Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 388-393 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3343.388-393
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK OBRAL ONLINE
Dewa Gede Widya Swastika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Dewagede@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  mana  salah  satu  aspek  yang  sangat  mempengaruhi perkembangannya  adalah  dibidang  perekonomian,  dalam  hal  ini  meliputi  bidang  perdagangan.  Adanya perdagangan  bebas  menyebabkan  tidak  sedikit  diantara  pelaku  usaha  melakukan  persaingan  yang  tidak sehat, khususnya bagi produk yang diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan menelaah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan produk obral online tanpa disertai informasi yang jelas dan  membahas pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian produk obral  online.  Penelitian  normatif  adalah  tipe  penelitian  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Dengan  fenomena  ini  mustahil  orang  terlepas  dari pengaruh  bisnis  dan  sebagai  konsekuensinya,  masyarakat  adalah  konsumen  yang  menjadi  sasaran  para produsen. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat informasi yang kurang  jelas  dari  jualan  obral  online  dapat  melaporkan  perbuatan  tidak  menyenangkan  tersebut  dengan dasar  hukum  termuat  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi kepentingannya, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, khususnya dalam hal penjualan produk melalui sosial media atau online.
Kata kunci : Bisnis, Konsumen, Perlindungan Hukum, Produk Obral Online.

## Abstract
Indonesia is a developing country which one of the aspects that greatly influence its development is in the field of  economy, in  this case covering  the field  of trade. The existence of free trade is not  little among businesses conducting unhealthy competition, especially for traded products. The purposes of this research are  to  examine  the  legal  protections  for  the  consumer  of  online  sale  products  that  contain  unclear information about the products and to analyze the owner’s responsibility to the consumers who get a loss because of  the online sale products. Normative research is a type of  research used in  this study using  a statutory approach. With this phenomenon it is impossible for people to be separated from the influence of business and as a consequence, society is the consumer who is the target of the producers. The results of this research found that consumers who get a loss due to unclear information from online sales can report these  unpleasant  acts  on  the  legal  basis  contained  in  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer Protection. This research hopes it could increase awareness, knowledge, and independence of consumers to  protect their interests, which in  turn can foster an honest  and responsible attitude of  business actors, especially in terms of selling products through social media or online.
Keywords : Business, Consumer, Legal Protection, Online Sale Products.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  dengan  sektor  perekonomiannya  yang  paling berpengaruh  terhadap  kemajuan  negara.  Dalam  memajukan  perekonomian  pemerintah menyiapkan  lapangan  pekerjaan  kepada  semua  masyarakat  namun  tidak  semua  bisa  bekerja dipemerintahan karena berbagai alasan, salah satunya pendidikan minimal dan usia, semakin tua usia  semakin  tidak  diterima  seseorang  untuk  bekerja  diperusahaan  atau  pemerintahan  karena manusia memiliki fase produktif. Hal lain yang menyebabkan sulitnya mendapat pekerjaan adalah
tidak  sejalannya  ertumbuhan  rakyat  Indonesia  dengan    pertumbuhan    ekonomi  ( Pratama, Mahendrawati  &  Ujianti,  2021 ).  Namun, tidak  semua  masyarakat  Indonesia  menyerah  dengan keadaan  beberapa  diantara  membuka  usaha  untuk  bisa  melanjutkan  kegiatan  yang  dapat menghasilkan sesuatu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.
Seiring  berkembangnya  teknologi  dan  kebutuhan  masyarakat  bisnis  merupakan pekerjaan  yang  berjangka  panjang  dapat  memajukan  ekonomi  keluarga  dengan  beberapa  cara bisnis  dapat  dimulai  bahkan  tanpa  menggunakan  modal.  Bahkan  banyak  orang  yang  dengan sengaja berhenti dari pekerjaannya untuk memulai bisnis karena dengan berbisnis secara online seseorang dapat mengatur dan melakukan pekerjaan sesuka hati sesuai dengan keadaan berbeda halnya jika melakukan pekerjaan kantoran maka seorang mau tidak mau datang tepat waktu dan mengerjakan  pekerjaan  yang  telah  terjadwalkan  ( Djakfar,  2012 ),  dengan  berkembangnya teknologi maka bukan dari sektor perekonomiannya saja yang berkembang melainkan dari segi kejahatannya juga. Salah satu kejahatan dibidang perekonomian adalah penipuan dan pemalsuan. Kecurangan  beberapa  pihak  yang  sengaja  menjual  dan  memasarkan  suatu  produk  tidak  sesuai dengan  kualitas.  Namun  kehati-hatian  konsumen  jarang  berpengaruh  terhadap  produk  yang dipasarkan dengan santainya pihak penjual meyakinkan konsumen untuk membeli suatu produk tanpa memikirkan resiko dan ijin makanan atau minuman yang dibeli.
Sifat konsumen yang mudah tergiur dengan harga yang lebih murah menjadi alasan utama penggunaan teknik ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Penjualan produk  secara  obral  ini  dapat  menguntungkan  pihak  pelaku  usaha  dan  pihak  pembeli  atau konsumen.  Dari  pihak  pelaku  usaha,  dengan  adanya  penjualan  produk  secara  obral,  maka konsumen  akan  tertarik  untuk  membeli  produk  tersebut,  sehingga  terjadi  peningkatan  omzet penjualan, yang juga berarti adanya peningkatan laba. Sedangkan dari pihak konsumen, dengan adanya  penjualan  secara  obral,  maka  konsumen  dapat  membeli  produk  tersebut  dengan  harga yang relatif lebih murah daripada sebelum ada pemotongan harga.
Penjualan produk obral online biasanya membuat kontrak kerja yang merupakan bentuk perjanjian berdasarkan perjanjian antara pemilik produk yang biasanya  sebelum terjadinya proses jual  beli  di  mana  persetujuan  perpanjangan  kontrak  oleh  masing-masing  pihak  yang  terlibat adalah tanda resmi bahwa majikan bekerja pada penjual di perusahaannya dan untuk karyawan (tenaga  kerja)  secara  resmi  bekerja  untuk  perusahaan  untuk  jangka  waktu  terbatas  atau  tidak terbatas sesuai dengan semua yang dinyatakan dalam kontrak kerja (Manulang, 1988). Menurut Pasal 16202 KUHP, perjanjian kerja adalah  hasil dari perjanjian antara pengusaha dan pekerja untuk  membangun  hubungan  kerja,  di  mana  karyawan  majikan  terikat  satu  sama  lain  selama periode tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk mendapatkan upah sesuai konsepnya. Dengan adanya kontrak kerja ini, baik majikan maupun pekerja tidak dapat memberikan perintah dan melakukan pekerjaan sewenang-wenang, tetapi harus sesuai dengan ketentuan kontrak kerja. Setelah  adanya  kontrak  kerja  ini  maka  muncullah  hubungan  yang  terbangun  yakni  hubungan industrial. Hubungan Industrial adalah sistem hubungan antara para pelaku produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah ( Kartasapoetra dkk, 1994 ) Dewasa  ini  banyak  para  penjual  produk  obral  online  yang  meski  sudah  mendapatkan penghasilan  masih  memiliki  kekurangan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan keluarganya. Berbagai alasan yang ada seperti apa yang dikerjakan tidak sesuai upah sampai tidak sesuai kemampuan namun tetap melakukan pekerjaan tersebut yang membuat pekerja tidak betah dalam bekerja. Semakin seseorang melakukan pekerjaan tidak dengan keikhlasan dan keinginan maka semakin berat dan susah pekerjaan yang dilakukan.
Banyaknya orang yang membutuhkan pekerjaan membuat persaingan ditempat kerja juga semakin  ketat  ditambah  sedikitnya  perusahaan  yang  membuka  lowongan  untuk  para  pekerja membuat  banyak  masyarakat  yang  menganggur  sembari  berharap  adanya  lowongan  pekerjaan yang di buka. Para pekerja yang sudah mendapat pekerjaan harus melakukan pekerjaan  sebaik mungkin  dan  tidak  melanggar  SOP  yang  berlaku  supaya  mempertahankan  jabatannya  dan meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja. Melihat peluang yang ada saat ini penjualan produk  obral  online  menjadi  sampingan  tersendiri  bagi  beberapa  orang  tidak  terkecuali  para pekerja yang tidak lagi mendapatkan pekerjaan. Namun terkadang sebaik apapun pekerjaan yang
dilakukan ada saja ketidakcocokan antar pedagang atau dengan suplayer produk herbal, suplayer harus  banyak  bersabar  demi  mempertahankan  pekerjaan  karena  sulitnya  saat  ini  mencari pekerjaan.  Bagi  pihak  konsumen  yang  tidak  sengaja  dan  timbul  gejala  yang  merugikan  maka dapat  menuntut  konpensaasi  dari  supleyer,  namun  jika  secara  sengaja  mengetahui  minuman tersebut tidak memiliki ijin edar namun tetap dikonsumsi maka kesalahan ada pada konsumen. Bagi penjual seharusnya sudah menyadari peraturan yang dibuat pemerintah yang bekerja sama dengan badan pengawas makanan dan minuman serta mengetahui sanksi dari perbuatannya.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  penelitian  ini, Permatasari  (2018) mengkaji tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penjualan Produk Tas Obral Online. Hasil dari penelitian ini adalah konsumen tidak hanya mendapatkan kerugian karena adanya informasi yang tidak jelas tetapi konsumen juga tidak mendapatkan perlindungan nyata yang telah dijamin dalam UUPK dan tidak adanya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penjual dikarenakan ketidaktahuan konsumen terkait prinsip pertanggungjawaban didalam transaksi jual-beli online. Kemudian  ada  penelitian Noviani  & Darmawan  (2019) meneliti  tentang  perlindungan  hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obral menggunakan prinsip loss leader (Harga Umpan). Tujuan  penelitian  dari  Noviani  &  Darmawan  ini  adalah  menjelaskan  pelaksanaan  penerapan perlindungan  konsumen  terhadap  penjualan  produk  obral  secara  loss  leader,  menjelaskan pelaksanaan tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dari penjualan produk  obral. Dan penelitian yang relevan yang terakhir adalah perlindungan konsumen dengan ketidaksesuaian harga dalam promosi diskon secara online dengan harga sesungguhnya ( Karim & Gunarto, 2019 ). Penelitian  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  hak  –  hak  konsumen  yang dilanggar dan bagaiamana tanggung jawab produsen atas promosi diskon yang diberikan.  Dari penjelasan  beberapa  penelitian  sebelumnya  kemudian  peneliti  mencoba  untuk  meneliti perlindungan hukum bagi konsumen produk obral online, dimana penelitian ini berfokus untuk menelaah  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  penjualan  produk  obral  online  tanpa disertai  informasi  yang  jelas  dan  membahas  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian produk obral online.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mencari  data  melalui  buku  ilmu  hukum  dan  menghubungkan dengan permasalahan yang diangkat kemudian mengkaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dari segi hukum penelitian ini termasuk penelitian normatif. Penelitian normatif adalah  penelitian  yang  diperoleh  dari  penjelasan  secara  detail  dan  sistematis  dengan  cara membedah  aturan  hukum  ( Susanti  &  effendi,  2014 ).  Dalam  pengerjaannya  peneliti mengumpulkan  informasi  dengan  menelaah  dan  menganalisa  buku-buku  hukum  yang  didasari peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Peneliti  mengkaitkan  dengan  peraturan yang  berlaku  dan  tidak  menyimpang  dari  undang-undang  dasar.  Pendekatan  penelitian  dengan cara  mengkaji,  mencari  dan  memilah  data  dari  berbagai  hukum-hukum  dan  berpatokan  pada undang-undang  sebagai  dasar  penelitian  penelitian.  Penelitian  ini  bertujuan  mencari  informasi yang  akurat  dengan  mempelajari  gejala  masyarakat  untuk  mendapatkan  data  yang  sebenar- benarnya. Dengan demikian data dapat digabungkan dengan berbagai referensi buku hukum yang terkait dan menghasilkan penelitian yang tidak melenceng dari hukum positif. (Ahmad, 2008).

## III. HASIL DAN PEMBAHAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Penjualan Produk Obral Online Tanpa Disertai Informasi yang Jelas
Dalam  melakukan  pekerjaan  seseorang  berhak  mendapatkan  kebebasan  untuk  berinovasi  dan melakukan  hal  yang  diinginkan  namun  sesuai  dengan  batasan  yang  ada,  ada  beberapa  prinsip dalam melakukan pekerjaan:
1. Prinsip kebebasan merupakan prinsip dasar semua orang, teruntuk yang bekerja ataupun yang tidak  bekerja.  Segala  aktivitas  bebas  dilakukan  namun  semua  sesuai  dengan  etika  dan  tidak merugikan  pihak  lain.  Dalam  melakukan  pekerjaan  seseorang  bebas  mengajukan  pendapat,
menyuarakan  ketidaksetujuan  akan  putusan  yang  dibuat,  semua  biasa  terjadi  karena  dengan perbedaan pemikiran membuat suatu perusahaan semakin solit 2.  Prinsip  ketidaksetaraan,  merupakan  prinsip  yang  sudah  terdoktrin  pada  beberapa  orang khususnya dalam pekerjaan. Membeda-bedakan pergaulan sesuai dengan kasta atau materi. Hal seperti  itu  kadang  membuat  beberapa  orang  risih  dan  tidak  jarang  menjadi  korban  bully  atau penindasan.  Kedua  prinsip  ini  saling  berdampingan  karena  terjadi  disetiap  aktivitas  yang dilakukan dan ada dilingkungan masing - masing orang.
Setiap  hari  terjadi  dua  hal  yang  saling  berlawanan  tersebut  tinggal  masing-masing individu  yang  bebas  memilih  prinsip  mana  yang  digunakan  dalam  melakukan  aktivitas  sehari- hari termasuk dalam lingkungan sekitar. Perbedaan prinsip tersebut membuat negara  Indonesia sampai saat ini belum maju karena masih banyaknya pihak yang memilih prinsip ketidaksetaraan yang secara tidak langsung melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri.
Berkaca  pada  konsep  di  Negara  Republik  Indonesia  menganut  keadilan  sosial, kebanyakan  masyarakat  saat  ini  lebih  cuek  dengan  keadilan  sosial  karena  banyak  yang  lebih bertingkah laku tidak adil. Tidak adil disini berarti tidak mematuhi peraturan atau hukum positif yang  berlaku.  Hal  itu  juga  terjadi  didalam  Kasus  jual  beli  produk  online,  dimana  para  pelaku seolah orang yang buta akan hukum dan disatu sisi mengetahui peredaran penjualan produk online tanpa  disertai  informasi  yang  tidak  jelas  itu  tidak  diperbolehkan  serta  disisi  lain  banyaknya antusias  masyarakat  untuk  membeli  ( Kartasapoetra,  1994 ).  Berbicara  soal  perlindungan konsumen erat kaitannya dengan hak, bagaimana tidak jika seseorang tidak mendapatkan haknya maka  hal  tersebut  adalah  bentuk  ketidakadilan.  Namun  hak  seseorang  didapat  apabila  sudah melaksanakan  kewajibannya  dan  secara  langsung  mempertanggungjawabkan  kewajiban  yang dilaksanakannya. Ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha maka pihak konsumenpun berhak mempertanyakan bahkan menggugat bila tidak sesuai dengan prinsip yang ada ( Susanto, 2008 )
Seseorang  sebagai  konsumen  tentunya  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari pemerintah, salah satu tindakan pemerintah dalam melindungi konsumen tentu dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen. Sesuai dengan perundangan perlindungan komsumen, kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan majikan atau pemberi kerja yang memuat kondisi  kerja,  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Kontrak  kerja  berisi  ketentuan  yang  berkaitan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban karyawan (karyawan) dan hak dan kewajiban pengusaha  (pengusaha).  Ketentuan  yang  dapat  dimasukkan  dalam  kontrak  kerja  lain:  jenis pekerjaan,  durasi  kontrak,  jumlah  upah  bulanan,  durasi  waktu  luang  (cuti)  dan  jumlah  upah selama  cuti,  jika  sebagian  besar  dari  untung,  jika  ada  cara  untuk  menyediakan  pensiun  atau menawarkan  jaminan  untuk  hari  tua  lainnya,  bentuk  upah  lain  dan  di  mana  karyawan dikembalikan dengan biaya dari majikan.
