Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index

## TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK DI INDONESIA

## Sumarni Alam
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

## Abstrak
Kerusakan  yang  timbul  akibat  korupsi  itu  sudah  sangat  parah,  sudah  sangat keterlaluan.  Korupsi  tidak  saja  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah merusak  moral  bangsa  ini,    menimbulkan  kebodohan  bangsa  ini.  Budaya  korupsi telah  menjadi  seperti  darah  daging  dalam  kehidupan  masyarakat  negeri  ini.  Dalam setiap  tindakan,  dalam  setiap  perbuatan  masyarakat  yang  berhubungan  dengan instansi pemerintah, atau sebaliknya, tanpa terkecuali, terjadi praktek korupsi.
Korupsi  benar-benar  telah  menjadi  kejahatan  yang  sangat  luar  biasa,  karena pebuatan  korupsi  itu  terbukti  telah  mengakibatkan  kesengsaraan  terhadap  rakyat Indonesia,  telah  menghapus  kesejahteraan  yang  harusnya  dinikmati  oleh  mereka, telah  merampas  hak-hak  sosial  mereka,  bahkan  dalam  kasus-kasus  tertentu  telah merampas pula nyawa manusia.
Permasalahan  yang  dibahas  dan  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimana penyebab  yang  mendorong  orang  untuk  melakukan  perbuatan  korupsi.  Bagaimana upaya  baik  dari  pemerintah  maupun  dari  masyarakat  dalam  mengambil  langkah- langkah  dalam  pemberantasan  korupsi  dan  bagaimana  bentuk  pembaharuan kebijakan  yang  harus  dilakukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Penulisan  ini  diharapkan  dapat  menjadi bahan  masukan  dan  sumbangan  pemikiran  atau  bahan  pengembangan  ilmu  hukum khususnya di bidang hukum pidana.
Penulisan  ini  menunjukkan  bahwa  korupsi  merupakan  penyelewengan  atau penggelapan  (uang  negara  atau  perusahaan)  dan  sebagainya  untuk  keuntungan pribadi  atau  orang  lain  serta  selalu  menga ndung  unsur  “penyelewengan”  ata u
ketidakjujuran.  Dan  korupsi  akan  berdampak  pada  masyarakat  luas  serta  akan merugikan  masyarakat  umum  dan  negara.  Di  Indonesia,  korupsi  identik  dengan tindakan  buruk  yang  dilakukan  oleh  aparatur  birokrasi  serta  orang-orang  yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang  terdapat  pada  sistem  politik  dan  sistem  administrasi  negara  dengan  birokrasi sebagai  perangkat pokoknya.
Penerapan  hukum  juga  merupakan  penyebab  lain  meluasnya  korupsi.  Seperti halnya  delik-delik  hukum  yang  lain,  delik  hukum  yang  menyangkut  korupsi  di Indonesia  masih  begitu  rentan  terhadap  terhadap  upaya  pejabat-pejabat  tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya.
Kata Kunci : Tinjauan yuridis atas tindak pidana korupsi.

