FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
Peran Pemerintah dalam Mengatasi Lahan Tempat  Pemakaman Umum (TPU) di Kota Tanjungpinang
Hafik Hairi¹, Zamzami A. Karim², Shahril Budiman³
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Raja Haji Tanjungpinang
Email: hafikhairi@stisipolrajahaji.ac.id , zamikareem@gmail.com, shahril2204@gmail.com

## Abstrak
Kota sebagai  suatu  pengelompokkan orang-orang atau penduduk  kedalam suatu ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya segolongan manusia yang mempunyai  kebutuhan  yang  sama.  Di  dalam  sebuah  kota  terdapat  masyarakat yang  bermukim  dan  melakukan  kegiatan  serta  pusat  aktivitas  perekonomian (seperti  industri,  perdagangan  dan  jasa)  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup, sehingga  di  kota  pertumbuhan  penduduk  pada  umumnya  cenderung  meningkat terus,  selama  usaha-usaha  untuk  mengendalikannya  belum  bias  berhasil  dengan baik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  dalam mengatasi  lahan  pemakaman  umum  kota  Tanjungpinang  serta  hambatan  dan solusi  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  kota  Tanjungpinang.  Metode  penelitian yang digunakan adalah  penelitian deskriptif  kualitatif  merupakan penelitian  yang menggambarkan fenomena social tanpa ada perbandingan dan menjawab hipotesa Berdasarkan  dari  penelitian  peneliti  maka  didapatkan  hasil  tentang  peran pemerintah  dalam  mengatasi  lahan  pemakaman  umum  sesuai  dengan  indicator peran  pemerintah  sebagai  regulator,  peran  pemerintah  sebagai  regulator  sudah efektif  tinggal  bagaimana  masyarakat  memanfaatkan  lahan  tersebut  walaupun lokasi  sangat  jauh.  Peran  pemerintah  sebagai  dinamisator,  peran  pemerintah sebagai  dinamisator  sudah  berjalan  cukup  baik,  pemerintah  telah  memberikan bimbingan,  pengarahan  terhadap  sikap  yang  harus  dilakukan  jika  mengalami masalah di TPU, peran pemerintah sebagai dinamisator sudah  sangat baik. Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah kota Tanjunginang  telah  menyediakan  lahan  kosong  yang  digunakan  sebagai  tempat pemakaman  umum  di  batu  13  untuk  mengatasi  lahan  tempat  pemakaman  umum kota  Tanjungpinang  yang  sudah  sempit  dan  terbatas,  selain  itu  pemerintah  telah member  fasilitas  berupa  alat  yang  digunakan  dalam  pengelolaan  lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang.
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pengelolaan, Tempat Pemakan Umum
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
Role of government in overcome land public cemetery (TPU)  in

## Tanjungpinang City

## Abstract
City as a grouping of people or residents into a certain size and region. From this understanding,  it  can  be  seen  that  the  city  is  a  gathering  place  for  a  group  of people who have the same needs. In a city there are people who live and carry out activities  and  centers  of  economic  activity  (such  as  industry,  trade  and  services) in  order  to  fulfill  their  needs,  so  that  in  the  city  population  growth  in  general tends  to  increase  steadily,  as  long  as  efforts  to  control  it  cannot  work  well  . Problems  caused  by  population  growth  are  very  complex,  as  is  the  case  of Tanjungpinang City, which has experienced rapid development and accompanied by  very  rapid  population  growth  from  year  to  year. Based  on  the  researcher's findings, the results of the government role in overcoming public burial land are in accordance with the existing indicators, namely the role of the government as a regulator. Based on interviews  with informants who interviewed the government, the  role  of  the  government  was  effective.  far.  Role  of  the  government  as  a dynamicator  Based  on  interviews  conducted  by  researchers  on  the  role  of  the government  as  a  dynamist,  it  has  been  going  pretty  well,  the  government  has provided guidance, attitudes must be taken if there are problems in TPU, then the government also conducts surveys on TPU to determine the condition of the land by supervision staff , thus the role of the government as a dynamic has been very good. The role of the government as a facilitator of the role of the government as a  facilitator  based  on  informants'  explanations  can  be  concluded  that  the Tanjungpinang city government  has played a role as a facilitator well  where the Tanjunginang city government has provided vacant land which is used as a public burial place for the 13 city cemetery Tanjungpinang which is narrow and limited, besides that the government has provided facilities in the form of tools used in the management of the public cemetery in Tanjungpinang city.
