Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(1), 2023, 1-10 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Penerapan Kontrak Jual Beli
Hade Chandra Batubara 1* , Marliyah 2 , Tuti Anggraini 3 1*,2,3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Abstrak. Jual beli adalah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mendorong pertukaran hak milik atas  produk  atau  jasa  dari  tangan  penjual  ke  tangan  pembeli.  Jual  beli  adalah  kebutuhan  masyarakat  untuk  bertahan  hidup. Kebutuhan hidup individu akankah pertukaran dapat dipenuhi melalui pertemuan antara pedagang dan pembeli di tempat yang disebut pasar. Perkembangan pasar tidak bisa dibedakan dengan pergantian peristiwa dan perubahan dalam cara hidup individu. Hubungan janji dan penyelesaian adalah bahwa kesepakatan memberikan komitmen. Perjanjian adalah sumber pemahaman, terlepas dari sumber yang berbeda. Perjanjian juga disebut pemahaman, dengan alasan bahwa kedua pertemuan itu setuju untuk menindaklanjuti dengan sesuatu. Pemahaman yang dibawa ke dunia kontrak, pasti diinginkan oleh dua orang atau dua pertemuan untuk masuk ke dalam pemahaman, sementara pemahaman yang dibawa ke dunia aturan dipegang oleh Demonstrasi bertentangan dengan keinginan pertemuan yang  bersangkutan.  Pada  titik  ketika  dua  individu  memegang  kesepakatan,  kemudian,  pada  saat  itu,  mereka  berharap  bahwa  di antara  mereka  ada  kesepakatan  komitmen  yang  sah.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  isi  Kontrak  Jual  Beli (Contract  of Sale), objek jual beli, dan hukum jual beli. Penelitian ini menggunakan jenis metode Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative, karena konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum  yang  positivistis  dan  memandang  hukum  serbagai  lembaga  yang  otonom.  Jenis  penelitian  yang  yang  digunakan  adalah  jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang pelaksanaan perjanjian jual – beli  Tanah.  Yang  menjadi  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  dan  data  primer,  dimana  data  sekunder  adalah dokumen-dokumen lengkap  yang  berkaitan  tentang  jual  beli  tanah,  sedangkan  data  primernya  adalah  keterangan  langsung  yang diperoleh  dari  pihak  yang  terkait  yang  dapat  memberikan  keterangan-keterangan  secara  langsung  Teknik  analisan  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, dimana pengumpulan data diperoleh dari Study kepustakaan dan penelitian lapangan.
Kata kunci: Perjanjian Jual Beli; Jual Beli; Penjual; Pembeli.
Abstract. Buying and selling is a type of economic activity carried out by sellers and buyers that encourages the exchange of property rights to products or services from the hands of the seller into the hands of the buyer. Buying and selling is a necessity for people to survive. The  individual  needs  of  life  will  the  exchange  be  able  to  be  met  through  a  meeting  between  merchants  and  buyers  in  a  place called  a market. The development of the market is indistinguishable by the turn of events and changes in the way of life of the individual. The relationship of promise and settlement is that the agreement provides a commitment. Covenants are sources of understanding, regardless of different  sources.  The  agreement  is  also  called  understanding,  arguing  that  the  two  meetings  agreed  to  follow  up  with  something.  The understanding brought into the contract world, it must be desired by two people or two meetings to enter into the understanding, while the understanding brought into the world of rules is held by the demonstration is contrary to the wishes of the meeting in question. At the point when two individuals hold an agreement, then, at that moment, they hope that between them there is a legitimate commitment agreement. The purpose of this study is to find out the contents of the Contract of Sale, the object of sale and purchase, and the law of buying and selling. This research uses a type of method The approach method used in this study is a normative approach method, because the legal concept used  in  this  study  is  a  positivist  legal  concept  and views  the  law  of  an  autonomous  institution.  The  type  of  research used  is a descriptive type of research, because this study aims to provide as much detailed data as possible on the implementation of land sale and purchase agreements. The source of data in this study is secondary data and primary data, where secondary data are complete documents related  to  the  sale  and  purchase  of  land,  while  the  primary  data  is  direct  information  obtained  from  related  parties  who  can  provide information directly the data analysis technique in this study was carried out with documentation study techniques, where data collection was obtained from literature studies and field research.
Keywords : Sale and Purchase Agreement; Sale and Purchase; Seller; Buyer.
* Author. Corresponding Email: hadechandra@umsu.ac.id 1* .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.713 Received: 15 July 2022, Revision: 17 October 2022, Accepted: 10 November 2022, Available Online : 1 January 2023. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Allah  SWT,  menjadikan  manusia  sebagai makhluk  yang  bersahabat,  yang  saling membutuhkan,  baik  dalam  bermasyarakat, berdagang  barang  dagangan  maupun  jual  beli. Jual  beli  adalah  pertukaran  yang  dilakukan dengan  dua  pihak  untuk  memperdagangkan barang dagangan, yang dilakukan antara penjual dan  pembeli  dengan  nilai  produk  yang  sangat besar  dan  diselesaikan  dengan  melakukan perjanjian.  Perjanjian  jual  beli  menurut  Salim (2021)  Perjanjian  yang  dibuat  antara  pedagang dan  pembeli.  Dalam  pengertian  tersebut, Penjual  wajib  menyerahkan  objek  penawaran dan pembelian kepada pembeli dan memenuhi syarat  untuk  mendapatkan  biaya  dan  pembeli berkewajiban  untuk  menindaklanjuti  biaya  dan memiliki  pilihan  untuk  mendapatkan  barang tersebut.
Dalam  jual  beli  ada  keistimewaan  dan komitmen  masing-masing  pihak,  khususnya komitmen  pembeli  adalah  hak  pedagang, kemudian  lagi  komitmen  penjual  adalah  hak pembeli.  Definisi  kontrak  di Black’s  Law Dictionary yaitu  kontrak  sebagai  “ An  agreement between two or more persons which creates an obligation to do nor not to do a particular thing ”. Pasal 1 ayat 1 United  Nations  Conventions  on  International Sale  of  Goods,  selanjutnya  disebut  (CISG), pengertian kontrak internasional untuk kontrak jual  beli  adalah  kontrak  dimana  para  pihak mempunyai  tempat  usaha  di  Negara-negara yang berkaitan. Dalam perjanjian jual beli, bisa terjadi  hal-hal  yang  tidak  sesuai  aturan perjanjian  jual  beli  seperti  penyampaian informasi  yang  seharusnya  menjadi  hak pembeli.  Ini  akan  menyebabkan  kerugian, terutama  di  bidang  material.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut,  diperlukan  adanya kepastian  hukum,  khususnya  bagi  pembeli sebagai pelanggan. Seperti yang tertuang dalam Peraturan  No.  8  tahun  1999  bahwa “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  usaha yang  menjamin  kepastian  hukum  untuk memberikan rasa aman kepada pembeli”.
Agar  kerjasama  dalam  suatu  perjanjian  dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasarannya, maka  harus  ada  harmonisasi  antara  kedua system  hukum  kontrak  tersebut.  Dengan demikian,  promosi  Indonesia  ke  CISG
sebenarnya  ingin  mempercepat  perubahan peraturan  perjanjian  yang  diatur  dalam  KUH Perdata  sehingga  system  peraturan  perjanjian Indonesia  lebih  kekinian  dan  sekaligus  selaras dengan hukum perjanjian negara yang berbeda. Berdasarkan gambaran tersebut, penulis tertarik untuk membuat makalah tentang " Kontrak Jual Beli/ Contract of Sale ”" .
Berdasarkan  dasar  permasalahan  yang  telah diuraikan,  maka  peneliti  merumuskan  rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu; Apa hasil yang sah ketika hak atas informasi dalam pengaturan jual  beli  tidak  diberikan  kepada  pembeli?,  dan Apa  kebebasan  dan  komitmen  konsumen  dan pelaku usaha dalam kesepakatan dan pengaturan  pembelian?.  Tujuan  dari  penelitian ini  adalah;  Untuk  mengetahui  hasil  yang  sah yang  terjadi  ketika  hak  atas  informasi  dalam perjanjian  jual  beli  tidak  diberikan  kepada pembeli, dan Untuk mengetahui kebebasan dan komitmen  konsumen  dan  pelaku  usaha  dalam perjanjian jual beli.

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam melakukan penelitian ini yaitu:
1) Metode Pendekatan Teknik  metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  strategi  pendekatan regularizing,  mengingat  pedoman  yang  sah, standar  yang  sah.  Karena  ide  sah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  ide hukum  positivis  dan  perspektif  hukum sebagai organisasi independen.
2) Jenis Peneltian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  jenis  eksplorasi  yang berbeda,  yaitu  bersifat  deskriptif,  karena penelitian ini berencana untuk memberikan informasi  setepat  yang  diharapkan  pada pelaksanaan kesepakatan jual beli.
3) Sumber Data a) Data Sekunder Sumber  yang  memberikan  informasi opsional  dalam  pengaturan  eksplorasi ini  adalah  berbagai  informasi  yang menggabungkan  arsip  yang  diberikan atau  dimiliki  oleh  dealer  terkait  dengan jual beli dengan kerangka indentasi.
b) Data Primer Data  primer  yaitu  keterangan  yang
diperoleh  secara  langsung  di  lapangan. sumber data primernya yaitu pihak yang berhubungan
langsung dengan permasalahan  yang  diteliti  dan  dapat memberikan  sejumlah  data  atau informasi.
4) Teknik Pengumpulan Data Tekhnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:
a) Library Research ( Studi Pustaka ) Informasi ini diperoleh dengan membaca  buku  referensi,  makalah  dan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  yang  memiliki  kaitan penting  dengan  masalah  yang  diteliti oleh penulis.
b) Penelitian lapangan Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  langsung  terhadap  obyek yang  diteliti  untuk  memperoleh  data primer,  dengan  cara  wawancara  dan menyusun  pertanyaan  yang  akan diajukan  kepada  pihak  terkait,  yaitu hakim dan notaris.
5) Metode Analisa data Pencipta  mendapatkan  informasi  sebagai data  dan  data  bersama  dengan  realitas responden  saat  ini  baik  lisan  maupun tersusun  dikumpulkan,  dibedakan  dan diperintahkan, karenanya mencari hubungan  dengan  pedoman  sah  saat  ini maka, pada saat itu, disusun secara efisien, cerdas dan yuridis.

## Hasil dan Pembahasan
Pengertian  Jual-Beli  Secara  Hukum Indonesia 1) Pengertian Jual Beli Secara Umum Perjanjian  jual  beli  adalah  kesepakatan  yang umumnya  diadakan  secara  teratur  di  antara anggota  masyarakat.  Jenis  perjanjian  jual  beli adalah  perkembangan  hak  istimewa  dan komitmen dari dua pihak, yang menjamin satu sama  lain,  untuk  menjadi  penjual  dan  pembeli yang spesifik. Pengertian jual beli diatur dalam Pasal  1457  sampai  dengan  Pasal  1540  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disebut KUH Perdata). Yang dimaksud dengan perdagangan menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah: "Suatu pengaturan, di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
barang,  dan  pihak  lain  membahas  biaya  yang dijamin."  Pengertian  jual  beli  menurut  Pasal 1457  Kitab  Undang-undang  Hukum  Umum  di atas, dapat uraikan bahwa jual beli adalah suatu pengertian yang sama, di mana penjual berjanji untuk menyerahkan kebebasan kepemilikan atas suatu  barang  dan  pembeli  berjanji  untuk membayar sejumlah uang sebagai konsekuensinya.
2) Pengertian  Kontrak  Jual  Beli  (Surat

## Perjanjian Jual Beli)
Kontrak jual beli (Surat perjanjian jual beli) yang merupakan laporan otoritas yang disahkan oleh pembeli  dan  pedagang  untuk  menyelesaikan suatu transaksi, dengan tujuan bahwa perjanjian jual  beli  adalah  bukti  dari  pengaturan  kedua pihak.  Surat  perjanjian  jual  beli  siap  melalui proses  yang  sah,  dengan  tujuan  agar  pembeli dan  pedagang  sama-sama  dilindungi  oleh peraturan  hukum.  Konvensi  Perserikatan Bangsa-bangsa  tentang  Kontrak-kontrak  Jual Beli Barang Internasional/ The United Nations Convention  on  Contracts  for  the  International Sale  of  Goods  “CISG”. Konvensi  ini  adalah salah satu dokumen yang dibuat melalui upaya- upaya  diplomatik  dari  Komisi  PBB  untuk Hukum  Perdagangan  Internasional/United Nations  Commission  on  International  Trade Law “UNCITRAL”. CISG mengatur mengenai pembuatan  kontrak  jual  beli,  serta  hak  dan kewajiban  pembeli  dan  penjual  (termasuk upaya-upaya hukum bagi mereka).
CISG berlaku terhadap kontrak untuk pejualan barang yang dibuat diantara pihak yang tempat dagangnya  berada  di  negara  yang  berlainan. Kontrak  jual  beli  antara  penjual  dan  pembeli adalah  ketika  ada  kesamaan  kehendak  dan pernyataan  di  antara  mereka  tentang  barang dagangan  dan  biaya,  meskipun  produk  belum diserahkan atau biaya belum diselesaikan. secara lengkap  (Pasal  1458  KUHP.  Pelaksanaan perjanjian  perlu  mempertimbangkan  kejadian- kejadian  yang  mungkin  terjadi,  dengan  asumsi hal itu terjadi dan menimbulkan kerugian, siapa yang akan menanggung pertaruhan kerugian. Di dalam  KUHPerdata  telah  ditentukan  mengenai resiko, yaitu:
a) Mengenai  barang  tertentu,  yang  diatur  di dalam pasal 1460.
b) Mengenai  barang  yang  dijual  menurut berat,  jumlah  atau  ukuran,  menurut ketentuan pasal 1461.
c) Mengenai  barang-barang  yang  dijual menurut tumpukan

## A. Jenis-Jenis Perjanjian Jual Beli
Salah  satu  pengaturan  perjanjian  jual  beli  yang paling  menonjol  dalam  KUHP  adalah kesepakatan dan pembelian dengan opsi untuk membeli kembali. Kemampuan untuk membeli kembali  barang  dagangan  yang  telah  dijual diberikan  dari  suatu  pengertian,  di  mana penjual diberi pilihan untuk mengklaim kembali barang yang dijual setelah memenuhi komitmen yang menyertainya :
1) Mengembalikan  harga  pembelian  asal, disertai
2) Penggantian  semua  biaya  menurut  hukum yang  telah  dikeluarkan  untuk  melakukan pembelian dan penyerahan, serta.
3) Biaya penting untuk amandemen, dan
4) Biaya  yang  menyebabkan  barang  dagangan yang  ditawarkan  meningkat  dalam  biaya, sejumlah kenaikan biaya tersebut.
Jika  dalam  perjanjian  jual  beli  yang  sesuai dengan  hak  yang  disepakati  untuk  membeli kembali  barang  dagangan  serbaguna,  pembeli utama  pasti  akan  mengembalikan  barang  yang dibeli  setiap  kali  ke  penjual  untuk  pembelian kembali. Istilah hukum perjanjian atau  kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenskomsrecht . Adapun unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  hukum kesepahaman/  perjanjian  dapat  diungkapkan sebagai berikut:
1) Adanya kaidah hukum Kaidah  dalam  hukum  perjanjian  terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis.
2) Subyek hukum Istilah  subjek  hukum  adalah  rechtperson. Rechtperson dapat diartikan sebagai sekutu kebebasan dan komitmen.
3) Adanya Prestasi
Prestasi  adalah  kebebasan  pinjaman  dan komitmen  orang  yang  berhutang.  Sebuah prestasi  terdiri  dari  beberapa  hal, khususnya.

## 4) Kata Sepakat
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata,  ada  empat  syarat  sahnya perjanjian  seperti  di  atas,  salah  satunya adalah  suatu  perjanjian  (agreement). Kesepakatan  adalah  kesamaan  penegasan kehendak di antara para pihak.

## B. Kaidah Hukum
Hukum  kontrak  diatur  dalam  Buku  III KUHPerdata,  yang  terdiri  dari  18  bagian  dan 631 pasal. Mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal  1864  KUHPerdata.  Secara  keseluruhan, perjanjian  yang  diarahkan/  dikenal  dalam KUHPerdata  adalah  perjanjian  jual  beli,  tukar menukar,  sewa,  pekerjaan,  organisasi  bersama, afiliasi,  penghargaan,  perlindungan  barang dagangan,  mendapatkan  dan  menggunakan kepentingan  tetap  dan  tidak  terbatas, kemungkinan,  otoritas  hukum,  penanggung kewajiban dan keserasian. Di luar KUHPerdata, perjanjian  lain  juga  disebut,  misalnya,  kontrak usaha  bersama  (joint  venture),  perjanjian pembagian hasil, sewa, pendirian, kontrak kerja, sewa  beli,  perjanjian  rahim,  dan  lain-lain. perjanjian  semacam  ini  disebut  perjanjian innominate,  khususnya  suatu  perjanjian  yang muncul,  berkembang,  hidup,  dan  berkreasi dalam  tindak  kehidupan  daerah  setempat. Kehadiran suatu perjanjian, baik yang nominaat maupun  yang  innominaat,  tidak  dapat dipisahkan  dari  system  yang  berlaku  dalam hukum perjanjian yang sebenarnya.

## 1) Sistem Pengaturan Hukum Kontrak
Yang  dimaksud  dengan  pengaturan  hukum kontrak  adalah  suatu  system  terbuka,  di  mana setiap  orang  diperbolehkan  untuk  membuat perjanjian,  baik  yang  telah  diatur  maupun  yang belum diatur oleh peraturan. Pasal 1338 ayat (1) menegaskan  bahwa  segala  perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai peraturan bagi orang yang membuatnya. Hukum kontrak pada awalnya  mematuhi  system  kerja  yang  tertutup, dan  itu  berarti  bahwa  pertemuan  pasti  akan dicatat  dalam  undang-undang.  Hal  ini  karena dampak  dari  pelajaran  legisme  yang  melihat bahwa  tidak  ada  pengaturan  di  luar  hukum. Putusan  Hoge  Raad  (HR)  1919  tanggal  31 Januari  1919  merupakan  putusan  penting. Putusan ini adalah tentang pengertian perbuatan yang melanggar hukum, yang diatur dalam Pasal
1365 KUHPerdata. Sesuai HR 1919, perbuatan ilegal  adalah  melakukan  atau  menghindari sesuatu yang:
a) Melanggar hak orang lain
b) Bertentangan  dengan  kewajiban  hukum pelaku
c) Bertentangan dengan kesusilaan
d) Bertentangan  dengan  kecermatan  yang harus diindahkan dalam masyarakat.
Aturan  tentang  kecermatan  terdiri  atas  dua kelompok, yakni:
a) Aturan-aturan  yang  mencegah  orang  lain terjerumus dalam bahaya, dan
b) Aturan-aturan  yang  melarang  merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

## 2) Karakteristik Kontrak
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa hukum  kontrak  merupakan  hal  bagian  hukum bagi  pengaturan  bersama.  Hukum  ini menyoroti  komitmen  untuk  melakukan komitmen  sendiri  (self  imposed  obligation). Kesepakatan  merupakan  indikasi  (opportunity of  agreement)  dan  kebebasan  berpikir  untuk memilih (opportunity of decision).

## 3) Asas-asas Hukum Kontrak
Fungsi  asas-asas  hukum  yaitu  untuk  menjaga standar  nilai  (waardenmaatstaven)  atau  tolak ukur yang terdapat di dalam norma-norma.
a) Asas  Kebebasan  Berkontrak  (freedom  of contract) Yaitu  para  pihak  bebas  masing-masing membuat perjanjian dan bebas mengikatkan diri dengan siapa saja yang diinginkannyaa.
b) Asas Konsensualisme (concensualism) Yaitu  perjanjian  yang  terbentuk  adanya pertemuan kehendak (consensus) dari pihak- pihak.
c) Asas  Kepastian  Hukum  (pacta  sunt servanda) Asas  kepastian  hukum  disebut  juga  asas pacta  sunt  servanda  yaitu  asas  yang berhubungan dengan akibat perjanjian.
d) Asas Itikad Baik (good faith) Asas  itikad  baik  terdapat  dalam  Pasal  1338 ayat (3) KUHPerdata yaitu “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itika d baik.”
e) Asas Kepribadian (personality) Asas kepribadian yaitu asas yang
menentukan seseorang yang akan melakukan dan/  atau  membuat  kontrak  hanya  untuk kepentingan perseorangan saja.

## 4) Asas-asas Hukum Perikatan Nasional
Disamping  kelima  asas  yang  telah  diuraikan diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada  tanggal  17-19  Desember  1985  telah berhasil  dirumuskannya  delapan  asas  hukum perikatan nasional, yaitu:
a) Asas Kepercayaan Asas  kepercayaan  mengandung  pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian  akan  memenuhi  setiap  prestasi yang  diadakan  diantara  mereka  dibelakang hari.
b) Asas Persamaan Hukum Asas  persamaan  hukum  mengandung maksud  bahwa  subjek  hukum  yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan,  hak  dan  kewajiban  yang  sama dalam hukum.
c) Asas Kesimbangan Asas  keseimbangan  yaitu  asas  yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
d) Asas  Kepastian  Hukum  Perjanjian  sebagai figur  hukum  mengandung  kepastian hukum.
e) Asas Moralitas Asas  moral  ini  terikat  dalam  perikatan wajar,  yaitu  suatu  perbuatan  sukarela  dari seseorang  tidak  dapat  menuntut  hak baginya  untuk  menggugat  prestasi  dari pihak debitur.
f) Asas Kepatutan Asas  kepatutan  tertuang  dalam  Pasal  1339
KUHPerdata.  Asas  ini  berkaitan  dengan ketentuan  mengenai  isi  perjanjian  yang diharuskan  oleh  kepatutan  berdasarkan sifat perjanjiannya.
g) Asas Kebiasaan Asas  ini  dipandang  sebagai  bagian  dari perjanjian.
h) Asas Perlindungan Asas  perlindungan  adalah  antara  debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu  adalah  pihak  debitur  karena  pihak  ini berada pada posisi yang lemah.
C. Lahirnya Perjanjian Jual Beli Menurut Hartono Soerjopratikno: “Secara garis besar  dan  runtut  perjanjian  jual  beli  adalah salah  satu  jenis  pengertian  jual  beli.  Perjanjian jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  perdagangan dimana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang tunai dalam arti alat pembayaran yang  sah.  Dalam  Bugerlijk  Wetboek  istilah biaya memiliki arti penting yang tidak memihak namun  dalam  Pasal  1457  B.W,  istilah  harga tidak  boleh  berarti  sesuatu  selain  jumlah  alat pembayaran yang sah. Agar perjanjian menjadi sah, objek perjanjian harus:
a) Bisa ditentukan
b) Bisa diperdagangkan (diizinkan)
c) Kemungkinan selesai
d) Bisa dihargai dengan uang tunai
D. Barang  yang  Diperdagangkan  Dalam Perjanjian Jual Beli Terdapat  di  dalam  Pasal  1332  KUHPerdata, yaitu  bahwa  hanya  barang-barang  yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Contoh barang yang diperdagangkan  dalam  perjanjian  jual  beli adalah  rumah,  tanah,  perusahaan,  mobil, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya.

## E. Obyek Jual Beli
Objek  jual  beli  adalah  sebuah  pencapaian (prestasi),  artinya  sesuatu  yang  harus  dipenuhi oleh  dealer  (penjual)dalam  setiap  persetujuan (perjanjian) atau sebaliknya, objek perdagangan
(jual  beli)  adalah  produk  (barang)dan  biaya (harga).  Produk  (barang)  adalah  sumber  daya sebagai  barang  material  dan  barang  tidak penting,  baik  barang  portabel  maupun  barang tak bergerak.

## F. Isi Perjanjian
Isi dalam perjanjian tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1) Sebuah kata-katanya harus jelas, dan
2) Kata-kata  yang  tidak  memuaskan  (jelas) menyebabkan pemahaman yang berbeda.
Misalnya,  ketika  kita  membeli  tanah,  semuanya harus  diungkapkan  secara  jelas  dalam  surat perjanjian yang ditunjukkan dengan kesepakatan antara  dua  pihak.  Jika  di  kemudian  hari  terjadi hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  misalnya  ada klaim  dalam  pertukaran  atau  barang  dagangan yang  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan,  ini  bisa menjadi  bukti  nyata  untuk  mencatat  klaim  dan menyatakan  perbandingan  secara  hukum perdata.

## G. Terjadinya Perjanjian Jual Beli
Kesepakatan  (perjanjian)  jual  beli  untuk  situasi ini  terdapat  dalam  Pasal  1458  Common  Code (KUH Perdata), yaitu "Jual beli dianggap sudah terjadi  dengan  dua  pihak,  setelah  menyepakati item dan biaya, walaupun item (barang/kebendaan)  belum  diserahkan,  atau biayanya bel um dibayar” .
Gambar 1. Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

## H. Ganti Rugi
Sebab  munculnya  ganti  rugi  (remunerasi) adalah:
a) Ganti rugi (remunerasi)karena wanprestasi
b) Ganti  rugi  (remunerasi)  karena  tindakan yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 Common Code (KUH Perdata).

## I. Risiko
Resiko  adalah  komitmen  untuk  menanggung kerugian  yang  disebabkan  oleh  suatu  peristiwa diluar  kesalahan  salah  satu  pihak.  Resiko perdagangan (jual beli) dibedakan menjadi:
1) Jika  obyek  jual  beli  adalah  suatu  hal  yang pasti,  maka  resiko  (kerugian)  berpindah kepada pembeli sejak terjadinya kesepakatan.
2) Jika  obyek  (barang)  tersebut  barang timbangan  dan  timbangan,  resiko  tetap  di tangan  penjual  sampai  penyerahan  barang kepada pembeli.

## J. Para Pihak dalam Jual Beli
1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, yaitu:
a) Hak  untuk  mendapatkan  angsuran/ pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan sehubungan  dengan  keadaan  dan  nilai tukar barang atau jasa dan produk yang diperdagangkan.
b) Pilihan  untuk  mendapatkan  asuransi/ perlindungan  hukum  yang  sah  dari perbuatan  pembeli  (konsumen)  yang berkelakuan buruk.
c) Pilihan  untuk  melakukan  perlindungan diri  dengan  benar  dalam  penyelesaian perdebatan  pembeli  yang  sah  secara hukum.
d) Pilihan  untuk  memulihkan  nama  baik secara  sah  apabila  kerugian  pembeli (konsumen)  tidak  disebabkan  oleh produk  (barang)  dan  jasa  yang diperdagangkan
2. Hak dan Kewajiban Konsumen
Kebebasan (hak) pembeli diatur dalam Pasal 4
Peraturan no. 8 tahun 1999, yaitu:
a) Pilihan untuk kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan dalam mengkonsumsi barang dagangan dan keuntungan tambahan
b) Pilihan  untuk  memilih  barang  dagangan serta  administrasi  dan  untukmemperoleh produk  tersebut  dan  manfaat  tambahan
sesuai  skala  pertukaran  dan  kondisi  dan sertifikasi yang dijamin
c) Pilihan untuk data yang benar, jelas dan sah sehubungan  dengan  kondisi  dan  jaminan produk atau potensi manfaat
d) Pilihan  untuk  mengetahui  perspektif  dan keluhan  mereka  tentang  produk  serta administrasi yang digunakan.
e) Pilihan  untuk  mendapatkan  promosi, keamanan,  dan  upaya  untuk  menentukan pertanyaan asuransi pembeli dengan tepat
f) Hak untuk persiapan dan instruksi pembeli
g) Pilihan untuk ditangani atau dilayani secara akurat dan benar dan tidak merugikan
h) Hak  istimewa  yang  dikelola  dalam pengaturan  peraturan  dan  pedoman  yang berbeda.
i) Komitmen  Pembeli  (Pasal  5  Peraturan Asuransi Nasabah)
j) Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  dan teknik  data  untuk  penggunaan  atau penggunaan  produk  serta  administrasi, untuk keamanan dan kesejahteraan.
k) Memiliki  niat  jujur  dalam  melakukan pertukaran  untuk  perolehan  produk  atau potensi keuntungan.
l) Membayar  seperti  yang  ditunjukkan  oleh skala swapping yang disepakati.
m) Ikuti  upaya  yang  sah  untuk  menyelesaikan pertanyaan asuransi pembeli dengan tepat.

## Kesimpulan
1) Kesepakatan  (perjanjian)  jual  beli  adalah kesepakatan  (perjanjian)  yang  umumnya dipegang  di  antara  individu-individu setempat  (masyarakat).  Jenis  pemahaman perjanjian  jual  beli  adalah  perkembangan hak istimewa dan komitmen dari dua pihak, yang  menjamin  satu  sama  lain,  khususnya penjual dan pembeli.
2) Asas-asas Hukum Kontrak a) Freedom  of  contract  (Asas  Kebebasan Berkontrak)
b) Consensualisme (Asas Konsensualisme)
c) Pacta  sunt  servanda  (Asas  Kepastian Hukum)
d) Good Faith (Asas Itikat Baik)
e) Personality (Asas Kepribadian/
Karakter
3) Asas-asas Hukum Perikatan Nasional.
a) Asas Kepercayaan
b) Asas Persamaan Hukum
c) Asas Kesimbangan
d) Asas Kepastian Hukum
e) Asas Moralitas
f) Asas Kepatutan
g) Asas Kebiasaan
h) Asas Perlindungan
4) Para Pihak dalam Jual Beli a) Hak  dan  Kewajiban  Pelaku  Usaha (pedagang). Hak Pelaku Usaha tercantum  didalam  Pasal  6  UU  No.  8 Tahun 1999, yaitu:
1. Hak  untuk  menerima  pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum
3. Hak  untuk  melakukan  pembelaan diri sepatutnya.
b) Hak  dan  Kewajiban  Konsumen. Kebebasan  (hak)  pembeli  diatur  dalam Pasal  4  Peraturan  no.  8  tahun  1999,
yaitu:
1. Pilihan untuk
kenyamanan,
keamanan, dan kesejahteraan dalam mengkonsumsi barang dagangan dan keuntungan.
2. Pilihan  untuk  memilih  barang dagangan serta administrasi.
3. Pilihan untuk data yang benar, jelas dan sah tentang produk. 4. Pilihan untuk mengetahui perspektif  dan  keluhan  tentang produk. 5. Pilihan untuk mendapatkan promosi.
6. Hak  untuk  persiapan  dan  instruksi pembeli.
7. Pilihan  untuk  ditangani  atau dilayani secara akurat.
8. Hak  istimewa  yang  dikelola  dalam pengaturan peraturan.
9. Komitmen Pembeli.
10. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk dan teknik data untuk penggunaan produk.
11. Memiliki niat jujur dalam melakukan pertukaran produk.
12. Membayar  seperti  yang  telah disepakati.
13. Ikuti  upaya  yang  sah  untuk menyelesaikan asuransi.

## Daftar Pustaka
Asyhadie, Z. (2012). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya  di  Indonesia  (Edisi Revisi).
Gautama,  S,  (1976).  Kontrak  Dagang Internasional. Alumni: Bandung.
Ichsan,  A.  (1986). Dunia  usaha  Indonesia:  segi hukum,  segi  manajemen,  struktor/bentuk hukum,  kebijaksanaan  pemerintah .  Pradnya Paramita.
Masjchoen,  Sri,  S,  Sofwan.  (1980).  Hukum Jaminan  di  Indonesia  Pokok-Pokok Hukum  Jaminan  dan  Perorangan.
Yogyakarta: Liberty Offset.
Mertokusumo,    S.  (1999).  Mengenal  Hukum Suatu  Pengantar.  cetakan  kedua,  Liberty: Yogyakarta, 1999.
Prodjodikoro,  W.  (1956). Perbuatan  melanggar hukum,  dipandang  dari  sudut  hukum  perdata . Vorkink-van Hoeve.
Ray,  L.G,  Widjaya,  (2003).  Merancang  suatu Kontrak  (Contract  Drafting),  Teori danPraktek,  Edisi  Revisi,  Megapoint, Kesaint Blanc: Bekasi Timur.
Salim,  H.  S.  (2021). Hukum  kontrak:  Teori  dan teknik penyusunan kontrak . Sinar Grafika.
Soerjopratiknjo, H. (1982). Aneka perjanjian jual- beli .  Seksi  Notariat,  Fakultas  Hukum, Universitas Gadjah Mada.
Subekti.  (1987).  Hukum  Perjanjian,  intermasa. Jakarta.
Subekti.  (1990).  Hukum  Perjanjian.  Cet.  XII, Intermasa: Jakarta.
Tim  Naskah  Akademik  BPHN.  (1985). Lokakarya  Hukum  Perikatan,  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Jakarta Widjaja, G., & Yani, A. (2000). Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .