Implemetasi Kebijakan Program bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pos Bantuan Hukum YLBHK-DKI Kota Tanjungpinang
Pratiwi Reka Saputri 1 *, Cica Afrita Sari 2 , Selpi Putri Rezeki 3
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia 1,2,3
Email: ppratiwirekasaputri@gmail.com 1 , afritasariicha@gmail.com 2 ,
selpiputri0910@gmaiil.com 3 Artikel info

## Artikel history
Diterima  : 01-09-2022 Direvisi   : 10-09-2022 Disetujui   : 20-09-2022
Kata Kunci: kebijakan program; hukum bagi masyarakat; hukum YLBHK- DKI.
Keywords: program policies; law for society; YLBHK-DKI law.

## Abstrak
Bantuan  hukum  sangat  dibutuhkan  bagi  masyarakat  Kota  Tanjung  Pinang karena  meningkatnya  permasalahan-permasalahan  hukum  yang  terjadi dilingkungan  masyarakat  tidak  mampu  maupun  buta  hukum  dalam mendapatkan  pendampingan  hukum  oleh  jasa  pemberian  bantuan  hukum secara Cuma-Cuma. Dalam usaha untuk mewujudkan nilai-nilai pancasila dan untuk  mewujudkan  keadilan  bagi  masyarakat  tidak  mampu  untuk mendapatkan  kesamaan  kedudukan  dihadapan  hukum,  berdasarkan  hal tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yaitu  “ Implementasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Hukum  bagi  Masyarakat  Tidak Mampu  Di  Pos  Bantuan  Hukum  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Kota Tanjungpinang”. Metode Penelitian yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  yuridis  empiris.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yaitu  observasi  dan  wawancara dengan  pihak  bantuan  hukum  YLBHK  DKI  dan  data  sekunder  yaitu  bahan hukum  primer  mulai  dari  UUD  1945,  Undang  Undang  No.16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum, bahan  hukum sekunder berupa jurnal, penelitian- penelitain terdahulu serta buku referensi yang  relevan. Jika merujuk kepada implementasi hukum yang dilakukan ylbhk dki bagi masyarakat tidak mampu maka  Organisasi  Bantuan  Hukum  ataupun  Lembaga  Bantuan  Masyarakat (LBH)  adalah  perwujudan  dari  suatu  asas  penting  yang  dianut  oleh  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas dan tanggung jawab dari  Pos  Bantuan  Hukum  di  YLBHK-DKI  Cab  KEPRI  yang  berada dilingkungan  Pengadilan  Negri  Tanjung  Pinang  diantaranya  adalah memberikan informasi bagi setiap masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai  bantuan  hukum  dan  membantu  setiap  masyarakat  yang membutuhkan  bantuan  hukum  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan hukum yang dihadapinya.

## Abstract
Legal assistance is needed for the people of Tanjung Pinang City because of the increasing legal problems that occur in the environment of the poor and legally blind in obtaining legal assistance by providing legal assistance for free. In an effort to realize the values of Pancasila and to realize justice for the unable to get a common position before the law, based on this, the author is interested in conducting research, namely "Implementation of the Legal Aid Program Policy for The Underprivileged Community at the Legal Aid Post of the  Indonesian  Justice  Ambassador  Legal  Aid  Foundation  (YLBHK-DKI) Tanjungpinang City". The Research Method used by the author is empirical juridical. The data used in this study are primary data, namely observations and interviews with legal aid parties YLBHK DKI and secondary data, namely primary  legal  materials  starting  from  the  1945  Constitution,  Law  No.16  of 2011 concerning Legal Aid, secondary legal materials in the form of journals, previous  researches  and  relevant  reference  books.  If  referring  to  the implementation of the law carried out by ylbhk dki for the poor, the Legal Aid
Organization or Community Assistance Institution (LBH) is the embodiment of an important principle adopted by the Criminal Procedure Code (KUHAP). The  duties  and  responsibilities  of  the  Legal  Aid  Post  at  YLBHK-DKI  Cab KEPRI which is located in the Environment of the Tanjung Pinang State Court include  providing  information  for  every  community  who  needs  information about  legal  assistance  and  helping  every  community  who  needs  legal assistance to be able to solve the legal problems they face.
Koresponden author: Pratiwi Reka Saputri Email: ppratiwirekasaputri@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Penegakan hukum secara merata dan adil mutlak harus dilakukan di Indonesia sebagai negara hukum dalam upaya untuk menyetarakan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan terciptanya keadilan dalam masyarakat ( Hasibuan et al., 2019). Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan kembali ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Merujuk  penjelasan  oleh  ( Rahmi ,  2018)  bahwa  beberapa  poin  yang  menunjukkan  Indonesia merupakan  negara  hukum  yaitu  berlandaskan  pada  pancasila,  kedaulatan  ditangan  rakyat, menjalankan  pemerintahan  berdasarkan  konstitusi,  persamaan  kedudukan  dihadapan  hukum, dan kekuasaan kehakiman yang bebas dari kewenangan manapun.
Penegakan hukum merupakan suatu cara yang diupayakan agar norma-norma hukum secara  nyata  berjalan  dan  berkembang  sesuai  dengan  fungsi  dan  porsinya  sebagai  pedoman berperilaku di  kehidupan bermasyarakat  dan bernegara  ( Umry , 2018). Dilansir dari pendapat ahli  Prof.  Dr.  Soerjono  Soekanto  bahwa  penegakan  hukum  jika  di  tarik  secara  spesifik merupakan kegiatan  yang menyelaraskan antara hubungan nilai-nilai  yang di jabarkan dalam kaidah  yang  baik  dan  suatu  sikap  akhir  untuk  menciptakan  kedamaian  dalam  kehidupan masyarakat ( Soekanto , 2019).
Dari  beberapa  definisi  penegakan  hukum  diatas  dilihat  bahwa  implementasi  norma hukum yang berwujud berbagai peraturan perundang-undangan amat penting bagi kita sebagai negara hukum agar terciptanya supremasi hukum memberikan perilndungan atas kesewenang- wenangan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  ( Girsang  &  Kurniawan ,  2017).  Dalam prinsip  negara  hukum  mempunyai  istilah equality  before  the  law yaitu  adanya  jaminan kesamaan derajat bagi setiap orang dihadapan hukum yang tertuang dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 maka pemerintah mengeluarkan Peratuan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di bawah pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan Ham, dibuatnya  undang-undang  ini    mengupayakan  tidak  ada  lagi  kesenjangan  hukum,  perbedaan ras,  golongan, suku  dan  agama antara masyarakat  miskin  dengan  ekonomi  menengah keatas ( Tanjung , 2017).
Adanya Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham  RI)  merupakan  suatu  kementerian  dalam  Pemerintah Indonesia  yang  membidangi  urusan  hukum  dan  hak  asasi  manusia  ( Erwanto et  al.,  2019). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi manusia  dalam  pemerintahan  untuk  membantu  Presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan negara ( Pardede , 2016).
Dalam suatu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adanya suatu bantuan hukum yang merupakan jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau lembaga yang sifatnya non profit  didirikan khusus  untuk  memberikan pelayanan terbaik  secara  gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bagi  kondisi tidak mampu, buta hukum maupun tidak mampu menyelesaikan sendiri kasus yang dihadapinya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1. Selain itu, hak mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu, buta hukum, atau dengan alasan lainnya juga dinyatakan dalam SEMA tahun 2010 No 10 Pasal 27 yang berbunyi “Seseorang yang berhak mendapatkan jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak- anak serta penyandang disabilitas” ( Suhadi et al., 2018). Sesuai peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dan  Hak  mendapat  bantuan  hukum  secara  gratis  juga  dijelaskan  dalam  SEMA Tahun 2010 No 10 Pasal 25 yang berbunyi Jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan  nasihat serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa dalam hal terdakwa  tidak  mampu  membiayai  sendiri  penasihat  hukumnya.  Bantuan  hukum  sangat dibutuhkan  bagi  masyarakat  Kota  Tanjung  Pinang  karena  meningkatnya  permasalahan- permasalahan hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat tidak mampu  maupun buta hukum dalam  mendapatkan pendampingan hukum oleh jasa pemberian bantuan hukum secara cuma- cuma.
Dalam usaha untuk  mewujudkan  nilai-nilai pancasila mengenai makna  sila ke lima yaitu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia,  untuk    mewujudkan  keadilan  bagi masyarakat  tidak  mampu  untuk  mendapatkan    kesamaan    kedudukan  dihadapan  hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pos Bantuan Hukum Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Duta  Keadilan  Indonesia  (YLBHK-DKI)  Kota Tanjungpinang.

## Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu observasi dan wawancara dengan pihak bantuan hukum  YLBHK  DKI    dan  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer  mulai  dari  UUD  1945, Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahan hukum sekunder berupa jurnal,  penelitian-penelitain  terdahulu  serta  buku  referensi  yang  relevan.  Metode  penelitian hukum,  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  “suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  di  dasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisanya ( Rahmat , 2017).

## Hasil dan Pembahasan
Dilihat  dari  pengaturan  hukum  mengenai  bantuan  hukum  bermaksud  aturan  atau peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat. Definisi bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut M. Yahya Harahap adalah
“ meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk jasa  hukum bagi  setiap  orang yang terlibat kasus tindak pidana,  baik secara cuma  – cuma khusus untuk mereka yang tidak mampu dan miskin ataupun memberikan bantuan hukum bagi mereka yang mampu oleh advokat dengan jalam menerima imbalan jasa” ( Ramdan , 2014)
Beliau  juga  berpendapat  ada  tiga  istilah  yang  berkaitan  dengan  pengertian  bantuan hukum  yaitu legal  aid yang  artinya  pemberian  jasa  dibidang  hukum  kepada  seseorang  yang terlibat dalam suatu kasus dan menekankan kepada pemberian jasa bantuan hukum secara cuma- cuma bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Istilah yang kedua yaitu legal assistance, yaitu  selain  pemberian  jasa  bagi  mereka  yang  mampu  membayar  jasa  advokat tersebut juga memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin  yang tidak mampu  membayar  prestasi.  Terakhir  yaitu legal  service mempunyai  tujuan  lebih  luas  dan berbeda dengan dua istilah diatas ( Wibowo et al., 2021).
Peraturan  tentang  bantuan  hukum  secara  struktural  bukan  hanya  ditujukan  untuk  aksi kegiatan membela kepentingan atau hak masyarakat tidak mampu dalam proses peradilan tetapi mencakup  maknanya  yang  lebih  luas  lagi  yaitu  pemberdayaan  masyarakat  guna memperjuangkan  kepentingannya  terhadap  oknum  atau  pemangku  kewenangan  yang  kerap menindas  pihak  yang  lemah  semata-mata  untuk  kepentingan  lainnya  ( Paat ,  2022).  Pada dasarnya  jaminan  untuk  mendapatkan  hak  konstitusional  menjadi  tujuan  dibuatnya  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, terdapat juga Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mewajibkan seorang advokat selaku penasihat hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara gratis atau Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ( Wibowo et al., 2021). Jika merujuk kepada implementasi hukum yang dilakukan YLBHK DKI bagi masyarakat tidak mampu maka Organisasi Bantuan Hukum selanjutnya disebut (OBH) ataupun Lembaga Bantuan Masyarakat (LBH) adalah perwujudan dari suatu asas penting yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas yang dianut yaitu asas accusatoir adalah suatu  pemeriksanaan  terbuka  untuk  umum  dan  terdakwa  mempunyai  hak  yang  sama  dengan penuntut  umum  di  depan  hakim  serta  menjadi  penengah  untuk  menyelesaikan  perkara  yang sedang di adili ( Angga , 2018)
Provinsi  Kepulauan  Riau  mempunyai  beberapa  organisasi  bantuan  hukum  atau  OBH maupun  LBH  yang  menjadi  salah  satu  garda  terdepan  untuk  membatu  memberikan  bantuan hukum  kepada  pemohon  atau  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan.  Salah  satu  organisasi yang telah terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM adalah Yatasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia atau selanjutnya disebut YLBHK-DKI.
1. Gambaran  Umum  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  dan  Kemanusiaan  Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI)
Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  dan  Kemanusiaan  Duta  Keadilan  Indonesia (YLBHK-DKI) Cab KEPRI adalah sebuah  yayasan  yang melakukan kerja sama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas dan  fungsinya  sebagai  Lembaga  Bantuan  Hukum,  namun  untuk  kantor  utamanya  di Tanjungpinang ini terletak di Jalan Raja Haji Fisabillilah Perum Griya Permata Kharisma Jl.  Permata  III  Blok  C  No.7  Kelurahan  Melayu  Kota  Piring,  Kecamatan  Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.  LBH ini mempunyai 3 macam program bantuan hukum yaitu :
a. Program jangka pendek, lama waktu lebih kurang 01 s/d 03 hari kerja berbentuk tatap muka  dan  perkenalan  program  kerja  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  dan Kemanusian, ”DUTA KEADILAN INDONESIA, ” YLBHK-DKI Cabang Wilayah provinsi kepulauan Riau;
b. Program jangka menengah,lama waktu kurang lebih 03 hari kerja s/d 01 Minggu hari kerja  berbentuk  pelatihan  dan  sosialisasi  terhadap  program  kerja  dari  Yayasan Lembaga  Bantuan  Hukum  dan  Kemanusian,  ”DUTA  KEADILAN  INDONESIA,” YLBHK-DKI Cabang Wilayah provinsi kepulauan Riau;
c. Program jangka panjang, bertujuan untuk melakukan pendekatan dan pembinaan pada warga  binaan  di  Rutan  kelas  1  Tanjungpinang  dan  instansi  atau  lembaga  lain  yang sianggah ada hubungan dengan program kerja dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan  Kemanusian,  ”DUTA  KEADILAN  INDONESIA”  YLBHK-DKI  Cabang Wilayah provinsi kepulauan Riau.
Selain itu ada tugas dan tanggung jawab dari Pos Bantuan Hukum di YLBHK-DKI Cab KEPRI yang berada dilingkungan Pengadilan Negri Tanjung Pinang diantranya adalah memberikan  informasi  bagi  setiap  masyarakat  yang  membutuhkan  informasi  mengenai bantuan  hukum  dan  membantu  setiap  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  hukum untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  dihadapinya.  YLBHK-DKI  juga menangani  serta  melayani  beberapa  persoalan  yang  sering  terjadi  baik  perkara  perdata maupun  perkara  pidana.  Adapun  perkara  perdata  yang  sering  dimintai  bantuan  oleh pemohon bantuan hukum yaitu :
a. Perceraian (perkara perceraian  yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah bagi WNI/WNA yang selain beragama Islam);
b. Perubahan mengenai data diri seseorang;
c. Berkaitan dengan persoalan hutang pitang, kredit dan sebagainya;
d. Berhubungan dengan Akta kematian ataupun ahli waris.
Untuk perkara pidana adapun perkara yang sering dihadapi yaitu:
a. Kasus narkotika;
b. Kasus pencabulan;
c. Kasus ITE seperti pencemaran nama baid, dan lain-lain serta;
d. Kasus lingkungan hidup.
Terdapat  visi  yang  dipunyai  oleh  YLBHK-DKI  sebagai main  idea didirikan organisasi  bantuan  hukum  ini  sendiri  yaitu  “memberi  nasehat,  pendapat  hukum  serta advokasi  untuk  melayani  masyarakat  yang  tidak  mampu,  guna  memperoleh  keadlian terhadap persoalan hukum.” Selain itu terdapat juga misi YLBHK-DKI sebagai penjabaran dari strategi atau tindakan serta tahapan dalam usaha mencapai sebuah visi, antara lain :
a. Memberikan pendampingan terhadap masyarakat dalam menghadapi masalah hukum di lembaga hukum;
b. Menegakkan hak-hak masyarakat dalam mencari keadilan hukum;
c. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam aspek hukum.
Di  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepri  Nomor  3  Tahun  2017  Pasal  20  dan  22 adanya tata cara dan syarat permohonan bantuan hukum yang sudah disesuaikan serta adanya aturan  terkait  prosedur  atau  alur  pengajuan  bantuan  hukum  dengan  syarat  yang  sudah  di sesuaikan terhadap penerima bantuan hukum. Untuk mendapatkan bantuan hukum YLBHK- DKI maka pemohon harus melengkapi administrasi sesuai prosedur yang administrasi sesuai prosedur yang digunakan ( Tan & Hasibuan , 2019).
YLBHK-DKI  sendiri  karena  sudah  bekerja  sama  dengan  Pengadilan  Negeri Tanjungpinang  Kelas  1A  dan  Pengadilan  Agama  Tanjungpinang  yang  terdapat  adanya posbankum,  penerima  bantuan  hukum  harus  mengisi  formulir  yang  sudah  disediakan  pihak Pengadilan  sesuai  format  atau  ketentuan  yang  berlaku.  Adapun  yang  dilakukan  YLBH  DKI pada tahap awal untuk memberikan bantuan hukum adalah memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 hari kerja. Selanjutnya YLBH DKI menyampaikan kesediaan atau penolakan  secara  tertulis  atas  permohonan  dalam  waktu  paling  lama  3  hari  kerja.  Jika permohonan  ditolak  maka  YLBH  DKI  wajib  memberikan  alasan  penolakan  secara  tertulis dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak syarat permohonan dinyatakan lengkap.
Bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai  dalam  atau  perkaranya  telah  mempunyai  kekuatan  tetap  selama  penerima  bantuan hukum  tersebut  tidak  mencabut  surat  kuasa  khusus  ( Abduh  &  Riza ,  2018).  Khusus  untuk langkah  kerja  YLBH  DKI  dalam  menerima  permohonan  masyarakat  di  Pengadilan  Negeri Tanjungpinang  Kelas    1A  menerima  pelimpahan  dari  PTSP,  setelah  itu  YLBH  DKI  akan membantu  dan  mendampingi  pemohon  untuk  membuat  surat  permohonan  contohnya  terkait ahli  waris,  penambahan  nama,penghilangan  nama,  gugatan  cerai  dan  lain-lain.  Begitupun dilakukan di Pengadilan Agama biasanya YLBH DKI menangani perihal perceraian ,hak asuh anak,ahli waris,dan kasus lain-lain.
Dalam menangani berbagai masalah hukum yang diajukan oleh pencari bantuan hukum, YLBHK  DKI  mengalami  kendala,  salah  satunya  pada  saat  memastikan  apakah  Surat Keterangan  Tidak  Mampu  yang  diajukan  oleh  pemohon  asli  atau  tidak,  memastikan  bahwa pencari  bantuan  hukum  tersebut  dalam  kategori  miskin  atau  tidak  mampu,  karena  banyak ditemukan oknum yang menyalah gunakan SKTM yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kelurahan atau Desa. YLBHK DKI juga mengalami kendala pada saat terjun kelokasi langsung untuk memastikan apakah pemohon sudah sesuai kriteria penerima bantuan hukum
karena lokasi pemohon sulit dijangkau dan waktu yang tidak memungkinkan para pihak LBH survei ke lokasi.

## Kesimpulan
Program  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu  sejak  awal  hingga sekarang dalam kurung waktu tertentu banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  sangat  diperlukan,  dan  diharapkan  adanya peningkatan  atau  intensitas  pelaksanaan  bantuan  hukum  dari  tahun  ke  tahun.  Orientasi  dan tujuan  bantuan  hukum  konstitusional  adalah  usaha  mewujudkan  negara  hukum  yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, aparat penegak hukum seringkali kurang memperhatikan bantuan hukum gratis karena tidak ada sanksi terhadap pemberian bantuan hukum gratis kepada pejabat publik.

## Bibliografi
Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin  yang Mengajukan  Gugatan  Melalui  Pos  Bantuan  Hukum  di  Pengadilan  Agama. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 4 (2).
Angga,  R.  A.  (2018).  Penerapan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu  Di Indonesia. Diversi Jurnal Hukum , 4 (2), 150–179.
Erwanto, F., Mirza, A. H., & Supratman, E. (2019). Penerapan Algoritma C45 Untuk Penentuan Kelayakan  Penerimaan  Pegawai  Di  KEMENKUMHAM. Bina  Darma  Conference  on Computer Science (BDCCS) , 1 (1), 284–291.
Girsang,  J.,  &  Kurniawan,  M.  (2017).  Fungsi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Journal of Law and Policy Transformation , 2 (1), 113–129.
Hasibuan,  K.,  Apriandi,  M.,  &  Zanzibar,  Z.  (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang . UNSRI.
Paat, I. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. LEX CRIMEN , 11 (5).
Pardede, M. (2016). Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (2), 125– 145. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.125-145
Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  Di  Kabupaten  Kuningan. UNIFIKASI :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 4 (1),  35–42. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478
Rahmi, S. (2018). Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam  Sistem  Negara  Hukum  di  Indonesia. Islam  Transformatif:  Journal  of  Islamic Studies , 1 (2), 121–140.
Ramdan,  A.  (2014).  Bantuan  Hukum  Sebagai  Kewajiban  Negara  Untuk  Memenuhi  Hak Konstitusional Fakir Miskin. Jurnal Konstitusi , 11 (2), 85–108.
Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum .
Suhadi,  S.,  Baidhowi,  B.,  &  Wulandari,  C.  (2018).  Pencegahan  Meningkatnya  Angka Pernikahan  Dini  dengan  Inisiasi  Pembentukan  Kadarkum  di  Dusun  Cemanggal  Desa Munding Kecamatan Bergas. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI , 1 (1), 31–40.
Tan,  W.,  &  Hasibuan,  A.  P.  S.  (2019).  Pemenuhan  Hak  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan Wisatawan  Penyandang  Disabilitas  Fisik  di  Kota  Batam. Journal  Of  Judicial  Review , 21 (2), 145–167.
Tanjung,  A.  M.  (2017).  Peran  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam  Memberikan  Jasa  Bantuan
Hukum  Secara  Cuma-Cuma  Kepada  masyarakat  Yang  Tidak  Mampu  Ditinjau  Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum. FOCUS UPMI , 6 (1), 29– 37.
Umry,  M.  (2018). Penegakan  Hukum  Terhadap  Panti  Asuhan  Yang  Melakukan  Kekerasan Terhadap Anak Asuhan (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura) .
Wibowo, K. T., Syarief, E., Sugeng, & Saptomo, A. (2021). Etika profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia . PUSTAKA AKSARA.