## I. PENDAHULUAN
Hampir  dua  abad  yang  lalu, Lord  Acton  (John  Emerich  Edward  Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Chreighton menulis sebuah ungkapan yang  menghubungkan  antara  korupsi 1 dengan  kekuasaan,  yakni  : “Power  tends  to corroupt, and absolute power corroupts absolutely” (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan  absolut  cenderung  korup  absolut).  Sejalan  dengan  Lord  Acton,  Prof. Miriam Budiardjo menisir dictum  Lord Acton dan menyatakan bahwa, “orang yang memiliki  kekuasaan  cenderung  untuk  menyalahgunakannya.  Orang  yang  memiliki kekuasaan absolut, sudah pasti akan menyalahgun akannya” . 2
Selama  ini  korupsi  lebih  banyak  dimaklumi  oleh  berbagai  pihak  daripada memberantasnya,  padahal  tindak  pidana  korupsi  adalah  salah  satu  jenis  kejahatan yang  dapat  menyentuh  berbagai  kepentingan  yang  menyangkut  hak  asasi,  ideologi negara,  perekonomian,  keuangan  negara,  moral  bangsa,  dan  sebagainya,  yang merupakan  perilaku  jahat  yang  cenderung  sulit  untuk  ditanggulangi.  Sulitnya
1 Secara  historis,  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin, Corruptio,  dimana  ia  memiliki  kata  kerja Compere yang    bermakna  busuk,  rusak,  menggoyahkan,  memutar  balik  atau  menyogok.  Menurut Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi mendefinisikan tentang pengerertian Korupsi kedalam Pasal 2 ayat (1), yaitu “Setiap orang yang secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .....”
2 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, 1977, hlm.99
penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus  tindak  pidana  korupsi  atau  minimnya  pidana  yang  ditanggung  oleh  terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan  menghambat  pembangunan  bangsa.  Jika  ini  terjadi  secara  terus  menerus  dalam waktu  yang  lama,  maka  dapat  meniadakan  rasa  keadilan dan  rasa  kepercayaan  atas hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  oleh  warga  negara.  Perasaan  tersebut memang  telah  terlihat  semakin  lama  semakin  menipis  dan  dapat  dibuktikan  dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak  pidana  di  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan  mengatasnamakan  keadilan yang  tidak  dapat  dicapai  oleh  hukum,  peraturan  perundang-undangan,  dan  juga  para penegak hukum di Indonesia.
Hubungan korupsi dan kekuasaan juga pernah diungkap oleh seorang ahli dalam hukum  pidana  yang  juga  ahli  dalam  pemberantasan  korupsi,  Prof.Dr.  Romli Atmasasmita,  SH,  LL.M,  bahwa “Korupsi  di  Indonesia  sudah  merupakan  virus  flu yang  menyebar  ke  seluruh  tubuh  pemerintahan,  sehingga  sejak  tahun  1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan  pula  dengan  kekuasaan,  karena  dengan  kekuasaan  itu,  penguasa  dapat menyalahgunakan  kekuasaannya  itu  untuk  kepentingan  pribadi,  keluarga,  maupun kroninya.  Korupsi  selalu  bermula  dan  berkembang  di  sektor  publik  dengan  bukti- bukti  yang  nyata,  bahwa  dengan  kekuasaan  itulah  penguasa  dapat  menekan  atau memeras  para  pencari  kadilan  atau  mereka  yang  memerlukan  jasa  dari pemerintah”. 3
Korupsi telah dianggap sebagai tindakan yang biasa dengan dalih “su dah sesuai prosedur” .  Koruptor  tidak  lagi  memiliki  rasa  malu  dan  takut,  sebaliknya  mereka memamerkan  hasil  koruspsinya  secara  demonstratif. 4 Politisi  tidak  lagi  mengabdi pada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan wadah untuk memperjuangkan kepentingan  rakyat  banyak,  melainkan  menjadi  ajang  untuk  mengeruk  harta  dan ambisi pribadi. 5
Lebih  memprihatinkan  lagi  adalah  terjadinya  perampasan  dan  pengurasan keuangan  negara  yang  dilakukan  secara  kolektif  oleh  kalangan  anggota  legislatif
3 Romli  Atma  Sasmita.  Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  dan  Aspek  Internasional, Bandung, 2004, hlm.1
4 Soetanto Soephiady. Gerakan Indonesia Patut, Jakarta, 2005, hlm.2.
5 ibid
dengan  dalih  studi  banding,  THR,  uang  pesangon  dan  lain  sebagainya  diluar  batas kewajaran.  Bentuk  perampasan  dan  pengurasan  keuangan  negara  demikian  terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan “aji mumpung”. Persoalanya  adalah,  dapatkan  korupsi  diberantas?  Tidak  ada  jawaban  lain  kalau  kita ingin  maju,  adalah  korupsi  harus  diberantas.  Jika  kita  tidak  berhasil  memberantas korupsi,  atau  paling  tidak  mengurangi  sampai  pada  titik  nadi  yang  paling  rendah, maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan  negara  lain  untuk  menjadi  sebuah  negara  yang  maju.  Karena  korupsi membawa  dampak  negatif  yang  cukup  luas  dan  dapat  membawa  ke  jurang kehancuran.
Dalam  Undang-Undang  Komisi  Pembetantasan  Korupsi  (KPK),  tindak  pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak yang sangat luar biasa pula  bagi  kehidupan  nasional  maupun  internasional.  Seorang  terpidana  korupsi  pasti diancam pidana yang sangat berat atas tindak pidana mereka.

## II. PEMBAHASAN
A. Analisis Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
1. Pengertian Korupsi
a. Definisi Yuridis
Dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999,  pengertian  koupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan  dengan  tujuan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau korporasi  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian negara.

## b. Menurut para ahli
Menurut  Mubyarto,  pengertian  korupsi  adalah  suatu  masalah  poltik lebih  dari  pada  ekonomi  yang  menyentuh  keabsahan  (legitimasi) pemerintah  di  mata  generasi  muda,  kaum  elit  terdidik  dan  para  pegawai pada  umumnya.  Akibat  yang  ditimbulkan  dari  korupsi  ini  ialah berkurangnya  dukungan  pada  pemerintah  dari  kelompok  elit  di  tingkat provinsi  dan  kabupaten.  Pengertian  korupsi  yang  diungkapkan  Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.
Syeh  Hussin  Alatas mengemukakan  pengertian  korupsi,  menurut beliau, korupsi  ialah subordasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi  yang  mencakup  pelanggaran  norma,  tugas  dan  kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh masyarakat.
Dari  pengertian  korupsi  yang  dipaparkan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pegertian  Korupsi  buruk  seperti  penggelapan  uang, penerimaan  uang  sogok,  dan  lain  sebagainya  untuk  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi  yang  mengakibatkan  kerugian keuangan pada negara.

## 2. Orang Melakukan Perbuatan Korupsi
Tentang  kausa  atau  sebab  orang  melakukan  perbuatan  korupsi  di Indonesia,  pelbagai  pendapat  telah  dilontarkan.  Ditambah  pengalaman- pengalaman  selama  ini,  kita  dapat  membuat  asumsi  atau  hipotesis,  misalnya sebagai berikut :
a. Kuranya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dengan kebutuhan yang semakin hari smakin meningkat.
Mengenai  masalahnya  kurangnya  gaji  atau  pendapatan  pegawai negeri  di  Indonesia  telah  dikupas  oleh  B.  Sudarso  yang  menyatakan antara lain : “Pada umumnya orang menghubung -hubungkan suburnya korupsi sebab  yang  paling  gampang  dihubungkan,  misalnya kurangnya  gaji  pejabat-pejabat,  buruknya  ekonomi,  mental  pejabat yang  kurang  baik,  administrasi  dan  manajemen  yang  kacau  yang menghasilkan  adanya  prosedur  yang  beliku- liku,  dan  sebagainya”. Kurangnya gaji bukanlah pula faktor yang menentukan. Orang-orang yang  berkecukupan  banyak  yang  melakukan  korupsi.  Prosedur  yang berliku-liku bukanlah pula yang perlu ditonjolkan, karena korupsi juga meluas  di  bagian-bagian  yang  sederhana,  di  kelurahan,  di  kantor pengusaha-pengusaha yang kecil, di kereta api,  di loket-loket penjual karcis kebun binatang, dan sebagainya”.
Namun  demikian,  kurangnya  gaji  dan  pendapatan  pegawai  negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya di Indonesia.
b. Latar  belakang kebudayaan  atau  kultur  Indonesia  yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi
Soedarto  yang  menunjuk  beberapa  penyebab  dari  korupsi, selanjutnya  menguraikan  panjang  lebar  tentang  latar  belakang  kultur ini.  Antara  lain  dikatakan  sebagai  berikut: “Dal am  hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, apabila miliu itu ditinjau lebih lanjut, yang    perlu  diselidiperlu  diselidiki  tentunya  bukan  kekhususan  miliu orang satu per satu, melainkan yang secara umum meliput, dirasakan dan mempengaruhi kita semua orang I ndonesia”.
Dengan  demikian,  mungkin  kita  bisa  menemukan  sebab-sebab masyarakat  kita  dapat  menelurkan  korupsi  sebagai way  of  life dari banyak orang, mengapa korupsi itu secara diam-diam ditolereer, bukan oleh  penguasa,  tetapi  oleh  masyarakat  sendiri.  Kalau masyarakat umum mempunyai semangat anti korupsi seperti para mahasiswa pada waktu  melakukan  demonstrasi  anti  korupsi,  maka  korupsi  akan sungguh-sungguh tidak akan dikenal.
c. Manajemen  yang  kurang  baik  dan  kontrol  yang  kurang  efektif dan efisien
Terkenal  ucapan  Profesor  Soemitro  almarhum  yang  dikutip  oleh media cetak bahwa kebocoran mencapai 30% dari anggaran. Ternyata usaha  pendidikan  dan  pelatihan  seperti  P4  dan  SESPA  tidak  mempan bukan  saja  untuk  memberantas  korupsi,  tetapi  juga  untuk menguranginya.  Korupsi semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Bahkan  seorang  widyaiswara  di  suatu  Pusdiklat  mengatakan  bahwa pada  tanggal  20  Mei  2002,  bahwa  sesungguhnya  50%  anggaran Pusdiklat dimakan oleh penyelenggara.

## d. Sebab korupsi ialah modernisasi
Huntington  menulis  sebagai  berikut  : “Korupsi  terdapat  dalam masyarakat,  tetapi  korupsi  lebih  umum  dalam  masyarakat  yang  satu daripada  yang  lain,  dan  dalam  masyarakat  yang  sedang  tumbuh
korupsi  lebih  umum  dalam  suatu  periode  yang  satu  dari  yang  lain. Bukti-bukti  dari  sana-sini  menunjukkan  bahwa  luas  perkembangan korupsi  berkaitan  dengan  modernisasi  sosial  dan  ekonomi  yang cepat”.
Modernisasi  merangsang  korupsi,  karena  perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiaan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperbesar kekuasaan pemerintahan dan melipat-gandakan kegiatan- kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

## 3. Upaya  dan  langkah-langkah  pemerintah  dan  masyarakat  dalam pemberantasan Korupsi
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  melakukan pemberantasan  korupsi.  Bahkan  upaya  pemberantasan  korupsi  itu,  sudah dimulai  sejak  tahun  1950  dibawah  pimpinan  Jaksa  Agung  Suprapto,  dan berlanjut  pada  tahun  1960-an  dengan  pembentukan  Tim  Pemberantasan Korupsi  dibawah  pimpinan  Jenderal  A.H.  Nasution.  Namun  tim-tim pemberantasan korupsi tersebut kemudian dibubarkan.
Pada  masa-masa  Orde  Baru,  pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diikuti dengan  pembentukan  Tim  Operasi  Khusus  (Opsus)  yang  kemudian  berganti nama  menjadi  Komando  Operasi  Pemulihan  Keamanan  dan  Ketertiban (Kopkamtib),  yang  salah  satu  tugasnya  ialah  melakukan  pemberantasan korupsi.  Tetapi,  tim- tim  khusus  itu  kemudian  “tiarap”,  menghilang  un tuk kemudian tidak terdengar lagi.
Harapan untuk memberantas korupsi muncul kembali setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Tetapi perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999  belum  juga  membuat  korupsi  hapus  atau  setidak-tidaknya  berkurang, walaupun  sesungguhnya  ancaman  hukuman  terhadap  pelaku  korupsi  sudah semakin  diperberat.  Oleh  karena  itu,  Undang-undang  Nomor  3  tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  diperbaharui  pula dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
Bahayanya,  walaupun  telah  berkali-kali  Undang-undang  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dirobah dan diperbaharui, termasuk dengan  membentuk  lembaga  pemberantas  tindak  pidana  korupsi  melalui Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (KPK),  tidaklah  membuat  surut  nyali  para  koruptor untuk tetap melakukan korupsi.
Tidak  tanggung-tanggung,  dibentuk  pula  pengadilan  khusus  yang tugasnya  melulu  hanya  mengadili  perkara- perkara  korupsi.  Sebuah  “gugus - tugas” besar yang seharusny a dapat diandalkan untuk menumpas korupsi yang sudah  merajalela,  bahkan  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa,  tetapi korupsi tetap berlangsung.
Sesungguhnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memperbaiki beberapa  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  yang  kemudian diperbaharui  dan  dirobah  pula  melalui  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001,  telah  cukup  baik  dan  memadai  untuk    melakukan  pemberantasan korupsi, sebab kedua undang-undang yang terbit belakangan ini telah merobah dan memperbaiki Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.
Perubahan  dan  perbaikan  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  melalui Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  seharusnya  menambah  daya “gempur” aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Undang -undang ini  menyebutkan  secara  langsung  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  sebelumnya  tidak  disebutkan secara  langsung  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999.  Dengan adanya  perubahan  tersebut,  akan  memudahkan  pemilihan  terhadap  materi hukum serta memberikan kejelasan terhadap obyek  yang diatur oleh undang- undang tersebut.
Saldi  Isra  menulis  (Kompas,  5/2/2007),  percaya  atau  tidak,  di  negeri  ini, hukum  tidak  saja  sebagai  alat  rekayasa  sosial (law  as  a  toll  of  social engineering), tetapi  juga  merupakan  alat rekayasa  untuk  melakukan  korupsi (law as a tool of corruption engineering). Buktinya, menurut Saldi Isra, adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2006  tentang  Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Kehadiran  PP  Nomor  37  Tahun  2006 tersebut  bisa  menjelaskan  bahwa hukum  merupakan  alat  rekayasa  untuk  melakukan  korupsi.  Sebagai  produk hukum,  dari  pembentukannya,  PP  tersebut  amat  sentralistik  dan  oligarkis. Sementara  itu,  secara  substansi  PP  Nomor  37  Tahun  2006  merupakan kehendak  sepihak elite  guna  membenarkannya  memperkaya  diri  dengan mengabaikan prinsip-prinsip hukum.
Dengan  kata  lain,  bahwa  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam memberantas korupsi antara lain :

## a. Strategi Pemberantasan Korupsi
Guner Mirdal berpendapat bahwa jalan untuk memberantas korupsi ialah sebagai berikut :
1) Menaikkan gaji pegawai rendah (dan menengah);
2) Menaikkan moral pegawai tinggi; dan
3) Legalisasi pemungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.
Sudah  jelas  bahwa  kalangan  elite  kekuasaan  harus  memberi  keteladanan bagi    yang  dibawah.  Untuk  mencegah  korupsi  besar-besaran,  bagi  pejabat yang  menduduki  jabatan  yang  rawan  korupsi  seperti  bidang  pelayanan masyarakat,  pendapatan  negara,  penegakan  hukum,  dan  pembuat  kebijakan harus  didaftar  kekayaannya  sebelum  menjabat  jabatannya  sehingga  mudah diperiksa  pertambahan  kekayaannya  dibandingkan  dengan  pendapatan  yang resmi.
Artinya,  pegawai  negeri  atau  pejabat  yang  tidak  dapat  membuktikan kekayaannya  yang  tidak  seimbang  dengan  pendapatannya  yang  resmi  dapat digugat  langsung  secara  perdata  oleh  penuntut  umum  berdasarkan  perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, harus ada sistem pendaftaran kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat, sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaan itu.
Penuntutan  pidana  hanya  mempunyai  berfungsi  sebagai  obat  yang terakhir. Jelas korupsi tidak akan terberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja, tanpa suatu prevensi yang lebih efektif.
b. Upaya  Pemberantasan  Korupsi  Seiring  Kemajuan  Teknologi  dan

## Komunikasi
Dalam  pemberantasan  korupsi terkandung  makna  penindakan  dan pencegahan  korupsi,  serta  ruang  untuk  peran  serta  masyarakat  yang seharusnya  dapat  lebih  ditingkatkan  dengan  adanya  perbaikan  akses masyarakat terhadap informasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan  pencegahan  korupsi.  Sedangkan  di  sisi  penindakan  (tanpa bermaksud  mengesampingkan  pro  dan  kontra  yang  terjadi)  undang- undang  memberi  ruang  bagi  para  penegak  hukum  yaitu  Kepolisian, Kejaksaan,  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk  mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi.
c. Menimbang  Keseriusan  Pemerintah  dalam  Pemberantasan

## Korupsi
Di  negeri  ini,  korupsi  agaknya  telah  menjadi  penyakit  akut  yang sulit  untuk  diberantas.  Bertahun-tahun  di  bawah  pemerintahan  yang korup,  menjadikan  penyebaran  korupsi  semakin  meluas  dan  sistemik. Korupsi yang meluas dapat dengan gampang kita jumpai pada hampir seluruh  kantor  pelayanan  publik.  Korupsi  menjadi  bagian  dari  sistem pengelolaan negara.  Celakanya,  korupsi  kerap  melibatkan  petinggi- petinggi negeri ini.
Dari  sisi  hukum,  aparat  penegak  hukum  juga  tampak letoy ketika berhadapan dengan korupsi. Kalau menghadapi teroris macam Amrozi, Imam  Samodra,  dan  lain  sebagainya,  dengan  sigap  polisi  bertindak. Kejaksaan  pun,  dengan  proses  yang  sangat  cepat,  mampu  menyeret para terdakwa ke hadapan hakim di persidangan.  Tetapi, sama seperti politisi,  ketika  menangani  kasus  korupsi  ada  banyak  alasan  sehingga berkas  perkara  mesti  bolak-balik  dikembalikan  ke  polisi,  bukti  tidak mendukung, atau keluar SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikian) kalau tidak dituntut bebas.
Macetnya hukum dalam penanganan kasus korupsi bisa dimengerti dengan melihat korupsi sebagai fenomena sosiologis. Dalam kacamata
sosiologis,  korupsi  melibatkan  jaringan  elit  kekuasaan,  baik  di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
4. Fungsi,  Peran,  dan  Kebijakan  KPK  Dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi
KPK sebagai lembaga independen, artinya tidak ada intervensi dari pihak lain  dalam  penyelidikannya  agar  diperoleh  hasil  sebaik  mungkin.  KPK  juga sebagai  contoh  sosial,  dimana  selama  ini  badan  hukum  kita  masih  mandul. Jika  ada  beberapa  pejabat  yang  teriak-teriak  karena  ulah  KPK,  harus dipertanyakan  kembali  kepada  para  pejabat  itu,  berteriak  karena  takut  ikut terseret  ataukah  kompensasi  atas  kesalahan  sendiri?  Dan  perlu  kita pertanyakan  kembali  mengapa  berani  teriak  ketika  kantong  terisi  uang kharam?
Peran  KPK  tidak  hanya  menindak  koruptor  di  dalam  negeri,  tetapi  juga membantu  negara  internasional  memerangi  korupsi,  diantaranya  membantu negara lain mengungkap skandal korupsi di negara tersebut. Peran KPK dalam pemberantasan  penyuapan  pejabat  asing  atau  orang  asing  dalam  bentuk mengungkap kasus yang ada di negaranya.

## Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan
Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  berlaku  juga  bagi  penyelidik,  penyidik,  dan  penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  dan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jadi,  sebagaimana  kita  ketahui,  bahwa  pada  mulanya  keberadaan  KPK sebagai  lembaga  pemberantasan  korupsi  yang  dibentuk  melalui  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2002,  karena  lembaga  pemerintah  yang  menangani tindak  pidana  korupsi  dianggap  belum  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  sangat  diharapkan  oleh masyarakat  sebagai  ujung  tombak  pemberantasan  korupsi.  Tetapi  dalam perjalanannya  kemudian,  KPK  dianggap  tidak  mampu  melepaskan  diri  dari
belenggu kepentingan penguasa, karena dianggap telah bertindak diskriminatif dalam memberantas korupsi, yaitu memberantas korupsi secara tebang pilih.
Dalam penjelasannya, KPK juga mendapat perlawanan dari para koruptor atau calon koruptor, antara lain melalui gugatan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi.  Bahkan  ada  pula  upaya  dari  segelintir  pihak  yang  mencoba mengurangi kewenangan KPK melalui perubahan undang-undang.
Masyarakat  sangat  mengharapkan  KPK  mampu  memberantas  korupsi  di negeri  ini.  Hingga  Juni  2007,  KPK  telah  menerima  19.901  laporan  dari masyarakat,  dan 6.213  diantaranya  berindikasi  korupsi  (Teten  Masduki, Kompas 12/7/07). Tetapi tidak semua pengaduan itu bisa ditangani oleh KPK. Sebagai lembaga, KPK sangat kecil, karena hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan  pendiriannya.  Dengan  personel  yang    tidak  sampai  100  orang,  maka tidak mungkin KPK mampu menangani seluruh masyarakat.
Oleh karena itu perlu dilakukan pembaruan kebijakan KPK sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembaruan kebijakan KPK itu harus dilakukan antara lain melalui hal-hal sebagai berikut :
a. KPK harus lebih menitikberatkan kebijakannya untuk memonitor penyelenggara pemerintahan
Artinya,  sesuai  dengan Pasal 6  huruf  e,  KPK  harus  lebih memfokuskan  diri  terhadap  penyelenggara  negara.  Penyebabnya adalah terjadinya pergeseran trend korupsi, dari korupsi bersama-sama diantara  pejabat  daerah  dengan  DPRD  atau  dilingkungan  DPRD, menjadi  korupsi  bersama  antara  penguasa  (baik  di  daerah  maupun  di pusat) dengan pengusaha.
b. KPK  harus  lebih  menitik  beratkan  tugasnya  sebagai  supervisi bukan  substansi  terhadap  instansi  yang  berwenang  untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
Selama ini, KPK asyik “bermain”  sendiri, dalam arti KPK dengan aparat  penindak  hanya  88  orang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  sendiri  terhadap  semua  laporan/pengaduan  masyarakat. Akibatnya,  tidak  semua  perkara  bisa  ditindak  lanjuti  karena keterbatasan tenaga. Hal inilah yang kemudian memunculkan tuduhan tebang  pilih.  Seharusnya  KPK,  setelah  meneliti  laporang/pengaduan
masyarakat  menyerahkan  laporan/  pengaduan  itu  kepada  Kejaksaan atau Kepolisian dengan ketentuan seluruh perkara yang diserahkan ini terus-menerus dimonitor oleh KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf  b.    Hanya  terhadap  laporan/  pengaduan  yang  sifatnya  sangat signifikan  dan  dapat  mengakibatkan  kehancuran  bangsa,  KPK langsung  turun  sendiri  untuk  menindaknya.  Kebijakan  ini,  sekaligus bisa dipergunakan untuk membersihkan aparat-aparat penegak hukum kotor  yang  menyimpang  dari  tugas  yang  diberikan  oleh  undang- undang.
c. KPK tidak boleh hanya menunggu dan menerima laporan/pengaduan dari masyarakat saja
KPK  disamping  menerima  laporan/pengaduan  masyarakat  selama 24  jam,  harus  aktif  bertindak  untuk  melakukan  penyelidikan  tanpa harus  menunggu  adanya  laporan/pengaduan  terlebih  dulu  dari masyarakat.
d. KPK  harus  lebih  aktif  untuk  melakukan  sosialisasi  pencegahan tindak pidana korupsi
KPK  selama  ini  hanya  menunggu  dan  bertindak  setelah  terjadinya tindak  pidana  korupsi.  KPK  kurang  melakukan  sosialisasi  terhadap pencegahan terjadinya korupsi, maka seharusnya, tindakan pencegahan juga  menjadi  fokus  utama  KPK,  dengan  mengajak  masyarakat  turut serta secara aktif melakukan pencegahan korupsi.
e. Mengambil  alih  atau  membuka  kembali  seluruh  kasus-kasus korupsi yang sudah ditangani oleh instansi lain, tetapi tidak jelas kelanjutannya
Utamanya  adalah  terhadap  kasus-kasus  korupsi  yang  telah merugikan negara sangat besar, seperti kasus BLBI, dana Otsus Papua, atau bantuan kemanusiaan Aceh yang ditengarai telah dikorupsi.
Jadi  jelas  sekali  bahwa  KPK  harus  melakukan  pembaruan  dalam kebijakannya  sebagai  upaya  untuk  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan korupsi.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang  negara  atau  perusahaan)  dan  sebagainya  untuk  keuntungan  pribadi  atau  orang lai n serta selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujuran). Dan korupsi akan berdampak pada masyarakat luas serta akan merugikan masyarakat umum  dan  negara.  Di  Indonesia,  korupsi  identik  dengan  tindakan  buruk  yang dilakukan  oleh  aparatur  birokrasi  serta  orang-orang  yang  berkompeten  dengan birokrasi.  Korupsi  dapat  bersumber  dari  kelemahan-kelemahan  yang  terdapat  pada sistem  politik  dan  sistem  administrasi  negara  dengan  birokrasi  sebagai    perangkat pokoknya.
Penerapan  hukum  juga  merupakan penyebab  lain  meluasnya  korupsi.  Seperti halnya  delik-delik  hukum  yang  lain,  delik  hukum  yang  menyangkut  korupsi  di Indonesia masih begitu rentan terhadap terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan  hukum  menurut  kepentingannya.  Dalam  relita di  lapangan,  banyak kasus  untuk  menangani  tindak  pidana  korupsi  yang  sudah  diperkarakan  bahkan terdakwapun  sudah  divonis  oleh  hakim,  tetapi  selalu  bebas  dari  hukuman  ataupun mendapatkan  hukuman  yang  tidak  sesuai  dengan  pelanggarannya;  contoh  saja  kasus Angelina  Sondakh,  seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas.  Itulah  sebabnya  kalau hukuman  yang  diterapkan  tidak  drastis,  upaya  pemberantasan  korupsi    dapat dipastikan gagal.

## B. Saran
Sikap  untuk  menghindari  korupsi  seharusnya  ditanamkan  sejak  dini.  Dan pencegahan korupsi  dapat  dimulai  dari  hal  yang  kecil.  Dan  seharusnya  pemerintah lebih tegas terhadap terpidana korupsi.
Untuk  meminimalisasi  terhadinya  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia, diperlukan  adanya  sistem  pemidanaan  yang  dilakukan  secara  tegas  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  sehingga  menimbulkan  efek  jera  tanpa mengabaikan pembinaan bagi warga binaannya. Selain itu, para penegak hukum perlu ditingkatkan pengaturan mengenai pemberian remisi ke dalam suatu ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemberian remisi.
Perlu  segera  dilakukan  pembaruan  dalam  kebijakan  KPK  untuk  melakukan pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Pembaruan  kebijakan  itu,  harus  dilakukan dengan menyesuaikan tugas dan wewenang KPK dengan sumber daya  yang dimiliki KPK. Jika tidak, dikhawatirkan nasib lembaga pemberantas korupsi ini (KPK), tidak akan berbeda jauh dengan lembaga-lembaga pemberantas korupsi pendahulunya yang pernah dibentuk pemerintah, yaitu dibubarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hamzah jur Andi (2005), Pemberantasan Korupsi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

## Website
Anonim,  Upaya  Pemberantasan  Korupsi,  http/blogstoryaboutme.blogspot.com/
2012/11/makalah-pemberantasan-korupsi-di.html,  diakses  tanggal  20  Oktober 2017.
http://www.facebook.com/notes/dukung-susno-duaji-untuk-kebenaran/ memberantas- korupsi-dengan-menerapkan-undang-undang-tentang-tindak-pidana-pencucian- uang/134447996578689.
http://megahsholihah.33.blogspot.co.id/2015/07/peran-kpk-terhadap-pemberantasan- korupsi.htm