Pengaturan l{ukum Tindakan  Teknologi  Pornografi Melalui
Akses Media Internet
Oleh: Amirudin Y. Dako

## Abstract
Pornography websites Existence  phenomenon in internet always shows nonplusing  improvement. The increasing  ofpornography  sites caused by this business  has promising business opportunity.
Pornography phenomenon in internet world that is is not is controlled, cqn generate morale  degradation which will take plac<) continually, along with progress of technologt that is becoming  increases.
Internet  blooming makes governmental control to pornography  matter is not maximally. In the end government feels dfficulty  to black out matq) pornography  websites which  every when emerging. To overconxe pornograplry  websites  bloaming which  more and  more, it can be done by government  not  only relies  on  the law Products,  especially criminal  law,  but also by increasing  social values,  cultt4re, religion qnd morale effectively.
Kata Kunci: Hukum,  Teknologi,  Pornografi,  Media,  Internet

## Pendahuluan
Internet merupakan sebuah ruang infofinasi dan komunikasi yang menjanjikan  menembus batas-batas antar rregara dan memPercePat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan . dan cendekiawan di seluruh  dunia. Hal ini juga berlaku bagi anggota tubuh manusia.  Perlakuan  terhadap tubuh atau ekspolitasi mengajarkan
bagaimana '  melihat
dan memperlakukan tubuh seseorang.
Perlakuan terhadaP tubuh atau eksploitasi tersebut meruPakan perbuatan yang tidak bermoral.
Maknanya bahwa perbuatan tersebut tidak terlepas dari nilai etika, norma,
aturan yang  kemungkinan besar akan menggangu stabilitas sosial dalam masyarakat itu sendiri.
Eksploitasi tubuh dapat dikatakan sebagai sebuah  komoditas titik temu kapitaslime yang menjadikan tubuh sebagai  sebuah produk dengan bingkai  yang menarik bagi siapa saja yang melihatnya. Pada bagian ini tubuh dieksploitasi untuk menggugah dan membangkitkan nafsu  dan  selera lawan jenis. Dengan  bantuan teknologi, maka muncul produk-produk yang lebih variatif, sehingga muncul setiap saat variasi pornografi baru yaitu pomoaksi,
pornomedia,  pornoteks,  pornosuara  dan lain sebagainya.
Internet  membawa kita kepada ruang atau dunia baru  yang terciPta yang dinamakan Cyberspace.  Istilah ini yang  pertama kali digunakan  oleh William Gibson (1994) dalarn  novel fiksi ilmiahnya "Neuromencer"  ini menampilkan realitas virtual (virtual
reality), dunia maya, dunia  yang tanpa batas (Howard  Rheingold, lgtl), di mana penghuninya  dapat berhubungan dengan siapa saja dan di *unu  i.ju (Bruce  Sterling, 1990).
Gambaran  mengenai nilai guna tubuh hanya bagi kepentingan ekonomis pemiliknya terlihat Jari makna muncul dari pornografi. pada hakekatnya pomografi dapat berarti perbuatan  melacur yang menggambarkan nilai nafsu rendah yalg dieksploitasi  dengan tujuan sebagai alat untuk  menarik  minat ljwan jenis.
Cyberspace menawarkan manusia untuk  "hidup"  dalam dunia alternatif. Jagat raya  cyberspace  telah membawa  masyarakat  dalam berbagai sisi realitas  baru yang tidak pernah dibayangkan  sebelumnya,  yang penuh dengan  harapan, keseningan, kemudahan  dan pengembaraan  seperti teleshoping, tuleconferince, teledildonic, virtual cafe, virtual architecture, virtual museum, cybers  ex, cyberparty dan cyberorgasm (yasraf Amir Piliang  dalam Mark Slouka, t9e9). Di Indonesia  sendiri, masih kental nilai-nilai yang menegaskan bahwa pornografi Internet itu 6arang haram. Maka Internet wajib dibrede[ Hal ini tidak saja dilontarkan dan disarankan  oleh, para elit masyarakat, yang mengaku  tahu dan kenal dengan Internet, tapijuga dipraktikkan di level unit masyarakat terkecil.
. Proses cybernation yang menimbulkan harapan akan kemudahan, kesenangan dan kesempatan itu ternyata tidak selamanya demikian karena dalam cyberspace juga terdapat sisi gelap
yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang dikatakan oleh Neill Barrett (1997) dan Mark D. Rasch (1996) bahwa  internet  mempunyai sisi gelap, sebagai  sarana yang mendukung kejahatan, di mana 80% gambar dI internet  adalah  gambar pomo-.
Munculnya produk_produk yang lebih variatif dari pornografi tersebut memberikan pilihan Lagi konsumen untuk  memilih  produk mana yang tepat.  Dalam dunia bisnis, nafsu seksual  merupakan komoditas yang tak akan  habis  ditekan inflasi, sehingga akan tetap  memberi  keuntungan bagi pelaku  bisnisnya.
Cyberporn atau pornografi  di internet itu merupakan  salah satu dari sisi gelap itu. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan pasal 2g3  KUHP, Hukum pidana  Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun. Tulisan  ini akan beruiaha mengungkapkan tentang relevansi hukum pidana yang ada sekarang dengan cyberporn dan bagaimana pencegahan dan penanggulangannya baik bagi pengakses maupun  pengelola warung  internet maupun pengusaha jasa layanan internet lain.
Berdasarkan uraian di atas, maka  penulis mencoba menguraikan keterkaitan  antara teknologi dan pornografi serta  aspek hukum terutama hukum pidana. Hal ini dilakukan oleh penulis  dalam  rangka salah satunya memberikan  sumbangan pemikiran dalam upaya menekan penyebaran pornografi  yang  sudah  mencapai titik kulminasinya, apalagi ketika pornografi bertemu  dengan yang namanya teknologi.
Pornografi dan hukum mungkin  bukan  sesualu yang baru
dalam  masyarakat. Namun munculnya pornografi  melalui  medium Internet membuat aturan yang ada  seolah tidak bekerja. Ini menyebabkan  munculnya pendapat yang mengatakan bahwa pornografi lnternet tidak termasuk dalam wilayah  hukum  positif  (tertulis), dan belum diatur dalam undang- undang, mengingat  pornografi  lnternet memiliki karakteristik yang berbeda dengan pornografi  tradisional.
Seluk-Beluk Pornografi Perkembangan
teknologi
informasi membawa perubahan besar dan  men-dasar  pada  tatanan sosial dan budaya dalam  skala global. Dengan menggunakan internet, pengguna dimanjakan untuk berkelana  menembus batas kedaulatan suatu  negara, batas budaya, agatna, politik, ras, hirarki, birokrasi dan sebagainya. Selain itu internet juga menjadi sarana yang baik bagi masyarakat dalam  pekerjaan,  di rumah maupun di tempat-tempat pelayanan publik lainnya.
Ada pandangan yang bersifat sepihak mengenai pomografi.
Perempuan  selalu dijadikan  objek yang utama dalam penggambaran materi yang bermuatan pornografi, padahal tidak sedikit  laki-laki menjadi bagian penting dari pertunjukan pornografi tersebut yakni sebagai pasangan  lawan dari perempuan"
Di Indonesia sendiri, sampai saat ini tidak ada rumusan  baku tentang defenisi pornografi. Namun,  demikian bukan berarti sistem hukum nasional tidak mengenal delik  pornografi.  Delik pornografi digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid), yaitu yang khusus berkaitan  dengan seksualitas. Menurut
Wirjono Prodjodikoro, rumusan pasal- pasal dalam KUHP tidak menyebut kata "pomografi" secara langsung (letterlijk). Akan tetapi, dalam perkembangan  selanjutnya, para ahli ilmu hukum menggunakan istilah delik pornografi ini untuk membedakannya dengan kejahatan danl atau pelanggaran kesopanan yang  lain. Wirjono menyebut  kejahatan dan pelanggaran ini sebagai "Tindak Pidana mengenai Pornografi".
Menurut  sastrawan H.B. Jasin pornografi adalah  setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud untuk merangsang seksualitas  seseorang. Pornografi membuat fantasi pembaca atau orang yang melihatnya  menjadi bersayap  dan ngelayap ke daerah-daerah
perkelaminan yang menyebabkan syahwat berkoar-koar  (Lesmana, 1995: l0e).
Ketidakjelasan defenisi pornografi dalarn sistem hukum nasional, membawa dua dampak sekaligus yaitu; kerugian dan juga keuntungan. Kerugian ini terjadi, karena  selama ini KUHP telah "menyerahkan" tafsir pelanggaran kesusilaan kepada majelis hakim. Penyerahkan penafsiran pornografi pada hakim di satu sisi dapat menimbulkan  adanya ketidakpastian hukum. Hal ini dibuktikan, dalam sebuah penelitian Abdul Qodir tentang pornografi  bahwa yurisprudensi yang ada  telah menunjukkan bahwa pertimbangan dari putusan-putusan hakim  atas kasus-kasus delik pornografi tidak memberikan suatu gambaran tentang  pemalraman hakim- hakim Indonesia mengenai masalah pornografi. Nilai keuntungan yang
dapat  diperoleh  bahwa KUHp telah memberikan ruang pada perubahan zaman dalam menafsirkan sebuah informasi  dapat dikatakan  pornografi atau tidak lagi.
Pada intinya  unsur pokok pornografi  ialah adanya kesengajaan untuk merangsang nafsu birahi.sementara unsur tambahannya ialah  adanya tujuan untuk menimbulkan  pikiran-pikiran  jorok serta menciptakan fantasi ke daerah- daerah seputar perkelam  inan.
Sebagai contoh dapat kita  lihat delik mempertontonkan alat pencegah kehamilan.  Dahulu,  sewaktu KUHP dibuat tindakan mempertontonkan alat pencegah  kehamilan merupakan tindakan pelanggaran terhadap kesusilaan. Karena itulah perbuatan ini diatur  dalam Pasal 283 KUHP. Namun, sekarang nilai ini berubah menjadi tindakan yang malah dianjurkan melalui berbagai program pemerintah diantaranya; keluarga berencana dan sekarang  pencegahan penyakit  AIDS. Perkembangan defenisi  dari pornografi dan praktek  dalam  sistem hukum pidana nasional tentang delik pornografi telah memperlihatkan bahwa  pornografi tidak  bisa kita lepaskan dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan cara pandang masyarakat terhadap nilai- nilai tersebut. , Pornografi  berasal dari kata Yunani yaitu porne  yang berarti pelacur dan grafi yang berasal dari kata graphien  yang artinya  ungkapan. Ada tiga definisi dari pornografi menurut Sita Aripurnami, (1994), yaitu: Pertama, definisi pornografi dari sudut pandang konservatif  yang menganggap semua  penggambaran telanjang adalah
pornografi. Kedua, definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal yang menganggap pornografi adalah  sesuatu yang  baik-baik saja karena merupakan aspek seksualitas kita. Ketiga,  definisi yang  muncul dari pendekatan  feminis yang muncul  di tahun 1970-an dan 80- an yang  menganggap pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu  atau lebih pelaku.
Pornografi bersifat relatif, artinya  tergantung  pada  ruang,  waktu, tempat dan orangnya serta  kebudayaan suatu bangsa. Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa sendiri, terjadi variasi pengertian pornografi itu, misalnya  antara suku Aceh dan Bali, Minahasa dan  Bugis terjadi perbedaan yang mencolok sekali (Hamzah, 1987). Pornografi  tradisional biasanya dilakukan melalui media  lama seperti buku,  majalah, film dan videotape.
Kehadiran Internet dan cyberspace memberi warna  dalam persoalan pornografi. Pornografi di internet berkaitan dengan possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography (Susan W. Brenner, 1999).  Pornografi di internet  berkaitan  dengan isi atau content dari situs yang disajikan kepada pengaksesnya, sehingga Convention on Cybercrime  dari  lJni Eropa  mengkategorikan  pornografi  ini dalam  kategori Content-related offences. Pada dasamya ada dua pandangan mengenai seni  dan estetika yang dapat dipakai untuk memahami masalah pornografi.  Konsep estetika modemitas membedakan antara ketelanjangan dan kebugilan.
Ketelanjangan tidak menonjolkan aspek seksual  serta  sensual tubuh, melainkan apa yang disimbolkan, misalnya kesuburan dan kelembutan pada tubuh perempuan. Sementara kebugilan menggambarkan tubuh yang polos yang telah  mendapatkan makna sosial  sehari-hari,  seperti  pembangkit birahi,  komoditas  yang dijual dan  lain sebagainya.
Setidak-tidaknya ada empat pendapat yanlg  berkaitan dengan pornografi sebagaimana  disimpulkan oleh Jonathan Blumen (1995), yaitu:
Pertam4 Pornography is bad because it is violence  and  oppression (Catharine Mackinnon). Kedua, Pornography must be tolerated for free speech reasons (Nadine Strossen).  Ketiga, Pornography r good, liberating, allows us to grow as sexual beings (Wendy  McElroy). Keempat,
Pornography is absolutely bad by religious commandement or other rule arisingfront a morality of prohition.
Aspek Hukum  Pidana Dalam Pornografi Fenomena pornografi atau cyberporn yang menjamur harus dipandang  sebagai hal yang telah melanggar moral dan etika serta rasa kesusilaan. Penanganan secara law enforcement  terkendala oleh regulasi hukum yang banyak mengandung sisi lemah  bahkan kevakuman aturan hukum.
Pornografi  dapat merangsang timbulnya tindak pidana lain.
Penelitian dari Ninuk Widyantoro (Hamzah, 1987) membuktikan hal tersebut. Penayangan pornografi pada saat yang tepat dapat membangkitkan gairah seksual yang  meningkat dan
menuntut penyaluran segera,  tetapi sering sulit dilaksanakan. Apabila mekanisme sensor lemah, penyaluran dilaksanakan  tanpa memikirkan  resiko bagi dirinya maupun bagi  orang  lain. Violent  pornografi merupakan perangsang yang  kuat bagi
penerimanyq yang
apabila
dilaksanakan  akan dapat mengakibatkan  pelecehan  seksual  yang berdampak  berat (Darm abrata"  1994).
Internet  pada dasarnya diciptakan untuk kebaikan, seiring berjalannya waktu internet juga menjadi alat yang mempermudah kejahatan. Setidak-tidaknya hal itu tercermin dari apa yang dikatakan Jonathan Blumen  (1996)  bahwa  "The Internet is "dangerous" because it is a ruedium for the instantaneous  and uncontrolled transmiss ion of ideas. "
Hukum pidana kita yang bersumber pada KUHP sebenarnya telah mengatur  persoalan  pornografi dalam  Pasal 282 dan 283. Dari segi historis, terlihat bahwa KUHP kita dirancang  bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti  sekarang ini. KUHP  dibuat pada tahun 1881
sedangkan  Internet mulai dikembangkan  pada akhir  tahun 1950- an dan awal 1960-an.  Perbedaanjarak yang panjang  dan landasan berfikir  dari pembentuknya  dengan keadaan berkembang menimbulkan pada saat
dalam penerapan KUHP terhadap persoalan cyberporn. Penulis dalam hal ini hanya akan membatasi pada persoalan teoritis berupa peninjauan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan
pornografi dan
perkembangannya melalui internet yang ini kesulitan-kesulitan
serta  penafsiran  terhadap isi pasal tersebut.
Dalam KUFIP, pomografi merupakan  kejahatan yang termasuk golongan tindak  pidana melanggar kesusilaan  (zedelijkheid)  yang termuat dalam Pasal 282-283.  Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin  (seks) seseorang. Perbuatan- perbuatan yang  tercantum  dalam Pasal 282 KUHP baik yang  terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: Pertama, menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya. Kedua, membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung,  membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk  disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan  dengan terang-terangan. Ketiga, dengan  terang-terangan atau dengan  menyiarkan suatu tulisan menawarkan  dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.
Berdasarkan  pasal  tersebut  dan penafsiran mengenai makna pornografi dalam  masyarakat, terjadi perubahan- perubahan yang menggeser  makna  kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi  informasi seharusnya mengubah  penafsiran  terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsira lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai  makna di muka umum  sebagaimana dimaksudkan dalarn  Pasal 282 KUHP. Sebenarnya apa yang dikatakan  sebagai di muka
umum dalam hal ini harus  ditafsirkan secara lebih  luas dengan pendekatan teknologi  informasi  itu sendiri.
Penanggulangan Pornografi  Melalui Teknologi
Pornografi merupakan permasalahan yang sering menuai kontroversi, terutama dengan munculnya media  baru, yaitu internet sehingga  memunculkan moral panic diantara  lembaga peradilan, pemerintah dan  media. Kepanikan itu menyebabkan berbagai negara membatasi akses, bahkan melarang peredaran materi yang mengandung pornografi. Akan  tetapi karena  tidak ada kesatuan pendapat, maka sulit untuk menentukan materi pornografi seperti apa yang dapat dijadikan sebagai ukuran yng pasti bagi masyarakat global.
Hukum merupakan  salah satu bentuk pembatasan yang  paling nyata terhadap pornografi.  Dalam konteks hukum negara, kita memiliki beberapa perundang-undangan yang melarang pornografi. Pembatasan yang paling umum dapat dilihat dalam  Pasal 282,
Pasal283, Pasal 532,  Pasal 533 KUHP. Kemudian  peraturan perundang- perundangan lain yang mengatur tentang pornografi  adalah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 36 ayat
(5) UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
Untuk mencapai tujuan bersama berupa  keinginan untuk memberantas pomografi,  maka harus ada kompromi di antara mereka. Masyarakat  berkeinginan agar pornografi di internet  dapat ditekan sehingga dampak buruk yang muncul tidak  akan membahayakan  nilai-nilai
kehidupan  bermasyarakat. Hal ini menjadi  tugas bersama antara anggota masyarakat,  pengakses, orang tua (terutama yang anaknya senang main internet dan juga dirinya sendiri), pengusaha atau pemilik warnet dan aparat penegak hukum.
Selain menjadi  ujung tombak dari kerangka  pemberdayaan teknologi telematika, warung internet j.rgu merupakan ujung tombak dari Para para penikmat situs-situs Porno. Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan cyberporn ini, pengusaha atau Pemilik warnet menghadapi dilema. Dilema-dilema tersebut adalah: Pertama, situs pomo merupakan  daya tarik yang  luar biasa dan menjadi  alasan anak muda untuk mengenal dan menikmati  internet; dan bagi pengusaha ini meruPakan icon keuntungan. Kedua, adanya larangan atau himbauan bagi penunjung  untuk tidak mengakses situs porno akan menurunkan jumlah Pengunjung. Ketiga, untuk mengontrol Pengguna internet agff tidak memasuki situs porno  agak susah  karena Pemakai internet di wamet juga banYak dan langkah ini memerlukan tenaga yang berarti  lebih jauh adalah tambahnya pengeluaran.  KeemPat, Pembatasan usia pengunjung juga akan semakin memperparah dan mem-Persulit pemasaran yang akibat lebih jauh adalah bangkrutnYa warnetnYa.
Kelima,  tidak semua Pengusaha  atau pemilik  warnet memPunYai kemampuan untuk memasang software yang mampu  menYaring situs-situs mana  yang boleh dibuka.
Upaya Penanggulangan
kejahatan perlu ditemPuh dengan pendekatan kebijakan yang meliputi
adanya keterpaduan (integralitas)
antara politik kriminal dan politik sosial dan keterpaduan  antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan  non penal. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral  mengandung arti pula bahwa masyarakat  dengan seluruh potensinya harus  dipandang sebagai  bagian  dari politik kriminal (Barda Nawawi  Arief,
19e6).
Dalam persoalan pornografi di internet,  penggunaan sarana  penal tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya kemandegan dalam penafsiran unsur-unsur dalam pasal tentang pornografi. Di samping itu adalah kesulitan dari aparat  keamanan untuk melacak jejak keberadaan pemilik situs atau  website yang menawarkan  gambar atau tulisan pomo. Selain itu adalah keengganan hakim-hakim kita untuk mendobrak tradisi lama yang legism oriented dengan  pendekatan  baru  yang mengedepankan  searching for turth
and justice.
Melihat sarana penal yang tidak lagi efektif  dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn ini, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan  menggunakan sarana non penal yaitu dengan melibatkan berbagai komponen  dalam masyarakat seperti pengusaha warneVjasa layanan internet, masyarakat dan pengguna itu sendiri. Koordinasi ini sulit  dilakukan karena terjadi pertentangan di antara komponen  masyarakat  tersebut. Pada satu sisi pomografi merupakan daya tarik dari internet (pengusaha wamet) yang berharap  keuntungan  akan datang dan pada sisi lain dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan
nilai-nilai kemasyarakatan kebudayaan.
Undang-Undang
tidak menghabiskan tenaga dalam merumuskan RUU Pornografi, namun perjuangan haruslah diarahkan pada bagaimana  membangkitkan social control masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam mengatasi penegakan peraturan yang melanggar delik pornografi.
Persoalan ketidakefektifan hukum nasional  memang  baru muncul ketika mengatasi pornografi yang disebarkan melalui  Internet. Namun, hal ini bukan  berarti tidak ada hukum nasional yang  dapat diterapkan dalam menjerat delik ini. Pada dasarnya untuk informasi  pornografi di tnternet yang dibuat oleh warga negara Indonesia dimana pun ia berada, maka  hukum nasional yang mengatur delik pornografi  dapat  menjerat pelakunya. Permasalahannya timbul karena  sampai saat ini hukum  nasional kita belum secara  tegas mengakui  alat bukti dalam bentuk elektronik dalam proses pembuktian di Pengadilan.  Disinilah inti permasalahan mengapa kasus- kasus  pornografi di Internet yang dibuat warga negara Indonesia, belum dapat dijerat oleh sistem hukum nasional.
Berbagai peraturan yang melarang pornografi, dapat terlihat sampai sejauh mana pemerintah
mengakomodasi
perkembangan
teknologi sebagai cara untuk membatasi akses pada muatan pornografi, di samping penggunaan istilah yang tidak  baku dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Perkembangan internet yang begitu pesat membuat kontrol terhadap  materi pornografi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah.  Pemerintah sendiri akhirnya  kewalahan untuk memblokir
dan
tentang Pornografi  menjadi sebuah policy yang
ditawarkan dalam mencoba
membendung pornografi yang sangat marak akhir-akhir. Apalagi kehadiran intemet telah membuat penyebaran pornografi rnenjadi  tanpa batas. Sebagai sebuah gagasan, RUU Pornografi tentu sah-sah saja, namun bila pembentukannya telah menjadi sebuah keputusan, maka  ada beberapa hal yang harus kita perdebatkan  lagi, terutama tentang seberapa
signifikannya kehadiran RUU Pornografi dalam memberantas pornografi.
Berbagai peraturan  perundang- undang yang ada sekarang telah mengatur tindak pidana pornografi termasuk yang disebarkan melalui media. Setidak-tidaknya seluruh perundang-undangan yang mengatur tentang media, seperi UU. 40 No. 1999 Tentang Pers, [fU. No.  24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, UU. 8 Tahun 1992 Tentang Film dan UU No. 36 No. Tahun 1999  Tentang  Telekomunikasi, telah pengaturan delik pornografi di masing-masing media tersebut. Sehingga argumentasi yang menyatakan  bahwa tidak ada perangkat hukum  dalam membendung pornografi di Indonesia  adalah tidak tepat. Kedua, Persoalan  mendasar dari tidak bekerjanya hukum bukan terletak pada tidak lengkapnya  instrumen hukum tentang tindak pidana pornografi, namun  terletak  pada law enforcement oleh para aparut hukum, terutama kepolisian dalam memberantas ponrografi. Oleh karena itulah, ada baiknya bila koalisi anti pornografi
banyaknya situs porno  yang setiap saat muncul.
Pada akhirnya semua peraturan yang  dibuat oleh pemerintah akan menjadi teori belaka tanpa praktek yang memadai-  Pertanyaan fi losofi snya kemudian adalah apakah pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat dan merumuskan sekaligus pelaksana hukum sudah  menjangkau  pemikiran seperti itu.

## Penutup
Para ahli sampai  saat ini masih mencari bagaimana menyajikan aroma, rasa dan sentuhan padalayar komputer.
Perkembangan peraturan yang yang menyangkut teknologi tidak dilepaskna dari  atau merupakan cerminan perkembangan teknologi juga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pornografi tidak melulu persoalan etika, moral, ekonomi, potitik dan agama, akan  tetapi juga merupakan persoalan teknologi.  Teknologi telah
menjanjikan  berbagai hal yang memudahkan manusia memecehkan persoalan sekaligus menjuruskan manusia dalam jurang ketergantungan.
Pada ranah demikian,
hukumpun harus  melihat kenyataan bahwa  pornografi bukan persoalan hukum semata, hukum  harus  melihat realitas yang ada pada  bidang lain untuk menentukkan batas-batas pornografi yang dapat ditolerir, termasuk perkembangan teknologi semakin lama  semakin  cangih.
Dalam konteks mencari terobosan untuk  lebih dapat  melakukan prevensi, perlu dikedepankan pencegahan terhadap meluasnya
fenomena pornografi maupun pornoaksi dengan menggunakan
pendekatan yang bersifat penal  dan  non
penal.  Pendekatan  non penal  antara lain dapat dilakukan dengan
mengefektifkan nilai-nilai sosial, budaya, susila, agama yang hidup
ditengah-tengah  masyarakat.

## Daftar Pustaka
Aripurnami, Sita, pornografi Dalam Seminar  pornografi  Dalam 1994 Barrett, Neill, i997,  Digital Crime, London leyllekttf Perempuan. Makalah dalam
Perilaku Kriminal, UI Depok, I I Fet;;
Policing the Cybernation,  Kogan  page Ltd,
electronic dapat h Blumen,  Jonathan, 1gg5, 1s pornography Bad? http://www spectacre. org/ Is Pornography.
Brettner, Susan, 2000, tlthat is the Model  state  contputer  crimes Code?university of Dayton  Schoolof  Law. Gibson, William, 19g4, Neuromancer,New york: Ace Hamzah, Andi, 1987, Ponograi' ooto* Hukunt  pidana, suatu studi perbandingan,
Bina Muiia, Jakarta
Lesmana, 3-ipta,  1995, pornogr"l ooio*'urdia Masa,puspa  swara. Jakarta. Rasclr, Mark D., 1996, The titrrir} ona arririri,')- fJiynrr Guide to the Emerging Legar,.Issues, computer Law Associati6n; versi erektronik
dapat dijumpri di
;
Rheingold, Howard, lggl, Virtual  Reali4t, Mandarin, dij umpai di http ://www.  rhein so I d.com/vclhont Srouka' *^':,:,::?*I":::^ryf,_!:,,r"r,,P.andanran Humanis  tentans Budaya Cy b ersp ac  e yang Mer i s lukail Mizan, e?naung
tri;*::,)*",:,^.:?-?.0, T,i" u":"i", - i:;;;;;;,^;#ts and Disorder on the f:,'.';i:r':,",{:::!:r"
Massmarket Paperback, rrro'--ffiil^i[i, Liu. se/etexts/hacker/.