Tersedia di http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/index

## Strategi Implementasi BUMDes Dalam Perspektif Inklusi Sosial
The Implementation Strategy of BUMDes From Social Inclusion Perspective
Kusuma Wulandari 1 , Franciscus Adi Prasetyo 2 , Wahyuni Mayangsari 3 dan Sari Dewi Poerwanti 4
1) Universitas Jember (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember, 68121, Indonesia)
2) Universitas Jember (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember, 68121, Indonesia)
3) Universitas Jember (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember, 68121, Indonesia)
4) Universitas Jember (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember, 68121, Indonesia)

## Abstrak
Eksklusivitas terhadap penyandang disabilitas berkontribusi terhadap kemiskinan desa.   BUMDes merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah desa yang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan, mengentas kemiskinan dan pengangguran desa. Implementasi BUMDes yang inklusif menjadi penting sebagai salah satu upaya pemerintah terutama pemerintah desa untuk mengurangi masalah kemiskinan yang disebabkan oleh eksklusivitas terhadap penyandang disabilitas. BUMDes Jaga  Karsa  merupakan  BUMDes  terinklusif  dengan  predikat  terbaik  di  Kabupaten  Situbondo. Berdasarkan  hal  tersebut  tersebut  maka  penelitian  ini  mencoba  untuk  menganalisis  strategi implementasi  BUMDes  Jaga  Karsa  dalam  perspektif  inklusi  sosial  dengan  melibatkan  komunitas disabilitas  dalam  hal  ini  adalah  Komunitas  Pelopor  Peduli  Disabilitas  Situbondo  (PPDiS).  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  deskripsi  kualitatif.  Seluruh  data  diperoleh  melalui  kegiatan observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi. Hasil kajian ini adalah BUMDes menerapkan tiga aspek penting dalam pengelolaannya yaitu pertama , Aspek pemenuhan aksesibilitas fisik maupun non-fisik seperti  pembangunan  toilet  umum  ramah  disabilitas,  tangga ramp , handrail hingga  keterbukaan informasi. Kedua , aspek jati diri melalui pengakuan terhadap penyandang disabilitas. Ketiga , aspek kebebasan berpendapat dan memilih  posisi pekerjaan, serta penitikberatan pada partisipasi atau pelibatan  penyandang  disabilitas  dalam  penyusunan  peraturan  desa  yang  pro  disabilitas  sebagai bagian  dari  pembangunan  desa.  Tiga  poin  tersebut  merupakan  hal  mendasar  yang  membedakan pengelolaan BUMDes Jaga Karsa dengan BUMDes lainnya di wilayah kabupaten Situbondo .
Kata Kunci : BUMDes, disabilitas, eksklusif, inklusi sosial
4 Korespondensi Penulis Email: saridewi.fisip@unej.ac.id

## Abstract
The exclusivity of persons with disabilities contributes to village poverty. BUMDes is an extension of the village  government  which  has  a  role  in  improving  welfare,  alleviating  village  poverty  and unemployment.  The  implementation  of  inclusive  BUMDes  is  important  as  one  of  the  government's efforts,  especially  the  village  government,  to  reduce  poverty  problems  caused  by  the  exclusivity  of persons  with  disabilities.  BUMDes  Jaga  Karsa  is  the  most  inclusive  BUMDes  with  the  best  title  in Situbondo Regency. Based on this, this study tries to analyze the implementation strategy of BUMDes Jaga  Karsa  in  the  perspective  of  social  inclusion  by  involving  the  disability  community,  in  this  case Situbondo  Disability  Care  Pioneer  Community  (PPDiS).  The  research  method  used  is  a  qualitative description.  All  data  was  obtained  through  observation,  interviews,  FGDs  and  documentation.  The results of this study are that BUMDes implement three important aspects in their management, first, aspect of fulfilling physical and non-physical accessibility such as the construction of disability-friendly public  toilets,  ramp  stairs,  handrails  to  information  disclosure.  Second,  aspects  of  identity  through recognition of persons with disabilities. Third, aspects of freedom of opinion and choosing a job position, and an emphasis on the participation or involvement of persons with disabilities in drafting village regulations that are pro-disabilities as part of village development. These three points are the basic things that distinguish the management of BUMDes Jaga Karsa from other BUMDes in the Situbondo district.
Keywords: BUMDes, disability, exclusivity, social inclusion.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Kabupaten  Situbondo  tengah  serius  berinovasi  menuju  Situbondo  inklusi terintegrasi.  Hal  ini  tercerminkan  dengan  perolehan  penghargaan  Kabupaten  Situbondo sebagai Kabupaten Terinklusif pada tahun 2021 dari United States Agency for International Development (Antara News, 2023). Data pada tahun 2018 menunjukkan jumlah disabilitas Kabupaten Situbondo sebanyak 11.770 jiwa penduduk atau sebesar 1,71% dari keseluruhan jumlah  penduduk.  Berdasarkan  data  tersebut  diketahui  disabilitas  dengan  kategori  usia balita  sekitar  3%,  disabilitas  kategori  anak-anak  sekitar  13%,  kategori  usia  produktif angkatan kerja (18-59 tahun) sekitar 50%, dan sekitar 34% disabilitas masuk kategori usia lansia (diatas 60 tahun) (Gufron,et.al, 2020). Hal tersebut menandakan bahwa porsi terbesar dalam  pembagian  adalah  pada  usia  produktif  angkatan  kerja  yaitu  sebesar  50%  atau berjumlah 5.926 jiwa dari keseluruhan jumlah disabilitas di Kabupaten Situbondo.
Komunitas Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) merupakan salah satu komunitas yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Yayasan PPDiS sebagai organisasi non-profit yang  bersifat  independen,  memiliki  tanggung  jawab  pada  dua  dimensi,  yaitu  penguatan masyarakat  sipil  dan  mendorong  perubahan  kebijakan  di  pemerintahan.  PPDiS  berfokus untuk  mewujudkan  kesamaan  kesempatan  dan  partisipasi  utuh  untuk  penyandang disabilitas dalam penghidupan dan kehidupan, membangun kemandirian dan mengurangi stigma tentang keberadaan penyandang disabilitas di masyarakat.
Adapun beberapa program dan kegiatan yang sering dilakukan baik dari bidang kesehatan hingga  pendidikan  contohnya  mengadakan  pelatihan  bahasa  isyarat  dan  etika berkomunikasi  dengan  penyandang  disabilitas.  Memberikan  informasi  agar  penyandang disabilitas dapat mengakses bantuan sosial, memberikan pelatihan kerja, dan memberikan pelatihan untuk pendidik agar mampu memberikan layanan pendidikan inklusif yang layak bagi  anak  berkebutuhan  khusus,  termasuk  dengan  kesulitan  dalam  belajar  jarak.  Segala rencana  kegiatan  PPDiS  berkiblat  pada  Undang-undang  No.  8  tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas,  di  dalamnya  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  setiap  individu penyandang  disabilitas  memiliki  hak  untuk  bebas  dari  stigma  dan  memiliki  hak  penuh sebagai manusia untuk berkehidupan yang layak (Rappler.com, 2016).
Namun disisi lain, beberapa pendapat meyakini komunitas difabel juga memiliki kontribusi terhadap  kemiskinan,  karena  menciptakan  eksklusivitas  dalam  kehidupan  penyandang disabilitas seperti minimnya partisipasi dalam ranah sosial, ekonomi dan politik. Minimnya informasi  dan  komunikasi  mempengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi  penyandang  disabilitas sehingga berkontribusi menghambat terbangunnya jaringan sosial terutama pada akses di dunia pekerjaan (Gufron & Rahman, 2020).
Desa  sebagai  unit  terkecil  dari  pemerintahan  sewajarnya  menjadi  garda  terdepan  dalam upaya  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas.    BUMDes  dibentuk  sebagai  upaya  untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa.  BUMDes  diharapkan  dapat  mendorong  pengembangan  kelembagaan serta pengelolaan unit usaha yang nantinya akan membawa perubahan di bidang sosial dan ekonomi  desa  (Gutama  &  Widiyahseno,  2020).  Pembangunan  desa  memiliki  tujuan
meningkatkan  kualitas  hidup  serta  derajat  kesejahteraan  warga  desa  melalui pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pemenuhan  kebutuhan  dasar,  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam  secara  berkelanjutan. Hak itu dapat dimaknai bahwa kelompok sosial marjinal seperti penyandang disabilitas juga harus  menjadi  penerima  manfaat  utama  dari  pembangunan  desa.  Keberadaan  BUMDes dapat memberikan kontribusi dalam proses mencapai tujuan tersebut.
