* Corresponding author E ‐ mail addresses: novirasartika@polbeng.ac.id (N. Sartika) 2614 ‐ 6983/ © 2019 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.
Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 147-153

## Inovbiz
Website: www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP Email: inovbiz@polbeng.ac.id

## Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti

## Novira Sartika
Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau 28711

## 1. Pendahuluan
Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah yang dimulai pada 1 Januari 2001 telah mem- berikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola kepemerintahan di Indonesia. Adapun tujuan pemberian wewenang atau otonomi dae- rah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik, kehidupan demokrasi berkembang, mewujudkan keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, memelihara hub- ungan pusat dan daerah dalam NKRI, serta meningkatkan peran serta masyarakat. Tujuan- tujuan tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan utama otonomi daerah dalam politik, ad- ministratif, dan ekonomi. Selain itu, melalui De- wan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Per- wakilah Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata. Dengan demikian masyarakat akan menjadi lebih se- jahtera dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat. Berikut adalah IPM berdasarkan kabupaten di Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti pada ta- hun 2016.
Gambar 1 menunjukkan bahwa IPM Kabu- paten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten dengan nilai IPM paling kecil dibandingkan kabu- paten lain di sekitarnya pada tahun 2016. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana kinerja
Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk meningkatkan IPM di daerah terse- but.

## Gambar 1. Grafik IPM Tahun 2016 (Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Meranti)
Salah satu cara menilai kinerja Pemerintah adalah dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan yang telah dikelola oleh Pemerintah itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. Pengelolaan keu- angan yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga kemampuan keuangan daerah yang memadai. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya baik berarti daerah tersebut mem- iliki kemampuan keuangan untuk membiayai

## ARTICLE INFO
Keywords: Regional Financial Performance, Financial Ratio Analysis, Kepulaun Meranti Regency Government
Received: 29 November2019 Received in revised: 16 Desember 2019 Accepted: 16 Desember 2019
Published: 20 Desember2019

## Open Access

## ABSTRACT
This study aims to determine the financial performance of the Kepulauan Meranti Regency Government for the 2012-2016 fiscal year measured by financial ratio analysis. This research method is quantitative descriptive. The data are secondary data in the form of Budget Realization Report (LRA) for the 2012-2016 fiscal year. The analysis shows that the financial performance of the Kepulauan Meranti Regency Government measured by ratio of regional financial efficiency shows efficient with an average ratio of 72,84%. Then when measured by ratio of regional financial independence shows very low with an average ratio of 3,45%. Furthermore, if measured by ratio of the effectiveness of Own-Source Revenue (PAD) shows effective with an average ratio of 103,65%. When observed by degree of decentralization ratio shows average ratio 3,31%. The Last, measured from the equivalent ratio, especially the ratio of operating expenditure shows average ratio 74,14% and capital expenditure 21,80%. We conclude that the financial performance of the Kepulauan Meranti Regency Government is has been quite efficient in managing its finances because it has been able to reduce the amount of regional expenditure that does not exceed regional income. This is seen from the average ratio of regional financial efficiency of 72.84%. In addition, the Regional Government has been effective in managing PAD. This is evident from the average PAD effectiveness ratio of 103.65%. This shows that the acceptance of PAD has been said to be quite good and in accordance with the targeted.
Novira Sartika
Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 147 ‐ 153
pelaksanaan otonomi daerahnya (Sularso & Res- tianto, 2011).

## Gambar 2. Grafik Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah Berdasarkan Kabupaten Tahun 2016 (Sumber: BPKAD Provinsi Riau)
Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa rasio pendapatan daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih tinggi dibanding Kabupaten Pelalawan dan sama dengan Kabupaten Bengkalis namun lebih ren- dah dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Selan- jutnya adalah rasio realisasi terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan ka- bupaten di Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti pada ta- hun 2016.
Gambar 3. Grafik Rasio Realisasi Terhadap Ang- garan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasar- kan Kabupaten Tahun 2016 ( Sumber: BPKAD Provinsi Riau)
Dari Gambar 3 terlihat bahwa rasio realisasi terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Kepulauan Meranti merupa- kan Kabupaten dengan rasio paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di sekitarnya. Da- lam hal menilai kinerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keu- angan Pemerintah Daerah melalui rasio keu- angan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2012-2016 yang diukur melalui analisis rasio keuangan meliputi rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektifitas PAD, dan rasio keserasian.

## 2. Tinjauan Pustaka
1)   Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja keuangan daerah merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan daerah. Salah satu alat untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan
pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

## 2)   Analisis Rasio Keuangan
Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektifitas PAD, dan rasio keserasian.

## 3)   Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)
Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:
Sebagai pedoman dalam melihat efisiensi keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel.1 berikut ini:
Tabel 1. Kriteria Efektifitas Keuangan daerah
Persentase Efisiensi (%) Kriteria Efisiensi >100% Tidak efisien 100% Efisien berimbang <100% Efisien

## Sumber: Mahsun, 2012
4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
(RKKD)
Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang
Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 147 ‐ 153
diperlukan daerah. Formulasi yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:
Semakin tinggi rasio ini mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dilihat pada Tabel.2 berikut ini:

## Tabel 2. Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio
Kemandirian dan Pola Hubungan yang Dihasilkan Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah sekali 0% - 25% Instruktif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipatif Tinggi 75% - 100% Delegatif Sumber: Halim, 2001

## 5)   Derajat Desentralisasi (DD)
Derajat desentralisai menggambarkan tingkat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Formulasi yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:
Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sedangkan kriteria penilaian tingkat derajat desentralisasi dicantumkan pada Tabel 3 di bawah ini:

## Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Derajat
Desentralisasi No. Presentase Kategori 1. 0% - 10% Sangat Kurang 2. 10% - 20% Kurang 3. 20% - 30% Cukup 4. 30% - 40% Sedang 5. 40% - 50% Baik 6. >50%  Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991
(Dalam Susilawati dkk, 2018)
6)   Rasio Efektifitas PAD
Rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio ini dihitung dengan cara sebagai berikut:
Sebagai pedoman dalam melihat efektifitas PAD dapat dilihat pada Tabel.4 berikut ini:

## Tabel 4. Kriteria Efektifitas PAD
Persentase Efektifitas (%) Kriteria Efektifitas >100% Efektif 100% Efektif berimbang
<100% Tidak Efektif

## Sumber: Mahsun, 2012

## 7)   Rasio Keserasian
Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007). Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. rasio belanja operasi dihitung menggunakan formula sebagai berikut:
Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.
Selanjutnya rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menegah dan panjang juga bersifat rutin. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:
Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan Pemerintah Daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Novira Sartika
Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 147 ‐ 153

## 3. Metode Penelitian
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan daerah yang diperoleh sesuai tujuan penelitian. Adapun perhitungan yang dimaksud disesuaikan dengan rumus yang telah disajikan sebelumnya dan dilakukan analisis terhadap masing-masing rasio keuangan yang dihasilkan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## a) Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dengan 9 kecamatan, 96 desa dan 5 kelurahan dengan luas daratan seluas 3.707,84 Km 2 . Terdapat 3 kecamatan terletak di Pulau Tebing Tinggi, 3  kecamatan di Pulau Rangsang dan 3  kecamatan terletak di Pulau Padang. Kecamatan terluas adalah kecamatan Tebing Tinggi Timur dan kecamatan terkecil berada adalah Kecamatan Tebing Tinggi. Dengan kondisi geografis yang ada, Kecamatan Tasik Putri Puyu merupakan kecamatan terjauh yang berjarak ± 97 Km dari ibukota Kabupaten.
Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Selatpanjang dan secara administratif berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis di sebelah barat dan berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau di sebelah timur. Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016 tercatat sebanyak 182.095 jiwa yang terdiri 93.488 jiwa laki-laki dan 88.664 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Tebing Tinggi yaitu 56.192 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Tebing Tinggi Timur yaitu 11.733 jiwa (Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam AngkaTahun 2017).

