## Wajah Hukum

## Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional

## Vanessa Mathilde Harum, Nurul Syarifah
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Correspondence: vanessa.205200033@stu.untar.ac.id; nurul.205200243@stu.untar.ac.id
Abstrak. Penjualan narkoba pada saat ini sangat berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Narkoba ini sudah terorganisir sebagai kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan pada lintas negara. Bisnis narkoba  ini  sudah  melampaui  batas budaya, sosial, dan  juga  menjadi  bisnis  yang tidak  mengenal  batas aturan. Hal  ini  sudah  menjadi  masalah  yang  serius  bagi  setiap  negara.  Karena  dari  kasus  ini  sudah  menyebabkan masalah  kesehatan  dan  kejahatan.  Indonesia  sudah  menjadi  tujuan  negara  dalam  perdagangan  narkoba. Perkembangan  bisnis  ini  juga sudah  berkembang sekali di negara Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas dan pengawasan  yang  kurang  di  tempat-tempat  perbatasan  menjadi  wilayah  yang  mudah  untuk  menyelundupkan barang ilegal tersebut. Dengan begitu maka bisnis terlarang dapat berjalan terus. Penyalahgunaan narkoba dapat merugikan  orang  yang  memakai  bahkan  sampai  orang  disekitarnya.  Oleh  karena  itu  Indonesia  mempunyai upaya dalam menangani kejahatan narkoba transnasional ini . Oleh karena itu adanya jurnal ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah di Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional ini.
Kata Kunci : Narkoba, Transnasional, Kejahatan
Abstract.  Drug  trafficking  is  growing  rapidly  and  becoming  more  sophisticated.  It  has  been  organized  as  a transnational crime which is a form of crime across countries. The drug business has transcended cultural and social boundaries and has become a business that knows no boundaries. This has become a serious problem for every  country.  This  is  because  this  case  has  caused  health  problems  and  crime.  Indonesia  has  become  a destination country for drug trafficking. The development of this business has also grown once in the country of Indonesia.  Indonesia's  vast  territory  and  lack  of  supervision  in  border  areas  make  it  easy  to  smuggle  these illegal goods. That  way, the illicit business can continue. Drug abuse can harm people  who use it even to  the people  around  them.  Therefore,  Indonesia  has  made  efforts  in  dealing  with  this  transnational  drug  crime. Therefore, the purpose of  this journal  is to find out  the efforts of  the government  in  Indonesia  in  dealing  with this transnational crime.

## Keywords: Drugs, Transnational, Crime

## PENDAHULUAN
Narkoba adalah salah satu jenis narkotika yang cukup tersebar di berbagai negara, namun untuk di berbagai negara justru narkoba sudah dilegalkan untuk masyarakatnya gunakan. Indonesia menjadi salah  satu  yang  melarang  masyarakatnya  untuk  tidak  mengkonsumsi  narkoba.  Tetapi  banyak  sekali orang-orang  yang  tidak  mengikuti  aturan  tersebut,  bahkan  sampai  adanya  penjualan  narkoba  yang dilakukan  hingga  lintas  negara.  Peredaran  dan  Perdagangan  narkoba  ini  semakin  meningkat dikarenakan  alat  komunikasi  dan  transportasi  untuk  melakukan  transaksi  narkoba  sehingga  bisa mempermudah  para  pihak  dalam  melakukan  transaksi  bisnis  terlarang  ini.  Dengan  kemudahan tersebut  maka  akan  mempermudah  para  penjual  untuk  melakukan  bisnis  tersebut  lintas  negara. Indonesia mempunyai beberapa jalan yang dibuat untuk memasuki jaringan internasional, baik secara ilegal ataupun legal, termasuk beberapa pelabuhan kapal kecil di beberapa wilayah Indonesia.
Luasnya  teritorial  Indonesia  dengan  sedikitnya  penjagaan  di  wilayah  perbatasan  pelabuhan menjadi  salah  satu  kemudahan  bagi  perdagangan  narkoba  ini.  Penggunaan  obat  terlarang  ini  yang sudah  semakin  meningkat  membuat  para  sindikat  internasional  mengambil  keuntungan  yang  cukup besar  dalam  bisnis  penjualan  narkoba  ini.  Penyalahgunaan  narkoba  ini  akan  menjadi  suatu  ancaman yang cukup serius bagi masyarakat Indonesia. Dengan kemajuan alat teknologi dan transportasi akan membuat sindikat internasional melakukan segala macam cara untuk mengirimkan narkoba  ke secara ilegal ke Indonesia.
Permasalahan narkotika ini sudah menjadi permasalahan yang serius dan pemerintah Indonesia perlu  untuk  memperhatikan  dan  menangani  permasalahan  tersebut.  Kasus-kasus  obat  terlarang  yang terjadi  di  Indonesia  juga  sudah  memakan  banyak  korban  ataupun  penggunanya,  maka  hal  ini  sangat
perlu  di  tindak  lanjutkan  agar  masyarakat  Indonesia  dan  generasi  penerus  tidak  rusak  akibat pemakaian dari narkoba. Tindak kejahatan dari narkoba yang berlebihan juga dapat merugikan orang sekitar  dan  bahkan  dapat  mengakibatkan  kematian  pada  penggunanya  itu  sendiri.  Hukum  pidana sendiri  juga  seharusnya  melihat  pelaku  kejahatan  narkoba  ini  sebagai  korban  dari  tindak  kejahatan pidana. Parameter korban penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 terlalu sempit dan sulit untuk dibuktikan oleh tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, ia menetapkan sanksi tindakan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, termasuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Permasalahan  dalam  penyebaran  narkoba  di  Indonesia  ada  berbagai  substansi  yang  saling berikatan seperti, pokok utama merupakan jenis narkoba, selanjutnya terkait jalur lalu lintas narkoba kemudian terakhir yaitu penyalahgunaan Narkotika. Pemasukan dari barang terlarang itu bukan hanya datang  dari  dalam  wilayah  Indonesia  sendiri  tetapi  juga  datang  dari  luar  Indonesia  seperti  negara tentangga,  Malaysia,  Singapura,  Myanmar,  dsb.  Penyebaran  dan  perkembangan  transaksi  narkoba yang terjadi di  Indonesia  mengimplikasikan jaringan internasional. Oleh  sebab itu, pihak  berwenang di  Indonesia  memandang  jikalau  usaha  dalam  memberantas  perkembangan  narkoba  ini  merupakan salah  satu  bentuk  dari  kerjasama  di  kawasan  ASEAN.  Salah  satu  Usaha  Pencegahan  dari  Indonesia dalam mengatasi peredaran dan penyelundupan narkoba ini secara nasional yaitu dengan membangun lembaga  yang  bernama  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  merupakan  lembaga  dengan  tujuan pendirian  melarang  pemakaian  dan  penyelundupan  narkoba,  menyusun  kebijakan  mengenai penyalahgunaan  narkoba,  memberantas  dari  penyalahgunaan  narkoba  maupun  yang  melakukan pengedaran narkoba itu sendiri.

## METODE Metode Pendekatan
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menerapkan  dua  pendekatan  penelitian,  yakni  pendekatan  yang berfokus  pada  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  yang  berfokus  pada  konsep ( conceptual  approach ) . Dalam  pendekatan  perundang-undangan  memberikan  suatu  konsep pendekatan  terkait  dengan  isi  suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan  berpedoman  sebagai norma dan kaidah pada suatu kekuasaan negara yang berdaulat. Pendekatan perundang-undangan juga mengkaji suatu upaya dalam penegakan hukum dari rantai kejahatan lintas negara.
Sedangkan penelitian konseptual merupakan pendekatan yang akan memberikan sudut pandang terhadap analisis penyelesaian masalah sesuai dengan fakta sistematis dan kepastian hukum.

## Rancangan Penelitian
Peneliti  tentunya  melakukan  suatu  rancangan  sebelum  meneliti  yang  bertujuan  mendapatkan hasil terbaik. Dengan demikian, peneliti merancang penelitian selama 2 (dua) bulan, dari bulan Maret sampai  dengan  April  2023,  dengan  berpedoman  pada  dasar  hukum  di  Indonesia  serta  perjanjian Internasional.

## Ruang Lingkup atau Objek
Ruang lingkup penelitian ini  adalah berkaitan dengan  suatu permasalahan kejahatan narkotika antar negara. Maka dengan itu, peneliti memberikan pembahasan mengenai dasar hukum, upaya serta dampak yang dirasakan masyarakat. Sehingga ruang lingkup dalam penelitian ini akan tertuju kepada Perjanjian  Internasional  dalam  memberantas  peredaran  narkotika  dan  dasar  hukum  perundang- undangan.
Objek penelitian cukup dibutuhkan karena termasuk salah satu sasaran peneliti. Objek tersebut merupakan  berpedoman  dengan  Konferensi  Penanggulangan  Hukum  Narkotika  Internasiona  dan suatu peraturan global terkait perdagangan narkotika.

