Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia and Asosiasi Penerbitan Jurnal Komunikasi Indonesia.

## Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Perubahan Iklim melalui Pelibatan Masyarakat

## Communication Strategy to Address Climate Change through Community Engagement
Mukhammad Fatkhullah 1,*) , Iwed Mulyani 2) , Armoni Suci Dewi 3) , Muhammad Alhada Fuadilah Habib 4) Audina Reihan 5)
1 PT Kilang Pertamina Internasional Unit Dumai, Jl. Puteri Tujuh, Kota Dumai, 28815, (0765) 31244, Indonesia
2 Universitas Gadjah Mada, Jl. Teknika Utara, Sleman, Yogyakarta, 55284, (0274) 544975, Indonesia
3 Universitas Riau, Jl. Diponegoro No.1, Suka Mulia, Kota Pekanbaru, 28133, (0274) 544975, Indonesia
4 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi No.46, 66221, (0355) 321513, Indonesia
5 Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No.1, Yogyakarta, 55281, (0274) 563362, Indonesia
*) E-mail korespondensi: m.fatkhullah@mail.ugm.ac.id
Diterima: 6 Juli 2022 | Disetujui: 2 November 2022 | Publikasi online: 4 Desember 2022

## ABSTRACT
Program  Kampung  Iklim  aims  to  encourage  the  participation  of  the  community  and  other  stakeholders  to  take  action regarding climate change. This study aims to describe communication strategies implemented to increase participation from local governments, communities, and other stakeholders. This research was conducted by desk research with a qualitative approach,  and  using  Strategic  Framework  Analysis  (SFA)  as  an  analytical  tool.  Analysis  carried  out  on  statutory documents, roadmaps, socialization materials, monitoring, evaluation, as well as annual and long-term reports. The results showed  that  the  communication  strategy  in  ProKlim  focused  on  increasing  community  participation.  Context  refers  to climate hazards that can threaten the sustainability of humankind. Thus, the community must play an active role in handling climate change by adapting and mitigating. The number refers to the increase in temperature per year where the average temperature in 2016 was 1.2ºC higher than the average temperature in 1981-2000. Through visualization, metaphors, and the use of appropriate tones, ProKlim is presented to the public as a persuasive program. Unfortunately, the dissemination is still delivered in a formal and limited way. Thus, it can be concluded that the low community participation in ProKlim is due to the fact that the information conveyed is still formal and does not take place continuously.
Keywords: climate change, community-based action, government communication, policy communication, program kampung iklim, strategic framework analysis

## ABSTRAK
Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program pemerintah berskala nasional yang bertujuan untuk mendorong partisipasi  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lain  untuk  melakukan  aksi  terhadap  perubahan  iklim.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  strategi  komunikasi  dalam  meningkatkan  partisipasi  dari  pemerintah  daerah,  masyarakat,  serta pemangku  kepentingan  lain.  Penelitian  ini  menggunakan  metode desk  research dengan  pendekatan  kualitatif,  dan menggunakan Strategic Framework Analysis (SFA) sebagai alat analisis. Analisis dilakukan terhadap dokumen perundang- undangan, roadmap, materi sosialisasi, laporan monitoring dan evaluasi, serta laporan tahunan dan jangka panjang. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi  komunikasi  pada  ProKlim  berfokus  pada  peningkatan  partisipasi  masyarakat. Konteks  merujuk  pada  bahaya  iklim  yang  dapat  mengancam  keberlanjutan  umat  manusia,  sehingga  masyarakat  harus berperan  aktif  dalam  penanganan  perubahan  iklim  dengan  melakukan  adaptasi  dan  mitigasi.  Angka  merujuk  pada peningkatan suhu per tahun dimana rata-rata suhu pada tahun 2016 1,2ºC lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata tahun 1981-2000. Melalui visualisasi, metafora, dan penggunaan nada yang tepat, ProKlim disampaikan pada masyarakat sebagai program yang persuasif. Sayangnya, diseminasi ProKlim masih disampaikan dalam koridor formal dan terbatas. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam ProKlim dikarenakan informasi yang disampaikan masih bersifat formal dan kurang berlangsung secara terus-menerus.
Kata kunci : aksi berbasis masyarakat, komunikasi kebijakan, komunikasi pemerintah, perubahan iklim, program kampung iklim. strategic framework analysis

## PENDAHULUAN
Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam kondisi cuaca dan pola peristiwa cuaca ekstrem. Perubahan iklim melipatgandakan ancaman kesehatan, krisis lingkungan seperti kekeringan, banjir  dan  penipisan  lapisan  ozon  (Kakaki,  2013).  Meskipun  perubahan  iklim  dapat  didorong  oleh fenomena alam seperti letusan gunung berapi dan pergerakan lempeng benua, namun industrialisasi dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia menjadi pelaku utama dalam penurunan kualitas lingkungan dalam dua ratus tahun terakhir (Hegerl, et al., 2019). Umat manusia tidak memiliki pilihan  selain  memperlambat  kerusakan,  maupun  melakukan  perbaikan  melalui  berbagai  kebijakan dengan skala domestik, nasional hingga global jika mereka masih ingin bertahan.
Menurut Climate Watch (2020), emisi karbon mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 1990 yang  mencapai  20  juta  kilo  ton  hingga  2019  mencapai  3  Juta  kilo  ton.  Polusi  yang  dihasilkan  oleh manusia secara perlahan dan berkelanjutan meningkatkan rata-rata suhu bumi. Hal ini berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya bagi keanekaragaman hayati. Dalam konteks yang lebih praktis, tingginya suhu bumi membuat beberapa tumbuhan yang merupakan bahan baku utama dalam industri makanan  mengalami  penurunan  produktivitas  (Rollin,  et  al.,  2022).  Tidak  hanya  komoditas  daratan, perubahan  iklim  juga berpengaruh  terhadap komoditas  perikanan,  mengancam ketahanan masyarakat pesisir (Novianti, Warsilah, & Wahyono, 2016). Jika dibiarkan, hal ini tentu akan mengancam ketahanan pangan global. Tidak hanya sampai di sana, perubahan iklim memiliki keterkaitan erat dengan penyakit menular pada manusia seperti kolera dan malaria  (Anwar, et al., 2019), karena semakin panjang usia patogen, melemahnya sistem pertahanan manusia dan atau host potensial lain, serta  lingkungan yang semakin mendukung transmisi virus dan bakteri (Wu, Lu, Zhou, Chen, & Xu, 2016). Perubahan iklim juga erat kaitannya dengan kemiskinan (Sunito, Shohibuddin, & Soetarto, 2019) dan masalah sosial lain seperti halnya prostitusi di daerah pesisir (Irfani, 2021). Pada titik tertentu, perubahan iklim membuat masyarakat rentan menjadi lebih rentan baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan (Fatkhullah, Habib, & Nisa, 2022). Dalam konteks pembangunan, perubahan iklim dapat menjadi hambatan yang berarti,  atau  bahkan  membuat  upaya  pembangunan  nasional  menjadi  stagnan  atau  malah  mengalami kemunduran karena tingginya risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung baik oleh negara maupun masyarakat.
Menurut World Bank, pada tahun 2019, emisi karbon perkapita Indonesia menduduki peringkat ke-4 terendah dalam lingkup asean. Namun, Indonesia dan Kamboja menjadi dua negara ASEAN yang secara konsisten mengalami peningkatan emisi per kapita per tahunnya. Artinya, butuh upaya yang lebih keras bagi  kedua  negara  untuk  menekan  emisi  yang  berpotensi  terhadap  perubahan  iklim.  Pembangunan rendah  karbon  ( low  carbon  development )  telah  dicanangkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia melalui RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk periode 2020 hingga 2024. Upaya ini  merupakan  tindakan  nyata  terkait  komitmen  pemerintah  untuk  menurunkan  emisi  sebesar  29% hingga tahun 2030 melalui program dan kebijakan di dalam negeri, serta 41% dengan dukungan proyek dan lembaga internasional (Badan Kebijakan Fiskal, 2020). Isu tentang perubahan iklim secara spesifik diatur  dalam  UU  No.  6  tahun  (1994)  tentang  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Mengenai  Perubahan  Iklim;  UU  No.  41  tahun  (1999)  tentang  Kehutanan;  UU  No.  32  tahun  (2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 16 tahun  (2016) tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim; serta UU No. 11 tahun (2020) tentang Cipta Kerja (Dirjen PPI, 2022). Selain undang-undang, terdapat 8 (delapan) Peraturan Pemerintah, 4 (empat) Peraturan Presiden, 1 (satu) Keputusan Presiden, 18 (delapan belas) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta 20 (dua puluh) peraturan Direktur Jenderal Perubahan  Iklim  yang  menjadi  aturan  pendukung  dalam  melakukan  aksi,  adaptasi  dan  mitigasi perubahan iklim. Isu tentang perubahan iklim ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan  Iklim  (Dirjen  PPI),  di  bawah  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK). Pengendalian perubahan iklim di Indonesia berfokus pada lima sektor, yaitu Energi; Industrial Process and  Product  Uses (IPPU);  Limbah;  Pertanian  dan  Perkebunan;  Kehutanan  serta  penggunaan  lahan lainnya (Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, 2021).
Program  Kampung  Iklim  (ProKlim)  merupakan  program  pemerintah  setingkat  nasional,  tepatnya  di bawah  naungan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  yang  bertujuan  untuk mendorong  partisipasi  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lain  untuk  melakukan  aksi  berupa adaptasi dan mitigasi untuk menangani perubahan iklim. Selain kebijakan atau program, hal yang tak kalah penting untuk dikaji adalah bagaimana kebijakan atau program dapat disampaikan. Segala bentuk upaya  menyejahterakan  masyarakat  harus  tersampaikan  dengan  baik  agar  tepat  sasaran  dalam
mengimplementasikannya.  Hal  ini  dapat  didukung  dengan  teknik  komunikasi  dan  analisis  kebijakan yang digunakan oleh pihak pemberi manfaat, baik pemerintah ataupun perusahaan. Faktor Kegagalan menyampaikan  pesan  dalam  menghadapi  perubahan  sosial  dikarenakan  tidak  diiringi  dengan  teknik- teknik komunikasi yang ada (Nasor, 2013). Kesenjangan dalam berkomunikasi membuat suatu program inovasi tidak lagi dapat berkembang. Oleh karena itu, dalam sebuah perencanaan program diperlukan strategi  komunikasi  yang  baik  agar  tujuan  dan  harapan  dapat  terlaksana  dan  tepat  sasaran.  Secara sederhana komunikasi dikatakan efektif bila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya. Secara umum, komunikasi dinilai efektif bila rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima (Hendra, Rudianto, & Priadi, 2015).
Hendra  dkk.  (2015),  menggambarkan  bagaimana  minimnya  upaya  komunikasi,  kemitraan  dan  sifat komunikasi yang cenderung pasif dari pemerintah terkait bencana erupsi Gunung Sunabung pada tahun 2015  memiliki  asosiasi  dengan  dampak  dan  fatalitas  yang  diderita  oleh  masyarakat  sekitar.  Padahal, sekecil  apa  pun  informasi  dapat  menjadi  sangat  berarti  dalam  konteks  kebencanaan.  Purwanto,  dkk. (2012) misalnya, mengupayakan bahwa informasi dan kesadaran terkait perubahan iklim yang dimiliki oleh masyarakat dapat menjadi referensi dalam menyusun strategi adaptasi dan mitigas. Oleh karena itu, difusi informasi dalam hal ini menjadi jauh lebih penting dari kompleksitas informasi itu sendiri. Difusi informasi  sendiri  dapat  dilakukan  salah  satunya  melalui  pelatihan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Noorfajria dkk. (2015) memberikan penekanan pada intensitas pelatihan terhadap perubahan perilaku dalam melakukan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Cirebon, untuk mengurangi berbagai risiko yang  ada.  Selain  untuk  meminimalisir  risiko,  strategi  komunikasi  juga  dapat  diterapkan  dalam memperbaiki  kondisi  ekonomi  masyarakat  petani  yang  berulang  kali  mengalami  gagal  panen  karena dampak  perubahan  iklim.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chodijah  (2018)  mengungkapkan  bahwa penyampaian informasi terkait iklim melalui media elektronik oleh Stasiun Klimatologi Sampali Medan dapat menjadi peringatan bagi petani dalam melakukan adaptasi untuk meminimalisir kegagalan panen.
Meskipun  penelitian  tentang  strategi  komunikasi  dalam  merespon  bencana  sudah  banyak  dilakukan, namun beberapa penelitian terdahulu hanya sebatas bagaimana komunikasi terjalin dalam  lokus yang cenderung  sempit,  terbatas  pada  respon  bencana,  manajemen  dan  komunikasi  risiko,  komunikasi pelatihan,  dan  komunikasi  antar  pemerintah  daerah  dengan  komunitas.  Penelitian  selanjutnya  yang dilakukan  oleh  Maghfiroh  &  Salampessy  (2018),  kajian-kajian  mulai  difokuskan  untuk  membahas strategi komunikasi dalam mendorong lahirnya undang-undang perubahan iklim, yang saat ini terwujud dalam bentuk Undang-undang (UU) Nomor 11 (2020) tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang pajak karbon,  serta  Peraturan  dan  Kebijakan  Terkait  Perubahan  Iklim  oleh  Dirjen  PPI  (2022).  Bahkan meskipun kebijakan terkait penanganan perubahan iklim telah diterbitkan, komunikasi risiko yang ada di  Indonesia  belum  memiliki  pesan  risiko  yang  dibangun  secara  utuh  melalui  media  internal  yang dimiliki  leading  sector,  dalam  hal  ini  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (Patrianti, Shabana, & Tuti, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat bagaimana strategi komunikasi diimplementasikan dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui ProKlim (Program kampung iklim). FrameWorks Institutes (2005) mengasosiasikan kebijakan sebagai rangkaian pesan  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  elemen  lain  dalam  satu  kesatuan Strategic Framework . Kerangka  strategis  inilah  yang  nantinya  menjadi penentu  apakah  sebuah  kebijakan  akan dapat  diterima  dengan  baik  dan  diikuti  dengan  sepenuh  hati  tanpa  adanya  perlawanan,  atau  justru dipertanyakan dan atau ditolak mentah-mentah baik oleh sebagian maupun seluruh elemen masyarakat mulai  dari  tingkat  regional  hingga  nasional.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  mengulas  bagaimana Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  menyampaikan  Program  Kampung  Iklim sebagai  jawaban  atas  permasalahan  melalui  angka  dan  data,  kemitraan  yang  terjalin  dalam  upaya diseminasi program, serta bagaimana program divisualisasikan, dijelaskan melalui metafora dan strategi penyampaian lainnya.
Studi ini menarik karena hingga saat ini, negara berkembang seperti Indonesia masih memiliki peran yang  relatif  rendah  dibanding negara  maju,  khususnya  dalam  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  dan melakukan  mitigasi  perubahan  iklim  (Aldy,  Barrett,  &  Stavins,  2003).  Hasil  dari  studi  ini  dapat digunakan  sebagai  referensi  bagi  akademisi  maupun  praktisi  dalam  mengkaji  strategi  komunikasi kebijakan atau program khususnya yang berkaitan erat dengan isu mitigasi perubahan iklim.

## Kajian Pustaka
Komunikasi merupakan sebuah sarana, alat atau saluran penyampaian ide dan gagasan  (Nasution, 1996, p. 142). Dalam pembangunan, komunikasi memiliki peran untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat  agar mereka berpartisipasi dalam dalam proses pembangunan (Soetomo, 2013, p. 7). Setidaknya, ada lima unsur dalam komunikasi pembangunan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis, yaitu: komunikator, pesan, media, komunikan dan dampak yang ditimbulkan (Cangara, 2015, p. 24). Komunikator dapat bersumber dari pihak internal ( insider ) maupun eksternal ( outsider ).  Pesan  dapat  disampaikan  dengan  cara  tatap  muka  atau  melalui  media  komunikasi,  isinya berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda, di mana inti dari pesan dapat dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  mudah,  ekonomis dan  secara  sosial  tidak  menimbulkan keretakan dalam  masyarakat.  Adapun  pesan  yang  dimaksudkan  dapat  disampaikan  melalui  berbagai  media, sehingga  pesan  dapat dengan mudah dipahami  oleh  komunikan  atau  penerima  pesan.  Pada  akhirnya, komunikasi  diharapkan  dapat  memberikan  dampak,  sesuai  dengan  tujuan  komunikasi  itu  dilakukan. Dalam  konteks  pembangunan,  komunikasi  dilakukan  dengan  harapan  untuk  memberikan  informasi kepada  masyarakat,  menggugah  perasaan  komunikan,  mengubah  perilaku,  mewujudkan  partisipasi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Cangara, 2015, p. 26).
Dalam  konteks  program  atau  kebijakan, Strategic  Framework  Analysis (SFA)  sangat  relevan  jika disandingkan dengan program atau kebijakan pemerintah. Di tingkat perencanaan, SFA dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau agenda strategis yang mungkin dapat menghambat suatu kebijakan atau diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Selain dapat digunakan untuk merancang, SFA juga dapat digunakan untuk mengkolaborasikan beberapa kebijakan hingga relevan untuk diadopsi pada konteks masyarakat yang sama, hingga berbeda melalui beberapa adaptasi yang diperlukan. Peran SFA dalam tahap perencanaan menjadi esensial karena menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya (Clemons &  McBeth,  2020).  Di  tingkat  implementasi,  SFA  berfungsi  sebagai  pemandu  dalam  menyelesaikan tantangan  terkait  bagaimana  informasi  dan  edukasi  terkait  kebijakan  disebarluaskan,  bagaimana memanfaatkan  sumberdaya  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  serta  bagaimana  langkah  demi langkah  yang  harus  diterapkan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan.  Sudut  pandang  SFA  juga mencakup implikasi kebijakan yang diterapkan, sehingga perspektif ini juga fleksibel untuk digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi, hingga bagaimana terminasi kebijakan seharusnya dilakukan.
Dalam  menganalisis  strategi  komunikasi,  pemahaman  yang  kompleks  terkait  kerangka  berpikir diperlukan.  Kerangka  pemikiran  didapatkan  dengan  mengorganisasikan  prinsip-prinsip  yang  secara sosial  dipahami  bersama  dan  digunakan  secara  terus  menerus,  sehingga  secara  simbolis  dimaknai sebagai bagian dari struktur sosial (Reese, O. H. Gandy, & Grant, 2001). Dalam konteks program atau kebijakan, definisi terkait kerangka kemudian dipersempit dalam kurun di mana program atau kebijakan tersebut  diterapkan.  Manifestasi  dari  kerangka  pemikiran  program  atau  kebijakan  dapat  dilihat  dari berbagai  produk  turunannya  mulai  dari  dokumen  perencanaan, roadmap ,  sosialisasi,  implementasi, hingga laporan berkala dalam bentuk monitoring dan evaluasi, serta laporan tahunan jangka panjang. Dari berbagai tahap yang ada, adalah penting untuk menentukan indikator yang dapat digunakan sebagai kontrol  untuk  mengukur  efektifitas  dan  efisiensi  di  setiap  tahapan  yang  dilakukan  (Guttman,  2000). Langkah  pertama  dalam  analisis  strategi  komunikasi  adalah  dengan  cara  membingkai  program  atau kebijakan ke dalam beberapa elemen, yaitu konteks, angka, penyampai pesan, visual, metafora dan nada yang terkandung pada pesan yang disampaikan (FrameWorks Institute, 2005).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desk research atau menggali data dari berbagai sumber (Johnston, 2014), di mana sumber data utama dari kajian ini adalah data-data sekunder atau Secondary Data Analysis (SDA).  SDA dilakukan dengan melakukan eksplorasi pada pertanyaan penelitian yang dielaborasikan dengan kerangka analisis (Ruggiano & Perry, 2019). Metode ini dipilih karena sangat relevan dengan ketersediaan informasi yang bisa didapatkan melalui kemajuan teknologi. Terlebih lagi, analisis dalam penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi sebagaimana Sari, Hairini, &  Amin  (2021)  menggunakan  metode  yang  sama  untuk  melihat  bagaimana  strategi  politik  lokal digunakan; atau Pradana, et al.  (2021) terkait proses advokasi kebijakan Technology Transfer Office , serta Zainal (2018) dalam menganalisis mobilisasi sosial sebagai dampak dari advokasi pembangunan. Selain itu, metode ini juga menunjang lingkup penelitian yang tak terbatas pada lokus yang sempit dan rentang waktu yang panjang, tepatnya pada tingkat kebijakan nasional yang bersumber dari dokumen- dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan dari tahun 2017 hingga 2022. Adapun kerangka analisis
dalam  penelitian  ini  adalah Strategic  Framework  Analisis (SFA).  Proses  re-analisa  data  bisa  berbeda dibandingkan  dengan peneliti  awal  yang  pertama  kali  mengumpulkan  data  karena  bisa  lebih  objektif dalam melihat data yang ada.
Prosedur analisis data mencakup tahap persiapan, organisasi data, serta pelaporan hasil penelitian (Elo, et  al.,  2014).  Tahap  persiapan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  material  atau  dokumen  yang  akan dianalisis.  Materi  atau  dokumen  yang  dimaksud  adalah  materi  atau  dokumen  yang  didalamnya mencakup  kebijakan  terkait  ProKlim,  roadmap,  materi  diseminasi,  serta  laporan  tahunan  dan  jangka panjang  ProKlim.  Tahap  persiapan  melibatkan  pemilihan  unit  yang  sesuai  dari  analisis,  yang  juga penting untuk memastikan kredibilitas informasi. Satuan makna dapat, misalnya, menjadi huruf, kata, bagian kalimat halaman, atau kata-kata (Robson, 2013). Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah informasi  dalam  bentuk  teks,  gambar,  data  nominal,  serta  transkrip  dari  video  dan  audio  yang  telah dinarasikan.  Pada  tahap  organisasi,  data  direduksi  dan  dikategorisasikan  berdasarkan  dimensi  dalam SFA,  yaitu  konteks,  angka,  visual,  metafora  dan  nada.  Data  yang  telah  terabstraksi  berdasarkan kategorinya  masing-masing  kemudian  diinterpretasikan  berdasarkan  kerangka  teori  komunikasi perubahan  sosial.  Hasil  interpretasi  kemudian  disajikan  dalam bentuk  tabel, narasi,  dan  kutipan  yang telah disusun dalam beberapa sub-bab; sebelum kemudian disimpulkan pada tahap pelaporan.
Tabel 1. Data dan Sumber Data Penelitian
No Dokumen Tahun Sumber Bentuk Data Ukuran Data 1 Pengenalan Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Dan Aplikasi Spectrum (2022) Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Materi Diseminasi (PPT) 36 halaman 2 Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Pada Kampung Iklim (2022) Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Materi Diseminasi (PPT) 11 halaman 3 Kebijakan dan Strategi Penguatan ProKlim (2022) Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Materi Diseminasi (PPT) 38 halaman 4 Pengenalan Lembar Isian Program Kampung Iklim (2022) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Materi Diseminasi (PPT) 16 halaman 5 Kegiatan Kampung Proklim RW 01 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara (2022) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Best Practice Penerapan ProKlim (PPT) 20 halaman 6 Kampung Iklim Karya Bersama Dusun Sapit, Desa Sapit (2022) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Lombok Timur Best Practice Penerapan (PPT) 22 halaman 7 Strategi Pengembangan Program Kampung Iklim Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB (2022) Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Best Practice Penerapan (PPT) 28 halaman 8 Penilaian ProKlim tahun 2022 (2022) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Surat Edaran untuk Instansi Pemerintah (Scan) 7 halaman 9 Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim (2021) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Peraturan Pemerintah (PDF) 76 halaman 10 Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) (2021) Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV Laporan Inventarisasi GRK Nasional (PDF) 167 halaman 11 Cara Pengisian Lembar Isisan ProKlim (2021) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Materi Diseminasi (Video) 36:32 menit 12 Proklim: Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di Tingkat Tapak Berbasis Komunitas (2021) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Materi Diseminasi (Video) 6:20 menit
No Dokumen Tahun Sumber Bentuk Data Ukuran Data 13 Penguatan Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Masa Pemulihan Pandemi Covid- 19 (2020) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Prosiding Festival Iklim 2020 212 halaman 14 Statistik Tahun 2018 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2019) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Laporan Statistik Pengendalian Perubahan Iklim (PDF) 129 halaman 15 Program Kampung Iklim (PROKLIM): Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat (2017) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Road Map Program Kampung Iklim (PDF) 56 halaman
Dokumen yang disajikan pada tabel 1 merupakan dokumen yang dipilih karena memiliki relevansi yang erat dengan Program Kampung Iklim, serta memiliki informasi yang dapat memudahkan peneliti dalam menjabarkan  bagaimana  strategi  komunikasi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mempromosikan aksi untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada pengertian ini, dokumen-dokumen tersebut dipilih secara sengaja ( purposive )  (Kyngäs,  Elo,  Pölkki,  Kääriäinen,  &  Kanste,  2011).  Selain  itu,  sebagian  dokumen  yang dianalisis  merupakan  dokumen  berupa  surat  edaran  terbaru  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  terkait  pelaksanaan  ProKlim,  sehingga  keandalan  data  dapat dipastikan. Keandalan mengacu pada stabilitas dalam konteks waktu tertentu (Moretti, et al., 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konteks, Angka dan Data Terkait Perubahan Iklim
Program Kampung Iklim (ProKlim) menempatkan pemerintah, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengendali  Perubahan  Iklim  (Ditjen  PPI)  sebagai  komunikator,  dan  masyarakat  sebagai  komunikan. Pada konteks ini, komunikator berasal dari pihak eksternal ( outsider ) selain dari masyarakat itu sendiri. Pesan  dalam  Program  Kampung  iklim  tidak  terlepas  dari  konteks  dan  angka  yang  terkandung  di dalamnya. Konteks adalah salah satu elemen bingkai yang paling sulit untuk dijelaskan, dan salah satu yang  paling  penting  untuk  diperbaiki.  Konteks  menetapkan  penyebab  masalah  dan  siapa  yang bertanggung jawab untuk memecahkannya (FrameWorks Institute, 2005). Selain itu, konteks berfokus pada  usaha untuk  meminimalisir  masalah  sosial  melalui  solusi  di  tingkat  individu. Untuk memahami konteks, bingkai dan pengenalan masalah harus dibangun terlebih dahulu. ProKlim merupakan gerakan nasional  berbasis  masyarakat  dilatarbelakangi  oleh  tingginya  risiko  yang  mungkin  akan  dihadapi masyarakat di masa depan karena perubahan iklim. Pendekatan program ini menempatkan masyarakat sebagai subjek, sementara itu pemerintah berfungsi sebagai fasilitator agar masyarakat dapat bangkit; mendapatkan  daya,  kekuatan,  dan  kemampuan  untuk  mandiri  dalam  mengambil  keputusan  dan menyusun  strategi  demi  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  (Habib,  2021).  Upaya  ini  dilakukan dengan memobilisasi sumber daya manusia untuk dapat mengelola sumber daya alam, baik yang ada di desa  maupun  daerah  perkotaan,  untuk  menunjang  kegiatan  masyarakat  terkait  adaptasi  dan  mitigasi perubahan iklim (Dirjen PPI, 2017, p. 12).
Pemahaman tentang peningkatan suhu rata-rata beserta dampak yang ditimbulkan inilah yang kemudian disosialisasikan  kepada  masyarakat,  sehingga  melalui  ProKlim,  masyarakat  mampu  berperan  aktif dalam melakukan adaptasi maupun mitigasi untuk meningkatkan ketahanan dan terhindar dari dampak fatal akibat perubahan iklim. Dalam konteks ini, adaptasi merupakan upaya untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang ada. Sementara itu, mitigasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perubahan.

## Tabel 2. Strategic Framework Program Kampung Iklim
Konteks
Perubahan  iklim  dapat  mengancam  keberlanjutan  umat  manusia.  Fenomena  ini  merupakan konsekuensi industrialisasi yang diakibatkan oleh manusia. Manusia harus berperan aktif dalam penanganan perubahan iklim dengan melakukan: (1) adaptasi dan (2) mitigasi. Angka Meningkatnya suhu per tahun: 1,2ºC lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata tahun 1981-2000, diikuti peningkatan bencana yang 98% disebabkan oleh faktor antropogenik. Penyampai Pesan Berawal  dari  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), diteruskan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Desa) untuk diinformasikan kepada masyarakat. Didukung oleh kemitraan dengan lembaga swasta. Visual
Adaptasi  dilakukan  dengan:  (a)  Mengendalikan  kekeringan,  banjir  dan  longsor;  (b) Meningkatkan ketahanan pangan; (c) Menangani atau mengantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi  air  laut,  abrasi,  ablasi  atau  erosi  akibat  angin,  gelombang  tinggi;  (d)  Mengendalikan penyakit terkait iklim; dan (e) Mengadakan kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim. Sementara itu, upaya mitigasi diwujudkan melalui: (a) Perilaku hemat energi; (b) Penggunaan transportasi hijau; (b) Pengelolaan sampah; serta (c) Penanaman pohon hingga pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
Metafora Mendefinisikan proklim sebagai gerakan masyarakat berskala nasional alih-alih sebagai program pemerintah untuk meningkatkan inventarisasi penurunan emisi GRK, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sehingga, masyarakat dapat tergerak untuk terlibat dalam gerakan tersebut.
Nada Disampaikan  sebagai  himbauan  yang  bersifat  persuasif,  didukung  dengan  menerapkan  sistem reward berupa pemberian insentif kepada daerah yang memiliki pencapaian atau partisipasi yang tinggi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Diseminasi terkait ProKlim dimulai dengan penekanan terhadap informasi terkait meningkatnya suhu rata-rata di tahun 2016, yang 1,2ºC lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata tahun 1981-2000. Informasi ini diikuti dengan implikasi perubahan iklim berupa kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan puting beliung yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di mana faktor antropogenik terus meningkat hingga mencapai 98% dari seluruh kejadian bencana di Indonesia.
“Sadarkah kita akan kecenderungan bencana yang semakin sering terjadi? Sejak beberapa dekade terakhir, kecenderungan bencana di Indonesia semakin meningkat. Didominasi oleh bencana  iklim  dan  cuaca  ekstrem,  atau  hidrometeorologi  seperti:  banjir;  puting  beliung; longsor;  kebakaran  hutan;  dan  kekeringan.  Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan kecenderungan  bencana  meningkat.  Sebagian  besar  disebabkan  kerusakan  dan  penurunan kualitas  lingkungan  akibat  aktivitas  manusia.  Misalnya,  seperti  kritisnya  daerah  aliran sungai;  pertumbuhan  penduduk;  urbanisasi;  masalah  tata  ruang;  dan perilaku  masyarakat yang  belum  mencerminkan  kepedulian  untuk  menjaga  lingkungan  (Transkrip  Video Diseminasi ProKlim, 2020).
Berdasarkan narasi yang diambil pada Video Diseminasi ProKlim, KLHK menyebutkan bahwa berbagai bencana  yang  akhir-akhir  ini  terjadi  didominasi  oleh  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  iklim. Meskipun KLHK menyebut ada banyak sekali faktor yang menjadi pendorong perubahan iklim, namun penyebab utama tetaplah aktivitas manusia. Melalui narasi tersebut, KLHK berusaha untuk menggugah perasaan  atau  membangkitkan  kesadaran  masyarakat  bahwa  selama  ini  mereka  sendirilah  yang bertanggung jawab terhadap penurunan kualitas lingkungan, sehingga mereka dapat tergerak dan mulai mengubah  perilaku  dan  praktik  usaha  yang  selama  ini  kurang  ramah  lingkungan  menjadi  lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dalam konteks komunikasi pembangunan, isi pesan yang disampaikan melalui Program Kampung Iklim disalurkan dengan tatap muka dan melalui media komunikasi seperti webinar dan zoom meeting dalam acara puncak Festival Iklim. Adapun pesan yang disampaikan telah sesuai dengan kaidah komunikasi pembangunan,  di  mana  masyarakat  dapat  melakukannya  dengan  mudah,  ekonomis  dan  tidak menimbulkan  perpecahan  dalam  ruang  sosial.  Apa  yang  perlu  dilakukan  masyarakat  hanyalah mengubah beberapa kebiasaan dan melakukan adaptasi yang mana sangat esensial untuk mendukung penghidupan mereka, dengan berpartisipasi pada Program Kampung Iklim (ProKlim).

## Tujuan Diseminasi, Aktor dan Kemitraan yang Terjalin dalam ProKlim
Sebagaimana  yang  diketahui  bersama,  baik  narasi  maupun  angka  dapat  memperkaya  analisis.  SFA menggabungkan  keduanya  sehingga  mampu  mendorong  kebijakan  dapat  lebih  bertanggung  jawab.
Kolaborasi ini penting, karena kebanyakan orang tidak dapat menilai ukuran atau arti  angka; mereka membutuhkan isyarat untuk sampai pada sebuah pemahaman, visualisasi atau gambaran mengapa suatu kebijakan penting untuk dibuat, diterapkan atau bahkan dihentikan. Selain konteks dan angka, elemen yang tidak kalah penting adalah penyampai pesan. Pemilihan siapa yang akan membawakan pesan sama pentingnya dengan pesan itu sendiri, karena penyampai pesan dapat memperkuat atau bahkan merusak pesan  (FrameWorks  Institute,  2005).  Selain  itu,  pengetahuan  dan  keterampilan  pembawa  pesan memiliki pengaruh terhadap penerimaan public, sehingga pemilihan ini tidak seharusnya didasarkan atas kesukaan atau keakraban. Namun, penting untuk memastikan bahwa pembawa pesan merupakan pihak atau sekutu yang dapat dipercaya, agar apa yang disampaikan tidak bias atau menyiratkan pandangan atau perspektif yang berbeda.
ProKlim  merupakan  program  yang  diinisiasi  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK). Akan tetapi, program ini diinformasikan atau diteruskan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada Pemerintah Daerah setingkat Provinsi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk disebarluaskan kepada  masyarakat.  Melalui  alur  tersebut,  masyarakat  memiliki  kepercayaan  penuh karena  informasi tersebut dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini merupakan Kementerian yang dibantu oleh Kedinasan,  dan  turut  dilegalisir  oleh  pemerintah  setempat.  Diseminasi  informasi  program  ini  juga diperkuat  dengan  pelibatan  stakeholder  lain  seperti  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dan  pihak swasta lainnya dengan memberikan apresiasi bagi siapa pun yang berperan aktif dalam mendampingi dan  membina  masyarakat,  sebagaimana  diinformasikan  dalam  surat  edaran  DJPPI  dengan  nomor S.50/PPI/API/PPI.0/2/2022.  Kendati  demikian,  partisipasi  dari  badan  pemerintah  lainnya  dalam menyebarluaskan informasi terkait program ini dapat dikatakan relatif rendah.
Gambar 1. Aksi Terdaftar dalam Program Kampung Iklim 2015-2018 (Dirjen PPI, 2019, pp. 49-56)
Pada tahun 2015, hanya ada 2 kelompok masyarakat yang mendaftarkan diri pada Program Kampung Iklim  (ProKlim).  Peningkatan  partisipasi  masyarakat  terhadap  program  kampung  iklim  baru  secara signifikan terjadi pada tahun 2017, yaitu dari 3 kelompok masyarakat menjadi 28 kelompok masyarakat. Begitu  pula  dengan  aspek  kegiatan  yang  semakin  banyak  dan  bervariatif  sebagaimana  dapat  dilihat melalui gambar 2. Di tahun 2015, hanya terdapat 4 kegiatan masyarakat. Jumlah ini meningkat dua kali lipat pada tahun 2018, dan meningkat secara signifikan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 61 kegiatan. Sektor yang paling banyak menyerap partisipasi masyarakat adalah energi dengan 38 kegiatan, disusul oleh energi dengan 33 kegiatan. Pada tahun 2018, sektor pertanian dan kehutanan mulai mendapatkan minat  dari  masyarakat.  Dua  sektor  tersebut  juga  termasuk  dalam  sektor  yang  secara  konsisten mengalami peningkatan jumlah kegiatan dari tahun ke tahun. Meskipun menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia, capaian pada program kampung iklim dapat dikatakan jauh dari harapan.
Hal ini dapat terjadi karena cakupan dampak dari strategi komunikasi yang diterapkan hanya mencakup pemberian informasi, menggugah perasaan, mengubah perilaku, dan mewujudkan partisipasi. Informasi dan  pesan  yang  menekankan  pada  nilai  ekonomi  pada  Program  Kampung  Iklim  sangat  minim  atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu memberikan  penekanan  terkait  bagaimana  ProKlim  dapat  memberikan  dampak  dalam  meningkatkan perekonomian  masyarakat.  Nilai  ekonomi pada  konteks  ini  tidak  hanya  bagaimana  masyarakat  dapat terhindar  dari  risiko  yang  dapat  merusak  sumber  penghidupannya,  misalnya  gagal  panen  (Chodijah, 2018),  namun  merujuk  pada  upaya-upaya  peningkatan  ekonomi  yang  lebih  proaktif.  Misalnya  saja
0 5 10 15 20 25 2015 2016 2017
2018 Limbah Energi Peternakan Pertanian Kehutanan
dengan  menjalin  kerjasama  dengan  Balai  Latihan  Kerja,  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan,  atau  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  untuk  mengadakan  pendampingan  pada  wilayah  kerja  ProKlim yang memiliki kinerja yang baik. Pendampingan hendaknya difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan  pendapatan  ekonomi  masyarakat.  Dengan  begitu,  program  ini  memiliki  nilai  ekonomi  tersendiri yang  membuat  masyarakat  tertarik  untuk  berpartisipasi  (Habib,  Nisa,  Fatkhullah,  Ursah,  &  Budita, 2022).
Jejaring  kemitraan  pada  dasarnya  dapat  mendorong  dan  memperbesar  dampak  dan  keberhasilan program. Oleh karena itu jejaring ini diharapkan tidak terbatas pada instansi pemerintah, namun juga turut menghadirkan representasi dari masyarakat baik melalui pelibatan tokoh adat, local hero maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Kemitraan juga dapat dikembangkan dengan keterlibatan lembaga pendidikan  melalui  jalur  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat.  Kendati  menjalin  kemitraan  dengan pihak  eksternal  adalah  penting,  namun  menjalin  kemitraan  dengan  badan  pemerintahan  baik  dengan kementerian  yang  sama  maupun  berbeda  juga  tidak  kalah  penting.  Integrasi  ini  dapat  diwujudkan melalui  kebijakan  yang  dikeluarkan,  hingga  program  kerja  baik  dalam  jangka  pendek,  menengah maupun  panjang.  Pada  konteks  ini,  adalah  penting  untuk  mengembangkan  pemahaman  bahwasanya Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program pemerintah secara keseluruhan, atau bahkan milik  berbagai  pihak.  Dengan  begitu,  pihak-pihak  yang  terlibat  akan  merasa  bertanggung  jawab  dan sepenuh  hati  berupaya  untuk  turut  mensukseskan  program.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  edukasi, sosialisasi dan diseminasi yang lebih komprehensif terkait Program Kampung Iklim (ProKlim). Namun, upaya ini hendaknya tidak berlangsung secara satu arah.

## Visualisasi dalam Proses Diseminasi ProKlim
Visual dalam pesan yang disampaikan bekerja sama baiknya dengan pesan itu sendiri. Adalah penting untuk menghadirkan visual yang tidak memiliki makna yang bertolak belakang dengan pesan atau tujuan mengapa pesan itu dibuat (FrameWorks Institute, 2005). Hal ini ditujukan agar pesan dapat menjangkau lebih, peringkasan pesan dalam bentuk metafora diperlukan. Dalam konteks kebijakan, visualisasi yang akurat  didorong  oleh penjelasan  yang  rinci  dan  teknikal  untuk meminimalisir  bias  dalam  penafsiran, sehingga masyarakat memiliki gambaran sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan oleh  perumus kebijakan.  Dalam  memvisualisasikan  programnya,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan memberikan contoh-contoh yang mendetail mulai dari tingkat kebijakan, pengenalan program melalui materi  audio-visual,  hingga  menghadirkan best  practice pelaksanaan  program  yang  telah  berhasil  di beberapa  daerah  baik  di  tingkat  dusun  sepertihalnya  Dusun  Sapit,  di  tingkat  kelurahan  sepertihalnya Kelurahan  Sunter  Jaya,  hingga  di  tingkat  kabupaten  sebagaimana  Kabupaten  Lombok  Timur. Kesemuanya itu di kemas dengan menghadirkan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari- hari. Apa yang harus dilakukan untuk mendukung aksi adapatasi dan mitigasi perubahan iklim, serta apa  yang  seharusnya  tidak  dilakukan guna  mencegah  perubahan  iklim  berkembang  menjadi  bencana global.
Program ini secara nasional diperkenalkan dan disiarkan ke seluruh Indonesia pada Festival Iklim. Event tahunan yang diadakan pada bulan Oktober ini merupakan bentuk visualisasi dari Program Kampung
Iklim  (ProKlim),  di mana  masyarakat  dapat  menghadiri  dan  melihat  bagaimana  dampak dan  capaian dari kegiatan yang selama ini dilakukannya. Acara puncak ini juga menggunakan banyak metafora guna mendukung kampanye dan edukasi terkait perubahan iklim kepada masyarakat. Adapun kegiatan terdiri dari  pembukaan,  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  webinar,  pameran  virtual,  berbagai  perlombaan dengan  tema  perubahan  iklim,  hingga  sampai  di  puncak  acara  yaitu  penganugerahan  ProKlim,  dan ditutup dengan seremonial penutupan.
Sayangnya, acara ini masih sarat akan kesan seremonial dan kurang intens dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, tahap sosialisasi yang seharusnya menjadi media komunikasi yang intens terjalin dalam konteks formal, atau dalam artian diadakan hanya antara instansi pemerintah seperti halnya antara Kementerian dengan Dinas, atau Dinas dengan perwakilan pemerintah daerah.
Gambar 3. Festival Kampung Iklim (Dirjen PPI, 2020)
Meskipun substansi pada materi sosialisasi sangat mendukung proses visualisasi, di mana dalam hal ini Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  memberikan  gambaran  yang  sangat  detail terkait  konsep  adaptasi  dan  mitigasi  beserta  contoh-contoh  relevan,  namun  materi  tersebut  masih terbatas dan hanya dapat diakses dengan perangkat komputer atau setidaknya smartphone .
Dikarenakan merupakan aksi berbasis masyarakat, pengisian dan input data pada lembari isian ProKlim pun  diharapkan  dilakukan  secara  mandiri.  Meskipun  digitalisasi  pendataan  dalam  ProKlim mengoptimalkan perangkat lunak yang sudah dikenal secara umum, yaitu Microsoft excel , namun dalam pelaksanannya banyak masyarakat yang masih menyangsikan user interface dan banyak atau rumitnya data yang harus diinput dalam lembar isian tersebut. Belum lagi, masyarakat masih diharuskan untuk menginput  data  Sistem  Registrasi  Nasional  (SRN),  aplikasi  berbasis  web  untuk  menfatarkan  aksi adaptasi  dan  mitigasi  berbasis  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  panitia  penyelenggara  dalam  hal  ini Kementerian  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  (KLHK)  juga  perlu  mengkaji  bagaimana  informasi yang  telah  disebarkan  terkait  program  kampung  iklim  dapat  diterima  dan  dipahami  oleh  masyarakat melalui  studi  kepuasan  masyarakat  (Mulyani,  Raditya,  &  Fatkhullah,  2021),  khususnya  pada  pada prosedur  teknis  yang  membutuhkan  perhatian  lebih.  Hal  ini  penting  untuk  melihat  sejauh  mana pengetahuan  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  terkait  program,  baik  di  tingkat  konseptual  hingga teknis, serta dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi tambahan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Bisa jadi, salah satu alasan rendahnya partisipasi masyarakat dan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pendataan  adalah  pada  rumitnya  sistem  dan  mekanisme pelaporan program.
Gambar 4. Pedoman Pengisian Lembar Isian Adaptasi Perubahan Iklim (Dirjen PPI, 2021)
Sayangnya, diseminasi informasi terkait ProKlim, baik di tingkat kebijakan, aksi, hingga prosedur teknis masih berlangsung dalam koridor formal. Dalam praktiknya, penyampaian langsung kepada masyarakat dilakukan  secara door  to  door atau  dari  mulut  ke  mulut.  Oleh  karena  itu  di  sebagian  besar  wilayah, prosedur pendaftaran dan input data membutuhkan tenaga ahli yang setidaknya dapat mengoperasikan komputer. Hal ini dikarenakan salah satu sasaran dari program ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang kurang berkembang, sehingga fasilitator lapangan dan pendamping teknis memiliki peran yang sentral dalam memastikan keikutsertaan masyarakat. Upaya peningkatan mutu komunikasi dalam konteks  visual  dan  metafora  dapat  dilakukan  secara  bersamaan,  misalnya  dengan  promosi  melalui selebaran,  brosur,  pamflet,  spanduk,  atau  baliho  interaktif  di  tempat  yang  berpotensi  dilalui  banyak orang.

## Nada dan Penggunaan Metafora
Metafora dalam komunikasi menawarkan alternatif penceritaan dengan cara yang lebih efektif dan lebih fleksibel  untuk  diikuti  dalam  media  berita,  sehingga  proses  penyebarannya  dapat  berlangsung  lebih cepat. Sementara itu, kontrol nada yang tepat dapat membuat suatu pesan tersampaikan dengan efektif dan efisien. Lebih dari itu, penerapan nada dalam proses komunikasi dapat “merekayasa” cara berpikir dan  membuat  audiens  bereaksi  sesuai  dengan  tujuan  pemberi  pesan  (FrameWorks  Institute,  2005). Dalam  konteks  isu  sosial,  nada  mengarah  pada  sifat  komunikasi  itu  sendiri:  antara  gaya  komunikasi retoris dan rasional. Gaya komunikasi retoris memaksakan suatu pemikiran kepada audiens, membuat masyarakat  terpolarisasi.  Gaya  komunikasi  ini  banyak  ditemukan  dan  merupakan  karakteristik  dari banyak  wacana  politik  dan  media.  Di  sisi  lain,  gaya  komunikasi  rasional  lebih  menghargai mencerminkan  pemikiran  individu,  membuat  orang  lebih  terbuka  terhadap  temuan  ilmiah  dan pemecahan masalah praktis. Tujuan utama dari gaya komunikasi rasional adalah agar audiens memiliki kesadaran untuk bertindak berdasarkan informasi berupa fakta dan data yang diberikan.
Program Kampung Iklim (ProKlim) disampaikan sebagai himbauan yang bersifat persuasif. Sementara itu, metafora yang digunakan dalam ProKlim menempatkan masyarakat sebagai subjek, sekaligus kunci utama dalam keberhasilan penanganan perubahan iklim. Berdasarkan narasi yang diambil pada Video Diseminasi ProKlim, KLHK berupaya untuk mengajak masyarakat untuk mengatasi perubahan iklim dan berbagai dampak yang diakibatkannya melalui perubahan gaya hidup dan kebiasaan. Dalam konteks ini KLHK menempatkan individu atau masyarakat sebagai subjek yang determinan dalam menentukan keberhasilan penanganan perubahan iklim sebagaimana potongan narasi berikut:
“Seperti yang kita tahu, pemanasan global terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca, yang  dihasilkan  oleh  berbagai  aktivitas  manusia.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif. Karena individu dan masyarakat merupakan kunci utama dalam hal pengurangan risiko bencana hidrometeorologi (Transkrip Video Diseminasi ProKlim, 2020).”
Selain itu, KLHK juga memposisikan aksi adaptasi dan mitigasi sebagai hak dari tiap individu, alih-alih merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  atas  konsekuensi  pengerusakan  yang  baik  secara  sadar maupun  tidak  sadar  dilakukan  oleh  tiap-tiap  individu.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  keberadaan undang-undang yang secara penuh melindungi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana narasi berikut:
“Undang-undang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan  seluas-luasnya  untuk  berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup (Transkrip Video Diseminasi ProKlim, 2020)”
Selain  informasi  berupa  himbauan  dan  ajakan  yang  diperkuat  oleh  metafora  yang  menempatkan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program, KLHK juga memperkuat upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menerapkan sistem reward (hadiah) berupa insentif kepada daerah yang memiliki pencapaian atau partisipasi yang tinggi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui surat edaran DJPPI dengan nomor S.50/PPI/API/PPI.0/2/2022.
Namun,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  juga dapat  mulai  mempertimbangkan  untuk memberlakukan punishment (sanksi) pada pemerintah daerah yang memiliki performa atau partisipasi yang  rendah  dalam  Program  Kampung  Iklim  (ProKlim),  sebagaimana  perusahaan  induk  di  Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Kanada memberikan sanksi terhadap afiliasi asing yang kurang efisien dalam mengolah emisi yang mereka hasilkan (Jiang, López, Cadarso, & Ortiz, 2022). Pemberian reward dan punishment secara bersamaan terbukti mampu meningkatkan motivasi maysarakat untuk berpartisipasi (Putri & Nasution, 2021) dalam suatu program pembangunan. Hal ini bisa dimulai dengan menentukan target  minimal  capaian  partisipasi  pada  setiap  daerah,  dan  secara  perlahan  meningkatkan  target  baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas.

## DISKUSI, IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS
Setidaknya, ada lima unsur dalam komunikasi pembangunan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis, yaitu: komunikator, pesan, media, komunikan dan dampak yang ditimbulkan (Cangara,  2015, p. 24).  Hasil  penelitian  menunjukkan  rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  pada Program  Kampung  Iklim  (ProKlim)  disebabkan  karena  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  penyampai pesan masih bersifat formal dan seremonial. Di sisi lain, ProKlim merupakan program jangka panjang, sehingga penyampaian informasinya hendaknya dilakukan secara terus-menerus, dan tidak terbatas pada media  atau  event-event  tertentu.  Dalam  konteks  komunikasi  pembangunan,  kedua  temuan  tersebut memberikan implikasi pada perluasan konsep komunikator dan media. Di mana, komunikator tidak lagi dapat didefinisikan dengan kata kunci “siapa” atau memiliki “kewenangan/legalitas” apa, namun lebih dari  itu,  komunikator  memegang  kendali  bagaimana  informasi  akan  disampaikan.  Apakah  informasi tersebut  akan  disampaikan  hanya  sekali,  beberapa  kali,  atau  terjalin  secara  berulang  kali.  Pada pengertian ini, komunikator tidak lagi bisa dipandang sebagai “satu individu”, melainkan hanya sekadar cerminan atau representasi dari pihak-pihak lain atau lembaga organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Sehingga, analisis dimensi komunikator tidak lagi melihat pandangan pribadi penyampai pesan, namun lebih berfokus pada pandangan-pandangan organisasional yang merancang dan mendorong terjadinya pertukaran informasi. Di sisi lain, temuan ini juga menimbulkan perdebatan. Apakah representatif yang memiliki “kepentingan lain” dapat disebut sebagai outsider , atau merupakan bagian utuh dari insider karena tuntutan untuk meleburkan kepentingannya sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi dalam menyampaikan informasi sesuai dengan harapan dari lembaga/organisasi. Hal yang sama juga berlaku pada  konsep  media.  Di  mana,  media  tidak  lagi  dimaknai  sebatas  alat  atau  teknologi  yang  digunakan untuk menyampaikan informasi. Lebih dari itu, media mecakup forum, event, atau kegiatan sosial yang “konteksnya”  dapat  dimanfaatkan  agar  informasi  dapat  tersampaikan  dengan  lebih  efektif.  Pada pengertian ini, analisis terkait media tidak lagi sebatas bagaimana bentuk media. Namun juga bagaimana sifat  dari  suatu  media.  Dalam  aplikasinya,  promosi  melalui  selebaran,  brosur, pamflet,  spanduk,  atau baliho interaktif di tempat yang berpotensi dilalui banyak orang menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan  merupakan  upaya  berkelanjutan,  dengan  memanfaatkan  berbagai  “media”  dalam pengertian  yang  luas.  Penggunaan  sosial  media  dan  strategi  promosi  juga  dapat  digunakan  untuk menunjang upaya ini. Seperti yang kita tahu, sosial media merupakan media komunikasi yang instan, sehingga  proses  produksinya  melibatkan  banyak  peringkasan  dan  metafora.  Upaya  ini  penting  guna mempertegas bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seyogyanya dilakukan secara terus- menerus  dan  berkelanjutan,  tidak  hanya  sekadar  kegiatan  seremonial  tahunan.  Informasi  terkait
perubahan iklim yang disampaikan secara terus-menerus terbukti signifikan dalam meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Noorfajria, Lubis, & Fitri, 2015).

## KESIMPULAN
Program Kampung Iklim (ProKlim) menempatkan pemerintah, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengendali  Perubahan  Iklim  (Ditjen  PPI)  sebagai  komunikator,  dan  masyarakat  sebagai  komunikan. Pada konteks ini, komunikator berasal dari pihak eksternal ( outsider ) selain dari masyarakat itu sendiri. Pemahaman tentang peningkatan suhu rata-rata beserta dampak yang ditimbulkan inilah yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menyusun langkah strategis untuk  melakukan  mitigasi.  Diseminasi  terkait  Program  Kampung  Iklim  (ProKlim)  dimulai  dengan penekanan terhadap informasi terkait meningkatnya suhu rata-rata di tahun 2016, yang 1,2ºC lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata tahun 1981-2000. Informasi ini diikuti dengan implikasi perubahan iklim berupa  kenaikan  kejadian  bencana  hidrometeorologi  seperti  banjir,  longsor,  kekeringan,  kebakaran hutan dan puting beliung. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Pemerintah Daerah setingkat kecamatan,  kelurahan  dan  desa  untuk  disebarluaskan  kepada  masyarakat.  Proses  ini  juga  turut melibatkan pihak swasta dengan memberikan apresiasi terhadap perusahaan yang berperan aktif dalam mendampingi dan membina masyarakat. Kendati demikian, partisipasi dari badan pemerintah lainnya dalam menyebarluaskan informasi terkait program ini dapat dikatakan relatif rendah.
Hal ini dapat terjadi karena cakupan dampak dari strategi komunikasi yang diterapkan hanya mencakup pemberian informasi, menggugah perasaan, mengubah perilaku, dan mewujudkan partisipasi. Informasi dan  pesan  yang  menekankan  pada  nilai  ekonomi  pada  Program  Kampung  Iklim  sangat  minim  atau bahkan tidak ada sama sekali. Di sisi lain, Festival Iklim yang merupakan puncak dari program ini masih sarat akan kesan seremonial dan dinilai kurang intens dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sementara  itu,  tahap  sosialisasi  program  kampung  iklim  hanya  terbatas  antara  instansi  pemerintah seperti  halnya  antara  Kementerian  dengan  Dinas,  atau  Dinas  dengan  perwakilan  pemerintah  daerah. Meskipun substansi pada materi sosialisasi sangat mendukung proses visualisasi, di mana dalam hal ini Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  memberikan  gambaran  yang  sangat  detail terkait  konsep  adaptasi  dan  mitigasi  beserta  contoh-contoh  relevan,  namun  materi  tersebut  masih terbatas dan hanya dapat diakses dengan perangkat komputer atau setidaknya ponsel pintar.
Upaya  peningkatan  dalam  konteks  visual  dan  metafora  secara  berulang  penting  guna  mempertegas bahwa  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim  seyogyanya  dilakukan  secara  terus-menerus  dan berkelanjutan,  tidak  hanya  sekadar  kegiatan  seremonial  tahunan.  Secara  umum,  Program  Kampung Iklim (ProKlim) disampaikan sebagai himbauan yang bersifat persuasif. Hal ini telah dilakukan dengan menerapkan  sistem reward berupa  insentif  kepada  daerah  yang  memiliki  pencapaian  atau  partisipasi yang tinggi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  juga dapat  mulai  mempertimbangkan untuk memberlakukan punishment pada pemerintah daerah yang memiliki performa atau partisipasi yang rendah dalam Program Kampung Iklim (ProKlim), serta  mulai  mengupayakan  untuk  menghadirkan  nilai  ekonomi  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat dalam program ini.  Upaya-upaya tersebut esensial karena adanya perluasan konsep komunikator dan media. Di mana, komunikator tidak lagi dapat didefinisikan dengan kata kunci “siapa” atau memiliki “kewenangan/legalitas”  apa.  Selain  itu,  komunikator  juga  tidak  lagi  bisa  dipandang  sebagai  “satu individu”,  melainkan  representasi  dari  visi  organisasional.  Hal  yang  sama  juga  berlaku  pada  konsep media  yang  tidak  lagi  dimaknai  sebatas  alat  atau  teknologi  yang  digunakan  untuk  menyampaikan informasi, tapi juga mencakup kegiatan sosial yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan informasi yang kontekstual dan berlangsung secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldy, J. E., Barrett, S., & Stavins, R. N. (2003). Thirteen Plus One: a Comparison of Global Climate Policy Architectures. Climate Policy, 3(4), 373-397. doi:https://doi.org/10.1016/j.clipol.2003.09.004
Anwar, A., Anwar, S., Ayub, M., Nawaz, F., Hyder, S., Khan, N., & Malik, I. (2019). Climate Change and Infectious Diseases: Evidence from Highly Vulnerable Countries. Iranian Journal of Public Health, 4(18), 2187-2195. Retrieved from
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6974868/
Badan  Kebijakan  Fiskal.  (2020).  Laporan  Anggaran  Mitigasi  dan  Adaptasi  Perubahan  Iklim:  Tahun 2018-2020. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Cangara, H. (2015). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Chodijah, S. (2018). Strategi Komunikasi Penyampaikan Informasi Iklim Stasiun Klimatologi Sampali Medan Dalam Upaya Meminimalkan Kegagalan Panen Padi Sawah Akibat Iklim Ekstrim. Persepsi : Communication Journal, 1(1), 55-69. doi:https://doi.org/10.30596/persepsi.v1i1.2506
Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2020). Public Policy Praxis: A Case Approach for Understanding Policy and Analysis. Routledge.
Climate Watch. (2020). GHG Emissions. : World Resources Institute. Retrieved from . Retrieved from climatewatchdata.org/ghg-emissions
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Lombok Timur. (2022, Maret 17). Kampung Iklim Karya Bersama Dusun Sapit, Desa Sapit. Disampaikan pada Diseminasi Proklim “Pembelajaran dari Tingkat Tapak”. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2022, Maret 17). Kegiatan Kampung Proklim Rw 01 Kel.  Sunter  Jaya,  Kec.  Tanjung  Priok,  Jakarta  Utara.  Disampaikan  pada  Diseminasi  Proklim “Pembelajaran dari Tingkat Tapak”. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Direktorat  Adaptasi  Perubahan  Iklim.  (2022,  Maret  17).  Kebijakan  dan  Strategi  Penguatan  ProKlim. Disampaikan pada Diseminasi Proklim “Pembelajaran dari Tingkat Tapak”. Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK.
Direktorat  Inventarisasi  GRK dan  MPV. (2021). Laporan Inventarisasi  Gas Rumah Kaca  (GRK) dan Monitoring,  Pelaporan,  Verifikasi  (MPV).  Jakarta:  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.
Dirjen PPI. (2017). Road Map. Program Kampung Iklim (PROKLIM): Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dirjen PPI. (2019). Statistik Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dirjen PPI. (2020). Penguatan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Masa Pemulihan Pandemi COVID-19.  Prosiding  Festival  Iklim  2020.  Jakarta:  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.
Dirjen PPI. (2021). Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian  Perubahan  Iklim  Nomor  P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021.  Jakarta:  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dirjen  PPI.  (2022,  Februari  2).  Penilaian  ProKlim  tahun  2022.  Surat  Edaran  No. S.50/PPI/API/PPI.0/2/2022. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dirjen  PPI.  (2022).  Peraturan  dan  Kebijakan  Terkait  Perubahan  Iklim.  Retrieved  from  Direktorat Jenderal
Pengendalian
Perubahan Iklim: http://ditjenppi.menlhk.go.id/peraturan-
perundangan.html
Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative Content
Analysis: A Focus on Trustworthiness. SAGE Open.
doi:https://doi.org/10.1177/2158244014522633
Emilda, A. (2022). Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Pada Kampung Iklim. Disampaikan pada Diseminasi Proklim “Pembelajaran dari Tingkat Tapak”. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim.
Emilda, A. (2022, Maret 17). Pengenalan Lembar Isian Program Kampung Iklim. Disampaikan pada Diseminasi Proklim “Pembelajaran dari Tingkat Tapak”. Jakarta: Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim.
Fatkhullah,  M.,  Habib,  M.  A.,  &  Nisa,  K.  K.  (2022).  Identifikasi  dan  Manajemen  Risiko  untuk Mereduksi  Kerentanan  Pada  Masyarakat.  Ekonomi,  Keuangan,  Investasi  Dan  Syariah (EKUITAS), 3(4), 856-867. doi:https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1529
FrameWorks Institute. (2005). Framing Public Issues. Washington, DC: FrameWorks Institute.
Guttman,  N.  (2000).  Public  Health  Communication  Interventions:  Values  and  Ethical  Dilemmas. Thousand Oaks: Sage Publications.
Habib,  M.  A.  (2021).  KAJIAN  TEORITIS  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DAN  EKONOMI KREATIF.  Ar  Rehla:  Journal  of  Islamic  Tourism,  Halal  Food,  Islamic  Traveling,  and  Creative Economy, 1(2), 106-134.
Habib,  M.  A.,  Nisa,  K.  K.,  Fatkhullah,  M.,  Ursah,  C.  R.,  &  Budita,  A.  K.  (2022).  SOSIOLOGI EKONOMI: Kajian Teoretis dan Contoh Penerapan. Tulungagung: Akademia Pustaka.
Hegerl, G. C., Brönnimann, S., Cowan, T., Friedman, A. R., Hawkins, E., Iles, C., . . . Undorf, S. (2019). Causes of Climate Change Over the Historical Record. Environ. Res. Lett, 14, 123006. Retrieved from https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab4557
Hendra,  Y.,  Rudianto,  &  Priadi,  R.  (2015).  Analisis  Model  Komunikasi  Efektif  dalam  Komunikasi Mitigasi Bencana. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
Indrihastuti,  D.  (2022,  Maret  17).  Pengenalan  Kegiatan  Mitigasi  Perubahan  Iklim  Dan  Aplikasi Spectrum.  Disampaikan  pada  Diseminasi  Proklim  “Pembelajaran  dari  Tingkat  Tapak”.  Jakarta: Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim.
Irfani, F. (2021, November 11). Perubahan Iklim Turut Menyuburkan Prostitusi di Kawasan Pantura. Retrieved  from  VICE:  https://www.vice.com/id/article/epxdm7/angka-prostitusi-di-subang-dan- indramayu-meningkat-akibat-anomali-cuaca-merugikan-keluarga-nelayan
Jiang, X., López, L.-A., Cadarso, M.-Á., & Ortiz, M. (2022). The Emissions Responsibility Accounting of Multinational Enterprises for an Efficient Climate Policy. Global Environmental Change, 75, 102545. doi:https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102545
Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 3, 619-626. Retrieved from http://qqml.net/papers/September_2014_Issue/336QQML_Journal_2014_Johnston_Sept_619- 626.pdf
Kakaki, S. (2013). Climate Change: Its Causes, Effects and Control. Journal of Educational and Social Research, 3(10), 73-77. doi:http://dx.doi.org/10.5901/jesr.2013.v3n10p73
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021, Mei 7). Cara Pengisian Lembar Isian ProKlim 2021. Retrieved from YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6Z5vPZ3S7Lg
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  (2021,  Maret  3).  Proklim:  Gerakan  Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di Tingkat Tapak Berbasis Komunitas. Retrieved from YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5almiB2-o9w
Kyngäs,  H., Elo,  S.,  Pölkki,  T., Kääriäinen,  M., &  Kanste,  O.  (2011).  The use  of  content  analysis  in Finnish nursing science research. Hoitotiede, 23(2), 138-148.
Lembaga  Pengembangan  Sumber  Daya  Mitra.  (2022,  Maret  17).  Strategi  Pengembangan  Program Kampung  Iklim  Di  Kabupaten  Lombok  Timur,  Provinsi  NTB  .  Disampaikan  pada  Diseminasi Proklim  “Pembelajaran  dari  Tingkat  Tapak”.  Jakarta:  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.
Maghfiroh, N., & Salampessy, Y. L. (2018). Strategi Komunikasi LSK Lingkungan di Indonesia dalam Mendorong Lahirnya Undang-Undang Perubahan Iklim. Jurnal RISALAH, 29(1), 07-15.
Moretti, F., Vliet, L. v., Bensing, J., Deledda, G., Mazzi, M., Rimondini, M., . . . Fletcher, I. (2011). A standardized  approach  to  qualitative  content  analysis  of  focus  group  discussions  from  different countries. Patient Educ Couns, 82(3), 420-8. doi:https://doi.org/10.1016/j.pec.2011.01.005
Mulyani,  I.,  Raditya,  L.,  &  Fatkhullah,  M.  (2021).  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Program Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  PT  Kilang  Pertamina  Internasional  Refinery  Unit  II Dumai. JESS: Journal Education Social Science, 1(1), 114-125.
doi:https://doi.org/10.21274/jess.v1i1.5345
Nasor, M. (2013). Teknik Komunikasi dalam Perubahan Sosial. Ijtimaiyya, 6(1), 69-80.
Nasution, Z. (1996). Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori Dan Penerapannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Noorfajria, A. S., Lubis, D. P., & Fitri, R. (2015). Komunikasi pada Pelatihan Adaptasi Perubahan Iklim (Program Pelatihan CDCCA di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon). Jurnal Komunikasi Pembangunan, 13(2), 84-98.
Novianti,  K.,  Warsilah,  H.,  &  Wahyono,  A.  (2016).  Climate  Change  and  Food  Security  on  Coastal Community. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 15(3), 203-218.
doi:https://doi.org/10.31105/jpks.v15i3.1357
Patrianti, T., Shabana, A., & Tuti, R. W. (2020). Komunikasi Risiko Pemerintah pada Penurunan Emisi Gas  Rumah  Kaca  untuk  Mengatasi  Perubahan  Iklim.  Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan  Opini Publik, 24(2), 156-170.
Pradana, A. W., Asmara, A. Y., Triyono, B., Jayanthi, R., Dinaseviani, A., Purwadi, & Nashihuddin, W.  (2021).  Analisis  Desk  Research  Kebijakan  Technology  Transfer  Office  Sebagai  Solusi Hambatan Teknologi Transfer di Lembaga Litbang Indonesia. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 5(1), 1-12. doi:https://doi.org/10.21787/mp.5.2021.1-12
Presiden Republik Indonesia. (1994, Agustus 1). Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1994: Pengesahan United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change  (Konvensi  Kerangka  Kerja Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai  Perubahan  Iklim).  Retrieved  from  Database  Peraturan Perundang-undangan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46223/uu-no-6-tahun-1994
Presiden  Republik  Indonesia.  (1999,  September  30).  Undang-undang  (UU)  No.  41:  Kehutanan.
Retrieved from Database Peraturan Perundang-undangan:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999
Presiden  Republik  Indonesia.  (2009,  Oktober  3).  Undang-undang  (UU)  No.  32:  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Retrieved  from  Database  Peraturan  Perundang-undangan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009
Presiden  Republik  Indonesia.  (2016,  Oktober  25).  Undang-undang  (UU)  No.  16:  Pengesahan  Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai  Perubahan  Iklim).
Retrieved from Database Perundang-undangan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37573/uu-no-16-tahun-2016
Presiden  Republik  Indonesia.  (2020,  November  2).  Undang-undang  (UU)  Nomor  11:  Cipta  Kerja.
Retrieved from . Retrieved from Database Peraturan Perundang-undangan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020
Purwanto,  Y.,  Walujo,  E.  B.,  J.  S.,  Munawaroh,  E.,  &  Ajiningrum,  P.  (2012).  Strategi  Mitigasi  dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Studi Kasus Komunitas Napu di Cagar Biosfer Lore Lindu. Jurnal Masyarakat & Budaya, 14(3), 541-570.
Putri, N. F., & Nasution, M. A. (2021). Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Reward, dan Punishment
Terhadap Motivasi Karyawan. Jurnal Network Media, 4(1), 35-43.
doi:https://doi.org/10.46576/jnm.v4i1.1146
Reese, S. D., O. H. Gandy, J., & Grant, A. E. (2001). Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World (1st ed.). New York: New York.
Robson, C. (2013). Real world research: A resource for social  scientists and practitioner-researchers. Oxford, UK: Blackwell.
Rollin, O., Aguirre‐Gutiérrez, J., Kom, I. A.-d., Garratt, M. P., Groot, G. A., Kleijn, D., . . . Carvalheiro, L.  G.  (2022).  Effects  of  Ozone  Air  Pollution  on  Crop  Pollinators  and  Pollination.  Global Environmental Change, 75(102529). doi:https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102529
Ruggiano, N., & Perry, T. E. (2019). Conducting secondary analysis of qualitative data: Should we, can we, and how? Qualitative Social Work, 18(1), 81-97.
doi:https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1473325017700701
Sari, N., Hairini, S. M., & Amin, M. F. (2021). Informal Political Communication of Women in Local Democracy  (Study  at  BPD  Baliuk  Village,  Barito  Kuala).  MetaCommunication:  Journal  of Communication Studies, 6(2), 122-130. doi:http://dx.doi.org/10.20527/mc.v6i2.11331
Soetomo. (2013). Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sunito,  S.,  Shohibuddin,  M.,  &  Soetarto,  E.  (2019).  Perubahan  Iklim  dan  Jerat  Kemiskinan.  In  S. Nurbaya (Ed.), Perubahan Iklim: Krisis Sosial Ekologis dan Keadilan Iklim (pp. 136-155). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Wu, X., Lu, Y., Zhou, S., Chen, L., & Xu, B. (2016). Impact of Climate Change on Human Infectious Diseases:  Empirical  Evidence  and  Human  Adaptation.  Environment  International,  86,  14-23. doi:https://doi.org/10.1016/j.envint.2015.09.007
Zainal,  M.  (2018).  Implementasi  Advokasi,  Komunikasi,  Mobilisasi  Sosial,  dalam  Program Pembanguan  Bidang  Kesehatan  [Sebuah  Tinjauan  Teoritis].  Jurnal  PERSPEKTIF  Komunikasi, 1(3), 1-10.