e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Muh Iksan Saputra 1 , Norfazilah Norfazilah 2 , Anugrah Ramadhani 3 , Andi Marlina 4

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
Inequality, Power Relations, Sexual Violence, Higher
Education.
How to cite: Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhan, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa
Dalam Kasus Kekerasan
Seksual di Perguruan Tinggi. Amsir Law Journal, 5 (2), 93-105. DOI:
10.36746/alj.v5i2.424
Received: February 19, 2024 Accepted:
Maret 27, 2024
Published:
April 30, 2024 This research aims to identify the role of institutional hierarchies, social norms, and power imbalances in facilitating sexual violence in higher education and provide a solid foundation  for  the  development  of  effective  prevention  and  response  strategies.  The research involved analyzing institutional policies and practices with the aim of reducing unequal  power  relations  and  preventing  sexual  violence  in  academic  settings.  The research method involved an in-depth literature review using various reference sources such as books, scholarly journals, experts ’ legal views, and relevant legislation. The main focus of this research is to understand the causal factors of sexual violence in higher education and formulate effective prevention strategies. Sexual violence in higher education has a profound impact physically, psychologically, emotionally, and socially. This  research  highlights  unequal  power  relationships,  the  need  for  identification  of causal  factors,  strict  policy  implementation,  collaboration,  and  awareness  through education to create a safer and fairer environment. Students ’ lack of understanding of sexual  harassment  can  hinder  critical  action,  and  the “ iceberg ” phenomenon emphasizes the importance of raising awareness of the issue. With a deep understanding of power dynamics, prevention strategies can shape a safer and more equitable academic environment. Unequal power relations play a major role in amplifying sexual violence.
Copyright © 2024 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Dampak  kekerasan  seksual  tidak  hanya  sebatas  pada  korban  secara  fisik,  tetapi  juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan emosional yang mendalam. Korban kekerasan seksual kadang  mengalami  trauma  berkepanjangan,  gangguan  kejiwaan,  hingga  kesulitan  dalam membangun  hubungan  interpersonal  yang  sehat.  Selain  itu,  kekerasan  seksual  juga  dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman yang merusak rasa kepercayaan publik. 5
1 Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, Email Korespondensi : Iksancs343@gmail.com
2 Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, Email: nfazilah080@gmail.com
3 Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, Email: ramadhananugrah466@gmail.com
4 Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, Email: andimarlina@iainpare.ac.id
5 Sumintak,  S.,  &  Idi,  A.  (2022).  Analisis  Relasi  Kuasa  Michel  Foucault:  Studi  Kasus  Fenomena  Kekerasan  Seksual  di Perguruan Tinggi. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 11 (1), 55-61.
Kekerasan seksual 6 merupakan satu dari sekian masalah besar yang saat ini menghantui masyarakat global dan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak mengenal batasan geografis, usia, atau latar belakang sosial ekonomi. Dampaknya bahkan merusak kehidupan individu secara mendalam. 7
Pendidikan  tinggi  merupakan  satu  dari  sekian  sektor  yang  rawan  terjadi  kekerasan seksual. Adanya hierarki kekuasaan, interaksi yang intens antara mahasiswa dan dosen, serta lingkungan  akademik  yang  kompleks  menjadikan  perguruan  tinggi  sebagai  lokasi  dengan potensi  kekerasan  seksual  dapat  terjadi.  Selama  periode  2015-2021, 8 Komnas  Perempuan telah  menerima  67  aduan  kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  pendidikan.  Dari  total laporan tersebut, mayoritasnya atau 35% berasal dari kampus atau perguruan tinggi. Kasus- kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi telah menarik perhatian publik dan menyadarkan begitu pentingnya memahami dinamika yang mendasari fenomena ini.
Penelitian  ini  memokuskan  pada  terjadinya  ketimpangan  relasi  kuasa  dalam  kasus kekerasan seksual di sektor perguruan tinggi. Lebih khususnya pada identifikasi faktor-faktor penyebab kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, baik kampus negeri maupun swasta. Memahami akar masalah ini menjadi langkah kunci dalam merancang strategi pencegahan yang efektif. Dengan memokuskan pada ketimpangan relasi kuasa, penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi  peran  hierarki  institusional,  norma  sosial,  dan  ketidakseimbangan kekuasaan dalam memfasilitasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga  bertujuan  untuk  memberikan  landasan  yang  kuat  bagi  pengembangan  strategi pencegahan  dan  penanggulangan  yang  efektif,  termasuk  perubahan  kebijakan  dan  praktik institusional  yang  dapat  mengurangi  ketimpangan  relasi  kuasa  demi  mencegah  kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap pada kajian-kajian sebelumnya yang terkait dengan  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkup  perguruan  tinggi.  Meskipun  telah  ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, namun belum ada satupun yang secara spesifik mengkaji mengenai ketimpangan relasi kuasa terhadap faktor penyebab kekerasan seksual serta strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Misalnya saja Siti Komariah, dkk. (2023) dengan penelitiannya yang terbit di Jurnal Paedagogy berjud ul “Politik Identitas dan Relasi Kuasa terhadap Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan”  belum  secara khusus  mendalami  faktor  penyebab  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  serta  strategi pencegahan  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  baik negeri  maupun  swasta.  Begitupun dengan penelitian dari Sulistyowati Irianto (2021) dalam Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan yang bertajuk “Power Relations and Sexual Violence on the Campus” 9 . Udin Saripudin  dan  Fenny  Fatriany  (2022) pada  Varia  Hukum  mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan UU TPKS ” 10 yang  hanya  membahas  faktor  penyebab  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi,  termasuk hubungan kekuasaan dan hubungan gender antara dosen dan mahasiswa tetapi belum sampai pada upaya strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi baik negeri maupun
6 Purwanda,  S.,  Bakhtiar,  H.  S.,  Miqat,  N.,  Nur,  R.,  &  Patila,  M.  (2022).  Formal  Procedure  Versus  Victim's  Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. Jurnal Hukum Volkgeist, 6 (2), 116-122.
