PENGALIHAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KE OTORITAS JASA KEUANGAN
ZULFI DIANE ZAINI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
FSA was formed with the aim that the overall activity in the financial services sector can be held on a regular basis, fair, transparent, and accountable financial system which is able to realize  sustainable  growth  and  stable,  and  able  to  protect  the  interests  of  consumers  and society. Research issues that will be discussed in this paper is: how Duties and Functions of the Financial Services Authority in Indonesian Banking service activities and how the control mechanisms  of  the  Financial  Services  Authority  carried  out  activities  in  the  Indonesian banking services. Based on the results of the study discusses the duties and functions of the Financial Services Authority of the activities of banking services in Indonesia, papat views of coordination between the regulation and supervision, banking and monetary authority with fiscal authorities to strengthen early detection of the direction and trends in financial markets has also become very important. Conducted surveillance mechanism against the Financial Services  Authority  in  the  Indonesian  banking  services  activities,  Conduct  banking supervision, the financial system is able to realize sustainable growth and stable and able to protect the interests of consumers and society as referred to in Act Number 20 Year 2011.
Keywords:  Functions  of  Banking  Supervision,  Banking  Institutions,  the  Financial  Services Authority.

## I.PENDAHULUAN
Perbankan  memiliki  peranan  yang strategis  dalam  kehidupan  perekonomian suatu  Negara,  yakni  sebagai  penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan  kebijakan  moneter  dan pencapaian  stabilitas  sistem  keuangan. Peranan bank sebagai lembaga intermediasi  sudah  tidak  dapat  dipisahkan lagi  dalam  kehidupan  masyarakat. Tercapainya  tujuan  pembangunan  tidak terlepas  dari  peranan  perbankan,  dimana diperlukan aturan hukum sebagai penunjang  kegiatan  lembaga  perbankan yang  dapat  memberikan  suatu  perangkat
serta  sistem  hukum  yang  memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.
Terjadinya  permasalahan  krisis keuangan  global  pada  sebagian  besar negara-negara di dunia, telah mengakibatkan  sistem  keuangan  termasuk di  dalamnya  lembaga  perbankan  tidak menjalankan  fungsi  dan  perannya  secara efektif.    Kondisi  tersebut  dapat menimbulkan  dampak  negatif  terhadap stabilitas sistem keuangan dan mengancam kesinambungan  perekonomian  nasional. Begitu  pula  Indonesia  pernah  mengalami krisis  keuangan  sebagai  imbas  krisis keuangan  global  maupun  krisis  politik
yang  melanda  pada  kurun  tahun  2007- 2008 telah mengakibatkan sistem keuangan  termasuk  di  dalamnya  lembaga perbankan tidak dapat menjalankan fungsi dan  perannya  secara  efektif.  Pada  saat kondisi  keuangan  semakin  memburuk tersebut  justru  ditunjang  beberapa kelemahan  dari  faktor  internal  lembaga perbankan seperti campur tangan berlebihan  dari  para  pemilik  bank, lemahnya manajemen bank dan diabaikannya prinsip kehati-hatian ( prudential banking principle ) oleh pelaku usaha dalam lembaga perbankan.
Selain  dampak  krisis  keuangan global,  pada  kurun  tahun  2007-2008 pemerintah Indonesia secara politik sedang mengalami  krisis  akibat  transisi  era  Orde Baru  ke  era  Reformasi.  Apabila  tidak segera  mengantisipasi  dan  menangani secara komprehensif maka kondisi tersebut tidak saja berdampak pada buruknya aspek likuiditas perbankan, akan tetapi juga pada solvabilitas  dan  rentabilitas  dari  lembaga perbankan  secara  nasional.  Sebagai langkah  antisipasi  kemudian  Pemerintah melakukan upaya perbaikan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Hukum  Perbankan  Indonesia  telah memasuki babak baru, dengan diundangkannya  Undang-Undang  Otoritas Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut dengan  OJK)  pada  Tanggal  22  November 2011. Dimana pengaturan dan pengawasan sektor  perbankan  tidak  lagi  berada  pada Bank  Indonesia  namun  dialihkan  kepada otoritas  jasa  keuangan  yakni  sebuah lembaga  independen  yang  mempunyai fungsi,  tugas  dan  wewenang  untuk melakukan  pengaturan,  pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan terhadap jasa keuangan  di  Indonesia,  dengan  demikian seluruh  kegiatan  jasa  keuangan  sektor perbankan,  pasar  modal,  asuransi,  dana pensiun,  lembaga  pembiayaan  dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK.
Pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral juga terjadi di banyak Negara, keputusan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan  di  bank  sentral  atau  memilih menempatkan  dalam  sebuah  badan  yang independen  di  luar  bank  sentral  pada masing-masing Negara mempunyai alasan tertentu.  Pilihan  untuk  menempatkan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia tidak  lagi  pada  Bank  Indonesia  namun dipindahkan  ke  dalam  sebuah  badan independen yang mempunyai dasar yuridis pada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang Bank Indonesia.
Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia  ditentukan  bahwa tugas  mengawasi  bank  akan  dilakukan oleh  lembaga  yang  dalam  pasal  terebut disebut  sebagai  lembaga  pengawasan sektor  keuangan  (selanjutnya  disebut dengan  LPJSK)  yang  sifatnya  independen dan oleh undang-undang tersebut diamanatkan  paling  lambat  pada  Tanggal 30  Desember  2010  sudah  terbentuk Undang-Undang untuk LPJSK. Sebelumnya  upaya  untuk  membentuk lembaga tersebut pernah dilakukan namun gagal  dan  tidak  dapat  dipenuhi  target waktunya karena menurut Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia,  lembaga  tersebut  harus  sudah
.............................................
yang  melanda  pada  kurun  tahun  2007- 2008 telah mengakibatkan sistem keuangan  termasuk  di  dalamnya  lembaga perbankan tidak dapat menjalankan fungsi dan  perannya  secara  efektif.  Pada  saat kondisi  keuangan  semakin  memburuk tersebut  justru  ditunjang  beberapa kelemahan  dari  faktor  internal  lembaga perbankan seperti campur tangan berlebihan  dari  para  pemilik  bank, lemahnya manajemen bank dan diabaikannya prinsip kehati-hatian
( prudential banking principle ) oleh pelaku usaha dalam lembaga perbankan.
Selain  dampak  krisis  keuangan global,  pada  kurun  tahun  2007-2008 pemerintah Indonesia secara politik sedang mengalami  krisis  akibat  transisi  era  Orde Baru  ke  era  Reformasi.  Apabila  tidak segera  mengantisipasi  dan  menangani secara komprehensif maka kondisi tersebut tidak saja berdampak pada buruknya aspek likuiditas perbankan, akan tetapi juga pada solvabilitas  dan  rentabilitas  dari  lembaga perbankan  secara  nasional.  Sebagai langkah  antisipasi  kemudian  Pemerintah melakukan upaya perbaikan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Hukum  Perbankan  Indonesia  telah memasuki babak baru, dengan diundangkannya  Undang-Undang  Otoritas Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut dengan  OJK)  pada  Tanggal  22  November 2011. Dimana pengaturan dan pengawasan sektor  perbankan  tidak  lagi  berada  pada Bank  Indonesia  namun  dialihkan  kepada otoritas  jasa  keuangan  yakni  sebuah lembaga  independen  yang  mempunyai fungsi,  tugas  dan  wewenang  untuk melakukan  pengaturan,  pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan terhadap jasa keuangan  di  Indonesia,  dengan  demikian seluruh  kegiatan  jasa  keuangan  sektor perbankan,  pasar  modal,  asuransi,  dana pensiun,  lembaga  pembiayaan  dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK.
Pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral juga terjadi di banyak Negara, keputusan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan  di  bank  sentral  atau  memilih menempatkan  dalam  sebuah  badan  yang independen  di  luar  bank  sentral  pada masing-masing Negara mempunyai alasan tertentu.  Pilihan  untuk  menempatkan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia tidak  lagi  pada  Bank  Indonesia  namun dipindahkan  ke  dalam  sebuah  badan independen yang mempunyai dasar yuridis pada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang Bank Indonesia.
Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia  ditentukan  bahwa tugas  mengawasi  bank  akan  dilakukan oleh  lembaga  yang  dalam  pasal  terebut disebut  sebagai  lembaga  pengawasan sektor  keuangan  (selanjutnya  disebut dengan  LPJSK)  yang  sifatnya  independen dan oleh undang-undang tersebut diamanatkan  paling  lambat  pada  Tanggal
30  Desember  2010  sudah  terbentuk
Undang-Undang untuk LPJSK.
Sebelumnya  upaya  untuk  membentuk lembaga tersebut pernah dilakukan namun gagal  dan  tidak  dapat  dipenuhi  target waktunya karena menurut Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia,  lembaga  tersebut  harus  sudah
terbentuk  paling  lambat  31  Desember 2002.
Melewati Tahun 2002 LPJSK belum dapat  terbentuk  sehingga  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 yaitu  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004 mengundurkan target waktu menjadi paling  lambat  31  Desember  2010.  Dalam perjalanannya  LPJSK  yang  dalam Rancangan  Undang-Undang  diberi  nama Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memasuki tahap  pembahasan  di  DPR  baru  pada Tahun 2010. Bahkan melewati Tahun 2010 pun  RUU  OJK  belum  diundangkan,  ada banyak dinamika dalam proses pembahasan  RUU  OJK,  baik  di  dalam DPR maupun di luar DPR.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan dapat  terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan,  dan  akuntabel,  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil, serta  mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan  melalui  adanya  sistem pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan di  dalam  sektor  jasa  keuangan.  OJK melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  perbankan,  pasar modal,  perasuransian,  dana  pensiun, lembaga  pembiayaan  dan  lembaga  jasa keuangan  lainnya,  antara  lain  melakukan pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa
keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.
Pasal  40  dan  41  Undang-Undang OJK  disebutkan  bahwa  Bank  Indonesia dapat  melakukan  pemeriksaan  langsung terhadap  bank  dengan  menyampaikan pemberitahuan  secara  tertulis  terlebih dahulu  kepada  OJK,  tetapi  dalam pemeriksaan tersebut Bank Indonesia tidak dapat  memberikan  penilaian  terhadap tingkat  kesehatan  bank.  Laporan  hasil pemeriksaan  bank  yang  dilakukan  oleh Bank  Indonesia  tersebut  disampaikan kepada OJK, kemudian OJK
menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah  yang  sedang  dalam  upaya penyehatan  oleh  OJK.  Apabila  bank tersebut  mengalami  kesulitan  likuiditas dan/atau  kondisi  kesehatannya  semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke  Bank  Indonesia  untuk  melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan  permasalahan  sebagai berikut  Bagaimanakah  Tugas  dan  Fungsi Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  kegiatan jasa  Perbankan  di  Indonesia  ?  dan Bagaimanakah  mekanisme  pengawasan yang  dilakukan  Otoritas  Jasa  Keuangan terhadap  kegiatan  jasa  Perbankan  di Indonesia ?

## II.PEMBAHASAN
Pengertian  dan  Dasar  Hukum  Otoritas Jasa Keuangan Dalam rangka mewujudkan perekonomian  nasional  yang  mampu tumbuh  dengan  stabil  dan  berkelanjutan, menciptakan  kesempatan  kerja  yang  luas dan seimbang di semua sektor
perekonomian, serta memberikan kesejahteraan  secara  adil  kepada  seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan  ekonomi  nasional  harus dilaksanakan  secara  komprehensif  dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian  nasional  yang  memiliki jangkauan  yang  luas  dan  menyentuh  ke seluruh  sektor  riil  dari  perekonomian masyarakat Indonesia.
Pengaturan  mengenai  keberadaan OJK  diatur  didalam  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan  menurut  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 menjelaskan bahwa
Otoritas
Jasa Keuangan,  yang  selanjutnya  disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang ini . Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a. terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu  melindungi  kepentingan
Konsumen dan masyarakat. Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  21
Tahun 2011:
OJK
berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011:
OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011:
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:
(1) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
1. perizinan  untuk  pendirian  bank, pembukaan kantor bank, anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan,  kepengurusan  dan sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi  dan  akuisisi  bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan  usaha  bank,  antara  lain sumber  dana,  penyediaan  dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
(2) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio kecukupan  modal  minimum, batas  maksimum  pemberian kredit,  rasio  pinjaman  terhadap simpanan,  dan  pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
.............................................
perekonomian, serta memberikan kesejahteraan  secara  adil  kepada  seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan  ekonomi  nasional  harus dilaksanakan  secara  komprehensif  dan mampu menggerakkan kegiatan
perekonomian  nasional  yang  memiliki jangkauan  yang  luas  dan  menyentuh  ke seluruh  sektor  riil  dari  perekonomian masyarakat Indonesia.
Pengaturan  mengenai  keberadaan OJK  diatur  didalam  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan  menurut  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan,  yang  selanjutnya  disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang ini . Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a. terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu  melindungi  kepentingan Konsumen dan masyarakat. Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011: OJK berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011:
OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011: Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:
(1) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
1. perizinan  untuk  pendirian  bank, pembukaan kantor bank, anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan,  kepengurusan  dan sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi  dan  akuisisi  bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan  usaha  bank,  antara  lain sumber  dana,  penyediaan  dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
(2) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1. likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio kecukupan  modal  minimum, batas  maksimum  pemberian kredit,  rasio  pinjaman  terhadap simpanan,  dan  pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian  kredit  ( credit  testing );
dan
5. standar akuntansi bank;
(3) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip  mengenal  nasabah  dan anti pencucian uang;
4. pencegahan
pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
(4) pemeriksaan bank.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :
Untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6, OJK mempunyai wewenang:
a. menetapkan  peraturan  pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan  peraturan  dan  keputusan OJK;
d. menetapkan  peraturan  mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan  kebijakan  mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara  penetapan  perintah  tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara penetapan pengelola statuter pada
Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan  struktur  organisasi  dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara,  dan  menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :
Untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6, OJK mempunyai wewenang:
(5) menetapkan  kebijakan  operasional pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan;
(6) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh Kepala Eksekutif;
(7) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,  perlindungan  Konsumen, dan  tindakan  lain  terhadap  Lembaga Jasa  Keuangan,  pelaku,  dan/atau penunjang  kegiatan  jasa  keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan;
(8) memberikan  perintah  tertulis  kepada Lembaga  Jasa  Keuangan  dan/atau pihak tertentu;
(9) melakukan  penunjukan  pengelola statuter;
(10) menetapkan  penggunaan  pengelola statuter;
(11) menetapkan  sanksi  administratif terhadap  pihak  yang  melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan; dan
(12) memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan  melakukan  kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan
pembubaran; dan
8. penetapan  lain  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  dasar  otoritas  jasa keuangan  dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  di dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat.  Dengan  tujuan  ini,  OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor  jasa  keuangan  nasional  sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain  itu,  OJK  harus  mampu  menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber  daya  manusia,  pengelolaan, pengendalian,  dan  kepemilikan  di  sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.  Otoritas  Jasa  Keuangan dibentuk  dan  dilandasi  dengan  prinsip- prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yang meliputi  independensi,  akuntabilitas, pertanggungjawaban,  transparansi,  dan kewajaran ( fairness ).
Tugas  dan  Fungsi  Otoritas  Jasa Keuangan  terhadap  Seluruh  Kegiatan Jasa Keuangan di Indonesia
Pembentukan
Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah  disebutkan  dalam  Undang-Undang Bank Indonesia  yang merupakan Undang- Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal  23D  UUD  1945,  sehingga  Nampak terdapat materi sisipan untuk pembentukan
Lembaga  Pengawas  Jasa  Keuangan (sekarang  disebut  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan).  Hal  tersebut  kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  OJK memiliki  kewenangan  terhadapa  beberapa sektor  penting  penunjang  perekonomian Indonesia  antara  lain  :  Lembaga Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian, Dana Pensiun  dan Lembaga Pembiayaan.
Selanjutnya  OJK  dibentuk  dengan tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  didalam sektor jasa keuangan :
1. Terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan  kententuan  Pasal  34 Undang-Undang  Bank  Indonesia  berada dalam lingkup Bab VI tentang pembagian tugas  dalam  melaksanakan  pengawasan perbankan,  yaitu  tugas  mengatur  bank dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia, sementara tugas mengawasi bank dilaksanakan  oleh  OJK.  Adanya  OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank  maupun  bukan  bank  akan  diambil alih  OJK.  Sementara  Bank  Indonesia sebagai  Bank  Sentral  hanya  berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Lembaga  Keuangan  di  Indonesia, selain  perbankan  terdapat  Lembaga Kuangan  Bukan  Bank  (selanjutnya disingkat  dengan  LKBB).  Sebagaimana diketahui definisi LKBB berdasarkan Surat Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  792 Tahun  1990  adalah  semua  badan  yang memiliki  kegiatan  dibidang  keuangan penghimpunan  dan  penyaluran  dana kepada  masyarakat  terutama  untuk
.............................................
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan  lain  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  dasar  otoritas  jasa keuangan  dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  di dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat.  Dengan  tujuan  ini,  OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor  jasa  keuangan  nasional  sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain  itu,  OJK  harus  mampu  menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber  daya  manusia,  pengelolaan, pengendalian,  dan  kepemilikan  di  sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan
aspek positif globalisasi.  Otoritas  Jasa  Keuangan dibentuk  dan  dilandasi  dengan  prinsip- prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yang meliputi  independensi,  akuntabilitas, pertanggungjawaban,  transparansi,  dan kewajaran ( fairness ).
Tugas  dan  Fungsi  Otoritas  Jasa Keuangan  terhadap  Seluruh  Kegiatan Jasa Keuangan di Indonesia
Pembentukan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah  disebutkan  dalam  Undang-Undang Bank Indonesia  yang merupakan Undang- Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal  23D  UUD  1945,  sehingga  Nampak terdapat materi sisipan untuk pembentukan
Lembaga  Pengawas  Jasa  Keuangan (sekarang  disebut  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan).  Hal  tersebut  kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  OJK memiliki  kewenangan  terhadapa  beberapa sektor  penting  penunjang  perekonomian Indonesia  antara  lain  :  Lembaga Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian, Dana Pensiun  dan Lembaga Pembiayaan.
Selanjutnya  OJK  dibentuk  dengan tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  didalam sektor jasa keuangan :
1. Terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat.
Berdasarkan  kententuan  Pasal  34 Undang-Undang  Bank  Indonesia  berada dalam lingkup Bab VI tentang pembagian tugas  dalam  melaksanakan  pengawasan perbankan,  yaitu  tugas  mengatur  bank dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia, sementara tugas mengawasi bank dilaksanakan  oleh  OJK.  Adanya  OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank  maupun  bukan  bank  akan  diambil alih  OJK.  Sementara  Bank  Indonesia sebagai  Bank  Sentral  hanya  berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.
Lembaga  Keuangan  di  Indonesia, selain  perbankan  terdapat  Lembaga Kuangan  Bukan  Bank  (selanjutnya disingkat  dengan  LKBB).  Sebagaimana diketahui definisi LKBB berdasarkan Surat Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  792 Tahun  1990  adalah  semua  badan  yang memiliki  kegiatan  dibidang  keuangan penghimpunan  dan  penyaluran  dana kepada  masyarakat  terutama  untuk
membiayai  investasi  perusahaan.  adanya LKBB  yang  semakin  berkembang,  maka kebijakan  moneter  yang  akan  diterbitkan oleh  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas moneter menghadapi tantangan yang berat karena  lembaga  faktoryang  mendukung kebijakan
moneter mengalami perkembangan  yang  luar  biasa  antara  lain makin  kompleksnya  system  keuangan, yaitu  lembaga  keuangan  baru  terutama terkait  dengan  berkembangnya  pasar modal  sebagai  sumber  pendanaan alternative bagi perusahaan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia  telah mengamanatkan  bahwa  tugas  pengawasan dan  pengaturan  diserahkan  kepada  Bank Indonesia.  Apabila  pengaturan  tugas  dan pengawasan  diserahkan  kepada  dua lembaga yang berbeda akan mengakibatkan  suatu  kerancuan,  karena pada  prinsipnya  adalah  lembaga  yang mengatur adalah juga merupakan lembaga yang mengawasi.
Tugas  OJK  sesuai  dengan  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 yaitu : melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
1. Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal;
3. Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perasuransian, Dana
Pensiun,
Lembaga  Pembiayaan  dan  Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011: OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan:
a. terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu  melindungi  kepentingan Konsumen dan masyarakat. Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011: OJK berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan. Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011:  OJK  melaksanakan  tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  OJK  dipimpin  oleh  Dewan Komisioner,  terdiri  dari  9  (sembilan) anggota  dengan  susunan  Ketua,  Wakil Ketua,  Kepala  Ekskekutif  Pengawas Perbankan,  Kepala  Eksekutif  Pengawas Pasar  Modal,  Kepala  Eksekutif  Pengawas perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya,  seorang  Ketua  Dewan  Audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan  perlindungan  konsumen,  seorang anggota ex-officio dari  Bank  Indonesia, dan  seorang  anggota ex-officio dari Kementerian
Keuangan. Untuk menjalankan  tugasnya,  OJK  dibiayai  oleh anggaran  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) dan/atau  pungutan  dari  pihak  yang melakukan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan. Secara  kelembagaan,  OJK  berada  di luar  Pemerintah,  yang  dapat  diartikan bahwa  OJK  tidak  menjadi  bagian  dari kekuasaan  Pemerintah.  Akan  tetapi  tidak
menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan  Pemerintah  karena  pada hakikatnya  OJK  merupakan  otoritas  di sektor  jasa  keuangan  yang  mempunyai relasi  dan  keterkaitan  yang  kuat  dengan otoritas  lain,  dalam  hal  ini  otoritas  fiskal (Menteri  keuangan)  dan  otoritas  moneter (Bank  Indonesia).  Konsep  dibentuknya lembaga  pengawasan  di  Indonesia  yang dipilih adalah otoritas penuh. Kewenangan pengawasan  terhadap  perbankan,  pasar modal,  dan  LKBB  berada  dalam  satu lembaga,  sehingga  3  (tiga)  otoritas pengawasan yaitu pasar modal, perbankan, dan  LKBB  akan  bergabung  menjadi  satu otoritas yang bersifat independen. Artinya Bank  Sentral  hanya  memiliki  kebijakan moneter  tanpa  berwenang  melakukan pengawasan bank. Agar Bank Sentral tetap mendapatkan  informasi  mengenai  kondisi bank,  maka  Bank  Sentral  berkoordinasi dengan  otoritas  pengawasan  tersebut dengan  cara  Bank  Sentral  menempatkan pejabatnya  secara ex  officio sebagai anggota  Dewan  Komisioner  otoritas pengawasan  sekaligus  sebagai Chief Supervisory Officer (CSO).
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam  menyusun  pengaturan  tertentu terkait  dengan  pengawasan  di  bidang perbankan.  Kemudian,  Pasal  40  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan  fungsi,  tugas    dan wewenangnya,  misalnya  dalam  rangka penyusunan  peraturan  pengawasan,  Bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  bank dengan  menyampaikan  secara  tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 : Dalam  melaksanakan  tugasnya,  OJK berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia dalam  membuat  peraturan  pengawasan  di bidang Perbankan antara lain:
a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b. sistem  informasi  perbankan  yang terpadu;
c. kebijakan  penerimaan  dana  dari  luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
e. penentuan  institusi  bank  yang  masuk kategori systemically important bank ;
dan
f. data  lain  yang  dikecualikan  dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
Pasal  40  Undang-Undang  Nomor
21 Tahun 2011 : (1) Dalam  hal  Bank  Indonesia  untuk melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan  khusus  terhadap  bank tertentu,  Bank  Indonesia  dapat melakukan  pemeriksaan  langsung terhadap  bank  tersebut  dengan menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
(2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  Bank  Indonesia  tidak dapat  memberikan  penilaian  terhadap tingkat kesehatan bank.
(3) Laporan  hasil  pemeriksaan  bank sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1  (satu)  bulan  sejak  diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf (a)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  menegaskan  bahwa  tugas  Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank  yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan  dan  pengawasan  yang berkaitan dengan microprudential , sedangkan  Bank  Indonesia  tetap  memiliki
.............................................
menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan  Pemerintah  karena  pada hakikatnya  OJK  merupakan  otoritas  di sektor  jasa  keuangan  yang  mempunyai relasi  dan  keterkaitan  yang  kuat  dengan otoritas  lain,  dalam  hal  ini  otoritas  fiskal (Menteri  keuangan)  dan  otoritas  moneter (Bank  Indonesia).  Konsep  dibentuknya lembaga  pengawasan  di  Indonesia  yang dipilih adalah otoritas penuh. Kewenangan pengawasan  terhadap  perbankan,  pasar modal,  dan  LKBB  berada  dalam  satu lembaga,  sehingga  3  (tiga)  otoritas pengawasan yaitu pasar modal, perbankan, dan  LKBB  akan  bergabung  menjadi  satu otoritas yang bersifat independen. Artinya Bank  Sentral  hanya  memiliki  kebijakan moneter  tanpa  berwenang  melakukan pengawasan bank. Agar Bank Sentral tetap mendapatkan  informasi  mengenai  kondisi bank,  maka  Bank  Sentral  berkoordinasi dengan  otoritas  pengawasan  tersebut dengan  cara  Bank  Sentral  menempatkan pejabatnya  secara ex  officio sebagai anggota  Dewan  Komisioner  otoritas pengawasan  sekaligus  sebagai Chief Supervisory Officer (CSO).
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam  menyusun  pengaturan  tertentu terkait  dengan  pengawasan  di  bidang perbankan.  Kemudian,  Pasal  40  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan  fungsi,  tugas    dan wewenangnya,  misalnya  dalam  rangka penyusunan  peraturan  pengawasan,  Bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  bank dengan  menyampaikan  secara  tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 : Dalam  melaksanakan  tugasnya,  OJK berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia dalam  membuat  peraturan  pengawasan  di bidang Perbankan antara lain:
a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b. sistem  informasi  perbankan  yang terpadu;
c. kebijakan  penerimaan  dana  dari  luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
e. penentuan  institusi  bank  yang  masuk kategori systemically important bank ; dan f. data  lain  yang  dikecualikan  dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
Pasal  40  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 :
(1) Dalam  hal  Bank  Indonesia  untuk melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan  khusus  terhadap  bank tertentu,  Bank  Indonesia  dapat melakukan  pemeriksaan  langsung terhadap  bank  tersebut  dengan menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
(2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  Bank  Indonesia  tidak dapat  memberikan  penilaian  terhadap tingkat kesehatan bank.
(3) Laporan  hasil  pemeriksaan  bank sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1  (satu)  bulan  sejak  diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf (a)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  menegaskan  bahwa  tugas  Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank  yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan  dan  pengawasan  yang berkaitan dengan microprudential , sedangkan  Bank  Indonesia  tetap  memiliki
tugas  pengaturan  perbankan  terkait macroprudential .  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  jelas  bahwa  tugas  pengaturan perbankan  tidak  sepenuhnya  dilaksanakan secara  independen  oleh  OJK,  karena pengaturan microprudential dan macroprudential akan sangat berkaitan. Dapat  dilihat  bahwa  OJK  masih memiliki ―hubungan khusus― dengan Bank Indonesia  terutama  dalam  pengaturan  dan pengawasan  perbankan.  Dapat  dilihat dalam  Pasal  41  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011,  dimana  OJK menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk  melakukan  langkah-langkah  yang diperlukan  terkait  dengan  kesulitan likuiditas  atau  memburuknya  kesehatan pada bank. Adapun yang dimaksud dengan langkah-langkah  tersebut  yaitu  pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan  fungsi  Bank  Indonesia seb agai ― lender of the last resort ― (LoLR). Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011 :
(1) OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai  bank  bermasalah  yang sedang  dalam  upaya  penyehatan  oleh
OJK  sebagaimana  dimaksud  dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam  hal  OJK  mengindikasikan bank  tertentu  mengalami  kesulitan likuiditas  dan/atau  kondisi  kesehatan semakin  memburuk,  OJK  segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk  melakukan  langkah-langkah sesuai  dengan  kewenangan  Bank Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dianalisis bahwa tugas dan fungsi Otoritas Jasa  Keuangan  terhadap  seluruh  kegiatan jasa  keuangan  di  Indonesia  dapat  dilihat dari    koordinasi  antara  pengaturan  dan pengawasan,  otoritas  perbankan  dan moneter  dengan  otoritas  fiskal  untuk memperkuat deteksi dini tentang arah dan
kecenderungan  dipasar  keuangan  juga menjadi  sangat  penting.  Untuk  itu, integrasi  pengawasan  jasa  keuangan  pada saat  ini  diperlukan  dalam  rangka peningkatan  efektifitas  pengawasan  jasa keuangan,  karena  akan  memperkuat perumusan  dan  pengendalian  kebijakan moneter  dan  memperkokoh  stabilitas ekonomi makro.
Bentuk  Mekanisme  Pengawasan  yang dilakukan  Otoritas  Jasa  Keuangan terhadap  Seluruh  Kegiatan  Jasa Keuangan di Indonesia
Pembentukan Otoritas
Jasa
Keuangan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam sebuah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan  pada  Tanggal  22  November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa  definisi  dari  Otoritas  Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,  bebas  dari  campur  tangan pihak  lain,  kecuali  untuk  hal-hal  yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ini. OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan  dapat  terselenggara  secara teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel, mampu  mewujudkan  sistem  keuangan yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan  melalui  adanya  sistem pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan di  dalam  sektor  jasa  keuangan.  OJK melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  perbankan,  pasar modal,  perasuransian,  dana  pension,
lembaga  pembiayaan  dan  lembaga  jasa keuangan  lainnya,  antara  lain  melakukan pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.
Pembentukan  OJK  di  Indonesia dilatar  belakangi  oleh  beberapa  alasan, yaitu  pengalaman  krisis  yang  terjadi  di Indonesia  Tahun  1997-1998  dan  kasus penggelapan  dana  BLBI  dilanjutkan dengan  kasus  Bank  Century  yang merupakan  kegagalan  Bank  Indonesia sebagai  pengawas  perbankan,  serta perkembangan produk hybrid di Indonesia yang  semakin  kompleks.  Pada  tanggal  22 November  2011,  telah  disahkan  dan diundangkan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  oleh  pemerintah  dan akan beroperasi penuh pada Tahun 2013.
OJK merupakan lembaga independen  yang  memiliki  wewenang untuk  melaksanakan  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  perbankan,  pasar modal,  perasuransian,  dana  pensiun, lembaga  pembiayaan  dan  lembaga  jasa keuangan lainnya dan melakukan pemeriksaan,  penyidikan,  perlindungan konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang  kegiatan  jasa  keuangan.  OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan dapat  terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan,  dan  akuntabel,  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,
dan  mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat.
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2011 : Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:
a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
1. perizinan  untuk  pendirian  bank, pembukaan kantor bank, anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan,  kepengurusan  dan sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi  dan  akuisisi  bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan  usaha  bank,  antara  lain sumber  dana,  penyediaan  dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio kecukupan  modal  minimum, batas  maksimum  pemberian kredit,  rasio  pinjaman  terhadap simpanan,  dan  pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit ( credit testing );
5. standar akuntansi bank;
c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip  mengenal  nasabah  dan anti pencucian uang; dan
.............................................
lembaga  pembiayaan  dan  lembaga  jasa keuangan  lainnya,  antara  lain  melakukan pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan. Pembentukan  OJK  di  Indonesia dilatar  belakangi  oleh  beberapa  alasan, yaitu  pengalaman  krisis  yang  terjadi  di Indonesia  Tahun  1997-1998  dan  kasus penggelapan  dana  BLBI  dilanjutkan dengan  kasus  Bank  Century  yang merupakan  kegagalan  Bank  Indonesia sebagai  pengawas  perbankan,  serta perkembangan produk hybrid di Indonesia yang  semakin  kompleks.  Pada  tanggal  22 November  2011,  telah  disahkan  dan diundangkan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  oleh  pemerintah  dan akan beroperasi penuh pada Tahun 2013.
OJK merupakan lembaga independen  yang  memiliki  wewenang untuk  melaksanakan  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  perbankan,  pasar modal,  perasuransian,  dana  pensiun, lembaga  pembiayaan  dan  lembaga  jasa keuangan lainnya dan melakukan pemeriksaan,  penyidikan,  perlindungan konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang  kegiatan  jasa  keuangan.  OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan dapat  terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan,  dan  akuntabel,  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,
dan  mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat.
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2011 : Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:
a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
1. perizinan  untuk  pendirian  bank, pembukaan kantor bank, anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan,  kepengurusan  dan sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi  dan  akuisisi  bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan  usaha  bank,  antara  lain sumber  dana,  penyediaan  dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio kecukupan  modal  minimum, batas  maksimum  pemberian kredit,  rasio  pinjaman  terhadap simpanan,  dan  pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit ( credit testing );
5. standar akuntansi bank;
c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip  mengenal  nasabah  dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan
pembiayaan terorisme dan
kejahatan perbankan; dan
d. pemeriksaan bank. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2011 : Untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6, OJK mempunyai wewenang:
a. menetapkan  peraturan  pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan  peraturan  dan  keputusan OJK;
d. menetapkan  peraturan  mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan  kebijakan  mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara  penetapan  perintah  tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan  struktur  organisasi  dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara,  dan  menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 : Untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6, OJK mempunyai wewenang:
a. menetapkan  kebijakan  operasional pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh Kepala Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,  perlindungan  Konsumen, dan  tindakan  lain  terhadap  Lembaga Jasa  Keuangan,  pelaku,  dan/atau penunjang  kegiatan  jasa  keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan;
d. memberikan  perintah  tertulis  kepada Lembaga  Jasa  Keuangan  dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan  penunjukan  pengelola statuter;
f. menetapkan  penggunaan  pengelola statuter;
g. menetapkan  sanksi  administratif terhadap  pihak  yang  melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan  melakukan  kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan  lain,  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan.
Selanjutnya  terkait  dengan  tugas  dan fungsi  OJK,  perlindungan  hukum  bagi konsumen  dalam  hal  kegiatan  keuangan juga  merupakan  bentuk  mekanisme pengawasan  terhadap  seluruh  kegiatan
keuangan di Indonesia, dimana pengaturan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang secara khusus dimaksudkan guna memberikan perlindungan  tidak  hanya  bagi  konsumen tetapi  juga  bagi  masyarakat.  Adanya ketentuan  mengenai  perlindungan  bagi konsumen  dan  masyarakat  sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28 hingga Pasal 31 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011 merupakan  suatu  ketentuan  yang  patut disyukuri.
Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2011 : Untuk  perlindungan  Konsumen  dan masyarakat,  OJK  berwenang  melakukan tindakan  pencegahan  kerugian  Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
a. memberikan  informasi  dan  edukasi kepada  masyarakat  atas  karakteristik sektor  jasa  keuangan,  layanan,  dan produknya;
b. meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan untuk  menghentikan  kegiatannya apabila  kegiatan  tersebut  berpotensi merugikan masyarakat; dan
c. tindakan  lain  yang  dianggap  perlu sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2011 : OJK  melakukan  pelayanan  pengaduan Konsumen yang meliputi:
a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. membuat  mekanisme  pengaduan Konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen  yang  dirugikan  oleh
pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan. Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2011 :
(1) Untuk  perlindungan  Konsumen  dan masyarakat, OJK berwenang melakukan  pembelaan  hukum,  yang meliputi:
a. memerintahkan  atau  melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. mengajukan gugatan:
1. untuk  memperoleh  kembali harta  kekayaan  milik  pihak yang  dirugikan  dari  pihak yang menyebabkan kerugian,  baik  yang  berada di  bawah  penguasaan  pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud  maupun  di  bawah penguasaan pihak lain dengan  itikad  tidak  baik; dan/atau
2. untuk  memperoleh  ganti kerugian  dari  pihak  yang menyebabkan  kerugian  pada Konsumen dan/atau Lembaga  Jasa  Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran  atas  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  huruf  b  angka  2 hanya  digunakan  untuk  pembayaran ganti  kerugian  kepada  pihak  yang dirugikan.
.............................................
keuangan di Indonesia, dimana pengaturan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang secara khusus dimaksudkan guna memberikan perlindungan  tidak  hanya  bagi  konsumen tetapi  juga  bagi  masyarakat.  Adanya ketentuan  mengenai  perlindungan  bagi konsumen  dan  masyarakat  sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28 hingga Pasal 31 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011 merupakan  suatu  ketentuan  yang  patut disyukuri.
Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2011 : Untuk  perlindungan  Konsumen  dan masyarakat,  OJK  berwenang  melakukan tindakan  pencegahan  kerugian  Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
a. memberikan  informasi  dan  edukasi kepada  masyarakat  atas  karakteristik sektor  jasa  keuangan,  layanan,  dan produknya;
b. meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan untuk  menghentikan  kegiatannya apabila  kegiatan  tersebut  berpotensi merugikan masyarakat; dan
c. tindakan  lain  yang  dianggap  perlu sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2011 : OJK  melakukan  pelayanan  pengaduan Konsumen yang meliputi:
a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan
pengaduan
Konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. membuat  mekanisme  pengaduan Konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen  yang  dirugikan  oleh
pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan. Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2011 :
(1) Untuk  perlindungan  Konsumen  dan masyarakat, OJK berwenang melakukan  pembelaan  hukum,  yang meliputi:
a. memerintahkan  atau  melakukan tindakan
tertentu
kepada
Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan
dimaksud;
b. mengajukan gugatan:
1. untuk  memperoleh  kembali harta  kekayaan  milik  pihak yang  dirugikan  dari  pihak yang
menyebabkan
kerugian,  baik  yang  berada di  bawah  penguasaan  pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud  maupun  di  bawah penguasaan pihak lain dengan  itikad  tidak  baik; dan/atau
2. untuk  memperoleh  ganti kerugian  dari  pihak  yang menyebabkan  kerugian  pada Konsumen dan/atau Lembaga  Jasa  Keuangan sebagai akibat
dari pelanggaran  atas  peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan.
(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  huruf  b  angka  2 hanya  digunakan  untuk  pembayaran ganti  kerugian  kepada  pihak  yang dirugikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dianalisis  bahwa  bentuk  mekanisme pengawasan  yang  dilakukan  Otoritas  Jasa Keuangan  terhadap  seluruh  kegiatan  jasa keuangan  di  Indonesia  adalah  melakukan pengawasan perbankan oleh OJK dilaksanakan  secara  terpadu  dan  OJK sendiri  dapat  melakukan  pelayanan perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam hal kegiatan keuangan di Indonesia. Terhitung sejak 1 Januari 2013 tugas OJK sesuai  Undan-Undang  Nomor  21  Tahun
2011 melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap:
1. Kegiatan  jasa  keuangan  disektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal;
3. Kegiatan  jasa  keuangan  disektor perasuransian,dana  pensiun,  lembaga pembiayaan  dan  lembaga  jasa keuangan lainnya.

## III.PENUTUP
Tugas  dan  Fungsi  Otoritas  Jasa Keuangan terhadap kegiatan jasa Perbankan  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari koordinasi antara pengaturan dan pengawasan,  otoritas  perbankan  dan moneter  dengan  otoritas  fiskal  untuk memperkuat deteksi dini tentang arah dan kecenderungan  dipasar  keuangan  juga menjadi  sangat  penting.  Untuk  itu, integrasi  pengawasan  jasa  keuangan  pada saat  ini  diperlukan  dalam  rangka peningkatan  efektifitas  pengawasan  jasa keuangan,  karena  akan  memperkuat perumusan  dan  pengendalian  kebijakan moneter  dan  memperkokoh  stabilitas ekonomi makro.
Mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan  jasa  Perbankan  di  Indonesia
melakukan  pengawasan  perbankan  oleh OJK  dilaksanakan  secara  terpadu,  OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan dapat  terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan,  dan  akuntabel,  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil, dan  mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU :
Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan-Suatu Tinjauan Pencucian Uang , Merger , Likuidasi , dan  Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
A.Z.  Nasution, Konsumen  dan  Hukum, Pustaka Harapan, Jakarta, 1994.
Dahlan  dan  Sanusi  Bintang, Pokok-Pokok Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia  -  Edisi  Revisi ,  Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta,
2010.
Juli  Irmayanto,
Bank  dan  Lembaga Keuangan Lainnya , Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, Jakarta, 1998. Mochtar  Kusumaatmadja, Teori  Hukum Pembangunan  -  Eksistensi  dan Implikasi ,  Epistema  Institute, Jakarta, 2012.
Muhammad Djumhana, Hukum Kredit dan Bank  Garansi ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Munir  Fuady, Hukum  Bisnis  dalam  Teori dan Praktik Buku Kedua , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Sentosa  Sembiring, Hukum  Dagang ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Thomas  Suyatno, Hukum  Perbankan Indonesia , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
Wirjono  Prodjodikoro, Azas-Azas  Hukum Perjanjian , Mandar Maju, Bandung, 2000.
Zulfi  Diane  Zaini, Independensi  Bank Indonesia  dan  Penyelesaian  Bank Bermasalah , Keni
Media,
Bandung, 2012.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Hasil Amademen;
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 jo Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 Tentang Perbankan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia;
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004
tentang
Lembaga
Penjamin Simpanan  dan  terakhir  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2009  Tentang  Lembaga Penjamin Simpanan.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
C. SUMBER LAIN :
Abdul  Mongid, Bank  Indonesia  : Independensi,  Pengawasan  Bank dan  Stabiitas  Sistem  Keuangan , Buletin  Hukum  Perbankan  dan
Kebanksentralan, Volume
8,
Nomor 3, September 2010.
Nurhadiantomo,
Hukum  Sebagai  Alat Untuk  Mengubah  Masyarakat , Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007. Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan, Naskah  Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Jakarta, 2010.