Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Samarinda (Studi Kasus Pada Pembangunan Flyover Yang Menghubungkan Jalan Aw. Sjahranie Dan Jalan Juanda)
Panggih Nugroho dan Parlindungan Pasaribu panggihnugroho@ymail.com, parlindunganpasaribu_uwgm@yahoo.co.id,
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  memenuhi  amanat  Pembukaan UUD 1945 dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu, jumlah penduduk terus bertambah dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin  meningkat  dan  beragam  pula  kebutuhan  penduduk  di  Indonesia  Penduduk  yang semakin  bertambah  dengan  tingkat  kemakmuran  yang  semakin  baik,  tentunya  membutuhkan berbagai  fasilitas  umum  seperti:  jaringan/  transportasi,  fasilitas pendidikan,  peribadatan, sarana  olah  raga,  fasilitas  komunikasi,  fasilitas  keselamatan  umum  dan  sebagainya. Pembangunan  fasilitas-fasilitas  umum  seperti  tersebut  di  atas  memerlukan  tanah  sebagai wadahnya. Dalam hal persediaan tanah masih luas, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah lahan yang dipakai adalah  tanah  yang mengalami  pembebasan  lahan oleh  karenanya  apakah  perencanaan prasarana (Pembangunan  FlyOver) yang  telah  terancang  tersebut sejalan  dengan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  anah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.
Kata Kunci: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Pembebasan Lahan.

## ABSTRACT
National development carried out in order to meet the mandate of the 1945 opening of the year to year increase. At the same time, the population has been continues to increase and it is relation with the development and results, it is increasing and the variety of all the needs of the population in Indonesia which is increasing with the level of prosperity is getting better it would require  public  facilities  such  as:  network  /  transport  facilities  education,  worship,  sports facilities, communication facilities, public safety facilities and so forth. Construction of public facilities such as the above needs the land as the site. In terms of land supply is still widespread, the  construction  of public facilities  had  no  problems,  but  that the problem  in  case is  the  area being  used  is  soil  that  experienced land  acquisition  therefore  whether  infrastructure  planning (flyover),  which  has  been built  in line  with  Law  No.  2 the  year 2012  on  land Acquisition for Development for Public Interest.
Keywords: Land Procurement for Development in the Public Interest, Land Acquisition.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tanah  memiliki  arti  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  manusia  karena  mempunyai fungsi  ganda,  yaitu  sebagai social  asset dan capital  asset.Sebagai social  asset tanah merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  social  di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan,  sedangkan capital  asset tanah merupakan factor modal dalam pembangunan. 1 Dalam  pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 disebutkan  “  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  ke makmuran  rakyat”,  sedangkan menurut  konsepsi  hukum  tanah  nasional, seluruh bumi,  air  dan ruang  angkasa  termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, sehingga semua tanah  yang  ada  di  dalam  wilayah  negara  kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu menjadi Bangsa Indonesia ( Pasal 1 ayat (2)UUPA ). Walaupun di dalam Pasal 1 ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  seluruh  tanah,air, termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  adalah  kepunyaan  bersama  bangsa Indonesia, namun dalam kewajiban pengelolaannya  tidak  mungkin  dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia, maka penyelenggaraannya  pada  tingkatan  yang tertinggi  dikuasakan  kepada  negara,  sebagai organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat.  Hal  ini
1 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 13-14
mengacu  pada  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam  yang  ada  di  dalamnya  dikuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas, UUPA berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat  (3)UUD  1945  tidak  perlu  dan  tidak  pada tempatnya  negara  bertindak  sebagai  pemilik tanah.  Adalah  lebih  tepat,  jika  negara  sebagai organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  bertindak selaku badan penguasa. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut, kata “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki” tetapi pengertian  yang  memberi  wewenang  kepada negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  dari bangsa  Indonesia,  sesuai  dengan  UUPA  Pasal 2 ayat (2).
