## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO
Ajeng Diah Larasati 1* , Difanda Dinda 2 , Naila Ayu Aidah 3 , Raihanah Gustiputri 4 , Siti Neisya Rahma Isyak 5
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang Email: ajenglar@students.undip.ac.id; difandadindaa@students.undip.ac.id; nailaaidah@students.undip.ac.id; raihanaaahg@gmail.com; neisyarahma@students.undip.ac.id;

## ABSTRACT
The  government  launched  a  scholarship  called  KIP-K  to  help  fund  the  education  of Indonesian  students  from  underprivileged  groups.  The  research  method  used  in  this  research  is  a qualitative  research  with  a  descriptive  type  of  research.  Data  collection  techniques  were  obtained through  documents,  literature  studies,  and  official  data  sources  owned  by  Diponegoro  University organizations that had been tested for validity. Meanwhile, the data analysis technique was carried out  by  analytical  descriptive,  namely  by  describing  the  supporting  data  of  a  problem  so  that problems and recommendations for problem solving could be identified in accordance with reality. The  case  of  implementing  the  KIP-K  scholarship  program  at  Diponegoro  University  encountered several  obstacles,  such  as  the  lack  of  information  transparency,  inconsistency  in  disbursing  funds, and  tiered  bureaucratic  flows.  Therefore,  through  policy  recommendations  that  have  been  made based  on  the  analysis  of  the  implementation  of  the  KIP-K  scholarship  program  at  Diponegoro University,  namely  Increasing  Information  and  Communication  Transparency  in  the  KIP-K Program, Formulating Regulations on Disbursement of Funds Related to the Implementation of the KIP-K Scholarship Program, and Simplifying the Organizing Bureaucracy. KIP-K scholarships can be a solution and help overcome the problems that are being faced.

## Keywords: Policy, Education, and KIP-K

## ABSTRAK
Pemerintah  meluncurkan  sebuah  beasiswa  bernama  KIP-K  untuk  membantu  mendanai pendidikan  mahasiswa  Indonesia  dari  golongan  yang  kurang  mampu.  Metode  penelitian  pada penelitian  ini  menggunakan  bentuk  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Teknik dalam  mengumpulkan  data  didapatkan  melalui  dokumen,  studi  literatur,  maupun  sumber-sumber data resmi yang dimiliki ormawa Universitas Diponegoro yang telah diuji keabsahannya. Sementara itu,  teknik  atau  cara  untuk  menganalisis  data  dilakukan  dengan  deskriptif  analitik  yakni  dengan mendeskripsikan  data  dukung  suatu  permasalahan  sehingga  dapat  diketahui  permasalahan  dan rekomendasi  pemecahan  masalah  yang  sesuai  dengan  realitas.  Kasus  pengimplementasian  program beasiswa  KIP-K  di  Universitas  Diponegoro  mengalami  beberapa  kendala  yaitu  seperti  minimnya transparansi  informasi,  inkonsistensi  pencairan  dana,  dan  alur  birokrasi  yang  bertingkat-tingkat. Maka  dari  itu,  melalui  rekomendasi  kebijakan  yang  telah  dibuat  berdasarkan  analisis  keberjalanan program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro, yaitu Peningkatan Transparansi Informasi dan Komunikasi  pada  Program  KIP-K,  Penyusunan  Regulasi  Pencairan  Dana  Terkait  Penerapan Program  Beasiswa  KIP-K,  dan  Penyederhanaan  Birokrasi  Penyelenggara  Beasiswa  KIP-K  dapat menjadi solusi dan membantu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi.
Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, dan KIP-K

