Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 161-164| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
I Made Deni Pramudya Adi Putra , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia pramudyadenny16@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Seorang  mantan  narapidana  sangat  sulit  untuk  memperoleh  sebuah  pekerjaan.  Banyak  perusahaan  maupun lapangan pekerjaan  yang sangat sulit menerima seorang mantan narapidana karena seorang  mantan narapidana pasti  mendapatkan  pandangan  yang  buruk  atau  diskriminasi  dari  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  guna mengungkap hak mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan jika ditinjau dari UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun  2003  serta perlindungan  hukum  terhadap  mantan  narapidana  yang  mendapatkan  diskriminasi  untuk memperoleh pekerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Teknik  pengumpulan  dilakukan  dengan  teknik kepustakaan.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Hasil  temuan  penelitian  mengungkapkan bahwa tersirat dari ketentuan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan mengandung makna bahwa setiap orang termasuk seorang mantan narapidana memperoleh hak kesempatan dan diberlakukan secara  adil  di  mata  hukum  serta  masyarakat  tanpa  adanya  tindakan  diskriminasi.  Bentuk  perlindungan  hukum yaitu  secara  langsung  maupun  tak  langsung  dan  dapat  berupa  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif. Terhadap  pelaku  yang  melakukan  tindakan  diskriminasi  dijerat  dengan  sanksi  pidana  yang  diatur dalam  Pasal 156 KUHP.
Kata Kunci : Diskriminasi, Ketenagakerjaan, Narapidana

## Abstract
An  former  convict  is  very  difficult  to  get  a  job.  Many  companies  and  jobs  are  very  difficult  to  accept  an  ex- convict  because  an  ex-convict  must  have  a  bad  view  or  discrimination  from  society.  The  purposes  of  this research are to reveal the right of former convicts to get a job when viewed from the Manpower Act No. 13 of 2003 and the legal protection of former convicts who are discriminated against to get a job. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The collection technique  was  carried  out  using  library  techniques.  The  sources  of  legal  materials  used  are  primary  and secondary  sources  of  legal  materials  which  are  analyzed  qualitatively  and  presented  in  descriptive  form.  The research  findings  reveal  that  the  provisions  of  Articles  5  and  6  of  Law  Number  13  of  2003  concerning Manpower imply that everyone, including a former convict, has the right to opportunity and is treated fairly in the eyes of the law and society without any act of discrimination. Forms of legal protection are direct or indirect and  can  be  in  the  form  of  preventive  and  repressive  legal  protection.  The  perpetrators  who  commit  acts  of discrimination are charged with criminal sanctions as regulated in Article 156 of the Criminal Code. Keywords: Discrimination, Employment, Prisoners

## I. PENDAHULUAN
Berbagai  rintangan  dan  hambatan  dijumpai  khususnya  oleh  pelanggar  hukum.  Seseorang  yang  telah melanggar  hukum,  pada  dasarnya  akan  dimasukkan  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas), maka  tanggung  jawab  sebuah  negara  belum  dapat  dikatakan  berakhir.  Sebab,  saat  narapidana dilepaskan  kembali  ke  dalam  lingkungan  masyarakat,  wajib  halnya  untuk  dapat  memperbaiki kesalahannya  serta  sadar  akan  hukum  dan  tanggung  jawab  sebagai  seorang  manusia.  Hal  tersebut merupakan  tujuan  darpada  negara  Indonesia  dalam  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera berdasarkan Pancasila (Soegondo, 2006) .
Setelah seorang mantan narapidana lepas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka harus  siap  untuk  hidup  bermasyarakat  kembali.  Mereka  harus  sadar  oleh  kewajiban  dan  haknya sebagai warga negara serta menjunjung tinggi hukum. Karena itulah seorang mantan narapidana harus dapat mengembangkan sifat jujur, sopan, berperilaku baik, bisa menahan hawa nafsu serta taat kepada
tuhan  hingga  mampu  berdiri  sendiri  dengan  mendapatkan  pekerjaan  yang  baik  dan  halal  dengan harapan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.
Namun  yang  menjadi  suatu  permasalahan  perihal  bagaimana  nantinya  seorang  mantan narapidana mampu berdiri sendiri serta dapat  mencari nafkah yang halal dan cukup. Sebagai mantan narapidana,  akan  sangat  sulit  bagi  mereka  untuk  memperoleh  sebuah  pekerjaan.  Sebab,  banyak perusahaan  maupun  lapangan  pekerjaan  yang  sangat  sulit  menerima  seorang  mantan  narapidana dikarenakan seorang mantan narapidana kerap mendapatkan pandangan yang buruk atau diskriminasi dari  lingkungan  masyarakat.  Apalagi,  sebuah  perusahaan  maupun  lapangan  pekerjaan  menggunakan SKCK  (Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian)  sebagai  syarat  untuk  melamar  sebuah  pekerjaan. Sehingga akan menyulitkan seorang mantan narapidana untuk memperoleh suatu pekerjaan jika sudah keluar atau lepas dari Lembaga Pemasyarakatan.
Maka  dari  itu,  perlindungan  hukum  terhadap  seorang  mantan  narapidana  sangat  dibutuhkan untuk  mendapatkan  atau  memperoleh  pekerjaan.  Undang-undang  Ketenagakerjaan  telah  mengklaim hak pokok dasar pekerja/buruh serta memastikan adanya kedudukan  yang sama tanpa ada perbedaan hal-hal  apapun (Wijayanti,  2009) .  Setiap  orang  termasuk  juga  seorang  mantan  narapidana  memiliki hak  kesempatan  serta  pemberlakuan  yang  adil  di  mata  hukum  dan  masyarakat.  Tidak  perlu  adanya diskriminasi  terhadap  seorang  mantan  narapidana,  sebab  setelah  menjalani  masa  tahanan  lalu  dapat kembali  ke  dalam  masyarakat  dengan  itikad  baik  tidak  mengulangi  kesalahannya,  masyarakat hendaknya  mampu  menerima  seorang  mantan  narapidana  menjadi  bagian  masyarakat  itu  lagi  tanpa adanya  rasa  curiga  dan  pikiran  negatif.  Justru  dengan  memberikan  seorang  mantan  narapidana kesempatan  untuk  memperoleh  pekerjaan  tanpa  adanya  tindakan  diskriminasi  atau  perbedaan  status sosial serta mendapatkan dukungan dari warga masyarakat untuk menerima kembali seorang mantan narapidana,  maka  dapat  mencegah  terjadinya  implikasi  terhadap  seorang  mantan  narapidana  untuk tidak lagi melakukan tindakan melanggar hukum atau residivis.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa setiap warga negara  yang  telah  menjalani  masa  hukuman  (pidana  penjara)  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  sama  artinya  dengan  warga  negara  Iainnya  yang  dilahirkan  dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat di mata  hukum (Handayani, 2014) . Pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dapat  dibatasi  berdasarkan  undang-undang  dan  dilakukan  karena menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia (Aryani  &  Hermanto,  2020) . Adapun  perlidungan  HAM  bagi  narapidana  menjadi  salah  satu  sasaran  kebijakan  oleh  Kementrian hukum  dan  HAM (Hartini  et  al.,  2015) .  Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukanlah  penelitian  yang bertujuan  untuk  mengungkap  hak  mantan  narapidana  untuk  memperoleh  pekerjaan  jika  ditinjau  dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 serta perlindungan hukum terhadap mantan narapidana yang mendapatkan diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan kajian terhadap setiap permasalahan yang timbul pada saat dilakukannya kegiatan penelitian,  dalam  hal  ini  penulis  menggunakan  studi  penelitian  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  penelitian  hukum  normatif  dengan  perundang-undangan dan  pendekatan  konseptual.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  teknik kepustakaan.  Terdapat  dua  sumber  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  sekunder  yang dipergunakan  dari  Kitab  Undang-undang  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHperdata).  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  mengkaji  permasalahan  pokok  yang muncul  dari  penelitian  ini  adalah  berupa  literatur  buku  terkait,  jurnal  ilmiah  yang  telah  dipublikasi secara ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dikaji. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak  Mantan  Narapidana  untuk  Memperoleh  Pekerjaan  Jika  ditinjau  dari  UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai penduduk yang jumlahnya sangat banyak dan sumber tenaga  kerja  yang  memiliki  potensi  sangat  besar.  Negara  Indonesia  dapat  memanfaatkan  seluruh potensi tenaga kerja tersebut dengan memberikan kesempatan kerja termasuk juga merupakan seorang mantan  narapidana.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  pada  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia 1945 menetapkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Berdasarkan  Pasal  27  ayat  (2)  UUD 1945  diatas,  maka  dibentuklah  UU  No. 23  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan. Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  kebebasan  fundamental  bagi  seluruh orang  dengan  tidak  melihat  status  sosial,  kebangsaan,  jenis  kelamin,  etnis,  ras,  agama,  Bahasa  yang telah  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Korelasi  antara  hak  dan  kewajiban  sangatlah  berkaitan  dan  tidak  dapat  dipisahkan,  dimana  hak merupakan  dasar  pokok  dalam  diri  manusia  yang  wajib  mendapat  perlindungan  oleh  hukum.  Hak memberikan  kebebasan  pada  setiap  individu  untuk  menjalankannya  sedangkan  kewajiban  adalah aturan  hukum  positif  yang  memerintahkan  individu  untuk  memberikan  hukuman  atas  prilaku  yang dilakukan.  Sebab,  pada  dasarnya  tidak  ada  hak  tanpa  kewajiban  begitupun  sebaliknya (Fahrojih, 2016) .
Menyangkut  suatu  keadilan  dalam  pekerjaaan,  diatur Pasal  5  menyatakan  bahwa  “Setiap tenaga  kerja  memiliki  kesempatan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  untuk  memperoleh  pekerjaan”. Sedangkan  pasal  6  menyebutkan  “Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama tanpa  diskriminasi  dari  pengusaha”. Pada  pasal  tersebut,  termasuk  merupakan  seorang  mantan narapidana juga memegang hak yang sama sebagai warga negara untuk bekerja ataupun mendapatkan pekerjaan. Selain daripada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UUD Tahun 1945  juga  telah  mengatur  hak  hak  seorang  pekerja  termasuk  juga  seorang  mantan  narapidana  dalam memperoleh  pekerjaan  yang  telah  dituangkan  dalam  beberapa  pasal,  yaitu  Pasal  28D  ayat  (2),  Pasal 28H ayat (2), (3), dan (4), serta 28I ayat (2).
Setiap  orang  wajib  halnya  untuk  hormat  dan  patuh  terhadap  hak  asasi  manusia.  Hal  ini menegaskan  bahwa  seluruh  insan  manusia  memiliki  nilai  pada  dirinya  yang  tidak  bisa  diganggu gugat.  Tidak  diabaikan  juga  bahwa  nilai  serta  harkat  martabat  pada  setiap  insan  manusia  harus dihargai  seluruhnya  dan  sangat  dilarang  memperalat  untuk  tujuan  apa  pun (Ali,  2018) .  Berkaitan dengan  tenaga  kerja,  yang  mendapatkan  perhatian  paling  utama  bukanlah  seseorang  yang  sedang bekerja  untuk  dirinya  sendiri  maupun  didalam  hubungan  kerja,  melainkan  seseorang  yang  dapat bekerja  tapi  karena  suatu  sebab  tidak  mendapatkan  pekerjaan,  yaitu  pengangguran.  Daripada  itu, seorang  mantan  narapidana  juga  merupakan  bagian  dari  seorang  pengangguran.  Karena,  setelah  ia bebas dari penjara atau lembaga pemasyarakatan, ia harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya,  sehingga  ia  juga  berhak  untuk  mendapatkan  perhatian  baik  dari  pengusaha  maupun pemerintah (Soepomo, 1992) .
2. Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana yang Mendapatkan Diskriminasi Untuk Memperoleh Pekerjaan
Ilmu  pengetahuan  normatif  serta  tidak  merupakan  ilmu  alam (Asshiddiqie & Safa’at, 2006) .  Hukum adalah tata cara sosial yang bertujuan mengendalikan sikap perilaku masyarakat (Kelsen, 2009) . Jadi, Perlindungan  hukum  adalah  seluruh  usaha  dan  tindakan  pemerintah  dalam  membuktikan  kepastian hukum  itu  benar  adanya  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  sehingga  hak  setiap warga  negara/masyarakat  dijunjung  tinggi  dan  dihormati,  serta  bagi  yang  melanggar  akan  diberikan hukuman  sebagaimana  yang  telah  diatur  dengan  aturan  yang  berlaku.  Sebagai  upaya  perlindungan hukum terhadap seorang mantan  narapidana  yang mendapatkan  tindakan diskriminasi, upaya  hukum yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap seorang mantan narapidana  untuk  memperoleh  pekerjaannya  yaitu  korban  dapat  membuat  laporan  dan  pengaduan lisan maupun tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah diatur pada Pasal 90 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebagaimana  konsep  perlindungan  hukum,  dijelaskan  perlindungan  hukum  secara  langsung diatur  dalam  pasal  1372  KUHPerdata  yaitu  berupa  tuntutan  perdata  mengenai  penghinaan  yang dilakukan  oleh  pelaku  kepada  seorang  mantan  narapidana  yang  dapat  diajukan  ke  pengadilan  untuk mendapatkan kompensasi, pengembalian kehormatan serta nama baik. Sedangkan perlindungan tidak langsung  berupa  rasa  kepuasan  lahir  dan  batin  terhadap  hukuman  yang  diterima  oleh  pelaku (Kardiyasa  et  al.,  2020) .  Selain  itu,  pelaku  juga  dapat  dijerat  dengan  sanksi  yang  telah  disebutkan pada Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa dimuka umum menyatakan  perasaan  permusuhan,  kebencian,  atau  penghinaan  terhadap  suatu  atau  beberapa golongan  rakyat  Indonesia,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana
denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.  Perkataan  golongan  dalam  pasal  ini  dan  pasal berikutnya  berarti  tiap-tiap  bagian  dari  rakyat  Indonesia  yang  berbeda  dengan  suatu  atau  beberapa bagian  lainya  karena  ras,  negeri  asal,  agama,  tempat,  asal,  keturunan,  kebangsaan  atau  kedudukan menurut hukum tata negara”.  Oleh karena itu, LPHAM (Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia) sebagai  Lembaga  ekstern  Non-pemerintahan  atau  sering  disebut  dengan  LSM  (Lembaga  Swadaya Masyarakat) yang  berjalan  pada  bagian  advokasi/Lembaga  bantuan  hukum  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia,  dapat  bekerja  sama  dengan  pemerintah  seperti  Komnas  HAM  dan  Dinas  Ketenagakerjaan untuk  berjuang  menegakkan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), demokrasi  serta  masyarakat  sipil  bersama semua organisasi masyarakat yang ada.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Hak-hak  seorang  mantan  narapidana  dalam  memperoleh  pekerjaan  nampak  tersirat  dari  bunyi ketentuan Bab III Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan bagi  setiap  orang  termasuk  juga  Bekas  Narapidana  memiliki  hak  kesempatan  serta  pemberlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak kebebasan fundamental bagi seluruh orang dengan tidak melihat status sosial seseorang, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  (HAM).  Perlindungan  hukum  terhadap  seorang  mantan  narapidana  yang  mendapatkan diskriminasi yaitu berupa tuntutan perdata mengenai penghinaan yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang  mantan  narapidana  yang  dapat  diajukan  ke  pengadilan  untuk  mendapatkan  kompensasi, pengembalian  kehormatan  serta  nama  baik.  Sebagaimana  diatur  pada  pasal  1372  KUHPerdata, sedangkan perlindungan tidak langsung berupa rasa kepuasan lahir dan batin terhadap hukuman yang diterima oleh pelaku.

## 2. Saran
Bagi  Masyarakat,  mengingat  HAM  ada  pada  setiap  manusia,  hendaknya  masyarakat  sadar  akan pentingnya  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dengan  tidak  melakukan  tindakan  diskriminasi kepada  seorang  mantan  narapidana,  sebab  seorang  mantan  narapidana  juga  mempunyai  hak  dan kedudukan  yang  sama  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Bagi  Pemerintah,  hendaknya membuat  kebijakan  yang  dapat  mengurangi  kesenjangan  terhadap  seorang  mantan  narapidana.  Serta terhadap  sebuah  perusahaan,  dalam  membuka  sebuah  lapangan  pekerjaan,  dapat  memberikan kebijakan  terkait  menerima  dan  memberikan  kesempatan  seorang  mantan  narapidana  untuk memperoleh  pekerjaan,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  memberikan  efek  sosiologis  dan  akan meminimalisir  tindakan  residivis.  Serta  pemerintah  dapat  melakukan  sosialisasi  secara  continue sehingga tidak ada lagi hak asasi manusia yang dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2018). Sosiologi Hukum . inar Grafika, Jakarta.
Aryani,  N.  M.,  &  Hermanto,  B.  (2020).  Justifikasi  Hak  Politik  Mantan  Narapidana:  Perspektif  Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan. Jurnal Konstitusi , 17 (2), 413–436. Asshiddiqie, J., & Safa’at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
Fahrojih, I. (2016). Hukum Perburuhan . Setara Press, Malang.
Handayani,  Y.  (2014). Hak  Mantan  Narapidana  Sebagai  Pejabat  Publik  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. Rechtsvinding , 1–5.
Hartini, S., Priyanto, A., & Nurhayati, I. (2015). Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mimbar Hukum , 27 (2), 285–299.
Kardiyasa,  I.  M.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Karma,  N.  M.  S.  (2020).  Sanksi  Pidana  Terhadap  Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 78–82. Kelsen, H. (2009). Dasar-dasar Hukum Normatif . Nusa Media, Jakarta. Soegondo.  (2006). Sistem  Pembinaan  Napi  ditengah  Overload  Lapas  Indonesia .  Insania  Cita  Press, Yogyakarta.
Soepomo, I. (1992). Pengantar Hukum Perburuhan . Djambatan, Jakarta. Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Sinar Grafika, Jakarta.