## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Baharuddin Badaru 1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
* Corresponding Author: baharuddin.badaru@umi.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 13/08/2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menjawab  permasalahan  hukum terhadap  Penerapan  Pidana  Mati  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dan penanggulangan untuk terpidana mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  : Penerapan  pidana  mati  di  Indonesia  dampak  dari  pada  penerapan  sanksi. Statistik  angka  dan  hipotesis  beberapa  pakar  kriminologi  menemukan  fakta tidak  adanya  bukti  ilmiah  yang  menunjukkan  bahwa  eksekusi  hukuman  mati memiliki  efek  jera  yang  lebih  besar  daripada  hukuman  penjara  seumur  hidup untuk  mengurangi  angka  kejahatan.  Pengaturan  pidana  mati  dalam  sistem hukum  di  Indonesia  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  yaitu  hak  untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Rekomendasi penelitian  adalah  jika  hukuman  mati  masih  menjadi  salah  satu  pemidanaan  di Indonesia dari instansi penegakan hukum maka harus dilakukan evaluasi setiap rangkaian  proses  peradilan  dan  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dalam penjatuhan  hukuman  mati  Namun  hukuman  seumur  hidup  jauh  lebih  bisa memberi efek jera sebab manusia pada umumnya memiliki ketakutan yang jauh lebih besar saat kebebasannya dibatasi di dalam sel tahanan.
Direvisi, 09/09/2023 Dipublikasi, 02/10/2023
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Pidana Mati; Hak Asasi Manusia;

## Abstract
Keywords: Juridical Review; Death Penalty; Human rights; This study aims to examine and answer legal issues regarding the Application of  Death  Penalty  from  a  Human  Rights  Perspective  and  countermeasures  for death  row  convicts.  This  study  uses  normative  legal  research  methods.  The results  of  this  study  indicate  that:  The  application  of  the  death  penalty  in
Indonesia has an impact on the application of sanctions. Statistical figures and hypotheses  of  several  criminologists  have  found  that  there  is  no  scientific evidence showing that the execution of the death penalty has a greater deterrent effect  than  life  imprisonment  in  reducing  crime  rates.  The  regulation  on  the death  penalty  in  the  legal  system  in  Indonesia  is  contrary  to  human  rights, namely  the  right  to  life  listed  as  guaranteed  by  the  1945  Constitution.  The research  recommendation  is  that  if  the  death  penalty  is  still  one  of  the punishments in Indonesia from law enforcement agencies, then an evaluation of each  series  must  be  carried  out.  the  judicial  process  and  prioritizing  the precautionary  principle  in  imposing  death  sentences.  However,  life imprisonment  is  far  more  capable  of  providing  a  deterrent  effect  because humans generally have a much greater fear when their freedom is restricted in a prison cell.

## PENDAHULUAN
Salah satu identitas negara hukum adalah jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang  wajib  dihormati  dan  dipertahankan  oleh  penyelenggara  negara  dan  seluruh  warga negara  tanpa  kecuali.  Konsep  hak  asasi  manusia  (HAM)  merupakan  isu  hangat  yang diperdebatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masalah hak asasi manusia
menyangkut  kehidupan  manusia  yang  merupakan  unsur  penting  dalam  penyelenggaraan negara  sehingga  dapat  menjamin  tegaknya  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Namun, penghormatan  terhadap  perlindungan  hak  asasi  manusia  tetap  menjadi  momok  yang  sering dibahas.
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  sebagaimana  kita  tertuang  dalam Undang-Undang  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  Pasal  1  ayat  (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
Hukuman muncul salah  satunya untuk  mengantisipasi  dan menangani  kejahatan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai  tertulis  yang  berlaku  dan  telah  disahkan  hukum  tertulis. 1 Penjatuhan  pidana  sebagai upaya  penal,  dimaksudkan  untuk  menjerakan  pelaku  dan  menakut-nakuti  orang  yang potensial  menjadi  pelaku  tindak  pidana.  Upaya  penjeraan  merupakan  pengaruh  dari penerapan teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia.
Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang  sudah  lama  digunakan  selain  pidana  penjara.  Pada  zaman  perundang-undangan  atau hukum  Nabi  Musa  (Mozaische  wetgecing),  demikian  juga  pada  zaman  hukum  Yunani, Romawi  dan  Jerman,  pidana  mati  telah  dikenal. Di  Indonesia,  hukuman  mati  sudah  dikenal sebelum  Indonesia  menjadi  daerah  koloni  Belanda,  walaupun  kemudian  oleh  Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah  ada  dalam  hukum  adat  kemudian  dijadikan  sebagai  hukuman  tertulis  yang  tercantum dalam  Plakat  VOC  tertanggal  22  April  1808,  di  mana  pengadilan  di  perkenankan menjatuhkan pidana berupa : dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), dimatikan dengan menggunakan  keris  (kerissen),  dicap  bakar  (brandmerken),  dipukul  (geeselen),  dipukul dengan  rantai,  ditahan  (dimasukkan)  ke  dalam  penjara  (confinement)  dan  kerja  paksa  pada pekerjaan umum.
Di  Indonesia  terdapat  2  (dua)  jenis  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  pidana  mati yakni  hukum  Islam  dan  hukum  nasional.  Diantaranya  dalam  hukum  nasional  adalah  KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini diperjelas dalam BAB  II  KUHP  pada  pasal  10  poin  a  mengenai  pidana  pokok  yakni  pidana  mati,  pidana penjara,  pidana  kurungan,  dan  denda.  Keberadaan  pidana  mati  ini  sebagai  salah  satu instrumen  untuk  menimbulkan  efek  jera  dan  pembalasan  di  satu  sisi,  sementara  di  sisi  lain dianggap  sebagai  pidana  yang  paling  kejam  dan  tidak  manusiawi  bahkan  secara  ekstrim dianggap  sebagai  pidana  yang  menyebabkan  hilangnya  hak  asasi  yang  paling  pokok  bagi manusia  yakni  hak  hidup  yang  merupakan  pertentangan  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih jauh. 2
Sebagai  negara hukum,  Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan  hukuman  mati  pada  peraturan  perundang-  undangan.  Bahkan,  eksistensi  dan ruang  lingkup  hukuman  mati  yang  kian  luas  masih  dipertahankan  di  Indonesia.  Hal  ini
1 Anjari,  Warih.  (2017).  Penjatuhan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Widya Yustisia , 1, (2).
2 Moeljatno. Kitab undang-undang hukum pidana . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman  mati  di  beberapa  negara. Delik yang diancam hukuman mati di Indonesia justru semakin banyak. 3
Dalam  praktik  peradilan,  pengadilan  sudah  berulang  kali  menjatuhkan  putusan  pidana mati,  seperti  pada  para  penyelundup  narkotika  dan  obat-obat  terlarang  serta  pelaku  tindak pidana terorisme. Tahun 2003 pun permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedar dan penyelundup narkoba di Medan dan Tanggerang ditolak presiden.
Hukuman  mati  yang  dikembangkan  dari  asas  humanisme  dalam  lingkup  penologi diperlukan  sebagai  hukuman  mati.  Kalau  sanksi  alternatif  belum  ada,  menurut  Bambang maka  jelas  bertentangan  dengan  HAM.  Perdebatan  tentang  hukuman  pidana  mati  sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di Indonesia. Dari pendekatan historis dan  teoritik,  hukuman  mati  adalah  pengembangan  teori  absolut  dalam  ilmu  hukum  pidana. Teori  ini  mengajarkan  tentang  pentingnya  efek  jera (detterence  effect) dalam  pemidanaan. 4 Hukuman  mati  merupakan  hukuman  untuk  seseorang  penjahat  yang  melaksanakan  tindak pidana  melalui  cara  melenyepkan  nyawa  serta  dipidanakan  setimpal  dengan  regulasi  yang dimiliki. 5
Penerapan  pidana  mati  adalah  upaya  penal  dalam  menanggulangi  kejahatan.  Dalam memutuskan  penerapan  pidana  mati  bagi  pelaku  kejahatan  tertentu  akan  dipengaruhi  oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya, dan dipengaruhi pula oleh kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut hukum pidana berusaha menerapkan pidana mati bagi pelaku  tindak  pidana  tertentu.  Gagasan  perlindungan  HAM  dari  negara  terhadap  warga negaranya, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual  antara negara dengan masyarakatnya  dimana  penguasa  (negara)  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  serta membatasi  hak  relatif  dari  individu  anggota  masyarakat,  namun  negara  tidak  memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara. 6

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini bersifat penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan tipe penelitian  normatif  dan  yuridis.  Penelitian  dengan  jenis  pendekatan  normatif  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.  Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi  dan  identifikasi  peraturan  perundang-undangan,  serta  klasifikasi  dan sistematisasi  bahan  hukum  sesuai  permasalahan  penelitian.  Oleh  karena  itu,  teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penerapan pidana mati dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh
3 Hamzah, A. (2006). Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 326.
4 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945.
5 Alias,  A.  T.  (2022).  Hukuman  Mati  Pelaku  Tindak  Korupsi  dalam  Perspektif  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 2 (4), 138-147.
6 Anjari,  Warih.  (2017).  Penjatuhan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Widya Yustisia , 1, (2).
dari  data  pustaka  yaitu  tentang  Eksistensi  Pidana  Mati  Dalam  Penegakkan  Hukum  di Indonesia  ditinjau  dari  aspek  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  melalui  studi  pustaka  dan  studi peraturan  perundang-undangan,  dari  buku-  buku  serta  literatur  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana  jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mendorong  untuk  ditiadakannya  penerapan jenis  pidana  ini  berdasarkan  Deklarasi  Hak-Hak  Asasi  Manusia  (Universal  Declaration  of Human Rights) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam  Pasal  6  International  Convenant  on  Civil  and  Political  Rights/lCCPR)  yang  diadopsi tahun  1966  dan  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan ICCPR. 7
Menurut  Komisioner  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia (KOMNAS HAM RI) Sandra Moniaga, pada siding paripurna tahun 2016 menetapkan sikap menolak hukuman mati karena berkaitan erat melanggar dua aspek hak asasi manusia, yaitu ha katas hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan dan Pancasila. Hak hidup dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  situasi  apapun  ( non-derogable  rights )  dan hak konstitusional sesuai Pasal 28I UUD 1945 . 8
Kelompok  yang  berpandangan  kontra  terhadap  hukuman  mati,  perjuangannya  adalah upaya  perlindungan  hak  hidup,  permasalahan  upaya  tersebut  hanya  bersifat  sepihak  yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi korban dan para calon korban, siapa yang memperjuangkan.  Sementara  kelompok  yang  lain,  berbendapat  bahwa  hukuman  mati  masih relevan untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek  jera  ( detteren  effect ),  sehingga  akan  mencegah  terulangnya  tindak  pidana  serupa  oleh orang lain. 9
Problematika  di  Indonesia  saat  ini  mengenai  penjatuhan  pidana  mati  banyak  menuai kontroversi baik itu yang setuju maupun yang tidak setuju. Kebanyakan manusia di dunia ini menolak  adanya  pidana  mati  baik  itu  di  Indonesia  sendiri  maupun  di  dunia.  Penjatuhan pidana mati sangat bertentangan dengan beberapa Undang-Undang di Indonesia.
Penerapan  pidana  mati  di  Indonesia  terdapat  dalam  beberapa  pasal  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Di  luar  KUHP,  tercatat  setidaknya  ada  enam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati yakni : 1) Undang-Undang Narkotika,
7 Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum , 19 (1).
8 Cahyani,  G.  T.,  Sholehah,  S.  B.,  Salsabillah,  D.  N.,  Ramandhana,  M.  A.,  Pratama,  R.  A.,  &  Antoni,  H. (2023).  Hukum  Pidana  Mati  Di  Indonesia  Berdasarkan  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Alternatif Penegakan Hukum. Al-Qisth Law Review , 7 (1), 167-184.
9 Harefa,  A.  (2022).  Problematika  Penegakan  Hukum  Pidana  Mati  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Perspektif Perlindungan HAM. Jurnal Panah Keadilan , 1 (2), 99-116.

## 2) Undang-Undang Pengadilan HAM,
3) Undang-Undang Anti Terorisme,
4) Undang-Undang Psikotropika,
5) Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api, dan
6) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hak  Asasi  Manusia  bukan  pemberian  negara  dan  telah  ada  sebelum  negara  dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk. Penghormatan dan jaminan perlindungan serta  pemenuhan  hak  asasi  secara  efektif  merupakan  indikator  akan  dalam  tingkat perkembangan  peradaban  satu  bangsa.  Perlindungan  dan  jaminan  pemenuhan  terhadapnya menjadi salah satu tujuan yang paling dasar dari dibentuknya suatu negara dan menjadi tolok ukur keabsahan tindakan pemerintahan.
Pelanggaran  terhadapnya  yang  dilakukan  pemerintah,  baik  dalam  tindakan  atau perbuatan  tertentu  dan  terutama  dalam  pembentukan  kebijakan-kebijakan  publik, menyebabkan tindakan dan produk kebijakan publik yang dibuat menjadi tidak sah. 10
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukuman  mati  di  Indonesia  semakin  eksis  dalam  tata peraturan  perundang-  undangan  di  Indonesia.  Eksekusi  hukuman  mati  di  Indonesia menunjukkan  kecenderungan  meningkat  pada  tahun-tahun  terakhir. 11 Secara  teoritis dikatakan  bahwa  ancaman  hukuman  mati  menimbulkan  efek  jera  (deterrent  effect)  yang sangat  tinggi.  Efek  jera  hukuman  mati  tersebut  merupakan  faktor  penting  dalam menyebabkan  seseorang  mengurungkan  niatnya  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Secara logika  argumen  tersebut  masuk  akal,  namun  faktanya  tidak  terdapat  data  statistik  (empiris) dan  riset  yang  secara  meyakinkan  mendukung  argumen  tersebut,  yang  terjadi  justru sebaliknya.
Sebagai  contoh,  jumlah  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia  yang  meningkat  drastis dari  tahun  ke  tahun  meskipun  Undang-Undang  Narkotika  Nomor  22  Tahun  1997  telah diterapkan  hingga  pemberlakuan  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  menerapkan hukuman mati. Faktanya, pada tahun 2015 jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 meningkat 16,92 persen penggunanya.
Ancaman  hukuman  mati  terhadap  kejahatan  terorisme  juga  tidak  menyelesaikan kejahatan  terorisme  di  Indonesia.  Menurut  Todung  mulya  lubis  berpendapat  karena pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan counter- terrorism dan tidak melakukan tindakan anti terorisme. 12
tindakan  anti  terorisme  justru  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah.  Anti  terorism  adalah satu  tindakan  membangun  suatu  kerangka  model  sistem  yang  tidak  memungkinkan  orang melakukan aksi terorisme. Seperti melakukan kontrol terhadap bahan peledak, kontrol bea cukai, kontrol keimigrasian, kontrol money launderi ng  dan  pemberlakuan  early  warning system.  Kejahatan  terorisme  bersifat  ideologis  dengan  doktrin  radikalisme.  Lantaran menyangkut  ideologi,  pelaku  tidak  memperdulikan  dengan  ancaman  hukuman  mati.  Oleh karena  itu,  yang  harus dilakukan  antara  lain menghambat jangan sampai orang  yang mempunyai  ideologi  pengguna  kekerasan  semacam  itu  mempunyai  akses  untuk  melakukan tindak terorisme. Kegagalan sistem hukum pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak
10 Paramarta, Y. Ambeg. (2023). JURNAL HAM VOLUME 7 NOMOR 2, DESEMBER 2016.
11 Lubis, Todung Mulya dan Lay, Alexander. (2009). Kontroversi Hukuman Mati. Jakarta: Kompas Press, 106.
12 Lubis, Todung Mulya dan Lay, Alexander. Op. Cit,63.
bersalah juga pernah terjadi di  Indonesia, seperti pada kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974.  Pada  kasus  tersebut  Sengkon  dan  Karta  masing-masing  divonis  hukuman  penjara  12 tahun atas tindak pidana perampokan disertai dengan pembunuhan. Ketika sedang menjalani hukumannya  selama  5  tahun  dalam  penjara,  pembunuh  yang  sebenarnya  mengakui perbuatannya.
Untuk  menerapkan  hukuman  yang  sangat  berat  seperti  hukuman  mati  yang pelaksanaannya  bersifat  irreversible  (tidak  dapat  dikembalikan  kepada  keadaan  semula), pemberlakuannya  harus  didasarkan  pada  data  dan  riset  yang  mendalam.  Tidaklah bertanggung  jawab  untuk  mempertahankan  hukuman  mati  dengan  mendasarkannya  pada spekulasi semata.

## 2. Penanggulangan  Untuk  Terpidana  Mati  Dari  Sudut  Pandang  Hak  Asasi  Manusia (HAM)
Teaching  Human  Rights yang  diterbitkan  oleh  PBB,  Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak- hak  yang  melekat  pada  diri  setiap  manusia,  yang  tanpanya  manusia  mustahil  dapat  hidup sebagai  manusia.  Hak  hidup  misalnya,  adalah  klaim  untuk  memperoleh  dan  melakukan segala  sesuatu  yang  dapat  membuat  seseorang  tetap  hidup,  karena  tanpa  hak  tersebut eksistensinya  sebagai  manusia  akan  hilang. 13 Dalam  ilmu  hukum,  Pancasila  merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Jika  dikaji  lebih  mendalam  sesuai  dengan  ketentuan  dokumen  hak  asasi  manusia, terdapat  beberapa  pasal  di  dalam  dokumen  hak  asasi  manusia  yang  tidak  melarang pelaksanaan  hukuman  mati  karena  bertentangan  dengan  hak  hidup  seseorang.  Penerapan hukuman  mati  digolongkan  sebagai  bentuk  hukuman  yang  kejam  dan  tidak  manusiawi,  di samping itu eksekusi mati melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  hukuman  mati  di  Indonesia  telah  melanggar  pasal  di dalam  instrumen-instrumen  HAM  yang  penulis  kemukakan  diatas,  dimana  orang  yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, 14
Hak  hidup  misalnya,  adalah  klaim  untuk  memperoleh  dan  melakukan  segala  sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. 15 Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.  Oleh  karena  itu,  setiap  produk  hukum  harus  menyesuaikan  diri  dengan  Pancasila. Pelaksanaan  pidana  mati  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum atau  peradilan  militer,  dilakukan  dengan  ditembak  sampai  mati.  Ketentuan  ini  tidak mengurangi  ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  acara  pidana  tentang  penjalanan  putusan pengadilan.
Pelaksanaan  pidana  mati  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan umum  atau  peradilan  militer,  dilakukan  dengan  ditembak  sampai  mati.  Ketentuan  ini  tidak mengurangi  ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  acara  pidana  tentang  penjalanan  putusan pengadilan.  Jadi  ketentuan  ini  dengan  sendirinya  tidak  memberlakukan  lagi  ketentuan
13 Baedillah. (2006). Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani . Jakarta: ICCE UIN, 252.
14 Salam,  Abdul  Jalil.  (2010). Polemik  Hukuman  Mati  di  Indonesia .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat KEMENAG RI, 11-12.
15 Baedillah. (2006). Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani . Jakarta : ICCE UIN, 252.
pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menggunakan jerat.
Pelaksanaan  hukuman  mati  di  Indonesia  telah  melanggar  pasal  di  dalam  instrumen- instrumen HAM yang penulis kemukakan diatas, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah  dirampas  kehidupannya,  kemerdekaannya,  dan  keamanan  pribadinya.  Bagaimanapun juga  pelaksanaan  pidana  mati  adalah  pemidanaan  yang  sangat  melanggar  hak  untuk  hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Salah  satu  usaha  pemberantasan  kejahatan  tersebut  adalah  dengan  mengenakan  dan mengancamkan  pidana  pada  tiap  perbuatan  kejahatan,  yang  pada  mulanya  bertujuan  untuk membuat  para  penjahat  menjadi  jera  dan  menakuti  warga  lainnya  agar  tidak  ikut-  ikutan melakukan  tindak  kejahatan.  Kemudian  pada  perkembangannya  maksud  memidana  ini bertambah yakni untuk membuat dan mendidik si penjahat menjadi baik.
Pada  dasarnya  semua  negara  pasti  mempunyai  tujuan  yaitu  ingin  menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi warganya. Salah satu hal yang menghalangi tercapainya  tujuan  tersebut  adalah  perbuatan  atau  tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh sebagian  warganya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  agar  mereka  yang  melakukan  tindak  kejahatan ini  tidak  terus  bertambah  maka  tiap-tiap  negara  harus  mengadakan  usaha-usaha  untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dikemukakan  oleh  penulis  maka,  diperoleh kesimpulan.  Penerapan  sanksi  dari  dari  beberapa  pakar  kriminologi  menemukan  fakta  tidak adanya  bukti  ilmiah  yang  menunjukkan  bahwa  eksekusi  hukuman  mati  memiliki  efek  jera yang  lebih  besar  dari  pada  hukuman  penjara  seumur  hidup  untuk  mengurangi  angka kejahatan.  Alternatif  pengganti  hukuman  mati  sesungguhnya  membutuhkan  penegakan hukum yang efektif dan melibatkan seluruh komponen bangsa agar hukum tetap memberikan efek  jera  kepada  para  pelaku  pidana.  Kenyataan  yang  ada  saat  adalah  pemerintah  justru menina  bobokan  hal-hal  yang  urgen  dan  ketika  hukuman  mati  sudah  dijatuhkan  banyak masalah yang dihadapi dalam berbagai hubungan Internasional. Selain melanggar hak hidup terpidana,  pelaksanaan  hukuman  mati  di  Indonesia  akan  mengurangi  kredibilitas  Indonesia untuk  berbicara  tentang  HAM  dalam  level  regional  dan  global,  termasuk  dalam menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Hukuman  mati  sebaiknya  diganti  dengan  penjara  seumur  hidup  tanpa  remisi  yang  lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia  dan lebih memposisikan manusia itu  sendiri  sebagai  makhluk  yang  mulia.  Selama  hukuman  mati  masih  menjadi  salah  satu pemidanaan  di  Indonesia,  instansi  penegakan  hukum  harus  melakukan  evaluasi  pada  setiap rangkaian  tahap  proses  peradilan,  lebih  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dalam menjatuhkan hukuman mati karena sangat berkaitan dengan hak hidup seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjari,  Warih.  (2017).  Penjatuhan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi
Manusia. Jurnal Widya Yustisia , 1 , (2).
Arief,  A.  (2019).  Problematika  Penjatuhan  Hukuman  Pidana  Mati  Dalam  Perspektif  Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum , 19 (1).
Alias, A. T. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 2 (4), 138-147.
Baedillah.  (2006). Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani .  Jakarta:  ICCE UIN, 252.
Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. Al-Qisth Law Review , 7 (1), 167-184. Hamzah,  A.  (2006). Bentuk-bentuk  khusus  perwujudan  delik  (percobaan,  penyertaan,  dan gabungan delik) dan hukum penitensier. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 326.
Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM. Jurnal Panah Keadilan , 1 (2), 99-116. Lubis,  Todung  Mulya  dan  Lay,  Alexander.  (2009). Kontroversi  Hukuman  Mati .  Jakarta: Kompas Press, 106.
Moeljatno. Kitab undang-undang hukum pidana. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Salam, Abdul Jalil. (2010). Polemik Hukuman Mati di Indonesia . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 11-12.
Paramarta, Y. Ambeg. (2023). JURNAL HAM VOLUME 7 NOMOR 2, DESEMBER 2016.