Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

## Adriani
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The purpose of this study is to explore and analyze the implementation of East  Kalimantan  Governor’s  Law  No.75,  2011  on  The  Guidelines  of  The  Creation  of Performance Arrangement and Accountability Report in East Kalimantan Government Agencies. Sources  of the data  taken  from  the  key  informants. This  research used interactive model developed by Milles, Huberman and Saldana to analyze the data that were teken.
Keywords: Implementation, Performance, Accountability Report.
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  memperoleh  informasi  dan menganalisis  implementasi Peraturan  Gubernur  Kaltim  Nomor  75  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kaltim pada Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles and Huberman. Fokus penelitian yaitu penyajian 5 (lima) komponen  manajemen  kinerja  yang  meliputi  perencanaan  kinerja,  pengukuran kinerja,  pelaporan  kinerja,  evaluasi  kinerja,  dan  pencapaian  sasaran/kinerja organisasi.
Kata  Kunci: Implementasi,  Kinerja,  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah
Terselenggaranya  pemerintahan  yang  baik  merupakan  prasyarat  bagi pemerintahan  dalam  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dan  mencapai  cita-cita bangsa  dan  negara.  Untuk  itu  diperlukan  pengembangan  dan  penerapan  sistem pertanggungjawaban  yang  terukur  dan legitimate sehingga  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  berlangsung  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam  rangka  untuk  lebih meningkatkan  pelaksanaan  pemerintahan  yang lebih  berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggungjawab diperlukan kesamaan  visi,  persepsi,  dan  misi  dari  seluruh  penyelenggara  negara  dan masyarakat.  Kesamaan  visi,  persepsi,  dan  misi  tersebut  harus  sejalan  dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang  mampu  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara  sungguh-sungguh,  penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam  rangka  pelaksanaan  Asas  Akuntabilitas,  pemerintah  telah menerbitkan  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  yang  mewajibkan  setiap
instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai  wujud  pertanggungjawaban  atas  segala  tugas  dan  kewajiban  yang diamanatkan  kepadanya.  Pertanggungjawaban  dimaksud  selanjutnya  dilaporkan kepada  pemberi  tugas  dan  wewenang  (amanat)  melalui  media  yaitu  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Untuk pelaksanaan di daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur telah  menerbitkan  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  75  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Pedoman ini dipergunakan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan rencana kinerja tahunan, penyusunan  penetapan  kinerja,  pengukuran  kinerja,  dan  penyusunan  laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang  wajib  menyusun  laporan  akuntabilitas  kinerja  Instansi  pemerintah  sebagai wujud  pertanggungjawaban  atas  segala  tugas  dan  kewajiban  yang  diamanatkan kepadanya.
Dari  uraian  tersebut  penulis  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  lebih lanjut  mengenai implementasi Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  75 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Bentuk Implementasi Kebijakan Publik  Untuk Mengukur  Indikator  Kinerja  Pemerintahan Dalam  Rangka Mewujudkan Good Governance Kebijakan  merupakan  terjemahan  dari  kata policy yang  berasal  dari  bahasa Inggris.  Kata policy diartikan  sebagai  sebuah  rencana  kegiatan  atau  pernyataan mengenai  tujuan - tujuan,  yang  diajukan  atau  diadopsi  oleh  suatu  pemerintahan, partai politik, dan lain-lain.
Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan : Dari Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan  Negara,  menyatakan  bahwa  kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan - hambatan tertentu seraya mencari peluang - peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2001 : 03).
Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap - tahap yang harus dilewati agar suatu  kebijakan  dapat  disusun  dan  dilaksanakan  dengan  baik.  Kebijakan  yang dimunculkan  sebagai  sebuah  keputusan  terlebih  dahulu  melewati beberapa  tahap penting.  Tahap - tahap  penting  tersebut  sangat  diperlukan  sebagai  upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan.
Tahap - tahap dalam kebijakan tersebut yaitu :
1. Penyusunan agenda
2. Formulasi kebijakan
3. Adopsi kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi kebijakan
Salah  satu  tahapan  penting  dalam  siklus  kebijakan  publik  adalah implementasi  kebijakan.  Tahapan  implementasi  menjadi  begitu  penting  karena suatu  kebijakan  tidak  akan  berarti  apa - apa  jika  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan baik  dan  benar.  Dengan  kata  lain  implementasi  merupakan  tahap  dimana  suatu kebijakan  dilaksanakan  secara  maksimal  dan  dapat  mencapai  tujuan  kebijakan  itu sendiri. Menurut  Solichin  Abdul  Wahab  dalam  bukunya  yang  berjudul  Analisis Kebijakan  :  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan  Negara,  menyatakan bahwa Implementasi adalah tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat - pejabat  atau  kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya  tujuan - tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan (Wahab, 2001 : 65).
Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik  menyatakan  bahwa  Impelementasi  kebijakan merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur, dan teknik yang bekerja bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005 : 101).
Implementasi  kebijakan  yang  baik  akan  menuju  pada Good  Governance . Menurut  pendapat  Pinto  (1994)  yang  dikutip  oleh  LAN,  (2007  ;  27)  dalam  Buku Penerapan Good  Governance di  Indonesia  bahwa  istilah governance mengandung arti praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya,  karena good  governance adalah  masalah  perimbangan  antara  negara, swasta, dan masyarakat.
Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai the exercise of political, economic and administrative authority to manage  a  nations  affair  at  all  levels (Kepemerintahan  adalah  pelaksanaan kewenangan  di  bidang  politik,  ekonomi  dan  administrative  untuk  mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa governance mengandung  makna yaitu  bagaimana  pemerintah  berinteraksi  dengan  masyarakat  dalam  mengelola sumber - sumber daya untuk pembangunan.
Dalam  penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  baik,  UNDP  sebagaimana dikutip dalam buku SANKRI Buku I Prinsip - prinsip Penyelenggaraan Negara (LAN, 2003)  dan  buku  tentang  Akuntabilitas  dan Good  Governance ,  LAN – BPKP  (2000) menetapkan  9  (Sembilan)  prinsip good  governance yaitu  Partisipasi,  Taat  Hukum, Transparansi,  Responsive,  Berorientasi  Kesepakatan,  Kesetaraan,  Efektif  dan Efisien, Akuntabilitas, Visi Strategis. .
Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah menyatakan  bahwa  akuntabilitas  kinerja  adalah  perwujudan kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan - tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Menurut  Keputusan  Kepala  LAN  Nomor  239/IX/6/8/2003  tentang  Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  menyampaikan  pertanggungjawaban  atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan  kolektif  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  dan berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Agar  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (AKIP)  dapat  terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :
1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber - sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi,  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  pencapaian  sasaran  dan  tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  pengertian  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  adalah  rangkaian  sistematik  dari  berbagai  aktivitas, alat,  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  tujuan  penetapan  dan  pengukuran, pengumpulan  data,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  kinerja  pada instansi  pemerintah,  dalam  rangka  pertanggungjawaban  dan  peningkatan  kinerja instansi pemerintah.
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  merupakan  suatu  sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan  sasaran  organisasi  yang  akan  dicapai  yang  tercantum  dalam  perencanaan strategis organisasi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan,  kemudian  ditetapkan  dalam  penetapan  kinerja,  penetapan  pengukuran kinerja,  pengumpulan  data  untuk  menilai  kinerja,  menganalisis,  mereview  dan melaporkan  kinerja,  serta  menggunakan  data  kinerja  tersebut  untuk  memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.
Sistem  akuntabilitas  kinerja  merupakan  tatanan,  instrument,  metode pertanggungjawaban  yang  pada  pokoknya  meliputi  tahapan  perencanaan, pelaksanaan,  pengukuran  dan  pelaporan  yang  membentuk  siklus  akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan
kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan misi organisasi.
Sistem akuntabilitas kinerja yang baik akan memudahkan pemerintah dalam menilai  kinerja  berdasarkan  indikator  kinerja  yangtelah  disepakati  atau  yang  telah diatur  dalam  undang-undang  maupun  aturan  tertulis  lainnya. Untuk  mengetahui bagaimana  indikator  kinerja  digunakan,  perlu  untuk  diketahui  dulu  pengertian kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas terukur.
Dalam buku Modul Indikator Kinerja : Referensi Untuk Menentukan Indikator Kinerja  Instansi  Pemerintah,  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara (2006 ; 15), Indikator Kinerja didefinisikan sebagai alat ukuran yang digunakan  untuk  menentukan  derajat  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai tujuannya.
Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Indikator  Kinerja  adalah  ukuran keberhasilan  yang  akan  dicapai  dari  kinerja  program  dan kegiatan  yang  telah direncanakan.
Selain  ditentukan  olah  konteks  mengenai  apa  yang  benar - benar  perlu diukur  sesuai  dengan  kerangka  pengukuran  kinerja  masing - masing  organisasi, perlu  diperhatikan  kualitas  indikator  kinerja  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi manajemen.  Beberapa  kriteria  dapat  digunakan  sebagai  syarat  indikator  kinerja yang  baik. The  University  of  California  menggunakan  tes  SMART yang  terdiri  dari  5 kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja yaitu
1. Specific (Spesifik).  Indikator  kinerja  harus  cukup  jelas  dan  terfokus  sehingga tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda.
2. Measurable (Dapat  Diukur).  Indikator  kinerja  dapat  dikuantifikasi  dan  dapat dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif.
3. Attainable (Dapat Dicapai). Indikator kinerja yang telah ditetapkan akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh.
4. Realistic (Realistis),  Indikator  kinerja  yang  ditetapkan  harus  dapat mempertimbangkan  keterbatasan  organisasi  termasuk  yang  terkait  dengan masalah biaya.
5. Timely (Ketepatan  Waktu).  Indikator  kinerja  harus  mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif.  Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi  yang  alamiah (natural  setting). Metode  kualitatif  digunakan  untuk mendapatkan  data  yang  mendalam,  suatu  data  yang  mengandung  makna (Sugiyono, 2009 : 8).
Penelitian  ini dilakukan  pada  Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur  yang  merupakan  salah  satu  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menetapkan lembaga tersebut  sebagai  obyek  penelitian  adalah  adanya  kemudahan  peneliti  untuk mendapatkan sumber data.
Fokus  penelitian  dari  Implementasi  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur Nomor  75  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur  pada  Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur adalah  bentuk  penyajian  terhadap  5  (lima)  komponen  besar  manajemen  kinerja yang meliputi Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja, dan Pencapaian sasaran / kinerja organisasi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan kajian dokumentasi. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya  jawab  sehingga  dapat dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik  tertentu  (Esterberg  dalam Sugiyono, 2009  :  231).  Kajian  dokumentasi  dan  kepustakaan  dilakukan  dengan  mempelajari dokumen - dokumen  dan  literatur - literatur  yang  ada  dan  relevan  serta  terkait dengan pembahasan penelitian ini, seperti Dokumen Rencana Strategis, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Penetapan Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, LAKIP, dan lain–lain.
Analisis data yang dipergunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh  Miles dan Huberman (2014 : 33) dengan melalui 4 (empat) jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  dua  cara  yaitu  data primer  dan  data sekunder.  Sumber  data  primer  diperoleh  dari  para  informan  dan sumber  data  sekunder  diperoleh  melalui  peristiwa  dan  dokumen.  Adapun  yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :
1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
2. Kepala Bagian AKIP Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
3. Kepala  Sub  Bagian  Pengembangan  AKIP  Biro  Organisasi  Sekretariat  Daerah Provinsi Kaltim.
4. Pihak - pihak terlait lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
Analisis Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2011 Di Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  Pada Sekretariat  Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  adalah  rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang  untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Fokus  penelitian  terhadap  implementasi  Peraturan  Gubernur  Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur didasarkan  pada  komponen - komponen  penetapan  kinerja,  pengukuran  kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.
Perencanaan  adalah  salah  satu  proses  yang  sangat  penting dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Perencanaan  merupakan pengambilan  keputusan  masa  depan  yang  dilakukan  pada  waktu  yang  lalu  atau sekarang. Pendekatan perencanaan yang lebih berorientasi hasil sangat diperlukan untuk  lebih  memberikan  kepastian  yang  lebih  besar  dari  proses  pengolahan aktivitas perencanaan.
Dalam  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  perencanaan strategis  (Rencana  Strategis)  merupakan  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh unit organisasi agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Perencanaan strategis dilakukan agar dapat menentukan arah bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran organisasi, dengan menetapkan visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan dan  sasaran,  dan  memilih  strategi-strategi  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran dalam mewujudkan visi organisasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komponen  perencanaan kinerja yang terdiri dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja  telah  disusun  dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  54  Tahun  2010  dan  Peraturan  Gubernur  Nomor  75  Tahun  2011.  Sekretariat Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  menyusun  Perencanaan  Kinerja  atau Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan telah menyajikan indikator kinerja utama. Tujuan dan sasaran yang  ditetapkan  dalam  Rencana  Strategis  sudah  cukup  berorientasi  hasil.  Tetapi terdapat  beberapa  indikator  kinerja  sasaran  yang  belum  sepenuhnya  memenuhi kriteria yang baik.
Dalam  penyusunan  Rencana  Strategis  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan melalui penelaahan tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan strategis, selanjutnya dilakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas  pokok  dan  fungsi yang  sebelumnya  dilakukan  analisis  gambaran  pelayanan yang diambil dari data Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pengolahan data dan informasi  untuk  merumuskan  visi  dan  misi  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur,  perumusan  tujuan  dan  sasaran  serta merumuskan  strategi  dan  kebijakan, rencana dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  dan  selanjutnya  perumusan  indikator  kinerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Berkenaan dengan perencanaan tahunan dan penetapan kinerja, Sekretariat Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  juga  telah  menyusun  Perencanaan  Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Perencanaan Kinerja Tahunan yang disusun telah menyajikan  sasaran,  indikator  kinerja  sasaran,  dan  target  kinerja  tahunan. Penetapan  kinerja  juga  telah  disusun  setelah  anggaran  disetujui  dan  telah menyajikan sasaran, indikator kinerja, target jangka pendek, program, dan anggaran serta  telah  menyajikan  indikator  kinerja  utama.  Target  kinerja  yang  diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan dan telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan  pencapaian  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka mewujudkan  visi  dan  misi  organisasi.  Pengukuran  dimaksud  merupakan  hasil  dari suatu  penilaian  yang  sistematik  dan  didasarkan  pada  kelompok  indikator  kinerja sasaran. Pengukuran dengan indikator kinerja lebih memungkinkan untuk dilakukan dengan lebih mudah, yang pada akhirnya akan dapat menuju kepada pengetahuan kita  tentang  tingkat  efektivitas  apa    yang  akan  dicapai.  Pengukuran  dengan indikator kinerja akan dapat mendekati hasil yang diperoleh tentang apa yang akan diukur dan simpulan hasil pengukurannya.
Komponen  pengukuran  kinerja  berkaitan  dengan  Indikator  Kinerja  Utama dan  mekanisme  pengumpulan  data  kinerja. Indikator  Kinerja  Utama  Sekretariat Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  disusun  dan  telah  diformalkan.  Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan tetapi belum  sepenuhnya  menggambarkan  hasil.  Disamping  itu  Indikator  Kinerja  Utama belum  sepenuhnya  direview  secara  berkala.  Sehubungan  dengan  pengumpulan data  kinerja,  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  belum  sepenuhnya memiliki  mekanisme  atau  sistem  pengumpulan  data  kinerja  karena  selama  ini pengumpulan  data  kinerja  masih  dilakukan  secara  manual  dengan  format  matriks sehingga  data  kinerjanya  belum  sepenuhnya  dapat  diandalkan  dan  pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
Dalam  rangka  mempertanggungjawabkan  tugas  dan  kewajiban  yang diamanatkan,  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  menyusun Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  dan  telah  disampaikan kepada gubernur namun  masih  belum  tepat  waktu.  Laporan  akuntabilitas kinerja adalah  laporan  kinerja  tahunan  yang  berisi  pertanggungjawaban  kinerja  suatu instansi  dalam  mencapai  tujuan/sasaran  strategis  instansi.  Laporan  akuntabilitas kinerja  berisi  ikhtisar  pencapaian  sasaran  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam dokumen penetapan kinerja.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Sekretariat  Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyajikan informasi kinerja mengenai pencapaian indikator  kinerja  utama,  telah  menyajikan  informasi  mengenai  kinerja  yang  telah diperjanjikan, dan telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta telah menyajikan informasi tentang anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerja, namun belum menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan. Berdasarkan  hasil  pengukuran  kinerja  selanjutnya  dilakukan  evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan lebih  lanjut  tentang  hal-hal  yang  mendukung  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  suatu  program  atau  sasaran.  Evaluasi  yang  dilakukan  bertujuan  agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian  misi,  agar  dapat  dinilai  dan  dipelajari  guna  perbaikan  pelaksanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang.
Evaluasi kinerja terkait dengan pemantauan terhadap kemajuan kinerja dan evaluasi  terhadap  program.  Evaluasi  program  dilaksanakan  dalam  rangka  menilai
keberhasilan  program  dan  dapat  digunakan  untuk  perbaikan  perencanaan  dan peningkatan kinerja instansi pemerintah atau unit organisasi.
Di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  belum sepenuhnya terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan - hambatannya. Disamping itu evaluasi program juga belum sepenuhnya dilaksanakan  dalam  rangka  menilai  keberhasilan  program  sehingga  evaluasi program  belum  memberikan  rekomendasi-rekomendasi  perbaikan  perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
Pencapaian  sasaran /  kinerja  organisasi  ini  berkaitan  dengan  hasil  realisasi target  capaian  indikator  kinerja  sasaran  yang  telah  dilaksanakan.  Pencapaian sasaran  atau  kinerja  organisasi  dinilai  dari  capaian  indikator  kinerja  sasaran menunjukkan bahwa capaian sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur rata – rata  sebesar  115,21%.  Namun  jika  dilihat  per  indikator  sasaran  maka  dari  37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran terdapat 26 (dua puluh enam) Indikator sasaran yang capaian kinerjanya 100% atau lebih, 8 (delapan) Indikator sasaran yang capaian kinerjanya  dibawah  100%,  dan  masih  terdapat  3  (tiga)  indikator  sasaran  yang capainya kinerjanya nol.
Keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun  2011  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor baik  yang  berasal  dari  luar maupun dalam unit organisasi. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur  Nomor  75  Tahun  2011 antara  lain  peraturan  perundang-undangan  tentang Sistem  AKIP,  komitmen  pimpinan,  dan  upaya  peningkatan  pengetahuan  sumber daya aparatur. Sedangkan faktor penghambatnya adalah antara lain belum adanya sistem pengumpulan data kinerja dan belum adanya reward dan funishment .

## Kesimpulan
1. Implementasi  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  75  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari komponen – komponen sebagai berikut :
a. Komponen perencanaan kinerja yang terdiri dari rencana strategis, rencana kinerja  tahunan  dan  penetapan  kinerja  telah  memuat  visi,  misi,  tujuan, sasaran,  indikator  kinerja  sasaran,  program,  kegiatan  dan  telah  menyajikan indikator  kinerja  utama.  Tujuan  dan  sasaran  yang  ditetapkan  dalam perencanaan  kinerja  sudah  cukup  berorientasi  hasil.  Namun  dalam penetapan  indikator  kinerja  sasaran  masih  belum  seluruhnya  optimal  atau belum  sepenuhnya  memenuhi  kriteria  yang  baik  dikarenakan  belum menunjukkan cara bagaimana mencapai sasaran tersebut.
b. Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  belum  sepenuhnya  memiliki mekanisme  atau  sistem  pengumpulan  data  kinerja karena    pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual dengan cara membagikan format matriks  sehingga  data  kinerja  yang  diperlukan  untuk  pengukuran  kinerja
belum  dapat  diperoleh  secara  cepat  dan  belum  sepenuhnya  dapat diandalkan.
c. Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Sekretariat  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur belum  menggambarkan  keberhasilan  atau kegagalan pencapaian kinerja instansi pemerintah karena belum menyajikan perbandingan  data  kinerja  yang  memadai  yaitu  hanya  menyajikan perbandingan  antara  realisasi  dengan target  kinerja  tahun  yang bersangkutan, seharusnya juga menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang  diperlukan.  Disamping  itu LAKIP  yang  disampaikan  kepada  Gubernur .belum tepat waktu karena disampaikan melebihi batas waktu penyampaian yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
d. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya melakukan pemantauan  terhadap  kemajuan  pencapaian  kinerja beserta  hambatan- hambatannya dan  belum  sepenuhnya  melaksanakan  evaluasi  terhadap program dalam  rangka  menilai  keberhasilan  program  sehingga  belum memberikan rekomendasi - rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
e. Pencapaian  sasaran  atau  kinerja  organisasi  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  cukup variatif  karena  dari  22  (dua  puluh  dua)  sasaran dengan  37  (tiga  puluh  tujuh)  indikator  sasaran  terdapat  sebanyak  26  (dua puluh  enam)  Indikator  sasaran  yang  mencapai  100%  atau  lebih  dan  ada sebanyak 8 (delapan) Indikator sasaran yang mencapai dibawah 100% namun terdapat sebanyak 3 (tiga) Indikator sasaran yang capaian sasarannya nol.
2. Faktor pendukung implementasi Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2011 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain peraturan perundang - undangan  tentang  Sistem  AKIP,  komitmen  pimpinan,  dan  peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain belum adanya sistem pengumpulan data kinerja dan belum adanya reward dan funishment .

## Saran-saran
1. Indikator  kinerja  sasaran  pada  dokumen  perencanaan  /  rencana  strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih belum seluruhnya optimal dikarenakan  belum  menunjukkan  cara  bagaimana  mencapai  sasaran  tersebut. Oleh  karena  itu  sebaiknya  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja sasaran dengan cara melakukan review terhadap dokumen perencanaan / rencana strategis.
2. Mekanisme  pengumpulan  data  kinerja  masih  secara  manual  pada  hal  data tersebut  sangat  diperlukan  untuk  dijadikan  bahan  pengukuran  kinerja.  Oleh karena itu sebaiknya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membangun sistem  pengumpulan  data  kinerja  yang  dapat  menghasilkan  informasi data kinerja secara cepat dengan cara menerapkan aplikasi misalnya e-sakip.
3. Perbandingan  data  kinerja  yang  disajikan  dalam  LAKIP  masih  antara  realisasi dengan target tahun yang bersangkutan dan penyajiannya hanya dengan narasi sehingga  keberhasilan  pencapaian  kinerja  tidak  tergambarkan  dengan  jelas. Padahal  seharusnya  LAKIP  juga  menyajikan  perbandingan  pencapaian  kinerja antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelum dan perbandingan data kinerja lainnya yang diperlukan. Oleh karena itu sebaiknya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan LAKIP juga menyajikan perbandingan data kinerja  yang  memadai  antara  realisasi  tahun  ini  dengan  realisasi  tahun sebelumnya  dan  perbandingan  data  kinerja  lainnya  yang  diperlukan dan  dapat disajikan dengan cara menggunakan matriks.
4. Pemantauan  terhadap  kemajuan  pencapaian  kinerja  dan  evaluasi  terhadap program  belum  sepenuhnya  dilaksanakan.  Pada  hal  pemantauan  kemajuan pencapaian sasaran dan evaluasi program sangat berguna dalam rangka menilai keberhasilan  program  dan  mengetahui  hambatan-hambatannya  untuk perbaikan  perencanaan  kinerja  dan  peningkatan  kinerja.  Oleh  karena  itu sebaiknya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemantauan dan  evaluasi  program  dengan  cara  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  secara berkala.
5. Pencapaian sasaran / kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal karena masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum  seratus  persen.  Oleh  karena  itu  hendaknya  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  lebih  meningkatkan  kinerjanya  dengan  cara meningkatkan koordinasi  dengan  instansi  terkait  dan  melakukan  pemantauan  terhadap kemajuan pencapaian kinerjanya.
6. LAKIP  yang  disusun  selana  ini  yang  merupakan  laporan  kinerja  instansi pemerintah  belum  mendapatkan  reward  dan  funishment  sehingga  tidak mempengaruhi  keberadaan  kinerja  unit  organisasi  dan  hanya  menggugurkan kewajiban  saja.  Oleh  karena  itu  sebaiknya  Gubernur  Kaltim  selaku  pemberi mandat  memberikan  reward  dan  funishment  sebagai  apresiasi penghargaan kepada SKPD atau PNS yang berhasil dan yang tidak berhasil dalam pencapaian kinerjanya dengan cara memberikan tambahan tunjangan atau anggaran kepada SKPD  yang  berhasil  dan  pengurangan  anggaran  kepada  SKPD  yang  tidak berhasil.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2007. Penerapan  Good  Governance  di  Indonesia .  Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara Jakarta.
Abdul  Wahab,  Solichin.  2001. Analisis  Kebijakan  :  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Miles,  Mattew  B.,  Huberman,  A. Michael,  Saldana,  Johnny.  2014. Qualitative Data Analysis  3 rd Edition:  Source  book  of  Bew  Methods . Baverly  Hills:  SAGE Publications Inc. Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung:
Penerbit Alfabeta.
Winarno, Budi. 2001. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo. Anonim.  2006. Modul  Indikator  Kinerja:  Referensi  Untuk  Menentukan  Indikator Kinerja Instansi Pemerintah , Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,
Jakarta.