Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 V ol. 19, No. 1, Juli 2019, pp. 58 – 69

## Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Sumatera Utara; Sejarah, Ideologi, dan Amal Usahanya
Ali Marzuki Zebua
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci e-mail: alimarzukizebua@iainkerinci.ac.id
ABSTRACT. Minangkabau  and  Mandailing  are  two  different  ethnicities.  Minangkabau  ethnicity  has  a modernist dominant Muslim and has a matrilineal tradition. While the Mandailing ethnic group has a conservative dominant Islam and has a patrilinear tradition. Of the two ethnic groups, two large organizations were born on the island of Sumatra, namely Muhammadiyah from the Minangkabau ethnic group identified with Pemuda and Al- Washliyah from the Mandailing  ethnic group identified with Kaum Tua, both of which had major influences in education, culture and health and politics. . In this case, it is necessary to see how history, ideology, and charitable endeavors from these two large organizations influence change at the local and national scale.
Keywords : Muhammadiyah, Al-Washliyah, History, Ideology, Charity Business.
ABSTRAK. Minangkabau  dan  Mandailing  adalah  dua  etnis  yang  berbeda.  Etnis  Minangkabau memiliki pemeluk Islam yang dominan modernis serta memiliki tradisi matrilinear. Sedangkan etnis Mandailing  memiliki  pemeluk  Islam  yang  dominan  konservatif  serta  memiliki  tradisi  patrilinear. Dari dua etnis ini terlahir dua oragnisasi besar di pulau Sumatera,yakni Muhammadiyah dari etnis Minangkabau yang diidentikkan dengan Kaum Muda dan Al-Washliyah dari etnis Mandailing yang diidentikkan  dengan  Kaum  Tua,  yang  keduanya  memiliki  pengaruh  besar  baik  di  bidang pendidikan, kebudayaan maupun bidang kesehatan dan politik. Terkait dengan hal ini kiranya perlu melihat  bagaimana  sejarah,  ideologi  dan  amal  usaha  dari  dua  organisasi  besar  ini  yang mempengaruhi perubahan pada skala lokal maupun Nasional.
Kata kunci : Muhammadiyah, Al-Washliyah, Sejarah, Ideologi, Amal Usaha.

## PENDAHULUAN
Walaupun negeri Minangkabau dan Mandailing bertetangga, namun kedua kelompok etnik ini  sangat  berbeda.  Menurut  Usman  Pelly,  kelompok  etnis  Minangkabau  sebagian  besar  adalah pemeluk Islam modernis yang memiliki tradisi matrilinear yang kuat, terutama dalam hal suksesi, pewarisan,  identitas,  legitimasi,  dan  cenderung  untuk  merantau.  Sementara  itu,  kelompok  etnis Mandailing  sebagian  besar  dikenal  sebagai  muslim  konservatif  yang  memiliki  tradisi  patrilinear yang  kuat  dalam  hal  suksesi,  pewarisan,  identitas,  dan  legitimasi  serta  lebih  cenderung  untuk melakukan  perluasan  territorial  (Al  Rasyidin,  dkk,  2011:  3).  Dari  dua  etnis  ini  terlahir  dua organisasi besar di pulau Sumatera, yakni Muhammadiyah dan Al-Washliyah.
Muhadjir  Effendy  menegaskan  bahwa  jati  diri  Muhammadiyah  itu  adalah  gerakan ( Movement) .  Jadi  bukan  organisasi.  Kemudian  kata  gerakan  itu  di  dalam  anggaran  dasarnya dijabarkan lebih lanjut sebagai “Gerakan dakwah amar makruf nahi munkar” (Muhadjir Effendy, 2005:  iii).Gerakan  ini  di  dominasi  oleh  etnis  Minangkabau  dalam  kepengurusan  dan keanggotaannya.Kenyataan  ini  semakin  lama  memperkuat  pengaruh  etnis  Minangkabau  di Sumatera  Timur.  Karenanya,  etnis  Mandailing  merasa  eksistensi  mereka  terusik  dan  terancam oleh  ekspansi  sekolah-sekolah  Muhammadiyah  yang  dibangun  dan  dikembangkan  etnis Minangkabau  di  Sumatera  Timur,  baik  di  kota  maupun  di  desa.  Dalam  kenyataannya,  sekolah- sekolah Muhammadiyah lebih disukai oleh anak-anak dan orang tua mereka ketimbang sekolah- sekolah  Melayu  dan  Mandailing.  Setidaknya,  hal  itu  dikarenakan  manajemennya  lebih  teratur, memberi pelajaran umum dan agama, dan mempunyai kegiatan ekstrakurikuler seperti kepanduan dan  perkemahan,  mirip  dengan  sekolah-sekolah  Belanda.  Kebanyakan  guru  sekolah Muhammadiyah  berasal  dari  Minangkabau  dan  merupakan  lulusan  dari  sekolah  Islam  modern, misalnya  Sumatera  Thawalib  dan  Diniah  Putri.  Mereka  mengorganisir  kaum  wanita  menjadi bagian  khusus  dari  Muhammadiyah  dengan  nama  Aisyiyah  (nama  isteri  Nabi)  dan  membentuk Pemuda Muhammadiyah. Perantau minangkabau menawarkan fasilitas pendidikan mereka bukan hanya  untuk  perantau  minang,  melainkan  juga  kepada  orang  Melayu  dan  perantau  Mandailing. Mereka  mengajak  kau  wanita  dan  kaum  muda  untuk  memasuki  Muhammadiyah.  Demikianlah orang  Mandailing  menghadapi  tantangan  dari  gerakan  Muhammadiyah  yang  kian  hari  semakin solid.
Melihat fakta di atas, penulis mencoba melihat dari sisi yang berbeda di tinjau dari segi sejarah, ideologi, dan amal usaha dari dua organisasi besar Islam yang berada di Sumatera Utara ini, yang hingga sekarang sama-sama berpengaruh terhadap pembangunan dan kemajuan Islam, khususnya di Sumatera Utara.

## A. MUHAMMADIYAH

## 1. Sejarah Pembentukan Muhammadiyah di Sumut
Kapan  Muhammadiyah  masuk  ke  Sumatera  Timur?  Oleh  Bapak  Kalimin  Sunar dalam  makalahnya  seperti  yang  penulis  kutip  buku Porfil  Muhammadiyah  Sumatera  Utara dijelaskan  bahwa  pengesahan  berdirnya  Muhammadiyah  di  Sumatera  Timur  adalah tanggal 1 Juli 1928, namun kegiatan propaganda (dakwah) gerakan Muhammadiyah sudah dimulai  sejak  tanggal   25  Nopember  1927  pada  sebuah  tempat  di  Jalan  Nagapatam Nomor  44  Kampung  Keling,  Medan.  Tempat  pertemuan  itu  kini  sudah  berubah  nama menjadi  Jalan  Kediri.  Rumah  itu  smpai  kini  masih  ada,  namun  nampaknya  dalam penguasaan orang lain.
Pada saat itu biasanya di sana berlangsung pengajian rutin. Tetapi kali ini berubah agenda  menjadi  rapat  pembentukan  organisasi  Muhammadiyah.  Pada  tanggal  25 Nopember 1927 tersebut mulailah para perantau-perantau dari minangkabau yang sudah menetap  di  Sumatera  Timur  menghimpun  kawan-kawan  yang  sepaham  dengan
Muhammadiyah,  ditandai  ketika  muzakarah,  dan  yang  shalat  disekitar  pajak  (pekan) bundar (kini sudah dibongkar). Disanalah bertemu St. Juin, Mas Pono, Sutan Marajo, Kari Suib  dan  kawan-kawan  lain  dari  Tapanuli,  mereka  sepakat  mendirikan  Muhammadiyah, yangmana awal dari gerakan ini sendiri dirintis sejak tahun 1923, terutama oleh Mas Pono. Maka  didekatilah  HR  Muhammad  Said,  sebagai  tenaga  baru  kekuatan  Muhammadiyah (Profil Muhammadiyah Sumatera Utara, 2005: 4-5).
Pemimpin  pertemuan  pada  saat  itu  adalah  HR  Mohammad  Said.  Ia  seorang cendekiawan  dan  aktivis  politik  (Sarikat  Islam  Pematangsiantar).  HR  Mohammad  Said wafat  tanggal  22  Desember  1939.  Dalam  buku  Karel  A.  SteenBrink  (1986,  76)  Hamka menceritakan perihal wafatnya tokoh besar ini dengan rinci. Tentang jumlah pelayat yang demikian besar, tentang pemberitaan media yang melukiskan perasaan kehilangan. Tetapi ada yang amat menarik, bahwa saat menyaksikan deraian air mata jama’ah yang menangisi kepergian  almarhum  HR  Mohammad  Said,  dengan  amat  tegas  HAMKA  berkata: ”Apa yang kita tangiskan tuan-tuan? Siapa yang kita tangisi?  Padahal almarhum yang kita cintai ini wafat meninggalkan  jasa  yang  amat  besar.  Kalau  hendak  menangis  juga,  sebaiknya  tangisilah  diri  sendiri karena tidak mempunyai jasa sebesar almarhum HR Mohammad Said” .Hr Mohammad Said juga dikenal sebagai pemimpin sebuah surat kabar (Pewarta Deli). Sebelum maupun sesudah pendirian Muhammadiyah Sumatera Timur (Sekarang Kota Medan, Sumut), beliau sudah kerap mewartakan organisasi ini kepada pembacanya.
Jika  terdapat  jama’ah  yang  berbilang,  tentulah  pengurus  Muhammadiyah  yang diputuskan  saat  itu  tak  cuma  belasan  orang:  Hr  Mohammad  Said  (Ketua),  Djuin  St Penghulu  (Wakil),  Maspono  (Sekreraris),  Pangulu  Manan  (Wakil),  dan  seorang  advisor bernama  Tandjung  Moehammad  Arief  .  Selain  itu  kepengurusan  dilengkapi  5  anggota: Kongo  St  Maradjo,  Hasan  St  Batuah,  Awan  St  Saripado,  H  Su’ip,  dan  Sutan Berahim.Sebagian  besar  anggota  pimpinan  Muhammadiyah  berasal  dari  Minangkabau, walaupun  ada  juga  beberapa  orang  berasal  dari  Jawa  dan  Melayu.  Dari  sebelas  anggota pimpinan, enam orang bergelar Sutan dan boleh diaggap sebagai orang yang berasal dari Sumatera  Barat.  Tidak  seorangpun  yang  memakai  nama  Batak  (Karel  A.  Steen  Brink, 1986: 77).
Mengembangkan  sayap  pada  masa  sulit,  HR  Mohammad  Said  memimpin pengembangan  Muhammadiyah  dengan  titik  awal  di  sebuah  kota  terpenting  (Medan). Frekuensi gerakan dakwah Muhammadiyah semakin ditingkatkan, dengan mendatangkan penceramah  dari  Sumatera  Barat  dan  penceramah  lainnya,  yang  terfokus  pada  masalah usholli, meluruskan arah kiblat, shalat pakai dasi, kenduri kematian, ziarah kubur (kuburan keramat), shalat Hari Raya dilapangan terbuka dan shalat lain 11 rakaat, terutama bulan ramadhan. Setelah itu tercatatlah pertumbuhan cukup menggembirakan di berbagai kota dan  pelosok  lainnya.  Kegiatan  Muhammadiyah  di  Medan  sama  seperti  di  tempat  lain yaitu:  tabligh,  mendirikan  sekolah  dengan  memakai  sistem  gubernemen,  membentuk organisasi wanita, kepanduan dan lain sebagainya (Pijper: 166-167).

## 2. Ideologi Muhammadiyah
Muhammadiyah dalam memahami dan mengamalkan Islam berdasarkan al-Qur’an dan  Sunnah  Rasul  dengan  menggunakan  akal  pikiran  sesuai  ajaran  Islam.  Pengertian  al- Qur’an  sebagai  sumber  ajaran  Islam  adalah  kitab  Allah  yang  diwahyukan  kepada  Nabi Muhammad Saw. sedangkan sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam beruapa penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran dalam al-Qur’an yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. (matan  keyakinan  dan  cita-cita  hidup  Muhammadiyah)  (Musthafa  Kamal  Pasha  dan Ahmad Adaby Darban, 2003: 43).
Bagi  Muhammadiyah,  memahami  Islam  secara  benar  sangatlah  menentukan beragama secara benar pula. Apabila faham tentang Islam itu tidak benar maka tidak akan benar menangkap hakekat dan citra ajaran Islam secara benar. Sehingga akan berpengaruh terhadap  pengamalannya  dalam  kehidupan  secara  benar  pula.  Oleh  karena  itu,  untuk memahami Islam perlu dasar yang kokoh dan benar.
Sebagai  gerakan  Islam  modern,  Muhammadiyah dalam  membersihkan  Islam  dari pengaruh ajaran yang salah mendasarkan programnya  terhadap sistem pendidikan Islam, dan  memperbaiki  kondisi  sosial  kaum  muslimin  Indonesia  pada  saat  itu.  Diantara program-program  ini  maka  pendidikan  merupakan  aspek  yang  sangat  menonjol  dari pembaharuan  yang  dilakukan  Muhammadiyah  pada  saat  itu.  Sebagai  gerakan  yang berlandaskan  agama,  maka  ide  pembaharuan  Muhammadiyah  ditekankan  pada  usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Ideologi  Muhammadiyah  sendiri  adalah  sistem  keyakinan,  cita-cita  dan  arah perjuangan.  Tujuannya  adalah  untuk  terbentuknya perilaku  individu  dan kolektif  seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik ( uswah hasanah ) menuju terwujudnya  Masyarakat  Islam  yang  sebenar-benarnya  (Ahmad  Mansur  Surya  Negara, 1996:  220).  Batang  tubuh  Muhammadiyah  adalah;(1)  Muqaddimah  anggaran  dasar Muhammadiyah.  (2)  Kepribadian  Muhammadiyah.  (3)  Keyakinan  dan  cita-cita  hidup Muhammadiyah.  (4)  Pedoman  hidup  Islami  warga  Muhammadiyah.  (5)  Keputusan- keputusan Resmi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah merupakan wujud pembinaan kualitas iman menuju ketaqwaan, karena dengan ungkapan lain religiousspirituality yang tepat akan  mempengaruhi  segala  bentuk  dan  langkah  seseorang,  dan  pada  gilirannya berpengaruh pada kerja keras, kerja cerdas, serta kerja ikhlas dalam suatu organisasi (Ari Anshori, 2000).
3. Amal Sholeh dan Amal Usaha Muhammadiyah
Tidaklah berkelebihan kalau dikatakan bahwa perserikatan Muhammadiyah adalah satu  organisasi  sosial  masyarakat  Islam  Modern  yang  terbesar  di  seluruh  Dunia  Islam. Muhammadiyah  dengan  tambahan  ya’  nisbah,  Muhammad  ditambah  ya’  yang menunjukkan jenis, artinya Mengambil suri tauladan terbaik dari nabi Muhammad SAW. Dalam  upaya  menjadi  pemimpin:  (1)  al  Amin,  (2)  dalam  berbisnis  dan  bewirausaha,  (3) dalam kehidupan rumah tangga, (4) dalam berdakwah, (5) dalam menata tatanan sosial dan politik, (6) dalam menata sistem hukum, (7) system pendidikan dan (8) strategi perjuangan militer.  Bahkan  pada  masa  kini  terdapat  tuntutan  (9)  menata  arus  informasi  dalam  era global.  Dalam  kaitan  ini  usaha-usaha  yang  dilakukan  Muhammadiyah  banyak  terkait dengan masalah-masalah praktis ubudiyah dan muamalah.
Disamping  itu,  tidak  dapat  disangkal  bahwa  keberhasilan  kiprah  usaha-usaha Muhammadiyah dibidang pendidikan dan pelayanan sosial kepada masyarakat sangat besar, kalau tidak hendak dikatakan luar biasa (M.A Fattah Santosa& Maryadi, 2001: 3). Seiring dengan usianya yang bertambah, Muhammadiyah Sumut sudah melahirkan berbagai amal usaha,  baik  dalam  bidang  Pendidikan  (TK  hingga  Perguruan  Tinggi)seperti  UMSU  yang didirikan  pada  29  Februari  1957)  atas  prakarsa  HM  Bustami  Ibrahim,  dkk.  UMSU kemudian  memperkarsai  berdirinya  Universitas  Tapanuli  Selatan  (1984),  Sekolah  Tinggi Ekonomi  dan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  di  Kisaran-Asahan.,  Kesehatan  (RS Muhammadiyah/Aisyiyah); salah satunya RS Muhammadiyah Jl. Mandala By Pass, Medan yang hingga kini masih eksis, dan berbagai amal usaha lainnya yang tidak sedikit jumlahnya.
Secara  garis  besar,  amalan-amalan  Soleh  dalam  Muhammadiyah  di  antaranya dirumuskan dalam amal usaha, yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatannya yakni meliputi:
1) Menanamkan  keyakinan,  memperdalam  dan  memperluas  pemahaman, meningkatkan  pengamalan,  serta  menyebarluaskan  ajaran  Islam  dalam  berbagai aspek kehidupan.
2) Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk kemurnian dan kebenaran.
3) Meningkatkan  semangat  ibadah,  jihad,  zakat,  infak,  wakaf,  shadaqah,  hibah,  dan amal sholeh lainnya.
4) Meningkatkan  harkat,  martabat  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
5) Memajukan  dan  memperbaharui  pendidikan  dan  kebudayaan,  mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta meningkatkan penelitian.
6) Memajukan  perekonomian  dan  kewirausahaan  kearah  perbaikan  hidup  yang berkualitas.
7) Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8) Memelihara,  mengembangkan  dan  mendayagunakan  sumberdaya  alam  dan lingkungan untuk kesejahteraan.
9) Mengembangkan komunikasi, ukhuwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10) Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11) Membina  dan  meningkatkan  kualitas  serta  kuantitas  anggota  sebagai  pelaku gerakan.
12) Mengembangkan  sarana,  prasarana  dan  sumber  dana  untuk  mensukseskan gerakan.
13) Mengupayakan  penegakan  hukum,  keadilan,  dan  kebenaran  serta  meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
14) Usaha-usaha  lain  yang  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Muhammadiyah.  (Lihat Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Pasal 3 mengenai Usaha).

## B. Al – JAM’IYATUL WASHLIYAH
1. Sejarah Awal Lahirnya Al – Jam’iyatul Washliyah
Sejarah  awal  berdirinya  Al  Washliyah  sangat  erat  sekali  dengan  awal perkembangan  dari  situasi  dan  kondisi  yang  ada  di  Sumatera  Utara  (yang  dahulu disebut  Sumatera  Timur).  Di  mana  Sumatera  Timur  merupakan  wilayah  kesultanan yang  seiring  dibukanya  perkebunan  besar,  daerah  ini  kemudian  menjadi  terkenal walaupun  hal  ini  menyebabkan  semakin  dikuranginya  kekuasaan  para  sultan  oleh penguasa  Belanda  yang  pada  akhirnya  wewenang  kesultanan  itu  hanya  terbatas  pada bidang  keagamaan  saja.  Sehingga  daerah  ini  menjadi  migrasi  dengan  penduduk  yang multi etnis (Chalijah Hasanuddin, 1988: 34-35).
Dalam hal pendidikan keIslaman yang ada di Sumatera Timur saat itu masih bersifat  tradisional,  yang  lebih  dikenal  dengan  pengajian.  Di  Sumatera  Timur  sama dengan di beberapa daerah yang lain di Indonesia, pengajian itu dilakukan oleh anak yang mulai umur 6-12 tahun, selain itu mereka pada usia ini biasanya belajar di sekolah tingkat dasar (Chalijah Hasanuddin, 1988: 16).
Dengan  bertambah  banyaknya  perkebunan,  maka  perantau-perantau  dari Mandailing  bertambah  banyak  pula  yang  bermigrasi  di  Medan  dan  sekitarnya. Masyarakat  Mandailing  pada  umumnya  berpendidikan  relatif  tinggi  dibanding masyarakat Melayu Sumatera Timur. Oleh karena itu tidak mengherankan bila mereka mendapat posisi yang lebih baik di masyarakat dengan pekerjaan sebagai guru agama, Qadi  atau  pegawai.  Beberapa  di  antara  mereka  bahkan  menjadi  saudagar  kelas menengah.
Dengan  motivasi  yang  kuat  Syekh  Mohammad  Ya’kub  berusaha  merealisasi keinginan  tersebut,  beliau  berinisiatif  untuk  mengajak  masyarakat  Mandailing mengumpulkan dana untuk pembangunan maktab. Masalah pendanaan tidak menjadi sebuah  kendala  yang  berarti,  sebab  di  antara  mereka  itu  terdapat  pedagangan  yang berada dan sukses. Akan tetapi, kendala yang muncul kemudian adalah dalam mencari tempat  untuk  dibuat  sebuah  maktab,  apalagi  lagi  yang  diinginkan  untuk  membantu maktab tersebut adalah di sekitar Kesawan yang terletak di jantung kota Medan.
Namun  dengan  adanya  hubungan  baik  dengan  masyarakat  Melayu,  akhirnya mereka mendapat sebidang tanah dari Datuk Haji Mohammad Ali, seorang hartawan Melayu  yang  banyak  memiliki  tanah  di  kampung  Kesawan.  Beliau  memberikan sebidang  tanah  sebagai  wakaf,  dan  sebagai  nazhir  (pengurus)  tanah  yang diwakafkannya itu ditunjukkanya Haji Ibrahim, penghulu kampung Kesawan dan juga Syekh  Mohammad  Ya’cub.  Dalam  surat  wakafnya  dicantumkan  bahwa  di  tanah tersebut akan didirikan sebuah rumah wakaf tempat belajar ilmu agama Islam dan bila salah seorang dari nazhir tersebut meninggal, maka kedudukannya diserahkan kepada ahli warisnya.
Gedung  maktab  ini  dibangun  gotong  royong  oleh  masyarakat  Tapanuli (Mandailing) yang menetap di Medan, dan selesai tepat pada tanggal 8 Maret 1918 dan kemudian  diresmikan  pada  tanggal  19  Maret  1918.  Bangunan maktab ini  terdiri  dari empat ruangan belajar dan satu ruangan administrasi. Peralatan gedung seperti meja, bangku dan lainya di peroleh dari sumbangan Mayor Tjong A Fie seorang dermawan Cina. Bantuan dari Mayor Tjong A Fie ini menunjukkan bahwa masyarakat Tapanuli di Medan mempunyai hubungnan baik dengan masyarakat Cina, antara lain hubungan dagang  yang  menyebabkan  mereka  saling  berkepentingan.  Penyebutan  Mayor  ini bukan merupakan kepangkatan dalam militer, tetapi karena beliua orang yang palang terpandang dalam etnisnya.
Maktab  ini  kemudian  dinamakan  dengan  Maktab  Islamiyah  Tapanuli  (MIT) yang  dipimpin  oleh  Abdurrahman  Syihab  (putra  seorang  perantau  Madailing,  Haji Syihabuddin, qadhi Sultan Serdang), dan kemudian pengajian yang awalnya diadakan di  rumah  Syekh  Ja’far  dipindahkan  ke  maktab  ini.  MIT  ketika  termasuk  lembaga pendidikan  modern,  sebab  sudah  menggunakan  sistem  kelas,  namun  tetap mempunyai ciri-ciri tradisional, sebab masih menggunakan sistem hafalan.
Al-Jam’iyatul  Washliyah  sendiri  resmi  berdiri  pada  hari  minggu  tanggal  30 November 1930 Masehi atau tepatnya 9 Rajab 1349 Hijrah di Medan. Sehingga setiap tanggal 30 November diresmikan dan ditetapkan sebagai hari lahirnya “al-Jam’iyatul Washliyah”.  Susunan  yang  pertama  terdiri  dari:  Ketua  H.  Ismail  Banda,  Penulis (sekretaris) H. Muhammad Arsyad Tahlib Lubis, Bendahara H. Muhammad Ya’kub, Pembantu-pembantu  H.  Syamsuddin,  Abdul  Malik,  Abdul  Aziz  Efendy  dan Muhammad Nurdin. Kepada mereka diserahkan untuk segera menetapkan Anggaran dasar al-Washliyah (Syahrul AR el-Hadidhy, 2005: 2-4).
Ide  didirikannya  organisasi  ini  berawal  dari  perluasan  sebuah  perhimpunan pelajar  yang  ada  di  MIT  yang  merupakan  satu-satunya  lembaga  pendidikan  agama
yang ada di kota Medan, yang ide awal pembentukannya dilakukan oleh pelajar-pelajar kelas tinggi MIT yang membentuk kelompok diskusi pada tahun 1928 yang mereka namakan  dengan  “Debating  Club”  yang  tujuannya  adalah  untuk  mendiskusikan pelajaran-pelajaran  yang  mereka  pelajari  di  maktab.Perkumpulan  atau  kelompok diskusi  pelajar  seperti  ini  adalah  hal  yang  sudah  lumrah  dan  banyak  dibentuk  di kalangan pelajar-pelajar sekolah umum. Di Medan sendiri terdapat kumpulan pemuda Jong  Islamieten  Bond  (JIB)  cabang  Medan  yang  didirikan  oleh  pelajar-palajar Indonesia yang belajar di sekolah Belanda pada tahun 1926. akan tetapi pelajaran MIT tidak  tergabung  di  dalam  keanggotaanya,  karena  mereka  belum  mampu berkomunikasi  dalam  bahasa  Belanda,  bahasa  yang  di  pergunakan  JIB.  Mereka membentuk  sebuah  perkumpulan  sendiri  dengan  nama  Debating  Club.  Pemberian nama ini mengandung arti bahwa mereke berkeinginan berdiri sejajar dengan rekan- rekan pelajar Islam yang belajar di sekolah Belanda (Chalijah Hasanuddin, 1988: 34- 35).  Setelah  beberapa  pertemuan  dengan  para  ulama,  dalam  sebuah  pertemuan  di rumah  Muhammad  Joenoes  pada  26  Oktober  1930,  para  pelajar  dan  ulama mengeluarkan  keputusan  untuk  mendirikan  sebuah  organisasi  yang  bernama Al- Djam’iatoel  al-Washlijah .Nama  ini  diberikan  oleh  Syaikh  HM  Joenoes  yang  berarti perhimpunan yang memperhubungkan dan mempertalikan. Menurut analisis Ridwan Lubis,  nama  tersebut  mempunyai  dua  makna  dua  dimensi. Pertama, memperhubungkan  antara  manusia  dengan  khaliqnya, Kedua memperhubungkan sesame manusia termasuk untuk mempertemukan dan mempersatukan dua kelompok yang  berbeda,  yakni  Kelompok   Tua  dan  Kelompok  Muda  (Lebih  lanut  lihat  dalam buku Peringatan 30 Tahun Muhammadiyah di Sumatera Timur: 34-38).
Adapun  yang  menjadi  latar  belakang  utama  dari  berdirinya  Al  Washliyah (Syahrul AR el-Hadidhy, 2005: 2-4) paling tidak ketika itu di dorong dengan ada dua hal:
1) Semangat Nasionalisme
Al  Washliyah  itu  berdiri  pada  masa  penjajahan  Belanda.  Pada  masa  itu semangat  ingin  bersatu  mulai  timbul  di  tengah-tengah  masyarakat.  Di tanah  air  ketika  itu  telah  lahir  Budi  Utomo,  Syarikat  Islam, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan sederetan organisasi besar lainnya. Demikian pula persatuan umat Islam di Sumatera Timur ketika itu begitu kental, hal ini ditandai banyaknya Pesantren, Rumah Suluk, Pengajian dan Kelompok (perserikatan) umat Islam timbul di mana-mana.
2) Latar Belakang Sosio Keagamaan dengan Munculnya Masalah Khilafiyah di Tengah Masyarakat
Memasuki  abad  ke  19  telah  terjadi  pertentangan  dikalangan  umat  Islam khususnya di Sumatera Barat dan Sumatera Utara yaitu antara Kaum Tua (Islam  Tradisional)  yang  mengamalkan  ibadahnya  menurut  kebiasaan- kebiasaan kaum lama dengan paham baru yang dibawa oleh pelajar-pelajar Islam dari Timur Tengah dan India yaitu kaum Muda Moderat. Paham ini banyak  melakukan  pembaharuan  dan  menyatakan  ibadah  Kaum  Tua adalah bid’ah .
Belum  lagi  ditambah  kemultietnisan  masyarakat  di  Sumatera Uatara  ketika  dengan  banyaknya  pendatang  yang  kemudian  berakibat munculnya,  berbagai  pertentangan  dalam  berbagai  hal.  Salah  satu diantaranya adalah pertentangan pemahaman keagamaan.
Persoalan  yang  sering  terjadi  biasanya  terhadap  masalah furu’iyah dan  banyak  pada  masalah  prinsipil,  namun  karena  ada  faktor  lain  yaitu faktor  politik  “adu  domba”  penjajah  Belanda  saat  itu  sangat
mempengaruhi  dan  mempertajam  sumber  konflik  sebagai  perbedaan pandangan dan termasuk persoalan khilafiyah di antara umat Islam. Dalam kenyataannya perbedaan masalah furu’iyyah di antara kedua golongan sudah diambang  bahaya,  kelompok  tua  merasa  berbeda  lain  dengan  kelompok kaum muda dalam hal ini terwakili oleh Muhammadiyah, bahkan diantara saudara  kandung  ada  yang  terpisah  persaudaraannya  karena  aliran  yang berbeda.
Faktor  sosio  keagamaan  dengan  banyaknya  bermunculan permasalahan khilafiyan ini, kemudian menjadi faktor utama pembentukan Dewan Fatwa Al Washliyah, sebagai lembaga khusus dalam keorganisasian Al Washliyah yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang khususnya  terjadi  pada  warga  Al  Washliyah  khususnya  dan  masyarakat Islam di Sumatera Utara pada umumnya.
Pada  awal  pembentukkannya  Dewan  Fatwa  ini  diberi  nama dengan  Majelis  Fatwa  yang  berdiri  tepat  pada  10  Desember  1933,  tiga tahun  setelah  Al  Washliyah  resmi  berdiri.  Lembaga  Dewan  Fatwa  ini dibentuk  oleh  kepengurusan  Al  Washliyah  yang  pertama.  Kepengurusan pertama  ini  menyusun  7  (tujuh)  bagian  Majelis  yang  akan  melaksanakan program  kerja  organisasi,  yang  salah  satu  di  antaranya  adalah  Majelis Fatwa.Duduk  sebagai  pengurus  pertama  adalah  Syekh  Mahmud  Yunus (Penasehat)  Ismail  Banda  (Ketua),  Abdurrahman  Syihab  (Wakil  Ketua) dan  Mhd.  Arsyad  Thalib  Lubis  (Sekretaris),  dan  beberapa  orang pembantu.  Kepengurusun  ini  menyusun  tujuh  program  kerja  yaitu:  (1).
Tabligh (Ceramah  Agama),  (2).  Tarbiyah  (Pengajaran),  (3). Pustaka/Penerbitan, (4). Fatwa, (5). Penyiaran, (6). Urusan Anggota, dan (7). Tolong Menolong. (Chalijah Hasanuddin, 35-36).
2. Ideologi Al – Jam’iyatul Washliyah
Memang,  dalam  bidang  doktrin  keagamaan  terdapat  perbedaan  yang  sangat jauh  dengan  Muhammadiyah,  karena  Al  Washliyah  berasaskan  Islam  dalam  iktihad serta berpegang teguh dengan mazhab Syafi’I dan dalam I’tiqad Ahlu Al-Sunnah wa Al-Jama’ah.  Hal  ini  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  Al-Washliyah  BAB  II  Pasal  2 tentang Asas dan Akidah. (Lihat di dalam buku Bunga Rampai Al-Jam’iyatul Washliyah , 2010:  27).  Maksudnya  adalah  bahwa  setiap  gerak,  cita-cita,  dan  usah-usaha perhimpunan  ini  haruslah  sesuai  tuntunan  dan  ajaran  Islam.  Sehingga  jika dibandingkan  dengan  organisasi  Islam  lainnya,  apalagi  dengan  Muhammadiyah  yang notabene adalah organisasi yang dianggap berseberangan dengan Al Washliyah, maka Al Washliyah sendiri adalah termasuk organisasi tradisional yang bisa mewakili kaum tua, sebab jika dilihat dari awal munculnya Al Washliyah adalah karena begitu kuatnya pengaruh Muhammadiyah yang mengklaim dirinya sebagai organisasi tajdid . Identitas tajdid ini semakin menonjol setelah mukhtamar Muhammadiyah ke-42 di Yokyakarta tahun  1960,  dalam  salah  satu  putusannya  berhubungan  dengan  identitas Muhammadiyah  dengan  menetapkan  Ketua  Bidang  Tajdid,  yang  dalam  struktur kepengurusan sebelumnya tidak pernah ada. Inilah yang kemudian menjadikan dasar kuat  untuk  menyatakan  Muhammadiyah  sebagai  gerakan  tajdid.  Walaupun  masih terjadi  perbedaan  pendapat  tentang  rumusan  yang  tepat  dari  tajdid  itu,  sampai akhirnya pada tahun 1989 pada mukhtamar ke-22 di Malang dirumuskan defenisi yang resmi bagi Muhammadiyah (Lihat dalam Fathurrahman Djamil, 1995: 57-59).
Latar  belakang  dari  didirikannya  Muhammadiyah  dapat  dicari  dari  adanya perselisihan  mengenai taqlid dan  persoalan  yang  berkaitan  dengannya  antara  kaum muda  dan  tua  di  Medan.  Perselisihan  ini  masih  dipertajam  oleh  perbedaan  antara
orang  Padang  dan  Batak,  sehingga  kalau  perselisihan  itu  dianggap  sebagai  kriteria untuk  menilai  Al  Washliyah,  maka  Al  Washliyah  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Steenbrink  dapat  disebut  sangat  ortodoks  dengan  ejekan  konservatif  (Karel  A. SteenBrink, 1986: 78). Meskipun Steenbrink sendiri menyatakan  bahwa tidak cukup objektif  kalau organisasi Al Washliyah hanya dilihat dari beberapa faktor yang negatif dan ekstrem saja, yaitu menolak cita-cita dari kelompok lain, sebab organisasi ini juga bisa dikatakan modern, ini karena cikal bakal berdirinya Al Washliyah adalah daripara pelajar MIT yang merupakan sekolah Islam modern di Medan saat itu.
Namun dalam aspek pemahaman keagamaan Steenbrink menjelaskan bahwa cap “tradisional”, ia mencontohkan bahwa dari kumpulan fatwa yang diterbitkan oleh Al  Washliyah,  yang  pada  umumnya  berasal  dari  fatwa  Arsyad  Thalib  Lubis,  yang awalnya adalah brosur-brosur kecil. Persoalan yang dibicarakan hampir sama dengan isi  karya  Sirajuddin  Abbas  dalam  bukunya  40  Masalah  Agama.  Pendapat  yang  sama juga  dinyatakan  oleh  Taufik  Abdullah  (1987:  29)  yang  mengkategorikan  pola pemikiran  ulama  Al  Washliyah  ke  dalam  kelompok  tradisional.  Namun  menurut Steenbrink cap “reformis” juga bisa ditujukan kepada Al Washliyah, hal ini dibuktikan untuk  mengirim  mahasiswa  ke  Cairo  serta  usaha  mendirikan  sekolah  umum,  yang mengikuti model gubernemen (Karel A. SteenBrink, 1986: 79).
Dalam  bidang  keagamaan  sesuai  dengan  fungsi  yang  diembannya,  terkait persoalan  hukum  yang  mereka  keluarkan.  Pendapat  hukum  yang  mereka  keluarkan hanyalah  sebatas  fatwa,  yang  dirujuk  kepada  pendapat  ulama  klasik.  Di  kalangan ulama  Al  Washliyah  menganggap  bahwa  hanya  para  ulama  terdahulu  saja  yang mampu  menetapkan  hukum  karena:  “ Tidak  semua  orang  mempunjai  kesanggupan mengeluarkan hukum dengan sendirinja dari dalam Quran dan Hadis karena untuk melaksakan pekerdjaan  tersebut  harus  memenuhi  berbagai  sjarat.  Harus  mengerti  benar  bahasa  Arab mempunyai  pelengkapan  tentang  ilmu-ilmu  jang  dihadjatkan  untuk  memahamkan  Quran  dan Hadis dan berbagai sjarat lain yang diterangkan dalam kitab Ushul fiqih (Lihat di dalam Buku Peringatan 30 Tahun Muhammadiyah di Sumatera Timur : 351).
Al  Washliyah  melalui  Dewan  fatwanya  berprinsip  bahwa  mereka  tidak menolak  ijtihad,  tetapi  karena  mereka  menganggap  diri  mereka  belum  memiliki kemampuan  dan  kapasitas  intelektual  yang  memadai  untuk  melakukan  ijtihad, sehingga mereka tidak merasa diri mereka sebagai mujtahid tetapi adalah mengambil sebuah  keputusan  fatwa  mereka  tetap  berpedoman  dengan  AD/ART  yaitu  dengan berpedoman  dan  mengikuti (taqlid) dengan  pendapat  yang  dinyatakan  oleh  mazhab Syafi’i.
Namun sebaliknya jika dibandingkan dengan aliran pembaharuan yang lainnya seperti  Muhammadiyah  dan  Persis,  mereka  hanya  mengakui  Al  Qur’an  dan  Hadis sebagai  sumber  hukum  dan  menolak  ber taqlid .  Menurut  mereka taqlid ini  akan menyebabkan  manusia  itu  tidak  mampu  menggunakan  akal  sehingga  timbul  paham yang jumud (beku).  Paham  ini  mengakibatkan  manusia  tidak  mampu  mengikuti perkembangan zaman karena menggangap pintu ijtihad telah tertutup. Di samping itu, Persis juga mengakui ittiba’ yaitu mengikuti satu pendapat dengan mengetahui dalilnya dari  Al  Qur’an  dan  Hadis.  Menurut  Deliar  Noer,  pengakuan  tentang  ijtihad  dan kembali pada Al Qur’an dan Hadis sebagai sumber hukum seperti ini, tidak muncul secara  tiba-tiba,  melainkan  berangsur-angsur,  terkadang  disebabkan  oleh  tantangan yang  datang  dari  golongan  tradisi.  Ia  memberi  contoh  Minangkabau,  di  sini taqlid diarahkan  kepada  golongan  adat,  sedangkan  imam-imam  pendiri  mazhab  tetap dihormati sebagai mujtahid (Deliar Noer, 1982: 64-65).
Ini  sangat  berbeda  jauh  dengan  Al  Washliyah  yang  secara  jelas  ber taqlid nya kepada mazhab Syafi’i, yang penegasan ini kemudian dicantumkan di dalam Anggaran Dasar Al Washliyah. Sebagaimana terlihat dalam Anggaran Dasar pada Pasal 2, yakni:
“Al  Washliyah  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  yang  berakidah  Islam,  dan  hukum fikih  bermazhab  Syafi’i  dan  dalam  I’tikad  Ahlu  Sunnah  Wal  Jama’ah” (Lihat  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-jam’iyatul Washliyah, 1987: 4).
Berpaham dengan mazhab Syafi’i dimaksudkan untuk memperkuat persatuan dan  kesatuan  dengan  menghimpun  orang-orang  yang  sepaham  untuk  berjuang membangun sesuatu yang menjadi tuntutan agama demi kepentingan umat Islam dan warga Al Washliyah khususnya.
Penyebutan bermazhab Syafi’i bukan berarti Al Washliyah tidak menghormati pendapat  mazhab  lain.  Karena  Al  Washliyah  menyadari  bahwa  hukum  adalah  hasil ijtihad yang bersifat Sanni yang tidak mempunyai kebenaran absolut dan Al Washliyah bersikap tasamuh (toleran) terhadap segala perbedaan pendapat dan paham. Perbedaan merupakan hal yang wajar dan tidak perlu membawa perpecahan umat. Penyebutan bermazhab  Syafi’i  di  dalam  AD  supaya  menunjukkan  tempat  berpijak  dalam  fikih sekaligus  referensi  hukum  bagi  Al  Washliyah  dalam  menghadapi  persoalan  hukum yang timbul (Lihat di dalam Nukman Sulaiman, 1956: 18-20).
3. Amal Usaha Al – Jam’iyatul Washliyah
Untuk  mengukuhkan  asas  dan  mencapai  tujuan  Al  Washliyah  haruslah  ada ikhtiar dan usaha yang digerakkan, antara lain:
1) Mengadakan,  memperbaiki,  dan  memperbuat  hubungan  persaudaraan  umat Islam  dalam  dan  luar  negeri  dan  berbuat  serta  berlaku  adil  terhadap  sesama manusia.
2) Membangun  perguruan-perguruan  dan  mengatur  kesempurnaan  pengajaran pendidikan dan kebudayaan. Pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan adalah merupakan  factor  yang  sanagat  menentukan  bagi  nilai-nilai  pribadi  dan masayarakat sepanjang zaman. Dia akan tetap mengalami perkembangan, satu waktu ia membentuk zaman dan di lain waktu ia dibentuk zaman.
3) Menyantuni fakir miskin dan memelihara serta mendidik anak yatim piatu dan anak miskin. Anak yatim piatu fakir miskin adalah merupakan penyakit pribadi sebagai anggota masyarakat yang tetap dijumpai sepanjang zaman. Penyakit ini dapat  diperbaiki  atau  pun  dikurangi  dengan  penyantunan  yang  diberikan secara efektif, berencana, dan berprogram.
4) Mengusahakan berlakunya hukum-hukum Islam.
5) Mempersiapkan  umat  Islam  dalam  menegakkan  dan  mempertahankan kebenaran dan keadilan. (Lihat di dalam buku Al Rasyidin,dkk, 2011: 32-36).

## PENUTUP
Sejarah  adalah  sebuah  dialog  intelektual  antara  manusia  dengan  pengalaman  kolektifnya pada  masa  lampau.  Bahwa  pengalaman  itu  kita  harapkan  mampu  menangkap  iktibar  (pelajaran moral) untuk dijadikan acuan dan pedoman masa kini, dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah.
Sekalipun  manusia  tidak  punya  kemampuan  untuk  meramalkan  masa  depan  secara  pasti, namun Al Qur’an mengajarkan agar kita mempersiapkan masa depan itu secerdas dan secermat mungkin.  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah  setiap  diri
memperhatikan  apa  yang  Telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok  (akhirat);  dan  bertakwalah  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Hasyar: 18).
Dari  pengalaman  kolektif  masa  lampau,  diharapkan  akan  dapat  melihat  benang  merah pemihakan Allah Swt. kepada perilaku sejarah tertentu, sebab dalam Al Qur’an dijelaskan bahwa Allah Swt. tidak bersikap netral, akan tetapi Allah Swt. sepenuhnya berpihak kepada mereka yang telah berhasil mengembangkan nilai-nilai taqwa dan ihsan (QS. An Nahl: 128). Muhammadiyah dan Al Washliyah merupakan fakta sejarah berdirinya dua organisasi besar di Sumtera Utara yang merupakan gerakan bersama dalam perubahan gerakan Islam yang lebih maju, serta menentang kemungkaran  dari  kelompok  luar  yakni  penjajah,  yang  menjadikan  sebuah  aksi  yang  salah  satu alasan negeri ini terbebas dari penjajahan. Namun, dibalik itu, sejarah juga membuktikan bahwa dua organisasi ini yang sama-sama memberantas penjajahan ini memiliki perbedaan paham dalam hal ibadah yang akhirnya mempengaruhi sosial dan kultural di Sumatera Utara.
Muhammadiyah  yang  disebut  Kaum  Muda  menjadi  sebuah  gerakan tajdid (pembaharuan) yang membuka lembaran baru dalam reformasi gerakan berpikir Kaum Tua pada saat itu. Kaum Tua pada saat itu yakin bahwa praktik-praktik ibadah di luar hukum-hukum Islam-seperti tepung tawar,  dan  ibadah-ibadah  kejawen  lainnya-akan  lenyap  dengan  sendirinya  setelah  umat  Islam mengetahui kewajiban-kewajiban religius dan hukum agama, namun ditangan Kaum Muda hal ini tidak dapat diberikan tolerir. Kaum Muda menganggap toleransi Kaum Tua tersebut melemahkan Islam.  Oleh  sebab  itu  praktik-praktik  ibadah  tersebut  harus  diluruskan  agar  Islam  kembali  suci dari animisme, dinamisme, kejawen, hindu, budha, dan adat, yang semuanya itu telah mengotori kemurnian  Islam  di  Indonesia  dan  khususnya  di  Sumatera  Utara.  Di  Sumatera  Utara,  Al Washliyah pun hadir dalam menjembatani perselisihan antara Kaum Muda dan Kaum Tua.
Membandingkan  al-Washliyah  dengan  Muhammadiyah  bukanlah  dimaksudkan  untuk melihat sisi doktrin keagamaan yang dianut keduanya, bukan berupaya justifikasi kebenaran dari salah  satu  organisasi.  Sebab  Muhamadiyah  itu  dikategorikan  sebagai  kelompok  yang  mewakili kaum  Muda  yang  lahir  karena  menolak  ajaran  kaum  Tua.  Sedangkan  al-Washliyah  di  sisi  lain muncul dalam rangka menolak klaim bid’ah kaum muda terhadap kaum Tua, al-Washliyah dalam hal ini mewakili kaum tua yang berupaya membenarkan ajaran kaum Tua berdasarkan dalil-dalil syar’a, dan hal ini sesuai dengan makna Al-Djam’iatoel al-Washlijah yakni menghubungkan sesama manusia termasuk untuk mempertemukan dan mempersatukan dua kelompok yang berbeda ini.
Terkait  hal  tersebut  di  atas  dalam  menilai  suatu  peristiwa  sejarah,  tidak  dapat  digunakan ukuran-ukuran subjektif semata-mata, tetapi wahyu perlu dijadikan pedoman dalam memberikan pertimbangan  moral  terhadap  episode  sejarah  di  atas.  Sebagai  penikmat  dan  sekaligus  pelaku sejarah, kita dapat menilai dan menyelidiki dengan menuntut bukti, fakta bukan fiktif, bila sejarah yang  bukan  faktual,  maka  gugurlah  nilai  sejarahnya.  Oleh  sebab  itu  “keegoisan”  dalam  menilai sejarah jangan didahulukan, tetapi sesuaikan dengan keyakinan (wahyu) dalam menilainya.

## REFERENSI
“ Majalah Soeara Moehammadijah” Nomor 4 Tahun 1939.
30  Tahun  Muhammadijah  Daerah  Sumatera  Timur. Medan:  Panitian  Besar  Muhammadiyah,  1927- 1957.
Abdullah, Taufik. Islam dan Masyarakat , Cet. I. Jakarta: LP3ES, 1987.
Al Rasyidin,dkk, Al Jami’yatul Washliyah. Medan: CAS & Perdana Publishing, 2011.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-jam’iyatul Washliyah , Tahun 1987.
Anshori,  M.A,  H.  Ari. “Ideologi  Muhammadiyah  dan  Reaktualisasi  Islam  yang  Berkemajuan  dalam Dinamika Peradaban Kontemporer”. 2011.
Batubara, Ismed. Ja’far, ed. Bunga Rampai Al-Jam’iyatul Washliyah . Banda Aceh: AUP, 2010.
Bolan, The Struggle.
Djamil, Fathurrahman. Metode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah, cet. I. Jakarta: Logos, 1995.
Effendy, Muhadjir. Menggugat Pendidikan Muhammadiyah. Malang: Penerbit UMM-Press, 2005. el-Hadidhy, Syahrul AR. et.al.Pendidikan Ke Al-Washliyahan. Medan, MPK Al-Jam’iyatul Washliyah, 2005.
Hasanuddin, Chalijah. Al-Jam’iyatul Washliyah Api Dalam Sekam. Bandung: Pustaka, 1988.
Kartodirjo,  Sarto. Sejarah  Pergerakan  Nasional:  Dari  Kolonialisme  Sampai  Nasionalisme. Jakarta: Gramedia, 1992.
Muhammadiyah;  Pemberdayaan  Umat? editor:  M.A  Fattah  Santosa,  Maryadi.  Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam, h. 11. Lihat juga Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
Pasha,  Musthafa  Kamal  dan  Ahmad  Adaby  Darban. Muhammadiyah  Sebagai  Gerakan  Islam-dalam Persepektif Historis dan Ideologis. Yogyakarta: LPPI UMY, 2003.
Pedoman  Kehidupan  Islami  Warga  Muhammadiyah; Keputusan  Muktamar  Muhammadiyah  Ke-44 Tanggal  8  s/d  11  Juli  Tahun  2000.  Jakarta:  PIMPINAN  PUSAT  MUHAMMADIYAH 1421 H / 2000 M.
Pelly,  Usman. Urbanisasi  dan  Adaptasi;  Peranan  Misi  Budaya  Minangkabau  dan  Mandailing .  Jakarta: LP3ES.
Pijper. Fragmenta Islamica.
Profil Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: 2005.
Salam, Solichin. Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia . Jakarta: NV Mega, 1956.
SteenBrink, Karel A. Pesantren Madrasah Sekolah. Jakarta: LP3ES,1986.
Sulaiman,  Nukman. Peringatan  ¼  Abad  Al-Jam’iyatul  Washliyah. Medan:  PB  Al-Jam’iyatul Washliyah, 1956.
Surya Negara, Ahmad Mansur. Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, 1996.