licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TNI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
Dinda Lestari Bunga 1 ,Muridah Isnawati 2
1 Faklutas  Hukum,, Universitas Muhammadiyah Surabaya, email: dindabunga57@gmail.com 2 Faklutas  Hukum,, Universitas Muhammadiyah Surabaya

## ABSTRACT
ARTICLE INFO Criminal  liability  is  the  acceptance  of  all  forms  of  punishment  given  to perpetrators  who  have  committed  villations  (acts  against  the  law).  TNI institution which has the duty to defend the sovereignty of the nation and state, maintain  the  territorial  integrity  of  the  state,  and  maintain  the  safety  and dignity of the indonesia nation and state. With such duties and functions, what about TNI personnel who commit serious crimes of mistreatment. The research method used is normative research which is carried out by researching library or  secondary  materials  as  the  basis  for  research  using  a  statutory  approach related to the problems to be discussed. Keywords :
Criminal Liability; Duties; TNI Functions
Cite this paper : Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022).
Pertanggungjawaban Pidana Tni Dalam Tindak Pidana Penganiayaan
Berat. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Negara  indonesia  memiliki  aturan  hukum  positif  yang  berlaku  untuk  membangun kehidupan  yang  tertib,  aman,  tentram  dan  keseimbangan  dalam  kehidupan  masyarakat. Dengan  tercapainya  ketertiban  dalam  masyarakat  dalam  upaya  menjaga  ketertiban  dan keamanan  warga  Negara  Indonesia  dalam  hidup  bermasyarakat.  Dengan  tercapainya ketertiban  masyarakat  yang  berdasarkan  penegakan  hukum,  masyarakat  dapat  merasa aman dan tentram.
Salah satu bentuk upaya negara untuk menciptakan keamanan tersebut ialah dengan membentuk suatau sistem keamanan atau pertahanan negara yang merupakan salah satu bagian  dibidang  keamanan  nasional.  Bidang  pertahanan  mengemban  tugas  untuk mempertahankan  kedaulatan  bangsa  dan  negara,  menjaga  keutuhan  wilayah  negara,  dan menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan negara indonesia, disamping tugas lainnya yang  berkaitan  dengan  fungsinya  sebagai  aparatur  pertahanan.  Fungsi  ini  dipunyai  oleh
militer  indonesia,  yakni  Tentara  Indonesia  (TNI)  yang  merupakan  tulang  punggung kekuatan nasional. 1
Kekuatan nasional yang diposisikan kepada TNI memberikan pesan yang fundamental untuk dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  serta  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka  dibutuhkan  peran,  fungsi  serta  Tugas  yang  kemudian  tertuang  kedalam  undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Indonesia, sebagai  landasan  hukum  dan pedoman  bagi  anggota  TNI  untuk  melaksanakan  agar  terciptanya  kekuatan  nasional tersebut.
Fakta  yang  terjadi  berbagai  permasalahan  yang  timbul  dari  kalangan  anggota  TNI perihal peran, fungsi dan tugas dari anggota TNI yang kemudian dari ketentuan hukum yang berlaku, seperti peristiwa hukum yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, yakni suatu bentuk tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat. Sebagai contoh kasus disinyalir Merdeka.com “Jusni, pria berumur 24 tahun meninggal pada 13  Februari  2020.  Dia  menghembuskan  napas  terakhir  setelah  sempat  mengalami  koma akibat  dugaan  penyiksaan  yang  dilakukan  oleh  sejumlah  anggota  TNI  pada  9  Februari 2020”. 2 Kemudian dilansir Sindo News.com “kasus seorang oknum TNI berinisial Kopda AE (33)  yang  bertugas  di  Kipan  B  Yonif  Raider  631/Atg  Pangkalan  Bun,  Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng menganiaya seorang warga hingga luka berat hingga ahkirnya tewas di rumah sakit”. 3 Dari kedua kasus tersebut mewakili kasus-kasus yang lain, sebagai bentuk dari kasus penganiayaan berat, pada umumnya kasus tersebut marak terjadi dilingkungan masyarakat.
Pada kasus tersebut memberikan kesan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI  merupakan  suatu  perbuatan  yang  tidak  dapat  dihukum  atau  dapat  dikatakan  kebal hukum hal ini kerap terjadi kepada masyarakat yang tidak mengerti pada hukum, sehingga aksi  kekerasan  yang  di  pengaruhi  oleh  keterlibatan  oknum  TNI  kedalam  aspek permasalahan sosial masyarakat, peristiwa tersebut berkembang liar dan didukung dengan pandangan bahwa perbuatan penganiayaan atau dalam hal ini adalah suatu bentuk tindak pidana berat terhadap warga sipil tidak dapat dikenakan hukum yang diatur dalam KUHP melainkan dikhususkan kedalam pidana militer.
Di dalam Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan  pidana,  pelaku  perbuatan  pidana  yang  dapat  dihukum,  dan  macam-macam hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggaran Hukum. Dengan kata lain Hukum itu bersifat adil,  dengan  tidak  membeda-bedakan  berasal  dari  kalangan  mana  pelanggar  Hukum tersebut, mulai dari kalangan  yang teratas hingga kalangan yang terendah, dari kalangan masyarakat sipil maupun aparatur Negara, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak pidana akan diberikana Hukumana dan sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. 4
1 Ferly David Maramis. 2016, “ Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer “ Jurnal Lex Privatum, Vol 4, No.6, Hlm.115
2 Bactiarudin,2020,” Kontras Beberkan Kronologi Anggota TNI Pukuli Jusni Hingga Tewas” Merdeka.com https://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-kronologi-anggota-tni-pukuli-jusni-hingga-tewas.html . Diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul.16 Wib
3 Sigit Dzakwan.2021,” Batal Dimakamkan, PM Minta Jenazah Korban Penganiayaan Oknum TNI AD Diotopsi”.
Sindo news.com https://daerah.sindonews.com/read/372172/174/batal-dimakamkan-pm-minta-jenazah-korban- penganiayaan-oknum-tni-ad-diotopsi-1616382211 . Diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 18.20 WIB
4 Febrina Carolina .2017.” Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil” Jurnal Hukum. Vol.21, No 3, Hlm 112
Maka dalam pasal 354 yang memuat bentuk dari penganiayaan berat dan begitupun yang diatur dalam Kitab Hukum Pidana Militer, dalam Hukum Pidana Militer hanya berlaku bagi  para  anggota  milite,  tidak  berlaku  bagi  warga  sipil  kemudian  pengaturan  mengenai tindakan pidana militer yang diatur dalam KUHPM pada ketentuan umum pasal 1 Undang- undangf  No.  31  Tahun  1997  tentang  peradilan  Militer  (tentang  tertangkap  tangan),  yang berbunyi : “Tertangkapnya seseorang pada sedang melakukan Tindak Pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian di serukan oleh  khalayak  ramai  sebagai  orang  yang  melakukannya,  atau  apabila  sesaat  kemudian ditemukana padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana  itu  yang  menunjukan  bahwa  ia  adalah  pelakunya  atau  turut  melakukan  atau membantu melakukan tindak pidana itu.” 5
Berdasarkan  uraian  peristiwa  serta  norma  hukum  tersebut,  akan  berdampak  pada suatu bentuk pertanggungjawaban dari anggota TNI dalam suatu tindak pidana berat yang dilakukan  kepada  masyarakat  yang  menimbulkan  akibat  hukum  dan  penerapan  hukum dalam  pasal  penganiayaan  berat  dapat  dikenakan  kepada  oknum  TNI  selain  pada  tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM, sehingga demikian penulis mengangkat judul yang berkaitan  dengan  “ Pertanggungjawaban  Pidana  TNI  Dalam  Tindak  Pidana Penganiayaan Berat” terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yaitu: Aapakah TNI yang  melakukan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  berat  bisa  dikenai  pertanggungjawaban pidana?,  Apakah  Akibat  Hukum  bagi  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan berat?.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  Hukum  normative dengan  pendekatan  perundang-undangan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan- bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji berbagai konsep hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana militer dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  pidana  anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana penganiayaan berat
Tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  akibatnya diatur oleh hukum. Dalam bahasa belanda tindak pidana disebut dengan Strafbaarfeit atau kenyataan yang dapat dihukum. 6
Menurut  Moeljanto  tindak  pidana  merupakan  perbuatan  yang  melawan  aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu. Seseorang yang melanggar larangan tersebut  dapat  dikatakan  juga  sebagai  perbuatan  pidana  yang  merupaka  perbuatan  yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. 7
Jenis-jenis Tindak Pidana secara umum jenis delik yaitu:
A. Delik formil adalah suatu delik dalam melakukan yang tindakannya dilarang dan diatur dalam sebuah peraturan Hukum.
5 Pasal 1 KUHPM
6 Imam Tondi Ramadhan,2020, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiaayaan Terhadap Seorang pejabat ketika Menjalankan Tugas Yang Sah,Skripsi Faklutas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm 8.
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
B. Delik  materil  adalah  delik  yang  akibatnya  merugikan  sehingga  dilarang  oleh  Hukum. Sedangkan  delik  formil,  yaitu  pelanggaran  suatu  aturan  hukum  dengan  memberikan hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Delik  materil  memperhatikan  konsekuensi terhadap  adanya  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dan  dapat  dimintai pertanggungjawaban.
C. Delik komisionis merupakan pelanggaran yang sudah diatur didalam aturan hukum.
D. Delik Omosionis adalah delik yang dilakukan sebab telah melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh aturan hukum. Yang terdapat dalam pasal 428 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  terkait  kewajiban  untuk  memenuhi  permintaan  berdasarkan undang-undang dalam hal memperlihatkan orang dalam suatu fasilitas.
E. Delik kesengajaan ( opzettlijke delicten) adalah delik yang berkenan dengan “kesengajaan” seseorang dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.
F. Delik kealpaan merupakan delik  pembentuk undang-undang disebut dengan “kealpaan” atau disebut juga dengan “kelalaian” dari pelaku agar dapat dipidanakan.
Terdapat dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur  obyektif  merupakan  perbuatan  yang  memungkinkan  adanya  keadaan  tertentu seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  281  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  sifat openbaar atau “dimuka umum”. Sedangkan unsur subyektif merupakan seseorang yang dapat dan mampu bertanggungjawab. Dalam tindak pidana Terdapat dua kesalahan yaitu dolus dan culpa merupakan  kesalahan  yang  dapat  berhubungan  dengan  akibat  dari adanya suatu perbuatan. 8
Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan secara umum merupakan suatu Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh didalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata Bahasa, penganiaayan  merupakan  suatu  kata  sifat  yang  berasal  dari  kata  dasar  “aniaya”  dengan awalan “pe” dan akhiran “an”. Sedangkan penganiayaan berasal dari kata benda yang berasal dari  kata  aniaya  yang  menunjukkan  subyek  atau  pelaku  penganiayaan. 9 Dalam  KBBI disebutkan,  penganiayaan  merupakan  perlakuan  sewenang-wenang  (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Yang menyebut seseorang telah melakukkan penganiayaan, dalam  hal  melakukan  penganiayaan  orang  tersebut  harus  dengan  kesengajaan  dalam melakukan  suatu  tindakan  tersebut.  Dimana  dalam  perbuatannya  merugikan  kesehatan orang lain yang menyangkut tubuh manusia. 10
Di dalam KUHP tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan dapat diartikan juga sebagai “perbuatan” yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.
Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja penganiayaan adalah Tindakan yang dengan sengaja dapat  menyebabkan  sakit  atau  luka  pada  orang  lain.  Namun  suatu  perbuatan  yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  untuk  menambah  keselamatan  badan.  Ada  juga  yang memahami  penganiayaan  merupakan  dengan  sengaja  menimbulkan  rasa  sakit  atau  luka, kesengajaan tersebut harus dicantumkan dalam surat tuduhan, dan menurut doktrin atau ilmu  pengetahuan  hukum  pidana  penganiayaan  mempunyai  unsur-unsur  yaitu  sebagai berikut:
1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
8 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana , (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 38
9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni Bandung 1984, Hlm30.
10 Mhd. Teguh Syuhada Lubis,2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, ISSN Jurnal Edutech Vol.3 No.1 Maret, Hlm 134.
3. Adanya  akibat  perbuatan  yang  dituju  merupakan  (rasa  sakit  pada  tubuh,  luka  pada tubuh). 11
Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dengan  segala  perbuatan-perbuatannya  sehingga  menjadikan  luka  atau  rasa  sakit  pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351-355 yaitu sebagai berikut:
1. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat pasal 355 KUHP Penganiayaan berat dirumuskan didalam pasal 354 KUHP:
a. Barangsiapa dengan sengaja melukai orang lain dapat dijerat pidana karena melakukan penganiyaan berat,  dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
b. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, tersangka dapat dikenakan  pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 12
Salah satu syarat yang harus dilakukan dalam pidana penganiayaan berat yaitu adanya perlakuan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  dalam  hal  ini  kesengajaan  sendiri  juga  harus memenuhi tiga  unsur pokok yaitu,  adanya perbuatan yang dilarang, adanya suatu akibat. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum. 13
Dalam menentukan kesalahan dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana, jaksa juga harus teliti dalam merumuskan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan juga menyebutkan unsur-unsur dan tindak pidana yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan unsur kesengajaan harus ditujukan perbuatannya, seperti penikaman dengan pisau yang  mengakibatkan  korban  mengalami  luka  berat.  Dalam  hal  ini  perumusan  luka  berat telah dijelaskan di dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:
a. Jatuh sakit yang tidak memberikan harapan untuk pulih kembali.
b. Tidak cakap dalam melakukan suatu pekerjaan, jabatan, atau pekerjaan pencaharian.
c. Tidak menggunakan salah satu panca indera
d. Cacat besar
e. Mengalami kelumpuhan
f. Akal, tenaga faham tidak sempurna lebih lama dari sempat minggu.
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 14
Pidana militer dibagi menjadi dua bagian ialah tindak pidana militer murni dan tidak pidana  militer  campuran.  Tindak  pidana  militer  murni  merupakan  tindak  pidana  yang memiliki sifat khusus dimana tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh seorang militer dan tidak  berlaku  untuk  masyarakat  sipil.  Contoh  tindak  pidana  militer  murni  adanya  suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Prajurit militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana militer (KUHPM) sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan perbuatan yang telah dilarang didalam suatu peraturan lain, namun ancaman didalam aturan tersebut dirasa ringan untuk seorang militer. Menjadi seseorang Anggota militer dalam berperilaku maupun  bersikap  haruslah  mengutamakan  pembatasan  dalam  berbuat  sesuatu,  artinya
11 Octavia Wandasari,2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saksi, Skrpsi Faklutas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 24-25.
12 Pasal 351-354 KUHP
13 Ibid , Hlm.138-139
14 Pasal 90 KUHP
tunduk  dan  patuh  kepada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-undang Hukum Disiplin Militer sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Militer (TNI) yaitu apabila  anggota  tersebut  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  berat  dapat  dipidana dengan pasal 354 KUHP. 15
Menjadi kekhususan lain sebagaimana kekhususan pada  Hukum  acara Pidana Militer merupakan ada pada komandan (ANKUM/PAPERA) diberikan kewenangan khusus dalam proses  penyelesaian  suatu  perkara  tindak  pidana  dilingkungan  militer  atau  TNI,  sejak dimulainya proses hukum dari tahap penyidikan, penangkapan atau penahanan, penyerahan penuntutan  perkara,  bahkan  sampai  kepada  pelaksanaan  pidana.  Adanya  kewenangan tersebut  tentunya  merupakan  konsekuensi  yang  rasional  yang  harus  mampu  ditegakkan sebuah dasar organisasi militer. 16
Jika  diketahui  unsur-unsur  tindak  pidana  penganiayaan  berat  yang  terjadi  pada masyarakat sudah terpenuhi, karena pada dasar hukum yang telah ada dan berlaku sudah jelas  menjelaskan  secara  unsur  tersebut  patut  menjalankan  semua  akibat  hukum  sesuai dengan unsur-unsur tersebut diantaranya yang telah jelas diatur, Anggota Militer atau TNI yang melanggar norma tersebut patut menjalani semua akibat hukum.
