MENGOPTIMALKAN PERAN RADIO KOMUNITAS SEBAGAI RUANG PUBLIK &MEDIA INTERAKSI KOMUNIKASI LINTAS PEMANGKU KEPENTINGAN
(Studi pada Radio Komunitas Denta FM Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak dan RadioJaya FM Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

## EkoAgus Susilo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitras Merdeka Malang Email: ekoagus. susilo@unmer.ac.id

## Abstract
Unlikethe private  radio whoseprimary interests  is reaping  economic profitatthe  expense of  orginalizing  other  social  benefit,  community  radio is  the  one  that is owned,  managed by, from and for thecommunity’swellbeing. It isalocal,low-power broadcasting specifically designed for serving the entire interest of community members. Itputs audiences’ cultural identity development at it  stoppriority.  Unfortunately, thisi deal never materialize  due  to its  poor  human  resources  quality  in  managing  the  radio  station  and  producing  on-air radio  program  as  well  as  its  broadcaster  ’sinadequate  announcing  skills  especially  with regard  to  broadcasting  code  of  conduct.  To  makething  even  worst,  its  on-air  program broadcast operates exclusively for the owner’s interest and meeting its restricted fansclub members.  As  such,  its  daily  on-air  radio  content  program  does  not  take  the  people’s interest  into  consideration.It  does  not  involve  its  other  stakeholders  such  as  village government  apparatus,  prominent  leaders,  and  its  faithfull  isteners  inboth  radio management  as  well  as  radio  program  broadcasting  development.  To  help  solve  the problem, this Ibm  project  have designed as aseries of capacity building methods by mean so  inclass  training  as  well  as  on  the  job  clinic  coaching  for  community  radio  staffs  and practicing  ads  production  at  Communication  Department  Laboratory.  The  training module  coverson-airradio    broadcasting    codeof  conduct,  announcing  skills,  spot advertising  and  radio  program  production.  To  facilitate  their  capacities  building,  the project  has  granted  aset  of  technical  devices  such  as  digital  voice  recorder  and  station transmitter link. Like wise,it trained radio community stakeholders on matters such as the definition, regulation of community radio along with ideal organizational structure which was  solely  aimed  at  having    them  participatein    operating    radio  management.  There search    found    that  after  capacity  building  intervention  activities,  the  radio  personnel program broadcasting skills has improved significantly. Similarly, the  stakeholders’ skills have    also  increased.  Seeing  from  this,  radio  community  canoperate  as  villagers  public sphere;  anarena  for  deliberating  on  matters  on  common  concerns  and  then  reachinga consensus of  the problem for their sole  future betterment.
Keywords: Community  Radio,  Public  Sphere,  Participation,  Radio  Program Broadcasting Development Skills,Community Empowerment

## 1.PENDAHULUAN
Pengakuan  hukum  terhadap  keberadaan  radio komunitas yang dibuktikan dengan pemberlakuan  UU  Penyiaran  No  32  Tahun 2002 merupakan awal dimulainya
demoktratisasi  sistem  penyiaran  nasional setelah  tiga  dekade  lebih  domain  tersebut didominasi  oleh   pengusaha   dan   penguasa untuk  melanggengkan  kepentingan  mereka. Kepemilikan  media penyiaran yang sebelumnya  hanya  dikuasai  segelintir  elit kekuasaan  sekarang  telah  menyebar  merata dan  beragam  ( diversity  of  mediaownership ). Demikian  juga  dengan  isi  media  penyiaran yang  dulu ditentukan oleh kepentingan ekonomi  politik  pusat  kekuasaan,  saat  ini  pun telah  beragam  ( diversity  ofcontent ).  Berbeda
dengan  era,  saat  ini  masyarakat  dapat menggagas secara bersama-sama pendirian stasiun radio lantas mengelolanya serta ikut serta menyelenggarakan  program  siaran  demi memenuhi  kebutuhan  warga  setempat. Tidak  sama  dengan  media  massa  arus utama  yang  menggunakan  teknologi canggih,  tenaga  profesional,  bertempat dikota  utama  dengan  wilayah  jangkauan siaran  regional  atau  nasional,bertujuan komersial dengan  program siaran yang ngepop,radio  komunitas  memanfaatkan teknologi  sederhana,tenaga  amatir,berada di  pedesaan  dan  daerah  terpencil  dengan jangkauan  wilayah  siaran  terbatas  tapi bertujuan memberdayakan warga
Tabel 1
Beda Jenis Radio
Perihal Radio Komunitas Radio Swasta Radio Publik Ide/latar belakang pendirian Sosial ekonomi atau pengembangan komunitas (masalah,kebutuhan &potensi). Ekonomi atau perolehan keuntungan. Politik negara, Publik dan pembangunannasio nal. Tujuan/prio ritasutama pihak penerima manfaat Komunitas Pendiri/ Pemilik PublikLuas Sasaran siaran Komunitas Lokal Seluas- luasnya Seluas- luasnya Strategi pendanaan Peranserta komunitas, sumbangan (pihaklain Pendiridan program siaran sesuai keinginan pengusaha/sponsor Pemerintah dan program siaran sesuai keinginan pengusaha/sponsor
yangtidak mengikat).
