## Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur
Jurniadi, 1 Djumadi, 2 DB.Paranoan 3
Abstrak Permasalahan  yang  dirumuskan    dari    penulisan  ini  adalah apakah  ada  pengaruh  variabel  partisipatif,  transparansi,  akuntabel, berkelanjutan    baik  secara    parsial    maupun  secara  simultan  terhadap Efektivitas  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Teluk Pandan  Kabupaten  Kutai  Timur.    Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa variabel-  partisipatif  (X 1 ),  transparansi  (X 2 ),  akuntabel  (X 3 ),  dan berkelanjutan (X 4 ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan    Teluk Pandan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  R sebesar  0,696  yang  mana  tersebut  mendekati  1,  Nilai  Koefisien Determinasi  sebesar  0,446  atau  44,6  %  menerangkan  bahwa  variabel yang  dikemukakan  dalam  model  penelitian  ini  dapat  mengukur  atau mewakili  44,6  %  variabel  yang  mempengaruhi  efektivitas  penyaluran Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Teluk  Pandan  Kutai  Timur. Secara parsial variabel partisipatif (X 1 ), transparansi (X 2 ), akuntabel (X 3 ), dan  berkelanjutan  (X 4 )  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Efektivitas  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Teluk  Pandan Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  nilai  koefesien  regresi  sebesar  0,249, 0,344,  0,259  dan  0,270,  melalui  uji  t  diperoleh  nilai  t  hitung  masing- masing  1,705,  2,192,  2,195  dan  2,671  jika  dibandingkan  dengan  t  tabel (tingkat  kepercayaan  95%  uji  dua  sisi)  sebesar  1,6632    maka  terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel sehingga dapat diterangkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel partisipatif,
transparansi,  akuntabel,  dan  berkelanjutan  terhadap  Efektivitas Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Teluk  Pandan  Kabupaten Kutai Timur.
Kata Kunci: Efektifitas, Partisipatif, Transparansi, Akuntabel, Berkelanjutan

## Pendahuluan
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya  untuk  mengurus  semua  penyelenggaraan  pemerintah  diluar kewenangan  pemerintah  pusat  untuk  membuat  kebijakan  daerah  yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan  apa  yang  menjadi  urusannya  berdasarkan  kewenangan  yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah  otonomi  yang  dalam  penyelenggaraannya  harus  sejalan  dengan maksud  dan  tujuan  pemberian  otonomi  yaitu  memajukan  daerah  dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
Desentralisasi  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  tingkat  Kabupaten  Kota tetapi  juga  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas- batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (PP  nomor  72  tahun  2005).  Desa  atau  sebutan-sebutan  lain  yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan  mempunyai  adat-istiadat  untuk  mengelola  dirinya  sendiri  yang  disebut dengan self-governing  community.  Desa  pada  umumnya  mempunyai pemerintahan  sendiri  yang  dikelola  secara  otonom  tanpa  ikatan  hirarkhis- struktural dengan struktur yang lebih tinggi.
Pemahaman  desa  seperti  tersebut  di  atas  menempatkan  desa  sebagai suatu  organisasi  pemerintahan  yang    secara  politis  memiliki  kewenangan tertentu untuk mengurus dan  mengatur  warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut  desa memiliki peran  yang sangat penting  dalam menunjang kesuksesan    Pemerintahan  Nasional    secara  luas.    Desa  menjadi frontline dalam menggapai keberhasilan  dari segala urusan dan program pemerintah.
Istilah  otonomi  desa  tidak  digunakan  dalam  UU  No.  22  tahun  1999 maupun  UU  No.  32  tahun  2004.  Namun  kedua  UU  ini  menyebutkan  bahwa kesatuan  Masyarakat  Hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka  perlu  diatur  pula    secara  tegas    sumber-sumber  pembiayaan  yang harus diperoleh desa   khususnya   yang berasal  dari pemerintah  di tingkat atas,  yaitu  pemerintah    Kabupaten/Kota,  Pemerintah  Provinsi  maupun Pemerintah  Pusat.  Berdasarkan  Peraturan  pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005  pasal  68  ayat  1  huruf  c,  dinyatakan  bahwa  “sumber  anggaran    yang diberikan untuk desa  berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Komponen APBD yang  dialokasikan  sekurang-kurangnya  10  persen  dari  dana  perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi  belanja pegawai (Anonim, 2006:32).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  mengakui adanya  otonomi  yang  dimiliki  oleh  desa  dan  kepada  desa  dapat  diberikan penugasan  ataupun  pendelegasian  dari  pemerintah  ataupun  pemerintah daerah  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintah  tertentu.  otonomi  desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “otonomi asli”, otonomi yang tidak  diciptakan  negara  tetapi  merupakan the  right  of  the  people  sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given.
Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan  sekaligus  penerapan  dari  pembangunan  yang  mencirikan
bottom-up.  Dimana  semua  rencana  dan  realisasi  pembangunan  harus bertumpu  pada  aspirasi  masyarakat.  Dalam  kondisi  ini,  masyarakat  desalah yang  menjadi  sasaran  dalam  setiap  program  pemberdayaan  masyarakat. Tujuannya  adalah  memberikan  kemandirian  atau  daya  kapada  masyarakat desa  agar  dapat  mengurus  dirinya  sendiri.  Pemerintah  hanya  bertindak sebagai  fasilisator  dan  motivator.  Ini  didorong  oleh  pengalaman  bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan.  Sehingga  membutuhkan  pertolongan  sejak  dini  untuk mengubah keadaan tersebut.
Banyak  faktor  yang  meyebabkan  masyarakat  terpuruk  dan  terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya  kemiskinan  berlangsung  secara  sistematis  yang  sering menimbulkan  beragam  masalah,  baik  dari  segi  pendidikan,  pelayanan kesehatan  maupun  ekonomi.  Kondisi  ini  semakin  diperparah  oleh  karena pemerintah  belum  menemukan  solusi  apa  yang  harus  ditempuh  untuk memerangi  ancaman  kemiskinan  tersebut  di  atas  serta  benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program  pembangunan  yang  mengalami  kegagalan  ketika  berusaha  untuk memberantas  kemiskinan  yang  telah  melilit  kehidupan  sebagian  penduduk pedesaan.  Karena  itu  masyarakat  yang  demikian  perlu  diperdayakan  untuk lebih  mandiri  dalam  menghadapi  tantangan  hidup  yang  semakin  hari semakin tidak terkendali.
Bertolak  dari  rasa  keprihatinan  tersebut,  berbagai  program  pun bermunculan  setiap  tahunnya  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  yang  bertujuan  untuk  mendorong  dan  membangkitkan kemampuan  masyarakat  terutama  masyarakat  pedesaan.  Ini  adalah  wujud pemberdayaan  yang  perlu  memunculkan  kembali  nilai-nilai,  kearifan  lokal dan  modal  sosial  yang  dari  dahulu  memang  sudah  dianut  oleh  leluhur  kita yang  tinggal  di  pedesaan  dalam  “kegotong-royongan”  yang  saat  ini  sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih  cepat  untuk  mencapai  tujuan  adalah  dengan  melibatkan  masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang  lebih  reaktif  memberikan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  desa  dalam alokasi  anggaran  sehingga  mereka  mampu  untuk  memanfaatkan  potensi yang dimiliki daerah masing-masing.
Satu  diantara  rentetan  program  pemberdayaan  itu  adalah  Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk  menyelenggarakan  Otonomi  Desa  agar  tumbuh  dan  berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasipatif,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan  mayarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  desa untuk  mendanai  kebutuhan  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  serta  pelayanan  masyarakat. Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  perolehan  bagian  keuangan  desa  dari
Kabupaten  yang  penyalurannya  melalui  Kas  Desa.  ADD  adalah  bagian  dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
Agar  ADD  dapat  secara  nyata  berpihak  ke  masyarakat  desa,  minimal 70% dari ADD harus digunakan untuk pelaksanaan pembangunan baik fisik, ekonomi,  dan  sosial  budaya.  Dan  sisanya,  maksimal  30%,  untuk  belanja rutin/operasional  seperti  :  Bantuan  Tunjangan  Aparat  Pemerintah  Desa, Bantuan  Tunjangan  Anggota,  Biaya  Operasional  Sekretariat  Desa,  Biaya Operasional Sekretariat, dan Biaya  Perjalanan Dinas. Umumnya, pengaturan mengenai  pos penggunaan  ADD di  setiap desa telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.  Agar  penyaluran  dan  pengelolaan  ADD  berjalan  secara efektif,  desa  harus  mempersiapkan  kelembagaan  yang  terdiri  dari  tim pelaksana,  tim  pengawas  dan  tim  evaluasi  secara  khusus.  Tim-tim  tersebut dibutuhkan  agar  ADD  dapat  terkelola  dengan  baik  dan  sesuai  dengan kepentingan masyarakat, agar dapat mendorong terciptanya demokrasi desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
Berdasarkan  beberapa  uraian  tersebut  di  atas  penulis  merasa  tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan menetapkan judul sebagai berikut : “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan    Teluk  Pandan  Kabupaten  Kutai Timur.

## Tinjauan Teoritis
Berikut  akan  dijelaskan  beberapa  teori  dan  konsep  yang  mendasari penulisan penelitian ini. Adapun konsep yang dimaksud adalah “Alokasi Dana Desa  merupakan  wujud  nyata  pemenuhan  Hak  Desa  dalam  membiayai Program  Pemerintahan  Desa  dalam  melaksanakan  kegiatan  Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  desa.  Alokasi  Dana  Desa  tersebut digunakan  dalam  Pembangunan  fisik  atau  non  fisik  dengan  tujuan Perkembangan  Desa.  Indikator  dalam  hal  ini  meliputi  tingkat  pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan”.
Bertitik  tolak  dari  beberapa  pendapat  dan  kesimpulan  di  atas,  baik tentang  teori  maupun  konsep,  maka  selanjutnya  penulis  akan  meninjau tentang  kepustakaan  dengan  menyajikan  beberapa  konsep  maupun  teori yang menjadi landasan teori atau acuan dari penulisan ini. Di bawah ini akan diuraikan  teori-teori,  baik  yang  berhubungan  dengan  faktor—faktor  yang berpengaruh terhadap penyaluran alokasi dana desa.
Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  atau  ADD  adalah  bagian  keuangan  Desa  yang diperoleh  dari  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Bagian  dari  Dana  Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten.  Menurut  Sadan (2004:10)  “Alokasi  Dana  Desa  (ADD)    adalah  dana responsivitas  Negara untuk  membiayai  kewenangan  desa    dan  memperkuat  kemandirian  desa. Kewenangan  desa  mencakup  :  (a)  kewenangan  asal  usul  (mengelola sumberdaya  alam,  peradilan  adat,  melestarikan  pranata  lokal)  yang  diakui
(rekognisi)  oleh  Negara;  (b)  kewenangan  atributif  organisasi  lokal (perencanaan,  tata  ruang,  ekologi,  pemukiman,  membentuk  organisasi  lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh  pemerintah melalui  undang-undang; (c) kewenangan  delegatif  administrative    yang  timbul  dari    delegasi  atau  tugas pembantuan dari pemerintah.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa  Alokasi Dana  Desa  berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang  bersumber  dari  bagian Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %  (sepuluh persen). Menurut Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  Nomor  10  Tahun  2007  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  selanjutnya  disingkat  APBDES  adalah  Rencana  Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi:
1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten
Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas  Penyaluran ADD
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  harus  menyatu  di  dalam pengelolaan APBDES, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDES, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance. Ada  beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  penyaluran  Alokasi  Dana Desa, antara lain :
1. Partisipatif
Proses  pengelolaan  ADD,  sejak  perencanaan,  pengambilan  keputusan sampai  dengan  pengawasan  serta  evaluasi  harus  melibatkan  banyak pihak.  Artinya,    dalam  mengelola  ADD  tidak  hanya  melibatkan  para  elit desa  saja  (Pemerintah  Desa,  BPD,  Pengurus  LKMD/RT/RW  ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi  juga  harus  melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.
2.   Transparan Semua  pihak  dapat  mengetahui  keseluruhan  proses  secara  terbuka. Selain  itu,  diupayakan agar  masyarakat  desa  dapat  menerima  informasi mengenai  tujuan,  sasaran,  hasil,  manfaat  yang  diperolehnya  dari  setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.
3.    Akuntabel
Keseluruhan  proses  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  mulai  dari usulan  peruntukkannya,  pelaksanaan  sampai  dengan  pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.
4.    Kesetaraan
Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
Kerangka Pikir
Secara skematik, Kerangka pikir sebagai alur pemikiran peneliti dalam penelitian  ini dapat digambarkan  sebagai berikut :

## Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian
Hipotesis
Berdasarkan  rumuasan  masalah  dan  kajian  teoritis  serta  kerangka berpikir  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. H 0 =  Tidak  ada  pengaruh    antara  variabel  partisipatif    dengan  variabel efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Kutai Timur.
H i = Ada pengaruh antara variabel partisipatif  dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur
2. H 0 =  Tidak  ada  pengaruh  antara  variabel  transparansi  dengan  variabel efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Kutai Timur.
H i =  Ada  pengaruh  antara  variabel  transparansi  dengan  variabel efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Kutai Timur.
3. H 0 =  Tidak  ada  pengaruh  antara  variabel  akuntabel  dengan  variabel efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Kutai Timur.
H i = Ada  pengaruh antara variabel akuntabel  dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
Variabel Independen Partisipatif (X 1 ) Variabel Dependen Transparansi (X 2 ) Akuntabel (X 3 ) Berkelanjutan (X 4 ) Efektivitas Penyaluran Dana ADD (Y)
4. H 0 =  Tidak  ada  pengaruh  variabel  berkelanjutan  dengan  variabel efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Kutai Timur.
H 0 =  Ada  pengaruh  variabel  berkelanjutan  dengan  terhadap  variabel efektivitas    penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Kutai Timur.
5. H 0 =  Tidak  ada  pengaruh  secara  bersama  variabel  partisipatif, transparansi,  akuntabel  dan  berkelanjutan  dengan  variabel  efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
H i =  Ada  pengaruh  secara  bersama  variabel  partisipatif,  transparansi, akuntabel  dan  berkelanjutan  dengan  variabel  penyaluran  Alokasi  Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
6. H 0 =  Tidak  ada  variabel  yang  berpengaruh  dominan  terhadap    variabel efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Kutai Timur.
H i =  Ada  variabel  yang  berpengaruh  dominan  terhadap  variabel efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Kutai Timur.
Jenis  Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  eksplanatif  karena  penulis menyoroti  hubungan  antara  variabel-variabel  penelitian  dan  menguji hipotesis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  Sedangkan  jenis  penelitian eksplanatifnya  adalah  dengan  metode  survey  yaitu  mencari  keterangan secara  faktual yang oleh Nazir (2001  : 65)  dikatakan metode  survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

## Analisis Data
Untuk  menganalisis  data  penelitian    yang  mempunyai  variabel    lebih dari  satu,  maka  digunakan    alat  analisis    regresi  linier  berganda  dengan formulasi sebagai berikut :
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +b 4 X 4 + e
Dimana :
Y = Penyaluran Alokasi Dana Desa a = Konstanta e = variabel pengganggu b 1 , b 2 , b 3 , b 4 = Koefisien regresi X 1 = Partisipatif X 2 = Transparansi X 3 = Akuntabel X 4 = Kesetaraan

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis
Berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dianalisa dengan  menggunakan  metode  kuantitatif  dan  kualitatif.  Analisis  kuantitatif digunakan  untuk  membuktikan  hipotesis  yang  telah  diajukan  dengan menggunakan  model  regresi  linear  ganda,  proses  pengujiaannya menggunakan alat Bantu komputer.
Adapun  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  alat  bantu  komputer yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 1.     Hasil analisis regresi
Dari  tabel  diatas,  maka  dapat  di  ketahui  bahwa  nilai  a  (konstanta) adalah  sebesar  :  0,555,  nilai  b1  adalah  sebesar  0,249,  b2  sebesar  0,344,  b 3 sebesar 0,249, b4 sebesar 0,270, sehingga diperoleh persamaan regresi : Y = 0,555 + 0,249 X 1 + 0,344 X 2 + 0,259 X 3 + 0,270 X 4 Selanjutnya untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel X 1, X 2, X 3 dan X 4 terhadap variabel Y dengan cara menghitung koefisien  korelasinya (multiple coeffient of correlation sebagai berikut :
Tabel  2. Regression
Dari  tabel  tersebut  di  atas  dapat    diketahui  bahwa  secara  simultan variabel partisipatif, variabel transparansi, variabel akuntabel,  dan variabel berkelanjutan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini ditunjukkan dengan nilai  R sebesar 0,696 yang mana nilai tersebut mendekati angka 1.
Nilai  Koefisiensi  Determinasi  diperoleh  sebesar  0,446  atau  44,6  % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat  mengukur  atau  mewakili  44,6  %  variabel  yang  mempengaruhi efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sedang  sisinya  55,4  % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikemukakan dalam model penelitian ini.
Pengujian Hipotesis
Untuk  membuktikan  kebenaran  hipotesis  yang  telah  dikemukakan maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji Fisher Test  (uji F) dengan degree of  freedom (k-1) (n-k) pada signifikasi  = 0,05, selanjutnya  secara  pengujian  partial  dilakukan Uji  Student  Test    (t-test) dengan degree of freedom (n-2) pada signifikasi  =  0.05.
Uji F (Simultan)
Uji  simultan  (serentak)  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel bebas X1, X2, X3, dan X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak  terhadap  variabel  tergantung  (Y).  Hasil  perhitungan  dengan menggunakan SPSS  20.0  for  windows  diketahui  bahwa  nilai  F  hitung  yang diperoleh  sebesar  17,107  dengan  tingkat  signifikan  sebesar  0,000  jika dibandingkan  dengan  f  tabel  (tingkat  kepercayaan  95%)  sebesar  3,0977 maka  terlihat  bahwa  Fhitung  lebih  besar  dari  pada  ftabel,  hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel    partisipatif,  transparan,  akuntabel  dan berkelanjutan  secara  bersama-sama  (simultan)  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan  Kabupaten Kutai Timur.
Uji t (Uji Parsial)
Untuk  membuktikan  pengaruh  dari  masing-masing  variabel  yaitu  : partisipatif,  transparan,  akuntabel  dan  berkelanjutan  terhadap  efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dapat dibuktikan dengan hasil uji t seperti  tabel 5.4 berikut :
Tabel 3. Koefesien Regrasi dan Hasil Uji t
Sumber : diolah dari data primer
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  kemaknaan  pengaruh  dari  masing- masing  variabel  bebas  terhadap  variabel  tergantung  dan  sekaligus  untuk membuktikan hipotesis kedua. Hasil uji t dengan menggunakan aplikasi SPSS 20.0 for windows diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel 5.4 tersebut di atas.
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 (partisipatif) memiliki nilai t hitung sebesar  1,705  yang  mana  jika  dibandingkan  dengan  t tabel (tingkat kepercayaan  95%  uji  dua  sisi)  sebesar  1,6632  sehingga  dapat  diterangkan bahwa  variabel  partisipatif  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan
Variabel t hitung t tabel Keterangan 1. Partisipatif (X 1 ) 1,936 > 1,6632 Signifikan 2. Transparan (X 2 ) 2,083 > 1,6632 Signifikan 3. Akuntabel (X 3 ) 4,329 > 1,6632 Signifikan 4. Berkelanjutan (X 4 ) 3,327 > 1,6632 Signifikan
terhadap  variabel  efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kecamatan  Teluk  Pandan  Kabupaten  Kutai  Timur,  selanjutnya  variabel  X2 (transparan) memiliki nilai t hitung sebesar 2,192 yang mana jika dibandingkan dengan t tabel (tingkat kepercayan  95% uji dua sisi) sebesar 1,6632 sehingga dapat  diterangkan  bahwa  variabel  transparan    memiliki  pengaruh  positif terhadap  variabel  efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kabupaten Kutai Timur.
Hasil  uji  t  menunjukkan  variabel  X 3 (Akuntabel)  memiliki  nilai  t hitung sebesar  2,195  yang  mana  jika  dibandingkan  dengan  t tabel (tingkat kepercayaan  95%  uji  dua  sisi)  sebesar  1,6632    sehingga  dapat  diterangkan bahwa variabel akuntabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan  Kabupaten  Kutai  Timur,  selanjutnya  variabel  X 4 (berkelanjutan) memiliki nilai t hitung sebesar 2,671 yang mana jika dibandingkan dengan t tabel (tingkat  kepecayaan  95%  uji  dua  sisi)  sebesar  1,6632    sehingga  dapat diterangkan  bahwa  variabel  berkelanjutan  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa  (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan variabel partisipatif  (X 1 ),  transparansi  (X 2 ),  akuntabel  (X 3 ),  dan  berkelanjutan  (X 4 ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas  Penyaluran Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan    Teluk  Pandan  Kabupaten  Kutai Timur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,696 yang mana tersebut mendekati  1.  Nilai  Koefisien  Determinasi  yang  ditunjukkan  pada  tabel  5.2. sebesar 0,446 atau 44,6 % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam  model  penelitian  ini  dapat  mengukur  atau  mewakili  44,6  %  variabel yang  mempengaruhi  efektivitas  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kecamatan  Teluk  Pandan  Kutai  Timur,  sedangkan  sisanya  55,4  % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikemukakan dalam penelitian dalam penelitian ini.
Dari  hasil  analisis  juga  terlihat  bahwa  secara  parsial  variabel partisipatif  (X 1 ),  transparansi  (X 2 ),  akuntabel  (X 3 ),  dan  berkelanjutan  (X 4 ) memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Efektivitas  Penyaluran  Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan nilai koefesien  regresi  sebesar  0,249,  0,344,  0,259  dan  0,270,  melalui  uji  t diperoleh  nilai  t  hitung  masing-  masing  1,705,  2,192,  2,195  dan  2,671  jika dibandingkan dengan t tabel (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6632    maka  terlihat  bahwa  thitung  lebih  besar  dari  ttabel  sehingga  dapat diterangkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  antara variabel  partisipatif,  transparansi,  akuntabel,  dan  berkelanjutan  terhadap Efektivitas  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Teluk  Pandan Kabupaten  Kutai  Timur.  Hal  seperti  ini  dimungkinkan  variabel  partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk
mencapai efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun variabel berkelanjutan  memiliki  pengaruh  dominan  terhadap  Efektivitas  Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.
ADD  harus  berpihak  kepada  masyarakat  desa,  jangan  sampai mengulang  kesalahan  masa  lalu  dimana  bantuan-bantuan  yang  diperoleh dari  dinas/instansi  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  desa  selain  tidak menjamin keberlanjutannya juga tidak disertai kewenangan yang luas untuk memanfaatkan  sesuai  dengan  kebutuhan  desanya.  Akibatnya,  program  itu tidak  berhasil  karena  mengabaikan  keberadaan  desa  sebagai  pemerintahan yang  bisa  menjalankan  fungsi  yang  lebih  baik  dalam  mendorong  partisipasi masyarakatnya.  Dengan  ini,  maka  pemerintah  desa  akan  benar-benar menjalankan fungsinya melayani masyarakat desa.
Untuk  mengelola  ADD,  desa  harus  mempersiapkan  kelembagaan  yang terdiri  dari  tim  pelaksana,  tim  pengawas  dan  tim  evaluasi  secara  khusus. Tim-tim  tersebut  dibutuhkan  agar  ADD  dapat  terkelola  dengan  baik  dan sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat.  Karena,  berbeda  dengan  masa  lalu dimana bantuan untuk desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota secara kelembagaan  dikelola  sendiri  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota tersebut,  maka  dengan  ADD  pelaksana  program  adalah  perangkat  desa bersama masyarakat desa.
Hal  tersebut  sejalan  dengan    pendapat  Sidan  (2004:10)  yang mengatakan  bahwa  “Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana  responsivitas  Negara untuk  membiayai    kewenangan  desa  dan  memperkuat  kemandirain  desa. Kewenangan desa mencakup  : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya  alam,  peradilan  adat,  membentuk  susunan  asli,  melestarikan  pranata lokal)  yang  diakui  oleh  negara,  (b)  kewenangan  atributif  organisasi  lokal (perencanaan,  tata  ruang,  ekologi,  pemukiman,  membentuk  organisasi  lokal dan  lain-lain);  (c)  kewenangan  delegatif  administratif  yang  timbul  dari delegasi atau tugas  pembantuan dari pemerintah”.
Terkait  dengan kebijakan pemberian  Alokasi Dana Desa  berpijak pada dua kerangka pemikiran, yaitu  :
1. Kebijakan ADD  sejalan dengan agenda dari otonomi daerah. Hal ini karena ADD  merupakan  sebagian    dari  kebijakan    yang  menempatkan  desa sebagai desentralisasi. Kebijakan ini penting karena tiga alasan, yaitu :
a. Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  hidup  dalam  komunitas pedesaan;
b. Komunitas  pedesaan  itu  berkelompok  ke  dalam    satuan  masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan  yang otonom;
c. Desentralisasi    di  tingkat  desa    akan  meningkatkan  fungsi pemerintahan sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.
2. Kebijakan  ADD  sangat  relevan  dengan    perspektif    yang  menempatkan desa sebagai  basis  partisipasi.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  hasil  pembahasan  sebelumnya antara  lain;  pertama  bahwa  variabel  partisipatif  (X 1 ),  transparansi  (X 2 ), akuntabel  (X 3 ),  dan  berkelanjutan  (X 4 )  memberikan  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  efektivitas  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kecamatan  Teluk  Pandan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Hal  tersebut dimungkinkan  dapat  melakukan  penyusunan  rencana  kegiatan    dan penentuan  kebijakan  penggunaan  ADD,  sehingga  dalam  penggunaannya dapat  mendorong  pengembangan    otonomi  desa  agar  dapat  membantu membiayai  penyelenggaraan    pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan kegiatan  pembangunan.  kedua,  secara  bersama-sama  atau  secara  simultan (serempak) variabel partisipatif (X 1 ), transparansi (X 2 ), akuntabel (X 3 ), dan berkelanjutan  (X 4 )  secara  bersama-sama  (simultan)  memberikan  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  di  Kecamatan  Teluk  Pandan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Ketiga,  secara parsial  variabel  partisipatif  (X 1 ),  transparansi  (X 2 ),  akuntabel  (X 3 ),  dan berkelanjutan  (X 4 )  memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten  Kutai  Timur.  Dari  keempat  variabel  tersebut  di  atas  terlihat bahwa  variabel  berkelanjutan  memiliki  pengaruh  dominan  terhadap efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.
Saran–saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  disampaikan  maka  penulis menyarankan hal-hal berikut; pertama, untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  diharapkan  Pemerintah  Kecamatan lebih  konsisten  untuk  melibatkan  masyarakat    secara  umum  khususnya dalam    kegiatan  penyusunan    rencana  kegiatan  untuk  setiap  desa,  sehingga aspirasi  dan  kebutuhan  dari  masyarakat  dapat  diakomudir  dalam pengelolaan ADD. Selanjutnya, diharapkan agar pemerintah Kecamatan  lebih memperhatikan    dan  memanfaatkan    potensi-potensi    yang  ada  di  setiap desa, dengan hal tersebut  pemerintah tidak harus  selalu bergantungan pada pihak-pihak  luar  atau  pihak  ketiga  sehingga  menghemat  biaya  dan  dapat diparioritaskan    untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Ketiga,  dalam  rangka mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  organisasi,  maka Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur,  perlu  mengambil  langkah  untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  mendukung  penyaluran Alokasi  Dana  Desa  serta  melakukakan  pemetaan  mengenai  wilayah-wilayah yang  memiliki  potensi  untuk  menerima  bantuan.  Terakhir,  pasca  bantuan hendaknya  Pemerintah  Kecamatan  melakukan  evaluasi  terkait  dengan penggunaan  anggaran  yang  dialokasikan  ke  setiap  Desa  yang  ada  di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur
Daftar Pustaka Anonim, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang ”Pemerintah Daerah”. Jakarta. Anonim, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang ”Pemerintah Daerah. Jakarta. Anonim,  PP  nomor  72  tahun  2005,  Sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta.
Anonim, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Hudayana, Bambang dan Tim peneliti FPPD (2004), Peluang Pengembangan Partisipasi  Masyarakat  Melalui  Kebijakan    ADD  : http://www.fpppm . org.
http://bpdcidenok.blogspot. com/2013/07/ faq-seputar-alokasi-dana-desa- add. html), diundah tanggal 7 2013.
Sugiyono, 2001, Statistika Untuk Penelitian, Alfhabeta, Bandung.