## Dampak Perubahan Tarif Penalti Terhadap Kepatuhan Pajak: Bukti Kuasi Eksperimental Pada Bunga Penagihan
Mukhammad Syarifuddin 1 * dan Mahjus Ekananda 2
1 Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
*E-mail: mukhammad.syarifuddin@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisa  dampak  perubahan  tarif  bunga  penagihan  ( late  payment  penalties ) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kami memanfaatkan peristiwa perubahan  tarif bunga dari tarif  sebesar 2 persen per bulan  menjadi  sekitar 0,50 persen per bulan sejak 2 November 2020, untuk masuk ke dalam desain regresi diskontinuitas dalam waktu (RDiT). Teori ekonomi klasik memprediksi bahwa penalti yang rendah cenderung menimbulkan perilaku tidak patuh. Namun,  hasil  studi  ini  justru  menunjukkan  bahwa  penurunan  tarif  bunga  penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap respon pembayaran. Hal ini memberi simpulan bahwa kepatuhan sukarela tidak selalu  linier dengan tarif penalti  yang tinggi,  bahkan pada kapasitas deteksi yang cenderung tetap. Perilaku wajib pajak dapat dijelaskan dengan bukti empiris yang kuat.  Oleh  karena  itu,  kami  menyarankan  ekstraksi  dan  kategorisasi  basis  data  untuk memudahkan  identifikasi  dan  analisis  data  perilaku.  Hal  ini  akan  membantu  memprediksi strategi  kepatuhan  lain  misal  otomasi  pembayaran  tunggakan  atau  tindakan  penagihan berdasarkan kategori resiko.
Kata  kunci:  bunga  penagihan,  desain  regresi  diskontinuitas,  penalti,  kepatuhan pajak, JEL: D9, H26, K34, K42.

## PENDAHULUAN
Kepatuhan  pajak  adalah  kemauan  dan  kemampuan  wajib  pajak  untuk  mematuhi  undang- undang  perpajakan 1 .  Berbagai  literatur  yang  ada  umumnya  berfokus  pada  pemahaman penghindaran pajak       (Bø dkk., 2015). Sedangkan topik kepatuhan lain yang sama penting seperti pembayaran  tunggakan  pajak  belum  banyak  dieksplorasi.  Padahal  penerimaan  dari  tunggakan  ini bisa  dibilang  yang  paling  mudah  tersedia  untuk  otoritas  pajak.  Bahkan  di  negara  berkembang, tunggakan  pajak  memainkan  peran  yang  lebih  penting  (Gordon  dan  Li,  2009).  Sebagian  kecil kasus,  di  mana  otoritas  pajak  menghadapi  hambatan  signifikan  untuk  mendapat  respon, menyebabkan tunggakan pajak akhirnya dihapusbukukan. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik  terhadap  sistem  perpajakan  dan  kepatuhan  pajak  sukarela  yang  menjadi  tumpuan  dalam pengumpulan pajak.
Secara  khusus,  otoritas  pajak  harus  mampu  mengidentifikasi  sebaik  mungkin  wajib  pajak yang  bersedia  patuh  tetapi  tidak  mampu  membayar  pada  kondisi  tertentu.  Penting  mencapai keseimbangan  antara  mengurangi  tunggakan  pajak  dan  membantu  wajib  pajak  menghindari kesulitan,  misalnya  melalui  angsuran  atau  penundaan  pembayaran  tunggakan  pajak.  Tarif  dua persen  per  bulan  tanpa  batas  maksimal  pengenaan  menjadikan  bunga  penagihan  di  Indonesia, sebelum  undang-undang  baru,  relatif  mahal 2 .  Pengalaman  sejumlah  otoritas  pajak,  baik  pajak penghasilan orang pribadi maupun pajak penghasilan badan akan mengalami penurunan persentase pembayaran  tunggakan  dari  waktu  ke  waktu 3 .  Semakin  lama  tunggakan  pajak  terutang,  semakin kecil  kemungkinan  mendapatkan  respon  pembayaran  (OECD,  2019).  Otoritas  pajak  harus mendorong  dan  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  membayar  tunggakan  sedini  mungkin  dari tanggal  jatuh  tempo  pembayaran.  Penting  juga  untuk  mengoptimalkan  strategi  penagihan  setelah
1 Kepatuhan  pajak  dalam  UU  KUP  antara  lain  mendaftarkan  diri,  mengisi  dan  menyampaikan  surat pemberitahuan, serta membayar atau menyetor pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan.
2 Tarif  bunga  penagihan  ( late  payment  penalties )  di  beberapa  negara:  Amerika  Serikat  (0,5%);  Australia (~0,57%); Korea Selatan (~0,75%); Jepang (2,6% p.m. maks. 8,9%); dan Singapura (5% p.m. maks. 12%).
3 Di  Belgia,  persentase  pembayaran  pajak  penghasilan  orang  pribadi  turun  hingga  tingkat  20  persen  dalam kurun waktu 4 bulan, sedangkan untuk pajak penghasilan badan dalam kurun waktu 6 bulan (OECD, 2019).
Dampak Perubahan Tarif Penalti terhadap Kepatuhan Pajak…
jatuh tempo pembayaran guna menjaga kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut akan mempertahankan sikap patuh wajib pajak dari waktu ke waktu dan mungkin berimplikasi baik pada reputasi publik otoritas pajak.
Di  Indonesia,  pemerintah  menguatkan  strategi  kepatuhan  pembayaran  tunggakan  pajak melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  sinkronisasinya  ke  dalam  Undang-Undang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Inisiatif kebijakannya antara lain mengubah ketentuan bunga penagihan dan memberikan  kewenangan  kerjasama  penagihan  lintas  negara.  Ketentuan  tarif  bunga  penagihan telah  berjalan  sejak  tanggal  2  November  2020 4 .  Sedangkan  implementasi  penagihan  lintas  negara masih terkendala oleh jaringan kerjasama yang bersifat timbal balik atau resiprokal (OECD, 2020). Namun, hal tersebut menjadi keuntungan bagi penelitian ini karena dampak perubahan tarif bunga penagihan  terhadap  kepatuhan  tidak  dipengaruhi  oleh  kebijakan  penagihan  lain  yang  muncul bersamaan dalam kurun waktu yang sama. Segmentasi data seperti ini menjadi modal utama kami dalam desain regresi diskontinuitas dalam waktu (RDiT).
Dalam  studi  ini,  kami  mengkaji  bagaimana  respon  pembayaran  wajib  pajak  terhadap  tarif bunga  penagihan  baru  dengan  memperkirakan  efek  perlakuan  rata-rata  lokal  dari  peristiwa perubahan  tarif  bunga  di  Indonesia.  Perubahan  ketentuan  tarif  yang  seragam  setelah  berlakunya Undang-Undang  Cipta  Kerja 5 memberikan  pengaturan  yang  ideal  untuk  memperkirakan  efek perlakuan  rata-rata  menggunakan  eksperimen  alami.  Kami  menggunakan  desain  regresi diskontinuitas  dalam  waktu  (RDiT)  untuk  mendapatkan  efek  kausal  melalui  persamaan  estimasi yang  valid  (Hausman  dan  Rapson,  2018).  Variabel dummy kami  mewakili  rezim  tarif  bunga penagihan  yang  berbeda.  Kami  mengontrol  nilai  sanksi  administrasi  yang  harus  dibayar  dan kapasitas  penagihan  dikaitkan  dengan  perubahan  tarif.  Jumlah  hari  antara  tanggal  terbit  surat tagihan  dan  tanggal  pelunasannya  yang  unik  memungkinkan  kami  memperkirakan  efek  rata-rata dari perubahan tarif bunga penagihan.
