P-ISSN: 2747-1993 , P-ISSN: 2747-2000
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i1 Received: 10 Oktober 2022,   Revised: 2 November 2022, Publish: 5 November 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Sanksi Sosial terhadap Pelaku Asusila (Studi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)

## Rizki Akbar
Universitas Negeri Padang, Indonesia, akbarr176@yahoo.com
Corresponding Author: akbarr176@yahoo.com
Abstract: The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  implementation  of  sanctions  given  to perpetrators  who  have  violated  or  committed  immoral  acts.  This  type  of  research  is qualitative  research  using  descriptive  methods.  The  results  of  this  research  are  that  the Ketaping  Nagari  Government  has  implemented  sanctions  on  visitors  who  have  violated  the rules  that  have  been  made.  The  sanctions  ranged  from  light  ones  such  as  a  letter  of agreement  to  severe  sanctions  such  as  paying  a  fine  in  the  form  of  money  or  goods  in  the form of 20 sacks of cement. There are factors that become obstacles to the ineffectiveness of the  sanctions  that  have  been  determined  for  immoral  acts,  such  as  the  presence  of  a  small part  of  the  community  who  do  not  cooperate  to  participate  in  the  implementation  of  these sanctions so that the sanctions that should be applied to the perpetrators are not carried out because their actions are impressed. protected by the owners of these lodges. There is a lack of active participation by some members of the community, especially those who own huts, in carrying out the applicable regulations.
Keyword: Social Sanctions, Immoral Violations, Implementation.
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sanksi  yang diberikan terhadap  pelaku  yang  sudah  melanggar  atau  melakukan  tindakan  asusila.  Jenis  penelitian adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitan  ini Pemerintahan  Nagari  Ketaping  telah  menerapkan  sanksi-sanksi  kepada  pengunjung  yang telah melanggar aturan-aturan yang telah dibuat. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan mulai dari  yang  ringan  seperti  surat  perjanjian  sampai  sanksi  yang  berat  seperti  membayar  denda berupa  uang  ataupun  barang  berupa  20  zak  semen.  Ada  faktor  yang  menjadi  kendala  tidak efektifnya  sanksi  yang  telah  ditetapkan  terhadap  tindakan  asusila,  seperti  adanya  sebagian kecil masyarakat yang tidak bekerja sama untuk turut serta dalam pelaksanaan sanksi tersebut sehingga  sanksi-sanksi  yang  seharusnya    dapat  diterapkan  pada  pelaku  menjadi  tidak terlaksana  karena  tindakan-tindakan  mereka  terkesan  dilindungi  oleh  para  pemilik  pondok- pondok tersebut. Kurangnya partisipasi aktif sebagian masyarakat, khususnya yang memiliki pondok dalam turut menjalankan aturan-aturan yang berlaku.
Kata Kunci: Sanksi Sosial, Pelanggaran Asusila, Pelaksanaan .

## PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat  baik  yang  tergolong  tradisional  maupun  masyarakat  yang sudah  maju  atau  moderrn,  tentunya  menginginkan  adanya  ketertiban,  kenyamanan, keamanan, keteraturan yang dituangkan dalam bentuk nilai dan norma yang telah dibakukan. Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan harmonis tanpa ada yang merasa terganggu.  Dengan  adanya  keharmonisan  antara  masyarakat,  maka  interaksi  didalam masyarakat bisa berjalan lancar.
Norma  atau    nilai  yang  berlaku  ditengah  masyarakat  dapat  bersumber  dari  norma hukum  negara,  norma  agama,  norma  adat  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  ditengah masyarakat.  Norma  dan  nilai  ini  berisi  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber hukum. Masyarakat dituntut untuk menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman dalam menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Begitu  juga  di  Sumatera  Barat  yang menjunjung  tinggi  hukum  agama,  negara,  dan  hukum  adat  sesuai  dengan  filosofi  “ Adat Basandi  Syara’,  Syara’  Basandi  Kitabullah” atau  “Adat  Bersandikan  Agama,  dan  Agama Bersandikan  Al-Qur’an”.  Hal  ini  bertujuan  agar  tercipta  kehidupan  tertib,  nyaman,  aman, teratur, tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya.
Dengan  adanya  ketentuan  peraturan    atau    norma  yang  tegas,    maka  setiap  individu diharapkan dapat menjaga tingkah laku dalam masyarakat serta konsisten terhadap sanksi jika melakukan tindakan yang melanggar hukum. Meskipun peraturan dan sanksi telah ditetapkan, namun  perilaku  masyarakat  masih  banyak  yang  melanggar  aturan  atau  hukum  termasuk melakukan  tindakan  asusila.  Tindakan  asusila  yang  terjadi  dapat  diamati,  dengar,  dan berbenturan  langsung  dikehidupan  sehari-hari,  seperti  adanya  seks  bebas,  pornografi,  serta banyak perilaku menyimpang lainnya.
Belakangan  ini,  Sumatera  Barat  diributkan  dengan  masalah  maksiat,  mesum,  dan perilaku  sosial  yang  menyimpang  lainnya.  Setiap  razia  digelar  tak  sedikit  pasangan  yang tertangkap.  Selain  itu,  nyaris  setiap  hari  media  memberitakan  terjaringnya  “wanita-wanita malam” yang sebagiannya mahasiswa yang kuliah di Padang. Selain itu kasus pemerkosaan dan  perbuatan  mesum  yang  terang-terangan  dilakukan  di  wilayah  publik,  seperti  adanya laporan dari Harian Padang Ekspress (edisi 22 Februari 2012) tentang tertangkapnya Kepala KUA Kayu Tanam, serta kasus pemerkosaan yang juga cenderung meningkat.
Akumulasi  persoalan  mesum  dan  maksiat  itu  sebagai  penyakit  masyarakat,  tentu sangat  bertolak  belakang  dengan  filosofi  dan  pandangan   hidup  masyarakat  Minang,  yang menjunjung  adat  dan  agama.  Pertumbuhan  ekonomi,  pembangunan  yang  meningkat.  Misi pemerintah  Sumatera  Barat  yang  mencanangkan  daerah  ini  sebagai  tujuan  wisata  lokal maumpun  mancanegara  membuat  berbagai  daerah  berlomba  mengembangkan  berbagai potensi  yang  ada,  seperti  Bukittinggi  dengan  ikon  wisata  budaya  dan  alamnya,  Padang Pariaman dengan wisata baharinya. Setiap perkembangan dan pembangunan daerah ini tentu akan  meningkatkan  mobilitas  sosial  yang  tinggi  dan  juga  tidak  bisa  dipungkiri  juga  akan menimbulkan berbagai penyakit masyarakat.
Wisata  Bahari  yang  diandalkan  oleh  Kabupaten  Padang  Pariaman  ternyata  cukup menarik  jumlah  pengunjung  yang  datang  di  sepanjang  pantainya,  terutama  di  Pantai Ketaping,  berbagai  obyek  wisata  banyak  dikunjungi  oleh  masyarakat  dari  berbagai  daerah, baik  yang  dengan  tujuan  wisata  dengan  keluarga  bahkan,  juga  banyak  dari  kalangan  muda mudi  yang  memanfaatkan  pantai  ini  sebagai  tujuan  tempat  berpacaran.  Sebagai  salah  satu tujuan favorit  kalangan  muda-mudi berpacaran,  Pantai Ketaping ternyata juga tidak terlepas dari  perilaku-perilaku  negatif  pengunjungnya,  seperti  tidak  mengindahkan  kebersihan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan asusila di sepanjang pantai.
Perilaku  ini  terkadang  tidak  dapat  ditindak  tegas  oleh  masyarakat  sehingga penyimpangan  yang  terjadi  ditengah  masyarakat  semakin  sulit  diatasi.  Kesulitan  untuk menindak  tegas  masyarakat  yang  melakukan  penyimpangan  ini  manandakan  lemahnya kontrol masyarakat terhadap lingkungannya, sehingga dapat melahirkan permasalahan sosial dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini, tentu tidak semua orang  yang dapat  menerimanya karena telah ada ketentuan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sanksi agar tindakan asusila  tersebut  tidak  terulang  lagi.  Contohnya  saja  dalam  berpacaran.  Berpacaran  bukan suatu  hal  yang  dilarang  pada  era  sekarang  ini,  namun  ada  batasan-batasan  yang  harus dihormati yaitu norma-norma yang ada di dalam masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  tokoh  masyarakat,  diketahui  bahwa sanksi-sanksi  yang  telah  disepakati  oleh  masyarakat  di  Pantai  berupa  denda  10  zak  semen untuk  pelanggaran  yang  dikategorikan  ringan,  seperti  berpacaran  berpeluk-pelukan. Sementara untuk sanksi dengan tindakan  yang lebih berat, seperti berbuat mesum adalah 20 zak semen, pemanggilan orang tua kedua belah pihak dan membuat surat pernyataan. Adanya sanksi  dari  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  terhadap  tindakan-tindakan  ini  ternyata  tidak mampu membuat pantai Ketaping menjadi bebas dari perbuatan-perbuatan asusila.
Adapun  peraturan  yang  telah  disepakati  oleh  masyarakat  dan  telah  ditetapkan  oleh KAN adalah seperti pantai hanya boleh digunakan sebagai tempat rekreasi sampai jam 6 sore kecuali  untuk  rombongan.  Untuk  penggunaan  pantai  sebagai  tempat  berkemah  terlebih dahulu harus meminta izin kepada pemuka masyarakat. Akan tetapi tidak semua masyarakat yang  mendukung  atau  turut  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  wisatawan  yang  datang berkunjung
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada tanggal 12 April 2011 pada sore hari,  ditemukan  bahwa  sepanjang  pantai  antara  Nagari  Ketaping,  Kecamatan  Batang  Anai, Kabupaten Padang Pariaman, banyak terdapat semak belukar dan pondok-pondok “ baremoh ” atau pondok kecil untuk kapasitas dua orang yang biasanya digunakan oleh pasangan lawan jenis  yang  dari  luar  Nagari  Ketaping.  Pasangan  ini  berpacaran  disepanjang  pinggiran  jalan dan pantai dengan alasan menikmati keindahan pantai. Tempat ini pun dimanfaatkan dengan tidak semestinya oleh pasangan lawan jenis yang datang berkunjung kesini.
Awalnya semak belukar ini tidak dimanfaatkan, begitu juga dengan pondok baremoh ini didirikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk fasilitas lesehan bagi pengunjung warung nasi  yang  ada  disepanjang  pantai  Ketaping,  yang  tentunya  bertujuan  untuk  mencari  nafkah bagi  pemilik  warung  nasi  tersebut.  Namun  lama  kelamaan  tempat  ini  pun  disalahgunakan oleh  sebagian  pasangan  untuk  melakukan  perbuatan  asusila.  Banyak  pasangan  lawan  jenis yang melakukan hubungan seks pra nikah. Hal ini tentunya perbuatan yang sudah diluar batas dan  pelanggaran  terhadap  kontrol  sosial  yang  melanggar  norma  agama,  hukum  dan  adat istiadat  yang  telah  ditetapkan  oleh  masyarakat  setempat.  Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi pelanggaran terhadap ketentuan atau batasan tata cara pergaulan lawan jenis  yang ada, maka akan diberi sanksi. Hal ini dapat terlihat pada data yang bersumber dari Wali Korong, Tokoh Adat, Ketua Pemuda tentang perilaku seks bebas yang terjadi di Ketaping. Berdasarkan data observasi  didapatkan  informasi  bahwa  dari  tahun  2010  sampai  tahun  2013  terdapat  15 pasangan  yang  terkena  sanksi  akibat  perbuatan  seks  bebas,  mulai  dari  remaja  sampai  orang dewasa yang terkena sanksi ini. Jumlah ini tentu saja meresahkan masyarakat.
Berdasarkan  fenomena  diatas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  melihat sejauhmana  Sanksi  Sosial  terhadap  Pelaku  Asusila  (Studi  di  Nagari  Ketaping  Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman).

## KAJIAN PUSTAKA

## Sanksi
Suatu  langkah  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  negara  atau  kelompok  tertentu  karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada
dua  jenis  sanksi  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sama,  yaitu  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan.  Sanksi  pidana  merupakan  jenis  sanksi  yang  paling  banyak  digunakan  di  dalam menjatuhkan  hukuman  terhadap  seseorang  yang  dinyatakan  bersalah  melakukan  perbuatan pidana.
Sanksi  adalah  penderitaan  yang  diberikan  atau  ditimbulkan  dengan  sengaja  oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  sanksi  adalah  tindakan  tindakan  hukuman  untuk  memaksa  seseorang menaati  aturan  atau  menaati  undang-undang.  Sanksi  (punnishment)  merupakan  pemberian hasil  yang  tidak  diinginkan  (menyakitkan)  untuk  meminimalisir  perilaku  yang  tidak diinginkan.  Sanksi  merupakan  salah  satu  indikator  yang  memperbaiki  jalannya  proses pendidikan  dalam  menjelaskan  perilaku  seseorang,  sehingga  pada  masa  yang  akan  datang dapat diatasi.
Pemberian  sanksi  adalah  memberikan  penderitaan  yang  diberikan  atau  ditimbulkan dengan  sengaja  oleh  seseorang  sesudah  terjadi  suatu  pelanggaran,  kejahatan  dan  kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

## Pengertian Susila dan Kesusilaan
Pasal  281 KUHP,mengatur  tentang  norma  kesusilaan.  Namun,  perlu  diketahui  terlebih dahulu  definisi  susila  itu  sendiri.  Susila  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (“KBBI”) berarti baik  budi  bahasanya,  beradab,  atau  sopan.  Sedangkan  kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.
Definisi  kesusilaan  menurut Fudyartanta,  yang  dikutip  dari  Jurnal  Surajiyo (Manusia Susila  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Filosofis,  2000) ,  kesusilaan  adalah  keseluruhan  nilai atau  norma  yang  mengatur  atau  merupakan  pedoman  tingkah  laku  manusia  di  dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya.
Sesuatu  yang  bertentangan  dengan  definisi  susila  dan  kesusilaan  adalah  asusila.  Arti asusila  menurut KBBI adalah  tidak  susila  atau  tidak  baik  tingkah  lakunya.  Asusila  adalah perbuatan  atau  tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  norma  atau  kaidah  kesopanan  yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  Penelitian  deskriptif  Kualitatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan  fenomenologi  karena  terkait  langsung  dengan  gejala-gejala  yang  muncul  di sekitar lingkungan masyarakat terorganisasir dalam satuan wilayah. Lokasi penelitian adalah wilayah  Pantai  Ketaping  Kecamatan  Batang  Anai  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Pemilihan informan  dilakukan  secara purposive  sampling yaitu  mekanisme  pencarian  informan penelitian  seperti  ini  dilakukan  apabila  peneliti  dengan  mengetahui  kriteria  siapa  saja  yang pantas dijadikan informan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, peneliti melakukan teknik menggunakan teknik  triangulasi  dan  member  check.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dengan  cara  proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  sanksi  yang  diberikan  terhadap  pelaku  yang  sudah  melanggar  atau melakukan  tindakan  asusila  di  Pantai  Ketaping  Kecamatan  Batang  Anai  Kabupaten Padang Pariaman
Dari  hasil  penelitian  yang  ditemukan  di  lapangan  ditemukan  bahwa  sanksi-sanksi sanksi yang diberikan bagi para pengunjung yang melanggar aturan-aturan di pantai Ketaping disesuaikan  dengan  tingkat  kesalahan  yang  dilakukannya,  sebelum  menjatuhkan  sanksi terlebih  dahulu  masyarakat  dalam  hal  ini  pemuda,  cadiak  pandai  ataupun  tokoh  masyarakat
melakukan  musyawarah  untuk  menentukan  sanksi  tersebut.  Pada  pelanggar  sanksi  tersebut dahulu  diimintai  keterangannya  tentang  nama,  daerah  asal  dan  sudah  berapa  kali  mereka melakukan kesalahan tersebut. Untuk pelanggaran ringan sanksi hanya berupa peringatan dan untuk  pelanggaran  berat  sanksi  yang  diberikan  juga  lebih  berat  yaitu  dalam  bentuk  denda berupa semen 20 zak.
Sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  oleh  Wiryono  Prodjodikoro  bahwa  kesusilaan itu  mengenai  juga  tentang  adat  kebiasaan  yang  baik,  tetapi  khusus  yang  sedikit  banyak mengenai  kelamin  (sex)  seorang  manusia.  Dengan  demikian,  pidana  mengenai  delik kesusilaan  semestinya  hanya  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  norma-norma  kesusilaan seksual  yang  tergolong  dalam  kejahatan  terhadap  kesusilaan.  Akan  tetapi  menurut  Roeslan Saleh,  pengertian  kesusilaan  hendaknya  tidak  dibatasi  pada  pengertian  kesusilaan  dalam bidang  seksual  saja,  tetapi  juga  meliputi  hal-hal  lain  yang  termasuk  dalam  penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.
Agar  anggota  masyarakat  menaati  norma  yang  berlaku,  diciptakan  system pengendalian  atau  pengawasan  norma  (  social  Control  ),  yakni  system    yang  dijalankan masyarakat agar perilaku anggota masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang  berlaku.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  tentunya  adalah  supaya  setiap  individu  dalam menjalankan  kepentingannya  dapat  berjalan  dengan  sempurna.  Adanya  kontrol  sosial tentunya diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman sekaligus sebagai pengawas berbagai perilaku anggotanya didalam kehidupan masyarakat.
Sanksi  yang  diberikan  ternyata  tidak  hanya  sebata  denda  saja,  akan  tetapi  untuk pengunjung  yang  kedapatan  melakukan  perbuatan  zina  ternyata  mereka  juga  langsung dinikahkan.
Selain penerapan sanksi berupa materi, masyarakat Nagari Ketaping juga menerapkan sanksi  sosial  bagi  mereka  yang  berbuat  asusila  di  lokasi  mereka,  yaitu  melarang  mereka untuk berkunjung kembali ke pantai ketaping  dengan membuat pernyataan langsung di atas surat perjanjian
Selain  sanksi-sanksi  yang  telah  disepakati  dan  disyahkan  oleh  Pemerintahan  Nagari, beberapa sanksi yang ilegal juga dilakukan oleh masyarakat, seperti meminta uang pungutan liar.

## Kendala  yang  dihadapi  masyarakat  dalam  menerapkan  sanksi  terhadap  pelaku  yang sudah  melanggar  atau  melakukan  tindakan  asusila  di  Pantai  Ketaping  Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pelaksanaan  aturan-aturan  yang  telah dibuat  oleh  Nagari  Ketaping  untuk  pengunjung  di  pantai  Ketaping  ternyata  tidak  berjalan dengan maksimal. Indikasi ini terlihat dari masih adanya ditemukan pengunjung-pengunjung yang  masih  melakukan  perbuatan-perbuatan  asusila.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi kendala tidak efektifnya sanksi yang telah ditetapkan terhadap tindakan asusila di sepanjang pantai  Ketaping,  seperti  adanya  sebagian  kecil  masyarakat  yang  tidak  kooperatif  dengan pelaksanaan  sanksi  tersebut  sehingga  sanksi-sanksi  yang  seharusnya    dapat  diterapkan  pada pelaku  menjadi  tidak  terlaksana  karena  tindakan-tindakan  mereka  terkesan  dilindungi  oleh para pemilik pondok-pondok tersebut.
Tata  kelakuan  berfungsi  untuk  melaksanakan  pengawasan,  baik  langsung  maupun tidak langsung oleh masyarakat terhadap anggotanya. Dengan demikian, tata kelakuan adalah aturan yang mendasarkan pada ajaran agama (akhlak), filsafat, atau kebudayaan. Daerah satu dengan daerah lainnya mempunyai norma tata kelakuan yang berbeda. Tata kelakuan bersifat memaksa,  bisa  juga  bersifat  melarang.  Pelanggaran  terhadap  norma  ini  sanksinya  berat, misalnya ada  yang diusir dari desanya, ada  yang harus berhadapan dengan massa, ada  yang diarak  keliling  kampung,  dan  lain-lain.  Contoh  pelanggaran  terhadap  norma  ini  adalah berzina, membunuh, dan mencuri (Hadikusumah, 1980 : 77).
Dari  sikap  tersebut  masyarakat  menjadi  memfasilitasi  perilaku  menyimpang  dengan membiarkan  orang  berpacaran  berbuat  asusila,  padahal  Masyarakat  Minang  adalah masyarakat  yang  kental  dengan  budaya  ketimuran  yang  terkenal  dengan  budaya kesopanannya. Tapi dengan alasan ekonomi pemilik pondok kurang mempedulikannya.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Nagari  dalam  mengatasi  permasalahan penegakan  sanksi  untuk  yang  melanggar  atau  melakukan  tindakan  asusila  di  Pantai Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam  mengatasi  adanya  kendala-kendala  penegakan  sanksi  untuk  yang  melanggar atau melakukan tindakan asusila, pemerintah Nagari Ketaping  telah melakukan upaya-upaya baik  melakukan  sosialisasi  pada  masyarakat  yang  berkunjung  ke  pantai,  juga  melakukan pendekatan pada pemilik-pemilik pondok.
Menanggulangi  berbagai  perilaku  negatif  yang  hadir  di  lingkungan  social membutuhkan  upaya  penanggulangan  dari  berbagai  pihak  terkait  seperti  dari  pemerintah setempat  hingga  ke  pemerintah  daerah.  Dalam  kajian  hukum  terdapat  tiga  jenis  upaya  yang dapat  dilakukan. Pertama , Upaya Preventif.  Upaya Preventif  yaitu tindakan  yang dilakukan oleh  pihak  berwajib  sebelum  penyimpangan  sosial  terjadi  agar  suatu  tindak  pelanggaran dapat  diredam  atau  dicegah.  Pengendalian  yang  bersifat  preventif  umumnya  dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.
Pemerintah Nagari Ketaping turut mengajak para pemilik pondok untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah perbuatan asusila dan juga terus menyampaikan pada masyarakat yang berkunjung  tentang  sanksi-sanksi  yang  akan  didapatkan  kalau  melanggar  aturan  yang  telah ditetapkan dalam berkunjung ke pantai Ketaping
Selain  itu  tokoh  adat  dan  tokoh  agama  di  Nagari  Ketaping  juga  telah  berupaya mendukung pelaksanaan sanksi. Masing-masing  mereka sudah melakukan perannya sebagai tokoh  yang  dipandang  masyarakat  dengan  turut  serta  menyampaikan  dan  berupaya menegakkan sanksi dan  turut  serta mengajak masyarakat  untuk  mencegah perbuatan  asusila di Nagari Ketaping

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sanksi sosial terhadap perilaku asusila  di  Pantai  Ketaping,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintahan  Nagari  membuat beberapa  peraturan  untuk  mengatur  pengunjung  yang  datang  ke  pantai  Ketaping,  seperti. Dilarang  membuang  sampah  sembarangan,  dilarang  melakukan  perbuatan  asusila  di sepanjang  pantai,  dilarang  membawa  ataupun  mengkonsumsi  barang-barang  yang  dilarang berdasarkan undang-undang, pantai dibuka untuk pengunjung hanya sampai jam 6 sore, lepas dari waktu itu tidak dibenarkan berada dikawasan wisata
Kontrol sosial juga telah dilakukan oleh pemerintahan Nagari Kataping dalam rangka menjaga pantai Ketaping dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Nagari Ketaping telah menerapkan sanksi-sanksi kepada pengunjung yang telah melanggar aturan-aturan  yang telah dibuat. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan mulai  dari  yang  ringan  seperti  surat  perjanjian  sampai  sanksi  yang  berat  seperti  membayar denda berupa uang ataupun barang berupa 20 zak semen.
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  tidak  efektifnya  sanksi  yang  telah ditetapkan  terhadap  tindakan  asusila  di  sepanjang  pantai  Ketaping.  Kendala-kendala  yang ditemukan  dalam  pelaksanaan  sanksi  yang  diberikan  adalah  adanya  sebagian  kecil masyarakat yang tidak kooperatif dengan pelaksanaan sanksi tersebut sehingga sanksi-sanksi yang  seharusnya    dapat  diterapkan  pada  pelaku  menjadi  tidak  terlaksana  karena  tindakan- tindakan mereka terkesan dilindungi  oleh para pemilik pondok-pondok tersebut.  Kurangnya partisipasi  aktif  sebagian  masyarakat,  khususnya  yang  memiliki  pondok  dalam  turut menjalankan aturan-aturan yang berlaku.
Dalam  mengatasi  adanya  kendala-kendala  penegakan  sanksi  untuk  yang  melanggar atau melakukan tindakan asusila, pemerintah Nagari Ketaping  telah melakukan upaya-upaya baik  melakukan  sosialisasi  pada  masyarakat  yang  berkunjung  ke  pantai,  juga  melakukan pendekatan pada pemilik-pemilik pondok. Pemerintah Nagari Ketaping turut  mengajak para pemilik pondok untuk  berpartisipasi  aktif dalam  mencegah perbuatan  asusila dan juga terus menyampaikan  pada  masyarakat  yang  berkunjung  tentang  sanksi-sanksi  yang  akan didapatkan  kalau  melanggar  aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  berkunjung  ke  pantai Ketaping

## REFERENSI
Arikunto  Suharsimi.  2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta:  Rineka Cipta
Basrowi dkk. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Koentjaraningrat. 1996. P engantar Ilmu Sosiologi . Jakarta: Rineka Cipta. Hadikusumah, Hilman. 1980. Pokok-pokok pengertian hukum adat. Alimni: Bandung. Kuntowidjojo. 1988. Budaya dan Masyarakat . Yogyakarta: Tiara Wacana. Notoatmodjo Soekidjo, 2010. Metedologi Penulisan . Jakarta Rineka Cipta Robert M.Z Lawang. 1985. Sosiologi . Jakarta: Penerbit Erlangga Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Soemardjan, S dan Soelaeman Soemardi. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Sudarsono. 1991. Pengantar Ilmu Hukum. Renata Cipta: Jakarta.
Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs. 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada
Sudiyat, Iman. 1981. Hukum adat sketsa azaz. Liberty: Yogyakarta.
Syamsir  dan  Burmawi.  2003. Pengantar  Sosiologi .  Padang.  Jurusan  Ilmu  Sosial  Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
Taneko, Soelaeman B. 1984. Hukum Adat . Bandung: Eresco
W F Connel. 1972. Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Jakarta: Kanisius Wirya.  22  Februari  2012.  ” Kepala  KUA  Berbuat  Mesum  di  dalam  Mobil ” http://www.padangekspres.com/news/2142/pd224.htm diakses 14 Juni 2014