## DAMPAK KEPESERTAAN BPJS BAGI PEKERJA INFORMAL DI BOGOR
Fredi Andria 1 dan Nandang Kusnadi 2
1 Program Manajemen Universitas Pakuan, Jl. Pakuan PO Box 452 16143
2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Jl. Pakuan PO Box 452 16143 E-mail: fredi_andria@yahoo.com, nandkus@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Health  insurance  available  in  Indonesia  is  still  very  limited  in  scope,  given  to  a  small proportion of the Population of Beneficiaries (PBI) and formal workers. This is also the case in the Bogor  region,  whereas  the  informal  sector  population  in  Bogor  dominates  more  than  70%.  The participation of the informal sector population in Bogor City is still low, reaching only 30% of the total population. Informal sector workers working in small firms, entrepreneurs in the informal and underemployed  or  elderly  economic  sectors,  will  rely  on  personal  insurance  or  assistance  from close and distant relatives and local communities, resulting in a very limited sustainability of group health  insurance.  In  order  to  increase  membership  and  coverage  of  health  insurance  can  be expanded, the groups of informal sector workers in the area of Bogor must be recognizable and at the  same  time  can  be  distinguished  by  their  characteristics.  It  is  necessary  to  define  various segments of informal sector workers. More specifically, it is necessary to establish the mechanisms of  the  population  engaged  in  the  informal  sector  to  be  optimized  for  their  participation  in  the health insurance program coordinated by the BPJS. Therefore it is necessary to analyze the needs of social health insurance system based on identification of informal workers (case study in Bogor city),  so  that  the  impact  of  health  insurance  (BPJS)  partnership  can  be  constructed  for  informal sector people.
Keywords: BPJS, Health Insurance, Informal Sector, Partnership

## ABSTRAK
Jaminan kesehatan yang tersedia di Indonesia masih sangat terbatas jangkauannya, hanya diberikan kepada sebagian kecil penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pekerja formal. Hal ini  juga  terjadi  di  wilayah  Bogor,  padahal  penduduk  sektor  informal  di  wilayah  Bogor mendominasi hingga lebih dari 70%. Kepesertaan penduduk sektor informal di Kota Bogor masih rendah,  hanya  mencapai  30%  dari  total  penduduk.  Penduduk  sektor  informal  yang  bekerja  di perusahaan-perusahaan kecil, wiraswasta di sektor perekonomian informal dan yang menganggur atau  telah  lanjut  usia,  akan  bergantung  pada  asuransi  pribadi  atau  bantuan  dari  keluarga  dekat dan jauh serta masyarakat setempat, mengakibatkan keberlanjutan jaminan kesehatan kelompok ini sangat terbatas. Agar kepesertaan meningkat dan cakupan jaminan kesehatan dapat diperluas, maka kelompok-kelompok pekerja sektor informal yang ada di wilayah Bogor harus dapat dikenali keberadaannya  dan  sekaligus  dapat  dibedakan  karakteristiknya.  Maka  diperlukan  pendefinisian berbagai segmen pekerja sektor informal.  Lebih khusus lagi perlu dibangun mekanisme penduduk yang  bergerak  di  sektor  informal  dapat  dioptimalkan  keikutsertaannya  dalam  program  jaminan kesehatan  yang  dikoordinir  oleh  BPJS.  Oleh  karena  itu  perlu  analisis  kebutuhan  sistem  jaminan sosial kesehatan  berdasarkan  identifikasi  terhadap  pekerja  informal  (studi  kasus  di  Kota  Bogor), sehingga dapat dilihat dampak dari kepesertaan BPJS terhadap penduduk sektor informal.
Kata Kunci: Asuransi Kesehatan, BPJS, Kepesertaan, Sektor Informal
JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 1-15
PENDAHULUAN Latar Belakang Pemerintah berupaya untuk
mengimplementasikan  UU  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  (SJSN)  di  Indonesia  melalui Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional  (DJSN) dengan  diundangkannya  UU  No.  24  tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS).    BPJS  Kesehatan  akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan  pada  31  Desember  2013,  secara resmi  akan  dicanangkan  beroperasi  per  1 Januari 2014 (Andria et al. 2013).
Jaminan  sosial  diprioritaskan  kepada hanya  sebagian  kecil  penduduk  Indonesia yang  mewakili  kurang  dari  20%  penduduk. Penduduk  yang  dimaksud  meliputi  pegawai negeri  sipil,  sebagian  karyawan  BUMN, universitas,  anggota  TNI/POLRI  dan  sebagian pegawai  sipil  pertahanan,  dan  kelompok masyarakat  penerima  bantuan.    Adapun penduduk  yang  lain,  terutama  mereka  yang bekerja  di  perusahaan-perusahaan  kecil, wiraswasta  di  sektor  ekonomi  informal  dan yang menganggur atau telah lanjut usia, akan bergantung  pada  asuransi  pribadi  atau bantuan  dari  keluarga  dekat/jauh  serta masyarakat setempat (Andria et al. 2014).
Wilayah  Bogor  memiliki  kepadatan penduduk  yang  cukup  tinggi  yakni  8,7  untuk Kota Bogor dan 16,4 untuk Kabupaten Bogor. Pekerja  informal  di  wilayah  Bogor  mencapai lebih dari 70% namun tingkat kepesertaannya masih  rendah  hanya  mencapai  30%.  Hal  ini dapat  mengakibatkan  keberlanjutan  jaminan kesehatan warga Bogor sangat terbatas. Agar cakupan  jaminan  kesehatan  dapat  diperluas dan menjamin tercakupnya seluruh penduduk  tanpa  terkecuali,  maka  kelompok- kelompok  penduduk  yang  ada  di  masyarakat harus  dapat  dikenali  keberadaannya  dan sekaligus  dapat  dibedakan  karakteristiknya. Untuk  hal  ini  diperlukan  pendefinisian masyarakat  khususnya  masyarakat  yang bekerja di bidang informal, sekaligus mencari
cara untuk dapat membedakannya. Selanjutnya  perlu  dibangun  model  atau formulasi  keikutsertaan  penduduk  yang bergerak  di  sektor  informal  dalam  program ini,  padahal  kelompok  penduduk  ini  sangat beragam dan perlu pendefinisian lebih rinci.
Hasil  kajian  Andria  et  al.  (2013) menunjukkan bahwa hanya 73% tenaga kerja sektor informal di Indonesia yang menyiapkan dana untuk pengobatan.  Sekitar 41,8%  tenaga  kerja  sektor  informal  hanya mampu menyediakan dana antara Rp100.000 – Rp500.000 setiap tahunnya untuk
pengobatan.  Kelompok  masyarakat  tersebut diperkirakan  akan  menanggung  beban  yang berat  apabila  harus  membiayai  sendiri pembiayaan  jaminan  kesehatannya  kepada BPJS Kesehatan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa  kemampuan  masyarakat  pekerja informal masih sangat membutuhkan bantuan  berupa  jaminan  kesehatan,  yang dapat  diformulasikan  melalui  skema-skema tertentu berdasarkan batasan masing-masing wilayah.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu kajian yang komprehensif untuk menemukan dampak kepesertaan BPJS bagi pekerja sektor informal, khususnya di Kota Bogor.  Kajian ini dapat diperoleh
melalui kegiatan pendahuluan yang mencakup identifikasi dan observasi  kategori  kepada  pekerja  sektor informal  (pekerja  bukan  penerima  upah). Analisis  masalah  dan  kendala  yang  dihadapi pekerja  informal  untuk  mengikuti  program sistem  jaminan  sosial  bidang  kesehatan. Analisa bentuk-bentuk pengaduan, keberatan dan keluhan yang dirasakan pekerja informal terkait  SJSN.  Analisis  penanganan  dan  tindak lanjut  oleh  pemerintah  atas  bentuk-bentuk pengaduan.  Secara  umum  kegiatan  ini diharapkan  dapat  menggambarkan  dengan luas  berbagai  masalah  dan  kendala,  serta dampak  dari  kepesertaan  BPJS  bagi  pekerja informal di Bogor.

