Hasan Basri dan Muhammad Azani

## Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Hasan_basri@yahoo.com, mhd_azani@yahoo.com
Abstract: This article analyzes the inheritance practices carried out by the community in  Bantan  District,  Bengkalis  Regency  Based  on  Islamic  Law.  The  research  method used  is  a  sociological  legal  research  that  discusses  the  application  of  positive  law regarding  the  practice  of  community  inheritance  in  Bantan  District,  Bengkalis Regency.  The  results  showed:  a.  The  community  in  Bantan  Subdistrict  turned  out  to be wrong in understanding the principle of balanced justice which was considered to be  contrary  to  the  sense  of  justice  for  the  heirs.  They  understand  the  principle  of balanced justice must be in the same sense. Whereas the meaning of the principle is that  each  heir,  both  male  and  female,  has  the  same  rights  in  obtaining  inheritance rights. Men get more rights which do not mean unfair, but in Islamic law it stipulates that  men  are  responsible  for  the  burden  of  the  family;  b.  The  community  in  Bantan District in understanding radd in Islamic law does not fully refer to the KHI which is a reference in determining the law. They divide radd based only on habits that can be shared  with  the  heirs  who  want  it  or  the  mosque;  c.  The  community  in  Bantan Subdistrict  considers  that  the  heirs  who  passed  away  first  from  the  heir,  cannot  be replaced  by  the  heir's  child.  Whereas  based  on  Article  185  paragraph  (1)  the  KHI position of the heir can be replaced by the offspring of both male and female.
Keywords: Principles  of  justice,  substitute  heirs,  and  practices  of  community inheritance in Islamic law
Abstrak : Artikel ini menganalisis tentang praktik kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat  di  Kecamatan  Bantan  Kabupaten  Bengkalis  Berdasarkan  Hukum  Islam. Metode  penelitian  ini adalah  penelitian hukum  sosiologis  yang  membahas :  a. Masyarakat  di  Kecamatan  Bantan  ternyata  salah  dalam  memahami  asas  keadilan berimbang yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bagi ahli waris. Mereka memahami asas keadilan berimbang harus dalam pengertian sama rata. Padahal Laki- laki  mendapat  hak  yang  lebih  banyak  bukan  berarti  tidak  adil,  tetapi  dalam  hukum Islam  menentukan  bahwa  laki-laki  bertanggung  jawab  atas  beban  keluarga;  b. Masyarakat  di  Kecamatan  Bantan  dalam  memahami  radd  dalam  hukum  Islam  tidak sepenuhnya  mengacu  pada  KHI  yang  menjadi  acuan  dalam  penentuan  hukum. Mereka  membagi radd hanya  berdasarkan  kebiasaan  yang  dapat  dibagikan  kepada ahli  waris  yang  menghendaki  atau  masjid;  c.Masyarakat  di  Kecamatan  Bantan menganggap  bahwa  ahli  waris  yang  meninggal  dunia  terlebih  dahulu  dari  pada pewaris,  tidak  dapat  digantikan  oleh  anak  ahli  waris  tersebut.  Padahal  berdasarkan Pasal  185  ayat  (1)  KHI  kedudukan  ahli  waris  tersebut  dapat  gantikan  oleh keturunannya baik laki-laki ataupun perempuan.
Kata kunci: Asas keadilan, ahli waris pengganti, dan  Praktik kewarisan masyarakat dalam hukum Islam

## Asas  Keadilan  dan  Ahli  Waris  Pengganti  dalam  Praktik Kewarisan  Masyarakat  berdasarkan  Hukum  Islam  di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Hasan  Basri  dan  Muhammad  Azani,  Asas  Keadilan  Dan  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan  Kabupaten Bengkalis
Pendahuluan Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)
pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 1 Aturan tersebut sebagai landasan  dalam  pelaksanaan  waris  di Indonesia. 2
Masyarakat  Islam  di  Indonesia dapat menggunakan Hukum Waris Islam maupun  Hukum  Waris  Adat,  bahkan dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan Agama,  pemilihan  hukum  waris  ini menjadi  diperluas  subyek  hukumnya, karena UU No. 7 Tahun 1989 menggunakan  asas  personalitas  ke- Islaman sebagai dasarnya, yaitu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan
1 Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  171  huruf  a Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2 Indonesia  masih  mengenal  beberapa  sistem, yakni    Hukum  Waris  Adat,  Hukum  Waris  Islam (KHI),  dan  Hukum  Waris  BW    yang  mengatur perihal  waris  bagi  para  subyek  hukum  dan tunduk  pada  masing-masing  sistem  hukum tersebut.  Bidang  hukum  adat  menunjukkan perbedaan-perbedaan  pengaturan  hukum  waris yang  erat  kaitannya  dengan  sistem  kekeluargaan di Indonesia, yakni sistem patrilineal, matrilineal, bilateral dan parental. Prinsip-prinsip kekeluargaan  sangat  berpengaruh,  terutama terhadap  penetapan  ahli  waris  dan  penetapan bagian harta peninggalan. Lihat Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam,  Adat  dan  BW ,  Bandung:  Refika  Aditama, hal. 53.
pembagian  warisan  bagi  orang-orang yang beragama Islam.
