## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 2 | Juli 2022

## Demokrasi Deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang di
Desa Pengujan Kabupaten Bintan Tahun 2022
Deliberative Democracy: Implementation of Musrenbang in Pengujan Village, Bintan Regency in 2022
1 Riza Safriya Hastika, 2 Vivin Titin Rahmayanti, 3 Ardi Putra, 4 Rizky Octa Putri Charin Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
Email: 1 rizasafriya16@gmail.com, 2 vivintr30@gmail.com, 3 ardiputra@umrah.ac.id,
4 rizkycharin@umrah.ac.id
Kata Kunci: ABSTRAK
demokrasi deliberatif, musrenbang, partisipasi, potensi desa
Keywords: democrasi deliberation, musrenbang, partisipation, village potencial
Tulisan ini membahas pertimbangan demokrasi dalam melaksanakan  pertimbangan  perencanaan  pembangunan  di  Desa Pengujan  tanpa  partisipasi  masyarakat  secara  keseluruhan,  oleh karena  itu  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan  musrenbang  di  Desa  Pengujan.  Metode  penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasional dan  wawancara.  Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan  Musrenbang  Desa  Pengujan  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  desa yang  mengatur  bahwa  pelaksanaan  Musrenbang  harus  sesuai dengan  potensi  desa,  Desa  Pengujan  memiliki  potensi  kapasitas  di bidang  kelautan  yang  mayoritas  penduduknya  adalah  nelayan, namun  tingkat  partisipasi  masyarakat  secara  umum  belum  tinggi karena  beberapa  faktor  antara  lain  kejenuhan  masyarakat  karena aspirasi  sebelumnya  belum  terpenuhi,  aktivitas  nelayan  yang pekerjaannya  jam  tidak  dapat  dipastikan  karena  perubahan  kondisi laut,  dan  informasi  diskusi  di  tingkat  desa  dan  desa  belum terdistribusi secara merata kepada semua orang.

## Abstract
This  paper  discusses  democratic  considerations  in  implementing development  planning  considerations  in  Pengujan  Village  without  the overall participation of the community, therefore the aim of this study is to identify  factors  leading  to  low  community  participation  in  performing musrenbang  in  Pengujan  Village.  Descriptive  qualitative  research  method with  observational  and  interview  data  collection  techniques.  From  the results  of  the  study,  it  can  be  seen  that  the  implementation  of  Pengujan Musrenbang Village is in accordance with Law No. 6 of 2014 regarding the village  government  which  stipulates  that  the  implementation  of
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Musrenbang must match the potential of the village, Pengujan Village has potential  capacity  in  the  marine  sector  with  the  majority  of  the  population being fishermen, but the level of community participation in general is not high due to a number of factors including saturation of communities as their previous  aspirations  have  not  been  fulfilled,  activities  of  fishermen  whose working  hours  cannot  be  ascertained  due  to  changing  sea  conditions,  and information  on  discussions  at  village  and  village  levels  has  not  been distributed equally to all people.