&program siaran kerjasama sesuai kepentingan komunitas. Karakter Kelembagaan Inklusif (terbuka) Ekslusif (tertutup) Ekslusif (tertutup) Orientasi operasionalisasi Nonprofit/ notfor profit Profit Campuran Staffing Kaderisasi &Relawan Karyawan/pekerjada n Profesional Karyawan/ pekerja& Profesional Peralatan& pembiayaan Dapat dimulai dengan yangsangat sederhana &murah Menuntut peralatan yangcukup kompleks, canggih&mahalunt uk memulai Menuntut peralatan yangcukup kompleks, canggih&mahalunt uk memulai
Sumber:Gazali,Effendi,Menayang,V.(ed).,(2003:126)
Meski  telah  ada  organisasi  yang menaungi  radio  komunitas  yakni  Jaringan Radio  Komunitas  Indonesia  (JRKI),  secara nasional tidak  ada data pasti tentang  jumlah radio komunitas. Situs internet JRKI mencantum  ada  18    propinsi  yang  telah memiliki  JRKI  yakni Jawa  Barat,Jabotabek, Yogyakarta,  Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung,  Banten,  SumateraBarat,  Sumatera Utara,  Bali,  Sulawesi  Utara,  NTB,  Papua, Sulawesi  Selatan,  Kalimantan  Timur,  NTT, Kalimantan  Barat,  dan  Nanggaro  Aceh Darussalam. Kurang lebih ada 70 stasiun radio komunitas  di  Jawa  Timur  menurut  situs tersebut.  Data  pasti  tentang  keberadaan  radio komunitas  di  Kabupaten  Malang  juga  tidak disebutkan  dalam  situs  tersebut.Tapi  dapat diperkirakan ada puluhan.
Secara  umum,  diihat  dari  aspek  sejarah pendiriannya,  radio  komunitas    memiliki  dua
tipe.  Pertama,yaitu  radio  yang  didirikan dari sekelompok orang atau individu yang memiliki hobi memainkan alat-alat komunikasi. Karena peralatan yang dibutuhkan  cukup  mudah  di  rakit,  maka sebuah  radio    akan  dengan  cepat  berdiri dan  siarannya  dapat  didengarkan  untuk jangkauan  2-10km.  Dalam  perjalanannya, keberadaan  radio-radio  komunitas  akan ditentukan oleh kemampuan dalam beberapahal  yang  bersifat  teknis  dan manajerial.  Kemampuan  teknis  seperti menangani  kerusakan  alatyang  biasanya terjadi  sewaktu-waktu.  Disamping  itu, kemampuan pengelola memobilisasi dukungan  pembiayaan  untuk  mengganti perangkat  tertentu  yang  rusak.  Sementara kemampuan  manajerial  terkait  dengan pengelolaan  sumber  daya  manusia  yang konsisten menjalankan kegiatan operasional  radio  sehari-hari.  Pada  area
ini  memang  seringkali  radio  komunitas mengalami masalah, karena meskipun kehadirannya  telah  diterima  dimasyarakatnya, namun  sejak  awal  mereka  tetap  dijalankan oleh  sekelompok  kecil  anggota  masyarakat bahkan  beberapa  individu  saja.  Dalam  hal ini,radio  komunitas  tersebut  hadir  begitu  saja tanpa  keterlibatan  dalam  kehidupan  sosial sehari-hari  yang  real.  Kedua,  adalah  radio yang  berdiri  atas  inisiasi  LSM  atau  organisasi nonpemerintah  yang  bekerja  ditingkat  lokal masyarakat.  Intervensi  kelompok-  kelompok pemberdayaan ini bisa bersifat langsung,  misalnya  dengan menyediakan dana  atau peralatan hingga mengawal konten dan  pengelolaannya  atau  secara  tidak langsung,  misalnya  memberikan  visi  dan asistensi  teknis  diawal  pendiriannya.  Meski pun hasilnya bervariasi, namun pola intervensidiawal  tersebut  kelak    juga    akan menentukan    peran  radio  selanjutnya  sebagai alat  kritik  sosial.  Berbeda  dengan  yang  tipe pertama,   radio ini lahir dengan cita-cita untuk aktif terlibat dalam praktek sosial politik masyarakat pendengarnya. Gagasan perubahan sosial  yang  diusung  oleh  LSM/  ornop  disini diinternalisasi  kepada  sekelompok  anggota masyarakat  yang  dilibatkan  untuk  menjadi pengelola  radio.  Kekhawatiraanya  adalah kemandirian  warga  dalam  mengelola  radio setelah ditingggalkan  LSM tersebut.
Berkaitan  dengan  pengertian  radio komunitas, berbagai sumber memaparkannya sebagai berikut ;
”Suatu stasiun radio yang dioperasikan di suatu  lingkungan  atau  wilayah  atau daerah tertentu,yang diperuntukkan khusus  bagi  warga  setempat,  yang berisikan  acara  dengan    ciri  utama informasi    daerah    ( local  content ) setempat  diolah  dan  dikelola  oleh  warga setempat.  Lingkungan  atau  wilayah  yang dimaksud  bisa  didasarkan  atas  faktor geografisnya  (bisa  dalam  kategori  teritori kota,desa,wilayah atau kepulauan).Tetapi, bisa  juga  berdasarkan  kumpulan  dari masyarakat  tertentu  tetapi  dengan  tujuan yang  sama  dan  karenanya  tidak  perlu dengan  persyaratan  harus  tinggal  disuatu wilayah geografis tertentu”.
Louie  N  Tabing  dalam  Hinca  Pandjaitan (2000: 34)
” Community  radio  responds  to  the  needs of the community it serves,contributing to its development within progressive perspective  in  favour    of  social  change. Community radio strives to to democratize communication through community  participation  in  different forms  in  accordance  withits  specific social context .”
World Association of Community Broadcaster (AMARC) 1998.
Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 pasal  21-24  menjelaskan  radiokomunitas adalah:
“Lembaga  penyiaran  yang  berbentuk  badan hukum  Indonesia,  didirikan  oleh  komunitas tertentu,  bersifat  independen,  dan  tidak komersial,  dengan  daya  pancar  rendah,luas jangkauan  wilayah  terbatas,  serta  untuk melayani kepentingan komunitasnya.
Lembaga ini diselenggarakan:
1. Tidak untuk mencari laba atau keuntungan  atau  tidak  merupakan  bagian perusahaan  yang  mencari  keuntungan semata; dan
2. Untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program  acara  yang  meliputi  budaya, pendidikan, dan informasi yang
menggambarkan identitasbangsa.
3. tidak  mewakili  organisasi  atau  lembaga asingsertabukankomunitas internasional;
4. tidak  terkait  dengan  organisasi  terlarang; dan
5. didirikan  atas  biaya  yang  diperoleh  dari kontribusi  komunitas  tertentu dan  menjadi milik komunitas tersebut
6. dapat memperoleh sumber pembiayaan  dari  sumbangan,  hibah, sponsor,  dan  sumberlain    yang  sah dan tidak mengikat
7. dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan  dan    dana    operasional dari pihak asing
8. dilarang  melakukan siaran  iklan dan/atau  siaran  komersial  lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat
9. tidak  untuk  kepentingan  propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu”.
Dari    beberapa    definisi   di  atas,  Louie Tabing (2002:11) memaparkankarateristik utama  radio  komunitas  adalah  sebagai berikut:
1. Melayani kepentingan komunitas yang jelas identitasnya;
2. Mendorongberlangsungnya demokrasi partisipatoris;
3. Memberikan  peluang  kepada  warga untuk berkomunikasi dan ikut serta  dalam  pembuatan  program, manajemen  dan  pemilikan  lembaga penyiaran;
4. Menggunakan  teknologi  yang  murah dan sederhana yang
tidak
mengakibatkan ketergantungan terhadap sumber-sumber lain;
5. Didorong oleh semangat kebersamaan dan kemaslahatan komunitas,  bukan
oleh pertimbangan ekonomi; memperlancar terjadinya penyelesaian masalah
Dari  watak  utama  radiokomunitas  ini,  Louie Tabing  lantas  mendeskripsikan  beberapa prinsip  yang  mesti  diterapkan  dalam  sebuah radio komunitas. Prinsip-prinsip ini mencakup:
a. Akses  terhadap  fasilitas penyiaran merupakan langkah awal menuju demokratiasi  sistem  komunikasi.  Warga memiliki  akses  tidak  hanya  terhadap produk  media  tapi  juga  fasilitas  media. Saluran  umpan  balik  selalu  terbuka  dan interaksi  yang  intensif  antara  produsen dengan konsumen pesan selalu terjaga.
b. Partisipasi dalam produksi dan manajemen lembaga
penyiaran
merupakan
konsekwensi logis dari adanya kemudahan dalam mengakses media penyiaran.
Partisipasi  warga  dalam  radio  komunitas dibuka  lebar  pada  semua  level–mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi program.  Partisipasi  warga  mencakup proses  pembuatan  keputusan  termasuk keputusan tentangisi, durasi, jadwal program  acara.Warga  atau  perwakilan warga  juga  peran  dalam  manajemen dankeuangan programa radio.
c. Swa-kelola/pengelolaan sendiri semua
fasilitas  komunikasi  akibat  dari  adanya
keterlibatan warga.Ketika warga komunitas telah mendapatkan pengalaman  yang  diperlukan  dan memperoleh ketrampilan yang dipersyaratkan, maka tidak ada alasan untuk  menghalangi  mereka  untuk mengelola dan memiliki radio komunitas.
d. Mandat  komunitas  merupakan  akibat yang  tak  terhindarkan  dari  proses demokratisasi  system  komunikasi. Mandat  ini  mencakup  tidak  hanya aspek manajemen tapi juga kepemilikan sekaligus.
e. Akuntabilitas publik merupakan akibat  lanjutan  dariadanya  peluang warga  untuk  mengelola,  mengawasi kinerja radio komunitas.
Berdasar    paparan    diatas    dapat    ditarik simpulan      adanya      perbedaan      penting antara  radio  komunitas  dengan  radio utama  dilihat  dari  berbagai  hal  seperti letak daerah, tujuan, pemilikan, manajemen,  jam  siaran,  staf  penyiar, transmitter, fasiliitas, sumber dana, partisipasi masyarakat,  dan   bentuk   dan manfaat.  Hal seperti ini tergambar dalam tabel di bawah ini.

## Tabel2
Beda Radio Komunitas & Radio Utama Hal Radio komunitas Radio Utama Letak daerah Terpencil/pulaukecil Kota Utama Kota Besar Jumlah Populasi besar Tujuan Pengembangan Pendidikan(Apayangbaik bagi suatu komunitas) Keuntungan Keuntungan Politik (Apa yang baik bagi pemilik) Pemilikan Komunitas Kapitalis/ Pengusaha PolitikusSekolah dan Badan Keagamaan Manajemen Badan Komunitas Media Direktur JamSiaran Pendek Ekstensif StafPenyiar Sukarela (biasanya Tidak dibayar) Profesional (yang dibayar) Transmitter Kekuatan  rendah (20-100watts)  1Kw-5Kw Fasilitas Amat biasa Amat memuaskan Sumber Dana Bantuan dari komunitas Pendonor Subsidi Iklan Partisipasi Masyarakat Tinggi Minimal Bentuk dan manfaat Demokrasi Terpakupadausaha Dankepentingan politik. Sumber: Hinca P(2000:36)
Orientasi  utamakinerja  LPK  yang  menitik beratkan pada  layanan publik  dan memenuhi semua  kepentingan  warga  masyarakat  dari berbagai latar belakang, LPK dapat dianggap sebagai  ruang  publik ( public sphere ). Hal  ini menurut  David  Croteau  (2003:20-21)  karena penyiaran  publik  memainkan  peran  strategis dalam proses demokratisasi dengan membentuk  masyarakat  sipil  lewat  perluasan Ruang-ruang  sosial  politik  yang memperlancar
terjadinya  dialog  publik.  Untuk  dapat berfungsi  sebagai  public  sphere,  lanjut David  Croteau,  LPK  harus  mandiri dalam  mengelola  lalu  lintas  komunikasi tanpa  ada  pembatasan  dari  pemerintah serta  memberikan  ruang  kepada  publik untuk      mengawasi  kinerja  operasional. Hal ini karena LPK memandang khalayak  bukan  sebagai  konsumen  tapi sebagai  warga  (citizen)    yang  harus peduli  dan  berpartisipasi  aktif  dalam
membangun  lingkungan    sosial    politiknya. Partisipasi ini hanya dapat terjadi kalau  LPK memfasilitasi  proses  dialog    publik  tentang masalah-masalah  publik  secara  mendalam dan berkelanjutan.
Disamping  itu,  keberadaan media publik diperlukan  sebagai  sarana  penyeimbang media  komersial  yang  cenderung  merusak kualitas  ruang  publik  akibat  dorongan keuntungan  yang  menggerakkan  operasional media ini. Artinya, melayani  kepentingan publik sulit dikompromikan  dengan aspek meraup keuntungan. Model media berbasiskan    pasar  dan  model  media  ruang publik menurut David Croteau  (2003:21-24), akan  selalu  berada  dalam  posisi  yang  saling berlawanan. Media berbasiskan pasar,menurut  Croteau  memiliki  beberapa kelemahan seperti dibawah ini:
1. Pasar  cenderung  tidak  demokratis  karena ia  memperlakukan  konsumen  secara diskriminatif    berdasarkan  kemampuan daya beli. Sedangkan, demokrasi menganggap bahwa semua warga memiliki kesetaraan dan kesamaan hak. 2. Pasar cenderung melanggengkan ketimpangan  sosial  akibat  kepemilikan sumber  daya  yang  tidak  seimbang  antara masing- masing orang.
3. Pasar  cenderung  tidak    bermoral  karena tidak  mampu    memberikan  justifikasi  etis kenapa  suatu  produk  atau  jasa  dibeliatau
dijual.  Yang  terpenting  bagi  pasar adalah  mendorong  khalayak  untuk membeli dan membeli dengan manipulasi  citra  tanpa  mempedulikan apakah  produk  itu  berguna  atau merugikan khalayak.
Terdapat  perbedaan
mencolok antara media media swasta yang berorientasi kepada pasar  dengan  media public    sphere.    David  Croteau(2003:36- 37),lantas  membuat  perbandingan    antara kedua   model    tersebut.  Salah satu faktor yang membedakan kedua model tersebut, menurut Croteau, adalah cara memandang    khalayak.    Model    media pasar melihat khalayak sebagai konsumen sehingga keberagaman disini lebih dipahami sebagai strategi untuk menyasar target  ceruk  pasar  demografis  tertentu. Sebaliknya,  model  public  spheremelihat khalayak  sebagai  warga  negara  yang harus ditransformasi diberikan pendidikan,  diberikan  informasi  dan dihibur.  Singkat    kata,    mereka    harus dilayani  agar mampu  menjalankan  hak- hak dan kewajiban- kewajiban demokratis mereka.
Hal lain adalah tentang ukuran kesuksesan; model pasar  menganggap keuntungan sebagai ukuran sukses sementara  menurut  model  publicsphere adalah melayani kepentingan publik. Juga, tentang definisi kepentingan publik; Pasar
adalah  isi  program  yang  popular  sementara public  sphere  adalah  yang  substantif,  inovatif dan beragam.
Disamping  itu, pemahaman  tentang keberagaman  dan  inovasi:  Model  pasar menganggap inovasi akan mengancam keuntungan  dan  keberagaman  lebih  dipahami sebagai sarana  untuk  memperluas  ceruk pasar.  Sementara,  menurut  model  public sphere  inovasi  merupakan  hal  yang  esensial untuk  mendorong  partisipasi  warga  dan
keberagaman dianggap sebagai instrumen untuk mengakomodasi semua kepentingan  dan  selera  warga.  Berikut adalah  gambaran  perbandingan    antara kedua model.
Tabel   3
Perbandingan  Model  Media Pasar dan Model MediaPublicsphere Karakter ModelPasar Model PublicSphere Konseptualisasi Media Perusahan Swasta Sumber Daya Publik Untuk Melayani Kepentingan Publik TujuanUtama Media Mencari Keuntungan Untuk Para Pemilikdan Pemegang Saham Menggairahkan hidup Kewargaan ( active citizenship ) lewat informasi, edukasi dan hiburan. Anggapan TerhadapKhalayak Sebagai konsumen SebagaiWarga Media Mendorong Khalayak untuk Melakukan Apa? Menikmati diri mereka, menonton iklan danMembeli produk. Belajar tentang Lingkungan mereka dan menjadi warga yang peduli Kepentingan publik Yang popular; Disukai orang banyak Yang substantif, Inovatif dan beragam meski kadang tidak popular. Peran keberagaman dan Inovasi Inovasiakan ancam keuntungan; Keberagaman menjadi strategi mencari pasar baru. Inovasi penting untuk Dorong khalayak menjadi warga aktif, dan keberagaman penting untuk
mengakomodasi semua
kepentingan.
Regulasidipahami sebagai Ancaman Sarana melindungi Kepentingan publik. Pertanggungjawaban kepada PemilikdanPemegang Saham Publik danPerwakilan Pemerintah Ukuran Sukses Keuntungan Layananpublic Sumber: DavidCroteau(2003:37)
Untuk  mewujudkan  ideal  tersebut, ada beberapa  kendala  yang  dihadapi,  diantaranya adalah:
1. Belum operasionalnya struktur manajemen yang  telah  dibentuk.  Tidak  heran  kalau pemilik  radio  harus  mengelolanya  sendiri. Hal  ini  juga  berimbas  pada  lemahnya dukungan dan aakibatnya belum operasionalnya  pemasaran  dan  produksi siaran iklan layanan masyarakat.
2. Rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia pengelola  radio; dari total pengelola yang ada  belumpernah  mendapatkan  pelatihan manajemen  radio  komunitas    yang mencukupi. Dia akhirnya harus menangani masalah ini sendiri.
3. Program-program pemberitaan warga ( citizen    reporter )      belum      dapat dilaksanakan  akibat  minimnya  tenaga yang mampu menangani masalah tersebut.
4. Pemahaman  tentang  esensi,  manajemen ideal  beserta  aspek  regulasi  penyiaran komunitas  belum  merata  dikalangan  para pemegang kepentingan radio. Meski struktur organisasi telah terbentuk. Namun struktur  tersebut  disusun  tidak  secara
partisipatif  yang  melibatkan  mereka. Hal  ini  karena  struktur  tersebut disusun  dalam  rangka  memenuhi aspek  formal  legal  pendirian  dan proses  perijinan      penyelenggaraan siaran radio komunitas.
5. Minimnya sumber pembiayaan  untuk penyelenggaraan  siaran  akibat  dari ketatnya peraturan tentang penyelenggaraan radio komunitas yang  hanya  mengandalkan  sumber biaya  dari  donasi,    sumbangan  yang tidak  mengikat,  dan  iklan  layanan masyarakat.
6. Dukungan  teknis  peralatan  terutama untuk  produksi  siaran  sehingga  tidak mampu  memproduksi  siaran  sendri.
Alat relay siaran untuk penyelenggaran  siaran      langsung telah rusak sehingga tidakdapat menyelenggarakan  siaran  langsung yang diinginkan masyarakat.
Berdasarkan paparan tersebut diatas,maka penelitian ini mendeskripsikan bagaimana mengoptimalkan  peran  Radio  Komunitas sebagai  ruang  pubik  dan  media  interaksi
komunikasi dan informasi antara stakeholders.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  tindakan  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan  data  lewat  observasi  dan warancara  mendalam.  Informan  penelitian adalah  pemilik  pengelola  baik    Radio  Denta FM  yang  berlokasi di  Desa Sumbermanjing Kulon  Kecamatan  Pagak  maupun  radio JayaFM di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir.  Masing-masing  terdiri    dari  Drg.  Puji L.    Gunawan,  Yudo  Sukisno,  Yuswantoro, Edy  Susilo  dan  Wasit,  Djazuli.  Sedangkan
dari  stakeholder adalah Sujono, Rudi dan Seksi  Bimas  Polsek  Wagi.  Pengumpulan data dilakukan setelah informan mendapat intervensi kegiatan pelatihan, pendampingan  laboratorium,  coaching klinik di masing-masing lokasi radio serta hibah  peralatan  perekam  suara  dan Station  Transmitter      Link  untuk membantu mendukungan kegiatan liputan pemberitaan.  Metode  intervensi  yang digunakan dapat digambarkan pada diagram grafis dibawah ini.
Gambar1
Metode intervensi pada kedua radio komunitas

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  adalah: Pertama ,  pelatihan  teknis mengelola program siaran dan stasiun radio di ruang kelas dan laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi,  Diskusi kelompok untuk  menyusun skrip iklan  produk.  Program  siaran, serta  bimbingan  memproduksi  materi  tersebut  dengan  arahan  dari  dua  orang  laboran. Kedua ,  pendampingan  lapang  di  masing-masing  lokasi  radio  komunitas  tentang  materi teknis yang diberikan sebagai tindakl anjut dari kegiatan pelatihansebelumnya.
Ketiga ,  hibah  perangkat  perekam  suara  digital  ( voice  recorder )  beserta  bimbingan  teknis penggunaan  dan  pemanfaatannya.  Ini  untuk  mendukung  proses  pembuatan  produksi program  siaran  dan  spot  iklan.  Juga  pemberian  perangkat  siaran  langsung  / Station Transmitter  Link untuk  mendukung  kegiatan  liputan  lapang  secara  langsung  besert bimbingan  teknis  penggunaannya  serta  uji  coba  siaran  interaktif  langsung  di  luar  studio pusat.
Keempat , pelaksanaan  pelatihan  kepada  stakeholders  radio di Kecamatan Wagir  dan  Pagak dengan materi yang berkaitan dengan  substansi,  filosofiserta  regulasi  perundangan radio  komunitas  serta  menyusun  draft  AD&ART  radio  komunitas.  Kegiatan  ini dimaksudkan  untuk  melibatkan  semua  stakeholder  dalam  proses  pengelolaan  dan penyelengaraan siaran radio.
Kegiatan ini telah berdampak pada : Pertama , meningkatnya  Pemahaman  Teoritis para pengelola  dan  stakeholders  tentang  Tata  Kelola  LPK  serta  Teknis  Produksi  Siaran  &Spot iklan  dan  program  meningkat; Kedua ,  kemampuan  pengelola  untuk  mempraktekkan  Tata Kelola stasiun LPK serta Produksi siaran juga telah meningkat. Ketiga , kemampuan mereka untukmenggunakanSTLuntukmelaksanakan kegiatan siaran langsung juga meningkat.
