## PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL
Joko Setiyono Fakultas Hukum Universitas Diponegoro jokosetiyono61@yahoo.com

## ABSTRAK
ICRC adalah salah satu organisasi internasional tertua yang ada di dunia. Selama berdiri hingga saat  ini  ICRC  telah  mengalami  banyak  hambatan,  namun pada  kenyataannya eksistensi  ICRC  sebagai organisasi internasional hingga saat ini tetap tidak terbantahkan. Bukan hanya eksis dalam menjalankan visi  misinya  selama  ini,  tetapi  ICRC  juga  turut  memberikan  kontribusi  terhadap  perkembangan Hukum Humaniter Internasional.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  perkembangannya ICRC  sebagai subyek Hukum Internasional memiliki eksistensi yang tidak terbantahkan. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh  3  hal  pokok,  yakni  selama  masih  ada  perang,  eksistensi  ICRC  akan  selalu  terjaga;  belum  ada organisasi lain yg menjadi competitor; dan peran ICRC yang telah diakui oleh masyarakat internasional selama bertahun-tahun. Salah satu peran tersebut adalah pada bidang perkembangan Hukum Humaniter Internasional. ICRC berperan untuk memantau perubahan sifat konflik bersenjata, termasuk diantaranya adalah mengatur  konsultasi  dengan  maksud  untuk  memastikan  kemungkinan mencapai  kesepakatan tentang aturan baru dan mempersiapkan rancangan teks untuk diserahkan kepada konferensi diplomatik. ICRC juga telah menyusun sebuah laporan tentang aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang berasal  dari  Hukum  Kebiasaan  dan  dapat berlaku  dalam  konflik  bersenjata  internasional  maupun  non internasional.

## Kata Kunci : ICRC, Eksistensi, Hukum Humaniter Internasional

## I. Pendahuluan
International  Committe  Of  The  Red  Cross (ICRC)  atau  yang  dikenal  sebagai  Komite Internasional  Palang  Merah  adalah  merupakan suatu  lembaga  kemanusiaan  yang  bersifat internasional  yang  bermarkas  besar  di  Jenewa, Swiss.  Negara-negara  peserta  yang  merupakan
penanda  tangan  dari  keempat  buah  Konvensi Jenewa tahun 1949  dan  kedua  buah  Protokol Tambahan tahun 1977,  telah  bersepakat  untuk memberikan  mandat  kepada  ICRC  guna memberikan  perlindungan  terhadap  para  korban konflik  bersenjata,  baik  yang  bersifat  internasional maupun  non  internasional,  yang  meliputi  korban
luka  dalam  peperangan,  tawanan  perang,  para pengungsi, warga sipil, dan non kombatan lainnya.
Selain itu patut untuk dikemukakan pula bahwa International  Committe  Of  The  Red  Cross (ICRC) juga  merupakan  salah  satu  dari  tiga  komponen, sekaligus  cikal  bakal  bagi Gerakan  Palang  Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, termasuk pula didalamnya Federasi  Internasional  Palang  Merah dan  Bulan  Sabit  Merah (IFRC)  dan  186 Perhimpunan  Nasional,  yang  mana  Perhimpunan Nasional  di  Indonesia  bernama Palang  Merah Indonesia (PMI).  ICRC  merupakan  organisasi internasional  di  bidang  kemanusiaan  tertua  dan dihormati  dalam  gerakan dan  merupakan  salah satu  organisasi  yang  paling  banyak  diakui  di seluruh dunia. Salah satu contoh pengakuan dunia, ICRC  telah  tiga  kali  menerima  Hadiah  Nobel Perdamaian  pada  tahun  1917,  1944,  dan  1963. ICRC  merupakan  organisasi  yang  tidak  memihak, bersifat netral, dan mandiri, yang misinya semata- mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan  dan  martabat  para  korban  konflik bersenjata  dan  situasi-situasi kekerasan  lain  dan memberi mereka bantuan. ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi  kegiatan  bantuan  kemanusiaan dan  berupaya  mempromosikan  dan  memperkuat Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bersifat universal. Adapun tugas utama dari  ICRC  yang  bersumber  pada Konvensi Jenewa dan Statuta  Gerakan,  antara  lain  :
memantau  kepatuhan  para  pihak  yang  bertikai kepada  Konvensi  Jenewa;  mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang; mengawasi  perlakuan  terhadap  tawanan  perang (prisoners  of  war)  dan  melakukan intervensi  yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan penahanan; membantu pencarian orang hilang  dalam  konflik  bersenjata  (layanan pencarian);  dan  mengorganisir  perlindungan  dan perawatan  penduduk  sipil  bertindak  sebagai perantara netral antara para pihak yang berperang.
ICRC  yang  didirikan  pada  tahun  1863 merupakan  sebuah  organisasi  internasional  non pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Organisasi  ini  memiliki  prinsip  tidak  memihak, netral,  dan  mandiri  yang  memfokuskan misinya hanya pada aspek kemanusiaan yang dimaksudkan untuk  melindungi  kehidupan  dan  martabat  korban konflik  bersenjata  dan  korban  kekerasan  serta memberikan bantuan pada korban-korban tersebut. ICRC  berkomitmen  siap  dalam  merespon  dan tanggap terhadap kebutuhan bantuan kemanusiaan,  seperti  halnya  yang  kini  terjadi  di Suriah. Tidak mudah untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan  terlebih  lagi  konflik  Suriah  ini  dapat dikatakan sebagai tragedi kemanusiaan berkepanjangan,  namun  berdasarkan  Hukum Humaniter  Internasional,  pihak-pihak  yang  terlibat di  dalam  konflik  harus  mengizinkan  dan memberikan  jalur  evakuasi  cepat  dan  tanpa
hambatan  bagi  akses  bantuan  kemanusiaan,  dan untuk  saling  menghormati  hak  orang-orang  yang sakit  dan  terluka  serta  pelarangan  keras penggunaan senjata kimia di dalam konflik.
ICRC  merupakan  lembaga independent yang bergerak  di  bidang  kemanusiaan  yang  selalu berusaha  memberikan  perlindungan  dan  bantuan kepada  para  korban,  baik  dalam  pertikaian bersenjata  internasional  maupun  dalam  konflik internal.  Secara  garis  besar  ICRC  adalah  pendiri dan  anggota  Palang  Merah Internasional,  inisiator pertama  dalam  penyusunan International Humanitarian Law, pendukung dalam penyebarluasannya  serta  pengawas  penerapan International Humanitarian Law dan prinsip Palang Merah  dan  penyelanggara  operasi  kemanusiaan berdasarkan permintaan suatu negara atau inisiatif sendiri.  ICRC  tetap  melaksanakan  misi  aslinya, yaitu  memberikan  perlindungan  serta  bantuan kepada rakyat sipil dan militer yang menjadi korban dalam  pertikaian  senjata  internasional,  kekacauan dan  ketegangan  dalam  negeri  di  seluruh  dunia. Bilamana dibutuhkan, ICRC mengorganisir program bantuan  kemanusiaan  dan  operasi  medis  bagi korban  perang,  penduduk  sipil  di  bawah pendudukan musuh, serta pengungsi.
ICRC  juga  ikut  andil  menyediakan  program koordinasi,  tentang  arah  strategis  dan  dukungan finansial untuk melindungi warga sipil dan hak-hak mereka, termasuk inisiatif untuk memastikan bahwa
perawatan dan perlindungan yang diberikan sesuai dengan program Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR). Perlindungan  keamanan kemanusiaan  dalam  situasi  konflik  merupakan salah  satu  problematika  yang  membutuhkan penyelesaian  melalui  beberapa  tahapan. Salah satunya  yakni  menciptakan  keamanan  negara. Menurut  Barry  Buzan  keamanan  negara merupakan  salah  satu  kondisi  penting  bagi keamanan manusia, karena tanpa adanya negara, maka tidaklah terlampau jelas agen-agen/lembaga manakah yang dapat bertindak atas nama individu.
Dalam  penanggulangan  krisis  kemanusiaan khususnya  anak-anak  korban  perang,  ICRC didukung  UNICEF  dan  TRC  dan  pemerintah setempat untuk membantu memberikan pertolongan  terhadap  anak-anak  korban  perang. Dengan  melakukan  kerjasama  organisasi  non pemerintah setempat, UNICEF, ICRC mengembangkan  konsep  rehabilitasi  bagi  anak- anak korban konflik yang dinamakan psycho social programs yang berisikan teknik-teknik terapi untuk para tentara anak. Batas maksimum seorang anak dalam pusat rehabilitasi adalah enam bulan, kecuali anak-anak  yang  masih  membutuhkan  perawatan medis  dan  anggota  keluarga  mereka  belum ditemukan.
Selama berdiri hingga saat ini tentu ICRC telah mengalami  banyak  hambatan,  namun pada kenyataannya  eksistensi  ICRC  sebagai  organisasi
internasional  hingga  saat  ini  tetap  tidak terbantahkan.  Bukan  hanya  eksis  dalam menjalankan  visi  misinya  selama  ini,  tetapi  ICRC juga  turut  memberikan  kontribusi  terhadap perkembangan Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis merasa  perlu  mengangkatnya  menjadi  sebuah penelitian yang berfokus  pada  bidang  Hukum Humaniter  Internasional,  dimana  titik  bidik permasalahan yang diangkat adalah :
1. Mengapa  hingga  saat  ini  ICRC  tetap  eksis sebagai  organisasi  kemanusiaan  yang  bersifat internasional ?
2. Bagaimanakah peran ICRC bagi perkembangan Hukum Humaniter Internasional hingga dewasa ini ?

## II. Metode Penelitian
Penelitian ini  disusun  menggunakan pisau pendekatan  yuridis-normatif  dengan  spesifikasi penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis. Jenis datanya  berupa  data  sekunder,  yang  terdiri  atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan  data  adalah  studi  kepustakaan  atau dokumentasi. Metode  analisis  data  yang dipergunakan  adalah  analisis  data  kualitatif kemudian  disimpulkan  menggunakan  logika deduksi.

## III. Hasil dan Pembahasan

## A. Eksistensi ICRC di Era Global
Eksistensi  dan  peran  dari  organisasi internasional saat ini menjadi begitu penting dalam dunia  internasional. Salah  satu  organisasi internasional  yang  perannya  tidak  bisa dikesampingkan  hingga  saat  ini  adalah  ICRC. Didirikan pada tahun 1863, ICRC merupakan cikal bakal dari Konvensi-konvensi Jenewa dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC  mengatur  dan  mengkoordinasi  aksi kemanusiaan  internasional  yang  dilakukan  oleh Gerakan  dalam  konflik-konflik  bersenjata  dan situasi-situasi kekerasan lainnya.

## 1) ICRC sebagai Subjek Hukum Internasional
Organisasi  internasional  adalah  organisasi yang  timbul  dari  hubungan  internasional  yang menampung  kehendak  banyak  negara.  Negara melalui  organisasi  itu  akan  berusaha  mencapai tujuan  yang  menjadi  kepentingan  bersama  dan kepentingan  ini  menyangkut  bidang  kehidupan internasional yang sangat luas sehingga diperlukan peraturan  internasional  agar  kepentingan  masing- masing negara dapat terjamin.
Sebagai  salah  satu  organisasi  internasional tertua  di  dunia,  ICRC  juga  merupakan  subjek Hukum Internasional. Dalam perkembangan Hukum Internasional  selanjutnya,  ternyata  jenis-jenis subyek Hukum Internasional  bertambah  sejalan dengan  perkembangan  hubungan  internasional.
Jenis-jenis subyek Hukum Internasional yang telah diakui secara umum sampai saat ini adalah Negara, Organisasi Internasional, ICRC, Tahta Suci Vatikan, Individu,  dan Belligerency. Subyek Hukum Internasional merupakan entitas yang menyandang hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  internasional, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan klaim-klaim  internasional.  Sedangkan  menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian subyek Hukum Internasional adalah : 1
a. Pemegang  (segala)  hak  dan  kewajiban menurut Hukum Internasional.  Subyek  hukum semacam  ini  disebut subyek Hukum Internasional penuh, misalnya negara.
b. Mencakup pula keadaan-keadaan dimana yang dimilikinya  itu  hanya  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  terbatas,  misalnya  kewenangan untuk  mengadakan  penuntutan  hak  yang diberikan  oleh Hukum Internasional  di  muka pengadilan  berdasarkan  suatu  konvensi, misalnya individu.
c. Subyek Hukum Internasional  memperoleh kedudukan  berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional karena perkembangan sejarah
Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  pembahasan mengenai subyek
Hukum
Internasional
1 Mocthar  Kusumaatmadja dan  Etty  R.  Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, 1997, halaman halaman 8
memberikan  tempat  yang  terpisah dari  organisasi internasional bagi ICRC. Beliau juga menyebutkan bahwa sekarang  Palang  Merah  Internasional (ICRC)  secara  umum  diakui  sebagai  organisasi internasional  yang  memiliki kedudukan  sebagai subyek Hukum Internasional  walaupun  dengan ruang lingkup yang terbatas. 2 Dimensi internasional ICRC  dikuatkan  dengan Headquarter Agreement atau Seat Agreement yang telah dibuat 50 negara dimana  ICRC  membuka  kantor  perwakilan (misalnya regional  delegation).  Dengan  adanya perjanjian  ini, negara  mengakui  ICRC sebagai suatu  kesatuan  hukum  dan  menjamin  hak-hak istimewa serta kekebalannya seperti anggota korps diplomatik. Hal ini termasuk kekebalan dari proses hukum,  yang  melindungi  staf  ICRC  dari  proses administrasi  dan  yudisial,  serta  tidak  mengganggu arsip dan dokumen ICRC. 3
Dasar hukum mengenasi status ICRC terdapat dalam Pasal 5 (1) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang menyebutkan bahwa :
The  International  Committee,  founded  in Geneva  in  1863  and  formally  recognized  in Geneva  Conventions  and  by  International Conferences  of  The  Red  Cross,  is  an independent humanitarian organization having a
2 Ibid, halaman 94.
3 Anonim, ICRC Answes To Your Questions, Geneva, 1996, halaman 9.
status  of  its  own.  It  co-opts  its  members  from among Swiss citizens
Keanggotaan  ICRC  sendiri  memang  bukanlah terdiri dari negara-negara, tetapi sifat internasional ICRC sebagi sebuah organisasi tidaklah dilihat dari keanggotaannya,  tetapi  dari  misi  dan  wilayah kerjanya  yang  berada  hampir  di  seluruh  dunia. Hilaire Mc. Coubrey memberikan penegasan bahwa “ICRC is being ‘international’ in function rather than in membership or corporate identity” 4 . Oleh karena itu, hingga detik ini ICRC diakui sebagai salah satu organisasi  internasional  yang  menjadi  subjek Hukum Internasional.

## 2) Globalisasi, Perang, dan ICRC
Globalisasi  terus  berjalan  dengan  cepat. Globalisasi merupakan  sebuah  konsepsi  yang menggambarkan  bahwa  saat  ini  dunia  terintegrasi secara  politik  dan  ekonomi.  Globalisasi  bukanlah sebuah hal  yang  secara  alami  terjadi  (natural), namun  merupakan  sebuah  proses  yang  terjadi secara  sadar  karena  dirancang  dengan terencana oleh manusia. Secara umum globalisasi merupakan sebuah  proses  dimana  mengglobalnya  atau mendunianya “sesuatu” yang melintasi batas-batas negara, dimana  “sesuatu”  disini  diartikan  sebagai ide, barang dan jasa maupun aktor-aktor yang lain dalam hubungan internasional.
4 Hilaire  Mc.  Coubrey, International  Humanitarian  Law  :  The Regulation of Armed Conflicts, 1994, halaman 32 .
Globalisasi  juga  telah  membawa  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  berkembang  menjadi begitu  signifikan,  tetapi  pada  kenyataannya kemajuan  tersebut  belum  mampu  membawa kedamaian  di  dunia.  Francis  Fukuyama  dalam artikelnya “The End of History” menyatakan bahwa pasca perang dingin, dunia akan jauh lebih damai karena  konflik  dan  perang  akan  menurun  secara substansial, karena  menurutnya  penyebab  perang antar negara selama ini adalah karena perbedaan ideologi. Namun,  fakta  di lapangan  justru  berkata lain, di  era  global  peperangan  tetap  terjadi. Fenomena Arab Spring sebagai salah satu bentuk menyebarnya  paham  demokrasi  di  dunia  telah menyulut  kekacauan  di  beberapa  negara Timur Tengah. Kejahatan terorisme juga kian mengglobal karena  berhasil  memanfaatkan  kemajuan  iptek yang terjadi di era global. Setidaknya hingga detik ini  masih  ada  beberapa  konflik  terkait  masalah keamanan (baik itu terorisme, perang saudara, atau perang  antar negara)  yang  terjadi  dan  memakan korban dalam jumlah besar.
a) Konflik Israel Palestina
Warga  sipil  Palestina  terus  menjadi  subjek yang  kehidupan,  keselamatan  fisik,  dan kebebasannya  terancam  dan di  tahun 2014 menyaksikan  "kematian  warga  sipil  tertinggi  sejak 1967". Menurut  laporan  Kantor  PBB  untuk Koordinasi  Urusan Kemanusiaan  (Office  for  the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA), Israel
merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan wilayah Arab di Yerusalem Timur  dalam  perang  tahun  1967  dan secara sepihak mencaplok Jerusalem Timur segera setelahnya.  Selama tahun 2014,  menurut  OCHA, Israel  dan  Hamas  bertempur  dalam  peperangan dahsyat  di  Gaza  yang  membunuh  hampir  2.200 orang, sementara  kekerasan  intens  di  Jerusalem Timur  dan  Tepi  Barat  membunuh  puluhan  warga Palestina  dan  hanya  beberapa  warga  Israel. Laporan  OCHA  yang  berjudul  "Fragmented  Lives" juga  menyebutkan  bahwa  di  Jalur  Gaza,  1,8  juta warga  Palestina  menghadapi  peningkatan permusuhan paling buruk sejak 1967 dengan lebih dari  1.500  warga  sipil  terbunuh,  lebih  dari  11.000 orang  terluka  dan  100.000  orang  terlantar. Dalam laporannya, lembaga itu juga menyebutkan bahwa 550  anak  termasuk  diantara  korban  tewas  dalam peperangan  itu.  Sementara  di  Tepi  Barat  dan Jerusalem,  58  warga  Palestina  terbunuh, kebanyakan  dalam  bentrokan  dengan  pasukan Israel,  dan  lebih  dari  6.000  orang  terluka.  OCHA menyebutkan  bahwa  1.215  warga  Palestina terlantar akibat perusakan rumah dan bertentangan dengan Hukum Humaniter  Internasional yang merupakan  bagian  dari  Hukum  Internasional, aktivitas  permukiman  dan  pemukim  tetap  berjalan sehingga membuat komunitas Palestina jadi rentan. Di  pihak  Israel, 5 korban  sipil, termasuk  seorang anak, juga 1 petugas keamanan terbunuh. Laporan itu juga menyebutkan bahwa korban tewas di pihak
Israel sebanyak 73 orang dan kebanyakan tentara. Serangan  Palestina  ke  Israel, juga telah menyebabkan  12  orang  tewas.  Komunitas internasional  mendesak  Israel  menghentikan pembangunan  permukiman  Yahudi  di  wilayah Palestina yang diduduki karena melihatnya sebagai kendala menuju perdamaian.
b) Perang melawan ISIS di Syria
ISIS telah mengeksekusi sekitar 3.027 orang di Suriah  dalam  tempo  setahun. Dari  jumlah  itu, sebanyak  1.787  korban  di  antaranya  warga  sipil. Data korban eksekusi Kelompok Negara Islam Irak dan  Suriah  (ISIS)  itu  dipaparkan  pemantau  krisis Suriah. Menurut  Observatorium  Suriah  untuk  Hak Asasi  Manusia,  ISIS  mulai  mengeksekusi  orang- orang  di  Suriah  sejak  29  Juni  2014  atau  setahun silam. Dari  1.787  korban  warga  sipil  yang dieksekusi ISIS, 74 diantaranya adalah anak-anak, demikian pernyataan Observatorium, seperti dikutip Al  Arabiya.  Hampir  setengah  dari  total  korban eksekusi ISIS adalah anggota suku Shaitat, sebuah suku  Sunni  yang  melawan  ISIS.  Menurut Observatorium, total korban eksekusi ISIS itu juga termasuk  223  orang  yang  dieksekusi  di  wilayah Kobane, dekat perbatasan Turki, pada pekan lalu. Tak  hanya  warga  sipil  dan  musuh-musuh  ISIS, sebanyak  143  anggota  ISIS  juga  dieksekusi kelompok  itu  atas  tuduhan  mencoba  berkhianat. ISIS muncul di Suriah pada tahun 2013. Kelompok ini  muncul  dari  sempalan Al Qaeda  di  Irak  yang
semula berafiliasi  dengan  kelompok  Al Nusra. Ketika  Al Nusra  menolak  bergabung,  kedua kelompok  menjadi  saingan.  ISIS  kemudian mengumumkan  berdirinya  “Khilafah”  di  wilayah  di Suriah  dan  Irak,  dengan  memproklamirkan  Abu Bakr Al Baghdadi  sebagai  “Khalifah”  dengan sebutan ”Khalifah Ibrahim”. Sementara itu, menurut Observatorium,  Amerika  Serikat  dan  koalisi internasional  yang  memerangi  ISIS  sudah menewaskan sekitar 8 ribu militan kelompok radikal itu melalui serangan udara.
c) Perang melawan Boko Haram di Afrika
Amnesti  Internasional  menyatakan,  setidaknya 1.600  orang  terbunuh  dalam  konflik  Boko  Haram sejak Juni, membuat total korban dari masyarakat sipil  mencapai  3.500  orang  pada  tahun  2014. Kematian  di  Nigeria,  Kamerun,  Chad,  dan  Niger timbul karena serangan militer melawan kelompok militan Islam. Jumlah orang yang terbunuh sejauh ini  sangat  mengejutkan  dengan  lebih  dari  3.500 korban jiwa berasal dari warga sipil selama kurang dari 300 hari, sebagaimana dikemukakan Netsanet Belay  selaku Direktur Penelitian  dan  Advokasi Afrika Amnesti Internasional.
d) Perang Saudara di Yaman
PBB  menyatakan,  lebih  dari  550  warga  sipil, termasuk 115 anak-anak, telah tewas akibat perang di  Yaman.  Sedangkan  total  korban  tewas  dalam perang di Yaman itu sudah mencapai 1.080 orang. Data  PBB  yang  dilansir,  menyebut  1.185  orang
terluka,  terkena  dampak  gempuran  pesawat- pesawat  tempur  Koalisi  Teluk  yang  dipimpin  Arab Saudi. Data  itu  disampaikan  Rupert  Colville,  juru bicara  Komisaris  Tinggi  PBB  untuk  Hak  Asasi Manusia, seperti dilansir Al Arabiya tanggal 25 April 2015.  Menurutnya,  data  korban  tewas  dari kalangan  rakyat  sipil  itu  merupakan  data  sejak konflik  pada  26  Maret  hingga  22  April  2015. Sementara  itu,  juru  bicara  operasi  militer  Koalisi Teluk,  Brigadir  Jenderal  Ahmed  Asseri, kembali menuding  milisi  Houthi  sengaja  bersembunyi  di daerah  pemukiman  sipil.  Menurutnya,  kelompok pemberontak Yaman itu sengaja menjadikan warga yang  tidak  bersalah  sebagai  tameng. Sedangkan Amnesty  International dalam  laporan  terbarunya menyoroti dampak serangan udara dan empat kota lainnya  di Yaman,  sebagai  bentuk  ketidakpatuhan terhadap Hukum Internasional.  Serangan  udara yang  dimulai  26  Maret  telah  mengubah  banyak wilayah di Yaman menjadi tempat yang berbahaya bagi warga sipil.
e) Perang Saudara di Ukraina
Korban tewas dalam perang saudara di Ukraina sejak Apri 2014 hingga 2015 telah mencapai lebih dari  6.000  orang,  seperti  disampaikan  oleh  badan HAM  PBB  dalam  pernyataannya. Pertempuran  di Ukraina  telah  memicu  tragedi  kemanusiaan  bagi warga  sipil  di  negara  itu. Banyak  warga  sipil terjebak  di  wilayah  konflik,  terpaksa  berlindung  di ruang bawah tanah tanpa air, makanan, pemanas,
listrik  dan  peralatan  medis. Banyak  orang  yang bertahan  karena  takut  nyawanya  terancam  jika bergerak. Banyak yang bertahan untuk melindungi anak-anak  dan  anggota  keluarga  lainnya,  atau barang berharga mereka.
Beberapa  peristiwa  di atas  adalah  contoh bagaimana perang hingga saat ini belum berakhir, baik itu perang antar negara, melawan teroris, atau bahkan  perang  saudara. Pada  posisi ini  ICRC sebagai  organisasi  khusus  masih  memiliki  peran krusial  dalam  hal  perlindungan  terhadap  korban perang. ICRC juga masih harus bekerja keras untuk memaksa para pihak yang bertikai memperhatikan keberlakuan Hukum Humaniter Internasional sebagai  batasan  mereka dalam melakukan tindakan-tindakan  perang ataupun  konflik bersenjata internasional maupun non internasional.

## 3) Hal-Hal Pokok Yang Mempengaruhi
Eksistensi ICRC Di Era Global Pada  perkembangannya  ICRC  eksistensi  dari ICRC bisa dibilang masih tidak tergantikan. Hal ini setidaknya  dipengaruhi  oleh  3  hal  pokok  yang menurut  penulis  memiliki  pengaruh  dalam eksistensi ICRC, yaitu :
1. Selama  masih  ada  perang,  eksistensi  ICRC akan selalu terjaga
Globalisasi yang kini tengah berjalan memang membawa  kemajuan  pesat pada  aspek  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  tetapi  hal  itu  tidak menghalangi  terjadinya  perang atau  pun  konflik
bersenjata internasional maupun non internasional. Komunikasi yang lebih mudah berjalan di era global nyatanya  masih  sulit  untuk  menghasilkan kesepakatan perdamaian. Perang yang sudah ada dari  ribuan  tahun  yang  lalu,  dengan  kemajuan teknologi  yang  ada  justru  menciptakan  beragam senjata  baru  yang  lebih  efektif  dan  berbahaya. Akibatnya dari perang ini tentu telah banyak jatuh korban  baik  dari  pihak  sipil  maupun  dari  pihak militer.
Beberapa perang  yang  terjadi  hingga  saat  ini, seperti  perang  antara  Israel-Palestina,  Perang Yaman,  Perang  melawan  terorisme  internasional seperti ISIS dan Boko Haram, masih terus berjalan dan  korban  masih  tetap  berjatuhan. Akibatnya dibutuhkan  suatu  lembaga  netral  yang  menangani masalah  kemanusiaan. ICRC  memiliki  peran  yang besar  dalam  upaya  memberikan  bantuan  dan pertolongan  bagi  korban  konflik  bersenjata,  baik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara maupun antar negara. Hal tersebut dibuktikan pula dengan diberikannya mandat oleh masyarakat internasional kepada ICRC untuk menjalankan fungsi dan peran dalam  membantu  bidang  kemanusiaan  di  wilayah konflik.
Pada intinya, selama masih ada perang, maka ICRC  akan  tetap  eksis untuk  menjalankan  fungsi dan  perannya.  Kewenangan  ICRC  dalam menjalankan  fungsi  dan  peranannya  dalam memberikan bantuan kemanusiaan menurut Hukum
Humaniter Internasional  telah  tercantum  dalam Pasal  3  dan Pasal 10  Konvensi  Jenewa  I tahun 1949 dan Pasal 30 dan Pasal 60 Konvensi Jenewa tahun IV  1949,  asas-asas Hukum Humaniter Internasional,  Statuta  Gerakan  Palang  Merah  dan Bulan  Sabit  Merah Internasional,  dan  dua buah Protokol Tambahannya tahun  1977,  yang  proses perumusannya didukung secara aktif oleh ICRC.
Implementasi peran ICRC dalam situasi konflik tertera dalam  Pasal  5  Statuta  Gerakan No. 3,  4, dan 7 yang dapat bertindak sesuai dengan mandat masyarakat  internasional.  ICRC  juga  terus berupaya  meningkatkan  perlindungan  bagi  para korban  perang  seperti  di  Suriah  dengan  cara mendorong  negara-negara  untuk  menyusun  dan mengadopsi  standar-standar hukum  yang  baru. Berdasarkan  mandat  masyarakat  internasional ICRC  memberikan  bantuan  seperti  kelembagaan sistem  untuk  warga  sipil,  meningkatkan pemahaman terhadap  Hukum Humaniter Internasional,  kunjungan  tahanan, tracing, mailing, medis,  makanan,  dukungan ekonomi,  bantuan kelangsungan  hidup,  dan  rehabilitasi  ekonomi. Apabila  ICRC  melihat  adanya  pelanggaran,  maka ICRC akan mengadakan pendekatan kepada pihak yang  bertanggung  jawab  atas  peristiwa  tersebut dan negara tidak menghalangi aktifitas ICRC dalam memberikan  bantuan  dalam  menjalankan  misinya sebagai organisasi kemanusiaan.
2. Belum  ada  organisasi  lain  yg  menjadi

## competitor
Hingga  saat  ini  belum  ada  organisasi internasional  yang  diakui  oleh  masyarakat internasional  untuk  menjalankan  fungsi  layaknya ICRC. Itu artinya,  ICRC  menjadi  satu-satunya organisasi  internasional,  yang  diakui  sebagai subjek Hukum Internasional,  dan  karena  menjadi satu-satunya  organisasi, maka  peran  yang dijalankan  oleh  organisasi  ini  benar-benar dirasakan  oleh  masyarakat  internasional. Peran dari ICRC dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Statuta  ICRC  antara  lain  sebagai  lembaga penengah netral, sebagai pelindung dan pelaksana Konvensi-Konvensi  Jenewa,  betanggung  jawab atas penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional pada umumnya dan Konvensi Jenewa serta  Protokol  Tambahannya  1977  pada khususnya.
Setidaknya  ada  dua  manfaat  yang  dirasakan oleh negara  konflik  terhadap  kehadiran  ICRC  di wilayahnya. Pertama, manfaat  perdamaian  dan keamanan  internasional,  yakni  untuk  menunjang upaya  pemeliharaan  dan  pemulihan  perdamaian, keamanan  dan  stabilitas  internasional. Kedua, manfaat  kemanusiaan,  yakni  untuk  menunjang upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya. Contoh  konkrit  dari  manfaat  ICRC  adalah  ketika ICRC  ada  di  Indonesia  pada  konflik  Aceh,
Kalimantan,  Ambon,  dan  Timor-Timur. ICRC membantu  memenuhi  kebutuhan  dasar  para pengungsi  dan  masyarakat  yang  menderita akibat konflik, bersama  dengan  Palang  Merah  Indonesia (PMI).
3. ICRC Diakui oleh Masyarakat Internasional Pada  awalnya  pengakuan  terhadap  status ICRC  didapat  dari  masyarakat  internasional  yang telah  memahami  benar  bahwa  tujuan  dan  fungsi yang  diemban  ICRC  sangat  penting  dalam  upaya memperlancar  proses  perdamaian  dunia. Pengakuan masyarakat internasional ini dibuktikan melalui lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol  Tambahannya tahun  1977 sebagai  hasil konferensi internasional.
Pengakuan  negara  terhadap  status  ICRC dikuatkan dalam Headquarter Agreement atau Seat Agreement antara ICTRC dengan negara dimana ia memiliki perwakilan. Dengan adanya perjanjian ini, maka negara tersebut mengakui dan menghormati kerja ICRC di seluruh wilayah negaranya dan tidak mencampuri prinsip-prinsip ICRC dalam menjalankan tugasnya. Headquarter Agreement ini contohnya yang dibuat antara ICRC dengan Swiss, tempat  dimana  ICRC  menempatkan  markas berkasnya (di Jenewa). Perjanjian ini ditandatangani  tanggal  1993  dimana  Swiss mengakui  status  ICRC  sebagai  subyek Hukum Internasional  dan  menegaskan  kembali  bahwa ICRC  dalam  menjalankan  tugasnya  bersifat
independen  dan  terlepas  dari  pemerintah  Swiss. Pengakuan  negara  juga  dibuktikan  dengan keikutsertaan  negara-negara  penandatanganan Konvensi  Jenewa  dalam  Konferensi  Internasional Palang  Merah  yang  secara  aktif  dipersiapkan  dan diikuti oleh ICRC, sejak Konferensi I di Paris tahun 1867  sampai  Konferensi  XXVI  di  Jenewa  tahun 1995. Selain  itu,  negara-negara  di  hampir  seluruh dunia  mengizinkan  ICRC  melakukan  aktivitas  di dalam  wilayahnya  yang  memerlukan  bantuan kemanusiaan.
Pengakuan  dari  organisasi  internasional, misalnya  PBB,  juga  tidak  kalah  berartinya  bagi eksistensi  ICRC  dalam  hubungan  antar  bangsa. PBB  sejak  tanggal  16  Oktober  1990  berdasarkan Resolusi  Majelis  Umum  No.  45/.6  dibawah  judul “Observer status for the International Committee of The Red Cross, inconsideration of the special role and  mandates  conferred  by  the  Geneva Conventions of 12 August 1949” memberikan status peninjau  bagi  ICRC  dalam sidang-sidang Majelis Umum.  Resolusi  ini  dibuat  berdasarkan kesepakatan  138  negara  anggota-anggota  PBB. Dengan status ini, ICRC berkewajiban untuk hadir pada  pertemuan-pertemuan  dan  konferensi- konferensi berkala organ-organ utama PBB (antara lain  Majelis  Umum,  Dewan  Keamanan,  Dewan Ekonomi  dan  Sosial). Dengan  status  sebagai peninjau  ini,  walaupun  tidak  memiliki  hak  suara, tetapi  ICRC  memiliki  hak-hak  istimewa,  misalnya
untuk  memberikan  pendapat  atas  inisiatif  sendiri (tanpa diminta oleh organ-organ PBB). 5 Pengakuan secara internasional terhadap ICRC ini tidak terjadi secara  begitu  saja. Sejak  berdiri  hingga  saat  ini tentu  diperlukan  kinerja  yang  konsisten  dalam jangka  waktu  panjang  dan  perjuangan  yang  tidak mudah. Atas dasar itulah, kini ICRC memetik buah dari  perjuangannya  hingga  diakui  oleh negara- negara lain dan organisasi internasional lainnya.

## B. Peran  ICRC  dalam  Perkembangan  Hukum Humaniter Internasional
Peran  ICRC  dalam  pengembangan  Hukum Humaniter Internasional pada  dasarnya  adalah memantau  perubahan  sifat  konflik  bersenjata, termasuk  diantaranya  adalah mengatur  konsultasi dengan  maksud  untuk  memastikan  kemungkinan mencapai  kesepakatan  tentang  aturan  baru dan mempersiapkan  rancangan  teks  untuk  diserahkan kepada  konferensi  diplomatik. Contoh  dari  dua Protokol Tambahan Konvensi Jenewa memberikan gambaran bagaimana Hukum Humaniter Internasional dibuat  serta  kontribusi  ICRC didalamnya, yaitu :
a). Berdasarkan aturan  rancangan  yang  disiapkan pada  tahun  1956,  maka  resolusi tersebut diadopsi pada tahun 1960 oleh dua Konferensi Internasional  Palang  Merah  dan  oleh
5 ICRC, Offprints International Review of the Red Cross No.
279-280, Nov-Dec  1990  &  Jan-Feb  1991,  Geneva,  1991, halaman 38.
International  Human  Rights  Conference yang diselenggarakan di Teheran pada tahun 1968. Saat  itu ICRC  mempelajari  kemungkinan melengkapi Konvensi diadopsi di 1949;
b) Pada tahun  1969  ICRC menyampaikan gagasan bahwa pada Konferensi Internasional ke-21  Palang  Merah,  di  Istanbul;  peserta, termasuk  pihak  Amerika  pada  Konvensi Jenewa,  mandat  itu  sesuai  dan  pengacara ICRC sendiri memulai pekerjaan persiapan;
c) Antara  tahun  1971  dan  1974,  ICRC mengadakan  beberapa  konsultasi  dengan pemerintah dan Gerakan; PBB secara teratur diberikan laporan kemajuan;
d) Tahun  1973  tanggal  22  Konferensi Internasional  Palang  Merah,  di  Teheran, dianggap draft teks dan didukung sepenuhnya pekerjaan yang dilakukan;
e) Pada bulan Pebruari 1974 Pemerintah Swiss, sebagai  penyimpan  Konvensi  Jenewa  1949, menyelenggarakan  Konferensi  Diplomatik pada  penegasan  kembali  dan  perkembangan Hukum  Humaniter  Internasional  yang  berlaku dalam konflik bersenjata, di Jenewa; itu terdiri dari empat sesi dan berakhir pada bulan Juni 1977; pada sesi  akhir  Konferensi  itu,  102 Artikel  Protokol  I  dan  28  Artikel  Protokol  II diadopsi  oleh  berkuasa  penuh  102  negara diwakili

## 1. Laporan  Hukum  Humaniter  Internasional Kebiasaan Dari ICRC
Pada  bulan  Desember  1995,  Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-26  secara  resmi  memberikan  mandat  kepada ICRC  untuk  menyusun  sebuah  laporan  tentang aturan-aturan Hukum Humanier Internasional yang berasal  dari  Hukum  Kebiasaan  dan  dapat  berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.  Hampir 10 tahun  kemudian,  yaitu pada tahun 2006, seusai dilakukan penelitian yang ekstensif dan konsultasi yang meluas dengan para pakar,  maka  laporan  ini,  yang  sekarang  disebut sebagai  Studi  Hukum  Humaniter  Internasional Kebiasaan  (Study  on Customary  International Humanitarian Law), diterbitkan. 6
Tujuan  dari  dibuatnya  Hukum  Humaniter Internasional  Kebiasaan ini  ialah  untuk  mengatasi sebagian  dari  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan penerapan Hukum Humaniter Internasional Perjanjian  (misal,  Konvensi  Jenewa  beserta Protokol Tambahannya). Setidaknya  ada 2 hal pokok yang  menghambat  penerapan  perjanjian- perjanjian internasional tadi dalam berbagai konflik bersenjata yang berlangsung dewasa ini. Pertama, perjanjian internasional hanya berlaku bagi negara- negara yang telah meratifikasinya. Ini berarti bahwa
6 Jean-Marie  Henckaerts  dan  Louise  Doswald-Beck,
Customary  Internasional  Humanitarian  Law,  2  jilid,  Jilid  I, Rules (Aturan-aturan),  Jilid  II, Practice (Praktik)  [2  Bagian], Cambridge University Press, 2005
dalam  konflik  bersenjata  yang  berlain-lainan berlaku perjanjian internasional yang berlain-lainan pula,  tergantung  pada  perjanjian  internasional manakah yang telah diratifikasi oleh negara-negara yang  terlibat  konflik. Kedua,  banyak  dari  konflik- konflik  bersenjata  yang  dewasa  ini  berlangsung adalah  konflik  bersenjata  non internasional,  dan konflik  bersenjata  jenis  ini  belum  diatur  secara cukup  rinci  oleh  Hukum Humaniter Internasional Perjanjian.  Hanya  perjanjian  internasional  dalam jumlah  terbatas  saja  yang  berlaku  dalam  konflik bersenjata  non internasional,  yaitu  Konvensi Senjata Konvenvional Tertentu sebagaimana telah diamandemen,  Statuta  Pengadilan  Pidana Internasional, Konvensi Ottawa tentang Pelarangan Ranjau  Darat  Anti personil,  Konvensi  Senjata Kimia,  Konvensi  Den  Haag  tentang  Perlindungan Benda Budaya, dan lain sebagainya.
2. Peran
ICRC Dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Humaniter Internasional
Sebagai pionir  atau perintis  Hukum Perikemanusiaan Internasional,  ICRC  harus mendorong  penghormatan  terhadap  hukum. ICRC melakukannya  dengan  menyebarkan  pengetahuan tentang  aturan  kemanusiaan  dan  dengan mengingatkan pihak konflik kewajiban mereka.
a) Diseminasi dan Layanan Penasehat
Sejak  ketidaktahuan  hukum  merupakan penghalang bagi pelaksanaannya, ICRC
mengingatkan bahwa mereka telah dilakukan untuk membuat  ketentuan  kemanusiaan tersebut  lebih dikenal. ICRC  harus  mengambil  semua  langkah yang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  hukum diterapkan secara efektif dan karena itu dihormati. Dalam hal ini ICRC melakukannya terutama melalui Penasihat  pada Hukum Humaniter Internasional, yang  menyediakan  bimbingan  teknis  kepada negara  dan  membantu  otoritas  mereka mengadopsimya  ke dalam ketentuan hukum dan perundangan nasional suatu negara.
b) Mengingatkan  pihak  dalam  konflik  kewajiban mereka
Terkait  dengan perlindungan  dan  bantuan kemanusian  dalam kinerjanya,  ICRC  membuat representasi rahasia kepada pihak yang berwenang dalam  hal terjadi pelanggaran atas  Hukum Humaniter Internasional. Dalam  hal pelanggaran serius  dan  berulang  terjadi,  ICRC  berhak  untuk mengambil  sikap  publik;  ia  melakukannya  hanya jika  dianggap  publisitas  seperti  berada  di kepentingan orang yang terkena atau terancam. Ini karena  itu  tetap  merupakan  tindakan  yang  luar biasa.
Di  samping  itu  ada  sejumlah  fungsi  yang dilakukan  ICRC  sebagai  pelaksana  dan  pengawal Hukum Humaniter Internasional, baik dalam situasi sengketa bersenjata internasional, non
internasional,  maupun  pada  masa  damai,  antara lain : 7

## 1. Monitoring
Fungsi untuk secara terus menerus melakukan penilaian  terhadap  ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang  berlaku  apakah masih  sesuai  atau  relevan  dengan  kenyataan- kenyataan  dan  fenomena  konflik  bersenjata  yang terjadi  dewasa  ini  serta  menyiapkan  upaya penyesuaian atau  adaptasi  serta  pengembangan terhadap  ketentuan-ketentuan  tersebut  apabila dipandang perlu.
2.  Katalisator
Menstimulus  diskusi-diskusi  yang  berkaitan dengan  permasalahan-permasalahan Hukum Humaniter Internasional dan mencari kemungkinan pemecahannya,  khususnya  dalam  hal  ini  dengan kelompok  ahli  dari  pemerintah. Diskusi-diskusi semacam  ini  dapat  mengarah  kepada  suatu rekomendasi  atas  perubahan-perubahan  terhadap hukum  yang  berlaku  ataupun  tidak. Fungsi  ini berkaitan  dengan  fungsi  pertama  sebagaimana diuraikan  di atas. Dalam  hal  ini,  manakala  suatu ketentuan  misalnya  dianggap  sudah  tidak  relevan lagi dengan kenyataan yang ada, maka tidak cukup jika  hanya  mengatakan  bahwa  ketentuan  tersebut
7 Arlina  Permanasari,  “Perlindungan  Korban  Konflik  dan Proses  menuju  Perdamaian  diAceh  Perspektif  Konvensi Jenewa  1949”, Pusat  Studi  Hukum  Humaniter Dan HAM, Fakultas Hukum  Universitas  TRISAKTI,  Jakarta,  2003, halaman 14.
perlu  dirubah  atau  disesuaikan. Serangkaian tindakan  perlu  diambil  termasuk  untuk mendapatkan  masukan  dari  ahli-ahli  yang  relevan dan  berkaitan  dengan  permasalahan  yang bersangkutan  dan  kemudian  mendiskusikannya secara  mendalam  serta  mencoba  merumuskan kemungkinan pemecahannya.

## 3. Promosi
Meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman setiap orang  akan  ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional sehingga  harapan  akan penerapannya  pun  akan  menjadi  lebih  baik  lagi. Tidak  dapat  dibayangkan  bagaimana  akan  ada tindakan pelaksanaan apabila pemahaman atas isi dan maksud dari Konvensi Jenewa atau ketentuan Hukum Humaniter Internasional lainnya  masih rendah. Karena itu disini dipilih kata “promosi” dan bukan  hanya  sekedar  “disseminasi”  atau penyebarluasan  saja. Karena  sasarannya  tidak hanya  agar  ketentuan-ketentuannya  diketahui  dan dipahami,  tetapi  juga  dilaksanakan  serangkaian tindakan lanjutan, misalnya menerbitkan peraturan nasional  sebagai  pelaksanaan  dari  ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dimaksud.
4. Melindungi
Fungsi  untuk  melindungi Hukum Humaniter Internasional dari  perkembangan-perkembangan hukum yang mengabaikan atau dapat melemahkan Hukum Humaniter Internasional itu  sendiri.  Hal  ini bisa terjadi  disebabkan  ketidaktahuan  atau
kurangnya pemahaman perjanjian internasional lain selain Hukum Humaniter Internasional.  Contoh mengenai hal ini adalah intervensi yang dilakukan oleh  ICRC  dan  beberapa  negara  pada  waktu penyusunan  Pasal  mengenai  perlindungan  anak pada  waktu  perang  dalam  Konvensi  tentang  Hak- Hak  Anak.  Pada  waktu  itu  ICRC  dan  beberapa negara  tersebut  melihat  bahwa  Pasal  yang diusulkan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  tedapat didalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya tahun 1977.

## 5. Melakukan Tindakan Nyata
Melakukan  tindakan  konkrit  dan  memberikan kontribusi  praktis  bagi  penerapan  hukum  dalam situasi  konflik  bersenjata. Fungsi  ini  adalah  fungsi yang  terpenting  bagi  ICRC,  yakni  melakukan tindakan-tindakan  nyata  dan  konkrit  bagi  korban- korban sengketa bersenjata. Misalnya diatur bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus memperhatikan hak-hak dari mereka yang terluka, sakit,  meninggal  atau  ditawan  karena  terjadinya sengketa bersenjata. Dalam hal ini ICRC pertama- tama  mengingatkan  para  pihak  yang  bersengketa tentang kewajiban ini dan yang kedua memberikan bantuan  secara  langsung  kepada  korban-korban sengketa bersenjata tersebut.

## 6. Pengawasan Atau Anjing Penjaga
Mengingatkan  negara-negara  dan  pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu sengketa bersenjata dan  juga  kepada  masyarakat  internasional  secara
keseluruhan  manakala  terjadi  pelanggaran- pelanggaran  serius  terhadap Hukum Humaniter Internasional.  Fungsi  ini  digambarkan  seperti membunyikan alarm manakala terjadi pelanggaran- pelanggaran  serius, namun  dalam  melakukannya, fungsi  ICRC  lebih  mengutamakan  kepada  dialog secara  langsung dan  konfidensial  dengan  pihak- pihak  yang  berkompeten, dimana  pelanggaran serius tersebut terjadi. Hanya dalam situasi-situasi yang  sangat  spesifik  dimana  terlihat  sama  sekali adanya  kehendak  pihak  yang  bersengketa  untuk menerapkan Hukum Humaniter Internasional, maka kemudian  ICRC  meminta  perhatian  masyarakat internasional.  Contoh  mengenai  hal  ini  adalah kasus  pembersihan  etnis  yang  terjadi  di  bekas negara Yugoslavia.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil pembahasan  dalam penelitian tersebut,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan, sebagai berikut :
1. ICRC secara  umum  diakui  sebagai  organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subyek Hukum Internasional walaupun dengan ruang  lingkup  yang  terbatas. Keanggotaan ICRC  sendiri  memang  bukanlah  terdiri  dari negara-negara,  tetapi  sifat  internasional  ICRC sebagi  sebuah  organisasi  tidaklah  dilihat  dari keanggotaannya,  tetapi  dari  misi  dan  wilayah kerjanya yang berada hampir di seluruh dunia.
Globalisasi  memang  telah  membawa  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  berkembang menjadi  begitu  signifikan,  tetapi  pada kenyataannya  kemajuan  tersebut  belum mampu  membawa  kedamaian  di  dunia. Setidaknya  hingga  detik  ini  masih  ada beberapa  konflik bersenjata terkait  masalah keamanan (baik itu terorisme, perang saudara, atau  perang  antar negara)  yang  terjadi  dan memakan  korban  dalam  jumlah  besar.  Pada titik ini peran ICRC sebagai organisasi khusus masih  memiliki  peran  krusial  dalam  hal perlindungan dan  bantuan  kemanusian terhadap  korban  perang.  ICRC  harus  bekerja keras untuk memaksa para pihak yang bertikai untuk memperhatikan dan menerapkan Hukum Humaniter Internasional sebagai  batasan mereka dalam melakukan  tindakan-tindakan perang atau  pun  konflik  bersenjata internasional  maupun  non  internasional. Pada perkembangannya  eksistensi  dari  ICRC  bisa dibilang  masih  tidak  tergantikan.  Hal  ini setidaknya dipengaruhi oleh 3 hal pokok yang menurut  penulis  memiliki  pengaruh  dalam eksistensi  ICRC.  Tiga  hal  tersebut  adalah, selama  masih  ada  perang,  eksistensi  ICRC akan selalu terjaga; belum ada organisasi lain yg  menjadi  competitor;  dan  ICRC  telah  diakui oleh Masyarakat Internasional,
4. Peran  ICRC  dalam  pengembangan  hukum humaniter pada  dasarnya  adalah memantau perubahan  sifat  konflik  bersenjata,  termasuk diantaranya  adalah mengatur  konsultasi dengan maksud untuk memastikan kemungkinan  mencapai  kesepakatan  tentang aturan  baru dan mempersiapkan  rancangan teks  untuk  diserahkan  kepada  konferensi diplomatik. ICRC juga telah menyusun sebuah laporan  tentang  aturan-aturan  HHI  yang berasal  dari  Hukum  Kebiasaan  dan  dapat berlaku  dalam  konflik  bersenjata  internasional maupun  non-internasional  yang  sekarang disebut  sebagai  Studi  Hukum  Humaniter Internasional  Kebiasaan  (Study  on Customary International Humanitarian Law).
5. Sebagai  promotor  dan  wali  hukum kemanusiaan  internasional,  ICRC  juga  terus mendorong  penghormatan  terhadap  hukum humaniter.  ICRC  melakukannya  dengan menyebarkan  pengetahuan  tentang  aturan kemanusiaan dan dengan mengingatkan pihak konflik  kewajiban  mereka.  Kegiatan  tersebut dilaksanakan  dengan  jalan  diseminasi  dan Layanan  Penasehat,  dan  mengingatkan  para pihak dalam konflik kewajiban mereka

## DAFTAR PUSTAKA
Henckaerts, Jean-Marie dan Louise Doswald-Beck,
2005, Customary  Internasional Humanitarian Law, 2 jilid, Jilid I, Rules (Aturan-aturan), Jilid II, Practice  (Praktik)  [2  Bagian],  Cambridge University Press
ICRC,  Offprints International  Review  of  the  Red Cross  No.  279-280, Nov-Dec  1990  and Jan-
Feb 1991, Geneva, 1991
Kusumaatmadja,  Mochtar, dan  Etty  R.  Agoes,
1997, Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Bina Cipta
Mc.  Coubrey,  Hilaire,  1994, International Humanitarian  Law  :  The  Regulation  of  Armed Conflicts
Moloeng,  Lexy, 2002, Metodologi  Penelitian
Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Permanasari, Arlina, dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta
……………., 2003,  “Perlindungan  Korban  Konflik dan  Proses  menuju  Perdamaian  di Aceh Perspektif Konvensi Jenewa 1949”, Pusat Studi Hukum  Humaniter  &  HAM,  Fakultas Hukum Universitas TRISAKTI, Jakarta