SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN RULE BASE EXPERTS PADA PENGADILAN NEGERI CIREBON
Adelia Oktaviani 2 , Lena Magdalena 2 , Muhammad Hatta 3 , Ivan Susanto 4 Universitas Catur Insan Cendekia Jl. Kesambi No. 202, Drajat Kesambi Kota Cirebon, (0231)200418 adelia.oktaviani.si.19@cic.ac.id 1 , lena.magdalena@cic.ac.id 2 , muhammad.hatta@cic.ac.id 3 , ivan.susanto@cic.ac.id 4

## Abstrak
Tingginya  angka  pelanggaran  lalu  lintas  menjadi  salah  satu  penyebab  tingginya  angka kecelakaan  lalu  lintas  saat  ini.  Seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan  transportasi  masyarakat, semakin banyak  pula  kendaraan  yang  berada  di  jalan  raya, sehingga tidak  dapat  dipungkiri  banyak terjadi pelanggaran terutama terhadap kendaraan bermotor sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup  sulit dan  kompleks.  Proses  penelitian  ini menentukan  klasifikasi  data  pelanggaran  lalu  lintas menggunakan  metode Rule  Base  Expert berdasarkan  beberapa  kriteria,  seperti  Jenis  Kendaraan, Barang  Bukti  (STNK,  SIM  A,  SIM  C),  Pasal  (di  dalamnya  terdapat  Jenis  Pelanggaran,  Denda Maksimal)  dan  Denda  Akhir  serta  Biaya  Perkara.  Kriteria pengkodean  juga harus dipertimbangkan ketika  membuat  sistem rule atau  aturan-aturan  guna  mencapai  keakuratan  hasil.  Adapun  hasil  dari penelitian  yaitu  pembuatan  sistem  pendukung  keputusan  dapat  membantu  dan  meningkatkan keakuratan  putusan  hakim  dalam menetapkan denda akhir pada  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  dan memungkinkan pegawai Pengadilan Negeri Cirebon khususnya pegawai Kepaniteraan Pidana untuk melakukan  peninjauan  data  secara  sistematis dan mengurangi  pekerjaan  manual  sehingga  pekerjaan menjadi lebih efisien dan mempercepat proses peradilan.
Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Pidana Denda, Rule Base , SPK, Pengadilan Negeri.

## Abstract
The high number of traffic violations is one of the causes of the high number of traffic accidents currently. As people's transportation needs increase, more and more vehicles are on the roads, so it cannot be denied that many violations occur, especially against motorized vehicles, giving rise to quite difficult and complex problems. This research process determines the classification of traffic violation data  using  the  Rule  Base  Expert  method  based  on  several  criteria,  such  as  vehicle  type,  evidence (STNK, SIM A, SIM C), article (which contains the type of violation, maximum fine) and final fines and costs. Case. Coding criteria must also be considered when creating a rule system or rules to achieve accurate results. The results of the research are that the creation of a decision support system can help and increase the accuracy of judges' decisions in determining final fines in traffic violation cases and enable  Cirebon  District  Court  employees,  especially  Criminal  Registrar  employees,  to  carry  out systematic data reviews and reduce manual work so that work becomes more efficient. and speed up the judicial process.
Keywords: Traffic Violations, Criminal Fines, Rule Base, DSS, District Court.

## 1. PENDAHULUAN
Tingginya angka pelanggaran lalu lintas sekarang ini merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi.  Dengan  bertambahnya  kebutuhan  transportasi  bagi  masyarakat maka  semakin  banyak  pula  kendaraan  di  jalur  lalu  lintas  sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  akan menyebabkan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, khususnya oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menghasilkan masalah yang cukup sulit dan rumit. Dengan mengambil tindakan yang tegas  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  tanpa  kecuali  maka  akan  merubah  tingkah  laku  pengendara dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas.
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Rule Base Experts Pada Pengadilan Negeri Cirebon - ( Adelia Oktaviani, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Ivan Susanto )
Dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  lalu  lintas  adalah  adalah  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  22  tahun  2009  tentang  “Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan”  (selanjutnya  ditulis UULAJ). Tata cara berlalu lintas diatur di dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 126 UULAJ. UULAJ berdasarkan  pada  semangat  bahwa  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  bersifat  sektoral sehingga harus  dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta pemangku kepentingan ( stakeholders ) lainnya. Dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas yang  dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tega[1] .
Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Cirebon berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari  keadilan  pada umumnya . Wilayah hukum  Pengadilan  Negeri  Cirebon meliputi semua wilayah Kota Cirebon.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Cirebon,  pengambilan keputusan  selama  ini  belum  dilakukan  secara  tersistem,  pengambilan  keputusan  untuk  menentukan pemberian  pidana  denda  pelanggaran  lalu  lintas  ini  masih  dilakukan  dengan  pertimbangan  dan kewenangan Hakim yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Sehingga keputusan yang diperoleh dikhawatirkan adanya unsur kurang tepat atau terjadinya kelalaian manusia serta unsur subjektifitas  yang  tinggi  dari  Pengadilan  Negeri  Cirebon.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut dibutuhkan  suatu  sistem  pendukung  keputusan  (SPK)  yang  dapat  membantu  dalam  mendukung pengambilan  keputusan  serta  dapat  memberikan  efisiensi  waktu  dan  mengurangi  beban  pekerjaan pegawai  yang  harus  selalu  menghadap  hakim  untuk  memberikan  berkas  perkara  pelanggaran  lalu lintas  yang  dilimpahkan  Kepolisian  dan  menerima  berkas  putusan  denda  perkara  pelanggaran  lalu lintas tersebut dari Hakim. Maka dengan  sistem  pendukung keputusan (SPK) akan diterapkan untuk menentukan pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas serta penginputan berkas daftar perkara pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota Cirebon  oleh  pegawai  Panitera  Muda  Pidana  di  Pengadilan  Negeri Cirebon.
Penelitian yang telah lebih dahulu dilakukan yakni Penelitian dengan judul “Penerapan Rule Base Expert  System untuk  mengetahui  Hasil  Perkawinan  Antargolongan  Darah”. Rule yang  dibuat memiliki  tingkat  akurasi  yang  cukup  baik,  sehingga  dalam  sesi  konsultasi,kemungkinan  seorang pemakai dapat mengetahui bagaimana mengetahui kebenaran hasil perkawinan antar golongan darah. Dapat  mengetahui rule atau  aturan  untuk  mengetahui  kebenaran  hasil  perkawinan  antar  golongan darah[2].
Hasil  dari  penelitian  dengan  judul  “Penentuan  Prioritas  Pengambilan  Pesanan  Barang  Oleh Angkutan Kota Dengan Metode Rule-Based System” adalah sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu angkutan  kota  untuk  menemukan  pesanan  yang dapat diambil berdasarkan empat faktor yang berpengaruh, yaitu jarak, arah perjalanan, kode trayek, dan status kapasitas penyimpanan angkutan  kota.  Dengan  memperhatikan  keempat  faktor  tersebut,  sistem  ini  dapat  menghasilkan rekomendasi  pesanan  pada  kondisi  yang  sesuai  melalui  aplikasi  Angkotin.  Dari  7 test  case yang dijalankan, semua kasus menghasilkan luaran yang sesuai dengan yang diharapkan[3]. Berdasarkan uraian  latar  belakang  diatas  maka  penulis  akan  mengusulkan  “Sistem  Pendukung  Keputusan Penentuan Pidana Denda Menggunakan Rule Base Experts pada Pengadilan Negeri Cirebon”.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Teknik Pengumpulan Data
1. Tahap  penelitian  literatur  merupakan  tahap  pencarian  informasi  terkait  proses  yang dikembangkan pada sistem dengan mengumpulkan berbagai jurnal dan artikel tentang sistem
pendukung  keputusan  penentuan  pidana  denda  pelanggaran  lalu  lintas  sebagai  referensi penelitian ini dengan menggunakan metode Rule Base Experts.
2. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan serta mencatat secara sistematis alur proses penentuan  pidana  denda  pelanggaran  lalu  lintas  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Cirebon bertujuan untuk pengumpulan data.
3. Wawancara  merupakan  suatu  metode  pengumpulan  informasi  dengan  cara  mengajukan pertanyaan pada salah satu pihak yang terkait. Informasi dan data yang diperoleh akan menjadi dasar analisis dan perancangan sistem yang akan dibuat.

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Keterangan gambar 1 : Pada  tahap input yaitu  data  lengkap  pelanggar  lalu  lintas  dari  Kepolisian  yang  diserahkan kepada  Pengadilan,  Pengadilan menerima  berkas  perkara yang  disertai  surat  pengantar dan  daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan (PERMA No.12 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1)). Surat  pengantar  dan  daftar  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mencakup sekurang-kurangnya daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan  penindakan  pelanggaran  (PERMA  No.12  Tahun  2016  Pasal  5  ayat  (2)).  Kemudian Petugas  melakukan  verifikasi  data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  petugas  penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya disebut petugas adalah staf pada pengadilan negeri di bawah tanggung jawab Panitera Muda Pidana.
Pada  tahap  proses  yaitu  menentukan  pengkategorian  beberapa  kriteria  dari  data  perkara pelanggaran lalu lintas seperti jenis kendaraan, barang bukti (STNK, SIM A, SIM C), pasal (jenis pelanggaran, denda maksimal atau uang titipan) dan denda akhir serta biaya perkara. Pengkodean kriteria juga diperlukan untuk digunakan pada pembuatan sistem rule. Adapun tahap output yaitu hasil keakuratan penentuan nominal denda pelanggaran lalu lintas menggunakan  metode rule  base  expert dengan  ketepatan  sesuai  data  dari  Kepolisian  dan  sesuai putusan  Hakim  dengan  kewenangannya  menentukan  denda  akhir,  Hakim  adalah  hakim  tunggal Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan untuk menangani perkara pelanggaran  lalu  lintas.  Selanjutnya  akan  dilakukan  penentuan  pengkategorian  beberapa  kriteria untuk mengetahui keakuratan hasil dengan metode rule base experts.
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Rule Base Experts Pada Pengadilan Negeri Cirebon - ( Adelia Oktaviani, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Ivan Susanto )

## 2.3 Metode Rule Base Experts
Rule  based expert  system merupakan  sistem  yang  digunakan  sebagai cara  untuk  menyimpan dan  memanipulasi  pengetahuan  untuk  diwujudkan  dalam  suatu  informasi  yang  dapat  membantu dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan.  Sistem rule  based menggunakan pengetahuan dari seorang  pakar  untuk  menyelesaikan  permasalahan  nyata yang  secara  normal  membutuhkan kecerdasan manusia untuk menyelesaikannya[11].
Pengembangan  sistem  pakar  sendiri  bukan  bertujuan  untuk  menggantikan  peran  manusia, melainkan  mentransfer  pengetahuan  manusia  ke  dalam  sistem  agar  dapat  digunakan  oleh  banyak orang. Sebuah metode penalaran sistem pakar didasarkan pada aturan. Pengetahuan pakar muncul dalam bentuk aturan dan bukan dalam bentuk deklaratif. Sistem pakar berbasis aturan yang meniru perilaku berpikir para pakar (manusia) ketika memecahkan masalah berbasis pengetahuan. Metode berbasis aturan sudah cukup dalam bidang di mana informasi dapat dibentuk dengan menggunakan aturan  heuristik.  Salah  satu  metode  penalaran  sistem  pakar  adalah rule  based .  Pengetahuan  para pakar  diwujudkan  dalam  bentuk  aturan  dan  tidak  dalam  bentuk  yang  deklaratif. Rule  based mendasarkan pada sistem pakar yang menirukan perilaku berpikir ahli (manusia) dalam memecahkan masalah  yang  berdasarkan  pengetahuan.  Metode rule based mencukupi  pada  bidang  yang pengetahuannya  dapat  dibentuk  secara  aturan heuristic.  Rule  Based  System memiliki  tiga  elemen yaitu[12]:
1.  Kumpulan data dan fakta
2.  Kumpulan rule/aturan
3.  Kriteria untuk mengakhiri
Rule-Based  knowledge  representation memiliki  banyak  karakteristik  yang  sama  dengan penalaran logis, serta mampu memfasilitasi pengambilan keputusan yang konsisten, transparan, dan dapat diulang. Beberapa keuntungan dalam merepresentasikan knowledge kedalam bentuk rule based adalah memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi secara cepat dengan knowledge baru. Sebuah sistem rule-based terdiri dari IF-THEN tersebut digunakan untuk merumuskan pernyataan secara lengkap berdasarkan fakta. Sebuah aturan IF-THEN memiliki bentuk “ jika X adalah A, maka Y adalah B” maka pada aturan  tersbut  “jika  X  adalah  A  ”  bertindak  sebagai premise ,  sedangkan  “maka  Y adalah B” bertindak sebagai consequent . Secara umum terdapat dua jenis inference engine yang digunakan pada sistem rule-based yaitu forward chaining dan backward chaining . Forward chaining adalah strategi penarikan  kesimpulan  yang  dimulai  dari  sejumlah  fakta-fakta  yang  telah  diketahui  untuk mendapatkan  sebuah  fakta  baru  dengan  memakai rule-rule yang  memiliki  ide  dasar  yang  cocok dengan fakta dan sampai mendapatkan fakta. Sedangkan pada sistem backward chaining , hipotesis atau solusi yang akan kita capai kita proses terlebih dahulu dan dengan rule yang ada kita pastikan hipotesis tersebut. Penentuan[7]:
1.  R1 : IF B AND C THEN Y.
2.  R2 : IF B AND X THEN Z.
3.  R3 : IF A THEN X.
4.  R4 : IF Z THEN K.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tahapan Pengumpulan Data
Pembentukan rule atau aturan-aturan merupakan tahap penting dan sangat menentukan sebuah sistem pakar yang akan dibuat untuk memberikan solusi dalam memecahkan suatu persoalan yang biasa diselesaikan oleh pakar atau ahli, pengetahuan yang diperoleh dari pakar akan diolah dengan cara men transfer pengetahuan dari sumber pengetahuan untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer yang menjadi basis pengetahuan.
1. Analisa Data
Metode Rule  Base  Experts digunakan  untuk  penentuan  kriteria. Sample data  perkara pelanggaran  lalu  lintas  (tilang)  tahun  2022  pada  Pengadilan  Negeri  Cirebon  dijadikan  sebagai alternatif data untuk penentuan denda akhir yaitu:
Tabel 1. Kriteria Jenis Kendaraan
Kode Jenis Kendaraan K1 Sepeda Motor K2 Mobil barang/pickup K3 Mini bus K4 Mkl/mobil penumpang K5 Truck kecil K6 Truck besar
Tabel 2. Kriteria Pasal dan Jenis Pelanggaran
Kode Pasal Jenis Pelanggaran Uang Titipan/ Denda Maks (sesuai pasal) P1 Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1) Tidak dilengkapi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/Plat Nomor) Rp     500.000 P2 Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Tidak memiliki SIM motor/mobil (STNK/STCK) tidak sah/ tidak dilengkapi yg ditetapkan polri. Rp 1.000.000 P3 Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3) Motor yg tidak memenuhi persyaratan teknis (spion, knalpot, lampu utama, lampu rem dll) Rp     250.000 P4 Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3) Roda 2, roda 4 atau lebih yg tidak memenuhi persyaratan laik jalan Rp     500.000 P5 Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a Melanggar rambu lalu lintas (lampu merah, rambu-rambu, marka jalan dll) Rp     500.000 P6 Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf b Pengendara motor melanggar aturan perintah/larangan rambu lalu lintas Rp     500.000 P7 Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c Melanggar marka jalan, rambu lalu lintas dan batas kecepatan Rp     500.000 P8 Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 70 ayat (2) STNK, TNKB berlaku 5 tahun (telat bayar pajak) Rp     500.000 P9 Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a Tidak dilengkapi STNK Rp     500.000 P10 Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b Tidak membawa/ menunjukkan SIM Rp     250.000 P11 Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8) Tidak menggunakan helm SNI Rp     250.000
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Rule Base Experts Pada Pengadilan Negeri Cirebon - ( Adelia Oktaviani, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Ivan Susanto )
P12 Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (8) Pengemudi membiarkan penumpang tidak menggunakan helm SNI Rp     250.000 P13 Pasal 292 jo Pasal 106 ayat (9) Pengendara motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu Rp     250.000 P14 Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2) Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama di siang hari Rp     100.000 P15 Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a Menerobos palang pintu kereta Rp     750.000 P16 Pasal 307 Jo Pasal 169 ayat (1) Bila kedapatan membawa kendaraan melebihi batas dan muatan Rp     500.000 Tabel 3. Kriteria Jenis Barang Bukti Kode Barang Bukti B1 STNK B2 SIM A B3 SIM C Tabel 4. Denda Akhir dan Biaya Perkara Kode Denda Akhir (putusan Hakim) Biaya Perkara D1 Rp. 49.000 Rp. 1.000 D2 Rp. 59.000 Rp. 1.000 D3 Rp. 69.000 Rp. 1.000 D4 Rp. 79.000 Rp. 1.000 D5 Rp. 89.000 Rp. 1.000 D6 Rp. 99.000 Rp. 1.000 D7 Rp. 109.000 Rp. 1.000 D8 Rp. 119.000 Rp. 1.000
(Sumber: Pengadilan Negeri Cirebon)
Hakim  diberi  kebebasan  untuk  menjatuhkan putusan dalam  setiap  pengadilan  perkara  tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dalam konteks Hakim  menegakkan  keadilan  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (4),  Pasal  4  ayat  (2)  UU Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar
pada  UU  semata,  akan  tetapi  juga  harus  sesuai  dengan  hati  nuraninya[14].  Dasar  pertimbangan Hakim dalam menentukan nominal denda pada pelanggar lalu lintas antara lain:
1) Kondisi sosial ekonomi daerah;
2) Kecakapan masyarakat dalam memahami undang-undang
Nominal denda pelanggaran lalu lintas di setiap daerah berbeda-beda tergantung kondisi sosial ekonomi  masing-masing  daerah.  Oleh  karena  itu,  setiap  daerah  diberikan  kewenangan  untuk menentukan  nominal  denda.  Terkait  dengan  penetapan  nominal  denda,  setiap  daerah  mempunyai standar  tersendiri  mengenai  maksimal  dan  minimal  denda  yang  akan  diterapkan.  Hal  ini  sesuai dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  1993  yang  menyebutkan  “Dalam  hal menentukan  maksimum  uang  titipan  untuk  pelanggaran  yang  bersifat  ringan,  sedang,  dan  berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keaadan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing.” Berdasarkan surat edaran di atas, dapat dipahami bahwa penerapan atau sanksi terhadap pelanggaran tergantung pada keadaan dan kemampuan masyarakat setempat. Surat edaran tidak mengikat namun ketentuan yang terkandung di dalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan  Negeri,  dengan  tujuan  untuk  mengurangi keanekaragaman  (disparitas)  denda.  Kondisi ekonomi  setiap  pelanggar  juga  menjadi  faktor  pertimbangan  hakim  dalam  mengambil  keputusan. Sejumlah  faktor  dapat  meringankan  dan  memberatkan  terhadap  pelanggar.  Faktor  lain  yang digunakan untuk menentukan nominal denda adalah jumlah jumlah pasal yang dilanggar. Keputusan hakim  dalam  memutus  kasus/perkara  pelanggaran  lalu  lintas  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  jika  pelanggar  melanggar  tiga  atau  empat  pasal  maka  akan dikenakan sanksi yang lebih berat[14].

## 3.2 Tahapan Penerapan Metode
1.  Pembentukan Rule Berikut hasil penentuan basis aturan (rule base) dari data sample yang diambil yaitu berdasarkan tanggal 3 Juni  tahun  2022  dan  pengkategorian  beberapa  jenis  kriteria  dan  pengetahuan  (knowledge)  untuk mencapai denda akhir yaitu:
Tabel 1. Hasil Rule Base Data Tilang 3 Juni 2022

## Rule 3 Juni 2022
R1 : IF K1 AND P11 AND B1 THEN D1 R2 : IF K1 AND P2 AND P4 AND B1 THEN D4 R3 : IF K1 AND P2 AND P9 AND P12 AND B1 THEN D5 R4 : IF K1 AND P5 AND B1 THEN D3 R5 : IF K1 AND P12 AND B1 THEN D1 R6 : IF K1 AND P1 AND B3 THEN D2 R7 : IF K1 AND P2 AND P12 AND B1 THEN D4 R8 : IF K1 AND P2 AND P11 AND P12 AND B1 THEN D4 R9 : IF K1 AND P9 AND B3 THEN D3 R10 : IF K1 AND P3 AND P9 AND B3 THEN D4 R11 : IF K1 AND P2 AND P9 AND P11 AND P12 AND B1 THEN D5 R12 : IF K1 AND P12 AND B3 THEN D1 R13 : IF K1 AND P2 AND P11 AND B1 THEN D4 R14 : IF K3 AND P1 AND P5 AND B2 THEN D3 R15 : IF K1 AND P1 AND P2 AND P12 AND B1 THEN D5 R16 : IF K1 AND P1 AND P3 AND B3 THEN D1 R17 : IF K1 AND P11 AND B3 THEN D4 R18 : IF K1 AND P2 AND P5 AND B1 THEN D1 R19 : IF K1 AND P11 AND P12 AND B3 THEN D1
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Rule Base Experts Pada Pengadilan Negeri Cirebon - ( Adelia Oktaviani, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Ivan Susanto )
R20 : IF K1 AND P11 AND B1 THEN D5 R21 : IF K1 AND P9 AND P10 AND P11 AND B3 THEN D3 R22 : IF K AND P5 AND B1 THEN D1
Pada tabel 1. di atas merupakan contoh keterangan atau pengertian hasil penentuan basis aturan ( rule  base )  dari  data sample yang  diambil  yaitu  berdasarkan  tanggal  3  Juni  tahun  2022  dan pengkategorian beberapa jenis kriteria seperti jenis kendaraan, pasal, barang bukti dan denda akhir.
Tabel 8. Contoh Keterangan Rule Data Tilang

## Contoh Keterangan Rule 3 Juni 2022
R1: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat  (8)  AND  Barang  Bukti  berupa  STNK  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu sebesar Rp. 49.000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R2: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) AND Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3) AND Barang Bukti berupa  STNK  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu  sebesar  Rp.  79.000  dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R3: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 3 Pasal: Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) AND Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a AND Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (8) AND Barang Bukti berupa STNK THEN Denda Akhirnya yaitu sebesar Rp. 89.000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R4: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat  (4)  huruf  a  AND  Barang  Bukti  berupa  STNK  THEN Denda  Akhirnya yaitu sebesar Rp. 69.000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R5: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat  (8)  AND  Barang  Bukti  berupa  STNK  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu sebesar Rp. 49.000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R6: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1) AND Barang Bukti berupa SIM C THEN Denda Akhirnya yaitu sebesar Rp. 59000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R7: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 2 Pasal: Pasal 281 jo Pasal 77 ayat  (1)  AND  Pasal 291 ayat  (2) Jo  Pasal  106  ayat  (8)  AND  Barang Bukti berupa  STNK  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu  sebesar  Rp.  79000  dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R8: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 3 Pasal: Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) AND Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8) AND Pasal 291 ayat (2) Jo  Pasal  106  ayat  (8)  AND  Barang  Bukti  berupa  STNK  THEN  Denda Akhirnya yaitu sebesar Rp. 79000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R9: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat  (5)  huruf  a  AND  Barang  Bukti berupa  SIM  C THEN Denda  Akhirnya yaitu sebesar Rp. 69000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R10: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 2 Pasal: Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3) AND Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a AND Barang Bukti berupa SIM C THEN Denda Akhirnya yaitu sebesar Rp. 79000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R11: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 4 Pasal: Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) AND Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a AND Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8) AND Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (8)
AND Barang Bukti berupa STNK THEN Denda Akhirnya yaitu sebesar Rp. 89000dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R12: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat  (8)  AND  Barang  Bukti  berupa  SIM  C  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu sebesar Rp. 49000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R13: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 2 Pasal: Pasal 281 jo Pasal 77 ayat  (1)  AND  Pasal 291 ayat  (1) Jo  Pasal  106  ayat  (8)  AND  Barang Bukti berupa  STNK  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu  sebesar  Rp.  79000  dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R14: IF Mini Bus AND Jenis Pelanggaran 2 Pasal: Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1) AND Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a AND Barang Bukti berupa  SIM  A  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu  sebesar  Rp.  69000  dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R15: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 3 Pasal: Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1) AND Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) AND Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (8) AND Barang Bukti berupa STNK THEN Denda Akhirnya yaitu sebesar Rp. 89000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R16: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 2 Pasal: Pasal 281 jo Pasal 77 ayat  (1)  AND  Pasal 285 ayat  (1) Jo  Pasal  106  ayat  (3)  AND  Barang Bukti berupa  SIM  C  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu  sebesar  Rp.  49000  dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R17: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat  (8)  AND  Barang  Bukti  berupa  SIM  C  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu sebesar Rp. 79000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R18: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 2 Pasal: Pasal 281 jo Pasal 77 ayat  (1)  AND  Pasal 285 ayat  (1) Jo  Pasal  106  ayat  (3)  AND  Barang Bukti berupa  STNK  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu  sebesar  Rp.  49000  dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R19: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 2 Pasal: Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8) AND Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (8) AND Barang Bukti berupa SIM C THEN Denda Akhirnya yaitu sebesar Rp. 49000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R20: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat  (8)  AND  Barang  Bukti  berupa  STNK  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu sebesar Rp. 89000 dengan ditambah Biaya Perkara Rp. 1000. R21: IF Sepeda Motor AND Jenis Pelanggaran 3 Pasal: Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a AND Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b AND Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8) AND Barang Bukti berupa SIM  C  THEN  Denda  Akhirnya  yaitu  sebesar  Rp.  69000  dengan  ditambah Biaya Perkara Rp. 1000.
2.  Pohon Keputusan
Berikut merupakan pohon keputusan penentuan denda berdasarkan kriteria-kriteria terlihat pada gambar di bawah ini : a.  Contoh pohon keputusan pada kriteria K1 : Pada gambar 2. di bawah ini pohon keputusan kriteria K1 (sepeda motor) yaitu diambil dari beberapa data sample berdasarkan tanggal 3 Juni tahun 2022 di atas, sebagai berikut :
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Rule Base Experts Pada Pengadilan Negeri Cirebon - ( Adelia Oktaviani, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Ivan Susanto )
Gambar 2. Pohon Keputusan Kriteria K1
3.3  Tampilan Program
Berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dibuat maka diperlukan implementasi sistem sebagai tolak  ukur  atau  pengujian  sistem  yang  telah  dibuat.  Implementasi  antarmuka  merupakan  sebuah  hasil tampilan sistem yang sudah dikerjakan.
Gambar 3. Halaman Login Bag.Admin
Gambar 4. Halaman Home Bag.Admin
Gambar 5. Halaman Berkas Pelanggaran Bag.Admin
Gambar 6. Halaman Tambah Data Berkas Bag.Admin
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Rule Base Experts Pada Pengadilan Negeri Cirebon - ( Adelia Oktaviani, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Ivan Susanto )
Gambar 7. Halaman Detail Berkas Bag.Admin
Gambar 8. Halaman Pelanggaran Bag.Admin
Gambar 9. Halaman Tambah Data Pelanggaran Bag.Admin
Gambar 10. Halaman Pelanggaran Bag.Hakim
Gambar 11 . Halaman Putusan Bag.Hakim
Gambar 12. Halaman Putusan Bag.Admin
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Rule Base Experts Pada Pengadilan Negeri Cirebon - ( Adelia Oktaviani, Lena Magdalena, Muhammad Hatta, Ivan Susanto )
Gambar 13. Contoh Cetak Putusan

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil penelitian sampai dengan pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas menggunakan Rule Base Expert pada Pengadilan Negeri Cirebon, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas menggunakan Rule Base Expert pada Pengadilan Negeri Cirebon ini  dapat membantu, mempermudah  dan  memperkuat  ketepatan  putusan  Hakim  dalam penentuan  denda akhir  pada  perkara pelanggaran  lalu lintas.  Adanya  pemanfaatan  penerapan  teknologi  dengan  sistem ini mampu  membantu  pegawai  Pengadilan  Negeri  Cirebon  khususnya  staf  Kepaniteraan  Pidana  dalam memverifikasi data secara tersistem dan mengurangi beban kerja manual sehingga menjadi lebih efisien dan mempercepat proses Hakim dalam memberikan putusan.
Saran  yang  dapat  diberikan  untuk  pengembangan  sistem  selanjutnya  adalah  dapat  dilakukan pengembangan pada sistem dengan menambahkan user Ketua Pengadilan agar dapat melakukan pembuatan surat  penunjukkan  nama  Hakim  dalam  periode  atau  jadwal  tugas  Hakim  untuk  menangani  perkara pelanggaran lalu lintas secara tersistem. Kemudian, diharapkan seperti output denda yang muncul otomatis berdasarkan  hasil  rekomendasi  sistem  serta  menambahkan fitur history  untuk  penjadwalan  periode  atau tanggal tugas Hakim.

## Daftar Pustaka
[1]  M. Agus, F. Sudarsono, and F. Malik, “Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate,” Khairun Law J. , vol. 4, no. 1, 2020.
[2]  Amroni,  “Penerapan  Rule  Base  Expert  System  Untuk  Mengetahui  Hasil  Perkawinan  Antar Golongan Darah,” J. Ilm. Media SISFO , vol. 10, no. 2, pp. 666–675, 2016, [Online]. Available: http://jurnal.una.ac.id/index.php/anadara/article/view/1166
[3]  N.  A.  Rakhmawati,  A.  S.  Budi,  F.  J.  Altetiko,  F.  Ramadhani,  N.  K.  Wardati,  and  K.  M. Hindrayani,  “Penentuan  Prioritas  Pengambilan  Pesanan  Barang  Oleh  Angkutan  Kota  dengan Metode  Rule-Based  System,” J.  Sist.  Inf.  Bisnis ,  vol.  8,  no.  2,  p.  81,  2018,  doi: 10.21456/vol8iss2pp81-88.
[4]  S.  Samsudin,  “Optimalisasi  Penerimaan  Remunerasi  Dosen  Menggunakan  Metode  Rule  Base Reasoning,” Klik  -  Kumpul.  J.  Ilmu  Komput. ,  vol.  6,  no.  3,  p.  224,  2019,  doi: 10.20527/klik.v6i3.185.
[5]  Y. MZ and H. Indrianta, “Penerapan Sistem Pakar Untuk Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Menggunakan Metode Rule Based System,” J.Informasi Interaktif , vol. 7, no. 1, pp. 8–15, 2022.
[6]  M.  Fuah,  “Perancangan  Sistem  Monitoring  Penyelesaian  Berkas  Pidana  Dengan  Metode  Rule Based Expert Systems dan Teknologi Radio Frequency Identification,” J. Sist. Inf. Bisnis , vol. 7, no. 2, p. 146, 2017, doi: 10.21456/vol7iss2pp146-153.
[7]  H.  W.  Utami  and  A.  B.  Arifa,  “Sistem  Pakar  Untuk  Deteksi  Dini  Penyakit  Demam  Berdarah Dengue Berbasis Website Menggunakan Metode Rule Based”.
[8]  A. D. Kalifia, “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Hak Waris dengan Rule Based Expert System Menggunakan Forward Chaining,” J. Ilmu Komput. dan Bisnis , vol. 13, no. 1, pp. 193– 209, 2022, doi: 10.47927/jikb.v13i1.378.
[9]  S. Terhadap and P. Pelanggaran, “Penerapan E-Tilang Lalu Lintas Oleh.”
[10]  “Skripsi  Tinjauan  Yuridis  Penjatuhan  Pidana  Denda  Dalam  Perkara  Pelanggaran  Lalu  Lintas (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Kota Makassar Tahun 2018).”
[11]  “Rule  Based  Expert  System  Pada  Aplikasi  Travel  Asisten  Menggunakan  Metode  Forward Chaining Berbasis Android.”
[12]  A. Mathematics, “ 済無 No Title No Title No Title,” pp. 1–23, 2016.
[13]  E.  F.  Wati  and  A.  A.  Kusumo,  “Penerapan  Metode  Unified  Modeling  Language  (  UML  ),” UNSIKA Syntax Jyrnal Inform. , vol. 5, no. 1, pp. 24–36, 2016.
[14]  Eni, “ 済無 No Title No Title No Title,” Angew. Chemie Int. Ed. 6(11), 951–952. , no. Mi, pp. 5–24, 1967.