## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum
Abdul Hamid Tome 1 * Weny A. Dungga 2

## Abstrak:
Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan Topik “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka  Mewujudkan  Desa  Sadar  Hukum”.  Tujuan  lain  kegiatan  pengabdian  adalah  agar  masyarakat mengetahui  dan  memahami  regulasi  berkaitan  dengan  keberadaan  hukum  adat  serta  potensi  di  Desa Molotabu.  Pengetahuan  diberikan  khususnya  bagi  masyarakat  dan  generasi  muda  dalam  memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain itu juga program ini  bertujuan agar masyarakat  dan  pemerintah  desa  mendapat  pembekalan  mengenai  sikap  dalam  menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilainilai kearifan lokal,  termasuk  pembekalan  dalam  hal  pengelolaan  kepariwisataan  guna  menunjang  perekonomian masyarakatMuatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi  masyarakat  merupakan  faktor  utama  yang  sangat  menentukan  arah  pembangunan  di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Pemberian edukasi kepada  masyarakat  desa  melalui  penyuluhan  hukum  juga  merupakan  sebagian  upaya  meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang- undangan memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG.
Kata Kunci : Peningkatan Pemahaman; Penyuluhan Hukum; Desa Sadar Hukum.

## Increasing  the  Understanding  of  the  People  of  Molotabu Village as an Effort to Make the Village Aware of the Law
Abstract :
This  program  is  in  the  form  of  Customary  Law  Counseling  with  the  topic  "Legal  Counseling  in  the  Context  of Realizing a Law-Aware Village". Another goal of community service activities is for the community to know and understand regulations related to the existence of customary law and the potential in Molotabu Village. Knowledge is given especially for the community and the younger generation in understanding the position and importance of customary law in society. In addition, this program also aims for the community and village government to be briefed
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. *Correspondence e-mail: hamidtome@ung.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: wenyAD@ung.ac.id
on attitudes in dealing with problems in the village, as well as providing solutions to governance and utilization of local wisdom values, including provision in terms of tourism management to support the community's economy.The content of some of the material presented by the resource person at the legal counseling activity emphasizes that the position of the village head in his leadership must basically have the ability to provide encouragement to the community to be able to participate in the management of village potential. This is because the ability of a village head to influence the community is the main factor that determines the direction of development in the village. In addition, the village head must also have the ability to explore the potential of the village which will then be identified with several problems that can be influential to be solved together with all village officials and the community so that the hope of advancing the village can be achieved. Providing education to village communities through legal counseling is also part of an effort to increase public understanding of the importance of legal awareness, both based on legislation maximizing financial and administrative accountability systems to support the economic sector of Molotabu Village, as well as the establishment of Village partnerships with Higher Education, especially the Faculty of Law UNG.
Keywords : Increased Understanding; Legal Counseling; Legal Aware Village.
How to cite ( Chicago Style):
Abdul Hamid, Tome, Dungga, Weny A. 2023. “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum.” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 3 (2): 131-144.
© 2023 – Abdul Hamid, Tome, Dungga, Weny A. Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Desa berasal dari kata swadesi (Sansekerta) yang berarti wilayah atau tempat dan merupakan bagian yang mandiri serta otonom (Achir dan Imran 2022). (Maschab 2013) menjelaskan bahwa desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya menimbulkan 3 (tiga) penafsiran yakni:
1. Secara  sosiologis  menggambarkan  bentuk  kesatuan  masyarakat  (komunitas) masyarakat atau penduduk yang tinggal dan menetap dalam satu lingkungan, dan diantara mereka saling mengenal dengan baik. Corak kehidupan mereka relatif  homogen,  dan  bergantung  kepada  kebaikan  alam.  Berdasarkan gambaran  tersebut,  desa  diasumsikan  sebagai  suatu  masyarakat  yang  hidup secara  sederhana  dan  pada  umumnya  bergantung  pada  lahan  pertanian, mempunyai tradisi, adat dan ikatan sosial yang kuat, memiliki kejujuran dan pendidikannya relatif dibanding masyarakat perkotaan.
2. Secara ekonomi, desa adalah lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan  hidup  dari  apa  yang  disediakan  oleh  alam.  Pengertian  ini menyimpulkan  bahwa  desa  merupakan  satu  lingkungan  ekonomi  dimana penduduknya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Secara  politik  Desa  adalah  suatu  organisasi  pemerintahan  (kekuasaan)  yang secara  politik  memiliki  kewenangan  tertentu  sebabg  merupakan  bagian  dari pemerintahan di suatu negara. Berdasarkan pengertian ketiga ini, desa sering dirumuskan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
Dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat, sejak tahun 1980-an telah  dicanangkan  program  Kelurahan/Desa  Sadar  Hukum  (DSH)  oleh  Departemen Kehakiman(sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat kelurahan/desa terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial. Program ini dijalankan melalui sosialisasi produk hukum dan adat  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kanwil  Kemenkumham) kepada  warga  Kelurahan/Desa.  Topiknya  dipilih  oleh  warga  melalui  Lurah  /  Kepala Desa atau kelompok perwakilan mengenai sesuatu informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat.  Kanwil  Kemenkumham  akan  menugaskan  Penyuluh  Hukum  untuk memberikan informasi yang diperlukan warga.
Program ini dijalankan melalui sosialisasi produk hukum dan adat oleh Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kanwil  Kemenkumham)  kepada  warga Kelurahan/Desa. Topiknya dipilih oleh warga melalui Lurah/Kepala Desa atau kelompok perwakilan mengenai sesuatu informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat. Kanwil Kemenkumham akan menugaskan Penyuluh Hukum untuk memberikan informasi yang diperlukan warga.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham berupaya untuk mewujudkan sistem hukum  nasional  yang  mencakup  pembangunan  substansi  hukum,  penyempurnaan struktur  hukum  dan  pelibatan  seluruh  komponen  masyarakat  yang  mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan  sebagaimana  tertuang  dalam  RPJPN  2005-2025.  Upaya  mewujudkan sistem hukum nasional tersebut dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kebijakan atau program yang  menjadi  sasaran  dari  tujuan  RENSTRA  Kemenkumham  2015-2019,  satu diantaranya  adalah  Kelurahan  /  Desa  Sadar  Hukum.  Berdasarkan  rekapitulasi  Desa  / Kelurahan  yang  ditetapkan  sebagai  Kelurahan/Desa  Sadar  Hukum  dari  Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusluh BPHN) dari tahun 1993 sampai dengan bulan Mei 2016 menunjukan bahwa di seluruh Indonesia telah terbentuk 2929  Kelurahan  /  Desa  Sadar  Hukum  dari  76.155  desa  /  kelurahan  menurut  data Direktorat Jendral Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kementerian Dalam Negeri.
Perlu  diketahui  bahwa,  suatu  Desa/Kelurahan  dapat  ditetapkan  sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Wulandari 2017) :
Pelunasan  kewajiban  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  mencapai  90% (sembilan puluh persen), atau lebih
1) Tidak  terdapat  perkawinan  dibawah  usia  berdasarkan  ketentuan  dalam Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) Tidak  terdapat  perkawinan  dibawah  usia  berdasarkan  ketentuan  dalam Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Angka  kriminalitas  rendah  Rendahnya  kasus  narkotika  Tingginya  kesadaran masyarakat  terhadap  kebersihan  dan  kelestarian  lingkungan,  dan  Kriteria  lain  yang
ditetapkan  daerah.  Adapun  prosedur  yang  harus  ditempuh  agar  suatu  desa  atau kelurahan dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum adalah:
1) Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
2) Usul penetapan dilakukan oleh camat diajukan kepada Bupati/Walikota.
3) Bupati/Walikota menetapkan  dengan Surat   Keputusan   suatu Desa/Kelurahan Binaan.
4) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus antara lain melalui kegiatan temu sadar hukum, ceramah, simulasi dan lomba kadarkum hingga memenuhi kriteria untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5) Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan yang telah memenuhi kriteria menjadi  Desa/Kelurahan  Sadar  Hukum  setelah  mempertimbangkan  usul Bupati/walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, desa atau kelurahan sadar hukum merupakan desa atau kelurahan yang  telah  dibina  atau  karena  swakarsa  dan  swadaya,  memenuhi  kriteria  Desa  atau Kelurahan Sadar Hukum. Desa atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa atau  Kelurahan  Sadar  Hukum,  jika  diusulkan  oleh  bupati/walikota  yang  membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Kepala  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Nomor:  PHN.HN.03.05-73  Tahun  2008  tentang Pembentukan  dan  Pembinaan  Keluarga  Sadar  Hukum  dan  Desa/Kelurahan  Sadar Hukum. Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.01-PR.08.10  Tahun  2006  tentang  Pola  Penyuluhan Hukum (Ariani 2017).
Jika  diselami  konsep  tersebut,  perlu  merujuk  tahapan  yang  ditetapkan  oleh BPHNmelalui  peraturan  diatas.  Tahapan  ini  dimulai  dari  pembentukan  Kelompok Keluarga  Sadar  Hukum  (Kadarkum),  Desa  Binaan  dan  Desa  Sadar  Hukum.  Yang dimaksud  dengan  Keluarga  Sadar  Hukum  atau  biasa  disingkat  Kadarkum  adalah kelompok  yang  terdiri  dari  beberapa  orang/keluarga  yang  berfungsi  menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kes Kadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.
Dalam  lampiran  II  peraturan  tersebut,  dijelaskan  beberapa  mekanisme  untuk melakukan  pembentukan  dan  pembinaan  desa/kelurahan  binaan  sampai  menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Adapun beberapa mekanismenya adalah sebagai berikut:
1) Pembentukan  Desa/Kelurahan  Sadar  Hukum  diawali  dengan  penetapan suatu  desa/kelurahan  yang  telah  mempunyai  Kadarkum  Menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
2) Usul  penetapan  dilakukan  oleh  Camat  kepada  Bupati/Walikota/Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM.
3) Bupati/Walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
4) Desa/Kelurahan  Binaan  dibina  terus  untuk  menjadi  Desa/Kelurahan  Sadar Hukum.
5) Desa/Kelurahan  Binaan  dibina  terus  untuk  menjadi  Desa/Kelurahan  Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut (Soerjono 1991), indikator-indikator dari kesadaran hukum adalah:
1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, yakni Seseorang mengetahui bahwa  perilaku-perilaku  tertentu  itu  telah  diatur  oleh  hukum.  Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak  tertulis.  Perilaku  tersebut  menyangkut  perilaku  yang  dilarang  oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2) Indikator  kedua  adalah  pemahaman  hukum,  yakni  Seseorang  warga masyarakat  mempunyai  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai aturanaturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3) Indikator  yang  ketiga  adalah  sikap  hukum,  yakni  Seseorang  mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.
Sebagai  bentuk  Tri  Dharma  Pendidikan  Perguruan  Tinggi,  untuk  menjawab permasalahan  yang  ada  di  Desa  maka  perlu  dilaksanakan  kegiatan  pengabdian bertemakan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  ManusiaRepublik  Indonesia  Nomor:  M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan bahwa:
“Penyuluhan  Hukum  diselenggarakan  dengan  tujuan  mewujudkan  kesadaran hukum  masyarakat  yang  lebih  baik  sehingga  setiap  anggota  masyarakat menyadari  dan  menghayati  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara  dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia”.
Masalah  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dapat  diatasi  melalui kebijakankebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan
yang mengatur ruang publik, yang disebut juga sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya adalah program penyuluhan  hukum  yang  direalisasikan  melalui  pembentukan  desa  sadar  hukum .(Yuliasari, Affandi, dan Muthaqin 2019).
Olehnya,  pemecahan  masalah  yakni  melalui  Program  Pengabdian  Kolaboratif dengan mengambil Tema “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum”.

## Luaran
Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah: Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat  Molotabu,  Implementation  Agreement  (IA),  Artikel  Ilmiah  di  Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa  (Cetak/Online), dan Laporan wajib  yang  meliputi:  Laporan  Hasil  Pelaksanaan  Pengabdian,  Buku  Catatan  Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan, Proposal PPK Ormawa.

## Metode Pelaksanaan
Metode  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Kolaboratif  ini,  meliputi langkahlangkah sebagai berikut:
1) Persiapan, meliputi kegiatan;
a. Koordinasi  dengan  Pihak/Pimpinan  Fakultas  Hukum  terkait  Program Pengabdian Kolaboratif.
b. Menyusun  proposal  Pengabdian  Kolaboratif  dilanjutkan  dengan penginputan secara offline/online .
c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
2) Pembekalan
Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:
a. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal coaching Peserta Pengabdian Kolaboratif.
b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
c. Kegiatan Pembekalan meliputi:
1. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan.
2. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.
3. Penyampaian  target  yang  akan  dicapai,  baik  waktu  pelaksaanaan maupun implementasi program.
4. Penyampaian  informasi  mengenai  jadwal  keberangkatan  dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.
3) Pelaksanaan Kegiatan
a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak Fakulatas Hukum UNG.
b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
c. Penyerahan Peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa.
d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
e. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
f. Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan 1 minggu sekali.
g. Penarikan  Peserta  Pengabdian  Kolaboratif  setelah  berakhirnya  waktu pelaksanaan di lokasi.

## Metode Kegiatan
Metode  yang  digunakan  dalam  program  kemitraan  dengan  Dinas  Sosial Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa    dengan  menggunakan  penyuluhan  hukum
dengan metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema mewujudkan hukum yang berkeadilan melalui Pelatihan  Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa  selanjutnya  di  lanjutkan  dengan  sesi  tanya  jawab  untuk  memperoleh  hasil  dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi.

## Langkah-langkah Kegiatan
Data  yang  telah  dikumpulkan  akan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan menggunakan  uraian  kalimat  untuk  menjelaskan  hubungan  antara  teori  yang  ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Analisis data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
1) Tahap Persiapan Pada tahap ini mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  seperti  melaksanakan  observasi  ke lokasi pengabdian atau, mempersiapkan surat izin, dan mempersiapkan bahan untuk pengabdian kepada masyarakat atau bahan penyuluhan hukum.
2) Tahap  Pelaksanaan  Pada  tahap  ini  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat dalam bentuk Pelatihan  dan juga melakukan pemaparan materi secara  langsung dengan aparatur pemerintah desa
3) Tahap  Penyelesaian  Pada  tahap  ini  dilakukan  berbagai  kegiatan  yaitu menganalisis  data  hasil  kegiatan  di  lapangan  dengan  mengelompokkan  serta menghubungkan  aspek-aspek  yang  berkaitan  kemudian  dilanjutkan  dengan penulisan laporan. Setelah itu dilakukan penyempurnaan laporan akhir.

