## KOMUNIKASI POLITIK “RASA” ALA JOKOWI DALAM MERESPON POLITIK SENTIMEN
Afriadi 1 , Guntur Freddy Prisanto 2 , Niken Febrina Ernungtyas 3 , Irwansyah 4 , Anindita Lintangdesi Afriani 5 *
1,2,3,5 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi, Jakarta.
4 Universitas Indonesia, Depok. lintangdesi@gmail.com
Diajukan: 05-11-2019; Direview: 14-11-2019; Diterima: 09-12-2019;

## Abstract
Sentiment politics was exploited massively by Islamic Populism in attacking President Joko Widodo. Issues used such as Jokowi’s anti-Islam, lackeys-foreigners, pro-PKI, discriminatory scholars, and so on are expected to create hatred for President Jokowi. This study aims to see Jokowi’s views on the politics of these sentiments and how he responded. The research method used is qualitative-descriptive. The results of the study found that President Jokowi personally was not psychologically disturbed by the politics of the sentiment, but he viewed it as an issue. Thus he needed to respond because political sentiments had negative implications for the harmony of life as a nation and state. Jokowi is more focused on using the “RASA” political communication approach in responding to political sentiments, which according to him, is also a game of taste. The political communication of taste is based on personal power, which includes friendly, polite, and populist.
Keywords: Political communication strategies, political sentiments, Islamic populism, politicization of religion, political figures

## Abstrak
Politik sentimen dieksploitasi secara massif oleh kelompok Populisme Islam dalam menyerang Presiden Joko Widodo.  Isu-isu  yang  dipergunakan  seperti  Jokowi  anti-Islam,  antek-asing,  pro-PKI,  diskriminalisasi  ulama dan sebagainya diharapkan bisa menciptakan kebencian kepada Presiden Jokowi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan Jokowi terhadap politik sentimen tersebut dan bagaimana dia meresponnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Presiden Jokowi secara personal tidak terganggu secara psikologis oleh politik sentimen tersebut, tetapi dia memandang sebagai isu yang perlu direspon karena politik sentimen berimplikasi negatif terhadap keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Jokowi lebih fokus menggunakan pendekatan komunikasi politik “RASA” dalam merespon politik sentimen yang menurutnya juga adalah permainan rasa. Adapun politik komunikasi rasa yang dilakukan bertumpu pada kekuatan personal yang meliputi friendly, santun, dan merakyat.
Kata Kunci: Strategi komunikasi politik, Politik sentimen, Populisme Islam, Politisasi agama, Figur politik
PENDAHULUAN P enggunaan isu-isu politik berbasis sentimen (agama, etnis, antar golongan) –selanjutnya disebut  Politik  Sentimen–  sudah  tak terelakkan dalam dunia politik Indonesia. Hal ini sudah  menjadi  menu  wajib  ketika  ada  kontestasi pemilihan  kepala  daerah  apalagi  pemilihan presiden. Bahkan ketika tidak ada kontestasi pun, politik sentimen tetap menggema yang diarahkan pada  pemerintah  yang  berkuasa.  Pihak-pihak berkepentingan memproduksi isu sentimen tersebut
untuk  kepentingan  politik  pemenangan  merebut suara pemilih. Penyebarannya begitu mudah karena ditopang  oleh  sosial  media  yang  sudah  bertahta dalam  setiap  genggaman  masyarakat  Indonesia. Kanal-kanal informasi sosial media menyebabkan ia begitu mudah sampai kepada semua orang.
Permainan  isu  politik  sentimen  mulai  marak terjadi  pada  saat  Pilkada  DKI  Jakarta  2012 (Andriadi,  2016),  berlanjut  pada  Pilpres  2014 (Basuki,  2017),  dan  mencapai  puncaknya  pada saat  Pilkada  DKI  Jakarta  2016  (Juditha,  2017).
Hingga  sekarang,  apalagi  memasuki  kontestasi politik pemilihan presiden 2019, politik sentimen tersebut tidak pernah sepi dari gelanggang politik Indonesia.
Politik  sentimen  di  Indonesia  digaungkan oleh  kaum  Populisme  Islam,  yaitu  kelompok- kelompok  Islam  yang  memanfaatkan  sentimen keummatan (ummah) untuk memobilisasi pemilih Muslim  demi  tujuan-tujuan  politik,  terutama untuk merebut kekuasaan, dan ekonomi. Identitas keislaman  dijadikan  alat  memanipulasi,  alat menggalang politik, guna memenuhi kepentingan politik dan ekonomi. Narasi politik yang dibangun dikaitkan dengan ide-ide kerakyatan Islam. Idiom budaya  yang  terkait  dengan  Islam  dibangun untuk  mobilisasi  dukungan  publik  dalam  kontes kekuasaan dan sumber daya berdasarkan identitas politik berbasis ummah (Hadiz, 2018).
Populisme,  termasuk  Populisme  Islam, adalah  bingkai  komunikasi  yang  mengklaim  dan mengidentifikasi diri sebagai Rakyat, dan berpura- pura  berbicara  atas  nama  mereka.  Populisme adalah pameran kedekatan yang mencolok dengan rakyat.  Presentasi  diri  ini  dapat  mengambil samaran  identitas  yang  berbeda-beda:  agama, etnis,  suku,  rakyat  asli-rakyat  luar,  dll.  Elemen paling penting dari gaya politik populis ini adalah isi  dari  wacana:  menampilkan  kedekatan  dengan rakyat dengan berbicara tentang rakyat (Jagers & Walgrave, 2007)
Dengan  mengklaim  rakyat,  gaya  komunikasi yang  populis  menekankan  kedaulatan  rakyat  dan kehendak  rakyat.  Para  aktor  politik  berbicara tentang  rakyat  sepanjang  waktu.  Mereka  sering menggunakan  kata-kata  seperti  (demi)  rakyat, (demi)  publik,  (demi)  warga,  (demi)  pemilih (s),  (demi)  pembayar  pajak,  (demi)  penduduk (s),  (demi)  populasi  “anu”  dan  sebagainya. Dengan  mengacu  pada  Rakyat,  seorang  aktor populis  mengklaim  bahwa  dia  peduli  dengan keprihatinan  masyarakat,  bahwa  dia  terutama ingin membela kepentingan rakyat, bahwa dia atau dia tidak terasing dari publik tetapi tahu apa yang diinginkannya.  Semboyan  mereka  adalah:  ‘Saya mendengarkan Anda karena saya berbicara tentang Anda’. (Jagers & Walgrave, 2007).
Populisme  hanyalah  sebuah  strategi  untuk memobilisasi  dukungan,  ini  adalah  teknik
komunikasi standar untuk menjangkau konstituen. Ini adalah gaya politik normal yang diadopsi oleh semua  jenis  politisi  dari  segala  waktu.  Aktor- aktor  politik  ini  tidak  hanya  politisi  dan  partai politik, tetapi juga pemimpin gerakan, perwakilan kelompok  kepentingan  dan  jurnalis/media  (de Vreese,  Esser,  Aalberg,  Reinemann,  &  Stanyer, 2018; Jagers & Walgrave, 2007)
Galibnya  gerakan  populisme  kanan  di  dunia, ciri  khas  kerangka  berpikirnya  adalah  oposisi binner,  yaitu  memisahkan  masyarakat  ke  dalam kelompok “kita” dan “mereka”. Kelompok “kita” dipandang  sebagai  kelompok  yang  baik,  murni, sementara kelompok “mereka” dipandang sebagai kelompok buruk, tidak murni, merusak kemurnian. Ia  menarik  garis  yang  jelas  antara  kelompok “kita”  ( in-group )  dan  “mereka”  ( outgroups ). Kelompok “mereka” tidak saja kelompok sesama masayarakat  ( outgroups  horizontal )  tetapi juga  termasuk  pemerintah  ( outgroups  vertical ) karena  pemerintah  dipandang  memperioritaskan masyarakat outgroups dalam kebijakan politiknya sehingga  mencerabut  rakyat  utama  ( in-groups ). (Hameleres, 2018) Oleh  karena  membelah  masyarakat  kepada “kita”  dan  “mereka”,  maka  narasi  politik kebencian  dan  hoax  menjadi  hal  lumrah  dalam setiap permainan politik sentimen yang digerakkan oleh  Populisme  Islam.  Wacana  politik  dijejali oleh  isu-isu  politik  yang  mengharu-biru  emosi. Fakta tidak lagi menjadi primadona. Objektivitas dan  rasionalitas  disingkirkan  oleh  emosi  dan keyakinan.  Meminjam  bahasa  Fransisco  Rosales (dalam Llorente, 2017: 49) “apa yang tampaknya benar  menjadi  lebih  penting  daripada  kebenaran itu sendiri.” Atau dalam bahasa Keyes, “Truth has been  displaced  by  believability.” (Keyes,  2004: 10).  Opini-opini  yang  berkembang  sepenuhnya terputus dari substansi (truth, objektivitas).

## Jokowi Diserang Politik Sentimen
Karakteristik  Populisme  Islam  di  Indonesia berbeda dengan yang terjadi di belahan Eropa dan Amerika. Permainan isu populisme di Eropa dan Amerika  bersifat  programatik,  seperti  menjual program  yang  mempersulit  para  imigran,  baik yang  sudah  masuk  maupun  yang  akan  masuk, memproteksi  ekonomi  dalam  negeri,  dan
sebagainya. Sementara di Indonesia, isu sentimen lebih  bersifat  menyerang  individu,  personal, bukan  hal  yang  bersifat  programatik.  Dalam  hal ini,  Presiden  Joko  Widodo  (selanjutnya  disebut Jokowi) adalah personal politik yang sangat akrab mendapat  serangan  politik  dari  populisme  Islam tersebut.
Jokowi  seperti  sudah  ditakdirkan  tidak pernah  sepi  dari  serangan-serangan  politik  kaum populisme Islam.  Sejak kehadirannya di panggung politik yang menjadi sorotan secara nasional, yaitu ketika Jokowi memutuskan maju bersaing dalam konstestasi  Pilkada  DKI  Jakarta  2012,  hingga sekarang,  Jokowi  selalu  mendapat  serangan bertubi-tubi dari kelompok populisme Islam.
Ada satu hal menggelitik yang ditampilkan oleh Jokowi  kepada  publik,  bahwa  dia  tidak  pernah merespon  politik  sentimen  itu  –dengan  segala derivasinya  seperti  ujaran  kebencian,  hoax,  dan fitnah—dengan komunikasi yang kasar, menyerang balik,  mengumbar  kemarahan,  dan  sejenisnya. Sebaliknya  dia  tetap  menampilkan  kesantunan, bahkan memuji lawan-lawan politiknya yang nota bene selalu melakukan serangan.
Penelitian  ini  secara  umum  bertujuan  untuk mengetahui  pola  komunikasi  politik  Jokowi yang  tidak  pernah  menyerang  balik  lawan-lawan politiknya, mengetahui pemikiran Jokowi mengenai politik sentimen tersebut, serta mengetahui strategi komunikasi politik apa saja yang dilakukan dalam merespon serangan tersebut.

## LITERATUR DAN METODOLOGI
Komunikasi  politik,  didefinisikan  oleh  Brian McNair (2011) sebagai komunikasi yang disengaja dalam  semua  bentuk  komunikasi  yang  berisi pesan-pesan politik yang dilakukan oleh para aktor politik  (politisi,  pemerintah,  media,  dll)  melalui media  dan  strategi  yang  tepat  untuk  mencapai sasaran politik tertentu.
Pippa Noris mendefinisikan komunikasi politik sebagai  proses  interaktif  mengenai  penyebaran informasi  di  antara  politisi,  media  berita,  dan publik. Proses tersebut bekerja dari atas ke bawah yaitu  dari  lembaga  pemerintahan  menuju  warga secara  horizontal  dalam  menghubungkan  para aktor politik, dan juga bekerja dari bawah ke atas yaitu  dari  opini  publik  kepada  pihak  berwenang (Norris, 2004).
Jonathan  Charteris-Black  dalam  bukunya The  Communication  of  Leadership : The Design  of  Leadership  Style menjelaskan  bahwa Komunikasi  kepemimpinan  adalah  proses interaktif  di  mana  seorang  pemimpin  dengan sengaja  memengaruhi,  dan  dipengaruhi  oleh, pengikut  yang  menggunakan  berbagai  strategi verbal  dan  berbagai  variasi  non-linguistik  ( non- verbal ). Strategi verbal (lisan) dipergunakan untuk mengomunikasikan  visi,  nilai  ( values ),  dan  hal- hal yang bersifat melegitimasi kepemimpinannya. Komunikasi  verbal  bisa  menggunakan  metafor, slogan,  mitos,  epigram,  dan  humor.  Sementara strategi  non-verbal  yaitu  menyampaikan  pesan- pesan  politik  dengan  menggunakan  artefak  dan simbol,  penampilan  fisik,  pakaian,  bahasa  tubuh ( gesture ),  aksi  simbolik.  Pemimpin  yang  sukses dalam  kinerja  kepemimpinan  sangat  bergantung pada kemampuan mereka mempergunakan secara baik  komunikasi  verbal  dan  non-verbal  tersebut (Charteris-Black, 2006)..
Salah  satu  analisis  terkenal  mengenai  gaya komunikasi  dikemukakan  oleh  Edward  T.  Hall. (dalam Mulyana, 2004) membagi gaya komunikasi ke  dalam  dua  kategori:  komunikasi  konteks- tinggi (high-context) dan  komunikasi  konteks- rendah (low-context) .  Komunikasi  konteks- tinggi  mengandung  pesan  yang  bersifat  implisit, tidak  langsung,  dan  tidak  terus  terang,  sehingga makna  pesan  hanya  dapat  dipahami  dalam konteks  pesan  tersebut.  Pesan  yang  sebenarnya mungkin  tersembunyi  dalam  perilaku  non-verbal pembicara: intonasi suara, gerakan tangan, postur badan, ekspresi wajah, tatapan mata, atau bahkan konteks  fisik  (dandanan,  penataan  ruangan, benda-benda,  dan  sebagainya).  Dalam  budaya konteks-tinggi,  makna  diinternalisasikan  pada orang  yang  bersangkutan,  dan  pesan  non-verbal lebih  ditekankan.  Komunikasi  konteks-tinggi menekankan  isyarat  kontekstual.  Komunikasi verbal  atau  non-verbal  yang  dilakukan  dalam komunikasi  konteks-tinggi  harus  dimaknai berdasarkan konteksnya Komunikasi  konteks-rendah  menggunakan pesan verbal dan eksplisit, gaya bicara langsung, lugas, dan berterus terang. Para penganut budaya konteks-rendah  mengatakan  apa  yang  mereka maksudkan (they  say  what  they  mean) dan memaksudkan  apa  yang  mereka  katakan (they
mean what they say) . (Mulyana, 2004: 327-333).

## Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif-deskriptif  yang  biasa  dilakukan  oleh peneliti  ilmu  sosial  dalam  memahami  perilaku kompleks  individu.  Metode  kualitatif  dapat dipergunakan  untuk  memahami  dan  menafsirkan sebuah fenomena yang sudah terjadi.  Sebagaimana galibnya  kualitatif  deskriptif,  seperti  dikatakan Jalaluddin  Rahmat,  maka  penelitian  ini  selain menjabarkan  dan  menganalisis  peristiwa,  juga melakukan  klasifikasi  mengorganisasi  dan memadukan. (Rachmat, 1984).
Penelitian diarahkan untuk memahami strategi komunikasi  politik  Jokowi  dalam  menghadapi serangan politik sentimen kaum populisme Islam, pola dan latar belakang penggunaannya. Kedalaman kasus, keluasan, kompleksitas dan variasi-varisasi komunikasi politik yang dipergunakan, baik yang bersifat verbal, non verbal, serta media-media yang dipergunakan,  ditelusuri  dengan  mewawancara orang  yang  memiliki  kedekatan  dengan  Jokowi dan  bekerja  untuk  tujuan-tujuan  tersebut,  serta memperkaya  data  dari  penelusuran  kepustakaan dan media yang ada.
Penelitian  ini  menggunakan  wawancara mendalam  sebagai  metode  pengumpulan  data dengan obyek penelitian Jokowi sebagai individu. Terdapat dua narasumber utama yang diwawancara untuk  kepentingan  penelitian  ini,  yaitu  Adita Irawati (Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi) dan Jojo Rahardjo (Tenaga Ahli Madya Kedeputian IV  bidang  Komunikasi  Politik  dan  Diseminasi Informasi).
Uji  validitas  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  menggunakan  uji  kredibilitas  atau uji  kepercayaan  dalam  hasil  penelitian.  Menurut Sugiyono  (2010:270),  cara  menguji  kredibilitas data  atau  kepercayaan  terhadap  data  hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, diskusi dengan teman  sebaya,  analisis  kasus  negatif,  dan  cek anggota.  Dari  begitu  banyak  metode  pengujian, penulis memilih untuk menggunakan peningkatan ketekunan.  Peneliti  melakukan  observasi  secara lebih  menyeluruh  dan  berkelanjutan.  Dengan cara ini kepastian data dan urutan kejadian dicatat
dengan cara yang pasti dan sistematis.

## TEMUAN DAN DISKUSI Menjauhkan Jokowi dari Pemilih Muslim
Ada tiga jenis isu politik sentimen yang selalu diarahkan  kepada  Jokowi  oleh  lawan-lawan politiknya.  Pertama,  berkaitan  dengan  isu  agama dan  keberpihakan  pada  kelompok  Islam.  Jokowi diisukan sebagai pemimpin yang lebih pro kepada kelompok  “kafir”  daripada  kelompok  Islam. Narasi  yang  dikembangkan  seperti  “Jokowi  Pro- Kafir”, “Jokowi Anti-Islam”, “Jokowi Pro-Penista Agama”,  “Jokowi  melakukan  Diskriminalisasi terhadap Ulama”, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Sentimen media online

## Sumber: voa-islam.com
Kedua,  berkaitan  dengan  PKI.  Jokowi  dicap sebagai  pemimpin  yang  memiliki  hubungan dengan PKI dan memberi ruang pada bangkitnya PKI di Indonesia. Bahkan Jokowi sendiri diisukan adalah  keturunan  PKI,  bapaknya  anggota  PKI. Ketiga,  isu  etnis  yang  menyatakan  bahwa Jokowi memiliki hubungan darah atau keturunan China.  Sehingga  dalam  kebijakan-kebijakannya memberikan ruang lebih besar kepada etnis China, seperti  membebaskan  warga  China  masuk  ke Indonesia, memberikan ruang besar kepada Tenaga Kerja Asing dari China bekerja di Indonesia, dan sebagainya.
Serangan  politik  sentimen  yang  diarahkan kepada  Jokowi  memiliki  hubungan  erat  dengan perebutan  kekuasaan  2019.  Hal  ini  dapat  dilihat di media online seperti, “Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI)  dan  sejumlah  organisasi  kemasyarakatan (ormas)  menyebut  pemerintahan  Joko  Widodo sebagai  rezim  represif  dan  anti-Islam  yang dibuktikan dengan tindakan pemerintahan Jokowi seperti  mengkriminalisasi  ulama  dan  aktivis Islam,  serta  mencekal  Da’i,  membubarkan  dan menghalangi kegiatan dakwah di sejumlah tempat” (cnnindonesia.com, 18/07/2017).
Tujuan dari serangan politik sentimen tersebut murni  politik.  Narasi-narasi  yang  dipergunakan seperti  Jokowi  Anti-Islam,  Jokowi  PKI,  Jokowi Pro-Kafir, Jokowi pro-Aseng, Jokowi Tidak Islami, dan  sebagainya  bertujuan  untuk  membangun citra  negatif  Jokowi  di  kalangan  pemilih  Islam yang merupakan pemilih mayoritas di Indonesia. Kalangan  Islam  yang  sudah  memiliki  potensi sentimen  negatif  terhadap  China,  PKI,  dan  kafir dicoba  untuk  dieksploitasi  lebih  intensif.  Dan ketika atribut tersebut dilekatkan kepada Jokowi, maka kaum populisme Islam berharap bahwa para pemilih  tersebut  berpaling  dari  memilih  Jokowi. (Warburton, 2018)
Jokowi  sangat  menyadari  bahwa  semua serangan  politik  sentimen  tersebut  untuk  tujuan- tujuan  politik.  “Pasti  untuk  tujuan  politik,”  ujar Jokowi ketika ditanya mengenai serangan politik sentimen dengan isu PKI, Anti-Islam Anti Ulama, dan  Antek-Asing/Aseng  tersebut  dalam  acara 30 Menit Bersama Jokowi di NET TV tanggal 7 Oktober 2018. Hal ini juga didukung oleh jawaban Ibu  Dita  selaku  staff  khusus  Presiden  bidang Komunikasi sebagai berikut:
“Nah  sementara  kalo  yang  kaitannya  dengan sentiment,  ini  kan  biasanya  lebih  kepada personalnya  pak  presiden  ya…  jadi  lebih  ke branding beliau gitu. Nah ini memang kemudian kita juga coba melakukan berbagai macam culture tapi  tentu  saja  ya  caranya  berbeda,  strateginya berbeda karena ini akan beda gitu dengan ketika kita  menyampaikan  capaian  jelas  ada  data,  ada fakta, dan bisa dirasakan……Di kami sebenernya meeting  itu  memang  lebih  banyak  dilakukan oleh  tadi  ya,  berbagai  macam  tim  termasuk  di tim  komunikasi  presiden  juga,  jadi  kami  dalam hal ini memang gak kerja sendiri-sendiri sih, kita ada  satu  tim  gitu  ya  mencoba  menganalisis  gitu, mengidentifikasi  dulu  isu-isunya  kemudian  kita juga  memanfaatkan  berbagai  macam  survey,
menggunakan  survey  yang  dilakukan  oleh lembaga-lembaga survey yang banyak beredar dan mereka rata-rata kan melakukan itu secara regular ya, kita ambil hasilnya itu juga jadi rujukan kita gitu,  seberapa  jauh  sih  sebenernya  isu-isu  yang kaitannya dengan sentiment ini.”
Kekuatan  Jokowi  sejak  kemunculannya dalam  pentas  politik  nasional  pada  tahun  2012 yang  lalu,  hingga  memenangkan  Pilpres  2014 adalah personal brandingnya yang sangat positif. Jokowi  telah  menjelma  menjadi  pemimpin yang  disukai  oleh  masyarakat  dibanding  tokoh- tokoh  politik  lainnya.  Seperti  disebutkan  Ummi Salamah (2015), kesukaan publik kepada Jokowi disebabkan  oleh  dua  faktor  utama.  Pertama, Jokowi  menampilkan  corak  kepemimpinan  yang menjadi  anti-tesis  terhadap  citra  pemimpin- pemimpin Indonesia sebelumnya. Sebagian besar pemimpin di Indonesia dipersepsikan dengan ciri- ciri yang kaya, mapan, sukses, cerdas, sehat, tapi Jokowi  justru  tampil  secara  berbeda,  memiliki keunikan yang nyata: merakyat, membumi, turun ke lapangan, jujur. Kalau pemimpin lain dipersepsi atau dicitrakan sebagai cenderung berjarak, Jokowi justru  menawarkan  keakraban  dan  ketulusan, sesuatu  yang  didampakan  pemilih  dalam  relasi antara pemimpin dan pengikut di Indonesia.
Faktor  kedua,  Jokowi  juga  adalah  pemimpin yang  populer  dan  dianggap  mampu  mewakili identitas  sosial  (prototipikalitas).  Dibanding pemimpin  lainnya,  Jokowi  dianggap  mampu mewakili  identitas  sosial  pemilih.  Ia  dianggap sebagai  pemimpin  prototipe  kelompok  pemilih yang  mewakili  kelompok  sosial  pemilih.  Ada kepercayaan yang tinggi selain keyakinan bahwa Jokowi  mampu  menjadi  pemimpin  yang  adil, berpengaruh,  kharismatik  dan  populer  tentunya. Brand  Jokowi  sebagai  pemimpin  RI  adalah representasi dari identitas sosial Indonesia sebagai bangsa (Salamah, 2015).
Jokowi  juga  dinilai  memiliki similarity dan humble oleh rakyat Indonesia, melalui cara bicara Jokowi  yang  sama  dengan  masyarakat  pada umumnya,  yakni  dengan  menggunakan  bahasa Indonesia  yang  lebih  informal  dan  merakyat (Damayanti & Hamzah, 2017)
Personal-branding  Jokowi  yang  unik  tersebut melekat  di  pemikiran  dan  perasaan  masyarakat sehingga  mendorong  lahirnya  partisipasi  politik
yang tinggi memperjuangkan kemenangan Jokowi. Kekuatan  netizen  yang  selama  ini  tidak  begitu menaruh  perhatian  pada  memperjuangkan  satu sosok  menjadi  pemimpin  tiba-tiba  menunjukkan peran signifikannya memenangkan Jokowi.
Ini  menjadi  kekuatan  tersendiri  untuk Jokowi  dibandingkan  dengan  pemimpin  politik lainnya.  Ketika  semua  pemimpin  politik  lainnya harus  mengeluarkan  biaya  untuk  menggerakan partisipasi  masyarakat  di  dunia  maya,  Jokowi malah digandrungi secara gratis oleh mereka.
Jokowi terus secara konsisten mempertahankan image politiknya  sebagai  pemimpin  yang  dekat dengan  rakyat,  mendengar,  tulus,  sederhana, mewakili semua identitas, dan sebagainya. Jabatan Presiden  yang  disandangnya  tidak  menghalangi dia  melakukan  pendekatan  blusukan,  menyentuh hati dan jiwa masyarakat secara simultan. Jokowi melakukan itu bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kebijakan pembangunan yang dia lakukan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh, serta memajukan wilayah perbatasan yang selama ini  kurang  diperhatikan,  semakin  mempertegas citra dia sebagai pemimpin semua golongan.
Personal brand Jokowi yang terus menguat dan meluas  menjadi  ancaman  bagi  pesaing-pesaing politik  Jokowi  yang  ingin  mengalahkan  Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk merusak dan men- downgrade citra Jokowi. Cara  paling  mudah  dan  merupakan  jalan  pintas adalah melalui serangan politik berbasis sentimen keummatan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan hasil survei yang  dilakukan  pada  tanggal  17-24  September 2017  terhadap  1220  responden.  “Hasil  survei menunjukkan  perolehan  6  persen  menganggap Presiden  Jokowi  anti-Islam,  5,5  persen menganggap Jokowi memusuhi ulama, 67 persen memandang  Jokowi  pro-Islam,  dan  66  persen menilai Jokowi tidak memusuhi ulama. Survei ini juga memperlihatkan 64 persen tidak setuju bahwa Jokowi  melindungi  kelompok  komunis,  8  persen berpendapat  sebaliknya,  dan  28  persen  lainnya tidak memberikan penilaian” (nasional.republika. co.id, 11/10/2017).
Sentimen  yang  bersentuhan  dengan  umat
Islam  ini  sengaja  dipilih  dengan  harapan  bisa menjauhkan  pemilih  Muslim  dari  Jokowi.  Setiap peristiwa  dan  kebijakan  yang  memiliki  kesan bahwa  pemerintah  atau  Jokowi  tak  berpihak pada  kepentingan  umat  Islam  diekplorasi  secara intensif  dan  disebarkan  lewat  media.  Kedekatan Jokowi  dengan  semua  kalangan,  termasuk dengan  kalangan  non-Islam,  dieksploitasi  secara negatif  dengan  mengatakan  bahwa  Jokowi  Pro- Kafir.  Kebijakan  tegas  pihak  kepolisian  dalam memberantas  Hoax  dengan  menggunakan  UU ITE, dimana beberapa tokoh yang terjerat adalah penceramah, ustad, maka Jokowi diserang dengan isu  melakukan  diskriminalisasi  terhadap  ulama. Kebijakan  tegas  pemerintah  dalam  memberantas anasir-anasir  makar  terhadap  Pancasila,  dimana salah  satu  kebijakannya  adalah  membubarkan ormas-ormas  radikal  yang  tidak  sejalan  dengan Pancasila,  maka  dihembuskan  isu  Jokowi  anti- Islam, dan sebagainya.

## Jokowi Memandang Serius
Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  2  tahun  2017 tentang  Ormas  dianggap  oleh  masyarakat  bahwa Jokowi  tidak  pro-Islam.  Menurut  Ismail Yusanto (cnnindonesia.com,  18/07/2017)  “Berdasarkan semua  ini,  maka  publik  semakin  mendapatkan bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif dan anti-Islam,” Jokowi menanggapi hal  tersebut  dengan  melancarkan  serangan  balik yang kemudian dipahami oleh Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Heri Budianto sebagai berikut, “Ini upaya presiden mengonte r (melawan) serangan kepada pemerintah. Ia ingin mengatakan, ia tidak seperti yang disampaikan berbagai macam tokoh,” ujar Heri (cnnindonesia.com, 10/08/2017).
Secara pribadi, Jokowi tidak pernah tersinggung oleh  isu-isu  sentimen  yang  dialamatkan  pada dirinya.  Jokowi  orang  yang  sangat  rasional. Tuduhan-tuduhan tersebut dilihat Jokowi sebagai dinamika politik yang harus dia hadapi. Selain itu, dia melihat bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya murni bersifat fitnah, tidak sesuai dengan  data  dan  fakta  pada  dirinya.  Seperti tuduhan  PKI,  anti-ulama,  anti-Islam,  melakukan diskriminalisasi kepada ulama, semuanya tidak ada yang benar sama sekali. Sebagai seorang Muslim,
dia  selalu  melaksanakan  kewajiban-kewajiban yang diperintahkan di dalam Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain.
Jokowi lebih memilih fokus pada agenda-agenda pembangunan  yang  telah  dicanangkannya  dan itu  harus  merata.  Karena  itulah  dia  mengunjungi hampir  semua  daerah  untuk  memastikan  agenda pembangunan yang sudah diprogramkan berjalan dengan  baik.  Dia  menginginkan  semua  daerah memiliki  infrastruktur  yang  bagus,  sehingga  dia mendorong  pembagunan  infrastruktur  di  daerah- daerah  yang  selama  ini  terabaiakn  seperti  Papua dan daerah perbatasan.
Meski  begitu,  meski  tak  tersinggung  secara pribadi,  Jokowi  memandang  serius  serangan politik sentimen politik tersebut karena memiliki implikasi  negatif  terhadap  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  secara  keseluruhan.  Pertama,  isu sentimen  berpotensi  memecah-belah  bangsa, mengadu-domba  antar  masyarakat.  Isu  sentimen membuat  masyarakat  terbelah,  saling  membenci satu satu sama lain hanya karena berbeda pilihan politik.  Peristiwa  di  Pilkada  DKI  Jakarta  2016 menjadi contoh nyata betapa masyarakat menjadi terbelah  karena  permainan  isu  sentimen  dalam politik.
Kedua,  menimbulkan  ketakutan  di  tengah masyarakat. Masyarakat minoritas menjadi merasa tidak  aman  karena  selalu  dihantui  oleh  ujaran- ujaran kebencian yang mengarah pada kelompok mereka.  Rasa  aman  merupakan  kebutuhan primer  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Dengan  rasa  aman  mereka  bisa beraktivitas dengan bebas dan nyaman. Ketika rasa aman itu terancam, maka salah satu hak asasinya sebagai warga negara terenggut.
Ketiga,  menggangu  agenda  pembangunan pemerintah.  Sasaran  pembangunan  pemerintah adalah  semua  warga  negara  tanpa  memandang agama,  suku,  etnis,  maupun  asal  daerah. Kebencian dan sentimen negatif yang digelorakan oleh  kelompok  populisme  Islam  kepada Jokowi  berpotensi  menjauhkan  masyarakat dari  pimpinannya.  Efeknya  bisa  menimbulkan rasa  antipati.  Rasa  antipati  akan  menyebabkan masyarakat  bersangkutan  menolak  setiap apapun  program  yang  dijalankan  oleh  Jokowi. Jokowi  seringkali  melaksanakan  program  yang
dia  salurkan  sendiri  kepada  masyarakat  seperti pembagian sertifikat gratis, bantuan sembako, temu ramah dengan masyarakat dan sebagainya. Faktor antipati  bisa  menyebabkan  sebagian  masyarakat tidak bersedia menerima program tersebut meski menguntungkan dirinya.

## Komunikasi Politik Rasa
Jokowi tidak pernah terpancing masuk ke dalam permainan  politik  sentimen  karena  tidak  sesuai dengan karakter utama dirinya yang menginginkan terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat,  menjaga  keutuhan  berbangsa  dan bernegara, serta menginginkan semua masyarakat tersentuh  oleh  kerja  pembangunan  yang  sedang dia lakukan. Membalas api dengan api hanya akan menyebabkan rumah Indonesia terbakar dan porak poranda.  Membalas  ujaran  kebencian  dengan ujaran kebencian hanya akan menyebabkan bangsa ini menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak berkesudahan dan tak produktif.
Disadari  oeh  Jokowi  bahwa  politik  sentimen berkaitan dengan rasa atau emosional, bukan logika atau  rasionalitas.  Rasa  atau  emosional  adalah sesuatu yang tidak terukur. Ia ada dalam sanubari dan  jiwa  manusia.  Dan  rasa  yang  ditumbuhkan oleh  politik  sentimen  adalah  rasa  yang  negatif, rasa  yang  membakar,  rasa  yang  mengelorakan kemarahan  kepada  sesama  anak  bangsa.  Meski sasaran utamanya adalah Jokowi, tetapi isu seperti anti-Islam, antek-aseng, pro-kafir, kaki tangan PKI secara  paralel  menumbuhkan  kebencian  kepada kaum  muslimin  yang  berbeda  pandangan,  etnis China, non-muslim, dan menumbuhkan kecurigaan kepada sesama anak bangsa.
Jokowi  tidak  tertarik  melayani  hal-hal  yang destruktif tersebut dengan hal yang destruktif pula. Dia lebih memilih strategi komunikasi politik yang bersifat  meredam  dan  melemahkan  gelora  rasa negatif tersebut, yaitu dengan komunikasi politik “rasa”  dari  sisi  lainnya,  yaitu  rasa  yang  positif, tetapi  secara  bersamaan  menumbuhkan  “makna” kepada  publik  bahwa  semua  tuduhan  tersebut adalah  keliru,  semua  serangan  tersebut  hanya fitnah belaka.
Politik  komunikasi  rasa  yang  dilakukan  oleh Jokowi  bertumpu  pada  kekuatan  personal  dia selama  ini:  yaitu friendly (bersahabat/mudah bergaul),  santun,  dan  merakyat.  Ketiga  hal  ini
adalah  orisinalitas  personality  Jokowi,  natural, sesuatu yang tidak dibuat-dibuat.
Pertama, friendly .  Jokowi  adalah  seorang pemimpin  yang  bersahabat  dan  mudah  bergaul. Jokowi  bisa  berkomunikasi  dan  berhubungan dengan  siapapun  tanpa  ada  jarak.  Mereka  yang berhubungan  dengan  Jokowi  pun  merasakan keakraban itu, tak berjarak meski berlainan strata sosial sekalipun.
Stakeholder yang terkait dengan agama adalah salah satu pihak yang akrab dan tak berjarak dengan Jokowi:  ulama,  santri,  pesantren,  ataupun  tokoh- tokoh  ormas  Islam.  Jokowi  membina  hubungan dan berkomunikasi secara intensif dengan mereka. Jokowi  secara  berkala  datang  ke  pesantren, mengunjungi  ulama,  datang  ke  event-event  yang diadakan  oleh  santri,  pesantren,  ataupun  ormas- ormas Islam.
Sejak  dilantik  pada  2014  sampai  Mei  2018, Jokowi  telah  sowan  ke  lebih  dari  60  Pesantren di  Indonesia.  Jokowi  sendiri  menyatakan  bahwa kunjungan ke dua atau tiga pesantren di setiap kali ia  bertolak  ke  daerah-daerah,  adalah  hal  wajib. (Youtube, Mengapa Pesantren, 26/5/2018).
Dalam berhubungan dengan stakeholder agama ini,  Jokowi  memperlihatkan  keakraban  yang sangat  dalam,  seperti  menggenggam  erat  tangan ulama  ketika  beriringan  jalan,  bersalaman,  dan sebagainya.  Jokowi  memberikan  penghormatan yang layak, menyesuaikan dengan adat kebiasaan atau tata cara yang berlaku di kelompok-kelompok yang didatangi. Seperti, ketika datang ke pesantren atau acara-acara santri, Presiden mengenakan kain sarung,  sandal  sepatu  yang  simple,  baju  putih, kopiah  hitam,  baju  putih  berbalut  jas  sederhana. Kebersahajaannya  sebagai  Presiden  tetap  terjaga dalam  keserdahanaan  pakaian  yang  dikenakan tetapi tidak ada kesan berlebihan yang bisa menjadi sebab terciptanya jarak.
Selain dengan tokoh agama dalam negeri, Jokowi juga menunjukkan keakrabanya dengan petinggi- petinggi  negara  Islam  yang  sangat  dihormati oleh  masyarakat  Islam  Indonesia  secara  umum. Dia  menyambut  kedatangan  dan  memberikan penghormatan  yang  layak  kepada  Raja  Salman dan  rombongan  dari  Kerajaan Arab  Saudi  ketika penguasa Arab tersebut berkunjung ke Indonesia. Atmosfer  keakraban  di  antara  kedua  pemimpin negara tersebut terlihat secara nyata dalam setiap acara.  Jokowi  juga  menunjukkan  keakraban  dan
hubungan  harmonis  dengan  PM  Turki  Erdogan dalam acara kunjungan kenegaraaannya ke Turki bahkan  membuat  vlog  bersama.  (BeritaSatu TV,  06/07/2017).  Jokowi  juga  memperlihatkan hubungan harmonis dengan Presiden Afghanistan ketika  berkunjung  ke  negara  Balkan  tersebut, bahkan  Jokowi  dipersilahkan  menjadi  Imam. (Kompas, 31/01/2018)
Kedua, Santun. Keakraban dan mudah bergaul tersebut  diringi  dengan  kekuatan  personality Jokowi  lainnya,  yaitu  santun.  Kesantunan merupakan personality brand Jokowi yang sudah terpatri  di  dalam  kesadaran  masyarakat  sejak dia  maju  berkontestasi  di  Pilkada  DKI  Jakarta 2012  dan  Pilpres  2014  (Salamah,  2015).  Jokowi memperlihatkan sifat santunnya dengan siapapun dia  berkomunikasi  ataupun  berhubungan,  tak terkecuali  dengan  tokoh-tokoh  Islam,  ulama, santri, ataupun pemimpin-pemimpin negara lain.
Dalam  setiap  kunjungannya  ke  pesantren, ulama,  ataupun  menghadiri  acara-acara  santri, sikap  santun  Jokowi  terlihat  nyata  dari  cara  dia berkomunikasi  kepada  lawan  bicara.  Ada  sikap hormat yang diberikan kepada setiap pihak yang berhubungan  dengan  dirinya.  Sikap  hormat  itu tergambar dari cara dia bersalaman, tatapan mata, berjalan beriringan, dan sebagainya. Semua gesture (bahasa  tubuh)  yang  dia  tampakkan  menyiratkan kesantunan sesuai budaya dan adat ketimuran yang berlaku di Indonesia.
Ketiga,  merakyat.  Jokowi  ditakdirkan  lahir dari  Rahim  masyarakat  biasa.  Sejak  kecil  dia sudah  terlatih  berhubungan  dengan  masyarakat kecil.  Ketika  dia  menjadi  Presiden,  perilaku- perilaku  yang  terbiasa  dia  praktekkan  sewaktu menjadi rakyat kecil dulu tidak pernah hilang dari dirinya.  Dia  tinggi  (karena  Presiden)  tapi  tetap dalam  kerendahan  (hati).  Sikap  merakyatnya itu  tergambar  tidak  pernah  membeda-bedakan perlakuan  kepada  siapa  pun,  termasuk  rakyat kecil atau santri-santri biasa. Ketika selesai sholat di  sebuah  masjid,  ketika  keluar  masjid  semua jamaah  berkeinginan  untuk  sekedar  bersalaman ataupun berfoto bersama, Jokowi melayani dengan penuh  kesabaran  dan  kesantunan.  Tak  ada  rasa risih  ataupun  kecurigaan  akan  dicelakai.  Jokowi menyapa semua orang yang dia lewati semaksimal mungkin.  Ada  kesan  bahwa  dia  tidak  ingin mengecewakan  siapapun.  Ketika  ada  kelompok santri ataupun masyarakat yang ingin berfoto, dia
menyempatkan  diri  untuk  berhenti  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  mengabadikan pertemuannya dengan presiden dalam sebuah foto.
Keempat, kebijakan pro santri dan masyarakat pesantren.  Ada  dua  kebijakan  yang  bersentuhan langsung dengan kepentigan santri dan masyarakat yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Hari Santri Nasional dan Bank Wakaf Mikro.  Presiden Jokowi  menetapkan  tanggal  22  Oktober  sebagai Hari  Santri  Nasional  lewat  Keputusan  Presiden (Keppres) No 22 Tahun 2015. Sejak tahun tersebut, santri-santri di seluruh Indonesia merayakan Hari Santri  Nasional  dengan  beragam  kegiatan  dan beragam ekpresi kegembiraan.
Bank  Wakaf  Mikro  adalah  kebijakan  yang berkaitan  dengan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  sekitar  pesantren.  Bank  ini  didirikan untuk  memberikan  akses  keuangan  kepada masyarakat  terutama  di  lingkungan  pondok pesantren dan sekitarnya. Setiap Bank Wakaf Mikro mendapat modal. Jokowi menginginkan Bank ini ada  di  setiap  Pesantren.  (Okezone,  14/03/2018). Realisasi hingga Oktober 2018, pemerintah sudah mendirikan  Bank  Wakaf  Mikro  di  33  Pondok Pesantren. (Tribunnews, 8/10/2018).

## Diskusi
Komunikasi  politik  “rasa”  yang  dilakukan Presiden  Jokowi  masuk  dalam  kategori komunikasi  politik  non-verbal.  Seperti  dikatakan Chateris  Black,  komunikasi  non-verbal  dapat membangkitkan  respons  emosional  yang mendalam  pada  beberapa  individu,  dan  muatan psikis ini membuat mereka berfungsi dengan cara yang  sama  seperti  prasangka.  (Charteris-Black, 2007)
Komunikasi  non-verbal  yang  menyentuh  ala Jokowi tersebut bisa dikategorikan juga ke dalam komunikasi high context . Makna yang terkandung di dalamnya tidak bersifat langsung. Khalayak bisa menangkap  makna  secara  berbeda  dari  tindakan tersebut  tergantung  keberpihakan,  penolakan, tingkat  kecerdasan,  presentuhan  dan  kedekatan emosional dengan simbol, dan sebagainya.
Media  adalah  salah  satu  pembentuk  makna yang  signifikan  dalam  komunikasi  politik  non- verbal  Jokowi  tersebut.  Jokowi  beserta  tim komunikasi  sangat  menyadari  peran  penting media  dalam  menyampaikan  maksud-maksud
yang diinginkannya dari semua tindakan tersebut. Media menjadi faktor amplifier (penyebarluasan) makna yang diinginkan oleh Jokowi.
Jokowi memanfaatkan semua ragam media yang tersedia  banyak  di  era  digital.  Kegiatan  Jokowi yang memperlihatkan komunikasi rasa dia tersebut (mulai  dari  kegiatan  berkunjung  ke  pesantren, bertemu ulama, menghadiri kegiatan santri, menjadi imam shalat di Afghanistan, menjadi imam shalat saat  mengunjungi  korban  gempa  NTB  dimana Gubernur NTB Tuan Guru Bajang menjadi salah satu makmumnya, dan sebagainya) diliput secara luas oleh media mainstream mulai dari media cetak, televisi,  media online, dan radio. Media sosial yang sekarang  bertahta  di  tangan  setiap  individu  juga menjadi media penting dalam membentuk makna dan  menyentuh  rasa  masyarakat  seperti  yang diinginkan oleh Jokowi. Para influencer di dunia maya yang selama ini sudah menjadi pendukung Jokowi menjadi garda terdepan dalam penyebaran makna tersebut. Jokowi sendiri juga memiliki akun sosial  media  pribadi  baik  di  Facebook  (https:// www.facebook.com/Jokowi/),  twitter  (@jokowi), instagram  (https://www.instagram.com/jokowi/), sampai vlog pribadi Jokowi.
Komunikasi  politik  “rasa”  yang  ditampilkan oleh  Jokowi  menyentuh  rasa  orang-orang  yang berhubungan  atau  bersentuhan  langsung  dengan dirinya.  Hal  tersebut  mendatangkan  kesan  dan pemaknaan  yang  baik  terhadap  Jokowi  yang kemudian mereka ungkapkan ke publik sehingga menjadi endorsement yang baik terhadap Jokowi. Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Maruf  Amin  memuji  Presiden  Jokowi  yang rajin  menghadiri  acara-acara  keagamaan.  Maruf menyebut, Jokowi sangat dekat dengan ulama dan santri. “Kita bersyukur punya presiden yang rajin menghadiri  majelis-majelis  shalawat,  majelis- majelis  dzikir,  majelis-majelis  istighasah,  rajin bersilaturahim  dengan  pesantren-pesantren,”  kata KH  Ma’ruf  Amin  saat  memberikan  sambutan dalam  acara  festival  sholawat  nusantara  piala presiden di Sentul International Convention Center (SICC),  Babakan  Madang,  Cipambuan,  Bogor, Sabtu  (24/2).  (Kumparan.com,  24/2/2018).    KH Maruf Amin juga memuji Jokowi sebagai Presiden yang paling sering bersilaturrahami ke ulama dan habaib. (detik.com, 24/2/2018).
Tuan  Guru  Bajang  (TGB),  Gubernur  Nusa Tenggara  Barat,  seorang  ulama  yang  disanjung-
sanjung  kelompok  Populisme  Islam,  juga menyampaikan  pengakuan  akan  kedekatan Jokowi dengan kelompok Islam. TGB yang pada tahun 2014 memegang posisi sebagai Ketua Tim Pemenangan  Prabowo-Hatta  di  NTB,  kemudian menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa dia  mendukung  Jokowi  untuk  menjadi  Presiden untuk  periode  kedua,  sebuah  pengakuan  yang kemudian  mendapat  cercaan  dari  kelompok Populisme Islam.
“Saya  ingin  menghilangkan  anggapan  bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang tidak ramah kepada umat. Saya ingin sampaikan pesan bahwa tidak ada alasan terhadap stigma itu. Benar bahwa Bapak  Presiden  bukanlah  manusia  sempurna. Tetapi  upaya-upaya  beliau  selama  ini,  termasuk pemberdayaan  ekonomi  umat,  sangat  intensif dilakukan.  Beliau,  misalnya,  membentuk  Komite Nasional  Keuangan  Syariah.  Beliau  menginisiasi bank  mikro  di  pesantren-pesantren.  Itu  bagian yang sangat saya apresiasi, ujar TGB. (Kumparan. com, 16/7/2018).
Dalam banyak berita online kita bisa menemukan ensdorsement lainnya  dari  berbagai  ulama  yang menyuarakan dukungan dan suara positif tentang Jokowi,  yang  mengindikasikan  bahwa  Jokowi bukanlah  pemimpin  yang  anti-Islam,  anti- ulama,  dan  sebagainya.  Media  online  Kumpuran menurunkan  berita  khusus  dengan  judul  “Para Kiyai  di  Pangkuan  Jokowi”  yang  mengungkap dukungan ulama dan kaum santri terhadap Jokowi. (Kumparan.com,  16/7/2018)  Media  online  detik menurunkan  berita  tentang  para  Kiyai  pengasuh pondok pesantren di Jombang, Mojokerto, Kediri, Sumenep,  Sampang,  Jember,  Malang,  Sidoarjo, Surabaya,  Bojonegoro,  Lamongan,  Gresik,  dan Tuban yang menyatakan dukungan kepada Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia. (Detik.com, 8/8/2018)

## SIMPULAN
Semua strategi non-verbal yang dilakukan oleh Jokowi adalah dalam proses bertukar makna dengan audiensnya  (masyarakat  Indonesia).  Melalui politik  komunikasi  rasa  yang  dilakukan  Jokowi, dia  bertumpu  pada  kekuatan  personalnya,  yakni meliputi sikap friendly , santun, dan merakyat. Dalam  setiap  kesempatan  di  depan  publik, Jokowi ingin menanamkan makna atau pemahaman
kepada audiens bahwa dia berbeda seratus delapan puluh  derajat  dengan  tuduhan-tuduhan  sentimen yang dialamatkan kepadanya selama ini. Tidak ada sisi anti-Islam dan anti-Ulama dalam diri Jokowi, apalagi  melakukan  diskriminalisasi  terhadap ulama.  Sebaliknya,  Jokowi  sangat  dekat,  sangat bersahabat,  sangat  akrab,  sangat  menghargai kalangan  Islam,  baik  ulama,  santri,  pesantren, ataupun masayarakat Muslim secara keseluruhan.
Untuk  melakan  penelitian  lebih  mendalam mengenai tema ini, sebaiknya dilakukan penelitian secara  kuantitatif  yang  mengupas  seberapa efektif  strategi non-verbal menanamkan  makna baru  kepada  masyarakat  yang  anti-Jokowi  dan masyarakat secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriadi, Fayakhun (2016). Demokrasi di Tangan Netizen, Tantangan dan Prospek Demokrasi Digital. Jakarta: RMBooks.
Basuki,  D.  S.  S.  (2017). Using  Social  Media  to Foster  Identification  in  Indonesia’s  2014 Presidential  Election:  An  Examination  of Facebook  Politics  from  Kenneth  Burke’s Dramatistic Perspective . https://doi. org/10.13140/RG.2.2.35118.10566
Charteris-Black, J. (2006). The communication of leadership: The design of leadership style. In The Communication of Leadership: The Design  of  Leadership  Style .  https://doi. org/10.4324/9780203968291
CNN  Indonesia.  (2017,  Agustus  10).  Tudingan Diktator  Anti-Islam  dan  Serangan  Balik Jokowi.  https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20170810100312-32-233660/ tudingan-diktator-anti-islam-dan- serangan-balik-jokowi CNN  Indonesia.  (2017,  Juli  18).  HTI Sebut Rezim Jokowi Anti-Islam. h t t p s : / / w w w. c n n i n d o n e s i a . c o m / nasional/20170718145134-12-228613/hti- sebut-rezim-jokowi-anti-islam
Damayanti, N., & Hamzah, R. E. (2017). Strategi kampanye politik pasangan jokowi-jk pada pemilihan presiden 2014 . WACANA, 16(2),
279–290.
de  Vreese,  C.  H.,  Esser,  F.,  Aalberg,  T.,
Reinemann,  C.,  &  Stanyer,  J.  (2018). Populism  as  an  Expression  of  Political Communication  Content  and  Style:  A New Perspective. International Journal of Press/Politics , 23 (4), 423–438. https://doi. org/10.1177/1940161218790035
Detik. (2018, Agustus 8). Kiai Kampung di Jatim Dukung Jokowi Maju Pilpres 2019. https:// news.detik.com/berita/4156516/kiai- kampung-di-jatim-dukung-jokowi-maju- pilpres-2019
Detik. (2018, Februari 24). Ma’ruf Amin: Jokowi Presiden  yang  Sering  Silaturahmi  ke Ulama-Habaib. https://news.detik.com/
berita/3884178/maruf-amin-jokowi- presiden-yang-sering-silaturahmi-ke- ulama-habaib
Hadiz,  V.  R.  (2018).  Imagine  All  the  People? Mobilising  Islamic  Populism  for  Right- Wing  Politics  in  Indonesia. Journal  of Contemporary  Asia , 48 (4),  566–583. https://doi.org/10.1080/00472336.2018.14 33225
Hameleres, E. a. (2018). Start Spreading the News : A Comparative Experiment on the Effects of  Populist  Communication  on  Political Engagement in Sixteen European Countries. The  International  Journal  of  Press/ Politics,  SAGE , 23 (4),  517–538.  https:// doi.org/10.1177/1940161218786786
Jagers,  J.,  &  Walgrave,  S.  (2007).  Populism as  political  communication  style:  An empirical  study  of  political  parties’ discourse in Belgium. European Journal of Political Research , 46 (3), 319–345. https:// doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00690.x
Juditha,  C.  (2017).  HATESPEECH  in  ONLINE MEDIA: JAKARTA ON ELECTION 2017 -  HATESPEECH  di  MEDIA  ONLINE: KASUS PILKADA DKI JAKARTA 2017. Jurnal  Penelitian  Komunikasi  Dan  Opini Publik , 21 (2). Keyes,  Ralph  (2005). The  Post  Truth  Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life . New York, St. Martin’s Press.
Kumparan. (2018, Juli 16). Para Kiai di Pangkuan Jokowi. https://kumparan.com/@
kumparannews/para-kiai-di-pangkuan- jokowi-27431110790546391
Kumparan.  (2018,  Juli  16).  TGB:  Saya  Ingin Hilangkan  Anggapan  Jokowi  Tak Ramah  Umat.  https://kumparan.com/@ kumparannews/tgb-saya-ingin-hilangkan- anggapan-jokowi-tak-ramah-umat- 27431110790546327?ref=body&type=mb cjugal
Kumparan.  (2018,  Februari  24).  Ma’ruf  Amin Sanjung  Jokowi  yang  Rajin  Hadiri Acara  Selawat.  https://kumparan.com/@ kumparannews/ma-ruf-amin-sanjung- jokowi-yang-rajin-hadiri-acara-selawat Kompas.  (2018,  Januari  31).  Cerita  Jokowi Jadi  Imam  dan  Makmum  Saat  Shalat  di Afghanistan. https://nasional.kompas.com/ read/2018/01/31/11474421/cerita-jokowi- jadi-imam-dan-makmum-saat-shalat-di- afghanistan
Llorente  &  Cuenca  (2017). The  Post-Truth  Era: Reality  vs.  Perception .  Spanyol:  Uno Magazine.
McNair, Brian (2011) An Introduction to Political Communication (fifth edition) , New York, Routledge.
Mengapa  Pesantren.  [Video].  https://www. youtube.com/watch?v=djpzbC_9C10
Mulyana, Deddy (2004). Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan  Lintasbudaya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Norris,  Pippa  (2004).  Political  Communication, dalam Encyclopedia of the Social Sciences , Harvard University.
Okezone.  (2018,  Maret  14).  Jokowi  Ingin Program Bank Wakaf Mikro Ada di Setiap Pesantren.  https://economy.okezone.com/ read/2018/03/14/320/1872565/jokowi- ingin-program-bank-wakaf-mikro-ada-di- setiap-pesantren Rachmat, Jalaluddin (1984). Metodologi Penelitian Komunikasi . Bandung: Rosda Karya. Republika.  (2017,  Oktober  11).  Persepsi  Publik Soal Jokowi dan Islam? Ini Hasil Surveinya. https://nasional.republika.co.id/berita/ nasional/politik/17/10/11/oxnqte409-
persepsi-publik-soal-jokowi-dan-islam- ini-hasil-surveinya Salamah, Ummu (2015). Brand Pemimpin Politik. Jakarta: Makna Informasi. Sugiyono  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tirto.  (2018,  Juli  4).  Survei:  Jokowi  Lebih Diinginkan Umat Islam Daripada Prabowo. https://tirto.id/survei-jokowi-lebih- diinginkan-umat-islam-daripada-prabowo- cNwc
Tribunnews. (2018, Oktober 8). Jokowi: Pemerintah Sudah  Dirikan  Bank  Wakaf  Mikro  di  33 Ponpes,  Modalnya  Rp  8  Miliar.      http:// www.tribunnews.com/bisnis/2018/10/08/ jokowi-pemerintah-sudah-dirikan-bank- wakaf-mikro-di-33-ponpes-modalnya-rp- 8-miliar
Warburton, E. (2019). Inequality, Nationalism and Electoral  Politics  in  Indonesia. Southeast Asian Affairs 2018 , 2018 , 135–152. https:// doi.org/10.1355/9789814786843-010