Hukum Waris menurut KUHPerdata  (BW)  bagi  orang    Islam memilih Hukum Waris menurut KUHPerdata  (BW)  atau  Hukum  Waris Islam, dan bagi orang-orang Bumi Putera Islam,  dapat  memilih  Hukum  Waris Islam  atau  Hukum  Waris  Adat.  Ketiga sistem  waris    ini  dapat  menjadi  pilihan legal bagi masyarakat Indonesia. Legalisasi pilihan hukum (choice of law) hukum  waris,  sebetulnya  menimbulkan persoalan,  atau  kerancuan  pemahaman tentang  asas-asas  hukum  waris  dan praktik penerapan hukum di masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. 3
Kerancuan  pemahaman  tentang asas-asas hukum  waris dengan legalisasi ketiga  sistem  hukum  waris  tersebut, berdampak  pada  perasaan  keadilan masyarakat.  Survei  permasalahan  yang dihadapi masyarakat di  beberapa desa di kecamatan  Bantan,  Bengkalis,  sering terjadi  konflik  tanah  dari  warisan. Konflik  dapat  melibatkan  satu  keluarga atau  beberapa  keluarga  yang  merasa pembagian  tidak  adil  di  antara  kakak beradik dan masing-masing kubu merasa berhak memperjuangkan hak  waris  yang
3 Ibid.
terzalimi. 4 Di beberapa desa, tanah telah menjadi aset bernilai tinggi dalam bisnis dan  finansial.    Penguasaan  aset  berupa tanah  dalam  satu  keluarga  di  antara  ahli waris dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan memunculkan kebencian  dalam  lingkup  masyarakat  itu karena  masing-masing  membentuk  blok ahli  waris  yang  menang  dan  ahli  waris yang kalah. 5
Beberapa  desa  di  Kecamatan Bantan,  konflik  tanah  warisan  bermula pada perbedaan perspektif yaitu perspektif  hukum  waris  adat,  hukum waris  Islam  dan  hukum  waris  perdata nasional.  Konteks  masyarakat  Jawa  di Kecamatan  Bantan,  membagi  tanah warisan sama rata (ukuran, volume, luas dan  potensi  penghasilan,  SKGR  dari kepala Desa). Ternyata di kemudian hari, pembagian  “sama  rata”  tidak  diartikan sama  rata  saat  pembagian  awal  tanah warisan.  Contohnya  adalah  dalam  satu keluarga  memiliki  empat  orang  anak. Masing-masing  mendapat  tanah  warisan seluas  1  Hektar  di  tempat  yang  berbeda. Anak  ke  1  mendapat  1  Hektar  di  tepi jalan  raya  (strategis),  Anak  ke  2 mendapat  1  Hektar  sawah  di  pinggiran
4 Wawancara  dengan  Muhammad  Sanen,  Tokoh Masyarakat Kecamatan Bantan dari Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan.
5 Wawancara  HM Zakaria, Ketua Majlis Kerapan Adat  (MKA)  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM) Kecamatan Bantan.
Desa  (strategis),  Anak  ke  3  mendapat  1 Hektar  di  tepi  hutan  belantara  (tidak strategis), Anak ke 4 mendapat 1 Hektar di tepi hutan belantara (tidak strategis). 6
Dalam  contoh  pembagian  tanah waris ini, sama ukuran belum tentu sama potensi  hasil.  Anak  ke  4,  selain mendapat  1  Hektar  di  tepi  hutan  juga mendapat  mendapat  pendidikan  S-1 bidang Hukum. Latar belakang kesarjanaannya dimafaatkan untuk menggandeng  kakak  ke  3  dengan  isu “tanah  waris  yang  tidak  adil”  dan  dia menggugat  kakak  ke  1  dan  kakak  ke  2. Kakak ke 1 dan kakak ke 2 tidak terima dengan  tuduhan  itu,  karena  pembagian tanah  waris  telah  disepakati  dengan konsep  sama  rata  oleh  orang  tua  saat masih  hidup  (Perspektif  adat  Jawa). Anak  ke  4  tetap  mencari  celah  untuk menguasai tanah 1 Hektar  yang strategis dengan  memanfaatkan  SKGR  kepala Desa  yang  dianggapnya  masih  illegal dalam status kepemilikan tanah.
Konflik  tanah  waris  dapat  terus berkembang  dan  meluas  di  masyarakat kecamatan  Bantan  yang  berdampak hukum.  Legalisasi  pengalihan  harta benda  dalam  perspektif  hukum  waris berdampak  negatif  bagi  masyarakat  di
6 Wawancara    dengan    Muhammad  Syufyan, Tokoh  Masyarakat  Kecamatan  Bantan  dari  Desa Selatbaru.
Hasan  Basri  dan  Muhammad  Azani,  Asas  Keadilan  Dan  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan  Kabupaten Bengkalis
pedesaan  dalam  masyarakat  Jawa  dan Melayu  di  kecamatan  Bantan. 7 Tujuan penelitian  ini  adalah  menempatkan hukum  waris  pada  kedudukan  yang tinggi  sebagai  bangunan  keilmuan  yang dapat mensejahterakan masyarakat tempatan,  bukan  tuduhan  hukum  waris melegalisasi konflik akibat
ketidakadilan.
