## FUNGSI RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG
Dewi Kurniasih 1 dan Yudi Rusfiana 2
1 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom, dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id
2 Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri, rusfianayoudhy@gmail.com

## Abstrak
Demokrasi menjamin rakyat dapat mengemukakan aspirasinya. Namun terkadang media penyampaian aspirasi ini masih terbatas. DPRD sebagai lembaga perwakilan di  daerah  dituntut  menjalankan  fungsi  mengartikulasikan  aspirasi  rakyat  dalam kegiatan  yang disebut  reses.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  datanya  dilakukan  melalui  observasi langsung,  wawancara  dan Focus  of  Group  Discussion .  Analisa  data  dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bandung sudah melaksanakan fungsi  reses dengan baik  sesuai  jadwal  yang telah ditentukan di daerah pemilihannya masing-masing. Masyarakat mengikuti kegiatan reses  secara  antusias  ditengah pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga  protokol kesehatan secara ketat. Tentu tujuan masyarakat hadir dalam kegiatan reses tersebut cukup beragam. Tersirat sebuah harapan bahwa aspirasi mereka dapat ditampung oleh anggota DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan membuat  kebijakan.  Sehingga  kegiatan  reses  ini  tidak  hanya  bersifat  politis  saja mengingat anggota DPRD bertemu konstituennya, tetapi lebih kepada bagaimana jarring aspirasi dapat diartikulasikan.
Kata Kunci : Reses, Artikulasi, Aspirasi, Anggota, DPRD

## Abstract
Democracy  ensures  that  the  people  can  express  their  aspirations.  However, sometimes  the  media  for  conveying  these  aspirations  is  still  limited.  DPRD  as  a representative  institution  in  the  region  is  required  to  carry  out  the  function  of articulating the aspirations of the people in an activity called a recess. The method used in this research is descriptive method. The data collection technique is done through  direct  observation,  interviews  and  Focus  of  Group  Discussion.  Data analysis  was  carried  out  qualitatively.  The  results  showed  that  members  of  the Bandung Regency DPRD had carried out the recess function well according to a predetermined  schedule  in  their  respective  constituencies.  The  community participated in the recess activities enthusiastically amid the Covid-19 pandemic
while maintaining strict health protocols. Of course, the purpose of the community attending  the recess  activity is  quite diverse. There is  an implicit hope that  their aspirations  can  be  accommodated  by  DPRD  members  and  then  conveyed  to interested parties in making policies. So that this recess activity is not only political, considering that DPRD members meet their constituents, but rather how the net of aspirations can be articulated.
Keywords: Recess, Articulation, Aspiration, Member, DPRD.

## PENDAHULUAN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah.  Selanjutnya  penyelenggara  Pemerintahan Daerah khususnya di kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh  Perangkat  Daerah.  (UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2014).
Anggota  DPRD  merupakan  kepanjangan  tangan  rakyat.  Sebagaimana termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR, DPRD  dan  DPD  (MD3)  menjelaskan  bahwa  “DPRD  kabupaten/kota  merupakan lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Anggota  dari  DPRD kabupaten/kota terdiri dari perwakilan partai politik yang merupakan peserta dari pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat” (Rizka Azzahri, Seno Andri, & Adianto, 2021).
Kewajiban  anggota  DPRD  salah  satunya  adalah  menyerap,  menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lebih lanjut k ewajiban yang dimiliki  anggota  DPRD  baik  Kabupaten/Kota  diantaranya  adalah:  (1)  Mampu menyerap  dan  juga  menghimpun  setiap  aspirasi  dari  aspirasi  konstituen  dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala. Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja  secara  berkala”  adalah  kewajiban  anggota  DPRD  kabupaten/kota  untuk bertemu  dengan  konstituennya  secara  rutin  pada  setiap  masa  reses,  yang  hasil pertemuannya  dengan  konstituen  dilaporkan  secara  tertulis  kepada  partai  politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota. Pemberian pertanggungjawaban secara
moral  dan  politis  disampaikan  pada  setiap  masa  reses  kepada  pemilih  di  daerah pemilihannya. (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). (2) Anggota DPRD dapat menampung serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dan (3) Anggota DPRD juga dapat mempertanggungjawabkan  setiap  tugas  baik  moral  maupun  politis  kepada konstituen terutama di daerah pemilihannya.