## A. PENDAHULUAN
Musrenbang  bagian  penting  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  dalam  rangka menyusun  rencana  pembangunan  nasional  dan  rencana  pembangunan  daerah,  hingga  rencana pembangunan  desa.  Maksud  dan  tujuan  pelaksanaan  Musrenbang  adalah  untuk  mempertajam usulan program dan kegiatan prioritas. Musrenbang Desa suatu kegiatan forum rembug warga yang dilakukan  untuk  membicarakan  masalah  dan  potensi  desa  agar  teridentifikasi  dengan  baik  untuk memberikan  arah  yang  jelas  atas  tindakan  yang  layak  menurut  skala  prioritas  dan  dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja Pemerintah Desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.
Pada pelaksanaan Musrenbang memiliki tahap berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa,  menjelaskan  bahwa  pembangunan  desa  meliputi  beberapa  tahapan  yaitu tahapan  perencanaan,  tahapan  pelaksanaan,  dan  tahapan  pengawasan.  Pada  Pasal  81  menjelaskan bahwa  pada  pelaksanaannya  yang  pertama  perlu  adanya  partisipasi  penuh  dari  masyarakat  desa, pada  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa  harus  berdasarkan  kearifan  lokal  dan sumber  daya  alam  di  desa.  Menurut  Norton  perlu  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam pemerintahan  yang  lebih  kecil  dengan  tujuan  untuk  memungkinkan  lingkungan  mengutarakan kebutuhan  masyarakat  dan  membawa  kekuasaan  lebih  dekat  dengan  rakyat.  Pada  pendekatan perencanaan  partisipasif  memiliki  ciri  khusus  dari  adanya  peran  serta  masyarakat  pelaksanaan pembangunan, sebagai berikut :
1. Adanya  hubungan  yang  erat  antara  masyarakat  dengan  kelembagaan  secara  terus menerus.
2. Masyarakat  atau  kelompok  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  menyatakan permasalahan yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan berharga.
3. Proses berlangsungnya berdasarkan kemampuan warga masyarakat itu sendiri.
4. Warga masyarakat berperan penting dalam setiap keputusan.
5. Warga  masyarakat  mendapat  manfaat  dari  hasil  pelaksanaan  perencanaan.  (Mahi  & Trigunarso, 2017)
Pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Pengujan telah dilaksanakan pada Januari 2022. Namun dalam pelaksanaannya belum melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal  karena  pada  tahap  awal  pelaksanaan  yang  belum  dilakukan  yaitu  mensosialisasikan tentang  Musrenbang  serta  mengumpulkan  aspirasi  yang  menjadi  kebutuhan  dan  masalah masyarakat  Desa  Pengujan  pada  tingkat  Dusun  atau  RT  dan  RW.  Memang  pada  pelaksanaan
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
Musrenbang telah melibatkan Pemerintah Desa, RT/RW, Dusun, BPD, perwakilan Kecamatan, tokoh masyarakat  dan  perwakilan  sekolah  SD/SMP.  Lalu  keaktifan  peserta  yang  hanya  segelintir  tokoh dan  lebih  banyak  peserta  yang  pasif  dan  diam  mendengarkan  musyawarah  hal  ini  belum  sesuai dengan harapan dilaksanakan nya musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
Desa  Pengujan  yang  merupakan  desa  dengan  penduduknya  mayoritas  sebagai  nelayan  tentu didukung  dengan  kondisi  laut  yang  mumpuni,  sehingga  sangat  sesuai  apabila  rencana pembangunan  dan  pemberdayaan  berkaitan  dengan  potensi  laut  baik  itu  budidaya,  alat  tangkap dan  pengolahan  hasil  laut.  Sudah  seharusnya  pembahasan  Musrenbang  mengacu  pada  potensi  di desa agar bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga pembangunan akan memberikan output yang maksimal.
Berdasarkan  penjelasan  dan  pernyataan  di  atas  dapat  dijadikan  suatu  rumusan  permasalahan yaitu  “Apa  saja  faktor-faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  partisipasi  masyarakat  untuk meningkatkan potensi desa pada agenda Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Bintan?”

