## KONSEPSI NEGARA KESEJAHTERAAN  PADA KONTEKS PEMBANGUNAN WILAYAH
Irwan Suhermi, SE, M.Si irwansuhermi@gmail.com Universitas Teuku Umar
Abstract: The  implementation  of  regional  development  in  Indonesia  can  not  be separated  from  the  process  of  adoption  from  the  development  theory  that developed by west experts in the regional planning. In the era of regional autonomy, regional development plays a very important in the development of Indonesia. By using  secondary  data,  this  paper  tries  to  explore  the  development  of  the  region conducted in Indonesia is associated with the concept of a welfare state . The paper ends with a proposed regional development strategy in the future.
Kata kunci: Negara kesejahteraan, pembangunan wilayah

## PENDAHULUAN
Usaha    pembangunan    di    Indonesia    bukan    saja    dilakukan    dalam perencanaan  pembangunan  yang  bersifat  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek, berdimensi  makro  dan  mikro,  tetapi  juga  mencakup  perencanaan  pembangunan yang berdimensi wilayah. Dalam kaitan ini, perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia    tidak    akan    terlepas    dari    pembangunan    nasional    mengingat pembangunan nasional pada hakekatnya bertumpu pada pembangunan wilayah. Hal ini diperkuat dengan  dilahirkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional  (SPPN)  yang  merupakan  landasan  hukum  perencanaan  pembangunan, baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (SPPN)  adalah  satu  kesatuan  tata  cara  perencanaan pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana-rencana  pembangunan  dalam  jangka panjang,  jangka  menengah  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Pada  hakekatnya  SPPN  ini  merupakan  dokumen  yang  berisikan  tentang rencana-rencana pembangunan. Untuk menyelaraskan antara rencana pembangunan dan  lokasi  dilaksanakannya  rencana  pembangunan  tersebut,  lahirlah  Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang penataan ruang ini pada hakekatnya mengendalikan, mengarahkan dan memanfaatkan ruang dalam proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Makalah  ini  diawali  dengan  kajian  empiris  pembangunan  wilayah  yang dilaksanakan  di  Indonesia  dilanjutkan  dengan  tantangan  yang  dihadapi  dalam pembangunan  wilayah  serta  diakhiri  dengan  penyusunan  arah  dan  kebijakan pembangunan wilayah di masa yang datang.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN  Kajian  Empiris  Pembangunan  Wilayah  Di Indonesia: Antara Teori Dan Praktik
Perkembangan  konsep  pengembangan  wilayah  di  Indonesia  merupakan adopsi  dan  adaptasi  dari  teori  yang  dikembangkan  oleh  beberapa  ahli. Perkembangan  perencanaan  wilayah  juga  tidak  terlepas  dari  perkembangan  ilmu ekonomi regional. Istilah ilmu ekonomi regional sebagai peralatan analisa kadang disebut dengan istilah Regional Science (yang lebih menekankan analisanya pada aspek  sosial  ekonomi  dan  geografi) 1 dan Regional  Planning (yang  menekankan analisanya pada aspek tata ruang, tata guna lahan dan perencanaan 2 .
Sebenarnya,  terdapat  banyak  teori  pengembangan  wilayah  yang  dapat dijadikan acuan dalam rangka penataan ruang. Teori-teori pengembangan wilayah teresebut menganut berbagai azas atau dasar dari tujuan penerapan masing-masing teori.  Jika  dikelompokkan  berdasarkan  tujuan,  teori-teori  pembangunan  bisa dikelompokkan kedalam empat kelompok. Kelompok pertama adalah teori yang memberi  penekanan  kepada  kemakmuran  wilayah  ( local  prosperity ). Kelompok kedua menekankan  pada  sumberdaya  lingkungan  dan  faktor  alam  yang  dinilai sangat  mempengaruhi  keberlanjutan  sistem  kegiatan  produksi  di  suatu  daerah ( sustainable  production  activity ).  Kelompok  ini  sering  disebut  sebagai  sangat perduli    dengan    pembangunan    berkelanjutan    ( sustainable    development ). Kelompok  ketiga memberikan  perhatian  kepada  kelembagaan  dan  proses pengambilan   keputusan   di   tingkat   lokal   sehingga   kajian   terfokus   kepada governance yang  bisa  bertanggung  jawab  ( resposnsible )  dan  berkinerja  bagus ( good ). Kelompok keempat    perhatiannya    tertuju    kepada    kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi ( people prosperity ).
Di  Indonesia  perkembangan  konsep  perencanaan  wilayah  merupakan aplikasi  dari  teori  yang  dikembangkan  oleh  beberapa  orang  pakar  diantaranya, Walter  Isard,  Albert  O.  Hirschman,  Gunnar  Mydar,  John  Friedmann  dan  Mike Douglass.  Sementara  dari  Indonesia  sendiri  muncul  gagasan  pengembangan wilayah dari Sutami, Poernomosidhi dan Ruslan Diwiryo.
Walter Isard  sebagai  pelopor   Ilmu  Wilayah   yang  mengkaji  terjadinya hubungan  sebab-akibat  dari  faktor-faktor  utama  pembentuk  ruang  wilayah,  yakni faktor fisik, sosial-ekonomi, dan budaya 3 . Hirschman (era 1950-an) memunculkan teori polarization  effect dan trickling-down  effect dengan  argumen  bahwa perkembangan   suatu   wilayah   tidak   terjadi   secara   bersamaan   ( unbalanced development ).
Gunnar  Myrdal  (era  1950-an)  mengemukakan  teori  yang  menjelaskan hubungan  antara  wilayah  maju  dan  wilayah  belakangnya  dengan  menggunakan istilah backwash  and  spread  effect .  Friedmann  (era  1960-an)  lebih  menekankan pada  pembentukan  hirarki  guna  mempermudah  pengembangan  sistem pembangunan  yang  kemudian  dikenal  dengan  teori  pusat  pertumbuhan 4 .  Mike Douglass  (era  70-an)  yang  memperkenalkan  lahirnya  model  keterkaitan  desa  – kota  ( rural–urban  linkages )  dalam  pengembangan  wilayah.  Dalam  pembangunan wilayah  di  Indonesia,  pemikiran  Douglas  ini  sekarang  dikenal  dengan  konsep Agropolitan.
Keberadaan  landasan  teori  dan  konsep  pengembangan  wilayah  diatas kemudian    diperkaya    dengan    gagasan-gagasan    yang    lahir    dari    pemikiran
cemerlang putra-putra bangsa, diantaranya adalah Ir. Sutami (era 1970-an) dengan gagasan  bahwa  pembangunan  infrastrukturyang  intensif  untuk  mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah.  Poernomosidhi  (era  transisi)  memberikan  kontribusi  lahirnya  konsep hirarki kota-kota dan hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.
Selanjutnya  adalah  Ruslan  Diwiryo  (era  1980-an)  yang  memperkenalkan konsep  Pola  dan  Struktur  ruang   yang  bahkan  menjadi  inspirasi  utama  bagi lahirnya  UU  No.24/1992  tentang  Penataan  Ruang  yang  kemudian  digantikan dengan Undang-Undang No.26/2007. Pada periode 1980-an ini pula, lahir Strategi Nasional  Pembangunan  Perkotaan  (SNPP)  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan sitem  kota-kota  nasional  yang  efisien  dalam  konteks  pengembangan  wilayah nasional.  Dalam  perjalanannya  SNPP  ini  pula  menjadi  cikal-  bakal  lahirnya konsep  Program  Pembangunan  Prasarana  Kota  Terpadu  (P3KT)  sebagai  upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota yang diarahkan dalam SNPP.
Pada  era  90-an,  konsep  pengembangan  wilayah  mulai  diarahkan  untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal  antara KTI dan KBI, antar kawasan dalam wilayah  pulau,  maupun  antara  kawasan  perkotaan  dan  perdesaan  (sebagai  bias dari adopsi teori Hirschman dan Myrdal?). Perkembangan terakhir pada awal abad millennium,  bahkan,  mengarahkan  konsep  pengembangan  wilayah  sebagai  alat untuk  mewujudkan  integrasi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Konsep pengembangan  wilayah  yang  terakhir  ini  juga  tidak  terlepas  dari  sesat  pikir perencanaan  pembangunan  regional  yang  dilakukan  selama  ini  dimana  konsepsi bahari tidak dipandang sebagai kesatuan dalam konsep pembangunan wilayah 5 . Di Indonesia, berbagai konsep nomenklatur  kewilayahan    seperti “Wilayah”,  “Kawasan”,  “Daerah”,  “Regional”,  “Area”,  “Ruang”,  dan  istilah- istilah sejenis, banyak dipergunakan dan dapat saling dipertukarkan pengertiannya walaupun  masing-masing  memiliki  bobot  penekanan  pemahaman  yang  berbeda- beda, tetapi semuanya berasal dari bahasa Inggris yaitu region. Namun demikian, konsepsi  wilayah  saat  ini  dapat  diacu  pada  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Menurut  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, pengertian  wilayah  adalah  “ruang”  yang  merupakan  kesatuan  geografis  beserta segenap  unsur  terkait  yang  batas  dan  sistemnya  ditentukan  berdasarkan  aspek administrasi  dan  atau  aspek  fungsional.  Berdasarkan  pengertian  undang-undang tersebut,  ada  dua  aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  konsep  wilayah,  yaitu  : pertama,  di  dalam  wilayah  ada  unsur-unsur  yang  saling  terkait  yaitu  ruang  yang berfungsi lindung yang harus selalu dijaga keberadaannya dan ruang yang berfungsi budidaya  sebagai  tempat  manusia  melakukan  kegiatannya  untuk  kelangsungan hidupnya,   yang  pada  dasarnya  keduanya  tidak  dapat  hidup  dan berkembang serta survive (keberlanjutan)      sendiri-sendiri.      Kedua,      adanya  pengertian deliniasi  fungsi  berdasarkan  koordinasi  geografis  (batasan  berdasarkan  titik-titik koordinat) yang deliniasinya bisa wilayah administrasi (pemerintahan) atau wilayah fungsi tertentu lainnya.
Oleh  karenanya,  berdasarkan  UU  No.  26/2007,  Wilayah  harus  dibangun karena    secara    memiliki    fungsi    lindung    dn    fungsi    budidaya.    Menurut
Djakapermana  (2010),  pengembangan  wilayah  pada  dasarnya  mempunyai  tujuan agar wilayah itu berkembang  menuju tingkat perkembangan yang diinginkan.
Pengembangan   wilayah   dilaksanakan   melalui   optimasi   pemanfaatan sumber  daya  yang  dimilikinya  secara  harmonis,  serasi  dan  terpadu  melalui pendekatan  yang  bersifat  komprehensif  mencakup  aspek  fisik,  ekonomi,  sosial, budaya,  dan  lingkungan  hidup  untuk  pembangunan  berkelanjutan.  Sementara menurut  Sementara  menurut  Zen  (2001)  berpendapat  bahwa  pengembangan wilayah  tidak  lain  dari  usaha  mengawinkan  secara  harmonis  sumber  daya  alam, manusianya, dan teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri.
Dalam  perkembangannya,  pembangunan  wilayah  di  Indonesia  mengalami proses   yang  berkelanjutan  seusia  dengan  tuntutan  pembangunan  itu   sendiri. Namun demikian, tanpa disadari pembangunan wilayah masih menyisakan berbagai persoalan, diantaranya :
1. Ketimpangan  Wilayah  ( Regional  Disparity ) .  Agaknya,  paham  dualisme yang dikembangkan oleh ahli ekonomi pembangunan masih kental mewarnai pembangunan  wilayah  di  Indonesia.  Studi  Nurzaman  (1997)  menunjukkan secara nyata adanya ketimpangan pembangunan antara Kawasan Barat Inonesia (KBI) dan Kawasan Timur  Indonesia (KTI) terutama dalam bidang ekonomi. Lampiran-1, menunjukkan bagaimana kesenjangan wilayah di Indonesia pada tahun  2008.  Hal  ini  masih  berlangsung  sampai  saat  ini.  Data  PDB  nasional menunjukkan  Pulau  Jawa  masih  sangat  dominan  pengaruhnya  terhadap perekonomian nasional. Sebesar 57,51 persen dari PDB Indonesia disumbang oleh  Pulau  Jawa,  dengan  urutan  tiga  provinsi  terbesarnya  yaitu DKI  Jakarta (16,76%),    Jawa  Timur  (14,89%),   dan   Jawa   Barat   (13,91%). Sementara untuk Pulau Sumatera sumbangan terbesar berasal dari Propinsi Riau (7,08%), Sumatera  Utara  (5,30%)  dan  Sumatera  Selatan  (3,05%).  Secara  kuantitatif, kegiatan-kegiatan di sektor sekunder dan tersier masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan kegiatan sektor primernya lebih diperankan  oleh  luar  Pulau Jawa.  Pada  Triwulan  IV  2012,  apabila pengelompokan kegiatan  ekonominya dibedakan ke dalam tiga sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, maka secara spasial sektor primer lebih didominasi oleh wilayah luar Jawa (74,20%). Sedangkan untuk sektor sekunder dan tersier, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar   yaitu  masing-masing  sebesar  65,94% dan  66,15%.  Dari  sisi  ini terlihat bahwa perdagangan terjadi di blok ekonomi utama yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera sementara pada pulau-pulau lain seperti  di  Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tenggara,  Maluku,  dan  Papua  masih relatif kecil dan belum berkembang.
2. Keterkaitan  Desa-Kota  ( Rural-Urban  Linkage ). Kawasan  perkotaan  dan perdesaan  merupakan  lanskap  wilayah  yang  saling  berhubungan  melalui kertaikan hubungan ekonomi, sosial dan politik serta lingkungan  yang sangat komplkes  (Sugiana,  2005).  Perkembangan  desa  sangat  dipengaruhi  oleh perkembangan  kota,  demikian  juga  morfologi  kota  sangat  dipengaruhi  oleh perkembangan  desa.  Namun  demikian,  dalam  perkembangannya  keterkaitan desa  kota  menimbulkan  masalah  dalam  bentuk  penghisapan  sumber  daya.
Kota  menarik  semua  variabel  produksi  desa  yang  akhirnya  menimbulkan ketimpangan  pembangunan  antara  desa  dan  kota.  Dengan  kata  lain, perkembangan  pembangunan  kota  yang  pesat  telah  merubah  wajah  desa. Studi  Wilonoyudho  (2009)  menunjukkan  di  Indonesia  yang  terjadi  malahan keterkaitan  konsumsi  ( consumption  linkage ).  Artinya  kota-kota  besar  di Indonesia menjadi “parasit” dan menyedot sumberdaya desa secara gila- gilaan. Tetesan kebawah ( trickle down effect ) dan sebaran kemakmuran ( spread effect ) tidak terjadi 6 . Akibatnya dapat diduga, arus migrasi dari desa ke  kota  di  negeri ini  luar  biasa.  Pada  tahun  2008  misalnya,  provinsi  Jawa Tengah mengirimkan 13.000 tenaga kerja ke Jakarta dalam arus balik lebaran. Ini  artinya,  desa-desa  di  tanah  air  mengalami  kelangkaan  kesempatan  kerja. Justru  produk-produk  moderen  dari  kota  dan  dari  pusat  kapitalisme  dunia deras  mengalir  ke  desa.  Hadirnya  puluhan  stasiun  TV  swasta,  makin menyuburkan  pola  konsumsi  masyarakat  desa.  Pada  tahun  2008  juga merupakan  tahun   yang  sangat  istimewa  bagi   Indonesia  karena  pertama kalinya  dalam  sejarah  peradaban  modern  Indonesia,  jumlah  penduduk  kota (50,5%)    melebihi    jumlah    penduduk    desa    (49,5%).    Fenomena    ini memunculkan  peningkatan  populasi  di  perkotaan  yang  akhirnya  menjadi tekanan  bagi  perkembangan  kota.  Dampak  industrialisasi  dan  urbanisaasi telah juga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan perkotaan.Degradasi kualitas  lingkungan  di  Indonesia  berlangsung  lebih  cepat  dari  peningkatan tingkat   kesejahteraan.   Banjir,   kawasan   kumuh,   krisis   air   bersih   dan sebagainya merupakan contoh dari industrialisasi dan degradasi lingkungan ini. (Depertemen  PU,  2008).  Kompleksitas  persoalan  perkotaan  juga  bertambah sebagai akibat adanya otonomi daerah dan demokratisasi pembangunan. Krisis ideologi kepentingan         publik, konflik     kewenangan (pusat dan daerah), pembentukan kota-kota baru (implikasi dari pemekaran daerah),   krisis   lintas wilayah,      krisis      perbatasan      (TPA,      terminal      dll)  merupakan  bentuk permasalahan  perkotaan  yang  muncul  sebagai  derivatif dari otonomi daerah.
3. Ketimpangan     pendapatan     antar wilayah .     Salah     satu     bias     dari ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  adalah  ketimpangan  pendapatan antar  wilayah.  Dilihat  dari  sisi  PDRB  per  kapita  per  propinsi  (2000-2005), terjadi ketimpangan besar. PDRB per kapita  yang tinggi terpusat pada daerah kaya  sumber  daya  seperti  Kaltim,  Riau,  Papua,  dan  NAD,  serta  daerah ibukota.  Data  Susenas  2012  menunjukkan  Indeks  koefisien  gini  tahun  2008 sebesar 0,35 meningkat  menjadi 0,41 pada tahun 2012.  Indeks koefisien  gini tertinggi  (0,44)  terdapat  di  Provinsi  Gorontalo  dan  Papua,  sementara  yang terendah  terjadi  di  Kepulauan  Bangka    Belitung  (0,29) 7 .  Walaupun  dari  segi teori,  angka  gini  sebesar  0,41  dikategorikan  sebagai  ketimpangan  sedang, namun  peningkatan  angka  gini  dari  tahun  2002  perlu  mendapat  perhatian yang  serius.   Di  sisi  lain,  pertumbuhan  Indonesia  belum  berada  pada  jalur yang    benar,    karena    pendapatan    nasional    sebagai    bentuk    kue    nasional dinikmati  oleh  40%  dari  golongan  pendapatan  menengah  dan  20%  oleh golongan  pendapatan  teratas.  Sementara  itu,  40%  dari  golongan  pendapatan terendah  mengalami  penurunan  selama  periode  2002-2007.  Periode  2002-
2007 menunjukkan betapa 20% golongan teratas penduduk meningkat secara signifikan. Ketimpangan  pendapatan      terutama         pendapatan         antara wilayah  memunculkan  daerah  tertinggal 8 .  Hingga  tahun  2012  masih  ada 183 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia  yang 70 persen di antaranya di Kawasan Timur Indonesia (KTI 9 . Sebaran 183 kabupaten daerah tertinggal di 27 provinsi minus Jambi, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sulawesi  Barat,  yaitu  46  di  Sumatera,  9  di  Jawa,  16  di  Kalimantan,  34  di Sulawesi, 28 di Bali Nusa Tenggara, 15  di Maluku dan Maluku Utara,  serta 35 di Papua dan Papua Barat. Totalnya, 128 kabupaten daerah tertinggal atau sekitar   70   persen   di   KTI.   Provinsi   yang   jumlah   kabupaten   daerah tertinggalnya  terbanyak  ialah  Papua  memiliki  27  daerah  tertinggal,  Nusa Tenggara  Timur  (20),  Kalimantan  Barat  dan  Sulawesi  Tengah  (masing- masing 10), Sulawesi Tenggara (9), serta Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Barat (masing-masing 8).
4. Kemiskinan .    Pada    sisi    lain,    jumlah    orang    miskin    masih    cukup merisaukan.  Sebanyak  11,66%  penduduk  masih  dalam  kategori  miskin yang teresebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran penduduk miskin didominasi oleh daerah perdesaan. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada di  Propinsi  Papua  (30,66%)  dan  Papua  Barat  (27,04%).  Sejalan  dengan pergesaran      paradigma  pembangunan,  hasil  kajian  menunjukkan  bahwa tidak  terdapat  korelasi  yang positip  antara  kemajuan  ekonomi  dan tingkat  kesejahteraan  rakyat  yang  diukur  dalam  konsep  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  diantaranya  penelitian  Gustav  Ranis  & Frances  Stewart  (2002)  dan  Valeria  Constantini  dan  Salvatore  Monni (2006).  Kondisi  ini  juga  berlaku  di  Indonesia.  Daerah  yang  memiliki pendapatan  perkapita  tinggi  tidak  menunjukkan  hubungan  yang  searah dengan  IPM.  Dengan  lain  perkataan,  perkembangan  IPM  regional  dan pendapatan  regional  domestik  bruto  (PDRB)  relatif  tidak  seirama. Perkembangan  PDRB  yang  tinggi  tidak  selalu  diikuti  oleh  perkembangan IPM yang tinggi pula. Sebaliknya, pertumbuhan PDRB yang rendah belum tentu  diikuti  oleh  perkembangan  IPM  yang  rendah  pula.  Sebagai  contoh pada   tahun   2006,   Provinsi   DIY   memiliki   prestasi   terbaik   dalam menerjemahkan  pertumbuhan  ekonomi  ke  dalam  pembangunan  manusia, dengan hanya urutan 17 pada PDRB per kapita tetapi mencapai urutan 4 pada IPM. Sebaliknya, provinsi Papua dengan PDRB menempati urutan 4, tetapi hanya menempati urutan IPM paling rendah. Ini adalah bukti bahwa sumber daya alam  yang begitu besar  yang dimiliki Provinsi Papua tidak dinikmati oleh  sebagian  besar  rakyatnya  (Gintings,  2008).  Menurut  Kuncoro  (2009) salah  satu  sebab  munculnya  daerah  tertinggal  ini  adalah  rendahnya  IPM disamping terbatasnya infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.
Pembangunan Wilayah: Amanah RPJMN (2010-2014)
Kesenjangan  antar  daerah  dalam  indikator  kesehatan,  termasuk  distribusi sumber  daya  manusia  di  bidang  kesehatan  (HRH)  tetap  menjadi  perhatian  yang serius.  Pasokan  tenaga  kesehatan  di  fasilitas  umum  telah  meningkat  sejak pertengahan    1990-an,    yang    mencerminkan    perhatian    pemerintah    untuk
peningkatan  akses  ke  pelayanan  kesehatan,  terutama  di  daerah  terpencil  dan terlayani,  dan  mencerminkan  peningkatan  jumlah  sekolah  kebidanan  dan keperawatan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Sekitar  50.000  bidan  dan  perawat sekarang  sedang  diproduksi  setiap  tahun.  Sementara  jumlah  dan  rasio  tenaga kesehatan  telah  meningkat,  penyebaran  praktik  dan  distribusi  tidak  merata  tetap menjadi  perhatian  serius.  Selain  itu,  peningkatan  pesat  dalam  jumlah  telah menimbulkan  kekhawatiran  tentang  kualitas  mereka,  dan  terutama  kecukupan standar    akreditasi    dan    sertifikasi    serta    kesiapan    mereka    untuk    mengambil tanggung  jawab  di  lingkungan  pedesaan  yang  sering  jauh  dari  rumah  sakit universitas  dan  sekolah  keperawatan  dan  kebidanan  dari  mana  mereka  lulus (Hattari; 20120)
Berbagai  alternatif  penyelesaian  persoalan  pembangunan  wilayah  di Indonesia  telah  banyak  dilakukan  utamanya  oleh  pemerintah.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 telah menetapkan strategi dan kebijakan pengembangan wilayah yaitu:
1.   Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa- Bali  dengan  tetap  menjaga  momentum  pertumbuhan  di  wilayah Jawa-Bali.
2.  Meningkatkan  keterkaitan  antarwilayah  melalui  peningkatan perdagangan  antar  wilayah  untuk  mendukung  perekonomian domestik.
3.   Meningkatkan  daya  saing  daerah  melalui  pengembangan  sektor- sektor unggulan di tiap wilayah.
4.   Mendorong  percepatan  pembangunan  daerah  tertinggal,  kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; serta
5.   Mendorong    pengembangan    wilayah    laut    dan    sektor-sektor kelautan.
Reorientasi     Pembangunan: Negara Kesejahteraan, Dari Pembangunan

## Nasional Ke Pembangunan Wilayah
Menurut  Dedi  M,  Masykur  (2000)  perencanaan  pembangunan  wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah  sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan  potensi tersebut  secara efisien,  tertib  dan  aman.  Sementara  menurut  Sjafrizal  (2012)  kebjakan pembangunan  wilayah  pada  dasarnya  merupakan  keputusan  dan  intervensi pemerintah,  baik  secara  nasional  maupun  regional  untuk  mendorong  proses pembangunan  daerah  secara  keseluruhan.  Kebijakan  pembangunan,  dalam  arti seluas-luasnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dalam  konteks  Negara  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  1945  memuat tujuan  (visi)  dan  misi  abadi  bangsa  Indonesia.  Visi  abadi  yang  dimaksud sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ialah “Negara Indonesia yang merdeka,  berdaulat,  adil  dan  makmur”.  Sedangkan  misinya  adalah  pertama, melindungi  segenap  bangsa  Indonesia;  kedua,  memajukan  kesejahteraan  umum; ketiga,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  keempat,  ikut  melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran   visi   dan   misi   tersebut   diatas   yang   menyangkut   kesejahteraan
masyarakat  kemudian  dituangkan  dalam  pasal-pasal  UUD  1945  yang  berkenaan dengan kesejahteraaan.
Dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  kesejahteraan  diartikan  sebagai  hal  atau keadaan  sejahtera;  keamanan,  keselamatan,  ketenteraman.  Sementara  sejahtera didefinisikan  sebagai  aman  sentosa  dan  makmur;  selamat  (terlepas  dari  segala macam  gangguan).  Manakala  kata  sejahtera  diartikan  sebagai  banyak  hasil  atau serba kecukupan. Kata kesejahteraan selalu didekatkan dengan kata kemakmuran. Dalam  konteks  ini,  terdaat  peranan  negara  dalam  menghadirkan  kesejahteraan. Peran  negara  terhadap  kesejahteraan  rakyat  dituangkan  dalam  pasal-pasal  UUD 1945 berikut :
Pasal 27 (ayat 2):
...(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 33 (ayat 1, 2 dan 3)
1. Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## Pasal 34 (ayat 1)
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  yang  mengatur  tentang  perekonomian dapat  diartikan  bahwa  perkonomian  secara  imperatif  harus  disusun,  tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai dengan kehendak dan perilaku para penguasa. Ketimpangan yang muncul harus direstruktur dengan campur tangan pemerintah, agar  daulat  pasar  tidak  menggusur  daulat  rakyat.  Pasal  33  UUD 1945 mencerminkan adanya demokrasi ekonomi dan demokrasi Indonesia berdasar pada faham kebersamaan dan asas kekeluargaan ( mutualism dan brotherhood alias berjamaah dan  berukhuwah 10 . Esensi kata bumi, air dan kekayaan alam menunjukkan bahwa negara memiliki wilayah  yang terdiri  dari bumi, air dan kekayaan alam yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam menyusun kebijakan pembangunan wilayah perlu ditetapkan dua alternatif  sasaran  yaitu  kemakmuran  wilayah  ( place  prosperity ),  kemakmuran masyarakat  ( people  prosperity )  atau  keduanya  sekaligus.  Bila  kemakmuran wilayah  yang  menjadi  sasaran,  maka  hasilnya  adalah  kondisi  fisik  wilayah seperti  sarana,  prasarana  dan  perumahan,  fasilitas  pelayanan  sosial,  kualitas lingkungan  hidup  dan  sebagainya  yang  akan  menjadi  tujuan.  Membaiknya kemakmuran  wilayah  ini  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  wilayah, namun  kondisi  ini  memerlukan  investasi  yang  besar.  Kemajuan  ekonomi menyebabkan  akan  terjadinya  proses  migrasi  sebagai  akibat  terbuka  lapangan kerja.  Namun  demikian,  kondisi  ini  akan  dinikmati  oleh  kaum  pendatang
(sebagai   akibat   kualitas   kaum   pendatang   lebih   baik)   yang   akirnya   akan menciptakan ketimpangan pendapatan ( income disparity ).
Sebaliknya  bila  sasaran  utama  adalah  kemakmuran  rakyat  ( people prosperity ), maka yang menjadi sasaran adalah pembangunan masyarakat. Kegiatan pembangunan yang akan dilakukan akan bertumpu pada pengembangan penddikan, peningkatan  pelayanan  kesehatan,  penerapan  telnologi  dan peningkatan produksi dan  sebagainya.  Intinya  adalah  bagaimana  memberdayakan  masyarakat  dalam segala bidang. Di satu sisi pengeluaran    investasi   infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, namun di sini lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya perbaikan modal manusia sebetulnya  juga memberikan  manfaat positif bagi  pertumbuhan ekonomi melalui  tersedianya  tenaga  kerja  yang  berkualitas  (Sjafii,  2009).  Hasil  kebijakan pembangunan  yang berorentasi kemakmuran rakyat ini biasanya tidak secepat dan semaju dibandingkan dengan kebijakan kemakmuran wilayah.
Dalam  konteks  pembangunan  wilayah  (baca  daerah),  perlu  dilakukan  tiga pendekatan strategi pokok yaitu: pendekatan spasial ( spatial approach ), pendekatan sektoral ( sectoral approach ) dan pendekatan        manusia         ( human approach ). Keitga pendekatan ini harus dilakukan secara terpadu dan melalui alokasi investasi secara  regional.  Pada  strategi  berdimensi  spasial  perlu  menitikberatkan    pada strategi  pengembangan  perkotaan,  pengembangan perdesaan, dan pengembangan wilayah. Pada  tingkat kota adalah  dengan memanfaatkan  jaringan  kota-kota  yang ada  yaitu  dengan  mengembangkan  kota  kelas  dua  dan  kota-kota  baru  (sebagai dampak dari pemekaran wilayah).
Pengembangan  perdesaan  dilakukan  melalui  pemberdayaan  masyarakat desa,  pengembagan  desa  pantai,  merevitalisasi  modal  sosial  masyarakat  lokal, peningkatan  keterkaitan  antara  desa-kota  dan  pengembangan  ekonomi  lokal. Sementara    pada    tingkat    wilayah    adalah    dengan    memanfaatkan kecamatan sebagai  pusat  pertumbuhan  yang  berbasis  pada  keunggulan  komparatip. Pembangunan  wilayah  dilakukan  dengan  menciptakan  pusat-pusat  kegiatan ekonomi baru terutama di luar Jawa dan meningkatkan keterkaitan wilayah- wilayah ekonomi unggulan di luar Pulau Jawa.
Ketiga strategi ini bermuara pada strategi pengembangan kawasan berbasis kluster 11 .   Di   sisi   lain,   perkembangan   wilayah   perlu   juga   memperhatikan penetapan wilayah pembangunan dengan memperhatikan aspek kesamaan kondisi ( homogenous  region ),  aspek  keterkaitan  antar  daerah  ( nodal  region ),  aspek kesamaan kondisi  geografis antar wilayah ( functional  region ) dan aspek kesatuan administrasi wilayah pemerintahan ( planning region ).
Pendekatan      sektoral pada   intinya     memperhatikan     dan     memprioritaskan subsektor  kunci  yang  ada  di  wilayah.  Pendekatan  ini  dilakukan  atas  dasar kompetensi  inti  dan  produk  unggulan  yang  ada  di  masing-masing  daerah.  Oleh karenanya perlu dipertimbangkan konsep regionalisasi produk . Sampai saat ini dan beberapa  tahun  ke  depan,  struktur  ekonomi  bebrapa  daerah  di  Indonesia Papua, Kaltim, Riau, Aceh masih berbasis tambang, minyak dan  gas serta sektor industri  dan  jasa  yang  terkait  tambang  dan  migas.  Sebagai  sumberdaya  tak terbaharui ( non renewable resources ) tambang,  minyak dan  gas tersebut di masa
yang akan datang akan habis. Oleh karenanya, daerah penghasil  tambang tersebut harus  sedini  mungkin  mempersiapkan  sektor  utama  baru  yang  berbasis  pada sumberdaya  alam  yang  terbaharui  ( renewable  resources )  yang  potensial  yakni agribisnis (dalam arti luas).
Pada  pendekatan  manusia,  penekanan  investasi  pada  manusia  diyakini merupakan  basis  dalam  meningkatkan  produktivitas  faktor  produksi  secara  total. Kualitas  manusia  yang  meningkat  merupakan  prasyarat  utama  dalam  proses produksi  dan  memenuhi  tuntutan  masyarakat  industrial.  Penempatan  manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada       pentingnya       pemberdayaan ( empowerment )  manusia,  yaitu:  kemampuan  manusia  untuk  mengaktualisasikan segala potensinya. Peningkatan mutu SDM mencakup dalam 5 aspek          yakni peningkatan     mutu pendidikan 12 ,     peningkatan     kualitas  Pelayanan  kesehatan, peningkatan    akhlak   dan   agama,   peningkatan   kualitas   ketenagakerjaan   dan aparatur pemerintah, dan kependudukan. Hubungan antara tingkat pendidikan inilah yang akan menjadi modal dasar bagi peningkatan ekonomi.

## KESIMPULAN
1.   Dalam  suatu  proses  pembangunan,  unsur  pertumbuhan  dan  perubahan ( growth  and  change )  akan  terjadi  secara  simultan.  Ciri  dan  kecepatan perubahan  tidak  sama  antara  negara-negara  manapun  antara  satu  periode dengan  periode  yang  lain  di  suatu  negara.Menterjemahkan  perkembangan masa lalu ke perencanaan masa depan sangatlah tidak mudah dan tidak dapat dilakukan  begitu  saja.  Di  satu  pihak  berbagai  faktor  ketidakpastian ( uncertainities )  cukup  banyak  dan  sulit  diperhitungkan  dalam  lingkungan dunia    yang    semakin    kompleks.    Namun,    merencanakan    sesuatu berdasarkan  semata-mata  perkembangan  masa  lalu,  tidak  ubahnya  dengan "merencanakan   masa    lalu".   Jadi,   kesimpulan   antara   pengalaman, ketajaman visi dalam melihat faktor penting di masa depan serta peningkatan kemampuan atau kualitas metodologi perencanaan akan merupakan tuntutan masa depan (Iwan Jaya Azis, 1990).
2.   Proses  pembangunan  adalah  upaya  menciptakan  perubahan  ke  arah  yang diinginkan  dan  direncanakan.  Pada  masa  lalu,  pembangunan  diartikan sebagai  sebagai  suatu  proses  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi semata. Munculnya ilmu-ilmu kewilayahan, khususnya regional development dan regional sciences merupakan bentuk-bentuk kritik atas cara pandang terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu sering melihat dari kacamata  makro  (pembangunan  nasional),  sedangkan  salah  satu permasalahan  riil  pembangunan  adalah  masalah  ketimpangan  wilayah (regional disparity ).
3. Ketimpangan   (wilayah)   muncul   sebagai   akibat   dari   proses   adopsi konsep Simon  Kuznets (1966) melalui The  First Fundamental Theorem of  Welfare  Economics .  Melalui  konsep  ini  Kuznets  menjelaskan  kurva U-terbalik;  yang menyatakan  bahwa bagi negara yang pendapatannya rendah,   pertumbuhan   ekonomi   harus   mengorbankan   pemerataan ( trade off antara pertumbuhan dan pemerataan). Pemahaman seperti ini   telah   memberi   legitimasi   dominasi   peranan   pemerintah   untuk
memusatkan  pengalokasian  sumberdaya  pada  sektor-sektor  atau wilayah-wilayah  yang  berpotensi  besar  dalam  menyumbang  pada pertumbuhan ekonomi 13 . 4. Pembangunan wilayah bukanlah semata-mata fenomena dalam dimensi lokal  dan  regional  namun  juga  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari kepentingan   pembangunan   nasional   bahkan   global. Konsepsi   tiada negara  tanpa  wilayah,  tiada  negara  tanpa  rakyat ,  agaknya  perlu dijadikan  dasar  dalam  pengembangan  pembangunan  wilayah  di  masa depan.
5. Permasalahan        pokok        yang   harus   dipecahkan   dalam   konsepsi pembangunan     wilayah     adalah     adanya     keinginanyangkuatuntuk menghadirkankesejahteraan (welfare) dengan mengurangi ketimpangan wilayah  (disparity);  baik  disparity  between  region  maupun  disparity within  region  untuk  jangka  waktu  yang  panjang.  Keinginan  ini  harus dilandasi  oleh  doktrin  kesejahteraan  wilayah  dan  doktrin  kesejahteraan rakyat (sosial)  yang didukung oleh sistem ekonomi politik negara  yang memihak  pada  keadulatan  rakyat  (berdasar  atas  asas  kekeluargaan). Merubah   paradigma   pembangunan   nasional   menjadi   keunggulan wilayah (daerah) merupakan jalan  yang harus ditempuh. Paradigma ini akhinya akan menghantarkan kita menjadi welfare state.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkadri,           Muchdie          dan      Suhandojo,      2001. Tiga          Pilar Pengembangan  Wilayah:  Sumber  Daya  Alam,  Sumber  Daya  Manusia,
dan Teknologi .      Direktorat      Kebijaksanaan      Teknologi      untuk Pengembangan  Wilayah  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi. Jakarta.
Anwar,  Effendi  dan  Rustiadi,  Ernan,  2003.  Alternatif  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Bagi  Indonesia  di  Masa  Depan.  Makalah  disampaikan pada  Seminar  Nasional  “Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional dan  Ekonomi  Politik Baru  Pasca  UUD  1945  dan  Peresmian  Himpunan Perencana Pembangunan  Wilayah  dan Perdesaan  (HPWD)”. Jakarta,  2
Juli.
Azis,    Iwan Jaya,(1990) Transformasi Ekonomi Indonesia dan Prognosa Masa Depan, Makalah  yang disampaikan pada Simposium Nasional “Menuju Masayarakat Indonesia Abad XXI” yang dilaksanakan oleh ICMI pusat,
Jakarta.
Azis,    Iwan    Jaya,1994. Ilmu     Ekonomi      Regional      dan      Beberapa Aplikasinya  di    Indonesia ,    Lembaga    Penerbit    Fakultas    Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Riyadi, Dedi M. Masykur, 2000. Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah, Makalah yang  disampaikan  pada  Diseminasi  dan  Diskusi Program-Program Pengembangan      Wilayah      dan      Pengembangan Ekonomi  Masyarakat  di  Daerah,  Hotel  Novotel,  Bogor,  15-16  Mei Direktur  Jenderal  Penataan  Ruang,  2003.
Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Makalah pada  Stadium  General  Sekolah  Tinggi  Teknologi Nasional (STTNAS), Yogyakarta.
Gintings, Charisma Kuriata, 2008. Analisi Pembangunan     Manusia               di Indonesia, Tesis ,   Sekolah    Pascasarjana    Univeristas    Sumatera Utara, Medan.
Issard,  Walter, 1975. Introduction to Regional Science. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
M.  Baiquni,  2005.,  Sesat  Pikir  Perencanaan  Pembangunan  Regional:  Refleksi Kritis di Era Pembangunan Daerah . Forum   Perencanaan Pembangunan ,            Edisi    Khusus, Januari. Kuncoro,         Mudradjad.      2005, PengantarPerencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah , Edisi Kedua, Yogyakarta, BPFE UGM.
Kuncoro,   Mudradjad.   2010, Masalah,   Kebijakan   dan   Politik:   Ekonomika Pembangunan , Jakarta: Penerbit Erlangga.
Nurzaman,  Siti  Sutriah.1997.  Tinjauan  Kesenjangan  Wilayah  di  Indonesia . Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. ITB. Vol. 8. No.4. pp.11-21.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
Rustiadi, Ernan, 2001. Pergeseran Menuju Paradigma Baru Pembangunan Wilayah.     Makalah     yang     disampaikan     pada     Forum     Diskusi Pengembangan       Metode,       Puslitbang       Ketenagakerjaan       dan Ketransmigrasian, Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi, 20 Agustus.
Rustiadi,      Ernan,      Sunsun      Saefulhakim   dan   Dyah   R.   Panuju,   2011.
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Jakarta: Crespent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Setiadi,            Hafid, 2007. Pembangunan Wilayah: Gagasan Ruang Ekologis dan  Pembangunan  Berkelanjutan. Makalah yang  disampaikan  pada dalam  Seminar                  Nasional  “Pembangunan  Wilayah  Berwawasan Lingkungan”  di  Balai  Senat  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta tanggal 27 Oktober.
Sirojuzilam     dan      Kasyful           Mahalli,           2011. Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi . USU-Press. Medan.
Soegijoko,  Budy  Tjahjati,  Gita  Chandrika  Napitupulu  dan  Wahyu  Mulyana (Eds), 2005. Bunga Rampai Pembangunan kota Indonesia Dalam Abad I, Buku   I   Konsep   dan   Pendekatan   Pembangunan   Perkotaan   di Indonesia , URDI dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta.
Sugiana,  Kawik,  2005. Keterkaitan  Desa  kota  di  Indonesia ,  dalam  Soegijoko,
Budy  Tjahjati,  Gita  Chandrika  Napitupulu  dan  Wahyu  Mulyana  (Eds) (2005). Bunga rampai
Pembangunan  kota  Indonesia  Dalam  Abad  I,  Buku  I  Konsep  dan  Pendekatan Pembangunan  Perkotaan  di  Indonesia,  URDI  dan  Yayasan  Sugijanto Soegijoko, Jakarta.
Sjafii,  Achmad,  2009.  Pengaruh  Investasi  Fisik  dan  Investasi  Pembangunan Manusia  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Jawa  Timur  1990-2004.
Journal of Indonesian Applied Economics . Vol. 3 No. 1 Mei 2009, 59- 76
Sjafrizal,          2012. Ekonomi   Wilayah   dan   Perkotaan .   PT.   RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Swasono,  Sri  Edi,  2010. Indonesia  dan  Doktrin  Kesejahteraan  Sosial:  Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The        End      of         Laissez- Faire .
Perkumpulan PraKarsa. Jakarta. Tarigan,      Robinson,        2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah , Jakarta: PT. Bumi Aksara.