## TINJAUAN PENANGANAN KASUS MALPRAKTIK MEDIS DI PENGADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

## Albertus  Drepane Soge
Magister Hukum Kesehatan Universitas Gajah Mada Email: albertussoge88@gmail.com

## Abstract
Legislation on Health Law is a Lex Specialist law that contains exceptional norms for legal protection for providers and receivers of health services. In fact, Health Law legislations such as Law Number 36 of 2009 on Health and Law Number 29 of 2004 on Medical Practice are not used consistently to resolving medical malpractice cases in the Criminal Court, thus causing injustice and legal uncertainty. The purpose of this research is to explain the theory and legal analysis related to manage medical malpractice cases in the Criminal Court from Health Law perspective. This research uses normative juridical method. The results of this research are the existence of wrong application of law and a long period of time in resolving cases of suspected medical malpractice in the Criminal Court which are detrimental to disputing parties, so that a reform is needed to manage medical malpractice cases.
Keywords : Health Law; medical malpractice; Criminal Court

## Intisari
Peraturan perundang-undangan Hukum Kesehatan merupakan hukum  Lex Spesialis yang mengandung norma eksepsional untuk perlindungan hukum bagi providers dan receivers dari  pelayanan  kesehatan.  Dalam  kenyataannya,  perundang-undangan Hukum Kesehatan seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak digunakan secara konsisten untuk menyelesaikan kasus malpraktik medis di Pengadilan Pidana, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan teori dan analisis hukum terkait penanganan kasus malpraktik medis di Pengadilan Pidana dalam perspektif Hukum Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah terdapatnya penerapan hukum yang salah dan jangka waktu yang lama dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik medis di Pengadilan Pidana yang merugikan para pihak yang bersengketa,  sehingga  diperlukan  reformasi  dalam  penanganan  kasus  malpraktik medis.
Kata Kunci : Hukum Kesehatan; malpraktik medis; Pengadilan Pidana

## A. Pendahuluan
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK) dan UU Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(UUPK) merupakan undang-undang Lex Spesialis yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pasien, dokter dan dokter gigi (dokter). Ide pokok
1 ** Penulis adalah alumnus Magister Hukum Kesehatan Pascasarjana UGM, dengan alamat korespondensi: albertussoge88@gmail.com.
yang ditetapkan dalam konsideran dari kedua  undang-undang  tersebut  adalah kesehatan sebagai hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan umum. Kesehatan harus diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat  melalui  penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau biayanya oleh masyarakat.
Berdasarkan  konsideran  tersebut, dokter  haruslah  menjalankan  dan menjunjung  tinggi  penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau biayanya oleh masyarakat, tetapi kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya.  Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengobatan pada abad ke delapan belas sampai dengan ke sembilan belas (bahkan sampai sekarang) yang mendapat pengaruh perubahan sosial  (urbanisasi; industrialisasi) dan pertumbuhan ilmu ekonomi (permintaan-penawaran)  sehingga menimbulkan  pola ko mersialisme dan  kon su meris me  dalam  bidang pengobatan. 1 Pola komersialisme dan konsumerisme ini yang mengakibatkan aneka persoalan sosial di bidang pengobatan  yang tumbuh menjadi konflik kepentingan antara pasien dan dokter yang memasuki norma etika dan atau norma hukum beserta sanksi- sanksinya baik yang lunak maupun yang keras. 2
1 Leo G. Reeder, “ The Patient-Client as a
Konflik antara pasien dan dokter sewaktu menjalankan praktik kedokteran yang mengakibatkan  pihak pasie n merasa dirugikan selama ini selalu dianggap  oleh  masyarakat  umum sebagai  malpraktik  medis  ( medical malpractice ) padahal sebenarnya tidak selalu merupakan malpraktik medis. Istilah maupun pengertian malpraktik ini semakin merebak terdengar dan muncul kepermukaan setelah masyarakat menjadi semakin kritis dan sadar akan hak-hak yang dimilikinya.
Malpraktik atau malapraktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti praktik kedokteran yang dilakukan salah atau menyalahi undang-undang atau kode etik. Asal kata malpraktik tidak hanya ditujukan  pada  profesi  kesehatan saja, tetapi juga profesi-profesi lain pada umumnya, namun setelah secara umum mulai digunakan di luar negeri maka istilah ini sekarang diasosiasikan atau ditujukan pada profesi kesehatan. 3
Pemahaman  malpraktik  medis sampai sekarang masih belum seragam dan dari sisi kepastian hukumnya pun belum ada, hal ini terlihat dengan belum diaturnya malpraktik medis secara tegas dalam peraturan perundang- undangan kesehatan yang ada sekarang. Permasalahan  ini ditambah dengan belum  dilakukannya  kodifikasi  standar pelayanan profesi kesehatan. Hal ini disebabkan  karena  pelayanan  kesehatan amat kompleks 4 , mulai dari dampak Consumer: Some Observations on the Changing Professional- Client Relationship”, Health and Social Behavior , Vol. 13, No. 4, Desember 1972, hlm. 407-408.
2 Bambang Poernomo, Tanpa Tahun, Hukum Kesehatan , Aditya Media, Yogyakarta, hlm.  2.
3 Afandi, et  al. ,  “Mediasi:  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Medis”, Majalah Kedokteran Indonesia , Vol. 59, No. 5, Mei 2009, hlm.  189-190.
4 Thomas  G.  Kannampallil, et  al. ,  “Considering complexity in healthcare systems”, Biomedical
penerapan  pelayanan  kesehatan  pada tiap individu manusia yang berbeda-beda sampai dengan aneka ragam teknologi pada tiap sarana pelayanan kesehatan dan kemampuan setiap komunitas dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya.
Upaya rumah sakit yang menerbitkan standar yang berbeda dengan rumah sakit lainnya juga akan menyebabkan kesulitan dalam membedakan malpraktik medis dengan kelalaian, kecelakaan dan kegagalan di lapangan, sehingga pembuktian malpraktik  medis akan semakin sulit jika pasien berpindah- pindah rumah sakit. Hukum Kesehatan bermula dari adanya sifat hubungan dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan yang kompleks tersebut, s eh i n g  ga  p e ra t u r a n   p er u n d a n g - undangannya bersifat khusus.
UUK dan UUPK sebagai bagian dari perundang-undangan Hukum Kesehatan yang  bersifat  khusus, seharusnya digunakan oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam menyelesaikan sengketa antara pasien dan dokter. Namun, pada tahun 2009 sampai dengan 2015, Jaksa dan Hakim menggunakan pasal-pasal kejahatan umum dalam KUHP untuk menangani kasus dugaan malpraktik medis yang dilakukan dokter. Kasus- kasus tersebut yaitu perkara dengan
Pen erap an   huku m  yang  s a lah tersebut  menyebabkan  ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran  hukum  yang  dilakukan dokter. Hal ini akan merugikan pasien dan dokter serta selanjutnya menimbulkan ketidakpercayaan  masyarakat  pada penegakan hukum. 6 Untuk itu, diperlukan suatu kajian yang menjelaskan teori dan analisis hukum terkait penanganan kasus malpraktik medis di Pengadilan Pidana dalam perspektif Hukum Kesehatan, sehingga didapatkan persamaan persepsi dikalangan praktisi dan penegak hukum.
B er d a s a r ka n  l a t a r  b e l a ka n g permasalahan  di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah  penanganan  kasus malpraktik medis di Pengadilan Pidana dalam perspektif Hukum Kesehatan? Penelitian ini menggunakan metode yur id is  n ormatif 7 , yaitu den gan mendeskripsikan norma-norma pidana terkait   Hu kum  K e seh ata n  da lam UUK,  UUPK,  KUHP, dan  peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini juga menjabarkan hasil putusan pengadilan terkait dengan kasus dugaan malpraktik medis yang dilakukan dokter. Selanjutnya, hasil studi yuridis normatif tersebut akan dianalisis secara kualitatif.
terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady (tahun 2009 s/d 2013), dr. Wida Parama Astiti (tahun 2010 s/d 2012), dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (tahun 2011 s/d 2014), dan dr. Ester Rugun Manurung Sirait (tahun 2015). 5
Informatics , Vol. 44, Juli 2011, hlm. 943.
5 D i r ek t o ri  Pu tu san  Mah kam ah  Agu n g
Republik  I ndonesi a, “Search  Keywords: malpraktek+medis+medik”, https://putusan. mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=mal praktek+medis+medik , diakses 15 Agustus 2019.
6 Shinta  Agustina,  “Implementasi  Asas  Lex  Specialis Derogat  Legi  Generali  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana”, Masalah-Masalah Hukum , Vol. 44, No. 4, Oktober 2015, hlm. 504.
7 Tommy  Hendra  Purwaka,  2007, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Penerbit  Universitas  Atma Jaya, Jakarta, hlm. 27-30.
Volume 35, Nomor 1 Juni 2019

## B. Pembahasan

## 1. Pelayanan Kesehatan dan Hukum Kesehatan
Kesehatan merupakan hak asasi manusia,  setiap  orang  berhak  atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri beserta keluarganya.  Hal ini dikemukakan dalam Pasal 25 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk memperoleh standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
Ilmu Kedokteran dan dokter adalah unsur  yang  penting  dalam  upaya meningkatkan kesehatan manusia, khususnya  bagi  kesehatan  perorangan. Menurut Bab III huruf A Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia, area kompetensi dokter dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif; dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah  ilmu kedo kteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan.
Bera ga mn ya  ko mpe te nsi  yang harus dikuasai oleh seorang dokter tersebut mudah menimbulkan persepsi yang berbeda antara pasien dengan dokter. Seorang pasien yang sama dalam kondisi yang berbeda, atau seorang pasien diperiksa  oleh dokter yang sama namun pada waktu yang berbeda
dapat  menimbulkan  tindakan  medis yang  berlainan.  Hal  ini  terjadi  karena pada  hakikatnya  kondisi  pasien  tidak senantiasa  tetap  dari  waktu  ke  waktu dan  dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
Tubuh pasien akan selalu berubah ke kondisi yang membaik maupun memburuk, bahkan dalam penyakit akut atau gawat perubahan tersebut terjadi dalam bilangan detik. Demikian juga pada penyakit yang sama pada orang yang berbeda dapat menampilkan gejala yang berbeda. Terapi yang sama untuk penyakit yang sama pada orang yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda.
Selain penguasaan ilmu kedokteran yang kompleks tersebut, dokter harus memutuskan berapa banyak waktu dan upaya untuk  dicurahkan  kepada  pasien tertentu, beserta tes medis dan perawatan yang dibutuhkan. Dokter juga harus mempertimbangkan  kemungkinan  hasil yang berhasil adalah sepadan dengan efektifitas  pembiayaannya.  Keputusan dan pertimbangan yang sangat kompleks ini akan dibuat oleh dokter berdasarkan pada pelatihan dan pengalaman masing- masing dokter selama bertahun-tahun (yang tentunya berbeda-beda pula). 8
Sa l a h  s atu  un sur  ter p ent ing kesuksesan  atau  kegagalan  pengobatan adalah ketersediaan dan jangkauan (akses)  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan (dokter dan tenaga kesehatan
8 Yaneer    Bar-Yam, “Improving the  Effectiveness of  Health  Care  and  Public  Health:  A  Multiscale Complex Systems Analysis”, American Journal of Public  Health ,  Vol.  96,  No.  3, Maret  2006,  hlm.
462.
l ainn ya)  yan g  ber m ut u  t erha d ap pasiennya.  Penyelenggaraan  pelayanan kesehatan ini dilakukan melalui sarana- sarana pelayanan kesehatan seperti balai pengobatan,  klinik,  puskesmas,  rumah sakit maupun praktik pribadi dokter.
M e m a s u ki   p ar uh   ke d ua   abad ke-20 praktik medis yang bersifat paternalistik  membuka jalan untuk prinsip-prinsip otonomi pasien. Hal ini ditandai dengan perubahan sosial tentang “hak asasi manusia”, dan sejak itu tumbuh  juga  hubungan  “kontraktual”. 9
Lahirnya Piagam Atlantik ( Atlantic’s Charter ) 1942, Piagam  PBB  ( The United Nation’s ) 1945, Deklarasi HAM ( The  Universal  Declaration  of  Human Right )  1948  mendeklarasikan human right - social welfare dan disambung ICESCR  ( International  Covenant  on Economic, Social and Cultural Rights ) 1966 dengan konsep social security (jaminan  sosial)  memuat  nilai-nilai norma yang memberikan jaminan hak untuk hidup sejahtera dalam hukum, sosial, dan termasuk juga kesehatan. Perkembangan HAM yang mendasari pelayanan kesehatan manusia tersebut terdiri dari: (1) The right to health care .
(2) The right to self determination . (3)
The right to information . (4) The right to protect of privacy . (5) The right to second opinion .
Pe r und a ng - u nd a ng a n  Hukum Kesehatan In don esia  seperti UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang  Tenaga Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sudah merintis hukum yang bersifat Lex Spesialis. Hukum yang bersifat Lex Spesialis ini yang menjadi karakter Hukum  Kesehatan,  yaitu  mengandung norma eksepsional untuk perlindungan hukum bagi providers dan receivers dari pelayanan kesehatan dan tidak tercakup dalam lingkup hukum forensik (kedokteran  forensik,  kedokteran kehakiman) maupun hukum kodifikasi (pidana, perdata, acara). 10 Dari uraian ini dapat dirumuskan bahwa medical malpractice bukan  diartikan  sebagai tindak pidana dari kodifikasi hukum pidana, atau wanprestasi dari kodifikasi hukum perdata, melainkan malpraktik dari perundang-undangan “ Health Law ”.
Petugas profesi  kesehatan yang melaksanakan  pelayanan  kesehatan menggunakan standar profesi dan protap, pada suatu saat bisa melakukan medical malpractice (pelayanan kesehatan yang tidak berhasil). Medical malpractice selalu  berpasangan  dengan medical practice (pelayanan kesehatan yang berhasil) sehingga medical malpractice juga merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan merupakan sebuah kejahatan. Lebih lanjut harus dibedakan kesalahan profesi kesehatan yang tidak masuk lingkungan profesi dan yang masuk lingkungan profesi. 11
9 Nadi a   N.  Sawi c ki , “ Choo si ng   Medi cal Malpractice”, Washington Law Review , Vol. 93,
2018, hlm. 896-897.
10 Bambang Poernomo, Op.cit. , hlm. 5.
11 Ibid ., hlm. 11.
Volume 35, Nomor 1 Juni 2019

## 2. Tinjauan  Mengenai  Malpraktik Medis

## a. Definisi Malpraktik Medis
Aturan mengenai kesalahan profesi tenaga kesehatan dirumuskan dalam Pasal 11 Huruf b UU Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. Aturan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Menurut pasal tersebut perumusan  mengenai  kesalahan  profesi tenaga kesehatan adalah: (1) melalaikan kewajiban; (2) melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang  tenaga  kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan; (3) melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.
Per um u s a n p a s a l in i  m ir i p dengan pengertian malpraktik yang disimpulkan oleh J. Guwandi, yaitu: (1) dapat  digolongkan  termasuk  kelompok “kelalaian”  atau tidak  mela ku kan sesuatu yang seharusnya dilakukan ( negligence,  nonfeasance,  passive inaction ); (2) mengenai suatu “tindakan yang dilakukan” tetapi seharusnya tidak dilakukan ( misfeasance, active misconduct ); (3) ada ketentuan dari segi yuridisnya. 12
Black (seiring dengan pendapat Muladi) 14 menyatakan bahwa secara
12 J.  Guwandi,  2005, Hukum  Medik  (Medical  Law) , Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 20.
umum  malpraktik  yang  dilakukan professional dapat didefinisikan sebagai berikut:
” professional misconduct or unreasonable lack of skill, failure of  one  rendering  professional services  to  exercise  that  degree of  skill  and  learning  commonly applied under  all circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of these services or to those entitled to rely upon them” . 13
Artinya, malpraktik adalah perbuatan salah dari seorang profesional yang tidak sepatutnya,  kegagalan  memberikan pelayanan  profesi  untuk  menggunakan tingkat keahlian dan pengetahuan yang biasanya diterapkan pada semua situasi dalam masyarakat oleh anggota profesi yang mempunyai reputasi keahlian rata-rata dengan akibat luka, kehilangan atau kerugian bagi penerima pelayanan- pelayanan tersebut atau bagi mereka yang memang mengandalkan  atau menyandarkan nasibnya pada pelayanan- pelayanan tersebut.
Soerjono Soekanto menerangkan bahwa  istilah malpractice berarti kekeliruan profesional yang mencakup ketidakmampuan  melakukan  kewajiban profesional, atau lalai  melakukan kewajiban profesional. Beliau  juga menyatakan  bahwa  pada  hakikatnya medical malpractice terjadi apabila ada kelalaian.  Kelalaian  tersebut  dianggap terjadi apabila hal-hal tertentu yang seharusnya dilakukan ternyata tidak
13 Muladi, “Malpraktes  Ditinjau  dari  Segi Hukum Pidana”, Makalah , Fakultas Hukum UNDIP, 1985, hlm. 2.
14 Garner, et al , 1990, Black’s Law Dictionary , 6th ed. St. Paul (MN), West Group.
Volume 35, Nomor 1 Juni 2019
dilakukan, atau hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan malahan dilaksanakan. 14
World Medical Association (WMA) sudah menarik istilah medical malpractice
sejak pernyataannya mengenai medical malpractice yang diadopsi oleh the 44 th
World Medical Assembly di Marbella, Spain, pada September 1992 dihapuskan oleh the WMA General Assembly , di Santiago tahun 2005. Lebih lanjut, sehubungan dengan medical malpractice , WMA membuat pernyataan mengenai Medical Liability Reform (reformasi pertanggungjawaban medis) pada the 56 th WMA General Assembly , di Santiago, Chile, Oktober 2005 yang ditegaskan kembali oleh the 200 th WMA Council Session , di Oslo, Norway, April 2015.
Dalam pernyataannya tersebut, General  Assembly WMA  menerangkan bahwa medical liability timbul karena medical negligence (kelalaian medis) dan an untoward result (hasil yang tidak diinginkan; dokter tidak dapat dikenakan  tanggungjawab  medis). Medical negligence yaitu:
“ injury caused by negligence is the direct result of the physician’s failure to conform to the standard of care for treatment of the patient’s condition, or the physician’s lack of skill  in  providing  care  to  the patient ”, sedangkan an untoward result yaitu “ an injury occurring in the course of medical treatment that was not the result of any lack of skill or knowledge on the part of the treating physician, and for which the physician should not bear any liability ”.
15 Soerjono  Soekanto,  “Kelalaian  dan  Tanggung Jawab  Hukum  Dokter”, Harian  Sinar  Harapan , 27 Agustus 1985, hlm. 6.
Selanjutnya, Stamm menjelaskan bahwa malpraktik medik timbul dengan adanya kelalaian, yaitu sebagai berikut:
“ medical malpractice is a form of tort law, civil wrongs that do not arise from contracts. Malpractice generally aligns under negligence, a  form  of  tort  law that  provides civil remedies for alleged wrongful acts that result in injury to person or property ”. 16
Berdasarkan kutipan di atas, medical malpractice adalah sebuah bentuk tort law (hukum sengketa atau gugatan), yang merupakan kesalahan perdata yang tidak timbul dari kontrak. Malpraktik umumnya  merupakan  kelalaian,  suatu bentuk tort law yang memberikan ganti rugi perdata atas dugaan tindakan salah yang mengakibatkan cedera pada orang atau sesuatu milik seseorang.
Pendapat-pendapat tersebut di atas searah dengan pendapat yang mengatakan  bahwa  dalam  kepustakaan Hukum Kesehatan sebagian besar para ahli dan peneliti mengikuti pendapat bahwa malpraktik itu merupakan suatu perbuatan profesi dalam menjalankan tugas yang memiliki unsur lalai atau negligence . Sebagian lainnya menyatakan bahwa malpraktik mempunyai pengertian yang lebih luas daripada negligence , hal ini dianut oleh J. Guwandi yang mengatakan bahwa selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktik juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja ( intentional, dolus, opzettelijk ) dan melanggar undang- undang. 17
16 Jason  A.  Stamm, et  al .,  “Medical  Malpractice: Reform for Today’s Patients and Clinicians”, The American  Journal  of  Medicine ,  Vol.  129,  No.1, Januari 2016, hlm. 20.
17 J. Guwandi, Op.cit. , hlm. 20.

## b. Kesalahan Melaksanakan Tugas Profesi Kesehatan

## Gambar 1.

## Ragaan Tentang Kesalahan Melaksanakan Tugas Profesi Kesehatan
Sumber : Bambang Poernomo 18
Penentuan  kesalahan  melaksanakan tugas profesi kesehatan harus dibedakan menjadi Kesalahan Medis (kesalahan melaksanakan tugas profesi atas dasar ketentuan  profesi  kesehatan  yang profesional)  dan Kesalahan Yuridis (kesalahan melaksanakan tugas profesi atas dasar ketentuan peraturan undang- undang atau hukum). Apabila suatu perbuatan  profesi  tidak memenuhi cakupan unsur-unsur standar profesi, maka fase berikutnya akan masuk pada penentuan  adanya Medical  Malpractice atau malpraktik yang terbagi menjadi E t h ic a l  M a l p ra c t i c e ( ke s a l a h an berdasarkan nilai atau kaidah etika) dan Legal  Malpractice (kesalahan  berdasarkan nilai atau kaidah hukum). Ada atau tidak adanya Medical Malpractice tersebut
18 Bambang Poernomo, Op.cit. , hlm.  22.
ditentukan  dengan  menggunakan keenam elemen Medical Malpractice yang tertera dalam Gambar 1.
Kes a l a h a n d a l a m a r t i L e gal Malpractice tersebut jangan dikacaukan dengan bentuk umum kesalahan lain yaitu Unlawfull Profession dan Usual Unlawfull yang  dikenaka n  sanksi pidana . Pada Legal Malpractice kesalahan melaksanakan  tugas  profesi  kesehatan dilakukan  dengan  kelalaian  sedangkan pada Unlawfull Profession dan Usual Unlawfull kesalahan tersebut dilakukan dengan kesengajaan sehingga merupakan suatu  kejahatan  atau pelanggaran ( Offences Againts Medical Treatment ). Kesalahan dalam Legal Malpractice dilakukan  dalam  lingkup  pelayanan kesehatan dan profesi, sedangkan dalam Unlawfull Profession dan Usual Unlawfull
kesalahan  dilakukan  di  luar  lingkup pelayanan kesehatan dan profesi.
Teori ini didukung oleh pernyataan WMA  m en g en a i Res o l u t i o n   on Criminalisation of Medical pada the 194 th WMA Council Session , di Bali, April 2013, bahwa “ doctors who commit criminal acts which are not  part  of patient care must remain as liable to sanctions as all other members of society ”. WMA menyatakan bahwa dokter yang melakukan tindakan kriminal yang bukan bagian dari pelayanan kesehatan pasien harus tetap dikenakan sanksi sama seperti semua anggota masyarakat lainnya.
Selanjutnya,  penentuan  kesalahan melaksanakan  tugas  profesi  kesehatan seperti yang tergambar pada ragaan di atas dilakukan secara gradasi. Maksudnya ad ala h   untuk  ti da k  m e n ci pta kan keresahan atau hambatan karena hukum dalam  pandangan  sempit-subyektif yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya negative defensive professional-practice atau berakibat bekerja terlalu melindungi dirinya sendiri sehingga berdampak mengurangi dinamika kreatifitas petugas profesi  kesehatan. Negative  defensive professional-practice dikemukakan dalam pernyataan  WMA mengenai Medical
Liability  Reform pada the 56 th WMA General Assembly . Pada angka 8 huruf f WMA General Assembly menyatakan bahwa
“[…] defensive medicine may pose (the  multiplication  of  medical acts or, on the contrary,  the
3. Sanksi  Pidana  Bagi  Dokter  yang Mel a kuka n  “ O f f e n ce s  Againts Medical Treatment”
Tujuan sanksi pidana menurut Packer yaitu ” the criminal sanction is at one prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener ”. 19 Sanksi pidana dalam UUK dan UUPK (serta KUHP) digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan  hukum  terhadap  pasien dan dokter, selain itu juga digunakan untuk mengancam para pelanggar atau pelaku kejahatan agar tidak melakukan perbuatan tersebut.
Pada ragaan dalam Gambar 1, dokter akan dikenakan sanksi pidana jika melakukan Kesalahan Kriminal yang terdiri dari Unlawfull Profession dan Usual Unlawfull. Kesalahan  tersebut dilakukan dengan kesengajaan untuk motif tertentu. Hal ini sejalan dengan hukum  pertanggungjawaban  medis di UEA ( United Arab Emirates ) yang menyatakan bahwa
“[…] the  medical professionals will  be  liable  in  the  event  they commit  any  medical  error  with an  intention  and  motive  of  any profit-making  activity  or other benefit ”, yang artinya  adalah setiap dokter akan bertanggung jawab jika mereka melakukan kesalahan medis dengan maksud dan motif untuk mencari untung atau manfaat lainnya. 20
abstention of the physicians,  the disaffection  of  young  physicians for certain higher risk specialties or  the  reluctance  by  physicians or  hospitals  to  treat  higher-risk patients)”.
19 Packer,  “The  Limits  of  The  Criminal  Sanction”, Stanford  University  Press,  California ,  1968,  hlm. 366.
20 Slayde  Baker, et  al. ,  “A  Guide  to  Medical Negligence Claims and Liability in the GCC 2018- 2019”, Court Uncourt , 2018, hlm. 19.
Bentuk-bentuk Unlawfull dalam UUK, UUPK, dan KUHP yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.
Perbandingan Bentuk-Bentuk Unlawfull dalam UUK, UUPK, dan KUHP Deskripsi UUK UUPK KUHP Rumusan Tindak Pidana • sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat (Ps. 190) • tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi (Ps. 191)
• sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh (Ps.
192)
• sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi (Ps. 193)
• sengaja melakukan aborsi (Ps.
194)
• sengaja memperjual belikan darah (Ps. 195)
• sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar  (Ps. 196) • sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (Ps. 197)
• melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan (Ps. 198)
• sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam
wilayah NKRI dengan tidak mencantumkan peringatan
kesehatan (Ps. 199)
• sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif (Ps. 200)
• Tindak pidana bidang kesehatan yang dilakukan oleh
korporasi (Ps. 201)
• dokter yang sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi (Ps. 75) • dokter yang sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik (Ps. 76) • sengaja menggunakan identitas gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik (Ps. 77) • sengaja  menggunakan alat, metode pelayanan kesehatan yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik (Ps. 78)
• dokter yang sengaja tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, dan tidak memenuhi kewajiban (Ps. 79)
• Pimpinan sarana pelayanan kesehatan / korporasi
yang dengan sengaja mempekerjakan dokter tanpa surat izin praktik
(Ps. 80)
• membuat surat palsu / memalsukan surat (Ps. 263) • dokter yang sengaja memberikan surat keterangan palsu dan setiap orang yang memakai surat keterangan palsu tersebut (Ps. 267)
• sengaja membuka rahasia kedokteran (Ps. 322)
• euthanasia aktif (Ps. 344)
• abortus provokatus kriminalis (Ps. 346-349)
• menyebabkan kematian karena kealpaan (Ps. 359)*
• menyebabkan luka berat karena kealpaan (Ps. 360)*
• kejahatan pada Ps. 359 & 360 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan (Ps. 361)*
• penipuan (Ps. 378)
Bentuk Kesalahan kesengajaan kesengajaan kesengajaan & kealpaan ( culpa ) / kelalaian* Jenis Pidana • penjara & denda untuk perorangan • denda & tambahan untuk korporasi • penjara & denda untuk perorangan • denda & tambahan untuk korporasi
penjara, kurungan, & denda untuk perorangan Pidana Maksi- mum Tertinggi • penjara 15 tahun • denda Rp 1,5 M (dikalikan 3 jika dijatuhkan terhadap korporasi) • penjara 10 tahun • denda Rp 300 Jt (dikalikan 3 jika dijatuhkan terhadap korporasi) • penjara 20 tahun • kurungan 1 tahun 3 bulan
• denda Rp 9.000,-

