Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 2 (2021): 189-209

## Polluter Pays Principle Terkait
Pertanggungjawaban Corporate PTTEP

## Australasia Terhadap Pencemaran Minyak
Di Laut Timur Indonesia
Annisah Dian Utami Panjaitan*; Novianti; Mochammad Farisi Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: annisahdianutamipjtn23@gmail.com
Submission : 25 Januari 2021 Revision : 25 Maret 2021 Publication : 02 Juni 2021

## Abstract
This  research  is  aimed  to  analyze  and  determine  the  16th  provision principle of the declaration on environment and development, namely the polluter pays principle, as one of the state’s form of accountability towards  the  polluting  across  borders  between  PTTEP  Australia  and Indonesia.  This  is  a  juridical  research,  which  analyzes  the  issue discussed through the use of many realted sources. The  polluter pyas principle, as a form of state responsibility in environmental pollution, has  some  advantages  and  disadvantages  when  applied  as  a recommendation  by  the  OECD  (Organization  For  Economic Cooperation  And  Development).  In  the  case  of  cross-border environmental pollution, the principle of good neighborliness and the principle of state responsibility in dealing with pollution cases as a sign of state’s goodwill to comply with existing international law. The case of environmental pollution itself is not only the state that can sue, but a group of people or the community can also sue, if they feel harmed by the pollution that occurs. One of them is by carrying out class action in holding  accountable  for  the  consequences  of  pollution  that  has occurred,  and  is  detrimental  to  a  group  or  large  number  of  people. even  though  international  environmental  law  is  a  soft  law,  it  can become hard law depending on the pollution case that occurs. Even so,
international  environmental  law  contained  in  the  Stockholm Declaration, Rio de Jeneiro, civil liability convention and other related international  arrangements  have  been  very  good  in  their  regulatory fields.
Keywords: Class Action; Polluter Pays Principle; Responsibility.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis ketentuan  prinsip  ke-16  the Rio  Declaration  on  Environment  and Development ,  yaitu polluter  pays  principle sebagai  bentuk  tanggung jawab  negara  terhadap  pencemaran  lingkungan  lintas  batas  antara PTTEP  Australasia  (Australia)  dan  Indonesia.  Penelitian  ini merupakan  yuridis  yang  meneliti  yang  meneliti  sumber-sumber terkait  dengan  masalah  yang  dibahas.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa polluter  pays  principle ,  sebagai  salah  satu bentuk  tanggung  jawab  negara  dalam  pencemaran  lingkungan memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  jika  diterapkan  meski direkomendasi  oleh  OECD (Organization  for  Economic  Cooperation and Development) . Dalam kasus pencemaran lingkungan lintas batas negara  sendiri  perlu  menerapkan  prinsip good  neighborliness dan prinsip state  responsibility dalam  menghadapi  kasus  pencemaran sebagai  tanda  itikad  baik  negara  untuk  mematuhi  hukum internasional yang ada. Kasus pencemaran lingkungan sendiri bukan hanya  negara  yang  dapat  menggugat  tetapi  sekelompok  orang  atau masyarakat  dapat  ikut  menggugat,  jika  merasa  dirugikan  akibat pencemaran yang terjadi. Salah satunya dengan cara melakukan class action dalam meminta pertanggungjawaban akibat dari pencemaran yang  terjadi,  dan  merugikan  sekelompok  atau  banyaknya masyarakat. Meski hukum lingkungan internasional  merupakan soft law ,  akan  tetapi  bisa  menjadi hard  law tergantung  dari  kasus pencemaran  yang  terjadi.  meski  begitu  hukum  lingkungan internasional  yang  terdapat  dalam  deklarasi Stockholm,  Rio  De Jeneiro,  Civil  Liability  Convention dan  pengaturan  internasional terkait lainnya sudah sangat bagus dalam bidang pengaturannya.
Kata  Kunci: Class  Action;  Polluter  Pays  Principle ;  Tanggung Jawab.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)

## A. Pendahuluan
Prinsip  pencemar  membayar  atau polluter  pays  principle , merupakan  salah  satu  prinsip  dalam  hukum  lingkungan internasional.  Pada  sekitar  tahun  60  dalam the  cost  of economic  growth memperkenalkan  polluter  pays  principle suatu prinsip bagi pencemar yang seharusnya dapat dihindari. Prinsip  ini  sendiri  dianut  dan  pertamakali  dikenalkan  oleh negara-negara anggota Organization for Economic Co-peration and Development ( OECD) dan juga terdapat dalam ketentuan- ketentuan Hukum European Communities Tahun 1972. 1
Prinsip  pencemaran  membayar  pertama  kali  muncul dalam  dokumen  yang  dipersiapkan  oleh International Organization  for  Economic  Cooperation  And  Development (OECD),  yaitu environment  economics .  Prinsip  pencemaran membayar berhubungan dengan pernyataan klasik Plato yang menyatakan if  anyone  intentionally  spoils  the  water  of another…  let  him  not  only  pay  for  damages,  but  purify  the stream  or  cistern  that  contains  the  water ,  jika  seseorang dengan  sengaja  merusak  air  atau  yang  lainnya…  biarkan  dia tidak  hanya  membayar  atas  kerugian  tetapi  membersihkan anak sungai atau waduk yang berisi air. 2
1 Muhamad  Muhdar.  Eksistensi  Polluter  Pays  Principle  Dalam Pengaturan  Hukum  Lingkungan. Mimbar  Hukum .  Vol.  21.  No.  1. hal.72.
2 Suparto  Wijoyo,  A’an  Efendi. Hukum  Lingkungan  Internasional . Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2017, hal. 97.
Prinsip  ke-16  Deklarasi  Rio  ini  sendiri  merupakan produk  dari  Konferensi  PBB t entang  lingkungan  dan pembangunan.  Dalam  perkembangannya  sendiri  beberapa perjanjian  setelah  Deklarasi  Rio  mewajibkan  pihak-pihak perjanjian  untuk  menerapakan  prinsip  pencemar  membayar ini. 3 prinsip  ini  sendiri  juga  hanya  muncul  dalam  beberapa perjanjian  yang  terbatas  yaitu  pada  pencemaran  saluran  air internasional, polusi laut, kecelakaan industry lintas batas, dan energi. 4
Prinsip  ini  sendiri  juga  berkembang  menjadi  beberapa variasi  dari  kemunculannya,  secara  umum  sendiri  variasi tersebut terbagi menjadi tiga yaitu instrumen pajak pigouvian, instrument  ekonomi,  dan  atur  awasi. 5 implementasi munculnya prinsip pencemar membayar ini sendiri ada untuk menjamin  bagi  korban  yang  dirugikan,  komisi  hukum internasional  juga  menyarankan  prinsip  ini  untuk  menjamin bahwa  korban  yang  menderita  akibat  kerusakan dari  insiden yang  berkaitan  dengan  aktivitas  berbahaya  mampu mendapatkan kompensasi segara dan memadai. 6
Implemantasi prinsip ini sendiri paling sering dilakukan negara-negara  adalah  internalisasi  melalui  pajak  atau  denda,
3 Gandar  Mahojwalaparipurno . Prinsip  Pencemaran  Membayar untuk Mendorong Akses Kompensasi di Kebijakan ASEAN dalam Kasus Polusi Kabut Asap Lintas Batas .  Junal Hukum Lingkungan . Vol. 4. hal. 115.
4 Ibid. 5 Ibid.
6 Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
dan  juga  aturan  tentang  pertanggungjawaban  melalui  hukum perdata  maupun  publik.  Selain  merupakan  efek  jera  bagi pencemar,  prinsip  ini  juga  dapat  mencabut  lisensi  pencemar, denda,  hukuman  pidana,  pembayaran  kompensasi,  dan pemulihan  lingkungan  dimana  dapat  melengkapi  pemenuhan dari prinsip pencegahan. 7
Salah satu konvensi yang mengatur mengenai tanggung jawab  terhadap  pencemaran  di  laut  adalah International Convention  on Civil  Liability  for Oil Damage 1969 (CLC  1969).
CLC 1969 merupakan konvensi yang dilaksanakan Brussels, 29 November  1969.  Konvensi  ini  secara  khusus  mengatur mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran minyak di laut. 8 Prinsip pencemar membayar ini sendiri dalam hukum  lingkungan  nasional  tidak  terdapat  secara  spesifik, namun dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lingkungan  Hidup  sendiri  terdapat  pengertian  yang  hampir mirip dengan prinsip tersebut yang berbunyi :
“Setiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup,  mewajibkan  kepada  penanggung  jawab  usaha
7 Ibid.
8 Heryandi, Rehulina, T. Jessica Novia Hermanto (Ed) . Hukum Laut Internasional  dalam  Perkembangan . Bandar  Lampung. Justice Publisher. 2015. hal.71.
dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” 9
Penerapan nyata dari prinsip pencemaran membayar ini sendiri  adalah  pengalokasian  kewajiban  ekonomi  terkait dengan  kegiatan-kegiatan  yang  merusak  lingkungan  secara khusus dan berhubungan dengan tanggung gugat atau liability, penggunaan  instrument  ekonomi  dan  penerapan  peraturan terkait persaingan dan subsidi.
Pemerintah  Indonesia  bersama-sama  dengan  Australia bertanggungjawab  dalam  memelihara  dan  memberikan perlindungan  terhadap  lingkungan.  Salah  satunya  adalah meminta  tanggung  jawab  perdata (liability) sesuai  dengan hukum  kebiasaan  internasional,  dengan  salah  satu  prinsip yaitu pencemaran membayar (polluter pays principle), dimana sampai  saat  ini  kasus  tersebut  belum  mendapat  titik  terang atau jalan keluar terhadap pencemaran yang terjadi.

## B. Pembahasan
1. Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terkait Kasus Pencemaran  Minyak  di  Laut  yang  Melibatkan  PTTEP Australia  dan  Indonesia  dalam  Upaya  Meminta Pertanggungjawaban Akibat Pencemaran yang Terjadi
Secara nasional dalam perundang-undangan Indonesia masalah  terhadap  dampak  lingkungan  transional  atau  lintas batas nasional, mendapat perhatian antara lain dalam Pasal 4
9 Lihat Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
huruf e yang memuat tentang dampak kegiatan yang bersifat lintas  batas  nasional,  juga  dalam  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonemi  Ekslusif Indonesia. 10 Dapat dikatakan secara umum bahwa pengaturan tentang  lingkungan  laut  yang  bersifat  lintas  batas  nasional, telah berkembang sejak tahun 1970.
Selain itu yang mengatur masalah lingkungan laut, juga terdapat pada Konvensi Jenewa tentang Konservasi Perikanan Dan  Kekayaan  Laut (Conservation  on  Fishing  and  The  Living Resources  of  The  High  Seas,  1985). Dalam  Konvensi  Jenewa sendiri  tentang  landasan  kontinen,  terdapat  beberapa ketentuan  yang  mengatur  tentang  kegiatan  eksplorasi  dan eksploitasi  sumber  daya  alam,  dimana  mengatur  tentang kewajiban  negara pantai  untuk  melakukan  upaya perlindungan lingkungan laut. 11
Negara-negara  sendiri  diharuskan  untuk  mengambil tindakan  upaya  pencegahan  terjadinya  pencemaran  yang bersifat lintas batas nasional, termasuk dalam memperkirakan waktu  yang  dijadikan  upaya  dalam  mengurangi  atau menghilangkan  pencemaran  lintas  batas  nasional. 12 tehadap dampak  lingkungan  lintas  batas  sendiri  dikenakan  prinsip
10 Daud Silalahi. Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinyasecara Regional. Bandung. Penerbit Alumni Bandung. 2014. hal. 185.
11 Ibid. , hal. 137.
12 Op.Cit ., hal. 189.
yaitu prinsip non-dikriminasi, dimana terdapat beberapa poin penting antara lain :
a. Pelaku  pencemar  yang  menimbulkan  dampak  lintas batas harus dikenakan ketentuan yang sama atau lebih berat dari kententuan negara asal pelaku sendiri.
b. Penerapan  tanggung  jawab  terhadap  baku  mutu dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional, tidak  boleh  melampui  baku  mutu  di  negara  asal pencemar,  seberapa  mungkin  harus  memperhatikan keadaan  khusus  lingkungan  negera  yang  terkena pencemaran.
c. Apabila dianut pollution pays principle , pelaksanaannya tidak  dapat  berbeda  terhadap  negara-negara  yang terkena  dampak  lingkungan  yang  bersifat  lintas batas nasional.
d. Setiap  orang  yang  menderita  dari  pencemaran  lintas batas  nasional  tidak  boleh  memperoleh  perlakuan yang berbeda dengan seseorang. 13
Setiap  negara  sendiri  diharapkan  tidak  melakukan kegiatan proyek yang dapat diperkirakan menimbulkan resiko pencemaran  bersekala  besar  dan  lintas  batas  nasional, untuk itu  sangat  diperlukannya (extreme  urgency). Dalam  hal  ini sendiri  negara  wajib  menerapkan  prinsip  penerapan  sistem pemberitahuan  secara  dini (warning  system:  prior  notice) terhadap  kecelakan  yang  terjadi,  prinsip  saling  mengadakan
13 Ibid., hal. 189.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
pertukaran  data  ilmiah,  penyelesaian  pertikaian (dispute settlement), prinsip persamaan untuk didengar, dan perjanjian atau  persetujuan  internasional  dalam  menyelesaikan  kasus yang mencemari lintas batas negara. 14
Secara teoritis sendiri, prinsip pencemar membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi dalam rangka pengalokasian  biaya  bagi  pencemar  dan  kerusakan lingkungan.  Tetapi  kemudian  memiliki  implikasi  terhadap perkembangan  hukum  internasional  dan  nasional,  yaitu terkait  tanggung  jawab  ganti  kerugian  atau  biaya-biaya lingkungan  yang  harus  dipikul. 15 Teori strict  liability sendiri merupakan tanggungjawab orang yang melakukan suatu jenis kegiatan  yang  digolongkan  sebagai abnormally  dangerous,
maka ia di wajibkan memikul segala kerugian meski telah hati- hati untuk mencegah bahaya tersebut. 16
Kasus ledakan ladang minyak Montara yang terjadi pada tahun  2009  sendiri  meluas  dan  masuk  kedalam  perairan Indonesia,  tepatnya  di  pesisir  timur  Indonesia  yaitu  Nusa Tenggara Timur. Dampak dari terjadinya pencemaran tersebut pun  merugikan  para  nelayan  pesisir  laut  timur  Indonesia, terutama  para  petani  yang  melakukan  budidaya  rumput  laut sangat merasakan dampak akibat tumpahan minyak tersebut.
14 Ibid ., hal. 192 15 Malvin  Edi  Darma.  Penerapan  Polluter  Pays  Principle  dan  Strict Liability  Terhadap  Pelaku  Pembakaran  Hutan .  Jurnal  Hukum
Adigama . Hal. 6. 16 Ibid.
Dalam hasil uji laboratorium sendiri menunjukan bahwa 38,15 persen  laut  timur  Indonesia  tercemar  tumpahan  minyak tersebut.
Produksi  petani  rumput  laut  dalam  kejadian  ini  pun menurun, dari yang dulunya sebelum tercemar 7.000 ton per tahun  setelah  tercemar  menjadi  2.000  ton  per  tahun.  Negara Australia  sendiri  mengakui  bahwa  tumpahan  akibat meledaknya  ladang  minyak  Montara  memasuki  perairan  di pesisir  timur  Indonesia.  Bahkan  pihak  Australia  sendiri melakukan  pemantau  tumpahan  minyak  hingga  ke  wilayah perbatasan dan menemukan adanya gumpalan minyak mentah yang memasuki pesisir laut timur Indonesia.
Sumur  minyak  Montara  sendiri  merupakan  milik  PTTEP Australasia (ashmore cartier) yang berlokasi di Australia Utara yang  berjarak  700  km  dari  Kota  Darwin.  PTTEP  Australia sendiri  merupakan  anak  perusahaan  dari  PTTEP exploration and  public  company  limited, karena  dinilai  sangat  merugikan pemerintah  Indonesia  membuat  tim  khusus  untuk penyelidikan dan pemantauan kasus pencemaran yang terjadi di  wilayah  timur  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  sendiri menggugat  PPTEP  Australasia  di  Federal  of  Court  Australia dan meminta kerugian kepada terguggat senilai Rp. 247 Miliar. Menurut  menteri  perhubungan  pada  saat  itu,  nilai  ganti  rugi tersebut  terbilang  kecil  dari  data  yang  di  kumpulkan  oleh firma  hukum  di  Australia,  yang  menilai  kerugian  akibat pencemaran tersebut mencapai Rp. 5,5 Trilliun.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Penerapan  prinsip  pencemar  membayar  dalam  kasus pencemaran  sendiri  dapat  dilakukan  terlebih  prinsip  ini menggunakan  instrument  ekonomi  yang  mengarah  kepada hukum  perdata.  Komisi  internasional  sendiri  menyatakan bahwa prinsip pencemar membayar adalah komponen penting dalam  menjamin  korban  yang  menderita  atas  pencemaran yang terjadi, sehingga mampu mendapatkan kompensasi yang segera  dan  memadai. 17 Juga  prinsip  ini  lebih  mementingkan internalisasi biaya atas kerusakan lingkungan yang terjadi.
Prinsip  pencemar  sendiri  merupakan  salah  satu komponen  penting  dalam  hak  akses  untuk  upaya  perbaikan tingkat  nasional  terhadap  pencemaran. 18 Hak  ini  sendiri bertujuan memberikan perlakuan yang sama terhadap korban pencemaran  domestik  maupun  lintas  batas,  termasuk  dalam mengakses  informasi,  partisipasi  dalam  pemeriksaan administrative  dan  proses  hukum,  dan  penerapan  standar non-diskriminasi menentukan ilegalitas pencemaran. 19 Prinsip ini  sendiri  tidak  dapat  dipisahkan  dari  prinsip  non- diskriminasi,  dimana  prinsip  non-diskriminasi  menekankan penting  pemulihan  domestik  untuk  menjamin  bahwa keuntungan dari perbaikan dan prosedurnya diperluas hingga penggugat lintas batas. 20
17 Loc.Cit..
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
Eksistensi  prinsip  pencemar  membayar  sendiri  dalam penerapan ekonomi juga memiliki kelemahan, yaitu dalam segi pembayaran  yang  digantungkan  pada  besar  kecilnya  jumlah pencemaran  yang  terjadi.  Sehingga  pengenaan  pajak lingkungan  sendiri  tidak  efektif  dan  akan  menyebabkan dampak  negative  bagi  kesejahteraan  sosial. 21 Prinsip pencemar  membayar  sendiri  dalam  sudut  pandang  hukum harus dinormatifkan melalui pengaturan yang jelas. Penegasan prinsip  ini  sebagai  pertanggungjawaban  hukum  dimana merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  perdata,  maka penentuan  ganti  kerugiannya  pun  seharusnya  tidak  di dasarkan  Pada  seberapa  besar  kerugian  tetapi  mencakupi valuasi ekonomi lingkungan. 22
Pembebanan  biaya  berdasarkan  prinsip  pencemar membayar  sendiri  akan  menjadi  lebih  jika  diikuti  dengan penentuan  pembayaran,  jumlah  pembayaran  dan  tujuan pembayar dari pencemaran lingkungan yang terjadi. Argumen ini sendiri didasarkan pada pertimbangan, dimana selama ini cara  menentukan  nilai  kerugian  akibat  pencemaran  lebih kepada  penentuan  nilai  dari  kerugian  korban  tanpa mengikutsertakan  nilai  komponen  lingkungan  hidup. 23
Penerapan  prinsip  ini  dalam  pertanggungjawaban  sendiri memiliki  kelemahan  terutama  dalam  pembuktian  yang  tidak kuat,  terlebih  dalam  meminta  pertanggungjawaban corporate
21 Op.cit., Muhamad Muhdar. hal. 73 22 Ibid.
23 Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
dimana  perusahaan  atau  badan  hukum  itu  sendiri  memiliki sistem dalam memperkirakan terjadinya pencemaran.
Convention  on  Civil  Liability sendiri  menerapkan  sistem pertanggung  jawaban  berdasarkan strict  liability  principle , dimana pelaku pencemar bertanggungjawab mutlak terhadap pencemaran atas tumpahan minyak yang terjadi, tanpa harus dibuktikan  adanya  unsur  kesalahan  terlebih  dahulu. Penerapan strict  liability  principle sendiri  bertujuan,  dapat memperpendek dan meringkas proses kompensasi serta dapat ditanggulangi  kondisi  masyarakat  sekitar  yang  terkena dampak  akibat  pencemaran. 24 Sistem strict  liability sendiri memiliki  kekhususan  dibandingan  sistem liability  based  on fault, dimana proses pembuktian hukum lebih sederhana dan lebih  pendek  pada strict  liability .  Hal  yang  sering  terjadi  dan merupakan  faktor  penyulit  adalah  klaim  ganti  kerugian, namun demikian proses ganti kerugian yang menjadi terbatas karena sisi lain strict liability , yaitu suatu plafond/ceiling dari jumlah ganti rugi. 25
Penyelesaian kasus pencemaran ini oleh tim khusus tidak menerima  adanya  penyelesaian  kasus  diluar  pengadilan, dikarenakan  dalam  hal  lingkungan  terutama  laut  sangat sensitif  apalagi  pencemaran  yang  terjadi  bukan  hanya merugikan  masyarakat  sekitar  tetapi  juga  perekonomian daerah  setempat.  Dalam  hal  melakukan  upaya  preventif
24 Op.Cit.
25 Op.Cit.
sendiri  membutuhkan  waktu  untuk  memulihkan  kembali keadaan  laut  yang  tercemar  seperti  semula.  Untuk  itu pencemar  membayar (must  be  pay) merupakan  salah  satu langka  yang  dapat  dilakukan  untuk  memperbaiki  lingkungan yang  mengalami  kerusakan  ataupun  menggati  kerugian  yang terjadi akibat pencemaran.
International  Convention  on  Oil  Pollution  Preparedness Response  and  Co-operation yang  disetujui  Oleh The International Maritime Organization (IMO) sendiri,
menyatakan dengan tegas bahwa prinsip pencemar membayar sebagai  prinsip  umum  hukum  lingkungan  internasional,  juga terdapat  dalam Preamble  Convention  on  The  Transboundary Effects of Industrial Accidents . 26 Dalam hal ini sendiri Indonesia melakukan langkah yang tepat dalam meminta ganti kerugian akibat pencemaran yang terjadi, terlebih kerugian yang terjadi sangat  merugikan  masyarakat  maupun  lingkungan  laut  yang tercemar .
Pada tahun 2010 pemerintah Indonesia sendiri mencabut gugatan  kasus  pencemaran  yang  terjadi,  dikarekan  ingin mengumpulkan  kembali  bukti  yan  kuat  dari  bukti  yang sebelumnya,  yang  dikatakan  kurang  untuk  menuntut pencemaran  yang  terjadi.  Masyarakat  pun  kecewa  dengan sikap  pemerintah,  terlebih  kasus  ini  pun  mandet  dan  tidak berjalan bahkan perlu 10 tahun lamanya agar kasus ini terus disidangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
tindakan  pemerintah  sebenarnya  sudah  sangat  tepat  dalam menuntut pertangungjawaban akibat pencemaran akan tetapi, langkah  yang  dilakukan  lambat  dan  tuntutan  yang  di  minta menjadi tidak efektif.
Perlindungan  pelestarian  lingkungan  laut  mendapatkan perhatian serius oleh hukum interenasional, terutama melalui pengaturan UNCLOS 1982. Dimana dalam pasal 192 konvensi ini  menegaskan  bahwa  setiap  negara  mempunyai  kewajiban untuk  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  lautnya. Karena  itulah,  konvensi  ini  mewajibkan  setiap  negara  untuk mencegah,  mengurangi,  dan  mengendalikan  pencemaran lingkungan laut yang terjadi di wilayahnya.
2. Upaya  Hukum  Penyelesaian
Class  Action yang Diajukan  Petani  Rumput  Laut  Terhadap  PTTEP Australasia  Berupa  Ganti  Kerugian  dapat  Terpenuhi Terkait  Pencemaran  Minyak  di  Pesisir  Laut  Nusa Tenggara Timur Indonesia.
Class  action sendiri  merupakan  gugatan  perwakilan kelompok yang terdiri dari unsur wakil kelas yang berjumlah satu orang atau lebih (class representative) dan anggota kelas yang  berjumlah  besar (class  member), dimana  keduanya merupakan pihak yang mengalami kerugian. 27 sedangkan legal standing  sendiri  pihak  yang  dapat    mengajukan  hanya Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  juga  dalam  hal  ganti kerugian class  action pada  umunya  berupa  ganti  rugi  uang
27 Ibid ., hal. 8.
sedangkan legal standing tidak dikenal tuntutan ganti kerugian uang. 28
Dalam class  action sendiri  memiliki  keuntungan  dan kerugian,  dari  segi  keuntungan class  action sendiri  proses perkara  menjadi  sangat  ekonomis (judicial  economy), akses terhadap keadilan terhadap perkara jadi lebih  mudah (access to justice) dan merubah sikap pelaku pelanggaran agar dapat bersikap  hati-hati (behavior  modification). Adapun  kerugian atau kekurangan dari class action sendiri yaitu kesulitan dalam mengelola  anggota  jika  terlalu  banyak,  dapat  menyebabkan ketidakadilan  dalam  anggota  kelompok,  dapat  menyebabkan kebangkrutan pada tergugat dan publikasi gugatan class action dapat menyudutkan pihak tergugat. 29
Tahun  1996  sendiri  sebelumnya  Indonesia  dan
Australia telah memiliki kerangka hukum dalam menyelesaikan  kasus  di  dalam    bidang  lingkungan,  berupa sebuah Memorandum  Of  Understanding  (MoU)  between  The Government  of  Australia  and  Indonesia  on  Oil  Pollution Preparedness  and  Response  1996 .  Dalam  kasus  pecemaran yang  melibatkan  PTTEPAA  yang  bertempat  di  Montara, Australia,  negara  Australia  sendiri  menyikapi  dengan  itikad baik dan mengupayakan agar PTTEPAA dapat bertanggungjawab  atas  pencemaran  yang  terjadi. 30 Tuntutan
28 Ibid . 29 Op.,Cit, hal. 6 30 Ni  Putu  Suci  Meinarni.  Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Pencemaran  Lingkungan  Laut  Dalam  Kasus  Tumpahan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
yang  diminta  Indonesia  pun  sesuai  dengan Civil  Liability Convention  1992 ,  dimana  kedua  negara  baik  Indonesia  dan australia telah meratifikasi konvensi tersebut. Sebelum adanya tuntutan  terhadap  Australia,  Indonesia  terlebih  dahulu melakukan  negosiasi  sesuai  dengan  MoU  yang  disepakati sebagai implementasi, yang memungkinkan dapat menyelesaikan kasus pencemaran minyak yang terjadi. 31
Polluter  pays  principle memang  disarankan  dalam  hal pencemaran  yang  terjadi,  terlebih  melibatkan  lingkungan terutama  lingkungan  laut,  dan  juga  dampak  dari  pecemaran tidak  hanya  dari  segi  sosial  tetapi  juga  dari  segi  ekonomi mereka  yang  terdampak  akibat  pencemaran  yang  terjadi. Ditambah polluter  pays  principle diperkuat  dengan  adanya konvensi-konvensi  seperti  Deklarasi Stockholm 1972,
Deklarasi Rio  De  Jeneiro  1992 dan Civil  Liability  Convention 1969/1992. Sebenarnya  dalam  penyelesaian  ganti  rugi terhadap  pencemaran  dapat  dilakukan  dengan Fund Convention 1992 dimana sebagai pelengkap dari Civil Liability Convention 1992 . 32
Fund  Convention sendiri  menyediakan  kompensasi terhadap  dampak  dari  pencemaran  lingkungan  yang  terjadi. Kompensasi yang disediakan maksimal $192 juta ganti rugi ini sesuai  dengan  ketentuan  yang  berada  di Civil  Liability
Minyak Montara Di Laut Timor. Jurnal Magister Hukum Udayana . Desember 2016. Vol. 5, No. 4. hal. 860.
31 Ibid ., hal. 865
32 Op.Cit., hal. 253.
Convention  1992 . 33 pembayaran  kerugian  yang  disediakan bertujuan  agar  dapat  menjamin  pemulihan  hak  masyarakat yang terdampak, juga pemulihan lingkungan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.
Indonesia sendiri sebenarnya juga merupakan anggota dari Fund Convention 1992,  tetapi menarik diri sebagai pihak melalui  KEPPRES  No.  41  Tahun  1998  dikarekan  Indonesia terbebani  dengan  iuran  atau  kompensasi  yang  harus dibayarkan ke IOPC Fund setiap tahunnya. 34 Negara beralasan bahwa  seharusnya  industri  minyak  yang  melakukan  iuran kepada fund  convention dan  negara  hanya  berkewajiban melaporkan penerimaan minyak setiap tahunnya yang dimuat melalui laut. Indonesia sendiri sebenarnya dapat mengajukan ganti  rugi  kepada Civil  Liability  Convention  1992, akan  tetapi ganti  kerugian  tersebut  hanya  dapat  membantu  sedikit  dan tidak  sebanyak  yang  dibayarkan  oleh Fund  Convention . 35
Sehingga  ganti  kerugian  yang  didapat  dari Civil  Liability Convention  1992 sendiri  tidak  maksimal  dalam  menutupi kerugian  maupun  kerusakan  yang  terjadi  akibat  pencemaran minyak.
Penerapan polluter  pays  principle sebagai  salah  satu solusi  meminta  pertanggungjawaban  lingkungan  dalam class action sendiri  dapat  dilakukan,  terlebih  pencemaran  minyak sendiri  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  mutlak (strict
33 Ibid ., hal. 253 34 Ibid ., hal. 254 35 Ibid ., hal.255
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
liability) yang  juga  berkaitan  pada  prinsip  pencemar membayar dan prinsip upaya preventif di dalam pencemaran lingkungan. Meski sulit dalam melakukan pembuktian terlebih dalam  pembuktian  kelalaian,  akan  tetapi  tidak  menutup kemungkinan bahwa penerapan prinsip pencemar membayar dapat terlaksana tergantung dengan seberapa besar kasus dan kerugian  yang  terjadi.  Hakim  dalam  persidangan  pasti memutuskan  dengan  baik  jika polluter  pays  principle tidak dapat  diterapkan  dalam  kasus  pencemaran  lingkungan,  salah satunya dengan melihat putusan yang terdahulu atau doktrin- doktrin  yang  berkaitan.  Artinya polluter  pays  principle ini sendiri  dapat  diterapkan  tergantung  dengan  besar  kecil pencemaran  yang  terjadi  juga,  seberapa  besar  kerugian  yang diakibatkan oleh pencemaran tersebut.

## C. Penutup
Penerapan  dari  prinsip  pencemar  membayar  sebagai upaya  penegakan  lingkungan  sendiri  masih  memiliki banyak  kelemahan,  terlebih  prinsip  ini  sendiri  dalam hukum  nasional  Indonesia  penerapannya  belum  efektif sebagai salah satu bentuk penegakan hukum. Meski begitu prinsip pencemar membayar ini sangat disarankan sebagai salah  satu  penegakan  hukum  di  bidang  pencemaran lingkungan.  Juga  prinsip  ini  menjamin  agar  korban  yang dirugikan dapat diberikan ganti kerugian atau kompensasi atas  pencemaran  yang  terjadi.  Kelemahan  dari  prinsip  ini
yaitu  penerapan  seberapa  besar  kerugian  yang  akan dibayarkan,  sehingga  tak  jarang  banyak  kasus  yang memakai  penerapan  ini  sendiri  terjadi victim  pays .  OECD sendiri  mengakui  beberapan  kasus  yang  menggunakan prinsip  ini  menjadi victim  pays ,  sehingga  pembayaran kerugian  terkadang  tidak  sesuai  dengan  konsep polluter pays principle.
Pencemaran  lingkungan  terlebih  pencemaran  dalam kategori  minyak,  bentuk  tanggung  jawabnya  adalah strict liability .  Prinsip  ini  sendiri  merupakan  penerapan  yang sangat  penting  terlebih  berkaitan  dengan  kasus pencemaran.  Dengan  digunakannya  prinsip strict  liability sendiri  dapat  meminimalisir  penderitaan  yang  di  alami korban  pencemaran,  prinsip  ini  sendiri  ada  untuk mengatasi  keterbatasan  pertanggungjawaban  kesalahan untuk  mengantisipasi  kegiatan  yang  beresiko  besar terhadap  pencemaran  lingkungan.  Meski  memiliki kelamahan dalam bidang pembuktian pencemaran, prinsip ini  sendiri  merupakan  prinsip  penting  dalam  tanggung jawab  lingkung,  terlebih  prinsip  ini  menerapkan pertanggungjawaban secara langsung saat pencemaran itu terjadi.

## Referensi
Instrumen Hukum Convention on Civil Liability for Oil Damage 1992 (CLC 1992) Deklarasi Stockholm 1972
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Deklarasi Rio De Jeneiro 1992
Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Buku
Silalahi,  Daud. Pengaturan  Hukum  Lingkungan  Laut  Indonesia dan Implikasinya secara Regional . Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1992. Wijoyo,  Suparto  dan  A’an  Efendi. Hukum  Lingkungan
Internasional .  Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2017.

## Artikel
Darma,  Malvin  Edi.  Penerapan  Polluter  Pays  Principle  dan Strict  Liability  Terhadap  Pelaku  Pembakaran  Hutan. Jurnal Hukum Adigama.
Gandar Mahojwala Paripurno. Prinsip Pencemaran Membayar Untuk  Mnedorong  Akses  Kompensasi  Di  Kebijakan ASEAN  Dalam  Kasus  Polusi  Kabut  Asap  Lintas  Batas .
Jurnal Hukum Lingkungan . Vol. 4. 2018.
Heryandi,  et  al.  Hukum  Laut  Internasional  Dalam
Perkembangan . Justice Publisher . 2015. Meinarni,  Ni  Putu  Suci.  Hambatan  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Kasus  Minyak  Montara .  Jurnal  Komunikasi Hukum .  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Singaraja.  Vol.
3. No. 2. 2017.
Meinarni,  Ni  Putu  Suci.  Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Pencemaran  Lingkungan  Laut  Dalam  Kasus Tumpahan  Minyak  Montara  Di  Laut  Timor. Jurnal Magister Hukum Udayana . Vol. 5. No. 4. 2016.
Muhdar, Muhammad. Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan  Hukum  Lingkungan. Mimbar  Hukum .  Vol. 21. No. 1. 2009.