Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 7-11| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2419.7-11

## STATUS HUKUM TANAH HAK MILIK BAGI AHLI WARIS YANG PINDAH KEWARGANEGARAAN MENJADI WARGA NEGARA ASING
Agnes Geraldine Olga Supriyana, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia olgaguapa20@gmail.com, budiartha59@gmail.com, sukadanaketut1966@gmail.com

## Abstrak
Warga  negara  Indonesia  yang  telah  pindah  kewarganegaraan  karena  perkawinan  campuran  dengan  warga negara  lain  yang  memperoleh  hak  milik  karena  warisan  seharusnya  wajib  melepaskan  hak  itu  dalam  jangka waktu  satu  tahun.  Apabila  tidak  dilepaskan  maka  hak  tersebut  hilang  karena  hukum  dan  tanahnya  jatuh  pada negara. Namun pada kenyataannya hak milik tersebut ada yang belum dilepas. Penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui status hak milik atas tanah yang tidak dilepas oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing dan untuk  mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh ahli  waris  yang  pindah  kewarganegaraan  menjadi  warga negara  asing  dalam  melepas  hak  milik  atas  tanah  yang  diperoleh  karena  warisan.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hak milik atas tanah yang tidak dilepas oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing menjadi hilang karena hukum. Ini terjadi setelah melewati jangka waktu satu tahun, dan tanah tersebut menjadi tanah Negara. Kemudian,  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  tersebut  dalam  melepas  hak  milik  atas  tanah  yang diperoleh karena  warisan adalah  mengajukan permohonan untuk memperoleh  lagi  kewarganegaraan  Indonesia atau  tetap  menjadi  warga  negara  asing  bertempat  tinggal  di  Indonesia  sehingga  setelah  satu  tahun  dapat memperoleh hak pakai atau peralihan hak milik itu dapat dilakukan melalui jual beli.
Kata Kunci: Ahli waris; Hak milik atas tanah; Perubahan kewarganegaraan; Upaya hukum

## Abstract
Indonesian  citizens  who  have  transferred  citizenship  due  to  mixed  marriages  with  other  citizens  who  obtain property rights due to inheritance should be obliged to relinquish this right within one year. If it is not  released then the right is lost because the law and the land fall to the state. However, in reality some of these property rights have not been released. This research is formulated to determine the status of land ownership rights that are not released by heirs who become foreign nationals and to find out the legal efforts taken by heirs who have transferred citizenship to become foreign citizens in releasing their ownership rights over land acquired due to inheritance. The research method used in this research is normative legal research method. The results showed that the status of land ownership rights that were not released by heirs who became foreign citizens was lost due to the law. This occurs after a period of one year, and the land becomes State land. Then, the legal effort made by  the  heirs  in  releasing  ownership  rights  over  the  land  obtained  due  to  inheritance  is  to  apply  for  more Indonesian citizenship or to remain a foreign citizen residing in Indonesia, so after one year they can obtain use rights or transfer of property rights. It can be done through buying and selling.
Keywords: Heirs; Ownership rights to land; Change of citizenship; Legal effort

## I. PENDAHULUAN
Tingginya  perpindahan  penduduk  dari  satu  negara  ke  negara  lainnya  dapat  menyebabkan  terjadinya perpindahan kewarganegaraan, begitu pula dengan warga negara Indonesia karena alasan pendidikan, pekerjaan, pernikahan, maupun alasan lainnya memilih untuk menjadi warga  negara asing ( Charity, 2016 ). Orang asing yang datang ke Indonesia berasal dari berbagai negara dan mampu bergaul dengan penduduk  setempat.  Adanya  interaksi  yang  terjadi  sering  kali  mengakibatkan  perkawinan. Perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan disebut dengan perkawinan campuran. Pada saat ini sudah banyak terjadi perkawinan campuran antara orang berkewarganegaraan Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing  ( Arliman  S,  2017 ; Djawas  &  Nurzakia,  2018 ).  Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan dan waris. Namun
dengan perpindahan dan perbedaan kewarganegaraan bukan sebagai penghalang untuk hal pewarisan dan tidak serta merta menghilangkan ikatan darah dengan keluarga yang masih berada dan menetap di Indonesia ( Rampay, 2015 ).
