## Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Survey Dampak Pelaksanaan MBKM di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom Tahun 2021
Dewi Kurniasih 1 , Nia Karniawati 2 , Rino Adibowo 3 , Poni Sukaesih 4 , Tatik Fidowaty 5 12345 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom
1 dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

## Abstract
The  Independen  Learning  Policy,  students  have  the  opportunity  to  be  able  to sharpen their abilities according to their interests and talents which are preparations for their future careers by directly entering the world of work. It is necessary to evaluate the implementation  of  the  MBKM.  This  study  aims  to  determine  the  economic  and  social impact of MBKM policies in the Government Science Study Program, FISIP Unikom. This study uses a survey method with a quantitative approach. The population is students who take part in the MBKM learning program as many as 84 people. The sampling technique uses saturated sampling in which all members of the population are sample. The results showed that 36.9% of respondents knew information about MBKM policies through the Unikom  online  channel/Unikom  IP  Study  Program.  The  socialization  both  offline  and online  carried  out  by  UNIKOM/IP  UNIKOM  Study  Program  was  chosen  by  29.1%  of respondents. The form of MBKM learning activities outside the IP Unikom Study Program, as  many  as  66.7%  chose  internships/work  practices.  As  many  as  63.1%  already  know about the procedures and operational guidelines for MBKM policies. Learning activities increase competence outside of UNIKOM as much as 22.6% answered maybe. Regarding studying in other study programs, it can provide a variety of perspectives and additional competencies as much as 81% answered yes. As many as 60.7% answered that it was very useful to join the MBKM program. There is an increase in student soft skills after joining the MBKM program as much as 45.34%. Interest in the MBKM program as much as 52.4% answered  very  interesting.  The  conclusion  is  that  the  implementation  of  MBKM  in department  of  Government  Science  of  FISIP  Unikom  is  able  to  become  a  special attraction,  because  it  is  able  to  improve  the  soft  skills  of  students'  competencies/skills, especially  when  dealing with  the  world  of  work after  they  graduate.  It  can  be  use  as  a provision for students to face the world of work after they graduate from college.

## Keywords: Impact; Implementation; Policy; MBKM Program

## Abstrak
Kebijakan merdeka belajar, mahasiswa berkesempatan untuk dapat mempertajam kemampuannya yang sesuai dengan minat dan bakatnya yang merupakan persiapan karir masa  depan  dengan  langsung  terjun  kedunia  kerja.  Sehingga  perlu  dilakukan  evaluasi terhadap pelaksanaan MBKM tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan MBKM secara ekonomi dan sosial di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya  adalah  mahasiswa  yang  mengikuti  program  pembelajaran  MBKM  yaitu sebanyak 84 orang. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dimana  semua  anggota  populasi  menjadi  sampel.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa responden  mengetahui  informasi  tentang  kebijakan  MBKM  melalui  kanal  daring Unikom/Prodi IP Unikom sebanyak 36,9%. Sosialisasi baik luring maupun daring yang dilaksanakan oleh Unikom/Prodi IP Unikom dipilih responden sebanyak 29,1%. Bentuk
kegiatan  pembelajaran  MBKM  di  luar  Prodi  IP  Unikom,  sebanyak  66,7%  memilih magang/praktek  kerja.  Sebanyak  63,1%  sudah  mengetahui  mengenai  prosedur  serta panduan operasional kebijakan MBKM. Kegiatan pembelajaran menambah kompetensi di luar  Unikom  sebanyak  22,6%  menjawab  mungkin.  Proses  pembelajaran  pada  program studi  lain  dapat  memberikan  beragam  perspektif  serta  tambahan  kompetensi  sebanyak 81%  menjawab  ya.  Sebanyak  60,7%  menjawab  sangat  bermanfaat  mengikuti  program MBKM.  Terdapat  peningkatan softskill mahasiswa  setelah  mengikuti  program  MBKM sebanyak  45,34%.  Ketertarikan  mengenai  program  MBKM  sebanyak  52,4%  menjawab sangat  menarik.  Kesimpulannya  adalah  pelaksanaan  MBKM  pada  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan  FISIP  Unikom  mampu  menjadi  daya  tarik  tersendiri,  karena  mampu meningkatkan soft  skill kompetensi/keterampilan  mahasiswa  terutama  pada  saat berhadapan dengan  dunia kerja setelah lulus sehingga  dapat  dijadikan bekal  mahasiswa terutama kelak setelah lulus berhadapan dengan dunia kerja.

## Kata Kunci: Dampak; Pelaksanaan; Program MBKM

## Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  melalui  kementerian  pendidikan,  kebudayaan,  riset,  dan teknologi  (Kemendikbudristek)  republik  Indonesia  menyelenggarakan  kampus  merdeka dimana menjadi bagian dari kebijakan erdeka belajar. Penyelenggaraan kebijakan kampus merdeka  memberikan  kesempatan  bagi  mahasiswa  dan  mahasiswinya  agar  dapat mengasah kemampuannya yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya sehingga menjadi persiapan  bagi  karir  kedepannya.  Kebijakan  program  merdeka  belajar  kampus  merdeka (MBKM)  mempunyai  maksud  yaitu  memberikan  pengalaman  belajar  baru  yang menyenangkan serta relevan bagi mahasiswa dan juga dosen. Melalui kebijakan MBKM, Kemendikbudristek berupaya bagi mahasiswa menghadirkan simulasi dunia kerja kampus merdeka (Nadim Makarim, 2020). Program MBKM ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi pembelajaran dinamis, inovatif, dan fleksibel. Dan dari program inilah mahasiswa mampu mendapatkan pengalaman belajar yang faktual yang sesuai dengan kebutuhannya di  dunia  kerja  setelah  menyelesaikan  studinya.  Melalui  kebijakan  MBKM,  pemerintah melakukan  berbagai  upaya  untuk  dapat  menekan  angka  dari  pengangguran  nasional melalui  singkronisasi  pendidikan  dengan  industri  maupun  dunia  kerja.  Setiap  lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi lulusan yang memiliki kesiapan dalam bekerja yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini (Arifin & Muslim, 2020).