Pembangunan  ialah  mengadakan  atau membuat  atau  mengatur  sesuatu  yang  belum ada. 2 Pada  masa  sekarang  ini  adalah  sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan  umum  di  atas  tanah  negara,  dan sebagai  jalan  keluar  yang  ditempuh adalah dengan  mengambil  tanah-tanah  hak.  Kegiatan “mengambil”  tanah  (oleh  pemerintah  dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan  umum)  inilah  yang  kemudian disebut  dengan  pengadaan  tanah  (pasal  1 angka  2  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2012).
2 Jayadinata T. Johara, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah, ITB, Bandung, 1999, hal. 4
Undang-Undang  Pokok  Agraria  sendiri melalui Pasal 16, memberikan landasan hukum bagi  pengambilan tanah  hak  ini  dengan menentukan: Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat  dicabut,  dengan  memberi  ganti kerugian  yang  layak  menurut  cara  yang  diatur dengan Undang-Undang.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering  mengalami  permasalahan  dalam  proses perolehannya.  Pada  satu  sisi,  pembangunan sangat  memerlukan  tanah  sebagai  sarana utamanya,  sedangkan  di  sisi  lain  sebagian besar dari warga masyarakat juga memerlukan tanah  sebagai  tempat  permukiman  dan  tempat mata pencahariannya. 3 Selain itu juga digunakan  lahan  pertanian  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Berjalannya  proses pembangunan yang cukup cepat di negara kita bukan  saja  memaksa  harga  tanah  hampir  di setiap  daerah  naik  melambung,  tetapi  juga menciptakan tanah  menjadi  komoditi ekonomi yang  tetap  mempunyai  nilai  ekonomi  sangat tinggi.
Persoalan  pembebasan  tanah  menyangkut dua dimensi dimana keduanya harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan  pemerintah  dan  kepentingan warga  masyarakat.  Dua  pihak  yang  terlibat yaitu  negara,  dalam  hal  ini  pemerintah  yang diwakili  oleh  Instansi  Pemerintah  yang memerlukan  tanah,  dengan  seluruh  Bangsa Indonesia,  dalam  hal  ini  adalah  rakyat,  harus sama-sama  memperhatikan  dan  mentaati ketentuan yang berlaku mengenai hak tersebut. Maksud  dari  sama-sama  memperhatikan  dan mentaati ketentuan adalah rakyat dan pemerintah  saling  menghormati  hak  dan menjalankan kewajiban masing-masing. Pentingnya masing-masing pihak saling memahami  hak  dan  kewajibannya  adalah untuk  mencegah  persoalan-persoalan  seperti yang dipublikasikan di berbagai media masa.
Misalnya  saja  pembangunan Flyover (jalan  layang)  yang  menghubungkan  jalan AW.  Sjahranie  dan  jalan  Juanda  ditargetkan akan rampung pengerjaannya bulan November 2015
tersebut mendapat beberapa
3 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 127
permasalahan  pembebasan  lahan.  Kepala Bagian  Perkotaan  Setkot  Samarinda  Ibrohim mengatakan, permasalahan  pembebasan  lahan yang  terjadi  akan  berpotensi  meghambat  laju pembangunan fisik. 4
Menurut  keterangan  Ketua  Rt.  58, Kelurahan  Sidodadi  Bapak  Drs.  H.  Mardan yang dalam hal ini juga sebagai pemilik tanah yang  terkena  dampak  dari  pembangunan flyover (jalan  layang),  beliau  mengatakan bahwa  proses  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Samarinda  telah  melanggar undang-undang nomor 2 tahun 2012  pasal 37 yang  dimana  seharusnya  setelah  dilakukan penilaian  oleh  Tim  Penilai  Harga  Tanah terhadap  objek  tanah  yang  terkena  dampak pembangunan flyover (jalan  layang),  hasil penilaian  tersebut  menjadi  dasar  dilakukannya musyawarah antara lembaga pertanahan dengan pemilik tanah, agar terjadi kesepakatan nilai  ganti  rugi.  Namun  pada  kenyataannya setelah  hasil  penilaian  tersebut terbit, lembaga pertanahan  tidak  pernah  mengajak  masyarakat melakukan  musyawarah  untuk  mencapai kesepakatan  melainkan  langsung  memberikan ganti rugi sesuai hasil penilaian tersebut. Maka dengan  hal  seperti  ini  masyarakat  merasa sangat  dirugikan  karena  tidak  dapat  membela hak-hak yang melekat padanya. Padahal dalam pasal  2  huruf  a    Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  dilaksanakan  berdasarkan azas  kemanusiaan  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  perlindungan  serta  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia,  harkat,  dan martabat  setiap  warga  Negara  dan  penduduk Indonesia secara proporsional.
Dalam hal pencabutan hak tersebut dilakukan tanpa mengindahkan persyaratan dimaksud, maka perbuatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dapat dinilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (onrectmatige overheidsdaad). 5

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang, maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
4 Kaltim Post , 15 Mei 2015
5 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 60
1. Apakah pembebasan tanah untuk pembangunan Flyover yang menghubungkan  jalan  AW.  Sjahranie dan  jalan  Juanda  sudah  sesuai  dengan Undang-undang  nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ?
2. Apa  yang  menjadi  kendala  di dalam pelaksanaan  Undang-undang  nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum Di Kota Samarinda ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  dalam  Penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
a. Untuk  mengetahui  Apakah pembebasan tanah untuk pembangunan Flyover yang menghubungkan  jalan  AW.  Sjahranie dan  jalan  Juanda  sudah  sesuai  dengan Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
b. Untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi kendala  di  dalam  pelaksanaan  Undang- undang  nomor  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  Di  Kota Samarinda.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : a. Secara toeritis untuk menambah khasanah  ilmu  pengetahuan  mengenai pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum  di  kota  Samarinda  serta  dapat dibuat  sebagai  acuan  bagi  para  peneliti selanjutnya yang judul topiknya relative sama.
b. Secara  praktis  diharapkan  bisa  berguna sebagai  pedoman  bagi  aparat  yang bertindak  /  yang  ada  hubungannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum di kota Samarinda.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  Yuridis  Normatif  yaitu  penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka
yang merupakan data primer atau yang dikenal dengan  penelitian  kepustakaan  serta  ditunjang dengan penelitian lapangan.
2. Sumber Data
Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan  maka  sebagai  alat penelitian Penulis menggunakan:
a. Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan  data  bahan  hukum primer yang berupa data dari
Perundang-undangan, buku-buku,
majalah  atau  jurnal  hukum  yang  sesuai dengan  permasalahan  yang  ada  dalam penelitian.
b. Wawancara,  yang  dimaksud  wawancara yang  dilakukan  yaitu  dimana  dua  orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang mana satu orang mengajukan pertanyaan dan yang lain memberikan jawaban.
c. Quisioner, yang dimaksud dengan quisioner adalah lembar daftar pertanyaan  yang  dilakukan  terhadap orang  atau  badan  yang  akan  menjadi subjek penelitian.
d. Studi  Dokumen,  yang  dimaksud  dengan studi  dokumen  adalah  mempelajari dokumen-dokumen  yang  akan  menjadi subjek penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Pemeriksaan Data
Pembenaran  apakah  data  yang  terkumpul melalui  pustaka,  dokumen,  dan  wawancara sudah  dianggap  lengkap,  relevan,  jelas  tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
b. Penandaan Data
Pemberian  tanda  pada  data  yang diperoleh berupa  penomoran  atau  penggunaan  tanda, symbol,  kata  tertentu  yang  menggunakan golongan/  kelompok/  klasifikasi  data  menurut jenis  dan  sumbernya  dengan  tujuan  untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan  rekonstruksi  serta  analisis  data- data sekunder  berupa  literatur  biasanya  diberi tanda  sumber  data  (penulis,  judul  buku, penerbit,  tempat  terbit,  tahun  dan  halaman). Untuk  data  sekunder  berupa  perundang- undangan  biasanya  diberi  tanda  nomor undang-undang, tahun penerbitan, judul undang-undang,  serta  pasal-pasal  undang- undang.
4. Analisa Data
Analisa  data  yang  dilakukan  dalam  kegiatan ini dengan analisis kualitatif. Artinya
menguraikan  data  secara  bermutu  dalam bentuk  kalimat  yang  teratur,  tidak  tumpang tindih  dan  efektif  sehingga  mempermudah untuk memahami data.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan pembebasan tanah untuk  pembangunan flyover (jalan layang)  yang  menghubungkan  jalan AW.  Sjahranie  dan  jalan  Juanda dilihat  dari  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum
Demi meningkatnya pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana amanah di dalam pembukaan UUD 1945, maka pemerintah terus berupaya  meningkatkan  berbagai  macam fasilitas  umum.  Namun  untuk  membangun berbagai  macam  fasilitas  tersebut  tentunya dibutuhkan  tanah  sebagai  suatu  wadah. Sedangkan  persediaan  tanah  negara  sangatlah terbatas,  sehingga  dibutuhkan  suatu  aturan yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  tersebut, dimana  pemerintah  dapat  memperoleh  tanah hak dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemiliknya.  Hal  inilah  yang  dimaksud  dengan “pengadaan tanah” sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 1 angka Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Di dalam pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  diselenggarakan  melalui  4 tahapan yaitu:
1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan;
4. Penyerahan hasil. Melihat  pada  rumusan  masalah  yang diangkat serta hasil wawancara yang diperoleh baik  dari  Kantor  BPN  Kota  Samarinda  dan Ketua  Tim  Sembilan  (Tim  dari  perwakilan masyarakat yang terkena dampak
pembangunan fly  over)  bahwa  terdapat kesenjangan  antara  aturan  dengan  fakta  yang terjadi  dilapangan  pada  tahapan  pelaksanaan pengadaan tanah.
Berdasarkan  sumber  responden  yaitu Bapak  Dapri  selaku  Kepala  Seksi  Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  pada tanggal  08
Oktober  2015,  sumber mengatakan bahwa pada  tahapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah, musyawah  yang  dilakukan  untuk  memperoleh kesepakatan  atas  nilai  ganti  rugi  pembebasan tanah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan fly over adalah Tim Penilai/Tim appraisal bukan dari Lembaga Pertanahan. Hal ini  tentu  sangatlah  bertentangan  dengan  pasal 37  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:
1) Lembaga
Pertanahan melakukan musyawarah  dengan  Pihak  yang  Berhak dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya  Ganti  Kerugian  berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
2) Hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) menjadi  dasar  pemberian  Ganti  Kerugian kepada  Pihak  yang  Berhak  yang  dimuat dalam berita acara kesepakatan.
Jika kita lihat bunyi pasal tersebut di atas, maka yang seharusnya melakukan musyawarah  dengan  masyarakat  yang  terkena dampak pembangunan fly over dalam menentukan  kesepakatan  atas  nilai  ganti  rugi pembebasan tanah adalah Lembaga Pertanahan yang  dalam  hal  ini  adalah  Kantor  BPN  Kota samarinda.
Sumber responden selanjutnya yaitu Bapak Drs. H. Mardan Ashari yang merupakan
Ketua  Tim  Sembilan  sebagai  perwakilan  dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan dikeluarkannya daftar nilai ganti rugi oleh Pemerintah Kota samarinda, Lembaga  Pertanahan  tidak  pernah  mengajak masyarakat  melakukan  musyawarah  untuk menentukan  kesepakatan  atas  nilai  ganti  rugi pembebasan  tanah.  Hal  ini  tentu  membuat masyarakat menjadi rugi dikarenakan masyarakat  tidak  dapat  membela  apa  yang menjadi haknya.
B. Kendala di dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum di Kota Samarinda.
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak yang  berhak.  Sedangkan  kepentingan  Umum adalah  kepentingan  bangsa,  negara,  dan masyarakat  yang  harus  diwujudkan  oleh pemerintah  dan  digunakan  sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat  (Pasal  1  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2012).  Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum seringkali  terhambat  pada  proses  pengadaan tanah.
Menurut  Ahmad  Husein  Hasibuan  ada  2 (dua) kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pengadaan tanah: faktor psikologis masyarakat dan  faktor  dana.  Yang  selama  ini  sering menjadi masalah dalam pelaksanaan pelepasan atau  penyerahan  hak  lebih  dikarenakan  oleh faktor dana daripada faktor psikologis masyarakat. 6 Ini  terbukti  bahwa  selama  ini yang  menjadi  permasalahan  dalam  pengadaan tanah  bukan  mengenai ada-tidaknya  kesediaan pemilik  tanah  untuk  menyerahkan  tanahnya untuk  kepentingan  umum,  melainkan  karena para  pemilik  tanah  menganggap  bahwa  ganti- rugi  yang  ditawarkan  tidak  sesuai  dengan harga pasar setempat.
Bahwa
selama ini terhambatnya
pelaksanaan  pengadaan  tanah  pada  umumnya disebabkan  oleh ketidaksesuaian  harga  yang ditetapkan  pemerintah  dengan  harga  yang dikehendaki  oleh masyarakat.  Masyarakat selaku  pemilik  tanah  biasanya  menolak  harga dari  pemerintah  yang  menurut  mereka  terlalu murah.  Mereka  akan  mematok  harga  lebih tinggi dari harga pasar atau paling tidak sesuai dengan  harga  pasar,  bahkan  ada  masyarakat yang  menetapkan harga  ganti  rugi  itu didasarkan  pada  harga  sekian  tahun  kedepan atau  setelah  tanahnya  dibebaskan  dan  telah dijadikan sarana umum.
Bahwa seharusnya Pemerintah dalam hal menetapkan  besarnya  ganti  rugi  selama  ini hanya  menghitung  pada  aspek  fisik saja. Besarnya ganti rugi seharusnya juga memperhitungkan  aspek  non  fisik  terhadap warga yang terkena dampak dari pembangunan tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 pasal 1 ayat 11. Boedi
6 Oloan Sitorus, Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah Dasa media Utama, Jakarta, 1995, hlm. 49
Harsono  juga  berpendapat  bahwa  yang kebijakan  mengenai  pemberian  ganti  rugi sebenarnya tidaklah terbatas  pada  penggantian nilai  tanah,  bangunan,  dan  tanam-tanaman, tetapi  juga  seharusnya  meliputi  penilaian kerugian yang bersifat immaterial dan kerugian yang timbul, seperti kegiatan usahanya, akibat perpindahan  ke  tempat lain, jumlah  pelanggan dan keuntungan yang berkurang. 7
Menurut Adrian Sutedi di dalam bukunya, yang sering juga memperkeruh masalah dalam proses pengadaan tanah adalah adanya campur tangan  pihak-pihak  tertentu  yang  ingin mendapatkan  keuntungan  pribadi  dengan memanas-manasi  masyarakat  untuk  meminta harga  yang  sangat  tinggi/  tidak  wajar,  yang mengakibatkan pembangunan terhambat karena penyelesaian menjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. 8 Pihak ini bisa saja dari warga yang tidak mau diganti rugi dan mempengaruhi  warga  yang  lain  agar  menolak harga  ganti  rugi  dari  pemerintah.  Dan  tak jarang  pula  kondisi  tersebut  memicu  suatu benturan antar warga.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan, maka  dapat  di  tarik kesimpulan  bahwa  pihak  Lembaga  Pertanahan Kota Samarinda dalam melakukan pembebasan  tanah  pada  proyek  pembangunan flyover (jalan  layang)  yang  menghubungkan jalan  AW.  Syahranie  dan  jalan  Juanda  dalam pelaksanaannya masih tidak sepenuhnya menjalankan  sesuai  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum terutama  terutama  pada  pasal  37  mengenai
7 Boedi Harsono, “Masalah Kerangka Persoalan dan Pokok-pokok Kebijaksanaan Pertanahan Nasional, dalam BF Sihombing, Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Tanah di Provinsi DKI Jakarta)”, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
8 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,  hlm. 354
pelaksanaan musyawarah, yang dimana seharusnya setelah tim aprassial mengeluarkan hasil  penilaian  atas  objek  pembebasan  tanah, dari  hasil  tersebut  pihak  Lembaga  Pertanahan melakukan  musyawarah  kepada  masyarakat untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi.
