## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 207-222 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1034 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Maraknya Perdagangan E-Commerce *
Mufidah, 1 Michell Eko Hardian, 2 Adhy Nugraha 3
Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1034
Abstract:
The era of globalization changes the digital-based social order, especially in the pattern of fulfilling  daily  needs  that  is  more  dynamic  and  practical.  These  changes  occur  in  the practice of buying and selling conventionally into digital or what is called e-commerce. E- commerce  is  becoming  more  real  with  government  support  through  economic  policies  in Indonesia, of course this is a breath of fresh air in economic growth, but like two different sides  of  a  coin,  e-commerce  also  creates  inequality  in  society,  such  as  the  digital  divide among the people, then also in society. local MSME business actors, including constraints in capital,  technological  knowledge,  and  limited  internet  access.  With  the  concept  of  not needing  a  shop,  of  course,  unemployment  will  also  increase.  Local  competition  is  also  an impact  that  must  be  considered  considering  that  capital  owners  have  the  opportunity  to brand  products  to  make  them  look  attractive  and  classy,  which  results  in  intimidation  of micro  or  retail  entrepreneurs.  The  government  as  a  regulator  has  a  strategic  role  in preventive and repressive measures to make policies based on the value of justice.
Keywords: Justice; Economic Development; E-Commerce

## Abstrak:
Era  globalisasi  merubah  tatanan  sosial  berbasis  digital,  terutama  dalam  pola  pemenuhan kebutuhan  sehari-hari  yang  lebih  dinamis  dan  praktis..    Perubahan  tersebut  terjadi  pada praktek  jual  beli  konvensional  menjadi  digital  atau  yang  disebut  dengan e-commerce. E- commerce semakin  nyata  dengan  dukungan  pemerintah  melalui  kebijakan  ekonomi  di Indonesia , tentu ini merupakan angin segar dalam pertumbuhan ekonomi, namun seperti dua  sisi  mata  uang  yang  berbeda e-commorce juga  menciptakan  ketimpangan  dalam masyarakat  seperti  kesenjangan  digital  di  kalangan  masyarakat,  kemudian  juga  pada pelaku  bisnis  UMKM  lokal,  meliputi  kendala  dalam  permodalan,  pengetahuan  teknologi, serta jangkauan akses internet yang terbatas. Dengan konsep tidak memerlukan toko maka tentu  pengangguran  juga  bertambah.  Kompetisi  lokal  juga  menjadi  dampak  yang  harus diperhatikan mengigat pemilik modal memiliki peluang dalam melakukan branding produk agar terkesan menarik dan berkelas, yang berakibat pada  intimidasi pengusaha mikro atau retail.  Pemerintah  sebagai  regulator  memiliki  peranan  strategis  dalam  langkah  preventif maupun represif untuk membuat kebijakan yang berdasarkan atas nilai keadilan.
Kata Kunci: Keadilan; Pembangunan Ekonomi; E-Commerce
* Manuscript  received  date:  January  12,  2021,  revised:  May  17,  2021,  approved  for  publication: August 23, 2021.
1 Mufidah adalah  mahasiswa  Program  Doktor  Ilmu  Hukum.  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta. Email: mufidah.amin@student.uns.ac.id.
2 Michell  Eko  Hardian adalah  mahasiswa  Program  Doktor  Ilmu  Hukum.  Universitas  Sebelas Maret Surakarta.
3 Adhy  Nugraha adalah  mahasiswa  Program  Doktor  Ilmu  Hukum.  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta. Email: adhynugraha.semar@student.uns.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Era globalisasi 4 sebagai tanda postmodern tidak dapat dipisahkan dengan dunia digital.  Pengaruh  digitalisasi  sendiri  sesungguhnya  diawali  oleh  keterbukaan masyarakat  terhadap  pengaruh  budaya  asing  yang  masuk,  akibatnya  terjadi perubahan  kultur  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan  mobilitas  yang  tinggi.  Hal tersebutlah  yang  kemudian  berpengaruh  pada  pola  kehidupan  masyarakat  untuk menjadi  dinamis. 5 Kemajuan  teknologi  pun  telah  membawa  perubahan  yang  sangat besar, pergeseran paradigma juga telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan dunia  maya.  Melalui  teknologi  masyarakat  dapat  terkoneksi  satu  sama  lain  dengan cepat, dunia seolah tanpa batas lagi, demikian juga dengan komunikasi yang semakin terpadu ( global communication network) oleh sebabnya dapat dikatakan bahwa teknologi dan komunikasi telah membentuk konvergensi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi.
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perubahan besar di abad  ini.  Manusia  dituntut  untuk  segera  beradaptasi  dengan  teknologi  digital  yang merubah  kebiasaan  masyarakat  dan  memaksa  manusia  untuk  bergerak  cepat,  efisen dan efektif. Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan  manusia juga harus dicukupi dengan  waktu,  tenaga  dan  biaya  yang  efisien.  Kemampuan  manusia  untuk beradaptasilah  yang  membuatnya  akan  terus  dapat  bertahan  dalam  peradaban. Didalam  hal  perubahan  teknologi  informasi  yang  semakin  maju  dan  berlangsung sangat  cepat,  maka  hanya  masyarakat  yang  mampu  mengikuti  perkembangan teknologi  Informasi  sajalah  yang  akan  dapat  bertahan  atau  paling  tidak  beradaptasi dengan perubahan situasi yang terjadi dan harus dihadapi oleh suatu masyarakat.
Globalisasi  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  penyatuan  manusia dengan  perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan  hubungan  antar  individu ataupun  masyarakat  dan  bahkan  suatu  negara  menjadi  semakin  luas  dan  tanpa  ada batas  diantaranya.  Pada  proses  ini  maka  segala  hambatan-hambatan  atau  penyekat hubungan antar individu yang pada masa dahulu menjadi suatu penghalang maka di era  sekarang  hambatan  tersebut  menjadi  tidak  memiliki  arti  yang  akan  menghambat perkembangan laju peradaban manusia.
4 Globalisasi merupakan sesuatu proses alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas  hubungan  antar  manusia  sebagai  makhluk  sosial,  akibat  penemuan  alat-alat  teknologi modern.  Walaupun  istilah  Globalisasi  telah  menjadi  suatu  kosakata  yang  klasik,  tetapi  suka  atau  tidak suka, masyarakat di seluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat yang global. (Adi Sulistyono, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, Lembaga Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan  Percetakan  UNS  (UNS  Press),  Surakarta,  2008,  hlm.  1.  Globalisasi  diartikan  sebagai  proses menghasilkan  dunia  tunggal.  (lihat  Piotr  Sztompka,  Sosiologi  Perubahan  Sosial,  Prenada,  Jakarta,  2012, hlm.101.  Menurut  Victor  Farkl  akibat  negatif  dari  arus  globalisasi  adalah  terjadinya  frustasi  eksistensial (existential  frustration)  dengan  ciri-cirinya  yaitu  hasrat  yang  berlebihan  untuk  berkuasa  (the  will  of power),  bersenang-senang  mencari  kenikmatan  (the  will  to  pleasure)  yang  biasanya  tercermin  dalam perilaku berlebihan untuk mengumpulkan uang (the will to money), untuk bekerja (the will to work) dan kenikmatan  seksual  (the  will  to  sex).  Lihat:  Abdul  Manan,  Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum,  Kencana, Jakarta, 2009, hlm.60
5 Mikhail  Teguh  Pribadi, Ciri-ciri  Masyarakat  Urban ,  terdapat  dalam  https://www.kompasiana .com/mikezz/5e1be70e097f36336010db62/ciri-ciri-masyarakat-urban
Dalam  era  globalisasi  perubahan  tatanan  sosial  yang  berbasis  digital  sangat diminati  oleh  masyarakat  terutama  dalam  pola  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari yang  lebih  dinamis  dan  praktis,  kebutuhan  tersebut  berbanding  lurus  dengan kebutuhan  lain  juga  yang  mempertimbangkan  waktu,  tenaga,  biaya,  serta  efesiensi. Hal  ini  kemudian  mempengaruhi  dunia  bisnis  dan  perdagangan  di  seluruh  dunia. Praktek jual beli melalui digital ini disebut dengan e-commerce yang merupakan model bisnis moderen yang bersifat non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non sign (tidak memakai tanda tangan asli) kita kenal juga dengan transaksi online berbasis  aplikasi,  media  social  seperti  Facebook,  Instagram,  Whatsapp,  Telegram, Messenger,  Twiter,  Situs  internet  dan  lain  sebagainya.  Pengaruh  globalisasi  ekonomi menjadi  kesempatan  pasar  untuk  lebih  luas  menjangkau  berbagai  wilayah,  juga menjadi  suatu  kesempatan  bagi  para  pengusaha  serta  masyarakat  secara  umum dengan  memanfaatkan  media  teknologi  informasi  sebagai  sarana  perdagangan.  Dari sini  kemudian  transformasi  perdagangan  menjadi  trend  fenomena  baru  yang  disebut dengan e-commerce , dengan pola siapa saja bisa memiliki peran pengusaha tanpa harus memiliki modal besar, atau juga memiliki toko secara fisik.
Perdagangan dengan sistem online atau transaksi elektonik ( e-commerce ) dewasa ini semakin marak terjadi di seluruh belahan dunia, bahkan sebagian besar kebutuhan manusia akan barang dan jasa kini sudah diperdagangkan dengan e-commerce mulai dari  keperluan  sehari-hari,  kosmetik,  rumah  tangga  hingga  otomotif,  jasa  dan  lain sebagainya    semua  bisa  kita  dapatkan  dalam  belanja  online.  Dikarenakan  konsumen tidak melihat barang secara langsung, konsumen tidak bisa mencoba , konsumen tidak bertemu langsung atau bertatap  muka  dengan penjual  dan  bahkan  tidak  mengetahui keberadaan/domisili pelaku usaha tersebut. Maka transaksi e-commerce memunculkan persepsi  resiko  yang  bisa  berbeda-beda  bagi  konsumen  dan  sangat  potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Teknologi informasi saat ini telah menjadi new economy yaitu struktur ekonomi baru yang memiliki tiga karakter utama sebagai pembeda dengan ekonomi tradisional, sebagaimana yang dikatakan oleh Prijambodo 6 , bahwa struktur ekonomi baru sebagai dampak  perkembangan  teknologi  diperoleh  dari  pengetahuan  dan  ide  baru  dalam perekonomian yang mendorong tumbuhnya daya cipta, kemudian kreasi dan inisiatif, serta  diwujudkan  dalam  kegiatan  yang  inovatif  dan  produktif  sedangkan  struktur ekonomi  tradisional  merupakan  pola  perdagangan  konvensional  yang  lebih  bersifat monoton, disinilah kemudian pola konvensional mulai ditinggalkan.
Semakin  pesatnya  kemajuan  teknologi  Informasi  ini  juga  telah  mendorong sektor  ekonomi  untuk  mampu  menyesuaikan  diri  tumbuh  dan  berkembang  secara berirngan  bahkan  saling  mendukung,  karena  ekonomi  memerlukan  teknologi informasi  untuk  menggerakkan,  memasarkan  dan  mentransaksikannya,  namun  yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaiaman bisnis e-commerce ini juga mengedepankan nilai-nilai keadilan yang proporsional.
6 Rr.  Getha  Fety  Dianary, Pengaruh  e-Commerce  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia ,  dalam Jurnal Bina Ekonomi, Vol: 22 No.1, 2018. hlm. 48
Penetrasi penjualan smartphone yang tinggi menjadi bukti bahwa akses internet kini  telah  berkembang  secara  masif  di  Indonesia,  artinya  minat  masyarakat  terhadap dunia  maya  secara  signifikan  terus  bertumbuh.  Hasil  survey  APJII  (Assosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia). Pada tahun 2018 persentase pengguna internet dari tahun  2017  mengalami  peningkatan  sekitar  8%,  dengan  dominasi  pengguna  dari wilayah urban sebanyak 72,41% dengan Provinsi pengguna terbanyak adalah di Jawa 58.08%, adapun rentan usia 19-34 Tahun menjadi kontributor utama dengan presentase 49,52% 7 .  McKensey&Company  pada  bulan  Agustus  2018  melaporkan,  bahwa  pasar ecommerce Indonesia  diproyeksikan  akan  tumbuh  hingga  delapan  kali  lipat  dalam kurun waktu  5  tahun  dari  2017  hingga  2022,  dari  8  miliar  USD  pembelanjaan  pada 2017 menjadi  55  miliar  USD  hingga  65  miliar  USD  pada  tahun  2022,  tentu  ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Indonesia, bahkan potensi tersebut saat ini terus menunjukkan pertumbuhannya. 8
Grafik pengguna internet berdasarkan usia
Seiring  dengan  pertumbuhan  pengguna  internet  di  Indonesia,  tentu  ini  akan berdampak  pada  pertumbuhan e-commerce di  Indonesia.  Dalam  penelitian  “ The Oportunity of Indonesia ” 9 menyatakan bahwa pertumbuhan e- ecommerce Indonesia pada 2015 terdapat 92 juta pengguna, kemudian pada 2020 mendatang diprediksi pengguna internet  akan  meningkat  menjadi  215  juta  pengguna.  Kemudian  analisa  berikutnya pada  tahun  2015  terdapat  18  juta  orang  aktivitas  yang  dilakukan  adalah  pembelian daring,  kemudian  prediksi  juga  dilakukan  dalam  aktivitas  pembelian  daring  pada tahun 2025 akan berada dalam angka 119 juta orang, artinya dalam peningkatan angka tersebut akan mengangkat nilai pasar e-commerce Indonesia yang juga diprediksi akan menjadi pemain utama dalam lalu lintas e-commerce di Asia Tenggara.
7 Protret Jaman Now Pengguna dan Prilaku Internet Indonesia ,  dalam Buletin APJII, Edisi 23 April, 2018. hlm. 1
8 Gagan  Gandara, Kajian  Etika  Bisnis  Pada  Industri  E-Commerce  Di  Indonesia ,  dalam  Makalah Hukum dan Etika Bisnis, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2018. hlm. 2
9 Ahmad  Zaenudin,  Profil  Konsumen  Belanja  Online,  terdapat  dalam  https://tirto.id/profil- konsumen-belanja-online-di-indonesia-cuEG
Grafik hasil survey pertumbuhan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018
E-commerce di Indonesia saat ini menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh  pemerintah,  selain  keuntungan  karena  dapat  mengurangi barriers  to  entry dan mereduksi  biaya  produksi,  keberadaan e-commerce secara  nyata  juga  telah menunjukkan  perkembangan  yang  progresif.  Penggunaan  komputer  dan  internet dalam  bisnis,  membuat  masyarakat  semakin  mudah  menemukan  peluang  untuk berinovasi  karena  kemudahan  memperoleh  informasi.  Kemudahan  tersebut  yang kemudian  membuat entrepreneur tumbuh  lebih  cepat  sebagai  sebuah  sumber pertumbuhan ekonomi di era modern. 10 Bahkan pada akhir tahun 2016 lalu pemerintah juga memberikan dukungan nyata dengan meresmikan kebijakan ekonomi XIV berupa peta jalan e-commerce oleh Kemenko Bidang Perekonomian.
Peresmian  kebijakan  ekonomi  oleh  pemerintah  adalah  titik  awal  dalam  terus mensuppport perkembangan, dinamika juga polemik dalam menata hukum ekonomi dalam  praktek e-commerce di  Indonesia . Pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam menyediakan  infrastruktur,  kebijakan  terhadap  pasar  yang  mampu  menerima  dan beradaptasi  dengan  sistem  transaksi  elektronik  juga  regulasi  yang  melindungi berbagai pihak. Meskipun transaksi online di Indonesia diidentifikasi sejak tahun 1996 namun  nyatanya  regulasinya  baru  dibuat  pada  tahun  2008  melalui  UU  No.  11  tahun 2008 tentang  Informasi Transaksi Elektronik, meskipun kemudian belakangan ini UU tersebut  mendapat  banyak  perhatian  dari  rakyat.  Respon  tersebut  berkaitan  dengan beberapa  kekhawatiran  masyarakat  yang  meliputi  keamanan  data,  mengingat
10 Rr.  Getha  Fety  Dianary, Pengaruh  e-Commerce  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia ,  dalam Jurnal Bina Ekonomi, Vol: 22 No.1, 2018. hlm. 46
Indonesia  menempati  posisi  ke-7  sebagai  negara  dengan  aktivitas  kejahatan  siber tertinggi di dunia pada tahun 2014 11 .
Lahirnya  e-commerce  di  Indonesia  merupakan  angin  segar  dalam pertumbuhan ekonomi, namun seperti dua sisi mata uang yang berbeda e-commorce - juga  menciptakan  ketimpangan  ekonomi  dalam  masyarakat  yang  memelukan perhatian dari pemerintah. Sebuah Penelitian Institute For Development of Economics and Finance (Indef)  Media  Wahyudi  Askar  menyatakan  bahwa  lahirnya e-commerce telah menambah  ketimpangan  yang  terjadi  di  Indonesia,  tentu  hal  ini  menjadi  fakta  yang sangat ironis 12 .
Ketimpangan  tersebut  berkaitan  dengan  adanya  kesenjangan  digital  yang terjadi  di  kalangan  masyarakat,  sebagimana  survey  yang  dilakukan  oleh  BPS  pada tahun  2020  yang  menyatakan  bahwa  pelaku e-commerce di  Indonesia  masih  di dominasi  kelas  orang  kaya,  yaitu  sebanyak  63,39%  sedangkan  pelaku e-commerce di kalangan menengah  berada  dalam  prosentase  34,62%  dan  di  kalangan  ke  bawah 18,92% 13 .  Kesenjangan  digital  ini  akan  berpengaruh  terhadap  pelaku  bisnis  dalam lingkup  UMKM  lokal  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah),  yang  memiliki  kendala  dalam hal permodalan, pengetahuan teknologi, serta jangkauan akses internet yang terbatas. Kemudian  ketimpangan  lain  sebagai  dampak  masuknya e-commerce di  Indonesia adalah  terkait  kompetisi  pasar  nasional  dan  internasional  dalam  produk  makanan, minuman,  fashion,  funiture  dan  sebagainya  yang  tidak  dapat  dihindari  akibat  trend, gensi,  juga  tingkat  kepercayaan  masyarakat,  sehingga  produk-produk  dalam  negeri akan  mengalami  penurunan  daya  beli  karena  kurangnya  kepercayaan  dan  minat konsumen  terhadap  produk  dalam  negeri,    dan  sebaliknya e-commerce membuka peluang  besar  bagi  produk  luar  yang  masuk,  tentu  hal  ini  sangat  merugikan  pelaku bisnis  dalam  negeri  dan  akan  menjadi  ketimpangan  dalam  jangka  panjang  jika  tidak diantisipasi.
Berdasatkan  hasil  survey  terkait  minat  pengunjung  dalam  situs e-commerce, menyatakan  bahwa  minat  masyarakat  terhadap  pembelian  produk  sangat  tinggi. Dalam  tabel  tersebut  berurutan  pada  minat  utama  hingga  ketiga    yakni  pada  situs Shopee,  Tokopedia  dan  Bukalapak  yang  merupakan  situs  penyedia  barang-barang dengan kompetisi terbuka antara produk dalam negeri maupun internasional, padahal kita  ketahui  bahwa  dalam  sektor  tersebut  merupakan  kelompok  rentan  yang  tidak memiliki jaminan sosial.
11 Ibid, hlm. 46
12 Rizky  Alika, Indef:  e-Commerce  Ciptakan  Ketimpangan  Ekonomi  di  Indonesia, terdapat  dalam https://katadata.co.id/pingitaria/digital/6046143152b22/indef-e-commerce-ciptakan-ketimpangan-ekonomi -indonesia
13 Badan  Pusat  Statistik, Statistik  e-Commerce  2021, terdapat  dalam  https://www.bps.go.id/ publication/ 2020/12/24/2548417ddc6dab8247553124/statistik-e-commerce-2020.html
Ketimpangan  juga  akan  semakin  nyata  manakala  transaksi  jual-beli konvensional  beralih  ke  digital  tanpa  penyediaan  layanan,  mengingat  bisnis e- commerce ini tidak memerlukan untuk mendirikan fisik toko secara konvensional tentu hal  ini  akan  berdampak  pada  realita  bisnis  yang  tidak  memerlukan  banyak  sumber daya manusia sebagaimana pada umumnya. 14 Dengan naiknya angka pengangguran, maka  secara  otomatis  akan  semakin  meningkatkan  ketimpangan  antara  masyarakat kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Ditambah kompetisi lokal berkaitan dengan  pemilik  modal  sebagai  pengendali  pasar  yang  dapat  memiliki  banyak kemudahan dalam melakukan branding produk agar terkesan menarik dan berkelas.
Beberapa  fenomena  tersebut  merupakan  permasalahan  yang  menjadi  polemik dalam perkembangan ekonomi yang diakibatkan oleh praktek  bisnis e-commerce, yang melahirkan  ketimpangan  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia,  sedangkan kita  mengetahui  bahwa  ketimpangan  ekonomi  merupakan  salah  satu  permasalahan negara yang belum berhasil diselesaikan oleh pemerintah oleh sebabnya keberadaan e- commerce yang  tidak  diatur  dalam  suatu  kebijakan  akan  melahirkan  ketidakadilan dalam  masyarakat  sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh  Pancasila  sila  ke  5  “ Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia” dan  tentu  hal  tersebut  bertentangan  dengan konstitusi  yang  telah  mengamanatkan  “ Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasar  atas  asas  kekeluargaan” Pasal  33  Ayat  (1),  juga  bunyi  pasal  berikutnya “Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ” Pasal 33 Ayat (4), sedangkan pada prakteknya perekonomian Indonesia seolah tidak berubah hingga 76 tahun  kemerdekaan  yakni  bersifat  bersifat  liberal-kapitalistik-pasar  bebas,  sekaligus dualistik.
Pada  prinsipnya  pemerintah  sebagai  regulator  memiliki  peranan  yang  sangat penting  baik  dalam  langkah  preventif  maupun  represif  untuk  membuat  kebijakan dengan  pertimbangan  beban  sosial,  peralihan  kerja,  kompetisi  pasar,  pengangguran
14 Dinda  Audriene, Chairul  Tanjung  Ingatkan  Dua  Dampak  Negatif    e-Commerce,  terdapat  dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170404132917-92-204829/chairul-tanjung-ingatkan-dua-dampak- negatif-e-commerce
sebagai  dasar  nilai  keadilan  yang  dicapai  sebagai  konsekuensi  logis  ideologi  bangsa, oleh sebabnya perlu dilakukan penggalian untuk menemukan nilai keadilan ekonomi dalam kebijakan pemerintah dalam kajian penelitian ini.
Untuk membahas penelitian ini,  Penulis membatasi perasalahan pada lingkup nilai  keadilan  pada  pembangunan  ekonomi  di  tengah  maraknya  perdagangan e- commerce . Adapun rumusan masalah diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana  konsepsi  nilai  keadilan  dalam  pertumbuhan  Ekonomi  berdasarkan Pancasila?  (2)  Bagaimana  konstruksi  hukum  ideal  untuk  mengakomodasi  nilai-nilai keadilan ditengah maraknya perdagangan dengan e-commerce ?
Tujuan  umum  yang  hendak  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  secara  mendalam  mengenai  nilai  keadilan  dalam  pertumbuhan  ekonomi di  tengah  maraknya  perdagangan e-commerce .    Sedangkan  tujuan  khususnya  Penulis untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dikemukakan  dalam  perumusan permasalahan tersebut, diuraikan sebagai berikut, (1) Mengidentifikasi konsepsi  nilai keadilan  Ekonomi  berdasarkan  Pancasila,  (2)  Menemukan  konstruksi  hukum  ideal untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan ditengah maraknya perdagangan dengan e- commerce.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  doktrinal  dalam  jenis  metode yuridis normatif ,  dengan  obyek  kajian  doktrin-doktrin  hukum  yang  berkaitan  dengan  nilai keadilan dalam suatu negara lebih khusus meliputi nilai keadilan dalam ideologi juga jaminannya  di  dalam  konstitusi.  Menggunakan  tehnik library  research, penelitian  ini menggunakan  data  yang  bersumber  dari  penelusuran literatur, text book ,  surat kabar, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan judul. Penelitian ini bersifat eksploratif-teoritis karena dalam penelitian ini Penulis berusaha untuk menggali kosep dasar tentang hubungan antara nilai  keadilan  dan  jaminan  kesejahteraan  dalam  suau  negara.  Tidak  hanya  sekedar menyimpulkan dan menyusun data, Penulis juga menginterpretasi dari data-data yang berhubungan  dengan  teori-teori  juga  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan judul penelitian tersebut.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Untuk  sampai  pada  pembahasan  yang  berkaitan  dengan  nilai  keadilan  dalam pembangunan  ekonomi  di  tengah  maraknya  perdagangan e-Commerce ,  kiranya pembahasan pada tulisan ini dibagi atas sub-sub pembahasan sebagai berikut:

## 1. Perkembangan E-Commerce Di Indonesia
Perkembangan e-commerce di  Indonesia  dapat  dikatakan  sangat  pesat, pertumbuhan  tersebut  dipengaruhi  oleh  globalisasi  yang  mengakibatkan  kehidupan bertransformasi  dari  kehidupan  yang  bersifat  fisik  menjad  berbasis  teknologi.  Dunia digital  seolah  menggantikan  dunia  nyata  tanpa  fisik  yang  dinilai  jauh  memiliki
kelebihan  dalam  proses  yang  bersifat  serba  cepat,  mudah,  dan  praktis. Definisi e- commerce sendiri menurut David Baum adalah sebagai berikut:
“ E-Commerce  is  a  dynamic  set  of  technologies,  applications,  and  bussines  process that link enterprises, consumers, and communities through electronics transactions and the electronic exchange of goods, services, and informations .
Yang kemudian diterjemahkan oleh Onno. W. Purbo: “ E-Commerce merupakan satu  set  dinamis  teknologi,  aplikasi,  dan  proses  bisnis  yang  menghubungkan perusahaan,  konsumen,  dan  komunitas  tertentu  melalui  transaksi  elektronik  dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik”. 15
Lahirnya e-commerce di Indonesia diidentifikasi dari hadirnya IndoNet sebagai Internet  Service  Provider (ISP)  di  Indonesia,  sebagai  provider  internet  IndoNet  banyak memanfaatkan  teknologi  dalam  segala  bidang.  Tidak  terkecuali  pada  bisnis online . Pada  tahun  1996,  selanjutnya  muncul  Dyviacom  Intrabumi  atau  D-Net  yang dianggap  sebagai  perintis  jual  beli online .  Kehadiran  media  transaksi  ini  tentu  saja menjadi  kabar  yang  baik  tidak  hanya  pemilik  bisnis  melainkan  konsumen.  Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Hanya saja pada masa itu penggunaan internet hanya sebatas pada sajian produk saja yang berfungsi sebagai katalog, sedangkan pembayaran, dilakukan dengan cara bertemu atau disebut dengan cash  on  delivery (COD). 16 Untuk  sejarah e-commerce di  Indonesia  tidak  tidak teridentifikasi  dengan  baik  pelopor e-commerce pertama  kali,  namun  sejarah  memberi kesaksian  bahwa  pertumbuhan e-commerce di  Indonesia  menunjukkan  progress  yang signifikan  dan  menajadi  salah  satu  program    kerja  pemerintah  dalam  membangun pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor kreativitas. Bahkan dalam program kerja tersebut  pemerintah  telah  menargetkan  Indonesia  sebagai  pusat  ekonomi  digital  di Asia  Tenggara  pada  tahun  2020,  salah  satu  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan ke 14 tentang roadmap e-commerce , hal tersebut di dasarkan pada analisis bahwa Indonesia sebagai populasi dan produk domestik  bruto  (PDB)  terbesar  di  Asia  Tenggara  oleh  sebabnya  Indonesia  menjadi pasar potensial bagi sektor ekonomi digital. 17
15 Gagan  Gandara, Kajian  Etika  Bisnis  Pada  Industri  E-Commerce  Di  Indonesia ,  dalam  Makalah Hukum dan Etika Bisnis, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2018. hlm. 4
16 Xendit, Inilah  Sejarah  E-Commerce  di  Indonesia, terdapat  dalam  https://www.xendit.co/ id/blog/inilah-sejarah-perkembangan-e-commerce-di-indonesia/
17 Widyanita,  Potensi  Ekonomi  Digital  Indonesia  terdap  dalam    https://katadata.co.id/ ariayudhistira/infografik/5e9a56bc25aa1/potensi-ekonomi-digital-indonesia
Dalam  rekap  data  pengguna  internet  di  Indonesia  saat  ini  mencapai  88,1  juta dengan  aktivitas  transaksi  dalam e-commerce diperkirakan  mencapai  US$  20  miliar pada  2016  angka  tersebut  merupakan  akumulasi  dari  aktivitas  transaksi  juga  pasar ekonomi digital di Indonesia yang meliputi sektor finansial, internet of things (IoT) , dan penyedia  jasa  daring.  Peningkatan  pemanfaaan  aplikasi  digital  tersebut  akan  terus mendorong  dan  mendukung  kemajuan  perekonomian.  Dan  tentu  untuk  mencapai target tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk menyiapkan berbagai peraturan pelaksana untuk mendukung kebijakan tersebut, hal utama yang sangat penting juga berkaitan  dengan  pendanaan,  perpajakan,  perlindungan  konsumen,  pendidikan  dan sumber  daya  manusia,  sistem  logistik,  infrastruktur  komunikasi,  keamanan  siber, hingga  pembentukan  manajemen  pelaksanaannya.  Namun  demikian  pertumbuhan tersebut tidak dirasakan merata bagi seluruh wilayah yang ada di Indonesia, aktivitas e-commerce masih terpusat di Jawa saja, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pemerataan jangkauan  internet  sebagaimana  data  yang  dirilis  oleh  APJII  tahun  2019  yang mengatakan  bahwa  dominasi  pengguna  internet  di  wilayah  Indonesia  terpusat  pada Jawa  dengan  prosentase  65%  yang  kemudian  diikuti  oleh  pulau  Sumatera  15.7%, sedangkan  untuk  wilayah  lain  diluar  dua  wilayah  tersebut  berada  pada  angka  rata- rata yaitu 5,8%. 18
Disamping sisi positif dari pertumbuhan e-commerce di Indonesia, kekurangan dalam  pertumbuhan e-commerce tersebut  ada  pada  buruknya  infrastruktur  logistik, khususnya  di  luar  wilayah  Jawa  dan  Bali  yang  membuat e-commerce sulit  untuk memperluas  pasar dan  menjangkau  wilayah  terpencil  di  Indonesia,  oleh  karena  itu penjualan  online  selama  ini  masih  terpusat  di  seputar  wilayah  Jakarta.  Namun demikian Indonesia merupakan pasar terbesar e-commerce di Asia Tenggara, menurut data Euromonitor (2014), penjualan online Indonesia mencapai US$ 1,1 miliar atau lebih tinggi  dibanding  Thailand  dan Singapura,  artinya  pasar e-commerce Indonesia berpeluang  untuk  tumbuh  semakin  besar,  bahkan  menurut Euromonitor memperkirakan  rata-rata  pertumbuhan  tahunan  (CAGR)  penjualan  online  Indonesia
18 Asossiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII),  Hasil  Survey  Jangkauan  Internet  di Indonesia, teradap dalam https://apjii.or.id/survei
selama 2014-2017  sebesar  38%,  secara  perlahan dengan  disertai  kebijakan juga  aturan yang tepat sebagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai e- commerce terbesar di Asia Tenggara, maka Indonesia akan memperoleh target tersebut. Dengan  demikian  pertumbuhan e-commerce di  Indonesia  akan  menjadi  alternatif perkembangan ekonomi yang baik bagi Indonesia.

## 2. Kebijakan Pemerintah Terhadap E-Commerce dan Dampak Hukumnya
Berbicara  moral  dalam  dunia  usaha  yang  bersifat  bersifat  kompleks  sama halnya  mengkaji  hukum.  Kompleksitas  tersebut  meliputi  banyak  hal  dalam  interaksi bisnis,  misalnya  saja  berkaitan  dengan  perlindungan  antar  subyek  yang  melakukan transaksi  yaitu  penjual  dan  pembeli,  kemudian  juga  berkaitan  dengan  legalitas pelaksanaannya, tentu al yang sangat penting juga berkaitan dengan substansi hukum dan bagaimana cara penegakkannya. Dalam etis teori yang mengatakan bahwa hal-hal yang diatur dalam hukum bukan hanya sebagai payung hukum namn juga substansi yang mengakomodir keperluan satu sama lain dan saling melengkapi merupakan hal pokok  dalam  menakar  keadilan  hukum.  Oleh  sebabnya  dalam  pembahasan  kajian kebijakan pemerintah beserta dampaknya memiliki peran dalam memproporsionalkan nilai keadilan dalam hukum yang diberlakukan.
Pemerintah  sebagai  regulator  telah  menyiapkan  kebijakan  yang  berkaitan dengan  praktek e-commerce di  Indonesia,  diantaranya  adalah  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Secara  umum,  materi  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu  pengaturan  mengenai  informasi  dan  transaksi  elektronik  dan  pengaturan mengenai  perbuatan  yang  dilarang.  Pengaturan  mengenai  informasi  dan  transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law  on  eCommerce  dan  UNCITRAL  Model  Law  on  eSignature. Bagian  ini  dimaksudkan untuk  mengakomodir  kebutuhan  para  pelaku  bisnis  di  internet  dan  masyarakat umumnya  guna  mendapatkan  kepastian  hukum  dalam  melakukan  transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain: 1. pengakuan informasi/dokumen elektronik  sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah  (Pasal  5  &  Pasal  6  UU  ITE);  2.  tanda tangan  elektronik  (Pasal  11  &  Pasal  12  UU  ITE);  3.  penyelenggaraan  sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan 4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE).
Beberapa  materi  perbuatan  yang  dilarang ( cybercrimes) yang  diatur  dalam  UU ITE,  antara  lain:  1.  konten  ilegal,  yang  terdiri  dari,  antara  lain:  kesusilaan,  perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan  Pasal  29  UU  ITE);  2.  akses  ilegal  (Pasal  30);  3.  intersepsi  ilegal  (Pasal  31);  4. gangguan  terhadap  data  (data  interference,  Pasal  32  UU  ITE);  5.  gangguan  terhadap sistem (system  interference,  Pasal 33 UU  ITE);  6.  penyalahgunaan  alat  dan  perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE) 19
19 Undang-undang  No.  11  Tahun2008,  terdapt  dalam  https://referensi.elsam.or.id/2015/02/uu- nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/
Dalam  lingkup  transaksi elektronik  kebijakan  pemerintah  tertuang  dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU-ITE),  yang  didalamnya  antara  lain  mengatur  upaya  melindungi masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  elektronik.  Kemudian  aturan  lain  terdapat dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai perdagangan elektronik, dimana dalam UU tersebut para Pelaku Usaha perdagangan elektronik dinyatakan wajib melakukan pendaftaran dan memenuhi ketentuan teknis yang telah ditentukan oleh UU tersebut, hal yang sangat penting adalah UU tersebut juga  mengatakan  mengenai  kewajiban  para  pelaku  usaha  untuk  memiliki  dan mendeklarasikan  etika  bisnis  ( business  conduct atau code  of  practices ),  hal  ini  akan memberikan  dampak  posistiif  dalam  kompetisi  pasar  dalam  lingkup  nasional  tentu juga dalam komitmen transaksi jual beli. 20
3. Analisis  Nilai  Keadilan  Ekonomi    Dalam  Pembangunan  Ekonomi  di  Tengah Perkembangan E-Commerce di Indonesia
Berkaitan dengan asas tujuan atau cita-cita negara Indonesia secara jelas dalam alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan fundamental  dibentuknya  negara  Indonesia  adalah  negara  Indonesia  yang  bertujuan untuk  menciptakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hazairin menyatakan  bahwa  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  kemudian dikonsepsikan  sebagai  sila  kelima  dari  dasar  negara  Indonesia  bila  dilihat  dari  segi fungsinya  dapat  dikatakan  sebagai  sila  yang  berkedudukan  sebagai  tujuan  yaitu  sila kelima  bukanlah  dasar  negara,  tetapi  adalah  tujuan  paling  utama,  tujuan  pokoknya, yaitu  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Pernyataan seperti  itu  sejalan  dengan  pendapat  Notonagoro  (1968,136)  yang  menyatakan “Tempatnya  di  dalam  Pancasila  sebagai  sila  yang  terakhir  itu  ialah  karena  menjadi tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, menjadi tujuan bangsa kita bernegara. 21
Plato  mengemukakan  adanya  empat  kebajikan  utama  yang  harus  dilakukan dalam kehidupan bernegara, yaitu: pengendalian diri (discipline), keberanian/ketabahan (courrage), kearifan (wisdom), dan  keadilan (justice). Dan menurut  penilaiannya  bahwa  dari  keempat  kebajikan  tersebut  keadilan  merupakan kebajikan  yang  tertinggi  dalam  menata  kehidupan  bernegara  yang  baik “the  supreme virtue  of  the  good  state. Lebih  lanjut  ia  menandaskan  bahwa  tugas  negara  adalah mempertahankan keharmonisan sosial, mengusahakan segala kebajikan, dan kebaikan. Dan negara yang ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebajikan dan kebaikan yaitu negara yang bersendikan keadilan. Keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang  tidak  hanya  terbatas  pada  Hukum  Administrasi  Negara  saja,  tetapi  juga mengatur  hal-hal  yang  termasuk  substansi  Hukum  Pidana,  Hukum  Perdata,  Hukum
20 Gagan  Gandara, Kajian  Etika  Bisnis  Pada  Industri  E-Commerce  Di  Indonesia ,  dalam  Makalah Hukum dan Etika Bisnis, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2018. hal. 13
21 Hendrikus  Tri  Wibawanto  Gedeona,  Mempertanyakan  Nilai  Keadilan  Sosial  Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Kekuatan Modal,  dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol: 3 No. 2 Tahun 2004. hlm. 173
Dagang,  Hukum  Perdata  Internasional,  bahkan  juga  Hukum  Acara  Perdata  dan Pidana, dicakup dengan nama Droit de l’Economique atau Hukum Ekonomi dalam arti luas.
Peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  bangsa  merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan.  Namun,  sebaliknya  jika  hokum  tidak  mampu  berperan  secara  efektif, maka  dapat  dipastikan  akan  berdampak  buruk  terhadap  pembangunan  ekonomi. Kondisi ini tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat- giatnya  melakukan  pembangunan  ekonomi.  Apalagi,  tatkala  Indonesia  menyatakan diri  dalam  konstitusinya  sebagai  negara  hokum (rechtstaat). Dari  sini  tersirat  pula bahwa Indonesia menghendaki dua hal; Pertama, hukum diharapkan dapat berfungsi; dan  Kedua,  dengan hukum  dapat  berfungsi,  maka  pembangunan ekonomi  pun  akan mudah untuk direalisasikan
Dalam  mempelajari  hukum  ekonomi  perlu  mempertimbangkan  penggunaan asas yang baik. Setidakya asas-asas tersebut terdiri dari Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan, Asas manfaat, Asas demokrasi Pancasila, Asas adil dan merata,  Asas keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan  dlm  perikehidupan,  Asas  hukum  ,  Asas kemandirian,  Asas  keuangan,  Asas  ilmu  pengetahuan,  Asas  kebersamaan, kekeluargaan,  keseimbangan,  dan  kesinambungan  dalam  kemakmuran  rakyat,  Asas pembangunan  ekonomi  yang  berwawasan  lingkungan  dan  berkelanjutan,  Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan. Namun demikian asas–asas tersebut tidak semua  asas  tersebut  digunakana,  dan  tentu  yang  paling  utama  mendasari  prilaku ekonomi  di  Indonesia  adalah  keimanan  dak  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  yang  Masa Esa.
Menyangkut  pemikiran  hukum  mengenai  cara–cara  pembagian  hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (HAM) manusia Indonesia membaginya sebagai berikut; hukum Ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial yang memiliki dua aspek,
a. aspek  pengaturan  usaha-usaha  pembangunan  ekonomi,  dalam  arti peningkatan kehidupan kehidupan ekonomi secara keseluruhan
b. aspek pengaturan usaha-usaha dalam pembagian hasil pembanguna ekonomi secara  merata  di  antara  seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga  setiap  warga negara  Indonesia  dapat  menikmati  hasil  pembangunan  ekonomi  sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut. 22
Gambaran  lain  termarginalkannya  nilai  keadilan  dalam  pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pula  dari  besarnya  angka  statistik  yang  menunjukkan  aktivitas  konversi  dari  lahan pertanian  ke  non-pertanian  (industri).  Yang  menurut  Sulistiyani  (2004)  pada  bulan
22 Irawan  Harahap,  Hukum  Ekonomi,  terdapat  dalam  Makalah  mata  kuliah  Hukum  Ekonomi, hlm. 9
Agustus  1995,  misalnya  dari  124  kawasan  industri:  72,40%  tanah  pertanian  yang dikonversi  dalam  proses  dipergunakan,  9%  dalam  konstruksi,  dan  6,8%  selesai beroperasi.  Dan  lebih  mencengangkan  lagi,  menurut  catatan  Simarmata  (2002)  sudah terdapat  1.497  buah  sengketa  pertanahan  dan  telah  mengorbankan  232.177  KK  yang berlangsung di atas tanah seluas 1.052.514,37 hektar.
Dengan  demikian,  dalam  pembangunan  ekonomi  yang  berpusat  pada pertumbuhan ekonomi telah meminggirkan nilai keadilan bagi masyarakat miskin dan tak  berdaya.  Bahkan  yang  lebih  menyakitkan  adalah  pemerintah  dan  birokrasinya telah  memberikan  peluang  yang  luar  biasa  kepada  kaum  pemilik  modal  (elite- pengusaha)  untuk  menguasai  aset-aset  ekonomi  bangsa.  Akibatnya  pembangunan ekonomi  yang  seharusnya  menempatkan  kaum  miskin  dan  tak  berdaya  menjadi prioritas, malah justru memperlakukan pemilik modal sebagai primadona.
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  (Rechtsstaat/the  rule  of  law),  sebagaimana yang  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  (Amandemen  ke  4)  bahwa Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  ide  dasar  negara hukum Indonesia tidaklah terlepas dari ide dasar tentang kepastian hukum atau Negara Hukum  yang  dianut  oleh  Belanda  yang  meletakkan  dasar  perlindungan  hukum  bagi rakyat  pada  asas  legalitas,  yaitu  semua  harus  bersifat  positif,  hal  tersebut  berarti hukum  harus  dibentuk  secara  sadar.  Dalam  suatu rechtsstat yang  modern,  fungsi peraturan perundangundangan bukanlah hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan  normanorma  yang  berlaku  dan  hidup  dalam  masyarakat,  dan  Undang-Undang bukanlah  hanya  sekedar  produk  fungsi  negara  di  bidang  pengaturan.  Selanjutnya, peraturan perundang-undangan adalah salah satu metoda dan instrumen ampuh yang tersedia  untuk  mengatur  dan  mengarahkan  kehidupan  masyarakat  menuju  cita-cita yang  diharapkan. Dalam  praktik  memang  demikian  yang  dilakukan  oleh  pembentuk Undang-Undang,  karena  saat  ini  kekuasaan  pembentuk  Undang-Undang  adalah terutama  memberikan  arah  dan  menunjukkan  jalan  bagi  terwujudnya  cita-cita kehidupan bangsa melalui hukum yang dibentuknya.

## D. KESIMPULAN
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya melakukan perkembangan dalam  pembangunan  nasional  terutama  yang  berkaitan  dengan  pembangunan ekonomi,  secara  umum  dapat  dijelaskan  bahwa  keterkaitan  antara  regulasi /pengaturan  sistem  dan  pelaksanaan  kegiatan  perekonomian  di  Indonesia  sebagai upaya  untuk  menjaga  stabilitas  sistem  perekonomian  di  Indonesia  akan  berkorelasi pula  dengan  Hukum  Ekonomi  secara  keseluruhan.  Karena,  Hukum  Ekonomi Pembangunan  Indonesia  menyangkut  pemikiran  hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum dalam  sistem  ekonomi  Indonesia  yang  terarah  ( Verwaltungswirtschaft ),  sedangkan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum  yang  memikirkan  bagaimana  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  Warga Negara  Indonesia  sebagai  perseorangan,  dan  tetap  memelihara  harkat  dan  martabat kemanusiaan  manusia  Indonesia,  serta  tetap  menjunjung  tinggi  hak-hak  hidup  yang sama dari pihak yang lemah dalam sistem ekonomi yang terarah tersebut.
Dengan  demikian,  konsep  dasar  pemikiran  Hukum  Ekonomi  Pembangunan Indonesia  adalah  Ekonomi  Indonesia  dalam  arti  pembangunan  dan  peningkatan ketahanan  ekonomi  nasional  secara  makro,  sedangkan  dasar  pemikiran  Hukum Ekonomi  Sosial  adalah  kehidupan  Ekonomi  Indonesia  yang  berperikemanusiaan  dan pemerataan  pendapatan,  dimana  setiap  Warga  Negara  Indonesia  berhak  atas kehidupan dan pekerjaan yang layak.

## REFERENSI:

## Buku
Gandara  Gagan, Kajian  Etika  Bisnis  Pada  Industri  E-Commerce  Di  Indonesia ,  dalam Makalah  Hukum  dan  Etika  Bisnis,  Sekolah  Pasca  Sarjana  Institut  Pertanian Bogor, 2018
Gatot Suparmono, Hukum Uang Di Indonesia, Bekasi, Gramata Publishing, 2014
Getha  Fety  Dianary, Pengaruh  e-Commerce  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia , dalam Jurnal Bina Ekonomi, Vol: 22 No.1, 2018.
Harahap  Irawan,  Hukum  Ekonomi,  terdapat  dalam  Makalah  mata  kuliah  Hukum Ekonomi,
Manan Abdul, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, 2009.
Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Prenada, Jakarta, 2012.
Protret Jaman Now Pengguna dan Prilaku Internet Indonesia ,  dalam Buletin APJII, Edisi 23 April, 2018.
Soekanto  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji,  “Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat)”,Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
Sulistyono  Adi,  Reformasi  Hukum  Ekonomi  Indonesia,  Lembaga  Pendidikan  (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2008..
Tri  Hendrikus  Wibawanto  Gedeona,  Mempertanyakan  Nilai  Keadilan  Sosial  Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Kekuatan Modal,  dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol: 3 No. 2 Tahun 2004

## Website
Ahmad Zaenudin, Profil Konsumen Belanja Online, terdapat dalam https://tirto.id/profil-konsumen-belanja-online-di-indonesia-cuEG
Asossiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII),  Hasil  Survey  Jangkauan Internet di Indonesia, teradap dalam https://apjii.or.id/survei
Badan Pusat Statistik, Statistik e-Commerce 2021, terdapat dalam https://www.bps.go.id/ publication/ 2020/12/24/2548417ddc6dab8247553124/statistik-e-commerce- 2020.html
Dinda  Audriene, Chairul  Tanjung  Ingatkan  Dua  Dampak  Negatif    e-Commerce,  terdapat dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170404132917-92-204829/chairul- tanjung-ingatkan-dua-dampak-negatif-e-commerce
Mikhail Teguh Pribadi, Ciri-ciri Masyarakat Urban , terdapat dalam
https://www.kompasiana.com/mikezz/5e1be70e097f36336010db62/ciri-ciri- masyarakat-urban
Rizky  Alika, Indef:  e-Commerce  Ciptakan  Ketimpangan  Ekonomi  di  Indonesia, terdapat dalam
https://katadata.co.id/pingitaria/digital/6046143152b22/indef-e- commerce-ciptakan-ketimpangan-ekonomi -indonesia
Widyanita,  Potensi  Ekonomi  Digital  Indonesia  terdap  dalam    https://katadata.co.id/ ariayudhistira/infografik/5e9a56bc25aa1/potensi-ekonomi-digital-indonesia
Xendit, Inilah  Sejarah  E-Commerce  di  Indonesia, terdapat  dalam  https://www.xendit.co/ id/blog/inilah-sejarah-perkembangan-e-commerce-di-indonesia