VOL. 2, NO 2, 2022 (17-26)

## JIEE:
Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pengembangan Obek Wisata Kota Pariaman
Annisa Fitri 1* , Nursaadah Khudri 2 , Maila Delvianti 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti * fitriannisa@unespadang.ac.id *Nursaadahkhudri@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRAK
Article history: Peraturan  Daerah  Kota  Pariaman  Nomor  1  Tahun  2019 merupakan  perubahan  kedua  dari  Peraturan  Daerah  Kota Pariaman  Nomor  4  Tahun  2013  Tentang  Retribusi  Tempat Rekreasi Dan Olahraga yang sebelumnya sudah ada sejak lama namun  belum  di  terapkan  secara  maksimal.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  Bagaimana Implementasi  Peda  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Retribusi Tempat  Rekreasi  Dan  Olahraga  Terhadap  Pengembagan  Objek Wisata  Kota  Pariaman,  dan  Mengapa  Pentingya  Implementasi Perda tersebut.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  dengan  populasi  seluruh  Aparatur Dinas  Pariwisata  Dan  Kebudayaan  Kota  Pariaman,  Wisatawan Kota  Pariaman,  Pedagang  di  kawasan  wisata  dan  seluruh masyarakat  Kota  Pariaman.  Teknik  penentuan  sample  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive  sample  dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Pariwisata  Dan Kebudayaan  Kota  Pariaman,  Wisatawan  Kota  Pariaman  serta seluruh  objek wisata  yang  ada  di  Kota  Pariaman  dalam jangka waktu 1,5 bulan.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  proses  Implementasi Perda  Nomor  1  Tahun  2019  Terhadap  Pengembangan  Objek Wisata Kota Pariaman berdasarkan Teori Edward dinilai sudah berhasil  dari  segi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  da struktur  birokrasi.  Selain  itu  kebijakan  ini  juga  penting  dalam pengembangan objek wisata Kota Pariaman terutama meningkatkan  PAD  Kota  Pariaman  yang  menurun  selama pandemi  Covid-19  serta  Pemerintah  Kota  Pariaman  sudah melakukan  5  inovasi  dalam  pengembangan  objek  wisata    Kota Pariaman  yaitu  :  Aplikasi  SIPAMAN  (Sistem  Pariwisata Pariaman),  STIB  (Sekolah  Tinggi  Ilmu  Beruk),  Lomba  Video Kreatif, Team Kreatif Media Promosi serta Event PCE (Pariaman Culture Everyweek).
Saran  dari  penulis  perlunya melakukan  pengayoman lebih baik lagi oleh pemerintah Kota Pariaman kepada masyarakat dan pengunjung agar mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.
.
Received 11 November 2022
Received  in  revised  form  04 Desember 2022 Accepted 26 December 2022
Keyword: Implementasi,  Peraturan  Daerah, Retribusi.

## PENDAHULUAN
Kota  Pariaman  yang  merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang  Pariaman  yang  terbentuk  dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002.Potensi  Pariwisata  Kota  Pariaman perlu  dikembangkan  dan  dibina  secara terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  agar dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat,  memperluas kesempatan kerja dan usaha serta
meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah Kota Pariaman. Pemerintah Kota
Pariaman memerlukan  berbagai  macam  sumber daya,  mulai  dari  sumber  daya  manusia sampai  dengan  sumber  sarana  dan prasarana.  Kota  Pariaman  mempunyai potensi bidang kepariwisataan yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya  berbagai  objek  wisata  alam, wisata  sejarah,  wisata  budaya,  wisata minat  khusus,  dan  lain-lain.  Mengingat objek  wisata  yang  ada  diharapkan  dapat memberikan  sumbangan  yang  cukup besar  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kota Pariaman.
Namun, yang menjadi permasalahannya  dari  data  yang  penulis peroleh dari jumlah pengunjung yang saat ini  menurun  yang  dapat  kita  lihat  pada tabel dibawah ini :