## b)  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Anggaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Tabel. 5 di bawah ini.
Tabel 5.  Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kepu- lauan Meranti Tahun 2012-2016
Uraian Tahun (dalam miliar rupiah) 2012 2013 2014  2015 2016 Pendapatan Daerah 1.671,07 1.609,69 1.798,41 1.197,52 1.296,98 Pendapatan Asli Daerah 32,27 40,19 62,85 54,83 52,41 Pendapatan Transfer 1.629,68 1.532,26 1.733,97 1.142,69 1.244,56 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 9,12 37,24 1,59  0,00 0,00 Belanja Daerah 886,99 1.002,66 1.245,42 1.205,64 1.023,13 Belanja Operasi 670,75 800,49 956,29 865,64 682,02 Belanja Modal 216,25 202,18 289,13 196,50 255,39 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uraian Tahun (dalam miliar rupiah) 2012 2013 2014  2015 2016 Transfer/ Bagi Hasil Ke Daerah 0,00 0,00 0,00 143,49 85,72 Surplus/ Defisit 784,08 607,03 552,99  -8,12 273,85 Pembiayaan Daerah 236,03 370,19 408,10 330,81 16,05 Penerimaan Pembiayaan 252,03 380,19 418,10 340,81 16,05 Pengeluaran Pembiayaan 16,00 10,00 10,00 10,00 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) 1.020,11 977,22 959,49 322,70 289,90

## Sumber: Data olahan
Secara garis besar APBD Kabupaten Kepulauan Meranti selama periode tahun anggaran 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.798,41 miiar rupiah. Sedangkan untuk belanja daerah tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.245,42 miliar rupiah. Selanjutnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 1.020,11 miliar rupiah.
c) Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)
Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun hasil perhitungan dari rasio ini dapat pada lihat di Tabel 6.

## Tabel 6. Penghitungan  Rasio Efisiensi Keuangan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012-2016
Tahun Belanja Daerah (dalam miliar rupiah) Pendapatan Daerah (dalam miliar rupiah) REKD (%) Kriteria 2012 886,99 1.671,07 53,08 Efisien 2013 1.002,66 1.609,69 62,29 Efisien
2014 1.245,42 1.798,41 69,25 Efisien
2015 1.205,64 1.197,52 100,68 Tidak Efisien 2016 1.023,13 1.296,98 78,89 Efisien Sumber: Data olahan
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2012- 2016 hampir seluruhnya tergolong efisien yang dilihat dari nilai rasionya berada di bawah 100% kecuali pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan total belanja daerahnya yang lebih besar dibanding total pendapatan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima sudah efisien. Rata- rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tergolong efisien karena rata- rata rasionya sebesar 72,84%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola
Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 147 ‐ 153
pengeluaran daerahnya  sudah efisien. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah sudah dapat menekan atau mengefisienkan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya. Pada tahun 2012-2016, jenis belanja daerah yang paling besar adalah belanja operasi yang memiliki rata-rata sebesar 74,14%. Sedangkan jenis pendapatan daerah yang paling besar adalah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dengan rata-rata sebesar 96,10%.
Penelitian yang dilakukan oleh Lazyra (2016), dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2011-2015 jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah hanya efisien pada tahun 2013 dan 2014 sedangkan tahun lainnya tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan total belanja daerah yang lebih besar dibandingkan total pendapatan daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian ini, dimana rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dikategorikan efisien. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menekan jumlah belanja daerahnya dan menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun hasil perhitungan dari rasio ini dapat di lihat pada Tabel 7.
Tabel. 7 Penghitungan  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran   2012-2016
Tahun PAD (dalam miliar rupiah) Pendapatan Transfer (dalam miliar rupiah) RKKD (%) Kemampuan Keuangan Pola Hubungan 2012 32,27  1.629,68  1,98 Rendah sekali Instruktif
2013 40,19  1.532,26  2,62 Rendah sekali Instruktif 2014 62,85  1.733,97  3,62 Rendah sekali Instruktif
2015 54,83  1.142,69  4,80 Rendah sekali Instruktif
2016 52,41  1.244,56  4,21 Rendah sekali Instruktif Sumber: Data olahan
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 7 tampak bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 3,45%. Hal ini berimplikasi bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal terutama bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi masih sangat tinggi yang ditunjukkan dengan pendapatan transfer lebih besar dibandingkan PAD. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Pemerintah Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD terutama dari pajak dan
retribusi daerah yang hanya memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 22,19%.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014), kinerja keuangan daerah Kota Surakarta jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong pola hubungan Instruktif. Menurut Pramono penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Surakarta masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi penerimaan di daerahnya sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pusat saja.

## Derajat Desentralisasi (DD)
Derajat desentralisai menggambarkan tingkat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Hasil dari perhitungan derajat desentralisasi ditunjukkan pada Tabel.
Tabel 8   Penghitungan Derajat Desentralisai Kabupat- en Kepulauan Meranti Tahun Anggaran   2012-2016
Tahun PAD (dalam miliar rupiah ) Total Penerimaan Daerah (dalam miliar rupiah) DD (%) Kategori 2012 32,27  1.671,07  1,93 Sangat Kurang 2013 40,19  1.609,69  2,50 Sangat Kurang 2014 62,85  1.798,41  3,49 Sangat Kurang 2015 54,83  1.197,52  4,58 Sangat Kurang 2016 52,41  1.296,98  4,04 Sangat
Kurang
Sumber: Data olahan
Berdasarkan Tabel 8 terlihat jelas bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2012-2016 semua nilainya berada di bawah 5% yang termasuk kategori sangat kurang. Rata-rata derajat desentralisasi yaitu sebesar 3,31%. Menurut perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum mampu menye-lenggarakan desentralisasi dengan baik dikarenakan kontribusi PAD yang terlalu kecil terhadap penerimaan daerah. Sumber PAD terkecil adalah retribusi daerah. Retribusi daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 9,96% terhadap PAD. Jika Pemerintah Daerah dapat mengelola potensi daerahnya khususnya  pajak dan retribusi daerah maka akan dapat meningkatkan PAD sehingga Pemerintah Daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan baik.
Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, dkk  (2018) pada Kabupaten Sleman dimana rata-rata derajat desentralisasi dikategorikan sedang karena telah mencapai 25,80%. Menurut perhitungan derajat desentralisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dapat dikatakan mengalami peningkatan dalam menye-lenggarakan desentralisasi. Hal tersebut terlihat dari rasio derajat desentralisasi yang dari tahun ke tahun meningkat dari katagori kurang hingga mencapai katagori sedang. Namun masih perlu dilakukan peningkatan karena rata-rata dalam lima tahun terakhir masih dalam katagori cukup.
Novira Sartika
Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 147 ‐ 153

## Rasio Efektifitas PAD
Rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Adapun hasil perhitungan dari rasio efektifitas PAD dapat di lihat pada Tabel 9.
Tabel 9 Penghitungan  Rasio Efektifitas PAD Kabupaten  Kepulauan  Meranti  Tahun  Anggaran 2012-2016

## Tahun
Realisasi PAD (dalam juta rupiah) Anggaran PAD (dalam juta rupiah) Efektivitas PAD (%) Kriteria 2012 32,27  28,18 114,52  Efektif 2013 40,19  36,90 108,92  Efektif 2014 62,85  52,98 118,63  Efektif 2015 54,83  63,34 86,56 Tidak Efektif 2016 52,41  58,48 89,62 Tidak Efektif

## Sumber: Data olahan
Berdasarkan perhitungan pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2012-2016 hampir semuanya efektif kecuali pada tahun 2015 dan 2016 karena nilai rasionya berada di bawah 100% yaitu masing-masing 86,56% dan 89,62%. Rata-rata rasio efektifitas PAD yaitu sebesar 103,65%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah merealisasikan PAD dengan efektif sesuai dengan target yang diharapkan.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014) pada Kota Surakarta dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta jika dilihat dari rasio efektivitas PAD pada tahun 2010 yang berstatus efektif berubah menjadi sangat efektif pada tahun 2011. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hampir seluruhnya sudah efektif kecuali tahun 2016. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Akan tetapi masing-masing daerah diharapkan untuk tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

## Rasio Keserasian
Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Ada  2 (dua) perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Hasil dari perhitungan kedua rasio ini dapat dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11.
Tabel. 10  Penghitungan  Rasio Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012- 2016
Tahun Belanja Operasi Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi
2012 670,75 886,99  75,62%
2013 800,49  1.002,66  79,84% 2014 956,29  1.245,42  76,78% 2015 865,64  1.205,64  71,80% 2016 682,02  1.023,13  66,66% Sumber: Data olahan
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 74,14%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 79,84% sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 66,66%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah lebih banyak mengeluarkan anggaran daerah untuk kegiatan sehari-hari pemerintah khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang memberi manfaat jangka pendek yakni rata-rata sebesar 87,67%. Selanjutnya untuk hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal dapat dilihat pada       Tabel 11.

## Tabel. 11 Penghitungan  Rasio Belanja Modal
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012-2016
Tahun Belanja Modal Belanja Daerah Rasio Belanja Modal 2012 216,25 886,99  24,38%
2013 202,18  1.002,66  20,16%
2014 289,13  1.245,42  23,22%
2015 196,50  1.205,64  16,30%
2016 255,39  1.023,13  24,96%
Sumber: Data olahan
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 21,80%. Rasio keserasian belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 24,96% sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 16,30%. Pemerintah Daerah lebih banyak mengeluarkan anggaran daerah untuk belanja modal khususnya belanja jalan, irigasi dan jaringan yang memiliki rata-rata sebesar 66,23%.
Dari perhitungan di atas, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dibuktikan dengan rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Selain itu, juga dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehinga dana tersebut seharusnya lebih dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 147 ‐ 153
Pada penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2014) di Kabupaten Klaten, alokasi belanja operasinya lebih besar dibandingkan dengan belanja modalnya. Hal tersebut sama dengan penelitian ini, alokasi Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Meranti juga lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modalnya. hal itu hampir sama dengan apa yang terjadi di sebagian besar kabupaten di indonesia.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam mengelola keuangannya dikarenakan sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya. Hal ini dilihat dari rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 72,84%. Selain itu, Pemerintah Daerah sudah efektif dalam mengelola PAD. Hal ini terbukti dari rata-rata rasio efektifitas PAD sebesar 103,65%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD sudah dikatakan cukup baik dan sesuai dengan yang ditargetkan.
Namun, masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah yaitu kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah, kontribusi PAD dalam penerimaan daerah dan bagaimana memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Sehingga pem- bangunan infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan IPM Kabupaten Kepulauan Meranti.

## Referensi
Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008- 2012. Universitas Negeri Yogyakarta.
BPKAD Provinsi Riau. Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2016. Halim, A. (2001). Bunga rampai: Manajemen keuangan daerah . Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2017. Kepulauan Meranti. https://KepulauanMerantikab.bps.go.id.
Lazyra, K. (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota medan. Skripsi Program Studi Akuntansi , 1–63.
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . BPFE: Yogyakarta.
Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Among Makarti , 7 , 83–112.
Sularso, H dan Y. E. Restianto (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2 Agustus 2011 , 1 (483), 211–212. https://doi.org/10.1192/bjp.112.483.211-a
Susilawati, dkk (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol.1 No.2 Oktober 2018, 91-99.