## RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIFHUKUM ISLAM
Sofyan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar SofyanSulnur17@gmail.com
Abdul Syatar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
abdulsyatar@gmail.com Abstrak
Penyelesaian kasus kejahatan mengalami perkembangan cukup pesat. Pasalnya, penyelesaianmelalui  pengadilan  dan  non  pengadilan  menghiasi  rana  peradilan  pidana diIndonesia. Secara subtantif, terjadi pergeseran pemidanaan yang semulanya  menititikberatkan pada  pembalasan  (retributif)  menjadi  pemulihan  (restoratif).  Konsep  keadilan  restoratif ( restorative justice) hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat utamanya korban yang mengalami  kerugian  secara  materil  maupun  inmateril.Dalam  perjalanannya,  keadilan  restoratif telah  menjadi  instrumen  fundamentaldalam  sistem  peradilan  nasional,  misalnya  tindak  pidana anak  melalui  diversi.    Bahkan  tercatat  dalam  sejarah,  keadilan  restoratifmelalui  Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  pernah  diberlakukan  sebagai  jalan  penuntasan  kejahatan  HAM. Akan  tetapi,  pada  akhirnya  Undang-Undang  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  dicabut  atas Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IV/2006dan kembali menjadi  Program  Legislasi Nasional  2015-2019.  Dengan  demikian, restorative  justice bagi  kejahatan  HAM  mengalami pasang surut dan dimungkinkan adanya prospek keadilan restoratif pada praktik peradilan pidana di Indonesia.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kejahatan; HAM; KKR.

## I. PENDAHULUAN
Dimensi  kehidupan  manusia  senantiasa  dinaungi  dan  dijunjung  tinggi  oleh  negara. Keberadaan  hak-hak  masyarakat  menjadi  sentral  eksistensi  di  tengah  pengaulan.  Hak  Asasi Manusia patut diakui berkembang sedemekian rupa seiring berkembangnya pola kejahatan yang semakin  kompleks  dan  perkembangan  wajah  dan  tuntutan  diri  manusia  yang  cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakat.
Kini,  HAM  intens  diperbicangkan  dengan  intensitas  kesadaran  manusia  atas  hak  yang dimilikinya.  Hak  Asasi  Manusia  menjadi  aktual  dalam  sejarah  manusia  sejak  awal  peradaban hingga sekarang ini. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan  menembus batas- batas  teritorial  sebuah  negara.  Derasnya  kemauan  dan  daya  desak  HAM,  menimbulkan polemikkhususnya  suatu  negara  teridentifikasi  melanggar  HAM.    Dengan  demikian,    sekejap
mata  belahan  bumi  memberikan  respon,  terlebih  lagi  negara  yang  dijuluki  sebagai  “adikuasa”, memberikan kritik, tudingan, bahkan kecaman keras dan sebagainya. 1
Indikasi  atas  tuntutan  HAM,  keadilan,  perlindungan,  dan  kemerdekaan.  Mendorong negara  Indonesia  membentuk  dan  menegakkan  instrumen  hukum..  Perlindungan  HAM  selalu berkaitan  dengan  seberapa  jauh  pelaksanaan  pemerintah  negara  dalam  memperhatikan  hak-hak warga  negara  (hak  warga  sipil).  Indikator  yang  dapat  menjadi  acuan  adalah  tersedianya instrumen  negara  dalam  melindungi  dan  menghargai  HAM.  Kepedulian  Indonesia  terhadap perlindungan  HAM,  dapat  dilihat  dari  instrumen  UUD  1945  dan  secara  teknis  operasional dibentuk  pula  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2009  tentang  HAM  dan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM.  Perlu  digaris  bawahi  bahwa  perlindungan HAM  tidak  hanya  melalui  instrumen  nasional.  Begitupun  dengan  hukum  internasional  telah banyak  mengatur  tentang  perhormatan  dan  perlindungan  HAM  meliputi  Deklarasi  Universal HAM atau DUHAM ( Universal Declaration of Human Right), Kovenan Internasional Hak Sipil dan  Politik  Tahun  1966  ( The  Internasional  Covenant  on  Civil  and  Political  Right )  telah diratifikasi  melalui  Undang-Undang  12  Tahun  2005,  Kovenan  Internasional  Hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya ( The Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Right ) telah diratifikasi  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005,  Kovenan  tentang  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  ( The  Internasional    Convention  on  The Elimenation of All Forms of Discrimination Againtst Women ) telah diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta kovenan lainnya. 2
Tekanan Pelanggaran HAM baik dalam negeri maupun luar negeri menekan terbentuknya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Hak  Asasi  Manusia  atau  Komnas  HAM  yang  berperan  dalam  memantau  dan  menyelidiki
1 Majda  El-Muhtaj, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia  Dari  UUD  1945  sampai  dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 1.
2 Fadli  Andi Natsif, Kejahatan HAM Pespektif Hukum Pidana  Nasional dan Hukum  Pidana  Internasional (Jakarta: PT Rajawali Press, 2016), h. 1-3.
pelaksanaan  HAM  serta  memberikan  pendapat,  pertimbangan  dan  saran  kepada  badan pemerintah negara mengenai pelaksanaan HAM. 3
Perkembangan  progresif  dari  instrumen  HAM  begitu  dinamis,  namun  persoalan  dan kecenderungan  penyelesaian HAM menuai hambatan, apalagi dilakukan oleh aparat pemerintah. Lumrahnya  upaya  dari  penegak  hukum  melakukan  impunitas  ( impunity )  atau  penghindaran penghukuman  terhadap  pelaku  mengakibatkan  instrumen  nasional  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.  Adanya  tindakan  tersebut  berdampak  pada  ketidakadilan  terhadap  korban  atau keluarga  korban,bahkan  menimbulkan  persoalan  berkepanjanagan  atastuntutan  masyarakat terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM hingga saat ini,seperti; kasus penembakan Mahasiswa  Trisakti  dan  Semanggi  sekitar  tahun  1998  dan  1999  dan  kasus  pelanggaran  HAM pasca jajak pendapat Timor Timur serta kasus HAM lainnya.
Sejatinya kontribusi keadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi tanggung jawab  pemerintah.  Namun  realitasnya,  mekanisme  penyelesaian  melalui  pengadilan  belum  bisa memberikan pengaruh besar sehingga  dimungkinkan adanya mekanisme non pengadilan. 4 Oleh karena  itu,  persoalan  HAM  melalui  pendekatan  keadilan  restoratifmenjadi  rumusan  yang menarik di dalam penegakan HAM di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

## A. Wajah Keadilan Restoratif  dalam Keadilan Transisional di Indonesia
Berbagai  kasus  pelanggaran  HAM  mengalami  sejarah  yang  panjang.  Pasalnya,  masih banyak  pelanggaran  HAM  berat  yang  belum    menyentuh  proses  hukum  meliputi:  kasus pembantaian  massal  (1965-1970),    penembakan  misterius  “Petrus”  (1982-1985),  peristiwa  di Timtim pra Referendum (1974-1999), kasus-kasus di Aceh pra DOM (1976-1989), kasus-kasus di Papua (1996), kasus  di Bulukumba (2003) serta kasus-kasus HAM lainnya. 5
3 R. Wiyoso, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta:Prenamedia Group, 2013), h. 3 4 Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM Pespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional , h. 4-6 5 Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, h. 1.
Di sisi lain, Tragedi Tanjuk Priok secara historis merupakan  kasus pelanggaran HAM di Indonesia  yang  menarik  perhatian.  Hal  tersebut  terbukti    sesaat    setelah  mulainya  penyidikan pada tanggal 1 Maret 2001 oleh Kejaksaaan Agung  atau  tiga minggu  sebelum sidang parlemen untuk  menetapkan  penyusunan  pengadilan  Timor  Timur  dan  Tanjung  Priok.  Beberapa  terduga membuat  perjanjian  pribadi  dengan  beberapa  keluarga  korban  untuk  saling  memaafkan  sesuai dengan  tradisi  islah  berdasarkan  syariat  Islam.  Penandatangan  penjajian  islah  tersebut ditandatangi  dalam  sebuah  upacara  yang  dipimpin  oleh  seorang  cendekiawan  muslim  dan pemrakarsa penjajian. Dalam  teks  tersebut, disebutkan bahwa kasus Tanjung Priok merupakan bencana  yang  tidak  terencana  dan  tidak  seorangpun  secara  langsung  bertanggung  jawab  dan perjanjian islah dimaksudkan untuk saling memaafkan. 6
Keadilan restoratif  melalui pejanjian islah pada Tragedi Tanjung Priok tidak berlangsung lama, disebabkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berpikiran lain dan tetap menjerat pelaku di sidang  pengadilan  HAM.  Alasanya,  bahwa  keadilan  restoratif  atau  islah  tidak  dikenal  dalam sistem  hukum  nasional.  Karena  itu,  DPR  mengusulkan  agar  pemerintah  segera  membentuk Pengadilan  HAM. 7 Pasca  dibentuknya  pengadilan  Tanjung  Priok,  kasus  tersebut  kemudian  di sidangkan pertama kalinya di pengadilan HAM ad hoc pada  tanggal 8 September 2003 sampai 22  Agustus  2004  di  Jakarta.  Tujuan  diadakannya  persidangan  guna  memberikan  keadilan  yang setinggi-tinggginya  kepada  pelaku,  namun  kenyatanya  justru  menuai  kritik  dari  lemahnya argumentasi  dan power dakwaan,  lemahnya  proses  pembuktian,  keputusan-keputusan  hakim yang  kontradiktif  hingga  akhirnya  pengadilan  HAM ad  hoc untuk  kejahatan  Tanjung  Priok mengalami kegagalan. 8
Falsafah  lahirnya  keadilan  transisional  dalam  lintas  ilmu  hukum  dan  ilmu  politik  pada dasarnya  untuk  mewujudkan  rasa  keadilan  dan  kedamaain  dalam  masyarakat.  Konsep  keadilan transisional  merupakan  tuntutan  dalam  menjawab  persoalan  atau  peristiwa  hukum  yang
6 J.  Fabian  Junge. Kesempatan  yang  Hilang,  Janji  yang  tak  Terpenuhi  (Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984), (Jakarta: kontras/Watch Indonesia!, 2008) , h . 22
7 Abu Yasid, Fiqh Realitas (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.55
8 J.  Fabian  Junge. Kesempatan  yang  Hilang,  Janji  yang  tak  Terpenuhi  (Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984) h 23-45
berkembang  dengan  jatuhnya  suatu  rezim  utamanya  rezim  otoriter  dengan  menerapkan kekuasaantidak  berdasar  atas  nilai-nilai  hukum  dan  demokrasi  dalam  suatu  negara.  konsep keadilan  transisional  masih  mengalami  perdebatan  mengenai  apakah  keadilan  transisional merupakan  suatu  penegakan  keadilan  di masa  tertentu    dalam  hal  ini  masa transisi  dan  apakah keadilan  transisional  sebagai  suatu  konsep  baru  yang  sejajar  dengan  konsep  seperti  keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan komutatif atau keadilan retributif. 9 Keadilan transisional ( transisional  juctice )  dalam  penyelesaian  kasus  HAM  diselesaikan  melalui  prosedur  yudisial misalnya  lewat  pengadilan  di  dalam  negeri  atau  pengadilan  internasional  serta  prosedur  non yudisial  lewat  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR).  Prosedur  yudisial  menitikberatkan pada  keadilan  retributif  ( retributive  justice )  dan  prosedur  non  pengadilan  melalui  KKR    lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif ( restorative justice ). 10
Selain  itu,  penuntasan  pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu  di  Indonesia  melalui KomisiKebenaran  dan  Rekonsiliasi  sebagai  instrumen  dari  keadilan  restoratif  mengalami hambatan dan tantangan yang tidak mudah. Hal tersebut terlihat dari ketidakseriusan pemerintah dan  DPR  dalam  menyelesaikan  dan  menegakkan  dasar  hukum  pembentukan  KKR,  mengigat Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2004  tentang  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  telah dibatalkan  secara  keseluruhan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan  Putusan  Nomor  6/PUU- IV/2006. 11 Putusan  MK  ini  berdasarkan  pengajuan judicial  review yang  dilakukan  oleh  Tim Advokasi  Kebenaran  dan  Keadilan  terhadap  beberapa  Pasal  daam  UUKKR  (Pasal  1  angka  9, Pasal  27,  dan  Pasal  44)  yang  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Akan  tetapi  MK  dalam putusannya  malah  menganggap  kepastian  materi  UU  KKR  saling  bertentangan  dan  tidak  ada kepastian  hukum  sehingga  tidak  mungkin  dapat  mengungkap  kebenaran  dan  melakukan
9 Abdul Aziz Hakim. Konsep Keadilan Transisional dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Mazalib, Volume 2, No. 1, Juni 2014, h.  92-194
10 Tosa  Hiroyuki, Keadilan  Transisional  yang  Terabaikan?  Tinjauan  Ulang  Masalah  Indonesia/Timur Leste, http://http://www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf, h. 1. Diunduh 13 Mei 2019.
11 Ali  Abdurahman  dan  Mei  Susanto, Urgensitas  Pembentukan  Undang-Undang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, 2016, h. 510.
rekonsiliasi 12 . Artinya sudah 10 tahun UU KKR tidak berlaku atau dibatalkan MK, namun tidak ada  perkembangan  yang  berarti  dalam  penyelesaian  pelanggaran  HAM  saat  ini.  Realitasnya RUU  KKR  hanya  dimasukkan  dalam  daftar  program  legislasi  nasional  (Prolegnas)  2007-2010, 2010-2014 dan 2015-2019 tanpa ada pembahasan sama sekali. 13
Pasca pembatalan UU KKR, justru Pemerintah Aceh membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  didasarkan  pada  Pasal  229  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006,  kemudian dilegalkan dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013. Kelahiran KKR di  Aceh dipicu oleh beberapa sebab: 1) untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh dalam rangka pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran,  keadilan  dan  hak  untuk  mendapatkan  reparasi,  2)  meluruskan  sejarah  demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa mendatang, 3) membentuk budaya menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). 14 Kelembagan KKR Aceh bersifat Independen dan  nonstruktural,  dengan  jumlah  tujuh  orang  Komisioner  dan  dipimpin  oleh  satu  orang  ketua dan satu orang wakil saja. Ketua dan wakil merangkap sebagai anggota bersama lima komisioner lainnya. Kelembangan ini dipilih oleh DPRA dan ditetapkan oleh Gubernur. 15
Saat  ini,upaya  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  berat  melalui  mekanisme  non pengadilan  menjadi  terkendala  sehingga  penyelesaian  kasus  HAM  bertumpuh  pada  keadilan transisional  melalui  pengadilan  saja  atau  (keadilan  restributif).  Kenyataanya  pengadilan  HAM mengalami  kelemahan  substantif  yang  tidak  bisa  mengadili  pelaku-pelaku  paling  bertanggung jawab  ( the  most  responsible  persons )  yang  kemudian  melahirkan  situasi  impunitas  yang  kian sistematik  dalam  sistem  hukum  nasional.  Dalam  sebuah  laporan  penelitian  dari  sidang-sidang
12 Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, h. 67.
13 Ali  Abdurahman  dan  Mei  Susanto, Urgensitas  Pembentukan  Undang-Undang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu,h. 510.
14 Zaki Ulya, Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Reformulasi Legalitas KKR Aceh, Petita, Volume 2, NO. 1 , November 2017, h. 135-138
15 Khairil Akbar, Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Lex Renaissance, Volume 2, No. 2, Juli 2017, h. 202-203.
pengadilan  HAM ad  hoc yang  dilakukan  oleh  Professor  David  Cohen,  mengemukakan  bahwa pengadilan HAM dibentuk dan diniatkan untuk gagal mengadili kejahatan HAM berat. 16

## B. Prospek Keadilan Restoratif bagi Kejahatan HAM
Mengenai  hukum  acara  yang  berlaku  atas  perkara  pelanggaran  HAM  berat,  Pasal  10 menentukan  bahwa  dalam  hal  tidak  ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  maka  hukum  acara  perkara  pelanggaran  HAM yang  berat,  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  hukum  acara  pidana.  Dengan  demikian, penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  upaya  hukum, pelaksanaan putusan pengadilan serta pelaksanaaan putusan atas perkara pelanggaran HAM yang berat, menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000  tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 17
Pada  praktinya  penyelesaian  pelanggaran  HAMdiselesaikan  oleh  Pengadilan  HAM sebagai peradilan khusus ( deferensiasi/spesialisasi). Kekhususan Pengadilan Hak Asasi Manusia terletak pada  tugas dan wewenangnya memeriksa dan memustuskan perkara pelanggaran HAM berat saja.  Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. 18
Pendekatan restorative  justice dalam  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  disebut sebagai  mekanisme  non  pengadilan  dengan  cara  mengungkap  kebenaran  dan  permintaan  maaf pelaku,  serta  pemulihan  terhadap  korban.  Berbeda  halnya  dengan  cara  pencapaian  keadilan  di luar  proses  pidana  yang  cirinya  melakukan  pembalasan.  Muladi  mengemukakan  bahwa penyelesaian  pelanggaran  HAM  melalui  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR) menciptakan  pergeseran  konsep  keadilan  dalam  penyelesaian  kasus  pidana  atas  dasar pembalasan  ( retributive  justice/prosecutorial  justice )  mengarah  menjadi  ciri  peradilan  pidana
16 R.  Herlambang  P.  Wiratman, Akses  Keadilan  Korban  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Berat  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, No. 2, Agustus 2013, h. 185.
17 R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia , h. 25.
18 Achmad  Fauzan, Perundang-Undangan  Lengkap  tentang  Peradilan  Umum,  Peradilan  Khusus  dan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 157.
yang bersifatrestoratif (restorative justice/community based justice) yang menekankan urgensitas aspekpenyembuhan bagi yang menderita kejahatan. 19
Secara  historis  keadilan  restoratif  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Albert  Eglash.  Akan tetapi,  jauh sebelum Albert Eglash menyatakan gagasannya, tradisi dan peradaban Yunani, Arab dan Romawi Kuno telah mengenal adanya keadilan restoratif bagi kejahatan nyawa. Begitupun dikalangan  masyarakat  Tao,  Budha  dan  Konfusius  pun  jauh  hari  telah  memakai  keadilan restoratif  untuk  menyelesaikan  persoalan  hukum  mereka.  Wesley  Cragg  menghubungkan  teori retributif  atau  pembalasan  dalam  hukum  pidana  dengan  kemunculan  keadilan  restoratif. Menurutnya, teori pembalasan pada prisipnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan.  Parahnya,  retributif  tidak  mampu  memperbaiki  kerugian  yang  dialami  oleh  korban. Dengan demikian, lahir sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju  pemulihan  (restoratif).Jadi  keadilan  restoratif  memandang  pentingnya  anggota masyarakat khususnya korban di dalam mendorong pertanggung jawaban pelaku kepada korban, pemulihan  kerugian  material  dan  emosional  serta  mendorong  negosiasi  untuk  menyelesaikan masalah  sehingga  masyarakat  terhindar  dari  konflik  berkepanjangan.  Bazemore  dan  Walgrave mengemukakan prinsip-prinsip keadilan restoratif meliputi 1) berusaha memastikan semua pihak diperlakukan  adil,  2)  mencari  statifikasi  korban,  pelaku  dan  masyarakat,  dan  3)  menawarkan perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan negara yang tidak beralasan. 20
Tegasnya,  perspektif  restoratif  tetap  memandang  kejahatan,  meskipun  kejahatan  yang dilakukan  juga  melanggar  hukum  pidana.  Namun,  aspek  yang  lebih  penting  bukan  perbuatan pelanggarannya  tetapi  proses  kerugian  atau  viktimisasi  kepada  korban  kejahatan,  masyarakat serta  kepentingan  pelanggar  itu  sendiri.  Secara  historis  keadilan  restoratifmemperoleh inspirasidari commity  justice (peradilan  atau  keadilan  masyarakat)  yang  masih  dipergunakan pada  beberapa  budaya  masyarakat  non  Barat,  khususnya  masyarakat  adat  ( indigenous
19 Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM Pespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional , h. 73.
20 Hariman Satria, Restorative Justice: Paradigma  Baru Peradilan Pidana, Media Indonesia, Volume 25, NO. 1, Juni 2018, h. 117.
population ).  Dalam  perkembangannya,  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative  justice) dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak  datang  dari  budaya  masyarakat  Indonesia,  namun  pola-pola  keadilan  restoratiftertanam dalam  beberapa  tradisi  masayarakat  adat  di  Indonesia.  Blacks  Law  Dictionary  menegaskan bahwa  keadilan  restoratif  merupakan  sanksi  alternatif  atas  kejahatan  yang  memfokus  pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggung  jawabanpelaku  atas  tindakannya.  Pendekatan  keseimbangan  digunakan  oleh keadilan  restoratif  untuk    menghasilkan  disposisi  yang  membatasi  dengan  memusatkan  pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. 21
Beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yang ditulis oleh Juliet S. Sorense, berjudul “ restorative  justice  for  victims  of  war  crime ”  juga  Thomas  M.  Antkowiak  yang  berjudul An Emerging Mandate for Internasional Courts: Victim-Centered Remedies and Restorative Justice, menunjukkan  bahwa  konsep  keadilan  restoratifjuga  dapat  diterapkan    dalam  kasus-kasus pelanggaran  HAM  yang  berat  termasuk  di  dalamnya  kejahatan  perang.  Meskipun demikiankeadilan  restoratiflebih  fokus  pada  pemulihan  bagi  korban,  dikarenakan  korban berhadapan dengan negara sebagai sponsor pelanggaran HAM yang berat. 22
Jenis  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  berat , juga dikemukan oleh Achmad Ali.Menurutnya penegakan HAM di  Indonesia tidak selamanya harus menggunakan restributive  justice yang  merupakan  proses  hukum  untuk  mempidana  pelaku.  Di berbagai  negara  kasus  pelanggaran  HAM  telah  dapat  diselesaikan  meenggunakan restorative justice melalui proses rekonsialisasi, bukan lagi proses litigasi di pengadilan HAM. Pendekatan keadilan  restoratiftidak  berfokus  pada  pelaku,  akan  tetapi  berfokus  pada  kepentingan  dan kebutuhan  korban.  Lebih  lanjut  Achmad  Ali  mengungkapkan  keadilan  restoratif  lahir  untuk menciptakan kesempatan bagi korban, pelanggar atau pelaku untuksaling bertemu dan mengakui
21 Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadapa Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), h. 61-62.
22 Sefriani, Urgensi Rekonseptualisme Dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, Rechtsvinding Media Pembinan Hukum Nasional, Volume 2, No. 2, Agustus 2013, h. 283.
kebenaran,  mengambil  langkah  untuk  memperbaiki  kerugian  dan  kerusakan  yang  terjadi  dan mengintegrasikan  kembali  para  korban  dan  pelanggar  sebagi  warga  negara  yang  berkontribusi bagi  masyarakat  serta  memberi  pihak-pihak  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses tersebut. 23
Pendekatan keadilan restoratif memang diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari mekanisme dam model sistem peradilan pidana saat ini. PBB melalui basic principles yang telah  digariskan  menilai  bahwa  pendekatan  keadilan  restoratif  adalah  pendekatan  yang  dapat dipakai  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  rasional.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional ( a rational total of the responses  to  crime ).    Pendekatan  keadilan  restoratif  merupakan  suatu  paradigma  yang  dapat dipakai  sebagai  bingkai  dari  strategi  penanganan  perkara  pidana  yang  bertujuan  menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana saaat ini. 24
Keadilan  restoratif  memposisikan  pihak-pihak  tidak  secara  terpisah  namun  secara bersama-sama  tentunya  berupaya  menjalin  hubungan  yang  harmoni    dan  tidak  terpecah  bela. Proses  keadilan  restoratifmengarah  pada  penyelesaian  masalah  antar  pihak  dalam  hubungan sosial  dari  pada  menghadapkan  pelaku  dengan  aparat  pemerintah.  Hasilnya  integrasi  pelaku  di satu sisi dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi dan hubungan baik dalam bermasyarakat. 25
Untuk dapat menerapkan konsep  keadilan restoratifdalam proses peradilan  di Indonesia, upayanya  adalah  membebaskan  diri  dari  norma  atau  prinsip  hukum  pidana  nasional  yang membelenggu  menjadi  keniscayaan.  Maksudnya,  norma  atau  prinsip  yang  tidak  membelenggu tetap  dapat  mendasari  proses-proses  restoratif  dengan  pemaknaan  yang  sejalan  dengan penerimaan  konsep  keadilan  restoratif.  Dengan  demikian,  pembentukan  hukum  untuk  proses
23 Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, h. 73-74.
24 Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadapa Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice , h. 56. 25 Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan  Di Indonesia  (Perspektif Yuridisfilosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto. Jurnal Dinamika Hukum.Vol. 12 No. 3 September 2012, h. 412-413.
peradilan  pidana  berwatak  restoratif  menjadi  terbuka  sebagai  konsekuensi  pembebasan  dari belenggu untuk mencapai kesejahteraaan dan kebahagiaan manusia atau dalam konteks mencapai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 26

## C. Penyelesaian Kejahatan HAM melalui Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Islam
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  konsep  yang  lahir  pada  masa  modern.  Dalam tradisi Barat, ide tentang kehormatan  manusia ( human dignity ) mempunyai akar di dalam Kitab Suci Bible, Filsafat Stoa abad Ke 3 SM, serta prinsip rule of law dalam berbagai dokumen abad pertengahan  seperti  Magna  Carta  Libertatum. 27 Piagam “Magna  Carta”  (1215)  yang  oleh  pihak Barat  disebut  sebagai  tonggak  dasar  HAM  yang  disusun  enam  ratus  tahun  setelah  kebangkitan Islam.  Namun  piagam  tersebut  ditolak  oleh  Al-Maududi.  Menurutnya  “Magna  Carta”  sama sekali  tidak  memuat  prinsip-prinsip  keadilan  yang  merupakan  dambaan  bagi  siapa  saja  dan sekaligus sebagai roh HAM.
Pandangan Al-Maududi memang logis, jika mengamati hal-hal esensial mengenai HAM, misalnya  hak  persaman  dan  kebebasan,  hak  hidup,  hak  milik  pribadi,  dan  hak  kebebasan memeluk  agama  sebenarnya  bukanlah  sesuatu  yang  baru  dalam  konteks  ajaran  Islam.  14  abad yang  lalu,  tepatnya  622  M,  Nabi  Muhammad  telah  mengumandangkan  substansi  yang  sama, yang tercermin dalam Piagam Madinah diantaranya dalam Pasal 14 tentang larangan membunuh, Pasal  15  tentang  jaminan  perlindungan  terhadap  orang-orang  lemah  dan  Pasal  16  tentang persamaan hak, 28
Konsepsi  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam  secara  historis  dirujuk  sebagai al-dlaruriyat al-khams (lima  keniscayaan  yang  dipandang  sebagai  hak  fundamental)  seperti  memelihara agama  ( hifdh  al-din ),  memelihara  jiwa  (hifdh  al-nafs),  memelihara  akal  (hifdh  al-aql),  dan memelihara keturunan (hifdh al-nasl).  Kelima keniscayaan tersebut merupakan hak individu dan
26 Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadapa Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice 68.
27 Ahmad Nur Fuad, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam , (Jawa Timur: Lembaga Penegakan Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2010), 41
28 Achmad  Abu  Bakar.  Diskursus  HAM  dalam  Al-Quran  Telaah  Konseptual  Ayat-Ayat  Al-Quran  atas Problematika Kemanusian Universal (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 57.
kewajiban individu.Dalam Al-Quran terdapat berbagai penegasan mengenai hak dasar manusia, hak  tersebut  mengakar  dalam  kemanusian  yang  sejatinya  tanpa  pengingkaran  dan  pelanggaran dikarenakan  hak  itu  diciptakan  dan  diberikan  oleh  Allah  tidak  dapat  dihapus  oleh  penguasan maupun  manusia  manapun.  Hak-hak  fundamental  yang  melekat  pada  diri  manusia  dapat ditemukan  dalam  teks-teks  Islami  utamanya  Al-Quran meliputi hak untuk hidup (Qs.  Al-Anam 6:151 dan Qs. Al-Maidah 5:32), hak atas penghormatan (Qs. Al-Isra 17:70,  Qs. Al-Ahzab 33:72 dan  Qs.  Al-Baqarah  2:30-34),  hakatas  keadilan  (Qs.  Al-Maidah  5:8  dan  Qs.  Al-Nisa  4:13), hakatas  kemerdekaan  (Qs.  Shura  42:21),  kebebasan  beragama  (Qs.  Al-Anam  6:108  danQs.  Al- Baqarah 2:256), hak atas perlindungan  dari fitnah dan ejekan, penistaan dan sarkasme (Qs.  Al- Hujarat  49:11-12),  hak  memperoleh  pengetahuan  (Qs.  Al-Zumar  39:9,  Qs.  Thaha  20:114  dan Qs.At-Tawbah 9:122) Serta hak-hak lainnya. 29
Secara  normatif,  Al-Quran  mencakup  berbagai  persoalan  yang  berkaitan  dengan eksistensi, hakikat dan prinsip-prinsip dasar HAM (Hak Asasi Manusia). Dikaji dalam perpektif sejarah Al-Quran telah banyak berbicara tentang manusia serta hak-hak dan kewajibannya.  Hal tersebut  berarti  bahwa  Al-Quran  pun  berbicara  tentang  HAM  jauh  sebelum  orang-orang  Barat membicarakannya. 30 Disisi  lain,  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  melalui    keadilan restoratifmenjadi pertanyaan. Bagaimana kacamatan hukum Islam melihat keadilan restoratifbisa disebut dengan islah. Islah secara bahasa berarti memutuskan persengketaan, dengan redaksi lain menurut  kalangan  Hanafiyah  berpandapat  bahwa  islah  adalah  akad  yang  bisa  mendorong kemaslahatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. 31 Para ulama menyadarkan kebolehan islah pada firmah Allah QS Al-Nisa/ 4:128.
                                                                                                            
                                                                                                                
29 Ahmad Nur Faud, dkk, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam , h. 41-46.
30 Abu Bakar. Diskursus HAM dalam Al-Quran Telaah Konseptual Ayat-Ayat Al-Quran atas Problematika Kemanusian Universal, h.  57.
31 Abu Yasid, Fiqh Realitas , h.55.
Terjemahnya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak  mengapa  bagi  keduanya  Mengadakan  perdamaian  yang  sebenar-benarnya,  dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika  kamu  bergaul  dengan  isterimu  secara  baik  dan  memelihara  dirimu  (dari  nusyuz  dan sikap  tak  acuh),  Maka  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.
Dalam konteks diatas  melalui lafadz al-shulhu khair. Menurut kaidah ushul fiqh, lafadz al-shulhu termasuk ‘am (bermakna umum) sebab lafadz mufrad yang bersamaan dengan al ta’rif.
Dalam  menyikapi  lafadz al-shulh dalam  ayat  ini,  para  ulama  berbeda  pendapat.  Kelompok pertama  berpendapat  bahwa  lafadz  tersebut  tetap  diarahkan  pada  keumumannya, konsekuensinya,  kebaikan  segala  jenis  suluh  tercakup  dalam  ayat  tersebut.  Pendapat  ini dikemukankan oleh Al-Qurtubi. Berbeda dengan pendapat kedua bahwa al-shulh diarahkan pada kasus  persengketaan  kasus  suami  isteri  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  rentetan  ayat tersebut.  Pendukung  kelompok  kedua  adalah  Fakhrurrazi.  Dari  kedua  pendapat  itu,  tampaknya pendapat  pertama  lebih  kuat  dengan  fokus  perhatian  dalam  ayat  itu  adalah  masalah persengketaan dan melalui suluh sebagai jalan keluarnya. Di lain sisi lafadz suluh berbentuk ‘am maka  keumuman  lafadz  suluh  mencakup  segala  jenis  persengketaan.  Tidak  hanya  pada  kasus persengketaan  suami  istri  saja.  Kemudian  dikuatkan  dengan  banyak  dalil  yang  menganjurkan islah jika terjadi persengketaan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Hujarat/49: 9:
                                                                                                                                                                                                                                                                       Terjemahnya:
9) Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah  yang  melanggar  Perjanjian  itu  kamu  perangi  sampai  surut  kembali  pada perintah  Allah.  kalau  Dia  telah  surut,  damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan, dan  hendaklah  kamu  Berlaku  adil;  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang Berlaku  adil.  10)  Orang-orang  beriman  itu  Sesungguhnya  bersaudara.  sebab  itu damaikanlah  (perbaikilah  hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah  terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
Dalam  ayat  ini  islah  secara  gamblang  dianjurkan  ketika  terjadi  persengketaan  antara sesama  muslim  dengan  catatan  islah  itu  tidak  sampaikan  menghalalkan  yang  haram,  atau sebaliknya. Rasululah bersabda:
اًماَرَح الَحَأ ْوَأ ، ًلَّ َلََح َمارَح اًحْلُص  الَِّإ ،َيِْمِلْسُمْلا َْيَْ ب ٌزِئاَج ُحْلُّصلا
Artinya:
Suluh  itu  boleh  dilakukan  antara  sesama  kaum  muslimin  kecuali  suluh  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
Berangkat dari ini, ulama memaparkan beraneka ragamnya suluh atau islah. Hal tersebut meliputi  islah  antara  kaum  muslimin  dengan  kaum  kafir  harbi  melalui  akad dzimmah, antara kaum  muslimin  dengan  para  pemberontak  ( bughat ),  antara  suami  dan  istri,  antara  orang-orang yang  bersengketa  dalam  soal  harta  maupun  soal  lainnya.  Jika  dicermati,  maka  islah  terhadap kejahatan  HAM  misalnya  tragedi  Tanjung  Priok  tampaknya  sah-sah  saja.  Dalam hukum  Islam, keluarga  korban  boleh  memberikan maaf  terhadap  pelaku  tindakan  pembunuhan. Bahkan  sikap ini sangat dianjurkan. Rasulullah Saw bersabda:
، ُصاَصِقْلا ِهيِف ٌء ْيَش َمهلَسَو ِهْيَلَع ُاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ ِلوُسَر ىَلِإ َعِفُر اَم

## ِوْفَعْلاِب ِهيِف َرَمَأ  هلَِّإ
Artinya:
Tidak pernah diadukan kepada Rasulullah tentang masalah qisas (sanksi pembunuhan)kecuali beliau memerintahkan untuk memaafkannya
Konsep  islah  jika  dihubungkan  dengan  kasus  pelanggaran  HAM,  utamanya  kasus Tanjung  Priok,  dimana  pelakunya  ternyata  belum  jelas.  Dalam  hal  ini,  meski  secara  personal pelakunya belum jelas. Namun secara institusional, aparat telah mengakui kesalahannya.Lantas, bagaimana  konsekuensi  dari  pemberian maaf  ini.  Dalam  hal  ini,  para  ulama  berbeda  pendapat. Golongan pertama, dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, berpendapat bahwa dengan adanya maaf  dari  keluarga  korban,  pelaku  pembunuhan  bebas  dari  hukuman  secara  total.  Akan  tetapi pihak  keluarga  boleh  meminta  kompensasi  berupa diyat (sanksi  bagi  pembunuh  dengan membayar  unta).  Caranya,  harus  melakukan  kesepakatan  terlebih  dulu  dengan  pelaku pembunuhan atau pelanggar HAM tersebut.

## III. PENUTUP
Kesimpulan
Keadilan restoratif dalam penyelesain kasus pelanggaran HAM disebut sebagai mekanime non pengadilan yang bertumpu pada kepentingan dan kenbutuhan korban utumanya penyembuhan bagi yang menderita kejahatan. Kehadiran restorative justice menghasilkan pengeseran substansial peradilan pidana nasional yang bersifat retributif  menjadi restoratif.
Secara aplikatif pendekatan keadilan restoratif  bagi kejahatan HAM masih mengalami pasang surut, pasalnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai instrumen keadilan restoratif justru mengalami hambatan, mengigat Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung. Akan tetapi, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi masih menjadi program legislasi nasional. Keadilan transisional menjadi jalan penyelesaian pelanggaran HAM secara yudisial melalui pengadilan dan non yudisial lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Selama pasca pembatalan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) penyelesain HAN harus bertumpu pada penyelesain yuridis yang memungkikan terjadinya impunitas secara sistematik dalam sistem peradilan nasional.
Berbeda hal di  Aceh masih mempertahankan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dilegalkan oleh Qanun  Nomor 17 Tahun 2013.
Berbagai  referensi  dan  penelitian  secara  gamblang  menyatakan  bahwa  model  peradilan restoratif  justice  dapat  diterapkan  dalam  kasus  pelanggaran  HAM  berat  termasuk  di  dalamnya kejahatan perang yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas sistem peradilan pidana nasional. Kedudukan keadilan restoratif perspektif hukum Islam disebut sebagai islah. Konsep islah dalam Islam  menjadi  anjuran  berdasarkan  firman  Allah  swt  dan  hadis  Rasulullah.  Bahkan  islah  atau keadilan restorative pernah direalisasikan pada tragedi Tanjuk Priok   sebagai peristiwa kejahatan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abubakar,  Ahmad. Diskursus  HAM  dalam  Al-Quran  Telaah  Konseptual  Ayat-Ayat  Al-Quran  atas Problematika Kemanusian Universal. Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.
El-Muhtaj  ,  Majda. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia  Dari  UUD  1945  sampai  dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Fauzan,  Achmad. Perundang-Undangan  Lengkap  tentang  Peradilan  Umum,  Peradilan  Khusus  dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Fuad, Ahmad Nur, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Jawa Timur: Lembaga Penegakan Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2010.
Junge,  J.  Febian, Kesempatan  yang  Hilang,  Janji  yang  tak  Terpenuhi  (Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984, Jakarta: kontras/Watch Indonesia!, 2008.
Natsif, Fadli Andi, Kejahatan HAM Pespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional.
Jakarta: PT Rajawali Press, 2016.
Purba,  Jonhar. Penegakan  Hukum  Terhadapa  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  dengan  Restorative Justice. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
Wiyoso, R. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia . Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
Yasid Abu, Fiqh Realitas. Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

## Artikel
Abdurahman,  Ali  dan  Susanto,  Mei Urgensitas  Pembentukan  Undang-Undang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi  di  Indonesia  dalam  Upaya  Penuntasan  Pelanggaran  HAM  Berat  di  Masa  Lalu, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, 2016.
Akbar, Khairil. Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Lex Renaissance, Volume 2, No. 2, Juli 2017.
Hakim, Abdul Aziz. Konsep Keadilan Transisional dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Mazalib, Volume 2, No. 1, Juni 2014.
Prayitno,  Kuat  Puji. Restorative  Justice  untuk  Peradilan    Di  Indonesia  (Perspektif Yuridisfilosofis  dalam  Penegakan  Hukum  In  Concreto. Jurnal  Dinamika  Hukum.Vol.  12 No. 3 September 2012 .
P.  Wiratman,  R.  Herlambang. Akses  Keadilan  Korban  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Berat  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  006/PUU-IV/2006, Rechtsvinding  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, Volume 2, No. 2, Agustus 2013.
Satria, Hariman. Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, Media Indonesia, Volume 25, NO. 1, Juni 2018
Sefriani. Urgensi Rekonseptualisme Dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, Rechtsvinding Media Pembinan Hukum Nasional, Volume 2, No. 2, Agustus 2013
Ulya,Zaki. Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Reformulasi Legalitas KKR Aceh, Petita, Volume 2, NO. 1 , November 2017.
Hiroyuki,  Tosa. Keadilan  Transisional  yang  Terabaikan?  Tinjauan  Ulang  Masalah Indonesia/Timur  Leste, http://http://www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf,  h.  1.  Diunduh 13 Mei 2019.