## Tabel

## Jumlah Pengunjung Wisata Kota Pariaman
Dari  Tabel  diatas  yang  bersumber dari data statistik dapat kita lihat di tahun 2020  jumlah  pengunjung  turun  drastis diakibatkan oleh pandemi covid-19. Selain itu,  juga  disebabkan  oleh  banyaknya pengunjung  yang  tidak  tertib  dalam memasuki kawasan wisata karena tempat
pos  retribusi  yang  disediakan  hanya  satu dan  kurang  efektif  karena  jarang  di  jaga sementara  jalan  alternatifnya  banyak sehingga pengunjung bebas keluar masuk kawasan  wisata.  Untuk  mengatasi  hal tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan pengembangan
wisata sehingga mampu
meningkatkan pendapatan  daerah  dari  segi  sektor pariwisata.
Kota Pariaman memiliki wisata bahari berupa pantai dan pulau serta keindahan laut  yang  mampu  menarik  wisatawan domestik  maupun  mancanegara.  Untuk pengembangan tersebut di perlukan Peran Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota Pariaman dengan melakukan pengembangan  destinasi  kawasan  wisata bahari  (pantai dan  pulau)  sebagai  berikut yakni melakukan sosialisasi kepada setiap aturan, pandangan dan pola pikir pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat  agar  mereka  paham  dan mengerti  maksud  dan  tujuan  pemerintah dalam pembangunan objek wisata, libatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam segala  bentuk  pembangunan,  penataan, dan  pengembangan  yang  berhubungan dengan objek wisata, berikan kepercayaan kepada mereka untuk dapat terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata, penambahan atraksi pariwisata seperti memajang Gallery  Oleh-Oleh  Khas  Pariaman  seperti makanan tradisional dan hasil kerajinan di sepanjang jalan dekat pantai atau tempat wisata  dan  pemajangan  brosur  informasi pariwisata disepanjang pintu masuk kawasan  wisata,  Pelatihan  Sapta  Pesona yaitu konsep pembagunan pariwisata yang bersih, indah, tertib, aman, kenangan dan ramah tamah.
Diketahui  sebelumnya  tidak  pernah ada  biaya  masuk  ke  objek  wisata  Kota Pariaman.  Keputusan  penarikan  retribusi ini  bertujuan  agar  dapat  membatasi jumlah  wisatawan  yang  masuk  selama masa pendemi sekaligus dapat
meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menindaklanjuti pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  4 Tahun 2013 dan perubahan Perda Nomor 1  Tahun  2015  Tentang  Retribusi  Tempat
Rekreasi Dan
Olahraga yang implementasinya telah dilaksanakan sejak Juli  2020  melalui  Perda  Nomor  1  Tahun 2019    yang  menetapkan  adanya  tarif retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga berdasarkan  jenis  fasilitasnya  termasuk retribusi  pemakaian  lokasi  wisata  yaitu retribusi yang  di  bebankan kepada pedagang  yang  berjualan.  Kenyataannya selama  ini  Retribusi  Daerah  merupakan sumber  PAD  yang  di  andalkan  oleh Pemerintah  Daerah,  mengingat objek dari Retribusi  Daerah  sangat  luas  dan  mudah di terapkan mengingat Kota Pariaman yang memiliki potensi wisata berupa pemandangan  pantai  yang  sangat  indah dan  taman  taman  yang  sejuk  dan  cukup potensial  jika  dikelola  dan  dikembangan dengan baik sehingga ini akan meningkatkan pertumbuhan
dan
pembangunan di beberapa sektor, misalnya sektor pariwisata, sektor perdagangan  dan  sektor  penyediaan  jasa, yang  apabila  dikembangkan  dengan  baik akan menjadi salah satu sumber pendapatan  asli  daerah  yang  sangat potensial melalui penerimaan pajak daerah  dan  retribusi  daerah.  Sasaran peningkatan  sumber  pendapatan  asli daerah  yang berasal  dari  retribusi daerah memiliki  dua  arti  strategis  yaitu  sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan  sebagai  salah  satu  komponen  dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu penulis memilih untuk melaksanakan  penelitian  ini  di  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman mengingat
pentingnya Implementasi  Perda  No.  1  Tahun  2019 tentang  pemungutan  retribusi  tempat rekreasi dan olahraga  maka  penulis ingin mengetahui  kontribusi  retribusi  yang dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata  dan
Kebudayaan  Kota  Pariaman  pada  tempat rekreasi  terhadap  pengembangan  objek wisata di Kota Pariaman.
Dengan  mengkaji  permasalahan- permasalahan  penelitian  seperti  telah dibahas  sebelumnya,  maka  penelitian  ini bertujuan:
1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 1  Tahun  2019  Tentang  Retribusi
Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman?
2. Mengapa  Pentingnya  Perda  Nomor  1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pengembangan  Objek  Wisata  Kota Pariaman?

## TELAAH LITERATUR

## Kebijakan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan menurut George Edward III dimana  pembentukan  kebijakan  tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah  yang  merupakan  sasaran  dari kebijakan,  maka  kebijakan  itu  mungkin akan  mengalami  kegagalan  sekalipun kebijakan  itu  diimplementasikan  dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan  jika  kebijakan  tersebut  kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan

## Tahapan Kebijakan
Adapun tahapan kebijakan adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan  proses  yang  sangat  strategis  dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini dalam  proses  ini  ada  ruang  untuk memaknai  masalah  publik  dan  agenda publik  yang  perlu  di  perhitungkan.  Jika sebuah  isu  menjadi  masalah  publik  dan mendapatkan  prioritas  dalam  agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan  lokasi  sumber  daya  publik yang lebih dibandingkan isu lain.
2. Formulasi Kebijakan
Masalah  yang  masuk  ke  dalam  agenda kebijakan  kemudian  dibahas  oleh  para pembuat  kebijakan.  Masalah  tersebut  di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan  masalah  terbaik.  Pemecahan masalah  tersebut  berasal  dari  berbagai alternative pilihan kebijakan yang ada. 3. Legitimasi Kebijakan Memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.  Jika  tindakan  legitimasi dalam  suatu  masyarakat  diatur  oleh kedaulatan  rakyat,  warga  Negara  akan mengikuti kedaulatan pemerintah. 4. Evaluasi Kegiatan  yang  menyangkut  estimasi atau  penilaian  kebijakan  yang  mencakup substansi, implementasi dan dampak.

## Implementasi Kebijakan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa  penulis  menggunakan teori
George Edward III dimana pembentukan  kebijakan  tidak  tepat  atau tidak  dapat  mengurangi  masalah  yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan  itu  mungkin  akan  mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan  dengan  sangat  baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga  akan  mengalami  kegagalan  jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan Menurut Teori Implementasi
Kebijakan  George  Edward  III  dalam Winarno  bahwa  :  implementasi  kebijakan merupakan  proses  yang  krusial  karena seberapa  baiknya  suatu  kebijakan  kalau tidak  di  persiapkan  dan  di  rencanakan dengan  baik  implementasinya  maka  apa yang  menjadi  suatu  tujuan  kebijakan publik  tidak  akan  terwujud.  Begitu  pula sebaliknya, bagaimana pun baiknya persiapan dan  perencanaan  implementasi kebijakan  kalau  kebijakannya  tidak  di rumuskan dengan  baik  apa  yang  menjadi
tujuan  dari  kebijakan  juga  tidak  bisa  di capai.  Untuk  itu  rumusan  kebijakan  dan implementasi  harus  di  persiapkan  dan  di rencanakan dengan baik. ”. Dalam pandangan  Edward  III,  Implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  faktor, yakni    : (1)  komunikasi, (2)  sumber  daya, (3)  disposisi, (4) struktur  birokrasi. Keempat
faktor tersebut saling berinteraksi. (Budi : 2004)
Retribusi
Retribusi adalah pungutan yang harus  dibayarkan  oleh  pengguna  fasilitas kepada  pemilik  atau  pengelola  sebagai syarat  menggunakan  fasilitas  tersebut. Orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.  Dalam  UU  No.  28  Tahun  2009, Retribusi  Daerah  dibagi  menjadi  3  jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan. Dan setiap jenis  memiliki  bagiannya  masing-masing. Berikut adalah jenis-jenis Retribusi Daerah dan bagian-bagiannya:
1. Retribusi Jasa Umum
Merupakan  pungutan  atas  pelayanan yang  disediakan  atau  diberikan  oleh pemerintah  daerah yang bertujuan  untuk kepentingan  umum  serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retribusi  Jasa  Umum  dibagi  menjadi  15 bagian yang meliputi:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
d. Retribusi  Pemakaman  dan  Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
h. Retribusi  Pemeriksaan  Alat  Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi  Penyediaan  dan  /  atau Penyedotan Kakus
k. Retribusi Pengolah Limbah Cair
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
n. Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
2. Retribusi Jasa Usaha
Merupakan  pungutan  atas  pelayanan yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah dengan menganut prinsip komersial. Baik itu  pelayanan  dengan  menggunakan  atau memanfaatkan  kekayaan  daerah  yang belum  secara  optimal  oleh  pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi  Jasa  Usaha  dibagi  menjadi  11 bagian yang meliputi:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b. Retribusi  Pasar  Grosir  dan/  atau Pertokoan
c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi Terminal
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
f. Retribusi Tempat Penginapan
g. Retribusi Rumah Potong Hewan
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
j. Retribusi Penyebrangan di Air
k. Retribusi  Penjualan  Produk  Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Merupakan
pungutan
yang
diberlakukan  atas  pelayanan  perizinan tertentu  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada pribadi  atau  badan  yang  dimaksudkan untuk pengawasan atas kegiatan pemanfaatan  ruang  penggunaan  sumber daya  alam,  barang,  sarana,  dan  fasilitas tertentu  demi  melindungi  kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## Kepariwisataan
Pariwisata  merupakan  aktivitas  atau proses  meluangkan  waktu,  jauh  dari rumah dalam upaya melakukan
perjalanan (travel), rekreasi, relaksasi dan kesenangan sambil memanfaatkan penyediaan layanan komersial
(Eddyono:21). Menurut Yoeti ayarat suatu perjalanan  disebut  sebagai  perjalanan pariwisata apabila : (1) perjalanan dilakukan  dari  suatu  tempat  ke  tempat yang  lain  di  luat  tempat  kediaman  orang itu  biasa  tinggal,  (2)  tujuan  perjalanan semata untuk bersenang-senang dan tidak mencari  nafkah  di  negara  yang  di kunjungi, (3) semata sebagai konsumen di tempat  yang  di  kunjungi  (Utama  :  2014). Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan  atau  mengusahakan  objek dan  daya  tarik  wisata,  usaha  sarana pariwisata dan  usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

## Peraturan Daerah (PerDa)
Pengertian peraturan  daerah dalam Permendagri  No  1  Tahun  2014  adalah sebagai berikut: “Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau  nama  lainnya,  yang  selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.
Pengertian  peraturan  daerah  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  dibagi  dalam  2 pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.  Pengertian  peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah
kabupaten/kota disebutkan dalam pasal 1
angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  sebagai  berikut  : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
Pengertian  peraturan  daerah  yang telah  diatur  dalam  Permendagri  dan Undang-Undang pada prinsipnya merupakan  suatu  produk  hukum  yang dibentuk  oleh  Pemerintahan  Daerah.  Di Indonesia,  Pemerintahan  Daerah  terbagi atas  pemerintahan  daerah  provinsi  dan pemerintahan  daerah  kabupaten/kota. Pemerintahan  daerah  terdiri  atas  dua unsur,  yakni  Pemerintah  Daerah  (Kepala Daerah) dan DPRD.
Kepala  pemerintah  daerah  di  tingkat provinsi adalah Gubernur, kepala pemerintah  daerah  di  tingkat  kabupaten adalah  Bupati  dan  Kepala  Daerah  di tingkat  Kota  disebut  Walikota.  Demikian pula  dengan  DPRD,  di  tingkat  Provinsi disebut  dengan  DPRD  Provinsi  dan  di tingkat  kabupaten/kota  disebut  dengan DPRD Kabupaten/Kota.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian adalah suatu kerangka  landasan  penelitian  yang  pada dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Metode  Penelitian  Kualitatif,  yang  mana menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber  data.  Dasar  penelitian  kualitatif adalah  kontruktivisme  yang  berasumsi bahwa  kenyataan  itu  dimensi  jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman  sosial  yang  diinterpretasikan oleh setiap individu (Nana Syaodih
2010:60)
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk  wawancara  dan  observasi  dan dokumentasi kepada aparatur Dinas Pariwisata  Kota  pariaman  adalah  orang
yang  bertanggung  jawab  dan  orang  yang langsung  berhadapan  dengan  pedagang kaki lima di lapangan serta aparatur yang berkompeten memberikan data dan informasi. Dan seluruh pedagang di sekitar kawasan  wisata  dan  seluruh  pengunjung wisata Kota Pariaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Edward tentang faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan  suatu  implementasi  kebijakan dilihat dari:

## Komunikasi
Kebijakan  Perda  Nomor  1  Tahun 2019  di  komunikasikan  kepada  publik melalui pengumuman yang dilakukan oleh Dinas  Pariwisata  Dan  Kebudayaan  Kota Pariaman.  pemasangan  spanduk/baliho, pengumuman secara lisan ataupun tulisan melalui  sosial  media.  K3ebijakan  ini  di sahkan  oleh  Walikota  Pariaman  pada tahun 2019 dan kemudian di implementasikan  secara  maksimal  pada tahun  2020  pada  masa  pandemi  Covid19 yang bertujuan  untuk  mengontrol  jumlah pengunjung sekaligus untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Pariaman.

## Sumber Daya
Pelaksanaan  kebijakan  penarikan retribusi  masuk  kawasan  wisata  Kota Pariaman  di  lakukan  setiap  hari  dimulai pada  pukul  08.00-17.00  WIB.  Petugas pemungutan retribusi ini diberikan wewenang penuh kepada Dinas Pariwisata Dan  Kebudayaan  Kota  Pariaman  yang  di bantu  oleh  petugas  keamanan  seperti TNI/POLRI  Dan  Satpol  PP.  Penarikan retribusi Pariwisata Kota Pariaman berada pada  8  titik  objek  wisata  kota  pariaman diantaranya Pantai Sunur, Pantai Binansi, Pantai  Kata,  Pantai  Gandoriah,  Pulau Angso Duo, Talao Pauh, Pantai Cermin dan
Pantai  Apar  yang  masing-masing  di lengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana yang mendukung seperti pos retribusi dan mesin scan e-Tiket dalam proses implementasi perda ini.

## Disposisi/Sikap Pelaksana
Sikap  pelaksanaan  atau  petugas penarikan retribusi masuk kawasan wisata  Kota  Pariaman  sangat  ramah terutama  dalam  melayani  pengunjung. Adapun  petugas  keamanan  yang  selalu berpatroli  dan  mengontrol  keadaan  di sekitar  kawasan  wisata  Kota  Pariaman. Hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan kenyamanan dan daya tarik tersendiri bagi pengunjung  untuk  terus  berkunjung  ke Kota Pariaman.

## Struktur Birokrasi
Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi TEMPAT Rekreasi Dan Olahraga merupakan perubahan kedua dari Perda Nomor 4 Tahun 2013 yang berisi tentang besaran dan tarif masuk kawasan wisata Kota Pariaman.
Kebijakan  Perda  Nomor  1  Tahun 2019 ini disahkan oleh Walikota Pariaman dan  diberikan  wewenang  penuh  kepada Dinas  Pariwisata  Dan  Kebudayaan  Kota Pariaman sebagai petugas atau pelaksana kebijakan  tersebut  yang  di  backup  oleh petugas keamanan.
Berdasarkan  poin  di  atas,  penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Perda Nomor  1  Tahun  2019  yang  dilihat  dari Teori Edward yang terdiri dari empat faktor yaitu; (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi; dikatakan sudah  berhasil.  Namun    keberhasilan tersebut terdapat kendala seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung  yang  suka  menerobos  pos retribusi, kecurangan  ABK  ke  pulau  yang tidak  membayar  retribusi kepada  petugas serta beroperasinya kapal-kapal yang tidak resmi  oleh  masyarakat  setempat  yang
tidak  memenuhi  standar  keselamatan penumpang.
Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  mengatasi  kendala tersebut adalah dengan melakukan penambahan  berkala  anggota  petugas retribusi agar tidak keteteran saat pengunjung ramai, melakukan razia kapal yang  tidak  resmi  serta  memberikan peringatan  berupa  sanksi  kepada  awak kapal yang tidak patuh membayar retribusi kepada petugas.
Pentingnya Perda Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman 1. Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli

## Daerah Kota Pariaman.
Kota  Pariaman  sangat  sukses  dalam pengembangan  pariwisatanya,  walaupun masih  dalam  pandemi  Covid-19,  dan  ini terbukti dengan tetap tingginya minat dan kunjungan   wisatawan  ke  kota  yang terkenal  akan  budaya  tabuik  ini.   Untuk modal dalam sektor pengembangan wisata di  Kota  Pariaman  dan  mengikuti  trend kekinian,  dan  juga  melalui  berbagai  foto dan  video  yang  kita  unggah  di  berbagai media  sosial  sebagai  promosi,  Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kota Pariaman  menggunakan  strategi  3A  dan 3K. Dimana 3A tersebut adalah Aksebilitas, Amenitas, dan Atraksi, dan 3K adalah Komitmen Pimpinan, Kreatif Inovasi, dan Kerjasama Pentahelix. Melalui strategi  ini  tidak  hanya  sektor  pariwisata semakin berkembang, namun akan berdampak  baik  untuk  perekonomian masyarakat  (UMKM),  sambil  menikmati atraksi  wisata,  wisatawan  juga  sekaligus menikmati  oleh-oleh  khas  Pariaman,  dan dengan strategi dan inovasi yang dilakukannya,  telah  banyak  daerah  yang melakukan study tour ke Kota Pariaman.
Mengingat pemerintah
Kota
Pariaman terus bersinergi dalam
meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada untuk mengembangkan destinasi pariwisata
sesuai  dengan  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka peran Perda
Nomor 1 Tahun 2019 terhadap pengembangan objek wisata Kota
Pariaman  sangat  signifikan  terutama dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah. Peningkatan jumlah PAD menjadi solusi terkait masalah anggaran
perawatan ataupun pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata tanpa halangan.
Hal
tersebut menjadi perbandingan  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Pariaman terus mengalami peningkatan  Dalam  sektor  pariwisata selama dua  tahun terakhir.
Tabel 2 Laporan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pariaman
2.  Untuk  Pengembangan  Objek  Wisata Kota Pariaman.
Dalam  pengembangan wisata Kota Pariaman  sedikitnya  ada  5  inovasi  yang telah  dikembangkan  oleh  Disparbud  Kota Pariaman  dalam  2  tahun  terakhir,  atau masih dalam Pandemi Covid-19, yaitu:
1) Aplikasi  SIPAMAN  (Sistem  Pariwisata Pariaman) yaitu Aplikasi untuk pelayanan pariwisata bagi pengunjung (one stop tourism information) berbasis web dan android, sehingga memudahkan mereka untuk
mengetahui  destinasi  wisata  di  Kota Pariaman, yang juga dilengkapi dengan  Google  Maps,  yang  dapat mengarahkan  wisatawan  ke  tempat wisata atau destinasi yang diinginkan.
2) STIB (Sekolah Tinggi Ilmu Beruk), yang telah terkenal sampai mancanegara.
3) Lomba  Video  Kreatif,  baik  tingkat Desa/Kelurahan  dan  umum  untuk Kota Pariaman.
4) Mempunyai Team Creative yang bertugas promosi melalui medsos, baik foto, video dan flyer tentang Destinasi dan event Kota Pariaman.
5) Event PCE (Pariaman Culture Everyweek),  berupa  penampilan  seni budaya  tradisional  dan  kreasi  oleh Pelajar  SD,  SMP  sampai  SMA/SMK, yang  diadakan  di  objek-objek  wisata Kota Pariaman, setiap Sabtu sore.

## Penutup
1. Implementasi  Perda  Nomor  1  Tahun
2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pengembangan  Objek Wisata Kota Pariaman  dapat  dilihat  dari  proses implementasi  kebijakan  Perda  Nomor
Tahun  2019  yang  berisi  tarif  dan besaran retribusi masuk kawasan wisata  Kota  Pariaman  yang  disahkan oleh Walikota Pariaman dengan pelimpahan  wewenang  kepada  Dinas Pariwisata Kota Pariaman sebagai petugas pelaksana kebijakan.
Implementasi  Perda  Nomor  1  Tahun 2019  dikomunikasikan  dengan  baik oleh pemerintah Kota Pariaman kepada publik melalui pemasangan spanduk/baliho,  atau    pengumuman secara lisan dan tulisan di media sosial. Para implementor seperti Dinas Pariwisata  sebagai  petugas  pelaksana selalu berupaya memberikan pelayanan yang  baik  kepada  para  pengunjung. Penarikan retribusi bagi pedagang berupa  pembayaran  sewa  yang  selalu dibayarkan  secara  langsung  ke  kantor Dinas  Pariwisata  untuk  pemakaian lokasi  kawasan  wisata.  Implementasi Perda  Nomor  1  Tahun  2019  terhadap pengembangan objek wisata Kota Pariaman sudah berhasil namun demikian  masih  ada  beberapa  kendala dalam  kepatuhan  para  implementer
seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung  dengan  menerobos  masuk tanpa membayar retribusi. Hal ini terus menjadi upaya pemerintah Kota Pariaman untuk terus bersinergi dengan cara  melakukan  penambahan  anggota petugas  penarikan  retribusi  dalam meminimalisir pelanggaran.
2. Pentingnya Implementasi Perda Nomor 1
Tahun  2019  Tentang  Retribusi  Tempat
Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pengembangan  Objek Wisata Kota
Pariaman  sangat  signifikan  terutama dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Pariaman  yang  menjadi solusi terkait masalah anggaran perawatan ataupun
pembangunan
infrastruktur  di  kawasan  pariwisata tanpa halangan. Kemudian dalam pengembangan objek wisata Kota
Pariaman,  Penerapan  Perda  Nomor  1 Tahun  2019  sedikitnya  ada  5  inovasi yang telah dikembangkan
oleh Disparbud  Kota  Pariaman  dalam  2 tahun  terakhir,  atau  masih  dalam
Pandemi Covid-19, yaitu: aplikasi SIPAMAN (Sistem Pariwisata Pariaman), STIB  (Sekolah  Tinggi  Ilmu  Beruk), Lomba  Video  Kreatif,  mempunyai  tim kreatif  dalam  media  promosi,  dan terakhir  Event  PCE  (Pariaman  Culture Everyweek).

## DAFTAR PUSTAKA
Awan,  Yudi,2016,  Teori  dan  Analisis Kebijakan, Bandung: Alfabeta

## Eddyono,  Fauziah,  2021.  Pengelolaan
Destinasi Pariwisata, Ponorogo:
Uwais Inspirasi Indonesia
Karmanis, Karjono, 2020. Analisis Impleentasi    Kebijakan    Publik, Semarang: CV Pilar  Nusantara Lexi  j.  Maleong,  2001.  Metode  Penelitian Kualitatf, Bandung: Remaja Rosdakarya Purwanto, Erwan Agus, 2015. Implementasi  Kebijakann  Publik:
Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media Roflin,  Eddy dkk,  2021, Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran,  Pekalongan:  Pt  Nasya Expanding Management Sugiono, 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta
Wahab,  Solichin  Abdul,  2014.  Analisis
Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Winarno,  Budi.2004  Teori  dan  Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta:Media
Tahir,  Arifin.  2015,  Kebijakan  Publik  &
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alvabeta CV Utama,  I  Gusti  Bagus  Ray,  2014. Pengantar Industri Pariwisata, Yogyakarta: Cv Budi Utama Labaeni, P. Rahmat, dkk, 2015. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli  Daerah,  JAP.  No.  31.  Vol  III.
https://ejournal.unsrat.ac.id
Fitri, A., & Frinaldi, A. (2019, August). Wali Nagari  women’s  leadership  style  in the development of nagari government  in  Nagari  Tigo  Balai, Matur sub-district, Agam regency. In IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental  Science  (Vol.  314,  No. 1, p. 012045). IOP Publishing.
Fitri,  A.  (2019).  Implementasi  Peraturan Daerah  No  3  Tahun  2009  Tentang Ketentraman  Dan  Ketertiban  Umum Dalam Rangka Membangun Generasi Muda  Sadar  Budaya  Di  Nagari Kataping  Kecamatan  Batang  Anai Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal El-Riyasah, 10(1), 57-73.
Fitri, A., & Yuska, H. (2021). Peran Satuan
Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  Di
Kecamatan  IV  Jurai  Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, 1(2), 90-103.
Fitri,  A.,  Musri,  M.,  &  Syahrial,  I.  (2022).
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana  Kebakaran  Pada  Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir
Selatan.  Jurnal  Ilmiah  Ekotrans  & Erudisi, 2(1), 55-65.