## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

## Fernanda Theodora, Febri Yuliani , dan Meyzi Heriyanto
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract:  Implementation,  Administration  of  Regional  Property. This  study  aims  to  analyze  the implementation  of  the  administration  of  regional  property  policies  within  the  Riau  Provincial Government  and  analyze  the  obstacles  in  the  implementation  of  policies  for  administering  regional property  within  the  Riau  Provincial  Government.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative  research method  approach.  Data  collection  techniques  are  interviews  and  observations.  Key  information  is  the goods management oﬃcial at the Riau Provincial Financial and Asset Management Agency. Secondary data obtained from research documents. The results showed that the communication factor that occurred between  the  oﬃcials  managing  regional  pr operty  was  not  good,  inadequate  resources both  human  and ﬁnancial resources, disposition in the implementation of administration of regional property went poorly, and  the  bureaucratic  structure  in  implementation was  not  eﬀective.  Obstacles  in administeri ng  regional property include incomplete goods data, lack of human and ﬁnancial resources, the absence of an SOP, the Property Management Oﬃcer has not carried out his authority and responsibilities properly.
Key words: implementation, administration of regional property
Abstrak:  Implementasi,  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk menganalisis  implementasi  kebijakan  penatausahaan  barang  milik  daerah  di  lingkungan  Pemerintah Provinsi  Riau  dan  menganalisis  hambatan  dalam  implementasi  kebijakan  penatausahaan  barang  milik daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode penelitian  deskriptif  kulaitatif.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara  dan  observasi.  Key information  yaitu pejabat pengelola  barang  pada  Badan  Pengelola  Keuangan dan  Aset Daerah  Provinsi Riau.  Data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor komunikasi yang  terjadi antar  pejabat  pengelola barang  milik  daerah kurang  baik,  sumber  daya  kurang memadai  baik  sumber  daya  manusia  maupun  ﬁnansial,  disposisi  dalam  implementasi  penatausahaan barang  milik  daerah  berjalan  kurang  baik,  serta  struktur  birokrasi  dalam  implementasi  belum  efektif. Hambatan dalam penatausahaan barang milik daerah yaitu data barang tidak lengkap, kurangnya sumber daya  manusia  dan  ﬁnansial,  belum  adanya  SOP,  Pejabat  Pengelola  Barang  belum  menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan baik.
Kata kunci: implementasi, penatausahaan barang milik daerah

## PENDAHULUAN
Pengelolaan barang milik daerah men- jadi sangat penting dengan adanya Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut sebagai pedo- man  terbentuknya  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pe- doman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Ne- geri  Nomor  19  Tahun  2016,  barang  milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) atau bara yang  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lain yang  sah  antara  lain  yang  diperoleh  dari  hi- bah/sumbangan  atau  yang  sejenis,  sebagai pelaksanaan  dari  perjanjian/kontrak,  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang,  berdasar- kan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempe- roleh  kekuatan  hukum  yang  tetap,  dan  ba- rang  yang  diperoleh  kembali  dari  hasil  di- vestasi  atas  penyertaan  modal  pemerintah daerah.
Pengelolaan barang milik daerah salah satu ruang lingkupnya adalah penatausahaan. Penatausahaan  adalah  rangkaian  kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan  baranag  milik  daerah  sesuai  de- ngan  ketentuan  peraturan  perundang-unda- ngan.  Saat  menyusun  neraca  keuangan  ma- ka  laporan  barang  milik  daerah  teridiri  dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.
Aset  Lancar  merupakan  rincian  dari barang  persediaan  atau  barang-barang  yang memiliki  masa  manfaat  kurang  dari  12  bu- lan. Contoh barang persediaan misalnya per- sediaan  alat  tulis  kantor,  persediaan  obat- obatan,  persediaan  bibit  tanaman,  dan  lain sebagainya.  Aset  Tetap  merupakan  rincian dari barang yang memiliki masa manfaat le- bih dari 12 bulan. Aset tetap ditampilkan da- lam  bentuk  laporan  berdasarkan  permen- dagri 17 tahun 2007 terdiri dari Kartu Inven- taris Barang (KIB) A yaitu tanah, KIB B yai- tu peralatan dan mesin, KIB C yaitu gedung dan bangunan, KIB D yaitu jalan, irigasi dan jaringan, KIB E yaitu aset tetap lainnya, dan KIB  F  yaitu  konstruksi  dalam  pengerjaan. Aset lainnya merupakan rincian dari barang- barang  yang  dikerjasamakan  kepada  pihak ketiga, aset tak berwujud, dan lainnya.
Penatausahaan  yang  dilakukan  dalam bentuk pencatatan/pembukuan menggunakan aplikasi  SIMDA  BMD  (Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  Barang  Milik  Daerah) mulai tahun 2012. SIMDA BMD merupakan aplikasi  yang  dikembangkan  oleh  BPKP yang  digunakan  oleh  beberapa  kabupaten/ kota  dan  provinsi  di  Indonesia  termasuk Pemerintah  Provinsi  Riau.  Aplikasi  SIMDA BMD berdasarkan pengamatan awal penulis merupakan aplikasi penatausahaan BMD un- tuk  memudahkan  pengurus  barang  dalam melakukan  pencatatan.  Aplikasi  berisikan berbagai macam  kode  barang untuk  KIB  A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F.
Penatausahaan  khususnya  pembukuan menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting.  Hal tersebut  dikarenakan pencatatan  Barang  Mi- lik Daerah menjadi dasar bagi Pengguna Ba- rang maupun Pengelola  Barang untuk mela- kukan tindak lanjut pengelolaan atas Barang Milik Daerah yang ada. Kementerian Dalam
Negeri  saat  ini  telah  menerbitkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  108  Tahun 2016  tentang  Penggolongan  dan  Kodeﬁkasi Barang Milik Daerah. Peraturan ini nantinya akan  digunakan  oleh  sebagai  pedoman  da- lam  membuat  penggolongan  dan  kodeﬁkasi barang  milik  daerah.  Pemerintah  Provinsi Riau  dalam  hal  penatausahaan,  selain  pem- bukuan  juga  saat  ini  sedang  melakukan  in- ventarisasi terhadap barang milik daerah. In- ventarisasi  dilakukan  untuk  melakukan  pe- mutakhiran  data  dalam  penertiban  pencata- tan  atas  barang  milik  daerah.  Hal  tersebut berdasarkan rekomendasi hasil audit laporan pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan Riau, bahwa Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan  penertiban  administrasi  khusus- nya penatausahaan.
Pertanyaan penelitian  adalah bagaima- na  implementasi  kebijakan  penatausahaan barang  milik  daerah  di  lingkungan  Peme- rintah Provinsi Riau.
Van  Meter dan  Van  H orn dalam  Budi Winarno  (2014)  membatasi  implementasi kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  individu-individu  (atau  ke- lompok-kelompok) pemerintah maupun swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan  kebijakan  sebelumnya. George C. Edward III dalam Deddy Mulyadi (2015)  mengemukakan  4  (empat)  variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ter- sebut saling berhubungan satu sama lain.
1. Komunikasi,  Keberhasilan  imple- mentasi kebijakan mensyaratkan agar implementor  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan  kepada  kelompok  sa- saran  (target  group)  sehingga  akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, Walaupun isi kebijakan sudah  dikomunikasikan  secara  jelas dan  konsisten,  tetapi  apabila  imple- mentor  kekurangan  sumberdaya  un- tuk  melaksanakan,  implementasi  ti-
dak akan berjalan efektif. Sumberda- ya  tersebut  dapat  berwujud  sumber- daya  manusia,  yakni  kompetensi  im- plementor, dan sumberdaya ﬁnansial.
3. Disposisi,  Disposisi  adalah  watak dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementtttor,  seperti  komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apa- bila  implementor  memiliki  disposisi yang baik, maka dia dapat menjalan- kan  kebijakan  dengan  baik  seperti apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisa- si  yang  bertugas  mengimplementasi- kan  kebijakan  memiliki  pengaruh yang  signiﬁkan  terhadap  implemen- tasi  kebijakan.  Salah  satu  dari  aspek struktur  yang  penting  dari  setiap  or- ganisasi  adalah  prosedur  operasi yang  standar  (standard  operating procedures  atau  SOP).  SOP  menajdi pedoman  bagi  setiap  implementor dalam  bertindak.  Struktur  organisasi yang terlalu  panjang akan cenderung melemahkan  pengawasan  dan  me- nimbulkan  redtape,  yakni  prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.
Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelo- laan  Barang  Milik  Daerah,  barang  milik  da- erah  meliputi  Barang  milik  daerah  yang  di- beli  atau  diperoleh  atas  beban  APBD  atau Barang milik daerah yang berasal dari pero- lehan  lainnya  yang  sah.  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dalam  PSAP  07-1  mendeﬁni- sikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan dari  mana  manfaat  ekonomi  dan/atau  sosial di  masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh, baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, terma- suk  sumber  daya  non  keuangan  yang  diper- lukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi  masyara- kat  umum  dan  sumber-sumber    daya    yang dipelihara  karena alasan sejarah dan budaya.
Aset  secara  umum  menurut  Siregar (2004)   adalah  barang  (thing)  atau  sesuatu
barang  (anything)  yang  mempunyai  nilai ekonomi  (econmic  value),  nilai  komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange  value)  yang  dimiliki  oleh  badan usaha,  instansi  atau  individu  (perorangan). Mursyidi  (2009)  mendeﬁnisikan  aset  adalah sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana man- faat  ekonomi  dan/atau  sosial  dimasa  depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh peme- rintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber  daya nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk  penye- diaan  jasa  bagi  masyarakat  umum  dan sum- ber-sumber daya yang dipelihara karena ala- san sejarah dan budaya. Berdasarkan Peratu- ran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang Mililk  Daerah,  penatausahaan  adalah  rang- kaian  kegiatan  yang  meliputi  pembukuan, inventarisasi,  dan  pelaporan  barang  milik daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Penelitian  ini  bertujuan  ntuk  menge- tahui dan  menganalisis  implementasi  kebi- jakan  Penatausahaan  barang  milik  daerah  di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau  serta untuk  mengetahui  dan  menganalisis  hamba- tan  dalam  implementasi  kebijakan  Penata- usahaan  barang  milik  daerah  di  lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## METODE
Penelitian ini  menggunakan tipe pene- litian  deskriptif  kualitatif.  Penentuan  infor- man  dilakukan  dengan  metode purposive sampling. Adapun  yang  menjadi  informan dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pro- vinsi Riau selaku Pejabat Penatausahaan Ba- rang Provinsi Riau dan selaku Pengguna Ba- rang  BPKAD  Provinsi  Riau.  Kepala  Bidang Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  BPKAD Provinsi  Riau  selaku  Pengurus  Barang  Pe- ngelola  Provins  Riau.  Kepala  Sub  Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD  Provinsi  Riau.  Pengurus  Barang Pengguna  BPKAD  Provinsi  Riau.  Teknik pengumpulan  data  adalah intervew (wawan-
cara),  observasi,  dokumentasi  dan  studi  ke- pustakaan.  Teknik  analisis  data  kualitatif yaitu  reduksi  data,  display  (penyajian  data), dan veriﬁkasi (menarik kesimpulan).

## HASIL Penatausahaan Barang Milik Daerah Pembukuan
Pengelola  Barang  dan  Pengguna  Ba- rang/Kuasa  Pengguna  Barang  melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik da- erah  yang  berada  di  bawah  penguasaannya ke  dalam  Daftar  Barang  Pengguna/Daftar Barang  Kuasa  Pengguna  menurut  penggo- longan  dan  kodeﬁkasi  barang.  Pemerintah Provinsi  Riau  melalui  BPKAD  untuk  pem- bukuan  sampai  dengan  tahun  2017  telah menggunakan  penggolongan  barang  sesuai dengan permendagri nomor 108 tahun 2016, namun  untuk  pengkodean  masih  dilakukan kajian lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Riau beralih  ke  sistem  SIPKD  Modul  Aset  yang sebelumnya  mengggunakan  SIMDA  BPKP. Hal  tersebut  dilakukan  karena  SIPKD  me- rupakan  sistem  online  dan  dapat  dilakukan pencatatan dimanapun sehingga lebih efektif dan eﬁsien dan data lebih aman. Namun saat ini  masih  dilakukan  kustomisasi  dalam  sis- tem  serta  penginputan  seluruh  data  barang yang sebelumnya diinput di SIMDA. SIPKD saat  ini  sudah  dilakukan  integrasi  dengan sistem keuangan dan memudahkan pengurus barang  pengguna  untuk  mendapatkan  doku- men kelengkapan untuk pencatatan barang.

## Inventarisasi
Tabel 1.  Rekapitulasi  Hasil  Inventarisasi Barang  Milik  Daerah  Pemerintah Provinsi  Riau  sampai  dengan  Bu- lan Desember Tahun 2017 Nomor Jenis barang Jumlah Barang Inventarisasi Keterangan Sudah Belum
1 Tanah 604 persil 501 103 261 belum bersertiﬁkat 2 Peralatan dan Mesin 167.777 unit 26.848 142.929 9.103 tidak diketahui keberadaannya,
diinventarisasi oleh masing- masing OPD
Nomor Jenis barang Jumlah Barang Inventarisasi Keterangan Sudah Belum
3 Gedung dan Bangunan 1.477 unit 892 585 19 digunakan non pemerintah,
183 tidak sesuai SIP 4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 75 ruas jalan 71 4 4 ruas jalan tidak bisa diinventarisasi, jaringan dan irigasi belum diinventarisasi 5 Aset Tetap Lainnya - - - Belum diinventarisasi 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - 9 - 9 unit Hasil inventarisasi 6 OPD
Sumber : Data Olahan 2017
Hasil  pelaksanaan  inventarisasi  terda- pat  beberapa  masalah  seperti  untuk  rumah dinas  dihuni  oleh  PNS  namun  tidak  mem- punyai  SIP  (Surat  Izin  Penghunian),  dihuni oleh  Non  PNS  tidak  mempunyai  SIP,  tidak sesuai  dengan  SIP  dan  lain  sebagainya.  Ke- mudian untuk tanah terdapat masalah seperti tanah  belum  bersertiﬁkat,  tidak  memiliki pagar  pengaman,  tidak  ada  tanda  batas,  ter- dapat  bangunan  yang  bukan  milik  Pemerin- tah  Provinsi  Riau  dan  lain  sebagainya.  Pe- laksanaan  inventarisasi  dilakukan  untuk memperoleh  data  akurat  di  lapangan  serta untuk  memetakan  permasalahan-permasala- han yang  terdapat  pada  barang  milik  daerah yang berada di bawah penguasaan perangkat daerah.  Setelah  dilakukan  pemetaan  maka masing-masing  perangkat  daerah  dapat  me- nindak lanjuti dengan berbagai bentuk peng- elolaan Barang Milik Daerah.

## Pelaporan
Penyampaian  laporan  BMD  setiap  ta- hun  selalu  tidak  tepat  waktu  sehingga  ber- akibat  pada  penyusunan  Laporan  BMD  Pe- merintah  Provinsi  Riau.  BPKAD  memberi- kan sanksi kepada OPD yang tidak menyele- saikan Laporan BMD dengan cara penunda- an pembayaran Uang Persediaan (UP) OPD. Dengan cara tersebut diharapkan OPD beru- saha  untuk  menyelesaikan  laporan  baik  se- mester  ataupun  tahunan  tepat  pada  waktu- nya.  Laporan  yang  disampaikan  untuk  lapo- ran semesteran dan tahunan tahun 2017 ber-
beda  dari  tahun  sebelumnya.  Untuk  tahun 2017,  Sub  Bidang  Penatausahaan  Barang Milik  Daerah  menyiapkan  format  laporan dengan  penyajian  informasi  yang  lengkap terkait  dengan  pengelolaan  Barang  Milik Daerah.  Pada  tahun  sebelumnya  laporan  ha- nya  dalam  bentuk  KIB  mulai  dari  KIB  A sampai  dengan  KIB  F,  sehingga  informasi yang disajikan masih kurang.

## Implementasi  Kebijakan  Penatausahaan Barang Milik Daerah

## Komunikasi
BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang  dibawah  Pengelola  Barang  sudah melakukan  komunikasi  baik  formal  ataupun informal  kepada  OPD.  Pelatihan  telah  dibe- rikan  kepada  OPD  untuk  meningkatkan  ka- pasitas  sumber  daya  manusia  pejabat  peng- elola  BMD.  Kemudian  bidang  pengelolaan BMD  BPKAD  membuka  ruang  untuk  me- lakukan diskusi seputar masalah pengelolaan BMD.

## Sumber Daya
Jabatan  Pengurus  Barang  merupakan jabatan yang ditetapkan dengan Surat Kepu- tusan  Gubernur  dengan  melaksanakan  tugas dan  kewenangan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Tugas  yang  diemban  pengurus  ba- rang berdasarkan Permendagri nomor 19 ta- hun  2016  cukup  sulit  untuk  dilaksanakan oleh  pengurus  barang  yang  tidak  muda  lagi dan  tidak  bisa  menggunakan  teknologi  se- perti komputer. Pemerintah Provinsi riau ju- ga tidak mempunyai klasiﬁkasi khusus untuk PNS  yang  bisa  diusulkan  menjadi  Pengurus Barang.  Sumber  daya  manusia  selain  dalam menjalankan  tugas  rutin  Pengurus  Barang, juga dalam pelaksanaan inventarisasi. Inven- tarisasi  ke  lapangan  tidak  bisa  dilakukan oleh  satu  orang,  harus  dilakukan  oleh  bebe- rapa  orang.  Jumlah  pegawai  saat  ini  teru- tama di  bidang penatausahaan BPKAD Pro- vinsi  Riau  tidak  mencukupi  untuk  melaku- kan  kegiatan  inventarisasi  dengan  jumlah barang  yang  tidak  sedikit.  Inventarisasi  ke lapangan  misalnya  untuk  1  (satu)  lokasi  ta- nah  dibutuhkan  minimal  5  (lima)  orang,  di- bagi  tugas  untuk  melakukan  pengukuran,
pencatatan,  pemetaan  lokasi,  dan  komuni- kasi dengan warga setempat.

## Disposisi
Pengurus  barang  dalam  hal  ini  kurang mendapat  dukungan  dari  OPD  masing-ma- sing terutama untuk mendapatkan kelengka- pan  dokumen  pengadaan.  Pengurus  barang tidak  akan  bisa  membuat  laporan  barang apabila  tidak  memiliki  kelengkapan  doku- men pengadaan. Kurangnya dukungan untuk memperoleh  dokumen  menjadi  salah  satu kendala  pengurus  barang  untuk  menyelesai- kan laporan tepat pada waktunya.

## Struktur Birokrasi
Sejak berlakunya peraturan tentang pe- doman  pengelolaan  barang  milik  daerah  pa- da tahun 2007, Pemerintah Provinsi Riau ba- ru memiliki Peraturan Daerah tentang pedoman  teknis  pengelolaan  barang milik daerah pada tahun 2013. Artinya sela- ma rentang tersebut tidak ada pedoman khu- sus untuk pelaksanaan pengelolaan barang  milik  daerah.  Hal  ini  menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak proaktif terhadap  pengelolaan  barang  milik  daerah. Sehingga sampai saat ini belum ada SOP ter- kait pengelolaan barang milik daerah. Meka- nisme  pengelolaan  BMD  disertakan  bebera- pa  kelengkapan  dokumen  adminsitrasi  baik surat  persetujuan  maupun  SK  penetapan, yang  semuanya  ditandatangani  oleh  Guber- nur.  Dengan  rentang  administrasi  yang  cu- kup  panjang  membuat  pengelolaan  BMD menjadi  tidak  efektif.  Dalam  Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pe- ngelolaan  Barang  Milik  Daerah  diharuskan ditandatangani oleh Gubernur.

## PEMBAHASAN
Pemerintah Provinsi Riau masih meng- gunakan kodeﬁkasi berdasarkan permendag- ri  nomor  17  tahun  2007.  Penggolongan  dan kodeﬁkasi dalam permendagri nomor 108 ta- hun  2016  dapat  dilakukan  paling  lambat  3 (tiga) tahun sejak permendagri ini diundang- kan.  Pembukuan  yang  dilaksanakan  Peme- rintah  Provinsi  Riau  telah  menyesuaikan penggolongan  barang  berdasarkan  permen- dagri  nomor  108  tahun  2016,  untuk  kode- ﬁkasi  masih  dalam  proses  penelaahan.  Pen-
catatan masih dilakukan secara manual dika- renakan sedang dilakukan peralihan ke  apli- kasi  SIPKD  Modul  Aset  yang  berbasis  web dari  aplikasi  SIMDA  BPKP  yang  berbasis dekstop. Sistem saat ini sudah dilakukan in- tegrasi dengan sistem keuangan. Begitu pula inventarisasi  dilakukan  terhadap  tanah  dan gedung  bangunan.  Pada  pelaksanaan  inven- tarisasi  terdapat  kendala  pada  data  yang  ti- dak  update,  kurangnya  personil,  dan  daerah yang sulit dijangkau. Hasil dari inventarisasi berupa  laporan  pelaksanaan  inventarisasi dan  dapat  diketahui  permasalahan  permasa- lahan di lapangan.
Pelaporan  BMD  semesteran  dan  tahu- nan yang disampaikan dari Pengguna Barang kepada  Pengelola  Barang  tidak  tepat  waktu. BPKAD  memberi  sanksi  kepada  OPD  yang tidak  menyelesaikan  laporan  BMD  berupa penundaan pembayaran UP. BPKAD sedang mengembangkan sistem yaitu SIPKD Modul Aset untuk pelaporan.
Pejabat  pengelola  barang  di  tingkat Pengguna Barang belum memahami tentang pengelolaan barang milik daerah, pengelola- an  barang  tidak  menjadi  fokus  utama  pada OPD,  sehingga  tiap  OPD  selalu  terlambat dalam  penyampaian  laporan  Barang  Milik Daerah dan penatausahaan barang milik dae- rah  menjadi  tidak  tertib,  baik  pembukuan, inventarisasi  maupun  pelaporan.  Komunika- si yang terjadi antar pejabat pengelola BMD OPD  kurang  baik.  Pejabat  pengelola  BMD harus  diberikan  pelatihan  dan  bimtek  lebih lanjut  terkait  penatausahaan  BMD.  Dalam penatausahaan  sangat  dibutuhkan  sumber daya  baik  manusia  maupun  ﬁnansial  agar berjalan  dengan  baik.  Keterbatasan  sumber daya manusia dan ﬁnansial  membuat pena- tausahaan menjadi tidak tertib. Dari sisi dis- posisi  dalam  implementasi  penatausahaan BMD  berjalan  kurang  baik.  Dalam  hal  ini para  pejabat  pengelola  BMD  belum  menja- lankan  kewenangan  dan  tanggung  jawabnya dengan  baik.  Begitu  pula  struktur  birokrasi dalam  implementasi  belum  efektif.  Hal  ini dikarenakan  belum  disahkannya  Ranperda terkait  pengelolaan  barang  milik  daerah,  se- hingga  berdampak  kepada  pergub  dan  SOP terkait  pengelolaan  terutama  penatausahaan
BMD.  Untuk  rentang  kendali  juga  masih panjang  dikarenakan  dokumen  persetujuan harus ditandatangani Gubernur.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa imple- mentasi kebijakan penatausahaan barang mi- lik daerah di lingkungan Pemerintah Provin- si Riau belum berjalan dengan tertib, hal ini dikarenakan  komunikasi  yang  terjadi  antar pejabat  pengelola  BMD  OPD  kurang  baik. sumber  daya  kurang  memadai  baik  sumber daya  manusia  maupun  ﬁnansial.  disposisi dalam  implementasi  penatausahaan  BMD berjalan  kurang  baik.  Struktur  birokrasi  da- lam  implementasi  belum  efektif.  Hambatan dalam  penatausahaan  barang  milik  daerah yaitu  Data  barang  yang  terdapat  dalam  pen- catatan  tidak  lengkap.  Kurangnya  sumber daya  manusia  dan  ﬁnansial.  Belum  adanya SOP  tentang  Pengelolaan  BMD  terutama tentang Penatausahaan BMD. Pejabat Penge- lola Barang belum menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino,  Leo.  2008.    Dasar-Dasar  Kebija- kan Publik.  Bandung : Alfabeta.
Mahmudi.  2010.  Manajemen  Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga.
Mulyadi,  Deddy.  2015.  Studi  Kebijakan Publik  dan  Pelayanan  Publik  (Konsep dan  Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik dan  Pelayanan  Publik).  Bandung  : Alfabeta.
Siregar,    Doli.    D.    2004.    Management Aset Strategi Penataan Konsep Pemba- ngunan Berkelanjutan secara  Nasional dalam  Konteks  Kepala  Daerah    seba- gai  CEO’s  pada  Era Globalisasi  dan Otonomi  Daerah. Jakarta : PT Grame- dia Pustaka Utama.
Winarno,  Budi.  2014.  Kebijakan  Publik (Teori,  Proses  dan  Studi Kasus).  Yog - yakarta  :  CAPS  (Center  of  Academic Publishing Service).
Zarkasyi,  Moh.  Wahyudi.  2008.  Good Corporate Governance. Bandung: Alfabeta.