The journal is accredited "Sinta 5" by Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency Republic of Indonesia
Number: 230/E/KPT/2022 on December 30, 2022 .

## Pengarsipan Berbasis Dokumentasi Media Sosial “Gendis Sewu” dalam Perspektif Maqasid Syariah
Rio Febriannur Rachman 1 , Zainil Ghulam 2
1 Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia; riofrachman21@gmail.com
2 Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia; wanlam09@gmail.com
Abstract : This article discusses one of the public  policies implemented by the Surabaya Library and Archives Service. This policy takes the form of documentation-based archiving on social media which is carried out in  the  Gendis  Sewu  program.  The  social  media  platforms  used  are websites, YouTube, and an application called "Taman Kalimas". Gendis Sewu is the Storytelling and Writing Movement Sewu, a training that is held every week in “Taman Bacaan Masyarakat” (Community Reading Parks)  spread  across  31  sub-districts  throughout  Surabaya.  This storytelling and writing training has a target of "sewu", sewu in Javanese means  a  thousand.  The  program's  target  is  thousands  of  children  and teenagers  whose  literacy  skills  continue  to  be  developed.  The  theories used are public policy, technological determination, maqasid Sharia, also reinforced by the concept of Sustainable Development Goals. The method used is qualitative with a literature study approach. This study explains how the implementation of this policy in society is seen from an Islamic perspective. The results of this research: 1) Archiving policies based on social media documentation are in accordance with principle stages such as  planning,  implementation  and  evaluation;  2)  This  kind  of  digital archiving  is  in  harmony  with  a  number  of  Sustainable  Development Goals  points  where  it  occurs  more  effectively,  efficiently  and environmentally  friendly;  3)  This  innovation  has  the  spirit  of  Islamic teachings, seen from the concept of maqasid sharia al-ammah, which has an excellent service orientation for citizens.
Keywords:  Archiving,  Social  Media,  Sustainable  Development  Goals,

## Maqasid Syariah
IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science Vol 4 No 2 November 2023 https://doi.org/10.54471/idarotuna.v4 i2.68
Received: October 01, 2023 Accepted: October 31, 2023 Published: November 30, 2023
Publisher’s  Note:  Program  Study Office  Adminstrative    stays  neutral with regard to jurisdictional claims in published  maps  and  institutional affiliations.
Copyright:  ©  2023  by  the  authors. Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/license s/by/4.0/).

## Pendahuluan
Umat  manusia  sudah  sedemikian  akrab  dengan  internet  sehingga  sulit  untuk memisahkan  diri  dari  media  baru  tersebut  (Rachman,  2017).  Di  satu  sisi,  ini  membuat kesulitan bagi manusia apabila teknologi informasi dan komunikasi yang dimilikinya tidak berfungsi. Di sisi lain, ia menjadi tantangan sekaligus peluang. Termasuk, bagi pemerintah di level  nasional,  regional,  maupun  lokal.  Sebagai  misal,  dengan  adanya  kebijakan  publik berbasis  teknologi,  pelayanan  bagi  masyarakat  dapat  menjadi  lebih  mudah.  Optimalisasi teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  dilakukan  oleh  banyak  pemerintah  kota  pada dekade terakhir ini (Kriyantono, 2015). Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merupakan salah satu  pioneer  dalam  menyediakan  akses  pelayanan  publik  dengan  memanfaatkan  aplikasi digital  maupun internet  (Rachman, 2023).  Fenomena  tentang  perubahan  sosial  masyarakat akibat  dari keberadaan  teknologi  bisa  dijelaskan melalui  teori  determinasi  teknologi. Teori determinasikan  teknologi  mengemukakan  bahwa  manusia  akan  selalu  mencoba  mencari solusi  atas  segala  permasalahannya  (McLuhan,  1994).  Salah  satu  teknologi  yang  saat  ini dipakai untuk menyelesaikan masalah, sekaligus membuat kehidupan menjadi lebih efektif dan efisien adalah internet.
Pemanfaatan  teknologi  internet  berkenaan  dengan  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  merupakan  bagian  dari  implementasi  kebijakan publik.  Kebijakan  selalu  berupa  kinerja  pemerintah  untuk  bisa  memberikan  manfaat  bagi warga.  Apa  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  merupakan  kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan melekat pada diri pemerintah (Anderson, 1984). Sampai saat ini, Pemkot  Surabaya  sudah  sering  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  berbasis  internet,  di antaranya,  Dinas  Kesehatan  yang  memiliki  aplikasi  berbasis  website  e-Health,  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Surabaya Single Window, dan lain  sebagainya.  Terdapat  pula  kebijakan-kebijakan  yang  sifatnya  mengoptimalkan  media sosial seperti yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip. Umumnya, optimalisasi media sosial ini dijalankan sebagai sarana komunikasi dan interaksi pemerintah dengan masyarakat. Tak bisa dibantah, pada era media baru  seperti  sekarang  ini  ruang  interaksi  teks,  audio,  maupun  visual,  sudah  bergeser  dari saluran langsung atau offline ke mode online melalui beragam platform media sosial (Holmes, 2005).
