## KEWAJIBAN DINAS ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUBLIK TERHADAP KELENGKAPAN DOKUMEN PUBLIK DI KABUPATEN CIREBON
Heri Suhardi 1 , Sarip 2
1 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: 1 heri.suhardi01@gmail.com , 2 sarip@umc.ac.id

## Abstract
This study aims to find out how the obligations of the Cirebon Regency Education Office on the  decision  of  the  Cirebon  Regency  Regional  Information  Commission  Number 002/VI/KIKC-PS-A/2018 on the completeness of public documents in Cirebon Regency. The form of the completeness of the requested public documents in the form of a request for a hardcopy / official copy of the 2017 Budget Implementation Document at the Cirebon Regency Education Office is open information based on the KIP Law. The obligation of the Cirebon Regency Education Office in accordance with its duties and functions as a Public Agency does not  carry  out  the  mandate  of  the  KIP  Law.  The  methodology  used  is  a  type  of  normative juridical research, namely legal research that places the law as a building system of norms. The system of norms in question is to recognize the principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). Meanwhile, from the nature of the core research, it is included in the type of descriptive research in the form of diagnostic and evaluative by  using  qualitative  exposure.  The  findings  in  this  study,  First;  the  weak  response  and  no guarantees as well as the existence of deliberate institutional actions by the Cirebon Regency Education Office, so that the rights of applicants for public information are ignored so that they must take the public information dispute resolution route at the Cirebon Regency Regional Information Commission. Second; that the obligation of the Cirebon Regency Education Office is not to provide, not to provide and/or not to publish public information under its authority to applicants  for  public  information  until  an  unspecified  time  limit,  so  that  unclear  public information will appear and cause a problem.
Keywords: Obligations of Public Bodies, Decisions on Information Disputes and UU KIP.
Vol. 6 No. 1 (2022)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kewajiban  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cirebon  atas  Keputusan  Komisi  Informasi  Daerah Kabupaten  Cirebon  Nomor  002/VI/KIKC-PS-A/2018  tentang  kelengkapan dokumen  publik  di  Kabupaten  Cirebon.  Bentuk  kelengkapan  dokumen  publik yang  diminta  berupa  permintaan  hardcopy/copy  resmi  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan informasi  terbuka  berdasarkan  UU  KIP.  Kewajiban  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Cirebon  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  Badan  Publik tidak  menjalankan  amanat  UU  KIP.  Metodologi  yang  digunakan  adalah  jenis penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  menempatkan  hukum sebagai  sistem  pembangun  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah mengenal  asas,  norma,  kaidah  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan, kesepakatan dan doktrin (ajaran). Sedangkan dari sifat penelitian inti termasuk  dalam  jenis  penelitian  deskriptif  berupa  diagnostik  dan  evaluatif dengan menggunakan paparan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini, Pertama; lemahnya respon dan tidak adanya jaminan serta adanya tindakan kelembagaan yang  disengaja  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Cirebon,  sehingga  hak pemohon  informasi  publik  terabaikan  sehingga  harus  menempuh  jalur penyelesaian sengketa informasi publik di Dinas Penerangan Daerah Kabupaten Cirebon  Komisi.  Kedua;  bahwa  kewajiban  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon  adalah  untuk  tidak  memberikan,  tidak  memberikan  dan/atau  tidak mempublikasikan  informasi  publik  yang  menjadi  kewenangannya  kepada pemohon informasi publik sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga muncul informasi publik yang tidak jelas dan menimbulkan masalah. .
Kata Kunci: Kewajiban Badan Publik, Sengketa Informasi dan UU KIP
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .

## A. Pendahuluan
Keterbukaan  informasi  publik dapat  dimaknai  sebagai  kondisi  yang memungkinkan  sektor  komunikasi yang  bersifat  masal  menyentuh hampir  semua  bidang  kehidupan masyarakat 1 .  Secara  umum  dilandasi oleh  pemikiran  pertama,  informasi merupakan  kebutuhan  pokok  setiap orang  bagi  pengembangan  pribadi dan  lingkungan  sosialnya  serta merupakan  bagian  penting  bagi ketahanan  nasional.  Kedua,  hak memperoleh  informasi  merupakan hak  konstitusional  dan  keterbukaan informasi  publik  merupakan  salah satu  ciri  penting  negara  demokrasi yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan  Badan  Publik  yang baik.  Ketiga,  keterbukaan  informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan  pengawasan  publik terhadap  penyelenggaraan  Badan
Publik  dan  segala  sesuatu  yang berakibat pada kepentingan publik. 2 Dalam perkembangan demokrasi Indonesia  ditandai  dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  14  Tahun
2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik,  yang  merupakan  prestasi bangsa dalam
mewujudkan demokrasi  di  Indonesia,  salah  satu ciri  kehidupan  demokrasi  adalah
1 Ichlasul  Amal  dan  Armaidy  Armawi,
“ Keterbukaan  Informasi  dan  Ketahanan Nasional ”, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1996), hal.xii
2 Depkominfo, USAID, DRSP, Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik , Jakarta:IRDI, 2009, hal.9
keterbukaan.
UU KIP efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010. Waktu dua  tahun  setelah  diundangkan tersebut  diberikan  untuk  Badan Publik  agar  mempersiapkan  diri dalam  mengimplementasikan  amanat UU  KIP  yang  pada  intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan  Publik  untuk  menyampaikan informasi  secara  terbuka  kepada masyarakat.
Keterbukaan  atau  transparansi dalam  perkembangannya  menjadi salah  satu  prinsip  atau  pilar  negara demokrasi  demi  terwujudnya  kontrol sosial. 3 Produk  hukum  penting  di Indonesia  adalah  UU  KIP  yang memiliki  peranan  untuk  menjamin pelembagaan atas hak-hak masyarakat untuk  mengetahui  dan  mendapatkan informasi  publik  yang  selengkap mungkin  dari  sumber  yang  seluas- luasnya  tentang  penyelenggaraan Badan Publik, dimana telah membuka  ruang  bagi  partisipasi publik  dalam  pembangunan  di Indonesia yang merupakan kehidupan  baru  bagi  masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah, cepat, dan sederhana.
Selanjutnya  didalam  UU  KIP disebutkan  bahwa  Badan  Publik adalah: “L embaga Eksekutif, Legislatif,  Yudikatif  dan  Badan  Lain yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya berkaitan  dengan  Penyelenggaraan
Negara,  yang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara
3 Budi Winarno,” Kebijakan Publik Teori dan Proses ”, (Jakarta:PT. Buku Kita, 2008),
hal.95
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non
Pemerintah  sepanjang  sebagian  atau seluruh  dananya  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah, Sumbangan  Masyarakat,  dan/atau Luar Negeri ”. Berdasarkan  UU  KIP,  terkait Kewajiban Badan Publik, antara lain : a. Badan  Publik  wajib  menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan  informasi  publik yang berada dibawah kewenangannya  kepada  pemohon informasi  publik,  selain  informasi yang  dikecualikan  sesuai  dengan ketentuan;
b. Badan  Publik  wajib  menyediakan informasi  publik  yang  akurat, benar dan tidak menyesatkan;
c. Untuk  melaksanakan  kewajiban, Badan  Publik  harus  membangun dan mengembangkan sistem informasi  dan  dokumentasi  untuk mengelola informasi publik secara baik  dan  efisien  sehingga  dapat diakses dengan mudah;
d. Badan  Publik  wajib  membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan  yang  diambil  untuk memenuhi  hak  setiap  orang  atas informasi publik;dan
e. Pertimbangan  antara  lain  memuat pertimbangan  politik,  ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Pemenuhan  terhadap  hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi  berhubungan  erat  dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat  dalam  pembangunan tidak  akan  banyak  berarti  tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi yang merupakan mandat untuk terciptanya pemerintahan  yang  bersih  dan  baik ( clean  and  good  governance ).  Semakin terbuka penyelenggaraan Badan Publik  untuk  diawasi  publik,  maka penyelenggaraan Badan Publik tersebut  makin  dapat  dipertanggung jawabkan. 4 Adanya  keterbukaan  informasi publik akan memudahkan pengawasan  masyarakat  terhadap proses  pengambilan  keputusan  yang dilakukan  oleh  Badan  Publik,  yang tertuang  pada  UUD  Tahun  1945, dalam Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan  informasi  dengan menggunakan  segala  jenis  saluran yang tersedia”. Namun kendala
terkait kewajiban  Badan  Publik  untuk menyampaikan  informasi  publik secara  terbuka  sering  kali  hak-hak
4 Henri Subagiyo et al., 2009, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (edisi pertama ), (Jakarta, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bekerjasama dengan Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) dan Yayasan Tifah, hal. 4-5
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
masyarakat  untuk  mengetahui  dan mendapatkan  informasi  publik,  tidak ditindak  lanjuti  secara  transparan, profesional  dan  akuntabel  sesuai tugas dan fungsinya, hal ini terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  sebagai  Badan  Publik, dengan  awal  permasalahan  :  Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  tidak  menyediakan,  tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan  informasi  publik  yang berada dibawah kewenangannya kepada  pemohon  informasi  publik yang  dimohon  oleh  masyarakat sampai batas waktu tidak ditentukan. Argumentasi  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Cirebon  sebagai  Badan Publik telah memberikan pernyataan/jawaban dengan memberikan  informasi  dari  awal mulanya adanya permohonan informasi  publik  dan  keberatan  yang dimohon  oleh  masyarakat  yang ditujukan  kepada  Kepala  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cirebon, sampai adanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik  di  Kantor  Komisi  Informasi Daerah  Kabupaten  Cirebon.  Alasan yang  digunakan  tetap  menolak dan/atau  tidak  bersedia  memberikan permohonan  hardcopy/salinan  resmi Dokumen    Pelaksanaan  Anggaran Tahun  2017  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Cirebon  yang  merupakan permintaan pemohon informasi publik,  dengan  alasan  merupakan dokumen yang dikecualikan. Daftar  Informasi  Publik  yang berisi  catatan  keterangan  secara sistematis  tentang  seluruh  informasi
publik yang berada dibawah penguasaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak dijadikan  acuan  dan  dasar,  tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten  Cirebon,  sebagai  Badan Publik  tidak  memiliki  dasar  hukum, dalam  membuat  pernyataan/jawaban kepada  masyarakat  sebagai  pemohon informasi  publik  atas  permasalahan yang  telah  diuraian  tersebut  diatas, dikarenakan : 1. Tidak  melakukan  verifikasi  bahan informasi publik; 2. Tidak  melakukan  uji  konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;dan 3. Tidak  melakukan  pemutakhiran informasi dan dokumentasi. Berdasarkan  pada  Keputusan Bupati  Cirebon  Nomor  487/Kep. 850-Diskominfo/2017 tentang Informasi  yang  di  kecualikan  di Pemerintahan  Kabupaten  Cirebon Tanggal 3 Juli 2017, bahwa informasi yang dikecualikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada lampiran  Keputusan  Bupati  Cirebon ini  Nomor  19,  berupa:  Daftar  Nama Siswa,  Biodata  Kondisi  Ekonomi Sosial  (terlibat  dalam  proses  hukum) dan nilai akademik dan soal-soal ujian dan  ulangan,  dengan  dasar  hukum UU  KIP  Pasal  17  Huruf  h  dan  UU Perlindungan  Anak,  batas  waktu pengecualian,  dikecualikan  sampai ada izin dari wali siswa. Selanjutnya  kewajiban  Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik tidak mejalankan sesuai tugas dan
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
fungsinya  atas  Putusan  Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018  terhadap kelengkapan  dokumen  publik  di Kabupaten Cirebon berupa permohonan  hardcopy/salinan  resmi Dokumen    Pelaksanaan  Anggaran Tahun  2017  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan informasi  terbuka  namun  tidak berikan  sampai  batas  waktu  yang tidak  ditentukan.  Fakta  hukum  dan dalil-dalil  permohonan  pemohon informasi  publik  yang  tidak  dibantah oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon  menjadi  hukum  bagi  para pihak  sehingga  hal  tersebut  tidak perlu dibuktikan lagi yaitu :
1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik;dan 2. Pemohon  telah  menempuh  upaya keberatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Adapun  pemohon  informasi publik telah melakukan upaya hukum lainnya  dengan  membuat  pengaduan masyarakat  yang  ditujukan  kepada Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara ( Indonesian  Civil  Service  Commission ) pada tanggal 12 Juli 2018 dan Kantor Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tanggal  7  September  2018  dan membuat  permohonan  penetapan eksekusi  Putusan  Komisi  Informasi
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 pada tanggal  19  November  2018  kepada PTUN Bandung tetap diabaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon    sebagai  Badan  Publik  telah memberikan  informasi  yang  tidak
jelas  dan  menyesatkan  tehadap informasi  publik  kepada  masyarakat sampai  waktu  yang  tidak  ditentukan yang menimbulkan permasalahan.
Penelitian  merupakan  penelitian yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  meletakan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah  mengenal  asas-asas,  norma, kaidah  dari  peraturan  perundangan, putusan  pengadilan,  perjanjian  serta dokrin  (ajaran). 5 Sifat  penelitian  inti termasuk  kedalam  jenis  penelitian deskriptif  yang  berbentuk  diagnostik dan  evaluatif  dengan  menggunakan pemaparan  secara  kualitatif. 6 Sumber data didapatkan dan diberikan secara langsung  dari  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Cirebon  dan  Komisi Informasi  Kabupaten  Cirebon  serta dari  masyarakat  sebagai  pemohon informasi publik, penulis pada saat itu ikut  terlibat  secara  langsung  serta dilengkapi sumber data lainya berupa bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  serta  bahan  hukum  tersier serta  fokus  penelitian  pada  Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon007/V/KID.KC-PS/2018.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kewajiban Dinas
Pendidikan  Kabupaten  Cirebon atas  Putusan  Komisi  Informasi
5 Fahmi Muhamad Ahmad dan Jaenal Aripin, “ Metode Penelitian Hukum , Cetakan I, (Ciputat:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 31
6 Bambang Waloyo, “ Penelitian Hukum dalam Praktek , Cetakan IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
Daerah Kabupaten Cirebon terhadap  kelengkapan  dokumen publik  di  Kabupaten  Cirebon sudah  menjalankan  sesuai  tugas dan fungsinya ? 2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Putusan Komisi Informasi  Daerah  Kabupaten Cirebon yang berkekuatan hukum tetap ? C. Hasil danPembahasan Pelaksanan Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon  dan  Penetapan  Eksekusi PTUN Bandung. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik  tanggal  8  Mei  2018  yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Kabupaten Daerah Kabupaten Cirebon  tanggal  9  Mei  2018  dengan registrasi sengketa nomor 007/V/KID.KC-PS/2018. Dengan kronologi  bahwa  pada  tanggal  20 Februari 2018, pemohon melayangkan surat terkait permohonan  hardcopy/salinan  resmi Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran
(DPA) Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk  keterbukaan  informasi  publik yang  ditujukan  kepada  Kepala  Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya  bahwa  pada  tanggal 27 Februari 2018 termohon memberikan jawaban atas permohonan  informasi  melalui  surat nomor 910/503/Disdik perihal penolakan  permohonan  hardcopy DPA  yang  dalam  pokok  surat
tersebut  dinyatakan  hal-hal  sebagai berikut  :  Dengan  ini  kami  menolak memenuhi permintaan saudara, dikarenaka  :  Merupakan  dokumen resmi  yang  apabila  dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan menimbulkan  salah  prespsi;  dan Kapasitas  saudara  bukan  sebagai lembaga pemeriksa (BPK, BPKP dan Inspektorat),  sehingga  untuk  hal-hal saudara  minta  dapat  berhubungan langsung dengan Inspektorat. Atas jawaban termohon pemohon  kemudian  pada  tanggal  15 Maret 2018 menyampaikan pernyataan  keberatan  atas  tidak dipenuhinya  permohonan  pemohon yang  ditujukan  kepada  termohon (Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon)  yang  pada  pokoknya menyatakan  keberatan  pemohon terhadap  jawaban  termohon  yang tidak  memberikan  informasi  sesuai dengan yang dimohonkan.
Sehingga pada tanggal 16 Maret 2018 termohon memberikan jawaban atas  surat  pengajuan  keberatan  atas tidak dipenuhinya permohonan hardcopy/salinan  resmi  Dokumen Pelaksana  Anggaran  (DPA)  Tahun 2017 melalui surat nomor 910/080/Disdik  perihal  penolakan permohonan  harcopy  DPA  yang dalam pokok surat tersebut dinyatakan hakl-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  Bab  XIX tentang Pengawasan Pasal 66 Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah,  Dewan  Pendidikan  dan
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan  pendidikan  pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing; 2. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan  jo. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  Bab V Pasal 1999 dan Pasal 200; 3. Sehubungan  hal  tersebut  diatas bahwa pengawasan dan pemauntauan  Pusat  dan  Daerah pengawasannya  dilakukan  oleh lembaga pemerintah (Kemendikbud,  BPK,  BPKP  dan Inspektorat Daerah); 4. Merupakan  dokumen  resmi  yang apabila dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah prespsi;dan 5. Permintaan  saudara  tidak  didasari alasan  sesuai  dengan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik
Pasal 4 Ayat (3). Dan  atas  tanggapan  termohon,
sehingga  pemohon  karena  merasa tidak puas dengan surat jawaban dari termohon,  maka  pada  tanggal  8  Mei 2018 pemohon menyampaikan permohonan  penyelesaian  sengketa kepada  Komisi  Informasi  Daerah Kabupaten  Cirebon  secara  tertulis yang  diterima  dan  terdaftar  dalam kepaniteraan Komisi Informasi Daerah  Kabupaten  Cirebon  pada tanggal  9  Mei  2018  dengan  nomor registrasi : 007/V/KID.KC-PS/2018. Pemohon menyampaikan permohonan  penyelesaian  sengketa informasi  yang  ditujukan  kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  dikarenakan  tidak  dapat memberikan  informasi  publik  yang sesuai  dengan  standar  layanan informasi  publik  sebagimana  amanat Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
Bahwa  terhadap  sengketa  a  quo telah dilakukan persidangan berturut- turut pada tanggal 15 Mei 2018 yang dihadiri  kedua  belah  pihak,  22  Mei 2018  hanya  dihadiri  pemohon  dan  5
Juni  2018  dihadiri  oleh  para  pihak. Argumentasi  Bahwa  berdasarkan pertimbangan majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon  mempertimbangan  hal-hal sebagai berikut : a) Bahwa  dari  fakta  hukum  dalil pemohon,  jawaban  termohon secara lisan, kesimpulan pemohon dan kesimpulan termohon, Majelis Komisi Informasi  Daerah  Kabupaten Cirebon menemukan fakta hukum  yang  diakui  para  pihak sebagai berikut : Fakta  hukum  dan  dalil-dalil permohonan  pemohon  yang tidak  dibantah  oleh  termohon menjadi  hukum  bagi  pemohon dan  termohon  sehingga  hal
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
tersebut  tidak  perlu  dibuktikan lagi yaitu :
1. Pemohon  telah  mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana  diuraian  dalam duduk perkara. 2. Pemohon  telah  menempuh upaya keberatan kepada termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. b) Bahwa  termohon  pada  tanggal 05 Juni 2018 menghadiri panggilan  sidang  ajudikasi  non litigasi. c) Berdasarkan  Pasal  1  angka  10, Pasal 1 angka 12 UU KIP Juncto
Pasal 1 angka 7, Pasal 10 Ayat (1) huruf  a  dan  b,  Pasal  11  huruf  a angka  1  dan  angka  2  Peraturan Komisi  Informasi  Nomor  1 Tahun  2010  tentang  Standar Layanan Informasi, Majelis Komisioner  berpendapat  bahwa kedudukan hukum ( legal standing ) pemohon terpenuhi, untuk melakukan permohonan penyelesaian  sengketa  informasi publik. d) Bahwa  bukan  termasuk  dalam Pasal  17  huruf  h  angka  3  UU KIP  yang  menyebutkan”Setiap Badan  Publik  wajib  membuka akses  bagi  setiap  pemohon informasi publik untuk mendapatkan  informasi  publik”, kecuali  informasi  publik  yang apabila  dibuka  dan  diberikan kepada  pemohon  informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : - Riwayat  dan  kondisi  anggota keluarga; - Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan  fisik  dan  psikis seseorang; - Kondisi keuangan, aset, pendapatan,  dan  rekening bank seseorang; e) Bahwa  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, dalam penjelsan Pasal 7 Ayat (2), bahwa dalam  ketentuan  ini  yang dimaksud  dengan  “hierarki” adalah  perjenjangan  setiap  jenis peraturan  perundang-undangan yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih tinggi”.
f) Bahwa berdasarkan Pasal 61 dan 63  UU  KIP Juncto Pasal  7  Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  maka Majelis Komisi Informasi Daerah  Kabupaten  Cirebon berpendapat bahwa semua peraturan  perundang-undangan yang telah ada sebelum disahkan UU  KIP,  tetap  harus  mengacu dan/atau patuh kepada UU KIP, berkenan  dengan  keterbukaan informasi publik.
g) Bahwa Majelis Komisi Informasi Daerah  Kabupaten  Cirebon berpendapat  bahwa  informasi mengenai permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  Tahun  2017  Pada  Dinas
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
Pendidikan  Kabupaten  Cirebon tidak  termasuk  informasi  yang dikecualikan.
h) Bahwa  dalam  fakta  persidangan ajudikasi  non  litigasi  informasi yang  diminta  oleh  pemohon mengenai hardcopy/salinan resmi  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA) termasuk DPA Pusat  dan  Provinsi  Tahun  2017, sehingga Majelis Komisi Informasi  Daerah  Kabupaten Cirebon berpendapat data tersebut  merupakan  data  atau informasi  terbuka,  yang  wajib dibuka  ke  publik  sebagaimana UU KIP. i) Majelis Komisi Informasi Daerah  Kabupaten  Cirebon berpendapat bahwa permohonan pemohon  bukan  informasi  yang dikecualikan  dalam  Pasal  17 huruf  h  angka  3  UU  KIP merupakan informasi yang wajib dibuka. j) Dengan  pertimbangan  yang diuraikan  diatas  maka  Mejelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten  Cirebon  menyatakan mengabulkan permohonan pemohon  untuk  seluruhnya  dan memerintahkan kepada termohon  untuk  menyerahkan informasi a quo k epada pemohon. k) Didalam  Pasal  2  Ayat  (3) Undang-Undang KIP yang berbunyi : “Setiap  informasi  publik  harus
dapat  diperoleh  setiap  pemohon informasi  publik  dengan  cepat
dan  tepat  waktu,  biaya  riangan dan cara sederhana”.
Putusan Dari  hasil  pertimbangan  Majelis Komisi Informasi Daerah Kabupaten  Cirebon  menghasilkan amar putusan berikut : a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. b) Menyatakan  bahwa  termohon tidak  melaksanakan  ketentuan Pasal  2  Ayat  (2)  dan  Ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. c) Menyatakan  informasi  yang diminta pemohon berupa hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  Tahun  Anggaran  2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten  Cirebon,  merupakan informasi terbuka untuk pemohon. d) Memerintahkan  termohon  wajib untuk  memberikan  informasi berupa  hardcopy/salinan  resmi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  Tahun  Anggaran  2017 sesuai  dengan  yang  diinginkan pemohon.
e) Kepada  kedua  belah  pihak apabila  dalam  waktu  selambat- lambatnya  14  (empat  belas)  hari kerja  sejak  salinan  putusan diterima tidak ada gugatan  maka putusan  ini  menjadi  kekuatan hukum tetap.
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .

## Penetapan Eksekusi  PTUN
Bandung
Setelah  14  (empat  belas)  hari kerja,  bahwa  pemohon  informasi publik  setelah  mendapatkan  salinan resmi  Putusan  Komisi  Informasi
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 membuat surat permohonan penetapan  eksekusi  pada  tanggal  19 November  2018,  dikarenakan  pihak termohon  yakni  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Cirebon  sebagai  Badan Publik,  sampai  waktu  yang  tidak ditentukan dengan unsur kesengajaan  secara  kelembagaan mengabaikan  atas  amar  Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten  Cirebon  tersebut,  dan tidak  memberikan  informasi  berupa hardcopy/salinan  resmi  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran  2017  sesuai  dengan  yang diinginkan pemohon informasi publik yang berbunyi sebagai berikut : Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Bandung, Membaca : surat permohonan penetapan eksekusi, dst. Membaca Pula : Putusan Komisi Informasi Kabupaten  Cirebon  Nomor  : 002/VI/KIKC-PS-A/2018 tanggal 7 Juni  2018,  dan  surat-surat  lain  yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas, dst. Menimbang : bahwa  Putusan  Komisi  Informasi
Kabupaten  Cirebon  tersebut  diatas, telah  diterima  di  Kepaniteraan
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Bandung  pada  hari  Rabu  tanggal  21
November 2018; Menimbang  bahwa  amar  putusan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon  tersebut  berbunyi  sebagai berikut; Memutuskan Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;dst. Memperhatika : Ketentuan-ketentuan Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung
Republik  Indonesia  Nomor  :  02 Tahun  2011  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Informasi Publik  di  Pengadilan  dan  peraturan- peraturan  lain  yang  berhubungan dengan itu.
Menetapkan
1. Mengambulkan permohonan Pemohon  Eksekusi  tersebut diatas; dan 2. Menyatakan  bahwa  Putusan Komisi  Informasi  Kabupaten Cirebon Nomor : 002/VI/KIKC-PS-A/2018 tanggal  7  Juni  2018  dapat dilaksanakan.
Adapun  salinan  resmi  sesuai  aslinya untuk  keperluan  dinas,  diberikan pada tanggal 04 Desember 2018 oleh Saudara  MUHAMAD,  S.H.  Panitera Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Bandung  dan  diterima  pada  tanggal 12  Desember  2018.  Kelengkapan
Dokumen  Publik  di  Kabupaten Cirebon  yang  diminta  pemohon informasi publik, tetap tidak
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
diberikan sampai  dengan waktu yang tidak ditentukan.
Kewajiban Dinas atas Putusan KID Didalam  UU  KIP  bertujuan untuk :
1. Memberikan standar Badan Publik dalam  melaksanakan  pelayanan informasi publik; 2. Meningkatkan pelayanan informasi  publik  di  lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
3. Menjamin  pemenuhan  hak  warga negara  untuk  memperoleh  akses informasi publik;dan 4. Menjamin  terwujudnya  tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi  publik  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi  amanat  UU  KIP yang  pada  intinya  memberikan kewajiban  kepada  setiap  Badan Publik untuk menyampaikan informasi  secara  terbuka  terkecuali informasi yang dikecualikan. Adapun  hak-hak  masyarakat  untuk mengetahui dan mendapatkan informasi  publik,  tidak  ditindak lanjuti secara transparan, profesional  dan  akuntabel  sesuai tugas  dan  fungsinya  hal  ini  terjadi Badan Publik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berkedudukan  di  Dinas  Pendidikan Kabupaten Cirebon yang mempunyai  kantor  di  Jalan  Sunan Drajat No. 10 Sumber, dengan awal permasalahan  yakni:  Bahwa  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cirebon tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan  informasi  publik  yang berada  dibawah  kewenangannya kepada  pemohon  informasi  publik yang  dimohon  oleh  masyarakat sampai  batas  waktu  yang  tidak ditentukan.
Dengan  kronologis  dan  uraian permasalahan sebagai berikut : 1. Pada  tanggal  20  Februari  2018, pemohon melayangkan surat terkait permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA) Tahun  Anggaran  2017  sebagai bentuk  keterbukaan  informasi publik  yang  ditujukan  kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  Cirebon.  informasi mengenai permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA) Tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cirebon tidak  termasuk  informasi  yang dikecualikan.  Informasi  mengenai permohonan hardcopy/salinan resmi  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  (DPA)  Tahun  2017 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten  Cirebon  yang  diminta pemohon  bukan  informasi  yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf h  angka  3  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik merupakan  informasi  yang  wajib dibuka.  Dasar  alasan  pemohon untuk  mengajukan  permohonan informasi  bahwa  informasi  yang dimaksud terkait hardcopy/salinan
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
resmi  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017  Dinas  Pendidikan  sudah sesuai dengan amanat UU KIP. 2. Bahwa    permohonan  hardcopy/ salinan resmi Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA) Tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cirebon merupakan  Dokumen  Publik  di Kabupaten  Cirebon  yang  bersifat terbuka  untuk  umum.  Namun Daftar  Informasi  Publik  yang berisi  catatan  keterangan  secara sistematis tentang seluruh informasi  publik  yang  berada dibawah penguasaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak dijadikan  acuan  dan  dasar, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik  tidak  memiliki  dasar hukum, dalam membuat pernyataan/jawaban kepada masyarakat  atas  permohonan informasi  publik  yang  diminta masyarakat  yang  menjadi  awal adanya suatu permasalahan, dikarenakan:  Tidak  melakukan verifikasi  bahan  informasi  publik; Tidak  melakukan  uji  konsekuensi atas  informasi  yang  dikecualikan; dan Tidak melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. Berdasarkan  pada  Keputusan Bupati  Cirebon  Nomor  487/Kep. 850-Diskominfo/2017 tentang Informasi  yang  di  kecualikan  di Pemerintahan  Kabupaten  Cirebon
Tanggal 3 Juli 2017, bahwa informasi
yang dikecualikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada lampiran  keputusan  ini  nomor  19, berupa:  Daftar  Nama  Siswa,  Biodata Kondisi  Ekonomi  Sosial  (terlibat dalam  proses  hukum)  dan  nilai akademik  dan  soal-soal  ujian  dan ulangan,  dengan  dasar  hukum  UU KIP  Pasal  17  Huruf  h  dan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  batas waktu  pengecualian,  dikecualikan sampai  ada  izin  dari  wali  siswa, adapun :
1. Konsekuensi akibat jika informasi  dibuka  mengungkap data  pribadi  dengan  kegiatan satuan  pendidikan  formal  dan non formal serta membuka akses penyalagunaan  data  informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat membuka akses kejahatan sosial. 2. Konsekuensi manfaat jika informasi  ditutup  keselamatan siswa  dari  upaya  kriminal  dan penyalagunaan  lainnya  dapat dihindari. 3. Pada  tanggal  27  Februari  2018 Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon  memberikan  jawaban atas  permohonan  informasi melalui surat nomor 910/503/Disdik perihal penolakan permohonan hardcopy  DPA  yang  dalam pokok  surat  tersebut  dinyatakan hal-hal sebagai berikut : Dengan  ini  kami  menolak memenuhi permintaan saudara, dikarenakan:  Merupakan  dokumen resmi  yang  apabila  dipublikasikan
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah prespsi;dan Kapasitas  saudara  bukan  sebagai lembaga pemeriksa (BPK, BPKP dan Inspektorat),  sehingga  untuk  hal-hal yang saudara minta dapat berhubungan langsung dengan Inspektorat. Alasan  yang  digunakan  tetap menolak  dan/atau  tidak  bersedia memberikan permohonan hardcopy/salinan  resmi  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  Tahun  2017 pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon yang merupakan permintaan pemohon,  dengan  alasan  merupakan dokumen resmi yang apabila dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan  menimbulkan  salah prespsi, tanpa adanya uji kosenkuensi atas  informasi  yang  dimohon  oleh pemohon  informasi  publik.  Atas jawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Pemohon kemudian  pada  tanggal  15  Maret 2018  menyampaikan  pernyataan keberatan  atas  tidak  dipenuhinya permohonan pemohon yang ditujukan  kepada  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Cirebo  yang pada pokoknya  menyatakan  keberatan pemohon terhadap jawaban termohon  yang  tidak  memberikan informasi sesuai dengan yang dimohonkan. Pada  tanggal  16  Maret  2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  memberikan  jawaban  atas surat  pengajuan  keberatan  atas  tidak dipenuhinya permohonan hardcopy/salinan  resmi  Dokumen Pelaksana  Anggaran  (DPA)  Tahun 2017 melalui surat nomor 910/080/Disdik  perihal  penolakan permohonan  harcopy  DPA  yang dalam pokok surat tersebut dinyatakan hakl-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  Bab  XIX tentang Pengawasan Pasal 66 Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah,  Dewan  Pendidikan  dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan  pendidikan  pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing; 2. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan  jo. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan  Bab
V Pasal 1999 dan Pasal 200; 3. Sehubungan  hal  tersebut  diatas bahwa pengawasan dan pemauntauan  Pusat  dan  Daerah pengawasannya  dilakukan  oleh lembaga pemerintah (Kemendikbud,  BPK,  BPKP  dan Inspektorat Daerah); 4. Merupakan  dokumen  resmi  yang apabila dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah prespsi;dan
5. Permintaan  saudara  tidak  didasari alasan  sesuai  dengan  Undang-
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
Undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik Pasal 4 Ayat (3).
Dengan  alasan  yang  digunakan yakni  tetap  menolak  dan/atau  tidak bersedia  memberikan  permohonan hardcopy/salinan  resmi  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  Tahun  2017 pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon yang merupakan permintaan pemohon,  dengan  alasan  merupakan dokumen resmi yang apabila dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan  menimbulkan  salah prespsi, tanpa adanya uji kosenkuensi atas  informasi  yang  dimohon  oleh pemohon informasi publik. Terkesan bahwa  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon,  sebagai  Badan  Publik melakukan kesengajaan secara kelembagaan  dengan  tidak  memiliki dasar  hukum,  dalam  membuat pernyataan/jawaban terkait informasi menyesatkan masyarakat. Dari  diuraian  tersebut  diatas dapat menimbulkan suatu permasalahan,  dikarenakan  telah ditemukan  bukti  bahwa  Dinas
Pendidikan Kabupaten Cirebon tidak menjalankan  kewajibannya  sesuai amanat  ketentuan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Pemohon  karena  merasa  tidak  puas dengan  surat  jawaban  dari  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cirebon, maka  pada  tanggal  8  Mei  2018 pemohon menyampaikan permohonan  penyelesaian  sengketa kepada  Komisi  Informasi  Daerah Kabupaten  Cirebon  secara  tertulis yang  diterima  dan  terdaftar  dalam kepaniteraan Komisi Informasi Daerah  Kabupaten  Cirebon  pada tanggal  9  Mei  2018  dengan  nomor registrasi 007/V/KID.KC-PS/2018. Tujuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik  sebagaimana  diatur  Pasal  35 Ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 37
Ayat  (1)  dan  Pasal  38  Ayat  (1)  dan Ayat (2) UU KIP Juncto Pasal 5 huruf b,  dan  Pasal  6  Ayat  (2)  Peraturan Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun 2013  tentang  Prosedur  Penyelesaian
Sengketa  Informasi  Publik,  yaitu dengan  alasan  permintaan  informasi ditanggapi  tidak  sebagaimana  yang diminta. Selain itu tujuan permohonan informasi publik yakni : 1. Pasal  28  F  Perubahan  kedua Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945
Juncto Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa  setiap  mengajukan  haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi; 2. Pasal  4  Ayat  (3)  UU  KIP menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan; 3. Pasal  7  Ayat  (1)  UU  KIP Juncto Pasal  14  Peraturan  Komisi Informasi  Nomor  1  Tahun  2010 tentang Standar Layanan Informasi  Publik  yang  pokoknya menyatakan  bahwa  badan  publik wajib  menyediakan,  memberikan dan/atau  menerbitkan  informasi publik  yang  berada  dibawah kewenangannya  kepada  pemohon
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
informasi  publik  selain  informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku; 4. Pasal  11  UU  KIP Juncto Pasal  14 Peraturan Komisi Informasi Nomor  1  Tahun  2010  tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur mengenai jenis informasi  publik  yang  wajib disediakan  setiap  saat  oleh  Badan Publik; 5. Pasal 22 UU KIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan  Publik  selain  informasi yang  dikecualikan  dapat  diakses oleh  publik  melalui  prosedur permohonan informasi publik;
6. Pasal  17  huruf  h  angka  3 Juncto
Pasal 18 Ayat (2) huruf a UU KIP: Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP menyebutkan, “Setiap Badan Publik  wajib  membuka akses  bagi setiap  pemohon  informasi  publik untuk  mendapatkan  informasi publik, kecuali  : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Riwayat dan kondisi anggota keluarga;  Riwayat,  kondisi  dan perawatan,  pengobatan  kesehatan fisik dan psikis seseorang; Kondisi keuangan,  aset,  pendapatan,  dan rekening bank seseorang;
7. Pasal  18  Ayat  (2)  UU  KIP  “tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  huruf  g dan  huruf  h”,  salah satunya apabila  pihak  yang  rahasianya
diungkap memberikan persetujuan tertulis.
Wewenang  Komisi  Informasi berdasarkan  Pasal  1  angka  5  dan angka  7,  Pasal  26  Ayat  (1)  huruf  a, dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) huruf a,b,  c  dan  d  UU  KIP,  Pasal  35  Ayat (1) huruf d dan e UU KIP Juncto Pasal 1  angka  1,  7  dan  15  serta  Pasal  3 huruf  b  dan  Pasal  6  Ayat  (1) Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor
1  Tahun  2013  tentang  Prosedur
Penyelesaian  Sengketa  Informasi Publik,  pada  pokoknya  mengatur Komisi  Informasi  berwenang  untuk menyelesaikan  sengketa  informasi publik  melalui  sidang  ajudikasi  non litigasi.  Bahwa  permohonan a  quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menyangkut penolakan atas permintaan  informasi  berdasarkan alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf d dan huruf e
UU  KIP Juncto Pasal  3  dan  Pasal  5 huruf  b  Perki  1  Tahun  2013  tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang Pasal 2 Ayat  (3)  UU  KIP  yang  berbunyi “Setiap  informasi  publik  harus  dapat diperoleh setiap permohonan informasi  publik  dengan  cepat  dan tepat  waktu,  biaya  ringan  dan  cara sederhana”. Kedudukan legal standing pemohon  berdasarkan  Pasal  1  angka 10,  Pasal  1  angka  12  UU  KIP Juncto
Pasal  1  angka  7,  Pasal  10  Ayat  (1) huruf a dan b, Pasal 11 huruf a angka 1  dan  angka  2  Peraturan  Komisi Informasi  Nomor  1  Tahun  2010 tentang  Standar  Layanan  Informasi
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
Publik,  bahwa  kedudukan  hukum ( legal  ttanding )  pemohon  terpenuhi, untuk melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Kedudukan legal standing
termohon berdasarkan Pasal 1 angka 3,  Pasal  1  angka  8,  Pasal  1  angka  9,
Pasal 7, Pasal 8 UU KIP Juncto Pasal 1  angka  3,  Pasal  1  angka  4,  Pasal  1 angka  5,  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  8, Pasal  9,  Pasal  10  Peraturan  Komisi Informasi  Nomor  1  Tahun  2010 tentang  Standar  Layanan  Informasi Publik  yang  pokoknya  termohon merupakan pemohon informasi publik atau pejabat badan publik yang bertanggung jawab dibidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Bahwa termohon  adalah  Badan  Publik Pemerintah  yang  mempunyai  kantor di Jalan Sunan Drajat No. 10 Sumber. Dasar  alasan  yang  digunakan oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon yakni tetap menolak dan/atau  tidak  bersedia  memberikan permohonan  hardcopy/salinan  resmi Dokumen    Pelaksanaan  Anggaran
Tahun  2017  pada  Dinas  Pendidikan
Kabupaten  Cirebon  dengan  alasan merupakan dokumen yang dikecualikan : TIDAK TERBUKTI setelah diputuskan dalam persidangan oleh  Majelis  Komisioner  Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon  yang  tertuang  Putusan Komisi  Infomasi  Daerah  Kabupaten Cirebon  Nomor  002/VI/KIKC-PS-
A/2018,  amar  putusan  dalam  pokok
perkara  mengabulkan  permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Atas Putusan Komisi Informasi Derah  Kabupaten  Cirebon  Nomor 002/VI/KIKC-PS-A/2018 yang berkekuatan hukum tetap. Kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  sebagai  Badan  Publik  tidak menjalankan  atas  putusan  tersebut terhadap kelengkapan dokumen publik  di  Kabupaten  Cirebon  yang diminta  pemohon  informasi  publik berupa hardcopy/salinan resmi Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA)  Tahun  Anggaran  2017  pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan informasi terbuka  dan  tidak  diberikan  sampai batas  waktu  yang  tidak  ditentukan dan  tetap  menolak  dan/atau  tidak bersedia  memberikan  serta  telah memberikan  informasi  yang  tidak jelas  dan  menyesatkan  tehadap dokumen  publik  di  Kabupaten Cirebon, diperkuat adanya :
1. Surat  Ketua  Komisi  Aparatur Sipil  Negara  ( Indonesian  Civil Service Commission ) dengan nomor B-1795/KASN/0/2018  tanggal 23  Agustus  2018  hal  Dugaan Pelanggaran  Kode  Etik  ASN yang  ditujukan  kepada  Bupati Cirebon. 2. Surat Inspektur Kabupaten Cirebon dengan nomor 700/131-Sekrt tanggal 12 September 2018 hal Penanganan Pengaduan  Masyarakat  Terkait
Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik PNS  yang  ditujukan  kepada NGO.
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
3. Penetapan Nomor : 002/VI/KIKC-PS-A/2018  dari Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha
Negara Bandung pada tanggal 22 November 2018. Berdasarkan  hasil  pembahasan dalam  penelitian  yang  dibuat  oleh penulis  terkait  kewajiban  Pendidikan Kabupaten  Cirebon  atas  Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang diabaikan sampai waktu yang  tidak  ditentukan    didapatkan suatu permasalahan, yakni :
1. Lemahnya  respons  dan  tidak adanya  jaminan  serta  adanya tindakan  kesengajaan  secara kelembagaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. 2. Kewajiban  Dinas  Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan tidak menyediakan,  tidak  memberikan dan/atau  tidak  menerbitkan informasi  publik  yang  berada dibawah  kewenangannya  kepada pemohon informasi sampai batas waktu  yang  tidak  ditentukan, sehingga  akan  muncul  informasi publik yang menyesatkan kepada masyarakat  yang  menimbulkan suatu permasalahan
3. Masih  lemahnya  pemahaman Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon  sebagai  Badan  Publik terhadap  implementasi  Undang-
Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang    Keterbukaan  Informasi Publik.
Hambatan Pelaksanaan Putusan KID Yang Bekekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan  hasil  pembahasan dalam  penelitian  yang  dibuat  oleh penulis terkait hambatan pelaksanaan Putusan  Komisi  Informasi  Daerah Kabupaten Cirebon yang berkekuatan hukum tetap, didapatkan suatu permasalahan, yakni : 1. Adanya dugaan terjadinya pelanggaran  kode  etik  ASN, dikarenakan  kewajiban  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cirebon sebagai  Badan  Publik  tidak menjalankan  atas  Putusan  Komisi Informasi  Daerah  Kabupaten Cirebon 002/VI/KIKC-PS- A/2018  yang  berkekuatan  hukum tetap dan mendapatkan penetapan eksekusi  dari  Pengadilan  Tata
Usaha  Negara  Bandung  terhadap kelengkapan  dokumen  publik  di Kabupaten  Cirebon  yang  diminta pemohon informasi publik berupa hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cirebon merupakan  informasi  terbuka  dan tidak  diberikan  sampai  batas waktu  yang  tidak  ditentukan  dan tetap  menolak/tidak  bersedia memberikan  serta  rekomendasi dari KASN diabaikan oleh Kepala
Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon,  Majelis  Kode  Etik  PNS dan  Non  PNS  Kabupaten,  tidak terbuka kepada masyarakat sampai saat ini atas permasalahan tersebut diatas.
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
2. Adanya dugaan perbuatan melawan  hukum  dikarenakan adanya  kesalahan  baik  karena kesengajaan  maupun  kealpaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  secara  kelembagaan  pada bulan  Desember  Tahun  2018 memberikan kelengkapan dokumen  publik  di  Kabupaten Cirebon  namun  tidak  sesuai  yang diminta, dengan unsur kesengajaan memberikan dokumen publik yang tidak benar. a. Dibuktikan dengan adanya Surat Pengantar Nomor : 800/3396/Disdik yang ditujukan kepada  Pemohon  Informasi Publik  yang  dibuat  dan  ditanda tangani  oleh  Saudara  Drs.  H. Asdullah SA., MM selaku Kepala Dinas  Pendidikan  Kabupaten Cirebon,  Isi  Surat  Pengantarnya dengan  uraian  :  Salinan  Daftar Pelaksanaan  Anggaran  (DPA) Tahun  Anggaran  2018  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cirebon, Banyak  1  (satu)  set;  Seharusnya yang  benar:  Salinan  Daftar Pelaksanaan  Anggaran  (DPA) Tahun  Anggaran  2017  Dinas
Pendidikan  Kabupaten  Cirebon, Banyak 1 (satu) set; b. Tanda Terima Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  /DPA Satuan  Kerja  Dinas  Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 yang dibuat pada bulan  Desember  2018.  yang dibuat  dan  ditanda  tangani  serta yang  menyerahkan  oleh  Saudara Drs.  H.  Asdullah  SA.,  MM selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Cirebon    tidak diterima oleh pemohon informasi  publik  dengan  tidak menandatangani  tanda  terima tersebut sampai penulis melakukan penelitian. Hambatan  dalam  pelaksanaan Putusan  KID  ini  yang  berkekuatan hukum tetap, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai  Badan  Publik  atas  Putusa KID tetap diabaikan dan kelengkapan  dokumen  publik  di Kabupaten  Cirebon  juga  tidak diberikan  sebagaimana  yang  diminta oleh  pemohon  informasi,  delik perbuatannya  melawan  hukumnya telah terjadi dalam Ketentuan Pidana pada Pasal 52 UU KIP yang berbuyi :
Badan  Publik  yang  dengan  sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi  publik  secara  berkala, informasi publik yang wajib diumumkan  secara  serta  merta, informasi  publik  yang  wajib  tersedia setiap  saat,  dan/atau  informasi  yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undangini, dan mengakibatkan  kerugian  bagi  orang lain  dikenakan  pidana  kurungan paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau pidana  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah.
D. Kesimpulan dan Saran Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon  Nomor  002/VI/KIKC-PS- A/2018  tanggal  7  Juni  2018  yang berkekuatan  hukum  tetap  dan
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
mendapatkan penetapan eksekusi dari Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Bandung  yang  berkekuatan  hukum tetap dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan kesengajaan secara kelembagaan  tidak  mejalankan  tugas dan  fungsinya  sebagai  Badan  Publik sesuai  amar  putusan  dan  tidak menjalankan amanat Undang-Undang Nomor  Nomor  14  Tahun  2008 tentang    Keterbukaan  Informasi Publik.  Kewajiban  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Cirebon  sebagai  Badan Publik  tidak  menjalankan  atas
Putusan  Komisi  Informasi  Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 002 /VI /KIKC-PS-A /2018 terhadap kelengkapan  dokumen  publik  di Kabupaten Cirebon berupa hardcopy/salinan  resmi  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan  informasi  terbuka  tidak diberikan  sampai  batas  waktu  yang tidak ditentukan. Dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten  Cirebon  sebagai  Badan Publik diharapkan dapat memberikan informasi  publik    dengan  mudah, cepat, dan sederhana kepada masyarakat  untuk  lebih  serius  dalam mengimplementasikan  UU  KIP  di Kabupaten Cirebon karena salah satu parameter  pemerintahan  yang  bersih adalah mudahnya masyarakat mengakses  informasi  dari  badan publik  yang  didukung  dengan pemahaman  yang  cukup  akan mekanisme permintaan informasi.
Daftar Pustaka B ambang  Waloyo,  “ Penelitian  Hukum dalam  Praktek ,  Cetakan  IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.
8
Budi  Winarno,” Kebijakan  Publik  Teori dan  Proses ”,  (Jakarta:PT.  Buku Kita, 2008), hal.95 Depkominfo, USAID, DRSP, Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan  Pemberi  Informasi  di  Badan
Publik , Jakarta:IRDI, 2009, hal.9 Fahmi  Muhamad  Ahmad  dan  Jaenal Aripin,  “ Metode  Penelitian  Hukum , Cetakan I, (Ciputat:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 31 Ichlasul  Amal  dan  Armaidy  Armawi, “Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional”, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1996) hal.xii Henri  Subagiyo  et  al.,  2009, Anotasi
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  (edisi  pertama ),  (Jakarta, Komisi  Informasi  Pusat  Republik Indonesia  Bekerjasama  dengan Indonesia Center for Enviromental  Law  (ICEL)  dan Yayasan Tifah, hal. 4-5 https://kbbi.kemendikbud.go.id/entr i ,  Diakses  pada  tanggal  8  Agustus
2022.
Ketua Komisi Informasi, dikutip dari artikel “UU  Keterbukaan  Informasi Publik,  Tak  Siap,  Tapi  Harus  Jalan Terus” , http://www.antikorupsi.org .  (22 Mei 2022).
Heri Suhardi dan Sarip, Kewajiban Dinas . . .
Kemendagri, Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi  dan  Dokumentasi  di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri  dan  Pemerintah  Daerah(on line), 2010,
http://www.kemendagri.go.id/ , (8 Agustus 2022) Komisi  Informasi  Pusat,  Perki Nomor  1  Tahun  2010  (on  line), http://www.komisiinformasi.go.id /, (8 Agustus 2020) Komisi  Informasi  Pusat,  Perki
Nomor  1  Tahun  2013  (on  line), http://www.komisiinformasi.go.id /, (8 Agustus 2020) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon,  Perda  Nomor  14  Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  (on  line), http://www.cirebonkab.go.id/ , (8 Agustus 2022). Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan  Bupati  Cirebon Nomor  132  Tahun  2015    tentang
Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Cirebon (on line),
http://www.cirebonkab.go.id/ , (8 Agustus 2022). Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Keputusan  Bupati  Cirebon Nomor 487/Kep.850- Diskominfo/2017    tentang  Informasi Yang  di  Kecualikan    di  Pemerintahan
Kabupaten  Cirebon (on  line), http://www.cirebonkab.go.id/ , (8 Agustus 2022).
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi Publik Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor 1  Tahun  2010  tentang  Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor  1  Tahun  2013  tentang Prosedur  Penyelesaian  Sengketa Informasi Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor 132  Tahun  2015  tentang  Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi  di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon. Keputusan  Bupati  Cirebon  Nomor 487/Kep.850.Diskominfo/2017 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Putusan  Komisi  Informasi  Daerah Kabupaten  Cirebon  Nomr  002
/VI /KIKC-PS-A /2018
Penetapan  Nomor    002/VI/KIKC- PS-A/2018 dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 November 2018