Peluang mengatasi konflik  masyarakat  akibat  tanah  waris masih ada. Sebetulnya masyarakat memiliki budaya
volkgeist (jiwa/semangat  rakyat)  atau  memiliki geestestructur (susunan  cara  berpikir) yang  terbentuk  melalui  proses  yang panjang dan menjadi kesadaran hukum. 8
Masyarakat  di  beberapa  desa  di kecamatan Bantan pada umumnya belum memahami  makna  hukum  waris  secara benar baik dalam perspektif hukum waris adat  maupun  hukum  waris  Islam  (KHI). Konsep  hukum  waris  menjadi  sumber konflik antar  ahli waris yang berdampak menurunnya  wibawa  hukum  waris  itu sendiri. Pendampingan terhadap masyarakat  di  kecamatan  Bantan  belum dilakukan  secara  optimal  oleh  lembaga agama  (KUA,  MUI  kecamatan  Bantan)
7 Wawancara  dengan    Muhammad  Sanen,  Tokoh Masyarakat Kecamatan Bantan asal Desa Bantan Tua.
8 Ahmad  Azhar  Basyir,  1990, Hukum  Waris Islam ,  Yogyakarta:  Bagian  Penerbitan  Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hal. 79.
atau  lembaga  adat    (LAM  kecamatan Bantan).
Dalam rangka peningkatan pemahaman  masyarakat  di  kecamatan Bantan,    perumusan  masalah  pada kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman  dan  kesadaran  tentang makna dan hakikat waris serta tanggungjawab ahli waris dalam mengelola  dan  membina  hubungan  baik sesama  ahli  waris.  Perubahan  orientasi dari  tanah  waris  sengketa  menjadi  tanah waris damai membutuhkan waktu karena terkait  perubahan  pola  pikir  dan  prilaku masyarakat di kecamatan Bantan, namun kegiatan  pengabdian  ini  merupakan bagian  penting  tentang  pemahaman hukum waris yang adil dan berimbang.
Berdasarkan  uraian  di  atas, artikel ini menganalisis pembagian waris yang dipraktikkan masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.  Rumusan  masalah  artikel  ini dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  a. Bagaimana  Masyarakat  di  Kecamatan Bantan memahami asas keadilan berimbang  berdasarkan  hukum  Islam?
b.Bagaimana  Masyarakat  di  Kecamatan
Bantan  memahami radd dalam  hukum
Islam? c.Bagaimana pelaksanaan kewarisan bagi ahli waris yang meninggal  dunia  terlebih  dahulu  dari
pada  pewaris  di  Kecamatan  Bantan Kabupaten Bengkalis?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  penelitian hukum sosiologis yang membahas berlakunya  hukum  positif    tentang praktik kewarisan masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.  Lokasi  penelitian  ini  di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Subjek penelitian terdiri atas Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Kecamatan  Bantan,  Ketua  Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Bantan, dan  tokoh  masyarakat  di  Kecamatan Bantan.  Dalam  penetapan  sampel  atas subjek  penelitian  tersebut  digunakan metode  purposive  dan  snowball.  Objek Penelitian  penelitian  terdiri  atas    kaidah hukum  waris  berdasarkan  hukum  Islam dan  praktik  kewarisan  masyarakat  di Kecamatan
Bantan
Kabupaten Bengkalis.
Sumber  data  terdiri  atas  data primer,  yakni  data  yang  diperoleh  dari responden  di  lapangan,  data  sekunder, yakni  data  yang  berasal  dari  berbagai referensi  seperti  buku,  jurnal,  dan  hasil- hasil  penelitian  yang  terkait  dengan permasalahan  penelitian  ini.  Fungsinya adalah  untuk  mendukung  data  primer, dan  data  tertier,  yakni  data  yang
bersumber  dari  ensiklopedi  dan  kamus yang  mendukung  data  primer    dan  data sekunder.    Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan observasi, yakni pengamatan  terhadap  praktik  kewarisan masyarakat Kecamatan Bantan, wawancara Nonstruktur, yakni
wawancara yang ditujukan kepada subjek  penelitian,  dan  kajian  pustaka, yakni mengkaji berbagai referensi tentang hukum waris  yang terdapat pada buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
Analisis data menggunakan analisis  deskriptif  kualitatif.  Dalam menarik  kesimpulan  digunakan  metode induktif,  yakni  menarik  kesimpulan  dari pernyataan  yang  bersifat  khusus  ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

## Hasil dan Pembahasan
Asas-Asas Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Islam
Asas  hukum  waris  dalam  hukum Islam  terdiri  atas  asas  ijbari,  asas bilateral,  asas  individual,  dan  asas keadilan  berimbang.  Asas-asas  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, asas  ijbari  yang  menyatakan bahwa  peralihan  harta  seseorang  yang telah  meninggal  dunia  kepada  ahli warisnya  berlaku  dengan  sendirinya
Hasan  Basri  dan  Muhammad  Azani,  Asas  Keadilan  Dan  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan  Kabupaten Bengkalis
menurut  kehendak  Allah  SWT  tanpa bergantung  kepada  kehendak  ahli  waris atau pewaris. 9
Kedua, asas  bilateral.  Seseorang menerima  warisan  dari  kedua  belah kerabat, yakni dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun kerabat garis keturunan  perempuan.  Surat  An  Nisa’ ayat  (7)  menyatakan “bahwa  seorang laki-laki  berhak  mendapat  warisan  dari pihak  ayahnya  dan  juga  dari  pihak ibunya.  Begitu  pula  seorang  perempuan mendapat  warisan  dari  kedua  pihak orang tuanya.“ 10
Ketiga, asas  individual.  Asas  ini menyatakan  bahwa  harta  peninggalan dibagi secara individual langsung kepada masing-masing  ahli  waris.  Asas  ini diperoleh  dari  Surat  An-Nisa’  ayat  (11): 1).  Bahwa  anak  laki-laki  mendapat bagian  dua  kali  dari  bagian  anak perempuan; 2). Apabila anak perempuan itu  dua  orang  atau  lebih  maka  besar bagiannya 2/3 dari harta peninggalan; 3). jika  anak  perempuan  itu  hanya  seorang saja  maka  besar  bagiannya  adalah seperdua harta peninggalan. 11
9 Amir  Syarifuddin,  1984, Pelaksanaan  Hukum Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, hal. 18.
10 Ibid.
11 Amir  Syarifuddin,  2005, Hukum  Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, hal. 103.
Keempat, asas keadilan berimbang.  Asas  ini  menyatakan  bahwa ahli waris baik laki-laki maupun perempuan  sama-sama  berhak  sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan.  Surat  An-Nisa’  ayat  (7) menyatakan  bahwa  baik  anak  laki-laki maupun  anak  perempuan  mempunyai hak yang sama dalam hukum kewarisan. 12
Asas-asas  di  atas  menjadi  dasar dalam pelaksanan hukum waris perspektif  hukum  Islam.  Berdasarkan asas-asas  tersebut,  pelaksanaan  hukum waris harus didasarkan dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  yang  menjelaskan tentang  kedudukan  ahli  waris,  syarat- syarat mendapat warisan, dan
penggolongan ahli waris.
Pasal 171 huruf (c) KHI
menyatakan  bahwa  “  Ahli  waris  adalah orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama  Islam  dan  tidak  terhalang karena  hukum  untuk  menjadi  ahli waris. 13 Ahli  waris  adalah  sekumpulan
12 Pasnelyza  Karani,  2006. Tinjauan  Ahli  Waris Pengganti  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam  Dan Hukum  Kewarisan  KUHPerdata, Semarang: Program  Pascasarjana  Magister  Kenotariatan Universitas Diponegoro,  hal. 42.
13 Pasal  171  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum Islam(KHI).  Lihat  juga  Abdul  Ghofur  Anshori,
orang  atau  kerabat  yang  memiliki hubungan  kekeluargaan  dengan  orang yang  meninggal  dunia  dan  berhak mewarisi.
Ahli waris tersebut dapat dikelompokkan antara lain  a. Anak-anak beserta  keturunan  dari  orang  yang meninggal  dunia,  baik  laki-laki  maupun perempuan  kebawah,  b.  Ibu  dan  bapak dari  orang  yang  meninggal  dunia,  c. Saudara-saudara  baik  laki-laki  maupun perempuan,      d.Suami  atau  isteri  yang hidup  terlama,  e.  Kakek  dan  nenek  bila tidak  ada  no.  1,  2  dan  3  tersebut,  f. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik  keluarga  sedarah,  semenda  maka warisan dapat diurus oleh Baitul Mal. 14
Ahli  waris  dalam  hukum  Islam dikelompokkan menjadi beberapa kelompok,  yakni pertama, ahli  waris dzawil  faraid ,  terdiri  atas  orang-orang yang menerima harta peninggalan tertentu  pada  waktu  tertentu,  misalnya ayah  memperoleh  harta  peninggalan  1/6 (seperenam)  apabila  ada walad (anak- anak beserta keturunannya), janda memperoleh  bagian  1/8  (seperdelapan) apabila  ada  walad  (anak-anak  beserta keturunannya),  dan  anak  perempuan apabila mewaris seorang saja
2002. Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Pustaka,  hal. 203.
14 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan..., Op.Cit., hal. 23.
memperoleh  ½  (setengah)  dan  termasuk kelompok keutamaan pertama. 15
Kedua, ahli  waris ashabah ,  ahli waris  yang  tidak  ditentukan  bagiannya, tetapi  akan  menerima  semua  harta warisan  jika  tidak  ada  ahli  waris dzawil faraid . Ahli waris ashabah
dikelompokkan  menjadi  a. Ashabah binafsihi adalah  orang  yang  menjadi ashabah dengan sendirinya secara otomatis,  misalnya  Anak  laki-laki,  anak laki-laki  dari  anak  laki-laki,  bila  tidak ada  laki-laki  yang  masih  hidup,    bapak dalam  hal kalalah (tidak  ada  anak beserta keturunannya atau walad ), kakek dalam  hal  tidak  ada  anak-anak  beserta keturunannya yang laki-laki. b. Ashabah bil  ghairi ,  orang-orang  yang  menerima harta  peninggalan  itu  semula  sebagai dzawil faraid , kemudian menjadi ashabah karena ada orang lain.
Misalnya,  anak  perempuan  yang  semula berstatus  sebagai dzawil  faraid, menjadi ashabah karena  didampingi  oleh  anak laki-laki.  c. Ashabah  ma’al-ghairi , orang-orang yang menerima harta peninggalan  itu  semula  sebagai dzawil faraid , seperti saudara perempuan kandung  atau  seayah  semula  berfungsi
15 Zainuddin  Ali,  2008. Pelaksanaan  Hukum Waris  di  Indonesia, Jakarta:  Sinar  Grafika,    hal. 68.
Hasan  Basri  dan  Muhammad  Azani,  Asas  Keadilan  Dan  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan  Kabupaten Bengkalis
dan menerima harta peninggalan sebagai dzawil faraid. 16
Ketiga, ahli Waris dzawil arham , orang-orang  yang  mempunyai  hubungan darah  dengan  pewaris  melalui  garis  ibu atau wanita. 17
Kesalahan Pemahaman Masyarakat di
Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis  Tentang  Asas  Keadilan Berimbang  Dalam  Hukum  Waris
Islam
Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat  di  Kecamatan  Bantan  terkait dengan  asas  keadilan  berimbang  dalam pembagian warisan. Mereka berpendapat bahwa  asas  tersebut  dapat  diartikan pembagian  warisan  harus  sama  rata antara laki-laki dan perempuan. 18
Bahkan  dalam  kaitan  dengan  asas  ini, mereka  menghubungkan  dengan  pola pembagian  warisan  adat  terutama  waris adat minangkabau yang lebih mengutamakan  pembagian  yang  lebih banyak  pada  perempuan. 19 Selain  itu, mereka  masih  memahami  bahwa  hukum waris  Islam  dan  hukum  waris  adat  itu
16 Agus  Sudaryanto, Aspek  Ontologi  Pembagian Waris  Dalam  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat Jawa ,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol.  22,  No.  3, Oktober 2010, hal. 536.
17 Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan….., Op.Cit., hal. 106.
18 Permasalahan tersebut disampaikan oleh Muhammad  Syufyan,  Tokoh  Masyarakat  di Kecamamatan Bantan dari Desa Selat baru.
19 Permasalahan tersebut disampaikan oleh Tamyiz,  Tokoh  Masyarakat  di  Kecamatan Bantan dari Desa Bantan Tengah.
bertentangan  jika  dihubungkan  dengan waris  Islam  dalam  Surat  An-Nisa’  ayat (11) dan ayat (12). 20
Beberapa  permasalahan  di  atas, harus  dianalsisis  dari  pengertian  asas Keadilan  Berimbang.  Asas  ini  berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan  keperluan  dan  kegunaan  dalam melaksanakan  kewajiban.  Kata  adil banyak  disebut  dalam  al-Qur’an  yang kedudukannya  sangat  penting  dalam sistem  hukum  Islam,  termasuk  hukum kewarisan. 21
Dalam  sistem  kewarisan  Islam, harta  peninggalan  yang  diterima  oleh ahli  waris  dari  pewaris  pada  hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Selain itu, al-Qur’an  surat  al-Baqarah  ayat  (233) dan  al-Tahrim  ayat  (7)  menjelaskan bahwa seorang laki-laki menjadi penanggung  jawab  kehidupan  keluarga untuk  mencukupi  keperluan  hidup  anak dan  istrinya  menurut  kemampuannya. Tanggung jawab itu merupakan
kewajiban agama yang harus
dilaksanakannya,  terlepas  dari  persoalan apakah  istrinya  mampu  atau  tidak,
20 Permasalahan tersebut disampaikan oleh Ahmad  Ramli,  Tokoh  Masyarakat  di  Kecamatan Bantan dari Desa Jangkang.
21 Mohammad  Daud  Ali,  2003. Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada,  hal. 312-313.
anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Asas  ini  menunjukkan  keadilan  yang hakiki  dalam  hukumn  Islam,  yakni keadilan  yang  berimbang  dan  bukan keadilan yang merata. 22
Syari’at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk  yang sangat  teratur dan  adil.  Di  dalamnya  ditetapkan  hak kepemilikan  harta  bagi  setiap  manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan  cara  yang  legal.  Syari’at  Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. 23
Peristiwa kematian yang membawa  konsekuensi  yuridis  adanya hubungan hukum
pusaka mempusakai/waris-mewarisi  merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari. Tata  aturan  membagi  harta  warisan antara  para  pewaris  adalah  manifestasi dari  pengakuan  adanya  hak  milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun  harta  yang  tidak  bergerak  dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang  dan  harus  dibagi  secara  adil
22 Rahmat  Haniru, Hukum  Islam  Yang  Hidup Dalam Tradisi (Waris), Jurnal Al-Hukama’, Vol. 3, No. 2, Desember 2013, hal. 774.
23 Ibid.
antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. 24 Terkait dengan anggapan masyarakat di Kecamatan Bantan bahwa hukum  waris  Islam  dan  hukum  waris adat  tersebut  bertentangan,  sebetulnya kedua  hukum  itu  tidak  bertentangan. Hasil  penelitian  oleh  Ratno  Lukito menyebutkan  bahwa  baik  hukum  adat maupun  hukum  Islam  tidak  dapat dipisahkan  satu  dengan  yang  lainnya, dikarenakan  sessungguhnya  adat  dan Islam  adalah  satu  sistem  bukan  dua sistem  yang  bertolak  belakang.  Snouck Hurgronje  telah  gagal  untuk  mengenali fakta  dua  sistem  hukum  tersebut  dalam kehidupan  masyarakat  adat  tidak  dapat dipisahkan. Politik Belanda yang memisahkan penyelesaian sengketa menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama apabila berkaitan dengan hukum keluarga Islam, dengan ketentuan sengketa tersebut tidak mengenai hukum kepemilikan  dikarenakan  hal  tersebut merupakan  ranah  hukum  adat  bertolak belakang dengan fakta. Fakta menunjukkan  bahwa  bagi  penduduk  asli
24 Zasri  M  Ali, Sistem  Kewarisan  Adat  Melayu Rokan
Hulu (Analisis  Sosiologis  dan  Hukum  Islam), Jurnal Khutubkhanah, Vol. 14, No. 2, Tahun 2011, hal. 126.
Hasan  Basri  dan  Muhammad  Azani,  Asas  Keadilan  Dan  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan  Kabupaten Bengkalis
(masyarakat  adat)  hukum  Islam  menjadi bagian dari hukum adat. 25
Pembagian Radd Dalam Praktik Pembagian Waris Bagi Masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Hukum Islam Dalam  praktik  di  masyarakat Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis,  konsep radd dalam  hukum Islam  tidak  menimbulkan  permasalahan. Hanya saja masyarakat masih sulit untuk memahami  pelaksanaan radd dalam hukum  Islam.  Menurut  pengakuan  salah satu  tokoh  masyarakat,  mereka  dapat memberikan  sisa  penghitungan  waris yang  dibagikan  secara  merata  kepada semua  ahli  waris  yang  berhak.  Bagi  ahli waris  yang  tidak  menerima  dari radd dapat disumbangkan ke masjid. 26
Pemahaman konsep radd menurut  pandangan  pakar  hukum  Islam berbeda-beda  terkait  dengan  ahli  waris penerima radd .  Dalam radd para  ahli terbagi  menjadi  dua  pandangan,  yakni ada ulama yang menerima radd dan juga ada  yang  menolak radd .    Ulama  yang menolak radd adalah  Zayd  bin  Tsabit,
25 Ratno  Lukito,  1997. Islamic  Law  And  Adat Encounter  The  Experience  Of  Indonesia, Montreal:  Master  of  Arts  in  Islamic  Studies Institute  of  Islamic  Studies  McGill  University, hal.  65.
26 Permasalahan tersebut disampaikan oleh Muhammad  Syufyan,  Tokoh  Masyarakat  di Kecamamatan Bantan dari Desa Sela tbaru.
Imam  Syafi’i,  Imam  Malik.  Menurut mereka radd diserahkan  kepada  baitul mal sebagai perwakilan dari umat Islam, adapun  dalil  yang  mereka  gunakan adalah  surah  al-Nisa’  ayat  (13)  dan (14). 27
Adapun  ulama  yang  menerima konsep radd memperkuat  argumen mereka  dengan  dalil  surah  al-Anfal  ayat (75).  Menurut  mereka  kekerabatan karena  nasab  jauh  lebih  berpengaruh dalam  kewarisan  dibandingkan  dengan hubungan agama saja. Karena kekerabatan berdasarkan nasab
dipandang  lebih  maslahah,  sehingga dapat membantu kehidupan keluarganya. Tidak  hanya  berhenti  sampai  perbedaan ini  saja,  ternyata  ulama-ulama  yang menerima radd berbeda  pula  pendapat tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima radd . 28
Penyelesaian radd yang dilakukan  oleh  jumhur  ulama  adalah memberikan radd kepada  semua dhawil furud kecuali kepada suami/isteri. Menurut  mereka,  maksud  dari  surah  al- Anfal ayat (75), kekerabatan nasab lebih diutamakan dibandingkan
dengan hubungan sebab seperti perkawinan.
27 Lia  Murlisa, Ahli  Waris  Penerima  Radd….., Op.Cit., hal. 285.
28 Al-Yasa’  Abubakar,  2012. Rekonstruksi  Fikih Kewarisan:  Reposisi  Hak  Kewarisan, Banda Aceh: LKAS,  hal. 231.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dengan  keumumannya,  lebih  cenderung mengikuti  pendapat  Utsman  bin  Affan yang  menyatakan  bahwa radd diberikan kepada  semua  ahli  waris  tanpa  kecuali, termasuk  suami/isteri.  Alasan  yang digunakan  adalah  pada  saat  terjadi kekurangan harta ( ‘awl ), suami/isteri ikut menanggungnya.  Demi  adanya  keadilan hukum  dalam    masyarakat,  ketika  ada harta  yang  tersisa,  suami/isteri  juga diikut  sertakan  sebagaimana  keikut sertaan  mereka  dalam  permasalahan ‘awl . 29
Konsep radd yang perlu
diterapkan bagi masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis harus  melihat  sistem  kekerabatan  yang terdapat  dalam  satu  keluarga,  karena  di dalamnya terkandung peralihan tanggung jawab  yang  harus  diemban  setelah pewaris  meninggal.  Konsep radd yang ditawarkan  dalam  KHI  setidaknya  dapat dijadikan  kemaslahatan  dan  keadilan yang harus diwujudkan
dalam
masyarakat Kecamatan Bantan.
29 Pasal  193  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menyatakan  bahwa  Apabila  dalam  pembarian harta  warisan  di  antara  para  ahli  waris  Dzawil furud  menunjukkan  bahwa  angka  pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada  ahli  waris  asabah,  maka  pembagian  harta warisan  tersebut  dilakukan  secara  rad,  yaitu sesuai  dengan  hak  masingmasing  ahli  waris sedang  sisanya  dibagi  berimbang  di  antara mereka.
Pertimbangan-pertimbangan seperti sistem  kekerabatan,  hak  asuh  dan pemeliharaan  anak  setelah  salah  seorang suami/isteri  meninggal  serta  perubahan sosial  tidak  dapat  diabaikan  ketika radd ini akan diberikan kepada ahli waris.
Kedudukan  Ahli  Waris  Pengganti
Dalam Hukum Islam Pada Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Bagi  masyarakat  di  Kecamatan Bantan,  kedudukan  ahli  waris  pengganti (mawali) dianggap  tidak  berhak  atas pembagian waris. Pada umumnya masyarakat  tidak  menempatkan  mawali ini  ke  dalam  pembagian  waris.  Seorang tokoh  masyarakat  menyatakan  bahwa pewaris  yang  memiliki  ahli  waris  yang telah  meninggal  biasanya  dialihkan kepada saudara kandung pewaris. Peralihan tersebut  menjadikan hak waris mawali menjadi tertutup. 30
Pemahaman tersebut terjadi karena masyarakat di Kecamatan Bantan menganggap bahwa mawali bukan bagian dari ahli waris. Padahal kedudukan mawali diatur Pasal 185 ayat (1)  Ahli  waris  yang  meninggal  lebih dahulu  dari  pada  sipewaris  maka kedudukannya  dapat  digantikan  oleh
30 Permasalahan tersebut disampaikan oleh Tamyiz,  Tokoh  Masyarakat  di  Kecamatan Bantan dari Desa Bantan Tengah.
Hasan  Basri  dan  Muhammad  Azani,  Asas  Keadilan  Dan  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan  Kabupaten Bengkalis
anaknya,  kecuali  mereka  yang  tersebut dalam  Pasal  173.  (2)  Bagian  ahli  waris pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari bagian  ahli  waris  yang  sederajat  dengan yang diganti.
Gambar 4: Kedudukan ahli waris pengganti (Mawali)
Pada gambar
di atas menunjukkan  bahwa  cucu  sebagai  ahli waris  pengganti  (mawali)  sebetulnya menggantikan  kedudukan  orang  tuanya yang  telah  meninggal  terlebih  dahulu dari  pada  pewaris.  Berdasarkan  Pasal 185  ayat  (1)  KHI  kedudukan  cucu tersebut memiliki hak mendapatkan harta warisan dari pewaris.
Ahli waris pengganti dapat seorang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan  orang  tuanya  sebagai  ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum  al-Qur’an  surat  al-Nisa’  ayat (33).  Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak boleh  melebihi  jumlah  ahli  waris  yang digantikan.  Bagian  masing-masing  ahli waris  pengganti  itu  merujuk  kepada
ketentuan  surat  al-Nisa’  ayat  (11),  (12), dan (176). 31

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  analisis  dalam pembahasan  di  atas,  artikel  ini  dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
Masyarakat di Kecamatan Bantan ternyata  salah  dalam  memahami  asas keadilan  berimbang  yang  dianggap bertentangan  dengan  rasa  keadilan  bagi ahli  waris.  Mereka  memahami  asas keadilan berimbang harus dalam pengertian  sama  rata.  Padahal  makna asas  tersebut  adalah  masing-masing  ahli waris  baik  laki-laki  dan  perempuan memiliki hak yang sama dalam perolehan hak waris. Laki-laki mendapat hak  yang  lebih  banyak  bukan  berarti tidak  adil,  tetapi  dalam  hukum  Islam menentukan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas beban keluarga.
Masyarakat di Kecamatan Bantan dalam  memahami radd dalam  hukum Islam  tidak  sepenuhnya  mengacu  pada KHI yang menjadi acuan dalam penentuan  hukum.  Mereka  membagi radd hanya  berdasarkan  kebiasaan  yang dapat  dibagikan  kepada  ahli  waris  yang
31 Rahmat Haniru, Hukum Islam….., Op.Cit., hal. 778.
menghendaki  atau  masjid.  Padahal radd dapat dibagikan kepada ahli waris secara penuh.
Masyarakat di Kecamatan Bantan menganggap  bahwa  ahli  waris  yang meninggal  dunia  terlebih  dahulu  dari pada  pewaris,  tidak  dapat  digantikan oleh  anak  ahli  waris  tersebut.  Padahal berdasarkan  Pasal  185  ayat  (1)  KHI kedudukan  ahli  waris  tersebut  dapat gantikan  oleh  keturunannya  baik  laki- laki ataupun perempuan.

## Daftar Bacaan
Abdul  Ghofur  Anshori.  2002. Hukum Kewarisan  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Pustaka.
Agus  Sudaryanto.  2010. Aspek  Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat Jawa .  Jurnal  Mimbar  Hukum.
Vol. 22, No. 3, Oktober
.
Ahmad  Azhar  Basyir.  1990. Hukum
Waris Islam . Yogyakarta:
Bagian Penerbitan Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Al-Yasa’  Abubakar.  2012. Rekonstruksi Fikih  Kewarisan:  Reposisi  Hak Kewarisan. Banda Aceh:
LKAS.
Amir  Syarifuddin.  1984. Pelaksanaan Hukum  Kewarisan  Islam  dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung.
Amir Syarifuddin. 2005. Hukum
Kewarisan Islam. Jakarta:
Prenada Media. Anik  Tri  Haryani  dan  Tiara  Oliviarizky Toersina.  2013. Hak  Mewaris Anak  Luar  Kawin  Menurut Hukum  Waris  BW  (Burgerlijk Wetboek) Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Sosial. Vol. 14,  No. 1, Maret. Eman  Suparman.  2005. Hukum  Waris Indonesia Dalam Perspektif
Islam,  Adat  dan  BW .  Bandung: Refika Aditama.
Kamaruddin.  2013. Beragam  Norma Hukum Dalam Penerapan Waris. Jurnal  Al-Risalah.  Vol.
13, No. 1, Mei.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Lia Murlisa. 2015. Ahli  Waris Penerima Radd  Menurut    Kompilasi Hukum  Islam  dan  Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan. Jurnal  Ilmiah Islam  Futura.  Vol.  14.  No.  2,
Februari.
Mohammad  Daud  Ali.  2003. Hukum Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Pasnelyza  Karani.  2006. Tinjauan  Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan  Islam  Dan  Hukum Kewarisan KUHPerdata. Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Rahmat  Haniru.  2013. Hukum  Islam
Yang  Hidup  Dalam  Tradisi (Waris). Jurnal  Al-Hukama’. Vol. 3, No. 2, Desember.
Hasan  Basri  dan  Muhammad  Azani,  Asas  Keadilan  Dan  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan  Kabupaten Bengkalis
Ratno  Lukito.  1997. Islamic  Law  And Adat Encounter The Experience Of  Indonesia. Montreal:  Master of  Arts  in  Islamic  Studies Institute  of  Islamic  Studies McGill University.
Ridwan  Setiawan,  Dini  Destiani,  dan Cepy Slamet. 2012. Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara’id). Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi
Garut. Vol. 09 No. 01.
Shintiya  Dwi  Puspita  Dan  Fabian
Fadhly.  2012. Legitieme  Portie Dalam  Hukum  Waris  Islam  Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum. Vo. 2, No. 1. Zainuddin Ali. 2008. Pelaksanaan
Hukum  Waris  di  Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
Zasri  M  Ali.  2011. Sistem  Kewarisan
Adat Melayu Rokan Hulu (Analisis Sosiologis dan Hukum Islam). Jurnal  Khutubkhanah.
Vol. 14, No. 2.
Zikri Darussamin. 2014. Integrasi
Kewarisan  Adat  Melayu-Riau
Dengan  Islam, Sosial  Budaya: Media  Komunikasi  Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya. Vol. 11, No. 2, Juli-Desember.