DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1 Received: 13 April 2021 , Revised: 15 Juni 2021, Publish: 19 Juli 2021

## PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (SUATU KAJIAN STUDI LITERATUR HUKUM LINGKUNGAN HIDUP)

## Trias Widianti Putri 1
1) Program Sarjana Akuntansi, Universitas Mercu Buana Jakarta, triasputriwp@gmail.com
Corresponding Author: Trias Widianti Putri 1
Abstract : Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah.  Riset  terdahulu  atau  riset  yang  relevan  berfungsi  untuk  memperkuat  teori  dan penomena  hubungan  atau  pengaruh  antar  variable.  Artikel  ini  mereview  Faktor-faktor  yang membahas  tentang  hukum  lingkungan  hidup,  pengawasan  pembangunan,  dan  pengelolaan sumber  daya  alam  suatu  studi  literatur.  Hasil  artikel  literature  review  ini  adalah:    1) Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan; 2) Peranan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam; dan 3) Upaya perlindungan Lingkungan Hidup.

## Keyword: Penegakan hukum lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah.
Setiap  mahasiswa  baik  Strata  1,  Strata  2  dan  Strata  3,  di  wajibkan  untuk  melakukan riset  dalam  bentuk  skripsi,  tesis  dan  disertasi.  Begitu  juga  bagi  dosen,  peneliti  dan  tenaga fungsional lainya aktif melakukan riset dan memubuat artikel ilmiah untuk di publikasi pada jurnal-jurnal ilmiah.
Karya  ilmiah  merupakan  sebagai  salah  syarat  bagi  mahasiswa  untuk  menyelasaikan studi pada sebagian besar Perguruan Tinggi di Indonesia.  Ketentuan ini berlaku hampir untuk level  jenjang  pendidikan  yaitu  strata  satu  (S1)  berupa  Skripsi,  untuk  mahasiswa  strata  dua (S2) berupa Tesis, dan untuk mahasiswa strata tiga (S3) berupa Disertasi.
Berdasarkan  pengalaman empirik banyak mahasiswa dan author yang kesulitan dalam mencari  artikel  pendukung  untuk  karya  ilmiahnya  sebagai  penelitian  terdahulu  atau  sebagai penelitian  yang  relevan.  Artikel  yang  relevan  di  perlukan  untuk  memperkuat  teori  yang  di teliti, dan juga sangat diperlukan pada pembahasan hasil penelitian.
Artikel  ini  menganalisis  hukum  lingkungan  (X 1 )  factor  penyebab  terjadinya  masalah lingkungan (X 2 ), (Y 1 ), Pengaruh pelestarian lingkungan hidup.
Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang akan di rumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:
1) Faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan lingkungan
2) Undang- Undang apa saja yang mengatur tentang Hukum Lingkungan

## KAJIAN PUSTAKA

## Hukum Lingkungan
Hukum  yang  mengatur  tantang  lingkungan  hidup  disebut  Hukum  Lingkungan.  Ada beberapa sebutan khusus seperti dalam literatur berbahasa inggris hukum lingkungan disebut environmental  law. Perancis  menyebutnya  dengan droit  de  environment. Dan  bahasa  Arab menyebutnya Qanun al-’Biah .
Menurut  Siti  Sundari  Rangkuti  hukum  lingkungan  menyangkut  penetapan  nilai-nilai, yaitu  nilai-nilai  yang  sedang  berlaku  dan  yang  diharapkan  diberlakukan  dimasa  mendatang serta  dapat  disebut  ”hukum  yang  mengatur  tatanan  lingkungan  hidup”.  Hukum  lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.
Hukum lingkungan dalam pandangan Satjipto Rahardjo, antara lain:
”Sebagai  hasil  mutakhir  peradaban  hukum  bangsa-bangsa  yang  disebut  modern. Kemiunculan tampak berciri revolusioner, yaitu dalam kualitasnya untuk menantang praktik inustrialisasi  yang  diunggulkan  dan  dikagumi  manusia  sejak  munculnya  revolusi  teknologi. Sejak  munculnya  hukum  lingkungan  dan  kesadaran  lingkungan,  praktik  industrialisasi  yang semula  hampir  tanpa  tanding,  mulai  menghadapi  hambatan-hambatan.  Arestasi  terhadap kebebasan  industrialisasi  itu  dilakukan  oleh  hukum  lingkungan  seperti  melalui  konsepnya mengenai pembangunan berkelanjutan.”
Drupsteen mengemukakan  bahwa  Hukum  Lingkungan  ( Milieurecht) adalah  hokum yang  berhubungan  dengan  lingkungan  alam  ( natuurliijk  milieu) dalam  arti  seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  yang  dimaksud  Lingkungan  Hidup  adalah  ³  Kesatuan  ruang  dengan semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  mengatur  bahwa  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  terdapat  kegiatan  meliputi:  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum.  Tujuan  inventarisasi  lingkungan  hidup adalah untuk memperoleh data dan sumber daya alam yang meliputi:
a) Potensi dan ketersediaan
b) Jenis yang dimanfaatkan
c) Bentuk penguasaan
d) Pengetahuan pengelolaan