Walau  demikian,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Simarmata  dan  Zakaria  (2017) menunjukkan bahwa masih ditemukan cela pada Undang-Undang Desa dalam mengusung inklusi sosial sebagai perspektif yang berlaku menyeluruh termasuk keberpihakan kepada kelompok marjinal seperti kelompok disabilitas dan menegaskan serta meluaskan jaminan- jaminan yang ditujukan untuk kelompok marjinal. Penerapan perspektif inklusi sosial dalam pembangunan  desa  dapat  menghapus  eksklusivitas  masyarakat  marjinal  sehingga  tujuan dari pembangunan desa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa dapat tercapai bagi seluruh  lapisan  masyarakat  desa.  Implementasi  BUMDes  yang  inklusif  menjadi  penting sebagai salah satu upaya pemerintah terutama pemerintah desa untuk mengurangi masalah kemiskinan yang disebabkan oleh eksklusivitas dalam pengelolaan BUMDes.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  mencoba  untuk  menganalisis  strategi implementasi  BUMDes  dalam  perspektif  inklusi  sosial  dengan  melibatkan  komunitas disabilitas dalam hal  ini  adalah PPDiS.  Manfaat  dari penelitian  ini  adalah  dapat  dijadikan sumber referensi model pengelolaan BUMDes berbasis inklusi sosial pada daerah lain.

## 2. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yaitu BUMDes  Jago  Karsa  yang  merupakan  BUMDes  terinklusif  dengan  predikat  terbaik  di Kabupaten Situbondo menurut PPDiS. Sedangkan data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara  semi  terstruktur, Focus  Group  Discussion (FGD)  dan  dokumentasi  yang melibatkan  beberapa  pihak  sebagai  informan  penelitian.  Informan  penelitian  dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pihak yang mempunyai informasi akurat  mengenai  proses  praktik  pelaksanaan  BUMDes  di  Kabupaten  Situbondo  yaitu  7
(tujuh) Informan yang terdiri dari berbagai unsur antara lain Kepala Desa Tanjung Glugur, Ketua  PPDiS,  Pengurus  PPDiS,  Ketua  serta  pengurus  BUMDes  Jago  Karsa,  Mitra  BUMDes, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas disabilitas. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi data. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan yang sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni: data reduction (reduksi data), data  display (penyajian  data), conclusion  drawing/  verification (verifikasi  data). (Creswell, 2014).

## 3. PEMBAHASAN
Sejak tahun 2014, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama, seperti yang tertuang dalam  program  prioritas  ketiga  “Nawacita”  yang  isinya  membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat  kawasan  pedesaan.  Keseriusan  pemerintah  untuk mewujudkan pembangunan berbasis desa tercermin dari pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  dengan  tugas  khususnya  yaitu mengelola desa (Bihamding, 2019). _ Pembangunan _ daerah, terutama dari desa diharapkan mampu mewujudkan pemerataan di bidang Pembangunan dan juga merupakan bagian dari percepatan  terwujudnya good  governance .  (Sedarmayanti,  2013).  Implementasinya  di lapangan, good governance harus melibatkan tiga aktor utama yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah, (Rohman et al., 2019).
Wilayah Desa Tanjung Glugur terdiri dari 6 dusun, yaitu Utara, Tengah, Selatan, Kampong, Karang  Kenik  dan  Krajan.  Secara  demografi  diketahui  desa  ini  terdiri  dari  1.550  Kepala Keluarga dengan total penduduk berjumlah 3,722 jiwa yang terdiri dari 1,947 perempuan dan  1,775  laki-laki.  Proporsi  terbesarnya  yaitu  sebanyak  1.265  jiwa  berlatar  pendidikan tamatan  SD  dengan  dominasi  mata  pencaharian  sebagai  petani,  buruh  tani,  nelayan  dan peternak  (Data  Desa,  2019).  Adanya  keragaman  pekerjaan  yang  ada  di  masyarakat  desa, membuktikan  bahwa  desa  Tanjung  Glugur  memiliki  banyak  potensi  yang  bisa dikembangkan  secara  optimal,  baik  dalam  segi  kewirausahaan,  perikanan  maupun pertanian.  Terkait  fenomena  disabilitas  yang  ditemukan,  diketahui  jumlah  disabilitas sebanyak  119  jiwa.  Berdasar  data  tersebut  penduduk  disabilitas  Desa  Tanjung  Glugur
memiliki  potensi  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  rawan  termarjinalkan  dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi, jumlah dan dominasi latar pendidikan yang rendah.
Desa  Tanjung  Glugur  memiliki  BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa)  bernama  Jago  Karsa. BUMDes Jago Karsa memiliki 3 (tiga) unit produksi, yakni produksi rengginang, peternakan kambing dan air isi ulang. Dari ketiga unit usaha tersebut usaha rengginang adalah salah satu usaha  unggulan  dari  BumDes  ini.  Permintaan  akan  rengginang  makin  melonjak  hingga berton-ton  saat  hari  besar  seperti  hari  raya  Idul  Fitri.  Produk  rengginang  bukanlah komoditas  utama  desa  Tanjung  Glugur,  namun  produk  BumDes  ini  memiliki  ciri  khas tersendiri jika dibandingkan produk rengginang desa lain. Pertama produk rengginang ini memiliki  varian  rasa  yang  lebih  beragam  dari  original,  asin,  manis,  cumi,  buah naga,  dan seledri. Kedua, produk rengginang jauh lebih murah namun tidak mengurangi kualitas atau mutu produk. Ketiga, produk ini diproduksi dengan mengusung semangat keberagaman dan inklusivitas pekerjanya.