Keempat , telah  meningkatnya  pemahaman  baik  dari  para  pengelola  dan  stakeholder tentang pengertian dan pedoman etik perilaku siaran serta telah terjadinya saling memahami peran masing-masing stakeholders dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam hal ini pihak  pengelola  radio  telah  berkomitmen  untuk  melibatkan  stakehoders  dalam  manajemen dan  penyelenggaraan  siaran  LPK.  Ini  dapat  dilihat  dari  Kepolisian  Sektor  Wagir  untuk memanfaat peluang bersiaran ini untuk menyampaikan informasi tentang penyuluhan hukum kepada  warga  masyarakat.  Sementara  dari  pihak  perangkat  desa  juga  akan  menggunakan peluang  ini  untuk  sosialosasi  penggunaan      Dana      Desa      serta      materi    lain  seperti  hal administrasi kependudukan.
Dari  paparan  diatas,  dapat  disampaikan  bahwa    LPK    telah    mampu      menjadi    ruang
publik  yang  berfungsi  untuk  proses  diskusi  bersama  antara  stakeholders  berkaitan  dengan permasalahan bersama untuk semata-mata mencari kesepakatan bersama tentang permasalahan tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Dari paparan diatas dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Lembaga  Penyiaran Komunitas  berperan  strategis  sebagai  media  komunikasi  dan informasi bagi kalangan akar rumput. Ini harus dibarengi dengan fasilitas akses terhadap program  peningkatan  kapasitas  individu  pengelola,  dan  penyiar.  Para  penyiar yang  merupakan  ujung  tombak  proses  pendidikan  dan  pencerdasan  masyarakat  tidak dapat  menjalankan  fungsi  tersebut  akibat  minimnya  pengetahuan  tentang  teknis  dan perangkat  perungadan  dan  etika  penyiaran  radio.  Frekwensi  radioyang  seharusnya menjadi ruang publik telah beralih menjadi ruang privat (tempat perbincangan   hal-hal yang  bersifat  privat),bahkan  lebih  buruk  lagi  menjadi  kontra  produktif  terhadap proses memburuknya interaksi sosial masyarakat.
2. Hal  tersebut  lantas  diperburuk  dengan  minimnya  dukungan  sumber  pendapatan  dari kegiatan siaran akibat pembatasanketa toleh perundangan penyiaran. Minumnya sumber pendapatan  ini  kalau  tidak  segera  diatasiakan  menyebabkan  matinya  LPK  akibat minimnya  sumber  pendapatan  yang    juga  diakibatkan  oleh  salah  kelola  dalam  menata kelembagaan LPK.
3. Di tengah nihilnya bantuan teknis pengembangan kapasitas personalia dan kelembagaan dari pihak pemerintah terkait seperti Dinas Kominfo atau KPI, maka kehadiran program Ipteks ini telah memicu semangat mereka untuk  terus  giat  mengembangakan kapasitas  diri  mereka.  Pengembangan  kapasitas  ini  diharapkan  akan  mampu memberlangsungkan operasional  kegiatan  siaran  LPK  yang  ideal.  Inisatu-satunya jalan keluar. Kalau tidak, maka perangkat  siaran yang mahal dengan derajat perawatan perangkat yang mahal juga akan mangkrak tidak berguna sama sekali.
4. Kegiatan  pelatihan    teknis  dan   teoritis initelah memantik  semangat  kebersamaan  antar pengelola lintas stasiun LPK serta memacu semangat saling berbagi pengalaman teknis untuk kemajuan bersama. Ini dapat dilihat
dari wacana untuk membuat konsorsium produksidan penayangan iklan bersama antar pengelola LPK.
5. Tata kelola kelembagaan  menjadistrategis  demi  menjaga  keberlangsungan  sebuah LPK.Secara  kelembagaan  kedua  mitra  masih  lemah.  Ini  dapat  dilihat  dari  struktur
kelembagaan yang meniadakan adanya struktur dewan pengawas LPK. Operasional dan pemeliharaan  peralatan  studio  kedua  mitra  masih  didukung  penuh  oleh  kedua  pemilik LPK.
6. Para  pemegang  kepentingan  yang  ikut  dalam  pelatihan  telah  menyatakan  komitmen untuk  menjalin  kerjasama  dengan  LPK  dalam  sosialisasi  programnya  sesuai  dengan kapasitas lembaganya masing  masing.  Demikian  juga  para  pengelola  LPK,  telah menyatakan  kesediaanya  untuk  menjadikan  para  pemangku  kepentingan  untuk  terlibat dalam proses pengelolaan LPK termasuk menjadi anggota Dewan Pengawas Penyiaran. Dengan partisipasi mereka dalam proses baik penggelolaan dan penyelenggaraan siaran, maka LPK telah menjadi ruang public ideal; tempat  memperbincangkan urusan publik  demi  untuk  mencapai  kepentingan  bersama.  Dengan  kata,  lain  radio  komunitas juga dapat memantik semangat kewargaan ( civic engagement ) yang mendukung proses pembangunan desa apalagi pasca pemberlakukan UU Desa (RochmadEffendy:2013:20). Hal  ini  sekaligus  juga  menguatkan  peran  radio  komunitas  sarana  demokratsasi komunikasi di pedesaan (Atie Rahmawatie:2007:124-125)
Dari simpulan diatas dapat disampaikan beberapa saran seperti di bawah ini :
Pertama ,  upaya  peningkatan  kapasitas  professional  pengelola    perlu  untuk    terus dilanjutkan  dengan  penekanan  pada  aspek  teknis  produksi  siaran  iklan  dan  produksi  spot iklan;
Kedua , peningkatan  kapasitas  pemasaran  dan  promosi  LPK  kepada  stakeholders perlu diberikan.
Ketiga , kapasitas personalia dalam hal pengembangan dan penelitian  juga  perlu  untuk secara berkelanjutkan ditingkatkan sehingga mampu menyajikan program siaranpemberitaan;
Keempat ,  kapasitas  pengelola  dalam  melaksanakan  risetk  halayak  perlu  juga  untuk ditingkatkan  sebab  LPK didirikan untuk melayani kepentingan pendengar;
Kelima ,  kapasitas  pengelola  dalam  menngoptimalkan  potensi  serta  mengedukasi  para pendengar  setia/fans  clubuntuk  selanjutnya  direkrut  sebagai  tenaga  relawan  LPK  perlu untuk terus didorong dan diarahkan.

## Daftar Pustaka
Aryani,Sri & AhmadNasir, 2003, Radio Komunitas Itu Sarat Kepentingan
Komunitas ,  dalam Gazali, Effendi, Menayang, Victor et.al (ed)., (2003), Konstruksi Sosial  Dunia  Penyiaran:  Plus  Acuan  Tentang  PenyiaranPublik  dan  Komunitas , Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta
Ahmad  Natsir  dkk.edit,2007, Media  Rakyat:  Mengorganisasi  Diri  Melalui  Informasi , Combine Resource Institute bekerjasama dengan Ford Foundation.
Croteau, David &Hoynes, William, (2001),
The Business Of Media: Corporate Media and The Public Interest , Pine Forge Press, California, AmerikaSerikat.
Estrada, Restrepo Sonia &Fraser, Colin, (2001), Community Radio Handbook , UNESCO
Effendy,  Rochmad,  2003, Peran    Radio Komunitas Mustika FM Dalam  Menumbuhkembangkan  Civic  Community :  Studi  Kasus  Pada  Radio Mustika FMDesa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jurnal Komunikator Program Studi Ilmu
Komunikasi  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Volume  5  Nomor  1  Mei 2013.ISSN1979-6765
Gazali, Effendi, Menayang, Victor et.al (ed)., (2003), Konstruksi Sosial Dunia Penyiaran: Plus  Acuan  Tentang  Penyiaran  Publik  dan  Komunitas,  Departemen  Ilmu  Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.
Jonathans, Errol, (2006), Socratesdi
Radio: Esai-Esai Jagad  Keradioan,Gong Plus, Yogyakarta.
Jonathans, Errol, Jurnalisitk Radio , dalam Mirza, SLayla, (2000), Politik dan Radio : Buku Pegangan  Bagi  Jurnalis Radio , Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta
Masduki,  2003, Radio Siaran Dan
Demokratisasi , Jendela,Yogyakarta.
----------, 2004, Menjadi  Broadcaster Profesional, Pustaka Populer, LKIS, Yogyakarta. -------------,2007, Radio Komunitas: Belajar Dari
Lapangan,
Bank  Dunia  Kantor Perwakilan Jakarta.
Pandjaitan,  Hinca IP &Cahaya DR Sinaga
(ed), 2000, Prosiding Seminar Penyiaran 2000 Aspek Regulasi &Kebijakan ,Media
Law Department Internews Indonesia &
Pengurus Pusat Persatuan Radio   Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jakarta
Rahmawati, Atie, (2007), Radio Komunitas : Eskalasi Demokratisasi Komunikasi , Simbiosa Rekatama Media, Bandung.
Tabing,  Louie, (2002), How To Do Radio Community:  A  Primer  for  Community Radio Operators , United Nations Educational,  Scientific and Cultural Organization UNESCO, Asia-Pacific Bureau For Communication and Information, NewDelhi, India, pada situs http://www.unesco.org/webworld.radiocommunity. pdf