Studi  ini  berkontribusi  pada  literatur  saat  ini  dengan  memberikan  bukti  empiris  tambahan tentang dampak tingkat penalti terhadap perilaku kepatuhan pajak menggunakan data transaksional dengan  pengaturan  eksperimen  alami.  Kami  menggunakan  desain  regresi  diskontinuitas  yang menghasilkan  perkiraan  yang  tidak  bias  di  bawah  serangkaian  asumsi  yang  masuk  akal  (Cook, 2008). Bukan konsep baru bagi otoritas pajak untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak agar patuh dan mencegahnya dari ketidakpatuhan. Model pencegahan dari ketidakpatuhan diawali dari analisis Becker  terkait  hukuman  untuk  tindak  pidana.  Becker  (1968)  menyiratkan  bahwa  ada  fungsi  yang menghubungkan  jumlah  pelanggaran  dengan  probabilitas  terbukti,  hukuman,  serta  variabel  lain 6 . Model  Becker  kemudian  diadaptasi  untuk  masalah  penghindaran  pajak.  Allingham  dan  Sandmo (1972) mengasumsikan bahwa wajib pajak berperilaku secara rasional ekonomi. Dalam pandangan klasik ini, perilaku patuh atau tidak patuh adalah hasil dari perhitungan biaya dan manfaat. Wajib pajak  akan  menolak  patuh  sejauh  manfaat  penghindarannya  lebih  besar  dari  probabilitas  deteksi dan  total  biaya  pajak  ditambah  penalti  jika  penghindarannya  terdeteksi  (Allingham  dan  Sandmo, 1972).  Pajak  yang  belum  dibayar  adalah  manfaat  penghindaran  sedangkan  biaya  penghindaran adalah total pajak ditambah penalti dalam bentuk apapun jika penghindarannya terdeteksi.
Di banyak negara, otoritas pajak tampaknya mengandalkan kontrol atas probabilitas deteksi dan tingkat penalti sebagai pendorong utama kepatuhan pajak. Mengikuti logika Model A-S, cukup dengan  mendeteksi  wajib  pajak  lebih  sering  dan  mengenakan  penalti  yang  lebih  berat  dapat membatasi penghindaran pajak. Pendekatan model pencegahan ini tampak meyakinkan secara teori dan  berpengaruh  pada  praktik  pengawasan  otoritas  pajak.  Akan  tetapi,  otoritas  pajak  sendiri memiliki  keterbatasan  kapasitas  untuk  mendeteksi  seluruh  wajib  pajak  dan  mengenakan  penalti yang  berat.  Model  A-S  tidak  memprediksi  atau  menjelaskan  tingkat  kepatuhan  yang  sebenarnya (Frey,  2003).  Jika  wajib  pajak  membuat  keputusan  murni  karena  faktor  ekonomi,  maka  sebagian besar wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak karena probabilitas deteksi dan penalti yang
4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020.
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6 --- di mana   adalah jumlah pelanggaran,   probabilitas pelanggaran terbukti,   hukuman, dan   variabel yang mewakili semua pengaruh lain seperti: pendapatan dari kegiatan pelanggaran, frekuensi pelanggaran, serta kesediaan dalam melakukan pelanggaran.
rendah  (Alm  dkk.,  1999).  Akibatnya,  model  ini  memprediksi  penghindaran  pajak  lebih  banyak terjadi daripada yang diamati. Karena kekurangan ini, upaya adaptasi telah dilakukan namun belum menghasilkan  model  pencegahan  yang  secara  efektif  menggambarkan  atau  memprediksi  perilaku wajib pajak (Kirchler, 2007).
Sebagian  otoritas  mengendalikan  determinan  makroekonomi  untuk  mengefektifkan kebijakan ekonominya, sebagian melalui penurunan tarif, termasuk di Indonesia  (Ekananda, 2022; Elisabeth dkk., 2020). Pada kenyataannya tarif penalti dapat memiliki efek positif atau negatif pada kepatuhan  pajak.  Probabilitas  deteksi  dan  penalti  umumnya  rendah,  namun  kebanyakan  orang cenderung  membayar  pajak  mereka  (Braithwaite,  2012).  Sedangkan  bukti  tidak  konklusif  dalam survei-survei  lain,  hal  sebaliknya  terbukti,  penalti  yang  berat  dan  deteksi  yang  agresif  ternyata menghambat kepatuhan (Spicer dan Lundstedt, 1976). Kini perilaku wajib pajak tidak sepenuhnya rasional  ekonomi.  Karena  kemampuan  pemrosesan  informasi  yang  terbatas,  wajib  pajak menggunakan  pendekatan  yang  spekulatif  dan  rentan  bias  dalam  keputusan  mereka  (Thaler  dan Sunstein,  2009).  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  hasil  terbaik,  hubungan  antara  probabilitas deteksi  dan  penalti  pada  kepatuhan  harus  didasarkan  pada  pemahaman  perilaku  wajib  pajak (OECD, 2010; Poppelwell dkk., 2012).
Terdapat  rangkaian  keputusan  dari  setiap  individu  wajib  pajak    ,  untuk  melakukan pembayaran  pajak  yang  terutang  dengan  nilai  penuh  1.  Ada  dua  kemungkinan  periode,  sebelum atau  sesudah  jatuh  tempo  pembayaran.  Pada  periode  pertama,  wajib  pajak  dapat  membayar  pajak yang  terutang  ( atau  tidak  membayarnya  ( dan  mengakibatkan  tunggakan  pajak. Beberapa  wajib  pajak  memiliki  kebutuhan  atau  keterbatasan  likuiditas,  sehingga  tidak memungkinkan  untuk  melakukan  pembayaran  pada  periode  pertama.  Membayar  pajak  yang terutang memiliki biaya , merupakan penerimaan pajak bagi pemerintah. Tingkat bunga terdistribusi merata antara   dan   . Pemerintah mengetahui   tetapi tidak mengetahui biaya pajak dari  setiap  individu.  Heterogenitas  di merupakan  kombinasi  dari  kebutuhan  dan  kendala likuiditas  wajib  pajak  (Perez-Truglia  dan  Troiano,  2015).  Pemerintah  lebih  mengutamakan penerimaan pajak pada periode pertama dibandingkan periode kedua. Nilai penerimaan pajak oleh pemerintah  pada  periode  pertama  adalah
.  Bagi  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  pada periode pertama, hutang pajak efektif pada periode kedua sebesar  , di mana yakni besaran hutang pokok ditambah bunga penagihan ( late payment penalties ).
Pada persamaan (1) diasumsikan setiap individu wajib pajak   memiliki rangkaian keputusan untuk  membayar  pajak  terutang  pada  periode dengan  biaya  sebesar melalui utility maximization function sebagai berikut:
(1)
Pada  kenyataannya  beberapa  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  pada  periode  pertama, mungkin paham bunga penagihan akan dikenakan pada periode kedua, tapi buktinya rata-rata wajib pajak  tidak  mengetahui  ketentuan  tersebut.  Menggunakan  ide  yang  sama  dengan  Perez-Truglia  & Troiano  (2015),  maka  demi  kesederhanaan  anggap  sebagian  kecil  wajib  pajak  tidak  memahami, sedangkan  sisanya          ( )  memahami  pengenaan  bunga  penagihan.  Sehingga,  persamaan  (2) menyatakan  bahwa  utilitas  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  terutang  adalah  sebesar  biaya untuk periode pertama atau sebesar   untuk periode kedua.
(2)
Wajib  pajak  memahami  bahwa  kapasitas  Direktorat  Jenderal  Pajak  terbagi  untuk  beberapa fungsi  utama  perpajakan  antara  lain  pelayanan,  pengawasan,  pemeriksaan,  penagihan  dan
penegakan  hukum.  Perangkat  penagihan  tidak  selalu  sempurna,  sehingga  sebagian  wajib  pajak mengharapkan  tidak  terjamah  penagihan  dengan  probabilitas
.  Hasilnya,  persamaan
(3)  menunjukkan  wajib  pajak  berharap  membayar
pada  periode  kedua  menjadi  bagian  dari utilitasnya.
(3)
jadi, individu wajib pajak     memilih jika:
(4)
Berdasarkan  data  yang  kami  miliki,  kapasitas  penagihan    yang  relatif  tetap,  tidak  banyak mempengaruhi besaran probabilitas penagihan. Persamaan (4) mengkonfirmasi dugaan kami bahwa respon  optimal  wajib  pajak  yang  membayar  di  periode  yang  lebih  awal  adalah  penurunan  penalti tunggakan .  Solusi  sudut,  yaitu  bahwa  setiap  orang  atau  tidak  semua  orang  membayar  pada periode  awal,  pada  kenyataanya  tidak  didukung  oleh  bukti  empiris.  Penelitian  ini  meyakini beberapa  wajib  pajak  memiliki  kebutuhan  atau  keterbatasan  likuiditas,  sehingga  tidak memungkinkan semua wajib pajak untuk melakukan pembayaran pada periode awal sebelum jatuh tempo.
Pekerjaan  kami  juga  berkontribusi  pada  variasi  metode  penelitian  dalam  memperkirakan efek penalti terhadap kepatuhan pajak. Bahkan dalam sebuah studi empiris, memprediksi perilaku wajib  pajak  dalam  merespon  kebijakan  perpajakan  merupakan  hal  yang  sulit  diukur.  Lopez- Luzuriaga dan Scartascini (2019) meneliti efek limpahan surat teguran terhadap kepatuhan material di Argentina. Mereka menggunakan metode difference in difference (DiD) untuk 700 wajib pajak yang  memiliki  kewajiban  pajak  properti  sekaligus  pajak  penjualan.  Hasilnya  wajib  pajak  yang terlebih  dahulu  menerima  surat  teguran  pajak  properti  telah  meningkatkan  deklarasinya  dalam laporan  tahunan  pajak  penjualan.  Bukti  ini  menunjukkan  bahwa  meningkatnya  pesan  penalti  dan probabilitas  deteksi  satu  pajak  pada  intervensi  pajak  lainnya  adalah  positif  (Lopez-Luzuriaga  dan Scartascini,  2019).  Sedangkan  Oladipupo  dan  Obazee  (2016)  menemukan  hasil  yang  berbeda dengan  metode ordinary  least  squares (OLS)  untuk  277  usaha  mikro  kecil  menengah  di  Nigeria. Mereka  menyelidiki  dampak  pengetahuan  perpajakan  dan  penalti  terhadap  kepatuhan  pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan penalti  memiliki  pengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  (Oladipupo  dan Obazee,  2016).  Penelitian  mereka  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mendorong kepatuhan pajak daripada penalti.
Studi lain, misal oleh Perez-Truglia & Troiano (2015), memiliki fokus yang lebih kuat pada faktor psikologis dan sosiologis. Peningkatan peran penalti finansial dengan penalti sosial terbukti mengurangi tunggakan pajak (Perez-Truglia dan Troiano, 2015). Wajib pajak akan menilai kembali keputusannya  untuk  tidak  membayar  pajak.  Bagi  mereka  daftar  tersebut  akan  menjadi  sinyal buruknya  integritas  mereka  dalam  interaksi  sosial.  Penggunaan  penalti  sosial  oleh  otoritas  pajak Amerika  Serikat  seperti  itu,  menurut  pengalaman  kami  sulit  diterapkan  di  Indonesia.  Rumitnya sistem  perpajakan  serta  keterbatasan  data  menyebabkan  hasil  empiris  tergantung  metode pengukuran dan asumsi yang digunakan dalam penelitian. Jenis data dan metode pengukuran yang berbeda  di  negara  yang  berbeda  memberikan  hasil  empiris  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu, penelitian ini penting dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian yang berbeda dari studi- studi empiris sebelumnya.
Kami  menemukan  bahwa  kepatuhan  sukarela  tidak  selalu  linier  dengan  tarif  penalti  yang tinggi.  Secara  umum  perubahan  tarif  bunga  penagihan  meningkatkan  respon  pembayaran  wajib pajak. Perkiraan  kami menunjukkan bahwa  menurunkan  tarif ke 0,50 persen telah menggandakan efek rata-rata sebesar 2,08 hingga 9,87 kali lipat respon pembayaran. Nilai sanksi administrasi dan kapasitas  penagihan  ikut  mendorong  peningkatan  respon  pembayaran.  Pengaruh  perubahan  tarif tetap  positif  dan  signifikan  terhadap  respon  pembayaran  dalam  jangka  panjang.  Sebagian  wajib
pajak mempertahankan sikap patuhnya dari waktu ke waktu. Kami kemudian menyoroti kebutuhan ekstraksi dan kategorisasi basis data untuk memudahkan identifikasi dan analisis data perilaku. Hal ini  membantu  memprediksi  strategi  kepatuhan  lain  misal  otomasi  pembayaran  tunggakan  atau tindakan penagihan berdasarkan kategori resiko.
Sisa  makalah  ini  kemudian  kami  susun  sebagai  berikut.  Bagian  Pendahuluan  kami tambahkan  latar  belakang  kelembagaan  dari  bunga  penagihan  untuk  menjembatani  ke  bagian- bagian  lain.  Bagian  Metode  Penelitian  membahas  strategi  identifikasi  dan  sumber  data.  Bagian Hasil  dan  Pembahasan  menyajikan  hasil  penelitian,  uji  tes  perilaku  manipulatif  dan  pembahasan berdasarkan  hasil  perubahan  tarif  bunga  penagihan.  Terakhir,  bagian  Simpulan  berisi  kesimpulan dan saran.

## Latar Belakang Kelembagaan: Bunga Penagihan
Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Pajak,  pembayaran  bulanan  tunggakan  pajak  telah menurun dalam beberapa tahun terakhir 7 . Kami menyadari beberapa wajib pajak mungkin memiliki kebutuhan atau keterbatasan likuiditas pada periode pertama pembayaran sebelum jatuh tempo. Hal tersebut mengakibatkan munculnya tunggakan pajak, yakni jumlah pokok pajak yang belum lunas beserta  sanksi  administrasi  berdasarkan  surat  tagihan  pajak.  Jadi  selain  pokok  pajak,  wajib  pajak harus melunasi sanksi administrasinya. Bentuk sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.  Pelanggaran  administrasi  yang  berhubungan  dengan  pembayaran  akan  dikenai  sanksi bunga. Menteri Keuangan menetapkan tarif sanksi bunga per bulan sesuai jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran untuk sanksi bunga antara lain kurang bayar pembetulan Surat Pemberitahuan, kurang bayar pengungkapan ketidakbenaran dalam proses pemeriksaan, kurang bayar ketetapan pajak hasil pemeriksaan,  tidak/kurang  bayar  akibat  salah  tulis/hitung  pajak  penghasilan  tahun  berjalan, angsuran/penundaan  pembayaran,  serta  tidak/kurang  bayar  saat  jatuh  tempo  pembayaran  (bunga penagihan).
Pada  bagian  pendahuluan  kami  menceritakan  desain  regresi  diskontinuitas  dalam  waktu (RDiT). Desain ini memerlukan segmentasi data yang bebas pengaruh kebijakan lain dalam waktu bersamaan.  Kami  juga  menceritakan  bahwa  terkait  dua  kebijakan  penagihan  dalam  Undang- Undang Cipta Kerja,  hanya  ketentuan mengenai bunga penagihan yang telah berjalan. Sedangkan kebijakan  penagihan  lintas  negara  masih  terkendala  kerjasama  yang  bersifat  resiprokal  (OECD, 2020). Berdasarkan kebutuhan segmentasi data tersebut maka penulis memilih untuk memfokuskan penelitian pada salah satu sanksi bunga saja yakni bunga penagihan.
Bunga penagihan ditagih dengan surat tagihan pajak bunga penagihan. Surat tagihan tersebut diterbitkan  apabila  surat  ketetapan  atau  putusan  pajak 8 menyebabkan  jumlah  pajak  yang  masih harus  dibayar  pada  saat  jatuh  tempo  pelunasannya  tidak  atau  kurang  dibayar  (Gambar  1.).  Bunga penagihan  dikenakan  atas  surat  ketetapan  atau  putusan  yang  disetujui  wajib  pajak  atau  telah berakhir  upaya  hukumnya  ( inkracht ).  Sementara  data  perpajakan  yang  lain  seperti  kolektibilitas hutang pajak  akan  tertangguhkan  sepanjang  wajib pajak mengajukan upaya  hukum. Kolektibilitas pada  otoritas  pajak  berbeda  dengan  di  perbankan.  Kolektibilitas  pajak  tidak  dapat  digunakan sebagai variabel hasil dari perubahan penalti. Oleh karena itu, penulis lebih memilih menggunakan data bunga penagihan dibandingkan data lain terkait tunggakan pajak.
