## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s email correspondence:  claudiadinda58@gmail.com

## ABSTRAK
Praperadilan yang diatur dalam KUHAP menjamin perlindungan HAM dan  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  secara  konsekwen.  Lembaga  praperadilan  telah menciptakan  mekanisme  kontrol  sebagai  lembaga  yang  berwenang melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum dalam  menjalankan  tugasnya  guna  tercipta  proses  peradilan  pidana yang  baik.  Terkait  dengan  penegakan  hukum  dan  pemberantasan korupsi,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  merupakan  lembaga  yang diamanatkan  oleh  undang-undang  dengan  wewenangnya  untuk menetapkan  status  tersangka  guna  proses  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui akibat dari perluasan objek praperadilan atas penetapan status  tersangka  terhadap  KUHAP  dan  mengetahui  akibat  dari perluasan  objek  praperadilan  terhadap  penetapan  status  tersangka tindak  pidana  korupsi  oleh  KPK.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif melalui  pendekatan  konseptual,  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus.  Sebelumnya,  sah  atau  tidaknya penetapan  status  tersangka  oleh  KPK  bukan  merupakan  objek praperadilan,  namun  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014  praperadilan  telah  berwenang  memeriksa  sah  atau tidaknya  penetapan  status  tersangka.  Hal  ini  menjadi  sebuah pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.
Kata Kunci: Praperadilan; Korupsi; Komisi Pemberantasan Korupsi

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-06-08
Accepted: 2020-10-07 Publish: 2020-10-10

## KEYWORDS:
Pretrial, Corruption, Corruption Eradication Commission

## ABSTRACT
Pretrial  regulated  in  the  Criminal  Procedure  Code  guarantees  the protection of human rights and law enforcement officers in carrying out their duties and authorities consistently. The pretrial institution has  created  a  control  mechanism  as  an  institution  authorized  to supervise  the  performance of  law  enforcement officers  in  carrying out  their  duties  in  order  to  create  a  good  criminal  justice process.This study aims to determine the effects of the expansion of pretrial  objects  over  the  determination  of  the  status  of  suspects against  the  Criminal  Procedure  Code  and  to  determine  the consequences of expanding pretrial objects to determine the status of  suspected  criminal  acts  of  corruption  by  the  KPK.  The  research method used in writing this thesis is a normative juridical research method through the conceptual approach, the statutory approach and  the  case  approach.  Previously,  the  KPK  was  not  a  pretrial object  or  not,  but  through  the  Constitutional  Court  Decision Number  21  /  PUU-XII  /  2014  the  pretrial  had  the  authority  to examine whether or not the status of the suspect was determined. This  has  become  a  renewal  in  the  Indonesian  Criminal  Procedure
Code

## A. Pendahuluan
Korupsi  di  Indonesia  telah  menjangkiti  sistem  kekuasaan  secara  terstruktur, sistematik  dan  masif.  Penyelenggaraan  kekuasaan  kemudian  tidak  dapat sepenuhnya mengabdi  pada  kepentingan  rakyat  karena  terdistorsi  dengan  maraknya  perilaku koruptif.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  kesejahteraan  sulit  terwujud  di  negeri  yang dikenal gemah ripah loh jinawi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini. Kondisi ini sesungguhnya telah disadari oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejak reformasi  bergulir,  pemberantasan  korupsi  menjadi  salah  satu  agenda  prioritas. Bahkan  hampir  semua  agenda  reformasi,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung, ditujukan  untuk  meminimalisasi  potensi  korupsi. 1 Pemberantasan  korupsi  secara menyeluruh  bukan  hanya  sekedar  impian  bagi  setiap  orang,  namun  tentu  saja  hal tersebut tidak serta merta dapat dilaksakan seperti membalikkan telapak tangan.
Hasil  Penelitian  Masyarakat  Transparansi  Internasional  yang  merilis  tentang Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  atau  disebut  juga Corruption  Perception  Index  (CPI) memang menunjukkan  adanya perbaikan dari  tahun  ke  tahun,  namun  sangat  lambat. Peringkat dinegara-negara yang diteliti oleh lembaga tersebut masih terbilang rendah, terutama  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  tetangga  seperti  Singapura  dan Brunei  Darussalam.  Singapura  dan  Brunei  Darussalam  memiliki  IPK  tinggi  yakni  8,6 dan  6,0.  Skor  IPK  pada  tahun  2013  masih  merujuk  pada  angka  3,2.  Skor  yang  sama dengan  perolehan  pada  tahun  2012.  Kendati  begitu,  peringkat  Indonesia  naik  dari posisi  118  pada  tahun  2012  menjadi  114  pada  tahun  2013. 2 Selanjutnya  Organisasi Transparansi  Internasional  mengeluarkan  laporan  Tahunan  Indeks  Persepsi  Korupsi pada  Januari  2017  yang  menunjukkan  bahwa  meski  perolehan  skor  Indonesia  naik namun  berdasarkan  laporan  tahunan  atas  hasil  upaya  pemberantasan  korupsi  yang dilakukan 176 negara, rangking Indonesia turun pada peringkat ke 90. 3
Di  dunia  internasional,  tindak  pidana  korupsi  merupakan  masalah  yang  sangat serius,  karena  tindak  pidana  korupsi  dapat  membahayakan  stabilitas  dan  keamanan masyarakat  serta  negara,  membahayakan  pembangunan  sosial  dan  ekonomi masyarakat, politik,  bahkan dapat  pula  merusak  nilai-nilai  demokrasi  serta  moralitas bangsa  karena  dapat  berdampak  membudayanya  tindak  pidana  korupsi  tersebut. 4 Salah satu perwujudan kepedulian dunia internasional terhadap dampak dari korupsi adalah  disepakatinya United  Nations  Convention  Against  Corruption pada  tahun  2003 atau  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-bangsa  Anti  Korupsi.  Konvensi  ini  kemudian diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2006.  Salah  satu poin  dari  konsideran  undang-undang  tersebut  adalah:  Bahwa  tindak  pidana  korupsi tidak  lagi  merupakan  masalah  lokal,  akan  tetapi  merupakan  fenomena  transnasional yang  mempengaruhi  seluruh  masyarakat  dan  perekonomian  sehingga  perlu  adanya kerjasama  internasional  untuk  pencegahan  dan  pemberantasannya  termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.
1 Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi , Setara Press, Malang ,2016, hlm. 1.
2 Imam Anshori Saleh, Korupsi, Terorisme, dan Narkoba (Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis), Setara Press, Malang, 2017, hlm. 2.
3 https://www.google.co.id/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3692750.html, diakses pada 24 Oktober 2017 Pukul 22.05 Wib.
4 Ibid , hlm. 7.
Salah  satu  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah dibuktikan  oleh  pemerintah  dengan  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  juga  dibentuknya  sebuah  lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang  KPK).  Status  hukum  komisi  ini  secara  tegas  ditentukan  sebagai  lembaga Negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. 5
Jika menelaah lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi tentunya tidak akan terlepas  pada  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Mulai  dari  tahap  penyelidikan  dan penyidikan  yang  dengan  mengumpulkan  bukti  guna  menemukan  tersangka selanjutnya tahap penuntutan yang menghadapkan terdakwa kemuka persidangan untuk  diperiksa  dan  diadili.  Keseluruhan  proses  tersebut  akan  berujung  pada status terpidana atau narapidana dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku tersebut terbukti bersalah. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Terkait  dengan  penetapan  status  tersangka  tindak  pidana  sering  terjadi  pro dan  kontra  dari  berbagai  pihak.  Penetapan  status  tersangka  adalah  kewenangan dari  penyidik,  sebagaimana  yang  telah  digariskan  di  dalam  KUHAP.  Penyelidikan dalam  KUHAP  diartikan  sebagai  proses  untuk  menemukan  dan  mengungkap adanya tindak pidana pada suatu peristiwa tertentu. Proses penyelidikan tersebut diikuti  dengan  proses  penyidikan  yang  bertujuan  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti,  yang  dengan  bukti  tersebut  akan  membuat  terang  suatu perkara  guna  menemukan  tersangkanya.  Manakala  dalam  hal  penyidik menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup,  maka  seseorang  yang  diduga  telah melakukan tindak pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka.
Beranjak  dari  penetapan  status  tersangka  oleh  penyidik  yang  diatur  melalui KUHAP, maka tugas penetapan status tersangka juga dimiliki oleh penyidik Komisi Pemberantasan  Korupsi  (selanjutnya disebut  KPK) yang secara tegas  telah  diatur dalam  Undang-Undang  KPK,  sepanjang  tidak  diatur  dalam  UU  KPK  dan  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kembali pada aturan-aturan yang ada dalam KUHAP. Pasal 1 butir 14 KUHAP merumuskan bahwa “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan,  patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana.”  Sementara  di  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK tidak ada satupun  pasal  yang  menjelaskan  mengenai  penetapan  tersangka.  Selanjutnya ketika  berbicara  mengenai  bagaimana  kewenangan  KPK  dalam  hal  menetapkan
5 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 194.
status  tersangka  tindak  pidana  korupsi  maka  hal  ini  tidak  terlepas  dari Praperadilan  sebagai  salah  satu  upaya  yang  dapat  ditempuh  untuk  menegakkan hukum  dan  melindungi  hak-hak  tersangka  dalam  tingkat  penyidikan  dan penuntutan.
Definisi praperadilan berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah bahwa:
Praperadilan  merupakan  wewenang  dari  pengadilan  negeri  untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Praperadilan  merupakan  hal  baru  dalam  dunia  peradilan  Indonesia. Praperadilan  merupakan  salah  satu  lembaga  baru  yang  diperkenalkan  KUHAP ditengah-tengah  kehidupan  penegakan  hukum. 6 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  pada tanggal 28 April 2015 lalu telah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  Berdasarkan  Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014,  Mahkamah  Konstitusi  telah  menetapkan  perluasan  objek  praperadilan yaitu  mengenai  sah  atau  tidaknya  penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan penyitaan.  Mahkamah  Konstitusi  menjadikan  penetapan  tersangka  sebagai  salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. 7
Pengajuan  permohonan  gugatan  praperadilan  dalam  hal  penetapan tersangka  dibatasi  secara  limitatif  oleh  Pasal  1  butir  10 juncto Pasal  77  huruf  a KUHAP.  Walaupun  terdapat  pembatasan  secara  limitatif  terhadap  permohonan gugatan  praperadilan,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  penetapan  status tersangka  terhadap  seseorang  merupakan  bagian  dari  proses  penyidikan  yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang - wenang dari penyidik yang termasuk  perampasan  terhadap  hak  asasi  seseorang.  Mahkamah  Konstitusi berpendapat,  dimasukkannya  keabsahan  penetapan  tersangka  sebagai  objek pranata  praperadilan  adalah  agar  perlakuan  terhadap  seseorang  dalam  proses pidana  memperhatikan  tersangka  sebagai  manusia  yang  mempunyai  harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. 8
Jika  kembali  mengamati  sepanjang  tahun  2017,  telah  banyak  pihak-pihak  yang mengajukan  gugatan  praperadilan  terkait  sah  atau  tidaknya  penetapan  status tersangka. Beberapa di antaranya ditolak dan tidak sedikit pula yang diterima oleh Hakim  tunggal  praperadilan.  Adapun  beberapa  contoh  gugatan  praperadilan terhadap  sah  atau  tidaknya  status  tersangka  yang  ditolak  adalah  Permohonan Pembatalan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh Miryam S
6 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  Edisi  Kedua ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2012, hlm. 1.
7 Wanda  Rara  Farezha,  Edy  Rifa’I,  Gunawan  Jatmiko,  Abstrak Analisis  Putusan  Hakim Praperadilan  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan  Praperadilan  Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk), hlm. 1.
8 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita &id=10 796, diakses pada 4 Desember 2017, Pukul 11.27 wib.
Haryani,  Permohonan  Pembatalan  Status  Tersangka  dalam  Kasus  Dugaan Pengancaman  terhadap  Kepala  Subdirektorat  Penyidik  Jaksa  Agung  Muda  Pidana Khusus Yulianto melalui Media Elektronik yang diajukan oleh Hary Tanoe, dan lain- lain.
Namun,  disamping  banyaknya  permohonan  gugatan  praperadilan  yang  ditolak, terdapat beberapa kasus dikabulkannya permohonan pembatalan status tersangka tindak  pidana  korupsi,  salah  satu  contohnya  adalah  pembatalan  status  tersangka terhadap  permohonan  gugatan  praperadilan  yang  diajukan  oleh  Budi  Gunawan yang  kemudian  menimbulkan  kontroversi  tersendiri  dikalangan  masyarakat  dan juga  menyebabkan  adanya  perubahan  yang  bersifat  fundamental  terhadap peraturan  perundang-undangan  terkait  adanya  perluasan  kewenangan praperadilan yang dilakukan oleh Hakim pada saat itu. Belum hilang dalam ingatan masyarakat  terkait  kontroversi  putusan  praperadilan  terkait  pembatalan  status tersangka terhadap Budi Gunawan, salah satu kasus gugatan praperadilan terbaru dan  menarik  perhatian  masyarakat  adalah  penetapan  status  tersangka  terhadap Setya Novanto melalui Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang  berakibat  pada  pembatalan  penetapan  status  tersangka  tindak  pidana korupsi.  Munculnya  putusan  praperadilan  yang  membatalkan  status  tersangka tindak pidana korupsi terhadap Setya Novanto menimbulkan fenomena tersendiri dikalangan masyarakat, sebagian pihak memuji keberadaan lembaga praperadilan sebagai salah satu bentuk upaya melindungi Hak Asasi Manusia namun disisi lain lembaga  praperadilan  pun  dimanfaatkan  sebagai  tempat  berlindung  oleh  para tersangka tindak pidana korupsi yang tidak bertanggungjawab untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  melalui  pendekatan  konseptual, pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus  dengan mengkaji  aturan  hukum  tentang  praperadilan  yang  dimuat  dalam  KUHAP  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014,  Mahkamah  Konstitusi terkait penetapan perluasan objek praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

## C. PEMBAHASAN
1. Akibat  dari  Perluasan  Objek  Praperadilan  atas  Penetapan  Status Tersangka  terhadap  Pembaharuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum

## Acara Pidana
Kehadiran lembaga praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan mewujudkan peradilan pidana  yang  lebih  baik  dan  lebih  manusiawi.  Salah  satu  hukum  positif  yang berlaku  saat  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Hukum  acara  pidana  dibuat dengan  tujuan  untuk  mencari  kebenaran  dan  keadilan  melalui  pedoman- pedoman  yang  tertulis  dan  memberikan  jaminan  terhadap penegakan  hukum pidana  materil  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum.  Hal  ini  tentu  saja merupakan  amanat  yang  sangat  berkesesuaian  dengan  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  yang  berarti  bahwa  hukum  di  negara  ini
ditempatkan  pada  posisi  strategis  di  dalam  konstelasi  ketatanegaraan. Penjelasan  umum  KUHAP  telah  menyebutkan  bahwa  KUHAP  adalah  “bersifat nasional  sehingga  wajib  didasarkan  pada  falsafah/pandangan  hidup  bangsa dan  dasar  negara.”  Maka  sudah  seharusnya  ketentuan  materi  pasal  atau  ayat dalam  undang-undang  ini  mencerminkan  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia.
Andi  Hamzah  dalam  bukunya  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia menyatakan  bahwa  “Hukum  Acara  Pidana  memiliki  ruang  lingkup  yang  lebih sempit  yaitu  dimulai  dari  mencari  kebenaran,  penyelidikan,  penyidikan  dan berakhir  pada  pelaksanaan  pidana  (eksekusi)  oleh  Jaksa.” 9 Berdasarkan pendapat  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  antara  KUHP  dan  KUHAP memiliki  perbedaan,  yakni  KUHAP  adalah  hukum  pidana  formal  atau  Hukum Acara  Pidana  yang  berisi  bagaimana  cara  untuk  menegakkan  hukum  pidana materiil.  Tegasnya,  KUHAP  berisi  tata  cara  atau  prosedur  diprosesnya seseorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan KUHP merupakan hukum pidana  materiil  yang  berisikan  aturan  atau  kaidah  hukum  yang  bersifat mengikat pada setiap orang.
Walaupun  KUHAP  tidak  memberikan  pengertian  yuridis  tentang Hukum  Acara  Pidana,  namun  pada  hakikatnya  Hukum  Acara  Pidana  memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan ataupun tata cara antara lain mengenai  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  dipersidangan, pengambilan keputusan pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau  putusan  pengadilan  didalam  upaya  mencari  dan  menemukan  kebenaran materiil.
Belumlah  cukup  apabila  hukum  acara  pidana  yang  telah  memberikan keserasian  antara  hak  asasi  seseorang  dengan  kepentingan  suatu  proses pidana,  akan  tetapi  juga  diperhatikan  hubungannya  dengan  sistem  peradilan pidana  dalam  keseluruhannya.  Hukum  acara  pidana  adalah  “Sebagian  dari komponen dalam suatu sistem peradilan pidana dalam suatu negara, dan setiap negara  mempunyai  sistem  yang  berbeda  sehingga  berbeda  pula  efektivitas pencegahan kejahatannya.” 10
Terkait praperadilan telah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP pada Bab  ke-X  mengenai  kewenangan  pengadilan  untuk  mengadili,  bagian  kesatu yang  memuat  pasal-pasal  tentang  Praperadilan,  yakni  dimulai  dari  Pasal  77 sampai dengan Pasal 83. Selain itu, Pasal 1 butir 10 KUHAP juga menegaskan bahwa:
Praperadilan  adalah  wewenang  pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas permintaan  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasa tersangka;
b. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan  atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
9 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  Edisi  Revisi ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2004, hlm. 2.
10 Op.cit , hlm. 14-15.
c. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan ke pengadilan.
Berdasarkan  Pasal  1  butir  10  KUHAP  tersebut  disimpulkan  bahwa  pada dasarnya  setiap  upaya  paksa  (enforcement)  dalam  penegakan  hukum mengandung  nilai  hak  asasi  manusia  yang  sangat  kental.  Oleh  karenanya,  hak asasi  tersebut  harus  dilindungi  dengan  seksama  dan  juga  hati-hati,  sehingga perampasan  atasnya  tetap  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  juga  tentu tetap sesuai dengan teori perlindungan hukum yang sangat mengedepankan hak asasi  manusia  dalam  setiap  proses  penegakan  hukum  termasuk  dalam  hal pelaksanaan upaya paksa.
Seperti dinyatakan dalam KUHAP bahwa: 11
Praperadilan  dimaksudkan  untuk  kepentingan  pengawasan  terhadap perlindungan  hak-hak  tersangka/terdakwa,  maka  tentunya  hak  yang dilindungi  tersebut  bukan  saja  terhadap  suatu  penangkapan  dan penahanan saja, melainkan keseluruhan dari upaya paksa, karena upaya paksa  adalah  suatu  tindakan  yang  akan  mengurangi  hak  dari tersangka/terdakwa,  sehingga  perlu  dilakukan  suatu  pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Oleh  sebab  itu,  apabila  ditinjau  dari  maksud  diselenggarakannya praperadilan  dalam  KUHAP,  maka  semestinya  lembaga  Praperadilan  inipun berwenang  untuk  mengawasi  bukan  saja  terhadap  penangkapan  serta penahanan saja, akan tetapi meliputi keseluruhan dari upaya paksa. Praperadilan berfungsi sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu  sendiri  guna  melindungi  hak-hak  dari  tersangka  atau  terdakwa.  Pada implementasi, fungsi adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai media kontrol atau  sebagai  pengingat  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan kewenangannya  sehingga  tidak  melakukan  tugas  dan  fungsinya  dengan sewenang-wenang  atau  diluar  kesewenangannya.  Sedangkan  peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak  dari  tersangka.  Tidak  terlalu  berbeda  antara  fungsi  dan  peranan Praperadilan.  Jika  fungsi  dari  praperadilan  adalah  sebagai  kontrol  bagi penegakan  hukum  atas  aparat  penegakan  hukum  itu  sendiri  untuk  melindungi hak-hak  dari  tersangka  atau  terdakwa,  peranan  Praperadilan  justru  muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka.
