## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index
Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna ‘alā Syurūṭihim dalam Transaksi

## Jual Beli
Actualization of the Rule of Fiqh of al-Muslimūna 'alā Syurūṭihim in Buying and Selling
Transaction
Kasman Bakry a , Ihwan Wahid Minu b* , Akhmad Hanafi Dain Yunta c , Hasyim d
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id
b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id
c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ihwan@stiba.ac.id
d Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: hasyim@stiba.ac.id *corresponding author
A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T Article history: Received : 28 October 2021 Revised: 4 November 2021 Accepted: 4 November 2021 Published: 12 November 2021 This  research  aims,  namely:  first,  to  describe  the  concept  of  the  rules  of jurispruding  al-muslimūna  'alā  syurūtihim;  Second,  describe  the actualization  of  the  rules  in  everyday  buying and  selling  transactions.  To reason the study, it is used this type of literature research (library research) with normative approach methods and content analysis whose focal point is on  the  study  of  manuscripts  and  texts  related  to  research  problems.  The results of the study found that: first, the concept of the rule of jurisprudent al-muslimūna 'alā syurūtihim is easy and concise in its pelafazan and has a wide  legal  scope  and  has  a  basic  determination  of  both  the  Qur'an  and hadith;  Second,  the  rule  of  jurispruding  al-muslimūna  'alā  syurūtihim  is required in the establishment of the legal conditions in buying and selling transactions. By implication, practitioners of Islamic law can easily decide on several issues in the field of Islamic law. Keywords: Buying and selling, rule, fiqh, al-muslimūna ‘alā syurūtihim A B S T R A K
Penelitian  ini    bertujuan,  yaitu:  pertama,  untuk  mendeskripsikan  konsep kaidah  fikih al-muslimūna  ‘alā  syurūtihim ;  kedua,  mendeskripsikan aktualisasi  kaidah  tersebut  di  dalam  transaksi  jual  beli  keseharian.  Untuk menalar  kajian  tersebut,  maka  digunakan  jenis  penelitian  kepustakaan
( library  research) dengan  metode  pendekatan  normatif  dan  analisis  isi ( content  analysis )  yang  titik  fokusnya  pada  studi  naskah  dan  teks  terkait masalah  penelitian.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa:  pertama,  konsep kaidah fikih al-muslimūna ‘alā syurūtihim yaitu mudah dan ringkas dalam pelafazannya dan memiliki cakupan hukum yang luas serta memiliki dasar penetapan yang ṣahih baik dari Al-Qur’an maupun hadis; kedua, kaidah fikih al-muslimūna  ‘alā  syurūtihim dibutuhkan  dalam  penetapan  hukum  syarat dalam transaksi jual beli. Implikasinya, praktisi hukum Islam dengan mudah dapat memutuskan beberapa permasalahan dalam bidang hukum Islam.

## How to cite:
Kasman Bakry, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Ihwan Wahid Minu, Hasyim. “Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna ‘alā Syurūṭhim dalam Transaksi Jual Beli”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 1, no. 1 (2021): 45-59. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447.

## PENDAHULUAN
Islam  telah  mengatur  perilaku  kehidupan  masyarakat  dalam  segala  aspek.  Aspek tersebut  menyangkut  dua  hal,  yaitu  ibadah  dan  muamalah.  Hukum  beribadah  maupun muamalah berlaku bagi semua individu yang telah mukallaf . Aplikasi dari ibadah tersebut hanya  ditujukan  kepada  Allah  swt.  dalam  bentuk  penghambaan  diri  kepada-Nya, sedangkan  dalam  muamalah  dapat  diaplikasikan  kepada  sesama  manusia.  Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh Muhammad Yusuf Musa bahwa “Muamalah adalah  peraturan-peraturan  Allah  swt.  yang  harus  diikuti  dan  ditaati  dalam  hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Sedangkan pengertian muamalah secara  sempit  menurut  Rasyid  Ri ḍ a,  yaitu  “Tukar-menukar  barang  atau  sesuatu  yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.” 1
Pada  dasarnya  muamalah  berarti  membicarakan  masalah  yang  sangat  luas,  yaitu hubungan manusia dengan manusia. Dalam muamalah, Islam membuat berbagai macam peraturan,  yang  dengan  peraturan  tersebut  diharapkan  tercipta  kedamaian  dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Selain itu, keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu  pada  tempatnya  dan  memberikan  sesuatu  hanya  pada  yang  berhak,  serta memperlakukan  sesuatu  sesuai  posisinya.  Dengan  demikian,  implementasi  keadilan dalam muamalah melarang kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan keadilan, seperti aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, zalim, maysir , garar dan haram 2 .
Seiring perkembangan zaman, bidang muamalah juga senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat.  Sehingga,  sangat diperlukan  adanya  perhatian  dan  pengawasan agar tidak menimbulkan kesulitan, pemaksaan dari pihak-pihak tertentu, dengan begitu prinsip-prinsip  muamalah  dapat  dijalankan  dengan  baik,  dan  kedua  belah  pihak  yang bermuamalah sama-sama mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, akan terjadi suatu kehidupan yang teratur, damai dan sentosa.
Salah satu kegiatan transaksi dalam muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau jasa, yang mempunyai nilai secara sukarela di  antara  kedua  belah  pihak,  semisal  yang  satu  menyerahkan  benda  dan  yang  lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, objek, serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sementara itu, wujud benda yang dapat diperjualbelikan dapat mencakup pada pengertian barang, tanah, dan uang serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syara’ 3 . Hal ini untuk menghindarkan unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syara’ seperti,  riba, garar ,  spekulasi,  dan  lain-lain.  Sehingga,  pada  akhirnya  jual  beli diperbolehkan berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275,
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 2-3.
2 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep (Cet. I; JakartaTimur: Sinar Grafika, 2013), h. 56-57.
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 62

## َبِّ رلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا َُّللَّا َّلَحَأَو
ۚ  ۚ
Terjemahnya:
“Padahal Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 4
Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami jika seseorang memilih jual beli itu sebagai upaya untuk mencari rizki tidak boleh bertentangan dengan ketentuan- ketentuan yang digariskan  Allah  swt.  Dalam  al-Qur’an  dijelaskan  mengenai  larangan  jual  beli  yang mengandung  unsur taruhan,  spekulasi,  untung-untungan  dan  sebagainya.  Berbagai jual beli atau bisnis yang mengandung unsur-unsur tersebut tidak sah atau batal 5 .
Masalah jual beli yang dihalalkan dalam Islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara’ . Dalam melakukan jual beli yang terpenting adalah mencari yang  halal  sesuai  dengan syara’ yaitu  dengan  barang  atau  objek  yang  halal  dan diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli, seperti penipuan, perampasan dan riba. Selain itu, dalam transaksi jual beli mesti didasari oleh prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Prinsip tersebut telah disebutkan oleh Allah swt. dalam Q.S. al- Nis ā /4:29,
ضاَرَ ت ْنَع ًةَراَِّتِ َنوُكَت ْنَأ  َّلَِّإ ِّلِّطاَبْلِّب ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ  َلَ اوُنَمآ َنيِّذَّلا اَهُّ يَأ َيَ
اوُلُ تْقَ ت  َلََو ۚ ْمُكْنِّم ۚ ْمُكَسُفْ نَأ
اًميِّحَر ْمُكِّب َناَك ََّللَّا َّنِّإ
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” 6
Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  yang  menjadi  kriteria  suatu  transaksi  adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Dasar suka sama suka, kaitannya dengan jual beli, tolak ukurnya berangkat dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila ijab kabul belum dilakukan. Sebab ijab kabul itu menunjukkan sikap rela atau sukanya di antara kedua belah pihak.
Jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat- syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad dan  ijab kabulnya. Salah satu syarat dalam jual beli yaitu syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik penuh si penjual 7 . Seturut
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Al-Wa’ah, 2004), h. 58
5 Afzalur Rahman, Doktrin  Ekonomi Islam, Jilid. IV (Yogyakarta:  Dana  Bakti  Wakaf, 1996), h. 36.
6 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 107-108.
7 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 58.
dengannya,  dalam  hukum  perdata  pasal  1457  jual  beli  merupakan  suatu  perjanjian  di mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan  dan pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan.  Dalam  pasal  1458  juga disebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar 8 .
Dari  pasal  pasal  1457  KUHP  tersebut  dapat  pula  kita  ketahui  bahwa  jual  beli melahirkan kewajiban secara timbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dari sisi penjual, penjual wajib menyerahkan suatu kebendaan. Sedangkan dari sisi pembeli, pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah uang yang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya. Dari  bunyi pasal 1458  KUHP  ini  pula  tampak  tidak  mempersoalkan  ihwal  kepada  siapa  jual  beli dilaksanakan,  selama  dan  sepanjang  kebendaan  yang  merupakan  obyek  yang diperjualbelikan adalah sama dan sesuai.
Di dalam jual beli juga terdapat syarat yang salah satunya yaitu kepemilikan penuh atau milik penuh. Kepemilikan merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan secara hukum. Kepemilikan juga berarti mempunyai kekuasaan terhadap suatu barang sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan akan berpindah apabila yang mempunyai hak kuasa itu memindahkannya. Selain itu, dalam Islam juga mengenal  dua  bentuk  kepemilikan  yaitu  kepemilikan  sempurna (Milkun  t ā mman) dan kepemilikan tidak  sempurna  ( Milkun  n ā qis ) 9 . Kepemilikan  sempurna  ( Milkul t ā mman ) yaitu suatu kepemilikan yang meliputi  benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda  dan  kegunaannya  dapat  dikuasai,  pemilikan Tamm (kepemilikan  penuh)  bisa diperoleh  melalui  banyak  cara,  misalnya  jual  beli.  Sedangkan  kepemilikan  tidak sempurna (Milkun  n ā qis) yaitu  bila  seseorang  hanya  memiliki  salah  satu  dari  benda tersebut,  memiliki  benda  tanpa  memiliki  manfaatnya  atau  memiliki  manfaatnya  tanpa memiliki zatnya, seperti Ij ā rah 10 .
Status kepemilikan yang sempurna juga tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia merupakan hak mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat dan syarat. Pemilik juga mempunyai kewenangan mutlak atas harta yang ia miliki, dan ia bebas dalam melakukan transaksi,  investasi  dan  lainnya.  Hak  milik  sempurna  tidak  berakhir  kecuali  dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara Ta ṣ arruf yang memindahkan hak milik  sah  tersebut.  Dalam  kepemilikan  tidak  sempurna  dapat  dibatasi  dengan  waktu, tempat  ataupun  persyaratan  tertentu.  Pemilik  manfaat  harus  mengembalikan  barang kepada pemiliknya setelah selesai menggunakannya atau telah berakhir masa perjanjian.
8 Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, 2004), h. 366.
9 Faisal Badroen, Suhendra dkk. Etika Bisnis Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 110-111
10 Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), h. 39.
Kehidupan masyarakat semakin berkembang dari zaman ke zaman karena dipengaruhi oleh kemajuan peradaban dan teknologi keadaaan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa  sekarang  ini,  sangat  berbeda  kontras  dengan  keadaan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  Abbasiyah,  Umayyah,  apalagi  pada  masa-masa  sebelum  kedua  dinasti  ini sampai pada masa Rasulullah saw 11 . Meskipun Rasulullah saw. telah memerintahkan kita untuk senantiasa bepegang teguh pada dua sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan  sunah,  bukan  berarti  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  langsung  dapat ditemukan dan disampaikan secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, agar masyarakat tidak salah melangkah dan senantiasa taat pada Allah swt. dan rasul- Nya,  masyarakat  dituntut  untuk  berijtihad  menggali  hukum  untuk  mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Apabila ternyata tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk berijtihad, maka mereka harus berusaha untuk bertanya dan meminta petunjuk pada orang yang ahli agar mereka tidak tersesat atau menyimpang.
Berdasarkan alur narasi di atas, bila dikontekskan pada era yang semakin modern ini, maka  peran  kaidah  fikih  sebagai  alat  bantu  ijtihad  masih  sangat  dibutuhkan  untuk mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang tidak diatur oleh na ṣ secara eksplisit. Usaha untuk menggali hukum yang benar adalah tidak lain untuk mewujudkan Maq ā sid al-syari’ah yang menjadi tujuan utama dari pensyariatan hukum Islam oleh Allah swt. dan  rasul-Nya.  Keberadaan  kaidah  fikih  sebagai  salah  satu  perangkat  ijtihad  sangat berperan dalam proses penetapan hukum,  baik bagi individu maupun pihak-pihak yang memiliki wewenang, seperti muft ī , hakim, bahkan pemerintah.
Berdasarkan orientasi kajian di atas pula, maka upaya pengkajian ini bertujuan untuk: 1)  Mengetahui  konsep  kaidah  fikih “al-Muslim ū na  ‘ala  Syur ūṭ him ;  2)  Mengetahui aktualisasi  kaidah  fikih “al-Muslim ū na  ‘ala  syur ū tuhim .  Pada  proses  pengkajiannya, metode  kajian  digunakan  adalah  jenis  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  studi kepustakaan ( library research ) sebagai acuannya. Sedangkan terkait dengan pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Selain  itu,  kajian  ini  bersifat deskriptif analitis, di mana penulis mendeskripsikan konsep kaidah “al-Muslim ū na ‘Al ā Syur ūṭ ihim secara rinci kemudian menganalisis satu-persatu syarat-syarat yang terdapat dalam kitab fikih sebagai sumber hukum.

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

## Definisi Jual Beli
Jual  beli  atau  perdagangan  dalam  istilah  fikih  disebut  juga  dengan al-Bai’ yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain” 12 . Kata al-Bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syir ā ’ (beli).
11 Usman, Mukran H., Aswar Aswar, and Azwar Iskandar. "Menuju Indonesia Berkemajuan dalam Studi Peradaban Islam." Analisis: Jurnal Studi Keislaman 21.1 (2021): 39-74.
12 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Jilid V, Cet. VIII (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’aṣir, 2005) h.3304
Dengan  demikian,  kata al-Bai’ berarti  jual, tetapi  sekaligus  juga  berarti  beli. Secara terminologi,  terdapat  beberapa  definisi  jual  beli  yang  dikemukakan para  ulama  fikih, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi cenderung sama.
Sayyid  S ā biq,  mendefinisikannya  dengan:  “Jual  beli  ialah  pertukaran  harta  dengan harta  atas  dasar  saling  merelakan  atau  “Memindahkan  miliki  dengan  ganti  yang  dapat dibenarkan” 13 . Dalam definisi di atas terdapat kata “Harta”, “Milik”, dengan “Ganti” dan “Dapat dibenarkan” ( al-Ma’ ẓū n f ī hi ). Adapun yang dimaksud dengan harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermafaat, maka dikecualikan yang  bukan milik dan  tidak  bermanfaat,  dan  yang  dimaksud  dengan  milik  agar  dapat  dibedakan  dengan yang  bukan  milik,  yang  dimaksud  dengan  ganti  agar  dapat  dibedakan  dengan  hibah (pemberian),  sedangkan  yang  dimaksud  dapat  dibenarkan  ( al-Ma’ ẓū n  f ī hi )  agar  dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.
Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al- Zuhaily,  jual  beli  adalah:  “Saling  tukar  harta  dengan  harta  melalui  cara  tertentu”  atau “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat” 14 .  Dalam  definisi  ini  terkandung  pengertian  “Cara  yang  khusus”,  yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di  samping  itu,  harta  yang  diperjualbelikan  harus  bermanfaat  bagi  manusia,  sehingga bangkai,  minuman  keras,  dan  darah  tidak  termasuk  ke  dalam  sesuatu  yang  boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis- jenis  barang  seperti  itu  tetap  diperjualbelikan  menurut  ulama  Hanafiyah,  jual  belinya tidak sah.

## Hukum, Rukun dan Syarat-Syarat Jual-beli
Dari kandungan dalam ayat Q.S. al-Baqarah/2:275, 198; Q.S. al-Nis ā /4:29, dan hadis Nabi saw. yang berbunyi: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka 15 ”, telah menunjukkan  dasar  hukum  jual  beli  dalam  Islam,  dan  para  ulama  fikih  mengambil kesimpulan bahwa, jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam Syatibi (ahli  fikih  mazhab  Imam  Malik),  hukumnya  bisa  berubah  menjadi  wajib,  haram,  dan makruh dalam situasi tertentu 16 .
Jual  beli  adalah  suatu  akad,  dan  dipandang  sah  apabila  telah  memenuhi  rukun  dan syarat jual-beli. Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah  sebelum  ijab  dan  kabul  dilakukan,  sebab  ijab  dan  kabul  menunjukkan  kerelaan (keri ḍ aan),  pada  dasarnya  ijab  dan  kabul  dilakukan  dengan  lisan,  tapi  kalau  tidak mungkin, seperti orang bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab dan kabul dengan surat
13 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III (Cet. IV; Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 126.
14 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, h. 3305.
15 Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijar ā t bab Bai’ al-Khiy ā r , juz II hadist No 2185 h. 737.
16 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 117.
menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul 17 . Menurut jumhur ulama rukun jual-beli itu ada empat, yaitu: 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli); 2) Sighat (lafal ijab dan kabul); 3) Ada barang yang dibeli; 4) Ada nilai tukar pengganti barang 18 .
Aktualisasi Kaidah Al-Muslim u na ‘Ala Syuru t ihim dalam Transaksi Jual Beli Karakteristik Syarat dalam Transaksi
Sebagai Suatu Tambahan dari Asal Suatu Tindakan. Syarat yang menyertai akad adalah  suatu  tambahan  dari  sebuah  tindakan  transaksi  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh al-Zarkasy ī : “Syarat itu adalah apa yang menetapkan di dalamnya dari sebuah asal (asalnya  sebuah  tindakan)  dan  syarat  di  dalamnya  merupakan  perkara  lain 19 .  Seperti seseorang mengatakan kepada orang lain, “Saya menjual mobil ini seharga seratus juta sampai  setahun  dengan  memberikan  aku  jaminan,  kemudian  orang  tersebut menerimanya.”  Dengan  demikian,  jaminan  tersebut  merupakan  suatu  kewajiban tambahan  dari  sebuah  akad  jual  beli.  Selain  itu,  akad  tetap  terlaksana  meskipun  tanpa syarat yang disebutkan oleh si penjual. Contoh lain dari penerapan syarat yaitu apabila penjual mengatakan kepada pembeli “Apabila anakku telah datang dari kota maka kebun ini  aku  jual  kepadamu,  seharga  seratus  juta,  maka  syarat  ini  disebut  sebagai  syarat menggantung dan bukan sebuah tambahan dari asal suatu tindakan atau akad.”
Sebagai  Kewajiban  Tambahan  yang  Dibutuhkan  Saat  Akad. Contohnya, seseorang  yang  mengatakan  kepada  seorang  penjual,  “Aku  membeli  daganganmu  ini dengan syarat engkau mengantarkannya ke kotaku, maka, pengantaran dagangan tersebut ke kota pembeli merupakan kewajiban tambahan berkenaan dengan akad.
Sebagai Suatu Perkara yang Akan Terjadi di Waktu yang Akan Datang. Syarat hanyalah  yang  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  akan  terjadi  di  masa  depan,  adapun yang berhubungan dengan masa lalu maka tidak disebut syarat 20 . Sebagaimana apabila seseorang mengatakan kepada temannya “Aku menjual tanah ini kepadamu seharga dua ratus  lima  puluh  juta  sampai  batas  waktu  sekian  dan  sekian  dengan  catatan  engkau memberikan  kepadaku  sebuah  jaminan.”  Dengan  demikian,  penyertaan  akad  jual  beli dengan  syarat  yang  diwajibkan  kepada  salah  satu  pihak  yang  mengadakan  transaksi dengan sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang.
Syarat Tersebut Kemungkinanya Dapat Dilakukan atau Dilaksanakan. Dengan jelas  ahli  fikih  mengatakan  bahwasanya  syarat  tersebut  adalah  syarat  yang  dapat terlaksana  atau  dapat  ditunaikan  atau  kemungkinan  dapat  terjadi  di  waktu  yang  akan datang.  Sehingga,  syarat  yang  mustahil  dilaksanakan  merupakan  persyaratan  yang kemungkinannya tidak ditunaikan ketika transaksi 21 .
17 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h.70.
18 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmīī wa Adillatuhu, h. 2431.
19 Badar al-Dīn Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyī, al-Manṡur fī al-Qawā’id al- Fiqhiyyah, Jilid I (Cet. II, t.t.p. Wuzārah al-Āfāq al-Kuwaiytiyyah, 1985), h. 370.
20 Badar al-Dīn Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyī, al-Manṡur fī al-Qawā’id al- Fiqhiyyah, Jilid II h. 232.
21 Hasan ‘Alī al-Syazalī, Naẓariah al-Syarṭ fī al-Fiqh al-Islamī (t.t.p. Dār al-Qunūz wa al-
Syarat  Tersebut  Terlaksana  Pada  Saat  Akad  atau  Transaksi. Syarat  yang menyertai  akad  adalah  syarat  yang  berlangsung  pada  saat  akad  tersebut,  dengan disandarkan pada penguatan dan lafaznya ketika transaksi berlangsung, dengan ini syarat yang  terkait  dengan  sesuatu  yang  terjadi  di  masa  lalu,  tidak  termasuk  di  dalamnya meskipun ada kewajiban untuk menunaikan di dalam syarat tersebut.

## Standarisasi Syarat Yang Sah dan Yang Tidak Sah
Pakar fikih telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan syarat yang sah dan syarat- syarat yang tidak sah. Dalam kajian ini, penulis membatasi pembahasan pada perbedaan ijtihad  di  antara  mazhab-mazhab  fikih  yang  masyhur  seperti: Ẓ ahiriyyah,  Syafi’iyyah, Hanafiah, Hambali, dan Maliki.
Pandangan  Al- Ẓ ahiriyyah  Tentang  Syarat  yang  Berkaitan  Dengan  Transaksi. Mazhab  al-Zahiriyah  memandang  bahwa  asalnya  syarat  adalah  sesuatu  yang  dilarang. Maka tidak boleh mengikat akad dengan syarat, kecuali syarat yang dibolehkan di dalam syara’ , atau syarat yang dibangun atas ijma’ ulama. Ẓ ahiriah menetapkan tujuh syarat yang sah menurut mereka, di antaranya: 22
1) Persyaratan jaminan, pada jual beli berbatas waktu yang tidak diketahui, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2:283,
اًضْعَ ب ْمُكُضْعَ ب َنِّمَأ ْنِّإَف ۖ ٌةَضوُبْقَم ٌناَهِّرَف اًبِّتاَك اوُدَِّتِ َْلََو  رَفَس ٰىَلَع ْمُتْ نُك ْنِّإَو ِّقَّتَ يْلَو ُهَتَ ناَمَأ َنُِّتُْؤا يِّذَّلا ِّ دَؤُ يْلَ ف َع َنوُلَمْعَ ت اَِّبِ َُّللَّاَو ۗ ُهُبْلَ ق ٌِّثِآ ُهَّنِّإَف اَهْمُتْكَي ْنَمَو ۚ َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلََو ۗ ُهَّبَر ََّللَّا ٌميِّل Artinya:
“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Tetapi,  jika  sebagian  kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai  iti menunaikan amanat (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah swt. Tuhannya. Dan janganlah kamu  menyembunyikan  kesaksian  karena  barang  siapa  menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah swt. maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 23 ;
2) Persyaratan  penundaan  harga  sampai  pada  waktu  yang  disepakati,  Sebagaimana  di dalam firman Allah swt. dalam Q.s. al-Baqarah/2:282;
3) Persyaratan untuk membayar harga ketika lapang sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2:280;
Tauzī’, 2009), h. 56.
22 Ali Bin Ahmad Bin Sa’īd Bin Hazm, al- Muhallā bi al-Āṡār Jilid IX (Beirut; Dār al- Fikr T.Tp) H. 403.
23 Derpartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (PT. Syigma Examedia Arkanleema 2010), h. 49.
4) Persyaratan  sifat  pada  jual  beli  dengan  dasar  sukarela  kedua  belah  pihak,  dan  akad menjadi sempurna dengan terpenuhinya sifat tersebut sebagaimana firman Allah swt Q.S. al-Nis ā /4:29;
5) Persyaratan dengan tidak adanya penipuan dalam transaksi, sebagaimana sabda nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh imam abi hurairah ra., yang berbunyi: “Dari Abdullah  bin  Umar  ra.  bahwasanya  seseorang  dikisahkan  kepada  nabi  saw. bahwasanya  orang  tersebut  selalu  tertipu dalam  jual  beli, maka  nabi  saw.  bersabda, apabila anda menjual maka katakanlah “Tidak ada penipuan.”
6) Persyaratan  pembeli  mengambil  harta  hamba  sahaya  yang  dijual  atau  setengah  dari hartanya  dari  si  penjual  sebagaimana  dalam  sabda  Nabi  Muhammad  saw.,  yang berbunyi: “Barang siapa menjual seorang hamba sahaya yang memiliki harta. Maka, hak sipenjual mengambil hartanya dan si penjual menanggung hutang hamba sahaya tersebut. Kecuali kala sipembeli budak mensyaratkan untuk mengambil harta budak tersebut”.
7) Persyaratan  pembeli  untuk  mengambil  buah  kurma  yang  telah  dibuahi  oleh  penjual pohon  kurma,  karena  asalnya  buah  dari  pohon  kurma  yang  telah  dibuahi  masih berstatus milik si penjual. Sebagaimana di dalam hadis nabi Muhammad saw., yang berbunyi: “Dan barang siapa membuahi kurma, kemudian dia menjual setelah dibuahi maka  baginya  buahnya  kecuali  dipersyaratkan  oleh  si  pembeli  (buahnya  milik  si pembeli)”.
8) Juga  bisa  ditambahkan  persyaratan  yang  kedelapan  yaitu  syarat  yang  berkenaan dengan akad, seperti syarat penyerahan barang atas si penjual, dan penyerahan harga bagi  si  pembeli,  karena  syarat  yang  berhubungan  akad  transaksi  terdapat  di  dalam syara’.
Al- Ẓ ahiriyyah  dalam  menetapkan  asal  suatu  syarat  adalah  sesuatu  yang  dilarang, dengan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:
1) Al-Qur’an,  di  antaranya:  Q.S.  al-Baqarah/2:229;  Q.S.  al-Nis ā /4:14;  dan  Q.S.  al- M ā idah/3:3.  Ibnu  Hazm  di  dalam  mengomentari  perkara  ini,  ia  mengatakan  bahwa ayat-ayat  ini  adalah  pedoman  yang  pasti  dalam  membatalkan  semua  ikatan  atau perjanjian  dan  semua  persyaratan  yang  tidak  terdapat  di  dalam  al-Qur’an,  atau  nas yang  menunjukkan  kebolehannya.  Hal  itu  dikarenakan  akad,  ikatan  dan  perjanjian adalah  merupakan  syarat  itu  sendiri.  Adapun  penamaan  syarat  itu  mencakup  pada semua  hal  tersebut.  Untuk  itu,  maka  dikatakan  kepada  yang  mewajibkan  untuk menunaikan akad perjanjian atau syarat yang tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan sunah maka dia wajib menunaikan dan melaksanakan akad tersebut 24 .
2) Sunah, dalam sebuah riwayat yang berbunyi: “Berkata ‘Urwah ra, berkata ‘Aisyah ra: sesungguhnya Burairah (budak perempuan) datang kepadanya (‘Aisyah ra) meminta bantuan dalam masalah seorang budak ingin memerdekakan dirinya dengan hartanya
24 Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’īd Ibnu Hazm, al-Muḣallā bi al-āṡār, Jilid VII (t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, t.tp.), h. 319.
sendiri, dengan harga lima ons emas yang dia kumpulkan selama lima tahun, maka ‘Aisyah ra. membebaskannya, kemudian ‘Aisyah ra. berkata bagaimana menurutmu kalau  engkau  mempertimbangkannya  kepada  tuanmu  (Burairah).  Jika  mereka  suka aku akan memenuhi permintaannya (ketetapannya) dan perwalian kamu ada padaku, kemudian Burairah menceritakan hal itu kepada tuannya, namun mereka menolak dan berkata:  “Tidak  boleh,  kecuali  perwalianmu  tetap  atas  kami,  kemudian  ‘Aisyah menceritakan hal ini kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. bersabda kepada ‘Aisyah  ra.  belilah  dan  bebaskanlah  karena  perwalian  menjadi  milik  orang  yang membebaskannya,  kemudian  Urwah  berkata:  Rasulullah  saw.  kemudian  berdiri  dan bersabda: “Mengapa ada di antara kalian membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada kitabullah. Barang siapa yang membuat persyaratan yang tidak ada pada kitab Allah swt. maka tidak berlaku baginya, sekalipun dia membuat seratus kali persyaratan. Syarat dari Allah swt. lebih berhak dan lebih kokoh” 25 .
Burairah  ra.  bintu Ṣ afwan  dulunya  adalah  budak  di  kalangan  bani  Hilal  dari  kaum An ṣ ar,  dan  Burairah  ra.  sering  membantu  ‘Aisyah  ra.  maka  tuannya  meminta  kepada Burairah  ra.  untuk  membebaskan  dirinya  dari  perbudakan,  Burairah  ra.  tidak  mampu membayar tebusan kebebasannya, maka Burairah ra. datang kepada ‘Aisyah ra. meminta bantuan untuk itu, maka ‘Aisyah  ra. memintanya untuk mengabarkan kepada tuannya, ‘Aisyah  ra.  membebaskannya  dengan  perwalian  milik  ‘Aisyah  ra. 26 Majikannya  tidak menerima  permintaan  ‘Aisyah  ra.  maka  ‘Aisyah  ra.  mengabarkan  hal  tersebut  kepada Nabi saw, maka Nabi saw. bersabda: “Mengapa ada diantara kalian membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada kitab Allah swt.. Barangsiapa yang membuat persyaratan yang tidak ada pada kitab Allah swt. maka tidak berlaku baginya, sekalipun dia  membuat  seratus  kali  persyaratan.  Syarat  dari  Allah  swt.  lebih  berhak  dan  lebih kokoh”.

## Pandangan  Mazhab  Syafi’iyyah  Tentang  Syarat  Yang  Terkait  Dengan  Akad.
Ulama dari kalangan mazhab Syafi’iyyah dan Ẓ ahiriyyah sepakat bahwa asalnya syarat tersebut terlarang. Mereka berlandaskan pada dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syua’ib bahwasanya Rasulullah saw. melarang dari jual beli dan syarat 27 . Akan tetapi, mereka meluaskan ruang lingkup syarat-syarat yang sah, dan mereka menyandarkan kepada apa yang terkecuali dari asal tersebut kepada dua perkara, yaitu:
1) Persyaratan  sesuai  dengan  maksud  dari  akad  dan  janji  yang  kuat  serta  untuk kemaslahatan  dan  mereka  mengecualikan  terhadap  syarat-syarat  yang  memang
25 Muhammad bin Isma’īl Abu Abdillah al-Bukhāri, al-Jāmi’ al-Musnad al-Mukhtaṣar min Umūri Rasulullah Ṣaallallahu ‘Alaihi Wassalam wa Sunaninihi wa Ayyāmihi, Jilid III h. 151.
26 Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar, Fath al-Bārī Syarh al-Bukharī, Jilid V, (t. Cet.; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H.) h. 188.
27 Muhammad bin Isma’īl Abu Abdillah al-Bukhāri, al-Jāmi’, al-Musnad al-Mukhtaṣar min Umūri Rasulullah Ṣaallallahu ‘Alaihi Wassalam wa Sunaninihi wa Ayyāmihi, Jilid VIII, h. 91
dibutuhkan  demi  kemaslahatan  transaksi  itu  sendiri  dan  pelaku  transaksi,  dan  tidak bertentangan dengan syara’ . Dan mereka berasumsi tentang syarat ini kepada qiyas yang  menjadi  barometer  menurut  anggapan  mereka  sebagai  sumber  dari  sumber- sumber  hukum syara’ .  Contoh  dari  syarat-syarat  ini  seperti  persyaratan  tentang jaminan, penjamin dan saksi;
2) Persyaratan yang mengandung makna-makna suatu kebaikan. Apabila seorang penjual mempersyaratkan bagi si pembeli dengan syarat yang mengandung makna kebaikan seperti memerdekakan budak yang dibeli darinya.
Dengan  demikian, pendapat  sah yang  masyhur  dikalangan  mazhab  Syafi’i sebagaimana yang tetulis bahwa syarat yang sah wajib untuk ditunaikan. Dengan dalil yang  lalu  pada  hadis  kisah  Burairah  ra.  bahwa  Aisyah  ra.  membeli  Burairah  (budak perempuan)  dengan  syarat  dari  keluarga (Burairah)  agar  Aisyah  ra.  memerdekakannya dengan perwaliannya milik mereka. Sehingga, Nabi saw. mengingkari atas keluarganya syarat  perwalian  dan  menyetujui  syarat  memerdekakan,  karena syara’ memandang memerdekakan budak adalah suatu amal kebaikan.
Sedangkan pendapat kedua dari kalangan Syafi’iyyah dalam masalah ini, sahnya jual beli  tersebut  dan  syaratnya tidak  diterima  maka  tidak  wajib  untuk  ditunaikan.  Adapun pendapat ketiga batal syarat dan jual-beli dua-duanya sebagaimana syarat-syarat yang lain.  Oleh  karena  yang  disebutkan  di  atas  standar  syarat-syarat  yang  tidak  sah  adalah syarat  yang  menyelisihi syara’ atau  yang  bertentangan  dengan  akad  dan  yang  tidak sejalan  dengan  konsekunsi  akad.  Dan  tidak  mencakup  makna-makna  suatu  kebaikan termasuk di dalamnya yaitu di antaranya:
1) Syarat  yang  mengantarkan  kepada  sesuatu  yang  dilarang syara’ atau  menyelisihi syara’ apabila penjual mensyaratkan kepada si pembeli untuk melakukan sesuatu yang tidak  disyariatkan.  Sebagaimana  apabila  disayartkan  kepada  si  pembeli  agar menjadikan gelas yang dibeli untuk meminum suatu yang haram. Atau mensyaratkan agar  si  pembeli  menggunakan  pedang  yang  dia  jual  untuk  merampas  hak  orang  di jalanan  dan  yang  semisalnya,  karena  sesungguhnya  syarat  ini  tidak  sah,  dan  begitu juga syarat yang berisi penipuan dan pembodohan.
2) Syarat  yang  mengarahkan  kepada  mewajibakan  apa  yang  tidak  diwajibkan syara’ . Seperti  seseorang  yang  menjual  seekor  unta  kepada  seseorang  dengan  syarat  orang yang  membeli  berinfak  kepadanya  seratus  ribu  setiap  bulan.  Atau  dia  membelinya dengan syarat si penjual melaksanankan salat sepuluh rakaat salat sunah nafilah; dan
3) Syarat yang menafikan kandungan akad. Seperti melarang pemanfaatan lingkup akad, baik secara keseluruhan, maupun sebagian. Atau kewajiban melakukan pemanfaatan yang  berhubungan  lingkup  akad  atau  selainnya  apa  yang  tidak  terkait  dengan  akad tersebut.
Pandangan  Mazhab  Hanafiyyah  Tentang  Akan  Yang  Memerlukan  Syarat. Mazhab  Hanafiyyah  sepakat  dengan  mazhab Ẓ ahiriiyhah  dan  Syafi’iyyah  bahwa  pada
dasarnya  persyaratan  itu  dilarang 28 .  Adapun  mereka  sepakat  dengan  Syafi’iyyah  pada pengecualian syarat yang sesuai dengan kepentingan akad, akan tetapi mereka berselisih tentang  pengarahan  syarat-syarat  yang  sah.  Kalau  Syafi’iyyah  menyandarkan  pada pengarahan qiyas dan maslahah maka Hanafiyyah melandaskan dasarnya dengan istihsan (menganggap  baik).  Pada  dasarnya  syarat  harus  sesuai  dengan  tujuan  akad.  Seperti jaminan, penjaminan dan pengalihan.dalam jual beli yang menyelisihi kebutuhan akad. Akan  tetapi  Hanafiyyah  membenarkan  ikatan  dengan  syarat  ini  sebagai  ikatan  harga. Dengan  demikian,  kedudukan  syarat  dalam  akad  sebagai  penguat  dari  apa  yang diwajibkan akadd.
Menyertakan syarat yang sesuai dengan syarat yang dibutuhkan akad karena memiliki makna  yang  sama  di  dalamnya 29 .  Mengakibatkan  perluasan  ruang  lingkup  syarat  yang sah,  dari  apa  yang  yang  telah  ditambahkan  dari  mazhab  Hanafiyyah.  Mereka membenarkan  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  di  dalam  transaksi  sehari-hari  di  antara manusia, meskipun tidak membutuhkan akad. Dalam keadaan seperti ini, sahnya syarat terlahir  dari  apa  yang  dianggap  baik  di  kalangan  masyarakat,  dan  alasannya  bahwa manusia sudah saling memahami bentuk syarat ini, dan sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi  di  antara  mereka,  sehingga  bisa  dianggap  sebagai  suatu  kebaikan.  Hal  ini didukung oleh dalil syar’i atas pembolehannya. Dengan demikian, sudah menjadi jelas bahwa,  penetapan  mazhab  Hanafiyah  ihwal  kebiasaan  pada  pengesahan  syarat  telah membuka  pintu  yang  luas  untuk  membenarkan  persyaratan-persyaratan  yang  telah menjadi kebiasan suatu kelompok masyarakat, dalam setiap zaman dan tempat. Selama syarat  itu  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam  dan  merealisasikan  manfaat  untuk masyarakat.
Adapun syarat-syarat yang tidak sah, kaitannya terhadap apa-apa yang mengarahkan kepada  yang  diharamkan  secara syara’ atau  apa-apa  yang  membatalkan  konsekuensi akad, dan yang tidak sesuai dengan konsekuensi dari akad, dan juga yang tidak menjadi kebiasaan dari golongan suatu masyarakat. Termasuk di dalamnya yaitu:
1) Syarat yang mengakibatkan kepada yang diharamkan syara’ atau menyelisihi syara’ seperti syarat yang mengarah kepada transaksi riba atau spekulasi atau perselisihan 30 ;
2) Syarat  yang  tidak  memenuhi  kepentingan  pemanfaatan  dari  salah  satu  pihak  yang melakukan akad, atau apa-apa yang menjadi bahan akad, dan yang tidak ada kaitannya dengan akad, dan tidak sesuai dengan tujuan akad, dan bukan sebagai hal yang lumrah di  kalangan  masyarakat  dalam  transaksi  mereka.  Sebagai  contoh,  seorang  penjual berkata:  “Aku  menjual  kepadamu  rumahku  ini,  dengan  syarat  aku  menempatinya dalam kurun waktu satu tahun, atau penjual tersebut mengatakan: “Aku menjual buku ini kepadamu dengan syarat engkau memberiku pinjaman seratus juta untukku. Atau
28 Kamāl al-Dīn Muhammad bin ‘abdul al-Wahīd, Fathul al-Qadīr Li al-Kamāl bin Hammām, Jilid VI (t. Cet. T.t.p. Dār al-Fikh, ttp.) h. 445.
29 Kamāl al-Dīn Muhammad Bin ‘Abdul al-Wahīd, Fathu al-Qadir Lilkamāl Bin Hammām, Jilid VI, h. 446.
30 Abu Bakar Bin Mas’ud Bin Ahmad Al-Kāsānīy, Badā’i Al-Ṣana’i Fī Tartīb Al- Syarā’i, Jilid V (Cet. II. T.t.p.: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1986) h.169.
dia menjual kendaraan dengan syarat kendaraan tersebut tidak dijual kepada orang lain atau dihibahkan 31 .
Sehubungan  dengannya,  kalangan  Hanafiyyah  mengemukakan  dalil  atas ketidaksahan syarat-syarat di atas, dengan beberapa dalil, di antaranya:
1) Apa  yang  diriwayatkan  oleh  Amr  bin  Syu’aib  ra.  dari  bapaknya  dan  kakeknya, bahwasanya nabi saw. telah mengharamkan dari jual beli dan syarat 32 ;
2) Diriwayatkan dari ibnu Mas’ud ra. bahwasanya dia berkata bahwa nabi saw. melarang dua perjanjian dalam satu transaksi 33 ;
3) Oleh karena syarat yang disebutkan di atas tidak sesuai dengan kepentingan akad, dan dapat menyebabkan perselisihan, maka hukumnya tidak sah 34 .
Pandangan Mazhab Malikiyyah Tentang Syarat yang Dibutuhkan dalam Akad . Sebagaimana  dengan  pendapat  kalangan Ẓ ahiriyyah,  Syafi’yyah  dan  Hanafiyyah  yang pada  dasarnya  menyebutkan  bahwa  syarat  adalah  suatu  larangan.  Hanya  saja  pada  sisi lain mereka belum mempersyaratkan pada syarat yang sah adalah dari kebutuhan suatu akad. Adapun mereka juga menetapkan hal lain yakni membenarkan semua syarat yang di dalamnya terdapat manfaat untuk salah satu pihak dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dengan syarat bahwa tidak menyelisihi kepentingan akad.
Pandangan  Hanabilah  tentang  Syarat  yang  Dibutuhkan  dalam  Akad. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain, pada dasarnya dalam syarat-syarat yang dibutuhkan akad, mereka berpandangan bahwa asalnya syarat adalah sesuatu yang dibolehkan, dan bukan  sesuatu  yang  diharamkan,  syarat  tidak  diharamkan  kecuali  apa  yang  telah ditunjukkan syara’ tentang  keharamannya,  dibatalkan  oleh na ṣ dan qiyas .  Dengan demikian, syarat yang tidak sah dianggap sebagai pengecualian menurut mereka, syarat- syarat yang dikecualikan di antaranya:
1) Persyaratan yang telah ditetapkan syara’ atas keharamannya, seperti riba.
2) Persyaratan yang menyelisihi kepentingan akad.
3) Persyaratan  akad  di  dalam  akad,  seperti  menyewakan  kebunnya  dengan  syarat memberinya pinjaman seratus juta.
4) Menghimpun  dua  syarat  dalam  satu  akad  meskipun  kedua  syaratnya  benar  secara syara’ , dan tidak menyelisihi kepentingan akad. Seperti, membeli seikat kayu bakar dengan  syarat  diantarkan  ke  rumahnya  dan  dipotong-potongkan  atau  dibelah- belahkan.
Dengan demikian mazhab Hanbali paling melapangkan ruang lingkup syarat yang sah, mereka  membenarkan  semua  syarat-syarat  yang  dibenarkan  mazhab-mazhab  lain  dari
31 Abu Bakar Bin Mas’ud Bin Ahmad Al-Kāsānīy, Badā’i Al-Ṣana’i Fī Tartīb Al- Syarā’i Jilid V, h..169.
32 Muhammad bin Isma’īl Abu Abdillah al-Bukhāri, al-Jāmi’ al-Musnad al-Mukhtaṣar min Umūri Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wassalam wa Sunanihi wa Ayyāmihi, Jilid VIII, h. 91
33 Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī, Jilid III, (Cet. II; t.t.p.: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī, 1975), h. 535.
34 Abu Bakar Bin Mas’ud Bin Ahmad Al-Kāsānīy, Badā’i Al-Ṣana’i Fī Tartīb Al-Syarā’i Jilid V, h. 169.
syarat-syarat yang sesuai kebutuhan akad, syarat-syarat yang terkandung makna-makna suatu  kebajikan,  syarat-syarat  yang  menjadi  kebiasaan  masyarakat,  dan  syarat-syarat yang terhimpun manfaat logis untuk salah satu pihak dari pihak-pihak yang melakukan transaksi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:
1) Kaidah  fikih al-Muslim ū na  ‘Al ā Syuru ṭ ihim bermakna  bahwa  apabila  seseorang mengadakan  transaksi,  akad,  dan  perjanjian  yang  di  dalamnya  terdapat  syarat  yang dikemukakan atau diminta baik perorangan maupun perkelompok orang, maka syarat tersebut wajib dilakukan atau dilaksanakan.  Hal itu dikarenakan transaksi, akad dan perjanjian  tidak  sempurna  apabila  syarat  tidak  dilaksanakan  dan  bisa  menyebabkan batalnya akad tersebut.
2) Syarat  yang  wajib  dilaksanakan  adalah  syarat  yang  tidak  sama  sekali  menyelisihi kepentingan  akad  tersebut.  Adapun  syarat  yang  menyelisihi  akad  atau  tidak bermanfaat sama sekali maka tidak wajib dilaksanakan dan akad tersebut tetap sah.
3) Aktualisasi  kaidah  ini  sebenarnya  tidak  hanya  terbatas  dalam  hukum  jual  beli, sehingga  kaidah  ini  juga  bisa  diterapkan dalam akad  pernikahan,  perwalian,  wakaf, juga  dalam  kehidupan  berkeluarga  dan  bernegara.  Majelis  hakim  sebagai  pembuat keputusan atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat hendaknya mendalami ilmu kaidah fikih ini, karena dengan pertimbangan kaidah fikih ini, hakim berkesempatan  untuk  memiliki  kapabilitas  dalam  menetapkan  suatu  hukum  dari beberapa permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur ā n Al-Kar ī m
Abidah, Atik. Fiqih Muamalah , Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
Afandi, M. Yazid, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
Al-Bukh ā ri, Muhammad bin Isma’ ī l Abu Abdillah. al-J ā mi’ al-Musnad al- Mukhtashar min  Um ū ri  Rasulullah  Sahallallahu  ‘Alaihi  Wassalam  wa  Sunaninihi  wa
Ayy ā mihi Jilid. 3 Cet. I t.tp. D ā r Ṭ auq al-Naj ā h, 2003 M. Al-K ā s ā n ī y, Abu Bakar Bin Mas’ud Bin Ahmad. Bad ā ’i Al- Ṣ ana’i F ī Tart ī b Al- Syar ā ’i Jilid V Cet. II Beirut: D ā r Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1986 M.
Al-Syazal ī , Hasan ‘Al ī . Na ẓ ariah al-Syart f ī al-Fiqh al-Islam ī , t.t.p.: D ā r al-qun ū z wa al- Tauz ī ’, 2009 M.
Al-Tirmidzi,  Muhammad  bin  ‘ Ī s ā . Sunan  al-Tirmidzi, Jilid  III.  Cet.  II,  T.tp.:  Syarikah Maktabah wa Mathba’ah mu ṣṭ af ā al-B ā b ī , 1975 M.
Al-Wah ī d, Muhammad Kam ā l al-D ī n bin ‘Abdul. Fathul al-qadir lilkam ā l bin hamm ā m, Jilid VI, t.t.p. D ā r al-Fikh, t.th.
Al-Zarkasy ī ,  Badar  al-D ī n  Muhammad  bin  ‘abdullah. al-Man ṡ ur  f ī al-Qaw ā ’id  al- Fiqhiyyah. Jilid I. Cet. II: T.p. wuz ā rah al- ā f ā q al-kuwaiytiyyah, 1985 M.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh al-Isl ā mi wa Adillatuhu, jilid V. Cet.VIII. Damaskus: D ā r al-Fikr al-Mu’ashir, 2005 M.
Djamil,  Fathurrahman. Hukum  Ekonomi  Islam  Sejarah,  Teori  dan  Konsep (Cet.  I;
JakartaTimur: Sinar Grafika, 2013.
Departemen Agama RI al-Qur’ ā n dan Terjemahannya, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2010 M.
Hasan,  M.  Ali. Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam ,  Cet.  I;  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2003.
Ibnu  Hajar  Ahmad  Bin  ‘Ali, Fath  al-B ā r ī Syarh  al-Bukhar ī Jilid  V,  Beirut;  D ā r  al- Ma’rifah, 1379 H.
Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ā li bin Ahmad bin Sa’ ī d. al-Muhall ā bi al- āṡā r Jilid VII. Beirut: D ā r al-Fikr, t.tp.
Ibnu M ā jah. Misb ā h al-zuj ā jah ‘al ā Sunan Ibnu M ā jah , Jilid II. Beirut: D ā r al-Kutub al- Ilmiyah, 1996 M.
Rahman, Afzalur Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf, 1996 M.
S ā biq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Jilid 3 . Cet. IV. Beirut: D ā r al-Fikr. 1983 M.
Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Jakarta:  PT. Pradnya Paramita, 2004.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Usman, Mukran H., Aswar Aswar, and Azwar Iskandar. "Menuju Indonesia Berkemajuan dalam Studi Peradaban Islam." Analisis: Jurnal Studi Keislaman 21.1 (2021): 39- 74.