Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan
Hani Siti Hanifah 1 ; Eliya Fatma Harahap 2 ; Intan Noviyanti Hidayat 3
Universitas Garut HaniSiti1965@uniga.ac.id

## Abstrak
This study aims to determine the effect of implementing government accounting standards and internal control systems on the quality of financial reports. Length of  the  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency  (BPKAD)  Garut Regency.  The  population  used  as  a sample  is  as  many  as 55  respondents.  The research method is a quantitative method with data collection through literature, questionnaires,  and  interviews.  While  the  data  processing  technique  uses  the SPSS version 21.0 statistical application. The results showed that simultaneously government accounting standards and internal control systems have an effect on the quality of financial reports.

## Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Quality of Financial Statements

## 1. Pendahuluan
Laporan  keuangan  sektor  publik  merupakan  suatu  komponen  yang  penting  dalam  menciptakan akuntabilitas  atas  lembaga-lembaga  publik.  Lembaga-lembaga  publik  diharapkan  dapat  memberikan pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat.  Untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  maka  dibutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Cîrstea, A. (2014) entitas sektor publik harus menyiapkan laporan konsolidasi  dan  regulator  dimana  pemerintah  memainkan  peran  penting  dalam  mengambil  dan memperkenalkan  ke  dalam  sektor  publik,  tidak  ada  keunggulan  dalam  akuntansi  tanpa  keunggulan dalam  pelaporan  atau  sebaliknya . Sudah  sepatutnya  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  memperhatikan  faktor-faktor    yang    mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan seperti standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern.
Setiap tahun, semua laporan keuangan pemerintah daerah akan memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK mengeluarkan opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu berarti bahwa laporan  keuangan  tersebut  disajikan  secara  wajar  dan  berkualitas.  Namun  lain  halnya  ketika  BPK mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini WDP tersebut akan diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  dengan  opini  WDP  dapat  diandalkan,  tetapi  pemilik kepentingan  harus  memperhatikan  beberapa  permasalahan  yang  diungkapkan  auditor  atas  pos  yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
Menurut  BPK,  opini  (WDP)  yang  diberikan  BPK  menunjukkan  efektivitas  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang bersangkutan belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan  keuangan  daerah  sebagian  besar  karena  belum  memadainya  unsur-unsur  pengendalian internal.  (Rusvianto,  2018;  Sri  Mulyani,  2018;  Indri  Yuliafitri,  2018).  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan demi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dengan  adanya  PP-SPIP  maka  setiap
menteri  atau  pimpinan  lembaga,  gubernur,  bupati  atau  walikota  wajib  melakukan  pengendalian  atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1). (Rusvianto, dkk. 2018).
Berikut disajikan dalam tabel 1.1 hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut selama 6 tahun, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.1: Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut Jawa Barat
Tahun Opini WTP WDP TW TMP 2012 ✓ 2013 ✓ 2014 ✓ 2015 ✓ 2016 ✓ 2017 ✓
Sumber: IHPS 1 tahun 2017, BPK RI.
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian WDP : Wajar Dengan Pengecualian TW   : Tidak wajar TMP : Tidak Memberikan Pendapat
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Garut pada tahun 2012-2014 mendapat opini wajar dengan  pengecualiaan.  Namun  pada  tahun  2016  opini  tersebut  berubah  menjadi  wajar  tanpa pengecualian. Alasan mengapa kabupaten Garut dari tahun 2012-2014 memperoleh opini wajar dengan pengecualian  (WDP)  disebabkan  karena  dalam  pengelolaan  aset  barang  milik  daerah tersebut masih menjadi titik lemah Pemkab Garut untuk memperoleh penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pengelolaan keuangannya. Giglio, J. M., Friar, J. H.,  &  Crittenden,  W.  F.  (2018)  mekanisme  pendanaan  dan  pelaporan  keuangan  harus  dibuat  untuk memastikan keputusan manajemen aset siklus hidup yang efektif dan efisien. Kemitraan publik-swasta (KPS) juga perlu dipupuk untuk membantu mengatasi kekurangan regional dalam infrastruktur.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP )
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 SAP berbasis akrual adalah SAP  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang, dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  APBN/APBD.  SAP  aspek  penting  untuk  meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Stadler, C., & Nobes, C. W.  (2018),  adapun  akuntansi  untuk  hibah  pemerintah  berdasarkan  Standar  Pelaporan  Keuangan Internasional menunjukkan bahwa hibah aset secara ekonomis penting bagi beberapa perusahaan dan frekuensi  hibah  berbeda  secara  signifikan  di  seluruh  negara  perusahaan  dapat  menunjukkan  hibah sebagai pendapatan ditangguhkan atau bersih terhadap aset pilihan kebijakan harus dihapus dari standar akuntansi.

## 2.2 Sistem Pengendalian Intern
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  menyatakan,  Sistem  pengendalian  intern  didefinisikan sebagai  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur- unsur pengendalian intern antara lain Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan. Pada penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan,  sampai  dengan  pertanggungjawaban,  harus  dilaksanakan  secara  tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Muskanan, M. (2014), faktor yang paling signifikan mendorong pejabat tinggi memiliki komitmen yang buruk adalah konflik kepentingan. Studi ini juga menemukan bahwa konflik kepentingan sosial adalah alasan yang paling umum dipicu mendorong pejabat tinggi untuk kurang berkomitmen.

## 2.3 Kualitas Laporan Keuangan
PP nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila mengandung karakteristik yang telah ditetapkan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pembuatan keputusan  bagi  penggunanya.  Laporan  keuangan  organisasi  sektor  publik  merupakan  komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik ( Mardiasmo,2009). Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015), untuk meningkatkan akuntabilitas di sektor publik, maka faktor internal organisasi yang memiliki pengaruh pada akuntabilitas; sistem integritas, sistem kontrol internal dan kualitas kepemimpinan .

## Gambar 2.1 Model Penelitian

## 3. Metode
Metode  Penelitian  deskriptif  verifikatif  dengan  variabel  bebas  standar  akuntansi  pemerintahan  dan sistem pengendalian intern serta variable terikat adalah kualitas laporan keuangan. Populasi dan sampel pada  penelitian  ini  yaitu  seluruh  pegawai  yang  berhubungan  dengan  proses  penyusunan  laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut yaitu sebanyak 55 pegawai dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Jenis data adalah data kuantitatif dan Sumber data  yang  digunakan  yaitu  data  primer.  Sebab,  peneliti  memperoleh  secara  langsung  data  yang diperlukan. Penelitian Lapangan ( Field Research ) melalui Wawancara ,Kuesioner, Studi Kepustakaan ( Library Research ) dan Studi Internet ( Internet Research ). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  uji  kualitas  data,  analisis  regresi  linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 2.
Pada  penelitian  ini,  uji  normalitas  yang  digunakan  dengan  teknik  Kolmogorov-Smirnov, Uji Multikolinearitas  dengan  TOL  ( tolerance )  dan  VIF  ( Variance  Inflation  Factor )  dan  uji heteroskedastisitas  dengan  metode  analisis  grafik,  pada  metode  ini  peneliti  mengamati scatterplot dimana  sumbu  horizontal  menggambarkan Predicted  Standardized sedangkan  sumbu  vertikal menggambarkan  nilai Residual  Standardized .  Jika scatterplot menyebar  secara  acak  maka mengindikasikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model yang dibentuk.
Standar Akuntansi Pemerintahan
(X 1 ) Kualitas Laporan Keuangan (Y) Sistem Pengendalian
Intern (X 2 )
Vol. 19; No.  01; 2019 Halaman 046-052

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Uji Pengaruh Simultan (F-Test)
Tabel 4.1: Hasil Uji Regresi Linear Berganda (F-Test)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 250.019 2 125.010 24.625 .000 b Residual 263.981 52 5.077 Total 514.000 54
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan
Sumber: Output SPSS Versi 21, Diolah Tahun 2019.
Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa diperoleh F hitung 24,625 dengan signifikansi 0,000. Dalam penelitian ini digunakan sig. 5% dan degree of freedom (df) sebesar (k-1) = 2 dan (n-k) = 52 sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,17. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai F hitung > F tabel dengan sig.  lebih  kecil  dari Alpha (0,000  <  0,05)  sehingga  hipotesis  ketiga  diterima  yang  berarti  Standar Akuntansi  Pemerintahan  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  berpengaruh  terhadap  kualitas  Laporan Keuangan. Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015), kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal memberikan dampak yang lebih baik, signifikan, dan pengaruh positif terhadap tata pemerintahan yang baik.
4.2 Uji Pengaruh Parsial (t-Test) Tabel 4.2: Hasil Uji Regresi Linear Berganda (t-Test)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficie nts T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10.414 3.928 2.651 .011 Standar Akuntansi Pemerintahan .175 .073 .246 2.383 .021 Sistem Pengendalian Intern .944 .166 .588 5.686 .000

## a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: Output SPSS Versi 21, Diolah Tahun 2019.
Tabel  4.2  dapat  diketahui  bahwa  pada  kolom  B  baris  pertama  menunjukkan  konstanta  (a)  dan  baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.35 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = 10,414 + 0,175X 1 + 0,944X 2
Vol. 19; No.  01; 2019 Halaman 046-052
4.3 Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 4.3: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .697 a .486 .467 2.253
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Sumber: Output SPSS Versi 21, Diolah Tahun 2019.
Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa besarnya Adjusted R Square adalah 0,467 atau 46,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh variabel independen (Standar Akuntansi  Pemerintahan  dan  Sistem  Pengendalian  Intern)  terhadap  variabel  dependen  (Kualitas Laporan  Keuangan)  sebesar  46,7%  sedangkan  sisanya  53,3%  (100%  -  46,7%)  dipengaruhi    atau dijelaskan oleh variabel lain ( epsilon ) yang tidak terdapat pada penelitian ini.

## 5. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Variabel standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai Sig. 0,021 < 0,05. Sehingga hal  ini  menunjukkan  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima  maka  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Garut.
Adapun  Variabel  sistem  pengendalian  intern  memiliki  nilai Sig. 0,000  <  0,05.  Sehingga  hal  ini menunjukan bahwa H 0 ditolak dan  H 2 diterima maka sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  BPKAD  Kabupaten  Garut.  Pada  Variabel  standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan  keuangan  di  BPKAD  Kabupaten  Garut.  Oleh  karena  itu  variable  penelitian  memberikan gambaran pada hipotesis awal yang mengharuskan terwujudnya goodgoverment, Afonso, Antonio and Jalles,  João  Tovar  (  2014)  terdapat  hubungan  antara  kausalitas  antara  pengeluaran  pemerintah, pendapatan dan pertumbuhan. Pengelolaan sistem keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga perlu selalu dipertahankan.

## Daftar Pustaka
Achmad, N.R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian  Internal  Sebagai  Variabel  Moderating    (Studi  pada  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Islam  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar.  http://repositori.uin- alauddin.ac.id/12296/1/Faktor- faktor%20yang%20mempengaruhi%20kualitas%20laporan%20keuangan%20dengan%20sis tem%20pengendalian%20internal%20sebagai%20variabel%20monitoring.pdf
Aziz  M.A.A,  Rahman  H.B,  Alam  M,  Said  J.  (2015).  Enhancement  of  the  Accountability  of  Public Sectors  through  Integrity  System,  Internal  Control  System  and  Leadership  Practices:  A Review  Study.  DOI:  10.1016/S2212-5671(15)01096-5.  Conference:  7th  International Conference  on  Financial  Criminology,  At  Wadham  College,  Oxford  University,  United Kingdom,,  Volume:  Procedia  Economics  and  Finance,  Vol.  28,  pp.  163–169. https://www.researchgate.net/publication/283967703_Enhancement_of_the_Accountability_ of_Public_Sectors_through_Integrity_System_Internal_Control_System_and_Leadership_P ractices_A_Review_Study
Vol. 19; No.  01; 2019 Halaman 046-052
Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on  the  Principles  of  Good  Governance:  A  Research  in  District,  City,  and  Provincial Government in South Sumatera. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 811–818. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.172
Afonso, Antonio and Jalles, João Tovar, Causality for the Government Budget and Economic Growth (April  27,  2014).  Department  of  Economics,  ISEG-UL,  Working  Paper  nº WP07/2014/DE/UECE.  Available  at  SSRN:  https://ssrn.com/abstract=2429909  or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2429909
Cîrstea, A. (2014). The Need for Public Sector Consolidated Financial Statements. Procedia Economics and Finance, 15, 1289–1296. doi:10.1016/s2212-5671(14)00590-5
Driteny R. Gambaran Umum Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PPSDMMIGAS (Pusat
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Minyak dan
Gas Bumi). http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/m1_-_Gambaran_Umum_---_Rela_Driteny.pdf Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang    Standar  Akuntansi Pemerintahan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar- akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf
Giglio, J. M., Friar, J. H., & Crittenden, W. F. (2018). Integrating lifecycle asset management in the public sector. Business Horizons, 61(4), 511–519. doi:10.1016/j.bushor.2018.03.005
Hardiansyah.  (2016).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Terhadap    Kualitas  Laporan    Keuangan      Dengan  Sistem  Pengendalian    Intern Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  Pada  Skpd  Kabupaten  Polewali  Mandar). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3371/1/hardyansyah.pdf
Kusumawardani. (2018). Manajemen Aset Tanah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota  Serang  (Studi  Kasus  :  Kelurahan  Kepuren).  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik
Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa Serang. http://repository.fisip- untirta.ac.id/942/1/MANAJEMEN%20ASET%20TANAH%20DI%20BADAN%20PENGE LOLAAN%20KEUANGAN%20DAN%20ASET%20DAERAH%20KOTA%20SERANG %20%28Studi%20Kasus%20%20Kelu%20-%20Copy.pdf Stadler,  C.,  &  Nobes,  C.  W.  (2018). Accounting  for  government  grants:  Standard-setting  and accounting  choice.  Journal  of  Accounting  and  Public  Policy,  37(2),  113–129. doi:10.1016/j.jaccpubpol.2018.02.004
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik .Yogyakarta: Andi.
Munasyir.  (2015).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dan  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah  Di Kabupaten  Aceh Utara. Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 13 Pages pp. 23- 35. http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/download/4486/3862
Muskanan, M. (2014). The Effectiveness of the Internal Controlling System Implementation in Fiscal Decentralization  Application.  Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences,  164,  180–193. doi:10.1016/j.sbspro.2014.11.066
Nurillah  A.S.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Skpd  Kota
Vol. 19; No.  01; 2019 Halaman 046-052
Depok). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. http://eprints.undip.ac.id/42846/1/NURILLAH.pdf
Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Rusvianto, D., Mulyani, S. & Yulia fitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Bandung). Jurnal Banquesyar’i Vol. 4 No. 1. Retrieved September 14 th , 2018.
Sukmaningrum.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang). Jurnal universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/35305/1/JURNAL.pdf