## Wajah Hukum

## Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam
(Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)
Baharudin
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Jln Zaenal Abidin Pagar Alam, Nomor 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung, Correspondence email: baharudin@ubl.ac.id
Abstrak. Perkawinan  harus  memenuhi  syarat  dan  rukunnya,  salah  satu  rukun  yang  harus  dipenuhi  adalah  adanya  wali nikah.Keberadaan seorang wali dalam akad  nikah adalah suatu  yang  mesti dan tidak sah akad perkawinan  yang tidak dilakukan oleh wali.Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Permasalahan dalam penelitian  adalah  bagaimana  hokum  formil  dalan  penetapan  Pengadilan  Agama  Metro  Nomor  0055/Pdt  P/2019/PA.Mt  tentang dikabulkannya  Permohonan  wali adhal ?  Dan  apa  dasar  pertimbangan  hakim  (hukum  materil)  dalam  memutuskan  Penetapan Pengadilan  Agama  Metro  Nomor  0055/Pdt  P/2019/PA.Mt  tentang  dikabulkannya  permohonan  wali adhal ?  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ( library research ) dan penelitian lapangan ( field research ). Analisis data yang digunakan  adalah  yuridiskualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Hukum  Formil  dalam  penetapan  PengadilanAgama  Metro No.0055/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang dikabulkannya permohonan wali adhal , yaitu: Pengadilan Agama  Metro  telah  mengabulkan permohonan wali adha l dan  menetapkan wali   hakim  sebagai wali  nikah dari  anak  perempuan (Pemohon)  yang walinya adhal , maka Pengadilan Agama Metro mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  23  ayat  (2).  Dasar  pertimbangan  hakim  (hukum  materil)  dalam  memutuskan  Penetapan  Pengadilan  Agama Metro  Nomor  0055/Pdt.P/2019/PA.Mt  tentang  dikabulkannya  permohonan  wali  adhal  hakim  melihat  alasan  penolakan  wali tersebut tidak termasuk dalam  alasan  yang dibenarkan oleh  hukum syara’ ,  karena  alasan  seorang wali  yang tidak setuju dengan calon suami anaknya. Saran, kepada para Hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks untuk menghasilkan  sebuah  keputusan  yang  adil.Wali  nikah  diharapkan  lebih  memikirkan  serta  mempertimbangkan  kembali  untuk menolak  menjadi  wali  nikah  bagi  perkawinan  anaknya  sendiri  karena  anaknya  sudah  dewasa  dan  mempunyai  niat  baik  untuk menikah. Pemohon dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasihat orang tua karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya selagi pilihan anaknya itu baik dan tidak menyimpang.
Kata Kunci: Implementasi; Pertimbangan Hakim; Wali Adhal ; Perkawinan; Hukum Islam
Abstract. Marriage must meet the requirements and harmony, one pillar that must be met is the marriage guardian. The existence of a guardian in a marriage contract is a must and is not a legal marriage agreement that is not carried out by the guardian. The guardian is placed as a pillar in marriage according to the agreement of scholars in principle. The problem in this research  is how is the formal law in the stipulation of Metro Religious Court Number 0055 / Pdt P / 2019 / PA.Mt regarding the application of guardian  application? and  what is the basis for the judge's judgment  (material law) in deciding on the Establishment  of the Metro Religious Court Number 0055 / Pdt P / 2019 / PA.Mt regarding the application of a guardian?. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical.

## Keywords: Implementation; Judge Considerations; Guardian Adhal; Marriage; Islamic Law

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (3) Jo. Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  kecualinya Jo. Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan  hukum.Maka  setiap  tindakan  yang  bertentangan  atas  Pancasiladan  Undang-Undang  Dasar  1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hokum lainnya.
Negara  hukum  adalah  konsep  yang  berparadigma  bahwa  Negara  dan  alat  kekuasaannya  (pemerintah)  tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah
Baharudin, Implementasi  Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan  Wali  Adhal  Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)
dipositifkan  ialah  undang-undang  yang  pada  gilirannya  berdiri  tegak  di  atas  kebenaran  hukum  undang-undang  yang paling dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 1
Perkawinan  merupakan  kebutuhan  hidup  seluruh  umat  manusia  sejak  zama  dahulu  hingga  saat  ini,  karena perkawinan  merupakan  masalah  yan  aktual  untuk  dibicarakan  di  dalam  maupun  diluar  perturan  hukum.  Perkawinan akan timbul ikatan hukum antara suami dan istri dengan lahirnya anak akan timbul pula hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka, demikian juga kepemilikan harta kekayaan dengan perkawinan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  bertujuan  mengatur  pergaulan  hidup  yang sempurna, bahagia dan  kekal di dalam suatu  rumah tangga  guna  terciptanya rasa  kasih  sayang dan  saling mencintai. Namun demikian, pada kenyataanya sejarah umat manusia yang telah ribuan tahun membuktikan bahwa tidak semua itu  dapat  dicapai  dengan  mudah,  bahkan  sebaliknya  kandas  ataupun  gagal  sama  sekali  ditengah  jalan,  karena  tidak tercapainya  kata  sepakat  dari  salah  satu  pihak  ataupun  perilaku  kedua  belah  pihak  yang  bertentangan  dengan  ajaran agama, salah satunya mengenai perkawinan. 3
Perkawinan  harus  memenuhi  syarat  dan  rukunnya,  salah  satu  rukun  yang  harus  dipenuhi  adalah  adanya  wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan  oleh  wali.  Wali  itu  ditempatkan  sebagai  rukun  dalam  perkawinan  menurut  kesepakatan  ulama  secara prinsip.
Rukun  dan  syarat  adalah  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  perkawinan,  karena  rukun  dan  syarat  akan menentukan  sah  dan  tidaknya  suatu  perkawinan.  Rukun  nikah  adalah  sesuatu  yang  wajib  ada  dalam  sebuah perkawinan. Karena bila rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebutakan batal. Begitu juga dengan syarat yang mengikuti  rukun,  apabila  tidak  terpenuhi  maka  perkawinan  itu  akan  fasid.  Rukun  nikah  ada  lima  yaitu:  calon mempelai  pria,  calon  mempelai  wanita,  wali,  dua  orang  saksi  dan  ijab  qabul. 4 Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima,dalam Pasal14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul. 5
Perkawinan dalam Tata Hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah,antara lain dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal19  sampai  Pasal  23  dan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang Pencatatan  Nikah  Pasal  18.  Keharusan  adanya  wali  dalam  perkawinan  pada  dasarnya  merupakan  kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. 6
Wali  nikah  menurut  mayoritas  ulama  maupun  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  merupakan sesuatu  yang  harus  ada. 7 Karena  wali  nikah  merupakan  keharusan,  maka  konsekuensi  dari  tidak  adanya  wali  adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah.  Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan izinnya. 8
Perwalian  dalam  perkawinan  adalah  suatu  kekuasaan  atau  wewenang  syar‟I  atas  segolongan  manusia,  yang dilimpahkan  kepada  orang  yang  sempurna,  karena  kekurangan  tertentu  pada  orang  yang  dikuasai  itu,  demi kemaslahatannya  sendiri.  Masalah  perwalian  terjadi  perbedaan  pendapat  dari  para  imam  mahzab.  Imam  Syafi‟i, Maliki,  Hanbali  berpendapat  jika  wanita  tersebut baligh dan  berakal  sehat  itu  masih  gadis,  maka  hak  mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. 9
Pada  kenyataannya,  wali  nikah  seringkali  menjadi  permasalahan  atau  halangan  dalam  melangsungkan  suatu perkawinan karena wali nikah  yang paling  berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai  perempuan  dengan  berbagai  alasan,  baik  alasan  yang  dibenarkan  oleh  syara’  maupun  yang  bertentangan
1 Miriam Budiardjo. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka , Jakarta.hlm.52.
2 Tim RedaksiCitra Umbara. 2013. Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 . Citra Umbara, Bandung, hlm.2.
3 M.R. Martiman Prodjohamidjojo. 2011. Hukum Perkawinan Indonesia . Karya Gemilang, Jakarta, hlm. 1
4 Abi  Bakribin  Muhammadal  Hussaini.  2004. Kifayatal  Ahyarfi  Halli  Ghayatal  Ikhtishar .  DaralFikr,  Beirut-Libanon, hlm.40.
5 Tim Redaksi Citra Umbara. 2013. Kompilasi Hukum Islam , Citra Umbara, Bandung, hlm.327.
6 Ibid , hlm. 328,
7 Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah  Al  Qur’an  DepagRI.  2008. AlQur’an  dan  Terjemahnya ,  AlWaah  Semarang, hlm.549.
8 Ibnu Hajar Al Asqalani. 2010. Bulughal Maramminadillatal Ahkam . Toha Putera, Semarang, hlm.204.
9 Muhammad  Jawad  Mughniyah.  2010. Fiqhala  Madzahiba  lKhamsah ,  terj.Afifi  Muhammad,  Idrus  Al-Kaff, MasykurA.B., Fiqih Lima Mazhab , Lentera, Jakarta, hlm.345.
Baharudin, Implementasi  Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan  Wali  Adhal  Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)
dengan syara’.
Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah adhal (enggan). Menurut para ulama ‟definisi  wali adhal adalah  penolakan  wali  untuk  menikahkan  anak  perempuan  nya  yang  berakal  dan  sudah  baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan  dan  masing-masing  calon  mempelai  itu  saling  mencintai,  maka  penolakan  demikian  menurut  syara dilarang. 10
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  wali  dinyatakan adhal apabila:  adanya  penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan , telah ada permintaan atau permohonan darii calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki, Kafa’ah antara calon mempelai laki- laki  dan  calon  mempelai  perempuan,  adanya  perasaan  saling  menyayangi  atau  mencintai  di  antara  masing-masing calon  mempelai dan alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara.
Ketentuan  mengenai  wali adhal dalam  hukum  perkawinan  Indonesia  diatur  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan, yaitu:
a. Kompilasi Hukum Islam( KHI) Ketentuan mengenai wali adhal dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 23. Pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama diatas.
b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
c. Dalam  peraturan  tersebut,  dinyatakan  bahwa adhal nya  wali  merupakan  salah  satu  syarat  atau  keadaan dibolehkannya  wali  hakim  sebagai  wali  dalam  perkawinan  calon  mempelai  perempuan  dengan  calon  mempelai laki-laki.Untuk menyatakan  adhol nya wali,  maka diperlukan penetapan  dari Pengadilan  Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.
d. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 11
Ketentuan  mengenai  wali adhal dalam  peraturan  ini  sama  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  tersebut  di  atas. Penetapan  bahwa  seorang  wali  dinyatakan adhal harus  di  dasarkan  pada  pertimbangan  yang  sesuai  dengan  syari’at. Oleh  karena  itu,  jika  wali  menghalangi  karena  alas  an  yang  sah,  seperti  laki-lakinya  tidak  sepadan,  atau  maharnya kurang dari mahar mitsil , atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, karena wali tidak dianggap enggan atau adhal . 12
Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  akan  mengeluarkan  surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai  laki-laki  atau  walinya adhal .  Calon  mempelai  perempuan  yang  keberatan  dengan  itu  dapat  mengajukan permohonan  penetapan  wali adhal kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  KUA  yang  mengeluarkan  surat penolakan tersebut.
Pengadilan  Agama  pada  hakikatnya  membahas  terkait  masalah  penegakan  hokum  Islam  diIndonesia.Pasal  2 Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  PeradilanAgama  menyebutkan  bahwa  Peradilan  Agama  adalah  salah satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini.Termasuk  perkara  tertentu  dalam  halini  adalah  permohonan penetapan wali adhal . 13
Perkara  wali adhal di  Pengadilan  Agama  Metro  dari  tahun  ke  tahun  tergolong  sedikit  dibandingkan  dengan perkara  perceraian,  akan  tetapi  yang  menarik  minat  penulis  dalam  penetapan  wali adhal antara  penetapan  yang  satu dengan  penetapan  yang  lain  terdapat  perbedaan  dalam  dasar  hukum  yang  dipakai  oleh  hakim  dalam  menetapkan perkara  wali adhal .    Salah  satunya  adalah  pada  Putusan  Nomor  0055/  Pdt.  P/  2019/PA.Mt,  dimana  pada  putusan tersebut mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA.Mt  tanggal 14 Agustus 2019 dari Pemohon,  memerintahkan  panitera   untuk  mencatat   pencabutan  perkara  tersebut  dalam  register  perkara  dan memerintahkan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  481.000,00  (empat  ratus  delapan  puluh  satu ribu rupiah).
10 Wahbahal  Zuhaili. 2011, al  Fiqh alIslamwa Adillatuhu ,  Juz  9, terj. Abdul  Hayyieal  Kattani,  dkk, GemaInsani,  Jakarta, hlm.470.
11 Abddul Ghofur  Anshori. 2008. Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di  Indonesia . Total Media, Jogjakarta, hlm 15-16
12 Sayyid Sabiq. 2008. Fiqh Sunnah , Juz 3,terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Cakrawala, Jakarta, hlm.386.
13 Tim  Redaksi  Sinar  Grafika.  2012. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun1989  tentang  Peradilan  Agama .  Sinar  Grafika, hlm.43.
Baharudin, Implementasi  Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan  Wali  Adhal  Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)

## METODE Metode Pendekatan
Penelitiaan ini mengunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris.
1. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  terkait  hukum perkwinan.
2. Pendekatan  Empiris,  pendekatan  yang  dilakukan  melalui  penelitian  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian dengan cara observasi dan wawancara.
3. Sumber Data terdiri dari bahan:
a. Bahan Hukum Primer.
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu:
1) UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3) Undang-undang No. 1 Tahun 194 tentang Perkawinan.
4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama .
5) Peraturan Menteri Agama Nomr 30 Tahun 2005 tentang Wali Adhal.
6) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer,  antara  lain  berupa  buku, hasil-hasil penelitin, tulisan dan pendapat pakar-pakar hukum.
c. Bahan Hukum Tertier.
Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat member petunjuk dan penjelsan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  jurnal  hukum,  jurnal  ilmiyah,  surat  kabar,  internet  dan makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.
Prosedur Pengumpulan Data dan pengolahan Data.

## 1. Data Sekunder.
Pengolahan  data  melalui  studi  kepustakaan  ( Libray  Research )  dengan  cara  mempelajari  literature  untuk memperoleh  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  maslah  yang  diteliti  berupa  asas-asas  hukum,  peraturan- peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Data Primer
a. Pengamatan ( observasi ) dilaksanakan dengan jalan mengamati objek penelitian.
b. Wawancara  (interview)  dilakukan  dengan  untuk  mengumpulkan  data  primer  yaitu  dengan  cara  wawancara langsung  secara  terarah  terhadap  nara  sumber  yang  terkait  dengan  permasalahan  penelitian  tersebut.  Penulis wawancara dengan:
1) Hakim Pengadilan   Metro  :  1 Orang
2) Petugas Pencatat Nikah Metro “ 1 Orang.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  analisis  data  Yuridis  Kualitatif,  yaitu  dengan  memberikan  pengertian  terhadap data  yang  dimaksud  menurut  kegiatan  yang  diperleh  di  lapangan  dan  disusun  serta  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  Formil  dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama  Metro  Nomor  0055/Pdt  P/2019/PA.Mt  tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal
Semua  manusia  memiliki  kodrat  berpasang-pasangan,  setiap  manusia  yang  sudah  dewasa  dan  sehat  jasmani rohani  pasti  membutuhkan  teman  hidup  yang  berbeda  jenis  kelaminnya.  Teman  hidup  tersebut  tidak  hanya  untuk seekedar  memenuhi  kebutuhan  biologis  semata  tetap  ijuga  untuk  bias  diajak  bekerjasama  dalam  mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup. Dalam hal ini Islam telah mengatur semua itu melalui pernikahan.
Di  dalam  pernikahan  terdapat  syarat  dan  rukun,  salah  satunya  yaitu  wali  nikah.  Wali  adalah  orang  yang melakukan  akad  atau  mengakadkan  nikah  sehingga  nikah  menjadi  sah.  Pernikahan  sangat  perlu  adanya  perwalian yaitu  wali  dari  mempelai  perempuan  dan  sebagai  wali  itu  tidak  boleh  enggan  ( Adhal )  untuk  menikah  kan  anak perempuannya  jika  anak  perempuan  sudah  mempunyai  calon  yang  baik  dan  sekufu.  Suatu  pernikahan  bila dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah.  Ahli  Zhahir  berpendapat  bahwa  wali  disyaratkan  untuk  perkawinan  perempuan bikir (perawan)  dan  tiada disyaratkan untuk perkawinan perempuan isaib (janda).
Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak  di  muka  Pengadilan  dan  bagaimana  cara  Pengadilan  harus  bertindak  satu  sama  lain  untuk  melaksanakan
Baharudin, Implementasi  Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan  Wali  Adhal  Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)
perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata. Suatu penetapan yang merupakan produk hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan/penetapan tersebut cacat hukum. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materil adalah sebagaimana diatur  dalam  Pasal  119 HIR dan  pasal  143 R.Bg dimana  dikemukakan  bahwa  ketua  Pengadilan  berwenang memberikan  nasihat  dan  bantuan  kepada  Penggugat  atau  kuasanya  dengan  tujuan  agar  tidak  mengalami  kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Mai’muri selaku Hakim Pengadilan Agama Metro menyatakan bahwa untuk  mengetahui  kebenaran  dan  sesuai  atau  tidaknya  dengan  hukum,  maka  pennulis  akan  membandingkan  praktik penyelesaian  perkara  wali adhal yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama  Metro  dengan  prosedur  penyelesaian perkara wali adhal pada Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut: 1. Untuk  menetapkan adhal nya  wali  harus  ditetapkan  dengan  keputusan  Pengadilan  Agama.  Penetapan  hari  siding pada perkara wali adhal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Metro. 2. Calon  mempelai  wanita  yang  bersangkutan  mengajukan  permohonan  penetapan adhal nya  wali  dengan  surat permohonan.
3. Adapun surat permohonannya adalah sebagai berikut:
Identitas calon mempelai wanita sebagai Pemohon Nama : xxxxx Umur : 21 tahun Agama : Islam Pekerjaan : xxxxx Tempat tinggal
: Kota Metro
Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Mai’muri selaku Hakim Pengadilan Agama Metro menyatakan bahwa uraian tentang pokok perkara adalah.
1. Bahwa  pemohon  dengan  calon  suami  pemohon  telah  saling  mencintaidan  hubungan  mereka  sudah  sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa pemohon, calon suami dan perangkat Pengadilan sudah berusaha membujuk ayah Pemohon agar berkenan menikahkan Pemohon tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau dengan alas an yang tidak masuk akal.
4. Petitum , yaitu mohon ditetapkan adholnya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
5. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (Pemohon)
6. Perkara penetapan adhal nya wali berbentuk voluntair.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Gunawanselaku  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan  Metro  Pusat  Kota  Metro    menyatakan  bahwa  permohonan  wali adhal di  Pengadilan  Agama  diproses sebagai perkara voluntair (kepentingan sepihak) yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang  ditandatangani  oleh  Pemohon/kuasanya  yang  ditujukan  kepada  ketua  Pengadilan  Agama,dan  dalam  penetapan ini ayah Pemohon tidak mempunyai upaya hukum banding maupun kasasi Karena perkara ini hanya melibatkan calon mempelai  wanita  sebagai  pemohon  tanpa  ada  pihak  lain  yang  dijadikan  sebagai  termohon  dan  jika  perkara  tersebut diputus  secara contentious, maka  perkara  tersebut  akan  memperlambat  perkawinan  dari  kedua  belah  pihak  calon mempelai,  dan akan menimbulkan kemadhorotan jika tidak segera ditetapkan, diantara kemadharatan itu adalah bisa berbuat zina hingga hamil diluar nikah, sedangkan hal seperti itu tidak sesuai dengan hukum Islam.
Pengadilan  Agama  menetapkan  sidang  nya  dengan  memanggil  Pemohon  dan  memanggil  pula  wali  Pemohon tersebut  untuk  didengar  keterangannya  di  dalam  persidangan,  kepada  para  pihak  diberitahukan  pula  untuk mempersiapkan  beserta  para  saksi  dan  bukti  yang  dikehendaki  untuk  diperiksa.  Pengadilan  Agama  memeriksa  dan menetapkan adhal nya  wali  dengan  cara  singkat.  Pihak  wali  sebagai  saksi  utama  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut, namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adhal nya wali.  Akan  tetapi  apabila  pihak  wali  telah  hadir  dan  memberikan  keterangan  nya,  maka  hakim  harus mempertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan Pemohon terlebih dahulu.
Untuk  memperkuat  adanya adhal n  ya  wali,  maka  perlu  didengar  keterangan  saksi-saksi  maupun  bukti  tertulis yang  tercantum  dalam  penetapan  yaitu  P.1,  P.2,  P.3,  P.4,  dan  P.6.agar  tidak  sepihak  untuk  menggaliin  formasi. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hokum perkawinan dan sekiranya  perkawinan  tetap  dilangsungkan  justru  akan  merugikan  Pemohon  atau  terjadinya  pelanggaran  terhadap larangan perkawinan, maka permohonan Pemohon akan ditolak. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:
Baharudin, Implementasi  Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan  Wali  Adhal  Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)
a. Adahubungan darah dalam garis lurus vertical maupun horizontal.
b. Ada hubungan semenda
c. Ada hubungan sepersusuan.
Jika ada alasan seperti di atas maka permohonan oleh Pemohon akan ditolak majelis.
Berdasarkan proses penyelesaian tersebut, maka hakim  berpendapat bahwa wali telahbenar-benar adhal dan Pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan  menunjuk  kepada  KUA  Kecamatan,  selaku  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN),  ditempat  tinggal  Pemohon  untuk bertindak sebagai wali hakim.
Sebelum  akad  nikah  dilangsungkan,  wali  hakim  meminta  kembali  kepada  Wali  Nasabnya  untuk  menikahkan calon  mempelai  wanita,  sekali  pun  sudah  ada  penetapan  PengadilanAgama  tentang adhal nya  wali.  Apabila  wali nasabnya tetap adhal , maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Pemeriksaan dan penetapan adhal nya wali bagi calon memepelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikah kan calon mempelai wanita. Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.
Berdasarkan  cara  penyelesaian  perkara  wal  i adhal diPengadilan  Agama  MetroNomor0055/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang permohonan wali adhal dengan prosedurdi Pengadilan Agama bahwa sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku,  dan  tidak  cacat  hukum  dalam  pelaksanaannya  dipersidangan  PengadilanAgama  Metro.  Untuk  menetapkan wali  hakim  sebagai  wali  nikah  dari  perempuan  yang  wali  nasabnya adhal maka  Pengadilan  Agama  Metro mendasarkan    pada  Peraturan  Menteri  Agama  No.2  Tahun  1987  tentang  Wali  Hakim  dan    KHI  (Kompilasi  Hukum Islam) Pasal 23 ayat (1) dan (2) yaitu:
(1) Wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin menghadirkannya atau diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
(2) Dalam  hal  wali adha  l atau  enggan  maka  wali  hakim  baru  bertindak  sebagai  wali  nikah  setelah  ada  putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
Dengan  demikian  penetapan  Pengadilan  Agama  Metro  yang  telah  mengabulkan  permohonan  wali adhal dan mendapatkan wali hakim dinilai telah sesuai dengan hokum yang berlaku, bahkan jika melihat dari kemudhorotan dan maslahatnya maka ini harus dilakukan demi menghindari hal yang tidak diinginkan oleh syara’ .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwahukum  formil  dalam  penetapan  Pengadilan  Agama Metro  No.0055/Pdt.P/2019/PA.Mt  tentang  dikabulkannya  permohonan  wali adhal ,  yaitu:  Pengadilan  Agama  Metro telah    mengabulkan  permohonan    wali adhal dan    menetapkan  wali    hakim    sebagai    wali    nikah  dari  anak perempuan  (Pemohon)  yang  walinya adhal ,  maka  Pengadilan  Agama  Metro  mendasarkan  pada  Peraturan  Menteri Agama No.2 Tahun1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang walitersebut, danperkara penetapan wali adhal ini merupakan perkara voluntair , karena hanya ada Pemohon saja tanpa ada  Termohon.  Bahkan  perkara  ini  tidak  mempunyai  upaya  hukum  banding  maupun  kasasi  karena  hanya  bersifat sepihak saja.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  (Hukum  Materil)  dalam  Memutuskan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Metro Nomor 0055/Pdt P/2019/PA.Mt tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal
Hukum materil adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan- kepentingan perseorangan. Dalam hal ini  merupakan  hukum  yang  memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur  kepentingan      yang  berwujud  perintah  dan larangan  dimana  dalam  suatu  penetapan  terdapat  pertimbangan  hukum.  Dalam  perkara  ini  Pemohon  akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik  bagi  Pemohon.    Dari    maksud    tersebut  calon    suami    Pemohon    dan  orang  tuanya  sudah  datang  kepada  wali Pemohon untuk melamar Pemohon, bahkan sudah datang untuk melamar sampai 2 (dua) kali, dan ayah Pemohon tetap menolak,  karena  alasan  penolakan  tersebut,  Pemohon  mengajukan  permohonan  penetapan wali  adhal ke  Pengadilan Agama Metro dan hasilnya permohonan tersebut dikabulkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Mai’muri selaku Hakim Pengadilan Agama Metro menyatakan bahwa padaperkara  ini ditemukan beberapa pertimbangan  hakim dalam beberapa pertimbangan yang telah tercantum dalam berkas penetapan permohonan wali adhal iniyaitu:
a. Antara Pemohon dan calon suami Pemohon  tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan  karena  keduanya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan bahkan orang lain.
Baharudin, Implementasi  Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan  Wali  Adhal  Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)
b. Berdasarkan  keterangan  saksi  dan  bukti,  telah  terbukti  bahwa  wali  nikah  Pemohon  menolak  untuk  menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak jelas.
c. Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.
d. Penolakan  wali  nikah  kepada  Pemohon  untuk  menikahkan  Pemohon  dengan  calon  suami  tidak  sesuai  dengan syar’i .
e. Tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan Pemohon.
f. Pertimbangan  hakim  melihat  dari  hubungan  Pemohon  dan  calon  suaminya  agar  tidak  terjadi  penyimpahan  dan pelanggaran hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Gunawan  selaku  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan  Metro  Pusat  Kota  Metro  menyatakan  bahwa  Pertimbangan  hakim  tersebut  akan  penulis  analisis  untuk dapat diketahui dasar hukum yang digunakan.
1. Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
Pada dasarnya laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya. Namun prinsip itu tidak mutlak  karena  ada  batasannya  dalam  bentuk  larangan  perkawinan  menurut  hukum  Islam.  Dalam  memandang perkara  ini  bahwa  salah  satu  pertimbangan  hakim  adalah  melihat  calon  mempelai  perempuan  dalam  pinangan orang  lain  atau  tidak,  kemudian  dalam  hubungan mahram atau  tidak,  masih  sepersusuan  atau  tidak  dengan  calon suaminya.  Dalam  perkara  ini  Pemohon  dancalon  suaminya  telah  memenuhi  syarat-syarat  dan  tidak  ada  larangan untuk  melaksanakan  pernikahan  karena  Pemohon  tidak  sedang  dalam  pinangan  orang  lain  dan  juga  tidak  ada hubungan pertalian darah, tidak ada hubungan mahram ataupun persusuan dengan calon suami Pemohon. 2. Berdasarkan  keterangan  saksi  dan  bukti  tentang  terbuktinya  wali  nikah  Pemohon  menolak  untuk  menjadi  wali dalam  pernikahan  Pemohon  dengan  calon  suaminya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dasar  yang  digunakan  majlis hakim untuk menetapkan adhalnya wali dalam pernikahan adalah adanya bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang berkaitan  dengan  perkara  tersebut.  Dalam  hukum  pembuktian  Pasal163 HIR /283 R.Bg dijelaskan  bahwa  barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.
Sementara itu alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wal iadhal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  (KUA) setempat (P.1) yakni bahwa ternyata  walinya  tidak  bersedia  menjadi  wali.  Sedangkan  saksi  adalah  orang-orang  yang  mengetahui  adanya permasalahan  tersebut  dan  saksi  akan  dimintai  keterangan  mengenai adhal nya  wali  dan  juga  keadaan  kedua Pemohon dan calon suami Pemohon.
3. Penolakan walinikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.
Alasan penolakan wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinyatakan hakim sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum. Para ulama berpendapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang  di  bawah  perwaliannya,  bila  ia  mencegah  kelangsungan  pernikahan  tersebut  tanpa  alasan  yang  jelas  berarti dia berbuat zhalim.
Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali Pemohon sebagai wali adhal karena sudah jelas bahwa wali  Pemohon  menolak  untuk  menikahkan.  Jika  wali  menghalangi  karena  alasan-alasan  yang  dibenarkan syara’ , dan  apabila  wali  yang  enggan  menikahkan  mempunyai  alasan-alasan  yang  kuat  menurut  hukum  perkawinan  itu tetap dilangsungkan maka akan merugikan Pemohon, maka permohonan Pemohon akan ditolak. Akan tetapi dalam perkara  penetapan adhal nya  wali  yang  engggan  menjadi  wali  anaknya  karena  calon  suami  yang  bernama  Andi Saputra  bin  Sopyan  Yusup  majelis  hakim  melihat  bahwa  alasan  penolakan  wali  tersebut  tidak  sesuai  denngan syara’ .
Dalam hal ini dijelaskan oleh Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun1987 bab II pasal 2 tentang penetapan adhal nya wali yaitu:
(1) Bagi  calon  mempelai  wanita  yang  akan  menikah  diwilayah  Indonesia  atau  diluar  negeri/wilayah  ekstra- teritorial  Indonesia  ternyata  tidak  mempunyai  wali  nasab  yang  berhak  atau  wali  nasabnya  tidak  memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal , maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
(2) Untuk  menyatakan adhal nya  wali  sebagaimana  tersebut  ayat  (1)  Pasal  ini  ditetapkan  dengan  keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
(3) Pengadilan  Agama  memeriksa  dan  menetapkan adhal nya  wali  dengan  cara  singkat  atas  permohonan  calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.
4. Ketidakhadiran  wali  nikah  Pemohon  dalam  persidangan  dipandang  tidak  hendak  membantah  Permohonan  dari Pemohon.  Ketidakhadiran  wali  nikah  Pemohon  dalam  persidangan  itu  dipandang  tidak  hendak  membantah permohonan  dari  Pemohon  dalam  persidangan.  Sedangkan  didalam  urusan  perkara  perdata,  kedudukan  hakim adalah  sebagai  penengah  diantara  pihak  yang  berperkara,  perlu  memeriksa,  memutus,  dan  mendengarkan  dengan
Baharudin, Implementasi  Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan  Wali  Adhal  Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)
teliti  terhadap pihak-pihak  yang berselisih  itu.  Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus  semua  hadir di dalam persidangan.
Berdasarkan  prinsip  ini  maka  diperbolehkan  memanggil  ayah  Pemohon  yang  kedua  kalinya  (dalam  sidang pertama), sebelum ia digugurkan. Karena kemungkinan ada para pihak yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya  atau  bahkan  mungkin  ada  yang  membangkang,  maka  demi  kepastian  hukum,  cara-cara  pemanggilan sidang diatur kongkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.
Wali  dari  Pemohon  bukanlah  sebagai  pihak  termohon,  akan  tetapi  saksi  yang  perlu  dihadirkan  didepan sidang untuk didengar keterangannya dalam kepentingan pemeriksaan, karena wali tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon. Jadi apabila permohonan cukup beralasan atau terbukti maka permohonannya akan dikabulkan dan jika tidak terbukti permohonan akan ditolak.
Dalam  hal  ini  wali  Pemohon  telah  dipanggil  2  kali  dipersidangan  namun  tidak  hadir  walaupun  telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak datangnya wali didalam persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang  sah.  Jadi  tidak  memberitahukan  bahwa  lagi  sakit  atau  sedang  pergi,  sehingga  berarti  sudah  dianggap  benar karena  tidak  membantah  akibat  ketidakhadirannya.  Tidak  membantah  artinya  mengakui,  jika  sudah  mengakui maka menjadi fakta bahwa wali tersebut adhal untuk menikahkan puterinya.Oleh  karena  itu,walau pun wali dari Pemohon  membangkang  untuk  hadir  memberikan  keterangan  mengenai  alasannya  menolak  untuk  menjadi  wali dari Pemohon, majelis hakim tetap bisa  mendapatkan informasi  dari  beberapa saksi yang telah dihadirkan  dalam persidangan.  Maka  demi  kepastian  hukum,  perkara  permohonan  wali adhal karena  calon  suami  bekerja  sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini maka tetap dapat diselesaikan.
5. Pertimbangan  hakim  melihat  dari  hubungan  Pemohon  dan  calon  suaminya  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dan pelanggaran hukum.
Bahwa hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk  wali  hakim  untuk  menikahkan.  Sehingga  kekhawatiran  atau  bahaya  yang  akan  timbul  itu  harus  segera dicegah  dengan  jalan  pernikahan.  Karena  kemudhorotan  yang  akan  terjadi  lebih  besar  jika  para  hakim  tidak mengabulkan permohonan wali adhal nya, diantara kemudhorotan tersebut adalah, hamil diluar nikah, berbuat zina (kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri. Oleh karena itu sikap adhalnya wali tidak dibenarkan oleh syari’at Islam, karena sudah menjadi kewajiban orang tua (wali) untuk menikahkan anak perempuannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim (hukum materil) dalam memutuskan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Metro  Nomor  0055/Pdt.P/2019/PA.Mt  tentang  dikabulkannya permohonan  wali adhal adalah  hakim  melihat  alasan  penolakan  wali  tersebut  tidak  termasuk  dalam  alas  an  yang dibenarkan  oleh  hokum syara’ ,  karena  alasan  seorang  wali  yang  tidak  setuju  dengan  calon  suami  anaknya  yang bernama Andi Saputra bin Sopyan Yusup tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal oleh pengadilan, bahkan saat wali dipanggil 2 kali oleh Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan, wali tidak hadir dan  tidak  memberikan  alasan  yang  jelas,bahkan  secara  hukum syara’ antara  Pemohon  dan  calon  suaminya  tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesusuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan  adalah perkaraini segera ditetapkan untuk menghin dari  hal-hal yang tidak  baik  misalnya  hamil  diluar  nikah,  berbuat  zina  (Kumpul  kebo),  kawin  lari,  bahkan  nikah  sirri  dan  hal  ini dilarang oleh hukum Islam.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Hukum  Formil  dalam  penetapan  Pengadilan  Agama  Metro  No.0055/Pdt.P/2019/PA.Mt  tentang  dikabulkannya permohonan  wali adhal ,  yaitu:  Pengadilan  Agama  Metro  telah    mengabulkan  permohonan    wali adhal dan menetapkan  wali    hakim    sebagai    wali    nikah  dari  anak    perempuan  (Pemohon)  yang  walinya adhal ,maka Pengadilan Agama Metro mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23ayat (2) yaitu dalam hal wali adha l atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai  wali  nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut, dan perkara penetapan wali adhal ini merupakan perkara voluntair , karena hanya ada Pemohon saja tanpa ada Termohon. Bahkan perkara ini tidak mempunyai upaya hukum banding maupun kasasi karena hanya bersifat sepihak saja.
2. Dasar  pertimbangan  hakim  (hukum  materil)  dalam  memutuskan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Metro  Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Mt  tentang  dikabulkannya  permohonan  wali adhal adalah  hakim  melihat  alasan  penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alas an yang dibenarkan oleh hukum syara’ ,  karena alasan seorang wali yang tidak  setuju  dengan  calon  suami  anaknya  yang  bernama  Andi  Saputra  bin  Sopyan  Yusup  tidak  menjadi pertimbangan  utama  sehingga  wali  dinyatakan adhal oleh  pengadilan,  bahkan  saat  wali  dipanggil  2  kali  oleh Pengadilan  Agama  untuk  dimintai  keterangan,  wali  tidak  hadir  dan  tidak  memberikan  alasan  yang  jelas,  bahkan secara  hukum syara’ antara  Pemohon  dan  calon  suaminya  tidak  ada  larangan  untuk  melaksanakan  pernikahan
Baharudin, Implementasi  Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan  Wali  Adhal  Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)
karena tidak  ada hubungan mahram maupun  persesusuan.  Sehingga solusinya untuk menghin dari kemudhorotan adalah  perkara  ini  segera  ditetapkan  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  baik  misalnya  hamil  diluar  nikah, berbuat zina (Kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri dan hal ini dilarang oleh hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abddul Ghofur Anshori. Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia . Total Media, Jogjakarta, 2008. Abi Bakribin Muhammadal Hussaini. . Kifayatal Ahyarfi Halli GhayatalIkhtishar .DaralFikr, Beirut-Libanon, 2004. Ibnu Hajar AlAsqalani. 2010. Bulughal Maramminadillatal Ahkam .Toha Putera, Semarang. Martiman Prodjohamidjojo. Hukum Perkawinan Indonesia . Karya Gemilang, Jakarta. 2011 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka , Jakarta. 2009 Muhammad  Jawad  Mughniyah. Qhala  Madzahibal  Khamsah ,  terj.Afifi  Muhammad,  Idrus  Al-Kaff,  Masykur  A.B., Fiqih Lima Mazhab , Lentera, Jakarta. 2010 Sayyid Sabiq. Sunnah , Juz 3,terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Cakrawala, Jakarta. 2008 Tim Redaksi Citra Umbara. Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 . Citra Umbara, Bandung. 2003 Tim Redaksi Citra Umbara. 2013. Kompilasi Hukum Islam , CitraUmbara, Bandung. Tim Redaksi Sinar Grafika. 2012. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama . Sinar Grafika. Wahbahal  Zuhaili. al  Fiqh  alIslamwa  Adillatuhu ,  Juz  9,terj.  Abdul  Hayyieal  Kattani,  dkk.,  Gema  Insani,  Jakarta. 2011,
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an Depag RI. AlQur’an dan Terjemahnya , AlWaah Semarang.2008