## Industri Halal di Aceh: Strategi dan Perkembangan
Ramadhan Razalia 1 *, Angga Syahputraa 1 , Almira Keumala Ulfah 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama
Islam Negeri Lhokseumawe
*Corresponding author: anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id

## Article history
Received, 29 March 2021 Revised 1, 22 April 2021
Accepted, 14 July 2021

## Abstract
This study aims to analyze the strategy and development of the halal industry in the  province  of  Aceh.  This  research  is  a  qualitative  research,  using  a  literature  review approach  from  various  previous  studies.  uses  secondary  data  obtained  from  journals, documentation, and reports from related parties such as the literally Central Agency on Statistics, LPPOM MPU, LPPOM MUI, Aceh Culture and Tourism  Office  and related parties.  The  results  of  the  study  found  that  Aceh  Province  is  one  of  the  provinces  that implements sharia in all sectors. The application of Islam is not only in banking, but is also applied to tourism, food and other halal industries, however, the optimization of the halal  industry  cannot  be  felt  optimally.  The  development  of  a  halal  industry  strategy needs support from the local  government.  One strategy that must be done is  to  issue a halal  certificate  easily  but  professionally.  In  addition,  to  maximize  the  halal  industry, especially  halal  tourism,  local  governments  must  also  pay  attention  to  the  existing infrastructure.  With  the  maximum  development  strategy  carried  out,  it  is  expected  to increase the halal industry, especially halal tourism in Aceh Province.
Keyword: H alal  industry,  aceh  province,  strategy  and  development,  halal  food,  halal tourism

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  dan  perkembangan  halal industri  di  provinsi  aceh.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan laporan- laporan  yang  berasal  dari  pihak  terkait  seperti  Badan  Pusat  Statistik,  LPPOM  MPU, LPPOM  MUI,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Aceh  dan  pihak-pihak  terkait.  Hasil penelitian  menemukan  bahwa  Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  yang menerapkan  syariah  di  segala  sektor.  Penerapan  keIslaman  tidak  hanya  di  perbankan saja, melainkan juga diterapkan pada wisata, makanan dan industri halal lainnya, namun, optimalisasi industri halal belum dapat dirasakan secara optimal. Pengembangan strategi industry  halal  perlu  dukungan  dari  pemerintah  daerah.  Salah  satu  strategi  yang  harus dilakukan adalah mengeluarkan sertifikat halal dengan mudah namun profesional. Selain itu, untuk memaksimalkan industri halal terutama wisata halal, pemerintah daerah juga harus  memperhatikan  infrastruktur  yang  ada.  memaksimalkan  strategi  pengembangan, diharapkan dapat meningkatkan industri halal terutama wisata halal di Provinsi Aceh. Kata  kunci: Industri Halal,  Provinsi  Aceh, Strategi  dan Perkembangan, makanan halal, wisata halal
Cite this article:
pISSN: 2354 - 6034 eISSN: 2599 - 0187
Razalia, Ramadhan., Syahputra, Angga., Ulfah, A.K (2021). Industri Halal di Aceh: Strategi dan Perkembangan, Jurnal Al- Qardh , 6(1), 17-29. https://doi.org/10.23971/jaq.v6i1.2733

## Pendahuluan
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  pertumbuhan  industri  halal  menduduki  posisi teratas  dalam  laporan  ekonomi.  Walaupun  wabah  covid  19  melanda  Negara  Indonesia pada  akhir  2019,  laporan  Bank  Indonesia  menyebutkan  bahwa  kurva  Industri  halal  tetap stabil  pada  tingkat  2.1 %.    Hal  serupa  juga  disebutkan  oleh  LPPOM  MUI  bahwa  jumlah perusahaan  halal  meningkat  dari  tahun  2018  sampai  tahun  2019.  jumlah  produk  yang diproduksi pada tahun 2019 mencapai 274.496 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Table 1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI

## Sumber: halalmui.org (data sudah diolah)
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  kurva  produk  halal  meningkat  setiap  tahun. Faktanya, Industri halal tidak hanya berkembang pesat dinegara Muslim. Namun, Industri halal  juga  menjadi  “primadona”  di  negara  minoritas  Muslim.  Perkembangan  yang  pesat mengkonstruk paradigma bahwa Industri halal berpeluang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.  Menurut  Henderson,  pertumbuhan  Industri  Halal  tidak  hanya  berdampak  pada sektor  pariwisata  saja,  melainkan  berimplikasi  terhadap  perkembangan  travel  dan kesehatan. 1
Di  Aceh  sendiri,  potensi  pariwisata  halal  sangat  besar.  Dari  data  yang  disajikan oleh  BPS  dapat  dianalisis  bahwa  pariwisata  halal  di  Aceh  mengalami  peningkatan  dari tahun  ke  tahun  (yoy).  Menurut  Rahmat  meskipun  pariwisata  Aceh  meningkat,  daya  tarik wisata aceh belum mampu menyedot pengunjung baik dalam negeri dan luar negeri untuk datang  secara  khusus  dengan  tujuan  berwisata  ( tourism  and  leisure  purpose ).  Kurangnya daya tarik tersebut dilihat dari indeks provinsi dengan pariwisata tertinggi, dan Aceh tidak termasuk didalamnya. 2
Oleh karena itu, untuk  mengoptimalkan industri halal di Aceh, pemerintah daerah harus  memberikan  perhatian,  upaya  dan  komitmen  ekstra  dalam  pengembangan  industri halal. 3 Dengan  optimalnya  pengembangan  industri  halal  diharapkan  dapat  menjadi  roda perekonomian  dan  jantung  perekonomian  bagi  masyarakat  sekitar.  Berbeda  dengan  di Aceh  pada  umumnya,  di  Lhokseumawe  sendiri,  industri  halal  merupakan  hal  yang  tabu
1 Joan  C.  Henderson,    2016. Muslim  Travellers,  Tourism  Industry  Responses  and  the  Case  of  Japan. Tourism Recreation Research  Vol. 41 No. 3, hlm. 339–47.
2 Ramadhan  Razali,  Sutan  Febriansyah,  Ramadhan. 2019. Eksistensi  Keadilan  Sosial  Dalam  Keuangan Publik Islam (Kajian Terhadap Kitab Al-Amwal Karya Ad-Dawudi . Jeskape  Vol.3 No. 2, hlm. 40–56.
3 Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, Hilmi. 2020. Pemikiran Ekonomi Al-Maududi Dalam Perspketif Post-Moderanisme. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 22 No. 1, hlm. 39–46.
0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Perusahaan Jumlah SH Jumlah Produk
masyarakat  sendiri.  Pariwisata  halal  masih  menjadi  kerangka  baru  bagi  pemerintah. Padahal  industri  halal  merupakan  salah  satu  sumber  paling  penting  dalam  meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi daerah tersebut. 4
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  memaparkan  tentang  pengembangan  industri halal  di  Aceh.  Selain  memaparkan  tentang  pengembangan  industri  halal  tersebut,  penulis juga  akan  memberikan  solusi  dalam  pengembangan  Industri  halal  tesebut.  Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi sumbangsih bagi pemerintah daerah setempat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Adapun  metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalaah literature review atau telaah literature dari berbagai penelitian sebelumnnya.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data  sekunder  yang  diperoleh  dari  jurnal,  buku  dokumentasi,  dan  laporan-laporan  yang berasal  dari  pihak  terkait  seperti  Badan  Pusat  Statistik,  LPPOM  MPU,  LPPOM  MUI, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan pihak-pihak terkait.
Sedangkan  metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  analisis  deskriptif.  Data-data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan serta dianalisis sehingga hasil yang didapatkan mampu menjawab rumusan penelitian.

## Tinjauan Pustaka
Menurut  Siddiq  Azzam,  salah  satu  faktor  pendorong  berkembangnya  pasar halal global adalah meningkatnya pertumbuhan Muslim di dunia yang semakin pesat. 5 Pada saat ini  populasi  Muslim  diproyeksikan  menjadi  2,1  miliar.  Data  ini  menunjukkan  bahwa populasi  Muslim  sudah  mewakili  28,26  persen  dari  populasi  dunia  yaitu  2,18  miliar. Pertumbuhan  Muslim  yang  signifikan  berimplikasi  terhadap  kebutuhan  industri  halal. Kebutuhan  industri  halal  tidak  hanya  mencakup halal  food saja  melainkan  juga halal tourism , halal travel , dan halal hospitality .
Ditinjau dari pengertian, istilah lain dari industri halal adalah industri syariah atau industri Islam. Secara etimologi, halal didefinisikan sebagai objek atau suatu aktifitas yang diperintahkan  oleh  Alquran  dan  Sunnah.  Adapun  secara  terminologi  industri  mencakup semua barang dan jasa yang diolah atau diproduksi oleh kegiatan ekonomi. Industri halal adalah industri yang menghasilakn barang dan jasa halal menurut syariah. Istilah halal juga digunakan  pada  makanan  halal,  dapur,  kode  pakaian,  peralatan  makanan,  logo,  dan sertifikat halal. Anonim dari halal sendiri adalah haram. Untuk menghindari haram, setiap individu mengikuti petunjuk tentang halal dan haram seperti yang diajarkan oleh Alquran dan Sunnah.
Menurut  Aan  Nasrullah,  potensi  pasar  produk  halal  di  Indonesia  sangat  besar. bahkan  termasuk  yang  terbesar  di  dunia.  Apalagi  penggunaan  produk  halal  di  pasar Indonesia  semakin  meningkat.  Tercatat  pada  tahun  2017  total  konsumsi  produk  halal  di Indonesia  sebeasar  USD  200  miliar  atau  lebih  dari  36%  total  konsumsi  rumah  tangga. Jumlah ini juga setara dengan 20% PDB Indonesia. 6 Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh  dengan  rata-rata  pertumbuhan  5,3%.  Pada  tahun  2025,  diperkirakan  tingkat
4 Ramadhan Razali. 2020. Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam . Jeskape Vol. 4 No. 1, hlm. 115–24.
5 Abdullah  Azam,  Md  Siddique  E,  and  MOHA  ASRI.  2020. Global  Halal  Industry:  Realities  and Opportunities .  International Journal of Islamic Business Ethics Vol. 5 No. 1, hlm. 47.
6 Aan Nasrullah. 2016.  Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia.  no. June: 50– 78.
konsumsi  produk  halal  Indonesia  akan  mencapai  USD  330,5  miliar.  BAPPENAS menyatakan  bahwa  total  konsumsi  yang  besar  ini  mayoritas  berasal  dari  produk  impor. Namun,  bila  kita  mampu  meningkatkan  produksi  pada  sektor  industri  halal,  kita  bisa menekan  angka  deficit  pada  neraca  perdagangan.  bahkan,  bukan  hal  yang  mustahil  bila kita juga bisa melakukan peningkatan ekspor produk halal. 7
Implikasi dari hal tersebut demand produk halal akan semakin meningkat di pasar domestik  di  masa  mendatang.  Berbicara  tentang  produk  dan  wisata  halal  ada  beberapa indikator didalamnya. Menurut Jaelani wisata halal khususnya memiliki indikator diantara lain adalah: konsep budaya dalam kaitannya dengan pariwisata Islam (situs budaya agama Islam). Kedua, pariwisata identik dengan nilai-nilai Islam), meskipun dapat diperluas yang mencakup non-Muslim. Ketiga, wisata religi (ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci di seluruh dunia Islam. Keempat, pariwisata Islam: suatu pariwisata dengan dimensi moral baru  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  yang  dapat  diterima,  berdimensi  etis  dan  memiliki standar  transcendental.  Sedangkan  kelima,  wisata  Islam  yaitu  perjalanan  yang  betujuan dengan motivasi “keselamatan” atau kegiatan yang berarti berasal dari motivasi Islam.
Berbeda  dengan  Nasrullah,  Menurut  pandangan  Abdul  Sahib  Al-Shakry  konsep wisata  syariah  harus  memenuhi  beberapa  poin  berikut:  pertama,  kebangkitan  budaya  dan penyebaran nilai-nilai Islam. wisata syariah harus menjadi ikon kebangkitan budaya Islam, sekaligus maklumat bagi dunia bahwa dunia Islam juga terdapat objek-objek wisata yang menggangumkan  sekaligus  bentuk  warisan  budaya.  Dengan  adanya  wisata  syariah  ini, maka  masyarakat  dunia  diperkenalkan  terhadap  keluhuruan  dan  kebesaran  budaya  Islam. kedua,  bahwa  wisata  syariah  harus  mendatangkan  keuntungan  ekonomi  bagi  masyarakat Muslim.  Tentu  saja  ini  adalah  tujuan  pragmatis  yang  tidak  boleh  dilupakan.  Namun, didalam  tujuan  pragmatis  semacam  itu  terdapat  idealisme  yang  mulia,  yaitu  peduli terhadap peningkatan kesejahteraan umat Muslim, yang dalam konteks ini mereka menjadi host. Artinya  wisata  syariah  dikembangkan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  umat  Muslim.  Ketiga  menginginkan  supaya  wisata  syariah  tersebut  dapat menguatkan kepercayaan diri, identitas, dan keyakinan umat Muslim dalamm menghadapi stereotip  negative dibanding  kebudayaan  dan  gaya  hidup  budaya  lain.  Artinya  berwisata bukan  sekedar  berbisnis,  melainkan  gaya  hidup,  standar  prestise  suatu  kelompok masyarakat.  pengembangan  wisata  halal  menjadi  alternative  bagi  industri  wisata  di Indonesia  seiring  dengan  tren  wisata  halal  yang  menjadi  bagian  dari  industri  ekonomi Islam  global. 8 Dinamika  pariwisata  dunia  dalam  tiga  tahun  terakhir  dipengaruhi  oleh peningkatan  jumlah  perjalanan  atar  negara  dan  pertumbuhan  perekonomian  terutama  di kawasan  Asia  Pasifik.  Total  wisatawan  dunia  pada  tahun  2014  mencapai  1.110  juta perjalanan luar negeri atau tumbuh 5% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2014 lebih dari 300 juta (27,1% dari total wisatawan dunia) melakukan wisata ke Asia dan 96,7 juta di antaranya masuk ke Asia Tenggara. Sementara pada tahun 2015  ditengah  situasi  global  yang  tidak  kondusif,  perjalanan  wisatawan  dunia  masih tumbuh  4,5%.  Jadi,  pariwisata  tetap  mengalami  pertumbuhan  signifikan.  Studi  tentang wisata  halal  ini  berupaya  mengeksplorasi  makna  pariwisata  budaya  yang  diintegrasikan dengan wisata halal sebagai pengalaman spiritual masyarakat modern. Artinya, meskipun wisata halal ini termasuk bentuk pariwisata kontemporer sebagai fenomena modern, maka pada masyarakat sekuler para wisatawan nampak berupaya memenuhi beberapa kebutuhan spiritual.  Hal  ini  berbeda  dengan  masyarakat  di  Indonesia,  praktek  keagamaan  bertujuan
7 Anwar  Fathoni,  Muhammad,  Tasya  Hadi  Syahputri,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  and  Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta.  2020. Potret  Industri  Halal  Indonesia:  Peluang  Dan  Tantangan . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 6 No. 03, hlm. 428–35.
8 Muis.  2020. Perkembangan  Peluang  Dan  Tantangan  Wisata  Halal  Di  Aceh. Jurnal  Adabiya  Vol.  22 No. 1, hlm. 41.
memenuhi  kebutuhan  spiritual,  termasuk  praktik  ziarah  di  Cirebon  sebagai  bagian  dari aspek pariwisata, hal ini menjadi tradisi keagamaan yang sudah berlangsung lama seiring dengan  perkembangan  sejarah  masyarakat  Indonesia.  Namun,  konteks  ini  akan  berbeda jika  dikaitkan  dengan  bidang  pariwisata  sebagai  bagian  dari  industri  atau  kegiatan  bisnis yang  dapat  memberikan  keuntungan  secara  ekonomi  dan  diproyeksikan  dalam  kebijakan pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Pada  akhirnya,  wisata  halal bukan  hanya  meliputi  keberadaan  tempat  wisata  ziarah  dan  religi,  melainkan  pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya.
Menurut  Nanda  Rahmi  Pasar  wisata  syariah  masih  dianggap  sebagai untapped market dimana  permintaan  yang  ada  belum  mampu  dipenuhi  dan  keberadaanya  belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga masih memungkinkan untuk adanya penyesuaian dan inovasi.
Tabel 2. Perbedaan Wisata Halal dan Konvensional
No. Item Perbandingan Konvensional  Religi Syariah 1 Objek Alam budaya, heritage , kuliner Tempat ibadah, peninggalan sejarah Semuanya 2 Tujuan Menghibur Meningkatkan spritualitas Meningkatkan spritualitas dengan cara menghibur 3 Target Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata- mata hanya untuk hiburan Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Guna mencari ketenangan batin Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama 4 Guide Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap objek wisata Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi objek wisata Membuat turis tertarik pada objek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu
menjelaskan fungsi dan peranan syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia 5 Fasilitas Ibadah Sekedar pelengkap Sekedar pelengkap Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan 6 Kuliner Umum Umum Spesifik yang halal 7 Relasi dengan masyarakat dilingkungan objek wisata Komplementer dan hanya untuk keuntungan materi Kompelementer da hanya untuk keuntungan materi Integrated , interaksi berdasarkan pada prinsip syariah 8 Agenda Perjalana Setiap waktu Waktu-waktu tertentu Memperhatikan waktu
Sumber :  Waharini and Purwantini 2018) 9 .
Optimalisasi wisata syariah juga harus didukung oleh sarana dan prasarana syariah. misalnya  saja  hotel  syariah, halal  food, dan  lain-lain.  Menurut  Mujahidin  Muhammad indikator  hotel  syariah  antara  lain  adalah:  pertama,  fasilitas  yang  diberikan  kepada  tamu haruslah sesuai dengan syariah. kedua, bagi tamu yang akan check in dengan lawan jenis ini  haruslah  di  diseleksi  istri  atau  suami.  Ketiga,  pemasaran  dibuka  tidak  hanya  untuk kalangan  tertentu  saja,  melainkan  untuk  semua  pihak  baik  pribadi,  kelompok,  formal, informal,  dengan  beragam  suku,  agama,  ras,  dan  kelompok.  Keempat,  makanan  dan minuman  yang  disedikan  merupakan  makanan  dan  minuman  yang  keduanya  dijamin kehalalannya. Kelima, dekorasi dan ornamen di  dalam hotel harus sesuai dengan syariah, misalnya  saja  dengan  adanya  bentuk  kaligrafi  Alquran  dan  tidak  adanya  patung-patung. Agar  terciptanya  budaya  syariah,  menurut  penulis  pengawasan  dari  pemerintah  daerah sangat perlu dilakukan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan dan melaksanakan qanun-qanun tentang kesyariahan di provinsi Aceh.

## Hasil dan Diskusi

## Aceh Sebagai Pengembang Wisata Syariah dan Industri Halal
Menurut  Endro  Tri  Susdarwono,  Indonesia  merupakan  Negara  yang  memiliki banyak kota sejarah serta objek wisata yang menawan. 10 Integrasi keagamaan, norma dan etika pada objek wisata tersebut berpotensi terhadap komersial pasar perjalanan (tourism). Ditinjau  dari  data,  wisata  syariah  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  (yoy).  Menurut  penulis optimalisasi  pengelolaan  wisata  halal  di  dalam  negeri  mampu  meningkatkan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wisata halal tidak hanya sekedar tempat wisata saja,  melainkan  juga  wisata  yang  memiliki  integrasi  nilai-nilai  keagamaan  serta  adat  dan budaya. Sehingga dipastikan segala bentuk objek wisata yang ditawarkan sampai berbagai jenis  pelayanan  jasanya,  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  Islami  dan  tidak  melanggar larangan-larangan agama.
Industri  Halal  terutama  wisata  halal  tidak  saja  berpotensi  di  Indonesia  secara keseluruhan,  melainkan  juga  sangat  berpotensi  ekonomi  di  provinsi  Aceh.  Provinsi pertama  yang  menerapkan  sistem  syariah  disegala  lini  ini  merupakan  pangsa  besar  pasar industri  halal.  Selain  mayoritas  masyarakatnya  Muslim, halal  food ,  provinsi  Aceh  juga memiliki  keindahan  objek  wisata.  Keindahan  objek  wisata  yang  ditawarkan  mampu memancing  pelancong baik  dalam dan luar negeri.  Menurut data yang dilansir oleh BPS, jumlah wisatawan asing  meningkat  dari tahun ke tahun (yoy).  Data tersebut  dapat  dilihat pada kurva di bawah ini.
9 Faqiatul  Mariya  dan  Anissa  Hakim  Purwantini  Waharini. 2018. Model  Pengembangan Industri  Halal Food Di Indonesia . Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah  Vol. 9 No.1
10 Tri Endro Sudarwono. 2021. Interaksi Wisata Syariah Dan Pembangunan Ekonomi Di Kota Pusarnya Pulau  Jawa  Dalam  Bentuk  Ekonomi  Komersial  Ganda .  Edutourism  Journal  of  Tourism  Research  Vol.  02 No. 02, hlm. 49–60.
Tabel 3. Jumlah Wisatawan Asing

## Sumber: BPS www.bps.go.id (data sudah diolah)
Data  di  atas  menunjukkan  jumlah  turis  asing  meningkat  dari  tahun  2016-2019. Pada  tahun  2016  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Aceh  berjumlah  18.738  orang. Pada  tahun  2017  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Aceh  berjumlah  33.105  orang. Selanjutnya,  pada  tahun  2018  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Aceh  berjumlah  33.787 orang.  Pada  tahun  2019  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Aceh  berjumlah  34.461.  Namun, pada tahun tahun 2020 jumlah wisatawan ini menurun menjadi 10.402 orang. Merebaknya virus Covid-19 berimplikasi terhadap menurunnya jumlah wisatawan. Menurunnya jumlah wisatawan tidak hanya terjadi di Aceh saja, melainkan juga terjadi di daerah lainnya.
Dibalik menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke aceh pada tahun 2020. Tampaknya, penerapan kesyariahan di provinsi Aceh menjadi daya tarik wisatawan asing. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  jumlah  wisatawan  yang  melancong  di  provinsi  Aceh meningkat  dari  tahun  2016-2019.  Wisatawan  yang  melancong  tidak  hanya  berasal  dari negara  Muslim,  melainkan  juga  berasal  dari  negara  barat.  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Aceh  malaporkan  mayoritas  wisatawan  asing  yang  melancong  ke  Aceh setidaknya berasal dari 10 negara. Data ini bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Jumlah Wisatawan di Aceh No. Negara Jumlah Wisatawan selama 3 tahun terakhir 2017 2018 2019 1 Malaysia 24.748 24.210 19.636 2 China 760 858 1.009 3 Jerman 376 282 434 4 USA 301 274 373 5 Singapura 299 229 416 6 Australia 352 275 388 7 Perancis 360 392 499 8 Inggris 334 269 307 9 Thailand 267 268 294 10 Jepang - 227 280

## Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (data sudah diolah)
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  mayoritas  wisatawan  selama  tiga  tahun  berasal dari  Malaysia.  Disusul  China,  Jerman,  Amerika  Serikat,  Singapura,  Australia,  Perancis, Inggris,  Thailand,  dan  Jepang.  Untuk  memaksimalkan brand wisata  halal  di  Aceh,
0 5 10 15 20 25 30 35 40 2016 2017 2018 2019 2020

## Jumlah Wisatawan Asing
Jumlah Wisatawan Asing
beberapa  komponen  wisata  halal,  serta  kesiapan  pemerintah  daerah  sepertinya  harus didiskusikan  kembali.  Kesiapan-kesiapan  pemerintah  daerah  dan  dinas  kebudayaan pariwisata aceh antara lain adalah: adanya payung hukum berupa penerbitan qanun wisata halal,  keberpihakan  anggaran  dan  dukungan  legislatif, road  map dan grand  design pariwisata  halal,  infrastruktur  yang  dapat  diandalkan,  sertifikasi  dan  standarisasi  halal, program pembekalan kapasitas SDM wisata halal, masyarakat dan budaya, brand promise dan brand experience , serta integrasi marketing brand wisata halal.
Pada  dasarnya  kondisi  Aceh  memiliki  kelebihan  dan  juga  kelemahan  dalam mendukung pariwisata, beberapa isu yang berpotensi terhadap lemahnya sektor pariwisata di  Aceh  antara  lain:  faktor  demografis  (fanatik  pada  syariat  Islam),  faktor  infrastruktur, faktor komitmen investasi  pemerintah dan swasta.  Faktor geografis (bukan jalur transit). Aceh  terletak  di  ujung  barat  Indonesia  dan  bukan  merupakan  jalur  transit  untuk  ke berbagai destinasi lainnya. Akibatnya, wisatawan yang ingin mengunjungi Aceh memang harus mengagendakan secara khusus rencana perjalannya dan hal itu tentu akan berdampak pada  biaya  perjalanan  yang  harus  dibudgetkan  secara  khusus.  Berbeda  dengan  daerah- daerah lain di Pulau Jawa yang merupakan jalur transit, sehingga kegiatan berwisata dapat dilakukan  secara  simultan,  sehingga  ada  beberapa  komponen  biaya  yang  dapat diefisienkan.
Faktor demografis (fanatik pada syariah Islam), masyarakat Aceh tergolong fanatik terhadap ke-Islamannya dan hal tersebut seringkali menimbulkan rasa ketidaknyaman bagi sebagian wisatawan yang belum melihat langsung Aceh dari dekat dan merasakan sendiri pengalaman  berinteraksi  dengan  masyarakat  Aceh  dimana  kondisi  kekhawatiran  tersebut dapat  sirna  sama  sekali.  Dalam  hal  ini,  ada  sebuah  pekerjaan  rumah  yang  penting  bagi Pemerintah  Aceh  yang  secara  konsisten  dan  berkelanjutan  untuk  menampilkan  nuasa syariah  Islam  yang  penuh  dengan  kedamaian.  Media-media  nasional  dan  internasional turut  andil  dalam  menimbulkan  citra  negatif  tentang  pelaksanaan  syariah  Islam  di  Aceh dimana  cenderung  sangat  proaktif  memberitakan  sisi  hukuman  bagi  pelanggar  syariat Islam.  Padahal  hukum  tersebut  adalah  konsekuensi  logis  dari  aturan  hukum  yang  diakui oleh  negara.  Namun  disisi  lain  juga  tantangan  bagi  pemerintah  Aceh  agar  dapat  menarik perhatian  media  dengan  sisi  lain  dari  syariah  Islam  sehingga  dapat  berkontribusi  positif bagi wisata halal bukan justru menjadi kontra produktif.
Faktor  infrastruktur,  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  infrastruktur pariwisata  dan  sarana  pendukung  pariwisata  masih  tergolong  belum  memadai  di  Aceh. Sarana-sarana  yang  ramah  Muslim  seharusnya  tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup  dan dalam kondisi yang layak. Namun kondisi di lapangan masih banyak kita jumpai misalnya di  tempat  umum  seperti  warung  kopi,  masjid,  pasar,  dan  lainnya,  belum  tersedia  sarana ramah Muslim/Muslimah seperti  toilet yang belum representatif  bagi  perempuan maupun kaum  difabel,  mushalla  yang  terdapat  di  kafe,  berukuran  sangat  sempit,  serta  pedestrian yang kurang ramah bagi pejalan kaki.

## Strategi Pengembangan Industri Halal di Aceh
Menurut  Eka  Dewi  Satriana,  dalam  Islam  pariwisata  halal  sangat  dianjurkan. Anjuran  ini  termaktub  di  dalam  banyak  surat  dan  ayat  misalnya  saja  di  surah  Ali-Imran: 137;  Al-An’am:  11;  Al-Nahl:  36;  Al-Naml:  69;  Al-’Ankabut:  20;  Ar-Rum:9  dan  42; Saba’:18; Yusuf: 109; Al-Hajj: 46; Fathir: 44; Ghafhir: 82 dan 21; Muhammad: 10; Yunus: 22;  dan  Al-Mulk:15.  Ayat-ayat  tersebut  menjelaskan  tentang  perjalanan  dengan  tujuan spiritual,  fisik,  dan  sosial.  Lebih  rincinya,  ayat  tersebut  menjelaskan  tentang  salah  satu strategi penyerahan diri kepada Allah Swt. adalah melihat langsung keindahan dan karunia
ciptaan-Nya.  Secara  psikologi,  adanya  perjalanan  meminimalisir  stres  dan  meningkatkan kesehatan. 11
Republika  melansir  bahwa  kementerian  pariwisata  (Kemenpar)  menyatakan provinsi  Aceh  menjadi  salah  satu  daerah  prioritas  dalam  pengembangan  wisata  halal. Untuk  mengembangkan  pariwisata  halal  menurut  penulis  setidaknya  membutuhkan beberapa  poin  dalam  pengembangannya.  Salah  satu  strategi  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  adalah  regulasi  penerbitan  sertifikasi  halal  industri  halal  dan  usaha pariwisata  yang  mudah.  Pengembangan  industri  halal  dapat  dilakukan  diantara  lain dengan:

## Memberikan  sertifikasi  halal  kepada  industri  dan  usaha  pariwisata  untuk mendapatkan kepercayaan wisatawan.
Minimnya  sertifikat  halal  yang  dimiliki  para  pemilik  industri  halal  berimplikasi terhadap  kurangnya  variasi  pemilihan  destinasi  halal  wisatawan.  Seharusnya  dengan meningkatnya  preferensi  masyarakat  terhadap  produksi  halal  menjadikan  keragaman produk  halal  di  pasaran.  Variasi  produk  halal  tidak  lain  untuk  memenuhi  permintaan masyarakat  terhadap  produk  tersebut.  Adapun  pendorong  akan  permintaan  produk  halal adalah kebutuhan akan pemenuhan syariah Islam dalam perilaku ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat Muslim.
Besarnya  jumlah  penduduk  Muslim  di  Indonesia  berimplikasi  terhadap meningkatnya  permintaan  produk  halal  oleh  masyarakat.  Di  Provinsi  Aceh  sendiri, permintaan produk halal meningkat dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya permintaan produk  halal,  para  pelaku  usaha  berbondong-bondong  mendaftarkan  sertifikasi  halal. LPPOM  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  melaporkan  setidaknya  ada  4  katagori dalam  pemberian  sertifikat  halal.  Kelompok  tersebut  adalah  kelompok  industri pengolahan, kelompok rumah potong hewan, kelompok restoran, dapur, dan catering, serta kelompok lain-lain. Jumlah sertifikat di setiap kelompok tersebut dapat dilihat berdasarkan kurva tabel di bawah ini:
Tabel 5. Jumlah Sertifikat Yang Dikeluarkan Pemerintah Aceh
No. Kelompok Sertifikat Halal Jumlah Sertifikat per Tahun 2017 2018 2019 2020 1 Kelompok Industri Pengolahan 127 150 164 139 2 Kelompok Rumah Potong Hewan 10 7 8 2 3 Kelompok  Restoran,  Dapur,  dan Catering 6 12 7 9 4 Kelompok lain-lain - 3 5 -
Sumber: LPPOM MPU (data sudah diolah)
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2017  jumlah  sertifikat  halal  yang dikeluarkan  oleh  LPPOM  MPU  berjumlah  143  sertikat.  sedangkan  jumlah  pada  tahun 2018  jumlah  sertifikat  yang  dikeluarkan  sebanyak  172  sertifikat.    Kelompok  industri pengolahan pada tahun 2018 berjumlah 150 sertifikat. Sedangkan kelompok rumah potong hewan berjumlah 7 sertifikat. Kelompok restoran, dapur, dan catering berjumlah 12.  Serta kelompok lain berjumlah 3. Pada tahun 2019 sertifikat berjumlah 184.  Kelompok industri pengolah berjumlah 164 sertifikat. Kelompok rumah potong hewan berjumlah 8 sertifikat.
11 Satriana  Eka  Dewi.  2018. Wisata  Halal:  Perkembangan,  Peluang,  Dan  Tantangan. Journal  of  Halal . Product and Research (JHPR) Vol. 01 No.  02, hlm. 32–43.
Kelompok restoran, dapur, dan catering 7. Kelompok lain-lain berjumlah 5 sertifikat. Pada tahun  2020  jumlah  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  LPPOM  MPU  berjumlah  150 sertifikat,  diantara  sertifikat  tersebut  kelompok  industri  pengolah  mengeluarkan  139 sertifikat. Kelompok rumah potong hewan mengeluarkan 2 sertifikat. Kelompok restoran, dapur,  dan  catering  mengeluarkan  sebanyak  9  sertifikat.  Meningkatnya  industri  halal berimplikasi  terhadap  meningkatnya  usaha-usaha  mikro  yang  dilakukan  oleh  masyarakat di Provinsi Aceh.

## Rekonstruksi upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Kebijakan  ini  dimaksudkan  tidak  hanya  untuk  mempermudah  regulasi  yang  ada, melainkan  juga  untuk  mendukung  pengusaha-pengusaha  mikro.  Menurut  penulis  salah satu upaya yang harus dilakukan adalah membangun brand marketing . Untuk membangun brand  marketing setidaknya  Pemerintah  daerah  memerlukan  proses  kreatif  seperti pembuatan  logo,  penentuan  slogan,  dan  mendefinisikan  pesan  yang  hendak  disampaikan. Pada  dasarnya, brand  marketing mengintegrasikan brand dengan  kegiatan  usaha  dan berbagai  kegiatan  kreatif  lainnya  yang  bertujuan  untuk  membentuk  persepsi  pelanggan. Seperti  yang  dilansir  oleh  Ekrut  untuk  menjalankan brand  marketing setidaknya dibutuhkan  beberapa  strategi  di  antaranya  adalah:    membuat marketing  strategy dan marketing plan , memilih tools dan konten yang tepat untuk digital marketing , identifikasi target pelanggan, bangun kerjasama dengan berbagai pihak.
Selain  itu,  pengajuan  sertifikat  halal  harus  dilakukan  dengan  profesional.  Selama ini mekanisme pengajuan sertifikat halal diawali dengan surat pengajuan oleh pelaku usaha kepada  BPJPH  atau  LPPOM,  jika  belum  terbentuk  BPJH  daerah.  Kemudian  BPJH menetapkan  lembaga  pemeriksa  halal  (LPH).  Selanjutnya,  LPH  menyerahkan  hasil pemeriksaan  dan  pengujian  kehalalan  produk  kepada  BPJPH  untuk  disidangkan  internal. Hasil  sidang  internal  disampaikan  kepada  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  guna mendapatkan penetapan kehalalaln produk. Jika sidang internal auditor tidak menemukan hal  yang  menyebabkan  produk  tidak  memenuhi  standar  kehalalan  produk,  maka  akan ditolak  dan  selanjutnya  pelaku  usaha  dapat  kembali  mengajukan  setelah  semua  dirasa cukup. Adapun proses sertifikasi halal dapat dilihat di bagan berikut ini:

## Tabel 6. Proses Sertifikasi Halal
Sumber: Aan Nasrullah (Aan Nasrullah 2016)

## FLOW CHART
Proses Sertifikasi Halal
Pengajuan Tertulis Pelaku Usaha Ke BPJH
(LPPOM)
Penetapan Auditor =LPH
Proses Audit Sidang Internal Auditor Halal BPJH/LPPOM Sidang Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia Tidak disetujui (Revisi/reaudit) Penyerahan Sertifikasi Halal

## Infrastruktur yang memadai
Sertifikat  halal  dan  optimalisasi  usaha  wisata  halal  saja  tidak  memadai.  Menurut peneliti,  untuk  mengoptimalkan  wisata  halal  pemerintah  harus  membangun  infrastruktur yang  memadai.  Para  pakar  ahli  agama  merangkum  beberapa  prinsip-prinsip  wisata  halal, diantaranya adalah makanan halal, tidak ada minuman keras (mengandung alkohol), tidak menyajikan produk dari babi, tidak ada diskotik, staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk  tamu  wanita,  hiburan  syar’i,  fasilitas  ruang  ibadah  (masjid  atau  mushalla)  yang terpisah  antar  gender,  pakaian  yang  Islami  untuk  seragam  staf,  tersedianya  Alquran  dan peralatan  ibadah  (shalat)  di  kamar,  petunjuk  kiblat,  seni  yang  tidak  menggambarkan bentuk  manusia,  toilet  diposisikan  tidak  menghadap  kiblat,  keuangan  syariah,  dan  hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip dalam Islam.
Walaupun  prinsip-prinsip  ini  bersifat  fleksibel  sehingga  dapat  digunakan tergantung  kepentingan.  Namun,  prinsip  makanan  halal,  produk  yang  tidak  mengandung babi, tidak ada minuman keras, ketersediaan fasilitas ruang ibada, tersedianya Alquran dan peralatan  ibadah  (shalat)  di  kamar,  petunjuk  kiblat,  dan  pakaian  staf  yang  sopan merupakan hal yang penting bagi wisatawan Muslim. 12 Pengembangan industri halal juga membutuhkan payung  hukum.yang kuat.  Pemerintah daerah seharusnya  membuat  sebuah qanun industri halal. Menurut Rahmat Shaleh, pemerintah Aceh belum menerbitkan Perda atau  Qanun.  Maka  tanpa  dasar  hukum  yang  jelas  dan  tegas  pengembangan  industri  halal akan sulit untuk dilaksanakan. Padahal eksistensi qanun sangat penting bagi pelaku usaha. Lebih  jauh  lagi  Sailendra  Wangsa  menjelaskan  bahwa  pemerintah  Aceh  belum mengeluarkan peraturan gubernur terhadap pembentukan tim terpadu dalam melaksanakan standarisasi halal. Bahkan qanun sistem jaminan produk halal pun masih dianggap kurang terkenal di masyarakat Aceh.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  optimalisasi  industri halal  di  Provinsi  Aceh  dapat  dilakukan  dengan  cara: Pertama ,  memberikan  sertifikasi halal  kepada  industri  dan  usaha  pariwisata  untuk  mendapatkan  kepercayaan  wisatawan. Kedua , melakukan rekonstruksi terhadap upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  mengembangkan  industri  halal  di  Aceh. Ketiga , melakukan  pembenahan  terhadap  infrastruktur  agar  memadai.  Dengan  adanya  ketiga komponen di atas pengembangan industri halal di Aceh akan optimal. Optimalnya industri halal di Provinsi Aceh diharapkan menjadi penggerak bagi roda perekonomian masyarakat Aceh,  yang  pada  akhirnya  diharapkan  pengangguran  dan  kemiskinan  di  Provinsi  Aceh akan menurun seiring berkembangnya industri halal.

## Daftar Pustaka
Aan Nasrullah. 2016. Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia.  no.
June: 50–78.
Anwar  Fathoni,  Muhammad,  Tasya  Hadi  Syahputri,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  and Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta.  2020.  Potret  Industri  Halal Indonesia:  Peluang  Dan  Tantangan. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam 6  (03):  428–35. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146.
12 Hariman  Syaleh.  2016. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat  Wisatawan  Berkunjung  Ke  Kota Bukittinggi .  Jurna Ekonomi STIE Agus Salim Vol XX No. 2, hlm. 126–34.
Anwar  Fathoni,  Muhammad,  Tasya  Hadi  Syahputri,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  and Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta.  2020.  Potret  Industri  Halal Indonesia:  Peluang  Dan  Tantangan. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam 6  (03):  428–35. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146 . Auliya, Zakky Fahma, (2019), Factors Affecting Interest in Revisiting Sharia Hotel, Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, No. 2, pp. 76-87, doi: https://doi.org/10.23971/jaq.v4i2.1552 Azam, Md Siddique E, and MOHA ASRI Abdullah. 2020. Global Halal Industry: Realities and  Opportunities. International  Journal  of  Islamic  Business  Ethics 5  (1):  47. https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59.
Azam, Md Siddique E, and MOHA ASRI Abdullah. 2020. Global Halal Industry: Realities and  Opportunities. International  Journal  of  Islamic  Business  Ethics 5  (1):  47. https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59.
Faqiatul  Mariya,  and  Anissa  Hakim  Purwantini  Waharini.  2018.  Model  Pengembangan Industri  Halal  Food  Di  Indonesia. Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah 9 (1): 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13 .
Hafizi,  Muhammad  Riza.,  dan  Rimbodo,  Dyah  Sulistiyo.,  (2019),  Pengelolaan  Bisnis Perhotelan  Syariah,  At-Tijaroh:  Jurnal  Ilmu  manajemen  dan  Bisnis  Islam,  Vol.  5, No. 1, pp. 52-66, doi: https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i1.1631
Henderson, Joan C. 2016. Muslim Travellers, Tourism Industry Responses and the Case of
Japan. Tourism Recreation Research 41 (3): 339–47.
https://doi.org/10.1080/02508281.2016.1215090 .
Lubis,  Nurul  Izzah.  (2019),  Analisis  Loyalitas  Konsumen  Produk  Berlabel  Halal,  Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, No. 1, pp. 51-59, doi: https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1661 Joan C, Henderson. 2016. Muslim Travellers, Tourism Industry Responses and the Case of
Japan. Tourism Recreation Research 41 (3): 339–47.
https://doi.org/10.1080/02508281.2016.1215090.
Muis, Muis. 2020. Perkembangan Peluang Dan Tantangan Wisata Halal Di Aceh. Jurnal Adabiya 22 (1): 41. https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456. Muis, Muis. 2020. Perkembangan Peluang Dan Tantangan Wisata Halal Di Aceh. Jurnal Adabiya 22 (1): 41. https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456.
Nasrullah,  Aan.  2016.  Analisis  Potensi  Industri  Halal  Bagi  Pelaku  Usaha  Di  Indonesia. no. June: 50–78.
Pelu,  I.  E.  A.,  Kurniawan,  R.,  &  Akbar,  W.  (2020).  Developing  Sharia  Tourism  in Fostering  Regional  Economic  Growth  (Study  on  Sharia  Tourism  at  West  Nusa Tenggara). Heritage of  Nusantara:  International  Journal  of Religious Literature and Heritage, 9(1), pp. 115–142. https://doi.org/10.31291/hn.v9i1.562
Razali,  Ramadhan.  2020.  Perilaku  Konsumen:  Hedonisme  Dalam  Perspektif  Islam,
Ramadhan Razali. Jeskape 4 (1): 115–24.
Razali,  Sutan  Febriansyah,  Hilmi,  Ramadhan.  2020.  Pemikiran  Ekonomi  Al-Maududi Dalam Perspektif Post-Moderanisme. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 22 (1): 39–46. Razali, Sutan Febriansyah, Ramadhan. 2019. Eksistensi Keadilan Sosial Dalam Keuangan Publik Islam (Kajian Terhadap Kitab Al-Amwal Karya Ad-Dawudi). Jeskape 3 (2): 40–56. https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/431. Saleh, Rahmat, and Nur Anisah. 2018. Pariwisata Halal Di Aceh : Gagasan Dan Realitas Di  Lapangan. Sahafa  Journal  of  Islamic  Communication 1  (2):  79. https://doi.org/10.21111/sjic.v1i2.2849.
Satriana, Eka Dewi. 2018. Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan. Journal of Halal Product and Research (JHPR) Vol. 01 (02): 32–43. Syaleh, Hariman. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wisatawan Berkunjung Ke Kota Bukittinggi. Jurnal Ekonomi STIE Agus Salim XX (2): 126–34.
Tri,  Endro  Sudarwono.  2021.  Interaksi  Wisata  Syariah  Dan  Pembangunan  Ekonomi  Di Kota  Pusarnya  Pulau  Jawa  Dalam  Bentuk  Ekonomi  Komersial  Ganda. Edutourism Journal of Tourism Research 02 (02): 49–60. jurnal_edutourism@polnes.ac.id .
Website www.bps.gp.id www.halalmui.or.id www.republika,co,id