## PENYELESAIAN SENGKETA HAK TANAH MELALUI JALUR NON LITIGASI DI DESA SANGKALA, KEC. KAJANG, KAB. BULUKUMBA

## Muhammad Ikbal Ali, Muhammad Anis, Erlina
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: ali085342930505@gmail.com

## Abstrak
Proses Pelaksanaan penyelesaian sengketa hak tanah melalui  jalur nonlitigasi di Desa Sangkala,  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba  melalui  mekanisme  Hukum Acara  Lembaga  Adat  untuk  menyelesaikan  setiap  permasalahann  dan  urusan  yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang dengan istilah A’borong yang diartikan sebagai wadah  untuk  menyelesaikan  segala  permasalahan  dan  sengketa  yang  dilimpahkan secara  Hukum  Adat  berdasarkan  Pasang  Ri  Kajang.  Inilah  yang  dimaksud  dengan sistem peradilan adat dalam Perda Bulukumba. 2). Bentuk Penyelesaian Sengketa Hak Tanah  di  Desa  Sangkala  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba  dimana  Pada keadaan tertentu ketika suatu masalah tidak dapat dilimpahkan pada metode A’borong atau  keputusan  A’borong  tidak  dilaksanakan  serta  sengketa  yang  diserahkan  dalam A’borong sulit untuk di putuskan maka langkah-langkah yang diambil adalah langkah tegas, yang berbentuk ritual sacral yang ada di daerah kajang tersebut, yaitu: Pattunra (di Sumpah), Attunu panroli’ (bakar linggis) dan Attunu Passau. 3). pandangan Hukum Islam tentang uang permufakatan penyelesaian sengketa hak tanah di masyarakat adat Kajang  di  Desa  Sangkala  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  sebagai  dasar  untuk  mendapatkan  pengesahan.  Penyelesaian sengketa  jalur  nonlitigasi  dengan  menggunakan  negosiasi  berdasarkan  ketentuan umum dalam Q.S. an-Nisa 135.
Kata Kunci: Penyelesaian sengketa tanah, kekuatan hukum adat kajang.

## Abstract
The  process  of  implementing  the  settlement  of  land  rights  disputes  through  non- litigation channels in Sangkala Village, Kajang District, Bulukumba Regency through the  mechanism  of  the  Procedural  Law  of  the  Customary  Institution  to  resolve  any problems  and  affairs  that  occur  in  the  Kajang  customary  community  with  the  term A'borong which is defined as a forum for resolving all problems and disputes which is delegated by Customary Law based on Pasang Ri Kajang. This is what is meant by the customary  justice  system  in  the  Bulukumba  Regional  Regulation.  2).  In  certain circumstances  when  a  problem  cannot  be  delegated  to  the  A'borong  method  or  the A'borong decision is not implemented and the dispute submitted to A'borong is difficult to decide, then the following steps are taken: The steps taken are firm steps, in the form of sacred rituals that exist in the area of the kajang, namely: Pattunra (at Oath), Attunu panroli' (burning crowbars) and Attunu Passau. 3). Islamic Law's view on consensus
settlement  of  land  rights  disputes  in  the  Kajang  customary  community  in  Sangkala Village,  Kajang  District,  Bulukumba  Regency,  as  a  basis  for  obtaining  ratification. Non-litigation dispute resolution using negotiation based on general provisions in Q.S. an-Nisa 135.
Keywords: Settlement of land disputes, the power of kajang customary law.

## A. Pendahuluan
Manusia merupakan mahluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia yang satu  dengan  manusia  lainya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya  baik  dalam mempertahankan  keturunan  dan  kepentingan  lainya,  manusia  seiring  dengan perkembangan zaman dan perkembagan kelompoknya maka kepentingan manusia juga ikut  berkembang  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  norma  atau  aturan  yang meminimalisisr  konflik  horisontal  dalam  kelompoknya  agar  dapat  diminimalisir kepentingan yang bersamaan dengan masyarakat yang satu dengan yang lainya,. 1 Manusia dan ideologinya baik berbicara berbagai macam hal, mahnusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dibekali dengan akal pikiran sehingga mampu menganalisa  setiap  persoalan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  olehnya  itu  manusia diberikan  kebebasan  berfikir  dalam  menentukan  atau  menjawab  setiap  problematika kehidupan  manusia,  problematika  sosial  tidak  sedikit  dijumpai  bahkan  hampir diseluruh  sendi  kehidupan  manusia  pernah  mengalami  hal  demikian,  berbenturan antara kepemtingan yang satu dengan kepentingan manusia lainya. 2
Situasi dalam seperti ini, kepentingan masyarakat bukan hanya perihal sosial saja melainkan perihal agama, ekonomi, budaya, politik dan kepentingan keperdataan pada khususnya, pelayanan tersebut tentunya berdampak pada nilai-nilai kemanusiaan lebih-lebih  lagi  nilai  etika  dan  moral  yang  pada  akhirnya  berpengaruh  pada  realitas sosial. 3
Perihal  budaya  dan  adat  istiadat  adalah  salah  satu  hal  yang  paling  mendasar pada manusia melahirkan perbedaan pandangan setiap komunitas adat dan masyarakat tertentu,    masing-  masing  konsep  budaya  dan  kelompok  masyarakat  melahirkan pandangan tersendiri sebagaimana cara pandang dan cara berpikir masyarakat, konsep budaya  dan  adat  istiadat  mencerminkan  serangkaian  prinsip-prinsip  abstrak  mulai memandang  jagad  raya  sampai  pada  tindakan  konkrit  sehari-hari  seperti  cara bertingkah laku dan berhubungan sesama dalam lingkungan kehidupan sehari-harinya, eksistensi budaya dan adat istiadat masyarakat Desa Sangkala  masih kokoh dan kuat meskipun  ditengah-tengah  masyarakat  eksistensi  peradaban  moderen  kian menghegemoni,  tindakan  penyelesaian  perselesihan  sengketa  hak  keperdataan  tidak mengharuskan untuk melakukan penyelesaian secara litigasi bahkan sangat dianjurkan
1 Rudianto, Tinjauan Yurdis Terhadap Perkawinan Beda Strata antara Golongan Ata dengan Puang di kawasan Adat  Ammatoa,skripsi, tahun 2017, hal,1.