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  penerimaan  segala  hukuman  yang  telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terkait dengan pemidanaan  atau  sanksi  bisa  berupa  pidana  pemecatan,  penurunan  pangkat  atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 6 sampai pasal 31 Bab  II Buku 1 KUHPM  dan  pasal  8  Undang-undang  Hukum  Disiplin  Prajurit  ABRI  yang  berlaku  untuk semua militer atau TNI baik berupa norma-normanya maupun mengenai sanksinya. Bahwa pertanggungjawaban  militer  merupakan  kemampuan  bertanggungjawab  yang  dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang telah dilakukan. 17
Berdasarkan  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  1997  tentang  Hukum  Disiplin Prajurit, penentuan penyelesaian terhadap prajurit yang berhadapan dengan hukum secara hukum  displin  merupakan  kewenangan  dari  Perwira  Penyera  Perkara  (PAPERA).  Suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI dalam penyelesaiannya selalu mengacu berdasarkan hukum pidana militer juga berdasarkan peradilan umum, hal tersebut telah  dituliskan  dalam  pasal  65  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional  Indonesia.  Pada  tahapan  selanjutnya  proses  suatu  kasus  itu  berlangsung  sesuai dengan kebutuhan.
Hakikat  pertanggungjawaban  pidana  bagi  militer,  pada  dasarnya  merupakan  suatu tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. 18 Upaya  hukum melalui pengadilan militer menjadi pilihan  terahkir  (ultimum  remidium)  apabila  upaya  pembinaan  disiplin  dan  penegakan hukum  disiplin  yang  telah  dilakukan  tidak  mampu  untuk  mengatasi.  Pidana  militer bertujuan untuk pendidikan militer dan pemejaraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan menggangu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan
15 Tomy Dwi Putra, 2013, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Lex Crimen Vol,II/No.2 April-Juni, Hlm 6-7.
16 Moch Faisal Salam,Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Bandung Mandar Maju, Hlm 18,52.
17 Haryo Sulistriyanto,2011,Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Perspektif Volume XVI Edisi April, Hlm 87.
18 Ibid , Hlm 87.
pidana dianggap perlu sebagai alat yang ampuh untuk menjerat pelaku agar menjaga dan juga meningkatkan disiplin prajurit. 19

## Akibat Hukum bagi TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat
Akibat  Hukum  merupakan  suatu  akibat  atau  kejadian  yang  terjadi  atas  perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum dan diatur oleh hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang menimbulkan sebuah akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut  diatur  dalam  kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  merupakan  suatu  kewajiban bagi pelaku untuk menerima sanksi dari perbuatannya yang merugikan pihak lain(Amrani &  Ali,  2015). 20 Pada  dasarnya  suatu  Tindak  Pidana  ada  karena  berlaku  asas  legalitas, sedangkan  dapat  dipidananya  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  merupakan  asas kesalahan untuk melakukan pertanggung jawaban karena adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dan hakikatnya pertanggu ngjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan yang tertuang dapat menggangu stabilitas dimasyarakat. 21 Macam-macam pertanggungjawaban pidana (Criminal
Liability). Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan kepada orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Ganti rugi merupakan  tindakan  memberikan  atau  mengganti  sesuatu  sebagai  bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian. 22
Dasar  dari  pertanggungjawaban  suatu  tindak  pidana  yaitu  kesalahan,  dalam  arti sempit dapat berbentuk kesengajaan ( Dolus ) dan kelalaian ( Opzet ). 23
Unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  unsur-unsur  subjektif  yaitu adanya  suatu  kesalahan  dalam  bentuk  kesengajaan  dan  kealpaan,  sehingga  perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur objektif merupakan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain yaitu harus ada unsur melawan  hukum.  Unsur-unsur  objektif  yaitu  perbuatan,  sifat  melawan  hukum,  alasan penghapus  pidana  yaitu  termasuk  dalam  alasan  pemaaf  yang  terdapat  dalam  KUHP merupakan  daya  paksa  Relatif  (Overmacht),  pasal  48  KUHP,  Pembelaan  terpaksa  yang melampaui  batas  (Noodweer),  pasal  49  Ayat  2  KUHP.  Perintah  jabatan  yang  tidak  sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku. Mengiranya sah, pasal 52 Ayat (2) KUHP. 24
Dalam hal ini penjatuhan hukuman untuk Oknum TNI yang melakukan Tindak Pidana penganiayaan  ada  didalam  Undang-undang  Kitab  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  dijelaskan dalam  pasal  10  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  dijelaskan  pula  dalam  pengaturan penjatuhan  sanksi  antara  KUHP  dan  KUHPM  terdapat  perbedaan  yang  dimana  dapat dijadikan perbandingan dalam  penjatuhan sanksi terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana.
19 Mayor Chk Parluhutan Segala Dan Mayor Chk Fredy Ferdian,Yuridiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jurnal Pengadilan Militer Utama, Vol.2 No.1, Hlm 3.
20 Hanafi Amrani, Dan Mahrus Ali,2015 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, jakarta: Rajawali Press.
21 Kornelia Melansari D Lewokeda,2018,2019, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenanganan, Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, Agustus-Januari, Hlm 186.
22 Ludia Kartika Wisanti,Muridah Isnawati,2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn,Skripsi Faklutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Hlm 15
23 Muridah Isnawati, 2019, Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Fomulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, Prespektif Hukum, Hlm 14
24 Ibid , Hlm 22-23
Kitab undang-undang Hukum Pidana yang merupakan Hukum Materil di Indonesia menjadi  pendoman  dalam  penjatuhan  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  menjelaskan dalam pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:
a. Pidana pokok;
1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda
b. Hukuman tambahan;
1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang  tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
Sedangkan, berbeda dengan pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yaitu:
Pidana Pokok;
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tutupan (Uu No. 20 Tahun 1946)
Pidana tambahan;
1. Pemecatan  dari  dinas  militer  dan  atau  tanpa  pencabutan  haknya  untuk  memasuki angkatan bersenjata
2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak-hak disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 25
Dalam  penjatuhan  sanksi  hukum  terdapat  perbedaan  antara  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  juga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  MIliter.  yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan  juga  tidak  bisa  dijatuhkan  tanpa  adanya  hukuman  pokok  berdasarkan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer.  dalam  penjatuhan  hukuman  hakim  memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu putusan.namun hal tersebut juga harus seuai dengan kepentingan yang ditinjau dari sudut pidana militer.. Menurut Sudarto bahwa Hakim menentukan pemberian sanksi pidana, dengan batas-batasnya, selanjutnya akan diserahkan pelaksanannya  kepada pemasyarakatan. 26
Seorang  prajurit  TNI  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  maka  akan  dimintai pertanggungjawaban  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  suatu  konsekuensi yang diberikan dan harus dilakukan oleh terdakwa yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini maka untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pemecatan,  penurunan  pangkat  atau  pencabutan  hak-hak  tertentu.  Hal  tersebut  dapat
25 Reygen Rionaldo Sarayar,2018, Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer, Jurnal Lex Crimen, Vol.VII/No.8,Oktober,Hlm 17-19
26 Syaiful Bahkri, 2017, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosilisasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Al- Qisth Vol. No.2, Hlm 121.
dilihat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 31 Bab II Buku I Kitab Undang-undang Hukum Militer. 27
Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeraan kepada pelaku tindak pidana, karena pada umumnya tindak pidana dirasa menganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindak pidana dianggap perlu sebagai jalan terahkir untuk pelaku. yang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  masyarakat  dapat  dipidana  jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dalam  pasal  354  yang  dirumuskan  dalam  KUHP merupakan tindak pidana penganiayaan berat yang termuat dalam pasal 354 KUHP yang terdapat dalam ayat (1),(2) yaitu:
1. barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah akan di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
Subjek  hukumnya  merupakan  seorang  Anggota  TNI  wajib  mengikuti  dengan  patuh norma  hukum  yang  berlaku  terhadapnya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pidana terhadap  tindak  pidana  penganiayaan.  Didalam  tindak  pidana  militer  yang  diatur  dalam kitab  undang-undang  Hukum  Pidana  militer  merupakan  hukum  khusus,  menjadi  suatu kekususan  dikarenakan  untuk  membedakan  dengan  hukum  pidana  umum  yang  berlaku disetiap  orang  sehingga  penerapan  hukum  pidana  ini  dikenal  dalam  asas  hukum  (Lex Specialist  Derogat  Legi  Generale)  yang  mempunyai  makna  bahwa  aturan  yang  khusus mengesampingkan aturan yang umum. Hukum Pidana Militer yaitu “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentatai suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah  sedemikian  itu,  diancam  karena  ketidaktatan  yang  disengaja,  dengan  pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”. Namun pada ketentuan yang digunakan untuk anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  selama  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana umum,  Maka  menggunakan  aturan  yang  terdapat  dalam  Kitab  undang-undang  hukum pidana (KUHP) akan tetapi tetap diadili di pengadilan Militer. Dalam hal ini,  anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat terhadap masyarakat dapat dikenakan pasal 354 ayat (1), ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:
1. Barangsiapa  sengaja  melukai  berat  orang  lain  diancam  pidana  karena  melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

## PENUTUP
Pertanggungjawaban  militer  merupakan  penerimaan  segala  hukuman  yang  telah diberikan  kepada  pelaku  atas  kesalahan  yang  dilakukan,  Hakikat  pertanggungjawaban pidana bagi militer, pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan hal  ini  sebagai  upaya  memberikan  pembelajaran  bagi  anggota  TNI  untuk  taat  dan  patuh terhadap  aturan  dan  menghindar  dari  segala  perbuatan  yang  dilarang  karena pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI, hal ini juga dapat dikenakan  pertanggunjawaban  pidana  bilamana  perbuatan  tersebut  dilakukan  terhadap warga masyarakat, seperti halnya penganiayaan berat.
Bahwa anggota TNI akan melaksanakan pertanggungjawaban militer yang merupakan kemampuan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang
27 Fadhlurrahman,Rafiqi,Arie Kartika, 2019, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD, Juncto:Jurnal Ilmiah Hukum,1(1), Hlm 60.
dilakukan, pertanggungjawaban tersebut berakibat pada penjatuhan pidana, ini merupakan bentuk akibat hukum yang diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Militer yaitu: a. pidana pokok, 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946) b. pidana tambahan, 1. Pemecatan dari dinas militer dengan  atau tanpa pecabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) pada No ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Perbedaan penjatuhan sanksi antara pasal KUHP dan KUHPM merupakan penjatuhan hukum pokok atau tanpa hukuman tambahan dan hukuman tambahan juga tidak mungkin dijatukan tanpa hukuman pokok. Hal ini diterapkan didalam kitab undang-undang Hukum Pidana Militer. Yang kemudian diatur dalam ketentuan tersebut dalam penjatuhan pidana dianggap  perlu  sebagai  alat  yang  ampuh  untuk  menjerat  pelaku  agar  menjaga  dan  juga meningkatkan disiplin prajurit.

## Saran
Dari  uraian  penjelasan  dalam  pembahasan  dari  penelitian  ini,  penulis  menyusun beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi penegak hukum khususnya istansi TNI dalam suatu tindak pidana penganiayaan berat :
1. Memperkuat  kordinasi  antara  personil  baik  atasan  dan  bawahan  untuk  beretika layaknya prajurit yang memiliki jiwa ksatria. Sebagaimana peran, fungsi dan tugas yang tertuang  dalam  pasal  7  UU  TNI,  sehingga  memiliki  batasan-batasan  dalam  bertindak selayaknya seorang prajurit. Yang melindungi segenap nusa dan bangsa yang termasuk didalamnya adalah masyaraka.
2. Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  akan  pentingnya  kesadaran  hukum  dan hubungan yang baik antara masyarakat dan TNI, dalam mengenalkan dan mengerjakan nilai-nilai kerukunan dan kedamaian didalam kbhinekaan yang pancasialis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Moeljatno. (2009). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi & Arief, B. N. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Penerbit Alumni.
Faisal Salam, M. (2006). Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Amrani,  H.,  &  Ali,  M.  (2015).  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan  Dan  Penerapan. Jakarta: Rajawali Press.

## Artikel Jurnal
Febrina Carolina. 2017. Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil. Jurnal Hukum. Vol.21, No 3, Hlm 11.
Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. ISSN Jurnal Edutech. Vol.3 No.1 Maret, Hlm 134.
Tomy Dwi Putra. 2013. Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Lex Crimen Vol. II No.2 April-Juni, Hlm 6-7.
Haryo Sulistriyanto. 2011. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Perspektif Volume XVI Edisi April Hlm 87.
Mayor  Chk  Parluhutan  Segala  Dan  Mayor  Chk  Fredy  Ferdian.Yuridiksi  Peradilan  Militer  Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Jurnal Pengadilan Militer Utama. Vol.2 No.1. Hlm 3.
Kornelia  Melansari  D  Lewokeda.  2019.  Pertanggungjawaban  Pidana  Tindak  Pidana  Terkait Pemberian  Delegasi  Kewenanganan.  Mimbar  Keadilan.  Volume  14  Nomor  28.  Agustus- Januari. Hlm 186.
Muridah Isnawati. 2019. Tinjaun Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Fomulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. Prespektif Hukum. Hlm 14
Reygen  Rionaldo  Sarayar.  2018.    Jenis-Jenis  Pidana  Dan  Pelaksanaan  Pemidanaan  Dalam  Hukum Pidana Militer. Jurnal Lex Crimen. Vol.VII/No.8. Oktober. Hlm 17-19.
Syaiful  Bahkri.  2017.  Fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  Resosilisasi  Terpidana  Dalam  Sistem Peradilan Pidana. Al-Qisth Vol. No.2. Hlm 121.
Fadhlurrahman,Rafiqi.  Arie  Kartika.  2019.  Proses  Penyidikan  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan  Oleh  TNI-AD.  Juncto:Jurnal  Ilmiah Hukum.1(1). Hlm 60.

## Skripsi
Octavia  Wandasari.  2014.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Saksi.  Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  Hlm 24-25.
Ludia Kartika Wisanti. Muridah Isnawati. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn. Skripsi Faklutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hlm 15.

## Website
Bactiarudin. 2020. Kontras Beberkan Kronologi Anggota TNI Pukuli Jusni Hingga Tewas. Diakses Mei 21,  2021,  Dari https://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-kronologi-anggota-tni- pukuli-jusni-hingga-tewas.html
Sigit Dzakwan. 2021. Batal Dimakamkan, PM Minta Jenazah Korban Penganiayaan Oknum TNI AD Diotopsi. Diakses Mei 21, 2021, Dari
https://daerah.sindonews.com/read/372172/174/batal-dimakamkan-pm-minta-jenazah-korban- penganiayaan-oknum-tni-ad-diotopsi-1616382211