## a. Konsep Demokrasi Deliberatif
Demokrasi  deliberatif  ruang  publik  menurut  Habermas  memiliki  peran  yang  sangat  berarti dalam  proses  demokrasi  di  setiap  masyarakat,  terutama  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan. Ruang demokratis atau wahana diskursus bagi masyarakat yang dapat menyatakan opini-opini publik, Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis  dan  sintesis,  dan  secara  bersama-sama  berupaya  mencari  kebenaran  yang  berakar  pada fakta,  peduli  pada  kepentingan  masyarakat,  dan  tidak  doktriner.  Ruang  demokratis  atau  wahana diskursus bagi masyarakat yang dapat menyatakan opini-opini publik, kepentingan dan kebutuhan masyarakar secara diskurtif. Ruang publik merupakan syarat yang paling utama dalam demokrasi, di mana ruang publik menjadi wadah atau forum bagi warga negara untuk bisa bebas berpendapat dan menyatakan argument serta kebutuhan warga di forum yang bersifat bebas, terbuka, transparan dan  tidak  ada  intervensi  oleh  pelaku  kepentingan  di  dalamnya.  Demokrasi  deliberatif  ini  harus mudah  di  akses  dalam  ruang  publik  bagi  masyarakat  untuk  melawan  mesin-mesin  kapitalis  dan mesin-mesin politik.
Kaitannya  dalam  penelitian  ialah  demokrasi  deliberatif  mewadahi  kelemahan-kelemahan mekanisme  pemungutan  suara  yang  dilahirkan  oleh  demokrasi  liberal,  yang  menempatkan  sang peraih suara terbanyak sebagai pihak yang “berhak menentukan tindakan bersama”(Muthhar, n.d.).
Kaitannya dalam penelitian ialah bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik harus sangat terbuka  dan  trasparan  dalam  setiap  kalangan,  baik  dalam  pluralitas  yang  mencakup  (kalangan keluarga,  kelompok-kelompok  informas,  organisasi),  publisitas  (media  massa,  institusi  kultural), serta  keprivatan  dan  legalitas.  Seperti  dalam  MUSRENBANG,  serta  harus  demokrasi  deliberatif yang  terbuka  di  kalangan  masyarakat  dalam  ruang  publik  untuk  mengutarakan  kepentingan masyarakat. Dengan demikian ruang publik ini tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar ataupun kepentingan politik saja, namun kepentingan publik bagi aspirasi semua kaum masyarakat. Intinya  bahwa  dalam  kebijakan  yang  di  bahas  dalam  MUSRENBANG  tingkat  desa  harus  adanya keterlibatan  masyarakat  baik  laki-laki  dan  perempuan,  beragam  profesi  di  dalamnya,  sehingga partisipasi masyarakat dalam semua kaum bisa terpenuhi dan terlibat secara penuh dan meluas.

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022

## b. Partisipasi Masyarakat
Josep,  2018:7  Partisipasi  secara  etimologis  dalam  bahasa  latin  yaitu  “pars”  artinya  bagian  dan “capere”  artinya  mengambil,  dalam  bahasa  inggris  “participate/participation”  artinya  mengambil bagian  peranan.  Secara  umum  partisipasi  berarti  mengambil  bagian  atau  peranan  dalam  aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Josep, 2018).
Partisipasi politik adalah warga yang terlibat dalam segala hal kebijakan dari awal pembuatan keputusan  hingga  penilaian  keputusan  dan  didalamnya  juga  pelaksanaan  dan  peluang  keputusan Dalam ((Siti Hajar et al., 2018)) menurut Mikkelsen mengatakan bahwa partispasi masyarakat ialah konstribusi  sukarela  dari  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  serta  suatu  proses  yang  aktif yang  mengandung  arti  bahwa  orang  atau  kelompok  terkait  dengan  inisiatif  yang  tinggi  dalam menentukan sesuatu.
Partisipasi  mengartikan  peran  masyarakat  dalam  proses  kegiatan  bukan  hanya  sebagai penerima  manfaat  namun  juga  mempengaruhi  arah  dan  pelaksanaan  kegiatan.  Makna  peran  serta atau  partisipasi  masyarakat  yaitu  usaha  terencana  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pembuatan  keputusan  (decision-making)  dalam  mencegah  dan  menyelesaikan  konflik  melalui komunikasi dua arah yang saling menguntungkan (Pratiwi, 2018: 03).
Melalui  partisipasi  masyarakat  melibatkan  diri  secara  mental  dan  emosional  untuk melaksanakan  sesuatu  karena  pada  akhirnya  masyarakat  yang  melaksanakan  program  tersebut keterlibatan  masyarakat  membangun  perspektif  bahwa  masyarakat  memiliki  dan  merasa tanggungjawab  atas  keberlangsungan  program  berlaku.  Terkhusus  pembangunan  dipedesaan warga  bukan  hanya  objek  namun  juga  subyek  penentuan  arah  perkembangan  pembangunan melalui  partisipasi  dalam  Musrenbang  inilah  sebagai  salah  satu  contoh  keikutsertaan  masyarakat dalam proses pembangunan dana arah perkembangan di desa.

## c. Musrenbang
Dalam  suatu  musyawarah  pembangunan  dan  perencanaan,  hal  in  mutlak  pentingnya  usatu perencanaaan  atau  pesiapan  yang  sudah  matang,  dikarenakan  dalam  pembangunan  dalam  suatu daerah adanya partisipasi msayarakat yang antusias dan ini dapat mendorong dan menumbuhkan prakarsa  dan  swadaya  gotong  royong  masyarakat,  terkhususnya  dalam  proses  perencanaan  dan pelaksanaannya (Tanaya, 2019).
Musyawarah  perencanaan  pembangunan  yang  disingkat  dengan  Musrenbang  merupakan musyawarah  yang  dilakukan  bersama-sama  antar  pihak  yang  berwenang  dalam  penyusunan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat  di  desa.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  80  Ayat  3 menyebutkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,  swadaya  masyarakat  desa,  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota (Indonesia, n.d.).
Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) merupakan kegiatan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan  desa sesuai dengan APBDesa,  swadaya  masyarakat  atau  APBD  Kabupaten/  Kota  berdasarkan  penilaian  kebutuhan. Musrenbang desa dilakukan untuk pembangunan desa berdasarkan potensi lokal di desa (Sari dan Askari,2021:  97).  Tentu  perlu  partisipasi  masyarakat  didesa,  musyawarah  perencanaan

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
pembangunan  menghimpun  aspirasi  masyarakat  sebagai  gambaran  pentingnya  partisipasi masyarakat.
Jadi  maksud  dari  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  merupakan  ruang publik  yang melibatkan seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menetapkan perencanaan pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  baik  dari  tingkat  Desa,  Kecamatan,  Kabupaten/Kota, Provinsi  hingga  nasional  atau  bisa  disebut  juga  Musrenbang  menerapkan  pola  bottom  up pembangunan  bergerak  dari  bawah.  Musrenbang  sebagai  forum  terbuka  yang  melibatkan masyarakat  sehingga  melalui  Musrenbang  ini  masyarakat  harus  partisipatif  menyampaikan argumentasi  sesuai  dengan  ketentuan  Musrenbang  lalu  oleh  stakeholder  sumbangan  pemikiran masyarakat ini akan di olah di analisis untuk dijadikan rancangan pembangunan atas kesepakatan bersama.

## B. METODE
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  menurut  Hardani penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau  kejadian-kejadian  secara  sistematis  dan  akurat,  mengenai  sifat-sifat  populasi  atau  daerah tertentu (Hardani et al., 2020).
Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan  menguji hipotesis. Teknik Pengumpulan  Data  yang penulis gunakan  adalah dengan observasi dalam objek pengamatan di Desa Pengujan, wawancara utnuk mengetahui dan menggali informasi terkait  dari  sumber  informan  yang  di  pilih  oleh  penulis  yaitu  Kepala  Desa,  Kepala  Urusan Pemerintah,  Badan  Permusyawarah  Desa  (BPD),  Msyarakat  setempat  pada  pelaksanaan Musrenbang-Des yang di laksanakan di Desa Pengujan. Adapun analisis data yang digunakan dari penulis  adalah  dengan  melakukan  mengumpulkan  informasi  dari  informan  lalu  di  analisis bedasarkan  informasi  yang  di  dapat  oleh  informan,  kemudian  melakukan  penarikan  kesimpulan dari data-data yang dikaji dari informan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a.  Hasil
Pada  hasil  ini  penulis  mencantumkan  hasil  yang  dikaji  dengan  wawancara  dan  mencari sumber  informan  tentang  evaluasi  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa Pengujan  Tahun  2022  berdasarkan  UU  No  6  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Desa  dengan pembahasan  pada  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  berdasrkan partisipasi  masyarakat  untuk  mengembangkan  dalam  suatu  potensi  desa.  Dapat  kita  ketahui, Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  desa  adalah  perkumpulan  rembuk  desa  secara  formal yang  dilaksanakan  di  Desa  dan  di  selenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa  dengan  merencanakan sebuah  rancangan  pembangunan  dan  pemberdayaan  serta  potensi  desa  berdasarkan  kebutuhan masyarakat sebagai mana telah tercantum pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 81 tentang Pemerintahan Desa.
Adapun  hasil  dari  wawancara  mengenai  ini  berdasarkan  pendapat  stakeholder  mengatakan bahwa partispasi pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022 di Desa Pengujan  masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam pelaksanaan Musrenbang ini dan pada pembahasan hasil untuk tahun

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
2022  ini  meperiotaskan  pada  pemberdayaan  desa.  Pada  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa Berbagai kalangan hadir sebagai perwakilan desa dalam menyampaikan sebuah aspirasi yang di sampaikan.

