## MANAJEMEN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Iswahyudi
Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yapis Biak

## Abstrak
Simgaji adalah aplikasi pembuat daftar gaji Aparatur Sipil Negara  yang mempunyai fungsi membuat gaji regular setiap bulan, kekurangan gaji CPNS dan ASN, susulan, uang duka serta membuat  komponen-  komponen  yang  dibutuhkan  oleh  ASN  di  Kabupaten  Biak Numfor.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur serta alur pembayaran gaji ASN di Kabupaten Biak Numfor secara rutin serta memudahkan dalam membayar gaji ASN setiap bulan  supaya  tidak  terjadi  keterlambatan  pembayaran  Gaji  ASN  di  Kabupaten  Biak Numfor.Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriftif  kualitatif  melalui wawancara  ,  obserfasi  dan  data  primer.  Dengan  lokasi  penelitian  di  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor. Hasil penelitian Dalam Proses Pencairan Gaji  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  Kabupaten  Biak  Numfor  menggunakan  Mekanisme Komputerisasi  yaitu  dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  Penggajian  (SIMGAJI)  yaitu aplikasi terpadu  yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri  yang digunakan sebagai  alat  bantu  pemerintah  daerah  guna  meningkatkan  efektifitas  implementasi  dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel  dan auditable. Adapun hambatan dalam  Pencairan Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  SIMGAJI  SKPD  :  Pertama,  keterlambatan  SK  yang  masuk untuk di input ke SIMGAJI SKPD. Kedua, sering terjadi kesalahan teknis (internet yang lelet), dalam  mengupdate  database.    Ketiga,    daftar    Gaji    terkadang  masih  ada  kesalahan  dalam pengetikan  dan  dalam  proses  pencairan  gaji  ke  rekening  pegawai  terkadang  ada keterlambatan,  hal  ini terjadi  apabila tanggal pencairan jatuh/bertepatan dengan hari libur (sabtu dan minggu) atau tanggal merah.
Kata Kunci : Menejemen Pelayanan, Gaji Aparatur Sipil Negara

## Latar Belakang
Pembayaran  Gaji  Aparatur  Sipil Negara harus mendapat perhatian yang serius dari  pemerintah.  Karena  Aparatur  Sipil Negara  mempunyai  peranan  yang  sangat penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Namun dalam kenyataannya masih  banyak  Aparatur  Sipil  Negara  yang tingkat  kesejahteraannya  masih  rendah. Pemerintah  perlu  mengkaji  ulang  ketentuan perundang-undangan  penggajian  pegawai yang sudah ada.  Diharapkan dengan adanya
perubahan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup pegawai. Pemerintah mengeluarkan PP No.30  Tahun  2015  tentang  perubahan  gaji pokok  untuk  Aparatur  Sipil  Negara,  ini sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap  Aparatur  Sipil  Negara.  Masalah pembayaran  Gaji  memegang  peranan  yang sangat  penting  dalam  menentukan  besarnya gaji  yang  diterima  oleh  Aparatur  Sipil Negara,  agar  tidak  menyebabkan  kerugian pihak  lain  maka  harus  dihitung  cermat  dan teliti (Sari Patmiati, 2010).

## Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.12 No.2 Tahun 2017
Aplikasi  Sistem  Penggajian  Pegawai Negeri Sipil (SIMGAJI) merupakan aplikasi pembuat daftar Gaji Aparatur Sipil Negara di Kabupaten  Biak Numfor, aplikasi  ini dibuat oleh  PT.  Pandawa  Sentra  Komputika  yang merupakan vendor dibawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Aplikasi ini termasuk aplikasi yang multifungsi, selain membuat daftar gaji, juga menyimpan data pegawai lengkap.
Dalam  aplikasi  SIMGAJI  sangat bermanfaat dalam pembayaran Gaji Aparatur Sipil  Negara  serta  tidak  ada  keterlambatan dalam  pembayarannya.  Dengan  adanya aplikasi  gaji  ini  jelas  sangat  membantu, karena  tidak  seperti  mengerjakan  secara manual yang harus benar-benar mengerjakan dari  awal  sampai  akhir,  setiap  angka-angka dan  akun-akun  akan  terotomatis  dengan sendirinya karena sudah terprogram.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana Proses dan prosedur pelayanan  Badan  Pengelola  Keuangan
dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  dalam pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Biak Numfor ?
2. Apakah  Faktor  Penghambat  dalam pelayanan  pembayaran  Gaji  Aparatur Sipil  Negara  pada  Kantor  Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten biak Numfor?

## Kerangka Teori Pengertian Manajemen
Secara  etimologis  kata  manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno management , yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis  para  pakar  mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya :
Menurut  Stoner  yang  dikutip  oleh Wijayanti  (2008)  manajemen  adalah  proses perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan, dan  pengawasan  usaha-usaha  para  anggota
organisasi  dan  penggunaan  sumber  daya manusia  organisasi  lainnya  agar  mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan  berasal  dari  kata  layanan yang  artinya  kegiatan  yang  memberikan manfaat  kepada  orang  lain.  Layanan  adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu  pihak  lain  yang  pada  dasarnya  tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikkan apapun (Simamora, 2001).
Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian  aktivitas  yang  bersifat  tidak kasat  mata  (tidak  dapat  diraba)  yang  terjadi sebagai  akibat  adanya  interaksi  antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang  disediakan  oleh  perusahaan  pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan (Gronross, dalam
Ratminto dan Winarsih, 2005).

## Dimensi Kualitas Pelayanan
Ada  beberapa  pendapat  mengenai dimensi  kualitas  pelayanan,  antara  lain Parasuraman,  Zeithaml,  dan  Berry  dalam Saleh  (2010)  yang  melakukan  penelitian khusus  terhadap  beberapa  jenis  jasa  dan berhasil  mengidentifikasi  sepuluh  faktor utama  yang  menentukan  kualitas  jasa. Kesepuluh faktor tersebut adalah :
a) Reability ,  mencakup  dua  hal  pokok, yaitu  konsistensi  kerja  (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti
perusahaan  memberikan  jasanya  secara tepat  semenjak  saat  pertama.  Selain  itu juga  berarti  bahwa  perusahaan  yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya  menyampaikan  jasanya  sesuai dengan jadwal yang disepakati.
b) Responsivennes ,  yaitu  kemauan  atau kesiapan para karyawan untuk
Iswahyudi “Manajemen Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Biak Numfor”
memberikan  jasa  yang  dibutuhkan pelanggan.
c) Competence , artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan  pengetahuan  yang  dibutuhkan  agar dapat memberikan jasa tertentu.
d) Accessibility , meliputi kemudahan untuk menghubungi  dan  ditemui.  Hal  ini berarti  lokasi  fasilitas  jasa  yang  mudah dijangkau,  waktu  menunggu  yang  tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan  mudah  dihubungi,  dan  lain- lain.
e) Courtesy ,  meliputi  sikap  sopan  santun, respek,  perhatian,  dan  keramahan  yang dimiliki para kontak personal.
f) Communication ,  artinya  memberikan informasi kepada pelanggan pada bahasa yang  dapat  mereka  pahami,  serta  selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.
g) Credibility ,  yaitu  sifat  jujur  dan  dapat dipercaya.  Kredibilitas  mencakup  nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik  pribadi  kontak  personal, dan interaksi dengan pelanggan.
h) Security , yaitu aman dari bahaya, resiko atau  keragu-raguan.  Aspek  ini  meliputi keamanan secara fisik ( physical safety ), keamanan  finansial  ( financial  security ), dan kerahasiaan ((confidentiality).
i) Understanding/Knowing  the  Customer , yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan.
j) Tangibles , yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa  fasilitas  fisik,  peralatan  yang dipergunakan,  atau  penampilan  dari personil.

## Kerangka Pikir

## Metode Penelitian Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian Deskriptif Kulaitatif. peneliti deskriptif dapat diartikan  sebagai  penelitian  yang  ditujukan untuk mengumpulkan informasi serta melakukan  ekspolaritasi,  klarifikasi  dan pengukuran secara cermat terhadap fenomena yang berkaitan Manajemen Pelayanan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset Daerah dalam Pembayaran Gaji ASN di Kabupaten Biak Numfor.

## PEMBAHASAN
Proses  dan  Prosedur  Pembayaran  Gaji
Aparatur Sipil Negara (ASN) di

## Kabupaten Biak Numfor
Proses Pencairan Gaji Aparatur Sipil Negara  (ASN)  di  Kabupaten  Biak  Numfor dibuat  setiap  bulannya  oleh  seorang Pembantu  Bendahara  Pengeluaran  atas perintah dari Bendahara Pengeluaran berdasarkan  prosedur  yang  berlaku.  Dalam Proses Pencairan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Biak Numfor menggunakan  Mekanisme  Komputerisasi

## Manajemen Pelayanan  BPKAD

## Dalam Pembayaran Gaji ASN
Di Kabupaten Biak Numfor Faktor Pengh ambat Proses  dan  prosedur  pelayanan Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  dalam pembayaran  Gaji  Aparatur  Sipil Negara di Kabupate n Biak Numfor
Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.12 No.2 Tahun 2017
yakni dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Penggajian (SIMGAJI)  yaitu  aplikasi  terpadu  yang dibangun  oleh  Ditjen  Keuangan  Daerah Kemendagri  yang  digunakan  sebagai  alat bantu pemerintah daerah
guna meningkatkan  efektifitas  implementasi  dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan  daerah  yang  berdasarkan  pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen  Penggajian  (SIMGAJI)  diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan  Daerah.  Dibawah  ini  merupakan gambar alur proses pencairan Gaji Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Biak Numfor.
Gambar 2.3 Alur Pencairan Gaji ASN
Faktor  Penghambat  dalam  Pembayaran Gaji  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di Kabupaten Biak Numfor
Dalam  proses  pembuatan  serta pencairan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di  Kabupaten  Biak  Numfor  ada  hambatan yang  perlu  diketahui  serta  ditelaah  bagi
masing  -  masing  pegawai  dan  SKPD  yang bersangkutan,diantaranya :
a. Terlambatnya SK yang masuk ke SKPD dan  BPKAD  untuk  di  input  ke  sistem aplikasi penggajian (SIMGAJI) .
b. Kurangnya  dukungan  koneksi  internet yang kurang maksimal untuk konsolidata Antara data SKPD dengan data BPKAD.
c. Anggaran  belanja  pegawai  yang  kurang mencukupi  dalam  satu  tahun  karena masih ada perubahan di setiap tunjangannya.
d. Kurang teliti dan bertanggung jawab oleh operator sistem gaji yang selalu mengalami kesalahan penginputan data.
e. Keterlambatan  gaji  yang  diakibatkan banyaknya  hari  libur  serta  kondisi internet di bank yang kurang baik.

## Kesimpulan
Proses    Pencairan    Gaji    Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  di  kabupaten  Biak  Numfor dibuat  setiap  bulannya  oleh  seorang Pembantu  Bendahara  Pengeluaran  atas perintah dari Bendahara Pengeluaran berdasarkan  prosedur  yang  berlaku.  Dalam Proses Pencairan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Biak Numfor menggunakan  Mekanisme  Komputerisasi yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi  Penggajian  (SIMGAJI)  yaitu aplikasi terpadu  yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri yang digunakan  sebagai  alat  bantu  pemerintah daerah guna  meningkatkan  efektifitas implementasi  dari  berbagai  regulasi  bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada  asas  efesiensi,  ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Alur dalam proses pencairan gaji, diantaranya: Pertama, setiap minggu pertama  Bendahara  Pengeluaran  menunjuk Pembantu  Bendahara  Pengeluaran  untuk megumpulkan SK yang akan di input serta
Iswahyudi “Manajemen Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Biak Numfor”
batas akhir memasukkan SK tanggal 15 di setiap bulannya  yang  terdiri dari perubahan data  Pensiun,  Kenaikan  Gaji  Berkala, Tunjangan Keluarga (Istri/Suami dan Anak), Kenaikan Pangkat dan Perpindahan Pegawai (Mutasi). Kedua, mengisi Daftar Gaji sesuai dengan  jumlah  gaji  yang  akan  dibayarkan kepada setiap pegawai, yang sudah diakumulasikan antara Gaji Pokok, Tunjangan  Istri/Suami,  Tunjangan  Anak, Tunjangan  Umum,  Tambahan    Tunjangan Umum,  Tunjangan  Struktural,  Tunjangan Fungsional,  Tunjangan  Beras,  Tunjangan PPH,    dan    Jumlah    Potongan  (PFK  10%, PPH, S.Rumah, Hutang, T.Rumah). Ketiga, Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat Surat  Permintaan  Pembayaran  Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI- TUNJANGAN) yang ditujukan untuk kuasa Pengguna  Anggaran  dalam  hal  ini  semua SKPD  di  Kabupaten  Biak  Numfor. Keempat,  Kuasa  Pengguna  Anggaran menunjuk  Operator  SPM  untuk  membuat Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  yang ditujukan      kepada      kuasa      Bendahara Umum   Daerah   (KBUD)   agar hendaknya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  Gaji.  Kelima,  Setelah  terbitnya SP2D  Gaji,  tembusannya  diberikan  kepada Bendahara   Pengeluaran   dan   kepada   Kas Daerah,   lalu   Kas   Daerah menunjuk Bank Papua  selaku  pihak  yang  bekerjasama dalam    proses    pencairan    gaji,    agar hendaknya    mencairkan  uang  untuk dipindahbukukan  ke  rekening  masing- masing pegawai yang bersangkutan.
Terakhir,  gaji  cair  ke  rekening  masing- masing  pegawai  sebagai  imbalan  hasil bekerja.
1. Hambatan-  hambatan  dalam    Pencairan Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  pada SIMGAJI SKPD : Pertama,
keterlambatan SK  yang  masuk  untuk di input ke SIMGAJI SKPD. Kedua, sering
terjadi  kesalahan  teknis  (internet  yang lelet),  dalam mengupdate  database . Ketiga,    daftar    Gaji    terkadang  masih ada  kesalahan  dalam  pengetikan  dan dalam proses pencairan gaji ke rekening pegawai  terkadang  ada  keterlambatan, hal  ini terjadi apabila tanggal pencairan jatuh/bertepatan dengan hari libur (sabtu dan minggu) atau tanggal merah.
2. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan  yang  terjadi  dalam    Proses Pencairan   Gaji   Aparatur Sipil Negara (ASN)  di  Kabupaten  Biak  Numfor: Pertama,  untuk mengatasi internet yang lelet, pegawai segera mengajukan untuk meminta perbaikan/peningkatan kualitas jaringan  internet  kepada  bagian  sarana dan prasarana, untuk mengatasi kesalahan  pengetikan  nominal.  Kedua, para  pegawai  lebih  teliti  lagi  dan memeriksa  ulang  untuk  memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pengetikan dan  untuk  mengatasi  hambatan  yang terakhir  ini.  Ketiga,  pegawai  mungkin lebih  bersabar  saja  karena  masalah  hari libur/tanggal    merah   sudah   menjadi ketentuan      pemerintah      dan  pencairan gaji juga sudah ditetapkan setiap tanggal 1  untuk  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN), apalagi pencairannya via bank.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian    yang telah  penulis  lakukan  pada  5  SKPD  di Kabupaten  Biak  Numfor,    maka    penulis memberikan  saran sebagai berikut:
1.  Sebaiknya  kualitas    jaringan  internetnya ditingkatkan, karena sering terjadi kesalahan  teknis  ( error dan loading ), yang    mengakibatkan    penurunan manajemen pelayanan kurang maksimal kinerja    dalam  pembuatan  daftar  gaji ASN di Kabupaten Biak Numfor.
Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.12 No.2 Tahun 2017
2.  Dalam    penginputan  data  SK  lebih  teliti lagi dan memeriksa ulang  untuk memastikan  tidak  ada  kesalahan  dalam penginputan data serta jangan sampai gaji ASN bisa menurun.
3.  Keadaan    ruangan    yang    harus lebih diperhatikan  lagi,  karena  masih  banyak dokumen  yang  bertumpukan  tidak  rapi, ini  berpengaruh    pada  administrasi manajemen  pelayanan  yang  kurang mendukung dengan ruang lingkup kantor.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  (1995). Dasar-dasar Evaluasi  Pendidikan .  Jogjakarta  :
Bumi Aksara. Azhar  Susanto.  2000. Sistem  Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya . Bandung :
Linggarjaya.
Bachrun, Saifuddin (2012). Desain
Pengupahan  untuk  Perjanjian  Kerja
Bersama Dalam Praktik .PPM.Jakarta.
Dr.Enias Rumbewas,S.E.,M.Si,2015. Pengaruh
Penempatan  Kerja,  Sistem  Imbalan Terhadap  Motivasi  Pegawai  dan Kinerja Pegawai .Skripsi Program Doktor Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang. Handoko, T Hani dan Sukanto Reksohadiprodjo.,(1990). Organisasi Perusahaan.  Teori,  Struktur  dan Perilaku . BPFE, Yogyakarta.
Imam dan al Mansur, Murdik, 2002, Analisis Faktor  -Faktor  yang  Mempengaruhi Tingkat  Underpricing  Di  Bursa  Efek Jakarta ,  Jurnal  Bisnis  dan  Akuntansi, Vol 4, No.1, April.p.56-89.
Jogiyanto  HM, Analisis  dan  Desain Informasi  :  Pendekatan  Terstruktur Teori  dan  Praktek  Aplikasi  Bisnis , Andi Offset, Yogyakarta : 1999.
Karhi  Nisjar  S.Ak.  MM,  1997. Beberapa Catatan  tentang  Good  Governance.
Dalam Jurnal Administrasi dan
Pembangunan.
Masri  Singarimbun  dan  Safian  Effendi, Metode  Penelitian  Survey ,  Jakarta  : LP3ES, 1985.
Prof.Dr.Abdul  Halim,  M.B.A,Akt.,Theresia Damayanti, S.E.,M.Si.,Akt. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah .Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. Prof.Dr.  Jogiyanto  HM,  MBA,  Akt. Pendekatan Terintegrasi Konsep Dasar Teknologi Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan .Universitas  Gajah  Mada.
Yogyakarta.
Ratmiso  dan  Winarsih  Atik  Septi  (2005).
Manajemen  Pelayanan.  Yogyakarta  :
Penerbit Pustaka Belajar.
Robins, S.P,1996. Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi dan Aplikasi , Prenhallindo. Jakarta.
Saiful arif.,2010. Refomasi Pelayanan Publik . malang averroes press

## Satori, Djam’an Aan Komariah, 2010.
Metode Penelitian Kualitatif , Bandung  : Alfabeta, 2010.
Schein, Edgar H. 2008, Organizational Culture and Leadership . Third
Edition, Jossey- Bass Publishers, San Fransisco. Simamora, Henry, 2001. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta:
STIE YKPN.
Iswahyudi “Manajemen Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Biak Numfor”
Sinambela,  Lijan  Poltak.2006. Reformasi Pelayanan Publik .Jakarta: Bumi Aksara Soehardi Sigit (1999). Pengantar Metodologi Pendekatan Praktek .
Rineka: Cipta Jakarta.
Tery, George, 2005, Dasar - Dasar Manajemen , Jakarta: PT.Bumi Aksara
Tery, George R,dan Rue, Leslie W. 2010,
Dasar - Dasar Manajemen , Jakarta:
Bumi Aksara.
Wijayanti, Irine Diana Sari, Manajemen, Yogyakarta: Mitra Cendekia Press, 2008. Peraturan Daerah Biak Numfor Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Biak Numfor.
Peraturan Daerah Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pelayanan Umum
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2003 Tentang Pelayanan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perubahan Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang  Pedoman Organisasi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang  Pedoman Organisasi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Biak  Numfor Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pembentukan  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Lembaga  Teknis  Daerah Kabupaten Biak Numfor. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013
Tentang Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hakim Yang Berada di bawah Mahkamah Agung.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin PNS.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010
Tentang Tunjangan Khusus PPh.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Tunjangan Umum.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah .
Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1974
Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah (http://dpkadekg.wordpress.com/about/) , Tangerang.