## Bahan dan Alat Utama
Bahan  penelitian  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  mengkaji  dan  meneliti  pokok  permasalahan. Maka  dengan  itu,  peneliti  melakukan  penelitian  yang  bersifat  normatif  dengan  menggunakan  bahan penelitian hukum primer, sekunder dan tersier.
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer  ini melibatkan regulasi-regulasi yang  telah diresmikan oleh instansi hukum yang  memiliki  otoritas,  termasuk  undang-undang,  perjanjian  internasional,  dan  peraturan  hukum

## Vanessa Mathilde Harum dan Nurul Syarifah,  Upaya  Pemerintah Indonesia  Dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional
tertulis  lainnya.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  peraturan  utama  yang  relevan  adalah  Konvensi tentang  Peraturan  Perdagangan  Narkotika,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1976  yang mengesahkan  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  berserta  protokolnya,  dan  juga  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1988 mengenai Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah komponen yang mencakup jurnal-jurnal hukum, analisis para ahli, preseden  kasus,  serta  putusan-putusan  hukum  yang  relevan  dengan  fokus  penelitian.  Penggalian bahan  hukum  sekunder  ini  terkadang  lebih  efisien  karena  sumber-sumber  tersebut  biasanya tersedia  dengan  lengkap,  meminimalkan  kebutuhan  untuk  melakukan  penelitian  atau  penemuan tambahan.
3. Bahan Hukum Tersier.
Bahan hukum tersier memiliki peran penting sebagai suplemen yang dapat memberikan klarifikasi terhadap materi hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber daya daring di internet, khususnya situs web, berfungsi sebagai alat bantu dalam mencari informasi tambahan yang mungkin tidak terdokumentasi dalam undang-undang dan sumber hukum lainnya. Sumber hukum primer dan sekunder, dalam hal ini, mencakup artikel, jurnal hukum, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Selain  itu,  penelitian  ini  menerapkan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  sumber  hukum utamanya dokumen Perjanjian  Internasional, berita tentang perdagangan  gelap narkoba antar negara, dan jurnal internasional dan nasional.

## Tempat
Untuk melakukan suatu penelitian maka diperlukan sebuah tempat yang terdapat permasalahan. Tempat yang dipilih pada penelitian ini adalah Indonesia karena akan membahas mengenai kejahatan transnasional narkoba yang berlangsung di Indonesia.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang kejahatan transnasional di Indonesia. Studi dokumen, artikel, dan jurnal menjadikan tempat untuk studi dan penelitian tentang berbagai dokumen, baik yang berhubungan dengan kaidah perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Oleh karena  itu,  peneliti  telah  mengumpulkan  informasi  yang  pasti  sah  dan  akurat  selama  bagian  analisis jurnal ini.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Berdasarkan definisi operasional variabel dalam penelitian ini, variabel penelitian merujuk pada atribut, ciri, atau nilai yang telah ditentukan oleh peneliti untuk objek atau kegiatan tertentu. Studi ini dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai topik penelitian sebagai berikut:
Dalam definisi operasional  variabel penelitian, karakteristik, sifat, atau nilai dari objek atau kegiatan yang telah diidentifikasi oleh peneliti dengan memberikan penjelasan tentang subjek penelitian: 1. Upaya
Upaya  yang  ditentukan  undang-undang  bagi  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  untuk melanggar putusan hakim dalam perkara tertentu.  Setiap usaha yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum yang merasa hak atau kepentingannya telah dilanggar, dengan tujuan untuk mencari keadilan, perlindungan, atau keamanan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berhubungan dengan  tindakan  pidana  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana,  akan  dijalankan  oleh  pihak  yang berwenang.
2. Pemerintah
Pemerintah  adalah  organisasi  atau  kelompok  orang  yang  memiliki  kekuasaan  dan  lembaga  yang bertanggung jawab atas masalah nasional dan kesejahteraan negara.
3. Kejahatan
Kejahatan  biasanya  didefinisikan  sebagai  perilaku  yang  melanggar  hukum  yang  dapat menyebabkan  hukuman.  Tindak  kejahatan  atau  kriminal  terjadi  ketika  individu  melanggar peraturan  hukum,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  atau  melalui  kelalaian  yang berpotensi menyebabkan sanksi hukum.
4. Narkotika
Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan  kepanjangan  dari  Narkotika,  Psikotropika  dan  Bahan  Adiktif  berbahaya  lainnya, sehingga  berbahaya  bagi  kesehatan  tubuh  manusia,  maka  dengan  itu  peredaran  narkotika  sebagai obat diawasi oleh pemerintah dengan diaturnya oleh Undang-Undang.
5. Kejahatan Transnasional
Kejahatan  transnasional  merujuk  pada  tindak  kejahatan  yang  terjadi  di  luar  wilayah  suatu  negara dan melibatkan kelompok atau lebih dari satu negara dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas ilegal.  Dampak  dari  kejahatan  transnasional  ini  dapat  melibatkan  aspek-aspek  seperti pemerintahan, politik, budaya, sosial, dan ekonomi suatu negara secara global.

## Teknik Analisis
Penelitian  ini  bersifat  normatif,  maka  analisis  data  dalam  studi  mengenai  kejahatan transnasional narkoba di  Indonesia dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan  kualitatif ini dimaksudkan  untuk  menguraikan  secara  mendalam  kualitas  data,  mengungkapkannya  dalam  bentuk kalimat  yang  jelas,  terstruktur,  berbudi  bahasa,  logis,  bebas  dari  tumpang  tindih,  dan  efisien. Penelitian  dengan  pendekatan  normatif  ini  menggunakan  data  yang  berkualitas  tinggi  untuk menjelaskan  topik  penelitian  sehingga  memudahkan  pembaca  dalam  memahami  informasi  yang disajikan. Hasil penelitian tersebut akan dipresentasikan dalam kalimat yang tertata secara sistematis dan analisisnya akan disampaikan dalam bab yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dasar Hukum Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional
Indonesia  dihadapkan  pada  tantangan  dalam  upaya  penegakan  hukum  dari  mata  rantai kejahatan  lintas  negara.  Menurut  Peraturan  Kapolri  No  7  Tahun  2009  Tentang  Sistem  Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, kejahatan lintas batas negara ( transnational crime ) adalah Kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak negara dan memiliki dampak yang  signifikan pada  urusan  pemerintahan,  politik,  budaya,  dan  ekonomi  suatu  negara,  bersifat  global.  Konsep kejahatan internasional secara esensial mengacu pada tindakan kejahatan yang melewati batas negara. Terminologi ini pertama kali diperkenalkan secara internasional pada tahun 1990-an dalam The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 1
Ini  mengacu  pada  tindak  kejahatan  terkait  peredaran  gelap  narkotika,  perdagangan,  dan penyelundupan  narkotika.  Kejahatan  transnasional  ini  memiliki  dampak  serius  terhadap  aspek keamanan,  ekonomi,  sosial  budaya,  serta  ketertiban  dan  keamanan  baik  di  tingkat  nasional  maupun regional.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  telah  menerapkan  peraturan  hukum  yang  mengatur  masalah narkotika. Sayangnya, upaya untuk menangani kejahatan terkait narkotika belum sepenuhnya berhasil. Dalam beberapa kasus, terdapat penangkapan dan hukuman berat bagi bandar dan pengedar narkotika, namun  hal  ini  belum  cukup  untuk  mencegah  tindakan  serupa  oleh  pelaku  lainnya.  Sebagai  hasilnya, terdapat  kecenderungan  untuk  perluasan  daerah  operasi  kejahatan  ini. 2 Akibatnya,  untuk  memerangi Mafia  Narkoba  Internasional,  Konferensi  Penanggulangan  Hukum  Narkotika  Internasional  (IDEC) diadakan  di  Batam  pada  tanggal  21  dan  22  September  2010.  Konferensi  ini  diikuti  oleh  17  negara, termasuk  Indonesia,  Timor  Leste,  Jepang,  China,  Australia,  Laos,  Myanmar,  Malaysia,  Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Brazil, dan Amerika Serikat.
Dengan ribuan metode yang semakin terorganisir dan kompleks dalam teknik pelaksanaannya, serta  semakin  sulit  untuk  dilacak,  penyebaran  narkotika  telah  menjadi  salah  satu  topik  utama  dalam agenda konferensi IDEC.
Peraturan  perdagangan  narkotika  pada  tingkat  global  awalnya  disusun  dalam The  United Nations Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961. Konvensi ini memiliki dasar tujuan yang meliputi:
1 https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA458271, diakses tanggal 24 Maret 2023.
2 O.CKaligis  &  AssociatesNarkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum  Pidana  Melalui Perundangan dan Peradilan (Bandung: Alumni, 2012), 260
1. Merancang sebuah perjanjian internasional yang akan diakui dan disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia, dengan tujuan menggantikan ketentuan pengaturan penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya diatur dalam delapan perjanjian internasional yang berbeda;
2. Merancang suatu konvensi dengan tujuan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran  narkoba dan  membatasinya,  dengan  pemberian  prioritas  pada  keperluan  dalam  bidang  pengobatan  dan kemajuan pengetahuan ilmiah; dan
3. Untuk  mencapai  tujuan  di  atas,  harus  ada  kerja  sama  internasional  dalam  pengawasan  peredaran narkotika.
Indonesia  bukan  hanya  merupakan  salah  satu  negara  yang  menandatangani  konvensi  tersebut, tetapi  juga  telah  mengesahkannya  melalui  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1976  tentang  Pengesahan Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  Beserta  Protokol  yang  Merubahnya.  Melalui  Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic  in  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances ,  1988,  atau  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika,  1988,  dengan pertimbangan  bahwa  Pemerintah  Republik  Indonesia  melihat  pentingnya  bersama-sama  dengan negara-negara lain di dunia  untuk secara aktif berpartisipasi dalam  rangka usaha untuk memberantas peredaran ilegal narkotika dan psikotropika.. Selain itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi kerjasama  lintas  negara  dalam  konteks  kerja  sama  penegakan  hukum,  melalui  undang-undang  yang mengatur  sejumlah  prinsip,  prosedur,  dan  persyaratan  yang  diperlukan  dalam  permintaan  bantuan serta dalam proses hukum acara yang terkait.
Kemudian,  Pemerintah  melaksanakan  inisiatif  legislatif  dengan  menerbitkan  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1976  tentang  Narkotika,  yang  bertujuan  untuk  menangani  kejahatan  narkotika  di dalam wilayah negara ini. Saat ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merinci sejumlah  tindakan,  termasuk  impor,  ekspor,  produksi,  penanaman,  penyimpanan,  distribusi,  serta penggunaan  narkotika.  Jika  tindakan-tindakan  ini  dilakukan  tanpa  pengawasan  dan  kontrol  yang sesuai  dari  otoritas  yang  berwenang,  maka  dapat  dianggap  sebagai  tindakan  pidana  dalam  konteks penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Februari mengadakan sidang khusus Pada The United Nations Decade Against Drug Abuse , PBB membentuk The United Nations Drug Control Programme (UNDCP) dengan  tugas  koordinasi  kegiatan  internasional  dalam  pengawasan  peredaran  narkotika  di negara-negara  anggota  PBB.  Selanjutnya,  PBB  mengadakan  Kongres  VIII  di  Havana,  Cuba,  pada tanggal 27 Agustus hingga 7 September 1990 dengan fokus pada pencegahan tindak pidana narkotika yang  melibatkan  unsur  transnasional 3 .  Pada  tingkat  regional  Asia  Tenggara,  pada  tanggal  23-26 Oktober 1997, dalam ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse di  Manila,  disepakati  kebijakan  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika.  Ini  merupakan  tindak lanjut dari pertemuan tersebut, yang  kemudian  dikenal  sebagai  ASEAN Declaration of Principles to Combat  the  Abuse  of  Narcotic  Drugs ,  yang  ditandatangani  oleh  para  Menteri  Luar  Negeri  ASEAN pada tahun 1976.

## Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika
Pemerintah  Indonesia,  bersama  dengan  para  pemangku  kepentingan  nasional,  telah  berupaya keras  dalam  mengatasi  masalah  kejahatan  terorganisir.  Sebagai  respons  terhadap  upaya  ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 55/25, yang memutuskan tentang United Nations Convention against Transnational Organized Crime . Resolusi ini menegaskan bahwa kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara dianggap sebagai tindak kejahatan transnasional.
Sebagai  langkah  tanggapan  terhadap  keputusan  ini,  Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang No.  5  Tahun  2009,  yang  meresmikan  partisipasi  negara  dalam  Konvensi  PBB  Menentang  Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Undang-undang ini diciptakan untuk mendorong kerja sama internasional dalam upaya menghentikan dan memberantas tindak pidana transnasional. Pada tanggal 15  Desember  2000,  di  kota  Palermo,  Italia,  pemerintah  Indonesia  secara  resmi  menandatangani Perjanjian  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang  Terorganisasi
3 Romli  AtmasasmitaTindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia, (BandungCitra Aditya Bakti, 1997)52-56
sebagai  manifestasi  nyata  dari  kesungguhan  mereka  untuk  berkerjasama  dengan  negara-negara  lain dalam upaya penanggulangan tindak pidana semacam itu.
Konvensi ini mengatur serangkaian langkah-langkah dalam hal pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan  tindak  pidana  yang  meliputi  pencucian  uang,  tindak  korupsi,  serta  tindak  pidana  serius lainnya.  Konvensi  juga  menegaskan  bahwa  apabila  suatu  tindak  pidana  dilakukan  di  luar  yurisdiksi suatu  negara,  maka  tindak  pidana  tersebut  akan  dianggap  sebagai  tindak  pidana  transnasional  yang terorganisir:
1. Pada lebih dari satu wilayah negara;
2. Pada  suatu  negara,  kejadian  tersebut  direncanakan,  direncanakan,  diawasi,  atau  dikendalikan  di negara lain;
3. Pada suatu wilayah negara, sekelompok pelaku kejahatan yang terkoordinasi dan terorganisir yang menjalankan tindak kejahatan di berbagai bagian wilayah negara.; atau
4. Pada  suatu  wilayah  negara,  tetapi  dampak  yang  dihasilkan  oleh  tindak  pidana  tersebut  terasa  di negara lain.
Selain  itu,  Konvensi  Internasional  yang  dilakukan  di  Manila  pada  tahun  1976  juga  berkaitan dengan  upaya  negara  ASEAN  untuk  memberantas  penyalahgunaan  narkotika.  Dalam  upaya  awal ASEAN,  wakil  menteri  luar  negeri  dari  semua  negara  ASEAN  setuju  bahwa  isi  konvensi  akan berfokus  pada  penyalahgunaan  dan  peredaran  ilegal  narkotika.  Isi  konvensi  tersebut  adalah  sebagai berikut: a). Keseragaman dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika; b). Kesamaan  perspektif  dan  strategi  dalam  penanggulangan  kejahatan  narkotika;  membuat  lembaga koordinasi  di  tingkat  nasional;  dan  c).  Mengembangkan  kerjasama  bilateral,  regional,  dan  global. Parlemen  dari  negara-negara  anggota  ASEAN  telah  menyepakati  untuk  meningkatkan  peraturan hukum di tingkat nasional guna mengatasi peredaran ilegal narkotika.
Negara-negara ASEAN setuju untuk membentuk Komite Narkotika  untuk  menangani masalah narkotika  dan  penegakan  hukum  di  negara  mereka.  Akibatnya,  pemerintah  Indonesia  membentuk Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  (BNN  RI). 4 Dalam  upaya  untuk  mencegah  tindak pidana  narkotika,  Indonesia  menjalin  hubungan  bilateral  dengan  berbagai  negara  untuk  menjaga keamanan dalam negeri. Kerja sama antar negara juga digunakan untuk memerangi dan memberantas perdagangan  serta  penyelundupan  narkoba  di  wilayah  yang  lebih  luas.  Indonesia  menggunakan Undang-Undang Tentang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diubah menjadi Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  untuk  mencapai  tujuan  ini.  Tujuan  undang-undang  tersebut bervariasi,  yang  melibatkan  aspek  memastikan  ketersediaan  narkotika  hanya  untuk  keperluan kesehatan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika, perlindungan  masyarakat  Indonesia  dari  bahaya  penyalahgunaan  narkotika,  memberantas  peredaran ilegal narkotika, dan mengatur upaya rehabilitas medis dan sosial bagi individu yang terkena dampak penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika.
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melaksanakan berbagai upaya melalui Program  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN) untuk  menghentikan  penyalahgunaan  narkotika  dan  mengendalikan  peredaran  ilegal  narkotika. Program ini dibagi menjadi tiga tahap strategis:
1. Pendekatan Soft  Power digunakan  oleh  Direktorat  Pemberdayaan  Masyarakat  Deputi  Bidang Pemberdayaan  Masyarakat  BNN  RI  menerapkan  pendekatan  Soft  Power  yang  melibatkan pelaksanaan  pelatihan  Bimtek  kepada  masyarakat  serta  para  pelaku  yang  terlibat  dalam  program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Mereka merupakan mitra kerja sama BNN dalam usaha pencegahan.
2. Pendekatan Hard Power melibatkan penegakan hukum yang tegas dan terukur di bawah Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2020 Tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran Gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  Tahun  2020-2024  (RAN  P4GN).  Ini  menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga rakyat Indonesia dan menjalankan kewajiban konstitusi.
4 Ira  Helviza,  Zulihar  Mukmin  dan  Amirullah,  "Kendala-Kendala  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiah , Volume 1, Nomor 1 (Agustus 2016): 2.
3. Pendekatan Smart  Power ,  yang  melibatkan  penggunaan  teknologi  informasi  di  era  digital  untuk memerangi penyalahgunaan narkotika. 5
Berbagai  peraturan,  seperti  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2011 yang  mengatur  pelaksanaan  kewajiban  laporan  oleh  pecandu  narkotika,  Instruksi  Presiden  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Penggelapan  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  Tahun  2018-2019,  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  12  Tahun  2019  yang  mengatur  fasilitas  undang-undang  tentang  penyalahgunaan  dan penggelapan narkotika. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan upaya penanggulangan.
Untuk  memastikan  keberhasilan  dalam  penanggulangan  narkotika,  kerja  sama  internasional sangat  penting.  Salah  satu  bentuk  kerja  sama  ini  adalah  melalui  Interpol  dan  praktik Mutual  Legal Assistance (MLA), di mana Interpol Global Communication System digunakan di pintu-pintu masuk negara  seperti  bandara,  pelabuhan,  dan  pos  perbatasan.  Interpol  membantu  instansi  seperti  Polri, imigrasi,  dan  bea  cukai  dalam  melakukan  pemeriksaan  dokumen  perjalanan,  paspor,  kendaraan bermotor  yang  dilaporkan  sebagai  dicuri,  dan  sebagainya.  Ini  bertujuan  untuk  memudahkan pertukaran  informasi  dalam  kerja  sama  untuk  menjaga  perbatasan  negara  dari  ancaman penyelundupan  narkoba.  Kolaborasi  Indonesia  dengan  ICPO-Interpol  dalam  konteks  ini  memiliki tujuan  untuk  memperkuat  sistem  keamanan  nasional  dengan  mencegah  aliran  masuk  dan  keluar narkotika dan prekursornya.

## Dampak Kejahatan Narkotika di Indonesia
Secara  umum  kejahatan  narkotika  merupakan  ancaman  bagi  pemerintah  maupun  masyarakat Indonesia. Ketika Perkembangan perdagangan dan penyalahgunaan narkotika memiliki potensi untuk menjadi  ancaman  yang  berdimensi  luas.  Ini  mencakup  potensi  bahaya  ini  untuk  mengganggu kehidupan  manusia  dalam  berbagai  aspek,  seperti  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  kesehatan. Seiring  dengan  kemajuan  sistem  informasi,  komunikasi  dan  teknologi  modern,  kejahatan  masa  kini lebih  mudah  didapatkan  dengan  cepat  walaupun  melewati  batas-batas  negara  (borderless  countries). Maraknya  kasus  penyelundupan  narkotika  dengan  berbagai  macam  modus  terjadi  di  Indonesia  yang berhasil disita oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Menurut  data  dari United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC) ,  sekitar  271  juta individu  di  seluruh  dunia,  yang  setara  dengan  sekitar  5,5%  dari  total  populasi  dunia  yang  berusia antara 15 hingga 64 tahun, telah menggunakan narkotika. 6 Peredaran ilegal narkotika di wilayah Asia Tenggara  memiliki  dua  jalur  utama.  Pertama  adalah  jalur  selatan  melalui  Thailand  yang  digunakan untuk  mendistribusikan  narkotika.  Kedua  adalah  jalur  utara  yang  melibatkan  Tiongkok,  khususnya Kunming, dan dari sana narkotika menyebar ke wilayah lain. Para sindikat perdagangan ilegal selalu berupaya  untuk  memasok  narkoba,  menjalankan  jaringan  antara  pengedar  atau  bandar  dengan  calon konsumen, dan menciptakan pasar gelap. Dampak dari aktivitas ini sangat merugikan masyarakat dan negara,  karena  dapat  mengancam  ketahanan  dan  kelangsungan  pembangunan.  Negara  Indonesia, misalnya,  akan  mengalami  kerugian  ekonomi  karena  produktivitas  masyarakat  akan  menurun  akibat penyalahgunaan narkotika dan meningkatnya kriminalitas.
Mengingat  banyaknya  kasus  peredaran  narkotika  di  Indonesia,  narkotika  sudah  dapat dikategorikan  mengancam  keamanan,  pembangunan,  dan  kedaulatan  negara.  Begitu  pula  dengan anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun belakangan ini menjadi salah  satu pengguna obat-obatan terlarang. 7 Dapat  dilihat  dari  grafik  kasus  penggunaan  narkotika  di  Indonesia,  bagaimana  usia-usia produktif menjadi korban penyalahgunaan narkoba sebagai pasien rehabilitas. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai substansi atau obat  yang  berasal  dari  sumber  tumbuhan  atau  bukan  tumbuhan,  termasuk  yang  bersifat  sintetis  atau semi  sintetis,  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mengakibatkan  penurunan  atau  perubahan  tingkat kesadaran,  hilangnya  sensasi,  pengurangan  atau  penghilangan  rasa  sakit,  dan  mampu  menyebabkan ketergantungan..  Akibatnya,  penggunaan  narkoba  dapat  menyebabkan  penurunan  fungsi  otak  serta
5 https://bnn.go.id/strategi-program-pengiat-p4gn-ditengah-pandemi/, diakses tanggal 29 Maret 2023.
6 https://kepri.bnn.go.id/kejahatan-narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional-kejahatan-lintas-negara/, diakses pada tanggal 29 Maret 2023.
7 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 101.

## Vanessa Mathilde Harum dan Nurul Syarifah,  Upaya  Pemerintah Indonesia  Dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional
gangguan  dalam  perkembangan  normal  remaja.  Hal  ini  mencakup  penurunan  daya  ingat,  kesulitan dalam  berfokus,  serta  penurunan  dorongan  dan  kemampuan  untuk  belajar.  Dengan  demikian, narkotika  memiliki  potensi  untuk  menghambat  perkembangan  mental,  emosional,  dan  sosial  yang normal pada remaja. Efek-efek ini tentunya dapat menjadi masalah serius dalam proses pembentukan karakter bangsa, terutama dalam upaya membentuk generasi penerus yang kuat bagi negara.
Tidak  hanya  itu,  dampak  yang  dirasakan  Indonesia  dalam  sektor  ekonomi  secara  keseluruhan yang  mengalami  penurunan,  dengan  ekonomi  gelap  yang  berkembang  pesat,  dan  aktivitas perdagangan  yang dikuasai oleh  kelompok preman.  Salah  satu  hasilnya  adalah munculnya kejahatan pencucian  uang  (money  laundering),  yang  berdampak  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas nilai mata uang suatu negara, sehingga mengganggu perekonomian secara signifikan. Selain itu, fluktuasi nilai tukar uang dan  tingkat  suku bunga menjadi tidak stabil  akibat transfer  dana lintas batas  yang  sulit  diprediksi.  Selain  itu,  upaya  untuk  mengendalikan  peredaran  narkotika  memerlukan anggaran  yang  sangat  besar  untuk  melakukan  rehabilitasi  medis  dan  sosial  terhadap  para  pengguna narkotika.

## SIMPULAN
Salah  satu  bentuk  kejahatan  lintas  negara  adalah  kejahatan  yang  terkait  dengan  narkotika, karena melibatkan peraturan hukum dari lebih dari satu negara. Saat ini, Indonesia memiliki regulasi hukum  berupa  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  serta  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika,  yang  kemudian  mengalami  perubahan  menjadi  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Tindakan  ini  merupakan  hasil  dari  pengesahan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997  mengenai  Persetujuan United  Nations  Convention  Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances , 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  Tentang  Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika,  1988).  Tujuan Konvensi tersebut adalah  untuk meningkatkan kerja sama  antara negara-negara peserta dalam upaya mengatasi  peredaran  ilegal  narkotika  dan  psikotropika  yang  melibatkan  dimensi  internasional. Regulasi perdagangan narkotika di tingkat internasional diatur dalam Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Narkotika  1961.  Pemerintah  Indonesia  berupaya  melalui  berbagai  langkah, termasuk  pembentukan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  kerja  sama  dengan  negara  lain  serta Interpol untuk mengatasi permasalahan narkotika. BNN RI juga menerapkan strategi " War On Drugs " melalui  berbagai  pendekatan  seperti  Pendekatan  Kekuatan Soft ,  Pendekatan  Kekuatan  Tegas, Pendekatan Kecerdasan, serta program yang dikenal sebagai P4GN. Dampak dari kejahatan narkotika sangat  signifikan  bagi  Indonesia,  termasuk  dampak  pada  pembangunan  nasional,  kepentingan nasional,  keamanan  nasional,  dan  kesejahteraan  generasi  muda,  yang  merupakan  aset  berharga  bagi negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Atmasasmita,  Romli. Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Harris, DJ. Cases and Materials on International Law. London: Sweet & Maxwell, 1979.
Kaligas,  O.C.  dan  Associates. Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum  Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni, 2012. Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

## Artikel Jurnal Cetak
Gukguk,  Roni  Gunawan  Raja,  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  "Tindak  pidana  narkotika  sebagai transnational organized crime." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1.3 (2019): 337-351. Helviza,  Ira,  Zulihar  Mukmin  dan  Amirullah.  "Kendala-Kendala  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kota  Banda  Aceh." Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiah , Volume 1, Nomor 1 (Agustus 2016): 2. Rukmana,  A.  Indra. Perdagangan  narkotika  dalam  perspektif  hukum  pidana  internasional .  Diss. Tadulako University, 2019.

## Website
https://bnn.go.id/strategi-program-pengiat-p4gn-ditengah-pandemi/ https://kepri.bnn.go.id/kejahatan-narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional-kejahatan-lintas-negara/ https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA458271

## Peraturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional
ASEAN Declaration of Principles to Combat the abuse of Narcotic Drugs.
Instruksi Presiden No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Kongres VIII Tentang Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.
Peraturan  Kapolri  Nomor  7  Tahun  2009  Tentang  Sistem  Laporan  Gangguan  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  12  Tahun  2019  Tentang  Fasilitas  Pencegahan  dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (Single Convention, 1961). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1976  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961
Beserta Protokol Yang Mengubahnya.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  Tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against Transnational  Organized  Crime (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).