## 48   | JURNAL AGASTYA VOL 10 NO 1 JANUARI 2020
Sejarah Surulangun Sebagai Ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942

## Agus Susilo, Sarkowi
Prodi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial, STKIP PGRI Lubuklinggau

## Abstrak
Sejarah  Surulangun  sebagai  ibukota  Onder  Afdeling  Rawas  Tahun  1901-1942 merupakan bagian dari sejarah lokal Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat  sekarang  ini  sejarah  lokal  Surulangun  kurang  mendapat  perhatian  bagi  generasi muda.  Padahal  perihal  tersebut  harus  pahami  dan  dipelajari.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  Sejarah  Surulangun  sebagai  ibukota  Onder  Afdeling  Rawas  Tahun  1901- 1942.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  sejarah  dengan  teknik  pengambilan  sumber primer  dan  sumber  sekunder.  Penelitian  sejarah  terdiri  dari  heuristik,  verifikasi  sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan pada masa penjajahan Belanda, Onder Afdeling Rawas yang ibukota berada di Surulangun, secara toponimi berdekatan dengan wilayah Bengkulu dan Jambi.  Selain daerah yang strategis untuk memerintah, Onder Afdeling Rawas  juga  mempunyai  berbagai  kekayaan  alam  yang  menjadi  penopang  kepemimpinan kolonial  Belanda.  Ketika  terjadi  perang  kemerdekaan  oleh  para  pejuang  Indonesia  di Palembang dan  sekitarnya  melawan  Belanda,  Onder  Afdeling  Rawas  menjadi  wilayah  tujuan pelarian  pejuang  Indonesia.  Wilayah  Pulau  Kidak,  menjadi  pelarian  pejuang  Indonesia  dari Curup,  begitu  pun  Lubuklinggau,  Lahat  dan  lainnya.  Pulau  Kidak  dipilih  sebagai  pelarian pejuang  bangsa,  oleh  sebab  daerahnya  lebih  dekat  dengan  daerah  sebelumnya.  Selain  itu, terdapat  pula  pejuang  Nasional  yang  berasal  dari  daerah  ini.  Berbagai  strategi  perjuangan dilakukan  untuk  merebut  kemerdekaan  Indonesia  yang  sejati.  Pada  akhirnya  perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dapat diraih.
Kata Kunci: Surulangun, Onder Afdeling , Rawas

## Pendahuluan
Sumatera,  pulau  yang  terletak  di bagian barat wilayah
Indonesia, menyimpan  bukti  peradaban  masa  lalu. Posisi  pulau  ini  strategis  dalam  hubungan dengan  pusat-pusat  peradaban  di  Asia, terutama Cina dan India. Pada bagian Utara pulau  ini  terletak  Teluk  Benggala  yang menghubungkan  pulau  Sumatera  dengan India Selatan. Bagian barat pulau Sumatera berhadapan  dengan  Samudera  Hindia,  di sebelah  timur  dengan  Selat  Malaka  dan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Selat Malaka, dan di sebelah Selatan dengan Selat Sunda. Pantai Sumatera yang panjang, meliputi pantai timur dan pantai barat yang dipisahkan  oleh  serangkaian  pegunungan
bukit  Barisan  pada  bagian  tengah  pulau. Kedua pantai ini memiliki kondisi geografis yang  berbeda.  Pantai  timur  merupakan pantai yang lebar dan luas. Sebagian lahan terbentuk  oleh  endapan  aluvial  di  bagian baratnya seperti yang ditemukan di pesisir Jambi  dan  Sumatera  Selatan  (Hendrata, 2013).  Dalam  peta  sejarah  Indonesia, Sumatera  Selatan  memiliki  akar  sejarah yang  panjang.  Berdasarkan  penemuan benda-benda  peninggalan  sejarah  di Sumatera  Selatan  dan  beberapa  daerah lain,  dapat  diketahui  bahwa  wilayah  ini telah  muncul  dua  bentuk  pemerintahan dan kekuasaan yang paling menonjol, yaitu Kerajaan  Sriwijaya pada  abad  ke-7  sampai abad  ke-13  dan  Kesultanan  Palembang
Darusssalam  abad  ke-17-19.  Periode  ini menjadi  menarik  ketika  dihubungkan dengan  dunia  pelayaran  dan  perdagangan.
Oleh sebab Kesultanan Palembang
Darussalam  telah  menjalin  kerja  sama dengan  VOC (Verenigde  Oost  Indische Compagnie) pada 1642.
Sejak  saat  itu  awal  terjadinya hubungan  perdagangan  lada  dan  timah antara  Palembang  dan  Batavia  didasarkan atas  perjanjian  yang  disetujui  bersama. Sekaligus sebagai awal ketertarikan bangsa Belanda untuk menguasi Sumatera Selatan. Hubungan  dagang  antara  Kesultanan Palembang  Darussalam  dan  Belanda mengalami pasang surut dan berakhir pada abad  ke-18,  yang  ditandai  dengan dibubarkannya VOC tahun 1799
(Supriyanto,  2013).  Surulangun  sebagai wilayah yang berada di kawasan Sumatera Selatan  masa  kolonial  merupakan  bagian dari  perjalanan  panjang  sejarah  bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.
Begitu  pun  dengan  perjuangan dan perlawanan  bangsa  Indonesia  terhadap kolonial  yang  merupakan  deretan  sejarah dari  generasi  ke  generasi  berikutnya  yang tidak pernah dapat dipadamkan, meskipun mengalami  pasang  surut  dengan  kadar yang  berbeda-beda  (Nain,  2011).  Sikap penjajahan Belanda yang semena-mena dan menyengsarakan  nasib  rakyat  Indonesia umumnya,  telah  menimbulkan  gejolak ingin  memerdekakan  wilayah  Indonesia dari tangan penjajah Barat yang sudah lama
menyakiti  rakyat  Indonesia.  Tentunya sikap  ini  juga  dimiliki  oleh    rakyat  daerah Onder Afdeling Rawas (OAR) yang berpusat di  Surulangun.  Demi  meraih  cita-cita persatuan  dan  kesejahteraan,  rakyat daerah  ini  memiliki  memori  yang  belum banyak  diungkap  oleh  para  sejarawan. Sehingga kesadaran dan tanggung jawab ini dapat direkonstruksi apabila bisa mempelajari  perjalanan  bangsa  dengan sebaik-baiknya, meniru dan
mengembangkan  pola  pikir  serta  tindakan yang baik.
Maka  semangat  perjuangan  yang berkobar  menginginkan  negeri  yang makmur dan jauh dari ancaman penjajahan asing  (Lentera  Abadi,  2009).  Secara geografis  wilayah  ini  merupakan  bagian paling  barat  di  provinsi  Sumatera  Selatan sekarang  ini.  Jika  di  telaah  secara kewilayahan  dan  berdasarkan  analisa arkeologis  pelayaran  zaman  kuno  dan madya,  maka  daerah  ini  termasuk  bagian paling  hulu  dari  pusat  pemerintahan  yang bercorak maritim.
Artinya,  untuk  menjangkau  daerah seperti itu membutuhkan waktu pelayaran sungai  yang  cukup  lama.  Meskipun demikian,  Surulangun  tetap  menjadi sasaran  kolonial  Belanda  secara  langsung. Terbukti  dengan  dijadikan  Surulangun sebagai  bagian  dari  daerah  administrasi pemerintahan  Keresidenan  Belanda  di Palembang.
Dengan menempatkan Surulangun sebagai ibu kota Onder Afdeling

