## Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM-D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satpas Colombo Kota Surabaya
Amara Ayu Fadilla 1 , Cahya Fitri Widiyantari 2 , Tukiman Tukiman 3 1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur
Email : 18041010113@student.upnjatim.ac.id 1 , 18041010026@student.upnjatim.ac.id 2 , tukiman_upnjatim@yahoo.com 3
Dikirim : 10 Mei 2021 | Direvisi : 26 Mei 2021 | Diterima : 31 Mei 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab SATPAS Colombo dalam memberikan  pelayanan  prima  terhadap  jaminan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  aksesibilitas  terhadap  fasilitas  pelayanan publik  bagi  penyandang  disabilitas.  Aksesibilitas  merupakan  kemudahan  yang  disediakan untuk seluruh orang termasuk penyandang cacat serta lanjut usia guna mewujudkan kesamaan peluang  dalam  seluruh  aspek  kehidupan  serta  penghidupan  (Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor.  30/  PRT/  M/  2006,  2006).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif,  pengumpulan  informasi  dilakukan  dengan  memakai  metode  purposive  sampling serta  dengan  tata  cara  observasi,  dokumentasi,  serta  wawancara.  SATPAS  Colombo  Kota Surabaya  telah  memiliki  dan  memenuhi  bermacam  sarana  untuk  penyandang  disabilitas. Infrastruktur  semacam  penyediaan  fasilitas  prasarana  sarana  pelayanan  publik  permohonan pengurusan  SIM  D,  parkir  khusus  untuk  penyandang  disabilitas,  toilet  khusus  penyandang difabel,  dan  ruang  tunggu  khusus,  tetapi  belum  seluruhnya  memenuhi  aksesibilitas  untuk penyandang  disabilitas.  Sedangkan  penyandang  disabilitas  juga  termasuk  masyarakat  yang berhak memperoleh kemudahan akses pelayanan publik, sama semacam masyarakat yang lain. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  telah  terpenuhinya  beberapa  sarana  dan  prasarana  yang memadai untuk penyandang disabilitas, akan tetapi masih memerlukan petugas khusus yang melayani penyandang disabilitas agar pelayanan dapat terlaksana dengan lebih maksimal.
Kata Kunci : Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelayanan Disabilitas; Aksesibilitas Disabilitas

## ABSTRACT
This study aims to determine the form of SATPAS Colombo responsibility in providing excellent service to guarantee accessibility for persons with disabilities in accordance with statutory regulations  and  accessibility  to  public  service  facilities  for  persons  with  disabilities. Accessibility is an convenience provided for all people, including persons with disabilities and the elderly in order to realize equal opportunities in all aspects of life and livelihood (Minister of Public Works Regulation No. 30 / PRT / M / 2006, 2006). This research uses descriptive qualitative  research  procedures,  information  collection  is  carried  out  using  purposive sampling  method  and  by  means  of  observation,  documentation,  and  interviews.  SATPAS
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 1 Juni Tahun 2021, Halaman 01-10 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3303
Colombo  Kota  Surabaya  already  has  various  facilities  for  people  with  disabilities. Infrastructure such as the provision of infrastructure facilities for public service applications for SIM D management, special parking for people with disabilities, special toilets, special waiting  rooms,  but  not  all  of  them  meet  the  accessibility  for  persons  with  disabilities. Meanwhile, people with disabilities are also people who have the right to have easy access to public  services,  just  like  any  other  community.  The  results  of  this  study  are  that  several adequate facilities and infrastructure for persons with disabilities have been fulfilled, but still require special officers to serve persons with disabilities so that services can be carried out more optimally.
Keywords : Accessibility; Public Services; Disabled Services; Accessibility.

## PENDAHULUAN
Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa kehidupan dapat berjalan tidak seperti yang  diharapkan,  khususnya  bagi  mereka  yang  terpinggirkan.  Kelompok-kelompok  yang terpinggirkan  secara  ekonomi,  sosial,  maupun  fisik  seringkali  tidak  mendapatkan  perhatian yang  layak.  Khususnya  pada  masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan  yang  biasa  disebut dengan istilah penyandang cacat atau disabilitas. Istilah ini lebih berkonotasi negatif sehingga dampaknya  mereka  sering  diabaikan  bahkan  dijauhkan  dari  kegiatan  masyarakat,  sehingga kurang  berpastisipasi  dalam  kegiatan  sosial.  Cacat  tubuh  adalah  bagian  dari  kehidupan manusia. Hampir setiap orang bisa jadi mengalami disabilitas secara sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidup mereka. Lebih dari satu miliar manusia, yaitu sekitar 15% dari populasi  global,  hidup  dengan  beberapa  bentuk  disabilitas  dan  jumlah  ini  terus  meningkat. Disabilitas  merupakan  efek  dari  kondisi  kesehatan  tertentu  seperti  cerebral  palsy,  down syndrome, kecelakaan, bawaan lahir, dan depresi serta faktor personal dan lingkungan. Hal ini membuat  penyandang  disabilitas  seperti  “dipinggirkan”  termasuk  beberapa  dampak  negatif seperti tidak dapat diaksesnya transportasi dan bangunan umum, serta dukungan sosial yang terbatas.
Sebagai  salah  satu  negara  yang  mempunyai  jumlah  penduduk  yang  banyak  di  dunia, Indonesia sudah mengamanatkan jaminan aksesibilitas untuk penyandang kebutuhan khusus yang salah satunya teruji lewat terdapatnya UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat  tentang  Kesehatan  Lanjut  Usia  serta  Kesehatan  untuk  Penyandang  Cacat,  dimana dalam  UU  tersebut  dinyatakan  jika  upaya  pemeliharaan  kesehatan  penyandang  cacat  sebisa mungkin wajib diperuntukan demi terciptanya tujuan hidup sehat serta produktif secara sosial, murah,  serta  bermartabat.  Penyediaan  fasilitas  serta  prasarana  yang  mencukupi  untuk  para kaum disabilitas diharapkan akan sanggup tingkatkan kemampuan dan kedudukan disabilitas (Lustiyati & Rahmuniyati, 2019).
Orang  dengan  disabilitas  kebanyakan  memiliki  hasil  kesehatan  yang  kurang  baik, memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan dan kesempatan kerja, dan lebih sering ditemui hidup dalam faktor kemiskinan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Penyandang  disabilitas  sering  kali  tidak  diberi  kesempatan  untuk  bekerja,  bersekolah,  dan berpartisipasi  penuh  dalam  masyarakat  yang  menciptakan  hambatan  bagi  kemakmuran  dan kesejahteraan  mereka.  Seringkali  penyandang  disabilitas  tidak menerima layanan kesehatan
dasar yang mereka butuhkan. Bukti menunjukkan bahwa setengah dari penyandang disabilitas tidak mampu membayar perawatan kesehatan. Beberapa kemajuan telah dibuat untuk membuat dunia lebih mudah diakses oleh orang-orang yang hidup dengan disabilitas, akan tetapi lebih banyak  pekerjaan  yang  dibutuhkan  untuk  membantu  dalam  memenuhi  kebutuhan  mereka (Disability, n.d.)
Menurut Pasal 1 Ayat 1  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi  Penyandang  Disabilitas,  “Penyandang  disabiltas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara  penuh  dan  efektif  sebagai  warga  negara  lainnya  berdasarkan  kesamaan  hak”. Penyandang kebutuhan khusus belum menemukan tempat di mata publik, kehadirannya masih ditatap sebelah mata. Sebab terdapatnya keterbatasan yang dipunyai, jutru membuat mereka disangka sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya serta butuh memperoleh belas kasihan. Hak- hak mereka selaku manusia juga pula kerapkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran serta kesehatan sampai hak kemudahan dalam mengakses  sarana  umum.  Sikap  diskriminatif  terhadap  penyandang  disabilitas  tersebut biasanya disebabkan oleh uraian negatif tentang apa itu disabilitas serta siapa itu penyandang disabilitas.
Uraian  negatif  tentang  disabilitas  serta  penyandang  disabilitas  tersebut  antara  lain bersumber dari pola pikir warga yang berkomentar kalau suatu yang berbeda bukanlah wajar. Orang- orang yang penampilan ataupun badannya nampak maupun ditatap selaku “berbeda” dari  yang  dikira  oleh  warga  selaku  perihal  yang  wajar,  hendak  dikira  selaku  yang  tidak diidamkan serta tidak bisa diterima selaku bagian dari warga. Pemberian cap negatif selaku “berbeda”  dari  yang  diterima  selaku  perihal  yang  wajar  ialah  sesuat u  proses  stigmatisasi. Perilaku  serta  sikap  diskriminatif  tersebut  hendak  timbul  apabila  stigmatisasi  ataupun pemberian  cap  negatif  tersebut  bersinambung  dengan membagikan  perbandingan berbentuk pembelahan secara paksa serta bertabiat menghalangi, ataupun melaksanakan aksi pengeluaran sebab  dikira  bukan  bagian  setara,  apalagi  dinilai  kurang/  tidak  bernilai  secara  sosial (Widinarsih, 2019).
PBB  mengatakan  bahwa  penyandang  disabilitas  hadapi  kesehatan  yang  lebih  kurang baik, mempunyai prestasi yang lebih rendah, memperoleh kesempatan ekonomi lebih sedikit, dan terletak pada tingkatan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan warga pada biasanya. Perihal  ini  diakibatkan  oleh  adanya  hambatan-  hambatan  yang  dialami,  dan  masih  belum memadainya  pemberian  layanan  yang  sudah  ada  untuk  kalangan  penyandang  disabilitas semacam teknologi data serta transportasi(“Difabel Masih Jadi Anak Tiri,” 2019). Kendala - kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan menyediakan suatu kebijakan, lingkungan fisik, dan sikap sosial yang anti diskriminasi. Sebab, manusia dengan fisiknya yang kurang sempurna berhak mendapatkan pelayanan yang setara dengan orang-orang lainnya. Sebab pada dasarnya  penyandang  disabilitas  hanya  perlu  diberi  fasilitas  yang  lebih  menunjang,  bukan diistimewakan.
Namun,  pada  kenyataannya  seringkali  berbanding  terbalik  dengan  harapan.  Meskipun hak-hak  warga  disabilitas  telah  dmendapatkan  jaminan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  namun  Indonesia masih  belum  bisa maksimal dalam  memenuhi  hak  tersebut.  Penyandang  disabilitas  masih  belum  mendapatkan  hak-hak dasar mereka, seperti dalam hal mobilitas, akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata,  hingga  perlindungan  hukum.  Meskipun  termasuk  dalam  golongan  minoritas, keberadaan  penyandang  disabilitas  suatu  negara  seharusnya  tetap  dijamin  keberlangsungan hidupnya,  karena  penyandang  disabilitas  juga  merupakan  warga  negara  yang  perlu  dijamin kesejahteraan hidup dan juga kesejahteraan sosialnya.
Penyandang  disabilitas  harus  memiliki  perlakuan  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  yang sama  tanpa  adanya  satu  pembedaan  sedikitpun.  Karena  sudah  selayaknya  penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas penunjang sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan dari kerentanan  terhadap  tindakan-tindakan  diskriminasi  serta  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya dalam  memberikan  perlindungan  dengan  memaksimalkan  penghormatan,  pemajuan, perlindungan  dan  pemenuhan  HAM  (Pratomo  &  Fadli,  n.d.).  Dalam  hal  berlalu  lintas, penyandang disabilitas juga harus mendapatkan fasilitas yang khusus, maka dari itu tentunya diperlukan  kebijakan  yang  dapat  mengatur  tentang  perlakuan  khusus  terhadap  penyandang disabilitas.  Contoh  aturan  tersebut  tercantum  di  dalam  Undang-undang  No.  22  tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang selanjutnya disebut dengan UU LLAJ Pasal 80 huruf e mengenai keberlakuan SIM D bagi kendaraan khusus penyandang Disabilitas. Layanan SIM D bagi penyandang disabilitas diatur dalam UU LLAJ Pasal 80 Huruf (e). Proses perolehan  dan  pengurusan  SIM  D  bagi  penyandang  disabilitas  pada  dasarnya  sama  dengan proses perolehan SIM bagi masyarakat umum.
Pertama pemohon diwajibkan untuk melakukan cek kesehatan, kemudian melaksanakan ujian tes tertulis lalu dilanjutkan dengan tes praktek. Prosedur dalam mendapatkan SIM D tetap sama  karena  pemohon  dari  kalangan  penyandang  disabilitas  juga  diharuskan  memiliki kemampuan  berkendara  serta  memiliki  pengendalian  emosi  yang  baik  dalam  berkendara seperti masyarakat lainya. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum  memiliki  SIM  D  sebagai  lisensi  untuk  berkendara  di  jalan  raya  (Budiman &  Astuti, 2019).
Dari  penjelasan  diatas  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  telah  berusaha  untuk memaksimalkan penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi disabilitas dengan  memberlakukan  regulasi  dalam  pembuatan  SIM  D  yang  dilakukan  oleh  Satlantas Polrestabes  Surabaya  di  Satpas  Colombo.  Namun  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  lanjut mengenai  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  pemberi  layanan  kepada  penyandang disabilitas, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam proses  pelayanan  SIM  D  agar  dapat  mendorong  kepuasan  pelayanan  yang  diberikan  oleh Satpas  Colombo  Surabaya  menjadi  optimal  dan lebih  baik,  serta  upaya  apa  saja  yang  telah dilakukan  oleh  Satlantas  Polrestabes  Surabaya  dalam  memberi  pengetahuan  ke  masyarakat mengenai adanya program SIM khusus difabel.
Aksesibilitas merupakan isu penting dalam penerapan sarana prasarana bagi disabilitas. Dalam  perkembangannya,  telah  terdapat  banyak  tempat-tempat  umum  yang  sudah  mulai memperhatikan  aksesibilitas  (Widi  &  Nirwansyah,  2013).  Menurut  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum No 30 Tahun 2006, Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi
semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat lanjut usia untuk mewujudkan kesamaan  kesempatan  dan  kesetaraan  dalam  segala  aspek  kehidupan  dan  penghidupan. Aksesibilitas  merupakan  syarat  penting  bagi  disabilitas  untuk  menjalankan  aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Priscyllia, n.d.) Dalam  ketentuan  UU  No.  8  Tahun  2016  Pasal  1  Ayat  (8)  tentang  Penyandang  Disabilitas memberikan definisi dari aksesibilitas, yaitu Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa Kesamaan Kesempatan adalah  keadaan  yang  memberikan  peluang  dan  menyediakan  akses  kepada  Penyandang Disabilitas  untuk  menyalurkan  potensi  dalam  segala  aspek  penyelenggaraan  negara  dan masyarakat.
Menurut  Lijian  Poltak  Sinambela,  pada  dasarnya  setiap  manusia  membutuhkan pelayanan,  bahkan  dapat  pula  dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan manusia. Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi  langsung  antara  seseorang  dengan  orang  lain  atau  secara  fisik,  dan  menyediakan kepuasan  masyarakat  (Sinambela,  2010).  Sementara  itu,  istilah  publik  berasal  dari  Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, Negara (Sinambela, 2010). Pelayanan publik diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Pasolong, 2007).
Berdasarkan  Ketetapan  MPR  Nomor  XI/MPR  1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme)  memberikan  amanat kepada Aparatur Negara untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan, dan bebas dari KKN. Salah satu tugas dan fungsi Aparatur Negara adalah memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Karena dalam menghadapi era global yang penuh dengan tantangan dan peluang, Aparatur Negara hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Pelayanan prima bertujuan untuk memberikan pelayanan yang nantinya dapat memenuhi dan  memuaskan  masyarakat  serta  memberikan  fokus  pelayanan  penuh  kepada  masyarakat. Pelayanan prima di dal am sektor publik didasarkan pada pernyataan bahwa “pelayanan juga merupakan  suatu  pemberdayaan  bagi  masyarakat”,  yang  artinya  pelayanan  yang  memiliki tujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat,  dan  bukan  memperdayakan  atau  membebani masyarakat,  tetapi  memberdayakan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kepercayaan  (trust) kepada pemerintah sebagai pemberi pelayanan utama. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  diperlukan  pula  adanya  pengukuran  kinerja  pelayanan  publik  yang  berfungsi sebagai  penilaian  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan,  program  atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi pemberi layanan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja  serta  penetapan  indikator  kerja  pelayanan  publik.  Dengan  istilah  lain,  pengukuran kinerja  merupakan  metode  untuk  menilai  kemajuan  atau  hasil  yang  telah  dicapai  untuk dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mukarom & Laksana, 2015).
Pelayanan  publik  tentunya  harus  mudah  diakses  oleh  seluruh  warga  negara  tanpa terkecuali,  termasuk  penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas  seringkali  dianggap merepotkan karena memerlukan perlakuan dan perhatian lebih dalam menjalankan hidupnya. Namun tetap saja, penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan orang lain. Salah satu  penunjang kemandirian penyandang disabilitas yang diberikan  adalah  diberikannya  SIM  khusus  penyandang  disabilitas,  agar  dapat  beraktifitas dengan  mobilisasi  yang  lebih  mudah,  aman,  dan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama dengan  masyarakat  pada  umumnya.  Namun,  masih  terdapat  kendala  yang  ditemui  peneliti mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan SIM D yaitu seperti tidak tersedianya petugas khusus yang melayani penyandang disabilitas tuna  wicara  atau  tuna  rungu  yang  menguasai  bahasa  isyarat,  sehingga  masih  belum  dapat memberi pelayanan yang prima. Selain itu, minimnya pengetahuan pemahaman mengenai tata tertib berlalu lintas oleh pemohon SIM D juga menjadi salah satu hambatan dari tercapainya pelayanan yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab  Satpas  Colombo  dalam  memberikan  pelayanan  prima  terhadap  jaminan  aksesibilitas bagi  penyandang  disabilitas  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  aksesibilitas terhadap  fasilitas  pelayanan  publik  bagi  penyandang  disabilitas.  Hasil  dari  penelitian  ini nantinya dapat menjadi masukan bagi Satpas Colombo Surabaya dalam memberikan pelayanan SIM D kepada penyandang disabilitas.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif. Terkait dengan rumusan masalah yang ada maka penyusunan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian dilakukan secara langsung ke obyek penelitian yakni Satpas Colombo Surabaya yang berlokasi di Jalan Ikan Kerapu  no  2-4  Surabaya  untuk  mendapatkan  data-data  yang  valid  dan  relevan  mengenai pelayanan pengurusan SIM D khusus penyandang disabilitas. Metode deskriptif adalah riset yang diadakan untuk memperoleh fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul (Kadji, 2016). Sedangkan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010).
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melakukan penelitian secara  langsung  di  lapangan  dengan  melakukan  wawancara  kepada  Bagian  Urusan Administrasi  Satlantas  Polrestabes  Surabaya.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  buku-buku, jurnal yang didapat dari website jurnal nasional maupun internasional resmi yang berkenaan dengan  penelitian  ini  (Kadji,  2016).  Untuk  mengumpulkan  data  primer  dan  data  sekunder tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan mengumpulkan data dari jurnal dan buku resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  berkendara  dan  berlalu  lintas,  penyandang  disabilitas telah  diberikan  peraturan khusus  oleh  Pemerintah,  yaitu  salah  satunya  dengan  fasilitasi  penggunaan  SIM  D  bagi penyandang disabilitas. Agar dapat memanfaatkan dan memiliki kendaraan agar sesuai dengan
peraturan  yang  ada,  masyarakat  harus  memiliki  kelengkapan  dokumen  administrasi  berupa Bukti  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor (BPKB),  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagai lembaga yang berwenang dalam proses pengurusan SIM D, Polisi telah melaksanakan kebijakan terkait yang sesuai dengan perundang-undangan yang  telah  ada.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Okta  selaku  petugas  Urusan Administrasi Satlantas Polrestabes Surabaya, pelayanan pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas di Satpas Colombo Kota Surabaya telah memberikan fasilitas yang memadai kepada penyandang  disabilitas,  seperti  ramp  tangga,  jalur  difabel,  toilet  difabel,  dan  loket  khusus difabel.
Namun mengenai jumlah pendaftar tidak bisa dipastikan berapa banyaknya tiap bulan, karena tidak menentunya partisipasi masyarakat dalam pengurusan SIM D, sepertu contohnya pada  bulan  Maret  2021  Satpas  Colombo  hanya  melayani  satu  pendaftar  SIM  D.  Padahal sosialisasi  telah  dilakukan  oleh  Satlantas  Polrestabes  Surabaya  melalui  radio,  koran,  media sosial,  baliho,  dan  website  sehingga  harusnya  mendapat  atensi  dari  masyarakat,  namun  hal tersebut tidak dilakukan secara rutin sehingga kurang berdampak luas. Selain itu, hambatan lain yang ditemukan oleh peneliti adalah belum adanya petugas khusus yang menguasai bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara sebagaimana yang tercantum dalam  PP  no  42  tahun  2020  tentang  Masyarakat  Berkebutuhan  Khusus,  dimana  tercantum bahwa  di  sentra-sentra  pelayanan  publik  harus  terdapat  petugas  yang  bisa  bahasa  isyarat. Partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  pengurusan  SIM  D  dibatasi  pada  penyandang disabilitas fisik, terkecuali tuna netra.
Pengurusan  SIM  D  khusus  difabel  juga  melakukan  test  drive  dengan  kendaraan  yang dibawa oleh pendaftar, karena kendaraan pasti telah disesuaikan dengan kondisi yang dialami penyandang disabilitas. Namun pihak Satpas Colombo tidak memberi standarisasi bagaimana kendaraan harus dibuat, dan belum ada peraturan yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor  yang  dimiliki  penyandang  disabilitas.  Nantinya,  akan  ada  klasifikasi  sendiri  bagi pendaftar SIM D yaitu bagi pengendara sepeda motor (D1) dan pengendara mobil (D2) namun hal  tersebut  masih  dipertimbangkan  dan  dibahas  lagi.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti me nggunakan indikator kualitas pelayanan prima dalam buku “Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi” karya Lijan Poltak Sinambela. Dalam teorinya, tujuan dari pelayanan publik adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam mencapai kepuasan tersebut, dituntut pemberian kualitas pelayanan prima yang dinilai dari :
a. Transparan; Pelayanan yang diberikan oleh petugas pemberi pelayanan kepada masyarakat harus  bersifat  terbuka,  simple,  dan  dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat  yang membutuhkan  dan  difasilitasi  secara  memadai  serta  mudah  dimengerti  baik  dari  sarana maupun prasarana. Dalam hal ini, pelayanan SIM D untuk penyandang disabilitas di Satpas Colombo  sudah  bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses,  dan  diberi  fasilitas  yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan petugas yang membantu calon pendaftar SIM D dari awal  proses  registrasi  hingga  akhir  dan  dengan  sigap  membantu  penyandang  disabilitas yang hendak melakukan pengurusan SIM D baik perpanjangan ataupun pembuatan baru.
b. Akuntabilitas;  Pemberian  layanan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, penerapan aturan tercantum  dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang selanjutnya disebut UU LLAJ
Pasal  80  mengenai  legalitas  SIM  D  sebagai  kendaraan  khusus  penyandang  disabilitas. Namun,  dalam  penerapan  pada  Peraturan  Pemerintah  RI  no  42  Tahun  2020  Tentang Aksesibilitas  Terhadap  Permukiman,  Pelayanan  Publik,  Dan  Pelindungan  Dari  Bencana Bagi Penyandang Disabilitas pasal 18 dimana Satpas Colombo belum memberikan petugas yang  memberi  pendampingan  dan  penerjemahan  kepada  masyarakat  penyandang disabilitas sehingga belum bisa memaksimalkan pelayanan yang diberikan.
c. Kondisional; Pemberian layanan yang selaras dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima  pelayanan  dengan  tetap  bertuju  pada  prinsip  efektivitas  dan  efisiensi.  Dalam pelaksanaannya,  petugas  pemberi  pelayanan  di  Satpas  Colombo  selalu  sigap  saat  ada penyandang disabilitas yang datang akan melakukan pengurusan SIM D dengan langsung dibantu dalam proses pengurusannya tanpa mengikuti antrian karena lebih di prioritaskan dalam pemberian layanan. Prioritas pemberian layanan diberikan kepada lansia, ibu hamil, dan bagi penyandang disabilitas.
d. Partisipatif; Pemberian pelayanan yang dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  mengedepankan  kebutuhan,  aspirasi,  dan harapan  masyarakat.  Satpas  Colombo  berusaha  untuk  memaksimalkan  pemberian pelayanan  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  mendapatkan  haknya sebagai warga negara dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan agar terciptanya  pelayanan  yang  dapat  memberikan  kepuasan  bagi  masyarakat,  dan  juga mendapatkan aspirasi yang lebih baik dari masyarakat.
e. Kesamaan Hak; Pemberian pelayanan yang tidak melakukan pembedaan dilihat dari segala aspek khususnya ras, golongan, suku, status sosial, dan sebagainya. Dalam implementasi yang telah dilakukan oleh Satpas Colombo telah dilakukan kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maupun bagi penyandang disabilitas. Namun, bagi penyandang disabilitas pelayanan yang diberikan lebih khusus dan ditunjang fasilitas serta sarana prasarananya yang bertujuan sebagai penunjang proses kelancaran bagi penyandang disabilitas dalam pengurusan SIM D.
f. Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban;  Pemberian  pelayanan  yang  memikirkan  aspek keadilan antara penerima dan pemberi pelayanan publik. Dalam pemberian pelayanan ini, Satpas  Colombo  telah  memberikan  pelayanan  yang  cukup  memadai  bagi  pemohon pengurusan SIM, terlebih bagi pemohon SIM D. Sebagai bentuk keseimbangan keadilan yang  didapatkan  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  dari  petugas  pemberi  pelayanan  Satpas Colombo tentunya harus selalu memberikan pendampingan khusus dan memberikan sarana prasarana yang dapat menunjang kesetaraan pelayanan pembuatan SIM antara masyarakat umum  maupun  masyarakat  penyandang  disabilitas.  Sehingga  petugas  sebagai  pemberi pelayanan publik kepada masyarakat juga mendapatkan haknya dengan memberikan sarana prasarana dan perlindungan yang memadai bagi pemohon pengurusan SIM biasa maupun SIM  D  khusus  bagi  penyandang  disabilitas,  karena  dengan  diadakannya  implementasi pembuatan SIM khusus penyandang disabilitas ini merupakan bentuk perwujudan negara dalam menerapkan sila ke-5 (lima)  Pancasila, yaitu memberikan keadilan yang setara pada seluruh rakyat Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam pelaksanaan  pelayanan  pada  pengurusan  pembuatan  maupun  perpanjangan  SIM  D  bagi penyandang disabilitas ini sudah mudah diakses dan terbuka. Hal ini terbukti dengan dukungan pemerintah memberikan kemudahan akses dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas. Adanya layanan pengurusan SIM D merupakan sarana penunjang pemenuhan hak disabilitas, namun belum memenuhi PP no 42 tahun  2020  pasal  18  tentang  penerjemahan  dan  asistensi  yang  mudah  diakses  di  tempat pelayanan publik. Penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam pelayanan pengurusan SIM dengan pendampingan penuh dari awal hingga akhir. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara sehingga dapat memberikan pelayanan yang bisa menciptakan  kepuasan  bagi  masyarakat. Pemberian  fasilitas  dalam  sarana  prasarana  khusus yang dilakukan oleh pihak Satpas Colombo sebagai bentuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas saat proses pengurusan SIM D. Pemberian pelayanan yang berlandaskan pada sila ke 5 Pancasila, yaitu dengan menerapkan keadilan yang sama rata bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang sehat secara fisik.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberi saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak instansi terkait agar dapat melakukan pemberian layanan yang lebih  baik  kepada  masyarakat,  khususnya  pada  pelaksanaan  pelayanan  dan  pemenuhan  hak dalam bidang pelayanan pengurusan SIM D untuk penyandang disabilitas di Satpas Colombo Surabaya,  yaitu  mengenai  diperlukannya  petugas  penerjemah  atau  tenaga  ahli  penerjemah untuk  penyandang  disabilitas,  sosialisasi  yang  dilakukan  dengang  berkesinambungan  agar menumbuhkan  minat  partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  pengurusan  dan  pendaftaran SIM  D.  Diharapkan  pihak  pemberi  layanan  dapat  meningkatkan  pelayanan  dengan menugaskan tenaga ahli untuk melakukan pemanduan dan penerjemahan Bahasa isyarat untuk menunjang pelayanan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman,  Z.  A.,  &  Astuti,  P.  (2019).  Implementasi  Perolehan  SIM  D  bagi  penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya. Novum: Jurnal Hukum , 6 (2). https://doi.org/10.2674/novum.v6i2.30192
Creswell,  J.  W.  (2010).  Research  design  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan mixed. Yogyakarta: pustaka pelajar . Difabel Masih Jadi Anak Tiri. (2019, December 3). ITS News. https://www.its.ac.id/news/2019/12/03/difabel-masih-jadi-anak-tiri/
Disability. (n.d.). Retrieved April 15, 2021, from https://www.who.int/westernpacific/health- topics/disability
Kadji, Y. (2016). Metode Penelitian Ilmu Administrasi. Deepublish.
Lustiyati, E. D., & Rahmuniyati, M. E. (2019). Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum. Inklusi , 6(1), 93. https://doi.org/10.14421/ijds.060105
Mukarom,  Z.,  &  Laksana,  M.  W.  (2015).  Membangun  Kinerja  Pelayanan  Publik:  Menuju Clean Goverment and Good Governance. Pustaka Setia. Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. CV Alfabeta.
Pratomo,  D.  T.  (2015).  Pelaksanaan  Perlindungan  Hak  Atas  Pendidikan  bagi  Penyandang Disabilitas (People With Disability) di Universitas Negeri Gorontalo. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum .
Priscyllia,  F.  (2016).  Kajian  Hukum Terhadap  Fasilitas  Pelayanan  Publik  Bagi  Penyandang Disabilitas. Lex Crimen , 5 (3).
Sinambela,  L.  P.  (2010).  Reformasi  Pelayanan  Publik;  Teori,  Kebijakan,  dan  Implementasi Cet. V, PT Bumi Aksara, Jakarta .
Widi, N. A., & Nirwansyah, R. (2013). Penerapan aksesibilitas pada desain fasilitas pendidikan sekolah luar biasa. Jurnal Sains dan Seni ITS , 2 (2), G20-G25.
Widinarsih,  D.  (2019).  Penyandang  disabilitas  di  indonesia:  perkembangan  istilah  dan definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare) , 20 (2).
Peraturan  Pemerintah  RI  No  42  Tahun  2020  Tentang  Aksesibilitas  Terhadap  Pemukiman, Pelayanan Public, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas Permen Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006, 2006
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (8) tentang Penyandang Disabilitas