Volume 8 No. 2 Januari 2022 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDITPEDIA
Muhammad Satria msatriaiyo@gmail.com Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

## Susilo Handoyo
Susilo@uniba-bpn.ac.id

## Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan terhadap perlindungan hukum  terhadap  data  pribadi  pengguna  layanan  pinjaman  online  dalam  aplikasi  kreditpedia  Pendekatan Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  memandang  hukum  sebagai  gejala  sosial empiris  yang  menekankan  eksistensi  hukum  dalam  konteks  sosial.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  adalah: pertama  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  pengguna  layanan  pinjaman  online,  yaitu:  (1) perlindungan hukum secara preventif Pasal 26 huruf (a) POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga  kerahasiaan,  keutuhan,  dan  ketersediaan  data  pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan  yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” (2) perlindungan hukum secara represif, ketentuan  Pasal  46  ayat  1  s.d.3  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  adalah  berupa  hukuman  penjara  paling  lama  enam  hingga  delapan  tahun  dan  dikenakan  denda sebesar  Rp.600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  hingga  Rp.800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah), selain itu, pihak penyelenggara media elektronik akan menghadapi gugatan dari pemilik data pribadi,jika ada kerugian  yang  timbul  dari  tindakan  tersebut  kedua  sanksi  terhadap  pelanggaran  data  pribadi  pengguna layanan  pinjaman  online,  yaitu:  pelanggaran  data  pribadi  yang  mencakup  pencemaran  nama  baik,  diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa sanksi  pidana.  Selain  sanksi  pidana,  secara  khusus  juga  diatur  dalam  Pasal  47  ayat  (1)  POJK  No. 77/POJK.01/2016  yaitu  sanksi  administratif,  berupa peringatan  tertulis,  denda, pembatasan  kegiatan  usaha, dan pencabutan izin.
Kata Kunci: Perlindungan hukum; Data Pribadi;Pinjaman Online

## Absract
The formulation of the problem in this writing, the first is how the legal protection of the personal data of online  loan  service  users  is.  Second,  how  to  sanction  the  violation  of  personal data  of  online  loan  service users. This study aims to gain an understanding and provide solutions to the legal protection of the personal data  of  online loan  service  users in  the  Kreditpedia  application  Approach  This research  uses  a  normative juridical approach which views law as an empirical social phenomenon that emphasizes the existence of law in a social context. The research results obtained are: first, legal protection of personal data of online loan service  users,  namely:  (1)  preventive  legal  protection  Article  26  letter  (a)  of  this  POJK  states  that  the operator is obliged to "maintain the confidentiality, integrity, and availability of personal data, transactions, and  financial  data  that  it  manages  from  the  time  the  data  is  obtained  until  the  data  is  destroyed.”  (2) repressive  legal  protection,  the  provisions  of  Article  46  paragraphs  1  to  3  of  Law  Number  19  of  2016 concerning Electronic Information and Transactions are in the form of imprisonment for a maximum of six
to  eight  years  and  a  fine  of  Rp.600,000,000.00  (six  hundred  million  rupiah)  to  Rp.800,000,000.00  (eight hundred million rupiah), in addition, the electronic media operator will face a lawsuit from the owner of the personal data, if there is a loss arising from the action, the two sanctions for violating the personal data of the  service  user  online  loans,  namely:  personal  data  violations  that  include  defamation,  are  regulated  in Article  45  of  Law  Number  19  of  2016  concerning  Information  and  Electronic  Transactions  in  the  form  of criminal sanctions. In addition to criminal sanctions, specifically also regulated in Article 47 paragraph (1) POJK  No.  77/POJK.01/2016,  namely  administrative  sanctions,  in  the  form  of  written  warnings,  fines, restrictions on business activities, and revocation of permits.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pemanfaatan  teknologi  informasi,  media  dan  komunikasi  telah  mengubah  baik  perilaku masyarakat  maupun  peradaban  manusia  secara  mendunia.  Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  tersebut  telah  menyebabkan  hubungan  dunia  seolah  tanpa  batas  dan menyebabkan  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  secara  signifikan  berubah  dan berkembang sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum. 1 Banyak  hal-hal  baru  yang  tercipta  melalui  teknologi  seperti ecommerce dan  transportasi berbasis online. Lalu  dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di  bidang ekonomi  yang  berbasis  teknologi  informasi  yang  biasa  disebut  dengan  start-up,  serta  dengan berkembangnya e-commerce dan  juga  transportasi  berbasis  online  tersebut  yang  dapat mempermudah  kehidupan  para  penggunanya,  yang  berjalan  lurus  dengan  tumbuhnya perusahaan-perusahaan  start-up  atau  toko  online  dikarenakan  kemudahan  tersebut,  sehingga tidak menutup kemungkinan untuk membuka atau memulai sebuah usaha membutuhkan banyak hal agar dapat berjalan dengan lancar sehingga menuai kesuksesan di kemudian harinya.
Hal  ini  merupakan  salah  satu  alasan  kenapa  berbicara  mengenai  start-up ,  e-commerce dll, pasti akan menjurus ke perusahaan sektor jasa keuangan yang  bergerak dengan memanfaatkan teknologi.  Tentu  ini  membuka  peluang  untuk  para  pegiat  bisnis  zaman  sekarang.  Masuknya Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  dengan  pengguna  internet  terbanyak  didunia  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  dengan  pengguna  internet  yang  tinggi,  membuat  Indonesia  menjadi sasaran  bagi  banyaknya  perusahaan  berbasis  Financial  Technology  (Fintech)  yang  sedang berkembang  saat  ini  serta  tingginya  pengguna  jasa  internet  di  Indonesia  juga  berdampak  pada tumbuh pesatnya perusahaan Financial Technology (Fintech).
Financial Technology atau selanjutnya disebut Fintech adalah sebuah bisnis yang bertujuan untuk  menyediakan  jasa  keuangan  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  (software)  dan teknologi  modern.  Pesatnya  pertumbuhan  perusahaan  Fintech  juga  dikarenakan,  Fintech menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda  perekonomian  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  khususnya  di  sektor  keuangan. 2 Pelaksanaan  Fintech  ini  dapat  dilakukan  dengan  sistem  pinjaman  peer  to  peer  lending,  yaitu
1 Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber Crime, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 29.
2 Farah Margaretha, 2015, Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia, Jurnal Keuangan dan Perbankan, hlm 514 - 516.

## Jurnal de Facto 8(2) : 108-121
penyelenggaran  perjanjian  pinjam-meminjam  dengan  cara  mempertemukan  pemberi  pinjaman dengan  penerima  pinjaman  melalui  jaringan  internet.  Dengan  adanya  sistem  ini,  dapat memberikan  dampak  positif  yang  sangat  banyak  salah  satunya  untuk  masyarakat  yang bertempat tinggal di daerah terpencil dapat dengan mudah melakukan proses pinjammeminjam uang.  Dalam  pinjaman  online  ini,  pelaksanaan  pemberian  kredit  dapat  dilaksanakan  dengan cepat.  Selain  itu,  pemberian  pinjaman  dapat  diberikan  tanpa  agunan,  lain  halnya  dengan  bank yang secara yuridis meyatakan bahwa KTA (Kredit Tanpa Agunan) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berati bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali. 3
Namun dalam proses pelaksanaanya, bisnis Fintech memiliki risiko yang dapat merugikan kepada masing  –  masing pihak dalam pelaksanaan bisnis Fintech tersebut. Risiko yang timbul dapat  berupa penyadapan, pembobolan, dan  cybercrime. Hal  inilah yang  membuat  masyarakat mengalami keraguan untuk melakukan transaksi online.
Aturan Fintech yang memberikan layanan pinjam meminjam uang merujuk pada Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Sementara itu menurut Pasal 3 ayat  (1)  huruf  d  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  (PBI  19/2017),  salah  satu  kategori  penyelenggaraan teknologi  finansial  adalah  pinjaman,  pembiayaan,  dan  penyediaan  modal.  Contoh penyelenggaraan  teknologi  finansial  pada  kategori  pinjaman  (lending),  pembiayaan  (financing atau  funding),  dan  penyediaan  modal  (capital  raising)  antara  lain  layanan  pinjam  meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi  (peer  to  peer  lending)  serta  pembiayaan  atau  penggalangan dana  berbasis  teknologi  informasi  (crowd-funding).  Dengan  banyaknya  kasus  yang  terjadi, khususnya  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Timur  tercatat  10  kasus  sampai dengan  tahun  2021  seperti  penyebarluasan  data  pribadi  serta  pengaksesan  data  dengan  tujuan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman peer to peer lending tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. 4
Salah  satu  contoh  kasus  bocor  nya  data  peminjam  online  yang  terjadi  kepada  saudari Elizabeth  data  dirinya  dibocorkan  oleh  aplikasi  pinjaman  online  kreditpedia.  Kronologi kasusnya  Awal  mula  kejadian  pelapor  saudari  Elizabeth  melakukan  pinjaman  online  melalui aplikasi kredit podia dan Duit zuper namun telah dilunasi dalam jangka waktu tahun pelunasan. Kemudian  pelapor  meminjam  kembali  dana  pada  aplikasi  Dana  kilat,  kreditpedia,  Dananow, proaman  mudah,  perdam  uang,  dan  Dana  tercepat  melalui  playstore,  pada  tanggal  16  Oktober 2020  pada  semua  aplikasi  pelapor  mengalami  tunggakan  pembayaran,  penagihan  mulai dilakukan oleh debt colector aplikasi tersebut. Pelapor dihubungi melalui panggilan WhatsApp dan  pesan  WhatsApp  oleh  nomor  081511524893,  083869617265,  087802293458, 083871494306, 08979760800, 0816891990, dan 089527329203 dengan nada mengancam serta mengirimkan data-data milik pelapor kepada kontak-kontak hp milik pelapor.
Bahwa  saksi  yang  merupakan  Aya  mertua  dari  pelapor  mendapat  pesan  WhatsApp  dari nomor  083832458819  pada  tanggal  15  Oktober  2020  dan  087723887760  pada  tanggal  30
3 Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 286.
4 Wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim, 26 Oktober 2021.

## Jurnal de Facto
8(2) : 108-121
Oktober 2020 yang berisi kalimat agar segera saudari Elizabeth (pelapor) untuk segera melunasi tagihan  pada  aplikasi  pinjaman  online  jika  tidak  ada  pembayaran  akan  debt  colector  alikhkan pada  system  dan  video  perjanjian  pelapor  akan  dibagikan  keseluruh  kontak  pelapor  sebelum kolektor  mendatangi  pelapor  serta  kalimat  mengatakan  burunon  maling  jaringan  penipuan  40 aplikasi dikantong kas dan menyebutkan perempuan bajingan serta alamat rumah milik saudari Elizabeth  Margaretha  Santoso  dan  ada  lagi  kalimat  berupa  "jangan  jadi  komplotan  maling  lu bangsat" Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum dan sanksi  pelanggaran  data  pribadi  dalam  layanan  pinjaman  online  yang  telah  tercantum  dalam Pasal  26  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga  kerahasiaan,  keutuhan  dan  ketersediaan  data  pribadi  pengguna  serta  dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sanksi  terhadap  pelanggaran  data  pribadi mengacu  pada  Pasal  47  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  ,  yaitu  sanksi administratif  berupa  peringatan  tertulis,  denda,  kewajiban  untuk  membayar  sejumlah  uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, lalu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaran  Teknologi Finansial  pada  menyatakan  penyelenggara  Teknologi  Finansial  wajib  menerapkan  prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan,  menjaga  kerahasiaan  data  dan/atau  informasi  konsumen  termasuk  data  dan/atau informasi transaksi. Pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus Kreditpedia. merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi.
Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan  oleh  pihak  Kreditpedia  tanpa  pemberitahuan  dan  tanpa  izin  dari  pemilik  data pribadi  tersebut.  Penyebarluasan  data  pribadi  tersebut  dilakukan  dengan  mengirim  pesan  ke seluruh  kontak  telepon  yang  dimiliki  peminjam,  dimana  pesan  tersebut  berisi  data  pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. 5 Fintech memang memberikan pelayanan yang menarik dan mudah, akan tetapi bisnis  ini memiliki potensi risiko,  setidaknya ada dua potensi risiko  dalam Fintech yang diungkap OJK yaitu: Pertama Keamanan data konsumen, dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaan Fintech, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data konsumen  maupun  data  transaksi  yang  dapat  disalahgunakan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab.  Risiko  kedua  yaitu,  kesalahan  transaksi,  Fintech  digital  payment memerlukan  manajemen  sistem  infrastruktur  teknologi  informasi  yang  sangat  kuat  sehingga dapat  menunjang  keseluruhan  proses  transaksi  dengan  baik.  Sistem  infrastruktur  ini  meliputi software  management,  network  &  connectivity  management,  dan  security  management. 6 Penelitian  ini  berfokuskan  pada  risiko  dari  keamanan  data  konsumen  dalam  melakukan  bisnis Fintech  di  Indonesia.  Apakah  dengan  adanya  peraturan  dan  undang-undang  yang  sudah  ada
5 Wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim, 26 Oktober 2021.
6 Otoritas Jasa Keuangan, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 28.

## Jurnal de Facto
8(2) : 108-121
perlindungan hukum  terhadap data konsumen mutlak dilakukan oleh negara.  Negara membuat regulasi  agar  bisa  melindungi  konsumen  dari  hal-hal  buruk  yang  mungkin  terjadi  pada  saat melakukan  bisnis  Fintech.  Bentuk  perlindungan  hukum  konsumen  ini  adalah  menjamin kerahasiaan data-data pribadi konsumen, yang harus dilindungi dan jika tidak dilindungi dapat diperjual-belikan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi. 7
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Pengguna  Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia”.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris mengenai perlindungan hukum hak atas  data  pribadi  pengguna  layanan  pinjaman  uang  berbasis  teknologi  informasi.  Selain  itu penulis  juga  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  sebagai  penunjang  perolehan  sumber data di lapangan artinya pembahasan yang memerlukan pendekatan primer dan pendekatan.
sekunder dengan mempelajari peristiwa konkrit serta penelitian menggunakan konsep yang ada dan dikumpulkan agar dapat sesuai dengan kenyataan dan dengan wawancara dengan pihak instansi terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh permasalahan yang ada.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online
a. Pengertian Pinjaman Online
Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi  menjelaskan layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam rangka  melakukan  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Perjanjian  pinjam  meminjam  uang  online  atau  dikenal  juga  dengan  nama  Peer-To- Peer  Lending  (P2P  Lending)  pada  dasarnya  sama  seperti  perjanjian  pinjam  meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online. 8 Sebelum membahas  tentang  aspek  perlindungan  data  pribadi  pada  transaksi  pinjam  meminjam online,  perlu  dipahami  bahwa  layanan  pinjam  meminjam  online  merupakan  layanan fintech  peerto-peer  lending  yang  bertindak  sebagai  penyelenggara  atau  dengan  kata  lain, layanan  pinjam  meminjam  yang  hanya  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dan  penerima pinjaman.
b. Peraturan Pinjaman Online
7 Arfian Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijan, 2018, Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal RechtsVinding. 7(1). hlm. 8
8 Ernama Santi, dkk, 2017, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol 6 Nomor 3, hlm. 6.

## Jurnal de Facto 8(2) : 108-121
Layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  informasi  atau  online  diatur  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016  yakni  yang disebutkan  pada  Pasal  1  angka  3  bahwa  :  layanan  pinjam  meminjam  uang  bebasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  lansung  melalui  sistem  elektronik  dengan menggunakan  jaringan  internet.  Semakin  pesatnya  perkembangan  inovasi  dan  teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai  informasi  secara  cepat,  dan  dialog  lintas  budaya.  Perkembangan  teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang, 9 karena  itu,  pada  Pasal  26  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  Tahun  2016  diatur  bahwa  penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam Online wajib :
1) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
2) Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan  dalam  mengakses,  memproses  dan  mengeksekusi  data  pribadi,  data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
3) Menjamin  bahwa  perolehan,  penggunaan,  pemanfaatan  dan  pengungkapan  data pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan  yang  diperoleh  oleh  Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
4) Menyediakan  media  komunikasi  lain  selain  Sistem  elektronik  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  untuk  memastikan  kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya
5) Memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik  data  pribadi,  data  transaksi  dan  data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.
2. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi
a. Pengertian Data Pribadi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  pengertian  data  adalah  keterangan  yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan Pribadi sendiri  memiliki arti  manusia  sebagai  perseorangan  (diri  manusia  atau  diri  sendiri),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  data  pribadi  merupakan  keterangan  yang  benar  dan  nyata  yang dimiliki oleh manusia sebaga perseorangan. 10
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak  memberikan  definisi  hukum  yang  jelas  tentang  data  pribadi.  Akan  tetapi,  dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi  (pivacy right) dalam Pasal  26 ayat
9 Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, Perlindungan Hak Privasi di Internet, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 12.
10 KBBI. “Pengertian Data”. https://kbbi.web.id/data diakses pada 25 Oktober 2021 Pukul 14.20
(1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang  dan  data  tentang  seseorang.  Dalam  Pasal  1  ayat  27  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik, mendefinisikan  data  pribadi  yaitu  “data  perseorangan  tertentu  yang  disimpan,  dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.
Menurut  penjelasan  Pasal  1  ayat  1  Data  Protection  Act  Inggris  tahun  1998 menentukan bahwa: “Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan  bagian  tertentu  dari  catatancatatan  kesehatan,  kerja  sosial,  pendidikan  atau yang  disimpan  sebagai  bagian  dari  suatu  sistem  penyimpanan  yang  relevan”. Diterangkan  juga  dalam  Data  Protection  Act  Inggris  tahun  1998  bahwa  data  pribadi adalah  data  yang  berhubungan  dengan  seseorang  individu  yang  hidup  yang  dapat diidentifikasikan  dari  data  atau  dari  data-data  atau  informasi  yang  dimiliki  atau  akan dimiliki  oleh  data  controller.  Selain  itu  data  prbadi  juga  dapat  dikaitkan  dengan  ciri responden contohnya jenis kelamin, umur, nama dan lain-lain.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  pada  Pasal  1  ayat  (1)  menjelaskan Data  Pribadi  adalah  data  perseorangan  tertentu  yang  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa pemilik data pribadi  adalah  individu  yang  padanya  melekat  Data  Perseorangan  Tertentu.  Secara khusus,  data  pribadi  menggambarkan  suatu  informasi  yang  erat  kaitannya  dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masingmasing individu. Menurut Pasal 1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik memberikan definisi tentang data pribadi yaitu : “Data Pribadi adalah setiap data  tentang  seseorang  baik  yang  teridentifikasi  dan/atau  dapat  diidentifikasi  secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupuntidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”.
3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
a. Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  atau  dengan  kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun. 11 Perlindungan  hukum  adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap
11 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta. hlm. 74.

## Jurnal de Facto 8(2) : 108-121
hak-hak  pelanggan  dari  sesuatu  yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak tersebut.
b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 12
1) Perlindungan  Hukum  Preventif  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu pelanggaran  serta  memberikan  ramburambu  atau  batasan-batasan  dalam melakukan sutu kewajiban.
2) Perlindungan  Hukum  Represif  Perlindungan  hukum  represif  merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran.

## II. PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pinjaman Online
Pengertian  penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi.  Bentuk  badan  hukum penyelenggara  dapat  berupa  perseroan  terbatas  atau  koperasi.  Berdasarkan  ketentuan tersebut diatas, penyelenggara peer to peer lending haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan  oleh  orang-perorangan  maupun  kegiatan  usaha  non  badan  hukum  seperti Maatschap, Firma, ataupun CV.
Badan  hukum  yang  dapat  bertindak  sebagai  penyelenggara  peer  to  peer  lending hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan  HAM  atau  Koperasi.  Ditinjau  dari  kapasitas  hukum,  tentu  badan  hukum  memiliki kedudukan  yang  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan  perusahaan  non  badan  hukum mengingat  badan  hukum  merupakan  subjek  hukum  atau  pendukung  hak  dan  kewajiban yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  nama  badan  hukum  tersebut.  Dengan ketentuan  ini  pula  jelas  bahwa  Yayasan  maupun  badan  hukum  lainnya  tidak  dapat menjalankan kegiatan peer to peer lending. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum  perseroan  terbatas  atau  koperasi  ini  telah  sesu  bentuk  badan  hukum  perseroan terbatas  atau  koperasi  ini  telah  sesuai  dengan  tujuan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak dalam kegiatan usaha peer to peer lending dimana peer to peer lending merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (profit oriented) dan melibatkan banyak pihak.
B. Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi
Dalam  literatur-literatur  hukum,dapat  diketahui,belum  ada  kesepakatan  untuk  suatu definisi hukum yang sama atau satu definisi,karena hubungan di antara anggota masyarakat sangat  beragam.Namun  ada  beberapa  definisi  yang  diberikan  oleh  para  sarjana  yang  bisa
12 Ibid, hlm.20

## Jurnal de Facto 8(2) : 108-121
menjadi  pedoman  di  dalam  memahami  pengertian  hukum,diantaranya  adalah  sebagai berikut: 13
1. Prof.Dr.E.Utrecht,S.H,kurang  lebih  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  himpunan petunjuk  hidup,berupa  perintah  dan  larangan  dalam  suatu  masyarakat  yang  harus ditaati  oleh  anggota  masyarakat,jika  dilanggar  akan  melahirkan  tindakan  dari pemerintah.
2. Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa hukum adalah seluruh kaidah serta  asas-asas  yang  mengatur  pergaulan  hidup  manusia  dalam  masyarakat  yang bertujuan  memelihara  ketertiban  yang  meliputi  lembagalembaga  dan  proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam masyarakat.
3. J.C.T.Simorangkir,S.H,mengemukakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa  yang  menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam  masyarakat  yang  dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,pelanggaran atas peratuan tersebut berakibat diambilnya tindakan.
4. Van  Vollenhoven  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  suatu  gejala  dalam  pergaulan hidup  yang  bergolak  terus-menerus  dan  bentur-  membentur  dengan  gejala-gejala yang  lain  dalam  masyarakat.Pendapat  ini  mirip  dengan  pendapat  Prof.Soediman Kartohadiprojo  yang  meyatakan  bahwa  hukum  adalah  pikiran  atau  anggapan  orang tentang adil atau tidak adil tentang hubungan-hubungan antar manusia.
Kesimpulan  bahwa  terdapat  kesamaan  unsur-unsur  yang  merupakan  ciri-ciri hukum,yaitu peraturan tentang tingkah laku manusia atau masyarakat;peraturan tersebut dibuat  oleh  lembaga  resmi;peraturan  tersebut  bersifat  memaksa.  serta  adanya  sanksi apabila  terjadi  pelanggaran.  Dengan  demikian,diperoleh  suatu  pemahaman  bahwa hukum  bercirikan  adanya  suatu  perintah  dan  larangan  yang  harus  ditaati  oleh  setiap orang.
Dalam  prakteknya  saat  ini,  pengaturan  perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  dapat diperoleh  berdasarkan  peraturan  perundang-  undangan  yang  ada,misalnya  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh  berdasarkan  peraturan  yang  dibuat  oleh  situs,misalnya  kebijakan  privasi  atau privacy policy,privacy notice,privacy statement maupun ketentuan-ketentuan pelayanan situs.
Sebagai  respon  akibat  semakin  banyaknya  data  dan  informasi  pribadi  yang dikumpulkan  dan  diolah  dengan  baik  oleh  pemerintah  maupun negara,beberapa merespon  kekhawatiran  penyalahgunaan  data  dan/atau  informasi  tersebut  dengan mengeluarkan suatu peraturan perundangundangan mengenai perlindungan data.Peraturan  perundang-undangan  mengenai  perlindungan  data  tersebut  mencakup data  dan/atau  informasi,baik  yang  dikumpulkan  oleh  pemerintah  maupun  swasta karenanya  berlaku  pula  pengumpulan  dan  pengolahan  data  oleh  situs-situs  di  internet yang  mengumpulkan  data  pribadi  dari  para  pengunjungnya.Salah  satu  tujuan  penting dari  adanya  peraturan  perundang-undangan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  adalah
13 Dwiyatmi,Sri Harini,Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Ke.2.Ciawi:Ghalia Indonesia,2013. Hal 38
untuk  menjamin  bahwa  setiap  individu  mempunyai  kemampuan  untuk  mengawasi  dan mengakses  informasi  pribadi  mereka  yang  dikumpulkan  oleh  pihak  lain  serta  untuk memberikan  perbaikan  jika  diperlukan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjamin  bahwa setiap  individu  mengetahui  informasi  mengenai  mereka  yang  ada  pada  pihak  lain,serta untuk mendorong pengumpul data (data collector) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut. 14

## C. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Pengguna  Layanan  Pinjaman  Online Secara Preventif
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan  rambu-rambu  atau  batasanbatasan  dalam  melakukan  suatu  kewajiban. Perlindungan  hukum  ini  memiliki  ketentuan-ketentuan  dan  ciri  tersendiri  dalam penerapannya.  Didalam  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subyek  hukum  mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung  memiliki  kebebasan  dalam  bertindak  sehingga  mereka  lebih  hati-hati  dalam menerapkannya. Proses  perlindungan bagi data pribadi di Indonesia,diatur dalam Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah,dalam hal ini Kementerian  Komunkasi  dan  Informatika,terdiri  atas  sepuluh  tahapan.Adapun  tahapan perlindungan  data  pribadi  ialah  perolehan  dan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisisan, penyimpanan,  penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  penyebarluasan,  dan  pemusnahan suatu  data  pribadi.  Perkembangan  teknologi  informasi  pada  masa  ini  telah  mampu melaksanakan  pengumpulan,  penyimpanan,  pembagian  serta  penganalisisan  data.  Konsep dari  perlindungan  data  pribadi  menjelaskan  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  untuk menentukan  mengenai  apakah  dirinya  akan  bergabung  dengan  masyarakat  dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah- langkah  perlindungan  terhadap  keamanan  data  pribadi,  serta  syarat-syarat  mengenai penggunaan data pribadi seseorang. 15
Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi….” Maka dalam  pernyataan  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  perlindungan  data  pribadi merupakan  hak (privacy  rights) yang  dimiliki  setiap  orang  yang  harus  dilindung  oleh negara,  dimana  dalam  privacy  rights  setiap  orang  memilki  hak  untuk  menutup  atau merahasiakan  hal-hal  yang  sifatnya  pribadi. 16 Hasil  wawancara  dengan  Andriyanto, Penyidik  Pembantu Cyber  Crime Kriminal  Khusus  Polda  Kaltim 17 menjelaskan  bahwa
14 Makarim,Edmon,Kompilasi Hukum Telematika.Jakarta:Rajagrafindo Persada,2003. Hal 25
15 Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm 25.
16 I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, hlm 3
17 Wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim, 26 Oktober 2021.
perlindungan  data  pribadi  telah  diatur  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  menyatakan bahwa:
(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan, penggunaan setiap informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2)Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
Andriyanto,  Penyidik  Pembantu  Cyber  Crime  Kriminal  Khusus  Polda  Kaltim 18 menjelaskan  ketentuan  yang  diatur  tersebut,  telah  memberikan  hak  kepada  pemilik  data pribadi  untuk  tetap  menjaga  kerahasiaan  data  pribadinya,  apabila  data  pribadinya  telah tersebar  dan  disalahgunakan  oleh  pihak  lain,  maka  pemilik  data  pribadi  dapat  mengajukan gugatan ke pengadilan.
Gugatan  yang  dimaksud  berupa  gugatan  perdata  yang  diajukan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  pasal  tersebut  merupakan  perlindungan  yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut  transaksi  elektronik  yang  menggunakan  data  pribadi  seseorang  maka  wajib untuk  menjaga  dan  melindungi  data  pribadi  tersebut,  dengan  pengaturan  tersebut,  maka setiap  orang  memiliki  hak  untuk  menyimpan,  merawat  dan  menjaga  kerahasiaan  datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.
Setiap  data  pribadi  yang  telah  diberikan  tersebut  harus  digunakan  sesuai  dengan persetujuan  dari  orang  yang  memiliki  dan  harus  dijaga  kerahasiannya.  Mengenai perlindungan  data  pribadi,  Andriyanto,  Penyidik  Pembantu  Cyber  Crime  Kriminal  Khusus Polda Kaltim menyebutkan bahwa dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam  peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan  pinjam-meminjam  berbasis  teknologi.  Pasal  26  huruf  (a)  POJK  ini  menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”
Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian  tersebut.  Kewajiban  tersebut  harus  dilaksakan  guna  tercapainya  perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara  wajib  “menjamin  bahwa  perolehan,  penggunaan,  pemanfaatan,  dan pengungkapan  data  pribadi...  yang  diperoleh  oleh  Penyelenggara  berdasarkan  persetujuan pemilik  data  pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan,  kecuali  ditentukan  lain  oleh ketentuan  peraturan  perundangundangan.”  Berdasarkan  pasal  tersebut  jelas  bahwa,  tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat
18 Wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim, 26 Oktober 2021

## Jurnal de Facto 8(2) : 108-121
menggunakan  data  pribadi  tersebut  untuk  kegiatan  apapun,  kecuali  dengan  persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan  data  atau  informasi  mengenai  pengguna  kepada  pihak  ketiga  tanpa persetujuan  dari  pengguna  atau  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundangundangan  tersebut, Andriyanto,  Penyidik  Pembantu Cyber  Crime Kriminal  Khusus  Polda  Kaltim34 menyebutkan  bahwa  undang  undang  telah  menjamin  adanya  kepastian  hukum  mengenai perlindungan terhadap data pribadi.
Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya  dalam  penyelenggaraan  pinjaman  online.  Apabila  hak  yang  dimiliki  tersebut dilanggar,  maka  peminjam  dapat  menyelesaikan  masalah  tersebut  melalui  upaya  hukum, yaitu  upaya  hukum  non-yudisial  (di  luar  peradilan)  dan  upaya  hukum  yudisial  (peradilan). Upaya  hukum  nonyudisial  dapat  dilakukan  dengan  cara  pengaduan  kepada  pengawas  di bidang  jasa  keuangan  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  kemudian  OJK  akan memberikan  peringatan  atau  teguran  kepada  penyelenggara.  Sedangkan,  upaya  hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan  setelah  pelanggaran  terjadi  dengan  maksud  untuk  mengembalikan  atau memulihkan keadaan.
Upaya  hukum  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan. Pengajuan  gugatan  ke  pengadilan  tidak  hanya  untuk  menggugat  penyelenggara  pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi  peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan  pihak  yang  tidak  memiliki  hubungan  hukum  dengan  pemilik  data  pribadi  yang  telah menyalahgunakan  data  pribadi  tersebut.  Dengan  diberikannya  hak  tersebut,  maka  telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan  layanan  aplikasi  pinjaman  online.  Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  yaitu perlindungan  terhadap  kerahasiaan  data  pribadi  peminjam  agar  data  pribadinya  tidak disebarluaskan  atau  agar  tetap  dijaga  kerahasiannya  oleh  pihak  penyelenggara  pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.
D. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Pengguna  Layanan  Pinjaman  Online Secara Represif
Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti denda, penjara, dan hukuman tambah an yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dialukan suatu pelanggaran. Pada perlindungan hukum represif ini subyek hukum tidak mempunyai  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  karena  ditangani  langsung  oleh peradilan  administrasi  dan  pengadilan  umum.  Selain  itu  ini  merupakan  perlindungan  akhir yang  berisi  sanksi  berupa  hukuman  penjara,  denda  dan  hukuman  tambahan  lainnya. Perlindungan  represif  ini  diberikan  untuk  menyelesaikan  suatu  pelanggaran  atau  sengketa yang sudah terjadi.
Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui perjanjian yang mencantumkan aturan  aturan  dan  konsekuensi  terhadap  pelanggaran  perjanjiannya.  Dalam  perjanjiannya

## Jurnal de Facto
8(2) : 108-121
terdapat  sebuah  dokumen  yang  secara  elektronik,  dokumen  itu  sendiri  dirancang  oleh seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya mengenai sebuah aturan serta  sebuah  kondisi  yang  diwajibkan  untuk  selalu  dipatuhi  oleh  seorang  kreditur.  Akan tetapi  dalam  hal  perjanjian  tersebut  tidak  diperbolehkan  memberatkan  kreditur. Perlindungan  hukum  untuk  seorang  debitur  terutama  memberikan  penekanan  pada  hal bayaran  sebuah  cicilan  kredit.  Debitur  mewajibkan  kreditur  untuk  melakukan  pembayaran cicilan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan ada konsekuensinya.
Pada  umumnya  konsekuensi  dari  keterlambatan  tersebut  yaitu  pengenaan  bunga yang besarannya diatur dalam perjanjian.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  telah  memberikan  definisi  atas  tindak  penyalahgunaan data  pribadi  dalam  media  elektronik,yaitu  sebagai  tindakan  dengan  sengaja  mengakses komputer dan/atau sistem komputer milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin dengan bermaksud  untuk  mendapatkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  serta melakukan  pembobolan  atas  sistem  keamanan  komputer  tersebut.Istilah  mengakses  dalam definisi  ini  adalah  istilah  yang  sangat  populer  digunakan  dalam  bidang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ITE).
Kata  dasar  mengakses  adalah  akses.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  memberi  tafsir  otentik  tentang  akses,yaitu sebuah  kegiatan  melakukan  interaksi  dengan  sistem  elektronik  yang  berdiri  sendiri  atau jaringan,  adapun  ketentuan  pidana  tersebut  terdapat  pada  Pasal  30  ayat  1  s.d  3  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim menjelaskan akibat hukum adalah segala  akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum  yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian- kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai  akibat  hukum  Berkaitan  dengan  definisi  tersebut,  maka  akibat  hukum  yang ditimpakan  bagi  penyelenggara  media  elektronik  yang  melakukan  tindak  penyalahgunaan data  pribadi,  menurut  ketentuan  Pasal  46  ayat  1  s.d.3  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah  berupa  hukuman  penjara  paling lama  enam  hingga  delapan  tahun  dan  dikenakan  denda  sebesar  Rp.600.000.000,00  (enam ratus  juta  rupiah)  hingga  Rp.800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah),  selain  itu,  pihak penyelenggara media elektronik akan menghadapi gugatan dari pemilik data pribadi,jika ada kerugian  yang  timbul  dari  tindakan  tersebut.  Akibat  hukum  yang  lain  bagi  penyelenggara media  elektronik,atas  tindak  penyalahgunaan  data  pribadi  ialah  penyelenggara  media elektronik  yang  mengelola  data  pribadi  untuk  disalahgunakan  dikenai  sanksi  administratif berupa peringatan lisan,peringatan tertulis,penghentian sementara kegiatan media elektronik dan pengumuman melalui situs internet atau website milik media elektronik tersebut.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UndangUndang Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Secara  khusus  perlindungan
data  pribadi  peminjam  dalam  layanan  pinjaman  online  diatur  dalam  Pasal  26  POJK  No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang  ditegaskan  bahwa  pihak  penyelenggara  wajib  dan  bertanggung  jawab  menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus  memperoleh  persetujuan  dari  pemilik  data  pribadi  kecuali  ditentukan  lain  oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
B. Saran
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan  layanan  pinjaman  berbasis  online  apabila  tidak  dalam  keadaan  yang  sangat membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Arfian  Setiantoro,  Fayreizha  Destika  Putri,  Anisah  Novitarani,  dan  Rinitami  Njatrijan, 2018,  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Konsumen  dan  Penyelesaian  Sengketa  E- Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal RechtsVinding. 7(1).
Djoni  S.  Gozali  dan  Rachmadi  Usman,  2012,  Hukum  Perbankan,  cet.II,  Jakarta,  Sinar
Grafika.  Ernama  Santi,  dkk,  2017,  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol 6 Nomor 3.
Farah  Margaretha,  2015,  Dampak  Elektronik  Banking  Terhadap  Kinerja  Perbankan Indonesia, Jurnal Keuangan dan Perbankan.
Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber Crime, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup. Muchsin. Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Otoritas Jasa Keuangan,  2017,  Kajian  Perlindungan  Konsumen  Pada  Fintech,  Departemen Perlindungan  Konsumen  -  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
Satjipto  Rahardjo,  2009,  Penegakan  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Yogyakarta, Genta. Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Wahyudi  Djafar  dan  Asep  Komarudin,  2014,  Perlindungan  Hak  Privasi  di  Internet,
Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
B. Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi