## WACANA POLITIK DAN KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM NASKAH KUNO KESULTANAN BIMA

## Mukhlis
___________________________________________________________

## Abstract
Islamic thought in the field of politics and leaderships is found as the Muslims effort ellaborating basic values of Islamic teachings considered relevant to and applicable in the two fields, mainly in the governmental arrangement and the conduct of ruling persons. The effort is based on the point of view that politics needs some values ordering it so that it as part of human existence (zoon politicon) is able to lead all human beings to a glorified life, not to split them into a lawless and orderless life (homo homini lupus). The effort has  been  lasting  over  centuries  since  the  forming  of  established  Muslims  community  in Madinah.
One of sources from wich Muslim thought in the two field in certain period in the long journey  of  the  history  of  Islam  can  be  traced  is  manuscripts.  Through  historical  and philological approaches, the outhor took a study on one of heritage manuscripts of Bima Sultanate that was produced in 1882, Jawharat al-Ma„ârif. Applaying content analysis the  outhor  picture  out  the  model  of  Islamic  political  and  leadership  tought  in  the manuscript.
Seeing  from  the  three  theoretical  perspectives  concerning  the  two  field,  the  outhor concluded  that  the  manuscript  in  line  with  the  third  theory  which  stated  that  Islam— through al-Qur‟an and Sunnah—only has a set of ideal and ethical values concerning the to filed. The ellaboration and practical implementation of the values always follow the local contexts of Muslim communities—in this manuscript the contexts Bimanese Muslim in the 19 th century.
Keywords: Pemikiran Politik,  Islam,  Manuskrip,  Kajian  Historis,  Filologi, Content Analysis.
_______________ N ASKAH kuno 1 atau manuskrip merupakan salah satu sumber yang otoritatif dan  otentik  dalam  memberikan  berbagai  informasi  sejarah  pada  masa
1 Kekunoan suatu naskah didasarkan pada dua kriteria utama, yaitu: (1) Tulisan tangan, bukan  naskah  ketikan  atau  cetakan,  (2)  Usia  50  tahun  atau  lebih  yang  diketahui  melalui informasi  dalam  naskah  itu  sendiri—biasanya  tercantum  dalam  kolofon—atau,  jika
lampau.  Di  samping  itu  ia  juga  merupakan  sebentuk  warisan  budaya  yang kandungan  isinya  mencerminkan  berbagai  pemikiran,  pengetahuan,  adat istiadat,  serta  perilaku  suatu  masyarakat  pada  suatu  masa  tertentu  di  masa lalu.  Warisan  budaya  berupa  naskah  ini  di  Indonesia  dapat  dijumpai  di berbagai  wilayah  negeri  ini,  termasuk  Bima,  bahkan  ada  yang  tersebar  di berbagai belahan dunia. 2
Di antara naskah-naskah itu terdapat sejumlah besar naskah bernafaskan Islam  yang  isinya  merekam  pemikiran  dan  pengamalan  ajaran  Islam  pada masa  lampau,  baik  berkenaan  dengan  pelaksanaan  ibadah mahdlah maupun muamalah,  seperti  dalam  bidang  ekonomi,  kemasyarakatan,  politik  dan pemerintahan. Naskah kuno yang isinya terkait dengan tiga masalah terakhir (kemasyarakatan,  politik,  dan  pemerintahan)  urgen  untuk  dikaji  kembali untuk  menemukan  kearifan dan  pelajaran berharga dalam menangani  krisis dalam lingkup tiga masalah itu pada masa kini. Salah satu naskah kuno yang memuat  tiga  masalah  yang  disebutkan  di  atas  adalah Jawharat  al-Ma`ârif (selanjutnya disingkat JM ). 3 Naskah yang telah berusia lebih dari 123 tahun itu  adalah  salah  satu  dari  sejumlah  naskah  peninggalan  bekas  kesultanan Bima  dan  sekarang  menjadi  salah  satu  koleksi  Museum  Samparaja  Bima. Dalam katalogus Museum itu 4 disebutkan bahwa naskah itu berisi ―tuntunan kepada  Sultan  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  memimpin  rakyat  dan negerinya agar tetap berjalan dalam hukum syariat Allah Ta‟âlâ” .

## Deskripsi Ringkas dan Konteks Sosio-Historis JM
Naskah JM semula—sebagaimana tertera dalam Katalogus Naskah Melayu Bima —berjudul Kitab  Kewajiban  Sultan . 5 Judul JM ditemukan  penulis  dalam
informasi  kolofon  tidak  ada,  melalui  analisis  jenis  dan  usia  media  tulis  yang  digunakan (kertas, daun lontar, atau lainnya).
2 Tentang  sebaran  naskah-naskah  Indonesia—yang  ditulis  dengan  berbagai  bahasa daerah—di berbagai belahan dunia, lihat Henri Chambert-Loir dan Oman Fatkhurrahman, Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
3 Sebelumnya naskah ini diberi judul Kitab Kewajiban Sultan dalam S. W. R. Mulyadi dan S. Maryam R. Salahuddin, Katalogus Naskah Melayu Bima , jilid II (Bima: Yayasan Museum Kebudayaan ―Samparaja‖, 1992), 45. Judul JM ditemukan oleh penulis ketika melakukan penelitian filologi terhadap naskah ini. Lihat Mukhlis, Jawharat al-Ma‟ârif (Alih Aksara, Alih Bahasa, dan Analisis Isi Berdasarkan Naskah 3.4 Koleksi Museum Samparaja) , Proyek Penelitian DIK-S STAIN Mataram 2004 (Mataram: Lemlit STAIN Mataram, 2004)
4 Mulyadi dan Salahuddin, Katalogus… , 45.
5 Ibid .
279
naskah  itu  sendiri  ketika  melakukan  penelitian  filologi  atasnya,  dan  tertera dalam bagian akhir naskah dengan susunan kalimat sebagai berikut:
―Tamat al-kitâb  al-musammâ  bi  Jawharat  al-Ma`ârif .  Dinamai  dengan Jawharat  al- Ma`ârif artinya  permata  yang  mengenal  ilmu  hikmah  ulama  yang awliyâ‟ yang  tajam lebih daripada pedang yang sangat [keras] lebih daripada batu yang hidup 6 …‖. 7 (kata dalam tanda [ ], dan cetak tebal dari penulis–M)
Menetapkan  usia  dan  waktu  penulisan  naskah JM cukup  mudah mengingat  informasi  tentang  hal  itu  tercantum  dalam  kolofon  naskah  itu, sebagai berikut:
―Bermula  ditulis  kitab  pada hijrat  al-Nabî  shallâ  al-Lâhu  `alayhi  wa  sallam pada  tahun seribu dua ratus sembilan puluh sembilan pada tahun-tahun alif pada dua hari bulan Jumâd  al-Akhir  pada  hari  Jumat  waktu isyrâq termaktub  di  dalam  kebun  Landulah bernama Bustân al-„Ârifîn di atas gunung bernama Jabl al-Muttaqîn. Wa shallâ al-Lâh „alâ sayyidinâ Muhammadin wa „alâ âlihî wa shahbihî ajma‟în âmîn yâ Rabb al-`Âlamîn .‖ 8
Berdasarkan informasi kolofon tersebut, naskah JM selesai ditulis pada hari Jumat tanggal 2 Jumadil Akhir 1299 Hijrah. Kalau dikonversi ke penanggalan Masehi sama dengan tanggal 20 April 1882. 9 Jadi hingga tanggal 20 Oktober 2005 M atau 16 Ramadlan 1426 H, naskah ini telah berusia 123 tahun dan 6 bulan (kalender Masehi) atau 128 tahun dan 9 bulan (kalender Hijriyah). 10 Tahun  penulisan  naskah JM (1882)  bila  dihubungkan  dengan  sejarah Kesultanan  Bima  bertepatan  dengan  masa  awal  pemerintahan  Sultan Ibrahim  (memerintah  1881-1915  M)  yang  menggantikan  abangnya,  Sultan Abdul Aziz (memerintah 1868-1881 M).