Berikut ini merupakan contoh perkawinan campuran yang berkaitan dengan penelitian ini. Si A merupakan warga negara Indonesia yang menikah dengan si B warga negara Australia dan saat ini si A  dan  si  B  tinggal  di  Australia  selama  7  tahun.  Setelah  si  A  menikah  dengan  si  B  status kewarganegaraan  berpindah  mengikuti  kewarganegaraan  si  B.  Pernikahan  mereka  belum  dikaruniai anak.  Suatu  saat  setelah  pernikahan  mereka  tersebut,  orang  tua  dari  si  A  meninggal  dunia  dan meninggalkan  beberapa  warisan,  yang  mana  apabila  dilihat  dari  silsilah  keluarga  si  A  merupakan pewaris tunggal. Menurut KUHPerdata, ahli waris tetap menerima waris dari pewaris yang meninggal dunia  tanpa  memandang  status  kewarganegaraan.  Saat  ini  si  A  telah  menerima  beberapa  warisan tersebut dan menguasai kurang lebih 3 tahun, yang  seharusnya  menurut  hukum  di  Indonesia  Warga negara asing tidak berhak memiliki hak milik berupa tanah di Indonesia. Maka terhadap UUPA yang menyatakan  orang  asing  memperoleh  hak  milik  karena  warisan  wajib  melepas  hak  itu  dalam jangka  waktu  1  tahun, apabila  lebih  dari  jangka  waktu  hak  milik  tersebut  tak dilepas  maka  hak tersebut  dihapus  karena  hukum  serta  tanahnya  menjadi  milik  negara,  namun  terkait  undang-undang kewarganegaraan  yang  menyatakan  terhadap  status  kewarganegaraan  yang  mana  menitik  beratkan kepada  orang  asing  eks  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan  perkawinan  campuran  bisa mengajukan surat pernyataan  perihal tujuannya untuk bertahan berkewarganegaraan Indonesia. Oleh sebab  itu,  kedua  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sejatinya  tidak  terkait  satu  sama  lain  dan mengakibatkan  terjadinya  konflik  norma  atau  pertentangan  norma  mengenai  maksud  orang  asing yang tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah melalui pewarisan.
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini,  yakni  untuk  mengetahui  status  hak  milik  atas  tanah  yang  tidak  dilepas  oleh  ahli  waris  yang menjadi warga negara asing, dan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh ahli waris yang pindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing dalam melepas hak milik atas tanah yang diperoleh karena warisan.

## II. METODE PENELITIAN
Penilitian  ini  ditulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yakni  dengan  mengkaji  dan melakukan  studi  pustaka  seperti  peraturan  perundang-undangan  serta  literature  penunjang  yang berkaitan  dengan  permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini,  jenis  pendekatan  dipergunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Untuk  menunjang  pembahasan  terhadap permasalahan, maka ada beberapa bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini,  yakni  bahan  hukum  primer  yang  bersumber  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai masalah yang di bahas di dalam penelitian. Kemudian, bahan hukum sekunder yang bersumber pada kepustakaan,  jurnal  hukum,  majalah,  dan  surat  kabar.  Teknik  penggabungan  sumber-sumber  bahan hukum  melalui  pendataan,  pembelajaran  dan  pendalaman  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  sesuai dengan  penelitian  yaitu  dengan  membuat  tulisan  dan  melakukan  pengelompokan  terhadap  bahan- bahan  tersebut.  Pengaturan  perlu  dilakukan  secara  horizontal  seraya  meneliti  rumusan  perundang- undangannya dalam ini adalah peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melakukan analisis terhadap obyek penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Status  Hak  Milik  atas  Tanah  yang  Tidak  Dilepas  oleh  Ahli  Waris  yang  Menjadi  Warga Negara Asing
Warga  negara  menurut  undang-undang  kewarganegaraan  yaitu  warga  suatu  negara  yang  ditetapkan menurut  perundang-undangan.  Yang  dapat  dinyatakan  sebagai  warga  negara  Indonesia  ialah  orang Indonesia  asli  dan  orang  asing  yang  telah  sah  dimata  undang-undang  tercatat  sebagai  warga negara.  Orang  asing  bisa  didefinisikan  sebagai  orang  yang  tidak  tercatat  sebagai  warga  negara Indonesia dan sedang berdiam di Indonesia ( Supramono, 2012 ). Menurut kamus istilah hukum, orang merupakan  pendukung  hukum  atau  subjek  hukum  yang  dapat  mengadakan  hubungan  hukum  dan melakukan tindakan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban ( Yusticia, 2018 ). Meskipun pada dasarnya hanya orang Indonesia lah yang bisa memiliki tanah, namun dalam  keadaan  khusus selama waktu tertentu seperti yang dirumuskan UUPA Pasal 21 ayat 3, masih membolehkan bagi orang asing
dan  warga  negara  Indonesia  yang  berkewarganegaraan  ganda  memiliki  tanah  hak  milik  baik  karena warisan maupun bukan warisan.
Dikatakan dalam UUPA bahwa dalam kurun waktu satu tahun hak milik wajib dilepaskan, dan jika  hak  tersebut  tidak  dilepaskan  maka  warga  negara  asing  itu  telah  melanggar  pasal  tersebut, sehingga  hak  itu  menjadi  hapus  dan  tanahnya  dikuasai  langsung  oleh  negara.  Eks  pemilik  yang mempunyai  hak  milik  atas  tanah  waris  tersebut  setelah  itu  diberi  kesempatan  untuk  meminta  lagi tanah yang bersangkutan dengan hak dapat dimilikinya, yaitu bagi warga negara asing hak pakai dan bagi  warga  negara  Indonesia  yang  berkewarganegaraan  ganda  hak  pakai,  hak  guna  usaha,  atau  hak guna bangunan.

## 2. Upaya  Hukum  yang  Dilakukan  oleh  Ahli  Waris  yang  Pindah  Kewarganegaraan  Menjadi Warga Negara Asing dalam Melepas Hak Milik Atas Tanah yang Diperoleh Karena Warisan
Warga negara asing terbagi menjadi orang asing yang tidak memiliki hubungan dengan Indonesia dan orang-orang asing yang memiliki kaitan dengan Indonesia disebabkan faktor-faktor seperti keturunan ataupun  penggantian  warga  negara.  Lalu  orang  asing  yang  datang  dan  berkeinginaan  tinggal  di Indonesia terbagi atas dua golongan, yakni orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu serta orang  asing  yang  akan  menetap  di  Indonesia  ( Sumardjono,  2009 ). Dalam  hal  terjadinya  perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dengan ahli waris, hal ini tidak menyebabkan gugur atau hilangnya ataupun  menghalangi  seseorang  untuk  mendapatkan  hak  mewaris  seseorang  selaku  ahli  waris  dari pewaris ( Sebastian, 2018 ).
Hukum  waris  yaitu  hukum  yang  mengontrol  mengenai  beralihnya  harta  kekayaan  yang ditinggalkan  oleh  seorang  yang  meninggal  dunia  juga  dampakya  kepada  ahli  waris  ( Purangin, 1997 ).Terkait  pemindahan  hak  atas  tanah  dari  pewaris  ke  ahli  warisnya  yang  mempunyai kewarganegaraan  berbeda,  terdapat  adanya  pembatasan-  pembatasan  terkait  pemindahan  hak  atas tanah  tersebut  yaitu  membatasi  terkait  kecakapan  berhak  dalam  hal  ini  yaitu  kewarganegaraan, menurut  UUPA  disebutkan  sejatinya  hanya  warga  negara  Indonesia  yang  bisa  memiliki  keterkaitan sepenuhnya terhadap air, bumi, dan ruang angkasa. Pernyataan tersebut kemudian diperjelas kembali dalam UUPA hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi WNA yang berkedudukan di Indonesia dapat diberikan hak pakai sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria ( Purnamasari, 2014 ). Upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  yang  menjadi  warga  negara  asing  terkait  hak milik atas tanah kepunyaanya oleh karena warisan ada beberapa cara, yaitu :
a. Ahli waris yang telah pindah kewarganegaraan dan berhak menerima warisan dari pewaris yang merupakan  warga  negara  Indonesia  bisa  meminta  permohonan  kembali  tentang  keinginannya untuk  tetap  menjadi  warga  negara  Indonesia  sesuai  ketentuan  UU  Kewarganegaraan  Indonesia dan  PP  tentang  Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan,  dan  Memperoleh  Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga ahli waris yang telah menjadi warga negara asing tersebut berhak memperoleh kembali hak-hak sebagaimana warga negara Indonesia.
b. Ahli  waris  yang  tetap  tercatat  sebagai  warga  negara asing  namun bertempat tinggal di Indonesia dan  tidak  mengurus  atau  menjual  sehingga  sudah  melewati  limit  waktu  1  tahun  dari  ketentuan UUPA,  maka  tanah  tersebut  jatuh  pada  negara  tetapi  orang  asing  itu  dapat  memakai  hak  pakai demi membangun bangunan sesuai perumusan dalam UUPA.
c. Peralihan  hak  milik  karena  warisan  oleh  ahli  waris  yang  menjadi  warga  negara  asing  bisa dilakukan melalui proses jual beli atau hibah pada warga negara Indonesia dalam waktu 1 tahun, sehingga  ahli  waris  yang  pindah  kewarganegaraan  tersebut  tidak  lagi  memiliki  properti  di Indonesia dan hanya memperoleh uang dari hasil menjual tersebut.
Ahli  waris  yang  mempunyai  kewarganegaraan  berbeda  dan  berhak  menerima  warisan  dari pewaris  yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  bisa  mengajukan  permohonan  kembali  tentang keinginannya  untuk  tetap  menjadi  warga  negara  Indonesia.  Pernyataan  ingin  tetap  menjadi  warga negara  Indonesia  di  atur  dalam  Pasal  55-58  PP  tentang  Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan, Pembatalan,  dan Memperoleh Kembali  Kewarganegaraan Republik  Indonesia. Perempuan  atau  laki- laki  eks  warga  negara  Indonesia  yang  menjadi  warga  negara  asing  hendak  kukuh  menjadi  warga negara  Indonesia  bisa  mengajukan  surat  pernyataan  setelah  tiga  tahun  dari  tanggal  perkawinan berlangsung, hal ini diatur dalam pasal 55 ayat 1 PP No. 2 Tahun 2007 jo Pasal 26 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Maka UUPA yang menyatakan warga  negara asing
yang  mendapatkan  hak  milik  akibat  dari  warisan  harus  melepas  hak  itu  dalam  batas  waktu  1  tahun, apabila lebih dari jangka  waktu dan tetap tidak dilepas maka hak tersebut mesti dihapuskan lantaran hukum  dan  tanahnya  jatuh  pada  negara,  namun  terkait  hal  tersebut  pada  Undang-Undang Kewarganegaraan  menyatakan  terhadap  status  kewarganegaraan  yang  mana  warga  negara  asing  eks warga negara Indonesia menitik beratkan terhadap warga negara Indonesia yang telah menjadi Warga negara asing karena melakukan perkawinan campuran  dapat  melakukan  pengajuan surat  pernyataan tentang  keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia.
Apabila  pewaris  telah  meninggal  maka  menurut  hukum  dapat  dikatakan  otomatis  hak  dari pewaris  berpindah  ke  tangan  ahli  waris.  Para  ahli  waris  yang  dengan  sendirinya  karena  hukum mendapat hak milik dari orang yang dinyatakan telah meninggal, sebaiknya bila ahli waris langsung mendaftar  tanahnya.  Permohonan  mendaftarkan  warisan  dilakukan  oleh  ahli  waris  atau  yang  telah mendapatkan kuasa oleh ahli waris di kantor pertanahan. Bagi orang asing yang menetap di Indonesia bisa menggunakan hak pakai untuk membangun bangunan. Dalam memberikan hak pakai oleh pemilik hak  dalam  kurun  waktu  tertentu  kepada  orang  asing  maupun  warga  negara  Indonesia,  dilarang diterapkan syarat yang bisa menjatuhkan salah satu pihak, dimana pemberi hak pakai sebagai pemilik atas  tanah  dan  penerima  hak  pakai  wajib  mematuhi  hak  dan  kewajiban  yang  sudah  disetujui  dalam perjanjian.
Peralihan hak milik atas tanah bagi orang asing eks WNI yang menerima hak warisan tersebut bisa dilakukan melalui jual beli atau hibah pada  warga negara Indonesia, dan apabila dalam waktu 1 tahun  tanah  itu  tidak  dijual  maka  tanahnya  menjadi  kepunyaan  negara.  Hal  ini  dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, seorang warga negara asing tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Dengan dilakukannya penjualan hak atas tanah yang seharusnya diwarisi  tersebut,  maka  untuk  selanjutnya  uang  hasil  penjualan  berupa  uang  diberikan  kepada  ahli waris  yang  pindah  kewarganegaraan  menjadi  warga  negara  asing  tersebut.  Peralihan  hak  milik  oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing melalui jual beli atau hibah pada warga negara Indonesia dalam jangka waktu setahun melalui pejabat berwenang yaitu PPAT yang selanjutnya disahkan lewat Badan Pertanahan Nasional sesuai aturan dalam PP tentang Pendaftaran Tanah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa status hak milik atas tanah yang tidak dilepas oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing adalah menjadi hapus karena hukum setelah melewati jangka waktu satu tahun dari ketentuan UUPA dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara. Setelah itu  eks  pemilik  yang  memiliki  hak  milik  atas  tanah  waris  itu  diberikan  kesempatan  adanya permintaan kembali tanah bersangkutan dengan hak yang bisa dimilikinya, yaitu untuk warga negara asing  hak  pakai  dan  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  berkewarganegaraan  ganda  hak  guna  usaha, hak  guna  bangunan,  atau  hak  pakai.  Kemudian,  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  yang pindah  kewarganegaraan  menjadi  warga  negara  asing  dalam  melepas  hak  milik  atas  tanah  yang diperoleh  karena  warisan,  yaitu  :  Ahli  waris  yang  pindah  kewarganegaraan  berhak  menerima warisan  dari  pewaris  yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  bisa  mengajukan  permohonan mengenai  keinginannya  untuk  tetap  menjadi  warga  negara  Indonesia  sesuai  ketentuan  UU Kewarganegaraan  Indonesia  dan  PP  tentang  Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan,  dan Memperoleh  Kembali  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  sehingga  ahli  waris  eks  warga  negara Indonesia  tersebut  berhak  atas  kepimilikannya  lagi  hak-hak  sebagai  warga  negara  Indonesia;  Ahli waris  yang  merupakan  warga  negara  asing  namun  bertempat  tinggal  di  Indonesia  dan  tidak mengurus atau menjual sehingga sudah lewat batas waktu 1 tahun dari ketentuan UUPA, maka tanah tersebut  jatuh  pada  negara  tetapi  orang  asing  itu  dapat  memakai  hak  pakai  dalam  membangun bangunan  sesuai  dengan  UUPA;  Peralihan  hak  milik  karena  warisan  oleh  ahli  waris  yang menjadi  warga  negara  asing  bisa  dilakukan  melalui  proses  jual  beli  atau  hibah  pada  warga  negara Indonesia di dalam jangka waktu 1 tahun, sehingga ahli waris yang pindah kewarganegaraan tersebut tidak lagi memiliki properti di Indonesia dan hanya memperoleh uang dari hasil menjual tersebut. 2. Saran
Adapun  saran  yang  hendak  disampaikan,  yakni  warga  negara  Indonesia  yang  telah  menjadi  warga negara  asing  agar  secara  sukarela  melepas  hak  milik  atas  tanah  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  di dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Kemudian,  pemerintah  hendaknya  membuat  perbaikan  dan
perubahan  tentang  jangka  waktu  di  dalam  ketentuan  UUPA  mengenai  warga  negara  asing  yang setelah  berlakunya  UUPA  ini  menerima  hak  milik  karena  warisan,  mereka  harus  melepas  hak  itu dengan  batas  waktu  1  tahun  semenjak  didapatkannya  hak  itu  ataupun  luruhnya  kewarganegaraan, sebab  upaya  hukum  yang  dilakukan  ahli  waris  eks  warga  negara  Indonesia  dalam  melepas  hak milik  atas  tanah  yang  diperoleh  akibat  warisan  yaitu  salah  satunya  dapat  melakukan  upaya mengajukan permohonan lagi menjadi warga negara Indonesia namun sesudah tiga tahun dari tanggal perkawinan  sehingga  apabila  permohonan  di  ajukan  maka  ahli  waris  yang  telah  kembali  menjadi warga negara Indonesia dapat menerima kembali haknya sebagai warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman  S,  L.  (2017).  Perkawinan  Antar  Negara  Di  Indonesia  Berdasarkan  Hukum  Perdata Internasional. Kertha Patrika , 39 (3), 176–192.
Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. Jurnal Konstitusi , 13 (4), 809–827.
Djawas, M., & Nurzakia. (2018). Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepi  Masyarakat  tentang  Dampak  Perkawinan  Campuran). Samarah:  Jurnal  Keluarga  Dan Hukum Islam , 2 (2), 307–333. Purangin, E. (1997). Hukum Waris . Raja Grafindo Persada. Purnamasari,  I.  D.  (2014). Kiat-kiat  Cerdas,  Mudah  dan  Bijak  Memahami  Masalah  Hukum  Waris . Mizan Pustaka.
Rampay, D. L. (2015). Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Jurnal Morality , 2 (2).
Sebastian,  A.  T.  (2018).  Hak  Ahli  Waris  Warga  Negara  Asing  atas  Obyek  Waris  Berupa  Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal dalam Negeri. Ad’Adl , 10 (2). Sumardjono, M. S. (2009). Kebijakan Pertanahan . Kompas. Supramono, G. (2012). Hukum Orang Asing di Indonesia . Sinar Grafika. Yusticia, T. B. (2018). Kamus Istilah Hukum . C-klik Media.