## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. IX No.1 Januari-Juni 2023 Page 73-85 jiap@uin-alauddin.ac.id
DAMPAK  IMPLEMENTASI  STANDAR  AKUNTANSI  DAN  SISTEM PENGENDALIAN  INTERN  PEMERINTAH  TERHADAP  AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Muhammad Fadil Asri 1 , Ratna Ayu Damayanti 2 , Nirwana 3 1 Program  Studi  Magister  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Hasanuddin
2,3 Departemen  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Hasanuddin fadilasri.official@gmail.com, damayantiss@yahoo.co.id, nirwana@gmail.com

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume IX
Nomor 1 Halaman 73-85 Samata, Januari-Juni 2023
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 21 Juni 2023 Tanggal Revisi: 30 Juni 2023 Tanggal Diterima:
30 Juni 2023
Penelitian  ini  bertujuan  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  implementasi Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Sampel pada penelitian  ini  adalah  pegawai  SKPD  di  lingkup  Pemerintah  Kota  Makassar berjumlah 108 orang yang datanya diperoleh melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan program SPSS 26. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SAP dan SPIP masing- masing dapat memengaruhi secara signifikan dan positif variabel akuntabilitas keuangan pemerintah. Implikasi dari penelitian ini diantaranya ialah sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan khususnya mengenai peningkatan akuntabilitas keuangan.
Kata Kunci : Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan
This study aims to examine and analyze the effect of implementing Government Accounting Standards (GAS) and Government Internal Control Systems (GICS) on government financial accountability. The sample in this study were 108 SKPD employees  within  the  Makassar  City  Government  whose  data  was  obtained through  a  questionnaire.  The  data  analysis  technique  used  is  multiple  linear regression with the SPSS 26 program. The results of this study conclude that the implementation of SAP and SPIP can significantly and postively influence the government’s financial accountability variable. The implications of this research include  providing  input  and  consideration  for  the  government  in  determining policies, especially regarding increasing financial accountability.
Keyword: Government Financial Accountability, Government Internal Control Systems, Government Accounting Standard
Copyright: Asri,  M.F.,  Damayanti,  R.A.,  Nirwana.  (2022).  Dampak  Implementasi Standar  Akuntansi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol.9 No. 1 (73-85). https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38754

## PENDAHULUAN
Kalangan  pelajar  dan  masyarakat  umum  telah  menjadikan  isu akuntabilitas organisasi sebagai topik penting untuk didiskusikan (Cooley, 2020).  Pada  dasarnya  akuntabilitas  melahirkan  ekspektasi  tertentu  yang harus  bisa  dijelaskan,  dijustifikasi,  dan  dipertanggungjawabkan  oleh organisasi (Cooper & Owen, 2007). Sebagai suatu kebajikan, Bovens (2010) menganggap  akuntabilitas  penting  karena  mampu  memberikan  legitimasi kepada  para  pejabat  dan  organisasi  publik.  Selain  itu,  bagi  pemerintah akuntabilitas menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Beshi &  Kaur,  2020)  serta  berdampak  pada  upaya  pemberantasan  korupsi  yang didorong  oleh  ketidakadilan,  inefisiensi  alokasi  dan  penggunaan  sumber daya  yang  mengancam  kesejahteraan  masyarakat  (Afriyanti et  al.,  2015). Akuntabilitas  keuangan  merupakan  satu  dari  banyaknya  bentuk akuntabilitas pemerintah yang ada. Akuntabilitas keuangan bertujuan agar pemerintah  terhindar  dari  penyalahgunaan  dana  publik  dan  sebagai organisasi yang didanai maka dituntut bertanggung jawab atas penggunaan dana yang tepat (Christine et al., 2019; Zeyn, 2011).
Sejak awal reformasi, fenomena akuntabilitas di lingkup pemerintahan khususnya  di  Indonesia  telah  muncul  sebagai  akibat  ketidakpuasan masyarakat  atas  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  mempraktikkan akuntabilitas  dengan  konsisten.  Sejumlah  peraturan  perundangan  telah diterbitkan guna merespon permasalahan yang ada mulai dari Inpres 7/1999, paket perundangan pengelolaan keuangan negara seperti UU 17/2003 dan UU  1/2004  serta  peraturan  perundangan  turunannya.  Namun,  defisit akuntabilitas  keuangan  pemerintah  masih  saja  terjadi.  Berkaca  dari  hasil pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  ditemukan  sejumlah temuan  yang  menunjukkan  defisit  akuntabilitas  keuangan  di  Pemkot Makassar  khususnya  pada  tahun  anggaran  2020.  Misalnya,  dari  segi penganggaran terjadi keterlambatan dalam penyampaian KUPA dan PPAS perubahan,  penganggaran  belanja  modal  yang  tidak  memperhatikan ketentuan penganggaran, rasionalisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tidak mencapai 50% serta perubahan anggaran pada kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021b). Dari segi pelaksanaan,  salah  satunya  terdapat  kelebihan  pembayaran  atas kekurangan  volume  pada  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  pembayaran secara  penuh  sebesar  Rp.  225.580.219,35,-  (Badan  Pemeriksa  Keuangan, 2021b). Dari segi kinerja keuangan, terdapat jumlah saldo kas BLUD RSUD Kota  Makassar  sebesar  Rp.  452.606.819,00,-  tidak  diyakini  kewajarannya (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021b). Adapun dari segi pelaporan, terdapat pelaksanaan  pelaporan  keuangan  yang  menyalahi  standar  akuntansi pemerintahan (SAP) (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021a).
Masyarakat  dan  pemerintah  merupakan  dua  unsur  penting  dalam sistem pemerintahan. Interaksi keduanya membentuk hubungan agensi di
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pemerintahan  dengan  menempatkan  masyarakat  sebagai  prinsipal  dan pemerintah sebagai agen. Jensen & Meckling (1976) yang
menginterpretasikan  hubungan  agensi  sebagai  hubungan  kontraktual prinsipal – agen menilai bahwa tindakan agen tidak selalu sesuai keinginan prinsipal yang mana ini merupakan masalah umum dalam hubungan agensi. Akan  tetapi,  apabila  prinsipal  memperoleh  informasi  yang  dapat memverifikasi perilaku agennya, maka kecenderungan perilaku agen akan sesuai  dengan  keinginan  prinsipal  (Eisenhardt,  1989).  Standar  akuntansi pemerintahan  (SAP)  dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP) merupakan  instrumen  yang  tersedia  untuk  menghasilkan  informasi bermanfaat kepada masyarakat di tengah kondisi asimetri informasi yang terbentang  dalam  hubungan  prinsipal-agen  di  pemerintahan  khususnya terkait pengelolaan keuangan.
Perbedaan tujuan dan kepentingan prinsipal-agen dapat menimbulkan masalah  agensi  (Cowden  et  al.,  2020;  Eisenhardt,  1989).  Namun,  agen cenderung akan berperilaku sesuai kepentingan prinsipal apabila prinsipal memiliki informasi untuk memverifikasi perilaku agen (Eisenhardt, 1989). Prosedur pelaporan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sistem informasi  guna  mengungkap  perilaku  tersembunyi  dari  agen  (Eisenhardt, 1989).  Dalam  pelaporan  keuangan  misalnya,  standar  akuntansi pemerintahan  ialah  prinsip  dasar  akuntansi  yang  diterapkan  untuk menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  (Suwanda,  2015).  Standar akuntansi yang dimaksud telah mengacu pada International Public Sector Accounting  Standard  (IPSAS)  sebagai  referensi  utamanya.  Muraina  & Dandago  (2020)  berpendapat  bahwa  adopsi  IPSAS  dapat  membantu pemerintah  mendapatkan  kendali  yang  lebih  besar  atas  pendapatan, pengeluaran,  utang,  dan  piutang  sehingga  akuntabilitas  pemerintah meningkat.
H1  :  Penerapan  SAP  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.
Masalah  agensi  dapat  dijumpai  tiap  kali  kewenangan  pengambilan keputusan  dilimpahkan  oleh  prinsipal  kepada  agen  (Zimmerman,  1977). Masalahnya, tindakan agen tidak selalu sejalan dengan keinginan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, akuntabilitas dalam perspektif as a virtue merupakan kualitas positif yang diharapkan dari sebuah organisasi atau  pejabat  publik  (Bovens,  2010).  Akuntabilitas  dapat  berupa pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  menggunakan  dana  publik  secara ekonomis,  efektif,  efisien,  tanpa  pemborosan  dan  kebocoran  dana,  serta korupsi (Dewi et al., 2019). Sistem pengendalian internal bermanfaat bagi organisasi, sebab sistem yang baik dapat mencegah pembiayaan yang buruk, mendeteksi kesalahan, dan penyimpangan keuangan dalam operasinya serta membantu  organisasi  bekerja  lebih  efektif  dan  harmonis  (Muktiadji  et  al., 2020)
H2  :  Penerapan  SPIP  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau disebut juga metode  ilmiah.  Berdasarkan  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan, penelitian ini adalah penelitian kausalitas yang tujuannya menguji apakah terdapat pengaruh oleh suatu variabel terhadap variabel lainnya atau tidak (Sekaran  &  Bougie,  2016). Penelitian  ini  dirancang  dengan  model  survei dimana informasi dari orang atau mengenai orang dikumpulkan untuk dapat dideskripsikan, dibandingkan, atau dijelaskan tentang pengetahuan, sikap, dan perilakunya (Sekaran & Bougie, 2016). Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang diperoleh langsung dari responden (data primer) menggunakan kuesioner. Adapun subjek penelitiannya ialah Pemerintah  Kota  Makassar,  sedangkan  objek  penelitiannya  ialah akuntabilitas keuangan pemerintah.
Populasi  dan  sampel  pada  penelitian  ini  yakni  keseluruhan  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  lingkup  Pemerintah  Kota  Makassar. Teknik sampling  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  sampling  jenuh atau  teknik  sensus sampling  yakni  seluruh  anggota  populasi  dijadikan sebagai sampel penelitian. Pemerintah Kota Makassar terdiri dari 36 SKPD, masing-masing SKPD diwakili oleh 3 orang pegawai yang bekerja di bagian keuangan  sehingga  total  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berjumlah 108 orang.
Selanjutnya,  teknik  analisis  data  yang  digunakan  setelah  data terkumpul pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang dijalankan  dengan  program  SPSS  26.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi linear berganda akan diketahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen  implementasi  SAP  dan  SPIP  terhadap  variabel  dependen akuntabilitas keuangan pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Instrumen
Instrumen  penelitian  yang  dipakai  untuk  riset  ini  ialah  kuesioner. Untuk dapat mengukur variabel penelitian dengan baik sebuah instrumen penelitian  harus  diuji  terlebih  dahulu  validitas  dan  reliabilitasnya. Instrumen dikatakan valid apabila nilai r hitung setiap item pada instrumen penelitian > r tabel. Sementara itu, reliabilitas instrumen ditentukan oleh besaran nilai Cronbach’s Alpha yang harus melebihi 0,60 (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini, nilai r tabel yang ditentukan berdasarkan jumlah sampel yang digunakan ialah 0,1891 (n = 108). Sementara itu, nilai r hitung keseluruhan  item  kuesioner  diketahui  >  r  tabel.  Menurut  hasil  tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian valid dipergunakan. Di sisi lain,  hasil  perhitungan  nilai Cronbach’s  Alpha  setiap  variabel  yang
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
digunakan  nilainya  >  0,60  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa instrumen penelitian yang digunakan tidak hanya valid tetapi juga reliabel dalam mengukur variabel.

## Statistik Deskriptif
Jumlah  responden  yang  mengisi  kuesioner  berjumlah  108  sampel. Untuk variabel implementasi SAP dan SPIP, respon rata-rata terendah yang diberikan oleh responden adalah 3 sedangkan respon rata-rata tertingginya adalah 5. Sementara itu, untuk variabel akuntabilitas keuangan pemerintah, respon  rata-rata  terendah  yang  diberikan  oleh  responden  adalah  3,18  dan rata-rata  tertingginya  adalah  5.  Akan  tetapi,  untuk  keseluruhan  variabel nilai mean berada pada rentang 4,0108 hingga 4,1431 yang berarti bahwa seluruh  responden  rata-rata  menjawab  setuju  terkait  implementasi  SAP, SPIP, dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

## Tabel 1:
Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mean Std. Dev. SAP 108 3,00 5,00 4,0108 0,55641 SPIP 108 3,00 5,00 4,0414 0,44293 AKP 108 3,18 5,00 4,1431 0,39951
Sumber: Data Diolah (2023)

## Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan pengujian pada sejumlah syarat tertentu sebelum  melakukan  analisis  regresi.  Pada  penelitian  ini,  terdapat  tiga asumsi  yang  harus  terpenuhi  yaitu  asumsi  normalitas,  multikolinearitas, dan  heteroskedastisitas.  Uji  normalitas  pada  penelitian  ini  dilakukan menggunakan Kolmogorov  Smirnov  test  dengan  kriteria  pengambilan keputusan yaitu nilai Asymp. Sig (2-Tailed) > 0,05 agar asumsi normalitas terpenuhi. Untuk asumsi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan VIF variabel independen terhadap variabel dependen dimana rule of thumb menyebutkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas jika nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10,0. Terakhir, untuk asumsi heteroskedastisitas diuji dengan metode uji Park dimana dasar pengambilan keputusannya ada pada nilai signifikansi > 0,05 untuk terpenuhinya asumsi heteroskedastisitas tersebut.
Tabel  2  menampilkan  hasil  uji  normalitas.  Pada  tabel  tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) adalah 0,200 yang berarti nilai tersebut > 0,05. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa nilai residual data untuk model  regresi  pada  penelitian  ini  berdistribusi  normal  serta  asumsi normalitas terpenuhi
Tabel 2: Uji Normalitas Asymp. Sig (2-Tailed) Ket. 0,200 Berdistribusi Normal
Sumber: Data Diolah (2023)
Tabel  3  menampilkan  hasil  uji  multikolinearitas.  Pada  tebel  tersebut diketahui  nilai Tolerance  variabel  SAP  dan  SPIP  keduanya  memliki  nilai yang  sama  yaitu  0,443.  Sementara  itu,  nilai  VIF  baik  pada  variabel  SAP maupun  SPIP  ialah  2,260.  Mengacu  pada  dasar  pengambilan  keputusan, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  penelitian  ini  tidak  terjadi  gejala multikolinearitas sebab nilai Tolerance  > 0,10 dan nilai VIF < 10,0.
Tabel 3:
Uji Multikolinearitas Variabel  Tolerance  VIF Ket. SAP 0,443 2,260  Bebas Multikolinearitas SPIP 0,443 2,260  Bebas Multikolinearitas
Sumber: Data Diolah (2023)
Tabel 4 menampilkan hasil uji heteroskedastisitas. Pada tabel tersebut diketahui nilai signifikansi variabel SAP dan SPIP berturut-turut ialah 0,559 dan  0,203.  Berdasarkan  dasar  pengambilan  keputusan  untuk  uji heteroskedastisitas  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ditemukan  adanya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini dikarenakan nilai signifikansi kedua variabel independen yang digunakan > 0,05.

## Tabel 4:
Uji Heteroskedastisitas Variabel  Sig. Ket. SAP 0,559  Bebas Heteroskedastisitas SPIP 0,203  Bebas Heteroskedastisitas
Sumber: Data Diolah (2023)

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan dengan cara melihat nilai koefisien determinasi dan nilai signifikansi pada uji t. Hasil uji koefisien determinasi digunakan untuk  mengetahui  seberapa  besar  persentase  perubahan  pada  variabel dependen yang diakibatkan oleh variabel independen secara simultan atau bersama-sama.  Sedangkan,  uji  t  atau  uji  signifikansi  parsial  adalah pengujian  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  tiap-tiap  variabel  independen (secara parsial) terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji t ditentukan oleh nilai signifikansi atau P-Value setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi atau
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
P-Value tersebut < 0,05 maka pengaruhnya terbilang signifikan, sebaliknya, jika nilai signifikansi atau P-Value > 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen.
Tabel  5  menampilkan  hasil  pengujian  koefisien  determinasi. Berdasarkan  tabel  tersebut,  nilai Adjusted  R  Square  yang  diperoleh  ialah 0,624. Nilai ini memiliki interpretasi bahwa variabel implementasi SAP dan SPIP  secara  simultan  atau  bersama-sama  mampu  memengaruhi  variabel akuntabilitas keuangan pemerintah sebesar 62,4%. Adapun sisanya sebesar 37,6% dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti penelitian ini.
Tabel 5: Koefisien Determinasi R R Square  Adjusted R Square 0,795 0,631 0,624
Sumber: Data Diolah (2023)
Tabel  6  menampilkan  hasil  uji  t  atau  pengujian  signifikansi  parsial. Berdasarkan  informasi  dari  tabel  tersebut,  diketahui  nilai  signifikansi variabel  implementasi  SAP  terhadap  akuntabilitas  keuangan  pemerintah adalah 0,000. Nilai tersebut < 0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara  parsial  implementasi  SAP  memengaruhi  dengan  signifikan akuntabilitas  keuangan  pemerintah.  Selain  itu,  diperoleh  juga  informasi mengenai  nilai Unstandardized  Coefficients  variabel  SAP  yaitu  0,591.  Ini berarti  bahwa  implementasi  SAP  punya  pengaruh  yang  positif  terhadap perubahan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  jika implementasi  SAP  ditingkatkan  maka  akan  meningkatkan  akuntabilitas keuangan pemerintah begitu juga sebaliknya.
Selanjutnya,  tabel  6  juga  menampilkan  nilai  signifikansi  variabel implementasi SPIP terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Hasil uji t menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansinya  adalah  0,000  yang  mana  nilai tersebut  <  0,05.  Ini  berarti  bahwa  secara  parsial  implementasi  SPIP  juga dapat memengaruhi dengan signifikan akuntabilitas keuangan pemerintah sama seperti implementasi SAP. Adapun nilai Unstandardized Coefficients variabel  implementasi  SPIP  terhadap  akuntabilitas  keuangan  pemerintah yaitu  0,209  yang  berarti  implementasi  SPIP  juga  punya  pengaruh  yang positif terhadap perubahan akuntabilitas keuangan pemerintah begitu juga sebaliknya.
Tabel 6: Uji t Variabel Independen  Koefisien t Sig. Ket. SAP 0,591 5,044  0,000  Diterima SPIP 0,209 4,499  0,000  Diterima Sumber: Data Diolah (2023)

## Pembahasan
Pengaruh Implementasi SAP terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Berdasarkan  pengujian  hipotesis  pertama  di  tabel  6,  variabel independen implementasi SAP diketahui memiliki nilai signifikansi < 0,05 dan  koefisiennya  bernilai  positif.  Hasil  ini  dapat  diartikan  bahwa implementasi SAP dapat memengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah secara signifikan dan pengaruhnya positif. Implementasi SAP yang semakin baik  akan  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah.  Sebaliknya, Implementasi  SAP  yang  semakin  buruk  akan  menurunkan  akuntabilitas keuangan  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  hipotesis  pertama  atau  H1  yang diajukan penelitian ini diterima.
Menurut  Cowden et  al.  (2020),  teori  agensi  mengasumsikan  bahwa kedua  belah  pihak  dalam  hubungan  keagenan  saling  memaksimalkan utilitasnya.  Perbedaan  tujuan  dan  kepentingan  prinsipal  –  agen  akan menimbulkan masalah agensi, yang pada gilirannya berdampak pada biaya agensi.  Teori  agensi  memprediksi  bahwa  kinerja  organisasi  berbanding terbalik dengan masalah agensi yang berasal dari perilaku oportunistik agen dalam mengelola organisasi. Dengan demikian, teori ini mengajukan sistem tata  kelola  yang  berfungsi  sebagai  sarana check  and  balance  untuk memitigasi masalah agensi tersebut.
Laporan  keuangan  merupakan  sarana  yang  dimaksud  sekaligus gambaran guna mengetahui kondisi pemerintahan apakah telah dijalankan dengan  baik  atau  tidak  (Winarni et al., 2020). Selanjutnya, Bagi aparatur pemerintah SAP itu sendiri merupakan landasan hukum dalam mengelola penerimaan  dan  penggunaan  dana  secara  transparan,  efisien,  dan  dapat dipertanggungjawabkan demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Ichlas et al., 2014). Penerapan SAP membuat pengguna informasi keuangan lebih  mudah  mengetahui  dan  memahami  kinerja  pemerintah  daerah (Pemda) yang mana hal tersebut adalah manifestasi akuntabilitas keuangan pemerintah dalam mengimplementasikan keuangan daerah (Mulyati et al., 2020). SAP sebagai standar pelaporan keuangan organisasi sektor publik di Indonesia  yang  merujuk  pada International  Public  Sector  Accounting Standard (IPSAS) dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah. Menurut  Muraina  &  Dandago  (2020)  adopsi  IPSAS  mampu  membantu pemerintah untuk mendapatkan kendali yang lebih besar atas pendapatan, pengeluaran,  utang,  dan  piutang  mereka  dengan  demikian  dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Secara  empiris  hasil  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Ichlas  et  al. (2014), Winarni et al. (2020), dan Zeyn (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Zeyn (2011) di lingkup Pemkot Bandung menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan pemerintah. Hasil ini didukung dengan penelitian Ichlas et al. (2014) yang menyimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan  pemerintah  di  Kota  Banda  Aceh.  Sejalan  dengan  itu,  penelitian Winarni et  al.  (2020)  juga  membuktikan  bahwa  tingkat  penerapan  SAP berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  publik  Pemkot  Jambi.  Dengan demikian,  penerapan  SAP  yang  baik  dapat  menjadi  jaminan  akan akuntabilitas keuangan pemerintah yang lebih baik lagi.

## Pengaruh Implementasi SPIP terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Berdasarkan pengujian hipotesis kedua di tabel 6, variabel independen implementasi  SPIP  diketahui  memiliki  nilai  signifikansi  <  0,05  dan koefisiennya bernilai positif. Hasil ini dapat diartikan bahwa implementasi SPIP  dapat  memengaruhi  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  secara signifikan dan pengaruhnya positif. Implementasi SPIP yang semakin baik akan  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah.  Sebaliknya, implementasi  SPIP  yang  semakin  buruk  akan  menurunkan  akuntabilitas keuangan  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  hipotesis  kedua  atau  H2  yang diajukan penelitian ini diterima.
Sistem  pengendalian  internal  memberi  pengaruh  terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Pandangan ini dapat dijelaskan melalui teori  agensi  yang  menjelaskan  bahwa  salah  satu  masalah  keagenan diakibatkan  oleh  pertentangan  tujuan  antara  prinsipal  dan  agen (Eisenhardt,  1989)  yang  pada  gilirannya  menimbulkan  biaya  agensi.  Sang agen, dalam hubungan keagenan, dituntut untuk akuntabel kepada prinsipal sebagai  konsekuensi  atas  tindakan  pendelegasian.  Konflik  tujuan  atau kepentingan  dalam  teori  agensi  berbanding  terbalik  dengan  akuntabilitas agen.  Akuntabilitas  sebagai  suatu  kebajikan  membicarakan  tentang pelibatan dan responsifitas terhadap stakeholder, pertimbangan kebutuhan dan pandangan stakeholder dalam pengambilan keputusan serta pemberian penjelasan  atas  suatu  tindakan  baik  yang  diambil  ataupun  yang  tidak diambil (Bovens, 2010). Teori agensi mengusulkan sistem tata kelola yang berfungsi  sebagai  alat check  and  balance  untuk  mereduksi  penyebab masalah keagenan tersebut.
Pengendalian  internal  dipandang  sebagai  suatu  cara  yang  dapat meyakinkan bahwa apa yang telah dilaksanakan sejalan dengan apa yang direncanakan,  pengendalian  yang  dimaksud  dapat  meliputi  pengendalian manajemen  dan  operasi  (Sari et  al.,  2017).  Dengan  demikian,  sistem pengendalian internal dapat menjaga tindakan agen agar senantiasa selaras dengan  tujuan  prinsipal  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  tingkat akuntabilitas agen. Biroksasi pemerintah baik pusat dan daerah di Indonesia
juga  menyadari  pentingnya  sistem  pengendalian  internal  tersebut  untuk diterapkan  secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  legalitas  sistem  tersebut diatur  dalam  PP  60/2008  tentang  sistem  pengendalian  intern  pemerintah (SPIP). Penerapan SPIP secara baik dan terus-menerus oleh seluruh anggota lapisan  organisasi  pemerintahan  dianggap  memberi feedback  barupa keyakinan  memadai  atas  pencapaian  tujuan  organisasi  melalui  efektifitas dan  efisiensi  kegiatan,  pelaporan  keuangan  yang  andal,  pengamanan  aset negara, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
Secara  empiris  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Antika  et  al.  (2020),  Dewi  et  al.  (2019),  dan  Kewo  (2017).  Penelitian  yang dilakukan oleh Kewo (2017) menemukan bahwa implementasi pengendalian internal  di  Pemprov  Sulawesi  Utara  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  keuangan  pemerintah.  Sementara  itu,  hasil penelitian lainnya yang sejalan juga ditemukan dalam penelitian Dewi et al. (2019)  yang  menyimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal pengaruhnya  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan pemerintah  di  Pemprov  Sumatera  Selatan.  Selain  itu,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Antika et  al.  (2020)  juga  mendukung  hasil  penelitian sebelumnya yaitu terdapat pengaruh positif signifikan pengendalian internal terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  di  Kota  Bekasi.  Dengan demikian,  penerapan  SPIP  yang  baik  dapat  menjadi  jaminan  akan akuntabilitas keuangan pemerintah yang lebih baik lagi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  SAP  dan  implementasi  SPIP  masing-masing  secara  parsial berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Artinya  setiap  peningkatan  implementasi  SAP  dan  SPIP  dilakukan  akan meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  demikian  sebaliknya. Hasil  penelitian  ini  memiliki  kontribusi  dan  implikasi  khususnya  bagi pemerintah  sebagai  input  dan  bahan  pertimbangan  dalam  menentukan kebijakan-kebijakan  yang  secara  spesifik  mengarah  pada  peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah. Di samping itu, hasil penelitian ini juga akan  semakin  memperkaya  literatur  akuntansi  khususnya  mengenai akuntabilitas keuangan di organisasi sektor publik.
Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah limitasi pada penelitian ini  yang  perlu  dipertimbangkan  bagi  penelitian  berikutnya.  Diantaranya, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan  metode  survei  yang  mana  hasilnya  dikenal  sangat  objektif  dan mengabaikan subjektivitas responden sehingga temuan penelitian dianggap belum mampu menggali makna secara lebih mendalam mengenai topik yang dibahas. Oleh karena itu,  penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan  yang  berbeda  misalnya  pendekatan  kualitatif  atau mixed method  untuk  dapat  menggali  makna  yang  lebih  dalam  dari  temuan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
penelitian. Limitasi berikutnya ialah sedikitnya faktor yang dianalisis pada penelitian  ini  untuk  mengetahui  determinan  akuntabilitas  keuangan pemerintah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  berikutnya  disarankan menggunakan variabel lainnya yang tidak diteliti pada riset ini. Beberapa diantaranya  yaitu  kapasitas  organisasi,  komitmen  organisasi,  dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanti,  D.,  Sabanu,  H.  G.,  &  Noor,  F.  (2015).  Penilaian  Indeks Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah. Jurnal  Tata  Kelola  dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(1), 21–42.
Antika,  Z.,  Murdayanti,  Y.,  &  Nasution,  H.  (2020).  Pengaruh  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  dan Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15(2), 212–232. Badan Pemeriksa Keuangan. (2021a). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021.
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  (2021b). Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2020.
Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining The  Role  of  Good  Governance  Practices. Public  Organization  Review, 20(2), 337–350.
Bovens,  M.  (2010).  Two  Concepts  of  Accountability:  Accountability  as  A Virtue and as A Mechanism. West European Politics, 33(5), 946–967. Christine, D., Yadiati, W., Afiah, N. N., & Fitrijanti, T. (2019). The Influence of  Local  Chief  Commitment,  The  Role  of  Local  Internal  Auditors,  The Role  of  The  Auditor  Board  of  The  Republic  of  Indonesia  toward  Local Financial  Statement  Quality  and  Its  Implications  on  Local  Financial Performance  Accountability. International  Journal  of  Innovation,
Creativity and Change, 5(2), 923–948.
Cooley, A. (2020). Comparative Analysis of Online Accountability Practices in Three Sectors: Private, Public and Nonprofit. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 33(6), 1423–1445.
Cooper,  S.  M.,  &  Owen,  D.  L.  (2007).  Corporate  Social  Reporting  and Stakeholder Accountability:
The Missing Link. Accounting, Organizations and Society, 32, 649–667.
Cowden,  B.  J.,  Bendickson,  J.  S.,  Bungcayao,  J.,  &  Womack,  S.  (2020). Unicorns and Agency Theory: Agreeable Moral Hazard? Journal of Small Business Strategy, 30(2), 17–25.
Dewi, N. F., Azam, S. M. F., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors Influencing The Information Quality of Local Government Financial Statement and Financial Accountability. Management Science Letters, 9, 1373–1384. Eisenhardt,  K.  M.  (1989).  Agency  Theory:  An  Assesment  and  Review.
Academy of Management, 14(1), 57–74.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ichlas,  M.,  Basri,  H.,  &  Arfan,  M.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 3(4), 76–84. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
Kewo,  C.  L.  (2017).  The  Influence  of  Internal  Control  Implementation  and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 293–297.
Muktiadji, N., Mulyani, S., Djanegara, M. S., & Pamungkas, B. (2020). The Role  of  Financial  Management  Accountability  in  Enhancing Organizational  Performance  in  Indonesia. Journal  of  Asian  Finance,
Economics and Business, 7(12), 845–852.
Mulyati, Y., Christine, D., Arwati, D., & Rachman, A. A. (2020). The Influence of The Implementation of The Government’s Internal Control System on The Quality of Financial Statements and Its Implications for Financial Accountability  of  The  Regional  Government  at  Bandung,  Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2), 3303–3307. Muraina,  S.  A.,  &  Dandago,  K.  I.  (2020).  Effects  of  Implementation  of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria’s Financial Reporting Quality. International Journal of Public Sector Management, 33(2–3), 323–338.
Sari, N., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The Effect of Internal Audit and Internal Control System on Public Accountability : The Emperical Study in  Indonesia  State  Universities. International  Journal  of  Civil Engineering and Technology (IJCIET), 8(9), 157–166.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business (7 ed.). John Wiley and Sons Ltd.
Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements  to  Get  Unqualified  Opinion  (WTP)  of  Audit  Board  of  the Republic  of  Indonesia  (BPK). Research  Journal  of  Finance  and Accounting, 6(4), 139–157.
Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). Dampak Penerapan Good Governance,  Kompetensi  SDM,  Penerapan  SAP,  Penerapan  SPIP  dan Pemanfaatan  SIPKD  terhadap  Akuntabilitas  Publik  dan  Kualitas Laporan  Keuangan  (Pemerintah  Kota  Jambi). J-MAS  (Jurnal Manajemen dan Sains), 5(2), 289–295.
Zeyn,  E.  (2011).  Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  dan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  dengan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 21–37.
Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal of Accounting Research, 15, 107–144.