Kebijakan  publik  selayaknya  memiliki  keselarasan  dengan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  yang  digariskan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (United  Nation,  2015b). Terdapat  tujuh  belas  poin  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan,  di  mana  sebuah  kebijakan publik  harus  bisa  sesuai  dengan  satu  atau lebih  poin. Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan merupakan  upaya  agar  peradaban  manusia  di  bidang  sosial,  hukum,  ekonomi,  dan pendidikan bisa menjadi lebih baik pada tahun 2030. Selain itu, kebijakan publik di Indonesia juga perlu selaras dengan New Urban Agenda atau NUA. NUA adalah komitmen global yang disusun oleh 140 negara termasuk Indonesia untuk merealisasikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Sustainable Urbanization). Dalam konteks NUA, Surabaya merupakan salah satu representasi perkotaan di Indonesia. Komitmen global yang tertera dalam NUA mesti bisa menjadi inspirasi bagi tiap daerah di selutuh dunia (Kementerian PUPR, 2017).
Ajaran kontemporer dari para ulama Islam merumuskan konsep maqasid syariah. Ia merupakan  tujuan-tujuan  dari  adanya  hukum  atau  regulasi  yang  ada  dalam  kehidupan bermasyarakat. Apapun yang dilakukan di muka bumi, harus punya semangat melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta tiap individu (Al-Syathibi, 2003). Konsep maqasid Syariah itu kemudian didetailkan dalam konsep maqasid syariah al-khassah dan al-ammah. Al-Khasah meliputi hal-hal yang bersifat khusus, seperti hubungan di dalam keluarga, ada pun  al-ammah  bersifat  lebih  umum.  Kebijakan  publik  yang  dilakukan  pemerintah  dapat dikaji  melalui  konsep  maqasid  syariah  al-ammah,  di  mana  sebuah  kebijakan  publik seharusnya  punya  kesesuaian  dengan  tujuan-tujuan  syariat  yang  melindungi  masyarakat (Ibnu Asyur, 2001).
Artikel  ini  membahas  tentang  salah  satu  kebijakan  publik  yang  dijalankan  oleh Dispusip Surabaya. Kebijakan itu berupa inovasi pengarsipan berbasis dokumentasi digital yang  dilakukan dalam  program  Gendis Sewu.  Gendis  Sewu adalah  Gerakan  Mendongeng dan  Menulis  Sewu,  sebuah  pelatihan  yang  dijalankan  tiap  pekan  di  Taman  Bacaan Masyarakat atau TBM yang tersebar di 31 kecamatan se-Surabaya. Dispusip menggunakan media  sosial  untuk  sarana  mempublikasikan  karya,  baik  di  website,  YouTube,  maupun melalui  aplikasi  khusus  bernama  Taman  Kalimas.  Pelatihan  mendongeng  dan  menulis  ini punya  target  “sewu”,  sewu  dalam  bahasa  jawa  bermakna  seribu.  Maksudnya,  target  dari program  ini  adalah  ribuan  anak-anak  dan  remaja  yang  terus  dipupuk  kemampuan literasinya.  Teori  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  kebijakan  publik,  determinasi
teknologi,  maqasid  Syariah,  diperkuat  pula  dengan  konsep  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kepustakaan. Studi ini memaparkan tentang bagaimana implementasi kebijakan tersebut di masyarakat dilihat dari perspektif islam.
Ada  beberapa  penelitian  rujukan  yang  dijadikan  referensi  dalam  studi  ini.  Di antaranya,  riset  berjudul  Kebijakan  Pemanfaatan  Media  Sosial  Website,  Facebook,  dan  YouTube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya (Rachman & Marijan, 2021). Persamaan penelitian tersebut dengan kajian ini adalah objek penelitiannya di Dispusip Surabaya. Perbedaannya, dalam studi ini dipakai pula teori maqasid syariah atau terdapat tinjauan dalam perspektif Islam.  Penelitian  rujukan  lainnya  berjudul  Pengeluaran  Publik  Indonesia:  Tinjauan  Maqasid Syariah (Zaimsyah, 2021). Riset tersebut memaparkan hubungan antara kebijakan publik dan nilai-nilai  maqasid  syariah.  Dua  penelitian  di  atas  menjadi  dasar  studi  ini,  dengan  novelty berupa korelasi antara kebijakan publik, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan maqasid syariah, dalam konteks program pemanfaatan media sosial di Dispusip Surabaya.

## Metode
Studi ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan fakta-fakta di masyarakat dalam  berbagai  bidang  (Hasan,  2002).  Dalam  konteks  kajian  ini,  masyarakat  adalah penduduk kota Surabaya sedangkan bidang yang diteliti adalah kebijakan yang dijalankan di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  atau  Dispusip  Surabaya.  Kebijakan  yang  dimaksud adalah tentang pengarsipan berbasis dokumentasi media sosial, secara spesifik terkait dengan optimalisasi  media  digital  dalam  program  Gendis  Sewu  atau  Gerakan  Mendongeng  dan Menulis Sewu. Gendis Sewu merupakan program pelatihan dan pengembangan di bidang mendongeng serta menulis bagi anak-anak maupun remaja di Surabaya.
Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menggunakan data-data pustaka  yang  berhubungan  dengan  topik  pembahasan  (Zed,  2008).  Topik  atau  tema  yang dieksplorasi  sehubungan  dengan  optimalisasi  media  sosial  pada  program  Gendis  Sewu antara lain; kebijakan publik, determinasi teknologi, media sosial, literasi masyarakat, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan maqasid syariah. Literatur atau referensi yang dijadikan acuan  bersifat  online  maupun  offline.  Semua  sumber  yang  diolah  kemudian  dipaparkan menurut  kategorisasi  yang  sesuai  dengan  topik  pembahasan.  Teknik  analisis  data  dalam
kajian  kualitatif  ini  dengan  cara  reduksi,  penyajian  dengan  kategorisasi,  serta  perumusan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Kategorisasi yang digunakan dalam studi ini, antara lain:  profil  program,  Tujuan  Pembangunan  Berkalanjutan,  dan  Maqasid  Syariah.  Meski demikian,  dalam  tiap  kategorisasi,  akan  disinggung  teori  maupun  konsep  lain  yang  telah disinggung sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan
Pengarsipan  berbasis  dokumentasi  media  sosial  dalam  program  Gerakan Mendongeng dan Menulis Sewu atau Gendis Sewu yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya merupakan inovasi di bidang literasi. Khususnya, literasi dalam  konteks  menanamkan  gemar  membaca,  menulis,  dan  bertutur  secara  logis.  Gendis Sewu  adalah  upaya  untuk  memberikan  akselerasi  terhadap  Tingkat  Gemar  Membaca sekaligus  meningkatkan  partisipasi  warga  terhadap  budaya  literasi.  Untuk  bisa mengoptimalkan  program  Gendis  Sewu,  Dispusip  Surabaya  memanfaatkan  media  sosial, utamanya,  website  dan  YouTube.  Dalam  website  dan  YouTube  Dispusip  Surabaya, disampaikan  pada  publik  sehubungan  dengan  karya-karya menulis maupun mendongeng anak-anak  serta  remaja  yang  menjadi  peserta  Gendis  Sewu.  Dengan  demikian,  dapat dipastikan bahwa ada upaya pengarsipan dan dokumentasi tentang program Gendis Sewu di media sosial (Bagian Organisasi Pemkot Surabaya, 2023).
Pelatihan  mendongeng  dan  menulis  dilakukan  oleh  instruktur  yang  terdapat  di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di 31 kecamatan di Surabaya. Selain dilatih, para  peserta  yang  merupakan  anak-anak  dan  remaja  diberikan  pendampingan  secara berkelanjutan.  Untuk  menjaga  kualitas  karya  dilakukan  pengawasan  atau  Quality  Control terhadap karya yang dihasilkan. Selama ini, dilakukan sejumlah sinergi dengan pihak-pihak eksternal seperti kalangan kampus. Sebagai contoh, dari para dosen Universitas Airlangga Surabaya  yang  ikut  memberikan  pendampingan  maupun  berpartisipasi  menjaga  kualitas karya  dalam  konteks  melakukan  assessment.  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  banyak kesempatan  maupun  program  pelayanan  publik  memang  selalu  melakukan  kerja  sama maupun sinergi dengan pihak lain demi memunculkan performa terbaik (Rachman, 2019).
Pelaksanaan  Gendis  Sewu  dikuatkan  dengan  adanya  regulasi  berupa  Peraturan Daerah No.3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Peraturan Wali Kota
No. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan walikota Surabaya No. 11 Tahun 2010 tentang  pelaksanaan  peraturan  daerah  kota  Surabaya  No.  5  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  dan  Pengelolaan  Perpustakaan.  Selain  itu,  Kepala  Dispusip  juga menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Gendis Sewu. Tim tersebut harus melakukan tugas-tugasnya  sesuai  dengan  Standar  Operasional  dan  Prosedur  yang  sudah  ditetapkan. Eksekutif  juga  mengoptimalkan peran  stakeholder  atau  segenap  elemen  masyarakat. Termasuk, untuk melakukan promosi program.  Pengawasan atau evaluasi program secara keseluruhan  dilakukan  secara  berjenjang  di  internal  Pemkot  Surabaya.  Tiap  tim  di  TBM bertanggung  jawab  pada  Kepala  Seksi  maupun  Kepala  Bidang  di  Dispusip  Surabaya. Sedangkan  Kepala  Seksi  dan  Kepala  Dinas  bertanggung  jawab  pada  Kepala  Dispusip, sedangkan  Kepala  Dispusip  diawasi  langsung  oleh  Wali  Kota.  Pihak  Dewan  Perwakilan Daerah  atau  DPRD  Surabaya  melakukan  pengawasan  intensif  mengingat  anggaran  yang dipakai untuk program ini berasal dari APBD. Sementara itu, oleh karena semua media sosial Dispusip  Surabaya  bisa  diakses  atau menerima  segenap  komunikasi  dari  masyarakat luas, saran dan kritik dari warga dapat sekaligus diterima dari khalayak.
Program Gendis Sewu tergolong sukses dan sudah berjalan sejak 2019 hingga saat ini di  tahun  2023.  Website  dan  YouTube  Dispusip  Surabaya  menjadi  sarana  arsip  dan dokumentasi  yang  rapi  dan  bisa  selalu  diakses.  Dispusip  Surabaya  bekerja  sama  dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya untuk memperkuat  server, hardware, maupun software yang diperlukan untuk program ini. Jumlah peserta yang rata-rata adalah anak-anak dan remaja sebanyak 1.035 orang. Jumlah itu terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 (2.539 orang), 2021 (4.510), 2022 (8.550) dan 2023 (9.310 berdasarkan data hingga April). Di rentang  2019  sampai  tahun  2023,  tercatat  sudah  ada  12.761  karya  tulis  berupa  cerpen  dan 13.183  karya  dongeng.  Karya-karya  itu  dikompilasi  dalam  compact  disc  maupun  antologi cerpen.  Terpenting,  karya-karya  tersebut  didokumentasi  atau  diarsipkan  pula  melalui website dan YouTube. Promosi dilakukan Dispusip Surabaya melalui media sosial Instagram, dengan kata lain, terdapat upaya mengoptimalkan semua platform media sosial. Langkah lain yang  bersifat  optimalisasi  media  sosial  atau  internet  adalah  peluncuran  aplikasi  khusus bernama  Taman  Kalimas.  Aplikasi  ini  memiliki  setidaknya  tiga  fitur,  yakni,  (1)  Pelatihan literasi  berbasis moodle.  (2)  Menyimpan  karya-karya  terbaik  peserta  Gendis  Sewu.  (3) Publikasi virtual.
Bila  diperhatikan,  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  Dispusip  Surabaya  merupakan fenomena  determinasi  teknologi.  Di  satu  sisi,  masyarakat  membutuhkan  teknologi  untuk mempublikasikan  karya,  dalam  hal  ini  melalui  media  sosial  berbasis  internet.  Di  sisi  lain, teknologi  sudah  menjadi  bagian  dari  kebijakan-kebijakan  publik  yang  ada  di  masyarakat. Fenomena determinasi teknologi ini sudah terjadi di semua wilayah dunia, beriringan dengan makin  tersebarnya  teknologi  internet.  Kondisi  ini  memastikan  bahwa  apa  yang  sudah dilakukan  di  Surabaya,  dalam  konteks  optimalisasi  media  sosial  untuk  program-program literasi,  bisa  direplikasi  di  daerah  lain.  Determinasi  teknologi  sudah  membuat  perubahan besar dalam peradaban, tidak hanya di kota, namun juga di desa. Penemuan dan inovasi baru yang  memanfaatkan  teknologi  telah  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  kehidupan  di berbagai  aspek.  Pada  gilirannya,  ia  mengubah  pula  nilai-nilai  sosial,  politik,  ekonomi, pendidikan,  bahkan  kebudayaan.  Salah  satu  aspek  atau  bidang  yang  dipengaruhi  adalah kebijakan  publik.  Pemerintah  mesti  cakap  merumuskan  teknologi  yang  tepat  untuk menopang segala pelayanan publik (Dewi & Lailiyah, 2020).
Kota  Surabaya  merupakan  salah  satu  representasi  perkotaan  di  Indonesia.  Oleh karena itu, kebijakan yang dilaksanakan di sini harus punya liniearitas dengan  New Urban Agenda atau NUA yang sudah digariskan oleh 140 negara-negara yang mengikuti konferensi di Ekuador pada 2016 lalu. NUA dideklarasikan sebagai bentuk program berkelanjutan dari United Nation-Habitat demi mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan. Program yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu merupakan konferensi dua puluh tahunan. Pertama, diadakan di Vancouver, Kanada di 1976, merumuskan Vancouver Declaration on Human  Settlements.  Konferensi  Habitat  II  dilaksanakan  di  Istanbul,  Turki,  pada  1996, ditandai  dengan  penerbitan  Istanbul  Declaration.  Tujuannya,  mendorong  terwujudnya tujuan universal pemukiman yang layak bagi umat manusia.  Ada pun Konferensi Habitat III diselenggarakan  di  Quito,  Ekuador  2016  dan  menghasilkan  kesepakatan  NUA.  Secara prinsip, semua konferensi memiliki cita-cita untuk menjadikan lingkungan perkotaan yang nyaman dan layak huni (Kementerian PUPR, 2017).

## 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan  publik  adalah  semua  langkah  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh pemerintah. Kiprah pemerintah adalah kebijakan. Sejak dilantik, pemerintah sudah menjadi satu dengan esensi kebijakan itu sendiri (Dye, 1972). Kebijakan publik adalah tindakan yang
dilakukan secara resmi oleh pemerintah melalui struktur yang ada pada tubuhnya. Sebagai misal, di level nasional, pemerintah pusat sebuah negara memiliki kementerian-kementerian sebagai  struktur  tubuhnya  (Anderson,  1984).  Kebijakan  publik  memiliki  tujuan  tertentu. Tujuannya  adalah  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  luas.  Kebijakan  publik memiliki tiga tingkatan hirearki, yakni, policy  level, organizational   level   dan operational level (Bromley, 1989). Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia,  policy level diperankan dewan  perwakilan rakyat  selaku  pihak legislatif,  sedangkan  organizational  level  diperankan pemerintah  selaku  pihak  eksekutif.  Ada  pun  pihak  yudikatif  merupakan  pengawas  dan penegak  keadilan  dari  segala kebijakan yang  dijalankan.  Yudikatif  bertugas  pula  memberi sanksi atau hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran peraturan.
Tiap  level  tadi  harus  memiliki  institutional  arrangement  atau  peraturan  yang  sah sebagai  landasan  hukum.  Hal  tersebut  sebagai  ketertiban  administrasi  pada  birokrasi.  Di samping  itu,  ada  pula  yang  biasa  disebut  sebagai  pattern  interaction,  yakni  pola  interaksi antara para pelaksana kebijakan di lapangan dan kelompok sasaran atau  target group. Pola interaksi pasti akan memberi dampak atau outcome dari kebijakan tersebut.  Hasil dari sebuah kebijakan adalah dampak yang ditimbulkan, baik itu negatif maupun positif. Dampak dari sebuah kebijakan menjadi peninjauan atau  assessment dan umpan  balik  atau  feedback  bagi pemerintah.  Dalam  konteks  kebijakan  pengarsipan  berbasis  media  sosial  Gendis  Sewu Dispusip  Surabaya,  policy  level  dijalankan  oleh  Pemkot  Surabaya.  Meskipun  di  aspek anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya memiliki peran sentral, namun dalam proses perumusan dan pengelolaan kebijakan, Pemkot Surabaya tampak dominan. Ada pun di  level  organizational  dan  operational,  Pemkot  Surabaya  juga  merupakan  ujung  tombak. Perlu  digarisbawahi,  spektrum  semacam  ini  bukan  berarti  Pemkot  Surabaya,  melalui Dispusip, bekerja sendirian. Pasalnya, baik DPRD Surabaya maupun pihak yudikatif tetap menjadi  pengawas  yang  bersifat  integrative  terhadap  semua  tindakan  yang  dilakukan pemerintah.
Sejumlah  pakar  merumuskan  tentang  sebelas aspek  dalam  sebuah  kebijakan,  yaitu: perception/definition,  aggregation,  organization,  representation,  agenda  setting,  formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation dan adjustment/termination. Sebelas aspek itu diformulasikan dalam  tiga  tahapan  utama, yakni,  perumusan/perencanaan, imppementasi, dan  pengawasan/evaluasi  (Tacjhan,  2006).  Tiga  tahapan  itu  saling  berjalin  kelindan  dan
dilakukan  oleh  eksekutif.  Meskipun,  di  aspek  pengawasan  DPRD  dan  yudikatif  turut melakukan  pemantauan.  DPRD  memang  memiliki  tugas  melekat  untuk  melakukan pengawasan intensif terhadap kegiatan yang memakai dana dari APBD di daerah setempat. Sementara  itu,  ada  banyak  pihak  yang  menyebutkan  kalau  program  Gendis  Sewu  yang dijalankan oleh Dispusip Surabaya memiliki dampak positif. Bakat anak dan remaja peserta program ini tergali dan terasah dengan adanya pelatihan mendongeng dan menulis. Apalagi, melalui  mendongeng  dan  menulis,  kisah-kisah  inspiratif  bisa  menyebar  di  masyarakat, khususnya  pada  generasi  penerus  bangsa.  Program  seperti ini  juga menjadi  alternatif  bagi anak-anak dan remaja sebagai penggerus hobi atau kecanduan  game di gadget. Keberadaan program ini  sejak 2019  hingga  saat ini, menjadi  bukti  bahwa  ada manfaat  yang besar  dari Gendis Sewu (Sihaloho, 2022).
Kesuksesan sebuah kebijakan publik terdapat di tahap implementasi. Di tahapan ini, bisa  terlihat  apakah  sebuah  kebijakan  diterima  masyarakat  atau  tidak  (Van  Metter  &  Van Horn,  1975).  Sejumlah  kebijakan  publik  berhenti  di  tengah  jalan  tatkala  saat  implementasi dikerjakan, terdapat banyak penolakan di level bawah. Inovasi Gendis Sewu, khususnya pada teknis  optimlisasi  media  sosial  sejauh  ini  memberi  efek  baik  pada  program  secara keseluruhan.  Program  ini  dijalankan  secara  serius  dan  menjadi  perhatian  penting  bagi Dispusip  Surabaya.  Strategi  diformulasikan  secara  komprehensif,  di  antaranya  berupa, menetapkan  tujuan  tahunan;  membuat  kerangka  kerja  mendetail;  memberikan  motivasi pegawai yang bertugas; dan mengalokasikan semua sumber daya Dispusip sesuai kebutuhan program. Komitmen dan konsistensi menjadi kunci utama berlangsungnya sebuah kebijakan (Pahlawan  &  Wibawani,  2023).  Keputusan  penggunaan  media  sosial  internet  sebagai penopang  program  memiliki  imbas  yang  baik  karena  bisa  memudahkan  para  peserta maupun  masyarakat  umum  yang  ingin  berinteraksi.  Fungsi  perpustakaan  yang  di  masa lampau sekadar identik dengan gedung penyimpanan buku, menjadi lebih luas dan faktual karena  telah  menjadi  lumbung  literasi  warga.  Tidak  hanya  untuk  membaca,  namun  juga untuk berkarya (Suwito & Satvikadewi, 2022).
Negara-negara  di  dunia  meresolusikan  tujuah  belas  poin  Tujuan  Pembanngunan Berkelanjutan Perserikatan    Bangsa-Bangsa (United Nation, 2015a). Tujuan-tujuan tersebut antara  lain;  pertama,  No  Poverty  atau  memutus  mata  rantai  kemiskinan.  Dengan  asumsi, kemiskinan  membuat  umat  manusia  menjadi  tidak  bahagia.  Kedua,  Zero  Hunger  atau
mengakhiri   kelaparan yang ada di muka bumi. Upaya yang dilakukan tidak hanya saling memberi makan dari yang kaya kepada yang miskin. Lebih dari itu, harus ada usaha-usaha yang  menjadikan  semua  orang  lebih  produktif  dan  mandiri.  Ketiga,  Good  Health  and  Well- Being atau memastikan bahwa kehidupan masyarakat sehat dan sejahtera baik fisik maupun mental. Keempat, Quality Education atau pendidikan berkualitas. Semua umat manusia harus bisa  mengenyam  pendidikan  berkualitas.  Pendidikan  yang  dimaksud  tidak  hanya  bersifat formal, namun juga non-formal. Pendidikan harus inklusif dan tidak eksklusif bagi golongan atau  kelompok  tertentu  saja.  Kelima,  Gender      Equality  atau  kesetaraan  gender.  Dalam peradaban manusia, perempuan kerap dianggap sebagai kelompok kedua setelah laki-laki. Hal semacam ini mesti ditiadakan, dengan cara menganggap bahwa perempuan dan laki-laki memiliki  kesetaraan.  Keadilan  gender  harus  ditegakkan.  Keenam,  Clean        Water        and Sanitation  atau  memastikan ketersediaan  air  bersih  dan  sanitasi yang  ideal. Air  bersih  dan sanitasi memiliki korelasi dengan kesehatan manusia. Kesehatan manusia punya hubungan erat dengan kualitas hidup.
Poin ketujuh dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Affordable   and   Clean Energy atau menjamin keterjangkauan atau akses terhadap energi yang bersih. Bukan energi yang  justru  membuat  polusi.  Kedelapan,  Decent  Work  and  Economic  Growth  atau  adanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang proporsional. Pekerjaan dengan upah yang  layak  diperlukan  masyarakat  untuk  bisa  mencapai  kehidupan  yang  berkualitas. Kesembilan,  Industry,  Inovation  and  Infrastructure.  Industri  yang  berorientasi  masyarakat, bukan  bertujuan  memakmurkan  kelompok  tertentu,  mesti  digerakkan.  Industri  tersebut hanya bisa berkembang dengan inovasi dan infrastruktur yang memadai. Kesepuluh, Reduced Inequalities  atau      mengupayakan  kesenjangan  sosial  berkurang  secara  terus-menerus. Kesebelas, Suistanable Cities and Communities atau mewujudkan keberlanjutan dari kota dan komunitas di dalamnya.
Tujuan kedua belas adalah Responsible Consumption and Production atau menciptakan pola  konsumsi  dan  produksi  yang  bertanggung  jawab.  Jangan  sampai  konsumsi  dan produksi yang dilakukan masyarakat tidak sehat sehingga membuat hidup menjadi kurang berkualitas.  Ketiga  belas,  Climate  Action  atau   berpartisipasi  terhadap isu  perubahan iklim. Keempat  belas,  Life  Below  Water  atau  menjaga  kehidupan  di  bawah  air.  Dengan  kata  lain, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air mesti dilakukan secara bertanggung jawab.
Kelima belas, Life on Land atau pengelolaan sumber daya di daratan secara baik dan benar. Salah satu fokus dari poin ini adalah melakukan aktifitas kehidupan yang ramah lingkungan. Keenam belas adalah Peace, Justice, and Strong Institutions atau merealisasikan kehidupan yang damai, adil, dan institusi masyarakat (civil society) yang kuat. Ketujuh belas, Partnership for The Goals atau adanya selalu bersinergi dan melakukan kemitraan untuk mencapai semua tujuan pembangunan.
Kebijakan  pengarsipan  berbasis  dokumentasi  media  sosial  pada  program  Gendis Sewu memiliki keselarasan dengan sejumlah poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di antaranya, pada poin Quality Education di mana pada program ini ada nilai-nilai pendidikan yang diperjuangkan. Pendidikan dan pelatihan non-formal untuk mendongeng dan menulis memiliki manfaat pada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja sebagai sasaran dari program  ini.  Poin  lain  yang  selaras  dengan  inovasi  ini  adalah  Suistanable  Cities  and Communities. Alasannya, program ini merupakan jawaban atas tantangan zaman di era media baru. Dengan cara ini, kota dan komunitas tidak akan ketinggalan zaman dan bisa menjalani kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan dengan mudah. Kebijakan ini juga selaras dengan poin life on land karena pemanfaatan teknologi membuat segalanya menjadi paperless. Artinya, ada spirit ramah lingkungan yang diterapkan.

## 2. Maqasid Syariah
Maqasid  syariah  adalah  istilah  gabungan  dari  dua  kata:  maqasid  dan  al-syariah. Maqasid  adalah  wujud  jamak  dari  maqsud,  qasd,  maqsid  atau  qusud.  Derivasi  kata  kerja qasada-yaqsudu,  yang  bisa  diartikan  sebagai:  menuju  satu  arah  tujuan  yang  ada  di  tengah- tengah  atau  tidak  berlebihan.  Ada  pun  syariah  secara  maknawi  merupakan  jalan  yang digariskan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengatur jalan hidup manusia. Dengan kata lain, maqasid  syariah  dapat  didefinsikan  sebagai  upaya  menuju  jalan  pokok  kehidupan  sesuai dengan  apa  yang  sudah  diatur  oleh  Allahuta’ala  (Mawardi,  2010).  Dalam  konteks pemerintahan,  usaha  untuk  mencapai  tujuan  hidup  yang  sejahtera  berada  pada  spektrum kebijakan  publik.  Oleh  karena  sifatnya  yang  umum,  kebijakan  publik  yang  berlandaskan mawasid  syariah  menyentuh  semua  manusia  tanpa  memandang  latar  belakang,  termasuk tanpa  memandang  agama  yang  dianutnya.  Secara  prinsip,  maqasid  syariah  melindungi manusia,  atau  warga  negara,  di  aspek:  agama,  nyawa,  akal,  keturunan,  dan  harta  (Bakri, 1996).
Sejumlah  penelitian  menyebutkan,  maqasid  Syariah  yang  terkorelasi  dengan kebijakan  atau  strategi  pelayanan  publik  pemerintah  dapat  ditelaah  dengan  konsep  al- ammah.  Maqasid  syariah  al-ammah  dipopulerkan  oleh  Ibnu  Asyur,  yang  menggariskan tentang hubungan yang terjalin dalam konteks masyarakat umum.  Terdapat empat syarat maqasid syariah al-ammah, yakni, al-thubut (tetap), al-duhur (jelas), indibat (terukur), dan  itrad (otentik). Sebuah kebijakan publik yang berbasis maqasid syariah al-ammah mesti memiliki empat  syarat  tersebut  (Ali,  2007).  Penetapan  hukum  melalui  kebijakan  publik  harus memperhatikan  maslahah  atau  manfaatnya. Di  mana maslahah itu  bisa  dilihat  dari  empat aspek,  tegak  atau  keberlanjutan  nya  umat  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari; terbentuknya  hubungan  baik  antar  sesama  manusia;  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  dan terhindarnya manusia dari kerusakan; dan adanya implikasi positif dari sebuah perbuatan atau kebijakan publik. Maslahah dalam sebuah hukum atau kebijakan publik dapat ditelaah melalui  metode  tathollu’at  atau  observasi,  tafathanat  atau  pemahaman,  dan  madhahir  atau fenomenologi (Ibnu Asyur, 2001).
Pengarsipan berbasis dokumentasi media sosial dalam program Gendis Sewu yang dilakukan  Dispusip  Surabaya  memiliki  nilai-nilai  maqasid  syariah.  Program  Gendis  Sewu memiliki tujuan luhur, di antaranya, menjaga cara berpikir atau akal manusia. Budaya literasi memberikan manusia wawasan yang memadai dalam menjalani kehidupan. Kebijaksanaan seseorang yang kaya literasi pasti selalu terasah. Kebijakan ini bersifat tetap, jelas, terukur, dan otentik. Ada banyak regulasi yang telah menjadi alas hukum dari kebijakan ini sebagai bukti  bahwa  program  ini  terjamin  keberlangsungannya.  Apalagi,  program  ini  sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini, di mana semua kegiatan telah masuk dalam anggaran  tahunan  di  Surabaya.  Hal-hal  semacam  ini  bisa  dipastikan  melalui  observasi, pemahaman berdasarkan interpretasi, serta fenomena yang terjadi di lapangan.
Ajaran  Islam  memberikan  sejumlah  tatanan  dalam  implementasi  kebijakan  publik. Setidaknya ada enam aspek yang mesti diperhatikan, antara lain; pertama, ketuhanan atau ilahiah. Setiap aktifitas yang dilakukan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi mesti  bersandar  pada  hukum-hukum  agama.  Tidak  boleh  meniadakan  itu,  khususnya,  di negeri  yang  meyakinin  keberadaan  Tuhan  seperti  Indonesia.  Kedua,  kemanusiaan  atau insaniah.  Semua  kebijakan  harus  punya  orientasi  kemanusiaan.  Dalam  bahasa  Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab harus selalu dijunjung tinggi. Ketiga, keseimbangan atau
tawazun.  Kebijakan  publik di  Indonesia mesti  memperhatikan  segala dimensi.  Tidak  boleh hanya  menguntungkan  satu  pihak  selagi  merugikan  pihak  lain.  Azas  proporsionalitas dikedepankan.  Keempat,  keadilan  atau  al-‘adalah.  Kebijakan  publik  selayaknya  selalu menjaga  spirit  keadilan  yangberdasarkan  prinsip  ketuhanan,  kemanusiaan,  serta keseimbangan.  Kelima,  pelayanan atau  al-khadimah.  Perumus  kebijakan adalah  pihak  yang mesti  dasar  bahwa  dirinya  adalah  pelayanan  atau  abdi  masyarakat.  Bukan  malah  merasa sebagai  bos  atau  penguasa  yang  berhak  melakukan  apa  saja.  Keenam,    keteladanan  atau uswah al-hasanah. Perumus kebijakan, semisal eksekutif, biasanya adalah pemimpin. Dalam negara  demokrasi, ia dipilih  dan  dibiayai  oleh  rakyat.  Sudah  sepantasnya, ia  juga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya (Sudarsa, 2022).
Inovasi  pengarsipan  digital  dalam  program  Gendis  Sewu  Dispusip  Surabaya  tidak melanggar nilai-nilai ketuhanan. Tidak ada ajaran agama apa pun yang diterobos. Sementara itu, ia memiliki semangat kemanusiaan karena terdapat cita-cita membangun peradaban di era  modern  seperti  sekarang  ini.  Pemanfaatan  media  sosial  memiliki  aspek-aspek keseimbangan  karena  siapapun  tanpa  memandang  latar  belakangnya  bisa  mengakses jaringan internet. Terlebih, di Surabaya sudah ada pemerataan akses wifi pada tiap RT/RW. Keseimbangan  seperti  ini  juga  membawa  spirit  keadilan  untuk  memberikan  pelayanan publik  yang  lebih  baik.  Apa  yang  sudah  dilakukan  ini  menjadi  bukti  bahwa  eksekutif sanggup  menjadikan  kemajuan  teknologi  sebagai  peluang  dan  mengelolanya  sehingga berdampak positif.

## Kesimpulan
Kebijakan  pengarsipan  berbasis  dokumentasi  media  sosial  yang  dilakukan  Dinas Perpustakaan  dan  Kearsipan  Surabaya  sesuai  dengan  tahapan-tahapan  prinsip  seperti perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Inovasi ini dijalankan dengan penuh perhitungan pada  tahapan  perencanaan,  memakai  Standar  Operasional  dan  Prosedur  yang  berbasis maklumat pelayanan pada tahap implementasi, serta mengalami pengawasan atau evaluasi berjenjang,  tidak  hanya  oleh  pihak  di  internal  Pemerintah  Kota  Surabaya  namun  juga melibatkan  DPRD  Surabaya  dan  masyarakat.  Pengarsipan  digital  semacam  ini  memiliki keselarasan  dengan  sejumlah  poin  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  mana  ia berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Ditinjau dari aspek maqasid
syariah  al-ammah,  terobosan  ini  memiliki  spirit  ajaran  keislaman  yang  punya  orientasi pelayanan prima bagi warga. Eksekutif yang kreatif dan inovatif merupakan salah satu cita- cita peradaban islam modern yang sigap menjawab tantangan zaman.

## Referensi
Al-Syathibi, A. I. (2003). Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari’ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Ali, M. A. ’Atha M. (2007). Al-Maqashid Al-Shar’iyyah Wa Atharuha Fi Al-Fiqh Al-Islamiy. Kairo:
Darul Hadis.
Anderson, J. E. (1984). Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Bagian Organisasi Pemkot Surabaya. (2023). Inovasi Pelayanan Publik 2023. Surabaya: Bagian Organisasi Pemkot Surabaya.
Bakri,  A.  J.  (1996).  Konsep  Maqoshid  Syariah  Menurut  Al  Syathibi.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Bromley, D. W. (1989). Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy. New York: Basil Blackwell Ltd.
Dewi,  R.  Z.,  &  Lailiyah,  F.  (2020).  Determinasi  Teknologi  Komunikasi  Pedesaan  Dan Perkotaan Di Wilayah Mojokerto. Jurnal Nomosleca, 6(2), 159–170.
Dye, T. R. (1972). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.
Hasan,  I.  (2002).  Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  Dan  Aplikasi.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Holmes,  D.  (2005).  Communication  Theory:  Media,  Technology  and  Society.  New  York:  Sage Publications Ltd.
Ibnu Asyur, M. T. (2001). Maqā ṣ id al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah. Amman: Dar al-Nafais.
Kementerian  PUPR.  (2017).  Panduan  Praktis  Implementasi  Agenda  Baru  Perkotaan  New  Urban
Agenda. Jakarta: Kementerian PUPR.
Kriyantono, R. (2015). Konstruksi humas dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi di era keterbukaan informasi publik. Pekommas, 18(2), 222394.
Mawardi, A. I. (2010). Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal Syariah Dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: LKIS.
McLuhan, M. (1994). Understanding media: The extensions of man. Massachusetts: MIT Press. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. California: Sage Publishing Inc.
Pahlawan,  A.  Y.,  &  Wibawani,  S.  (2023).  Strategi  Peningkatan  Budaya  Literasi  Melalui Program  Gendis  Sewu  Di  Perpustakaan  Rakyat  Pagesangan  Kota  Surabaya.  Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 8(1).
Rachman,  R.  F.  (2017).  Menelaah  Riuh  Budaya  Masyarakat  di  Dunia  Maya.  Jurnal  Studi Komunikasi, 1(2), 206–222.
Rachman,  R.  F.  (2019).  Pengembangan Industri  Kreatif Berbasis  Media  Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. Komunitas, 10(2), 157–176.
https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i2.1227
Rachman,  R.  F.  (2023).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dalam Administrasi Pengarsipan di Surabaya.  Idarotuna: Journal of Administrative Science, 4(1), 85–100.
Rachman,  R.  F.,  &  Marijan,  K.  (2021).  Kebijakan  Pemanfaatan  Media  Sosial  Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya. Inovasi, 18(103–111).
Sihaloho, M. R. (2022). SD MuhlaS-Gendis Sewu Bersinergi Gali Potensi Literasi Siswa untuk Atasi Kecanduan  Gadget.  Surabaya.  Retrieved  from  https://tajdid.id/2022/07/24/sd-muhlas- gendis-sewu-bersinergi-gali-potensi-literasi-siswa-untuk-atasi-kecanduan-gadget/
Sudarsa,  A.  S.  (2022).  Kebijakan  Publik  dalam  Perspektif  Islam.  Bogor.  Retrieved  from https://www.unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif- islam#:~:text=Tegasnya%2C Kebijakan Publik yang sesuai,(maqashid syari’ah).
Suwito, B.  A.,  &  Satvikadewi,  A.  A.  .  P. (2022).  Implementasi Digital  Public  Relation  Pada Perpustakaan Daerah Kota Surabaya. Jurnal Aspikom Jatim, 3(1), 68–79.
Tacjhan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
United Nation. (2015a). About the Sustainable Development Goals. United Nation. (2015b). Resolution adopted by the General Assembly.
Van Metter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Zaimsyah, A. M. (2021). Pengeluaran Publik Indonesia: Tinjauan Maqasid Syariah. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, 2(2), 289–299.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.