Tanjungpura Law Journal, Vol. 2, Issue 1, January 2018: 1 – 15 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 22 September 2017 | Reviewed: 17 January 2018 | Accepted: 28 January 2018

## PENYELESAIAN  NON-YUDISIAL TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU: TINJAUAN SOSIOLOGI PERADILAN
Muhammad Yusuf Putra 1 , Irwansyah 2

## Abstract
Protection of Human Rights (HAM) is one of the characteristics of the rule of law. Violation of the  right  to  life  is  a  serious  Human  Rights  violation  that  is  qualified  as  a  crime  against humanity and a crime of genocide. Indonesia has enacted UU No.26 Tahun 2000 on  Human Rights  Courts  as  the  basis  for  establishing  a  retroactive  Ad  Hoc  Human  Rights  Court. Settlement  of  past  gross  human  rights  violations  through  the  courts  has  been  conducted  in the 1999 East Timor case and the Tanjung Priok case in 1984. Both cases were terminated "free" at the Cassation and Reconsideration. From the judicial sociology review, both Judges' decisions  are  in  fact  extraction  of  interpretations  of  legal  norms,  moral  values  and  social interests that live in society and become the nation's view. The sociological legal perspective provides the view that the judicial settlement has not been able to provide a sense of justice and  beneficiary  as  a  legal  objective,  therefore  a  non-judicial  resolution  is  required  for  other cases of gross human rights abuses, as adopted by the Public Prosecution Service together with other government elements and Komnas HAM.

## Keywords: human rights; non-judicial; sociology of justice

## Abstrak
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  salah  satu  ciri  negara  hukum. Pelanggaran terhadap hak untuk hidup merupakan pelanggaran HAM Berat yang dikualifikasi sebagai kejahatan kemanusian dan kejahatan genosida. Indonesia telah mengundangkan UU No.26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  dasar  pembentukan Pengadilan HAM Ad Hocyang berlaku retroaktif. Penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui jalur pengadilan telah dilakukan pada kasus Timor Timur Tahun 1999 dan Kasus Tanjung  Priok  Tahun  1984.Kedua  kasus  tersebut diputus  “bebas”  di  tingkat  Kasasi  dan Peninjauan  Kembali.  Dari  tinjauan  sosiologi  peradilan,  kedua  Putusan  Hakim  tersebut sejatinya merupakan ekstraksi tafsiran norma-norma hukum, nilai-nilai moral dan kepentingan sosial  yang  hidup  di  masyarakat  dan  menjadi  pandangan  bangsa.  Perspektif  hukum sosiologis  memberikan  pandangan  bahwa  penyelesaian  yudisial  belum  dapat  memberikan rasa  keadilan  dan  kemanfaatan  sebagaimana  menjadi  tujuan  hukum,  untuk  itu  dibutuhkan pilihan  penyelesaian  non  yudisial  atas  kasus  pelanggaran  HAM  Berat  masa  lalu  lainnya sebagaimana  ditempuh  oleh  Kejaksaan  bersama  unsur  pemerintah  lainnya  dan  Komnas HAM.
Kata Kunci : hak asasi manusia; non-yudisial; sosiologi peradilan
1 Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia, Jl.  Sultan Hasanuddin  No.1  Kebayoran  Baru,  Jakarta  Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, email: ocepiss@gmail.com, Telp/Hp: +62-21-7221269.
2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia, email: irwansyahrawydharma@yahoo.com, Telp. /Fax.0811442470.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018

## I. Pendahuluan
Konsep  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  lahir,  tumbuh  dan  berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai fundamental  yang  terkandung  dalam HAM 3 .  Konsepsi  tersebut  kemudian terkodifikasi setelah Perserikatan
Bangsa-Bangsa  / United  Nations
(PBB) berhasil mendeklarasikan pernyataan umum Hak Asasi Manusia ( Universal  Declaration  of  Human Rights )  pada  tanggal  10  Desember 1948  dan  diikuti  dengan  konvensi
3 Konsep  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  telah berkembang  jauh  sebelum  masehi,  secara historis  pemikiran  Hak  Asasi  Manusia  sudah muncul sejak Peradaban Mesopotamia sekitar  2050  tahun  SM  dengan  kodeks hukum Ur-Nammu .  Kemudian,  pada  1780 Tahun  SM  masih  di  Mesopotamia,  Kitab Hammurabi. Peradaban  Yunani,  pada  abad ke- 6  SM,  dengan  dokumen  HAM  “ Silinder Cyrus ”.  Peradaban  India  dengan  “ Edicts  of Ashoka” yang  dibuat  oleh  Raja  Ashoka. Piagam  Madinah  di  masa  Nabi  Muhammad SAW  Tahun  626  M.  Selanjutnya  pada  awal abad ke -13, pada masa Raja John Lackland di  Inggris  dengan  dokumen  Magna  Charta Tahun  1215  M,  kemudian  juga  ditemukan dalam Pelitien  Afrights Tahun1628  M,
Habeas  Corpus  Act  Tahun  1679  M  dan  dan
Bill  of  Rights  1689 .  Tanggal  4  Juli  1776  di Amerika dengan Declaration of Independence  dan  di  Perancis  tanggal  26 Agustus 1789 dengan “ Declaration des droits de L’homme et du citoyen”. HAM adalah hak- hak  yang  dimiliki  manusia  semata-mata karena  ia  manusia.  HAM  bersifat    universal dan  juga  tidak  dapat  dicabut  ( inalienable ). artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami  oleh  seseorang  atau  betapapun bengisnya  perlakuan  seseorang,  ia  tidak akan  berhenti  menjadi  manusia  dan  karena itu  tetap  memiliki  hak-hak  tersebut.  Dengan kata  lain,  hak-hak  itu  melekat  pada  dirinya sebagai  makhluk  insani.  Lihat  Knut  D. Asplund  dkk.  2008. Hukum  Hak  Asasi Manusia .  Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 11.
HAM Internasional yaitu Konvensi Hak Sipil  dan  Politik;  Konvensi  Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Buaya  dan konvensi  lainnya  serta  Statuta  Roma Tahun 1998. 4
Berbagai upaya untuk
memberikan  perlindungan  terhadap HAM pada umumnya dan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap  kemanusian  memerlukan suatu  proses  panjang  yang  terkait dengan  tiga  variabel  utama  yaitu: adanya dinamika internasional; instrumen  hukum  yang  ada  dan bagaimana  menentukan  pendekatan terhadap warisan masa lalu.
Kehadiran  UU  No  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia  merupakan  landasan  yuridis pembentukan  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan amanat Pasal 104 UU No. 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara (tindak pidana) pelanggaran hak asasi manusia  berat.  Saat  ini  setelah  17 tahun  lebih  legislasi  di  bidang  HAM tersebut berlaku, publik dan khususnya korban dan keluarga korban/ahli  waris  korban  menanti penuntasan  kasus  pelanggaran  HAM berat menjadi salah satu janji
4 O.C  Kaligis.    2013. HAM  &  Peradilan  HAM , Jakarta: Yarsif Watampone.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
kampanye pasangan Jokowi-Jusuf
Kalla,  hal  inilah  yang  menjadi  sorotan lembaga/aktivis HAM.
Dalam catatan penegakan hukum,  hanya  ada  3  (tiga)  kasus pelanggaran HAM berat yang diproses hingga ke Pengadilan HAM di Indonesia  yakni  Kasus  Timor  Timur Tahun 1999 dan Kasus Tanjung Priok Tahun  1984  yang  ditangani  oleh Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta
kasus Pelanggaran HAM berat Abepura  Tahun  2000  yang  ditangani oleh Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.
Sekalipun  semua  terdakwa  pada ketiga  kasus  tersebut  dinyatakan “bebas” dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Kekhawatiran beberapa pengamat dan aktivis HAM jika pemerintah Indonesia tidak  secara  serius  menyelesaikan kasus  pelanggaran  HAM  berat  yang terjadi  dalam  menjalankan  yurisdiksi nasional,  maka  International  Criminal Court  (ICC)  akan  mengambil  alih yurisdiksi nasional. 5
Kehendak para aktivis HAM dan dari  pihak  korban/ahli  waris  korban dan tekanan lembaga HAM
Internasional/asing
untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM
5 Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Statuta Roma tahun 1998.
berat  melalui  jalur  yudisial  yakni Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  untuk  kasus pelanggaran  HAM  berat  yang  terjadi sebelum  tahun  2000  dan  Pengadilan HAM  untuk  kasus  pelanggaran  HAM berat  yang  terjadi  setelah  tahun  2000 tidak  dapat  juga  secara  bulat  diterima karena penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui persidangan  di  Pengadilan  HAM  yang “dipaksakan”  akan  berujung  pada putusan “bebas”.
Hakim Pengadilan HAM menyatakan
seorang pelaku pelanggaran HAM berat terbukti bersalah  dengan  minimal  2  (dua)  alat bukti  yang  sah,  sedangkan  dalam praktiknya  sangat  sulit  atau  tidak mudah untuk memperoleh dan mengumpulkan  alat-alat  bukti  yang sah  untuk  membuktikan  terjadinya peristiwa  pelanggaran  HAM  berat  dan terdakwa sebagai pelakunya.
Persoalan tempus  delicti yang  sudah kadaluarsa  dan  keberadaan  saksi- saksi  kunci  sudah  banyak  meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya/tempat tinggalnya termasuk barang bukti yang berada di locus delicti sudah rusak dan mungkin mustahil  ditemukan  atau  setidaknya sudah  mengalami  perubahan  seiring berjalannya waktu tidak dapat dihindari  mengingat  proses  hukum
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
pelanggaran HAM berat sangat panjang.
Upaya  pemerintah  melakukan penegakan  hukum  dengan  meminta pertangungjawaban  atas  kejahatan kemanusiaan  pelanggaran  HAM  berat melalui pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai  mana  dilakukan  terhadap kasus  pelanggaran  HAM  berat  Timor- Timur,  Tanjung  Priok  dan  Abepura ternyata  belum  memenuhi  harapan rakyat  Indonesia  khususnya  bagi korban  dan  keluarganya. 6 Peradilan tersebut  dinilai  masih  jauh  dari semangat nilai-nilai keadilan, ketidakpercayaan pada prosedur hukum  pengadilan  HAM  menimbulkan pemikiran  dan  desakan  dari  berbagai pihak  agar  penyelesaian  penegakan hukum  pelanggaran  HAM  berat  masa lalu dapat ditempuh melalui pembaruan  sistem  peradilan  pidana pelanggaran HAM berat dengan melakukan  komparasi  dan  adaptasi susuai ketentuan Statuta Roma Tahun 1998  dan  hukum  acara International Criminal  Court (ICC)  di  Den  Haag serta yang berlaku dibeberapa negara.
Terbentuknya
seperangkat peraturan tentang Hak Asasi Manusia, Komnas  HAM  dan  aparatur  penegak
6 Isra, S., Ferdi, F., & Tegnan, H. 2017. “Rule of Law  and  Human  Rights  Challenges  in  South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia ”, Hasanuddin  Law  Review, 3 (2):
117-140.
dan  kelembagaannya  peradilan  HAM ternyata belum mampu menyelesaikan kasus-kasus  pelanggaran  HAM  berat yang  diduga  terjadi  baik  secara yudisial  maupun  non  yudisial  bahkan telah menjadi sorotan dunia internasional khususnya terkait dengan isu dugaan pelanggaran HAM berat  yang  terjadi  di  Provinsi  Papua dan Papua Barat yang bersinggungan pula  dengan  isu  separatis  Papua Merdeka  dan  keutuhan  kedaulatan NKRI. Sehingga menurut hemat penulispertanyaan  kritisnya  adalah bagaimana  penyelesaian  non  yudisial terhadap  pelanggaran  HAM  berat masa lalu dan langkahapa yangditempuh  oleh  Kejaksaan  dalam penyelesaian non yudisial atas pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu  di Indonesia  dengan  sudut  pandang kajian  socio-legal,  khususnya  dari perspektif sosiologi peradilan.

## II. Metode
Penulisan ini menggunakan metode kualitiatif-deskriptif
( descriptive-qualitative ). Studi kualitatif dianggap  lebih  relevan  digunakan untuk  mengkaji  permasalahan  isu hukum  dalam  penulisan  ini,  karena corak penelitian kualitatif adalah mencoba melakukan konstruksi terhadap realitas hukum dan
selanjutnya memahami realitas hukum tersebut.
III. Analisis dan Pembahasan A.  Penyelesaian Non Yudisial terhadap Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dalam Tinjauan Sosiologi Peradilan. Indonesia sebagai negara hukum belum secara maksimal menghasilkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc maupun permanen yang secara  signifikan  mencerminkan  rasa keadilan serta upaya pemutusan mata rantai impunitas, sebagai bentuk upaya  penegakan  hukum  bagi  para pelaku. Pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap
kemanusiaan,  tidak  hanya  merupakan urusan domestik suatu negara, namun menjadi perhatian masyarakat internasional  dalam  kerangka  untuk memutus mata rantai praktek impunitas.  Hal  tersebut  dikarenakan pelanggaran  HAM  berat  kategori kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan  bentuk  kejahatan  yang menjadi musuh bersama umat manusia  ( hostis  humanis  generis ) 7 , sehingga dapat diberlakukan yurisdiksi
7 Muladi. 2015.  “Tujuan  Penegakan  Hukum
Pidana dan Perkara Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dihubungkan dengan eksistensi penyelesaian  secara  Non  Yudisial ”, Makalah pada Seminar Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM yang Berat di selenggarakan  oleh  Puslitbang  Kejaksaan
Agung , Jakarta 11 Juni.
universal  atas  pelakunya  oleh  setiap negara, kapan dan dimanapun juga.
Penuntutan  terhadap  pertang- gungjawaban  atas  Pelanggaran  HAM Berat  kategori  kejahatan  terhadap kemanusiaan di pengadilan internasional, haruslah memperhatikan kedaulatan dan atau yurisdiksi negara pelaku atau negara wilayah Pelanggaran  HAM  Berat  kategori terhadap  kemanusiaan  dilakukan.  Hal demikian disebabkan karena peradilan internasional tersebut bersifat komplementer  atas  peradilan  (HAM) nasional. Menjadi persoalan dan bahan  diskusi,  dalam  hal  kejahatan kemanusian telah dilakukan penyelidikan  namun  karena  kendala terkait pembuktian sebagai pertimbangan  untuk  tidak  melakukan penyidikan  dan  penuntutan,  kemudian dilakukan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan menempuh  jalur  non  yudisial  ( out  of court settlement ) menjadi patut dicatat bahwa pemberlakuan peradilan internasional atas para pelaku Pelanggaran  HAM  Berat  kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat  mengesampingkan  beberapa asas  pokok  dalam  hukum  pidana, antara  lain  asas nebis  in  idem ,  asas daluarsa, dan lain sebagainya 8 .
8 Ibid.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Ruang lingkup pelanggaran
HAM  berat  dirumuskan  dalam  UU
No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM  dalam  Pasal  1  angka  2,  bahwa pelanggaran HAM Berat adalah
pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud  dalam  UU  No.26  Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM 9 . Jenis pelanggaran HAM berat yang termasuk dalam
kejahatan
genosida 10 .Sementara rumusan pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan  terhadap  kemanusian 11 . Dalam  pelanggaran  HAM  berat  masa lalu  berlaku  prinsip  retroaktif  ini, menyimpang  dalam  hukum  pidana yang  mempedomani  asas  legalitas. 12
UU  No.26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM  menganut  asas retroaktif  yang  dapat  diberlakukan
9 Pembatasan ruang lingkup Pelanggaran HAM berat  ditentukan  secara  limitatif  dalam  Pasal 7  UU  No.26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan HAM,  yaitu  meliputi  kejahatan  genosida  dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
10 Dirumuskan dalam Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
11 Bentuk  kejahatan  terhadap  kemanusian ditentukan  secara  limitatif  dalam  pasal  9  UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan  unsur-unsur:  1).  Adanya  serangan yang  meluas  atau  sistematis;  2).  Diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung  terhadap  terhadap  penduduk  sipil;
3). Serangan itu sebagai kelanjutan kebijakan yang  berhubungan  dengan  organisasi,  jika tidak  memenuhi  ketiga  unsur  tersebut  maka perbuatan  itu  hanya  digolongkan  sebagai delik  yang  diatur  dalam  KUHP  dan  diadili oleh  Pengadilan  Umum  bukan  Pengadilan HAM.
12 International  Convention  on  Civil  and Politicial Rights (ICPR) melarang digunakannya peraturan yang bersifat surut.
dalam  rangka  melindungi  hak  asasi manusia itu sendiri. 13
Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan  yang  dibentuk  khusus untuk memeriksa dan memutus perkara  pelanggaran  HAM  yang  berat yang dilakukan sebelum diundangkannya  UU  No.  26  Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM (kompetensi absolut). 14 Dalam
penjelasan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
Dewan  Perwakilan  Rakyat  dapat bertindak sebagai pihak yang
13 Dalam  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan HAM disinggung mengenai dasar yuridis  digunakannya  prinsip  retroaktif  ini. Landasan  yang  digunakan  adalah  Pasal  28 huruf  j  ayat  (2)  yang  berbunyi  bahwa  dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya  setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.
14 Landasan  yuridis  normatif  yang  mengatur kompetensi absolut Pengadilan HAM Ad Hoc didasarkan pada Bab VIII tentang Pengadilan HAM  Ad  Hoc  dalam  Pasal  43  dan  Pasal  44 UU  No.  26tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM  yang  berbunyi  sebagai  berikut  :  Pasal 43  Ayat  (1)  : Pelanggaran  HAM  berat  yang terjadisebelum diundangkannya undang- undang  ini,  diperiksa  dan  diputus  oleh pengadilan  HAM  ad  hoc. Ayat  (2)  : Pengadilan  HAM  ad  hoc  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  dibentuk  atas  usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  berdasarkan  peristiwa  tertentu dengan keputusan presiden. Ayat (3) :Pengadilan  HAM  ad  hoc  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan  peradilan  umum.  Pasal  44 :Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya  hukumnya  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
mengusulkan  dibentuknya  Pengadilan HAM Ad  hoc yang  mendasarkan usulannya  pada  aspirasi  masyarakat mengenai
dugaan terjadinya pelanggaran  HAM  yang  berat  yang dibatasi  pada tempus  delicti tertentu yang  terjadi  sebelum  diundangkannya Undang-undang  No.  26  Tahun  2006 tentang  Pengadilan  HAM.  Mencermati hal  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa secara  substansi,  struktur  dan  klutur yang menjadi latar belakang terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc menggambarkan  corak  politis  dan sosiologis yang cukup kental.
Kompetensi  relatif  Pengadilan HAM  ad  hoc  ditentukan  melalui Keputusan  Presiden  atas  usulan  DPR yang kedudukannya berada di lingkungan peradilan umum bersangkutan.  Usulan  DPR  tersebut didasarkan  pada  adanya  dugaan pelanggaran  HAM  yang  berat  yang terjadi atau tempus delicti sebelum UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM  berlaku.  Seperti  halnya  dalam pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu untuk Kasus Tanjung Priok dan Kasus
Timor-Timur dengan terbitnya Keputusan Presiden Tentang Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden Nomor  53  Tahun  2001  Tentang Pembentukan  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia  Ad  Hoc  Pada  Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang
menetapkan pembentukan Pengadilan Hak  Asasi  Manusia  Ad  Hoc  Pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat sebagai  Pengadilan  yang  berwenang memeriksa  dan  memutus  perkara pelanggaran Hak Asasi  Manusia yang berat  yang  terjadi  di  Timor  Timur dalam  wilayah  hukum  Liquica,  Dilli, dan  Soae  pada  bulan  April  1999  dan bulan  September  1999,  dan  yang terjadi  di  Tanjung  Priok  pada  bulan September 1984.
Putusan  “bebas”  dari  segala tuntutan  hukum  di  tingkat  kasasi  dan peninjauan kembali dari Majelis Hakim tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali  terhadap  2  (dua)  kasus pelanggaran  HAM  berat  yaitu,  Timor Timur  dan  Tanjung  Priok  secara hukum telah berkekuatan hukum tetap dan secara teknis yudisial disebabkan tidak  terpenuhinya  unsur-unsur  pokok dalam pelanggaran HAM berat. Tulisan ini tidak membahas lebih lanjut mengenai  hal  tersebut  dari  tinjauan yuridis-normatif  dan  tidak  berupaya mendelegitimasi ketiga putusan tersebut, namun mencoba untuk mendiskusikannya dengan sudut pandang  berbeda  yaitu  dari  perspektif sosiologi peradilan.
Kajian sosiologi peradilan banyak  dipengaruhi  pemikiran  teori realisme  hukum  di  Amerika  Serikat; teori  hukum  sosiologis;  teori  hukum
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
kritis  dan  teori  hukum  alam  yang antara  lain  dipelopori  oleh  Oliver Wender  Holmes;  K.Llewellyn  ;  John Chipman  Gray;  Charles  Sanders Peirce;  John  Dewey  dan  Benjamin Nathan Cordozo. Aliran hukum sosiologissetidaknya  dapat  dirangkum
dengan esensi pemikiran pada pokoknya  dalam  dua  postulat  yaitu, Pertama, hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan  sosial  dan  alat kontrol  sosial,  kepribadian  manusia, lingkungan  sosial,  keadaan  ekonomi, kepentingan  bisnis,  gagasan  yang sedang  berlaku,  emosi-emosi  umum (merupakan  pembentuk  hukum  dan hasil hukum dalam kehidupan).
Kedua,  pendekatan  secara  pragmatis dan behaviour terhadap  lembaga- lembaga sosial (tekanan pada putusan pengadilan  dan  lain-lain  tindakan hukum).
Putusan  Pengadilan  terhadap kasus  pelanggaran  HAM  berat  masa lalu  untuk  kasus  Timor-Timur  dan Tanjung  Priok  secara  faktual  dalam lanskap  masa  transisi  politik  dan atmosfer  perubahan  politik  dari  rezim orde baru yang didukung oleh angkatan  bersenjata  yang  sekaligus diduga  sebagai  aktor  utama  dalam peristiwa  pelanggaran  HAM  berat masa lalu tersebut.
Suasana
kebatinan masyarakat Indonesia masih  dalam  eforia  reformasi,  namun
secara  struktural,  organ  pelaksana system  peradilan  pidana  pelanggaran HAM  berat  masih  merupakan  produk masa  lalu  yang  bangunan  berpikirnya sedikit  atau  banyak  masih  berkiblat pada  kredo  stabilitas  politik  dan pertumbuhan ekonomi sebagai panglima diatas hukum.
Disamping  itu  secara  kultural, gejolak  sosial  yang  timbul  disebabkan faktor  imbas  krisis  ekonomi  tahun 1997 masih berbuah himpitan- himpitan pemenuhan hak-hak ekonomi seperti kelangkaan dan naiknya harga pangan  (sembako)  dan  pengurangan subsidi  BBM  dan  Listrik  dan  diwarnai dengan  gejolak  politik  di  daerah  dan isu  disintegrasi  yang  sekalipun  dapat diredam  dengan  kebijakan  otonomi daerah,  namun  masih  menyisakan persoalan-persoalan yang mengerogoti  kohesi  sosial  dengan mengemukanya  isu-isu  Suku,  Agama, Ras  dan  Antar  Golongan  (SARA). Malfungsi  terhadap  kedua  komponen sistem hukum tersebut yang diidentifikasi oleh Lawrence
Friedmann dalam teori  “ legal  system ”, menjadi faktor utama yang mempengaruhi  realitas  penegakan hukum  pelanggaran  HAM  berat  masa lalu, sekalipun instrumen hukum berupa  produk  perundang-undangan di  bidang  HAM,  yaitu  UU  No.  39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.
26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM telah diundangkan sebagai unsur substansi  hukum  ( legal  substance ), sistem  hukum  tidak  dapat  berfungsi secara  optimal  karena  dua  komponen yaitu struktur hukum dan kultur hukum kurang mendukung.
Penyelesaian  perkara  dugaan pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu melalui  jalur  yudisial  di  Pengadilan HAM  Ad  Hoc  tingkat  pertama,  tingkat banding dan tingkat kasasi menunjukkan  dinamika  kepentingan sosial,  moral  hidup  dan  tafsiran norma-norma  hukum  dari  masyarakat yang tercermin dalam Putusan Hakim.Hal  tersebut  menurut  Tokoh pemikiran  realisme  hukum  di  Amerika
Serikat, Oliver Wendell Holmes menyatakan  bahwa  kelakuan  Aktual (patterns of behaviour ) Hakim, ditentukan  oleh  :  1).  norma-norma hukum  dan  tafsirannya;  2).  moral hidup;  3).  kepentingan  sosial.  Lebih lanjut,  Holmes  menyatakan,  Putusan pengadilan  didasari  pada  apa  yang dapat  dilakukan  pengadilan,  bukan berdasarkan pada pemikiran- pemikiran  deduksi  yang  abstrak  dari aturan  umum  maupun  dasar-dasar pemikiran  ideologis  yang  tidak  jelas. Dengan  demikian  Putusan  Hakim dalam  kasus  pelanggaran  HAM  berat masa lalu tersebut sejatinya merupakan  ekstraksi  tafsiran  norma-
norma  hukum,  nilai-nilai  moral  dan kepentingan  sosial  yang  hidup  di masyarakat  dan  menjadi  pandangan bangsa.
B. Langkah Kejaksaan
Dalam Penyelesaian Non Yudisial Pemikirian hukum sosiologis dari Benjamin Nathan
Cardozo, mengungkapkan  bahwa  hukum  harus menyesuaikan diri dengan perubahan- perubahan dalam masyarakat.
Standar-standar yang diakui masyarakat serta pola nilai- nilaiobyektif merupakan suatu kesatuan  serta  konsistensi  dalam hukum,  meskipun  adanya  keputusan yang  bersifat  subyektif  dari  hakim. Kekuatan-kekuatan  sosial  mempunyai pengaruh instrumental terhadap pembentukan  hukum  (logika,  sejarah, adat, kegunaan, standar moral). Pandangan  Cardozo  cukup  tepat digunakan untuk memahami permasalahan  penyelesaian  kasus pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu yang  mempunyai  dimensi  politik, sosial  dan  kesejarahan.  Misalnya Peristiwa  Tahun  1965/1966  yang diduga  terjadi  kejahatan  kemanusiaan terhadap  pendukung  Partai  Komunis Indonesia  (PKI)  yang  dilakukan  oleh Militer  dan  kelompok  masyarakat pasca  peristiwa  pembunuhan  perwira tinggi  TNI  Angkatan  Darat  pada tanggal 30 September 1965.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Setidaknya  hampir  semua  kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu  mempunyai  muatan  yang  serupa, sehingga  terlepas  dari  pertimbangan teknis  yudisial  yang  menjadi  dasar kasus-kasus
tersebut belum memenuhi syarat
dilakukan
Penyidikan  oleh  Jaksa  Agung,  dapat pula dipertimbangkan dari sudut pandang  sosiologis  hukum  dengan merujuk  Putusan  Pengadilan  HAM  Ad Hoc  pada  2  kasus  sebelumnya,  untuk menentukan pilihan alternatif penyelesaian  kasus-kasus  tersebut selain melalui jalur pengadilan 15 .
Alternatif penyelesaian pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu melalui  rekonsiliasi  nasional.  Jalan non yudisial tetap terikat pada prinsip- prinsip  dasar  penyelesaian  kasus- kasus  pelanggaran  HAM  yang  berat bahwa  impunitas  tidak  dibenarkan, dengan  empat  pilar  penting  yaitu  Hak Atas  Keadilan,  Hak  atas  kebenaran, Hak  atas  reparasi  dan  Jaminan ketidakberulangan 16 ,  pengungkapan
15 Pasal  47  UU  No.26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM:  (1)  Pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berat  yang  terjadi sebelum  berlakunya  Undang-undang  ini tidak menutup kemungkinan
penyelesaiannya  dilakukan  oleh  Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi;  (2)  Komisi
Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dibentuk  dengan Undang-undang.
16 Nurkholis.  2015. “Upaya  Penyelesaian
Kasus-Kasus  Pelanggaran  HAM  yang Berat ”, Makalah pada Seminar
Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  HAM
pelaku dan pilihan yang bertanggungjawab  serta  kewajiban pemberian  kompensasi,  restitusi  dan rehabilitasi  kepada  pihak  korban/ahli waris keluarga korban menjadi tanggungan negara. Tawaran penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat  masa  lalu  melalui  jalur  diluar pengadilan  ( out  of  court  settlement ) menjadi pilihan mengingat pengalaman penyelesaian kasus pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu untuk  kasus  Timor  Timur  Tahun  1999 dan Kasus Tanjung Priok Tahun 1984 diyakini  tidak  optimal  dan  tidak  efektif terlebih lagi para terdakwa pada ketiga kasu s  tersebut  diputus  “bebas”, terlepas  dari  aspek  yuridis  dalam pembuktiannya  patut  dipertimbangkan sulitnya memperoleh dan mengumpulkan  alat  bukti  yang  cukup untuk  membuat  terang  terjadinya peristiwa  pelanggaran  HAM  berat masa  lalu  dan  para  terdakwa  sebagai pelakunya.
Salah satu esensi dari penyelesaian adalah bagaimana mengungkapkan kebenaran dan memberikan kompensasi terhadap korban dan atau keluarga korban serta membangun rekonsiliasi guna keutuhan  bangsa,  sesuai  prinsip  yang
yang Berat di selenggarakan oleh Puslitbang  Kejaksaan  Agung ,    Jakarta  11 Juni.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
dipandang  realistis  untuk  dijadikan pegangan yang meskipun tidak memuaskan  semua  pihak,  dinilai paling realistis sebagai solusi. Prinsip- prinsip penyelesaian dimaksud adalah: 17 1)  Prinsip penyelesaian dilakukan dengan tidak berdasarkan kasus per kasus, tetapi melihat akar masalahnya sebagai persoalan  rezim  politik  yang telah  melakukan  pelanggaran aktif dengan ‘ delict by commission’ atau  pun  passif dengan  ‘ delict  by  ommission’ terhadap rakyatnya sendiri.
2)  Motif pengungkapan
kebenaran  sebagai  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari upaya penyelesaian tidak dimaksudkan sebagai eksepresi balas dendam yang dapat  memicu  sikap  defensif dari pihak-pihak terkait sebagai  pribadi.  Kejahatan yang dilakukan rezim dilakukan oleh dan atas nama institusi, sehingga penyebutan fakta yang menyangkut  pribadi  tertentu
17 Jimly  Asshidiqie.  2015. “Solusi  Pelanggaran HAM  Berat  Masa  Lalu  Melalui  Kebenaran dan  Rekonsiliasi ”, Makalah  pada  Seminar Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  HAM yang  Berat  di  selenggarakan  oleh  Puslitbang Kejaksaan Agung ,  Jakarta 11  Juni.
bukanlah  tujuan,  melainkan hanya  sebatas  fakta  yang sedapat mungkin dicegah agar  tidak  menimbulkan  efek dendam dan efek sikap defensif yang tidak menyelesaikan masalah. 3)  Proses penyelesaian dilakukan melalui pengungkapan kebenaran secara transparan dan
akuntabel dengan diikuti upaya rekonsiliasi dan pemulihan sesuai dengan prinsip  ‘ restorative  justice’ . Proses  penyelesaian  harus dianggap  sama  pentingnya dengan  hasil  yang  hendak dicapai,  sehingga  semengat keterbukaan, keterlibatan masyarakat,  dan  korban  atau para  ahli  warisnya  harus dilihat  sebagai  proses  yang mutlak  mesti  dilakukan  untuk sampai  kepada  penyelesaian yang benar-benar tuntas.
Penegakan  hukum  di  bidang HAM  sesuai  ketentuan  Pasal  19  ayat (1)  huruf  g  UU  No.  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan
HAM, kewenangan  Jaksa  Agung  selaku Penyidik  dan  Penuntut  Umum  kasus pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu adalah  dalam  rangka  menindaklanjuti
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
setiap  hasil  penyelidikan  Komnas HAM. Namun timbul polemik
penyelesaian kasus pelanggaran HAM
berat  masa  lalu  antara  Jaksa  Agung dengan  Komnas  HAM.  Kejaksaan Agung berpendirian jika hasil penyelidikan Komnas HAM ditingkatkan  ke  tahap  Penyidikan maka Kejaksaan membutuhkan Pengadilan  HAM  Ad  Hoc.  Mekanisme pembentukan  Pengadilan  HAM  Ad Hoc untuk penyelesaian kasus pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu sebelum  berlakunya  UU  Pengadilan HAM. Kemudian Jaksa
Agung menemukan  bukti  permulaan  yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM  berat  masa  lalu,  kemudian berdasarkan  hasil  temuan  tersebut DPR mengeluarkan rekomendasi pembentukan  Pengadilan  HAM  Ad Hoc  kepada  Presiden.  Sebagaimana pernah  terjadi  dalam  pemerintahan Presiden  Gus  Dur  dan  Megawati Soekarnoputri dalam kasus pelanggaran  HAMBerat  masa  lalu Kasus  Timor  Timur  tahun  1999  dan Kasus Tanjung Priok Tahun 1984.
Penyelesaian kasus pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu yang  cukup  menyita  perhatian  publik dan  menjadi  beban  sejarah  bangsa menjadi pekerjaan rumah setiap pemerintah  dan  Presiden  yang  telah menjabat  sejak  reformasi  namun
hingga  saat  ini  belum  juga  menemui jalan penyelesaian. Pilihan jalan penyelesaian melalui perdamaian “islah” pernah menjadi harapan sebagai bentuk alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi (KKR)  namun  kemudian,  UU  No.27
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi dibatalkan  oleh  Putusan  Mahkamah Konstitusi  pada  tanggal  7  Desember 2006  sebelum  komisi  tersebut  dapat menyelesaikan
tugas yang diamanatkan.
Saat ini ada 6 kasus pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu yang disepakati oleh Jaksa Agung dan Komnas  HAM  untuk  diselesaikan secara  Non  Yudisial  atau  melalui  jalur rekonsiliasi  yaitu  Kasus  1965-1966; Penembakan  Misterius  1982-1985; Peristiwa  Talangsari  di  Lampung Tahun  1989;  Penghilangan  orang secara  paksa,  Tragedi  Mei  1998  dan Kasus  Trisakti,  Semanggi  I  dan Semanggi  II.  Masih  ada  beberapa pihak  yang  tidak  sepakat  dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan jalan rekonsiliasi dengan para korban/ahli waris korban pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu.
Jaksa Agung
menginisiasi pembentukan  Tim  Komite  Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sedianya
dipimpin  bersama  oleh  Kejaksaan Agung  dan  Komnas  HAM  yang pembentukannya oleh institusi
pemerintah antara lain Tentara
Nasional  Indonesia;  Badan  Intelijen Nasional; Kepolisian Republik
Indonesia;  Kementerian  Hukum  dan HAM  serta  Kementerian  Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Pendekatan non  yudisial  melalui rekonsiliasi  masih  menjadi  pro  kontra. Pihak  yang  kontra  berpandangan bahwa pilihan jalan rekonsiliasi diawal yang  menegasikan  proses  yudisial terlebih  dahulu  dipastikan  tidak  akan memperoleh  kebenaran  materiil  atas sebuah peristiwa hukum, karena rekonsiliasi merupakan bentuk
alternatif
penyelesaian kasus pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu setelah ada kesimpulan bahwa kasus- kasus  tersebut  sulit  diselesaikan. Presiden  Jokowi  menginginkan  agar Kejaksaan Agung menjalin komunikasi yang kuat dengan Komnas HAM untuk mendapatkan solusi terbaik dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagaimana disampaikan  Teten  Masduki,  Staf
Khusus Tim Komunikasi Presiden. Kontras berpendapat Tim Teknis Kejaksaan Agung belum mampu menjawab penyelesaian kasus itu  secara  komprehensif  kalau  hanya menggunakan pendekatan rekonsiliasi
tanpa mempertimbangkan akses keadilan dan pengungkapan kebenaran  bagi  para  korban.  Tim Teknis  Kejaksaan  Agung  dianggap menjadi  alat  untuk  menutup  akses keadilan,  kebenaran  dan  pemulihan terhadap  kasus  dalam  pelanggaran HAM  berat  masa  lalu  lainnya.  Ketua Komnas HAM, Nur
Kholis menyebutkan pihaknya sudah tiga kali melakukan  pertemuan  yang  dihadiri oleh  Pimpinan  Komnas  HAM,  Jaksa
Agung, Menteri
Koordinator
Polhukkam,  Kepala  BIN,  Kapolri  dan Panglima TNI bersama Menteri
Hukum  dan  HAM  terkait  dengan pembahasan
penyelesaian pelanggaran  HAM  berat  di  masa  lalu. Komnas HAM dinilai melampaui kewenangannya  karena  penyelidikan sudah  diselesaikan  oleh  Komnas HAM. Komitmen Jaksa Agung RI, H.M Prasetyo  untuk  menuntaskan  kasus pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu yang belum ada penyelesaian menjadi wujud political will sebagai implementasi  Nawa  Cita  Presiden Jokowi.
Komite  Pengungkap  Kebenaran dan  Rekonsiliasi  secara  perlahan mulai  bekerja  mengaudiensi  korban dan  keluarga  korban  pelanggaran HAM  berat  masa  lalu.  Pengungkapan kebenaran  akan  menjadi  prioritas komite.  Jaksa  Agung  mengatakan
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
pengungkapan kebenaran
pelanggaran  HAM  berat  merupakan langkah pertama dalam tahapan penyelesaian  kasus.  Langkah  ini diikuti dengan pengungkapan penyesalan.  Belum  ditentukan  bentuk rekonsiliasinya  apakah  permintaan maaf  atau  suatu  pernyataan.  Dalam perkembangannya Menkopolhukam setelah  menggelar  beberapa  kali seminar dan kajian akhirnye membentuk Dewan
Kerukunan Nasional (DKN) yang terdiri dari unsur
Pemerintah, Komnas HAM, perwakilan
tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, Akademisi  serta  Aktivis  HAM.  Dewan Kerukunan Nasional yang akan dibentuk  mempunyai  tugas  untuk menyusun road  map ,  rencana  jalan penyelesaian  non  yudisial  atas  6 (enam) kasus pelanggaran HAM Berat,  dengan  fokus  pertama  pada kasus dugaan pelanggaran HAM Berat Peristiwa Tahun 1965/1966.

## IV. Penutup
Penyelesaian
terhadap pelanggaran  HAM  Berat  masa  lalu yang  termasuk  kategori  kejahatan terhadap kemanusiaanyang terjadi sebelum  UU  No.26  tahun  2000 tentang Pengadilan HAM diundangkan berlaku  asas  retroaktifdan  merupakan kompetensi  Pengadilan  HAM  Ad  Hoc untuk mengadilinya. Dengan
mempertimbangkan  tinjauan  hukum sosiologis dan sosiologi peradilan atas
Putusan “bebas” Majelis Hakim Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  di  tingkat Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  pada 2 (dua) kasus pelanggaran HAM Berat masa  lalu  Timor-Timur  dan  Tanjung Priok,  dapat  dipahami  bahwa  putusan tersebut sejatinya merupakan ekstraksi tafsiran norma-norma hukum, nilai-nilai moral dan kepentingan  sosial  yang  hidup  di masyarakat  dan  menjadi  pandangan bangsa.
Konstruksi  Pengadilan  HAM  Ad Hoc  lebih  bermuatan  politis  dan sosiologis dibanding yuridis. Sekalipun ditemukan  adanya  hambatan  yuridis teknis dan normatif atas pembuktian 6 (enam) kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu. Terlebihpasca dibatalkannya  UU  No.27  Tahun  2004 tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi  (KKR)  telah  dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal  7  Desember  2006.  Hal  inilah yang  menjadi  pertimbangan  kuat diupayakannya penyelesaian non yudisial. Langkah Kejaksaan menempuh  upaya  penyelesaian  non yudisial bersama segenap unsur pemerintah dan Komnas HAM, merupakan  upaya  untuk  memutus beban  masa  lalu  bangsa  dan  untuk kemajuan bangsa, pertimbangan
sosiologis  menjadi  rujukan  pertama dan  utama  untuk  merajut  kerukunan bangsa melalui jalur penyelesaian non yudisial  dengan  pembentukan  Komite dan Dewan Kerukunan Nasional sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

## Bibliografi
Buku : Knut  D.  Asplund  dkk.  2008. Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII. O.C Kaligis.   2013. HAM & Peradilan HAM ,
Jakarta: Yarsif Watampone.

## Jurnal :
Isra, S., Ferdi, F., & Tegnan, H. 2017.
“Rule of Law and Human Rights Challenges  in  South  East  Asia: A Case Study of Legal Pluralism in  Indonesia ”, Hasanuddin  Law Review, 3 (2): 117-140.

## Makalah :
Jimly Asshidiqie. 2015. “Solusi Pelanggaran  HAM  Berat  Masa
Lalu  Melalui  Kebenaran  dan
Rekonsiliasi ”, Makalah pada Seminar  Penyelesaian  Perkara Pelanggaran HAM yang Berat di selenggarakan  oleh  Puslitbang Kejaksaan  Agung ,    Jakarta  11 Juni.
Muladi .  2015.  “Tujuan  Penegakan Hukum  Pidana  dan  Perkara Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dihubungkan dengan eksistensi  penyelesaian  secara Non  Yudisial ”, Makalah  pada Seminar  Penyelesaian  Perkara Pelanggaran HAM yang Berat di selenggarakan  oleh  Puslitbang Kejaksaan  Agung ,  Jakarta  11 Juni.
Nurkholis. 2015. “Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus  Pelanggaran  HAM yang  Berat ”, Makalah  pada Seminar  Penyelesaian  Perkara Pelanggaran HAM yang Berat di selenggarakan  oleh  Puslitbang Kejaksaan  Agung ,    Jakarta  11
Juni.