Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow

## Kartika Septiani Amiri
Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128 E-mail: kartika.amiri@iain-manado.ac.id

## Rahmat Paputungan
Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128 E-mail: rahmat.paputungan@iain-manado.ac.id

## ABSTRACT
This research focuses on the role of the Office of Religious Affairs/Kantor Urusan Agama (KUA) in reducing  early marriage rates and the variables influencing  such events in the Lolak Subdistrict, Bolaang  Mongondow  Regency,  North  Sulawesi.  A  qualitative  descriptive  method  with  a phenomenological approach is employed to understand participants' experiences regarding early marriage  comprehensively.  The  research  results  indicate  that  the  KUA  plays  a  crucial  role  in lowering the incidence of early marriages in the Lolak Subdistrict. They refuse to approve marriages that violate the age limits set by Law Number 16 of 2019. In addition to withholding approval, the KUA  also  conducts  educational  programs  to  provide  the  community  an  understanding  of  these regulations. Islamic guidance is delivered directly in classroom settings to prevent early marriages. This  research  seeks  to  uncover  the  role  of  the  KUA  in  addressing  early  marriages  and  the influencing  variables  in  the  Lolak  Subdistrict.  With  an  emphasis  on  education  and the  refusal  to approve early marriages, the KUA is a crucial agent in combating early marriages in the region.
Keywords: Office of Religious Affairs; Marriage, Early Age.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berfokus  pada  peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  mengurangi  angka pernikahan  dini  serta  variabel  yang  mempengaruhi  peristiwa  tersebut  di  Kecamatan  Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi  digunakan  untuk  mendapatkan  gambaran  komprehensif  terhadap  pengalaman partisipan  penelitian  seputar  pernikahan  dini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  KUA memainkan  peran  yang  penting  dalam  menurunkan  angka  pernikahan  dini  di  Kelurahan  Lolak. Mereka menolak memberikan persetujuan terhadap pernikahan yang melanggar batasan usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain menolak persetujuan, KUA juga menggelar program edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan tersebut.  Bimbingan  Islam  disampaikan  secara  langsung  dalam  setting  kelas  untuk  mencegah terjadinya  pernikahan  dini.  Penelitian  ini  berusaha    mengungkap  peran  KUA  dalam  menangani pernikahan  dini  serta  variabel-variabel  yang  mempengaruhinya  di  Kecamatan  Lolak.  Dengan penekanan  pada  edukasi  dan  penolakan  persetujuan  pernikahan  dini  yang  ditentukan,  KUA bertindak sebagai agen penting dalam memerangi pernikahan dini di wilayah tersebut.
Kata kunci: Kantor Urusan Agama; Perkawinan, Usia Dini.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  tahapan  alamiah  dalam  kehidupan  manusia  yang melibatkan  dimensi  biologis,  psikologis,  dan  spiritual,  termasuk  dalam  prinsip- prinsip  hukum  perkawinan  Islam.  Namun,  di  Indonesia,  konsep  pernikahan  dini merujuk  pada  situasi  ketika  individu  belum  memenuhi  standar  usia  atau perkembangan fisik yang ditetapkan oleh undang-undang (Ridwan, 2015). Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  memperbarui  batasan  usia  minimal  untuk  menikah  di  Indonesia, meningkatkan usia minimal menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak (Nasution, 2019).  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  memainkan  peran  sentral  dalam  urusan keagamaan dan pernikahan, berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait  regulasi  pernikahan,  termasuk  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 (Harahap, 2013).
Penelitian  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Lolak,  Kabupaten  Bolaang Mongondow,  menyoroti  peningkatan  pernikahan  dini  legal.  Data  menunjukkan adanya  peningkatan  kasus  pernikahan  dini  di  wilayah  ini,  dengan  29  kasus  pada tahun 2020, 31 kasus pada tahun 2021, dan 37 kasus pada tahun 2022. Ini menjadi perhatian karena di Indonesia, meskipun terdapat regulasi usia, masih banyak kasus pernikahan  yang  terjadi  sebelum  waktu  yang  semestinya.  Faktor-faktor  seperti kondisi ekonomi, pendidikan, peran orang tua, pengaruh media, kehamilan di luar pernikahan, dan faktor budaya, semuanya ikut berkontribusi terhadap pernikahan dini. Namun, hal ini bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan melindungi individu dari dampak negatif pernikahan dini.
Dalam  mengawasi,  mencatat,  dan  memberikan  bimbingan  terkait pernikahan, KUA memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman terkait hukum pernikahan serta pencegahan pernikahan dini (Nur, 2021). Seiring dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Pasal 3, KUA  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  pelayanan  masyarakat  yang diperlukan (Aji, 2021). Hal ini penting untuk dipahami guna mengetahui efektivitas dan upaya konkret yang dilakukan organisasi ini dalam mencegah kasus pernikahan dini serta bagaimana pelayanan ini disesuaikan dengan aturan yang ada (Jamilah, 2020).
Penelitian  ini  berfokus  pada  dua  aspek  sentral  yang  berkaitan  dengan perkawinan dini di Kecamatan Lolak. Pertama, penelitian ini akan menginvestigasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menurunkan angka perkawinan dini di wilayah tersebut. Ini mencakup analisis terhadap kontribusi dan upaya KUA dalam menekan  angka  perkawinan  dini  legal  serta  strategi  yang  diterapkan  untuk mengedukasi  dan  melindungi  masyarakat  terhadap  pernikahan  dini.  Kedua, penelitian  juga  akan  mengidentifikasi  variabel-variabel  yang  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  terjadinya  perkawinan  dini  di  Kecamatan  Lolak.  Variabel- variabel tersebut meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, serta
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
faktor internal dan eksternal lainnya yang mempengaruhi keputusan individu untuk menikah di usia yang belum memenuhi kriteria hukum setempat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai peran KUA dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di wilayah Kecamatan Lolak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan sebuah upaya penelitian lapangan yang dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif  guna  mendalami  fenomena  yang  kompleks  dan multidimensional (Creswell, 2015). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan  eksplorasi  yang  mendalam  terhadap  interpretasi,  makna,  dan konteks  dari  permasalahan  yang  ada,  terutama  yang  terkait  dengan  praktik pernikahan  dini  di  Kecamatan  Lolak.  Dalam  upaya  untuk  memahami  secara komprehensif  fenomena  ini,  penelitian  ini  juga  mengadopsi  pendekatan fenomenologi sebagai kerangka kerja. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis yang  mendalam  terhadap  gejala  yang  muncul  dalam  kesadaran  manusia, memungkinkan  para  peneliti  untuk  menggali  pemahaman  yang  lebih  dalam mengenai  bagaimana  subjek  mempersepsikan  dan  memahami  fenomena  yang sedang diamati (Irwansyah, 2020).
Penelitian  ini  mengandalkan  pengumpulan  data  langsung  dari  lapangan untuk  memperoleh  informasi  yang  autentik  dan  kontekstual.  Data  primer dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang  memiliki  wawasan  yang  signifikan  terhadap  fenomena  pernikahan  dini, seperti  kepala  desa,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  dan  tokoh  masyarakat  setempat. Pendekatan  ini  memberikan  kesempatan  bagi  peneliti  untuk  merespons  secara langsung  terhadap  pengalaman,  pengetahuan,  dan  pandangan  subjektif  yang dihadirkan oleh para narasumber, sehingga memungkinkan terbentuknya gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terkait praktik pernikahan dini di wilayah yang diteliti (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkawinan Usia Dini
Pernikahan  usia  dini  adalah  praktik  pernikahan  di  mana  salah  satu  atau kedua pasangan yang menikah masih berusia di bawah batas usia yang diakui secara hukum, biasanya terjadi pada usia remaja atau anak-anak. Hal ini sering kali terkait dengan sejumlah masalah sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang mempengaruhi masyarakat di berbagai negara (Inayati, 2015).
Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini sangat bervariasi. Di beberapa daerah, pernikahan usia dini terjadi karena faktor budaya, di mana tradisi atau  norma  sosial  masyarakat  memandang  perkawinan  di  usia  muda  sebagai  hal yang  wajar  (Kurniawati  &  Sari,  2020).  Beberapa  masyarakat  meyakini  bahwa
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
menikah  pada  usia  yang  masih  muda  adalah  cara  untuk  menjaga  tradisi  atau memperkuat hubungan antar-keluarga (Umah, 2020).
Selain itu, faktor-faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pernikahan usia dini.  Di  beberapa  komunitas  yang  kurang  mampu  secara  finansial,  orang  tua mungkin  melihat  pernikahan  anak  di  usia  muda  sebagai  cara  untuk  mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai upaya perlindungan bagi anak-anak mereka (Pramana et al., 2018).
Dampak  dari  pernikahan  usia  dini  dapat  sangat  beragam.  Secara  fisik, wanita yang menikah pada usia yang terlalu muda sering kali menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi terkait dengan kehamilan dan persalinan, karena tubuh mereka belum matang sepenuhnya untuk menghadapi proses tersebut. Di sisi lain, dari  perspektif  psikologis,  perkawinan  di  usia  muda  sering  kali  tidak mempersiapkan  individu  dengan  baik  untuk  memahami  peran  suami-istri, menangani  konflik  rumah  tangga,  atau  mengelola  tanggung  jawab  keluarga (Ahmad, 2011).
Organisasi internasional dan lembaga pemerintah di berbagai negara telah bekerja untuk mengatasi masalah pernikahan usia dini dengan menerapkan undang- undang yang melarang pernikahan di usia yang terlalu muda, menyediakan layanan pendidikan  yang  lebih  baik,  dan  meningkatkan  kesadaran  akan  risiko  dan konsekuensi dari perkawinan di usia dini. Penanganan perkawinan usia dini juga melibatkan  upaya  untuk  memberdayakan  perempuan,  memberikan  kesempatan yang  lebih  besar  bagi  pendidikan  dan  pengembangan  keterampilan,  dan memperkuat kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan (Nur, 2021).

## Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Lolak
Faktor  ekonomi  menjadi  salah  satu  elemen  utama  yang  mempengaruhi kecenderungan ini. Menurut informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Mirwan  Hatam,  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan Lolak, faktor ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam keputusan orang tua untuk mempersiapkan pernikahan anak-anak mereka di usia yang belum memadai.
Dalam  konteks  ini,  Mirwan  Hatam  menjelaskan  bahwa  situasi  kesulitan finansial seringkali memaksa orang tua untuk mencari solusi dengan menikahkan anak-anak mereka secara lebih awal. Pandangan ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa  dengan  menikah,  anak  akan  membantu  dalam  memberikan  kontribusi finansial  bagi  keluarga.  Dalam  kutipannya,  Mirwan  Hatam  menggarisbawahi  hal ini:
"Ekonomi  dapat  menjadi  pemicu  anak  perempuan  untuk  kawin  dibawah umur  karena  kesusahan  ekonomi  dapat  memaksa  orang  tua  untuk menikahkan  anaknya  supaya  bisa  mengurangi  beban  dalam  hal  nafkah karena sudah ada suami yang menafkahi anak mereka."
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Pemahaman yang diperoleh dari hasil wawancara ini menyoroti bagaimana tekanan ekonomi dalam keluarga mendorong orang tua untuk mencari solusi yang dianggap  terbaik  dalam  mengelola  kondisi  keuangan  keluarga.  Kondisi  finansial yang sulit bisa menghasilkan persepsi bahwa pernikahan dini dapat menjadi solusi untuk  mengurangi  beban  ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan  kompleksitas permasalahan  sosial  dan  ekonomi  yang menyertai  pernikahan  dini,  mempertegas urgensi perlunya upaya pencegahan serta pemahaman yang lebih mendalam dalam merespons isu ini secara holistik.
Faktor  pendidikan  juga  memainkan  peran  krusial  dalam  dinamika perkawinan  dini  di  Kecamatan  Lolak.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  pilar penting dalam kehidupan setiap individu, namun seringkali terabaikan dalam kasus di  mana  keluarga  menghadapi  kendala  finansial  yang  signifikan.  Meskipun program  wajib  belajar  9  tahun  telah  diberlakukan  pemerintah  Indonesia,  akses terhadap pendidikan sering terhambat karena keterbatasan ekonomi, menyebabkan anak-anak  tidak  mampu  membeli  perlengkapan  sekolah  dan  terbatasnya  sumber daya.
Hasil  wawancara  dengan  Mirwan  Hatam,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Lolak,  menunjukkan  bahwa  rendahnya  tingkat  pendidikan menjadi  faktor  yang mempengaruhi kecenderungan  pernikahan  dini.  Kondisi  ini terlihat dari fakta bahwa sebagian besar individu yang menikah di usia muda adalah mereka  yang  tidak  menyelesaikan  pendidikan  dasar,  seperti  Sekolah  Dasar  (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mirwan Hatam menekankan,
"Kurangnya pendidikan mempengaruhi keputusan pernikahan dini di sini, beberapa  di  antaranya  bahkan  tidak  menyelesaikan  pendidikan  dasar. Mungkin sekitar 20 persen dari pemuda yang menikah di usia dini adalah mereka yang putus sekolah. Mayoritas dari mereka berada di antara kelas 3 SMP hingga kelas 2 SMA, dengan rata-rata usia di bawah 19 tahun."
Hal  ini  menggambarkan  bagaimana  ketidakmampuan  akses  pendidikan yang  memadai  dapat  menjadi  faktor  pendorong  pernikahan  di  usia  muda. Ketidaksetaraan  dalam  akses  pendidikan  dan  kurangnya  pemahaman  mengenai pentingnya kelanjutan pendidikan menyebabkan banyak remaja putus sekolah yang lebih cenderung terlibat dalam pernikahan di usia yang seharusnya mereka masih fokus pada pendidikan mereka.
Faktor  media  sosial  telah  menjadi  pendorong  signifikan  dalam  kasus pernikahan dini di Kecamatan Lolak. Fenomena ini terungkap dari hasil wawancara dengan Mirwan Hatam, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, yang  mengungkapkan,  "Di  kalangan  anak  muda  di  Kecamatan  Lolak,  akses terhadap situs dan konten video yang berisi materi dewasa menjadi salah satu faktor yang  mendorong  mereka,  mulai  dari  remaja  hingga  dewasa,  untuk  merasakan hubungan seksual berdasarkan apa yang mereka lihat dalam video dewasa. Hal ini menyebabkan  pasangan  yang  belum  memenuhi  usia  untuk  menikah  dipaksakan oleh orang tua."
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Media  sosial  telah  membuka  akses  yang mudah  terhadap  konten  dewasa, seperti  pornografi,  berita  tentang  pemerkosaan,  pelecehan  seksual,  dan  berbagai informasi  seputar  seks  yang  disajikan  dalam  media  televisi,  surat  kabar,  atau internet. Kondisi ini memungkinkan remaja untuk menonton berbagai konten yang mengandung  unsur  dewasa.  Kurangnya  kecerdasan  emosional  memicu  rasa penasaran  di  kalangan  remaja,  mendorong  mereka  untuk  mencoba  hal-hal  baru, termasuk perilaku seks di luar pernikahan (Pramana et al., 2018).
Terdapat faktor pergaulan bebas yang berkontribusi pada kasus perkawinan dini  di  Kecamatan  Lolak,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Dalam  wawancara dengan Mawar Gumohung, seorang informan yang terlibat dalam perkawinan dini, diungkapkan  bahwa  ia  sering  keluar  malam  dengan  pacarnya  dan  bahkan  telah melakukan tindakan yang melampaui batas. Hal ini juga disampaikan oleh informan Mawar Gumohung, yang mengakui bahwa kurangnya pengawasan orang tua dan kebebasan dalam interaksi sosial menjadi faktor utama yang mendorong perilaku ini.
Keterlibatan anak-anak dini dalam hubungan intim tanpa pengawasan orang tua  atau  aturan  yang  jelas  dalam  pergaulan  mengindikasikan  keinginan  mereka untuk terlibat dalam perilaku dewasa tanpa menyadari risiko dan konsekuensinya. Hal ini, dalam beberapa kasus, juga menjadi pemicu terjadinya kehamilan di luar pernikahan,  yang  kemudian  memicu  pernikahan  dini.  Cutri  Paputungan,  seorang narasumber  yang  menikah  di  usia  muda  karena  terpaksa  oleh  orang  tua  karena kehamilan di luar nikah, menyampaikan pengalaman serupa.
Analisis  dari  hasil  wawancara  ini  menunjukkan  bahwa  pergaulan  bebas memiliki peran signifikan dalam mendorong individu untuk menikah dini, terutama dalam kasus-kasus di mana kehamilan di luar pernikahan memaksa seseorang untuk menikah  (Pramana  et  al.,  2018).  Dalam  beberapa  kasus,  ini  mungkin  dilakukan untuk menghindari aib atau fitnah dari masyarakat serta mengurangi kemungkinan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi keluarga. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan  orang  tua,  kurangnya  aturan  dalam  pergaulan,  dan  kurangnya kesadaran  akan  resiko  dari  perilaku  tersebut  menjadi  aspek  penting  yang mendorong terjadinya perkawinan dini di kecamatan tersebut.

## Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA, singkatan dari Kantor Urusan Agama,  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  di  Indonesia.  Undang-undang  ini  menguraikan  pembentukan,  tugas, kewenangan,  dan  struktur  organisasi  KUA  dalam  mengurusi  aspek  keagamaan, termasuk  pernikahan,  perceraian,  dan  catatan  sipil  agama.  Beberapa  peran  yang dijalankan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  Indonesia  meliputi  beberapa  hal sebagai berikut (Aji, 2021):
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
1. Pendaftaran  perkawinan:  KUA  memiliki  tanggung  jawab  untuk mendaftarkan perkawinan dan mengeluarkan buku nikah kepada pasangan yang sah secara hukum.
2. Pendaftaran perceraian: Selain pendaftaran perkawinan, KUA juga bertugas dalam  pendaftaran  perceraian  dan  memberikan  surat  cerai  bagi  pasangan yang mengajukan perceraian.
3. Pelayanan  keagamaan:  KUA  mengelola  berbagai  kegiatan  keagamaan seperti pembinaan keluarga, konseling pernikahan, serta pengajaran agama.
4. Pelayanan  catatan  sipil  agama:  KUA  bertugas  mencatat  dan  menyimpan data kependudukan yang berkaitan dengan aspek agama, seperti kelahiran, kematian, dan perubahan agama.
5. Penyuluhan agama: KUA turut memberikan penyuluhan dan edukasi agama kepada  masyarakat  guna  meningkatkan  pemahaman  serta  kehidupan beragama yang lebih baik.
Peran KUA Kecamatan Lolak dalam meminimalisir perkawinan dini, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan Mirwan Hatam sebagai kepala KUA Kecamatan Lolak, sebagai berikut:
“Sekarang ada Namanya puspaga (pusat pemberdayaan keluarga). Kita ada MOU  dan  Dinas  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  jadi  disitu terutama untuk catin-catin yang dibawah umur itu kita bimbing nah kemudian yang meminimalisir juga persoalan pernikahan dibawah umur juga ada Namanya BRUS  (bimbingan  remaja  usia  sekolah)  itu  dilakukan  langsung  oleh Bimbingan masyarakat Islam dalam komunikasi Bimas Islam bekerja sama dengan  KUA.  Itu  turun  langsung  ke  sekolah-sekolah  jadi  disitu menggandeng  dari  pihak  BKKBN  dari  kesehatan  terkait  persoalan perkawinan  yang  masih  muda  termaksuk  perkawinan  dibawah  umur. Termaksuk  juga  disitu  didalamnya  dampaknya  nanti  apabila  pernikahan yang dikatakan belum siap secara mental dan secara fisik juga berpengaruh dari  segi  reproduksi  ibu  itu.  Jadi  kita  juga  melakukan  sosialisasi  lewat program BRUS. Kemudian juga kita sisipkan di tiap garis koordinasi lintas sektoral Bersama jajaran forum pimpinan kecamatan jadi kita sisipkan disitu kita sampaikan bahwa meminimalisir perkawinan dibawah umur itu bukan Cuma peran KUA tetapi juga orang tua, lingkungan masyarakat, pemerintah setempat dan lingkungan sekolah. Hal ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab KUA tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua
Pernyataan tersebut menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai  lembaga,  seperti  Puspaga  (pusat  pemberdayaan  keluarga),  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta BRUS (bimbingan remaja usia sekolah) yang bekerja sama dengan Bimbingan Masyarakat Islam dan KUA untuk mengatasi permasalahan  pernikahan  dini.  Upaya tersebut  melibatkan  beberapa  aspek  dalam
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
rangka  mencegah  pernikahan  dini,  tidak  hanya  dari  sisi  KUA,  tetapi  juga melibatkan  orang  tua,  lingkungan  masyarakat,  pemerintah  setempat,  serta lingkungan sekolah.
Dari  penjelasan  tersebut,  terlihat  bahwa  pendekatan  yang  diambil  untuk mengatasi pernikahan  dini adalah pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif. Hal ini  menunjukkan  bahwa  masalah  ini  dilihat  sebagai  isu  yang  kompleks  yang memerlukan  kerjasama  dan  upaya  bersama  dari  berbagai  pihak  untuk mengatasinya.  Dalam  hal  ini,  tidak  hanya  lembaga  keagamaan  atau  KUA  yang memiliki tanggung jawab, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam memberikan solusi terhadap pernikahan dini (Artanasia et al., 2023).
Selain itu, disampaikan bahwa program BRUS tidak hanya berfokus pada sosialisasi  di  sekolah,  tetapi  juga  berusaha  memasukkan  isu  ini  ke  dalam  garis koordinasi  lintas  sektoral,  termasuk  dalam  forum  pimpinan  kecamatan.  Hal  ini menunjukkan  adanya  upaya  untuk  mengintegrasikan  penanganan  masalah pernikahan dini ke dalam kebijakan dan program lintas sektoral, sehingga masalah ini  dilihat  sebagai  tanggung  jawab  bersama  yang  membutuhkan  koordinasi  yang baik antar berbagai pihak terkait.
Dari  wawancara  dengan  Mirwan  Hatam,  Ketua  KUA  Kecamatan  Lolak, disimpulkan  bahwa  langkah-langkah  untuk  mengurangi  pernikahan  dini  telah diambil.  KUA  bekerja  sama  dengan  Bimbingan  Islam  melakukan  kunjungan langsung ke sekolah guna memberikan arahan pernikahan. Kerjasama yang terjalin dengan  BKKBN  untuk  mengamati  efek  pernikahan  dini  terhadap  kesehatan reproduksi  ibu,  terutama  risiko  biologis  yang  timbul  jika  ibu  belum  siap  secara mental  dan  fisik.  Sosialisasi  juga  dilakukan  melalui  program  Bimbingan  Remaja Usia Sekolah (BRUS). KUA Lolak juga berusaha mengintegrasikan isu perkawinan dini  ke  dalam  koordinasi  lintas  sektoral  dan  forum  pimpinan  kecamatan, menekankan  bahwa  masalah  ini  melibatkan  banyak  pihak,  termasuk  orang  tua, lingkungan masyarakat, pemerintah setempat, dan lingkungan sekolah (Kareema & Garfes, n.d.).
KUA  Lolak  mengambil  langkah  konkret  dalam  upaya  mengurangi perkawinan  dini.  Pertama,  mereka  menolak  melayani  perkawinan  yang  tidak memenuhi syarat, langsung mengarahkan pihak yang bersangkutan ke Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi nikah. Kedua, KUA melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia pernikahan, yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.
Namun, KUA Kecamatan Lolak juga menghadapi kendala dalam upaya ini. Salah  satunya  adalah  minimnya  pemahaman  masyarakat  tentang  UU  Nomor  16 Tahun 2019, sehingga mereka tidak memahami syarat sah pernikahan terkait usia. Selain  itu,  minimnya  kesadaran  orang  tua  dalam  mengawasi  pergaulan  anak, terutama dalam penggunaan media sosial, juga menjadi tantangan dalam membatasi interaksi anak-anak dalam lingkungan online.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Kendala  yang  dihadapi  oleh  KUA  Kecamatan  Lolak  dalam  upaya meminimalisir  perkawinan  dini  menunjukkan  beberapa  faktor  utama  yang menghambat langkah-langkah preventif mereka. Salah satu kendala utama adalah kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  undang-undang  yang  mengatur  batas usia perkawinan, seperti UU Nomor 16 Tahun 2019. Kekurangan pemahaman ini menyebabkan kurangnya kesadaran akan syarat sahnya pernikahan, terutama yang berkaitan dengan usia calon pengantin. Dampaknya adalah kurangnya kepatuhan terhadap  aturan  tersebut,  karena  masyarakat  tidak  mengerti  betul  bahwa  usia minimal untuk menikah telah ditetapkan (Jaffisa & Huwanji, 2021).
Selain itu, kesadaran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka dalam pergaulan,  terutama  dalam  penggunaan  media  sosial,  juga  merupakan  kendala signifikan.  Keterbatasan  pengawasan  terhadap  aktivitas  anak-anak  di  lingkungan online  membuat  mereka  rentan  terhadap  berbagai  informasi  yang  mungkin mempengaruhi keputusan  mereka  terkait  pernikahan.  Minimnya  peran  orang  tua dalam  membatasi  akses  anak-anak  terhadap  konten  yang  tidak  pantas  dapat mempengaruhi  pemahaman  mereka  akan  arti  pentingnya  menunggu  hingga  usia yang sesuai untuk menikah.

## KESIMPULAN
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam menurunkan  angka  pernikahan  dini  di  Kelurahan  Lolak.  KUA  menggunakan strategi  menolak  memberikan  persetujuan  terhadap  pernikahan  yang  melanggar batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tidak hanya itu,  KUA  juga  aktif  menggelar  program  edukasi  untuk  memberikan  pemahaman yang  lebih  baik  kepada  masyarakat  terkait  aturan-aturan  terkait  batasan  usia pernikahan.  Selain  pendekatan  penolakan  persetujuan,  mereka  juga  mengadakan bimbingan Islam langsung dalam kelas untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang  telah  ditetapkan.  Kesimpulannya,  langkah-langkah  preventif  dan  edukatif yang  diambil  KUA  berpotensi  besar  dalam  menekan  angka  pernikahan  dini, memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  Kelurahan  Lolak,  serta  berpotensi menjadi  landasan  efektif  dalam  upaya  pencegahan  pernikahan  dini  di  masa mendatang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada semua pihak yang telah berperan serta dan memberikan kontribusi luar biasa dalam proyek ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Partisipasi, kerja sama, dan dedikasi Anda semua telah membentuk landasan kuat  bagi  kesuksesan  yang  kami  capai  dalam  menjalankan  proyek  ini.  Ucapan terima  kasih  juga  kami  haturkan  atas  waktu  dan  energi  yang  telah  Anda sumbangkan.  Semua  upaya  dan  kontribusi  Anda  sangat  berarti  bagi  pencapaian tujuan  bersama.  Terima  kasih  atas  kerja  keras  dan  komitmen  Anda  yang  tidak ternilai harganya.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## REFERENSI
Ahmad, Z. (2011). Dampak sosial pernikahan usia dini studi kasus di desa Gunung sindur-Bogor .
Aji, S. (2021). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Pma No. 34 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga) . Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Artanasia,  R.,  Sakka,  A.  R.,  &  Salam,  A.  (2023).  Peran  KUA  dalam  Mencegah Pernikahan Dini di Bawah Umur. Al-Azhar Islam ic Law Review , 5 (2), 140– 151.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & desain riset, memilih di antara lima pendekatan . Pustaka Pelajar.
Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 8 (2), 361–386.
Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. Jurnal Bidan , 1 (1), 46–53.
Irwansyah,  I.  (2020). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel . Mirra Buana Media.
Jaffisa, T., & Huwanji, M. (2021). Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat. Publik Reform , 8 (1), 89–94.
Jamilah, A. (2020). ANALISIS LEGALISASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MELALUI ISBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) . IAIN Bone.
Kareema,  T.,  &  Garfes,  H.  P.  (n.d.).  Peran  KUA  dalam  Meminimalisir  Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Dirasat , 15 (01), 62– 71.
Kurniawati,  N.,  &  Sari,  K.  I.  P.  (2020).  Determinan  Faktor  pemicu  terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. Jurnal Keperawatan , 13 (1), 12.
Nasution,  H.  (2019). Pembaharuan  Hukum  Keluarga Islam tentang  Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan) . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Nur, R. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi Dan Peran  Pemerintah  Dalam  Mengatasi  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Pada
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 141-151
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Masyarakat  Islam  Kota  Manado). I’tisham:  Journal  of Islam ic  Law  and Economics , 1 (1).
Pramana,  I.  N.  A.,  Warjiman,  W.,  &  Permana,  L.  I.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Pernikahan  Usia  Dini  Pada  Remaja  Wanita. Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi) , 3 (2), 1–14.
Ridwan,  M.  S.  (2015).  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  (Dini). Jurnal  Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2 (1), 15–30.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi . Alfabeta.
Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum- Keluarga-Islam. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 5 (2).