Bentuk  dari proses  penyampaian aspirasi  yang diberikan oleh masyarakat kepada  DPRD  diantaranya  melalui  kegiatan  reses  anggota  dewan.  Reses  sendiri sebagaimana  disampaikan  dalam  undang-undang  menjadi  salah  satu  kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai anggota DPRD yaitu menyerap serta menghimpun setiap  aspirasi  dari  masyarakat  melalui  kunjungan  kerja  yang  pelaksanaannya dilakukan secara berkala. Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintah, dapat dilakukan melalui kunjungan DPRD ke daerah  pilihan  (dapil)  kepada  konstituennya,  maupun  melalui  hasil  musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), bisa juga melalui Kepada Daerah Setempat (Bupati) ataupun DPC/DPD Partai (Hendriyanto, 2020).
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  42  Tahun  2020  tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Kegiatan  Reses  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD Kabupaten  Bandung  dinyatakan  bahwa  “Reses  adalah  manifestasi  kewajiban Pimpinan  DPRD  dan  Anggota  DPRD  untuk  melakukan  komunikasi  dua  arah dengan Konstituen melalui kunjungan kerja dan bertemu Konstituennya di Daerah Pemilihan  (Dapil)  masing-masing  yang  dilakukan  secara  rutin  pada  setiap  masa Reses”. Reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menyerap dan  menindaklanjuti  aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat  guna  memberikan pertanggungjawaban  secara  moral  dan  politis  kepada  masyarakat  di  daerah pemillihan sebagai  perwujudan perwakilan rakyat  dalam pemerintahan.  Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut agar dapat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran  serta  berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  maka  pelaksanaan  reses  perlu mengikuti petunjuk teknis ini.
Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan  masyarakat  guna  memberikan  pertanggungjawaban  moral  dan  politis
kepada  konstituen  di  Dapil  sebagai  perwujudan  perwakilan  rakyat  dalam pemerintahan  (Sembiring,  2017).  Aspirasi  masyarakat  Kabupaten  Bandung  yang ditampung dalam reses mencakup Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang Pembangunan  dan  Bidang  Kesejahteraan. Setelah  itu  anggota  DPRD  dapat menampung  serta  melakukan  tindak  lanjut  dari  setiap  aspirasi  tersebut  serta pengaduan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat.  Anggota  DPRD  melakukan pertanggungjawaban  moral  maupun  politis  terhadap  setiap  aspirasi  masyarakat yang disampaikan kepada konstituen didaerah pemilihannya.
Tahun  sidang  DPRD  dibagi  dalam  3  (tiga)  masa  persidangan.  Masa persidangan  meliputi  masa  sidang  dan  masa  reses,  kecuali  pada  persidangan terakhir  dari  satu  periode  keanggotaan  DPRD  kabupaten/kota,  masa  reses ditiadakan. Persiapan kegiatan reses dimulai dengan rapat Pimpinan DPRD untuk membahas jadwal pelaksanaan kegiatan reses. Rapat Pimpinan DPRD diikuti oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD I, Wakil Ketua DPRD II, seluruh Ketua Fraksi dan  Ketua  Daerah  Pemilihan  bersamaan  dengan  Sekretaris  DPRD.  Hal  yang menjadi  pertimbangan  dalam  menentukan  jadwal  kegiatan  reses  adalah  jadwal kegiatan  DPRD,  kegiatan  Pemerintah  Daerah  dan  kegiatan  peserta  reses  yang mengikuti kegiatan reses (Beriansyah & Mutiarin, 2015). Agar peserta reses dapat menghadiri  kegiatan  reses,  dalam  menentukan  jadwal  kunjungan  ke  Dapil  harus sesuai dengan kegiatan masyarakat di Dapil tersebut.
Sesuai  dengan  peraturan  DPRD  Kabupaten  Bandung,  kegiatan  Reses  di DPRD Kabupaten Bandung dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Dalam kegiatan ini anggota DPRD mengunjungi daerah pemilihannya (Dapil) dimana masyarakat berhadapan langsung dan berbicara terbuka kepada anggota DPRD. Sebagai wakil rakyat,  DPRD  melaksanakan  kegiatan  ini  guna  menyerap  langsung  aspirasi masyarakat.  Dalam  Reses  ini,  anggota  DPRD  menerima  segala  keluhan  rakyat untuk ditindaklanjuti (Jannus T.H & Manurung, 2020).
Proses  reses  DPRD  menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  demokrasi. Sebagaimana  disampaikan  oleh  Sanit  (1985:203)  bahwa  teori  demokrasi mengajarkan  bahwa  anggota  masyarakat  mengambil  bagian  atau  berpartisipasi dalam proses dan penentuan kebijakan pemerintah. Disini, anggota DPRD dalam
melaksanakan kewajibannya atas nama rakyat. Baik dalam perumusan serta dalam memutuskan setiap kebijakan yang tentu menyangkut setiap aspek kehidupan dari masyarakat.  Setiap  wakil  rakyat  diharapkan  mampu  menyerap  setiap  aspirasi masyarakat  dengan  baik  sehingga  dapat  mengetahui  apa  saja  aspirasi  ataupun keinginan yang tengah berkembang di masyarakat.
Masyarakat  yang  memilih  wakil  rakyatnya  yaitu  DPRD  tentu mengharapkan  kesejahteraan  kepada  mereka  melalui  aspirasi  yang  hendak ditujukan kepada pimpinan DPRD lewat wakil rakyat dari setiap fraksi manapun yang  sudah  mereka  pilih.  Tujuan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  mengetahui fungsi  reses  dari  anggota  DPRD  dalam  mengartikulasikan  setiap  aspirasi  dari masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung.
DPRD merupakan penyelenggara pemerintah daerah sekaligus badan yang menjembatani  antara  masyarakat  dengan  pemerintah.  Dalam  konteks  ini  setiap DPRD  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  itu  dimana  yang  dimaksud  dalam peranannya sebagai anggota DPRD adalah melaksanakan setiap hak yang dimiliki serta  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukan  dari  anggota  DPRD  tersebut. Anggota  DPRD  melaksanakan  peranannya  untuk  masyarakat  sesuai  dengan kewajibannya  menampung,  menindaklanjuti  segala  aspek  keluhan  yang  ada  di masyarakat. Parlemen yang berada di daerah dalam hal ini DPRD adalah lembaga perwakilan  rakyat  yang  berkedudukan  di  daerah  (Budiardjo,  2008:322).  DPRD yang  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  merupakan  unsur  pemerintahan  di daerah yang mempunyai tugas membuat peraturan daerah serta menyerap aspirasi masyarakat  dan  menampung  berbagai  aspirasi  dari  masyarakat  yang  telah memilihnya.
DPRD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah berkedudukan  sebagai  perwakilan rakyat  di  daerah dimana merupakan unsur dari penyelenggara di pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui  bahwa  DPRD  memiliki  3  (tiga)  fungsi  yaitu  fungsi  legislasi,  fungsi pengawasan  serta  fungsi  anggaran.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  27  Tahun 2009  tengan  MD3  pada  pasal  292  ayat  2  dan  pasal  343,  DPRD  tidak  hanya melaksanakan  fungsi  legislasi,  pengawasan  dan  anggaran  saja,  akan  tetapi
melakukan fungsi representasi juga. Ketiga fungsi yang dimiliki DPRD dijalankan dalam  rangka  mengemban  setiap  amanat  dari  rakyat  baik  di  tingkat  provinsi maupun  Kabupaten/kota.  Fungsi  yang  pertama  yaitu  fungsi  legislasi.  Fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki oleh DPRD untuk membuat kebijakan melalui peraturan daerah bersama dengan Kepala daerah. Kedua yaitu fungsi pengawasan dimana  DPRD  memiliki  fungsi  untuk  mengawasi  pelaksanaan  dari  perundang- undangan  yang  telah  dibuat,  termasuk  peraturan  daerah  serta  peraturan  kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran dari DPRD dilaksanakan bersama dengan pemerintah daerah  dalam  menyusun  serta  menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD).
Masa Reses berasal dari bahasa Belanda yaitu recess dimana artinya adalah berlibur.  Berdasarkan  maknanya  tersebut  maka  reses  dilakukan  pada  liburan sekolah (liburan semester setelah ujian) serta liburan parlemen. Masa reses adalah kegiatan untuk berhenti dari segala kegiatan DPRD di tengah masa tugasnya. DPR maupun DPRD melakukan reses  sebagaimana  yang dilakukan  di  negara  Belanda dimana  anggota  parlemen  yang  berkedudukan  sebagai  anggota volksraad (DPR) maupun regentschapsraad (DPRD)  yang  berkedudukan  di  kabupaten/kota,  yang saat itu mengikuti liburan. Pelaksanaan masa reses tersebut sekali setahun selama kurun waktu tiga bulan (Prihatmoko 2006:4). Namun reses dalam konteks politik memiliki makna kunjungan  yang  dilakukan  DPR/DPRD ke daerah  pemilihannya untuk menyerap serta menampung setiap aspirasi rakyat.
Bagi semua anggota DPRD wajib mengunjungi setiap daerah pemilihannya dimana  bertujuan  untuk  dapat  menyerap  aspirasi  masyarakat  yang  telah memilihnya. Setiap anggota DPRD setelah melaksanakan kegiatan pada masa reses kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut lalu disampaikan dalam rapat paripurna (Marijan 2010:53). Zuhri (2012:4) memberikan penjelasan bahwa reses sendiri adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan  kerja  secara  berkala.  Zuhri  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  kegiatan reses terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu:
1) Rapat Badan Musyawarah tentang jadwal pelaksanaan dan lokasi reses.
2) Penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan Sekretariat DPRD.
3) Masa Tugas reses.
4) Rapat Laporan reses.
Masa Reses adalah bagian dari persidangan. Masa reses digunakan anggota DPRD  dengan  cara  perseorangan  maupun  berkelompok  untuk  meninjau  hasil daerahnya  sebagai  upaya  penyerapan  aspirasi  dari  rakyat.  Reses  merupakan kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  anggota  DPRD  dalam  upaya  untuk meningkatkan  kualitas  serta  produktivitas  kinerja  anggota  guna  mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat (Maharani & Kusuma, 2017).
Dalam  pelaksanaannya,  penyerapan  aspirasi  yang  diberikan  oleh masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah maupun DPRD melalui kegiatan reses. Penyerapan  aspirasi  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  melalui pelaksanaan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  sedangkan  penyerapan aspirasi oleh DPRD dilaksanakan dalam dua tahap yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat menjadi sebuah harapan bagi kesejahteraan mereka dan adanya tujuan yang hendak dicapai di masa depan.  Aspirasi  masyarakat  berupa  cita-cita,  keinginan,  hasrat  serta  berbagai keinginan dari masyarakat yang begitu kuat dalam mencapai sesuatu, diantaranya adalah mencapai keberhasilan dari tujuan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut (Lolowang, 2021).
Menurut Archon Fung terdapat tiga metode yang dilaksanakan untuk dapat memahami setiap aspirasi yang diinginkan oleh rakyat sebagai berikut:
1. Luas  lingkup  partisipasi  akan  menentukan  siapa  saja  yang  berhak menyalurkan  aspirasinya  untuk  mempengaruhi  sebuah  kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan luasnya ruang pastisipasi bagi  penyalur  aspirasi  rakyat;  yang  pertama, self  selected ,  yaitu mekanisme  yang  sepenuhnya  membebaskan  masyarakat  untuk menyalurkan aspirasinya atau tidak. Kedua, rekurtmen terseleksi, yaitu hanya  orang  –  orang  tertentu  yang  memenuhi  persayaratan  saja  yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, random selection yang juga sering dikenal  dengan teknik polling,  yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dengan memilih secara  acak  beberapa  individu  yang  dianggap  mewakili  masing  – masing komunitas. Keempat, lay stakeholders , yaitu proses penyerapan aspirasi yang melibatkan beberapa warga negara yang secara sukarela
mau  bekerja  tanpa  dibayar.  Sekelompok  warga  diberi  kepercayaan untuk memikirkan atau menangani suatu kebijakan tertentu. Kita sudah mengenal  prinsip  penyaluran  aspirasi  semacam  ini,  misalnya  melalui Komite  Sekolah  dan  Dewan  Pendidikan.  Kelima, Professional Stakeholders, yaitu  pembuatan  kebijakan  publik  yang  melibatkan tenaga  –  tenaga  professional  yang  digaji  atau  diberi  honorarium.
Asumsinya,  tenaga  –  tenaga  professional  ini  memiliki  kapasitas menemukan  solusi  terbaik  untuk  mengatasi  permasalahan  yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Melihat  jenis  komunikasi  yang  terjadi  antara  pemerintah  dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  bagi  proses  penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.
3. Melihat  relevansi  antara  perkembangan  aspirasi  dengan  substansi kebijakan.  Semakin  relevan  produk  kebijakan  yang  menghasilkan dengan  persoalan  rill  yang  berkembang  di masyarakat,  maka  proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas(Lolowang, 2021).
Tiga  metode  di  atas,  digunakan  untuk  melihat  sejauh  mana  aspirasi  dari masyarakat.  Apa  saja  komunikasi  yang  digunakan  antara  pemerintah  dan masyarakat  serta  melihat  relevansi  dari  aspirasi  masyarakat  terhadap  substansi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Anggota  DPRD  dalam  menghasilkan  reses  yang  lebih  baik  lagi  perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan  yang ada pada dapilnya. Lebih baik lagi merancang  strategi  guna  memperjuangkan  aspirasi  tersebut.  Baik  itu  melalui kelembagaan  maupun  komunikasi  yang  lebih  baik  lagi  dengan  berbagai  instansi, eksekutif maupun SKPD selaku pihak yang berwenang membuat keputusan publik. Selain  itu,  dalam  melakukan  kegiatan  reses  perlu  adanya  buku  panduan  reses. Dengan  adanya  buku  panduan  reses  tersebut,  maka  kegiatan  reses  akan  lebih sistematis dan progresif (Hidayatullah & Pribadi, 2016).
Artikulasi  kepentingan  menurut  Sastroatmojo  yaitu  “suatu  proses  yang mengolah aspirasi masyarakat yang bercorak ragam yang disaring dan dirumuskan dalam  bentuk  rumusan  yang  teratur.  Dengan  demikian,  aspirasi  yang  beraneka ragam  dapat  dipahami  untuk  selanjutnya  dicerminkan  dalam  kebijaksanaan” (Kristiani, Sonya, & Lapalu, 2018).

## PEMBAHASAN
Reses menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD  sebagaimana  telah  tercantum  dalam  Undang-Undang  MD3.  Reses  sendiri dilaksanakan  sebagai  upaya  menampung  setiap  aspirasi  dari  masyarakat. Pelaksanaan  reses  dilaksanakan  secara  berkala  di  daerah  pemilihan  dari  masing- masing  anggota  DPRD.  Hasil  dari  pelaksanaan  reses  diajukan  pada  pembahasan sidang  paripurna  DPRD.  Setiap  aspirasi  yang  ditampung  dalam  masa  reses dilaksanakan  guna  meningkatkan  kualitas  dari  kinerja  anggota  DPRD  dalam mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  keadilan  sosial,  serta  mewujudkan  peran  dari DPRD  mengembangan check  and  balances antara  DPRD  tentunya  dengan pemerintah daerah. Reses yang dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD bertujuan untuk  dapat  menyerap  serta  mampu  menindaklanjuti  berbagai  aspirasi  yang disampaikan  oleh  konstituen.  Selain  itu,  proses  reses  dilaksanakan  untuk mendengar  pengaduan  dari  masyarakat  sebagai  wujud  dari  pertanggungjawaban baik  moral  maupun  politis  terhadap  konstituen  pada  daerah  pemilihannya.  Hal tersebut menjadi wujud dari perwakilan rakyat terutama dalam pemerintahan.
Masa reses anggota DPRD menurut Wasistiono dibagi menjadi empat tahap yang meliputi:
a. Persiapan  Persiapan  reses  harus  sudah  disepakati  mengenai  hal-hal  yang berhubungan  dengan  waktu,  tempat,  kelompok  sasaran,  anggaran  yang dibutuhkan, data dasar yang menjadi lokasi reses.
b. Pelaksanaan.  Pelaksanaan  reses  harus  mengorganisasikan  hal-hal  yang sedang  direncanakan  pada  tahap  persiapan.  Dilakukan  secara  tatap  muka baik dengan kelompok kecil maupun kelompok besar.
c. Pelaporan. Pelaporan reses berarti laporan sebagai pelaksanaan komunikasi secara  tertulis  dan  lisan,  sedangkan  secara  khusus  dalam  konteks administrasi  adalah  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi setiap  satuan  organisasi.  Laporan  ini  memilikiperan  penting  dalam komunikasi  administrasi,  pertanggngjawaban  dan  pengawasan  serta pengendalian, penyampaian informasi, beban pengambilan keputusan, alat membina kerjasama, dan alat pengembangan wawasan.
d. Tindak  lanjut  hasil  reses.  Diharapkan  DPRD  menindaklanjuti  laporan anggota  DPRD  tentang  hasil  reses  dengan  mendistribusikan  kepada  alat kelengkapan DPRD untuk dibawa dalam agenda rapat pada masing-masing sesuai dengan persoalanya. Lain dapat dilakukan melalui media masa, partai politik, serta Pemerintah Daerah.
(Wasistiono,2009:197)
Anggota DPRD Kabupaten Bandung telah melaksanakan reses pada masa sidang  II  Tahun  2021.  Masa  reses  yang  dilaksanakan  anggota  DPRD  Kabupaten Bandung  merupakan  masa  dimana  setiap  anggota  DPRD  melakukan  kegiatan  di luar  masa  sidang.  Pelaksanaan  masa  reses  tersebut  dilaksanakan  di  luar  gedung DPRD Kabupaten Bandung. Setiap anggota dewan berkesempatan untuk bertemu dan  menjumpai  konstituen  di  daerah  pemilihannya  (Dapil)  masing-masing. Kegiatan reses ini dilakukan guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di  masyarakat.  Sehingga  nantinya  bisa  diambil  sebuah  keputusan  yang  terbaik. Termasuk usulan pembangunan. Pelaksanaan reses ini dilaksanakan dengan dengan pengawasan menjalankan protokol kesehatan Covid-19.
Pelaksanaan  kegiatan  reses  anggota  dewan  disampaikan  dalam  Peraturan Bupati  Bandung  Nomor  42  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Kegiatan  Reses  Pimpinan  Dan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bandung.    Peraturan Bupati  Bandung  tersebut  disebutkan  bahwa  mekanisme  Masa  Reses  mengikuti
masa  persidangan,  yang  dilakukan  sebanyak  3  (tiga)  kali  dalam  setahun  atau  14 (empat belas) kali Reses dalam periode 5 (lima) tahun masa jabatan DPRD.
Perhitungan  1  (satu)  kali  kegiatan  Reses  dilaksanakan  bersama  375  (tiga ratus tujuh puluh lima) konstituen dengan rentang waktu paling lama 6 (enam) hari. Sekretaris  DPRD  mengumumkan  agenda  Reses  setiap  Anggota  DPRD  paling lambat  3  (tiga)  hari  sebelum  masa  Reses  dimulai  melalui  saluran  yang  mudah diakses. Reses dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok yang difasilitasi oleh  TA.  Masa  Reses  Anggota  DPRD  secara  perseorangan  atau  kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. waktu Reses Anggota DPRD di wilayah pemilihan yang sama;
b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan Daerah.
Biaya penunjang lain yang dianggarkan adalah biaya perjalanan dinas dalam Daerah  bagi  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  untuk  jangka  waktu  paling  lama  6 (enam) hari, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan Reses.
Anggota  DPRD  wajib  melaporkan  hasil  pelaksanaan  Reses  kepada  Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  tidak  dapat  melaksanakan  Reses  berikutnya.  Masa  reses  DPRD idealnya mampu  digunakan secara efektif untuk menggali aspirasi  masyarakat  di daerah  dan  memperkuat  fungsi  dewan  khususnya  dalam  menjalankan  fungsi legislasi dan budgeting . Melalui masa reses inilah keinginan masyarakat semestinya mampu ditangkap dan dijadikan pedoman perjuangan anggota DPRD. Hasil-hasil reses  semestinya dapat  dijadikan referensi  bagi  dewan untuk  menjalankan fungsi legislasi dan budgeting berdasar kebutuhan masyarakat daerah.
Anggota  DPRD  Kabupaten  Bandung  sebagai  wakil  rakyat,  memiliki kewajiban melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat, baik secara politik,
yuridis,  maupun  moral.  Kegiatan  penyerapan  aspirasi  masyarakat  melalui  reses anggota  DPRD  menjadi  salah  satu  sarana  penghubung  antara  lembaga pemerintahan disatu pihak dengan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bandung. (S.A,  Hananto,  &  Hardjanto,  2019).  Dalam  mengolah  aspirasi  masyarakat  yang bercorak ragam yang disaring dan dirumuskan dalam bentuk rumusan yang teratur sehingga  aspirasi  masyarakat  yang  beraneka  ragam  dapat  dipahami  untuk selanjutnya  dicerminkan  dalam  suatu  kebijaksanaan  yaitu  penyerapan  aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD melalui reses.
Masa  reses  DPRD  Kabupaten  Bandung  pada  sidang  ke-II  berlangsung antara tanggal 22 sd 31 Maret 2021. Dikarenakan situasi pandemi Covid-19, maka pelaksanaan  reses  harus  memenuhi  protokol  kesehatan  secara  ketat.  Meskipun demikian,  hal  ini  tidak  menyurutkan  semangat  masyarakat  mengikuti  kegiatan reses. Sebelum masuk tempat reses setiap undangan diwajibkan memakai masker, dan diwajibkan untuk diperiksa suhu tubuh dari setiap tamu yang diundang, mereka tidak ada yang memiliki suhu tubuh yang tinggi sehingga diperbolehkan mengikuti acara  reses  anggota  DPRD  Kabupaten  Bandung. Tampak  sejumlah  masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi untuk kemajuan daerah.
Dikarenakan belum selesainya proses pelantikan kepala daerah Kabupaten Bandung,  maka  program-program  pembangunan  terhambat  untuk  didanai, termasuk  dana  desa  yang  belum  bisa  turun.  Aspirasi  masyarakat  pada  umumnya sangat  menginginkan  perbaikan-perbaikan  infrastruktur.  Semua  daerah  yang
kunjungi  saat  reses,  berharap  agar  anggaran  pembangunan  bisa  segera  berjalan termasuk aspirasi dari semua anggota dewan agar bisa membantu juga masyarakat. DPRD  Kabupaten  Bandung  seharusnya  berupaya  agar  aspirasi  masyarakat  yang dijaring  melalui  program  reses  tersebut  dapat  terakomodir  dalam  postur  APBD. Sehingga  hal  ini  tidak  menimbulkan  perdebatan  antara  DPRD  dan  Pemerintah Daerah saat proses pembahasan anggaran. Argumen perdebatan tidak keluar dari hal-hal  yang bersifat  prinsipil.  Bahkan  menurut  Lule  “DPRD baik  secara pribadi maupun  kelembagaan  selalu  mengingatkan  kepada  Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah  (TAPD)  agar  tidak  melakukan  pemangkasan  terhadap  anggaran  yang dianggap  memberikan  jaminan  kesejahteraan  terhadap  masyarakat  terutama anggaran pemberdayaan masyarakat” (Alwadud Lule, 2017).
Selain  pembangunan  fisik,  hal-hal  non  fisik  juga  sangat  penting. Pembangunan  non  fisik  menjadi  salah  satu  upaya  membangkitkan  masyarakat dalam proses pemulihan sektor sosial maupun ekonomi di masa pandemi covid-19. Fokus  dari  reses  anggota  DPRD  Kabupaten  Bandung  yaitu  ingin  mendorong masyarakat  untuk  menjalankan  usaha-usaha  yang  sifatnya  mandiri,  seperti pembentukan  koperasi,  pemberian  modal  usaha  dan  sebagainya.  Upaya  anggota DPRD  dalam  menjaring  aspirasi  masyarakat  pada  saat  turun  langsung  ke  daerah pemilihannya,  diharapkan  pada  saat  sidang  mampu  merealisasikan  aspirasi tersebut.
Pelaksanaan  fungsi  artikulasi  kepentingan  menunjukkan  bahwa  terdapat berbagai  macam  aspirasi  masyarakat  yaitu  terdiri  dari  21  usulan/input  dari masyarakat  dengan mayoritas usulan  yaitu permasalahan infrastruktur jalan  yang diusulkan untuk diperbaiki serta usulan lain yang disampaikan masyarakat seperti mengusulkan program ramah anak, kelangkaan gas elpigi 3 kg, pembuatan perda tentang  peredaran  obat-obat  terlarang,  memohon  bantuan  kartu  Indonesia  Pintar (KIP),  mengusulkan  pembuatan  polisi  tidur,  penambahan  gedung  sekolah  serta mengusulkan  pembagian  pohon  produktif  untuk  menambah  penghasilan masyarakat.
Selanjutnya  diharapkan  pihak  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung dapat  menyamakan  program  prioritas  bersama  DPRD  Kabupaten  Bandung
berdasarkan  permasalahan  yang  ada  di  tengah  masyarakat  guna  penyusunan peraturan  daerah,  penyusunan  anggaran  serta  melaksanakan  pengawasan  yang dapat  mengakomodir  kepentingan  masyarakat  Kabupaten  Bandung.  Sealin  itu, masyarakat  Kabupaten  Bandung  diharapkan  dapat  berperan  aktif  menyampaikan tuntutan  atau  saran  terhadap  setiap  masalah  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat kepada anggota DPRD Kabupaten Bandung agar dapat melaksanakan setiap tugas dan  tanggung  jawab  sebagai  wakil  rakyat  dengan  memperjuangkan  aspirasi masyarakat sehingga tindak lanjut dari berbagai aspirasi hasilnya dapat diketahui dan diukur oleh masyarakat guna pembangunan di Kabupaten Bandung.

## KESIMPULAN
DPRD Kabupaten Bandung telah melaksanakan amanat Reses sesuai Pasal 108  huruf  (i)  dan  161  huruf  (i)  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan reses ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung  Nomor  42  Tahun  2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung telah melakukan kunjungan berkala atau reses untuk mengunjungi  konstituenya  di  daerah  pemilihannya  masing-masing  setiap  3  kali dalam  satu  tahun  sesuai  keputusan  Badan  Musyawarah.  Antusiasme  masyarakat terhadap reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung cukup baik. Hal tersebut  terbukti  dengan  banyaknya  masyarakat  yang  berbondong-bondong mengikut kegiatan reses tersebut dan ikut menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD yang mewakili mereka. Aspirasi masyarakat tersebut kemudian dicatat oleh anggota  DPRD  yang  melakukan  reses  untuk  kemudian  dilaporkan  kepada  fraksi untuk disampaikan pada saat sidang paripurna.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto. (2003). Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia.
Alwadud  Lule,  I.  L.  (2017). DINAMIKA  INTERAKSI  LEGISLATIF  DAN EKSEKUTIFDI  PULAU  MOROTAI  (Mengurai  Konfigurasi  Politik  dan Penjelasan Alternatif) . 1–20.
Beriansyah,  A.,  &  Mutiarin,  D.  (2015).  Analisis  Hasil  Reses  DPRD  dalam Penyusunan  Dan  Penetapan  APBD  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan Tahun  Anggaran  2014. Journal  of  Governance  and  Public  Policy , 2 (2). https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0038
Hendriyanto,  R.  (2020). Analisis  Akuntabilitas  Politik  Reses,  Studi  Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah . 15.
Hidayatullah,  H.,  &  Pribadi,  U.  (2016).  Analisis  Jaring  Aspirasi  Melaui  Reses Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Lombok  Timur  Tahun  2015. Journal  of Governance and Public Policy , 3 (2), 339–367.
https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0062
Jannus  T.H,  S.,  &  Manurung,  S.  (2020).  PERANAN  ANGGOTA  DPRD SUMATERA  UTARA  FRAKSI  PERSATUAN  KEADILAN  BANGSA DALAM  MENGUPAYAKAN  ASPIRASI  MASYARAKAT. Jurnal Governance Opinion , 5 (1), 30–40.
Kristiani,  M.  N.,  Sonya,  E.,  &  Lapalu,  U.  (2018). PERAN  PARTAI  POLITIK DALAM  AKOMODASI  KEPENTINGAN  DI  FRAKSI  DPRD  KOTA PALANGKA RAYA Margaretha Novi Kristiani, Ester Sonya Ulfaritha Lapalu . V (2), 85–91.
Lolowang,  P.  J.  (2021).  Peran  Anggota  Dprd  Fraksi  Pdi  Perjuangan  Dalam Menyalurkan  Aspirasi  Masyarakat  Kabupaten  Minahasa. Jurnal  Politico , 10 (4).
Maharani,  A.  E.  P.,  &  Kusuma,  Y.  R.  (2017).  IMPLEMENTASI  UNDANG- UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2014  TENTANG  PEMERINTAHAN DAERAH  TERHADAP  PROSES  MASA  RESES  ANGGOTA  DPRD KABUPATEN  SUKOHARJO  DALAM  PENJARINGAN  ASPIRASI MASYARAKAT  UNTUK  MEWUJUDKAN  PRINSIP  KEDAULATAN RAKYAT. Res Publika (Jurnal Hukum Kebijakan Publik) , 1 (1), 118–133.
Rizka Azzahri, Seno Andri, & Adianto. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam
Menyerap Aspirasi Masyarakat. Jurnal Niara , 14 (1), 266–275. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5133
S.A, T. D., Hananto, U. D., & Hardjanto, U. S. (2019). PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2014 TENTANG  PEMERINTAHAN  DAERAH. Diponegoro  Law  Journal , 8 (4), 2797–2809.
Sembiring,  E.  Z.  (2017). ANALISIS  RESPON  MASYARAKAT  TERHADAP PELAKSANAAN  RESES  DPRD  KOTA  MEDAN  TAHUN  2016  DALAM PENETAPAN  KEBIJAKAN  PUBLIK  (  Studi  pada  Masayarakat  Kecamatan Medan  Helvetia  Kota  Medan  )  PROGRAM  STUDI  MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ME .
Zuhri. (2012). Buku Panduan Reses. Pangkal Pinang.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Tentang  Tata  Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  42  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Kegiatan  Reses  Pimpinan  Dan  Anggota  DPRD  Kabupaten Bandung.