## 50   | JURNAL AGASTYA VOL 10 NO 1 JANUARI 2020
Rawas  yang  dikepalai  seorang Controleur atau  Kontelir  dari  bangsa  Belanda  sejak tahun  1901.  Bangsa  Belanda  memilih orangnya  sendiri  dalam  mempimpin wilayah  jajahan  untuk  mengkoordinir wilayah  dibawahnya.  Surulangun  sebelum berada  di  bawah  kekuasaan  Keresidenan Palembang  dari  pemerintahan  Belanda merupakan wilayah terluar di bagian barat dari  kekuasaan  Kesultanan  Palembang Darussalam,  yang  biasa  disebut  daerah uluan,  yakni  taklukan  dalam  pengertian denotative.
Namun  sebenarnya  merupakan daerah  yang  memiliki  kekuatan-kekuatan yang  otonom  dan  tetap  merdeka. Palembang  sebagai  daerah  pusat  hanya butuh  sebuah  pengakuan  dari  daerah- daerah uluan (Santun, Murni & Supriyanto, 2010).  Sehingga  daerah  ini  sangat menjunjung  adat  istiadat  yang  berlaku
dalam wilayah uluan Kesultanan Palembang Darussalam. Namun setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda, secara bertahap wilayah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Palembang Darussalam  diperintah  oleh  kolonial Belanda  di  bawah  wilayah  administratif Keresidenan  Palembang.  Pada  masa  50 tahun  sebelumnya,  penetapan  wilayah Afdeling berdasarkan  pintu-pintu  gerbang atau  tempat  pengawasan  strategis  pada jalur  sungai.  Sejak  tahun  1901  dilakukan perubahan  berdasarkan  jenjang  geografis.
Terhitung  dari  pantai  Timur  (wilayah pantai)  masuk  ke  pedalaman  arah  Barat, yaitu  wilayah  dataran  rendah  dan  dataran tinggi.  Wilayah-wilayah  bawahan Afdeling biasa  disebut Onder  Afdeling .  Jumlah seluruh  wilayah Onder  Afdeling dari  ketiga Afdeling adalah  14  Onder Afdeling. Setiap Onder  Afdeling dikepalai  oleh  seorang Amtenar berkebangsaan  Belanda  yang disebut Controleur (pengawas).
Tugas Controleur tentu  mengawasi pemerintahan dibawahnya dengan dibantu orang-orang  terpercaya  baik  dari  Belanda sendiri  maupun  bangsawan  Indonesia sendiri (Suwandi, 2010). Keadaan geografis pedusunan  atau  perkotaan  di Onder Afdeling Rawas  pada  dasarnya  mengenai lapisan-lapisan  sosial  atau  strata  social, seperti  yang  terdapat  di  daerah  lain. Sehingga  ketika  akan  selalu  ada  dan  terus ada  sepanjang  masyarakat  itu  mengenal adanya sesuatu yang dihargai.
Oleh  karena  itu,  di  daerah pedusunan pada umumnya dalam masyarakat  petani  tradisional  mengenal dua  macam  golongan  petani,  yakni golongan pemilik tanah/kebun dan golongan penggarap tanah (buruh tani). Itu sebabnya  dasar  kehidupan  masyarakat pedusunan hampir semua bercocok tanam, terutama  bersawah  dan  berlandang. Sumber daya alam yang  erat hubungannya dengan  keadaan  letak  wilayah,  iklim  dan tanah  yang  menjadi  unsur  penting  dalam menentukan  mata  pencaharian  penduduk.
Sebagian  besar  hidup  bercocok  tanam  dan hutan  dengan  segala  isinya,  serta  sungai beserta  lebak  lebung  termasuk  faktor penunjang yang dianggap sebagai hasil nilai tambah. Perkebunan karet menjadi perkebunan  masyarakat  di  wilayah Onder Afdeling Rawas yang mengalami
kemakmuran  sejak  zaman  Hindia  Belanda. Di mana penduduk oleh pemerintah untuk membuat  perkebunan  karet  dan  kelapa sawit dengan diberi insentif.
Pada zaman revolusi kemerdekaan, produksi  karet  di Onder  Afdeling Rawas tidak  hanya  merupakan  mata  pencaharian penduduk.  Tetapi  juga  sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  daerah  yang  pernah memegang peranan penting untuk membiayai  perjuangan  pada  waktu  itu. Sejak pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai  Kota  Palembang,  yang  letaknya strategis  sebagai  jalur  perdagangan  antar pulau  di  Sumatera,  sistem  Kesultanan dirubah menjadi Karesidenan Palembang.
Karesidenan Palembang dibagi atas beberapa Afdeling ,  yang  masing-masing dikepalai  Asisten  Residen.  Setiap Afdeling dibagi  atas  beberapa Onder  afdeling ,  yang masing-masing  dikepalai  oleh  seorang Controleur dengan  membawahi  beberapa distrik yang dikepalai oleh Asisten Demang .
Kota  Palembang  terdiri  atas  dua  distrik, yaitu  Distrik  Seberang  Ilir  dan  Distrik Seberang  Ulu,  yang  dipisahkan  oleh  aliran Sungai  Musi.  Seperti  halnya  pedalaman, masing-masing distrik terdiri atas
Onderdistrik ,  yaitu Onderdistrik Palembang Ilir  Barat  dan Onderdistrik Palembang  Ilir
Timur, yang langsung membawahi
beberapa  kampung  atau wijk .  Keresidenan (regentschappen) adalah sebuah pembagian administratif  dalam  sebuah  Propinsi  di Hindia  Belanda  dan  kemudian  Indonesia sampai tahun 1950-an (Safitri, 2017).
Pemerintah  Kolonial  Belanda  yang menguasai  Nusantara  yang  berpusat  di Batavia  pada  tahun  1900.  Dengan kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan Gubernur  Jenderal  yang  menjadi  kepala suatu hirarki administrasi dan mempunyai cabang-cabangnya  di  distrik  setempat. Gubernur  Jenderal  yang  menjadi  kepala pemerintahan  Hindia  Belanda  diangkat oleh  Mahkota  Kerajaan  atas  usul  dari Menteri  jajahan.  Pemerintah  kolonial Belanda  menguasai  rakyat  Indonesia dengan cara pemerintahan tidak langsung.
Belanda  hanya  bertindak  sebagai penasehat,  yang  tugas  kepemimpinannya dijalankan  oleh  Pamong  orang  Indonesia yang  bertugas  di  dalam  pola  hirarki tradisional (Van Niel, 2009). Dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas  dan Kota
Lubuklinggau  sekarang,  ketika  zaman penjajahan  Kolonial  Belanda  sekitar  tahun 1901  sampai  tahun  1930-an,  hanya  ada  2 (dua) yang berstatus Kota. Hal ini pun yang dimaksud  Kota  kelas  III,  yaitu  Kota Onder Afdeling Musi Ulu di Muara Beliti dan Kota Onder  Afdeling Rawas  di  Surulangun. Daerah  lain  yang  berada  di  dalam  wilayah

## 52   | JURNAL AGASTYA VOL 10 NO 1 JANUARI 2020
Onder  Afdeling hanya  merupakan  Dusun- dusun  diantaranya  ada  yang  berstatus Dusun  Marga  SKI,  namun  masih  tetap sebagai  Dusun  (Suwandi,  2010).  Dalam perkembangan  selanjutnya,  memasuki tahun 1870 dalam sejarah kolonial dikenal sebagai zaman liberal.
Di  tandai  dengan  ditetapkan Undang-undang  Agraria  yang  berisi larangan  mengambil  tanah  penduduk  dan membebaskan para pengusaha asing untuk menyewa tanah di Indonesia. Peraturan ini bertujuan sebagai upaya tindakan preventif bagi  timbulnya  kekuasaan  merampas  hak milik  atas  tanah  sewenang-wenang, sekaligus  merupakan  awal  lahirnya  ide humaniter .  Selain  itu,  ditetapkan  pula bahwa  tanah  yang  dibiarkan  menganggur tanpa  ditanami  atau  tidak  digarap  secara konstitusi adalah milik negara.
Banyak
penguasa setempat mengikuti  peraturan  bangsa  Kolonial Belanda.  Dengan  merampas  beberapa tanah  milik  rakyat  untuk  memajukan perekonomian  kolonial  Belanda.  Kolonial Belanda  memang  tidak  turun  sendiri, namun peran penguasa lokal sudah sangat membuat bangsa Indonesia menderita yang sangat  dalam  (Ahmadin,  2008).  Tujuan penulisan  artikel  untuk  menjelaskan sejarah  Surulangun  sebagai  Ibukota Onder Afdeling Rawas pada 1901-1942.

## Tinjauan Pustaka
A. Kota-Kota Kolonial Belanda
Kota-kota kolonial  muncul  ditandai dengan  kelengkapan  perkantoran  dan benteng sebagai pelindung dari dunia luar. Kota  Kolonial  ini  banyak  berdiri  di  Hindia Belanda dengan kekuasaan pusat berada di Batavia.  Untuk  daerah-daerah  kekuasaan Belanda  yang  berada  di  luar  Batavia  dan tanah  Jawa,  berdiri  Keresidenan  dan wilayah-wilayah  kecil  yang  dipimpin  oleh seorang  Residen  Belanda  ditingkat  Kota besar,  dan Conteleur ditingkat  Kota
Kabupaten. Selain itu, kota-kota karesidenan  di  zaman  sebelum  perang banyak  menunjukkan  aktivitas  sosial  dan kultural yang menandainya sebagai sebuah kota kolonial (Makkelo, 2017).
Menurut  Koentjaraningrat  (dalam Prastiwi,  2019),  menjelaskan  hadirnya orang Belanda di Indonesia yang kemudian menjadi penguasa telah banyak mempengaruhi  kehidupan  masyarakat pribumi, termasuk segi kebudayaan beserta hasil-hasilnya.  Pencampuran  gaya  hidup Belanda  dengan  pribumi,  khususnya  Jawa disebut  sebagai  gaya  hidup  Indis.  Budaya Indis  kemudian  ikut  mempengaruhi  gaya hidup  masyarakat  Hindia-Belanda,  melalui jalur  formal.  Misalnya,  melalui  media pendidikan, hubungan pekerjaan, perdagangan,  dan  sebagainya.  Selain  gaya hidup  dengan  berbagai  aspek,  bangunan rumah  tinggal  mendapat  perhatian  dalam perkembangan  budaya  Indis.  Karena
rumah  tempat  tinggal  merupakan  ajang sehari-hari. Pemerintah kota adalah sebuah lembaga  yang  diberi  wewenang  untuk menyelesaikan  pemerintahan  di  tingkat kota secara otonom. Pemerintah kota baru dibentuk  pada  akhir  masa  Kolonial Belanda, yaitu awal abad XX pasca Undang- Undang  Desentralisasi  Tahun  1903.  Pada masa  pra  kolonial  kota-kota  di  Indonesia masih berstatus sebagai ibu kota pemerintah, dan tempat kedudukan kepala
pemerintahan tertinggi setempat.
Pada pemerintahan Kerajaan, tempat  kedudukan  raja  di  ibu  kota Kerajaan. Jenjang atau
struktur pemerintahan  kolonial  di  Indonesia  pada prinsipnya  seperti  struktur  pemerintahan tradisional  yang  telah  ada  sebelumnya. Mengacu  struktur  pemerintahan  tersebut, pemerintah  kolonial  Belanda  ternyata memanfaatkan kota-kota yang ada sebelumnya sebagai ibu kota pemerintahan yang  telah  dibentuk.  Mereka  hanya memanfaatkan  kota  yang  telah  ada,  dan periode  berikutnya  mereka  meningkatkan dan  membangun  kota  tersebut  menjadi lebih sempurna (Basundoro, 2012).
Pada  masa  penjajahan  Belanda, kota-kota  Kolonial  Belanda  di  Indonesia mengalami  gaya  ke  barat-baratan  dari berbagai  segi  kehidupan.  Percampuran antara  budaya  barat  dengan  masyarakat lokal  berkenaan  dengan  fungsi  komersil. Surulangun  yang  memiliki  potensi  sebagai kota Onder  Afdeling Rawas,  setelah  dilihat
potensi  dan  wilayah  strategis  sangat menguntungkan  pihak  kolonial.  Status Surulangun  sebagai  kota Onder  Afdeling Rawas,  merupakan  bagian  dari  wilayah kekuasaan Belanda di Keresidenan Belanda (Syuhada,  2017).  Gambaran  Surulangun yang  dijadikan  pusat  pemerintahan Onder Afdeling  Rawas adalah  pemukiman  baru.
Pemukiman yang dibuka oleh Belanda dan masyarakat setempat  yang  dikenal dengan Pasar Surulangun.
Sebelah  timur  adalah  tempat pemukiman masyarakat, dan ke arah timur lagi  berbatasan  dengan  Desa  Lesung  Batu, sebelah  selatan  adalah  Sungai  Rawas  dan Dusun  Surulangun  lama  yang  dipisahkan oleh  batang  hari  Sungai  Rawas,  sebelah barat  berbatasan  dengan  Desa  Sungai Baung  dan  di  utara  menuju  ke  arah Sarolangun Jambi. Surulangun sebagaimana kawasan  Sumatera  bagian  selatan  lain, merupakan  wilayah  beriklim  tropis  yang dipengaruhi angin musim barat dan timur.
Keberadaannya  di  pinggir  Sungai Rawas  yang  dikenal  cukup  subur.  Oleh karena berada di daerah aliran sungai yang ke arah hulu sungainya membentuk bagian dari  Bukit  Barisan.  Sekarang  ini  dikenal sebagai bagian dari daerah Taman Nasional Kerinci  Seblat  (TNKS).  Sungai  tersebut mengalir di bagian barat provinsi Sumatera Selatan  yang  beriklim  hutan  hujan  tropis. Suhu rata-rata setahun sekitar 23 °C. Bulan terpanas  adalah  Oktober,  dengan  suhu rata-rata  24  °C,  dan  suhu  terdingin  terjadi
pada bulan Juni, yaitu sekitar 22 °C. Curah hujan  rata-rata  tahunan  adalah  3546  mm. Curah  hujan  tertinggi  terjadi  pada  bulan Desember,  dengan  rata-rata  482  mm,  dan curah  hujan  terendah  pada  bulan  Juni, ratarata  115  mm.  Sungai-sungai  di Sumatera,  sebagaimana  gunung-gunung apinya,  merupakan  elemen  yang  kreatif  di pulau  tersebut.  Daratan  bagian timur  yang luas  hampir  seluruhnya  terbentuk  oleh muatan tanah endapan. Perlahan tapi pasti bertambah  oleh  berbagai  aktivitas  alam yang  berkelanjutan.  Sungai-sungai  di Sumatera  juga  kaya  akan  lumpur  dan endapan  serta,  memiliki  curah  hujan  yang tinggi  di  Sumatera.  Sungai  kecil  tersebut mempunyai  karakteristik  yang  serupa dengan sungai di pulau yang lebih kecil.
Di  bagian  barat  mengapit  pulau yang  landai,  tertutup  di  antara  rangkaian gunung dan garis pantai yang memagarinya,  sungai-sungai  ini  tergolong pendek  dan  deras  dan  jarang  dapat  di deteksi.  Sungai-sungai  di  pembatas  air  di bagian  Timur  mengalir  melalui  daratan berlumpur yang luas, membasahi pegunungan  dengan  airnya,  arusnya  juga luar  biasa,  namun  memiliki  banyak rintangan  yang  membuatnya  tidak  mudah dijadikan sebagai pelabuhan atau pendaratan (Cabaton, 2015).
B. Peralihan  Kesultanan  Palembang Menjadi Wilayah Kolonial Belanda
Pada  masa  awal  pemerintahan kolonial  Hindia  Belanda  di  Palembang,
masih
mempertahankan dan memberdayakan  susunan  pemerintahan tradisional  masa  itu.  Pasca  Kesultanan Palembang  Darussalam  dihapuskan  tahun 1825,  Belanda  mengangkat  J.  L.  Van Sevenhoven  sebagai  Residen  Pertama  di
Palembang (1825) dan Belanda
mengangkat juga (Menantu Sultan Mahmud Badaruddin  II)  Pangeran  Kramo  Jayo Sebagai Perdana Menteri tahun 1838. Para penguasa Tradisional (elite lokal) yang mau diajak  kerjasama  atau  menyatakan  setia kepada  Belanda,  diangkat  menjadi  aparat pemerintahan Belanda.
Selanjutnya  diberikan  pangkat  dan jabatan  tertentu,  misalnya  Pangeran, Rangga,  Demang,  Pasirah,  atau  Kapiten Cina  (pangkat  militer  Tituler).  Selain  itu, untuk  melengkapi  alat  pemerintahan Belanda  di  Palembang  dan  daerah  Uluan, maka  tiap-tiap  kelompok  etnis  diangkat seorang pimpinan untuk mewakili golongannya  dengan  memakai  pangkat- pangkat militer Tituler. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan  kekuasaan  Belanda  di Palembang (Panji, 2015). Jatuhnya Kesultanan Palembang Darusalam terhadap imperialisme Belanda,
berpengaruh  terhadap  suasana  politik. Rencana  Belanda  dengan  politik devide  ed impera yang  selama  ini  digagas  mampu memberikan  hasil  yang  positif  dengan tumbangnya kekuasaan Kesultanan
Palembang  yang  kaya  sumber  daya  alam.
Belanda  setelah  menguasai  Kesultanan Palembang,  menawan  dan  mengasingkan Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  ke  wilayah kekuasaan Belanda di pulau Ternate. Untuk wilayah Kesultanan Palembang sendiri oleh Belanda,  dirubah  status  pemerintahan menjadi wilayah Karesidenan yang dipimpin  seorang  Residen  dari  kalangan Kolonial Belanda.
Selanjutnya,  masyarakat di  wilayah kekuasaan  Belanda  di  Sumatera  Selatan banyak  hidup  berdekatan  dengan  aliran sungai  yang  deras  sebagai  penyambung hidupnya.  Pola  interaksi  dapat  dilihat  dari hubungan  kerjasama  dalam  melaksanakan aktivitas  mencari  ikan,  serta  melakukan kontak  secara  bersama,  baik  nelayan dengan  nelayan  maupun  interaksi  dengan masyarakat  lain  (Irwansyah  &  Susilo, 2018).
Sejak tahun 1825, kota ini berubah statusnya mejadi  daerah  karesidenan  yang dipimpin  seorang  Residen.  Karesidenan Palembang  dibagi  atas  beberapa Afdeling kecuali Ibukota Palembang. Masing-masing Afdeling dikepalai  seorang Asisten  Residen .
Tiap-tiap Afdeeling terdiri  dari Onder Afdeling yang  dikepalai  seorang Controler .
Tiap-tiap Onder  Afdeeling terdapat  marga- marga.  Setiap  marga  dikepalai  Kepala marga  (Pasirah).  Sedangkan  Ibukota Palembang  dibagi  atas  dua  distrik,  yaitu distrik  Seberang  Ilir  dan  distrik  Seberang Ulu  dipimpin  oleh  seorang  Demang  (Panji, 2015).
C. Peran Elit Tradisional Dalam Kekuasan  Belanda  di  Sumatera

## Selatan
Keruntuhan  Kesultanan  Palembang oleh  kekuasaan  kolonial,  menjadikan problem  baru  pada  kekuasaan  Belanda dalam  mengembangkan  wilayah  jajahan baru. Pemerintah kolonial, mulai memberikan  pengaruh  pada  elit-elit tradisional  yang  mau  berpihak  kepada Belanda.
Taktik Belanda dengan memberikan kekayaan dan kekuasaan yang jauh  lebih  baik  dari  zaman  Kesultanan Palembang,  menjadikan  elite  tradisional banyak  yang  tertarik  dan  berpihak  pada kekuasaan Belanda.
Karesidenan  Palembang,  sebagai pengganti  dari  Kesultanan  Palembang, dipimpin  seorang  Residen  dari  kalangan Belanda  sendiri.  Wilayah  Karesidenan Palembang  yang  luas,  memberikan  rasa keingintahuan  bagi  Belanda  mengenai kekayaan  alam  peninggalan  Kesultanan Palembang.  Peran  elite  tradisional  yang menunjukkan  jalan  kekuasaan  yang  luas, mampu  memberikan  keuntungan  yang besar bagi Belanda.
Sungai yang luas dan memiliki arus yang  deras  adalah  jalan  yang  harus ditempuh  untuk  sampai  pada  wilayah pedalaman  di  Keresidenan  Palembang. Sumatera tampaknya hanya diketahui oleh bangsa  Eropa  sejak  abad  ke-16.  Lama setelah  Hindu  kemudian  Arab  membawa keyakinan  dan  peradaban  mereka.  Jejak
Hindu  tetap  tinggal  dan  dapat  dilihat, terutama di bagian timur dan selatan pulau, sementara  jejak  Arab  di  bagian  utara  dan sepanjang  pesisir  timur.  Ludovico  di Varthema, orang yang pertama datang dari Eropa,  disebut  sebagai  yang  menemukan pantai  Sumatera  pada  1505.  Diikuti  oleh Portugis pada tahun 1509 dan, tahun 1599 diikuti  Belanda  yang  tiba  di  pantai  Aceh. Cornelis  de  Houtman,  salah  satu  yang menemukan rute menuju Hindia Belanda.
Setelah secara bertahap
memenangkan titik di pesisir Sumatera dan mengusir  bangsa  Portugis,  sepanjang  abad ke-18 Belanda harus berjuang menghadapi persaingan  dengan  bangsa  Inggris.  Sejak tahun  1824  setelah  adanya  perjanjian London  (yang  dikonfirmasi  dan  diperkuat pada  tahun  1871),  Inggris  meninggalkan semua klaim atas  Belitung  dan  seluruh Sumatera,  sebagai  imbalan  atas  semua kepemilikan  Belanda  yang  tersisa  pantai India  dan  Semenanjung  Malaya  bersama dengan Pulau Singapura (Susilo & Sarkowi, 2019).
Sumatera  Selatan  menghasilkan banyak  bahan  mentah  yang  berasal  dari hasil  bumi.  Melihat  kenyataan  tersebut, Sumatera  Selatan  memiliki  potensi  besar untuk dijadikan daerah industri yang lebih luas. Namun persoalannya, untuk dijadikan daerah  industri  tergantung  pada  faktor subyektif, yaitu adanya politik industrialisasi  yang  dijalankan  Pemerintah Pusat  untuk  menilai  daerah  itu.  Persoalan
tenaga  buruh  di  Sumatera  Selatan  bukan menjadi  kendala.  Oleh  karena  masyarakat sendiri  banyak  yang  berminat  untuk menjadi buruh. Persoalan pembuatan basis industri  di  Sumatera  Selatan  bukan  suatu perkara  sulit.  Mengalihkan  perhatian  dari masyarakat dagang ke masyarakat industri di  Sumatera  Selatan  bukan  hal  yang  perlu meminta  perhatian  khusus.  Hal  ini  karena alam  industri  di  Sumatera  Selatan  sudah terbentuk dengan baik sejak zaman dahulu. Terutama  industri  kecil  seperti  kerajinan tangan sudah ada sejak masa lalu.
Situasi  ekonomi  yang  kelam  bagi masyarakat  Sumatera  Selatan  saat  itu, dirasakan  sebagai  hal  yang  aneh.  Karena jika dilihat, potensi ekonomi mereka cukup baik.  Khususnya  kondisi  alam  dan kesuburan tanah. Kondisi ekonomi memicu perselisihan.
Media waktu itu menempatkan elit politik sebagai penanggung  jawab  atas  kesulitan  ekonomi yang  terjadi  (Santun,  2011).  Penguasa penjajah  harus  memecah  belah  kelompok sosial,  mencegah  untuk  menemukan kepentingan  bersama  dan  membuat kehadiran orang Eropa terlihat wajar.
Mekanisme  utama  yang  digunakan Belanda  untuk  mencapai  hal  tersebut, dengan  melembagakan  konsep  ras  yang telah jamak di seluruh masyarakat kolonial saat  itu.  Ide  ini  membuahkan  hasil dengan mampu  memecah  sistem  pemerintahan dan  mengganti  sistem  kekuasaan  raja dengan  Karesidenan.  Dalam  kaitannya
dengan  elit,  masyarakat  yang  relatif heterogen  mempunyai  kecenderungan untuk  memiliki  elite  yang  beragam.  Dapat dinyatakan  bahwa  hampir  setiap  cabang kehidupan  mempunyai  elitenya  masing- masing. Hal ini dikarenakan sifat heterogenitas yang melekat pada
masyarakat, pada gilirannya akan memunculkan  kebutuhan  warga  yang sangat  bervariasi.  Selain  menjadikan hubungan  antar  anggota  masyarakat menjadi semakin kompleks.
Dalam  angka  kemiskinan  yang banyak  ragam  kebutuhan  dan  semakin tinggi kompleksitas hubungan antar warga, akan  menjadikan  setiap  cabang  kehidupan harus  dikelola secara  professional. Kondisi seperti  ini  menyebabkan  seseorang  makin kecil  peluangnya,  untuk  melakukan  peran sebagai  elite  pada  banyak  cabang kehidupan  sekaligus.  Sementara  itu, seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan dan yang bersangkutan mampu memainkan  peran  yang  menonjol,  serta mempunyai  pengaruh  di  bidang  politik dapat  dinyatakan  sebagai  elit  dibidang politik, demikian seterusnya.
Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan  adanya  seseorang  atau kelompok dengan keunggulan yang dimiliki mampu  memainkan  peran  yang  menonjol dan  berpengaruh  besar  lebih  dari  satu cabang  kehidupan.  Dimungkinkan  yang bersangkutan,  selain  menjadi  elite  di bidang  ekonomi,  juga  menjadi  elite
dibidang politik (Haryanto, 2005).
Legitimasi  terjadi  karena  kepatuhan masyarakat  bukan  karena  diberikan  oleh masyarakat.  Wewenang  pertama  disahkan pada  taraf  kedua  dan  berkembang  serta diakui  oleh  Negara,  pemerintah  atau lembaga politik. Bentuk kekuasaan terpusat  dapat  terjadi  dengan  atau  tanpa penjajahan terhadap negara lain, dalam hal ada penjajahan masalah legitimasi menjadi rumit  di  tahap  awal  (Soekanto  & Brotosusilo, 1987). Para pemimpin pribumi oleh Kolonial dijadikan pegawai pemerintah  yang  mendapatkan  gaji  per bulan.  Namun  para  elite  tradisional  yang sebelum masa kekuasaan Belanda memperoleh hak istimewa, setelah
kekuasaan  pemerintah  Kolonial,  hak-hak istimewa tersebut dihapuskan.
Meskipun dijadikan pegawai pemerintah Belanda dengan sistem mendapat  gaji,  namun  ada  perbedaan pegawai  pemerintah  Belanda  dengan penguasa pribumi. Sehingga sering menimbulkan  kecemburuan  sosial  yang menyebabkan pertikaian penguasa pribumi dengan  Belanda.  Pemerintah  Belanda menjadikan  pegawai  pemerintah  bagi  elite tradisional, hanya sebagai pemecah persatuan saja (Vickers, 2011).

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah
penelitian  historis  atau  metode  sejarah dengan  menggunakan  studi  literatur  dan
wawancara  sebagai  teknik  penelitiannya. Peneliti  mencoba  untuk  memaparkan berbagai  langkah  yang  digunakan  dalam
mencari sumber, termasuk cara pengelolaan,  analisis  dan  penulisannya. Pada  bagian  pertama  akan  dijelaskan metode dan teknik penulisan secara teoritis sebagai  landasan  dalam  pelaksanaan penelitian (Gotchalk, 2008).
Terkait  dengan  pendekatan  yang digunakan,  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  ilmu-imu  sosial.  Diantaranya pendekatan  geografi  dan  geografi  sosial, pendekatan sosiologi, pendekatan ekonomi, dan  pendekatan  ilmu  politik.  Dalam  ilmu sejarah  suatu  peristiwa  sangat  tergantung dengan  pendekatan  yang  digunakan,  dari segi  mana  kita  memandangnya,  dimensi mana  yang  diperhatikan,  unsur-unsur mana  yang  diungkapkan,  dan  lain sebagainya  (Kartodirdjo,  1992).  Adapun langkah-langkah Penelitian sebagai berikut:

## A. Heuristik
Heuristik  merupakan  langkah  awal dalam  penelitian  sejarah.  Heuristik  adalah teknik  untuk  menemukan  sumber  yang bisa  didapat  melalui  studi  kepustakaan, pengamatan  langsung  di  lapangan  atau interview .  Pengambilan  data  penelitian historis,  menggunakan  dua  sumber,  yaitu sumber  primer  dan  sekunder.  Sumber primer terdiri dari hasil wawancara tokoh, foto dokumentasi dan dokumen pendukung lain.  Sumber  sekunder  terdiri  dari  catatan
lapangan,  buku,  dan  jurnal  penelitian (Alian, 2012).
B. Verifikasi
Kritik sumber merupakan
penulisan  ilmiah  yang  bukan  sembarang sumber,  tetapi  sumber  itu  terlebih  dahulu harus  di  nilai  melalui  kritik  ekstern  dan intern.  Kritik  ekstern  menilai,  apakah sumber  itu  benar-benar  sumber  yang diperlukan, apakah sumber itu asli, turunan atau palsu. Kata lain, kritik ekstern menilai keakuratan  sumber.  Kritik  intern  menilai kredibilitas  data  dalam  sumber.  Dalam penelitian  ini  lebih  dahulu  mempunyai prasangka terhadap sumber sejarah.
Peneliti sejarah mengejar kebenaran.  Banyak  sumber  sejarah  yang meragukan  dan  sengaja  dipalsukan  untuk mengecoh pendapat masyarakat. Untuk itu peneliti  melakukan  wawancara  dengan tokoh  masyarakat  yang  juga  saksi sejarawan Onder  Afdeling Rawas  di  Pulau Kidak,  yaitu  A.  Ridwan  Yahya  (anak pejuang  veteran  masa  pemerintahan Kolonial  Belanda)  dan  Sukri  di  Kuto Tanjung  yang  merupakan  saksi  Sejarah (Abdurahman, 2010).

## C. Interprestasi
Interpretasi  atau  penafsiran  adalah proses  komunikasi  melalui  lisan  atau gerakan  antara  dua  atau  lebih  pembicara yang  tidak  dapat  menggunakan  symbol yang  sama,  baik  secara  simultan  (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan  (dikenal  sebagai  interpretasi
berurutan).
Setelah fakta untuk
mengungkap dan membahas masalah yang diteliti  memadai,  kemudian  dilakukan interpretasi,  yaitu  penafsiran  makna  fakta dan hubungan satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif.  Jika  dalam  hal  tertentu  bersikap subyektif rasional jangan subyektif emosional.  Rekonstruksi  peristiwa  sejarah harus  menghasilkan  sejarah  yang  benar atau mendekati kebenaran.

## D. Historiografi
Setelah  dilakukan  proses heuristik , interpretasi,  dan  kritik  sumber  sebagai tahap  akhir  dalam  metode  sejarah  adalah historiografi.
Historiografi
adalah rekonstruksi  yang imajinatif dari  masa lampau  berdasarkan  data  yang  diperoleh dengan  menempuh  proses  (Gootschalk, 2008).
Penulisan sejarah disusun berdasarkan  kronologis  sesuai  sistematika penulisan  sejarah  (Kuntowijoyo,  1995). Historiografi  merupakan  tahap  akhir  dari penelitian  sejarah.  Pada  tahap  ini  penulis sejarah  menuangkan  data  yang  telah diinterpretasi ke dalam tulisan sejarah.
Penulisan  laporan  penelitian  ini, penulis  berusaha  untuk  menyusun  dan menyajikan  dalam  bentuk  sejarah  sebagai kisah.  Sehingga  berbentuk  tulisan  yang utuh  dan  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai  dengan  fakta.  Penulisan  penelitian sejarah nanti berdasarkan proses serialisasi terutama kronologis dan kausasi. Penyusunan  laporan  penelitian  sejarah
secara  kronologis  penting  agar  peristiwa sejarah tidak tumpang tindih.

## Hasil Dan Pembahasan
A. Onder Afdeling Rawas
Sistem pemerintahan kolonial banyak  memberi  dampak  dalam  tatanan kehidupan  bangsa  Indonesia.  Banyak birokrasi  yang  berubah  sesuai  kehendak bangsa  penjajah,  yang  berbeda  dengan keadaan  sebelumnya.  Sistem  birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintah  kolonial  justru  sepenuhnya mendukung  pola  paternalistik  yang  telah menjiwai  sistem  birokrasi  era  kerajaan. Meskipun  terjadi  pembaharuan  sistem birokrasi  pada  pemerintahan  kolonial, secara substansi sebenarnya tidak mengubah  corak  birokrasi  pemerintah dalam berhubungan dengan publik.
Sentralisasi kekuasaan dalam birokrasi  masih  tetap  dominan  dalam praktik  penyelenggaraan  pemerintahan.
Pembuatan  berbagai  keputusan  dan kebijakan publik oleh birokrasi pemerintah,  tidak  pernah  bergeser  dari pengunaan  pola top-down .  Substansi  dari persoalan korupsi dalam birokrasi merupakan  bagian  dari  feodalisme  yang terus  dipelihara  oleh  sistem  birokrasi (Hasan,  2012).  Di  dalam  yurisdiktif tersebut  seseorang  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab  resmi.  Salah  satu perubahan mindset yang  perlu  dilakukan ialah  pandangan  birokrasi  terhadap
kekuasaan  yang  cenderung  menjadikan birokrasi sebagai kekuatan sakral.
Kekuasaan pada birokrasi yang diwujudkan dalam  jabatan  pejabat  bisa  menakutkan dan  jarang  dapat  ditembus  oleh  lapisan masyarakat.  Cenderung  lemah  dihadapan kekuasaan  birokrasi  tersebut.  Kekuasaan seperti  ini  yang  membuat  birokrasi menjadi  sangat  sakral  (Mifta,  2010). Menurut  Suwandi  Syam  (Wawancara  27 November 2018), mengatakan:
Onder  Afdeling Rawas  merupakan bagian  wilayah  penting  pemerintahan Kolonial  Belanda  yang  berkuasa  atas wilayah  Kesultanan  Palembang.  Untuk menjangkau Onder  Afdeling Rawas, Belanda  menyusuri  sungai-sungai Rawas  yang  luas  dan  membuktikan bahwa Belanda telah menjadi penguasa  di  wilayah  Sumatera  bagian selatan.  Setiap Afdeling dikepalai  oleh
Asistent  Residen  yang  membawahai
Onder Afdeling yang dikepalai Controleur (Kontrolir). Setiap Onder Afdeling juga membawahi Onder  Distric dengan Demang  sebagai  pimpinannya.  Musi Rawas berada pada Afdeling Palembangsche Boven Landen . Wilayah Onder  Afdeling Rawas  ini  dipimpin oleh  seorang  Asisten  Residen  Belanda yang  membawahi  wilayah-wilayah Kawedanan. Onder  Afdeling Rawas merupakan  daerah  perkebunan  dan banyak  menggunakan  perairan  sungai rawas  sebagai  tempat  transaksi penjualan barang dagangan.
Onder  Afdeling Rawas  dengan membawahi  berbagai  wilayah  Kawedanan dan  tunduk  pada  pemerintah  kolonial. Onder  Afdeling Rawas  dapat  memberi pengaruh  saat  kekuasaan  Belanda  yang sedang  berkuasa  dan  rakyatnya.  Perilaku
kepemimpinan dipahami sebagai kepribadian  pemimpin  yang  diwujudkan dalam aktivitas
kepemimpinannya.
Kaitannya  dengan  mengelola  tugas  dan menjaga  hubungan  dengan  bawahan  atau masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan bersama. Sistem perkebunan yang menjadi prioritas  perekonomian  masyarakat  di Onder  Afdeling Rawas  menjadi  salah  satu motivasi  Belanda  yang  terus  masuk  ke wilayah ini. Di hal itu peran pemimpin yang memiliki  jiwa  handal  dibutuhkan  demi sebuah kemajuan.
Pemimpin  yang  memiliki pamor dalam  mempimpin  dapat  membawa kemajuan yang dibutuhkan dalam perkembangan  wilayah  (Julian  Maramis  & Raykevin  Bagus,  2017).  Salah  satu  peran kepemimpinan  yang  harus  dijalankan  oleh seorang  dengan  cara  memberikan  pujian dan  dukungan.  Pujian  dapat  diberikan dalam  bentuk  penghargaan  dan  insentif. Penghargaan  adalah  bentuk  pujian  yang tidak  berbentuk  uang,  sementara  insentif adalah  pujian  yang  berbentuk  uang  atau benda yang dapat kuantifikasi.
Peran  membangkitkan  semangat kerja dalam bentuk memberikan dukungan, bisa  dilakukan  melalui  kata-kata,  baik langsung  maupun  tidak  langsung  atau kalimat  yang sugestif .  Sebagai  orang  yang berada  di  puncak  dan  dipandang  memiliki pengetahuan  yang  lebih  baik  dibanding yang  dipimpin,  seorang  pemimpin  harus memberikan  bimbingan  yang  tepat  dan
simpatik kepada bawahan yang mengalami masalah  dalam  melaksanakan  pekerjaan (Sashkin,  Marshall  &  Sashkin,  Molly  G, 2002). Onder  Afdeling Rawas  merupakan ibukota  Surulangun  yang  merupakan bagian  wilayah  kekuasaan  Belanda  pasca berakhirnya  Kesultanan  Palembang. Onder Afdeling Rawas  sama  dengan Onder Afdeling Musi Ulu, memiliki jalan raya yang dibangun  zaman  Belanda  pada  1906,  yang tersambung  dari  Palembang  ke  wilayah Onder Afdeling di Sumatera Selatan ini.
Wilayah Onder Afdeling Rawas juga mampu  berkembang  pesat  di  zaman Belanda.  Perekonomian  terus  berkembang dengan  baik,  seperti  perkebunan  karet, sawit  dan  hasil  bumi  lain  demi  kemajuan masyarakat lokal. Sebagai konsekuensi dari terbentuknya Afdeling dan Onder  Afdeling adalah  mendirikan  kantor  pemerintahan serta membangun sarana
dan prasarananya. Seperti, pusat pertokoan dan perbelanjaan,  pusat  pelayanan  kesehatan, kantor pos, kantor polisi, peradilan, rumah tahanan, dan lain-lain.
Pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tentu
dibedakan  antara  kota Afdeling (setingkat Kabupaten)  dengan  kota Onder  Afdeling (setingkat  Kawedanan)  (Suwandi,  2010).
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Surulangun banyak meninggalkan bekas dalam sejarah
penjajahan  Kolonial.  Aliran  sungai  Rawas yang deras menjadi salah satu saksi dalam
perjalanan Belanda di Surulangun.
Pemerintah  Kolonial  di  Surulangun  tidak banyak  membangun,  seperti  kota-kota  di Jawa.  Basis  kekuasaan  Belanda  di  wilayah Onder  Afdeling Rawas  hanya  sebatas menguasai  kekayaan  alam.  Pada  saat  itu sangat  melimpah  untuk  pembangunan negeri Belanda. Wilayah kekuasaan Belanda di Onder Afdeling
Rawas berdekatan  dengan  wilayah  kekuasaan Belanda  yang  lain.  Pemerintah  Kolonial berusaha  mengeksploitasi  kekayaan  alam wilayah  Keresidenan  Palembang  dengan sekuat-kuatnya, supaya kekuasaan Belanda tetap kokoh dan maju.
B. Perjuangan Masyarakat
Onder Afdeling Rawas  Dalam  Melawan

## Bangsa Belanda
Kepentingan  Kolonial  atas  wilayah Onder  Afdeling Rawas  dengan  mengangkat beberapa  pemimpin  local  sebagai  tangan kanan Belanda dalam menerapkan pengaruhnya.  Kebijakan  Belanda  kepada masyarakat di wilayah kekuasaanya, semua dilakukan  demi  kejayaan  penjajahan Belanda  selama  berdiri  di  tanah  Melayu, khususnya
Onder Afdeling
Rawas.
Keberadaan  perekonomian  perkebunan yang  strategis  dan  sumber  energi  dalam pengembangan  pertambangan,  menjadi alasan  dalam  penguasaan  wilayah  atas Onder  Afdeling Rawas.  Dukungan  seorang pemimpin  lokal  yang  dapat  dipercaya Belanda,  dapat  memudahkan  dalam kelangsungan  keberhasilan  kekuasaannya.
Maka,  Belanda  terus  berupaya  supaya kejayaannya  tetap  berlangsung  dengan baik,  dengan  memilih  tokoh  masyarakat dalam  membantu  menjaga  kekuasannya. Memberikan  jabatan  dan  pengaruh  pada elite modern dalam masyarakat lokal  lebih memudahkan  bangsa  Belanda.  Untuk mengkoordinir  wilayah  kekuasaannya. Segala  aspek  yang  menjadi  penghalang Belanda  segera  teratasi  tanpa  melibatkan diri  dalam  kekuasaan  di  Indonesia. Menurut  A. Ridwan Yahya (Wawancara, 25 November 2018), mengatakan:
Pada  saat  Belanda  mendesak  para pejuang  TKR  yang  berada  di  Rejang Lebong,  para  pejuang  TKR  melarikan diri  ke  Pulau  Kidak.  Hal  ini  dipilih karena  jalan  yang  dekat.  Alasannya, Pulau Kidak Lama merupakan wilayah yang  kurang  diminati  oleh  Belanda. Para  pejuang  memilih  pulau  Kidak karena  lebih  dekat  dari  pelarian  dari Rejak Lebong wilayah Bengkulu. Selain itu, sambutan nasionalisme masyarakat  Pulau  Kidak  yang  cinta tanah air dan menginginkan kemerdekaan atas wilayahnya, menjadi daya tarik para pejuang dalam menyusun strategisnya.
Saat  Belanda  memasuki  wilayah Pulau  Kidak  dalam  pencarian  pejuang kemerdekaan,  salah  satu  pejuang  dan tokoh  pejuang  yang  bernama  Yahya yang  berpangkat  Letnan  II  Tetuler yang  jabatannya  merangkap  Wakil Pesirah  Ulu  Rawas,  dengan  semangat memerangi  Kolonial  Belanda  yang kemudian  terkena  pukulan  bambu dengan keras sampai beliau pingsan.
Perjuangan
dalam melawan penjajahan asing adalah sebuah keharusan yang  harus  dilakukan  Indonesia  masa  itu. Kebebasan  dan  kekayaan  alam  yang
direbut  secara  paksa  oleh  penjajah, mengharuskan pejuang kemerdekaan melakukan  perlawanan.  Tujuannya  untuk mengembalikan  jati  diri  bangsa  dari belenggu  penjajahan  Belanda.  Perlawanan rakyat  dilakukan  dengan  semangat  patriot yang luar biasa. Para pejuang kemerdekaan Indonesia banyak mengorbankan harta dan nyawanya  sendiri  demi  berjuang  tiada henti-hentinya.
Belanda yang menerima perlawanan ini, berusaha meredam semangat  juang  para  pejuang  bangsa Indonesia.  Namun  perlawanan  tetap berkobar  dimana  saja.  Masa  perjuangan banyak  pejuang Onder  Afdeling Rawas berasal dari  Pulau Kidak.  Mereka  berjuang atas  nama  bangsa  yang  telah  dirampas kemerdekaan  oleh  Belanda.  Belanda memilih  Pulau  Kidak  sebagai  perumahan para  petinggi  Belanda.  Oleh  karena wilayahnya yang strategis yang berdekatan dengan  Bengkulu  yang  dapat  dilalui  di Muara  Aman  dan  Jambi  yang  saat  itu melalui jalan setapak.
Belanda  menjadikan  Surulangun sebagai  basis  pemerintahan.  Namun  untuk perumahan  mereka  memilih  Pulau  Kidak sebagai tempat beristirahat untuk bermukim.  Daerah  Pulau  Kidak  menjadi penting  dalam  perjalanan  penjajahan Belanda. Selain para pejuang yang memilih Pulau  Kidak  sebagai  tempat  bersembunyi dan menyusun rencana pergerakan. Namun Belanda  sendiri  juga  menjadikan  sebagai
tempat bermukim selama menguasai Onder
Afdeling Rawas.  Menurut  Ahmad  Syukri (Wawancara, 26 November 2018), menyatakan:
Sering  ada  pejuang  yang  berada  di Pulau  Kidak,  mereka  melarikan  diri dari  berbagai  daerah  di  Sumatera Selatan,  karena  terdesak  oleh  Belanda yang  terus  melakukan  kekerasan. Bangsa  Belanda  sendiri  sebenarnya juga  berada  di  Pulau  Kidak  untuk bermukim. Namun rakyat Pulau Kidak sangat  menjaga  kerahasiaan  para pejuang,  sehingga  Belanda  tidak mengetahui keberadaan pejuang Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia  di  nilai  sangat  berat  di musim kemerdekaan Indonesia. Mereka  berjuang  dengan  tenaga terbatas saat melawan bangsa Belanda, yang  memiliki  kemampuan  senjata yang serba modern.
Kemampuan  untuk  menyatukan aspek-aspek  manusia  menjadi  kesulitan tersendiri  dalam  birokrasi  publik  dan pimpinan  harus  dapat  membuat  bawahan. Supaya  mempunyai  motivasi  yang  tinggi untuk  bekerja  demi  mencapai  tujuan organisasi birokrasi publik. Dalam
birokrasi  yang good  governance perlu penerapan  model  motivasi  yang  mampu semaksimal  mungkin  untuk  memberikan inspirasi kepada pegawai.
Dalam hal ini internalisasi nilai-nilai disiplin, ketekunan, ketelitian dan semangat  perlu  mendapatkan  penekanan khusus.  Pimpinan  birokrasi  seharusnya dapat  memberikan  inspirasi  melalui keteladanan  yang  baik.  Misalnya,  perilaku serius dalam bekerja, semangat yang tinggi,
perilaku  efektif,  perilaku  yang  konsisten dan etos kerja tinggi. Hal yang demikian ini dapat  memiliki multiplier  effect terhadap motivasi  pegawai  (Pasolong  &  Harbani, 2008). Menjelang masa revolusi Indonesia, Surulangun  juga  bergejolak.  Wilayah Surulangun  berusaha  untuk  melepaskan diri  dari  belenggu  penjajah.  Kebanyakan pejuang  dari  Palembang,  Lubuklinggau banyak  melarikan  diri  ke  wilayah Onder Afdeling Rawas.
Para pejuang dari berbagai laskar di Sumatera Selatan berjuang bersama rakyat Surulangun  melawan  penjajah  yang  telah merampas  hak  kemerdekaannya.  Gejolak perjuangan  kemerdekaan  bukan  hanya  di Surulangun,  namun  juga  di  wilayah terdekat  lain,  seperti  Kawedanan  Rupit Rawas.  Wilayah  Kawedanan  Rupit  Rawas menjadi basis perjuangan rakyat Indonesia dalam  melawan  Belanda.  Sehingga  sering peluru  Belanda  menembus  dinding  rumah tempat pejuang berlindung dari peluru.
Perjuangan melawan penjajah berkobar  di  mana-mana.  Di  Surulangun sendiri  menjadi  pelarian  pejuang  dari berbagai  daerah  di  Sumatera  Selatan.  Di Surulangun  para  pejuang  ini  bersama rakyat pribumi menyusun rencana penyerangan Belanda. Perjuangan
masyarakat  Surulangun  akhirnya  berhenti tatkala penjajah baru datang dan mengusir penjajah  Belanda  di  Nusantara.  Para penjajah  baru  ini  adalah  bangsa  Jepang. Dengan  propaganda  berusaha  untuk
menguasai Nusantara dengan janji
kemerdekaan  Indonesia  di  kemudian  hari. Sejarah  Pergerakan  Nasional  Indonesia sebagai fenomena historis adalah hasil dari perkembangan  faktor  ekonomi,  sosial, politik,  kultural  dan  religius  yang  saling berinteraksi. Oleh karena,
Sejarah
Pergerakan  Nasional  Indonesia  dianggap gerakan  ekonomi,  sosial,  politik,  dan kultural  yang  menjelaskan  motivasi  dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan.
Makna Sejarah Pergerakan Nasional berbeda  dengan  perjuangan  sebelumnya. Proses  perjuangan  Pergerakan  Nasional Indonesia  tujuannya  untuk  mencapai Indonesia  merdeka  dan  di  jiwai  semangat persatuan dan kesatuan. Sehingga melahirkan semangat kebangkitan nasional. Selain itu pula untuk menanamkan  semangat  patriotisme  dan penyadaran  nasional  sehingga  semngat kemerdekaan bisa diraih
dan dipertahankan (Yudi Hartono, 2017).
Maka  sebuah  pergerakan  yang menginginkan  kebebasan  merupakan  hak yang selalu ditempuh bagi Indonesia. Perlu waktu  lebih  dari  empat  tahun  sejak kemerdekaan  diproklamasikan  pada  1945 untuk penyerahan kedaulatan dari Belanda. Bahkan banyak orang Indonesia yang tidak puas dengan hasilnya.
Mengingat
keberhasilan  Belanda  dalam  menekan gerakan  kaum  nasionalisme  di  Indonesia. Oleh sebab negara ini tidak akan terwujud tanpa  campur  tangan  Jepang.  Jepang
mendorong  dan  menyebut  sentimen nasionalis,  menciptakan  lembaga  baru seperti  organisasi  lingkungan  lokal  dan memberikan  tempat  bagi  para  pemimpin politik,  seperti  Soekarno.  Tetapi  pada  saat yang  sama  menghancurkan  banyak  hal yang  telah  dibangun  oleh  Belanda. Kombinasi  nasionalisme  dan  kehancuran penting bagi revolusi di akhir Perang Dunia II. Pada 9 Maret 1942 pemerintah Kolonial Belanda  menyerah  kepada  pihak  Jepang (Vickers, 2005).

## Penutup

## Kesimpulan
Onder  Afdeling Rawas  merupakan bagian  penting  dalam  sejarah  perjuangan bangsa  Indonesia  di  Sumatera  Selatan. Wilayah ini merupakan bagian Karesidenan Palembang  pasca  ditaklukan  Kesultanan Palembang  oleh  Belanda. Onder  Afdeling Rawas merupakan ibu kota dari Surulangun.  Kemudian  menjadi  distrik wilayah  yang  memiliki  pengaruh  dalam kesuksesan  Belanda  selama  menjajah. Onder  Afdeling Rawas  sendiri  dipimpin Controleur yang  dibantu  pemimpin  lokal yang sengaja diangkat Kolonial.
Para elit modern Indonesia memang  sengaja  diberi  kekuasaan  oleh Belanda  untuk  mempermudah  dalam mempengaruhi  rakyat.  Elite  modern  yang condong  ke  pihak  Kolonial,  mampu menyakinkan  rakyat  untuk  menuruti kemauan  bangsa  asing.  Untuk  menanam
berbagai  tanaman  yang  laku  di  pasar internasional. Hasilnya banyak rakyat yang jatuh  miskin  dan  mengalami  ketidakadilan Belanda.  Dalam  perjalanan  sejarah,  para pejuang di Onder Afdeling Surulangun terus melakukan  berbagai  perlawanan  melawan Belanda.  Bahkan  wilayah  ini  menjadi pelarian  bangsa  Indonesia  yang  menderita kekalahan dari Belanda.
Wilayah  di Onder  Afdeling Rawas banyak  dijadikan  daerah  pelarian  pejuang untuk  menata  strategi  melawan  penjajah. Daerah  Pulau  Kidak  pernah  menjadi  basis pelarian  pejuang  di  daerah  Rejang  Lebong dan  Bengkulu.  Sebab  wilayahnya  lebih dekat  dan  tidak  terdeteksi  penjajah. Perjuangan rakyat Onder Afdeling Rawas di Surulangun telah menjadi masa perjuangan yang  penuh  sejarah  dalam  masa  Sejarah Pergerakan Nasional.
Daftar Pustaka
Abadi, L. (2009). Muatan Lokal Ensiklopedia Sejarah  dan  Budaya  Indonesia  Raya Sejarah  Nasional  Indonesia  8 .  Jakarta: PT Lentera Abadi.
Abdurahman.  (2010). Metode  Penelitian Sejarah . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Agus Susilo & Sarkowi. (2019). Perkembangan Surulangun Pada Masa Onder  Afdeling  Rawas .  Cirebon:  Nusa Litera Inspirasi.
Ahmadin.  (2008).  Masalah  Angraria  di Indonesia  Masa  Kolonial.  In Jurnal Attoriolong .
Andrian  Vickers.  (2011). Sejarah  Indonesia Modern . Yogyakarta: Insan Madani.
Cabaton,  A.  (2015). Jawa,  Sumatera  & Kepulauan  Lain  di  Hindia  Belanda . Yogyakarta: Ombak.
Gottschalk,  L.  (n.d.). Mengerti  Sejarah . Jakarta: Universitas Indonesia.
Harbani  Pasalong.  (2008). Kepemimpinan Birokrasi . Bandung: Alfabeta.
Hartono,  Y.  (2017).  Pendidikan  Nasional dan  Kualitas  Manusia  Indonesia Dalam  Perspektif  Sejarah.  A gastya:
Jurnal  Sejarah  Dan  Pembelajarannya, 7 (2), 84-102. http://doi.org/10.25273/ajsp.v7i2.14 91 Haryanto.  (2010). Kekuasaan  Elit  Suatu Bahasa Pengantar . Yogyakarta: Program  Pascasarjana  PLOD  Daerah Universitas Gajah Mada. Hendrata, A. O. (2013). Peradaban di Pantai Barat Sumatera Perkembangan Hunian  dan  Budaya  di  Wilayah Bengkulu . Yogyakarta: Ombak. Julian  Marawis,  R.  B.  (2018). Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung . Universitas Katolik Parahyangan FISIP Prodi Ilmu Administrasi Publik. Kuntowijoyo.  (1994). Pengantar  Ilmu
Sejarah . Yogyakarta: Benteng Budaya. Makkelo,  I.  D.  (2018).  Sejarah  Perkotaan: Sebuah  Tinjauan  Historiografis  Dan Tematis. Lensa  Budaya:  Jurnal  Ilmiah Ilmu-Ilmu  Budaya , 12 (2),  83–101. https://doi.org/10.34050/JLB.V12I2.
3052
Marshall  Sashkin  &  Molly  G.  Sashkin. (2002). Prinsip-Prinsip Kepemimpinan, terjemahan . Jakarta: Erlangga. Mifta Thoha. (2010). Kepemimpinan Dalam Manajemen . Jakarta: Rajawali Pres. Nizwar  Abu  Nain.  (2011). Angkatan  66 Dalam  Lintas  Sejarah:  Meluruskan History Bangsa Demi Generasi . Jakarta: Cipro Media.
Nur Hasan. (2012). Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga  di  Era  Disentralisasi  Dalam Pelayanan  Publik. Jurnal  Hukum , XXVII (2), 1086.
Purnawan  Basundoro.  (2012). Pengantar Sejarah Kota . Yogyakarta: Ombak.
Resti Eka Prastiwi, Ufi Saraswati,  dan N. W.
(2019). Sejarah Perkembangan Arsitektur Bangunan Indis di Purworejo  Tahun  1913-1942. Journal
of Indonesian History , 8 (1), 89.
Robert  Van  Niel.  (1984). Munculnya  Elit Modern  Indonesia. Jakarta:  Pustaka Jaya.
Safitri. (2017). Kota, Sejarah Perekonomian Palembang: Masa Pemerintahan
Kolonial  Belanda,  1825-1942  M .  UIN Raden Fatah.
Sair,  A.  (2012). Metodologi  Sejarah  Dan Histiografi .  Palembang:  Proyek  SP4
Universitas Sriwijaya.
Santun  Muhammad  &  Dedi  Irwanto. (2011). Venesia  dari  Timur  Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial . Yogyakarta: Ombak.
Sartono  Kartodirdjo.  (1992). Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Siti  Syuhada,  Supian,    dan  R.  S.  (2017). Sejarah  Kota  Modern  Masa  Kolonial Belanda:  Studi  Kasus  Kota  Tua  Di Muaro  Tembesi  Batang  Hari. Jurnal Titian , 1 (2), 175.
Soekanto  &  Brotosusilo.  (1987). Sosialisasi Hukum  dan  Masyarakat .  Jakarta:
Rajawali Pres. Supriyanto. (2013). Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang
1824-1864 . Yogyakarta: Ombak.
Suriana,  K.  A.  P.  &  S.  (n.d.). Sejarah Keresidenan  Palembang .  Universitas PGRI Palembang.
Susilo, Y. I. & A. (2018). Pangeran Asir dan Kepemimpinan  Rupit  Rawas .  Medan: Harapan Cerdas.
Suwandi  Syam.  (2010). Sejarah  Museum SubkossGaruda Sriwijaya di Lubuklinggau .  Lubuklinggau:  Yayasan
Subkoss  Garuda  Sriwijaya  Perwakilan Lubuklinggau.