## A. PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  merupakan  aspek terpenting  yang  harus  diterapkan  oleh pemerintah  daerah  haruslah  terlakana dengan  baik,  oleh  sebab  itu  diperlikan perencanaan  yang  sungguh-sungguh  dan perumusan  standar  pelayanan  masyarakat yang  pas  dengan  kewenangan  yang  telah dilimpahkan  dari  pemerintah  bagian  pusat kepada  pemerintah  yang  berada  di  daerah. Salah satu pelayanan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu peningkatan pelayanan  dalam  bidang  pendidikan. Pendidikan  juga  sebagai  sebuah  usaha yang  dilakukan  untuk  membuat  manusia dapat  mengembangkan  dan  mengubah kepribadian  yang  dilakukan  secara  sadar melalui  sebuah  proses  pemberian  ilmu yang  dikemas  dalam  bentuk  pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Melmambessy Moses (2012) menegaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah  proses  pelimpahan  pengetahuan yang  terstruktur  dari  seseorang  yang ditujukan  ke  orang  lain  dengan  standar yang  telah  ditentukan.  Dengan  demikian diharapkan dapat mengubah sikap maupun tingkah  laku  dalam  bentuk  pendidikan secara formal maupun informal.
Pendidikan  ini  tentunya  berfungsi untuk  mengembangkan  kemampuan  serta watak  yang  dimiliki  oleh  seseorang  yang berguna  untuk  mencerdaskan  kehidupan
bangsa  Indonesia.  Manusia  tentunya  tidak bisa  lepas  dari  pendidikan  ini.  Dengan adanya  pendidikan,  diharapkan  setiap orang  mampu  mengembangkan  potensi diri yang dimiliki dalam proses pembelajaran  yang  ada,  karena  seseorang perlu  memiliki  kecerdasan,  memiliki akhlak  mulia,  berkepribadian,  memiliki spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, dan  memiliki  sebuah  keterampilan.  Jelas bahwa  pendidikan  menjadi  faktor  penting bagi  masyarakat  mengingat  kemajuan kualitas  bangsa  yang  bergantung  pada aspek  pendidikan  yang  ada  bangsa tersebut.
Terdapat beberapa sasaran yang hendak  dicapai  melalui  pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan  pada  bidang  pendidikan. Diharapkan  dengan  adanya  pembangunan pada bidang pendidikan akan menciptakan sumber  daya  manusia  yang  memiliki kualitas  lebih  baik  dan  bermutu  serta  siap bersaing  menghadapi  perkembangan  yang semakin  masif.  Pada  dasarnya  kekuatan reformasi  berasal  dari  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  dalam  usaha memenuhi kepentingan bangsa dan negara.
Pendidikan  dapat  menjadi  wadah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mendapatkan pendidikan  merupakan  hak  yang  dimiliki oleh seluruh masyarakat dan telah tertuang
pada  Pasal  31  UUD  1945.  Dalam  hal  ini pemerintah berkewajiban untuk menyediakan  kesempatan  belajar  dan memberikan  segenap  kebutuhan  dari  sisi beasiswa. Pendidikan menjadi kunci untuk mempersiapkan  masa  depan  bangsa  agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Oleh karena  itu,  dunia  pendidikan  mendapat tuntutan  untuk  memberi  respon  dengan cermat terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat.
Reformasi  pada  bidang  pendidikan memiliki  misi  yaitu  agar  nilai  pendidikan dapat  terlaksana  secara  sangkus  serta mangkil  dalam  menyukseskan  misi  serta tujuan dari pendidikan nasional yang telah direncanakan  sebelumnya.  Hal  tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berbicara mengenai Sistem Pendidikan  Nasional,  UU  Nomor  9  Tahun 2009  tentang  Badan  Hukum  Pendidikan, dan  UU  Nomor  14  Tahun  2005  tentang Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik.
Berbagai  regulasi  tersebut  membuka akses  penyelenggaraan  pendidikan  seluas- luasnya  terhadap  bangsa  dengan  tujuan membentuk generasi emas yang berkualitas.  Setiap  anak,  apa  pun  latar belakang kehidupannya, sudah sepantasnya  memperoleh  apa  yang  sudah menjai  haknya  dan  sebuah  kesempatan yang  rata  untuk  menyicip  pendidikan hingga  tercapainya  pembaharuan  SDM
Bangsa Indonesia yang memiliki sifat adil, berkualitas  tinggi,  inklusif,  dan  rata.  Oleh sebab itu, pemerintah berusaha memberikan jaminan  bahwa  bibit  generasi muda  Indonesia  yang  berlatar  belakang tidak  memiliki  kemampuan  terutama  yang berprestasi bisa terus merasakan kenikmatan  pendidikan  di  jenjang  terakhir tanpa ada rasa kesusahan.
Sudah sepantasnya pemerintah menempatkan komitmen bidang pendidikan tinggi sebagai prioritas pembangunan  negara.  Dengan  adanya Program  ini  (PIP)  tentunya  membantu mahasiswa  yang  dinyatakan  lolos  di perguruan  tinggi  dengan  bentuk  bantuan berupa  KIP-K  sebagai  sebuah  pembuktian upaya  yang  diberikan  oleh  negara  dalam rangka  menyejahterakan  warganya  untuk memperjuangkan  pendidikan  tinggi.  KIP Kuliah  akan  memberikan  sebuah  jaminan pasti proses pendidikan di perguruan tinggi dengan  memberikan  kebebasan  dalam biaya  kuliah  dan  beberapa  biaya  hidup setiap  semester  bagi  mahasiswa  yang memenuhi  syarat  yang  tersedia.  Tentunya program  tersebut  juga  berhasil  diterapkan di Universitas Diponegoro.
Peraturan  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  10  Tahun  2020 yang berbicara mengenai Program Indonesia  Pintar  (PIP)  diperuntukkan  bagi mahasiswa  yang  dinyatakan  telah  lolos
secara resmi di Perguruan Tinggi termasuk penyandang  disabilitas  dengan  prioritas target  mahasiswa  yang  memiliki  KIP, mahasiswa yang berasal dari kalangan atau keluarga  miskin/  rentan  miskin  dan/atau dengan   pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi  (papua  dan  papua  barat  serta  3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana,  konflik  sosial  atau  kondisi khusus.
Berdasarkan penerapan Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  terutama  di Universitas  Diponegoro,  program  tersebut tentunya  dilandasi  oleh  beberapa  regulasi yang berlaku. Undang - Undang Nomor 12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan  akses  dan  kesempatan belajar di Perguruan  Tinggi.   Berdasarkan UU      No        12/201  tentang  Pendidikan Tinggi,  sudah  sepantasnya  Indonesia memperbarui akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan  SDM  yang  cerdas  dan kompetitif.  Dengan  demikian,  Pemerintah akan  selalu  berusaha  untuk  menjamin
bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang berprestasi akan dapat terus menjalani  pendidikan  hingga  jenjang kuliah  dengan  program  yang  diterapkan oleh pemerintah.
Penerapan  program  beasiswa  KIP- Kuliah  di  Universitas  Diponegoro  juga diatur  berdasarkan  Keputusan  yang  telah ditetapkan oleh Rektor Universitas
Diponegoro
Nomor: 1933/UN7.P/HK/2021  berbicara  mengenai Pemberian Beasiswa Program Kartu
Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-K)  dari Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset,  dan  Teknologi  Bagi  Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik  2021/2022.  Dengan  demikian, pemerintah  akan  mengerahkan  bantuan dikhususkan  untuk  mahasiswa  yang  telah lolos  di  perguruan  tinggi  dalam  bentuk mendapatkan  keuntungan  yaitu  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  sebagai  sebuah pembuktian  dari    upaya  yang  diterapkan oleh  pemerintah  untuk  mendorong  bibit bangsa mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.
Pada  tahun  2020,  pemerintah  dalam hal  ini  melalui  Kemendikbud  akan memperbanyak  target  untuk  diberikan beasiswa  agar  dapat  melanjutkan  dan merasakan pendidikan tinggi dengan kuota berjumlah 818.000 yang seluruhnya terdiri dari  mahasiswa  melalui  program  KIP Kuliah. Pemerintah juga berhasil menargetkan penerima KIP Kuliah dengan kuota  yang  tersedia  sebanyak  400.000 orang penerima. Tak hanya itu, KIP Kuliah menawarkan  lebih  banyak  kuota  kepada pendidikan di lingkup sekolah vokasi lebih dari kuota periode atau tahun sebelumnya. Dengan  mencapai  angka  yang  tinggi, angka tersebut juga termasuk dari penerapan  sasaran  penerima  beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Diponegoro.
TABEL 1.1 DATA PENERIMA KIP-

## KULIAH DI UNIVERSITAS DIPONEGORO
Tahun Total Penerima KIP- Kuliah di Universitas Diponegoro 2015 1.214 2016 1.230 2017 1.286 2018 1.029 2019 1.117 2020 1.222 2021 1.035 Sumber:  BAK  Undip  &  KAMADIKSA Undip, 2022. Gambar  1.1  DIAGRAM  GARIS  TOTAL

## PENERIMA KIP-KULIAH DI UNIVERSITAS DIPONEGORO
Berdasarkan  data  di  atas,  jumlah penerima  beasiswa  KIP-K  di  Undip fluktuatif. Namun, dapat dikatakan hampir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya  karena  tidak  ada  penurunan jumlah yang begitu signifikan.
Sampai  saat  ini  bangsa  Indonesia masih  mengalami  persoalan  pelik  dalam pendidikan.  Ada  beberapa  isu  yang  kerap kali    muncul  dalam  bidang  pendidikan  di Indonesia. Pertama ,  pendidikan  dinilai hanya  berperan  dan  memberi  dampak dalam  membentuk  kecerdasan  dan  kognisi saja. Kedua , timbulnya kelompok- kelompok yang ada dalam bidang pendidikan.
Ketiga, tercapat  citra  yang  muncul yaitu pembohongan publik dengan digalakannya  istilah  sekolah  tanpa  biaya. Keempat,  perguruan  tinggi  hanya  menjadi tempat  utama  untuk  melakukan  pelatihan. Kelima, konsep dari world class education dan  manajemen  pendidikan  dalam  lingkup nasional  cenderung  menjadi  tidak  jelas
dikarenakan tidak memprioritaskan terhadap  apa  yang  dibutuhkan  oleh  anak- anak Indonesia, melainkan hanya berfokus pada  bagaimana  cara  agar  tidak  kalah dalam  ajang  persaingan.  Selain  itu, pendidikan  di  Indonesia  juga  mengalami kendala  dalam  hal  pendanaan  pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari keberjalanan program  beasiswa  Kartu  Indonesia  Pintar Kuliah di Universitas Diponegoro.
Sesuai  dengan  apa  yang  dirasakan oleh  penerima  beasiswa  Kartu  Indonesia Pintar  Kuliah  di  Universitas  Diponegoro, seringkali  mereka  merasa  bahwa  kurang mendapatkan  informasi  yang  jelas  dan rinci dari pihak pengurus kampus. Padahal, sebagai  mahasiswa  penerima  beasiswa sangat diperlukan rincian informasi berkelanjutan  dari  pihak  kampus.  Baik  itu hal  yang  berhubungan  dengan  uang  saku atau  alur  peraturan  yang  harus  dijalankan sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas
Diponegoro. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian nyata terkait inkonsistensi pencairan  dana  Kartu  Indonesia  Pintar Kuliah.  Benar  adanya  bahwa  sebagai penerima  beasiswa,  akan  mendapatkan dana  yang  turun  dari  pemerintah  ke  pihak kampus.  Nantinya,  pihak  kampus  yang akan menyalurkan kembali kepada penerima  beasiswa  melalui  kartu  yang telah dimiliki masing-masing untuk proses
pencairan dana setiap semesternya. Namun,  jika  dilihat  dari  segi timeline pencairan,  seringkali  tidak  konsisten  di setiap  semesternya.  Hal  tersebut  juga berdampak  kepada  mahasiswa  penerima beasiswa  yang  didesak  oleh  pemenuhan kebutuhan Pendidikan.