6 Frase batu yang hidup , menurut penulis, merupakan pe-Melayu-an frase wadu mori dalam bahasa Bima ( wadu : batu; mori : hidup), yaitu sebutan untuk batu yang sangat keras, biasanya berwarna hitam agak mengkilat; lawannya adalah wadu kobo ( kobo : keropos), semacam batu apung atau batu lain yang mudah dipecah atau diremukkan. Penyerapan frase Bima dalam naskah JM merupakan  bukti  tersendiri  bahwa  naskah  ini  ditulis  di  dan  dalam  konteks Bima.
7 Naskah JM ,  84-5.  Naskah JM tidak  memiliki  nomor  halaman.  Secara  keseluruhan naskah ini berisi 122 halaman, terdiri dari 96 halaman tertulis teks dan 26 halaman kosong. Nomor  halaman  naskah JM yang  dirujuk  dalam  tulisan  ini  berdasarkan  penomoran halaman yang berisi teks saja.
8 Ibid. , 93-4.
9 Konversi  penanggalan  Hijriyah  ke/dari  Masehi  mengggunakan Islamic  Times  Keeping Program , Mawaaqit Version 2001.06 , oleh Dr. Ing. Khafid.
10 Adanya selisih usia ini karena terdapat selisih jumlah hari dalam setahun antara tahun Masehi (365 hari) dan Hijriyah (354 hari), tahun Masehi 11 hari lebih banyak.
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
Sultan Abdul Aziz dinobatkan menjadi raja dalam usia yang masih belia, 5 tahun, dan hingga mangkatnya tahun 1881 dalam usia 18 tahun dia tidak menikah  sehingga  dia  diberi  gelar  anumerta  Ruma  ma  Waa  Sampela  (Raja Jejaka).  Masa  pemerintahan  Sultan  Abdul  Aziz  ini  ditandai  dengan mengemukanya  gerakan  untuk  melepaskan  diri  dari  pengaruh  kolonial Belanda  yang  sudah  sangat  merasuki  sistem  politik  dan  ekonomi pemerintahan kesultanan Bima. Gerakan yang sama semakin meningkat pada masa pemerintahan sultan berikutnya, Sultan  Ibrahim. Muncul  sekelompok orang  dari  kalangan  istana  yang  sangat  keras  menentang  pengaruh  Belanda dan  mereka  menilai  sikap  Sultan  terlalu  lembut  dalam  menghadapi  bangsa kolonial itu. Akibatnya mereka keluar dari istana—kemudian dikenal dengan sebutan  kelompok  Ma  Kalosa  Weki—membentuk  konsentrasi-konsentrasi perlawanan terhadap Belanda di wilayah Bolo, Belo, dan Sape. 11
Di  luar  persoalan  politik  dan  ekonomi  yang  terlalu  didominasi  Belanda saat  itu,  dinamika  sosial  keagamaan  baik  dalam  lingkungan  istana  maupun masyarakat  luas  berlangsung  dengan  baik.  Ini  ditandai  dengan  semakin mapannya  perkembangan  Islam  di  Bima  dan  bertambahnya  lektur-lektur keislaman  melalui  kegiatan  menulis  dan  menyalin 12 di  lingkungan  istana. Kegiatan  dakwah  Islam  didukung  sepenuhnya  dan  diprakarsai  oleh  para Sultan  Bima  semenjak  sultan  yang  pertama,  Sultan  Abdul  Kahir  ma  Bata Wadu.  Para  sultan,  terutama  Sultan  Nuruddin  (memerintah  1682-1687), menggencarkan  pengembangan  agama  Islam  dengan  mendatangkan  para ulama dan da‘i dari luar Bima, seperti dari Banten, Aceh, Sumatera, Malaka, Jawa,  dan  Sulawesi.  Mereka  diangkat  sebagai  pejabat  di  lingkungan  istana
11 Selengkapnya  tentang  situasi  Kesultanan  Bima  pada  masa  pemerintahan  Sultan Abdul  Aziz  dan  Sultan  Ibrahim,  lihat  Abdullah  Tajib, Sejarah  Bima  Dana  Mbojo (Jakarta: Harapan Masa PGRI, 1995), h. 245-56
12 Penulis membedakan kegiatan menulis dari menyalin. Menulis berarti menghasilkan karya sendiri, sedangkan menyalin berarti memperbanyak (meng- copy ) suatu karya dengan cara  menulis  ulang  baik  dalam  bentuk  dan  isi  yang  sama  persis  dengan  aslinya  maupun dengan  modifikasi-modifikasi  tertentu.  Tradisi  menulis  dan  menyalin  sudah  dikenal  oleh masyarakat  Bima  sejak  berdirinya  Kerajaan  Bima—yaitu  tahun  823  H  (1420  M),  ketika dilantiknya  Indera  Zamrud  menjadi  Raja  Bima  I—dan  semakin  digiatkan  pada  masa pemerintahan Raja Manggampo Jawa (Raja Bima VII) dengan mulai dirintisnya penulisan BO (catatan  resmi  juru  tulis  kerajaan).  Ada  tiga  huruf  yang  pernah  digunakan  dalam perkembangan tradisi menulis di Bima, yaitu: (1) huruf Bima, digunakan pada masa awal Kerajaan  Bima;  (2)  huruf  Bugis-Bima,  mulai  digunakan  setelah  Kerajaan  Bima  menjalin hubungan  kekerabatan  dengan  Kerajaan  Gowa  dan  Bugis;  (3)  huruf  Arab  Melayu, digunakan bersamaan dengan mulainya islamisasi di Bima.
