## LAYANAN KARGO UDARA INTERNASIONAL DI BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA
Oleh : Juanda Siahaan *)
*) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 Telp. (021) 34832944 Fax. (021) 34832968 e-mail : litbang_udara@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah dituangkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Keamanan  dan Keselamatan  Penerbangan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam operasional  penerbangan  telah  diatur  ketentuan-ketentuan  mengenai  Program  Nasional Pengamanan  Penerbangan  Sipil.  Program  Nasional  Pengamanan  Penerbangan  Sipil bertujuan  untuk  melindungi  keselamatan,  keteraturan  dan  efisiensi  penerbangan  sipil  di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, para  petugas  di  darat,  masyarakat,  pesawat  udara,  dan  instalasi  di  bandar  udara  dari tindakan  melawan  hukum  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  operator  pesawat udara dari tindakan melawan hukum. Prosedur Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil ini ditetapkan untuk memenuhi Standar dan Rekomendasi Internasional yang tercantum dalam Annex  17  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  terkait  sesuai  Konvensi Penerbangan  Sipil  Internasional  (ICAO)  atau  Organisasi  Penerbangan  Sipil  Internasional. Arus  barang  domestik  dan  internasional  dalam  era  globalisasi  dan  pasar  bebas  akan semakin  meningkat  karena  wilayah  perdagangan  dan  kebutuhan  konsumen  akan  barang dan  produk  yang  bermutu  serta  bersaing  sudah  tanpa  batas.  Bagi  perusahaan  jasa angkutan udara kargo internasional, keadaan itu merupakan suatu peluang besar yang tak terbatas.  Perkembangan  yang  cepat  dalam  dunia  kargo  udara  ini  akan  melahirkan

## ABSTRACT
In  the  support  of  the  international  air  cargo  services  as  a  safeguard  against perpetrators  of  business  rules  required  a  government  that  can  provide  security  and  flight safety.  Problems  on  the  business  of  cargo  service  airports  Indonesia  prefers  clear international rules such as place of transit cargo.
For  that  Soekarno  Hatta  Airport  as  an  international  gateway  facility  serve  as  an example the development of the cargo terminal to be used as transit cargo. From the results of data acquisition is still felt less, both from the aspect of maintaining security and safety of the cargo until the cargo is received by the consignee. The solution to improving human resources in the handling of cargo and certainty in providing cargo services information
Keywords: Cargo, Services, Soekarno Hatta Airport
banyak perusahaan baru yang saling bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar yang semakin meningkat.
Dengan  semakin  banyaknya  perusahaan  yang  terjun  dalam  bidang  layanan  kargo udara  internasional,  persaingan  akan  semakin  ketat  karena  lahan  yang  ada  terbatas jumlahnya.  Dengan  meningkatnya  permintaan  jasa  angkutan  layanan  kargo  udara internasional  antar  negara  ASEAN  terkait  dengan  layanan  kargo  udara  internasional, maka  pelaku  usaha  bisnis  meminta  pemerintah,  dalam  hal  ini  Direktur  Jenderal Perhubungan  Udara  segera  mengeluarkan  kebijakan  yang  mengatur  keamanan  dan keselamatan  penerbangan  untuk  layanan  kargo  udara  internasional  guna  memacu pendapatan dari sektor tersebut.
Menurut  para  pelaku  usaha  bisnis  hingga  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  aturan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan untuk layanan kargo udara internasional.  Akibat  hal  tersebut,  negara  kehilangan  pendapatan  dari  layanan  kargo udara cukup besar selama bertahun-tahun. Banyak bandar udara internasional dan lokasi yang strategis tidak bisa menjadikan lokasi transit arus layanan kargo udara internasional. Hal ini terkait dengan layanan kargo udara internasional yang merupakan hal utama yang diperhatikan oleh  pelaku usaha bisnis dari negara lain yang lebih memilih bandar udara yang telah mempunyai aturan terhadap hal itu sebagai tempat transit. Namun akibat dari kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  bandar  udara-bandar  udara  internasional menjadikan  hub  (pusat  distribusi)  arus  layanan  kargo  udara  internasional  kini  berada  di Singapura atau Hongkong. Misalnya pengiriman paket dari Eropa ke Balikpapan memilih tempat transit di Singapura dibandingkan dengan Bandar udara Soekarno Hatta.
Oleh  karena  itu,  bandar  udara  yang  aman,  efisien  dan  efektif  tentu  memerlukan kejelasan  regulasi  bagi  pelaku  usaha  bisnis,  sehingga  pelaku  usaha  bisnis  akan  menjadi terpacu  untuk  melakukan  transit  di  Bandar  udara  Soekarno  Hatta.  Dalam  upaya mendukung  layanan  kargo  udara  internasional  sebagai  perlindungan  terhadap  pelaku usaha  bisnis  layanan  kargo  udara  internasional  yang  mencakup  aspek  keamanan  dan keselamatan penerbangan  di bandar udara Soekarno Hatta, maka perlu dilakukan kajian layanan  kargo  udara  internasional    sebagai  tempat  transit  di  Bandar  udara  Soekarno Hatta  yang  merupakan  bandar  udara  pintu  gerbang  utama  yang  mempunyai  jumlah pergerakan  kargo  udara  dengan  volume  terbesar  di  Indonesia  dan  dapat  dijadikan indikator untuk pengembangan fasilitas terminal kargo udara di bandar udara lainnya.

## Rumusan Masalah
Apakah kebijakan yang mengatur keamanan dan keselamatan dapat meningkatkan layanan kargo udara internasional sebagai tempat transit bagi pelaku usaha bisnis kargo udara internasional di Bandar udara Soekarno Hatta.

## Tujuan dan Kegunaan
Tujuan  kajian  adalah  mengetahui  kebijakan  keamanan  dan  keselamatan  dalam layanan  kargo  udara  internasional  sebagai  tempat  transit  bagi  pelaku  usaha  bisnis layanan kargo udara internasional di Bandar udara Soekarno Hatta.
Kegunaan kajian adalah untuk memperoleh peningkatan pelayanan kargo khususnya di Bandar udara Soekarno Hatta sebagai tempat transit bagi pelaku bisnis layanan kargo.

## Ruang Lingkup
Lokasi  survei  lapangan  dilakukan  di  Bandar  udara  Soekarno  Hatta.  Dan berdasarkan maksud dan kegunaannya, maka ruang lingkup adalah sebagai berikut :
a. Kajian ini dibatasi pada Bandar udara Soekarno Hatta;
b. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian;
c. Mengidentifikasi  permasalahan  yang  terkait  dengan  fasilitas,  SDM  dan  prosedur layanan kargo udara internasional;
d. Melakukan  analisis  dan  evaluasi  layanan  kargo  udara  internasional  sebagai  tempat transit bagi pelaku usaha bisnis.

## Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitaf  yaitu  untuk mengeluarkan  kebijakan  terhadap  layanan  kargo  udara  internasional  sebagai  tempat transit para pelaku usaha bisnis di bandar udara Soekarno Hatta.

## Cara pengumpulan data
Pengumpulan data/informasi
diperoleh melalui cara pengamatan langsung/observasi di lapangan dan hasil catatan atau melalui wawancara kepada pihak Angkasa  Pura  II  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sumber  informasi.  Sedangkan  data sekunder diperoleh dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## Analisis Data
Setelah  dilakukan  pengumpulan  data  dari  PT.  Angkasa  Pura  II  dan  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis melalui metoda deskriptif kualitatif.

## BAHAN DAN METODE PENELITIAN

## Tinjauan Pustaka
Definisi/pengertian
1. Bandar  udara  lapangan  terbang  yang  dipergunakan  untuk  lepas  landas  pesawat udara,  naik  turun  penumpang,  dan/atau  bongkar  muat  kargo  dan/atau  pos,  serta dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan  penerbangan  dan  sebagai  tempat perpindahan antar moda transportasi.
2. Keamanan  Penerbangan  adalah  Suatu  keadaan  yang  memberikan  perlindungan kepada  penerbangan  dari  tindakan  melawan  hukum  melalui  keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.
3. Pengamanan (security) adalah gabungan sumber daya manusia, fasilitas dan materiil serta prosedur untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum.
4. Petugas  Pengamanan  adalah  personil  bandar  udara  atau  personil  pesawat  udara yang bersertifikat dan bertugas untuk melakukan pengamanan penerbangan sipil.
5. Upaya  Pengamanan  (security  control)  adalah  upaya  pencegahan  terhadap penyusupan senjata, bahan peledak atau bahan-bahan lain yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan gangguan melawan hukum.
6. Program  pengamanan  (security  programe)  adalah  langkah-langkah  kegiatan  yang digunakan untuk melindungi penerbangan sipil terhadap tindakan gangguan melawan hukum.
7. Detektor bahan peledak (explosive detector) adalah peralatan yang digunakan untuk mendeteksi zat/bahan peledak.

## Peraturan Nasional
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab VII Keamanan dan Keselamatan  Penerbangan,  Pasal  20  menyatakan  bahwa  Setiap  fasilitas  dan./atau peralatan  penunjang  penerbangan,  wajib  memenuhi  persyaratan  keamanan  dan keselamatan penerbangan.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  tahun  2001  tentang  Keamanan  dan  Keselamatan Penerbangan,  Pasal  52  menyatakan  bahwa  Setiap  orang,  barang,  kendaraan  yang memasuki  sisi  udara,  wajib  melalui  pemeriksaaan  keamanan;  Pasal  53  ayat  (1), personil  pesawat  udara  penumpang  kargo  dan  pos  yang  akan  diangkut  dengan pesawat udara wajib melalui pemeriksaan keamanan.
3. Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  54  tahun    2004  tentang  Program  Nasional Pengamanan  Penerbangan  Sipil,  Bab  I  Pendahuluan  yang  menyatakan  bahwa bertujuan untuk melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan sipil di Indonesia  dengan  memberikan  perlindungan  terhadap  penumpang,  awak  pesawat udara,  para  petugas  di  darat,  masyarakat,  pesawat  udara  dan  instalasi  di  bandar udara  dari  tindakan  melawan  hukum  serta  memberikan  perlindungan  terhadap operator  pesawat  udara  dari  tindakan  melawan  hukum;  prosedur  nasional pengamanan  penerbangan  sipil  ini  ditetapkan  untuk  memenuhi  standar  dan rekomendasi  internasional  yang  tercantum  dalam  Annex  penerbangan  sipil internasional (ICAO Convention).
4. Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  14  Tahun  1989  tentang  Penertiban Penumpang,  Barang  dan  Kargo  yang  diangkut  pesawat  udara  sipil,  pada  Bab  II,
Pemeriksaan Penumpang, Awak Pesawat dan Waktu Pelaporan, Pasal 2 yaitu :
a. Setiap penumpang pesawat udara, awak pesawat udara dan  atau  bagasi kabin harus melalui proses pemeriksaan security sebelum memasuki daerah steril maupun daerah sisi udara;
b. Setiap  penumpang  pesawat  udara  sipil  harus  melapos  kepada  petugas perusahaan penerbangan sebelum berangkat;
c. Setiap  penumpang  transit  maupun  transfer  harus  dilakukan  pemeriksaan  security ulang sebelum naik pesawat udara;
d. Apabila  perlu  kepada  bandar  udara  atau  administrator  bandar  udara  dapat melakukan pemeriksaan di dalam pesawat udara sipil;
e. Batas  waktu  paling  lambat  untuk  check-in  adalah  30  (tiga  puluh)  menis  sebelum keberangkatan pesawat udara;
f. Pejabat  perusahaan  penerbangan  yang  berwenang  dapat  menolak  mengangkut penumpang  berdasarkan  bukti  yang  jelas  dapat  membahayakan  keselamatan penumpang.
5. Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  Nomor  Skep/47/II/2007  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Usaha  Kegiatan  Penunjang  Bandar  udara  yabg  dituangkan
pada  Bab  II  Kegiatan  Penunjang  Bandar  Udara  Pasal  3  butir  (1)  huruf  g  yaitu pelayanan  jasa  kargo  (Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  79  Tahun  2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara, pada BAB II bagian pertama, pasal 8 butir 2 yang meliputi : Bidang Keamanan dan Ketertiban Bandar Udara mempunyai tugas : a. Melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian  pelaksanaan  sistem  pengamanan dan  pelayanan  bandar  udara  yang  meliputi  pengamanan  personil,  pengamanan fisik  materiil,  pengamanan  informasi  dan  pengamanan  kegiatan,  serta melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian  pelaksanaan  unsur-unsur pengamanan yang bertugas di bandar udara dalam kondisi normal (situasi hijau);
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban dalam menghadapi  ancaman  (situasi  kuning),  menyiapkan  bahan  peningkatan  sistem pengamanan bandar udara, menyiapkan bahan untuk mengambil langkah-langkah yang  diperlukan  serta  menyiapkan  bahan  pemberitahuan  kepada  aparat  POLRI setempat;
c. Mengawasi  pelaksanaan  keamanan  dan  ketertiban  didaerah  lingkungan  kerja bandar  udara  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
d. Menyiapkan  bahan  koordinasi  penyusunan  dan  pelaksanaan  program pengamanan bandar udara bersama-sama dengan pelaksana kegiatan di bandar udara;
e. Mengawasi terlaksananya program pengamanan bandar udara;
f. Mengamankan  sementara  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di  daerah  lingkungan kerja  bandar  udara,  guna  proses  lebih  lanjut  oleh  instansi  pemerintah  yang bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
g. Mengawasi  pelaksanaan  ketentuan  Rencana  Induk  Bandar  Udara  di  wilayah kewenangannya;
h. Mengawasi  pelaksanaan  ketentuan  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan di sekitar bandar udara di wilayah kewenangannya;
i. Mengawasi  pelaksanaan  ketentuan  Kawasan  Kebisingan  di  sekitar  bandar  udara di wilayah kewenangannya;
j. Mengawasi  pelaksanaan  ketentuan  Daerah  Lingkungan  Kerja  Bandar  Udara  di wilayah kewenangannya;
k. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Dampak Lingkungan di wilayah kewenangannya;
l. Menyiapkan  pemberian  rekomendasi  pembangunan  di  dalam  Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di wilayah kewenangannya;
m. Mengawasi dan mengendalikan fasilitas dan peralatan bandar udara;
n. Mengawasi pelaksanaan tugas keamanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar  udara  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  terhadap  penumpang,  bagasi dan  jinjingan,  pos,  kargo,  personil,  petugas,  pegawai  yang  akan  melakukan aktivitas di derah terbatas (non public area/NPA dan restricted public area/RPA) dan tempat-tempat khusus di bandar udara;
o. Mengawasi pelayanan jasa bandar udara dan jasa angkutan udara sesuai dengan standar  pelayanan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## Peraturan Internasional
1. Annex  17  khususnya  mengenai  aspek  administratif  dan  koordinasi  meliputi  :  teknik dalam  hal  protection/wajib  terhadap  keamanan  angkutan  udara  internasional  dan kontrak  suatu  negara  yang  menetapkan  pada  kepemilikan  penerbangan  dengan program keamanan seperti banyaknya penambahan keamanan dengan kemungkinan mengusulkan penyediaan petugas yang lain;
2. Satu  yang  penting/wajib  dalam  prosedur  keamanan  dalam  annex  ini  adalah inspeksi/screening terhadap penumpang dan bagasi bandar udara internasional;
3. Annex  17  juga  mencoba/mencari  aktivitas  koordinasi  yang  melibatkan  program keamanan.  Hal  ini  mengakui  bahwa  operator/airlines  wajib  bertanggungjawab terhadap  penumpangnya,  permodalan  dan  pendapatan  serta  beberapa  negara mempunyai  jaminan  pada  perkembangan  angkutan  udara  dan  efektif  pelaksanaan penambahan program keamanan yang kompatibel dengan beberapa bandar udara yang keluar dari operasi mereka.
4. Spesifikasi dalam Annex 17 yang lain adalah mengakui bahwa hal ini tidak mungkin terlepas  dari  keamanan.  Negara/pemerintah  menjamin  bahwa  keselamatan penumpang,  crew,  pegawai  bandar  udara  dan  masyarakat  umumnya  merupakan pertimbangan  yang  terpenting  dalam  melindunginya.  Negara/pemerintah  juga mengajak  untuk  memperhatikan  keselamatan  penumpang  dan  crew  bagi  yang  tidak mematuhi peraturan lalu lintas udara yang yang melakukan perjalanan secara kontinu.

## Kerangka Pikir
Pola pikir yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan secara garis besar (keseluruhan) dapat dilihat pada gambar-1 berikut.
Gambar  : Pola Pikir
Instrumental Input
Peraturan Nasional  UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan  PP No.3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
 KM No.54 tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil
 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara
 SKEP Kacab AP II No.12.03.01/02/2007/020 tentang Petunjuk Pelaksana Tugas dan Prosedur Tetap Pengamanan Bandar Udara
Peraturan Internasional
 Annex  17
Subyek  Ditjen Perhubungan Udara  PT.AP II Obyek Fasilitas, SDM dan prosedur layanan kargo udara internasional Metode Metode Analisis Deskriptif Kualitafif Kondisi Layanan Kargo udara
Internasion al Peningkatan layanan  kargo udara internasional sebagai tempat transit di bandar udara Soetta Terwujudnya layanan  kargo udara internasional sebagai tempat transit di bandar udara Soekarno Hatta
Intrument Eksternal  Traffic  Layanan kargo udara internasional Out Put Out Come Input

## Tiga Unsur Pendekatan Kajian
Subjek,  yang  merupakan  unsur  pelaku  utama  yang  terlibat  dalam  permasalahan  yang dikaji  dalam  kajian  ini,  terdiri  dari  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  sebagai instansi  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan  kebijakan  atau  yang  bertanggungjawab terhadap  layanan  kargo  udara  internasional  dan  PT.  Angkasa  Pura  II  sebagai penyelenggara bandar udara sebagai penyedia petugas dan fasilitas bandar udara;
Obyek,  yaitu  unsur  permasalahan  yang  akan  dicarikan  solusi  pemecahan  masalahnya, dimana  dalam  kajian  ini  adalah  meliputi  keamanan  dan  keselamatan  dalam  layanan kargo udara internasional sebagai tempat transit;
Metode,  yaitu  unsur  metode  yang  digunakan  dalam  pemecahan  masalah,  dimana  dalam kajian  ini  melakukan  analisa  kenapa  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  untuk mengeluarkan kebijakan tentang keamanan dan keselamatan dalam upaya meningkatkan layanan  kargo  udara  internasional  di  Bandar  udara  Soekarno  Hatta  sebagai  tempat transit.

## Instrumental input (Dasar Hukum)
Selain dari ketiga unsur pendekatan tersebut diatas, ada unsur lain yang juga dapat mempengaruhi  permasalahan  yang  dibahas  dalam  kajian  ini,  yaitu  instrumental  input, berupa  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang  terkait  dengan  keamanan  dan keselamatan yang menjadi dasar hukum dari kajian ini dan pengaruh layanan kargo udara internasional.

## Umpan balik (feed-back)
Umpan  balik  (feed-back)  diperlukan  untuk  mengetahui  berbagai  kendala  dan permasalahan  yang  dihadapi,  sehingga  proses  perumusan  pemecahan  masalah  dapat berjalan, yang selanjutnya akan didapatkan butir-butir hasil yang diharapkan dari kajian ini.

## Metodologi
Dalam  kajian  ini,  untuk  melakukan  pengumpulan  data/informasi  melalui  cara pengamatan langsung/observasi di lapangan dan hasil data melalui wawancara kepada pihak PT. (Persero) Angkasa Pura II dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai sumber  informasi    yang  terkait  dengan  kajian  dimaksud,  selanjutnya  dilakukan  proses pengolahan data sebagai bahan analisis dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk suatu kebijakan dalam upaya peningkatan layanan kargo udara internasional sebagai tempat transit bagi para pelaku usaha bisnis di Bandar udara Soekarno Hatta.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Bandar Udara Soekarno Hatta
Bandar  udara  Internasional  Soekarno-Hatta  merupakan  satu  pintu  gerbang pergerakan  pesawat,  penumpang  dan  barang  dari  Indonesia  ke  luar  negeri  dan sebaliknya,  letaknya  sekitar  20  km  barat  Jakarta,  memiliki  luas  18  km2,  memiliki  dua landasan  paralel  yang  dipisahkan  oleh  dua  taxiway  sepanjang  2.400m.  Terdapat  tiga
bangunan terminal utama: Terminal 1 (1A, 1B dan 1C) untuk semua penerbangan domestik kecuali  penerbangan  yang  dioperasikan  oleh  Garuda  Indonesia  dan  Merpati  Nusantara Airlines,  dan  Terminal  2  (2D  dan  2E)  melayani  semua  penerbangan  internasional  juga domestik  dan  terminal  2  F  penerbangan  domestik  Garuda  dan  Merpati  serta  Terminal  3 untuk maskapai bertarif rendah dan telah digunakan Air Asia. Area kargo bandar udara Soekarno Hatta terdapat dua daerah kargo.
a.  Pertama  di  gudang  510  untuk  domestik  yang  beroperasi  antara  lain  PT.Garuda
Indonesia, PT.Gapura Angkasa, PT.Repex Perdana, DHL, dan Dharma Mandala.
Di gudang  520  gudang international, 530 antara lain ada PT.Garuda Indonesia dan PT. JAS.
b.  Kedua, daerah Kargo II yang berada di samping terminal TKI serta gudang pendukung 511 Utility Building, 521 Social Building, Customer Warehouse. Duty Free Warehouse, JPT,  Semter  Garuda  dan  Hankam  (Militery)  Warehouse.  Di  samping  itu  pula  terdapat komplek pergudangan Soewarna Warehouse.
Manajemen PT.AP II berencana membangun kawasan baru terminal kargo udara seluas 250  ribu  meter  persegi  dari  yang  ada  saat  ini,  seluas  750  ribu  meter  per  segi, dilengkapi dengan apron kargo, warehouse (sebagian bounded area), memiliki fasilitas khusus  EDI  (Electronic  Data  Interchange)  dan  rencana  pengoperasian  terminal  kargo bersama dengan sistem BOT (Build Operate dan Transfer) dengan pihak swasta.

## Perkembangan Kargo di Bandar Udara
Perkembangan angkutan udara kargo di Bandar udara Seokarno Hatta mengalami peningkatan terlihat dari tahun 2006 untuk kargo internasional  sebesar 189.643 ton dan tahun  2007  mengalami  peningkatan  kargo  internasional  260.593  ton  persentase peningkatan sebesar 37,41%, tahun 2008 sebesar 260.945 ton dan Tahun 2009 sebesar 216.756  ton  mengalami  penurunan  10.01%,  dibandingkan  dengan  tahun  2010  sebesar 269.940  ton  mengalami  peningkatan  83,07  %,  sedangkan  kargo  domestik  tahun  2009 sebesar  216.423  ton  dan  tahun  2010  sebesar  240.502  ton,  peningkatannya  sebesar 10,84% dan secara total peningkatan sebesar 25,07%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut :
Tabel 1 Perkembangan Kargo di Bandar udara Soekarno Hatta Tahun 2006 - 2010 Pergerakan Perkembangan Kargo 2006 2007 % 2008 % 2009 % 2010 Internasional Domestik 189.643 181.623 260.593 203.747 13.74 2.62 260.945 224.556 10.01 12.18 216.756 216.423 83.07 10.84 269.940 240.502 Total 371.266  464.340 5.5 485.501  10.56  433.179 25.07  510.442
Sumber : Angkasa Pura II, Tahun 2011
Bila  memperhatikan  trend  pergerakan  kargo  tersebut  diatas,  maka  dapat diasumsikan  bahwa  pada  sepuluh  tahun  yang  akan  datang  atau  pada  data  tahun  2020 akan didapatkan jumlah pergerakan kargo internasional sebagai berikut:
Pergerakan kargo penerbangan internasional pada tahun 2015: Y = 67054 (x) – 1x10^8 Y = 67054 (2015) 1x10^8 Y = 1.351.100 ton Pergerakan kargo penerbangan internasional pada tahun 2020: Y = 67054 (x) – 1x10^8 Y = 67054 (2020) 1x10^8 Y = 3.544.908 ton
Sementara itu, untuk pergerakan jumlah kargo domestik pada tahun 2020 akan terlihat sebagai berikut:
Pergerakan kargo penerbangan domestik pada tahun 2015: Y = 16614(x) – 3x10^7 Y = 16614(2015) – 3x10^7 Y = 1.115.910 ton Pergerakan kargo penerbangan domestik pada tahun 2020: Y = 16614(x) – 3x10^7 Y = 16614(2020) – 3x10^7 Y = 3.560.280 ton

## Peralatan Bongkar Muat Kargo
Peralatan  penanganan  bongkar  muat  kargo  dengan  terminal  Warehousing  untuk pergudangan  domestik  510  beroperasi  antara  lain  PT.Garuda  Indonesia,  PT.Gapura Angkasa, PT.Repex Perdana, DHL, dan Dharma Mandala dan kargo internasional 520 dan Gudang kargo 530 PT. Garuda Indonesia dan PT.JAS dan gudang pendukung 511 Utility Building, 521 Social Building antara lain fasilitas bongkar muat sebagai berikut :
Tabel 2 Fasilitas Penanganan Kargo di Bandar udara Soekarno Hatta No. Peralatan Terminal Kargo Domestik Internasional Garuda 1. X-Ray 3 3 3 2. Timbangan digital 6 8 4 3. Hand Metal Dectector 6 6 6 4. Hand pallet 8 10 5 5. Forklift 6 7 4 6. High Left Loader 1 4 2 7. Conveyor Belt 2 3 2 8. Joint Container Pallet Ldr 2 5 3 9. Cargomatic 1 2 2 10.  Pallet Plastik 40 70 35 11.  Pallet Dolly 4 9 3 12.  Tractor (Carts) 4 5 2 13.  Aircraft Tractor 6 11 4 14.  Unit Load Device 10 25 10 15.  Gerobak 16 12 12 16.  Strong Box 2 2 1 17.  Cold Strorage 2 3 2 18.  CCTV 8 12 6
Untuk  kondisi  fasilitas  peralatan  baik  kuantitas  dan  kualitas  dalam  menunjang layanan  kargo  cukup  bahkan  berlebih  karena  Gapura  Angkasa  sebelumnya  sempat menangani  Wide  body  Aircraft  beberapa  tahun  (DC  10,  A330  Garuda  Indonesia). Selanjutnya teknologi peralatan yang digunakan dalam penanganan layanan kargo udara internasional  belum  mendukung  kinerja  perusahaan  sesuai  dengan  standar  internasional. Untuk  menjaga  kondisi  peralatan  dalam  keadaan  baik,  perlu  ada  program  maintenance secara rutin sesuai dengan maintenance interval time masing-masing equipment type.

## Sistem dan Prosedur
Dalam penanganan sistim layanan kargo belum sesuai dengan standar aturan yang ada  yaitu  Work  Innstruction  ISO,  Cargo  Manual  Book  dan  Reference  Book  dari  Airlines. Selanjutnya  layanan  kargo  udara  internasional  pada  ketentuan-ketentuan  internasional mengacu  pada  TACT  Rules  IATA  yang  dikeluarkan  setiap  tahun  Dangeroos  Goods Regulation  IATA,  Peraturan  Bea  &  Cukai,  Karantina  dan  Skep  Dirjen  Perhubungan  Udara dan sanksi dilakukan perusahaan apabila dalam pelaksanaan layanan kargo tidak sesuai dengan  sistem  dan  prosedur  yang  berlaku  akan  diberikan  sanksi  sesuai  peraturan perusahaan  yang  berlaku.  Misalnya  gudang  pengiriman  barang  merupakan  tempat pemeriksaan awal dan akhir barang kargo.

## Sumber Daya Manusia
Untuk  petugas  layanan  kargo  udara  perusahaan  belum  sepenuhnya  mendukung kinerja karena belum dilakukannya peningkatan kemampuan petugas, untuk pelatihan Basic Cargo,  Lisensi  Dangeroos  dan  Goods.  Untuk  tingkat  keterampilan  petugas  dalam  layanan kargo  terkait  dengan  bidangnya  masing-masing.  Selanjutnya  pola  pembinaan  terhadap para petugas layanan kargo dalam upaya meningkatkan kinerja, perlu diadakan briefing rutin  sesuai  ketentuan  ISO  dan  briefing  khusus  sesuai  kebutuhan.  Untuk  pola  pengawasan terhadap  petugas  layanan  kargo  menggunakan  pola  pengawasan  struktural  (manager operasi, koordinator/ supervisor kargo) dan melalui data kinerja operasionalnya.

## Investasi Layanan Kargo di Bandar Udara Changi Singapura
Bandar udara Internasional Changi seluas 13 km persegi  dan berjarak sekitar 17,2 km dari pusat bisnis Singapura. Changi merupakan salah satu bandar udara kargo tersibuk di  dunia,  dengan  1,89  juta  ton  kargo  pada  tahun  2007.  Banyaknya  maskapai penerbangan kargo di asia yang lebih memilih Bandar udara Changi sebagai pusat transit disebabkan oleh tingginya tingkat pelayanan di bandar udara tersebut. Selain itu, Bandar udara  Changi  Singapura  menawarkan  beberapa  hal  bagi  maskapai  penerbangan  yang baru bergabung diantaranya adalah pemberian fasilitas bebas bea pendaratan selama 3 tahun pertama dan subsidi US$ 300 ribu untuk biaya promosi.

## Analisis
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dilapangan,  maka  dapat  terlihat  bahwa peraturan tentang  keamanan layanan kargo udara internasional perlu segera diterbitkan. Hal  tersebut  dikarenakan  pelaku  usaha  merasa  bahwa  negara  lain  yang  telah  memiliki peraturan terkait dengan keamanan dan keselamatan layanan kargo udara internasional, dapat memberikan rasa nyaman  bagi pelaku usaha.  Kebijakan yang belum menampung permintaan  pelaku  bisnis  layanan  kargo  tersebut,  dianggap  belum  memenuhi  standar bertaraf  internasional.  Sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  usaha  pelaku  bisnis layanan  kargo  udara  seperti  di  Singapura  dan  Hongkong  dapat  berkembang  dengan baik.  Sebagai  contoh,  di  Indonesia  belum  ada  Badan  Usaha  yang  merupakan  penjamin keselamatan layanan kargo udara sebelum di terima oleh bandar udara tujuan. Selain itu, belum informatifnya perjalanan layanan kargo udara yang di mulai dari pengirim sampai layanan kargo udara tersebut diterima.
Pelaku  bisnis  usaha  layanan  kargo  udara,  lebih  memilih  bandar  udara  Singapura dan  Hongkong  sebagai  bandar  udara  transit  karena  pada  bandara-bandara  tersebut lebih  informatif  dan  memiliki  Badan  Usaha  yang  menjamin  keselamatan  layanan  kargo udara  (regulated  agent).  Pemerintah  saat  ini  telah  mengeluarkan  kebijakan  yang  terkait dengan keamanan dan keselamatan layanan kargo udara yaitu KM 54 tahun 2004, yang menjelaskan  bahwa  Regulated  Agent  merupakan  Badan  Hukum  di  Indonesia  yang  telah mendapatkan  ijin  untuk  melaksanakan  security  control  sesuai  ketentuan  yang  berlaku terhadap  layanan  kargo,  kourier  express  parcel,  atau  mail  dan  bertindak  sebagai  wakil operator  pesawat  udara.  Namun  perusahaan  regulated  agent  yang  beroperasi  kurang memadai  dari  sisi  kompetensi,  fasilitas  dan  peralatan  yang  dimilikinya  masih  perlu diperbaiki terutama terkait dengan keamanan dan keselamatan penanganan kargo udara dengan mengacu kepada  standar internasional. Jumlah loading  bay, luas gudang, jumlah x-ray  di  area  yang  tersedia  relatif  kurang,  dan  keadaan  tersebut  banyak  dari  pada jumlah yang dimiliki oleh perusahaan di luar regulated agent.
Dalam  pengiriman  barang  layanan  kargo  udara  internasional  di  Indonesia  masih terlalu  rumit  dan  kurang  informasi  bagi  sipengirim  karena  perlu  banyaknya  pengesahan dari berbagai unsur yang terkait. Terkait dengan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan kualitas  layanan  kargo  kepada  pengguna  jasa  layanan  kargo  dibandar  udara,  maka perlu adanya layanan satu atap dibandar udara yang mencakup semua proses perijinan. Proses layanan satu atap tersebut, tentunya selain mempermudah pengguna jasa layanan kargo  udara  di  bandara,  juga  memperkecil  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  pemenuhan proses birokrasi pengiriman.
Laju  pertumbuhan  kargo  udara  di  Bandar  udara  Soekarno  Hatta  terlihat  tidak mengalami  perkembangan  bila  memperhatikan  lokasi  terminal  kargo  Bandar  udara Soekarno  Hatta  terkesan  kumuh.  Salah  satu  upaya  pemerintah  agar  bandara  Soekarno Hatta  bisa  menjadi  hub  pengangkutan  kargo  di  wilayah  regional,  perlu  dilakukan penataan  ulang  terminal  kargo  udara  tersebut,  dengan  tujuan  memudahkan  aktivitas penerbangan  layanan  kargo  dan  pengawasan  bea  cukai.  PT.Angkasa  Pura  II  telah merencanakan  pembangunan  kawasan  khusus  angkutan  kargo  udara  di  Bandar  udara Soekarno  Hatta  (cargo  village).  Pembangunan  tersebut  tentunya  dengan  mengkaji  lebih lanjut perkembangan angkutan kargo udara internasional dibandar udara tersebut.
Pengembangan  kawasan  kargo  udara  tersebut  dilakukan  untuk  meningkatkan  daya saing  dan  merupakan  usaha  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  bandar  udara  transit kargo  dikawasan  Asia.  Sebagai  contoh,  PT  Cardig  Air  mengakui  terpaksa  melakukan pengangkutan kargo udara dengan hub Bandar udara Changi, Singapura. Karena Bandar udara  Soekarno  Hatta  belum  memungkinkan  dijadikan  sebagai  pengumpul  (hub) pengangkutan  kargo  akibat  keterbatasan  infrastruktur  dan  keamanan  di  bandar  udara. Oleh  karena  itu,  Bandar  udara  Soekarno  Hatta  dijadikan  sebagai  pengumpan  (hub) pangangkutan  kargo  setelah  PT.  Angkasa  Pura  II  merampungkan  pembangunan  terminal khusus kargo (cargo village) yang mampu menangani kargo hingga 1,5 juta ton per tahun. Pembangunan cargo village di Bandar udara Soekarno Hatta untuk mengantisipasi lonjakan pertumbuhan kargo udara di Indonesia. Selain memiliki kapasitas besar, cargo village akan memiliki sistem pengelolaan dengan standar moderen dan tertata baik. Singapura memang memiliki  kebijakan  yang  sangat  menguntungkan  bagi  maskapai  penerbangan.  Misalnya, Cardig Air menikmati fasilitas bebas bea parkir, bea  lalu lintas penerbangan, dan biaya pendaratan (landing fee) selama tiga tahun. Bahkan, menikmati subsidi US$ 300 ribu untuk biaya promosi karena Cardig Air pendatang baru.
Menindaklanjuti rencana liberalisasi penerbangan layanan kargo udara, maka perlu adanya  koordinasi  dengan  negara  lain  terkait  dengan  kota-kota  yang  menjadi  tujuan kargo  udara  internasional.  Sebagai  contoh,  Malaysia  memiliki  3  (tiga)  bandar  udara sebagai  pusat  kargo  udara  internasional,  maka  Indonesia  juga  perlu  menunjuk  3  (tiga) bandar  udara  lokasi  kargo  udara  internasional.  Kondisi  saat  ini,  layanan  kargo  udara internasional di Bandar udara Soekarno Hatta belum sesuai dengan peraturan yang ada. Hal  ini  terlihat  dari  gudang  pengiriman  barang  yang  menjadi  tempat  pemeriksaan  awal dan akhir kargo.

## KESIMPULAN
1. Kondisi  terminal  kargo  udara  internasional  terkesan  belum  mencerminkan  proses layanan kargo udara yang kurang tertata rapi dan  kerap kali tingkat keamanannya kurang.
2. Secara    umum  layanan  kargo  udara  internasional  di  Bandar  udara  Soekarno  Hatta belum memenuhi harapan pelaku usaha bisnis kargo udara karena belum terjaminnya
keamanan  dan  keselamatan  barang  kargo  udara  hingga  diterima  oleh  penerima barang.
3. Tidak ada kepastian yang informatif terkait dengan perjalanan kargo udara yang di mulai dari pengiriman sampai barang kargo udara tersebut diterima.
4. Penerapan  kebijakan  yang  terkait  dengan  keselamatan  dan  keamanan  layanan kargo udara internasional yaitu KM 54 tahun 2004 dengan dibentuknya Badan Usaha yang menjamin keselamatan dan keamanan barang kargo udara.
5. Adanya  kepastian  yang  informatif  terkait  dengan  perjalanan  kargo  udara  yang dimulai  dari  pengiriman  sampai  barang  kargo  udara  tersebut  diterima  dengan pembentukan Regulated Agent.
6. Perlu ditingkatkan kecakapan sumber daya manusia dalam penanganan kargo, baik general kargo maupun kargo barang berbahaya pada perusahaan angkutan udara dan pengelola bandar udara.
7. PT.  Angkasa  Pura  II  harus  dapat  memberikan  kebijakan  bagi  perusahaan penerbangan  untuk  dapat  menikmati  fasilitas  bebas  seperti  yang  diberikan  oleh Bandar udara Changi Singapura.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Keamanan  dan  Keselamatan Penerbangan.
Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.
Keputusan  Menteri  Perhubungan  KM  14  Tahun  1989  tentang  Penertiban  Penumpang,
Barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil;
Keputusan  Menteri  Perhubungan  KM  54  Tahun  2004  tentang  Program  Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil;
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  Nomor  SKEP/100/XI/1985  tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara;
Annex  17  (SARPs)  Safeguarding  International  Civil  Aviation  Against  Acts  of  Unlawful
Interference;
Annex (SARPs) The Safe Transport Dangerous Goods by Air; IATA Regulation

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II,  Bandar udara  Internasional  Soekarno  Hatta  dengan  dibantunya  pengumpulan  data,  serta Prof.DR.K.Martono,  S.H.,  LLM,  sebagai  Mitra  Bestari  Warta  Ardhia  Jurnal  Penelitian Perhubungan Udara.

## BIODATA PENULIS
*)   Juanda Siahaan. Magister Administrasi, Peneliti Madya Bidang Transportasi Udara di
Pusat Litbang Perhubungan Udara Badan Litbang Perhubungan.
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat.