## PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN  2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT, SEBAGAI  UPAYA PREVENTIF TERJADINYA TINDAK PIDANA

## DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh: I Nyoman Tawa 1 dan Saptala Mandala 2
(nyomantawa543@gmail.com) (saptala.mandala@unipas.ac.id)

## ABSTRAK
Abstrak : Sebagai suatu model kebijakan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pemolisian masyarakat. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi, kendala-kendala, dan upaya mengatasi kendala sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terhadap  pelaksanaan  Perkap  Polri  Nomor  3 Tahun  2015  antara  lain:  faktor  hukumnya  atau  undang-undang,  faktor  penegak hukumnya,  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  sangat    mendukung  penegakkan hukum baik jumlah maupun kualitasnya, faktor masyarakat yang pada umumnya sangat  mendukung,  dan faktor  kebudayaan.  Kendala-kendala  yang  antara  lain; jumlah personil yang masih kurang; dinamika masyarakat yang berubah pesat dan arus  informasi  yang  tidak  bertanggung  jawab  (hoaks)  yang  sulit  dibendung; keterbatasan  sarana  komunikasi;  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam membantu  penyelesaian  masalah  hukum,  kesadaran  hukum  masih  perlu ditingkatkan.  Upaya-upaya    yang  dilakukan  antara  lain:  mendorong  dan  aktif membantu pemberdayaan petugas-petugas keamanan yang ada di desa/ kelurahan; meningkatkan  wawasan  dan  pengetahuan  Pengemban  Polmas;  mengefektifkan sarana-sarana  komunikasi  yang  ada;  mengefektikan  fungsi  Bhabinkamtibmas untuk membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas.
Kata Kunci: Pemolisian, Upaya Preventif, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Keamanan  dan  ketertiban  merupakan  prasyarat  bagi  pelaksanaan pembangunan.  Tanpa  ada  jaminan  keamanan  dan  ketertiban  upaya  peningkatan kesejahteraan dan kemudian juga pemerataan hasil-hasil pembangunan akan sulit
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dilakukan.  Dunia  usaha  hanya  akan  berjalan  jika  keamanan  terjamin,  investasi hanya  terjadi  jika  investor  memiliki  kepercayaan  bahwa  ada  jaminan  terhadap keamanan dan ketertiban.
Setiap  masyarakat  butuh  akan  rasa  aman  dalam  menjalankan  dan  menjaga eksistensi  kehidupannya.  Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh  Chairudin  Ismail (dalamYopik  Gani),  bahwa:  “Keamanan  dan  ketentraman  masyarakat  berkaitan dengan ketertiban umum  jika hal  itu tidak  dapat maka masyarakat lokalitas itu akan    bubar,  hilang  lenyap.  Ini  artinya,  bahwa  kebutuhan  akan  rasa  aman  dan tentram  adalah  modalitas  dasar,  masyarakat  dalam  menjalankan  dan  menjamin keberlangsungan kehidupannya (Yopik Gani, 2017: 59).
Ketertiban dan keamanan berhubungan dengan  kepastian hukum. Kepastian hukum  merupakan  salah  satu  dari  tiga  nilai  dasar  hukum,  selain  keadilan dan kemanfaatan.    Gustav Radbruch (dalam M. Muslih) berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan  masing-masing  pendekatan  dijadikan  sebagai  unsur  pokok  dan  menjadi dasar  pendekatan  hukum  yang  kemudian  dikenal  sebagai  tiga  nilai  dasar  hukum yang  meliputi;  keadilan  (filosofis),  kepastian  hukum  (juridis)  dan  kemanfaatan bagi  masyarakat  (sosiologis).  Gustav  Radbruch  memulai  dengan  pandangan bahwa  masyarakat  dan  ketertiban  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat,  sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya  membutuhkan  adanya  ketertiban  (M.  Muslih,  2013:  143).  Untuk mewujudkan  ketertiban  ini  maka  dalam  masyarakat  selalu  terdapat  beberapa norma  seperti  kebiasaan,  kesusilaan  dan  hukum.  Penciptaan  ketertiban  dan keamanan  hanya  dapat  terjadi  jika  hukum  tidak  hanya  menjadi  wacana  teoretis, hanya  ada  di  atas  kertas,  tetapi  telah  ditegakkan  secara  nyata.    Hukum  menjadi sesuatu yang hidup, yang menjadi tuntunan berperilaku bagi seluruh masyarakat.
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep  hukum  yang  diharapkan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto (dalam  Shant  Dellyana)  penegakan  hukum  adalah:  “Menyerasikan  hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap,
mengejewantah,  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian” (Shant Dellyana,1988: 32).
Ditinjau dari subyek dan obyeknya, penegakan hukum dibedakan antara:
1. Ditinjau  dari  sudut  subyeknya.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada  norma aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  menjalankan  atau  menegakkan aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit,  penegakkan  hukum  hanya  diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan  formal  maupun  nilai-nilai  keadilan  yang  ada  dalam bermasyarakat.  Dalam  arti  sempit,  penegakkan  hukum  itu  hanya menyangkut  penegakkan  peraturan  yang  formal  dan  tertulis  (Shant
Dellyana,1988: 34).
Soerjono Soekanto menegaskan, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, lima faktor tersebut adalah :
1. Faktor hukumnya.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  (Soerjono Soekanto, 2004: 15).
Penegakan  hukum  menjadi  tanggung  jawab  bersama  seluruh  komponen masyarakat.  Semuanya dapat dan harus berperan sesuai dengan kedudukan masing- masing.  Meskipun  demikian,  kedudukan  aparatur  penegak  hukum  memiliki kedudukan  yang  sangat  penting.  Umumnya  yang  dimaksudkan  sebagai  aparatur penegak  hukum  adalah  institusi  maupun  aparat  (orangnya).  Dalam  pengertian sehari-hari  yang  dimaksud  aparatur  penegak  hukum  meliputi  polisi,  penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.
Secara  konstitusional  telah  terjadi  perubahan  yang  menegaskan  rumusan tugas,  fungsi,  dan  peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  serta  pemisahan kelembagaan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  sesuai  dengan  peran  dan  fungsi  masing-masing.  Pengaturan  Lembaga Kepolisian  didasarkan  kepada  paradigma  baru  sehingga  diharapkan  dapat  lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik  Indonesia  sebagai  bagian  integral  dari  reformasi  menyeluruh  segenap tatanan  kehidupan  bangsa  dan  negara  dalam  mewujudkan  masyarakat  madani yang  adil,  makmur,  dan  beradab  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hal  demikian  ditegaskan  dalam Penjelasan    Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan  Lemabaran  Negara  Nomor  4168)  (selanjutnya  dalam  penelitian  ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).
Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002    ditegaskan  bahwa  tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Hal  demikian  sejalan  dengan  janji  setiap  anggota  kepolisian,  sebagaimana dinyatakan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:
1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia
3. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tentram dan damai
Jika  dicermati  tugas-tugas  kepolisian,  dapat  dinyatakan  bahwa  menjamin ketertiban  dan  keamanan  merupakan  hal  yang  diutamakan.  Dalam  menangani tindakan  kriminal  yang  merupakan  gangguan  terhadap  upaya  penciptaan ketertiban  dan  keamanan,  kegiatannya  dapat  dibedakan  antara  kegiatan  preemtif (penangkalan),  preventif  (pencegahan),  dan  represif  (penegakan  aturan).
Penangkalan  dan  pencegahan  umumnya  dianggap  lebih  menguntungkan  dari beberapa aspek, di antaranya belum terdapatnya korban materiil maupun imateriil, tidak  menimbulkan  perpecahan  di  masyarakat,  bahkan  justru  dapat  mempererat persatuan masyarakat, dan cenderung memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih sedikit.
Sebagai  penegak  hukum  polisi  wajib  memahani  asas-asas  yang  umum digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  pelaksanaan  tugas  penegakan hukum  yaitu :
1. Asas  Legalitas,  dalam  melaksankan  tugasnya  sebgai  penegak  hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas  Manfaat,diharapkan  bermanfaat  untuk  mencegah  adanya kriminalisasi  sehingga  perdamaian  di  dalam  masyarakat  dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh Kapolri.
3. Asas  Kewajiban,  merupakan  kewajiban  polisi  dalam  menangani permasalahan masyarakat.
4. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi  mengkoordinasikan  pengamanan  Swakarsa  untuk  mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
5. Asas  Preventif,  selalu  menedepankan  tindakan  pencegahan  dari  pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
6. Asas  Subsidiaritas,  melakukan  tugas  instansi  lain  agar  tidak menimbulkan  permasalahan  yang  lebih  besar  sebelum  ditangani  oleh instansi yang membelakangi (Bisri Ilham, 1998: 32).
Setiap anggota Kepolisian dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik,sejalan dengan perubahan masyarakat.
Dalam hal ini apa yang dikemukakan oleh Banurusman penting untuk diperhatikan.
Hal-hal penting tersebut antara lain:
a. Tuntutan  dan  harapan  masyarakat  yang  semakin  meningkat  sejalan dengan  peningkatan  kecerdasan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang memerlukan  pelayanan  yang  lebih  cepat,  mudah,  dan  menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.
b. Kualitas  dan  kuantitas  kriminalitas  semakin  terkait  dengan peningkatan  dan  kemajuan  ilmu  penetahuan  dan  teknologi  sehingga lebih menunjukan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
c. Meningkatnya  kebutuhan  keamanan  atas  hasil  pembangunan  yang semakin memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
d. Masalah-masalah  yang  dihadapi  kepolisian  cenderung  berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan  berlatar  belakang  dalam  aspek-aspek  kehidupan  baik
politik,  ekonomi,  sosial  budaya  maupun  hankam  dengan  melibatkan kompetensi” (Banurusman, 1995: xiv).
Kepolisian  sebagai  pemegang  otoritas  keamanan  dalam  negeri  telah mengubah paradigma pendekatannya dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat  (Kamtibmas).  Selama  ini,    pendekatan    yang  digunakan  adalah pendekatan      yang  menitikberatkan  pada  pendekatan  yang  reaktif  dan konvensional  (kekuasaan).  Saat  ini  telah  bergeser  ke  pendekatan  yang  lebih proaktif  yang  melibatkan  semua stakeholders .  Masyarakat  tidak  lagi  diposisikan sebagai  obyek  tetapi  sebagai  subyek  dalam  mengelola  Kamtibmas.  “Kepolisian mendampingi  masyarakat  agar  mampu  membangun  sistem  keamanan  dan ketertiban  di  lingkungannya  melalui  program communty  policing yang  lebih dikenal  dengan  istilah  pemolisian  masyarakat  yang  kemudian  disingkat  menjadi Polmas (Yopik Gani, 2017: 62).
Polmas  Memegang  peranan  yang  sangat  penting,  karena  Polmas  berfungsi mengajak  masyarakat  melalui  kemitraan  dalam  rangka  pemeliharaan  keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membantu masyarakat mengatasi masalah sosial dilingkungannya  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  gangguan  keamanan  dan ketertiban masyarakat. Program Polmas resmi diimplemetasikan sejak tahun 2005, dengan  Surat  Keputusan    Kapolri  Nomor  SKEP/737/X/2005  tentang  Perpolisian Masyarakat  yang  kemudian  diperbarui  dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Nomor  3  Tahun  2015.  Polmas  adalah  salah  satu  model  penyelenggaraan  fungsi kepolisian  yang  dikenal  dengan  berbagai  nama,  seperti Community  Oriented Policing , Community  Based  Policing dan Neighbouhood  Policing dan  akhirnya populer dengan sebutan Community Policing atau Pemolisian Masyarakat.
Polmas adalah sebuah model pemolisian yang menekankan kemitraan penuh antara  komunitas  dengan  polisi  di  dalam  mengidentifikasi  dan  mengatasi  segala potensi  gangguan  Kamtibmas.  Polmas  mempercayai  bahwa  kejahatan  dan masalah  ketidaktertiban  adalah  milik  bersama  komunitas  (sebagai  klien)  dengan Polisi (sebagai penyedia jasa layanan). Leighton (dalam Yopik Gani) menyatakan bahwa:
Anggota-anggota  komunitas  perlu  berpartisipasi  dalam  merumuskan kebijakan  publik  yang  berdasarkan  hubungan  interaktif  dan  kooperatif, sehingga  dengan  demikian  dapat  dikemukakan,  bahwa  Polmas  dapat menciptakan  relasi  sosial  politik  antara  polisi  dan  masyarakat  yang mencerminkan  nilai  demoktartis  dan  prinsip good  governance yang merupakan  pengejawantahan  sistem  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik dalam  pelaksanaan  fungsi  kepolisian,  terutama  yang  berkait  dengan  tugas pemeliharaan kamtibmas (Yopik Gani, 2017: 59).
Sebagai  suatu  model  kebijakan,  ada  beberapa  faktor  yang  berpengaruh terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  pemolisian  masyarakat.  Faktor-faktor  ini, harus  telah  teridentifikasi  sejak  awal,  dan  diverifikasi  lebih  lanjut  dalam pelaksanaannya.  Bertitik  tolok  dari  faktor-faktor  ini,  akan  dapat  diidentifikasi lebih  lanjut  kendala-kendala  yang  ada,  serta  upaya  pencegahan  yang  dapat dilakukan  untuk  mengatasinya.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  pola  pemikiran seperti demikian.
Tataran  kebijakan  yang  telah  tertuang  dalam  regulasi,  konsep  pemolisian masyarakat  telah  banyak  dikaji,  dan  peneliti  mengansumsikan  tidak  terdapat masalah di dalamnya, tetapi dalam tataran praktek masih perlu diteliti, mengingat ada  pendapat  bahwa  kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam penyelesaian masalah-masalah hukum masih harus ditingkatkan. Jika terjadi suatu peristiwa  hukum,  misalnya,  petugas  sering  sulit  mencari  masyarakat  yang bersedia menjadi saksi. Ketaatan masyarakat jika ada petugas dan jika tidak ada petugas sangat berbeda. Hal-hal demikian kurang mendukung pelaksanaan konsep kebijakanpemolisian  masyarakat.  Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  diatas, peneliti  ingin  lebih  memahami  pelaksanaan  polmas  dalam  masyarakat  terutama dalam upaya  mencegah terjadinya tindakan Kriminal dalam masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Apa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian Masyarakat,  sebagai  upaya  preventif  terjadinya  tindak  pidana  di  Wilayah Hukum Kepolisiam Resor Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian Masyarakat,  sebagai  upaya  preventif  terjadinya  tindak  pidana  di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?
3. Apa  Upaya-upaya    yang  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015 tentang  Pemolisian  Masyarakat,  sebagai  upaya  preventif  terjadinya  tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Kepala    Kepolisian  Republik Indonesia Nomorr 3 Tahun 2015 ini didesain sebagai penelitian hukum empiris, karena  yang  diteliti  adalah  pelaksanaan  norma,  dalam  hal  ini  norma  hukum mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian Masyarakat  di  Wilayah  Hukum  Kepolisiam  Resor  Buleleng  dan  upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam upaya mencegah tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif   yang  bertujuan menggambarkan/melukiskan  Pelaksanaan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek–aspek yang diselidiki.
Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan deskripsi tentang  faktor-faktor yang  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat  yang  berkaitan dengan  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  di  Wilayah  Hukum  Kepolisiam
Resor  Buleleng  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengoptimalkan pelaksanaan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat  dalam  upaya  mencegah  tindak  pidana  di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Hal  lain  yang menjadi pertimbangan adalah mengingat di Kepolisian Resor Buleleng telah sejak lama  dilakukan  kegiatan  pemolisian  masyarakat,  sehingga  terdapat  relevansi dengan masalah yang diteliti.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan . Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yaitu:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4168);
b. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi terkait dengan Pemolisian Masyarakat dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana,  khususnya  yang  terjadi  di  lokasi penelitian, yaitu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan,
mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur.  “Wawancara  berencana  adalah wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara”  (Amiruddin  dan Asikin,  Zainal,  2004).  “Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu” (Burhan Ashofa, 2004: 95).
Teknik studi dokumen dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan pustaka terkait, terutama dari perpustakaan. Bahan-bahan pustaka ini ditelaah, dan dibuat catatan-catatan,  selanjutnya  dibuat  paparan  secara  sistematis  berupa  kajian pustaka.  Kajian  pustaka  ini  dijadikan  dasar  untuk  melakukan  kajian  terhadap pelaksanaan pemolisian masyarakat.
Teknik wawancara dilakukan dengan beberapa informan, khususnya petugas dari  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Wawancara  dilakukan  dengan  panduan  yang telah  disusun  sebelumnya,  yang  secara  garis  besar  diperoleh  dari  hasil  kajian pustaka.  Wawancara  dilakukan  beberapa  kali,  untuk  melengkapi  atau mengklarifikasi hasil wawancara sebelumnya.
Pengolahan  data  merupakan  langkah  atau  upaya  untuk  membuat  data (mentah) yang diperoleh di lapangan menjadi bermakna (berbicara), memberikan jawaban  atas  masalah  yang  diteliti.  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis. Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah  meneliti  obyek  penelitian  dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil ( natural setting ). “Analisis kualitatif diartikan sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  ‘jumlah’”(  Soejono  dan Abdurahman  H.,  2003:  26).  Penelitian  ini  tidak  didasarkan  pada  data  berupa angka-angka  dan  tidak  juga  dilakukan  perhitungan  matematis  untuk  menarik simpulan.
Dari  hasil  pengolahan  data  dapat  dilakukan  satu  analisis  yaitu  menilai  atau memberikan interpretasi pada hasil yang diperoleh dengan menggunakan logika, baik didasarkan pada alat-alat bantu statistik ataupun tidak, untuk nantinya sampai pada  kesimpulan  mengenai  jawaban  dari  masalah.  Dari  pengolahan  dan  analisis data dapat disimpulkan apa jawaban dari masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Pelaksanaan  Peraturan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Pemolisian  Masyarakat  ,Sebagai    Upaya  Preventif    Terjadinya  Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisiam Resor Buleleng
Kepala  Satuan  Pembinaan  Masyarakat  Kepolisian  Resor  Buleleng (selanjutnya  disebut  Kasat  Binmas  Polres  Buleleng)  menyatakan    bahwa  dalam upaya penangkalan dan pencegahan inilah Polmas menjadi kebijakan yang sangat penting  (Wawancara  dengan  Kasat  Binmas  Polres  Buleleng,  Ketut  Widiasa Sangku, dilakukan pada tanggal 2 dan 3  Maret 2020 di Kantor Kepolisian Resor Buleleng).
Wilayah  Indonesia  yang  luas,  jumlah  penduduk  yang  besar,  potensi penyebab konflik yang beragam, sangat tidak rasional jika upaya penangkalan dan pencegahan  tindak  pidana  hanya  dibebankan  kepada  petugas  Kepolisian  yang jumlahnya terbatas. Peran serta masyarakat untuk terlibat secara aktif merupakan pilihan  terbaik.  Selain  itu,  dengan  terlibatnya  masyarakat  setidaknya  ada  2 keuntungan  yang  diperoleh.  Pertama,  tanda-tanda  akan  terjadinya  gangguan terhadap  ketertiban  dan  keamanan  dapat  diketahui  lebih  awal  sehingga  tindakan antisipasi  dapat  dilakukan  sedini  mungkin.  Kedua,  penyelesaian  gangguan tersebut dapat dilakukan denngan lebih baik karena sejak awal dilakukan dengan keterlibatan  masyarakat.  Masyarakat  ditempatkan  dalam  posisi  sebagai  bagian dari penyelesaian masalah, sehingga masyarakat secara psikologis merasa dituntut untuk  menyelesaikan  masalah  sendiri  tanpa  tekanan  atau  intimidasi  dari  aparat Pelaksana Peraturan Perundang-undangan/ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia  Nomor 3 Tahun 2015.
Kasat  Binmas  Polres  Buleleng  berpendapat  bahwa  melalui  pelaksanaan Polmas  dapat  dilakukan  koordinasi  pencegahan  dan  penyelesaian  hal-hal  yang dapat  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  tidak  hanya  antara Kepolisian dengan masyarakat, tetapi Kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat, perangkat  desa  dinas, prajuru desa  adat,  termasuk  juga  Bintara  Pembina  Desa (Babinsa:  unsur  Tentara  Nasional  Indonesia  yang  melakukan  fungsi  pembinaan teritorial), dan dengan masyarakat yang terorganisir dalam komunitas tertentu.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015 menyatakan bahwa terdapat pilar dalam pelaksanaan Polmas dari tingkat provinsi sampai tingkat desa/ keluraan. Pilar Polmas di tingkat kabupaten yaitu Kapolres dengan  mengikutsertakan:  pimpinan  FKPD  (Forum  Komnikasi  Pimpinan Daerah);  tokoh  masyarakat;  tokoh  agama;  tokoh  adat;  pimpinan  media  massa; cendekiawan/civitas  akademika;  pimpinan  LSM/Ormas;  pimpinan  organisasi pemuda;  pimpinan  organisasi  perempuan.  Pilar  Polmas  di  tingkat  kecamatan Kapolsek dengan mengikutsertakan: pimpinan Muspida;  tokoh masyarakat; tokoh agama;    tokoh  adat;  pimpinan  media  massa;  cendekiawan/civitas  akademika; pimpinan  LSM/Ormas;  pimpinan  organisasi  pemuda;  pimpinan  organisasi perempuan.  Pilar  Polmas  di  tingkat  desa/kelurahan  yaitu  Bhabinkamtibmas dengan  mengikutsertakan:  Kepala  Desa/Lurah;  LMK/LMD;  tokoh  masyarakat; tokoh agama; tokoh adat; pimpinan media massa; cendekiawan/civitas akademika; pimpinan  LSM/  Ormas;  pimpinan  organisasi  pemuda;  pimpinan  organisasi perempuan.
Meskipun Polmas merupakan program Kepolisian, tidak akan ada dominasi oleh  petugas  Kepolisian  khususnya  Pengemban  Polmas,  karena  ada  prinsip- prinsip  yang  harus  menjadi  pegangan  dalam  pelaksanaan  Polmas,  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  3  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 berikut:
Polmas dilaksanakan dengan prinsip:
a. komunikasi  intensif,  yaitu  komunikasi  dua  arah  yang  dilakukan secara  terus-menerus  antara  pengemban  Polmas  dengan masyarakat/komunitas  melalui  pertemuan  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  rangka  membahas  masalah  keamanan  dan ketertiban;
b. kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan  masyarakat/komunitas,  saling  menghormati  dan  menghargai perbedaan pendapat; c. kemitraan,  yaitu  kerja  sama  yang  konstruktif  antara  pengemban Polmas  dengan  masyarakat/komunitas  dalam  rangka  pemecahan masalah  sosial,  pencegahan/penanggulangan  gangguan  keamanan dan ketertiban; d. transparansi,  yaitu  keterbukaan  antara  pengemban  Polmas  dengan masyarakat/komunitas  serta  pihak-pihak  lain  yang  terkait  dengan upaya  menjamin  rasa  aman,  tertib,  dan  tenteram  agar  dapat bersama-sama  memahami  permasalahan,  tidak  saling  curiga,  dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain; e. akutanbilitas,  yaitu  dapat  dipertanggungjawabkan  pelaksanaan Polmas  sesuai  dengan  prosedur  dan  hukum  yang  berlaku  dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif; f. partisipasi,  yaitu  kesadaran  Polri  dan  warga  masyarakat  untuk secara  aktif  ikut  dalam  berbagai  kegiatan  masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran  dan  masukan,  serta  aktif  dalam  proses  pengambilan keputusan  guna  memecahkan  permasalahan  Kamtibmas  dan  tidak main hakim sendiri; g. hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih  mengutamakan  hubungan  pribadi  daripada  hubungan formal/birokratis; h. proaktif,  yaitu  aktif  (tidak  bersifat  menunggu)  memantau  dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan  untuk  mencegah  terjadinya  gangguan keamanan  dan  ketertiban  serta  peningkatan  pelayanan  kepolisian; dan i. orientasi  pada  pemecahan  masalah,  yaitu  petugas  Polri  bersama- sama  dengan  masyarakat/komunitas  melakukan  identifikasi  dan menganalisis  masalah,  menetapkan  prioritas  dan  respons  terhadap sumber/akar masalah.
Faktor-faktor    yang  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  dapat  diuraikan  sebagai berikut berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan informan:
1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
Suatu  undang-undang  serta  peraturan-peraturan  agar  dapat  dikatakan baik  atau  mengenai  sasaran  yang  tepat  sehingga  apa  yang  diharapkan  oleh pembentuk undang-undang serta peraturan-peraturan dapat tercapai dengan baik,  harus  memenuhi  persyaratan  tertentu.  Soemarman  dalam  kata
pengantar  buku  Irawan  Soejito  mengatakan  bahwa  undang-undang  serta peraturan-peraturan yang mengarah kepada sasaran dan tujuan dengan tepat harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  materiil  dan  formil.  Persyaratan materiil  maksudnya  adalah  peraturan  tersebut  tepat  isinya,  sesuai  dengan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat dimana Hukum itu diberlakukan. Persyaratan  formil  maksudnya  adalah  undang-undang  serta  peraturan- peraturan  harus  di  tuangkan  dalam  bentuk  yang  semestinya,  sistematis, singkat  sederhana  tetapi  jelas  perumusannya,  cermat,  tidak  menggunakan istilah-istilah yang menimbulkan multitafsir (Irawan Sojito, 1981: 7).
Bertolak ukur dari persyaratan tersebut di atas, maka Peraturan Kapolri Nomor  3  Tahun  2015  telah  memenuhi  syarat  materiil  dan  syarat  formil, artinya Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 20015, sudah tepat isinya, karena tujuannya untuk memenuhi keamanan dan ketentraman masyarakat dengan cara  mengadakan  upaya  preventif  atau  pencegahan  terjadinya  kriminal dalam masyarakat.
Terdapat  beberapa  strategi  pelaksanaan  Polmas,  yang  dapat  dipilih sesuai  situasi  dan  kondisi  dan/atau  dilakukan  secara  bersamaan.  Pasal  6 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015 menyatakan,  Polmas  dapat  dilaksanakan  dengan  strategi:  kemitraan  dan kerja  sama  dengan  masyarakat  atau  komunitas;  pemecahan  masalah; pembinaan  keamanan  swakarsa;  penitipan  eksistensi  FKPM  ke  dalam pranata  masyarakat  tradisional;  pendekatan  pelayanan  Polri  kepada masyarakat;  bimbingan  dan  penyuluhan;  patroli  dialogis;  intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas; koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian; dan kerja sama bidang Kamtibmas.
Kepala  Urusan  Pembinaan  Operasional  Sat  Binmas  Polres  Buleleng (KAUR  BIN  OPS)  menyatakan  dari  10  strategi  yang  ada,  semuanya  dapat digunakan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  meskipun  tidak  mesti  berurut sesuai dengan penyebutannya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015.  Selain  itu,  strategi  yang  ada  semuanya saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  semua  strategi
digunakan  secara  bersamaan.  Menurut  Kanit  Bin  Polmas  Satbinmas  Polres Buleleng dari 10 strategi yang ada,  3 strategi yang paling sering digunakan yaitu:  patroli  dialogis,  bimbingan  dan  penyuluhan,  dan  pembinaan keamanan swakarsa.
Peraturan    perundang-undangan    yang    ada  sehubungan    dengan pelaksanaan Polmas, sudah sangat memadai, dapat dipahami, dan tidak ada yang  bertentangan  satu  dengan  yang  lainnya.  Semua  informan,  dari  unsur pimpinan  maupun  pelaksana  berpendapat  bahwa  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  sehubungan  dengan  pelaksanaan  Polmas  sudah  sangat memadai, hampir tidak ada hal yang dirasakan belum ada aturan yang dapat diacu, berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
2. Faktor penegak hukumnya.
Kasat  Binmas  Polres  Buleleng  menjelaskan  bahwa  berkaitan  dengan personil  pengemban  fungsi  Polmas,    sesuai  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun    2010    tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  pada  Tingkat  Kepolisian  Resort  dan  Kepolisian Sektor  di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng  sudah  sesuai  standar,  yakni sebanyak  148    Bhabinkamtibmas  yang  bertugas  di  129  desa  dan  19 kelurahan.  Di  setiap  desa  dan  kelurahan  ditempatkan  1  orang Bhabinkamtibas.
Kaur  Bin  Ops  Polres  Buleleng  menegaskan  bahwa  selain  148 Bhabinkamtibmas tersebut, pada dasarnya semua anggota Kepolisian Resor Buleleng  adalah  Pengemban  Polmas.  Sebagaimana  diketahui  mulai  dari tingkat  Polda,  Polres,  sampai  Polsek,  unsur  pimpinan  menjadi  bagian  dari pilar-pilar Polmas.
Sebagai  program  kebijakan,  unsur  aparatur  pelaksana  tentu  sangat berpengaruh.  Telah  disampaikan,  dari  sisi  kuantitas  keberadaan  petugas pelaksana  Polmas  di  Kabupaten  Buleleng  tidak  ada  masalah.  Dari  sisi
kredibilitas dan kapabilitas, secara umum juga demikian. Setiap pengemban Polmas telah melewati pendidikan Kepolisian dan telah memiliki masa tugas yang  cukup.  Petugas  pelaksana  penting  sehubungan  dengan  pemolisian  di tingkat  desa/  kelurahan  adalah  Bhabinkamtibmas.    Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  adalah  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan  juga  merupakan  pengemban  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  di desa/kelurahan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
Tersedia 3 model Polmas yang dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi.  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2015 menyatakan, Polmas dilaksanakan dengan tiga model, yaitu:
a. Model A, ditekankan pada  pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern).
b. Model  B,  ditekankan  pada  intensifikasi  fungsi  Polri  di  bidang pembinaan masyarakat.
c. Model  C,  berupa  pengembangan  konsep  Polmas  dari  negara  Jepang ( Koban dan Chuzaiso ),  Australia,  New  Zealand,  dan  Inggris
( Neighbourhood Watch ) di Indonesia.
Mengacu  pada  Pasal  10  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Polmas Model A diterapkan melalui:
a. pembinaan keamanan swakarsa, meliputi:
1) sistem keamanan lingkungan.
a) ronda  kampung  atau  nama  lain  sesuai  dengan  sebutan didaerahnya, antara lain jaga baya (Jawa), pecalang (Bali).
b) ronda di kawasan pemukiman.
2) satuan pengamanan.
3) sukarelawan pengatur lalu lintas.
4) patroli keamanan sekolah.
5) pramuka satuan karya Bhayangkara;
b. penitipan  eksistensi  FKPM  (Forum  Kemitraan  Polri  dan  Masyarakat) atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat antara lain:
1) Tuha Peuet (Aceh).
2) Dalihan Na Tolu (Batak).
3) Tungku Tigo Sajarangan (Sumatera Barat).
4) Rembug Pekon (Lampung).
5) Masyarakat Pakraman (Bali).
6) Mapalus (Sulawesi Utara). 7) Saniri Negeri (Maluku).
8) Tua–tua Adat (Papua).
Mengacu  pada  Pasal  11  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Polmas Model B diterapkan melalui:
a. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat, antara lain:
1) Call  centre  Polri 110,  NTMC  ( National  Traffic  Manajement Centre ), dan TMC ( Traffic Manajement Centre ).
2) pelayanan reaksi cepat ( quick response ).
3) Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK).
4) Pelayanan Samsat keliling.
5) pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling.
6) Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM).
7) pelayanan  izin  operasional  Badan  Usaha  Jasa  Pengamanan
(BUJP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam, secara on line .
8) pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas).
9) pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
10) pelayanan informasi dan dokumentasi kepolisian.
11) peningkatan  hubungan  dan  koordinasi  dengan  Lembaga Masyarakat Kelurahan/Desa (LMK/LMD).
b. bimbingan dan penyuluhan, antara lain:
1) memberikan  bimbingan  Kamtibmas  kepada  warga  masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;
2) memberikan penyuluhan Kamtibmas;
3) penyampaian pesan-pesan Kamtibmas;
c. patroli yang dilakukan secara dialogis, antara lain:
1) patroli dari rumah ke rumah ( door to door );
2) patroli sambang kampung;
3) patroli kamandanu (patroli jarak jauh);
4) patroli blok;
5) patroli beat ; dan
6) patroli sambang nusa;
d. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas, antara lain:
1) komunitas intelektual;
2) komunitas profesi;
3) komunitas hobi;
4) komunitas olahraga;
5) komunitas seni budaya;
6) komunitas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat;
7) komunitas Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdarkamtibmas);
e. koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  (Korwasbin)  teknis kepolisian, meliputi:
1) Kepolisian Khusus (Polsus);
2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
3) Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
f. intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian, meliputi:
1) Binmaspol yang terdiri dari:
a) Penempatan  minimal  satu  Bhabinkamtibmas  pada  setiap desa/kelurahan;
b) Pembinaan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP);
c) Deradikalisasi kelompok ekstrim;
2) Sabhara antara lain:
a) Police Back Bone Quick Response;
b) Pengamanan  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka umum secara humanis;
3) Lalu lintas antara lain: a) Polisi Sahabat Anak; b) Polisi Cilik;
c) Pelopor Keselamatan Berlalulintas; d) Patroli Keamanan Sekolah;
e) Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas; 4) Reserse antara lain: a) Kring Reserse; b) pelayanan  Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil Penyidikan (SP2HP);
5) Intelijen Keamanan antara lain: a) pelayanan  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK),
Surat Izin Keramaian, Surat Izin Penggunaan Senjata Api, dan Surat Izin Bahan Peledak;
b) Pengembangan jaringan intelijen;
6) Kepolisian Perairan antara lain terdiri dari: a) melakukan  kemitraan  dan  kerja  sama  dengan  masyarakat atau  komunitas  transportasi  laut  yang  ada  di  wilayah perairan atau pesisir pantai; b) memberdayakan  potensi  masyarakat  atau  komunitas perairan  yang  dapat  mendukung  terciptanya  kamtibmas yang kondusif di perairan;
c) patroli dialogis di perairan;
7) Kepolisian Udara antara lain terdiri dari:
a) melakukan  kemitraan  dan  kerja  sama  dengan  masyarakat atau komunitas transpotasi udara; b) memberdayakan  potensi  masyarakat  atau  komunitas transpotasi  udara  yang  dapat  mendukung  terciptanya kamtibmas yang kondusif;
8) Kepolisian Satwa antara lain terdiri dari:
a) melakukan  kemitraan  dan  kerja  sama  dengan  masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan; b) memberdayakan  potensi  masyarakat  atau  komunitas  yang berkaitan dengan hewan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif;
9) Kepolisian Objek Vital antara lain terdiri dari:
a) melakukan  kemitraan  dan  kerja  sama  dengan  masyarakat atau  komunitas  objek  nasional  atau  daerah,  kementerian, lembaga,  badan,  perusahaan  swasta  dan  atau  asing,  untuk mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif; b) bekerja  sama  dengan  masyarakat  atau  komunitas  yang berada  di  lokasi  sekitar  objek  vital  nasional  dan  daerah untuk  mencegah  dan  menanggani  gangguan  ketertiban masyarakat; 10) Brigade Mobile, antara lain: a) melaksanakan penanggulangan terhadap huru hara; b) memberikan  pelayanan  SAR  dalam  rangka  mengamankan dan  menyelamatkan  warga  masyarakat  dari  bencana  alam maupun kecelakaan;
g. koordinasi  dan  kerja  sama  di  bidang  Kamtibmas  dengan Badan/Lembaga/Instansi/Swasta antara lain:
1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
2) Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan);
3) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
4) Badan  Nasional  Pengawasan  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia (BNP2TKI);
5) Perusahaan  Pengerah  Tenaga  Kerja  Indonesia  dan  Swasta
(PPTKIS);
6) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
7) Badan Nasional Narkotika (BNN);
8) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
9) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
10) Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas);
11) Kementerian/Lembaga  yang  memiliki/membawahi  kepolisian khusus;
12) Pemerintah Daerah;
13) Organisasi pengusaha; dan
14) Organisasi Bantuan Hukum.
Sarana  yang  sangat  diperlukan  oleh  pengemban  Polmas  di  lapangan, khususnya  Bhabimkamtibmas  adalah  sarana  transportasi  dan  sarana komunikasi.  Kasat  Binmas  Polres  Buleleng  menjelaskan  bahwa  setiap anggota Bhabimkamtibmas diberikan dukungan berupa kendaraan bermotor roda  dua,  diberikan  alat  komunikasi  berupa  telepon  genggam  ( handpone ),
dan gigaphone dan pengeras suara (TOA) di tiap Unit Binmas Polsek.  Kaur Bin  Ops  Polres  Buleleng  menambahkan  bahwa  kepada  setiap Bhabimkamtibmas diberikan dukungan dana sebesar Rp 65.000,- perhari.
4. Faktor masyarakat.
Menurut Kasat Binmas Polres Buleleng, kegiatan sehubungan dengan model Polmas,  yang paling cocok ditempuh di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  Buleleng  adalah  bimbingan  dan  penyuluhan  perundang-undangan/ hukum, problem  solving ,  mediasi  dalam  setiap  permasalahan  yang  dialami warga  masyarakat  oleh    Bhabinkamtibmas  dan  giat  sambang  desa  kepada setiap warga masyarakat di desa oleh para Bhabinkamtibmas.
Kaur  Bin  Ops  Polres  Buleleng  menyatakan  bahwa  kegiatan  yang sering  dilakukan di Wilayah hokum Kepolisian Resor Buleleng antara lain: siskamling,  ronda  kampung  (dengan  petugas  utama  dari  pengamanan  Desa Adat  yang  disebut Pecalang ,  Satuan  Pengaman,  patroli  keamanan  sekolah,
Pramuka  Satuan  Bhayangkara.  Selain  itu,  kegiatan  yang  juga  sering dilakukan adalah penitipan eksistensi FKPM atau sebutan lainnya ke  dalam pranata adat masyarakat desa pakraman / Desa Adat Bali.
Meskipun  Model  Polmas  A,  Model  B,  dan  Model  C  memiliki  titik tekan yang relatif berbeda, tetapi bagi petugas, khususnya yang bertugas di lapangan,  hal  ini  memberi  pilihan  untuk  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi  yang  dihadapi  di  masyarakat.  Hal  demikian  sangat  membantu dengan  memilih  bentuk-bentuk  kegiatan  yang  sesuai  dengan  permasalahan yang dihadapi.
Seiring dengan perkembangan global, masyarakat akan semakin cerdas dan  kritis  dalam  menyikapi  suatu  permasalahan  yang  terjadi  di lingkungannya. Kakorbinmas Baharkam Polri dalam sambutan buku Pintar Bhabinkamtibmas    berdasarkan    Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor:  Kep/773/VII/2016  menyatakan  bahwa Bhabinkamtibmas harus mampu memainkan peran sebagai “Juru Penerang” bagi masyarakat guna memberikan informasi yang benar dan proporsional. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas harus selalu terus meningkatkan wawasan dan  pengetahuan  agar  tidak  tertinggal  dengan  berbagai  dinamika  yang terjadi di masyarakat.
Sesuai dengan pendapat Kakorbinmas Baharkam Polri, Kasat Binmas Polres  Buleleng  berpendapat  bahwa  kemampuan  anggota  Pengemban Polmas  sangat  perlu  ditingkatkan  melalui  pendidikan  polmas  agar  anggota mempunyai  kopentensi    dalam  pelaksanaan    tugas  di  lapangan.  Menurut Kaur Bin Ops Polres Buleleng peningkatan kemampuan anggota pengemban Polmas sebaiknya ditingkatkan melalui program bimbingan teknis berkaitan dengan hal-hal yang teknis dan spesifik.
Kasat Binmas Polres Buleleng, Kaur Bin Ops Polres Buleleng, Kanit Bin  Polmas  Satbinmas  Polres  Buleleng,  maupun  I  Putu  Yudiana  selaku anggota  Satbinmas  Polres  Buleleng  berpendapat  bahwa  selama  ini  di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng,  dukungan  masyarakat  sangat baik. Dukungan tersebut antara lain diketahui dari hal-hal berikut:
a. Kesediaan  untuk  hadir  dalam  acara-acara  yang  diselenggarakan sehubungan  pelaksanaan  Polmas  antara  lain  berupa  kegitan penyuluhan dan bimbingan.
b. Kesediaan  untuk  secara  aktif  memberikan  informasi  kepada  petugas jika  terjadi  hal-hal  yang  diduga  akan  mengganggu  ketertiban  dann keamanan di desa/ kelurahan.
c. Kesediaan  untuk  melibatkan  anggota  Bhabimkamtibmas  dalam berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  di  desa/  kelurahan.  Pelibatan  ini tidak hanya dilakukan oleh perangkat desa dinas atau pun prajuru desa adat,  tetapi  juga  dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  dalam menyelenggarakan acara-0acara keluarga.
d. Kesediaan  untuk  melibatkan  anggota  Bhabimkamtibmas  dalam mneyelesaikan  suatu  masalah,  khususnya  masalah  hukum,  dan kesediaan untuk mematuhi penyelesian yang suda disepakati bersama.
5. Faktor kebudayaan.
Masyarakat  Indonesia,  termasuk  masyarakat  di  Bali,  terlebih-lebih masyarakat  adat,  sudah  membudaya  pola  hidup  komunal,  di  mana  setiap permasalahan ditempatkan sebagai permasalahan bersama, yang harus dicari penyelesainnya  secara  bersama-sama.  Hal  demikian  sangat  sesuai  dengan semangat Polmas.
Uraian  di  depan  menunjukkan  bahwa  secara  umum  terdapat  faktor-faktor yang  mendukung  pelaksanaan    Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan  Peraturan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  secara  umum berjalan dengan baik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
2. Kendala-kendala    dalam    Pelaksanaan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian Masyarakat,  Sebagai  Upaya  Preventif  Terjadinya  Tindak  Pidana  Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
Meskipun  pelaksanaan    Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2015  secara  umum  berjalan  dengan  baik  di  Wilayah  Hukum Kepolisian Resor Buleleng, tetapi masih ada beberapa hal yang dirasakan sebagai kendala-kendala. Hal-hal itu antara lain:
1. Jumlah  personil  yang  dirasakan  masih  kurang,  untuk  desa-desa  yang jaraknya  jauh  dari  Kantor  Kepolisian  Sektor  dan  Kepolisian  Resor,  serta wilayahnya luas.
Hal ini dirasakan menghambat apabila ada kegiatan secara bersamaan di beberapa tempat di wilayah desa tersebut. Untuk desa-desa yang tersedia jaringan  telepon  masih  dapat  lebih  terpantau,  masalahnya  di  desa-desa terpencil jaringan telepon belum ada ( blank spot area ), walaupun ada sangat lemah. Ada baiknya untuk desa-desa dengan situasi dan kondisi seperti ini dapat  ditempatkan  lebih  dari  1  orang  pengemban  Polmas,  dalam  hal  ini Bhabinkamtibmas.
2. Dinamika  masyarakat  yang  berubah  pesat  dan  arus  informasi  yang  tidak bertanggung jawab (hoaks) yang sulit dibendung.
I  Nyoman  Gede  Remaja  berpendapat  bahwa  dalam  hal  pembaharuan hukum  di  Indonesia,  wajib  mengacu  kepada  tujuan  bernegara  yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia,  dan mewujudkan  perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Tujuan  bernegara  yang menjadi  ciri  khas  suatu  bangsa  mesti  harus  mampu  diwujudkan  dalam Hukum  Negara,  yang  salah  satunya  adalah  Hukum  Pidana  melalui pembaharuan KUHP. Karena itu, tujuan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, yaitu perlindungan masyarakat ( social defence ) dan menciptakan kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare )  (I  Nyoman  Gede  Remaja,  2019: 2).
3. Keterbatasan  sarana  komunikasi,  untuk  desa-desa  terpencil,  di  mana jaringan telepon belum tersambung, dan signal telepon seluler sangat lemah.
Sejumlah desa di Buleleng masuk dalam zona blank spo t. Pada tahun 2018,  sebanyak  47  dari  127  desa  di  Buleleng  dinyatakan  belum  dapat tersambung  internet.  Keterbatasan  komunikasi  ini  mengakibatkan  dalam kondisi-kondisi  tertentu,  akses  untuk  memperoleh  dan  pemyampaikan informasi relatif lebih lambat dibandingkan desa-desa lain.
4. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membantu  penyelesaian  masalah
hukum, kususnya jika diperlukan kesediaan sebagai saksi.
Menurut  penilaiaan  Kaur  Bin  Ops  Polres  Buleleng,  masih    banyak anggota  masyarakat  yang  tidak  bersedia  dilibatkan  secara  aktif  dalam menyelesaikan  gangguan  terhadap  keamanan  dan  ketertiban,  antara  lain sering  kesulitan  mencari  masyarakat  yang  bersedia  menjadi  saksi  terhadap suatu tindak pidana.  Anggapan menjadi saksi akan mendatangkan kesulitan secara pribadi mengalahkan kewajiban untuk menjadi saksi.
5. Kesadaran  hukum  masih  perlu  ditingkatkan,  terutama  berkaitan  dengan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru.
Sistem  hukum  mengenal  prinsip  atau  teori  fiksi  hukum,  yang menganggap  semua  orang  tahu  hukum  ( presumptio  iures  de  iure ).  Semua orang  dianggap  tahu  hukum,  tak  terkecuali  petani  yang  tak  lulus  sekolah dasar,  atau  warga  yang  tinggal  di  pedalaman.  Dalam  bahasa  Latin  dikenal pula adagium ignorantia jurist non excusat , ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.  Seseorang  tidak  bisa  mengelak  dari  jeratan  hukum  dengan berdalih  belum  atau  tidak  mengetahui  adanya  hukum  dan  peraturan perundang-undangan tertentu.
Dalam  kenyataannya  harus  ada  upaya  sungguh-sungguh  dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi, karena tanpa sosialisasi yang cukup masyarakat  tidak  akan  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  mengenai peraturan  perndang-undangan  yang  baru.  Pengetahuan  akan  peraturan/ norma hukum merupakan langka awal untuk membangun kesadaran hukum.
3. Upaya-upaya    Mengoptimalkan  Pelaksanaan         Peraturan  Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015  tentang Pemolisian Masyarakat,  Sebagai  Upaya  Preventif  Terjadinya  Tindak  Pidana  Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
Sehubungan  dengan  adanya  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2015,  ada  beberapa  upaya  yang  telah  dan  masih  akan    dilakukan.  Pelaksanaan Polmas melibatkan berbagai pemangku kepentingan, namun secara kelembagaan
dan personal upaya-upaya ini terutama dilakukan dari sisi Kepolisian, khususnya anggota Pengemban Polmas.
Upaya-upaya  Mengoptimalkan Pelaksanaan     Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015  tentang Pemolisian Masyarakat dalam mencegah Tindak Pidana Di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, antara lain:
1. Mendorong  dan  aktif  membantu  pemberdayaan  petugas-petugas  keamanan yang  ada  di  desa/  kelurahan,  terutama  anggota  Hansip  (Pertahanan  Sipil)/ Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang ada dalam struktur desa dinas dan anggota pecalang yang  merupakan prajuru desa  adat  di  bidang  keamanan.
Linmas  dan pecalang yang  berdaya  akan  dapat  mengurangi  dampak kurangnya  jumlah  personil  Pengemban  Polmas  yang  dirasakan  masih kurang, untuk desa-desa yang jaraknya jauh dari Kantor Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor, serta wilayahnya luas.  Terhadap keberadaan Linmas dan pecalang Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan fungsi koordinasi.
2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Pengemban Polmas.
Perkembangan  global  menyebabkan  masyarakat  akan  semakin  cerdas  dan kritis  dalam  menyikapi  suatu  permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungannya.
Bhabinkamtibmas  dituntut  untuk  mampu  memainkan  peran  sebagai  “Juru Penerang”  bagi  masyarakat  guna  memberikan  informasi  yang  benar  dan proporsional.  Oleh  karena  itu  Bhabinkamtibmas  harus  selalu  terus meningkatkan  wawasan  dan  pengetahuan  agar  tidak  tertinggal  dengan berbagai  dinamika  yang  terjadi  di  masyarakat.  Wawasan  dan  pengetahuan yang  baik  menjadi  bekal  bagi  aparat  untuk  mengetahui  sejak  awal keberadaan informasi yang tidak bertanggung jawab (hoaks).
3. Mengefektifkan sarana-sarana komunikasi tradisional, menggunakan sarana alat komunikasi dua arah dengan menggunakan frekuensi radio (HT: Handy Talky, yaitu  pesawat  penerima  dan  pemancar  ( transreceiver )  yang  bekerja pada  frequensi  VHF  ataupun  UHF)  dan  melakukan  komunikasi  secara beranting  dengan  Pengemban  Polmas  di  desa  terdekat.  Sarana  komunikasi tradisional  misalnya  penggunaan  kentongan  yang  secara  tradisional  sudah
umum  digunakan  masyarakat  pedesaan  untuk  menyampaikan  informasi- informasi  penting,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  ketertiban  dan keamanan.  Meskipun terbatas pada jarak dan sebaran penerima komunikasi HT dapat menjadi alternati alat komunikasi yang penting, khususnya dengan penggunaan  frekwensi  UHF  ( Ultra  High  Frequency )  yaitu  frekuensi  radio HT  yang  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  dapat  menembus  berbagai penghalang,  seperti  gedung  bertingkat,  dinding,  tebing,  atau  pepohonan dengan  tingkat  frekuensi  antara  330MHz  hingga  400MHz  yang penggunaannya  membutuhkan  perizinan  khusus  terlebih  dahulu,  sehingga relatif  jarang  digunakan  masyarakat  sipil  secara  perorangan.  Komunikasi beranting  dengan  Pengemban  Polmas  di  desa  terdekat  dilakukan  bukan hanya  karena  keterbatasan  komunikasi  yang  sulit  mencapai  Kantor Kepolisian terdekat, tetapi juga sebagai bentuk koordinasi dan saling dukung antar  Pengemban  Polmas.  Penggunaan  sarana-sarana  komunikasi tradisional,  penggunaan  HT,  dan    melakukan  komunikasi  secara  beranting dengan  Pengemban  Polmas  di  desa  terdekat  juga  merupakan  upaya penaggulangan keterbatasan sarana komunikasi untuk desa-desa terpencil, di mana jaringan telepon belum tersambung, dan signal telepon seluler sangat lemah.
4. Mengefektikan fungsi Bhabinkamtibmas untuk membimbing dan menyuluh di  bidang  hukum  dan  Kamtibmas.  Upaya  ini  untuk  mengatasi  kurangnya kesadaran  masyarakat  dalam  membantu  penyelesaian  masalah  hukum,  dan masi  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  terutama  berkaitan  dengan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru.
Menurut Kaur Bin Ops Polres Buleleng upaya polmas yang penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan Polmas adalah dengan mengedepankan tugas tugas Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak untuk menekan potensi gangguan supaya tidak menjadi gangguan nyata, yang artinya bersifat preemtif. Upaya yang  sudah dilakukan  adalah  melaksanakan  tugas  pokok  yaitu  membimbing  masyarakat/ membina masyarakat sesuai ruang lingkup tugas polmas/ Bhabinkamtibmas yaitu
1. pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
2. pembinaan kesadaran  kamtibmas;
3. pembinaan  parmas  (partisipasi  asyarakat)  untuk  menumbuhkan  kamtibmas swakarsa.  Selain  itu  juga  sesuai  fungsi  Polmas/  Bhabinkamtibmas diantaranya:
a. Sebagai fungsi pulbaket;
b. sebagai mata telinga;
c. sebagai pembinaan kamling;
d. sebagai comunity policing;
e. sebagai orang yang renesensi/mudah bergaul;
f. sebagai pelayan masyarakat;
Menurut Kaur Bin Ops Polres Buleleng Rohnya polmas/ Bhabinkamtibmas adalah  IPS  ( inter  personal  skill ),  dan  upaya  yang  akan  dilaksanakan  dalam mengoptimalkam  kinerja  atau  pelaksanaan    Polmas  yang  tentunya  lebih  realistis meliputi:
1. Sambang/ DDS ( door to door system ) per hari yang semula 3 kali menjadi 5 kali.
2. Pembuatan laporan informasi setiap hari.
3. Pembinaan dan penyuluhan yang semula 1 kali menjadi 3 kali perminggu.
4. Problem solving / pemecahan masalah 1 kali/bulan
Penyelesaian masalah atau pencegahan di Wilayah Hukum Polres Buleleng dalam penangananya harus berhati hati atau dipilah pilah, di mana tugas Polmas salah  satunya  adalah  mencairkan  penyebabnya,  yang  dilakukan  baik  secara preemtif  maupun  preventif  secara  penyelesaian restoratif  jastice (keadilan restoratif) artinya penyelesaian yang melibatkan semua pihak, penyelesaian secara ADR/ alternatif  disput  resolution (apabila  pelakunya  dewasa),  diversi/  di  luar proses peradilan (apabila pelakunya anak anak). Polisi hadir dalam penyelesaian setiap  masalah  bukan  sebagai  pemutus,  tapi  polisi  siapkan  sarana  mediasi,  yang membuat kesepakatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan.
Kanit  Bin  Polmas  Satbinmas  Polres  Buleleng  menjelaskan  beberapa  upaya yang sudah dilakukan untuk mengeektikan pelaksanaan Polmas di Wilaya Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
1. Secara  terus  menerus  melakukan  pendekatan  dengan  cara  pembinaan penyuluhan terhadap seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh pemuda, dal lain-lain) di Wilayah Hukum Polres Buleleng.
2. Memberikan sarana dan prasarana kontak kepada masyarakat sesuai dengan fungsi  dan  kegunaan  alat  alat  tersebut      dalam  rangka  menjalin  hubungan kedekatan  antara  masyarakat  dengan  Polisi,  seperti  contohnya  yang  sudah dilakukan:
a. Memberikan sarana senter kepada pos keamanan lingkungan.
b. memberikan sarana olah raga kepada tokoh tokoh pemuda berupa bola pimpong, bat , dan lain-lain.
c. Memberikan    sarana  pelampung  kepada  kelompok  sadar  wisata tunjung mekar di desa Sambangan, pata tanggal 12-01-2020.
d. Memberikan  sarana  pelampung  kepada  kelompok  masyarakat  sadar wisata dolfin lovina berupa live jacket , pada tanggal 15-01-2020.
e. Memberikan  penyuluhan  Kamtibmas  dan  memberikan  sarana  berupa senter  kepada  Kelompok  Tani  Tukad  Mungga  Kabupaten    Buleleng pada tanggal 15-01-2020.
f. Memberikan pelampung kepada masyarakat di pesisir pantai Kampung Baru  (Kelompok  Nelayan  Baruna  Jaya)  berupa live  jacket ,  pada tanggal 20-01-2020.
g. Memberikan pelampung kepada masyarakat di pantai Kerobokan Pada hari Senin tanggal 27-01-2020 pada pukul  10.30 wita.

## PENUTUP
Sebagai  bagian  akhir  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian Masyarakat  Dalam  rangka  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  di  Wilayah Hukum Kepolisiam Resor Buleleng antara lain:
a. Faktor  hukumnya  atau  undang-undang,  di  mana  peraturan  perundang- undangan mengenai Polmas telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil,  artinya Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  20015,  sudah  tepat isinya,  karena  tujuannya  untuk  memenuhi  keamanan  dan  ketentraman masyarakat  dengan  cara  mengadakan  upaya  preventif  terhadap terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat.
b. Faktor penegak hukumnya, dalam hal ini  pengemban Polmas yang berkepribadian   (kredibilitas)   dan  berkemampuan (kapabilitas).
c. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  sangat    mendukung  penegakkan hukum baik jumlah maupun kualitasnya.
d. Faktor masyarakat yang pada umumnya sangat mendukung.
e. Faktor  kebudayaan,  di  mana  pola  penyelesaian  masalah  sebagai tanggung jawab bersama telah membudaya di masyarakat.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian Masyarakat  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain:
a. Jumlah  personil  yang  masih  kurang,  untuk  desa-desa  yang  jaraknya jauh  dari  Kantor  Kepolisian  Sektor  dan  Kepolisian  Resor,  serta wilayahnya luas.
b. Dinamika  masyarakat  yang  berubah  pesat  dan  arus  informasi  yang tidak bertanggung jawab (hoaks) yang sulit dibendung.
c. Keterbatasan  sarana  komunikasi,  untuk  desa-desa  terpencil,  di  mana jaringan telepon belum tersambung, dan signal telepon seluler sangat lemah.
d. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membantu  penyelesaian masalah hukum, kususnya jika diperlukan kesediaan sebagai saksi.
e. Kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru.
3. Upaya-upaya  yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang
Pemolisian  Masyarakat  dalam  upaya  mencegah  tindak  pidana  di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain:
a. Mendorong  dan  aktif  membantu  pemberdayaan  petugas-petugas keamanan  yang  ada  di  desa/  kelurahan,  terutama  anggota  Hansip (Pertahanan Sipil)/ Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang ada dalam struktur  desa  dinas  dan  anggota pecalang yang  merupakan petugas desa adat di bidang keamanan.
b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Pengemban Polmas.
c. Mengefektifkan  sarana-sarana  komunikasi  tradisional,  menggunakan sarana alat komunikasi dua arah dengan menggunakan frekuensi radio dan  melakukan  komunikasi  secara  beranting  dengan  Pengemban Polmas di desa terdekat.
d. Mengefektikan  fungsi  Bhabinkamtibmas  untuk  membimbing  dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Banurusman.  1995. Polisi  Masyarakat  dan  Negara ,  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Bisri Ilham. 1998. Sistem  Hukum Indonesia . Jakarta: Grafindo Persada. Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Irawan Sojito. 1981. Teknik membuat undang-undang . Jakarta: Pradnya Paramita. I Nyoman Gede Remaja. 2019. “Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan  Hukum  Pidana  Yang  Perlu  Dikritisi”. Kertha  Widya. Vol  7 Nomor 2 Desember 2019
M.  Muslih.  2013.  “Negara  Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum Gustav  Radbruch  (Tiga  Nilai  Dasar  Hukum)”. Legalitas Edisi  Juni  2013 Volume IV Nomor 1.
Shant Dellyana.1988. Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty. Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Bumi Aksara.
Yopik  Gani.  2017.  “ Deepening  Community  Policing dalam  Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme”. Jurnal Ilmu Kepolisian . Edisi 089. Agustus - Oktober 2017.