## Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan:No.64/Pid.Sus/2021/PNMdn)
Immanuel Simanjuntak 1 , Mernan Sinaga 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia e-mail: 1 immanuelsimanjuntak77@gmail.com, 2 mernanpalti7@gmail.com

## Abstract
Being harassed by a human being is a cursed act that one human should not do to another human  being,  and  this  is  not  something  that  has  happened  for  the  first  time  in  this Republic.  Especially  if  the  abuse  happened  to  a  child,  which  incidentally  is  a  blessing given by the almighty to his parents and the next generation for his nation. The state has guaranteed  the  protection  of  a  safe  life  for  children  through  its  statutory  regulations, which  are  located  in  the  1945  Constitution  and  the  latest  Child  Protection  Law  which became  an  amendment  to  Law  No.  23  of  2002.  Furthermore,  the  Child  Protection  Law has also regulated the rights that children will get as victims of sexual crimes. This is the feeling  of  the  concept  of  Restorative  Justice  which  is  a  new  concept  in  Indonesian criminal  law.  If  it  is  related  to  decision  No.64/PidSus/2021/PN.Mdn  that  the  defendant had  sexual  relations  with  the  victim  without  coercion  and  violence,  but  only  with seduction  and  the  victim  happened  to  be  the  defendant's  lover.  However,  the  law  in Indonesia still says it is a forbidden act because the victim is still a minor, and the victim's parents  do  not  accept  the  incident,  and  report  the  incident  to  the  police,  until  the defendant  has  now  received  a  court  decision  for  his  behavior  which  was  proven  to  be legally proven. legally and convincingly guilty of committing a crime.
Keyword : Juridical review; sexual harassment; Children.

## Abstrak
Dilecehkan  seorang  manusia  adalah  suatu  tindakan  terkutuk  yang  tak  patut  dilakukan seorang manusia kepada manusia lainnya, dan ini tidak sesuatu yang pertama kali terjadi di  Republik  ini.  Apalagi  jika  pelecehan  itu  terjadi  pada  seorang  anak,  yang  notabene adalah berkat yang diberikan mahakuasa kepada orang tua nya dan generasi penerus bagi bangsa  nya.  Negara  telah  menjamin  perlindungan  kehidupan  yang  aman  terhadap  anak melalui  peraturan  perundang-undangannya,  yaitu  terletak  pada  Undang-Undang  Dasar 1945 dan UU tentang Perlindungan anak terbaru yang menjadi perubahan pada UU No 23 Tahun 2002. Selanjutnya UU Perlindungan anak juga telah mengatur mengenai hak-hak yang akan didapatkan anak sebagai korban kejahatan seksual. Hal tersebut adalah perasan dari  konsep  Restorative  of  Justice  yang  merupakan  konsep  baru  dalam  hukum  pidana Indonesia.  Jika  dikaitkan  dengan  putusan  No.64/PidSus/2021/PN.Mdn  bahwa  terdakwa melakukan  hubungan  seksual  dengan  korban  tanpa  dengan  paksaan  dan  kekerasan, namun hanya dengan rayuan dan korban kebetulan kekasih terdakwa.
Kata kunci : Tinjauan Yuridis; Pelecehan seksual; Anak.
2

## 1. PENDAHULUAN
Dilecehkan seorang manusia adalah suatu tindakan terkutuk yang tak patut  dilakukan  seorang  manusia  kepada  manusia  lainnya,  dan  ini  tidak sesuatu yang pertama kali terjadi di Republik ini. Apalagi jika pelecehan itu terjadi  pada  seorang  anak,  yang  notabene  adalah  berkat  yang  diberikan mahakuasa  kepada  orang  tua  nya  dan  generasi  penerus  bagi  bangsa  nya. Negara  telah  menjamin  perlindungan  kehidupan  yang  aman  terhadap  anak melalui  peraturan  perundang-undangannya,  yaitu  terletak  pada  Undang- Undang Dasar 1945 dan UU tentang Perlindungan anak terbaru yang menjadi perubahan  pada  UU  No  23  Tahun  2002.  Dalam  UU  tersebut  dijelaskan mengenai  jaminan  perlindungan  terhadap  anak  yang  menyebutkan  bahwa setiap  anak  diharuskan  dilindungi  dari  segala  hal  yang  berbau  kejahatan terhadap  fisik  dan  mental  dalam  ruang  lingkup  akademika  nya.  Selanjutnya dijelaskan juga Subjek yang diwajibkan memberikan perlindungan itu adalah pengajar, Aparatur sipil negara, dan juga rakyat. Isu kejahatan terhadap anak ini adalah isu yang sangat hangat dan selalu mendapat perhatian publik. 1
Diharapkan  melalui  lahirnya  regulasi  megenai  kejahatan  seksual terhadap  ini  dapat  menjadi  landasan  bagi  penegak  hukum  dalam  melakukan proses  pemidanaan  terhadap  pelaku  kekeraasan  seksual  terhadap  anak  ini, apalagi  jika  pelaku  kekerasan  seksual  tersebut  adalah  orang  tua  dari  anak tersebut  yang  merupakan  darah  daging  nya  sendiri,  tentu  dalam  hal  ini diperlukan  ketegasan  dalam  pemberian  hukuman  dan  juga  selain  itu  perlu diperhatikan  juga  pemulihan  terhadap  anak  itu  sendiri  baik  dari  fisik  dan mental nya.
Sejarah  membuktikan  bahwa  kejahatan  seksual  terhadap  anak  tidak pernah  tidak  hadri  dan  masuk  dalam  pemberitaan  di  media  massa,  baik  itu televisi,  koran,  dan  sosial  media,  pasti  ada  saja  kasus-kasus  kejahatan terhadap  anak  yang  kita  dengar,  dan  hal  ini  sunggug  memilukkan  hati  kita sebagai  bangsa,  karena  ada  beberapa  calon  generasi  penerus  bangsa  yang terlalu dini dirusak mentalnya oleh manusia yang tidak berakhlak  atau yang dikenal  dengan  istilah  “Pedofil”.  Pelaku  kejahatan  terhadap  anak  semakin lama  semakin  banyak  berkeliaran  di  masyarakat,  pelaku  nya  datang  dari beragam  jenis  kelompok  umur,  mulai  dari  yang  muda  sampai  tua  pun  juga ada.
Fenomena  kejahatan  terhadap  anak  di  Indonesia  ternyata  telah mendapat perhatian dunia, ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh  UNICEF,  yang  merupakan  lembaga  dunia  yang  memiliki  tugas
1 Nurul Novita Sari, Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Covid 19, Tuban, 2021, Journal Of Childhood Education.
3
memerhatikkan  perlindungan  terhadap  anak  di  dunia,  termasuk  Indonesia. Hasil survey nya meyebutkan bahwa kejahatan terhadap anak yang terjadi di Indonesia  terjadi  secara  masif  dalam  10  tahun  terakhir,  hampir  40%  dari jumlah  anak  di  Indonesia  telah  mengadukan  kejahatan  terhadap  fisik,  lebih dari  20%  mengadukan  pernah  mengalami  kejahatan  terhadap  fisik  melalui orang  tua  kandung  nya  sendiri  dan  pengasuhnya  di  rumah,  dan  sisanya pernah  mengadukan  mendapat  perlakuan  diskriminasi  di  lingkungan pendidikannya. 2
Lembaga di Indonesia juga melakukan pendataan terhadap fenomena kejahatan  terhadap  anak  ini.  KPPPA  menyebutkan  bahwa  telah  jadi pertambahan  kasus  kejahatan  terhadap  anak  di  Indonesia  dalam  beberapa tahun  terakhir.  Selanjutnya  KPAI  juga  menyebutkan  hal  yang  sama,  bahwa memang  ada  peningkatan  jumlah  kasus  kejahatan  terhadap  anak  beberapa tahun  terakhir.  Dari  tahun  2015-2016  telah  ada  4000-an  kasus  yang  terjadi, lalu  pada  tahun  2019  tercatat  telah  ada  5000-an  kasus  terhadap  anak  dan beberapa  di  antaranya  terjadi  di  sekolah.  Selanjutnya  KPPPA  juga  mencatat pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap anak mencapai angka 5000-an. 3
Dari  beberapa  hal  yang  disebutkan  di  atas,  maka  peneliti  berminat dalam melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut UU No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan No.64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  metode  yuridis  normatif  yakni dengan  menganalisis  permasalahan  melalui  asas-asas  hukum  yang menitikberatkan pada aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Metode  yuris  normatif  adalah  metode  dengan  melakukan  analisis  terhadap permasalahan yang ada lalu menggunakan pisau cukur asas-asas hukum yang berdasarkan  pada  Undang-Undang  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan juga etika dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Hukum  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur
Proses  pemidanaan  tidak  hanya  terletak  pada  pembuktian  delik peristiwanya  saja,  apakah  dia  memang  melaksanakan  tindak  pidana
2 Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3 Kementrian PPPA, RI, 2020.