## Catatan:
• UUK di- Judicial Review dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU- VIII/2010, Nomor 34/PUU-VIII/2010, Nomor 34/PUU-VIII/2010, dan Nomor 57/PUU-IX/2011.
• UUPK di- Judicial Review dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/ PUU-V/2007 & Nomor 40/PUU-X/2012.
• Rancangan KUHP baru masih dalam proses pembahasan di DPR.
• *Pasal-pasal ini digunakan oleh Jaksa dan Hakim dalam menyelesaikan kasus dugaan malpraktik medis, namun seharusnya pasal-pasal ini tidak termasuk Usual Unlawfull karena bentuk kesalahannya adalah kealpaan ( culpa )/kelalaian.
Tab e l 1 di atas  m en ja ba rk an perbandingan sanksi pidana dalam UUK  dan  UUPK  (undang-undang khusus), serta KUHP (undang-undang umum). Sanksi pidana yang ada dalam KUHP sudah tercakup dalam UUK dan UUPK, misalnya dokter yang sengaja memberikan surat keterangan palsu pada Pasal 267 KUHP sudah diatur dalam Pasal 79 Huruf c UUPK yaitu dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, yang salah  satunya  mengatur  mengenai  surat keterangan medis. Dokter yang sengaja membuka rahasia kedokteran pada
Pasal 322 KUHP sudah diatur dalam Pasal 79 Huruf c UUPK yaitu dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Abortus provokatus kriminalis dalam Pasal 346 s/d 349 KUHP juga sudah diatur dalam Pasal 194 UUK.
Mengenai bentuk kesalahan, sanksi pidana dalam UUK dan UUPK dilakukan dengan  kesengajaan  sedangkan  dalam KUHP s e l ain di l akukan  den gan kesengajaan ada juga pasal-pasal yang dilakukan dengan kealpaan ( culpa ) atau kelalaian. Hal ini tidak sejalan dengan teori kesalahan dalam Hukum Kesehatan
Volume 35, Nomor 1 Juni 2019
(lihat gambar 1), karena bentuk kesalahan Unlawfull hanya dilakukan dengan kesengajaan.  Mengenai jenis  pidananya, UUK dan UUPK sudah mengatur mengenai pidana denda dan pidana tambahan untuk korporasi sedangkan KUHP  belum  mengatur  mengenai pidana untuk korporasi.
Selanjutnya, jumlah pidana denda maksimum tertinggi  dalam K UHP adalah sebesar Rp 9.000,-, yang jika disesuaikan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam  KUHP  menjadi  Rp 9.000.000,- (Rp 9.000,- dikalikan 1.000). Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan pidana denda dalam UUK dan UUPK. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa KUHP sudah kurang memberikan perlindungan hukum bagi providers dan receivers dari pelayanan kesehatan.
Perkembangan  Hukum  Kesehatan di Indonesia memasuki  tahap baru dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 pada tanggal 19 Juni 2007. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pidana penjara dan kurungan bagi dokter dan dokter gigi dalam Pasal 75, 76, dan 79 UUPK dihapuskan. MK berpendapat  bahwa  sanksi  kurungan dan penjara dalam UUPK tersebut tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana dan telah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan karena tidak proporsionalnya  pelanggaran  yang dilakukan dengan ancaman pidananya.
Hal ini tidak sesuai dengan maksud Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sebaliknya,  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga dirugikan  karena  pelayanan  kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan diatur dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Berdasarkan analisis sanksi pidana dalam  UUK,  UUPK,  KUHP  dan penjabaran filsafat hukum pidana dalam UUD 1945 yang digunakan MK di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang (khususnya dokter) dikenakan sanksi pidana jika melakukan kesalahan kriminal yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, dan dilakukan di luar lingkup  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan.  Kesimpulan  berikutnya adalah  KUHP  sebagai  undang-undang umum seharusnya tidak digunakan lagi untuk mengadili kasus dugaan malpraktik medis karena sudah ada UUK dan UUPK sebagai undang-undang khusus yang mengatur hal serupa dan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi providers dan receivers dari pelayanan kesehatan.
Waktu **

## 4. Praktik Pengadilan Pidana Kasus Dugaan Malpraktik Medis yang Dilakukan Dokter
Menurut data putusan pengadilan yang diambil dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, terdapat 21 putusan pengadilan pidana terkait kasus dugaan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter. Secara keseluruhan, 21 putusan tersebut terbagi menjadi 8 kasus sebagai berikut:

## Tabel 2.
Putusan Pengadilan Pidana Terkait Kasus Dugaan Malpraktik Medis
No. Nomor Putusan Terdakwa Dakwaan Putusan Akhir* Jangka 1 890 K/Pid.Sus/2017 (Tingkat Kasasi); 233/ Pid.B/2016/PN.Blt (Tingkat Pertama) dr. Harun R Pasal 75 ayat (1) & Pasal 76 UUPK Membebaskan dari segala dakwaan 2016 s/d 2017 (1 tahun) 2 2008 K/Pid.Sus/2016 dr. Trifena Pasal 196 & 197 Menjatuhkan 2014 s/d (Tingkat Kasasi); 116/ UUK pidana 2017 (3 Pid/2015/PT.Bdg tahun) (Tingkat Banding); 1382/ Pid.B/2014/PN.Bdg
(Tingkat Pertama)
3 03/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt  dr. Ester R Pasal 77 & 80 ayat  Menjatuhkan < 1 tahun (Tingkat Pertama) (1) UUPK; pidana Pasal 197 & 198 (berdasarkan Pasal UUK; dalam UUPK & Pasal 378 KUHP UUK) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 & 64 ayat (1) KUHP 4 210 PK/Pid.Sus/2014 dr. Bambang S Pasal 76 & 79 Melepaskan dari 2011 s/d (Peninjauan Kembali); Huruf c UUPK segala tuntutan 2015 (4 1110 K/Pid.Sus/2012 hukum tahun) (Tingkat Kasasi); 79/Pid.Sus/2011/PN.Kd. Mn
(Tingkat Pertama)
5 79 PK/Pid/2013
dr. Dewa Ayu; Pasal 263 ayat (1) Membebaskan dari  2011 s/d (Peninjauan Kembali); dr. Hendry S; dr. & (2), 359, 361 segala dakwaan 2014 (3 365 K/Pid/2012 Hendy S KUHP ; tahun) (Tingkat Kasasi); Pasal 76 UUPK; jo 90/Pid.B/2011/PN.Mdo Pasal 55 ayat (1) (Tingkat Pertama) Ke- 1 KUHP 6 590 K/Pid/2012 dr. Wida P Pasal 359 jo. Menjatuhkan 2010 s/d (Tingkat Kasasi); Pasal 361 KUHP pidana 2012 (2 638/Pid/2011/PT.Sby tahun) (Tingkat Banding);
1165/Pid.B/2010/PN.Sda (Tingkat Pertama)
7 113 PK/Pid/2012 (Peninjauan Kembali) 455 K/Pid/2010 (Tingkat Kasasi); dr. Taufik W Pasal 360 ayat (1) & (2) jo. Pasal 361 KUHP Menjatuhkan pidana 2009 s/d 2013 (4 tahun) 181/Pid/2009/PT.Bna (Tingkat Banding);
109/Pid.B/2009/PN.Bna (Tingkat Pertama)
8 172 K/Pid.Sus./2008 (Tingkat Kasasi); 267/Pid.B./2007/PN.Tpi (Tingkat Pertama) dr. Basid Baki Pasal 80 ayat (1) UU 23/1992 (sekarang sudah diganti dg. UUK) Menjatuhkan pidana 2007 s/d 2008 (1 tahun)
Catatan:
*  Putusan dari tingkat proses pengadilan atau upaya hukum yang terakhir
**  Jangka waktu penyelesaian = (tahun pembacaan putusan tingkat terakhir – tahun registrasi putusan tingkat pertama)
Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dalam kasus nomor 3, 5, 6, dan 7 Jaksa membuat dakwaan dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP Buku II tentang Kejahatan, yaitu Pasal 263 ayat (1) dan (2) (pemalsuan surat); Pasal 359 (menyebabkan kematian karena kealpaan); Pasal 360 ayat (1) dan (2) (menyebabkan luka berat karena kealpaan); Pasal 361 (Pasal 359 dan 360 dilakukan dalam  menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan); Pasal 378 (penipuan). Hakim juga menjatuhkan pidana dengan pasal-pasal K UH P pada kasus nomor 6 dan 7. Pasal yang digunakan yaitu Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2), serta Pasal 361.
Pasal-pasal ini sudah seharusnya tidak digunakan oleh Jaksa dan Hakim dalam  menangani  kasus-kasus  dugaan malpraktik medis yang dilakukan dokter, karena sudah ada perundang-undangan khusus yang mengatur sanksi terhadap
Dalam bidang hukum pidana hal ini merupakan penerapan dari asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu sebagai berikut:
“Bila  suatu  perbuatan,  yang masuk dalam suatu aturan pidana yang  umum,  diatur  pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan ”.
Artinya adalah jika terjadi suatu perbuatan yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. 21
Penerapan  hukum  yang  keliru tersebut   d i se ba b ka n  oleh  adanya ketidaksamaan persepsi di antara penegak hukum tentang asas lex specialis derogat legi generali , ketentuan hukum pidana para dokter maupun tenaga medis.
21 Shinta Agustina, Op.cit , hlm. 505.
khusus, serta model surat dakwaan dalam menerapkan asas tersebut. 22 Fakta bahwa masih didakwakannya ketentuan pidana umum dalam surat dakwaan di samping ketentuan pidana khusus dikarenakan  adanya  pandangan  para penegak hukum bahwa asas tersebut baru diterapkan pada tahap persidangan, tepatnya  setelah  pembuktian. 23 Dampak dari penerapan hukum yang keliru ini adalah munculnya ketidakpastian hukum yang  mengakibatkan  ketidakpercayaan masyarakat pada penegakan hukum. 24
Hal lain yang diperhatikan oleh peneliti adalah jangka waktu penyelesaian kasus dugaan malpraktik medis. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa jangka waktu penyelesaian kasus yang terlama 4 tahun dan yang tercepat adalah kurang dari 1 tahun. Menurut Ali Budiardjo, dalam banyak kasus di pengadilan negeri rata-rata  waktu  penyelesaiannya  adalah antara 4 hingga 6 bulan, di pengadilan tinggi dapat mencapai 12 bulan dan di Mahkamah Agung mencapai 2 sampai dengan 3 tahun. 25
Semakin lama proses penyelesaian kasus-kasus  dugaan  malpraktik  medis tersebut maka semakin besar pula waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga akan merugikan pihak pasien maupun dokter. Proses penyelesaian
kasus malpraktik medis yang lambat membuat pasien frustrasi, meniadakan pencegahan perilaku dokter yang buruk, dan juga meniadakan peningkatan hasil pelayanan kesehatan pasien. 26
Lebih lanjut, sengketa kesehatan yang diselesaikan  melalui  proses  pengadilan yang terbuka untuk publik akan memberi peluang character assasination yang merugikan reputasi dokter maupun pemberi  layanan  kesehatan. 27 Mengenai hal ini WMA juga memberikan pendapat sebagai berikut:
“ A culture of litigation is growing around the world that is adversely affecting the practice of medicine and eroding  the  availability and  quality  of  health  care services . Some National Medical Associations  report  a  medical liability crisis whereby the lawsuit culture is increasing health care costs , restraining access to health care  services ,  and hindering efforts to improve patient safety and quality ”. 28
Dengan adanya semua kelemahan dan kekurangan  dalam  proses  penyelesaian kasus dugaan malpraktik  medis di pengadilan pidana ini, maka diperlukan adanya reformasi dalam penanganan kasus dugaan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter.
22 Shinta  Agustina, et  al .,  2010, Persepsi  Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis  Derogat  Legi  Generali  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana ,  Laporan  Penelitian,  LPPM- Unand, Padang, hlm. 42.
23 Shinta Agustina, Op.cit , hlm. 509.
24 Ibid., hlm. 504.
25 Ali  Budiardjo, et  al. ,1999, Reformasi  Hukum  di Indonesia , Jakarta Cyberconsult, hlm. 116.
26 Jason A. Stamm, et al ., Op.cit , hlm. 20.
27 Setiati  Widihastuti, et  al ., “Mediasi dalam Penyelesaian  Sengketa  Kesehatan  di  Jogja Mediation Center”, Sosia ,  Vol.  14,  No.  1,  Mei 2017, hlm. 18.
28 WMA, Statement  on  Medical  Liability  Reform Adopted ,  diadopsi  oleh the 56th WMA  General Assembly ,  Santiago,  Chile,  Oktober  2005  dan ditegaskan  kembali  oleh the 200th WMA  Council Session , Oslo, Norway, April 2015.
Volume 35, Nomor 1 Juni 2019

## 5. Penanganan Kasus Malpraktik Medis
M e n ur  u t  Hu k um  Kes e h a t a n kesalahan  melaksanakan  tugas  profesi kesehatan  sebenarnya  merupakan sengketa medis dengan inti tuntutan ganti rugi atau kompensasi lainnya yang bisa berwujud atau berbentuk Tali Asih. Penanganannya harus diselesaikan melalui  “ positives defences medical profession ” ( intern justice ) atau ditangani oleh profesi kesehatan dan mediasi terlebih dahulu tanpa campur tangan aparat penegak hukum umum. 29
Hal ini sudah diakomodasi dalam Pasal 66 ayat (1) UUPK yang mengatur bahwa “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia (MKDKI)”. Mahkamah Agung juga sudah membuat Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan dilakukannya  mediasi  untuk  sengketa yang diajukan ke pengadilan, namun khusus untuk sengketa Perdata.
Pengaturan ini masih belum efektif karena adanya sikap “ deny dan defend ” yang menyebabkan pertanyaan dan masalah pasien sering tidak terjawab, sehingga kesalahan medis sering tidak dikenali, dan keselamatan pasien tidak tertangani. 30 Pemeriksaan  pengaduan  di MKDKI dilakukan secara tertutup oleh anggota internal dari profesi medis. 31
29 Bambang Poernomo, Op.cit. , hlm.  26.
30 Jason A. Stamm, et al ., Op.cit , hlm. 20.
31 Pasal 14 dan 28 Peraturan Konsil  Kedokteran
Pengaduan yang diperiksa juga hanya sebatas pelanggaran disiplin dokter, bukan  merupakan  pengaduan  pidana dan perdata 32 sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan kasus dugaan malpraktik  medis di pengadilan.
Sebagaimana diuraikan dalam sub keempat, dengan adanya kekurangan dan kelemahan dalam proses pengadilan pi da na  ma ka   d i p e r l u ka n   a da n ya reformasi dalam penanganan kasus dugaan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter. Terkait hal ini Jepang sudah melakukan beberapa reformasi, beberapa diantaranya  yaitu  pendirian  pengadilan khusus di delapan wilayah perkotaan tempat semua kasus malpraktik medis diselesaikan secara cepat dan membuat sistem  asuransi  pertanggungjawaban medis dengan premi yang rendah. 33
Pengadilan  khusus  malpraktik medis  tersebut  mempunyai  para hakim  yang  memperoleh  pengalaman tentang  masalah-masalah  medis  dengan membangun  hubungan  kerja  dengan kalangan spesialis medis yang dijadikan saksi  ahli,  dan  bersifat  independen. Selanjutnya  untuk  penyelesaian  ganti rugi,  Jepang  memiliki  sistem  asuransi pertanggungjawaban medis dengan
Indonesia  Nomor  32  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Penanganan  Kasus  Dugaan  Pelanggaran Disiplin  Dokter  dan  Dokter  Gigi  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 617).
32 Pasal  7  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia Nomor  32  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 617).
33 Robert  B.  Leflar, “The Regulation  of  Medical Malpractice in Japan”, Clinical Orthopaedics and Related Research , Vol. 467, No. 2, Februari 2009, hlm. 443.
premi yang rendah dan tidak bervariasi sesuai dengan spesialisasi dokter atau wilayah geografis praktik. 34
Jepang  memili ki  wadah  untuk menanggung semua risiko dokter swasta secara nasional, yaitu sistem asuransi ganti rugi Japan Medical Association (JMA). Pada sistem asuransi ini dokter dengan spesialisasi berisiko tinggi yang relatif sedikit jumlahnya akan disubsidi oleh mayoritas dokter yang berpraktik dengan risiko rendah. Sebagian besar dokter di Jepang adalah karyawan rumah sakit (bukan dokter swasta), dengan demikian  pertanggungjawaban  medis mereka pada dasarnya ditanggung oleh premi yang dibayarkan rumah sakit. 35
Konsep  reformasi penanganan m a l pra kt i k  m e di s  ya n g  s e d a n g berkembang di US lebih komprehensif. 36
Sejak tahun 2014, jumlah dokter di US yang menjadi dokter Rumah Sakit mulai meningkat secara signifikan. 37 Kualitas dan hasil pelayanan kesehatan diukur secara rutin, dan penggantian biaya beralih ke “ value-based purchasing ”, yaitu  biaya   p ela yan an   ke se hata n dengan  pemberian  insentif  untuk kualitas  pelayanan  yang  dihasilkan. Perubahan  paradigma  yang  sekarang berpusat pada kualitas hasil pelayanan kesehatan  pasien  menimbulkan  metode pembayaran  baru yaitu Accountable Care Organizations (ACOs) dan bundled payments . 38
34 Ibid ., hlm. 445.
35 Ibid ., hlm. 445-446.
36 Jason A. Stamm, et al ., Op.cit , hlm.  20.
37 Merritt  Hawkins. “Merritt Hawkins  Physician
ACOs  merupa kan  sekelo mpo k dokter, Rumah Sakit, dan penyedia l a ya na n  ke s e h a t a n   l ai nn ya yan g bertanggungjawab secara bersama untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  yang berkualitas. Dokter yang berada dalam ACOs akan memberikan data klinik mereka untuk menilai pola praktek mereka sendiri, karena penghasilan mereka terkait dengan insentif yang akan diberikan berdasarkan kualitas hasil dan kepuasan pasien. 39
Dengan adanya perubahan paradigma dan metode pembayaran yang baru tersebut maka muncullah konsep baru dalam penanganan malpraktik medis, yaitu  konsep Collective  Accountability d an Ent e r p r i s e  L i abi l i t y y a n g dikombinasikan  dengan medical  error Communication dan Resolution Programs (CRPs). Collective Accountability adalah sebuah  pengakuan  bahwa  kesalahan dalam pelayanan kesehatan terjadi karena masalah sistem, bukan hanya karena kelalaian dokter secara individu. Dengan demikian providers pelayanan kesehatan dan pasien harus bekerja sama dalam berbagi tanggung jawab untuk transparansi dan pencegahan kesalahan. Konsep ini sangat erat berkaitan dengan Enterprise Liability , yaitu suatu doktrin hukum  yang  menyerahkan  tanggung jawab kepada organisasi pelayanan kesehatan untuk kesalahan medis yang terjadi di fasilitasnya dan dokter secara individu dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. 40
Data”. http://www.merritthawkins.com/ Candidates/BlogPostDetail.aspx?PostId.40004, diakses 4 September 2019.
38 Jason A. Stamm, et al ., Op.cit , hlm.  22.
39 Ibid ., hlm.  22.
40 Ibid ., hlm.  23.
Ke du a  kon s ep  in i  kemud i an digabungkan dengan CRPs, yang bertujuan untuk dengan cepat mengidentifikasi kesalahan  medis,  mengkomunikasikan kesalahan tersebut kepada pasien, memberikan kompensasi yang sesuai, dan meningkatkan keselamatan pasien di masa depan. Contoh implementasi CRPs yaitu adanya sistem “permintaan maaf ” sebagai bagian dari strategi manajemen risiko yang transparan untuk kesalahan medis. Selain itu ada penerapan apology protection dan disclosure protection, yang menjamin dokter dapat menyatakan simpati atas kesalahan medis tanpa takut permintaan maaf itu digunakan di pengadilan. 41
ACOs dengan  budaya Collective Accountability dan Enterprise Liability yang kuat dikombinasikan dengan CRPs, memberikan solusi penanganan m a l pra kt i k  m e di s  s e c a ra  le b i h komprehensif di luar pengadilan. Konsep ini akan meningkatkan transparansi, komunikasi dokter dan pasien, serta mencegah kesalahan di masa depan. 42

## C. Penutup
Masyarakat  dan  para  pene ga k hukum harus memahami bahwa medical m a l pr a ct ic e ( ma l pr a kt i k  me dis) selalu  berpasangan  dengan medical practice (pelayanan kesehatan yang berhasil) sehingga medical malpractice juga merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan merupakan sebuah kejahatan. Medical malpractice harus dipisahkan dengan Unlawfull Profession
41 Ibid ., hlm.  22.
42 Ibid ., hlm.  24.
dan Usual Unlawfull yang dikenakan sanksi pidana . Pada medical malpractice kesalahan  melaksanakan  tugas  profesi kesehatan  dilakukan  dengan  kelalaian, sedangkan kesalahan pada Unlawfull P r o fe s si o n dan Usual  U n l a wf u l l memiliki unsur kesengajaan, kejahatan atau  pelanggaran  ( Offences  Againts Medical Treatment ).
Menjawab rumusan masalah diatas mengenai  bagaimanakah  penanganan kasus malpraktik medis di Pengadilan Pi dana  dala m  p er s pe kt i f  Hukum Kesehatan? Maka dapat dirumuskan bahwa para penegak hukum belum memahami  karakter  Hukum  Kesehatan, yaitu h ukum Lex S pesia lis  yang mengandung norma eksepsional untuk perlindungan hukum bagi providers dan receivers dari pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dari adanya Jaksa dan Hakim  yang  masih  mengguna kan pasal-pasal mengenai kejahatan dari KUHP dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter di pengadilan. Selain adanya penerapan hukum yang salah, jangka waktu penyelesaian kasus yang lama di pengadilan juga merugikan para pihak yang bersengketa (pasien dan dokter).
Oleh karena itu ada beberapa usulan alternatif reformasi penanganan malpraktik medis, yaitu (1) penyelesaian secara internal profesi kesehatan dengan mediasi dan ganti rugi atau kompensasi yang bisa berwujud Tali Asih; (2) membuat pengadilan khusus untuk menyelesaikan kasus malpraktik medis; (3) membuat sistem  asuransi  pertanggungjawaban medis dengan premi yang terjangkau;
(4) membuat lembaga serupa ACOs yang dapat menanggung tanggungjawab medis dari tiap anggotanya; disertai dengan (5) mengadopsi konsep Collective Accountability , Enterprise Liability dan CRPs. Semua alternatif tersebut dapat dilakukan dengan membuat payung hukum  setingkat undang-undang, agar  pengaturannya  dapat  mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku d i seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Garner, et al , 1990, Black’s Law Dictionary , 6th ed. St. Paul (MN), West Group.
Guwandi,  J.,  2005, Hukum  Medik (Medical  Law) ,  Balai  Penerbit Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia, Jakarta.
Poernomo,  Bambang,  Tanpa  Tahun, Hukum Kesehatan , Aditya Media, Yogyakarta.
Pur waka,  Tommy Hendra,  2007,
Metodologi  Penelitian  Hukum ,
Penerbit Universitas Atma Jaya, Jakarta.

## Artikel Jurnal
A. Stamm, Jason, et al ., “Medical
Malpractice: Reform for Today’s Patients and Clinicians”, The American Journal of Medicine , Vol.
129, No.1, Januari 2016.
Afandi, et al. , “Mediasi: Alternatif P e n y e l e s a i a n  S e n g k e t a
Medis”, Majalah  Kedokteran Indonesia , Vol. 59, No. 5, Mei 2009.
Agustina,  Shinta,  “Implementasi  Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana”, Masalah-Masalah Hukum , Vol. 44, No. 4, Oktober 2015.
B. Leflar,  Robert,  “ The Regulation o f  Me dic a l  M a l p rac t ice  in Japan”, Clinical Orthopaedics and Related Research , Vol. 467, No. 2, Februari 2009.
Baker, Slayde, et al. , “A Guide to Medical Negligence Claims and Liability in the GCC 2018-2019”, Court Uncourt ,
2018.
Bar- Yam, Yaneer, “Improving  the Effectiveness of Health Care and Public Health: A Multiscale Complex Systems  Analysis”, American  Journal of Public  Health ,  Vol. 96,  No.  3,
Maret 2006.
G. Kannampallil,  Thomas, et al. , “ C on side r ing c om p le x it  y in healthcare  systems”, Biomedical Informatics , Vol. 44, Juli 2011.
G. Reeder, Leo, “The Patient-Client as a Consumer: Some Observations on the Changing Professional-Client Relationship”, Health and Social Behavior , Vol. 13, No. 4, Desember 1972.
N. Sawicki, Nadia, “Choosing Medical Malpractice”, Washington  Law Review , Vol. 93, 2018.
Packer, “The Limits of The Criminal Sanction”, Stanford University Press, California , 1968.
Widihastuti, Setiati, et al ., “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan di
Jogja Mediation Center”, Sosia , Vol. 14, No. 1, Mei 2017.

## Hasil Penelitian
Agustina, Shinta, et al ., 2010, Persepsi Aparat  Penegak  Hukum  Tentang Pelaksanaan  Asas  Lex  Specialis Derogat  Legi  Generali  Dalam
Sistem Peradilan Pidana , Laporan Penelitian, LPPM-Unand, Padang.
Budiardjo,  Ali, et  al. ,1999, Reformasi Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta Cyberconsult.

## Makalah
Muladi, “Malpraktes Ditinjau dari Segi Hukum Pidana”, Makalah , Fakultas Hukum UNDIP, 1985.

## Artikel Koran
Soekanto, Soerjono, “Kelalaian dan Tanggung Jawab Hukum Dokter”, Harian Sinar Harapan , 27 Agustus 1985.

## Internet
D ir e k t o r i Pu t u s a n M a h ka m a h Ag un g R epu b li k  In don esi a, “  S  e  a  r  c  h  K  e  y  w  o  r  d  s  : malpraktek+medis+medik”, https:// putusan.mahkamahagung.go.id/ main/pencarian/?q=malpraktek+me dis+medik , diakses 15 Agustus 2019.
Hawkins,  Merritt,  “Merritt  Hawkins Physician  Data”,  http://www. merritthawkins.com/Candidates/ BlogPostDetail.aspx?PostId.40004, diakses 4 September 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 617).

## Lain-Lain
WMA, Statement on Medical Liability Reform Adopted , diadopsi oleh the 56th WMA General Assembly , Santiago, Chile, Oktober 2005 dan ditegaskan kembali oleh the 200th WMA Council Session , Oslo, Norway, April 2015.