…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ANALISIS  EFEKTIVITAS  DAN  PENYAJIAN  PSAP  NO.  2  PADA  DINAS  SOSIAL  KOTA MALANG TAHUN 2020 – 2022
Oleh Aria Wastra Boja 1 , Ana Sopanah S 2 , Endah Puspitosarie 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang Email: 1 ariawastrab@gmail.com , 2 anasopanah@gmail.com ,
3 puspitosarieendah@gmail.com
Article History: Received: 05-08-2023 Revised: 14-08-2023 Accepted: 08-09-2023
Abstract: This study aims to determine the conformity of  the  social  services  budget  realization  report  in Malang City, whether it is in accordance with PSAP No. 2 as well as knowing the effectiveness of social service budget realization in Malang city. The research method used in this research is descriptive qualitative research, which  is  a  research  method  that  utilizes  qualitative data and is described descriptively. Malang City Social Service as the object of this research. Primary data was obtained from documents contained in the Malang City Social  Service.  In  addition,  interviews  were  conducted with  those  concerned  and  direct  observation.  The results  of  this  study  indicate  that  Malang  City  is  good and  in  accordance  with  the  Elements  of  the  Budget Realization  Report  in  PSAP  No.  2,  starting  with providing  information  on  the  realization  of  LRA- income  in  one  period  along  with  its  income  items, providing  information  on  the  realized  expenditure budget, providing information on the realized transfer budget,  providing  information  on  the  realized surplus/deficit  budget,  providing  information  on  the realized surplus/deficit budget.

## Keywords:
PSAP No. 2, Budget Realization, Effectiveness

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pemerintah  yang baik (good governance ), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Untuk  mewujudkan  pengelolaan keuangan  negara  yang  bersifat  transparan  dan  akuntabilitas  maka  diperlukan  penyajian laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah yang  memenuhi  prinsip-prinsip  tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  keuangan  Negara  yang mensyaratkan  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  yang  berbasis  akrual  akan meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  dan  perwujudan  good  governance  serta mengetahui  kinerja  pemerintah.  Ini  dikarenakan  adanya  penyempurnaan  jenis-jenis laporan  keuangan  dari  semula  4  (empat)  menjadi  7  (tujuh)  jenis  laporan  keuangan  yaitu Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Laporan Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas  (LAK),  Catatan  Atas Laporan  Keuangan  (CALK)  serta  adanya  perubahan  basis  dari  basis  kas  menuju  akrual menjadi basis akrual. Dengan adanya basis akrual dapat diketahui kinerja anggaran, kinerja operasional  pemerintah,  perubahan  kekayaan  pemerintah,  sumber – sumber  penerimaan alokasi  pengeluaran,  posisi  keuangan  pemerintah  serta  arus  kas  pemerintah.  Dengan adanya  PP  Nomor  71  tahun  2010  menyempurnakan  PP  Nomor  24  Tahun  2005  dan menunjukkan  perbedaan  dengan  pengelolaan  keuangan  pemerintahan  sebelum  adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  berbasis  kas  menuju  akrual  yang  didalamnya  terdapat Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  No.  02  tentang  Laporan  Realisasi Anggaran.Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer,  surplus/defisit  dan  pembiayaan  yang  masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Dinda  Sari  Nasution  (2021)  tentang  Analisis  Penerapan  Pernyataan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  No.02  menyatakan  bahwa  penyajian  laporan  realisasi anggaran  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan menerapkan teknik perhitungan daftar checklist dalam rumus  Dean  J.  Champion  kesesuaian  penerapan  dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintah  (PSAP)  Nomor  02  tentang  Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah dinilai baik.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan Karjono dan Riani (2020) tentang Penerapan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  02  Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah dilakukan, Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Administrasi  Jakarta  Utara  sudah  mengacu  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Nomor  02  Tentang  Laporan  Realisasi  Anggaran  Berbasis  Kas  sejak  tahun  2015,  sesuai dengan  aturan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Dinas  Perhubungan Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  telah  menyajikan  delapan  komponen  Laporan  Realisasi Anggaran,  yaitu:  PendapatanLRA,  Belanja,  Transfer,  Surplus/Defisit-LRA,  Penerimaan Pembiayaan,  Pengeluaran  Pembiayaan,  Pembiayaan  Neto,  dan  Sisa  Lebih/Kurang pembiayaan.
Penyusunan anggaran belanja Dinas Sosial Kota Malang menetapkan target capaian kinerja  setiap  belanja  dan  juga  menetapkan  target  anggaran  belanja,  baik  dalam  konteks program  dan  kegiatan  ataupun  dana  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas perencanaan  anggaran  belanja.  Laporan  realisasi  anggaran  menyediakan  informasi mengenai  sumber,  alokasi,  dan  penggunaan  sumber  daya  ekonomi.  Laporan  realisasi anggaran  juga  berguna  dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  dalam  hal  efisien  dan efektivitas  penggunaan  anggaran  yaitu  dengan  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari suatu periode dengan periode sebelumnya.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## LANDASAN TEORI Akuntansi
Secara  umum  akuntansi  adalah  proses  pencatatan,  pengelompokkan,  penjabaran, penyajian  data,  serta  pencatatan  transaksi  yang  berhubungan  dengan  keuangan  yang digunakan  untuk  proses  pencacatan  suatu  transaksi  agar  lebih  mudah  dalam  membuat laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  sangat  perlu  untuk  mengetahui  kondisi  keuangan perusahaan.
Akuntansi  adalah  ilmu  mencatat,  meringkas,  menganalisis  dan  melaporkan  data  yang berhubungan  dengan  keuangan  dalam  suatu  perusahaan,  organisasi  maupun  instansi pemerintah.  Akuntansi  merupakan  alat  mengolah  data  menjadi  informasi  keuangan  guna mengukur kegiatan ekonomi sehingga informasi tersebut dapat disampaikan kepada pihak pihak yang memerlukan nya. (Sopana, Fatoni, Danawanti, Puspitosarie, & Dkk, 2020)

## Akuntansi Pemerintah
Secara  umum  akuntansi  pemerintah  adalah  suatu  aktivitas  pemberian  jasa  untuk menyediakan  informasi  keuangan  pemerintah  berdasarkan  proses  pencatatan, pengelompokkan,  penjabaran,  penyajian  data,  pengikthisaran,  pengklasifikasian, pencatatan  transaksi,  suatu  transaksi  keuangan  pemerintah  serta  penafsian  atau  suatu informasi.  Akuntansi  pemerintah  adalah  akuntansi  pemerintah  meliputi  aktivitas pencatatan,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  pelaporan  transaksi-transaksi  keuangan pemerintah  sebagai  suatu  kesatuan  dari  unit-unitnya,  serta penafsiran  atas  hasil  aktivitas ini (Yogyakarta: Diandra Kreatif Angoota IKAPI, Cet. I, 2017).
Sadeli  (2015:  6)  menyatakan  akuntansi  pemerintahan  termasuk  pula  akuntansi lembaga-lembaga  nonprofit  atau  institusional  accounting,  mengkhususkan  pada  masalah pencatatan  dan  pelaporan  transaksi  dari  unit-unit  pemerintah  dan  organisasi  nonprofit lainnya. Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi  bisnis.  Berdasarkan  tujuan  pemerintah,  Mahmudi  (2013:  7)  menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah  tidak  berorientasi  pada  laba  sehingga  dalam  akuntansi  pemerintah  tidak ada  laporan  laba  (income  statement)  dan  treatment  akuntansi  yang  berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
5. Akuntansi  pemerintah  bersifat  kaku  karena  sangat  bergantung  pada  peraturan perundang-undangan.

## Standar Akuntansi Pemerintah
Standar Akuntansi Pemerintahan diresmikan dengan undangundang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indra Bastian mengatakan situasi Standar Akuntansi Pemerintahan telah cocok dengan UU Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diresmikan  dengan  Peraturan  Pemerintah  serta  tiap  faktor  rinci  pemerintah  pusat  serta pemerintah sekitarnya dibutuhkan buat mempraktikkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  di  Indonesia,  ada  2  hasil  pemberlakuan  yang diidentikkan dengan norma pembukuan pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Pemerintah. Standar Akuntansi (SAP). PP N0 71 ialah pengganti dari pedoman pembukuan pemerintah yang lama. PP Nomor 24 2005 memakai pendekatan basis kas mengarah akrual, sebaliknya PP  Nomor  71  tahun  2010  memakai  basis  pendekatan  akrual.  Standar  Akuntansi Pemerintahan Akrual Sesuai PP 71 tahun 2010:

## 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
3) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
4) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
5) PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
6) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
7) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
8) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
9) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
10) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
11) PSAP 10 tentang Koreksi, Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
12) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
13) PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

## Laporan Realisasi Anggaran
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer  dan  pembiayaan  yang  masing-masing diperbandingkan  dengan  anggaran  dalam  satu  periode  realisasi  dan  anggaran  entitas pelaporan.  yang  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  realisasi  dan  anggaran  entitas pelaporan.  Perbandingan  antara  anggaran  dan  realisasinya  menunjukkan  tingkat ketercapaian  targettarget  yang  telah  disepakati  antara  legislatif  dan  eksekutif  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  unsur  yang  dicakup  oleh  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) adalah pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Menurut  Permendagri  No  64  Tahun  2013,  laporan  realisasi  anggaran  menyajikan ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan  pemakaian  sumber  daya  keuangan  yang  dikelola  oleh pemerintah  pusat  maupun  daerah,  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam laporan realisasi anggaran unsur yang  dicakup  secara  langsung  terdiri  dari  pendapatan  LRA,  belanja,  transfer,  dan pembiayaan.

## METODE PENELITIAN
Rancangan  yang  akan  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif,  yaitu  sebuah  metode  penelitian  yang  memanfaatkan  data  kualitatif  dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Malang dengan mengetahui  lebih  jelas  tentang  Realisasi  Anggaran  Belanja  Dinas  Sosial  Kota  Malang,  visi dan misi Kota Malang, dan struktur organisasi.
Untuk  mengumpulkan  data  yang  diperlukan,  maka  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## 1. Wawancara Pengumpulan data dengan wawancara (Interview)
Menurut  Esterberg  dalam  Sugiyono  (2017:318),  wawancara  adalah  pertemuan  dua orang ketika informasi dan ide dipertukarkan melalui sesi tanya jawab untuk menciptakan makna  seputar  isu  tertentu.  Dalam  penelitian  ini,  pertanyaan  dan  tanggapan  dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Observasi (Pengamatan)
Yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  mengadakan penelitian  secara  teliti,  serta  pencatatan  secara  sistematis  (Arikunto,  2002).  Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.
3. Dokumentasi
Menurut  Suwandi  dan  Basrowi  (2008:158)  dokumentasi  merupakan  suatu  cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah  yang  diteliti,  sehingga  akan  diperoleh  data  yang  lengkap,  sah  dan  bukan berdasarkan  perkiraan.  Metode  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  sudah tersedia dalam catatan dokumen.
Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dimana data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, dideskripsikan secara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis data sebagai berikut:
1. Mengumpulkan  data  dan  informasi  dengan  melakukan  wawancara,  dan  dokumentasi mengenai sistem informasi akuntansi penjualan.
2. Mereduksi  data  dan  informasi  yang  telah  dikumpulkan  guna  memberikan  gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data dan informasi selanjutnya.
3. Menyajikan  data  dan  informasi  yang  telah  direduksi  guna  mempermudah  memahami apa yang terjadi dalam penelitian.
4. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis data dan informasinya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Penerapan  sistem  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Kantor  Dinas  Sosial Kota  Malang  apakah  sesuai  dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (PSAP) No. 02
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 diatur bahwa dalam Laporan Realisasi Anggaran harus  menyajikan  item-item  yang  diantaranya  item  pendapatan,  belanja,  transfer  dan pembiayaan.  Dalam  pencatatan pendapatan diakui  pada  saat diterima  pada  Rekening Kas Umum  Negara/Daerah,  yang  mana  pendapatan  tersebut  berasal  dari  pendapatan  asli daerah pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/daerah, belanja berasal dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, belanja operasi diperoleh dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial, dan sedangkan belanja modal berasal dari belanja tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset tetap lainnya.
Menurut  Halim dan  Kusufi,  laporan  realiasi  anggaran  menyediakan  informasi  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
berguna  dalam  memprediksi  sumber  daya  ekonomi  yang  akan  diterima  untuk  mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai. 1) Pendapatan-LRA
2) Belanja 3) Transfer 4) Surplus/Defisit-LRA 5) Pembiayaan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

## Tabel 1Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota/ Dinas Per 31 Desember
Analisis  Efektifitas  Laporan  Realisasi  Anggaran  pada  tahun  2020 – 2022  di  Kantor Dinas Sosisal Kota Malang
Tabel dibawah ini merupakan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Malang.
Tabel 2 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Malang No Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) 1 2020 40.838.809.347 29.861.532.138 10.977.277.208 2 2021 49.781.961.000 41.587.568.880 8.194.392.119 3 2022 58.223.290.004 43.083.509.842 15.102.723.704
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran tahun 2020 dari pos belanja pada Kantor Dinas Sosial Kota Malang sebesar Rp. 40.838.809.347. Untuk penyerapan anggaran
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
pada  laporan  realisasi  anggaran  untuk  pos  belanja  hanya  terserap  sebesar  Rp. 29.861.532.138. Pada tahun 2021 anggaran dari pos belanja pada Kantor Dinas Sosial Kota Malang  sebesar  Rp.  49.781.961.000.  dengan  penyerapan  anggaran  pada  laporan  realisasi anggaran  untuk  pos  belanja  hanya  terserap  sebesar  Rp.  41.587.568.880.  Lalu  pada  tahun 2022  anggaran  dari  pos  belanja  pada  Kantor  Dinas  Sosial  Kota  Malang  sebesar  Rp. 58.223.290.004  penyerapan  anggaran  pada  laporan  realisasi  anggaran  untuk  pos  belanja hanya terserap sebesar Rp 43.083.509.842 Perhitngan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja
Sumber: Data yang Diolah Peneliti Pembahasan Penerapan  sistem  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Kantor  Dinas  Sosial  Kota Malang apakah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02
“Penyusunan  laporan  realisasi  anggaran  berawal  dari  transaksi  belanja  yang dibuatkan  surat  pertanggungjawaban  (SPJ)  oleh  bendahara  pengeluaran  dan  kemudian dokumen  SPJ  tersebut  diinput  oleh  bagian  akuntansi,  sehingga  laporan  akhirnya  berupa laporan realisasi anggaran. Untuk realisasi belanja Dinas Sosial Kota Malang ini mengalami kendala disebabkan masih tidak terlaksananya sebagian kegiatan serta pembiayaan akibat pandemi covid-19 dan belum terlaksananya sebagian belanja barang pada Dinas Sosial Kota Malang dan ada pula beberapa kegiatan yang harus dibatalkan akibat pandemi covid- 19.” Jelas  Ibu  Lukiana  Siswati  (Kassubbag  Keuangan  Kantor  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencan Kota Malang)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  Bapak Teguh  Prasetyo  dan  Ibu  Lukiana  Siswati dapat  diambil  kesimpulan.  Penyusun  anggaran  Kantor  Dinas  Sosial  sudah  dijalankan dengan  baik  dan  di  koordinasi  langsung  oleh  Kepala  Dinas  dan  diserahkan  ke  bagian akuntansi DPKAD atau Dinas Keuangan.
Tingkat  Efektifitas  Laporan  Realisasi  Anggaran  pada  tahun  2020 – 2022  di  Kantor Dinas Sosisal Kota Malang
Tabel  diatas  menunjukan  pada  tahun  2018  realisasi  anggaran  belanja  langsung sebesar  Rp. 40.838.809.347 dan  realisasinya  sebesar  Rp. 29.861.532.138 pada  data tersebut di hitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus realisasi belanja  langsung  bahagi  realisasi  belanja  di  kali  100%  dan  pada  tahun  2020  hasilnya
Efektifitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 × 100%
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
tingkat  efisiensi  dari  anggaran  belanja  yang  ada  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang  di  dapat sebesar 73,12%. Jadi pada hasil yang di dapat di atas sebesar 73,12 % dari sudut pandang tingkat efisien ini bahwa di pandang masuk dalam kriteria kurang efektif.
Pada tabel di atas dapat dilihat juga tahun 2021 realisasi anggaran belanja langsung sebesar  Rp.  58.223.290.004  dan  realisasinya  sebesar  Rp.  41.587.568.880  pada  data tersebut di hitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus realisasi belanja  langsung  bahagi  realisasi  belanja  di  kali  100%  dan  pada  tahun  2019  hasilnya tingkat  efisiensi  dari  anggaran  belanja  yang  ada  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang  di  dapat sebesar 83,54 %. kriteria tingkat. Jadi pada hasil yang di dapat di atas sebesar 83,54 % dari sudut pandang tingkat efisien ini bahwa di pandang masuk dalam kriteria cukup efektif.
Pada tabel di atas dapat dilihat juga tahun 2022 realisasi anggaran belanja langsung sebesar  Rp.  58.223.290.004  dan  realisasinya  sebesar  Rp.  43.083.509.842  pada  data tersebut di hitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus realisasi belanja  langsung  bahagi  realisasi  belanja  di  kali  100%  dan  pada  tahun  2019  hasilnya tingkat  efisiensi  dari  anggaran  belanja  yang  ada  di  Dinas  Sosial  Kota  Malang  di  dapat sebesar 74 %. kriteria tingkat. Jadi pada hasil yang di dapat di atas sebesar 74 % dari sudut pandang  tingkat  efisien  ini  bahwa  di  pandang  masuk  dalam  kriteria  kurang  efektif.  Jadi secara keseluruhan pada tahun 2020 sampai 2022 hasil yang di dapat yaitu kurang efektif dan sering mengalami hasil naik turun.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  laporan  realisasi  anggaran  diatas  maka  dapat  diketahui penerapan  Laporan  Realisasi  Anggaran  pada  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  Kota  Malang  sudah sangat  baik  sesuai  dengan  Unsur-Unsur  Laporan  Realisasi  Anggaran  pada  PSAP  No.  2, dimulai  dengan  menyediakan  informasi  realisasi  pendapatan-LRA  dalam  satu  periode beserta  pos-pos  pendapatannya,  menyediakan  informasi  anggaran  belanja  terealisasi, menyediakan  informasi  anggaran  transfer  terealisasi,  menyediakan  informasi  anggaran surplus/defisit terealisasi, menyediakan informasi anggaran surplus/defisit terealisasi Tingkat  efektif  anggaran  dana  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  Kota  Malang  pada tahun 2020 dinilai kurang efektif dengan persentase sebesar 73,12%, lalu pada tahun 2021 cukup  efektif  dengan  persentase  sebesar  83,54%,  dan  pada  tahun  2022  mengalami penurunan  Kembali  dengan  persentase  sebesar  74%.  hasil  penelitian  dan  analisis  yang telah  dilakukan  disimpulkan  berdasarkan  tingkat  kriteria  efektivitas  menurut  Keputusan Mentri  Dalam  Negeri  No.  690.900-327  Tahun  1996,  tentang  kriteria  tingkat  efektifitas anggaran belanja.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdullah  Saifuddin  dan  Masgul  Abdullah  (2022).  "Dampak  Pandemi  Covid-19 Terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Interpretif  Pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan)”
[2] Albertus  Karjono  dan  Riani  Sulistianingsih  (2020).  “Penerapa n  Pernyataan  Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## Kantor Suku DinasPerhubungan)”
[3] Albi  Anggito  &  Johan  setiawan,  S.  (2018). Metodeologi  Penelitian  Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak
[4] Christine  M.S  Tatang,  Winston  Pontoh  dan  Peter  M.  Kapojos  (2022).  "Evaluasi Penerapan  Psap  No.  02  Atas  Laporan  Realisasi  Anggaran  (Studi  Kasus  Pada  Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado)”
[5] Dinda  Sari  Nasution  (2021).  "Analisis  Penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintah  (Psap)  No.02  Tentang  Laporan  Realisasi  Anggaran  (Studi  Kasus  Pada Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Mandailing Natal)”
[6] Drs. Arsan Latif, M. Si, Rikie, Yanuar Andriyana, Kuswanto, Hilman Rosada, Ajie Cakra Maulana  (2019)  “Buku  Pintar  Pengelolaan  Keuangan  Daerah”._Jakarta:  Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri 2019
[7] Eunike  Sofia  Manoppo  dan  Stanley  Kho  Walandouw  (2019).  “Analisis  penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-SKPD) pada badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
[8] Judisty  Kaumbang,  Sifrid  S.  Pangemanan  dan  Heince  R.  N.  Wokas  (2015).  Analisis penyusunan  anggaran  pada  kantor  kelurahan  karame  Kecamatan  Singkil  Kota M anado tahun anggaran 2014”
[9] Kementrian  Keuangan  RI  (2010).  “Laporan  keuangan  Kementrian  Keuangan  Tahun Anggaran 2009 “. Jakarta
[10] Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Edisi  2019.  “Standar  Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia”
[11] Moleong, Lexy. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya [12] Nuramalia  Hasanah,  Ahmad  Fauzi  (2017)."  Akuntansi  Pemerintahan”. Jakarta:  In Media.
[13] Riska  Korompot  dan  Agus  T.  Poputra.  (2015).  “ Analisis  penyusunan  anggaran  pada dinas  pendapatan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kota  Kotamobagu  tahun anggaran 2014”
[14] Sandu Siyoto, S.M., & M. Ali Sodik, M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media
[15] Yesi  Mutia  Basri  dan  Gusnardi  (2021).  "Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)”
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN