Aritama,  dan  responden  kedua  keluarga  dari  Penghibah  Bapak  Bawi  dan Penerima hibah anak kandung (Malis dan Ica). Dari 2 (dua) reponden yang diteliti penulis dengan  melakukan  wawancara  secara  langsung  maka  terlihatlah  kendala  yang mempengaruhi tidak terlaksananya hibah di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu:
31 Wawancara  dengan  MegiYussendra,  tokoh  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung  Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.
1. Kurangnya Pendidikan
Kurangnya  pendidikan  orang  tua  ataupun  tokoh  masyarakat  terkait  pola  dan  tradisi adat  masyarakat  khususnya  di  masyarakat  Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat. Hal ini berakibat kurangnya pandangan atau sikap bathin masyarakat untuk memegang  teguh  tradisi  dan  aturan  hukum.  Selain  hal  tersebut  kurangnya  pendidikan orang  tua  dan  masyarakat  khususnya  pendidikan  budi  pekerti  serta  pendidikan  formal yang  kurang  memadai,  dimana  rata-rata  dari  pendidikan  masyarakat  di  Kecamatan Merlung sebagian besar hanya tamatan  sekolah menengah  dan sedikit yang melanjutkan untuk  tingkat  perkuliahan.  Lebih  lanjut  kebanyakan  masyarakat  Merlung  yang  telah mengenyam pendidikan hingga kejenjang sarjana lebih banyak merantau.
Bujang Kana selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Merlung mengatakan:
“Kecamatan  Merlung  ini  rata-rata  masyarakatnya  hanya  berpendidikan  hingga pada  taraf  sekolah  menengah.  Hanya  sedikit  dari  masyarakat  yang  bisa melanjutkan  pendidikan  tinggi,  itupun  jika  sudah  tinggi  pendidikan  biasanya merantau  ke  kota  dan  hanya  pulang  ketika  hari  raya.  Itu  yang  menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu sebanding dengan adat istiadat daerah sini (Kecamatan Merlung)” 32

## 2. Akibat Ekonomi
Kendala  ekonomi  dalam  bentuk  biaya  hidup  dan  kebutuhan  yang  semakin  tinggi mengakibatkan pada masyarakat Merlung cukup sulit dalam memenuhi kebutuhan untuk penghidupan  yang  sejahtera,  belum  lagi  biaya  pendidikan  yang  mahal,  serta  untuk menjamin  masa  depan  anak-anaknya.  Hal  ini  yang  membuat  masyarakat  tidak  paham dengan aturan dan kaedah hukum serta adat yang berlaku.
Fauzi Taher selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Merlung mengatakan:
“Rata-rata  masyarakat  disini  hanya  berkebun  kalau  tidak  sawit  ya  karet,  aspek penghidupanlah  dan  kebutuhan  sehari  hari  semakin  tinggi  belum  lagi  biaya pendidikan mahal dan jaminan buat anak-anaknya yang kemudian hari . Selain itu kesenjangan ekonomi juga terlihat nyata di masyarakat” 33

## 3. Jasa
Berbicara  tentang jasa, dimana  jasa  sangat berpengaruh dalam Hibah, yang dimaksud dengan jasa disini karena orang yang memberikan hibah tinggal dan diurus oleh penerima hibah,  dalam  hal  inilah  yang membuat  pemberi  hibah  member  harta  lebih  banyak  (lebih
32 Wawancara  dengan  Bujang  Kana,  tokoh  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung,  Kabupaten Tanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.
33 Wawancara  dengan  Fauzi  Taher,  tokoh  masyarakat  Desa  Merlung  Kecamatan  Merlung,  Kabupaten Tanjabbar, tanggal 9 Januari 2020.
dari  1/3)  kepada  penerima  hibah.  Karena  pemberi  hibah  merasa  telah  merepotkan penerima hibah, karena semasa hidup pemberi hibah telah diurus oleh penerima hibah.
Bujang Kana selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Merlungmengatakan:
“Adapun  mengapa  masyarakat  Di  Desa  Merlung  ini  melakukan  pemberian  hibah, dikarnakan adanya utang budi dalam artian pemberi hibah merasa berjasa, karna orang  (penerima  hibah)  yang  telah  mengurus  atau  tinggal  bersama  semasa  dia hidup.  Dengan  ini  pemberi  hibah  memberikan  hartanya  dengan  cara menghibahkan  kepada  penerima  hibah,  karena  untuk  membalas  jasa  terhadap penerima hibah.” 34
Penerima  hibah  pada  umumnya  tergolong  sebagai  keluarga  prasejahtera  (kurang mampu).  Oleh  sebab  itu  harta  yang  di  hibahkan  dari  pemberi  hibah  mereka  gunakan sebagai  peningkatan  harta,  guna  menunjang  peningkatan  penghasilan  perekonomian keluarga.  Terjadinya  silang  sengketa  terkait  jumlah  dan  jenis  obyek  harta  hibah merupakan akibat hal tersebut.

## D. Kesimpulan
Dalam  hal  ini  penulis telah menjelaskan apa yang mengakibatkan  terjadinya sengketa pelaksanaan hibah di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana  karena  kurang  pemahaman  masyarakat  Merlung  tentang  pendidikan,  akibat  per ekonomi  dikarenakan  tingginya  biaya  hidup  bagi  masyarakat  merlung,  dan  jasa,  karena pemberi  hibah  merasa  bertemikasih  kepada  penerimahibah,  karena  semasa  hidupnya penerima hibah telah merawat pemberi hibah dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel/Buku/Laporan
Budiono. Kamus Ilmiah Popular Internasional. Alumni. Surabaya. 2005.
Dijk,  Van. Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia  Suatu  Pengantar. Diterjemahkan  oleh  A. Soehardi. Sumur Batu. Bandung. 1982.
Haar, Ter. Bzn. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2001.
Hadikusuma,  Himan. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan  Hukum  Adat , Hukum Agama. Mandar Maju. Bandung. 1990.
34 Wawancara  dengan  Bujang  Kana,  tokoh  masyarakat  Desa  Merlung  KecamatanMerlung,  Kabupaten Tanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.
_____. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Mandar Maju. Bandung. 2003.
_____. Hukum Waris Adat . Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015.
Khosyi’ah,  Siah. Wakaf  dan  Hibah  dari  Perspektif  Ulama  Fiqh  dan  Perkembangannya  di Indonesia . Pustaka Setia. Bandung. 2011.
Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia .  Prenada  Media  Group. Jakarta. 2008.
Muhammad, Bushar. Asas-asas Hukum Adat . PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1997.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Mandar Maju. Bandung. 2008.
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Edisi  Revisi.  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta. 2013.
Saragih, Jaren. Pengantar Hukum Adat . Edisi II. Taristo. Bandung. 1984.
Setiady,  Tolib. Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (dalam  Kajian  Kepustakaan ).  Alfabeta. Bandung. 2013.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat di Indonesia . Rajawali Press. Jakarta. 1983.
_____. Meninjau  Hukum  Adat  Indonesia,  Suatu  Pengantar  Untuk  Mempelajari  Hukum  Adat . Disusun Kembali oleh Soerjono Soekanto. Rajawali Press. Jakarta. 1985.
Subekti, R. Aneka Perjanjian . PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 1995.
Sudarsono. Sepuluh Aspek Agama Islam . PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1994.
Wigndiodipoero, Soerojo. Pengantar Asas-Asas Hukum Adat . CV. Haji Mas Agung. 2017.

## Artikel/Jurnal
A. Armida, Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi,
https://media.neliti.com/media/publications/37089-ID-eksistensi-lembaga-adat- studi-kasus-lembaga-adat-melayu-jambi-tanah-pilih-pasko.pdf,  diakses  pada  18 Januari 2020.
Patampari,  A.  (2019).  Pelaksanaan  Hibah  dan  Wasiat  Dikalangan  Masyarakat  Kabupaten
Bone.  Al-Risalah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  (Ahwal  Al-Syakhsiyah),  2(2). Retrieved from
https://jurnal.iain- bone.ac.id/index.php/alrisalah/article/view/440, diakses pada 10 Februari 2020. Akbar Gafari, Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi Pada Era Otonomi Daerah, Tesis,
Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018   https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12726,
diakses pada 18 Januari 2020.
Beliah Farah  Adila,  Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasarkan
Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Jember 2015.
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65961/BELIA%20FA RAH%20ADILA-110710101219.pdf?sequence=1, diakses pada 18 Januari 2020. Bewa  Ragawino,  Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat  Indonesia,  Fakultas  Ilmu  Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, http://pustaka.unpad.ac.id/archives/13314, diakses tanggal 23 Februari 2020. Enik Isnaini, Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, J urnal  ilmu Sosial dan Humaniora,
http://journal.unisla.ac.id/pdf/116212014/Enik%20Isnaeni.pdf,  tanggal  akses  5 Juli 2019.
Faizah  Bafadhal,  Analisis  Tentang  Hibah  Dan  Korelasinya  Dengan  Kewarisan  dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Fakultas Hukum  Universitas  Jambi,  https://media.neliti.com/media/publications/43291- ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan- hibah-men.pdf, diakses pada 23 Februari 2020.
Herlina  Manik,  Eksistensi  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  Dalam  Penyelesaian  Sangketa
Masyarakat Adat, Fakultas Hukum Universitas jambi, 2019. file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/1323-Article%20Text-4990-1-10- 20190826.pdf, diakses pada 23 Februari 2020. HR. Diani, Tinjauan Umum Tentang Hibah Wasiat, http://repository.unpas.ac.id/27412/3/BAB%20II.pdf,  tanggal  akses  25  Februari 2020. Ike May Wulandary, Jurnal Skripsi Penyimpangan Terhadap Akta Hibah, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2016, http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/PENYIMPANGAN%20TERHADAP%20AK
TA%20HIBAH%20WASIAT.pdf, tanggal akses 5 Juli 2019.
Kadi  Sukarna  dan  Jevri  Kurniawan  Hambali,  “Implementasi  Hak  Atas  Ahli  Waris  Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia”,
Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017,
http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.659, diakses pada 5 Juli 2019.
M. Zulfa Aulia, Konfigurasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Persoalan Kewarisan di
Masyarakat  Seberang  Kota  Jambi,  The  First  International  Conference  on  Jambi Studies (ICJS 1) 2013, hlm. 268. https://media.neliti.com/media/publications/225369-suatu-telaah-tentang-
keberadaan-anak-sum-a2ca071c.pdf, diakses pada 5 Juli 2019.
RR.  Sitti  Shoviyah  Cholil,    Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Hibah  (Dalam  Pasal  968  KUH Perdata),  Skripsi,  Jurusan  Ahwal  Al  Syahsiyah  Fakultas  Syari'ah  Iain  Walisongo Semarang 2009. http://eprints.walisongo.ac.id/5080/, diakses pada 5 Juli 2019.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Kompilasi Hukum Islam.
Lembaga  Adat  Tingkat  II  Kotamadya  Jambi  dan  Pemerintah  Kotamadya  Dati  II  Jambi.
Garis-Garis  Besar  Pedoman  Adat  Bagi  Pemangku  Adat  Dalam  Kotamadya  Dati  II Jambi. Jambi, 1995.
Himpunan  Materi  Pembekalan  Adat  Istiadat  Bagi  Para  Kepala  Desa  dan  Lurah  Dalam Provinsi Jambi, Jambi, 2003.