## Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan
Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Konteks Kejahatan di Bidang Ekonomi
(Criminal Policy on Human Trafficking Prevention Effort in the Context of Economic Crime)

## IBNU TULAIJI AHMAD AL MUGOFFARY
Dosen STIH ”Sunan Giri” Malang Jl. Joyo Raharjo 240-A Malang

## ABSTRACT
Human  trafficking  is  a  modern/current  form  of  slavery.  It  practices  both  at  national  and  international  level.  The  development  of information  technology  (IT),  communication,  and  transformation,  brought  the  consequence  to  the  more  sophisticated  crime  method. Human  trafficking  has  character  as  an  extra  ordinary  crime,  well  organised,  and  transboundary  in  which  it  subsequently  classified  as Transnational Organized Crime (TOC). Based on a consideration that human trafficking is not only regarding human as victim but also could potentially threat the state finance, it has been classified as Economic Crime. In this regard, the criminal policy is very important to be endorsed in order to overcome any kind transnational and international crime which appears in globalisation era.
Key words: perdagangan orang ( human trafficking ), kebijakan kriminal ( criminal policy ), kejahatan ekonomi ( economic crime )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Perilaku jahat dapat timbul karena berbagai alasan, ekonomi, sosial, politik dan  banyak hal lainnya, misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak mentaati aturan tertentu, atau karena perbuatannya tidak menyenangkan golongan/kelompok tertentu. Banyak perilaku yang dianggap jahat tetapi tidak terlihat seperti suatu  kejahatan.  Perilaku  seseorang  dalam  sebuah  organisasi  menunjukan  apa  yang  disebut  oleh  Dionysios Spinellis dengan Top Hat Crime (kejahatan topi tinggi), yang memiliki dua karakteristik, yaitu “Penalization of  Politics” dan  “ The  Politicising  of  the  Criminal  Proceedings. Demikian  pula  munculnya  istilah White Collar  Crime oleh  Sutherland , kejahatan  bisnis,  korporasi  dan  konglomerasi,  maraknya  kejahatan  tipe  ini merupakan  produk  dari  suatu  rezim  yang  berkuasa,  kejahatan   di  bidang  ekonomi  dan  bisnis  telah  banyak merugikan  rakyat,  dengan  jutaan  korban  nyawa  dan  harta  benda.   Mengapa  mereka  melakukan  perbuatan demikian  itu?  Menurut  Robert E. Lane  “sulit  mencari apa  penyebab tindakan-tindakan demikian  itu  namun sangat  sederhana  motif  mereka bukan semata-mata  motif  ekonomi atau keuntungan,  karena sebagian (lebih banyak) dari mereka tidak melakukan perbuatan semacam itu”. bahkan untuk kejahatan kejahatan korporasi (Corporate Crime), sulit untuk mengungkap, melakukan investegasi karena sangat kampleks dan rumit penuh intrik (extreme  complexity  and  intricacy) .  Box  mengemukakan,  apabila  kita  mengalihkan  perhatian sesungguhnya  kejahatan  lebih  banyak  muncul  dari  kekuasaan  daripada  kelemahan,  kekayaan  dibanding kemiskinan,  dan  dari  hak-hak  istimewa,  dengan  memaparkan  banyak  sekali  tindakan  untuk  menjadikan korban secara kriminal,  yang dilakukan oleh anggota kantor Pusat dan Dinas penjara terhadap mereka yang seharusnya  berada  dibawah  “perlindungan  pengadilan”  Perkembangan  kejahatan  yang  demikian  itu  telah memunculkan apa yang disebut oleh Jean Baudrillard “The Perfect Crime”, kejahatan  sempurna, kejahatan yang bersembunyi dan sulit untuk dibuktikan, bahkan tidak diketahui apakah itu perbuatan jahat atau bukan. 1 Sampai dengan saat ini aktivitas kegiatan transnasional, seperti penyelundupan barang dan senjata, drugs  and  human  trafficking , illegal  logging , illegal  fishing juga  masih  cukup  menonjol.  Walaupun pemerintah  telah  berupaya  melakukan  berbagai  cara,  termasuk  dengan  menggelar  operasi  keamanan,  tetapi aktivitas ilegal  tersebut  masih cukup  tinggi. Tindak kejahatan lintas  negara  masih  marak di Indonesia, baik illegal  logging,  illegal  fishing,  trafficking,  weapons  smuggling ,  dan  lainnya,  yang  menyebabkan  kerugian negara baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 2
Tiga  Tahun  terakhir  PBB  memasukkan  Indonesia  dalam  daftar  hitam  sebagai  negara  yang  tidak melakukan  tindakan  untuk  menghapus  perdagangan  manusia 3 ,  Data  Departemen  Kehakiman  AS
1 Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai) , Alumni, Bandung, hlm. 97.
2 Perkembangan  Lingkungan  Strategis  dan  Prediksi  Ancaman  Tahun  2008 ,  Ditanlingstra,  Ditjen  Strahan  Dephan  RI, Jakarta, JANUARI 2008
3 Sebagai contoh kasus,  Kepolisian  Wilayah  Kota  Besar  Makassar menahan tiga tersangka perdagangan  manusia  yakni Indri  Beta,  Hamsiah  dan  Syamsul.  Penanangkapan  mereka  berawal  dari  informasi  masyarakat.  Mereka  ditangkap  di pelabuhan  Soekarno  Hatta,  Makassar  pada  Jumat  tanggal  25  Januari  2008.  Saat  ditangkap,  ada  lima  korban  yang dibawa  oleh  Hamsiah  dan  Syamsul  untuk  diberangkatkan  ke  Ambon  dan  bekerja  sebagai  pelayan  karaoke  di  Tuak. selain  lima  korban,  sebenarnya  ada  lima  korban  lain  yang  berhasil  melarikan  diri  setelah  mengetahui  temannya
menunjukkan,  Indonesia  merupakan  pemasok  dalam  perdagangan  perempuan  dan  anak  dengan  tujuan eksploitasi  seksual  dengan  negara  tujuan  Hongkong,  Singapura,  Thailand,  Malaysia,  Brunai  Darussalam, Teluk Persia, Australia, Korsel dan Jepang.
Modus  operandi  perdagangan  manusia  belakangan  ini  sudah  semakin  luas  dan  meningkat.  Mulai dari  upaya  membujuk,  merekrut,  mengangkut,  mengirim  dan  menampung  yang  tidak  jarang  dengan kekerasan,  pemaksaan,  teror  sampai  penculikan.  Bentuk  pemaksaan  lainnya,  antara  lain  dengan menyalahgunakan  kekuasaan  terhadap  kedudukan  yang  rentan  atau  dengan  perjanjian  utang  sampai  pada pelacuran.
Dengan  dikeluarkannya  beberapa  peraturan  perundangan  diharapkan  peraturan  pelaksana  di  daerah  (Perda) tidak  bertentangan  undang-undang  lainnya.  Dalam  lima  Tahun  terakhir  arus  perdagangan  anak  dan perempuan  di  beberapa  daerah  melonjak  tajam  akibat  krisis  multidimensi  berkepanjangan,  kemiskinan, sulitnya lapangan kerja dan degradasi moral.
Dalam  konteks  kejahatan  di  bidang  ekonomi,  perdagangan  orang  juga  merupakan  kejahatan  lintas negara  biasanya  juga  melibatkan  organisasi  mafia,  beraliansi  dengan  mitra  lokal,  pihak  militer,  birokrat, pebisnis  dan  masyarakat.  Perdagangan  ilegal  antarnegara  meliputi  obat-obat  terlarang,  senjata,  barang elektronik, manusia untuk tenaga kerja murah, perjualan organ tubuh, industri seks dan modal.
Oleh  karena  itu  dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba  mengkaji  tentang  bagaimana  kebijakan  hukum pidana  dalam  menganggulangi  kejahatan  dalam  kajian  kejahatan  di  bidang  ekonomi  terkait  perdagangan manusia,  sehingga  dalam  tulisan  ini  diharapkan  sebagai  salah  satu  insprirasi  dalam  mengembalikan  citra hukum di Indonesia serta mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan yang ada sekarang dan masa-masa yang akan datang.

## B. Perumusan Masalah
Sebagaimana  paparan  diatas,  penulis  mencoba  mengkaji  kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana perdagangan  manusia  dalam  konteks  kejahatan  di  bidang  ekonomi  dengan  batasan  masalah  yang  dapat dirumuskan pada pokok persoalan:
1. Bagaimana tipologi kejahatan di bidang ekonomi?
2. Bagaimana  pengaturan  tindak  pidana  perdagangan  manusia  di  Indonesia  dalam  konteks  kejahatan  di bidang ekonomi?
3. Bagaimana  pendekatan  kebijakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  perdagangan manusia?

## PEMBAHASAN

## A.  Tipologi Kejahatan di Bidang Ekonomi
Istilah  kejahatan  ekonomi  ( economic  crime )  oleh American  Bar  Assosiation dirumuskan  sebagai kegiatan yang tidak sah, tanpa menggunakan kekerasan ( non-violent ) yang terutama menyangkut, penipuan, penyesatan, penyembunyian informasi, penggelapan dan manipulasi.
Dalam perkembangan lebih lanjut dari  peristilahan  diatas,  UNAFEI seminar in  the  prevention  and control  of  social  and  economic  offenses pada  Tahun  1978.  Disini  muncul  istilah  kejahatan  sosio-ekonomi ( socio-economic  offenses ),  yang  mengandung  tujuan  untuk  lebih  menekan  dampak  sosialnya  dan menonjolkan  suatu  hakikat  bahwa  jenis  kejahatan  ini  secara  umum  sangat  merugikan  atau  melanggar kepentingan negara dan masyarakat. 4
Definisi dan ruang lingkup kejahatan ekonomi telah banyak dikemukakan oleh para sarjana. Apabila kita  menggunakan  pendekatan  teknis,  kejahatan  ekonomi  lebih  menampakkan  dirinya  sebagai  kejahatan  di lingkungan  bisnis  yakni  bilamana  pengetahuan  khusus  tentang  bisnis  diperlukan  untuk  menilai  kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dapat dikemukakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang  dan/atau  badan  hukum,  dengan/tanpa  menggunakan  kekerasan  bersifat  melawan  hukum,  yang hakikatnya  mengandung  unsur-unsur  penipuan,  memberikan  gambaran  salah,  penggelapan,  manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan.
Tipologi  kejahatan  ekonomi  akan  berkaitan  dengan  dua  hal:  tujuan  pengaturan,  dan  struktur motivasi  dilakukannya  kejahatan.  Dalam  hal  yang  pertama  (tujuan  pengaturan),  dapat  dibedakan  empat  hal sebagai  berikut:  1).  Pengaturan  tidak  dimaksudkan  untuk  mencampuri  ekonomi  pasar,  tetapi  mencoba menjadikan  kompetisi  jujur  dan  efektif  serta  mencegah  penyalahgunaan,  seperti  UU  anti  monopoli, perlindungan  konsumen,  perlindungan  lingkungan  hidup  dan  buruh;  2).  Pengaturan  yang  mencampuri ekonomi  pasar,  seperti  pengawasan  harga,  pengawasan  uang,  dan  pengawasan  impor  ekspor;  3).  Kejahatan fiskal; dan 4). Korupsi, misalnya suap menyuap.
diamankan. Irmawati, Polisi Tahan Tiga  Tersangka Perdagangan Manusia , TEMPO Interaktif, Makassar,  Selasa,  29 Januari 2008 | 19:32 WIB
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai hukum Pidana , Alumni, Bandung,  hlm. 3-4.
Dalam hal yang kedua (struktur motivasi) terdapat kategori-kategori sebagai berikut: 5
1. Kejahatan  atas  dasar  basis  individual,  misalnya  penipuan  kartu  kredit,  pelanggaran  pajak pendapatan;
2. Kejahatan jabatan yang menghianati kepercayaan seperti, pelanggaran perbankan, pemalsuan biaya perjalanan;
3. Kejahatan  insidental  dalam  bisnis,  tetapi  tidak  berkaitan  dengan  tujuan  utama  bisnis,  misalnya korupsi, pencemaran lingkungan, human traffitcing;
4. Kejahatan  ekonomi  sebagai  bisnis  atau  sebagai  aktivitas  sentral,  contohnya  penipuan  asuransi, penyelundupan.
Kejahatan  ekonomi  atau  “ white  collar  crime ”  mencakup  pula  kejahatan  korporasi,  yakni  setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang diancam sanksi, baik itu hukum administrasi, hukum perdata atau  hukum  pidana.  Kejahatan  korporasi  tersebut  dapat  berupa  “ crimes  for  corporations ”  atau  “ corporate criminal ”.  Sedangkan  “ crimes  against  corporations ”    lebih  bersifat  “kejahatan  okupasional”  untuk kepentingan pribadi, misalnya penggelapan uang perusahaan.
Kejahatan  okupasioanal  ini  bisa  pula  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang.  Bisa  pula  terjadi kejahatan korporasi dilakukan dengan kombinasi okupasional. Yang menarik adalah bahwa dalam kejahatan ekonomi  seringkali  terdapat  batas  yang  sempit  antara  legalitas,  ilegalitas  dan  kriminalitas  ( mala  prohibita ) dan bukan “ mala in se ”. Pelaku sering merasakan dirinya bukan “sungguh-sungguh jahat” tetapi lebih karena kesialan  ( unfortunate  mistake )  atau  secara  teknis  tidak  berbuat  apa  yang  diharuskan  ( technical  omission ). Perumusan  tindak  pidana  cenderung  dianggap  sebagai  campur  tangan  pemerintah  yang  terlalu  luas  dalam perdagangan  bebas,  pendekatannya  tidak  komprehensif,  dan  pengaturan  yang  terlalu  ketat  memperberat beban perusahaan. Ringkasnya adalah terjadi “overkriminalisasi” atau kriminalisasi yang berlebihan. 6 Kejahatan  ekonomi,  khususnya  kejahatan  korporasi,  telah  menjadi  perhatian  nasional  maupun internasional  karena  dimensinya  cukup  luas  dilihat  dari  sudut  korban  yang  menanggung  akibatnya (viktimologi), seperti perusahaan saingan, negara, karyawan,  konsumen,  masyarakat, dan pemegang saham. Belum  lagi  kerugian  tidak  langsung  seperti  biaya  sistem  peradilan  yang  mahal,  karena  biasanya  kasus  dan sasaran  korbannya  juga  sangat  kompleks.  Bahkan  beberapa  kejahatan  ekonomi  telah  dikategorikan  sebagai “kejahatan  internasional”,  seperti  kejahatan  lingkungan,  prdagangan  orang,  pemalsuan  dan  penipuan, penyuapan  di  luar  negeri,  sehingga  tunduk  pada  “ universal  jurisdiction ”.  Faktor-faktor  kondusif  yang menyebabkan  terjadinya  kejahatan  ekonomi  karena  ciri-ciri  sebagai  berikut:  kompleks,  difusi  tanggung jawab, difusi korban, sulit dideteksi, sanksi kurang berat serta hukum dan status pelaku yang mendua.
Sebagaimana  pelaku  kejahatan  ekonomi,  penjahat  profesional  melakukan  perbuatannya  atas  dasar tujuan keuntungan — baik pribadi maupun organisasi — atas dasar karakteristik individual  yang semuanya menciptakan  subkultur  immoral,  tidak  bertanggungjawab,  dan  merasa  bahwa  segalanya  bisa  diselesaikan dengan uang  ( crimes of the  powerful ). Kejahatan jenis ini muncul  karena  beberapa sebab,  seperti  lemahnya “ law  enforcement ’  akibat  korbannya  tidak  peduli,  pidana  yang  ringan,  ketiadaan  stigma,  reaksi  sosial  yang lemah, dan lemahnya pengawasan.
Globalisasi  mengandung  implikasi  makna  yang  dalam  di  segala  aspek  kehidupan.  Dalam  dunia bisnis, globalisasi tidak hanya sekedar berdagang di beberapa negara di dunia, tetapi berdagang dengan cara yang  sama  sekali  baru,  yang  menjaga  keseimbangan  antara  kualitas  global  dengan  kebutuhan  khas  lokal. Saling  ketergantungan  antar  bangsa  meningkat.  Standar-standar  baku  antar  bangsa  diberlakukan.  Peran perusahaan-perusahaan  swasta  (MNC)  semakin  meningkat  ikatan-ikatan  ethnosentrik,  nasional  mengalami pelemahan  dan  muncul  ikatan  regional  atau  global.  Informasi  muncul  sebagai  kekuatan  yang  tidak  bisa diremehkan. Maka, dapat dibayangkan globalisasi tanpa rule of law ?.
Globalisasi di samping membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius baru, antara  lain  dalam  bentuk  kejahatan-kejahatan  ekonomi  yang  lebih  canggih.  Mobilitas  sosial  yang  cepat menimbulkan masalah sistem pengamanan, kompleksitas dalam pemasaran dan distribusi. Kemakmuran yang melimpah  membuat  orang  semakin  ingin  melindungi  hartanya,  karena  kemajuan  teknologi  juga  berakibat munculnya kejahatan berbasis teknologi tinggi, seperti cyber crimes , pemalsuan uang, pemalsuan kartu kredit dan  sebagainya,  penyelundupan  dan  pencurian  pasir  laut  dengan  kapal  canggih, money  laundering ,  dan pelbagai  jenis  kejahatan-kejahatan  canggih  lainnya  yang  belum  pernah  ada  presedennya.  Belum  lagi pengaturan yang  kompleks dan birokratis di banyak negara, mengundang  suap dan perbuatan  menyimpang. Pelbagai  kejahatan  canggih  tersebut  tidak  mungkin  terjadi  tanpa  bantuan  dari  mereka  yang  memiliki profesionalisme yang tinggi.
Selanjutnya,  Didin  S.  Damanhuri, 7 mencoba  menyimpulkan  dua  gambaran  dampak  negatif globalisasi  dalam  bentuk  kejahatan  ekonomi  internasional,  Pertama,    dalam    gambar    1    di    bawah    ini
5 Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia , The Habibie Center,  Jakarta, , hlm. 153.
6 Ibid .
7 Didin  S.  Damanhuri, Indonesia,  Globalisasi  Perekonomian  &  Kejahatan  Ekonomi  Internasional ,  Department  of
digambarkan   hubungan   timbal   balik  antara  kejahatan  ekonomi  tingkat  nasional  dan  tingkat  internasional dengan  perkembangan information  &  Communication  Technology (ICT)    dan    globalisasi    yang  pada gilirannya  menimbulkan  perkembangan  yang  dahsyat  terhadap  kejahatan  ekonomi beserta aliran uang hasil dari kejahatan ekonomi tersebut. Gambar 2 merupakan gambaran hipotetis antara Kejahatan Ekonomi dengan aktivitas  lain  (bisnis  dan  perdagangan,  birokrasi,  ekonomi,  politik,  media,  militer,  polisi,   intelektual,   dst.) akibat adanya intermediasi instrumen money laundering 8 .
Gambar 1.1. Skema Perkembangan Kejahatan Ekonomi Nasional dan Internasional
*)
Narkoba
Korupsi Ilegal Fishing Illegal Logging
Prostitusi Human Traficking Perdagangan Senjata Gelap Kejahatan Perbankan & Kejahatan Pasar Modal etc.
Economics  Faculty  of  Economics  and  Management  Bogor  Agricultural  University,  Working  Paper  Series  Nomor 13/A/III/2008.
8 Kejahatan  pencucian  uang  atau “money  laundering” bertujuan  untuk  melindungi  atau  menutupi  suatu  aktivitas kriminal  yang  menjadi  sumber  dari  dana  atau  uang  yang  akan  “dibersihkan”.  Aktivitas  kriminal  dimaksud  misalnya adalah  perdagangan  gelap  narkotika  ( drug  trafficking )  atau  penggelapan  pajak    ( illegal  tax  avoidance ).  Dengan demikian  pemicu  dari  kejahatan  pencucian  uang  sebenarnya  adalah  suatu  tindak  pidana  atau  aktivitas  kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang  hasil  kejahatan  yang  dilakukan.  Melalui  kegiatan  ini  pula  para  pelaku  akhirnya  dapat  menikmati  dan menggunakan  hasil  kejahatannya  secara  bebas  seolah-olah  tampak  sebagai  hasil  kegiatan  yang  sah/legal.    Sejalan dengan  perkembangan  teknologi  dan  globalisasi  di  sektor  perbankan,  dewasa  ini  bank  telah  menjadi  sasaran  utama untuk kegiatan pencucian uang dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk  menyembunyikan/menyamarkan  asalusul  suatu  dana.  Dengan  adanya globalisasi  perbankan,  maka  melalui sistem perbankan  dana  hasil  kejahatan  mengalir  atau bergerak  melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme  ini  maka  dana  hasil  kejahatan  bergerak  dari  satu  negara  ke  negara  lain  yang  belum  mempunyai  sistem hukum  yang  cukup  kuat  untuk  menanggulangi  kegiatan  pencucian  uang  atau  bahkan  bergerak  ke  negara  yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.
“ Quantum leap ” of Non-raditional Economic Crime andFinancial Turn Over(e-International crime + Cyber Crime + Money Laundring)
TINDAK PIDANA Ekonomi Internasional TINDAK PIDANA EKONOMI TINGKAT NASIONAL *) Globalisasi (Borderless World) Perkembangan ICT Telepon seluler TV Internet e-banking, etc

## Gambar 1.2. Skema Hubungan
Non-Traditional Crime dengan Aktivitas Lain
Sebagaimana juga skema diatas, kejahatan lintas negara baik yang bersifat individual maupun yang terorganisasi  dapat  berupa:  pemalsuan  dan  penipuan,  korupsi  yang  terkait  dengan  kejahatan  terorganisasi, penyelundupan  berlian, rentenir, perdagangan dan penyelundupan imigran  gelap, pencucian uang,  penipuan dalam  telemarketing,  pemalsuan  melalui  internet,  terorisme,  perdagangan  manusia  (wanita  dan  anak-anak) untuk kerja paksa dan prostitusi, penyelundupan obat dan senjata api, perdagangan ilegal spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan  yang  membahayakan,  pelanggaran  atas  warisan  budaya,  agresi,  kejahatan  perang, apartheid, penyadapan kabel bawah laut, dan lain-lain.
Kejahatan  lintas  negara  juga  melibatkan  organisasi  mafia,  beraliansi  dengan  mitra  lokal,  pihak militer,  birokrat,  pebisnis  dan  masyarakat.  Perdagangan  ilegal  antarnegara  meliputi  obat-obat  terlarang, senjata,  barang  elektronik,  manusia  untuk  tenaga  kerja  murah,  perjualan  organ  tubuh,  industri  seks  dan modal. 9
Perbaikan  ekonomi  dalam  negeri,  merupakan  salah  satu  syarat  pokok,  untuk  mencegah  maraknya tingkat  dan  kualitas  kejahatan  dalam  negeri  dan  lintas  negara.  Mekanismenya  dapat  melalui  kerja  sama regional  dan  internasional,  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  seperti  Polri,  Bea  Cukai,  Imigrasi,  Interpol, Departemen Kehutanan dan masyarakat.
Gambaran  bagaimana  perkembangan  globalisasi  perekonomian  yang  telah  dan  akan  membawa dampak  poitif  sekaligus  negatif, khususnya dalam bentuk perkembangan dahsyat dalam kejahatan  ekonomi internasional,  yang  mengharuskan  bangsa  Indonesia  untuk  mencermati  dan  melakukan  pelbagai  upaya pencegahan  yang  memadai.  Dengan  demikian  bangsa  Indonesia  dapat   terhindar  dari  perangkap  kejahatan ekonomi yang dapat merugikan bahkan menghancurkan bangsa Indonesia keseluruhan.

## B.    Pengaturan  Tindak  Pidana  Tentang  Perdagangan  Manusia  Terhadap  Kejahatan  di  Bidang Ekonomi
1. Definisi Perdagangan Orang
Terminologi  istilah  perdagangan  orang  bukan  termasuk  hal  yang  baru  di  Indonesia.  Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak Tahun 1949 yaitu  sejak ditandatangani Convention on Traffic in Person .  Hal  ini  kemudian  berkembang  ketika  banyak  laporan  tentang  terjadinya  tindakan  perdagangan manusia pada Beijing Plat Form  of Action yang dilanjutkan dengan Convention on Elimination of All Form of Descrimination Agains Women (CEDAW)  dan  telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Deskriminasi  terhadap  Perempuan.  Kemudian dipertegas dalam agenda Global Alliance Agains Traffic in Women (GAATW) di Thailand Tahun 1994. Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah: “Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, tranportasi di  dalam atau melintas perbatasan,  pembelian,  penjualan,  transfer,  pengiriman  atau  penerimaan  seseorang  dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau  penyalahgunaan    kekerasan    atau    lilitan    hutang    dengan  tujuan  untuk  menempatkan  atau menahan  orang  tersebut,  baik  dibayar  atau  tidak  untuk  kerja  yang  tidak  diinginkan    (domestik, seksual  atau  reproduktif)  dalam  kerja  paksa  atau  ikatan  kerja  atau    dalam  kondisi  seperti perbudakan  di  dalam  suatu  lingkungan  lain  dari  tempat  di  mana  orang  itu  tinggal  pada  waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertamakali”
9 Modus Operandi Kejahatan Lintas Negara , http://www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=627/01/07
•Trade & Business •Bureaucry •Economics •Politics •Media •Military •Police •Intelectual •etc. Non-Traditional Economic Crime Money Laundering
PBB dalam sidang umum Tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan  perempuan dan anak perempuan, memberikan definisi sebagai berikut:
“Permindahan  orang  melewati  batas  nasional  dan  internasional  secara  gelap  dan    melanggar hukum,  terutama  dari  Negara  berkembang  dan  dari  Negara  dalam    transisi  ekonomi,  dengan tujuan  memaksa  perempuan  dan  anak  perempuan  masuk  ke  dalam  situasi  penindasan  dan eksploitasi  secara  seksual  dan  ekonomi,    sebagaimana  juga  tindakan  illegal  lainnya  yang berhubungan  dengan  perdagangan  manusia seperti pekerja  paksa  domestik,  kawin palsu, pekerja gelap  dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan”.
Definisi  lain  yang  secara  substansial  lebih  rinci  dan  operasional  dikeluarkan  oleh  PBB  dalam protokol yaitu Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan anak-anak.  Tambahan  untuk  konvensi  PBB  menentang  Kejahatan  Teroganisasi  Transnasional  Tahun  2000 menyebutkan  definisi    perdagangan  yang  paling  diterima  secara  umum  dan  digunakan  secara  luas.  Pasal  3 protokol ini menyatakan sebagai berikut:
a. Perdagangan  Manusia  adalah  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan,  penampungan  atau penerimaan  orang,  baik  di  bawah  ancaman  atau  secara  paksa  atau  bentuk-bentuk  lain  dari kekerasan,  penculikan,  penipuan,  kecurangan  atau  penyalahgunaan  wewenang  atau  situasi retan  atau  pemberian    atau  penerimaan  pembayaran  atau  keuntungan  guna  memperoleh persetujuan  dari  seseorang  yang  memiliki  control  atas  orang  lain  untuk  melacurkan  orang lain  atau  bentuk-bentuk  eksploitasi  seksual  yang  lain,  kerja  paksa  atau  wajib    kerja  paksa, perbudakan  atau  praktek-praktek  yang  mirip  dengan  perbudakan,  penghambaan  atau pengambilan organ tubuh;
b. Persetujuan  korban  perdagangan  manusia  atau  eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  ayat  (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan;
c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan  anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdagangan manusia walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini;
d. Anak-anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 Tahun.
Sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  yaitu  bulan  April  2007,  maka  yang  dimaksud  dengan  perdagangan  orang  termasuk perdagangan perempuan adalah:
Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,    penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau    posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau memberi  bayaran  atau  mamfaat,  sehingga    memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara untuk tujuan  eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Pengertian  perdagangan  orang  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam protokol yang dikeluarkan oleh PBB.
Sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  Definisi  Tindak  pidana  perdagangan  orang  ( human  trafficking )  memuat  tiga  elemen yang berbeda yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni sebagaimana Bagan dibawah ini:

## Gambar 1.3. Skema Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sebagaimana  skema di  atas, elemen  yang saling  terkait tersebut  adalah:  Perbuatan –  Sarana/cara – Tujuan.  Dari  aspek  tujuan,  eksploitasi  dapat  meliputi,  paling  tidak,  adalah: Pertama ,  eksploitasi  untuk melacurkan orang lain  atau  bentuk-bentuk lain dari eksploitasi  seksual. Kedua ,  kerja atau pelayanan paksa. Ketiga , perbudakan atau praktek-praktek  yang serupa dengan perbudakan. Keempat , penghambaan. Kelima , pengambilan organ-organ tubuh.
Beberapa  bentuk  perdagangan  manusia  dikaitkan  dengan  definisi  perdagangan  manusia  dari penelitian  yang  dilakukan  di  Indonesia  oleh  Harkristuti  Harkrisnowo,  menunjukkan  beberapa  bentuk  yang telah terjadi meliputi: 10
a. Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga/pekerja domestik;
b. Perdagangan Perempuan dan anak sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau tempat usaha lain;
c. Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja seks;
d. Perdagangan  perempuan  dan  anak  dengan  tujuan  untuk  industri  pornografi  dengan  dalih  menjadi model iklan, artis atau penyanyi;
e. Eksploitasi  manusia  untuk  dipekerjakan  sebagai  pengedar  obat  terlarang  dengan  terlebih  dahulu menjadikan korban dalam keadaan ketergantungan obat terlarang;
f. Buruh Migran;
g. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan;
h. Perdagangan bayi;
i. Kasus  perdagangan  bayi  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  bentuk  perdagangan  manusia  yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain:
1) penculikan bayi;
2) penculikan ibu yang tengah hamil;
3) mengikat  orangtua  si  bayi  dengan  utang  piutang  sehingga  harus  menyerahkan  anaknya  secara terpaksa;
4) praktek klinik bersalin terselubung;
j. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di Jermal;
k. Eksploitasi anak sebagai pengemis. Apabila  ditelusuri  lebih  lanjut,  tindak  pidana  perdagangan  orang  menurut  UU  Nomor  21  Tahun
2007 memiliki pola kerja terhadap jenis perbuatan dan sanksinya sebagaimana tabel di bawah ini:
10 Harkristuti  Harkrisnowo, Laporan  Perdagangan  Manusia  di  Indonesia ,  Sentra  HAM  UI,  draf  tanggal  28.  Februari 2003, hlm. 60-62

## Tabel 1.1.
Perbuatan Pidana dan Kriminalisasi Pelaku Human Trafficking
Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 Nomor Jenis Perbuatan Denda Penjara 1 Memasukkan  orang  ke  wilayah  RI  dengan  maksud dieksploitasi di RI atau di negara lain 120 – 600 juta 3 – 15 Tahun 2 Membawa WNI keluar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi 120 – 600 juta 3 – 15 Tahun 3 Mengangkat  anak  dengan  menjanjikan  sesuatu  atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi 120 – 600 juta 3 – 15 Tahun 4 Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak dieksploitasi 120 – 600 juta 3 – 15 Tahun 5 Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan  mengakibatkan  terjadinya  perdagangan orang Ditambah 1/3 Ditambah 1/3 6 Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dan tindak pidana itu terjadi 40 – 240 juta 1 – 6 Tahun 7 Membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang 120 – 600 juta 3 – 15 Tahun 8 Merencanakan  atau  permufakatan  jahat  untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang 120 – 600 juta 3 – 15 Tahun 9 Menggunakan  atau  memanfaatkan  korban  dengan cara bersetubuh atau berbuat cabul 120 – 600 juta 3 – 15 Tahun 10 Memberikan  atau  memasukkan  keterangan  palsu  ke dalam  dokumen  yang  dipakai  dalam  perdagangan orang 40 – 280 juta 1 – 7 Tahun 11 Memberikan  kesaksian  palsu,  alat  bukti  palsu,  atau mempengaruhi saksi kasus perdagangan orang secara melawan hukum 40 – 280 juta 1 – 7 Tahun 12 Menyerang  fisik  saksi  atau  petugas  sidang  perkara perdagangan orang 40 – 200 juta 1 – 5 Tahun Data: diolah Pusat Data Hukumonline
Kemudian  dengan  melihat  ketentuan  UU  Nomor  21  Tahun  2007  dan  PP  Nomor  9  Tahun  2008, maka undang-undang tersebut memiliki pola kerja sebagaimana skema di bawah ini:

## Gambar 1.4.
Skema Pola Kerja Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan PP Nomor 9 Tahun 2008
2. Human Traficking dalam Konteks Kejahatan Ekonomi
Perdagangan  orang  ( human  trafficking )  merupakan  bentuk  perbudakan  secara  modern,  terjadi  baik dalam  tingkat  nasional  dan  internasional.  Dengan  berkembangnya  teknologi  informasi,  komunikasi  dan transformasi  maka  modus  kejahatan  perdagangan  manusia  semakin  canggih.  Perdagangan  orang/manusia bukan  kejahatan biasa ( extra  ordinary ),  terorganisir  ( organized ),  dan  lintas  negara ( transnational ) sehingga dapat  dikategorikan  sebagai transnational  organized  crime (TOC).  Demikian  canggihnya  cara  kerja perdagangan  orang  yang  harus  diikuti  dengan  perangkat  hukum  yang  dapat  menjerat  pelaku.  Diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repratriasi, dan reintegrasi sosial. 11
Tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  bisa  juga  bersifat  individual maupun  kolektif  dalam  bentuk  kejahatan  korporasi  ( corporate  crime )  yang  jelas  merupakan  salah  satu “tindak pidana ekonomi” — untuk mengganti istilah “kejahatan kerah putih” yang sering berkonotasi politik ( political  overtones )  sebagaimana  pada  saat  dicetuskan  oleh  Edwin  H.  Sutherland  pada  Tahun  1939.  Yang jelas hal ini terkait dengan status si pelaku yang “terhormat” dan karakter okupasional dari tindak pidana ( the occupational charter of the offence ).
