## PENYULUHAN HUKUM TENTANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA KEPADA KEPALA DESA SE KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN  BATANG HARI GUNA PENCEGAHAN KORUPSI PADA PEMERINTAHAN DESA

## Sahuri  Lasmadi dan Elly Sudarti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Pinang-Masak, Mendalo Indah 36361 Email: slasmadi@unja.ac.id; elly.sudarti@yahoo.com
Kegiatan  pengabdian  ini  dilatarbelakangi  maraknya  perilaku  korupsi  yang  berkaitan  dengan kerugian  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Negara.  Kepala  Desa  adalah pemegang  kekuasaan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Permasalahannya  adalah  masih kurangnya  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  mitra  terhadap  UU  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi;  dan  Perda  Kab.  Batang  Hari  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa;  dan akibat-akibat  hukum  jika  terjadi  penyalahgunaan  pengelolaan  keuangan  desa.  Kegiatan pengabdian  ini  bertujuan  untuk:  (1).  Meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  mitra Kepala Desa beserta Perangkat Desa tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perda  Kabupaten  Batang  Hari  tentang  pengelolaan  keuangan  desa;  (2).  Meningkatkan kemampuan  mitra  dalam  menyampaikan  ide  pemikiran  kegiatan  terkait  dengan  pencegahan tindak  pidana  korupsi  pada  pemerintahan  desa.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode partisipatif  diharapkan  mitra  dapat  berperan  aktif  dalam  kegiatan  penyuluhan  hukum  dalam bentuk  (1)  Ceramah  Sosialisasi  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  dan  Perda Kabupaten Batang Hari tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (2) Penyuluhan hukum tentang isi  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  dan  Perda  Kabupaten  Batang  Hari  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  akibat-akibat  hukum  jika  terjadi  penyalahgunaan pengelolaan  keuangan  desa.  Kesimpulan:  Hasil  kegiatan  pengabdian  menunjukkan  bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur  dari  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  materi  kegiatan,  yaitu  adanya peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  peserta  tentang  isi  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  jo  UU  No  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. serta mampu menyampaikan  ide  atau  pemikiran  berkaitan  dengan  pencegahan  secara  dini  tindak  pidana korupsi  di  kalangan  Perangkat  Desa.  Saran:    Kegiatan  penyuluhan  sangat  bermanfaat  bagi masyarakat, khususnya Perangkat Desa tentang masalah korupsi. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terencana.

## Kata  Kunci:  Tindak  Pidana  Korupsi,  Merugikan  Keuangan  Negara,  Aparat Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN Analisis  Situasi
Pembangunan  daerah  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  terpisahkan  dari  pembangunan nasional.  Salah  satu  faktor  penting  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  pembangunan  di daerah  adalah  adanya  dukungan  dana  untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan.  Proses pembangunan tersebut menentukan kemajuan atau kemunduran dari suatu bangsa, tergantung pada  tercapai  tidaknya  tujuan  dari  pembangunan  tersebut.  Bertambah  besar  volume pembangunan bertambah besar pula kemungkinan kebocoran (Evi Hartati, 2). Tindak pidana
korupsi  dikatagorikan  sebagai  tindak  pidana  yang  berdampak  luar  biasa.  Ancaman  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  terhadap  stabilitas  dan  keamanan  masyakat  yang merusak  lembaga-lembaga  dan  nilai-nilai  demokrasi,  nilai-nilai  ekonomi  dan  keadilan  serta mengacaukan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  penegakan  hukum  (Kristian  &  Yopi, 2015).    Tindak  pidana  korupsi    terdiri  atas  7  (tujuh)  pengelompokan,  yaitu  korupsi  yang terkait  dengan:  (1)  kerugian  keuangan  negara;  (2)  suap-menyuap;  (3)  penggelapan  dalam jabatan;  (4)  perbuatan  pemerasan;  (5)  perbuatan  curang;  (6)  benturan  kepentingan  dalam jabatan; (7) Gratifikasi. (KPK, 2006).
Sehubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  kejahatan  kerah  putih,  (Harkristuti Harkrisnowo,  2002)  menyatakan:  bahwa  pelaku  tindak  pidana  korupsi  bukan  orang sembarangan,  karena  mereka  mempunyai  akses  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi tersebut  dengan  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya. Tindak  pidana  korupsi  yang  selama  ini  terjadi  secara  meluas,  tidak  hanya  merugikan keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Bambang Wijayanto, 2007). Terkait dengan tindak pidana korupsi, Indonesia masuk ranking ke 114 dari 177 daftar negara  terkorup  di  dunia.  Data  itu  dirilis  situs  Transparency  International  (TI)  pada  tahun 2013.  Dalam  daftar  itu,  negara  terkorup  di  dunia  adalah  Somalia  dengan  skor  8.  Adapun Indonesia  yang  berada  di  ranking  114  negara  terkorup  dengan  skor  32.  Berdasarkan  data Transparency  International  yang menggunakan survei  untuk  menilai persepsi  korupsi  di  177 negara, tergambar bahwa lebih dari dua pertiga dari 177 negara dengan nilai indeks atau skor pada 2013 di bawah 50, pada skala dari 0 dianggap sangat korup sampai 100 dianggap sangat bersih (Kristian & Yopi, 2015).
Kasus korupsi di Provinsi Jambi terkait kerugian keuangan negara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor  31 Tahun 1999. Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 49 kasus, rata-rata pidana  yang dijatuhkan 1 tahun sampai dengan 6 tahun (Pengadilan TIPIKOR Jambi, 2013).
Kecamatan  Pemayung Kab. Batanghari merupakan mitra pengusul dalam Program Ipteks bagi  Masyarakat  yang  dapat  diberdayakan  dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa. Kecamatan  Pemayung Kab. Batanghari terdiri atas 18 desa/kelurahan. Jumlah penduduk 33.303  jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak  9104  KK.  Jarak  Kantor  Kecamatan  ke  ibu  Kota  Kabupaten  25,5  km  serta  jarak Kecamatan Pemayung ke ibu Kota Provinsi Jambi 38 km.  (BPS Kab. Batanghari, 2015). Kepala Desa adalah jabatan yang di  dalamnya melekat kewenangan dan kekuasaan. Lord Acton pernah mengatakan bahwa: “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung melakukan korupsi secara absolut pula” (Mochtar Lubis & James C, 1995: 2).  Berangkat  dari  pernyataan  Lord  Acton,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  dimana kekuasaan sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.
Setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan atau dilaksanakan sewenang- wenang atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang, hal ini dapat terjadi karena dua hal (Kristian & Yopi, 2015: 25), yaitu:  (1). Kekuasaan mengandung hak dan wewenang; (2). Hak dan wewenang memberikan posisi lebih jika dibandingkan dengan subyek yang dituntut atau
pencari  keadilan.  Sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  pada  pemerintahan  desa Pemerintah Kabupaten telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.    Di  dalam  penjelasannya  dinyatakan bahwa  peraturan  daerah  ini  memuat    kebijakan  terkait  dengan:  (1).  Perencanaan  dan Penganggaran;  (2).  Pelaksanaan  Penatausahaan  Keuangan  Desa;  (3).  Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Perda Kab. Batanghari, 2012).
Pengelolaan  keuangan  desa  secara  efektif  dan  efisien  melalui  tata  kelola  pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dianggap  sangat  relevan  untuk  mendukung  program pemerintah  dalam  rangka  pemahaman  UU  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Perda  Kab.  Batanghari  Nomor  11  Tahun  2012    Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan isi UU  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan  Perda  Kab.  Batanghari,  serta  menentukan  kebijakan  serta  langkah-langkah strategis  dalam  usaha  mengantisipasi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  pada  pemerintahan desa.

## Permasalahan Mitra
Tindak  pidana  korupsi  adalah  perilaku  yang  menyimpang  dari  kewajiban  formal  suatu jabatan  publik,  karena  kehendak  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomis  atau  status  bagi diri sendiri atau keluarga dekat. Berikut ini data tindak pidana korupsi pada Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Batanghari Tahun 2014 – Mei 2016.
Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Korupsi di  POLRES Kabupaten Batanghari Tahun 2014
– Mei 2016 NO TAHUN PASAL YANG DILANGGAR JUMLAH 1 2014 Pasal  2 ayat (1)  jo Pasal  3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 6 2 2015 Pasal  2 ayat (1)  jo Pasal  3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 1 3 2016 Pasal  2 ayat (1)  jo Pasal  3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 1 JUMLAH 7
Dari gambaran data pada Tabel 1 menunjukkan tahun 2014 terdapat 6 kasus korupsi yang dilaporkan  ke  Polres.  Batanghari  pasal  yang  dilanggar  adalah  menyangkut  keuangan  negara Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Nomor  31  Tahun  1999  dan  satu  kasus  jo  Pasal  55  KUHP.  5  (lima) orang pelaku termasuk dalam lingkup PNS pada Pemerintah Kab. Batanghari dengan jabatan: (1)  sebagai  Kepala  BKD  Kab.  Batanghari;  (2)  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK) Pada  SKPD  Setda  Kab.  Batanghari;  (3)  Bendahara  Pengeluaran  SKPD  Setda  Kab. Batanghari; (4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2008-2010 SKPD Setda Kab. Batanghari; (5) Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Setda Kabupaten Batanghari; dan 1
orang  penerima  aliran  dana  anggaran  makanan  dan  minuman  SKPD  Setda  Kab.  Batanghari Tahun Anggaran 2008-2010 melalui organisasi BKMT.  Tahun 2015 terdapat 1 kasus pelaku adalah Kepala Desa, tindak pidana  yang dilakukan adalah korupsi pada  pengelolaan Sumber Pendapatan  Desa  (PAD)  Desa  Rantau  Kapas  Tuo  Kec.  Muara  Tembesi  Kab.  Batanghari Tahun  Anggaran  2015,  pasal  yang  dilanggar  adalah  Pasal  2  jo  Pasal  3.  Tahun  2016  masih dalam  proses,  terdapat  1  kasus.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  adalah  korupsi  pada pengelolaan/penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Desa Batu Sawar Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Potensi yang dilanggar  Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Dari data pada tabel 1 tersebut diketahui terdapat 2 (dua) kasus yaitu pada tahun 2015 dan 2016 dimana tindak pidana korupsi yang dilakukan berkaitan dengan Dana Desa. Dalam Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: “Masyarakat dapat berperan serta membantu  upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi  dengan wujud salah satunya adalah memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan  untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Program  Ipteks  bagi  Masyarakat  yang  diusulkan  yaitu  membekali  Mitra  dengan mensosialisasikan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Peraturan Daerah  (Perda)  Kabupaten  Batanghari  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  penyuluhan hukum  tentang  pemahaman  isi  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Batanghari  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, simulasi hukum,  mendorong mereka untuk  menjadi  kader anti  Korupsi  adalah dalam rangka menunjang Program  Kerja Pemerintah Kabupaten   Batanghari untuk melaksanakan Amanah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Berdasarkan  paparan  yang  telah  dikemukakan,  diperlukan  peningkatan  pemahaman  oleh semua  pihak.  Dalam  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi    ditekankan  peran  serta masyarakat untuk ikut aktif  memberikan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal ini termasuk peran serta mitra Kepada Desa beserta perangkatnya.
Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Mitra  belum  mengetahui    UU  Nomor  31  Tahun  199  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana korupsi dan Perda Kab. Batanghari Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Mitra  belum  memahami  UU  Nomor  31  Tahun  199  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  korupsi  berkaitan  dengan  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara  dan Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Batanghari  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Tujuan Pengabdian  Pada Masyarakat
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Umum
Mensosialisasikan  peraturan:  (1)  Undang-Undang    Republik    Indonesia  Nomor    20 Tahun  2001    Tentang  Perubahan  Undang  Undang    Republik    Indonesia  Nomor    31
Tahun  1999    Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  (2)  Undang-Undang Republik    Indonesia  Nomor    31  Tahun  1999    Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  berkaitan  dengan  Korupsi  Yang  Merugikan  Keuangan  Negara;  (3)  Peraturan Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi  Nomor    11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan    pengetahuan  dan  pemahaman  Kepala  Desa  beserta  perangkatnya Tentang  Korupsi  Yang  Merugikan  Keuangan  Negara  guna  mencegah  Tindak  Pidana Korupsi pada Pemerintahan Desa.
b. Meningkatkan  kemampuan  mitra  dalam  menyampaikan  ide  dan  pemikiran  kegiatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa.

## Manfaat Pengabdian Pada Masyarakat
Dari  kegiatan  pengabdian  pada    masyarakat  ini  diharapkan  Kepala  Desa  beserta perangkatnya  mendapatkan  pemahaman  Tentang  Korupsi  Merugikan  Keuangan  Negara, sehingga  dapat  mencegah  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pemerintahan  Desa.  Setelah mengetahui dan memahami apa itu korupsi merugikan keuangan negara Kepala Desa beserta perangkatnya  tidak  terjebak  dalam  perbuatan  korupsi,  baik  karena  ketidaktahuan  yang bersangkutan maupun karena kesengajaan dari pelaku.

## TARGET  DAN  LUARAN

## Target
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Merugikan Keuangan  Negara  Kepada  Kepala  Desa  Se  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari Guna  Pencegahan  Korupsi  Pada  Pemerintahan  Desa”.  Berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi  siapapun  dapat    berpotensi  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  baik  itu  karena ketidaktahuannya,  karena  dengan  sengaja  maupun  potensi  untuk  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan,  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatannya.  Adanya  kegiatan penyuluhan ini diharapkan: (1) Meningkatnya pengetahuan mitra Kepala Desa dan Perangkat Desa  Tentang  “Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Perda  Kab.  Batanghari  No  11  Tahun  2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” (2) Meningkatkan  kemampuan untuk  memahami isi dari  Undang-Undang  Pemberantas-an  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Perda  Kab.  Batanghari No.  11  Tahun  2012  Tentang    Pengelolaan  Keuangan    Desa”  Penyuluhan  Hukum  Tentang Merugikan  Keuangan  Negara  Kepada  Kepala  Desa  Se  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten Batang  Hari  Guna  Pencegahan  Korupsi  Pada  Pemerintahan  Desa.  Diharapkan  dapat memberikan  pencerahan  dan  upaya  pencegahan  kepada  masyarakat  khususnya  para  Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa  untuk  tidak  terjebak  karena  ketidaktahuan  maupun  sengaja melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

## Luaran
Peningkatan  Pemahaman  dan  Keterampilan  masyarakat,  dalam  hal  ini  Mitra  Mampu Menyerap Pengetahuan Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Mitra Mampu Memahami Isi UU
Pemberantasan  Tindak  Pidana  korupsi  &  Perda  Kab.  Batang-hari  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa

## METODE   PELAKSANAAN
Adapun metode  yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat  ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.
1. Persiapan,
Merupakan  kegiatan  awal  yang  dilakukan  dengan  cara  Audiensi  kepada  Camat Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari,  untuk  menyampaikan  surat  permohonan  serta  izin guna mengadakan penyuluhan  pada Kecamatan  dimaksud. Persiapan untuk  menentukan lokasi  kegiatan,  jumlah  peserta,  hari  dan  tanggal  kegiatan.  Tahap  berikutnya menyebarkan  undangan  dan  konfirmasi  kehadiran  peserta  dalam  kegiatan  pengabdian pada masyarakat.
2. Materi  kegiatan,
• Dalam  hal  ini  penyampaian  materi  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Berkaitan Dengan Merugikan Keuangan Negara  oleh NARASUMBER. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang  lebih  50  orang  peserta  yang  terdiri  atas  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  se kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  berkaitan  dengan  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara  dan  Perda  Kab. Batanghari  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa”.  sebagai berikut:  Mengadakan  Penyuluhan  hukum  tentang  isi  hukum  dari  Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perda Kab. Batanghari Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”:
1. Korupsi Keuangan Negara, karena melawan hukum;
2. Korupsi  Keuangan  Negara,  karena  menyalahgunakan  kewenangan,    kesempatan atau sarana karena kedudukan dan jabatan;
3. Perda  Kabupaten    Batang  Hari  Nomor    11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Hak dan kewajiban Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Kegiatan Pokok,
1. Mengadakan  Ceramah  Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor    31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  berkaitan  dengan  korupsi  yang  merugikan keuangan  negara  dan  Perda  Kab.  Batang  Hari  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.
2. Penyampaian materi dengan metode ceramah dengan materi, meliputi:
a. Korupsi Keuangan Negara, karena melawan hukum;
b. Korupsi  Keuangan  Negara,  karena  menyalahgunakan  kewenangan,    kesempatan atau sarana karena kedudukan dan jabatan;
c. Perda  Kabupaten    Batang  Hari  Nomor    11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa;
d. Hak dan kewajiban Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Penyampaian  materi  dengan  memberikan  contoh-contoh  kasus  berkaitan  dengan perbuatan-perbuatan  yang  tergolong  tindak  pidana  korupsi,  seperti:  menguntungkan orang lain, meskipun yang bersangkutan sendiri tidak mendapatkan keuntungan, tetapi melalui  tanda  tangannya  dapat  menguntungkan  orang  lain,  maka  perbuatan  itu  dapat digolongkan perbuatan korupsi atau tindak pidana korupsi.
4. Mengadakan  Penyuluhan  hukum  tentang  isi  hukum  dari  Undang-Undang  Nomor    31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  Perda  Kab. Batanghari Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”:
a. Korupsi Keuangan Negara, karena melawan hukum;
b. Korupsi  Keuangan  Negara,  karena  menyalahgunakan  kewenangan,    kesempatan atau sarana karena kedudukan dan jabatan;
c. Perda  Kabupaten    Batang  Hari  Nomor    11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa;
d. Hak dan kewajiban Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan.
4. Evaluasi
Evaluasi  Kegiatan  akan  dilakukan  berdasarkan  hasil  diskusi  dan  tanya  jawab  dengan khalayak sasaran, untuk perbaikan ke depan.
5. Penyusunan  Laporan
Penyusunan  laporan  merupakan  salah  bentuk  pertanggungjawaban  tim  atas  kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Pemayung Kabupaten Batang  Hari.  Penyuluhan  Hukum  dihadiri  oleh masyarakat  terutama  adalah  Perangkat  Desa, yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa.  Untuk  menjamin  penegakan  hukum dapat  dilaksanakan  secara  benar,  adil,  tidak  ada  kesewenang-wenangan  dan  tidak  ada penyalahgunaan  kekuasaan.  Ada  beberapa  asas  yang  harus  selalu  tampil  dalam  setiap penegakan hukum,  yaitu asas  tidak berpihak ( impartiality ), asas kejujuran dalam memeriksa dan  memutus  ( fairness ),  asas  beracara  benar  ( prosedural  due  process ),  asas  menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dinilai  masih  mempunyai  kelemahan-kelemahan  dalam  mengadili  perkara  korupsi.  Oleh karena  itu,  pada  tanggal  2  November  2001  diundangkanlah  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hal-hal  yang  diubah,  adalah  sebagai berikut:
1. Adanya  berbagai  interpretasi  yang  berkembang  dalam  masyarakat,  khususnya  mengenai anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  yakni  pembuktian  yang  dibebankan  kepada terdakwa;
3. Ketentuan  perluasan  mengenai  sumber  perolehan  alat  bukti  yang  sah  yang  berupa petunjuk;
4. Pembuktian  terbalik  ini  diberlakukan  pada  tindak  pidana  baru  tentang  gratifikasi  dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi;
5. Pengaturan hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang  disembunyikan  atau  tersembunyi  dan  baru  diketahui  setelah  putusan  pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  disebut  dengan  kejahatan  kerah  putih  ( white  collar crime )  cenderung  berasal  dari  kalangan  yang  mempunyai  tingkat  intelektual  yang  tinggi. Dengan  kemampuan  yang  dimilikinya,  pelaku  kejahatan  kerah  putih  akan  dapat memperhitungkan  secara  cermat  mengenai  segala  kemungkinan-kemungkinan  yang  terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengaburkan atau menutupi agar perbuatannya tidak terbongkar dan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Akibatnya  dalam  pengungkapan  kasus  kejahatan  kerah  putih,  aparat  penegak  hukum  harus bekerja ekstra keras dibandingkan dengan pengungkapan kejahatan konvensional.
Aparat  penegak  hukum  seolah-olah  harus  terlebih  dahulu  beradu  kepintaran  dan kecerdikan  dengan  pelaku  kejahatan.  Kondisi  tersebut  juga  terjadi  dalam  pengungkapan tindak  pidana  korupsi,  karena  selain  mempunyai  tingkat  intelektual  yang  tinggi,  biasanya pelaku tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang dekat atau bahkan memiliki kekuasaan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan korupsi secara teroganisir dan tertutup.
Pada saat aparat penegak hukum bermaksud akan memulai proses penegakan hukum yang dimulai  dengan  tindakan  penyelidikan  terhadap  suatu  tindak  pidana  korupsi,  maka  saat  itu pula  pelaku  korupsi  akan  mulai  juga  melakukan  perlawanan  terhadap  upaya  tersebut. Perlawanan  itu  dapat  berupa  menghilangan  barang  bukti,  mempengaruhi  para  saksi, membentuk opini di masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah.
Korupsi  adalah  sebagai  kejahatan,  pelakunya  adalah  penyelenggara  negara  dan  atau pegawai  negeri.  Intinya  adalah  perbuatan  yang  melawan  hukum  atau  menyalahgunakan kewenangan  publik  yang  merugikan  negara  atau  masyarakat.  Di  beberapa  negara  ketentuan korupsi  bisa  dikenakan  juga  kepada  perseorangan  atau  golongan  swasta  ( private ).  Bentuk- bentuk Korupsi yang paling umum dikenal antara lain:
1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan;
2. Menggelapkan  barang  milik  lembaga,swastanisasi  anggaran  pemerintah,  menipu  dan mencuri;
3. Menggunakan  uang  tidak  tepat,  memalsu  dokumen,  dan  menggelapkan  uang, mengalirkan  uang  lembaga  ke  rekening  pribadi,  menggelapkan  pajak  dan menyalahgunakan dana;
4. Menyalahgunakan  wewenang  dan,  intimidasi,menyiksa,  penganiayaan,  memberi  ampun dan grasi tidak pada tempatnya;
5. Menipu, mengecoh memberi kesan yang salah, mencurangi, memperdaya,memeras;
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu,menahan secara tidak sah, menjebak;
7. Tidak menjalankan tugas , desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu;
8. Penyuapan dan penyogokan,memeras, mengutip pungutan, meminta komisi;
9. Menjegal  Pemilihan  Umum,  memalsu  kertas  suara,  membagi-bagi  wilayah  Pemilu  agar bisa unggul;
10. Menggunakan  informasi  internal  dan  informasi  rahasiah  untuk  kepentingan  pribadi, membuat laporan palsu;
11. Menjual  tanpa  izin  Jabatan  pemerintah,barang  milik  pemerintah,  dan  surat  izin pemerintah;
12. Manipulasi peraturan,pembelian barang-barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang;
13. Menghindari pajak meraih laba berlebih-lebihan;
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan;
15. Menerima  hadiah,  uang  jasa,  uang  pelicin  dan  hiburan,  perjalanan  yang  tidak  pada tempatnya;
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan,operasi pasar gelap;
17. Perkoncoan menutupi kejahatan;
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos, dan;
19. Menyalahgunakan  stempel  dan  kertas  surat  kantor,  rumah  jabatan  dan  hak  istimewa jabatan.
Untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  bukanlah  hal  yang mudah. Dipidananya  seseorang tidaklah cukup apabila  orang itu telah melakukan perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat      melawan      hukum.      Jadi      meskipun perbuatannya   memenuhi  rumusan   delik  dalam undang-undang  dan  tidak  dibenarkan, hal tersebut      belum      memenuhi      syarat      untuk      penjatuhan      pidana.      Untuk  pemidanaan masih   perlu   adanya syarat,  yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( subjective guilt ). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal dapat dihukumnya suatu  perbuatan pidana,  yaitu harus  terpenuhinya  unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsur tindak pidana ini terbagi atas dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.
Kesalahan,  Pertanggungan jawab dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang  terdengar dan    digunakan  dalam    pencakapan    sehari-hari    dalam    moral,      agama,  dan  hukum.  Tiga unsur itu berkaitan satu dengan  yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya  pelanggaran  terhadap  suatu        sistem      aturan-aturan.  Di  sini    berlaku  apa    yang disebut      asas        “Tiada          Pidana  Tanpa      Kesalahan”      ( Keine  Strafe    ohne    Schuld    atau Geen   straf  zonder   schuld atau Nulla  Poena Sine Culpa (“ culpa ” di sini dalam arti luas, meliputi  juga  kesengajaan).  “Asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan (geen  straf  zonder  schuld) merupakan suatu penyaring bahwa hanya mereka yang mempunyai kesalahan saja yang patut dipidana”  (Utrecht, 1986: 288-289).
Seseorang  telah  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum,  tidak  serta  merta membuatnya dapat  dijatuhi  pidana.  Hanya  apabila ia  dapat  dipersalahkan,  barulah  yang
bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Asas  ini  tidak  tercantum dalam   KUHP    Indonesia  atau dalam  peraturan lain.  Berlakunya  asas   tersebut    sekarang tidak  diragukan  akan      bertentangan      dengan      rasa      keadilan,      apabila      ada  orang  yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.  Untuk   adanya  pemidanaan   harus ada kesalahan harus ada  kesalahan   pada   si pembuat.   Asas   “tiada   pidana tanpa kesalahan” yang telah disebutkan tersebut  mempunyai   sejarahnya      sendiri. Akan tetapi justru harus adanya  unsur  kesalahan  inilah  membuat  penegak  hukum  harus  bekerja  maksimal,  karena sangatlah sulit mengetahui Mens rea (niat) jahat pelaku tindak pidana korupsi tersebut.
Untuk  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  seorang  pelaku  dapat  dipertanggungjawabkan menurut  hukum  pidana,  hakim  harus  menilai  beberapa  hal.  Pertama-tama  ia  harus menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang normal mampu untuk  bertanggungjawab;  selanjutnya  membuktikan  pelaku  melakukan  perbuatan  itu  dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir, pelaku tidak memiliki dasar penghapus kesalahan. (Moeljatno, 1983).
Memperhatikan uraian tersebut di atas terlihat betapa tidak mudahnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sendiri.
Hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas  kesalahan  yang  merupakan  dasar  untuk menerapkan  pertanggung  jawaban  pidana  kepada  pelaku  yang  melanggar  ketentuan  hukum pidana.  artinya  untuk  dapat  memidana  pelaku  delik,  selain  membuktikan  unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan celaan, dalam diri pelaku harus ada unsur kesalahan. Kesalahan merupakan  keadaan  jiwa  dari  si  pembuat  dan  hubungan  batin  antara  si  pembuat  dengan perbuatannya,  keadaan  jiwa  dari  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  merupakan  apa  yang lazim  disebut  sebagai  kemampuan  bertanggung  jawab,  sedang  hubungan  batin  antar  si pembuat dengan perbuatanya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta pemaaf (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991).
Untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Menurut para ahli sarjana bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:
a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk: yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan ( Dolus ), atau kealpaan ( Culpa ) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3.  Tidak  adanya  alasan  penghapus  kesalahan  atau  tidak  ada  alasan  pemaaf  Pasal  44 KUHP  berbunyi  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggung  jawabkan  padanya,  disebabkan  jiwanya  cacat  dalam  tubuhnya  atau tergangu  karena  penyakit  tidak  dipidana”.  Menurut  pasal  tersebut  maka  hal  tidak mampu  bertanggung  jawab  adalah  karena  hal-hal  tertentu,  yaitu  jiwa  yang  cacat
dalam  pertumbuhannya  atau  terganggu  karena  penyakit,  dan  sebagai  akibatnya  ia tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,  (Moeljatno,  1983).
Dengan terpenuhi semua unsur di atas, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Lain  halnya  perbuatan  pidana dilakukan  oleh  korporasi  atau  badan  hukum  yang  tanpa  spesifikasi  yang  jelas  atau  identitas yang  jelas,maka  masalah  kesulitan  siapa  pembuatnya  akan  selalu  timbul,  dan  hal  ini  akan membawa  konsekuensi  tentang  masalah  pertanggungjawaban  pidana  secara  kolektif, walaupun telah terpenuhinya semua unsur untuk dapat dipidana.
a. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara  bersamaan  selama  kegiatan penyuluhan  berlangsung.  Instrumen  yang  digunakan  meliputi  pengamatan  secara langsung    mengenai  sikap  dan  melalui  daftar  pertanyaan  atau  kuis  yang  diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2.  Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
No Materi Indikator Evaluasi Persentase Sebelum Sesudah 1. 2 3.
4.
5 .
Korupsi Keuangan Negara, kerena Melawan hukum Korupsi Keuangan
Negara, karena menyalahguna kan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan dan jabatan Perda -Mampu menjelaskan Korupsi Keuangan Negara,  karena melawan hukum -Mampu menjelaskan Korupsi Keuangan Nega -ra, karena me- nyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana karena keduduk -an dan jabatan -Mampu menjelaskan Perda Kab. Batang Hari No 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan
Pengetahuan: -    Mengetahui dan  me mahami materi ko-
rupsi Keuangan Ne-
gara, karena melawan hukum
Mengetahui dan memahami  materi  ko- rupsi  Keuangan  Negara, karena menyalahgunakan
kewenangan kesempatan
atau sara-na karena kedudukan dan jabatan
Mampu mamahami isi Perda Kab.  Batang Hari No  11 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Mampu menjelaskan 70 %
50%
65% 80 % 85% 80%
Kabupaten Batang Hari Nomor  11
Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Hak dan kewajiban
Perangkat  Desa
Diskusi  dan Evaluasi Keuangan Desa -Mampu menje- laskan  Hak  dan Kewajiban Perangkat Desa - Mampu menyampaikan Pemikiran, ide berkaitan dengan pencegahan korupsi  pada perangkat Desa. Hak dan Kewajiban Perangkat Desa Sikap:
- Mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi
- Mengikuti kegiatan
sampai dengan selesai
Tertib dan disiplin berpartisi- pasi secara aktif. - Peserta  mampu menyampaikan ide
kegiatan  berkaitan dengan  pencegahan
korupsi  pada
perangkat Desa.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan  serta  pengamatan  selama  kegiatan  penyuluhan  maka  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
1. 80%  peserta  penyuluhan  mengetahui  dan  memahami  materi  tentang  korupsi  Keuangan Negara,  karena  melawan  hukum  dan  menyalahgunakan  kewenangan  kesempatan  atau sarana  karena  kedudukan  dan  jabatan  yang  ada  padanya;  dan  Perda  Kabupaten    Batang Hari  Nomor    11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Mengetahui  dan memahami Hak dan Kewajiban Perangkat Desa.
2. 85% peserta penyuluhan berpartisipasi  secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sesuai  dengan  materi  penyuluhan  serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 80%  peserta  penyuluhan  mampu  menyampaikan  ide  pemikiran  berkaitan  dengan pencegahan  korupsi  pada perangkat Desa.
4. Selama  kegiatan  penyuluhan,  peserta  menunjukkan  sikap  antusias  dengan  ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Narasumber/instruktur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Akseptabilitas berupa tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang  diukur  dari  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  materi  kegiatan.  Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang  isi  Undang - Undang  Nomor 31
Tahun 1999 jo  UU  No 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan  Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  serta  mampu  menyampaikan  ide  atau  pemikiran  berkaitan  dengan Pencegahan secara dini tindak pidana korupsi di kalangan Perangkat Desa.

## Saran
Kegiatan  penyuluhan  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat,  khususnya  Perangkat  Desa tentang  masalah  korupsi.  Kegiatan  penyuluhan  dapat  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan terencana.

## DAFTAR  PUSTAKA
Harkrisnowo,  Harkristuti.  2002.  “Korupsi,  Konspirasi  dan  keadilan  di  Indonesia”,  Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta.
Hartati, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Kristian & Yopi Gunawan. 2015. Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung,
Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2006.  Memahami  untuk  Membasmi  Korupsi,  diterbitkan oleh Komisi pemberantasan korupsi, Jakarta.
Lubis, Mochtar & James C. Scott. 1995. Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta.
Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta.
Moeljatno.  1983.  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggung  Jawaban  dalam  Hukum  Pidana,  Bina Aksara, Yogyakarta.
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno.  1991.  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana. Sekolah Tinggi Bandung. Bandung.
Wijoyanto, Bambang. 2007. Harmonisasi Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Volume  4  Nomor  1,  Dirjen  Perundang-undangan  Depkum dan HAM RI.
Waluyadi. 1999. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus). Mandar Maju. Bandung.
Utrecht, Hukum Pidana 1, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 288-289.
Undang-Undang    Republik    Indonesia  Nomor    20  Tahun  2001    Tentang  Perubahan  Undang Undang  Republik  Indonesia Nomor  31 Tahun 1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang    Republik    Indonesia  Nomor    31  Tahun  1999    Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi  Nomor    11  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.