## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI KOTA MALANG

## (Implementation of policy in providing lactase room in Malang)
Rini 1 * , Cahyo Sasmito 2 , Cakti Indra Gunawan 3
1 Jurusan Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. E-mail: rini.whn02@gmail.com
2,3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
Received: 15/3/2018                       Accepted: 20/4/2018                       Published online: 6/5/2018

## ABSTRAK
Pemberian ASI Eksklusif harus didukung bukan hanya dari  pemerintah  dan  tenaga  kesehatan  saja  namun oleh  semua  pihak.  Salah  satu  bentuk  dukungan  yang bisa  diberikan  adalah  dengan  menyediakan  ruang laktasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi  kebijakan  penyediaan  fasilitas  Ruang Laktasi  dengan  mengacu  pada  empat  variabel  teori Edward III yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Kecenderungan,  dan  (4)  Struktur  Birokrasi.  Metode penelitian  yang  dipakai  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Teknik  pengambilan  sampling  dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penyediaan  fasilitas ruang  laktasi  ini  didasarkan  atas  kebijakan  khusus. Terkait  dengan  proses  komunikasi  para  pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi. Pada  Sumberdayanya  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang bertanggungjawab untuk merealisasikan Ruang Laktasi  dengn  dukungan  Sumber  daya  Dana,  sumber daya  fasilitas  dan  informasi  serta  wewenang. Selanjutnya  kecenderungan  para  pembuat  kebijakan dan  pelaksana  menunjukkan  komitmen  yang  bagus (positif).  Namun  untuk  struktur  birokrasi  belum maksimal  karena  belum  ada  SOP  khusus  yang disediakan dalam penyediaan ruang laktasi. Sebagian besar  ruang  laktasi  telah  memenuhi  standar  sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013. Namun beberapa ruang laktasi yang disediakan belum dimanfaatkan  sebagaimana  mestinya.  Untuk  itu diharapkan  kepada  pelaksana  kebijakan  melakukan sosialisasi  secara  konsisten  tentang  penyediaan  dan pemanfaatan  ruang  laktasi  serta  memberikan  sanksi tegas  bukan  sekedar  teguran  saja  bagi  instansi  yang belum menyediakan ruang laktasi.

## Kata kunci :  Implementasi kebijakan, ruang laktasi

## ABSTRACT
Giving  ASI  esklusive  or  breastfeeding  not  only  need supporting  from  goverment  or  medic  assosiation  but also from all society. One kind of supporting that could
* Penulis untuk korespondensi: rini.whn02@gmail.com
be  given  is  providing  lactation  room.  This  study purposes  to  analyse  and  implement  of  policy  in providing  lactation  room  based  on  4  variables  by Edward theory; communication, resources, preference, and bureaucratic structural. The research methodology  is  using  in  this  study  is  qualitative method. Taking sampling by purposive  sampling. The result of the study of prividing lactation room is based on  special  policy.  Due  to  government  and  making policy by giving socializing and meeting coordination. In  resources  Department  of  Health  in  Malang  City responsibilities  in  providing  lactation  room  by supporting in financially, give facilities, informations and  policy.  Then  the  commitment  in  preference  by providing policy shows the postive commitment. But in bureaucratic  structural  shows  the bad  result because of there is no Special SOP for supporting this program in  quality  also  quantity.  In  a  massive  part  of  lactase room now have good standart from Minister of Health no  15(2013).  But  the  poor  of  this  program  lactase room not usefull by all women who need it, may some of  them  donot  giving  Esklusive  ASI  (breastfeeding). The  writer  hopes  that  the  goverment  gives  good socialisation and make a hard policy in all department who dont provide and give a good facilities in lactase room
Keywords :   Implement of policy, lactation room .