281
sebagai tenaga Lembaga Hukum Syara‘ dan juga Mufti. 13 Untuk mendukung pengembangan  Islam  tersebut  tentu  dibutuhkan  dan  oleh  karenanya diproduksilah lektur-lektur keislaman, seperti naskah JM . Secara  garis  besar  pokok  isi  naskah JM adalah  tentang Fiqh  Siyâsi , khususnya berkaitan dengan tugas, kewajiban, nasehat-nasehat, dan amalan- amalan untuk sultan. Keseluruhan teks tentang pokok-pokok isi ini terbagi dalam lima pasal. 14

## Pemikiran Politik Islam dalam JM
Pemikiran Islam dalam bidang politik dipahami sebagai upaya umat Islam untuk  mengelaborasi  nilai-nilai  dasar  dalam  ajaran  Islam  yang  dipandang relevan  dan  dapat  diaplikasikan  dalam  dunia  politik,  terutama  tata pemerintahan  dan  perilaku  para  pemegang  tampuk  kekuasaan.  Upaya  ini didasari  pandangan  bahwa  perilaku  politik  membutuhkan  nilai-nilai  untuk mengaturnya  sehingga  politik  sebagai  kenyataan  diri  manusia  ( zoon  politicon ) bisa  menjaga  martabat  manusia  itu  sendiri,  bukan  justru  sebaliknya menjerumuskan manusia dalam hukum rimba ( homo hominilupus ). Pemikiran politik Islam tidak tampil dalam satu corak atau madzhab. Hal ini  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  pandangan  di  kalangan  umat  Islam tentang hubungan antara Islam dengan politik dan ketatanegaraan. Munawir Sadzali mengidentifikasi adanya tiga perbedaan pandangan dalam masalah ini yang kemudian membentuk tiga aliran pemikiran politik Islam, yaitu: 15
1. Aliran  pertama berpendirian  bahwa  Islam  bukan  hanya  semata-mata agama  dalam  pengertian  hanya  mengatur  hubungan  antara  manusia Tuhan saja. Islam, sebaliknya, adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan  pengaturan  di  segala  aspek  kehidupan  manusia  termasuk  dalam politik. Oleh karena itu, umat Islam harus kembali kepada sistem Islam itu sendiri. Sistem ketatanegaraan atau politik islami yang harus diteladani adalah  sistem  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Nabi  Muhammad  saw  dan empat  khalifah  sesudahnya.  Tokoh-tokoh  aliran  ini  antara  lain  adalah syekh  Hasan  al-Banna,  Sayyid  Quthb,  Syekh  Muhammad  Rasyîd  Ridlâ, dan Abu al-A‗la al-Mawdûdi.
13 Abdullah Ahmad, Kerajaan Bima dan Keberadannya (Bima: t.p., 1992), 113.
14 Bandingkan  dengan  Mulyadi  dan  Salahuddin, Katalogus… ,  45  yang  menyatakan bahwa keseluruhan isi naskah ini terbagi ke dalam empat pasal.
15 Lihat Munawwir Sadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , Edisi 5 (Jakarta: UI Press, 1993), 1-3.
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
2. Aliran  kedua berpendirian  bahwa  Islam  adalah  agama  dalam  pengertian yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  politik  dan  ketatanegaraan.  Nabi Muhammad  hanyalah  seorang  rasul  biasa  sebagaimana  rasul-rasul  lain sebelumnya  dengan  tugas  tunggal  mengajak  manusia  kembali  kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur; dan beliau tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh penting aliran ini antara lain adalah ‗Ali ‗Abd al-Râziq dan Dr. Thaha Husein.
3. Aliran ketiga menolak kedua pandangan di atas. Menurut aliran ini Islam bukan  hanya  agama  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Tuhan saja  seperti  pandangan aliran  kedua ,  tetapi  juga  tidak  memiliki  sistem ketatanegaraan  sendiri  seperti  pandangan aliran  pertama .  Islam  hanya memiliki seperangkat tata nilai etika ideal yang darinya dapat dijabarkan dan dirumuskan code of conduct dalam perilaku politik dan kepemimpinan. Rumusan  itu  kemudian  melahirkan  antara  lain  identifikasi  tentang karakteristik,  tugas,  hak,  dan  kewajiban  kepemimpinan  Islam.  Tokoh penting aliran ini adalah Dr. Muhammad Husein Haikal. Dari perspektif teoretik di atas, pemikiran politik JM dapat dikategorikan dalam  aliran  ketiga.  Artinya,  Islam—melalui  al-Qur‘an  dan  al-Sunnah— dipandang  sebagai  sumber  nilai,  inspirasi,  atau  kaidah  umum  dalam  politik dan  tata  pemerintahan,  sedangkan  implementasi  praktisnya  disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu tertentu. Konteks sosial politik Bima pada masa  penulisan JM —seperempat  terakhir  abad  ke-19—adalah  masyarakat agraris  feodalistik  yang  ditata  oleh  suatu  pemerintahan  kerajaan/kesultanan yang sudah mapan dan telah berusia lebih dari 400 tahun. 16
Sebelum  menjadi  kesultanan—dengan  Islam  sebagai  agama  resmi  sejak dinobatkannya sultan yang pertama, Abdul  Kahir, pada tahun 1640—Bima merupakan sebuah kerajaan yang dilandasi oleh dan ditata dengan nilai-nilai tradisional setempat yang bersifat animistik dinamistik. Masuknya Islam pada tahun  1609 17 dan  dilanjutkan  dengan  islamisasi  yang  gencar  dalam  struktur
16 Kerajaan Bima mulai terbentuk sejak dilantiknya Raja Bima I, Indera Zamrud putera Sang  Bima.  Menurut  informasi BO yang  dikutip  oleh  Abdullah  Tajib,  Indera  Zamrud datang ke Bima pada tahun 823 H (1420 M) dan pada tahun yang sama pula dia dilantik menjadi Raja Bima I berdasarkan kesepakatan para Ncuhi yang dipimpin oleh Ncuhi Dara. Lihat Abdullah Tajib, Sejarah … , 54-64.
17 Terdapat kontroversi tentang waktu masuknya Islam di Bima. Pendapat yang umum berkembang adalah Islam masuk ke Bima pada tanggal 11 Jumadil Awal 1028 H (26 April 1619  M)  berdasarkan  informasi  dalam BO —catatan  kerajaan  Bima—yang  menceritakan
dan  melalui  mekanisme kekuasaan—karena kerajaan Bima bermetamorfosa menjadi  kesultanan  Islam  Bima—tidak  serta  merta  mengubah  segenap tatanan  sosial  politik  tradisional,  bahkan  hingga  dihapuskanya  kesultanan Bima pada tahun 1958. 18 Suprastruktur kesultanan itu sendiri—terutama dari segi institusi dan mekanisme penggantian kekuasaan—tidak menggambarkan penjiplakan  pada  struktur  dan  mekanisme  kekuasaan  masa  Rasulullah  dan empat  khalifah  sesudahnya  sebagaimana  yang  diidealisasikan  oleh  aliran pertama pemikiran politik Islam.
Kekuasaan sultan  Bima  diwariskan secara turun temurun—tidak seperti praktik  Nabi  dan  empat  khalifah  penggantinya  yang  diangkat  melalui mekanisme  pemilihan—dan  penobatan  sultan  baru  dilakukan  oleh  Ncuhi Dara, 19 suatu  ―institusi‖  yang  memiliki  legitimasi  magis  dan  tradisi  warisan kerajaan  Bima,  dan  justifikator  keterhubungan  genealogis  para  raja/sultan Bima  dengan  para  dewa,  sebagai  keturunan  Sang  Bima. 20 Menarik  untuk bahwa  pada  waktu  tersebut  tiba  di  Sape  empat  orang  mubalig  utusan  dari  Bugis,  Luwu, Tallo,  dan  Bone.  Keempat  orang  itulah  yang  mengislamkan  La  Kai  yang  kelak  menjadi Sultan Bima I dengan nama Sultan Abdul Kahir. Lihat Lalu Massir Q. Abdullah, BO (Suatu Himpunan Catatan Kuno Daerah Bima) , (Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek  Pengembangan  Permuseuman  NTB,  1981/1982),  17-8.  Abdullah  Tajib, Sejarah Bima  Dana  Mbojo (Jakarta:  Harapan  Masa  PGRI,  1995),  110.  Abdullah  Ahmad, Kerajaan Bima  dan  Keberadaannya (Bima:  t.p.,  1992),  71.  M.  Fachrir  Rahman,  ―Kontroversi  Sejarah Masuk  Islam  ke  Bima‖,  dalam Jurnal  Ulumuna ,  1  (Januari-Juni  2005),  20-34.  Penulis menemukan catatan lain dalam BO, yaitu:
―Hijrat al-Nabi shallâ al-Lâhu ‗alayhi wa sallam seribu sepuluh dualapan tahun Ha pada ketika itulah masuknya Islam tanah Bima daripada zaman naik Kerajaan Manulu Salisi pada  tatkala  Mangkubuminya  Manulu  Watu  Hila  supaya  orang  Bima  ingat  mulanya. Demikianlah adanya. Tammat‖.
Lihat BO , 2 (naskah kode 1.1 koleksi Museum Samparaja Bima, dan BO Kesultanan Bima , 33 (naskah kode 1.2 koleksi Museum Samparaja Bima).  Berdasarkan catatan tersebut penulis berpendapat  bahwa  Islam  masuk  ke  Bima  pada  1018  H  (1609  M),  jauh  sebelum terbentuknya Kesultanan Islam Bima, 1640.
18 Penghapusan ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 69 Tahun 1958.
19 Ncuhi  adalah  para  kepala  suku  yang  memimpin  masyarakat  Bima  yang  terpencar sebelum terbentuknya kerajaan. Ada lima Ncuhi di Bima, yaitu Ncuhi Parewa (menguasai daerah bagian selatan), Ncuhi Bolo (menguasai daerah bagian barat), Ncuhi Bangka Pupa (menguasai daerah bagian utara), Ncuhi Dorowoni (menguasai daerah bagian timur), dan Ncuhi Dara (menguasai daerah bagian tengah) sekaligus sebagai kepala bagi semua Ncuhi.
20 Rekonstruksi  yang  representatif  tentang  hal  ini  dengan  bersumber  dari  naskah- naskah kuno (BO) kerajaan Bima dapat dilihat dalam Henry Cahmbert-Loir, Kerajaan Bima dalam  Sastra  dan  Sejarah (Jakarta:  KPG  bekerja  sama  dengan  EfEO,  2004).  Buku  ini sesungguhnya  adalah  himpunan  dari  transkripsi  tiga  naskah,  yaitu Syair  Kerajaan  Bima ,
Mukhlis, Wacana Politik dan Kepemimpinan Islam dalam Naskah Kuno Kesultanan Bima ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
dicermati  bahwa  para  sultan  Bima—yang nota  bene adalah  muslim  dan meresmikan  Islam  sebagai  agama  kerajaan—tetap  mempertahankan keterhubungan  genealogis  dengan  para  dewa—yang nota  bene merupakan sudut  terpenting  dalam  struktur  keyakinan  (Hindu)  animistik.  Ini  tampak seolah sebagai sebuah paradoksa yang unik. Namun dari perspektif kajian ini, hal itu justru menunjukkan bahwa kesultanan Bima adalah sebentuk melting pot ide-ide  politik  Islam  dan  nilai-nilai  budaya  lokal  Bima.  Hal  itu  juga menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam Bima pada masa penulisan JM sejalan dengan aliran yang ketiga.

## Profil Ideal Pemimpin Islam dalam JM
Profil  ideal  pemimpin  Islam  telah  banyak  ditulis  baik  dengan penggambaran  secara  garis  besar  maupun  detail.  Seorang  penulis  bahkan mengemukakan  50  karakteristik, 21 yang  tampak  tidak  efisien  dan kandungannya  saling  tumpang  tindih  dan  perlu  di  kategorisasi  sehingga menjadi lebih terstruktur secara teoretik dan konseptual.
diterbitkan pertama kali tahun 1982; Cerita Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa , diterbitkan pertama kali tahun 1985; dan Syair Kerajaan Bima , diterbitkan baru pertama kalinya dalam buku ini.
21 Yaitu: (1) kuat aqidah, (2) sederhana dan jujur, (3) memiliki kekuatan jasmaniah yang cukup,  (4)  memiliki  kekuatan  rohaniah  yang  cukup,  (5)  berjiwa  pemersatu,  (6)  tidak berwatak Fir'aunisme, akuisme, dan vested interest , (7) percaya pada diri sendiri, (8) cepat dan tepat mengambil keputusan, (9) ramah tamah dan penuh pengertian, (10) memiliki reputasi yang menyeluruh, (11) memiliki kecakapan tehnis, (12) cerdas, (13) penuh semangat juang, antusias,  (14)  semangat  mencapai  tujuan,  (15)  sabar  dan  tawakkal,  (16)  teguh memperjuangkan  keyakinan,  (17)  adil  dalam  segala  hal,  (18)  luwes  dalam  pengetrapan, teguh  dalam  pendirian,  (19)  tidak  pamrih  dalam  berbuat,  (20)  cakap  menimbang,  (21) mampu merumuskan program secara jelas, (22) bertanggung jawab, (23) tawadlu' , (24) tegas dan bijaksana, (25) waspada dan berpengamatan sosial yang tajam, (26) simpatik, (27) daya ingatan yang besar, (28) penuh inisiatif dan kreatif, (29) kemauan mendengar, menimbang, dan menyeleksi, (30) ramah tamah dan penuh perasaan, (31) obyektif dalam menganalisa sesuatu, (32) memiliki humor yang segar, (33) menanamkan rasa kebersamaan, (34) energik dan penuh gairah, (35) memiliki kesiapsiagaan, (36) loyal pada tugas, (37) suka melindungi, (38)  cakap  akan  masalah  yang  ditanganinya,  (39) istiqâmah ,  (40)  memiliki  corak  dan  arah yang jelas, (41) berjiwa toleran, (42) berjiwa demokratis, (43) berpandangan luas dan tidak fanatik golongan, (44) terbuka menerima ide, saran, dan gagasan, (45) terbuka menerima kritik,  (46)  memiliki  kharisma,  (47)  bersedia  menciptakan  tenaga  pengganti,  (48)  tidak mementingkan gelar atau imbalan, (49) disiplin, (50) mengutamakan lisân al-hâl (perbuatan, tindakan)  daripada lisân  al-maqâl (ucapan,  janji-janji).  E.  K.  Imam  Munawwir, Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam (Surabaya: Usaha Nasional, tt), 168-99.
Dalam  menjalankan  kepemimpinannya  seorang  pemimpin  dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  atau kegagalannya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin  di  antaranya  adalah  sebagai  berikut:  pengetahuan,  keberanian, inisiatif,  ketegasan,  bijaksana,  adil,  taat,  pembawaan  baik,  ulet,  semangat, tidak  mementingkan  diri  sendiri,  ikhlas,  kemampuan  mengendalikan  diri, tanggung  jawab  yang  penuh,  kemampuan  menjalin  kerjasama  yang  baik, menguasai persoalan secara detail, simpatik, dan pengertian. 22 Kebalikan dari kondisi tersebut dapat dipandang sebagai faktor penyebab kegagalan seorang pemimpin.
