Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pekarangan Tempat Ibadah Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu sebagai Objek Wisata Religi
Fitri Elfiani a , Siska Amelya b , Namiroh c
a Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: fitri.elfiani94@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: siskajamil25@gmail.com c Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: namiroh454@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 08-09-2023
Revised     : 28-11-2023 Accepted : 30-11-2023 Published  : 30-11-2023

## Keywords:
Religious tourism
MAMIC Rokan Hulu Street vendors
Local regulation Rokan  Hulu  Regency  Regional  Regulation  Number  2  of  2022 concerning  Amendments  to  Regional  Regulation  Number  2  of  2019 concerning  Public  Order  in  Article  16  paragraph  (1)  states  "Every person  or  body  is  prohibited  from  selling  on  roads,  sidewalks,  parks, public  places,  grounds  of  places  of  worship  and/or  other  places  or outside  places  specifically  designated  for  selling.”  It  is  a  dilemma  for people  who  become  street  vendors  in  the  Rokan  Hulu  Islamic  Center Worship Yard. On the one hand, the community has the opportunity to improve the regional economy, on the other hand, regulations limit the community from improving the economy. The aim of this research is to determine  the  implementation  of  Rokan  Hulu  Regency  Regional Regulation  Number  2  of  2022  concerning  Public  Order  towards  street vendors in the yard of the Islamic Center of Rokan Hulu Regency as a religious  tourist  attraction,  then  to  determine  the  obstacles  in implementing Rokan Hulu Regency Regional Regulation Number 2 of 2022  concerning  Public  Order  for  street  vendors  in  the  yard  of  the Islamic Center place of worship in Rokan Hulu Regency as a religious tourist attraction, as well as to find the best solution for street vendors in the yard of the Islamic Center place of worship in Rokan Hulu Regency as  a  religious  tourist  attraction.  This  research  is  empirical  juridical research.  Based  on  the  research  results,  the  implementation  of  the Regional Regulation on Public Order for Street Vendors in the yard of the Islamic Center place of worship in Rokan Hulu Regency has been carried  out  well.  Previously,  there  were  no  significant  obstacles  to  the implementation  of  the  Regional  Regulation,  it's  just  that  previously there was no firm action from the regional government/Islamic Center management  regarding  street  vendors'  selling  activities.  The  solution given  is  that  street  vendors  are  disciplined  and  then  given  facilities  to sell under the management of the local government or MAMIC Rohul management .
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Informasi Artikel

## Abstrak
Histori Artikel: Diterima     : 08-09-2023
Direvisi      : 28-11-2023 Disetujui : 30-11-2023 Diterbitkan : 30-11-2023

## Kata Kunci:
Wisata religi
MAMIC Rokan Hulu
Pedagang kaki lima Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Nomor 2 Tahun 2022 tentang  Perubahan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2019  tentang Ketertiban  Umum  di  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  menyebutkan  “Setiap orang  atau  badan  dilarang  berjualan  di  jalan,  trotoar,  taman,  tempat umum,  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah  dan/atau  tempat  lainnya atau  di  luar  tempat  yang  khusus  diperuntukkan  untuk  berjualan.” Menjadi  dilema  bagi  masyarakat  yang  menjadi  PKL  di  lingkungan pekarangan  tempat  ibadah Islamic Centre Rokan  Hulu,  di  satu  sisi masyarakat  mendapat  peluang  untuk  meningkatkan  perekonomian daerah,  di  sisi  lain  aturan  membatasi  masyarakat  untuk  meningkatkan perekonomian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi, kemudian untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di lingkungan  perkarangan  tempat  ibadah Islamic Centre Kabupaten Rokan  Hulu  sebagai  objek  wisata  religi,  serta  untuk  mencari    solusi terbaik  untuk  pedagang  kaki  lima  di  lingkungan  pekarangan  tempat ibadah Islamic Centre Kabupaten  Rokan  Hulu  sebagai  objek  wisata religi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Perda tentang Ketertiban Umum terhadap PKL  di  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic Centre
Kabupaten  Rokan  Hulu  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Sebelumnya memang  tidak  terdapat  hambatan  yang  signifikan  terhadap implementasi Perda tersebut, hanya saja sebelumnya tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah/pengelola Islamic Centre terhadap aktifitas berjualan  PKL.  Solusi  yang  diberikan  yaitu,  PKL  ditertibkan  dan kemudian  diberikan  fasilitas  untuk  berjualan  di  bawah  pengelolaan pemerintah daerah atau pengelola MAMIC  Rohul.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  sumber  daya  alam  yang  sangat  beragam, menarik  dan  bermanfaat.  Di  samping  itu,  Indonesia  juga  memiliki  potensi  keragaman  yang luar biasa dari segi budaya, adat istiadat, kesenian, bahasa, serta keragaman agama yang dapat menarik  perhatian  manusia.  Semua  sumber  daya  alam  dan  potensi  keragaman  yang  ada  di Indonesia dapat bernilai ekonomis melalui jalur pariwisata. Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Riau  dengan  ibu  kotanya  Pasir  Pengaraian. Kabupaten Rokan Hulu yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk memiliki 632 masjid, 66 mushalla,  108  surau  suluk  dan  593  langgar  merupakan  tempat  ibadah  yang  tersebar  di  16
kecamatan  yang  ada  di  kabupaten  Rokan  Hulu 1 .  Dari  ribuan  tempat  ibadah  tersebut,  Rokan Hulu  memiliki  satu  masjid  besar  sebagai  simbol  dan  pusat  pembinaan  umat  Islam  tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Masjid megah ini diberi nama Masjid Agung Madani Islamic Centre (MAMIC) yang lebih sering dikenal dengan sebutan Islamic Centre Rohul, berdiri megah di tengah kota dekat dengan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. MAMIC Rokan Hulu diresmikan penggunaannya  di  hari  Jumat  tanggal  25 Sya’ban 1431 H,  bertepatan  pada  tanggal  06    Agustus    2010    M    oleh    bupati    Rokan  Hulu    Drs.    H. Achmad,  M.  Si. 2
MAMIC  Rokan  Hulu  yang  berdiri  megah  ini  di  lengkapi  dengan  ornamen  dan dekorasi yang diperoleh dari dalam dan luar negeri. Inilah yang membuat aktivitas ibadah dan keagamaan lainnya di MAMIC Rokan Hulu menjadi nyaman. MAMIC Rokan Hulu ini pada tahun 2015 dinobatkan menjadi Masjid Agung percontohan terbaik di Indonesia. Dasar hasil penilaian  masjid  terbaik  ini  dilakukan  oleh  Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, berdasarkan keputusan Dewan Penilai Masjid Agung Percontohan Nomor 01/DPM.MA/XI/2015,  tentang  penetapan  Masjid  Agung  Percontohan  Tingkat  Nasional Tahun  2015,  diketuai  Prof  Dr.  H.  Ahmad  Satori,  Masjid  Agung  Madani  Rohul  menjadi meraih terbaik dari kategori Masjid Agung Percontohan Paripurna di Indonesia 3 .
Sebagai  salah  satu  mesjid  terbaik  tingkat  nasional,  MAMIC  Rokan  Hulu  juga menjadi  tujuan  wisata  religi  dari  berbagai  umat  muslim  di  nusantara,  bahkan  ada  beberapa wisatawan dari negara tetangga yang sengaja untuk berwisata religi ke MAMIC Rokan Hulu. Pariwisata  merupakan  salah  satu  industri  yang  mampu  memberikan  pertumbuhan  ekonomi secara  cepat  bagi  suatu  negara  penerima  wisatawan  dalam  hal  kesempatan  kerja, meningkatkan  pendapatan,  meningkatkan  taraf  hidup  dan  dalam  mengaktifkan  sektor-sektor lainnya. 4 Menjadi  objek  wisata  religi  membuat  masyarakat  Pasir  Pengaraian  dan  sekitarnya mencoba  mencari  peruntungan  dengan  cara  berdagang  di  lingkungan  pekarangan  MAMIC
1 Maidiana  Sari,  “Pengaruh  Objek  Wisata  Religi  Masjid  Agung  Madani  Islamic  Centre  Rokan  Hulu  terhadap Pendapatan Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), 5.
2 Eltina  Destriana,  Arif  Rifa’I  Harahap,  “Pengaruh  Keberadaan  Objek  Wisata  Islamic  Centre  Terhadap Pengembangan  UKM  (Usaha  Kecil  Menengah)  Pematang  Baih  Pasirpangaraian”, Jurnal  Valuta Vol.  6  No.  2 (2020): 121, https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/6815/3222.
3 “Mesjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu”, diakses 5 April 2023, http://www.riaudailyphoto.com/2016/09/mesjid-agung-madani-islamic-centre.html
4 Ibnu Ulya. S, “Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Wisata Religi Islamic Centre di Rokan Hulu Tahun 2018 - 2022”, JOM FISIP Vol. 9 Edisi II (2022): 2, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/33731/32424.
Rokan Hulu, dagangan yang disuguhkan bermacam-macam, mulai dari makanan khas Rokan Hulu,  cendramata  seperti  kaos,  gantungan  kunci  dan  sebagainya  sebagai  buah  tangan  dari Rokan  Hulu,  makanan  ringan  dan  setengah  berat  serta  minuman  bagi  para  wisatawan  yang berkunjung, serta pakan ternak untuk burung merpati dan ikan hias yang ada di pekarangan MAMIC tersebut yang bisa diberikan wisatawan.
Namun di sisi lain, merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun  2022  tentang  Perubahan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Ketertiban Umum  bahwa  di  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang  atau  badan dilarang  berjualan  di  jalan,  trotoar,  taman,  tempat  umum,  lingkungan  pekarangan  tempat ibadah  dan/atau  tempat  lainnya  atau  di  luar  tempat  yang  khusus  diperuntukkan  untuk berjualan.” Menjadi dilema bagi masyarakat, di satu sisi masyarakat mendapat peluang untuk meningkatkan  perekonomian  daerah,  di  sisi  lain  aturan  membatasi  masyarakat  untuk meningkatkan  perekonomian  tersebut.  Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan hukum yang hidup ( the living law ) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dan  saling  mempengaruhi,  sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom 5 .
Peraturan  daerah  (Perda)  merupakan  mekanisme  bagi  pemerintah  pusat  untuk mengalihkan kewenangan kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, peraturan daerah  juga  diperlukan  sebagai  peraturan  tambahan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.  Tujuan  utama  Perda  adalah  untuk  membentuk  masyarakat,  mencapai  kemandirian daerah,  dan  menetapkan  peraturan  perundang-undangan,  peraturan,  dan  kebijakan  daerah yang bersifat umum, seperti berpihak pada kepentingan penduduk dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, prinsip lingkungan, dan budaya 6 . Perda diharapkan menjadi mekanisme yang ampuh  dari  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  masyarakatnya.  Kata  "mekanisme" menunjukkan bahwa pelaksanaan lebih dari sekedar tindakan sederhana; merupakan kegiatan
5 Elmayanti,  Mukhlis  R,  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Melalui  Konsep Restorative Justice di  Kabupaten  Rokan  Hulu  Provinsi  Riau, Riau  Law  Journal 6,  No.  2  (2022):  213, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907.
6 Bungaran  Antonius  Simanjuntak, Dampak  Otonomi  Daerah  Di  Indonessia:  Merangkai  Sejarah  Politik  dan Pemerintahan Indonesia (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 28
yang  direncanakan  secara  cermat  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  guna  mencapai tujuan kegiatan tersebut 7 .
Penegakan hukum terhadap Perda dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun 2015:  “Satuan  polisi  pamong  praja  dibentuk  untuk  menegakkan  Perda  dan  Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat”.  Satpol  PP  mempunyai  kewenangan:  a.  melakukan  tindakan  penertiban  non- yustisial terhada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas  Perda  dan/atau  Perkada;  b.  menindak  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat;  c.  melakukan  tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  Perkada;  dan  d.  melakukan  tindakan  administratif  terhadap warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas  Perda dan/atau Perkada 8 .
Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang  Ketertiban  Umum  terhadap  pedagang  kaki  lima  di  lingkungan  pekarangan  tempat ibadah Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu  sebagai  objek  wisata  religi;  hambatan  dalam implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Ketertiban  Umum  terhadap  pedagang  kaki  lima  di  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi ;serta solusi terbaik untuk pedagang kaki lima di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu  sebagai  objek  wisata  religi.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris terhadap  efektifitas  hukum,  yakni  penelitian  yang  membahas  bagaimana  hukum  beroperasi dalam  masyarakat.  Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  hukum  itu  berlaku  dalam masyarakat,  yaitu:  (1)  kaidah  hukum/peraturan  hukum  itu  sendiri;  (2)  petugas/penegak hukum; (3) sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat. 9
7 Arifin Tahir , Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bandung: Alfabeta, 2014), 54.
8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9 Sofian  Efendi, Membangun  Budaya  Birokrasi  untuk  Good  Governance.  Lokakarya  Reformasi  Birokrasi (Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, 2005), 11.
Dilihat  dari  sifat  penelitian  maka  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskritif  yaitu  memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang suatu masalah yang akan diteliti 10 .
Adapun  alasan  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  PKL  di lingkungan  pekarangan  MAMIC  Rokan  Hulu  adalah  karena  merupakan  salah  satu  pusat perekonomian  di  Rokan  Hulu,  karena  berupa  objek  wisata  religi  dan  banyaknya  PKL  yang berjualan di lingkungan pekarangan MAMIC Rokan Hulu tersebut. Secara umum ketertiban umum dapat dikatakan suatu keadaan tertib atau tertib yang tidak menyimpang dari tatanan yang  telah  ada.  Berdasarkan  Perda  Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor  2  Tahun  2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan ketertiban  umum  adalah  suatu  keadaan  dimana  pemerintah  daerah  dan  rakyat  dapat melakukan  kegiatan  secara  tertib  dan  teratur.  Pengaturan  mengenai  ketertiban  umum  yang dibuat  pemerintah  daerah  melalui  peraturan  daerah  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan publik. Sementara itu, implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang dikerjakan setelah undang-undang  (peraturan)  ditetapkan  dan  dana  disediakan  untuk  membiayai  implementasi tersebut.  Implemetasi  kebijakan  publik  mempunyai  pengaruh  dan  dampak  yang  cukup  luas terhadap  suatu  kehidupan  bermasyarakat.  Pengaruh  tersebut  diakibatkan  oleh  banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu implementasi kebijakan publik. 11 Peraturan daerah itu sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia. Peraturan  daerah  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu teori kebijakan publik dan juga teori good governance . Kebijakan  publik  disebut  juga  dengan public  policy ,  yaitu  suatu  aturan  yang  mengatur kehidupan  bersama  yang  harus  ditaati  dan  berlaku  mengikat  seluruh  warganya.  Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. 12 Sedangkan good  governance diterjemahkan  sebagai  pemerintahan  yang  dapat  dipercaya, pemerintahan  yang  baik,  manajemen  pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggung  jawab,  ada yang secara sempit dipahami sebagai lapisan bersih politik. 13
10 Zainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 32.
11 Rino Subangkit, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat  (Studi  Pada  Relokasi  PKL  di  Sentra  Ikan  Bulak  Kecamatan Bulak, Kota Surabaya)”,  Publika (Vol. 4, Issue 1). 2016:,1-15,  https://doi.org/10.26740/publika.v4n1.p%25p.
12 Uddin B. Sore, Sobirin, Kebijakan Publik (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 49.
13 Sofian Efendi, Op.Cit , 15.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni dari populasi dan sampel melalui kuesioner dan wawancara;  (2)  Data  Sekunder,  yaitu  data  dari  bahan  hukum,  bisa  berupa  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan  lain-lain;  (3)  Data  Tersier,  yaitu  data-  data yang  diperlukan  dari  sumber  lain  yang  dapat  mendukung  data  primer  dan  data  sekunder, misalnya data dari kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan juga kuesioner dengan cara total sampling . 14
Penelitian terdahulu berkaitan dengan Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu  diantaranya:  1.  Maidiana  Sari  (2018):  “Pengaruh  Objek  Wisata  Religi  Masjid  Agung Madani Islamic Centre Rokan  Hulu  terhadap  Pendapatan  Pedagang  Ditinjau  Menurut Perspektif  Ekonomi  Syariah”,  2.  Eltina  Destriana,  Arief  Rifa’i  Harahap  (2020):  “Pengaruh Keberadaan  Objek  Wisata Islamic Centre terhadap  Pengembangan  UKM  (Usaha  Kecil Menengah)  Pematang  Baih  Pasir  Pangaraian”,  3.  Suendah  Jutari  Putri  (2020):  “Arahan Pengembangan  Wisata  Religi  Mesjid  Agung  Madani Islamic Center Pasir  Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu”, 4. Ibnu Ulya. S (2022): “Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Wisata Religi Islamic Centre di Rokan  Hulu  Tahun  2018-2022”.  Dari  penelitian  terdahulu,  belum  ada  peneliti  yang mengaitkan  wisata  religi  MAMIC  Rokan  Hulu  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan Hulu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2019 tentang Ketertiban Umum.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN  2022  TENTANG  KETERTIBAN  UMUM  TERHADAP  PEDAGANG  KAKI LIMA  DI  LINGKUNGAN  PEKARANGAN  TEMPAT  IBADAH ISLAMIC CENTRE

## KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI OBJEK WISATA RELIGI
Sebuah  peraturan  perundang-undangan  akan  menjadi  baik  apabila  pelaksanaannya dapat terimplementasikan dengan baik pula. Implementasi itu sendiri sering diartikan sebagai pelaksanaan  ataupun  penerapan. 15 Implementasi  peraturan  perundang-undangan  memang sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain tidak berjalan maksimal seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu perlu adanya
14 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Kencana, 2018),
21.
15 KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi.
petugas  yang  berwenang  untuk  penegakan  hukum  dari  setiap  peraturan.  Apakah  hukum  itu baik  atau  berbahaya  bergantung  pada  apakah  itu  memberi  orang  kesenangan  atau  menyia- nyiakannya, dan kepuasan ini harus dirasakan oleh semua orang. Namun, jika tidak mungkin untuk  mencapainya,  upaya  dilakukan  untuk  menjamin  bahwa  kesenangan  dinikmati  oleh sebanyak  mungkin  orang  di  masyarakat,  menghasilkan  kenikmatan  terbesar  dari  jumlah terbesar. 16 Ketertiban umum merupakan kondisi di mana masyarakat berjalan dalam suasana yang  aman,  damai,  dan  teratur. 17 Berdasarkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Rokan Hulu  (Rohul)  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Ketertiban  Umum  sebagaimana  telah  diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2022 petugas awal yang berwenang dalam penegakan hukum terkait ketertiban umum ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pedagang kaki lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang  juga  sekaligus  produsen.  Ada  yang  menetap  pada  lokasi  tertentu,  ada  yang bergerak  dari  tempat  satu  ke  tempat  yang  lain  (menggunakan  pikulan,  kereta  dorong) menjajakan  bahan  makanan,  minuman  dan  barang-barang  konsumsi  lainnya  secara  eceran. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. 18 Sementara itu,  menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor  2  Tahun  2019  tentang Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 bahwa  yang  di  maksud  dengan  pedagang  kaki  lima  yang  selanjutnya  disingkat  PKL  adalah pelaku  usaha  yang  melakukan  usaha  perdagangan  dengan  menggunakan  sarana  usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
Sektor informal muncul ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisasi. Kemunculan  PKL  sebagai  sektor  informal  ini  juga  sebagai  bukti  bahwa  pemerintah  tidak memberi  mereka  kesempatan  kerja  yang  cukup. 19 Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  PKL
16 Chyntia  Hadita,  Susi  Dwi  Harijanti,  “Hakikat  Otonomi  Daerah  yang  Luas,  Nyata  dan  Bertanggung  Jawab dalam Perspektif Utilitarianisme”, Riau Law Jurnal 6, No. 2 (2022): 200, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962.
17 Annisa Rahmadanita, “Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik”, Jurnal Tata Pamong Vol. 5 No. 1 (2023): 81, https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656.
18 David Cardona, Strategi Komunikasi Pembagunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima ( Jakarta : Scopindo Media Pustaka, 2020), 9.
19 Ibid.
memiliki  andil/peran  penting  dalam  meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  bahkan  PKL dapat  membantu  pemerintah  setempat  dalam  mengurangi  angka  pengangguran  di  tengah- tengah masyarakat. Di lain sisi, PKL juga dapat memberikan dampak negatif bagi keindahan sebuah  daerah/kota  apabila  tidak  di  fasilitasi  wadah  dalam  hal  pengelolaannya,  misalnya dapat  menyebabkan  kemacetan  lalu  lintas,  lingkungan  yang  kumuh  dan  ketidakteraturan  di tempat-tempat tertentu, seperti yang terjadi di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan salah satu objek wisata religi di Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pariwisata religi/halal,  implementasi  industri  pariwisata  di  Rokan  Hulu  sudah  dalam  praktiknya, disesuaikan dengan adat dan budaya setempat, selain itu berdasarkan syariat Islam. 20
Perda tentang ketertiban umum ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat tertib dan  teratur  dengan  cara  mematuhi  peraturan  yang  telah  disahkan.  Selain  itu,  tujuan  lainnya agar  terciptanya  rasa  aman,  damai,  lingkungan  yang  sehat  dan  juga  bersih.  Dari  hasil wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  PKL  di  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu bahwa para PKL sebenarnya mengetahui dengan jelas larangan untuk berjualan di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan  Hulu,  akan  tetapi  karena  tidak  adanya  tindakan  yang  tegas  dari  pemerintah  daerah Kabupaten  Rokan  Hulu  maka  para  PKL  tersebut  tetap  melanjutkan  aktivitas  berjualannya dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat bahwa Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu bukan hanya sebagai salah satu pusat peradaban agama Islam, tetapi juga  sebagai  budaya,  ekonomi,  dan  berbagai  kegiatan  lainnya,  karena Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu  dilengkapi  dengan  berbagai  fasilitas  seperti  adanya  radio  daerah, poliklinik,  aula  serbaguna,  dan  ditambah  dengan  menara  setinggi  99  M  yang  bisa  di  naiki sebagai  daya  tarik  wisatawan.  Sehingga  hampir  setiap  pekan  atau  bahkan  setiap  hari  ada berbagai  kegiatan  atau  acara  besar  di  lingkungan Islamic Centre Kabupaten  Rokan  Hulu, misalnya acara seminar, pelantikan, acara milad berbagai organisasi, wisuda/perpisahan, dan lain sebagainya. Hal itu semua yang memicu PKL untuk berjualan di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu.
Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun  2022  tentang  Ketertiban  Umum  terhadap  pedagang  kaki  lima  di  lingkungan
20 Syukri Rosadi, “Potensi Pengembangan Wisata Halal Pelayanan Tambahan di Masjid Agung Islamic Centre Rokan  Hulu  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Umat”, Jurnal  Hukumah:  Jurnal  Hukum  Islam Vol.  6  No.  1 (2023): 82, http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v6i1.484.
pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek wisata religi bahwa  dari  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  penulis  selama  ini,  sejak  disahkannya  Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum belum ada tindakan tegas dari  pemerintah  daerah  terhadap  kegiatan  berjualan  PKL  di  lingkungan  pekarangan  tempat ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu. Namun, aktivitas berjualan para PKL tersebut masih  bisa  dikontrol  atau  dapat  dikatakan  aman  dan  terkendali.  Seperti  yang  disampaikan oleh  Ismail  salah  satu  personil  Satpol  PP  yang  bertugas  di  pos  jaga  MAMIC  Rohul “sebelumnya  aktivitas  berjualan  PKL  masih  bisa  dikontrol  dan  dapat  dikatakan  aman terkendali,  karena  petugas  Satpol  PP  yang  jaga  juga  menjalankan  tugas  sebagaimana mestinya” 21 .  Ada  berbagai  bentuk/macam  PKL  yang  berjualan  di  lingkungan  pekarangan tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu,  seperti  ada  yang  berjualan  dengan sepeda  motor  disertai  keranjang  di  bagian  belakang  motor,  ada  yang  berjualan  dengan gerobak yang bisa didorong, ada pula yang berjualan hanya dengan membawa keranjang yang bisa  dipegang  sambil  jalan  kaki  berkeliling  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu  menawarkan  beraneka  ragam  barang  dagangan  kepada pengunjung  dan  wisatawan.  Aktivitas  berjualan  para  PKL  tersebut  juga  tidak  terlalu mengganggu  kebersihan  di  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu.
Gambar 1. Berbagai bentuk/macam PKL yang berjualan di lingkungan pekarangan tempat ibadah MAMIC Rohul
Pemerintah  daerah  maupun  pengelola  Mesjid  Agung  Madani Islamic Centre Kabupaten  Rokan  Hulu  (MAMIC  Rohul)  memang  tidak  pernah  mengeluarkan  surat  edaran ataupun izin tertulis yang menyatanya PKL boleh melakukan aktifitas berjualan di lingkungan
21 Ismail (Personil Satpol PP di Pos Jaga MAMIC Rohul), Wawancara, 31 Juli 2023.
pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu.  Namun,  dengan  alasan masih  terkendalinya  aktivitas  berjualan  para  PKL  di  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu tersebut sehingga tidak dilakukan larangan bagi PKL untuk  berjualan,  sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Perda  Kabupaten Rohul  Nomor  2  Tahun  2019  yang  berbunyi  “Setiap  orang  atau  badan  dilarang  berjualan  di jalan,  trotoar,  taman,  tempat  umum,  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah  dan/atau  tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan” yang kemudian telah diubah dengan Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2022.
Seiring berjalannya waktu, aktivitas berjualan PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu ternyata semakin meningkat serta meresahkan bagi  sebagian  besar  masyarakat  Rokan  Hulu  maupun  bagi  pengunjung/wisatawan Islamic centre tersebut. Para PKL mulai berani mendirikan tenda-tenda seadanya, seperti yang terbuat dari kayu dengan beratapkan plastik terpal ataupun baliho bekas sehingga merusak keindahan dari  Mesjid  Agung  Madani Islamic Centre Kabupaten  Rokan  Hulu  tersebut.  Dengan banyaknya aktifitas berjualan PKL tersebut juga membuat sampah-sampah berserakan. Awal tahun 2023 Mesjid Agung Madani Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu mulai disorot dan menjadi perhatian masyarakat Rokan Hulu khususnya masyarakat di sekitaran Mesjid Agung Madani Islamic Centre karena pemeliharaan dan perawatan fasilitas serta aset di lingkungan Mesjid  Agung  Madani Islamic Centre Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  dianggap  tidak  terurus, terbengkalai,  dan  kurang  diperhatikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rohul.  Ditambah dengan  kondisi  aktivitas  berjualan  PKL  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  sehingga  para pengunjung/wisatawan  dari  luar  daerah  banyak  yang  menyayangkan  serta  merasa  kecewa dengan keadaan Mesjid Agung Madani Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Umi Hani  indikator  kepuasan  pengunjung  dapat  berdasarkan  lokasi Islamic ,  fasilitas Islamic dan juga  kenyamanan  berkunjung. 22 Setelah  banyaknya  kritikan,  masukan  dan  saran  dari masyarakat,  sekitar  awal  Juli  2023  pemerintah  daerah  Kabupaten  Rohul  menanggapi  hal tersebut dengan bertindak cepat, sehingga para PKL yang berjualan di lingkungan pekarangan tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu  mulai  ditertibkan.  Penegakan  hukum adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum
22 Umi Hani, “Analisis Kepuasan Pengunjung  Wisata Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu”, Hirarki Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Vol.01, No. 01 (2019): 5,
https://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki/article/view/82/37.
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 23 Sebagaimana perintah dari Pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yang kemudian telah diubah  dengan  Perda  Kabupaten  Rohul  Nomor  2  Tahun  2022  maka  sejak  pertengahan  Juli 2023  sampai  dengan  saat  sekarang  ini  tidak  ada  lagi  aktifitas  berjualan  para  PKL  di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun ada acara atau kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu,  para  PKL  tetap  tidak  diperbolehkan  lagi  untuk  berjualan  di lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu.  Para  PKL hanya  boleh  berjualan  di  luar  dari  pagar  Mesjid  Agung  Madani Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu. 24

## HAMBATAN  DALAM  IMPLEMENTASI  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN ROKAN  HULU  NOMOR  2  TAHUN  2022  TENTANG  KETERTIBAN  UMUM TERHADAP  PEDAGANG  KAKI  LIMA  DI  LINGKUNGAN  PEKARANGAN TEMPAT  IBADAH ISLAMIC CENTRE KABUPATEN  ROKAN  HULU  SEBAGAI OBJEK WISATA RELIGI
Berkaitan dengan hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Ketertiban  Umum  terhadap  pedagang  kaki  lima  di lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu  sebagai  objek wisata religi seperti yang disebutkan di atas bahwa sebenarnya tidak terdapat hambatan yang terlalu  signifikan  terhadap  implementasi  Pasal  16  ayat  (1)  Perda  tersebut 25 ,  meskipun  para PKL  sebenarnya  mengetahui  larangan  berjualan  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu, hanya saja sebelumnya tidak ada tindakan tegas dari pemerintah  daerah  terhadap  aktifitas  berjualan  para  PKL,  sehingga  para  PKL  tetap melanjutkan  aktivitasnya  demi  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Berkaitan  dengan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam hal ini adalah sebagai bagian organisasi perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban  umum,  ketentraman  masyarakat  serta  perlindungan  masyarakat 26 ,  juga  tidak kekurangan dalam jumlah personel. Ada 5 orang personel Satpol PP yang ditugaskan untuk
23 Apri  Irsandi,  Sudi  Fahmi,  Ardiansyah,  “Penerapan  Sanksi  terhadap  Pemilik  Warung  Remang  -  Remang  di Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Niara Vol. 16, No. 1 (2023): 75, https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13865.
24 Ridarmanto (Kepala Satpol PP & Damkar Kabupaten Rokan Hulu), Wawancara, 31 Juli 2023.
25 Ibid.
26 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.
keamanan di Mesjid Agung Madani Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian jika diperlukan  dalam  hal  implementasi  ataupun  penegakan  hukum  terhadap  Peraturan  Daerah Kabupaten Rokan Hulu personel Satpol PP bisa ditambahkan personel dari bidang penegakan peraturan  daerah,  sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam  Peraturan  Bupati  Rokan  Hulu Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Peran Satpol  PP  menjadi  sangat  penting  yaitu  sebagai  aktor  dalam  implementasinya  yaitu  dalam rangka  penegakan  peraturan  daerah  dan  mewujudkan  ketertiban  umum  dan  ketentraman umum. 27 Agar  perintah  Pasal  16  ayat  (1)  Perda  tentang  Ketertiban  Umum  tetap  dapat dilaksanakan dengan baik di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu, maka personel Satpol PP yang bertugas di kawasan Islamic centre tersebut harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, apalagi jika ada acara/kegiatan yang dilaksanakan di Mesjid Agung Madani Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu para PKL akan berdatangan untuk berjualan, pada waktu-waktu seperti ini sangat dibutuhkan pengamanan dari Satpol PP yang bertugas.

## SOLUSI  TERBAIK  UNTUK  PEDAGANG  KAKI  LIMA  DI  LINGKUNGAN PEKARANGAN  TEMPAT  IBADAH ISLAMIC CENTRE KABUPATEN  ROKAN HULU SEBAGAI OBJEK WISATA RELIGI
Dengan ditertibkannya PKL di lingkungan pekarangan tempat ibadah Islamic centre Kabupaten  Rokan  Hulu,  para  pengunjung/wisatawan  juga  ada  yang  mengeluhkan  tidak  ada tempat yang dekat untuk membeli makanan, minuman ataupun oleh-oleh. Sebenarnya diawal tahun 2014 Islamic centre Rohul juga dilengkapi dengan fasilitas mini market yang menjual berbagai minuman dan makanan kemasan, serta menjual berbagai oleh-oleh khas Rokan Hulu maupun  oleh-oleh  yang  menandakan/identik  dengan  Mesjid  Agung  Madani Islamic Centre Kabupaten  Rokan  Hulu.  Namun,  karena  ada  beberapa  hal  yang  dipertimbangkan,  sehingga fasilitas  mini  market  itupun  tidak  lagi  beroperasi  seperti  seharusnya.  Dari  penelitian  yang dilakukan  penulis,  menurut  penulis  fasilitas  mini  market  tersebut  harusnya  tetap  dijalankan, serta  di  tambahkan  fasilitas  bagi  PKL  untuk  berjualan  di  kawasan  Mesjid  Agung  Madani Islamic Centre Kabupaten  Rokan  Hulu.  Jika  aktifitas  berjualan  PKL  di  bawah  pengelolaan
27 Rahmi  Andini  Syamsuddin,  “Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  pp)  Kecamatan  Serpong  dalam Penertiban  Pedagang  Kakilima  (PKL)  di  Pasar  Serpong” ,  Jurnal  Ilmiah  Semarak Vol.  3  No.  1,  2020  :  8, http://dx.doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498.
MAMIC  Rohul  ataupun  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rohul,  maka  penulis  yakin  hal  itu akan meningkatkan perekonomian di Rokan Hulu.
Adapun  beberapa  faktor  yang  dapat  mendukung  terlaksananya  penertiban  PKL sekaligus guna peningkatan perekonomian diantaranya yaitu: 28
1. Peran pemerintah daerah dan kerjasama dinas terkait dalam melakukan upaya penataan dan penertiban PKL guna kepentingan bersama dan kesejahteraan PK;
2. Adanya program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan dalam bentuk penataan peremajaan  tempat  usaha  PKL,  peningkatan  kemampuan  berwirausaha  melalui bimbingan,  pelatihan,  dan  bantuan  permodalan,  promosi  usaha  pada event - event tertentu,  serta  berperan  aktif  dalam  penataan  PKL  agar  menjadi  lebih  tertib,  bersih, indah, dan nyaman;
3. Kooperatifnya PKL dalam mendukung adanya program penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah.
Solusi  yang  diberikan  untuk  aktifitas  berjualan  para  PKL  yaitu,  PKL  ditertibkan  dan kemudian  diberikan  fasilitas  untuk  berjualan  di  bawah  pengelolaan  pemerintah  daerah  atau pengelola MAMIC Rohul. Fungsi dari organisasi pengelola begitu penting dan kompleks. Jika organisasi tidak berjalan, maka objek wisata pun akan terbengkalai. 29 Masjid ini dinaungi oleh tiga  dinas  dalam  pengelolaannya  yaitu  Dinas  Cipta  Karya,  Dinas  Pendidikan  dan  Kantor Bupati. 30

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Perda Kabupaten Rohul Nomor 2 Tahun 2022  tentang  Ketertiban  Umum  terhadap  PKL  di  lingkungan  pekarangan  tempat  ibadah Islamic centre Kabupaten Rokan Hulu meskipun sebelumnya belum terimplementasi dengan maksimal, namun saat ini sudah terlaksana dengan baik. Sebelumnya memang tidak terdapat hambatan yang signifikan terhadap implementasi Perda tersebut, hanya saja sebelumnya tidak ada  tindakan  tegas  dari  pemerintah  daerah/pengelola Islamic centre terhadap  aktifitas
28 Yunita  Nilla  Sari, Tinjauan  Yuridis  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (Studi  Terhadap  Peraturan  Daerah Kabupaten  Magelang  Nomor  7  Tahun  2009  Tentang  Penataan  Dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima), ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94
29 Muhammad  Abduh,  “Pengelolaan  Masjid  Agung  Islamic  Center  Sebagai  Objek  Wisata  Religi”, Jurnal Kebijakan Publik , Vol. 12, No. 1 (2021): 47, http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v12i1.7924.
30 Nurmayani, “Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu”, Jom Fisip Vol. 5 Edisi II (2018): 10, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20703/20028
berjualan  PKL.  Solusi  yang  diberikan  untuk  aktifitas  berjualan  para  PKL  yaitu,  PKL ditertibkan  dan  kemudian  diberikan  fasilitas  untuk  berjualan  di  bawah  pengelolaan pemerintah daerah atau pengelola MAMIC Rohul.

## BAGIAN TAMBAHAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  sumber  pendanaan dari Program Penelitian Dosen Pemula oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  Tahun  2023.  Oleh  karena  itu,  penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh,  Muhammad.  “Pengelolaan  Masjid  Agung  Islamic  Center  Sebagai  Objek  Wisata Religi”, Jurnal Kebijakan Publik , Vol. 12, No. 1 (2021): 47,
http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v12i1.7924.
Ali, Zainuddin. Metodelogi Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
Cardona,  David. Strategi  Komunikasi  Pembagunan  dalam  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima. Jakarta: Scopindo Media Pustaka. 2020.
Destrina,  Eltina,  Arif  Rifa’I  Harahap,  “Pengaruh  Keberadaan  Objek  Wisata  Islamic  Centre terhadap  Pengembangan  UKM  (Usaha  Kecil  Menengah)  Pematang  Baih Pasirpangaraian”, Jurnal Valuta
Vol. 6 No. 2 (2020): 121, https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/6815/3222.
Efendi,  Jonaedi,  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris .  Depok:
Kencana. 2018.
Efendi,  Sofian. Membangun  Budaya  Birokrasi  untuk  Good  Governance.  Lokakarya Reformasi Birokrasi . Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara. 2005.
Elmayanti, Mukhlis R. Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Riau Law Jurnal 6,
No. 2 (2022): 213, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907.
Hadita,  Chyntia,  Susi  Dwi  Harijanti,  “Hakikat  Otonomi  Daerah  yang  Luas,  Nyata  dan Bertanggung Jawab dalam Perspektif Utilitarianisme”, Riau Law Jurnal 6, No. 2 (2022): 200, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962.
Hani, Umi. “Analisis Kepuasan Pengunjung  Wisata Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu”,
Hirarki  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Manajemen Vol.01,  No.  01  (2019):  5, https://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki/article/view/82/37.
Irsandi, Apri, Sudi Fahmi, Ardiansyah, “Penerapan Sanksi terhadap Pemilik Warung Remang -  Remang  di  Kabupaten  Rokan  Hulu”, Jurnal  Niara Vol.  16,  No.  1  (2023):  75, https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13865.
KBBI Daring: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi
Mesjid  Agung  Madani  Islamic  Centre  Rokan  Hulu,  diakses  5  April  2023. http://www.riaudailyphoto.com/2016/09/mesjid-agung-madani-islamic-centre.html.
Nurmayani,  “Pengelolaan  Masjid  Agung  Madani  Nasional  Islamic  Centre  Pasir  Pengaraian Kabupaten  Rokan  Hulu”, Jom  Fisip Vol.  5  Edisi  II  (2018):  10, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20703/20028
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.
Rahmadanita,  Rahmadanita.  “Tren  Penelitian  Ketertiban  Umum  ( Public Order ):  Sebuah Pendekatan  Bibliometrik”. Jurnal  Tata  Pamong Vol.  5  No.  1  (2023):  81, https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656.
Rosadi, Syukri. “Potensi Pengembangan Wisata Halal Pelayanan Tambahan di Masjid Agung
Islamic Centre Rokan Hulu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, Jurnal Hukumah:
Jurnal Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2023): 82,
http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v6i1.484.
S.,  Ibnu  Ulya.  “Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  Meningkatkan  PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  melalui  Wisata  Religi  Islamic  Centre  di  Rokan  Hulu  Tahun
2018 - 2022”, JOM FISIP Vol. 9 Edisi II (2022):
2, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/33731/32424.
Sari, Maidiana. “Pengaruh Objek Wisata Religi Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu  terhadap  Pendapatan  Pedagang  Ditinjau  Menurut  Perspektif  Ekonomi  Syariah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
Sari,  Yunita  Nilla. Tinjauan  Yuridis  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (Studi  Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.
Simanjuntak,  Bungaran  Antonius. Dampak  Otonomi  Daerah  Di  Indonessia:  Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
Sore, Uddin B., Sobirin. Kebijakan Publik . Makassar: CV. Sah Media, 2017.
Subangkit, Rino. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat  (Studi  Pada  Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya)”,  Publika (Vol. 4, Issue 1). 2016:,1-15,  https://doi.org/10.26740/publika.v4n1.p%25p.
Syamsuddin,  Rahmi  Andini.  “Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  pp)  Kecamatan Serpong  dalam  Penertiban  Pedagang  Kakilima  (PKL)  di  Pasar  Serpong”, Jurnal Ilmiah Semarak Vol. 3 No. 1, 2020. http://dx.doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498.
Tahir,  Arifin. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah . Bandung: Alfabeta. 2014.
Undang-Undang  Nomor  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.