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tugas  seorang  ibu  melahirkan adalah  menyusui.  Tidak  semua  ibu  melahirkan mampu menyusui bayinya dikarenakan berbagai hal. Diantaranya dikarenakan masalah karir/bekerja. 1
Rekomendasi  dari  WHO  dan  UNICEF menyatakan  bahwa  dalam  rangka  menurunkan angka  kematian  dan  kesakitan  anak  diharapkan seorang  ibu  memberikan  ASI  eksklusif  yaitu hanya  memberikan  ASI  saja  paling  sedikit
Jurnal AcTion: Aceh Nutrition Journal, Mei 2018; 3(1): 34-41
sampai usia 6 bulan dan bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun. 2
Kandungan  yang  terdapat  dalam  ASI sangat  banyak  diantaranya  dapat  mencegah terjadinya  diare  dan  pneumonia.  Diare  dan pneumonia merupakan penyebab utama kematian anak di seluruh dunia. Salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan bayi  adalah  dengan  memberikan  ASI  eksklusif selama enam bulan pertama sehingga pertumbuhan  dan  perkembangan  bayi  bisa optimal  dan  bisa  dilanjutkan  memberikan  asi selama 2 tahun atau lebih. 3
Berdasarkan  Riset Kesehatan  Dasar (Riskesdas)  tahun  2010  menunjukkan  bahwa presentase  bayi  menyusu  eksklusif  pemberian ASI  eksklusif  selama  6  bulan    hanya  sebesar 15,3%.  Rendahnya  cakupan  pemberian  ASI eksklusif di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam  faktor  diantaranya  adalah  faktor  sosial budaya, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya  ASI,  serta  jajaran  kesehatan  yang melum  sepenuhnya  mendukung  peningkatan pemberian-ASI, kurangnya dukungan masyarakat,  sampai  gencarnya  promosi  susu formula serta banyaknya institusi yang mempekerjakan perempuan belum menyediakan dan  belum  ada  kebijakan  untuk  mrnyrdiakan ruang laktasi di tempat kerja. 4
Dukungan berbagai pihak dalam program ASI  eksklusif  sudah  sangat  banyak.  Salah satunya  adalah  dinas  kesehatan  propinsi  jawa timur  yang  telah  mendirikan  394  Pojok  ASI dalam  rangka  menyambut  pekan  ASI  sedunia tahun 2016. 5
Penyediaan  Pojok  ASI  ini  merupakan salah satu dari berbagai upaya Pemerintah yang dilakukan  guna  mendukung  pemberian  ASI Eksklusif. Data dari Ditjen Kesehatan Masyarakat,  Kemenkes  RI,  2016  bahwa  target capaian  ASI  Eksklusif  pada  tahun  2015  adalah 39%  yang  mana  Indonesia  sudah  mencapai target  sebesar  55.7%.  Jawa  timur  capaian pemberian ASI eksklusif sebesar 74.1%. 6
Pada  tahun  2015  Kota  Malang  berhasil mendapat  penghargaan  menuju  Kota  Layak Anak  (KLA)  pada  tingkat  madya.  Salah  satu rekomendasi dari tim penilai Kota  Layak  Anak adalah    fasilitas  publik  dan  taman  kota  harus dilengkapi dengan ruang laktasi (Pojok ASI). 7
Berdasarkan  dokumentasi  KLA  klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan Kota Malang tahun  2016  bahwa  Di  Kota  Malang  sudah  ada lebih dari 50 Pojok ASI yang tersedia mulai dari fasilitas  kesehatan  (Puskesmas,  Rumah  Sakit, Bidan  Praktik  Swasta)  sampai  fasilitas  umum lainnya.
Cakupan pemberian ASI eksklusif di Kota Malang baru mencapai 60%. Hal ini disebabkan karena  berbagai  hal  diantaranya  kurangnya pengetahuan  ibu  mengenai  manfaat  Air  Susu Ibu  (ASI),  sedikitnya  pengalaman  tentang menyusui khususnya terjadi pada ibu-ibu muda yang  baru  pertama  menyusui,  kesibukan  ibu sebagai  wanita  karier  yang  menyebabkan kurang memiliki banyak waktu untuk menyusui bayinya.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh Dinas  Kesehatan  Kota  Malang  diantaranya adalah dinkes kota malang mendorong pengelola  fasilitas  umum  dan  tempat  bekerja untuk  menyediakan  ruang  laktasi.  Penyediaan ruang laktasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemberian ASI eksklusif hingga diatas 80%. 8
Berdasarkan  laporan  bulanan  gizi  Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2015 dari 29.670 bayi  dikota  malang  ada  23.526  bayi  yang diberikan  ASI  sehingga  masih  ada  6.144  bayi yang  tidak  mendapatkan  ASI.  Penyebabnya diantaranya adalah kurangnya tingkat pengetahuan ibu tentang manfaat ASI, gencarnya penggunaan susu formula, tidak mau ribet  menyusui  hingga  alasan  karir.  Menurut Kepala  Dinas  Kesehatan  Bila  dikaitkan  dengan masalah  pekerjaan  sebenarnya  seorang  ibu menyusui  tetap  bisa  memberiakn  bayinya  ASI dengan cara ASI perah. 9
Adapun  dukungan  pemerintah  Indonesia dalam  meningkatkan  cakupan  pemberian  ASI eksklusif  dituangkan  dalam  sebuah  kebijakan yaitu  Peraturan  Pemerintah  No  33  Tahun  2012 tentang  pemberian  ASI  ekslusif.  Pada  BAB  V dijelaskan bahwa tempat kerja dan tempat sarana umum harus mendukung program ASI eksklusif dengan menyediakan fasilitas khusus menyusui/memerah  ASI.  Kemudian  peraturan pemerintah  tersebut  ditindaklanjuti  dengan Permenkes  Nomor  15  tahun  2013  tentang  tata cara  penyediaan  fasilitas  khusus  menyusui dan/atau memerah ASI. 10 11
Berdasarkan  Laporan  Depkes  (2014) menyatakan bahwa sampai tahun 2013, Depkes sudah  melatih  sebanyak  4.314  konselor Menyusui  dan  415  Orang  sebagai  fasilitator pelatihan  konseling  menyusui  dalam  rangka mendukung keberhasilan menyusui.
Pemerintah  menetapkan  bahwa  setiap penyelenggara  fasilitas  kesehatan,  tempat  kerja dan  penyelenggara  harus  menyediakan  ruang laktasi  sesuai  dengan  ketentuan  dan  standar prosedur  yang  sudah  ditetapkan.  Kemudian dukungan  penyelenggaraan  Pojok  ASI  juga diatur  dalam  Permenkes  No  15  Tahun  2013 tentang  tata  cara  penyediaan  fasilitas  menyusui dan atau memerah ASI.
Sejalan dengan itu tidak hanya Pemerintah Kota Malang, namun juga berbagai pihak sudah menunjukkan dukungan tentang pemberian ASI eksklusif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Pojok ASI yang ada di fasilitas umum yang telah tersedia  dan  bisa  dimanfaatkan  oleh  ibu-ibu menyusui.
Dengan  adanya  kebijakan  diatas,  maka diharapkan cakupan ASI di Indonesia dapat terus meningkat  dengan  didukung  oleh  ketersediaan fasilitas Pojok ASI di tempat kerja dan fasilitas umum  lainnya.  Walaupun  kebijakan  tersebut sudah ada namun, Pojok ASI di fasilitas umum juga masih sangat minim. Banyak perusahaan/pengelola sarana umum yang masih mengabaikan  peraturan  tersebut  karena  sampai saat ini belum ada sanksi yang diberlakukan.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik  untuk  mengambil  judul  “Implementasi kebijakan  Penyediaan  Fasilitas  Pojok  ASI  di Kota Malang”.

## DESAIN PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Bappeda  Kota Malang,  Dinas  Kesehatan  (Dinkes)  Kota Malang, Kantor
Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Bulan  Juli sampai Oktober 2017. Dalam Penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah purposive sampling. 12
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi,  wawancara,  kuisioner,  dokumentasi kemudian data dianalisa dengan 3 tahapan yaitu reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Karakteristik Informan Penelitian
Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari 16  informan  yang  terdiri  dari  Kepala  Seksi Bidang  Pembangunan  Manusia,  Masyarakat, Sosial  dan  Budaya  di  Kota  Malang;  Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang; Kepala Seksie Pemenuhan  Hak  Perempuan  dan  Anak;  Kepala Seksie Kesehatan Keluarga dan Gizi; Staff Dinas Kesehatan; dan 10 Ibu menyusui.

## 2. Implementasi  Penyediaan  Ruang  Laktasi di Kota Malang
Fasilitas  ruang  laktasi di  Kota  Malang berdasarkan survei yang peneliti lakukan selama bulan  Juli  sampai  Oktober  2017  berjumlah  55 yang  tersebar  di  Kota  Malang.  Sampai  saat  ini keberadaan ruang laktasi ada di beberapa tempat antara  lain:  16  Puskesmas,  24  Rumah  Sakit, Alun-Alun Kota Malang, Malang Town Square (MATOS),  MOG  ( Mall  Olimpic  Garden ),
Stasiun Kota
Malang, Kantor BPJS Ketenagakerjaan,  Kantor  DP3AP2KB,  Balai Kota  Malang,  Pasar  Oro-Oro  Dowo,  Pasar Madyopuro, FISIP Universitas Brawijaya, Dinas Kesehatan  Kota  Malang,  Kantor  Dispenda, Block  Office Kota  Malang,  Taman  Trunojoyo dan Perpustakaan Kota Malang.
Dari seluruh fasilitas ruang laktasi di Kota Malang 90% memenuhi standar minimal sesuai dengan  Permenkes  No  15  Tahun  2013  tentang Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas  Menyusui dan/atau Memerah ASI yaitu (1). Tersedia ruang khusus  dengan  ukuran  3x4m 2 atau  disesuaikan dengan  jumlah  pekerja  yang  sedang  menyusui; (2). Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka  dan  ditutup;  (3).  Lantai  Keramik;  (4). Memiliki  ventilasi  dan  sirkulasi  udara  yang cukup; (5). Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk  bebas  polusi;  (6).  Lingkungan  cukup
tenang  dan  jauh  dari  kebisingan;  dan  (7). Tersedia  wastafel  dengan  air  yang  mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
Namun dari semua ruang laktasi yang ada di  Kota  Malang,  sebagian  besar  belum memenuhi standar sebagai ruang ruang laktasi di tempat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  15  Tahun  2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Menyusui dan/atau Memerah ASI. Adapun
faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori George C Edward III yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Kota Malang adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  sebuah  indikator seberapa jauh kebijakan ini disampaikan dengan jelas  dan  dilakukan  secara  konsisten  oleh  para pelaksana.  Komunikasi  merupakan  hal  yang penting dalam mendukung berlangsungnya serta keberhasilan  suatu  pemanfaatan  ruang  laktasi. Adapun  indikator  keberhasilan  komunikasi terdiri  dari  3  hal  yaitu  transmisi,  kejelasan  dan konsistensi.
Setiap kebijakan atau peraturan hendaknya ditransmisikan/disosialisasikan  kepada  pihak- pihak  yang  terkait  dengan  kebijakan  tersebut agar kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  yang  akan dicapai. Pada proses transmisi, semua informan menyatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi tentang penyediaan ruang laktasi baik di Fasilitas kesehatan  maupun  fasilitas  Publik  lainnya. Sosialisasi  tersebut  sudah  dilakukan  dalam bentuk surat edaran dari Walikota Malang tahun 2012 namun respon dari perusahaan masih kecil kemudian pada tahun 2013 dikeluarkanlah surat keputusan  Walikota  Malang  terkait  Rencana Aksi  Daerah  Kota  Layak  Anak  Kota  Malang yang menyebutkan realisasi ruang laktasi (pojok ASI) di tahun 2016 dan surat edaran dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang pada tahun 2017. Selain  itu  sosialisasi  tentang  ruang  laktasi juga disampaikan pada saat rapat koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah implementasi akan berhasil ketika disosialisasikan dengan baik.
Indikator  keberhasilan  proses  komunikasi yang kedua adalah kejelasan. Sebuah kebijakan harus  dikomunikasikan  dengan  jelas  dan  tidak
membingungan  agar  dapat  dipahami  dengan baik  oleh  pelaksana  kebijakan.  Dari  hasil wawancara  mendalam  yang  sudah  dilakukan didapatkan  bahwa  penyampaian  informasi penyediaan  fasilitas  Pojok  ASI  sudah  jelas kepada para pelaksana kebijakan, namun belum jelas kepada pengguna fasilitas. Sebagian besar pengguna fasilitas (ibu-ibu menyusui) menyatakan  bahwa  selama  ini  belum  pernah mendapatkan  sosialisasi  dari  tenaga  kesehatan tentang ruang laktasi. Namun sebagian besar ibu- ibu  menyusui  mengakui  sudah  menggunakan fasilitas  tersebut  walaupun  bukan  untuk menyusui tetapi hanya sekedar untuk mengganti popok saja.
Indikator  ketiga  adalah  konsistensi  yang mana ketika mengharapkan implementasi kebijakan  berlangsung  efektif  maka  instruksi pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Dari hasil wawancara  mendalam  yang  sudah  dilakukan bahwa instruksi yang diberikan sudah konsisten dan  para  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini adalah  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang  belum memaksimalkan monitoring dan evaluasi secara konsisten.  Selama  ini  monitoring  dan  evaluasi dilakukan hanya sebatas ketersediaan ruangannya  saja  belum  pada  standar  ruang  dan fasilitas yang ada didalamnya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi tentang kebijakan penyediaan ruang laktasi di  Kota  Malang  belum  maksimal  yang menyebabkan implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi ini kurang optimal. Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Meyasa  dan  Mawarni  (2014)  bahwa kurangnya informasi dari pejabat tinggi/pelaksana kebijakan menyebabkan kekaburan atas instruksi implementasi. 13
Hal  ini  diperkuat  juga  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Johnson  et.al (2015)  dan  Wijaya  (2017)  menyatakan  bahwa sosialisasi yang tidak maksimal bias menyebabkan  penggunaan  fasilitas  kurang maksimal. 14,15

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  memiliki  peranan  yang penting  dalam  sebuah  implementasi.  Ketika perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara  cermat,  jelas  dan  konsisten  namun  bila
para  pelaksana  kekurangan  sumber  daya  yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini cenderung tidak efektif. 16
Menurut  Edward  III  dalam  Winarno (2016) ada beberapa sumber utama yang penting dalam  implementasi  kebijakan  ini  adalah  staf (sumber  daya  manusia)  yang  memadai  dan keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan  tugas,  wewenang  dan  informasi serta fasilitas. a. Sumber Daya Manusia
Dari hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa sumber daya manusia pada penyediaan  ruang  laktasi  ini  merupakan tanggungjawab  Dinas  kesehatan  yang  mana dinas  kesehatan  Kota  Malang  memiliki tanggungjawab  untuk  merealisasikan  ruang laktasi di Kota Malang. Hal ini sesuai dengan tupoksi  dari  Dinas  Kesehatan  yang  sudah memiliki  kompetensi  di  bidang  kesehatan. Untuk  penyediaan  fasilitas  pojok  ASI  ini  di Dinas  Kesehatan  dilimpahkan  kepada  Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi. Di Kota Malang sudah ada 32 orang konselor Gizi yang sudah bersertifikat  yang  ada  di16  Puskesmas,  di Rumah  Sakit  Kota  Malang  untuk  konselor disesuaikan  dengan  Kebijakan  instansi masing-masing.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ratri  (2014) yang  menyatakan  bahwa  Sumber  Daya Manusia harus memadai secara kuantitas dan terampil/cakap  secara  kualitas  agar  sebuah implementasi bisa berhasil dengan baik. 17
Namun  sumber  daya  manusia  untuk pengelola  ruang  laktasi di  fasilitas  Publik lainnya masih kurang.  Hal ini sesuai dengan pernyataan  yang  disampaikan  oleh  beberapa ibu  menyusui  bahwa  sebagian  besar  ruang Pojok ASI di fasilitas umum tidak ada petugas kesehatan yang standby di ruang tersebut. Hal ini  disebabkan  karena  jumlah  tenaga kesehatan di Kota Malang yang ditugaskan di masing-masing  ruang  laktasi belum  ada dikarenakan  petugas  kesehatan  memiliki tugas yang cukup banyak tidak hanya spesifik sebagai konseling ASI saja.
Dari kasus
diatas peneliti merekomendasikan  kepada  dinas  kesehatan untuk  menyusun  program  pelatihan  khusus
konseling ASI secara kontinu yang ditujukan untuk  petugas  fasum/institusi  yang  sudah menyediakan  pojok  ASI  untuk  menunjuk satu/dua orang sebagai konselor ASI ditempat kerja/fasum  yang  dibekali  dengan  konseling ASI  dan  sebagai  penanggungjawab  ruang laktasi.
b. Sumber daya informasi dan wewenang
Wewenang dan informasi juga mempengaruhi keberhasilan suatu
implementasi  dimana  wewenang  memiliki peranan  yang  penting  terutama  untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang dikehendaki.  Sementara  itu  informasi  yang relevan  dan  cukup  terkait  bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. 16 Kewenangan  penyediaan  ruang  laktasi di Kota  Malang  merupakan  tanggungjawab Dinas  Kesehatan  dan  informasi  tentang penyediaan ruang laktasi ini sudah dilakukan melalui berbagai upaya salah satunya dengan brosur-brosur tentang ASI eksklusif.
c. Sumber daya Fasilitas
Fasilitas (Sarana dan prasarana) merupakan  salah  satu  faktor  penunjang keberhasilan  suatu  implementasi.  Seorang pelaksana  memiliki  staf  yang  memadai, memahami  apa  yang  harus  dilakukan  dan memiliki  kewenangan  untuk  melakukan tugasnya  tetapi  tanpa  dilengkapi  bagunan sebagai  kantor  untuk  melakukan  koordinasi, tanpa  perlengkapan  maka  kemungkinan implementasi  yang  direncanakan  tidak  akan berhasil. 16
Berdasarkan  hasil  wawancara  didapatkan bahwa  fasilitas  untuk  para  pelaksana kebijakan  sudah  tercukupi  namun  fasilitas untuk  ruang  laktasi jumlahnya  masih  perlu ditambah.  Secara  umum  untuk  ketersediaan Pojok  ASI  di  Kota  Malang  sudah  cukup banyak  yang  tersebar  di  berbagai  fasilitas mulai  dari  fasilitas  kesehatan,  taman  kota sampai  fasilitas  publik  lainnya  namun  perlu dihimbau kepada seluruh tempat kerja (Pablik yang  mayoritas  pekerjanya  perempuan, Kantor-kantor  dinas,  Kampus-kampus  di Kota  Malang  dan  lain  sebagainya)  untuk
menyediakan  ruang  laktasi sebagai  bentuk dukungan  terhadap  pemenuhan  hak  ASI Eksklusif  baik  untuk  masyarakat  umum maupun di Kalangan Ibu bekerja.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Rahadian  (2014)  yang menyatakan  bahwa  pemenuhan  hak  ASI Ekslusif di kalangan ibu bekerja masih masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga peneliti merekomendasikan untuk menyediakan ruangan  khusus  untuk  menyusui  sesuai dengan kemampuan dan layak untuk disebut dengan ruang laktasi. 18
Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan  oleh  Johnson  et.al  (2015)  dan Borton (2016) menyatakan bahwa diperlukan sebuah kebijakan perusahaan/instansi sebagai dukungan menyusui ditempat kerja. 14,19
3. Kecenderungan.
Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan  sangat  berpengaruh  besar  terhadap implementasi  kebijakan  suatu  program  dimana ketika para pelaksana bersikap baik/memberikan dukungan  terhadap  suatu  kebijakan  maka kemungkinan  besar  para  pelaksana  akan melaksanakan  kebijakan  sebagaimana  yang diinginkan  oleh  para  pembuat  keputusan  awal, begitupun sebaliknya.
Dari  hasil  wawancara  didapatkan  bahwa keseriusan  Pemerintah  Kota  Malang  dalam  hal ini  adalah  Walikota  juga  sudah  menunjukkan dukungan  dalam  penyediaan  fasilitas  ruang laktasi yang  dituangkan  dalam    keputusan
Walikota Malang Nomor: 188.45/149/35.73.112/2013  tentang  Rencana
Aksi  Daerah  Pengembangan  Kota  Layak  Anak Kota Malang yang didalamnya memuat realisasi ruang  laktasi ( Pojok  ASI)  di  tahun  2016. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengimplementasikan penyediaan ruang laktasi tertuang  dalam  surat  edaran  tentang  himbauan penyediaan Ruang Laktasi. Walaupun kebijakan dalam  bentuk  himbauan  memiliki  kekuatan hukum/legislasi  yang lemah namun respon dari berbagai  pihak  menunjukkan  sika  yang  positif terhadap penyediaan ruang laktasi dimana setiap tahun  jumlah  ruang  laktasi di  Kota  Malang mengalami peningkatan. Meskipun ada beberapa yang  belum  memenuhi  standar  hal  ini
dikarenakan  belum  ada  regulasi  khusus  tentang kewajiban  dalam  menyediakan  ruang  laktasi di Kota Malang.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nugroho  dalam  Maria  (2015) menyatakan bahwa pemerintah daerah setempat seharusnya  segera  menyusun  regulasi  khusus untuk  mendukung  pemberian  ASI  (penyediaan ruang  laktasi)  yang  didalamnya  memuat mekanisme sanksi, pihak yang terlibat, apa yang dikerjakan dan dampak dari sebuah isi kebijakan tersebut.20
Menurut penuturan Kepala Seksi Kesehatan  Keluarga  dan  Gizi  Dinas  Kesehatan Kota  Malang  bahwa  pembuatan  Pojok  ASI merupakan  kewajiban  dan tanggung jawab jadi tidak perlu adanya suatu punishment . 21
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Rahadian  (2014)  dan  Arfiyati (2014) yang merekomendasikan perlunya pemberian  sanksi  tegas  kepada  sebuah  instansi yang belum menyediakan fasilitas Pojok ASI. 18 22
4. Struktur Birokrasi.
Struktur  Birokrasi  merupakan  salah  satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan.  Menurut  Edward  III  ada  dua karakteristik  utama  dari  struktur  birokrasi  yaitu Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  dan Fragmentasi yaitu upaya penyebaran tanggungjawab pelaksana kebijakan yang terdiri dari beberapa unit kerja.
Dari  hasil  wawancara  mendalam  yang dilakukan tentang SOP implementasi penyediaan ruang laktasi di Kota Malang belum ada. Kemudian untuk penanggungjawab penyediaan ruang laktasi di Kota Malang secara umum  adalah  tanggungjawab  Kepala  Dinas Kesehatan namun pada ruang laktasi di masing- masing instansi menjadi tanggungjawab instansi masing-masing.

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Kota Malang didasarkan atas kebijakan khusus  yaitu  surat  edaran  dari  Walikota  tahun 2012, Surat keputusan Walikota Malang di tahun 2013 dan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan
Kota Malang terkait himbauan penyediaan ruang laktasi di tahun 2017. Ruang laktasi yang ada di Kota  Malang  sebagian  besar  sudah  sesuai standar  minimal  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Kesehatan  No  15  Tahun  2013  tentang Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas  Menyusui dan/atau Memerah ASI.
Terkait dengan proses komunikasi, sosialisasi sudah dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Dari segi Sumber daya hampir sudah sesuai  standar  hanya  untuk  SDM  di  fasilitas umum  belum  tercukupi  baik  secara  kualitas maupun kuantitasnya. Para pelaksana kebijakan memiliki  kecenderungan  yang  baik.  Namun untuk struktur birokrasi belum maksimal karena belum  ada  SOP  khusus  yang  disediakan  dalam penyediaan ruang laktasi.
Saran  peneliti  untuk  para  Pelaksana kebijakan,  pengguna  fasilitas  dan  peneliti selanjutnya.
Para  pelaksana  kebijakan,  diharapkan menyediakan  SOP  khusus  dalam  penyediaan ruang  laktasi yang  didalamnya  memuat  standar ruang  laktasi sebagaimana  disebutkan  dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI,  ada  sanksi tegas  yang  diberlakukan  bila  sebuah  instansi belum menyediakan ruang laktasi serta meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  sumber daya baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya fasilitas dan lainnya.
Pengguna  Fasilitas,  diharapkan  ibu-ibu menyusui  dan  masyarakat  pengguna  ruang laktasi  memiliki  kesadaran  dan  tanggungjawab dengan  fasilitas  yang  disediakan  agar  selalu terpelihara dengan baik.
Peneliti  Selanjutnya,  bahwa  hasil  dari penelitian  ini  dapat  dijadikan  referensi  dalam mengembangkan  penelitian  terhadap  kepuasan mengenai  fasilitas  yang  disediakan  oleh pengguna fasilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Rejeki  S.  Studi  fenomenologi:  pengalaman menyusui  eksklusif  ibu  bekerja  di  wilayah Kendal Jawa Tengah. Nurse Media Journal of Nursing . 2010;2(1).
2.   Kemenkes  RI. Infodatin:  Situasi  Dan Analisis  ASI  Eksklusif .  Jakarta  Selatan; 2014.
3.   WHO. Infant  Nutrition .  Geneva,  Swiss: World Health Organization; 2010.
http://www.who.int/Topics/Infant_Nutritio n/En/. 4.   Depkes RI. Banyak Sekali Manfaat ASI Bagi
Bayi Dan Ibu . Jakarta, Indonesia: Departemen Kesehatan RI; 2011.
http://www.depkes.go.id/article/view/1450/ banyak-sekali-manfaat-asi-bagi-bayi-dan- ibu--.Html.
5.   Tito F. Dinkes Jatim Dirikan 394 Pojok ASI. Dinas  Kesehatan  Jawa  Timur .  May  16, 2016.
6.   Kemenkes  RI. Profil  Kesehatan  Indonesia
Tahun 2015 . Jakarta: Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia.  Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Masyarakat; 2015. 7.   Satria  L.  Malang  Raih  Penghargaan  Kota Layak Anak. Republika . http://www.republika.co.id/Berita/Nasional
/Daerah/15/08/13/Nszc4u282-Malang- Raih-Penghargaan-Kota-Layak-Anak. Published March 9, 2015. 8.   Indonesiasatu.Co. Dinkes  Kota  Malang Galakan IMD Atasi Rendahnya Kesadaran
Ibu Menyusu . Jakarta, Indonesia: Indonesiasatu.Co;
2016. http://indonesiasatu.co/Detail/Dinkes-Kota- Malang-Galakan-Imd-Atasi-Rendahnya-
Kesadaran-Ibu-Menyusui. 9.   Jawa  Pos.  Enam  Ribu  Ibu  Ogah  Menyusui Anaknya. Jawa Pos . http://radarmalang.jawapos.com/Read/2016 /06/23/1749/-Enam-Ribu-Ibu-Ogah-
Menyusui-Anaknya)  .  Published  March  7,
2016. 10.  Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah  No  33  Tahun  2012  Tentang Pemberian ASI Ekslusif . Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Masyarakat; 2012. 11.  Permenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara  Penyediaan  Fasilitas  Menyusui Dan/Atau Memerah ASI . Jakarta, Indonesia:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Masyarakat; 2013.
12.  Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif Dan  Kualitatif  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta; 2014.
13.  Meyasa L, Mawarni A. Analisis
Implementasi  Kebijakan  Pojok  Laktasi  di RSUD  dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya. 2014. 14.  Johnson AM, Kirk R, Muzik M.
Overcoming  workplace  barriers:  A  focus group  study  exploring  African  American mothers’ needs for workplace breastfeeding support. Journal  of  Human  Lactation .
2015;31(3):425-433.
15.  Wijaya PS, Soesanto SS. Kajian Implementasi  Kebijakan  Pojok  ASI  Di Sektor  Pemerintah  dan  Swasta. Unnes
Journal  of  Public  Health .  2017;6(3):196-
202.
16.  Winarno B. Kebijakan Public Era Globalisasi Teori, Proses Dan Studi Kasus Komparatif .  Yogyakarta:  Penerbit  CAP;
2016.
17.  Ratri DK. Implementasi Peraturan Walikota Nomor  36  Tahun  2013  Tentang  Kebijakan Kota  Layak  Anak. Jurnal  Mahasiswa  Ilmu Pemerintahan . 2014;1(2).
18.  Rahadian  AS.  Pemenuhan  Hak  ASI Eksklusif  di  Kalangan  Ibu  Bekerja. Jurnal Kependudukan  Indonesia .  2017;9(2):107- 116.
19.  Borton  R. How  Healthcare  Providers  Can Combat  Breastfeeding  Discrimination  In The  Workplace .  Elsevier  Health  Sciences;
2016.
20.  Maria I. Implementasi Pemberian Air SUSU Ibu Selama Waktu Kerja di Instansi Tempat Kerja Di Kota Kediri. HOSPITAL
MAJAPAHIT . 2016;7(2).
21.  Winindar  ME. Kewajiban  Membuat  Pojok ASI . Malang
22.  Arfiyati  M.  Jaminan  Ketersediaan  Pojok ASI  Berdasarkan  Pasal  128  Undang-
Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan Untuk Mendukung Program Air Susu  Ibu  Eksklusif  Pada  Puskesmas  di Kabupaten Sleman. 2014.