Naskah JM memuat  juga  uraian  tentang  karaktersitik  profil  ideal pemimpin,  baik  sebagai  pemimpin  puncak  suatu  negara  (raja,  sultan, presiden)  maupun  para  pejabat  terasnya,  seperti  para  menteri.  Idealita seorang  sultan  atau  kepala  negara  dalam JM digambarkan  sebagai zhillu  al- Lâh ta`âlâ fi al-ardli (bayang-bayang Tuhan di bumi) dan khalîfah (pengganti) Rasulullah.  Kebalikan  dari  idealita  itu  adalah zhillu  al-iblîs (bayang-bayang iblis).  Untuk  menggapai  idealita  itu,  sultan  harus  memiliki  sejumlah kompetensi  yang dibutuhkan dan  melaksanakan dua kewajiban utama yang melekat  pada  diri  Sultan, 23 yang  akan  diuraikan  pada  subjudul  tersendiri dalam tulisan ini.
Idealita profil sultan itu dilandasi oleh dua trilogi  kompetensi, yaitu: (1) ilmu, akal, dan adil; (2) iman, taqwa , dan hayâ ‘, yang dalam JM diterjemahkan menjadi percaya, takut dan malu. 24

## Gambar 1: Visualisasi dua trilogi kompetensi sultan
Tiga unsur dalam trilogi  yang pertama dapat dilihat sebagai kompetensi praktis-pragmatis,  dan  yang  kedua  sebagai  kompetensi  spiritualitas.  Tiga unsur  dalam  masing-masing  trilogi  tersebut  harus  saling  terjalin  integral. Pada  tahap  selanjutnya  antara  kedua  trilogi  itu  juga  harus  terjalin  integral,
22 Ibid ., 70-5.
23 Naskah JM , 2-10.
24 Naskah JM , 39-40.
dalam  arti  bahwa  yang  satu  tidak  bermanfaat  bahkan  dapat  menyebabkan kemudaratan  bila  tidak  dipadu  dengan  trilogi  yang  lainnya.  Keterjalinan interen dan antar dua trilogi ini dalam JM diuraikan dengan kalimat:
―… daripada hal kelebihan ilmu dan akal dan adil . Maka jika kurang satu daripada yang  tiga  perkara  itu  tiada  tetap  akan  mengerjakan  amar  Allah  dan  dapat  ia  /39/ menjauhkan  nahi-Nya.  Maka  di  dalam  tiga  perkara  yang  telah  tersebut  itu  tiada  jadi apabila tiada iman dan taqwâ dan hayâ’ artinya percaya dan takut dan malu . Maka apabila  tiada  ada  akan  seorang  raja-raja  atau  yang  bukan  raja-raja  itu  jika  ada  aqal padanya tiada betul jika tiada imannya. Jika ada ilmu padanya tiada diamalkan jika tiada taqwanya. Jika /40/ ada padanya adil apabila tiada hayâ’ -nya bukan tempatnya yang ditempatinya artinya bukan ia adil hukum syara` Allah Ta`âlâ hanya adil dengan kira- kira sendirinya juga daripada tiada ada haya‘ padanya.‖ 25 (cetak tebal dari M)
Dialektika  keenam  unsur  dalam  dua  trilogi  di  atas,  dalam JM ,  dijalin dalam  tiga  pasangan  konsep  yang  sangat  menarik,  yaitu  aqal-iman,  ilmu- taqwâ , dan adil- hayâ . Aqal  dijalinkan  dengan  iman.  Iman  bagi  seorang  raja  (baca:  pemimpin) dibutuhkan sebagai pemandu aqalnya. Jika tidak ada imannya maka aqalnya akan  digunakannya  untuk  mengakali  atau  membohongi  rakyat  dan bawahannya;  Jadilah  dia  seorang  pemimpin  yang  penuh  dengan  tipu muslihat, sifat munafik, dan takabur.
Ilmu  dijalinkan  dengan  taqwa.  Ketaqwaan  seorang  pemimpin  akan menjadi  energi  pendorong  baginya  untuk  mengamalkan  segenap  ilmu  yang dimilikinya di jalan kebaikan sehingga menjadi ilmun yuntafa`u bih (ilmu yang memberi  manfaat)  bagi  segenap  rakyat  dan  bawahannya.  Tanpa  dorongan untuk  mengamalkan  ini  maka  ilmu  yang  dimiliki  pemimpin  itu  hanya  akan berhenti  menjadi  teori-teori  kosong  tak  berguna.  Bahkan  ilmu  yang demikian,  dalam  agama  Islam,  diibaratkan  sebagai  pohon  yang  meranggas yang  tak  dapat  memberikan  buah  untuk  dimakan  atau  sekedar  naungan keteduhan  dalam  suasana  gerah.  Sebaliknya,  ilmu  yang  selalu  diamalkan ibarat  pohon  rindang  yang  buahnya  lebat  sepanjang  tahun.  Manusia  dapat memakan buahnya atau berteduh merasakan kesejukan naungannya.
Taqwâ ,,  dalam JM ,  ditejemahkan  dengan  takut.  Kata  ―takut‖  di  sini, sebagimana  yang  dapat  dipahami  dari  ilustrasi  dalam JM ,  harus  dipahami dalam  pengertian  ―takut  untuk  tidak  melakukan  kebaikan-kebaikan  sebagai pengamalan ilmu yang dimiliki‖. Jadi, dalam JM , takut adalah sebuah energi pendorong untuk berbuat baik dan penahan untuk berbuat tidak baik.
25 Ibid .
287
Adil  dijalinkan  dengan hayâ‟ (malu).  Keadilan  adalah  tema  pokok  usaha perbaikan masyarakat oleh para nabi, sekaligus inti risâlah mereka. 26 Sifat adil pada  diri  pemimpin  adalah  segalanya  di  mata  rakyat  dan  bawahannya. Sedemikian  tingginya  kedudukan  sifat  adil  ini  sehingga  Ibnu  Taymiyah, seorang pemikir Islam terkemuka, berpendapat bahwa pemimpin yang kafir tetapi adil lebih baik daripada pemimpin muslim tetapi zhalim. 27 Keterjalinan antara sifat adil dan malu, dalam JM , dilukiskan dengan kata-kata:
―Jika  /40/  ada  padanya  adil  apabila  tiada  haya‘nya  bukan  tempatnya  yang ditempatinya artinya bukan ia adil hukum syara` Allah Ta`âlâ hanya adil dengan kira- kira sendirinya juga daripada tiada ada haya‘ padanya.‖
Penggambaran  di  atas  menyiratkan  pengertian  adil  dalam  Islam,  yaitu menempatkan  sesuatu  sesuai  dengan  tempatnya  yang  ditetapkan  dalam hukum  Allah.  Penjalinan  kedua  sifat  ini  mengandung  makna  bahwa pemimpin  harus  malu  berbuat  tidak  adil  dan/atau  memperalat  keadilan dengan  mengangkanginya  di  bawah  kepentingan  pribadinya.  Jadi,  dalam perspektif JM , malu adalah sebuah energi batin yang memberikan kekuatan pada  setiap  pribadi  untuk  menahan  diri  dari  melakukan  kezhaliman  dan berbagai pelanggaran hukum lainnya.
Keterjalinan  interen  dan  antar  dua  trilogi  yang  diuraikan  di  atas  dapat divisualisasikan seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 2: Integrasi dua trilogi kompetensi sultan. Dalam Bahasa Bima ini bisa disebut dengan “nggusu ini” (integrasi enam sifat keutamaan).
26 Nurcholis  Madjid,  ―Konsep-Konsep  Keadilan  dalam  al-Qur‘an  dan  Kemungkinan Perwujudannya  dalam  Konteks  Zaman  Moderen‖,  dalam Islam  Doktrin  dan  Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan , (Jakarta: Paramadina, 1992), cet. II, 510 27 Ibid .
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
Integrasi  dan  internalisasi  kedua  trilogi  kompetensi  tersebut  –yang penulis sebut sebagai ― nggusu ini ‖ (integrasi enam sifat keutamaan)– menjadi simpul  dari  banyak  untaian  nasehat  untuk  sultan  yang  dikemukakan  dalam pasal  1 JM .  Melalui  Integrasi  dan  internalisasi  kedua  trilogi  kompetensi  itu pula yang memungkinkan sultan dapat menjalankan dua kewajiban utamanya sehingga  dapat  menampilkan  dirinya  sebagai  profil  ideal  sultan, zhill  al-Lâh Ta`âlâ  fî  al-ardli (bayang-bayang  Tuhan  di  bumi)  dan khalîfah  rasûl  al-Lâh , penerus kepemimpinan Rasulullah.
Dalam wacana nilai-nilai tradisionil budaya Bima dikenal konsep ― nggusu waru ‖ (integrasi  delapan  sifat  keutamaan)  sebagai  penggambaran  untuk pribadi-pribadi  istimewa,  dan  ― maja  labo  dahu ‖,  yang  secara  harfiah  berarti ―malu  dan  takut‖.  Menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam  tentang  ada  atau tidak adanya keterkaitan  kedua konsep tersebut dengan konsep  ― nggusu ini ‖ dan ― takut dan malu ‖ yang diangkat dari naskah JM . Dalam JM juga digambarkan tentang idealita profil menteri (baca: pejabat negara). Sultan diharuskan untuk melakukan fit and proper test dalam memilih dan  mengangkat  menterinya, 28 bukan  atas  dasar  kesukaan  semata. 29 Tujuannya  adalah  agar  diperoleh  menteri  (pejabat  negara)  yang  memiliki integritas kepribadian yang digambarkan dalam JM sebagai berikut:
―Dan  melengkapkan  menterinya  [dengan]  orang  laki-laki  lagi  merdeka  dan  budiman dan sempurna bijaksana daripada ilmu agama dan ilmu adat lagi berani dengan akalnya bukan berani dengan hawa nafsunya lagi tiada loba akan harta rajanya dan tiada tamak akan  harta  rakyatnya  /7/  dan  tiada  takut  memberi  ingat  atau  mengajarkan  rajanya apabila perkataan atau perbuatan itu rajanya menyalahi hukum syara` atau hukum adat dan  lagi  keras  agamanya  dan  kuat  ia  berbuat  ibadah  dan  meramaikan  negeri  rajanya dengan mengerjakan sunnah Rasûl al-Lâh /8/ dan menyegerakan barang apa perintah rajanya  dan  jangan  khianat  akan  harta  rajanya  dan  membanyakkan  malunya  dan takutnya  akan  jalan  yang  ia  [tidak]  sepatutnya  bahwa  jangan  ia  takut  /9/  membuka mulut di hadapan rajanya daripada segala jalan yang benar jikalau dibunuh oleh rajanya sekalipun. Maka demikianlah sifat kelakuan orang dijadikan menterinya oleh sultannya supaya  selamat  negerinya  dan  sejahtera  segala  rakyatnya  daripada  sekalian  /10/ perbuatan yang maksiat dan supaya tetap di dalam perbuatan taat dan ibadah.‖ 30
Kutipan  di  atas  menggambarkan  sosok  menteri  dengan  integritas kepribadian  yang  tinggi,  yaitu  independen,  bijaksana,  cerdas,  berani,  jujur, dan  religius.  Menteri  hanya  berkata  dan  bertindak  atas  dasar  kebenaran
28 Naskah JM , 11.
29 Naskah JM , 33.
30 Naskah JM , 7-11.
289
hukum  Tuhan  dan  adat  istiadat,  sedemikian  rupa  sehingga  dia  tidak  takut menghadapi resiko apapun sekalipun harus dibunuh oleh rajanya.

## Tugas Pemimpin Negara
Al-Mawardi, 31 seorang  penulis  yang  menjadi  rujukan  penting  dalam diskursus  politik  Islam,  dalam  bukunya  yang  terkenal al-Ahkâm  al- Shulthâniyah mengemukakan  sepuluh  tugas  imam  (khalifah)  yang  dapat dipahami sebagai kewajiban pemimpin suatu negeri, yaitu: 32
1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, al- Sunnah, dan ijma generasi salaf.
2. Menerapkan hukum secara adil terhadap pihak-pihak yang berperkara.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci.
4. Menegakkan  hukum  Allah  untuk  mencegah  pelanggaran  terhadap larangan Allah dan pelanggaran terhadap hak-hak hamba.
5. Melindungi  daerah-daerah  perbatasan  dengan  benteng  dan  kekuatan yang kokoh.
6. Memerangi  orang  yang  menentang  Islam  setelah  didakwahkan kepadanya dengan baik.
7. Mengambil  harta  rampasan  perang  dan  sedekah  sesuai  dengan ketentuan syariah.
8. Menentukan  gaji  tanpa  berlebih-lebihan  dan  mengeluarkannya  tepat pada waktunya.
9. Mengangkat orang-orang terlatih dan jujur untuk menjalankan tugas
10. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan inspeksi keadaan agar dia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.
Dalam JM dikemukakan  bahwa  ada  dua  tugas/kewajiban  utama  yang melekat pada diri sultan—yang merupakan implementasi idealitanya sebagai zhillu  al-Lâh  ta`âlâ  fi  al-ardli (bayang-bayang  Tuhan  di  bumi)  dan khalîfah (pengganti) Rasulullah—, yaitu:
a. Memelihara negeri dan rakyatnya, dalam arti :
1) mencegah  terjadinya  fitnah  dan  kriminalitas,  seperti  pencurian, perampasan, perjudian, dan jual-beli atau konsumsi opium;
31 Nama  lengkapnya  adalah  Abû  al-Hasan  Ali  bin Muhammad  bin  Habîb  al-Mawardî al-Syâfi‘î (370 H – 450 H).
32 Lihat  Imam  al-Mawardi, Al-Ahkâm  As-Sulthâniyyah,  Prinsip-prinsip  Penyelenggaraan Negara Islam , ter. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 23-5.
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
2) memperkuat  pertahanan  negeri  dengan  melengkapi  senjata,  amunisi, laskar, dan pagar batas teritorial yang kuat;
3) mengawasi  dinamika  pasar  supaya  tidak  terjadi  instabilitas  ekonomi, dan menindak tegas para pengacau pasar. 33
4) mengangkat menteri atau pejabat negara yang memenuhi syarat, yaitu: laki-laki,  merdeka,  budiman,  bijaksana,  menguasai  ilmu  agama  dan ilmu  adat,  berani  tapi  rasional,  tidak  rakus  akan  harta,  kritis,  taat menjalankan  agama,  sigap  dan  cekatan,  tidak  khianat  (loyal),  dan memiliki  rasa  malu  dan  takut  akan  jalan  yang  tidak  sepatutnya. 34 Untuk  mendapat  figur  menteri  yang  demikian  itu  sultan  harus melakukan seleksi dan pengujian, semacam fit and proper test . 35
b. Menegakkan  hukum  syara‘  Allah Ta‟âlâ dan  adat  istiadat. JM memberi petunjuk bahwa sultan harus menjalankan hukum syara‘ dan adat istiadat secara berimbang, tidak untuk dipertentangkan. Penegakan hukum syara dan adat-istiadat dintegralkan dalam satu dialektika trilogi (a) Sultan dan Menteri,  (b)  hukum  syara‘  dan  adat,  dan  (c)  rakyat  dan  negeri.  Apabila hukum  syara‘  dan  adat  rusak,  maka  itu  akan  merusak  rakyat  dan negerinya; dan bila rakyat dan negeri rusak maka sultan dan menteri juga akan  binasa. 36 Dengan  diilhami  Qs.  al-Qashash  (28):  59  penulis JM menegaskan  bahwa  kezaliman  sultan  dan  menteri  adalah  penyebab pokok kehancuran hukum syara‘ dan adat serta rakyat dan negeri. 37
Untuk menjaga sifat adil dan menghindari sifat zhâlim maka sultan harus menghindari  kegemaran  duduk  dengan  perempuan,  anak-anak,  orang  fasik dan orang  munafik. Sebaliknya dia harus duduk dengan para  tetua laki-laki yang  budiman,  alim,  bijaksana,  miskin,  dan  amal  shaleh. 38 Nasehat  yang bernuansa  sangat  diskriminatif  terhadap  perempuan  ini  menjadi  cerminan tatanan masyarakat Bima yang patriarkhal saat itu.
Dua  tugas  utama  sultan  dan  penjabarannya  dalam JM selaras  dengan delapan dari sepuluh tugas utama sultan menurut al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkâm  al-Shulthâniyah . 39 Dua  dari  sepuluh  tugas  utama  itu  yang  tidak
33 Naskah JM , 2-6. 34 Naskah JM , 7-11. 35 Naskah JM ,  11-3.  Tentang  keharusan  dilakukannya fit  and  proper  test ,  lihat  kutipan langsung pernyataan dalam naskah JM yang dirujuk footnote nomor 42 dalam tulisan ini.
36 Naskah JM , 13-4.
37 Naskah JM , 15-7.
38 Naskah JM , 17-20.
39 al-Mawardi, Al-Ahkam … , 23-5.
291
ditampilkan  dalam JM berkenaan  dengan  masalah  pengambilan  harta rampasan perang dan penentuan gaji pejabat/pegawai kerajaan. Tampaknya kedua soal itu kurang relevan dengan konteks kesultanan Bima abad 19 yang berada  di  bawah  pengaruh  tekanan  penjajah  Belanda  di  bidang  politik  dan ekonomi.  Jangankan  melakukan  penaklukan-penaklukan  daerah  lain  untuk meluaskan wilayah kekuasaan sekaligus mendapatkan rampasan perang dan atau  melakukan  penataan  kebijakan  fiskal  dan  ekonomi  secara  mandiri, untuk  melepaskan  diri  dari  pengaruh  dan  tekanan  penjajah  tersebut  saja sudah sangat menyedot energi kesultanan Bima. Barangkali inilah sebab tidak munculnya uraian berkenaan dengan dua tugas itu dalam JM .

## Pilar Keutuhan dan Eksistensi Kerajaan (Negara)
Naskah JM menegaskan bahwa ada dua pilar utama yang menjamin utuh dan  eksis  suatu  kerajaan,  yaitu  hukum  syara‘  Allah  dan  adat  istiadat.  Pihak pertama  yang  berkewajiban  dalam  menegakkan  dua  pilar  itu  adalah sultan/raja  (baca:  penguasa/pemimpin  negara)  dan  para  menterinya  (baca: para  pejabat  negara),  dan  mereka  pula  yang  harus  bertanggung  jawab  bila kedua pilar itu runtuh. Bagaimana kedua pilar itu bisa runtuh adalah bermula dari  perilaku  negatif  sultan  dan  para  menterinya  yang  jahat.  Di  antara perilaku  negatif  sultan  itu  adalah:  gemar  bergaul  dengan  perempuan; menghabiskan banyak waktu dengan kanak-kanak; akrab dengan orang fasik, yaitu  pemabuk  dan  penjudi;  dekat  dengan  orang  munafik, 40 rakus  dan sombong  dengan  kekuasaannya,  ceroboh  dalam  memilih  dan  mengangkat menteri,  tiada  mau  bermusyawarah,  memberikan  pekerjaan  kepada  orang yang  tidak  ahli,  tidak  memiliki  skala  prioritas,  tiada  memenuhi  hajat  hidup rakyatnya. 41
Untuk  menghindari  keruntuhan  dua  pilar  itu  yang  disebabkan  oleh perilaku  menteri  yang  jahat,  maka  langkah  awal  yang  dapat  ditempuh  raja adalah  menyeleksi  secara  ketat  orang-orang  yang  akan  dijadikan  menteri sehingga terpilih orang-orang yang tepat, semacam fit  and proper test .  Dalam JM dinyatakan sebagai berikut:
―Bermula  apabila  tuan  sultan  berkehendak  menjadikan  orang  digelarkan  menterinya maka  wajib  ia  mencobakan  dahulu  supaya  nyata  /11/  segala  perangainya  dan kelakuannya.  Apabila  zhahir  kebajikannya  maka  dinaikkan  atasnya  pangkat  gelaran yang  menteri,  dan  apabila  zhahir  kejahatannya  maka  jangan  sekali-kali  menjadikan
40 Naskah JM , 17-8.
41 Naskah JM , 32-4.
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
menteri  orang  itu  dari  karena  jalan  itulah  membinasakan  /12/  hukum  agama  atau hukum adat.‖ 42
Terinspirasi oleh Qs. al-Qashash (28): 59, 43 dalam JM ditegaskan pula bahwa tatanan  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  akan  menjadi  kacau  balau apabila  hukum  syara‘  dan  adat  istiadat  tidak  diindahkan  melalui  kezaliman sultan dan menterinya. Jika masyarakat dan negara kacau karena runtuhnya hukum syara dan adat maka pada gilirannya sultan dan menteri itu pun akan binasa.
Penegakan  hukum  syara  dan  adat  istiadat  dintegralkan  dalam  satu dialektika trilogi-duet: (a) Sultan dan Menteri, (b) hukum syara‘ dan adat, (c) rakyat  dan  negeri.  Apabila  hukum  syara‘  dan  adat  rusak—karena  perilaku buruk sultan dan para menterinya—maka rakyat dan negeri akan kacau, dan selanjutnya sultan dan menteri pun juga akan binasa. 44 Dialektika trilogi-duet itu dapat divisualisasikan dengan gambar sebagai berikut:
Gambar 3: Integrasi trilogi duet pilar eksistensi kerajaan (negara).

## Refleksi Kedisinian dan Kekinian
Tradisi  berkembang  mengalir  mengikuti  dialektika  kelangsungan  dan perubahan  ( continuity  and  change ).  Tradisi  yang  eksis  saat  ini  sebenarnya,  di satu  sisi,  adalah  kelanjutan  saja  dan,  di  sisi  lain,  merupakan  modifikasi  dan perubahan  pada  bagian-bagian  tertentu  dari  tradisi  sebelumnya.  Tidak  ada tradisi  yang berkembang dari titik nol  atau  terputus sama sekali dari tradisi sebelumnya. Oleh karena itu mencari aspek-aspek tertentu dari tradisi masa
42 Naskah JM , 11-3. 43 Terjemahan Qs. al-Qashash (28):59 adalah: ―…dan Kami tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali jika penduduknya zhalim‖. Abdullah Yusuf Ali, Qur‟an: Terjemahan dan Tafsirrnya , pen. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 1000.
44 Naskah JM , 12-5.
Sultan dan Menteri Syara‘ dan Adat Rakyat dan Negeri
293
lalu  yang  relevan  baik  untuk  dilanjutkan  maupun  untuk  dimodifikasi  pada masa kini merupakan tindakan yang bijaksana.
Dari perspektif di atas, maka beberapa aspek dari pemikiran politik dan kepemimpinan Islam kandungan naskah JM tentu mengandung unsur-unsur yang relevan untuk konteks kekinian dan kedisinian di samping unsur-unsur lainnya  yang  sudah  tidak  relevan  atau  perlu  dirubah.  Unsur-unsur  yang relevan di antaranya adalah:
Keterpaduan hukum syara‟ dan adat isitiadat sebagai pilar kehidupan . Naskah JM menunjukkan bahwa hukum syara‘ Allah Ta‘ala dan adat-istiadat adalah dua pilar  untuk  tegaknya  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Apabila  dua pilar ini hancur maka kehidupan menjadi kacau balau, karena tidak ada lagi nilai  luhur  yang  menjadi  pengontrol  perilaku  penguasa  dan  rakyat  suatu negeri.  Hukum  syara‘  sebagai  kontrol  vertikal  dan  adat  isitiadat  sebagai kontrol  horisontal  dalam  kehidupan.  Penghayatan  dan  pengamalan  yang berimbang  dua  pilar  itu  sangat  penting,  dan  dalam  konteks  sekarang, khususnya  di  Bima  sebagai  tempat  lahirnya  naskah JM ,  perlu  ditemukan formulasi apik pertautan antara keduanya.
Integrasi  dua  kompetensi  (praktis-pragmatis  dan  spiritualitas)  pimimpin .  Naskah JM menggambarkan  bahwa  unsur-unsur  dalam  setiap  kompetensi  harus membentuk  satu  integritas  kepribadian.  Saat  ini  dibutuhkan  pimpinan  yang tidak  saja  memiliki  kualifikasi  praktis-pragmatis  sehingga  dapat mendayagunakan  segenap  sumber  daya  lokal  untuk  kesejahteraan  rakyat, tetapi  juga  kualifikasi  spiritualitas  sehingga  negara/daerah  terhindar  dari perilaku kepemimpinan yang korup dan bejat, melanggar hukum Allah dan adat istiadat yang luhur.
Fit and proper test bagi setiap orang yang akan dijadikan pejabat . Dalam naskah JM ditegaskan bahwa penempatan seseorang sebagai pejabat tidak boleh atas dasar  rasa  suka  pimpinan  semata,  karena  itu  akan  mengacaukan  tatanan; sebaliknya harus pengujian terlebih dahulu. Nilai ini tentu saja sangat relevan dengan konteks sekarang agar diperoleh pejabat yang memenuhi syarat dan tepat dengan jabatannya serta memiliki integritas keperibadian.
Integritas  kepribadian  pejabat  negara .  Pejabat  negara  yang  berintegritas kepribadian,  dalam JM digambarkan  sebagai  sosok  yang  independen, bijaksana,  cerdas,  berani,  jujur,  dan  religius.  Menteri  hanya  berkata  dan bertindak atas dasar kebenaran hukum Tuhan dan adat istiadat, sedemikian rupa  sehingga  dia  tidak  takut  menghadapi  resiko  apapun  sekalipun  harus
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
dipecat  atau  bahkan  dibunuh  oleh  rajanya.  Profil  pejabat  negara  dengan integritas kepribadian seperti tergambar di atas adalah kebutuhan masyarakat saat ini.
Selain  nilai-nilai  di  atas,  dalam  naskah JM terdapat  juga  nilai-nilai  yang dipandang  kurang  sesuai  atau  setidaknya  perlu  dimodifikasi  dan direaktualisasi sesuai konteks kekinian dan kedisinian, yaitu:
Pandangan  diskriminatif  terhadap  perempuan .  Perempuan,  dalam  naskah JM , tidak saja  dipinggirkan  atau  bahkan disterilkan  dari  peran-peran  publik  dan politik,  tetapi  juga  dipandang  sebagai  pihak  yang  dapat  mendatangkan kemudaratan  bagi  pemimpin.  Pandangan  semacam  ini  tentu  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  konteks  kekinian  yang  memandang  laki-laki  dan perempuan sebagai mitra-setara dalam berbagai aspek kehidupan.
Pandangan  keagamaan  yang  bersifat  religio-magisme .  Religio-magisme merupakan  tipikal  pandangan  dan  ekspresi  keagamaan  pada  masyarakat tradisional  agraris  dengan  pengaruh  klenik  yang  kental.  Munculnya  praktek religio-magisme  bersumber  dari  pemahaman  yang  keliru  tentang  konsep mu ` jizat dan karâmah . 45 Ia mewujud dalam bentuk aneka formulasi teks-teks suci  keagamaan  untuk  digunakan  sebagai  kekuatan  (magik)  untuk merealisasikan  kepentingan  tertentu  yang  biasanya  berjangka  pendek. 46 Di era yang modern dan rasional seperti saat ini, upaya-upaya mencapai tujuan praktis-pragmatis  seharusnya  lebih  mengedepankan  kemampuan  ilmu  dan teknologi  bukan  dengan  praktik-praktik  klenik.  Di  sisi  lain,  praktik keagamaan  harus  lebih  dimurnikan  sebagai  media  ekspresi  spiritualitas, bukan sebagai sebagai media mencapai kepentingan praktis-pragmatis. Pasal 2, 3, 4, dan 5 JM seluruhnya merupakan contoh ekspresi religio-magisme.
Intoleransi  dan  pemaksaan  agama. Dalam  teks  JM  dengan  tegas  dituntut kepada raja agar menyeru seluruh rakyatnya supaya memeluk Islam, dan bila ada yang tidak menuruti seruan itu, maka raja boleh membunuhnya. 47 Untuk konteks  sekarang,  seruan  ini  tentu  saja  bertentangan  dengan  asas  universal kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi setiap orang.●
45 Nurcholish  Madjid,  ―Penghayatan  Keagamaan  Populer  dan  Masalah  Religio- Magisme‖, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah , ed. Budhy Munawar Rahman. (Jakarta: Paramadina, 1995), cet. II, 499.
46 Keterangan  lebih  lanjut  tentang  religio-magisme  dalam  Islam  dapat  dilihat  dalam
Ibid ., 494-508.
47 Naskah JM , 55-7.