## HAK UJI MATERIIL OLEH MAHKAMAH AGUNG UNTUK MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
Oleh : ARIE SATIO RANTJOKO, S.H., M.H.

## Abstract
Indonesian  system is divided  into three powers as  the President  of  the House  of Representatives as the executive legislative and judicial branches of government as the Supreme Court have each possess its own function which should not overlap because if there is one power of the power to interfere with duties or functions of other powers then there is  a duality of  power functions. To  avoid dualism test regulations under  the authority  of law is  conceptually the first test against legislation both  legislation and regulations under the law should be left entirely to the judiciary based on the concept of power-sharing as stipulated in the Act Constitution of the Republic of Indonesia after the 1945 amendment.
Keywords : Right, Judicial review, Supreme Court.

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 amandemen ketiga yaitu Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum. Salah satu  elemen  penting  dari  konsep  Negara hukum  sebagaimana  dinyatakan  oleh Julius  Stahl  adalah  adanya pembagian kekuasaan.  Istilah  pembagian  kekuasaan ini  diterapkan  oleh  Indonesia  dalam bentuk  konsep  pemisahan  kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan ( separation of powers ) menjadi dasar pemerintahan di Indonesia.  Kekuasaan  negara  ini, mengacu  ide  pemisahan kekuasaan, terbagi  dalam tiga  poros:  presiden
(eksekutif),  DPR  (legislatif),  dan Mahkamah Agung (yudikatif). Pembagian kekuasaan  itu  dimaksudkan  untuk membatasi  kekuasaan  Negara  dari kemungkinan adanya tindakan sewenang- wenang dan penindasan oleh penguasa.
Pada  prinsipnya  pemisahan  atau pembagian  kekuasaan  itu  dimaksudkan untuk  membatasi  kekuasaan  Negara  dari kemungkinan adanya tindakan sewenang- wenang  dan  penindasan  oleh  penguasa. Legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif memiliki  peranan  dan  tugas  masing- masing  yang  saling  berkaitan.  Legislatif
sebagai pembuat undang-undang, eksekutif  sebagai  pelaksana  undang- undang  dan  yudikatif  sebagai  pengawas dari  pelaksanaan  undang-undang  tersebut dan mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.
Pada  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Negara  Republik  Indonesia  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuraikan satu persatu tentang pembagian kekuasaan tersebut.  Kewenangan  menetapkan  dan merubah  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Negara Republik Indonesia ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana  yang  teercantum  dalam Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Negara  Republik  Indonesia  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Kewenangan membentuk undang-undang ada di tangan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) menurut  Pasal  20  Ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  Negara  Republik  Indonesia Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Terkait  kewenangan  menguji  undang- undang  dan    peraturan  perundang- undangan  ada  di  tangan  Mahkamah Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung. Menurut  Pasal  24  A  Ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  Negara  Republik  Indonesia
1945  Amandemen,  Mahkamah  Agung menguji  peraturan  perundang-undangan di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang  sedangkan  Mahkamah Konstitusi  menurut  Pasal  24C  Ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Amandemen, berwenang  menguji  undang-undang terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Terkait  kewenangan  menguji undang-undang dan  peraturan perundang- undangan  ada  di  tangan ada  di  tangan yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah  Agung.  Menurut  pasal  24  A ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945 Amandemen, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan  di  bawah  undang-undang terhadap  undang-undang  sedangkan Mahkamah  konstitusi  menurut  pasal  24C ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945 Amandemen, berwenang menguji undang-undang  terhadap  undang-undang dasar.
Pada Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun
2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  disebutkan  sebagai berikut :
(1)Dalam  hal  suatu  Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal suatu Peraturan
Perundangan-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan  dengan  Undang- Undang,  pengujiannya  dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  jelas dibedakan  antara  (i)  konsep  pengujian Undang-Undang  terhadap  UUD  yang merupakan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi,  dengan  (ii)  konsep  pengujian peraturan  perundang-undangan  dibawah undang-undang  terhadap  undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.  Berdasar  pembedaan  ini  Jimly Asshiddiqie membedakan bahwa Mahkamah  Konstitusi  adalah  pengawal Undang-Undang  Dasar (the  Guardian  of the  Constitution) ,  sedangkan  Mahkamah Agung  adalah  pengawal  undang-undang (the Guardian of the Law).
Menurut  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  yang  termasuk  sebagai peraturaan perundang-undangan di bawah undang undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah  provinsi  dan  peraturan  daerah kabupaten atau kota. Terkait itu maka hak uji  materiil  terhadap  perda  baik  perda provinsi  maupun  perda  kabupaten  atau kota dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pada  pelaksanaanya  pemerintah memiliki kewenangan untuk menguji dan membatalkan Perda yang telah ditetapkan dan  disahkan  oleh  Gubernur  atau Bupati/Walikota  sebagaimana  diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah, apabila Perda tersebut :
1. Bertentangan  dengan  kepentingan umum ; dan/atau
2. Bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih tinggi.
Kemudian  dalam  Pasal  136  ayat
(4) Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 2004  bahwa  Peraturan  Daerah  dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pada penjelasan pasal 136 ayat (4) yang  dimaksud  dengan “bertentangan dengan  kepentingan  umum” dalam ketentuan  ini adalah  kebijakan  yang berakibat :
1. Terganggunya  kerukunan  antar warga masyarakat;
2. Terganggunya  pelayanan  umum  ; dan
3. Terganggunya
ketentraman/ ketertiban umum ; serta 4. Kebijakan yang
bersifat
diskriminatif
Kegiatan  pengujian  Perda  oleh Pemerintah  itu  merupakan  bagian  dari pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Fungsi  pengujian yang  dilakukan  Pemerintah    dalam konteks  inheren  pada  fungsi  pengawasan yang  dijalankan. Terkait demikian  pada saat fungsi pengawasan itu dilakukan oleh Pemerintah  maka pada  saat  yang bersamaan fungsi pengujian berjalan.
Di  sisi  lain Mahkamah  Agung juga berwenang menguji Perda dalam hal pembentukan  Perda  tersebut  apakah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan  tidak  memenuhi ketentuan  yang  berlaku,  pengujian  ini sebagai (formil toetsingrecht) dengan batu ujinya  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 137 Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 2004  dan  Pasal  5  UU  Nomor  12  Tahun 2011  bahwa  pembentukan  Perda  sebagai peraturan perundang-undangan  yang baik haruslah berdasarkan pada asas pembentukan
perundang-undangan berupa : a. Kejelasan tujuan ;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
d. Dapat dilaksanakan ;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan ; dan
g. Keterbukaan.
Berdasarkan uraian tersebut maka tampak disini  adanya  dualisme kewenangan menguji  peraturan  di  bawah  undang- undang,  oleh  karena  itu  penulis mengangkat  permasalahan  ini  dalam bentuk  tulisan  dengan  judul: “Hak  Uji Materiil  Oleh  Mahkamah  Agung  Untuk Menguji  Peraturan  Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Di Indonesia”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  apa  yang  telah diuraikan  di  atas  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  perkembangan politik hukum pengujian perundang- undangan  dibawah  undang-undang oleh Mahkamah Agung R.I.?
2. Bagaimanakah  pengujian  terhadap peraturan perundang-undangan terendah    terhadap  peraturan perundang-undangan yang  lebih tinggi  menurut  hierarkhi  tata perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimanakah  model  ke  depan pengujian terhadap peraturan perundangan yang melanggar
ketertiban umum?

## Metode Penelitian
Metode    penelitian  merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian dalam  karya  tulis  ini  adalah  Yuridis
Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk  mengkaji  penerapan-penerapan kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif  yang  berlaku.  Metode  ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur  yang berisi  konsep  teoritis  yang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam karya tulis ini.
Pendekatan
Masalah
yang digunakan  beberapa  pendekatan  yaitu pendekatan  Undang-Undang (statute approach) , pendekatan konseptual (conceptual  approach) dan  pendekatan perbandingan  ( comparative  approach ).
Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan  dengan  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual  approach) ialah  pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan perbandingan (comparative  approach) dilakukan dengan membandingkan undang-undang  suatu  negara  dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain  mengenai  hal  yang  sama. Perbandingan  dengan  sistem  uji  materiil negara lain diharapkan dapat menemukan
suatu  konsep  yang  benar-benar  sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
Sumber  bahan  Hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  bahan  hukum  primer  ( primary law  material ),  yang  terdiri  dari perundang-undangan, catatan-catatn resmi atau  risalah  dalam  pembuatan  undang- undang dan putusan hakim, dalam hal ini yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini adalah:  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Negara Republik  Indonesia  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah  Konstitusi,  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Mahkamah Agung  (Perma)  Nomor  :  1  Tahun  2011 tentang  Hak  Uji  Materiil. Bahan  Hukum Sekunder  ( Secondary Law  Material ), meliputi  semua  publikasi  tentang  hukum yang  bukan  merupakan  dokumen  resmi. Publikasi  tenang  hukum  ini  meliputi buku-buku  teks,  skripsi,  tesis,  dan disertasi  hukum.  Disamping  itu  juga kamus-kamus  hukum  dan  komentar- komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum  sekunder  juga  dapat  ditemukan
dari  sumber  opini  hukum  dari  para  ahli yang  dimuat  di  koran,  artikel,  majalah ataupun internet.
Setelah  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  non hukum terkumpul maka langkah selanjutnya  adalah  melakukan  analisa dengan  menggunakan  asas  hukum,  teori hukum  dan  konsep-konsep  maupun doktrin-doktrin  hukum  sebagai  pisau analisisnya  kemudian  melakukan  telaah isu  hukum  yang  diajukan  berdasarkan bahan  hukum  yang  terkumpul lalu menarik  kesimpulan  dalam bentuk argumentasi  hukum  yang  menjawab  isu hukum dan  terakhir  memberikan preskripsi  berdasarkan  argumentasi  yang telah  dibangun  dalam  kesimpulan. Kesimpulan  didasarkan  pada  analisis pokok masalah yang dijadikan preskripsi.

## B. PEMBAHASAN
1.  Perkembangan  Politik  Hukum Pengujian Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Oleh

## Mahkamah Agung Republik Indonesia
.
Sistem hukum Indonesia memiliki struktur yang sama dengan sistem hukum pada  masa  penjajahan  Belanda.  Sistem hukum  dan  peradilan  Indonesia  sebelum merdeka bersifat majemuk dan sistemnya dibeda-bedakan  berdasarkan  golongan
atau  ras,  yaitu  golongan  eropa,  golongan keturunan  cina  dan  timur  asing,  serta golongan pribumi.
Pada  zaman  penjajahan  Belanda, Mahkamah  Agung  dikenal  dengan  nama Hooggerechtshof yang merupakan pengadilan  tertinggi  di  Jakarta  dengan daerah hukum meliputi seluruh Indonesia. Pada  zaman  penjajahan  Jepang,  yang merupakan  badan  kehakiman  tertinggi disebut Saikoo  Hooin. Badan  ini kemudian  dihapus  dan  kewenangannya diserahkan kepada Kooto Hooin
( pengadilan  Tinggi). Setelah  Indonesia merdeka, Mahkamah Agung dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 24 yaitu
1) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang
2) Susunan  dan  kekuasaan  badan-
badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang
Pada  masa  itu  fungsi  pengadilan hanyalah  untuk  menyelesaikan  sengketa baik pidana dan perdata, sedangkan untuk wewenang  sebagai  penguji  materiil undang-undang  masih  belum  ditetapkan. Tetapi  sebenarnya  hal  tersebut  sudah mulai  dipikirkan  saat  M.  Yamin mengusulkan  gagasan  mengenai  Balai Agung  dan  Mahkamah  Tinggi  dalam sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu  Zyunbi  Chosa  Kai) tanggal 11 Juli 1945. Pada salah satu rapat BPUPKI, M. Yamin  menggagas lembaga yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa yang  timbul  di  bidang  pelaksanaan konstitusi,  lazim  disebut constitutioneele geschil atau constitutional  disputes .
Gagasan  Yamin  berawal  dari  pemikiran perlunya  diberlakukan  suatu materieele toetsengrecht (uji  materil)  terhadap
Undang-Undang.  Namun,  gagasan  itu disanggah  oleh  anggota  BPUPKI  yang lain  Soepomo.  Dalam  rapat  besar BPUPKI pada 15 Juli 1945 ia mengatakan bahwa  pembentukan  sebuah  pengadilan spesial yang khusus menangani konstitusi belumlah diperlukan. Alasannya, menurut Soepomo,  Indonesia  belum  memiliki banyak  ahli  yang  dapat  mengisi  jabatan itu.
Akhir  dari  perdebatan  itu  adalah tidak  merumuskan  konsep Judicial Review dalam  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Negara Republik  Indonesia  1945  dan BPUPKI  memutuskan  bahwa  isi  dari Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Negara Republik Indonesia 1945 adalah “ Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan lain-lain  badan  kehakiman  menurut Undang-Undang ”.
Mahkamah  Agung  baru  diberi kewenangan  untuk  melakukan  pengujian atau Judicial  Review adalah  pada  saat masa  konstitusi  RIS  dan  UUDS  1950. Dalam  konstitusi  RIS  dan  UUDS  1950 memberikan wewenang kepada Mahkamah  Agung  untuk  menguji peraturan  di  bawah  undang-undang  saja. Sedangkan  untuk  pengujian  undang- undang  tidak  dapat  dilakukan Judicial Review karena  menurut  Pasal  95  Ayat  2 UUDS  1950  ditegaskan  bahwa  undang- undang  tidak  dapat  diganggu  gugat  ( de wet is onschenbaar ). Padahal hakekat dari
Judicial  Review yang  dikenal  dalam praktek  hukum  tata  negara  secara universal  adalah  untuk  memberikan wewenang  pengawasan  oleh  lembaga yudikatif  kepada  pembuat  undang- undang. Di sinilah salah satu inti dari apa yang  disebut  “ checks  and  balances ”.
Kemudian kewenangan melakukan
Judicial  Review tersebut  ditegaskan  lagi dalam Pasal  26  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  1970 Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 26 1. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan  tidak  sah  semua peraturan-peraturan  dari  tingkat yang  lebih  rendah  dari  Undang- undang  atas  alasan  bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
2. Putusan  tentang  pernyataan  tidak sahnya  peraturan perundang- undangan  tersebut  dapat  diambil berhubung  dengan  pemeriksaan dalam tingkat kasasi.
Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.
Pengujian  ( Judicial  Review )  oleh Mahkamah  Agung  yang  hanya  dibatasi pada  objek  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang terhadap  Undang-Undang  maka  itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian  mengenai  legalitas  peraturan perundang-undangan  saja.  Kewenangan mahkamah  agung  selaku  judicial  review tidak  dicantumkan  dalam  UUD  1945 sebelum amandemen melainkan tercantum  dalam    Tap  MPR  RI  No. III/MPR/1978 dan UU  No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta PERMA No. 1 tahun 1993.
Seiring  dengan  perkembangan politik  di  Indonesia    maka  politik  di Indonesia  juga  mengalami  perubahan  . perubahan  tersebut  ditandai  dengan momentum  perubahan UUD  1945 pada masa  reformasi (1999-2004).  Salah  satu perubahan  signifikan  dalalm  amandemen UUD  1945  itu  adalah  dicantumkannya kewenangan  hak  uji  materiil  oleh
mahkamah  agung  dalam  pasal  24A  dan juga  lahirnya  Mahkamah  Konstitusi. Kebutuhan akan adanya suatu Mahkamah Konstitusi  yang  semakin  mendesak. Dalam  perkembangannya  sejak  masa reformasi  masyarakat  semakin  kritis terhadap  pemerintah apalagi  sejak hadirnya  mahkamah  konstitusi sebagai penguji  undang-undang.  Kedudukan mahkamah agung tetap menguji peraturan di  bawah  undang-undang sebagaimana diatur  dalam  peraturan mahkamah  agung nomor  1  tahun  2004  menggantikan PERMA  No.  1  Tahun  1999  tentang  Uji Materiil.

## 2. Pengujian  Peraturan  Perundang-
Undangan  Terendah  Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Yang  Lebih  tinggi  Menurut Hierarki Tata Perundang- Undangan Indonesia. Mahkamah Agung
diberi kewenangan  melakukan Judicial  Review terhadap  peraturan  di  bawah  undang- undang.  Sebagimana  yang  pernah dijelaskan oleh Miriam Budiardjo, bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk  menguji  apakah  sesuatu  undang– undang  sesuai  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Negara  Republik  Indonesia  atau tidak,  dan  untuk  menolak  melaksanakan undang-undang  serta  peraturan-peraturan
lainnya  yang  dianggap  bertentangan dengan Undang- Undang Dasar. Dan yang termasuk  peraturan di  bawah  undang- undang  menurut  Pasal  7  undang-undang nomor  12  Tahun  2011  adalah  peraturan pemerintah, peraturan Presiden, peraturan daerah  provinsi  dan  peraturan  daerah kabupaten atau kota.
Kewenangan melakukan pembatalan  peraturan  yang  dianggap bertentangan  dengan  undang-undang  di atasnya  dimiliki  juga  oleh  pemerintah selain  Mahkamah  Agung  pembatalan tersebut  dilakukan  sebagi  bentuk pengawasan dari pemerintah. Pembatalan parturan  daerah  oleh  pemerintah  diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah yaitu bahwa
(1) Perda disampaikan kepada Pemerintah  paling  lama  7  (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada
Ayat  (1)  yang  bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
(3) Keputusan  pembatalan  Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)  ditetapkan  dengan  Peraturan Presiden  paling  lama  60  (enam puluh)  hari  sejak  diterimanya

## Perda sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1).
(4) Paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda  dan    selanjutnya  DPRD bersama  kepala  daerah  rnencabut Perda dimaksud.
(5) Apabila  provinsi/kabupaten/kota tidak  dapat  menerima  keputusan pembatalan  Perda  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (3)  dengan alas  an  yang  dapat  dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan,  kepala  daerah  dapat mengajukan  keberatann  kepada Mahkamah Agung.
(6) Apabila  keberatann  sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dikabulkan ;sebagian atau seluruhnya,  putusan  Mahkamah
Agung tersebut menyatakan Peraturan  Presiden  menjadi  batal dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.
(7) Apabila Pemerintah tidak
mengeluarkan  Peraturan  Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Perda  dimaksud  dinyatakan berlaku.
Dari  Pasal  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  dapat melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah  yang  dianggap  bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Dan apabila pemeritah provinsi /kabupaten/kota  tidak  dapat  menerima pembatalan  perda  tersebut  maka  kepala daerah  dapat  mengajukan  keberatan kepada  Mahkamah  Agung.  Disini  maka tampak  bahwa  telah  terjadi  dualism kewenangan dalam melakukan uji materiil terhadapa peraturan  di  bawah  undang- undang.
Sepanjang  2010,  MA  sudah memutus  12  perkara  uji  materiil  Perda tetapi Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan  tidak  kurang  dari  1691 Perda  sepanjang  periode  2004-2009. Secara  praktek  sejak  2004, telah terjadi dualisme pembatalan  Perda.  Sebagian diputuskan  melalui executive  review di Kementerian Dalam Negeri, sebagian lagi melalui uji materiil di Mahkamah Agung.
Dualisme  ini  terjadi  karena  inkonsistensi instrumen  hukum  yang  mengatur Perda 1 .Mahkamah Agung diberi kewenangan  melakukan  judicial  review terhadap  peraturan  di  bawah  undang- undang yaitu  terdiri  dari peraturan
1 Perma  Hak  Uji  Materiil  Perlu  Di  Revisi , http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt4d8c2cc5ef50d/perma-hak-uji-materiil-perlu- direvisi
pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah  provinsi  dan  peraturan  daerah kabupaten  atau  kota. Peraturan  daerah dalam  hirarki  peraturan  perundang- undangan  berada  di  bawah  undang- undang  sehingga  suatu  peraturan  daerah tidak boleh bertentangan dengan undang- undang. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata  bertentangan  maka  mahkamah agung  harus  melakukan  judicial  review terhadap  peraturan  tersebut  dan  jika terbukti  bertentangan  dengan  undang- undang  maka  peraturan  tersebut  harus dibatalkan.
Di  sisi  lain pemerintah juga berwenang melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah  yang dianggap bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan  peraturan  perundang-undangan yang lebih  tinggi.  Dan  apabila  pemeritah provinsi  /kabupaten/kota  tidak  dapat menerima  pembatalan  perda  tersebut maka  kepala  daerah  dapat  mengajukan keberatan kepada mahkamah agung.
Jika  dilakukan  perbandingan dengan  Negara  Perancis  maka  ada perbedaan  bentuk  pengawasan  oleh pemerintah.  Perancis  memiliki  beberapa bentuk pengawasan yaitu:
1. Pengawasan
administratif,
pengawasan ini dilaksanakan dakam bentuk pengesahan dan persetujuan. Sebelum  dilakukan  pembaharuan pengawasan  ini  dilakukan  oleh
Prefect
(setingkat gubernur propinsi). Sejak pembaharuan Prefect  sudah  tidak  memiliki wewenang  membatalkan  keputusan Commune
(dibawah prefect
setingkat  kota).  prefect  hanya memiliki peran untuk
mempengaruhi berbagai
kebijaksanaan atau keputusan
commune  t etapi  tidak  untuk membatalkannya.
2. Pengawasan  yudisial,  pengawasan ini  dilakukan  oleh  badan  peradilan khususnya  peradilan  administrasi: conseil  d’etat (dilaksanakan  oleh section  du  cententitrux),  Tribuneux Administratif (ada  pada  tingkat propinsi).  Perancis  tergolong  ke dalam  salah  satu  Negara  yang melakukan  peradilan  administrasi oleh  badan  yang  berdiri  sendiri sehingga hakim administrasi terpisah  dengan  hakim  biasa.  Jika peradilan umum ( jurisdiction judicure ) berpuncak pada mahkamah agung (cour de cassation), maka peradilan administrasinya  berpuncak  pada conseil d’etat .

## Tabel  Perbandingan Sistem
Judicial Preview Perancis dan Judicial Review Indonesia
Indonesia Perancis Sistem huku m Civil law Civil law Kewe nanga n Judici al Revie w  Judicial Review terhadap UU  Judicial Review terhadap peraturan perundang- undangan di  bawah UU  Judicial preview terhadap RUU  dan UU  Judicial Review terhadap peraturan perundang -undangan di  bawah UU dan kepu- tusan TUN Organ Judici al Revie w  Mahkamah Konstitusi
 Mahkamah Agung
a. La Conseil Constitutio nnel b. La Conseil d’Etat Penga wasan oleh eksek utif Pemerintah berhak membatalkan peraturan  di bawah UU jika  terbukti bertentangan dengan UU menurut Pasal 145 Ayat  2 UU No. 32  tahun 2004 Bersifat preventif hanya sebatas mempengar uhi kebijaksana an atau keputusan commune t etapi  tidak untuk membatalka nnya Penga wasan judicia l Perundang- undangan keputusan TUN Perundang- undangan keputusan TUN
Dari perbandingan tersebut tampak  bahwa  di Indonesia  pemerintah
masih ikut dalam hal pemtalan keputusan ataupun  peraturan  di  bawah  undang- undang  sebagaimana  yang  diterangkan dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 32  tahun  2004.  Pasal  tersebut  pada dasarnya sangat kontradiksi dengan pasal 24A  UUD  1945  dimana  dalam  pasal disebutkan  bahwa  hanya  mahkamah agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undang-undangan sehingga dalam  hal  ini  tentunya  yang  dapat melakukan  pembatalan  juga  hanya mahkamah agung.

## 3. Bentuk  Konseptual  Pengujian Terhadap  Peraturan  Perundangan Yang  Melanggar  Ketertiban  Umum  di Masa Mendatang
Sistem  pengujian  terhadap  perda oleh  pemerintah  dan  mahkamah  agung memang  berbeda pengujian  perda  oleh pemerintah memang bersifat  aktif  dalam artian  jika  peraturan  daerah  tersebut terbukti bertentangan dengan kepentingan umum  dan  undang-undang  di  atasnya maka  perda  tersebut  akan  langsung dibatalkan. Sedangkan  pengujian  perda oleh  mahkamah  agung  bersifat  pasif dalam  artian  pengujian  peraturan menunggu  pihak  yang  mengajukan keberatan    atas  adanya  peraturan  daerah tersebut.
Jika  mereview  pada  pasal  24A UUD  1945  setelah  amandemen  maka
seharusnya  yang  berwenang  melakukan judicial  review  adalah  Mahakamah Agung. “Judicial  Review” (hak  uji materil) sebagai kewenangan  lembaga peradilan adalah untuk menguji kesahihan peraturan  perundang-undangan  dibawah undang-undang  terhadap  undang-undang yang  dihasilkan  oleh  ekesekutif dan legislatif.  Pengujian  oleh  hakim  terhadap produk  cabang  kekuasaan  legislatif ( legislative  acts )  dan  cabang  kekuasaan eksekutif ( executive acts ) adalah konsekensi dari dianutnya prinsip ‘ checks and  balances ’  berdasarkan  doktrin pemisahan  kekuasaan  ( separation  of power ). Oleh  karena  itu  kewenangan untuk  melakukan  ‘ Judicial  Review ’  itu melekat  pada  fungsi  hakim  sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain dalam hal  ini  pemerintah.  Jika  pengujian  tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen,  maka  pengujian  seperti  itu tidak  dapat  disebut  sebagai  ‘ Judicial
Review ’, melainkan ‘legislative review’.
Secara  konseptual,  prinsip  check and  balance  dimaksudkan  agar  tidak terjadi  overlapping  atau  tumpang  tindih antara  kewenangan  lembaga  negara sehingga  kekuasaan  dalam  negara haruslah  diatur  dengan  seksama.  Namun demikian,  kelemahan  dari  pelaksanaan mekanisme check and balance merupakan teori  tanpa  ujung,  saling  mengontrol  dan berputar.  Jadi pengujian  peraturan  yang
melanggar  ketertiban  umum  seharusnya dilakukan  oleh  satu  lembaga  saja  yaitu mahkamah agung karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A sudah menjelaskan bahwa  mahkamah  agung  lah  yang berwenang  melakukan  pengujian  atas peraturan  di  bawah  undang-undang sehingga seharusnya  semua  peraturan  di bawah undang-undang dalam pengujiannnya  harus  dilakukan  oleh mahkamah  agung  dan  pembatalan peraturan  tersebut  juga  dilakukan  oleh mahkamah  agung. Sedangkan untuk pemerintah  tidak  berwenang  untuk melakukan  pembatalan  sehingga apabila memang dalam pengawasannya ada perda yang  bertentangan  dengan  ketertiban umum  dan    undang-undang  di  atasnya maka pemerintah seharusnya mengajukan judicial  review  kepada  mahkamah  agung dan  apabila  terbukti  mahkamah  agung dapat  melakukan  pembatalan  perda  yang bersangkutan.

## C. PENUTUP
Secara  politik  hukum  Mahkamah Agung  selaku  pemegang  kekuasaan kehakiman tertinggi sebelumnya dianggap tidak  berkompeten  melakukan  pengujian atas undang-undang, sehingga pada masa sebelum kemerdekaan pengujian undang- undang  masih  dianggap  tidak  penting. Hingga  pada  masa  konstitusi  RIS
Mahkamah
Agung baru diberi kewenangan  melakukan Judicial  Review tetapi  hanya  sebatas  pengujian  terhadap peraturan  di  bawah  undang-undang  saja, sedangkan  pengujian  undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Negara Republik  Indonesia  tidak  diperbolehkan karena saat itu undang-undang tidak boleh diganggu  gugat.  Setelah  UUD  1945 dilakukan  amandemen  ketiga  muncul lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang diberikan wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang dan Mahkamah  Agung  tetap  melaksanakan pengujian  peraturan  di  bawah  undang- undang.
Kewenangan
Pemerintah
melakukan  pengujian  dan  membatalkan Peraturan  Daerah  adalah  merupakan bagian dari pengawasan atas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang bersifat aktif. Kewenangan Mahkamah  Agung  melakukan  pengujian terhadap  Peraturan  Daerah  (Perda) didasarkan  atas  dasar  permohonan keberatan  Kepada  Daerah  atas  Peraturan Presiden tentang Pembatalan Perda (Pasal 145 Ayat (5) dan Ayat (6) UU Nomor 32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah  dan  kewenangan  Mahkamah Agung  terhadap  pengujian  peraturan perundang-undangan  dibawah  undang- undang  terhadap  undang-undang    (Pasal
31 A UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan  kedua atas  UU  Nomor  14 Tahun  1985), yaitu  :  (i) pengujian materiil  (materiil  toetsingrecht) dan  (ii) pengujian  formiil  (formil  toetsingrecht) atas Peraturan Daerah.
Agar  tidak  terjadi  dualisme kewenangan  menguji  peraturan  di  bawah undang-undang  maka  secara  konseptual yang pertama pengujian  terhadap peraturan  perundang-undangan  baik undang-undang maupun peraturan– peraturan dibawah undang-undang
harusnya diserahkan  sepenuhnya  pada lembaga  yudikatif  berdasarkan  pada konsep pembagian kekuasaan sebagaimana  dimuat  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  Negara  Republik  Indonesia 1945 sesudah amandemen. Sehingga baik legislatif,  eksekutif  maupun  judikatif dapat melaksanakan kewenangan masing- masing  dengan  maksimal; kedua, adanya perubahan mekanisme pengujian peraturan  perundang-undangan  dibawah undang-undang yang melanggar ketertiban umum terkait dengan prosedur pengujiannya  secara  konstitusional  Pasal 24  UUD  1945    kewenangan Judicial
Review terletak  pada  Mahkamah  Agung tanpa melibatkan lembaga pemerintahan.
Terkait pembatalan terhadap Perda dalam  praktik  beberapa  Perda  dibatalkan berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam
Negeri,  maka  penulis  menyarankan  agar Pemerintah taat pada aturan hukum (rule of  law) yang  berlaku. Selain  itu  saran yang  kedua  bahwa  Mahkamah  Agung sebaiknya merevisi kembali PERMA No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil harus  mengacu  pada  Pasal  31  A  UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua  Atas  UU  Nomor  14  Tahun  1985 dengan  lebih  mengatur  tetang  hukum acara  pemeriksaan dan mengatur tentang alat-alat bukti dalam pembuktian Judicial Review .

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar, 1997. Beberapa  Masalah  Hukum Tata  Negara  Indonesia . Bandung Edisi Revisi, Alumni.
Hans Kelsen, 2011, Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif , Bandung, Nusa Media.
____, 2013, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara , Bandung, Nusa Media.
Imam  Soebechi,  2012, Judicial  Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah , Jakarta, Sinar Grafika.
Jimly  Asshiddiqie,  2012, Hukum  Acara Pengujian  Undang – Undang , Jakarta, Sinar Grafika.
____, 2004,
Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia , Jakarta,  Mahkamah  KonstitusiRI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
Maria  Farida  Indrati  S,  2007, Ilmu Perundang – undangan  1  :  Jenis, Fungsi,  dan  Materi  Muatan,
Yogyakarta, Kanisius.
Maria  Farida  Indrati  S,  2007, Ilmu Perundang – undangan  2  :  Proses dan teknik Pembentukannya, Materi Muatan , Yogyakarta, Kanisius.
M. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum Di Indonesia , Jakarta, LP3ES.
Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern  (Rechtstaat) ,  Bandung,  PT. Refika Aditama.
Ni’matul  Huda,  2011, Teori  Dan Pengujian  Peraturan  Perundang – undangan , Bandung, Nusa Media. _____,  2012, Hukum  Pemerintahan Daerah , Bandung, Nusa Media
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum ,  Jakarta,  Prenada  Media Group.
Widodo  Ekatjahjana,  2007. Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Menurut UUD 1945
____,  2008, Pembentukan  Peraturan Perundang – undangan,  Dasar- dasar  dan  teknik Penyusunannya, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
____, 2001, Sumber Hukum Tata Negara Formal Di Indonesia , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Negara Republik
Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundangan
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009 Tentang Mahkamah Agung

## Undang-Undang  Nomor  32  Tahu  2004
Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) Nomor  :  1  Tahun  2011  tentang Hak Uji Materiil.
Himpunan Peraturan Perundang- Undangan  Republik  Indonesia. Empat Undang-Undang Peradilan.
2009. Nuansa Aulia. Bandung.
Himpunan
Peraturan Mahkamah KonstitusiMenegani Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.2011.  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia. Jakarta
Varia  Peradilan,  Majalah  Hukum  Tahun XV.No. 172. Januari 2000
Agung  Nadhi  Nurcahyanto, Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia,  Sebagai Pengawal Konstitusi , http://www.jdih.setjen.kemendagri .go.id/filesart/ Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Mahkamah KonstitusiDalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesia http://www.jimlyschool. com/read/analisis/238/kedudukan- mahkamah-konstitusi-dalam- struktur- ketatanegaraan- indonesia/,. Jimly  Asshidiqie, Sejarah  Constitutional Review dan Gagasan
Pembentukan Mahkamah Konstitus i, http://jimlyschool.com
/read/analisis/276/sejarah- constitutional
-review-gagasan- pembentukan-mk /http://law.uii
.ac.id/
images/stories/Jurnal %20Hukum/3%20Munthoha.pdf
Teori  Pembagian  Kekuasaan , http://click gtg.blogspot.com/2008/11/teori- pembagian-kekuasaan.html
Negara hukum , http://www. negarahukum.com /hukum/teori- konstitusi.html
http://www.jimly.com/makalah/namafile/
57/Konsep_Negara_Hukum_Indo nesia.pdf
http://pshk.or.id/index.php/home/article/5/ 88, Negara & Kekuasaan, Jentera Edisi VIII: 17 Juni 2011
http://indonesia.go.id/in/lembaga- negara/mahkamah-agung/1633- profile-ma/296-mahkamah-agung http://masnurmarzuki.blogspot.com/2011/ 12/pemisahan-kekuasaan-dan- prinsip-checks.html

## BIODATA PENULIS
Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H., adalah Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Jember. Menyelesaikan  pendidikan  Magister Hukum (M.H.) pada  Program  Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2013.