## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Volume 3 Nomor 2 (2023)   497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062

## Peran Pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II dalam Kepemerintahan yang Baik
Idris Siregar 1 , Nur Meisah 2 , Nita Permatasari 3 , Muhammad Rayyan Kadafi 4 , Mas Yogi 5 , Dirga Arif Wardana 6 , Syahroni Siregar 7 , Muhammad Fahri Harahap 8 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara idrissiregar@uinsu.ac.id 1

## ABSTRACT
Government has a very important role in the development of a country or region. To create a safe country, good governance is needed. Good governance is a follow-up or evolution in  administering  government  from  good  government  changes  to  governance.  The  purpose  of this research is to find out how the role of the Sei Kera Hilir II village government is in good governance. The method used in this research is to use qualitative methods and data collection techniques  by  means  of  observation,  interviews  and  documentation.  The  results  of  this  study indicate that the village government of Sei Kera Hilir has been running well which is marked by implementing a system of transparency in its governance. In addition, the government has fully involved  the  community,  in  this  case  showing  that  the  kelurahan  government  plays  a  role  in increasing the principle of community participation. In creating equality and good governance, the lurah has authority and delegates it to village community leaders so that it can run evenly and there is mutual control between the community and village government apparatus.
Keywords : role, government, kelurahan.

## ABSTRAK
Pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan  sebuah negara atau daerah. Untuk mewujudkan negara yang aman perlu adanya pemerintahan yang baik.  Pemerintahan  yang  baik  merupakan  suatu  tindak  lanjut  atau  evolusi  dalam menyelenggarakan  pemerintah  dari  perubahan  pemerintah    yang  baik  pada  suatu kepemerintahan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peran pemerintah  kelurahan  Sei  Kera  Hilir  II  dalam  kepemerintahan  yang  baik.    Metode  yang digunakan  dalam  peneltian  ini  adalah  menggunakan  metode  kualitatif  dan  teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  kelurahan  Sei  Kera  Hilir  sudah  berjalan  dengan  baik yang ditandai dengan menerapkan sistem transparansi dalam kepemerintahannya. Selain itu pemerintah  sudah  sepenuhnya  melibatkan  masyarakat,  dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  kelurahan  berperan  meningkatkan  prinsip  partisipasi  masyarakat.  Dalam menciptakan  kesejajaran  dan  pemerintahan  yang  baik,  lurah  mempunyai  wewenang  dan mendelegasikan  kepada  tokoh-tokoh  masyarakat  kelurahan  untuk  dapat  berjalan  secara merata dan adanya saling kontrol antara masyarakat dan aparatur Pemerintah Kelurahan.
Kata kunci: peran, pemerintah, kelurahan.

## PENDAHULUAN
Perintah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menjalankan  dan mengatur  sebuah  negara.  untuk  mewujudkan  tatanan  negara  yang  bagus, pemerintah harus membuat peraturan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Volume 3 Nomor 2 (2023)   497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062
menerapkannya  dengan  baik.  Yang  dimaksud  kepemerintahan  yang  baik  adalah suatu  tindak  lanjut  atau  evolusi  dalam  menyelenggarakan  pemerintah  dari perubahan  pemerintah  yang  baik  pada  suatu  kepemerintahan.  Karena  good governance  dapat  menyeimbangkan  keselarasan  pemerintah  dengan  pihak  lain  di berbagai  sektor  untuk  menciptakan  tatanan  dalam  menjalankan  good  governance dan clean, maka dikategorikan sebagai proses good governance yang diterapkan di semua negara.  Hal ini karena good governance cenderung lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya.
Perlu  waktu  untuk  memikirkan  bagaimana  mencapai  kesatuan  kerjasama guna  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintahan  yang efektif  dan  efisien.  Untuk  mengambil  keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya, pedoman  pelayanan  yang  jelas  dan  terukur,  anggaran,  sasaran,  dan  target kinerja, diperlukan  otonomi  dan  kebebasan.  Penerapan  prinsip-prinsip  good  governance harus  berjalan  seiring  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam pelayanan  publik,  pembangunan,  dan  pemerintahan.  Proses  pelaksanaan  kontrol atas  penyediaan  barang  dan  jasa  publik  dikenal  sebagai  tata  kelola  yang  baik. Efektivitas, keadilan, pemerataan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi adalah prinsip tata kelola yang baik.
Seni  mengelola  pemerintahan  untuk  menawarkan  layanan  kepada  rakyat dikenal  sebagai  pemerintahan  yang  baik.  Tata  pemerintahan  yang  baik  dalam konteksnya  adalah  kesepakatan  tentang  pengaturan  negara  yang  dibuat  bersama oleh  pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan  sektor  swasta.  Untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  baik,  perlu  dibangun  dialog  antar  aktor-aktor  penting  dalam negara,  sehingga  semua  pihak  merasa  memiliki  otoritas  dalam  mencapai kesejahteraan  bersama.  Dengan  era  globalisasi,  tuntutan  akan  good  governance menjadi suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Kemakmuran  tidak  akan  tercapai  tanpa  adanya  kesepakatan  yang  dihasilkan  dari dialog karena aspirasi politik dan ekonomi rakyat pasti akan digagalkan. Pemerintah harus  memperhatikan  sejumlah  isu  agar  warga  dapat  menilai,  memilih,  bahkan meminta pelayanan yang lebih baik.
Sebagai  perangkat  daerah  yang  berada  di  bawah  kecamatan  dan bertanggung  jawab  kepada  camat,  wilayah  kerja  lurah  dikenal  dengan  nama kelurahan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kelurahan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh  Camat  serta  tugas  pemerintahan  lainnya.  Kecamatan  dan  kelurahan  memiliki hubungan  kerja  yang  hirarkis.  Tujuan  dibentuknya  kelurahan  adalah  untuk meningkatkan kapasitas administrasi kelurahan agar berhasil melayani masyarakat sesuai dengan tingkat dan kemajuan pembangunan.
Penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang  baik  dapat  dijadikan  sebagai komponen  prakarsa  untuk  melaksanakan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan demokratisasi,  yang  mencerminkan  penghargaan  tinggi  penguasa  terhadap penegakan  hak  warga  negara,  penegakan  prinsip  keadilan  dan  kesetiakawanan

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Volume 3 Nomor 2 (2023)   497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062
sosial,  serta  penegakan  hak  asasi  manusia  di  berbagai  bidang.  kehidupan  publik. misalnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip rule of law atau penerapannya dalam  berbagai  aspek  kehidupan  bernegara.  Suatu  konsep  ideologi  politik  yang memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang mendasar atau menyeluruh yang harus diikuti  sebagai  pedoman  dalam  mengatur  urusan  Negara  juga  dapat  dipandang sebagai pemerintahan yang baik.
Sejumlah tantangan harus diatasi oleh masyarakat Desa Sei Kera Hilir II yang baik,  seperti  banyaknya  praktik  administrasi  birokrasi  yang  disamarkan  dengan berbagai  tindak  pidana  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN)  yang  dilakukan  oleh pejabat  tinggi  pemerintah.  Selain  itu,  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  dan bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, penyelenggara negara (termasuk legislator dan penyelenggara pemerintahan) seringkali bertindak dengan cara yang bertentangan  dengan  prinsip  etika.  Kesombongan  dan  ketidakpedulian  aparatur pemerintah berbenturan dengan suara rakyat yang menginginkan figur pemerintah daerah  yang  dekat  dengan  rakyat  dan  mengutamakan  kepentingan  rakyat  di  atas kepentingan  pribadi.  Menurut  pengamatan  penulis,  kondisi  ini  juga  terjadi  di Kecamatan  Sawang  Bendar,  salah  satu  Kelurahan  di  Kecamatan  Tahuna.  Di  sana terlihat kerja aparat kelurahan masih lamban, biaya pelayanan tidak jelas, masih ada diskriminasi terhadap masyarakat, dan aparat kurang memadai. Juga terlihat bahwa proses dan apa yang dilakukan kurang transparan.
Pemerintah  Kelurahan  harus  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  semua faktor yang relevan, termasuk peluang serta tantangan dan hambatan yang ada  di era  otonomi  ini.  Dalam  rangka  memenuhi  perannya  dalam  mewujudkan  tata pemerintahan  yang  baik,  pemerintah  juga  harus  menanggapi  dan  melaksanakan keinginan-keinginan dari konstituennya, yaitu masyarakat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Sawang Bendar, diperlukan pelayanan yang optimal di kecamatan. Sesuai dengan latar belakang penelitian, permasalahan dalam  penelitian  ini  dikemukakan  sebagai  berikut:  Bagaimana  peran  Pemerintah Desa  Sawang  Bendar  dalam  penerapan  good  government?  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  Pemerintah  Kelurahan  dalam mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  melalui  penggunaan  beberapa indikator, antara lain peran Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang meliputi: a. Fungsi lurah dalam pemerintahan yang transparan (transparency). b.  Fungsi  lurah  dalam  membina  keterlibatan  masyarakat  dan  mewujudkan  good governance.  c.  Peran  lurah  dalam  mewujudkan  cita-cita  keadilan  hukum  dan mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  (Rule  of  Law).  d.  Tanggung  jawab  lurah adalah  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  baik  di  Kelurahan  berdasarkan kewajiban dan tugas.

## TINJAUAN TEORI Peran

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Volume 3 Nomor 2 (2023)   497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062
Secara  etimologi  peran  berarti  sesorang  yang  melakukan  tindakan  yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang  dimiliki  setiap  individu  memiliki  arti  penting  untuk  sebagian  orang.  Peran merupakan  perpaduan  antara  berbagai  teori,  orientasi  maupun  disiplin  ilmu  yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan  membawakan  sebuah  perilaku  tertentu,  dalam  hal  ini  posisi  seorang  aktor tersebut  disamakan  dengan  posisi  seorang  masyarakat  dan  keduanya  memiliki posisi yang sama (Sarlito, 2015: 215).
Sedangkan menurut Merton (Raho, 2007: 67) peran didefinisikan sebagai pola tingkah  laku  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dari  seseorang  yang  menduduki status  tertentu, dalam hal  ini  juga  berkaitan  dengan  hubungan  berdasarkan  peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah aktivitas yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekumpulan  orang  untuk  menghasilkan  suatu perubahan  yang  iinginkan  oleh  masyarakat  berdasarkan  kedudukan  atau  jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

## Kelurahan
Kelurahan  adalah  pembagian  wilayah  administratif  di  Indonesia  di  bawah kecamatan  dalam  konteks  otonomi  daerah  di  Indonesia.  Kelurahan  merupakan wilayah  kerja  Lurah  sebagai  Perangkat  Daerah  Kabupaten  atau  kota  Kelurahan dipimpin  oleh  seorang  Lurah  yang  berstatus  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan  pemerintahan  kelurahan;  b.Pelaksanaan  program  dan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat;  c.Penyelenggaraan  pelayanan  masyarakat  di  wilayah kelurahan; d.Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; e.Pelaksanaan  pemeliharaan  prasarana  dan  fasilitas  pelayanan  umum  di  wilayah kelurhan;  f.Pelaksanaan  pembinaan  dan  fasilitasi  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  diwilayah  kelurahan;  g.Penyusunan  dan  sinkronisasi  usulan program  dan  kegiatan  pembangunan  dan  kemasyarakatan;  h.Pembinaan  lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; i.Pelaksanaan tugas lainnya  yang  diberikan  oleh  atasan/pimpinan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2005 Tentang  Kelurahan,  peran  pemerintah  kelurahan  Sawang  Bendar  dapat dioperasionalkan  dengan  indikator  sebagai  berikut  :  a.Pembina  masyarakat, b.Pengayom masyarakat, c.Pelayan masyarakat.

## Keperintahan Yang Baik
Kepemerintahan  Yang  Baik  merupakan  suatu  kesepakatan  menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Volume 3 Nomor 2 (2023)   497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062
dan  sektor  swasta  dimana  kesepakatan  tersebut  mencakup  pembentukan  seluruh mekanisme,  proses,  dan  lembaga-lembaga  dimana  warga  dan  kelompok-kelompok masyarakat  mengutarakan  kepentingan  mereka,  menggunakan  hak  hukum, memenuhi  kewajiban  dan  menjembatani  perbedaan-perbedaan  di  antara  mereka (Achmadi  :  2002:9).  Disisi  lain  istilah  kepemerintahan  yang  baik  menurut  Dwi Payana  (2003:45)  merupakan  sesuatu  yang  sulit  didefinisikan  karena  didalamnya terkandung  makna  etis.  Dalam  artian  bahwa  sesuatu  yang  dipandang  baik  dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang  sama.  Berbagai  definisi  Kepemerintahan  Yang  Baik  (Dwi  Payana,  2003:47) lainnya adalah sebagai berikut: “Kepemerintahan Yang Baik” di artikan sebagai “tata pemerintahan  yang  baik”  dan  ada  pula  yang  mengartikannya  sebagai  “sistem pemerintahan yang baik”.
Konsep  kepemerintahan  yang  baik  pada  suatu  gagasan  adanya  saling (interdependence)  dan  interaksi  dari  bermacam-macam  aktor  kelembagaan disemua level  di dalam Negara (Legislatif,  Eksekutif,  ,yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Dengan kata lain, didalam kepemerintahan yang  baik  hubungan  antar  Negara,  masyarakat  madani,  dan  sektor  swasta  harus dilandasi  prinsip-prinsip  transparansi,akuntanbilitas  publik  dan  pertisipasi,  yaitu suatu  prasyarat  kondisional  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pengambilan  dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan aktoraktor didalamnya.

## Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik
Menurut  kamus  besar  bahas  Indonesia  dalam  KoAk  (2002:55)  dikatakan bahwa  prinsip  mengandung  pengertian  “asas”  (kebenaran  yang  menjadi  pokok dasar  berpikir  dan  bertindak,  dan  sebagainya).  Secara  harafiah,  prinsip  dapat diartikan sebagai dasar yang mnejadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini,  maka  faktor  yang  ditekankan  disini  adalah  bagaimana  suatu  “Prinsip”  dapat diterapkan  secara  nyata  dalam  kehidupan  sehari-hari  sebagai  suatu  kebenaran umum bukan sekedar mengetahui atau memahami saja hakikat dari pada prinsip itu sendiri.  Selain  itu  juga  berbicara  mengenai  bagaimana  suatu  prinsip  diterapkan secara  seimbang  dan  selaras  sehingga  tidak  menimbulkan  kekacauan  dan ketimpangan (overlapping) dalam kehiduapan masyrakat, bangsa dan Negara.
Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian Good governance yaitu penyelenggaraan  pemerintah  negara  yang  solid  dan  bertanggung  jawab,  serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain  negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  prinsip-prinsip  kepemerintahan  yang  baik terdiri dari:

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Volume 3 Nomor 2 (2023)   497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062
1. Profesionalitas,  meningkatkan  kemampuan  dan  moral  penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas,  meningkatkan  akuntabilitas  para  pengambil  keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi,  menciptakan  kepercayaan  timbal  balik  antara  pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan  prima,  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  mencakup prosedur  yang  baik,  kejelasan  tarif,  kepastian  waktu,  kemudahan  akses, kelengkapan  sarana  dan  prasarana  serta  pelayanan  yang  ramah  dan disiplin.
5. Demokrasi  dan  Partisipasi,  mendorong  setiap  warga  untuk mempergunakan  hak  dalam  menyampaikan  pendapat  dalam  proses pengambilan  keputusan, yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat  baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi  dan  Efektifitas,  menjamin  terselenggaranya  pelayanan  kepada masyarakat  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  tersedia  secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi  hukum  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh  masyarakat, mewujudkan  adanya  penegakkan  hukum  yang  adil  bagi  semua  pihak tanpa  pengecualian,  menjunjung  tinggi  HAM  dan  memperhatikan  nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan  dan  Tylor  (dalam  Moleong,  2001:31)  merupakan  prosedur  meneliti  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  peranlurah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, yang di kaji melalui :
1. Peran lurah dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka ( transparency ).
2. Peran  lurah  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dengan meningkatkan partisipasi ( participation ) masyarakat.
3. Peran  lurah  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dengan mengendepankan prinsip keadilan hukum ( Rule of Law ).
Pengumpulan  data  akan  dilakukan  menggunakan  metode  yang  umumnya digunakan  pada  pendekatan  kualitatif,  yaitu  observasi  ,  wawancara  mendalam  ( in depth interview) dan studi dokumen (Sugiyono, 2007:147).

## PEMBAHASAN
Peran Lurah Dalam Menjalankan Pemerintahan Yang Terbuka ( Transparency ) Bagaimana membangun atau menciptakan suatu mekanisme pemerintahan yang  dapat  menjalankan  misinya  mewujudkan  masyarakat  sejahtera  berkeadilan

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Volume 3 Nomor 2 (2023)   497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062
merupakan  salah  satu  persoalan  mendasar  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa. memberikan pelayanan publik  yang  terbaik  dengan  tetap  melaksanakan  pembangunan  sesuai  dengan aspirasi masyarakat.
Saat  ini  sistem  pemerintahan  Sei  Kera  Hilir  II  sudah  berjalan  dengan  baik, dan dana desa sudah transparan. Hasilnya, Desa Sei Kera Hilir II telah mencapai tata pemerintahan  yang  baik.  Transparansi,  yang  ditandai  dengan  keterbukaan, tanggung  jawab,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan dalam semua informasi yang tersedia untuk umum, merupakan salah satu ciri tata pemerintahan yang baik.

## Peran  lurah  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dengan meningkatkan partisipasi (participation) masyarakat
Struktur  yang  tepat  diperlukan  untuk  mendukung  tata  kelola  yang  baik. Akibatnya,  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  secara  berkala  perlu  menilai efektivitas  struktur  yang  ada  dan  melakukan  penyesuaian  struktural  untuk memenuhi  kebutuhan  yang  berubah,  seperti  menyelaraskan  kembali  struktur kelembagaan secara keseluruhan dan mengatur posisi dan fungsi yang lebih sesuai. Selain  itu,  pemerintahan  saat  ini  harus  terus  bekerja  untuk  memaksimalkan  hasil dengan memanfaatkan uang dan sumber daya lainnya secara efektif. Dalam situasi ini,  perlu  dilakukan  upaya  untuk  terus  mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi penggunaan  sumber  daya  yang  ada.  Pemborosan  dana  dan  sumber  daya  saat  ini akan terjadi jika prinsip efisiensi dan efektivitas tidak diterapkan.
Lurah  mengajak  masyarakat  untuk  dapat  berkontribusi  membangun masyarakat dengan memberi baik secara fisik maupun materil guna meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Kelurahan.  Peraturan  kelurahan  Sei  Hilir  II mencantumkan  dana  dari  pemerintah  daerah  sebagai  standar  utama  lurah.  Selain itu, lurah menyerukan kerjasama antara sektor swasta dan masyarakat, mendorong donasi untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Kelurahan dan bekerja sama  dengan  pemilik  tanah  untuk  mencarikan  pekerjaan  bagi  mereka  yang menganggur. Pemerintah dan masyarakat di Kelurahan telah membangun hubungan yang  baik  hubungan  kerja  berkat  kerjasama  mereka  dengan  penduduk  setempat. Hubungan ini sangat kuat sekarang karena komunitas telah merespons. Kerjasama ini  terjalin  antara  lain  dalam  hal  kegiatan  ekonomi  produktif,  seperti  kegiatan keagamaan, mengumpulkan hasil perkebunan karet, dan kegiatan kerjasama timbal balik  untuk  membersihkan  lingkungan  Kelurahan,  seperti  sarana  dan  prasarana. Kerjasama  tersebut  antara  lain  berupa  pembiayaan  kegiatan  pembangunan  atau yang dikenal dengan swadaya masyarakat, seperti rumah ibadah.
Peran lurah dalam membina kerjasama antara pihak swasta, pemilik tanah, dan  warga  masyarakat  dengan  memanfaatkan  hasil  bumi  yang  ada  di  Kelurahan sangat  berarti  bagi  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Lurah melakukan beberapa pendekatan kepada masyarakat dan aparatur

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Volume 3 Nomor 2 (2023)   497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062
pemerintahannya,  demi  pembangunan  dan  demokrasi  di  Kelurahan,  berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  melaksanakan  pembangunan  di  Kelurahan  dengan  cara  mengembangkan perekonomian  masyarakat  melalui  PNPM.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan  partisipasi  masyarakat  Desa  Sawang  Bendar  guna  mewujudkan pemerintahan yang baik dan terbuka.

## Peran  lurah  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dengan mengendepankan prinsip keadilan hukum (Rule of Law)
Penyelenggaraan  pemerintahan  kota.  Seorang  pemimpin  atau  kepala  desa tidak sendirian menjalankan pemerintahan di Kelurahan karena seorang pemimpin diharapkan dapat mendelegasikan atau mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Akibatnya,  tidak  ada  kekuatan  yang  dapat  menghambat  demokrasi  di  kelurahan atau melaksanakan pemerintahan yang baik karena kewenangan lurah terkekang. Kewenangan lurah berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan,  menyusun  dan  menyampaikan rancangan  peraturan  desa  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  kelurahan untuk pembahasan, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa,  mengkoordinasikan  pembangunan  desa  secara  partisipatif.  dengan  cara mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat menunjuk seorang wakil yang  sah  untuk  mewakili  sesuai  dengan  kepentingan  desa.  Berikut  ini  merupakan salah satu bentuk peran kelurahan Sei Kera Hilir II dalam menjalankan pemerintah yang baik:
Lurah  sangat  mengetahui  apa  kewenangannya  sebagai  lurah  untuk menjalankan  fungsinya  dengan  memimpin  Pemerintahan  Kelurahan  secara demokratis  yaitu  hanya  sebagai  tempat  setelah  peneliti  melakukan  wawancara dengan  berbagai  pihak  mengenai  sejauh  mana  kewenangan  lurah  dan  apakah kewenangan sebagai lurah menjalankan fungsinya sebagai pimpinan pemerintahan Desa Sei Kera Hilir II sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

## Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Volume 3 Nomor 2 (2023)   497-505 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710 DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3062
1. Untuk  menyelenggaran  kepemerintahan  yang  baik,  penyelenggaraan pemerintah desa Sei Kera Hlir II sudah termasuk transparans.
2. Selain itu pemerintah sudah sepenuhnya melibatkan masyarakat, dalam hal ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  kelurahan  berperan  meningkatkan prinsip partisipasi masyarakat.
3. Dalam  menciptakan  kesejajaran  dan  pemerintahan  yang  baik,  lurah mempunyai  wewenang  dan  mendelegasikan  kepada  tokoh-tokoh masyarakat kelurahan untuk dapat berjalan secara merata dan adanya saling kontrol antara masyarakat dan aparatur Pemerintah Kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA
AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, “Membangun Good Governance Di Desa” (IRE
Press, Yogyakarta,2003)
Achmadi, dkk. 2002. Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakarta.
Bernard Raho, SVD. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka
Publiser.
Komite Anti Korupsi (KoKAK), 2002, “Panduan Rakyat Memberantas Korupsi”, Cetakan Pertama, Penerbit Komite Anti Korupsi (KoAk), Bandar Lampung.
Moleong Lexy J., 2001Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya:
Bandung
Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba
Humanika.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.