## IMPLIKASI DESENTRALISASI PENDIDIKAN PADA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM
Zaidun Naim Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’had Aly Al-Hikam Malang Zaidun_naim@yahoo.com

## Abstract
A  stronger  aspirations  for  autonomy  and decentralization of education can not be separated from  the  reality  of the  two  conceptual  weaknesses in  organizing  the  national  education;  (1)  the national education policy is central and uniform, in which  turns  ignoring  the  diversity  in  accordance with  the  reality  of  economy,  culture  of  Indonesian society,  (2)  national  education  policy  orientation  is to  achieve  the  certain  targets,  such  as  curriculum targets,  in  which  turn  disregarding  the  effective learning  process  that  is  able  to  reach  all  areas  and students’  potency.  This  article  shows  the decentralization  of  education  that  significantly contributes  the  development  of  Islamic  education. With an autonomy of school education institutions, developing the Islamic education through curriculum development to promote the inculcation of Islamic values to students.
Keywords ;  education  decentralization,  Islamic education

## Pendahuluan
Dalam  UU  nomor  25  tahun  2000  tentang  program  pembangunan nasional  (PROPENAS),  dinyatakan  bahwa  ada  tiga  tantangan  besar  dalam bidang  pendidikan  di  Indonesia,  yaitu  (1)  mempertahankan  hasil-hasil pembangunan  pendidikan  yang  telah  dicapai  (2)  mempersiapkan  sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dengan pasar kerja global (3)  sejalan  dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah.  Sistem  pendidikan nasional  dituntut  untuk  melakukan  perubahan  dan  penyesuaian  sehingga untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan
keberagaman,  memerhatikan  kebutuhan  daerah  dan  peserta  didik,  serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. 1
Menguatnya aspirasi bagi otonomisasi dan desentralisasi pendidikan tidak  terlepas  dari  kenyataan  adanya  2  kelemahan  konseptual  dalam penyelanggaraan  pendidikan  nasional,  (1)  kebijakan  pendidikan  nasional sangat  sentralistik  dan  serba  seragam,  yang  pada  gilirannya  mengabaikan keberagaman  sesuai  dengan  realitas  kondisi,  ekonomi,  budaya  masyarakat Indonesia di berbagai daerah (2) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional  lebih  berorientasi  pada  pencapaian  target-target  tertentu,  seperti target  kurikulum,  yang  pada  gilirannya  mengabaikan  proses  pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik. 2
Hakikat  pendidikan  itu  adalah  pembentukan  manusia  ke  arah  yang dicita-citakan.  Dengan  demikian  pendidikan  Islam  adalah  proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan Islam. 3
Bicara  tentang  pendidikan  Islam  di  negara  kita,  sebenarnya Pendidikan  Islam  di  Indonesia  telah  berlangsung  sejak  masuknya  Islam  ke Indonesia.  Menurut  catatan  sejarah  masuknya  Islam  ke  Indonesia  dengan damai  berbeda  dengan  daerah-daerah  lain  kedatangan  Islam  dilalui  lewat peperangan, seperti Mesir, Irak persi dan beberapa daerah lainnya. Peranan para  pedagang  dan  mubaligh  sangat  besar  sekali  andilnya  dalam  proses Islamisasi  di  Indonesia.  Salah  satu  jalur  proses  Islamisasi  itu  adalah pendidikan. 4
Dalam  perjalanan  panjang  pendidikan  Islam  telah  melewati  tiga periode.  Periode  pertama  sejak  masuknya  Islam  sampai  masuknya  ide-ide pembaruan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam pada fase ini masih tergolong  tradisional  belum  disentuh  oleh  ide-ide  pembaruan.  Selanjutnya awal abad keduapuluh, muncullah ide-ide pembaruan pendidikan Islam. Ada empat  pokok  pembaruan  tersebut.  Pertama  isi  (kurikulum),  kedua  metode, ketiga sistem, dan keempat manajemen.
Pendidikan  Islam  semakin  kukuh  kedudukannya  setelah  masuk  dan inklusif dalam sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU no. 2 tahun 1989  yang  selanjutnya  diatur  pula  serangkaian,  peraturan  pemerintah  yang berkenaan dengan pendidikan yang relevan dengan UU no. 20 Tahun 2003.
1 Hasbullah, Otonomi  Pendidikan (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2006),1. 2 Ibid., 2. 3 Ibid.
4 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 3.
Sehubungan dengan telah diberlakukannya desentralisasi pendidikan di daerah-daerah, tentunya juga berimbas pada pendidikan Islam di lembaga- lembaga pendidikan.

## Pengertian Desentralisasi Pendidikan
Desentralisasi diartikan  sebagai penyerahan  wewenang  pemerintahan oleh  pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dalam  sistem  negara  kesatuan  republik  Indonesia  ( pasal 1 ayat (7) UU nomor 32 tahun 2004)
Tentang  desentralisasi  ini  ada  beberapa  konsep  yang  dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:
a. Dalam encyclopedia  of  the  social  science ,  Desentralisasi  merupakan penyerahan  wewenang  dari  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah,  baik  yang  menyangkut bidang legislatif, judikatif, atau administratif.
b. Soejito, Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi, dimana sebagian kewenangan  pemerintah  pusat  dilimpahkan  kepada  pihak  lain  untuk dilaksanakan.
c. Koswara,  Pengertian  desentralisasi  pada  dasarnya  mempunyai  makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula  termasuk  wewenang  dan  tanggung  jawab  pemerintah  pusat sebagian  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah  agar  menjadi  urusan rumah  tangganya  sehingga  urusan  tersebut  beralih  dan  menjadi wewenang serta tanggungjawab pemerintah daerah
Dari beberapa konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan  adanya  penyerahan  wewenang  urusan-urusan  yang  semula menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut 5
Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi, antara lain:
1) Mendorong terwujudnya partisipasi dari bawah secara lebih luas
2) Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi
3) Mengurangi  biaya  akibat  alur  birokrasi  yang  panjang,  sehingga  dapat meningkatkan efesiensi
4) Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal
5) Mengakomodasi kepentingan politik
5 Hasbullah, Otonomi Pendidikan., 9-10.
6) Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif 6
Sedangkan  menurut  Dalin,  di  banyak  negara,  sesungguhnya disentralisasi diarahkan dengan beberapa alasan, yaitu: 7
a) Produktivitas , dalam banyak kasus dapat dianalisis bahwa peningkatan produktivitas  memainkan  peran  yang  dinyatakan  dalam  istilah deregulasi,  pengembangan  manajemen,  kebijakan  baru  dalam personal,  pembangunan  gedung  sekolah,  dan  anggaran  global  yang tercakup dalam fleksibilitas
b) Demokratisasi ,  demokratisasi  di  sini  adalah,  membawa  kemudahan pengambilan  keputusan  dalam  pelayanan  masyarakat  dan  melibatkan langsung  para  pengguna,  seperti  masyarakat  memiliki  langsung penciptaan  rasa,  memiliki  peningkatan  sekolah,  dan  peningkatan partisipasi orang tua sebagai warga negara
c) Relevansi dan kualitas , teknologi sekolah  atau  kekayaan  pengetahuan yang  menjadi  bentuk  dari  dasar  pengajaran  yang  baik,  tidak  akan terwujud dan menjadi abstrak sekedar sebagai level keilmuan semata. Sementara kulitas tidak akan  meningkat  hanya  disebabkan  keputusan yang dibuat secara terpusat atas dasar data penelitian tentang susunan pengajaran yang baik atau ciri bentuk sekolah yang baik. Kualitas dapat meningkat  bila  informasi  baik,  pendidikan  terbaik  dan  penguasaan guru berpengalaman atas teori dan praktik untuk memecahkan dilema pengajaran.
Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke  sistem  desentralisasi. Desentarlisasi  pendidikan berarti  terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat  perencanaan  dan  mengambil  keputusannya  sendiri  dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. 8
Menurut  H.A.R.  Tilaar  ada  tiga  hal  yang  berkaitan  dengan  urgensi desentralisasi  pendidikan  yaitu  pembangunan  masyarakat  demokrasi, pengembangan social capital dan peningkatan daya saing bangsa 9
Berdasarkan PP nomor Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan  kewenangan  provinsi  sebagai  daerah  otonom,  pada  kelompok  bidang
6 H.A.R.  Tilaar, Membenahi  Pendiidkan  Nasional (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2002), 20.
7 Syarafudin, Efektifitas  Kebijakan  Pendidikan (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2008),70. 8 Hasbullah, Otonomi Pendidikan., 12.
9 H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendiidkan Nasional., 20.
pendidikan  dan  kebudayaan  disebutkan  bahwa  kewenangan  pemerintah meliputi hal-hal berikut;
1) Penetapan  standar  kompetensi  siswa  dan  warga  belajar,  serta pengaturan  kurikulum  nasional  dan  penilain  hasil  belajar  secara nasional, serta pedoman pelaksanaanya;
2) Penetapan standar materi pelajaran pokok;
3) Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik;
4) Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
5) Penetapan  persyaratan  penerimaan,  perpindahan,  sertifikasi  siswa, warga belajar dan mahaasiswa;
6) Penetapan  persyaratan  peningkatan/zoning,  pencarian,  pemanfaatan, pemindahan,  penggandaan,  sistem  pengamanan  dan  kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi;
7) Pemanfaatan  hasil  penelitian  arkeologi  nasional  serta  pengelolaan museum nasional, galeri nasional,  pemanfaatan  naskah  sumber  arsip, dan monumen yang diakui secara internasional
8) Penetapan  kalender  pendidikan  dan  jumlah  jam  belajar  efektif  setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah
9) Pengaturan  dan  pengembangan  pendidikan  tinggi,  pendidikan  jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional
10) Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra indonesia 10
Sementara  itu,  kewenangan  pemerintah  provinsi  meliputi  hal-hal sebagai berikut:
a) Penetapan  kebijakan  tentang  penerimaan  siswa  dan  mahasiswa  dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampu
b) Penyediaan  bantuan  pengadaan  buku  pelajaran  pokok/modul pendidikan  untuk  taman  kanak-kanak,  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah
c) Mendukung/membantu  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis;
d) Pertimbangan pembukuan dan penutupan perguruan tinggi
e) Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru
f) Penyelenggaraan  museum  provinsi,  suaka  peninggalan  sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah. 11
10 Hasbullah, Otonomi Pendidikan., 13.
11 Ibid. , 14.
Desentralisasi  pendidikan  merupakan  sebuah  sistem  manajemen untuk  mewujudkan  pembangunan  pendidikan  yang  menekankan  ada kebhinekaan.  Menurut  santoso  S.  Hamijoyo,  ada  beberapa  hal  yang  harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu:
1. Pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis
2. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama
3. Peran  serta  masyarakat  bukan  hanya  pada stakeholder s,  tetapi  harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan
4. Pelayanan  harus  lebih  cepat,  efesien,  efektif,  melebihi  pelayanan  era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak
5. Keanekaragaman  aspirasi  dan  nilai  serta  norma  lokal  harus  dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidikan nasional 12
Dalam  praktiknya,  desentralisasi  pendidikan  berbeda  dengan desentralisasi  bidang  pemerintahan  lainnya,  kalau  desentralisasi  bidang- bidang  pemerintahan  lain  berada  pada  pemerintahan  di  tingkat  kabupaten atau  kota,  maka  desentralisasi  di  bidang  pendidikan  tidak  berhenti  pada tingkat  kabupaten  dan  kota,  tetapi  justru  sampai  pada  lembaga  pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu maka  dalam  praktik  desentralisasi  pendidikan  dikembangkan  manajemen berbasis sekolah (MBS) 13
Mulyasa  menyatakan  bahwa  manajemen  berbasis  sekolah merupakan  suatu  konsep  yang  menawarkan  otonomi  pada  sekolah  untuk menentukan  kebijakan  sekolah  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  efesiensi dan  pemerataan  pendidikan  agar  dapat  mengakomodasi  keinginan masyarakat  setempat  serta  menjalin  kerjasama  yang  erat  antara  sekolah, masyarakat dan pemerintah 14
Desentralisasi  pendidikan  di  indonesia  di  samping  diakui  sebagai kebijakan  politis yang terkait dengan  pendidikan,  juga  merupakan  kebijakan yang terkait dengan banyak hal. Paque dan Lanmert (2000) menunjuk alasan- alasan  desentralisasi  penyelenggaraan  pendidikan  yang  sangat  cocok  untuk kondisi  indonesia,  karena  alasan  1)  pembiyaan  pendidikan,  2)  peningkatan efektifitas dan efesiense penyelenggaraan, 3) redistribusi kekuatan politik, 4) peningakatan kualitas pendidikan dan, 5 ) peningakatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga negara 15 .
12 Hasbullah, Otonomi Pendidikan., 14. 13 Ibid., 15. 14 Syarafudin, Efektifitas Kebijakan Pendidikan., 156.
15 Hadiyanto, Mencari  Sosok  Desentralisasi  Manajemen  Pendidikan  di Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 47.
Belajar  dari  pengalaman  bangsa-bangsa  lain  dalam  pelaksanaan desentraliasi  pendidikan,  Supriadi  mengelompokkan  sistem  desentralisasi pengelolaan pendidikan menjadi empat kemungkinan, yaitu:
a. Suatu  negara  menganut  sistem  pengelolaan  pendidikan  sentralistik tanpa disertai dengan manajemen berbasis sekolah
b. Suatu  negara  menganut  sistem  pengelolaan  pendidikan  desentralistik ke tingkat provinsi atau kabupaten dan kota, tetapi tidak diikuti dengan manajemen berbasis sekolah
c. Suatu  negara  menganut  sistem  pengelolaan  pendidikan  sentralistik, tetapi  pada  saat  yang  sama  mengembangkan  manajemen  berbasis sekolah
d. Suatu  negara  menganut  sistem  pengelolaan  pendidikan  desentarlistik dan sekaligus melaksanakan manajemen berbasis sekolah
Dari  kemungkinan-kemungkinan  tersebut  diatas,  tampaknya
sekarang Indonesia mengimplementasikan sistem keempat, yaitu desentralisasi  sistem  pengelolaan  pendidikan  dan  manajemen  berbasis sekolah.  Namun  demikian,  dalam  beberapa  hal  menyangkut  pembiayaan pendidikan  dan  kurikulum,  masih  cenderung  tergantung  pada  keputusan- keputusan pemerintah pusat. 16
Meskipun  tidak  semua  desentralisasi  pengelolaan  pendidikan  dan implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  senantiasa  berkorelasi  positif terhadap  peningkatan  mutu  lulusan  lembaga  pendidikan.  Perubahan  ke desentralisasi pengelolaan pendidikan ini telah menjadi tekat dan komitmen bangsa Indonesia untuk dilakukan. Tekat dan komitmen ini diharapkan dapat menghapus  atau  paling  tidak  mengurangi  kelemahan-kelemahan  reformasi pendidikan pada masa masa sebelumnya, yaitu: 17
1) Hanya  lebih  memfokuskan  pada  perubahan  pada  tingkat  sistem dibandingkan dengan perbaikan pada level kelembagaan (sekolah),
2) Perbaikan pendidikan lebih menekankan pada ketersediaan input dari sistem,  seperti  fasilitas  pendidikan  dan  buku-buku  teks,  bukan  pada proses pembelajaran dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di level kelembagaan (sekolah),
3) Perbaikan pendidikan kurang mengadaptasi kebutuhan masing masing sekolah karena sekolah dianggap mempunyai karakteristik yang umum Meskipun  desentralisasi  pengelolaan  pendidikan  sering  dikaitkan dengan  efesiensi  (misalnya  oleh  Degrauwe  dan  Varghese,  2000;  Govinda,
16 Hasbullah, Otonomi Pendidikan., 20. 17 Hadiyanto, Mencari  Sosok  Desentralisasi  Manajemen  Pendidikan  di Indonesia., 50.
2000;  Griffiths,  2000  ),  efesiensi  tidak  serta  merta  tercapai  dengan diberlakukannya  desentralisasi  pengelolaan  pendidikan  (  Tilaar,  1999). Apabila  sekolah  dapat  dikelola  dengan  optimal  personalia  yang  profesional, pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  lebih  dekat  dan tahu tentang kebutuhan dan potensi sekolah, maka diharapkan pengelolaan pendidikan di sekolah menjadi efesien. Degrauwe dan varghese memberikan rambu-rambu  bahwa  sekolah  yang  efesiense  dapat  ditinjau  dari  tiga  faktor utama, yakni;
a) sekolah yang menghasilkan lulusan yang baik,
b)  sekolah  yang  terkelola  dengan  baik  ( well  managed ),  karena  interaksi antara stakeholder saling menguatkan, para  guru  giat mengajar, para orangtua  berkeinginan  mengirim  memasukkan  anaknya  kesekolah serta para siswa giat dalam proses pembelajaran,
c)  sekolah  yang  mempunyai  lulusan  terbaik  tetapi  dengan  biaya  yang paling  rasional  ( reasonable  cost ),  terjangkau  baik  oleh  masyarakat sebagai individu maupun secara kelompok. 18
Dengan demikian desentralisasi pendidikan merupakan era reformasi dalam dunia pendidikan di negeri ini yang sebelumnya lebih di dominasi oleh keputusan-keputusan  dari pusat sehingga dalam  hal  ini  lembaga  pendidikan bisa  mengoptimalkan  potensi  daerah  yang  dimiliki  untuk  dikembangkan melalui proses belajar mengajar.

## Implikasi desentralisasi terhadap pengembangan pendidikan Islam
Pendidikan Islam di indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional, secara  implisit  akan  mencerminkan  ciri-ciri  kualitas  manusia  Indonesia seutuhnya.  Kenyataan  seperti  ini  dapat  dipahami  dari  rumusan  seminar pendidikan  se-indonesia  tahun  1960,  yang  memberikan  pengertian  bahwa pendidikan Islam ditujukan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan  jasmani  menurut  ajaran  Islam  dan  hikmah  mengarahkan,  mengajarkan, melatih,  mengasuh,  dan  mengawasi  berlakunya  semua  ajaran  islam.  Dalam konteks  ini  Ahmad  D.  Marimba  mengemukakan  bahwa  pendidikan  Islam adalah  bimbingan  jasmani  rohani  berdasarkan  hukum-hukum  agama  Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam 19
Dari beberapa ahli yang mendifinisikan  pendidikan  Islam,  yang  pada intinya  dapat  dirumuskan  sebagai  “  proses  transinternalisasi  pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan,
18 Ibid., 51.
19 Hasbullah, Otonomi Pendidikan., 156.
bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat “ 20
Definisi  diatas  memiliki  lima  unsur  pokok  pendidikan  Islam,  antara lain pertama , prosses transinternalisasi, kedua pengetahuan  dan  nilai  Islam, ketiga ,    kepada  peserta  didik, keempat melalui  upaya  pengajaran, pembiasaan,  bimbingan,  pengasuhan,  pengawasan  dan  pengembangan potensinya.  Dan kelima ,  guna  mencapai  keselarasan  dan  kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. 21
Tujuan  pendidikan  Islam  maupun  tujuan  pendidikan  nasional, tampaknya  paling  tidak  terdapat  dua  dimensi  kesamaan  yang  ingin diwujudkan, yaitu;
a. Dimensi  trasendal (lebih  dari  hanya  sekedar  ukhrawi)  yang  berupa ketakwaan, keimanan, dan keikhlasan
b. Dimensi ukhrawi melalui nilai-nilai material sebagai sarananya, seperti pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, keintelektualan dan sebagainya 22
Dengan  demikian,  keberhasilan  pendidikan  Islam  akan  membantu keberhasilan  pendidikan  nasional.  Begitu  juga  sebaliknya,  keberhasilan pendidikan  nasional  secara  makro  turut  membantu  pencapaian  tujuan pendidikan  nasional.  Oleh  sebab  itu,  keberadaan  lembaga  pendidikan  Islam mestinya  oleh  pemerintah  dijadikan  mitra  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa. 23
Pendidikan  Islam  memang  merupakan  upaya  pendidikan  ajaran  dan nilai-nilai  Islam  agar  menjadi the  way  of  life (pandangan  dan  sikap  hidup) seseorang.  Namun  demikian,  menjadikan  agama  Islam  sebagai  pandangan dan  sikap  hidup  akan  memiliki  implikasi  tertentu,  baik  posistif  maupun negatif,  sebab  pendidikan  agama  berpotensi  untuk  mengarah  pada  sikap toleran  atau  intoleren,  berpotensi  untuk  mewujudkan integrasi (persatuan dan  kesatuan)  atau disintegrasi (perpecahan)  dalam  kehidupan  masyarakat. Fenomena  tersebut  akan  banyak  ditentukan  setidak-tidaknya  oleh  :  (1) pandangan  teologi  agama  dan  doktrin  ajarannya;  (2)  sikap  dan  perilaku pemeluknya  dalam  memahami  dan  menghayati  agama  tersebut;  (3)
20 Suyanto, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Kencana, 2006). 27.
21 Ibid ., 28. 22 Hasbullah, Otonomi Pendidikan.., 157.
23 Ibid.
lingkungan  sosio-kultural  yang  mengelilinya;  dan  (4)  peranan  dan  pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya 24
Menelaah  posisi  pendidikan  Islam  di  dalam  konteks  reformasi pendidikan  nasional  berdasarkan  perkembangannya  hingga  saat  ini,  dapat ditemukan dan direkomendasikan beberapa pola sebagai berikut:
1) Pola tunggal
Dalam  pola  ini  hanya  berlaku  satu  jenis  sistem.  Pada  masa  lalu kecenderungan  ini  memang  merupakan  suaru  arus  kuat.  Hal  ini disebabkan  karena  politik  pendidikan  masa  itu  mengharuskan  setiap lembaga  pendidikan  menuju  pada  satu  sistem  atau  satu  pola  apabila lembaga  tersebut  ingin  survive.  Kebijakan-kebijakan  sentralistis mengharuskan  berbagai  jenis  lembaga  pendidikan  serta  sistem  yang ada  terpaksa  atau  dipaksa  untuk ber-conform teradap  sistem  yang telah ditentukan oleh negara.
2) Pola ganda
Pola  berarti  pengakuan  adanya  hak  hidup  berbagai  sistem  di  dalam sistem  pendidkan  nasional.  Di  dalam  pola  ganda  ini  memang  akan ditemui berbagai kendala yang klasik seperti masalah pengawasan dan mutu.  Pola  ganda  memang  akan  melahirkan  masalah  siapa  yang mengawasi  dan  standar  apa  yang  akan  dijadikan  tolok  ukur  di  dalam mengatur sistem pendidikan nasional
3) Pola simbiotik
Pola simbiotik ini merupakan perluasan dari pola ganda. Di dalam pola ini  diakui  adanya  berbagai  jenis  lembaga  pendiidkan  yang  hidup  di dalam  masyarakat  indonesia.  Hal  ini  berarti  pendidikan  yang diselengarakan  oleh  negara,  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat sendiri  (pendidikan  swasta)  termasuk  pendidikan  islam  di  dalam bentuk  madrasah,  pesantren  dan  pendidikan  tinggi  Islam  mempunyai hak hidup di dalam pola ganda tersebut. Pola simbiotik mengharuskan adanya  saling  kerjasama  yang  sinergis  dari  semua  lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat 25
Dengan adanya beragam jenis lembaga pendidikan yang ada di dalam masyarakat maka perlu adanya otonomi lembaga-lembaga pendidikan, yang dikenal  dengan  istilah school-based  management .  Tanpa  adanya  otonomi pendidikan  maka  akan  berlaku  pola  tunggal  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  diatas.  Pendidikan  Islam  tidak  mengenal  pola  tunggal  karena
24 Muhaimin, Rekonstruksi  Pendidikan  Islam (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2009),46.
25 H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendiidkan Nasional.., 80.
pendidikan Islam hidup dan dimiliki oleh masyarakat di mana pendidikaan itu berada, oleh sebab itu pendidikan Islam mengenal manajemen yang tumbuh dari bawah. 26
Lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang  berada  di  daerah  seperti madrasah  (negeri  maupun  swasta)  merupakan  lembaga-lembaga  yang otonom  namun  stategis.  Oleh  sebab  itu,  lembaga-lembaga  tersebut  dapat dikembangkan  menjadi  lembaga-lembaga  yang  efesien  dan  dapat mempergunakan  berbagai  sumber-sumber  (resources)  pendidikan  di daerahnya. 27
Sementara  itu,  konsep  desentralisasi  dan  implikasinya  yang dikemukakan oleh tim teknis Bappenas yang bekerjasama dengan bank dunia yang  berkenaan  dengan  perencanaan  pendidikan  adalah  “kebutuhan  untuk memperkenalkan  model pendekatan  kewilayahan  yang  bermula  dari  bawah dengan melibatkan peran serta masyarakat semaksimal mungkin” 28
Munculnya  kebijakan  tentang  desentralisasi  pendidikan,  sebagai implikasi  dari  pemberlakuan  undang-undang  republik  Indonesia  nomor  22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun  200  tentang  kewenangan  pemerintah  dan  kewenangan  provinsi sebagai daerah otonom, sebenarnya merupakan angin segar bagi kehidupan pendidikan  Islam,  karena  kebijakan  tersebut  berarti  mengembalikan pendidikan  Islam  kepada  bentuknya.  Pergeseran  pola  sentralisasi  ke desentralisasi  dalam  pengelolaaan  pendidikan  ini  merupakan  upaya pemberdayaan pendidikan Islam dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah, dan menyeluruh 29
Bersamaan  dengan  kebijakan  otonomi  atau  desentralisasi  tersebut, madrasah  sebagai  pengembang  pendidikan  Islam  juga  telah  memperoleh bantuan dari ADB Loan, yang berupa BEP ( basic education project ) untuk MI dan MTS dan DMAP ( develoipment madrasah Aliyah Project ), yang berusaha meningkatkan  kualitas  madrasah.  Walaupun  proyek  tersebut  masih  banyak diarahkan  pada  pengembangan  madrasah  negeri.  Hasilnya  cukup menggembirakan  terutama  dalam  memenuhi  tiga  tuntutan  minimal  dalam peningkatan  kualitas  madrasah,  yaitu  (1)  bagaimana  menjadikan  madrasah sebagai  wahana  untuk  membina  ruh  atau  praktik  hidup  keislaman;  (2)
26 Ibid., 82. 27 Ibid., 83 28 Muhaimin, Manajemen  Pendidikan:  Aplikasinya  dalam  Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana, 2009), 8.
29 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 187.
bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem  sekolah,  (3)  bagaimana  madrasah  merespon  tuntutan  masa  depan guna menghadapi perkembangan ipteks dan era globalisasi.
Dilihat  dari  fungsinya,  maka  pendidikan  agama  bukan  sekedar berfungsi sebagai upaya pelestarian ajaran dan nilai-nilai agama Islam, tetapi juga berfungsi mendorong pengembangan kecerdasan dan kreatifitas peserta didik, serta pengembangan tenaga yang produktif, inovatif yang memiliki jiwa pesaing,  sabar,  rendah  hati,  menjaga  diri  ( self-esteem ),  berempati,  mampu mengendalikan  diri  dan  nafsu  ( self  control ),  berakhlak  mulia,  bersikap amanah  dalam  menjalankan  tugas-tugas  yang  dibebankannya.  Dilihat  dari nilai-nilai  hidup  yang  dikembangkannya,  maka  pendidikaan  Islam  disamping mengembangkan  nilai-nilai  etik  relegius,  juga  mengembankan  nilai-nilai hidup  yang  berupa  nilai-nilai  sosial  atau  persaudaraan  (lokal,  daerah, nasional,  regional  dan  global),  rasional-etik,  efesien  manusiawi,  kekuasaan untuk  mengabdi,  estetik  kreatif,  sehat  sportif,  dan  informatif  bertanggung jawab 30
Pengembangan  dalam  mata  pelajaran  pendidikan  Islam  perlu  di dukung  oleh  guru  dan  tenaga  kependidikan  yang  memilki  kompetensi personal  religius,  sosial  relegius,  dan  profesional  religius,  yang  juga mengembangkan kualitas IQ ( intelligent Quotient ), EQ ( emotional Quotient ), CQ  ( creativity  Quotient ),  dan  SQ  ( Spiritual  Quotient )  serta  didukung  oleh media atau sumber belajar serta fasilitas, dan dana yang memadai. Selain itu juga  perlu  diciptakan  suasana  lingkungan  yang  religius  yang  kondusif  untuk mendukung  pengembangan  IQ,  EQ,  CQ,  SQ,  serta  pengembangan  semua bahan kajian atau mata pelajaran di dalam Pendidikan Islam 31
Berikut  ini  akan  diuraikan  analisis  SWOT  terhadap  kebijakan desentralisasi  pendidikan  yang  juga  bisa  menjadi  pertimbangan  dalam pengembangan pendidikan Islam
1. Kekuatan kebijakan desentralisasi
Kekuatan-kekuatan desentralisasi pendidikan antara lain: 32
a. Sudah merupakan kebijakan populis
b. Mendapat  dukungan  yang  kuat  dari  berbagai  pihak,  khususnya  dari DPR-RI
c. Sebagai  hal  yang  telah  lama  di  tunggu-tunggu  menyusul  adanya perubahan sosial politik
30 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam., 217. 31 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam., 217.
32 Sam M. Chan & Tuti T. Sham, Kebijakan Pendidikan  Era Otonomi Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 10.
d. Kesiapan anggaran yang cukup
e. Efesiensi perjalanan anggran sebagai wujud pemangkasan birokrasi
2. Kelemahan kebijakan desentralisasi
Adapun  kelemahan  yang  mungkin  timbul  dalam  implementasi kebijakan  desentralisasi  pendidikan  melalui  UU  otonomi  daerah, antara lain; 33
a. Kurang siapnya SDM daerah terpencil
b. Tidak  meratanya  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  khususnya  daerah- daerah miskin
c. Mental korup yang telah membudaya dan mendarah daging
d. Menimbulkan raja-raja kecil di daerah surplus
e. Dijadikan komoditas
f. Belum  jelasnya  pos-pos  pendidikan,  sehingga  akan  cukup merepotkan Depdiknas dalam mengalokasikannya Kelemahan-kelemahan  diatas  tentu  harus  dicarikan  jalan  keluarnya agar dapat diminimilasi keberadannya
3. Peluang implementasi kebijakan 34
Setelah  melihat  kekuatan  sekaligus  kelemahan  dari  kebijakan desentralisasi  pendidikan,  harus  dicari  celah  peluang  keberhasilan dalam  pelaksanaaanya.  Mengingat  kebijakan  ini  lahir  dari  arus  paling bawah  ( grass  roots ),  walaupun  baru  terlaksana  sekarang  di  era reformasi, kebijakan ini memiliki peluang yang cukup signifikan dalam hal  keberhasilannya  karena  telah  menjadi  fokus  perhatian  dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan kontrol dari masyarakat dapat terus berjalan selama kebijakan ini digunakan.
4. Tantangan implementasi
Adapun tantangan yang harus diperhitungkan dalam
pengimplementasian  kebijakan  ini  adalah  munculnya  individu- individu/lembaga-lembaga  serakah  yang  mencari  kesempatan  dalam kesempitan.
Selain  itu  memberi  pengertian  kepada  lembaga  di  luar  Depdiknas yang  selama  ini  memperoleh  budget  dari  depdiknas  untuk  kepentingan kegiatan pelatihan pendidikan. Hal ini harus dipertegas sehingga tidak terjadi dualisme dalam  anggaran  pendidikan  yang  pada  akhirnya  merugikan Depdiknas. 35
33 Ibid., 11.
34 Ibid.
35 Sam M. Chan & Tuti T. Sham. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah . , 12.
Dengan diberlakukannya desentralisasi pendidikan mempunyai peran yang  signifikan  terhadap  pengembangan  pendidikan  Islam,  karena  dengan adanya  otonomi  pendidikan  lembaga  sekolah  bisa  lebih  mandiri  dan  bisa mengembangkan  pendidikan  Islam  melalui pengembangan  kurikulum  untuk lebih menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik.

## Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Desentralisasi diartikan  sebagai penyerahan  wewenang  pemerintahan oleh  pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  negara  kesatuan republik Indonesia.
2. Alasan yang mendasari perlunya desentralisasi, antara lain:
a. Mendorong terwujudnya partisipasi dari bawah secara lebih luas.
b. Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.
c. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang, sehingga dapat meningkatkan efesiensi.
d. Memberi  peluang  untuk  memanfaatkan  potensi  daerah  secara optimal.
e. Mengakomodasi kepentingan politik.
f. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.
3. Desentralisasi  pendidikan  artinya  terjadinya  pelimpahan  kekuasaan dan  wewenang  yang  lebih  luas  kepada  daerah  untuk  membuat perencanaan  dan  mengambil  keputusannya  sendiri  dalam  mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan.
4. Pergeseran  pola  sentralisasi  ke  desentralisasi  dalam  pengelolaaan pendidikan  merupakan  upaya  pemberdayaan  pendidikan  Islam  dalam peningkatan  mutu  pendidikan  secara  berkelanjutan,  terarah,  dan menyeluruh.
Dengan  berubahnya  pola  penyelenggaraan  pendididikan  dari  model sentralistik ke desentralistik membawa angin perubahan bagi penyelenggaraan  pendidikan  Islam  untuk  lebih  mengembangkan  potensi daerah  yang bisa dikembangkan  melalui pembelajaran  kepada  peserta  didik namun tentunya juga ada beberapa hal yang masih perlu untuk di dicarikan jalan  keluarnya,  seperti  sarana  prsarana  sekolah  yang  masih  belum menunjang, Sumber daya manusia yang belum merata, tenaga pendidik yang perlu di tingkatkan kualitasnya, dan lain sebagainya.

## Daftar Rujukan
Daulay, Haidar Putra, Pendidikan Islam Dalam Ssistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
Hadiyanto, Mencari sosok Desentralisasi manajemen pendidikan di Indonesia Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
Hasbullah, Otonomi Pendidikan , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, Jakarta:Rajawali Pers, 2009.
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Muhaimin, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, Jakarta: Kencana, 2009.
Tilaar, H.A.R, Membenahi Pendiidkan Nasional , Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Suyanto, Ilmu Pendidikan Islam ,  Jakarta: Kencana, 2006.
Sam  M.  Chan  &  Tuti  T.  Sham, Kebijakan  Pendidikan  Era  Otonomi  Daerah ,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.