Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
1 Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, inge@untirta.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia,, rully@untirta.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, isdalalzafar@gmail.com

## DOI :

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI FILM YANG DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM
SELAMA COVID-19
Inge Dwisvimiar 1 Rully Syahrul Mucharom 2
Isdal Alzafar 3

## ABSTRACT
During  the  Covid-19  pandemic,  many  shifted  from  seeing  films  in  theatres  to watching  them  online.  One  method  is  to  watch  films  over  the  Telegram programme,  which  are  pirated  films.  The  purpose  of  this  study  is  to  look  into cinematographic copyright  protection for films distributed through the Telegram application during the Covid-19 pandemic, as well as to explain legal remedies if a  copyright  violation  occurs.  The  sort  of  study  employed  is  normative.  The  data sources  used  include  secondary  and  primary  sources.  Data  collecting  methods include  literature  review  and  interviews.  The  data  was  analysed  qualitatively. According  to  the  findings  of  this  study,  legal  protection  for  films  distributed  via the Telegram application during the Covid-19 pandemic under Law Number 28 of 2014  concerning  Copyright  has  not  been  fully  protected,  particularly  for  the digital  films  Keluarga  Cemara  and  Tales  of  Kale,  which  can  be  viewed  on  the Telegram application. Legal resolution of copyright violations for cinematography  distributed  via  the  Telegram  application  during  the  Covid-19 outbreak  was  carried  out  in  the  criminal  realm,  but  Article  95  paragraph  (1)  of Law  Number  28  of  2014  concerning  Copyright  has  other  regulations  through dispute resolution methods and arbitration.
Keywords : Covid-19; Copyright; Cinematograph.
Submitted March 12,2023    Revised April 23,2024   Accepted April 26,2024

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024

## Abstrak
Masyarakat  selama  masa  Covid-19  beralih  dalam  menonton  film  dari  bioskop menjadi  digital.  Salah  satu  sarana  adalah    menonton  film  melalui  aplikasi Telegram dan film tersebut adakah film hasil pembajakan. Tujuan dari penelitian ini  untuk  mengkaji  perlindungan  hak  cipta  sinematografi  terhadap  film  yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19 dan untuk menjelaskan  upaya  hukum  apabila  terjadi  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  film sinematografi yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Normatif.  Sumber  data  yang digunakan adalah sumber data sekunder sumber data primer. Teknik pengumpulan data  studi  kepustakaan  dan  wawancara.    Analisis  data  yang  digunakan  analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap film yang  didistribusikan  melalui  aplikasi  Telegram  pada  masa  pandemi  Covid-19 berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  belum sepenuhnya terlindungi, khususnya untuk film digital Keluarga Cemara dan Kisah Kale  yang  dapat  disaksikan  dan  Telegram  Aplikasi.  Penyelesaian  hukum pelanggaran  Hak  Cipta  atas  sinematografi  yang  disebarkan  melalui  aplikasi Telegram pada masa wabah Covid-19 dilakukan dalam ranah pidana, namun Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sendiri mempunyai pengaturan lain melalui cara penyelesaian sengketa dan arbitrase.
Kata Kunci : Covid-19; Hak Cipta; Sinematografi.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024

## A. Latar Belakang
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  dunia  pada  akhir  tahun  2019 membawa  perubahan  yang  cepat  dalam  kehidupan  masyarakat. 1 Pandemi COVID-19 berimbas pada hampir semua sektor, tak terkecuali industri kreatif perfilman.  Tahun  2019,  rata-rata  produksi  film  Indonesia  sekitar  140  judul per  tahun  dan  meraup  pendapatan  kurang  lebih  sekitar  2  Triliun.  Bisnis bioskop sangat  terpukul  akibat situasi  yang belum  kondusif untuk  membuka kembali.  Dampak  yang  dirasakan  pada  bioskop  tersebut  lebih  terkena  pada model  eksebisi  atau  pertunjukan  yang  konvensional  dimana  disana mengundang  kerumunan  orang.  Berdasarkan  beberapa  tafsiran,  kerugian industri film Indonesia akibat pandemi mencapai 200 miliar sebulan. 2
Munculnya  pandemi  COVID-19  mengubah  segalanya.  Tak  hanya  film dari  belahan  dunia  lain,  film  Indonesia  juga  punya  pengaruh  yang  besar. Misalnya  saja  pada  tahun  2019,  sekitar  129  judul  film  Indonesia  tayang  di bioskop dengan total  52  juta penonton.  Namun  di masa pandemi ini, hingga akhir  Februari  2021,  baru  9  judul  film  nasional  yang  tayang  di  bioskop dengan jumlah penonton kurang lebih 400.000 orang. Sebuah fakta yang bisa dimaknai  sebagai  suatu  hal  yang  buruk  bagi  perfilman  Indonesia  (termasuk perfilman dunia), karena penyakit ini masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020. 3
Perubahan tersebut dapat dicontohkan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap produk film. Misalnya dengan layanan streaming/pelantar  digital.  Misalnya  hasil  jajak  pendapat  Kompas,  92,8 persen respoden menyatakan bahwa mereka menikmati film Indonesia secara daring. 56,3% melalui layanan streaming/pelantar digital tanpa berlangganan dan  36,5%  melalui  layanan  streaming/pelantar  digital  berlangganan (Netfilx,Disney,  Hotstar,  Mola  TV,Klik  Film,  dan  lain-lain. 4 Salah  satu layanan streaming/pelantar digital tanpa berlangganan adalah Telegram. Data pengguna  aplikasi  tidak  berbayar  seperti  aplikasi  Telegram  sampai  dengan
1 Fikri  Shofin  Mubarok,  Pemanfaatan  New  Media  untuk  Efektivitas  Komunikasi  di  Era Pandemi, Jurnal  Ilmiah  Komunikasi  Makna ,  Vol.  10,  No.  1,  Februari  2022,  hlm.  28, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna
2 Fisipol  UGM,  “Dampak  Pandemi  terhadap  Industri  Perfilman  dan  Keberlangsungan Festival Film”, https://fisipol.ugm.ac.id/dampak-pandemi-terhadap-industri-perfilman-dan- keberlangsungan-festival-film/ , diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 15.13 WIB.
3 Arda  Muhlision,  “Budaya  Menonton  Film:  Teknologi  Digital  dan  Katalisasi  Covid-19 Menuju  (Siklus)  Layaar  Personal”, Jurnal  Imaji ,  Vol.  13,  No.  3,  2022,  hlm.  179,  DOI: 10.52290/i.v13i3.80
4 Litbang  Kompas,  “Menatap  Masa  Depan  Film  Indonesia  di  Ruang  Digital”, https://www.kompas.id/baca/riset/2021/03/30/menatap-masa-depan-film-indonesia-di-ruang- digital, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 19.52 WIB.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
awal  Januari  2021,  menurut  pendiri  Telegram  Pavel  Durov  menyatakan pengguna aktif bulanan Telegram sudah mencapai lebih dari 500 juta. 5
Sisi lain, berdasarkan data jumlah pelanggan video streaming berbayar tahun  2019-2021  Netflix  berhasil  mendominasi  pasar  VOD  secara  global. Perusahaan  itu  memiliki  221,84  juta  pelanggan  berbayar  hingga  2021  naik 8,93% dari tahun sebelumnya sebanya 203,66 juta orang Amerika Serikat da Kanada  menjadi  wilayah  dengan  jumlah  pelanggan  terbesar  di  dunia,  yakni sebanyak  74,02  juta  orang.  Jumlah  pelanggan  Netflix  melonjak  signifikan saat  COVID-19  terjadi. 6 Saat  ini  aplikasi  yang  populer  adalah  aplikasi Telegram.  Menurut  Zikrullah  dan  Kurniadi,  pengggunaan  telegram  sebagai Media Pemasaran di era pandemi  dapat dipilih karena dinilai efektif dengan beberapa  fitur  yang  dimilikinya. 7 oleh  karena  tidak  berbayar  dan kecenderungan masyarakat menyukai sarana  yang tidak berbayar atau gratis. Dalam aplikasi Telegram terdapat film  yang disebarluaskan seperti Keluarga Cemara,  Story  Of  Kale,  Nanti  Kita  Cerita  Tentang  Hari  Ini,  Filosofi  Kopi, dan Mantan Manten dsb.
Masyarakat menggunakan aplikasi Telegram untuk berkirim pesan teks, audio,  video,  gambar,  sticker  serta  dapat  mengirimkan  berbagai  jenis  file dengan  kapasitas  maksimum  1,5  GB  perfile. 8 Telegram  dianggap  sebagai alternatif terbaik kedua untuk WhatsApp, karena ketersediaannya yang gratis, insentif  gratis,  manfaat  bagi  privasi  pengguna,  dan  komunikasi  yang  aman. Telegram  digunakan  oleh  pengguna  publik  dan  bisnis.  Kemampuan  untuk membuat  grup  besar  dengan  hingga  2.00.000  anggota  dan  saluran  dengan jumlah  pelanggan  tak  terbatas  menjadikannya  pilihan  tepat  untuk  mengelola berbagai grup dalam organisasi. Pada Januari 2021, Telegram mengumumkan bahwa jumlah pengguna aktif bulanan telah melampaui angka 500 juta. 9
Film  merupakan  bagian  dari  karya  sinematografi  dilindungi  oleh Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dan  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2009  Tentang  Perfilman.  Karya  sinematografi merupakan media massa gambar gerak ( moving images ), antara lain meliputi: film  dokumenter,  film  iklan,  reportase,  atau  film  cerita  yang  dibuat  dengan skenario dan film kartun. Arti gambar bergerak ( moving picture ) tidak selalu
5 Sang  Ayu  Putu  Dela  Permatasari,  “Pengaturan  Karya  Cipta  Sinematografi  melalui Aplikasi Telegram berdasarkan Undang-undang Hak Cipta”, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 10 No.5, Tahun 2022, hlm.1083, https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p09
6 Agnest  Indriani  dan  Cecep  Hermana,  Analisis  Harga  pada  Minat  Konsumen  dalam Berlangganan  Netflix  Pasca  Pandemi, Jurnal  Ilmiah  Manajemen  dan  Bisnis ,  Vol.  6,  No.  1,  Mei 2023, http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB
7 Rafi Muhammad Ris Zikrullah dan Oji Kurniadi, “Telegram sebagai Media Pemasaran di Era  Pandemi”, Jurnal  Riset  Public  Relations  (JRPR) ,  Vol.  3,  No.  1,  Juli  2023, https://doi.org/10.29313/jrpr.v3i1.1954
8 Fifit  Fitriansyah  dan  Aryadillah,  “Penggunaan  Telegram  Sebagai  Media  Komunikasi Dalam  Pembelajaran  Onlin e ”, Jurnal  Humaniora ,  Universitas  Bina  Sarana  Informatika,  Vol.  20, No. 2, 02 September 2020, hlm. 113.
9 Laiby Thomas dan Subramanya Bhat, “A Comprehensive Overview of Telegram Servises –  A  Case  Study”, International  Journal  of  Case  Studies  in  Business,  IT,  and  Education ,  Vol.  6, No. 1, April 2022, hlm. 289, https://doi.org/10.5281/zenodo.6513296

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
sama  dengan  hasil  akhir  berupa  film. 10 Proses  dalam  melahirkan  karya sinematografi tidak hanya melibatkan sutradara, aktor, dan juru kamera, akan tetapi  diawali  dari  ide  atau  gagasan  sebuah  cerita  yang  dituangkan  dalam bentuk visualisasi yakni dalam bentuk gambar dua dimensi yang bergerak. 11
Akibat  dari  adanya  penyebaran  film  tersebut  maka  dapat  memberikan kerugian  terhadap  pencipta,  dalam  hal  ini  pembuat  film.  Kerugian  tersebut sebagaimana  laporan  kerugian  ekonomi  pembajakan  Media  Partners  Asia (MPA)  Januari  2020,  yang  ditugaskan  oleh  Koalisi  Anti  Pembajakan  (CAP) milik AVIA, menemukan bahwa pembajakan online merebut pendapatan TV Indonesia,  sektor  Video  Online  sekitar  USD  1  miliar  pada  2019  dan kehilangan lapangan kerja di  sektor TV, Video  Online dan Teater  Indonesia akibat pembajakan online bernilai  USD200 juta pada tahun 2019 atau setara dengan  lebih  dari  16.000  pekerjaan  langsung  dan  tidak  langsung  baru  yang dapat  diciptakan. 12 Kerugian  tersebut  berdampak  pada  hak  yang  seharusnya diterima  oleh  pencipta  setelah  terwujudnya  suatu  ciptaan  yaitu  film.  Hak tersebut berupa royalti. Royalti merupakan  inti  dari  Hak Ekonomi  Pencipta dan    Pemegang    Hak    Terkait.    Adanya  royalti  menunjukkan    penghargaan terhadap    jerih    payah    dan    talenta    para    Pencipta    dan    Pemegang    Hak Terkait,  sekaligus memberikan   gairah   (motivasi)   kepada   Pencipta   dan Pemegang   Hak   Terkait   untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya.Tanpa  royalti,  tidak  ada  penghargaan  yang  patut  kepada  Pencipta dan  Pemegang  Hak  Terkait.  Akibatnya  proses  Penciptaan  atau  kreativitas akan terhenti. 13
Film  yang  disebarluaskan  di  aplikasi  Telegram  tanpa  izin  pencipta selama  masa  Covid-19  pada  tahun  2019  dan  tahun  2020.    Contoh  film tersebut adalah Keluarga Cemara 14 pada tahun 2019 dan Story of Kale 15 pada tahun  2020.  Kedua  film  tersebut  di  produksi  oleh  rumah  produksi  PT. Visinema  Pictures.  Adanya  penyebarluasan  tersebut  menyebabkan  kerugian pada  PT.  Visinema  Pictures.  Pihak  PT.Visinema  Pictures  pada  bulan  April tahun  2020  melaporkan  Aditya  Fernando  Phasyah  atas  dugaan  pembajakan
10 Rahmi  Jened, Interface  Hukum  Kekayaan  Intelektual  dan  Hukum  Persaingan (Penyalahgunaan HKI) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 91.
11 OK. Saidin, Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 329.
12 Adinda  Permatasari,  “Dalam  10  Bulan,  Penonton  Streaming  Bajakan  Menurun  55 Persen”,  https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan- menurun-55-persen/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 12.40 WIB.
13 Egi  Reksa  Saputra,  Fahmi,  Yusuf  Daeng,  “Mekanisme  Pembayaran  Royalti  untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal Pendidikan Tambusai , Vol. 6 Nomor 3, 2022, hlm. 13663
14 Telegram, https://t.me/Keluargacemara2soon, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.40 WIB.
15 Telegram,  https://t.me/storyofkalefilmindonesia,  diakses  pada  tanggal  21  April  2024, pukul 14.36 WIB.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
film  Keluarga  Cemara  kepada  kepolisian.  Aditya  Fernando  Phasyah  telah membajak 3.000 judul film lokal dan impor sejak 2018. 16
Pembajakan  film  Keluarga  Cemara  yang  dilakukan  oleh  Aditya Fernando  Phasyah  dan  Robbi  Bhakti  Pratama  menyebarkan  film  bajakan melalui platform website http://95.217.177.179/ atau DUNIAFILM21 dengan memperoleh  keuntungan  dari  iklan  yang  ditayangkan  serta  pada  aplikasi Telegram  ditemukan film  karya  Visinema  yang  disebarluaskan.  Berdasarkan berita dari Internet, Manager Distribusi PT.Visinema Pictures selaku pelapor Putro  Mas  Gunawan  memberikan  kesaksian  di  Pengadilan  Negeri  Jambi mendapatkan  kerugian  akibat  pembajakan  karena  seharusnya  pihak  ketiga yang ingin menayangkan film milik Visinema harus izin dan kontrak dengan nilai antara 200.000 sampai 500.000 dolar AS. 17
Pelanggaran film-film tersebut sampai dengan Febuari 2022 masih ada dan  masih  bisa  diputar  di  aplikasi  Telegram.  Hal  ini  menandakan perlindungan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta yang salah satunya melindungi karya sinematografi dalam hal  ini  film  belum  secara  menyeluruh  melindungi  film  yang  disebarluaskan tanpa izin pencipta pada aplikasi Telegram. Disisi lain, adanya teknologi yang terus  berkembang  membuat  adanya  perlindungan  Hak  Cipta  secara  digital. Hak  Cipta  dalam  ranah  digital  memiliki  keunikan  tersendiri  di  dalam perlindungan  hukum  karena  menggunakan  bantuan  teknologi  dan  informasi (internet). 18 Adanya  kenyataan-kenyataan  tersebut  menjadi  permasalahan serius  yang  harus  diselesaikan  karena  mengakibatkan  kerugian  untuk pencipta,  pemegang  Hak  Cipta  juga  negara.  Belum  terlihatnya  penegakan hukum  Hak  Cipta  secara  tegas  yang  diberikan  kepada  film  membuat banyaknya  pelanggaran  masih  terjadi  dan  terus  ada  hingga  saat  ini.  Dengan demikian  penting  bagi  penulis  untuk  dapat  di  kaji  mengenai  pelanggaran- pelanggaran tersebut agar tidak terjadi lagi di masa depan.

## B. Identifikasi  Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  identifikasi  masalah  yang  ingin peneliti sampaikan adalah :
1. Bagaimana perlindungan hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19?
16 Cynthia  Lova,  “Kabar  Baik  Dari  Kasus  Pembajakan  Film  Keluarga  Cemara”, https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan- film-keluarga-cemara?page=all#page2,  diakses  pada  tanggal  29  November  2021,  pukul  13.00 WIB.
17 Muhamad  Agil  Aliansyah,  “Film  Keluarga  Cemara  Dibajak,  Visinema  Pictures  Seret Pelaku  ke  Pengadilan”,  https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak- visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html,  diakses  pada  tanggal  30  November  2021, pukul 12.30 WIB.
18 A  Agustianto  dan  Yeny  Sartika,  “ Analsis  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Hak  Cipta Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  Dalam  Pemberian  Fasilitas  Kredit  Pada  Perbankan  Di  Kota Batam ”,  Journal  Of  Judicial  Review,  Universitas  Internasional  Batam,  Vol.21,  No.2,  2019,  hlm. 129-144.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
2. Bagaimana  penyelesaian  hukum  dalam  kasus  pelanggaran  Hak  Cipta sinematografi film  yang  disebarluaskan melalui aplikasi  Telegram  selama masa pandemi Covid-19?

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menganalisis perlindungan hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19.
2. Menjelaskan  penyelesaian  hukum  dalam  kasus  pelanggaran  Hak  Cipta sinematografi film  yang  disebarluaskan melalui aplikasi  Telegram  selama masa pandemi Covid-19.

## D. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  positif  (perundang- undangan)  dan  dokumen  tertulis  secara in  action (faktual)  pada  suatu peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat. 19 Penelitian  ini dilakukan  terhadap  film-film  yang  masih  tayang  dan  masih  dilindungi  oleh Undang-undang,    akan  tetapi  ada  dalam  aplikasi  tidak  berbayar  yaitu Telegram. Film diambil pada masa Covid-19 pada tahun 2019 yaitu Keluarga Cemara dan tahun 2020 yaitu film Story of Kale.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu pengumpulan data seperti dokumen-dokumen, buku-buku  yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 20 Data  ini merupakan  sumber  data  utama  dan  menggunakan  data  primer  sebagai  data pendukung dalam penelitian. Data primer yaitu sebagai data penunjang untuk data  sekunder  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  studi  lapangan  ( Field Research )  dengan  melakukan  wawancara.  Wawancara  adalah  tanya  jawab antara  seorang  peneliti  dengan  responden  atau  narasumber  untuk mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  dalam  penelitian. 21 Analisis  data yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  proses mencari  data  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  baik melalui  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  maupun  dokumentasi,  dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit,  melakukan  sintesis,  menyusun  ke  dalam  pola,  yang  diakhiri  dengan membuat  kesimpulan,  sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun orang lain. 22
19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 18.
20 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 3.
21 Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal  Ilmu  Budaya ,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Riau,  Vol.11,  No.2,  02 Februari 2015, hlm. 71.
22 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif , Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm. 65.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024

## E. Hasil dan Pembahasan
1. Perlindungan  hak  cipta  sinematografi  film  yang  disebarluaskan melalui aplikasi telegram selama masa pandemi covid-19
Film  termasuk  karya  Sinematografi.  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  pada penjelasan  pasal  bahwa  karya  sinematografi  adalah  Ciptaan  yang  berupa gambar bergerak ( moving images ) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase  atau  film  cerita  yang  dibuat  dengan  skenario,  dan  film  kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video,  cakram  optic  dan/atau  media  lain  yang  memungkinkan  untuk dipertunjukkan  di  bioskop,  layar  lebar,  televisi,  atau  media  lainnya. 23
Sinematografi  merupakan  salah  satu  contoh  bentuk  audiovisual. Sinematografi  menurut  kamus  ilmiah  serapan  bahasa  Indonesia, sinematografi  diartikan  sebagai  sebagai  ilmu  dan  teknik  pembuatan  film atau  sebagai  ilmu,  teknik,  dan  seni  pengambilan  gambar  film  dengan sinematograf  (kamera  untuk  pengambilan  gambar  dan  alat  untuk memproyeksikan berbagai gambar film). 24 Secara etimologi atau asal-usul kata,  sinematografi  berasal  dari  bahasa  Latin  yaitu Kinema yang  berarti gerak, Photos yang berarti cahaya, dan graphos yang berarti lukisan atau tulisan.  Sinematografi  dapat  diartikan  sebagai  akitivitas  melukis  gerakan dengan bantuan cahaya. 25
Film  merupakan  hasil  karya  dari  kegiatan  sinematografi.  Film berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman bahwa Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata  sosial  dan  media  komunikasi  massa  yang  dibuat  berdasarkan kaidah  sinematografi  dengan  atau  tanpa  suara  dan  dapat  dipertunjukkan.
Film sebagai media komunikasi massa termasuk dalam dalam karya yang dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta  yang  diatur  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m  sebagai  karya sinematografi. Film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat, karena ketika  menonton  film  penonton  seakan-akan  dapat  menembus  ruang  dan waktu  yang  dapat  menceritakan  kehidupan  dan  bahkan  dapat mempengaruhi khalayak. 26
Film sebagaimana akan dibahas dalam penelitian ini adalah berupa film  yang  disebarluaskan  melalui  aplikasi  Telegram  selama  Covid-19. Telegram  merupakan  aplikasi  pesan  instan  multiplatform  berbasis cloud
23 Ayu  Indirakirana  dan  Ni  Ketut  Millenia  Krisnayanie,  “Upaya  Perlindungan  Hak  Cipta Konten Youtobe WNA yang dijiplak oleh WNI dalam Perspektif Bern Convention”, Ganesha Law Review , Vol. 3, Issue 3, November 2021, hlm. 91
24 M  Fadli  Yanuar  Lubis  dan  Sri  Wahyuni,  “Penerapan  Sinematografi  Pada  Film  Pilar”, Jurnal FSD , Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 440.
25 Cicin  Wiswanti  dan  Unik  Hanifah  Salsabila,  “ Penggunaan  Sinematografi  Dalam  Proses Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI) ”,  Jurnal  Pendidikan  Islam  AL-ILMI,  Universitas Ahmad Dahlan, Vol.3, No.20, 2020, hlm. 100.
26 Rahman Asri, “ Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang  Hari  Ini  (NKCTHI) ”, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu  Sosial, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.1, No.2,  2020, hlm. 74.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
yang gratis dan bersifat nirlaba. Aplikasi Telegram banyak tersedia untuk beragam  sistem  operasi  seperti  Android,  iOS,  Windows  Phone,  Ubuntu Touch, serta perangkat komputer seperti Windows, MacOS, dan Linux. 27 Salah  satu  kelebihan  telegram  adalah  berada  pada  tingkat  keamanan terbaik  oleh  karena  menggunakan  teknologi  keamanan  terbaik  yang dikembangkan  oleh  Nikolai  Durov  bersama  dengan  tim.  Teknologi enkripsi  simetrik  MTProto  dengan  enkripsi  AES  256-bit,  RSA  2048  dan 28 Diffle-Hellman. 29
Film  hasil  PT.  Visinema  Pictures  sebagai  pencipta  dan  pemegang Hak  Cipta  Keluarga  Cemara,  Story  of  Kale.  Film-film  tersebut  sudah  di daftarkan  kepada  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  RI Direktrorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual 30 ,  yang  artinya  mendapatkan perlindungan  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta. Namun film tersebut masih dibajak dan tidak adanya tindakan dari Telegram  membuat  film  tersebut  dapat  ditonton  secara  gratis  pada aplikasi  Telegram.  Film-film  tersebut,  diketahui  telah  disebarluaskan melalui  aplikasi  Telegram  oleh  Aditya  karena  ditemukan  pada  akun Duniafilm21  milik  Aditya.  Film  pertama  yaitu  Keluarga  Cemara,  rilis tanggal  3  Januari  2019.  Menurut  Pasal  63,  waktu  perlindungan  yang diberikan  selama  50  tahun  sejak  pertama  kali  ciptaan  diumumkannya, artinya  keluarga  cemara  mendapatkan  perlindungan  sejak  diumumkan yaitu  pada  3  Januari  2019  sampai  dengan  berakhirnya  perlindungan  3 Januari 2069. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mensyaratkan  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta  film  keluarga  cemara sudah  dicatatkan  pada  pangkalan  data  kekayaan  intelektual  (DJKI)  pada tanggal  20  Desember  2019  dengan  nomor  Hak  Cipta  EC00202006417.
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari karya sinematografi film Keluarga Cemara  adalah  PT.Visinema  Pictures  dan  Angga  Dwimas  Sebagai Direktur Utama PT.Visinema Pictures.
Film  kedua  yang  disebarluaskan  melalui  aplikasi  Telegram  yang dilakukan  Aditya  Fernando  Phasyah  adalah  film  Story  of  Kale. Berdasarkan Pasal 63 waktu perlindungan yang diberikan yaitu selama 50 tahun  sejak  pertama  kali  ciptaan  diumumkannya  dalam  hal  ini  ciptaan yang dilindungi yaitu film Story of Kale. Dengan demikian film Story of Kale  mendapatkan  perlindungan  semenjak  diumumkannya  yaitu  pada  23
27 Achmad  Syukur  Albar  dan  Maniso  Mustar,  “Aplikasi  Telegram  Dalam  Difusi  Informasi E-Journal  Di  Departemen  Obstetri  dan  Ginekotologi  FKKMK  UGM”, Jurnal  Media  Informasi , Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1, 1 Juni 2019, hlm. 4.
28 DJKI, “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”,
https://pdki- indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&showFilter=true&keyword=story+og+kale&page=1, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 21.00 WIB.
29 Kawakibul  Qamar  dan  Selamet  Riyadi,  “Efektivitas  Blended  Learning  Menggunakan Aplikasi  Telegram“, Jurnal  Ilmu  Tarbiyah ,  Universitas  Kanjuruhan  Malang,  Vol.7,  No.1,  1 Januari 2018, hl m . 6-7.
30 DJKI, “Pangkalan Data Kekayaan
Intelektual”, https://pdki- indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=keluarga+cemara&showFilter=true&pag e=1 , diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 20.56 WIB.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
Oktober 2020 sampai dengan berakhirnya perlindungan 23 Oktober 2070. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari karya sinematografi film Story of Kale  adalah  PT.Visinema  Pictures  dengan  pencipta  Angga  Dwimas dengan  nomor  Hak  Cipta  EC00202044481  dan  Pemegang  Hak  Cipta PT.Visinema Pictures dengan pencipta M. Irfan Ramli dengan nomor Hak Cipta EC00202044462.
Perbuatan  pelanggaran  tersebut  di  atas  dalam  Undang-undang termasuk  ke  dalam    pelanggaran    hak  cipta.  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  tidak  memberikan  definisi  pelanggaran Hak  Cipta  secara  langsung.  Secara a  contrario juga  bisa  dianggap  ada pelanggaran  jika  pihak  lain  melanggar  norma  pembatasan  ( limitation ) atau  penggunaan  wajar  ( fair  dealing ) 31 .  Berdasarkan  pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  perbuatan yang  dilanggar  terutama  Hak  Ekonomi  adalah  hak  yang  dipunyai  oleh seseorang  pemilik  hak  cipta  guna  memperoleh  utilitas  ekonomi  atas sesuatu karya ciptaan yang telah dibuat. 32
Aditya melakukan perbuatan yang melanggar hukum 4 (empat) hak ekonomi  seperti  penerbitan  ciptaan,  penggandaan  ciptaan  dalam  segala bentuknya,  pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya  dan  pengumuman ciptaan. Penerbitan ciptaan tidak atas izin pemilik Pencipta dan Pemegang Hak  Cipta.  Penggandaan  Ciptaan  dalam  segala  bentuknya  yaitu melakukan  penggandaan  ciptaan  merupakan  proses,  perbuatan,  atau  cara menggandakan satu  salinan ciptaan  atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun baik secara permananen atau sementara dalam hal ini salinan film milik PT.Visinema Pictures. Pendistribusian ciptaan atau salinannya yaitu merupakan  hak  untuk  melakukan  penjualan,  pengederan,  dan  atau penyebaran  ciptaan  namun  Aditya  tidak  memiliki  hak  tersebut  dan menyebarluaskan  melalui  Aplikasi  Telegram.  Pengumuman  ciptaan dilakukan Aditya menggunakan alat elektronik  yang membuat film milik PT.Visinema Pictures dapat dilihat oleh orang lain secara penuh dan gratis pada  aplikasi  Telegram  yang  membuat  kerugian  kepada  pencipta  atas ciptaannya.
Perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  mendapatkan  keuntungan  yaitu berasal  dari  iklan  yang  akan  ditayangkan,  sebelum  iklan  ditayangkan pemilik  iklan  harus  melakukan  pembayaran  ke  Aditya  dengan  tarif terendah  sebesar  Rp.  1.500.000  dan  tertinggi  sebesar  Rp.3.500.000 dengan  durasi  penayangan  selama  30  hari.  Aditya  mendapatkan penghasilan  uang  setelah  dibagi  rata  yaitu  sekitar  Rp.2.000.000  hingga Rp.3.000.000  untuk  perbulannya.  Berdasarkan  penelitian,  keuntungan ekonomi  yang dihitung sebagai  royalti  tersebut  melalui  keuntungan  yang didapatkan pada Aplikasi Telegram berasal dari iklan dan biaya join atau
31 Rahmi  Jened, Hukum  Hak  Cipta  (Copyrtight  Law) ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2014, hlm. 215-220.
32 Revi  Astuti  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung  “ Perlindungan  Hukum  Pemilik  Hak  Cipta Pembajakan  Karya  Sinematografi  Dalam  Grup  Chat  Pada  Aplikasi  Telegram ”,  Kertha  Semaya Jurnal Ilmu Hukum, Fakutas Hukum Universitas Udayana, Vol.9, No.7, 13 Mei 2021, hlm. 1089.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
untuk  masuk  channel  atau  grup  privat,  karena  ketika  grup  atau  channel semakin banyak pengikutnya akan mendapatkan tawaran paid promote. Besaran biaya  yang diperlukan join  grup dan channel  Telegram  di rentang  harga  Rp.30.000.000  sampai  dengan  Rp.80.000.000  sedangkan untuk iklan berdasarkan wawancara dengan admin channel dan grup film Telegram yang dilakukan Avif Nur Aida admin Telegram yaitu di rentang harga sekitar Rp.20.000 sampai dengan Rp.40.000 untuk satu kali berupa penayangan iklan atau paid promote yang akan ditayangkan selama 1x24 jam. 33 Aditya mendapatkan keuntungan-keuntungan, disisi lain keuntungan  yang  di  dapatkan  sebagaimana  di  atas,  membawa  dampak terhadap  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta  dalam  hal  ini  salah  satunya adalah PT.Visinema Pictures mengakibatkan pendapatan mereka menjadi berkurang karena tidak terpenuhinya hak yang seharusnya mereka  terima yaitu hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Hak  ekonomi  ini  memuat  prinsip ekonomi  Kekayaan  Intelektual  yang  merupakan  hak  yang  berasal  dari hasil  kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan  daya  pikir  manusia  yang diekspresikan  kepada  khalayak  umum  dalam  berbagai  bentuk,  yang memiliki  manfaat  serta  berguna  dalam  menunjang  kehidupan  manusia. Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya karena  akan  mendapatkan  keuntungan,  misalnya  dalam  bentuk pembayaran royalty atau technical fee. 34
Pelanggaran  hak  ekonomi  di  atas,  tidak  terlepas  dari  aplikasi Telegram  yang  menjadi  wadahnya,  data  dari  Telegram  FAQ 35 yaitu menyediakan  jawaban  untuk  pertanyaan  mendasar  mengenai  Telegram. Telegram  menyatakan  bahwa  ketika  pengguna  aplikasi  telegram menggunggah dokumen dalam hal ini dokumen berbentuk film pada grup atau channel  bukan merupakan bagian dari inti  penyelenggaraan aplikasi telegram.  Dengan  demikian,  pengelolaan  dokumen  yang  diunggah tersebut  dilakukan  oleh  pengguna  telegram  itu  sendiri.  Semua  obrolan dalam secret chat  baik  pribadi  dan  grup  tidak  bisa  diproses,  namun pengguna  bisa  melaporkan  kepada  Telegram  jika  menemukan  konten, channel atau bot yang bersifat publik ke dmca@telegram.org. 36 Telegram akan  melakukan  pemeriksaan  secara  hukum  dan  menghapusnya  apabila diperlukan.
33 Avif  Nur  Aida,  “Sejumlah  Pertanyaan  untuk  Admin  Saluran  Film  Ilegal  di  Telegram”, https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/, diakses pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.
34 Vanessa  C.  Rumopa,  “ Pengaturan  Hukum  Mengenai  Hak  Ekonomi  Menurut  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta ”,  Jurnal  Rex  Crimen,  Universitas  Sam Ratulangi, Vol.6, No.3, 2017, hlm. 46.
35 Telegram FAQ, https://telegram.org/faq, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 20.47 WIB.
36 Ibid.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
Upaya untuk mengetahui adanya penyebarluasan film secara tanpa hak, peneliti melakukan wawancara terhadap pengguna Telegram dengan menggunakan  teknik  wawancara  sampel  yang  dikumpulkan  melalui google  form terhadap  21  orang  pengguna  Telegram  yang  dipilih  secara purposive oleh  peneliti 37 Isi  dari  pertanyaan  dalam google  form tersebut meliputi alasan-alasan pengguna menonton film dalam Telegram dan hasil penelitian, di urutan pertama di rentang umur 22 tahun sampai dengan 28 tahun  dengan  persentase  sebanyak  55%,  diurutan  persentase  kedua dengan  persentase  sebanyak  35%  diumur  17  tahun  sampai  dengan  22 tahun,  dan  diurutan  ketiga  atau  paling  rendah  rentang  umur  dibawah  17 tahun dan diatas  28 tahun. Hasil dari  pertanyaan  ini mendapatkan  alasan atau sebab menonton film melalui aplikasi Telegram diantaranya kualitas yang  bagus  atau  jernih,  tidak  kena takedown ,  gratis,  lebih update serta menonton film dengan total durasi secara keseluruhan mulai 2 jam sampai dengan 6 jam, keseluruhan hasil dari questioner ini bahwa pengguna tidak mengetahui bahwa film dalam Telegram tersebut adalah hasil pembajakan yang termasuk pelanggaran Hak Cipta.
Berdasarkan data wawancara dengan PT. Visinema Pictures bahwa sebagai pihak rumah produksi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengetahui  adanya  pembajakan  film  hasil  karya  PT.Visinema  Pictures pada Website dan Telegram. Film yang dibajak bukan hanya satu namun lebih  dari  satu  film  milik  PT.Visinema  Pictures  yang  dibajak  lalu disebarluaskan  melalui  Telegram,  namun  responden  mengatakan  bahwa Telegram  paling  sulit  untuk  ditindak  karena  Telegram  unik,  pertama aplikasi platform sendiri membebaskan setiap orang untuk membebaskan pengguna  untuk  berkreasi  di  aplikasi  terebut  dan  mereka  berjanji  tidak akan  menindak  melanggar  privasi  penggunanya  berbeda  dengan Whatsapp. 38 Data  dari  narasumber  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual (DJKI) menyatakan bahwa mengenai mekanisme perlindungan konten digital dan proses pengaduan oleh PT.Visinema Pictures, Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  telah  melindungi karya  ciptaan  sampai  ke  ranah  digital  dan  didukung  Peraturan  Bersama Menkumham dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau  Hak  Akses  Pengguna  Pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak terkait  dalam  Sistem  Elektronik,  dasar  dalam  Undang-Undangnya  Pasal 56  ayat  (2)  yaitu  ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pelaksanaan  penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak  Terkait  dalam  sistem  elektronik  atau  menjadikan  layanan  sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama  Menteri  dan  Menteri  yang  tugas  dan  tanggungjawabnya  di bidang komunikasi dan informatika, karena di era digital ini terlapor tidak
37 Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2022.
38 Hasil wawancara dengan PT.Visinema Pictures, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
dapat  semua  ditemukan  secara  fisik  karena  menggunakan  alamat  palsu dan maka di  lakukan penutupan konten atau situs  Telegram  di  dalamnya yang  melanggar  hak  cipta.  Ketika  akun  di  ditandai  atau dibanned atau takedown berarti ada yang melaporkan dan siap-siap ada surat dari polisi diduga penyebarluasan tanpa izin. 39
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  memberikan rekomendasi  kepada  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  terhadap akun-akun  yang  di  duga  melakukan  pelanggaran  dan  yang  melakukan action adalah  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  dengan  cara Takedown .  Misalnya  website  atau  akun  media  sosial  apapun  yang  ada film  bajakan  tiba-tiba  hilang  tidak  bisa  dibuka,  hal  pertama  yang  dapat dilakukan  adalah  dapat  ditutup  oleh  pemilik  akun  atau  kedua  dari Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  dan  ketiga  adalah  dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menutup konten tersebut. Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  dan  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  dalam  penutupan  konten  dengan mempertimbangkan  jumlah  situs  yang  dilampirkan  untuk  penutupan dalam  setiap  laporan.  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI) juga  harus  melihat  satu  per  satu  dari  setiap  akun  atau  situs  yang  hendak ditutup  agar  tidak  salah  memberikan  rekomendasi  kepada  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  untuk  melakukan  penutupan  akun  atau konten  tersebut  dikarenakan  mungkin  ada  akun-akun  yang  bekerjasama dengan  perusahaan  film  untuk  melakukan  reviewer  film  tersebut  dan dibayar,  dengan  demikian  penutupan  per  akun  atau  per  IP Address memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Selaras  dengan  hal  yang  telah  dijelaskan  di  atas  berdasarkan wawancara  dari  narasumber,  untuk  kerja  sama  benar  dilakukan  antara Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  dan  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  untuk  penutupan  konten  yang  melanggar Hak Cipta. Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini  memberikan  rekomendasi  penutupan  lanjutan  konten  atau  akun  di Telegram  yang  melanggar  kepada  pihak  Telegram,  karena  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  hanya  bisa  melakukan  penutupan  konten secara langsung  yang kategorinya  yaitu pornografi dan perjudian, namun penutupan  memerlukan  waktu  yang  lama  karena  respon  dari  Telegram yang  terbilang  cukup  lama  dan  terkadang  rekomendasi  yang  Direktorat Pengendalian  Aplikasi  Informatika  berikan  tidak  ada  tanggapan  karena menurut  mereka  tidak  ada  unsur  pelanggarannya  walau  sudah  diberikan penjelasan  oleh  Direktorat    Pengendalian  Aplikasi  Informatika Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  bahwa  konten  yang  berada dalam Telegram melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, selain itu  proses  pemeriksaan  pengaduan  di  Direkorat  Jenderal  Kekayaan
39 Hasil  wawancara  dengan  narasumber  dari  DJKI,  pada  tanggal  19  Juli  2022  pukul  20.15 WIB.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
Intelektual  terbilang  cukup  lama  karena  harus  memeriksa  satu  per  satu dan itu menjadi penghambat dalam prosesnya. 40
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  tidak  dapat  melakukan pemblokiran telegram secara langsung karena telegram termasuk platform User  Generated  Content atau  disingkat  (UGC),  jadi  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  bagian  Dit  PAI  akan  memberikan rekomendasi  kepada  pihak  telegram  untuk  melakukan  takedown  konten karena  melanggar  Undang-Undang  yang  ada  di  Indonesia.  Dit  PAI Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  memilki  kontak  untuk bekerjasama  dengan  perwakilan  atau  PIC  dari  telegram  yang  ada  di Indonesia,  PIC  ditunjuk  khusus  oleh  telegram  untuk government relationship ,  ketika  Dit  PAI  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika kesulitan  atau  terkendala  untuk takedown atau  penutupan  konten  yang telah  diberikan  rekomendasi  maka  PIC  membantu  menjelaskan  kepada perusahaan,  namun  tetap  saja  keputusan  untuk takedown  channel atau grup  berada  kepada  perusahaan  Telegram  tersebut.  Komunikasi  antara Direktorat  Pengendalian  Aplikasi  Informatika  Kominfo  (Dit  PAI KOMINFO)  dan  PIC  Telegram  tidak  bisa  memberikan  perlindungan secara baik karena hingga saat ini konten film di aplikasi Telegram masih ada  dan  belum  adanya  tindakan  tegas  dari  Telegram  karena  melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia. Berdasarkan  hal  tersebut  Dit  PAI  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  tidak  bisa  melakukan  pemblokiran  secara  langsung  karena Telegram platform  User  Generated  Content atau  disingkat  (UGC), pemeriksaan  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI) memerlukan waktu yang tidak sebentar karena harus melihat satu per satu dan  PIC  Telegram  belum  bisa  menjelaskan  perihal  rekomendasi  yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar ditindak lanjuti agar  terciptanya  perlindungan  hukum  kepada  perusahaan  Telegram, karena  sampai  dengan  saat  ini  tanggal  3  Desember  2022  film  hasil pembajakan  masih  dapat  ditemukan  pada  aplikasi  Telegram  dan  film keluarga  cemara  sekarang  dibajak  yang  terbaru  dalam  bentuk  keluarga cemara series ini menandakan ketidaktegasan telegram dalam menangani pembajakan film pada platformnya .
Data  hasil  penelitian  di  atas,  analisis  peneliti  dengan  melihat  dari sudut  pandang  mengenai  mekanisme  perlindungan  konten  digital  yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta  dan  adanya  peraturan  bersama  mengenai  kerjasama  penutupan konten  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (DJKI)  dan  Dit  PAI  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  dapat dinyatakan  terdapat  permasalahan  proses  pemeriksaan  yang  lama  dan tidak  tegasnya  Telegram  dalam  melakukan  penindakan  pelanggaran  hak cipta  yang  telah  diberikan  rekomendasinya  oleh  Dit  PAI  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  akan  membuat  Telegram  menjadi  tempat
40 Hasil wawancara Dit PAI Kominfo, pada tanggal 14 November 2022, pukul 15.25 WIB.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
penyebarluasan film hasil pembajakan secara terus menerus, dalam hal ini pemerintah  yang  diwakili  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (DJKI)  dan  Dit  PAI  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  harus tegas  kepada  PIC  Telegram  di  Indonesia  atau  dengan  langsung  kepada perusahaan  Telegram  tersebut  agar  rekomendasi  ditindaklanjuti  karena sudah  melalui  proses  pemeriksaan  agar  tidak  ada  kesalahan  dalam penutupan konten atau channel dan grup Telegram.
2. Penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta sinematografi  film  yang  disebarluaskan  melalui  aplikasi  telegram selama masa pandemi covid-19
Berdasarkan  Pasal  95  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  yang  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa, bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  atau  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) adalah  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  negosiasi,  atau konsiliasi. Mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan,  pihak  ketiga  yang disebut  sebagai  mediator  berfungsi  untuk  membantu  para  pihak  yang berselisih  untuk  menyediakan  fasilitas  bagi  pihak-pihak  dalam  negosiasi untuk mencapai kesepekatan. Negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan  para  pihak  untuk  memperoleh  kesepakatan  diantara  mereka. Konsiliasi  adalah  penyelesaian  sengketa  dengan  bantuan  pihak  ketiga, dimana  tugas  konsiliasi  adalah  mempelajari  sebab-sebab  timbulnya sengketa  dan  mencoba  untuk  merumuskan  penyelesaian  secara  tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak.
Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  mengalami  kerugian  ekonomi berhak  memperoleh  ganti  rugi  sesuai  dengan  Pasal  96  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak diketahui keberadaannya atau berada di  Indonesia harus menempuh  terlebih  dahulu penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  sebelum  melakukan  tuntutan pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  112-120  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Hasil  penelitian,  Aditya  Fernando  Phasyah  telah  melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena menyebarluaskan film yang termasuk karya dilindungi karena termasuk  sinematografi  yang  diatur  dalam  pasal  40  ayat  (1)  huruf  m Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Aditya memenuhi ciri dari pelanggaran hak cipta yaitu ada dua, ciri pertama tanpa izin dan tanpa hak melakukan pengumuman, penggandaan, atau pemberian izin  untuk  hal  tersebut.  Kedua,  memamerkan,  menyebarluaskan,  atau menjual  kepada  khalayak  publik  suatu  karya  cipta  yang  masih  dilindungi hak  ciptanya.  PT.Visinema  Pictures  menolak  alternatif  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  dengan  pelaku  pembajakan  Keluarga  Cemara,

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
PT.Visinema  Pictures  mengatakan  bahwa  membawa  kasus  pembajakan film  ke  ranah  pidana  agar  adanya  efek  jera  agar  masyarakat  atau  orang yang  melakukan  pembajakan  dan  penyebarluasan  film  berhenti melakukannya  karena  menimbulkan  banyak  kerugian  kepada  Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan konten kreatif
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  peneliti  mengkonfirmasi  data dari  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  bahwa  mengenai proses  pengaduan  pelanggaran  hak  cipta,  bahwa  proses  pengaduan dilakukan oleh pemilik pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa atau pihak  lain  lebih  lanjut  misal  lisensi.  PT.Visinema  Pictures  sebagai pemegang  hak  cipta  berhak  dan  dapat  melaporkan  dengan  bukti-bukti bahwa Aditya telah melakukan pelanggaran penyebaran film-film melalui aplikasi  Telegram  tanpa  seizin  pemegang  hak  cipta  dalam  hal  ini  yaitu PT.Visinema Pictures. Jadi pihak PT. Visinema Pictures membuat laporan kepada  pihak  yang  berwajib  atau  kepada  PPNS  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)  dengan melampirkan bukti-bukti, nanti dari kepolisian diminta keterangan kedua belah pihak dari terlapor dan pelapor dan  saksi-saksi  lainnya,  untuk  menguatkan  laporan  tersebut  pihak kepolisian  akan  meminta  keterangan  ahli  dari  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  untuk  melihat  dari  sisi  hukumnya  apakah perbutaan  yang  dilakukan  oleh  terlapor  melanggar  atau  tidak,  jika melanggar  dapat  naik  ke  kejaksaan  dan  diputuskan  oleh  hakim  di pengadilan bisa terbukti atau SP3 atau damai.
PT.Visinema  Pictures  melakukan  penyelesaian  hukum  pelanggaran Hak Cipta melalui penyelesaian sengketa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yaitu  melalui  pengadilan  dan  tidak meminta  ganti  rugi  secara  perdata  walau  diatur  mengenai  denda,  namun membawa kasus pembajakan terhadap film keluarga cemara kepada ranah pidana  agar  adanya  efek  jera  dan  yang  berwenang  adalah  pengadilan negeri. Tindakan PT.Visinema Pictures sesuai  dengan Pasal  120  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dimana  PT.Visinema Pictures  melakukan  pengaduan  atau  delik  aduan  kepada  pihak  kepolisian karena  dirugikan  oleh  hasil  karyanya  berupa  film  keluarga  cemara  yang disebarkan  tanpa  seizin  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta.  Putro  Mas Gunawan  tidak  melakukan  penyelesain  secara  perdata  seperti  arbitrase, mediasi, dan memilih penyelesaian hukum secara pidana agar adanya efek jera  atau  contoh  kepada  orang  lain  bahwa  tindakan  yang  dilakukan pembajakan  dan  penyebarluasan  film  melanggar  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dan  menimbulkan  kerugian  kepada pencipta, pemegang Hak Cipta dan juga negara.
Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan mengenai film hasil PT. Visinema  Pictrues  sebagai  pencipta  dan  pemegang  Hak  Cipta  Keluarga Cemara,  Story  of  Kale  sudah  di  daftarkan  kepada  Kementerian  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Direktrorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual, namun  masih  ditemukannya  pembajakan  dan  penyebarluasan  film  pada grup  dan  channel  aplikasi  Telegram.  Penyebaran  film  pada  aplikasi

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
Telegram  berkaitan  langsung  dengan  web  film  pembajakan  seperti  yang dilakukan  grup  Telegram  dan  website  DuniaFilm21  milik  Aditya  dan Roby  (kakaknya).  Kegiatan  penyebarluasan  film  tersebut  melanggar  Hak Cipta  karena  tidak  seizin  kepada  pencipta  dan  tidak  adanya royalty atau keuntungan  yang  diberikan  kepada  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta.
PT.Visinema  Pictures  mengatakan  bahwa  perusahaan  yang  telah mengantongi izin atau izin yang diberikan untuk penanyangan hasil karya film yaitu Netflix, Iflix, Astro, RCTI, SCTV, Trans TV dan Trans 7.
PT.Visinema  Pictures  dalam  hal  ini  melaporkan  akun  DuniaFilm21 atas  pembajakan  film  keluarga  cemara  dengan  nomor  Hak  Cipta sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan EC00202006417 kepada kepolisian dengan  melampirkan  bukti-bukti  dan  saksi  yang  dimiliki  mengenai pembajakan dan penyebarluasan film tanpa seizin Pencipta dan Pemegang Hak  Cipta.  PT.Visinema  Pictures  pun  telah  membuat  pengaduan  dengan dasar  hukum  Pasal  120  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta  karena dirugikan dengan penyebarluasan film  keluarga cemara tanpa  seizin  PT.Visinema  Pictures  tersebut.  Responden  dilakukan  dengan membuat laporan berdasarkan delik aduan kepada pihak kepolisian, Aditya Fernando Phasyah ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari selasa tanggal 29 September 2020 Sekitar pukul 23.00  WIB  di  rumah  tersangka  di  jalan  wahyu  Gang  Bumi  Putra  RT  09 RW 00 kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
Hasil  persidangan  didapatkan  hasil  yaitu  dengan  membuktikan dakwaan  kedua  subsidair  melanggar  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b, huruf e, dan/atau huruf g Jo pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Berdasarkan  pembuktian  dakwaan tersebut  Aditya  Fernando  Phasyah  dijatuhkan  pidana  penjara  selama  1 tahun  2  bulan  serta  denda  sebesar  Rp.500.000.000  (Lima  Ratus  Juta Rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Berdasarkan  penyelesaian  hukum  tersebut,  proses  penyelesaian dilakukan  secara  pidana  dan  tidak  dilakukan  penyelesaian  secara  perdata, karena Aditya memperoleh film Keluarga Cemara melalui situs film gratis dan disebarluaskan kembali oleh Aditya baik pada Website dan Telegram untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun  tetap saja adanya upaya hukum yang telah dilakukan, hingga saat ini pelanggaran tetap terjadi dan terus berkembang pada aplikasi Telegram.
Sehubungan  dengan  penyelesaian  hukum  seperti  yang  telah diuraikan  di  atas  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  responden  dari PT.Visinema Pictures. PT. Visinema Pictures adalah sebagai pihak rumah produksi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengenai pembajakan dan  proses  penyelesaian  hukum,  responden  mengatakan  bahwa  ketika pembajakan  masih  terjadi  itu  sama  halnya  dengan  membajak  lahan pencarian pekerja kreatif, karena saat PT.Visinema Pictures memproduksi

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
satu  film  itu  di  bantu  oleh  ratusan  orang  pekerja  kreatif  dan  itu  akhirnya menjadi  lahan  pencarian  mereka,  satu  contoh  film  Nanti  Kita  Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) itu lebih dari 200 orang untuk membuat film tersebut  terdiri  dari crew , talent dan  lainnya.  Responden  mengatakan bahwa untuk melakukan penyelesaian hukum kasus pelanggaran hak cipta untuk  melaporkan  satu  kasus  diperlukan  biaya  yang  tidak  sedikit  dan  ini menjadi  penghambat  untuk  pekerja  kreatif  saat  karya  kreatifnya  dibajak oleh pihak lain, karena saat yang bersangkutan ingin melaporkan karyanya yang dibajak oleh pihak lain itu mereka terbentur oleh biaya dan cost yang tidak  sedikit.  Biaya  dan  cost  ini  biaya  dibawah  meja  yang  ini menyebabkan  pekerja  kreatif  tidak  melaporkan  pembajakan  hak  cipta. Biaya  dan  cost  ini  menjadi  salah  satu  faktor  untuk  melaporkan pembajakan,  karena  pasti  mereka  berpikir  daripada  melaporkan pembajakan  lebih  baik  untuk marketing  promo untuk  perusahaannya. Pemerintah  dalam  hal  ini  harus  bisa  memberikan  pendampingan  atau kemudahan  dalam  proses  pengaduan  pelanggaran  hak  cipta  dan  lebih memperhatikan para pekerja kreatif yang sudah bekerja keras namun hasil karya mereka tidak dilindungi secara maksimal.
Berdasarkan  uraian-uraian  mengenai  cara  penyelesaian  yang tertuang dalam data- data di atas di sub  ini dapat dianalisis bahwa dalam hal  ini  Pencipta  film  Keluarga  Cemara  yaitu  PT.Visinema  Pictures  tidak mendapatkan royalti atau  keuntungan  dari    karya  ciptanya.  PT.Visinema Pictures  dalam  hal  ini  sebagai  Pencipta  untuk  mendapatkan  hak  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka perlu  adanya Equality  of  Opportunity ,  berupa  keadilan  untuk mendapatkan,  pendapatan,  perlindungan,  hak-hak,  harga  diri  dan kewibawaan bagi pencipta dan ciptaannya.
Pencipta  PT.Visinema  Pictures  perlu  mendapatkan  pendapatan  dari hasil  karya  ciptaan  yang  telah  dibuat  atau  diwujudkan  dalam  bentuk  film Keluarga  Cemara  dan  Story  of  Kale    maka  perlu  adanya  perlindungan terhadap  karya  ciptaannya  tersebut  agar  mendapatkan  hak-hak  atas ciptaannya  salah  satunya  yaitu  hak  mendapatkan  royalti  serta  hak kewibawaan dan hak moral yang harus dilindungi dari pencipta.
Permasalahan  terhadap  perlindungan  hukum  karya  sinematografi film  seperti  Keluarga  Cemara  dan  Story  of  Kale  dapat  diatasi  dengan adanya  peningkatan  baik  kualitas  dan  kuantitas  dari  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  agar  proses  pemeriksaan  pengaduan  lebih cepat. dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus melakukan  upaya  pencegahan  seperti  penyuluhan  mengenai  Hak  Cipta kepada masyarakat agar masyarakat tidak menonton melalui Telegram dan beralih  melalui  aplikas  resmi  yang  berbayar,  serta  Dit  PAI  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  dalam  hal  ini  harus  tegas  kepada  Telegram jika  ingin  tetap  beroperasi  harus  mengikuti  aturan  yang  ada  di  Negara Indonesia  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  dan  menanggapi  rekomendasi  yang  telah diberikan  agar  dilaksanakan  sesuai  rekomendasi  tersebut.  Penyelesaian

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
hukum pelanggaran hak cipta sebagai bentuk wujudu perlindungan kepada karya  sinematografi  film  bahwa  negara  melindungi,  dan  perlu  adanya pengawasan  terhadap  proses  penyelesain  hukum  agar  tidak  adanya mekanisme  yang  disalahgunakan  seperti  biaya  tidak  resmi  yang  diminta kepada Pencipta yang dialami oleh PT.Visinema Pictures.

## F. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan jawaban terkait identifikasi masalah, sebagai berikut :
1. Perlindungan  hukum  terhadap  sinematografi  film  yang  didistribusikan melalui  aplikasi  Telegram  pada  masa  pandemi  Covid-19  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  belum mendapat  perlindungan  yang  memadai  khususnya  film  digital  Keluarga Cemara  dan  Kisah  Kale  yang  ada  di  aplikasi  Telegram.  Hal  ini dikarenakan film dilindungi sebagai karya sinematografi berdasarkan Pasal 40  ayat  (1)  huruf  m  Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta, akan  tetapi  film  tersebut  masih  ada  dan  tayang  dalam  aplikasi  Telegram, disisi  lain,    pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  PAI  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  tidak  dapat  mengambil tindakan  secara  langsung  terhadap  aplikasi  Telegram  karena  pihak perusahaan  Telegramlah  yang  menilai  perlu  atau  tidaknya  tindakan terhadap konten yang ada di Telegram.
2. Penyelesaian  hukum  atas  pelanggaran  hak  cipta  film  sinematografi  yang didistribusikan  melalui  aplikasi  Telegram  pada  masa  pandemi  Covid-19, dilakukan  dalam  ranah  pidana,  agar  menimbulkan  efek  jera  bagi masyarakat  sehingga  mereka  tidak  mengedarkan  film  tanpa  seizin penciptanya,  sekalipun  demikian,  Pasal  95  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  sendiri  telah  mengatur  upaya lain  diluar  dari  ranah  pengadilan  yaitu  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa dan arbitrase.

## G. Saran
Saran-saran  untuk  permasalahan  yang  telah  dilakukan  penelitian sebagai berikut :
1. Pemerintah  dalam  melindungi  film  di  bioskop  harus  berhati-hati  karena hal  ini  mempengaruhi  kemampuan  pengoperasian  aplikasi  Telegram  di Indonesia, oleh karena masih banyaknya film  yang masih bisa ditemukan di  Telegram  dan  perlunya  meningkatkan  kesadaran.  secara  luas  tentang hak  cipta  dan  bekerjasama  dengan  pemangku  kepentingan  lainnya,  dan masyarakat  harus  menyadari  betul  perlunya  menonton  film  melalui layanan  resmi  atau  aplikasi  berbayar,  karena  akan  diperoleh  hak  tertentu dari film tersebut kepada pencipta dan konten kreatifnya.
2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), PAI  Kominfo  dan  penegak  hukum,  harus  memperkuat  pengawasan  guna menerapkan  solusi  hukum  atas  pelanggaran  hak  cipta,  termasuk  dengan menyediakan  pengacara  dan  memastikan  produsen  tidak  menerima

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
kompensasi  atas  karya  tidak  sah.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI),  dan  Dit  PAI  Kominfo adalah  dengan  memantau  dan  bekerja  aktif  dalam  proses  legislasi  hingga selesai.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh , UIN Suska, Pekanbaru Riau, 2015.
Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
Muhaimin, Metode  Penelitian Hukum,  Mataram  University  Press,  NTB, 2020.
OK.  Saidin, Sejarah  dan  Politik  Hukum  Hak  Cipta ,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2016.
Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. ____________, Hukum  Hak  Cipta  (Copyrtight  Law) ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014,
Sirajuddin  Saleh, Analisis  Data  Kualitatif ,  Pustaka  Ramadhan,  Bandung, 2017.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

## C. Jurnal
A  Agustianto  dan  Yeny  Sartika,  “ Analsis  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Hak Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  Dalam  Pemberian  Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam ”, Journal Of Judicial Review, Universitas  Internasional  Batam,  Vol.21,  No.2,  2019,  DOI: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1896050.
Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, “Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi  E-Journal  Di  Departemen  Obstetri  dan  Ginekotologi
FKKMK  UGM”, Jurnal  Media  Informasi ,  Universitas  Gadjah  Mada, Vol.28, No.1, 1 Juni 2019, https://www.academia.edu/40247518/Aplikasi_ Telegram _dalam_Difusi_Informasi_E_journal_di_Departemen_Obste tri_dan_Gin ekologi_FKKMK_UGM.
Ayu  Indirakirana  dan  Ni  Ketut  Millenia  Krisnayanie,  “Upaya  Perlindungan
Hak  Cipta  Konten  Youtobe  WNA  yang  dijiplak  oleh  WNI  dalam Perspektif  Bern Convention”, Ganesha  Law  Review ,  Vol.  3,  Issue  3,
November 2021, https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Cicin  Wiswanti  dan  Unik  Hanifah  Salsabila,  “Penggunaan  Sinematografi Dalam  Proses  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)”, Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI , Universitas Ahmad Dahlan, Vol.3, No.20,
2020, DOI:10.32529/al-ilmi.v3i2.740.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
Egi  Reksa  Saputra,  Fahmi,  Yusuf  Daeng,  “Mekanisme  Pembayaran  Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal Pendidikan Tambusai , Vol. 6 Nomor 3, 2022, https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490 Fifit  Fitriansyah  dan  Aryadillah,  “Penggunaan  Telegram  Sebagai  Media Komunikasi  Dalam  Pembelajaran  Onlin e ”, Jurnal  Humaniora , Universitas  Bina  Sarana  Informatika,  Vol.  20,  No.  2,  02  September 2020, DOI: https://doi.org/10.31294/jc.v20i2.8935
Fikri  Shofin  Mubarok,  Pemanfaatan  New  Media  untuk  Efektivitas Komunikasi  di  Era  Pandemi, Jurnal  Ilmiah  Komunikasi  Makna ,  Vol. 10, No. 1, Februari 2022, hlm. 28, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna Kawakibul  Qamar  dan  Selamet  Riyadi,  “Efektivitas  Blended  Learning Menggunakan Aplikasi Telegram“, Jurnal Ilmu Tarbiyah , Universitas Kanjuruhan Malang, Vol.7, No.1, 1 Januari 2018, https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/121.
Laiby  Thomas  dan  Subramanya  Bhat,  “A  Comprehensive  Overview  of
Telegram  Servises  –  A  Case  Study”, International  Journal  of  Case Studies  in  Business,  IT,  and  Education ,  Vol.  6,  No.  1,  April  2022, https://doi.org/10.5281/zenodo.6513296
M Fadli Yanuar Lubis dan Sri Wahyuni, “Penerapan Sinematografi Pada Film Pilar”,  Jurnal  FSD,  Fakultas  Seni  dan  Desain  Universitas  Potensi
Utama, Vol.1, No.1, 2020, DOI: https://e-journal.potensi- utama.ac.id/ojs /index.php /FSD/article/view/736.
Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal Ilmu Budaya , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Riau,  Vol.11,  No.2,  02  Februari  2015,  DOI: https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099.
Rahman  Asri,  “ Membaca  Film  Sebagai  Sebuah  Teks:  Analisis  Isi  Film “Nanti  Kita  Cerita  Tentang  Hari  Ini  (NKCTHI) ”, Jurnal  Al  Azhar Indonesia  Seri  Ilmu  Sosial ,  Universitas  Al  Azhar  Indonesia,  Vol.1, No.2,  2020, DOI: http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462.
Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung “Perlindungan Hukum Pemilik Hak  Cipta  Pembajakan  Karya  Sinematografi  Dalam  Grup  Chat  Pada Aplikasi  Telegram ”,  Kertha  Semaya  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Fakutas
Hukum  Universitas  Udayana,  Vol.9,  No.7,  13  Mei  2021,  DOI: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p01.
Rafi  Muhammad  Ris  Zikrullah  dan  Oji  Kurniadi,  “Telegram  sebagai  Media Pemasaran  di  Era  Pandemi”, Jurnal  Riset  Public  Relations  (JRPR) ,
Vol. 3, No. 1, Juli 2023, https://doi.org/10.29313/jrpr.v3i1.1954 Sang  Ayu  Putu  Dela  Permatasari,  “Pengaturan  Karya  Cipta  Sinematografi melalui  Aplikasi  Telegram  berdasarkan  Undang-undang  Hak  Cipta”, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 10 No.5, Tahun 2022, https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p09

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024

## Vanessa C. Rumopa, “Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta”, Jurnal Rex  Crimen ,  Universitas  Sam  Ratulangi,  Vol.6,  No.3,  2017, DOI:https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/155
98.

## D. Sumber Lainnya
Avif  Nur  Aida,  “Sejumlah  Pertanyaan  untuk  Admin  Saluran  Film  Ilegal  di Telegram”, https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin- saluran-film-ilegal-di-telegram/,  diakses  pada  tanggal  07  Desember 2022, pukul 10.40 WIB. Adinda  Permatasari,  “Dalam  10  Bulan,  Penonton  Streaming  Bajakan Menurun 55 Persen”, https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton- streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media,  diakses  pada tanggal 9 September 2021, pukul 12.40 WIB.
Cynthia Lova, “Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara”,
https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar- baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all#page2, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB. DJKI, “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”, https://pdki- indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=keluarga+ce mara&showFilter=true&page=1 , diakses pada tanggal 21 April 2024,
Pukul 20.56 WIB.
Fisipol  UGM,  “Dampak  Pandemi  terhadap  Industri  Perfilman  dan Keberlangsungan  Festival  Film”,  https://fisipol.ugm.ac.id/dampak-
pandemi-terhadap-industri-perfilman-dan-keberlangsungan-festival- film/, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 15.13 WIB. Muhamad  Agil  Aliansyah,  “Film  Keluarga  Cemara  Dibajak,  Visinema Pictures Seret Pelaku ke Pengadilan”, https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak- visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html, diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 12.30 WIB.
Telegram,  https://t.me/Keluargacemara2soon,  diakses  pada  tanggal  21  April 2024, pukul 14.40 WIB.
Telegram,  https://t.me/storyofkalefilmindonesia,  diakses  pada  tanggal  21
April 2024, pukul 14.36 WIB.