Vol. 02 No. 01, Juni 2020, Halaman 36-44.

## Respon Petani Padi Terhadap Program Billing System

## Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan
The Responses of Rice Farmers to the Billing system Program for Subsidized Fertilizer in Candipuro Sub-District, South Lampung Regency
Oleh:
Rahmalina 1* , Dewangga Nikmatullah 2, dan Serly Silviyanti 2
1 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Jl. ZA. Pagar Alam No. 1 Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
2 Program Studi Magister Penyuluuhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia
*E-mail: uncuqoe@gmail.com
Received June 01, 2020; Revised June 21, 2020; Accepted June 26, 2020

## ABSTRAK
Salah  satu  program  pemerintah  untuk  meminimalisir  distribusi  pupuk  bersubsidi  yang  tidak  tepat waktu  dan  tidak  tepat  sasaran  program billing  system. .    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  respon  petani  padi  pada  program billing  system .    Penelitian dilakukan  di  Kecamatan  Candipuro,  Kabupaten  Lampung  Selatan.    Pengambilan  sampel menggunakan teknik purposive sampling , yaitu petani peserta program billing system yang berjumlah 93  orang.    Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Waktu pengambilan  data  penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober  2019.  Pengujian  hipotesis  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  peringkat  korelasi rank  Spearman .    Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  respon  petani  terhadap  program billing  system dilihat  dari  manfaat,  pelaksanaan  dan aksesibilitas program masuk dalam kategori baik.  Faktor-faktor yang berhubungan secara signifikan dengan respon petani terhadap program billing system adalah tingkat pengetahuan, tingkat pemenuhan syarat program, dukungan pemerintah dan kepemilikan modal petani untuk menebus pupuk subsidi.
Kata kunci : billing system, pupuk subsidi, respon petani,

## ABSTRACT
One  of  the  government  programs  that  become  a  means  to  minimize  the  distribution  of  subsidized fertilizer that is not timely and on target is to create a Billing system Program policy.  This study aims to determine the factors associated with the response of rice farmers in the  billing system program. The study was conducted in Candipuro District, South Lampung Regency. Sampling using a purposive sampling technique, that was farmers from the participants of the program, amounting to 93 people. The type of data in this study is primary and secondary data. The time of research data collection was carried out in October 2019. Hypothesis testing was performed using the Spearman Rank correlation analysis. The results showed that the response of farmers to the Billing system Program is in a good category.  It  was  viewed  from  the  benefits,  implementation,  and the  program  acsessibility program. Factors that are significantly related to farmers' responses to the program are the level of knowledge, the  required  fullfilment  level ,  government  support,  and  farmers'  capital  ownership  to  make  up  for subsidized fertilizer.
Key words: billing system, fertilizer subsidized, farmer’s response

## PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan
mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup karena itu kecukupan  pangan  bagi  setiap  orang  setiap waktu  merupakan  hak  azasi  yang  layak untuk  dipenuhi.  Berdasarkan  kenyataan tersebut,  masalah  pemenuhan  kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu  wilayah  menjadi  sasaran  utama kebijakan  pangan  suatu  negara.  Indonesia sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk yang  besar  menghadapi  tantangan  yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan  pangan  penduduknya,  sehingga masalah  ketahanan  pangan  menjadi  isu sentral  dalam  pembangunan  dan  menjadi fokus dalam pembangunan pertanian (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018).
Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan.  Oleh karena itu,  pencapaian  produksi  pertanian  yang terus  dibarengi  dengan  alih  fungsi  lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah
khususnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam peningkatan  produksi  pertanian.  Selain  itu lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan  (iklim),  permodalan  petani, ketersediaan,  serta  keterjangkauan  sarana produksi  khususnya  pupuk  merupakan faktor  utama  yang  berpengaruh  dalam peningkatan  produksi  pertanian  (Hadi et  al, 2007).
Pupuk  merupakan  salah  satu  sarana produksi  yang  sangat  menentukan  produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan  pupuk  di  pasar  baik  dari  segi kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau  menjadi  salah  satu  syarat  yang harus  dapat  dijamin  oleh  pemerintah. Peningkatan  produksi  khususnya  tanaman padi di Provinsi Lampung.
Produksi  pada  di  Provinsi  Lampung meningkat pada tahun 2017 dan 2018.  Pada tahun  2017  produksi  padi  di  Provinsi Lampung  sebesar  4.248.977  ton  dan meningkat  menjadi  4.343.586  ton  pada
tahun  2018.    Kabupaten  sentra  padi  di Provinsi  Lampung  terletak  di  Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung  Selatan  dan  Tulang  Bawang. Kabupaten  Lampung  Tengah  merupakan wilayah  dengan  produksi  padi  tertinggi  di Provinsi  Lampung.    Pada  tahun  2018 produksi  padi  Kabupaten  Lampung  Tengah sebesar 771.669 ton. Data produksi padai di Provinsi  Lampung  bedasarkan  wilayah (kabupaten) ditampilkan pada Tabel 1.

## Tabel 1.
Produksi padi di Provinsi Lampung tahun 2017-2018 No. Kabupaten/Kota Produksi (Ton) 2017 2018 1. Lampung Barat 147.606 170.051 2. Tanggamus 362.873 344.235 3. Lampung Selatan 600.393 486.920 4. Lampung Timur 667.730 660.345 5. Lampung Tengah 775.926 771.669 6. Lampung Utara 250.895 248.834 7. Way Kanan 231.571 260.137 8. Tulang Bawang 329.439 386.479 9. Pesawaran 215.953 233.091 10. Pringsewu 138.009 138.421 11. Mesuji 277.215 387.614 12. Tulang Bawang Barat 113.636 118.344 13. Pesisir Barat 101.696 102.469 14. Bandar Lampung 10.190 9.512 15. Metro 25.899 25.465 Jumlah 4.248.977 4.343.586 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
Penggunaan  pupuk  pada  kegiatan intensifikasi berhubungan dengan penggunaan  bibit  unggul yang  perlu diimbangi  dengan  asupan  hara  yang  cukup, sedangkan upaya ekstensifikasi pupuk diperlukan  untuk  peningkatan  produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan  produktivitas  tanah  lahan konversi  (Sukana  dan  Notohadiprawiro, 2006).    Efektivitas  penggunaan  pupuk diarahkan  pada  penerapan  pemupukan berimbang  dan  organik  sesuai  rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan  pupuk  yang  dianjurkan  (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018).
Provinsi  Lampung  merupakan  salah satu  provinsi  sentra  produksi  padi  di Indonesia. Produksi padi Provinsi Lampung
Vol. 02 No. 01, Juni 2020, Halaman 36-44.
pada  tahun  2016  menurut  Badan  Pusat Statistik (BPS, 2016) yakni 4,02 juta ton dan naik  menjadi  4,32  juta  pada  tahun  2017. Capaian  itu  membuat  Lampung  sebagai provinsi  ketujuh  produsen  padi  nasional dengan kontribusi 5,33 persen.
Untuk mempertahankan peringkat tersebut,  salah  satu  faktor  yang  perlu diperhatikan  adalah  penyediaan  pupuk bersubsidi  sesuai  dengan  kriteria  6  (enam) tepat  yaitu:    jumlah,  jenis,  harga,  tempat, waktu,  dan  mutu  sesuai  dengan  Peraturan Gubernur Lampung Nomor 99 Tahun 2016. Pemerintah  Provinsi  Lampung  melakukan koordinasi  teknis  dengan  Tim  Pokja  Pupuk
Nasional jajaran Kementerian
Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian
Keuangan, Kementerian Perindustrian,  Kementerian  Perdagangan, PT. Pupuk Indonesia, PT. Pusri Palembang, dan PT. Petrokimia Gresik. Atas peran aktif dan  dukungan  dari  seluruh  pihak  maka terwujudlah pelaksanaan pola billing system penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Provinsi Lampung.
Hasil dari koordinasi tersebut dituangkan  dalam  Peraturan  Gubernur Lampung  Nomor  32  Tahun  2015  sebagai dasar pelaksanaan pola distribusi penebusan pupuk  bersubsidi  secara billing  system. Aplikasi  ini  merupakan  suatu  inovasi terbaru  dari  Pemerintah  Daerah  (pemda) Provinsi Lampung sebagai bentuk keseriusan Gubernur Lampung dalam menanggapi  permasalahan  pendistribusian pupuk  bersubsidi  ke  petani  dan  untuk mendukung  peningkatan  produksi  padi  di Provinsi Lampung.
Dasar  pemikiran  program  inovasi billing system adalah merujuk pada berbagai hal antara lain: (1) permasalahan penyediaan dan  distribusi  pupuk  bersubsidi  yang  selalu terjadi  setiap  tahun/musim  tanam,  (2) menurunnya  kepercayaan  petani  terhadap manfaat  pupuk  bersubsidi  yang  realisasinya jauh  dari  prinsip  6  (enam)  tepat:  jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu, (3) database rencana definitif kebutuhan kelompok  (RDKK)  pupuk bersubsidi belum menjadi  acuan  bersama  dalam  distribusi
pupuk  sampai  ke  kelompok  tani,  (4)  pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan, bukan barang yang diperdagangkan, (5) sebagai upaya pemberdayaan  kelembagaan  di  tingkat  desa dalam penyaluran/distribusi pupuk bersubsidi sehingga perlu diberikan kemudahan dan tanggungjawab untuk kesejahteraan bersama, (6) dalam penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan kelompok  tani,  diperlukan  prosedur  yang lebih  sederhana,  transparan  dan  terpadu secara online (berbasis  IT), dan (7) peluang penambahan  subsidi  kepada  petani  melalui pengembangan  system  pembayaran  secara online (billing system) yang terintegrasi. Penebusan  pupuk  besubsidi  dengan menggunakan fasilitas e-billing yang didukung  penuh  oleh  Bank  Lampung, merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah dalam  upaya  memperbaiki  tataniaga  pupuk bersubsidi.  Selain  dari  berbagai  manfaat yang  diharapkan  di  atas,  dengan  adanya billing  system juga  diharapkan  akan  ada peningkatan  fungsi  kelembagaan  petani dalam  berorganisasi,  serta  ada  penurunan tingkat  penyelewengan  penyaluran  pupuk bersubsidi.  Konsekuensi  dari  sistem  ini adalah  dibutuhkan  pengawalan  yang  lebih erat dalam awal penerapan e-billing penyaluran  pupuk  bersubsidi,  terutama kesiapan operasional penggunaan smartphone atau laptop sebagai  sarana pemesanan secara online , kesiapan modal/dana untuk penebusan pupuk bersubsidi,  dan  kesiapan  petani  dalam mengadopsi dan melaksanakan suatu inovasi baru  di  bidang  pertanian  (Listiana  et  al. 2020).  Pola billing system diharapkan dapat membantu  petani  agar  lebih  terjamin  untuk memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kuotanya,  dapat  menjaga  kestabilan  harga eceran  tertinggi  (HET)  dan  memberikan kemudahan  bagi  perusahaan  pupuk  untuk berkoordinasi dengan pemerintah. Selain itu, pola  ini  memberikan  dampak  yang  sangat positif  terutama  dalam  hal  pemenuhan pencapaian  tujuan  6  (enam)  tepat,  yaitu tepat  waktu,  jumlah,  jenis,  mutu,  tempat, dan harga.
Efektivitas kegiatan penyuluhan dalam mensosialisasikan  program billing  system akan membawa dampak terhadap perubahan perilaku  petani  dalam  memenuhi  kebutuhan sarana  produksinya  yaitu  pupuk  yang  tepat waktu  dan  tempat.    Apabila  kebutuhan pupuk  petani  tidak  tersedia  sesuai  dengan kebutuhan  maka  kondisi  ini  akan  terus berlanjut  sampai  dengan  musim  tanam selanjutnya, bila tidak ada solusi yang tepat. Program billing  system pupuk  bersubsidi hadir  sebagai  sebuah  inovasi  guna  menjadi solusi pemecahan masalah pupuk bersubsidi di  Provinsi  Lampung, tetapi  apakah sebagai suatu inovasi baru, petani memiliki ketetarikan  yang  tinggi  dalam  penerapan e- billing pupuk bersubsidi di lapangan. Secara psikologi, perubahan perilaku petani didasarkan atas kebutuhan.
Menurut  teori  Maslow  (Pudji  dan Sriningsih,  2003),  kebutuhan (needs) yang ada  pada  manusia  akan  menimbulkan keinginan (wants) ,  dan  dari  keinginan  itu kemudian  muncul  motivasi (motivation) untuk  memenuhi  kebutuhan  itu,  sehingga muncullah harapan (expectation) . Selanjutnya  menurut  Azwar  dalam  Pudji dan  Sriningsih  (2003),  kondisi  intern  yaitu komponen  kognitif,  afektif,  dan  konotif akan berinteraksi secara selaras dan konsisten  membentuk  pola  sikap (attitude) tertentu  terhadap  objek  psikologis  yang dihadapinya,  dan  sikap  yang  terbentuk merupakan  predisposisi  perilaku.  Sejalan dengan  itu  bentuk  respon  petani  terhadap program billing  system yang  diamati  dalam penelitian ini merupakan sikap petani dalam penerapan  aplikasi  ini  untuk  memenuhi kebutuhan pupuk mereka.  Berdasarkan hal- hal tersebutlah, penulis memiliki ketertarikan  untuk  dapat  meneliti  respon kelompok  tani  terhadap  program billing system pupuk  bersubsidi  di  Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Candipuro,  Kabupaten  Lampung  Selatan. Pemilihan  lokasi  penelitian  ini  dilakukan
secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan  bahwa  Kecamatan  Candipuro merupakan  salah  satu  kecamatan  yang memiliki  jumlah  kelompok  tani  dengan jumlah  yang  cukup  banyak  yang  telah mengaplikasikan  program billing  system pupuk  bersubsidi  selama  tahun  2016-2019 dan  sebagai  kecamatan  pertama  tempat peluncuran aplikasi ini.  Waktu pengambilan data dilaksanakan pada Bulan Oktober 2019.
Responden  penelitian  adalah  petani yang  tergabung  dalam  kelompok  tani (poktan)  yang  telah  menyusun  RDKK  dan melakukan  penebusan  pupuk  bersubsidi melalui program billing system di Kecamatan  Candipuro  Kabupaten  Lampung Selatan  yang  menerapkan  program billing system pupuk  subsidi  sebanyak  93  petani. Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Analisis data  pada  penelitian  ini  menggunakan  uji korelasi rank  Spearman yang  biasa  disebut korelasi  berjenjang  (r s )  yang  berguna  untuk mengukur  tingkat  hubungan  antara  dua variabel atau variabel bebas dengan variabel terikat  yang  berskala  ordinal  (Riduwan, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keadaan Umum Responden
Karakteristik responden pada penelitian  ini  dilihat  dari  umur,  lama menjadi  anggota  kelompok  tani,  dan  lama usahatani.    Umur  responden  berkisar  antara 22–72 tahun dengan rata-rata umur responden  adalah  49  tahun.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden berada pada kelompok usia kerja.  Pada usia kerja  ini  diharapkan  anggota  kelompok  tani memiliki  tingkat  kemauan,  semangat  dan kemampuan  untuk  dapat  melaksanakan kegiatan  usahatani  yang  dijalaninya.    Umur petani  dalam  penelitian  ini  termasuk  dalam kategori  umur  produktif.  Menurut  Mantra (2004),  sebaran  umur  petani  berdasarkan umur produktif secara ekonomi dapat dibagi menjadi  3  klasifikasi,  yaitu  kelompok  umur 0-14 tahun merupakan kelompok usia belum
Vol. 02 No. 01, Juni 2020, Halaman 36-44.
produktif  secara  ekonomi,  kelompok  umur 15-64  tahun  merupakan  kelompok  usia produktif,  dan  kelompok  umur  diatas  65 tahun  merupakan  kelompok  usia  tidak  lagi produktif .
Berdasarkan  hasil  penelitian,  lama menjadi  anggota  kelompoktani  berkisar antara  2–35  tahun.    Responden  terbanyak bergabung  selama  14–24  tahun  dengan persentase  45,17  persen.    Petani  di Kecamatan  Candipuro  rata-rata  tergabung kedalam  kelompok  tani  pada  usia  20–30 tahun  yang  merupakan  pada  usia  tersebut responden baru memulai usahatani. Keikutsertaan responden ke dalam kelompok tani didasari oleh tingkat kesadaran  akan  manfaat  dari  menjadi anggota  kelompok.    Selain  itu  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  petani  responden  telah  melakukan usahatani  lebih  dari  10  tahun  (69  persen) sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  petani  di Kecamatan  Candipuro  Kabupaten  Lampung Selatan  telah  lama  berusatani  padi.    Dilihat dari lamanya bertani ini, mayoritas responden yang berkecimpung dalam pengelolaan  tanaman  padi  sudah  lama  dan berpengalaman.
Faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan respon petani
Pendidikan formal responden (X 1 )
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan  bahwa  pendidikan  formal responden terendah adalah SD dan pendidikan  tertinggi adalah  perguruan tinggi.    Responden  berpendidikan  formal SMP  –  SMA  sebanyak  56%,  berpendidikan SD  sebanyak  35%,  dan  9%  berpendidikan Sarjana  (S1).    Hal  ini  menunjukkan  bahwa petani di Kecamatan Candipuro
memperhatikan  tingkat  pendidikan  mereka dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  diri.
Pendidikan
berperan penting bagi implementasi  program,  serta  mempengaruhi dalam  penyerapan  informasi  inovasi  yang bermanfaat  bagi  peningkatan  hasil  produksi padi (Andriyani, 2019; & Wahyuni, 2019).
Lama  mengikuti  program  billing  system pupuk bersubsidi (X 2 )
Sebanyak  87%  atau  81  responden  telah mengikuti  program billing  system pupuk bersubsidi selama 2,1 – 3 tahun, 10% atau 9 responden  telah  mengikuti  program  selama 1,1  –  2  tahun,  dan  hanya  tiga  persen  yang baru  bergabung  sistem billing  system .  Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan  usahatani,  seorang  petani yang  dalam  jangka  waktu  lebih  lama berusahatani akan mengalami proses belajar yang  lebih  banyak  sehingga  akan  lebih memudahkan  dalam  mengerjakan  atau menerapkan inovasi.
Luas lahan usahatani (X 3 )
Luas  lahan petani di  daerah penelitian  yaitu berkisar 0,125 ha sampai dengan 2 ha.  Hal ini  sesuai  dengan  syarat  untuk  memperoleh pupuk  bersubdi  yaitu  maksimal  luas  lahan usahatani  yaitu  seluas  2  ha.  Petani  dengan luasan  lahan  1,375  –  2  ha  sebanyak  87% atau 81 orang, 0,76 – 1,375 ha sebanyak 9% atau  8  orang,  dan  4%  memiliki  lahan  0,125 –  0,75  ha.    Lahan  responden  petani merupakan milik sendiri, rata-rata luas lahan yang  dimiliki  oleh  petani  yaitu  1,16  ha. Seluruh lahan  yang dikelola oleh responden masuk  dalam  usulan  rencana  definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
Status kepemilikan lahan (X 4 )
Responden  yang  memiliki  lahan  usahatani berjumlah 82 orang atau88%, petani dengan status  lahan  sewa  berjumlah  4  orang  (4%), dan  petani  dengan  status  lahan  sakap berjumlah  7  orang  (8%).    Status  lahan responden  milik  sendiri  sebagian  besar berasal dari warisan orang tua.
Pendidikan non formal (X 5 )
Responden  mengikuti  pelatihan/SL  sebagai bentuk  pendidikan  non  formal  berkisar  2  – 10  kali  pertemuan  selama  program billing system pupuk  bersubsidi  diterapkan  di
Vol. 02 No. 01, Juni 2020, Halaman 36-44.
lokasi,  untuk  pembinaan  petani  mengenai program billing  system ,  rata-rata  responden hanya  mengikuti      1–3  kali  pertemuan. Sebanyak 35,5 persen (33 orang) responden mengikuti  pelatihan  dan  sekolah  lapang/SL mengenai  program billing  system ataupun mengenai program-program unggulan pemerintah  lainnya  sebanyak  5  –  7  kali pertemuan.  Sebanyak  34,4%  (32  orang) responden  mengikuti  2  –  4  kali  pertemuan, lainnya sebanyak 30,1% (28 orang) responden mengikuti 8 – 10 kali pertemuan.
Responden lebih banyak mengikuti pelatihan  lainnya  juga  tidak  terlepas  dari masih  barunya  program billing  system yang baru  dilaksanakan  3  tahun,  sedangkan sebelum  adanya  program  ini  petani  telah mengikuti  banyak  pelatihan  dan  SL  lainnya seperti sistem budidaya dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Tingkat pengetahuan petani terhadap program billing system (X 6 )
Didalam  pedoman  umum  pelaksanaan program billing  system pupuk  bersubsidi terdapat  3  (tiga)  tujuan  dasar  pelaksanaan program billing system, yaitu (1) Menyederhanakan  prosedur  penebusan  dan penyaluran  pupuk  bersubsidi,  sebanyak  44 responden
atau 47, 31% sangat paham/mengetahui mengenai prosedur penebusan  pupuk  bersubsidi  melalui billing system, (2)  Mengendalikan  penyaluran pupuk  bersubsidi,  sebanyak  42  responden (45,16%) paham/mengetahui mengenai tujuan  mengendalikan  penyaluran  pupuk berseubsidi,  dan  sebanyak  54  responden (58,06%) sangat paham/mengetahui mengenai  tujuan  ke  tiga  yaitu  menjamin ketersediaan  pupuk  dan  penerapan  pupuk berimbang.
Tingkat  kesulitan  persyaratan  program billing system (X 7 )
Tingkat kesulitan untuk memenuhi persyaratan  mengikuti  program billing system pupuk  bersubsidi  diukur  dengan mengamati  sulit  atau  tidaknya  responden
memenuhi  persyaratan  yang  ada  sampai pupuk  subsidi  dapat  ditebus  oleh  petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas  responden  yaitu  80,65%  (75 orang)  berpendapat  bahwa  persyaratan mengikuti  program billing  system mudah untuk dipenuhi, 10,75% (10 orang) berpendapat sulit untuk dipenuhi, dan 8,60% (8  orang)  berpendapat  sangat  sulit  untuk dipenuhi.
Dukungan pemerintah (X 8 )
Dukungan  pemerintah  diukur  berdasarkan tingkat  pendampingan  dari  pemerintah kepada  petani  di  Kecamatan  Candipuro terkait dengan program billing system pupuk bersubsidi, dilihat dari frekuensi pendampingan  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah.    Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  frekuensi  kegiatan  pendampingan oleh  PPL  terhadap  pelaksanaan  program billing system pupuk bersubsidi di Kecamatan  Candipuro  termasuk  dalam klasifikasi  aktif,  terdapat  52  responden (55,91%) berpendapat frekuensi pendampingan  PPL  dirasakan  aktif,  32 responden  (34,41%)  berpendapat  sangat aktif, dan 9 responden (9,68%) berpendapat frekuensi pendampingan PPL rendah.
Kesesuaian  harga  pupuk  subsidi  menurut petani untuk menebus pupuk subsidi (X 9 )
Kesesuaian  harga  pupuk  subsidi  menurut petani  untuk  menebus  pupuk  bersubsidi dikategorikan berdasarkan 2 (dua) hal yaitu, kesesuaian  harga  pupuk  di  kios  pengecer dengan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  dan perbandingan harga sebelum dan setelah ada program billing  system pupuk  bersubsidi  di Kecamatan  Candipuro.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kesesuaian  harga pupuk di kios pengecer dengan harga eceran tertinggi  di  Kecamatan  Candipuro  sangat tinggi  yaitu  sebesar  91,39%  atau  sebanyak 86  responden  berpendapat  bahwa  harga pupuk  di  Kecamatan  Candipuro  sudah sesuai  dengan  HET  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Pertanian.  Perbandingan harga
Vol. 02 No. 01, Juni 2020, Halaman 36-44.
pupuk  sebelum  dan  setelah  dilaksanakan program billing system adalah 72 responden (77,43%)  berpendapat  bahwa  harga  pupuk bersubsidi yang ada di kios pengecer setelah adanya  program billing  system lebih  sesuai dengan  HET.    Hal  ini  disebabkan  stok pupuk bersubsidi di kios yang selalu ada.
Respon  anggota  kelompok  tani  terhadap program billing system
Respon  petani  terhadap  program billing system pupuk bersubsidi di Kecamatan Candipuro menjadi faktor utama keberlanjutan  program  ini  pada  tahun  yang akan datang.  Respon  yang terbentuk dalam diri  petani  akan  mempengaruhi  cara pandangnya terhadap manfaat dan pelaksanaan  program billing  system pupuk bersubsidi. Indikator respon adalah keinginan  untuk  bertindak/  berpartisipasi aktif, membacakan/ mendengarkan, melihat, menimbulkan/  membangkitkan  perasaan, dan mengamati (Sardiman, 1992; Nurmayasari et  al. 2020;  &  Viantimala et al. 2020).
Hasil penelitian memberikan gambaran    bahwa  respon  petani  terhadap program billing  system dibagi  kedalam  tiga kategori  yaitu  cukup  baik  pada  interval 18,120  –  23,440  sebanyak  13  responden atau  13,97%,  baik  pada  interval  23,441  - 28,759 sebanyak 54 responden atau 58,06%, dan sangat baik pada interval 28,760-34,079 sebanyak 26 responden atau 27,95%.
Respon petani terhadap suatu program erat  kaitannya  dengan  kepuasan  terhadap program tersebut (Hasanuddin et al. 2019).
Apabila  penyelenggaraan  penyuluhan  atau suatu  program  dilaksanakan  secara  benar, kontinyu,  dan  konsisten,  maka  tingkat kepuasan  petani  juga  akan  tinggi  yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup petani . Temuan  penelitian  selaras  dengan Sukmayanto et  al. (2019)  yang  menyatakan bahwa  persepsi  petani  terhadap  program billing  system dilihat  dari  tujuan  dan manfaat  program    dalam    dikategorikan baik.  Namun  respon  dan  persepsi  petani terhadap  program billing  system dari
pelaksanaan  program  masih  dalam  kategori kurang  baik.  Oleh  karen  itu  perlunya perbaikan  dalam  pelaksanakan  program billing system di lapangan.
Efektifitas program billing system
Efektivitas pelaksanaan program billing  system adalah  tercapainya  tujuan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan. Keberhasilan program penyaluran  pupuk  bersubsidi  dikatakan berhasil jika pupuk tersebut  memenuhi  azas 6  (enam)  tepat  dan  dikatakan  tidak  berhasil jika  pupuk  tersebut  tidak  memenuhi  azas  6 (enam)  tepat  yaitu:    jumlah,  jenis,  harga, tempat,  waktu,  dan  mutu  sesuai  dengan Peraturan  Gubernur  Lampung  Nomor  99 Tahun 2016.
Dari  hasil  olah  data  di  lapangan menggunakan metode  successive  interval (MSI)  maka  di  peroleh  nilai  kurang  efektif pada  interval  15,014–19,204  sebanyak  8 responden  (8,60%),  cukup  efektif  pada interval 19,204–23,394 sebanyak 33
responden  (35,48%),  dan  efektif  pada interval 23,394–27,585 sebanyak 52 responden  (55,91%).    Hasil  penelitian menunjukkan bahwa program billing system pupuk  bersubsidi memiliki  efektivitas  yang tinggi.    Efektivitas  program  yang  tinggi yaitu  sejauh  mana  program billing  system pupuk  bersubsidi dapat  tepat  sasaran  sesuai dengan  sasaran  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya.  Sasaran  dari  program billing system pupuk  bersubsidi  adalah  petani  padi yang memperoleh pupuk bersubsidi.

## Pengujian Hipotesis
Hubungan  antara  variabel  X  (faktor- faktor  yang  berhubungan  dengan  respon petani)  dengan  variabel  Y  (respon  anggota kelompok  tani  terhadap  program billing system )  dianalisis  dengan  menggunakan  uji korelasi rank  Spearman dengan  bantuan SPSS  25.    Hasil  pengujian  statistik  faktor- faktor  yang  berhubungan  dengan  respon petani  dan  respon  anggota  kelompok  tani terhadap  program billing  system pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.
Hasil analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan respon anggota kelompok tani terhadap
program billing system pupuk bersubsidi No Variabel X Variabel Y r s Sig. Α 1 Pendidikan formal Respon anggota kelompok tani terhadap program billing system -0,014 0,893 0,05 2 Lama mengikuti program billing -0,095 0,365 0,05 3 Luas usahatani -0,093 0,373 0,05 4 Status kepemilikan lahan 0,060 0,565 0,05 5 Pendidikan non formal -0,104 0,322 0,05 6 Tingkat pengetahuan 0,463 0,000 0,05 7 Persyaratan 0,256 0,013 0,05 8 Dukungan pemerintah 0,516 0,000 0,05 9 Kepemilikan modal 0,386 0,000 0,05 Sumber: Analisis data primer, 2019
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  diketahui bahwa  tingkat  pendidikan  formal,  lama mengikuti  program billing  system pupuk bersubsidi, luas
usahatani,
status kepemilikan  lahan,  dan  pendidikan  non formal  tidak  berhubungan  dengan  respon petani  terhadap  program billing  system pupuk  bersubsidi.    Sedangkan  tingkat pengetahuan, persyaratan, dukungan pemerintah  dan  kesesuaian  harga  pupuk subsidi  berhubungan  dengan  respon  petani terhadap  program billing  system pupuk bersubsidi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  respon petani  terhadap  program billing  system pupuk bersubsidi adalah baik.  Respon yang baik  akan  menimbulkan  rasa  nyaman  dan memberi  kemudahan  dalam  menerapkan suatu  inovasi.    Adanya  kemampuan  dan keterampilan serta keahlian dalam menjalankan  teknologi  pertanian  akan mempengaruhi  pelaksanaan  program  sesuai jadwal  dan  tepat  waktu  sehingga  akan membantu  untuk  mendapatkan  hasil  yang baik  sesuai  dengan  perencanaan.  Hasil  uji dan analisis terhadap variabel-variabel yang diduga,  bahwa  tingkat  pengetahuan  (X6), persyaratan peserta program (X7), dukungan  pemerintah  (X8),  dan  kesesuaian harga pupuk subsisi di tingkat petani (X9)
mempunyai  hubungan  yang  nyata  terhadap peningkatan respon petani terahadap program billing system pupuk bersubsidi .

## DAFTAR PUSTAKA
Adriyani, F.A.  (2019).  Pemanfaatan Cyber Extension sebagai  Media  Diseminasi Inovasi  Pertanian  oleh  Penyuluh Pertanian di Provinsi Lampung.
Suluh  Pembangunan  : Journal  of Extension and Development . 1(1): 1-7.
Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana Pertanian  Kementerian  Pertanian  RI. (2018). Petunjuk Pelaksanaan
Penyediaan  dan  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi  Tahun  Anggaran  2018.
Jakarta.
Hadi, P.U., D.K. Swastika, F.B.M. Dabukke,  N.K.  Agustin,  M.  Siregar, D.  Hidayat,  dan  M.  Maulana.  (2007).
Analisis  Penawaran  dan  Permintaan Pupuk  di  Indonesia  2007  –  2012 .
Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.  Bogor.
Hasanuddin,  T.,  Viantimala,  B.,  dan Fitriyani, A. (2019). Kinerja
Penyuluh Pertanian
Lapangan,
Kepuasan  Petani,  dan  Produktivitas Usahatani  Jagung  di  Kecamatan
Vol. 02 No. 01, Juni 2020, Halaman 36-44.
Natar,  Kabupaten  Lampung  Selatan. Suluh Pembangunan  :  Journal  of  Extension and Development . 1(2): 134-141.
Listiana,  I.,  Hudoyo,  A.,  Prayitno,  R.T., Mutolib, A., Yanfika, H. and Rahmat, A. (2020).    Adoption  Level  of Environmentally Friendly Paddy Cultivated  Innovation  in  Pringsewu District, Lampung Province, Indonesia.    IOP  Conf.  Series:  Journal of  Physics:  Conf.  Series  1467  (2020) 012025. doi:10.1088/1742- 6596/1467/1/012025.
Mantra.    (2004). Filsafat  Penelitian  dan Metode  Penelitian  Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Nurmayasari,  I.,  Viantimala,  B.,  Gultom, D.T.,  Yanfika,  H.  dan  Mutolib,  A. (2020).  Partisipasi  dan  Kepuasan Petani  Terhadap  Kinerja  Penyuluh
Pertanian di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah
Berwawasan  Agribisnis ,    6(1):  448- 459.
Pudji,  P.H.  dan  Sriningsih,  E.    (2003). Farmers’ Response to The Program of Increasing the Production and Income of Rice Farming (A Case Study of the Subdistrict  of  Sokaraja,  Banyumas Regency). Jurnal Pembangunan Pedesaan. Vol.  III  No.  1.    Hal:  31  – 38 .
Riduwan.
2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian . Alfabeta. Bandung. Sardiman,  A.M.  (1992). Interaksi  dan Motivasi  Belajar  Mengajar ,  Jakarta: Rajawali Pers Siegel,  S.  (1997). Statistik  Non  Parametrik Untuk  Ilmu  Sosial .  Jakarta:  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Sukana,  E.,  dan  Notohadiprawiro,  T.
(2006). Peranan Pupuk dalam Pembangunan  Pertanian. Repro:  Ilmu Tanah Gadjah Mada. Hal: 1 – 23.
Sukmayanto, M., Alviana, E.D., Mutolib, A.
(2019). Persepsi Petani Padi Terhadap  Program  Billing  Sistem  Di Kecamatan  Metro  Barat  Kota  Metro. MIMBAR AGRIBISNIS Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan  Agribisnis ,  5(1):  114- 123.
Viantimala,  B.,  Yanfika,  H.,  Mutolib,  A., Listiana,  L.  dan  Effendi,  I.    (2020). Kinerja  Penyuluh  dan  Partisipasi Petani  Dalam  Kegiatan  Penyuluhan
Pertanian  Di  Kecamatan  Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.
Journal of Food System and
Agribusiness. 4 (1): 9-16. Wahyuni, S. (2019). Hubungan Karakteristik Inovasi dan Pola
Komunikasi  Terhadap  Keberlanjutan Penerapan  Teknologi  Padi  Salibu  di Kabupaten  Tanah  Datar. Suluh
Pembangunan  :  Journal  of  Extension and Development .  1 (2): 72-80.