## TANTANGAN PEMBANGUNAN JALAN PADA LINGKUNGAN PANTAI
Feril Hariati 1 , Dini Aryanti 2 , Noor Ida Hayati 3 1, 2, 3) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl. K.H. Sholeh Iskandar Km.2, Bogor 16162 Email: feril.hariati@uika-bogor.ac.id

## ABSTRAK
Sempadan  pantai  merupakan  kawasan  yang  secara  undang-undang  merupakan  kawasan lindung  yang  memiliki  fungsi  utama  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup. Pembangunan  di  kawasan pantai  tidak  dapat  dihindari  dan  seringkali  melanggar  batas-batas sempadan.  Jalan  sebagai  salah  satu  infrastruktur  penting  terkadang  dibangun  di  kawasan pantai  dan  berada  dalam  batas  sempadan  pantai.  Hal  itu  tidak  melanggar  peraturan  yang sudah  ada,  karena  fungsi  jalan  di  kawasan  pantai  adalah  sebagai  jalan  masuk  dan  jalan evakuasi  bila  terjadi  bencana.  Akan  tetapi  dalam perencanaannya,  kondisi  lingkungan  pantai seringkali diabaikan, akibatnya jalan menjadi capat rusak. Oleh karena itu dalam perencanaan jalan  pesisir  perlu  diperhatikan  aspek  keilmuan  teknik  pantai,  seperti  pengetahuan  mengenai gelombang,  pasang  surut,  transport  sedimen,  agar  jalan  yang  dibangun  mampu  memenuhi syarat kelestarian fisik dan fungsi jalan.
Kata kunci: sempadan pantai, pantai, pesisir, jalan pesisir

## ABSTRACT
Coastal  borders  are  areas  that  are  legally  protected  areas  that  have  the  main  function  of preserving  the  environment.  Development  in  coastal  areas  is  unavoidable  and  often  breaches boundaries. Roads as one of the important infrastructures are sometimes built in coastal areas and  are  within  the  coastal  boundary.  This  does  not  violate  existing  regulations,  because  the function of roads in the coastal area is as an entrance and evacuation route in the event of a disaster. However, in its planning, the condition of the coastal environment is often neglected, as  a  result  of  which  the  road  can  be  quickly  damaged.  Therefore,  in  the  planning  of  coastal roads, it is necessary to pay attention to the scientific aspects of coastal engineering, such as knowledge  of  waves,  tides,  sediment  transport,  so  that  the  roads  built  can  meet  the  physical preservation and function requirements of the road.
Keywords: coastal boundaries, beaches, coasts, coastal roads

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kawasan  pantai  tidak  dapat  dihindari  akibat  laju  urbanisasi  yang  pesat  dari  dataran menuju ke pantai. Perubahan tata guna lahan dari hutan mangrove atau hutan pantai dan kawasan rawa menjadi  perumahan  penduduk  sudah  terjadi.  Pantai  menjadi  kawasan  yang  sangat  diminati  untuk pemukiman dan pariwisata, oleh karena itu kebutuhan terhadap jalan sebagai  sarana  transportasi  sangat diperlukan. Beberapa daerah yang memiliki garis pantai sudah memiliki jalan dibangun sepanjang garis pantai. Masalah muncul ketika kawasan pantai diserang oleh gelombang tinggi, badai dan banjir pasang yang mengakibatkan jalan menjadi rusak (gambar 1).
Gambar 1 Jalan pantai yang mengalami kerusakan A) Dusun Sukamulya, Karawang, akibat banjir rob, dan B) Bengkulu, akibat gelombang
Pada  gambar  1,  dapat  kita  lihat  bahwa  fenomena  alam  seperti  gelombang,  gelombang  pasang  dan badai memiliki energi yang mampu merusak bangunan jalan yang berada di sepanjang garis  pantai.  Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana seharusnya membangun jalan pantai agar tujuan pengaturan garis sempadan jalan, yaitu untuk meningkatkan kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan dapat tercapai.
Makalah  ini  akan  membahas  mengenai  faktor  yang  mempengaruhi  dalam  merencanakan  jalan  di sepanjang garis pantai.

## PANTAI DAN PESISIR
Ada dua istilah yang berkaitan dengan pantai, yaitu pesisir ( coast ) dan pantai ( shore ). Pesisir adalah daerah  darat  di  tepi  laut  yang  masih  mendapat  pengaruh  laut  seperti  pasang  surut,  angin  laut  dan perembesan  air  laut.  Pantai  adalah  daerah  di  tepi  perairan  yang  dipengaruhi  oleh  pasang  tertinggi  dan surut terendah. (Triatmodjo, 1999).
Gambar 2 Definisi pantai dan pesisir. (Triatmodjo, 1999).
Garis  pantai  adalah  garis  batas  pertemuan  antara  daratan  dan  air  laut  yang  posisinya  tidak  pernah tetap  dan  dapat  berpindah  sesuai  dengan  pasang  surut  dan  erosi  pantai  yang  terjadi.  Sempadan  pantai adalah  daratan  sepanjang  tepian  yang  lebarnya  proporsional  dengan  bentuk  dan  kondisi  fisik    pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

## FUNGSI SEMPADAN PANTAI
Fungsi  sempadan  pantai  diatur  dalam  undang-undang.  Berdasarkan  Keputusan  Presiden  No.  32 Tahun 1990 tentang Lingkungan Hidup, sempadan pantai merupakan  kawasan  lindung  setempat,  yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.  Kawasan  lindung  harus  dikelola  dengan  tujuan  untuk  mencegah  timbulnya  kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan sasaran pengelolaan kawasan lindung  adalah:
a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.
Dengan  demikian,  sempadan  pantai  memiliki  fungsi  dan  nilai  yang  sangat  penting  untuk  menjaga kelestarian  lingkungan.  Urgensitas  dan  legalitas  sempadan  pantai  juga  diatur  dalam  berbagai  undang- undang dan peraturan, antara lain:
1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
6. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung.
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
10. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Nasional
11. Keputusan Presiden R.I No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
12. Berbagai Keputusan Menteri Sektoral/Teknis.
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,  pemerintah daerah  memiliki  hak  untuk  menetapkan  batas  sempadan  pantai  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik topografi,  biofisik,  hidro-oseanografi  pesisir,  kebutuhan  ekonomi  dan  budaya,  serta    ketentuan    lain. Untuk  menetapkan  sempadan pantai,  perlu diperhatian  fungsi  utamanya  sebagai kawasan  lindung,  yang melindungi kawasan di belakangnya, antara lain:
a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
d. perlindungan  terhadap  ekosistem  pesisir,  seperti  lahan  basah,  mangrove,  terumbu  karang, padang lamun gumuk pasir, estuaria, dan delta;
e. pengaturan akses publik; serta
f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
Meskipun  undang-undang  dan  peraturan  mengenai  sempadan  pantai  telah  menetapkan  bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk  dan  kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, dan menurut UU No. 27 Tahun 2007,  perlu  diperhatikan  juga  karakteristik  topografi,    biofisik,    hidro-oseanografi    pesisir,  kebutuhan ekonomi dan budaya, maka penetapan sempadan pantai masih sering kali menghadapai masalah. Saat ini belum ada panduan untuk menentukan batas sempadan pantai berdasarkan karakterisktik pantai yang ada di  wilayahnya.  Akibatnya,  dapat  kita  lihat  banyak  kejadian  kerusakan  pada  bangunan  umum,  salah satunya jalan, akibat kesalahan dalam perencanaan yang tidak memperhatikan kondisi pantai.

## JALAN PESISIR
Kawasan  pesisir  merupakan  kawasan  yang  memiliki  tingkat  perkembangan  yang  sangat  pesat. Beberapa  kota  besar  di    Indonesia  berada  di    kawasan  pesisir,  sebut  saja  Jakarta,  Semarang,  Surabaya yang  berada    di  Pulau  Jawa.  Banda  Aceh,  Medan,  Padang,  Bengkulu,  dan  Bandar  Lampung  yang merupakan  ibu  kota  provinsi  di Pulau  Sumatera  juga  berada  kawasan pesisir.  Untuk  Pulau  Jawa,   kota- kota    pesisir  dihubungkan  dengan  jalan  nasional  yang  lebih dikenal  sebagai  Jalur  Pantura.  Di  beberapa negara  yang  memiliki  garis  pantai,  jalan  pesisir  dikenal  sebagai coastal  highway ,  yaitu  jalan  yang keberadaannya  dipengaruhi  oleh  tinggi  muka  air,  gelombang,  dan  transport  sediment,  yang  merupakan ciri  dari lingkungan pesisir, termasuk juga danau besar dan badan air non sungai, yang dapat dipengaruhi oleh kejadian badai di pantai. Setiap negara yang memiliki kawasan pesisir memiliki jalan  pesisir  yang seringkali  terendam  banjir  dan  rusak  akibat  kejadian  iklim  ekstrem  di  pesisir.  Beberapa  jalan  dibangun tegak  lurus  terhadap  garis  pantai  dan  befungsi  sebagai  jalan  masuk  dan  evakuasi  ke  kawasan  pantai. Beberapa dibangun sejajar dengan garis pantai, baik di sepanjang garis pantai maupun di daratan.
Jalur  Pantura  dapat  dikatagorikan  sebagai coastal  highway (gambar  3).  Jalur  ini  memiliki signifikansi  yang  sangat  tinggi  dan  menjadi  urat  nadi  utama  transportasi  darat,  karena  setiap  hari dilalui  20.000  -  70.000  kendaraan.  Jalur  Pantura  menjadi  perhatian  utama  saat  menjelang  Lebaran,  di mana arus mudik melimpah dari barat ke timur.
Beberapa ruas jalan di Jalur Pantura berada di sempadan pantai. Hal tersebut tidak menyalahi aturan, arena  fungsi  jalan  di  lingkungan  pantai  adalah  sebagai  jalan  masuk  dan  jalur  evakuasi  apabila  terjadi bencana  yang  berasal  dari  laut,  Aturan  mengenai  garis  sempadan  jalanpun  harus  diperhatikan  dalam membangun  jalan  pesisir.  Karena  sempadan  merupakan  kawasan  lindung,  maka  pembangunan  jalan pesisir harus memperhatikan lingkungan pesisir yang  dilintasinya. Akan tetapi, seringkali beberapa ruas jalan di Jalur Pantura terendam banjir rob, yaitu banjir yang diakibatkan pasangnya air laut yang disertai dengan  tingginya  curah  hujan  di  daerah  pesisir  yang  mengakibatkan  meluapnya  air  di  sungai.  Dampak yang diakibatkan oleh banjir rob antara lain kemacetan dan setelah air surut adalah rusaknya badan jalan (gambar 4)
Gambar 4 Banjir di Jalur Pantura, Kendal (sumber (Dok: Eddie P/Sindo TV)

## KEBUTUHAN SOSIAL TERHADAP JALAN PESISIR
Banyak orang yang ingin tinggal di dekat pantai, dan banyak pula yang ingin berlibur di pantai. Hal ini terbukti  dari  hasil  survey  yang  dilakukan  oleh  JARNS  ( Java  Arterial  Road  Networks  Study )  pada tahun 2001,  jumlah   penduduk   pada  Kawasan  Koridor   Pantura  Jawa   tercatat   mencapai 48% dari total penduduk Pulau Jawa. Tidak hanya di Pulau Jawa, di wilayah Indonesia lainnya, wisata bahari sudah menjadi satu kebutuhan dan sudah banyak kawasan pantai dibangun untuk dijadikan kawasan pariwisata dan  komersial  lainnya.  Dengan  demikian  kebutuhan  jalan  pesisir  akan  semakin  meningkat.  Untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut,  diperlukan  suatu  sistem  jalan  pesisir,  sebagai  bagian  dari  infrastruktur bangunan sipil dan sistem transportasi, yang memiliki keunikan perencanaan tersendiri.

## PROSES ALAMI PANTAI YANG BERPENGARUH TERHADAP JALAN PESISIR
Banyak  proses  alami  yang  berbeda  dan  gaya  yang  bekerja  di  kawasan  pantai  yang  dapat mempengaruhi jalan dan jembatan yang berada di kawasan tersebut. Tekanan alam pada kawasan pantai semakin berat  akhir-akhir ini dan akan meningkat dengan berbagai macam cara. Beberapa proses alami pantai yang dapat mempengaruhi desain perencanaan jalan pesisir.
1. Perubahan Elevasi Muka Air Laut
Paras muka air laut berubah secara terus menerus. Pasang surut terjadi setiap hari dengan perbedaan tinggi yang bervariasi.  Perubahan  tersebut  dapat  pula  diakibatkan  oleh variasi  curah  hujan.  Pasang yang disertai hujan akan mengakibatkan paras muka air laut menjadi lebih tinggi dibandingkan tinggi rerata pasang yang biasa terjadi.
Akan  tetapi,  kenaikan  muka  air  laut  tidak  hanya  diakibatkan  oleh  pasang  surut  dan  hujan  saja.  Isu mengenai  perubahan  iklim  saat  ini  menjadi  salah  satu  parameter  yang  harus  diperhitungkan. Kenaikan  muka  air  laut  merupakan  dampak  dari  perubahan  iklim,  dan  jika  terjadi  akan mengakibatkan hilangnya  sebagian  kawasan  pesisir.  Perubahan  iklim  juga  meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian badai.
2. Storm Surges
Angin yang bertiup di atas pada permukaan air akan menimbulkan tekanan ( stress ) pada permukaan
partikel air, sehingga partikel mulai bergerak di mana  angin bertiup dan timbullah arus permukaan. Saat arus permukaan mencapai rintangan seperti pantai, air cenderung bertumpuk terhadap daratab. Angin  yang  besar  menyebabkan  wind  setup  atau  storm  surges  (gelombang  badai),  yang  tingginya tergantung  pada  kecepatan  angin, fetch ,  tekanan  atmosfir,  batimetri  daerah  lepas  pantai  dan kemiringan  pantai.  Di  beberapa  lokasi,  storm  surges  bisa  mengakibatkan  kenaikan  muka  air  laut setinggi 6 m.
3. Kejadian Iklim Ekstrem
Indonesia  mengalami  angin  musim,  yaitu  angin  yang  berhembus  secara  mantap  dalam  satu  arah dalam satu periode dalam satu tahun. Dalam beberapa kasus, angin musim diikiti oleh fenomena El- Nino, yaitu badai tropis yang sangat besar dan mempengaruhi sistem perairan. Dampak dari El-Nino umumnya berupa gelombang besar. Indonesia termasuk negara yang seringkali terkena dampak dari terjadinya El- Nino.
4. Gelombang
Gelombang  merupakan  tenaga  utama  yang  mempengaruhi  sistem  pesisir  termasuk  jalan  dan jembatan. Gelombang besar dan merusak yang terjadi saat terjadi badai besar seperti tersebut di atas. Gelombang  memiliki  kemampuan  untuk  membangkitkan  tenaga  yang  sangat  besar  dan mengakibatkan  kerusakan  besar  apabila  gelombang  berada  pada  puncak  storm  surges  dan menghantam jalan dan jembatan yang umumnya tidak direncanakan untuk dapat menahan beban ini.
5. Erosi Garis Pantai Gelombang  yang  diakibatkan  oleh  badai  mampu  mengerosi  pantai  dan  apabila  terdapat  jalan  di atasnya,  maka  jalan  tersebut  dapat  mengalami  kerusakan  juga.  Storm  surges  mengerosi  pantai dengan cara menghantam pantai atau bangunan di depannya, sehingga gelombang melewati elevasi pantai atau bangunan tersebut dan menyeret partikel pasir atau tanah ke arah laut.
6. Transport Littoral
Dinamika lain dari pantai dan sistem fisis pantai adalah transport littoral, yaitu pergerakan sedimen di  zone  nearshore  oleh  gelombang  dan  arus.  Transport  littoral  mengakibatkan  berubahnya  garis pantai sebagai bentuk respon dari pergerakan gelombang dan suplai sedimen.
7. Mundurnya Garis Pantai Pantai seringkali mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh faktor alami seperti kenaikan muka air laut atau akibat pembangunan di sekitar pantai yang dilakukan oleh manusia.
8. Tsunami Tsunami  adalah  gelombang  yang  disebabkan  oleh  gempa  atau  gangguan  tektonik  di  dasar  laut. Gelombang  periode  panjang  tersebut  menjalar  melintas  lautan  dengan  kecepatan  melebihi  800  km (500  mil)  perjam.  Tsunami  bisa  menyebabkan  kerusakan  yang  besar  dalam  waktu  tertentu  tapi untungnya tsunami tidak terjadi secara berkala.
9. Runoff dari Hulu
Aliran  air  dari  sungai  yang  sangat  deras  mempengaruhi  tinggi  storm  surges  dan  kondisi  aliran  di daerah pasang surut. Badai dapat mengakibatkan terjadinya hujan dengan intesitas yang sangat tinggi dan  mengakibatkan  banjir  karena  meluapnya  sungai.  Bila  kejadiannya  bersamaan  dengan    pasang tinggi,  maka terjadilah peristiwa banjir pantai (banjir rob)

## STUDI KERENTANAN JALAN PESISIR
Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 81,000 km, sudah sepantasnya kita memperhatikan  masalah  jalan  pesisir  sebagai  salah  satu  sarana  pendukung  kegiatan  ekonomi  dan pariwisata.  Berdasarkan  pemberitaan  oleh  media  massa,  banyak  sekali  jalan  pesisir  di  Indonesia  yang mengalami kerusakan akibat serangan gelombang, badai dan banjir rob. Kerusakan akan terus berlanjut apabila dalam perencanaannya, parameter yang berhubungan dengan pantai tidak diperhitungkan.
Tingkat kerentanan antar satu jalan dengan jalan lainnya tidak sama.  Perencanaan  yang  berkaitan
dengan  perbaikan,  perlindungan,  atau  pemindahan  jalan  harus  diselesaikan  secara  efektif  terutama  dari segi biaya berdasarkan hasil studi kerentanan ( vulnerability study ).
Keputusan  untuk  memperbaiki  jalan,  membuat  struktur  pelindung  jalan  atau  memindahkan  jalan membutuhkan  pemikiran  mendalam  dengan  melibatkan  beberapa  variabel,    di    antaranya    laju mundurnya  garis  pantai,  perlindungan  yang  diberikan  oleh  lebar  jalan  yang  ada  saat  ini  ataupun    yang akan  dibangun,  kondisi  pesisir  apakah  terlindungi  secara  alami  dengan  adanya  bukit  pasir,  kebutuhan transportasi  saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang,  dan  juga  biaya.  Berdasarkan  AASHTO,  tujuan  studi kerentanan jalan pesisir antara lain:
a. mengidentifikasi  tingkat  kerentanan  jalan  di  kawasan  pesisir  terhadap  erosi  jangka  panjang, termasuk dampak terjadinya badai dan taifun.
b. Mengevaluasi pemecahan masalah dari segi teknik yang layak untuk memperbaiki  dan melindungi jalan pesisir
c. Meninjau ulang dan mendokumentasikan penyebab utama kerusakan jalan pesisir, usaha perbaikan yang telah dilakukan, biaya dan efektifitas penyelesaian masalah
d. Membangun dan menguji coba metodologi perbaikan dan perlindungan jalan pesisir yang dianggap tepat untuk beberapa skenario kerawanan
e. Menggunakan  model  untuk  menghitung  lokasi  jalan  yang  rentan  serta  mengidentifikasi  jenis perlindungan dan biaya yang diperlukan untuk perencanaan yang akan datang.
Model kerentanan jalan pesisir dapat dibuat dari dua data dasar, yaitu:
a. Peta digital dengan elevasi dan posisi garis pantai
b. Hasil perhitungan laju kemunduran garis pantai  untuk  jangka  panjang
Kedua data ini digabungkan dan diolah untuk mendapatkan posisi jalan yang rentan.

## SIMPULAN
Jalan  pesisir  merupakan  infrastruktur  yang  sangat  penting  mengingat  kawasan  pesisir  mempunyai fungsi  sebagai  kawasan  yang  dilindungi.  Meskipun  pembangunan  jalan  pesisir  terkadang  melewati batasan sempadan tersebut, akan tetapi dalam perencanaannya, faktor proses alami pantai seringkali tidak diperhitungkan.  Akibatnya  pembangunan  jalan  tidak  dapat  memenuhi  fungsi  dari  sempadan  jalan  yaitu meningkatkan  kelestarian  fisik  dan  fungsi  jalan.  Untuk  itu  pengetahuan  mengenai  proses  alami  yang terjadi  di  lingkungan  pantai  serta  studi  kerentanan  jalan  pesisir  perlu  dilakukan  sebelum  melakukan pembangunan  ataupun  perbaikan  jalan.  Hasil  studi  akan  menunjukkan  tingkat  kerentanan  setiap  ruas jalan,  sehingga  keputusan  untuk  memperbaiki,  melindungi  jalan,  atau  memindahkan  jalan  itu  sendiri dapat diambil secara efektif baik terutama dari segi biaya.

## DAFTAR ACUAN
AASHTO.  (1999)  “ Guidelines  for  Highways  Along  Coastal  Zones  and  Lakeshores .”  Volume  XI. Prepared  by  the  Task  Force  on  Hydrology  and  Hydraulics.  American  Association  of  State Highway and Transportation Officials. Washington, D.C.
Bruun,  P.  (1962).  Sea-Level  Rise  As  A  Cause  Of  Shore  Erosion, Journal  of  The  Waterways  and Harbors  Division ,  American  Society  of  Civil  Engineers,  vol.  88,  no  ww1,  proceedings  paper 3065, p 117-130.
Gornitz, V. (1990). Vulnerability of the East Coast, USA to future sea  level  rise. Journal of Coastal Research , Special Issue No. 9, pp. 201 – 237.
Hammar-Klose, E.S., Thieler, E.R.,  (2001). Coastal Vulnerability to Sea-Level  Rise:  A Preliminary Database for the U.S. Atlantic, Pacific and Gulf of Mexico Coasts, U.S. Geological Survey Digital Data Series – 68
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaption and  Vulnerability  Contribution  of  Working  Group  II  to  the  Third  Assessment  Report  of  the Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change.  Parry,  M.  L. et  al. (editors.).  Cambridge  University Press.
Klein,  R.  J.  T.,  Nicholls,  R.  J.,  Ragoonaden,  S.,  Capobianco,  M.,  Aston,  J.,  Buckley,  E.N.  (2001).
Technological  Options  for  Adaptation  to  Climate  Change  in  Coastal  Zones, Journal  of  Coastal Research , Vol. 17, No. 3, pp. 531-543
Ministry  of  Environment,  (2010).  Indonesia  Second  National  Communication:  Under  UNFCCC Framework. Nicholls, R. J., 1995. Coastal Megacities and Climate Change, Geo Journal , Vol. 373, pp. 369-379.
Nicholls, R.J., Wong P.P., Burkett, V.R., Codignotto, J.O., Hay, J.E., McLean, R.F., Ragoonaden, S., Woodroffe,  C.D.  (2007).  Coastal  systems  and  low-lying  areas. Climate  Change    2007:    Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of  the  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change .  M.L.  Parry,  O.F.  Canziani,  J.P.  Palutikof, P.J.van der Linden and C.E. Hanson, eds., Cambrige University Press, Cambridge, UK, 315-356. Özyurt, G., Ergin. A., (2010). Improving Coastal Vulnerability Assessments to Sea-Level Rise: A New Indicator-Based Methodology for Decision Makers. Journal of Coastal Research : Volume 26, Issue 2:  pp. 265 – 273.
Post, J.C., Lundin, C.G., (1996). Guidelines for integrated coastal zone management, World Bank Richard S. J. Tol, Richard J. T. Klein and Robert J. Nicholls (2008). Towards Successful Adaptation to Sea- Level Rise along Europe's Coasts. Journal of Coastal Research : Volume 24, Issue 2: pp. 432 – 442. i
i Makalah dipresentasikan pada acara Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2009 Tentang  Garis  Sempadan  Jalan,  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Kabupaten  Bogor,  pada  4  Juli  2013,  untuk dipublikasikan Kembali di Jurnal Komposit