## ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN KELEBIHAN DIMENSI DAN KELEBIHAN MUATAN TERHADAP DEMONSTRAN GERAKAN SOPIR JAWA TIMUR
Irvan Abu Arifaini 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: irvanabu5@gmail.com ,

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan yaitu kebijakan Zero ODOL dan dampaknya terhadap pelaku usaha dan perubahan harga  barang  kebutuhan  pokok  dan  barang  penting  Hal  ini  dilatar  belakangi  karena  pemenuhan kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  yang  terkadang  memerlukan  jalur  distribusi  dan  lalu  lintas perniagaan  yang  menghubungkan  kota  yang  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  dapat  menimbulkan meningkatnya  pula  arus  lalulintas  kendaraan  sebagai  sarana  distribusi  dan  mobilitas  baik  orang maupun  barang.  Untuk  menghindari  terjadinya  kelebihan  muatan  angkutan  barang,  maka  setiap mobil  barang  yang  mengangkut  barang  muatan  diwajibkan  menimbang  muatannya  di  jembatan timbang.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian . normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji studi  dokumen  dan  kearsipan,  menggunakan data – data  sekunder  seperti  teori  hukum,  ketentuan perundang-undangan, dan pendapat  dari  lulusan  terdahulu.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta ketentuan perundang- undangan yang berhubungan dengan system perijinan secara online dalam hal perdagangan makanan ringan tanpa label melalui platform belanja online. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya peredaran makanan ringan tanpa label sehingga berpotensi membahayakan konsumen.  Peneliti  merumuskan  konsep  baru  yang  telah  dianalisis  dengan  berbagai  macam  cara untuk menemukan kepastian-kepastian hukum mengenai pengurusan sistem perizinan perdagangan makanan  ringan  tanpa  label,  dimana  dalam  hal  ini  hak-hak  yang  dimiliki  konsumen  masih  belum terpenuhi dengan baik serta kewajiban pelaku usaha tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dalam rangka menjaga infrastruktur jalan, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi korban kecelakaan  lalu  lintas  akibat  kendaraan  dengan  muatan  lebih  dan/atau  pelanggaran  ukuran  lebih, pada 11 Oktober 2019 Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE 21 Tahun 2019 tentang  Pengawasan  Terhadap  Mobil  Barang  Atas  Pelanggaran  Muatan  Lebih  ( Over  Loading ) Dan/Atau  Pelanggaran  Ukuran  Lebih  ( Over  Dimension ).  Pelaksanaan  pengawasan  kebijakan  tanpa ODOL  (Zero  ODOL)  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  antar  kementerian  yaitu Kementerian  Perhubungan,  Kementerian  PUPR,  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian  BUMN, Kepolisian Republik Indonesia, dan Asosiasi Industri.
Kata Kunci: Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan, Sopir, Kementerian Perhubungan

## Abstract
This study aims to provide an overview of the implementation of controlling excess freight, namely the Zero ODOL  policy and its  impact on business actors and changes  in prices  for basic necessities  and essential goods. connecting cities with one another, so that it can also lead to an increase in the flow of vehicular traffic as a means of distribution and mobility of both people and goods. In order to avoid the occurrence of overloading of goods transport, every freight car carrying cargo is required to weigh its cargo at the weighbridge. This research uses normative research methods, namely research that examines the study of documents and archives, using secondary data such as legal theory, statutory provisions,  and  opinions  from  previous  graduates.  This  research  was  conducted  by  analyzing  the principles, theories and legal concepts as well as statutory provisions related to the online licensing system in terms of trading of unlabeled snacks through online shopping platforms. The problem that occurs in this study is that there are still many distributions of unlabeled snacks that have the potential
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
to harm consumers. Researchers formulate a new concept that has been analyzed in various ways to find legal certainty regarding the management of the licensing system for trade in unlabeled snacks, where in this case the rights of consumers are still not properly fulfilled and the obligations of business actors  are  not  carried  out  properly.  and  right.  In  order  to maintain  road  infrastructure,  reduce  the number of traffic accidents and reduce victims of traffic accidents due to vehicles with overloads and/or oversize violations, on October 11, 2019 the Minister of Transportation issued Circular Letter Number: SE  21  of  2019  concerning  Supervision  of  High-Quality  Cars.  Overloading  Infringement  and/or  Over Dimension Violation. The implementation of policy supervision without ODOL (Zero ODOL) is carried out  based  on  a  mutual  agreement  between  ministries,  namely  the  Ministry  of  Transportation,  the Ministry of PUPR, the Ministry of Industry, the Ministry of SOEs, the Indonesian National Police, and the Industrial Association.
Keywords: Over Dimension and Overload, Driver, Ministry of Transportation

## PENDAHULUAN
Dalam  pemenuhan  kebutuhan,  salah  satu  kegiatan  penting  yaitu  transportasi  atau distribusi  barang  kebutuhan.  Semakin  besar  kebutuhan  maka  semakin  besar  pula  arus distribusi barang. Hal yang kerap dilakukan dalam distribusi yaitu pengangkutan dalam jumlah besar yang ditujukan untuk mengurangi biaya distribusi dan harga barang. Angkutan barang atau truk kelebihan muat atau Over Dimension Over Load (ODOL) sudah tidak asing dan sering terjadi di jalur transportasi Sumatera dan Jawa. Perilaku ini juga kerap dilakukan oleh berbagai pihak,  baik  oleh  pemilik  kendaraan  atau  pengusaha  truk,  maupun  oleh  produsen  seperti petani  dan  perusahaan,  distributor,  dan  pedagang.  Namun,  kondisi  ini  juga  berpengaruh negatif, bukan hanya pada keselamatan dan keamanan selama transportasi terjadi, namun juga  pada  lingkungan,  salah  satunya  kerusakan  infrastruktur  seperti  jalan  dan  jembatan. Berdasarkan  Kementerian  Pertahanan  pada  tahun  2018,  truk  muatan  berlebih  atau  ODOL menjadi penyebab utama kerusakan jalan yang menelan biaya perbaikan sebesar 43,45 triliun rupiah. Berdasarkan data Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) pada tahun  2018,  dari  600.174  kendaraan  yang  masuk  UPPKB,  sebanyak  71,82%  atau  431.045 kendaraan melanggar peraturan, dimana 46% di antaranya melanggar ketentuan daya angkut ( over  load ), dan  22%  melanggar  ketentuan  dimensi  kendaraan.(Abdurrahman,  &  Febrianty 2017)
Dalam rangka menjaga infrastruktur jalan, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi korban kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan dengan muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, pada 11 Oktober 2019 Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran  Nomor:  SE  21  Tahun  2019  tentang  Pengawasan  Terhadap  Mobil  Barang  Atas
Pelanggaran  Muatan  Lebih  ( Over  Loading )  Dan/Atau  Pelanggaran  Ukuran  Lebih  ( Over Dimension ).  Pelaksanaan  pengawasan  kebijakan  tanpa  ODOL  (Zero l ODOL)  dilakukan berdasarkan l kesepakatan  bersama  antar l kementerian  yaitu l Kementerian l Perhubungan, Kementerian l PUPR, Kementerian l Perindustrian, Kementerian l BUMN, Kepolisian Republik l Indonesia, dan l Asosiasi l Industri. Pada tanggal l 24 Februari l 2020 disepakati l bahwa:
1. Kebijakan l Zero ODOL l mulai berlaku l pada tanggal l 1 Januari l 2023;
2. Kebijakan l mulai berlaku l di ruas l jalan tol l Pelabuhan Tanjung l Priok tanggal l 1 Maret l 2020;
3. Pelarangan l kendaraan ODOL l di Pelabuhan l Penyeberangan dengan l pemberian tilang l berlaku sejak l 1 Februari l 2020 dan l pelarangan kendaraan l ODOL naik l ke atas l kapal penyeberangan l berlaku sejak l 1 Mei l 2020;
4. Toleransi l kelebihan  muatan l kendaraan  angkutan l barang  untuk l barang  kebutuhan l pokok yang l dimulai dari l toleransi kelebihan l muatan 50% l dan barang l penting yang l dimulai dari l toleransi kelebihan l muatan 40% l yang mulai l berlaku pada l 9 Maret l 2020 dan l toleransi  yang l dikurangi  secara l bertahap  hingga  sesuai  dengan l Pasal  70 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dengan toleransi l kelebihan muat sebesar l 5%. Bagi l kendaraan yang l melanggar harus l melakukan transfer l muatan atau l dilarang meneruskan l perjalanan.
Kebijakan akan berpengaruh pada setiap stakeholder , bukan hanya transporter (pemilik kendaraan dan pengirim barang), namun juga pemilik barang ( supplier ), distributor, hingga konsumen  akhir  karena  akan  menyebabkan  berkurangnya  kapasitas  pengiriman  yang berpengaruh  pada  meningkatnya  biaya  distribusi  yang  akan  membebani  harga  barang. Peningkatan ini juga akan mempengaruhi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang merupakan barang dengan tingkat alokasi pengeluaran rumah nasional yang tinggi.
Kepentingan  barang  kebutuhan  pokok  dan  barang  penting  lainnya  berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 yaitu:
1. Memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi;
2. Memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk kebutuhan manusia;
3. Memiliki sifat strategis dalam pembangunan nasional;
4. Mendukung program pemerintah;
5. Memiliki tingkat disparitas yang tinggi.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, memiliki kewajiban untuk l menjamin pasokan l dan stabilitas l harga barang l kebutuhan pokok l dan barang l penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terkait pengaruh implementasi kebijakan Zero ODOL yang diambil Kementerian Perhubungan terhadap l harga barang l Kebutuhan Pokok l dan Barang l Penting. (Abubakar 1998)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak Pada Distributor
Distributor sebagai penyalur barang ke pedagang kecil atau  eceran  menerima  produk dari produsen dan distributor lain yang merupakan pemilik barang. Skema penyaluran produk ke distributor beragam, ada yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan milik kegiatan usaha yang dikelola secara mandiri, dan ada pula pemilik barang yang menyewa kendaraan dalam  suatu  tender  dengan  harga  yang  disepakati. Dalam  melakukan  pengiriman  kepada distributor, pemberian biaya transportasi barang juga beragam, yaitu biaya transportasi yang dibebankan  bersama  dengan  harga  produk, sehingga  distributor  tidak  mengetahui  rincian biaya  transportasi,  dan  biaya  transportasi  yang  dibebankan  secara  terpisah  dan diinformasikan  kepada  distributor.  Biaya  transportasi  yang  dibebankan  secara  terpisah dipungut bergantung  dengan  jenis  kendaraan  angkutan  barang  yang  digunakan dan  jumlah muatan barang yang akan dikirim menggunakan kendaraan tersebut.(Anas, R., Tamin, O. Z., & Wibowo 2001)
Kebijakan  bebas  ODOL  yang  dijalankan  pemerintah  dianggap  sangat  baik  dalam mengurangi  persaingan  tidak  sehat  antar  pelaku  usaha.  Distributor  juga  menganggap kemungkinan kenaikan biaya distribusi yang terjadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kegiatan usahanya dan hanya ke jumlah produk yang distok, namun memiliki potensi kerugian  konsumen  sebagai  pengguna  akhir.  Kerugian  yang  dialami  konsumen  merupakan akibat dari terjadinya kenaikan harga di tiap rantai distribusi yang bukan hanya diakibatkan oleh  biaya  distribusi,  namun  juga  pemberlakuan  margin  penjualan  oleh  tiap  pelaku  usaha yang dilewati.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dianggap  perlu  meningkatkan  Harga  Eceran Tertinggi (HET) komoditi sebelum peningkatan harga terjadi.

## Dampak Pada Pemilik Barang dan Produsen
Sebagai pengguna jasa transportasi angkutan barang, peningkatan kebutuhan armada dirasakan oleh produsen dengan adanya kebijakan bebas ODOL. Secara umum dampak yang dirasakan  yaitu  meningkatnya  jumlah  truk  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  distribusi produk  akibat  penyesuaian  jumlah  muatan  yang  diangkut.  Dengan meningkatnya  jumlah armada akan berpengaruh pada peningkatan biaya logistik, dan meningkatkan tarif pada harga barang akibat unit yang diangkut menjadi lebih sedikit. Peningkatan jumlah armada ini juga perlu  diimbangi  dengan  peningkatan  supir  yang  paham  mengenai  kegiatan  angkut  dan bongkar  muat.  Ketika  jumlah  armada  tidak  memadai,  proses  distribusi  barang  akan terhambat  akibat  adanya  antrian  pengangkutan.  Kemacetan  di  jalan  dan  terminal pengangkutan  barang  menjadi  tidak  terhindarkan  akibat  melonjaknya  jumlah  kendaraan muatan barang yang beroperasi.
Perusahaan perlu melakukan tindakan untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi akibat adanya kebijakan bebas  ODOL.  Pelaksanaan  estimasi  biaya  dilakukan  pelaku  usaha untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kebijakan  yang  berlaku.  Estimasi  dilakukan  dengan mempertimbangkan  berbagai  hal, mulai  dari  pengadaan  dan  penambahan  kendaraan angkutan jalan yang sesuai dengan peraturan kelas jalan dan jumlah produk yang diproduksi, penambahan  fasilitas  yang  mendukung pelaksanaan  regulasi,  seperti  penyiapan  jembatan timbang untuk pengawasan ODOL di area pengangkutan, memperbesar kapasitas terminal untuk menyikapi potensi peningkatan antrian kendaraan serta penyediaan gudang sebagai langkah  untuk  mengatasi  inventori  yang  meningkat  akibat  kecepatan  transportasi  yang mengalami  perlambatan.  Peningkatan  inventori  berpotensi meningkat  akibat  distribusi dilakukan  hingga  jarak  yang  jauh,  serta  adanya  keterbatasan  kendaraan  angkutan barang.(Amirullah dan Rindiyah Hanafi 2002)
Selain  kerugian  yang  mungkin  ditimbulkan,  ada  pula  pelaku  usaha  yang  berpotensi diuntungkan  dengan  adanya  kebijakan  Zero  ODOL.  Pelaku  usaha  yang  diuntungkan  di antaranya  yaitu  dealer  mobil  dan  ban  akibat  meningkatnya  kebutuhan  armada,  dan pengusaha pembuat bak truk karena adanya peningkatan jumlah karoseri untuk mengimbangi jumlah armada yang diperlukan.

## Dampak Terhadap Penyedia Transportasi Angkutan Barang
Dampak pelaksanaan kebijakan bebas ODOL terhadap pengusaha penyedia transportasi angkutan  barang  diperoleh dari  diskusi  dengan  anggota  Asosiasi  Pengusaha  Truk  Indonesia (APTRINDO). Dari sisi penyedia jasa transportasi angkutan barang, pemilik kendaraan menjadi pihak yang diuntungkan dengan adanya kebijakan zero ODOL. Dengan adanya pengawasan ketat pada pengangkutan muatan barang, kendaraan hanya akan mengangkut muatan sesuai dengan  daya  muatnya.  Hal  ini  berarti  umur  kendaraan  menjadi  lebih  panjang  dan  biaya perawatan  kendaraan  dapat  dihemat  hingga  50%  karena  kerusakan  yang  terjadi  pada kendaraan  menjadi  minimal.  Pada  kondisi  saat  ini,  dimana  pelaksanaan  ODOL  dilakukan, kelebihan  bobot muatan  menyebabkan  kendaraan  harus  sering  mengganti  komponen yang tentunya  menelan  banyak  biaya.  Kemungkinan  peningkatan  jumlah  armada  dapat meningkatkan tarif pengiriman jika disertai peningkatan faktor lainnya, seperti bahan bakar minyak yang digunakan, tarif tol, upah supir, biaya perawatan ( maintenance ), biaya bongkar muat, dan biaya taktis lainnya.
Dalam hal kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, penyesuaian dimensi kendaraan akan menyebabkan perlunya pembuatan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan KIR yang baru yang juga menyebabkan keluarnya biaya tambahan yang dianggap memberatkan pemilik kendaraan. Pada dimensi kendaraan, pelanggaran akibat penambahan dimensi karoseri berpotensi ditindak dengan cara pemotongan. Penindakan ini dilakukan  dengan  menggunakan  biaya  dari  pemilik  kendaraan.  Kesesuaian  spesifikasi kendaraan angkutan  barang  yang  diperjualbelikan  oleh  Agen  Pemegang  Merk  (APM)  perlu diperhatikan. Dengan adanya perkembangan teknologi, APM seringkali menjual kendaraan dengan  teknologi  terbaru  yang  menawarkan  kemampuan  atau  daya  muat  di  atas  JBI  yang telah ditentukan.
Berikut  berbagai  kondisi  yang  diharapkan  telah  diperbaiki sebelum  pelaksanaan kebijakan zero ODOL:
1. Penyesuaian database distributor  dan  pengusaha  logistik  oleh  kementerian perhubungan;
2. Perlu adanya tindak lanjut terhadap kendala dan permasalahan pembuatan KIR;
3. Pelaksanaan  Zero  ODOL  dan  aturan  transportasi  lainnya  perlu  dilaksanakan  secara

## serentak;
4. Denda pada pelaksanaan ODOL dilimpahkan  pada pemilik barang  bukan  kepada  yang mengangkut barang;
5. Membuat  stiker  khusus  untuk  bahan  pokok  dan  penting  tertentu  sebagai  produk prioritas dengan produsen yang terdata sehingga diperbolehkan untuk ODOL;
6. Meningkatkan  biaya  masuk  tol  untuk  mobil  pribadi  dan menurunkan biaya masuk tol untuk angkutan barang untuk menurunkan biaya logistik dan mendorong masyarakan menggunakan transportasi umum;
7. Perlu  memastikan  kesiapan  infrastruktur  dengan  adanya peningkatan jumlah antrian untuk bongkar muat;
8. Standar  kelas  jalan  harus  dipastikan  telah  sesuai  dengan kelas  kendaraan  angkutan barang yang melewati jalan.
Dampak  Kebijakan  Terhadap  Peningkatan  Harga  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan  Barang Penting
No. Komoditi Jenis Kendaraan Kapasit- as Truk (Ton) Muatan Umum ODOL 1. Beras CDD 5 10 100% 2. Kedelai CDD 5 10 100% 3. Cabai CDD 5 8 60% 4. Bawang merah CDD 5 8 60% 5. Bawang putih CDD 5 8 60% 6. Gula pasir Tronton 17 22 29% 7. Minyak Goreng Tronton 17 22 29% 8. Tepung Terigu Tronton 17 25 47% 9. Daging sapi CDE ( Chiller ) 3.2 3.2 0% 10. Daging ayam ras CDE ( Chiller ) 3.2 3.2 0% 11. Telur ayam ras CDD 5 5 0% 12. Ikan segar CDD 5 5 0%
Tabel 1. Overload pada barang kebutuhan pokok
Berdasarkan  hasil  olah  data  pada  komoditi  barang  kebutuhan pokok seperti yang terlihat  pada  tabel  1,  kegiatan  transportasi  komoditi beras  dan  kedelai  dilakukan  dengan overload 100%, yang merupakan persentase overload terbesar dari barang kebutuhan pokok. Untuk  komoditas  holtikutura  seperti  cabai,  bawang  merah  dan  bawang  putih pelanggaran terjadi  hingga  60%.  Barang  kebutuhan  pokok  hasil  industri  yang  diangkut  dalam  jumlah muatan yang lebih besar juga melakukan overload dalam proses pengangkutan, yaitu sebesar 29% untuk gula dan minyak goreng, sedangkan pada tepung terigu sebesar 47%. Pada produk hasil peternakan, umumnya tidak dilakukan pengangkutan  dengan  muatan  berlebih  karena kendaraan  distribusi umumnya berpendingin dan karoseri box tertutup serta untuk menjaga kualitas produk. Selanjutnya pada perhitungan peningkatan harga dan pengaruhnya terhadap inflasi,  komoditi  hasil  peternakan  ini  akan  dikecualikan.(Wahyudi,  W.,  Mulyono,  A.  T.,  & Santosa 2017)
Pada  komoditi  barang  penting,  hasil  perhitungan  kelebihan  muat  dapat  dilihat  pada tabel 5. Pelaksanaan pengangkutan dengan persentase kelebihan muat tertinggi terjadi pada besi-baja konstruksi dan baja ringan sebesar 82%. Benih dan pupuk yang merupakan bagian penting  dari  pertanian  terjadi overload pada  pengangkutan  hingga  60%.  Sedangkan  pada pengangkutan semen kelebihan muat yang terjadi umumnya hingga 25%.
No. Komoditi Jenis Kendaraan Kapasit- as Truk (Ton) Muatan Umum ODOL 1. Benih CDD 5 8 60% 2. Gas elpiji CDD 5 5 0% 3. Semen CDD ( long ) 12 15 25% 4. Besi baja konstruksi CDD ( long ) 11 20 82% 5. Baja ringan CDD ( long ) 11 20 82% 6. Pupuk CDD 5 8 60%
Tabel 2. Overload pada barang penting
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
Jenis kendaraan dan muatan umum yang digunakan pada perhitungan kelebihan muat barang  kebutuhan  pokok  dan  barang  penting  dilakukan  berdasarkan  hasil  wawancara  dan diskusi dengan pelaku usaha. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya, jenis kendaraan yang digunakan serta daya muatnya sangat beragam, sehingga perlu ditentukan jenis dan muatan umum yang dapat mewakili pelaksanaannya secara umum. Sedangkan penentuan kapasitas truk dilakukan dengan menggunakan JBI yang tertera pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor: SE.02/AJ.108/DRJD/2008 tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan  JBI  (Jumlah  Berat  yang  Diizinkan)  dan  JBKI  (Jumlah  Berat  Kombinasi  yang Diizinkan)  untuk  Mobil  Barang,  Kendaraan Khusus,  Kendaraan  Penarik  berikut  Kereta Tempelan/Kereta Gandengan. Kelebihan muat melebihi yang tertera pada tabel 4 dan 5 dapat terjadi pada pelaksanaannya di lapangan. (‘Miraza, B. H.’ 2018)
Dengan asumsi target inflasi setiap tahun adalah sebesar 3%±1%, maka ruang andil inflasi masing-masing komoditi sebegai berikut:
1. Beras: 0,067%
2. Kedelai: 0,010%
3. Cabai: 0,007%
4. Bawang Merah: 0,007%
5. Bawang Putih: 0,004%
6. Gula Pasir: 0,005%
7. Minyak Goreng: 0,017%
8. Terigu: 0,001%
9. Semen: 0,060%
10. Pupuk: 0,001%
Fakta menunjukkan dalam data historis, kenaikan harga atau inflasi kebutuhan pangan pokok dan barang penting, selain karena dampak dari perubahan kebijakan, terdapat faktor musiman yang mempengaruhi kenaikan harga barang, yaitu:
1. Beras: produksi pada musim paceklik, kenaikan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), bahkan ada kemungkinan terjadi puso.
2. Kedelai: pergerakan harga internasional dan kenaikan permintaan pada HBKN.
3. Cabai: kenaikan permintaan pada HBKN, bahkan ada kemungkinan terjadi puso.
4. Bawang  Merah:  kenaikan  permintaan  pada  HBKN,  bahkan  ada kemungkinan terjadi
puso.
5. Bawang Putih: pergerakan harga internasional dan kenaikan permintaan pada HBKN.
6. Gula Pasir: kenaikan permintaan pada HBKN.
7. Minyak Goreng: kenaikan permintaan pada HBKN.
8. Terigu: pergerakan harga internasional dan kenaikan permintaan pada HBKN.
Dengan mempertimbangkan ruang andil inflasi setiap komoditi, dan shock lainnya, maka dampak dari kebijakan Zero ODOL terhadap kenaikan harga dan inflasi dapat disikapi secara komprehensif. Dengan demikian, Beberapa kenaikan harga barang yang dapat menyebabkan inflasi tinggi adalah:
1. Kenaikan harga l beras, kedelai, l cabai, bawang l merah, bawang l putih, gula pasir l dan minyak l goreng ketika toleransi ODOL = 0%;
2. Kenaikan harga pupuk ketika toleransi ODOL < 40%. Hal ini juga dikonfirmasi oleh PT. Pupuk Indonesia Holding Company.

## Dampak Pada Kerusakan Jalan dan Fasilitas Umum
Masalah  terkait  ODOL,  muncul  seiring  berkembangnya  dampak  negatif  dan  masalah yang  diakibatkan  oleh  truk-truk  besar  pengangkut  logistik  teruatma  pada  perkerasan  jalan dan keselamatan berkendara di jalan. Alasan utama pemerintah menetapkan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2023, yaitu:
1. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas.
2. Kemacetan lalu lintas.
3. Kerugian  material  yang  ditanggung  negara.  Seperti  dijelaskan  oleh  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa kerugian negara akibat akibat truk ODOL mencapai Rp43.000.000.000.000.
Daya l angkut  kendaraan l yang overload l tersebut  membawa l dampak  negatif l pada infrastruktur l jalan.  Kepala l dinas  pekerja l umum  Bina l Marga  Provinsi l Jawa l Timur, mengungkapkan  kendaraan l yang overload l menjadi  salah l satu  penyebab l terjadinya kerusakan l jalan  selain l faktor  tanah l dan  faktor l resapan l air.  Desain  jalan l di  Jawa l Timur l rata-rata memiliki l Muatan Sumbu l Terberat (MST l ) 10 l ton. Jika angkutan l memuat  barang l
hingga  lebih l dari  10 l ton,  maka l usia  perawatan l jalan akan l lebih l cepat, atau jalan l akan cepat l rusak.  Pendeknya l usia  jalan l juga  berdampak l pada  nominal l anggaran  untuk l perawatan  jalan l yang  setiap l tahunnya  mengalami l kenaikan l 10%.(edisi  kedua,  CV.,  Elang Persada 2012)
Solusi yang dilakukan dengan diberikan l pelanggaran sanksi l administrasi berupa l denda maka l diberikan pelanggaran l sanksi administrasi l berupa l denda, denda tersebut l l adalah:
1. Besarnya l pengenaan l sanksi l denda untuk l kendaraan l golongan l I ditetapkan:
a. Pelanggaran l tingkat l I l sebesar l Rp. l 10. l 000,- (sepuluh ribu l rupiah);
b. Pelanggaran l tingkat II l sebesar l Rp. 20. l 000,- (dua puluh l ribu l rupiah);
2. Besarnya l pengenaan sanksi l denda untuk l kendaraan golongan l II l ditetapkan:
a. Pelanggaran l tingkat I l sebesar l Rp. 30.000,- ( tiga l puluh ribu l rupiah);
b. Pelanggaran l tingkat II l sebesar l Rp. l 40.000, - (empat l puluh l ribu l rupiah); 3. Besarnya l pengenaan l sanksi l denda untuk l kendaraan l golongan l III l ditetapkan:
a. Pelanggaran l tingkat l I l sebesar l Rp. 40.000,- ( empat l puluh l ribu l rupiah);
b. Pelanggaran l tingkat l II l sebesar l Rp. 50.000,- (lima l puluh l ribu l rupiah);
4. Besarnya l pengenaan l sanksi l denda untuk l kendaraan l golongan l IV ditetapkan:
a. Pelanggaran l tingkat l I l sebesar l Rp. 50.000,- ( lima l puluh l ribu l rupiah);
b. Pelanggaran l tingkat l II l sebesar l Rp. 60.000,- (enam l puluh l ribu l rupiah).
Dalam l pelanggaran l l tersebut, terdapat aturan l dalam l pengenaan l sanksi denda l terhadap l angkutan l barang l yaitu:
1. Sanksi l denda l yang l diberikan, dikenakan l 1 l (satu l ) kali pada l penimbangan l pertama l dan  untuk l 1 l (satu l )  kali  perjalanan l dalam l wilayah l Provinsi  Jawa l l Timur,  kecuali l ditemukan penambahan l muatan l saat l penimbangan kendaraan l bermotor l pada l unit penimbangan l l berikutnya.
2. Pembayaran l sanksi l denda l sebagaimana  dimaksud l dibayar l secara l tunai  dan l diberikan l tanda l bukti l pembayaran.
3. Apabila l l dalam penimbangan l berikutnya terdapat l selisih l berat l muatan maka l denda l dibayar l dengan  jumlah l yang l telah l ditentukan  oleh l operator l sesuai l dengan Peraturan l Daerah l yang l telah l ditetapkan.
4. Pengusaha l l dan/atau l pemilik l dan/atau l pengemudi l mobil barang l yang l melakukan l pelanggaran  yang l tidak l bisa l memenuhi  sanksi l l denda,  maka l buku  uji l dapat l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dijadikan l jaminan.
5. Pengemudi l l dan/atau l perusahaan  angkutan l umum l barang l yang  melakukan l pelanggaran l tidak l dapat  memberikan l jaminan l sebagai l jaminan  kendaraan l bersangkutan l tidak l boleh  melanjutkan l perjalanan l sampai l dengan  sanksi l denda l l dibayar.
6. Jaminan l yang l berupa l buku uji l atau l jaminan l kendaraan akan l dikembalikan l tanpa l syarat apabila l kewajiban l memenuhi l sanksi denda l telah l l dipenuhi.
Pelanggaran l lebih  muatan l tersebut  bila l sudah  diambil l tindakan  atau l tilang  di l jembatan l timbang,  sebagai  jaminannya l adalah  STUK l atau  KIR l dan  jika l tidak terdapat l STNK,  maka l SIM  yang l bersangkutan  akan l ditilang.  Semua l tindakan  ini l didasarkan  pada l Undang-Undang l Lalu Lintas l Nomor 22 tahun l 2009 Tentang l Lalu Lintas l Angkutan l Jalan.

## Dampak Pada Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemerintah l Provinsi  Jawa l Timur  menerapkan l Peraturan  Daerah l Nomor  4 l Tahun 2012 l Tentang  Pengendalian l Kelebihan  Muatan l Angkutan  Barang l Di  Jembatan l Timbang. Pembentukan l perda  tersebut l dibuat  dalam l rangka  mewujudkan l keamanan  dan l keselamatan lalu l lintas dan l angkutan l jalan, akibat tidak l dipenuhinya tata l cara l pemuatan, daya l angkut,  dimensi l kendaraan,  dan  kelas l jalan  maka l dipandang  perlu l dilakukan pengendalian l muatan angkutan l barang, agar l pelaksanaan pengawasan l muatan angkutan l barang dapat l berjalan l lancar. Pasal 14 l Peraturan Daerah l Provinsi Jawa l Timur dinyatakan l bahwa:(Yassenn, O. M., Hafez, M. A., Endut, I. R., bin Baharom, I. B. and M. Y. 2007) 1. Pengemudi l dan/atau l Perusahaan Angkutan l Umum barang l dan/atau l pemilik barang l dilarang mengangkut l barang melebihi l 5% (lima l perseratus) dari l l JBI.
2. Pengangkutan l barang l yang l melebihi l 5% l (lima l perseratus)  dari l JBI l sebagaimana dimaksud l pada l ayat l (1) dikatagorikan l sebagai l l pelanggaran.
Klasifikasi l pelanggaran l dalam l Pasal 14 l tersebut dapat l dikaegorikan sebagai l berikut:
1. Pengangkutan l barang  dengan l kelebihan  muatan l lebih  dari l 5%  (lima l perseratus) sampai l dengan l 15% l (lima l belas l perseratus)  dari l l JBI,  dikategorikan l pelanggaran l tingkat l I;
2. Pengangkutan l barang l dengan l kelebihan  muatan l lebih l dari l 15%  (lima l belas l l perseratus) sampai dengan l l 25% (dua l puluh lima l l perseratus) dari l JBI, dikategorikan l
pelanggaran l tingkat l II; dan l
3. Pengangkutan l barang l dengan l kelebihan  muatan l lebih l dari l 25%  (dua l puluh l lima l perseratus) dari l l JBI, dikategorikan l pelanggaran tingkat l l III.
Sanksi l yang l diberlakukan l untuk  pelanggaran l jenis l kelebihan l muatan  tingkat l I dikenakan l l denda, di l tingkat II l yakni l lebih l dari l 15% l JBM diberikan l penindakan l berupa l pengembalian  kendaraan l bermotor l beserta l seluruh  muatannya l ke l tempat l asal  atau l penurunan l kelebihan l muatan. Penindakan l terhadap l pelanggaran l tingkat III l sebagaimana l dimaksud l dituangkan dalam l Berita l Acara l Pemeriksaan Perkara l Pelanggaran l Lalu l Lintas dan l Angkutan l l Barang.
Dengan l adanya  Pasal l 14  Peraturan l Daerah  Provinsi l Jawa  Timur l Nomor  4 l Tahun 2012 l Tentang  Pengendalian l Kelebihan  Muatan l Angkutan l Barang,  agar  para l pengusaha dan l pengemudi angkutan l barang dapat l jera akan l peraturan l tersebut. Dikarenakan selama l ini masih l banyak yang l melanggar aturan l dengan mengangkut l barang melebihi l 5% (lima l perseratus).
Pengendalian l kelebihan  muatan l pada  angkutan l barang  dimaksudkan l untuk melindungi l keselamatan l pengemudi, pemakai jalan l lain dan l melestarikan l lingkungan.
Pengawasan.  Pengawasan l merupakan  kegiatan l mengawasi,  memeriksa l dan mengambil l tindakan  terhadap l pelanggaran  pengoprasian l angkutan l barang.  Pengawsan juga l merupakan  upaya l untuk  melakukan l kegiatan  pengawasan l terhadap  pengendalian l muatan.
Langkah l pertama  adalah l menciptakan l standar.  Standar  merupakan l suatu  kriteria l untuk  mengukur l hasil  pekerjaan l yang  sudah l dilakukan.  Standar l yang dibuat l biasanya didasarkan  pada l suatu  kondisi l atau  kemampuan l yang l normal. Bentuk  standar l dapat dibedakan l ke  dalam l dua  macam l bentuk,  yaitu l standar  kuantitatif l dan  standar l kualitatif.(Swastha 1991)
Standar l kuantitatif  merupakan l suatu  standar l yang  dinyatakan l di  dalam l satuan- satuan l tertentu. Sedangkan l standar kualitatif l dapat berupa l pendapat l umum, langganan, buruh l dan l sebagainya.
Standar l selanjutnya  diberlakukan l dalam  aktifitas l pengawasan  dan l pengendalian angkutan l barang  yang l mengacu pada l Pasal 14 l Peraturan Daerah l Jawa Timur l Nomor 4 l Tahun l 2012.  Standar-standar l dalam  aktifitas l tersebut  selanjutnya l terkonsentrasi  pada l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
penimbangan.  Adapun l dasar  penimbangan l adalah  untuk l mengatur  kelebihan l muatan. Secara l definitif, penimbangan l kendaraan bermotor l adalah kegiatan l teknis yang l dilakukan oleh l Pemerintah Daerah l atau Dinas l selaku Satuan l Kerja Perangkat l Daerah yang l ditunjuk untuk l melakukan pelayanan l penimbangan terhadap l angkutan barang l beserta muatannya l guna menjamin l berat muatan l yang diangkut l sesuai dengan l ketentuan.
Setelah l prosedur  membandingkan l kegiatan  yang l dilakkan  dengan l standar  telah l dilaksanakan,  maka l kembali  pada l langkah  ketiga l yakni  melakukan l tindakan l koreksi. Langkah  ketiga l ini  dilakukan l dengan  tujuan l untuk  memperbaiki l dan menyempurnakan l segala  hal l yang  sesuai l dengan  rencana l standarnya,  maka l kembali  pada l langkah pengawasan l yang ketiga l sesuai dengan l skema tentang l proses l pengawasan.
Dalam l mengadakan pengawasan l dengan melakukan l langkah-langkah l di atas l maka perlu l terlebih  dahulu l mencari  informasi l yang l dibutuhkan.  Informasi  yang l dibutuhkan tersebut l meliputi  informasi l tentang  kemajuan l yang  telah l dicapai, informasi l tentang adanya l penyimpangan,  dan l lain l sebagainya.  Informasi  tersebut l akan  diperoleh l setelah l kegiatan-kegiatan sudah l dilakukan. Sedangkan l kegiatan itu l sendiri memproses l input yang l berupa l sumber-sumber  ekonomi l atau l faktor-faktor l produksi,  dan  melaksanakan l suatu rencana l yang  telah l ditetapkan  terlebih l dahulu. Dalam l penelitian  ini l merupakan  suatu l penelitian  dalam l penyelenggaraan  Lalu l Lintas  dan l Angkutan  Jalan l dalam  kegiatan l pelayanan  langsung l kepada  masyarakat l dilakukan oleh l Pemerintah,  Pemerintah l Daerah, badan l hukum dan l masyarakat.(Erwan Agus Purwanto 2012)
Komunikasi. Untuk menjamin l implementasi dapat l berjalan dengan l lancar, sebelum l kegiatan penyampaian l berbagai keluaran l kebijakan dilakukan l kepada kelompok l sasaran. Tujuan l pemberian informasi l ini adalah l agar kelompok l sasaran memahami l kebijakan yang l akan diimplementasikan l sehingga mereka l tidak hanya l akan menerima l berbagai program l yang  diinisiasi l oleh  pemerintah l akan  tetapi l berpartisipasi  aktif l dalam  upaya l untuk mewujudkan l tujuan-tujuan l kebijakan.(Erwan Agus Purwanto 2012)
Meskipun l sosialisasi merupakan l tahapan yang l penting  dalam l implementasi suatu l kebijkan,  namun l kegiatan  sosialisasi l sayangnya  masih l menyandarkan  diri l pada  cara l pandang  yang l pasif  terhadap l masyarakat.  Sosialisasi l diartikan  sebagai l upaya  untuk l membuat  masyarakat l tahu  dan l sadar  bahwa l ada  suatu l kebijakan  yang l akan diimplementasikan l dan konsekuensi l dari implementasi l tersebut dapat l berdampak positif l
(menghasilkan manfaat l bagi suatu l kelompok) akan l tetapi bisa l juga berdampak l negatif bagi kelompok l yang l lain.
Masyarakat l disekitar juga l dapat dikatakan l sebagai kontrol l sosial terhadap l berjalan atau l tidaknya  kebijakan l tersebut.  Oleh l karenanya  peran l masyarakat sangat l diperlukan dalam l mengawal  jalannya l suatu  kebijakan l dalam  melakukan l pengawasan  dan l pengendalian pada l kelebihan muatan l angkutan l barang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan hasil temuan lapang, maka disimpulkan bahwa:
1. Faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran ODOL di antaranya adalah: 1) motivasi l pemilik  barang l menekan  biaya  transportasi;  2)  persaingan l antara  penyedia l transportasi  untuk l memperoleh  pelanggan l dan  menekan l biaya l operasional;  3) rendahnya l law l enforcement ; 4) kondisi l jalan menuju l dan dari l lokasi gudang l tidak sesuai l dengan  aturan l kelas l jalan;  dan  5)  sulitnya l melakukan  kontrol l secara administrasi l dengan menggunakan l KIR.
2. Sanksi  berupa  penurunan  muatan  dan  pelarangan  melanjutkan  perjalanan  dianggap merugikan  pemilik  kendaraan  karena  pengawasan  dilakukan  bukan  di  lokasi pengangkutan  muatan  melainkan  setelah  kendaraan  telah menempuh  setengah perjalanan.
3. Sanksi berupa pemotongan karoseri kendaraan dianggap merugikan pemilik kendaraan karena akan ada tambahan biaya dalam pembuatan SRUT, SKRB dan KIR yang baru.
4. Dari segi peraturan, penambahan axle untuk menambah kapasitas muat masih belum diatur sehingga modifikasi jenis ini masih dianggap sebagai pelanggaran.
5. APM  kerap  memasarkan  kendaraan  angkutan  barang  dengan teknologi  terbaru  yang memiliki daya angkut besar tepai melebihi JBI.

## Saran
1. Perlu l adanya toleransi l ODOL untuk l beras, l kedelai, cabai, bawang l merah, bawang l putih,  gula l pasir  dan l minyak  goreng l sebesar 5% l pada tahun l 2023 dan l seterusnya. Selain l itu, perlu l ada toleransi l ODOL untuk l pupuk sebesar l 40% pada l tahun 2023 l dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
l seterusnya. Catatan: saat l ini sampai l dengan akhir l 2022, Kementerian l Perhubungan masih l memberikan  toleransi l ODOL  sebesar l l 40%  - l 5% l untuk  barang l pokok l dan l barang l penting.
2. Subsidi l l transportasi  untuk l barang  kebutuhan l pokok l dan l barang  penting l ketika l diberlakukan l kebijakan Zero l l ODOL.
3. Memperpendek l rantai l distribusi l untuk  meminimalisir l peningkatan l harga l akibat biaya l l transportasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
Peraturan  Mentri  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Standar  Reviu  Teknologi  Informasi  dan
Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Peraturan  Mentri  Nomor  122  Tahun  2018  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian Perhubungan;
Peraturan Mentri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenhub 2020 – 2024;
Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pemanfaatan TIK di Kementerian Perhubungan;
Keputusan  Mentri  Perhubungan  Nomor  64  Tahun  2017  tentang  Kebijakan  dan  Standar Manajemen Kemananan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Keputusan  Mentri  Perhubungan  Nomor  784  Tahun  2016  tentang  Tata  Kelola  TIK  di Kementerian Perhubungan;
DJRD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor;
Inpres No. 4 Tahun 2013;
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.134/2015  tentang  Penyelenggaraan  Penimbangan Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  serta  serta  Penegakan  Hukum  Terhadap  Over  Dimensi Overload (ODOL);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Darat  Nomor  KP.  4294/AJ.510/  DJRD/2019, tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor.;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Peraturan l Daerah  Nomor l 4  Tahun l 2012  Tentang l Pengendalian  Kelebihan l Muatan Angkutan l Barang Di l Jembatan l Timbang.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  134  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  133  Tahun  2015  Tentang  Pengujian  Berkala Kendaraan Bermotor;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Abdurrahman, & Febrianty, R. 2017. ‘Analisa Tarif Ideal Angkutan Barang Lintas Banjarmasin’,
Palangka Raya. TRANSUKMA , 02(02): 96 – 102
Abubakar, I. 1998. ‘Jakarta: Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.’, Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib, Edisi Yang Disempurnakan.
Am irullah dan Rindiyah Hanafi. 2002. ‘Pengantar Manajemen’, Graha Ilmu, Yogyakarta : hlm 198
Anas, R., Tamin, O. Z., & Wibowo, S. S. 2001. ‘Kajian Kontribusi Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Wilayah Ditinjau Dari Sektor Transportasi Barang’, The 17th FSTPT International Symposium : 22 – 24.
edisi kedua, CV., Elang Persada, Surabaya . 2012. ‘Transportasi Jawa Timur, Dinas
Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, Jembatan Timbang Jatim Berbenah’: hlm

## 5
Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. ‘Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia’, Gava Media, Yogyakarta : 75
‘Miraza, B. H.’ 2018. Jurnal Perencana & Pengembangan Wilayah , 2(2): 85 – 89
Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo. 1991. ‘Pengantar Bisnis Moderen’, Liberty, Yogyakarta : 125 Wahyudi, W., Mulyono, A. T., & Santosa, W. 2017. ‘Pengaruh Muatan Lebih Beban Gandar Kendaraan Berat Angkutan Barang Terhadap Peningkatan Oksida Karbon.’,
Transportasi , 13(2): 85 – 92.
Yassenn, O. M., Hafez, M. A., Endut, I. R., bin Baharom, I. B., & Ab Wahab, and M. Y. 2007.
‘Overloading at the Northern Part of the Malaysian Expressway. 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering, CHUSER 2011, 2(Chuser)’,: 76– 81