## Rumusan Masalah
Selama  ini,  di  Indonesia  telah  berjalan berbagai  program  jaminan  sosial  yang  baru mencakup sebagian kecil saja dari penduduk, yaitu  terutama  mereka  yang  bekerja  di  jenis pekerjaan  formal.  Sedangkan  sebagian  besar penduduk, yang memiliki pekerjaan di sektor informal,  belum  terjangkau  oleh  program jaminan  sosial  tersebut.  Melalui  UU  SJSN, diharapkan seluruh penduduk Indonesia, baik pekerja  formal  dan  informal  atau  mereka yang  tinggal  di  perkotaan  maupun  di pedesaan,  dapat  dijangkau  oleh  jaminan sosial.
Sebetulnya, kelompok penduduk pekerja  sektor  informal  ini  bukannya  tidak memperoleh  program-program  perlindungan sosial.  Berbagai  program  bantuan  sosial, bantuan  tunai  dan  asuransi  sosial  telah diberikan untuk masyarakat namun seringkali tidak  dapat  menjangkau  sasaran  karena berbagai  masalah  seperti  adanya  biaya  yang harus  dikeluarkan  oleh  calon  penerima bantuan.  Pada  akhirnya  kelompok  penduduk di  atas  tetap  harus  mengandalkan  bantuan dari masyarakat di lingkungannya.
Keberadaan  UU  SJSN  diharapkan  dapat memperbaiki  situasi  yang  kerap  terjadi  di kelompok masyarakat tersebut.
Pada  kegiatan  ini  dikaji  lebih  khusus mengenai  kelompok  pekerja  sektor  informal di  Kota  Bogor  dan  bagaimana  caranya  agar mereka  dapat  masuk  ke  dalam  cakupan program  jaminan  sosial  secara  keseluruhan, terutama  jaminan  kesehatan.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  target  kegiatan  ini secara spesifik diarahkan kepada: melakukan identifikasi  dan  observasi  kategori  kepada pekerja  sektor  informal  (pekerja  bukan penerima upah) dalam program SJSN. Secara umum  kegiatan  ini  diharapkan  dapat menggambarkan  dengan  luas  berbagai masalah  dan  kendala  terkait  program  SJSN khususnya bidang kesehatan yang
ditargetkan  kepada  para  pekerja  di  sektor informal di Kota Bogor, dan bagaimana solusi serta  dampak  kepesertaan  akan  BPJS terhadap  kehidupan  pekerja  sektor  informal di Kota Bogor.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi  kelompok  masyarakat pekerja  sektor  informal  yang  tidak termasuk  bagian  masyarakat  miskin  dan tidak mampu di Kota Bogor.
2. Mendeskripsikan informasi penting dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan khususnya masyarakat pekerja sektor  informal di Kota Bogor.
3. Mengidentifikasi permasalahan pengembangan  jaminan  kesehatan  bagi masyarakat  pekerja  sektor  informal  di Kota Bogor.
4. Mengidentifikasi  sumber-sumber  dan konsepsi  kontribusi  pendanaan  bagi pelaksanaan jaminan kesehatan khususnya  masyarakat  pekerja  sektor informal di Kota Bogor.
5. Merumuskan alternatif pemecahan masalah  serta  langkah-langkah  dalam pengembangan jaminan kesehatan menuju kepesertaan
menyeluruh ( universal  coverage ),  khususnya  bagi masyarakat  pekerja  sektor  informal  di Kota  Bogor,  dan  menganalisis  dampak kepesertaan  BPJS  terhadap  kehidupan pekerja sektor informal di Bogor.

## Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Terwujudnya  sebuah  kajian  mengenai variabilitas gambaran rencana
penyelenggaraan  jaminan  kesehatan khusus  bagi  masyarakat  pekerja  sektor informal,  sehingga  dapat  diwujudkan berbagai kebijakan dalam rangka sinkronisasi  penyelenggaraan  program jaminan kesehatan secara nasional.
JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 1-15
2. Dihasilkannya gambaran-gambaran permasalahan  dan  alternatif  solusi pengembangan jaminan kesehatan khusus  bagi  masyarakat  pekerja  sektor informal  dan  terwujudnya  strategi pemecahan  masalah  serta  langkah- langkah  dalam  pengembangan  jaminan kesehatan.
3. Tersusunnya  sebuah  analisis  dan  kajian mengenai  pemetaan  kesiapan  daerah percontohan dalam rencana pelaksanaan  program  jaminan  sosial bidang  kesehatan  bagi  masyarakat pekerja sektor informal, sehingga menjadi  masukan  dalam  penyusunan kebijakan  program  jaminan  kesehatan nasional.

## LANDASAN TEORI Jaminan Kesehatan di Beberapa Negara
Negara-negara
berpenghasilan menengah  mengalami  penuaan  penduduk yang  cepat,  sehingga  butuh  mekanisme pembiayaan dan penyediaan jaminan kesehatan  jangka  panjang.  Hasil  riset  di  tiga negara  (Korea  Selatan,  Jepang,  dan  Jerman) yang  menggunakan  asuransi  sosial  untuk biayai
perawatan medis, telah mengembangkan  sistem  asuransi  perawatan jangka panjang ( long term care
insurance /LTCI).  Permasalahan  muncul  pada generator  pendapatan,  manfaat  desa  ini  dan kelayakan.  Pengembangan  skema  LTCI  lebih awal  sangat  penting  untuk  dibangun, sebelum penuaan dan pendapatan substansial  menjadi  masalah  yang  signifikan. Salah satu pendekatan untuk memulai sistem ini  adalah  dengan  paket  manfaat  terbatas, aturan  kelayakan  ketat  dan  memperluas program LTCI (Rhee et al. 2015).
Shafie dan Hasalli (2013) mengusulkan  konsep volunteer  health  care
insurance (VHCI)  yang  diujikan  di  negara bagian  Penang  Malaysia.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  lebih  dari  63,1%
responden  bersedia  untuk  bergabung  dan berkontribusi  dalam  skema  ini.  Besarnya iuran yang disepakati adalah sebesar $114,38 per  bulan  per  rumah  tangga.  Penelitian  ini mencakup  penduduk  dengan  ragam  etnis, tingkat  pendidikan,  pendapatan  bulanan rumah  tangga,  adanya  penyakit  kronis  dan adanya cakupan asuransi. Keseriusan dukungan  pemerintah  dalam  manajerial teknis,  jaminan  keuangan,  informasi  tentang biaya  penyakit,  transparansi  dan  tawaran paket  manfaat  yang  jelas  merupakan  faktor yang  akan merealisasi  sistem  sehingga  dapat berkelanjutan.