4
tersebut atau tidak. Meskipun secara eksplisit telah ditemukan delik pidana nya namun pada prinsip nya itu tidak cukup untuk mempidanakan terduga tersebut, ada hal lain yang harus dipenuhi yaitu dalam hal Subjective Guilt nya,  artinya  subjek  yang  melakukan  tindak  pidana  itu  wajib  dapat mempertanggungjawabkan  perilakunya.  Ada  sebuah  adagium  dalam hukum yang memberi penjelasan mengenai proses pemidanaan atau proses pengungkapan  perbuatan  tindak  pidana,  yaitu  “ actus  reus  mens  rea”, 4 yang mengartikan bahwa suatu tindak pidana pasti didasari dengan sebuah kesalahan  atau  kata  lainnya  suatu  tindak  pidana  sudah  pasti  melawan hukum.  Adagium  atau  asas  tersebut  adalah  landasan  yang  dipakai  dalam proses pemidanaan, yang di literatur perundang-undangan tidak dapat kita jumpai.  Proses  pemidanaan  bertitik  tumpu  pada  subjek  yang melakukannya.  Ruang  lingkup  hukum  pidana  Indonesia  membagi klasifikasi  antara  pebuatan  dan  subjek  yang  membuat,  karena  dalam hukum  pidana  biarpun  seseorang  melakukan  suatu  tindak  pidana,  orang tersebut  belum pasti layak untuk  dijadikan tersangka atau layak dipidana, tergantung  apakah  perbuata  pidana  yang  dilakukan  orang  tersebut  layak dipertanggungjawabkan  olehnya  atau  tidak.  Karena  dalam  prinsipnya unsur yang paling vital dari proses dari pertanggungjawaban pidana yaitu kesalaha, selanjutnya unsur yang pang pertama dari sebuah kesalahan yaitu kelayakan  dalam  mempertanggungjawabkan  kesalahan  tersebut  atau toerekeningsvatbaarheid . 5 Salah  seorang  kriminologi  Van  Hamel  pernah memberikan  pandangan  tentang  sebuah  pertanggungjawaban  yang dirangkum dalam beberapa poin sebagai berikut:
1. Layak  untuk  mengerti  dengan  nyata  akan  dari  dampak perlakuannya;
2. Dapat  mengerti  kalau  perlakuan  yang  diperbuatnya  adalah melawan hukum dan mengganggu situasi di masyarakat;
3. Dapat dalam memutuskan keinginan perlakuan.
Beberapa poin  yang disampaikan Van Homel  di  atas adalah suatu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  ada  saja  satu  poin  yang  tidak qualified  makan  seseorang  tersebut  tidak  layak  dipertanggungjawabkan. Jika  kita  membaca  Kitab  pidana,  dapat  kita  simpulkan  bahwasanya  kitab pidana kita merumuskan pertanggungjawaban pidana dari sundut pandang yang negatif, yaitu kiblat bertumpu pada perlakuan pidana yang dilakukan seorang pelaku pidana dan individu tersebut mampu
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 1983).
5 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta (Cahaya Atma Pustaka 2014)
5
mempertanggungjawabkan  perilaku  nya  jika  memenuhii  syarat-syarat yang tertulis dalam UU.
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap anak, yaitu UU No 35 tahun  2014  mengenai  perlindungan  anak,  artinya  bukan  hanya  terletak dalam  Kitab  Pidana  Umum  saja.  Dalam  UU  Perlindungan  anak  tersebut diatur mengenai sanksi pidana yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana,  yaitu  tertulis  paling  sedikit  5  tahun  penjara  dan  paling  lama  15 tahun penjara ditambah dendan uang milyaran rupiah. Sanksi tersebut jauh lebih  kejam  jika  kita  dibandingkan  dengan  yang  terletak  dalam  Kitab pidana Umum yang hanya menerapkan sanksi pidana paling lama 9 tahun. Mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku diatur secara konkrit pada pasal 76 C UU Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa:
i. Barangsiapa yang dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anak atau melakukan pembiaran terhadap itu dikenakan hukuman penjara paling lam 3 tahun 6 bulan).
ii. Barang  siapa  yang  melakukan  kekerasan  kepada  anak  dan mengakibatkan luka berat maka akan dikenakan hukuman penjara 5 tahun paling lama dan denda ratusan juta rupiah.
iii. Barangsiapa  yang  melakukan  kekerasan  terhadap  anak  dan mengakibatkan  maut  terhadap  anak  tersebut,  maka  pelaku  tersebut akan dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda milyaran rupiah.
Selanjutnya  pada  pasal  80  tetap  pada  UU  perlindungan  anak  juga mengaur  tentang  kejahatan  terhadap  anak  yang  datang  dari  keluarga sendiri, yaitu akan ditambah hukuman penjara nya sebanyak sepertiga(1/3) kalau  yang  melakukan  kejahatan  tersebut  adalah  orang  tua  nya  sendiri. Negara  melalui  UU  Perlindungan  Anak  juga  menjelasakan  peran  dan tanggung jawab nya dalam memberi jaminan perlindungan terhadap anak, hal  itu  dituliskan  pada  Pasal  21  -  Pasal  25,  mengenai  peran  dan tanggungjawab  negara.  Dalam  Kitab  pidana  umum,  UU  No  23  Tahun 2002, lalu UU No 35 tahun 2014 telah diatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dan dalam ketiga regukasi tersebut sama- sama  mempunyai  spirit  untuk  memberikan  hukuman  yang  seberat- bertanya kepada pelaku dengan tujuan agar kedepannya pelaku dapat tobat
6
dan  masyarakat  dapat  melihat  dan  takut  jika  ada  memiliki  keinginan melakukan perbuiatan tersebut. 6
Selanjutnya  terhadap  terpidana  kejahatan  seksual  terhadap  anak akan  juga  diberikan  sanksi  sosial  karena  profil  pirbadi  dari  pelaku  akan dipublikasikan  ke  publik,  dan  juga  ada  juga  opsi  untuk  menerapkan hukuman  kebiri  dan  pendeteksi  kegiatan  elektronik  terhadap  pelau kejahatan seksual terhadap anak ini tergantung pada pertimbangan hakim, namun  sifatnya  ini  ialah  pidana  tambahan,  dan  hal  tersebut  dapat dieksekusi setelah pelaku merasakan suhu penjara dahulu lalu paling lama 2  tahun,  sejak  putusan  diucapkan  oleh  hakim.  Dalam  eksekusi  pidana tambahan  tersebut  akan  dikorelasikan  kepada  beberapa  kementerian  yang terkait,  dan  juga  dalam  pidana  tambahan  ini  sengaja  diterapkan  semata- mata  hanya  karena  ingin  memunculkan  efek  jera  terhadap  pelaku  dan ketakutan  terhadap  masyarakat  luar  yang  melihatnya  dan  ini  merupakan bisa menjadi salah satu cara pencegahan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Upaya  Hukum  Sebagai  Perlindungan  Dan  Pemulihan  Terhadap  Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut UU No 35 Tahun 2014
Pelecehan  seksual  terhadap  anak  tidak  boleh  hanya  fokus  kepada pelakunya  saja  ,  namun  juga  harus  memikirkan  dampak  yang  dialami  sang anak  yang  pada  kejadian  tersebut  sebagai  korban.  Selanjutnya  negara  juga harus  memikirkan  konsep  perlindungan  yang  tepat  kepada  anak  dari  segala kejahatan seksual yang ada. Setiap anak memiliki hak asasi yang dinamakan hak  asasi  anak.  Negara  melalui  Undang-Undang  dasarnya  sebenarnya  telah menjamin  hak  hidup  setiap  warga  nya  termasuk  anak,  setiap  anak  dijamin keberlangsungan  hidupnya  serta  pertumbuhannya  menjadi  dewasa  dan  juga tidak  boleh  dilakukan  diskriminasi  dan  kekerasan  terhadapnya.  UU  HAM juga memberi defenisi terhadap kata perlindungan hukum, yaitu semua usaha yang diperbuat dengan sungguh-sungguh oleh setiap individu maupun negara dengan keinginan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban sosial.
Salah  seorang  guru  besar  ilmu  hukum  Indonesia,  Brada  Nawawi pernah  memberikan  pemahaman  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap korban, yaitu :
1. Negara  harus  seberusaha  mungkin  melindungi  warga  nya  agar  tidak menjadi korban tindak pidana, sebegai manifestasi HA;
6 Dody  Suryandi  1)  Nike  Hutabarat  2)  dan  Hartono  Pamungkas  3), Penerapan  Sanksi  Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak,  Universitas  Darma  Agung, Medan,2020.
7
2. Negara  harus  hadir  di  tengah  korban-korban  tindak  pidana  dengan memberikan  bantuan  sebagai  upaya  pemulihan  kondis  atas  derita  dan kerugian yang telah dialami korban 7 .
Telah  banyak  mengenai  pandangan  terhadap  konsep  perlindungan hukum  yang  ada  di  Indonesia,  tinggal  permasalahan  nya  saat  ini  yaitu manifestasi  dari  konsep  tersebut  yang  sampai  saat  ini  belum  terjadi  secara terstruktur  dan  masif.  Karena  jika  konsep  perlindungan  hukum  tersebut betul-betul  dapat  dimanifestasikan  maka  akan  diyakini  tindakan-tindakan kejahatan  pasti  akan  berkurang  dengan  sendiri  nya  dan  masyarakat  juga pasti akan senang dengan hal itu.
Anak merupakan warga negara juga dengan demikian hak asasi anak tidak  ada  bedanya  dengan  hak  asasi  manusia  pada  umumnya,  yaitu  hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapatkan kekerasan , hak untuk sejahtera, hak  untuk  beribadah,  hak  untuk  tidak  mendapatkan  diskriminasi,  dan  hak- hak  lain  yang  berkorelasi  dengan  kehidupan  sebagaimana  mestinya.  Yang membedakan  nya  adalah  tingkat  resiko  nya  saja,  karena  anak  pasti  akan lebih  rentan  mendapatkan  kekerasan  dan  tidak  melawan,  mengingat  fisik yang dimiliki tiap anak yang kalah dengan orang dewasa pada umumnya.
Negara  sebenarnya  juga  telah  mengatur  mengenai  perlindungan terhadap  korban  dan  defenisi  terhadap  korban  itu  sendiri,  yaitu  melalui dengan  keluarnya  nya  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Dalam  UU tersebut dijelaskan bahwa korban pada dasarnya merupakan seseorang yang menerima  kekerasan  fisik  ,  mental,  dan  juga  kerugian  secara  materil  yang disebabkan dari perbuatan pidana dari oknum. Mengenai penjelasan defenisi dari  korban  yang  dijelaskan  UU  Perlindungan  saksi  dan  korban  dikatakan bahwa  korban  adakah  seseorang  yang  telah  dirugikan,  meskipun  demikian malah banyak korban justruu makin rugi ketika kasus nya dibawa ke dalam proses  peradilan,  banyak  korban  yang  kecewa  terhadap  potret  praktik hukum  di  Indonesia  yang  hari  ini  masih  sangat  tinggi  Korupsi,  Kolusi, Nepotisme  (KKN)  dan  juga  hari  ini  praktik  hukum  pidana  di  Indonesia masih terlalu fokus terhadap hak-hak tersangka dibanding perlindungan hak- hak  korban. 8 Persoalan  kejahatan  terhadap  ini  adalah  bukan  masalah  yang sepele,  korban  nya  adalah  anak,  yang  notabene  adalah  generasi  penerus bangsa,  yang  otomatis  jika  ada  stau  anak  yang  menjadi  korban  pelecehan seksual makan 1 calon pemimpinan bangsa akan hilang, dan tentu masalah ini harus dipikirkan secara serius. Salah seorang pemerhati anak Arif Gosita
7 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum – Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Baikti, 2001).
8 Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual , Fakultas Hukum UII, 1995, Yogyakarta
8
memberikan  pandangan  mengenai  perlindungan  terhadap  anak  sebagai korban kejahatan, yaitu:
a. Adanya  sebuah  hasrat  dalam  memajukan  keadilan  terhadap  anak  dan memajukan tingkat sejahtera pada anak.
b. Adanya  sebuah  konstruksi  hukum  yang  baik  dengan  tujuan  support terhadap  sistem  pelayanan  terhadap  anak  sebagai  korban  kejahatan seksual.
c. Adanya  sebuah  infrastruktur  yang  baik  berupa  sarana  dan  prasarana pelayang  yang  baik  dalam  meningkatkan  sistem  pelayanan  terhadap anak sebagai korban. 9
Dengan    demikian    adalah  sebuah  tugas  bagi  generasi  sebelumnya dalam  hal  meletakkan  fondasi  dalam  hal  kesejahteraan  dan  perlindungan anak sebagai  korban kejahatan seksual.  Pada terori nya suatu  perlindungan hukum  kepada  anak  diartikan  sebagai  penjaminan  atas  terselenggaranya dengan  baik  pelaksanaan  hak  yang  dilakukan  oleh  anak,  namun  pada kenyataan  nya  pelaksanaan  masih  juah  dari  kata  baik.  Selanjutnya  UU Perlindungan  anak  juga  telah  mengatur  mengenai  hak-hak  yang  akan didapatkan anak sebagai korban kejahatan seksual, yaitu :
1. Hak untuk mendapatkan masa pemulihan berupa Rehabilitasi.
2. Hak untuk menyembunyikan identitas diri dari media.
3. Hak  untuk  mendapatkan  keamanan  dalam  posisi  sebagai  saksi  korban dan saksi ahli.
4. Hak  untuk  dapat  mengikuti  dan  menerima  informasi  mengenai  kasuk yang sedang diproses. 10
Jika  kita  lihat  dari  poin-poin  yang  terdapat  dalam  UU  tersebut bahwasanya telah  ada perbaikan dalam  upaya perlindngan hukum  terhadap anak  sebagai  korban  kejahatan,  dan  poin-poin  yang  tertulis  tersebut  adalah perasan  dari  konsep  Restorative  of  Justice  yang  merupakan  konsep  baru dalam  hukum  pidan  Indonesia.  Selanjutnya  guna  menjamin  pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kejahatan  seksua tersebut  terlaksana  dengan  baik  maka  aparat  penegak  hukum  yang berwenang  diharuskan  melaksanakan  komunikasi  dengan  instansi-instansi lainnya  yang  terkait  dengan  hal  tersebut,  diantaranya  adalah  LPSK,  KPAI, KPPPA, serta organisasi lainnya 11 .
9 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Akademika Pressindo, 1996, Jakarta
10 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , Graha Ilmu Bandung, 2010
11 Putu Eva Ditayani Antari, PEMENUHAN HAK ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE PADA MASYARAKAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KARANGASEM, BALI, Jurnal HAM Volume 12 No 1 Tahun  2021, Hal 87
9
3. Analisis  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Pelecehan  Seksual Pada Putusan  No.64/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn
Tidak  pengertian  secara  konkrit  mengenai  anak  dalam  literasi peraturan  di  Indonesia.  Yang  ada  adalah  toolak  ukur  umur  seseorang apakah  sudah  dewasa  atau  belum,  itu  juga  tergantung  ruang  lingkup hukumnya berbeda-beda, kalau ruang lingkup hukum pidana anak itu ialah seseorang  yang  belum  mencapai  18  tahun  bagi  laku-laki  dan  belum mencapai  16  tahun  bagi  perempuan.  Seorang  anak  merupakan  manusia mungil yang mempunyai fisik yang lemah dibanding orang dewasa, hal itu membuat  banyak  orang  dewasa  sesuka  nya  saja  dalam  melakukan kekerasan terhadap  anak, hal  yang terbalik , yang seharusnya setiap  anak membutuhkan  kasih  sayang  dan  perlindngan  dari  orang  dewasa  atau bahkan  orang  tua  nya  sendiri.  POLRI  mencatat  kekerasan  terhadap  anak kebanyakan  justru  datang  dari  lingkungan  terdekatnya  seperti  orang  tua nya sendiri baik itu kandung atau tiri. Selanjutnya KPAI mencatat bahwa hampir seluruh kasus kejahatan terhadap anak yang dilaporkan kepadanya dilakukan  oleh  orang  tua  sang  anak  itu  sendiri. 12 Hal  ini  tentu  sangat memilukan dan harus menjadi pembahasan yang serius bagi negara dalam mencari  solusi  pencegahan  terhadap  permasalahan  tersebut,  karena  dari data-data  yang  dilaprokan  ke  lembaga  terkait  itu  belum  menjamin  bahwa tidak  ada  lagi  kekerasan  yang  terjadi  di  luar  sana  yang  belum  ketahuan kejahatannya.  Komnas  Perempuan  juga  mengeluarkan  data  yang menyebutkan  bahwa  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  perempuan kebanyakan  berasal  dari  pacarnya  sendiri,  diikuti  peringkat  kedua  oleh ayahnya  sendiri,  dan  peringkat  selanjutnya  adalah  paman  nya  sendiri. Dalam  hal  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pacar  tentu  adalah  hal yang  sangat  banyak  terjadi  akhir-akhir  ini  dan  rentan,  karena  kelompok usia  dalam  hal  ini  adalah  remaja,  yang  masih  memiliki  kelabilan  dalam bertindak.  Tentu  harus  ada  peran  yang  lebih  lagi  dari  orang  tua  dalam mengawasi  pergaulan  anak  perempuannya.  Sedangkan  kekerasan  yang berasal  dari  ayah  kandung  atau  paman  kandung  adalah  kejahatan  Incest, yaitu  kejahatan  yang  berasal  dari  lingkungan  keluarga  yang  pelakunya adalah  keluarga  nya  sendiri.  Korban  adalah  pihak  yang  paling  dihukum dalam  kasus  pelecehan  seksual,  kalau  tersangka  hanya  mendapatkan hukuman  penjara  saja,  namun  korban  telah  mengalami  gangguan  mental,
12 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “UPDATE DATA INFOGRAFIS KPAI – PER 31-08- 2020,” last modified 2020, accessed March 8, 2021,
https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/updat e-data-infografis-kpai-per-31-08-2020.
10
dan  fisik  serta  sanksi  sosial  bagi  masyarakat  yang  mengetahuinya,  oleh karena  itu  maka  penting  adanya  pemulihan  bagi  para  korban  pelecehaan seksual 13 .
Bahwa  jika  dikaitkan  dengan  kronologis  peristiwa  pidana  pada Putusan  No.64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn  dengan  terpidana  bernama  Richard Ichal  dan  korban  yang  masih    di  bawah  umur.  Menariknya  dalam kronologis  peristiwa  ini  terdakwa  dan  korban  status  hubungan  mereka adalah  berpacaran,  dan  menurut  keterangan  korban  yang  tertera  dalam Putusan  bahwa  korban  mau  melakukan  hubungan  seksual  itu  karena dirayu  terdakwa  sehingga  korban  terpaksa  mau  melakukan  hubungan seksual itu karena cinta dan tidak mau kehilangan terdakwa. Namun orang tua korban tidak terima dengan peristiwa itu karena korban saat ini masih duduk di bangku sekolah. Sebenarnya jika kita lihat kronologis peristiwa, bahwa  terdakwa  melakukan  hubungan  seksual  dengan  korban  tanpa dengan  paksaan  dan  kekerasan,  namun  hanya  dengan  rayuan  dan  korban pun  hanyut  dalam  rayuan  korban  karena  korban  juga  cinta  dengan terdakwa. Namun hukum di Indonesia tetap mengatakan hal itu merupakan perbuatan terlarang karena korban masih berada di bawah umur, dan orang tua  korban  tidak  terima  dengan  peristiwa  tersebut,  dan  melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian , hingga terdakwa saat ini sudah menerima  putusan  pengadilan  atas  perilakunya  yang  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk  anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan terdakwa dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
1. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  Undang- Undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap anak, yaitu UU No 35 tahun  2014  mengenai  perlindungan  anak,  artinya  bukan  hanya  terletak dalam Kitab Pidana Umum  saja. Dalam UU Perlindungan anak tersebut diatur  mengenai  sanksi  pidana  yang  akan  diterapkan  kepada  pelaku tindak  pidana,  yaitu  tertulis  paling  sedikit  5  tahun  penjara  dan  paling lama  15  tahun  penjara  ditambah  dendan  uang  milyaran  rupiah.  Sanksi tersebut  jauh  lebih  kejam  jika  kita  dibandingkan  dengan  yang  terletak
13 Tursilarini, Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan , Jurnal PKS, 2016.
11
dalam Kitab pidana Umum yang hanya menerapkan sanksi pidana paling lama 9 tahun.
2. UU  Perlindungan  saksi  dan  korban  dikatakan  bahwa  korban  adakah seseorang  yang  telah  dirugikan,  meskipun  demikian  malah  banyak korban  justruu  makin  rugi  ketika  kasus  nya  dibawa  ke  dalam  proses peradilan, banyak korban yang kecewa terhadap potret praktik hukum di Indonesia yang hari ini  masih sangat  tinggi  Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan juga hari ini praktik hukum pidana di Indonesia masih terlalu fokus  terhadap  hak-hak  tersangka  dibanding  perlindungan  hak-hak korban.
3. Sebenarnya  jika  kita  lihat  kronologis  peristiwa,  bahwa  terdakwa melakukan
hubungan  seksual  dengan  korban  tanpa  dengan  paksaan  dan  kekerasan, namun  hanya  dengan  rayuan  dan  korban  pun  hanyut  dalam  rayuan korban  karena  korban  juga  cinta  dengan  terdakwa.  Namun  hukum  di Indonesia  tetap  mengatakan  hal  itu  merupakan  perbuatan  terlarang karena korban masih berada di bawah umur, dan orang tua korban tidak terima  dengan  peristiwa  tersebut,  dan  melaporkan  peristiwa  tersebut kepada  pihak  kepolisian  ,  hingga  terdakwa  saat  ini  sudah  menerima putusan  pengadilan  atas  perilakunya  yang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan terdakwa dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara.

## Saran
1. Kedepannya  para  pembuat  Undang-Undang  yang  saat  ini  sedang  duduk di  rumah  terhormat  bagi  rakyat  yaitu  DPR  (Dewan  Perwakilan  rakyat) dapat  merumuskan  suatu  Undang-Undang  tentang  kejahatan  terhadap anak  yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai  sanksi  yang  konkret  dan tegas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap anak.
2. Telah banyak mengenai pandangan terhadap konsep perlindungan hukum yang  ada  di  Indonesia,  tinggal  permasalahan  nya  saat  ini  yaitu manifestasi  dari  konsep  tersebut  yang  sampai  saat  ini  belum  terjadi secara  terstruktur  dan  masif.  Karena  jika  konsep  perlindungan  hukum tersebut betul-betul dapat dimanifestasikan maka akan diyakini tindakan- tindakan  kejahatan  pasti  akan  berkurang  dengan  sendiri  nya  dan masyarakat juga pasti akan senang dengan hal itu.
3. Dalam  hal Putusan  Nomor  64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn penulis  tidak ingin  memberikan  saran  terhadap  hakim  yang  memutus  perkara  dalam
12
hal ini, karena menurut penulis hakim sudah memutuskan seadil-adilnya dalam perkara ini, penulis ingin memberikan saran kepada seluruh hakim yang ada di Indonesia agar dalam memutus perkara dapat berpikir secara objektif dan rasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arif Gosita. 1996. Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo.
Barda  Nawawi  Arief.  2001. Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Baikti.
Eddy  O.S.  Hiariej.  2014 Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka.
Moeljatno. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Medan: Rineka Cipta.
Rena  Yulia.  2010. Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan , Bandung: Graha Ilmu.
Suparman Marzuki. 1995. Pelecehan Seksual . Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

## Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  27  Tahun  2004  tentang  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2020.
Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## Jurnal
Dody Suryandi, Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas, 2020, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Medan, Universitas Darma Agung, 8.
Nurul Novita Sari, 2021, Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Kekerasan Terhadap  Anak  Pada  Masa  Covid  19 . Journal  Of  Childhood  Education, Tuban, 1-12.
Putu  Eva  Ditayani  Antari,  2021,  Pemenuhan  Hak  Anak  Yang  Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali , Jurnal HAM Volume 12 No.1 Tahun, 87.
13
Tursilarini, 2016, Inses: Kekerasan Seksual Dalam Rumahtangga Terhadap Anak Perempuan, Jurnal PKS, 12-20.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  2020,  Update  Data  Infografis  KPAI-Per 31-08-2020, https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data- infografis-kpai-per-31-08-2020 , diakses tanggal Maret 2021.