## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 855-864 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3060 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini)

## Eri Nofianto*, Fitriyah, Supratiwi
Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia *Correspondence email: erinofianto@stundents.undip.ac.id
Abstrak. Media sosial berperan penting sebagai sarana pendidikan, termasuk sebagai sarana pendidikan politik. Pemanfaatan  media  sosial  sebagai  sarana  pendidikan  politik  tidak  hanya  dilakukan  oleh  instansi  pendidikan, media  dan  pemerintah  saja,  akan  tetapi  secara  personal  juga  dilakukan  oleh  aktor-aktor  yang  berada  di  dalam pemerintahan  termasuk  para  pejabat  publik.  Perkembangan  teknologi  digital  saat  ini  merupakan  sarana  bagi penyalur opini dan gagasan yang efektif, bahkan digitalisasi informasi yang salah satunya melalui media sosial dapat berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi. Dalam konteks sosial politik, komunikasi secara masif di dunia  maya saat  ini  mampu  mempengaruhi pemahaman dan kesadaran politik warga hingga preferensi pilihan politiknya,  sehingga  tidak  mengherankan  jika  banyak public  figure yang  menggunakan  media  sosial  dari sekedar  memberikan  edukasi  politik  hingga  kampanye,  termasuk  mereka  yang  menjadi  pejabat  publik  seperti Nur  Hidayat  Sardini  yang  menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana  edukasi  politik  kepemiluan.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana  peran  media  sosial  Nur  Hidayat  Sardini  dapat  bermanfaat  dalam memberikan edukasi politik kepemiluan kepada para audiensnya. Tulisan ini merupakan hasil riset pendek yang menggunakan etnografi  digital sebagai  metode  penelitian.  Data-data  pendukung  bersumber  dari  artikel  jurnal penelitian  berita  online,  dan  analisis  media  sosial.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Nur  Hidayat  Sardini sebagai pejabat publik di lingkaran penyelenggara pemilu terlihat sudah berkontribusi dibidang edukasi politik secara konsisten, khususnya dalam pembahasan  yang  menyangkut politik kepemiluan, konten  yang dihadirkan juga secara teknis juga komunikatif dan mudah dicerna oleh audiensnya, sebagai penilaian akun media sosialnya juga dapat menjadi rujukan untuk bahan edukasi masyarakat umum.
Kata kunci : Media Sosial; Pemilu; Edukasi; Konten
Abstract.  Social  media  plays  an  important  role  as  a  means  of  education,  including  as  a  means  of  political education.  The  use  of  social  media  as  a  means  of  political  education  is  not  only  carried  out  by  educational institutions,  the  media  and  the  government,  but  also  personally  by  actors  within  the  government,  including public officials. The development of digital technology today is a means for effective channeling of opinions and ideas, even digitizing information, one of  which is through  social media,  which can affect  the development  of democracy. In the socio-political  context, massive communication  in  cyberspace is currently able  to  influence the understanding and political  awareness of citizens to  their political  preferences, so it is not  surprising  that many public figures use social  media  from just providing political  education to  campaigning, including  those who  become  public  officials.  such  as  Nur  Hidayat  Sardini  who  uses  social  media  as  a  means  of  educating electoral politics. This paper aims to analyze the extent to which the role of Nur Hidayat Sardini's social media can  be  useful  in  providing  electoral  political  education  to  his  audience.  This  paper  is  the  result  of  a  short research  using  digital  ethnography  as  a  research  method.  Supporting  data  comes  from  online  news  research journal articles, and social media analysis. The results showed that Nur Hidayat Sardini as a public official  in the  circle  of  election  organizers  seemed  to  have  consistently  contributed  in  the  field  of  political  education, especially in discussions related to electoral politics, the content presented was also technically communicative and  easily  digested  by  the  audience,  as  an  assessment  of  his  social  media  accounts.  can  also  be  used  as  a reference for general public education materials.
Keywords: Social Media; Election; Education; Content

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  partisipasi  masyarakat dalam  proses  politik  adalah  pemilihan  umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah (pemilihan).  Pemilu/  Pemilihan  adalah  sarana
dimana masyarakat berpartisipasi dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin  negara  atau  daerah  untuk  jangka waktu  tertentu.  Pemilu  memiliki  fungsi  utama menghasilkan  kepemimpinan  yang  benar-benar
Eri Nofianto, Fitriyah, Supratiwi., Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini)
sejalan  dengan  kehendak  rakyat.  Oleh  karena itu, pemilu merupakan sarana untuk melegitimasi  kekuasaan.  Pelaksanaan  Pemilu  di Indonesia diatur oleha Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan pelaksanaan Pemilihan diatur didalam  ketentuan.  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang. Keserentakan pelaksanaan  pemilihan  diatur  dalam  Pasal  201 ayat  (8)  UU  Nomor  10  Tahun  2016,  yang menegaskan bahwa Pemungutan  Suara Serentak secara  Nasional  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  di  seluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024 mendatang.
Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah  dan  KPU  beserta  Bawaslu  sepakat memutuskan  bahwa  pemungutan  suara  untuk memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan  pada  hari  Rabu,  tanggal  14 Februari  2024.  Sedangkan  pemungutan  suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  akan  dilaksanakan pada  hari  Rabu  tanggal  27  November  2024. Guna  mendukung  masa  persiapan  dalam penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan serentak tahun  2024,  pemerintah  telah  melaksanakan berbagai  kegiatan,  diantaranya  yaitu:  (a) melantik KPU dan Bawaslu 2022-2027. Persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  pada  tahun 2024 diawali dengan melantik KPU dan Bawalu untuk  periode  2022-2027.  Pelantikan  KPU  dan Bawaslu  ini  dilakukan  pada  12  April  2022. Menurut Mahfud MD selaku Menteri Koordinator  bidang  Politik,  Hukum,  dan Keamanan  (Menko  Polhukam),  pelantikan  KPU dan Bawaslu menjadi bukti keseriusan pemerintah  untuk  menyiapkan  Pemilu  2024; (b) finalisasi  Payung  Hukum  Pemilu.  Payung hukum  ini  diharapkan  dapat  disusun  secara detail  untuk  mencegah  timbulnya  multitafsir pada  Pemilu  mendatang;  (c)  menyiapkan Penjabat  Gubernur  atau  Pemimpin  Daerah  yang masuk  masa  akhir  jabatan.  Presiden  Jokowi
mengarahkan  agar  penjabat  gubernur,  bupati, dan  wali  kota  yang  masa  jabatannya  akan berakhir  pada  2022  segera  disiapkan  dan diseleksi  dengan  baik.  Menurutnya,  akan  ada 101  daerah  yang  membutuhkan  figur  pejabat untuk  mengisi  kekosongan  kepala  daerahnya. 101  daerah  tersebut  terdiri  dari  rincian  7 Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Wali Kota; dan (d) pelibatan  Tenaga  Ahli  atau  Pakar  dan  Tenaga Profesional  di  Lingkungan  Sekretariat  Jenderal Komisi  Pemilihan  Umum,  Dalam  rangka mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan  Serentak  Tahun  2024  sebagai  bentuk supporting system Sekretaris Jenderal KPU yang dinilai perlu mendapatkan pertimbangan akademis  dan  pengalaman  teknis  serta  masukan yang  tepat  dan  terarah  dari  para  pakar  ataupun akademisi  untuk  mengidentifikasi  potensi  dan permasalahan  kesekretariatan  dalam  rangka persiapan dan pelaksanaan teknis untuk dukugan terhadap suksesi Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

## Pembentukan Tim Pakar
Bentuk supporting  system Sekretariat Jendral  KPU  dan  berdasarkan  pemikiran  bahwa perlu  mendapatkan  pertimbangan  akademis  dan pengalaman teknis serta masukan yang tepat dan terarah  dari  pakar  atau  akademisi  untuk mengidentifikasi  potensi  dan  permasalahan kesekretariatan dalam persiapan dan pelaksanaan  teknis  Tahapan  Pemilihan  Umum dan  Pemilihan  Serentak  2024,  Sekretaris Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum  memandang perlu  untuk  Menunjuk  dan  Menetapan  Tim Pakar  dalam  Rangka  Peningkatan  Kapasitas Sekretariat Jenderal dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan  Umum  dan  Pemilihan  Serentak Tahun  2024.  Dasar  Hukum  dibentuknya  Tim Pakar  adalah  sebagai  berikut  :  (a)  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor  182  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6109);  (b) Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8 Tahun  2019  tentang  Tata  Kerja  Komisi Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun  2019  Nomor  320);  (c) Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  14 Tahun  2020  tentang  Tugas,  Fungsi,  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal Komisi  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi  dan  Sekretariat Komisi,  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota.
Eri Nofianto, Fitriyah, Supratiwi., Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini)
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor  1236);  dan  (d)  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  60/PMK.02/2021  tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

## Pengertian Serta Fungsi Tim Pakar
Berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  10 Tahun  2014,  Tim  Pakar  atau  Tim  Ahli  adalah seseorang  yang  memiliki  pengetahuan  dan kemampuan luas berdasarkan penelitian, pengalaman  atau  penugasan  dalam  bidang- bidang tertentu, yang dapat membantu pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  serta  peningkatan kinerja  KPU  melalui  kegiatan  penelaahan, pengkajian  dan  penyusunan  rekomendasi  sesuai bidang  keahlian  masing-masing.  Tim  Pakar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris  Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum Republlik  Indonesia    Nomor  270  Tahun  2022 tentang  Penunjukan  dan  Penetapan  Tim  Pakar dalam
Rangka Peningkatan Kapasitas Sekretariat  Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum dalam  Pelaksanaan  Tahapan  Pemilihan  Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tim Pakar bertugas  sebagai  berikut  :  (a)  membantu Sekretariat  Jenderal  KPU  dalam  menganalisa Persiapan  dan  Pelaksanaan  Tahapan  Teknis Pemilihan  Umum  dan  Pemilihan  Serentak
Tahun  2024  di  lingkungan  Sekretariat  Jenderal KPU;  (b)  membantu  Sekretariat  Jenderal  KPU dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan  Kesekretariatan  dalam  rangka Persiapan  dan  Pelaksanaan  Tahapan  Teknis Pemilihan  Umum  dan  Pemilihan  Serentak Tahun  2024;  (c)  memberikan  masukan  kepada Sekretariat Jenderal KPU berdasarkan pertimbangan  akademis  dan  pengalaman  teknis yang dimiliki dalam rangka kelancaran pelaksanaan  tugas  jajaran  Sekretariat  Jenderal KPU  RI  di  bidang  Teknis  Tahapan  Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; (d) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai permintaan Sekretaris Jenderal KPU RI; dan  (e) Tim  Pakar  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.
Sehubungan  dengan  adanya  Peraturan KPU  Nomor  10  Tahun  2014  tersebut,  beserta rasionalisasi  persiapan  Pemilihan  Umum  2024 maka  telah  ditunjuk  dan  ditetapkan  beberapa nama yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pakar  guna  peningkatan  kapasitas  di  Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum dalam tahapan pelaksanaan  Pemilihan  umum  dan  Pemilihan Serentak 2024 dengan nama sebagai berikut :
Tabel 1 Tim Pakar KPU No Nama Instansi Keterangan 1 Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si  Universitas Diponegoro Koordinator 2 Dr. Ferry Daud Liando Universitas Sam Ratulangi Anggota 3 Mochammad Nurhasim, S.IP., M.Si Badan Riset dan Inovasi Nasional Anggota 4 Dr. Aries Munandar Universitas Bengkulu Anggota 5 Nazir Salim Manik, S.Sos., M.SP Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  Anggota
Sumber : Keputusan Sekjen KPU RI No. 270 Tahun 2022
Tabel  1  terlihat  beberapa  nama  yang ditunjuk  sebagai  tim  pakar  Sekretariat  Jendral KPU,  muncul  nama  Nur  Hidayat  Sardini  yang berasal  dari  Universitas  Diponegoro  yang menjadi  koordinator  Tim  Pakar.  Sebagai  sosok yang  diamanahkan  menjadi  koordinator  Tim Pakar  KPU  RI,  sangat  menarik  untuk  melihat bagaimana  rekam  jejak  koordinator  Tim  Pakar ini.  Nur  Hidayat  Sardini  merupakan  Dosen sekaligus  Ketua  Departemen  Ilmu  Politik  dan Pemerintahan  FISIP  Universitas  Diponegoro,  ia juga  pernah  menjabat  sebagai  Ketua  Panwaslu Provinsi  Jawa  Tengah  (2003-2004).  Ketua Badan  Pengawas  Pemilu  Republik  Indonesia yang  pertama  di  tahun  2008-2011,  dan  juga pernah  menjabat  sebagai  anggota  Dewan
Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) pada tahun 2012-2017).
Nur Hidayat Sardini lahir pada tanggal 10 Oktober  1969  di  Pekalongan,  Jawa  Tengah.  Ia menempuh  pendidikan  dasar  hingga  menengah atas  di  Pekalongan  tempat  kelahirannya,  setelah lulus sekolah iya melanjutkan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  Universitas  Diponegoro,  lalu  studi Magister  di  Jurusan  Ilmu  Politik  Universitas Indonesia,  dan  pendidikan  Doktoralnya  pada Jurusan  Ilmu  Politik  Universitas  Padjajaran Dikenal  sebagai  akademisi  yang  juga  pernah menjadi  praktisi  pemilu,  Nur  Hidayat  Sardini tercatat  pernah  menulis  beberapa  buku  yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemilihan
Eri Nofianto, Fitriyah, Supratiwi., Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini)
umum  di  Indonesia,  antara  lain  buku  yang berjudul  Restorasi  Penyelenggara  Pemilu  di Indonesia,  Menuju  Pengawasan  Pemilu  Efektif, Kepemimpinan  Pengawas  Pemilu,  Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara  Pemilu,  dan  Mengeluarkan Pemilu Dari Lorong Gelap. Saat ini Nur Hidayat Sardini  juga  menjadi  Dosen  pengampu  kelas konsentrasi  tata  kelola  pemilu  Magister  Ilmu Politik  Universitas  DIponegoro.  Figur  publik, Nur  Hidayat  Sardini  tentunya  juga  kerap dimintai  pendapat  dan  opininya  terhadap perkembangan  sosial  politik  di  Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan  pemilihan  umum  maupun pengawasan  pemilihan  umum.  Pada  era  digital saat ini media/ pers sudah bertransformasi secara online ,  selain  itu  kehadiran  media  sosial  juga menjadi wadah penyalur opini dan gagasan yang dinilai  sangat  efektif  untuk  perkembangan demokrasi  digital  yang  saat  ini  sedang berkembang.
Proses digitalisasi yang begitu cepat telah merubah  sistem  kerja  pers  atau  media  secara keseluruhan,  pers  tidak  hanya  tampil  dalam bentuk cetak kertas, siaran radio maupun telivisi, perkembangan  global  teknologi  informasi  dan komunikasi telah memicu peningkatan komunikasi  dan  penyebaran  informasi  secara massif  di  dunia  maya,  baik  itu  pada  kalangan pemerintah,  swasta,  kelembagaan  sosial  politik hingga masyarakat umum. Kemunculan Pandemi  Covid-19  juga  membuat  transformasi digital  bergerak  semakin  cepat,  hampir  seluruh aktivitas  yang  semulanya  mengharuskan  tatap muka langsung seperti diskusi, rapat, dan proses pendidikan,  kini  beralih  pada  dunia  virtual (Akbar,  2020). Perkembangan  media online terhitung sejak 2021 menurut data Jurnal Dewan Pers,  ada  lebih  dari  43.000  media online yang tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Perkembangan media online ini tidak terlepas dari perkembangan internet yang semakin membesar, jaringan  internet  saat  ini  juga  sudah  dapat dinikmati  hingga  pelosok  desa.  Berdasarkan perkembangan  tersebut,  banyak  grup  media besar  yang  mulai  memfokuskan  alihnya  pada pengembangan  media  online,  konsumen  di Indonesia  juga  dinilai  semakin  berkurang  minat terhadap  media  cetak  selain  itu  juga  minat  baca orang  Indonesia  yang  menurun  cenderung  lebih menyukai  berita  yang  ringkas  dan  langsung masuk pada inti berita. Media online juga dinilai sebagai  solusi  yang  lebih  menarik  dimata
masyarakat, terlebih dengan tambahan video dan desain konten yang modern (Lia, 2022).
Hasil  survei  dari  kerjasama Reuters Institute dan Oxford  University dalam Digital News  Report 2022,  masyarakat  Indonesia memilih  media online dan  media  sosial  sebagai sumber  berita  yang  paling  populer.  Sumber berita  masyarakat  Indonesia  diperoleh  dari media online (termasuk media sosialnya) sebesar 88%, media sosial 68%, telivisi 57% dan media cetak  (koran,  majalah,  dan  sejenisnya)  sebesar 17%,  terlihat  penurunan  drastis  angka  minat terhadap  media  cetak  dan  tingginya  minat terhadap  media  online  dikarenakan  kemudahan akses dan efisiensinya (Saptoyo, 2022).
Media  Sosial  juga  dinilai  sebagai  wadah penyalur  opini  dan  gagasan  yang  dapat menggiring  pemikiran  pembacanya  atau  dapat dibilang  memiliki  fungsi  sebagai  penggiring opini  publik.  Figur  publik  pada  umumnya menggunakan  media  sosial  Twitter  untuk berkicau  sebagai  bentuk  respon  terhadap  gejala dan kondisi yang sedang terjadi Aplikasi Twitter sendiri lahir pada 21 Maret 2006, pada awalnya aplikasi ini lebih mirip layanan SMS dibandingkan media sosial seperti yang ada pada saat ini. Selanjutnya Twitter pada perkembangannya  menjadi  tempat  berkicau yang  terbatas  dalam  140  karakter.  Batasan jumlah  karakter  pada  Twitter  mengalami peningkatan pada perkembangannya hingga  280 karakter  pada  November  2017.  Meski  hanya terbatas  untuk  membuat  kicauan,  Twitter bukanlah  media  sosial  sembarangan,  banyak orang  berpengaruh  di  dunia  menggunakan Twitter  dari  mulai  Presiden  Amerika  Serikat yang  memiliki  akun  khusus  @POTUS,  dan diikuti  oleh  kepala  negara  lainnya,  para pembisnis,  tokoh  sosial  masyarakat,  para politisi,  hingga  pemimpin  keagamaan  seperti Paus Fransiskus juga turut menggunakan Twitter dengan  akun  resminya  @Pontifex  (Zaenudin, 2018).
Perspektif mengenai media sosial menurut Vermeij  (2012)  terbagi  menjadi  dua  kategori. Perspektif  pertama,  yaitu  sebagai  penyebar informasi, dan perspektif kedua sebagai pembentuk  hubungan.  Facebook  adalah  media sosial  dengan  perspektif  kedua,  sementara Twitter merupakan media sosial dengan perspektif  pertama  (Verweij,  2012).  Twitter dianggap  sebagai platform penyebar  informasi dikarenakan  hampir  setengah  dari trending topics Twitter  menjadi headline berita  CNN. Twitter  dinilai  memiliki  kekuatan  menjadi
Eri Nofianto, Fitriyah, Supratiwi., Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini)
referensi  berita  media  konvensional  yang  pada akhirnya  dimanfaatkan  oleh  banyak  pihak, terutama pada dunia politik. Secara fundamental Twitter  digunakan  oleh  para  politisi  untuk mempengaruhi  orang  lain,  terutama  dalam mempengaruhi  media  konvensional  dalam menentukan agenda berita. Kemenangan Donald Trump melawan Hillary Clinton pada Pilpres AS juga  tidak  terlepas  dari  pengaruh  media  sosial Twitter, Trump mengatakan bahwa kicauanya di Twitter  dapat  dijadikan  alat  untuk  menyerang balik  berbagai  pemberitaan  negatif  terhadap dirinya (Fajrina, 2016). Bahkan pengakuan jujur dalam  wawancara  dengan The  New  York  Times dari  salah  satu  pendiri  Twitter,  Evan  Williams mengungkapkan  penyesalannya  jika  media sosial  Twitter  membantu  kemenangan  Donald Trump  pada  Pilpres  AS  (Rafie,  2017).  Selain dari  pada  aplikasi  Twitter,  platform  lain  yang juga  banyak  digunakan  seperti  Youtube  dan Tiktok  juga  dinilai  sangat  efektif  sebagai  alat komunikasi tokoh publik di media sosial.
Literatur  mengenai  komunikasi  publik sudah  cukup  banyak  di  telaah  oleh  para  peneliti sebelumnya, baik berupa komunikasi politik dari para  politisi  maupun  komunikasi  pemerintahan dari para pejabat publik di struktural pemerintahan,  penulis  melihat  celah  pada komunikasi  pemerintahan  pejabat  publik  yang masih sedikit membahas komunikasi penyelenggara pemilu, maka dari itu berdasarkan  data-data  di  atas,  penulis  ingin menelaah  lebih  lanjut  bagaimana  peran  pejabat publik  yaitu  Koordinator  Tim  Pakar  KPU  RI, Nur Hidayat Sardini dalam memberikan edukasi politik kepemiluan pada akun media sosialnya.

## METODE
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian ini  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  etnogarfi  virtual,  langkah  ini dilakukan peneliti  agar  dapat  mengidentifikasi perilaku  dan  pernyataan  penghuni  dunia  maya sebagai  fitur  terpenting  dari  penelitian  etnografi virtual. Pengumpulan data dari sumber sekunder berasal  dari  berita  online,  analisis  media  sosial akun  Twitter,  Youtube,  Instagram,  dan  Tiktok. Selain  dari  itu  peneliti  mengumpulkan  data melalui  wawancara  mendalam  virtual  dengan Koordinator  Tim  Pakar  KPU  RI,  Nur  Hidayat Sardini.  Etnografi  virtual  berupaya  untuk mengeksplorasi  interaksi  objek  yang  terjadi  di dunia  maya,  sehinga  memungkinkan  tergalinya data  dan  fakta  mengenai  fenomena  komunikasi yang  terjadi  secara  virtual.  Kegiatan  observasi
dan  wawancara  yang  dilakukan  secara  online, teknik  ini  mencoba  memaparkan  tentang kebiasaan  komunitas  yang  lebih  spesifik  dan penggunaan  teknologi  dalam  berkomunikasi. Melalui studi etnografi virtual ini, memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  dan menggali  aktivitas  para  fujoshi  secara  lebih mendalam  melalui  interaksi  yang  dilakukan. Sehingga dapat dijelaskan bagaimana konstruksi identitas  dapat  terbentuk  melalui  komunikasi yang  dilakukan  secara  virtual  melalui  media sosial (Gusri, 2021).

## HASIL
Personal Branding dan Komunikasi Publik Brand dalam  pengertian  pemasaran  dapat diartikan sebagai suatu janji penjual yang secara konsisten  memberikan  nilai,  manfaat,  fitur  dan kinerja  tertentu  kepada  calon  pembelinya, sehingga  merek  yang  telah  di branding tersebut dapat  memberikan  berbagai  hal  yang  telah dijanjikan  sebelumnya.  Secara  umum,  terdapat empat  jenis brand yang  perlu  diketahui,  yang pertama product  brand ,  yaitu  sesuatu  yang berhungan  dengan  produk.  Kedua, Company brand berhubungan  dengan  perusahaan  maupun organisasi  profit.  Ketiga, Personal  brand yang berhubungan dengan personal atau individu, dan yang  keempat  adalah brand  destination yang berhubungan  dengan  tempat  hiburan  maupun tujuan  wisata  (Romadhan,  2018). Personal Branding dapat  dijelaskan  sebagai  bentuk identitas  yang  berada  di  persepsi  audiens mengenai  nilai  dan  kualitas  yang  dibawa  oleh pemilik  identitas  tersebut.  Setiap  individu tentunya  memiliki philosophy  branding yang berbeda-beda  terhadap  identitasnya,  hal  ini menyebabkan setiap individu memiliki keunikannya  tersendiri  serta  karakter  yang berbeda pula (Rangkuti, 2013).
Nur Hidayat Sardini merupakan Koordinator  Tim  Pakar  Sekretariat  Jendral Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia. Pria  yang  dikenal  dengan  sapaan  NHS  ini merupakan  sosok  yang  aktif  di  media  sosial, adapun beberapa media sosial yang digunakannya seperti akun Youtube, Twitter dan Instagram.  Berdasarkan  penelusuran  penulis pada  halaman  media  sosial  Koordinator  Tim Pakar  ini,  postingan  ataupun  kicauan  yang muncul  kebanyakan  berkaitan  dengan  persoalan sosial  politik,  khususnya  yang  menyangkut edukasi politik termasuk membahas kepemiluan secara umum.

## Sumber: twitter.com Gambar 1 Akun Twitter Nur Hidayat Sardini
Gambar  1  di  atas  menunjukkan  akun media  sosial  Nur  Hidayat  Sardini,  tertulis biografi yang menjelaskan jabatan apa saja yang telah  diampu  oleh  Koordinator  Tim  Pakar  itu, mulai  dari  Ketua  Badan  Pengawas  Pemilu Republik Indonesia, Anggota Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  dan  Ketua Departemen  Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan, Fakultas  Ilmu  Sosial  Ilmu  Politik,  Universitas Diponegoro. Akun Twitter yang memiliki jumah followers  sebanyak  10.400  tersebut  juga mencantumkan website pribadinya  dengan domain  nurhidayatsardini.com.  Dapat  dinilai bahwa  akun  Koordinator  Tim  Pakar  Komisi Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  tersebut memiliki  tingkat branding yang  baik  dengan kelengkapan  informasi  pada  akunnya,  selain  itu foto  yang  dijadikan  profil  memiliki  resolusi tinggi  dan  tampak  professional,  ditambah dengan  foto  sampul  yang  menunjukkan  banyak orang  yang  ikut  berfoto  bersama  pasca  mengisi materi  mengartikan  dukungan  dan  tim  yang kompak.

## Sumber: twitter.com
Gambar 2 Tweet @nurhidayatsardini
Gambar 2 di atas memperlihatkan, terlihat salah  satu  tweet  dari  akun  Nur  Hidayat  Sardini yang  berisi  tentang  edukasi  pemilu,  postingan itu  menarasikan  pemantau  pemilu  merupakan bentuk  perlawanan  pemilu  manipulatif  dengan lampiran  gambar  screen  shot  dari  sampul  video yang  di  pos  di  akun  youtube  Nur  Hidayat Sardini, nama Saut Hamonogan Sirait terpapang sebagai bintang tamu di acara GazeboNHS yang penulis  ketahui  sebagai  tayangan podcast edukasi  di chanel  Youtube mantan  Ketua Bawaslu RI tersebut.
Sumber: twitter.com Gambar 3 Tweet @nurhidayatsardini
Tweet  yang  bersifat  edukatif  tentang kenegaraan,  narasi  yang  bermakna  sindiran halus  tersebut  ditujukan  kepada  pejabat  publik yang  dinilai  kurang  peka  terhadap  kepentingan negara  sebagaimana  terlihat  pada  Gambar  3  di atas,  penulis  menilai  tweet  ini  sebagai  bentuk komunikasi politik seorang senior yang menasehati juniornya dengan berbekal
pengalaman  berkiprah  di  beberapa  lembaga negara sebelumnya.

## Sumber : youtube.com Gambar 4
Profil Youtube Nur Hidayat Sardini
Pada halaman akun Youtube Nur Hidayat Sardini.  Terlihat  terdapat  738  postingan  video dengan  jumlah  8.420 subscribers .  Terdapat banyak playlist kategori  video  mulai  dari  kata NHS, point of view , video perkuliahan, rekaman kuliah  umum,  hingga  yang  paling  fenomenal adalah  tema  Gazebo  NHS  sebagaimana  terlihat pada Gambar 4 di atas.
Sumber : youtube.com
Gambar 5

## Tayangan Gazebo NHS
Gambar 5 menunjukan salah satu tayangan  video  pada playlist Gazebo  NHS dengan judul Pemantau pemilu bentuk perlawanan  pemilu  manipulatif  dengan  bintang tamu  Saut  Hamonongan  Sirait  yang  merupakan tokoh  pendiri  Komite  Independen  Pemantau Pemilu  (KIPP)  Indonesia.  Tayangan  ini  telah ditonton  3.620  kali  sejak  postingan  pertama
pada  tanggal  14  September  2022,  jika  dianalisa penonton dan subscribers dari kanal youtube ini selalu  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  artinya ada  progres  yang  cukup  baik  dalam  komunikasi publik Nur Hidayat Sardini di media sosial.
Gambar  6  menunjukkan  salah  satu postingan  yang  menyangkut  pemilihan  umum yang diposting pada tanggal 27 Desember 2021, artinya  tayangan playlist Gazebo  NHS  secara konsisten  sudah  mengupas  berbagai  macam  hal mengenai  pemilu  meskipun  pada  saat  itu  Nur Hidayat  Sardini  belum  ditunjuk  menjadi Koordinator  Tim  Pakar  KPU  RI.  Kenaikan progres pada kanal youtube Nur Hidayat Sardini juga  dapat  dibuktikan  pada  Gambar  6  di  atas, yang mana pada saat itu jumlah tayangan hanya terhitung 412 kali tayang.
Adapun  beberapa  tayangan  lainnya  yang membahas  persoalan  kepemiluan  di playlist Gazebo NHS: (1)  Ironi Pemilu Kita,  Tidak  Ada Satupun Tembakan, Tapi Ratusan Jiwa Berjatuhan  -  Titi  Anggraini;  (2)  Segala  Sumber Daya  Negara  Dikerahkan,  Supaya  Korban Pemilu  Tidak  Berjatuhan  -  Titi  Anggraini;  (3) Politik  Uang  Itu  Bukan  Hanya  Strategi  Calon, Tapi  Juga  Permintaan  Pemilih  –  Fitriyah;  (4) Pembiasan  Sistem  Pemilu  2019,  Mungkinkah Terulang  Pada  Pemilu  2024?  –  Aris  Septiono; (5)  Anggota  KPU  Terpilih  Kupas  Pemilu  dan Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2024  - Yulianto  Sudrajat;  dan  (6)  Pemantau  Pemilu Bentuk  Perlawanan  Pemilu  Manipulatif  –  Saut Hamonongan Sirait
Sumber: youtube.com Gambar 6 Tayangan Gazebo NHS
Eri Nofianto, Fitriyah, Supratiwi., Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini)
Terkhusus  pada playlist tersebut  terlihat terdapat  6  video  yang  secara  rinci  membahas permasalahan yang menyangkut dinamika kepemiluan.  Konsistensi  terhadap  edukasi  yang menyangkut  pemilu  juga  terlihat  pada  playlist lainnya  yang  juga  sekaligus  menjadi  bahan  ajar perkuliahan  para  mahasiswa,  adapun  beberapa judul  tema playlist tersebut adalah  : Pemilu  dan Partai Politik, Sistem Regulasi Pemilu, Keuangan  dan  Logistik  Pemilu.  Dan  Mal Praktik, Etika, dan Keadilan Pemilu.
Setiap playlist yang  ada  terdiri  dari  4-7 video yang berisikan materi-materi penting baik secara  teoritis  maupun  secara  teknis.  Materi- materi  ini  bukan  hanya  ditonton  oleh  para mahasiswa,  akan  tetapi  para  penyelenggara pemilu  hingga  kalangan  umum  juga  menjadi penonton setia pada chanel youtube Koordinator Tim  Pakar  ini.  Pada  kolom  komentar  juga terlihat  berbagai  interaksi  seperti  diskusi  antar mahasiswa,  komentar  umum  terhadap  video, bahkan  tidak  sedikit  pujian  dan  sapaan  kepada mantan Ketua Bawaslu RI tersebut.
Komunikasi  publik  yang  dilakukan  oleh Koordinator  Tim  Pakar  KPU  tersebut  tidak hanya  berhenti  pada  media  sosial  Twitter  dan Youtube  saja.  Nur  Hidayat  Sardini  juga diketahui  aktif  pada  media  sosial  Facebook, Instagram  dan  Tiktok.  Berdasarkan  analisa  dan penulusuran  penulis,  pada  tiga  media  sosial  ini terlihat  postingan  yang  muncul  banyak  yang berkaitan  dengan  aktivitas  sehari-hari  ataupun dokumentasi  pada  kegiatan-kegiatan  tertentu, selain  itu  terlihat  juga  beberapa  kalimat-kalimat bijak  dan  motivasi  yang  mewarnai  halaman akun  media  sosial  Koordinator  Tim  Pakar  KPU tersebut.
Sumber: instagram.com
Gambar 7 Akun Instagram Nur Hidayat Sardini
Gambar  7  merupakan  halaman  akun Instagram  Nur  Hidayat  Sardini,  terlihat  ada 1.748 postingan dengan 2.591 pengikut. Artinya
mantan  Ketua  Bawaslu  RI  tersebut  cukup  rutin untuk  memposting  aktivitasnya.  Gambar  8 terlihat postingan informatif terkait penyelenggaraan acara webinar yang bertemakan  Kampung  Pengawasan  Partisipatif &  Road  Map  Indeks  Kerawanan  Pemilu,  yang mana  Ketua  Departemen  Ilmu  Politik  & Pemerintahan  UNDIP  tersebut  menjadi  salah satu pembicara pada acara yang diselenggarakan di platform  zoom  meeting tersebut.  Keaktifan Nur  Hidayat  Sardini  sebagai  pembicara  publik yang  secara  konsisten  memberikan  edukasi bertemakan kepemiluan tentu saja menjadi tolak ukur yang baik berdasarkan kiprahnya yang kini menjabat  sebagai  Koordinator  Tim  Pakar  KPU R
Sumber: instagram.com Gambar 8
Akun Instagram Nur Hidayat Sardini
Sumber: instagram.com Gambar 9 Akun Instagram Nur Hidayat Sardini
Eri Nofianto, Fitriyah, Supratiwi., Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini)
Gambar  9  juga  merupakan  potongan  dari halaman Instagram Nur Hidayat Sardini, terlihat pada  gambar  di  atas  merupakan  dokumentasi kegiatan  Dosen  FISIP  UNDIP  tersebut  saat berkontribusi pada  acara focus group discussion penyusunan grand  design sosialisasi  dan partisipasi  masyarakat  pada  Pemilihan  Umum dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2024. Khusus  pada  akun  Facebook,  penulis  tidak melihat  banyak  perbedaan  tema  postingan dengan  Instagram  dan  lebih  banyak  mengarah pada  postingan  yang  serupa  atau  bisa  dibilang akun yang terintegrasi, kelebihannya Ketua  Tim Pakar  KPU  RI  tersebut  memiliki  jumlah  teman yang cukup banyak, yaitu 4.984 teman.
Gambar 10 menunjukkan potongan gambar akun Tiktok Nur Hidayat Sardini dengan jumlah  pengikut  yang  masih  belum  terlalu banyak yakni berjumlah 1.535, angka ini tampak lebih  sedikit  dari  pada  jumlah  mengikutinya yang  menyentuh  angka  2.374.  Berdasarkan analisis  penulis,  akun  Tiktok  Nur  Hidayat Sardini  juga  cukup  aktif  memposting  video, kebanyakan  video  merupakan  kegiatan  sehari- hari  atau mini  vlog yang  juga  bersifat  cukup edukatif  dan  semi  menghibur.  Terlihat  juga tertera  kalimat  “Kord  Pakar  SDM  Setjen  KPU RI  pada  biografi  akun  tersebut,  penulis menelusuri  postingan  awal  akun  ini  dimulai pada tanggal 28 Maret, tahun 2022 atau tepatnya dua  minggu  setelah  ia  dilantik  menjadi  Ketua Tim  Pakar.  Artinya  pasca  penunjukkan  Nur Hidayat Sardini menjadi Koordinator Tim Pakar, keaktifan bermedia sosial dalam rangka komunikasi  publik  secara  konsisten  dilakukan oleh mantan Ketua Bawaslu RI tersebut
Sumber : tiktok.com Gambar 10
Akun Tiktok Nur Hidayat Sardini

## Upaya Membangun Standar Pemilu  Yang Lebih Baik
Berdasarkan  penjelasan  dalam  tangkapan gambar  pada  beberapa  akun  media  sosial  Nur Hidayat Sardini serta wawancara yang dilakukan penulis,  memperlihatkan  aktivitasnya  di  media sosial  merupakan  inisiatif  pribadi.  Kegiatan edukasi  tentang  kepemiluan  melalui  media sosialnya merupakan panggilan nuraninya untuk membangun standar kepemiluan yang lebih baik lagi.  Pengalaman  kerjanya  yang  sudah  cukup lama  di  kepemiluan  serta  profesinya  sebagai dosen  Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan  juga membuatnya  lebih  termotivasi  untuk  menebar cara pandang baru tentang persoalan kepemiluan.  Konten-konten  ekslusif  berupa podcast  di  youtube,  dan  video  singkat  tiktok diharapkan  bisa  lebih  membuat  penontonya lebih  teredukasi  dari  banyak  sudut  pandang terkait  teknis  kepemiluan.  Berbicara  teknis pembuatan  konten,  mantan  anggota  DKPP  RI tersebut  memaparkan  bahwa  ia  mempelajari  itu sendiri,  mengedit  sendiri  dan  memposting sendiri,  kecuali  untuk  youtube,  studio  podcast, dan  perekaman  memiliki  bantuan  asisten  paruh waktu  untuk  pengeditan.  Nur  Hidayat  Sardini juga  memaparkan  ia  akan  terus  berkiprah  pada bidang kepemiluan, baik sebagai praktisi di Tim Pakar,  sebagai  eduaktor  dan  dosen,  ataupun tetap bersedia berbagi di media  sosial selama ia mampu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  paparan  pembahasan  penulis di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  media  sosial berperan sangat penting pada era digital saat ini, khususnya  dibidang  edukasi.  Pejabat  publik yang  memiliki  segudang  pengalaman  tentunya memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  saran, masukan  serta  edukasi  yang  berkelanjutan kepada  generasi  penerusnya.  Nur  Hidayat Sardini  merupakan  salah  satu  pejabat  publik yang  dipercayakan  menjadi  Ketua  Tim  Pakar Sekretariat Jendral KPU RI, tugas ini diperuntukan untuk membantu Sekretaris
Jendral  khususnya  dalam  membuat  kebijakan, pelatihan,  masukan  teknis  dan  hal-hal  lain  yang berkaitan  dengan  proses  pemilu.  Sosok  Nur Hidayat  Sardini  yang  sudah  banyak  memiliki pengalaman  dan  menduduki  beberapa  jabatan publik  dibidang kepemiluan  secara aktif bermedia  sosial  dengan  memposting  hal-hal yang berkaitan dengan edukasi politik. Konsistensi  Nur  Hidayat  Sardini  sebagai edukator  nyatanya  sudah  terbukti  sejak  lama,
Eri Nofianto, Fitriyah, Supratiwi., Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini)
bahkan sebelum  ia menjabat sebagai Ketua  Tim Pakar,  Dosen  FISIP  Universitas  Diponegoro tersebut  juga  sudah  memulai  postingan  di  akun youtube,  instagram  dan  twitternya,  secara konsisten  terlihat  membahas  kepemiluan  dalam kurun  waktu  dua  tahun  terakhir  dalam  beberapa konten  youtubenya,  hal-hal  yang  diposting  pad media sosial lain juga terbilang konsisten dalam edukasi  dan  jarang  sekali  terliahat  postingan pribadi,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pejabat publik  seperti  Nur  Hidayat  Sardini  dapat menjadi  contoh  teladan  bagi  pejabat  publik lainnya,  apa  lagi  ketika  sudah  memiliki segudang  pengalaman,  tentu  cara  berbagi  dan edukasi  juga  harus  bertransformasi  secara digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Muhammad.  2020.  Pandemi  Covid-19
Dorong Transformasi Digital Lebih Cepat. republika.co.id. Diakses dari
https://www.republika.co.id/berita/qiaqbc
480/pandemi-covid19-dorong- transformasi-digital-lebih-cepat
Craswell,  J.  W.  2018. Reserach  Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif,  dan  Campuran .  Yogyakarta: Pustaka Belajar. Fajrina,  Hani  Nur.  2016. Trump  Akui  Peran Media  Sosial  Berhasil  Lucuti  Clinton . cnnindonesia.com.
Diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/ 20161113104056-185-172277/trump- akui-peran-media-sosial-berhasil-lucuti- clinton
Gusri,  L.  2012.  Konstruksi  Identitas  Gender Pada  Budaya  Populer  Jepang  (Analisis Etnografi  Virtual  Fenomena  Fujoshi  pada Media  Sosial). Jurnal  Mediakita:  Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam , 5 (1), 3 Lia, Lita. 2022. Perkembangan Media Online di Indonesia  dari  Konvensional  Hingga 2022. ekrut.com.
Diakses
dari https://www.ekrut.com/media/media-
online
Rafie,  Barratut  Taqiyah.  2017.  Pendiri  Twitter Menyesal  Bantu  Trump  Jadi  Presiden. international.kontan.co.id.  22  Mei  2017.
Diakses
dari https://internasional.kontan.co.id/news/pe ndiri-twitter-menyesal-bantu-trump-jadi- presiden Rangkuti,  F.  2013. Strategi  Semut  Melawan Gajah .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Romadhan,  M.  I.  2018.  Personal  Branding Jokowi  Dalam  Mempertahankan  Brand Image  Melalui  Video  Blog  Youtube. MetaCommunication; Journal of Communication Studies, 3(2), 76–93 Saptoyo,  Rosy  Dewi  Arianti.  2022.  Survei Reuters:  68  Persen  Masyarakat  Indonesia Mengakses Berita Dari Medsos. kompas.com. Diakses dari https://www.kompas.com/cekfakta/read/2 022/06/17/153126682/survei-reuters-68- persen-masyarakat  indonesia-mengakses- berita-dari?page=all
Verweij,  Peter.  2012.  Twitter  Links  Between Politicians  And  Journalists. Journalism Practice , 6:5-6, 680-691
Zaenudin,  Ahmad.  2018.  Bagaimana  Twitter Memengaruhi  Opini  Publik  dan  Prefensi Politik.
tirto.id.
Diakses dari https://tirto.id/bagaimana-twitter- memengaruhi-opini-publik-dan-
preferensi-politik-cGre