Menurut Taylor (2012) terdapat lima perspektif inklusi sosial yang relevan yaitu partisipasi dan akses ke layanan ekonomi dan kesehatan; kemandirian dan kemampuan menentukan nasib sendiri; pendidikan; interaksi sosial dan memenuhi peran sosial di dalam Masyarakat. Menurut  Warsilah  (2015)  terdapat  tiga  aspek  dasar  sebagai  dasar  konseptual  untuk tercapainya  pembangunan  yang  inklusif  yaitu  (1)  kecukupan:  keterbukaan  akses  dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan  pekerjaan.  (2)  Jati  diri:  Pengakuan  terhadap  keberadaan  kelompok  marjinal,  dimana penyandang  disabilitas  mampu  menjadi  manusia  seutuhnya,  mampu  menghargai  diri sendiri, merasa pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu (3) Kebebasan: merdeka dari kekangan baik dalam mengemukakan pendapat, berpolitik, memilih pekerjaan, maupun berorganisasi

## Gambar 1.  konseptual strategi Implementasi BUMDes Dalam Perspektif Inklusi Sosial
Sumber: Olahan peneliti, 2023

## 3.1 Aspek Ketercukupan
Pada aspek kecukupan, terdapat upaya pemenuhan aksesibilitas dalam pembangunan fisik maupun non fisik desa. Penyandang disabilitas harus mempunyai akses yang sama seperti warga desa lainnya dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. Menjadi masalah penting ketika penyandang  disabilitas  ingin  hidup  mandiri  di  tengah  keterbatasannya,  namun  tidak mendapat  dukungan  dari  lembaga  terkait  di  bidangnya.  Fasilitas  yang  dapat  mendukung penyandang  disabilitas  sangatlah  penting,  mengingat  semakin  banyak  penyandang disabilitas  yang  membutuhkan  mobilitas.  Sebagai  contoh  berpindah  dari  satu  tempat  ke tempat  lain,  bepergian  untuk  bekerja,  atau  bahkan  pergi  keluar  daerah.  Pentingnya aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  adalah  untuk  memastikan  kemandirian  dan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Aksesibilitas juga  memiliki  arti  dan  ruang  lingkup  yang  luas,  yaitu  berkaitan  dengan  bangunan  atau fasilitas publik, seperti sarana transportasi, pasar, dan gedung pemerintahan, serta terkait dengan  layanan  publik  secara  umum,  serta  layanan  pendidikan,  kesehatan,  hukum,  dan lainnya (Darmani, et.al, 2022, Chandra, 2020). ___ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
Bumdes berperspektif Inklusi Sosial Ketercukupan Pengakuan Kebebasan Partisipasi
Aksesibilitas dalam pembangunan fisik seperti pembangunan toilet umum ramah disabilitas, tangga ramp , hand rail .  Berdasarkan berbagai peraturan perundangan serta merujuk pada keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  nomor  468/KPTS/1998  tentang  persyaratan  teknis aksesibilitas pada lingkungan dan bangunan umum, aksesibilitas yang dimaksud meliputi kemudahan,  kegunaan,  keselamatan,  dan  kemandirian  individu  di  semua  tempat  atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. ___ __ __ _ __ __ __ __ ___ __ __ _ __ __ __ __
Aksesibilitas bukan berwujud fisik saja, namun juga akses non-fisik. Aksesibilitas non-fisik dikaitkan  dengan  bagaimana  teknologi  informasi  dan  komunikasi  mudah  untuk  diakses serta dipahami oleh penyandang disabilitas. Pertama-tama perlu diingat bahwa ketika akan memberikan atau menyebarluaskan informasi, harus mempertimbangkan apakah informasi yang  dihasilkan  dapat dipahami  oleh  orang  dengan  keterbatasan  pendengaran, buta  atau yang memiliki ketidakmampuan belajar atau tidak. Kedua, untuk dapat membuat informasi lebih mudah diakses, penting untuk mengubah tampilan media yang menampilkan informasi dalam  format  tertentu,  seperti  cetak  besar,  agar  dapat  diakses  oleh  orang  dengan keterbatasan  penglihatan.  Ketiga,  memberikan  layanan  “bantuan  komunikasi”  untuk membantu  penyandang  disabilitas  lebih  memahami  informasi  yang  tersedia,  misalnya membacakan  teks  tertentu  untuk  teman  netra,  pencatatan  otomatis  yang  merubah  suara menjadi teks tertulis saat berkomunikasi dengan orang tunarungu, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan lainnya (Information and Communication Standards, 2011).
Penyediaan  akses  dalam  pembangunan  non-fisik  adalah  menyediakan  akses  pekerjaan dengan mempekerjakan penyandang disabilitas dalam usaha rengginang milik BUMDes Jago Karsa. Dari total 15 orang tenaga kerja yang dipekerjakan oleh BUMDes, terdapat 5 tenaga kerja  disabilitas.  Penempatan  kerja  penyandang  disabilitas  juga  mempertimbangkan keterampilan  serta  keamanan  kerja.  Penyandang  disabilitas  menjadi  wakil  dari keberagaman masyarakat desa yang harus dijadikan prioritas dalam perekrutan karyawan karena    tujuan  dari  BUMDes  adalah  melakukan  pemberdayaaan  pada  seluruh  lapisan Masyarakat  (Ami,  et.al,  2020).  Aksesibilitas  yang  disediakan  pemerintah  desa  tersebut bukanlah  suatu  bentuk  pengistimewaan  kelompok  disabilitas,  melainkan  upaya  untuk mengurangi keterbatasan yang selama ini dirasakan oleh penyandang disabilitas. Walaupun
belum  keseluruhan  bangunan  dapat  diakses  oleh  penyandang  disabilitas,  namun  terlihat semangat  dan  keinginan  yang  kuat  pemerintah  desa  untuk  terus  berbenah.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  desa  Tanjung  Glugur  telah  memiliki  modal  yang  cukup  untuk menuju  inklusivitas  dan  berbaur  secara  menyeluruh  serta  berkelanjutan  dengan penyandang disabilitas.
3.2 Aspek Pengakuan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Pengakuan  terhadap  hak penyandang  disabilitas  sebenarnya sudah  diatur  dalam  Undang- undang    nomor  8    tahun    2016    terkait    persamaan  hak,    pemberdayaan  pemberian perlindungan, pemenuhan aksesibilitas, pemberian penghormatan, pengadaan unit  layanan disabilitas, dan terbentuknya komisi nasional  disabilitas.  Pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri  telah  menerbitkan  Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun  2018  tentang Perlindungan dan  Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas.  Peraturan  Daerah  (Perda)  terbit  atas pertimbangan  bahwa  pemerintah  daerah  telah  menyadari  bahwa  kelompok  masyarakat disabilitas mempunyai kesamaan peran, kedudukan, hak dan kewajiban dengan masyarakat lainnya.  Akses,  sarana,  dan  prasarana  dibutuhkan  untuk  tercapainya  kemandirian, perlindungan serta Kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu perlu pemerintah daerah  melalui  perda  tersebut  untuk  mengatur  dan  menjamin  terpenuhinya  hak-hak penyandang disabilitas.
Pada  aspek  pengakuan,  pemerintah  desa  memberikan  pengakuan  terhadap  keberadaan kelompok  disabilitas  sebagai  kelompok  yang  memiliki  potensi  dan  kontribusi  dalam pembangunan desa sama seperti penduduk desa lainnya. Walaupun pada awalnya BUMDes dalam  pengelolaannya  tidak  melibatkan  disabilitas,  namun  seiring  waktu  dan  banyaknya pengetahuan  yang  diberikan  oleh  PPDiS  selaku  komunitas  disabilitas  maka  tergeraklah BUMDes untuk lebih memperhatikan kembali kelompok marginal seperti disabilitas. Selain dukungan pemerintah desa, pengakuan oleh orang terdekat seperti keluarga, tetangga, atau komunitas  terkait  kondisi  fisik  dan  mental  serta  memiliki  rasa  hormat  terhadap  dirinya sendiri secara utuh. (Arroisi et.al, 2022)
Terdapat  hal  mendasar  yang  mengubah  wajah  desa  yaitu  peraturan  desa  dilaksanakan berdasarkan dua asas. Pertama, prinsip mengakui keragaman budaya dan identitas lainnya. Desa  harus  berkembang  sesuai  jati  dirinya,  berkembang  dalam  sejarahnya  dan mengembangkannya. Desa Tanjung Glugur masih kental akan budaya. Namun berdasarkan asas pengakuan ini, pemerintah desa mengakui hak  asasi manusia dimana pengakuan  itu mencakup seluruh warga desa tanpa terkecuali. Kedua, prinsip saling melengkapi. Sebelum ada  undang-undang  desa,  desa  bisa  diserbu  untuk  semua  jenis  proyek  yang  tidak  pro masyarakat  minoritas,  dimana  desa  hanya  dijadikan  sebagai  objek.  Dengan  kehadiran undang-undang desa ini, desa diharapkan mampu mengelola dan mengatur Bumdes menjadi lebih inklusif dan desa berhak menyesuaikan dukungan desa bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam konvensi desa.
3.3 Aspek Kebebasan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Penyandang disabilitas diyakini lebih rentan memperoleh tindak kekerasan dan eksploitasi (Rofiah,2019, Muryatini, 2018). Pemerintah dalam hal ini pemerintah desa Tanjung Gugur harus memastikan agar penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan.  Selain  itu  pada  aspek  kebebasan,  penyandang  disabilitas  harus  memiliki kesamaan hak, misalkan bebas berekspresi, dan pemenuhan hak-hak  ekonomi,  sosial  dan budaya    lainnya  seperti  hak  atas    rehabilitasi,  kesehatan,  pendidikan,  habilitasi    dan pekerjaan.
Penyandang disabilitas yang bergabung dalam unit usaha rengginang BUMDes Jago Karsa memiliki  kebebasan  berpendapat  dalam  penentuan  penempatan  kerja  yang  menurut mereka aman. Penyandang disabilitas memilih sendiri posisi sesuai kemampuan dan kondisi fisiknya  yaitu  di  bagian packing produk  yang  memiliki  resiko  kecelakan  kerja  yang  lebih rendah  dibanding  bagian  lainnya  seperti  pengadonan,  memasak,  dan  pengeringan rengginang.  Hal  ini  merupakan  hal  positif,  mengingat  beberapa  penelitian  justru berpendapat berbeda dengan mengatakan hanya beberapa pekerjaan atau posisi yang cocok untuk penyandang disabilitas, adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang ditentukan pengguna  dan  persyaratan  kerja,  kurangnya  informasi  tentang  pasar  tenaga  kerja, kurangnya pendidikan dan pelatihan, dan lingkungan kerja yang menantang untuk dimasuki
oleh penyandang disabilitas karena hambatan tersebut (Alizah, B, et.all, 2023). Hal di atas mengakibatkan  sebagian  besar  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  bekerja  hanya memegang posisi sebagai pekerja tingkat pemula dan musiman (Poerwanti, 2017).
Dalam  strategi  pengembangan  BUMDes  Jago  Karsa,  penyandang  disabilitas  justru  diberi kebebasan  memberikan  kritik  dan  saran  pada  pengurus  terkait  pengelolaan  organisasi ataupun  pengelolaan  produk  dari  unit  usaha misal  urun  ide  menciptakan  inovasi  produk rengginang. Dengan begitu pengurus . pun dapat mengetahui penilaian yang diberikan atau terkait masalah.
3.4 Aspek Partisipasi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Selain ketiga aspek tersebut ada prinsip lain yang perlu menjadi perhatian yaitu partisipasi. Inklusi  sosial  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan _ partisipasi,  karena  inklusi  sosial berupaya  menciptakan  kondisi  dimana  kelompok  rentan  seperti  penyandang  disabilitas yang ekslusif mampu mengisi perannya dalam masyarakat dan partisipasi sejalan dengan hal  tersebut  karena _ partisipasi  merupakan _ kegiatan  yang  didalamnya  terdapat  pelibatan kelompok dalam _ upaya mencapai tujuan serta terdapat adanya pembagian tanggungjawab dan kewenangan.  (Srirejeki et al., 2020; Gutama et.all, 2020).
Francis  mengartikan  eksklusi  sosial  adalah  proses  yang  menciptakan  ketidakmampuan untuk  berpartisipasi  kelompok  tertentu  baik  sebagian  ataupun  menyeluruh  dalam kehidupan sosialnya. Kemudian, inklusi sosial dimaknai sebagai proses yang memberikan kemungkinan  pada  kelompok  tertentu  untuk  berpartisipasi  baik  sebagian  ataupun seluruhnya  dalam  kehidupan  sosialnya  (Rawal,  2008).  Berdasarkan  data  lapangan menunjukan bahwa pemerintah desa melibatkan penyandang disabilitas dalam pengelolaan BUMDes.  Dalam  pengelolaan  BUMDes  Jago  Karsa,  penyandang  disabilitas  berperan  aktif dalam kepengurusannya. Berjalannya BUMDes juga diawasi oleh pendamping desa khusus disabilitas. Hal   ini   dikarenakan   pemerintah   desa menganggap   bahwa   dengan partisipasi dari  seluruh  pengurus  BUMDes  baik  disabilitas  maupun  non-disabilitas  sangat mempengaruhi  keberhasilan  BUMDes  karena  sebagian  besar  ide-ide  yang  dihasilkan  ini dapat   berjalan karena adanya peran aktif dan partisipasi sehingga baik pemerintah  desa
maupun  pengurus BUMDes   dapat   bersinergi dan memberikan   umpan   balik   yang positif demi kemajuan BUMDes  Jaga Karsa.
Selain itu, bukti pelibatan lain yaitu pemerintah desa bersama komunitas disabilitas dalam hal ini adalah PPDiS menyusun peraturan desa atau Perdes terkait tentang perlindungan dan pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  desa.  Salah  satu  butirnya  memuat  bahwa pemerintah Desa Tanjung Glugur memiliki kewajiban untuk menganggarkan setidaknya 1% dari  total  APB  Desa  dalam  satu  tahun  untuk  pemberdayaan  disabilitas  di  Desa  Tanjung Glugur.  Dalam  penyusunan  kebijakan  yang  pro  penyandang  disabilitas,  tentunya  harus melibatkan  partisipasi  aktif  dari  berbagai  ragam  penyandang  disabilitas  secara  individu maupun melalui organisasi serta pihak swasta (Suwarti dkk, 2017).
Gambar 1. Penandatanganan Peraturan Desa Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Desa oleh Kepala Desa Tanjung Glugur
(Sumber: News Cipta Desa, 2023)
Peraturan desa (Perdes) sendiri merupakan salah satu bentuk peraturan yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat desa dan membatasi kekuasaan yang dimiliki desa. Salah satu isi perdes Tanjung Glugur adalah bahwa desa memiliki tanggung jawab memfasilitasi, menyediakan lapangan kerja melalui usaha-usaha kecil maupun BUMDes, serta lebih memprioritaskan penyandang disabilitas  dalam  perekrutan  tenaga  kerja.  Hal  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  desa memiliki  akuntabilitas  dan  otoritas  untuk  mengurus  dan  mengatur  kepentingan  seluruh warga  desa.  Desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahannya  telah  menjalankan  fungsinya sebagai dalam aspek perlindungan dan distribusi layanan dasar bagi masyarakat desa (Eko, 2014; Soleh,2017).

## 4. KESIMPULAN
Pergeseran  paradigma  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  menuntut  inklusivitas  pada seluruh  aspek  pembangunan  desa  termasuk  kelompok  penyandang  disabilitas. Penyelenggaraan Desa Tanjung Glugur mengindikasikan bahwa pendekatan pembangunan inklusif _ telah  diterapkan  dalam  pembangunan  desa  dan  Masyarakat  Tanjung  Glugur. BUMDes yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah desa menjalankan strategi implementasi  yakni  dengan  memperhatikan  aspek  kecukupan  dengan  pemenuhan aksesibilitas  fisik  maupun  non-fisik,  aspek  pengakuan  terhadap  penyandang disabilitas _ sebagai _ bagian  dari  pembangunan  desa  serta  aspek  kebebasan.  Diperlukan komitmen serta dukungan dari semua pihak, bukan hanya dari BUMDes namun juga seluruh masyarakat  di  desa  Tanjung  Glugur  sendiri  agar  terbangun  inklusivitas terhadap _ penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Alizah,  B.,  D.Ilmiawati.,  A.  Trisnawati,  2023.  Analisis  Kebijakan  Pekerja  Penyandang Disabilitas  Menurut  UU  No.  8  Tahun  2016  pada  Sektor  BUMN.  Journal  on Education.  Volume  05,  No.  03,  Maretl-April  2023,  pp.  8627-8639. http://jonedu.org/index.php/joe
Ami  Purnamawati,  &  Yuanita  Indriani.  (2021).  Kajian  Media  Online:  Best  Practice Manajemen  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Menciptakan  Ekonomi  Inklusif.
Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen, 12(2), 263– 270. https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.453
Antara  News-Jatim.  (2021).  Situbondo  sandang  predikat  Kabupaten  Terinklusif  di  Jatim . https://jatim.antaranews.com/berita/532865/situbondo-sandang-predikat- kabupaten-terinklusif-di-jatim (diakses pada 7 Juni 2023)
Arroisi, J et.all. (2022). Konsep Harga Diri: Studi Komparasi Perspektif Psikologi Modern dan Islam. Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, 27 (1). Hal 89-106 https://doi.org/10.20885/10.20885/psikologika.vol27.iss1.art7
Bihamding, H. (2019). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa. Deepublish.
Chandra, Edi dkk. 2020. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di
Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. BIYAN : Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 02 No.1, Juli 2020.\
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design.  Pendekatan  Kualitatif  Kuantitatif  dan  Mixed  (ke tiga). Sage Publication.
Darmani,  D.,  Rania,  G.,  Fitriana,  A.  R.  D.,  &  Setiawan,  A.  B.(2022).Human  governance: Accessibility to persons with disabilities Sidorajo Regency. International Seminar of  Research  Month  2021.  NST  Proceedings.  pages  381-388.  doi: 10.11594/nstp.2022.2459.
Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. Sleman: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Gufron,  M.  I.,  &  Rahman,  A.  (2020).  Peningkatan  Ekonomi  Penyandang  Disabilitas  Di Kabupaten Situbondo Menuju Kabupaten Inklusi Ramah Disabilitas. OIKOS Jurnal
Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi, IV, 14 – 25. https://doi.org/10.23969/oikos.v4i2.2567
Gutama,  P.  P.  B.,  &  Widiyahseno,  B.  (2020).  Inklusi  Sosial  Dalam  Pembangunan  Desa. Reformasi, 10(1), 70 – 80. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834
Information and  Communication  Standards. (2011).  Making  Information Accessible  to
People with Disabilities, diambil dari
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/en/mcss/accessibility/iasr_guides/info_ en.pdf Understanding   Disability, World Report on Disability, Malta: WHO and The World Bank,
Muryatini,  N.  N.  (2018).  Perlindungan  hukum  anak  penyandang  disabilitas  yang ditelantarkan oleh orang tua . Jurnal Unmas, 1-11.
News Cipta Desa. (2023). Pemdes Tanjung Glugur Sosialisasikan Perdes Pemenuhan Hak- Hak  Disabilitas  Dalam  Musdes. https://news.ciptadesa.com/tanjung-glugur- sosialisasikan-perdes-disabilitas-desa/ (diakses pada 15 Juli 2023)
News Cipta Desa. (2023). Wujudkan Desa Inklusi, Pemdes Tanjung Glugur Sahkan Perdes Disabilitas  Desa. https://news.ciptadesa.com/pemdes-glugur-sahkan-perdes- inklusi-disabilitas-desa/ (diakses pada 15 Juli 2023).
Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Penyandang Disabilitas https://jdih.situbondokab.go.id/barang/11_February_20_08_24_23.pdf (diakses pada 15 Juli 2023).
Poerwanti,  S.  D.  2017.  Pengelolaan  Tenaga  Kerja  Difabel  Untuk  Mewujudkan  Workplace Inclusion. INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 4 No. 1, 1-24.
Rappler. (2016, August 26). Menteri Sosial Ingin Setiap Daerah di Indonesia Memiliki Desa
Inklusi. Diambil kembali dari Rappler Website:
https://www.rappler.com/indonesia/144287-mensos-dorong-pembangunan- desa-inklusi
Rawal,  Paul  Francis.    (2008).  Rawal  Social  Inclusion  and  exclusion;  A  review,  Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology: 161
Rofiah, S. (2019). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi  Perempuan  Penyandang  Disabilitas  Korban  Kekerasan  Seksual.  QAWWAM, 11(2), 133 – 150. https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747
Rohman, A., Hardianto, & Tri, W. (2019). Reformasi Birokrasi & Good Governance. Intrans Publishing.  Sedarmayanti.  (2013).  Reformasi  Administrasi  Publik,  Reformasi Birokrasi,  dan  Kepemimpinan  Masa  Depan  (Mewujudkan  Pelayanan  Prima  dan Kepemerintahan Yang Baik). Cet. 3. PT. Refika Aditama.
Simarmata, R. & Zakaria, Y. (2017). Perspektif Inklusi Sosial Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Kebĳakan Dan Tantangan Implementasi. Transformasi Sosial, 7– 27. Soleh, Ahmad. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017 Hal : 32-52
Srirejeki, K., Faturahman, A., Warsidi, W., Ulfah, P., & Herwiyanti, E. (2020). Pemetaan Potensi
Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development. Warta LPM, 23(1), 24 – 34. https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.8974
Suwarti,  A.,  Makruf,  A.,  Winarta.,  Lestari,  S.B.,  Sucaka,  I.,  &  Sulistyaningsing,  D.S.,  (2017).
Partisipasi  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
Taylor,  Rebecca.  (2012).  The  five  faces  of  social  inclusion:  Theory  and  methods underpinning  approaches  to  the  measurement  of  social  inclusion  for  children with disabilities. School of Sociology,
ANU. https://sociology.cass.anu.edu.au/events/five-faces-social-inclusion-theory- and-methods-underpinning-approaches-measurement-social
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Warsilah,  H.  (2015).  Inclusive  Development  Approach  for  Reducing  Social  Exclusion  in Urban Area: a Case Study of Marginal Groups in Kampung Semanggi, Solo, Central Java. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 17(2), 207 – 232. http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/283