Jaminan kesehatan untuk masyarakat sektor  informal  di  Kamboja  diulas  melalui dokumen kebijakan dan wawancara menggunakan 18 pertanyaan semi- terstruktur dengan pemerintah, non-
pemerintah  dan  pejabat  terkait.  Data dianalisis  menggunakan  penilaian  organisasi untuk  membangun framework peningkatan dan penguatan pembiayaan kesehatan. Telah ditemukan  konsep  yang  kurang  signifikan terkait dengan kelembagaan, masalah organisasi dan pembiayaan kesehatan. Hal ini mengakibatkan  fragmentasi  dan  terbatasnya pelaksanaan  skema  perlindungan  kesehatan sosial,  termasuk  dana  ekuitas  kesehatan, asuransi  kesehatan  berbasis  masyarakat, voucher dan lain-lain. Pengaturan kelembagaan  dan  organisasi  yang  tepat, efektif  untuk  perlindungan  kesehatan  sosial di  sektor  informal  di  negara  berkembang (Annear et al. 2013).
Pengalaman  Gerakan  Kota  Sehat, menjadi  inspirasi  bagi  Municipal  dalam mengintegrasikan  kebijakan  lintas  sektoral dan  memberdayakan  masyarakat  sipil,  agar mampu  ke  luar  dari  kemiskinan  termasuk dalam upaya peningkatan jaminan kesehatan (Henriques  2013).  Kebutuhan  akan  inovasi sosial belum banyak diimplementasi, sehingga  orientasi  anti-kemiskinan  masih berupa  slogan.  Pergeseran  paradigma  akan
kebutuhan kesehatan menjadi faktor penting untuk perencanaan pengembangan wilayah.
Fitriati  et  al.  (2013)  mengusulkan pengembangan  model  kolaborasi quanto- tuple model helix untuk persiapan operasional BPJS. Model tersebut merupakan sinergitas  6  pemangku  kepentingan  demi mensukseskan  implementasi  jaminan  sosial kesehatan.  Pemangku  kepentingan  yang dimaksud  mencakup  Pemerintah  (Presiden), perusahaan  (BPJS  Asuransi  Kesehatan  dan BPJS  untuk  Perlindungan  Buruh),  ulama, Dewan  Pembina  BPJS.  Strategi  transformasi sistem  dimulai  dengan  operasional  BPJS untuk  asuransi  kesehatan.  Ada  tiga  strategi yang ditawarkan: inisiatif sektoral,
harmonisasi  kepentingan,  dan  penegakan hukum.  Penelitian  mencakup  pengamatan kondisi sosial menggunakan metode deskriptif analitik, sehingga masih mengandung  kekurangan.  Oleh  karena  itu perlu  mengembangkan  teknik  kualitatif- kuantitatif  atas  aspek  transformasi  BPJS, dukungan  kebijakan  fiskal  dan  kemampuan keuangan negara untuk mendukung transformasi. Pengujian  atas  dampak  jaminan kesehatan  telah  dilakukan  oleh  Rolindrawan et al. (2015). Metode analisis yang digunakan adalah  analisis  deskriptif  dan  metode inferensial  melalui  pemeriksaan  distribusi BPJS Kesehatan untuk PBI miskin dan hampir miskin di Indonesia. Hasil utama menunjukkan  adanya  kecenderungan  PBI miskin dan hampir miskin dalam penggunaan fasilitas  kesehatan  publik  dan  swasta  untuk rawat  jalan  dan  rawat  inap.  Namun terindikasi  ada  kebocoran  dalam  skema  ini, sehingga  pemerintah  dan  BPJS  perlu mekanisme  kontrol  yang  lebih  ketat. Pelaksanaan  BPJS  Kesehatan  PBI  pada  tahun pertama  berhasil  mengangkat  masyarakat miskin  dan  hampir  miskin  untuk  memilih fasilitas  rawat  jalan  di  rumah  sakit swasta/dokter/klinik  dibandingkan  dengan fasilitas  lainnya.  Hasil  ini  menunjukkan
kebalikannya dalam pelaksanaan Jamkesmas. Populasi  yang  tidak  diasuransikan  memiliki kecenderungan  yang  lebih  tinggi  memilih fasilitas  kesehatan  swasta  dibandingkan dengan rawat jalan tertutup oleh Jamkesmas. Kecenderungan  untuk  memanfaatkan  rumah sakit  swasta  untuk  rawat  inap  dari  fasilitas lain  bagi  penduduk  yang  dicakup  oleh  BPJS Kesehatan PBI lebih besar dari populasi yang tidak diasuransikan. Program BPJS Kesehatan telah mampu meningkatkan para lansia untuk cenderung  memilih  fasilitas  rawat  inap  di rumah  sakit  swasta  dibandingkan  dengan fasilitas lainnya.
Pengalaman  mendesain  kebijakan sistem  pembiayaan  kesehatan  berbasis  pada pengambil  keputusan  untuk  mengatasi kesulitan  dana  dan  memberikan  perawatan medis  Balkan  Barat  menunjukkan  bahwa kesadaran  atas  biaya  kesehatan  perlahan- lahan berkembang pada manajemen regional, akademik dan masyarakat industri.
Restrukturisasi pasca-sosialis membawa banyak perubahan pada pola  sistem pembiayaan  kesehatan  dan  manajemen sistemnya.  Walaupun  masih  ada  kendala  di antaranya  ketidaksetaraan  sosial  kesulitan akses  kesehatan  masih  tumbuh  di  seluruh wilayah. Kendala lain mencakup pembangunan  tidak  merata  menyebabkan kesulitan dalam merealisasi kebijakan. Lembaga-lembaga utama yang terkait sebagai pengambil  keputusan  diantaranya  adalah Kementerian  Nasional  Kesehatan,  Lembaga Dana  Asuransi  Kesehatan,  dan  Asosiasi Profesional (Jacovijevic, 2012).
Pada  sisi  lain  Stepurko  (2015) menyoroti  permasalahan  mendasar  tentang perilaku  hadiah  dan  suap  atau  pembayaran informal  untuk  pelayanan  kesehatan  di negara  berkembang  Eropa  Timur,  sebagai akibat kegagalan negara dalam menyediakan jaminan  kesehatan  yang  transparan.  Studi kasus  di  Lithuania,  Ukraina  dan  Polandia menunjukkan bahwa pembayaran tidak resmi yang  lebih  mahal  pada  rawat  inap,
JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 1-15
disebabkan  oleh  gagalnya  sistem  jaminan kesehatan  yang  dibangun  oleh  negara, sehingga  ketersediaan  sarana  prasarana kesehatan  menjadi  barang  yang  sangat mahal.  Hal  ini  mengakibatkan  perilaku korupsi yang semakin meningkat.

## Masyarakat Sektor Informal
Rothenberg et
al. (2016)
mengusulkan  teori  tentang  terciptanya masyarakat  sektor  informal  di  Indonesia, serta  identifikasi  karakteristiknya  dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Data yang  digunakan  berasal  dari  survey  nasional mencakup  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM).  Ada  sedikit  bukti  yang mendukung  teori  bahwa  biaya  pendaftaran yang  tinggi  adalah  penghalang  utama  untuk perusahaan  meninggalkan  sektor  informal. Perusahaan  informal  di  Indonesia  cenderung berbeda  dari  perusahaan-perusahaan  formal dalam  cara  operasionalnya,  ukuran,  upah karyawan,  produktivitas  tenaga  kerja  yang rendah,  serta  jangkauan  pasar  terbatas. Karakteristik  ini  tidak  konsisten  dengan  ide ‘Biaya pendaftaran yang mencegah perusahaan-perusahaan  informal  melakukan formalisasi usahanya’. Metode analisa deskriptif  dan  survey  kualitatif  menjadikan hasil  penelitian  lebih  optimal  melalui  kajian yang komprehensif.
Penilaian  biaya  kesehatan  terkait industri  informal  yang  dilakukan  melalui kuesioner  yang  berisi  informasi  dasar  dari responden  dan  rumah  tangga  anggota, ekonomi  dan  penilaian  kerja  telah  dilakukan oleh  Nastiti  et  al.  (2012).  Berbagai  jenis pekerjaan  yang  disurvei,  populasi  sasaran, bias  dari  pekerjaan,  biaya non-occupational dan rumah tangga, pengeluaran individu, dan validasi metode merupakan cakupan riset ini. Riset ini berfungsi sebagai referensi kebijakan -  alat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan pekerja  informal  dengan  memanfaatkan survei  tenaga  kerja  nasional.  Sektor  informal
sebagian  besar  memberikan  kontribusi terhadap perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi sektor ini  tidak  resmi  diakui  dan  jarang  dikontrol. Pendapatan  stabil,  kondisi  kerja  yang  buruk, jam  kerja  yang  tidak  diatur.  Bahaya keselamatan  kerja  menimbulkan  ancaman serius  terhadap  kesejahteraan  para  pekerja, yang  tidak  dilindungi  secara  formal.  Riset  ini dapat  jadi  alat  penilaian  dalam  memprediksi biaya  kesehatan  terkait  kecelakaan  dan kecelakaan kerja di sektor informal. Kekurangan riset ini harus dapat meminimalkan  bias  atas  desain  kuesioner. Riset  ini  juga  berguna  untuk  meningkatkan survei  tenaga  kerja  nasional,  dengan memasukkan  elemen  biaya  kesehatan  dan keselamatan kerja.
Menurut ILO (2002) ekonomi
informal  terdiri  dari  unit-unit  ekonomi  yang termarjinalisasi  dan  pekerja-pekerja  yang memiliki  karakteristik:  mengalami  defisit dalam pekerjaan yang layak, defisit dalam hal standar  perburuhan,  defisit  dalam  hal produktivitas  dan  kualitas  pekerjaan,  defisit dalam  hal  perlindungan  sosial  dan  defisit dalam  hal  organisasi  dan  hak  suara.  Dengan mengurangi  defisit  yang  dimiliki  oleh ekonomi  informal,  diharapkan  akan  dapat meningkatkan  gerakan  ke  arah  kegiatan- kegiatan  yang  diakui,  terlindungi  dan  formal di  dalam kerangka perekonomian utama dan yang memenuhi peraturan.
Meskipun tidak ada konsensus khusus mengenai definisi sektor informal, perngertian  sektor  informal  ini  sering dikaitkan  dengan  dikotomi  sektor  formal- informal. ILO (2002) mengidentifikasi sedikitnya  tujuh  karakter  yang  membedakan kedua  sektor  tersebut  yaitu:  kemudahan untuk masuk,
kemudahan untuk mendapatkan  bahan  baku,  sifat  kepemilikan, skala kegiatan, penggunaan tenaga kerja dan teknologi, tuntutan keahlian, serta deregulasi dan  kompetisi  pasar.  Sementara  itu,  Becker
(2004)  mengemukakan  bahwa  secara  umum ekonomi  informal  adalah  bagian  dari ekonomi  pasar  yang  tidak  punya  aturan  dan tidak  formal,  yang  memproduksi  barang  dan jasa  untuk  dijual  atau  untuk  memperoleh pendapatan  lain.    Lebih  lanjut  disebutkan bahwa  perekonomian  informal  sebagian besar memiliki karakteristik:
1. Persyaratan yang rendah, dalam hal modal dan  kualifikasi  profesional,  untuk  masuk dalam sektor tersebut.
2. Beroperasi pada skala kecil.
3. Keterampilan  yang  diperlukan  pada umumnya  diperoleh  dari  luar  sekolah formal.
4. Metode  produksi  dan  teknologi  yang digunakan adalah yang labour intensive . Lebih lanjut Becker (2004)
mengatakan bahwa berdasarkan atas kategori  ketenagakerjaan,  ekonomi  informal dapat  digambarkan  melalui  kategori  jenis pekerjaan sebagai berikut:
1. Pekerja mandiri ( self-employed ), contohnya  adalah own-account  worker , pemimpin  usaha  keluarga  dan  pekerja keluarga yang tidak dibayar.
2. Pekerja  yang  bergaji,  contohnya  pegawai perusahaan  informal,  pekerja  tidak  tetap tanpa  majikan  yang  tetap,  pekerja rumahan,  pembantu  RT  yang  dibayar, pekerja  sementara  dan  paruh  waktu,  dan pekerja yang tidak terdaftar.
3. Majikan,  contohnya  pemilik  perusahaan dan  pemilik  yang  menjalankan  usaha informal.
Sementara itu berdasarkan atas lokasi pelaku  ekonomi  informal,  Becker  (2004), membaginya atas kategori-kategori:
1. Pekerja  yang  bekerja  di  rumah  ( home- based worker) :
a. Pekerja rumah yang tidak bebas: Bekerja di rumah, di luar perusahaan yang membeli barang produksi mereka. Dengan perjanjian  sebelumnya,  sepakat  untuk men- supply barang atau jasa ke perusahaan  tertentu.    Memperoleh
pendapatan melalui pembayaran trehadap apa yang diproduksi. Tidak mempekerjakan pekerja secara teratur.
b. Pekerja rumah yang bebas, adalah mereka yang  bekerja  di  rumah  dan  menyalurkan hasil produksi dan jasanya kepada pembeli yang  prospektif.    Karakteristik  mereka adalah  sebagai  pekerja  mandiri  dan memiliki  sifat  dari  pekerja account workers .
2. Pedagang  asongan  jalanan  dan  pedagang kaki lima di pinggir jalan.
3. Pekerja  musiman  atau  pekerja  sementara di lokasi sekitar bangunan atau jalan yang sedang dikerjakan.
4. Mereka yang bekerja di antara jalanan dan rumah, contohnya pemulung.
Pada International  Conference  of Labour  Statisticians –  ICLS  ke-17  Hussmanns (2003)  membuat  definisi  ekonomi  informal berdasarkan  unit  produksi  sebagai  berikut: unit  usaha  yang  terlibat  dalam  produksi barang  dan  jasa  dengan  tujuan  utama  untuk menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan  bagi  orang-orang  yang  terlibat. Hubungan  ketenagakerjaan,  jika  memang ada,  kebanyakan  atas  dasar  pekerjaan  tidak tetap,  persaudaraan  atau  hubungan  pribadi dan  hubungan  sosial,  dan  bukan  atas  dasar persetujuan  kontrak  dengan  jaminan  formal. Selanjutnya  konsep  ini  juga  membedakan antara  dua  sub-kategori  dari  ekonomi informal, yaitu:
1. Perusahaan  keluarga,  terdiri  dari  pekerja mandiri, pekerja keluarga, pekerja magang,  dan  mereka  yang  tidak  memiliki pegawai tetap.
2. Perusahaan  kecil,  terdiri  dari  unit  usaha dengan  pegawai  berjumlah  kurang  dari  5 sampai  dengan  10  orang,  dan  tidak terdaftar sebagai perusahaan.
Canagarajah  dan  Sethuraman  (2001), dari The  Human  Development  Network,  The World  Bank ,  menyatakan  bahwa  ekonomi informal  terdiri  dari  seluruh  kegiatan ekonomi  yang  berada  diluar  kerangka
JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 1-15
institusional  resmi.  Akibatnya,  pemerintah hanya  memiliki  kontrol  yang  kecil  terhadap kualitas  dari  ketenagakerjaannya.  Bahkan seringkali  pemerintah  pada  kenyataannya tidak memiliki data statistik dari kelompok ini.
Di  Indonesia,  Badan  Pusat  Statistik
(BPS)
selama ini menggunakan pengertian/definisi mengenai sektor informal berdasarkan  kategori  dari  status  pekerjaan dari  pekerja.  Status  pekerjaan  adalah kedudukan  seseorang  dalam  melakukan pekerjaan  di  suatu  unit  usaha/kegiatan. Seperti  diketahui,  sejak  tahun  2001  BPS membagi  status  pekerjaan  menjadi  7 kategori,  yaitu:  1)  berusaha  sendiri,  2) berusaha  dibantu  buruh  tidak  tetap/buruh tak  dibayar,  3)  berusaha  dibantu  buruh tetap/buruh dibayar,
4) buruh/
karyawan/pegawai,  5)  pekerja  bebas  di pertanian, 6) pekerja bebas di non pertanian, 7) pekerja tak dibayar.
Dari  sekian  banyak  kategori  status pekerjaan,  hanya  2  kategori  yang  dapat disebut  sebagai  bekerja  pada  sektor formal , yaitu  mereka  yang  berstatus  sebagai buruh/karyawan/pegawai  dan  mereka  yang berstatus  sebagai  majikan  (kategori  c  dalam daftar  kategori  di  atas).  Selebihnya  adalah mereka  yang  termasuk  dalam  sektor informal ,  yaitu  mereka  yang  berusaha sendiri,  berusaha  dibantu  buruh  tidak tetap/buruh  tak  dibayar,  pekerja  bebas  di pertanian,  pekerja  bebas  di  non  pertanian, dan  pekerja  tak  dibayar  (termasuk  pekerja keluarga).
Kendala  sosial  yang  dihadapi  dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan untuk  pekerja  informal  diantaranya  adalah faktor indown (rendahnya tingkat pendidikan, akses  informasi  dan  ekonomi)  serta  faktor eksternal  yang  mencakup  penanganan  pihak birokrat.  Perluasan  kepesertaan  jaminan sosial untuk pekerja informal dapat didorong melalui pembenahan birokrasi dan pembinaan  usaha  mikro  kecil.  Pembenahan
bidang  pendidikan  dan  informasi  melalui kelurahan  atau  kantor  desa  (dianggap  lebih mudah  menjangkau  masyarakat),  menjadi faktor  penguat  utama  dalam  capaian  target (Triyono dan Soewartoyo 2013).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian ini didasari oleh keterlibatan  Ketua  Tim  Peneliti  dalam kegiatan penelitian yang didanai DJSN terkait kesiapan pemda menuju UHC (Thaheer et al. 2011) dan pemetaan Pemda dalam
mendukung  persiapan  BPJS  menuju  UHC (Andria  et  al.  2012),  dan  Kemenkokesra  RI yang  menghasilkan  riset  tentang  kebijakan format  Jamkesda  dalam  UU  BPJS  (Andria  et al.  2013).  Implementasi  atas  ketiga  riset terdahulu  dan  didukung  oleh  riset-riset khusus  lain  terkait  jaminan  sosial  maupun fokus  ke  jaminan  kesehatan  yang  relevan
Triyono dan Soewartoyo (2012) dan
Purwandari  dan  Maharani  (2015)  khususnya untuk studi kasus di Kota Bogor.

## METODE PENELITIAN
Tahapan  penelitian  secara  lengkap adalah sebagai berikut:
1. Perumusan  dan  identifikasi  awal  masalah jaminan  kesehatan  untuk  pekerja  sektor informal  di  Kota  Bogor  akan  dilakukan melalui  studi  literatur  dan  analisis  data- data sekunder.
2. Perencanaan  lokasi  penelitian  ini  akan dilakukan  di  Kota  Bogor.    Wilayah  ini dipilih karena telah ada kesepakatan kerja antar  Universitas  dengan  Pemda  terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian.  Alasan  lain  mengingat  area jangkauan  yang  disesuaikan  dengan  dana penelitian. Pembagian daerah survey akan dilakukan untuk 6 Kecamatan yaitu Timur, Barat,  Utara,  Selatan,  Tengah  dan  Tanah Sareal Kota Bogor.
Penyusunan kuesioner akan dilakukan secara bertahap, karena
meliputi  kuesioner  untuk  para  pekerja sektor  informal  (a)  dan  kuesioner  untuk pemangku  kepentingan  (b).  Kuesioner  (a) akan  disusun  melalui  model  pertanyaan tertutup  sehingga  lebih  efektif  dalam proses  pengolahan  dan  analisis  data. Kueosioner  (b)  akan  didominasi  oleh pertanyaan  tertutup  namun  tetap  ada sebagian  kecil  berupa  pertanyaan  semi terbuka.
3. Penentuan teknik sampling diawali dengan penentuan  populasi  yakni  para  pekerja informal  yang  menjadi  penerima  jaminan sosial kesehatan di Kota Bogor.
Pengambilan sample dilakukan  dengan cara sampling bertingkat  ( multi  stage sampling ).    Tahap  awal, sample diambil dengan  metode area  sampling ( sampling daerah) dengan maksud untuk menentukan daerah-daerah yang menjadi obyek penelitian. Husein (2003)
menyatakan  bahwa area  sampling sesuai untuk  penelitian  dimana  melibatkan populasi  yang  besar  dan    tersebar  di daerah  yang  luas.    Generalisasi  yang diperoleh  berdasarkan  penelitian  daerah- daerah  tertentu  dapat  diterima  sebagai pemberlakuan  bagi  daerah-daerah  di  luar sampel.  Dengan area  sampling terpilih yaitu  Kota  Bogor  dan  akan  dipecah  ke dalam 6  (enam)  kecamatan  yaitu : Timur , Barat , Utara,  Selatan , Tengah dan Tanah
Sareal. Tahapan kedua, setelah representasi  area  dari  masing-masing wilayah  ditentukan,  kemudian  dipilih responden  dalam  setiap  area  untuk melalui purposive  sampling .    Metode  ini menurut  Husein  (2003)  dilakukan  dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih oleh  peneliti  menurut  pertimbangan  atau ciri-ciri  khusus  yang  dimiliki  oleh  sampel itu. Berdasarkan metode purposive sampling ini, diperoleh kriteria responden sebagai berikut: Pedagang Kecil
(mencakup  pedagang  asongan/jalanan,
pedagang kaki lima, tukang jamu gendong, tukang kelontong, pedagang sembako/pedagang pasar, penjaja makanan  keliling,  penjual  rokok  pinggir jalan dan lainnya); Penjual Jasa , (mencakup penjahit/tukang jahit,
pemulung,  tukang  ojek,  tukang  becak, penata parker, tukang tambal ban, tukang urut/pijat, pengumpul sampah dan lainnya); Buruh  Tani,  Buruh  Ternak ,  dan lainnya.  Jumlah  total  sampel  dalam kegiatan ini adalah 100 (seratus) responden.  Jumlah ini  dipecah ke dalam 6  (enam)  kecamatan  tadi,  dan  masing- masing  area  dipilih  sebanyak  10-20  orang responden.
4. Observasi  dan  survey  lapangan  akan dilakukan dengan oleh mahasiswa (enumerator)  sebanyak  10  orang,  yang akan disebar ke 6 kecamatan survey untuk tiap  wilayah  dan  disupervisi  oleh  tim peneliti.  Enumerator  diberi  pelatihan singkat  terkait  seluruh  konten  dan substansi  kuesioner,  tata  cara  penggalian informasi dan etika survey.
5. Pengolahan  data  akan  dilakukan  dengan aplikasi Statistical  Package  for  Social Sciences (SPSS)  versi  21.0.  Analisa  data akan  dilakukan  melalui  :  a)  Tabulasi frekuensi  (Proses  penghitungan  frekuensi yang  terbilang  atas  jawaban  responden dalam kuesioner ke dalam masing-masing kategori  disebut  dengan  tabulasi);  b) Tabulasi  Silang  (Teknik  pengolahan  untuk membandingkan  atau  melihat  hubungan antara  dua  variabel  atau  lebih.    Dalam tabulasi silang biasanya dihitung persentase responden untuk setiap kelompok  agar  mudah  dilihat  hubungan antara  dua  variabel.    Variabel  terikat ( dependent  variable )  disusun  pada  bagian baris, sedangkan variabel bebas ( independent  variable )  disusun  pada bagian  kolom;  c)  Analisa  Jaring  Laba-laba (Metode  analisis  kuantitatif  sederhana yang digunakan untuk memetakan
JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Volume 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 1-15
perbandingan  berbagai  variabel  atau parameter  penilaian  dalam  bentuk  grafis berbentuk  jaring  laba-laba.    Pemetaan dilakukan
dengan menggunakan pengukuran  variabel/parameter  dengan skala ordinal).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah  sampel  responden  pekerja sektor  informal  dari  6  kecamatan  adalah sebanyak  100  orang,  yang  terdiri  dari  yang terdiri  dari  20  orang  dari  Kecamatan  Bogor Timur, 20 orang dari Kecamatan Bogot Barat, 20  orang  dari  Kecamatan  Bogor  Utara,  20 orang  dari  Kecamatan  Bogor  Selatan,  10 orang  dari  Kecamatan  Bogor  Tengah  dan  10 orang  Kecamatan  Tanah  Sareal.    Jumlah responden sebanyak 100 orang responden ini adalah  jumlah  sampel  yang  dianggap valid , reliable dan  yang  kembali  dalam  rentang waktu  yang  ditolerir  dari  sebanyak  125 lembar  kuesioner  yang  disebar  di  6  wilayah target.  Data sampel yang bisa kembali, valid dan reliable ini selanjutnya masuk pada tahap pengolahan lanjutan.
Berdasarkan  hasil  survey  ke  6  wilayah target  diperoleh  informasi  awal  mengenai karakteristik responden seperti yang dijelaskan  secara  detail  di  bawah,  dengan mempergunakan software SPSS  versi  21.0. Sebaran  karakteristik  yang  dijelaskan  ini melingkupi:  jenis  kelamin,  status,  usia, profesi,  jumlah  tanggungan,  pendidikan, pendapatan  dan  kepemilikan  aset,  yang merupakan karakteristik gabungan untuk ke 6 wilayah survey.
Berdasarkan jumlah 100 orang responden  pekerja  sektor  informal  yang disurvey,  sebanyak  69%  (69  orang)  berjenis kelamin  laki-laki,  dan  sebanyak  31%  (31 orang)  adalah  berjenis  kelamin  perempuan (Tabel 1).  Sebagian besar dari responden ini
(83%)  atau  sebanyak  83  orang  berstatus menikah (Tabel 2).
Tabel    1.  Sebaran  Responden  Menurut  Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi % Laki-laki 69 69 % Perempuan 31 31 % Total 100 100 % Sumber : Diolah dari data primer Tabel 2. Sebaran Responden Menurut Status Status Frekuensi % Menikah 83 83% Belum Menikah 8 8% Pernah Menikah (Janda/Du da) 9 9% Total 100 100 % Sumber : Diolah dari data primer Tabel 3. Sebaran Responden Menurut Profesi Profesi Frek % V a l i d Pedagang Asongan 4 4 % Pedagang Kaki Lima 14 14 % Pedagang Kelontong 16 16 % Pemulung 6 6 % Tukang Ojek 5 5 % Tukang Becak 2 2 % Penata Parkir 4 4 % Tukang Tambal Ban 7 7 % Pedagang Keliling 16 16 % Tukang Jahit 5 5 % Salon 1 1 % Pemilik Kontrakan 2 2 % Petugas Kebersihan 1 1 % Penjual Minuman 6 6 % Jasa Foto Copy 1 1 % Penjual Bensin Eceran 1 1 % Jasa Service 3 3 %
Penjual Makanan 4 4 % Penjual Baju 1 1 % Barbershop 1 1 % Total 100 100 %
Sumber : Diolah dari data primer Dari  100  orang  responden  yang  di survey,  ada  3  profesi  utama  yang  yang ditemukan,  yakni  kategori  pedagang  keliling (16%),  pedagang  kelontong  (16%)  dan pedagang  kaki  lima  (14%).    Selanjutnya  jenis profesi responden lainnya yang bisa dihitung secara  signifikan  adalah  tukang  tambal  ban (7%), penjual minuman (6%), pemulung (6%), tukang  ojek  (5%),  penata  parkir,  penjual makanan dan pedagang asongan yang jumlah relatifnya  masing-masing  4%  dari  total responden  yang  di  survey.    Sisa  profesi responden  lainnya  tersebar  ke  dalam  jenis lainnya  seperti:  tukang  becak,  salon, barbershop,  tukang  jahit,  pemilik  kontrakan dan  lain  sebagainya.    Profesi  responden  ini secara jelas di tampilkan pada Tabel 3 di atas.
Berdasarkan kategori jumlah
tanggungan  keluarga  responden  di  6 kecamatan, para responden mengaku memiliki  tanggungan  keluarga  yang  cukup banyak.    Sebanyak  47  responden  mengaku memiliki  tanggung  keluarga  sebanyak  2  -  3 orang.  Namun untuk beberapa responden di beberapa  wilayah  Kota  Bogor,  memiliki jumlah  tanggungan  >=  3  orang,  secara  total ada  sebesar  24%  (24  orang  responden). Hanya sebagian kecil saja dari responden (13 orang) yang tidak memiliki jumlah tanggungan (Tabel 6).
Secara prinsip, dengan cukup banyaknya  jumlah  tanggungan  keluarga responden, (hasil survey: dominan tanggungan 2-3 orang, bahkan ada yang lebih dari  3  orang)  maka  secara  otomatis responden  yang  bertindak  sebagai  pencari nafkah  memiliki  beban  yang  berat  dalam upaya  menghidupi  keluarganya.    Wajar akhirnya  bahwa  keluarga  responden  bisa berada  pada  taraf  hidup  kelas  bawah,  dan
masuk  dalam  kategori  miskin/tidak  mampu (kategori Penerima Bantuan Iuran).
Tabel 4. Sebaran Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga Tanggungan Keluarga Frek % 1 Orang 16 16 % 2 Orang 25 25 % 3 Orang 22 22 % > 3 Orang 24 24% Tidak ada 13 13 % Total 100 100 %
Sumber : Diolah dari data primer
Profil  selanjutnya  terkait  dengan tingkat  pendidikan  responden.  Berdasarkan data pada Tabel 7 di bawah, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden di  6  wilayah  survey  hanya  sampai  pada tingkat  SLTA  (36%).    Namun  jumlah responden  yang  memiliki  tingkat  pendidikan SD  dan  SLTP  juga  cukup  banyak,  yaitu  33% dan  23%,  namun  ada  sebagian  dari  mereka yang tidak menuntaskan pendidikannya.  Jika dilihat  dari  hasil  sebaran  tingkat  pendidikan ini,  bisa  disimpulkan  bahwa  dominan responden  memiliki  pendidikan  yang  cukup baik (minimal SLTA), walaupun sebagian yang lain sedikit lebih rendah tingkat pendidikannya.
Tabel 5. Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan FreK % Tidak Pernah Sekolah 4 4 % SD 33 33 % SLTP 23 23 % SLTA 36 36 % Lainnya 4 4 % Total 100 100 % Sumber : Diolah dari data primer
Jika  dilihat  pada  Tabel  6,  tingkat pendapatan  responden  para  pekerja  sektor informal  ini  dapat  dikelompokkan  menjadi tiga  kategori.    Kategori  pertama  adalah kelompok responden dengan pendapat paling rendah yaitu <= Rp500.000. Jumlah
responden yang masuk kategori ini sangatlah kecil,  yaitu  hanya  8  orang  (8%)  dari  total keseluruhan responden.
Kategori pendapatan  kedua  memiliki  pendapatan antara  Rp500.001  –  Rp2.500.000,  jumlah responden  yang  masuk  kelompok  ini  cukup bervariasi  dan  jumlahnya  menjadi  dominan jika  dikumulatifkan,  yaitu  sebesar  67  orang (67 %).
Tabel 6. Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendapatan Pendapatan (ribu) Frek % <= Rp. 500 8 8 % Rp. 501 - Rp. 1.000 19 19 % Rp. 1.001 - Rp.1.500 14 14 % Rp. 1.501 - Rp. 2.000. 13 13 % Rp. 2.001 - Rp.2.500 21 21 % >= Rp. 2.500 25 25 % Total 100 100,0 Sumber : Diolah dari data primer Kategori  terakhir  adalah  responden yang  memiliki  tingkat  pendapatan  lebih  dari Rp2.500.000, dengan jumlah responden yang cukup  besar.    Jika  kita  lihat  detail  sebaran khusus untuk pendapatan responden kelompok  ketiga  ini  (pendapatan  di  atas Rp2.500.000),  maka  Tabel  6  dengan  jelas menyajikan  bahwa  ada  sebagian  responden yang  memiliki  pendapatan  per  bulan  yang cukup  lumayan,  bahkan  bisa  dikategorikan sebagai mampu.
Berdasarkan  hasil  survey  lapangan, diperoleh  informasi  bahwa  setiap  bulan terdapat 46% (46 orang) dari total responden yang dapat menyisihkan sebagian pendapatannya  untuk  ditabung  (Tabel    7). Namun  ada  juga  sebanyak  54%  yang mengaku bahwa mereka tidak  mampu untuk menyisihkan  pendapatan  yang  mereka peroleh dalam sebulan untuk ditabungkan.
Tabel  7.  Sebaran  Responden  Menurut Ada/Tidaknya Tabungan Tabungan FreK %
Tidak ada 54 54 % Ada 46 46 % Total 100 100 %
Sumber : Diolah dari data primer
Bagi  mereka  yang  mampu  untuk menabung, jika ditelisik lebih detail, besarnya tabungan  yang  mampu  mereka  sisihkan sangat  bervariasi.  Misalnya,  sebanyak  32% responden (15 dari 46 orang responden yang mampu  menabung)  menyisihkan  sebesar  <= Rp100.000  dari  total  pendapatannya  untuk ditabung.
Tabel 8. Sebaran Responden Menurut Jumlah Tabungan per Bulan Besar Tabungan Frek % <= Rp. 100.000 15 32.6 % Rp. 200.000 9 19.6 % Rp. 300.000 7 15.2 % Rp. 500.000 7 15.2 % >Rp. 500.001 8 17.4 % Total 46 100 % Sumber : Diolah dari data primer
Jumlah  di  atas  merupakan  jumlah dominan  dalam  variasi  besarnya  uang  yang mampu  ditabungkan.    Namun  disamping  itu, ada  responden  yang  mampu  menyisihkan uang untuk tabungan > Rp500.000, sebanyak 17,4%  responden  (atau  8  dari  46  orang  yg mampu menabung).  Dan ada pula sebanyak 19,6% dari 46 orang responden yang mampu menabung, bisa menyisihkan pendapatannya setiap  bulan  senilai  Rp200.000.    Bahkan dalam  jumlah  yang  memang  relatif  sedikit (15,2%  atau  7  orang  responden)  mampu menyisihkan  pendapatan  bulanannya  untuk menabung  dalam  kisaran  angka  Rp300.000 dan  Rp500.000.    Secara  jelas  hal  ini dipaparkan dalam Tabel 8 di atas.
Selain  kemampuan  responden  dalam menyisihkan  dana  untuk  ditabungkan,  dalam survey  lapang  juga  ditanyakan  apakah responden mampu menyisihkan dana khusus untuk antisipasi jika mengalami sakit.  Karena secara  logis,  alokasi  dana  tabungan  itu  bisa
ditafsirkan memiliki kemungkinan penggunaan yang lebih luas, dan belum tentu akan dialokasikan untuk tabungan kesehatan (Tabel 11).
Tabel  9.    Sebaran  Responden  Menurut Ada/Tidaknya  Dana  yang  Disisihkan  untuk Berjaga-jaga Dikala Sakit Dana untuk Jaga- jaga Frekuensi  Persenta se Tidak ada 33 33 % Ada 13 13 % Total 46 46 % MissingSystem 54 54 % Total 100 100 % Sumber : Diolah dari data primer
Dari  hasil  wawancara  di  lapangan kepada  para  responden  pekerja  sektor informal  ini,  diperoleh  informasi  bahwa hanya  sebanyak  13  %  responden  (13  orang dari  total  keseluruhan  responden),  memiliki dana  khusus  yang  sengaja  disisihkan  untuk berjaga-jaga  untuk  keadaan  darurat  atau berjaga-jaga  dikala  sakit.    Selebihnya responden  sama  sekali  tidak  memiliki  dana untuk  berjaga-jaga  dikala  sakit,  bahkan  lebih dari  separuh  (54%)  responden  tidak  mau menjawab  pertanyaan  dimaksud.    Besarnya jumlah  dana  yang  mampu  di  sisihkan  untuk dana antisipasi sakit tersebut cukup bervariasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pentingnya  investasi  yang  dikeluarkan dalam  kegiatan  ini  sehingga  hasil  dari kegiatan  ini  harus  mendatangkan  manfaat yang  sebesar-besarnya.    Oleh  karena  itulah alasan  laporan  kemajuan  ini  kami sampaikan dengan  maksud  memberikan  gambaran progres  sementara  atas  apa  yang  sedang dilakukan  Tim  Peneliti.    Sehingga  diharapkan nantinya  hasil  yang  diperoleh  dari  pekerjaan
ini  akan  memberikan  masukan  yang  positif bagi  pihak  DJSN  dan  pemerintah  dalam mengembangkan  program  jaminan  sosial bidang  kesehatan  dengan  sasaran  para pekerja  di  sektor  informal,  dimana  Kota Bogor  hanya  sebagai  salah  satu  sampel wilayah yang dikaji.

## Saran
Perlu  dilakukannya  penelitian  dengan tema  serupa  untuk  cakupan  wilayah  dan dengan  anggaran  yang  lebih  besar  ke depannya.    Hal  ini  bertujuan  bahwa  kajian dan  penelitian  mengangkat  masalah  jaminan kesehatan  khususnya  untuk  pekerja  sektor informal  ini  sangat  krusial  mengingat besarnya  jumlah  masyarakat  pada  sektor  ini di  Indonesia.    Sehingga  diperlukan  lingkup wilayah  sampel  yang  lebih  besar  dan  lebih banyak,  untuk  memberikan  masukan  yang lebih komprehensif kepada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andria  F,  Thaheer  H,  Tosida  ET.  2013. Pemetaan  pemda  dalam  mendukung persiapan BPJS kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC).
Seminar Hasil Penelitian Bersumber Dana Hibah DJSN, Jakarta, 8 Juni 2013.
Andria  F,  Thaheer  H,  Tosida  ET,  Setyaningsih S,  Harsani  P.  2014.  Kebijakan  format Jamkesda  dalam  UU  BPJS.  Seminar  Hasil Penelitian  Bersumber    Dana  Hibah Kemenkokesra  RI,  Jakarta  27  November
2014. Annear  PL,  Ahmed  S,  Ros  CE,  Ir  P.  2013. Strengthening Institutional and
Organization  Capacity  for  Social  Health Protection  of  the  Informal  Sector  in Lesser-developed  Countries:  A  study  of Policy  Barriers  and  Opportunities  in Cambodia. Social  Science  &  Medicine 96(2013):223-231. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.20 13.02.015 .
Becker KF. 2004. The Informal Economy: Fact Finding  Study.  SIDA.  [diunduh  2016  Jan 23]. Tersedia pada : http://www.rrojasdatabank.info/sida.pdf . Canagarajah  S,  Sethuraman  SV.  2001.  Social Protection  and  the  Informal  Sector  in Developing  Countries  Challenges  and Opportunities. Social Protection Discussion  Paper  Series No.  0130.
[diunduh  2016  Jan  23].  Tersedia  pada: http://siteresources.worldbank. org/ SOCIALPROTECTION  /  Resources  /  SP- Discussion-papers/ Labor-Market- /130.pdf .
Fitriati  R,  Rahmayanti  KP,  Salomo  RV.  2012.
Critical Review of Triple Helix to Quanto- Tuple  Helix:  Lesson  Learned  from  Social Security  System  Act  Implementation. Procedia  - Social and Behavioral Sciences
52 (2012):217–225. Doi: 10.1016/j.sbs.pro. 2012.09.458. Henriques  JM.  2013.  On  Becoming  Healthier Communities: Poverty, Territorial Development  and  Planning. Rev  Port Sauude Publica 31(1):58-73. http://dx.doi.org/10.1016/ .rpsp.2013.05. 006. Hussmanns  R.  2004.  Statistical  Definition  of Informal Employment: Guidelines Endorsed by the Seventheenth International Conference of Labor Statisticians  (2003).  7 th Meeting  of  the Expert Group on Informal Sector Statistics (Delhi  Group),  New  Delhi,  2-4  February 2004.  [diunduh  2016  Jan  23].  Tersedia pada: http://ilo.org/public/english/ bureau/stat/download/papers/def.pdf . ILO.  2002.  Decent  Work  and  the  Informal Economy:  Sixth  Item  on  the  Agenda. Report VI. International Labour Conference 90 th Session 2002. ISBN 92-2- 112429-0; ISSN 0074-6681.[diunduh 2016 Jan 23]. Tersedia pada http://www.ilo.org/public/english/ standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf .
Jakovijevic  MB.  2013.  Resource  Allocation Strategies  in  Southeastern  European Health  Policy.  Eur  J  Health  Econ 14(2013):153-159. Doi:  10.1007/s10198- 012-0439-y.
Nastiti A, Prabaharyaka I, Roosmini E, Kunaefi TD.  2012.  Health-associated  Cost  of Urban  Informal  Industrial  Sector  :  An Assessment  Tool. Procedia-Social  & Behavioral  Sciences 36(2012):112-122. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.03.013. Purwandari  SI,  Maharani  C.  2015.  Analisis
Sikap  Pekerja  Informal  Non  PBI  yang Belum  Terdaftar  Program  Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Brebes. UJPH 4 (2):84-91. .[diunduh 2016 Jan 2]. Tersedia pada: http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php /ujph .
Rhee  JC,  Done  N,  Anderson  GF.  2015. Considering Long-term Care Insurance for Middle-income  Countries:    Comparing South  Korea  with  Japan  and  Germany. J. Health  Policy 119  (2015)  1319–1329. http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.20 15.06.00 .
Rolindrawan  D.  2015.  The  impact  of  BPJS Health  Implementation  for  Poor  on  the Use  of  Health  Facility. Procedia  -  Social and Behavioral Sciences 211 (2015) 550 – 559.  2nd Global  Conference  on  Business and Social Science -2015, GCBSS-2015, 17- 18  September  2015,  Bali  [ID].  doi:
10.1016/j.sbspro.2015.11.073.
Rothenberg AD, Gaduh A, Burger NE, Chazali
C, Tiandraningsih I, Radikun R, Sutera C, Weilant  S.  2016.  Rethinking  Indonesia’s Informal Sector. World Dev. 80(2016):96-113. http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.20 15.11.005 .
Shafie  AA,  Hassali  MA.  2013.  Willingness  to Pay  for  Voluntary  Community-based Health  Insurance:  Findings  from  An Exploratory Study in the State of Penang,
Malaysia. Social  Science  &  Medicine  96 (2013) 272-276.
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed. 2013.02.045 . Stepurko T, Pavlova M, Gryga I, Murauskiene
L,  Groot  W.  2015.  Informal  Payment  for
Health  Care  Service:  The  Case  of Lithuania, Poland and Ukraine. J. Eurasian Studies 6, (2015):46-58.
http://dx.doi.org/10.1016/j.euras.2014.1
1.002 . Thaheer  H,  Andria  F.  2012.  Kesiapan  Pemda Menuju Kepesertaan Menyeluruh Jaminan Kesehatan. Seminar Hasil Penelitian Bersumber Dana Hibah DJSN, 2 Desember 2011. Triyono, Soewartoyo. 2013. Kendala Kepesertaan  Program  Jaminan  Sosial terhadap  Pekerja  di  Sektor  Informal: Studi  Kasus  di  Kota  Surabaya. Jurnal Hukum  PRIORIS,  3 (3):  28-41.  [diunduh 2016 Jan 2]. Tersedia pada:
http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/j hpr/ article/view/3557

## UCAPAN TERIMAKASIH
1. DRPM  Ristekdikti  yang  telah  membiayai kegiatan PDP.
2. LPPM  Universitas  Pakuan  yang  telah memotivasi,  memberi  dukungan  dana
“ in-kind ” dan memfasilitasi kegiatan PDP ini mulai dari pengajuan proposal, hingga monitoring  dan  terus  memotivasi  untuk keberlanjutan kegiatan seperti ini.
3. Program  Studi  Manajemen  dan  FEA
Universitas Pakuan,
yang telah mendukung kegiatan ini melalui penyediaan dosen-dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan survey.