## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)

## IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN  OLEH  OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA
(STUDI  KASUS  NOMOR:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK)
Alfarrizy 1 , Bambang Hartono 2 dan Zainudin Hasan 3
Program Studi Ilmu Hukum,  Fakultas Hukum,  Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26, Labuhan Ratu,  Kecamatan Labuhan Ratu, Kota
Bandar Lampung
Email : alfarizyy98@gmail.com 1 ,bambang.hartono@ubl.ac.id 2
zainudinhasan@ubl.ac.id 3 Submisson : 6 Agustus 2021 Accepted : 10 september 2021 Publish : 30 September 2021

## Abstract
The  term  corruption  comes  from  the  Latin  "corruption"(English)  and "corruptive"(Dutch),  the  literal  meaning  of  which  refers  to  corrupt,  rotten, dishonest actions related to finances. Tanjung Karang District Court NUMBER: 13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK)  with  the  defendant  Wahid  Maulana  who committed  a  criminal  act  of  corruption,  misuse  of  the  income  budget  and  the village Dutch in the village of Wina Jaya. The research method used in this thesis research  is  normative  juridical  approach  and  empirical  approach.  Data collection is based on library research and field studies. The factors causing the corruption  crime  in  the  aquo  case  are  the  lack  of  exemplary  leadership,    the absence  of  the  right  organizational  culture,    the  inadequacy  of  the  correct accountability  system,    the  weakness  of  the  management  control  system,    and weak  supervision.  The  criminal  liability  of  the  perpetrator  is  carried  out  by convicting  the  defendant  with  imprisonment  for  5  years  and  a  fine  of Rp.200,000,000,-  provided  that  if  the  fine  isn’t  paid  by  the  defendant,    it’s replaced  with  imprisonment  for  3  months.  In  addition,    the  defendant  was  also sentenced  to  pay  compensation  for  state  financial  losses  amounting  to Rp.457,622,500. As a form of accountability and the arena meets the elements of error and intentional in committing a crime.
Keywords : criminal responsibility, corruption, APBK, village heads

## Abstrak
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  “corruption”  (Inggris)  dan  “corruptive” (Belanda),    arti  harfiahnya  menunjuk  pada  perbuatan  yang  rusak,    busuk,    tidak  jujur yang berkaitan dengan keuangan. Salah satu perkara tindak pidana kurupsi adalah pada pengadilan  negri  tanjung  karang  NOMOR:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK)  dengan terdakwa  Wahid  Maulana  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  penyalah  gunaan anggaran  pendapatan  dan  belanda  kampung  di  kampung  menanga  jaya. Metode

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  artikel  ini ialah  pendekatan yuridis normatif  dan  pendekatan  empiris.  Pengumpulan  data  berdasarkan  studi kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Faktor  penyebab  Tindak  Pidana  Korupsi perkara aquo adalah kurang adanya sikap keteladanan pimpinan,  tidak adanya kultur  organisasi  yang  benar,  kurang  memadainya  sistem  akuntabilitas  yang benar,kelemahan  sistem  pengendalian  manajeme,lemahnya  pengawasan. Pertanggungjawaban  Pidana  pelaku  dilakukan  dengan  pemidanaan  terhadap terdakwa  dengan  Pidana  Penjara    selama  5  tahun  dan  denda  sebesar Rp.200.000.000,-  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  oleh terdakwa  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3  bulan.  Selain  itu terdakwa  juga  dipidana  untuk  membayar  uang  pengganti  kerugian  keuangan negara  sebesar  Rp.457.622.500,00.  Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dan arena  memenuhi  unsur  kesalahan  dan  kesengajaan  dalam  melakukan  Tindak Pidana.
Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, korupsi, APBK, Kepala kampung

## A. Pendahuluan
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “ corruption ”, ” corruption ” (Inggris)
dan “ corruptive ” (Belanda),  arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk,    tidak  jujur  yang  berkaitan  dengan  keuangan.  Sedangkan  dalam Black’s Law Dictionary ,  korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan  suatu  keuntungan  yang  tidak  resmi  dengan  hak-hak  dari  pihak  lain secara  salah  menggunakan  jabatanya  atau  karakternya  untuk  mendapatkan  suatu keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain,    berlawanan  dengan kewajibanya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. 1
Pelaksanaan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk melaksanakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan warga kampungnya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  secara  nyata  memberikan  dampak positif,  terutama dalam hal kesetaraan dan pelaksaan pembangunan di daerah atau kamupung,    akan  tetapi  sampai  pada  saat  ini  belum  bisa  di  katakan  sejahtera terutama bagi rakyat kecil,  selain itu oknum aparatur pemerintah daerah tidak adil kepada  rakyat  kerna  banyak  aparatur  daerah  yang  korup  dan  menyalah  gunakan tugas dan wewenang nya sebagai aparatur desa atau kampung.
1 Chaerudin,  Syaiful Ahmad Dinar,  Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. ( Bandung : PT Refika Aditama, 2008).  hlm. 2.

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
Tindakan  korupsi  aparat  pemeritahan    daerah  salah  satunya  terjadi    pada alokasi  dana  kampung  berdasarkan  RAPBK  TA  2016  untuk  pos-pos  bidang penyelenggaraan  pemerintah  kampung,  bidang  pelaksanaan  pembangunan kampung  pembinaan  kemasyarakatan,    dan  bidang  pemberdayaan  masyarakat .dana  anggaran  pendapatan  dan    belanja  kampungseharusnya  di  laksanakan dengan  sebaik  mungkin  untuk  keperluan  masyarakat  kampung  sesuai  dengan peraturan yang telah di tetapkan tetapi hal tersebut tidak di jalankan dengan baik dan  terjadi  tindak  pidana  korupsi.penanggung  jawab  pengelola  anggaran pendapatan  dan  belanja  kampung  adalah  hal  yg  sangat  penting  karna mempengaruhi pekerjaan yang benar dan tepat  guna mencapai suatu tujuan yang maksimal  dengan  mencegah  timbulnya  kerugian  keuangan  negara  agar  baik dengan  cara  pidana  atau  cara  perdata,    mengusahakan  kembalinya  secara maksimal  dan  cepat  seluruh  kerugian  negara  yang  ditimbulkan  oleh  praktik korupsi.  Keberadaan  unsur  kerugian  negara  merupakan  pintu  masuk  dan  salah satu  kunci  utama  sukses  tidaknya  upaya  perampasan  dan  pengembalian  aset perolehan hasil korupsi.
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Tipikor  berbunyi:  ”Setiap  orang  yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda  paling  sedikit  RP.  200.000.000,  00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 2
Secara umum dan sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan  kekuasaan/kepercayaan  untuk  keuntungan   pribadi.  Pengertian korupsi  juga  mencakup  perilaku  pejabat-pejabat  di  sektor  publik,  baik  politisi maupun  pegawai  negeri,  yang  memperkaya  diri  mereka  secara  tidak  pantas  dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan
2 Eddy Mulyadi Soepardi. Memahami kerugian negara  sebagai salah satu unsur tindak pidana . ( Yogyakarta: Ghalia,  2009)  hlm. 3.

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Kehidupan korupsi dalam  konteks  pelayanan  publik  ini merupakan  perbuatan  "korupsi  administrasi" dengan  fokus  pada  kegiatan  perorangan  yang  memegang  kontrol  dalam kedudukannya  sebagai  pejabat  publik,  sebagai  pembuat  kebijakan  atau  sebagai pegawai  birokrasi  pemerintah,  atas  berbagai  kegiatan  atau  keputusan.  Dengan makin meluasnya proyek swastanisasi perusahan negara dan pengalihan kegiatan yang  selama  ini  dipandang  masuk  dalam  lingkup  tugas  pemerintah   ke  sektor swasta, dan monopoli penuh atau setengah penuh penyediaan barang publik oleh sektor  swasta  (misalnya:  air,  listrik,  telkom),  maka  perbuatan  korupsi  telah merambah  juga  pada  sektor  swasta  di  luar  dan  di  dalam  hubungan  kerja  sektor swasta  dengan  sektor  publik,  sehingga  perbuatan  korupsi  kedua  sektor  ini membawa dampak negatif terhadap kepentingan publik.
Tindak  pidana  korupsi  mengakibatkan  kerugian  negara  dan  menghambat pembangunan  nasional  terutama  pembangunan  kampung  atau  desa,  sehingga harus di berantas karena dapat menghambat pembangunan nasional.
Setiap  pelaku  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  harus  di pertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Salah  satu  perkara  tindak  pidana  kurupsi adalah  putusan  pengalidan  tindak pidana  korupsi  pada  pengadilan  negri  tanjung  karang  NOMOR:  13/PID.SUS- TPK/2020/PN.TJK)  dengan  terdakwa  wahid  maulana  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi  penyalah  gunaan  anggaran  pendapatan  dan  belanda  kampung  di kampung menanga jaya, majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana  kepada  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  Jo.  Pasal  18  Undang–Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dirubahdan  ditambah  dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda Rp. 200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  subsidiair  3  (tiga)  bulan  Kurungan  dan pidana  tambahan  untuk  membayar  uang  Pengganti  sebesar  Rp.  457.622.500,00

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
(empat  ratus  lima  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  dua  puluh  dua  ribu  lima  ratus rupiah).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,    penulis  akan  melaksanakan  penelitian untuk  melihat  yang  di  tuangkan  dalam  rangka  penyusunan  artikel  ini  dengan judul: “Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah  Gunaan  Anggaran  Pendahuluan  dan  Belanja  Kampung  (APBK)  Yang Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  permasalahan  yang  akan diambil dalam penulisan artikel ini adalah :
a. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi anggaran  pendapatan  dan  belanja  kampung  menanga  jaya  dalam  perkara nomor: 13/pid.sus-Tpk/2020/Tjk ?
b. Bagaimana  pertanggung  jawaban  pelaku  tindana  pidana  korupsi  anggaran pendapatan  dan  belanja  kampung  menanga  jaya  dalam  perkara  nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk?
c. Bagaimanakah  upaya  pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana korupsi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  kampung  menanga  jaya  dalam perkara nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk?
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris.  Pengumpulan  data  berdasarkan  studi kepustakaan  dan  studi  lapangan,    sedangkan  pengolahan  data  dilakukan  metode editing,  klasifikasi dan sistemasi data. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Inspektorat,    Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan,    Penyidik,    Jaksa, Penuntut Umum,  Penasehat Hukum,  dan Hakim.

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi Anggaran  Pendapatan      dan  Belanja  Kampung  Menanga  Jaya Dalam Perkara Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Tjk.
Menurut  Syed  Hussein  istilah  “korupsi”  pejabat  disebut  korup  apabila seorang  pegawai  negeri  menerima  pemberian  yang  disodorkan  oleh  seorang swasta  dengan  maksud  mempengaruhinya  agar  memberikan  perhatian  istimewa pada  kepentingan-  kepentingan  si  pemberi.  Terkadang  perbuatan  menawarkan pemberian  seperti  itu  atau  hadiah  lain  yang  menggoda  juga  tercakup  dalam konsep  itu.  Pemerasan,    yakni  permintaan  pemberian-pemberian  atau  hadiah seperti  itu  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  publik,    juga  bisa  dipandang  sebagai “korupsi”. Sesungguhnyalah,  istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat- pejabat  yang  menggunakan  dana  publik  yang  mereka  urus  bagi  keuntungan mereka sendiri; dengan kata lain,  mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar publik. 3
Selanjut nya Syed Hussein tipologi korupsi ada tujuh yaitu:
1. Korupsi  transaktif  yaitu  korupsi  yang  menunjukan  adanya  kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama  dimana  kedua  pihak  sama-sama  aktif  menjalankan  tindak korupsi.
2. Korupsi  ekstortif  (memeras)  yaitu  korupsi  yang  menyertakan  bentuk- bentuk  korupsi  tertentu  dimana  pihak  pemberi  dipaksa  untuk  menyuap agar tidak membahayakan diri, kepentingan, orang-orangnya atau hal-hal lain yang dihargainya.
3. Korupsi investif  yaitu korupsi  yang melibatkan suatu penawaran barang atau  jasa  tanpa  adanya  pertalian  langsung  dengan  keuntungan  tertentu yang  diperoleh  pemberi,  selain  keuntungan  yang  diharapkan  akan diperoleh di masa datang.
3 BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional , (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP,  Cet I,  1999)  hlm 257-258

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
4. Korupsi  nepotistik  (perkerabatan)  yaitu  korupsi  berupa  pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lainmengutamakan kedekatan  hubungan  dan  bertentangan  dengan  norma  dan  aturan  yang berlaku.
5. Korupsi  autigenik  yaitu  korupsi  yang  dilakukan  individu  karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
6. Korupsi  suportif  (Dukungan)  yaitu  korupsi  yang  memicu  penciptaan suasana  yang  kondusif  untuk  melindungi  atau  mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
7. Korupsi  defensif  yaitu  tindak  korupsi  yang  terpaksa  dilakukan  dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.” 4
Andi  Hamzah  membuat  hipotesis  mengenai  sebab-sebab  korupsi  sebagai berikut: 5
1. Kurangnya  gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan dengan  yang makin hari makin meningkat;
Pada  umumnya  orang  menghubung-hubungkan  tumbuh  suburnya  korupsi sebab  yang  paling  gambang  dihubungkan  misalnya  kurangnya  gaji pejabat-pejabat,    buruknya  ekonomi,    mental  pejabat  yang  kurang  baik, administrasi  dan  manajemen  yang  kacau  yang  menghasilkan  adanya prodesur yang berliku-liku dan sebagainya.
2. Tetapi  banyak  faktor  yang  bekerja  dan  saling  mempengaruhi  satu  sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Yang dapat dilakukan hanyalah  mengemukakan  faktor-faktor  yang  paling  berpengaruh. Buruknya  ekonomi  belum  tentu  dengan  sendirinya  menghasilkan  suatu wabah korupsi dikalangan pejabat kalau tidak ada faktor-faktor lain  yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang menentukan.
4 Ibid hlm. 258.
5 Andi Hamzah.. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005)  Hlm. 13-23

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
3. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia;
Dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia,  apabila hal itu ditinjau lebih lanjut yang perlu diselidiki tentunya bukan kekhususan hal itu orang satu  per  satu,    melainkan  yang  secara  umum  meliputi,    dirasakan  dan mempengaruhi kita semua orang Indonesia.
4. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien;
5. Modernisasi. 6
Faktor  penyebab  Tindak  Pidana  Korupsi  dana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Kampung  Menanga  Jaya  dalam  Perkara  Nomor:  13/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Tjk.  Faktor  internal  merupakan  faktor  penyebab  korupsi  yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dua aspek perilaku,  yaitu individu dan sosial.  Aspek  perilaku  individu  meliputi  sifat  tamak  atau  rakus  manusia,    moral yang  kurang  kuat,    dan  gaya  hidup  konsumtif.  Sementara  aspek  sosial  dapat terjadi  karena  dorongan  perilaku  keluarga.  Kaum  behavioris  mengatakan  bahwa lingkungan  keluarga  lah  yang  secara  kuat  memberi  dorongan  bagi  orang  untuk korupsi  dan  mengalahkan  sifat  baik  seseorang  yang  sudah  menjadi  sifat pribadinya.  Lingkungan  dalam  hal  ini  malah  memberi  dorongan  dan  bukan memberi  hukuman  pada  orang  ketika  ia  menyalahgunakan  kekuasaannya.Faktor Eksternal,    Aspek  sikap  masyarakat  terhadap  korupsi,    Nilai-nilai  di  masyarakat kondusif  untuk  terjadinya  korupsi  di  antaranya  adalah:  Masyarakat  kurang menyadari  bahwa  korban  utama  korupsi  adalah  masyarakat  sendiri,    Masyarakat kurang  menyadari  bila  dirinya  terlibat  korupsi,  Masyarakat  kurang  menyadari bahwa  korupsi  akan  bisa  dicegah  dan  diberantas  bila  mereka  ikut  aktif  dalam agenda  pencegahan  dan  pemberantasan.  Aspek  ekonomi,    Aspek  politis,    Aspek organisasi.
6 Alam,  Sumarni.  "Tinjauan  Yuridis  Atas  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Praktek  di Indonesia" Jurnal Hukum Replik 5. No 2 (2017): 157-171.

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
2. Pertanggungjawaban  Pelaku  TindakPidana  Korupsi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  Menanga  Jaya  dalam  Perkara Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk
Pertanggungjawaban  pidana  pada  dasarnya  merupakan  implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat Tindak Pidana yang dilakukannya.
Pertanggungjawaban Pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku.  Pada  Prinsipnya  pertanggungjawaban  pidana  ini  sama  halnya  berbicara mengenai  kesalahan  ( culpabilitas )  yang  merupakan  asas  fundamental  dalam hukum pidana yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.
Pertanggungjawaban
Pidana didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab  dimana  setiap  orang  akan  diminta  peratanggungjawabannya didepan Hukum atas apa yang telah dilakukan dalam hal tidak semua orang dapat menjadi subjek Hukum Pidana,  karena yang hanya dapat menjadi subjek Hukum adalah  dengan  syarat  orang  tersebut  harus  cakap  dalam  melakukan  perbuatan Hukum  dan  mampu  mebedakan mana  yang  baik  dan  yang  tidak  baik,    termasuk dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung Menanga Jaya.
Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai nilai hukum  yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU  No.  40  Tahun  2009  yaitu:  “Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu  dalam  memberikan  putusan  harus  berdasar  penafsiran  hukum  yang  sesuai dengan  rasa  keadilan  yang  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  dalam  masyarakat, juga  faktor  lain  yang  mempengaruhi  seperti  faktor  budaya,  sosial,  ekonomi, politik,  dan  lain-lain.  Dengan  demikian  seorang  hakim  dalam  memberikan putusan  dalam  kasus  yang  sama  dapat  berbeda  karena  antara  hakim  yang  satu dengan  yang  lainnya  mempunyai  cara  pandang  serta  dasar  pertimbangan  yang berbeda pula.
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Blambangan Umpu telah melakukan Penuntutan sebagai berikut:

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
1. Menyatakan  Terdakwa  WAHID  MAULANA  BIN  JUIN  telah  terbukti bersalah  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  korupsi ”Yang  melakukan  Turut  serta  melakukan,    yang  menyuruh  melakukan Setiap  Orang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut” sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Jo.  Pasal  18  Undang– Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  dirubah  dan  ditambah  dengan  Undang–Undang  Nomor  20 tahun  2001  Jo  Pasal  55  ke-1  KUHP  Jo  pasal  64  ayat  (1)  KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  terhadap  Terdakwa  WAHID MAULANA  BIN  JUIN  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ;
3. Menghukum terdakwa WAHID  MAULANA  BIN JUIN untuk membayar denda  Rp.200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  subsidiair  3  (tiga)  bulan kurungan;
4. Menjatuhkan  pidana  tambahan  kepada  Terdakwa  WAHID  MAULANA BIN  JUIN  agar  dibebani  untuk  membayar  uang  Pengganti  sebesar  Rp Rp.457.622.500,  00  (empat  ratus  lima  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  dua puluh  dua  ribu  lima  ratus  rupiah),    dengan  ketentuan  bila Terpidana/Terdakwa  tidak  membayar  uang  pengganti  tersebut  paling lamadalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,  maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut,  dalam hal Terpidana/Terdakwa tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang pengganti tersebut,  maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
1) Satubundel berkas foto copy RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Kampung  )  Kp.  Menanga  Jaya  Kec.  Banjit  Kab.  Way Kanan Tahun 2016.
2) Satu  bundel  berkas  foto  copy  RKPK  (  Rencana  Kerja  Pemerintahan Kampung  )  Kp.  Menanga  Jaya  Kec.  Banjit  Kab.  Way  Kanan  Tahun 2016
3) Satu    bundel  berkas  foto  copy  RAPBK  (  Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung).
4) satubundel SPJ Asli Tahap 1 Kp. Menanga Jaya Kec. Banjit Kab.Way Kanan Tahun 2016.
5) Satu bundel Laporan Transaksi Bank BRI Rekening An. Kp.Menanga Jaya.
6) Satu  bundel  berkas  foto  copy  legalisir  pencairan  Alokasi  Dana  Desa (DD)  Tahap  ke  -  I  sebesar  60%  Tahun  Anggaran  2016  untuk  Kp. Menanga  Jaya  Kec.  Banjit  sebesar  Rp.  365.575.875,  -  (Tiga  ratus enam  puluh  lima  juta  lima  ratus  tujuh  puluh  lima  ribu  delapan  ratus tujuh puluh lima Rupiah),
7) Satu  bundel  berkas  foto  copy  legalisir  pencairan  Alokasi  Dana  Desa (DD)  Tahap  ke-II  sebesar  40%  Tahun  Anggaran  2016  untuk  Kp. Menanga  Jaya  Kec.  Banjit  sebesar  Rp.  243.717.250,  -  (Dua  ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah),
8) Satu  bundel  berkas  foto  copy  legalisir  pencairan  Alokasi  Dana Kampung  (ADK)  Tahap  ke  -  I  sebesar  50%  Tahun  Anggaran  2016 untuk kp. Menanga Jaya Kec. Banjit sebesar Rp. 65.358.175, - (Enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah),
9) Satu  bundel  berkas  foto  copy  legalisir  pencairan  Alokasi  Dana
Kampung  (ADK)  Tahap  ke-II  sebesar  50%  Tahun  Anggaran  2016 untuk kp. Menanga Jaya Kec. Banjit sebesar Rp. 65.358.175, - (Enam

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah),
10) Satu bundel pencairan Berkas pendukung lainnya :
a. Foto  copy  legalisir  Peraturan  Bupati  Way  Kanan  Nomor  4  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Rincian  Dana Desa untuk setiap kampung Kabupaten Way Kanan TA.2016.
b. Foto copy legalisir Peraturan Bupati Way  Kanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap kampung Kabupaten Way KananTA.2016.
c. Foto  copy  legalisir  Peraturan  Bupati  Way  Kanan  Nomor  13 Tahun2016  tentang  tata  cara  pembagian  dan  penetapan  besaran pembagian  Bagi  Hasil  Kampung  di  Kabupaten  Way  Kanan TA.2016.
d. Surat  Pernyataan  Kepala  Kp.  Menanga  Jaya  tanggal  31 Oktober2016.
e. Satu lembar foto Copy legalisir SK Pendamping Lokal Desa.
f. Satu lembar foto copy legalisir SK Kepala Kp. Menanga Jaya.
g. Satu bundel foto copy legalisir SK Perangkat Kp. Menanga Jaya.
h. satu  bundel  foto  copy  legalisir  dokumen  perubahan  pelaksanaan anggaran  kerja  perangkat  daerah  (DPPA  –  SKPD),    Satuan KerjaPengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) TA 2016.
6. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah).
Berdasarkan  Penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang    menurut Majelis Hakim Masriati Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang  menjatuhkan  Pidana  terhadap  terdakwa  dalam  Putusan  Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk dengan amar Putusan Sebagai berikut:

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
1. Menyatakan  Terdakwa  WAHID  MAULANA  BIN  JUIN  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,  sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  WAHID  MAULANA  BIN  JUIN oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun  dan  denda sebesar  Rp  200.000.000,  -  (dua  ratus  juta  rupiah),    dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  oleh  terdakwa  maka  diganti  dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum  terdakwa  Terdakwa  WAHID  MAULANA  BIN  JUIN  untuk membayar  uang  pengganti  kerugian  keuangan  negara  sebesar  Rp 457.622.500, 00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua  ribu  lima  ratus  rupiah).  Dengan  ketentuan  apabila  Terdakwa  tidak membayar  uang  pengganti  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  Putusan Pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,    maka  harta  bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi  untuk  membayar  Uang  Pengganti  tersebut,    maka  dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1) Satu    bundel  berkas  foto  copy  RPJMK  (  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Kampung  )  Kp.  Menanga  Jaya  Kec.  Banjit  Kab. Way Kanan Tahun 2016.
2) Satu ) bundel berkas foto copy RKPK (  Rencana Kerja Pemerintahan Kampung  )  Kp.  Menanga  Jaya  Kec.  Banjit  Kab.  Way  Kanan  Tahun 2016
3) Satu  bundel  berkas  foto  copy  RAPBK  (  Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung).

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
4) satu  bundel  SPJ  Asli  Tahap  1  Kp.  Menanga  Jaya  Kec.  Banjit  Kab. Way Kanan Tahun 2016.
5) Satu bundel Laporan Transaksi Bank BRI Rekening An. Kp. Menanga Jaya.
6) Satu    bundel  berkas  foto  copy  legalisir  pencairan  Alokasi  Dana  Desa (DD)  Tahap  ke  -  I  sebesar  60%  Tahun  Anggaran  2016  untuk  Kp. Menanga Jaya Kec. Banjit sebesar Rp. 365.575.875, - (Tiga ratus enam puluh  lima  juta  lima  ratus  tujuh  puluh  lima  ribu  delapan  ratus  tujuh puluh lima Rupiah),
7) Satu  bundel  berkas  foto  copy  legalisir  pencairan  Alokasi  Dana  Desa (DD)  Tahap  ke-II  sebesar  40%  Tahun  Anggaran  2016  untuk  Kp. Menanga Jaya Kec. Banjit sebesar Rp.243.717.250, - (Dua ratus empat puluh  tiga  juta  tujuh  ratus  tujuh  belas  ribu  dua  ratus  lima  puluh Rupiah),
8) satu  bundel  berkas  foto  copy  legalisir  pencairan  Alokasi  Dana Kampung  (ADK)  Tahap  ke  -  I  sebesar  50%  Tahun  Anggaran  2016 untuk kp. Menanga Jaya Kec. Banjit sebesar Rp. 65.358.175, - (Enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah),
9) satu  bundel  berkas  foto  copy  legalisir  pencairan  Alokasi  Dana Kampung  (ADK)  Tahap  ke-II  sebesar  50%  Tahun  Anggaran  2016 untuk kp. Menanga Jaya Kec. Banjit sebesar Rp. 65.358.175, - (Enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah),
10) satu bundel pencairan Berkas pendukung lainnya :
a. Foto  copy  legalisir  Peraturan  Bupati  Way  Kanan  Nomor  4  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Rincian  Dana Desa untuk setiap kampung Kabupaten Way Kanan TA.2016.
b. Foto  copy  legalisir  Peraturan  Bupati  Way  Kanan  Nomor  7  Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
Dana  Desa  untuk  setiap  kampung  Kabupaten  Way  Kanan
TA.2016.
c. Foto copy legalisir Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2016  tentang  tata  cara  pembagian  dan  penetapan  besaran pembagian  Bagi  Hasil  Kampung  di  Kabupaten  Way  Kanan TA.2016.
d. Surat  Pernyataan  Kepala  Kp.  Menanga  Jaya  tanggal  31  Oktober 2016.
e. satu lembar foto Copy legalisir SK Pendamping Lokal Desa.
f. Satu lembar foto copy legalisir SK Kepala Kp. Menanga Jaya.
g. satu bundel foto copy legalisir SK Perangkat Kp. Menanga Jaya.
h. Satu bundel foto copy legalisir dokumen perubahan pelaksanaananggaran  kerja  perangkat  daerah  (DPPA  –  SKPD),
Satuan KerjaPengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) TA 2016.
7. Membebankan  kepada  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah);
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  menerapkan  sistem  pidana  minimal  dalam  upaya  untuk  dapat menimbulkan  efek  jera  dan  daya  tangkal  sejalan  dengan  tujuan  undang-undang ini,  utnuk  mengantisipasi  kebutuhan  hukum  masyarakat  dalam  mencegah  dan memberantas  secara  efektif  segala  bentuk  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  disebutkan  pengembalian  kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana, maksudnya meskipun hasil korupsi telah  dikembalikan  kepada  negara,  tidak  menghapus  sifat  melawan  hukum, perbuatan  dan  pelaku  akan  tetap  diajukan  ke  pengadilan  dan  dijatuhi  pidana, hanya hukumannya diperingan.
Unsur  melawan  hukum  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan  yang bisa dilakukan oleh setiap orang.Sedangkan menyalahgunakan  wewenang  adalah  juga  perbuatan  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan,  hanya  bisa  dilakukan  oleh  seseorang  yang

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
mempunyai  kewenangan  dan  kapasitas  tertentu  yang  terkait  dengan  jabatannya terkait  dengan  prosedural.  Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau sarana  yang  ada  terkait  dengan  posisinya  selaku  penyelenggara  negara  atau pegawai negeri Institusi itu secara salah, dapat disebut sebagai menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  dan  kewenangan  tersebut  digunakan  tidak  sesuai  dengan  tugas jabatannya.  Selanjutnya  unsur  memperkaya  diri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  dan  unsur  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu korporasi merupakan unsur yang besifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku  tindak  pidana  korupsi  harus  menikmati  sendiri  uang  hasil  tindak  pidana korupsi.
Terdakwa tersebut melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  Menanga  Jaya.Unsur merugikan  keuangan  Negara  maksudnya  adalah  anggaran  yang  telah  ditetapkan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya atau terjadi penyimpangan.
3. Upaya  Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat  Tindak  Pidana Korupsi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  Menanga Jaya Dalam Perkara Nomor:13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk
Ada empat tahapan dalam teori pengembalian aset negara,  yaitu:
1. Teori Penelurusan Aset,
tahap pertama dari pengembalian aset tindak pidana korupsi adalah tahap pelacakan  aset.  Untuk  menjaga  lingkup  dan  arah  tujuan  investigasi menjadi  fokus,    menurut  John  Conyngham,    otoritas  yang  melakukan investigasi  atau  melacak  aset-aset  tersebut  bermitra  dengan  firma-firma hukum  dan  firma  akuntansi.    Untuk  kepentingan  investigasi  dirumuskan praduga  bahwa  pelaku  tindak  pidana  akan  mengagunkan  dana-dana  yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
2. Teori pembukuan aset,
Tahap  kedua  adalah  tahap  pembekuan.  Menurut  UNCAC  2003, pembekuan  atau  pengembalian  berarti  larangan  sementara  TEORI  untuk

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
mentransfer,  mengkonversi,  mendisposisi,  atau memindahkan kekayaan atau  untuk  sementara  dianggap  sebagai  ditaruh  di  bawah  perwalian  atau dibawah  pengawasan  berdasarkan  perintah  pengadilan  atau  badan  yang berwenang lainnya.
3. Teori penyitaan aset
Tahap ketiga penyitaan aset-aset. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada  putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku  tindak pidana.
4. Pengembalian  Aset  adalah  kerugian  Negara  korban  Tindak  Pidana Korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi
Pengembalian  kerugiaan  Negara  melalui  uang  pengganti  merupakan  hal yang sangat penting, karena uang tersebut dapat dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan.  Pengembalian  tersebut  tidaklah  mudah  karena  proses  peradilan tindak  pidana  korupsi  pada  umumnya  membutuhkan  waktu  yang  lama,  sehingga terpidana  mempunyai  kesempatan  untuk  mengalihkan  atau  menyembunyikan harta bendanya  yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selain itu tindak pidana korupsi  merupakan extra  ordinary  crimes, dimana  pelakunya  adalah  kalangan intelektual  dan  mempunyai  kedududkan  penting,  sehingga  mudah  untuk mengalihkan/menyembunyikan  harta  bendanya  yang  berasal  dari  hasil  korupsi. Sehubungan  dengan  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  menyatakan  bahwa  jika  terpidana  tidak membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  huruf  b  paling  lama waktu  1  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan  Hukum tetap,  maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi uang pengganti tersebut.
Upaya  untuk  melunasi  uang  pengganti,  jaksa  dapat  menyita  dan  melelang harta  benda  terpidna  setelah  Putusan  Pengadilan  mempunyai  kekuatan  Hukum tetap.  Apabila  ketentuan  ini  dilaksanakan,  jaksa  akan  menemui  kesulitan  dalam

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
menentukan  harta  benda  milik  terpidana  atau  ahli  warisnya.  Dan  kemungkinan timbulnya  tunggakan  uang  pengganti  sangat  besar,  oleh  karena  pendataan  dan penyitaan harta benda milik terpidana harusnya sudah dilakukan sejak penyidikan. Untuk  itu  memerlukan  optimalisasikan  tugas  dan  fungsi  kejaksaan  di  bidang intelejen  dalam  menemukam  harta  kekayaan  Negara  yang  korupsi  tidak  terhenti pada proses penyidikan tetapi terus berlanjut pada penuntutan, eksekusi dan upaya perdata.
Selain itu upaya lain yang dapat ditempuh adalah pelunasan uang pengganti dengan  hukuman  badan.  Penyelesaian  tunggakan  uang  pengganti  disamping dilakukan  dengan  penyitaan  dan  pelelangan  harta  benda  terpidana  juga  dapat dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara atau hukuman badan. Tuntutn Pidana penjara diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  menegaskan  bahwa  dalam  hal terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (10  huruf  b maka  dipidana  dengan pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimal  dari  pidana pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang.  Dan  lamanya  pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan.
Berkenaan dengan itu berdasarkan Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Se Indonesia  Tahun  2005  bahwa  jaksa  harus  selalu  mencatumkan  tuntutan  subsider pidana  penjara  apabila  terpidana  dalam  waktu  1  bulan  tidak  melunasi  uang pengganti.  Dalam  penyelesaian  tunggakan  uang  pengganti  melalui  hukuman subside  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  praktek  adalah  terpidana  akan memilih  melaksanakan  hukuman  subsider  daripada  membayar  uang  pengganti jika  hukuman  subsidernya  lebih  menguntungkan  daripada  pembayaran  uang penggantinya. Oleh karena itu jaksa dalam menuntut hukuman subside hendaknya menuntut hukuman maksimal sesuai ketentuan Pasal yang dilanggar.

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
Kejaksaan  juga  dapat  menempuh  penyelesaian  tunggakan  uang  pengganti melalui  upaya  perdata  dan  administrasi  keuangan.  Penyelesaian  tunggakan  uang pengganti  melalui  uapaya  perdata  dilakukan  apabila  setelah  Putusan  Pengadilan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  diketahui  masih  terdapat  harta  benda  milik terpidana diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi beum dirampas (Pasal 38 b Undang-Undan  Nomor  31  Tahun  1999).  Sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan extra ordinary crimes yang dilakukan  oleh  kalangan  intelektual  sehingga  hilangnya  alat-alat  buti,  khususnya alat-alat  bukti  yang  berguna  dalam  proses  pembuktian  gugatan  perdata  sangat besar. Hilangnya alat bukti tersebut akan berakibat sulitnya bagi jaksa pengacara Negara  untuk  menang  dalam  perkara  perdata  yang  ditanganinya.  Sedangkan penyelesaian  tunggakan  uang  pengganti  melalui  administrasi  keuangan  Negara dilakukan karena terjadinya perbedaan perbedaan jumlah uang pengganti menurut versi  kejaksaan  dengan  Departemen  Keuangan.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan sistem  pembukuan  uang  pengganti  di  Kejaksaan  belum  menganut  sistem akuntansi instansi yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Achmad  Rendra  Pratama  R, selaku  jaksa  maka  diketahui  bahwa  tujuan  pokok  diterapkan  pidana  tambahan pembayaran uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugiaan uang Negara yang  dikorupsi  oleh  pelaku,    sehingga  dengan  demikian  keuangan  Negara diharapkan dapat dipulihkan,  diselamatkan,  dikembalikan nilainya seperti dalam keadaan semula.
Berdasarkan    wawancara  kepada  Sumitro  selaku  kepala  BPKP  perwakilan Provinsi  Lampung  diketahui  bahwa  peraturan  Perundang-Undangan  mengakui istilah  keuangan  Negara  dan  pengembalian  asset  merupakan  nomenklatur  baru dan tersendiri, terpisah dari istilah keuangan Negara. Istilah ini jelas menunjukkan secara  eksplisit  bahwa  asset  hasil  korupsi  adalah  serta  merta  merupakan  harta kekayaan Negara. Sedangkan harta kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik dan juga mereka yang dirugikan karena suap/korupsi tidak memperoleh perlindungan Hukum.

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
Upaya  pengendalian  kerugiaan  Negara  akibat  Tindak  Pidana  Korupsi  dana Anggaran  Pendapatan      dan  Belanja  Kampung  Menanga  Jaya  dalam  Perkara Nomor:  13/Pid.Sus-Tpk/2020/Tjk.  Dilaksanakan  dengan  pelelangan    aset, penyitaan  aset,    pembekuan  aset,    dan  pelelangan  aset  milik  terpidana  dan  ahli warisnya setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Hukum tetap,  melalui Putusan  subside  Pidana  penjara,    melalui  gugatan  Perdata  dan  administrasi keuangan.

## C. Penutup
Faktor  penyebab  Tindak  Pidana  Korupsi  dana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Kampung  Menanga  Jaya  Dalam  Perkara  Nomor:  13/Pid.Sus- Tpk/2020/Tjk adalah Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan,  Tidak adanya kultur  organisasi  yang  benar,  Kurang  memadainya  sistem  akuntabilitas  yang benar,    Kelemahan  sistem  pengendalian  manajeme,    Lemahnya  pengawasan. Menyalahgunakan  dibidang  anggran  dengan  cara  melakukan  Korupsi  Anggaran yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  Negara  dan  minimnya  partisipasi masyarakat  dalam  pengawasan  sehingga  mempermudah  terdakwa  melakukan Tindak Pidana Korupsi.
Pertanggungjawaban  Pidana  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  dana Anggaran  Pendapatandan  Belanja  Kampung  Menanga  Jaya  Dalam  Perkara Nomor:  13/Pid.Sus-Tpk/2020/Tjk.  Dilakukan  dengan  pemidanaan  terhadap terdakwa yaitu Wahid Maulana Bin Juin dengan Pidana Penjara  selama 5 (lima) tahun  dan  denda  sebesar  Rp  200.000.000,  -  (dua  ratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana  kurungan  selama  3  (tiga)  bulan.  Selain  itu  terdakwa  juga  dipidana  untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 457.622.500, 00 (empat  ratus  lima  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  dua  puluh  dua  ribu  lima  ratus rupiah).  Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dan  arena  memenuhi  unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan Tindak Pidana.
Upaya pengendalian kerugiaan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi dana Anggaran  Pendapatan      dan  Belanja  Kampung  Menanga  Jaya  Dalam  Perkara

## IBLAM Law Review
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 1-21
Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi  Kasus  Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)
Nomor:  13/Pid.Sus-Tpk/2020/Tjk.  Dilaksanakan  dengan  pelelangan    aset, penyitaan  aset,    pembekuan  aset,    dan  pelelangan  aset  milik  terpidana  dan  ahli warisnya setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Hukum tetap,  melalui Putusan  subsider  Pidana  penjara,    melalui  gugatan  Perdata  dan  administrasi keuangan.

## D. Daftar Pustaka
Alam, Sumarni. Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia . Jurnal Hukum Replik 5. No 2 (2017): 157-171.
BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional , (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP,  Cet I,  1999)  hlm 257-258
dChaerudin,    Syaiful  Ahmad  Dinar,    Syarif  Fadillah. Strategi  Pencegahan  dan Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi. (  Bandung  :  PT  Refika Aditama, 2008).  hlm. 2.
Eddy  Mulyadi  Soepardi. Memahami  kerugian  negara    sebagai  salah  satu  unsur tindak pidana . ( Yogyakarta: Ghalia,  2009)  hlm. 3.
Hamzah  Andi. Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005)  Hlm. 13-23