Keywords: Role, Government, Public Eating Place
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,

## Pendahuluan
Kota sebagai suatu pengelompokkan orang-orang atau penduduk ke dalam suatu ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya segolongan manusia yang mempunyai  kebutuhan  yang  sama.  Di  dalam  sebuah  kota  terdapat  masyarakat yang  bermukim  dan  melakukan  kegiatan  serta  pusat  aktivitas  perekonomian (seperti  industri,  perdagangan  dan  jasa)  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup, sehingga  di  kota  pertumbuhan  penduduk  pada  umumnya  cenderung  meningkat terus,  selama  usaha-usaha  untuk  mengendalikannya  belum  bisa  berhasil  dengan baik.  Masalah  yang  ditimbulkan  pertumbuhan  penduduk  tersebut  sangat kompleks,  seperti  halnya  Kota  Tanjungpinang  yang  mana  mengalami perkembangan  yang pesat serta diiringi pula pertambahan penduduk  yang sangat cepat dari tahun ke tahun.
Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan pertambahan penduduk yang cepat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi. Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang  pada  tahun  ke  tahun  terus  meningkat  pada  tahun  2015  sebesar yaitu  202.215  jiwa  dan  sampai  pada  tahun  2016  jumlah  penduduk  Kota Tanjungpinang  sudah  mencapai  204.735  jiwa.  Berikut tabel  tingkat  pertambahan penduduk Kota Tanjungpinang:
Tabel I Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang No Tahun Jumlah Penduduk 1. 2010 187.359 2. 2011 191.287 3. 2012 194.099 4. 2013 196.980 5. 2014 199.723 6. 2015 202.215 7. 2016 204.735

## Sumber: Tangungpinang dalam angka 2017
Berdasarkan  data  di  atas,  pertumbuhan  penduduk  terus  meningkat  dari tahun  2010-2016  dan  pada  tahun  2016  merupakan  angka  tertinggi  pertumbuhan
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
penduduk  di  kota  tanjungpinang  yaitu  mencapai  258.487  jiwa.  Seiring  dengan dengan  pertumbuhan  penduduk  di  kota  tanjungpinang  tentunya.  Pada ketidakberaturan  dalam  tata  ruang  wilayah  kota  apabila  tidak  ada  usaha-usaha yang  mengaturnya  dengan  baik,  sementara  dengan  pertambahan  penduduk  itu pula, kebutuhan akan fasilitas-fasilitas kehidupan penduduknya pun meningkat.
Fasilitas  kuburan  adalah  mutlak  adanya  dalam  melayani  warga  kota Tanjungpinang,  karena  fasilitas  kuburan  merupakan  hal  yang  harus  disediakan seperti  fasilitas-fasilitas  kota  lainnya,  seperti  halnya  fasilitas  perkantoran, perumahan,  pertokoan,  pasar,  kesehatan,  terminal  kendaraan,  fasilitas  tempat sampah  dan  lain  sebagainya,  yang  semuanya  itu  memerlukan  lahan  sehingga dalam  pelaksanaan  penyediaan  fasilitas-fasilitas  kota  tersebut  mengalami persaingan penggunaan lahan. Sedangkan luas Kota Tanjungpinang perluasannya relatif  terbatas,  banyak  tempat  pemakaman  kota  Tanjungpinang  sudah  terlalu sempit  dan  penuh  maka  sangat  diperlukan  perhatian  dari  pemerintah  untuk mengatasi dan memberi solusi terhadap masalah pemakaman umum.
