Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis
(Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten)
Ayu Lestari 1, Ria Yuni Lestari 2, Wika Hardika Legiani 3
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ayulst4@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  peran  panti  sosial  rehabilitasi  tuna  sosial  Provinsi Banten  dalam  pembinaan  gelandangan  dan  pengemis.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Panti  Sosial Rehabilitasi  Tuna  Sosial  (PSRTS)  Provinsi  Banten.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis menggunakan model interaktif dengan tahapan data  collection,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi.  Pemeriksaan  data  pada  penelitian  ini dilakukan  dengan  uji  triangulasi  data  dari  berbagai  sumber  dan  berbagai  teknik  kemudian  ditarik kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  peran  PSRTS  Provinsi  Banten  dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yaitu berperan dalam merealisasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dimana dalam peraturan  tersebut  ada  permakanan,  sandang,  asrama/cottage  yang  mudah  diakses,  perbekalan kesehatan,  bimbingan  fisik,  mental  spiritual,  dan  sosial,  bimbingan  keterampilan  dasar,  fasilitas pembuatan  nomor  induk  kependudukan,  akta  kelahiran,  surat  nikah,  dan/atau  kartu  identitas  anak, akses  ke layanan  kesehatan  dasar,  dan  pemulangan  ke  daerah asal.  Kegiatan  yang  dilakukan  PSRTS Provinsi  Banten  dalam  Pembinaan  Gelandangan  dan  Pengemis  yaitu  kegiatan  keterampilan  berupa pelatihan montir  motor,  kegiatan  bimbingan mental  spiritual, kegiatan  bimbingan  fisik,  dan  kegiatan bimbingan  sosial.  Faktor  penghambat  PSRTS  Provinsi  Banten  dalam  Pembinaan  Gelandangan  dan Pengemis yaitu keterlambatan pemerintah kabupaten/kota mengirim siswa ke PSRTS Provinsi Banten dikarenakan covid-19. Faktor pendukung PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis  berupa  adanya  kerjasama  dengan  dengan  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial,  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kata Kunci: PSRTS Provinsi Banten, Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis.

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  role  of  the  social  institution  for  social  rehabilitation  of  Banten Province  in  the  development  of  homeless  and  beggars.  This  research  was  conducted  at  the  Social Institutions for Social Rehabilitation (PSRTS) Banten Province. This study used a descriptive method with  a  qualitative  approach.  This  study  used  three  data  collection  techniques,  namely  interviews, observation  and  documentation.  While  the  analysis  technique  used  an  interactive  model  with  the stages  of  data  collection,  data  reduction,  data  presentation  and  verification.  Data  checking  in  this study  was  carried  out  by  triangulating  data  from  various  sources  and  various  techniques  and  then drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of the social institution for social rehabilitation  of  Banten  Province  in  the  development  of  homeless  and  beggars  is  to  play  a  role  in realizing the  Regulation  of  the Minister  of Social  Affairs of the  Republic  of Indonesia  number  16  of 2019 concerning the National Standard for Social Rehabilitation where in these regulations there are easily accessible food, clothing, dormitories/cottages, supplies. health, physical, mental, spiritual and social  guidance,  guidance  on  basic  skills,  facilities  for  making  identification  numbers,  birth certificates, marriage certificates and/or children's identity cards, access to basic health services, and return  to  their  place  of  origin.  Activities  carried  out  by  PSRTS  Banten  Province  in  guidance  for homeless and beggars are skills activities in the form of motorbike mechanic training, mental-spiritual guidance activities, physical guidance activities, and social guidance activities. The inhibiting factor for  the  Banten  Province  PSRTS  in  fostering  homeless  and  beggars  is  the  delay  of  the  district  /  city
Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten), Ayu Lestari 1, Ria Yuni Lestari 2, Wika Hardika Legiani 3
social service in sending students to the PSRTS Banten Province due to covid-19. Supporting factors for PSRTS Banten Province in the Development of Homeless and Beggars in the form of cooperation with the Health Office, Social Service, Regional Human Resources Development Agency (BPSDMD) and the Indonesian National Army (TNI).
Keywords: PSRTS Banten Province, Development, Homeless and Beggars.

## Pendahuluan
Kemiskinan merupakan permasalahan  yang  sangat  pelik  yang membayang-bayangi kehidupan
masyarakat  dunia,  dimana  permasalahan ini  seperti  tidak  berkesudahan  yang  terus menerus  menjebak  mereka  untuk  tetap hidup dalam keterbatasan ekonomi. Menurut  Arfiani  (2009:2)  berpendapat bahwa  kemiskinan  tidak  hanya  di  alami oleh  Negara  yang  masih  menyandang status  sebagai  Negara  berkembang  tetapi Negara  yang  telah  menyandang  status sebagai
Negara majupun masih mengalami  masalah  kemiskinan.  Dimana Negara maju seperti  Inggris  dan Amerika serikatpun  masih  mengalami  masalah kemiskinan.  Kategori  miskin  sendiri menurut  Dinas  Sosial  Provinsi  Banten (2018:  II2)  yaitu  yang  tidak  memiliki sumber mata pencaharian; dan/atau memiliki  sumber  mata  pencaharian  akan tetapi  tidak  memiliki  kemampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Kemiskinan  merupakan  masalah global  yang  dialami  tiap  Negara      begitu pula  dengan  Indonesia  yang  masih mengalami  masalah  kemiskinan.  Padahal dalam  Pasal  34  ayat  (1)  Undang-undang Dasar 1945 masyarakat
miskin merupakan  tanggung  jawab  dari  Negara,
adapun bunyi dari
Undang-undang tersebut  ialah  “Fakir  miskin  dan  anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
Pasal  34  UUD  1945  ayat  (1) tersebut  menjelaskan  bahwa  masyarakat miskin  merupakan  tanggung  jawab  dari Negara,  dan  Negara  berkewajiban  untuk mengusahakan agar setiap warga
Negaranya  mendapatkan  penghidupan yang
layak dengan melakukan pemberdayaan,  menyediakan  berbagai
fasilitas  baik  fasilitas  kesehatan  maupun fasilitas  umum  yang  layak.  Akan  tetapi sepertinya  apa  yang  tertera  dalam  Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) tersebut belum bisa terelasisasi  dengan  sempurna,  menurut Firadika  (2017:70)  Pelaksanaan  Pasal  34 UUD  1945  belum  terlaksana  dengan efektif,  penyebabnya  ialah  kurangnya Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara
(APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga masyarakat  Indonesia  masih  mengalamai masalah  kemiskinan  yang  cukup  buruk, menurut  data  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  pada  tahun  tahun  2019  jumlah penduduk  Indonesia  yang  menyandang status miskin di perkotaan sebesar 9994.8 dan  di  wilayah  perdesaan  sebanyak 15149.92 bila dijumlah antara penyandang  status  miskin  di  perkotaan dan  perdesaan  ialah  berjumlah  25144.72 dan  di  Banten  jumlah  penduduk  yang miskin  ada  654.46  (data  diperoleh  dari allstats BPS).
Kemiskinan memang masalah yang  cukup  pelik  yang  dialami  Negara Indonesia tetapi selain masalah kemiskinan,  masyarakat  Indonesia  juga diperparah keadaannya
dengan permasalahan  pengangguran  yang  seakan mendukung  keberadaan  kemiskinan  itu sendiri, menurut Fatma (2005:54)
menyatakan bahwa inflasi dan pengangguran  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka  (TPT)  berdasarkan  data  resmi dari  BPS  ialah  mencapai  7,05  juta  orang di  bulan  Agustus  tahun  2019.  Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan  tahun  2018.  (dilansir  dari https://ekbis.sindonews.com/  oleh  Rina Anggraeni  di  post  pada  tanggal  05 November  tahun  2019).  Dan  provinsi yang  memiliki  pengangguran  tertinggi  di
Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten), Ayu Lestari 1, Ria Yuni Lestari 2, Wika Hardika Legiani 3
Indonesia adalah Provinsi Banten, dimana menurut  data  dari  BPS  pengangguran yang  ada  di  Banten  pada  bulan  Agustus tahun 2019 mencapai angka pengangguran  sebesar  8,11%.  (dilansir dari https://m.detik.com/finance/ oleh Bahtiar  Rifa’i  di  post  pada  tanggal  05 November tahun 2019).
Bila  mengacu  pada  data  dari  BPS mengenai jumlah penyandang kemiskinan dan  juga  berita  yang  membahas  tentang angka  pengangguran  yang  tentu  saja jumlah  angka  tersebut  bukanlah  angka yang  kecil  atau  sedikit.  Masih  banyak warga Indonesia yang mengalami kemiskinan  dan  tidak  memiliki  pekerjaan yang  bisa  membantu  mereka  keluar  dari masalah  kemiskinan.  Meskipun  begitu mereka  tentu  saja  tidak  berdiam  diri membiarkan kemiskinan mengakhiri hidup mereka.
Masyarakat yang mengalami kemiskinan  melakukan  berbagai  upaya agar  mereka  setidaknya  bisa  memenuhi kebutuhan  dasar  hidupnya.  Menurut Sadewo,  dkk.  (2015:27)  berpendapat bahwa mereka yang mengalami kemiskinan  tidak  hanya  diam  saja  atau tidak  melakukan  upaya  apapun,  mereka memiliki  cara  sendiri  untuk  mengatasi kemiskinanannya.  Meskipun  cara  itu kerap kali tidak bisa diterima, contoh dari tidak  bisa  diterimanya  upaya  mereka adalah  kebijakan  tata  ruang  kota  yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Gelandangan  dan  pengemis  merupakan contoh  nyata  dari  pihak  yang  tidak diuntungkan  dengan  kebijakan  tata  ruang kota tersebut.
Menurut Tempo.co
gelandangan  dan  pengemis  kerap  kali dianggap merusak keindahan kota (dilansir  dari  https://  metro.tempo.co  di post  oleh  tempo.co  pada  tanggal  22  Juni 2015). Selain dianggap merusak
keindahan  kota  keberadaan  gelandangan dan pengemis juga dianggap mengaganggu  ketertiban  umum  (dilansir dari
https://www.google.co.id/amp/s/www.pik iran-rakyat.com/  di  post  oleh  Ririn  Nur Febriani  pada  tanggal  25  september 2018). Penyebab dari keberadaan gelandangan dan pengemis sendiri menurut  mantan  Menteri  Sosial  Bapak Agus Gumiwang ialah kemiskinan.
(dilansir dari https://dinsos.bantenprov.go.id/  di  post oleh  admin  dinsos  pada  tanggal  08 September tahun 2019). Pengertian gelandangan dan pengemis sendiri
menurut  Dinas  Sosial  Provinsi  Banten (2018: II7-8) menjelaskan bahwa gelandangan  ialah  orang-orang  yang hidup  dalam  keadaan  yang  tidak  sesuai dengan  norma  kehidupan  yang  layak dalam  masyarakat  setempat,  serta  tidak memiliki  pencaharian  dan  tempat  tinggal yang  tetap  serta  mengembara  di  tempat umum. Adapun kategori dari gelandangan ialah  mereka  yang  tidak  memiliki  kartu tanpa  penduduk  (KTP),  tanpa  tempat tinggal yang pasti, tanpa penghasilan yang tetap, dan tanpa rencana hari depan anak- anaknya  maupun  dirinya.  Sedangkan pengemis  sendiri  memiliki  artian  orang- orang  yang  mendapatkan  penghasilan  di tempat  umum  dengan  berbagai  cara  dan alasan  dengan  meminta-minta  untuk mengharapkan  belas  kasihan  orang  lain. Kategori pengemis ialah mata pencahariannya  tergantung  pada  belas kasihan orang lain, berpakaian kumuh dan compang  camping,  berada  di  tempat- tempat ramai atau strategis, dan memperalat  sesama  untuk  merangsang belas kasihan orang lain. Menurut Kuntari dan  Hikmawati  (2017:  23-24)  akar  dari permasalahan  gelandangan  dan  pengemis
ialah  kepemilikan  lahan  yang  sempit, pendidikan rendah, dan ketiadaan
keterampilan serta kondisi geografis yang tak menguntungkan menyebabkan kemiskinan  hingga  mereka  hidup  dalam strata lapisan paling bawah. Enggan untuk terus  hidup  dalam  kemiskinan  mereka mencari  penghidupan  yang  lebih  baik, akan  tetapi  dikarenakan  semangat  juang yang  rendah  dan  mudah  menyerah menyebabkan  mereka  memilih  menjadi gelandangan dan pengemis.
Menggelandang  dan  mengemis merupakan  upaya  mereka  untuk  bertahan hidup,  akan  tetapi  tentu  saja  cara  mereka tidak  bisa  dibenarkan.  Karena  cara mereka  hidup  tidak  sesuai  dengan  norma kehidupan  masyarakat,  maka  dibutuhkan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif oleh pemerintah untuk menangani  permasalahan  gelandangan dan  pengemis.  Mantan  Menteri  Sosial yaitu  Bapak  Agus  Gumiwang  mendesak pemerintah  daerah  (pemda)  ataupun pemerintah  provinsi  (pemrov)  untuk menangani  permasalahan  gelandangan dan pengemis karena menurutnya permasalahan  dasar  dari  keberadaan gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan.  Populasi  gelandangan  dan pengemis  pada  tahun  2019  mencapai angka  584.923.  Angka  tersebut  masih butuh dipertanyakan kevalidannya, dikarenakan pendataan untuk gelandangan dan  pengemis  relatif  sulit.  (dilansir  dari https://dinsos.bantenprov.go.id/  di  post oleh  admin  dinsos  pada  08  September tahun 2019). Sedangkan jumlah gelandangan  dan  pengemis  yang  ada  di Provinsi Banten pada tahun 2020 menurut data  dari  Dinas  Sosial  Provinsi  Banten ialah  462  orang  untuk  gelandangan  dan 706  orang  untuk  pengemis  yang  tersebar di  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi
Banten.  Data  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel. 1 Data gelandangan dan pengemis tahun 2020 Mengatasi
permasalahan gelandangan  dan  pengemis,  pemerintah mendirikan Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial  (PSRTS)  Provinsi  Banten.  Fungsi dari  PSRTS  Provinsi  Banten  ini  yaitu untuk melakukan pemulihan dan pengembangan  sosial.  Dari  hasil  pra penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti,  menurut  ketua  seksi  pemulihan dan  pengembangan  Bapak  Iwan,  PSRTS Provinsi  Banten  memang  menerima gelandangan  dan  pengemis  yang  dikirm dari  pemerintah  kabupaten/kota  yang  ada di  Banten  untuk  di  bina  di  PSRTS Provinsi  Banten  agar  gelandangan  dan pengemis  tersebut  setelah  selesai  dibina oleh  PSRTS  Provinsi  Banten  tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis.  Bapak  Iwan  menambahkan tidak  ada  perbedaan  kuantitas  dari gelandangan  dan  pengemis  ketika  baru masuk  sampai  selesai  di  bina  di  PSRTS Provinsi  Banten.  Menurut  data  dari PSRTS Provinsi Banten
jumlah gelandangan  dan  pengemis  yang  dibina dari  tahun  2016-2019  di  PSRTS  Provinsi
Banten ialah:
Tabel.  2  jumlah  gelandangan  dan pengemis  yang  dibina  di  PSRTS Provinsi Banten
Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten), Ayu Lestari 1, Ria Yuni Lestari 2, Wika Hardika Legiani 3
No Tahun Gepeng Gelandangan Pengemis 1. 2016 40 2. 2017 30 30 3. 2018 15 15 4. 2019 30 20 Sumber: PSRTS Provinsi Banten Sehubungan dengan uraian di  atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.  Penelitian  ini  masuk  kedalam penelitian  rumpun  sosial  masyarakat (sosmas) dan penelitian ini berfokus pada bagaimana peran PSRTS Provinsi  Banten dalam  melakukan  pembinaan  kepada gelandangan  dan  pengemis  agar  pasca pembinaan  mereka  tidak  kembali  lagi  ke jalanan untuk menggelandang dan mengemis,  juga  kegiatan  apa  saja  yang dilakukan  PSRTS  Provinsi  Banten  dalam pembinaan  gelandangan  dan  pengemis, serta  faktor  penghambat  dan  pendukung apa  saja  yang  dihadapi  PSRTS  Provinsi Banten  selama  melakukan  pembinaan kepada gelandangan dan pengemis.
Penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan  di PSRTS  Provinsi  Banten  dikarenakan masih banyaknya gelandangan dan pengemis  di  Banten  dan  PSRTS  Provinsi Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Sosial Provinsi Banten yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan  teknis  operasional  dinas  di bidang  pemulihan  dan  pengembangan sosial.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  menurut  Sugiyono (2018:9)  menjelaskan  bahwa  penelitian kualitatif  yaitu  penelitian  yang  berlandas filsafat  postpositivisme,  dimana  metode ini  digunakan  untuk  meneliti  keadaan obyek yang alamiah. Hasil dari penelitian
kualitatif lebih menitik beratkan ke makna daripada  generalisasi.  Jadi  pendekatan kualitatif  lebih  menitik  beratkan  ke perspektif  konstruktif  dan  tidak  bisa dihitung. Sedangkan menurut Sukmadinata (2008:94) menjelaskan bahwa  penelitian  kualitatif  bertujuan untuk  bisa  mengerti  fenomena-fenomena sosial  dari  perspektif  partisipan.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  menurut  Sugiyono  (2018:13) penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif karena  data  yang  terkumpul  berupa  kata- kata  atau  gambar,  dan  tidak  menekankan pada  angka.  Dengan  metode  penelitian tersebut maka diharapkan bisa mendapatkan  data  berupa  uraian  tertulis. Sedangkan menurut Darmadi
(2011:7,145)  menyatakan  bahwa  metode penelitian deskriptif yaitu berkaitan dengan  pengumpulan  data  untuk  bisa memberikan gambaran ataupun penegasan suatu  konsep  atau  gejala,  dan  menjawab pertanyaan-pertanyaan  yang  berhubungan dengan  suatu  objek  penelitian  pada  saat ini,  contohnya  sikap  atau  pendapat terhadap individu, organisasi, dan sebagainya.  Metode  penelitian  deskriptif dari  pengamatan  empiris  didapat  bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Metode  deskriptif  sangat  berguna  untuk mendapatkan  variasi  permasalahan  yang berkaitan  dengan  bidang  pendidikan maupun tingkah laku manusia.
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  di  atas maka  bisa  disimpulkan  bahwa  penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menitikberatkan  makna  daripada  angka- angka  yang  memiliki  tujuan  memahami fenomena dari perspektif partisipan. Maka metode penelitian yang paling tepat untuk penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif deskriptif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di
Panti  Sosial  Rehabilitasi  Tuna  Sosial (PSRTS)  Provinsi  Banten  yang  berlokasi di  Kabupaten  Lebak.  Karena  peneliti memilih  metode  penelitian  kualitatif deskriptif  maka  data  yang  didapatkan harus  mendalam.  Dalam  penelitian  ini prosedur  pengumpulan  data  yang  akan digunakan ialah:
a) Observasi Menurut Sugiyono (Nasution
2018:226)  menjelaskan  bahwa  observasi merupakan  dasar  dari segala  ilmu pengetahuan.  Para  ilmuwan  hanya  bisa bekerja  berasaskan  data,  data  ialah kebenaran  tentang  dunia  nyata  yang didapat melalui observasi. Masih menurut sugiyono (Marshall 2018:226)
mengungkapkan  bahwa  dengan  observasi peneliti  bisa  belajar  mengenai  perilaku, dan  makna  dari  perilaku  itu  sendiri.  Jadi observasi  merupakan  dasar  dari  ilmu pengetahuan dan melalui observasi peneliti  bisa  mengetahui  bagaimana perilaku  dari  responden  dan  makna dibalik  perilaku  yang  ditunjukan  oleh responden.  Peneliti  akan  menggunakan observasi partisipasi pasif, menurut Sugiyono  (2018:227)  menyatakan  bahwa observasi  partisipasi  pasif  ialah  peneliti hanya  akan  mengamati  objek  saja  tanpa ikut berperan langsung.
Observasi  penelitian  ini  dilakukan di  PSRTS Provinsi  Banten  dengan  tujuan untuk mengetahui bagaimana peran
PSRTS Provinsi Banten dalam melakukan pembinaan  kepada  gelandangan  dan pengemis, kegiatan apa saja yang dilakukan  dalam  pembinaan  gelandangan dan pengemis dan juga faktor penghambat dan  pendukung  apa  yang  dihadapi  oleh PSRTS Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis.
b) Wawancara Menurut Sugiyono (Esterberg 2018:231) menjelaskan bahwa wawancara
ialah  pertemuan  antara  dua  orang  untuk saling memberi informasi atau ide melalui interaksi  Tanya  jawab  hingga  dapat dibangun  ataupun  diperoleh  makna  dari suatu  topik  tertentu.  Wawancara  juga digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan data  jika  peneliti  akan  melakukan  studi pendahuluan agar bisa menemukan permasalahan  yang  harus  diteliti,  akan tetapi  wawancara  juga  bisa  digunakan apabila  peneliti  ingin  mengetahui  suatu hal  dari  responden  secara  mendalam. Wawancara ini berdasarkan pada data dari diri responden atau setidaknya pengetahuan  dan  keyakinan  dari  diri pribadi  responden.  Selain  itu  dalam melakukan  wawancara  selain  dibutuhkan instrumen sebagai pedoman untuk melakukan  wawancara,  pengumpul  data juga  bisa  menggunakan  alat  bantu  seperti perekam  suara,  gambar,  brosur  dan  hal lainnya  yang  bisa  membantu  dalam pelaksanaan wawancara agar lancar.
Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa wawancara
merupakan  suatu  kegiatan  pengumpulan data  secara  mendalam  dimana  2  orang saling  bertemu  untuk  bertukar  informasi dan  informasi  tersebut  bisa  didapatkan melalui  kegiatan  tanya  jawab  lalu menghasilkan makna yang peneliti butuhkan  untuk  penelitiannya.  Dan  untuk memperlancar kegiatan wawancara peneliti  bisa  menggunakan  alat  bantu seperti  alat  perekam,  gambar,  brosur ataupun hal lainnya yang bisa mendukung dalam perolehan data.
Peneliti  sendiri  menggunakan  wawancara semi terstruktur, dimana menurut Sugiyono (Esterberg 2018:233) menjelaskan bahwa wawancara ini masuk kedalam in-dept  interview. Maksudnya adalah dalam pelaksanaannya lebih bebas jika  dibandingkan  dengan  wawancara terstruktur.  Yaitu  peneliti  mengajukan
Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten), Ayu Lestari 1, Ria Yuni Lestari 2, Wika Hardika Legiani 3
pertanyaan  yang  telah  tersusun  kepada informan kemudian satu persatu pertanyaan  itu  lebih  diperdalam  dengan pertanyaan yang tidak berstruktur. Tujuan dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana peran PSRTS Provinsi  Banten dalam  melakukan  pembinaan  kepada gelandangan  dan  pengemis,  kegiatan  apa saja  yang  dilakukan  PSRTS  Provinsi Banten  dalam  pembinaan  gelandangan dan pengemis, serta kendala apa saja yang dihadapi  oleh  PSRTS  Provinsi  Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis. Adapun responden yang
peneliti wawancara adalah Kepala PSRTS Provinsi  Banten,  seksi  pemulihan  dan pengembangan  sosial  PSRTS  Provinsi Banten  dan  gelandangan  dan  pengemis yang dibina oleh PSRTS Provinsi Banten.
c) Dokumentasi Menurut Sugiyono (2018:240)
menjelaskan  bahwa  teknik  pengumpulan
data  dengan  dokumen  merupakan  catatan peristiwa  yang  telah  berlalu.  Dokumen bisa  berbentuk  tulisan  misalnya  catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dan dokumen  juga  bisa  berbentu  gambar, misalnya  foto,  gambar  hidup,  sketsa  dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk  karya semisalkan,  yang  bisa  berupa  gambar, patung,  film,  dan  lain  sebagainya.  Studi dokumentasi  ini  merupakan  pelengkap dari  penggunaan  metode  observasi  juga wawancara dalam penelitian kualitatif.
Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah mengumpulkan  data,  mereduksi  data, penarikan  kesimpulan,  dan  penyajian data.  Menurut  Sugiyono  (Miles  dan Huberman  2018:246-253)  menjelaskan bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan
berlangsung  secara  terus  menerus  hingga tuntas,  sampai  datanya  sudah  jenuh  atau tidak  ditemukan  hal  baru  lagi.  Adapun aktivitas  dalam  analisis  data  berupa: data reduction,  data  display, dan conclusion drawing/verification. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar.1  Komponen  dalam analisis data
Sumber:  Sugiyono  (Miles  dan  Huberman 2018:247)

## Hasil dan Pembahasan
A. Deskripsi Umum Panti Sosial
Rehabilitasi  Tuna  Sosial  Provinsi Banten
a. Kelembagaan
Panti  Sosial  Rehabilitasi  Tuna Sosial Provinsi Banten berdiri berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang pembentukan  organisasi  dan  tata  kerja cabang  dinas  dan  unit  pelaksana  teknis daerah di lingkungan pemerintah provinsi Banten.Panti  Sosial  Rehabilitasi  Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten membina masyarakat  yang  mengalami  disfungsi sosial agar bisa menjalankan fungsi sosial nya  menjadi  normal  kembali  setelah dilakukan  pembinaan  di  PSRTS  Provinsi Banten.
b. Kedudukan
Panti  Sosial  Rehabilitasi  Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten merupakan sebuah panti milik Pemerintah Provinsi  Banten,  berdasarkan  Peraturan
Gubernur  Banten  Nomor  19  Tahun  2018 tentang  pembentukan  organisasi  dan  tata kerja  cabang  dinas  dan  unit  pelaksana teknis  daerah  di  lingkungan  pemerintah provinsi  Banten  pasal  103  dan  106
menjelaskan bahwa Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada  di  bawah  pertanggungjawaban langsung oleh Kepala Dinas Sosial.
c. Tugas Pokok
Melaksanakan kegiatan teknis
operasional  dinas  di  bidang  pemulihan dan pengembangan sosial.
d. Fungsi
Untuk  melaksanakan  tugas  pokok Panti  Sosial  Rehabilitasi  Tuna  Sosial (PSRTS)  Provinsi  Banten  memiliki  6
(enam)  fungsi,  adapun  fungsi-fungsinya ialah: a) Penyusunan rencana teknis operasional  di  bidang  panti  sosial rehabilitasi tuna sosial; b) Pelaksanaan kebijakan
teknis
operasional  di  bidang  panti  sosial rehabilitasi tuna sosial;
c) Pengelolaan  di  bidang  pemulihan sosial;
d) Pengelolaan di bidang pengembangan sosial;
e) Pengelolaan  sarana  dan  prasarana panti;
f) pelaksanaan urusan ketatausahaan.
e. Visi
"Terwujudnya Sumber Daya manusia yang terampil dan mandiri."
f. Misi
a) Meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial bagi Anak Remaja Putus
Sekolah Telantar (RPST), Wanita
Tuna Susila (WTS) / Perempuan
Rawan Sosial Ekonomi (PRSE),
Gelandangan dan pengemis /
Masyarakat Miskin Rentan (MMR) dan eks Korban Napza;
b) Meningkatkan kualitas pekerja sosial sebagai pelaksana/pemberi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
c) Memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial melalui kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan dan lembaga-lembaga sosial baik milik pemerintah maupun swasta.
g. Struktur Organisasi Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten
Gambar.2 Struktur Organisasi PSRTS Provinsi Banten
Sumber:PSRTS Provinsi Banten
B. Pembahasan Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti, maka peneliti akan menyajikan pembahasan penelitian yang diperoleh peneliti berdasarkan temuan  penelitian  yang  peneliti lakukan.  Pembahasan  ini  meliputi
Peran  PSRTS  Provinsi  Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis,
Kegiatan yang
dilakukan PSRTS Provinsi  Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis,  dan  faktor  penghambat dan  pendukung  PSRTS  provinsi Banten dalam pembinaan
gelandangan dan pengemis.
Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten), Ayu Lestari 1, Ria Yuni Lestari 2, Wika Hardika Legiani 3
1. Peran  PSRTS  Provinsi  Banten dalam  pembinaan  gelandangan dan pengemis
Berdasarkan  hasil  penelitian mengenai perumusan masalah tentang  peran  PSRTS  Provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan  dan  pengemis  maka didapat hasil yaitu: a) Permakanan Siswa  yang  dibina  di PSRTS Provinsi Banten ditanggung kebutuhan makannya  oleh  pihak  panti selama berada di panti, selama siswa  dibina  di  panti  sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi  Banten  selama  20 hari, kebutuhan makan ditanggung  oleh  pihak  panti. Siswa  diberi  makan  3  kali sehari,  yaitu  pagi,  siang,  dan sore dimana sudah ada
petugas yang memasakan makanan  berat  untuk  siswa. Tidak  hanya  makanan  berat siswapun diberi makanan ringan yaitu 1 kali sehari yang diberikan  pada  saat  istirahat pelatihan  montir  motor  di kelas.  Siswa  tidak  mengalami masalah dengan menu makanan  yang  disajikan  oleh pihak panti. Untuk menu yang disajikan sendiri setiap harinya berbeda-beda.
b) Sandang
Siswa  yang  dibina  di PSRTS Provinsi Banteh diberi pakaian,  adapun  jenis  pakaian yang  diberikan  oleh  panti sosial  rehabilitasi  tuna  sosial Provinsi  Banten  ialah  baju batik,  celana  hitam,  baju
olahraga,  baju  praktek  montir motor,  baju  koko,  sarung, kaus putih, perlengkapan ibadah yaitu al-quran, sajadah, dan  peci,  dan  perlengkapan mandi.  Tidak  hanya  itu  panti sosial  rehabilitasi  tuna  sosial Provinsi Bantenpun memberikan  alat  tulis  berupa buku  dan  pulpen  untuk  siswa gunakan  selama  pembelajaran tentang  materi  montir  motor di kelas.
c) Asrama
Selama  20  hari  siswa dibina di panti, siswa difasilitasi  asrama  oleh  panti adapun  letak  asrama  yang diberikan  oleh  panti  ialah  di belakang  kantor  panti  sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi  Banten.  Setiap  siswa yang  dibina  di  dalam  panti diberikan  satu  kamar,  akan tetapi dikarenakan siswa tidak merasa  nyaman  untuk  tidur sendirian akhirnya satu  kamar diisi  oleh  dua  siswa  untuk siswa yang berasal dari kabupaten  pandeglang,  tetapi untuk  siswa  yang  berasal  dari kabupaten lebak sudah nyaman  untuk  1  kamar  1 siswa,  fasilitas  yang  ada  di asrama  sendiri  yaitu  ada kamar  tidur  yang  telah  diisi oleh  tempat tidur  susun, lemari,  dan  meja,  selain  itu ada ruang tengah yang berfungsi untuk tempat berkumpul siswa untuk melakukan  bimbingan  sosial, dan  yang  terakhir  ada  kamar mandi.
d) Perbekalan Kesehatan
Siswa diberikan perbekalan  kesehatan  berupa vitamin  untuk  menjaga  daya tahan tubuh siswa apalagi saat ini  sedang  mewabah  virus covid-19 yang menyerang daya tahan tubuh. Untuk siswa yang  mengalami  sakit  di periksa oleh petugas kesehatan  yang  berjaga  di kantor panti sosial rehabilitasi tuna  sosial  Provinsi  Banten dan diberi obat sesuai keluhan yang dialami siswa. e) Bimbingan Fisik, Mental
Spiritual, dan Bimbingan Sosial Bimbingan  fisik  berupa senam  dan  pelatihan  fisik yang  dipimpin  oleh  TNI, senam  dilakukan  setiap  hari minggu  yang  dipandu  oleh instruktur senam yang didatangkan  oleh  pihak  panti, dan  kegiatan  pelatihan  fisik dipimpin oleh TNI dilaksanakan setiap hari sabtu. Tidak  hanya  pelatihan  fisik pada  awal  pembinaan  siswa diberikan  permainan  berupa outbond  agar  siswa  merasa senang  berada  di  panti.  Lalu ada bimbingan mental
spiritual  ada  ceramah  dan kultum  yang  dipimpin  oleh ustad,  dan  bimbingan  sosial berupa konseling dan motivasi yang diberikan oleh bpsdmd. f) Bimbingan Keterampilan
Dasar
Bimbingan keterampilan dasar  yang  diterima  oleh siswa  yang  dibina  di  PSRTS Provinsi Banten diberi
bimbingan
keterampilan berupa  montir  motor,  setiap angkatan  berbeda-beda  jenis keterampilan dan lama keterampilan  yang  diberikan. Untuk angkatan saat ini dikarenakan  pandemi  covid- 19  bimbingan  keterampilan yang  diberikan  hanya  20  hari, jenis  bimbingan  keterampilan sudah  ditentukan  oleh  pihak panti  jadi  siswa  tidak  bisa memilih keterampilan apa yang  diinginkan.  Instruktur yang  memberikan  bimbingan berasal dari pekerja sosial.
g) Fasilitas  Pembuatan  Nomor
Induk  Kependudukan,  Akta Kelahiran, Surat Nikah,
dan/atau Kartu Identitas Anak Hampir  semua  siswa  yang dibina  telah  memiliki  kartu identitas  berupa  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  maka  tidak ada  yang  dibantu  dibuatkan kartu  identitas,  Adapun  satu siswa  yang  belum  memiliki KTP dikarenakan siswa tersebut  belum  cukup  umur untuk  membuat  KTP  tetapi  ia telah  memiliki  kartu  identitas berupa akta kelahiran. Adapun bila  benar-benar  ada  siswa yang  tidak  memiliki  kartu identas  maka  panti  sosial rehabilitasi tuna sosial Provinsi  Banten  membantu membuatkan  kartu  identitas ialah dengan cara membantumenguruskan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau dukcapil.
h) Akses  Kelayanan  Kesehatan Dasar
Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten), Ayu Lestari 1, Ria Yuni Lestari 2, Wika Hardika Legiani 3
Seluruh  siswa  yang  akan dibina di panti diberikan akses ke  layanan  kesehatan  dasar karena PSRTS Provinsi Banten  telah  bekerja  sama dengan dinas kesehatan, siswapun  sebelum  memulai pembinaan diberikan tes swab,  untuk  siswa  yang  tidak sehat akan diberikan
pengobatan.
i) Pemulangan ke Daerah Asal
Siswa  yang  telah  selesai
dibina  dipulangkan  ke  daerah masing-masing oleh dinas sosial,  siswapun  diberi  modal usaha sesuai dengan keterampilan  yang  diterima. Untuk tahun ini karena pelatihan yang diterima adalah montir  motor  maka  modal usaha  yang  diberikan  berupa kunci-kunci  dan  kompresor, setelah siswa dipulangkan ada pengawasan  yang  dilakukan bersama-sama  dengan  dinas sosial agar siswa tidak kembali  lagi  menggelandang dan mengemis.
Hasil penelitian mengenai perumusan  masalah  tentang  peran PSRTS  Provinsi  Banten  dalam pembinaan gelandangan dan
pengemis diatas telah sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  nomor  16 tahun 2019 tentang Standar Nasional  Rehabilitasi  Sosial.  Sub Indikator  yang  terkandung  dalam standar rehabilitasi nasional tersebut meliputi: 1). Permakanan; 2). Sandang; 3). Asrama/cottage yang mudah diakses;
4). Perbekalan Kesehatan;
5).  Bimbingan  fisik,  mental
spiritual, dan sosial;
6).  Bimbingan  keterampilan dasar;
7). Fasilitas pembuatan nomor induk  kependudukan,  akta kelahiran, surat nikah,
dan/atau  kartu  identitas anak;
8). Akses ke layanan kesehatan dasar; dan
9).  Pemulangan  ke  daerah asal.
Berdasarkan  pembahasan  di atas  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Panti  Sosial  Rehabilitasi Tuna  Sosial  Provinsi  Banten  telah seluruhnya
melaksanakan pembinaan gelandangan dan
pengemis  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor  16  tahun  2019  tentang Standar Nasional Rehabilitasi
Sosial. Yang pertama ada permakanan,  dimana  siswa  yang dibina  di  PSRTS  Provinsi  Banten ditanggung  kebutuhan  makannya oleh  pihak  panti  selama  berada  di panti;  kedua  ada  sandang,  siswa diberi pakaian, perlengkapan ibadah,  dan  perlengkapan  mandi; ketiga  ada  asrama,  selama  20  hari siswa  dibina  di  panti,  siswa difasilitasi  asrama  oleh  panti; keempat ada perbekalan Kesehatan, siswa diberikan perbekalan kesehatan berupa vitamin;  kelima  ada  bimbingan fisik, mental spiritual, dan bimbingan  sosial,  bimbingan  fisik berupa  senam  dan  pelatihan  fisik
yang dipimpin oleh TNI,
bimbingan  mental  spiritual  ada ceramah dan kultum yang
dipimpin oleh ustad, dan bimbingan sosial berupa konseling dan  motivasi  yang  diberikan  oleh bpsdmd;  ke-enam  ada  bimbingan keterampilan  dasar,  bimbingan keterampilan  dasar  yang  diterima oleh siswa adalah pelatihan montir motor,  dimana  siswa  diberikan materi  dan  praktek;  ke-tujuh  ada fasilitas  pembuatan  nomor  induk kependudukan, akta kelahiran,
surat nikah, dan/atau kartu identitas  anak,  dikarena  semua siswa  yang  dibina  telah  memiliki kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk  (KTP)  maka  tidak  ada yang  dibantu  dibuatkan  kartu identitas,  Adapun  1  siswa  yang belum  memiliki  KTP  dikarenakan belum cukup umur untuk membuat KTP  tetapi  ialah  telah  memiliki identitas berupa akta kelahiran; ke- delapan  ada  akses  ke  layanan kesehatan  dasar,  seluruh  siswa yang akan dibina di panti
diberikan akses ke layanan kesehatan  dasar  karena  PSRTS Provinsi Banten telah bekerjasama dengan  dinas  kesehatan,  siswapun sebelum memulai pembinaan diberikan  tes  swab,  untuk  siswa yang  tidak  sehat  akan  diberikan pengobatan; ke-sembilan ada pemulangan  ke  daerah  asal,  untuk siswa  yang  telah  selesai  dibina dipulangkan  ke  daerah  masing- masing oleh dinas sosial, siswapun diberi  modal  usaha  sesuai  dengan keterampilan yang diterima. Untuk tahun  ini  karena  pelatihan  yang diterima  adalah  montir  motor maka  modal  usaha  yang  diberikan
berupa
kunci-kunci dan kompresor, setelah siswa dipulangkan ada pengawasan yang dilakukan  bersama-sama  dengan dinas  sosial  agar  siswa  tidak kembali  lagi  menggelandang  dan mengemis.
2. Kegiatan  yang  dilakukan  PSRTS provinsi  Banten  dalam  pembinaan gelandangan dan pengemis
Berdasarkan  hasil  penelitian mengenai  perumusan  masalah kegiatan  yang  dilakukan  PSRTS provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis  maka  didapat  hasil sebagai berikut:
a. Kegiatan bimbingan keterampilan dasar Siswa  yang  dibina  di  PSRTS Provinsi Banten menerima bimbingan  keterampilan  berupa pelatihan montir motor selama 20
hari di dalam panti, lama pembinaan tiap angkatan berbeda- beda  dikarena  covid  19  dan anggaran untuk pembinaan gelandangan  dan  pengemis  di tarik untuk dialokasikan kepenanganan covid-19 maka lama  pembinaan  di  pangkas menjadi  20  hari  dan  Angkatan yang  dibina  hanya  satu  angkatan yang  berjumlah  10  orang,  untuk pelatihan  montir  motor  dilakukan dari hari senin-jumat pukul 8 pagi dan selesai pukul 3 sore. Pelatihan  montir  motor  yang diterima oleh siswa adalah materi dan praktek. Siswa merasa pelatihan  montir  motor  yang diberikan  oleh  PSRTS  Provinsi
Banten  sangat  bermanfaat  karena pelatihan yang diberikan menambah skill  siswa, siswa bisa
Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten), Ayu Lestari 1, Ria Yuni Lestari 2, Wika Hardika Legiani 3
melamar kerja ke bengkel- bengkel  karena  setelah  selesai pembinaan siswa diberikan sertifikat  sebagai  bukti  telah menerima  pelatihan  montir  motor atau siswa bisa membuka bengkel sederhana sendiri karena diberikan  modal  berupa  kunci- kunci dan kompresor.
b. Kegiatan bimbingan mental spiritual Siswa  yang  dibina  di  PSRTS Provinsi Banten menerima bimbingan mental spiritual berupa ceramah dan kultum yang dipimpin  oleh  ustad,  kegiatan ceramah  dan  kultum  dilakukan setiap  hari  setelah  solat  maghrib. Kegiatan  ceramah  yang  diberikan oleh  ustad  berupa  metode  tanya jawab  agar  siswa  lebih  aktif. Kultum  dilakukan  setelah  ustad selesai  memberikan  ceramah,  di metode  Tanya  jawab  itulah  siswa melakukan kultum. Dimana siswa yang mampu menjawab pertanyaan ustadlah yang melakukan  kultum.  Bimbingan mental  spiritual  yang  diberikan oleh pihak panti sangat bermanfaat  untuk  siswa  karena membuat siswa lebih rajin beribadah.
c. Kegiatan bimbingan fisik
Siswa  yang  dibina  di  PSRTS Provinsi Banten menerima bimbingan  fisik  berupa  senam dan pelatihan fisik, senam dilakukan  setiap  hari  minggu yang  dipandu  oleh  instruktur senam  yang  didatangkan  oleh pihak panti, dan kegiatan pelatihan fisik dipimpin oleh TNI,
bentuk pelatihan fisik yang
diberikan  berupa  lari, sit-up dan push-up . Siswa merasa bimbingan fisik  yang  diberikan  bermanfaat karena  membuat  mereka  tidak berolahraga.
Tidak hanya pelatihan fisik pada awal pembinaan siswa diberikan permainan  berupa  outbond  agar siswa  merasa  senang  berada  di panti.
d. Kegiatan bimbingan sosial
Siswa  yang  dibina  di  PSRTS Provinsi Banten diberikan bimbingan sosial berupa motivasi, bimbingan  sosial  diberikan  oleh BPSDMD.  Pemberian  motivasi dilakukan agar siswa yang memiliki masalah dapat terpecahkan masalahnya dan siswa betah berada di panti. Siswa merasa  bimbingan  sosial  yang diterima bermanfaat.
Hasil penelitian mengenai perumusan masalah tentang kegiatan  yang  dilakukan  PSRTS provinsi Banten dalam
pembinaan gelandangan dan pengemis  diatas  telah  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  nomor  16 tahun  2019  tentang  Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang mewajibkan  4  program  kegiatan yang  harus  dilaksanakan  yaitu adalah kegiatan bimbingan keterampilan dasar, kegiatan bimbingan mental spiritual,
kegiatan  bimbingan  fisik,  dan kegiatan bimbingan sosial.
Berdasarkan pembahasan diatas  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Panti  Sosial  Rehabilitasi Tuna  Sosial  Provinsi  Banten telah seluruhnya melaksanakan 4
program  kegiatan  yang  wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik  Indonesia  nomor  16 tahun  2019  tentang  Standar Nasional  Rehabilitasi  dimana PSRTS  Provinsi  Banten  telah
melaksanakan
kegiatan bimbingan  keterampilan  dasar berupa  pelatihan  montir  motor,
lalu  ada  kegiatan  bimbingan mental spiritual yaitu ada siraman  rohani  dari  pemuka agama, dan melaksanakan kuliah tujuh menit(kultum), ada kegiatan  bimbingan  fisik  berupa senam  dan  pelatihan  fisik,  dan yang terakhir ada kegiatan bimbingan sosial yaitu pemberian konseling dan motivasi dari BPSDMD. 3. Faktor penghambat dan pendukung PSRTS provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis Berdasarkan hasil penelitian  mengenai  perumusan masalah  faktor  penghambat  dan pendukung PSRTS provinsi Banten dalam pembinaan gelandangan dan pengemis maka didapatkan hasil berupa:
a. Hambatan internal
PSRTS  Provinsi  Banten
tidak mengalami hambatan secara  internal  baik  itu  untuk menentukan  program  yang  akan dilaksanakan  dalam  membina siswa, ataupun hambatan kuantitas  sumber  daya  manusia ketika  membina  siswa  karena panti sudah bekerja sama dengan
dinas-dinas yang dibutuhkan untuk pelatihan siswa dan juga sudah
bekerjasama dengan pekerja sosial.  Siswa  yang  dibina  di
PSRTS Provinsi Bantenpun tidak mengalami kendala berarti, siswa mampu mengikuti kegiatan dengan baik. b. Hambatan external
Hambatan  external  yang
dialami ialah keterlambatan dinas sosial kabupaten/kota dalam mengirim siswa ke panti dikarenakan  pandemi  covid-19 dan  siswa  pada  awalnya  merasa tidak  betah  berada  di  panti namun seiring berjalannya waktu akhirnya  siswa  merasa  nyaman berada  di  panti.  Dan  siswa merasa  kepanasan  dikarenakan tidak  ada  ac/kipas  angin  di asrama  sedangkan  desain  asrama adalah  desain  untuk  penggunaan ac,  dan  hambatan  external  yang dialami siswa adalah kekurangan air untuk mandi dikarenakan satu asrama  hanya  ada  satu  kamar mandi.
c. Faktor pendukung
PSRTS  Provinsi  Banten
bekerjasama  dengan  dinas-dinas untuk  mendukung  kelancaran kegiatan  pembinaan.  Adapun dinas-dinas  yang  bekerjasama dengan  PSRTS  Provinsi  Banten ialah  dinas  kesehatan,  dinas sosial, dan bpsdmd. Selain dinas PSRTS  Provinsi  Banten  juga bekerja sama dengan TNI.
Dari  pembahasan  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat dan  pendukung  PSRTS  Provinsi  Banten dalam  Pembinaan  Gelandangan  dan Pengemis yaitu adanya hambatan external dimana  adanya  keterlambatan  pemerintah kabupaten/kota mengirim siswa ke PSRTS  Provinsi  Banten  dikarenakan
Peran Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Studi Deskriptif pada Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Provinsi Banten), Ayu Lestari 1, Ria Yuni Lestari 2, Wika Hardika Legiani 3
adanya pandemic covid-19 yang seharusnya  kegiatan  dimulai  pada  bulan
Juli  mundur  hingga  bulan  November.
Adapun faktor pendukung PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis berupa adanya  kerjasama  dengan  dinas-dinas untuk  mendukung  kelancaran  kegiatan pembinaan.  Adapun  dinas-dinas  yang bekerjasama  dengan  PSRTS  Provinsi Banten ialah dinas kesehatan, dinas sosial, dan BPSDMD, selain bekerjasama dengan Dinas  Kesehatan  dan  BPSDMD  PSRTS Provinsi Banten juga bekerja sama dengan TNI.

## Simpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan  sebelumnya  mengenai  Peran Panti  Sosial  Rehabilitasi  Tuna  Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Peran  Panti  Sosial  Rehabilitasi  Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis melalui merealisasikan Peraturan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia nomor  16  tahun  2019  tentang  Standar Nasional  Rehabilitasi  Sosial  dimana dalam peraturan tersebut ada permakanan,  sandang,  asrama/ cottage yang mudah diakses, perbekalan kesehatan,  bimbingan  fisik,  mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitas pembuatan nomor  induk  kependudukan,  akta kelahiran,  surat  nikah,  dan/atau  kartu identitas  anak,  akses  ke  layanan kesehatan  dasar,  dan  pemulangan  ke daerah asal. Semua standar rehabilitasi nasional  telah  dilaksanakan  oleh  Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi  Banten  dengan  baik,  kecuali mengenai  fasilitas  pembuatan  nomor indu  kependudukan,  akta  kelahiran,
surat  nikah,  dan/atau  kartu  identitas anak dikarenakan hamper semua siswa yang  dibina  oleh  PSRTS  Provinsi Banten  telah  memiliki  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP),  adapun  satu  siswa yang  belum  memiliki  Kartu  Tanda Penduduk dikarenakan ia belum cukup umur  untuk  memiliki  KTP  akan  tetapi ia  telah  memiliki  akta  kelahiran sebagai identitas diri.
2. Kegiatan  yang  dilakukan  PSRTS
Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan  dan  Pengemis  yaitu kegiatan keterampilan berupa pelatihan  montir  motor,  kegiatan bimbingan  mental  spiritual  berupa ceramah  dan  kultum,  kegiatan bimbingan fisik berupa senam dan latihan fisik, dan kegiatan bimbingan sosial berupa pemberian  motivasi.  Semuanya telah  dilaksanakan  dengan  baik oleh  Panti  Sosial  Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten.
Faktor penghambat dan pendukung
PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan
Gelandangan  dan  Pengemis  yaitu  adanya hambatan external dimana adanya keterlambatan  pemerintah  kabupaten/kota mengirim  siswa  ke  PSRTS  Provinsi Banten  dikarenakan  adanya  pandemic covid-19 yang seharusnya kegiatan dimulai  pada  bulan  Juli  mundur  hingga bulan November dan siswa pada awalnya merasa  tidak  nyaman  berada  di  panti namun seiring berjalannya waktu akhirnya  siswa  merasa  nyaman  berada  di panti.  Dan  siswa  merasa  kepanasan dikarenakan  tidak  ada  ac/kipas  angin  di asrama  sedangkan  desain  asrama  adalah desain untuk penggunaan ac, dan hambatan  lainnya  yang  dialami  siswa adalah  kekurangan  air  untuk  mandi
dikarenakan  satu  asrama  hanya  ada  satu kamar  mandi.  Adapun  faktor  pendukung PSRTS Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis berupa adanya  Kerjasama  dengan  dinas-dinas untuk  mendukung  kelancaran  kegiatan pembinaan.  Adapun  dinas-dinas  yang bekerjasama  dengan  PSRTS  Provinsi Banten ialah dinas kesehatan, dinas sosial, dan BPSDMD, selain bekerjasama dengan Dinas  Kesehatan  dan  BPSDMD  PSRTS Provinsi Banten juga bekerja sama dengan TNI.

## Daftar Pustaka
Admin dinsos. (2019) Mensos Hadiri Workshop Nasional Penanganan Gelandangan  dan  Pengemis.  Tersedia darihttps://dinsos.bantenprov.go.id/re ad/berita/964/Mensos-Hadiri-
Workshop-Nasional-Gelandangan- dan-Pengemis.html.    diakses  pada tanggal  25 Januari  2020,  pukul 10:36 WIB
Aplikasi  AllStats  BPS.  (diakses  pada  tanggal 30 Januari 2020 pukul 12:29 WIB) Arfiani,  D.    (2009)  Berantas  Kemiskinan. Semarang: Alprin
Bahtiar,  R.  (2019)  Pengangguran  di  Banten Tertinggi  se-Indonesia  Ini  Sebabnya. Tersediadari https://m.detik/finance/berita- ekonomibisnis/d4772807/penganggur an-di-banten-tertinggi-se-indonesia- ini-sebabnya.  diakses  pada  tanggal  2
Februari 2020, pukul 14:35 WIB
Darmadi,  H.  (2011) Metode  Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta Dinas Sosial Provinsi Banten. (2018) Pemutakhiran Data Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Banten: Dinas Sosial Provinsi Banten
Fatma,  SF.  (2005)  Pengaruh  Inflasi  dan Pengangguran  terhadap  Kemiskinan di  Indonesia.  (TESIS,  Universitas Indonesia).
Firadika,  RA.  (2017)  Penanganan  Anak
Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan  Pasal  34  UUD  Tahun
194:  Studi  Kasus  Dinas  Sosial Kabupaten Gowa. (SKRIPSI, Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makasar). Peraturan Gubernur Banten Nomor  19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Cabang Dinas  dan  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi Banten Pasal 103-106
Rina,  A.  (2019)  Angka  Pengangguran  di
Indonesia  Capai  7,05  Juta di  Agustus 2019. Tersedia dari https://www.google.co.id/amp/s/akbis .sindonews.com/newsread/1455746/3 4/angka-pengangguran-di-indonesia- capai-705-juta-di-agustus-2019-
1572293479.  diakses  pada  tanggal  2
Februari 2020, pukul 14:10 WIB
Ririn,  NF.  (2018)  Penanganan  Gelandangan
Tak Cukup Dengan Penertiban. Tersedia dari https://www.google.co.id/amp/s/www .pikiran-rakyat.com/bandung- raya/amp/pr-01301538/penanganan- gelandangan-tak-cukup-dengan-
penertiban-430643. diakses pada tanggal  5  Maret  2020,  pukul    21:53 WIB) Sugiyono. (2018) Metode Penelitian, Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D, Bandung: Alfabeta
Sukmadinata,  SN.  (2008) Metode  Penelitian Pendidikan .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Tempo.co.  (2015)  Demi  Keindahan  Kota Pengemis Diusir dari Bekasi. Tersedia dari https://www.google.co.id/amp/metro.t empo.co/amp/677111/demi- keindahan-kota-pengemis-diusir-dari- bekasi.  diakses  pada  tanggal  5  Maret 2020, pukul 11.19 WIB
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  34  ayat (1)
Wardiansyah,  dkk.  (2016). Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengangguran  (Studi  Kasus  Provinsi- Provinsi  se-Sumatera). Vol.  5.  No.  1. Jambi: Ekonomi Sumberdaya dan
Lingkungan