Menteri  pendidikan,  kebudayaan,  riset,  dan  teknologi  republik  Indonesia (Mendikbud  Ristekdikti)  Nadiem  Anwar  Makarim  memberikan  penjelasan  bahwa  pada untuk  lingkup  perguruan  tinggi  terdapat  empat  penyesuaian  kebijakan  merdeka  belajar kampus merdeka (MBKM). Penyesuaian kebijakan tersebut yang pertama adalah otonomi bagi  perguruan  tinggi  negeri  (PTN)  dan  swasta  (PTS)  untuk  dapat  membuka  maupun mendirikan program studi (prodi) baru. Otonomi tersebut diberikan apabila PTN maupun PTS yang bersangkutan memiliki akreditasi A dan B. PTN maupun PTS tersebut juga telah menyelenggarakan program kerja sama dengan organisasi maupun universitas yang masuk dalam  QS  Top  100 world  universities .  Penyesuaian  kebijakan  yang  kedua  dari  yaitu program  re-akreditasi  dimana  sifatnya  otomatis  bagi  semua  peringkat  serta  sifatnya sukarela  untuk  perguruan  tinggi  maupun  prodi  yang  telah  siap  untuk  naik  peringkat. Penyesuana kebijakan yang ketiga yaitu kebebasan bagi PTN badan layanan umum (BLU) dan  satuan  kerja  (Satker)  untuk  menjadi  PTN  badan  hukum  (PTN  BH).  Kemendikbud memberikan kemudahan dalam persyaratan PTN BLU dan satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Kebijakan yang keempat adalah diberikannya hak kepada
mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi serta melakukan perubahan definisi satuan  kredit  semester  (sks).  Setiap  perguruan  tinggi  wajib  memberikan  hak  bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Mahasiswa diperbolehkan mengambil ataupun tidak sks di  luar  kampusnya  sebanyak  dua  semester  atau  setara  dengan  40  sks.  Mahasiswa  dapat mengambil  sks  pada  program  studi  yang  lain  yang  masih  satu  kampus  sebanyak  satu semester  dari  total  semester  yang  harus  ditempuh.  Uraian  di  atas  berkaitan  dengan pelaksanaan  kebijakan  MBKM  dimana  menjadi  suatu  langkah  awal  bagi  pemerintah sebagai  salah  satu  upaya  untuk  perguruan  tinggi  untuk  dapat  lebih  mudah  bergerak terutama sebagai dampak dari pademi.
Kompetensi dari mahasiswa saat ini harus disiapkan semaksimal mungkin sebagai upaya menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik itu sosial maupun budaya. Selain itu mahasiswa memiliki kesiapan dalam menghadapi kemajuan teknologi yang semakin pesat  serta  dunia  kerja  yang  beragam.  Proses link and match dunia  pendidikan  tidak dilakukan dengan dunia industri serta dunia kerja saja. Diperlukan untuk kedepannya dari mahasiswa itu sendiri dimana mengalami perubahan sangat cepat. Setiap perguruan tinggi pada akhirnya dituntut untuk mampu merancang berbagai kebijakan sebagaimana arahan dari  pemerintah  dengan  menjalankan  program  pembelajaran  yang  bersifat  inovatif.  Hal tersebut  dimaksudkan  agar mahasiswa  mampu  mencapai  proses belajar  yang  mencakup banyak aspek.
Kebijakan MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kemenristekdikti  tentunya  diharapkan  menjadi  jawaban  terhadap  tuntutan  yang  ada. kampus merdeka sendiri menjadi salah satu wujud dari pembelajaran di perguruan tinggi yang  bersifat  otonom  serta  mampu  menyesuaikan  dengan  berbagai  keadaan.  Perguruan tinggi mampu menciptakan budaya belajar yang  memiliki inovasi yang tinggi dan tidak mengekang  serta  disesuaikan  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  mahasiswa.  Kebijakan MBKM diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan dari perguruan tinggi yang memiliki kemampuan  dalam  menyongsong  berbagai  transformasi  (Mulyana et  al., 2022). pelaksanaan  kebijakan  MBKM  memiliki  kebermanfaatan  yang  cukup  tinggi  terutama dalam pengembangan pengetahuan maupun keterampilan dari mahasiswa sebagai modal setelah lulus nantinya(Sulistiyani et al., 2022).
Pelaksanaan kebijakan MBKM bagi mahasiswa memberikan beragam kesempatan diantaranya dalam mendapatkan berbagai pengalamna baru dengan beragam kompetensi. Hal tersebut diperoleh dari beberapa proses pembelajaran seperti pertukaran mahasiswa, riset,  praktik  kerja  maupun  magang,  proyek  independen,  sebagai  asisten  dosen  yang mengajar pada satuan pendidikan, kewirausahaan, serta kuliah kerja nyata yang bersifat tematik.  Melalui  Kebijakan  MBKM,  mahasiswa  diberi  kebebasan  dalam  mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studinya tetapi masih pada perguruan tinggi yang sama  dengan  bobot  sks  tertentu  (Bagus  Endrawan et  al. ,  2021).  Kegiatan  yang diselenggarakan  dalam  MBKM  memerlukan  bimbingan  dari  dosen  pembimbingnya dimana  dosen  tersebut  mampu  menerapkan  kompetensi  yang  dimilikinya  kepada mahasiswa bimbingannya (Soeharso, 2021). Pelaksanaan kebijakan MBKM memberikan pengalaman secara kontekstual di lapangan. Pengalaman tersebut dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa secara utuh sehingga memiliki kesiapan kerja bahkan mampu  membangun  lapangan  kerja  yang  baru  melalui  kegiatan  kewirausahaan.  Proses pembelajaran dalam MBKM menjadi suatu wujud pembelajaran dimana berpusat kepada mahasiswa  yang  bersifat  utama.  Proses  pembelajaran  bagi  mahasiswa  dalam  program MBKM diberikan kesempatan serta tantangan dalam rangka pengembangan kepribadian, kreatifitas, kapasitas, inovasi, serta kebutuhan mahasiswa. Selain itu mahasiswa mampu mengembangkan  kemandiriannya  dalam  menemukan  pengetahuan  melalui  dinamika  di lapangan.
Kebijakan  MBKM  hal  terbilang masih baru sehingga akan memberikan  dampak yang signifikan baik untuk kampus maupun bagi mahasiswanya. Penafsiran yang beragam terhadap apa itu MBKM, masih menjadi perbincangan yang hangat, begitu juga dengan kondisi  mahasiswanya.  Pemahaman  terhadap  kebijakan  MBKM  masih  belum  optimal, sehingga belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu melihat kondisi seperti  dirasakan  perlu  untuk  mengadakan  penelitian  berkaitan  dengan  sejauh  mana mahasiswa memahami kebijakan MBKM? bagaimana manfaat dari diimplementasikannya kebijakan MBKM? dan bagaimana minat mahasiswa atas program MBKM tersebut. Oleh karena permasalahan tersebut  di  atas, maka penulis tertarik  untuk  melakukan penelitian melalui  survei  berkaitan  dengan  kebijakan  MBKM  tersebut  dengan  memberi  judul penelitian ini  survei  dampak pelaksanaan  MBKM di  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom Tahun 2021.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode survey .  Penelitian  ini  mempunyai  populasi yaitu  mahasiswa  program  pembelajaran  MBKM  berjumlah  84  orang.  Sementara  tehnik penentuan sample menggunakan sampling  jenuh. Sampling  jenuh  sendiri  menempatkan semua  populasi  menjadi  anggota  sampel,  sehingga  sampel  yang  diambil  sejumlah populasi.  Teknik  pengumpulan data  serta  informasi  terkait  penelitian dilakukan melalui studi  lapangan  serta  studi  pustaka.  Pelaksanaan  studi  pustaka  melalui  pengumpulan berbagai macam data terkait data sekunder dengan pelaksanaan MBKM. Studi lapangan dilakukan  dengan  penyebaran  angket  atau  kuisioner  ( self-administered  questionnaire ) melalui website spadadikti.
Penelitian ini dilaksanakan di kampus Unikom terhadap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom.  Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, karena bukan  bertujuan  untuk  menguji  hipotesis.  Penelitian  ini  terbatas  pada  menggambarkan objek  serta  situasi  yang  akan  diteliti.  Dalam  menganalisa,  penulis  menggunakan  teknik analisa  kualitatif  yang  didasarkan  pada  data  yang  dihasilkan  dari  proses survey serta dokumentasi. Tahapan analisa data berawal dari telaahan semua data yang didasarkan dari berbagai  sumber  serta  dokumen  yang  berhubungan  dalam  penelitian  serta  hasil survey . Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  berbagai  temuan  di  lapangan  secara sistematis dan sederhana. Setelah data seluruh responden terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Kegiatan analisis data dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu editing, coding dan tabulating. Proses editing dilakukan untuk memeriksa apakah kuesioner yang di isi responden di spada dikti telah mencakup kelengkapan pengisian angket. Pada proses coding ,  dilakukan  pembobotan  untuk  masing-masing  item  pernyataan  dalam  angket. Sedangkan pada tabulasi data, dilakukan pengelompokkan jawaban dari responden yang sejenis baik secara teratur dan sistematis.
Angket sendiri dibuat dengan sistem tertutup, terbuka, dan semi tertutup terbuka, hal tersebut berarti bahwa setiap tanggapan bagi responden untuk setiap pernyataan telah disediakan.  Kolom  jawaban  telah  tersedia  sesuai  dengan  pendapat  masing-masing responden  dengan  bobot  nilai  1  untuk  masing-masing  jawaban.  Pengolahan  data didasarkan  hasil  jawaban  dari  responden.  Kemudian  dideskripsikan  dan  diverifikasi, informasi  yang  diberikan  responden  telah  sesuai  dengan  yang  sebenarnya  di  lapangan. Untuk  mengetahui  setiap  indikator  termasuk  ke  dalam  suatu  kategori,  jumlah  yang dihasilkan dari tabulasi data diolah dengan cara menghitung prosentase (%).

## Hasil dan Pembahasan
Kata  merdeka berarti:  1)  bebas,  berdiri  sendiri;  2)  tidak  terkena  atau  lepas  dari tuntutan;  3)  tidak  terikat,  tidak  bergantung  kepada  orang  atau  pihak  tertentu  (badan pengembangan bahasa dan perbukuan, 2016).  Arti kata belajar sendiri yaitu proses mental
yang  terjadi  pada  diri  seseorang,  dimana  proses  tersebut  berakibat  pada  munculnya perubahan  perilaku  dari  orang  tersebut  (Sanjaya,  2010).  Belajar  adalah  proses  dari perubahan  individu  dimana  terjadi  karena  suatu  pengalaman.  Proses  belajar  bukan dikarenakan oleh tumbuh dan kembang dari tubuh seseorang maupun karakteristik yang dimiliki ketika dilahirkan (Trianto, 2010). Proses belajar merupakan proses dari adanya perubahan  pada  tingkah  laku  seseorang.  Perubahan  tersebut  bersangkutan  dengan perubahan  pengetahuan  serta  keterampilan  seseorang  demikian  pula  dengan  perubahan sikapnya  yang  diperoleh  melalui  pengalaman  yang  dialaminya  serta  dilakukannya pelatihan (Djamarah dan Zain, 2010).
Merdeka  belajar  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  memberikan  kesempatan untuk belajar yang nyaman serta bebas bagi mahasiswa. Proses belajar dilakukan dengan santai, tenang serta gembira. Merdeka belajar dilaksanakan untuk mengurangi tingkat stres mahasiswa  serta  tekanan  yang  diberikan.  Proses  pembelajaran  dilaksanakan  dengan memperhatikan setiap bakat alami yang dimiliki oleh mahasiswa, tanpa adanya paksaan. Setiap  mahasiswa  mempelajari  bidang  pengetahuan  yang  sesuai  dengan  hobi  serta kemampuan yang di miliki. Masing-masing mahasiswa mampu tumbuh serta berkembang sesuai  dengan  potensi  dan  kemampuannya.  Sejalan  dengan  pendidikan  tinggi  bahwa MBKM  sebagaimana  Nadiem  Makarim  sampaikan,  bahwa  konsep  awal  dari  merdeka belajar  merupakan  inspirasi  dari  filsafat  Ki  Hajar  Dewantara  yang  menekankan  kepada kemerdekaan  dan  kemandirian.  Pendefinisian  dari  kata  merdeka  disini  penerapannya dalam  proses  pendidikan  perkuliahan  di  perguruan  tinggi.  Setiap  mahasiswa  yang mengambil  program  MBKM  dapat  memilih  salah  satu  dari  delapan  program  merdeka belajar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Thomas Dye mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan whatever governments choose  to  do  or  not  to  do (Dye,  1978).  Sebagaimana  ungkapan  Dye  bahwa  kebijakan MBKM  merupakan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  menjadi  suatu  upaya dalam perbaikan  sistem  pembelajaran di  Indonesia yaitu pada  jenjang  perguruan tinggi. Hal  tersebut  dilaksanakan  agar  mahasiswa  memiliki  kesiapan  serta  kemampuan  untuk berdaya  saing  terutama  di  dunia  kerja.  Sebagaimana  pemikiran  yang  dijelaskan  oleh Lasswell dan Kaplan dimana melihat bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi sarana untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik itu nilai maupun praktiknya (Said  zainal  A.,  2012).  Kebijakan  menjadi  sebuah  panduan  untuk  tindakan  yang  paling mungkin dilakukan oleh pemerintah sehingga memiliki hasil yang diinginkan (Kurniasih, 2022). Kebijakan  MBKM  diimplementasikan  dalam  rangka  memperoleh  lulusan  dari perguruan  tinggi  yang  disesuaikan  dengan  berkembangnya  jaman,  tuntutan  dari  dunia industri  dan  dunia  usaha,  kemajuan  IPTEK,  serta  berbagai  dinamika  yang  terjadi  di masyarakat.  Hal  tersebut  diharapkan  lulusan  PT  memiliki  kesiapan  menjadi  seorang pemimpin  yang  memiliki  keunggulan  di  masa  depan  serta  memiliki  kepribadian  yang sesuai  dengan  keinginan  dan  bakat  yang  dimilikinya  serta  relevan  dengan  kebutuhan jaman (Puspitasari & Nugroho, 2021). Untuk mengetahui implementasi kebijakan MBKM ini  telah  tersampaikan  kepada  mahasiswa  dan  perguruan  tinggi,  dibahas  beberapa  hal berikut:

## 1. Sejauhmana Mahasiswa Memahami Kebijakan MBKM
Menteri  Ristekdikti  Nadiem  Anwar  Makarim menegaskan  bahwa  kebijakan kampus  merdeka  adalah  tindak  lanjut  dari  konsep  merdeka  belajar.  Dalam  pelaksanaan kebijakan tersebut memungkinkan untuk segera dilaksanakan. Kebijakan MBKM hanya mengubah peraturan menteri. Keberhasilan dari implementasi kebijakan MBKM terlihat dari  pemahaman  terhadap  kebijakan  itu  sendiri.  Melaui  survei  yang  di  lakukan  secara intern  pada  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik
Unikom  Bandung  mengenai  sejauh  mana  pemahaman  mahasiswa  terhadap  kebijakan MBKM terlihat dari table berikut:
Tabel 1. Tanggapan responden pemahaman mahasiswa tentang kebijakan MBKM No Tanggapan F % 1  Mengetahui Kebijakan secara keseluruhan 4 4,8 2  mengetahui sebagian besar isi kebijakan 28 33,3 3  mengetahui sedikit 48 57.1 4  belum mengetahui sama sekali 4 4,8 84 100,0
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  sebanyak  57,1%  mahasiswa  sedikit mengetahui  tentang  isi  kebijakan  MBKM  itu  sendiri.  Hal  ini  tentunya  terjadi  karena kebijakan  MBKM  merupakan  kebijakan  yang  baru  saja  diimplementasikan,  jadi  belum semua  mahasiswa  mengetahui  seluruh  isi  kebijakan  tersebut.  Berdasarkan  wawancara dengan  salah  satu  responden  pada  umumnya  hanya  tahu  tentang  lahirnya  kebijakan MBKM dan sebagian programnya, tetapi belum membedah terkait kebijakan MBKM ini secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu  perlu  disosialisasikan  kembali  mengenai  kebijakan tersebut  pada  jenjang  pendidikan  sebelumnya,  sehingga  ketika  menginjak  perguruan tinggi,  siswa  telah  memahami  mengenai  kebijakan  tersebut.  Sosilisasi  di  tingkat kampus/atau  perguruan  tinggi  khususnya  di  Unikom,  pihak  kampus  telah  mendukung kebijakan  tersebut  dengan  mensosialisasikan  kepada  mahasiswa.  Melalui  sosialisasi, pemahaman  mahasiswa  mengenai  kebijakan  MBKM  menjadi  lebih  banyak.  Sosialisasi dilakukan  pada  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  lingkungan  kampus,  baik  melalui kegiatan sosialisasi oleh kampus, maupun informasi yang disediakan secara daring oleh pihak kampus.

## 2. Sumber Media Memperoleh Informasi Mengenai Kebijakan MBKM
Di era digital bukanlah menjadi perkara yang sulit untuk mendapat suatu informasi berkaitan dengan apapun. Jejaring internet dapat menjadi salah satu memperoleh informasi tersebut.  Berdasarkan  pada  survei  yang  dilakukan  secara  intern  di  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan, FISIP Unikom, maka diperoleh hasil survey sebagai berikut:
Tabel 2. Tanggapan responden sumber informasi mengenai kebijakan MBKM No Tanggapan F % 1 Kanal Daring Kemendikbud 10 11,9 2 Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan Kemendikbud 7 8,3 3 Kanal daring Unikom/Prodi IP Unikom 31 36,9 4 Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan Unikom/Prodi IP Unikom 29 34,5 5 Kanal komunikasi komunitas 7 8,3 84 100,0
Berdasarkan  tabel  di  atas,  jelas  tergambarkan  bahwa  36,9  persen  mahasiswa memperoleh informasi  dari kanal  daring Program  Studi Ilmu Pemerintahan dan 34,5  % melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  baik  secara  luring  ataupun  daring  oleh  Prodi  Ilmu Pemerintahan, FISIP Unikom. Hal ini memberikan gambaran bahwa peran program studi Ilmu  Pemerintahan  atau  secara  umum  Unikom  mampu  memberikan  informasi  yang
dibutuhkan  oleh  mahasiswa  mengenai  kebijakan  MBKM  tersebut.  Penggunaan  media dalam  penyampaian  informasi  tentang  kebijakan  MBKM  mempunyai  peranan  penting dalam  pencapaian  tujuan  penyebaran  informasi  kebijakan  MBKM.  Agar  tujuan penyebaran informasi tentang kebijakan MBKM ini maksimal diperlukan pemilihan media yang  tepat.  Salah  satu  terlaksananya  suatu  kebijakan  dikarenakan  adanya  pemanfaatan teknologi yang tepat (Kurniasih et al., 2013) dimana disini adanya media informasi yang tepat  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  MBKM.  Kebutuhan  informasi  yang  telah disampaikan  ini  akan  berdampak  juga  kepada  pemahaman  mahasiswa  mengan implementasi kebijakan MBKM. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah:
Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Media Informasi untuk Meningkatkan Pemahaman Kebijakan MBKM No Tanggapan F % 1 Kanal Daring Kemendikbud 31 14,6 2 Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan Kemendikbud 53 24.9 3 Kanal daring Unikom/Prodi IP Unikom 54 25.4 4 Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan Unikom/Prodi IP Unikom 62 29.1 5 Kanal komunikasi komunitas 13 6,10 213 100,0
Dari data yang disajikan oleh table 3, bahwa 14,6% mahasiswa menyatakan kanal daring  kemendikbud  telah  memberikan  informasi  untuk  meningkatkan  pemahamannya mengenai  kebijakan  MBKM.  24,9%  mahasiswa  menyatakan  bahwa  pelaksanaan sosialisasi  baik  luring  maupun  daring  yang  diselenggarakan  kemendikbud  telah memberikan informasi untuk meningkatkan pemahamannya terhadap kebijakan MBKM, 25,4%  mahasiswa  menyatakan  bahwa  kanal  daring  Unikom/Prodi  IP  Unikom  telah memberikan  informasi  untuk  meningkatkan  pemahamannya  terhada  kebijakan  MBKM, dan  29,1%  mahasiswa  menyatakan  bahwa  kegiatan  sosialisasi  luring/daring  yang diselenggarakan  Unikom/Prodi  IP  Unikom  sebagai  media  memberikan  informasi  untuk meningkatkan  pemahamannya  berkaitan  dengan  kebijakan  MBKM,  serta  6,10% mahasiswa menyatakan bahwa kanal komunikasi komunitas telah memberikan informasi untuk meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan kebijakan MBKM.
Sosialisasi yang dilaksanakan secara luring maupun daring oleh kemendikbud telah memberikan  andil  terhadap  peningkatan  pemahaman  mahasiswa  mengenai  kebijakan MBKM,  di  susul  oleh  peran  dari  kampus  Unikom  sebagai  tempat  implementasi  dari kebijakan  MBKM  tersebut  akan  dilaksanakan.  Pemahaman  mahasiswa  baik  akan kebijakan  MBKM,  ini  akan  memberikan  ruang  kemudahan  didalam  menindaklanjuti kedepannya  terhadap  kebijakan  MBKM,  berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan MBKM, program  hak belajar di  luar program  studi  tiga semester, memiliki  persyaratan umum  bagi  mahasiswa maupun  perguruan tinggi  untuk  melaksanakan  program  MBKM yaitu: 1) program studi sudah terakreditasi; 2) program studi teah ada dalam daftar PDDikti bagi mahasiswa yang aktif.
Setelah  mengetahui  informasi  mengenai  kebijakan  MBKM  dan  memhaminya, maka hal ini akan mampu membantu mahasiswa dalam menentukan langkah berikutnya, yaitu dalam melaksanakan kegiatan belajar bagi mahasiswa. Sesuai dengan Permendikbud No  3  tahun  2020  pasal  15  ayat  1  diperoleh  bentuk  kegiatan  pembelajaran  yang  dapat dilakukan di dalam program studi maupun di luar program studi yaitu:

## Gambar 1. Bentuk kegiatan pembelajaran
Sumber: Buku Panduan Merdeka belajar - Kampus merdeka Berpedoman pada buku panduan Merdeka belajar-Kampus merdeka, maka untuk memudahkan  pihak  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Unikom,  melalui survey dapat diperoleh data yang digambarkan berikut ini:
Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Pemilihan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM di Luar Prodi IP Unikom No Tanggapan F % 1 Pertukaran pelajar 13 15,5 2 Magang/praktek kerja 56 66,7 3 Asisten mengajar di satuan pendidikan 5 6,0 4 Penelitian/riset 1 1,2 5 Studi kemanusiaan 2 2,38 6 Kegiatan wirausaha 7 8,3 84 100,0
Berdasarkan tabel 4 tersebut jelas tergambarkan bahwa sebagian besar minat siswa dalam  mengikuti  atau  melaksanakan  implementasi  MBKM,  para  mahasiswa  menaruh minatnya 66,7% untuk mengikuti magang/praktek kerja di luar kampus, sehingga hal ini akan  sangat  membantu  pihak  kampus  untuk  menentukan  langkah  kebijakan  yang  akan diambil  dan  tidak  terlepas  dari  koridor  kebijakan  MBKM.  Kebijakan  MBKM  berupaya untuk  memberikan  dorongan  terhadap  pengembangan  minat  kewirausahaan  dari mahasiswa  melalui  kesesuaian  program  kegiatan  belajar.  Salah  satu  upaya  dalam peningkatan dari mutu lulusan adalah melalui adaptasi kegiatan magang usaha. Adaptasi tersebut  terutama  dalam  kurikulum  program  studi  dapat  membuat  mahasiswa  memiliki kesiapan untuk dapat bersaing serta dapat menciptakan peluang usaha terutama pada era digital seperti saat ini (Baharuddin, 2021)
Setelah  mendapatkan  telaahan  mengenai  peminatan  para  mahasiswa  tersebut  di atas,  makah  langkah  selanjutnya  dari  pihak  kampus  yaitu  dengan  penyusunan  dari kebijakan  serta  manual  mutu  perguruan  tinggi.  Selanjutnya  adalah  penetapan  mutu perguruan  tinggi  terutama  dalam  melaksanakan  kebijakan  MBKM.  Kebijakan  kampus dalam menunjang kebijakan MBKM tersebut, terlihat pada hasil survey berikut:
Tabel 5. Tanggapan Responden Ketersediaan Dokumen Kurikulum, Panduan Dan
Prosedur Operasional Untuk Mengikuti Kegiatan MBKM di Prodi IP Unikom No Tanggapan F % 1 Sudah 53 63,1 2 Belum 2 2,38 3 tidak tahu 29 34,5 84 100,0
Dari gambaran diatas, dapat ditafsirkan bahwa program studi ilmu pemerintahan melengkapi  dokumen  kurikulum,  panduan  serta  prosedur  operasional  dalam  rangka mendukung  program  MBKM,  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Program  Studi Ilmu  Pemerintahan  telah  siap  menunjang  kebijakan  MBKM  sesuai  dengan  arahan  dan intruksi dari pemerintah. Dinamika yang terjadi saat ini tentu saja dimanfatkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan dengan melakukan revitalisasi kurikulum. Revitalisasi kurikulum yang berbasis MBKM tertuang melalui dokumen kurikulum. Hal ini tentunya dengan harapan program studi mampu untuk mengakomodasi dari delapan bentuk kegiatan pembelajaran. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 (Hudjimartsu et al., 2022).

## 3. Kebermanfaatan Kebijakan MBKM
Kebijakan yang utama dari program MBKM yaitu memudahkan dalam membuka program penelitian yang baru. Selain itu adanya perbaikan daripada skema akreditasi pada perguruan  tinggi.  Mudahnya  PTN  dapat  menjadi  PTN  terintegrasi,  serta  diberikannya kepada mahasiswa kebebasan untuk dapat belajar di luar program studinya dalam kurun waktu  tiga  semester  (Darajatun  &  Ramdhany,  2021).  Kebijakan  MBKM  melaksanakan pemberian hak  bagi  mahasiswa untuk  mengikuti perkuliahan diluar program  studi. Hak untuk mengikuti perkuliahan di program studi lain se-Unikom akan memberikan wawasan tambahan  berkaitan  dengan  bidang  ilmu  lain.  Hak  untuk  mengikuti  perkuliahan  di  luar Unikom akan memberikan wawasan yang lebih luas lain. Keragaman ilmu, latar belakang sosial  budaya  mahasiswa  yang  mengikuti  kelas  tersebut  akan  memberikan  wawasan tambahan bagi mahasiswa. Manfaat ini akan dirasakan langsung oleh mahasiswa, karena tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak kampus. Mahasiswa diberikan keleluasaan untuk menentukan  kegiatan  belajarnya  sesuai  dengan  kebijakan  MBKM.  Sebagaimana  hasil survey yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP unikom terhadap mahasiswanya, yaitu:
a. Pelaksanaan  Kebijakan  MBKM  oleh  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Unikom memberikan kompetensi tambahan.
Program MBKM bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Program  MBKM  merupakan  program  yang  dalam  pelaksanaannya  menciptakan  kelas yang  kolaboratif  dan  partisipatif  yang  merupakan  indikator  dari  IKU.  Kontribusi pelaksanaan  program  MBKM  terhadap  sektor  lain  ditinjau  dari  pemahaman  bahwa pelaksanaan  program  MBKM  di  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Unikom  dapat memberi  kompetensi  tambahan  kepada  lulusan  pada  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan Unikom berupa 1) keterampilan dalam menyelesaikan masalah; 2) memperluas perpektif; 3)  meningkatkan  soft  skill;  4)  sebagai  bekal  untuk  bekerja;  5)  persiapan  sesudah  lulus. Kemudian  akan  mengkaji  Program  MBKM  sebagai  kebutuhan  lulusan  dimasa  depan. Jawaban ini akan tergambar dari hasil survey yang ditunjukkan oleh tabel 6 berikut:
Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Pembelajaran di Luar Unikom Memberikan Kompetensi Tambahan Seperti Keterampilan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Nyata yang Kompleks, Keterampilan Dalam Menganalisis,
Etika Profesi Dan Lain-Lain No Tanggapan F % 1 Ya 63 75 2 Mungkin 19 22,6 3 Tidak tahu 2 2,4 84 100
Berdasarkan  tabel  di  atas,  bahwa  dengan  adanya  kegiatan  pembelajaran  di  luar Unikom  75% mahasiswa yang menjadi  responden menyatakan ya, bahwa  pembelajaran diluar  Unikom,  tentu  saja  mampu  memberikan  tambahan  kompetensi.  Beberapa kompetensi  tersebut  adalah  keterampilan  dalam  menganalisis  suatu  permasalahan, keterampilan dalam menyelesaikan setiap masalah, dan bertambahnya kompetensi dalam etika  profesi.  Dampak  dari  adanya  kebijakan  MBKM  bagi  mahasiswa  setiap  proses perkuliahan menjadi lebih fleksibel. Selain itu, mahasiswa memiliki beragam pengalaman saat  berpartisipasi  dalam  kegiatan  bermasyarakat  dan  dapat  menjadi  modal  untuk  siap kerja setelah mahasiswa lulus dari perguruan tinggi (Laga et al., 2022).
b. Pelaksanaan  Kebijakan  MBKM  oleh  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Unikom perspektif yang Luas Serta Kompetensi Tambahan
Gambaran  dari  hasil survey yang  ditunjukkan  oleh  tabel  7  jelas  bahwa  dengan belajar  di  luar  kampus,  mendapatkan  perspektif  yang  lebih  luas  serta  mendapatkan tambahan  kompetensi  yang  tentunya  dibutuhkan  mahasiswa  kelak  setelah  selesai menempuh jenjang pendidikan tinggi disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7. Tanggapan Responden Tentang Pembelajaran Di Program Studi Lain Dapat
Memperluas Perspektif Dan Memberikan Kompetensi Tambahan No Tanggapan F % 1 Ya 68 81,0 2 Mungkin 15 17,9 3 tidak tahu 1 1,2 84 100,0
Harapan dari kebijakan MBKM adalah adanya kebebasan bagi setiap mahasiswa MBKM  untuk  menentukan  mobel  pembelajarannya,  sehingga  mahasiswa  dapat  atau mampu menjawab tantangannya setelah menempuh pendidikan tinggi. Pada tabel 7 yang merupakan  gambaran  dari  responden  tentang  pengalamannya  belajar  diluar  kampus, dengan program studi lain mendapatkan berbagai perspektif yang luas serta mendapatkan tambahan  kompetensi.  Hasil survey menujukkan  81,0%  mahasiswa  menyatakan  bahwa dengan pembelajaran di program studi lain ternyata dapat perspektif sebagai mahasiswa dapat menjadi luas serta mendapatkan tambahan kompetensi yang dibutuhkan.
Hak  belajar  yang  diperoleh  oleh  mahasiswa  diluar  program  studi  selama  tiga semester.  Hak  tersebut  menjadi  kebijakan  dari  pemerintah  untuk  mempersiapkan kompetensi dari mahasiswa terutama dalam menghadapi berbagai perubahan. Kompetensi mahasiswa tersebut haruslah dilakukan penyesuaian dengan tuntutan zaman yang tentunya selalu  mengalami  perubahan  untuk  masa  depan  (Simatupang  &  Yuhertiana,  2021). Kampus merdeka menjadi suatu wujud pembelajaran di perguruan tinggi dimana bersifat luwes serta independen sehingga tercipta budaya belajar yang tidak ada pengekangan serta
lebih  bersifat  inovatif,  serta  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dari  mahasiswa  (Suwandi, 2020) (Sopiansyah et al., 2022).
c. Kebijakan  MBKM  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Unikom  Bermanfaat  dalam Mengembangkan Kompetensi Maupun Keterampilan Sebagai Bekal Bekerja Karena  kebijakan  MBKM  tidak  hanya  menyasar  kepentingan  mahasiswa  saja, tetapi juga kampus sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi dan yang akan memfasilitasi mahasiswa  memperoleh  hak  belajarnya.    Oleh  karena  itu,  melalui  survei  ini  juga tergambarkan bahwa apakah kebijakan kampus menunjang apa yang menjadi kebijakan pemerintah  dalam  mengimplementasi  kebijakan  MBKM.  Pada  tabel  8  merupakan  hasil survei  yang  menggambarkan  manfaat  kegiatan  MBKM  apakah  mampu  menjadi  bekal mahasiswa setelah lulus di perguruan tinggi, dengan kata lain mampu menjadi bekal kerja.
Tabel 8. Tanggapan Responden Tentang Manfaat MBKM dalam Mengembangkan
Kompetensi/Keterampilan Sebagai Modal Bekerja No  Tanggapan F % 1 Sangat bermanfaat 51 60,7 2    Cukup bermanfaat 33 39,3 3 Tidak bermanfaat 4 Kurang bermanfaat 84 100,0
Tabel  8  di  atas  diperoleh  pandangan  yaitu  mahasiswa  sebesar  68,7%  yang menyatakan  sangat  bermanfaat  berkaitan  dengan  kebermanfaatan  apabila  mahasiswa mengikuti  program  MBKM  dalam  rangka  mengembangkan  kompetensi  maupun keterampilan yang dapat menjadi bekal bekerja setelah lulus. Sebanyak 39,3% mahasiswa menyatakan  cukup  bermanfaat,  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  mahasiswa  meyakini kegiatan  MBKM  memberikan  manfaat  dalam  mengembangkan  kompetensi  maupun keterampilan  mampu  menjadi  bekal  bekerja  setelah  menyelesaikan  pendidikannya. Tantangan dan kesempatan belajar diberikan kepada mahasiswa dalam kebijakan MBKM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung (Tohir, 2020).
Implementasi  kebijakan  MBKM  menjawab  berbagai  tantangan  yang  terjadi kedepannya sebagaimana teknologi yang berkembang. Hal tersebut mampu menciptakan lulusan  yang  fokus  pada  pencaianan  pembelajaran  yang  sebanding  disesuaikan  dengan disiplin ilmu. Pelaksanaan kebijakan MBKM yang utama adalah terasahnya kemampuan soft  skill mahasiswa.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari survey terhadap  mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom tergambar pada tabel di bawah ini:
Tabel 9. Tanggapan Responden Tentang Besarnya Peningkatan Soft-Skill Setelah mengikuti MBKM dalam Mengembangkan Kompetensi Sebagai Modal Bekerja No Tanggapan F % 1 tidak ada peningkatan sama sekali 5 5,95 2 ada peningkatan tapi kurang baik 1 1,2 3 ada peningkatan cukup baik 38 45,24 4 ada peningkatan dengan baik 27 31,1 5 ada peningkatan dengan sangat baik 13 15,5 84 100,00
Tabel  di  atas  diperoleh  gambaran  berkaitan  besarnya  peningkatan  dari soft-skill mahasiswa  terutama  setelah  mahasiswa  mengikuti  program  MBKM  terutama  dalam mengembangkan  kompetensinya  serta  keterampilannya  yang  menjadi  modal  bekerja,
sebanyak 45,24% mahasiswa menyatakan terdapat peningkatan yang cukup baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mengikuti program  atau kegiatan MBKM mahasiswa mampu  meningkatkan soft-skill dalam  pengembangan  baik  kompetensi  maupun keterampilan sebagai modal bekerja. Tujuan dari implementasi kebijakan MBKM adalah peningkatan  dari  kompetensi  lulusan  perguruan  tinggi.  Baik  dari soft  skills mahasiswa maupun hard  skills yang  dimiliki  mahasiswa.  Hal  tersebut  agar  mahasiswa  memiliki kesiapan  dalam  berbagai  bidang  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  jaman.  Setiap  program yang dilaksanakan dengan experiential learning melalui alur yang bersifat lebih fleksibel dengan  harapan  mahasiswa  mampu  mendapatkan  fasilitasi  pengembangan  potensi  yang sesuai dengan minat maupun bakatnya (Dirjendikti, 2020).

## 4. Minat Mahasiswa Terhadap MBKM
Kebijakan MBKM yang dilaksanakan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Unikom  ini  akan  memberi  pengalaman  pembelajaran  kepada  seluruh  mahasiswa. Mahasiswa  mempunyai  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  MBKM.  Mahasiswa merupakan  objek  dari  Program  MBKM.  Pengetahuan,  pemahaman,  ketertarikan  dan keikutsertaan  mahasiswa  merupakan  penentu  keberhasilan  program  MBKM.  Untuk  itu perlu  ada  upaya  yang  dilakukan  oleh  program  studi  dalam  mengambil  minat  dari mahasiswa  untuk  turut  serta  dalam  program  MBKM.  Bersarnya  ketertarikan  ataupun minat dari mahasiswa dapat terlihat tabel berikut:
Tabel 10. Tanggapan Responden Mengenai Ketertarikan Mahasiswa Tentang Program MBKM No Tanggapan F % 1 Sangat menarik 44 51,4 2 Biasa saja 37 44,0 3 Tidak tertarik 3 3,6 84 100,0
Dengan  diimplementasikannya  kebijakan  MBKM  oleh  program  studi  Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom, ternyata hal ini menjadi sebuah daya tarik bagi mahasiswa untuk mengeksplor kemampuan dirinya dengan belajar di luar unikom baik itu di program studi yang lain atau program magang. Hal ini tergambar dari hasil survei pada tabel 10 di atas,  dimana  kertetarikan  mahasiswa  tentang  program  MBKM  sebesar  52,4  %,  cukup menggambarkan  atensi  mahasiswa  terhadap  ketertarikannya  dalam  berpartisipasi  pada kegiatan program MBKM di prodi lain di luar kampus unikom. Penelitian ini tentu saja mengharapkan  hasil  bahwa  persepsi  dari  mahasiswa  yang  optimis  dalam  pelaksanaan program  MBKM  dimana  menjadi  sebuah  landasan  dalam  pengembangan  program pembelajaran  yang  lebih  optimal.  Dosen  berperanan  mendampingi  serta  mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan kegiatan MBKM (Yuliasari et al., 2022).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari dampak dari adanya kebijakan merdeka belajar kampus merdeka yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom  mampu  menjadi  daya  tarik  tersendiri,  karena  dengan  diimplementasikan kebijakam MBKM mampu meningkatkan soft skill kompetensi/keterampilan mahasiswa terutama berhadapan dengan dunia kerja setelah lulus, dengan kata lain bahwa pelaksanaan program  MBKM  dapat  dijadikan  bekal  mahasiswa  terutama  kelak  setelah  lulus berhadapan dengan dunia kerja.

## Daftar Pustaka
Arifin, S., & Muslim, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka belajar,
Kampus  merdeka”  Pada  Perguruan  Tinggi  Islam  Swasta  Di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi , 3 (1), 1–11.
Bagus  Endrawan,  I.,  Hardiyono,  B.,  Haris  Satria,  M.,  &  Kesumawati,  S.  A.  (2021). Pengembangan Kurikulum Merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM) Program Studi Pendidikan Olahraga Strata Satu  (S1) Fakultas Keguruan  Ilmu Pendidikan dan  Bahasa  Universitas  Bina  Darma. JPKMBD  (Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat Bina Darma) , 1 (2), 180–186.
Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka belajar Kampus merdeka (Fokus:
Model MBKM Program Studi). Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran , 4 (1), 195– 205.
Darajatun, R. M., & Ramdhany, M. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan  Kampus merdeka  terhadap  Minat  dan  Keterlibatan  Mahasiswa. Journal  of  Business Management Education, 6 (3), 11–21. Djamarah,  Syaipul  Bahri  dan  Aswan  Zain.  (2010). Strategi  Belajar-Mengajar .  Jakarta: Rineka Cipta.
Dye, Thomas R. (2011). Understanding Public Policy . New Jersey: Prentice Hall. Hudjimartsu, S. A., Prayudyanto, M. N., Sutisna, S. P., & Heryansyah, A. (2022). Peluang Dan  Tantangan  Implementasi  Merdeka  belajar. Educate  (Jurnal  Teknologi Pendidikan) , 7 (1), 58–70. Kurniasih, D. (2022). Policy Strategy for Increasing The Capacity of Human Resources Leaders of The DPRD Members of Bandung Regency . 2 (102), 7–14. Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan E- Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. Sosiohumaniora , 15 (1), 6– 14.
Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2022). Persepsi Mahasiswa terhadap Kebijakan Merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM). Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (1), 699–706.
Mulyana, Wahyudin, Y., Lesmana, D., Mumpuni, F. S., & Farastuti, E. R. (2022). Evaluasi Dampak Program Merdeka belajar Kampus merdeka ( MBKM ) pada Bidang Studi Akuakultur. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (1), 1551–1564. Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka belajar Kampus merdeka  FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Jurnal  Dinamika Governance , 11 (2), 276–292.
Said zainal A. (2012). Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika.
Sanjaya, Wina. (2010). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan . Jakarta: Prenada Media Group.
Simatupang,  E.,  &  Yuhertiana,  I.  (2021).  Merdeka  belajar  Kampus  merdeka  terhadap Perubahan  Paradigma  Pembelajaran  pada  Pendidikan  Tinggi:  Sebuah  Tinjauan Literatur. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi , 2 (2), 30–38.
Sopiansyah,  D.,  Masruroh,  S.,  Zaqiah,  Q.  Y.,  &  Erihadiana,  M.  (2022).  Konsep  dan Implementasi  Kurikulum  MBKM  (Merdeka  belajar  Kampus  merdeka  ). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal , 4 (1), 260–279.
Sulistiyani, E., Khamida, Soleha, U., Amalia, R., Hartatik, S., Putra, R. S., Budiarti, R. P., & Andini, A. (2022). Implementasi Merdeka belajar Kampus merdeka ( MBKM ) pada Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (1), 686–698.
Suwandi,  S.  (2020).  Pengembangan  Kurikulum  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  (dan Sastra)  Indonesia  yang  Responsif  terhadap  Kebijakan  Merdeka  belajar-Kampus merdeka  dan  Kebutuhan  Pembelajaran  Abad  ke-21.  Dalam:  Prosiding  Seminar Daring  Nasional:  Pengembangan  Kurikulum  Merdeka  belajar  Program  Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 21 Oktober 2020, pp 1-12.
Tohir, M. (2020). Buku Panduan Merdeka belajar—Kampus merdeka.
Trianto.  (2010). Model  Pembelajaran  Inovatif-Progresif  Konsep,  Landasan,  dan Implementasi  Pada  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP) .  Jakarta: Kencana.
Yuliasari,  I.,  Zubaedah,  I.,  &  Permatasari,  M.  A.  (2022).  Pola  Interaksi  Dosen  dan Mahasiswa dalam Sosialisasi dan Implementasi Program Merdeka belajar Kampus merdeka di Universitas Jayabaya. Jurnal CItra Fikom Jayabaya , 10 (1), 1–9.