## TABEL 1.2 INKONSISTENSI PENCAIRAN DANA KIP-KULIAH
Tahun Ajaran Ganjil Tahun Ajaran Genap Awal Masuk Perkuliahan 23 Agustus 2021 14 Februari 2022 Diajukan ke Perguruan Tinggi 23 Agustus 2021 16 Februari 2022 Diproses oleh Puslapdik 05 September 2021 20 Februari 2022 Proses Pencairan Dana Oleh Bank 20 September 2021 05 Maret 2021
Sumber: https://kipkuliah.kemdikbud.go.id/ siswa/auth/login ., 2022.
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa waktu pencairan dana yang belum pasti, di mana  hanya  terpatok  di  bulan  Maret  dan September. Hal ini salah satunya disebabkan oleh keterlambatan pengiriman berkas-berkas  persyaratan  dari  pihak kampus kepada penerima beasiswa KIP-K.
Tidak hanya kendala di atas, beberapa permasalahan  yang  kerap  terjadi  dalam penerapan program beasiswa Kartu
Indonesia  Pintar  Kuliah  di  Universitas Diponegoro masih dianggap suatu birokrasi  yang  memiliki  struktur  hierarki bertingkat-tingkat.  Hal  tersebut,  dapat dilihat mengingat seringkali terjadi permasalahan yang dirasakan oleh implementor.  Kondisi  tersebut  tentunya akan  sangat  mambawa  kerugian  di  sisi penerima  beasiswa  KIP-K.  Mulai  dari proses di yang bawah yaitu tingkat jurusan, berlanjut  ke  tingkat  fakultas,  lalu  lebih tinggi  ke  pihak  universitas  dan  dinaikkan ke tingkat terakhir yaitu kementerian. Pada tingkatan  di    Kementerian  pun  juga melewati  proses  yang  tidak  singkat  untuk memulai proses pencairan. Bahkan keterlambatan  pencairan  dana  bisa  sampai tiga  bulan.  Kondisi  ini  tentu  tidak  lepas dari tipe struktur birokrasi kita yang masih diterapkan selama ini. Tentunya implementasi  KIP-K  di  Undip  masih berada  dibawah  tanggung  jawab  dan pantauan oleh bagian Kesejahteraan Mahasiswa,  dimana  pada dasarnya  bagian ini  tidak  hanya  bergelut  pada  urusan beasiswa KIP-K saja.
SDM  dalam  proses  beasiswa  KIP-K ini juga menjadi kendala dalam pengimplementasian  program  beasiswa KIP-K  di  Universitas  Diponegoro.  Masih sering  ditemukan  calon  dari  penerima program  KIP-K  ini  memberikan  dokumen persyaratan  yang  tidak  asli.  Dengan
demikian, calon penerima berhasil diterima di  Universitas  Diponegoro  kebanyakan dari  mereka  hanya  memanfaatkan  dana yang mereka dapatkan tanpa fokus denhan tanggung  jawab  yang  harus  dijalankan. Selain  itu,  mengenai  permasalahan  salah sasaran  penerima  beasiswa  KIP-K,  setiap tahun dari Universitas Diponegoro mengerahkan  beberapa  surveyor  yang bersedia  menjadi  surveyor.  Namun,  tidak semua daerah bisa dijangkau oleh surveyor mengingat  terbatasnya  surveyor  yang bertugas.  Celah  inilah  yang  biasanya memunculkan  penerima  beasiswa  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  di  Universitas Diponegoro salah sasaran.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Kebijakan
Kebijakan  dirumuskan  dengan  tujuan untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat guna mencapai tujuan yang telah disepakati  bersama.  Menurut  Bernadus Luankali  (2007)  kebijakan  adalah  sebuah Ilmu tentang hubungan pemerintah dengan warga negara atau apa yang sesungguhnya dibuat  oleh  pemerintah  secara  riil  untuk warga  negara.  Artinya,  pemerintah  dalam merumuskan  suatu  kebijakan  tidak  hanya untuk  kepentingan  pribadinya  saja,  tetapi juga harus berdasarkan kepentingan masyarakat.  Definisi  lain  dari  kebijakan
merupakan  suatu  hasil  analisis  yang mendalam  terhadap  berbagai  alternatif yang  berakhir  pada  keputusan  mengenai alternatif  yang  terbaik  (Keban,  2008). Kebijakan  juga  dapat  diartikan  sebagai suatu  keputusan  yang  bersifat  hierarkis mulai dari level yang paling tinggi sampai pada  level  paling  bawah,  yang  mana umumnya  konsep  ini  dihubungkan  dengan pemecahan  masalah  (Shafritz  dan  Russell, 1997).  Hal  ini  sejalan  pula  dengan pendapat  dari  Michael  C.  Lemay  (2002: 11)  yang  melihat  kebijakan  sebagai  reaksi terhadap masalah yang muncul.
Kebijakan  selalu  berorientasi  kepada masalah ( problem-oriented ) dan berorientasi  kepada  tindakan  ( action- oriented ). Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  kebijakan  adalah  suatu ketetapan  yang  meliputi  prinsip-prinsip untuk  mengarahkan  cara-cara  bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan terkadang  merupakan  hasil  kompromi politik  antara  para  pembuat  kebijakan  dan muncul dari kepentingan-kepentingan baru yang tidak seluruhnya berasal dari masalah yang  ada.  Berbagai  kebijakan  diterbitkan secara  formal  oleh  suatu  organisasi, khususnya  organisasi  pemerintah  biasanya dalam  bentuk  aturan  atau  ketentuan perundang-undangan sehingga mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat  kepada
objek  maupun  subjek  pembuat  kebijakan dan  dapat  disusun  sesuai  hierarki  dan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  sebuah organisasi.

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  adalah  sesuatu  yang apa  pemerintah  pilih  untuk  dilakukan atau tidak dilakukan.
Definisi ini mendeskripsikan bahwa pemerintah berkewenangan  untuk  melakukan  pilihan terhadap  kebijakan  mana  yang  akan dilakukan  atau  tidak,  tergantung  pada permasalahan  yang  muncul  atau  capaian yang  ingin  dituju  dari  kebijakan  yang dirumuskan tersebut. Menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano,  1988),  kebijakan  publik  adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber  daya-sumber  daya  yang  ada  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  atau  isu- isu publik dan pemerintahan.
Chandler  dan  Plano juga  beranggapan bahwa  kebijakan  publik  sebagai  bentuk intervensi  yang  kontinum  oleh  pemerintah demi  kepentingan  masyarakat  dan  agar masyarakat  juga  dapat  ikut  berpatisipasi dalam  pemerintahan.  Hal  ini  diartikan bahwa  kebijakan  publik  tidak  hanya dipandang  sebagai  pemanfaatan  strategis dari sumber daya saja, tetapi juga memiliki dimensi  moral  yang  sangat  mendalam  dan sangat menentukan (Donahue, 2003).
Definisi tentang kebijakan publik akan lebih tepat jika definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.  Winarno  menyatakan  bahwa definisi  yang  lebih  tepat  mengenai kebijakan  publik  adalah  sebagaimana definisi  yang  dikemukakan  oleh  James Anderson (1969, dalam Winarno 2007: 18) yaitu  kebijakan  merupakan  arah  tindakan yang  mempunyai  maksud  yang  ditetapkan oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor dalam  mengatasi  suatu  masalah atau  suatu persoalan.  Konsep  kebijakan  ini  dianggap tepat  karena  memusatkan  perhatian  pada apa  yang  sebenarnya  dilakukan  dan  bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh  pemerintah.  Berdasarkan  definisi  dan pendapat  para  ahli  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ataupun pejabat  pemerintah  yang  pasti  memiliki suatu  tujuan  sehingga  kebijakan  publik berguna  untuk  memecahkan masalah  yang ada dalam kehidupan masyarakat.

## Proses Kebijakan Publik
Berlandaskan  pandangan  yang  telah dikemukakan  oleh  Thomas  R.  Dye (1992:328)  terdapat  beberapa  tahapan dalam  melaksanakan  proses  kebijakan publik, yaitu:
1. Melakukan tahapan untuk mengidentifikasi masalah suatu
kebijakan publik
Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui suatu masalah melalui tahapan identifikasi  melalui  komponen  yang dapat  dilihat  dari  tuntutan  masyarakat terhadap tindakan pemerintah
2. Melakukan penyusunan agenda dalam tahapan kebijakan publik
Dalam  tahapan  ini,  aktivitas  yang dilakukan  adalah  menyatukan  fokus utama  dalam  keputusan-keputusan yang  akan  diputuskan  oleh  pemegang kekuasaan  maupun  keputusan  yang akan disahkan
3. Melakukan perumusan kebijakan terhadap suatu kebijakan publik
Hal  ini  berfungsi  untuk  mengusulkan inisiasi  dalam  perencanaan  kebijakan melalui  beberapa  tahapan  pemegang kekuasaan
4. Melakukan tahapan untuk pengesahan kebijakan
Dalam  tahapan  ini,  kebijakan  yang telah melalui berbagai tahapan sebelumnya  disahkan  atas  berbagai pertimbangan dan harus terus dilakukan pemantauan
5. Melakukan pelaksanaan kebijakan
Pada  tahapan  ini  tentunya  merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui tahapan birokrasi dan
didukung oleh anggaran serta berbagai komponen pendukung publik lainnya
6. Melakukan  evaluasi  atas  kebijakan publik
Tahapan ini dilakukan melihat berbagai hasil dan faktor yang ada.

## Analisis Kebijakan Publik
Pandangan  yang  dikemukakan  oleh Wildasky  dalam  Leslie  A.  Pal  (1987:  9) mengatakan  bahwa  analisis  kebijakan merupakan  suatu  kegiatan  atau  aktivitas yang bertujuan untuk melakukan penyelesaian masalah dalam suatu kebijakan  publik.  Berdasarkan  pandangan tersebut,  maka  terdapat  beberapa  ciri analisis,  salah  satunya  merupakan  analisis kebijakan  yang  merupakan  dasar  dari pelaksanaan  aktivitas  kognitif.  Artinya, analisis  kebijakan  merupakan  landasan dari  aspek-aspek  kebijakan  yang  dapat mendefinisikan, menetapkan, memecahkan,  dan  meninjau  kembali masalah kebijakan yang ada.
Pada  proses  ini,  analisis  kebijakan akan  melakukan  pelibatan  atas  berbagai pihak, yang nantinya akan dapat mengemukakan pendapatnya sebagai pihak yangh  pro  maupun  kontra.  Untuk  itu, analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif  ini  dapat  mendalami  sebuah masalah  yang  terjadi  dalam  pemerintahan maupun publik sekalipun.

## C. METODE PENELITIAN
Analisis  yang  berbentuk  deskriptif pada  penilitian  kali  ini  mengulas  persepsi dari  kaca  mata  mahasiswa  khususnya  di Universitas  Diponegoro  tentang  model kebijakan  Program  Beasiswa  KIP-K  di Universitas  Diponegoro.  Melalui  beberapa pendekatan seperti regulasi yang mendasari  kebijakan,  kuota  penerima beasiswa  setiap  tahunnya,  dan  menilik lebih  jauh  beberapa  hal  yang  menjadi penyebab  pelaksanaan  Program  Beasiswa KIP-K  di  Universitas  Diponegoro  belum optimal.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan akan memberikan evaluasi maupun rekomendasi  pemecahan  permasalahan pada Program Beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro untuk dapat mengoptimalkan sistematika seleksi hingga penerimaan beasiswa dalam rangka menciptakan  hasil  atau  output  yang  lebih berkualitas  dari  sebelumnya  dari  Program Beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro.
Metode penelitian  pada penelitian kali ini  menggunakan  bentuk  penelitian  secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.  Dalam  cara  atau  teknik  dari pengumpulan  data  didapatkan  melalui dokumen,  studi  literatur,  maupun  sumber- sumber  data  resmi  yang  dimiliki  ormawa Universitas  Diponegoro  yang  telah  diuji
keabsahannya.    Sedangkan  teknik  analisis data  dilakukan  dengan  deskriptif  analitik yakni dengan mendeskripsikan data dukung suatu permasalahan sehingga dapat diketahui  permasalahan  dan  rekomendasi pemecahan  masalah  yang  sesuai  dengan realitas.
Untuk mengulas lebih lanjut bagaimana  kebijakan  Program  Beasiswa KIP-K  di  Universitas  Diponegoro,  penulis menggunakan  analisis  kebijakan,  dengan spesifikasi  permasalahan  yang  terjadi dalam kebijakan yang bersangkutan.
Analisis  tersebut  akan  sangat  membantu dam mempermudah penulis dalam menjelaskan  dan menilai proses kebijakan Program  Beasiswa  KIP-K  di  Universitas Diponegoro.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  10  Tahun  2020 yang berbicara mengenai Program Indonesia  Pintar  (PIP)  diperuntukkan  bagi mahasiswa  yang  dinyatakan  telah  lolos secara resmi di Perguruan Tinggi termasuk penyandang  disabilitas  dengan  prioritas target  mahasiswa  yang  memiliki  KIP, mahasiswa yang berasal dari kalangan atau keluarga  miskin/  rentan  miskin  dan/atau dengan   pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi  (papua  dan  papua  barat  serta  3T dan TKI) serta mahasiswa terkena
bencana,  konflik  sosial  atau  kondisi khusus.  Berdasarkan  penerapan  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  terutama  di Universitas  Diponegoro,  program  tersebut tentunya  dilandasi  oleh  beberapa  regulasi yang berlaku Undang - Undang Nomor 12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan  akses  dan  kesempatan belajar  di  Perguruan      Tinggi.      Menurut apa  yang  tertuang  dalam      UU      No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sudah sepantasnya bangsa ini memperbarui akses agar mudah didapat dan sebuah kesempatan  untuk  mendapatkan  ilmu  dan belajar di Perguruan Tinggi serta menciptakan SDM yang memiliki
kecerdasan dan daya saing maksimal. Dengan demikian, Pemerintah berusaha memberikan jaminan bahwa bibit bangsa  ini  yang  kurang  beruntung  dalam masalah ekonomi terutama yang beprestasi akan  mendapatkan  kesempatan  yang  sama dalam  merasakan  pendidikan  di  tingkat yang  lebih  tinggi  dengan  kebijakan  yang ditetapkan oleh pemerintah.
Penerapan  program  beasiswa  KIP- Kuliah  di  Universitas  Diponegoro  juga diatur  berdasarkan  Keputusan  yang  telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Diponegoro
Nomor:
1933/UN7.P/HK/2021  berbicara  mengenai
Pemberian Beasiswa Program Kartu
Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-K)  dari
Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset,  dan  Teknologi  Bagi  Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik  2021/2022.  Dengan  demikian, pemerintah  akan  mengerahkan  bantuan dikhususkan  untuk  mahasiswa  yang  telah lolos  di  perguruan  tinggi  dalam  bentuk mendapatkan  keuntungan  yaitu  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  sebagai  sebuah pembuktian  dari    upaya  yang  diterapkan oleh  pemerintah  untuk  mendorong  bibit bangsa mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.
Pada  tahun  2020,  pemerintah  dalam hal  ini  melalui  Kemendikbud  akan memperbanyak  target  untuk  diberikan beasiswa  agar  dapat  melanjutkan  dan merasakan pendidikan tinggi dengan kuota berjumlah 818.000 yang seluruhnya terdiri dari  mahasiswa  melalui  program  KIP Kuliah. Pemerintah juga berhasil menargetkan penerima KIP Kuliah dengan kuota  yang  tersedia  sebanyak  400.000 orang penerima. Tak hanya itu, KIP Kuliah menawarkan  lebih  banyak  kuota  kepada pendidikan di lingkup sekolah vokasi lebih dari kuota periode atau tahun sebelumnya. Dengan  mencapai  angka  yang  tinggi, angka tersebut juga termasuk dari penerapan  sasaran  penerima  beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Diponegoro.
PERMASALAHAN DALAM KEBIJAKAN KIP-K DI UNIVERSITAS DIPONEGORO
1. Kurangnya kejelasan sumber informasi yang diberikan ke penyelenggara kampus terhadap penerima beasiswa KIP-K
Program  Beasiswa  KIP-K  tentunya telah  berlaku  di  seluruh  perguruan  tinggi yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni Universitas Diponegoro. Selama ini, beberapa  program  beasiswa  yang  ada  dan telah  dilaksanakan  termasuk  Program Beasiswa  KIP-K  tentunya  masih  dibawah naungan  pihak  Universitas  meskipun puncak  dasar  dari  pelaksanaan  program beasiswa
tersebut adalah Kemendikbudristek.
Universitas Diponegoro menjadi perguruan  tinggi  negeri  yang  menjadi jembatan mahasiswa menerima dan memperjuangkan  Program  Beasiswa  KIP- K.  Universitas  Diponegoro  juga  selalu harus melakukan koordinasi dengan Kementerian  terkait  atau  yang  biasa dikenal dengan Kemendikbudristek. Seperti  yang  telah  diketahui  juga,  para penerima beasiswa ini mendapatkan beberapa  fasilitas  dari  Kemendikbudristek dan  pihak  universitas  yang  bisa  dikatakan sangat memadai untuk keperluannya terutama  di  bidang  pendidikan.  Fasilitas
tersebut sejauh ini seperti UKT gratis yang berlaku di setiap semesternya dan beberapa uang  saku  bulanan  yang  diberikan  setiap semester.  Dengan  demikian,  Universitas Diponegoro  memiliki  tanggung  jawab yang besar dalam penyelenggaraan Program  Beasiswa  KIP-K  ini  yang  mana prinsip  tersebut  tercantum  pada  pedoman penyelenggaraan  beasiswa  yang  biasa dikenal  dengan  3T  (Tepat  Sasaran,  Tepat Waktu,  dan  Tepat  Jumlah).  Sayangnya, tidak  hanya  Universitas  Diponegoro  yang sering  mengalami  beberapa  permasalahan dalam proses penerimaan maupun penyelenggaraan Beasiswa KIP-K.
Namun, beberapa instansi yang menjadi jembatan Kemendikbudristek juga sering mengalami beberapa kendala. Faktanya  adalah  kendala  tersebut  juga sempat menjadi sesuatu yang mengganggu jalannya  perkuliahan  bagi  mahasiswa- mahasiswi  penerima  Beasiswa  KIP-K. Salah  satunya  adalah  lambatnya  proses pencairan  dana  bulanan  yang  diberikan setiap semester. Lambatnya proses tersebut tentunya menyebabkan inkonsistensi pencairan  dana.  Data  dukung  yang  telah tertera menunjukkan bahwa waktu pencairan  dana  yang  berlaku  di  setiap semester genap maupun ganjil selalu tidak pasti.  Setiap  semester  hanya  berpatokan pada  bulan  Maret  dan  September.  Secara tidak  langsung  kendala  tersebut  juga
dirasakan oleh mahasiswa penerima Beasiswa  KIP-K  mengingat  terkadang uang  kebutuhan  mereka  berasal  dari  dana yang  mereka  dapat  dari  Beasiswa  KIP-K. Namun,  tetap  saja  pencairan  dana  selalu tidak  sesuai  dengan tanggal  awal  semester dilaksanakan atau bahkan proses transparansi  pencairan  dana  yang  kurang sampai dan kurang terbuka bagi mahasiswa  yang  seharusnya  mengetahui proses  tersebut  secara  terang-terangan  dan sesuai.
2.  Inkonsistensi  Pencairan  dana  KIP-K

## per tahunnya
Pencairan  dana  KIP-K  merupakan unsur terpenting dalam perihal terlaksananya  kebijakan  ini.  Unsur  ini merupakan  faktor  utama  yang  dapat membantu  mahasiswa  dalam  membiayai kebutuhan pendidikan perkuliahannya. Untuk  itu,  proses  pencairan  dana  harus dilaksanakan  dengan  kesesuaian  terhadap aturan yang telah berlaku dan disusun oleh pihak  universitas  maupun  Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan, dan Budaya. Pada kenyataannya, proses pencairan dana KIP-K  per  tahunnya  di  Universitas Diponegoro masih berjalan tidak konsisten.  Mahasiswa  penerima  beasiswa KIP-K akan mendapatkan dana yang turun dari  pemerintah  melalui  pihak  Universitas Diponegoro.  Penyaluran  tersebut  akan diberikan  dengan  media  kartu  yang  telah
dimiliki  oleh  masing-masing  mahasiswa penerima beasiswa KIP-K setiap semesternya untuk pencairan dana beasiswa yang berhak digunakan.
Berdasarkan  data  di  tabel  1.2  bagian pendahuluan tertera bahwa terkait inkonsistensi  data  yang  menunjukkan pencairan  dana  dalam  waktu  yang  tidak pasti.  Patokan  waktu  yang  tercantum hanya pada bulan Maret dan September.
Kebutuhan mahasiswa penerima beasiswa  KIP-K  yang  berkaitan  dengan pendidikannya  akan  dapat  terganggu apabila dana yang dicairkan tidak memiliki ketetapan dan kejelasan waktu. Terjadinya inkonsistensi  pencairan  dana  ini  juga berasal  dari  keterlambatan  pengiriman berkas-berkas  yang  menjadi  persyaratan dari  pihak  kampus,  sehingga  akan  terjadi keterlambatan  pengumpulan  berkas-berkas juga  dari  mahasiswa  penerima  beasiswa KIP-K  yang  nantinya  akan  mengubah  alur pencairan dana itu sendiri.

## 3.  Keterlambatan  persyaratan  berkas- berkas  pihak  kampus  kepada  penerima KIP-K
Keterlambatan  persyaratan  berkas- berkas  pihak  kampus  kepada  penerima beasiswa KIP-K adalah salah satu penyebab  masalah  yang  berakibat  pada proses  pencairan  dana  KIP-K  yang  kerap terlambat. Belum lagi mengenai
banyaknya  jumlah  mahasiswa  penerima beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro,  yang  artinya  berkas-berkas persyaratan  pencairan  dana  harus  terekap dengan benar dan sesuai. Jika ada beberapa mahasiswa  yang  terlambat  mengumpulkan berkas, maka akan berakibat pada terlambatnya  pula  proses  pencairan  dana bulanan KIP-K.
Untuk mengantisipasi mahasiswa yang terlambat  mengumpulkan  berkas,  pihak Universitas  Diponegoro  membuat  batas akhir  pengumpulan  lebih  awal  dari  waktu yang  ditetapkan  oleh  LLDIKTI  dan Kemendikbud-Ristek.  Jika  sampai  pada batas  akhir  pengumpulan  yang  telah disepakati,  mahasiswa  penerima  KIP-K tidak  kunjung  mengumpulkan  berkas, maka  akan  ditinggalkan  untuk  pengajuan. Langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi  sikap  indisipliner  dalam  hal pengumpulan  berkas  oleh  mahasiswa penerima  KIP-K.  Pengumpulan  berkas pencairan dana KIP-K ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kesma untuk disetorkan  kepada  Lembaga  Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Kemendikbudristek.
4.  Birokrasi  penyelenggara  beasiswa KIP-K yang kaku dan struktur hierarki yang bertingkat-tingkat
Sebagaimana  kondisi  birokrasi  yang biasa  dijumpai,  birokrasi  penyelenggaraan beasiswa KIP-K memiliki struktur hierarki yang kaku serta bertingkat-tingkat. Hal ini tentu  memicu  timbulnya  persoalan  bagi penyelenggara  dan  bahkan  tidak  dapat menghasilkan  keuntungan  bagi  penerima beasiswa KIP-K. Pemantauan yang berawal  dari  tingkat  program  studi, fakultas,  universitas,  hingga  kementerian menyebabkan keterlambatan turunnya beasiswa KIP-K ke tangan penerimanya.
Tak  hanya  itu,  dikarenakan  bagian Kesejahteraan Mahasiswa masih bertanggung jawab dalam penyelenggaraan beasiswa  KIP-K  di  Undip,  pencairan bantuan  juga  menjadi  terhambat.  Bagian Kesejahteraan Mahasiswa ini tidak semata- mata  mengatur  beasiswa  KIP-K  saja.  Di samping  itu,  penerima  beasiswa  KIP-K  di Undip  pun  juga  terbilang  tidak  sedikit. Karena  hal  ini,  tak  jarang  banyak  calon penerima beasiswa KIP-K yang mengundurkan  diri  di  tengah  masa belajarnya  di  bangku  perkuliahan.  Banyak dari  mereka  yang  hidupnya  bergantung pada  beasiswa  ini.  Mereka  pun  kerap menghemat pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari.
5. Keterbatasan sumber daya (surveyor) dalam  melakukan  pengecekan  langsung kepada calon penerima beasiswa KIP-K
Berdasarkan  apa  yang  ada  pada Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 mengenai  isu  pendidikan  dengan  tingkat yang  lebih  tinggi  telah  mengamanatkan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah, agar konsisten dalam menciptakan keterjangkauan dan pemerataan  yang memiliki  keadilan  dalam mengakses pendidikan tinggi yang memiliki  mutu  baik  dan  relevan  dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat  dalam  upaya  memajukan, memandirikan, dan menyejahterakan masyarakat  Indonesia.  Mereka  yang  tidak beruntung  secara  ekonomi  atau  finansial harus  tetap  merasakan  pendidikan  di Perguruan Tinggi melalui program KIP-K.
Program ini merupakan program yang berbentuk  beasiswa  untuk  memberikan bantuan  yang  berbentuk  dana  pendidikan tunai,  terjangkaunya  akses,  dan  sebuah kesempatan  untuk  turut  ikut  merasakan pendidikan  di  perguruan  tinggi  yang diberikan oleh pemerintah untuk mahasiswa  yang  tumbuh  dari  keluarga yang  berekonomi  kurang  mampu  untuk membayar  biaya  pendidikan.  Universitas Diponegoro  merupakan  perguruan  tinggi yang  menyelenggarakan  program  ini. Untuk  memastikan  program  bantuan  ini
tepat  guna  dan  tepat  sasaran,  dalam rangkaian  seleksi  pendaftaran  beasiswa bagi calon penerima terdapat satu rangkaian yang mewajibkan calon penerima  untuk  mengisi  keadaan  serta data-data  kondisi  rumah  yang  sebenarnya. Untuk memvalidasi dan menguji kebenaran  data  yang  disampaikan,  Bidang Kemahasiswaan Undip melaksanakan survei  dari  lapangan  atau  lokasi  langsung guna  memantau  secara  jelas  mengenai mahasiswa  yang  menerima  bantuan  dan memastikan kondisi asli sesuai dengan apa yang  dituang  pada  saat  pendaftaran  dan sesi  wawancara.  Akan  tetapi  keterbatasan sumber daya dari tim survey menyebabkan pengecekan langsung dinilai kurang maksimal.  Kendala  akan  terbatasnya waktu,  dan  sebaran  lokasi  tempat  tinggal calon  penerima  juga  berjauhan  turut memengaruhi  kurang  maksimalnya  hasil pengecekan.
PEMECEHAN MASALAH KEBIJAKAN KIP-K DI

## UNIVERSITAS DIPONEGORO
1. Penyusunan regulasi pencairan dana  terkait  penerapan  program beasiswa KIP-K
GAMBAR 2.1 ALUR PENCAIRAN KIP-
K MELALUI BANK BNI
Sumber: fisip.undip.ac.id, 2022.
Berangkat  dari  penggambaran  alur pencairan  KIP-K  melalui  Bank  BNI tersebut, penyusunan regulasi dalam pencairan  dana  terkait  penerapan  program beasiswa KIP-K tentunya sangat diperlukan.  Dengan  pelaksanaan  regulasi yang  akan  ditetapkan,  alur  pencairan  dana bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K akan  didapatkan  sesuai  waktu  yang  sudah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan,  maka  akan  terdapat  sanksi yang sudah tertera pada regulasi yang telah disusun.  Pemecahan  masalah  ini  memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang ada, yaitu  inkonsistensi  dalam  pencairan  dana terkait  beasiswa  KIP-K  yang  terjadi  setiap tahunnya. Berdasarkan kriteria bagi sebuah penilaian  alternatif  kebijakan,  peninjauan pada kelayakan teknis merupakan transparansi  dan  konsistensi  yang  akan dihasilkan  dalam  keberjalanan  pencairan dana. Kemudian, pada kelayakan ekonomi, pencairan bantuan terhadap biaya pendidikan  akan  menjadikan  mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dapat memenuhi  kebutuhannya  secara  tepat waktu.  Selanjutnya,  terdapat  kelayakan politik, yang berkaitan dengan kepentingan pemangku  kebijakan  yang  menjadi  sebuah urgensi dalam mengusung dan menerbitkan regulasi pencairan dana. Pada
kelayakan  administrasi,  dengan  adanya regulasi  pencairan  dana,  tahapan  proses yang  dilalui  oleh  penerima  beasiswa  KIP- K  akan  dapat  berjalan  secara  cepat,  tepat, dan  lebih  tertata  yang  berasal  dari  pihak pemerintah, bank, dan mahasiswa penerima  beasiswa  KIP-K.  Terakhir,  pada kelayakan  lingkungan,  regulasi  pencairan dana  akan  berdampak  pada  pembangunan program  kerja  yang  berkelanjutan  pada proses pencairan dana dan akan menghasilkan  kesesuaian  terhadap  pihak- pihak yang terlibat.

## 2. Penyederhanaan Birokrasi

## Penyelenggara Beasiswa KIP-K
Terciptanya  alternatif  kebijakan  ini dilatarbelakangi oleh salah satu identifikasi masalah, yakni adanya birokrasi penyelenggara  beasiswa  KIP-K  yang  kaku dan  struktur  hierarki  yang  bertingkat- tingkat.  Struktur  birokrasi  yang  gemuk dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam  keberjalanan  program  beasiswa  ini. Hal  ini  tentu  berdampak  buruk  bagi mahasiswa  penerima  beasiswa  KIP-K. Maka dari itu, diperlukan adanya penyederhanaan pada birokrasi penyelenggara beasiswa KIP-K agar pembagian  tugas  dan  wewenang  tidak saling  tumpang  tindih.  Di  mulai  dari tingkat  universitas,  yang  mana  kapasitas sumber daya manusia Universitas
Diponegoro  dalam  mengeloa  beasiswa KIP-K harus berorientasi pada agile people dan agile  process .  Hal  tersebut  dapat mengurangi  potensi  keterlambatan  proses pencairan  dana  bulanan  bagi  mahasiswa penerima beasiswa KIP-K.
Tak  hanya  itu,  struktur  birokrasi  di Universitas Diponegoro juga harus dituntut untuk  lebih  inovatif  dan  kreatif  dalam membangun pemberdayaan bagi mahasiswa beasiswa KIP-K. Sistem birokrasi  yang  selama  ini  dinilai  panjang dan  berbelit-belit  harus  dipangkas  mulai dari  tingkat  jurusan  sampai  ke  tingkat universitas  dan  bahkan  sampai  ke  tingkat kementerian.  Penciptaan  sebuah  inovasi dengan  menyusun  sebuah  sistem  yang terintegrasi dari BAK, Kesma, Universitas, hingga  ke  Kementerian  sudah  seharusnya mulai  dilakukan.  Sistem  ini  digunakan sebagai media pengawasan setiap kegiatan dari  penerima  KIP-K  yang  hanya  bisa diakses  oleh  penerima  beasiswa  KIP-K dengan  menggunakan  NIM  yang  tertera pada masing-masing Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Bentuk lainnya adalah dapat  berupa website ,  dimana  para penerima beasiswa dapat  melakukan update data,  baik  personal,  akademik maupun  kegiatan  sosial  lainya.  Kemudian, data  yang  tercantum  di  sistem  website tersebut  dapat  menjadi  pedoman  proses pencairan  uang  saku  KIP-K.  Inovasi-
inovasi  seperti  ini  yang  seharusnya  dapat dikembangkan  oleh  universitas-universitas yang mengelola mahasiswa KIP-K dengan kuota besar, termasuk Universitas Diponegoro.  Tak  hanya  menjadi  lebih sederhana, teknologi informasi yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin juga akan  lebih  membuat  waktu  lebih  efisien sehingga proses pelaporan dari Universitas ke  Kemendikbudristek  juga  lebih  menjadi lebih cepat. Sistem ini juga sekaligus dapat meminimalisasi beban kerja Kesma Universitas  Diponegoro  dan  menghindari tumpang  tindih  antarpelaksana  dalam universitas.

## 3. Peningkatan transparansi informasi dan komunikasi
Alternatif  kebijakan  yang  terakhir adalah  dengan  meningkatkan  transparansi informasi  dan  komunikasi  pada  program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro.  Hal  ini  didasarkan  pada  data pencairan  beasiswa  yang  tidak  menentu. Sebagaimana tergambar pada tabel inkonsistensi  pencairan  dana  KIP-K  di Undip yang berada pada bagian permasalahan, ditunjukkan bahwa pencairan  dana  hanya  terpatok  pada  bulan Maret dan September saja. Proses pencairan  dana  yang  lama  membuat  para penerima beasiswa bertanya-tanya.
Mayoritas mahasiswa penerima beasiswa KIP-K menggantungkan hidupnya  pada  beasiswa  ini.  Mereka membutuhkan  dana  yang  diberikan  untuk keberlangsungan  hidupnya  sehari-hari.  Di samping  itu,  keperluan  akademis  yang tidak  sedikit  seperti printing , fotocopy , KKN,  laboratorium,  magang,  dan  lain sebagainya  pun  termasuk  ke  dalam seberapa besar pengeluaran yang digunakan  oleh  mahasiswa  penerima beasiswa  KIP-K.  Penyampaian  informasi terkait  proses  pencairan  dana  ini  tentu dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi untuk menurunkan risiko terjadinya penyimpangan dalam mengimplementasikan  kebijakan  beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro. Dengan demikian,  mereka  membutuhkan  dana tersebut  cair  pada  waktu  yang  tepat. Mahasiswa  penerima  beasiswa  ini  berhak mengetahui informasi terkait alur pencairan  dana  secara  rinci  dan  spesifik untuk  memperkirakan  pengeluaran  setiap bulannya. Tak hanya informasi, komunikasi antara dosen wali dan mahasiswa perwaliannya pun perlu ditingkatkan  demi  efektivitas  keberjalanan kebijakan  beasiswa  KIP-K  di  Universitas Diponegoro.  Belakangan  ini,  banyak ditemukan penerima beasiswa KIP-K yang justru  digunakan  oleh  mahasiswa  yang tidak  pantas  menikmati  beasiswa.  Maka,
komunikasi antara dosen wali dan mahasiswa perwaliannya merupakan bentuk  dari  pemantauan  fakultas  yang kemudian  dapat  disampaikan  kepada universitas terkait penyelenggaraan kebijakan beasiswa KIP-K.

## E. KESIMPULAN
Pada  dasarnya,  program  KIP-K  telah membantu  merealisasikan  mimpi  dari sekian  banyak  anak-anak  Indonesia  agar dapat  merasakan  dan  mengenyam  dan merasakan bangku pendidikan tinggi tanpa biaya.  Kebijakan  ini  merupakan  program pemerintak berksala nasional yang memiliki misi untuk mata rantai kemiskinan  dan  menghapus  jurang  yang memisahkan anak-anak dengan perekonomian  yang  kurang  beruntung untuk  dapat  mengakses  pendidikan  tinggi. Terlepas  dari  berbagai  manfaat  positif yang  dapat  dirasakan,  dalam  proses pengimplementasian program di Universitas Diponegoro mengalami beberapa  kendala.  Kendala  yang  pertama terdapat  pada  kurangnya  kejelasan  sumber informasi  yang  diberikan  oleh  pihak kampus  kepada  penerima  beasiswa  KIP-K yang menyebabkan inkonsistensi pencairan dana.  Kedua,  ketidaktepatan  waktu  dana bantuan  dapat  diambil.  Ketiga,  adanya keterlambatan  persyaratan  berkas-berkas pihak  kampus  kepada  penerima  KIP-K.
Keempat,  kakunya  birokrasi  dan  struktur hierarki  yang  bertingkat-tingkat.  Terakhir, keterbatasan  sumber  daya (surveyor) dalam  melakukan  pengecekan  langsung kepada  calon  penerima  beasiswa  KIP-K. Untuk memecahkan berbagai permasalahan  tersebut,  terdapat  solusi yang  ditawarkan  yaitu  dengan  menyusun regulasi  pencairan  dana  terkait  penerapan program beasiswa KIP-K, penyederhanaan birokrasi  penyelenggara  beasiswa  KIP-K, dan  peningkatan  transparansi  informasi dan  komunikasi  pada  program  beasiswa KIP-K.
Berdasarkan berbagai isu atau permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian  program  beasiswa KIP-K  di  Universitas  Diponegoro,  maka dapat terdapat saran yang berupa rekomendasi kebijakan yang terbagi menjadi tiga bagian jangka waktu, yaitu:
Rekomendasi Jangka Pendek
1. Penyelenggaraan  monitoring  dan evaluasi  beasiswa  program  KIP-K, capaian yang diharapkan dari kebijakan ini adalah untuk mengetahui dan  memantau  permasalahan  maupun kendala  apa  saja  yang  terjadi  di lingkup  mahasiswa  yang  menerima beasiswa KIP-K.
2. Penyempurnaan  skema  bantuan KIP-K, tujuannya adalah untuk mendukung  calon  mahasiswa  agar
tidak  ragu  dalam  menentukan  pilihan program studi.
3. Pelaksanaan sosialisasi bagi mahasiswa penerima KIP-K,
tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan komunikasi  dan  kolaborasi  sehingga bisa mencapai prestasi yang diinginkan.

## Rekomendasi Jangka Menengah
1. Pengadaan  kegiatan  pendidikan karakter  bagi  mahasiswa  KIP-K, tujuannya  untuk  memupuk  dan menumbuhkan  nilai-nilai  karakter yang bersifat mulia kepada mahasiswa yang menerima KIP-K.
2. Pengadaan digitalisasi pembayaran melalui KIP-K, tujuannya untuk memudahkan akses mahasiswa dalam melakukan pembayaran.
3. Penyempurnaan  pada  petunjuk pelaksanaan (Juklak) KIP-K,
tujuannya untuk memberikan kontrol agar besaran biaya pendidikan  yang  dikeluarkan  tetak akuntabel dan efisien
Rekomendasi Jangka Panjang
1. Pembuatan kerja sama Universitas dengan alumni mahasiswa penerima KIP-K,
tujuannya  adalah  untuk  menyerap dan  memberdayakan  tenaga  kerja
dari  alumni  mahasiswa  yang  pada masa kuliahnya merupakan penerima  KIP-K  di  mitra  atau stakeholders terkait.
2. Pengembangan kerja sama antara Universitas dan Perbankan, tujuannya untuk memberikan landasan  hukum  kerja  sama  dan penyederhanaan  proses  penyaluran serta pencairan dana.

## DAFTAR PUSTAKA
Asep,  G.  P.  (2021). Kemendikbudristek Ubah  Juklak  KIP  Kuliah,  Ini  Aturan yang Disesuaikan .
https://jurnalsoreang.pikiran- rakyat.com/pendidikan/pr- 1012990345/kemendikbudristek- ubah-juklak-kip-kuliah-ini-aturan- yang-disesuaikan
D. D. Utami. (2009). Analisis Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan
Dana Bergulir  pada  Kementerian  Negara Koperasi  dan  UKM .  Universitas Indonesia, Depok.
Echo, P. (2021). Pembinaan dan Diseminasi  KIP  Kuliah  Angkatan Tahun  2021 .  Retrieved  March  26, 2022, from https://www.umko.ac.id/2021/11/2
6/pembinaan-dan-diseminasi-kip-
kuliah-angkatan-tahun-2021/
Humas, U. (2021). UNDIP Gelar Monitoring  dan  Evaluasi  Beasiswa
Program  Kartu  Indonesia  Pintar Kuliah (KIP-K) .
https://www.undip.ac.id/post/22649/u ndip-gelar-monitoring-dan-evaluasi- beasiswa-program-kartu-indonesia- pintar-kuliah-kip-k.html?amp=1
Humas, U. (2022). Unsam Gelar Kegiatan
Pembinaan Karakter Mahasiswa
KIP-Kuliah  dan  ADik  Tahun  2021 . https://unsam.ac.id/berita/id/unsam- gelar-kegiatan-pembinaan-karakter- mahasiswa-kip-kuliah-dan-adik- tahun-2021
ICT  LLDIKTI  WIL  X.  (2021). Sosialisasi
Program  KIP  Kuliah  Tahun  2021 . http://lldikti10.ristekdikti.go.id/id/sosi alisasi-program-kip-kuliah-tahun-
2021
Keputusan  Rektor  Universitas  Diponegoro Nomor: 1933/UN7.P/HK/2021. (2021).
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia. (2015). Modul IV: Analisis Kebijakan  Publik .  https://www.ksi- indonesia.org
Melmambessy  Moses.  (2012).  52443-ID- analisis-pengaruh-pendidikan- pelatihan-d.  In Analisis  Pengaruh pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja: Vol. Volume 12
(pp. 18–36).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  10  Tahun 2020. (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Home/D
etails/163716/permendikbud-no- 10-tahun-2020
Web, K. P. (2021). Penyempurnaan Skema
Bantuan  KIP  Kuliah  Dengarkan
Masukan Penerima Manfaat .
https://www.kemdikbud.go.id/main/bl og/2021/03/penyempurnaan-skema- bantuan-kip-kuliah-dengarkan- masukan-penerima-manfaat
Roziqin,  A.,  &  Yusuf,  I.  M.  (2020). Implementasi  Kebijakan  Beasiswa Bidikmisi:
Studi Kasus di
Universitas  Diponegoro  (2018).
Publik  (Jurnal  Ilmu  Administrasi) , 8 (2),
110. https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.11 0-122.2019
Sucita,  R.  (2021).  Implementasi  Kartu
Indonesia  Pintar  Kuliah  (Kip-
Kuliah) Di Universitas Riau.
Journal  Publicuho , 4 (4),  1112– 1120. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.2 1837
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang  Pendidikan  Tinggi.  (2012). https://pika.ugm.ac.id/file/undang- undang-no-12-tahun-2012-tentang- pendidikan-tinggi/
J.  Widodo.  (2021). Analisis  Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis  Proses  Kebijakan  Publik .
Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Yalia,  M.  (2013).  Evaluasi  Kebijakan Program  Mobile  Pusat  Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Jurnal Penelitian Komunikasi , 16 (2),
205–220. https://doi.org/10.20422/jpk.v16i2. 143 Y.  T.  Keban.  (2008). Enam  Dimensi Strategis Administrasi Publik:
Konsep,  Teori,  dan  Isu (3rd  ed.).
Gava Media.