Kendala di dalam Pelaksanaan Pengadaan  Tanah  adalah  dalam  proses  ganti rugi terhadap tanah, dimana terdapat ketidaksesuaian  atas  nilai  yang  diberikan pemerintah  dengan  nilai  yang  dikehendaki masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  bahwa pemerintah  dalam  menentukan  besarnya  nilai ganti  kerugian atas  tanah  berdasarkan  dari NJOP  (nilai  jual  objek  tanah)  sedangkan masyarakat mematok harga dengan nilai yang sangat tinggi, bahkan terkadang memperhitungkan nilai harga tanahnya
dengan beberapa tahun ke depannya.
Bahwa oleh karenanya penulis menyarankan  seharusnya  Panitia  Pengadaan Tanah  dalam  melaksanakan  Pengadaan  Tanah pada setiap tahapan pelaksanaannya berpedoman  pada  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  dan Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2012
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah  agar  apa  yang  menjadi  hak- hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan flyover (jalan  layang)  dapat terpenuhi,  sehingga  masyarakat  dapat  lebih menikmati  hasil  dari melepaskan  hak  atas tanah yang dimiliki untuk kepentingan umum.
Perlu adanya peningkatan kualitas pendekatan  sosiologis  oleh  Panitia  Pengadaan Tanah  dalam  hal  mensosialisasikan  dan memberi pemahaman atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah  sesuai  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2012  dan  Peraturan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun 2012  terutama  pada  tahapan  pemberian  ganti rugi.  Agar  masyarakat  tidak  menuntut  nilain ganti  rugi  di  luar  ketentuan  yang  ada  serta dapat  turut  berpartisipasi  dalam  pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Kepustakaan :
Achmad  Rubaie,  Hukum  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang, 2007 Adriani Sutedi, Implementasi Prinsip
Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2007
Peralihan  Hak  Atas  Tanah,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009
Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Bernhard  Limbong,  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan,  Margaretha  Pustaka,  Jakarta, 2011
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  Pengantar Metode  Penelitian  Hukum,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004
A.P.  Parlindungan,  Komentar  atas  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Bandung,  Mandar Maju, 2008
Jayadinata T. Johara, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah, ITB, Bandung, 1999
John  Salindeho,  Masalah  Tanah  Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
Maria S.W.
Sumardjono,
Kebijakan
Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,
Buku Kompas, Jakarta, 2001
Muhammad  Bakri,  Hak  Menguasai  Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk
Reformasi  Agraria),  Citra  Media,  Yogyakarta, 2007
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004
Pelepasan  atau  Penyerahan  Hak  Sebagai  Cara Pengadaan  Tanah,  Dasamedia  Utama,  Jakarta, 1995
Soedjono  dan  H.  Abdurrahman,  Prosedur Pendaftaran  Tanah,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 1987
Soeryono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998
Soetrisno  Hadi,  Metodologi  Research  Jilid  II, Yayasan  Penerbit  Fakultas  Psikologi  UGM, Yogyakarta, 1985
B. Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang – Undang  Pokok  Agraria  Nomor
5 Tahun1960
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
- Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun
2012
- Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan
Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 2012

## C. Internet:
Hari  Sudiyono,  Kepentingan  Umum  (Bonum Commune), http://harisudiyono1. blogspot.com /2013/01/kepentingan-umum- bonum-commune.html di akses tanggal 25 Juli 2015

## D. Surat Kabar:
Amrullah, Flyover
Ditarget Rampung
November, Kaltim Post, 2015