## Gambar  1 Data Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Pengujan

## Sumber: Olahan Pemerintah Desa Pengujan, 2021
Berdasarkan data penduduk menurut pekerjaan diatas menjelaskan  bahwa penduduk dengan status  MRT  (Mengurus  Rumah  Tangga)  menduduki  peringkat  tertinggi  sebesar  26,14%  dan  yang kedua penduduk belum berkerja sebanyak 23,93% dan yang ketiga yaitu nelayan/perikanan 20,74% dari  seluruh  penduduk  dengan  299  jiwa  dengan  jumlah  persen  tersebut  mempengaruhi  untuk proses  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  program  yang  akan  dilaksanakan  berkaitan dengan  potensi  desa  dan  didorong  oleh  penduduk  yang  mayoritasnya  sebagai  nelayan/perikanan. Program  yang  direncanakan  tentu  akan  terealisasikan  apabila  didukung  oleh  penduduk  desa melihat  dari  latar  belakang  penduduk  desa  yang  berprofesi  sebagai  nelayan  dengan  urutan  ketiga persentase  dari  seluruh  jumlah  penduduk  sudah  tentu  program  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan mereka  akan  didukung  terkhusus  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  nelayan/perikanan. Penyelenggara  Musrenbang  menyadari  akan  hal  tersebut  sehingga  mayoritas  program  usulan memang berkaitan dengan nelayan/perikanan dengan memanfaatkan potensi desa.

## b. Pembahasan
Sebelum  melaksanakan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  ada  yang  namanya Musyawarah  Dusun  dari  Pemerintahan  Desa  mengalokasikan  dengan  buat  team  yang  dinamakan team  sebelas,  pada  pelaksanaan  Musyawarah  Dusun.  Dalam  pelaksanaan  Musrenbang  memang menerima  aspirasi  masyarakat  secara  keseluruhan  sesuai  dengan  yang  masyarakat  sampaikan, namun Musrenbang ini memiliki tahapan-tahapan dari Desa, Kecamatan, Kabupaten. Jadi memang tidak  bisa  dipastikan  usulan  masyarakat  tersebut  akan  terealisasi  misalnya  dari  tahapan musyawarah  Kecamatan  saja  dari  sekian  Kecamatan  belum  tentu  Desa  Pengujan  menjadi  wilayah yang terealisasi pengajuan nya sehingga memang masyarakat harus diberi tahu tentang mekanisme Musrenbang yang akan lulus menjadi pembangunan dan pemberdayaan itu bagaimana agar mereka

## RT M.R.T NELAYAN/
PERIKANAN WIRASWASTA PELAJAR K.SWASTA K.HONORER INDUSTRI PEDAGANG B.B PNS PELAUT
PERANGKAT DESA PETANI/ PEKEBUN BURUH GURU RT 01 31 24 4 16 7 1 0 0 43 0 0 0 0 1 0 RT 02 23 15 2 8 9 5 0 2 56 3 2 0 0 0 2 RT 03 55 56 5 35 12 0 0 0 72 1 0 0 0 0 1 RT 04 50 28 10 25 5 0 0 0 44 1 0 0 0 1 0 RT 05 62 56 12 35 7 3 0 0 49 3 2 1 1 5 3 RT 06 60 28 25 40 10 0 0 0 21 0 0 2 2 6 1 RT 07 50 50 17 37 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 RT 08 46 42 3 26 11 2 0 0 40 4 1 0 0 1 1 Total 377 299 78 222 63 11 0 2 345 12 5 3 3 14 8

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
tidak merasa jenuh dan tetap memberikan aspirasi dalam pelaksanaan Musrenbang. Adapun faktor- faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  di Desa  Pengujan  ialah  dikarenakan  kejenuhan  masyarakat  untuk  ikut  hadir  karena  aspirasi  mereka tidak terealisasikan.
Waktu  pelaksanaan  Musrenbang  tidak  ramah  terhadap  profesi  masyarakat  karena  jam  kerja masyarakat  Desa Pengujan yang mayoritas nya nelayan memang tidak  bisa dipastikan waktu nya, waktu  kerja  nelayan  menyesuaikan  dengan  kondisi  laut  dan  jenis  kegiatan  yang  nelayan  pilih misalnya jika mencari gong-gong maka harus di kondisi laut surut dan jika mencari udang maka di kondisi laut pasang.
Laut  merupakan  wilayah  yang  memiliki  pasang  dan  surut  namun  kondisi  pasang  surut  yang dinamis tidak ditentukan oleh waktu dan pergantian siang malam sehingga dengan kondisi waktu kerja  masyarakat  fleksibel  menyesuaikan  profesi  nelayan  mereka,  pemerintah  yang  turut mengundang  partisipasi  masyarakat  harus  mempertimbangkan  solusi  agar  kehadiran  masyarakat tidak  terhambat  oleh  profesi  nelayan  tersebut.  Pemilihan  jam  musyarawah  dengan mempertimbangkan  jam  kerja  masyarakat  sehingga  permasalahan  terhadap  ketidakhadiran masyarakat  bisa  diminimalisir  dengan  tidak  membuat  masyarakat  tidak  berkerja  jadi  selain masyarakat  turut  berpartisipasi  dalam  musyawarah  masyarakat  juga  tetap  bisa  berkerja  mencari nafkah.
Sosialisasi  Musrenbang  tidak  menyentuh  keseluruhan  lapisan  masyarakat  hanya  segelintir orang  saja  yang  menerima  informasi  bahwa  akan  diadakan  Musrenbang,ada  beberapa  hal  yang menjadi  indikasi  penyebab  sosialisasi  Musrenbang  ini  belum  menyentuh  seluruh  masyarakat diantaranya dari pihak Pemerintah Desa bersama tim Musrenbang yang memang belum melakukan sosialisasi  hanya  ketika  akan  diadakan  Musrenbang  tingkat  dusun  mengundang  segelintir masyarakat yang sekiranya akan berperan aktif namun masyarakat yang awam lain tidak diberikan informasi padahal seharusnya meskipun masyarakat ini tidak mengerti tentang apa itu Musrenbang maka  diberikan  sosialisasi  sehingga  yang  tidak  mengerti  menjadi  paham.  Sisi  masyarakat  yang menerima  undangan  namun  tidak  ikut  berperan  sehingga  tidak  mengetahui  sosialisasi  tentang Musrenbang maka hal yang perlu dilakukan yaitu dengan memberikan informasi bukan hanya via sosialisasi tatap muka tapi juga melalui poster dan informasi di sosial media. Mayoritas masyarakat yang  memiliki  gadget  akan  lebih  mudah  mengakses  informasi  melalui  gadget  nya  sedangkan masyarakat yang tidak memiliki gadget bisa dikunjungi door to door dari rumah ke rumah.
Kesibukan  masyarakat  beraktivitas  sebagai  nelayan  yang  mana  waktu  berkerja  tidak  bisa  di tetapkan menyesuaikan dengan kondisi laut. Informasi terkait Musrenbang belum merata keseluruh masyarakat  karena  hanya  masyarakat  tertentu  saja.  Selain  itu  faktor  dari  pengetahuan  masyarakat mengenai  pelaksanaan  Musyawarah  Pelaksanaan  Perencaaan  Pembangunan  Desa  kurangnya wawasan yang dimiliki dari sebagian masyarakat.
Potensi Desa Pengujan ialah pada bidang perikanan dilihat dari sisi mayoritas masyarakat yang berkerja  sebagai  nelayan  dan  kondisi  geografis  dari  Desa  Pengujan  yang  berada  dikelilingi  laut. Nelayan di desa yang disebut nelayan laut dangkal artinya tidak mewajibkan harus memiliki kapal agar bisa melaut namun dengan mengandalkan diri sendiri misalnya dengan  berkarang, menyuluh dan  menyondong.  Beberapa  jenis  pilihan  aktivitas  kerja  tersebut  bisa  dilakukan  tanpa  harus memiliki  kapal.  Hasil  laut  yang  beragam  dari  jenis  ikan,  udang,  kepiting,  gong-gong  dan  masih banyak lagi memungkinkan untuk dijual ke daerah lain.
Karena  posisinya  pesisir  maka  tentu  Desa  Pengujan  memiliki  kondisi  pasir  pantai  yang  putih dan  landai  sehingga  pariwisata  pantai  juga  menarik  dan  ada  ciri  khas  jika  surut  bisa  melihat hamparan lamun dan kelong tancap milik masyarakat.

## D. SIMPULAN
Sebelum  melaksanakan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  ada  yang  namanya Musyawarah  Dusun  dari  Pemerintahan  Desa  mengalokasikan  dengan  buat  team  yang  dinamakan team  sebelas,  pada  pelaksanaan  Musyawarah  Dusun.  Dalam  pelaksanaan  Musrenbang  memang menerima  aspirasi  masyarakat  secara  keseluruhan  sesuai  dengan  yang  masyarakat  sampaikan, namun Musrenbang ini memiliki tahapan-tahapan dari Desa, Kecamatan, Kabupaten. Jadi memang tidak  bisa  dipastikan  usulan  masyarakat  tersebut  akan  terealisasi  misalnya  dari  tahapan musyawarah  Kecamatan  saja  dari  sekian  Kecamatan  belum  tentu  Desa  Pengujan  menjadi  wilayah yang terealisasi pengajuan nya sehingga memang masyarakat harus diberi tahu tentang mekanisme Musrenbang yang akan lulus menjadi pembangunan dan pemberdayaan itu bagaimana agar mereka tidak merasa jenuh dan tetap memberikan aspirasi dalam pelaksanaan Musrenbang. Adapun faktor- faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  di Desa  Pengujan  ialah  dikarenakan  kejenuhan  masyarakat  untuk  ikut  hadir  karena  aspirasi  mereka tidak terealisasikan.
Waktu  pelaksanaan  Musrenbang  tidak  ramah  terhadap  profesi  masyarakat  karena  jam  kerja masyarakat  Desa Pengujan yang mayoritas nya nelayan memang tidak  bisa dipastikan waktu nya, waktu  kerja  nelayan  menyesuaikan  dengan  kondisi  laut  dan  jenis  kegiatan  yang  nelayan  pilih misalnya jika mencari gong-gong maka harus di kondisi laut surut dan jika mencari udang maka di kondisi laut pasang.
Laut  merupakan  wilayah  yang  memiliki  pasang  dan  surut  namun  kondisi  pasang  surut  yang dinamis tidak ditentukan oleh waktu dan pergantian siang malam sehingga dengan kondisi waktu kerja  masyarakat  fleksibel  menyesuaikan  profesi  nelayan  mereka,  pemerintah  yang  turut mengundang  partisipasi  masyarakat  harus  mempertimbangkan  solusi  agar  kehadiran  masyarakat tidak  terhambat  oleh  profesi  nelayan  tersebut.  Pemilihan  jam  musyarawah  dengan mempertimbangkan  jam  kerja  masyarakat  sehingga  permasalahan  terhadap  ketidakhadiran masyarakat  bisa  diminimalisir  dengan  tidak  membuat  masyarakat  tidak  berkerja  jadi  selain masyarakat  turut  berpartisipasi  dalam  musyawarah  masyarakat  juga  tetap  bisa  berkerja  mencari nafkah.
Sosialisasi  Musrenbang  tidak  menyentuh  keseluruhan  lapisan  masyarakat  hanya  segelintir orang  saja  yang  menerima  informasi  bahwa  akan  diadakan  Musrenbang,ada  beberapa  hal  yang menjadi  indikasi  penyebab  sosialisasi  Musrenbang  ini  belum  menyentuh  seluruh  masyarakat diantaranya dari pihak Pemerintah Desa bersama tim Musrenbang yang memang belum melakukan sosialisasi  hanya  ketika  akan  diadakan  Musrenbang  tingkat  dusun  mengundang  segelintir masyarakat yang sekiranya akan berperan aktif namun masyarakat yang awam lain tidak diberikan informasi padahal seharusnya meskipun masyarakat ini tidak mengerti tentang apa itu Musrenbang maka  diberikan  sosialisasi  sehingga  yang  tidak  mengerti  menjadi  paham.  Sisi  masyarakat  yang menerima  undangan  namun  tidak  ikut  berperan  sehingga  tidak  mengetahui  sosialisasi  tentang Musrenbang maka hal yang perlu dilakukan yaitu dengan memberikan informasi bukan hanya via sosialisasi tatap muka tapi juga melalui poster dan informasi di sosial media. Mayoritas masyarakat

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
yang  memiliki  gadget  akan  lebih  mudah  mengakses  informasi  melalui  gadget  nya  sedangkan masyarakat yang tidak memiliki gadget bisa dikunjungi door to door dari rumah ke rumah.
Kesibukan  masyarakat  beraktivitas  sebagai  nelayan  yang  mana  waktu  berkerja  tidak  bisa  di tetapkan menyesuaikan dengan kondisi laut. Informasi terkait Musrenbang belum merata keseluruh masyarakat  karena  hanya  masyarakat  tertentu  saja.  Selain  itu  faktor  dari  pengetahuan  masyarakat mengenai  pelaksanaan  Musyawarah  Pelaksanaan  Perencaaan  Pembangunan  Desa  kurangnya wawasan yang dimiliki dari sebagian masyarakat.
Potensi Desa Pengujan ialah pada bidang perikanan dilihat dari sisi mayoritas masyarakat yang berkerja  sebagai  nelayan  dan  kondisi  geografis  dari  Desa  Pengujan  yang  berada  dikelilingi  laut. Nelayan di desa yang disebut nelayan laut dangkal artinya tidak mewajibkan harus memiliki kapal agar bisa melaut namun dengan mengandalkan diri sendiri misalnya dengan berkarang, menyuluh dan  menyondong.  Beberapa  jenis  pilihan  aktivitas  kerja  tersebut  bisa  dilakukan  tanpa  harus memiliki  kapal.  Hasil  laut  yang  beragam  dari  jenis  ikan,  udang,  kepiting,  gong-gong  dan  masih banyak lagi memungkinkan untuk dijual ke daerah lain.
Karena  posisinya  pesisir  maka  tentu  Desa  Pengujan  memiliki  kondisi  pasir  pantai  yang  putih dan  landai  sehingga  pariwisata  pantai  juga  menarik  dan  ada  ciri  khas  jika  surut  bisa  melihat hamparan lamun dan kelong tancap milik masyarakat.

## REFERENSI
Sari,  P.  A.,  &  Askari,  S.  (2021).  Analisis  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Musrenbang  Desa  Menurut Prespektif  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014. Manabia:  Journal  of  Constitutional  Law, 1(1), 95-106.
Hardani,  Auliya,    nur  hikmatul,  Andriani,  E.,  Fardani,    roushandy  asri,  Ustiawaty,  J.,  Utami,    evi fatma, Sukmana,  dhika juliana, & Istiqomah,  ria rahmatul. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
Indonesia, P. R. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Josep. (2018). Partisipasi Politik Di Indonesia dan Upaya Pengembanganya. Indocamp.
Mahi,  ali kabul, & Trigunarso,  sri indra. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi.
KENCANA.
Muthhar,  moh asy’ari. (n.d.).  Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia.
Siti  Hajar,  Irwan  Syari  Tanjung,  Yurisa  Tanjung,  &  Zulfahmi.  (2018).  Perberdayaan    Dan  Partisipasi Masyarakat Pesisir (Syafrida Hani (ed.)). Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
Tanaya,  i G. L. P. (2019). Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (J. Umar (ed.)).