Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

## Fitria Wulansari
fitriawulansari397@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Defamation is an act whose purpose is to attack someone’s honor or good name. In its development, the crime of defamation is regulated through electronic media, namely Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law. At present the rules regarding defamation can protect the reputation of the company, but protection for companies that suffer losses due to criminal acts of defamation is still not optimal. The company has been recognized in the Witness and Victim Protection Act through one of the articles in general provisions and in general explanation. Even so, arrangements regarding the actual rights of corporate victims are still lacking, indicating that there is still discrimination against legal subjects that must be protected. Fulfillment of the rights inherent in a company that is a victim of defamation is an important thing to do because the company is a legal subject with a reputation whose meaning is the same as honor or reputation for individuals. To conduct this research, the type of research used by the author is a type of normative juridical which will produce a systematic explanation of the rule of law governing certain categories of law that have legal problems in it.
Keywords: Defamation; Victims; Corporations.

## Abstrak
Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Di dalam KUHP diatur Tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 310  ayat  (1)  dan  310  ayat  (2).  Dalam  perkembangannya,  diatur  pula  tindak  pidana  pencemaran nama  baik  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  yakni  pada  Pasal  27  ayat  (3)  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Saat  ini  aturan  mengenai  pencemaran  nama  baik dapat melindungi reputasi suatu korporasi namun, upaya perlindungan bagi suatu korporasi yang menderita kerugian karena tindak pidana pencemaran nama baik masih belum maksimal. Korporasi sudah  diakui  dalam  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  melalui  salah  satu pasal dalam ketentuan umumnya serta dalam penjelasan umumnya. Walaupun begitu pengaturan mengenai  hak  korban  yang  berwujud  suatu  korporasi  masih  kurang,  hal  ini  menandakan  bahwa masih terdapat diskriminasi terhadap subjek hukum yang seharusnya harus dilindungi. Pemenuhan hak  yang  melekat  pada  korporasi  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik menjadi  hal  yang  penting  untuk  dilaksanakan  karena  korporasi  merupakan  subjek  hukum  yang memiliki reputasi yang maknanya sama dengan kehormatan atau nama baik bagi perorangan. Untuk melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe yuridis normatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.
Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Korban; Korporasi.

## Pendahuluan
Perbuatan  yang  ditujukan  untuk  menyerang  nama  baik  atau  kehormatan seseorang sehingga orang tersebut merasa dirugikan merupakan pencemaran nama
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019 435

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 436 Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
baik. Seperti yang diungkapkan R. Soesilo, rasa malu biasanya timbul pada diri orang yang kehormatan dan nama baiknya diserang. Dalam KUHP, pencemaran nama baik tergolong sebagai tindak pidana, diatur di Bab XVI dengan istilah Penghinaan. Tindak pidana ini tergolong delik aduan, artinya untuk dapat dilakukan penuntutan haruslah ada pengaduan dari orang yang menderita kerugian akibat pencemaran nama baik tersebut. Sasaran dari tindak pidana pencemaran nama baik yakni suatu subjek yang dapat dihina sehingga timbul suatu kerugian terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. 1 Namun yang perlu digarisbawahi disini bahwa makna kehormatan yang dimaksud dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang menjurus ke arah seksual, hal ini tentunya tidak seperti yang dipahami oleh orang pada umumnya yang kerap mengaitkan kehormatan dengan hal-hal yang berbau seksualitas. 2
Makna kehormatan yang menjadi sasaran tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP tidak memilik arti seksual, karena tindak pidana yang berkaitan dengan  seksual  telah  diatur  dalam  Bab  XIV  Buku  II  KUHP  tentang  Kejahatan- Kejahatan  Melanggar  Kesopanan.  Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang diatur dalam KUHP hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, karena KUHP hanya mengakui subjek hukum perorangan. Subjek hukum yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana, berdasarkan Pasal 59 KUHP, yakni jika tindak pidana yang dilakukan  oleh  sebuah  korporasi,  maka  yang  melakukan  pertanggungjawaban adalah pengurus atau anggota korporasi yang melakukan tindak pidana. Apabila dilakukan suatu penafsiran ekstensif atau membuat lebih luas, makna dari sesuatu yang  memiliki  “kehormatan”  tidak  hanya  melekat  pada  subjek  hukum  yang berbentuk peroangan saja namun juga melekat pada sebuah korporasi, karena dalam perkembangannya telah diakui kedudukannya menjadi sebuah subjek hukum yang juga dapat menyandang hak dan kewajiban. 3
1 Shah  Rangga  Wiraprastya  dan  Made  Nurmawati,  ‘Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial’, (ojs.unud.ac.id) < https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/.../9829> , accessed  17 Oktober 2018.
2 Supriyadi, ‘ Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik ’ (2010), 22 Mimbar Hukum . [162]. 3 Ahmad  Sofian,  ‘Badan  Hukum  Sebagai  Objek  Pencemaran  Nama  Baik’,  (http://busi- ness-law.binus.ac.id, 2017) <http://business-law.binus.ac.id> , accessed 5 Agustus 2018.
Kehormatan  atau  nama  baik  dalam  perkembangannya  tidak  hanya  dapat dimiliki oleh perorangan saja, namun korporasi juga dapat memiliki kehormatan atau nama baik, terutama pada korporasi yang berbadan hukum. Corporate image atau Citra Perusahaan harus dibangun dengan suatu hal yang dapat dipercaya, walaupun begitu masih saja terdapat risiko yang dapat membuat masuknya informasi yang tidak terpercaya kepada publik berkaitan dengan citra perusahaan tersebut, selain itu juga terdapat pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan yang dengan mudah dapat mengubah citra menjadi buruk. 4 Oleh karena itu, Corporate image atau Citra Perusahaan juga dijadikan sebagai suatu acuan bagi masyarakat untuk menilai suatu perusahaan,  dan  hal  tersebut  penting  bagi  perusahaan  untuk  memperoleh  reputasi yang  baik  dimata  rekan  kerja  ataupun  konsumen  perusahaan.  Konsumen  dengan berbagai model perilakunya pasti akan mengamati produk dengan dipengaruhi oleh pengetahuan, perilaku serta lingkungan dimana konsumen tersebut berada. 5
Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 183 K/Pid/2010, atas nama terdakwa Fifi  Tanang  yang  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  formulasi  dakwaan subsidairitas,  yakni  Primair  Pasal  311  ayat  (1)  KUHP,  Subsidair  Pasal  310  ayat (2) KUHP. Kasus ini berawal dari opini yang dikirimkan oleh Pemilik Kios ITC Mangga Dua yang merasa ditipu terkait alas hak bangunan kios oleh PT Duta Pertiwi sebagai pengelola ITC Mangga Dua ke Harian Investor Daily dengan judul “Hati- Hati Modus Operandi Penipuan PT Duta Pertiwi”. Dengan adanya ulasan tersebut pihak PT Duta Pertiwi pun melaporkan Terdakwa atas tindakan penghinaan. 6 Dalam pertimbangan hakim, diakui bahwa suatu korporasi dengan bentuk badan hukum dapat menjadi sasaran pencemaran nama baik, dan oleh karena tindak pidana ini bersifat subjektif dan tergolong delik aduan absolute maka direktur utama berhak melakukan pengaduan sebagai orang yang mewakili korporasi yang merasa nama baiknya  dicemarkan  walaupun  dalam  putusannya  hakim  memutus  melepaskan
4 Silih Agung Wasesa, Strategi Public Relations (PT Gramedia Pustaka Utama 2006). [16].
5 Indrawati, dkk., Perilaku Konsumen Individu dalam Mengadopsi Layanan Berbasis Te- knologi, Informasi & Komunikasi (PT Refika Aditama 2017). [3].
6 ICJR, ‘Ff v. Negara Republik Indonesia’ (icjr.or.id, 2011) <http://icjr.or.id/ff-v-negara-re- publik-indonesia/> accessed l 6 Oktober 2018.