2 Rusdiansyah, Sumurdan Suku Kajang Dan Kearifan Lokaal Suku Kajang,Jurnal Commercium: Kajian Masyarkat Kontenporer, vol.2, 2019, h,29.
3 Megawati, Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bagunan Guna Mendirikan Kualitas Pelayanan Publik,(Makassar: Skripsi , 2019), h, 1.
untuk  penyelesaian  perkara  nonlitigasi,  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  jalur nonlitigasi  masyarakat  adat  desa  sangkala  tidak  terlepas  dari  hukum  adat  yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa sengketa hak keperdataan. 4
Masyarakatyang  berdomisili  di  dalam    kawasan  adat  dididik  tegas  untuk bersikap,  sabar  dan  tawakkal.  Warisan  leluhur (Pasang  ri  kajang) mewajibkan masyarakat untuk setia dan taat pada aturan aturan yang telah menjadi ketetapan dalam kawasan  adat,  masyarakat  kajang  merupakan  masyarakat  yang  diwajibkan  saling memuliakan  dan  memupuk  rasa  kekeluargaan.  Pasang  ri  kajang  adalah  pustaka peradaban  ummat  manusia ri  tana  kamase-masea, pasang  lahir  seiring  adanya peradaban  manusia.  Konsep Tallasa  Kamase-mase mengundang  kontroversi  dalam kehidupan  modern  saat  ini.  Sebagian  masyarakat  menganggap  konsep Tallasa Kamase-mase bersifat kolot karena mereka dianggap menutup diri dari dunia modren. 5

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  lapangan (Field  Research).  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  iini  menggunakan pendekatan  empiris  dan  Normatif  syar’ih.  Sumbeer  data  dalam  penelitian  ini  yaitu sumbeer  data  primer  dari  hasil  wawancara  dengan  kepala  adat  dan  masyarakat  adat kajang.  Kedua  sumber  data  sekunder  yaitu  bersumber  dari  skripsi,  jurnal,  buku  dan sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses  pelaksanaan  peneyelesaian  sengketa  dengan  jalur  nonlitigasi  di  Desa Sangkala, Kecamatan Kajang  Kabupaten  Bulukumba
Jika  kita  melihat  mekanisme  Hukum  Acara  Lembaga  Adat  dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang maka mekanismenya ialah:
1. Abborong
A’borong diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan Pasang. Inilah yang dimaksud dengan dengan
Wadah ini berbentuk forum bersama yang harus dihadiri oleh para pemangku adat  dan tokoh  masyarakat, A’borong menjadi  salah  satu cara  dalam  memutuskan segala  permasalahan  dan  sengketa  dan  menjadi  pilihan  utama  dalam  proses penyelesaian  dibandingkan  cara  yang  lain,  jika  memang  bisa  diselesaikan  dalam A’borong .  Setiap  urusan  dan  permasalahan  yang  dilimpahkan  ke  wilayah
4 Yudono dkk, Prespektif Sosio Kultur: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Peerencanaan Kota Makassar,  Vol, 20, No. 1, 2016, h 29.
5 Eti Susanti, dkk. Analisis Perbandingan  Pasang Ri  Kajang  (Tallasa Kamase-mase) dengan Syariat Islam. Jurnal Pena , Vol 2, No. 2. h. 2.
penyelesaian adat berdasarkan dua cara. Pertama, urusan dan permasalahan tersebut merupakan perintah langsung Ammatoa untuk menghadiri berupa acara adat seperti yang  terjadi  pada  saat  ritual a’dingingi dimana  pemanggilan  ini  diwakili  oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat. Kedua, setiap urusan dan permasalahan dapat berupa  pelaporan  dari  masyarakat  langsung  dan  usulan  dari  para  pemangku  adat ( Gallarang )  maupun  tokoh  masyarakat.  Perlu  diketahui,  bahwa  pelaporan  berarti suatu urusan dan permasalahan tersebut belum pernah ada upaya untuk penyelesaian yang  dilimpahka  secara  Hukum  Adat  sebagai  forum  pertama  untuk menyelesaikannya,  dan  usulan  berarti  suatu  masalah  sudah  pernah  diupayakan penyelesaiannya tetapi tidak menemui solusi dan keputusan 6 .
2. Tata Urutan Pelaksanaan A’borong
Penjelasan  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  proses    penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  adalah abborong yaitu  berkumpulnya  seluruh  pemangku adat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam peroses tersebut yang di dampingi oleh ammatoa. Adapun tata urutan pelaksanaan a’borong adalah sebagai berikut:
a. Setelah ada pelaporan atau usulan dari Pemangku Adat maka Ammatoa akan memanggil para pemangku adat untuk membicarakannya lebih dulu.
b. Setelah siap untuk dilaksanakan prosesi A’borong maka Galla Puto adalah orang yang harus membuka A’borong sekaligus menutup setelah pada tahap keputusan ( Le’ba ’).
c. Setelah itu, orang-orang yang terkait dalam sengketa langsung didudukkan dan dimintai keterangan awal, jika sudah pernah diupayakan penyelesaiannya (oleh Labbiriyya atau Ada’ )  maka  akan  diminta  keterangan  bagaimana kronologis penyelesaian dan apa kendalanya, setelah jelas apa duduk perkara dan kendalanya barulah A’borong memulai dengan melanjutkan hasil-hasil pembicaraan  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  forum Labbiriyya ataupun Ada ’. Tetapi jika forum A’borong menjadi forum pertama penyelesaian maka akan  diminta  keterangan  awal  apa  yang  duduk  perkara  dan  yang disengketakan  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  sengketa  itu  siap  untuk dibahas untuk prosesi pembuktian.
d. Prosesi pembuktian adalah prosesi yang dilaksanakan sangat teliti dan tegas.dengan  meminta  yang  berperkara  untuk  menjelaskan  duduk  perkara yang terjadi dengan kejujuran
3. Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  di  Desa  Sangkala  Kecamatan  Kajang Kabupaten Bulukumba
Pada  keadaan  tertentu  ketika  suatu  masalah  tidak  dapat  dilimpahkan  pada metode A’borong atau keputusan A’borong tidak dilaksanakan serta sengketa yang diserahkan  dalam  A’borong  sulit  untuk  diputuskan  maka  langkah-langkah  yang diambil adalah langkah tegas, ketegasan ini berbentuk ritual sakral yaitu:
6 Nuhung. Kepala Desa Sangkala, Wawancara, di Desa Sangkala, 06 Januari 2022.Pukul 10.00 – 11.30
a. Pattunra (di Sumpah)
Ritual ini adalah ritual yang dilakukan pada proses pembuktian A’borong dan hal-hal  yang  lain  yang  bertujuan  untuk  meminta  keterangan  atau  kesaksian  yang sejujurjujurnya.  Adapun  Tunra  ini  harus  dibawa  oleh  ahli  sumpah  yang  ditunjuk langsung Ammatoa untuk membacakan mantra dan azimat tertentu, dan Tunra tidak dapat  dilaksanakan  sselain  orang  yang  mempunyai  tugas  membawanya.  Dimana dampak yang didapat oleh orang yang tidak memberikan keterangan dan kesaksian yang  sebenarnya  maka  akan  mendapatkan  kesukaran  rejeki  dan  umur  yang  tidak diberkahi, sama dengan tunu panroli ancaman ini kebanyakan akan mengundurkan niat  yang  bersengketa  dan  siap  mengakui  kesalahannya  atau  akan  memberikan kesaksian yang jujur walaupun akan memberatkan orang yang dibelanya bagi yang meyakini  kesakralan  pasang  tetapi  sebaliknya  bagi  yang  sudah  menipis keyakinannya akan pasang akan tetap siap untuk disumpah ,karna pada prinsipnya sanksi-sanksi yang seperti ini secara lmiah sulit untuk diterangkan tetapi pada fakta yang terjadi pada Masyarakat Ammatoa betul-betul terjadi 7
b. Attunu panroli’ (bakar linggis)
Tunu Panroli sebagai pemecahan masalah. Ritual adat ini hanya dilaksanakan pada  kasus  pencurian,  dimana  ritual  ini  dilaksanakan  jika  tidak  ada  pengakuan langsung  dari  yang  dituduh  sebagai  pelaku  pada  prosesi  A’borong  atau  memang pelaku tidak ditemukan. Pada prosesi ini sebuah besi akan dipanaskan sampai besi tesebut  berwarna  merah  panas,  dan  besi  tersebut  dibacakan  azimat  dan  mantra tertentu untuk mencari siapa pencuri yang sebenarnya, dimana besi ini akan dipegang seluruh orang yang ada dan yang dituduh sebagai pelaki Tetapi rata-rata kasus sesuai dengan wawancara langsung dengan Galla Puto juru bicara Ammatoa, pelaku akan segera mengaku ketika gilirannya memegang besi tersebut, tetapi ada juga beberapa kasus  dimana  pelaku  sudah  menipis  keyakinannya  terhadap  pasang  tetap  berani menguji kesaktian ritual tersebut dan akhirnya tangannya melepuh dan ini betul-betul terjadi. 8

## c. Attunu Passau
Tata  cara  pelaksanaan  ritual  ini  harus  dilaksanakan  dikediaman  langsung Ammatoa  dan  juga  dilaksanakan  olehnya,  pertama  dengan  membakar  sesajen  dan mengasapi semua orang yang terlibat dalam sengketa ataupun yang disangka telah mmebuat pelanggaran, setelah itu turunlah kutukan Ammatoa, yang hanya Ammatoa sendiri  yang  dapat  mengucapkannnya.  Setelah  turun  hukuman  berupa  kutukan tersebut  maka  semua  orang  diharapkan  agar  tetap  tenang  dalam  beberapa  hari kedepan untuk mengetahui apa yang terjadi dan jika hari yang dimaksud Ammatoa
7 Puang Galla Puto. Juru Bicara Ammatoa, Wawancara . Di Desa Tana Towa dalam kawasan adat ( Ilalang Embayya ). 06 Januari 2022. Pukul 10.00-11.30
8 Puang Galla Puto. Juru Bicara Ammatoa, Wawancara . Di Desa Tana Towa dalam kawasan adat ( Ilalang Embayya ). 06 Januari 2022 Pukul 10.00-11.30
telah  tiba,  Ammatoa  sendiri  akan  memutuskan  siapa  yang  bersalah  dalam permasalahan  yang  terjadi.  Tujuan  attunu  passau  adalah  agar  pelaku  yang  enggan mengakui perbuatannya mendapat hukuman tu Turiek A’rana berupa musibah yang bisa  terjadi  secara  turun-temurun.  Musibah  ini  bukan  hanya  sebagai  pelaku, melainkan juga terjadi pada keluarganya, terutama keturunannya. Bahkan juga pada orang lain yang mengetahui perbuatannya tetapi tidak melapor ke Ammatoa. Hanya saja tidak seoran pun mau membicarakaan mereka yang terkena dampak dari attunu passau. Dasar pertimbangannya adalah agar sipelaku hanya menerima hukuman ri Turie’  A’rana. Adanya  hukum  adat  dan  pemimpin  yang  sangat  tegas  dalam menegakkan hukum membuat masyarakat kawasan adat Ammatoa sangat tertib dan mematuhi segala peraturan dan hukum adat. Ketika pelakunya sudah diketahui maka dikenakanlah appassala (sanksi) sesuai dengan perbuatannya. 9
2. Kekuatan  hukum  tentang  hasil  penyelesaian  sengketa  tanah  jalur nonlitigasi di masyarakat Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
Sesuai dengan penjelasan sebelumnya telah di bahas tentang prinsip- prinsip dalam  menyelesaian  sengketa  non  litigasi.  Pada  dasarnya  prinsip  tersebut  hampir mirip dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang di lakukan masyarakat adat ammatoa. Adapun prinsip yang  digunakan  dalam  menyelesaikannya  adalah sebagai berikut :
1. Kepercayaan (katappakkan)
Kepercayaan masyarakat adat ditandai dengan adanya patuntung . Patuntung yang  hidup  dan  tumbuh  dalam  wilayah  komunitas  adat  adalah  budaya  tradisional spiritual  tradisional  murni.  Terdapat  empat  unsur  yang  terkandung  dalam  dalam sistem kepercayaan patuntung yang terhimpun dalam pasang. Unsur yang dimaksud adalah ide tentang Tuhan atau wujud yang supra natural dan mencakup kegiatan gaib. Ide  tentang  roh  yang  erat  kaitannya  dengan  konsep  mengenai  hari  kemudian,  ide tentang  etos  kerja  dan  etika  yang    dimaksudkan  untuk  tujuan-tujuan  yang  religius dan ide tentang asal usul terjadinya alam semesta. 10
2. Pengaruh pasang
Pasang dilandasi oleh semangat kamase-masea yakni sikap serba penyerahan diri kepada Tu Rie’ A’Ra’na. Semua hal (tujuan dunia dan tujuan akhirat senantiasa diharapkan  agar  berjalan  sebagaimana  yang  dikehendaki Tu  Rie’  A’Ra’Na tanpa menonjolkan  keinginan  yang  melampaui  batas pasang tersebut.  Dengan  demikian “isi”  pasang  tidak  lain  merupakan  gagasan  ke  ilahian Tu  Rie’  A’Ra’na dan disampaikan kepada manusia. Maka apabila pasang berfungsi sebagai sistem nilai dan  budaya  yang  menciptakan  sikap  dan kelakuan  dalam  menghadapi  masyarakat
9 Puang Galla Puto. Juru Bicara Ammatoa, Wawancara . Di Desa Tana Towa dalam kawasan adat ( Ilalang Embayya ). 06 Januari 2022. Pukul 10.00-11.30
10 Yusuf Akib. Potret Manusia Kajang. Pustaka Refleksi. 2003. H. 40
dan  lingkungannya.  Sedangkan,  dalam  fungsi  sebagai  sistem  nilai  kepercayaan sistem inilah yang dilengkapi dengan simbol- simbol suci, keagamaan, dan memiliki kekuatan menghukum atau sanksi yang keramat. Pasang melahirkan sikap mental masyarakat  adat terhadap  kekuatan  gaibyang  berada  di  luar  dirinya  serta  tata  cara memperlakukannya dan membentuk keyakinan atas semua hal tersebut. 11

## 3. Kekuatan Hukum Adat Kajang
Sistem peradilan adat dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu 12 :
a. MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
b. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang  dilakukan  oleh  MHA  Ammatoa  Kajang  maupun  bukan  MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.
Serta  pasal  8  poin  (d)  yaitu  dalam  kedudukannya  sebagai  subjek  hukum, MHA  Ammatoa  Kajang  berhak  untuk  “Menyelenggarakan  Kebiasaan  yang  khas, spritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat” 13
Jadi hukum adat kajang sudah termasuk dalam peraturan pemerintah daerah yang sudah di atur dalam PERDA Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun  2015. Inilah menjadi landasan masyarakat adat kajang masih bisa menyelesaiakan permasalahan yang ada di maksyarakat adat kajang dengan cara musyawarah mufakat.
4. Pandangan Hukum Islam tentang uang permufakatan penyelesaian sengketa tanah  di  masyarakat  Desa  Sangkala  Kecamatan  Kajang  Kabupaten Bulukumba
Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tanah baik litigasi maupun nonlitigasi. Berbeda dengan proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sangkala yang cukup singkat dan tidak memerlukan biaya yang mahal dalam penyelesaiannya. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sangkala termasuk efektif karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :
1. Waktu Penyelesaian Sengketa Tanah
Dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  waktu  merupakan  hal  yang  sangat penting ketika berbicara tentang proses. Karena seperti yang telah dibahasakan sub bab sebelumnya dalam proses penyelesaian litigasi membutuhkan waktu yang cukup lama.  Dengan  adanya  proses  penyelesaian  sengketa  tanah  di  Desa  Sangkala  yang lebih efektif dari penyelesaian litigasi tersebut maka proses berperkara di pengadilan berkurang. Adapun waktu penyelesaian sengketa di Desa Sangkala sebagai berikut :
11 Yusuf Akib. Potret Manusia Kajang. Pustaka Refleksi. 2003. H 53
12 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, No. 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.
13 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, No. 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.
n
NO
BENTUK PENYELESAIAN WAKTU 1 1 SUMPAH 1-2 Minggu 2 2 ATTUNU PANROLI 1-2 Minggu 3 3 ATTUNU PASSAU 1-2 Bulan
Sumber Data : wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Sangkala, 02 Januari 2022. Attunu Panroli merupakan tahap penyelesaian sengketa ke dua ketika tahap pertama (sumpah) tidak berhasil. Attunu Panroli proses dimana seseorang yang di curigai  harus  memegang  linggis  yang  telah  dibakar  oleh  pemangku  adat.  Apabila orang tersebut merasakan linggis yang panas maka dia adalah pelakunya sedangkan, ketika orang tersebut tidak merasakan linggis panas tersebut maka dia bukan pelaku dari sengketa tanah tersebut. Attunu panroli bentuk penyelesaian yang membutuhkan seluruh  masyarakat  kawasan.  Mereka  disatukan  dalam  bentuk  ritual  dimana dipimpin  oleh  Ammatoa  dan  beberapa puang  galla. Namun,  ketika  orang  yang bersalah  menyadari  bahwa  ritual attunu  panroli akan  di  laksanakan  dan  orang tersebut  tidak  mengahdiri  ritual attunu  panroli orang  tersebut  tetap  merasakan panasnya bara api attunu panroli tersebut. Attunu panroli prosenya yaitu linggis besi yang  dibakar  oleh  salah  satu puang  galla (menteri)  sampai  linggis  tersebut berubahmenjadi  bara  api  lalu  semua  masyarakat  yang  ada  di  tempat  ritual  harus memegang  linggis  tersebut.  Ketika attunu  panroli tidak  berhasil  dilakukan  oleh pemangku adat maka dilanjutkan dengan proses penyelesaian sengketa selanjutnya yaitu attunu passau .
Attunu Passau merupakan cara menyelesaian sengketa terakhir dari proses pemyelesaian sengketa tanah di Desa Sangkala. Proses attunu passau dilakukan oleh ammatoa dan puang galla (mentri) di dalam hutan keramat. Hutan keramat tersebut di  sebut  dengan sobbu’. Di  dalam  hutan  tersebut  mereka  mendoakan  orang  yang bersalah  mendapatkan  ganjaran  sampai  tujuh  turunan. Attunu  passau juga mempunyai  proses  yang  cukup  lama.  Dimana,  dalam  proses  penyelesaiannya menunggu  waktu  bulan  purnama  dan  diselenggarakan  di  tengah  hutan  ( sobbu ). Attunu  Passau cukup  sering  di  lakukan  oleh  masyarakat  setempat  dalam  mencari orang yang yang bersalah.
2. Biaya dalam menyelesaikan sengketa tanah
Ketika  berperkara  di  pengadilan  sudah  kita  ketahui  bersama  bahwa membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar.  Namun  dengan  adanya  asas  peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang seharusnya memberikan keringanan untuk masyarakat yang berperkara atau para pencari keadilan tapi pada kenyataannya tidak sesuai. Maka, dengan adanya proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sangkala yang sederhana dan tidak membebankan biaya terhadap yang berperkara merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang efektif. Adapun biaya yang dikeluarkan
dalam penyelesaiannya adalah sebgai berikut:
Sumber Data : wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Sangkala, 02 Desember 2021
Pada  tabel  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  proses  penyelesaian sengketa  tanah  dengan  ritual  Sumpah, Attunu  Panroli , Attunu  Passau tidak memungut biaya. Dalam menyelesaikan sengketa di dalam kawasan tidak di pungut biaya baik yang berperkara dan yang di gugat. Dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat  adat  hanya  berpegang  teguh  dengan  kepercayaan.  Perkara  yang  di putuskan di pengadilan adat kajang yang bebas dari korupsi kolusi dan nipotisme, bebas dari pungutan biaya, tidak ada upah bagi jurusita adat masih berjalan sampai hari ini. Masyarakat adat menyelesaikan dengan kedamaian yang mempunyai satu tujuan yaitu mencapai kebenaran untuk pencari keadilan.
Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa pihak yang merasa di rugikan melapor  ke ammatoa untuk  mencari  keadilan.  Dibandingkan  dengan  proses penyelesaian  sengketa  tanah  di  pengadilan  yang  memungut  biaya  yang  dimulai dengan pengadministrasian sampai dengan proses peradilan.
Sumber Data : wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa  Sangkala, 02 Desember 2021
3. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah
Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa ammatoa adalah  pemimpin tertinggi didalam kawasan adat kajang, ammatoa tidak diangkat berdasarkan hasil musyawarah atau pemilihan serta berdasarkan keturunan. Namun, ammatoa diangkat berdasarkan hasil petunjuk dari Tu Rie’ A’Ra’na sehingga jabatan tersebut berlaku
NO BENTUK PENYELESAIAN BIAYA 1 SUMPAH . GRATIS . 2 ATTUNU PANROLI , GRATIS . 3 ATTUNU PASSAU . GRATIS . NO BENTUK PENYELESAIAN JUMLAH KASUS EFEKTIF 1
1 SUMPAH . 5 1 2 ATTUNU PANROLI . - 3 3 ATTUNU PASSAU .
2
seumur  hidupnya  kecuali ammatoa melakukan  pelanggaran  adat  ataupun pasang akan  dikenakan  sanksi  yaitu  dengan  digantinya  sebagai  ammatoa.  Adapun  dalam proses  kepemimpinannya  selalu  dipantau  oleh  pemangku  adat  dan  seluruh masyarakat adat. Hal tersebut berkaitan dengan katallassang ri lino dan allo ri boko (kehidupan  di  dunia  dan  kehidupan  di  akhirat).  Tujuannya  agar  kedua  kehidupan tersebut  berjalan  dengan  normal.  Oleh  karena  itu,  peran ammatoa sangat  penting dalam  hal  kehidupan  sosial,  ritual  ataupun  menjadi  penasehat  dalam  penyelesaian permasalahan.  Dalam  menyelesaikan  permasalahan ammatoa selalu  berpegang dengan pasang. Yang mengandung prinsip hubungan antara masyarakat adat dengan Tu Rie’ A’Ra’Na.
4. Pandangan  Hukum  Islam  tentang  uang  permufakatan  penyelesaian sengketa tanah
Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak  pernah  surut,  bahkan  mempunyai  kecenderungan  untuk  terus  meningkat didalam kompleksitasnya maupun kuantitasnya seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial,  dan  politik.  Bergulirnya  reformasi  yang  dimulai  pertengahan  tahun  1998, akhirnya bergerak di segala bidang termasuk diantaranya bidang Pertanahan. Sejak dahulu persoalan pertanahan selalu ada dan menarik untuk dibahas penyelesaiannya. Reformasi  tampaknya  menyadari  sebagian  masyarakat  tentang  penegakan  tatanan Pemerintah yang mendasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945. Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dalam hal ini semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan  dipertimbangkan  secara  mendalam  dan  seksama  dalam  kaitannya  dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini. Hal ini disebabkan oleh karena ditingkat implementasi  kebijakan  yang  diperlihatkan  selama  ini  telah  mengabaikan  aspek struktural  penguasaan  tanah  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  berbagai  macam sengketa 14
Hukum  Islam  merupakan  bagian  integral  ajaran  Islam  yang  tidak  dapat dipisahkan  dengan  kehidupan  umat  Islam.  Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir, berdasarkan  Falsafah  Pancasila  dan  UUD  1945,  legislasi  hukum  materil  Islam merupakan  keharusan  konstitusional  yuridis.  Beberapa  bagian  hukum  Islam kemudian  benar-benar  diangkat  dalam  peraturan  perundang-undangan  baik  secara tersurat  maupun  tersirat.  Secara  hukum  materil,  lembaga  Peradilan  Agama  dapat menjalankan kewenanganya sebagai peradilan bagi umat Islam di Indonesia untuk memutus  perkara  tidak  lagi  secara  langsung  menggunakan  Al-Quran  dan  Hadis ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya semisal Ijma, Qiyas, Istihsan, Istihab
14 Basyirah  Mustarin,  “Penyelesaian  Sengketa  Hak  atas  Tanah  Bersertifikat  dan  Tidak Bersertifikat, Makassar: Settlement of Land Rights Disputes for Certified and Not Certified,” Al-Qadau 4 No 2 (2017):h.399
ataupun kitab-kitab fiqh tertentu yang menjadi standar hukum Islam. 15
Menurut Abu Ishaq As-Syathibi tujuan Hukum Islam ada 5 yaitu: (1) Agama, (2) Menjaga  Jiwa,  (3)  Menjaga  Akal,  (4)  Menjaga  Kehormatan,  (5)  Menjaga  Harta. 16 Segala bentuk upaya mewujudkan dan memelihara lima pokok tersebut merupakan amalan shaleh yang harus dipelihara. 17
Syariat Islam yang bersumber dari Allah Swt. Melalui al-Qur’an dan as-sunnah memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum yang akan diterapkan dalam kehidupan  masyarakat.  Manusia  sangat  membutuhkan  syariat  Ilahi  untuk memberikan  pencerahan  pada  akal,  Nurani  dan  moralnya.  Selain  itu  syariat  Islam memberikan tuntunan  prakttis  pada  wilayah  yang tidak  sanggup  dicapai  oleh akal dan  pengalaman.  Demikian  manusia  tidak  perlu  kebingungan  dan  kalut  memberi jawaban  dalam  menyelesaikan  semua  aspek  kehidupannya  karena  syariat  Islam dapat menjadi petunjuk hidup. 18
Alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS)  atau  dikenal  juga  dengan  alternative dispute  resolution  (ADR).  Meskipun  memaknai  bahasa  yang  umum  dan  holistik. Namun pada prinsipnya alternatif penyelesaian sengketa (APS) tidak dapat secara serta merta mewakili keseluruhan dari jenis dan bentuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, setidaknya pendapat ini dilandasi oleh beberapa alasan yang cukup kuat.

## D. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  kami  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  Proses  Pelaksanaan peneyelesaian  sengketa  hak  tanah  melalui  jalur  nonlitigasi  di  Desa  Sangkala, Kecamatan  Kajang    Kabupaten    Bulukumba  Jika  kita  melihat  mekanisme  Hukum Acara  Lembaga  Adat  dalam  menyelesaikan  setiap  urusan  dan  permasalahan  yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang dengan istilah  aborong yang diartikan sebagai wadah  untuk  menyelesaikan  segala  permasalahan  dan  sengketa  yang  dilimpahkan secara  Hukum  Adat  berdasarkan  Pasang.  Inilah  yang  dimaksud  dengan  sistem peradilan adat dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 pasal 22 ayat (1) dan (2).
Bentuk Penyelesaian Sengketa hak tanah di  Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dimana Pada keadaan tertentu ketika suatu masalah tidak dapat dilimpahkan pada metode A’borong atau keputusan A’borong tidak dilaksanakan serta sengketa  yang  diserahkan  dalam  A’borong  sulit  untuk  diputuskan  maka  langkah- langkah yang diambil adalah langkah tegas, ketegasan ini berbentuk ritual sakral yaitu: Pattunra (di Sumpah, Attunu panroli’ (bakar linggis) dan Attunu Passau
15 Andi  Intan  Cahyani,  “Peradilan  Agama  sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di  Indonesia, Makassar: Religious Court as Islamic Law Upholders in Indonesia," Al-Qadau  6 No 1 (2019):h.124
