## PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT NEW YORK AGREEMENT 1962 DALAM HAL
PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT PAPUA
Mukti Stoffel Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua Email : muktistoffel@gmail.com

## Abstrak
Implementasi  Hasil  Penentuan  Pendapat  Rakyat  (PEPERA)  berdasarkan  New York Agreement 1962 dalam kaitannya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia di Tanah  Papua  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  1969 berusaha  menggerakkan  pembangunan  dengan  meminggirkan  pengalaman  dan nilai-nilai  social  budaya  rakyat  Papua.  Ketidakseimbangan  kehidupan  sosial masyarakat  yang  diperkuat  dengan  adanya  beberapa  kelompok  masyarakat  yang tidak  mendukung  hasil  Pepera  menyebabkan  muncullah  kelompok-kelompok masyarakat  Papua  yang  pro  dan  kontra  terhadap  pembangunan.  Apabila menginginkan  Papua  ini  menjadi  wilayah  yang  aman  pemerintah  harus memikirkan bagaimana seluruh masyarakat Papua bisa hidup sejahtera, memiliki rasa  aman  dan  meminimalisir  kesenjangan  antar  daerah/wilayah  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kesejahteraan  hidup  didambakan  oleh  semua pihak. Bila hidup sejahtera dan aman maka pergolakan akan berkurang.
Kata kunci: New York Agreement 1962, Pepera 1969, HAM di Tanah Papua

## Abstract
The  results  of  this  study  indicate  that  the  Implementation  of  the  Results  of  the Decision  of  the  People's  Opinion  (PEPERA)  based  on  the  1962  New  York Agreement  in  relation  to the Enforcement  of  Human Rights in Papua shows that the  Indonesian  Government  in  1969  sought  to  mobilize  development  by marginalizing  the  experiences  and  social  cultural  values  of  the  Papuan  people. The  imbalance  of  the  social  life  of  the  community  which  is  reinforced  by  the existence of several community groups that do not support the results of the Act of Free Choice has led to the emergence of Papuan groups that are pro and contra to  development.  If  you  want  Papua  to  be  a  safe  area  the  government  must  think about  how  all  Papuans  can  live  in  prosperity,  have  a  sense  of  security  and minimize  gaps  between  regions  /  regions  in  the  Unitary  State  of  the  Republic  of Indonesia. Life welfare is coveted by all parties. If life is prosperous and safe, the upheaval will decrease.
Keywords: New York Agreement 1962, February 1969, Human Rights in the Land of Papua

## PENDAHULUAN
Tahun  2001  merupakan  awal  pelaksanaan  otonomi  khusus  di  Papua. Penyelenggaraan  otonomi  khusus  di  Papua  beranjak  dari  kondisi  masyarakat
Papua yang ‘merasa’ dilupakan, dipinggirkan sementara hasil bumi di Wilayah ini sangat  luas  dan  memberikan  kontribusi  besar  bagi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Banyak  rakyat  Papua  yang  kecewa  dengan  Pemerintah  Indonesia sehingga tidak sedikit  terjadi perselisihan dan pemberontakan di  Wilayah Papua. Banyak  faktor  yang  mempengaruhi,  diantaranya  mereka  merasa  bahwa bergabungnya  Papua  ke  dalam  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia merupakan sebuah ‘keterpaksaan’.
Bila  menoleh  ke  belakang  bahwa  proses  bergabungnya  Papua  ke  dalam NKRI  di  latar  belakangi  oleh  ‘ New  Agreement  1962’ sebagai  pencetus  adanya Penentuan  Pendapat  Rakyat  (Pepera)  1969.  Hak  atas  penentuan  nasib  sendiri merupakan  hak  asasi  manusia  yang  fundamental  dan  tidak  terpisahkan  dari  diri seorang  manusia.  Hak  ini  dicantumkan  dalam  dua  instrumen  utama  yaitu instrumen  hak  asasi  manusia  (Perjanjian  Internasional  mengenai  Hak-hak  Sipil dan  Politik  dan  Perjanjian  Internasional  mengenai  hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya).  Mengingat  pentingnya  hak  ini  bagi  tatanan  internasional  dan perlindungan  hak-hak  individu.  Mahkamah  Pengadilan  Internasional  mengakui hak atas penentuan nasib  sendiri sebagai  hak asasi  manusia yang paling penting, termasuk  dalam  hal  ini  adalah  pelaksanaan  Pepera  (Penentuan  Pendapat  Rakyat) di  Tanah  Papua  yang  berakhir  Tahun  1969.  Namun,  setelah  selesainya pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua, justru hak-hak mereka  sebagai  masyarakat  bangsa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dilupakan bahkan dilanggar oleh Negara.