7 Elindawati,  R.  (2021).  Perspektif  Feminis  Dalam  Kasus  Perempuan  sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan Tinggi. AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 15 (2), 181-193.
8 Ahdiat,  A.  (2023). Kampus,  Lingkungan  Pendidikan  dengan  Kekerasan  Seksual  Terbanyak .  Diakses  dari  laman: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/20/kampus-lingkungan-pendidikan-dengan-kekerasan-seksual- terbanyak . [Diakses pada 29 Februari 2024].
9 Irianto, S. (2021). Power Relations and Sexual Violence on the Campus. Jurnal Perempuan , 26 (2), 135-141.
10 Saripudin, U., Nurlaeli, S., & Fatriany, F. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan UU TPKS. VARIA HUKUM , 4 (2), 65-79.
swasta.  Sementara  itu,  Heppy  Hyma  Puspytasari  (2022)  yang  terbit  di  Paradigma:  Jurnal Filsafat,  Sains,  Teknologi,  dan  Sosial  Budaya  yang  ber judul  “Pemahaman  Mahasiswa t erhadap  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi” 11 yang  lebih  fokus  pada  hubungan kekuasaan  antara  dosen  dan  mahasiswa  sebagai  alasan  utama  rendahnya  pelaporan  kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

## 2.  Metode
Metode penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka 12 yang cermat lagi mendalam dengan menggunakan  berbagai  sumber  referensi.  Sumber-sumber  referensi  yang  digunakan mencakup, buku-buku, artikel jurnal ilmiah yang terpercaya, pandangan ahli hukum yang ahli mengenai  kekerasan  seksual,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan.  Dalam mengeksplorasi ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, fokus utama penelitian ini untuk memahami faktor penyebab kekerasan seksual dan strategi pencegahannya di institusi pendidikan tinggi, baik di kampus negeri maupun swasta. Dengan menggunakan beragam sumber referensi tersebut, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang kompleksitas masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi serta memberikan dasar yang kuat untuk perumusan strategi pencegahan yang efektif.

## 3.  Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Layanan pendidikan formal sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP), layanan pendidikan formal merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga dalam penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi asas persamaan hak dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 37 UU Sisdiknas, salah satu pendidikan wajib bagi seluruh peserta didik di Indonesia berdasarkan kurikulum yang ada ialah Pendidikan Agama.
Sebagian  besar  orang  Indonesia  menganggap,  membincangkan  uruasan  seks merupakan hal tabu. 13 Keadaan ini mirip dengan masa Victorian yang mana soal seks menjadi ranah  privat  yang  dihindari  dalam  ranah  publik. 14 Michel  Foucault  menunjukkan  bahwa ketimpangan  relasi  kuasa  antara  pelaku  dan  penyintas  adalah  faktor  penyebab  kekerasan seksual.  Untuk  mengatasi  kekerasan  seksual,  diperlukan  upaya  preventif,  terutama  di lingkungan perguruan tinggi, untuk meminimalisir risiko terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap civitas academica . 15
Foucault memberikan landasan teoritis untuk memahami penyebab kekerasan seksual di berbagai konteks, termasuk di lingkungan kampus. Terdapat pemahaman bahwa kondisi di  kampus,  yang  melibatkan  interaksi  kekuasaan,  konstruksi  sosial,  dan  keberadaan  target kekuasaan, dapat menjadi lingkungan yang memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena  itu,  pendekatan  Foucault  membuka  jalan  untuk  menganalisis  dan  memahami kompleksitas faktor penyebab kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi, yang
11 Puspytasari, H. H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, 28 (1), 123-132.
12 Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal , 2 (1), 21-26.
13 Supriansyah,  S.  (2023).  Konstruksi  Remaja  Perempuan  Urban  di  Film  Indonesia  Kontemporer:  Antara  Gender, Seksualitas, dan Agama. Muadalah , 11 (1), 27-42.
14 Syam, N. (2010). Agama Pelacur; Dramaturgi Transendental . Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, hlm. 45.
15 Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Op.Cit .
dapat  melibatkan  dinamika  kuasa,  struktur  sosial,  dan  posisi  individu  sebagai  sasaran kekuasaan. 16
Pembahasan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari dampak budaya patriarki yang menciptakan stereotip tertentu terhadap Perempuan yang membuka pintu terjadinya tindakan kekerasan. Dalam konteks feminisme radikal, 17 patriarki dianggap  sebagai  bentuk  penindasan  laki-laki  terhadap  perempuan  yang  paling  mendasar. Perempuan dipandang sebagai properti 18 yang harus diatur dengan ketat, baik dalam perilaku maupun pakaian, menciptakan suatu paradigma yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Patriarki tidak hanya merampas hak-hak perempuan, tetapi juga menempatkannya dalam struktur masyarakat yang tidak setara, melegitimasi pelecehan seksual sebagai wujud dari  sistem  sosial  yang  merugikan.  Dengan  demikian,  budaya  patriarki 19 membebani perempuan dengan tanggung jawab untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh norma- norma  gender  yang  merugikan,  menjadikan  mereka  objek  fantasi  laki-laki  dan  rentan terhadap kekerasan seksual.
Dalam  menanggapi  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi,  penting  untuk  mengakui bahwa relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban tidak hanya merupakan hasil dari individu  yang  bersangkutan,  tetapi  juga  tercermin  dari  budaya  patriarki  yang  melingkupi masyarakat.  Menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  mendukung  memerlukan  upaya bersama  untuk  mengubah  norma-norma  gender  yang  merugikan  dan  mendekonstruksi budaya  patriarki  yang  menguntungkan  laki-laki  sementara  merugikan  perempuan.  Hanya dengan menghadapi akar penyebab tersebut, kita dapat menciptakan perguruan tinggi yang bebas  dari  kekerasan  seksual,  di  mana  setiap  individu  memiliki  hak  dan  kebebasan  yang dihormati tanpa adanya ketakutan akan penindasan atau pelecehan. 20
Munculnya victim  blaming 21 sebagai  tanggapan  terhadap  korban  pelecehan  seksual menjadi  indikator  adanya  ketidakpahaman  dan  stigma  yang  masih  melekat  di  masyarakat. Ketika korban melaporkan kasus, sering kali pelapor malah dihadapkan pada tuduhan yang menunjukkan kurangnya empati dan pemahaman tentang kekerasan yang mereka alami. Data survei Statista 22 menyoroti bahwa anggapan masyarakat terhadap korban yang bersifat victim blaming masih relevan, dengan menyalahkan perilaku genit korban dan penggunaan pakaian yang dianggap terbuka sebagai penyebab pelecehan.
Persepsi tersebut  dapat  mencipatakan  budaya  yang  tidak  mendukung  korban  untuk melaporkan kasus atau mencari perlindungan, karena mereka takut terhadap reaksi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat melalui pendidikan 23 , kesadaran, dan advokasi untuk menghilangkan stigma dan memastikan
16 LM Psikologi. (2022). Kekerasan Seksual
di Kampus . Diakses dari laman: https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/ . [Diakses pada 29 Februari 2024].
17 Umar, T. M. (2005). Propaganda Feminisme dan Perubahan Sosial. Mediator: Jurnal Komunikasi , 6 (2), 205-214.
18 Miraviori, A. D. S. (2018). Ruang yang Dibenturkan: Membaca Absurditas Tiga Naskah Drama Afrizal Malna. Jurnal Seni Nasional Cikini , 3 (3), 23-34.
19 Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). Pusaka , 5 (2), 141-150.
20 Elindawati, R. (2021). Op.Cit .
21 Van der Bruggen, M., & Grubb, A. (2014). A Review of the Literature Relating to Rape Victim Blaming: An Analysis of the Impact of Observer and Victim Characteristics on Attribution of Blame in Rape Cases. Aggression and Violent Behavior , 19 (5), 523-531.
22 Departemen Riset Statista. (2023). Persepsi tentang Alasan Terjadinya Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2020. Diakses dari laman: https://www-statista-com.translate.goog/statistics/1250314/indonesia-perception-on-causes-of-sexual- assaults/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc . [Diakses pada 29 Februari 2024].
23 Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. JL Pol'y & Globalization , 95 , 42.
bahwa korban merasa didukung dan dihormati ketika mereka melaporkan kasus pelecehan seksual. 24
Penting untuk diakui bahwa kekerasan seksual bukanlah masalah yang dapat diartikan secara menyeluruh hanya dari  akar penyebab dan strategi penanganannya, melainkan juga memerlukan  pemahaman  mendalam  terhadap  tantangan  yang  muncul  dalam  upaya pencegahan  dan  penanganannya.  Beberapa  faktor  yang  dapat  menjelaskan  kurangnya efektivitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus perlu diperhatikan pada sub-sub ulasan berikut.

## 3.1. Mahasiswa Masih Kurang Memahami Konsep Kekerasan Seksual
Menurut  Komnas  Perempuan,  pelecehan  seksual  terjadi  lebih  sering  di  perguruan  tinggi ketimbang  pada  institusi  pendidikan  lain.  Hal  ini  terkait  dengan  budaya  hukum  patriarki, sistem  peradilan  yang  kompleks,  dan  ketidakseimbangan  dalam  relasi  gender  antara perempuan dan laki-laki. Contohnya, dalam konteks penggunaan istilah “ seksis ” yang dapat menciptakan  ketidaknyamanan  dan  memberikan  komentar  merendahkan  terhadap  orang lain,  mahasiswa  cenderung  mengabaikan  atau  kurang  memahami  dampak  negatif  dari perilaku semacam itu.
Ditemukan lima bentuk perilaku pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa, melibatkan tindakan seperti bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksis yang  menciptakan  ketidaknyamanan,  memaksa  seseorang  untuk  menonton  tayangan pornografi, memberikan komentar yang merendahkan secara seksual, melakukan masturbasi di depan orang lain, dan memberikan tatapan tidak diinginkan ke wilayah kelamin pria.
Dampak  dari  kurangnya  pemahaman  ini  meliputi  potensi  rendahnya  kemampuan mahasiswa  untuk  melakukan  refleksi  kritis,  memahami  efikasi  politik,  dan  mengambil tindakan kritis terhadap isu kekerasan seksual. Sebagai hasilnya, seringkali terjadi situasi di mana  korban  tidak  menyadari  atau  bingung  apakah  kondisi  yang  mereka  alami  dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual atau tidak. 25

## 3.2. Minimnya Laporan terhadap Kasus Kekerasan Seksual
Istilah yang dikenal sebagai “ fenomena gunung es ” atau “ iceberg phenomenon ” merujuk pada kondisi di mana kasus kekerasan seksual yang terlihat atau dilaporkan secara publik hanya merupakan  bagian  kecil  dari  keseluruhan  gambaran,  sebagaimana  kasus  tersebut  hanyalah puncak  gunung  es  yang  muncul  di  permukaan.  Seiring  dengan  istilah  tersebut,  situasi  ini menyoroti bahwa jumlah sebenarnya dari kasus kekerasan seksual jauh lebih besar yang tidak terlihat atau dilaporkan daripada yang terlihat atau dilaporkan.
Survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek 26 pada tahun 2020 di 29 kota dan 79 kampus menunjukkan bahwa 63% kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan disebabkan oleh  keinginan  untuk  mempertahankan  reputasi  kampus.  Banyak  kasus  mungkin  tidak terungkap  atau  tidak  dilaporkan  oleh  korban  karena  berbagai  alasan,  termasuk  rasa  takut, stigma, atau kurangnya dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, data yang ada seringkali hanya mencerminkan kasus-kasus yang benar-benar dilaporkan oleh korban kepada pihak kampus  atau  instansi  terkait.  Fenomena  gunung  es  ini  menyoroti  tantangan  utama  dalam
24 Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services , 4 (1), 49-60.
25 Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual di Dalam Institusi Perguruan Tinggi. Lex Renaissance , 7 (1), 69-83.
26 Ajie, M. T., & Romanti, R. (2021). Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi! Diakses  dari  laman: https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan- seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/ . [Diakses pada 28 Februari 2024].
memahami  dan  mengatasi  kekerasan  seksual,  yaitu  kesenjangan  antara  kasus  yang terdokumentasi  dan  jumlah  sebenarnya  yang  mungkin  jauh  lebih  tinggi,  menunjukkan perlunya  upaya  untuk  mendorong  laporan,  meningkatkan  kesadaran,  dan  menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman untuk melaporkan kejadian tersebut. 27 Selain itu, adanya  keraguan  dari  korban  juga  cukup  memengaruhi  tindakan  psikologis  yang  perlu diambil oleh korban. Keraguan sebab hukuman yang tak sebanding dan ragu atas kurangnya perlindungan  bagi  korban.  Para  korban  juga  takut  menghadapi  pengadilan.  Hal  ini  terjadi karena ada kendala proses hukum yang rumit dan perlindungan yang kurang. 28

## 3.3. Pihak Kampus Tidak Terbuka terhadap Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi
Dalam beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, sering kali terjadi praktik penyembunyian informasi terhadap kejadian-kejadian kekerasan seksual oleh pihak kampus. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fitri,  dkk. 29 yang  juga  menemukan beberapa  kasus  atau  peristiwa  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  kampus,  tetapi  kampus biasanya menutupi kasus tersebut.
Mempertahankan  reputasi  kampus  adalah  alasan  utamanya.  Agama  dan  budaya Indonesia sering memengaruhi kecenderungan suatu institusi untuk melakukan hal tersebut. Fenomena  ini  menciptakan  suatu  situasi  yang  sering  diidentifikasi  sebagai  upaya  untuk melindungi  reputasi  institusi.  Keberlanjutan  kasus  seperti  ini  membuka  celah  bagi keberlangsungan  fenomena  yang  merugikan,  mengungkapkan  bahwa  beberapa  kampus mungkin lebih cenderung memprioritaskan citra lembaga daripada kesejahteraan mahasiswa. Dalam  konteks  ini,  perlu  diperhatikan  bahwa  kecenderungan  ini  dapat  mengakibatkan ketidakakuratan data dan kurangnya transparansi dalam laporan kekerasan seksual di kampus.
Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah, mencatat bahwa tantangan yang dihadapi oleh Satgas PPKS (satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual) di perguruan tinggi, yang tidak mendapatkan anggaran atau dukungan operasional tambahan, ternyata merupakan isu yang juga melibatkan banyak kampus di daerah. Qibtiyah menyoroti kurangnya kesadaran pihak kampus mengenai urgensi penanganan masalah kekerasan seksual di  lingkungan  pendidikan.  Data  yang  disajikan  oleh  Qibtiyah  juga  menunjukkan  bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di kampus yang masih belum terselesaikan tetap tinggi.
Dalam konteks kebijakan penutupan atau minimnya respons terhadap kasus kekerasan seksual  di  institusi  pendidikan  tinggi,  terlihat  bahwa  dukungan  bagi  para  korban  menjadi terbatas.  Keterbatasan  dukungan  ini  mendorong  korban  untuk  merahasiakan  pengalaman mereka,  mempertahankan  diri  dan  bahkan  melindungi  reputasi  institusi.  Dampaknya menciptakan  persepsi  keliru  di  kalangan  warga  kampus  bahwa  kekerasan  seksual  tidak mungkin terjadi di lingkungan kampus yang dianggap aman. Padahal, lingkungan kampus sebenarnya dapat menjadi tempat rawan terjadinya kekerasan seksual. Kesadaran mengenai pentingnya  respons  yang  adekuat,  dukungan  yang  memadai,  dan  lingkungan  yang  benar- benar aman perlu ditingkatkan agar institusi pendidikan dapat menjalankan perannya dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan seluruh anggotanya. 30
27 Putri,  W.  F.  I.  (2021). Kekerasan  Seksual  di  Kampus  Bagai  Fenomena  Gunung  Es .  Diakses  dari  laman: https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es . [Diakses pada 27 Februari 2024].
28 Zahir,  F. I., & Saputra, S. A. (2024). Upaya  Pencegahan Tindak  Kekerasan Seksual pada Perempuan Berbasis  Buku Panduan. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi , 1 (2), 50-58.
29 Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. (2022). Sexual Violence in Universities in Indonesia: Between Student Negation and Resistance. Kafaah: Journal of Gender Studies , 12 (2), 106-122.
30 Dianti,  T.  (2021). Regulasi  Dinilai  Tak  Cukup  Redam  Kekerasan  Seksual  di  Kampus .  Diakses  dari  laman: https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953 . [Diakses pada 27 Februari 2024].

## 3.4. Pengaruh Aspek Budaya dan Agama
Pengaruh budaya dan agama terhadap kebijakan institusi dalam menangani kasus kekerasan seksual memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan terhadap masalah tersebut. Beberapa budaya atau norma agama mungkin memberikan tekanan untuk menjaga institusi agar  tetap  terhormat,  yang  pada  gilirannya  dapat  menghambat  upaya  penanganan  dan pencegahan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa korban kekerasan seksual seringkali dianggap bersalah atau bahkan menikmati kekerasan yang mereka alami, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kepada pihak berwenang.
Budaya masyarakat yang tidak ramah terhadap korban kekerasan seksual juga dapat menyulitkan mereka untuk melaporkan kejadian tersebut. Tendensi untuk memprioritaskan reputasi  institusi  di  atas  keadilan  dan  perlindungan  bagi  korban  dapat  menciptakan lingkungan di mana kasus-kasus tersebut tidak ditangani secara transparan atau tegas. Oleh karena  itu,  penting  untuk  menyadari  dampak  potensial  dari  pengaruh  budaya  dan  agama dalam  membentuk  kebijakan  institusi,  serta  memastikan  bahwa  upaya  penanganan  dan pencegahan  kekerasan  seksual  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan,  keamanan,  dan dukungan yang komprehensif bagi korban. 31
Kekerasan  seksual  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  menjadi  sebuah  permasalahan serius yang mencerminkan dinamika kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan. Ketiga variabel ini saling terkait dan dapat berkontribusi pada terjadinya niat penyerangan seksual di kalangan mahasiswa. Pemahaman mendalam terhadap keterkaitan antara kekuasaan, struktur sosial,  dan  tujuan  kekuasaan  dapat  membuka  jalan  menuju  upaya  pencegahan  yang  lebih efektif di lingkungan universitas.
Salah satu faktor utama yang mendorong kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah dinamika kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan atau kontrol seseorang terhadap  orang  lain,  dan  dalam  konteks  kekerasan  seksual,  seringkali  mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban. Misalnya, ketika ada ketidaksetaraan dalam  hubungan  akademis  atau  hierarki  sosial,  peluang  untuk  penyalahgunaan  kekuasaan meningkat.  Pelaku  memanfaatkan  posisi  mereka  yang  lebih  tinggi  untuk  mengeksploitasi korban  yang  lebih  lemah,  menciptakan  kondisi  yang  mendukung  terjadinya  kekerasan seksual.  Berdasarkan  Analisis  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Catahu)  2020  menemukan bahwa sembilan kasus kekerasan seksual terjadi di tempat kerja seorang dosen.
Struktur  sosial  juga  memainkan  peran  kunci  dalam  konteks  kekerasan  seksual  di perguruan tinggi. Struktur sosial mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan hierarki yang ada dalam  masyarakat  atau  komunitas  tertentu.  Ketika  struktur  sosial  memberikan  toleransi terhadap  ketidaksetaraan  gender,  merendahkan  perempuan,  atau  membenarkan  dominasi laki-laki, lingkungan universitas menjadi rentan terhadap kekerasan seksual. Misalnya, adanya stereotip gender yang merugikan atau norma-norma yang mendukung ketidaksetaraan dapat memberikan pembenaran kepada pelaku untuk bertindak secara agresif terhadap korban.
Tujuan  dari  kekuasaan  tercermin  pada  dimensi  ketiga  yang  dapat  memengaruhi terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tujuan kekuasaan mencakup motivasi dan alasan di balik penggunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual digunakan sebagai  alat  untuk  menegakkan  dominasi  atau  mengukuhkan  kontrol.  Pelaku  melihat tindakan kekerasan tersebut sebagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial mereka di dalam lingkungan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa motif di balik tindakan kekerasan seksual seringkali terkait dengan tujuan kekuasaan dan upaya untuk
31 Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. Sosio e-Kons , 15 (2), 178-195.
memperkuat posisi sosial atau dominasi dalam hierarki institusi pendidikan tinggi. Dengan demikian, pemahaman  mendalam terhadap tujuan kekuasaan dapat memberikan wawasan tentang motif pelaku dan membantu dalam mengidentifikasi strategi pencegahan yang lebih spesifik.

## 4. Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Kekerasan  seksual  juga  dapat  terjadi  di  lingkungan  institusi,  termasuk  perguruan  tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Binahayati Rusyidi, dkk. 32 menyebut ada lima jenis pelecehan  seksual.  Yang  pertama  adalah  upaya  terus  menerus  untuk  memaksa  membuat hubungan romantis atau sensual. Kedua, mengirimi seseorang surat, pesan, atau gambar yang bersifat  seksual  yang  tidak  dikehendaki  secara  manual  atau  elektronik.  Ketiga,  menyuap karyawan  atau  mahasiswa  untuk  melakukan  aktifitas  seksual  dengan  imbalan  yang  terkait dengan pekerjaan atau pendidikan mereka. Keempat, mengelus atau meremas bagian tubuh seseorang tanpa izin, seperti pantat, payudara, atau perut. Kelima, mengarahkan pembiasaan.
Dalam konteks Indonesia, Perguruan Tinggi memiliki potensi tinggi sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual, dengan jumlah kampus yang sangat banyak baik negeri maupun swasta. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan angka yang mencengangkan, dengan lebih dari 3.000 kampus dan total mahasiswa mencapai 7.369.009 orang. Sayangnya, kekerasan seksual di kampus seringkali melibatkan orang terdekat di lingkungan pendidikan, seperti dosen atau tenaga pendidik, seperti contoh yang terjadi di FIB Unad yang mana dosen melakukan pelecehan seksual kepada delapan orang mahasiswinya. 33
Beberapa  penelitian  telah  menjelaskan,  perempuan  lebih  sering  menjadi  korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Mereka tidak hanya menghadapi bahaya fisik dan psikologis, tetapi mereka juga harus menghadapi stigma masyarakat dan seringkali dipaksa untuk berdamai dengan pelaku tanpa bukti yang cukup. Menurut survei, kebanyakan kekerasan  seksual  di  kampus  tidak  dilaporkan  karena  khawatir  menimbulkan  stigma  yang buruk. 34
Kasus  pelecehan  seksual  di  lingkungan  akademik  sering  kali  menjadi  masalah tersembunyi,  seperti  gunung  es  di  mana  hanya  sebagian  kecil  kasus  yang  diungkapkan. Perbedaan  kekuasaan  antara  dosen  dan  mahasiswa  menciptakan  ketidaksetaraan  yang merugikan,  di  mana  mahasiswa  sering  kali  merasa  tidak  berdaya  untuk  melawan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi.
Hadirnya media sosial yang mampu memberitakan persoalan di dalam beberapa kasus di  Indonesia  pada  tahun  2021,  yang  mana  korban  kekerasan  seksual  berani  membagikan pengalaman mereka secara terbuka, telah menjadi sarana ampuh meredam tindakan marak kekerasan seksual ini. Penyebaran melalui media massa dan media sosial telah menunjukkan bukti ada masalah yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Respons dari pihak kampus terhadap kasus ini bervariasi, dari yang cepat merespons hingga yang  memilih  untuk  diam  demi  menjaga  nama  baik  kampus.  Selain  itu,  pemerintah  juga menanggapi  hal  ini  dengan  sangat  serius  bahkan  sampai  harus  membentuk  regulasinya melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun
32 Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). Share: Social Work Journal , 9 (1), 75-85.
33 Rakhmawati, D., Maulida, D., & Yuliejantiningsih, Y. (2022). Pembanjiran Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application , 11 (2), 75-82.
34 Elindawati, R. (2021). Op.Cit .
2021  yang  telah  mengatur  bagaimana  mencegah  dan  menangani  kekerasan  seksual  di lingkungan pendidikan.
Selain itu, hukum pidana Indonesia telah mengatur tindak pidana kekerasan seksual melalui  Pasal  599  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  menetapkan ketentuan  terkait  pemerkosaan.  Pasal  ini  secara  tegas  menyatakan  bahwa  pemerkosaan merujuk  pada  tindakan  pemaksaan  persetubuhan  dan  dapat  dikenakan  hukuman  penjara maksimal  selama  20  tahun.  Definisi  pemerkosaan  ini  mencakup  perbuatan  persetubuhan dengan  penetrasi,  sementara  pemaksaan  hubungan  seksual  tanpa  penetrasi,  seperti “ menempelkan ” kelamin atau meraba tubuh perempuan, juga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sementara itu, perbuatan seperti mencium atau perilaku sensual lainnya dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan atau pencabulan, dan diatur dalam Pasal 418 ayat (2) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.
Menurut pandangan hukum Islam, apabila seseorang berbuat dosa, itu adalah tindakan yang  dilakukan  dengan  kehendaknya  sendiri.  Pelaku  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas tindakannya  karena  akalnya,  kehendaknya,  kecenderungannya,  dan  keputusannya.  Karena kejahatan adalah melanggar aturan yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabb-Nya, menggunakan dirinya sendiri dan menggunakan potensi kehidupannya, yaitu insting dan kebutuhan fisik. Hukum Islam menjelaskan cara menangani kejahatan, tetapi kejahatan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1) Unsur  formiel  (rukun syar’i )  yakni  adanya  nash  yang  melarang  perbuatan  dan mengancam hukuman terhadapnya;
2) Unsur materiel (rukun maddi ) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah , baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat; dan
3) Unsur moril (rukun adabi ) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).
Islam  telah  menentukan  hukuman  untuk  perbuatan  yang  merusak  sistem kemasyarakatan dan keselamatan yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir , dengan tujuan terbagi menjadi dua, yaitu:
1) Ar-rad-u  waz-zajru (tujuan  pencegahan)  yakni  tujuan  pencegahan  artinya  menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.
2) Al-islahwat-tahdzib (tujuan  pengajaran)  yakni  tujuan  pengajaran  artinya  untuk memberikan   pelajaran   bagi   pelaku jarimah agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Pihak  perguruan  tinggi,  pemerintah,  dan  masyarakat  harus  bekerja  sama  dalam memerangi  kekerasan  seksual  di  kampus.  Perlu  upaya  menciptakan  lingkungan  akademik yang aman, bebas dari kekerasan seksual, dan melindungi korban. Perlu juga ada langkah- langkah  konkrit  yang  perlu  diambil,  seperti  menciptakan  satuan  tugas  tertentu,  proses penegakan hukum yang adil, dan saluran pengaduan yang melindungi korban.
Peningkatan  kesadaran  masyarakat  juga  menjadi  bagian  integral  dari  program pencegahan,  dengan  kampanye  kesadaran,  pendidikan  publik,  dan  advokasi  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  kekerasan  seksual.  Selain  itu,  rekomendasi juga  mencakup  peningkatan  aksesibilitas  dan  ketersediaan  layanan  medis,  konseling,  dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Perlu juga dilakukan promosi kesetaraan gender yang menjadi bagian penting dari program pencegahan, dengan upaya pemberdayaan
perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan menolak stereotip  gender  yang  tidak  sehat. 35 Perlu  pula  melakukan  pendekatan  pencegahan  yang holistik, termasuk mengubah dinamika kekuasaan yang tidak sehat, menantang struktur sosial merugikan,  dan  memahami  motif  di  balik  tindakan  kekerasan.  Tindakan  konkrit  seperti meningkatkan  kesadaran  gender,  mendukung  korban,  menyusun  kebijakan  ketat,  serta melibatkan  seluruh  komunitas  perguruan  tinggi  dalam  pendekatan  edukatif,  dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan pemahaman  bahwa  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  melibatkan  interaksi  kompleks antar kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan. 36
Secara  konkrit,  aksi  nyata  dapat  dilakukan  dengan  memasang  kamera  pengawas  di wilayah kampus khusunya di tempat-tempat yang rawan memiliki potensi resiko terjadinya pelecehan. Selain itu dengan memperbaiki pencahayaan di area kampus khususnya di dalam kelas, ruang ganti, toilet, dan fasilitas umum lainnya. Dalam hal melakukan bimbingan skripsi dan pelayanan kepada mahasiswa sebaiknya tidak dilakukan di luar kampus serta di luar jam kantor  atau  kerja.  Pada  saat  melakukan  bimbingan,  sebaiknya  dilakukan  bersama  dengan teman yang juga sedang melakukan bimbingan dan memiliki dosen pembimbing yang sama. Dosen  atau  tenaga  kependidikan  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  asusila  perlu diberhentikan sementara dari segala tugasnya agar dapat diperiksa oleh satuan tugas sebelum jatuhnya vonis hukuman. Perlunya juga perguruan tinggi fokus pada edukasi dan kesadaran dalam  mengubah  budaya  kampus  yang  mendukung  pencegahan  kekerasan  seksual. Implementasi  kebijakan  yang  ketat  dan  pelatihan  bagi  seluruh  komunitas  akademis  juga merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan aman. Dukungan serta partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual.

## 4. Penutup
Kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari dampak budaya patriarki. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban tidak hanya merupakan hasil dari individu  yang  bersangkutan,  tetapi  juga  tercermin  dari  budaya  patriarki  yang  melingkupi masyarakat hingga ke dalam kampus. Kurangnya pemahaman dan kemampuan mahasiswa untuk  melakukan  refleksi  kritis,  memahami  efikasi  politik,  dan  mengambil  tindakan  kritis terhadap  isu  kekerasan  seksual  menjadikan  mereka  kadang  tidak  menyadari  atau  bingung apakah kondisi yang mereka alami dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual atau tidak.  Fenomena  gunung  es  telah  memberi  gambaran  kesenjangan  antara  kasus  yang terdokumentasi dan jumlah sebenarnya yang mungkin jauh lebih tinggi. Kurangnya kesadaran pihak  kampus  mengenai  urgensi  penanganan  masalah  kekerasan  seksual  di  lingkungan pendidikan juga menambah pelik urusan ini.
Beberapa  budaya  atau  norma  agama  mungkin  memberikan  tekanan  untuk  menjaga institusi  pendidikan  agar  tetap  terhormat,  yang  pada  gilirannya  dapat  menghambat  upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari  fakta  bahwa  korban  kekerasan  seksual  seringkali  dianggap  bersalah  atau  bahkan menikmati kekerasan yang mereka  alami, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kepada pihak  berwenang.  Perlu  adanya  peningkatan  kesadaran  masyarakat  yang  menjadi  bagian integral dari suatu program pencegahan berupa kampanye kesadaran, pendidikan publik, dan advokasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual. Selain itu,
35 Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., ... & Lacambre, M. (2023). International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's PUBLICATIONS. Child Abuse & Neglect , 146 , 106497.
36 Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Op.Cit.
rekomendasi  juga  mencakup  peningkatan  aksesibilitas  dan  ketersediaan  layanan  medis, konseling, dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual juga perlu disediakan.

## Referensi
Buku dengan penulis: Syam, N. (2010). Agama Pelacur; Dramaturgi Transendental . Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
Artikel jurnal:
Alpian,  R.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Pidana  terhadap  Tindak  Kekerasan  Seksual  di Dalam Institusi Perguruan Tinggi. Lex Renaissance , 7 (1), 69-83.
Elindawati,  R.  (2021).  Perspektif  Feminis  Dalam  Kasus  Perempuan  sebagai  Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 15 (2), 181-193.
Fitri,  A.,  Haekal,  M.,  Almukarramah,  A.,  &  Sari,  F.  M.  (2022).  Sexual  Violence  in Universities in Indonesia: Between Student Negation and Resistance. Kafaah: Journal of Gender Studies , 12 (2), 106-122.
Fitriyanti,  E.,  &  Suharyati,  H.  (2023).  Pelecehan  Seksual  Fisik  di  Perguruan  Tinggi: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. Sosio e-Kons , 15 (2), 178-195.
Irianto, S. (2021). Power Relations and Sexual Violence on the Campus. Jurnal Perempuan , 26 (2), 135-141.
Israpil,  I.  (2017).  Budaya  Patriarki  dan  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Sejarah  dan Perkembangannya). Pusaka , 5 (2), 141-150.
Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., ... & Lacambre, M. (2023). International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review  and  Perspective  of  WHO,  UN  Women,  UNESCO,  and  UNICEF's PUBLICATIONS. Child Abuse & Neglect , 146 , 106497.
Miraviori, A. D. S. (2018). Ruang yang Dibenturkan: Membaca Absurditas Tiga Naskah Drama Afrizal Malna. Jurnal Seni Nasional Cikini , 3 (3), 23-34.
Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged  Regions  as  Part  of  the  Right  to  Enjoy  Education. JL  Pol'y  & Globalization , 95 , 42.
Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. Jurnal Hukum Volkgeist, 6 (2), 116-122.
Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal , 2 (1), 21-26.
Puspytasari,  H.  H.  (2022).  Pemahaman  Mahasiswa  Terhadap  Kekerasan  Seksual  di Perguruan Tinggi. Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, 28 (1), 123- 132.
Rakhmawati,  D.,  Maulida,  D.,  &  Yuliejantiningsih,  Y.  (2022).  Pembanjiran  Informasi, Asertivitas  Seksual  dan  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi. Indonesian  Journal  of Guidance and Counseling: Theory and Application , 11 (2), 75-82.
Rohima,  S.,  Saleh,  S.,  &  Pertiwi,  R.  (2023).  Sosialisasi  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan  Seksual  Pada  Perguruan  Tinggi  di  Kota  Palembang. Sricommerce:  Journal  of Sriwijaya Community Services , 4 (1), 49-60.
Rusyidi,  B.,  Bintari,  A.,  &  Wibowo,  H.  (2019).  Pengalaman  dan  Pengetahuan  tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and  Knowledge  on  Sexual  Harassment:  A  Preliminary  Study  Among  Indonesian University Students). Share: Social Work Journal , 9 (1), 75-85.
Saripudin,  U.,  Nurlaeli,  S.,  &  Fatriany,  F.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan UU TPKS. VARIA HUKUM , 4 (2), 65-79.
Sumintak,  S.,  &  Idi,  A.  (2022).  Analisis  Relasi  Kuasa  Michel  Foucault:  Studi  Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 11 (1), 55-61.
Supriansyah,  S.  (2023).  Konstruksi  Remaja  Perempuan  Urban  di  Film  Indonesia Kontemporer: Antara Gender, Seksualitas, dan Agama. Muadalah , 11 (1), 27-42.
Umar,  T.  M.  (2005).  Propaganda  Feminisme  dan  Perubahan  Sosial. Mediator:  Jurnal Komunikasi , 6 (2), 205-214.
Van der Bruggen, M., & Grubb, A. (2014). A Review of the Literature Relating to Rape Victim Blaming: An Analysis of the Impact of Observer and Victim Characteristics on Attribution of Blame in Rape Cases. Aggression and Violent Behavior , 19 (5), 523-531.
Zahir, F. I., & Saputra, S. A. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Berbasis Buku Panduan. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi , 1 (2), 50-58.
World Wide Web: Ahdiat,  A.  (2023).
Kampus,  Lingkungan  Pendidikan  dengan  Kekerasan  Seksual  Terbanyak . Diakses dari laman: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/20/kampus-lingkungan- pendidikan-dengan-kekerasan-seksual-terbanyak Ajie,  M.  T.,  &  Romanti,  R.  (2021). Mendikbudristek:  Ada  Darurat  Kekerasan  Seksual  di Lingkungan Perguruan Tinggi! Diakses dari laman: https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual- di-lingkungan-perguruan-tinggi/
Departemen  Riset  Statista.  (2023). Persepsi  tentang  Alasan  Terjadinya  Kekerasan  Seksual  di Indonesia Tahun 2020. Diakses dari laman: https://www-statista- com.translate.goog/statistics/1250314/indonesia-perception-on-causes-of-sexual- assaults/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
Dianti, T. (2021). Regulasi Dinilai Tak Cukup Redam Kekerasan Seksual di  Kampus . Diakses dari laman: https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953
LM  Psikologi.  (2022). Kekerasan  Seksual  di  Kampus .  Diakses  dari  laman: https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/
Putri, W. F. I. (2021). Kekerasan Seksual di Kampus Bagai Fenomena Gunung Es . Diakses dari laman: https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual- di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2024 ALJ. All rightsreserved.