Dari banyak penelitian yang pernah dilakukan, maka sebagian besar mensinyalir bahwa para pelaku tersebut  merupakan  sindikat  perdagangan  manusia  yang  wilayahnya  mencakup  berbagai  belahan  dunia  dan bersifat  internasional.  Mengacu  pada  definisi  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  maka  didalamnya dapat  disimpulkan  ada  tiga  pihak  yang  berperan  yaitu  korban,  pihak  yang  mengambil  keuntungan  dari perdagangan  manusia    ( the person who  achieve the concent  of person having  control  over  another  person ) serta  orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan ( person who has been giving or recieving of payment or  benefits )  dari  perdagangan  manusia  itu.  Sepintas  data  dari  para  pelaku  yang  diperoleh  dari  kasus-kasus yang ada, antara lain:
a. Orang tua atau Kerabat
b. Makelar
c. WNA
d. Sindikat yang terorganisir
e. Perusahaan angkutan laut
f. Aparat kepolisian
11 Pror. Dr. Suhaidi. SH. MH, Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Orang Di Indonesia , http://profsuhaidi.web.id/content/view/9/6/1/1/
g. Agen tenaga kerja
h. Penduduk  Setempat
i. Bidan
j. Pemilik perumahan Real Estate
k. Pemilik tempat penampungan agen tenaga kerja
l. Keterlibatan tokoh masyarakat/instansi pemerintah
Sebagaimana  telah  dikemukakan  diatas,  pelaku  kejahatan human  trafficking ( trafficker ),  memiliki jaringan yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelaku adalah  sekelompok  orang  yang  memiliki  wadah,  atau  sering  juga  disebut  sebagai  kejahatan  terorganisasi ( organized  crime ).  Dengan  melibatkan  banyak  orang,  serta  memiliki  jaringan  yang  cukup  luas,  tidaklah mustahil bahwa para pelaku kejahatan ini sangat sulit untuk ditangkap, apalagi diproses secara hukum.
Hugh D. Barlow, telah mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh  organized crime.
Menurut  Barlow, organized  crime sangat  menyukai  bisnis-bisnis  seperti  pelacuran,  karena  aktivitas  ini mendatangkan  hasil  yang  berlimpah.  Demi  kelancaran  bisnis  tersebut, organized  crime tidak  segan-segan untuk  menjalin  hubungan  dengan  tokoh  politik  dan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  tidak  berlebihan  bila dikatakan bahwa organized crime makes political corruption an integral part of its busines s. 12 Interelasi organized crime dengan berbagai kalangan (elite) mengaburkan pola-pola kejahatan yang dilakukannya.  Seringkali  aktivitas  mereka  sulit  untuk  dilacak  serta  diketahui  siapa  pelaku  sebenarnya. Bahkan,  tidak  mustahil  mereka  telah  mengetahui  upaya-upaya  aparat  untuk  menangkap  mereka,  dan hasilnya, merekapun dapat meloloskan diri dengan selamat.
Penangkapan terhadap pelaku, harus dicermati bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah pelaku- pelaku  kecil  atau  orang-orang  “suruhan”  yang  tak  berdaya.  Sedangkan  yang  menjadi  aktor  intelektual  – dalam kejahatan terorganisasi—tidak akan pernah tertangkap, apalagi diproses secara hukum.
Dalam  hal  tindak  pidana  perdagangan  orang,  aspek  kejahatan  di  bidang  ekonominya  merupakan kejahatan  yang  dapat dilakukan “dengan  kekerasan”  atau  “tanpa kekerasan” ( non-violent ), biasanya disertai dengan kecurangan ( deceit ), penyesatan ( misprecentation ), penyembunyian kenyataan ( concealment of facts ), manipulasi,  pelanggaran  kepercayaan  ( breach  of  trust ),  akal-akalan  ( subterfuge )  atau  pengelakan  terhadap peraturan ( illegal circumvention ). Di balik itu semua, apa yang terjadi sebenarnya merupakan praktek bisnis yang tidak jujur dan illegal.
Aturan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memang merupakan peraturan yang relatif  baru,  tetapi  tidak  berarti  bahwa  tindak  pidana  pelaku  bisnis  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan korporasi  ini  merupakan  “ mala  prohibta ”  (menjadi  tindak  pidana  karena  dilarang  undang-undang).  Tindak pidana  Perdagangan  orang  tetap  jelas  juga  merupakan  “ mal  per  se ”  ( crimes  against  conscience )  yang sepenuhnya  tak  bisa  dibenarkan,  karena  hakekat  perlindungan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah perlindungan  terhadap  korban  dari  praktek  bisnis  yang  mengandung  sifat  penyalahgunaan,  tidak  jujur  dan memperdayakan.
Kriminalisasi  tindak  pidana  perdagangan  orang  terhadap  pelaku  memiliki  cukup  alasan  karena  di samping sifatnya sebagai  mala per se, juga karena viktimisasinya yang cukup besar, dukungan publik yang kuat,  tidak  bersifat ad  hoc,  tetapi terpadu dengan hukum  perdata dan hukum administrasi  serta  etika bisnis. Yang  harus  dituntut  sekarang  adalah  bukti  sekaligus  juga  merupakan  syarat  kriminalisasi  yang  lain  adalah law enforcement .
Kejahatan  korporasi,  seperti  tindak  pidana  perdagangan  orang,  terjadi  akibat  adanya  kontradiksi antara  tujuan  korporasi  yang  menyimpang  —  berupa  prioritas  yang  berlebihan  pada  keuntungan  melalui pertumbuhan dan ditopang oleh karakteristik individual yang bersifat serakah  — dengan kebutuhan korban. Mengingat  tindak  pidana  tersebut  biasanya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  cukup  pandai,  maka pengungkapan  kejahatan-kejahatan  yang  terkait  menjadi  tidak  mudah.  Jenis  kejahatan  seperti  ini  biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut: 13
a. Kejahatan  tersebut  sulit  diamati,  karena  biasanya  tertutup  oleh  kegiatan  pekerjaan  normal  yang  rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
b. Kejahatan tersebut  sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan  kebohongan, kecurangan, penipuan dan seringkali juga berkaitan dengan sesuatu  yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang, serta berjalan sudah lama;
c. Terjadinya  penyebaran  tanggungjawab  ( diffusion  of  responsibility )  yang  semakin  luas  akibat kompleksitas organisasi;
d. Penyebaran korban  yang luas  dan secara individual seringkali tidak menyadari atau masa bodoh bahwa dirinya merupakan korban tindak pidana ( unware crime victim );
12 Harkristuti Harkrisnowo, op.cit , hlm. 106.
13 Muladi, 2002, op.cit ., hlm. 197.
e. Hambatan  dalam  pendeteksian  dan  penuntutan  sebagai  akibat  profesionalisme  yang  tidak  seimbang antara penegak hukum dan pelaku tindak pidana. Seringkali penegakan hukum ini juga menjadi mahal;
f. Peraturan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum;
g. Ambiguitas status pelaku tindak pidana.
Khusus  mengenai  tindak  pidana  perdagangan  orang,  pertama  kali  yang  menanggung  langsung kerugian adalah korban, Tetapi lebih dari itu, sebenarnya terjadi pula proses kerugian secara tidak langsung ( indirect victimization ) berupa: 14
a. Kerugian  negara  dalam bentuk  waktu  dan biaya-biaya penegakan hukum ekonomi (termasuk kejahatan korporasi)  yang  lebih  lama  dan  lebih  mahal  dibandingkan  dengan  penegakan  hukum  tindak  pidana konvensional,  mengingat  kompleksitasnya  baik  dalam  penyelidikan,  penyidikan  penuntutan  maupun persidangan di pengadilan;
b. Kerugian  sosial  ( social  damage )  dalam  kehidupan  bisnis  yang  menopang  perekonomian  negara,  dalam bentuk efek merusak terhadap standar moral bisnis.
Perdagangan  orang  juga  merupakan  salah  satu  tindak  kejahatan  yang  paling  menguntungkan  dan sangat  terkait  dengan  pencucian  uang  ( money  laundering ),  perdagangan  narkoba,  pemalsuan  dokumen  dan penyeludupan  manusia 15 ,  beban  satuan  tugas  (Satgas)  tindak  pidana  lintas  negara,  seperti  halnya  human traffitcking  akan  lebih  mahal  dan  merugikan  keuangan  negara,  dan  lebih  lagi  dalam  tataran  kejahatan  di bidang  ekonomi  apabila  keuangan  hasil  perdagangan  orang  (tindak  pidana)  tersebut  berpadu  dengan kejahatan  Money  Laundering,  sebagaimana  di  sampaikan  oleh  Ismail  Navianto,  dampak  kerugian  negara dapat  berupa:  a.  Kerugian  kepentingan  nasional  dan  bahkan  internasional,  b.  dapat  merongrong  integritas pasar  keuangan,  mengakibatkan  hilangnya  kendali  pemerintah  terhadap  kebijakan  ekonomi,  menimbulkan distorsi dan ketidak stabilan ekonomi, dan dapat hilangnya penerimaan negara dari sektor pembayaran pajak, dan lain sebagainya.
Gambar 1.5. Skema Pola Keterpaduan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tindak Pidana Money Laundering dalam konteks kejahatan ekonomi
Sebagaimana  skema  di  atas,  dalam  tindak  pidana  Money  Laundring  dikenal  istilah placement, layering dan interation dalam  keuangan  hasil  kejahatan  ( predicat  crime )  yang    dapat  merugikan  keuangan negara. Placement diartikan  sebagai  upaya  untuk  menempatkan  dana  yang  dihasilkan  dari  suatu  aktivitas kejahatan.  Dalam  hal  ini  terdapat  pergerakan  fisik  dari  uang  tunai  baik  melalui  penyelundupan  uang  tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang  diperoleh  dari  hasil  kegiatan  yang  sah,  ataupun  dengan  melakukan  penempatan  uang  giral  ke  dalam
14 Ibid .
15 Supriyadi  Widodo Eddyono,  2005, Perdagangan Manusia  dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 5 , ELSAM, Jakarta, hlm. 2.
sistem  perbankan  misalnya  deposito  bank,  cek  atau  melalui  real  estate  atau  saham-saham  atau  juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.
Layering diartikan  sebagai  memisahkan  hasil  kejahatan  dari  sumbernya  yaitu  aktivitas  kejahatan yang  terkait  melalui  beberapa  tahapan  transaksi  keuangan.  Dalam  hal  ini  terdapat  proses  pemindahan  dana dari  beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement  ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi  yang  kompleks  yang  didesain  untuk  menyamarkan/mengelabui  sumber  dana  “haram”  tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaanperusahaan fiktif dengan memanfaatkan aspek rahasia bank.
Adapun integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “ legitimate explanation ” bagi  hasil  kejahatan.  Di  sini  uang  yang  diputihkan  melalui placement maupun layering dialihkan  ke  dalam kegiatan-kegiatan  resmi  sehingga  tampak  tidak  berhubungan  sama  sekali  dengan  aktivitas  kejahatan sebelumnya  yang  menjadi  sumber  dari  uang  yang  diputihkan.  Pada  tahap  ini  uang  yang  telah  diputihkan dimaksukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.
Akhirnya  perlu  diingatkan  bahwa  efektivitas  perundang-undangan  tidak  hanya  tergantung  pada kualitas perundang-undangan positif yang ada, tetapi juga tergantung pula pada sarana-prasarana pendukung, partisipasi  masyarakat,  kualitas  penegak  hukum,  baik  moral,  mental  maupun  intelektualitas,  kualitas kepemimpinan, kehendak politik penguasa, dan  kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Yang terakhir  ini penting menjadi perhatian semua pihak, terutama para elite, bahwa dalam kondisi ekonomi yang buruk orang mudah  tergoda  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  melawan  hukum.  Ini  sudah  menyerupai  “hukum  besi” masyarakat yang terjadi di manapun.

## C.  Pendekatan Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia
William J. Chambliss mengutarakan bahwa  kejahatan adalah suatu gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial yang benar-benar kompleks yang harus secara sistematik dipelajari dari banyak segi. 16 Kejahatan adalah akibat dari perkembangan sosial yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan sosial  mengakibatkan  perubahan  dalam  struktur  masyarakat  dan  menimbulkan  masalah-masalah  baru. Kenyataan  menunjukkan  adanya  kenaikan  kejahatan  dalam  negara-negara  yang  mengalami  proses perkembangan sosial  yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. 17
Perdagangan manusia ( human traficking ), merupakan salah satu perkembangan tipologi kejahatan di bidang  ekonomi,  Tidak  hanya  satu  faktor  yang  menyebabkan  kejahatan  tetapi  beberapa  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  kejahatan  termasuk  kejahatan  perdagangan  manusia.  Faktor-faktor  yang menyebabkan kejahatan perdagangan manusia dan perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Faktor ekologis, kepadatan penduduk dan mobilitas sosial; kota dan pedesaan; dan urbanisasi.
2. Faktor Ekonomi, sebab pengaruh kemiskinan dan kemakmuran
3. Faktor Budaya, sebab kejahatan karena masalah-masalah suku, agama, kelompok minoritas
4. Faktor Penegakan Hukum
Berkembangnya atau meningkatnya tindak pidana perdagangan orang karena unsur-unsur pola serta jaringan  kejahatan  sehingga  dapat  menunjukkan  bahwa  sistem  hukum  tidak  mampu  untuk  mencegah  dan menanggulangi  kejahatan  tersebut.  Upaya  perlindungan  hukum  yaitu  Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas peraturan tersebut.
Oleh  karena  itu  politik  kriminal  ( criminal  policy )  adalah  usaha  rasional  untuk  menanggulangi kejahatan.  Politik  kriminal  ini  merupakan  bagian  dari  politik  penegakan  hukum  dalam  arti  luas  ( law enforcement  policy ).  Semuanya  merupakan  bagian  dari  politik  sosial  ( social  policy ),  yakni  usaha  dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. 18
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  sanksi  (hukum)  pidana  merupakan  cara yang  paling  tua,  setua  peradaban  manusia  itu  sendiri.  Sampai  saat  ini  hukum  pidana  masih  digunakan  dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal.
Disamping itu keterbatasan kemampuan  hukum pidana dari  sudut hakikat terjadinya kejahatan  dan dari sudut hakikat berfungsinya/bekerjanya hukum (sanksi itu sendiri). Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu  masalah  kemanusiaan  dan  masalah  sosial,  banyak  faktor  yang  menyebabkan  kejahatan  itu  sangat kompleks  dan  berada  di  luar  jangkauan  hukum  pidana.  Wajarlah  hukum  pidana  mempunyai  keterbatasan kemampuan  untuk  menanggulanginya, seperti  halnya disampaikan oleh  Prof. Sudarto, ”Penggunaan  hukum
16 Simandjuntak, B dan Pasaribu I.L, 1984, Kriminologi , Tarsito, Bandung, hlm. 343.
17 Marjono Reksodiputro, 1987, Beberapa Catatan Umum tentang Masalah korban , Pustaka, Jakarta, hlm. 7.
18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit. , hlm. 1.
pidana merupakan penanggulangan suatu gejala ” Kurrien am Symtom ” dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya”. 19
Barda  Nawawi  Arief  mengidentifikasikan  sebab-sebab  keterbatasan  kemampuan  hukum  pidana dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut: 20
1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari saran kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai  masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat  kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
3. Penggunaan  hukum  pidana  dalam  menganggulangi  kejahatan  hanya  merupakan  ” kurien  am  symptom ” oleh  karena  itu  hukum  pidana  hanya  merupakan  ”pengobatan  simptomatik”  dan  bukan  ”pengobatan kausatif”
4. Sanksi  hukum  pidana  merupakan  ” remidium ”  yang  mengandung  sifat  kontradiktif/paradoksal  dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya  hukum  pidana  memerlukan  sarana  pendukung  yang  bervariasi  dan  lebih menuntut ”biaya tinggi”
Marc  Ancel  menyajikan  butir-butir  penjabaran  tentang  konsep  (pengamanan  masyarakat) social defence sebagai berikut: 21
1. Bahwa pengamanan  masyarakat  yang  diartikan  sebagai  cara  penanggulangan kejahatan  harus dipahami sebagai  suatu  sistem  yang  tujuannya  tidak  semata-mata  menghukum  atau  menjatuhkan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  pelanggaran  hukum,  tetapi  pada  perlindungan  hak  masyarakat  dari  gangguan  apapun bentuknya, termasuk kejahatan.
2. Pengamanan  masyarakat  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  perlindungan  masyarakat  secara  nyata melalui  berbagai  macam  langkah  di  luar  hukum  pidana.  Usaha  ini  lebih  bertujuan  untuk  menetralisir pelanggaran di dalam masyarakat dan cenderung untuk menghindari peran hukum pidana.
3. Pengamanan masyarakat mengarah pada memajukan kebijakan penghukuman yang lebih mementingkan kepentingan individu daripada masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Oleh karena usaha pengamanan masyarakat  harus  dikaitkan  dengan  pembinaan  pelanggar  hukum,  sehingga  kebijakan  penghukuman harus diarahkan secara sistematis pada masyarakat.
4. Keterkaitan  dengan  proses  pemasyarakatan  hanya  akan  dapat  dijalankan  apabila  ditingkatkannya  sifat kemanusiaan  pada  hukum  pidana.  Berkaitan  dengan  perlunya  sifat  kemanusiaan  dalam  hukum  pidana, maka  sebagian  besar  hukum  pidana  di  dunia  masih  mencerminkan  kepentingan  umum  dan  terlalu mengabaikan kepentingan hukum.
5. Hukum pidana yang bersifat kemanusiaan dan hukum acara pidana yang berhubungan dengannya bukan semata-mata  hasil  dari  gerakan  sentimental  emosional  manusia,  tetapi  juga  perlu  pemahaman  ilmiah tentang kejahatan dan pelaku sebagai pribadi.
Oleh  karena  itu  dari  kebijakan  integral  penanggulangan  kejahatan  terlihat  bahwa  untuk  mencapai tujuan  akhir  tersebut  ditempuh  dengan  dua  kebijakan,  yaitu:  kebijakan  sosial  ( social  policy )  dan  kebijakan kriminal  ( criminal  policy )  yang  sekaligus  juga  merupakan  bagian  kebijakan  sosial  itu  sendiri.  Dalam  hal penanggulangan  kejahatan  (politik  kriminal)  ini  digunakan  pula  dua  kebijakan,  yaitu  dengan  menggunakan penal,  dengan  menggunakan  sanksi  pidana  (jadi  termasuk  bidang  politik  hukum  pidana),  dan  dengan kebijakan  non-penal 22 .  Sebagaimana  juga  digambarkan  oleh  Barda  Nawawi  Arief  dalam  skema penanggulangan tindak pidana: 23
19 Barda  Nawawi  Arief,  1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana ,  Bandung, Adya Citra Bakti, hlm. 44.
20 Ibid , hlm. 46-47.
21 Mohammad Kemal Dermawan, 1994, Stategi Pencegahan Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.
22 Siswanto Sunarso, 1996, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.
23 Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 3.

## Gambar 1.6. Skema Penanggulangan Tindak Pidana
Sebagaimana  skema di  atas tujuan akhir dari  politik kriminal ialah perlindungan  masyarakat  untuk mencapai  tujuan  utama  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  pidana  yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  maka  wajarlah  jika  dikatakan  bahwa  usaha penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. 24
Sebagaimana  juga  disampaikan  oleh  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  Tujuan  Akhir  Kebijakan Kriminal ialah Perlindungan Masyarakat, dan untuk mencapai tujuan utamanya sering disebut:
1. Kebahagiaan Masyarakat ( happiness of the citizens )
2. Kehidupan kultur yang sehat dan menyegarkan ( a wholesome and cultural living )
3. Kesejahteraan masyarakat ( social walfare ) 4. Atau untuk mencapai keseimbangan ( equality )
Dengan  demikian  masalah  utamanya  adalah  mengintegrasikan  dan  mengharmonisasikan  kegiatan atau  kebijakan  non-penal  dan  penal  itu  ke  arah  penekanan  atau  pengurangan  faktor-faktor  potensial  untuk tumbuh  suburnya  kejahatan.  Dengan  pendekatan  kebijakan  yang  integral  inilah  diharapkan  ” social  defence planning ”  benar-benar  dapat  berhasil.  Dan  dengan  demikian,  diharapkan  pula  tercapainya  hakikat  tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu ”kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna”. 25
Meski  sudah  banyak  media  yang  mengungkap  kasus  trafiking  atau  perdagangan  manusia,  namun tidak  banyak  masyarakat  atau  aparat  pemerintah  yang  mengetahui  tentang  trafiking.  Hal  ini  dikarenakan masih  lemahnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  menyangkut  persoalan  trafiking  atau perdagangan manusia.
Tentunya  dengan  disyahkannya  Undang-undang   Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  (PTPPO), diharapkan adanya langkah serius bagi aparat penegak hukum untuk  menindak  pelaku  perdagangan  manusia,  serta  penyelamatan  korban  perdagangan  manusia.  UU  yang dianggap cukup progresif dalam pemidanaan ini, tentunya bisa menjadi alat yang ampuh bagi aparat penegak hukum untuk tidak  memberikan peluang bagi pelaku perdagangan  manusia. Di  dalam  UU   Nomor  21/2007 tentang  PTPPO,  pelaku  trafiking  bisa  jatuhi  hukuman  minimal  3  Tahun,  maksimal  15  Tahun  dan  denda minimal Rp 120 juta atau maksimal Rp 600 juta. Bila korban meninggal dunia, diancam hukuman minimal 5 Tahun, maksimal seumur hidup ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp5 miliar.
Sedangkan  apabila  ada  penyelenggara  negara  yang  terlibat   dalam  kasus  trafiking,  diancam hukuman tambahan 1/3 sanksi pelaku serta sanksi administrasi, sekaligus diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila memalsukan dokumen  negara untuk perdagangan orang atau memberikan kesaksian palsu, diancam hukuman minimal 1 Tahun maksimal 7 Tahun dan denda minimal Rp 40 juta maksimal Rp 280 juta.
Tentunya  dengan  ancaman  pemidanaan  tersebut,  diharapkan  mampu  untuk  membuat  jera  bagi pelaku  perdagangan  manusia,  lebih  khusus  perempuan  dan  anak.  Namun  yang  paling  penting  sekarang adalah, bagaimana  implementasi atas  Undang-undang   Nomor  21 Tahun  2007 tentang  Penghapusan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang   (PTPPO)  tersebut.  Kita  juga  berharap,  bahwa  UU  ini  tidak  hanya  sebagai
24 Siswanto, op.cit , hlm. 11.
25 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, hlm. 158-160.

## Social Welfare Policy
(Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat)
Social Policy (Kebijakan Sosial) Social Defence Policy (Kebijakan Perlindungan Masyarakat)
Tujuan (Goals) Criminal Policy (Kebijakan Kriminal) Penal (Dengan Hukum Pidana)
Non Penal
(Sarana Lain Bukan Pidana)
“penghias etalase” akan  tetapi  mampu di  fungsikan secara  maksimal sebagai senjata  untuk  menjerat  pelaku perdagangan manusia.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang juga memberikan perhatian khusus  terhadap nasib korban dan saksi. Menurut Dirjen Perlindungan HAM Dephukham Prof. Harkristuti Harkrisnowo, UU ini membawa paradigma yang victim-oritened . Hal itu antara  lain  terlihat  pada  hak-hak  korban human  trafficking yang  lebih  banyak  dibanding  UU  Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006). Korban berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi akibat viktimisasi yang dialaminya. Restitusi merupakan bagian dari reparasi kepada korban berupa ganti kerugian yang  harus  diberikan  pelaku  tindak  pidana.  Kompensasi  hampir  sama  pengertiannya,  cuma  biayanya diberikan oleh negara.
Mengingat pentingnya reparasi korban trafficking, ketersediaan dana menjadi penting. Problemnya, jika mengharapkan dana dari Pemerintah, prosesnya cenderung panjang. Itu sebabnya, usulannya adalah agar denda  yang  dibayarkan  pelaku  difokuskan  sepenuhnya  untuk  reparasi  korban.  UU  Nomor  21  Tahun  2007 memang  memerintahkan  agar  pembayaran  restitusi  sekaligus  dicantumkan  dalam  amar  putusan  pengadilan. Hal itu dinilai belum cukup, apalagi kalau penderitaan fisik dan psikis korban sulit disembuhkan.
Disamping  aspek  pidana,  dalam  kondisi  sosio-ekonomi-struktural  seperti  ini,  penanggulangan kejahatan  perdagangan  manusia  sesunggguhnya  tidak  bisa  dilakukan  parsial.  Misalnya,  hanya  dengan meningkatkan  kewaspadaan  aparat  kepolisian  (keamanan), seperti Siaga 1  yang  diterapkan Polda  DKI Jaya untuk mengantisipasinya.
Atau  juga  tidak  bisa  dengan  pendekatan  secara  moralistik,  sebagaimana  yang  dikampanyekan pengambil  kebijakan  dan  agamawan,  bahwa  di  tengah  kesulitan  mesti  ada  harapan.  Melainkan,  secara simultan harus disertai dengan kebijakan struktural yang adil.
Kebijakan-kebijakan  publik  yang  lebih  berpihak  kepada  perbaikan  hidup  masyarakat  miskin  mesti diperbanyak  dan  terprogram  dalam  jangka  panjang.  Misalnya,  perbaikan  upah  buruh,  pelayanan  kesehatan dan  pendidikan  yang  berkualitas  dan  murah,  pembukaan  lapangan  kerja  secara  massal  berupa  program- program  padat  karya,  adalah  beberapa  contoh  saja  dari  kebijakan  struktural  yang  bisa  ditempuh  guna mencegah munculnya ketidakadilan struktural.
Selanjutnya,  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  mengajukan  pemikiran-pemikiran  sebagai berikut, dalam usaha untuk menyusun Standard Politik Kriminal dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perekonomian (termasuk tindak pidana perdagangan orang): 26
1. Perlu  dilakukan resppreisal secara  teratur  terhadap  perundang-undanga n  pida na  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  dalam  bidang  perekonomian.  Hal  ini  mencakup  (1)  evaluasi  baik  yang bersifat  kriminalisasi  maupun  dekriminalisasi  atau  depenalisasi  dan  (2)  evaluasi  terhadap ketentuan hukum pidana yang belum  effektif  didayagunakan.  Dalam  hal  yang  terakhir ini, dapat dikemukakan contoh kemungkinan dipidananya mereka yang melakukan kesepakatan untuk me l a k uka n t i nd a k  p i d a na   ko r up s i ,   me re ka   ya ng   menghalangi  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan.
2. Perlunya  penyidik  mempunyai  pengetahuan  keahlian  dan  teknoligi  tertentu,  seperti  komputer, acconting  dan  sebagainya.  Penggunaan  ahli-ahli  di  luar  sistem  peradilan  pidana  juga  sangat diharapkan.
3. Perlunya  dipikirkan  keberadaan  Badan  Khusus  untuk  memerangi  kejahatan  perekonomian,  seperti  di India, Malaysia dan Singapura.
4. Sistem  latihan  yang  berkelanjutan  dan  terpadu.  Sebagai  contoh  adalah  apa  yang  dilakukan  Jepang dengan  mengirimkan  para  jaksa  dan  pejabat  pengadilan  ke T r ai ni n g   I n st i t ut e   of   N at i on al R e v e nus   O f f i c i al d a n  memberikan  latihan  di  bidang  hukum  pajak,  akuntansi  dan  banking  dan sebagainya.
5. M e n i n g k a t k a n   u s a h a - u s a h a   u n t u k   m e m p e r o l e h  informasi dan pengumpulan alat bukti. Hal ini dapat berupa pendayagunaan informan, penyuluhan hukum pada masyarakat.
6. M e ni ngka t ka n  ke rj a   sa ma   i nt e r na s io na l   da l am   p e nyidikan  dan  pertukaran  informasi, mengingat  sifat  kejahatan  perekonomian  yang  melampaui  batas-batas  negara (trans-nasionally) antara lain dalam bentuk counterfeiting of check , and bank notes yang melanggar International Convention on the Suppression of Currency Counterfaiting, Tahun 1929.
7. Meningkatkan efektivitas penuntutan dan mengurangi delay in investigation and trial. Pembentukan Tim Jaksa yang tangguh dalam setiap kasus sangat penting.
8. Bilamana perlu diciptakan peradilan khusus yang mengadili economic crimes seperti di Jerman Barat.
9. Sistem sanksi supaya disempurnakan, antara lain dengan pengaturan minimum khusus.
10. Pemidanaan terhadap korporasi.
11. Kerjasama  dalam  asosiasi  perdagangan  agar  ditingkatkan,  dalam  rangka  menumbuhkan  penghargaan
26 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit. , hlm. 9-10.
terhadap hukum dan tanggungjawab warganegara. 12. Penyempurnaan  langkah-langkah  organisatoris  seperti  rekruitmen  karyawan,   sistem  pengawasan  d a n sebagainya.
13. Dalam pemidanaan yang menjadi pertimbangan utama adalah moral and deterrent effect.
14. Meningkatkan  teknik  investigasi,  baik  yang  bersifat  reaktif (waiting  for  someone  to  complain  about violation) maupun proactive (affirmative search for violators).
Muladi mengkasifikasikan pencegahan kejahatan biasanya dibedakan dalam kategori berikut: 27
1. Primary  prevention ;  suatu  strategi  yang  dilakukan  melalui  kebijakan  publik,  khususnya  untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum.
2. Secondary prevention ; targetnya adalah calon-calon pelaku.
3. Tertiary prevention ; targetnya mereka yang telah melakukan kejahatan.
Mengingat  dalam  era  globalisasi  jenis-jenis  kejahatan  memiliki  dimensi  internasional  dan transnasional,  maka  untuk  menanggulanginya  diperlukan  kerjasama  internasional  yang  intensif.  Kerjasama internasional  tersebut  bisa  dalam  bentuk  pelatihan  teknis,  ekstradisi, mutual  legal  assistance , transfer  of proceeding , transfer of prisoners , penyidikan bersama, dan sebagainya. UU  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  atau  UU Trafficking harus  mendapat    pengawalan  lebih mengingat    pentingnya  muatan    substansi  yang    terdapat  dalam  UU  ini,    yaitu  dalam  rangka  mencegah, memberantas dan menghukum Tindak Pidana Perdagangan  Orang, khususnya Perempuan dan Anak. Hal ini harus dilakukan karena sampai saat ini Indonesia masih dianggap sebagai sebagai sumber, tempat transit, dan termasuk  dalam  mata  rantai  trafficking  dunia,  dimana  pelecehan  seksual  dan  perdagangan  buruh  banyak terjadi dari pedesaan hingga perkotaan di Indonesia. Bahkan, sebagian besar perempuan yang bekerja ke luar negeri  sebagai  pembantu  rumah  tangga  rata-rata  mengalami  ekploitasi  dan  kondisi  yang  buruk.  Sehingga adanya UU Trafficking ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan  tindak pidana trafficking . 28

## PENUTUP
Dari hasil kajian diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Kejahatan ekonomi ( economic crime )  adalah jenis kejahatan  yang  secara umum sangat  merugikan  atau melanggar kepentingan negara dan masyarakat. Kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan  untuk menilai  kasus  yang  terjadi.  Dalam  hal  ini  batasan  yang  dapat  dikemukakan  adalah  setiap  perbuatan yang  dilakukan  oleh  orang  dan/atau  badan  hukum,  dengan/tanpa  menggunakan  kekerasan  bersifat melawan  hukum,  yang  hakikatnya  mengandung  unsur-unsur  penipuan,  memberikan  gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan.
2. Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007,  perdagangan  manusia  adalah  Tindakan  perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi.  Dalam  konteks  kejahatan  di  bidang  ekonomi,  perdagangan  orang  merupakan  kejahatan yang  tidak  saja  merugikan  korban  juga  merugikan  negara.  Perdagangan  orang  juga  kejahatan  lintas negara biasanya juga melibatkan organisasi mafia, beraliansi dengan mitra lokal, pihak militer, birokrat, pebisnis  dan  masyarakat.  Perdagangan  ilegal  antarnegara  meliputi  obat-obat  terlarang,  senjata,  barang elektronik, manusia untuk tenaga kerja murah, perjualan organ tubuh, industri seks dan modal.
3. Dalam  merealisasikan  kebijakan  hukum pidana,  upaya penanggulangan  kejahatan seperti  halnya tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan pendekatan terpadu ( integrated approach ) baik keterpaduan ( integralitas )  antara  politik  kriminal  dan  politik  sosial  maupun  keterpaduan  antara  upaya penanggulangan  kejahatan  dengan penal maupun non-penal .  Secara  garis  besar  upaya  penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “ repressive ” (penindasan/pemberantasan/penumpasan)  sesudah  kejahatan  itu  terjadi,  sedangkan  jalur “non-penal ” lebih  menitikberatkan  pada  sifat  “ preventive ”  (pencegahan/penangkalan/pengendalian)  sebelum kejahatan terjadi.
27 Muladi, op.cit , hlm. 166.
28 Hak  Asasi  Manusia  Tanpa  Dukungan  Politik  Catatan  HAM  Awal  Tahun  2008 ,  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 6.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Amrullah, Arief, 2007, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan , Bayumedia, Malang. Arief, Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung. ____________________, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
____________________, 2007, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana, Jakarta. Atmasasmita, Romli , Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Refika Aditama, Bandung. Dermawan, Mohammad Kemal , 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung. Eddyono,  Supriyadi  Widodo ,  2005, Perdagangan  Manusia  dalam  Rancangan  KUHP:  Position  Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 5 , ELSAM, Jakarta. Husein, HM , 2008, Wahyudi dan Hufron, Hukum, Politik & Kepentingan , Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Marpung, Leden , 1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya , Sinar Grafika, Jakarta.
Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia , The Habibie Center, Jakarta.
Muladi & Barda Nawawi Arief , 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung. _______________________, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
Rahardjo,  Satjipto ,  2007, Biarkan  Hukum  Mengalir  ”Catatan  Kritis  tentang  Pergulatan  Manusia  dan Hukum” , Kompas, Jakarta. Reksodiputro, Marjono , 1987, Beberapa Catatan Umum tentang Masalah korban , Pustaka, Jakarta. Rukmini, Mien , 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai) , Alumni, Bandung. Simandjuntak, B dan Pasaribu I,L , 1984, Kriminologi , Tarsito, Bandung. Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung. Sunarso, Siswanto , 2005, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
B. Surat Kabar, Internet dan Penerbitan Lain Damanhuri,  Didin  S. , Indonesia,  Globalisasi  Perekonomian  &  Kejahatan  Ekonomi  Internasional . Department  of  Economics  Faculty  of  Economics  and  Management  Bogor  Agricultural University. Working Paper Series Nomor 13/A/III/2008.
Hak  Asasi  Manusia  Tanpa  Dukungan  Politik  Catatan  HAM    Awal  Tahun  2008 .  Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Hlm.6 Harkrisnowo, Harkristuti , Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia , Sentra HAM UI, draf tanggal 28 Februari 2003. Modus Operandi Kejahatan Lintas Negara - http://www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid= 627/01/07. Suhaidi, Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Orang di Indonesia . http://profsuhaidi.web.id/content/view/9/6/1/1/.