Komnas  Perempuan  Republik  Indonesia  dalam  buku Stop  Sudah ! Kesaksian  Perempuan  Papua  Korban  Kekerasan  dan  Pelenggaran  HAM  1963- 2009, menyatakan bahwa, telah terjadi beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Sebagai contoh apa yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan RI  bahwa  kekerasan  oleh  negara  yang  termasuk  pelanggaran  HAM  di  Tanah Papua  dikategorikan  dalam  dua  periode  masa  kelam  pelanggaran  HAM  yaitu periode  antara  Tahun  1963-1998  dan  pada  periode  antara  Tahun  1999-2009. Periode  antara  Tahun  1963-1988,  mencakup  masa  transisi  wilayah  Papua  dari penyerahan  United  Nations  Temporary  Executive  Authority  (UNTEA)  menjadi bagian dari Indonesia sampai pada periode reformasi. Pada masa rezim Orde Baru ini,  seperti  di  wilayah-wilayah  konflik  lain  di  Indonesia,  negara    menggunakan pendekatan  keamanan  terhadap  kelompok-kelompok  sipil  yang  melakukan perlawanan  terhadap  ketidakadilan  termasuk  serta  mengedepankan  kepentingan pengusaha  dan  pemerintah  pusat  tanpa  berupaya  memahami  akar  masalah  dari keresahan  masyarakat  Papua.  Demikian  pula,  perempuan  terseret  dalam  arus konflik  yang  deras  di  berbagai  wilayah  dan  mengalami  berbagai  bentuk kekerasan. 1
Sedangkan  periode  antara  Tahun  1999  sampai  dengan  Tahun  2009,  atau dikenal dengan orde reformasi ditemukan bahwa kekerasan negara yang termasuk dalam perbuatan pelanggaran HAM rupanya tidak berhenti. Tim pendokumentasian memulai proses pengumpulan kesaksian-kesaksian perempuan korban  kekerasan  negara  dengan  sebuah  pertanyaan,  “Apakah  situasi  kekerasan
1 Komnas Perempuan Republik Indonesia, Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009. Hasil Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan & Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2009-2010. hlm. 21.
ini  membaik  dengan  era  reformasi  yang  menghantarkan  otonomi  khusus?” Hasilnya,  harapan  untuk  menemukan  perbaikan  berubah  menjadi  kekecewaan dengan  kenyataan  bahwa  pendekatan  keamanan  masih  menjadi  cara  utama  yang dipakai  pemerintah  untuk  menghadapi  ketidakpuasan  masyarakat.  Bahkan  dalam periode  ini  beberapa  peristiwa  kekerasan  mengemuka,  seperti  kasus-kasus,  yang menurut  kesimpulan  Komnas  HAM,  mengindikasikan  kejahatan  terhadap kemanusiaan, seperti kasus Abepura, Wasior, dan lain-lain. Perilaku oknum aparat keamanan  yang  sewenang-wenang  dan  diskriminasi  terhadap  orang-orang  yang dianggap  separatis  berimbas  pula  pada  berbagai  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. 2

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sedangkan penelitian hukum empiris atau sosilogis adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  data  sekunder,  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan  atau terhadap  masyarakat  (penelitian  terhadap  identifikasi  hukum  dan  penelitian terhadap efektifitas hukum).  Jalan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi  menjadi  3  (tiga)  tahapan  penelitian,  yaitu  tahapan  persiapan,  tahapan pelaksanaan penelitian, tahapan penyelesaian.

## PEMBAHASAN
Konflik  dan  kekerasan  negara  yang  terjadi  di  Papua  disebabkan  oleh perbedaan persepsi sejarah integrasi Papua antara pemerintah Republik Indonesia (RI)  dan  rakyat  Papua.  Pemerintah  RI  menganggap  bahwa  integrasi  Papua  ke dalam  RI  telah  resmi  berdasarkan  hasil  Penentuan  Pendapat  Rakyat,  sedangkan rakyat Papua beranggapan bahwa proses Pepera berjalan di bawah intimidasi dan kecurangan,  serta  tidak  mempraktekan  kebiasaan  internasional  di  mana  setiap orang  dewasa  berhak  menentukan  pilihan  politiknya  secara  langsung.  Indonesia mengusulkan  tata  cara  pemungutan  suara  dengan  sistem  musyawarah,  hal  mana sangat  bertentangan  dengan  praktek  Internasional.  Sebanyak  1025  orang  telah dipilih tanpa mekanisme yang jelas, dan dianggap oleh RI representatif mewakili sedikitnya 800.000 orang Papua pada saat itu. Selain dilakukan di bawah ancaman dan  intimidasi.  Terjadi  letupan-letupan  perlawanan  seperti  di  Wahgete  dan Enarotali, Paniai. 3
Kekerasan Negara adalah semua bentuk kekerasan terhadap masyarakat di tanah  Papua,  bahkan  tidak  terkecuali  juga  bagi  para  perempuan  yang  dimana secara  langsung  mengalami  kekerasan  fisik,  seksual,  psikologi  yang  dilakukan atau  didukung  oleh  aparat  kemanan  (tentara,  polisi)  dan  aparat  pemerintah. Termasuk  dalam  golongan  kekerasan  ini  adalah  kekerasan  yang  tidak  dilakukan secara  langsung  oleh  aparat  Negara,  tetapi  dibiarkan  atau  pun  didukung  oleh aparat Negara misalnya yang dilakukan oleh kelompok seperti milisi atau penjaga keamanan di perusahaan. 4
Kegalauan  yang  melanda  Indonesia  pada  saat  Presiden  Soeharto mengukuhkan  kekuasaannya  pada  awal  Orde  Baru  juga  berdampak  di  wilayah
2 Ibid., hlm. 31.
3 Ibid., hlm. 6.
4 Ibid ., hlm. 20.
Papua.  Secara  konkret  operasi  militer  bernama  Operasi  Sadar  (1965-1967) dikerahkan untuk  menumpas perbedaan pendapat  di  Papua, bahkan dalam  waktu beberapa  tahun  saja,  pemerintah  Indonesia  sudah  dapat  menandatangani  sebuah kontrak  karya  dengan  PT.  Freeport  McMoran,  yang  menyerahkan  jutaan  hektare tanah untuk eksploitasi tambang pada bulan April 1967. Ironisnya, kontrak karya ini ditandatangani dua tahun sebelum penentuan status dan hak orang Papua oleh orang  Papua  melalui  "Pepera”  (Penentuan  Pendapat  Rakyat)  pada  Tahun  1969, yang juga disaksikan dan didukung oleh perwakilan PBB. 5
Masa  reformasi  membuka  peluang  baru  untuk  mengungkapkan kekecewaan  masyarakat  papua  atas  kesewenangan  pemerintah  orde  baru.  Pada bulan  juli  1998,  500  orang  mahasiswa  Universitas  Cendrawasih  (UNCEN)  di Abepura,  kota  jayapura  provinsi  papua,  berdemonstrasi  di  depan  gedung administrasi  UNCEN  untuk  menuntut  demiliterisasi  papua  barat  dan diselenggarakannya  referendum  baru  serta  peninjauan  ulang  kesepakatan New York  Agreement 1962 . Momentum  reformasi  juga  membuka  pengakuan  resmi terhadap adanya persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua, pengakuan tersebut tertera dalam Bab IV, huruf  G, butir 2, poin (b) TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 oleh Sidang Umum MPR tanggal 19 Oktober 1999, yang menyatakan komitmen Negara untuk “menyelesaikan  kasus  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Irian  Jaya melalui  proses  pengadilan  yang  jujur  dan  bermartabat…”.  Namun,    komitmen tersebut  hanyalah  sebuah  komintmen  negara  yang  tidak  dilaksanakan  secara konsisten  oleh  negara,  pelanggaran  HAM  di  tanah  Papua  tidak  kujung  selesai, suasana  tegang  kembali  melanda  tanah  Papua  pada  tanggal  7  Desember  2000, sekelompok  orang  melakukan  penyerangan  terhadap  Polsek  Abepura,  sehinggah memicu  kembali  dilakukannya  operasi  balasan  oleh  Brimob  yang  di  mana menahan  dan  menyiksa  ratusan  orang,  serta  membunuh  tiga  orang  yang  telah ditangkap.
Belajar  dari  negara-negara  Eropa  Timur  dan  Lepasnya  Timor  Timur  melalui referendum,  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  mustahil  kejadian  serupa  akan terjadi lagi di Tanah Papua jika kekerasan dan perbuatan pelanggaran HAM masih tetap berkelanjutan. Pada awalnya Timor Timur adalah daerah yang tidak bertuan yang  ditinggalkan  oleh  Portugis.  Namun  dengan  hadirnya  militer  Indonesia Kekerasan  di  Timor  Timur  menguat,  terjadi  pelanggaran  HAM  di  mana-mana. Militer  Indonesia  memasuki  wilayah  tersebut  sejak  Tahun  1975  dengan pembentukan  dan  penggalangan  sipil  bersenjata  yang  di  kemudian  disebut  hari Wanra  (perlawanan  rakyat).  Sebagian  dari  tenaga-tenaga  tersebut  diorganisir  ke dalam  TNI  melalui  program  militerisasi  atau  milsas  dan  digaji  sebagai  tentara reguler. Milsas oleh para pejabat tinggi militer di Jakarta disebut sebagai anggota TNI putra daerah dan mereka hanya bertugas di Timtim dalam membantu operasi TNI  di  Timor  Timur,  dan  elit  dari  kelompok  Pro-integrasi  dijadikan  pejabat birokrasi. Contohnya adalah Joao Tavares - Bupati Bobonaro sekaligus pemimpin satuan Halilintar. 6
5 Ibid ., hlm. 8
6 Komnas  Hak  Asasi  Manusia. Ringkasan  Eksekutif  Laporan  Penyelidikan  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia di Timor Timur . 31 Januari 2000. Jakarta. hlm.4.
Pola  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  terjadi  di  Timor  Timur menurut  KPP  HAM  berdasarkan  fakta,  dokumen,  keterangan  dan  kesaksian  dari berbagai pihak menemukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau ‘ Gross Violation Of Human Rights ’ yang menjadi tanggung  jawab  negara  ( State  Responsibilities ),  namun  dapat  dipastikan,  seluruh pelanggaran berat Hak Asasi Manusia itu dapat  digolongkan ke dalam Universal Jurisdiction, yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan  pemindahan  paksa  serta  lain-lain  tindakan  tidak  manusiawi  terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup ( the right to life ), hak atas  integritas  jasmani  ( the  right  to  personal  integrity ),  hak  akan  kebebasan  ( the right  to  liberty )  hak  akan  kebebasan  bergerak  dan  bermukim  ( the  right  of movement and to residance ), serta hak milik ( the right to property ). 7
Permasalahan  sebagaimana  diuraikan  di  atas  mengundang  reaksi  internasional yang  akhirnya  menekan  Pemerintah  Indonesia  untuk  bertanggung  jawab  atas berbagai  perbuatan pelanggaran Hak Asasi  Manusia di  Timor Timur. Kemudian, Pada  bulan  Juni  1998,  Presiden  Habibie  menawarkan  otonomi  terbatas  di  dalam Indonesia kepada Timor Timur. Tujuh bulan kemudian, pada bulan Januari 1999, Presiden Habibie menawarkan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri di bawah supervisi  PBB.  Pemilihan  suara  dilakukan  pada  tanggal  30  Agustus  1999,  dan menghasilkan pilihan kemerdekaan secara penuh. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR  Republik  Indonesia  mengakui  hasil  tersebut,  dan  mencabut  dekrit  Tahun 1976  yang  memasukkan  Timor  Timur  ke  dalam  wilayah  Indonesia,  dan  Pada tanggal 1 November 1999, pasukan-pasukan terakhir TNI meninggalkan wilayah Timor Leste.
Apa  yang  terjadi  di  Timor  Leste  sebelum  pelaksanaan  jajak  pendapat  kini  juga terjadi  di  Tanah  Papua.  Kekerasan  dan  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Tanah Papua  menguat  setelah  pelaksanaan  Penentuan  Pendapat  Rakyat  (Pepera)  atau referendum,  Keputusan  Rakyat  Papua  untuk  mengintergrasikan  diri  tanah  airnya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini justru dijawab dengan berbagai  tindakan kekerasan yang di  mana berujung  pada perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
New  York  Agreement  1962 merupakan  perjanjian  internasional  yang  diprakarsai oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menengahi antara Pemerintah Indonesia  dan  masyarakat  Irian  Jaya,  yang  saat  ini  dikenal  dengan  Papua. Perjanjian New  York  Agreement 1962  mengamanatkan  bahwa  PBB  harus melakukan  transfer  lengkap  secara  administratif  kepada  Pemerintah  Indonesia, Kemudian  Pemerintah  Indonesia  akan  melakukan act  of  free  choice (penentuan pendapat  rakyat)  secara  penuh  terhadap  Irian  Barat.  Pelaksanaan  Penentuan pendapat  rakyat  oleh  Pemerintah  Indonesia  tentu  saja  berdasarkan  saran  dan bantuan  Sekretaris Jenderal  PBB. Kesulitan dalam memilih metode dan prosedur yang  tepat  untuk  pelaksanaan  Pepera  adalah  diakui  oleh  pemerintah  Indonesia. Hal  ini  diakibatkan  karena  berkaitan  dengan  kondisi  manusia,  situasi  geografis dan  sosial,  serta  masalah  kendala  teknis  lain  yang  dipertimbangkan.  Penentuan Pendapat  Rakyat  akhirnya  dilaksanakan  tahun  1969.  Sementara  dalam perkembangannya  hasil  Pepera  menimbulkan  pro  dan  kontra,  dimana  wilayah Papua  sejak  bergabung  dengan  NKRI  menimbulkan  banyak  permasalahan terutama terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia.
7 Ibid ., hlm. 5-7.
Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  1969  berusaha  menggerakkan pembangunan  dengan  meminggirkan  pengalaman  dan  nilai-nilai  social  budaya rakyat  Papua.  Bukti  nyata  pergerakan  pembangunan  di  Papua  adalah  dengan adanya  program  transmigrasi,  namun  bagi  masyarakat  Papua  program  ini  lebih menyentuh  kepada  kepentingan  pemerintah  Indonesia  yang  lebih  mengarah pemindahan penduduk padat  ke daerah yang masih  jarang penduduknya dengan system sentralistik dan top down yang menyebabkan tanah papua menjadi obyek pembangunan dengan kondisi wilayah paling timur dan jauh secara kultural.
Ketidakseimbangan  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  diperkuat  dengan adanya  beberapa  kelompok  masyarakat  yang  tidak  mendukung  hasil  Pepera menyebabkan  muncullah  kelompok-kelompok  masyarakat  Papua  yang  pro  dan kontra  terhadap  pembangunan.  Bagi  mereka  yang  bertentangan  dengan pemerintah  Indonesia  membentuk  gerakan-gerakan  melawan  pemerintah  seperti gerakan  Organisasi  Papua  Merdeka  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  “OPM”.
Peran  dominasi  militer  yang  tinggi  di  Papua  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam tanpa  keseimbangan  umpan  balik  pemerintah  pusat  semakin  memperburuk keadaan  yaitu  ketidakpercayaan  masyarakat  papua  terhadap  pemerintah  pusat. Sehingga pada tahun 1998 masyarakat Papua menuntut demiliterisasi Papua Barat dan diselenggarakannya referendum baru serta peninjauan ulang kesepakatan New York Agreement.
Nilai  dasar  ini  belum  menyentuh  harapan  masyarakat  dikarenakan  masih terjadinya  banyak  pelanggaran  HAM  di  Papua.  Apabila  menginginkan  Papua  ini menjadi  wilayah  yang  aman  pemerintah  harus  memikirkan  bagaimana  seluruh masyarakat  Papua  bisa  hidup  sejahtera,  memiliki  rasa  aman  dan  meminimalisir kesenjangan  antar  daerah/wilayah  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Kesejahteraan  hidup  didambakan  oleh  semua  pihak.  Bila  hidup  sejahtera  dan aman  maka  pergolakan  akan  berkurang.  Peran  dari  militer  masih  diperlukan namun  diminimalkan  fungsinya  hanya  sebagai  peran  mengayomi  masyarakat bukan  menjadi  musuh  atau  penegak  hukum.  Militer  berperan  sebagai  pelindung masyarakat.  Seperti  yang  berlaku  di  Negara  Malaysia.  Polisi  hanya  sebagai pelindung  masyarakat  sipil.  Dengan  bantuan  peraturan  hukum  melalui  Undang- Undang  yang  tegas  tanpa  memihak  maka  Papua  damai  dapat  terwujud. Meminimalisir  kesenjangan  Wilayah  Papua  dengan  Wilayah  lain  di  bagian  barat Indonesia  dengan  menyediakan  sarana  dan  prasarana  transportasi  dengan penentuan  harga  yang  berbeda  dengan  wilayah  lain  di  Indonesia.  Penyeragaman harga transportasi yang tanpa melihat jarak perlu dipikirkan pemerintah jika ingin Papua menjadi tanah damai.
Melalui  Presiden  Gus  Dur  di  tahun  1999  guna  menjawab  aspirasi masyarakat  Papua  ditetapkanlah  Papua  sebagai  Daerah  dengan  status  Otonomi Khusus.  Adapun  nilai-nilai  dasar  yang  dimaksud  dalam  nilai-nilai  Otonomi Khusus Papua adalah:

## Perlindungan terhadap Hak-hak Dasar Penduduk Asli Papua
Perlindungan  ini  dimaksudkan  untuk  memungkinkan  masyarakat Papua  dapat  mengembangkan  kemampuan  diri  yang  dikaruniakan  Tuhan kepadanya  secara  baik  dan  bermartabat,  sehingga  dalam  waktu  secepat-
cepatnya rakyat Papua dapat menjadi warga negara Indonesia dan anggota masyarakat  dunia  yang  modern  dan  sejajar  dengan  bangsa-bangsa  maju manapun  dengan  tidak  meninggalkan  identitas  jati  dirinya.  Perlindungan akan hak-hak dasar tidak dapat dipisahkan dari kewajiban-kewajiban yang melekat  pada  orang-orang  asli  Papua,  bahkan  seluruh  penduduk  Papua, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, warga masyarakat dan warga negara.

## Demokrasi dan Kedewasaan Berdemokrasi
Bermusyawarah  untuk  mencapai  kata  mufakat  merupakan  tradisi kehidupan masyarakat Papua sejak dulu. Sistem kepemimpinan  di hampir semua  suku  di  Papua  adalah  kepemimpinan  kolektif  yang  menunjukan tentang  perlunya  dicapai  konsensus-konsensus  yang  memberikan  manfaat bagi semua pihak. Selain itu, kesempatan untuk mencapai posisi pemimpin terbuka  bagi  setiap  anggota  masyarakat  sepanjang  ia  memenuhi  syarat- syarat  tertentu  terutama  kemampuan  untuk  memberikan  pengayoman kepada anggota mayarakat yang dipimpinnya.
Kebudayaan  demokrasi  orang  Papua  perlu  terus  diberdayakan  dan dilestarikan.  Hal  ini  merupakan  modal  dasar  dan  kekuatan  yang  ampuh untuk  memastikan  bahwa  setiap  keputusan  penting  yang  menyangkut orang  Papua  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  dan  tidak mengurangi, bahkan mampu mengembangkan, harkat hidup orang Papua.

## Penghargaan tehadap Etika dan Moral
Etika dan moral merupakan tuntutan hidup orang Papua sejak dahulu. Etika dan moral ini kemudian diperkaya oleh ajaran-ajaran agama Kristen Protestan,  Katolik,  Islam  dan  agam-agama  lain  yang  dipeluk  oleh  orang Papua  sejak  kurang  lebih  200  tahun  lalu.  Penghargaan  etika  dan  moral inilah yang memungkinkan Tanah Papua hingga saat ini masih jauh lebih aman  dibandingkan  beberapa  daerah  tertentu  di  Indonesia,  walaupun  ada pihak-pihak  yang  terus-menerus  menyebarluaskan  kesan  bahwa  Papua adalah  daerah  yang  rawan  keamanan.  Hubungan  sosial  yang  erat  dan saling  menghormati  antar  sesama  warga  Tanah  Papua  yang  terus dipertahankan bahkan dikembangkan hingga saat ini adalah akibat adanya penghargaan terhadap etika dan moral yang telah ada sejak dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Komnas  Perempuan  Republik  Indonesia, Stop  Sudah!  Kesaksian  Perempuan Papua  Korban  Kekerasan  dan  Pelanggaran  HAM  1963-2009. Hasil Pendokumentasian  Bersama  Kelompok  Kerja  Pendokumentasian  Kekerasan & Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2009-2010.
Komnas  Hak  Asasi  Manusia. Ringkasan  Eksekutif  Laporan  Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur . 31 Januari 2000. Jakarta.