Penjualan produk online merupakan penjualan yang praktis dan dengan teknologi yang ada saat ini membuat masyarakat lebih gampang untuk memperoleh barang yang diinginan namun dalam berbelanja konsumen biasanya lalai atau tidak memperdulikan informasi yang tertera pada produk online yang dijual dan lebih menggunakan kemasan yang dibungkus secara menarik tanpa mempertimbangkan  resiko  yang  akan  diterima  jika  menggunakan  sesuatu  tanpa  menadapatkan informasi yang jelas. Belanja online dewasa ini sudah seperti menjadi budaya untuk masyarakat timur  yang  meniru  gaya  masyarakat  barat,  namun  di  Indonesia  membeli  produk  online  sering berlebihan seperti seorang yang kecanduan. Kebanyakan yang membeli produk online ini adalah remaja yang dimana masih belum stabil dalam mengelola emosi, hal ini biasanya yang membuat para remaja mengabaikan anjuran atau informasi yang tertera pada suatu barang tersebut dan lebih mengedepankan tampilan suatu produk. Promo gratis ongkir juga adalah salah satu alasan yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudahnya berbelanja online.
Sisi positif pembelian produk online adalah dapat menambah pemasukan negara, namun kita harus tetap bisa mengontrol pengeluaran dan memperhitungakan keadaan ekonomi dengan tujuan untuk  memprioritaskan  keperluan  saat  ini  dan  tidak  menambah  terjadinya  angka  kemiskinan. Pemerintah membuat peraturan bagi siapa saja yang memperjualbelikan produknya secara online
wajib menyertakan informasi yang pasti agar tidak terjadi salah pemakaian yang membuat suatu produk merugikan konsumen.

## 2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pembelian Produk Obral Online
Peraturan pemerintah terkait penjualan produk atau barang online yang tanpa memiliki informasi yang  jelas  sudah  diterapkan  namun  masih  banyak  pihak  yang  dengan  sengaja  dan  mengetahui konsekuensi  dari  perbuatannya  masih  memasarkan  produk  atau  barang  online  dan  banyak diantara  masyarakat  yang  dengan  senang  hati  membeli  bahkan  mengkonsumsi  produk  online tersebut tanpa memikirkan efek sampingnya. Hanya sedikit diantara masyarakat yang menyadari sanksi dari pada hukum positif di Indonesia ( Soekanto, 1987 ).
Sanksi sendiri memiliki makna dan arti yang berbeda - beda dan sesuai peraturan yang di buat pemerintah. Penjabaran sanksi sebagai berikut: 1. Sanksi Pidana
Merupakan sanksi yang paling memberikan efek jera diantara sanksi lainnya, hal ini ditunjukan dari hukuman yang diterima bervariasi seperti menetap dipenjara dan melakukan kegiatan yang ada dirumah tahanan selain itu memberikan citra buruk kepada diri sendiri dan keluarga karena kedapatan melakukan perbuatan pidana.
2. Sanksi Perdata
Sanksi perdata biasanya melibatkan konflik antar konsumen dan penjual produk online yang tidak memberikan informasi jelas pada produk yang diperjualbelikan hal ini membuat ketegangan antar pihak  yang  menjurus  ke  meja  hijau  atau  persidangan  guna  mengetahui  siapa  yang  harus disalahkan dan mengganti rugi setiap prestasi.
3. Sanksi Administratif Sanksi ini berkaitan dengan pemerintahan semisal pelanggaran lalu lintas, akibat daripada tidak membayar pajak dan masih banyak lagi pelanggaran yang membuat seseorang harus mengganti rugi pada negara karena kelalaiannya.
Dalam mempertanggungjawabkan kesalahan yang sampai membuat terjadinya kerugian konsumen pihak penjual produk online yang tanpa memiliki keterangan yang jelas sesuai dengan pengaturan pemerintah tentang perlindungan konsumen, pihak penjual harus mengganti kerugian yang  diderita  konsumen  dan  jika  dalam  kasus  kerugian  konsumen  sampai  ada  terjadinya meninggal dunia maka dikenakan sanksi pidana dan ganti rugi atas kerugian tersebut. Pemerintah sudah  menghimau  berkali-kali  tentang  pemberian  informasi  yang  jelas  terhadap  produk  yang dipasarkan  melalui  media  sosial  guna  meminimalisasikan  kerugian  konsumen  yang  berujung ganti  rugi  serta  sanksi  lain  yang  nantinya  memberatkan  pihak  penjual.  Terlebih  terjadinya kesalahan  yang  dilakukan  pihak  penjual  yang  sampai  membuat  kerugian  konsumen  dapat membuat  nama  produk  dan  nama  sendiri  menjadi  tercemar  dan  dapat  mengurangi  permintaan pasar terkait produk tersebut.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Setelah  peneliti  memaparkan  penjelasan  mengenai  hasil  dan  membahasnya,  kemudian peneliti menarik beberapa kesimpulan berdasarkan penjelasan diatas, yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dijadikan suatu pedoman bagi konsumen dalam bertransaksi khususnya jual beli online. Salah  satu  bentuk  upaya  perlindungan  bagi  konsumen  yang  tercantum  dalam  undang- undang  tersebut  adalah  adanya  penyebutan  secara  tegas  hak-hak  konsumen.  Dengan adanya hak konsumen dapat memberikan kenyaman dalam melakukan pembelian suatu produk.
2. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian  produk  online  dengan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan, bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian
uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ganti  rugi  harus  telah  diberikan  dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.
2. Saran
Melalui  penelitian  ini  peneliti  ingin  menyampaikan  beberapa  saran  yang  kiranya  dapat membantu dalam menguatkan peraturan pemerintah dan memberikan pengetahuan kepada pelaku belanja online agar lebih memperhatikan produk yang akan dibeli, yaitu sebagai berikut:
1. Dengan makin maraknya penjualan produk online dengan informasi yang tidak jelas dan mengakibatkan penyesatan pada konsumen, maka sudah seharusnya diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang iklan. Dan juga,  perlu  kiranya  dibentuk  suatu  lembaga  tersendiri  yang  berperan  aktif  dalam pengawasan,  sehingga  kepentingan  konsumen  dapat  tetap  terlindungi  dari  perbuatan pelaku usaha dalam iklan yang menyesatkan tersebut.
2. Dengan  masih  minimnya  pengetahuan  masyarakat  konsumen  mengenai  hak  dan kewajibannya, maka perlu adanya sosialisasi  lebih lanjut mengenai berbagai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  dan  kemandirian  konsumen untuk melindungi kepentingannya, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, khususnya dalam hal penjualan produk melalui sosial media atau online.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian. pustaka Setia, Bandung. Djakfar, M. (2012). Etika bisnis: Menangkap Spririt Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi. Penebar Plus, Jakarta.
Karim, F & Gunarto, H. (2019). Perlindungan Konsumen Dengan Ketidaksesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Secara Online Dengan Harga Sesungguhnya. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU). Kartasapoetra,  G.  dkk  (1994).  Hukum  Peburuhan  di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila.  Sinar  Grafika, Jakarta.
Manulang, S. H. (1998). Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaandi Indonesia. PT Rineka Cipta, Jakarta.
Noviani, S. & Darmawan. (2019). perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obral menggunakan prinsip Loss Leader (Harga Umpan). Jurnal Hukum Ilmiah Mahasiswa, Vol.3(4).
Permatasari, A. N. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penjualan Produk Tas Obral Online. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
Pratama, A. A. N. B. K., Mahendrawati, N. L. M., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum  bagi Konsumen pada Bank Beku Operasi. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2(1).
Soekanto, S. (1987). Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Rajawali, Jakarta. Susanto, H. (2008). Hak-hak konsumen jika dirugikan. Visimedia, Jakarta. Susanti, Dyah, O. & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research). Sinar Grafika, Jakarta.