## e) Bentu kerusakan dan
f) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
Sebagai  subsistem  atau  bagian  (komponen)  dari  subsistem  hukum  nasional  Indonesia, hukum  lingkungan  Indonesia  di  dalamnya  membentuk  suatu  sistem.  Maka  dari  itu  sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri :
a) Hukum penataan lingkungan
b) Hukum acara lingkungan
c) Hukum perdata lingkungan
d) Hukum pidana lingkungan
e) Hukum lingkungan internasional
Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam  Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  1982  Tentang  Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (Sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  No  23  Tahun  1997  dan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup). Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah sebagai berikut:
1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban  terjamin.  Adapun  isi  materi  yang  harus  diatur  ditentukan  oleh  ahli-ahli  dari masing-masing  sektor,  disamping  perencanaan  ekonomi  dan  pembangunan  yang  akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;
2. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan  pendidikan  masyarakat  dalam  soal-soal  lingkungan  hidup  manusia.  Hal  ini  karena pengaturan  hukum  hanya  akan  berhasil  apabila  ketentuanketentuan  atau  peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaanya;
3. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.
Beberapa  konsep  perlindunga  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  UUPPLH  2009 ialah  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  kerusakan  lingkungan  hidup, perubahan  iklim,  bahan  berbahaya  beracun,  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun,  dan lain-lain.

## Lingkungan Hidup
Pengertian  lingkungan  yang  ditemukan  diberbagai  literatur  berbeda-beda.  Namun  suatu kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  umumnya  mencantumkan  pengertian  tertentu bagi  lingkungan  untuk  membatasi  cakupan  pengaturannya.  Secara  umum  lingkungan  hidup adalah  berupa  wujud  fisik  selain  manusia,  yaitu  tanah,  air,  udara,  tumbuhan,  binatang  dan lain-lain.
Definisi  lingkungan  hidup  menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah kesatuan ruangan dengan semua benda,
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

## Ekologi
Ecology,  yakni  ilmu  yang  mempelajari  hubungan  antara  satu  organisme  dengan  yang lainnya, dan antara organisme tersebut  dengan lingkungan. Secara etimologi  kata “ekologi” berasal  dari oikos (rumah  tangga)  dan logos (ilmu)  yang  diperkenankan  pertama  kali  dalam biologi oleh seorang biolo Jerman Ernst Hackel . Selanjutnya definisi ekologi menurut Otto Soemarwoto adalah  ilmu  tentang  hubungan  timbal  balik  antara  makhluk  hidup  dengan lingkungan. Studi-studi ekologi meliputi berbagai bidang, seperti :
a) Studi ekologi social, sebagai suatu terhadap relasi social yang berada di tempat tertentu dan  dalam  waktu  tertentu  yang  terjadi  oleh  tenaga-tenaga  lingkungan  yang  bersifat selektif dan distributif;
b) Studi ekologi manusia sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam;
c) Studi ekologi kebudayaan sebagai  studi tentang hubungan timbal balik antara variable habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan;
d) Studi  ekologi  biologis  sebagai  suatu  studi  tentang  hubungan  timbal  balik  antara makhluk hidup terutama hewan dan tumbuhan dan lingkungannya.

## Ekositem
Satuan pokok ekologi adalah ekosistem atau Sistema ekologi, yakni suatu kehidupan yang terdiri  atas  suatu  komunitas  makhluk  hidup  (dari  berbagai  jenis)  dengan  benda  mati  yang berinteraksi  membentuk  suatu  system.  Ekosistem  dicirikan  dengan  berlangsungnya pertukaran  materi  dan  transformasi  energy  yang  sepenuhnya  berlangsung  diantara  berbagai komponen  dalam  system  itu  sendiri  atau  dengan  system  di  luarnya.  Kehidupan  akan berlangsung  dalam berbagai  fenomena kehidupan menurut  prinsip, tatanan dan hukum  alam atau  ekologi  seperti  homeostatis  (keseimbangan),  kelentingan  (resilience  atau  kelenturan), kompetensi, toleransi, adaptasi, hukum minimum, hukum entropi dan sebagainya.
Ekosistem  ialaha  terjadinya  suatu  daerah  tertentu  dimana  di  dalamnya  suatu  komposisi organisme  hidup  yang  diantara  keduanya  terjalin  suatu  interaksi  yang  harmonis  dan  stabil terutama  dalam  jalinan  bentuk-bentuk  sumber  energi  kehidupan.  Ada  dua  bentuk  ekosistem yang penting, yaitu :
1. Ekosistem  alamiah  (natural  ecosystem),  di  dalam  ekosistem  alamiah  akan  terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana didalamnya dengan sendirinya.
2. Ekosistem  buatan  (artificial  ecosystem)  hasil  kerja  manusia  terhadap  ekosistemnya. Untuk  ekosistem  buatan  akan  mempunyai  ciri  kurang  keheterogenitasannya  sehingga bersifat  labil  dan  untuk  membuat  ekosistem  luar  yang  juga  harus  diusahakan  oleh manusia,  agar  berbentuk  suatu  usaha maintenance atau  perawatan  terhadap  ekosistem yang dibuat.
Pada  perkembangan  secara  global  masalah  lingkungan  dari  pemanfaatan  sumber  daya alam  ini  dikaitkan  pula dengan  kewajiban  internasional  untuk  mengatasi maslah  pemanasan
global  dan  ketentuan  konvensi  ini  pun  mempengaruhi  perkembangan  hukum  nasional. Masalah  lingkungan  terus  meningkat  sejak  reformasi  yang  disertai  dengan  otonomi  daerah, merupakan  alas  an  pembaharuan  UULH  1997  dengan  UUPPLH  2009  tentang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Seperti:  peraturan  tentang  izin  lingkungan  berdasarkan Amdal  untuk  memperoleh  izin  usaha,  maka  peningkatan  kemampuan  Komisi  Amdal berdasarkan lisensi kompetensi menilai layak lingkungan, penetapan standar baku Pendidikan Amdal dengan sertifikat Amdal bagi anggota Komisi Amdal merupakan perkembangan baru dalam perkembangan hukum lingkungan.

## Pembidangan Hukum Lingkungan
Substansi  hukum  lingkungan  mencakup  sejumlah  ketentuan-  ketentuan  hukum  yang berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang  pembidangan  dalam  hukum  lingkungan, A.V.  van  den  Berg membagi  hukum lingkungan kedalam lima bidang :
a) Hukum bencana ( rampen recht )
b) Hukum Kesehatan lingkungan ( milieuhyangiene recht )
c) Hukum  tentang  sumber  daya  alam  ( recht  betreffende  natuurlijke  nijkdommen )  atau hukum konservasi
d) Hukum  tentang  pembagian  pemakaian  ruangan  ( recht  betreffende  verdeling  van  het ruimtegebruik )
e) Hukum perlindungan lingkungan ( milieubescherming recht )
Takdir  Rahmadi berpendapat  hukum  lingkungan  nasional  dilihat  dari  permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannnya, dapat dibedakan atas empat bidang, yakni:
1. Hukum perencanaan lingkungan
a) AMDAL dan peruntukan dan pemanfaatan ruang suatu wilayah
b) Tata guna tanah, tata guna air dan pembangunan Kawasan pesisir
c) Hukum tata ruang
2. Hukum pengendalian pencemaran lingkungan
a) Izin pembuangan limbah
b) Baku mutu lingkungan dan AMDAL
c) Pengawasan  dan  sanki-sanksi  hukum  administrasi  dan  pidana  terhadap  pelaku pencemaran lingkungan.
3. Hukum penyelesaian sengketa lingkungan
a) Proses  peradilan  dan  tata  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar  proses  peradilan (alternative dispute resolution)
b) Berkaitan  dengan  hukum  acara  di  Pengadilan  Umum  dan  pengadilan  Tata  Usaha Negara, hak gugat, gugatan perwakilan, pertanggung jawaban perdata.
4. Hukum konservasi sumber daya alam
a) Berkaitan dengan izin pengambilan sumber daya alam
b) AMDAL tentang pemanfaatan sumber daya alam
c) Sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam.

## Sumber Daya Alam
Sumber daya alam  (SDA) adalah  segala kandungan yang terdapat  dalam  biosfer, sebagai sumber  energi  potensial,  baik  yang  tersembunyi  di  litosfer  (tanah),  hidrosfer(air),  dan atmosfer (udara) yang dapat dimanfaatkan. Herman bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alam seperti tanah, air, dan bahan galian, bentang alam, panas bumi dan gas alam, pasang surut air (Darmodjo,2001)
Sumber  daya  alam  adalah  unsur  lingkungan  yang  terdiri  atas  sumber  daya  alam  hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya buatan yang merupakan salah satu asset yang dapat digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia.  potensi  alam  yang  dikembangkan  untuk proses produksi. Dalam pengertian universal, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang ada  dianggap  mempunyai  nilai  ekonomi.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  sumber  daya  adalah komponen  ekosistem  yang  menyediakan  barang  dan  jasa  berguna  bagi  keperluan  manusia. Rees (1990)  lebih  lanjut  mengatakan  sesuatu  untuk  dikatakan  segabagi  sumber  daya  harus mempunyai  dua  kriteria,  pertama  bahwa  hal  itu  harus  ada  pengetahuan,  teknologi  atau keterampilan untuk memanfaatkannya.

## Pengelolaan Sumber Daya Alam
Sumber  daya  alam  mempunyai  peran  dalam  memenuhi  keperluan  manusia.  Untuk memudahkan pengkajian, pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan karakteristiknya, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati.

## Sumber Daya Alam Hayati
Banyak sekali contoh sumber daya alam hayati yang terdapat di lingkungan,dan beberapa contoh  sumber  daya  alam  hayati.  Tumbuhan  merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat beragam dan melimpah. Organisme ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan  pati  melalui  proses  fotosintesis.  Eksploitasi  tanaman  yang  berlebihan  dapat mengakibatkan  kerusakan  bahkan  kepunahan  dan  ini  akan  berdampak  pada  putusnya  rantai makanan.  Kerusakan  yang  terjadi  akibat  punahnya  salah  satu  faktor  dari  rantai  makanan tersebut akan mengakibatkan punahnya konsumen diatasnya.
Hewan,  ternak,  dan  perikanan:  sumber  daya  alam  hewani  dapat  berupa  satwa  liar  atau satwa  yang  telah  dibudayakan.  Penggunaannya  dapat  digunakan  sebagai  penolong  untuk pekerjaan  berat  manusia,  seperti  kerbau  dan  kuda,  atau  sebagai  sumber  makanan  seperti unggas  dan  sapi.  Untuk  menjaga  kelestariannya,  terutama  untuk  spesies  yang  terancam punah,  terkadang  harus  dilakukan  konservasi  in  situ  dan  ex  situ.  Pengawetan  in  situ  adalah pengawetan  yang  dilakukan  di  habitat  aslinya,  sedangkan  konservasi  ex  situ  adalah pengawetan dengan cara memindahkan hewan dari habitatnya ketempat lain.

## Sumber Daya Alam Non Hayati
Sumber  daya  ala  mini  dapat  diperbanyak  dan  dapat  dimanfaatkan  secara  terus  menerus, misalnya: air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Air merupakan salah satu keperluan utama makhluk hidup dan bumi sendiri didominasi oleh perairan. Dari total wilayah perairan yang  ada  97%  merupakan  perairan  asin  (laut,  Samudra)  dan  hanya  3%  merupakan  perairan
tawar  (sungai,  danau).  Di  bidang  energi,  teknologi  pemanfaatan  air  sebagai  sumber  tenaga listrik sebagai pengganti minyak bumi dan akan terus berkembang karena selain  terbarukan, energi yang dihasilkan dari air cenderung tidak berpolusi dan ini akan mengurangi terjadinya efek rumah kaca. Pengawetan air dapat berupa pengawetan kuantitas air.

## Prinsip dan Upaya Melestarikan Lingkungan
Upaya  pelestarian  lingkungan  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak  zaman  dahulu  kala misalnya bagaimana manusia bisa mendapatkan hasil buruan dan tangkapan yang belum tentu hasilnya,  kadang  suatu  saat  bisa  banyak  tetapi  dilain  waktu  mendapatkan  sedikit.  Untuk  itu kemudian  manusia  menjinakkan  dan  memelihara  hewan  dan  tumbuhan  serta  melindunginya dari  kerusakan  dan  serangan  binatang  buas.  Dengan  melakukan  pertanian  dan  peternakan, manfaat  lingkungan  dapat  diperbesar  dan  risiko  lingkungan  dapat  diminimalisir,  sehingga kemungkinan kebutuhan dasarnya lebih terjamin.
Pengelolaan  lingkungan  mempunyai  cakupan  yang  luas  dalam  berbagai  cara.  Namun demikian  kita  dapat  mengklasifikasikannya  menjadi:  pengelolaan  lingkungan  rutin, perencanaan  pengelolaan  lingkungan  awal,  perencanaan  estimasi  dampak  lingkungan,  dan perencanaan perbaikan kerusakan lingkungan. Kita juga dapat mengenali bentuk atau metode konservasi lain seperti cagar alam, cagar budaya, cagar biosfer, Taman Nasional dan Taman Hutan Raya.

## Prinsip dan Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati
Dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  harus  ada  keterkaitan  yang harmonis  antara  sumber  daya  alam  dengan  keperluan  manusia,  sehingga  tidak  terjadi benturan  kepentingan  antara  kelompok  pengguna.  Sumber  daya  alam  konvensional  dan nonkonvensional untuk keperluan hidup manusia akan habis jika tidak dikelola dengan baik. Sumber  daya  alam  nonkonvensional  dapat  diperbarui  melalui  aktivitas  regenerasi  yang berkelanjutan.  Misalnya  pengguanaan  bensin  kendaraan  bermotor  digantikan  oleh  gas  alam cair.  Beberapa  konsep  atau  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup alami:
1. Prinsip  toleransi:  sumber  daya  alam  hayati  yang  ada  di  alam  banyak  macamnya. Setiap  spesies  dibatasi  oleh  toleransinya  terhadap  faktor  lingkungan,  baik  secara geografis  maupun  ekologis.  Namun  dapat  terjadi  berbagai  faktor  lingkungan  pada perbuata  manusia  melampaui  toleransi  sumber  daya  alam,  mengakibatkan  produksi menurun bahkan mungkin punah.
2. Prinsip  optimal:  sumber  daya  alam  hayati  dengan  berbagai  jenis  yang  ada menunjukkan  bahwa  tidak  ada  satupun  jenis  sumber  daya  alam  hayati  yang  dapat berkembang  secara  optimal  untuk  semua  faktor  lingkungan  yang  mempengaruhinya. Manusia  cenderung  mengubah  lingkungan  sumber  daya  alam  hayati  menuju optimalisasi  faktor  lingkungan  tertentu  untuk  memenuhi  keperluan  jangka  pendek, tanpa mempertimbangkan dampak buruk jangka Panjang.
3. Prinsip  faktor  pengendali:  sumber  daya  alam  hayati  dapat  membedakan  pengaruh berbagai faktor lingkungan, tetapi seringkali terdapat faktor dalam lingkungan tertentu yang  mempunyai  kekuatan  pengendali.  Pencemaran  udara,  penggunaan  pupuk,  dan
pestisida,  dapat  menjadi  faktor  pengendali  populasi  tanaman  pertanian.  Pengaruh faktor  pengendali  dapat  menimbulkan  ancaman  kerusakan  lingkungan(ekokatasroli) terhadap lingkungan.
4. Prinsip  tidak  dapat  diubah:  sumber  daya  alam  hayati  pada  umumnya  dapat diperbaharui  dirinya  sendiri  namun  sector  sumber  daya  alam  hayati  tidak  dapat memperbaharui dirinya sendiri karena proses fisik dan biologi dalam ekosistem yang tidak layak lagi, mengakibatkan kerusakan atau kepunahan sumber daya alam.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literature atau  Library  Research.  Mengkaji  Buku-buku  literature  sesuai  dengan  teori  yang  di  bahas khusunya  di  Hukum  Lingkungan.  Disamping  itu  menganalisis  artikel-artikel  ilmiah  yang bereputasi  dan  juga  artikel  ilmiah  dari  jurnal  yang  belum  bereputasi.  Semua  artikel  ilmiah yang di citasi bersumber Scholar Google.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel  ini  menganalis  dan  membahas  tentang  variabel-variabel  tentang  hukum lingkungan hidup dan melestarikan lingkungan hidup yang kita tempati saat ini.

## Hukum Lingkungan
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  beserta perubahannya  sebagai  landasan  konstitusional  mewajibkan  agar  sumber  daya  alam dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  hal  itu  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor  23  Tahun  1997  yang  disempurnakan  melalui  penerbitan  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Terbitnya  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  tersebut  tampaknya  memang  ditujukan  untuk  lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari  struktur  undang-undang  yang  lebih  dominan  dalam  mengatur  aspek  perencanaan  dan penegakan hukum.

## Tindak  Pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam pasal 69 UUPPLH sebagai berikut:
1. Melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan hidup
2. Memasukkan  B3  yang  dilarang  menurut  peraturan  perundang-undangan  ke  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Memasukkan  limbah  yang  berasal  dari  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Membuang limbah ke media lingkungan hidup
5. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
6. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
7. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusutan AMDAL Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas :
a) Teguran tertulis.
b) Paksaan Pemerintah.
c) Pembekuan izin lingkungan.
d) Pencabutan izin lingkungan.
Dalam pasal 20 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa penentuannya terjadinya pencemaran lingkungan  hidup  diukur  melalui  baku  mutu  lingkungan  hidup.  Adapun  dalam  ayat  (2) ditentukan  bahwa:  baku  mutu  lingkungan  hidup  meliputi:  baku  mutu  air,  baku  mutu  air limbah,  baku  mutu  air  laut,  baku  mutu  udara  ambien,  dan  baku  mutu  lain  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Pengertian  Baku  mutu  lingkungan  hidup adalah  ukuran  batas  atau  kadar  makhluk  hidup,  zat,  energi,  atau  unsur  lingkungan  hidup. Baku  mutu  air  limbah  adalah  ukuran  batas  atau  kadar  polutan  yang  ditenggang  untuk dimasukkan kedalam air. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya didalam air laut.
HUMAS,  Perkembangan  hukum  lingkungan  modern  di  Indonesia  lahir  sejak diundangkannya  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1982  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No.  23  Tahun  1997  dan  kemudian  UU  No.  23  Tahun  1997  (UULH  1997)  juga  dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).
Menurut para akdemisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang  hukum  fungsional,  yaitu  sebuah  bidang  hukum  yang  mengandung  ketentuan- ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982,  UULH  1997  maupun  UUPPLH  2009  menandung  norma-norma  undang-undang  yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang  sebelumnya  yaitu  UULH  1982  dan  UULH  1997  telah  juga  memuat  norma-
norma  dan  instrumen-instrumen  hukum-hukum  baru.  Beberapa  norma  hukum  baru  yang penting  adalah  tentang  perlindungan  hukum  atas  tiap  orang  yang  memperjuangkan  hak  atas lingkungan hidup.
UUPPLH,  khususnya  dengan  Pasal  66  UUPPLH  sangat  maju  dalam  memberikan perlindungan  hukum  kepada  orang  yang  memperjuangkan  hak  atas  lingkungan  hidup  dari kemungkinan  tuntutan  pidana  dan  perdata.  Perlindungan  hukum  ini  sangat  penting  karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau  dituntut  secara  pidana  atas  dasar  pencemaran  nama  baik  perusahaan-perusahaan  yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

## Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Lingkungan
Berdasarkan  sudut  pandang  para  sarjana,  maka  setidak-tidaknya  ada  lima  faktor melatarbelakangi  timbulnya  masalah-masalah  lingkungan,  yakni  teknologi,  penduduk, ekonomi, politik, dan tata nilai yang berlaku.

## 1. Teknologi
Barry  Commoner (1973)  dalam  bukunya  “ the  Closing  Circle” melihat  bahwa teknologi  merupakan  sumber  terjadinya  masalah-  masalah  lingkungan.  Pencemaran lingkungan  hasil-hasil  teknologi  itu  diterapkan  dalam  sector  industry,  pertanian, transportasi dan komunikasi.
2. Pertumbuhan Penduduk Ehrlich dan Holdren ,  menekankan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  dan  peningkatan kekayaan  memberikan  sumbangan  penting  terhadap  penurunan  kualitas  lingkungan hidup.  Mereka  menolak  pandangan  Commoner  bahwa  pengembangan  dan  penerapan teknologi  baru  kedalam  berbagai  sector  yang  dimulai  pada  tahun  1940  sebagai terjadinya masalah-masalah lingkungan.
3. Motif Ekonomi Hardin (1977) dalam bukunya yang berjudul ‘’ the Tragedy of the Commons” melihat bahwa  alasan-alasan  ekonomi  yang  sering  menggerakan  perilaku  manusia  dan keputusan-keputusan kali yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok,  terutama  dalam  hubungan  dengan  pemanfaatan  common  property.  Karena sumber  day  aitu  dapat  dan  bebas  untuk  dimanfaatkan  oleh  setiap  orang  untuk memenuhi  kebutuhannya  masing-masing,  maka  setiap  orang  berusaha  dan  berlomba- lomba  untuk  memanfaatkan  atau  mengeksploitasi  sumber  daya  semaksimal  mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.
4. Tata Nilai
Sebagai  pakar  berpendapat  bahwa  timbulnya  masalah-masalah  lingkungan  hidup disebabkan  oleh  tata  nilai  yang  berlaku  menempatkan  kepentingan  manusia  sebagai pusat  dari  segala-  galanya  dalam  alam  semesta.  Nilai  dari  segala  sesuatu  yang  ada  di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata.
Secara  umum  dapat  dikemukakan  bahwa  meningkatkanya  masalah  lingkungan  nasional dan implikasinya secara regional dan global merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu dan  teknologi  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  perkembangan  IPTEK  lingkungan,  dengan segera  pula  membawa  pengaruh  pada  perkembangan  teori,  filsafat  ilmu  dan  konsep  hukum lingkungan  berdasarkan  konsep-konsep  hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan yang lebih mendalam secara ekologis dan bersifat holistik.
Masalah  lingkungan  hidup  merupakan  masalah  alami,  yakni  peristiwa-peristiwa  yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang  berarti  bagi  tata  lingkungan  itu  sendiri  dan  dapat  pulih  kemudian  secara  alami (homeostasi).  Akan  tetapi,  sekarang  masalah  lingkungan  tidak  lagi  dapat  dikatakan  sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat  signifikan  secara  variabel  bagi  peristiwa-peristiwa  lingkungan.  Tidak  bisa  disangkal bahwa masalah-masalah  lingkungan yang lahir dan berkembang karena  faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan  lingkungan  yang  pada  gilirannya  akan  menimbulkan  kerusakan  dan pencemaran lingkungan hidup.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan ,  maka  dapat  disimpulkan  untuk  membangun  suatu  hipotesis guna untuk riset selanjutnya seperti di bawah ini:
1) Hukum  Lingkungan  (x1)  berpengaruh  terhadap  Pelestarian  dan  pencegahan  kerusakan lingkungan hidup (y).
2) Faktor  penyebab  permasalahan  lingkungan (x2) berpengaruh  terhadap  pelestarian  dan pencegahan kerusakan (y).

## Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  adalah  harus  mentaati hukum  lingkungan  agar  tidak  terjadi  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  bagi makhluk  hidup.  Dan  mengurangi  masalah-masalah  yang  ada  di  lingkungan  hidup.  Untuk menjaga lingkungan hidup yang nyaman harus mematuhi hukum lingkungan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Herlina,  Nina.  "Permasalahan  lingkungan  hidup  dan  penegakan  hukum  lingkungan  di
Indonesia." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3.2 (2017): 162-176.
Erwin,  Muhamad.  "Hukum  Lingkungan:  dalam  sistem  kebijaksanaan  pembangunan Lingkungan Hidup." (2008).
Erwin,  Muhammad.  "Hukum  Lingkungan:  dalam  sistem  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup di indonesia." (2015).
Syaprillah, Aditia. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan . Deepublish, 2018.
Jazuli,  Ahmad.  "Dinamika  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Sumber  Daya  Alam  dalam
Rangka  Pembangunan  Berkelanjutan." Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional 4.2 (2015): 181-197.