Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Jambi
Novalia Marbun kasihtrenova@gmail.com
Pahlefi pahlefi@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 28 Januari 2021; Accepted: 11 Juni 2021; Published: 11 Juni 2021

## Abstract
The  writing  of  this  thesis  examines  the  resolution  of  consumer  disputes  through  the establishment of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in the city of Jambi. The purpose of writing, knowing and analyzing consumer dispute resolution through BPSK so that it becomes urgent in the city of Jambi. Formulation of the problem regarding the form of  consumer  dispute  resolution  in  the  city  of  Jambi  and  the importance of non-litigation resolution, namely through BPSK so that it becomes urgent in the city of Jambi. The research method  used  is  empirical  research  with  descriptive  qualitative  analysis  research specifications. The findings in this thesis, first of the twenty-two consumer complaints to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), ten cases of consumer disputes that entered the BPSK district / city of Bungo, five cases of consumer disputes that were submitted to the BPSK  regency  /  city  of  Sarolangun.  It  appears  that  consumer  complaint  disputes  will continue because the relationship between business actors and consumers is intertwined with one another. Second, the process of consumer dispute resolution assisted by YLKI is limited  and  does  not have  the final power as  BPSK. Then,  the government's  attention  is needed as an effort  to  improve  the  welfare  of  the  community  in  helping  people  resolve consumer  disputes  by  facilitating  BPSK  as  a  special  body  based  on  the  mandate  of consumer protection law.
Keywords: Consumer Dispute Resolution Agency, Consumer Protection

## Abstrak
Penulisan  skripsi  ini  mengkaji  mengenai  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  di  kota  jambi.  Tujuan
Volume 2 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 96 - 110 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
penulisan, mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK sehingga menjadi urgen di kota jambi. Rumusan masalah mengenai bentuk penyelesaian sengketa konsumen di kota jambi dan pentingnya penyelesaian non litigasi yaitu melalui BPSK sehingga menjadi urgen di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis kualitatif. Temuan dalam skripsi ini, pertama dari dua puluh dua pengaduan konsumen kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI), sepuluh kasus sengketa konsumen yang masuk ke BPSK kabupaten/kota bungo, lima kasus sengketa konsumen yang masuk ke BPSK kabupaten/kota sarolangun. Terlihat  bahwa  sengketa pengaduan konsumen akan terus berlangsung karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang saling terikat satu sama lain. Kedua, adapun proses penyelesaian sengketa konsumen yang dibantu oleh YLKI terbatas dan tidak mempunyai kekuatan  final  seperti  halnya  BPSK.  Kemudian,  diperlukan  perhatian  dari  pemerintah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa konsumen dengan memfasilitasi BPSK sebagai badan khusus berdasarkan amanat undang – undang perlindungan konsumen.
Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Perlindungan Konsumen

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah penduduk 269,6 juta jiwa adalah konsumen  sebagai  pengguna  akhir  yang  memiliki  kebutuhan  mendasar  dan  bergantung kepada  hasil  produk  dari  pelaku  usaha.  Konsumen  dan  pelaku  usaha  ini  saling berhubungan  satu  sama  lain  dan  berlangsung  secara  terus  –  menerus.  Hubungan  antara konsumen dan pelaku usaha perlu mendapat perhatian karena dilihat dari sudut pandang konsumen yang pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar  menjadikan,  sangatlah  perlu  adanya  perlindungan  terhadap  konsumen.  Pada hakekatnya  Undang  –  Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen merupakan  hasil  produk  hukum  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  hukum  bagi konsumen. 1
Kurangnya  perhatian  terhadap  konsumen  dan  menjadikan  Posisi  konsumen  yang lemah  sehingga  perlu  adanya  perangkat  Perundang  –  Undangan  yang  dapat  menjadi perlindungan bagi  konsumen.  Perlindungan  terhadap  konsumen  yang  diberikan  ini  juga merupakan  salah  satu  tujuan  dari  pembangunan  nasional  yaitu  sebagaimana  yang tercantum didalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  pada  alinea  keempat  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  kesejahteraan bangsa, ini merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana
1 Dahlia,  “ Peran  BPSK  Sebagai  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam  Perspektif Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” , Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal.1.
yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara. 2
Sehingga  lahirlah  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  sebagai  wujud penerapan Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas  menyelesaikan  dan  menangani  sengketa  –  sengketa  konsumen. 3 ”Berdasarkan Ketentuan  Pasal  54  ayat  (3)  UUPK  yang  berbunyi  Putusan  majelis  bersifat  final  dan mengikat”. 4
Hadirnya  BPSK  ini  kemudian  menjadi  angin  segar  bagi  konsumen  untuk mendapatkan kemudahan dalam mencari keadilan. Sebagaimana amanat dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu bentuk penanganan  dan  penyelesaian  dilakukan  dengan  cara  melalui  mediasi,  arbitrase,  atau konsiliasi. 5 Di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  BPSK  sangat  dibutuhkan  dan  penting karena  melihat  perannya yang  tidak  terfokus  pada  penyelesaian  sengketa  saja,  tetapi terlihat dari tugas dan wewenangnya sangat penting di dalam ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh  pada  Undang  –  Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  merupakan  bagian  dari perlindungan terhadap hak konsumen yang dapat dirugikan. 6
Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilakukan dalam perkembangannya belum dapat kita temui terkhusus Daerah Kota  Jambi  di  Provinsi  Jambi,  sebelumnya  perlu  kita  ketahui  bahwa Pertama Kegiatan produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  produsen  ini  berpotensi  akan merugikan  apa  yang  menjadi  hak  konsumen  jika  tidak  dijalankan  dengan  baik.  Hal demikian,  praktis  mencerminkan  adanya  ketidakpastian  hukum  undang  –  undang perlindungan konsumen yaitu mengenai aturan prinsip kesetaraan yang adil dan seimbang serta  sebuah  badan  yang  khusus  bergerak  di  dalam  bidang  penyelesaian  sengketa konsumen.
Menilik  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Menteri  Perdagangan  NOMOR 06/M  –  DAG/PER/2/2017  tentang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  terhadap perkara – perkara yang merugikan konsumen mewajibkan ditempuh penyelesaian melalui
2 Alinea keempat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 Taufik  Yahya, “Peran  Penting  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam  Rangka Perlindungan Hak – Hak Konsumen,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No.1, 2014, hal.69.
4 Pasal 54 Ayat 3 Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 5 Pasal 52 huruf a Undang - Undang tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
6 Taufik Yahya, loc.Cit.
BPSK. Namun yang perlu diketahui di Provinsi Jambi terkhusus Kota Jambi belum ada BPSK.
Kedua berkaca pada beberapa kasus yang masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI)  cabang  jambi  menjadi  bentuk  nyata  derita  dari  konsumen,  selanjutnya terdapat kasus yang telah mencapai sampai tahap ke Pengadilan Negeri Jambi yaitu dalam Perkara PDAM dan PLN. Dalam kasus PDAM Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Jmb secara ringkas  putusan  yang  dihasilkan  tidak  memuaskan  sebab  meskipun  konsumen dimenangkan  dalam  kasus  tersebut  namun  pada  kenyataannya  ganti  kerugian  oleh konsumen  tidak  dikabulkan  oleh  hakim.  Kemudian  dalam  kasus  PLN  Putusan  Nomor  : 109/Pdt.G/2016/PN.Jmb secara ringkas putusan yang dihasilkan tidak memuaskan sebab pihak  penggugat  yaitu  YLKI  (Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia)  tidak  cukup  kuat sebagai perwakilan konsumen dalam keputusan tersebut.
Berkaca dari kedua Putusan dapat dilihat bahwa Putusan tersebut tidak berpihak pada konsumen.  Sehingga  penulis  menyadari  penting  hadirnya  BPSK,  sebab  BPSK  yang berkompeten  dalam  menangani  kasus  –kasus  sengketa  konsumen. Ketiga Penulis  telah mendapatkan dokumen dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) cabang jambi, bahwa  masih  terdapat  banyak  sengketa  konsumen  yang  tidak  kunjung  selesai.  Memang dokumen yang penulis dapatkan merupakan sengketa yang tergolong konsumen individu yang kurang mampu dalam segi ekonomi untuk meneruskan perkara tersebut sampai ke tahap pengadilan. Dengan hadirnya BPSK hal demikian itu tidak akan terjadi, sebab biaya untuk  berperkara  dengan  laporan  pengaduan  ke  BPSK  adalah  gratis,  sedangkan penyelesaian di pengadilan cenderung lebih mahal.
Berangkat dari 3 (tiga) hal uraian di atas, pada intinya penulis berusaha menyajikan kepada  pembaca,  bahwa  sangat  penting  dibentuk  BPSK  terkhususnya  di  Kota  Jambi. Mengenai sengketa perlindungan konsumen yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang  saat  ini  menjadi  urgen  untuk  dikaji  kembali  dengan mendorong hadirnya BPSK di Kota Jambi. Penulis akan mencoba membangun argumentasi hukum yang relevan sehingga membuka khazana berpikir pembaca mengenai hal ini.
