Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1446
KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN KOMEPETISI SEPAK BOLA DI INDONESIA (THE AUTHORITY AND ROLE OF GOVERNMENT IN THE ORGANIZING OF FOOTBALL COMPETITION IN INDONESIA)

## Muhammad Zulhidayat
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang E-Mail: zulhidayat007@gmail.com

## Abstrak
Pada  30  Mei  2015,  FIFA  sebagai induk tertinggi  dari  organisasi  sepakbola internasional  menjatuhkan  sanksi  kepada  PSSI.  Ini  terjadi  karena  FIFA  menilai adanya  intervensi  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga. Statuta  FIFA  pasal  13  dan  17  memperjelas  bahwa  ia  menolak  segala  bentuk intervensi  oleh  pemerintah,  politisi,  media,  atau  pihak  ketiga  lainnya.  Di  sisi  lain, Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga  juga  diberi  wewenang  oleh  hukum  untuk mengatur  kegiatan  olahraga  secara  umum  dalam  lingkup  Negara  Indonesia. Permasalahan  yang  akan dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Pertama,  apa  wewenang  dan  peran  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  olahraga sepakbola  profesional  di  Indonesia?  Kedua,  bagaimana  penerapan  kompetisi sepakbola  di  Indonesia  dengan  adanya  Pembekuan  PSSI?  .  Metode  penelitian dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Kesimpulan  dari penelitian  ini  adalah  bahwa  Pemerintah  tidak  memiliki  wewenang  untuk  campur tangan dan ikut campur dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional di  Indonesia.  Sementara  itu,  dengan  pembekuan  PSSI  ini,  otomatis  menghentikan liga  karena  PSSI  tidak  dapat  melakukan  tugas  dan  fungsi  untuk  mengadakan kompetisi  sepakbola  profesional  di  Indonesia.  Saran  penulis  dalam  penelitian  ini adalah  Pemerintah  harus  optimal  dalam  memberikan  layanan  dan  kenyamanan kepada  PSSI  dan  PSSI  harus  transparan  dalam  menyelenggarakan  kompetisi sepakbola profesional di Indonesia.

## Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, PSSI

## Abstract
On  May  30,  2015,  FIFA  as  the  supreme  parent  of  international  football organizations  imposed  sanctions  on  the  PSSI.  This  happens  because  FIFA  assess
the existence of intervention by the government through the Ministry of Youth and Sports. The FIFA Statutes chapters 13 and 17 make it clear that it rejects any form of  intervention  by  governments,  politicians,  media,  or  other  third  parties.  On  the other hand, the Ministry of Youth and Sports is also authorized by law to regulate sports activities generally within the scope of the State of Indonesia. The problems to be studied in this research are as follows: Firstly, what is the authority and role of  the  government  in  organizing  professional  football  sport  in  Indonesia  ?, Secondly, how is the implementation of football  competition in Indonesia with the existence of PSSI Freezing ?. Research Methods in this paper using the method of normative  juridical.  The  conclusion  of  this  research  is  that  the  Government  does not have the authority to intervene and interfere in organizing professional football competition in Indonesia. Meanwhile, with the freezing of this PSSI, automatically stop  the  league  because  PSSI  can  not  perform  the  duties  and  functions  to  hold  a professional  football  competition  in  Indonesia.  The  author's  suggestion  in  this research is the Government must be optimal in providing services and convenience to  PSSI  and  PSSI  must  be  transparent  in  organizing  professional  football competition in Indonesia.
Keywords: Authority, Government, PSSI

## I. PENDAHULUAN
Setiap  negara  mengakui  bahwa  olahraga  menjadi  suatu  yang  tidak  bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Olahraga telah menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat  semua  bangsa  dan  negara  yang  ada  di  dunia.  Negara  yang masyarakatnya  sangat  gemar  berolahraga  akan  mempunyai  kecenderungan  berada pada tingkat kesejahteraan umum yang lebih baik dibandingkan negara yang tidak gemar  berolahraga. 1 Bahkan  dewasa  ini  prestasi  olahraga  suatu  negara  dapat dijadikan  sebagai  cermin  terkait  dengan  kemajuan  sebuah  negara, karena  negara dalam  hal  ini  mengambil  peran  penting  untuk  membangun  infrastruktur- infrastruktur  yang  bisa  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  berolahraga,  baik  bagi masyarakat  secara  umum  maupun  juga  digunakan  oleh  atlet  profesional  dalam sebuah negara. 2
1 Toho  Cholik  Mutohir  dan  Ali  Maksum, Sport  Development  Index  :  Alaternatif  baru Mengukur  Kemajuan  Pembangunan  Bidang  Olahraga (Konsep,  Metodologi,  dan  Aplikasi), ( Jakarta: Penerbit Indeks, 2007) , hal. 5.
2 Hinca IP Panjaitan, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia), ( Jakarta : Gramedia, 2011) , hal. 3.
Di negara-negara eropa, olahraga dijadikan sebagai sarana industri, bisnis, dan  alat  untuk  mengangkat  status  sosial  yang  sangat  ampuh.  Sementara  itu,  bagi orang Afrika dan Asia, olahraga digunakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme mereka. 3 Sementara itu, jika kita tarik kepada negara kita. Indonesia menjadi salah satu  negara  yang  sangat  menggemari  olahraga.  Sebagaimana  motto  olahraga nasional kita yaitu “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”. Motto  ini  merupakan  konsep  dasar  negara  kita  untuk  mewujudkan  secara  nyata pembangunan  manusia  seutuhnya  sekaligus  menjadi  konsep  memajukan kesejahteraan umum. 4 Hal ini semakin menekankan kepada kita, bahwa  Indonesia juga  sangat  memperhatikan  olahraga,  dan  juga  termasuk  bagian  yang  sangat penting  untuk  tercapainya  salah  satu  tujuan  negara  kita,  yakni  memajukan kesejahteraan umum.
Jika kita melihat didalam masyarakat di Indonesia, akan banyak kita temui masyarakat kita yang gemar berolahraga, ada yang suka tenis, bulu tangkis, sepeda, bola volly, sepak takraw, lari, renang, berkuda, memanah dan lain sebagainya, tak terkecuali  sepakbola.  Jika  kita  kembali  melihat  bagaimana  sejarahnya,  Inggris merupakan  negara  pertama  yang  mengembangkan  sepak  bola  modern.  Inggris berhasil  membakukan  permainan  sepakbola  ini  dalam  bentuk  yang  kita  kenal sekarang yang tersebar diseluruh dunia. Perkembangan sepak bola dunia juga tidak terlepas  dari  peran  benua  Eropa  khususnya  Eropa  wilayah  barat  dan  selatan  yang telah  menyebarkan  permainan  sepakbola  hingga  seluruh  dunia. 5 Jika  kita  melihat perkembangan  sepak  bola  dinegara  sepakbola  seperti  Inggris 6 ,  sepakbola  secara ekstrem diibaratkan sudah seperti agama bagi mereka, sesuatu yang sangat mereka cintai dan klub sepakbola maupun timnas sepakbola sudah seperti madzab/alirannya  oleh  para  pecinta/  pendukung  sebuah  klub  di  masing – masing
3 Daniel Dhakidae, Olahraga Untuk Apa, ( Depok : Prisma, LP3ES, 1978), hal.1
4 Ibid. hal.5
5 Connie M. Anderson,dkk.,Afrika Gila Bola ( Politik Sepakbola tuan rumah Piala Dunia ), ( Depok : Kepik Ungu, 2010 ), hal. 13
6 Inggris  adalah  negara  yang  assosiasi  sepakbolanya  yakni Football  Asociation (FA) merupakan  asosiasi  sepak  bola  yang  tertua  didunia  dan  FA  lah  yang  pertama  kali  membuat peraturan sepakbola
kota  di  Inggris, dan  selalu    menjadi  topik  pembicaraan  yang  hangat  tiap  kali menjelang atau setelah pertandingan antar klub/ negara mereka dimainkan. 7
Sepak  bola  dari  masa  ke  masa  selalu  mengalami  perkembangannya. Sejalan  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  persepakbolaan  dunia,  maka dibentuklah Federation  International  de  Football  Association yang  selanjutnya disebut  FIFA.  Sebuah  badan  atau  organisasi  internasional  yang  menaungi  sepak bola  dunia.  Dijelaskan  dalam  statuta  FIFA  tentang  Name  and  Headquarters, “The Fédération  Internationale  de  Football  Association  (FIFA)  is  an  association registered  in  the  Commercial  Register  in  accordance  with  art.  60  ff.  of  the  Swiss Civil  Code.” 8 Sementara  itu  dalam  pengertian  lain  FIFA  juga  didefinisikan The Fédération  Internationale  de  Football  Association  (FIFA)  is  an  association governed  by  Swiss  law  founded  in  1904  and  based  in  Zurich.  It  has  211  member associations and its goal, enshrined in its Statutes, is the constant improvement of football. 9
Organisasi  FIFA  ini  pada  awalnya  berdiri  di  Paris,  Prancis  pada  21  Mei 1904. FIFA berdiri berkat gagasan oleh dua tokoh sepak bola yaitu Henry Delaunay dan  Jules  Rimet.  Pertemuan  tersebut  kemudian  dihadiri  oleh  tujuh  negara  yaitu Denmark,  Spanyol,  Swedia, Swiss,  Belgia  dan  Belanda.  Negara-negara  tersebut kemudian ditetapkan menjadi anggota FIFA yang pertama dalam sejarah sekaligus mengagkat  Robert  Guerin  yang  berasal  dari  Perancis  sebagai  Presiden  FIFA pertama.
Permainan sepak bola terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Jika kita  mengacu  berdasarkan  statistik  yang  ada,  FIFA  pada  tahun  2006  mencoba menghitung  jumlah  orang  yang  bermain  sepakbola  didunia.  Dan  berdasarkan hitungan tersebut, FIFA mencatat ada sekitar 265 juta pemain sepakbola, dan lebih dari  90  persennya  adalah  kaum  laki-laki. 10 Sepakbola  selalu  mendapat  tempat dalam  hati  masyarakat  dunia.  Karena  sepakbola  merupakan  olahraga  yang  unik,
7 Andri  Veno,”  Analisis  Manajemen  Kepemimpinan  Melalui  Aplikasi  Swot  Pada Organisasi  Pssi  (Persatuan  Sepakbola  Se luruh  Indonesia)”,  Pusat  Studi  Penelitian  Pengembangan Manajemen dan Bisnis, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016: 1-9, hal 1
8 FIFA, FIFA Statutes, ( Mauritius: FIFA, 2013 ). Ps. 1 angka (1)
9 FIFA, Who  we  are  ?,  http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/index.html  , diakses pada tanggal 13 November 2018
10 Simon  Kuper  dan  Stefan  Szymanski, Soccernomics, (  Jakarta  :  Erlangga,  2010 ),  hal. 183
perpaduan  yang  dari  berbagai  aspek,  mulai  dari  keterampilan,  skill,  fanatisme, emosi, kesedihan dan kejayaan.
Seperti yang telah penulis uraikan diatas, Sepakbola telah menjadi sebuah kekuatan  sosial  yang  sangat  dahsyat  yang  mempengaruhi  sendi-sendi  dan  tatanan masyarakat dan negara. Federation Internationale de Football Association (FIFA) sebagai  induk  organisasi  sepakbola  internasional  cukup  berhasil  dalam mengorganisasikan  dan  membangun  jembatan  antar  negara-negara  anggotanya menjadi  komunitas  dunia  tanpa  dibatasi  oleh  batas-batas  administrasi  negara (boderless) melalui kegiatan sepakbola. 11 FIFA mampu membuat aturan yang baik sehingga  sepak  bola  bisa  berjalan  seiring  dengan  hukum  yang  ada  di  negara  itu sendiri.  Sebagai  bukti  nyata,  FIFA  telah  berhasil  menyelenggarakan  beragam kompetisi,  seperti  Piala  Dunia  dengan  peserta  tim  sepakbola  antar  negara (FIFA World Cup), Piala Konfederasi dengan peserta tim sepakbola antar federasi benua (FIFA Confederation Cup), dan Piala Dunia Antar Klub dengan peserta pemenang masing-masing kejuaraan antar klub benua (FIFA Club World Cup) dan kejuaran- kejuaraan lain yang semuanya dinaungi dibawah bendera FIFA.
Jika  kita  melihat  negara  kita  Indonesia,  sepak  bola  seperti  telah  menjadi candu  bagi  masyarakat  Indonesia.  Penilaian  penulis  ini  tidak  terlepas  dari kenyataan yang ada melihat bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia terhadap olahraga  sepak  bola. Banyaknya  masyarakat  dinegara  ini  tentu  membuat  banyak pihak  yang  menggantungkan  nasibnya  pada  olahraga  ini  baik  dari  segi  industri, komersialisasi,  dan  bahkan  mata  pencaharian.  Walaupun  menurut  catatan  sejarah, Indonesia belum pernah masuk dalam kejuaraan agung sepakbola dunia yaitu Piala Dunia (World  Cup) semenjak  kemerdekaannya  tahun  1945.  Akan  tetapi harapan penikmat  sepak  bola  tanah  air  ini  tidak  pernah  berhenti  berharap  dan  tak  pernah berhenti  bermimpi  agar  suatu  saat  nanti, Tim  Nasional  (Timnas)  Indonesia  bisa menjadi kekuatan menakutkan dan disegani oleh dunia karena sepakbolanya.
Seiring berjalannya waktu, sepak bola Indonesia saat ini bukan lagi hanya sekedar olahraga, akan tetapi juga mempengaruhi bidang-bidang lain seperti sosial keagamaan, teknologi informasi, hiburan, ekonomi, bisnis, dan juga bahkan politik
yang  juga  menyeret  para  elit  politik  dalam  suatu  negara. 12 Politik  dan  olahraga adalah  dua  bidang  yang  seharusnya  berbeda  dan  tak  bisa  dicampur-adukkan. Namun  pada kenyataannya  dua  bidang  berbeda genre ini  justru  disatukan  di Indonesia.  Banyak  para  elit  politik  berusaha  menunggangi  sepak  bola  untuk memperoleh  dukungan  politik  mereka,  seperti  dalam  mencalonkan  pemilihan gubernur  misalnya,  para  elit  politik  tersebut  masuk  kedalam  dunia  sepak  bola Indonesia  bukan  untuk  memajukan  sepak  bola  di  Indonesia,  akan  tetapi  justru sebagai bacu loncatan untuk karir politiknya di negeri ini.
Sepakbola  di  Indonesia  memang  bukan  lagi  hanya  sekedar  permainan. Tidak lagi soal menendang dan menyudul bola. Ada gairah lain didalamnya, sepak bola  kini  juga  bicara  tentang  identitas,  tentang  ekonomi,  dan  tidak  terkecuali politik.  Sepakbola  Indonesia  selalu  lekat  dengan  politik. 13 Menurut  penulis, sepakbola  harusnya  tetaplah  menjadi  sebuah  olahraga  tanpa  embel-embel  politik didalamnya.  Karena  sepakbola  mampu  mengumpulkan  massa  yang  sangat  besar dan lebih dari sekedar olahraga. Bahkan setiap tim punya slogan pemersatu mereka, sehingga semakin menjelaskan kepada kita bahwa sepakbola bukan hanya sekedar olahraga. Siapa yang tidak mengenal Liverpool dengan slogan “ You’ll Never Walk Alone” mereka,  arti  kata  ini  memang  sangat  dalam,  bila  kita  hayati  semakin menggambarkan  bagaiamana sebuah  klub  sepak  bola sudah  tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka.
Dilain  hal,  Indonesia  mempunyai  induk  organisasi  cabang  olahraga sepakbola  Indonesia  yaitu  Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia,  selanjutnya disebut  PSSI.  Organisasi  PSSI  adalah  satu-satunya  organisasi  sepakbola  yang bersifat  nasional  yang  berwenang  mengatur,  mengurus  dan  menyelenggarakan semua  kegiatan  atau  kompetisi  sepakbola  di  Indonesia. 14 Soeratin  Sosroseogondo dengan  tujuh  perwakilan  dari    Jogjakarta,  Solo,  Surabaya,  Madiun,  Magelang, Bandung,  dan  Jakarta 15 telah  memproklamirkan  lahirnya  Persatuan  Sepakbola Seluruh  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  PSSI,  pada  tanggal  19  April  1930  di Yogyakarta.  PSSI  merupakan  suatu  organisasi  olahraga  yang  dilahirkan  pada
12 Arif  Natakusumah, Drama  it  bernama  sepakbola. (  Jakarta  :  PT.  Elex  Media Komputindo. 2008) hal. 19
13 Miftakhul.F.S, Mencintai  sepakbola  Indonesia  meski  kusut, (Yogyakarta  :  Indie  book corner, 2016 ) hal.89
14 Indonesia, Statuta PSSI, (Jakarta : PSSI : 2010)  Ps.3 ayat (4)
15 Miftakhul. F.S, Op.cit. hal.89
zaman penjajahan Belanda. Tujuan didirikannya PSSI adalah untuk kegiatan politik demi menentang penjajahan Belanda pada saat itu. Jadi tidak heran sampai detik ini pun PSSI penuh dengan nuansa politik didalamnya. Jika dulu sepakbola digunakan sebagai  alat  pemersatu  bangsa  Indonesia,  sekarang  justru  dijadikan  sebagai  alat merebut kekuasaan. 16
PSSI  memang  dibentuk  sebagai  bentuk  perlawanan  bagi  pemerintah Hindia  Belanda  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  PSSI  digunakan sebagai  alat  untuk  menentang  penjajahan  dengan  strategi  menanamkan  jiwa nasionalisme  bagi  para  pemuda  Indonesia.  PSSI  menjadi  sarana  menggugah nasionalisme  sekaligus  alat  pemersatu  bangsa. 17 Namun  dalam  pelaksanaan  dan pengaturannya,  PSSI  sejatinya  akan  berpedoman  pada  aturan  dari  FIFA (The Federation  Internationale  De  Football  Association) yang  merupakan  induk organisasi dan satu-satunya organisasi sepakbola dunia dimana PSSI menjadi salah satu anggotanya. 18 Hal ini bukan berarti PSSI lepas dari hukum perudang-undangan yang  ada  di  Indonesia,  PSSI  tetaplah  harus  mematuhi  aturan  yang  berlaku  di Indonesia dalam menjalankan roda organisasinya maupun juga roda kompetisi.
PSSI  terus  mengalami  perubahan  dan  juga  perkembangan  sejak didirikannya pada tahun 1930. Akan tetapi pada tanggal 30 Mei 2015, FIFA selaku induk  tertinggi  organisasi  sepakbola  internasional  akhrinya  menjatuhkan  sanksi (suspension) kepada  PSSI.  Hal  tersebut  terjadi  karena  FIFA  menilai  adanya intervensi  yang  dilakukan  pemerintah  melalui  Kemenpora  yang  melakukan pembekuan terhadap organisasi PSSI. Terhitung sejak tanggal 27 april 2017, PSSI tidak  diakui  kegiatannya  oleh  Kemenpora  melalui  Keputusan  Menpora  Nomor  : 01307  Tahun  2015  tentang  Pengenaan  Sanksi  Administratif  berupa  kegiatan keolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tidak diakui. Akibat masalah ini  timbul  berbagai  perdebatan  mengenai  institusi  tertinggi  sepakbola  yakni  FIFA dan implikasi ataupun problematika yang muncul akibat sanksi tersebut. Indonesia dalam  hal  ini  tidak  diperbolehkan  oleh  FIFA  untuk  mengikuti  agenda  FIFA  dan
16 Ibid.
17 Pssi, Sejarah  PSSI, http://www.pssi-football.com/id/view.php?page=pssi#,  diakses pada tanggal 13 november 2018.
18 Ibid , Ps.1 ayat (1)
juga tidak lagi mendapat bantuan maupun dukungan dari FIFA untuk menjalankan kompetisi secara resmi.
Permasalahan  ini  dimulai  pada  saat  pemerintah  berusaha  melaksanakan apa  yang  disebut  dengan  fungsi  “  pengawasan  dan  pembinaan  ”  kepada  induk organisasi  cabang  olahraga  yang  berbentuk  badan  hukum.  Pengawasan  yang dilakukan  Kemenpora  tersebut  menimbulkan  pertanyaan,  apakah  kebijakan pemerintah  melalui  kementerian  pemuda  dan  olahraga  mempunyai  wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) Nomor 01307 Tahun 2015  tanggal  17  April  2015  yang  berisi  tentang  Pengenaan  Sanksi  Administratif Berupa  Kegiatan  Keolahragaan  Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  tidak diakui  adalah  suatu  hal  yang  melawan  hukum  dan  melampaui  wewenangnya  atau telah sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika kita mengacu pada Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No. 16  tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Keolahragaan,  pada  pasal  36  ayat  (1) dijelaskan  bahwa  “Pembinaan  dan  pengembangan  olahraga  profesional dilaksanakan  dan  diarahkan  untuk  terciptanya  prestasi  olahraga,  lapangan  kerja, dan  peningkatan  pendapatan.” 19 Lebih  lanjut  dalam  pasal  36  ayat  (2)  dijelaskan bahwa  “Pembinaan  dan  pengembangan  olahraga  profesional  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  induk  organisasi  cabang  olahraga,  induk organisasi olahraga f ungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional.” 20
Jika  kita  mengacu  kepada  kasus  dan  juga  permasalahan  yang  dibahas, maka  jelas  pembinaan  dan  pengembangan  olahraga  sepak  bola  dalam  hal  ini harusnya telah menjadi tanggung jawab dari PSSI  selaku induk organisasi cabang olahraga  profesional  sepak  bola  di  Indonesia,  dan  pemerintah  hanya  berhak memfasilitasi  kegiatan  olahraga  di  Indonesia.  Akan  tetapi  baik  pihak  Kemenpora dan PSSI menilai sama-sama memiliki kewenangan dan pengelolaan sepak bola di Indonesia.  Benturan  kewenangan  inilah  yang  harus  diberikan  solusi  hukum  yang tepat dan terarah.
Selanjutnya,  yang  jadi  pertanyaan  adalah  apakah  kebijakan  yang dikeluarkan  dengan  tidak  mengakui  seluruh  kegiatan  keolahragaan  yang dilaksanakan  PSSI  selaku  penyelenggara  sepak  bola  tertinggi  di  negeri  ini  sudah
19 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, PP No. 16 tahun 2007. LN No.35, Ps. 36 ayat (1)
20 Ibid. Ps. 36 ayat (2)
tepat  ataukah  belum.  Permasalahan  ini  menjadi  pembahasan  yang  sangat  menarik menurut penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  kewenangan  dan  peran  Pemerintah dalam  penyelenggaraan olahraga sepak bola di Indonesia ?
2. Bagaimana  penyelenggaraan  kompetisi  sepak  bola  di  Indonesia  dengan adanya Pembekuan PSSI

## II. METODE PENELITIAN
Agar penyusunan penulisan ini dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus  dilakukan  berdasarkan  metode-metode  tertentu.  Hal  ini  disebabkan,  suatu penelitian  merupakan  usaha  untuk  menemukan,  mengembangkan  dan  menguji kebenaran suatu pengetahuan.
1. Bentuk Penelitian, Penelitian  dalam  penulisan  ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam  penulisan  ini  adalah  bersifat deskriptif  analitis, dimana  analisis dilakukan  secara  kritis  dengan  menggunakan berbagai  teori  tekait  dengan permasalahan yang diangkat.
2. Tipologi Penelitian. Penelitian ini menggunakan tipologi preskriptif analitis yakni memberikan saran, penyelesaian, usulan, premis baru
3. Jenis Data, data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder.
4. Bahan Hukum yang digunakan mencakup : 21
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  dan terdiri dari, undang-undang 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,  Peraturan  Pemerintah  No.  16  tahun  2007  tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,  Peraturan  Menteri  Pemuda  dan Olahraga, Peraturan  Pemerintah Nomor  17  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga, Peraturan Presiden
21 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2009), hal 13
Nomor 22  Tahun  2010 tentang  Program  Indonesia  Emas,  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor Statuta FIFA, dan Statuta PSSI.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, seperti buku  dan  jurnal  terkait  dengan  persepakbolaan  dunia  maupun persepakbolaan  di  Indonesia  dan  yang  paling  utama  tentu  berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.
c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  promer  dan  sekunder  dalam penelitian ini, seperti kamus hukum dan ensiklopedia sepak bola.
5. Alat  pengumpulan  data, Penelitian  ini  lebih  menitikberatkan  pada  studi kepustakaan  maupun  studi  dokumenter  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan, statuta FIFA dan statuta PSSI.
6. Metode  analisis  data, metode  analisa  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah bersifat kualitatif, yakni kebenaran data/premis akhir ditentukan oleh penelitinya sendiri.
7. Bentuk hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk preskriptif-analitis.

## III. PEMBAHASAN
A. Kewenangan  dan  peran  Pemerintah  dalam  penyelenggaraan  olahraga sepak bola di Indonesia
Sebelum  kita  masuk  kedalam  pembahasan  mengenai  kewenangan  dan peran  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  sepak  bola,  akan  lebih  baik  menurut penulis  kita  memahami  terlebih  dahulu  mengenai  Menteri  sebagai  bagian  dari Pemerintah,  dalam  hal  ini  yang  lebih  spesifik  tentunya  Menteri  Pemuda dan Olahraga. Menurut Jimly Asshidiqie, Menteri adalah pejabat tinggi yang memiliki peran    yang  sangat  penting  dan  juga  nyata  dalam  bertindak  sebagai  pimpinan pemerintahan  yang  sesuai  ruang  lingkup atau  kementerian  mereka  masing- masing. 22 Oleh sebab itu, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga juga
22 Ibid
memiliki  kewenangan  dalam  mengambil  suatu  keputusan maupun  juga  suatu kebijakan untuk memajukan  dan  mensejahterakan di bidang  keolahragaan  di Indonesia. Adapun  dasar  hukumnya  terdapat  dalam Undang-undang  Nomor  39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dijelaskan dalam pasal 4 : 23
1. Setiap Menteri membidangi urasan tertentu dalam pemerintahan.
2. Urusan  tertentudalam  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terdiri atas:
a. Urusan  pemerintahan  yang  nomenklatur  Kementeriannya  secara  tegas disebutkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
b. Urusan  pemerintahan  yang  ruang  lingkupnya  disebutkan  dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
c. Urusan  pemerintahan  dalam  rangka  penajaman,  koordinasi,  dan sinkronisasi program pemerintah.
Hal  ini  juga  yang  mendasari  Menpora sebagai  perwakilan  Pemerintah dalam  hal  ini mengeluarkan  untuk membekukan  PSSI,  karena  Menpora  menilai PSSI  masih  dalam  ruang  lingkup  olahraga  di  Indonesia  dan  Menpora  merasa mempunyai kewenangan  dalam  mengelola  dan  juga  menyelenggarakan  sepak bola  di  Indonesia  untuk  memajukan  dan  mensejahterakan  di  bidang Keolahragaan. Jika  kita  melihat  kasus  pembekuan  PSSI  oleh  Kemenpora, tentu untuk  mengeluarkan  sebuah  kebijakan,  Menpora  memiliki  landasan atas tindakannya  tersebut. Akan  tetapi  menurut  penulis,  keputusan  Menpora  tersebut justru tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seperti yang telah penulis singgung sebelumnya, menurut analisa penulis, kewajiban  Menpora  dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaran  sepak  bola  adalah hanya  sebatas memberikan  fasilitas  penunjang  untuk  meningkatkan  kualitas olahraga,  seperti membuat stadion,  membangun  infrastruktur  olahraga, mendukung secara finansial pengelolaan dan pembinaan usia dini untuk atlet dan lain  sebagainya. Akan  tetapi,  Pemerintah  tidak  punya  kewenangan untuk menyelenggarakan  kompetisi  dan  ikut  campur  dalam  menjalankan  organisasi perkumpulan berbadan hukum perkumpulan sepak bola dalam sebuah negara.
23 Indonesia, Undang-Undang Kementerian Negara, UU No. 39 tahun 2008, LN No. 166 tahun 2008 Ps. 4.
Karena  kompetisi  sejatinya dikelola  dan  dilaksanakan  oleh  organisasi sepak  bola  yang  sah  dan  diakui, dalam  hal  ini  adalah  PSSI. Karena  didalam Undang-undang  No.  3  tahun  2005  tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  pada Pasal  27  menyatakan  bahwa bahwa  pembinaan  dan  pengembangan  olahraga prestasi  menjadi  ranah  wewenang induk organisasi  cabang  olahraga  baik  pada tingkat  pusat  maupun  daerah.  Dalam  kasus  ini  maka  yang  berhak  dalam menjalankan  kompetisi  sepak  bola  profesional  di  Indonesia  adalah  PSSI. 24 Jadi kewenangan  dalam  menjalankan  kompetisi  sepak  bola  profesional  di  Indonesia bukan lagi menjadi kewenangan dari Kemenpora.
Pemerintah bisa  mengoptimalkan perannya dalam  hal menyediakan infrastuktur,  lapangan,  dan  fasilitas  lain  untuk  menunjang  kinerja  PSSI  sebagai organisasi  yang  berwenang  mengatur  sepak  bola. Sebagaimana  fungsi pemerintahan  menurut  Rasyid  sebagaimana  dikutip  Delly  Mustafa  terbagi menjadi 4 bagian yaitu : 25
1. Fungsi Pelayanan ( Public Service )
2. Fungsi Pembangunan ( Development )
3. Fungsi pemberdayaan ( empowering )
4. Fungsi pengaturan ( regulation )
Lebih  lanjut  menurut  Rasyid,  untuk  mengatahui  dan  juga  menilai bagaimana suatu masyarakat dalam sebuah negara maka kita bisa lihat bagaimana kinerja  dari  pemerintahannya.  Fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  dijalankan dengan  baik  maka  akan  menggambarkan  bagaimana  kualitas  dari  pemerintah  itu sendiri.  Karena  pemerintah  diadakan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  bukan untuk kepentingannya sendiri. 26
Walaupun  sanksi  seperti  ini  bukanlah  hal  baru  dalam  sepakbola  dunia, tercatat  beberapa  negara  pernah  mengalami  hal  yang  sama  seperti  yang  dialami indonesia.  Dalam  pengelolaan  dan  juga  penyelenggaraan  sebuah  kompetisi sepakbola,  FIFA  mengambil  alih  seluruh  kebijakan  dan  tidak  mau  diintervensi oleh negara dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan. Karena FIFA memiliki rule  of  the  game tentang  bagaimana  mengatur  anggotanya.    Lebih  lanjut
24 Indonesia, Undang-undang sistem keolahragaan nasional, Ps. 27.
25 Rasyid  dalam  Delly  Mustafa, Birokrasi  Pemerintahan  (  ed.revisi) ,  (  Bandung  : Alfabeta, 2014 ), hal. 100-101.
26 Ibid
dijelaskan  Statuta  FIFA  dalam  pasal  13  tentang  kewajiban  anggota,  huruf  (g) menyebutkan  bahwa 27 “seluruh  anggota  FIFA  harus  selalu  memastikan  bahwa seluruh aktivitas organisasi tidak diintervensi atau bebas dari campur tangan pihak ketiga”  ( To  manage  their  affairs  independently  and  ensure  that  ther  own  affairs are not influenced by any third parties). 28
Kewajiban menjaga independensi asosiasi sepakbola dalam sebuah negara juga  kembali  ditekankan  oleh  FIFA  dalam  Statuta  FIFA  pasal.  17  ayat  (2), dijelaskan  bahwa  “setiap  anggota  harus  mengelola  semua  urusannya  secara independen  dan  tanpa  pengaruh  dari  pihak ketiga” (Each  member  shall  manage its  affairs  independently  and  with  no  influence  third  parties). 29 Namun  dalam pelaksanaannya, ada saja peran negara yang mencoba untuk mengintervesi induk sepakbola dalam sebuah negara. Hal inilah yang menyebabkan FIFA tidak segan dalam menjatuhkan sanksi kepada negara yang ikut mengintervensi anggotanya. 30
Dalam Statuta FIFA menjelaskan bahwa menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, politisi, media, atau pihak ketiga lainnya. FIFA akan membekukan sebuah organisasi sepakbola disuatu negara dan juga melarang aktivitas  sepakbola  di  negara  tersebut  jika  tidak  mengindahkan  perintah  dari FIFA. Sebelum kasus yang menimpa Indonesia, hal ini juga terjadi dengan negara Yunani. Bahkan dalam kasus asosiasi sepakbola HFF Yunani, dimana pemerintah dan parlemen Yunani menyerah terhadap kemauan FIFA yang mendesak Yunani agar  Undang-Undang  yang  disahkan  oleh  pemerintah  Yunani  dikecualikan  bagi HFF selaku anggota dari FIFA dan UEFA. 31
Pemerintah pada  dasarnya tidak  punya  kewenangan  untuk melakukan intervensi  dan  ikut  campur  dalam  menjalakan  roda  organisasi  PSSI. Karena kompetisi sejatinya dikelola dan dilaksanakan oleh organisasi sepak bola yang sah dan  diakui  oleh  FIFA,  dalam  hal  ini  adalah  PSSI. PSSI  sebagai  cabang  induk olahraga  sepak  bola  mempunyai  kewenangan  secara  atributif  sebagaimana diamanatkan  Undang-undang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  Pasal  29 sehingga Kemenpora    tidak  dapat  sewenang – wenang  menjatuhkan  sanksi  administratif
27 FIFA, Op.cit, Ps. 13 huruf (g)
28 Ibid. ps. 13
29 Ibid. Ps. 17 ayat 2
30 Hinca IP Panjaitan, Op.cit, hal.306
31 Ibid. hal 306-307
kepada  PSSI. Pemerintah bisa  mengoptimalkan  perannya  dalam  mendukung seluruh  kegiatan  sepak  bola  dan  juga  bisa  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  sepak  bola  bukan  melakukan  intervensi apalagi  dengan  tidak mengakui  seluruh  kegiatan  keolahragaan  yang  diselenggarakan  PSSI, karena mengenai  tata  cara  memberikan  sanksi  administratif  ini  sendiri  juga  tidak  diatur dalam  undang-undang  sistem  keolahragaan  nasional  dan  juga  peraturan perundang-undangan yang lain tentang keolahragaan. Oleh karena itu PSSI dalam dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya diperlukan suatu independensi
Pemerintah  tidak  boleh  ikut  campur  kedalam  organisasi perkumpulan berbadan  hukum  perkumpulan  seperti  PSSI,  karena  itu  bukan  kewenangan Pemerintah  yang  dalam  hal  ini  diwakili  pihak  Kemenpora.    Pemerintah  tidak berhak  ikut  campur  dalam  pemilihan  ketua  umum,  penunjukkan  pelatih  tim nasional,  penentuan  struktur  organisasi  PSSI  dan  lain  sebagainya,  hal  ini dikarenakan  perbuatan  tersebut akan  melanggar peraturan  perundang-undangan yang  ada.  Karena  jika  mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, PSSI bukanlah bawahan dari Kemenpora.

## B. Penyelenggaraan  kompetisi  sepak  bola  di  Indonesia  dengan  adanya Pembekuan PSSI
Dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaran  sepak  bola  yang  profesional. FIFA  selaku  otoritas  sepak  bola  dunia  menolak  adanya  intervensi  dari  pihak ketiga,  baik  itu  pemerintah,  media,  politisi  dan  lainya.  Akan  tetapi  didalam pelaksanaannya masih banyak negara-negara  yang tidak mematuhi permasalahan tersebut,  akhirnya  FIFA  memberikan  teguran  kepada  negara  yang  melakukan intervensi atau ikut campur kepada organisasi sepak bola di negara tersebut. FIFA melalui  statuta  FIFA  melarang  keras  adanya  intervensi  tersebut.  Karena  FIFA memiliki rule of the game tentang bagaimana mengatur anggotanya.
Hal  tersebut  dijelaskan  Statuta  FIFA  dalam  pasal  13  tentang  kewajiban anggota,  huruf  (g)  menyebutkan  bahwa 32 “seluruh  anggota  FIFA  harus  selalu memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi tidak diintervensi atau bebas dari campur tangan pihak ketiga” ( To manage their affairs independently and ensure
32 FIFA, FIFA Statutes, Ps. 13 huruf (g).
that ther own affairs are not influenced by any third parties). 33 Kewajiban sebuah organisasi  yang  menjadi  anggota  dari  FIFA  juga  harus  menjaga  independensi dalam  sebuah  negara  juga  kembali  ditekankan  oleh  FIFA  dalam  Statuta  FIFA pasal.  17  ayat  (2),  dijelaskan  bahwa  “setiap  anggota  harus  mengelola  semua urusannya  secara  independen  dan  tanpa  pengaruh  dari  pihak  ketiga” (Each member  shall manage  its  affairs  independently  and  with  no  influence  third parties). 34 Namun  dalam  pelaksanaannya,  ada  saja  peran  negara  yang  mencoba untuk  mengintervesi  induk  sepakbola  dalam  sebuah  negara.  Hal  inilah  yang membuat FIFA akan menjatuhkan sanksi kepada negara yang ikut mengintervensi anggotanya. 35
Dengan adanya Pembekuan PSSI oleh Menpora, maka PSSI memutuskan untuk  menghentikan  kompetisi  terkait  situasi force  majeure. Penghentian kompetisi    Liga  Indonesia semata-mata  untuk  menyelamatkan klub-klub  sepak bola  Indonesia.  PSSI  memang terpaksa harus  mengambil  keputusan menghentikan  kompetisi  Liga  Indonesia,  setelah  dinilai  ada  berbagai  intervensi yang  dilakukan  oleh  pihak  Kemenpora  melalui  Menpora  Imam  Nahrawi. Dalam pembahasan  kedua  ini  bisa  kita  tarik  point  penting  bahwa  penyelenggaraan kompetisi  akan  berhenti  jika  terjadi  ikut  campur  atau  intervensi  dari  pihak pemerintah.
Oleh  karena  itu,  dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaran  sepak  bola  di Indonesia,  haruslah  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  profesional  dibidang olahraga  sepak  bola  dan  mengerti  bagaimana  manajemen  olahraga  sepak  bola. Bukan diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola seperti halnya para politisi,  hingga  elit  politik  dinegeri  ini  yang  ikut  berebut  kekuasaan  untuk memimpin  PSSI,  sehingga tidak  heran  banyak  sekali  mafia  sepak  bola, pengaturan  skor,  hingga  sepak  bola  gajah  yang  terjadi  dalam  sepak  bola Indonesia. Perlu menjadi catatan dari para petinggi sepak bola di Indonesia bahwa kompetisi  yang sehat,  yang baik,  yang profesional akan melahirkan tim nasional yang  juga  tangguh.  Begitu  pula  sebaliknya,  jika  sepak  bola  hanya  dijadikan
33 Ibid. ps. 13
34 Ibid. Ps. 17 ayat 2
35 Hinca IP Panjaitan, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, hal.306.
sebagai  batu  loncatan  untuk  menggapai  kekuasaan,  maka  sepak  bola  Indonesia akan sulit berkembang dari masa ke masa.

## IV. PENUTUP

## A. Simpulan
Berdasarkan  analisis  dalam tulisan  ini  maka  dapat  disimpulkan  berbagai hal, seperti berikut :
1. Kewenangan dan Peran Pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaran  sepak  bola di  Indonesia adalah  mengawal  dan memberikan  fasilitas  penunjang  untuk  meningkatkan  kualitas  olahraga, seperti membuat stadion, membangun infrastruktur olahraga, mendukung secara finansial pengelolaan dan pembinaan usia dini untuk atlit dan lain sebagainya. Pemerintah  berkewajiban  memberikan  pelayanan  dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga dalam menyelenggarakan  sepak  bola  di  Indonesia. Akan  tetapi,  Pemerintah tidak  punya  kewenangan  untuk melakukan  intervensi  dan  ikut  campur dalam  menjalakan  roda  organisasi  PSSI. Karena  kompetisi  sejatinya dikelola dan dilaksanakan oleh organisasi sepak bola yang sah dan diakui oleh  FIFA,  dalam  hal  ini  adalah  PSSI. PSSI  sebagai  cabang  induk olahraga  sepak  bola  mempunyai  kewenangan  secara  atributif sebagaimana  diamanatkan  Undang-undang  Sistem  Keolahragaan Nasional Pasal 29 sehingga Kemenpora  tidak dapat sewenang – wenang menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  PSSI. Pemerintah  bisa mengoptimalkan  perannya  dalam  mendukung  seluruh  kegiatan  sepak bola  dan  juga  bisa  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan sepak  bola  bukan  melakukan  intervensi apalagi  dengan  tidak  mengakui seluruh  kegiatan  keolahragaan  yang  diselenggarakan  PSSI, karena mengenai tata cara memberikan sanksi administratif ini sendiri juga tidak diatur  dalam  undang-undang  sistem  keolahragaan  nasional  dan  juga peraturan  perundang-undangan  yang  lain  tentang  keolahragaan.  Oleh karena  itu  PSSI  dalam dalam  menjalankan  tugas-tugas  dan  fungsinya diperlukan  suatu  independensi.  Artinya  tidak  ada  intervensi  dari  pihak
manapun  bagi  PSSI  ketika  menjalankan  roda  organisasinya.  PSSI  harus bersifat netral terhadap perbedaan politik dan agama. Sehingga menurut penulis  apabila  kedua  belah  pihak  bisa  memahami  kewenangannya masing-masing  dan  mampu  bekerja  sama  akan  berdampak  positif terhadap kemajuan sepak bola di Indonesia.
2. Terkait dengan dampak dari pembekuan PSSI ini sangatlah besar, penulis mencatat ada beberapa dampak negatif dengan adanya pembekuan PSSI oleh pihak Kemenpora, antara lain setelah melakukan pembekuan PSSI, Menpora  juga  menyurati  Kapolri  dan  juga  para  kepala-kepala  daerah untuk  tidak  memberikan  izin  kelanjutan  kompetisi.  Langkah  Menpora meminta  kepala-kepala  daerah  dan  kepolisian  untuk  tidak  memberikan pelayanan  kepada  PSSI  maupun  PT  Liga  Indonesia  membuat  PSSI memutuskan  untuk  menghentikan  Liga  dengan  alasan force  majeure. Tidak  hanya  itu,  kerugian  juga  berdampak  terhadap  liga,  klub  dan  juga pemain, official,  dan  sejumlah  pelaku  bisnis,  mengalami  kerugian.  Hal ini dikarenakan pembekuan PSSI ini secara otomatis juga menghentikan liga  karena  PSSI  tidak  bisa  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  untuk menyelenggarakan sepak bola Indonesia.

## B. Saran
Adapun saran yang didapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah harus optimal dalam memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PSSI untuk menjalankan kegiatan sepakbola seperti pembangunan stadion bertaraf internasional, fasilitas untuk atlit, dan lain sebagainya  sementara  itu  disatu  sisi  Pemerintah  juga  bisa ikut  ambil peran  dalam  menjaga  independensi  PSSI  dengan  tidak  melakukan intervensi  dan  Pemerintah  tidak  boleh melakukan  tindakan sewenang- wenang kepada PSSI, karena Kemenpora seharusnya tidak boleh masuk dalam  masalah  internal suatu badan  hukum perkumpulan dalam  hal  ini PSSI.
2. PSSI  harus  lebih  transparan  dalam  menjalankan  roda  organisasinya, bukan  justru  tertutup  dan  selalu  merasa  diintervensi  oleh  pihak
Kemenpora,  beberapa  permasalahan  yang  sering  terjadi  dan  harus diselesaikan  oleh  PSSI    antara  lain  seperti penyelesaian  utang  kepada pemain  dan official team,  kontrak  kerja  pemain  lokal  dan  asing. Tidak hanya  itu,  hal  yang  lebih  utama  yang  menjadi  pekerjan rumah  PSSI adalah  PSSI  harus  menyelesaikan  kasus match  fixing, menyogok  wasit, perkelahian  antar  suporter,  dan  juga  peningkatan  prestasi  Tim  Nasional Indonesia disegala umur.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Anderson,  Connie  M.  dkk.,Afrika  Gila  Bola  (Politik  Sepakbola  tuan  rumah  Piala Dunia), Depok : Kepik Ungu, 2010
Dhakidae, Daniel, Olahraga Untuk Apa, Depok : Prisma, LP3ES, 1978. Kuper, Simon dan Stefan Szymanski, Soccernomics, Jakarta : Erlangga, 2010. Miftakhul.F.S, Mencintai  sepakbola  Indonesia  meski  kusut, Yogyakarta  :  Indie book corner, 2016.
Mustafa, Delly, Birokrasi Pemerintahan ( ed.revisi) , Bandung : Alfabeta, 2014 Mutohir,  Toho  Cholik  dan  Ali  Maksum, Sport  Development  Index  :  Alaternatif
baru  Mengukur  Kemajuan  Pembangunan  Bidang  Olahraga  (Konsep, Metodologi, dan Aplikasi), Jakarta: Penerbit Indeks, 2007.
Natakusumah,  Arif, Drama  it  bernama  sepakbola. Jakarta  :  PT.  Elex  Media Komputindo. 2008.
Panjaitan,  Hinca  IP, Kedaulatan  Negara  vs  Kedaulatan  FIFA,  Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia), Jakarta : Gramedia, 2011.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan:
FIFA, FIFA Statutes, Mauritius: FIFA, 2013.
Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, PP No.
16 tahun 2007. LN No.35.
Indonesia, Statuta PSSI, Jakarta : PSSI : 2010.
Indonesia, Undang-Undang Kementerian Negara, UU No. 39 tahun 2008, LN No. 166 tahun 2008.
Indonesia, Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional, UU No. 3 tahun 2005, LN No. 89.

## Website:
PSSI, Sejarah PSSI, http://www.pssi-football.com/id/view.php?page=pssi#, diakses pada tanggal 13 November 2018
FIFA, Who  we  are  ?,  http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/index.html, diakses pada pada tanggal 13 November 2018.