## 438 Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
Terdakwa dari segala tuntutan dengan pertimbangan bahwa tidak adanya bentuk pengaduan dari Direktur Utama PT Duta Pertiwi sebagai pihak yang dicemarkan nama  baiknya. 7 Putusan  tersebut  semakin  memperkuat  bahwa  sebuah  korporasi sebagai subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban layaknya manusia juga memiliki kehormatan atau nama baik dan dapat menjadi korban yang menderita kerugian akibat tindak pidana pencemara nama baik.
Seiring  dengan  perkembangan  jaman,  cara-cara  untuk  melakukan  tindak pidana juga ikut berkembang, misalnya menggunakan Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, E-mail dan  sebagainya.  Ini  menandakan  kemajuan  teknologi  informasi memiliki kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan peradaban masyarakat, maupun  sebagai  sarana  efektif  untuk  melakukan  perbuatan  melawan  hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang selanjutnya akan disebut dengan UU ITE, dengan salah satu pertimbangannya yakni sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan terhadap pemanfaatan informasi dan  transaksi  elektronik,  seperti  salah  satunya  pencemaran  nama  baik  yang dilakukan melalui internet.
Pelaksanaan asas lex specialis derogat legi generali dari Pasal 310 KUHP , adalah UU UTE melalui Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tindakan pencemaran nama  baik  melalui  media  elektronik.  Hal  ini,  selaras  dengan  apa  yang  diatur dalam Pasal 103 KUHP jo. Pasal 63 ayat (2) KUHP yang juga terkandung asas lex specialis derogat legi generali , yakni apabila terdapat suatu perbuatan pidana yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana dan terdapat perbedaan antara aturan  umum  dengan  yang  khusus,  maka  yang  diterapkan  adalah  yang  khusus.
Namun UU ITE masih menerapkan mengenai konsep pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam KUHP, karena UU ITE tidak mengatur secara detail bentuk pencemaran nama baik. UU ITE hanya mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam UU ITE korporasi dapat menjadi pelaku maupun menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik.
7 Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010, atas nama Terdakwa Fifi Tanang.
Menurut Viktimologi, pengertian mengenai korban yang paling umum adalah orang yang mengalami suatu penderitaan meliputi fisik, psikis ataupun ekonomi. Namun jika melihat dari sisi yang lebih luas, korban yang dimaksud tidak hanya sebatas  orang  perorangan  saja,  melainkan  dapat  juga  berupa  korporasi,  negara, agama, asosiasi, keamanan, bahkan kesejahteraan umum. 8 Viktimisasi tidak hanya dapat  dilakukan  oleh  perorangan  saja  namun  dapat  juga  dilakukan  oleh  suatu kelompok  ataupun  komunitas,  demikian  pula  korban  yang  ditimbulkan,  bukan hanya perorangan namun sekelompok atau komunitas juga dapat menjadi korban. 9
Sebagai korban, korporasi seharusnya juga mendapatkan hak layaknya perorangan yang tentunya telah disesuaikan dengan kerugian yang diderita korporasi, sebagai contoh pemulihan nama baik yang rusak karena tindak pidana dan ganti rugi oleh pelaku atau restitusi.
Aturan  mengenai  perlindungan  korban  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang selanjutnya akan  disebut  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Salah satu  pertimbangan  pembentukan  undang-undang  ini  adalah  sulitnya  penegak hukum untuk menghadirkan saksi dan/atau korban ke persidangan karena terdapat ancaman  fisik  maupun  psikis  yang  berasal  dari  pihak  tertentu.  Selain  itu  dalam penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban mengatakan  bahwa  ketentuan  mengenai  subjek  hukum  yang  dilindungi  dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum dimasyarakat.
Namun  pasal  pasal  di  dalamnya,  hak  yang  didapatkan  oleh  korban  hanya  dapat diperuntukkan  bagi  korban  perorangan,  sehingga  belum  menjangkau  korporasi. Seharusnya  pelaksanaan  perlindungan  mengenai  hak  korban,  tidak  melakukan diskriminasi dalam memperjuangkan hak korban baik yang berbentuk perorangan
8 C. Maya Indah S, Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi (Kencana, 2014) [25]. yang dikutip dari Zvonimir Paul Separovic, Victimology, Studies of Victims (Zagreb, 1985).[23].

## 440 Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
atau korporasi. Karena korporasi merupakan subjek hukum, dan telah disebutkan dalam  ketentuan  umum  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Oleh karena  itu  perlulah  diatur  secara  tegas  dan  jelas  mengenai  kedudukan  serta  hak yang seharusnya melekat pada korporasi sebagai korban tindak pidana pencemaran nama  baik  agar  terwujudnya  suatu  keadilan.  hal  inilah  yang  kemudian  menjadi alasan penulis untuk mengangkat tema ini untuk membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dengan korban non perorangan, yakni badan hukum yang dalam hal ini berupa korporasi.
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan tipe yuridis normatif yakni  upaya  menelaah  hukum  baik  yang  tertulis  berupa  pertauran  perundang- undangan maupun hukum yang telah di putus oleh hakim melalui proses pengadilan. Menjelaskan tipe yuridis normatif nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.

## Isu Hukum
Bersadarkan  uraian  pendahuluan  tersebut  di  atas,  penulis  menarik  dua  isu hukum, antara lain:
1. Kualifikasi  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Yang  Korbannya Adalah Korporasi.
2. Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

## Konsep Pencemaran Nama Baik
Pencemaran  nama  baik  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  sasarannya adalah  nama  baik  atau  kehormatan  seseorang.  Menurut  pendapat  R.  Soesilo, untuk  mengetahui  apakah  seseorang  telah  dicermarkan  nama  baiknya  adalah saat orang tersebut merasa malu atau tersinggung akibat perbuatan pencemaran nama baik tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, karena dua hal itulah yang menjadi sasaran untuk dicemarkan  sehingga  menjadi  rusak  atau  buruk  bagi  korban  maupun  dimata
orang  lain  yang  mengetahuinya.  Kehormatan  dan  nama  baik  yang  menjadi sasaran tindak pidana pencemaran nama baik bukanlah hal yang menjurus kearah seksual atau kesusilaan karena sudah terdapat pembahasan tersendiri di KUHP pada  Bab  XIV  tentang  Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan.  Nama  baik  seseorang merupakan sesuatu yang diperoleh dari penilaian atau pandangan yang berasal dari  masyarakat  sebagai  hasil  bersosisalisasi  dengan  masyarakat,  sedangkan kehormatan  merupakan  sesuatu  yang  dimiliki  oleh  seseorang  berdasarkan  tata nilai kesopanan dalam bergaul dengan masyarakat .10
Setiap  negara  mengatur  pencemaran  nama  baik  dengan  berbagai  istilah yang  berbeda,  sebagai  contoh  fitnah,  pencemaran  nama  baik,  penghinaan  atau “ desacato ” dan lain-lain. 11 Tindakan penghinaan merupakan perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk menyerang kehormatan atau reputasi orang lain dengan cara  memberikan  perlakuan,  pernyataan  ataupun  sikap. 12 Menurut  pendapat  ahli yakni Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan, terbagi  ke  dalam  dua  bentuk  yakni  penghinaan  formil  ( formeele delediging ) merupakan suatu bentuk penghinaan dimana dalam penyampaiannya pelaku tidak mengemukakan  isi  dari  penghinaannya,  bentuk  penghinaan  ini  dapat  dideteksi melalui bagaimana pernyataan serta cara pelaku mengemukakan penghinaan tersebut yang pada umumnya dengan cara yang kasar sehingga tertutup kemungkinan untuk membuktikan  bahwa  tuduhan  dari  penghinaan  tersebut,  dan  penghiaan  materiil ( materiale belediging )  yakni  penghinaan  yang  timbul  dari  kenyataan  objektif berdasarkan  isi  dari  pernyataan  yang  dikemukakan  melalui  lisan  atau  tertulis, sehingga  masih  ada  jalan  untuk  membuktikan  tuduhan  dari  penghinaan  tersebut bahwa memang ditujukan untuk kepentingan umum. 13
10 Nanda Yoga Rohmana, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghnaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Persperktif Perlindungan Hak Asasi Manusia’ (2017) 32 Yuridika. [126]. 11 Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya (EL- SAM, 2014).[10].
12 ibid. [18].
13 Asrianto Zainal, ‘Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditunjau Dari Hu- kum Pidana’ (2016) 9 Jurnal Al-‘Adl . [63].

## 442 Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
Berdasarkan bentuk penghinaan formil dan penghinaan materiil, keduanya dapat menimbulkan rusaknya reputasi atau nama baik dari suatu korporasi, karena reputasi  bagi  korporasi  merupakan valuable intagible asset atau  asset  yang  tak ternilai harganya sehingga, dapat dimaknai sebagai nama baik dan kehormatan yang menjadi hak milik korporasi. Terhadap penghinaan yang ditujukan pada reputasi atau nama baik korporasi pun dapat berdampak pada timbulnya kerugian, yakni buruknya reputasi perusahaan yang berakibat hilangnya kepercayaan partner bisnis bahkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk dari perusahaan tersebut.

## Undang-undang yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP mengistilahkan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  sebagai  penghinaan  atau penistaan dan diatur dalam Bab XVI. Berdasarkan karakteristiknya yang ada dalam KUHP, dikatakan sebuah tindak pidana pencemaran nama baik apabila substansi perbuatan menyerang nama baik seseorang tersebut dimaksudkan agar diketahui oleh  khalayak  umum.  Sejalan  pembahasan  sebelumnya  bahwa  orang  yang  telah dicemarkan  nama  baiknya  cenderung  merasa  malu  atau  tersinggung  akibat  dari perbuatan pelaku. Untuk membuat korban merasa tersinggung, pelaku sebenarnya tidak  perlu  menuduhkan  bahwa  si  korban  telah  melakukan  tindak  pidana  yang berat, namun cukup mengeluarkan opini ataupun kritik terhadap si korban dengan menggunakan  kata-kata  yang  kasar  hingga  menyakiti  hati  si  korban,  misalnya perkataan “bodoh” atau “jelek”. 14
Menurut KUHP, cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik antara lain secara lisan yakni dilakukan dengan perkataan, dan secara tertulis yakni dilakukan dengan menggunakan surat atau media tercetak. 15 Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi:
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
14 Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia ,(Medika, 2010). [99].
15 Asrianto Zainal, Op.Cit .[66].
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan bentuk penghinaan yakni menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara lisan, dilakukan dengan kesengajaan agar penghinaan tersebut diketahui oleh umum yang caranya dengan mengatakan pada orang dan terdapat maksud agar penghinaan tersebut diteruskan ke orang yang lainnya (sifat publikasi). Tindakan menista harus diungkapkan dengan cara menuduhkan sesuatu secara detail mengenai siapa yang dituduh, apa yang dilakukan serta waktu orang itu melakukan apa yang ia tuduhkan.
Dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP dapat dimaknai bahwa rumusan menista dalam pasal ini merupakan konsep penghinaan umum. Sehingga apabila dihubungkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP maka yang dapat menjadi pelaku penghinaan adalah  perorangan,  begitu  juga  pada  korban  yang  harus  berbentuk  perorangan, bukan korporasi karena, KUHP tidak mengenal subjek hukum korporasi.
Mengacu pada perkembangan jaman saat ini, korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa aturan perundang-undangan seperti UU ITE, UU  Perseoran  Terbatas  dan  sebagainya.  Bahkan  dalam  salah  satu  pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 183/K/Pid/2010 atas nama Terdakwa Fifi Tanang juga menyatakan bahwa korporasi yang berbadan hukum dapat menjadi objek pencemaran nama baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (2), ditegaskan bahwa:
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Tidak jauh berbeda dengan penghinaan umum yang dirumuskan pada Pasal 310 ayat (1), namun pada ayat (2) menista dilakukan dengan cara yang berbeda yakni dengan tulisan atau gambaran. Unsur kesengajaan dalam Pasal 310 ayat (2) ayat ini masih sama dengan Pasal 310 ayat (1). Namun, karena cara melakukan penistaan yakni dengan tulisan atau gambaran, maka cara pelaku melakukan penistaan agar diketahui oleh masyarakat umum adalah dengan menyiarkan, mempertunjukkan, ataupun  menempelkan  gambar  atau  tulisan  yang  berisi  penistaan  tersebut.

## 444 Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
Berdasarkan Pasal 310 yat (3), ditegaskan bahwa “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.
Makna ketentuan pada Pasal 310 ayat (3) adalah apabila perbuatan menista sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan demi kepentingan umum, demi membuktikan sesuatu ataupun membela diri, maka perbuatan tersebut bukanlah  penghinaan.  Cara  terdakwa  untuk  melakukan  pembuktian  bahwa tindakannya itu ditujukan untuk kepentingan umum dan membela diri adalah pada saat di persidangan mengajukan diri untuk diperiksa berdasarkan Pasal 312 KUHP.
Sehingga apabila terdakwa terbukti bahwa tuduhannya tidak benar, maka terdakwa dinilai melakukan memfitnah sesuai dengan Pasal 311 KUHP, sebaliknya apabila terbukti bahwa tindakan terdakwa ditujukan untuk kepentingan umum dan membela diri maka terdakwa tidak dihukum.
Dituntutnya  suatu  tindak  pidana  haruslah  memenuhi  unsur  dalam  rumusan pasal. Namun beberapa tindak pidana tertentu hanya dapat dituntut atau diproses oleh penegak hukum jika terdapat aduan dari korban dari tindak pidana. 16 Menurut M. Yahya Harahap, aduan adalah “pemberitahuan” dari seorang tertentu yang menjadi korban dari tindak pidana, setelah itu penyidikan dan penuntutan baru dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. 17 Namun apabila korban berumur dibawah enam belas tahun ataupun sedang di bawah pengampuan, maka yang berhak melakukan peengaduan adalah wali perdatanya yang sah, sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 72 ayat (1) KUHP.
Tindak pidana yang mensyaratkan adanya pengaduan dari korban adalah tindak pidana pencemaran nama baik, yang ditegaskan melalui Putusan MK nomor 50/PUU- VI/2008. Pada tindak pidana pencemaran nama baik, syarat diprosesnya tindak pidana oleh penengak hukum yakni adanya pengaduan dari pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan (korban), bukan dari kuasa atau pihak lain yang sekadar mengetahui bahwa
16 Henza  Tri  Pramana,  ‘ Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengimplementasikan, Nilai, Keadilan, dan Kepastian Hukum ’, Tesis (Program Mageister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2013). [68].
17 Supriyadi Widodo Eddyono, Op.Cit .[23].
seseorang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Delik aduan pada tindak pencemaran nama baik tidak dapat berlaku apabila ditujukan kepada pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas secara sah.
Menurut  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Dalam Pasal 27 UU ITE khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan individu dan institusi, karena segala informasi elektronik yang akan dibagikan ke internet wajib mendapat persetujuan  dari  pemilik  informasi  elektronik  agar  jelas  bahwa  setiap  orang  yang menyebarkan  hal  tersebut  memiliki  hak  untuk  melakukan  perbuatannya.  terdapat perbedaan  karakteristik  tindakan  pencemaran  nama  baik  dengan  KUHP  yakni mengkomunikasikan  informasi  eletronik  yang  bermuatan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik  melalui  internet  yang  membuat  orang  atau  badan  tertentu menderita  kerugian  serta  dapat  berupa  merusak  kehormatan  dan/atau  nama  baik ataupun  kerugian  materiil.  Infromasi  elektronik  tersebut  dipublikasikan  dengan tulisan atau lisan ataupun sedemikian rupa agar orang lain mengetahui, informasi elektronik  tersebut  mengandung  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik.  Oleh  karena  itu  UU  ITE  merupakan  perwujudan  asas  lex  speciallis  dari aturan pencemaran nama baik dalam KUHP karena UU ITE hanya dapat menjerat pelaku  yang  melakukannya  melalui  internet.  Namun  kesamaan  antara  pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE, yakni pada unsur kesengajaan serta unsur menyerang kehormatan dan atau nama baik.  Untuk dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana, maka harus dipastikan bahwa  telah  terjadi  perbuatan  yang  mengakibatkan  ditransmisikanya  informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ke orang lain.
Penerapan delik aduan juga berlaku pada Pasal 27 ayat (3) sebagai syarat untuk  dapat  dilakukan  penuntutan,  sehingga  pengaduan  harus  dilakukan  oleh orang  atau  badan  yang  merasa  dirugikan  atas  ditransmisikannya  informasi elektronik  yang  bermuatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik.  Ini menandakan  bahwa  UU  ITE  telah  memperluas  yurisdiksi  dengan  tidak  hanya

## 446 Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
mengakui  badan  hukum  sebagai  subjek  hukum  pelaku,  namun  juga  sebagai korban pencemaran nama baik. Karena memang saat ini pemanfaatan informasi dan  transaksi  elektronik  melalui  internet  dapat  dilakukan  oleh  orangan  saja namun  korporasi  yang  berbadan  hukum  pun  dapat  memanfaatkannya. Adapun uraian pasal mengenai subjek hukum yang diatur dalam UU ITE, Pasal 1 angka 21 yang menegaskan bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
Menurut  undang-undang  yang  mengatur  pencemaran  nama  baik  di  negara Inggris,  yang  termasuk  tergolong  pencemaran  nama  baik  salah  satunya  adalah merendahkan  mereka  dalam  penilaian  publik,  meremehkan  bisnis,  perdagangan, kantor, profesi dan atau memposisiskan merek untuk dibenci, dihina, dan dilecehkan. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, korporasi juga telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang menyandang hak dan kewajiban. Korporasi pun telah diatur dalam beberapa undang-undang tertentu sebagai subjek hukum. Hal ini menandakan bahwa  korporasi  tidak  hanya  mendapat  hak  dan  kewajiban  layaknya  peroangan namun korporasi juga dilindungi melalui undang-undang yang mengaturnya seperti pada Pasal 72 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas, dimana saat perseroan menderita kerugian setelah tahun buku berakhir maka Direksi dan Dewan Komisaris  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  atas  kerugian  Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

## Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Pemahaman tentang korban kejahatan pada umumnya hanya merujuk pada korban  perorangan.  Namun  pemahaman  mengenai  korban  mulai  berkembang, hingga meliputi suatu korporasi, pemerintah bahkan negara, hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Arif Gosita bahwa kelompok baik swasta ataupun pemerintah  dapat  menjadi  korban,  bukan  hanya  individu.  Sellin  dan  Wolfgang memberi klasifikasi tersendiri mengenai korban sebagai berikut:
a. Primary victimization, perorangan atau individu yang menjadi korban.
b. Secondary victimization, korban berbentuk non perorangan, sebagai contoh badan hukum.
c. Tertiary victimization, korban mencakup masyarakat luas.
d. No victimization, korban yang tidak dapat diketahui, sebagai contoh akibat dari penipuan suatu produk yang berdampak pada konsumen. 18
Berdasarkan klasifikasi korban di atas, dapat dikaitkan bahwa korporasi yang berbentuk  badan  hukum  dapat  menjadi  korban  yang  menderita  kerugian  akibat kehormatan dan nama baiknya yang dicemarkan oleh seseorang.
Potensi pencemaran nama baik pada korporasi biasanya terjadi pada korporasi yang sudah dikenal erat oleh konsumen, terlebih yang bergerak dibidang usaha yang memiliki pengaruh langsung terhadap diri konsumen, misalnya korporasi yang bergerak dibidang usaha produk makanan, produk obat-obatan atau kesehatan, penyedia jasa konstruksi, ataupun bidang usaha lainnya yang apabila terdapat hal yang mencurigakan yang berpotensi juga untuk merugikan konsumen, secara otomatis nama baik korporasi tersebut akan menjadi buruk. Korporasi seperti yang disebutkan di atas harus bertindak hati-hati  saat  menjalankan  bidang  usahanya,  karena  yang  diinginkan  konsumen hanya produk dan jasa yang menguntungkan bagi dirinya Selain berhati-hati dalam menjalankan  bidang  usahanya,  terkadang  korporasi  juga  perlu  berhati-hati  terhadap pesaing yang juga bergerak dibidang yang sama. Karena berjalannya suatu usaha dari korporasi, tidak lain adalah karena pola pemikiran yang hanya fokus pada bagaimana cara memperoleh keuntungan atau profit oriented yang dapat mengahalalkan segala cara untuk memperolehnya, termasuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti menyerang nama baik korporasi lain.
Sehingga  viktimisasi  suatu  korporasi  yang  menjadi  korban  tindak  pidana pencemaran nama baik meliputi suatu proses bagaimana suatu korporasi hingga nama  baiknya  diserang  oleh  orang  lain,  timbul  dampak  tercemarnya  nama  baik korporasi  yang  berupa  kerugian  yang  nyata  akibat  tindakan  tersebut  meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil.
Menurut  Sahetapy,  viktimisasi  dpaat  berupa  penderitaan  yang  berbentuk fisik atau psikis ditimbulkan dari perbuatan baik perorangan, kelompok tertentu,
18 Rena Yulia, Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Graha Ilmu 2013).[54].

## 448 Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
komunitas, bahkan penguasa sehingga, potensi timbulnya korban yang menderita kerugian  dapat  pula  berupa  beberapa  orang,  sekelompok  orang  atau  komunitas tertentu atau sebagian dari rakyat yang menderita secara fisik, melainkan inklusif dalam arti financial, ekonomis, sosial, agama, dan dalam arti psikis secara luas. Maksud dari pendapat tersebut adalah viktimisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan saja, maka dampak viktimisasi tersebut juga dapat dirasakan oleh siapa saja, termasuk korporasi.

## Urgensi Reputasi bagi Suatu Korporasi
Pengaturan  penghinaan  telah  jauh  berkembang,  hingga  dapat  melindungi reputasi kelompok orang dan reputasi perusahaan, padahal pada awalnya berguna hanya  untuk  memberi  perlindungan  terhadap  reputasi  bangsawan  yang  dalam perkembanganya  kemudian  digunakan  untuk  melindungi  reputasi  setiap  orang. Reputasi perusahaan adalah rangkaian pandangan kolektif yang menggambarkan tentang citra suatu perusahaan menurut masyarakat.  Sedangkan definisi reputasi berdasarkan Kamus Besar Bahasan Indonesia memiliki arti sebuah perbuatan dan sebagainya sebagai sebab  mendapat nama baik.  Dowling  berpendapat mengenai definisi  reputasi  perusahaan  yakni  sebagai  hasil  evaluasi  yang  berasal  dari masyarakat yang menggambarkan citra perusahaan. Sementara itu, L’Etang memiliki pandangannya sendiri mengenai reputasi perusahaan, yakni proses dinamis yang stabil tentang penilaian terhadap suatu perusahaan, reputasi juga dapat dipandang sebagai  opini  publik.  Sehingga,  apabila  dikaitkan  dengan  pendapat  para  ahli serta Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas mengenai reputasi perusahaan, dapat dimaknai  bahwa  perlindungan  terhadap  reputasi  perusahaan  di  sini  konsep  dan daya berlakunya sama dengan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik yang dimiliki oleh orang karena reputasi perusahaan juga timbul dari kumpulan penilaian yang berasal dari masyarakat mengenai citra atas perusahaan tersebut.
Pentingnya sebuah reputasi bagi perusahaan adalah untuk membangun rasa percaya  dari  rekan  kerja,  pelanggan  ataupun  konsumen  yang  dapat  diperoleh dengan cara menghasilkan produk yang berkualitas, memberikan kinerja pelayanan
yang maksimal maupun menganggapi keluhan terkait perusahaan dari rekan kerja dan konsumen. Reputasi perusahaan yang telah dibangun sedemikian rupa harus dilindungi demi kelangsungan berjalannya bisnis dari suatu perusahaan, karena reputasi  perusahaan  merupakan  asset  non-fisik  yang  tidak  ternilai  harganya bagi  perusahaan,  atau  dapat  juga  disebut  dengan valuable intagible asset. 19
Oleh para pesaing perusahaan, reputasi perusahaan adalah sasaran empuk untuk dicemarkan atau dijatuhkan. Hal ini disebabkan karena pesaing perusahaan dapat memanfaatkan situasi saat perusahaan saingannya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama ketika berada dalam kondisi reputasi yang buruk, maka secara otomatis  rasa  percaya  konsumen  maupun  rekan  kerja  beralih  pada  perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Selain itu, reputasi perusahaan yang berada dalam  kondisi  buruk  akibat  dicemarkan  sangat  sulit  untuk  dipulihkan  atau dikembalikan kedalam keadaan semula, karena menumbuhkan rasa percaya dari konsumen  dan  rekan  kerja  membutuhkan  waktu  dan  proses  yang  lama.  Tidak hanya itu, hilangnya rasa percaya dari konsumen dan rekan kerja juga berdampak pada  kinerja  pekerja  dalam  perusahaan  serta  kondisi  keuangan  perusahaan, yang apabila tidak ada tindakan atau upaya pemulihan keadaan dapat berakibat kerugian bahkan bangkrutnya suatu perusahaan.

## Hak Korporasi sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik memiliki karakteristik yang berbeda dengan perorangan, sehingga hal yang perlu dipulihkan juga berbeda, harus disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh bentuk korban yang ditimbulkan. Adapun hal yang perlu dipulihkan dan menjadi hak yang diperoleh korporasi  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  adalah pemulihan nama baik seperti semula dan restitusi. Karena akibat dari viktimisasi yang  terjadi  kepada  korporasi  berpotensi  pada  timbulnya  krisis  pada  korporasi tersebut. Adapun yang dimaksud dengan krisis yang terjadi pada korporasi apabila
19 Triamanah, ‘Reputasi dalam Kerangka Kerja Public Relations’, (2012) 3 Makna . [93].
dihubungkan dengan bisnis adalah saat dimana nilai penjualan menurun tajam yang disertai berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan.
Pentingnya pemulihan nama baik bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana  pencemaran  nama  baik  adalah  untuk  memperbaiki  reputasi  yang  telah dicemarkan  oleh  pelaku,  karena  kembalinya  reputasi  perusahaan  akan  membuat rasa percaya dari rekan perusahaan serta konsumen kembali dari yang sebelumnya telah dicemarkan oleh pelaku tindak pidana. Reputasi merupakan hal yang paling penting  dalam  menjalankan  suatu  perusahaan,  walaupun  perusahaan  memiliki banyak  modal  apabila  tanpa  reputasi  perusahaan  yang  baik  perusahaan  tersebut tidak  dapat  menjalankan  usahanya  dalam  jangka  waktu  yang  lama,  perusahaan perlu mendapatkan kepercayaan dari pihak pihak yang berpengaruh atau berpotansi dalam mendatangkan keuntungan pada perusahaannya, sebagai contoh rekan kerja perusahaan dan konsumen.
Restitusi, atau ganti kerugian bagi korban yang diakibatkan oleh pelaku dapat juga  diterapkan  bagi  korporasi  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencemaran nama baik. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, restitusi dapat diajukan melalui LPSK sebelum atau sesudah adanya putusan pengadilan dan harus memuat setidaknya identitas pemohon, uraian tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, dan bentuk restitusi  yang  diminta.  Fungsi  dari  restitusi  bagi  korporasi  yang  menjadi  korban adalah penggantian kerugian keuangan perusahaan sebagai dampak dari tindak pidana pencemaran nama baik oleh pelaku ataupun sebagai bentuk penggantian biaya atas upaya pemulihan reputasi perusahaan yang telah tercemar. Upaya restitusi difokuskan untuk memperbaiki segala kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku atas tindak pidana yang  ia  perbuat,  namun  dalam  hal  korban  memiliki  status  sosial  lebih  tinggi  dari pelaku maka pemulihan hanya difokuskan pada harkat serta nama baik korban. 20
20 Rena Yulia, Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Graha Ilmu, 2013). [60]. Dikutip dari Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Vikti- mologi & Hukup Pidana Islam [Grhadhika Press 2004].[67].
450 Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Perlindungan  bagi  korban  sebenarnya  telah  diatur  dalam  Undang-undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  undang-undang  ini  menerapkan  beberapa asas  sebagai  landasan  pelaksanaannya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3,  asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas rasa aman, asas keadilan, asas tidak diskriminatif, dan asas kepastian hukum.
Definisi  korban  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban serupa  dengan  vikimologi  yang  memandang  korban  dalam  arti  luas  yakni  tidak terbatas pada perorangan saja namun juga korporasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1  angka  (3)  angka  (9)  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  bahwa setiap perseorangan atau korporasi yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selain itu pada penjelasan  umum  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menjelaskan bahwa ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat ahli viktimologi yakni Sellin dan Wolfgang yang menggolongkan badan  hukum  sebagai  korban  yang  berbentuk  non-perorangan  atau  sebagai secondary victimization .
Hak Korporasi sebagai Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban
Berdasarkan Pasal 1 angka (3), Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh suatu tindak pidana. Rumusan pasal tersebut, apabila dijabarkan unsurnya maka akan  menjadi  empat  unsur  yang  meliputi  unsur  setiap  orang,  unsur  mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, unsur kerugian ekonomi, unsur akibat tindak pidana. 21 Sehingga  korporasi  dapat  menjadi  korban  tindak  pidana  pencemaran nama baik, penderitaan yang menimpa korporasi adalah kerugian ekonomi, karena
21 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi (Sinar Grafika 2016).[10].
korporasi tidak memiliki fisik dan mental yang dapat terluka hingga memerlukan penyembuhan dari segi medis.
Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  tidak  hanya  melindungi subjek hukum perorangan namun juga melindungi subjek hukum korporasi sebagai korban hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka (9) yang berbunyi: “Setiap orang adalah perorangan atau korporasi”. Sehingga yang dimaksud dengan korban yang dilindungi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang- perorangan  atau  korporasi  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Penjelasan  umum  Romawi  I  Alinea  kedua  Undang-Undang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  mengatakan  bahwa  ketentuan  mengenai  subjek  hukum  yang dilindungi  oleh  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  telah  diperluas selaras dengan perkembangan hukum dimasyarakat. Hal ini semakin memperjelas bahwa Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban juga melindungi korporasi yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang  secara  nyata menderita kerugian ekonomi dan rusaknya reputasi atau nama baik korporasi.
Definisi Perlindungan yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka upaya pemenuhan hak kepada saksi dan/atau korban merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  saksi  dan/atau  korban.    Hak- hak yang dapat diperoleh korban diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menegaskan  bahwa  hak  yang  ada  pada  Pasal  5 ayat (1) akan diberikan kepada korban tindak pidana kasus tertentu sesuai dengan Keputusan  LPSK. Yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  kasus  tertentu  tersebut terdapat pada penjelasan umum yang meliputi tindak pidana pelanggaraan hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang
452

## Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
sangat  membahayakan  jiwanya.  Lebih  lanjut  dalam  penjelasan  umum  Undang- undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa untuk mengungkap tindak pidana tertentu,  terdapat  pihak  lain  yang  berkontribusi  besar  selain  saksi  dan  korban, seperti justice collaborator , whistle-blower serta ahli. Sehingga aturan mengenai beberapa tindak pidana tertentu tersebut hanya dapat diberlakukan pada pihak lain yang  berkontribusi  besar  seperti justice collaborator , whistle-blower serta  ahli, bukan  untuk  diberlakukan  pada  saksi  dan  korban.  Sehingga  bagi  tindak  pidana pencemaran nama baik yang bukan merupakan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka terhadap korbannya tetap dapat memperoleh hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Merujuk pada Pasal 5 ayat (1), sebagian besar hak dapat diterapkan hanya pada  korban  perorangan  saja,  karena  hak  tersebut  lebih  bersifat  memberikan perlindungan dari segi fisik serta mental atau psikis saja seperti mendapat tempat kediaman sementara dan mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, hingga mendapatkan penerjemah. Sedangkan menurut penulis hak yang sekiranya dapat diperoleh bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik hanya ada lima yakni:
1. Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan  dukungan  keamanan,  dapat  diterapkan  bagi  korporasi  khususnya  pada hak untuk memperoleh dukungan kemanaan sebagai sarana pencegahan bagi korporasi untuk melindungi assetnya dari serangan oleh pihak yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, dapat diterapkan bagi  korporasi  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  karena  berkaitan  dengan langkah-langkah  yang  akan  dipilih  oleh  korporasi  dalam  proses  peradilan serta  meliputi  upaya  hukum  yang  mungkin  dilakukan  oleh  korporasi  apabila merasa keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkaranya.
3. Hak  untuk  mendapat  informasi  mengenai  putusan  pengadilan  juga  dapat
diterapkan  pada  korporasi  yang  menjadi  korban  guna  mengetahui  hasil  dari rangkaian proses persidangan yang meliputi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan majelis hakim dalam memutus, serta putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap perkaranya.
4. Hak  untuk  mendapat  informasi  dalam  hal  terpidana  dibebaskan,  sebenarnya sudah  tercover  dalam  hak  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  putusan pengadilan namun hak ini dibuat lebih spesifik agar korban dapat mengambil suatu langkah pencegahan apabila kembali berhadapan dengan terdakwa baik dalam ataupun diluar urusan perkara.
5. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak ini memang sudah seharusnya diterapkan untuk saksi dan/ atau korban baik perorangan maupun korporasi. Karena melalui keterangan dari saksi dan/atau korban tindak pidana dapat terungkap, sehingga tidak sejawarnya penuntut umum atau penasehat hukum memberikan pertanyaan pertanyaan yang bersifat menekan dan menjerat saksi dan/atau korban.
Namun tidak ada satupun hak tersebut diatas yang mengakomodir pemulihan reputasi  atau  nama  baik  bagi  korporasi  yang  menjadi  korban  tindak  pidana pencemaran  nama  baik.  Selain  hak  yang  ada  dalam  Pasal  5  Undang-undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  ada  hak  lain  yang  juga  diatur  dalam  Pasal  7A undang-undang  ini  yakni,  hak  untuk  memperoleh  restitusi  bagi  korban  tindak pidana. Restitusi setidaknya dapat diterapkan bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik, karena Menurut Pasal 1 angka 10 Undang- undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Bentuk-bentuk restitusi yang dapat diperoleh korban ataupun keluarga korban telah diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi:
Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung

## Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Dari ketiga bentuk restitusi yang telah disebutkan diatas, bentuk yang dapat diterapkan bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik  adalah  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan.  Alasan mengapa hanya satu bentuk restitusi saja yang dapat diterapkan pada korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah karena tingkat percaya dari konsumen dan rekan kerja korporasi yang menurun bahkan hilang akibat dari tindak pidana pencemaran nama baik tersebut yang berdampak pada penghasilan yang diperoleh korporasi pun ikut menjadi menurun. Terlebih jika korporasi yang menjadi korban adalah korporasi yang bergerak dibidang usaha dengan pengaruh langsung bagi masyarakat.
Kurangnya upaya pemenuhan hak bagi korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik ini terlihat dari adanya Undang-undang Perlindungan Saksi  dan  Korban  yang  dibentuk  untuk  melindungi  orang-orang  yang  mengalami penderitaan akibat suatu perkara pidana yakni salah satunya adalah korban, namun masih  belum  dapat  melaksanakan  fungsinya  secara  maksimal.  Fungsi  yang  tidak dilaksanakan secara maksimal tersebut adalah adanya asas tidak diskriminatif yang ada pada Pasal 3 huruf (d) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Asas tersebut  sudah  seharusnya  menjadi  landasan  bagi  setiap  tindakan  perlindungan terhadap saksi dan/atau korban oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun  pada  kenyataannya  masih  belum  dilaksanakan  secara  maksimal.  Belum diaturnya perlindungan hukum serta pemenuhan hak yang seharusnya melekat pada korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk nyata dari kurang maksimalnya penerapan asas tersebut. Dari sekian banyak hak yang diakomodir di dalamnya, mayoritas hanya dapat diterapkan kepada korban perorangan,  dan  hanya  beberapa  yang  dapat  diterapkan  untuk  korporasi.  Padahal korporasi sudah diakui dalam undang-undang tersebut yang ditegaskan melalui salah satu pasal dalam ketentuan umumnya serta dalam penjelasan umumnya. Pengaturan yang  masih  kurang  mengenai  hak  korban  yang  berwujud  suatu  korporasi  dalam
Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menandakan bahwa masih terdapat diskriminasi terhadap subjek hukum yang seharusnya harus dilindungi.
Dengan  demikian,  oleh  karena  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban belum mengatur secara tegas mengenai hak apa saja yang dapat diperoleh korporasi apabila korporasi menderita kerugian akibat tindak pidana pencemaran nama baik atau menjadi korban dari tindak pidana tersebut maka hal yang perlu atur selanjutnya dalam undang-undang tersebut adalah hak bagi korporasi untuk mendapat pemulihan terhadap reputasi atau nama baik yang telah tercemar karena hal  tersebut  merupakan  asset  yang  tidak  ternilai  harganya  bagi  suatu  korporasi, serta  ganti  kerugian  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan  yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

## Kesimpulan
Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dapat merujuk pada Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam kedua sumber aturan  tersebut  memiliki  perbedaan  mengenai  sarana  dalam  melakukan  tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dilakukan melalui lisan dan/atau tulisan, sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE dilakukan melalui internet. Hak korporasi sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik yakni saat persidangan penuntut umum mencantumkan dalam surat tuntutannya mengenai upaya restitusi dan pemulihan reputasi atau nama baik korporasi. Reputasi atau nama baik korporasi merupakan valuable intagible asset atau asset non-fisik yang tidak ternilai harganya. Dampak dari  tindakan  pelaku  yang  menyerang  nama  baik  atau  reputasi  korporasi  dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korporasi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Supriyadi  Widodo  Eddyono, Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya (ELSAM, 2014).
456

## Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Indrawati, dkk., Perilaku Konsumen Individu dalam Mengadopsi Layanan Berbasis Teknologi, Informasi & Komunikasi (PT Refika Aditama 2017).
Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Medika, 2010).
Rena Yulia, Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Graha Ilmu 2013).
C.  Maya  Indah  S, Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi (Kencana, 2014).
Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi (Sinar Grafika, 2016).
Silih Agung Wasesa, Strategi Public Relations (PT Gramedia Pustaka Utama 2006).

## Jurnal
Nanda Yoga Rohmana, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghnaan dan  Pencemaran  Nama  Baik  dalam  Persperktif  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia’ (2017) 32 Yuridika.
Supriyadi,  ‘Penerapan  Hukum  Pidana  dalam  Perkara  Pencemaran  Nama  Baik’ (2010), 22 Mimbar Hukum.
Triamanah, ‘Reputasi dalam Kerangka Kerja Public Relations’, (2012) 3 Makna.
Asrianto Zainal, ‘Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditunjau Dari Hukum Pidana’ (2016) 9 Jurnal Al-‘Adl.

## Tesis
Henza  Tri  Pramana,  ‘Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Mengimplementasikan, Nilai,  Keadilan,  dan  Kepastian  Hukum’,  Tesis  (Program  Mageister  Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2013).

## Laman
ICJR,  ‘Ff  v.  Negara  Republik  Indonesia’  (icjr.or.id,  2011)  <http://icjr.or.id/ff-v- negara-republik-indonesia/> accessed l 6 Oktober 2018.
Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, ‘Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media Sosial’,  (ojs.unud.ac.id)  <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/ article/view/.../9829>, accessed 17 Oktober 2018.
Ahmad Sofian, ‘Badan Hukum Sebagai Objek Pencemaran Nama Baik’, (http://
business-law.binus.ac.id, 2017) <http://business-law.binus.ac.id>, accessed 5 Agustus 2018.

## Putusan
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  183  K/Pid/2010,  atas  nama  Terdakwa  Fifi Tanang. 458

## Fitria Wulansari: Pemenuhan Hak Korporasi
HOW TO CITE : Fitria Wulansari, ‘Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction