Keywords
Abstract The existence of a business fund becomes a very important  factor in supporting the sustainability of micro business. A business fund called micro  tinance  from  banks  requires  very stricr rules in rhe distribution. on the other hand,  the micro businessess conducted by mustadh'afinhave  many  weaknessess, so those become an inhibitor in accessing the linance from bank.  Finally, in order to maintain  the sustainabfity  their businessess, they  economically in a position  of helplessness (mustadh'at'in) aremore famfiar with the tinancing from the informal sector. unforrunately, this sector takes a fee on services greater than  the bank. BPRS Al salaam has an effort to reach maslahat through  micro-financing named Al-Qard. It operationally  uses a subsidy model to help mustadh-at'in in accessing their business financing. This  is a reflecrion of the basic pillars developed by sharia banking .They are fair, equal, andmaslahah to the essential success in economy practice. It is aiso to reach the welfare which includes happiness  (spiritual)  and prospenry (material) at the individual and sociallevels  (falah).
Absffak
oleh usaha mikro  relatif kecil dan rersebar dalam kuantitas  besar menyebabkan biaya pelayanan tinggi sehingga bank tidak bisa efisien dalam  braya operasionalnya sebagai dampak dari penyaluran  pembiayaan mikro, Btaya operasionalyang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangkamenjalankan aktivitas penyaluran pembiayaan usaha utamanya seperti brayamaintenance pembiayaan ya:ng disalurkan, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran. pfihan yang kemudian  diambil perbankan  adalah dengan  meningkatkan imbalan jasa (bunga) yang lebih besar pada pembiayaan mikro sebagai kompensasi dari besarnya  biaya aktivitas penyaluran.
Usaha mikro sebagian besar adalah usaha masyarakat  pada kategori Mustadh-afin yang dalam  memenuhi kebutuhan  primer dharuriyat pilihannya rerbatas. Oleh karenanya meskipun mempunyai usaha, terkadang  pembiayaan  juga digunakan unruk kepentingan non usaha unruk kebutuhan pokok melangsungkan kehidupanya sehingga  pembiayaan mempunyai resiko kemacetan  yang tinggi. Dampak  yang rimbul pada perbankan akan menyebabkan  biaya operasional  menjadi tinggr guna cadangan danmenu  tuppembiayaan  macet.
Mengembangkan usaha mikro seharusnya menjadi agenda utama dikarenakan usaha mikro telah terbukti mampu mampu bertahan menghadapi goncangan krisis ekonomi yang melanda indonesia mulai perrengahan 1997. Indikatornya adalah serapan  tenaga  kerja sejak sebelum krisis sampai  seteiah  krisis melanda ridak  banyak  berubah dibandingkan dengan  usaha menengah dan besar terlebih lagi usaha mikro mampu menjadi  karup penyangga (.buffer) dan katup pengaman ( safety valve ) dalam  upaya mendorong pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan  alternatif  lapangan pekerjaan bagi para pekerja  sektor formal yang  terkena dampakkrisis.
Menurut Afiah dan Kuncoro usaha mikro mempunyai  beberapa kelemahan diantaranya adalah (1) Kekurang mampuan daiam menangkap peluang pasar (2) Keterbatasan  dalam mengakses  pendanaan
(3) Rendahnya  kemampuan  dalam  bidang organisasi dan manajemen sumberdaya manusia (4) Keterbarasan jaringan usaha antar pelaku usaha mikro dan lainya  (5) Iklim usaha kurang  kondusif  dan cenderung mengarah  kepada persaingan saling mematikan usaha (6) Pembinaan kurang terpadu (7) Kurangnya  kepercayaan dan kepedulian  masyarakat kepada usaha mikro. Di sisi lainya semakin banyak persentase pendapatan  modal  yang dinikmati oleh rumah tangga arau  usaha yang  lebih mampu  akan memperbesar  kesenjangan ekonomi. Mengingat sebagian besar usaha mikro masih rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya unruk  rumbuh kembang maka dukungan justru lebih diperlukan. Unruk mengatasi  kesenjangan usaha yang dilakukan melalui memperkuat  dukungan penguaran teknologi,  dan informasi, Pemasaran, dan permodalan, akses kepada sumber  keuangan dan akses pasar yang bagus seperti halnya usahabesar.
Dalam pengguliran dana perbankan mempbrsyaratkan adanya  persyaratan The Five C of Financing sebagai hal yang harus dijalankan  dalam prinsip kehati-hatian. Kelima persyaratan  pembiayaan  dimaksud guna mengamankan posisi bank adalah Character (karakter  dan performa daripeminjam I catatan kredit sebelumnya), Capital (kecukupan jumlah kepemilikan modal), Colateral (agunan), Capasity of repayment (kemampuan  membayar  kembali kredit) dan Condition of economics (kondisi perekonomian). Tiga dari lima ketentuan tersebut sulit dipenuhi oleh usaha mikro, di antaranya (Situmorang, 2010) : 1. Character.  Sebagian  besar  pengusaha mikro  jarang berhubungan dengan perbankan,  sehingga karakter mereka tidak dikenal  oleh pihak perbankan menyebabkan ridak adanya pencatatan Sistem Informasi  Debirur (SID) oleh bank Indonesia yang menjadi tolok ukur karakter pembayaran oleh perbankan,
2. Capital pengusaha mikro pada umumnya memiliki modal usaha dalam jumlah kecil sehingga dinilai
ISTI'DAL;Jurnal srudi Hukum Islam, voi. 3, No. lJanuari-Juni 2016, ISSN:  2356-0150
ISTI'DAL;Jurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuariJuni 2016,ISSN: 2356-0150
79 ) Faicpl Holrrl. F-Jcl<rifitas  Tran.sal<si Syariah Di Indoncsia
(o*L *{l ;}rr;
"Pada maiam isra'aku  melihat diatas pintu surga terdapat tulisan bahwa sedekah dibalas sepuluh kali lipat pahala sedangkan piutang dibalas delapan belas kali lipat pahala, kemudian  aku berkata kepada jibril,
Wahai jibril mengapa pinjaman lebih urama  daripada  sedekah  ? jibril menjawab sesungguhnya  orang meminta sedekah meskipun  dirinya masih mempunyai harta untuk keburuhanya. sedangkan orang ridak akan berhutang kecuali karena memangmemburuhkan."
2. Membayar  Kembali al-Qardh Nabi memberikan conroh ketika berhutang melalui  hadis berikut, Abu rafi' meriwayatkan bahwa  nabi meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki, dan ketika beliau memiiiki beberapa unta sedekah, beliau  meminta  abu rafi- unruk membayar unta yang dipinjamnya  dari laki-laki tadi. Ia berkata  kepada  nabi : "aku tidak menemukan unta  kecuali unta yang lebih bagus kualitasnya  dalam usia rujuh tahun."  Nabi bersabda : "berikan unta itu kepadanya, karena sebaik - baik orang adalah yang memenuhi  hutangnya  dengan cara yang terbaik."  (Buiughul maram  hal 301) Imam malik dalam kitab Al muwarra' berkata : "Tidak  ada salahnya apabila si pemberi pinjaman menerima kualitas yang lebih baik dari apa yang telah ia pinjamkan, asalkan iru ddak menjadi syarar dalam  akad atau sebuah janji arau sebuah kebiasaan.". hal tersebut menjadi  dasar para ulama' membolehkan membayarlebih  di atas jumlah pinjaman kepada pemberi  pinjaman dengan sukarela berdasarkan inisiatif peminjam, serta tidak menjadi bagian  dari akad.
3. Biaya administrasi yang timbul karena penyaluran  pembiay aan al - qar dh Biaya  administrasi  adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan  bantuan  kepada nasabah  yang bergerak dibidang  sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, ranpa'pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan  tetapi untuk ridak
merugikan  bank syariah dalam hal pengurusan,  misalnya  btaya materai, notaris, biaya peninjau  proyek  dan lain-lain, maka kepada nasabah nirlaba tersebut  dipungut biaya administrasi  (M anganl, 2009).
Pada dasarnya biaya administrasi dalam  pembiayaan  al-qardh  adalah semua biaya  yang  dikeluarkan oleh bank dalam memproses pembiayaan dari mulai pengajuan pembiayaan sampai dikeluarkanya keputusan disetujui arau ditoiaknya pengajuan pembiayaan al-qardh. Namun pada prakteknya, biaya administrasipembiayaan  hanya dibebankan kepada nasabah yang disetujui permohonannya,sedangkan  nasabah yang ditolak tidak dikenakan  biaya administrasi.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sebagai terminologi  al-qardh adalah pinjaman dengan kewajiban  mengembalikan pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan yang dipersyaratkan dalam akad.  Sedangkan bank dalam menyalurkan pembiayaarl  mikro mengeluarkan biaya cukup besar dikarenakan kuantitas nasabah yang besar sedangkan jumlah nominal pembiayaan tergolongmikro.
Pendapat ulama' mazhab 4 (empat) terkait dengan biay a - biay atambahan dalam pembiayaan (Karim, 2001) a. Mazhab Maliki membolehkan  biaya- biaya yang langsung terkair dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi  tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang. b. Mazhab Syafi'i membolehkan biaya- biaya  yang secara umum timbul dalam suaru ftansaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya- biaya yang tidak menambah  nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagaikomponen biaya.
c. Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secaraumum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidakmembolehkan  biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si
ISTI'DAL;Jurnal srudi Hukum Islam, vol.3, No.lJanuariJuni 2016,ISSN: 2356-0150
penjual. d. Mazhab  Hambali  berpendapat bahura semua biaya langsung  maupun tidak langsung dapat dibebankan  pada harga jual selama braya-biaya itu harus
dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.
Pendapat lainya  biaya administrasi yang timbul akibat adanya perjanjian  boleh dibebankan kepada  peminjam, guna menghindarkan diri dari riba.ribasendiri adalah tambahan (ztyadah) tanpa imbalan (-e,r"  )'* ) yr.g terjadi karena penangguhan (J*!t ;:q;; dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, (i*i" ;pi)setiap tambahan yang  dikenakan atas transaksi pinjaman al-qardh  yang diperhirungkan  dari pokok pinjaman  tanpa  mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang telah ditentukan seharusnya &hindari. Maka biaya administrasi pada pinjaman al- qardhseharusnya (1) Harus dinyatakan dalam nominal  bukan persentase (2)
Sifatnya  harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal hal yang mutlak  diperlukan unruk  terjadinya perjanjian al-qardh. Rukun pembiayaan al- qar.dh(Zuhaili, 2 00 8). Senada dengan hal tersebut fatwa MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001  mengenai  ketentuan umum al-qardh yang membolehkan  biaya administrasi  dibebankan kepada nasabah.(Majelis Ulama'  Indonesia,  2001)
Pembebanan biaya administrasi pada al-qardh  dibolehkan  apabila  memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk  motif mencari  keuntungan atas penyaluran pinjaman, sehingga besarnya harus disesuaikan  dengan  biaya adminisLrasi seperti  pengadaan  kertas,  dan sarana-sarana lain yang diburuhkan di dalam pencatatan dan penyaluran  al-qardh. (1)Biaya administrasi ini didasarkan pada perhitungan biaya riil yang digunakan untuk melaksanakan transaksi.  Misalnya, biaya materai,  biaya  pengurusan dokumen,  biaya komunikasi,  dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar mencerminkan "nilai riil" biaya administrasi.(2) Persentase  biaya administrasi ini hendaknya  tidak
dihubungkan  dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan.

## Pembiayaanmikro
Pembiayaan mikro diartikan sebagai penyediaan  dana  atau tagihan dalam skala mikro sedangkan istilah internasional mengenai  pembiayaan mikro mengacu  pada jasa keuangan  yang diberikan kepada  usaha mikro yang cenderung belum pernah berhubungan  dengan dunia perbankan,
Nasabah mikro ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi  yang dibutuhkan cenderung lebfi sederhana.  Pembiayaan mikro juga selalu disandingkan dengan tabungan mikro dan asuransi mikro. Pelayanan keuangan mikro khususnya pembiayaan mikro secara khusus  dirancang untuk usaha mikro  melalui pemberian  modal  usaha kecil.  Maka dari iru, isu utama dalam  keuangan mikro adalah bagaimana membantu masyarakatdhuafa- atau usaha mikromenggunakan pelayanan keuangan secara maksimal untuk berusaha mempertahan existensinya serta keluar dari ke-dhuafa-anya. OIeh karena itu, indikator sukses penyelenggaraan layanan keuangan mikro adalah seberapa jauh ia mampu mendorong  masyarakat menjadi lebih sej ahtera atau keluar  dari kemiskinan.
Di Indonesia, insticusi keuangan  yang menyalurkan  pembiayaan mikro dapat dibagi menjadi  tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non  koperasi. Insdrusi bank termasuk di dalamnya bank umum dan bank syariah, yang  menyalurkan pembiayaan mikro atau mempunyai unit mikro.
Berkembangnya  berbagai  penyedi a jasajasa pelayanan  keuangan mikro  ini kemudian juga mempengaruhi wacana  pelayanan  keuangan mikro,  Kunci sukses  pelayanan keuangan mikro bukanhanya dalam soal jangkauannya terhadap kelompok miskin dan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga kesinambungan (Sustainabiliry) lembaga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan jasa pelayanan keuangan mikro (Kiswanto, 2007). Menurut

## Marguiret
Robinsonbeberapa kategori pembiayaan
yang diperlukan  pada  masing-masing level
ISTI'DAL;Jurnal  studi  Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuariJuni 2016,ISSN:  2356-0150
Pendapat lainya mengenai kaitan antara pembiayaan mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan  adalah sebagai pintu masuk yang relatif mudah  bagi orang yang  akan menjadi pengusaha  pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang maka kemiskinan akan berkurang karena trickle down- effect dari semakin banyaknya pengusaha mikro. (Wijaya, 2011)Berkembangnya  usaha mikro akan mendatangkan  penghasilan baik
kepada usaha mikro sebagai konsekwensi logis atas usahanya, dampak  meningkarnya pendapatan  masyarakat juga akan meluas ke wiiayah sekitarnya  dikarenakan adanya penyerapan  tenaga kerja. Adanya keuntungan dan tambahan  pendapatan  yang dikelola dengan baik akan berdampak pada terpeliharanya pertumbuhan  ekonomi usaha mikro dan  sekitarnya. Secara teoritis dapat digambarkan  sebagaimana berikut :
Sumbr : Prof.  Gunawan  Sumodining-at dimodit'illasi
Target pasar bank syariah
Lembaga  keuangan sebagai salah satu intrumen sistem keuangan  yang berfungsi menyerap dana pada pihak yang surplus kemudian menyalurkanya pada pihak yang membutuhkan pendanaan  mempunyai karakter yang  berbeda  pada masing - masing jenisnya.  Masing masing mempunyai  target pasar sendiri unruk efektifitas dan efisiensi kinerjanya. Pada perbankan pasar  sasaranya adalah masyarakat yang sudah layak unruk perbankan (b anhable) ditandai dengan  usaha yang sudah  mapan sebagai  cerminan kapasitas  kemampuan membayar kembali hutangnya, terbiasa dengan sistem perbankan dibukrikan dengan tracLt recordhubungan bisnisnya  dengan bank, mempunyai jaminan pembiayaan yang cukup, asset modal yang dimiliki sudah mencukupi. Secara sederhana dapat disimpulkan dalam  diagram berikur :
F inancial S erv  ic es in the P ov e
Swnb er ; Marguir et dalam Rufiito, 2003.
Income Level Commereial  Financi;rl Senices Subdizcd program
[ntcrcst Belring Saving Account  fr)r Small Savcrs Commercial Nlicro Loans official  Po\cr4,  Linc E-rtremely Poor Roadmap  of Sustainlbilit)r  program
Dialqnst  Dari Diagranr Iloar/nrap Srrldinibiiir_r A rryroin(tr  Iusri[arringr-ar, lOi l)
ISTI'DAL;Jurnal  studi  Hukum Islam, vol. 3, No. lJanuari-Juni 2016,lssN: 2356-0150
share)perbankan e) Melakukan lnovasi pengembangan varian akadAl-qardh. Inovasi varian ini diperlukan  khususnya  untuk mengembangkan produk baru  dan menutupi kekurangan produk  lama.(3) Hasildari pengembangan  dan pembinaan  kepada  para penerima pembiayaanAl-qardhakan menumbuhkan pengusaha - pengusaha baru dalam jangka panjang, hal tersebut akan menj  adi pasar yang potensial  bagi bank.
Pembiayaan  Usaha Mikro Al-qardh BPRS Al Salaam Tingkat ketimpangan pengeluaran
penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,397 pada maret 2016. BPS (20i6) di antara banyak faktor penyebabnya, salah satunya adalah distribusi modal yang  belum merata  lebih [erkonsentrasi  pada usaha besar dan menengah saja seharusnya  sampai pada usaha kecil dan usaha mikro. Perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan  pendanaan dari pihak yang surplus  kepada pihak yang membutuhkan pendanaan untuk kesejahteraan  masyarakat banyak berperan besar  dalam  distribusi modalusaha  tersebut.
Tidak hadirnya bankilembaga keuangan formal lainya daiam memberikan pembiayaan  kepada usaha mikro akan menyebabkan usaha mikro mencari alternatif pembiayaan melalui sektor informal  seperti pelepas uang, seperti bank Plecit/Kangkung (fi NTB) dll. Lembaga lembaga informal ini umumnyamudah diakses  oleh siapa  saja yang memerlukan, secara cepat, jarak dekat, waktu dan besar pinjaman sesuai kebutuhan, dengan  prosedur sederhana dan tanpa agunan, tapi dengan tingkat imbalan yang lebihtinggi.
Hal dilematis  dalam pelayanan kepada usaha mikro, terdapat 5 alasan mengapa usaha mikro perlu mendaparkan permodalan dan pengembangan usahanya diantaranya  adalah  sebagai berikut (Panggabean, Tt.) :
1. Masih  banyak atau sebanyak 92olo
usaha mikro dan kecil belum mendapatkan akses permodalan.
2. Jumlahnya  sangat besar. iika usaha
ISTI'DAL;Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuari-Juni 2016,ISSN: 2356-0150
mikro  tldak diberdayakan menyebabkan kemiskinan makin besar dan menjadi  beban seluruh bangsa.
3. Usaha mikro jika diberdayakan
secara tepat akan menjadi  usaha kecil yang kemudian berkembang menjadi usahamenengah.
4. Umumnya usaha mikro yang mendapat  pelayanan keuangan pendapatannyameningkat secara signifikan per bulan(Syrkur, 2002,) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salaam bergerak  pada  skala micro banking dengan prinsip syariah, berkantor pusat fi kota Depok. Perrumbuhannya  yang pesat menjadikan perusahaan tersebut lebih banyakfokus pada pembiayaan pada kategori bankable  dengan  keunggulan uramanya pembiayaan  pegawai, pembi ayaan kepemilikan  motor, serta  pembiayaan mitra usaha. Keinginan untuk kembali melayani usaha mikro dilakukan  melalui kerjasama dengan  yayasan peramu yang bergerak sebagai konsultan lembaga  keuangan mikro syariah. Diantaranya  dengan beberapa langkah  sebagaimana berikur : a. Kebijakan manajemen dari BPRS membagi  penyaluran pembiayaan menjadi  3 karegori (l) Non Sub sidize.Dikategorikan sebagai pembiayaan non subsidi  untuk kepentingan bisnis (2) half subsidiessetengah subsidi dalam operasionalnya  (3)  full
sub  sidies. (Sy amsudin, 2013) .HaJ tersebur unruk memposisikan  seriap cabang dan unit khusus sefia pembiayaan yang dioperasionalkan.
b. Bentuk unit  khusus guna penyaluranpembiayaan mikro aI- qardh  dalam struktur organisasi sebagai unir non bisnis  (CSR) yang biaya operasionalnya  disubsidi oleh kantor  pusat serta cabang  bisnis lainyadalam benruk kegiatan sosial perusahaan. Hal tersebut untuk memudahkan  operasionaligasinya.
Surnbcr  diadapt asi dari SK Dir N o.3 "Agani4ation Chan Of  BPRS Al Sola am 2013!,
c. Model penyaluran pembiayaanmikro dengan cara mengkombinasikan kegiatan sosiai lainya seperti pelayanan tabungan mikro, asuransi mikro, pendampingan usaha dan penyaluran kurban. Hal tersebut juga menempatkan posisi pembiayaan mikro secara jelas sebagai pinjaman bukan untuk kegiatan  sumbangan.
Tujuan penggunaan dana yang fleksibel sesuai  dengan akad pembiayaanya Al-qardh yang berarri pinjaman yang membebaskan
penggunaan  dana  pembiayaan, baik yang langsung unruk kepentingan
Shariir Supen'isory CL'runcil Operation, IT, Adrnin, GA  Dept Bmnches Office [c milvo
ISTI'DAIJurnal Studi Hukum Islam, vol. 3, No. lJanuari-|uni 2016,lssN: 2356-0150
memenuhi kebutuhan usaha maupun yang tidak langsung untuk kebutuhan usaha  sebagai  contoh bray a sekolah,  pengobatan,  renovasi rumah  yang secara tidak langsung digunakan untuk usaha namun pada akhirnya akan tetap membantu usaha mustaqridh atau peminjam.
Dampaknya (1) terpenuhinya kebutuhan - kebutuhan mustaqridh sebagaimana tersebut  (2) Terhadap usaha sebagai cashflow  yang tetap mengamankan  kegiatan usahanya, seandainya keburuhan-kebutuhan non usaha mengambil dana usaha tentu akan menyulitkan usaha
mustaqridlt c. Grameen  Bank sebagai metode  yang digunakan untuk penyaluranya, kehandalrnya terbukti pada kecepatan dan luasnya  jangkauan pembray^an serta tingkat pembiayaan macet yang rendah berkisar 0.01o/o dari  total ou tstanding pembiaya an Al- qar dh.

## Kesimpulan
Bank  cenderung menghindari usaha mikro dikarenakan alasan biaya pelayanan yang relatif tinggi serta  usaha mikro bukan target pasar perbankan. pembiayaan  usaha mikro melaiui akad al-qardh  pada BPRS Al Salaam ditujukan untuk pembiayaan  usaha mikro agar mampu  bertahan dan berkembang. hal tersebut juga berarti pendistribusian  modal  kepada masyarakat dhuafa- sehingga modal tidak hanya terkonsentrasi kepada usaha-usaha bankable/besar  saja.  Guna efektivitas dan efisiensi  penyaluran  pembiayaan dilakukan dengan cara (1) Menggunakan akad al- qardh(pinjaman balik modal) (2) Membentuk unit khusus  yang bergerak pada kegiatan  sosial.(3)  Men-subsidi biaya operasionalnya. (4) Braya  administrasi ditanggung oleh nasabah dengan  tujuan melatih kemandirian  nasabah (5)
Mengkombinasikan  pembiayaan  mikro dengan, tabungan mikro, asuransi mikro, dan kegiatan sosial (6) Menggunakan  replikasi
grameen bank dalam penyaluranya.
ISTI'DAL;Jurna1 Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuariJuni 2016,ISSN: 2356-0i50
keuangan dan transaksi bisnis. Bogor: Ulil Albab Insriru re. Murtadlo, A., 2014, Pensyari ahan pasar
Modal Dalam  Perspektif  Maqashid Al-Syari'ah Fi Ai-Iqtishad. Jurnal Economica  vol.5  No.2, -. Muslich, A. W., 2013, Fiqh Muamalah.
Jakarta:Amzah. Mustikaningrat, L., 2011, Peran BMT Dalam Pengembangan Dan Penguaran Ekonomi Mikro. Jakarta.  Makalah disampaikan dalam  seminar wajib mahasiswa  Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah Universitas Az ZafuaJakarra,  25Juni 2011.-|akarta:  -. Nasution, M. E., 2008, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Panggabean, R., T.th., Kerjasama Bank, Koperasi Dan Lembaga Keuangan Mikro  (LKM) M.ndukung
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). -, -. Rudjito, 2003, Peran  Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah  Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat  dan Menanggulangi  Kemiskinan  : Srufi Kasus Bank  Rakyat  Indonesia. Jurnal Keuangan  Rakyat  Tahun  II, Nomor l, Maret,-. Saleh, A. M., 2009, Hukum  manusia ruhan sebagai hukum tuhan berpikir induktif menemukan  hakikar hukum model al-qawaid al fiqhiyyah. Yogyakarta: pustaka
Pelajar. Situmorang,J., 2010, Model  perkreditan dan Komitmen Bank Dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM. l-13. Syamsudin, B. M., 2013, Kategori penyaluran Pembiayaan. Depok,  Jawa Barat, Depok. S1,ukur, M., 2002, Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi peserta Skim Kredit Rumahtangga Miskin. Bogor. : Program Pascasarjana, Institut
Pertanian Bogor, Disertasi Doktor. . Wijaya, K., 2011, Mengelola Kredit Mikro Teori, Praktek dan pengalaman.
Makalah  disampaikan dalam seminar  LPPI, 30 Mei 2011.Jakarta: -.
Zuhaili, VV., 2008,  A1 Fiqhu As;, S;,atil A1 N,{aysir. Beirut:  Darul Fikr.