Jumlah  TPU  yang  terdaftar  di  Kantor  Dinas  Kebersihan  Pertamanan  dan Pemakaman Kota Tanjungpinang berjumlah 12 TPU dan 8 terdapat di Penyengat serta  1  TPU  di  makan  Pahlawan  yang  dikelola  oleh  pemerintah  Dinas Kebersihan,Pertamanan  dan  Pemakaman.  Adapun  deskripsi  status  daya  tampung setiap TPU Taman Bahagia Luas Lahan 5000 Meter dan bisa  menampung ± 435 makam,  Pemakaman  Islam  Gudang  minyak  dengan  luas  7.810  Meter  dan  bisa menampung  679  makam,  Pemakaman  Teluk  Keriting  dengan  Luas  5.140  Meter dan  bisa  menampung    446  makam,  makam  Taman  Bahagia  dengan  Luas  12.640 Meter dan bisa menampung 1.098 makam, Pemakaman Umum Tanjung Raya KM 13  dengan  Luas  5.565  Meter  dan  bisa  menampung  484  makam,  Pemakaman Umum  KM.15  dengan  Luas  69.070  Meter  dan  bisa  menampung  6001  makam, Pemakaman  Umum  Sungai  Gesek  dengan  Luas  161.120  Meter  dan  bisa menampung  13.998  makam,  yang  berstatus  milik  Pemko,  sebagian  dari  makam- makam  tersebut  ada  yang  sudah  penuh  danada  yang  menggunakan  metode penguburan  dengan  timpang  tindih  maka  hal  ini  sangat  perlu  diperhatikan  dan ditata  bagi  pemerinta  kota  Tanjungpinang  dengan  ditambahkan  lagi  jumlah
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
penduduk  yang terus meningkat sehingga pertumbuhan penduduk  baik penduduk baru  sebagai  pendatang  dan  penduduk  lama  yang  telah  tinggal  mengalami kesulitan  untuk  memanfaatkan  lahan  pemakam  umum,  maka  perlu  ditingkatkan kebutuhan ruang baik sebagai ruang terbuka maupun ruang terbangun. Sedangkan kenyataannya dalam pembangunan perumahan sebagai permukiman baru terutama skala besar yang seharusnya mempunyai fasilitas lahan pemakaman sebagai salah satu  bentuk  ruang  terbuka  hampir  setiap  perumahan  tidak  menyediakannya. Alasan  perlu  peran  pemerintah  dalam  penataan  pemakaman  Umum  di  Kota Tanjungpinang  mempunyai  lima  alasan  utama  yaitu  pertama,  sempitnya  lahan pemakaman di kota Tanjungpinang akibat lahan pemakaman sudah penuh. Kedua, adanya  kecenderungan  pembangunan  perumahan  baru,  ketiga,  Adanya permasalahan  di  lingkungan  perumahan  lain  karena  tidak  menyediakan  lahan pemakaman  yang  berfungsi  sebagai  fasilitas  sosial,  sehingga  penghuninya mengalami  kesulitan  apabila  akan  melakukan  proses  pemakaman,  keempat, Sempitnya  penyediaan  lahan  pemakaman  umum  sehingga  mempengaruhi kebutuhan lahan berupa jumlah penduduk dan angka kematian, kelima pemerintah kota Tanjungpinang menyediakan Taman Pemakaman baru di KM 15 yang posisi sangat jauh dari pemukiman penduduk kota Tanjungpinang.
Berdasarkan pemaparan alasan tersebut maka diperlukan peran pemerintah untuk  penataan  ruang  sebagaimana  yang  tercangkup  didalam  Undang-undang Nomor  26  Tahun  2007  Pasal  29  Ayat  1:  Ruang  terbuka  hijau  publik  merupakan ruang  terbuka  hijau  yang  dimiliki  dandikelola  oleh  pemerintah  daerah  kota  yang digunakan  untuk  kepentinganmasyarakat  secara  umum.  Yang  termasuk  ruang terbuka hijau publik,antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur  hijausepanjang  jalan,  sungai,  dan  pantai.  Yang  termasuk  ruang  terbuka hijauprivat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milikmasyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
Adapun  Tugas  dan  wewenang  pemerintah  daerah  dalam  penataan  ruang dijabarkan  dalam  UU  No.  26  Tahun  2007  Pasal  7  Tentang  Tugas:  (1)  Negara menyelenggarakan  penataan  ruang  untuk  sebesar-besar  kemakmuranrakyat.  (2) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  negara
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
memberikan  kewenangan  penyelenggaraan  penataan  ruang  kepada  Pemerintah dan  pemerintah  daerah.  (3)  Penyelenggaraan  penataan  ruang  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  dengan  tetap  menghormati  hak  yang  dimiliki orang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Wewenang Pemerintah  Daerah  dalam  penataan  ruang  tersusun  dalam    UU  Nomor  26  Tahun 2007:
(1)  Wewenang  pemerintah  daerah  provinsi  dalam  penyelenggaraan  penataan ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang  wilayah  provinsi,  dan  kabupaten/kota,  serta  terhadap  pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama
e. penataan ruang antarkabupaten/kota.
(2)  Wewenang  pemerintah  daerah  provinsi  dalam  pelaksanaan  penataan ruangwilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
(3)  Dalam  penataan  ruang  kawasan  strategis  provinsi  sebagaimana  dimaksud padaayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
a. penetapan kawasan strategis provinsi;
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
(4)  Pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang kawasan  strategis  provinsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  c  dan huruf  d  dapat  dilaksanakan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  melalui  tugas pembantuan.
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
(5)  Dalam  rangka  penyelenggaraan  penataan  ruang  wilayah  provinsi,  pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Peran  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  khususnya  Dinas  Kebersihan Pertamanan  dan  Pemakaman  Kota  Tanjungpinang  sangat  dibutuhkan  untuk mengelola  ruang  terbuka  berupa  pemakaman  umum,  sehingga  lebih  terarah  dan tercipta  kembali,  serta  terjadinya  pemerataan  pembangunan  Pemakaman  umum yang  ada  di  Kota  Tanjungpinang.  Dalam  rangka  pembangunan  nasional,  peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas umum pembangunan melainkan yaitu mengarahkan,  menggerakkan  dan  mengendalikan  pembangunan  secara  lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan (Rizal 2014).
Rumusan  Kriteria Penyediaan  Lahan Pemakaman  yaitu pengaturan  lokasi pemakaman  dalam  konteks  tata  ruang  kota  dan  pengaturan  lokasi  pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lainnya (Mulyana. 1994).
Prinsip  Penataan  Tempat  Pemakaman  Umum  komponen  penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan  dan  tempat  parkir,  plaza  dan  ruang  terbuka,  gedung  pengelola  TPU, elemen  penanda,  lampu  penerangan, tempat  duduk,  gerbang,  pagar,  dan  jaringan utilitas.  Setiap  komponen  harus  ditata  sesuai  dengan  variabel  penataan  yang  ada pada  komponen  tersebut  seperti  luas,  bentuk,  ukuran,  jarak,  letak,  material permukaan  dan  lain-lain.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  karena  dengan  fasilitas  yang baik  maka  TPU  dapat  optimal  sebagai  salah  satu  elemen  sarana  ruang  terbuka hijau  yang  dapat  dimanfaatkan  selain  untuk  kepentingan  pemakaman  (sosial), tetapi  juga  untuk  tempat  rekreasi  agar  menghilangkan  kesan  mistis  yang  selama ini masyarakat rasakan (Hutauruk. 2010).
Fasilitas-fasilitas  tersebut  harus  tersedia  sebagai  upaya  dalam  pelayanan kepada  masyarakat  pengguna  sarana  TPU.  Tujuan  Pengelolaan  lahan  bertujuan untuk  pembangunan  dan  menyangkut  pengaturan  kembali  penggunaan, pemanfaatan,  pemilikan,  dan  penguasaan  tanah  (landreform)  sejalan  dengan penatagunaan  tanah.  Selain  itu  juga  bertujuan  menghindari  diskriminasi  dan (arbitrariness)  mencegah  pemerkayaan  diri  melalui  tindakan  pemerintah.  Dengan
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
alasan  tersebut  penulis  tertarik  untuk  mengambil  judul  “Peran  Pemerintah  dalam Mengatasi Lahan Pemakaman Umum di Kota Tanjungpinang”

## Metodologi
Dalam  penelitian  ini  di  gunakan  penelitian  yang  didefinisikan  sebagai usaha menemukan,mendambakan dan menguji keberadaan suatu pengetahuan,usaha  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  metode-metode  ilmiah. Adapun hal-hal perlu di jelaskan yang berkaitan dengan objek yang akan di teliti dengan menggunakan metode sebagai berikut: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagai mana yang di jelaskan oleh Pasolong penelitian kualitatif yaitu penelitian  yang  dilaksanakan    dalam    keadaan  alamiah  dan  data  yang dikumpulkan  umumnya  bersifat  kualitatif  (Pasolong.  2013),  data  kualitatif merupakan data yang  berupa teks/kalimat yang  menggambarkan suatu kejadian, peristiwa  atau  fenomena  yang  terjadi  pada  objek  penelitian.    Penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  Peran  Dinas  Perumahan  Rakyat  Kawasan  Pemukiman, kebersihan  dan  Pertamanan    Kota  Tanjungpinang  kemudian  mendeskripsikan hasil  dari  penelitian  tersebut  dengan  gambaran  tentang  adanya  suatu  fenomena sosial.  Lokasi  penelitian  ini  di  Kantor  Dinas  Perumahan  Rakyat  Kawasan Pemukiman,  kebersihan  dan  Pertamanan    Kota  Tanjungpinang  dan  Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Keseluruhan  objek  penelitian  yang  dapat  terdiri  dari  manusia,benda- benda,hewan,tumbuh-rumbuhan,gejala-gejala,nilai  test  atau  pristiwa-peristiwaa sebagai  sumber  data  yang  memiliki  karakteristik  tertentu  dalam  suatu  penelitian (Margono 2004). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdidri dari atas objek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  di  terapkan. Populasi dalam penelitian  ini adalah Kepala Dinas dan Staff  Bagian Pemakaman Kantor  Dinas  Perumahan  Rakyat  Kawasan  Pemukiman  Kebersihan  dan Pertamanan  dan  sebagai Key  Informan yaitu  pengelola  Tempat  Pemakaman Umum, petugas TPU,  RT/RW dan Masyarakat.
Sampel dalam penelitian ini yakni: Staff Kantor Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
Tabel 2 Data Sampel Staff Kantor Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan No Jabatan Jumlah 1 Kasi Pendataan dan Pemeliharaan Makam 1 2 Administrasi Pemakaman 1 3 Pengawas Lapangan 1 Jumlah 3 Orang Sumber diolah dari hasil penelitian
Data  primer  adalah  sumber  data  di  mana  data  tersebut  di  peroleh langsungoleh  peneliti  dari  sumber  pertama/responden  misalnya  dengan  hasil wawancara  yang  masih  berupa  data  mentah.  Data  ini  berkaitan  dengan  Peran Dinas Pemakaman umum di kota Tanjungpinang. Data sekunder adalah data yang di  kumpulkan  untuk  maksud  lain  tetapi  di  gunakan  kembali  oleh  ahli  analisis dalam  suatu  desain  yang  baru  dalam  hal  ini  di  peroleh  melalui  studi keperpustakaan,  study  dokumentasi  atau  kearsipan.  Data  skunder  disatu  sisi merupakan  informasi  juga  karena  merupakan  hasil  pengolahan  data  primer  dan sudah informatif.

## Pembahasan
Peran  Pemerintah  dalam  Mengatasi  Lahan  Pemakaman  Umum  di  Kota Tanjungpinang
Sebagai kota yang  memiliki  lahan pemakaman umum  yang cukup sempit akibat  pemakaman  yang  sudah  penuh  kecuali  pemakaman  batu  13perlu  dilihat peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang yang  bisa  dilihat  dalam  beberapa  indicator  yang  terdiri  dari  peran  pemerintah sebagai regulator, administrator dan fasilitator.

## 1. Peran Pemerintah sebagai Regulator
Sebagai  kota  yang  memiliki  Tempat  pemakaman  umum  yakni  tempat pemakaman  umum  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kota   Tanjungpinang  yang berada    di  Penyengat,  batu  10,  taman  bahagia,  tempat  pemakaman  umum
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
pohon  lanjut,  batu  7, Teluk  Keriting  yang  memiliki  lahan  yang  cukup  sempit akibat pamakaman yang sudah penuh kecuali pemakaman batu 10 yang masih mempunyai  lahan  pemakaman  yang  masih  memiliki  daya  tamping  belum terlalu penuh. Berdasarkan penjelasan dari informan dapat diambil kesimpulan bahwa  peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  lahan  pemakaman  umum  kota tanjungpinang  sudah  cukup  baik  dalam  pengelolaan  tetapi  menurut  beberapa masyarakat  masih  kurangnya  persediaan  lahan  TPU.  Dari  hasil  wawancara peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya ketersediaan  lahan  yang  ada,  diakibatkan  semakin  sempitnya  lahan  pada wilayah  perkotaan  di  Kota  Tanjungpinang    selain  dari  pada  itu  dari  hasil wawancara  diatas  mengatakan  bahwa  lahan  yang  bisa  dipergunakan  hanya terdapat pada wilayah yang hak aksesnya susah dijangka. Jika dilhat dari hasil wawancara  peneliti,  menunjukan  bahwa  untuk  tercapainya  penyediaan  lahan yaitu,  cara  penertiban  penempatan  blok-blok  pemakaman,  yang  kedua kebersihan,  kemudian  membentuk  seperti  taman  hal  ini  diungkapkan  oleh penjaga  pada  pemakaman,  menurut  informan  bahwa  salah  satu  solusi  tentang penyediaan  lahan  dengan  mengatur  penempatan-penempatan  blok-blok  pada area  pemakaman  namun  pada  solusi  yang  diberikan  pada  pengelolalahan  ini apakah  efektif  atau  tidak.  Jalan  yang  paling  baik  adalah  dengan  melakukan perluasan  lahan  yang  lebih  luas  lagi  dari  sebelumnya.  Dari  pernyataan  ini penjaga  kuburan  berpikir  bahwa  menumpuk  jenasah  dalam  satu  liang  kubur merupakan  salah  satu  solusi  yangtepat  bagi  mereka  dikarenakan  kurangnya ketersediaan  lahan  pada  pemukiman  lahan  pemakaman,  mungkin  ini  bisa menjadi  suatu  solusi  yang  tepat  jika  pemerintah  tidak  mampu  mengambil langkah yang secara cepat dan tepat guna dalam permasalahan ini. Berdasarkan wawancara  dari  informan  yang  peneliti  wawancarai  bahwa  peran  pemerintah sebagai  regulator  sudah  efektif  tinggal  bagaimana  masyarakat  memanfaatkan lahan tersebut walaupun lokasi sangat jauh.

## 2. Pemerintah sebagai  Dinamisator
Peran  Pemerintah  sebagai  dinamisator  adalah  pemerintah  bertindak  sebagai pemberi  bimbingan  dan  pengarahan  kepada  masyarakat  yang  ditunjukkan dengan  sikap,  tindak-tanduk,  perilaku  dan  cara  bekerja  yang  baik  yang  dapat dijadikan  panutan  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  pembangunan,  seperti yang  dijelaskan.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  terhadap peran  pemerintah  sebagai  dinamisator  sudah  berjalan  cukup  baik,  pemerintah telah memberikan bimbingan, pengarahan terhadap sikap yang harus dilakukan jika mengalami masalah di TPU, kemudian pemerintah juga melakukan survey di  TPU  untuk  mengetahui  keadaan  lahan  oleh  staff  pengawasan,  dengan demikian peran pemerintah sebagai dinamisator sudah sangat baik.

## 3. Pemerintah sebagai  Fasilitator
Peran  Pemerintah  sebagai  Fasilitator  adalah  menciptakan  kondisi  yang kondusif  bagipelaksanaan  pembangunan  untuk  menjembatangi  berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.Sebagai fasilitator,  pemerintah  bergerak  dibidang  pendampingan  melalui  pelatihan, pendidikan,  dan  peningkatan  keterampilan,  serta  dibidang  pendanaan  atau permodalan  melalui  pemberian  bantuan  modal  kepada  masyarakat  yang diberdayakan.  Dari  hasi  wawancara  peneliti  menunjukan  bahwa  peran  yang dilakukan kepala Kepala Seksi penataan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum  Kota  Tanjungpinangsebagai  pemerintah  dengan  memfasilitasi  lahan yang  ada  di  batu  13  namun  dengan  hal  ini  walaupunpemerintah  sebagai fasilitator,  pemerintah  yang  terkait  juga  harus  memperhitungkan  ketersediaan lahan pada wilayah pemakaman pada wilayah Kota Tanjungpinang, pemerintah yang  terkait  harus  mempunyai  perencanaan-perencanaan  yang  jangka  panjang dalam  menagani  dan  mengurusi  tentang  masalah  pemakaman  karena  jumlah angka kematian setiap harinya terus bertambah selain itu pemerintah juga harus memberikan  solusi  terhadap  keresahan  masyarakat  dengan  lokasi  lahan pemakaman  umum  yang  baru  yang  lumayan  jauh  hal  ini  pemerintah  harus menyediakan  fasilitas  yang  dapat  mengatasi  keresahan  tersebut.  Dari
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran dalah suatu pola sikap, nilai  dan  tujuan  yang  diharapkan  dari  seseorang  yang  berdasarkan  posisinya dimasyarakat.Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat  seseorang  dalam  suatu  sistem  sosial  dan  merupakan  perwujudan  dan aktualisasi  diri.Peran  juga  diartikan  sebagai  serangkaian  perilaku  yang diharapakan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok  sosial.Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  peranan  pemerintah  pada  arah kebijkana  memberikan  solusi  yang  tepat  sangatlah  diperlukan.  Melihat permasalahan  yang  terjadi  yang  dihadapi  pemerintah  terkait  tentang ketidaktersediaan  lahan  yang  mau  di  bebaskan  sehingga  mempersulit pemerintah dalam  memperluas wilayah pemakaman pada wilayah perkotaaan. Kita  tau  bahwa  tujuan  pengadaaan  lahan  bertujuan  untuk  pembangunan  dan menyangkut  pengaturan  kembali  penggunaan,  pemanfaatan,  pemilikan  dan penguasaan  tanah  sejalan  denganpenatagunaan  tanah.Selain  itu  juga  bertujuan menghindari  deskriminasi  dan  mencegah  pemerkayaan  diri  melalui  tindakan pemerintah.
Berdasarkan dari penjelasan  beberapa  informan tentang peran pemerintah dalam  mengatasi  lahan  tempat  pemakaman  umum  Kota  Tanjungpinang  yang semakin  sempit  dan  terbatas,  peran  yang  telah  dilakukan  pemerintah  sebagai regulator  ialah  mampu  membuat  kebijakan  dan  sekarang  pemerintah  Kota Tanjungpinang  telah  mampu  membuat  sebuah  peraturan  daerah  yang  mengatur dalam  mengatasi tempat pemakaman umum kota tanjungpinang, kemudian peran pemerintah  sebagai  dinamisator  berdasarkan  dari  informan  tersebut  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  pemerintah  kota  Tanjungpinang  belum  mampu menjalankan peran dalam  menggerakkan partisipasi  masyarakat dalam  mengatasi masalah  tempat  pemakaman  umum  dengan  ikut  serta  untuk  memanfaatkan  dan menggunakan  lahan  yang  telah  disediakan,  Sedangkan  peran  pemerintah  sebagai fasilitator berdasarkan dari penejelasan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah  kota  Tanjungpinang  sudah  menjalankan  peran  sebagai  fasilitator dengan  baik  dimana  pemerintah  kota  Tanjunginang  telah  menyediakan  lahan kosong  yang  digunakan  sebagai  tempat  pemakaman  umum  di  batu  13  untuk
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
mengatasi  lahan  tempat  pemakaman  umum  kota  Tanjungpinang  yang  sudah sempit dan terbatas, selain itu pemerintah telah memberi fasilitas berupa alat yang digunakan dalam pengelolaan lahan pemakaman umum kota tanjungpinang.

## Kesimpulan
Pemerintah  sebagai  regulator  ialah  penentu  Kebijakan  pemerintah  harus mampu  membuat  kebijakan  yang  dapat  menjadi  patokan  dalam  meningkatkan atau  mengoptimalkanpengelolaan  penertiban  lahan  pemakaman  umum  di  setiap wilayah kota Tanjungpinang.
Pemerintah  sebagai  dinamisator  yaitu  mampu  mengupayakan  masyarakat ikut  serta  dalam  mengatasi  dan  efisiensi  dan  peningkatan  Layanan  dalam mengupayakan  efisiensi  dan  peningkatan  pelayanan  belum  maksimal  dan  masih jauh  dari  harapan  yang  diinginkan,  hal  ini  disebabkan  karena  penumpukan jenazah  dengan  keluarga  yang  sebelumnya  yang  meninggal  sebagai  ketetapan untuk  mengefesiengkan  lahan  selain  itu,  pengadaan  fasilitas  maupun  perbaikan fasilitas  yang ada di Setiap pemakaman tersebut tidak terlalu diperhatikan. Peran pemerintah  sebagai  fasilitator dalam penyediaan  lahan pemakaman umumdi kota Tanjungpinang yaitu:
1) Pemerintah  sebagai  penyedia  lahan.  perlunya  penambahan  lahan  pemakaman untuk  melayani  jumlah  penduduk  yang  meninggal  di  setiap  tahunya  semakin bertambah yang menjadikan di suatu wilayah pemakaman terjadi penumpukan Jenazah.
2) Pelayan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi lahan yang  di  kelolah  yaitu  pemakaman  umum  yang  berada  dibeberapa.  dan berupaya  melakukan  pelayanan  dengan  baik  dengan  penyediaan  mobil Aambulace gratis untuk warga kota Tanjungpinnag.

## Daftar Pustaka
Alwi,  S.  (1994). Alat-alat  Analisis  Dalam  Pembelanjaan .  Yogyakarta:  Andi Offset
Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: BumiAksara
FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Vol 04 No 02 November 2019,
E.St. Harahap, dkk, (2007). Kamus besar bahasa Indonesia.
Handayaningrat,  Soewarno.  (1994). Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung
Margono, (2004) Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Roneka Cipta
Harbani, Pasolong.(2013). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung :CV.Alfabeta
Mulyana,  AsepRahmat.  (1994). Kriteria  Penyediaan  Lahan  Pemakaman  Umum Di  Daerah  Perkotaan  Berdasarkan  Ukuran  Kota. Tugas  Akhir  Jurusan Teknik Planologi ITB. Bandung.
Hutauruk,  J.R.  2010, Isolasi  senyawa  flavonoida  Dari  Kulit  Buah  Tanaman Jengkol ( pithe cellobium lobatum Benth) Skripsi, FMIPA. USU. 77
Undang-undangNomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 1
UndangUndangNomor 26 Tahun 2007 Pasal 7
UndangUndangNomor 26 Tahun 2007