## Hasil dan Pembahasan
Manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang inovatif dan mempunyai keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu,  adanya  Pengabdian  menjadikan  mahasiswa  mampu  mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, mampu memberi solusi terkait masalah
kemasyarakatan  serta  menimba  pengalaman  yang  menjadi  bahan  pelajaran  dalam mengisi  kehidupan  di  masa  depan.  Manfaat  pengabdian  ini  secara  khusus  untuk menjadikan Desa Molotabu menjadi desa sadar hukum melalui membangun karakter masyarakat desa yang sadar hukum.
Demi mencapai tujuan dari program pengabdian ini maka sebelum penyusunan program  kerja  khususnya  berkaitan  dengan  tema  Pengabdian,  mahasiswa  dan pembimbing  lapangan  terlebih  dahulu  melakukan  observasi  ke  Desa  Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk  melihat  seperti  apa  persoalan  tentang  pengelolaan  yang  dialami  masyarakat khususnya kendala yang dialami pemerintah desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan  program  sesuai  kebutuhan  di  wilayahnya.  Hasil  koordinasi  tersebut, pemerintah  desa  meminta  agar  ada  penyuluhan  terkait  mewujudkan  desa  molotabu menjadi desa sadar hukum.
Berdasarkan  hasil  komunikasi  dan  koordinasi  inilah,  sehingga  pelaksanaan Pengabdian di Desa Molotabu dilakukan dengan beberapa agenda, yakni Penyuluhan Hukum. Selanjutnya, penyuluhan hukum adat sendiri dilaksanakan bertempat di Kantor Desa  Molotabu dengan tema “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar  Hukum  di  Desa  Molotabu”  yang  ditargetkan  kepada  masyarakat  dan  aparat pemerintah Desa Molotabu. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan agar masyarakat dan pemerintah  desa  mendapat  pembekalan  mengenai  sikap  dalam  menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Mahasiswa pengabdian kolaborasi dalam kegiatan  tersebut  berperan  dalam  membantu  pelaksanaan  penyuluhan,  mulai  dari koordinasi  pemerintah  desa,  penyiapan  narasumber  dan  konsumsi  serta  memfasiltasi
sesi  tanya  jawab.  Adapun  kegiatan  penyuluhan  hukum  tersebut  dihadiri  oleh narasumber  yakni  Bapak  Suwitno  Y.  Imran.,SH.,MH  sebagai  pemateri  Kegiatan penyuluhan hukum ini didukung dengan metode penyampaian materi oleh narasumber yang sangat menarik sehingga memancing peran peserta untuk antusias mendengarkan materi  penyuluhan  dan  melakukan  diskusi  (tanya  jawab).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya  pertanyaan  terkait  penyelesaian  permasalahan  hukum  yang  terjadi dilapangan.  Hasilnya  masyarakat  serta  aparat  desa  dapat  memahami  pentingnya Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat
Muatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan  hukum  tersebut  memberikan  penekanan  bahwa  kedudukan  kepala  desa dalam  kepemimpinannya  pada  dasarnya  harus  mempunyai  kemampuan  untuk memberikan  dorongan  kepada  masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi  masyarakat  merupakan  faktor  utama  yang  sangat  menentukan  arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali  potensi  desa  yang  kemudian  akan  diidentifikasi  dengan  beberapa  masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat  agar  harapan  memajukan  desa  dapat  dicapai.  Jadi  kepala  desa  sebagai pengendali pelaksanaan dapat merangkul masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa dalam mengembangkan usaha ataupun badan usaha desa diberbagai sektor demi kehidupan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan  sebagian  upaya  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap pentingnya  kesadaran  hukum,  baik  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan maupun sistem aplikasi untuk memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu.
Secara  umum  pelaksanaan  pengabdian  ini  memperoleh  hasil  yang  secara berkesinambungan dapat terjalin kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG dalam mengembangkan desa, khususnya dalam pendampingan dan penyelesaian hukum bagi masyarakat Molotabu.
Rencana  tahap  selanjutnya  adalah  mahasiswa  melakukan  koordinasi  dan komunikasi bersama masyarakat serta aparat desa, dengan melihat potensi Sumber daya hutan menjadi desa agrowisata berbasis potensi lokal.
Masukan kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo akan dilakukan dalam hal  penyusunan  program  berkelanjutan  mengenai  pengembangan  desa  Molotabu, sebagai bagian pengabdian kepada masyarakat. Termasuk sebagai lokasi penyuluhan dan  desa  Binaan  serta  dijadikan  lokasi  dan  objek  pelaksanaan  program  mahasiswa Fakultas Hukum UNG terkait program PPK Tahun 2023.

## Kesimpulan
Program  dalam  kegiatan  ini  berupa  Penyuluhan  Hukum  Adat  dengan  Topik “Penyuluhan  Hukum  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Desa  Sadar  Hukum”.  Tujuan  lain kegiatan  pengabdian  adalah  agar  masyarakat  mengetahui  dan  memahami  regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Molotabu. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta  pentingnya  hukum  adat  ditengah  masyarakat.  Selain  itu  juga  program  ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Pemberian edukasi kepada masyarakat  desa  melalui  penyuluhan  hukum  juga  merupakan  sebagian  upaya meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  pentingnya  kesadaran  hukum,  baik
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  memaksimalkan  sistem  pertanggung jawaban  keuangan  dan  administrasi  untuk  menunjang  sektor  perekonomian  Desa Molotabu.

## Referensi
Achir, Nuvazria, dan Suwitno Imran. 2022. “Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa.” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora 1 (2): 13–26. https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.12066.
Ariani, Nevey Varida. 2017. “Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17 (1): 29–47. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.29-47.
Maschab, Mashuri. 2013. Politik pemerintahan desa di Indonesia . Research Centre of Politics and Government, Department of Politics …. Soerjono, Soekanto. 1991. “Beberapa Cara dan Mekanisme Penyuluhan Hukum.”
Rajawali, Jakarta .
Wulandari, Tri Novianti. 2017. “Kajian terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak).” Jurnal Nestor Magister Hukum 1 (1): 209581.
Yuliasari, Puspa, Idrus Affandi, dan Dwi Iman Muthaqin. 2019. “Implementation Of Legal Conscious Village Program In Improving Legal Awareness Of Trusmi Wetan Villagers.” 2008Jurnal Civicus 19 (2): 39–48.