Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi P-ISSN: 2461-0836; E-ISSN: 2580-538X

## PERSEPSI DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DARAJAT GARUT
Gerry Al Hasyir, Aceng Hidayat, Ahyar Ismail Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor Jalan Raya Dramaga Bogor, 16680 Jawa Barat No. HP: 081223654509, 081317304348, 08128285194 e-mail: gerryalhasyir@gmail.com, a.hidayat.esl@gmail.com, ahyaris@yahoo.com
Naskah diterima tanggal 23 November 2019, direvisi tanggal 16 Januari 2020, disetujui tanggal 19 Maret 2020

## Abstrak
Pengelolaan  Kawasan  Wisata  Darajat  telah  memberikan  dampak  positif  maupun  dampak negatif  bagi  masyarakat.  Terdapat  perbedaan  persepsi  antara  para  pemangku  kepentingan mengenai  pengelolaan  yang  menyebabkan  tidak  optimalnya  peran  para  pemangku kepentingan.  Kondisi  ini  menyebabkan  kebijakan  yang  saat  ini  diimplementasikan  masih menyisakan  permasalahan  yang  mengancam  keberlanjutan  kawasan  wisata.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  persepsi  para  pemangku  kepentingan  mengenai keberlanjutan  dan  peranya  dalam  pengelolaan  Kawasan  Wisata  Darajat.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  Persepsi  dan  Analisis  Pemangku Kepentingan  untuk  menjelaskan  persepsi  serta  peran  pemangku  kepentingan.  Hasil penelitian  menunjukkan  persepsi  pemangku  kepentingan  mengenai  keberlanjutan  Kawasan Wisata  Darajat  yang  ditinjau  dari  lima  aspek  keberlanjutan  wisata  berada  dalam  kondisi kurang  berkelanjutan.  Empat  dari  lima  aspek  yang  berada  dalam  kondisi  kurang berkelanjutan antara lain :  yaitu aspek kebijakan dan pengelolaan; kelayakan pekerjaan dan sumberdaya  manusia;  pengurangan  kemiskinan  dan  keterlibatan  sosial;  kelestarian lingkungan dan budaya. Satu-satunya aspek yang dipersepsikan dalam kondisi berkelanjutan adalah  aspek  performa  ekonomi,  investasi  dan  daya  saing.  Hasil  Analisis  Pemangku Kepentingan menunjukan bahwa masih terdapat pemangku kepentingan yang belum berada dalam posisi yang tepat dilihat dari tingkat pengaruh dan kepentinganya dalam pengelolaan Kawasan  Wisata  Darajat  sehingga  perlu  meningkatkan  peran  dan  kapasitasnya,  terutama masyarakat lokal yang masih berperan sebagai penonton dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat.
Kata-kata Kunci : Kawasan Wisata Darajat; Keberlanjutan; Pemangku Kepentingan; Peran;

## Persepsi

## Abstract
Darajat Tourism Area management has generated both positive and negative impact toward community.  There  are  different  perceptions  among  the  stakeholders  regarding  the management  of  the  tourism  which  causes  suboptimal  roles  of  the pemangku  kepentingan s. This  condition  causes  the  policy  implemented  by  the  stakholders  still  leaves  problem  that threaten  the  sustainability  of  tourism  area.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the perceptions  of  stakeholders  regarding  sustainability  and  its  role  in  the  management  of  the Darajat  Tourism  Area.  The  methods  used  in  this  research  are  Perception  Analysis  and Stakeholder  Analysis  to  explain  the  perceptions  and  roles  of pemangku  kepentingan s. The
results  showed  the  stakeholders  perceptions  regarding  the  sustainability  of  the  Darajat Tourism  Area  in  terms  of  the  five  aspects  of  sustainable  tourism  is  on  less  sustainable condition  Four  of  the  five  aspects  that  are  in  a  less  sustainable  condition  include  :    the aspects  of  policy  and  management;  job  condition  and  human  resources;  poverty  reduction and  social  involvement;  environmental  and  cultural  sustainability.  The  only  aspects perceived  in  a  sustainable  condition  are  aspects  of  economic  performance,  investment  and competitiveness. The  results  of  the  Stakeholder  Analysis  showed  that  there  are  still stakeholders  who  are  not  in  the  proper  position  in  terms  of  their  level  of  influence  and importance  in  the  management  so  that  it  is  necessary  to  increase  their  role  and  capacity, especially  local  communities  who  still  play  a  role  as  spectators  in  the  management  of  the Darajat Tourism Area.
Key  Words:  Darajat  Tourism  Area;  Perception;  Roles;  Stakeholders;  Sustainability

## Pendahuluan
Potensi  pariwisata  di  Kawasan Wisata  Darajat  berupa  sumber  air  panas alami  dan  panorama  dataran  tinggi  yang unik  membuat  kawasan  ini  ditetapkan sebagai  Kawasan  Strategis  Pariwisata Kabupaten Garut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Garut  Tahun  2011  – 2031.  Pengembangan  Kawasan  Wisata Darajat  ini  merupakan  proses  perubahan untuk  menciptakan  nilai  tambah  dalam segala  aspek  bidang  pariwisata  yang bertujuan
untuk meningkatkan perekonomian  kawasan.  Putri  dan  Manaf (2013)  dalam  penelitiannya  menjelaskan bahwa  pengembangan  pariwisata  dapat memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat  lokal  yaitu  dengan  cara memasarkan berbagai komoditi dan pelayanan,  membuka  peluang  bagi  upaya untuk  mendiversifikasikan  ekonomi  lokal yang  dapat  menyentuh  kawasan-kawasan marginal  dan  membuka  peluang  bagi usaha-usaha  ekonomi  padat  karya  yang berskala  kecil  dan  menengah.  Kondisi tersebut  tentu  secara  langsung  akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal  yang  nantinya  akan  meningkatkan perekonomian.  Di  sisi  lain  pengelolaan
Kawasan  Wisata  Darajat  ini  tidak  hanya memberikan  dampak  positif.  Penelitian
Fajriah dan Mussadun (2014)
menyimpulkan bahwa reaksi dari pengembangan  suatu  pariwisata  ini  dapat juga  berupa  dampak  negatif  berupa degradasi  lingkungan  akibat  eksploitasi sumberdaya untuk aktivitas pariwisata.
Lebih  lanjut  Lee  dan  Syah  (2018) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata  seperti  pembangunan  fasilitas, konsumsi  energi  untuk  bangunan  dan transportasi, penggunaan air yang berlebihan  serta  timbulan  sampah  dan pembuangannya bertanggung jawab kepada  degradasi  lingkungan.  Dampak negatif ini jika dibiarkan akan mengancam keberlanjutan dari Kawasan Wisata
Darajat karena seiring dengan meningkatnya  jumlah  wisatawan  yang berkunjung  ke  kawasan  maka  dampak ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  yang ditimbulkan  akan  semakin  besar  pula. Berdasarkan  kondisi  tersebut  pengelolaan Kawasan  Wisata  Darajat  tentu  harus sesuai  dengan  kaidah  keberlanjutan  untuk memaksimalkan  dampak  positif  dan menekan  dampak  negatif  yang  timbul. Namun  saat  ini  pengelolaan  Kawasan Wisata Darajat cenderung untuk
mengabaikan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan.  Tidak  sesuainya  peraturan dalam  pengelolaan  dengan  pengelolaan eksisting  menjadi  suatu  masalah  yang harus  dikaji.  Kondisi  ini  diduga  terjadi karena  tidak  sepahamnya  pemangku kepentingan  pariwisata  tentang  apa  yang menjadi  arah  tujuan  pengembangan  yang telah  diusungkan  oleh  pemerintah  daerah. Nurrochmat et  al. (2016)  menambahkan bahwa  beberapa  kebijakan  tidak  efektif mencapai  tujuan  karena  ditolak  oleh sebagian  besar  masyarakat  sejak  awal kelahiranya  karena  isinya  dianggap  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dan berlaku di masyarakat, sebagian kebijakan yang lain tertatih dalam tataran implementasi. Sabir et al. (2018)
menjelaskan  bahwa  sebuah  dinamika kebijakan  pengelolaan  suatu  kawasan dicirikan  oleh  besarnya  kepentingan  aktor yang  terlibat  di  dalamnya  yang  dicirikan dengan  beragamnya  karakteristik  dan orientasi  pemangku  kepentingan  yang terlibat dalam pengelolaan.
Pemetaan  persepsi  dan  peran  yang dimiliki  para  pemangku  kepentingan dalam  hal  ini  yang  secara  umum  adalah pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Tingkat pemahaman yang berbeda terhadap  pengelolaan  Kawasan  Wisata
Darajat diduga akan memberikan penjelasan  terhadap  permasalahan  yang terjadi.  Arifin et  al. (2017)  merangkum bahwa  persepsi  adalah  proses  pemberian makna,  interpretasi  dari  stimuli  dan sensasi  yang  diterima  oleh  individu  dan sangat  dipengaruhi  faktor-faktor  internal maupun  eksternal  dari  masing-masing individu  tersebut. Sadri  dan  Flammia (2014) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu kebijakan adalah
sosial  budaya,  pemahaman  individu  dan dampak dari kebijakan itu sendiri.
Keberlanjutan  kawasan  merupakan sesuatu yang harus dicapai agar pengelolaan  kawasan  dapat  optimal  tanpa merusak  lingkungan,  oleh  karena  itu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan  harus  ikut  serta  dalam pengembangan  kawasan.  Menurut  Putri dan  Maresfin  (2015)  alasan  perusakan lingkungan  dapat  dijawab  melalui  dua sudut  pandang  yang  berbeda.  Pertama, sudut  pandang  moral  dan  etika,  merusak lingkungan  adalah  perilaku  manusia  yang tidak  bermoral  dan  tidak  beretika.  Kedua, dari sudut pandang ekonomi yang dititikberatkan  pada  bagaimana  ekonomi dan  lembaga  lembaga  ekonomi  dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat mengarahkan
kepada perusakan lingkungan.  Agustina et  al. (2018) menjelaskan  bahwa  persepsi pemangku kepentingan    dalam  wisata  berperan penting  dalam  pengembangan  wisata, pemangku  kepentingan  dengan  persepsi yang  mendukung  pengembangan  wisata telah membantu perencanaan dan pengelolaan  wisata. Kemudian  Susilo et al. (2016)  menjelaskan  bahwa  dengan mengetahui  peran pemangku  kepentingan maka akan terdapat sarana untuk memperbaiki komunikasi, mendapat dukungan  masyarakat,    mengumpulkan data  dan  ide  yang  bermanfaat  dan memberikan  ruang  yang  lebih  luas  bagi pengambilan keputusan yang berkelanjutan.
Sehingga penelitian mengenai  bagaimana  persepsi  pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan  dan  juga  peran  mereka didalamnya menjadi menarik untuk dikaji. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan
dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis persepsi  dan  peran  para  pemangku kepentingan  dalam  pengelolaan  Kawasan Wisata Darajat.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Wisata Darajat, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi,
Kabupaten  Garut,  Provinsi  Jawa  Barat. Adapun  responden  dalam  penelitian  ini adalah  para  pemangku  kepentingan yang terlibat  dalam  pengelolaan  Kawasan Wisata  Darajat  yang  dipilih  berdasarkan snowball  sampling .  Pengambilan  data dilakukan  dengan  cara in-depth interview dengan key  person dari  masing-masing pemangku kepentingan. Kemudian metode analisis  yang  digunakan  untuk  menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah Analisis Persepsi  yang  menggunakan  Skala  Likert dan Analisis Pemangku kepentingan

## Analisis Persepsi
Persepsi dari para pemangku kepentingan kegiatan pariwisata di Kawasan  Wisata  Darajat  dikaji  dengan analisis  persepsi  menggunakan  Skala Likert yaitu metode penskalaan
pernyataan sikap/persepsi yang menggunakan  distribusi  respons  sebagai dasar  penentuan  nilai  skalanya  (Muller, 1996). Penilaian persepsi  yang di  lakukan di  Kawasan  Wisata  Darajat    adalah persepsi keberlanjutan yang dibagi kepada 5  aspek  yaitu  :  1)  Kebijakan  dan pengelolaan; 2) Performa ekonomi, investasi  dan  daya  saing;  3)  Kelayakan pekerjaan  dan  sumberdaya  manusia;  4) Pengurangan  kemiskinan  dan  keterlibatan sosial;  dan  5)  Kelestarian  lingkungan  dan budaya.  Setiap  aspek  terdapat  sub  aspek yang akan diberi skor oleh para responden yang nantinya skor tersebut akan disajikan kedalam  grafik  polarisasi  seperti  Gambar 1.
Dari  Gambar  1  tersebut,  titik  0 menggambarkan  kondisi  yang  kurang berkelanjutan,  hal  ini  berarti  semakin dekat  dengan  titik  0  maka  pemangku kepentingan beranggapan bahwa pengelolaan  Kawasan  Wisata  Darajat berada  dalam  kondisi  yang  kurang berlanjutan yang berarti semakin jauh dari titik  0  atau  semakin  mendekati  titik  5 maka  kondisi  pengelolaan  mengarah kepada kondisi yang berkelanjutan.

## Analisis Pemangku Kepentingan
Identifikasi peran pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan metode Pemangku kepentingan Analysis yang  memetakan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat  kepentingan  dan  pengaruhnya terhadap  suatu  sumberdaya  Freeman (2010). Adapun tahapan Pemangku kepentingan Analysis dalam  penelitian  ini adalah :
1. Identifikasi  pemangku  kepentingan yang  terkait  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan kawasan.
2. Membuat tabel pemangku kepentingan yang berisi informasi :
a. Daftar pemangku kepentingan
b. Tingkat  kepentingan  pemangku kepentingan dengan skala likert
c. Tingkat pengaruh pemangku kepentingan dengan skala likert.
d. Selanjutnya  dibuat  diagram  seperti Gambar 2 untuk mengetahui tingkat  kepentingan  dan  pengaruh serta posisi masing masing
pemangku kepentingan apakah
termasuk  pada  kategori player,
bystander, actor atau subject. Kotak A ( Subject) merupakan pemangku  kepentingan yang  memiliki kepentingan  tinggi  terhadap  pemanfaatan tetapi  rendah  pengaruhnya  mencakup anggota organisasi yang melakukan kegiatan dan responsif terhadap pelaksanaan  pemanfaatan  tetapi  bukan pengambil kebijakan. Kotak B ( Player) merupakan kelompok  pemangku  kepentingan  yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk mensukseskan  kegiatan  seperti  tokoh masyarakat,  kepala  instansi  terkait  dan kepala pemerintahan.
Kotak  C  ( Bystander) mewakili pemangku kepentingan yang rendah pengaruh  dan  kepentinganya.  kepentingan dan  pengaruhnya  tidak  mengubah  kondisi pemanfaatan kawasan
Kotak D ( Actor) merupakan pemangku  kepentingan  yang  terpengaruh tetapi rendah kepentinganya dalam pencapaian tujuan dan kebijakan.
A Subject B Player C Bystander D Actor Tingkat kepentingan Tingkat pengaruh Rendah Tinggi Tinggi
Gambar 2 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan Sumber : Freeman (2010)
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Kebijakan Pengelola an Performa Ekonomi, Investasi Kelayakan
Pekerjaan SDM Pengurang an Kemiskin… Kelestaria n Lingkung… Bappeda Darajat Pass Disparbud P3D

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Persepsi  merupakan  penilaian  yang diberikan  dari  pemangku  kepentingan tergantung kepada apa yang dipahami dan dirasakan  oleh  pemangku  kepentingan  itu sendiri.  Responden  dari  analisis  persepsi adalah key  person dari  setiap  pemangku kepentingan  dalam  pengelolaan  Kawasan Wisata  Darajat..  Persepsi  yang  dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  persepsi
mengenai  pengelolaan  berkelanjutan  yang terbagi  menjadi  5  aspek.  Kemudian  dari setiap  aspek  tersebut  terdapat  subbagian yang  responden  diminta  untuk  diberikan skor.  Berikut  adalah  rincian    aspek  dan subbagian untuk analisis persepsi keberlanjutan pengelolaan Kawasan Wisata Darajat yang terdapat dalam Tabel
1.
Berdasarkan  skor  yang  diberikan responden  diperoleh  hasil  bahwa  kondisi pengelolaan  Kawasan  Wisata  Darajat cenderung  mengarah  kepada  arah  kurang berkelanjutan.  Gambar  3  menunjukan bahwa  terdapat  nilai  persepsi  yang berbeda beda dari setiap aspek keberlanjutan Namun  dapat  terlihat  bahwa  dalam aspek kebijakan dan pengelolaan
mayoritas responden memberikan persepsi di  bawah  skor  3  yang  artinya  aturan mengenai
pengelolaan Kawasan
Pariwisata  mash  belum  mengarah  kepada keberlanjutan  hal  ini  dapat  disebabkan karena  kurang  jelasnya  aturan  yang mengakibatkan  implementasi  peraturan menjadi kurang efektif.
Tabel 1 Aspek Pariwisata Berkelanjutan Aspek Kebijakan dan Pengelolaan Aspek Performa Ekonomi, Investasi dan Daya Saing Aspek Kelayakan Pekerjaan dan Sumberdaya Manusia Aspek Pengurangan Kemiskinan dan Keterlibatan Sosial Aspek Kelestarian Lingkungan dan Budaya Relevansi peraturan pengelolaan Manfaat ekonomi lokal Kondisi lapangan pekerjaan Pengurangan kemiskinan Kualitas lingkungan dan budaya Kejelasan peraturan pengelolaan Kemudahan bisnis dan investasi Kesadaran wisata Keterlibatan masyarakat Keselarasan lingkungan dan budaya Implementasi peraturan pengelolaan Branding dan pemasaran wisata Keterampilan wisata Intensitas Konflik Dampak buruk kepada lingkungan dan budaya
Sumber : UNWTO, 2013
Kemudian aspek performa ekonomi,  investasi  dan  daya  saing, mayoritas  responden  menyatakan  bahwa pengelolaan saat ini telah mampu mendatangkan  manfaat  ekonomi  bagi masyarakat  lokal,  namun  dalam  hal kemudahan  usaha  dan  investasi  masih rendah.  Aspek  kelayakan  pekerjaan  dan sumberdaya  manusia  merupakan  aspek yang  memili  skor  persepsi  dengan mayoritas  skor  dibawah  3  yang  dapat diartikan  bahwa  lapangan  kerja  yang tercipta masih sangat sedikit serta kesadaran  wisata  masyarakat  yang  masih rendah  ditambah  lagi  masyarakat  tidak mempunyai keahlian di bidang pariwisata.
Selanjutnya
adalah aspek pengurangan  kemiskinan  dan  keterlibatan masyarakat  yang  sama  halnya  dengan aspek pertama mempunyai mayoritas skor
yang  rendah  yang  dapat  diartikan  bahwa pengelolaan belum bisa mengurangi kemiskinan  secara  signifikan  namun  dari segi  intensitas  konflik  sangat  rendah. Terakhir adalah aspek kelestarian lingkungan dan budaya yang juga mengarah kepada arah kurang berkelanjutan  dengan  skor  persepsi  yang rendah,  responden  beranggapan  bahwa kualitas  lingkungan  dan  budaya  di Kawasan  Wisata  Darajat  cukup  buruk serta  dampak  lingkungan  yang  timbul cukup  tinggi  yang  dapat  dilihat  dari timbulnya  sampah  dan  kemacetan  seiring dengan datangnya pengunjung ke kawasan ,  untuk  memudahkan  melihat  gambaran persepsi mengenai keberlanjutan Kawasan Wisata Darajat, persepsi dari tiap responden  dapat  digabungkan  seperti terlihat pada Gambar 4.
Seperti  terlihat  dalam  Gambar  4.
hampir seluruh aspek keberlanjutan dalam pengelolaan  Kawasan  Wisata  Darajat
berada  pada  skor  dibawah  3  yaitu  aspek kebijakan dan pengelolaan (2,75); kelayakan  pekerjaan  dan  sumberdaya
2,75 3,08 2,33 2,71 2,58 Kebijakan Pengelolaan Performa Ekonomi, Investasi Kelayakan Pekerjaan SDM Pengurangan Kemiskinan Keterlibatan Kelestarian Lingkungan Budaya Rataan Stakeholder
Gambar 4 Hasil Persepsi Gabungan
Sumber : data primer, diolah (2019)
manusia  (2,33);  pengurangan  kemiskinan dan  keterlibatan  sosial (2,71);  dan kelestarian lingkungan dan budaya (2,58). Satu  satunnya  aspek  keberlanjutan  yang mempunyai  skor  diatas  3  adalah  aspek performa  ekonomi,  investasi  dan  daya saing dengan skor (3,08).
Terdapat  8  pemangku  kepentingan yang  terlibat  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan wawancara mendalam  diperoleh  hasil  sebagaimana terlihat di Tabel 2 berikut.

## Tabel  2  Identifikasi  pemangku  kepentingan  terhadap  pengelolaan  Kawasan  Wisata Darajat
Pemangku kepentingan Peran dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat Kepentingan terhadap pengelolaan Kawasan Darajat Bappeda Koordinasi  implementasi  rencana  tata ruang  wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Garut dengan lembaga lain terkait. Tercapai  pembangunan  pariwisata  yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Garut Disparbud Pengelola Kawasan Wisata Darajat Mengembangkan Wisata Darajat menjadi wisata berwawasan lingkungan DLH Pengawasan dan evaluasi lingkungan hidup pelaksanaan pariwisata Mengurangi  dampak  lingkungan  wisata dan  mempertahankan  fungsi  lingkungan kawasan DP Pengusaha  obyek  wisata  di  Kawasan Wisata Darajat Bisnis P3D Pemberdayaan  masyarakat  di  kawasan sekaligus pengawasan Memberdayakan masyarakat dalam bidang wisata dan lingkungan Desa Karyamekar Pengawasan Pengawasan  pelaksanaan  pariwisata  di kawasan UNIGA Akademisi/peneliti Pengembangan ilmu Masyarakat Lokal Pelaku unit usaha di kawasan wisata Sumber mata pencaharian Sumber : data primer, diolah (2019)
Setelah identifikasi peran dari masing-masing  pemangku  kepentingan langkah  selanjutnya  adalah  melakukan penilaian terhadap pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentinganya. Bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam suatu pengelolaan wisata ditentukan dari kepentingan  dan  pengaruh  yang  berbeda- beda.
Kepentingan
merupakan
ketergantungan atau ketertarikan pemangku  kepentingan  terhadap  suatu sumberdaya atau pengelolaanya,
sedangkan pengaruh merupakan kemampuan  dan  kapasitas  dari  pemangku kepentingan  untuk  memengaruhi  suatu pengelolaan  atau  pemangku  kepentingan lainya.    Penilaian  tingkat  pengaruh  dari setiap pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3 Tingkat Pengaruh Pemangku kepentingan Pengelolaan  Kawasan Wisata

## Darajat
Pemangku kepentingan P1 P2 P3 P4 P5 Nilai Bappeda 3 1 2 1 1 8 Disparbud 4 2 1 2 1 10 DLH 3 3 2 3 4 15 Darajat Pass 5 4 4 5 5 23 P3D 2 1 2 3 3 11
Desa Karyamekar 2 1 3 2 2 10 UNIGA 3 1 2 2 3 11 Masyarakat Lokal 1 1 1 3 1 7
Sumber : data primer, diolah (2019)
Keterangan : P1 : Kondisi Kekuatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat P2 : Kondisi Kelayakan Kawasan Wisata Darajat bagi pemangku kepentingan P3 : Kekuatan Kompensasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat P4 : Kekuatan Kepribadian pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kawasan Wisata Darajat P5 : Kekuatan organisasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat
Berdasarkan  Tabel  3,  pemangku kepentingan  yang  memiliki  pengaruh paling  tinggi  dalam  pengelolaan  Kawasan Wisata  Darajat  adalah  Darajat  Pass, karena  Darajat  Pass  merupakan    pemilik obyek  wisata  yang  menjadi  daya  tarik  di Kawasan  Darajat  sehingga  mempunyai kapasitas  untuk  mengambil  keputusan dalam  pelaksanaan  kegiatan  wisata  dan mampu memengaruhi pemangku kepentingan  lainya  dalam  pengelolaan terutama  masyarakat  yang  bekerja  dan yang  mempunyai  usaha  di  sekitar  obyek wisata  Darajat  Pass.  Kemudian  DLH mempunyai  pengaruh  yang  cukup  tinggi, karena  mempunyai  kapasitas  dalam  hal pemberian  izin  dan  evaluasi  lingkungan hidup  di  Kawasan  Wisata  Darajat  yang
merupakan  kawasan  dataran  tinggi  yang mempunyai  fungsi  lindung  serta  adanya dampak  lingkungan  berupa  timbulan sampah dan kemacetan.
Selanjutnya Bappeda dan Disparbud merupakan  lembaga  pemerintah  yang mempunyai  pengaruh  yang  rendah  dalam pengelolaan karena tidak terlibat langsung, keterlibatan hanya berupa pengawasan  saja.  Begitupun  P3D,  Desa Karyamekar,    dan  Masyarakat  Lokal mempunyai  pengaruh  yang  rendah  dalam pengelolaan  Kawasan  Wisata  Darajat, keterlibatan hanya dalam bentuk pemberdayaan  tenaga  kerja  dan  peluang usaha  yang  masih  rendah.  Sedangkan UNIGA  sama  sekali  tidak  terlibat  secara langsung
dalam pengelolaan. Tabel 4 Tingkat Kepentingan Pemangku kepentingan Pengelolaan  Kawasan Wisata Darajat Pemangku kepentingan K1 K2 K3 K4 K5 Nilai Bappeda 3 3 2 1 1 10 Disparbud 5 5 3 3 3 19 DLH 4 3 4 4 1 16 Darajat Pass 5 5 5 5 4 24 P3D 2 4 3 5 5 19 Desa Karyamekar 2 3 4 1 1 11 UNIGA 3 2 2 2 1 10 Masyarakat Lokal 2 4 2 1 3 12
Sumber : data primer, diolah (2019)
Keterangan : K1 : Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat K2 : Manfaat pengelolaan Kawasan Wisata Darajat bagi pemangku kepentingan
Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian Vol. 6, No. 1, April 2020 Halaman 412-425
Bappeda Disparbud DLH DP P3D Desa Akademisi Masyarakat 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 K e p e n tingan Pengaruh
K3 : Kewenangan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat K4 : Program kerja pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kawasan Wisata Darajat K5 : Tingket ketergantungan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat
Tabel 4 menunjukan bahwa pemangku
kepentingan dengan kepentingan  tertinggi  adalah  Darajat  Pass karena  seluruh  pengelolaan  obyek  wisata dikelola  oleh  Darajat  Pass,  selain  itu  juga Darajat  Pass  mampu  membuka  lapangan pekerjaan yang menjadi sumber penerimaan  dari  pemangku  kepentingan lainya.  Selanjutnya  lembaga  pemerintah seperti  Disparbud  dan  DLH  mempunyai kepentingan  yang  tinggi  karena  fungsi utama  wisata  dan  dampak  dari  kegiatan wisata  memang  merupakan  bidang  fungsi dari  pemangku  kepentingan tersebut sedangkan Bappeda mempunyai kepentingan  yang  rendah  karena  hanya terlibat  dalam  perencanaan  dan  evaluasi saja. P3D merupakan pemangku
kepentingan yang mempunyai ketergantungan  tinggi  dalam  pengelolaan karena  pemberdayaan  masyarakat  di bidang wisata merupakan tujuan utamanya.  Desa  Karyamekar,  Masyarakat lokal dan UNIGA mempunyai kepentingan yang rendah, meskipun memang Desa Karyamekar dan Masyarakat  Lokal  menjadikan  wisata sebagai  mata  pencaharian  namun  jumlah masyarakat  yang  terlibat  masih  sangat sedikit, sedangkan UNIGA hanya mempunyai kepentingan sebatas pengembangan  keilmuan  atau  penelitian.
Besarnya  pengaruh  dan  kepentingan  dari pemangku kepentingan kemudian dipetakan ke dalam pemangku kepentingan grid (Gambar 5) Kuadran II Pemain Kuadran I Subjek Kuadran III Penonton Kuadran IV Aktor
Gambar 5 Pemangku kepentingan Grid Pengelolaan Kawasan Wisata Darajat Sumber : data primer, diolah (2019)
Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan  pada  Gambar  5,  masyarakat masuk  kedalam  kelompok  Penonton  yang mempunyai  tingkat  pengaruh  dan  tingkat kepentingan  yang  sama-sama  rendah.  Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarkat lokal dalam kegiatan  pariwisata  yang  ada  di  kawasan karena  keterbatasan  penyerapan  tenaga kerja  yang  dimiliki  oleh  Darajat  Pass sebagai  pemilik  dan  pengelola  obyek wisata  dan  keterbatasan  modal  dan  lahan serta keterampilan untuk mendirikan suatu unit usaha. Seharusnya keterlibatan masyarakat  dapat  ditingkatkan  dengan cara  pemberdayaan  masyarakat  dalam bidang  usaha  yang  mendukung  pariwisata seperti  penyedia  akomodasi  dan  jasa  di bidang  pariwisata  yang  bisa  dibentuk dengan  skema  kerjasama  dengan  pemilik modal dan lahan serta pemangku kepentingan lainya  seperti  Disparbud, Bappeda,  P3D  yang  terkait.  Sehingga tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  yang dimiliki  masyarakat  dapat  menjadi  lebih tinggi  tidak  hanya  lagi  sebagai  penonton saja  dalam  pengelolaan.  Sama  halnya dengan  Desa  Karyamekar,  seharusnya desa  mempunyai  tingkat  kepentingan  dan tingkat  pengaruh  yang  lebih  terhadap pengelolaan, tidak hanya sebatas pemberian  izin  dan  pengawasan  saja namun  desa  perlu  mendorong  terjadinya kerjasama  antar  pemilik  modal  dan  lahan dengan  masyarakat  lokal  sehingga  desa dan  masyarakat  lokal  akan  lebih  berdaya dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat.
Peran  Universitas  Garut  sebagai
akademisi masih sebagai Penonton, seharusnya peran akademisi lebih ditingkatkan  dalam  pengelolaan  Kawasan Wisata Darajat. Akademisi memiliki peran
dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan,  peran  akademisi  melalui pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian kepada  masyarakat  diharapkan  dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  bagi  masyarakat  lokal  serta memberikan  masukan  dalam  penetapan kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Darajat yang berkelanjutan.
Selanjutnya,  posisi  Bappeda  masuk ke  dalam  kelompok  Penonton  dalam pengelolaan  Kawasan  Wisata  Darajat. Bappeda sebagai perencana yang menetapkan  RTRW  daerah  seharusnya mempunyai  kepentingan  dan  pengaruh yang  tinggi  dalam  pengelolaan.  Meskipun pendirian objek wisata di Kawasan Wisata Darajat  didirikan  dalam  kawasan  yang mempunyai  fungsi  utama  budidaya  dan merupakan  lahan  milik,  tetapi  fungsi lindung  yang  dimiliki  kawasan  tidak  bisa diabaikan  sehingga  dibutuhkan  suatu perencanaan  dan  pengawasan  kawasan yang tetap menguntungkan secara finansial dan fungsi lindung kawasan yang lestari. Bappeda sebagai perencana pembangunan  harus  ikut  terlibat  secara langsung  dalam  pengelolaan  Kawasan Wisata  Darajat  agar  dapat  merumuskan aturan  atau  kebijakan  perencanaan  dan pengembangan yang mengarah ke keberlanjutan. Disparbud yang diharapkan
menjadi motor penggerak dalam pengelolaan  Kawasan  Wisata  Darajat hanya  berperan  sebagai  Subjek  dan memiliki  tingkat  kepentingan  yang  tinggi saja,  namun  tidak  memiliki  tingkat pengaruh  yang  tinggi.  Hal  ini  berarti bahwa  Disparbud  belum  mampu  untuk memengaruhi pemangku kepentingan lainya  dalam  pengelolaan.  Pada  nyatanya obyek  wisata  yang  terdapat  di  Kawasan
Wisata Darajat dimiliki oleh perseorangan yang seluruh lini manajemen dikelola oleh perusahaan,  sehingga  Disparbud  tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan  obyek  wisata  dan  kawasan. Meskipun  tidak  terlibat  langsung  dalam pengelolaan,  seharusnya  pengaruh  dari Disparbud  dapat  ditingkatkan  sebagai pendukung  utama  pariwisata  daerah  yang dapat  diwujudkan dengan cara pembuatan kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Darajat yang didalamnya terdapat perencanaan  yang  matang  mengenai Kawasan Wisata Darajat yang menguntungkan bagi
daerah,
memberdayakan masyarakat
dan berwawasan  lingkungan  sesuai  dengan kepentingan dari Disparbud.
Kemudian  P3D  sebagai  organisasi dari  masyarakat  yang  berperan  sebagai Subjek dan pemberdaya masyarakat dalam bidang pariwisata tentu mempunyai tingkatan  kepentingan  yang  tinggi  namun dalam  penelitian  ini  mempunyai  tingkat pengaruh  yang  rendah.  Batasan  modal keuangan  menjadi  faktor  utama  dalam pemangku  kepentingan  ini.  Kehadiran P3D  dalam  pengelolaan  Kawasan  Wisata Darajat  membantu  masyarakat  yang  tidak bisa ikut terlibat dalam penyerapan tenaga kerja  dan  membuka  unit  usaha  dan kekurangan keterampilan di bidang wisata diwadahi  oleh  P3D  untuk  diberdayakan sebagai  pemandu  menuju  obyek  wisata atau homestay milik masyarakat.
Seharusnya  terdapat  kerjasama  antara pemilik obyek wisata dan instansi pemerintah  dengan  P3D  dalam  hal pemberdayaan masyarakat lokal di bidang pariwisata. P3D sebagai pemangku kepentingan yang mewadahi minat masyarakat  dalam  hal  pariwisata  tentu harus diberikan dukungan agar
mempunyai  tingkat  pengaruh  yang  tinggi dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat. DLH merupakan pemangku kepentingan yang masuk kedalam kelompok pemain yang mempunyai tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  tinggi dalam pengelolaan. DLH berperan sebagai lembaga yang memberikan izin lingkungan  dan  juga  mengawasi  dampak lingkungan  yang  timbul  akibat  adanya kegiatan pariwisata di kawasan. Timbulan sampah  dan  kemacetan  yang  ditimbulkan kegiatan  pariwisata  merupakan  hal  yang sangat  esensial  dalam  menjaga  kualitas lingkungan.  Posisi  DLH  sudah  tepat berada dalam kategori pemain.
Kemudian  Darajat  Pass  merupakan Pemain utama dalam pengelolaan
Kawasan
Wisata Darajat karena merupakan pemangku kepentingan dengan tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  paling tinggi diantara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan karena Darajat Pass merupakan  pemilik  usaha  obyek  wisata sehingga semua keputusan dan wewenang mengenai  pengelolaan  berada  di  tangan pemilik. Dalam kasus pengelolaan Kawasan  Darajat,  Darajat  Pass  sebagai pemain utama seharusnya mampu mendorong  dan  meningkatkan  kapasitas masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan kawasan.  Darajat  Pass  sebagai  pemilik modal  dan  pemilik  lahan  yang  ada  di kawasan  diharapkan  mampu  membuat sebuah skema kerjasama dengan pemangku  kepentingan lain  khususnya masyarakat  lokal.  Meskipun  Darajat  Pass merupakan pemain utama tentunya Darajat Pass harus menaati segala peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  setempat  dalam  pelaksanaan
pariwisata  di  Kawasan  Wisata  Darajat. Tentunya  aturan  dan  kebijakan  yang  akan dirumuskan oleh pemerintah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, masyarakat dan P3D.

## Kesimpulan
Sesuai  dengan  tujuan  yang  telah diutarakan,  penelitian  ini  fokus  kepada analisis  persepsi  dan  peran  pemangku kepentingan  dalam  pengelolaan  Kawasan Wisata  Darajat.  Dari  hasil  penelitian didapatkan  simpulan  bahwa  persepsi pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan  Kawasan  Wisata  Darajat ditinjau  dari  5  aspek  keberlanjutan pariwisata  berada  dalam  kondisi  kurang berkelanjutan. Empat dari lima aspek yaitu :  aspek  kebijakan  dan  pengelolaan; kelayakan  pekerjaan  dan  sumberdaya manusia;  pengurangan  kemiskinan  dan keterlibatan  sosial;  kelestarian  lingkungan dan  budaya  masih  dipersepsikan  masih dalam  kondisi  yang  kurang  berkelanjutan. Hanya  aspek  performa  ekonomi,  investasi dan  daya  saing  yang  dipersepsikan  dalam kondisi  yang  mengarah  ke  keberlanjutan. Kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan  pengelolaan  Kawasan  Darajat yang  belum  berbasiskan  masyarakat  lokal sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya  manusia,  terbatasnya  aliran manfaat  ekonomi lokal dan belum adanya pengendalian dampak lingkungan.
Pemangku kepentingan yang
terlibat  adalah    Disparbud  dan  P3D sebagai subjek, Darajat  Pass  dan  DLH sebagai pemain , Bappeda,
Desa
Karyamekar, Masyarakat Lokal dan
UNIGA sebagai penonton . Masih terdapat pemangku kepentingan yang belum berada dalam posisi yang tepat, terutama masyarakat  lokal.  Kondisi  ini  disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap  modal,  lahan  dan  keterampilan untuk  ikut terlibat  dalam usaha pariwisata
di  Kawasan  Darajat.  Kemudian  lembaga pemerintah  daerah  yang  belum  berada dalam  posisi  yang  tepat  seperti  Bappeda dan  Disparbud  perlu  meningkatkan  peran dan kapasitasnya.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan dari hasil penelitian adalah perlunya suatu kebijakan yang mendukung
pengembangan  Kawasan  Wisata  Darajat yang berbasis masyarakat sehingga memungkinkan  masyarakat  lokal  untuk mengakses  sumberdaya  modal,  lahan  dan keterampilan  untuk  menunjang  usaha pariwisata  secara  mandiri.  Kemudian peningkatan  peran  Pemerintah  Daerah terutama  Bappeda  dan  Disparbud  dalam pengembangan  Kawasan  Wisata  Darajat penting  untuk  dilakukan  agar  pengelolaan lebih optimal.

## Daftar Pustaka
Agustina, M,. Winarno, G. D., Darmawan, A. (2018 ). Polarisasi Persepsi Para Pihak dalam Pengembangan Hospitalitas  Ekowisata  di  Unit Pengelola  Wisata  Kubu  Taman Nasional  Bukit  Barisan  Selatan (TNBBS).  Jurnal  Hutan  Tropis Volume 6 No. 2 : 154 -160
Arifin,  HS.,  Fuady,  I.,  Kuswarno,  E.
(2017). Analisis Faktor yang
Mempengaruhi  Persepsi  Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan
Perda  Syariah  di  Kota  Serang . Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan Opini  Publik  Vol.  21  No.1,  Juli:88- 101.
Fajriah,  S.  D  dan  Mussadun.  (2014).
Pengembangan
Sarana dan Prasarana untuk Mendukung
Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Kawasan  Pesisir  Pantai  Wonokerto Kabupaten Pekalongan). Jurnal
Pembangunan  Wilayah  dan  Kota . Volume 10 (2) : 218-233 Juni 2014 Freeman. E.R. (2010). Strategic Management : A Pemangku kepentingan Approach. Cambridge. Cambride University Press.
Lee,  J.W  dan  Syah,  A.M.  (2018).
Economic and Environmental Impacts  of  Mass  Tourism  on Regional  Tourism  Destinations  in Indonesia. Journal of Asian
Finance,  Economics  and  Business,
Vol 5 No 3 (2018), page 31-41
Mueller,  D.  J.  (1996). Mengukur  Sikap Sosial; Pegangan untuk Peneliti dan Praktisi. [Terjemahan  dari  Eddy  S.
K] Jakarta Bumi Aksara.
Nurrochmat  D  R,  Darusman  D,  dan Ekayani  M.  (2016). Kebijakan Pembangunan Kehutanan Dan Lingkungan. Kota Bogor. IPB
PRESS.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut.
(2011). Peraturan Daerah Kabupaten
Garut  Nomor  29  Tahun  2011. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten  Garut  Tahun  2011  -
2031. Garut .
Putri,  I.E.K.  dan  Maresfin  N.  (2015). Ekonomi  Lingkungan .  Kota  Bogor (ID). IPB PRESS.
Putri, J.H.P dan Manaf, A. (2013). Faktor- Faktor Keberhasilan Pengembangan  Desa  Wisata  di Dataran Tinggi Dieng . Jurnal
Teknik  PWK.  Volume  2  Nomor  3 2013.
Sabir,  L.  O.,  Avenzora,  R.,  Winarnom  D, G.  (2018). Persepsi Pemangku kepentingan untuk  Pembangunan Ekowisata  Taman  Nasional  Tesso Nilo . Media  Konservasi  Vol.  23  No.
1 April 2019 : 1 - 8.
Sadri,  H  dan  Flammia,  M.  (2014).
Democracy,  Political  Perceptions, and  Media . Systemic,  Cybernetics and  Informatics  Volume  12  – Number 3 – Year 2014 :  29 – 33
Susilo, M,E., Prayudi., Erawati, H. (2016)
Pendekatan Stakeholder Engagement  dalam  Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Ilmu Komunikasi,  Volume  14,  Nomor  2, Mei – Agustus 2016 : 122 – 135 United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 2013. Sustainable Tourism for Development  Guidebook.  Madrid  : United Nation-World Tourism Organization .