Berdasarkan  uraian  diatas,  artikel  ini  membahas  mengenai  bagaimana  rumusan urgensi  pembentukan  BPSK  dan  kendala  –  kendala  pembentukan  BPSK  di  kota  jambi. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  spesifikasi penelitan  deskriftif  analisis  kualitatif,  yang  selanjutnya  populasi  penelitian  adalah masyarakat  yang  mengajukan  pengaduan  ke  YLKI  cabang  jambi  dengan  seluruh masyarakat kota jambi yang melakukan pengaduan yang didapat dari YLKI menjadi sampel
dan teknik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Accidental Sampling.

## B. PEMBAHASAN
1.   Rumusan Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Jambi
Penegasan pada hubungan antara konsumen dan pelaku usaha terletak pada hubungan hukum  ( rechtbetrekkingen )  adalah  hubungan  antara  dua  subyek  hukum  atau  lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang  lain. 7 Pelaku  usaha  (pihak  penyedia  barang/jasa)  dan  konsumen  (pemakai barang/jasa). Kedua hal ini tidak akan pernah lepas karena memiliki hubungan sangat erat satu sama lain dan disadari atau tidak, setiap manusia adalah konsumen. 8
Penulis  akan  menjelaskan  lebih  lanjut  tentang  sengketa  perlindungan  konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menjadi urgen di Kota Jambi dengan menguraikan kasus pengaduan sengketa konsumen yang dibantu penyelesaiannya melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang lebih dikenal oleh masyarakat di Kota Jambi sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Konsumen  yang  merasa  haknya  telah  diganggu oleh  pihak  pelaku  usaha  melakukan pengaduan  ke YLKI. Pengaduan Konsumen disambut oleh  YLKI  dengan  mengisi formulir pengaduan  yang  telah  di  tetapkan  oleh  pihak  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia. Konsumen membuat surat kuasa yang artinya memberikan Kuasa Khusus kepada Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  cabang  jambi  dalam  hal  menyelesaikan  permasalahan. Urgensi selanjutnya dapat dilihat melalui 22 pengaduan yang penulis dapatkan dari YLKI cabang  jambi.  Dari  data  tersebut  dapat  diklasifikasikan  jenis  pengaduan  dan  bentuk penyelesaian  yang  dilakukan, yaitu dapat diketahui melalui 10 bentuk umum pengaduan tersebut  yang  akan  selalu  terjadi  secara  terus  –  menerus  sesuai  dengan  hubungan konsumen dan pelaku usaha yang menjadi acuan utama untuk urgensi pembentukan BPSK di Kota Jambi yaitu :
1. Penarikan sepeda motor oleh pihak leasing
2. Perampasan dan pemerasan tanpa surat peringatan (SP)
3. Penarikan oleh Depcollector
4. Penunggakan
7 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Cet. 16, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,hal. 68.
8 Firman  Turmantara  Endipradja, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Filosofi  Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan, Setara Press, Malang, 2016, hal.5.
5. Pendebitan sepihak dari pihak Bank
6. Klaim alat – alat elektronik
7. Penipuan barang/jas
8. Listrik
9. Air
10. Asuransi
Dari hal diatas, demikianlah klasifikasi dari 22 pengaduan yang masuk ke YLKI yang diselesaikan melalui mediasi sederhana di YLKI ataupun YLKI membantu konsumen yang dirugikan lebih dari satu dalam pengajuan sengketa gugatan perwakilan kelompok dengan YLKI membantu dalam hal sebagai advokasi perwakilan gugatan kelompok dari konsumen ke tahap pengadilan.
Pengaduan  sengketa  konsumen  tersebut  dapat  menjadi  pedoman  utama  untuk membuka pandangan kita tentang pentingnya hak konsumen untuk di perjuangkan. Secara tegas di dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen jelas dikatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian konsumen secara  patut.  Maka  untuk  menjamin  hak  tersebut  pemerintah  diamanatkan  untuk membentuk  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah tingkat II sebagai badan  penyelesaian  diluar  pengadilan  untuk  kepentingan  perlindungan  terhadap konsumen. 9
Pembentukan BPSK di berbagai kabupaten/kota telah jelas disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “ Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan” . 10 Pembentukan  BPSK  di  berbagai kabupaten/kota  sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam  undang  –  undang  yang  telah dijelaskan  diatas  dengan  maksud  sebagai  upaya  merespon  dinamika  dan  kebutuhan perlindungan  konsumen  yang  berkembang  dengan  cepat  di  masyarakat.  Hal  tersebut dilakukan  tanpa  mengesampingkan  peran  peradilan  umum,  proses  beracara  yang sederhana,  waktu  yang  lebih  singkat,  dan  biaya  yang  murah  menjadikan  BPSK  sebagai lembaga  di  kabupaten/kota  yang  lebih  memberikan  harapan  bagi  masyarakat  untuk
9 Medi  Nopiana  dan  Agus  Maulana,  Urgensi  pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  di  Kabupaten  Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat ,  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis,  Vol  6 No.1 ,2017,hal.48. 10 Pasal 49 Undang – Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. 11
Kemudian  apabila  permohonan  masuk  ke  BPSK,  secara  garis  besar  spesifikasi penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  BPSK  dalam  menerima,  memeriksa,  dan memutus sengketa yang di bagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut : 12
Spesifikasi  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK)
a. Tahap Pemasukan Gugatan
Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan  ke BPSK atas kerugian akibat perbuatan pelaku usaha, karena di dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak diatur  mengenai  syarat  tentang  gugatan,  maka  berlakulah  sebagaimana  di  dalam pengadilan yaitu dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
b. Tahap Pemeriksaan dan Pemberian Putusan
Di  dalam  BPSK  telah  di  bentuknya  majelis  BPSK  yang  akan  memeriksa  perkara  dan memutus dengan jumlah majelis 3 orang dan dibantu oleh seorang panitera. Pemeriksaan perkara  konsumen  mirip  seperti  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  hakim  dipengadilan. Karena  itu,  BPSK  dapat  disebut  sebagai  peradilan  semu  (peradilan  kuasi).  Pemeriksaan perkara dilakukan dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan dimasukkan, majelis BPSK sudah harus memberikan keputusannya. Putusan yang di keluarkan adalah bersifat final dan mengikat.
Artinya,  BPSK  adalah  lembaga  pemutus  sengketa  konsumen  dalam  tingkat  pertama  dan terakhir. Sebagai badan penengah (mediator, arbiter, dan konsiliator) harapannya untuk menemukan  titik  perdamaian,  hal  ini  tentu  didukung  oleh  putusan  final  yang  diambil seobjektif mungkin, sesuai dengan hukum, dan memuaskan para pihak yang bersengketa.
c. Pelaksanaan Putusan dan Pengajuan Upaya Hukum
Putusan akan segera diberitahukan oleh BPSK kepada pihak yang bersengketa, selanjutnya kepada pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan paling lambat 7 hari setelah putusan di  terima.  Jika  para  pihak  merasa  keberatan  dengan  putusan  maka  dapat  mengajukan keberatannya tersebut kepada pengadilan negeri setempat paling lambat 14 hari setelah menerima putusan. Sebaliknya, jika dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pengajuan keberatan  dari  para  pihak  maka  anggapan  hukum  bahwa  yang  bersangkutan  menerima
11 Medi Nopiana dan Agus Maulana, Op.Cit., hal.51.
12 Ibid., hal. 187.
putusan dan tidak dapat mengajukan keberatan lagi.
Mengingat Kota Jambi belum memiliki BPSK, maka kita akan melihat daerah yang sudah memiliki  BPSK  didaerahnya  yaitu  Daerah  Kabupaten/Kota  Bungo  dan  Kabupaten/Kota Sarolangun  untuk  menjadi  acuan  utama  pentingnya  hadir  BPSK  di  daerah  Kota  Jambi mengingat Kota Jambi merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi. 13 Selanjutnya Penulis akan memaparkan  kesimpulan  dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  ke  kedua  tempat tersebut.
Wawancara  yang  penulis  lakukan  bersama  dengan  Bapak  Wardija  selaku  Ketua Sekretariat  BPSK Kabupaten Bungo, beliau  mengatakan  bahwa  BPSK di Kabupaten/Kota Bungo  dibentuk berdasarkan SK Bupati A.n Menteri Perdagangan yaitu pada tahun 2016 melalui Panitia seleksi (pansel). Beliau juga mengatakan bahwa BPSK penting ada di setiap kabupaten/kota  karena  bentuk  penyelesaian  melalui  BPSK  tidak  rumit  dan  yang  paling penting tidak memungut biaya sepeser pun dari kedua belah pihak. Putusan yang di berikan merupakan  putusan  yang  seadil  –  adilnya  dengan  3  bentuk  metode  penyelesaian  yaitu melalui  konsiliasi,  mediasi,  dan  konsiliasi.  Selanjutnya  para  pihak  selalu  patuh  dalam menjalankan hasil putusan BPSK terbukti dari tidak adanya pengaduan yang dilanjutkan ke pengadilan negeri.
Wawancara  yang  penulis  lakukan  bersama  dengan  Bapak  Admin  selaku  Ketua Sekretariat  BPSK  Kabupaten  Sarolangun,  beliau  mengatakan  bahwa  BPSK  di Kabupaten/Kota  Sarolangun  dibentuk  melalui  panitia  seleksi  (pansel)  yang  telah mendapatkan  SK  Bupati  An  Menteri  Perdagangan  yaitu  pada  tahun  2016.  Pak  Admin menyampaikan  bahwa  BPSK  tidak  pernah  memungut  biaya  dari  pihak  pelaku  usaha maupun pihak konsumen.
Sengketa konsumen yang di selesaikan pun tidak pernah ada yang berlanjut sampai ketingkat  pengadilan,  menurut  pak  Admin  selaku  ketua  sekretariat  BPSK  kabupaten sarolangun.  BPSK  sangat  membawa  pengaruh  positif  karena  adanya  penanganan  terkait dengan masalah obat kadaluarsa yang terjadi di sarolangun, kemudian kredit macet. 14
Bedasarkan wawancara yang penulis lakukan, penulis melihat kembali kepada YLKI merupakan  lembaga  konsumen  yang  berkedudukan  sebagai  Lembaga  Perlindungan
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi (diakses pada tanggal 19 Agustus 2020)
14 Wawancara  dengan  Pak  Admin,  Ketua  Sekretariat  BPSK  Kabupaten/Kota  Sarolangun, tanggal 14 Juli 2020.
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang lebih lanjut diatur di dalam Pasal 1 angka (3)  Peraturan  Pemerintah No 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  yang  selama  ini  lebih  dikenal  khususnya  di  kota  jambi  ini  terbatas dalam  membantu  konsumen  menyelesaikan  sengketa  dilihat  dari  YLKI  tidak  memiliki kewenangan  secara  yuridis  dalam  melakukan  penyelesaian  sengketa  konsumen  seperti system  peradilan  di  BPSK  dan  mengeluarkan  putusan  layaknya  putusan  BPSK.  Secara yuridis telah ditetapkan di dalam undang– undang perlindungan konsumen bahwa sengketa konsumen  penyelesaiannya  di  tempuh  melalui  jalur  litigasi  (pengadilan)  dan  jalur  non litigasi (melalui BPSK).
Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  sudah  melaksanakan  tugas  yang telah di tetapkan dan tetap berada pada tataran kebijakan ( policy ) sebagai organisasi yang mewakili  konsumen ketika menangani pengaduan – pengaduan konsumen, sebagaimana yang  dapat  kita  lihat  melalui  data  yang  penulis  dapatkan  dan  tuangkan  secara  singkat melalui  pengklasifikasian  diatas.  Namun  konsumen  tetap  memerlukan  sebuah  badan khusus  yang  jelas  untuk  menangani  setiap  sengketa  konsumen  yang  terjadi.  Tanpa mengurangi eksistensi dari YLKI peran BPSK tentu tetap penting berada di tengah – tengah masyarakat. Baik YLKI maupun BPSK yang sama pentingnya tetap dapat menjadi sandaran bagi konsumen yang memiliki kesulitan terhadap haknya yang dirugikan.

## 2. Kendala Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Jambi
Pada bahasan sebelumnya, penulis telah menerangkan bahwa pembentukan BPSK sudah secara jelas diatur didalam UUPK 1999 merupakan suatu kewajiban untuk ada di setiap daerah tingkat II kabupaten/ kota.
Melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah solusi terbaik  selain  menyelesaikan  sengketa  konsumen,  tetapi  juga  salah  satu  wujud  dari kewajiban  pemerintah  sebagaimana  amanat  didalam  Undang  –  Undang  Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mempertegas juga bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  selaku  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM) mempunyai keterbatasan untuk menjadi solusi bagi konsumen dan pelaku usaha didalam menyelesaikan sengketa. Perbandingan penyelesaian sengketa yang ditangani oleh BPSK kabupaten/kota bungo dan sarolangun berbeda dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) cabang jambi.
Adanya persamaan antara penyelesaian yang dilakukan BPSK kabupaten/kota bungo
dan  sarolangun  dengan  YLKI  cabang  jambi,  yang  jika  kita  lihat  kembali  urgensi  di pembahasan point yuridis terletak pada kesamaan penanganan itu tetapi tidak sama dalam kekuatan  mengikat  pada  proses  akhirnya.  Maka  dari  itu  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) sudah seharusnya mendapatkan perhatian agar segera dibentuk di kota jambi, mengingat  BPSK  merupakan  lembaga  bentukan  pemerintah  yang  keberadaannya sudah jelas di atur dalam undang – undang perlindungan konsumen.
Kelembagaan  BPSK  ini  menjadi  persoalan  yang  mendesak,  karena  hanya  ada  di beberapa  daerah  kabupaten/kota  saja  di  provinsi  jambi.  Daerah  kabupaten/kota  jambi yang dapat dikatakan sebagai ibukota di provinsi jambi sampai saat ini belum memiliki BPSK, sehingga  hal  ini  menjadi  penting  bahwa  kurangnya  perhatian  pemerintah  khususnya pemerintah daerah provinsi jambi di dalam mensejahterakan masyarakat kota jambi dalam bentuk pelayanan penyelesaian sengketa konsumen.
Penulis  dalam  mencari  informasi  terkait  kendala  pembentukan  BPSK  langsung mendatangi Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota jambi sebagai perpanjangan tangan dari  pemerintah  kota  jambi  yang  mana  BPSK  sendiri  berada  di  bawah  naungan  Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Penulis melakukan wawancara terkait kendala di dalam pembentukan BPSK di kota jambi dengan Bapak Supriono  selaku Kepala seksi penyuluhan dan  pemberdayaan  konsumen.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  terdapat  point  penting terkait kendala pembentukan  BPSK  di  kota  jambi dan  menjadi  analisis  penting mengapa BPSK tidak ada di  kota  jambi  hingga saat  ini.  Bahwa sudah dilakukan upaya pengusulan pembentukan  oleh  kepala  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  kota  jambi  kepada walikota  jambi  selaku  pejabat  pemerintah  yang  berwenangan  pada  daerah kabupaten/kota.
Bentuk  usulan  pembentukan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  yang  dapat dilihat pada bagian lampiran skripsi ini. Namun kewenangan pemerintah kabupaten/kota terbentur dengan undang – undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  tidak  bisa  mengusulkan  dibuatnya  anggaran untuk segala biaya terkait pembentukan BPSK di kota jambi. Hanya pemerintah provinsi yang dapat membuat anggaran pembentukan BPSK. Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 huruf (b) dan ayat 2 Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan (1) Urusan  pemerintah  konkuren  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat diselenggarakan :
a. Sendiri oleh pemerintah pusat
b. Dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertical yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi atau
c. dengan cara menugasi daerah berdasararkan asas tugas pembantuan
(2) Instansi  vertical  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dibentuk  setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Beliau juga mengatakan bahwa pihak dinas perindustrian dan perdagangan kota jambi hanya  bisa  mengusulkan  kepada  pemerintah  provinsi  jambi  untuk  membuat  anggaran pembentukan,  apabila  sudah  disetujui  oleh  pemerintah  provinsi,  kemudian  pemerintah provinsi  menyurati  ke  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  maka  proses  pembentukan akan  segara  dilaksanakan  mengingat  BPSK  sendiri  berada  dibawah  naungan  dinas perindustrian dan perdagangan.
Kemudian  kendala  selanjutnya  menyangkut  biaya  para  panitia  dan  pengurus sekretariat  BPSK  nantinya  tidak  hanya  sampai  pada  anggaran  pembentukan  saja  tetapi anggaran  dalam  menjalankan  sebuah  lembaga  ini  juga  sebagai  biaya  operasional  kerja BPSK.  BPSK  sendiri  nantinya  juga  akan  melakukan  penelusuran  bukti  –  bukti  terkait pengaduan konsumen yang masuk, kemudian biaya saat dilakukannya proses sidang BPSK dan  administrasi  lain  juga  membutuhkan  biaya.  Mengingat  konsep  penting  dari  BPSK sendiri  untuk  melindungi  konsumen  serta  membantu  penyelesaiaan  sengketa  tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Selanjutnya  kendala  sumber  daya  manusia  yaitu  anggota  –  anggota  yang  menjadi angota dari kepengurusan BPSK sendiri terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Diwakilkan  melalui  unsur  ini  oleh  undang  –  undang dimaksudkan  untuk  menunjukkan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  perlindungan konsumen  serta  menunjukkan  bahwa  perlindungan  konsumen  menjadi  tanggung  jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sekurang – kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari anggota  BPSK  harus  berlatar  belakang  pendidikan  hokum.  Ini  penting  karena  BPSK merupakan  badan  bentukan  pemerintah  yang  tugas  pokoknya  menjalankan  fungsi pengadilan.  Berdasarkan  sumber  daya  anggota  BPSK  merupakan  salah  satu  faktor pendukung terhadap optimalisasi BPSK, karena sebaik apapun suatu konsep pembentukan suatu  lembaga,  akan  tetapi  jika  tidak  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang berkompetensi, maka nantinya eksistensi dari lembaga tersebut akan jauh dari harapan.
Kendala selanjutnya berhubungan dengan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Rendahnya  tingkat  kesadaran  konsumen  akan  hak  –  haknya  disebabkan  karena  kurang
sosialisasi  undang  –  undang  perlindungan  konsumen.  Pada  umumnya  juga  masyarakat yang adalah konsumen belum mengetahui dan faham mengenai eksistensi UUPK. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang menjadi rendah yang berhubungan dengan budaya hukumnya  yang  dianut.  Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  sangat  kuat berusaha  untuk  mempertahankan  harmoni  dalam  hubungan  diantara  konsumen  dan pelaku  usaha.  Masyarakat  Indonesia  cenderung  selalu  ingin  menjaga  harmoni,  dan menghindari konsflik dan serba permisif. Hal tersebut menyebaban enggannya konsumen untuk menuntut hak – haknya ketika merasa dirugikan akibat mengkonsumsi suatu produk, apalagi jika nilai kerugian yang dialami bernilai kecil. Rendahnya kepercayaan konsumen terhadap  perlindungan  konsumen  dan  disertai  sikap  yang  serba  pemisif  membawa pengaruh terhadap kesadaran konsumen.
Setelah  mengetahui  kendala  –  kendala  dalam  pembentukan  BPSK,  bukan  berarti menjadikan  penegakan  terhadap  perlindungan  konsumen  terkhusus  pada  pembentukan BPSK menjadi longgar, tetapi ini menjadi pembangkit bagi kita, bahwa sengketa konsumen tidak  akan  menurun  tetapi  malah  akan  semakin  meningkat  melihat  akan  banyak bermunculan pelaku usaha yang melakukan produksi baik dalam bidang barang/jasa untuk memperoleh keuntungan dan pelaku usaha dari luar negeri yang mengimpor barang dalam pasar  domestic  Indonesia.  Tentu  ini  akan  memunculkan  semakin  banyak  peluang  untuk konsumen dirugikan.
Maka BPSK sangat penting di bentuk dan wajib hadir di setiap daerah kabupaten/kota terkhusus saat ini di kota jambi. Sebagai tambahan bahwa penulis juga mendapat dukungan dari  pihak  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  kota  jambi,  sebagai  bentuk  penulisan karya  ilmiah  yang  mencerminkan  sebagian  dari  bentuk  harapan  agar  segeranya  ada pembentukan BPSK di kota jambi mengingat kota jambi merupakan ibukota dari provinsi jambi melalui surat pernyataan dukungan.
Selanjutnya  konsep  pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) telah jelas disebutkan didalam Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  bahwa  “ Pemerintah  membentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan” , 15 hal ini tidak lain adalah kewajiban dari pemerintah. Jika ini dilaksanakan maka akan sesuai sebagaimana  pembentukan  BPSK  sebagai  amanat  dari  Undang  –  Undang  Perlindungan
15 Pasal 49 Undang – Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Konsumen  dan  menjadi  angin  segar  bagi masyarakat  yang  memiliki  sengketa  konsumen agar tidak lagi merasa kesulitan dalam proses penyelesaiannya.
Dilihat kembali kepada situasi penyelesaian sengketa konsumen yang sudah berlangsung yaitu  dibantu  oleh  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  sebagai  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), tetapi adanya batasan bagi YLKI dalam  membantu  masyarakat  menyelesaikan  sengketa  konsumen  yang  dapat  dilihat kembali  pada  pembahasan  pertama  point  yuridis  yaitu  sama  dalam  bentuk  penanganan tetapi  tidak  sama  dalam  kekuatan  mengikat  pada  proses  akhirnya.  Maka  dari  itu berdasarkan uraian diatas kebijakan untuk menghadirkan BPSK di Kota Jambi tidak bisa ditawar lagi.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  dalam  bab-bab  sebelumnya,  maka  penulis menyimpulkan bahwa bentuk - bentuk klasifikasi pengaduan sengketa konsumen adalah fokus  utama  bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  dibantu  oleh  YLKI  berbeda dengan melalui BPSK pada proses akhirnya dan sengketa konsumen akan selalu terjadi baik saat ini maupun yang akan datang karena hubungan anatara konsumen dan pelaku usaha tidak  dapat  dipisahkan.  Selanjutnya  BPSK  wajib  hadir  di  kota  jambi  sebagai  bentuk pelaksanaan  terhadap  amanat  Undang –Undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.

## Daftar Pustaka
Barkatulah,  Abdul  Halim. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Kajian  Teoritis  dan Perkembangan Pemikiran . Cetakan Kesatu. Nusa Media, Bandung, 2008.
Hamid,  Abd  Haris. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia .  Cetakan  Kesatu.  CV  Sah Media, Makasar, 2017.
Johan Nasution, Bahder. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Cetakan Kedua. CV Mandar Maju, Bandung, 2016.
Samsul,  Inosentius. Perlindungan  Konsumen  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab Mutlak . Cetakan Kesatu. Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2004.
Sholahudin,  Umar. Hukum  dan  Keadilan  Masyarakat  Perspektif  Kajian  Sosiologi  Hukum . Cetakan Ketiga. Setara Press, Malang, 2017.
Sidabalok,  Janus. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesi a.  Cetakan  Ketiga,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Soerso. R. Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Keenambelas. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Trisiwi Kristiyanti, Celina. Hukum Perlindungan Konsumen . Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Turmantara  Endipradja,  Firman. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Filosofi  Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan . Setara Press, Jakarta, 2016.
Wulandari,  Andi  Sri  Rezeky  dan  Nurdiyana  Tadjuddin. Hukum  Perlindungan  Konsumen . Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen . Cetakan Kesatu. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
Akbar,  Andi  Ardillah.  Dinamika  Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 1 No 1,
Akhyar,  Zainal.  Harpani  Matnuh  dan  Hardianto.  Peranan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Banjarmasin. Jurnal  Pendidikan  Kwarganegaraan, Volume 5 No 10 , 2015.
Dahlia. Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum. 2014.
Daramarezkya,  Lavie.  “Analisis  Yuridis  Sengketa  Perlindungan  Konsumen  Jasa Telekomunikasi  Melalui  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan  Menurut Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Kasus  :  Penetapan  BPSK  No. 269/K/BPSK-  DKI/III/2010  Antara  Taufan  Oktora  Punu  melawan  PT.
Excelcominido  Pratama  TBK)  “.  Skripsi  Sarjana  Hukum  Universitas  Indonesia, 2011.
Fitriani, Riska. Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No 1.
Hasanah, Ulfia. Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penegakan Hak – Hak Konsumen Berdasarkan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 3 No 1 , 2012.
HS, H Salim dan Idrus Abdullah. Penyelesaian  Sengketa Tambang  : Studi  Kasus Sengketa antara  Masyarakat  Samawa  dengan  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara. Mimbar Hukum, Volume 24 No 3 , 2012.
Mairul dan Kartika Dewi Irianto. P elaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen  Melalui Jalur Non Litigasi (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)). Pagaruyuang  Law Journal, Volume 1 No 2 , 2018.
Muskibah.   Analisis  Mengenai  Cara   Penyelesaian  Sengketa   Konsumen. Jurnal  Ilmu Hukum, Volume 2 No 4 , 2010.
Nola,  Lutvi  Febryka.  Upaya  Perlindungan  Hukum  secara  Terpadu  bagi  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI). Jurnal Negara Hukum, Volume 7 No 1 , 2016.
Nopiana,  Medi  dan  Agus  Maulana.  Urgensi  Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat . Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 6 No 1 , 2017.
Nugroho, Agung. Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam Membantu Masyarakat  yang  Ditirukan  Akibat  Iklan  yang  menyesatkan. Lex  Jurnalica, Volume 11 No 2 , 2014.
Priaji,  Sekar  Ayu  Amiluhur.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Kosmetik  yang Merugikan Konsumen. Skripsi Sarjana Hukum, 2008.
Samosir, Agustinus. Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 2 No 2 , 2018.
Yahya,  Taufik.  Peran  Penting  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  rangka Perlindungan Hak – Hak Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No 1 , 2014.
Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang  –  Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  UU Nomor 8 Tahun 1999.
Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 06/M  –  DAG/PER/2/2017  tentang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Undang  – Undang Tentang Perlindungan Konsumen.
Https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa  (diakses  pada  tanggal  5  desember  2019). Https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/  (diakses  pada  tanggal  22 desember 2019).