Praperadilan diatur oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia  dan  agar  para  aparat  penegak  hukum  menjalankan  tugasnya  secara konsekwen,  efektif  dan  efisien.  Dengan  bekerja  secara  efisien  untuk menanggulangi kejahatan tidak berarti dengan demikian harus mengurangi hak
11 Ibid , hal. 41.
asasi manusia seseorang, sehingga dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah  menciptakan  mekanisme  kontrol  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  yang berwenang  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  bagaimana  kinerja  aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Peradilan pidana sebagai  implementasi  dari  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  yang  terpadu. Berdasarkan  fakta  yang  terjadi,  terlihat  jelas  bahwa  praperadilan  mempunyai peranan  yang  besar  dalam  rangka  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia. Buktinya adalah dengan adanya praperadilan, memberikan ruang kepada pihak- pihak  yang  dirugikan  dalam  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia  untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirugikan. Ketentuan ini jelas sesuai dengan prinsip  yang  terkandung  dalam  KUHAP  yang  dijiwai  prisip  perlindungan terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang  juga  dilindungi  dalam  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khusus Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  dari  adanya  lembaga Praperadilan  ini  adalah  suatu  cerminan  dari  pelaksanaan  asas  praduga  tidak bersalah  (presumption  of  innocent)  sehingga  tiap  orang  yang  diajukan  sebagai terdakwa  telah  melalui  proses  awal  yang  wajar  dan  mendapat  perlindungan harkat  dan  martabatnya  sebagai  manusia  dan  juga  sebagai  lembaga  yang melakukan  pengawasan  horizontal  atas  tindakan  upaya  paksa  yang  dilakukan terhadap  tersangka  selama  ia  berada  dalam  pemeriksaan  penyidikan  atau penuntutan, agar tindakan yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Terlepas dari kewenangan Hakim Praperadilan dalam hal menguji sah atau tidaknya  suatu  penangkapan  dan  penahanan,  maka  Praperadilan  sudah menunjukkan adanya Hakim yang telah berperan aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan.  Hal  ini  menjadi  arti  bahwa  dengan  adanya  Praperadilan  maka sistem peradilan pidana yang dianut oleh negara Indonesia telah menjadi suatu pengawasan disamping secara vertikal maupun horizontal.
Kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP  adalah  “Sebagai  salah  satu  kewenangan  Pengadilan  secara  horizontal atas  penerapan  upaya  paksa  oleh  Polisi,  Jaksa  dan  KPK  yang  meliputi  sah  atau tidaknya  Penangkapan,  Penahanan,  Penghentian  Penyidikan  atau  Penghentian Penuntutan”.  Sehingga  pihak  ketiga  yang  merasa  haknya  dirugikan  dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut pada lembaga Praperadilan.
Seiring  berjalannya  waktu,  seperti pendapat  yang dikemukakan  oleh  Von Savigny  bahwa  “Hukum  mengikuti  perkembangan  masyarakat  dan  bersifat organis,  diluar  dari  perkembangan  masyarakat  tidak  terdapat  hukum.” 12
Disimpulkan  bahwa  hukum  bersifat  dinamis,  sehingga  dapat  berubah-ubah sesuai  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan dengan  adanya  kemajuan  ataupun  perkembangan  dari  objek  Praperadilan. Sejalan dengan hal tersebut paradigmatik yang menempatkan  manusia  di  atas hukum,    karena    hukum    untuk    manusia,    membawa    konsekuensi    pada  cara berhukum,  bahwa  teks  peraturan  bukan  merupakan  sesuatu  yang final  dan harus  disakralkan  atau  dikultuskan.  Cara  berhukum  yang progresif  menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan  menyerahkannya  pada perilaku    manusianya,    tentu    saja  dalam  hal  ini  adalah  perilaku  yang  baik. Apabila  kepentingan  manusia  dan  kemanusiaan  menghendaki,  maka  teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan. 13
Melalui  Amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014, objek Praperadilan telah diperluas dengan kewenangan dalam menentukan sah atau  tidaknya  Penetapan  Tersangka,  Penggeledahan  dan  Penyitaan.  Amar Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  menyatakan  bahwa Pasal  77  huruf  a  KUHAP  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka,  penggeledahan,  dan penyitaan. Selanjutnya  Pasal  77  huruf  a  KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan  sebagai  bagian  dari perluasan objek Praperadilan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  bahwa  setelah  diperluasnya  objek Praperadilan  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014, dengan  sendirinya  merubah  tatanan  ataupun  aturan  mengenai  kewenangan Praperadilan yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP, dan hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembaharuan dari KUHAP itu sendiri.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  terlihat  adanya  perhatian  yang  lebih ditonjolkan pada dihormatinya hak-hak asasi manusia yang dicantumkan dalam KUHAP, sehingga dapat diatrik kesimpulan bahwa sah atau tidaknya penetapan
12 Agus  Santoso, Hukum,  Moral  %  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum ,  Prenada  Media, Jakarta, 2014, hlm. 61.
13 M.Zulfa  Aulia, Hukum  Progresif  dari  Satjipto  Raharjo:  Riwayat,  Urgensi  dan  Relevansi, Undang Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm 167.
status  tersangka  menjadi  objek  praperadilan  dengan  landasan  bahwa  mungkin terjadi  perbuatan  atau  sewenang-wenang  oleh  Penyidik  yang  bertentangan dengan  undang-undang  dalam  proses  penyidikan  dan  juga  menetapkan  status tersangka  terhadap  seseorang  dinilai  sebagai  salah  satu  bentuk  cara menghormati  hak  asasi  seseorang.  Namun  disisi  lain,  kita  tidak  boleh  menutup mata  bahwa  dalam  proses  penegakan  hukum  sesuai  dengan  Teori  Sistem Peradilan  Pidana  dimana  setiap  aparat  penegak  hukum  telah  bekerja  sama dengan  satu  tujuan  yaitu  menekan  angka  kejahatan  dengan  meminimalisir kesalahan dalam proses atau pemeriksaan suatu tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, hal yang seharusnya dilakukan adalah meningkatkan kinerja dan juga pengawasan terhadap para aparat penegak hukum terutama penyidik dalam hal menetapkan  status  tersangka  pada  seseorang,  dan  apabila  kemudian  hari ditemukan  kesalahan  terkait  dengan  penetapan  status  tersangka  terhadap seseorang  maka  jalan  keluarnya  bukanlah  melalui  Praperadilan  melainkan dengan penghentian penyidikan.
Disamping  itu,  mungkin  saja  terjadi  bahwa  apabila  dilakukannya penghentian penyidikan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyarakat, maka  pihak  penyidik  sendiri  dapat  memohon  diperiksa  penghentian penyidikannya oleh Praperadilan, dengan demikian walaupun diputuskan bahwa penghentian penyidik dianggap sah, maka hal tersebut tetap dapat menjadi suatu kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  diatas,  disimpulkan bahwa  sah  atau  tidaknya  penetapan  status  tersangka  seharusnya  tidak  perlu menjadi  perluasan  dari  objek  praperadilan.  Karena  pada  dasarnya,  dalam  hal menetapkan  status  tersangka  pada  seseorang  tentunya  para  aparat  penegak hukum  telah  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku  dan  bekerja  secara  profesional  serta  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia, dan penulis meyakini bahwa KUHAP telah menjamin hak-hak tersebut dalam proses penyidikan yang dilangsungkan oleh para aparat penegak hukum dalam  menegakkan  hukum.  Kemudian  hal  terpenting  yang  harus  dilakukan terhadap  upaya  paksa  bukanlah  memperluas  objek  yang  telah  ada,  melainkan penggunaan  ataupun  pelaksanaan  upaya  paksa  inilah  yang  harus  dikontrol secara  ketat,  baik  syarat-syarat  maupun  prosedur  pelaksanaannya  guna menghindari terjadinya kesalahan.

## 2. Akibat dari Perluasan Objek Praperadilan terhadap Penetapan Status Tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi
Penetapan status seseorang menjadi tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin  agar  tidak  terjadi  kesesatan  mengenai  pelaku  tindak  pidana  itu sendiri ( error in persona ). Penetapan status tersangka harus berdasarkan bukti permulaan  yang  cukup  yang  telah  dikumpulkan  dalam  proses  penyidikan. Penetapan  status  tersangka  merupakan  hasil  akhir  dari  proses  penyidikan, adapun definisi dari penyidikan yang diatur oleh Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah sebagai berikut:
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Dengan  demikian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  penetapan  status tersangka  pada  seseorang  merupakan  akhir  dari  proses  penyidikan  yang sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  penyidik  berdasarkan  bukti-bukti  permulaan yang berhasil dikumpulkan untuk selanjutnya memperoleh kejelasan akan suatu tindak pidana yang terjadi.
Terkait  dengan  penetapan  status  tersangka  terhadap  seseorang, berdasarkan  Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014 terkait  pengujian  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat  wewenang  tambahan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada Praperadilan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi ini, antara lain memeriksa sah atau  tidaknya  penetapan  tersangka;  memeriksa  sah  atau  tidaknya penggeledahan; dan memeriksa sah atau tidaknya penyitaan.
Dengan  munculnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini,  maka  objek Praperadilan di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1 butir 10 juncto Pasal 77 KUHAP, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang tidak dimaknai dengan sah atau tidaknya penetapan status tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
Lembaga  praperadilan  bukan  merupakan  suatu  badan  tersendiri,  tetapi hanya  suatu  wewenang  saja  dari  Pengadilan  Negeri.  Pemberian  wewenang  ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah  dalam  rangka  memulihkan  harkat/martabat,  kemampuan/kedudukan serta  mengganti  kerugian  terhadap  korban  yang  merasa  dirugikan.  Dengan
adanya  lembaga  praperadilan  dijamin  bahwa  seseorang  tidak  ditangkap  atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang  bukti  permulaan  ini  diserahkan  penilaiannya  kepada  penyidik.  Hal  ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.
Jika  berbicara  mengenai  perluasan  objek  Praperadilan  atas  penetapan status  tersangka,  tentunya  juga  termasuk  didalamnya  penetapan  status tersangka  korupsi.  Perbuatan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  pelanggaran terhadap  hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  masyarakat,  sehingga  tindak pidana korupsi  tidak  dapat  lagi  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa  ( ordinary- crimes )  melainkan  telah  menjadi  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crimes ).
Sehingga  dalam  upaya  pemberantasannya  tidak  lagi  dapat  dilakukan  secara biasa,  tetapi  harus  dengan  cara-cara  yang  juga  luar  biasa  ( extra-ordinary enforcement ).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  merupakan  lembaga  yang berwenang  untuk  menangani  Tindak  Pidana  Korupsi  lewat  amanah  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai  tugas  dan  wewenang  a. Melakukan  Koordinasi  dan  Supervisi;  b.  Melakukan  Penyelidikan;  c.  Melakukan
Penyidikan; dan d. Melakukan Penuntutan.”
Namun  hal  terpenting  yang  harus  diingat  bahwa  dalam  pelaksanaan tugasnya  untuk  melakukan  Penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penuntutan  tindak pidana  korupsi,  kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dibatasi  hanya pada tindak pidana korupsi yang:
a.  Melibatkan  aparat  penegak  hukum,  penyelenggara  negara,  dan  orang lain  yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b.  Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c.  Menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).
Berbeda  dengan  tindak  pidana  umum  yang  data  awal  diperoleh  dari Laporan  atau  Pengaduan,  Tindak  Pidana  Korupsi  data  awalnya  antara  lain diperoleh  dari  Menteri/Irjen/Banwasda/Irwilprop;  Badan  Pengawas  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP);  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  merupakan hasil  audit  BPK;  dan  Aparat  Intelijen.  Setelah  adanya  data  awal,  maka diterbitkanlah Surat Perintah Penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya
tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi,  dengan  didasarkan  pada  bukti  permulaan yang  cukup.  Tetapi  dengan diterbitkannya  Surat  Perintah  Penyelidikan,  banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Menurut penulis, hal  demikian  merupakan  suatu  kekeliruan  berfikir  karena  ada  kalanya  tidak ditemukan  bukti  permulaan  yang  cukup,  sementara  jika  ditemukan  bukti permulaan yang cukup, maka barulah tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap Penyidikan dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
Pasal 44 Undang-Undang KPK merumuskan bahwa:
(1) Jika  di  dalam  melakukan  penyelidikan  penyelidik  menemukan  bukti permulaan yang  cukup  adanya dugaan  tindak  pidana  korupsi,  maka dalam waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
(2) Bukti  permulaan  yang  cukup  dianggap  telah  ada  apabila  telah  ditemukan sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti,  termasuk  dan  tidak  terbatas  pada informasi  atau  data  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima  atau  disimpan  baik secara biasa maupun elektronik atau optik;
(3) Dalam  hal  penyelidik  melakukan  tugasnya  tidak  menemukan  bukti permulaan  yang  cukup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelidik melaporkan  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan;
(4) Dalam  hal  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berpendapat  bahwa  perkara tersebut  diteruskan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  melaksanakan penyidikan  sendiri  dan  dapat  melimpahkan  perkara  tersebut  kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan;
(5) Dalam  hal  penyelidikan  dilimpahkan  kepada  kepolisian  atau  ke  kejaksaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  kepolisian  dan  kejaksaan  wajib melaksanakan  koordinasi  dan  melaporkan  perkembangan  penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan pasal di atas, disimpulkan bahwa hasil dari proses penyidikan merupakan  penentu  penetapan  status  tersangka  terhadap  orang  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara  minimal satu  milyar  rupiah,  yang  mana  penetapannya  dilakukan  oleh  penyidik  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Beranjak  dari  bagaimana  pelaksanaan  proses  penyidikan  yang  berbuah pada penetapan status tersangka tindak pidana korupsi, terkait perluasan objek Praperadilan  atas  sah  atau  tidaknya  Penetapan  Status  Tersangka,  terdapat beberapa kasus gugatan Praperadilan yang terjadi di Indonesia, salah satu kasus yang masih segar dalam ingatan kita pada 26 Januari 2015 lalu, terkait dengan pengajuan  gugatan  Praperadilan  oleh  Komisaris  Jenderal  Polisi  Budi  Gunawan terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atas  Penetapannya  sebagai  tersangka dalam kasus Gratifikasi yang kemudian permohonannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal  Praperadilan  Sarpin  Rizaldi,  yang  berakibat  pada  Pembatalan  Status
Tersangka  pada  Budi  Gunawan  melalui  Putusan  Praperadilan  Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel.
Budi  Gunawan  mengatakan  bahwa  KPK  melakukan  penggeledahan, penyitaan  maupun  penetapan  sebagai  Tersangka  tanpa  dasar  hukum.  Sehingga Budi  Gunawan  mengajukan  praperadilan  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan. Di  dalam  gugatannya,  Budi  Gunawan  memohon  agar  hakim  menyatakan penetapan  status  tersangkanya  tidak  sah.  Budi  Gunawan  juga  merujuk  pada putusan pengadilan pada kasus Chevron dengan nomor
38/Pid.Prap/2012/PN.Jak.Sel,  dimana  hakim  praperadilan  membatalkan  status tersangka  saudara  Bachtiar  yang  merupakan  tersangka  pada  kasus  Chevron. Sampai saat gugatannya diputus oleh Hakim tunggal Praperadilan, kasus ini terus menuai kritik pengamat dan publik/masyarakat, karena dianggap mengacaukan penegakan hukum.
Adapun beberapa pertimbangan hakim Sarpin dalam memutuskan bahwa penetapan  status  tersangka  oleh  KPK  kepada  Budi  Gunawan  adalah  tidak  sah adalah sebagai berikut:
Menimbang  bahwa  saat  Budi  Gunawan  menjadi  Kepala  Biro  Pembinaan Karir,  masyarakat  tidak  mengenal  pemohon.  Masyarakat  baru  mengenal pemohon sejak pemohon ditetapkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden. Dan  sehari  setelah  itu,  pemohon  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK sehingga  klasifikasi  mendapat  perhatian  masyarakat  sebagaimana  yang dimaksud  dengan  Pasal  11  huruf  b  UU  KPK  tidak  terpenuhi.  Selanjutnya bahwa  Pasal  11  huruf  b  UU  KPK  menyebutkan  bahwa  subjek  hukum tindak  pidana  korupsi  yang  dijadikan  kewenangan  KPK  adalah  orang- orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian keuangan negara paling sedikit  Rp.  1  Miliar.  Selanjutnya  menimbang  bahwa  bukti  berupa  surat penyidikan,  nomor  sprindik  03/01/02/2015  tanggal  12  Januari  2015, dilampiri  register  penomoran  sprindik  disekretariat  penyidikan, disebutkan  bahwa  pemohon  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi secara  bersama-sama  menerima  hadiah,  menimbang  bahwa  perbuatan menerima  hadiah  atau  janji,  tidak  dikaitkan  dengan  timbulnya  kerugian terhadap  negara.  Karena  perbuatan  tersebut  berkaitan  dengan penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kewenangan,  sehingga  dengan  demikian apa  yang  diduga  dilakukan  oleh  pemohon  tidak  menyebabkan  kerugian negara, sehingga kualifikasi dalam Pasal KPK tidak terbukti. 14
Berdasarkan  isi  putusan  praperadilan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan yang  mengabulkan  permohonan  praperadilan  dari  pemohon  untuk  sebagian, tidak  berdasarkan  aturan  yang  semestinya.  Hal  ini  dikuatkan  karena berdasarkan  pengaturan  pasal  77  KUHAP  pada  saat  putusan  dijatuhkan  oleh Hakim tunggal, sah atau tidaknya penetapan status Tersangka bukan merupakan
objek  dari  praperadilan.  Namun  yang  tidak  kalah  penting  adalah  putusan tersebut merupakan sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Hal tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum demi memenuhi kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat
Berdasarkan  kasus di  atas, disimpulkan  bahwa  Hakim  praperadilan telah melebihi  kewenangannya dalam  memberikan  putusan,  karena  pada  saat  hakim praperadilan  memberikan  putusan,  kewenangan  untuk  mengisi  kekosongan hukum  acara  atau  membuat  pengaturan  tentang  penyelesaian  suatu  persoalan belum  diatur  dalam  hukum  acara  termasuk  menafsirkan  pelaksanaan  hukum acara  itu  ada  di  Mahkamah  Agung,  sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa putusan  tersebut  menjadi  kontroversional  setelah  hakim  Sarpin  menyatakan bahwa  ketidak  absahan  penetapan  status  tersangka  oleh  KPK  terhadap  Budi Gunawan,  karena  telah  jelas  diatur  dalam  Pasal  77  KUHAP  yang  didalamnya tidak  mencantumkan  sah  atau  tidaknya  penetapan  status  tersangka  sebagai objek  Praperadilan.  Sehingga  hal  ini  tentunya  tidak  sesuai  dengan  nilai  yang seharusnya dilakukan oleh hakim pengadilan sebagai bentuk dari implementasi teori  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  menghendaki  pemeriksaan  di  sidang pengadilan termasuk dalam hal ini pemeriksaan sidang Praperadilan yang benar- benar objektif guna memberikan kepastian hukum.
Sebelum diputusnya permohonan praperadilan Budi Gunawan oleh Hakim Sarpin  Rizaldi,  sebenarnya  telah  ada  permohonan  uji  materil  ( judicial  review ) mengenai  penetapan  status  tersangka  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Permohonan tersebut tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor  21/PUU-XII/2014  pada  tanggal  26  Februari  2014.  Namun,  permohonan tersebut  baru  diputuskan  dan  dipublikasikan  pada  Sidang  Pleno  Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum hari Selasa, 28 April 2015.
Bachtiar Abdul Fatah merupakan mantan General Manager SLS Operation di  PT  Chevron  Pacific  Indonesia.  Kejaksaan  Agung  menetapkannya  sebagai tersangka  karena  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi  bioremediasi  PT Chevron  Pacific  Indonesia.  Tidak  terima  dirinya  ditetapkan  sebagai  tersangka, Bachtiar  mengajukan  permohonan  Praperadilan  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan.  Permohonan  Praperadilan  tersebut  akhirnya  dikabulkan  oleh  Hakim tunggal Suko Harsono. Namun, pada tanggal 21 Maret 2013 Badan Pengawas MA mengeluarkan  surat  yang  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  Hakim  Suko Harsono  terbukti  melanggar  kode  etik  karena  telah  memperluas  objek Praperadilan.  Dengan  surat  ini,  Kejaksaan  Agung  melanjutkan  proses  perkara
Bachtiar dan dilimpahkan ke Pengadilan. Alhasil perkara bioremediasi Bachtiar tetap disidangkan.
Hingga  akhirnya  pada  tanggal  17  Februari  2014  Bachtiar  Abdul  Fatah mengajukan  permohonan  pengujian  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  terhadap  Undang-Undang  Dasar  ke Mahkamah Konstitusi, yang permohonannya antara lain:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka (2)  KUHAP  bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat  (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menenmukan tersangkanya”;
3.  Menyatakan  frasa  “bukti  permulaan”  dalam  Pasal  1  angka  (14)  KUHAP bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat  (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”;
4.  Menyatakan  frasa  “bukti  permulaan  yang  cukup”  dalam  Pasal  17  KUHAP bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat  (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”;
5.  Menyatakan  frasa  “melakukan  tindak  pidana”  dan  frasa  “dalam  hal  adanya keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau  terdakwa” dalam  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 77 huruf (a) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat  (conditionally  unconstitutional)  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  mencakup  sah  atau  tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
7.  Menyatakan  frasa  “sebaliknya  dalam  hal  tidak  diterima  atau  hakim berpendapat  hal  tersebut  baru  dapat  diputus  setelah  selesai  pemeriksaan maka  sidang  dilanjutkan.”  dalam  Pasal  156  ayat  (2)  KUHAP  bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8.  Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014,  walaupun  permohonan Pemohan  dikabulkan  hanya  sebagian,  namun  telah  terjadi  perubahan  yang fundamental  terhadap  objek  praperadilan.  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah.
Setelah  banyaknya  kontroversi  yang  terjadi  akibat  perluasan  objek praperadilan  ini,  akhirnya  kontroversi  itupun  dilegitimasi  oleh  Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang
menjadikan  Penetapan  Status  Tersangka  sebagai  salah  satu  perluasan  objek praperadilan disamping sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.
Dengan  dikabulkannya  permohonan  pemohon  untuk  sebagian,  dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan yang bersifat fundamental mengenai kewenangan Praperadilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, dimana dengan  kata lain  Mahkamah  Konstitusi  menyetujui  bahwa  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pada  bulan  September tahun  2017  lalu,  putusan  serupa  yang  tidak  kalah kontroversial  adalah  penetapan  status  tersangka  kasus  Dugaan  Tindak  Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-EI) terhadap Setya Novanto melalui Putusan Praperadilan Nomor  97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel  yang  mengabulkan  dan  membatalkan status tersangka pada Ketua DPR tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 lalu.
Munculnya  putusan  praperadilan  Setya  Novanto  menimbulkan  fenomena tersendiri  dikalangan  masyarakat,  karena  dinilai  banyaknya  kejanggalan  yang terjadi  pada  putusan  praperadilan  tersebut.  Lembaga  pegiat  antikorupsi  ICW menilai  bahwa  sejak  awal  sudah  ada  beberapa  kejanggalan  dalam  proses praperadilan terkait penetapan tersangka Setya Novanto tersebut. Salah satunya, adalah saksi-saksi ahli yang diajukan oleh KPK dikesampingkan oleh hakim, yang hanya  mempertimbangkan  yang  diajukan  oleh  tersangka,  selanjutnya  Hakim menolak untuk memutar bukti rekaman keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi  KTP-Elektronik,  Kejanggalan  lainnya  adalah  saat  Hakim  menunda mendengar  keterangan  ahli  dari  KPK  pada  27  September  2017  lalu,  Hakim kemudian mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum  terdaftar  di  dalam  sistem  informasi  pencatatan  perkara  dan  di  sisi  lain, Hakim  Cepi  Iskandar  justru  membuka  ruang  pengujian  materi  perkara  dengan menolak  eksepsi  KPK  terkait  dengan  pembuktian  keterpenuhan  unsur  pada Pasal  2  ayat  (1)  UU  Tipikor,  yang  menjadi  salah  satu  dalil  permohonan Praperadilan  Setya  Novanto.  Padahal,  pembuktian  keterpenuhan  unsur  Pasal  2 ayat  (1)  UU  Tipikor  sudah  masuk  pada  pembuktian  pokok  perkara,  dan  tidak sepatutnya  disidangkan  lewat  mekanisme  praperadilan.  Selain  itu,  Hakim  juga mempertimbangkan  mengenai  besaran  kerugian  keuangan  negara,  maka pertimbangan  dalam  hal  inilah  yang  tidak  seharusnya  dipertimbangkan  dalam
sidang  praperadilan,  sebab  yang  demikian  itu  sudah  memasuki  pemeriksaan pokok  perkara.  Dalam  kasus  ini,  hakim  tidak  melanggar  mekanisme  acara praperadilan, akan tetapi yang dilanggar oleh hakim praperadilan adalah dalam perkara  aquo  adalah  asas nebis  in  idem. Hakim  tersebut  mungkin  lupa  dengan asas ini atau mungkin sengaja agar pemohon tidak dapat dituntut dua kali dalam perkara yang sama.
Berdasarkan penjelasan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perluasan objek  Praperadilan  terkait  Penetapan  Status  Tersangka  merupakan  salah  satu bentuk  upaya  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia,  namun  disisi  lain seperti  dalam  kasus  penetapan  status  tersangka  terhadap  Budi  Gunawan  dan Setya  Novanto  membuktikan  bahwa  proses  pengajuan  gugatan  ke  lembaga Praperadilan  terkait  sah  atau  tidaknya  penetapan  status  tersangka  telah menghambat  proses  peradilan,  karena  pengajuan  gugatan  Praperadilan  yang dilakukan  sebelum  tahap  penuntutan  atau  Pra-penuntutan,  sehingga  proses pengajuan  gugatan  praperadilan  ini  menghambat  proses  penuntutun  sebagai tahapan  penegakan  hukum  yang  seharusnya  dilaksanakan  secara  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan  sesuai  dengan  asas  peradilan  yang  sebagaimana mestinya  guna  memberikan  kepastian  hukum.  Hal  yang  tidak  dapat  dihindari bahwa dalam beberapa kasus yang terjadi, hakim praperadilan justru melakukan pemeriksaan  terkait  materi  pokok  perkara  yang  seharusnya  bukanlah  menjadi kewenangan  yang  berhak  diuji  oleh  lembaga  praperadilan,  melainkan  harus dibuktikan  melalui  proses  persidangan  di  Pengadilan,  hal  ini  berdampak  pada para  tersangka  tindak  pidana  korupsi  yang  kemudian  tidak  serta  merta menjadikan  Praperadilan  sebagai  tempat  untuk  mempertahankan  dan melindungi  hak-haknya  tapi  justru  menjadikan  Praperadilan  sebagai  sarana untuk melepaskan diri dari jerat hukuman. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas kerja dari seluruh elemen penegak hukum agar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dilakukan dengan  hati-hati  dan  mengedepankan  aturan  yang  berlaku,  kemudian  apabila dikemudian  hari  ditemukan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum  dalam  hal  ini  penyidik  pada  saat  menetapkan  status  tersangka  pada seseorang,  hal  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  menerbitkan  Surat Pemberitahuan  Penghentian  Penyidikan  (SP3),  karena  jika  dikaitkan  dengan teori  Perlindungan  hukum  dalam  hal  ini  perlindungan  terhadap  hak  tersangka, Praperadilan tentu sangat dibutuhkan sebagai lembaga dimana tersangka dapat melindungi  hak-haknya  atas  kesalahan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  penyidik.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014, kedepannya  dalam  hal  pengajuan  gugatan  praperadilan  terkait  penetapan tersangka  harus  dilaksanakan  sesuai  prosedur  yang  berkeadilan,  memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan sehingga terciptalah sistem peradilan pidana yang baik dalam hal penyelesaian tindak pidana korupsi.

## D. Simpulan
Dari  uraian  yang  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka disimpulkan  bahwa,  akibat  dari  Perluasan  Objek  Praperadilan  berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  Pasal  77  KUHAP tidak  berlaku  sepanjang  tidak  dimaknai  dengan  Sah  atau  tidaknya  Penetapan Status Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Selain itu akibat perluasan Objek Praperadilan  terkait  Penetapan  Status  Tersangka  merupakan  salah  satu  bentuk upaya  perlindungan  terhadap  hak asasi  manusia,  namun  disisi  lain  seperti  dalam kasus  penetapan  status  tersangka  terhadap  Budi  Gunawan  dan  Setya  Novanto membuktikan  bahwa  proses  pengajuan  gugatan  ke  lembaga  Praperadilan  terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka telah menghambat proses peradilan, karena pengajuan gugatan Praperadilan yang dilakukan sebelum tahap penuntutan atau  Pra-penuntutan,  sehingga  proses  pengajuan  gugatan  praperadilan  ini menghambat  proses  penuntutun  sebagai  tahapan  penegakan  hukum  yang seharusnya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang sebagaimana mestinya guna memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Dokumen Hukum:
Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia. Peraturan  Kepala  Tentang  Pengawasan  dan Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia , Nomor 12 Tahun 2009.
Mahkamah  Agung. Surat  Edaran  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , Nomor 4 Tahun 2016.
Mahkamah Konstitusi.  Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor 30 Tahun 2002
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 31 Tahun 1999
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981
Buku:
Ali,  Mahrus. Asas,  Teori  dan  Praktek  Hukum  Pidana  Korupsi .  UII  Press,  Yogyakarta. 2013.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, Jakarta. 2013.
Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi . Sinar Grafika, Jakarta. 2012.
Chazawi,  Adami. Hukum  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  (Edisi  Revisi ),  PT.  Rajagrafindo. Persada, Jakarta. 2016.
Djaja, Ermansyah. Memberantas Korupsi Bersama KPK . Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
Fahrojih, Ikhwan. Hukum Acara Pidana Korupsi . Setara Press, Malang. 2016.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi . Sinar Grafika, Jakarta. 2004.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika, Jakarta. 2016.
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi . Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Buku  Saku  Untuk  Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi . KPK. Jakarta. 2006.
Loqman, Leobby. Pra-Peradilan di Indonesia . Ghalia Indonesia, Jakarta. 1987.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum . CV. Mandar Maju, Bandung. 2008.
Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali.  Edisi  Kedua.  Sinar  Grafika  Jakarta. 2012.
Pemberantasan  Korupsi:  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional.  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
Rahardjo,  Satjipto. Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia .  Gentaa Publishing, Yogyakarta, 2009.
Rosikah,  Chatrina  Darul  dan  Listianingsih,  Dessy  Marliani. Pendidikan  Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik . Sinar Grafika, Jakarta. 2016.
Rudyat, Charlie. Kamus Hukum . Pustaka Mahardika, Jakarta. 2013.
Saleh,  Imam  Anshori. Korupsi,  Terorisme,  dan  Narkoba  (Upaya  Melawan  Kejahatanan Luar Biasa yang Sistematis ). Setara Press, Malang. 2017.
Santoso, Agus. Hukum, Moral % Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Prenada Media , Jakarta 2014.
Sasangka, Hari. Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan Cetakan pertama .
CV. Mandar Maju, Bandung. 2007.
Simanjuntak,  Nikolas. Acara  Pidana  Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta. 2009.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat . Rajawali, Jakarta. 1990.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010.
Suratman & Dillah, Philips. Metode Penelitian Hukum . Alfabeta, Bandung. 2014.
Yamin, Muhammad. Tindak Pidana Khusus . Pustaka Setia, Bandung. 2012.
Yuspar. Penegakan  Hukum  Responsif  Terobosan  Kejaksaan  Menyelesaikan  Tunggakan Perkara Korupsi Untuk Kepastian Hukum . Genta Publishing, Yogyakarta. 2017.
Jurnal:
Andy Effendy, Ahmad. “ Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Status Tersangka sebagai Objek  dalam  Praperadilan  oleh  Mahkamah  Konstitusi ”  Jurnal  pada  Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya: 2015.
Aulia, M. Zulfa, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi . Undang Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2018.
Farezha,  Wanda  Rara,  Edy  Rifa’I  dan  Gunawan  Jatmiko.  “ Abstrak  Analisis  Putusan Hakim  Praperadilan  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan Praperadilan  Nomor  14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk. ”  Jurnal  Pada  Fakultas  Hukum Universitas Lampung: 2017.
Kulsum,  Umi.  “ Kewenangan  Komisi  Pemberantasann  Korupsi  (KPK)  dalam  Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Jure Humano, Volume 1 :2009.
M.  Hadjon,  Philipus.  “ Pengkajian  Ilmu  Hukum  Dogmatik  (Normatif),  dalam  “Yuridikal ” Jurnal Pada Hukum Universitas Airlangga Surabaya: 1994.
Morgan  Tarigan,  Randa.  “Sah  Tidaknya  Penetapan  Status  Tersangka  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  diajukan  sebagai  Alasan  Praperadilan ditinjau dari Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara:  2015.
Riyanto, Sigid. “ Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum .” Laporan Hasil Penelitian pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta: 2001.
Internet:
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita &id=10 796
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah delik-tipikor
https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasioanal/read/2015/01/21/1413 0431/Menyandera.dengan.status.tersangka
https://www.google.co.id/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3692750.html