16 Abu Ishaq Asyathibi, Almuwafaqaat Fiqhi Jus II, (Mamlakah Arabiyah Saudiyah: Darru Ibnu Affan, 2008) h. 20.
17 Rahmatiah, Fiqih Jinayat 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2014) h. 35
18 Syamsuddin  Rajab, Syariat  Islam  Dalam  Negara  Hukum (Makassar:  Alauddin  University Press, 2011) h. 20
Kekuatan Hukum adat terdapat dalam proses kepercayaan terhadap pemangku adat yang menegahi duduk perkara persengketahan dengan mengambil landasan hukum dari Pasang Ri Kajang yang sampai saat ini masih memengan tegah peninggalan leluhur tersebut.  Hukum  Adat  Kajang  di  masa  sekarang  sudah  menjadi  aturan  pemerintah kabupaten bulukumba sudah di PERDA kan
Pandangan  Hukum  Islam  tentang  uang  permufakatan  penyelesaian  sengketa  hak tanah  di  masyarakat  adat  kajang  di  Desa  Sangkala  Kecamatan  Kajang  Kabupaten Bulukumba  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  sebagai  dasar  untuk  mendapatkan pengesahan.  Penyelesaian  sengketa  jalur  nonlitigasi  dengan  menggunakan  negosiasi berdasarkan  ketentuan  umum  dalam  Q.S.  an-Nisa  135َ Proses  kreatif  dalam menyelesaiakan  sengketa  hak  tanah  dengan  menggunakan  negosiasi  dengan mempertemukan  pihak-pihak  dengan  modelnya  sendiri  terhadap  apa  yang  akan dicapai.  Kunci  yang  harus  diperhatikan  dalam  negosiasi:  pertama,  menangkap kesempatan,  kesempatan  dalam  menyelesaikan  sengketa  hak  tanah  dengan  model- model yang ideal dalam penyelesaian sengketa hak tanah di buat sendiri oleh para pihak yang  berperkara  dan  menyatukannya  dalam  bentuk  negosiasi.  Kedua,  pentingnya kepercayaan, keberhasilan negosiasi tergantung pada pihak yang bersengketa pada saat melakukan  negosiasi,  sehingga  dalam  bernegosiasi  sangat  dibutuhkan  kepercayaan para  pihak.  Ketiga,  Fleksibelitas,  proses  negosiasi  yang  membutuhkan  kesepakatan dalam  memenuhi  kepentingan  para  pihak,  tentu  harus  sefleksibel  mungkin,  untuk menghadapi kemungkinan di masa yang akan datang. Negosiasi merupakan salah satu cara yang paling aman, cepat, tepat, dan convidensial dalam menyelesaikan sengketa hak  tanah  melalui  jalur  nonlitigasi  karena  tidak  melibatkan  pihak  ketiga  dalam penyelesaiannya  dan  para  pihak  membuat  sistem  komunikasi  dan  membuat  model- model kesepakatan sendiri untuk mencapai kesepakataan yang memihak kepentingan para pihak berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Akib, Yusuf. Potret Manusia Kajang. Pustaka Refleksi, 2003. Asyathibi,  Abu  Ishaq. Almuwafaqaat  Fiqhi  Jus  II. Mamlakah  Arabiyah  Saudiyah: Darru Ibnu Affan, 2008
Rahmatiah. Fiqih Jinayat 1. Makassar: Alauddin University Press, 2014. Rajab,  Syamsuddin. Syariat  Islam  Dalam  Negara  Hukum. Makassar:  Alauddin University Press, 2011.

## JURNAL:
Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, Makassar: Religious Court as Islamic Law Upholders in Indonesia," Al-Qadau Vol.6 No 1 (2019):h.124
Megawati. “Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bagunan Guna Mendirikan Kualitas Pelayanan Publik” . Skripsi . (2019). h, 1. Mustarin, Basyirah. “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat, Makassar: Settlement of Land Rights Disputes for Certified and Not Certified,” Al-Qadau 4 No 2 (2017): h.399
Rudianto. “Tinjauan Yurdis Terhadap Perkawinan Beda Strata antara Golongan Ata dengan Puang di kawasan Adat   Ammatoa” . Skripsi, tahun (2017), hal,1. Rusdiansyah. “Sumurdan Suku Kajang Dan Kearifan Lokaal Suku Kajang ”, Jurnal Commercium: Kajian Masyarkat Kontenporer. vol.2, (2019). h,29. Susanti,  Eti  Dkk. “Analisis  Perbandingan  Pasang  Ri  Kajang  (Tallasa  Kamase-mase) dengan Syariat Islam ”. Jurnal Pena , Vol 2. No. 2. h. 2. Yudono dkk. “Prespektif Sosio Kultur: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Peerencanaan Kota Makassar”. Vol, 20, No. 1. (2016), h 29.

## UNDANG-UNDANG
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, No. 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan,
Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, No. 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

## WAWANCARA
Nuhung. Kepala Desa Sangkala, Wawancara, di Desa Sangkala, 06 Januari 2022.Pukul 10.00 – 11.30
Puang  Galla  Puto.  Juru  Bicara  Ammatoa, Wawancara .  Di  Desa  Tana  Towa  dalam kawasan adat ( Ilalang Embayya ). 06 Januari 2022. Pukul 10.00-11.30