Journal of Business Administration Vol 1 , No 2, September 2017, hlm. 163-182. e-ISSN:2548-9909

## PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, REAL EARNINGS MANAGEMENT DAN CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS
Sholehudin Adi Nugroho 1 ), Amrie Firmansyah 2 )
1) Politeknik Keuangan Negara STAN 2 Politeknik Keuangan Negara STAN email: a mr i e . fi r ma n s ya h @ g ma i l . c o m

## Abstract
This  study  is  aimed  to  examine  the  effect  of  financial  distress,  real  earnings  management,  and  corporate governanceon  tax aggressiveness.  Using  samples  from  manufacturing  companies  listed on  the  Indonesia  Stock Exchange in the period 2011 to 2015, the data will be examined with fixed effect approach method. The results of  this  study  indicate  that  financial  distress  does  not  affect  on  tax  aggressiveness.  While  from  real  earnings management  variables,  only  through  manipulation  of  sales  as  which  affects  positive  significantly  on  tax aggressiveness.  On  the  contrary,  manipulation  of  the  production  and  manipulation  of  discretionary  expenses precisely  give  the  opposite  effect.  In  addition,  corporate  governance  consists  of  the  audit  committee  and  the percentage  of  institutional  ownership  can  reduce  tax  aggressiveness,  meanwhile  the  third  measure  (the percentage of independent commissioners) shows the opposite result.
Keywords : Financial Distress, Real Earnings Management, Corporate Governance, Tax Aggressiveness

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menguji  pengaruh financial  distress ,  manajemen  laba  riil,  dan corporate  governance terhadap tax aggressiveness . Dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode  2011  sampai  dengan  2015,  data  diuji  dengan fixed  effect  method .  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, dari variabel manajemen  laba  riil,  hanya  manajemen  laba  riil  melalui  manipulasi  penjualan  yang  berpengaruh  dalam meningkatkan  agresivitas  pajak.  Adapun  dua  lainnya  yaitu  manipulasi  produksi  dan  manipulasi  beban diskresionari  justru  berpengaruh  sebaliknya.  Selanjutnya  untuk corporate  governance ,  jumah  komite  audit  dan persentase kepemilikan institusional menunjukkan mampu menurunkan agresivitas pajak, sedangkan persentase komisaris independen menunjukkan hasil yang sebaliknya.
Kata kunci : Financial Distress, Manajemen Laba Riil, Corporate Governance, Agresivitas Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  penyumbang  penerimaan terbesar di Indonesia. Salah satu tujuan nasional dari  Bangsa  Indonesia  sebagaimana  tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah memajukan  kesejahteraan  umum.  Tujuan  ini mustahil  dicapai  tanpa  adanya  dana  untuk menggerakkan roda perekonomian dan membangun  infrastruktur  yang  berujung  pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam struktur  APBN-P  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Perubahan)  Republik  Indonesia 2016,  dana  ini  sebagian  besar  ditopang  dari penerimaan  dalam  negeri,  secara  spesifik diperoleh  melalui  penerimaan  perpajakan  yang menduduki  porsi  75%  dari  total  penerimaan, disusul  selanjutnya  pendapatan  dari  PNBP (14%),  Kepabeanan  dan  Cukai  (10%),  dan sisanya  penerimaan  hibah.  Namun  demikian, dalam  kurun  waktu  beberapa  tahun  terakhir Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  institusi penghimpun penerimaan perpajakan tidak berhasil  dalam  mencapai  target  yang  telah ditetapkan walaupun secara jumlah rupiah pajak yang dikumpulkan telah mengalami peningkatan.  Selain  itu,  jumlah  persentase realisasi  penerimaan  dari  tahun  ke  tahun  juga mengalami  penurunan  (data  LKPP  yang  telah diaudit selama periode tahun 2010-2015).
Perusahaan melihat bahwa pajak merupakan  biaya  atau  beban  yang  harus ditanggung.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  dalam hal  ini  manajemen  memiliki  kecenderungan untuk  menjadi  agresif  dalam  perpajakannya. Agresivitas  ini  tampak  dari  pajak  yang dihindari/digelapkan  (Chen  et  al.,  2010). Dengan  demikian,  merujuk  pada  pernyataan Chen  tersebut  faktor  penyebab  terkait  dengan tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak maupun menurunnya persentase realisasi penerimaan dari tahun ke tahun adalah tindakan tax  aggressiveness (agresivitas  pajak)  yang dilakukan oleh perusahaan. Definisi tax aggresiveness itu  sendiri  yaitu  sebagaimana dinyatakan  Frank,  et  al.  (2009)  adalah  kegiatan manipulasi untuk menurunkan penghasilan kena pajak yang mana bisa saja dikategorikan sebagai penggelapan  pajak  atau  bisa  saja  tidak dikategorikan sebagai penggelapan pajak. Slemrod  (2004)  menambahkan  bahwa tax aggressiveness merupakan kegiatan yang spesifik  mengarah kepada transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban
pajak perusahaan.
Dengan demikian,
menganalisis penyebab daripada tax aggressiveness adalah penting mengingat keterkaitannya dengan penerimaan perpajakan.
Salah satu penyebab yang mempengaruhi tax aggressiveness adalah financial  distress  atau kesulitan  keuangan (Richardson  et  al.,  2014  dan  Edwards  et  al., 2013).  Perekonomian  di  dunia  ini  akan  selalu mengalami  keadaaan  pasang  dan  surut.  Dengan demikian,  kondisi  pelaku  perekonomian  juga tidak  akan  selamanya  baik  pula.  Contoh  nyata dari  kondisi  perekonomian  yang  memburuk adalah  terjadinya  krisis  ekonomi  di  tahun  1998. Pada  saat  terjadi  krisis  ekonomi  1998,  kondisi industri  di  Indonesia  mengalami  kondisi keuangan  yang  mengkhawatirkan.  Menurut catatan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  industri yang  mengalami  pertumbuhan  positif  hanyalah sektor  pertanian,  sektor  gas,  listrik  dan  air bersih,  dan  pengangkutan  dan  komunikasi. Sementara sektor manufaktur mengalami kesulitan keuangan yang sangat buruk (Brahmana,  2004).  Pada  masa  itu  banyak industri manufaktur mengalami financial distress atau  kesulitan  keuangan  yang  tinggi. Beberapa  perusahaan  mengalami  kesulitan keuangan  yang  tidak  juga  berakhir  bahkan hingga  sampai  saat  ini  dan  ketika  perusahaan- perusahaan tersebut tidak sanggup lagi mempertahankan  status going  concern -nya karena mengalami kerugian yang terus menerus, memiliki  utang  yang  sangat  besar,  dan kekurangan  kas  untuk  membayar  utang  tersebut maka  perusahaan  itupun  di- delisting oleh  Bursa Efek Indonesia.
Dalam  kaitannya  dengan  penelitian financial  distress tersebut,  telah  dilakukan berbagai  penelitian  terkini  di  Indonesia  yang menghubungkan antara financial distress dengan auditor switching , rasio keuangan, opini going  concern ,  manfaat  laba  dan  arus  kas,  dan variabel-variabel  yang  lain.  Namun  demikian, sepanjang  pengetahuan  penulis  belum  ada penelitian  di  Indonesia  yang  menghubungkan antara financial  distress dengan  aktivitas tax aggressiveness .
Selain financial  distress ,  isu  yang mengemuka  pascakrisis  ekonomi  di  tahun  1998 adalah  mengenai  tata  kelola  perusahaan  atau corporate governance (CG). Corporate governance adalah  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan  perusahaan  agar  memberikan nilai tambah bagi stockholder (Desai &
Sholehudin Adi Nugroho & Amrie Firmansyah, Pengaruh Financial Distress, Real Earnings…
Dharmapala, 2007). Banyak pihak yang berpendapat  bahwa  kegagalan  negara  Indonesia untuk bangkit secara cepat dalam krisis ekonomi 1998  adalah  karena  lemahnya corporate governance (CG)  yang  diterapkan  di  Indonesia (Wardhani,  2007). Corporate  governance yang belum  baik  ini  juga  masih  dialami  oleh perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini.
Oleh  karena  hal-hal  di  atas,  dalam penelitian  ini  akan  diikuti  pula  pembahasan mengenai corporate  governance (CG).  Minnick dan  Noga  (2010)  memperlihatkan  bahwa penerapan  mekanisme  CG  memiliki  arah hubungan  yang  bervariasi  terhadap  pembayaran pajak.  Dengan  demikian  memang  menurut penelitian ini, peneliti tidak bisa menyamaratakan hubungan corporate governanc e  dengan tax  aggressiveness karena terdapat  banyak  hal  yang  mempengaruhi corporate  governance itu  sendiri.  Misalnya menurut  Minnick,  hubungan  negatif  terhadap pembayaran  pajak  ditunjukkan  oleh  jumlah direksi,  usia  CEO  ( Chief  Executive  Officer ), direksi  independen,  dan  dualisme  CEO  sebagai ketua  dewan  akan  tetapi  hubungan  positif ditunjukkan oleh kekuasaan manajerial terhadap pembayaran  pajak.  Dengan  demikian  dalam kaitannya  dengan  penelitian  ini,  penulis  akan meneliti corporate governance tidak menggunakan  CG  Index  akan  tetapi  dilakukan secara  parsial.  Tricker  (1984)  menyatakan bahwa corporate  governance memiliki  empat kegiatan utama yaitu direction, executive action, supervision, dan accountabillity . Dalam penelitian  ini,  untuk  mewakili  keempat  hal tersebut  digunakan  ukuran  persentase  anggota dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit. Pemilihan  kedua  ukuran  ini  karena  berdasarkan Richardson  et  al.  (2014)  dan  Armstrong  (2012) menyatakan corporate governance akan semakin baik  apabila  terdapat  pengawasan  yang  lebih baik  dari  manajemen  dimana  pengawasan  yang lebih  baik  ini  bisa  berbentuk  adanya  komite audit  dalam  struktur  manajemen  ataupun anggota  dewan  yang  independen.  Xie  et  al (2013)  juga  menyatakan  bahwa corporate governance yang  baik  dibangun  atas  dasar komite  audit  dan  dewan  komisaris  independen yang baik pula.
Persentase  anggota  dewan  komisaris independen  ini  diukur  dengan  cara  membagi jumlah  anggota  dewan  komisaris  independen dengan total jumlah anggota dewan komisaris.
Semakin  besar  persentase  ini,  menunjukkan tingkat  pengawasan  yang  dilakukan  adalah semakin  baik  sehingga  menunjukkan  pula corporate  governance yang  semakin  baik. Komite  audit  diukur  dengan  cara  mengetahui jumlah anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar jumlah ini, menunjukkan tingkat accountability yang semakin  baik  sehingga  menunjukan corporate governance yang  semakin  baik  pula.  Lebih lanjut,  Vishny  &  Shleifer  (1986)  menyatakan bahwa  kepemilikan  institusional  juga  berperan penting  dalam  mengawasi  dan  mempengaruhi manajemen. Hal ini disebabkan semakin banyak institusi  di  luar  perusahaan  yang  memiliki saham  perusahaan,  akan  semakin  meningkat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen  karena  institusi  eksternal  turut memberikan  pengawasan  sehingga  mampu mewujudkan good corporate governance . Selain itu,  kepemilikan  institusional  juga  dimasukkan pula dalam penelitian corporate governance ini. Kepemilikan  institusional  diukur  dengan  cara membagi  jumlah  saham  perusahaan  yang dimiliki  institusi  di  luar  perusahaan  (misal: lembaga  keuangan,  perusahaan  asuransi,  bank, perusahaan  investasi  dan  institusi  lain)  dengan total saham perusahaan yang beredar.
Selain financial  distress dan  kualitas corporate  governance suatu  perusahaan  yang mempengaruhi dilakukannya tax aggressiveness , earnings  management atau manajemen laba dapat digunakan untuk menaikkan penghasilan bersih perusahaan setinggi mungkin. Selain itu, kenaikan penghasilan  bersih  ini  juga  bisa  diikuti  oleh turunnya penghasilan kena pajak suatu perusahaan.  Hal  ini  menyebabkan book  tax difference (BTD)  yang  merupakan  salah  satu pengukuran tax aggressiveness menjadi semakin lebar  dan  menyebabkan  agresivitas  pajak perusahaan  tersebut  menjadi  meningkat.  Hal  ini sejalan dengan penelitian Geraldina (2015) yang menyimpulkan  bahwa  manajemen  laba  yang dilakukan manajemen meningkatkan kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan  kegiatan tax  shelter .  Dengan  kata lain,  perusahaan  yang  melakukan  manajeman laba  yang  intensif  akan  agresif  pula  dalam pelaporan  pajaknya.  Di  Indonesia  sendiri, perlindungan  terhadap  investor  masihlah  lemah (Leuz,  2003).  Hal  ini  diindikasikan  salah satunya dari dana perlindungan untuk investor
pasar  modal  yang  masih  rendah  karena perlindungan  terhadap  investor  yang  masih lemah  ini  dibandingkan  dengan  negara  lain menyebabkan manajemen perusahaan di Indonesia  melakukan  manajemen  laba  yang lebih  intensif  pula  dibandingkan  negara  lain  ( Leuz, 2003).
Manajemen  laba  sendiri  terdiri  atas  dua jenis  yaitu  manajemen  laba  akrual (accrual earnings  management) dan  manajemen  laba  riil (real earnings management). Penelitian Graham et  al.  (2005)  memberikan  kesimpulan  bahwa para  manajer  memiliki  kecenderungan  untuk melakukan  manajemen  laba  riil  daripada manajeman  laba  akrual.  Manajemen  laba  riil lebih  menjadi  prioritas  dalam  penggunaannya oleh  manajemen  dibandingkan  manajemen  laba akrual  karena  manajemen  laba  riil  kurang menarik perhatian auditor dan regulator dibandingkan  manajemen  laba  berbasis  akrual sebagaimana  penelitian  Ratmono  (2010)  yang berhasil membuktikan bahwa manipulasi aktivitas riil perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang merupakan keputusan operasional  tentang  produksi,  penentuan  harga, dan  pemotongan  beban-beban  diskresionari, tidak  mendapat  perhatian  dari  auditor.  Meski demikian,  banyak  penelitian  akuntansi  di Indonesia masih menggunakan variabel manajemen  laba  akrual  dalam  melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan manajemen  laba,  tak  terkecuali  penelitian  yang ingin  melihat  pengaruh  antara  manajemen  laba dengan tax aggressiveness .
Lebih lanjut mengenai alasan ditelitinya manajemen  laba  riil  ini  adalah  karena  adanya perbedaan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Geraldina  (2013)  dan  Samingun  (2012).  Baik penelitian
Geraldina
dan Samingun
menggunakan dummy variable dalam mengukur partisipasi perusahaan terlibat dalam tax shelter , akan  tetapi  menghasilkan  kesimpulan  yang berbeda. Samingun menyimpulkan bahwa manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan memengaruhi secara negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, manajemen  laba  riil  melalui  manipulasi  beban diskresioner mempengaruhi secara positif signifikan  terhadap  agresivitas  pajak,  dan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi tidak  mempengaruhi  agresivitas  pajak. Geraldina  memiliki  hasil  berbeda  dimana manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan mempengaruhi secara positif
signifikan terhadap agresivitas pajak, manajemen  laba  riil  melalui  manipulasi  beban diskresioner tidak mempengaruhi secara signifikan  terhadap  agresivitas  pajak,  dan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi mempengaruhi secara positif signifikan terhadap  agresivitas  pajak.  Dengan  demikian, dalam  penelitian  ini  akan  diteliti  kembali pengaruh  ini  dengan  menggunakan  pengukuran tax aggressiveness yang berbeda.
Kajian Literatur Dan Pengembangan Hipotesis
Pengaruh financial  distress terhadap tax aggressiveness
Richardson  et  al.  (2014)  meneliti keterkaitan  antara financial  distress ,  krisis ekonomi  global,  dan  persentase  anggota  dewan independen  terhadap tax  aggressiveness .  Dalam penelitian  ini,  Lanis  memisahkan  pengaruh  tiap unsur yaitu pengaruh financial distress terhadap tax  aggressiveness ketika  unsur  yang  lain dianggap sama, pengaruh krisis keuangan global dan dewan komisaris terhadap tax aggressiveness ketika  unsur  yang  lain  dianggap sama, pengaruh financial distress yang berinteraksi  dengan krisis  keuangan  global terhadap tax  aggressiveness ketika  unsur  yang lain  dianggap  sama,  dan  pengaruh financial distress yang  berinteraksi  dengan  persentase anggota  dewan  independen  terhadap tax aggressiveness ketika  unsur  yang  dianggap sama. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa financial distress berhubungan  secara  positif  terhadap  praktik tax aggresiveness perusahaan  serta  interaksi  antara tax aggresiveness dan persentase anggota dewan independen  memiliki  hubungan  positif  dengan adanya praktik tax aggressiveness .
Sejalan  dengan  penelitian  pada  tahun 2014,  pada  tahun  2015  Lanis,  Richardson,  dan Taylor kembali meneliti financial distress , krisis keuangan global, dan persentase anggota dewan independen. Berbeda dengan penelitian sebelumnya,  Lanis  menghubungkan  ketiga  hal tersebut  terhadap tax  avoidance dengan  proksi yang  berbeda.  Penelitian  mereka  menghasilkan kesimpulan  yang  serupa  dengan  penelitian sebelumnya. Edwards (2013) menyatakan bahwa  perusahaan  yang  mengalami financial distress menunjukkan  peningkatan  pada  biaya modal, rating kredit  yang  melemah,  dan meningkatkan  kecenderungan  manajer  untuk mengambil risiko lebih untuk makin melakukan
Sholehudin Adi Nugroho & Amrie Firmansyah, Pengaruh Financial Distress, Real Earnings…
tax aggressiveness. Hal ini karena, sebagaimana penelitian  Brondolo  (2009), tax  saving mampu menyediakan  dana  yang  dibutuhkan  dalam current  operations ,  menjaga rating kredit,  dan menjaga status  quo atas debt  covenant dan memitigasi  risiko  kebangkrutan.  Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  hipotesis  pertama  dari penelitian ini adalah:
H1: Financial distress yang dialami perusahaan berpengaruh positif terhadap tax aggressiveness Pengaruh  manajemen  laba  riil  terhadap tax aggressiveness
Perusahaan menggunakan berbagai teknik  manajemen  laba, tidak  hanya  satu teknik saja  untuk  mencapai  target  laba ( Zang,  2006 ) . Survei  menunjukkan  bahwa  manajer  puncak cenderung  lebih  memilih  manajemen  laba  riil daripada  manajemen  laba  berbasis  akrual  untuk mencapai  target  (Graham  et  al.,  2005). Manajemen  laba  riil  ini  disebut  juga  sebagai manipulasi aktivitas riil ( real activities manipulation ).  Oleh  karena  itu,  penelitian akuntansi  yang  mengambil  kesimpulan  tentang manajemen  laba  dengan  hanya  mendasarkan pada  pengaturan  akrual  saja  mungkin  menjadi tidak  valid  (Roychowdhury,  2006).  Terkait tax aggressiveness , Ira Geraldina (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kegiatan manajemen  laba  suatu  perusahaan,  baik  akrual maupun  riil,  terhadap  aktivitas tax  shelter yang dilakukan  perusahaan.  Perusahaan  yang  terlibat dalam tax  shelter adalah  perusahaan  yang melakukan  kebijakan  pajak  yang  agresif. Dengan  demikian,  penelitian  tersebut  juga mengaitkan  antara  manajemen  laba  dengan tax aggressiveness .
Penelitian
tersebut menghasilkan  kesimpulan  bahwa  manajemen laba  riil  melalui  diskresi  arus  kas  operasi  dan biaya produksi menaikkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan tax shelter .
Dridi  dan  Boubaker  melakukan  penelitian terhadap  perusahaan-perusahaan  di  negara Tunisia  untuk  mengetahui  hubungan  antara manajemen pajak dan manajemen laba terhadap abnormal  book  tax  difference.  Book  tax difference ini  dalam  berbagai  penelitian  seperti Desai  dan  Dharmapala  (2006),  Frank  et  al., (2009),  Wilson  (2009)  Lanis  dan  Richardson (2014)  digunakan  sebagai  proksi  pengukuran untuk tax aggressiveness . Hasil penelitian Dridi dan  Boubaker  menyimpulkan  bahwa  terdapat hubungan yang positif signifikan antara
manajemen laba riil dan BTD ( tax aggressiveness ).  Manajemen  laba  riil  ini  bisa dilakukan  dengan  cara  manipulasi  penjualan yaitu dilakukan dengan cara menawarkan diskon dan  memperlunak  masa  penjualan  kredit. Manipulasi  penjualan  ini  berdampak  pada kenaikan  penjualan  pada  periode  berjalan (penjualan  temporer),  akan  tetapi  menurunkan marjin  laba  kotor  akibat  diskon  yang  diberikan serta  menurunkan  arus  kas  operasi  akibat penjualan  kredit.  Selain  melalui  manipulasi penjualan,  manajemen  laba  riil  dapat  dilakukan pula  dengan overproduction . Overproduction dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  produksi sehingga  dapat  menurunkan  harga  pokok penjualan, meningkatkan laba, namun menurunkan  arus  kas  operasi  berjalan.  Cara manjemen  laba  riil  yang  ketiga  yaitu  diskresi beban operasi (beban administrasi dan penjualan) dilakukan dengan mengurangi pengeluaran  yang  menjadi  beban  periode berjalan  sehingga  dapat  meningkatkan  laba  dan arus  kas  operasi  perusahaan.  Ketiga  kegiatan  di atas  yaitu  manipulasi  penjualan,  mengurangi biaya  diskresionari,  dan  produksi  yang  berlebih mengakibatkan keabnormalan biaya-biaya seperti abnormal discretionary expense , abnormal  cost  production .  Manipulasi  di  atas juga  menyebabkan cashflow dari  operasi menjadi abnormal ( abnormal cash flow operation ).  Dengan  demikian,  berdasarkan uraian  di  atas  maka  hipotesis  selanjutnya  dari penelitian ini adalah:
H2a:  Manajemen  laba  riil  melalui  manipulasi arus  kas  operasi  berpengaruh  positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan tax aggressiveness .
H2b:  Manajemen  laba  riil  melalui  penurunan beban  diskresionari  berpengaruh  positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan tax aggressiveness
H2c:  Manajemen  laba  riil  melalui  manipulasi produksi  berpengaruh  positif  terhadap kemungkinan  perusahaan  melakukan tax aggressiveness
Pengaruh corporate governance terhadap tax aggressiveness
Desai dan Dharmapala (2006) menggunakan  data  dari  S&P  Compustat Database  periode  1993  s.d.  2001  untuk menjelaskan  hubungan corporate  governance dengan  insentif  manajemen  dan  penggelapan pajak. Hasilnya, corporate governance yang
buruk menghasilkan kecenderungan
penggelapan  pajak.  Sejalan  dengan  Desai  dan Dharmapala, penelitian Sari dan Martani (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan  yang  negatif  antara corporate governance yang  baik  dengan  terjadinya penggelapan  pajak. Corporate  governance akan semakin baik apabila terdapat pengawasan yang lebih  baik  dari  manajemen.  Pengawasan  yang lebih  baik  ini  bisa  berbentuk  adanya  komite audit  dalam  struktur  manajemen  ataupun anggota dewan yang independen (Richardson et al,  2014  dan  Armstrong,  2012).  Richardson, Lanis  dan  Taylor  (2013)  melakukan  penelitian untuk  melihat  pengaruh  pengawasan  anggota dewan terhadap tax aggressiveness dan menghasilkan  kesimpulan  bahwa  pengaruh  ini bersifat  negatif.  Lebih  spesifik  lagi,  Armstrong (2012)  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan yang  negatif  antara  adanya  anggota  dewan independen  dengan  praktik tax  aggressiveness karena adanya pengawasan lebih yang dilakukan oleh anggota dewan independen. Meski demikian, Chou (2010) menunjukkan hasil yang berkebalikan dengan penelitian Armstrong et al. (2012).  Hal  ini  karena  Chou  meneliti  kinerja anggota  dewan  independen  ketika  terjadinya financial  distress .  Chou  menemukan  hubungan negatif  antara  anggota  dewan  independen dengan financial distress yang dialami perusahaan.  Dalam  kondisi financial  distress , anggota  dewan  independen  cenderung  tidak ingin  menghadiri board  of  meeting. Hal  ini menyebabkan pengawasan yang lebih baik yang dilakukan  oleh  anggota  dewan  independen, sebagaimana dinyatakan oleh Armstrong (2012) menjadi  terdilusi.  Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  hipotesis  selanjutnya  dari  penelitian  ini adalah:
H3a:  Komite  audit  berpengaruh    negatif terhadap praktik tax aggressiveness .
H3b:  Persentase  anggota  dewan  independen berpengaruh  negatif  terhadap  praktik tax aggressiveness
Kepemilikan  institusional  adalah  kepemilikan saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan  investasi  dan  kepemilikan  institusi lain  (Tarjo,  2008).  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Shleifer  dan  Vishney  (1986)  mengatakan bahwa  pemilik  institusional  memainkan  peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan  dan  memengaruhi  manajer. Khurana dan Moser (2009) melakukan
penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa  semakin  tinggi  kepemilikan  institusional jangka  panjang  pada  suatu  perusahaan,  maka akan semakin rendah praktik tax aggressiveness yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Badertscher,  Katz,  dan Rego  (2009).  Badertscher,  Katz,  dan  Rego (2009)  menyimpulkan  bahwa  perusahaan  yang lebih bersifat privat (kepemilikan institusionalnya  tinggi)  cenderung  lebih  rendah melakukan tax aggressiveness daripada perusahaan yang lebih bersifat publik (kepemilikan institusionalnya rendah).
Berdasarkan  penelitian  ini,  maka  hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah:
H3c:  kepemilikan  institusional  berpengaruh negatif terhadap praktik tax aggressiveness

## Metode Penelitian Data dan Sampel Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder dimana  sumber  sekunder  dalam  penelitian  ini berupa  laporan  tahunan  atau  laporan  keuangan perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2015.  Data sekunder        ini antara lain berasal dari www.idx.co.id,www.sahamok.com , Indonesian  Capital  Market  Directory  (ICMD), maupun    dari   sumber-sumber    lainnya    yang dianggap     sesuai dengan penelitian    yang dilakukan.      Dalam  penelitian  ini  populasi meliputi  seluruh  emiten  perusahaan  manufaktur meliputi  sektor  industri  dasar  dan  bahan  kimia, aneka  industri,  serta  industri  barang  konsumen yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada tahun  2015.  Sektor  manufaktur  diambil  sebagai populasi,  karena  sektor  tersebut  merupakan sektor  yang  paling  dominan  dari  keseluruhan perusahaan  yang  terdaftar  dalam  Bursa  Efek Indonesia  (BEI).  Dalam  penelitian  ini,  sampel diambil  secara nonprobablity sampling  dengan teknik purposive   sampling ,     yaitu   teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,    2016).    Kriteria    tersebut   adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan  yang  telah  terdaftar  di  BEI  dan menerbitkan laporan keuangan secara konsisten  tahun  2011  sampai  dengan  2015. Pemilihan rentang waktu ini sesuai  dengan
masa yang akan diuji yaitu dalam kurun waktu lima tahun.
2. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data keuangan  untuk  tahun  2011  sampai  dengan 2015  yang  diperlukan  untuk  pengukuran keseluruhan variabel.
3. Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur.  Pemilihan  sektor  manufaktur ini karena sektor ini merupakan sektor yang dominan  dalam  perusahaan  yang  terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
Dengan  kriteria  di  atas,  maka  diperoleh jumlah  sampel  sebanyak  87  perusahaan  dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2011 s.d. 2015 (435 tahun-perusahaan).
menggunakan model pengukuran oleh Desai dan Dharmapala yang dimodifikasi oleh Lim (2010). Modifikasian ini lebih baik dibandingkan model sebelumnya  (model  Desai  dan  Dharmapala) karena  dalam  mencari  nilai  residual  (nilai tax aggressiveness )  digunakan  regresi  terhadap discretionary  accrual yang  lebih  murni  dari manajemen laba akrual apabila jika dibandingkan  menggunakan  model  Desai  dan Dharmapala  yang  memakai total  accrual (Dechow et al., 1995 dan Kothari et al, 2005).
Menurut Lim, tax aggressiveness diperoleh  melalui  dua  langkah.  Langkah pertama  adalah  memperkirakan discretionary accrual. Caranya  dengan  mencari  total  akrual yaitu net income dikurangi cash from operation . Accruals it = NI it -CFO it Model Penelitian
Berdasarkan  gambar  di  atas,  maka model  penelitian  utama  yang  akan  digunakan adalah dengan persamaan sebagai berikut: TAit = α0it + β1FDISTRESSit + β2AbsCFO + β3AbsDA +  β4AbsPROD  + β5OUTKOMit +β6AUDIT+  β7INST+ β8SIZEit–1+ β9LEVit + β10CAPINTit + ε it Dimana: TAit : taxaggressiveness . FDISTRESS: financial distress. AbnCFO: Abnormal Cash Flow from Operation AbnDE: Abnormal Discretionary Expenses.
AbnPROD: Abnormal Production Cost. OUTKOM: persentase anggota dewan komisaris independen.
AUDIT:jumlah anggota komite audit. INST: persentase kepemilikan institusional. Variabel kontrol meliputi firmsize (SIZE), leverage (LEV), capital intensity (CAPINT) ε it adalah error .
Penelitian  ini  menggunakan  model regresi  data  panel  pada  persamaan  utama. Dengan  demikian,  digunakan  uji  Chow,  Uji Hausman,  dan  Uji  LM  untuk  mengetahui manakah  pendekatan  yang  tepat  antara  OLS (ordinary  least  square),  FEM  ( Fixed  Effect Method ),  atau  REM  ( Random  Effect  Method ).
Hasil  pengujian  menunjukkan  pendekatan  yang tepat  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah FEM ( Fixed Effect Method ).

## Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah tax  aggressiveness .  Sementara  itu  variable independen dalam penelitian ini adalah financial distress, Variabel ini diukur dengan
Keterangan: Accruals it :total akrual dari perusahaan i di tahun t NI it : net income perusahaan i di tahun t. CFO it : cash flow from operation dari perusahaan i di tahun t.
kemudian  total  akrual  diskalakan  dengan  aset tahun sebelumnya ( lagged asset ) dan diregresikan  menggunakan  formula  Dechow  et al. (1995) sebagaimana berikut:
Keterangan: Accruals it : total akrual dari perusahaan i di tahun t. Assetsit-i : total asset perusahaan i di tahunt-1. ΔSalesit :perubahan penjualan perusahaan i di tahun t. ΔA/Rit : perubahan piutang perusahaan i di tahun t. PPEit : aset tetap perusahaan i di tahun t. eit :nilai residu perusahaan i ditahun t.
Nilai  residu  atau  e it pada  persamaan  di atas adalah discretionary accrual (DA) dan akan dimasukan pada langkah selanjutnya.
Langkah  kedua  dilakukan  dengan  cara memisahkan  komponen book  tax  different yang disebabkan  manajemen  laba  tujuan  pajak  dari total book tax different . Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi komponen tersebut sebagai tax aggressiveness yaitu  dengan  cara  melakukan regresi OLS pada persamaan berikut ini:
BTD it = b 1 DA it +U i +e it Keterangan: BTD it :Book Tax Difference perusahaan i di tahun t diskalakan dengan lagged asset. DA it :discretionary accrual perusahaan i di tahun t diskalakan dengan lagged asset U i average value of residual perusahaan i e it deviation from average residual Ui perusahaan i di tahun t
Tax  aggressiveness (TA it )  pada  suatu perusahaan (i) di suatu tahun (t) didapat dengan cara menjumlahkan U i dengan e it.. Variabel  independen  dalam  penelitian  ini meliputi financial  distress,  real  earnings management dan corporate  governance yang Untuk  variabel financial  distress ,  penelitian Richardson et al. (2014) merujuk pada Altman Z Score  yang  telah  dimodifikasi  Graham  (1998) dalam  menilai  tingkat financial  distress yang dialami  oleh  suatu  perusahaan.  Model  untuk mengukur  tingkat financial  distress yang dialami  suatu  perusahaan  sebenarnya  ada banyak.  Beberapa  di  antaranya  adalah  Zavgren (1982),  Ohlson  (1980),  Deakin  (1977),  dan Beaver (1966). Model yang dikembangkan oleh Altman  (1968)  dan  kemudian  dimodifikasi  oleh Graham  (1998)  memiliki  tingkat  prediksi  yang sangat tinggi yaitu di atas 60 persen dan ukuran ini  telah  dipakai  di  berbagai  negara  dalam rangka  memprediksi  kesulitan  keuangan  suatu perusahaan yang bisa menyebabkan kebangkrutan  perusahaan.  Prediksi  tingkat financial  distress yang  ditanggung  suatu perusahaan dapat diukur sebagai berikut:
Z = 1,2 ( working capital dibagi total aset) + 1,4
.(laba  ditahan  dibagi  total  aset)  +  3,3  (laba sebelum pajak dan beban bunga dibagi total aset) + 0,999 (penjualan dibagi total aset) dimana semakin besar Z akan menunjukkan  semakin  rendah  level financial distress yang  dialami  perusahaan.  Oleh  karena itu, dalam penelitian ini Z akan ditransformasikan  dengan  cara  nilai  Z  akan dikalikan -1, sehingga nilai Z hasil transformasi akan  menunjukkan  kenaikan  nilai  kesulitan keuangan.
Manajemen laba riil diukur menggunakan pendekatan  yang  digunakan  Roychowdhury (2006). Pendekatan ini dipakai karena pendekatan-pendekatan sebelumnya kebanyakan berfokus  hanya  kepada discretionary  expense saja. Adapun pendekatan
Roychowdhury meliputi  baik abnormal  cash  flow  operation, abnormal
discretionary expenses, maupun abnormal  production costs ( Roychowdhury, 2006).
1. Abnormal Cash Flow Operation CFO t / A t-1 = α 0 + α 1 (1/ A t-1 ) + α 2 (S t / A t-1 ) + α 3 (ΔSt / A t-1 ) + ε t Keterangan : CFO t : arus kas operasi perusahaan i pada tahun t A t-1 : aset total perusahaan i pada tahun t-1 S t : penjualan total perusahaan i pada tahun t-1
Model  ini  akan  akan  diestimasi  setiap tahun.  Residual  dari  hasil  estimasi  merupakan abnormal CFO  perusahaan  i  pada  tahun  t (AbNCFO it ).
2. Abnormal Discretionary Expenses
DISEXP t / A t-1 = α 0 + α 1 (1/ A t-1 ) + α 2 (S t / A t- 1 ) + ε t Dimana  DISEXP t adalah discretionary expenses yaitu  penjumlahan  beban  penelitian dan pengembangan, beban iklan, beban penjualan,  administrasi,  dan  umum.  Model  ini akan akan diestimasi setiap tahun. Residual dari hasil  estimasi  merupakan abnormal DISEXP perusahaan i pada tahun t. (AbnDE it ) 3. Abnormal Production Costs
PROD t / A t-1 = α 0 + α 1 (1/ A t-1 ) + α 2 (S t / A t-1 ) + α 3 (ΔS t / A t-1 ) + α 4 (ΔS t-1 / A t-1 ) +  ε t PROD t adalah production  costs yaitu penjumlahan  harga  pokok  penjualan  dan perubahan  persediaan .  Model  ini  akan  akan diestimasi  setiap  tahun.  Residual  dari  hasil estimasi merupakan abnormal DISEXP perusahaan i pada tahun t.(AbsPRODit).
Corporate  governance suatu  perusahaan diukur dengan tiga hal sebagai berikut:
1. Persentase anggota dewan independen
Persentase jumlah anggota dewan komisaris  independen  diukur  dengan  cara membagi  persentase  anggota  dewan  komisaris yang  independen  dengan  jumlah  total  anggota dewan komisaris sebagaimana penelitian Richardson (2014):
Ukuran  ini  berdasarkan  pernyataan bahwa corporate governance yang semakin baik dikarenakan  pengawasan  yang  semakin  baik pula  dan  pengawasan  yang  semakin  baik  ini salah satunya diukur dengan persentase anggota dewan  komisaris  yang  independen  (Richardson, 2014).  Pengawasan  adalah  salah  satu  unsur dalam corporate governance yang baik.
2. Komite Audit
Komite  audit  dalam  berbagai  penelitian biasanya  diukur  menggunakan dummy  variable dimana  skor  1  (satu)  bagi  perusahaan  yang memiliki  komite  audit  dan  skor  0  (nol)  bagi perusahaan  yang  tidak  memiliki  komite  audit. Ukuran  ini  berdasarkan  kenyataan  bahwa corporate  governance yang  semakin  baik dikarenakan  pengawasan  yang  semakin  baik pula  dan  pengawasan  yang  semakin  baik  ini salah satunya diukur dengan keberadaan komite audit. Namun, merujuk pada Keputusan Ketua
Sholehudin Adi Nugroho & Amrie Firmansyah, Pengaruh Financial Distress, Real Earnings…
Bapepam  nomor  Kep-29/PM/2004  yang  sampai sekarang belum diubah di dalamnya mewajibkan perusahaan  untuk  memiliki  komite  audit beranggotakan  minimal  tiga  orang.  Dengan adanya  peraturan  ini,  maka variabel  dummy ini menjadi  tidak  relevan  lagi  karena  perusahaan yang tidak memiliki komite audit tidak akan bisa listing dalam BEI. Untuk itu, penulis mengganti pengukuran  komite  audit  dari variabel  dummy menjadi jumlah anggota komite audit. 3. Kepemilikan Institusional
Konsentrasi  kepemilikan  institusional  ini dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rasio sebagai berikut:
Selain itu, dalam penelitian ini memasukkan variabel control yaitu :
1. Size (Ukuran Perusahaan)
Teori  akuntansi  positif  terkait  dengan political cost mempostulatkan bahwa perusahaan yang lebih besar akan membayar biaya  politis  yang  lebih  besar  termasuk  di dalamnya  pajak  penghasilan  (Watts  dan Zimmerman, 1986 dalam Richardson, 2014). Secara  kontras,  perusahaan  yang  lebih  besar pula  yang  mampu  memengaruhi  proses politik sesuai keinginan mereka dan berpartisipasi  dalam  perencanaan  pajak (Siegfried, 1972). Size ini diukur menggunakan  natural  log  atas  total  aset  di awal tahun.

## 2. Leverage
Bunga  sebagai  pengurang  pajak  sudah seharusnya  berpengaruh  positif  dan  menjadi insentif suatu perusahaan dala melakukan tax planning  (Cheng  et  al,  2012). Leverage dihitung  dengan  cara  utang  jangka  panjang dibagi dengan total nilai aset.

## 3. Capital Intensity
Capital  intensity digunakan  sebagai variabel  kontrol  untuk  menangkap  perbedaan antara  pelaporan  pajak  dan  pelaporan  buku perusahaan yang dapat memengaruhi pengukuran  tax  aggressiveness  (Gupta  dan Newberry,  1997).  Perusahaan  dengan capital intensity makin besar akan terdampak  lebih
besar  akibat  perbedaan treatment terhadap beban  penyusutan  yang  dilakukan  dalam pelaporan perpajakan dengan pelaporan keuangan  perusahaan.  Capital  intensity  diukur dengan  cara  total  nilai  tanah,  peralatan  dan bangunan  di  suatu  tahun  dibagi  dengan  total nilai aset di tahun sebelumnya.

## Analisis Dan Pembahasan Statistik Deskriptif
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel Mean Med Max Min SD TA 5,76 x 10-17 -0,007 6,010 -5,691 0,482 FDISTRES S -1,9950 -1,907 4,870 -15,767 1,737 AbnCFO -0,121 0,027 1,822 -48,545 2,448 AbnDE -0,023 0,0130 0,680 -0,923 0,180 AbnPC 0,052 0,075 3,083 -5,334 0,521 AUDIT 3,018 3,000 7,000 0,000 0,885 INST 0,719 0,757 1,000 0,000 0,195 OUTKOM 0,428 0,364 1,000 0,000 0,213 LEV 0,227 0,096 2,518 0,007 0,355 SIZE 27,924 27,76 33,095 24,588 1,611 CAPINT 0,558 0,500 8,269 0,054 0,513
Pada  tabel  di  atas  diketahui  bahwa rata-rata  nilai  variabel tax  aggressiveness pada    perusahaan    yang   menjadi  sampel selama  5  (lima)  tahun  adalah  di  angka  1,82 x 10 -17 , angka yang sebenarnya sangat  kecil akan  tetapi  tetap  saja  bernilai  positif. Boox tax  difference (BTD)     menggambarkan selisih antara laba akuntansi (sebelum beban pajak  dan  bunga)  dengan  penghasilan  yang akan  digunakan  untuk  menghitung  berapa beban    pajak    perusahaan     tersebut.   Nilai positif    ini     diartikan   bahwa book    tax difference yang  dilaporkan  dalam  laporan keuangan  lebih  besar  daripada book  tax difference yang    seharusnya   ( book    tax difference normal),  sehingga  bisa  diduga terdapat  aktivitas tax  aggresiveness karena penghasilan      yang     dilaporkan kepada pemegang   saham    dalam   bentuk   laba akuntansi  lebih  besar  daripada  penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan. Nilai minimum dalam analisis statistik deskriptif  menggambarkan  nilai  terendah  dari masing-masing      variabel     sedangkan     nilai
maksimum  menggambarkan  nilai  tertinggi  dari masing-masing  variabel.  Dari  tabel  2,  terlihat bahwa  nilai  maksimum  dan  minimum  untuk variabel tax  aggressiveness sebesar  6,08  dan  - 5,69. Nilai paling tinggi menggambarkan bahwa perusahaan  tersebut  paling  gencar  melakukan tax aggressiveness dan sebaliknya nilai terendah menunjukkan hal yang sebaliknya.
Rata-rata variabel financial distress adalah sebesar  -1,19. Nilai financial distress ini sebenarnya  adalah  suatu  probabilitas  yang menunjukkan  bahwa  semakin  besar  nilai financial  distress suatu  perusahaan,  maka  akan semakin  bermasalah  pula  keuangan  perusahaan tersebut. Dengan demikian, jika suatu perusahaan  memiliki  nilai  di  atas  rata-rata  ini, bisa  dikatakan  bahwa  perusahaan  tersebut memiliki  kondisi  keuangan  yang  lebih  buruk dan  memiliki  potensi  kebangkrutan  lebih  besar jika  dibandingkan  perusahaan  kebanyakan. Apabila  suatu  perusahaan  memiliki  nilai financial  distress di  bawah  nilai  rata-rata,  bisa dikatakan  bahwa  perusahaan  tersebut  memiliki kondisi  keuangan  yang  lebih  baik  daripada kondisi keuangan perusahaan kebanyakan.
Nilai rata-rata abnormal cashflow menunjukkan  nilai  -0,12.  Semakin  besar  nilai abnormal  cashflow yang  positif  menunjukkan bahwa  perusahaan  semakin  tinggi  melakukan manajemen  laba  riil  dengan  cara  memanipulasi penjualan,  yaitu  dilakukan  dengan  memberikan diskon  yang  amat  tinggi  dan  fasilitas  kredit lunak  sehingga  meningkatkan  jumlah  penjualan meskipun menurunkan cash flow from operation daripada  yang  seharusnya.  Demikian  pula sebaliknya,  nilai  rata-rata abnormal  cashflow menunjukkan nilai -0,12 Angka negatif mengindikasikan bahwa perusahaan secara rata- rata  tidak  melakukan  manajemen  laba  riil dengan memanipulasi beban diskresioner karena nilai mean (rata-rata)  menunjukkan  hasil  yang negatif.  Nilai  deviasi  standar  variabel abnormal cashflow pada penelitian ini adalah sebesar 2,45 . Nilai deviasi standar yang melebihi nilai mean (- 0,12)  menunjukkan  bahwa mean menjadi  buruk jika  dipakai  untuk  merepresentasikan    data secara  keseluruhan.  Nilai  maksimum  dan minimum variabel abnormal cash flow berdasarkan  tabel  2  adalah  sebesar  1,82  dan  - 48,54.
Semakin besar nilai abnormal discretionary  expense menunjukkan  bahwa perusahaan semakin tinggi melakukan manajemen laba riil dengan cara memanipulasi
beban  diskresioner,  yaitu  memanipulasi  beban administrasi  dan  penjualan  sehingga  mampu meningkatkan  laba  dan  kas  operasi  perusahaan. Nilai  variabel abnormal  discretionary  expense berada di angka -0,023. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan secara rata- rata  tidak  melakukan  manajemen  laba  riil dengan memanipulasi beban diskresioner karena nilai mean menunjukan  hasil  negatif.  Namun, variabel abnormal discretionary expense memiliki  deviasi  standar  sebesar  0,18 . Nilai deviasi  standar  yang  melebihi  nilai mean (- 0,023)  menunjukkan  bahwa mean menjadi buruk jika dipakai untuk merepresentasikan data secara  keseluruhan.  Nilai  maksimum  dan minimum  variabel abnormal  discretionary expense berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 0,68 dan -0,92
Nilai variabel abnormal production ditunjukkan  oleh  tabel  berada  di  angka  0,052. Angka  ini  mengindikasikan  bahwa  perusahaan secara  rata-rata  melakukan  manajemen  laba  riil dengan  memanipulasi  produksi  karena  nilai mean menunjukkan  hasil  positif.  Akan  tetapi, deviasi  standar  pada ,  abnormal  production  cost adalah  sebesar  0,52.  Nilai  deviasi  standar  yang melebihi  nilai  mean  (0,052)  menunjukkan bahwa mean menjadi  buruk  jika  dipakai  untuk merepresentasikan  data  secara  keseluruhan. Nilai maksimum dan minimum variabel abnormal  production  cost berdasarkan  tabel adalah sebesar 3,08 dan -5,33.
Variabel persentase komisaris independen memiliki nilai rata-rata ( mean ) sebesar 0,39. Hal ini  menunjukkan  bahwa  rata-rata  perusahaan yang  menjadi  sampel  memiliki  anggota  dewan komisaris  independen  sebesar  39%  dari  total seluruh  anggota  dewan  komisaris  perusahaan. Peraturan pasar modal Indonesia yaitu Keputusan  Direksi  PT  Bursa  Efek  Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 sebagaimana diubah  terakhir  dengan  Keputusan  Direksi  PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan  Efek  Bersifat  Ekuitas  Selain  Saham  yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, mewajibkan  Perseroan  Terbatas  untuk  memiliki jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah  anggota  dewan  komisaris  perusahaan. Dengan  demikian,  secara  rata-rata  perusahaan sampel  telah  memenuhi  ketentuan  dari  BEI  ini. Kemudian,  deviasi  standar  pada  persentase komisaris independen adalah sebesar 0,13.  Nilai
Sholehudin Adi Nugroho & Amrie Firmansyah, Pengaruh Financial Distress, Real Earnings…
deviasi  standar  yang  kurang  dari  nilai mean (0,39)  menunjukkan  bahwa mean menjadi  baik jika  dipakai  untuk  merepresentasikan    data secara  keseluruhan.  Nilai  maksimum  dan minimum variabel persentase komisaris independen berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 1 dan 0.
Variabel komite audit memiliki nilai rata- rata  3,01.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa perusahaan manufaktur yang  menjadi sampel di tahun  2011  s.d.  2015  memiliki  jumlah  anggota komite  audit  sebanyak  3,01.  Merujuk  pada Keputusan  Ketua  Bapepam  nomor  Kep- 29/PM/2004  yang  sampai  sekarang  belum diubah  dimana  di  dalamnya  mewajibkan perusahaan  untuk  memiliki  komite  audit beranggotakan  minimal  3  (tiga)  orang,  dengan adanya  nilai  rata-rata  sebesar  3,01  ini  maka secara  umum  perusahaan  manufaktur  yang menjadi  sampel  telah  mengikuti  ketentuan  dari Bapepam  ini  yang  sekarang  berubah  nama menjadi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Lebih lanjut,  standar  variabel  jumlah  komite  audit adalah  sebesar  0,88.  Nilai  deviasi  standar  yang kurang  dari  nilai mean (3,01)  menunjukan bahwa mean menjadi  baik  jika  dipakai  untuk merepresentasikan  data  secara  keseluruhan. Nilai  maksimum  dan  minimum  variabel  komite audit berdasarkan tabel adalah sebesar 7 dan 0.
Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata ( mean ) sebesar 0,72. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang  menjadi  sampel  memiliki  kepemilikan institusional  yang  sangat  tinggi.  Kepemilikan yang  sangat  tinggi  ini  yaitu  sebesar  72%  dari jumlah  saham  yang  beredar.  Variabel  ini memiliki nilai deviasi standar sebesar 0,19. Nilai deviasi  standar  yang  kurang  dari  nilai  mean (rata-rata  nilai  sampel)  menunjukan  bahwa mean menjadi  baik  jika  dipakai  untuk merepresentasikan data secara keseluruhan.Nilai maksimum  dan  minimum  variabel  kepemilikan institusional  berdasarkan  tabel  2  adalah  sebesar 1 dan 0.

## Hasil Uji Hipotesis
Tabel 4.2.
Uji Hipotesis Variabel Koefisien Prob. α Signifikansi (5%) FDISTRESS 0,007 0,150 0,05 Tidak Signifikan ABNCFO 0,009 0,000 0,05 Signifikan ABNDE -0,194 0,007 0,05 Signifikan ABNPC -0,113 0,000 0,05 Signifikan AUDIT -0,007 0,044 0,05 Signifikan INST -0,156 0,003 0,05 Signifikan OUTDIR 0,099 0,001 0,05 Signifikan CAPINT 0,029 0,0356 0,05 Signifikan LEV 0,103 0,003 0,05 Signifikan SIZE -0,035 0,007 0,05 Signifikan
Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Aggressiveness
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa variabel financial  distress (FDISTRESS)  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan ( tax aggressiveness)
dengan level signifikansi5%.Oleh karena itu, H1 ditolak.
Agresivitas pajak yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan  di  Indonesia,  secara teori  keagenan,  tidaklah  sesuai  dengan  harapan stakeholder .  Pada  saat financial  distress pun, stakeholeder , lebih khusus lagi investor memandang  peningkatan  agresivitas  pajak sebagai  suatu  tindakan  yang  berisiko  tinggi. Perusahaan sudah dalam kondisi keuangan yang buruk,  dan  apabila  ditambah  risiko  yang ditimbulkan  akibat  peningkatan    agresivitas pajak  menyebabkan  kekhawatiran  investor mengenai  akan  meningkatnya  probabilitas perusahaan  menjadi  bangkrut  dan  dilikuidasi. Pada  akhirnya,  hal  ini  akan  menyebabkan hilangnya  uang  yang  ditanam  oleh  investor  di dalam  perusahaan  tersebut.  Risiko  ini  misalnya apabila  tindakan  menghindari  pajak  tersebut tergolong ilegal dan diketahui otoritas perpajakan  yang  menyebabkan  sanksi  yang makin  memberatkan  keuangan  perusahaan. Dengan  demikian,  pada  kondisi  ini  terjadi masalah  keagenan  karena  ketidakselarasan antara tujuan manajemen perusahaan dan tujuan investor.  Meski  demikian,  hasil  penelitian  ini menghasilkan  kesimpulan  yang  berbeda  dari teori yang ada.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seburuk  apapun  kondisi  keuangan  perusahaan- perusahaan di Indonesia tidak akan memicu
perusahaan  tersebut  untuk  meningkatkan tax aggressiveness atau agresivitas    pajaknya. Demikian     pula    sebaliknya,  sebaik   apapun kondisi  keuangan    perusahaan  tidak    akan memicu  perusahaan  tersebut  untuk  mengurangi agresivitas  pajaknya  meskipun  dalam  model penelitian  ini  telah  digunakan  variabel  kontrol, yaitu ukuran size,leverage , dan capital intensity. Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil penelitian  sebelumnya  sebagaimana  dilakukan oleh  Richardson  et  al.  (2014),  Richardson  et  al. (2015),  dan  Feizi  et  al.  (2016).    Penelitian mereka   menghasilkan    kesimpulan    bahwa financial     distress memberikan  hasil     yang signifikan      dan      positif     atas peningkatan agresivitas  pajak  ( tax  aggressiveness )  suatu perusahaan. Perbedaan ini bisa  saja  diakibatkan perbedaan     karakteristik    antara   perusahaan- perusahaan    yang    digunakan   dalam  sampel penelitian       tersebut  dengan perusahaan- perusahaan di Indonesia. Ketika terjadi financial distress perusahaan-perusahaan  di  Indonesia tidaklah  mencari  tambahan  kas  atau  tambahan keuntungan dengan cara meminimalkan  beban pajak.
Pengaruh Real Earnings Management terhadap Tax Aggressiveness
1. Pengaruh Manipulasi Penjualan
Dari hasil pengujian hipotesis Abnormal Cashflow      from      Operation (AbnCFO) berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan ( tax aggressiveness)  dengan  level  signifikansi  5%. Oleh karena itu, H2a diterima.
Pengaruh positif ini dapat diartikan bahwa semakin  besar  hasil  penjualan  yang  dihasilkan akibat  manipulasi  berupa  pemberian  diskon yang tidak wajar, akan meningkatkan agresivitas pajak  suatu  perusahaan  karena  membuat perbedaan  laba  yang  dilaporkan  akuntansi  dan perpajakan  menjadi  semakin  besar.  Penelitian ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Dridi  dan Boubaker  (2015)  dan  Geraldina  (2014)  yang menghasilkan  kesimpulan  yang  sama  mengenai peningkatan  manajemen  laba  riil  semacam  ini akan  diikuti  pula  oleh  peningkatan  agresivitas pajak  suatu  perusahaan.  Perusahaan-perusahaan di  Indonesia  menggunakan  manajemen  laba semacam  ini  karena  memang  manajemen  laba melalui  manipulasi  penjualan  ini  memberikan keuntungan  ganda.  Di  satu  sisi  menaikkan  laba akuntansi  dan  di  sisi  lain  menurunkan penghasilan kena pajak sehingga tidak  jarang
pada  akhir  tahun  dan  pada  acara-cara  tertentu akan ditemui diskon-diskon yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang jumlahnya di luar kewajaran.
2. Pengaruh Manipulasi Beban Diskresioner Dari  hasil  pengujian  hipotesis  diketahui bahwa variabel Abnormal Discretionary Expense (AbnDE)  berpengaruh  negatif  secara signifikan  terhadap  agresivitas  pajak  suatu perusahaan  ( tax  aggressiveness)  dengan  level signifikansi 5%. Dengan demikian, H2b ditolak. Pengaruh  negatif  ini  dapat  diartikan bahwa  semakin  besar  laba  akuntansi  yang dihasilkan akibat manipulasi berupa minimalisasi  beban  diskresioner  yang  tidak wajar (seperti beban penelitian dan pengembangan, iklan, dan penjualan, administrasi,  dan  umum),  akan  menaikkan  pula penghasilan  kena  pajak  yang  jumlahnya  lebih besar daripada laba akuntansi. Dengan demikian semakin  tinggi  manajeman  laba  riil  melalui manipulasi  beban  diskresioner  akan  membuat perbedaan  laba  yang  dilaporkan  akuntansi  dan perpajakan  menjadi  semakin  kecil  dan  pada akhirnya mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Dari hubungan negatif ini bisa pula dikatakan  bahwa  perusahaan-perusahaan  di Indonesia tidak bisa melakukan manajeman laba riil  melalui  beban  diskresioner  dengan  fungsi meningkatkan laba akuntansi, sekaligus menurunkan penghasilan kena pajak. Manajemen perusahaan di Indonesia diharuskan memilih  dalam  kebijakannya  apakah  ingin menaikkan laba perusahaannya (dengan meningkatkan manipulasi beban diskresionernya) ataupun melakukan manajemen pajak  (dengan  menurunkan  manipulasi  beban diskresionernya).  Jadi,  antara  dua  kebijakan yaitu  memaksimalkan  laba  akuntansi  atau meminimalkan  laba  pajak  ini  bersifat trade  off. Hubungan  negatif  ini juga  bisa  diartikan  bahwa di  Indonesia  ada  beberapa  jenis  beban  yang menjadi sasaran manajemen laba riil yang dapat menjadi  beban  dalam  akuntansi,  tetapi  tidak mampu menjadi beban dalam peraturan perpajakan.  Dengan  demikian,  atas  beban tersebut  harus  dilakukan  koreksi  fiskal  positif yang  mengakibatkan  penghasilan  kena  pajak menjadi  lebih  besar  daripada  penghasilan akuntansi.  Dalam  analisis  statistik  deskriptif, terlihat  rata-rata  nilai abnormal  discretionary expense yang  selalu  negatif.  Geraldina  (2014) menyatakan bahwa nilai abnormal discretionary
Sholehudin Adi Nugroho & Amrie Firmansyah, Pengaruh Financial Distress, Real Earnings…
expense yang  negatif  menandakan  bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan manajemen  laba  riil.  Dengan  demikian,  bisa disimpulkan  bahwa  kebanyakan  perusahaan- perusahaan  di  Indonesia  tidak  melakukan manajeman laba riil berupa manipulasi discretionary expense dalam rangka meningkatkan laba akuntansinya.
Hal ini karena manajemen laba riil berupa manipulasi  beban  diskresioner  berakibat  selain menaikkan  laba  akuntansi,  juga  menaikkan penghasilan kena pajak perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian ini.
Seandainya  ada  perusahaan  di  Indonesia yang  melakukan  manajemen  laba  riil  semacam ini  untuk  meminimalkan  pajak,  hal  ini diakibatkan  karena  ada  tekanan  dari  pihak ketiga. Shackelford dan Shevlin (2001) menyebutkan  bahwa  hubungan  negatif  antara manajemen  laba  dengan  agresivitas  pajak  suatu perusahaan  timbul  akibat  tekanan  kontraktual dengan  pihak  ketiga  seperti  regulator,  kreditor, pemasok,  dan  lain  lain.  Dengan  demikian, perusahaan di Indonesia yang  masih melakukan manajemen  laba  riil  melalui  manipulasi  beban diskresioner  misalkan  saja  membuat  beban  gaji buruh  yang  tinggi  karena  tuntutan  buruh Indonesia  yang  semakin  gencar  akhir-akhir  ini, masih akan tetap melakukan hal tersebut karena meskipun  membuat  laba  akuntansi  semakin rendah  juga  membuat  penghasilan  kena  pajak yang semakin rendah pula. Lagipula, penurunan laba  akuntansi  ini  dapat  tertutupi  apabila perusahaan juga melakukan manajemen laba riil melalui  manipulasi  penjualan  sebagaimana disebutkan  di  subbab  sebelumnya.  Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil penelitian  Dridi  dan  Boubaker  (2015)  dan Samingun (2012) yang menghasilkan kesimpulan  bahwa  terdapat  hubungan  yang positif  antara  manajemen  laba  riil  (yang dilakukan melalui manipulasi beban diskresioner)  terhadap  agresivitas  pajak  suatu perusahaan.
3. Pengaruh Manipulasi Produksi
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  diketahui bahwa  variabel Abnormal  Production  Cost (AbnPC) berpengaruh negative secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan ( tax aggressiveness)  dengan  level  signifikansi  5%. Oleh karena itu, H2c ditolak.
Pengaruh  negatif  ini  dapat  diartikan bahwa semakin besar laba akuntansi yang
dihasilkan akibat manipulasi berupa maksimalisasi  produksi  yang  tidak  wajar,  akan menaikkan  pula  penghasilan  kena  pajak  yang jumlahnya  lebih  besar  daripada  laba  akuntansi. Dengan  demikian  semakin  tinggi  manajeman laba  riil  melalui  manipulasi  produksi  akan membuat  perbedaan  laba  yang  dilaporkan akuntansi dan perpajakan menjadi semakin kecil dan pada akhirnya mengurangi agresivitas pajak perusahaan.  Hubungan  negatif  ini  bisa  diduga diakibatkan karena perbedaan penerapan penilaian persediaan antara ketentuan perpajakan  dengan  ketentuan  akuntansi,  yaitu dengan  tidak  diperbolehkannya  metode LIFO (Last  in  First  Out) dalam  menghitung  nilai persediaan.  Dari  hubungan  negatif  ini  bisa  pula dikatakan  bahwa  perusahaan-perusahaan  di Indonesia  tidak  melakukan  manajemen  laba  riil melalui  manipulasi  produksi  dengan  fungsi meningkatkan laba akuntansi, sekaligus menurunkan penghasilan kena pajak. Manajemen  perusahaan  di  Indonesia  memilih dalam  kebijakannya  apakah  ingin  menaikkan laba  perusahaannya  (dengan  meningkatkan manipulasi  produksinya)  ataupun  melakukan manajemen pajak (dengan menurunkan manipulasi  produksinya).  Jadi,  antara  dua kebijakan  yaitu  memaksimalkan  laba  akuntansi atau meminimalkan laba pajak ini bersifat trade off.
Dalam  analisis  statistik  deskriptif  terlihat bahwa  nilai  rata-rata  ( mean )  variabel abnormal dicretionary  production  cost bernilai  positif. Geraldina  (2014)  menyatakan  bahwa  nilai abnormal  discretionary  expense yang  positif menandakan bahwa perusahaan tersebut melakukan  manajemen  laba  riil.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia tetap melakukan manajemen laba riil berupa manipulasi produksi dalam rangka meningkatkan  laba  akuntansinya  meskipun berakibat pula pada peningkatan laba pajak yang lebih  tinggi  daripada  laba  akuntansi.  Hal  ini diduga  karena  faktor-faktor  produksi  yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia  belum  efisien  digunakan  dan  belum mencapai  kapasitas  maksimalnya.  Perusahaan- perusahaan di Indonesia ingin lebih memaksimalkan  faktor-faktor  produksinya.  Hal ini  terlihat  dari  perusahaan-perusahaan  di Indonesia  yang  memiliki  tenaga  kerja  yang sangat besar di luar kebutuhan, tetapi belum
memberikan  kinerja  yang  seharusnya.  Hal demikian  juga  berlaku  bagi  alat-alat  produksi lainnya  seperti  mesin,  pabrik,  gedung,  dan sebagainya.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil penelitian  Dridi  dan  Boubaker  (2015)  dan Geraldina (2014), yang menghasilkan kesimpulan  bahwa  terdapat  hubungan  positif antara  manajemen  laba  riil  (yang  dilakukan melalui manipulasi produksi) terhadap agresivitas  pajak  suatu  perusahaan.  Perbedaan dengan  penelitian-penelitian  ini  dimungkinkan karena  terdapat  perbedaan  penggunaan  sampel penelitian, periode pengamatan, proksi pengukuran  dan  model  regresi  yang  digunakan. Geraldina (2014) misalnya menggunakan sampel  berupa  perusahaan  manufaktur  yang lebih  panjang  yaitu  10  tahun  (2001  s.d.  2010). Geraldina  (2014)  dalam  mengukur  tingkat agresivitas  pajak  suatu  perusahaan  juga  tidak memakai  ukuran  perbedaan  laba  akuntansi  dan laba  pajak,  tetapi  memakai  kemungkinan  suatu perusahaan terlibat dalam tax shelter . Pengaruh Corporate
Governance
terhadap Tax Aggressiveness
1. Pengaruh Komite Audit Dari  hasil  pengujian  hipotesis  diketahui bahwa variabel komite audit (AUDIT) berpengaruh negative secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan ( tax aggressiveness)  dengan  level  signifikansi  5%. Oleh karena itu, H3a diterima.
Pengaruh negatif signifikan dalam penelitian  ini  bisa  diartikan  bahwa  pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, peningkatan  jumlah  anggota  komite  audit mampu  mengurangi  tingkat  agresivitas  pajak suatu  perusahaan.  Hal  ini  disebabkan  karena komite  audit  di  perusahaan-perusahaan  di Indonesia memiliki anggota-anggota yang kompeten  di  bidangnya  sehingga  mampu melakukan  fungsi  pengawasan  dan  fungsi akuntabilitas  sebagaimana  dipersyaratkan  pada corporate  governance yang  baik.  Hasil  berbeda akan  ditunjukkan  oleh  persentase  komisaris independen  sebagaimana  dijelaskan  di  subbab selanjutnya karena komisaris independen dianggap  hanya  diisi  oleh anggota  yang  terpilih karena  kedudukannya  tanpa  mengetahui  proses bisnis perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2003), Zhou dan Chen (2004), Suaryana (2005), Annisa dan Lulus (2015) dan Dewi dan Jati (2014) yang
menyimpulkan  adanya  hubungan  negatif  yang signifikan.  Namun,  hasil  penelitian  ini  tidak sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Faisal  (2012),  Fenny  (2014),  Swingly  dan Sukarta  (2015)  yang  mana  menyebutkan hubungan  antara  jumlah  komite  audit  dan penghindaran  pajak  sifatnya  tidak  signifikan. Dalam  penelitian-penelitian  tersebut  jumlah komite audit dianggap tidak mampu memberikan  jaminan  penentuan  kebijakan  tarif pajak  efektif  perusahaan.  Perbedaan  dengan penelitian-penelitian  ini  dimungkinkan  karena terdapat perbedaan penggunaan sampel penelitian,  periode  pengamatan,  dan  model regresi yang digunakan.
2. Pengaruh Komisaris Independen Dari  hasil  pengujian  hipotesis  diketahui bahwa variabel persentase komisaris independen (OUTKOM) berpengaruh positif secara signifikan  terhadap  agresivitas  pajak  suatu perusahaan  ( tax  aggressiveness)  dengan  level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H3b ditolak. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian Chou (2010) yang menyatakan bahwa peningkatan  persentase  komisaris  independen justru berpengaruh  secara positif  signifikan  atas agresivitas  pajak.  Hal  ini  terjadi  karena  pada saat-saat  tertentu,  seperti  ketika  perusahaan memiliki  kesulitan  keuangan,  justru  komisaris independen  yang  jarang  menghadiri  rapat-rapat dan pertemuan di perusahaan yang menyebabkan fungsi pengawasan yang disediakan  oleh  pihak  independen  menjadi terdilusi dan meningkatkan kesempatan manajemen untuk menggelapkan atau menghindari  pajak.  Dengan  demikian,  merujuk pada  penelitian  Chou  (2010)  bisa  disimpulkan bahwa  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia memiliki pengaruh positif yang signifikan antara komisaris  independen  dan tax  aggressiveness karena  fungsi  pengawasan  anggota  dewan komisaris  independen  yang  kurang.  Fungsi pengawasan  yang  kurang  ini  seperti  jarang menghadiri  rapat  atau  pertemuan  organisasi untuk  membahas  kinerja  dan  pengawasan perusahaan. Fungsi pengawasan yang kurang ini juga bisa diakibatkan penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen  hanya  sekedar  memenuhi  ketentuan formal.  Sementara,  pemegang  saham  mayoritas masih memegang kendali penting yang mengakibatkan  kinerja  dewan  komisaris  tidak meningkat. Hal ini bisa juga diakibatkan karena pemilihan atau pemberian jabatan komisaris di
Sholehudin Adi Nugroho & Amrie Firmansyah, Pengaruh Financial Distress, Real Earnings…
Indonesia  kurang  memperhatikan  kompetensi dan  integritas  komisaris,  namun  cenderung sebagai penghormatan atau penghargaan saja.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan hasil  penelitian  dari  Wibawa  (2015)  Anisa  dan Kurniasih  (2011),  Sabrina  dan  Soepriyanto (2013), Meilinda dan Cahyonowati (2013) yang menyatakan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang  saham  mayoritas  masih  memegang kendali penting sehingga kerja dewan komisaris tidak  meningkat.  Surya  dan  Yustiavandana (2008)  menyatakan  bahwa  pemilihan  atau pemberian  jabatan  komisaris  di  Indonesia kurang memperhatikan kompetensi dan integritas  komisaris,  namun  cenderung  sebagai penghormatan  atau penghargaan  saja.  Selain  itu wawasan  atau  pengetahuan  dewan  komisaris independen  mengenai core  business perusahaan juga amat kurang dan menyebabkan pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  aktivitas perusahaan menjadi tidak maksimal.
Hasil  penelitian  berbeda  diperlihatkan oleh  Richardson,  Lanis  dan  Taylor (2014)  yang menghasilkan  kesimpulan  bahwa  pengaruh antara  persentase  komisaris  independen  dan tax aggressiveness bersifat  negatif.  Armstrong (2012)  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan yang  negatif  antara  adanya  anggota  dewan independen  dengan  praktik tax  aggressiveness karena adanya pengawasan lebih yang dilakukan oleh  anggota  dewan  independen.  Perbedaan dengan  penelitian-penelitian  tersebut  bisa  saja disebabkan  karena  objek  penelitian  yang berbeda  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian- penelitian tersebut. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan objek penelitian berupa perusahaan-perusahaan  di  Amerika  Serikat  dan Australia  yang  memiliki  tata  kelola  yang  lebih baik.  Selain  itu,  penelitian  dilakukan  dalam jangka  waktu  yang  lebih  panjang  dan  objek penelitian yang lebih banyak.
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional
Dari hasil pengujian hipotesis  diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional (INST) berpengaruh negative secara signifikan terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan ( tax aggressiveness) dengan  level  signifikansi 5%. Oleh karena itu, H3c diterima.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang
memiliki  kepemilikan  intitusional  yang  tinggi telah  mampu  meredam  agresivitas  pajak perusahaan  tersebut.  Hal  ini  juga  diperkuat dengan rata-rata kepemilikan institusional perusahaan-perusahaan di Indonesia yang cukup tinggi  yaitu  sebesar  72%  yang  tentu  saja  akan berperan  mengurangi  agresivitas  pajak  suatu perusahaan  karena  peluang  manajemen  untuk memiliki saham perusahaan semakin kecil yaitu sebesar  28%.  Itu  pun  dengan  asumsi  apabila tidak  ada  saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh publik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Shleifer  dan  Vishney  (1986)  yang mengatakan bahwa pemilik institusional memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam memantau,  mendisiplinkan  dan  mempengaruhi manajer.  Penelitian  Khurana  dan  Moser  (2009) yang  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  semakin tinggi  kepemilikan  institusional  jangka  panjang pada  suatu  perusahaan,  maka  akan  semakin rendah praktik tax aggressiveness yang dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut.  Penelitian Badertscher, Katz, dan Rego (2009)
menyimpulkan  pula  bahwa  perusahaan  yang kepemilikan  institusionalnya  semakin  tinggi cenderung lebih rendah melakukan tax aggressiveness daripada perusahaan yang kepemilikan institusionalnya rendah.
Meskipun  demikian,  terdapat  perbedaan hasil  penelitian  sebagaimana  yang  dilakukan Mahulae,  Pratomo  dan  Nurbaeti  (2015)  yang menghasilkan kesimpulan positif secara signifikan,  lalu  Damayanti  dan  Susanto  (2015), Annisa  (2011),  Winata  (2014)  dan  Dandy  dan Lukviarman (2014) yang menghasilkan kesimpulan tidak signifikannya hubungan antara kepemilikan  institusional  dan  agresivitas  pajak. Perbedaan  dengan  penelitian-penelitian  ini dimungkinkan karena terdapat perbedaan penggunaan proksi pengukuran, sampel penelitian,  periode  pengamatan,  dan  model regresi yang digunakan.

## Simpulan Dan Saran
1. Financial  distress (kesulitan  keuangan) yang  dialami  suatu  perusahaan  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap tingkat tax  aggressiveness (tingkat agresivitas pajak) suatu perusahaan. Hal ini  bisa  saja  disebabkan  karena  cara untuk mendapatkan keuntungan dan kas ketika terjadi kesulitan keuangan
bukanlah  dengan  menggelapkan  atau menghindari  pajak.  Cara  ini  dianggap terlampau  berisiko  dibandingkan  cara- cara  lain.  Cara  lain  yang  dimaksud misalnya  melakukan  efisiensi  melalui pemecatan pegawai, pengoptimalan mesin, gedung, dan sebagainya.
2. Real earnings management (manajemen laba  riil)  dilihat  dari  tiga  aktivitas sebagaimana disebutkan oleh Roychowdhury  (2006)  yaitu  manipulasi penjualan, manipulasi
beban diskresioner,  dan  manipulasi  produksi. Manipulasi  penjualan  akan  terlihat  dari nilai abnormal cashflow suatu perusahaan  yang  melebihi  dari  yang seharusnya.
Manipulasi
beban diskresioner akan  terlihat  dari  nilai abnormal  discretionary  expense yang melebihi  dari  yang  seharusnya,  dan manipulasi  produksi  akan  terlihat  dari nilai abnormal  production  cost yang melebihi  dari  yang  seharusnya.  Dari ketiga manipulasi ini, ketiganya menghasilkan pengaruh yang tidak sama terhadap  tingkat tax  aggressiveness (agresivitas pajak) suatu perusahaan.
a. Abnormal cashflow menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap tax aggressiveness. Dengan  demikian  memang perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan  manajemen  laba  riil  melalui pemanipulasian nilai penjualan untuk memperbesar  nilai  laba  akuntansi  dan menekan  nilai  beban  pajak.  Pemanipulasian di  sini  bisa  berbentuk  pemberian  diskon yang  nilainya  di  luar  kewajaran  ataupun pemberian  fasilitas  kredit  lunak  yang terlampau  sering  sehingga  meningkatkan nilai penjualan akan tetapi menurunkan nilai kas operasi secara tidak wajar.
b. Abnormal discretionary expense
menunjukan hubungan yang negatif signifikan  terhadap tax  aggressiveness. Hubungan  ini  bisa  diartikan  bahwa  ketika perusahaan  mengatur  laba  akuntansinya agar naik, penghasilan kena pajak perusahaan tersebut juga mengalami kenaikan  yang  jumlahnya  melebihi  jumlah laba akuntansinya. Dengan demikian, ketika ingin memanipulasi jumlah beban diskresionernya,  perusahaan-perusahaan
Indonesia  akan  memilih  apakah  ingin berusaha  memperbesar  laba  akuntansinya ataukah  ingin  memperkecil  penghasilan kena  pajaknya.  Pemilihan  ini  dikarenakan keduanya tidak bisa berjalan secara beriringan.  Dari  hasil  analisis  statistik deskriptif yang menunjukkan nilai abnormal discretionary  expense yang  negatif  bisa dianggap  bahwa  secara rata-rata  perusahaan di  Indonesia  tidak  melakukan  manajemen laba  riil  dengan  cara  memanipulasi  jumlah produksi ini.
c. Abnormal  production  cost menunjukkan hubungan  yang  negatif  signifikan  terhadap tax  aggressiveness .  Dengan  demikian, abnormal production cost memiliki kesamaan  hubungan  dengan abnormal discretionary  cost .  Sebagaimana abnormal discretionary  cost, hubungan  ini  bisa diartikan  bahwa  ketika  ingin  memanipulasi jumlah produksinya, perusahaan-perusahaan Indonesia  akan  memilih  apakah  ingin memperbesar  laba  akuntansinya  ataukah ingin memperkecil penghasilan kena pajaknya. Pemilihan ini dikarenakan keduanya tidak bisa berjalan secara beriringan.  Yang  membedakan  dengan abnormal  production  cost adalah  secara rata-rata  perusahaan  di  Indonesia  masih melakukan pemanipulasian produksi ini. Hal ini  bisa  dilihat  pada  analisis  statistik deskriptif  dimana  nilai  rata-rata abnormal production  cost menunjukkan  nilai  positif. Hal  ini  bisa  diduga  bahwa  perusahaan  di Indonesia lebih mengesampingkan kenaikan penghasilan  kena  pajak  yang  timbul  akibat manajemen  laba  semacam  ini  karena perusahaan  tersebut  merasa  perlu  untuk menaikan  laba  akuntansinya  diikuti  dengan pemanfaatan  faktor-faktor  produksi  yang belum  efisien.  Misalnya  dalam  suatu perusahaan  yang  memiliki  banyak  sekali tenaga  kerja  ataupun  mesin  di  luar kebutuahan  tetapi  belum  menghasilkan produk yang seharusnya (terjadi inefisiensi).
3. Corporate governance (tata kelola perusahaan)  dilihat  dari  tiga  hal  yaitu pengaruh  jumlah  komite  audit,  pengaruh persentase  anggota  komisaris  independen, dan pengaruh persentase  kepemilikan
Sholehudin Adi Nugroho & Amrie Firmansyah, Pengaruh Financial Distress, Real Earnings…
institusioal  terhadap tax  aggressiveness (agresivitas  pajak).  Ketiganya  memiliki hipotesis  yang  sama  yaitu  berguna  untuk menurunkan  agresivitas  pajak  ketika  nilai dari corporate  governance ini  meningkat. Akan tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan masing-masing variabel sebagai berikut:
a. Jumlah  anggota  komite  audit  memiliki hubungan  yang negatif signifikan  terhadap
tax aggressiveness suatu perusahaan.
Dengan demikian, pada perusahaan- perusahaan  di  Indonesia  jumlah  angggota komite  audit  yang  semakin  banyak  akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen  perusahaan  dan  mengurangi tindakan-tindakan
manajemen yang bertentangan  dengan  keinginan shareholder
seperti melakukan penggelapan atau penghindaran pajak.
b. Persentase  anggota  komisaris  independen memiliki  pengaruh  positif  secara  signifikan terhadap tax  aggressiveness (agresivitas pajak) suatu perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena  memang  secara  jumlah  persentase, perusahaan  manufaktur  di  Indonesia  rata- rata memiliki persentase komisaris independen  yang  tinggi  yaitu  42,8%.  Akan tetapi, penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen diduga  hanya  sekedar  memenuhi  ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang kendali penting sehingga  kerja  dewan  komisaris  tidak meningkat. Surya dan Yustiavandana (2008) menyatakan bahwa pemilihan atau pemberian  jabatan  komisaris  di  Indonesia kurang  memperhatikan  kompetensi  dan integritas  komisaris,  namun  cenderung sebagai  penghormatan  atau  penghargaan saja.  Selain  itu,  wawasan  atau  pengetahuan dewan komisaris independen mengenai core business perusahaan  juga  amat  kurang  dan menyebabkan  pengawasan  yang  dilakukan terhadap  aktivitas  perusahaan  menjadi  tidak maksimal. Hal-hal inilah yang menyebabkan peningkatan  jumlah  persentase  komisaris independen perusahaan-perusahaan di Indonesia justru menyebabkan peningkatan
tax aggressiveness (agresivitas pajak) suatu perusahaan.
c. Persentase kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap tax  aggressiveness (agresivitas pajak)  suatu  perusahaan.  Hal  ini  karena adanya peningkatan kepemilikan
institusional  akan  mengurangi  kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen dan seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Institusi di sini  bisa  berarti  perusahaan  lain,  bank, lembaga  keuangan,  atau  badan-badan  lain. Pemilik  yang  berupa  institusi  memainkan peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan  dan  memengaruhi  manajer. Dengan adanya pengawasan yang lebih dari institusi  lain  ini,  manajemen  akan  lebih berhati-hati  dalam  mengambil  keputusan yang  membahayakan  pemegang  saham seperti  keputusan  untuk  meningkatkan agresivitas  pajak.  Peningkatan  kepemilikan institusional  juga  mengurangi  masalah keagenan yang timbul akibat ketidakselarasan  tujuan  antara  manajemen perusahaan dengan pemegang saham.
Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengenai  penggunaan  sampel.  Kebanyakan penelitian  tax  aggressiveness  di  Indonesia menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Agar lebih representatif, penggunaan sampel lain di samping perusahaan manufaktur
dapat
dipertimbangkan.  Dari  penggunaan  proksi, juga disarankan untuk memakai proksi yang berbeda  atau  bahkan  memakai  proksi  lebih dari satu dalam penelitian untuk meningkatkan  keakuratan  hasil  penelitian.
Pada proksi corporate governance, penelitian selanjutnya dapat memperbaikinya dengan menggunakan
indeks.

## Daftar Rujukan
Altman, E. (1968).
Financial Ratios, Discriminant Anaysis, and Prediction of Corporate  Bankruptcy . Journal  of Finance , 589-610.
Altman,  E.  (1993). Corporate  Financial Distress: A Complete Guide to
Predicting,  Avoiding,  andDealing  with
Bankruptcy,  2nd  ed. New  York:  John
Wiley & Sons.
Annisa,  Nuralifmida,  A.,  &  Kurniasih.  (2012).
Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance . Jurnal
Auditing UNS , 95-189.
Armstrong,  C.,  Blouin,  J.,  Jagolinzer,  A.,  &
Larcker, D. (2012). Corporate Governance, Incentives and Tax
Avoidance. Working  Paper,  University of Pennsylvania .
Badertscher,  B.,  Katz,  S.,  &  Rego,  S.  (2009). Th e  Impact  of  Private    Equity
Ownership on Corporate Tax Avoidance.
Balakrishnan,  K.,  Blouin,  J.,  &  Guay,  W.
(2011). Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency?Wharton School, University of Pennsylvania .
Beaver,  W.  (1966). Financial  Ratios  as Prediction  of  Failure . Journal  of
Accounting Research , 71-102. Blaylock.  (2011). Do  Managers  Extract Economically Significant Rents Through Tax?Oklahoma State University, Working Paper . Brahmana,  R.  (2004). Identifying  Financial Distress Condition in Indonesia.Birmingham Business School, University of Birmingham , 1.
Brondolo,  J.  (2009).  Collecting  Taxes  During An  Economic  Crisis:  Challenges  And Policy Options. IMF staff position , 1-38.
Chou, H., Li, H., & Yin, X. (2010). The Effects Of  Financial  Distress  And  Capital Structure  On  The  Work  Effort  Of Outside Directors . Journal of Empirical Finance 17 .
Cohen,  D.,  &  Zarowin,  P.  (2010). Accrual- Based  And  Real  Earnings  Management Activities Around.Journal of Accounting and Economics . Deakin,  E.  (1972). A  discriminant  Analysis  of Factors  of  Business  Failure . Journal  of Accounting Research , 167-179. Desai, M., & Dharmapala, D. (2007). Corporate Tax  Avoidance  and  Firm  Value.Journal Of FInancial economics .
Desai,  M.,  Dyck,  A.,  &  Zingales,  L.  (2004).
Theft  and  Taxe s. Journal  of  Financial Economics 84 . Dharmapala,  D.,  &  Desai,  M.  (2006). Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach . Harvard University .
Dridi,  W.,  &  Boubaker,  A.  (2015). The Difference  between  the  Accounting Result and Taxable Income in.International Journal of Business and
Management Vol.10 , 131-144. Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2013).
Financial  constraints  and  the  incentive for tax planning.
Feizi, M., Panehi, E., Keshavarz, F., Mirzae, S., & Mosavi, S. (2016). The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed  Firms:  Evidence  from  Tehran Stock  Exchange  (TSE ). International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) Vol.7 , 373-382. Fenny, W. (2013). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite  Audit,  Ukuran. Tax  and Accounting Review Vol.4 . Frank,  M.,  Lynch  L.,  &  Rego,  S.  (2009). Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting . The  Accounting  Review  84 , 467-496.
Geraldina,  I.  (2010).  Preferensi  Manajemen Laba Akrual atau Manajemen Laba Riil dalam  Aktifitas  Tax  Shelter. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia . Godfrey,  Jaine.,  Allan  Hodgson.,  Ann  Tarca,
Jane  Hamilton,  dan  Scott  Holmes. (2009). Accounting  Theory  7th  Edition. Milton: John Wiley & Sons, Inc.
Goergen,  M.,  Martynova,  M.,  &  Rennebog,  L.
(2005). Corporate Governance Convergence: Evidence From Takeover.
Oxford  Review  Of  Economic  Policy, Vol. 21, No. 2 , 243-244. Goh,  B.  (2013).  T he  Effect  Of  Corporate  Tax Avoidance  On  The  Cost  Of  Equity . Singapore Management University . Graham,  J.,  Lemmon,  M.,  &  Schallheim,  J. (1998). Debt,  Leases,  Taxes,  and  the
Endogeneity of Corporate Tax
Status.The Journal of Finance . Gujarati.  (2004). Basic  Econometry  Fourth Edition. New York: The McGraw−Hill. Gupta,  S.  (1997). Determinants  Of  The Variability In Corporate Effective Tax
Sholehudin Adi Nugroho & Amrie Firmansyah, Pengaruh Financial Distress, Real Earnings…
Rates:  Evidence  From . Journal  of Accounting and Public Policy . Healy, P., & Wahlen, J. (1999). A Review of the
Earnings  Management  Literature  and Its Implications for Standard Setting.Accounting Horizons , 365-383. Irawan,  Putra,  H.,  &  Farahmita,  A.  (2013). The
Effect  of  Management  Compensation and Corporate Governance on Corporate Tax Management.The
Indonesian  Journal  of  Accounting Research, 16(1) , 1-17. Jensen,  M.,  &  Meckling,  W.  (1976). Theory  of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs  and  Ownership  Structure.Journal of Financial Economics. Vol. 3, No. 4 . Jimenez,  C.  (2008). Tax  Aggressiveness,  Tax Environment  Changes,  And  Corporate . DISSERTATION:  University  Florida , 84. Khurana,  I.,  &  Moser,  W.  (2013).
Institutional Shareholders’ Investment Horizons  And  Tax  Avoidance . Journal  of
The  American  Taxation  Association  35  (1) , 111-134.
Kim, J.,  Li,  Y.,  &  Zhang,  L.  (2011). Corporate Tax  Avoidance  And  Stock  Price  Crash Risk: Firm-Level Analysis . Journal . Kristanti,  F.,  Rahayu  ,  S.,  &  Huda,  A.  (2016).
Determinants  of  Financial  Distress  on Indonesian  Family  Firm . Procedia  - Social  and  Behavioral  Sciences  219 , 440-447.
Martani,  Dwi.,  &  Sari,  Dewi  K.  (2010). Ownership  Characteristics,  Corporate Governance, And Tax Aggressiveness.Accounting  Conference Doctoral Colloqium . Miglani,  S.,  Ahmed,  K.,  &  Henry,  D.  (2014). Voluntary corporate governance
structure and financial Distress :.
Journal of Contemporary Accounting & Economics .
Minnick,  Kristina,  &  Noga,  T.  (2010). Do Corporate  Governance  Characteristics Influence  Tax.Journal  of  Corporate Finance 16 , 703-718.
Mouser, W., & Khurana, I. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness.University of Missouri .
Nachrowi,  Nachrowi.,  Hardius  Usman. (2006).
Ekonometrika  untuk  Analisis   Ekonomi
dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia. Ohlson,  J.  (1980).  F inancial  Ratios  and Probabilistic  of  Bankruptcy . Journal  of Acounting Research , 109-131.
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 169/PMK.03/2015  tentang  Penentuan Besarnya  Perbandingan  antara  Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Plat,  H.,  &  Plat,  M.  (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflections  on  ChoiceBased  Sample Bias . Journal  of  Economics  and Finance, Vol. 26, No. 2 , 184-199.
Reza,  F.  (2012).  Pengaruh  Dewan  Komisaris dan
Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi UI . Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2013).
The  Impact  Of  Board  Of  Director Oversight. J. Account. Public Policy . Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2014).
Financial  Distress,  Outside  Directors and  Corporate . Journal  of  Banking  & Finance .
Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015).
The  Impact  Of  Financial  Distress  On Corporate Tax Avoidance Spanning the. Economic Modelling 44 , 44-53.
Ross, S., David Hillier, Randolph W. Westerfield, Jeffrey  Jaffe, dan  Bradford Jordan. (2012). Finanza Aziendale. New
York: McGraw-Hill.
Roychowdhury, S. (2006). Earning
Management  Through  Real  Activities Manipulation . Journal  of  Accounting and Economics , 335-370.
Samingun.  (2012).  Manajemen  Laba  untuk
Tujuan  Pajak:  Determinan,  Metode,  an Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan. Disertasi Universitas Indonesia .
Shackelford,  D.,  &  Shevlin,  T.  (2001).
E mpirical  Tax  Research  in  Accounting. Journal  of  Accounting  and  Economics 31 , 321-387.
Slemrod,  J.  (2004). The  Economics  Of Corporate  Tax  Selfishness . National Tax Journal 57(4) , 877-899.
Suaryana,  A.  (2005).  Pengaruh  Komite  Audit terhadap Kualitas Laba. SNA 8 Solo .
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D . Bandung: Alfabeta.
Swingley,  C.,  &  Sukarta,  I.  (2015).  Pengaruh Karakter  Eksekutif,  Komite  Audit, Ukuran. E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana .
Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan  Institusional dan  Leverage terhadap  Manajemen  Laba. Simposium Nasional Akuntansi XI . Tricker,  B.  (2009). Corporate  Governance: Principles,  Policies  and  Practices. Oxford. Tricker,  R.,  &  Gower.  (1984).
Corporate governance . Strategic
Manajemen
Journal .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2015  tentang  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran 2016 W. Vishny, R., & Shleifer, A. (1997). A Survey of  Corporate  Governance.  The  Journal of Finance, 737.
Wardhani,  R.  (2007).  Mekanisme Corporate Governance Dalam  Perusahaan  Yang Mengalami  Permasalahan  Keuangan.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Indonesia Vol.4 No.1 , 96. Whitaker,  R.  B.  (1999). The  Early  Stage  of Financial Distress . Journal
of Economics  and  Finance.  Vol.  23.  no.2 , 123-133. Wilson,  R.  (2009). An  Examination  Of Corporate Tax Shelter Participants . The Accounting Review 84 (3) . www.idx.com . (diakses 16 November 2016) www.sahamok.com .  (diakses  16  November 2016) Xie, B., Dadalt , P., & Davidson III, W. (2003). Earnings  Management  and  Corporate
Governance:  The  Rola  of  The  Board and
Audit Comitte.JOurnal of
Corporate Finance 9 , 295-316.
Zhou,  J.,  &  Ken  Y,  C.  (2004). Audit  Comittee, Board  Characteristics,  and  Earnings Management . Working Papers . Zmijewski,  M.  (1984). Methodological  issues related to the estimation of financial
distress prediction models.Journal of Accounting Research 22 .