7 Rasio pembayaran  bulanan tunggakan  terhadap piutang  yang timbul terus  menurun  sejak November 2018 dan mencapai titik terendah sebesar 41,24 persen pada bulan Februari 2020.
8 Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan (SKPKBT), serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan  Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

## Gambar 1. Ilustrasi pengenaan bunga penagihan.
Penelitian  ini  membangun  kerangka  konseptual  bahwa  kebijakan  perubahan  tarif  bunga penagihan  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  menjaga  kepatuhan  wajib  pajak.  Ketentuan  baru terkait  tarif bunga sejak berlakunya pada 2 November 2020, memberikan perlakuan yang  berbeda pada  dua  kelompok  surat  tagihan  pajak  bunga  penagihan.  Sebelum  ketentuan  baru  dikenai  tarif sebesar  2  persen  per  bulan  dan  setelah  ketentuan  baru  dikenai  tarif  sekitar  0,50  persen  per  bulan. Berlakunya tarif bunga penagihan baru menyebabkan biaya pajak 9 kini  lebih rendah. Wajib pajak berharap  membayar  biaya  pajak  sesuai  tingkat  biaya  penalti  yang  diharapkan  dan  probabilitas deteksi  sebagai  bagian  dari  utilitasnya.  Wajib  pajak  hanya  mengetahui  informasi  pasti  mengenai tarif penalti tetapi tidak terkait probabilitas deteksi. Ketika utilitas membayar pajak sekarang lebih tinggi  dibandingkan  periode  berikutnya  maka  wajib  pajak  akan  memilih  merespon  surat  tagihan dengan  lebih  baik.  Hal  tersebut  diprediksi  mempengaruhi  jumlah  hari  respon  pembayaran  wajib pajak setelah ketentuan baru. Perbedaan rata-rata pada jumlah hari respon pembayaran sebelum dan sesudah  tanggal  berlakunya  ketentuan  baru  menunjukkan  efek  perubahan  tarif.  Bila  respon pembayaran  menunjukkan  efek  positif  maka  kebijakan  perubahan  tarif  bunga  baru  secara  umum terbukti mampu menjaga kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN Strategi Empirik
Penelitian  ini  memanfaatkan  perubahan  tarif  bunga  penagihan  pada  tanggal  2  November 2020  terhadap  respon  pembayaran  wajib  pajak  dengan  desain  regresi  diskontinuitas  dalam  waktu (RDiT).  Sebagai  pengembangan  dari  desain  regresi  diskontinuitas  (RD),  RDiT  menggunakan waktu  sebagai  variabel  berjalan  dengan  tanggal  perlakuan  sebagai  ambang  batas  (Hausman  dan Rapson, 2018). Seperti pendekatan time series interrupted models , RDiT mengeksploitasi lompatan hasil  yang  diinginkan  pada  waktu  tertentu  (Shadish  dkk.,  2002).  Daya  tarik  pendekatan  RDiT terlihat dalam kerangka hasil potensial Neyman-Rubin (Rubin, 1974; Splawa-Neyman, 1990) dan kesamaan  intuitifnya  dengan randomized  control  trial (RCT).  Perbandingan  hasil  rata-rata  wajib pajak yang menerima perlakuan dengan yang tidak menerima perlakuan memberikan estimasi efek perlakuan rata-rata. RDiT mengestimasi efek perlakuan tersebut menggunakan perbedaan  intersep antara  dua  regresi  lokal  di  atas  dan  di  bawah  indeks  waktu  tertentu.  Dibandingkan randomized control trial , keuntungan RDiT  adalah kemampuannya menghindari penugasan acak untuk alasan praktis  atau  etis.  Otoritas  pajak  berpikir  apakah  menjadi  praktis  atau  etis  jika  harus  melakukan kontak dengan  wajib pajak untuk melihat perubahan respon pembayaran. Tindakan tersebut dapat meningkatkan  pesan  deteksi  pada  wajib  pajak  dan  menjadi  pemicu  respon  pembayaran.  Padahal yang diharapkan menjadi pemicu adalah perubahan tarif bunga penagihan itu sendiri.
9 Biaya pajak adalah jumlah uang yang keluarkan untuk membayar pajak terutang, termasuk sanksi administrasi.
Gambar  2.  Rata-rata  respon  pembayaran  wajib  pajak  per  hari. Catatan:  variabel  waktu  dipusatkan  pada  tanggal  2  November  2020.  Garis merah  (0)  menunjukkan  batas  perubahan  tarif.  Kedua  kurva  masing-masing mewakili  tren  polinomial  lokal  dari  rata-rata  respon  pembayaran  wajib  pajak sebelum dan sesudah perubahan tarif.
Identifikasi model kami mengasumsikan bahwa untuk semua hari sejak tanggal perlakuan , pembayaran untuk setiap surat tagihan   menerima perlakuan tarif baru dan untuk semua hari sebelum perlakuan       tidak, di mana  = 1, 2, 3, …,   adalah indeks hari dalam kumpulan data surat  tagihan  yang  berpusat  pada  2  November  2020 10 .  Perlakuannya  adalah  tingkat  tarif  bunga penagihan  baru.  Status  perlakuan  ditetapkan  dengan  variabel dummy {0,1},  sehingga jika        dan jika                . Spesifikasi empiris kami mirip dengan strategi empiris dalam  literatur  yang  menggunakan  RDiT  (Anderson,  2014;  Burger  dkk.,  2014;  Davis  dan  Kahn, 2010; Lang dan Siler, 2013) sebagai berikut.
(5)
Pada  persamaan  (5), adalah  respon  pembayaran  untuk  surat  tagihan  ,  yakni  jumlah  hari sejak  tanggal  terbit  surat  tagihan  pajak  bunga  penagihan  ke  tanggal  pembayarannya.  Parameter yang  menjadi  perhatian  kami  adalah    yang  mengestimasi  perubahan  rata-rata  yang  diharapkan antara  dua  status  perlakuan  .  Mengikuti  kumpulan  literatur  yang  ada,  kami  berharap  bahwa parameter  yang  diestimasi  adalah  positif  dan  signifikan. Covariates meliputi  nilai  sanksi administrasi yang harus dibayar dalam bentuk logaritma,
, dan kapasitas penagihan, . Kedua  nilai covariate tersebut  harusnya  tidak  terpengaruh  oleh  perlakuan.  Jika  pendekatan kontinuitas dan pengacakan  lokal berlaku, perlakuan seharusnya tidak terpengaruh pada covariate yang  nilainya  ditentukan  sebelum  perlakuan  ditetapkan.  Daftar covariates kami  mungkin  tidak sepenuhnya  mengontrol  faktor  variasi  waktu  yang  potensial  menghilang  di  sekitar  ambang  batas. Gagal  mengidentifikasi  daftar covariates ,  menghasilkan  estimasi  bias.  Oleh  karena  itu,  kami
10 Yang dimaksud dengan pemusatan pada 2 November 2020 adalah misalnya 3 November 2020 diindeks dengan 1, 2 November 2020 dengan 0, 1 November 2020 dengan -1 dan seterusnya.
menggunakan  fungsi  polinomial  yang  fleksibel  dalam  hari,
,  untuk  mengontrol  faktor variasi  waktu  yang  tidak  teramati  dan  berkembang  lancar  tanpa  adanya  perubahan  tarif. dipusatkan  pada  hari  pertama  perubahan  tarif  atau
dan  berinteraksi  dengan untuk menangkap kemungkinan perubahan dalam hubungan antara dan   setelah perubahan tarif.  Di  bawah  serangkaian  asumsi  yang  masuk  akal,  fungsi  polinomial  dapat  menghasilkan estimasi  yang  konsisten  pada  efek  perubahan  tarif  (Bento  dkk.,  2014).  Fungsi  polinomial  lokal mungkin  mengungguli  fungsi  polinomial  global  (Hausman  dan  Rapson,  2018).  Sehingga,  kami menggunakan  polinomial  lokal,  terutama  linier  dan  kuadratik,  dalam  perkiraan  dasar  untuk menghindari  masalah  terkait  estimasi,  sensitivitas  derajat  polinomial  dan  cakupan condence intervals yang buruk (Gelman dan Imbens, 2019).
Tabel 1. Efek perubahan tarif terhadap respon pembayaran.
Variabel dependen: Polinomial lokal Polinomial global Linier Kuadratik Tarif turun ( ) 9.866*** 2.076*** 4.699*** (1 jika setelah 2 Nov 2020, 0 sebaliknya) (0.467) (0.191) (0.492) Dikoreksi bias: 10.12*** 1.864*** 4.750*** dan (0.467) (0.191) (0.492) rho (h/b) 0.283 0.694 0.682 Observasi 3107 3107 3107
Catatan: *, **, dan *** menunjukkan signifikansi statistik masing-masing pada 10, 5, dan 1 persen. Standar errors yang dikelompokkan pada tingkat pasangan hari tanggal terbit surat tagihan- logaritma  respon  pembayaran  dilaporkan  dalam  tanda  kurung.  Variabel  kontrol  yang  menjadi koreksi  bias  adalah  nilai  sanksi  administrasi  dan  kapasitas  penagihan.  Jumlah  observasi  adalah 3.107.
Gambar 2. mengilustrasikan diskontinuitas respon pembayaran pada ambang waktu sebagai strategi  identifikasi  utama  kami.  Setiap  titik  mewakili  jumlah  rata-rata  respon  pembayaran  dalam hari,  dan  dipusatkan  pada  tanggal  penerapan  perubahan  tarif.  Grafik  cocok  dengan  kedua polinimial  lokal  yang  menunjukkan  diskontunitas  di  dekat  perubahan  tarif.  Bukti  awal  ini menunjukkan  bahwa  tarif  baru  secara  umum  meningkatkan  respon  pembayaran.  Pada  polinomial linear, covariate mengoreksi  bias  efek  perubahan  tarif  lebih  tinggi.  Sedangkan  pada  polinomial kuadratik, variabel kontrol mengoreksi bias efek perubahan tarif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa  pengaruh  nilai  sanksi  administrasi  dan  kapasitas  penagihan  ikut  mendorong  peningkatan respon  pembayaran  di  awal  perubahan  tarif.  Kemungkinan  lain  adalah  wajib  pajak  berhasil mempertahankan sikap patuh dari waktu ke waktu. Pengaruh perubahan tarif pada jangkauan yang lebih lebar tetap positif dan signifikan terhadap respon pembayaran.

## Data
Sumber  data  utama  kami  datang  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  setiap  hari  mencatat transaksi pembayaran surat tagihan pajak bunga penagihan untuk periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2021. Pembayaran dicatat dalam modul penagihan sebagai bagian dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Sistem ini dirancang untuk mengelola data transaksi wajib pajak yang  sifatnya  terintegrasi  dengan  modul-modul  utama  dan  basis  data  di  dalam core  system informasi.  Sistem  informasi  yang  saling  berhubungan  akan  mendukung  pengambilan  keputusan dan kendali dalam suatu organisasi (Laudon dan Laudon, 2010).
Data per hari memungkinkan kami untuk memeriksa efek rata-rata dari perubahan tarif pada tanggal  berlaku  ketentuan  tarif  baru.  Data  tersebut  terdiri  dari  pengamatan  untuk  4.516  surat tagihan  pajak  bunga  penagihan  pada  periode  tahun  2020-2021.  Dataset  surat  tagihan  yang  terdiri atas informasi identitas, tanggal penerbitan, dasar pengenaan sanksi, serta nilai sanksi administrasi tersimpan  dalam  basis  data  saldo  piutang inkracht Direktorat  Jenderal  Pajak.  Kami menggabungkan  basis  data  tersebut  dengan  modul  penagihan  sehingga  mendapati  pengamatan
3.139 transaksi pembayaran surat tagihan. Tidak seluruh surat tagihan pajak bunga penagihan yang terbit  mendapat  respon  pembayaran.  Sebagian  wajib  pajak  belum  melakukan  pelunasan  surat tagihan karena sedang mengajukan upaya hukum 11 . Perubahan tarif bunga mungkin mempengaruhi jumlah  upaya  hukum  wajib  pajak  tersebut.  Namun,  pengamatan  pada  upaya  hukum  wajib  pajak kami batalkan karena ditemukan masalah konsistensi pencatatan.
Kami  mengandalkan  sumber  data  kepegawaian  untuk  melengkapi  analisis  empiris  kami. Setelah surat tagihan terbit, otoritas pajak akan melaksanakan serangkaian tindakan penagihan agar wajib pajak melunasi tunggakan pajak. Kami berharap faktor probabilitas deteksi tunggakan pajak terlihat  dari  data  kapasitas  penagihan 12 .  Kami  menyandingkan  dataset  surat  tagihan  dan  data aparatur  Seksi  Penagihan  di  tingkat  Kantor  Pelayanan  Pajak.  Kami  berhasil  mencocokkan  jumlah aparatur  penagihan  yang  tersedia  pada  bulan  diterbitkannya  surat  tagihan  untuk  melihat  koreksi bias  pada  analisis  empiris.  Penelitian  ini  menggunakan  respon  pembayaran  (hari)  yang didefinisikan  sebagai  jumlah  hari  yang  dihitung  sejak  tanggal  terbit  surat  tagihan  ke  tanggal pelunasannya sebagai variabel dependen. Variabel ini dipilih karena ketersediannya dalam dataset mewakili perilaku kepatuhan pajak untuk masuk desain RDiT. Sedangkan penggunaan variabel lain seperti  kolektibilitas  utang  pajak  terkendala  kriteria  ketentuan  yang  menangguhkannya  sepanjang wajib pajak mengajukan upaya hukum.
Gambar  2.  mengilustrasikan  variasi  respon  pembayaran  sebelum  dan  sesudah  perubahan tarif.  Kami  tidak  menemukan  perbedaan  sistematis  antara  kelompok  perlakuan  dan  kelompok kontrol  di  dekat  ambang.  Surat  tagihan  sebelum  dan  sesudah  perubahan  tarif  mirip  dalam  hal karakteristik yang diamati. Namun demikian, angka tersebut menunjukkan penurunan kurva respon pembayaran menuju ambang di tanggal 2 November 2020. Menurut pengalaman kami di Direktorat Jenderal Pajak, mungkin saja terjadi peningkatan respon pembayaran di  triwulan  IV. Wajib pajak yang memiliki cukup likuiditas akan lebih memilih untuk menggunakan sebagai pembayaran biaya pajak daripada melaporkan sebagai bagian dari pendapatan di laporan rugi laba perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Perubahan Tarif pada Respon Pembayaran
Tabel  1.  menyajikan  estimasi  diskontinuitas  regresi  dari  perubahan  tarif  pada  respon pembayaran  di  bawah  polinomial  yang  berbeda.  Untuk  tujuan  pemeriksaan robustness ,  kami memperkirakan  pengaruh  perubahan  tarif  berdasarkan  dua  asumsi  polinomial,  yaitu  polinomial lokal dan global. Di dua kolom pertama, tabel melaporkan titik estimasi untuk parameter estimasi di bawah polinomial lokal linier dan kuadratik. Sedangkan kolom ketiga menggunakan polinomial global. Estimasi tersebut menunjukkan bahwa efek rata-rata dari penurunan tarif bunga penagihan mengurangi  jumlah  hari  respon  pembayaran.  Estimasi  juga  tetap  stabil  di  seluruh  pilihan polinomial.  Penurunan  tarif  meningkatkan  respon  pembayaran  rata-rata  sebesar  2,08  hingga  9,87 kali lipat dan signifikan secara statistik pada tingkat 1 persen. Perkiraan polinomial lokal kuadratik berfungsi  sebagai  estimasi  pilihan  kami  yang  tampaknya  lebih  konservatif.  Efeknya  sebanding dengan penurunan jumlah hari respon pembayaran sepanjang 161,89 hari.
Tabel 2. Respon heterogen dari perubahan tarif, berdasarkan umur piutang
Variabel dependen: Umur piutang (dalam bulan) 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan Tarif turun ( ) 2.641*** 1.380*** 1.099*** 0.895*** (1 jika setelah 2 Nov 2020, 0 sebaliknya) (0.164) (0.114) (0.0915) (0.0856) Dikoreksi bias: 7.882*** 2.172*** 1.820*** 1.424*** dan (0.164) (0.114) (0.0915) (0.0856) Jumlah Observasi Effektif 165 382 582 933
11 Upaya hukum atas penerbitan surat tagihan pajak: permohonan pengurangan/penghapusan sanksi adminsitrasi ke Direktorat Jenderal Pajak  gugatan ke Pengadilan Pajak  serta peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
12 Kapasitas penagihan adalah jumlah aparatur yang terkait langsung dengan proses bisnis penagihan, diantaranya jabatan Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak, dan pelaksana pada Seksi Penagihan.
Catatan: *, **, dan *** menunjukkan signifikansi statistik masing-masing pada 10, 5, dan 1 persen. Standar errors yang dikelompokkan pada tingkat pasangan hari tanggal terbit surat tagihan- logaritma respon pembayaran dilaporkan dalam tanda kurung. Perkiraan mencakup semua variabel kontrol yang digunakan seperti pada Tabel 1.
Tabel  2.  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  hasil  pada  umur  piutang  yang  dipilih. Efek  rata-rata  di  4  bulan  pertama  umur  piutang  adalah  0,89  – 2,64  dan  signifikan  secara  statistik pada  tingkat  1  persen.  Efeknya  sebanding  dengan  penurunan  jumlah  hari  respon  pembayaran sepanjang  69,79  –  205,95  hari.  Perkiraan  kami  relatif  mendukung  literatur  terbaru  tentang hubungan tarif terhadap kepatuhan pajak. Perilaku wajib pajak tidak sepenuhnya rasional ekonomi. Kemudian,  kami  menghubungkannya  dengan  perubahan  ketentuan  tarif  lama  ke  tarif  baru.  Tarif tetap sebesar 2 persen tanpa batas pengenaan dengan tarif mengambang sekitar 0,5 persen dengan batas  pengenaan  maksimal  24  bulan.  Tarif  bunga  penagihan  sebelum  perubahan  undang-undang dirasa  relatif  mahal  dan  tidak  memberi  rasa  keadilan.  Perlakuan  adil  yang  dirasakan  wajib  pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak akan meningkatkan kepatuhan sukarela (Verboon dan van Dijke, 2007). Jika otoritas terlihat bertindak adil, misal meletakkan dasar penghitungan tarif bunga baru pada suku bunga acuan, wajib pajak akan mempercayai motif otoritas pajak, dan akan tunduk pada keputusan mereka secara sukarela.
Hasil regresi pada Tabel 2. menunjukkan bahwa respon pembayaran pada umur piutang yang lebih  pendek  lebih  responsif  terhadap  penurunan  tarif  daripada  pada  umur  piutang  yang  lebih panjang. Efek rata-rata yang relatif besar diilustrasikan pada perbedaan variasi respon pembayaran berdasarkan  umur  piutang  sebelum  dan  setelah  perubahan  tarif  (Gambar  3.).  Jumlah  hari  respon pembayaran  untuk  umur  piutang  1  –  4  bulan  masih  terjaga  di  bawah  100  hari.  Perbedaan  variasi respon pembayaran menyebabkan persentase  pembayaran setelah perubahan tarif kini lebih tinggi dibandingkan  sebelum  perubahan  tarif  untuk  seluruh  umur  piutang  (Gambar  4.).  Analisa  sugestif kami  memperkirakan  bahwa  efek  rata-rata  perubahan  tarif  mampu  menjaga  kepatuhan  pajak  dari waktu ke waktu.
Gambar  3.  Variasi  respon  pembayaran  berdasarkan  umur  piutang. Catatan : Kurva mewakili jumlah hari respon pembayaran  sebelum dan setelah perubahan  tarif.  Kedua  kurva  menggunakan  fungsi  bawaan  kernel epanechnikov.
Gambar 4. Persentase pembayaran tunggakan dari waktu ke waktu. Catatan  :  Kurva  mewakili  presentase  pembayaran  tunggakan  pajak  dari  waktu ke  waktu.  Terlihat  setelah  perubahan  tarif,  presentase  pembayaran  lebih  tinggi dari  sebelum  perubahan  tarif  di  seluruh  umur  piutang,  minimal  pada  kualitas lancar (6 bulan).

## Perilaku Manipulatif
Orang  mungkin  berpikir  bahwa  wajib  pajak  mungkin  telah  mengantipasi  perubahan  tarif, yang  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  mereka  di  dekat  ambang  batas.  Wajib  pajak  dapat mengalokasikan  lebih  banyak  respon  pembayaran  sesudah  tarif  baru  berlaku  untuk  mendapatkan tarif  yang  lebih  rendah.  Atau,  menahan  respon  pembayaran  sampai  berlakunya  tarif  bunga penagihan  yang  baru.  Terlihat  dari  Gambar  1.  bahwa  beberapa  minggu  sebelum  ambang  batas respon  pembayaran  semakin  cepat,  dan  setelah  ambang  batas  respon  pembayaran  dimulai  dari tingkat yang lebih tinggi kemudian berangsur-angsur menurun. Kami menambahkan kemungkinan percepatan  respon  pembayaran  mendekati  akhir  tahun  dikaitkan  dengan  keputusan  penggunaan likuiditas  untuk  biaya  pajak  dibandingkan  mencatatkannya  sebagai  pendapatan  pada  laporan  rugi laba  perusahaan.  Kami  juga  mengurangi  kekhawatiran  penyortiran  nonrandom  sebab  terbitnya surat  tagihan  pajak  didasarkan  pada  surat  ketetapan  atau  putusan inkracht di  mana  sebagian penyelesaiannya  berada  di  luar  otoritas  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Secara  keseluruhan,  untuk memeriksa  apakah  perilaku  manipulatif  mempengaruhi  perkiraan,  kami  melakukan  tes  densitas pada  tanggal  penerbitan  surat  tagihan  dan  uji  ketahanan  dengan  pendekatan donat-hole di  sekitar ambang batas (Barreca dkk., 2011; Hausman dan Rapson, 2018; McCrary, 2008).
Gambar  5.  Tes  densitas  pada  tanggal  terbit  surat  tagihan. Catatan:  Perkiraan densitas  untuk  tanggal  terbit  surat  tagihan  saling  tumpang  tindih  di  sekitar  ambang  batas. Tidak  terbentuknya  diskontinuitas  di  ambang  batas  membuktikan  bahwa  tidak  terjadi perilaku manipulatif pada penelitian ini.
Pada prinsipnya uji ini tidak butuh kontinuitas densitas tanggal terbit surat tagihan di ambang batas, tetapi  jika terjadi diskontinuitas pada ambang batas  akan menunjukkan pelanggaran asumsi nonrandom.  kami  menerapkan  uji  densitas  ini  dengan  menggunakan  perintah pada program  analisis  data.  Gambar  5.  mengilustrasikan  secara  grafis  kontinuitas  variabel  berjalan dalam  uji  densitas.  Perkiraan  densitas  untuk  kelompok  perlakuan  dan  kontrol  di  ambang  batas sangat  dekat  satu  sama  lain,  dan confidence  interval (area  diarsir)  saling  tumpang  tindih.  Plot  ini konsisten  dengan  hasil  uji  densitas  secara  formalnya.  Nilai  statistik  T=  -  1.0494  dengan p-value = 0.2940  dengan  pendekatan  kontinuitas  menyebabkan  penelitian  ini  gagal  menolak  hipotesis  nol. Pada analisis ini tidak ada bukti statistik manipulasi sistematis dari variabel berjalan tanggal terbit surat tagihan.
Tabel 3. Uji ketahanan dengan pendekatan donut-hole Jumlah hari (+/-) dikecualikan di sekitar ambang batas 2 4 6 8 10 Tarif turun ( ) 11.29*** 11.29*** 11.23*** 11.89*** 14.17*** (1 jika setelah 2 Nov 2020, 0 sebaliknya) (1.214) (1.214) (0.742) (2.026) (0.707) rho (h/b) 0.237 0.237 0.198 0.219 0.232 Observasi 3090 3090 3088 3083 3067
Catatan: *, **, dan *** menunjukkan signifikansi statistik masing-masing pada 10, 5, dan 1 persen. Standar errors yang dikelompokkan pada tingkat pasangan hari pada tingkat pasangan hari tanggal  terbit  surat  tagihan-logaritma  respon  pembayaran  dilaporkan  dalam  tanda  kurung. Perkiraan mencakup semua variabel kontrol yang digunakan seperti pada Tabel 1.
Tabel  3.  Menyajikan  perkiraan  setelah  mengecualikan  2  sampai  10  hari  di  sekitar  ambang batas.  Jika  terdapat  perilaku  manipulatif  secara  sistematis,  maka  unit  observasi  yang  paling  dekat dengan  ambang  batas  adalah  yang  paling  mungkin  terlibat  dalam  manipulasi.  Pendekatan donut- hole ini  mengecualikan  unit  observasi  dekat  ambang  batas  kemudian  mengulangi  estimasi  dan
analisis  inferensi  dengan  sampel  yang  tersisa.  Hasilnya  menunjukan  bahwa  perkiraan  kami cenderung  tidak  mengalami  bias  yang  terkait  dengan  perilaku  manipulatif.  Mengecualikan pengamatan  jumlah  hari  tertentu  masih  menunjukkan robust  p-value yang  kuat  dan  signifikan  di tingkat satu persen. Semua perkiraan positif dan dapat dibandingkan dengan perkiraan pilihan kami di sekitar ambang batas.

## Pembahasan Kebijakan
Ada  diskusi  luas  tentang  penggunaan  intrumen  penalti  dalam  mempromosikan  perilaku kepatuhan  pajak.  Pada  kenyataannya  penalti  dapat  memiliki  efek  positif  atau  negatif  pada kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa  wajib  pajak tidak berperilaku sebagai pembuat  keputusan yang  sepenuhnya  terinformasi,  rasional  ekonomi,  dan  murni  mementingkan  diri  sendiri.  Karena kemampuan  pemrosesan  informasi  yang  terbatas,  wajib  pajak  menggunakan  pendekatan  yang spekulatif  dan  rentan  bias  dalam  keputusannya  (Thaler  dan  Sunstein,  2009).  Tidak  berarti  tidak memungkinkan  untuk  memahami,  menjelaskan,  atau  memprediksi  perilaku.  Tetapi  tindakan spekulatif dan rentan bias yang mempengaruhi keputusan wajib pajak harus diperhitungkan. Secara khusus, ada kebutuhan untuk merumuskan tarif penalti untuk menjaga tingkat kepatuhan pajak.
Perkiraan  kami,  bagaimanapun,  menimbulkan  tantangan  dalam  mempromosikan  penurunan tarif  penalti.  Perlu  kehati-hatian  untuk  menyatakan  tarif  rendah  akan  meningkatkan  kepatuhan, terutama pada kondisi probabilitas deteksi kami yang stagnan. Hasil kami, secara umum, mewakili efek  positif  penalti  pada  kepatuhan.  Kami  memerlukan  pengetahuan  yang  lebih  luas  untuk mengidentifikasi sejumlah besar faktor dan pendorong perilaku kepatuhan. Pelaporan pihak ketiga dalam  proses  pemeriksaan  terbukti  meningkatkan  kepatuhan  (Braithwaite,  2012).  Risiko  deteksi dan  sanksi  menunjukkan  hubungannya  dengan  kepatuhan,  namun  perasaan  bersalah  dan  risiko penilaian  sosial  memiliki  efek  yang  lebih  besar  (Taylor,  2017).  Keyakinan  bahwa  ada  kewajiban moral  yang  harus  dipatuhi  wajib  pajak  penting  untuk  perilaku  kepatuhan  (Wenzel,  2005). Kelompok  wajib  pajak  yang  berbeda  memiliki  peluang  untuk  menghindari  pajak.  Pengusaha umumnya memiliki lebih banyak kesempatan menghindari pajak daripada pegawai swasta, karena mereka  lebih  aktif  terlibat  dalam  transaksi  tunai  (Kirchler,  2007).  Sedangkan  Murphy  (2004) menunjukkan  sebuah  studi  terhadap  para  penghindar  pajak  bahwa  ada  korelasi  antara  perlakuan yang adil dan benar kepada wajib pajak dengan kepercayaan pada otoritas pajak.
Efek  rata-rata  respon  pembayaran  yang  bervariasi  memberikan  relevansi  kebijakan  dalam menerapkan  tarif  dinamis  berdasarkan  umur  piutang.  Mengingat  respon  pembayaran  di  awal periode dikoreksi lebih besar oleh nilai sanksi adminitrasi dan kapasitas penagihan, otoritas pajak mungkin  mempertimbangkan  tarif  penalti  progresif  atau  mengefektifkan  sumber  daya  untuk tindakan  penagihan  berdasarkan  pasangan  tingkat  ketertagihan-kemampuan  bayar.  Strategi  ini mungkin  relevan  dengan  pengembangan  peta  kepatuhan  fungsi  penagihan  Direktorat  Jenderal Pajak. Data kami menunjukkan bahwa di kedua tarif (sebelum dan setelah), persentase pembayaran tunggakan  turun  signifikan  di  bulan  kedua.  Sedangkan  persentase  pembayaran  tarif  setelah perubahan,  yang  lebih  tinggi  di  bulan  ketiga  sampai  bulan  keenam  memberikan  peluang  kepada otoritas pajak untuk meningkatkan pemulihan tunggakan dengan kualitas lancar.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  perubahan  tarif  bunga  penagihan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  desain  regresi  diskontinuitas  dalam waktu  (RDiT)  pada  data  tunggakan  dalam  surat  tagihan  pajak  bunga  penagihan.  Penulis menemukan  bahwa  perubahan  tarif  bunga  penagihan,  yang  menjadi  lebih  rendah,  memiliki pengaruh positif signifikan terhadap respon pembayaran wajib pajak. Hal ini memberi kesimpulan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu linier dengan tarif penalti yang tinggi.
Penalti dapat memiliki efek positif atau negatif pada kepatuhan pajak. Untuk mencapai hasil terbaik, hubungan antara penalti pada kepatuhan harus didasarkan pada pemahaman perilaku wajib pajak  (OECD,  2010;  Poppelwell  dkk.,  2012).  Bagaimana  wajib  pajak  benar-benar  berperilaku harus  dijelaskan  berdasarkan  bukti  empiris  yang  kuat,  baik  melalui  studi  eksperimental  maupun data otoritas pajak di tingkat transaksional. Penulis menyarankan pembenahan dan penyempurnaan basis  data  melalui  ekstraksi  dan  kategorisasi  data  untuk  identifikasi  dan  analisis  data  perilaku.
Dalam  penelitian  ini  kami  melihat  pencatatan  historis  upaya  hukum,  seperti  permohonan pengurangan/penghapusan, gugatan dan peninjuan kembali belum dikategorisasikan dengan baik.
Pada  level  basis  data  yang  lebih  baik,  otoritas  pajak  dapat  menggunakan  sistem  dan  teknis analitis  yang  tersedia  untuk  merampingkan  proses  operasional  dan  meningkatkan  kepatuhan.  Hal ini  membantu  memprediksi  strategi  kepatuhan  lain  yang  lebih  efektif  misal  menawarkan  rencana pembayaran  tunggakan  otomatis  jika  memenuhi  kriteria  tertentu  atau  menentukan  tindakan  tepat waktu dalam kasus dimana risiko kebangkrutan wajib pajak diprediksi.
Sebagai  sebuah  metode,  RDiT  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengevaluasi  berbagai  kebijakan perpajakan. Desain ini bisa menghasilkan efek kausal sebagus metode randomized controlled trials (RCT)  dengan  biaya  dan  waktu  yang  lebih  efisien.  Limitasi  penelitian  RDiT  dengan  data  non- parametrik  ini  adalah  bagaimana  menunjukkan  efek  koreksi  bias  dari  masing-masing covariate . Oleh karena  itu, penulis ingin mendiskusikan penggunaan metode atau  strategi empiris lain untuk menjelaskan  pengaruh  masing-masing  nilai  sanksi  yang  belum  dibayar  dan  kapasitas  penagihan terhadap respon pembayaran wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics , 1 , 323–338. https://doi.org/10.4324/9781315185194
Alm,  J.,  McClelland,  G.  H.,  &  Schulze,  W.  D.  (1999).  Changing  the  Social  Norm  of  Tax Compliance by Voting. Kyklos , 52 (2), 141–171. https://doi.org/10.1111/1467-6435.00079
Anderson, M. L. (2014). Subways, strikes, and slowdowns: The impacts of public transit on traffic congestion. American Economic Review , 104 (9), 2763–2796.
https://doi.org/10.1257/aer.104.9.2763 Barreca,  A.  I.,  Guldi,  M.,  Lindo,  J.  M.,  &  Waddell,  G.  R.  (2011).  Saving  babies?  Revisiting  the effect of very low birth weight classification. Quarterly Journal of Economics , 126 (4), 2117– 2123. https://doi.org/10.1093/qje/qjr042
Becker,  G.  S.  (1968).  Crime  and  Punishment:  An  Economic  Approach. Journal  of  Political Economy , 76 (2), 169–217. http://www.jstor.org/stable/1830482
Bento, A., Kaffine, D., Roth, K., & Zaragoza-Watkins, M. (2014). The effects of regulation in the presence  of  multiple  unpriced  externalities:  Evidence  from  the  transportation  sector. American Economic Journal: Economic Policy , 6 (3), 1–29. https://doi.org/10.1257/pol.6.3.1 Bø,  E.  E.,  Slemrod,  J.,  &  Thoresen,  T.  O.  (2015).  Taxes  on  the  internet:  Deterrence  effects  of public  disclosure. American  Economic  Journal:  Economic  Policy , 7 (1),  36–62. https://doi.org/10.1257/pol.20130330
Braithwaite,  V.  (2012).  Tax  Evasion.  In The  Oxford  Handbook  of  Crime  and  Public  Policy . https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199844654.013.0016
Burger, N. E., Kaffine, D. T., & Yu, B. (2014). Did California’s hand-held cell phone ban reduce accidents? Transportation  Research  Part  A:  Policy  and  Practice , 66 (1),  162–172. https://doi.org/10.1016/j.tra.2014.05.008
Cook, T. D. (2008). “Waiting for Life to Arrive”: A history of the regression-discontinuity design in  Psychology,  Statistics  and  Economics. Journal  of  Econometrics , 142 (2),  636–654. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.002
Davis,  L.  W.,  &  Kahn,  M.  E.  (2010).  International  trade  in  used  vehicles:  The  environmental consequences  of  NAFTA. American  Economic  Journal:  Economic  Policy , 2 (4),  58–82. https://doi.org/10.1257/pol.2.4.58
Ekananda,  M.  (2022).  Role  of  macroeconomic  determinants  on  the  natural  resource  commodity prices: Indonesia futures volatility. Resources Policy , 78 (June), 102815. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815
Elisabeth, C. R., Panennungi, M. A., Verico, K., & Ekananda, M.  (2020). Non-Tariff measures on imported  intermediate  input:  Empirical  evidence  from  Indonesian  manufacturing  sector. International Journal of Economics and Management , 14 (2), 189–201.
Frey, B. S. (2003). Deterrence and tax morale in European Union. European Review , 11 (3), 385– 406.
Gelman,  A.,  &  Imbens,  G.  (2019).  Why  High-Order  Polynomials  Should  Not  Be  Used  in Regression Discontinuity Designs. Journal of Business and Economic Statistics , 37 (3), 447–
456. https://doi.org/10.1080/07350015.2017.1366909
Gordon, R., & Li, W. (2009). Tax structures in developing countries: Many puzzles and a possible explanation. Journal of Public Economics , 93 (7–8), 855–866.
https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.04.001
Hausman,  C.,  &  Rapson,  D.  S.  (2018). Regression  Discontinuity  in  Time:  Considerations  for Empirical Applications . 12 (4), 1–20.
Kirchler,  E.  (2007).  The  Economic  Psychology  of  Tax  Behaviour. The  Economic  Psychology  of Tax Behaviour , 1–243. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238
Lang, C., & Siler, M. (2013). Engineering estimates versus impact evaluation of energy efficiency projects:  Regression  discontinuity  evidence  from  a  case  study. Energy  Policy , 61 (October 2009), 360–370. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.06.122
Laudon,  K.  C.,  &  Laudon,  J.  P.  (2010).  Manajemen  Information  System:  Managing  the  Digital Firm. In New Jersey: Prentice Hall .
Lopez-Luzuriaga,  A.,  &  Scartascini,  C.  (2019).  Compliance  spillovers  across  taxes:  The  role  of penalties  and  detection. Journal  of  Economic  Behavior  and  Organization , 164 ,  518–534. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.015
McCrary, J. (2008). Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design: A density test. Journal of Econometrics , 142 (2), 698–714. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.005
Murphy, K. (2004). The role of trust in nurturing compliance: A study of accused tax avoiders. Law and Human Behavior , 28 (2), 187–209. https://doi.org/10.1023/B:LAHU.0000022322.94776.ca
OECD.  (2010). Understanding  and  Influencing  Taxpayers’  Compliance  Behaviour (Issue November).
OECD.  (2019). Successful  Tax  Debt  Management:  Measuring  Maturity  and  Supporting  Change . http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/successful- tax-debt-management-measuring-maturity-and-supporting-change.pdf
OECD.  (2020). Promoting  an  Age-Inclusive  Workforce:  Living,  Learning  and  Earning  Longer . OECD Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/59752153-en.
Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. IBusiness , 08 (01), 1–9. https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001
Perez-Truglia, R., & Troiano, U. (2015). Tax Debt Enforcement: Theory and Evidence from a Field
Experiment in
the United
States. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2558115
Poppelwell,  E.,  Kelly,  G.,  &  Wang,  X.  (2012).  Intervening  to  reduce  risk:  Identifying  sanction thresholds among SME tax debtors. EJournal of Tax Research , 10 (2), 403–435.
Rubin,  D.  B.  (1974).  Estimating  causal  effects  of  treatment  in  randomized  and  nonrandomized studies.
Journal of Educational Psychology , 66 (5), 688–701.
http://www.fsb.muohio.edu/lij14/420_paper_Rubin74.pdf
Shadish,  W.  R.,  Cook,  T.  D.,  &  Campbel,  D.  T.  (2002).  EXPERIMENTAL  AND  QUASI- EXPERIMENTAL  DESIGNS  FOR  GENERALIZED  CAUSAL  INFERENCE. Boston: Houghton Mifflin , 53 (1), 1–32, 455–504. Spicer, M., & Lundstedt, S. (1976). Understanding Tax Evasion. Finances Publiques , 31 (2). Splawa-Neyman, J. (1990). On The Application of Probability Theory to Agricultural Experiments.
Essay on Principles. Section 9. Statistical Science , 5 (4), 465–480.
Taylor,  N.  (2017).  Understanding  taxpayer  attitudes  through  understanding  taxpayer  identities.
Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion , 71–92. https://doi.org/10.4324/9781315241746-10
Thaler,  R.,  &  Sunstein,  C.  (2009).  NUDGE:  Improving  Decisions  About  Health,  Wealth,  and Happiness. In Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (Vol. 47). Verboon, P., & van Dijke, M. (2007). A self-interest analysis of justice and tax compliance: How
distributive  justice  moderates  the  effect  of  outcome  favorability. Journal  of  Economic Psychology , 28 (6), 704–727. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.09.004 Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms  and tax compliance.
Journal of Economic Psychology , 26 (4), 491–508. https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003