## KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP MULTIKULTURALISME INDONESIA
Oleh: Dra. Ana Irhandayaningsih, M.Si

## ABSTRACT
Multiculturalism  is  both  an  ideology  and  a  means  to  create  egalitarian  and peaceful  relationship  between  cultural  groups  in  Indonesia.  But  there  are  some problems  found  when  we  analyze  its  basic  assumptions,  i.e.  the  principle  of egality  and  recognition  of  differences.  Firstly,  a  tension  happens  between  ‘one and  many’,  where  multiculturalism  ironically  will  neglect  similarities  while emphasizing  differences  among  cultural  groups.  Secondly,  conflicts  may  arise between  claims  of  egality  of  minorities.  If  we  want  to  proceed  with  the multicultural agenda, we need to solve these problems.
Keywords: multiculturalism, egality, recognition, minorities

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang, Teori, dan Pustaka
Berasal  dari  kata multi (plural)  dan kultural (tentang  budaya),  multi-kulturalisme mengisyaratkan  pengakuan  terhadap  realitas  keragaman  kultural,  yang  berarti  mencakup  baik keberagaman  tradisional  seperti  keberagaman  suku,  ras,  ataupun  agama,  maupun  keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat.
Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Ini  tentu  ada  kaitannya  dengan  realitas  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk.  Kemajemukan masyarakat Indonesia terlihat dari beberapa fakta berikut: tersebar dalam kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau (meskipun tidak seluruhnya berpenghuni), terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan  200  subsuku  bangsa,  memeluk  beragam  agama  dan  kepercayaan  yang  menurut  statistik: Islam  88,1%,  Kristen  dan  Katolik  7,89%,  Hindu  2,5%,  Budha  1%  dan  yang  lain  1%  (dengan catatan  ada  pula  penduduk  yang  menganut  keyakinan  yang  tidak  termasuk  agama  resmi pemerintah,  namun  di  kartu  tanda  penduduk  menyebut  diri  sebagai  pemeluk  agama  resmi pemerintah),  dan  riwayat  kultural  percampuran  berbagai  macam  pengaruh  budaya,  mulai  dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern.
Yang umumnya dikenal  oleh masyarakat  awam  adalah multikultural-isme dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan realitas multikultural di tengah masyarakat (Heywood, 2007).
Parekh (1997) membedakan lima model multikulturalisme:
1. Multikulturalisme  isolasionis, yaitu  masyarakat  yang  berbagai  kelompok  kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain.
2. Multikulturalisme  akomodatif, yaitu  masyarakat  yang  memiliki  kultur  dominan  yang membuat  penyesuaian  dan  akomodasi-akomodasi  tertentu  bagi  kebutuhan  kultur  kaum minoritas.  Masyarakat  ini  merumuskan  dan  menerapkan  undang-undang,  hukum,  dan ketentuan-ketentuan  yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kebudayaan  mereka.  Begitupun sebaliknya,  kaum  minoritas  tidak  menantang  kultur  dominan.  Multikulturalisme  ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
3. Multikulturalisme  otonomis, yaitu  masyarakat  plural  yang  kelompok-kelompok  kultural utamanya  berusaha  mewujudkan  kesetaraan  ( equality )  dengan  budaya  dominan  dan  meng- inginkan  kehidupan  otonom  dalam  kerangka  politik  yang  secara  kolektif  bisa  diterima. Perhatian  pokok  kultural  ini  adalah  untuk  mempertahankan  cara  hidup  mereka,  yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan  berusaha  menciptakan  suatu  masyarakat  yang  semua  kelompoknya  bisa  eksis  sebagai mitra sejajar.
4. Multikulturalisme  kritikal/interaktif, yakni  masyarakat  plural  yang  kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus ( concerned ) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk  penciptaan  kolektif  yang  mencerminkan  dan  menegaskan  perspektif-perspektif khas mereka.
5. Multikulturalisme  kosmopolitan, yaitu  masyarakat  plural  yang  berusaha  menghapus  batas- batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi  terikat  kepada  budaya  tertentu,  sebaliknya  secara  bebas  terlibat  dalam  percobaan- percobaan  interkultural  dan  sekaligus  mengembangkan  kehidupan  kultural  masing-masing (Azra, 2007).
Selain multikulturalisme deskriptif, sebetulnya ada lagi multikulturalisme normatif, yakni suatu  sokongan  positif,  bahkan  perayaan  atas  keragaman  komunal,  yang  secara  tipikal didasarkan entah atas hak dari kelompok-kelompok yang berbeda untuk dihargai dan diakui, atau atas  keuntungan-keuntungan  yang  bisa  diperoleh  lewat  tatanan  masyarakat  yang  lebih  luas keragaman moral dan kulturalnya (Heywood, 2007: 313). Multikulturalisme normatif melibatkan kebijakan  sadar,  terarah,  dan  terencana  dari  pemerintah  dan  elemen  masyarakat  untuk mewujudkan multikulturalisme.
Menurut  Parekh  (2001),  ada  tiga  komponen  multikulturalisme,  yakni  kebudayaan, pluralitas  kebudayaan,  dan  cara  tertentu  untuk  merespons  pluralitas  itu.  Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua  negara  di  dunia  tersusun  dari  aneka  ragam  kebudayaan—artinya  perbedaan  menjadi asasnya—dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.
Setidaknya  ada  tiga  model  kebijakan  multikultural  negara  untuk  menghadapi  realitas pluralitas  kebudayaan.  Pertama,  model  yang  mengedepankan  nasionalitas.  Nasionalitas  adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa,  dan  nasionalitas  bekerja  sebagai  perekat  integrasi.  Dalam  kebijakan  ini  setiap  orang— bukan  kolektif—berhak  untuk  dilindungi  negara  sebagai  warga  negara.  Model  ini  dipandang sebagai  penghancur  akar  kebudayaan  etnik  yang  menjadi  dasar  pembentukan  negara  dan menjadikannya  sebagai  masa  lampau  saja.  Model  kebijakan  multikultural  ini  dikhawatirkan terjerumus  ke  dalam  kekuasaan  otoritarian  karena  kekuasaan  untuk  menentukan  unsur-unsur integrasi nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu.
Kedua,  model  nasionalitas-etnik  yang  berdasarkan  kesadaran  kolektif  etnik  yang  kuat yang  landasannya  adalah  hubungan  darah  dan  kekerabatan  dengan  para  pendiri  nasional ( founders ).  Selain  itu,  kesatuan  bahasa  juga  merupakan  ciri  nasional-etnik  ini.  Model  ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing.
Ketiga,  model  multikultural-etnik  yang  mengakui  eksistensi  dan  hak-hak  warga  etnik secara  kolektif.  Dalam  model  ini,  keanekaragaman  menjadi  realitas  yang  harus  diakui  dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena  penerapan  kebijakan  ini  tidak  hanya  keanekaragaman  kolektif  dan  etnik,  tetapi  juga  isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata  mayoritas  tidak  selalu  berarti  dominan,  karena  berbagai  kasus  menunjukkan  bahwa minoritas  justru  dominan  dalam  ekonomi.  Jika  kekuasaan  negara  lemah  karena  prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, negara mungkin  diramaikan  konflik-konflik  internal  berkepanjangan  yang  pada  gilirannya  akan melemahkan negara itu sendiri.
Sampai saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia belum menentukan secara normatif model  multikulturalisme  macam  apa  yang  harus  diterapkan  di  negeri  ini.  Selain  membutuhkan kajian-kajian  antropologis  yang  lebih  mendalam,  tampaknya  juga  diperlukan  kajian  filosofis terhadap  multikulturalisme  itu  sendiri  sebagai  sebuah  ideologi.  Berbeda  dari  yang  dipahami orang  awam,  ternyata  multikulturalisme  mengandung  asumsi-asumsi  problematis  yang  harus sebaiknya  dikenali,  diakui  sepenuhnya  atau  direvisi  sesuai  realitas  khas  setiap  negeri,  sebelum pemerintah dan masyarakat dapat memutuskan apakah akan memeluk ideologi multikulturalisme dan selanjutnya menormatifkannya.
Dalam  makalah  ini,  penulis  akan  berusaha  menguraikan  asumsi-asumsi  dasar  dari multikulturalisme  dan  konsekuensinya  secara  konseptual,  lalu  menyajikan  beberapa  tinjauan kritis  terhadap  multikulturalisme  tersebut,  sebelum  akhirnya  mencoba  untuk  mengaitkan pertimbangan  atas  bangunan  konsep  multikulturalisme  itu  secara  keseluruhan  dengan  realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

## 2. Tujuan Penulisan
Tulisan  ini  hendak  menguraikan  asumsi-asumsi  dasar  multikulturalisme  dan konsekuensinya  secara  konseptual,  lalu  menyajikan  beberapa  tinjauan  kritis  terhadap multikulturalisme  tersebut,  sebelum  akhirnya  mencoba  untuk  mengaitkan  pertimbangan  atas bangunan konsep multikulturalisme itu secara keseluruhan dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

## B. METODE PENULISAN
Objek material dari kajian ini adalah multikulturalisme sebagai sebuah bangunan konsep, sementara  objek  formalnya  adalah  ontologi.  Dengan  demikian  multikulturalisme  tidak  akan diteliti  menurut  metode  antropologis,  melainkan  disoroti  secara  filosofis,  yaitu  ditinjau  dalam cahaya dasar-dasar kenyataan tentang manusia dan dunia, hakikat keberadaan.
Ada  tiga  langkah  metodis  yang  akan  disajikan  dalam  penulisan  ini.  Pertama, mengidentifikasi  filsafat  tersembunyi,  yaitu  menyelidiki  konsep  filosofis  (pandangan  hidup) yang  secara  faktual  tersembunyi  di  dalam  peristiwa,  atau  keadaan  dan  situasi,  atau  fenomena yang merupakan masalah itu. Terutama diperhatikan sikap, pilihan, dan penilaian orang, sejauh diungkapkan  atau  diperlihatkan  dalam  tingkah  lakunya  (pendapat  umum).  Filsafat  tersembunyi itu dirumuskan dan dijelaskan tanpa memberikan komentar lebih lanjut.
Kedua,  evaluasi  kritis.  Filsafat  tersembunyi  itu  dievaluasi  secara  kritis  dengan memperlihatkan kekuatan dan kelemahannya. Untuk itu, konsepsi itu dikonfrontasi dengan data- data  masalah  atau  situasi  yang  lengkap;  atau  dibandingkan  dengan  pengalaman  orang  umum; atau diteliti koherensi interen pada filsafat tersembunyi itu.
Ketiga,  konsepsi  filosofis  yang  lebih  utuh.  Konsepsi  itu  mungkin  dapat  memecahkan masalah  yang  bersangkutan  dengan  lebih  baik  dan  lengkap.  Pemahamannya  dapat  menjelaskan kedudukan  peristiwa  atau  fenomena  aktual.  Mungkin  juga  pemahaman  itu  dapat  memberikan pengarahan  fundamental  untuk  mengambil  sikap  yang  lebih  tepat  (etis)  dalam  situasi  itu  (lihat Bakker dan Zubair, 1990: 107-108).

## C. PRINSIP-PRINSIP ASUMTIF DALAM MULTIKULTURALISME
Istilah  multikulturalisme  marak  digunakan  pada  tahun  1950  di  Kanada.  Istilah  ini diderivasi  dari  kata multicultural yang  dipopulerkan  surat  kabar-surat  kabar  di  Kanada,  yang menggambarkan  masyarakat  Montreal  sebagai  masyarakat  multikultural  dan  multilingual. Pengertian  tentang  multikulturalisme  memiliki  dua  ciri  utama: pertama, kebutuhan  terhadap pengakuan (the need of recognition), kedua, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya.  Parsudi  Suparlan  menuliskan,  ―Konsep  multikulturalisme  tidaklah  dapat  disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi
ciri  masyarakat  majemuk,  karena  multi-kulturalisme  menekankan  keanekaragaman  kebudayaan dalam  kesederajatan.  Ulasan  mengenai  multikulturalisme  akan  harus  mau  tidak  mau  akan  juga mengulas  berbagai  permasalahan  yang  mendukung  ideologi  ini,  yaitu  politik  dan  demokrasi, keadilan  dan  penegakkan  hukum,  kesempatan  kerja  dan  berusaha,  HAM,  hak  budaya  komuniti dan  golongan  minoritas,  prinsip-prinsip  etika  dan  moral,  dan  tingkat  serta  mutu  produktivitas (Suparlan,  2002).‖  Multikulturalisme  lahir  dari  benih-benih  konsep  yang  sama  dengan demokrasi,  supremasi  hukum,  hak  asasi  manusia,  dan  prinsip-prinsip  etika  dan  moral  egaliter sosial-politik (Fay, 1996; Rex, 1985 dalam Suparlan, 2002).
Pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika ,  berbeda-beda  tetapi  tetap  satu.  Ungkapan  itu  sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan  atas  dasar  pemeliharaan  keragaman,  bukan  dengan  menghapuskannya  atau mengingkarinya.  Perbedaan  dihargai  dan  dipahami  sebagai  realitas  kehidupan,  hal  ini  adalah asumsi dasar yang juga melandasi paham multikulturalisme.
Lahirnya  paham  multikulturalisme  berlatar  belakang  kebutuhan  akan  pengakuan  ( the need  of  recognition )  terhadap  kemajemukan  budaya,  yang  menjadi  realitas  sehari-hari  banyak bangsa,  termasuk  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sejak  semula  multikulturalisme  harus  disadari sebagai  suatu  ideologi,  menjadi  alat  atau  wahana  untuk  meningkatkan  penghargaan  atas kesetaraan  semua  manusia  dan  kemanusiaannya  yang  secara  operasional  mewujud  melalui pranata-pranata  sosialnya,  yakni  budaya  sebagai  pemandu  kehidupan  sekelompok  manusia sehari-hari.  Dalam  konteks  ini,  multikulturalisme  adalah  konsep  yang  melegitimasi keanekaragaman  budaya.  Kita  melihat  kuatnya  prinsip  kesetaraan  ( egality )  dan  prinsip pengakuan ( recognition ) pada berbagai definisi multikulturalisme:
―Multikulturalisme‖  pada  dasarnya  adalah  pandangan  dunia  yang  kemudian  dapat diterjemahkan  dalam  berbagai  kebijakan  kebudayaan  yang  menekankan  penerimaan  terhadap realitas  keagamaan,  pluralitas,  dan  multikultural  yang  terdapat  dalam  kehidupan  masyarakat. Multikulturalisme  dapat  juga  dipahami  sebagai  pandangan  dunia  yang  kemudian  diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007).
Masyarakat  multikultural  adalah  suatu  masyarakat  yang  terdiri  dari  beberapa  macam komunitas  budaya  dengan  segala  kelebihannya,  dengan  sedikit  perbedaan  konsepsi  mengenai dunia,  suatu  sistem  arti,  nilai,  bentuk  organisasi  sosial,  sejarah,  adat  serta  kebiasaan  (Parekh, 1997 yang dikutip dari Azra, 2007).
Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang,  serta  suatu  penghormatan  dan  keingintahuan  tentang  budaya  etnis  orang  lain (Lawrence Blum, dikutip Lubis, 2006:174), sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan  dalam  kesederajatan  baik  secara  individual  maupun  secara  kebudayaan  (Suparlan, 2002, merangkum Fay 2006, Jari dan Jary 1991, Watson 2000).
Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh  masyarakat  suatu  negara,  yang  majemuk  dari  segi  etnis,  budaya,  agama  dan  sebagainya, namun  mempunyai  cita-cita  untuk  mengembangkan  semangat  kebangsaan  yang  sama  dan mempunyai kebanggan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut (A. Rifai Harahap, 2007, mengutip M. Atho‘ Muzhar).
Konsekuensi  dari  multikulturalisme  adalah  sikap  menentang  dan  anti  terhadap,  atau setidaknya  bermasalah  dengan,  monokulturalisme  dan  asimilasi  yang  merupakan  norma-norma wajar  dari  sebuah  negara  bangsa  sejak  abad  ke-19.  Monokulturalisme  menghendaki  adanya kesatuan budaya secara normatif, sebab yang dituju oleh monokulturalisme adalah homogenitas,
sekalipun  homogenitas  itu  masih  pada  tahap  harapan  atau  wacana  dan  belum  terwujud  ( pre- existing ).  Sementara  itu,  asimilasi  adalah  timbulnya  keinginan  bersatu  antara  dua  atau  lebih kebudayaan  yang  berbeda  dengan  cara  mengurangi  perbedaan-perbedaan  untuk  mewujud menjadi  satu  kebudayaan  baru.  Pertentangan  antara  multikulturalisme  dan  monokulturalisme tampak  nyata  sekali  dari  asumsi  dasar  yang  saling  berseberangan,  yang  satu  melegitimasi perbedaan sementara yang lain meminimalisir perbedaan.

## D. KRITIK TERHADAP MULTIKULTURALISME
Secara awam, kita menyadari kebutuhan untuk mengakui berbagai ragam budaya sebagai sederajat  demi  kesatuan  bangsa  Indonesia.  Namun  secara  filosofis,  ternyata  multikulturalisme mengandung  persoalan  yang  cukup  mendasar  tentang  konsep  kesetaraan  budaya  itu  sendiri. Beberapa  kritikus  multikulturalisme  telah  bicara  tentang  kelemahan  multikulturalisme.  Kritik terhadap multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak.
Pertama, kesadaran tentang ketegangan filosofis antara kesatuan dan perbedaan ( one and many ).  David  Miller  (1995)  menulis  bahwa  multikulturalisme  radikal  menekankan  perbedaan- perbedaan  antarkelompok  budaya  dengan  mengorbankan  berbagai  persamaan  yang  mereka miliki  dan  dengan  demikian  multikulturalisme  akan  melemahkan  ikatan-ikatan  solidaritas  yang berfungsi mendorong para warga negara untuk mendukung kebijakan-kebijakan redistributif dari negara  kesejahteraan.  Hal  ini,  komentar  Anne  Phillips  (2007:13),  akan  menghancurkan  kohesi sosial,  melemahkan  identitas  nasional,  mengosongkan  sebagian  besar  dari  isi  konsep ―kewarganegaraan‖. Jika telah sampai pada titik yang berbahaya, multikulturalisme radikal akan membangkitkan  semangat  untuk  memisahkan  diri  atau  separatisme  dalam  psike  kelompok- kelompok kultural.
Kedua,  kenyataan  bahwa  dapat  terjadi  benturan  prinsip  kesetaraan  antara  elemen minoritas  dalam  kelompok  sosial.  Peneliti  feminis  Susan  Moller  Okin  (lihat  Okin,  1998,  1999, dan 2002), misalnya, menilai bahwa agenda multikulturalisme tidak dapat berbuat banyak, atau justru makin melemahkan posisi perempuan dalam tatanan masyarakat lokalnya. Praktik-praktik seperti  poligami,  penyunatan  alat  kelamin  perempuan,  pernikahan  paksa  terhadap  anak-anak perempuan  termasuk  anak-anak  perempuan  berusia  dini,  dan  lain  sebagainya  praktik  yang  bias gender,  justru  dilegitimasi  oleh  multikulturalisme  yang  memberikan  hak  otonom  bagi  setiap kelompok kultural  untuk  melanggengkan tatanan sosial  masing-masing. Jika tatanan sosial  dari kelompok kultural tersebut didasarkan atas sistem patriarki, kata Okin, posisi perempuan dalam masyarakat itu sangat lemah.
Anne  Phillips  menganalisis  situasi  ini  sebagai  benturan  antarprinsip  kesetaraan.  Terjadi konflik  antara  dua  klaim  kesetaraan.  Multikulturalisme  ingin  menghapuskan  ketidaksetaraan yang  dialami  oleh  kelompok-kelompok  kultural  minoritas,  sementara  feminisme  ingin menghapuskan  ketidaksetaraan  yang  dialami  oleh  kaum  perempuan.  Kedua  proyek  ini, multikulturalisme  dan  feminisme,  sebetulnya  berangkat  dari  komitmen  yang  sama  terhadap prinsip  kesetaraan  dan  keduanya  berhadap-hadapan  sebagai  dua  aspek  yang  harus diseimbangkan. Karena keduanya sama-sama mengurusi isyu ketidaksetaraan yang nyata, sangat tidak tepat untuk memutuskan yang satu lebih fundamental daripada yang lain (Phillips, 2007:3).
Ada  risiko  konseptual  dalam  multikulturalisme  bahwa  perbedaan  budaya  akan  terlalu disakralkan  sehingga  kebenaran  universal  tentang  praktik  sosial-politik  yang  ideal  tidak  lagi dicari  dan  kritik  normatif  atas  praktik  budaya  tertentu  ditabukan.  Para  feminis  sudah  lama
mengkritik  multikulturalisme sebagai  ideologi  yang merugikan  perempuan karena melegitimasi sistem  sosial  patriarkis  dalam  budaya-budaya  lokal.  Sekalipun  prinsip  kesetaraan  ( principle  of equality )  bersifat  mendasar  bagi  demokrasi  dan  kehidupan  kebangsaan  modern,  namun kesetaraan  bukanlah  satu-satunya  prinsip  yang  berlaku.  Demokrasi  juga  mengandung penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  memberikan  ruang  luas  bagi  individu  dalam kelompok untuk mengekspresikan diri secara unik. Isyu ketegangan antara penghargaan terhadap keberbedaan dan hak untuk menjadi berbeda dengan konsep universal tentang martabat individu sesungguhnya inilah perlu diteliti lebih lanjut agar ditemukan solusi yang tepat.
Sampai  di  titik  ini,  kita  bisa  memandang  proyek  multikulturalisme  dengan  lebih menyeluruh,  bukan  semata-mata  sebagai  jargon  politik  untuk  mencitrakan  ideologi  atau organisasi  yang  pro  kemanusiaan,  melainkan  sebagai  sebuah  konsep  filosofis  dengan  asumsi- asumsi yang ternyata problematis. Salah satu ironi dari proyek multikultural, lanjut Anne Phillips (2007:25),  adalah  bahwa  atas  nama  kesetaraan  dan  respek  mutual  antarelemen  masyarakat,  ia juga mendorong kita untuk memandang kelompok-kelompok dan tatanan-tatanan budaya secara sistematis  lebih  berbeda  daripada  kenyataan  sesungguhnya  dan  dalam  proses  tersebut, multikulturalisme berkontribusi menciptakan stereotipisasi wujud-wujud kultural yang ada.

## E. MULTIKULTURALISME INDONESIA DI MASA DEPAN
Saat  ini term multikulturalisme  sedang  laris  dalam  arti  positif  di  kalangan  birokrat, akademisi, maupun masyarakat umum. Visi indah tentang kelompok-kelompok budaya berbeda yang  berinteraksi  dalam  kedamaian  dan  ko-eksistensi  konstruktif  ada  di  benak  kita  semua. Pidato-pidato dan esai-esai yang mendorong dijunjung tingginya multikulturalisme ada di mana- mana,  meminta  dan  menuntut  adanya  sikap  menghargai  setiap  wujud  kebudayaan,  daerah  atau sub-kelompok, yang ada di Indonesia.
Namun,  konflik  inheren  dalam  konsep  multikulturalisme  belum  dicarikan  solusi fundamental,  sehingga  kita  melihat  dalam  praktiknya  terjadi  benturan-benturan  antara  konsep yang  satu  dan  yang  banyak  ( one  and  many ).  Aksi  terorisme,  misalnya,  menunjukkan  adanya identitas  kelompok  kultural  yang  kuat  namun  memberontak  terhadap  identitas  bersama  dan kepentingan  rakyat  banyak  sebagai  sesama  warga  Indonesia.  Para  teroris  mengorbankan kepentingan  dan  keselamatan  sesama  warga  negara  Indonesia  untuk  memperjuangkan  tujuan kelompok  kulturalnya  sendiri.  Kita  bisa  menilai  hal  yang  sama  terjadi  pada  gerakan-gerakan separatisme  di  berbagai  penjuru  wilayah  Indonesia.  Menguatkan  identitas  kelompok  kultural ternyata bisa menabrak kepentingan agenda nasional yang lebih besar, sila ketiga dari Pancasila, yakni persatuan Indonesia.
Problem  benturan  antarklaim  kesetaraan  juga  perlu  diselesaikan.  Jika  esensi  dari multikulturalisme  adalah  pengakuan  bahwa  kaum  minoritas  perlu  diperlakukan  setara  seperti kelompok mayoritas, kita akan berhadapan dengan persoalan: bagaimana dengan kaum minoritas di  tengah kaum  minoritas  itu ( minorities within minorities )? Bahkan kaum  minoritas pun dapat berlaku menindas terhadap kaum minoritasnya sendiri, itu kita temui dalam realitas masyarakat. Perlakuan  terhadap  kaum  perempuan  di  tengah  sub-kelompok  kultural  yang  patriarkis  adalah satu  contoh.  Di  Indonesia  juga  kita  temukan  kasus-kasus  seperti  sekte-sekte  keagamaan minoritas  yang  tidak  memperoleh  pengakuan  kesetaraan  dari  kelompok  keagamaan  mayoritas tempat  mereka  berafiliasi,  juga  sub-sub  kultur  lain  yang  masih  bergerak  di  bawah  tanah,  eksis tapi tidak berani menampilkan diri karena takut pada konsekuensi sosial dari kelompok kultural
mayoritas,  misalnya  kaum  gay  dan  lesbian,  kelompok  ateis,  dan  seterusnya.  Multikulturalisme macam  apa  yang  bisa  memperlakukan  mereka  secara  sepantasnya?  Jika  kesetaraan  dan penghargaan atas perbedaan dijunjung tinggi, adakah batas-batasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dibahas lebih lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  Azyumardi.  2007.  ―Identitas  dan  Krisis  Budaya:  Membangun  Multikulturalisme  Indonesia.‖ http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20ayyumardi%20azra.htm Bakker,  Anton  dan  Achmad  Charis  Zubair.  1990. Metode-Metode  Penelitian  Filsafat .  Yogyakarta: Kanisius.
Heywood, Andrew. 2007. Political Ideologies (4 th Edition). Palgrave: McMillan. Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. Dekonstruksi Epistemologi Modern . Jakarta: Pustaka Indonesia Satu. Miller, David. 1995. On Nationality . Oxford: Oxford University Press. Mubarak,  Zakki,  dkk.  2008. Buku  Ajar  II  Mata  Kuliah  Pengembangan  Kepribadian  Terintegrasi (MPKT): Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat . Depok: UI Press. Okin, Susan Moller. 1998. ―Feminism and Multiculturalism: Some Tensions,‖ Ethics 108 (1998): of 661– 84.
____.  1999. ―Is  Multiculturalism  Bad  for  Women?‖  in Is  Multiculturalism  Bad  for  Women? ed. Joshua Cohen, Matthew Howard, and Martha C. Nussbaum, Princeton, NJ: Princeton University Press.
____.  2002.  ―‗Mistresses  of  Their  Own  Destiny‘:  Group  Rights,  Gender,  and  Realistic  Rights  of  Exit,‖ Ethics 112 (January 2002): 205–30.
Parekh, Bikhu. 2001. Rethinking Multiculturalism . Harvard. Phillips, Anne. 2007. Multiculturalism Without Culture . Princeton: Princeton University Press. Suparlan,  Parsudi.  2002.  ―Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural‖. Keynote  Address Simposium III Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.