## EARNINGS MANAGEMENT: VIEWED FROM DEFERRED TAX ASSETS, DEFERRED TAX EXPENSES, AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES
Aditya Restu Prabawa 1 , Dewa Gede Agung Trimartana Krisna Wibawa 2 , Amrie Firmansyah 3 1,2, &3 Politeknik Keuangan Negara STAN Email: amrie.firmansyah@gmail.com

## ABSTRACT
This study examines the effect of deferred tax assets, deferred tax expense, and corporate social responsibility on earnings management. This research's population is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2016-2019 period. Based on purposive sampling, the total sample employed in this study amounted to 56  observations.  This  study's  secondary  data  were  sourced  from  the  www.idx.co.id  and  its  official  website. Hypothesis  testing  was  conducted  using  multiple  linear  regression  with  panel  data.  This  study  concludes  that deferred  tax  assets  and  deferred  tax  expenses  align  with  the  company's  earnings  management  activities. Meanwhile, corporate social responsibility can reduce the opportunistic actions of managers through earnings management activities.
Keywords: Earnings Quality; Deferred Tax; Social Responsibility

## MANAJEMEN LABA: SUDUT PANDANG ASET PAJAK TANGGUHAN, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  aset  pajak  tangguhan,  beban  pajak  tangguhan  dan  tanggung jawab  perusahaan  terhadap  manajemen  laba.  Perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia selama  periode  2016-2019  menjadi  populasi  penelitian  ini.  Berdasarkan purposive  sampling yang  telah dilakukan,  total  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  56  observasi.  Data  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  www.idx.co.id  dan  situs  resmi  perusahaan.  Pengujian  hipotesis dilakukan  dengan  menggunakan  regresi  linier  berganda  data  panel.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  aset pajak  tangguhan  dan  beban  pajak  tangguhan  sejalan  dengan  aktivitas  manajemen  laba  yang  dilakukan perusahaan. Sementara itu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan tindakan oportunistik manajer melalui aktivitas manajemen laba.
Kata Kunci: Kualitas Laba; Pajak Tangguhan; Tangung Jawab Sosial

## PENDAHULUAN
Awal  2019  Indonesia  dihebohkan  dengan  kasus  laporan  keuangan  PT  Garuda  Indonesia  tahun  2018.  Laporan keuangan  tersebut  menunjukkan  bahwa  ditahun  2018  PT  Garuda  Indonesia  Tbk  berhasil  membukukan  laba bersih  sebesar  US$809  ribu, hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  laporan  keuangan  tahun  2017  dimana  PT Garuda  Indonesia  membukukan  rugi  sebesar  US$216,8  juta  (www.cnnindonesia.com).  Hasil  penyelidikan menemukan bahwa perusahaan mengakui piutang PT Mahata sebesar US$ 238,94 juta sebagai pendapatan. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan yang harusnya rugi menjadi untung (Nasution, 2019).  Kondisi tersebut menunjukkan  bahwa  praktik  manajemen  laba  masih  dilakukan  oleh  perusahaan  besar  dan  listed  di  Bursa  Efek Indonesia.  Manajemen  laba  yang  dilakukan  baik  yang  bersifat  konservatif  ataupun  ekstrim  dapat  menyesatkan para  pengguna  laporan  keuangan  ( users )  karena  informasi  yang disajikan  tidak  menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Anasta, 2015).
Perusahaan memiliki sebuah tujuan utama yaitu memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Para manajer  diberikan  kepercayaan  oleh  pemegang  saham  untuk  mengontrol  proses  bisnis  dari  perusahaan.  Para pemegang  saham  menginginkan  pihak  manajemen  untuk  menghasilkan  pendapatan  tinggi  dan  memperkecil biaya  agar  deviden  yang  dibagikan  maksimal.  Pihak  manajemen  akan  berusaha  untuk  mempertahankan jabatannya  pada  perusahaan  tersebut  dengan  cara  memenuhi  keinginan  pemegang  saham.  Manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada para  pemegang,  namun  disisi  lain  manajemen  juga  berusaha  untuk  meminimalkan  laba  kena  pajak  yang dilaporkan untuk keperluan perpajakan (Fitriany, 2016).
Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait (Kurnia, 2018). Manajemen laba terjadi ketika manajer memutuskan untuk mengubah laporan keuangan untuk memperdaya pemangku kepentingan mengenai kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang tergantung pada angka yang dilaporkan pada laporan keuangan (Healy & Wahlen, 1999). Dalam melakukan tugasnya,  manajemen  perlu melakukan  estimasi  dalam  beberapa  kejadian  ekonomi,  seperti  umur  aset  dan  nilai sisanya. Dalam melakukan estimasi, manajemen harus memastikan bahwa nilai yang mereka berikan wajar dan sesuai  dengan  ketentuan  pelaporan  keuangan.  Motivasi  dan  peluang  yang  dimiliki  oleh  manajer,  membuat manajer  melakukan  praktik  manajemen  laba  pada  laporan  keuangan  perusahaan.  Namun  dalam  melakukan praktik  manajemen  laba,  manajer  harus  melakukan  dengan  cermat  agar  tidak  mudah diketahui  oleh pihak  lain. Prasetyo  et  al.  (2019)  menerangkan  tiga  teknik  manajemen  laba  yang  dapat  dilakukan  oleh  manajemen  yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah metode akuntansi, dan menggeser periode biaya atau pendapatan.
Penelitian  terdahulu  yang  meneliti  manajemen  laba  perusahaan  di  Indonesia  sebagian  besar menggunakan  ukuran  perusahaan  (Arifin  &  Destriana,  2016;  Lidiawati  &  Asyik,  2016;  Mahawyahrti  & Budiasih,  2016;  Medyawati  &  Dayanti,  2016;  Gayatri  &  Pria,  2016;  Purnama,  2017), corporate  governance (Agustia,  2013;  Arifin  &  Destriana,  2016;  Asward  &  Lina,  2015;  Larastono  et  al.,  2016;  Lestari  &  Murtanto, 2017; Lidiawati & Asyik, 2016; Oktaviani et al., 2015), kualitas audit (Lidiawati & Asyik, 2016; Aryanti et al., 2017; Lestari & Murtanto, 2017), leverage (Agustia, 2013; Mahawyahrti & Budiasih, 2016; Utari & Sari, 2016), profitabilitas  (Purnama,  2017),  asimetri  informasi  (Mahawyahrti  &  Budiasih,  2016;  Utari  &  Sari,  2016), kepemilikan  (Lidiawati  &  Asyik,  2016;  Utari  &  Sari,  2016;  Purnama,  2017;  Lestari  &  Murtanto,  2017). Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan,  masih  sedikit  penelitian  yang  mengulas  tentang  aset pajak  tangguhan,  beban  pajak  tangguhan,  dan  CSR  terhadap  manajemen  laba  perusahaan  sehingga  pengujian ketiga komponen tersebut terhadap manajamen laba penting untuk dilakukan.
Manajemen laba dapat terdeteksi dengan adanya perbedaan laba antara akuntansi dan fiskal yang dapat dilakukan dengan menaikkan kewajiban pajak tangguhan bersih (kewajiban pajak tangguhan dikurangi aset pajak tangguhan) yang mengakibatkan peningkatan beban pajak tangguhan (Djamaluddin et al, 2008). Pengungkapan CSR  oleh  perusahaan  publik  di  Indonesia  merupakan  strategi  untuk  melindungi  perilaku  menyimpang  dari manajemen  agar  reputasi  dan  legitimasi  perusahaan  terjaga  (Pratiwi  &  Siregar:  2019).  Perusahaan  yang melakukan CSR dalam kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa perusahaan mengeluarkan biaya sesuai dengan yang  perusahaan  inginkan  pada  periode  tersebut  dan  ada  indikasi  bahwa  mereka  akan  mengatur  laba  yang mereka laporkan pada laporan keuangan.
Aset  pajak  tangguhan  merupakan  aset  yang  terjadi  apabila  perbedaan  waktu  mengakibatkan  koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak sebagaimana aturan perpajakan (Waluyo, 2017). Aset pajak tangguhan diakibatkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode  mendatang  karena  adanya  perbedaan  temporer  yang  dapat  dikurangkan  dan  adanya  sisa  kompensasi kerugian  (Anasta,  2015).  Perusahaan  harus  menurunkan  nilai  tercatat  aset  pajak  tangguhan  apabila  laba  fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan tersebut. Penurunan ini  harus  disesuaikan  kembali  apabila  terdapat  laba  fiskal  yang  kemungkinan  besar  memadai.  Dengan  adanya kewajiban  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  pada  tanggal  neraca,  maka  setiap  tahun  manajemen  harus membuat suatu penilaian dalam menentukan saldo aset pajak tangguhan dan pencadangan aset pajak tangguhan,
e-ISSN 2527-8215
sedangkan  penilaian  manajemen  dalam  menentukan  saldo  cadangan  aset  pajak  tangguhan  tersebut  bersifat subjektif  (Suranggane,  2007).  Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Anasta  (2015),  Timuriana  & Muhamad  (2015),  Fitriany  (2016),  dan  Kurnia  (2018)  menemukan  bahwa  aset  pajak  tangguhan  berpengaruh positif  terhadap  manajemen  laba,  sedangkan  Ningsih  (2017),  Utami  et  al.  (2018), dan Yahya  &  Wahyuningsih (2019)  menyimpulkan  bahwa  aset  pajak  tangguhan  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba.  Adanya perbedaaan  hasil  pengujian  dalam  penelitian  sebelumnya,  maka  pengujian  kembali  aset  pajak  tangguhan terhadap manajemen laba perlu untuk dilakukan
Sementara  itu,  Phillips  et  al.  (2003)  dan  Amanda  &  Febrianti  (2015)  menyatakan  bahwa  beban  pajak tangguhan  merupakan  beban  yang  terjadi  akibat  perbedaan  temporer  antara  laba  akuntansi  (yaitu  laba  dalam laporan  keuangan  untuk  kepentingan  pihak  eksternal)  dengan  laba  fiskal  (laba  yang  digunakan  sebagai  dasar perhitungan pajak). Zain (2007) menjelaskan beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang  sesungguhnya dibayar  kepada  pemerintah)  dengan  beban  pajak  penghasilan  (pajak  penghasilan  yang  dihitung  berbasis penghasilan  sebelum  pajak)  sepanjang   menyangkut   perbedaan   temporer.  Perbedaan  antar  laporan  keuangan akuntansi  dan  fiskal  disebabkan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  standar  akuntansi  lebih  memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak (Yulianti, 2005).
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Tundjung  &  Haryanto  (2015),  Negara  &  Suputra  (2017), Kurnia  (2018)  menemukan  bahwa  beban  pajak  tangguhan  berpengaruh  positif  terhadap  manajemen  laba perusahaan. Sylvia et al. (2016), Amanda & Febrianti (2015), Fitriany (2016), Ningsih (2017), dan Prasetyo et al. (2019) menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sumbari et al. (2017)  menemukan  bahwa  beban  pajak  tangguhan  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba.  Adanya perbedaan  hasil  pengujian  dalam  penelitian  sebelumnya,  pengujian  kembali  beban  pajak  tangguhan  terhadap manajemen laba penting untuk dilakukan.
Selanjutnya, Corporate  Social  Responsibility ( CSR )  merupakan  proses  pengkomunikasian  dampak sosial dan lingkungan terhadap kegiatan ekonomi kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Gayatri & Pria, 2016). CSR merupakan suatu sikap yang ditunjukkan perusahaan atas komitmennya terhadap  para  pemangku  kepentingan  perusahaan  dalam  mempertanggungjawabkan  dampak  dari  operasi  atau aktivitas  yang  dilakukan  perusahaan  tersebut  baik  dalam  aspek  sosial,  ekonomi,  maupun  lingkungan,  serta menjaga  agar  dampak  tersebut  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  dan  lingkungannya  (Arief  &  Didik, 2014). Pengungkapan  CSR  oleh  perusahaan di  Indonesia  adalah  wajib  sebagaimana disebutkan  dalam pasal  74 Undang-undang  Nomor  40  tahun  2007  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  kegiatan  operasinya berhubungan  dengan  penggunaan  sumber  daya  alam  diwajibkan  melakukan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan. Kemudian pasal 66 ayat 1 menambahkan bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan  adalah  pelaporan  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Walaupun  demikian,  item-item tanggung jawab sosial yang diungkapkan  perusahaan masih merupakan informasi yang bersifat sukarela (Putra, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Siregar (2019) dan Wardanti & Santi (2018) menemukan bahwa CSR  berpengaruh  positif  terhadap  manajeman  laba,  Anugra  &  Siregar  (2019)  Yahya  &  Wahyuningsih  (2019) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, Gil et al. (2016), Putri & Rohman (2016), Ricardo & Faisal (2015), Paramita et al. (2017), dan Gayatri & Pria (2016) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif  terhadap  manajemen  laba.  Hasil  pengujian  sebelumnya  yang  bervariasi  mengakibatkan  pengujian kembali CSR terhadap manajemen laba penting untuk dilakukan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  aset  pajak  tangguhan,  beban  pajak  tangguhan,  dan jawab  sosial  perusahaan.  Data  penelitian  sebelumnya  sebagaian  besar  menggunakan  perusahaan  subsektor manufaktur  (Tundjung  &  Haryanto,  2015;  Timuriana  &  Muhamad,  2015;  Fitriany,  2016;  Sylvia  et  al.,  2016; Sumbari et al., 2017; Negara & Suputra, 2017; Ningsih, 2017; Utami et al., 2018; Kurnia, 2018; Prasetyo et al., 2019), consumer goods (Amanda & Febrianti, 2015, Wardani, 2018), telekomunikasi dan  konstruksi (Yahya & Wahyuningsih, 2019), dan otomotif (Prasetyo et al., 2019). Sementara itu, penelitian ini menggunakan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  perusahaan  sektor  pertambangan  di  mana  perusahaan  sektor  ini yang diwajibkan dalam UU No 40 Tahun 2007 melakukan tanggung jawab sosial. Perusahaan tambang dituntut untuk  serius  dalam  melakukan  CSR  dalam  aktivitas  operasinya.  Penerapan  CSR  pada  perusahaan  sektor pertambangan  guna  memenuhi  ekspektai  pemangku  kepentingan  terhadap  perusahaan  tersebut  yang  meliputi konsumen,  supplier,  karyawan,  pemodal,  komunitas,  dan  manajemen  bekerja  untuk  kepentingan  bersama (Harrison et al, 2019). Dengan demikian, kegiatan CSR yang sejalan dengan kegiatan operasi perusahaan perlu dituangkan  dalam  laporan  keberlanjutan  yang  memperlihatkan  upaya  perusahaan  bukan  hanya  memenuhi kewajiban lingkungannya saja, tetapi juga kewajiban ekonomi dan sosial.

## TINJAUAN PUSTAKA
Watts  &  Zimmermen  (1990)  membagi  tiga  hipotesis  yang  mendorong  perusahaan  untuk  melakukan earnings management yaitu the  bonus  plan  hypothesis,  the  debt  covenant  hypothesis, dan the  political  cost  hypothesis .
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Negara  &  Suputra  (2017)  menjelaskan  manajemen  laba  terkait  aspek  perpajakan dapat  dijelaskan  oleh  hipotesis  ketiga  dari  teori  akuntansi  positif  yaitu the  political  cost  hypothesis .  Dalam hipotesis  tersebut  dijelaskan  bahwa  dalam  hal  perusahaan  berhadapan  dengan  biaya  politik,  manajemen perusahaan  akan  cenderung  untuk  melakukan  manajemen  laba  untuk  meminimalkan  biaya  politik  yang  akan ditanggung perusahaan (Negara & Suputra, 2017). Salah satu dari biaya politik tersebut adalah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah yang mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (Scott, 2015).
Terkait dengan kewajiban pajak perusahaan, terdapat aset pajak tangguhan yang merupakan aset yang timbul  akibat  adanya  perbedaan  waktu  menyebabkan  koreksi  positif  atas  beban  pajak  sehingga  beban  pajak komersial  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  beban  pajak  sesuai  undang-undang  perpajakan.  Semakin  besar perbedaan  antara  laba  komersial  yang  dilaporkan  perusahaan  dengan  laba  fiskal  menunjukkan  kondisi  yang mengkhawatirkan  bagi  pengguna  laporan  keuangan.  Selisih  positif  antara  laba  komersial  dan  laba  fiskal mengakibatkan  terjadinya  koreksi  positif  yang  menimbulkan  terjadinya  asset  pajak  tangguhan  (Zuranggane, 2007). Anasta (2015) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan  dapat dijadikan sebagai alat bagi manajer untuk melakukan manajemen. Kondisi ini terbukti dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Timuriana & Muhamad (2015),  Anasta  (2015),  Fitriany  (2016),  dan  Kurnia  (2018)  bahwa  aset  pajak  tangguhan  memiliki  pengaruh positif  terhadap  manajemen  laba  perusahaan. Aset  pajak  tangguhan  yang  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan perusahaan  menunjukkan  adanya  celah  aktivitas  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh manajer  karena  manajer cenderung  untuk  meminimalisasi  kewajiban  perpajakannya  kepada  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  hipotesis pertama penelitian ini adalah:
H 1 : aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
Silvia  et  al.  (2016)  menyatakan  bahwa  salah  satu  pendekatan  dalam  menentukan  perilaku  manajemen laba  yang  dilakukan  manajer  adalah  pendekatan  distribusi  laba.  Pendekatan  tersebut  mengidentifikasi  batas pelaporan  laba  ( earning  treshold )  dan  menemukan  bahwa  perusahaan  yang  berada  dibawah earning  treshold akan  berusaha  untuk  melewati  batas  tersebut  dengan  melakukan  manajemen  laba.  Kondisi  ini  ditunjukkan dengan  terlalu  sedikitnya  perusahaan  yang  melaporkan  laba  dibawah earning  treshold .  Sebaliknya,  terlalu banyaknya  perusahaan  yang  melaporkan  laba  diatas earning  treshold .  Manajemen  memiliki  dorongan  yang berbeda  dalam  melaporkan  laba  akuntansi  dan  laba  fiskal,  sebab  laba  akuntansi  secara  implisit  atau  secara eksplisit digunakan dalam kontrak (misalnya, kompensasi rencana dan persyaratan utang) dan penilaian saham.
Beban  pajak  tangguhan  adalah  beban  yang  timbul  dikarenakan  adanya  perbedaan  waktu  antara  laba akuntansi/laba  komersial  yang  disusun  sesuai  dengan  PSAK  dengan  laba  fiskal  yang  disusun  sesuai  dengan undang-undang  perpajakan.  Sistem  perpajakan  dirancang  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara,  sedangkan sistem  akuntansi  dirancang  untuk  menyediakan  informasi  tentang  kinerja  perusahaan  dan  diharapkan  dapat mengatasi  asimetris  informasi  (teori  keagenan)  yang  mungkin  terjadi  antara  manajemen  sebagai  pihak  internal dan  pengguna  laporan  keuangan  sebagai  pihak  eksternal  (Febrian  et  al.,  2015).  Perbedaan  yang  timbul  antara laba  fiskal  dan  komersial  dapat  menyediakan  informasi  tambahan  bagi  pengguna  laporan  keuangan  untuk menilai  kualitas current  earnings perusahaan  (Philips  et  al.,  2003).  Peraturan  perpajakan  lebih  membatasi keleluasaan  penggunaan  diskresi  dalam  menghitung  penghasilan  kena  pajak,  itulah  sebabnya  selisih  laba komersial  dan  laba  fiskal  dapat  menginformasikan  tentang  adanya  diskresi  manajemen  dalam  proses  akrual (Febrian et al., 2015).
Perbedaan  laba  fiskal  dengan  laba  akuntansi  menunjukkan  tingkat  diskresi  manajemen  yang  semakin besar.  Tingkat  diskresi  yang  dilakukan  oleh  manajemen  akan  tercermin  dalam  beban  pajak  tangguhan  yang merupakan  indikator  untuk  mendeteksi  praktik  manajemen  laba  (Phillips  et  al.,  2003).  Beban  pajak  tangguhan memiliki  pengaruh  terhadap  manajemen  laba,  artinya  nilai  beban  pajak  tangguhan  yang  semakin  tinggi  akan mengakibatkan  profitabilitas  perusahaan  yang  melakukan  manajemen  laba  juga  semakin  tinggi  (Negara  & Suputra,  2017).  Adanya  perbedaan  antara  laba  akuntansi  dan  penghasilan  kena  pajak  menjadi  salah  satu instrumen  bagi  manajer  untuk  melakukan  manajemen  laba  dan  akan  merefleksikan  tingkat  kebijakan  manajer dalam  memanipulasi  laba  menjadi  lebih  tinggi.  Nilai  beban  pajak  tangguhan  yang  semakin  tinggi  akan mengakibatkan  profitabilitas  perusahaan  yang  melakukan manajemen  laba  juga  semakin  tinggi.  Hal  ini  sejalan dengan temuan Tundjung & Haryanto (2015), Negara & Suputra (2017), dan Kurnia (2018) bahwa beban pajak tangguhan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  manajemen  laba  perusahaan. Beban  pajak tangguhan  merupakan  area  yang  digunakan  oleh  manajer  untuk  melakukan  manajemen  laba.  Oleh  karena  itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah:
H 2 : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
CSR merupakan aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan sejalan dengan aktivitas operasi perusahaan dalam  rangka  memenuhi  keinginan  pemangku  kepentingan.  Penerapan  CSR  oleh  perusahaan  tidak  hanya berfokus pada profit, namun juga mendukung dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat (Ricardo & Faisal, 2015).  Penerapan  CSR  oleh  perusahaan  menunjukkan  bahwa  perusahaan  memiliki  kontrak  sosial  yang  terjadi antara  perusahaan  dengan  masyarakat  secara  luas  karena  perusahaan  menggunakan  sumber-sumber  daya  yang berada di masyarakat ( stakeholder ). Stakeholder memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-
sumber daya tersebut (Ghozali & Chariri, 2007). Ketika stakeholder mengendalikan sumber daya yang penting bagi  perusahaan,  maka  perusahaan  akan  bereaksi  dengan  cara  memuaskan  keinginan  stakeholder  (Ghozali  & Chariri, 2007).
Salewski  &  Zulch  (2014)  menemukan  bahwa  perusahaan  di  negara-negara  maju  melaporkan  lebih banyak aktivitas CSR untuk menutupi tindakan yang diamati seperti manajemen laba. Namun, Scholtens & Kang (2013) membuktikan bahwa perusahaan yang berorientasi CSR memiliki pengaruh positif terhadap perlindungan investor.  Kondisi  ini  mendorong  penciptaan  laporan  keuangan  yang  lebih  baik  dan  meminimilasir  adanya diskresi  manajer  dalam  mempengaruhi  kebijakan  akuntansi  tertentu  dalam  praktek  manajemen  laba  akrual. Penelitian tersebut sejalan dengan Ricardo & Faisal (2015), Putri & Rohman (2016), Gayatri & Prasetya (2016), dan  Paramita  et  al.  (2017)  yang  menemukan  bahwa  CSR  berpengaruh  negatif  terhadap  Manajemen  Laba Perusahaan. Perusahaan  yang  memiliki  pengungkapan CSR yang  tinggi  cenderung  untuk  tidak  melakukan manajemen  laba  karena  perusahaan  berkeinginan  untuk  memiliki  hubungan  yang  baik  dengan stakeholdernya. Perusahaan  akan  menjaga  lingkungan kerjanya  dengan  baik  sehingga  proses  bisnis  perusahaan  tidak  terganggu baik dari dalam pihak internal perusahaan ataupun pihak eksternal perusahaan. Oleh karena itu,  hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:
H 3 : CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif.  Data  sekunder  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  bersumber dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Data tersebut  diperoleh dari  situs Bursa  Efek  Indonesia  (web.idx.co.id)  dan  situs  perusahaan.  Populsai  penelitian  ini adalah  perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode  2016-2019.  Jangka waktu sampel yang dipilih dari tahun 2016 s.d. 2019 karena sejak tahun 2016 s.d. laba perusahaan pertambangan terus  mengalami  kenaikan  dari  sebelumnya  selalu  mengalami  penurunan  dari  periode  waktu  2012  s.d.  2015. Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive  sampling dengan  kriteria-kriteria  sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

## Tabel 1. Sampel Penelitian
No Kriteria Jumlah Ukuran 1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek sebelum tahun 2016 43 Perusahaan 2. Perusahaan pertambangan yang tidak termasuk papan utama (21) Perusahaan 3. Perusahaan pertambangan yang laporan keuangan di suatu tahun 2016-2019 tidak tersedia (2) Perusahaan 4. Perusahaan pertambangan yang memperoleh laba negatif di suatu tahun 2016- 2019 (4) Perusahaan 5. Perusahaan pertambangan yang tidak mempunyai data aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, atau jawab sosial perusahaan di suatu tahun 2016-2019 (1) Perusahaan Outlier data (1) Perusahaan Total Sampel 14 Perusahaan Tahun 4 Tahun Total Observasi 56 Firm-Year
Sumber: data diolah
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  manajemen  laba.  Proksi  yang  digunakan  mengikuti Dechow et al. (1995) dengan discretionary accrual dari Modified Jones Model yang digunakan juga oleh Guay et al. (1996), Bernard & Skinner (1996 ), dan Philips et al. (2003). Adapun Langkah-langkah dari proksi ini adalah sebagai berikut:
EM = DTA DTA = TACC – NDA
Di mana : EM : manajemen laba DTA : discretionary accruals TACC  : total akrual NDA : nondiscretionary accruals Total accrual dihitung dengan proksi:
TACC it = N it – CFO it Di mana: TACC it : total accruals perusahaan i pada periode t N it : Laba bersih perusahaan i pada periode t CFO it : Arus kas operasi perusahaan i pada periode t
Nilai akrual dihitung dari error atau residual dari dengan persamaan regresi linear sederhana atau Ordinary Least Square (OLS) persamaan berikut: TACC it /TA i(t-1) = β 1 (1/TA i(t-1) ) + β 2 (∆REV it - /TA i(t-1) ) + β 3 (PPE it /TA i(t-1) ) + β 4 (NIt/TA i(t-1) ) + ɛ it
Dimana: TA i(t-1) : total asset perusahaan i pada periode t – 1 ∆REV it : pendapatan perusahaan i di tahun t dikurangi pendapatan di tahun t – 1 PPE it
: nilai aktiva tetap – akumulasi penyusutan pada perusahaan i pada tahun t
NIt : Net Income perusahaan pada tahun t
β : Fitted Coeficient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total accruals
Nilai Non Discretionary Accrual (NDA) dapat dihitung dengan rumus: NDA t = β 1 (1/TA i(t-1) ) + β 2 (∆REV it - ∆REC it /TA i(t-1) ) + β 3 (PPEt/TA i(t-1) ) + β 4 (NIt/TA i(t-1) )
NDA t : non discretionary accrual pada tahun t TA i(t-1) : total asset perusahaan i pada periode t – 1
NIt
: Net Income perusahaan pada tahun t ∆RECt : perubahan piutang bersih i di tahun t dikurangi piutang bersih ditahun t-1
Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan jawab  sosial  perusahaan/CSR.  Proksi  variabel  CSR  menggunakan  pengungkapan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  berdasarkan  kerangka  GRI  G4  yang  menunjukkan  aktivitas  CSR  yang  dilakukan  oleh  perusahaan (Pratiwi & Siregar, 2019). Aspek yang perlu diungkapkan menurut kerangka GRI G4 terdapat 91. Oleh karena, data  CSR  akan  menggunakan  persentase  dari  pengungkapan  yang  dilakukan  perusahaan  dibagi  dengan  91 mengikuti Firmansyah & Irwanto (2020) sebagaimana perhitungan berikut
=
dimana merupakan  indeks  pengungkapan  CSR, merupakan  jumlah  CSR  yang diungkapkan,  dan merupakan aspek yang perlu diungkapkan berdasarkan GRI 4 yaitu 91.
Perhitungan deferred tax asset (aset pajak tangguhan) penelitian ini mengikuti Zuranggane (2007)  yaitu perubahan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t -1 dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t sebagai berikut:
APT it =
Beban pajak tangguhan diukur dengan proksi yang digunakan oleh Phillips et al. (2003) yaitu membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total asset periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional yaitu:
DTE it =
Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu leverage dan ukuran perusahaan. Manajemen yang memiliki utang yang tinggi akan merasakan tekanan dari pihak kreditor untuk memenuhi kewajibannya membayar bunga tiap periode. Leverage dapat diperoleh dengan cara total utang dibagi dengan total ekuitas perusahaan sebagaimana Lazzem & Jilani (2017) yaitu:
Perusahaan yang berukuran besar memiliki banyak stakeholder yang berkepentingan terhadap kinerja mereka. Setiap stakeholder menginginkan timbal balik atas investasi yang telah mereka tanamkan. Ukuran perusahaan dapat diperoleh dengan cara logaritma natural dari total aset perusahaan sebagaimana Ali et al. (2015), yaitu:
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut: EMit = 𝛂 + 𝛃 1CSRit + 𝛃 2ASETPTit + 𝛃 3BEBANPTit + 𝛃 4LEVit + 𝛃 5SIZEit + 𝛆 it Keterangan EM it
= manajemen laba perusahaan i pada tahun t CSR it
= elemen jawab sosial perusahaan perusahaan i pada tahun t ASETPTit
= elemen aset pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t BEBANPT it = elemen beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t
LEV it
= leverage perusahaan i pada tahun t
SIZE it
= ukuran perusahaan i pada tahun t

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Rata-Rata Median Maksimum Minimum Std. Dev. EM -0.0414 -0.0456 0.3147 -0.2010 0.0852 APT -0.0067 0.0604 0.9602 -1.1179 0.4266 CSR 0.2452 0.2142 0.7472 0.0549 0.1462 DTE -0.0007 -0.0005 0.0183 -0.0432 0.0087 LEV 0.8949 0.6348 5.9762 0.0075 0.9594 SIZE 30.054 30.111 32.258 27.913 1.1071

## Sumber: data diolah
Selanjutnya,  uji  hipotesis  dilakukan  dengan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan common effect model yang ditunjukkan dalam Tabel 3 yaitu sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Variabel Arah Koefisien t-Statistik Prob. C 0.10334 0.73260 0.23360 APT + 0.03090 2.49868 0.00790 * CSR - -0.08542 -2.14677 0.01835  ** DTE + 2.73181 3.22841 0.00110 * LEV -0.00417 -0.34389 0.36620 SIZE -0.00406 -0.80804 0.21145 R2 0.42760 Adj. R2 0.37036 F-stat. 7.47025 Prob(F-stat.) 0.00003
Sumber: data diolah

## Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian ini sejalan dengan Timuriana & Muhamad (2015), Anasta (2015), Fitriany (2016), dan Kurnia (2018). Perusahaan  yang  berhadapan  dengan  biaya  politik,  cenderung  melakukan  manajemen  laba  dengan  tujuan meminimalkan biaya politik yang harus perusahaan tanggung (Scott, 2015). Biaya politik mencakup semua biaya yang harus  ditanggung oleh  perusahaan  terkait  deng.an regulasi  pemerintah,  salah  satunya  adalah beban  pajak. Beban pajak komersial yang lebih kecil dari beban pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disebabkan oleh perbedaan temporer akan menyebabkan koreksi positif yang menghasilkan Aset Pajak Tangguhan (Negara & Suputra, 2017). Salah satu penyebab terjadinya perbedaan temporer adalah adanya perbedaan aturan mengenai penyusutan  antara  akuntansi  komersial  dan  perpajakan.  Standar  Akuntansi  yang  mengatur  terkait  penyusutan adalah PSAK 16 (IAI, 2015). PSAK 16 (IAI, 2015). hanya mengatur terkait metode penyusutan aset tetap yang diperkenankan, berbeda dengan aturan perpajakan yang mengatur terkait tentang metode yang boleh digunakan dan  jangka  waktu  penyusutan  masing-masing  kelompok  aset  tetap.  Perbedaan  ini  menyebabkan  manajemen mempunyai  kebebasan  menentukan  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  untuk  menghitung  beban  penyusutan. Beban  penyusutan  merupakan  beban  yang  dapat  dikurangkan  untuk  menghitung  penghasilan  kena  pajak. Berdasarkan  karakteristik  perusahaan  pertambangan  yang  menjadi  sampel  penelitian,  rata-rata  nilai  aset  tetap adalah  sebesar  25%  dari nilai  total  aset.  Hal  ini  memungkinkan manajemen  untuk  mengatur  beban penyusutan sehingga bisa mengecilkan pajak yang terutang.
Aset  pajak  tangguhan  yang  jumlahnya  diperbesar  oleh  manajemen  kemungkinan  dimotivasi  adanya beban  politis  atas  besarnya  usaha  perusahaan  untuk  meminimalisasi  pembayaran  pajak  agar  tidak  merugikan perusahaan.  Diberlakukannya  PSAK  46  (IAI,  2016)  mensyaratkan  para  manajer  untuk  mengakui  dan  menilai kembali aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan pada para manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan.

## Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  beban  pajak  tangguhan  berpengaruh  positif  terhadap  manajemen  laba. Hasil pengujian ini sejalan dengan Tundjung & Haryanto (2015), Negara & Suputra (2017), dan Kurnia (2018). Perusahaan  yang  berhadapan  dengan  biaya  politik,  cenderung  melakukan  manajemen  laba  dengan  tujuan meminimalkan  biaya  politik  yang  harus  mereka  tanggung  (Scott,  2015).  Biaya  politik  mencakup  semua  biaya yang  harus  ditanggung  oleh  perusahaan  terkait  dengan  regulasi  pemerintah,  salah  satunya  adalah  beban  pajak. Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan  keuangan  untuk  kepentingan  pihak  eksternal)  dengan  laba  fiskal  (laba  yang  digunakan  sebagai  dasar perhitungan pajak). Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal disebabkan dalam penyusunan  laporan  keuangan,  standar  akuntansi  lebih  memberikan  keleluasaan  bagi  manajemen  untuk menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan dengan yang diperbolehkan menurut pajak.
Beban  pajak  tangguhan dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  praktik  manajemen  laba yaitu  dengan  cara melihat hasil koreksi fiskal berupa koreksi negatif.  Koreksi negatif adalah kondisi di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada  akuntansi  komersial.  Kondisi  inilah  yang  menyebabkan  terjadi  kenaikan  kewajiban  pajak  tangguhan pada pos neraca periode berjalan dan periode berikutnya diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

## Pengaruh CSR terhadap manajemen laba
Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa  CSR  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba.  Hasil  pengujian  ini sejalan  dengan  Gayatri  &  Prasetya  (2016),  Paramita  et  al.  (2017),  dan  Gil  et  al. (2016) Hasil  mengindikasikan bahwa  perusahaan  yang  mengungkapkan  CSR  tidak  melakukan  manipulasi  manajemen  laba  melalui  kegiatan CSR  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  CSR  merupakan  salah  satu  komponen  wajib  yang  harus  dilakukan  oleh perusahaan  pertambangan  di  Indonesia.  Sektor  pertambangan,  berdasarkan  UU  No  40  Tahun  2007  diwajibkan untuk melakukan  CSR  dan  diatur  kembali  mengenai  reklamasi  pascatambang  pada  UU 4  tahun  2009  sehingga dalam menjalankan operasinya mereka harus mempertimbangkan peraturan tersebut. Perusahaan pertambangan di  Indonesia  mulai  menuju  kegiatan  usaha  berkelanjutan  yang  peduli  lingkungan  dengan  semakin  ketatnya pengawasan dari pemerintah seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan  yang  baik  dan  pengawasan  pertambangan  mineral  dan  batubara,  serta  semakin  pedulinya masyarakat  Indonesia  mengenai  lingkungan  hidup  dengan populernya film  dokumenter kegiatan  pascatambang pada  media  sosial  bisa  menjadi  salah  satu  faktor  perusahaan  pertambangan  memilih  untuk  tidak  melakukan manajemen laba.
Perusahaan pertambangan di Indonesia belum ada yang mengungkapkan 91 elemen pengungkapan CSR sesuai  dengan  GRI  G4.  Beberapa  perusahaan  pertambangan  sedang  berusaha  memenuhi  GRI  G4  dengan membuat  sustainability  report  seperti  ANTM,  PTBA,  dan  ITMG  dan  membuat  rangkuman  atas  pemenuhan index.  Rendahnya  pengungkapan  CSR  secara  umum  berarti  perusahaan  pertambangan  belum  fokus  dalam melibatkan  CSR  dalam  aktivitas  operasinya,  sehingga  diperlukan  peraturan  dari  pemerintah  untuk menyeragamkan  pengungkapan  CSR  agar  perusahaan  tambang  dapat  memenuhi  pengungkapan  berdasarkan standar.
Para  pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah,  masyarakat  sekitar  dan  pemegang  saham  memiliki hubungan yang dekat dan berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan serta saling mempengaruhi sebagaimana stakeholders theory . Stakeholder eksternal menginginkan agar perusahaan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup  dengan  mengeluarkan  berbagai  peraturan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  operasi perusahaan.  Perusahaan  merasa  bertanggung  jawab  terhadap  stakeholder  eksternal,  sehingga  melaksanakan peraturan tersebut. Pengawasan yang ketat dari pihak eksternal mengakibatkan perusahaan mengungkapkan CSR dengan  lebih  jujur.    Dampak  dari  penerapan  CSR,  perusahaan  akan  memiliki  etika  yang  lebih  tinggi  sehingga perusahaan juga akan mengedepankan kepentingan stakeholders (Firmansyah&Triastie, 2020; Firmansyah&Estutik,  2020).  Kondisi  ini  mengakibatkan  pilihan-pilihan  kebijakan  akuntansi  dalam  melakukan manajemen  laba  menjadi  rendah.  Oleh  karena  itu,  penerapan  CSR  oleh  perusahaan  dapat  menurunkan  diskresi manajemen dalam tindakan oportunistik yang tercermin dalam laporan keuangan. Perusahaan yang menerapkan CRS  dalam  aktivitas  operasinya  cenderung  memiliki  kualitas  laba  yang  tinggi,  sehingga  informasi  laba  dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

## PENUTUP
Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa asset pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba.  Manajemen  termotivasi  untuk  meminimalisasi  pembayaran  pajak  dengan  melakukan  manajemen  laba. Selain itu, beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Manajemen termotivasi untuk  meminimalisasi  pembayaran  pajak  dengan  melakukan  manajemen  laba.  Selanjutnya,  jawab  sosial perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pihak external memiliki kepentingan terhadap
e-ISSN 2527-8215
operasi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan sustainability yang diterapkan oleh perusahaan dalam aktivitas operasinya. Penerapan CSR yang baik mendorong perusahaan memiliki kualitas laba yang tinggi.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  penghitungan  indeks  tanggung  jawab  sosial  perusahaan dilakukan  secara  manual  sehingga  dimungkinkan  masih  terdapat  subjektivitas  yang  telah  dilakukan.  Selain  itu, tidak  semua  perusahaan  menerbitkan sustainability  report menyebabkan  data  terkait  tanggung  jawab  sosial perusahaan yang sesuai standar GRI G4 tidak bisa diperoleh dengan lengkap sehingga melibatkan subjektivitas dalam  perhitungan  CSR.  Penelitian  ini  menggunakan  objek  penelitian  perusahaan  pertambangan  papan  utama dengan  laba  positif  dari  tahun  2016-2019,  sehingga  tidak  dapat  menggeneralisir  hasil  penelitian  ini  untuk perusahaan  semua  sektor  atau  sektor  lainnya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk menggunakan seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik dengan laba positif ataupun negatif sehingga diharapkan hasilnya lebih akurat atau menggunakan data keuangan perusahaan sektor lainnya.
Penelitian ini menyarakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan pemeriksaan terhadap aset pajak  tangguhan  dan  beban  pajak  tangguhan  yang  dilaporkan  oleh  perusahaan  tambang  di  Indonesia  karena terdapat  indikasi  adanya  manajemen  laba  yang  mempergunakan  kedua  akun  tersebut.  Pemerintah  indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu mewajibkan perusahaan tambang untuk membuat sustainability report  sebagaimana  standar  yang  berlaku  sehingga  informasi  terkait  dengan  CSR  dapat  diperoleh  oleh stakeholder secara mudah, komprehensif dan komparatif.

## DAFTAR RUJUKAN
Amanda, F., & Febrianti, M. (2015). Analisis pengaruh beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan basis akrual terhadap manajemen laba. Ultima Accounting , 7(1), 70-86.
Anasta,  L.  (2015).  Analisa  pengaruh  deferred  tax  asset,  deferred  tax  liabilities  dan  tingkat  hutang  terhadap manajemen  laba  pada  perusahaan  sub  sektor  industri  makanan  dan  minuman  di  Indonesia .  Jurnal Tekun , 4(2), 250-270.
Anugra, S. R., & Siregar, S. V. (2019). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Strategis Dan Non Strategis Terhadap Manajemen  Laba:  Peran  Perlindungan  Investor  Pada  Industri  Perbankan  di  ASEAN. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Keuangan , 7(3), 567-582.
Dechow,  P.  M.,  Sloan,  R.  G.,  &  Sweeney,  A.  P.  (1995).  Detecting  earnings  management. The  Accounting Review , 70(2), 193-225.
Djamaluddin,  S.,  Wijayanti,  H.  T.,  &  Rahmawati  (2008).  Analisis  perbedaan  antara  laba  akuntansi  dan  laba fiskal  terhadap  persistensi  laba,  akrual,  dan  aliran  kas  pada  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di bursa efek Jakarta. The Indonesian Journal of Accounting Research , 11(1), 52-74.
Firmansyah,  A.,  &  Estutik,  R.  S.  (2020).  Environmental  responsibility  performance,  corporate  social responsibility  disclosure,  tax  aggressiveness:  does  corporate  governance  have  a  role?  Journal  of Governance and Regulation, 9(4), 8-24.
Firmansyah, A., & Irwanto, A. (2020). Do income smoothing, forward-looking disclosure, and corporate social responsibility  decrease  information  uncertainty? International  Journal  of  Psychosocial  Rehabilitation , 24(7), 9513-9525.
Firmansyah, A., &Triastie, G. A. (2020). The role of corporate governance in emerging market: Tax avoidance, corporate  social  responsibility  disclosures,  risk  disclosures,  and  investment  efficiency. Journal  of Governance and Regulation , 9(3), 8-26.
Fitriany, L. C. (2016). Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. JOM Fekon , 3(1), 1150-1163.
Gayatri  &  Pria,  P.  (2016).  Implikasi  Ukuran  Perusahaan  Dan  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Riset Akuntansi , 6(4), 1-22. Harrison, J. S., Barney, J. B., Freeman, R. E., & Phillips, R. A. (2019 ). The Cambridge handbook of stakeholder theory . Cambridge: Cambridge University Press. Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons , 13(4), 365-383.
Febrian, R., Wahyudi, T., & Subeki, A. (2015). Analisis pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap  manajemen  laba  (studi  kasus  pada  perusahaan  manufaktur  yang  tercatat  di  bursa  efek Indonesia. AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi , 12(2), 145-160.
Kurnia,  R.  (2017). Pengaruh  aset  pajak  tangguhan,  beban  pajak  tangguhan  dan  perencanaan  pajak  terhadap manajeman laba . Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nasution,  A.  D.  (2019). https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a5192a6cb8/empat-kondisi-garuda- masukkan-piutang-dari-mahata-ke-pendapatan-2018 diakses tanggal 16 Agustus 2020.
Negara,  A.  A.,  &  Suputra,  I.  D.  (2017).  Pengaruh  Perencanaan  Pajak  dan  Beban  Pajak  Tangguhan  terhadap Manajemen Laba. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 20, 2045-2072.
Ningsih, F. C. (2018). Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajeman  laba  (studi  empiris  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  bursa  efek  Indonesia  periode 2013-2016). Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Paramita,  N.  N.,  Sujana,  E.,  &  Herawati,  N.  T.  (2017).  Pengaruh  financial  distress,  risiko  litigasi  dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  bursa  efek  Indonesia  periode  2014-2016). E-Journal  Akuntansi  S1 Universitas Pendidikan Ganesha , 8(2), 1-11.
Phillips,  J.,  Pincus,  M.,  &  Rego,  S.  O.  (2003).  Earnings  mangement:  new  evidence  based  on  deferred  tax expense. The Accounting Review , 78(2), 491-521.
Prasetyo, N. C., Riana, & Masitoh, E. (2019). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Modus, 31(2), 156-171.
Pratiwi, I. S., & Siregar, S. V. (2019). The Effect of corporate social responsibility on tax avoidance and earnings management:  the  moderating  role  of  political  connections. International  Journal  of  Business ,  24(3), 230-248.
Putri,  G.  V.,  &  Rohman,  A.  (2016).  Pengaruh  pengungkapan  corporate  social  responsibility  dan  profitabilitas terhadap manajemen laba. Diponegoro Journal of Accounting , 5(2), 1-11.
Ricardo,  D.  M.,  &  Faisal.  (2015).  Pengaruh  pengungkapan  corporate  social  responsibility  terhadap  praktik manajemen laba. Diponegoro Journal of Accounting , 4(3), 1-9. Salewski, M., & Zulch, H. (2012). The association between corporate social responsibility and earnings quality evidence from European Blue Chips . HHL Working Paper Series No. 112. Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory 7th edition. New Jersey: Prentice Hall Canada Inc.
Sumbari,  S.,  Murni,  Y.,  &  Masri,  I.  (2017). Analisis  beban  pajak  tangguhan  dan  akrual  dalam  mendeteksi manajemen  laba .  Konferensi  Ilmiah  Akuntansi  IV  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Pancasila.
Suranggane,  Z.  (2007).  Analisis  aktiva  pajak  tangguhan  dan  akrual  sebagai  prediktor  manajemen  laba:  kajian empiris  pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEJ. Journal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia , 4(1), 77-94.
Timuriana, T., & Muhamad, R. R. (2015). Pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi , 1(2), 12-20.
Tundjung, G. M., & Haryanto. (2015). pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). Diponegoro Journal of Accounting, 4(2), 1-9.
Utami,  J.,  Manik,  T.,  &  Husna,  A.  (2018).  Pengaruh  ukuran  perusahaan,  aset  pajak  tangguhan,  beban  pajak tangguhan  dan  akrual  terhadap  manajemen  laba  pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  bursa efek Indonesia periode 2014-2016.
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Wardani,  D.  K.,  &  Santi,  D.  K.  (2018).  Pengaruh  Tax  Planning,  Ukuran  Perusahaan,  Corporate  Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Akuntansi , 6(1), 11-24. Watt, R., & Zimmerman, J. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. The Accounting Review , 65(1), 131-156.
Yahya,  A.,  &  Wahyuningsih,  D.  (2019).  Pengaruh  perencanaan  dan  aset pajak  tangguhan  terhadap manajemen laba  pada  perusahaan  telekomunikasi  dan  konstruksi  yang  terdaftar  di  bursa  efek  Indonesia  periode 2013 – 2017. SOSIOHUMANITAS , 21(2), 86-92.
Yulianti. (2005). Kemampuan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba. Journal Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 2(1), 107-129.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190424204726-92-389396/membedah-keanehan-laporan-keuangan- garuda-indonesia-2018 diakses tanggal 16 Agustus 2020