## Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional Ahmad Syofyan
Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Hak  masyarakat  adat  telah  diatur  dalam  beberapa  perjanjian  internasional. Masyarakat  adat  dalam  hukum  internasional  merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia baik itu secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip dasar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia telah diterima masuk kedalam hukum nasional  dan  pada  tataran  implementatif  peraturan  hukum  nasional  untuk memperhatikan  perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat  dapat  terjamin  sesuai dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia. Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Pencarian  data  berupa  bahan  hukum primer dan sekunder serta tersier, data-data yang dikumpulkan bersumberkan pada bahan pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penelitian  ini  menitik  beratkan  pada  kajian  teori  hak  asasi  manusia  baik  secara individu  maupun  kolektif  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  asasi  manusia  sesuai dengan kaidah hukum internasional dan hukum nasional. Dalam pengaturan hukum internasional  dan  nasional,  khususnya  hukum  nasional  yang  berhubungan  dengan perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat.  Dalam  hal  penelitian  ini  juga  membahas bentuk-bentuk  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  baik  menurut ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  dan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.
Kata kunci : Perindungan, Hak Masyarakat adat dan Hukum Internasional
A. Latar Belakang Hak  dasar  adalah  hak  setiap orang untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.  Secara  umum hak  dasar  ini  antara  lain  meliputi terpenuhinya  kebutuhan  pangan, kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,
perumahan,  air  bersih,  pertanahan, sumberdaya  alam  dan  lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman  tindak  kekerasan,  dan  hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik,  baik  bagi  perempuan maupun  laki-laki.  Hak  dasar  tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  Tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.  Hak  dasar  sebagai  hak  asasi pada hakekatnya melekat pada setiap orang  dan  tidak  dapat  diingkari  oleh siapapun.  Negara  dan  pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan  jaminan  perlindungan dan pemenuhannya secara berkeadilan bagi setiap warga negara. Demikian pula, masyarakat dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati  hak-hak  warganya  dan orang lain.
Hak  masyarakat  adat 1 telah banyak diatur dalam hukum 1 Penggunaan  istilah  dalam  penelitian  ini mempunyai istilah yang sama atas penyebutan: indigenous peoples , masyarakat
asli, penduduk asli dan  masyarakat pribumi.
internasional  yaitu  dalam  beberapa perjanjian internasional. 2 Hak masyarakat adat mempunyai standarisasi dalam hukum internasional  terhadap  pemenuhan hak  asasi  manusia  baik  itu  secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip  dasar  hukum  internasional dan  hukum  hak  asasi  manusia  telah diterima  masuk  kedalam  hukum nasional dan pada tataran implementatif pengembangan kebijakan untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dapat terjamin sesuai dengan semangat  konstitusi  dan  hak  asasi manusia. Karakteristik umum masyarakat  adat  terletak  pada hubungan  kewilayahan  ( territory ) mereka. Wilayah memberikan identifikasi  sosial,  spiritual  dan budaya  yang  khusus  bagi  komunitas masyarakat  adat  serta  hal  itu membuat  ketergantungan  secara ekonomi  terhadap  tanah  leluhur mereka. 3 Masyarakat adat merupakan pemilik  tradisional  dari  sejumlah besar  persentase  hutan  dunia  yang tersisa. Negara-negara memiliki kewajiban untuk mengakui, mengamankan  dan  melindungi  hak milik masyarakat adat dan masyarakat  tradisional, inter  alia , melalui  demarkasi,  delimitasi  dan pemberian  sertifikat,  yang  dilakukan sesuai  dengan  norma-norma,  nilai-
Seterusnya  digunakan  istilah  masyarakat adat.
2 Perjanjian  internasional  yang  menyangkut hak  masyarakat  ada  bersumber  dari,  yaitu: Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR),  International  Covenan  on  Civil and  Political  Rights  ICCPR),  International Covenan on Economics, Sosial and Cultural Rights  (ICESCR),  ILO  Convention  No.  169 1989,  United  Nations  Declaration  on  the Rights of Indegenous Peoples 2007. 3 Jayantha  Perera, Land  and  Cultural Survival  (The  Communal  Land  Rights  of Indigenous  Peoples  in  Asia) ,  ADB,  2009. Hlm. 15. nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat  adat  yang  bersangkutan, dan harus mengadopsi atau mengamandemen  kedalam  hukum nasional mereka untuk tujuan tersebut jika perlu. 4 Konstitusi-konstitusi  modern di  dunia,  ditandai, salah  satunya  oleh penegasan  atau  pengaturan  jaminan perlindungan  hak-hak  asasi  manusia. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi  prinsip-prinsip  hak-hak asasi  manusia,  setidaknya  telah mendorong  pada  suatu  idealitas sistem  politik  (ketatanegaraan)  yang bertanggung  jawab  pada  rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar  atau  tertinggi  di  suatu  negara.
Di  sinilah  sesungguhnya  konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam  konstitusi  sebuah  negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak- hak asasi manusia. 5 Pengaturan hak asasi manusia telah  banyak  tercantum  baik  itu dalam  hukum  internasional  maupun hukum nasional. Namun pada prakteknya seringkali terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. Sehingga diperlukan pemahaman bagi pemangku kebijakan  akan  pengakuan  serta pemenuhan  perlindungan  hak-hak 4 Hak-Hak Masyarakat adat dan Pengurangan  Emisi  dari Pengurangan
Deforestasi  dan  Degradasi  Hutan:  Perkara
Masyarakat  Saramaka  melawan  Suriname , Forest  Peoples  Programme,  2009.  Hlm.  5. Lihat dalam http://www.forestpeoples.org/.../surinamesar amakaandreddjudgmentmar09ind.pdf,
diakses pada tanggal 2 Pebruari 2011.
5 R.  Herlambang  Perdana  Wiratraman,
Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20, No. I, Januari 2005. Hlm. 2.
masyarakat  adat.  Maka  atas  dasar pemikiran  di  atas  maka  peneliti hendak mengkaji dan perlu dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan    Hak-Hak  Masyarakat Adat  Menurut  Hukum  Internasional dan Implementasinya di Indonesia.” Dari  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  diidentifikasi  beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana pengaturan  hukum  internasional terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat? B. Pembahasan Instrumen  hak  asasi  manusia internasional yang ada saat ini diawali dengan akhir Perang Dunia II melalui pembentukan organisasi Internasional  Perserikatan  Bangsa– Bangsa  (PBB)  pada  tahun  1945  dan kerja  dari  Komisi  Hak  Asasi  Manusia PBB  (yang  adalah  suatu  komisi fungsional  di  bawah  Dewan  Ekonomi dan  Sosial  PBB)  untuk  merumuskan tabulasi  hak  dan  kebebasan  dasar manusia  yang  dapat  diterima  secara universal. Perkembangan selanjutnya hak  asasi  manusia  bukan  hanya memuat  hak-hak  individu  melainkan hak-hak  kolektif  dan  sebagai  hak dasar  dan  nilai-nilai  standar  yang berlaku secara umum dan diakui oleh bangsa-bangsa  yang  beradab.  Hak kolektif  sebagai  hak  bersama  yang dimiliki  oleh  entitas  baik  itu  sebuah bangsa, kaum minoritas dan masyarakat  adat.  Hak-hak  kolektif telah  banyak  tercantum  kedalam perjanjian  internasional  mengenai penghormatan, pemenuhan dan perlindungan  hak-hak  mereka,  baik itu  secara  partial  maupun  secara menyeluruh. Perlindungan masyarakat adat dapat dilihat melalui berbagai kerangka  normatif  dan  standar internasional  yang  mengatur  hak-hak masyarakat adat. Sistem dan mekanisme internasional serta
implementasi  hak-hak  masyarakat adat  di  Indonesia,  termasuk  badan- badan  internasional  yang  terkait kerangka  normatif  kewajiban  negara menurut sistem dan standar internasional dalam pemenuhan serta perlindungan  hak-hak  masyarakat adat  melalui  sumber-sumber  acuan normatif kewajiban negara berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya pembahasan  ini  menitikberatkan pada pengaturan hukum internasional terhadap  perlindungan  masyarakat adat  dan  implementasi  pemenuhan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia. A. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Pada  awalnya  tanggungjawab Komisi  Hak  Asasi  Manusia  meliputi tiga  elemen,  yaitu  suatu  pernyataan hak  dan  kebebasan,  suatu  daftar  hak dan  kebebasan  yang  mengikat  secara hukum,  dan  yang  terakhir  suatu mekanisme  untuk  membuat  hak-hak tersebut  dapat  ditegakkan  sehingga memberi  manfaat  lansung  bagi seluruh  umat  manusia.  Ini  semua akan  menjadi  instrumen  pengaturan hukum  internasional  mengenai  hak asasi manusia, yang merupakan suatu cetak  biru  konstitusional  untuk  tata dunia baru yang menentukan hak dan kebebasan yang disepakati dan dapat ditegakkan secara universal.
Sistem  hukum  hak  asasi manusia  internasional  memberikan pengakuan  hak  masyarakat  adat sebagai  hak  asasi  manusia  berakar pada  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi Manusia  yang  muncul  pada  tahun 1947  dan  disahkan  oleh  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutkan  akan  disebut  sebagai DUHAM),  merupakan  awal  kodifikasi tentang  standar  pengakuan  hak manusia  yang  di  dalamnya  termasuk
hak  masyarakat  adat  yang  dimiliki melalui  individu  dan  selanjutnya dapat  diakui  sebagai  hak  kolektif. Deklarasi  ini  diakui  sebagai  standar umum  bagi  semua  masyarakat  dan semua  bangsa  untuk  berjuang  bagi kemajuan martabat manusia. Pada  umumnya  yang  menjadi rujukan sebagai instrumen internasional  HAM  yang  berkaitan dengan  hak  masyarakat  adalah sejumlah  dokumen  hukum  paling penting dalam lingkup PBB, yaitu: a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  1948  (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) 1948. b. Kovenan  Internasional  Hak- Hak  Ekonomi,  Sosial  Dan Budaya  1966  (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966). c. Kovenan  Internasional  Hak- Hak  Sipil  dan  Politik  1966 (International  Covenant  on Civil  and  Political  Rights 1966). d. Konvensi Internasional Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Rasial  1965 (International  Convention  on the  Elimination  of  All  Forms of Racial Discrimination 1965). e. Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati 1992 (Convention On Biological Diversity 1992). f. Konvensi  ILO  No.  107  Tahun 1957  tentang  Perlindungan dan  Integrasi  dari  Penduduk Pribumi,  Masyarakat  Adat dan  Masyarakat  Semi-adat  di Negara-negara Merdeka ( Convention No.107 concerning  Protection  and Integration  of  Indigenous  and other  Tribal  and  Semi-Tribal Population  in  Independent Countries ). g. Konvensi  ILO  No.  169  Tahun 1989 mengenai Bangsa
Pribumi dan Masyarakat Adat di  Negara-negara  Merdeka ( Convention No. 169 concerning  Indigenous  and Tribal  Peoples  in  Independent Countries ). h. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat  2007  (United  Nations Declaration  on  the  Rights  of Indigenous Peoples 2007). Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  (DUHAM)  adalah  elemen pertama  dari  Peraturan  Perundang- Undangan  Hak,  yakni  suatu  hak  dan kebebasan fundamental internasional. Kovenan-kovenan internasional menetapkan  hak  yang  mengikat secara hukum dan Protokol Tambahan pada Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan Politik  serta  kedua  komite  yang memantau penerapan setiap Kovenan menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak tersebut. DUHAM membagi HAM beberapa  jenis  yaitu:  1.  hak  personal (hak  jaminan  kebutuhan  pribadi);  2. hak  legal  (hak  jaminan  perlindungan hukum); 3. hak sipil dan politik; 4. hak subsistensi  (hak  jaminan  adanya sumber  daya  untuk  menunjang kehidupan);  5.  hak  ekonomi,  sosial dan budaya.
Hak  dan  kebebasan  yang tercantum  dalam  DUHAM  mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak  sipil,  politik,  budaya,  ekonomi, dan  sosial  tiap  individu  maupun beberapa  hak  kolektif.  Hubungan dengan  kewajiban  juga  dinyatakan dalam  Pasal  29  (1):  “Setiap  orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat  tempat  satu-satunya  di mana  dia  dapat  mengembangkan kepribadiannya  dengan  bebas  dan penuh”.  Instrumen-instrumen  yang dikeluarkan  setelah  DUHAM  tidak mencakup penjabaran tentang kewajiban  seperti  itu.  Selanjutnya Pasal  29  (2)  menyatakan  bahwa
“Dalam  menjalankan  hak-hak  dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang  harus  tunduk  hanya  pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan  oleh  undang-undang  yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan  yang  tepat  terhadap hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan orang  lain,  dan  untuk  memenuhi syarat-syarat  yang  adil  dalam  hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan  umum  dalam  suatu masyarakat yang demokratis.” Sedangkan    Pasal  (3)  menyatakan bahwa  “Hak-hak  dan  kebebasan- kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan  bertentangan  dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Kovenan  Internasional  Hak- Hak  Ekonomi,  Sosial  Dan  Budaya 6
sebagaimana telah diratifikasi melalui
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2005  Tentang Pengesahan  International  Covenant On  Economic,  Social  And  Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).  Dengan  batang  tubuh sebagai berikut : a. Prinsip-prinsip  umum  (Pasal 1). b. Kewajiban  umum  negara- negara pihak (Pasal 2, 3, 4, 5). c. Kewajiban negara-negara pihak  untuk  mengakui  dan menjamin  hak-hak  asasi  yang dimuat  dalam  kovenan  (Pasal 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14, 15). d. Ketentuan  yang  mengatur masalah pelaporan pelaksanaan  instrument  yang harus  dilakukan  oleh  Negara- negara  pihak  serta  tindak
6 Ditetapkan  oleh  Resolusi  Majelis  Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatangan, ratifikasi, dan aksesi.
lanjut  yang  dapat  dilakukan oleh  Dewan  Ekonomi  dan
Sosial (Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). e. Ketentuan  tentang  berbagai bentuk aksi internasional bagi pencapaian  hak-hak  yang dimuat  dalam  kovenan  (Pasal 23). f. Penegasan bahwa ketentuanketentuan yang termaktub  dalam  instrumen tersebut  tidak  mengurangi tanggung  jawab  organ-organ PBB  dan  badan-badan  khusus mengenai masalah-masalah yang  disebut  dalam  kovenan sebagaimana  yang  ditetapkan oleh  Piagam  PBB  serta  akta konstitutif badan khusus masing-masing (Pasal 24). g. Penegasan hak inheren semua rakyat untuk menikmati kekayaan dan sumber alamnya (Pasal 25). h. Ketentuan Penutup yang mengatur masalah-masalah prosedural  (Pasal  26,  27,  28, 29, 20, 31). Kovenan ini mengatur beberapa  hak  yang  berhubungan dengan  bidang  ekonomi,  sosial  dan budaya  sebagaimana  terdapat  dalam tabel 1.
Kewajiban  negara  terhadap pemenuhan  hak-hak  ekonomi  sosial dan  budaya  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  2  Setiap  Negara  Pihak pada  Kovenan  ini,  berjanji  untuk mengambil  langkah-langkah,  baik secara  individual  maupun  melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya  dibidang  ekonomi  dan teknis  sepanjang  tersedia  sumber dayanya,  untuk  secara  progresif mencapai  perwujudan  penuh  dari hak-hak yang diakui oleh kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk denagn pengambilan langkah-langkah legislatif.
Negara Pihak menjamin bahwa  hak-hak  yang  diatur  dalam kovenan  ini  akan  dilaksanakan  tanpa diskriminasi  apapun  sepertii  ras, warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa, agama,  politik atau  pendapat  lainnya, asal-usul  kebangsaan  atau  sosial, kekayaan,  kelahiran  atau  status lainnya. Tabel 1 Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. Hak Ekonomi Hak Sosial Hak Budaya 1. Hak atas pekerjaan a. hak atas upah yang layak (Pasal 6). b. hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (Pasal 6). Hak  untuk  mendapatkan standar  kehidupan  yang layak a. hak atas standar kehidupan yang layak (Pasal 11 ayat 1). b.  hak  atas  kecukupan pangan (Pasal 11 ayat 1). c.  hak  atas  pemukiman (Pasal 11 ayat 1). d.  hak  untuk  terbebas  dari kelaparan (Pasal 11 ayat 2). e.  hak  atas  jaminan  sosial (Pasal 9). Hak atas pendidikan a. hak atas pendidikan (Pasal 13). b. hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar (Pasal 14). 2. Hak-hak buruh a.  hak  untuk  menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (Pasal 7). b.  hak  atas  pemberian upah  yang  layak  untuk hidup (Pasal 7a). c.  hak  untuk  membentuk dan  bergabung  dengan serikat pekerja (Pasal 8). d.  hak  untuk  melakukan pemogokan  (Pasal  8  ayat 1d). Hak  atas  keluarga,  ibu  dan anak a. hak atas keluarga, ibu dan anak-anak (Pasal 10). b.  hak  atas  perlindungan terhadap keluarga (Pasal 9). Hak  atas  kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan a.  terhadap  kemajuan pengetahuan (Pasal 15). b.  hak  untuk  menjadi bagian dalam kehidupan budaya (Pasal 15). c. hak atas kebebasan. 3. Hak atas kesehatan fisik dan mental (Pasal 12). Sedangkan bagi negara-negara berkembang,  dengan  memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai  seberapa  jauh  mereka  dapat menjamin  hak-hak  ekonomi  yang diakui  dalam  Kovenan  ini  kepada warga negara asing.
Kovenan  Internasional  Hak Sipil  dan  Hak  Politik 7 sebagaimana
7 Ditetapkan  oleh  Resolusi  Majelis  Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatangan, ratifikasi, dan aksesi.

## telah  diratifikasi  melalui  Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  2005  Tentang  Pengesahan International  Covenant  On  Civil  And Political Rights (Kovenan Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil Dan Politik). Tanggung jawab perlindungan  dan  pemenuhan  atas semua  hak  dan  kebebasan  yang dijanjikan  di  dalam  Kovenan  ini adalah  negara,  khususnya  yang menjadi  negara  Pihak  ICCPR.  Hal  ini ditegaskan  pada  Pasal  2  (1)  yang menyatakan,  negara-negara  Pihak
diwajibkan  untuk  “ menghormati  dan menjamin  hak-hak  yang  diakui  dalam Kovenan  ini,  yang  diperuntukkan  bagi semua  individu  yang  berada  di  dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya ”  tanpa  diskriminasi macam apapun. Hak  dan  kebebasan  dalam kovenan  ini  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  2  (2)  belum  dijamin dalam  yurisdiksi  suatu  negara,  maka negara  tersebut  diharuskan  untuk mengambil  tindakan  legislatif  atau tindakan  lainnya  yang  perlu  guna mengefektifkan perlindungan hak-hak itu. Hubungan tanggung jawab negara dalam  konteks  memenuhi  kewajiban yang  muncul  dari  ICCPR  ini,  adalah bersifat  mutlak  dan  harus  segera dijalankan  ( immediately ).  Hak-hak yang  terdapat  dalam  ICCPR  ini bersifat justiciable .  Hal  ini  yang membedakannya  dengan  tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR,  yang  tidak  harus  segera dijalankan  pemenuhannya.  Tetapi secara bertahap ( progressive realization), dan  karena  itu  bersifat non-justiciable. Kewajiban  negara  yang  lain yang  tercantum  dalam  konvensi  ini adalah kewajiban memberikan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atau kebebasan yang terdapat  dalam  kovenan  ini  secara efektif.  Sistem  hukum  suatu  negara diharuskan  mempunyai  perangkat yang  efektif  dalam  menangani  hak- hak  korban  tersebut.  Penegasan mengenai  hal  ini  tertuang  pada  Pasal 3, yang menyatakan sebagai berikut : a. Menjamin  bahwa  setiap  orang yang hak atau kebebasan sebagaimana diakui dalam Kovenan  ini  dilanggar,  akan mendapat  pemulihan  yang  efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. b. Menjamin bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan
demikian,  haknya  atas  pemulihan tersebut  akan  ditetapkan  oleh lembaga  peradilan,  administrasi, atau  legislatif  yang  berwenang, atau lembaga lain yang berwenang, yang  ditentukan  oleh  system hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum. c. Menjamin  bahwa  lembaga  yang berwenang  akan  melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan. Klasifikasi  terhadap  hak-hak dan  kebebasan  dasar  yang  tercantum dalam  ICCPR  itu.  Klasifikasi  pertama adalah  hak-hak  dalam  jenis non- derogable , yaitu hak-hak yang bersifat absolut  yang  tidak  boleh  dikurangi pemenuhannya  oleh  negara-negara pihak.  Walaupun  dalam  keadaan darurat  sekalipun.  Hak-hak  yang termasuk ke dalam jenis ini adalah :
(i) hak atas hidup ( rights to life );
(ii) hak  bebas  dari  penyiksaan ( rights to be free from torture );
(iii) hak  bebas  dari  perbudakan ( rights to be free from slavery ); (iv) hak  bebas  dari  penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak  bebas  dari  pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak  atas  kebebasan  berpikir, keyakinan  dan  agama.  Negara- negara  Pihak  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  hak-hak dalam  jenis  ini,  seringkali  akan mendapat  kecaman  sebagai Negara  yang  telah  melakukan pelanggaran  serius  hak  asasi manusia  ( gross  violation  of human rights ). Kelompok  kedua  adalah  hak- hak dalam jenis derogable, yakni hak- hak  yang  boleh  dikurangi  atau dibatasi  pemenuhannya  oleh  Negara- negara  Pihak.  Hak  dan  kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah :
(i) hak  atas  kebebasan  berkumpul secara damai;
(ii) hak  atas  kebebasan  berserikat, termasuk membentuk dan menjadi  anggota  serikat  buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekpresi, termasuk  kebebasan  mencari, menerima  dan  memberikan informasi  dan  segala  macam gagasan  tanpa  memperhatikan batas  (baik  melalui  lisan  atau tulisan). Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (International  Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination  1965). 8 Konvensi  ini juga telah diratifikasi melalui Undang- undang  No.29  Tahun  1999  tentang Pengesahan  International  Convention On  The  Elimination  Of  All  Forms  Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional  Tentang  Penghapusan segala  Bentuk  Diskriminasi  Rasial 1965). Secara umum Bentuk diskriminasi  ras  dimaksud  konvensi ini  diartikan  sebagai  segala  bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan  atau  kebangsaan  atau sukubangsa, yang mempunyai maksud  atau  dampak  meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan,  hak  asasi  manusia  dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi,  sosial,  budaya  atau  bidang kehidupan masyarakat yang lain. 9 Tindakan khusus diambil untuk  tujuan  semata-mata  menjamin kemajuan  yang  layak  bagi  kelompok 8 Diterima
dan terbuka untuk pendatangangan  dan  pengesahan,  Oleh
Resolusi  SMU  Perserikatan  Bangsa  Bangsa no.  2106  (XX)  21  Desember  1965,  Mulai berlaku sejak 4 Januari 1969
9 Pasal 1 (1) International Convention on the Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination 1965.
ras atau sukubangsa atau perorangan tertentu yang memerlukan perlindungan, seperti yang diperlukan untuk  menjamin  adanya  kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau menggunakan  hak  asasinya  sebagai manusia dan kebebasan dasarnya, dan hal  itu  tidak  dapat  dianggap  sebagai diskriminasi  ras,  asalkan  tindakan seperti itu tidak berakibat munculnya perlakuan  istimewa  bagi  kelompok- kelompok  ras  yang  berbeda,  dan tindakan  itu  tidak  dapat  diteruskan setelah tujuan bagi mereka tercapai. 10
Untuk  memenuhi  kewajiban- kewajiban  dasar  yang  dicantumkan dalam  Pasal  2  Konvensi  ini,  Negara- negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi  ras  serta  menjamin  hak setiap  orang  tanpa  membedakan  ras, warna  kulit,  asal  bangsa  dan sukubangsa, untuk diperlakukan sama di  depan  hukum,  terutama  untuk menikmati hak di bawah ini 11
:
(a) Hak  untuk  diperlakukan  dengan sama  di  depan  pengadilan  dan badan-badan peradilan lain; (b) Hak  untuk  rasa  aman  dan  hak atas  perlindungan  oleh  negara dari  kekerasan  dan  kerusakan tubuh,  baik  yang  dilakukan aparat pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga; (c) Hak  politik,  khususnya  hak  ikut serta  dalam  pemilihan  umum untuk  memilih  dan  dipilih  atas dasar  hak  pilih  yang  universal dan  sama,  ikut  serta  dalam pemerintahan maupun pelaksanaan masalah umum pada tingkat  manapun,  dan  untuk memperoleh  kesempatan  yang sama atas pelayanan umum; (d) Hak sipil lainnya, khususnya:
10 Pasal  1  (3)  International  Convention  on the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination 1965.
11 Pasal  5  International  Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination 1965.
(i) Hak  untuk  bebas  berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara yang bersangkutan; (ii) Hak  untuk  meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri; (iii) Hak untuk memiliki kewarganegaraan; (iv) Hak  untuk  menikah  dan memilih teman hidup; (v) Hak untuk memiliki kekayaan  baik  atas  nama sendiri  ataupun  bersama dengan orang lain; (vi) Hak waris; (vii) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; (viii) Hak  untuk  berpendapat dan menyampaikan pendapat; (ix) Hak berkumpul dan berserikat  secara  bebas dan damai; (e) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya: (i) Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan  secara  bebas, mendapatkan kondisi kerja yang  adil  dan  nyaman, memperoleh  perlindungan dari pengangguran, mendapat  upah  yang  layak sesuai pekerjaannya, memperoleh  gaji  yang  adil dan menguntungkan; (ii) Hak untuk membentuk dan menjadi  anggota  serikat pekerja; (iii) Hak atas perumahan; (iv) Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan  medis,  jaminan sosial dan pelayanan- pelayanan sosial; (v) Hak  atas  pendidikan  dan pelatihan; (vi) Hak  untuk  berpartisipasi yang  sama  dalam  kegiatan kebudayaan; (vii) Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan  manapun  yang dimaksudkan untuk digunakan masyarakat umum, seperti transportasi, hotel,  restoran,  warung kopi, teater, dan taman. Pada dasarnya Konvensi Tentang  Keanekaragaman  Hayati 1992  (Convention  On  Biological Diversity  1992)  telah  diratifikasi kedalam  hukum  nasional  Indonesia maka  segala  isi  dari  konvensi mengikat  secara  penuh  dan  menjadi bagian  kaidah  hukum  nasional. Konvensi  ini  diratifikasi  melalui Undang-undang  No.  5  Tahun  1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati ( United Nation  Convention on  Biological Diversity ) . Konvensi ini juga mengakui ketergantungan  atau  hubungan  yang erat  dan  berciri  tradisional  sejumlah besar pada masyarakat lokal/setempat  seperti  tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap  sumber  daya  hayati,  dan keinginan untuk membagi keuntungan  yang  dihasilkan  dari pemanfaatan  pengetahuan,  inovasi- inovasi dan praktek-praktek tradisional  yang  berkaitan  dengan konservasi  keanekaragaman  hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen- komponennya secara adil. Dalam  Pasal  8  mengenai konservasi  in-situ  dalam  huruf  j dikatakan: … “menghormati, melindungi  dan  mempertahankan pengetahuan,  inovasi-inovasi  dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat  adat)  dan  lokal  yang mencerminkan  gaya  hidup  berciri tradisional,  sesuai  dengan  konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati
dan memajukan penerapannya secara lebih  luas  dengan  persetujuan  dan keterlibatan  pemilik  pengetahuan, inovasi-inovasi  dan  praktek  tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan,  inovasi-inovasi  dan praktek-praktek semacam itu. Selanjutnya  dalam  Pasal  15 butir 4 dikatakan untuk mendapatkan akses  atas  sumber  daya  hayati  bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).” Konvensi  ILO  107  tentang Perlindungan  dan  Integrasi  dari Penduduk  Pribumi,  Masyarakat  Adat dan Masyarakat Semi-adat di Negara- negara  Merdeka  ( Convention  No.107 concerning  Protection  and  Integration of  Indigenous  and  other  Tribal  and Semi-Tribal Population in Independent Countries ). 12 Perlindungan dan penghormatan  terhadap  hak-hak masyarakat  adat  dalam  Pasal  2 konvensi ini menyatakan bahwa: “ Governments  shall  have  the primary responsibility for developing  co-ordinated  and systematic  action  for  the protection  of  the  populations concerned and their progressive integration into the life of their respective countries.” Pemerintah  harus  mengambil tanggung  jawab  penuh  atau  utama untuk  mengembangkan  dan  tindakan tersistematis  untuk  perlindungan penduduk berkaitan dengan kemajuan terintegrasi kedalam kehidupan  penghormatan  terhadap masyarakat adat. Bentuk perlindungan  lainnya  adalah 13 : “So long  as  the  social,  economic  and cultural  conditions  of  the  populations concerned prevent them from enjoying
12 Mulai  Berlaku  02  Juni  1959,  Adoption: Geneva, 40th ILC session (26 Jun 1957).
13 Pasal 3 Konvensi ILO No. 107/1957.
the  benefits  of  the  general  laws  of  the country  to  which  they  belong,  special measures  shall  be  adopted  for  the protection  of  the  institutions,  persons, property  and  labour  of  these populations.”
Perlindungan masyarakat adat di bidang ekonomi, sosial dan budaya harus  mereka  nikmati  keuntungan dari  aturan  hukum  secara  umum. Tindakan  atau  perlakuan  secara khusus harus diberikan untuk perlindungan  institusi,  orang-orang, tempat  tinggal  dan  buruh  dalam populasi masyarakat adat. Sedangkan Pasal 6 menyatakan:
“The  improvement  of  the conditions of life and work and level  of  education  of  the populations concerned shall be given high priority in plans for the over-all economic development of areas inhabited by  these  populations.  Special projects for economic development  of  the  areas  in question  shall  also  be  so designed  as  to  promote  such improvement.” Perbaikan kondisi pada kehidupan masyarakat adat, pekerjaan  dan  tingkat  pendidikan harus  diberikan  prioritas  utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat  adat.  Proyek  khusus untuk pengembangan ekonomi wilayah harus desain sebagai promosi dan  perbaikan  terhadap  masyarakat. Perlindungan  penghormatan  hak asasi  manusia  masyarakat  adat terbatas  pada  pemenuhan  bidang ekonomi,  pendidikan,  sosial  dan budaya.  Akan  tetapi  tidak  membahas secara khusus mengenai perlindungan tanah  adat  serta  bagaimana  dan langkah-langkah  dalam  penyelesaian konflik. Konvensi ILO 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Adat merupakan  hasil  revisi  Konvensi  ILO No.  107  Tahun  1957.  Konvensi  ini isinya  terdiri  dari  10  bagian  dengan
44  Pasal  (ditambah  Pembukaan). Bagian  I  (Pasal  1-12)  berisi  tentang penjelasan istilah, prinsip-prinsip, dan kewajiban negara. Bagian II (Pasal 13- 19)  berisi  tentang  tanah,  Bagian  III
(Pasal  20)  berisi  tentang  penerimaan dan  kondisi  kerja  buruh,  Bagian  IV (Pasal 21-23) berisi tentang pelatihan ketrampilan  kerja,  kerajinan  tangan dan  industri  pedesaan,  Bagian  V  (24-
25)  berisi  tentang  jaminan  sosial  dan kesehatan,  Bagian  VI  (Pasal  26-31) berisi  tentang  pendidikan  dan  sarana komunikasi,  Bagian  VII  (Pasal  32) mengatur  tentang  hubungan  dan kerjasama  lintas  perbatasan,  Bagian VIII  (Pasal  33)  mengatur  tentang administrasi,  Bab  IX  (Pasal  34-35) mengatur tentang ketetapan- ketetapan  umum,  dan  terakhir  Bab  X (Pasal 36-44) berisi tentang ketetapan-ketetapan akhir. Konvensi  ini  memberikan defenisi  sebagaimana  yang  dimaksud dengan  masyarakat  adat  adalah
“masyarakat yang berdiam di negara- negara  merdeka  dimana  kondisi sosial,  kultural  dan  ekonominya membedakan  mereka  dari  bagian- bagian  masyarakat  lain  di  negara tersebut  dan  statusnya  diatur,  baik seluruh  maupun  sebahagian  oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum  dan  peraturan  khusus”. Masyarakat  hukum  adat  di  negara- negara  merdeka  yang  dianggap sebagai  pribumi  karena  mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami  negara  yang  bersangkutan, atau  berdasarkan  wilayah  geografis tempat  negara  yang  bersangkutan berada,  pada  waktu  penaklukan  atau penjajahan  atau  penetapan  batas- batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang  status  hukum  mereka,
tetap mempertahankan beberapa atau seluruh  institusi  sosial,  ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri. 14
Pemerintah mempunyai tanggung  jawab  untuk  menyusun, dengan  partisipasi  dari  masyarakat hukum  adat  yang  bersangkutan,  aksi yang  terkoordinasi  dan  sistematis untuk  melindungi  hak-hak  dari masyarakat hukum adat ini dan untuk menjamin  dihormatinya  keutuhan mereka.  Aksi  seperti  itu  meliputi langkah-langkah untuk 15 :
a. memastikan bahwa para anggota dari  masyarakat  hukum  adat  ini mendapat  manfaat  berdasarkan kesetaraan  derajat  dari  hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang  diberikan  oleh  undang- undang  dan  peraturan-peraturan nasional kepada anggota-anggota lainnya  dari  penduduk  negara tempat mereka tinggal; b. mengupayakan terwujudnya secara  penuh  hak-hak  sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat  hukum  adat  ini dengan  penghormatan  terhadap identitas  sosial  dan  budaya mereka,  adat-istiadat  dan  tradisi mereka,  serta  institusi-institusi mereka; c. membantu  para  anggota  dari masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan  untuk  menghapus kesenjangan sosial ekonomi yang dapat  terjadi  antara  pribumi  dan anggota-anggota  lain  masyarakat nasional, dengan cara yang sesuai dengan  aspirasi  dan  cara  hidup mereka. Masyarakat hukum adat berhak  menikmati  hak-hak  mereka sebagaimanusia dan kebebasan- kebebasan  yang  bersifat  mendasar tanpa  halangan  atau  diskriminasi. Ketentuan-ketentuan konvensi berlaku  tanpa  diskriminasi  terhadap anggota  laki-laki  maupun  anggota perempuan  dari  masyarakat  hukum adat  ini.  Bentuk  paksaan  atau ancaman  pemaksaan  tidak  boleh digunakan  untuk  melanggar  hak-hak
15 Pasal 2 Konvensi ILO No. 169/1989.
sebagai  manusia  dan  kebebasan- kebebasan  yang  bersifat  mendasar dari  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan, termasuk hak-hak yang terkandung dalam Konvensi ini. 16 Upaya-upaya khusus ditetapkan  sebagaimana  semestinya untuk  menjaga  dan  melindungi keselamatan  warga,  institusi,  harta benda,  tenaga  kerja,  budaya  dan lingkungan  hidup  dari  masyarakat hukum  adat  yang  bersangkutan. Upaya-upaya  khusus  semacam  itu tidak  boleh  bertentangan  dengan harapan-harapan  yang  dengan  bebas dinyatakan  dari  masyarakat  hukum adat yang bersangkutan. Dinikmatinya  hak-hak  umum  sebagai warga  negara,  tanpa  diskriminasi, tidak  boleh  dikorbankan dengan  cara apapun  oleh  upaya-upaya  khusus semacam itu.
17
Nilai-nilai  dan  praktik-praktik sosial,  budaya,  agama,  dan  spiritual (rohani)  masyarakat  hukum  adat  ini diakui  dan  dilindungi,  dan  hakikat dari  masalah-masalah  yang  mereka hadapi  baik  sebagai  kelompok maupun sebagai individu diperhatikan sebagaimana seharusnya.  Keutuhan  dari  nilai-nilai, praktik-praktik  dan  institusi-institusi dari  masyarakat  hukum  adat  ini dihormati.  Ditetapkan  kebijakan- kebijakan  yang  ditujukan  untuk mengurangi  kesulitan-kesulitan  yang dialami  oleh  masyarakat  hukum  adat ini dalam menghadapi kondisi-kondisi baru dalam kehidupan dan pekerjaan, dengan  partisipasi  dan  kerja  sama dari  masyarakat  hukum  adat  yang mengalami kondisi-kondisi baru tersebut. 18 Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan  Konvensi  ini, pemerintah 19 :
16 Pasal 3 Konvensi ILO No. 169/1989. 17 Pasal 4 Konvensi ILO No. 169/1989.
18 Pasal 5 Konvensi ILO No. 169/1989. 19 Pasal 6 Konvensi ILO No. 169/1989.
(a) mengkonsultasikannya dengan masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan,  melalui  prosedur- prosedur sebagaimana seharusnya dan terutama melalui institusi-institusi perwakilan mereka,  setiap  kali  sedang dilakukan pertimbangan terhadap upaya-upaya legislatif atau administratif yang dapat langsung berpengaruh terhadap mereka; (b) menetapkan cara-cara yang memungkinkan masyarakat hukum  adat  ini  untuk  dapat secara bebas berpartisipasi, sekurang-kurangnya pada tingkat yang  sama  seperti  sektor-sektor lainnya  dalam  populasi,  di seluruh  tingkat  pengambilan keputusan dalam institusi- institusi  pemilihan  umum  dan administrasi  dan  badan-badan lain yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan dan program-program yang menyangkut kepentingan mereka; (c) menetapkan  cara-cara  untuk mengembangkan sepenuhnya institusi-institusi  dan  inisiatif- inisiatif  dari  masyarakat  hukum adat ini sendiri, dan dalam hal-hal yang  semestinya,  memberikan sumber-sumber  daya  yang  perlu untuk maksud ini. Konsultasi-konsultasi yang dilakukan  dalam  penerapan  konvensi ini  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan dalam  bentuk  yang  tepat  dan  sesuai dengan  keadaan-keadaan  yang  ada, dengan tujuan agar upaya-upaya yang diusulkan  mendapatkan  kesepakatan atau izin. Masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan  berhak  memutuskan prioritas-prioritas  mereka  sendiri untuk  proses  pembangunan  ketika proses tersebut mempengaruhi kehidupan,  kepercayaan,  institusi- institusi  dan  kesejahteraan  rohani mereka  serta  tanah-tanah  yang mereka  diami  atau  apabila  tidak
mereka  diami,  mereka  gunakan,  dan untuk  menjalankan  kendali,  sedapat mungkin,  terhadap  pembangunan ekonomi,  sosial  dan  budaya  mereka sendiri.  Di  samping  itu,  mereka berpartisipasi  dalam  perumusan, implementasi  dan  evaluasi  rencana- rencana dan program-program pembangunan nasional maupun regional yang dapat membuat mereka secara  langsung  terkena  dampaknya. Perbaikan  kondisi-kondisi  kehidupan dan  pekerjaan  serta  tingkat-tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat hukum adat yang bersangkutan,  dengan  partisipasi  dan kerja sama mereka, harus menjadi hal yang  diprioritaskan  dalam  rencana- rencana pembangunan ekonomi secara  keseluruhan  dari  daerah- daerah  yang mereka  tinggali.  Proyek- proyek  khusus  bagi  pembangunan daerah-daerah  yang  mereka  tinggali itu  juga  harus  dirancang  sedemikian rupa  guna  mendorong  terwujudnya perbaikan yang dimaksud. Pemerintah  harus  memastikan  agar, bilamana selayaknya diperlukan, dilakukan  studi,  melalui  kerja  sama dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan,  untuk  menilai  dampak sosial, rohani, budaya dan lingkungan hidup  terhadap  masyarakat  hukum adat  tersebut  sebagai  akibat  dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan. Pemerintah- pemerintah  harus  mengambil  upaya- upaya,  melalui  kerja  sama  dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan,  untuk  melindungi  dan melestarikan lingkungan hidup wilayah-wilayah yang mereka diami. 20 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  Tentang  Hak- Hak  Masyarakat  Adat  2007 (United Nations  Declaration  on  the  Rights  of
Indigenous  Peoples  2007- UNDRIP ) . 21
20 Pasal 7 Konvensi ILO No. 169/1989.
21 Disahkan  dalam  sidang  umum  PBB tanggal  13  September  2007  di  New  York,
Konvensi ini di bentuk dengan adanya kebutuhan  yang  mendesak  untuk menghormati  dan  memajukan  hak- hak  yang  melekat  pada  masyarakat adat,  yang  berasal  dari  politik, ekonomi,  struktur  sosial  dan  budaya mereka,  tradisi-tradisi  keagamaan, sejarah-sejarah  dan  filsafat-filsafat mereka,  khususnya  hak-hak  mereka atas  tanah,  wilayah  dan  sumber  daya mereka,  serta  kontrol  masyarakat adat  terhadap  pembangunan  yang berdampak  pada  mereka  dan  tanah- tanah  mereka,  wilayah  dan  sumber daya alam mereka, akan memungkinkan mereka untuk menjaga  dan  memperkuat  lembaga- lembaga,  budaya-budaya  dan  tradisi- tradisi mereka, dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan- kebutuhan mereka. Dengan pemberian  penghormatan  terhadap pengetahuan,  budaya  dan  praktek- praktek  adat  tradisional  memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan  dan  berkeadilan  serta pengelolaan lingkungan secara tepat. Masyarakat  adat  mempunyai hak  terhadap  penikmatan  penuh, untuk  secara  bersama-sama  atau secara  sendiri-sendiri,  semua  hak asasi  manusia  dan  kebebasan- kebebasan  dasar  yang  diakui  dalam Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa, Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia  dan  hukum  internasional tentang hak asasi manusia. 22 Masyarakat adat dan warga-warganya bebas  dan  sederajat  dengan  semua kelompok-kelompok  masyarakat  dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak  untuk  bebas  dari  segala  bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak- hak mereka, khususnya yang
Indonesia  Adalah  salah  satu  Negara  yang menyatakan mendukung Deklarasi ini. 22 Pasal  1  Deklarasi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (HMA) 2007.
didasarkan  atas  asal-usul  atau identitas mereka.
23
Masyarakat  adat  mempunyai hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri. Berdasarkan  hak  tersebut,  mereka secara  bebas  menentukan  status politik  mereka  dan  secara  bebas mengembangkan  kemajuan  ekonomi, sosial  dan  budaya  mereka.
24 Dalam melaksanakan  hak  mereka  untuk menentukan  nasib  sendiri,  memiliki hak  otonomi  atau  pemerintahan sendiri  dalam  masalah-masalah  yang berkaitan dengan urusan-urusan internal  dan  lokal  mereka,  juga  cara- cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka. 25 Masyarakat Adat mempunyai  hak  untuk  menjaga  dan memperkuat  ciri-ciri  mereka  yang berbeda  di  bidang  politik,  hukum, ekonomi,  sosial  dan  institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan  hak  mereka  untuk berpartisipasi  secara  penuh,  jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara. 26 Masyarakat  adat  tidak  boleh dipindahkan  secara  paksa  dari  tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan  bebas  dan  sadar,  tanpa paksaan  dari  masyarakat  adat  yang bersangkutan,  dan  hanya  boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian  yang  adil  dan  memuaskan, dan  jika  memungkinkan,  dengan pilihan untuk kembali lagi. 27 Masyarakat  adat  mempunyai  hak untuk mempraktikkan dan memperbarui  tradisi-tradisi  dan  adat budaya  mereka.  Hal  ini  meliputi  hak untuk  mempertahankan,  melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan  mereka  di  masa  lalu,
23 Pasal 2 Deklarasi  HMA PBB 24 Pasal 3 Deklarasi  HMA PBB
25 Pasal 4 Deklarasi  HMA PBB 26 Pasal 5 Deklarasi  HMA PBB 27 Pasal 10 Deklarasi  HMA PBB
sekarang  dan  yang  akan  datang, seperti  situs-situs  arkeologi  dan sejarah,  artefak,  disain,  upacara- uparaca,  teknologi,  seni  visual  dan seni  pertunjukan  dan  kesusasteraan. Negara-negara akan melakukan pemulihan  melalui  mekanisme  yang efektif  termasuk  restitusi,  yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada  kekayaan  budaya,  intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil  tanpa  persetujuan  bebas  dan sadar  dari  mereka,  atau  yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.
28 Masyarakat  adat  mempunyai hak  untuk  berpartisipasi  dalam proses pembuatan keputusan berkenaan  dengan  hal-hal  yang  akan membawa  dampak  pada  hak-hak mereka, melalui perwakilan- perwakilan  yang  mereka  pilih  sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga  untuk  mempertahankan  dan mengembangkan  pranata  pembuatan keputusan  yang  mereka  miliki  secara tradisional. 29 Negara mengkonsultasikan  dan  bekerjasama secara  tulus  dengan  masyarakat  adat melalui  institusi-institusi  perwakilan mereka  sendiri  agar  mereka  bisa secara bebas menentukan persetujuan mereka sebelum menerima dan melaksanakan undang- undang  atau  tindakan  administratif yang mungkin mempengaruhi mereka. 30 Masyarakat adat memiliki hak atas  tanah-tanah,  wilayah-wilayah dan  sumber  daya-sumber  daya  yang mereka  miliki  atau  duduki  secara tradisional  atau  sebaliknya  tanah- tanah,  wilayah-wilayah  dan  sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Masyarakat adat memiliki hak  untuk  memiliki,  menggunakan,
28 Pasal 11 (1 & 2) Deklarasi  HMA PBB
29 Pasal 18 Deklarasi  HMA PBB
30 Pasal 19 Deklarasi  HMA PBB
mengembangkan  dan  mengontrol tanah-tanah,  wilayah-wilayah  dan sumber  daya-sumber  daya  yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional  atau  penempatan  dan pemanfaatan secara tradisional lainnya,  juga  tanah-tanah,  wilayah- wilayah  dan  sumber  daya  yang dimiliki  dengan  cara  lain.  Negara- negara  akan  memberikan  pengakuan hukum  dan  perlindungan  atas  tanah- tanah,  wilayah-wilayah  dan  sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan  itu  harus  dilakukan sejalan  dengan  penghormatan  atas kebiasaan-kebiasaan,  tradisi-tradisi dan  sistem  penguasaan  tanah  pada masyarakat adat yang bersangkutan. 31 Negara diwajibkan membentuk dan mengimplementasikan, dalam hubungannya  dengan  masyarakat adat  yang  bersangkutan,  sebuah proses  yang  adil,  independen,  tidak memihak,  terbuka  dan  transparan, dalam  memberikan  pengakuan  yang benar atas hukum-hukum masyarakat adat, tradisi-tradisi, kebiasaan- kebiasaan dan sistem-sistem penguasaan  tanah,  untuk  mengakui dan memutuskan hak-hak masyarakat adat  atas  tanah,  wilayah  dan  sumber daya  mereka  yang  lainnya,  termasuk yang  dimiliki  secara  tradisional  atau sebaliknya  dikuasai  atau  digunakan. Masyarakat  adat  memiliki  hak  untuk berpartisipasi  dalam  proses-proses ini. 32 Masyarakat  adat  memiliki  hak untuk  mendapatkan  ganti  kerugian, dengan  cara-cara  termasuk  restitusi atau,  jika  ini  tidak  memungkinkan, kompensasi  yang  layak  dan  adil,  atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka  miliki  secara  tradisional  atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya  yang  dikuasai  atau  digunakan, dan  yang  telah  disita,  diambil  alih, dikuasai,  digunakan  atau  dirusak tanpa  persetujuan  bebas  tanpa
31 Pasal 26 (1, 2, & 3) Deklarasi  HMA PBB 32 Pasal 27 Deklarasi  HMA PBB
paksaan  dari  mereka  terlebih  dahulu kecuali  melalui  persetujuan  yang dilakukan secara bebas oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, kompensasi atas tanah, wilayah  dan  sumber  daya  akan dilakukan  berdasarkan  pertimbangan terhadap  kualitas,  ukuran  dan  status hukum atau  berdasarkan kompensasi moneter  atau  ganti  rugi  yang  layak lainnya. 33
Masyarakat  adat  mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan  hidup  dan  kapasitas produktif  tanah,  wilayah  dan  sumber daya-sumber  daya  alam  mereka. Negara juga membentuk dan menjalankan program-program bantuan  untuk  masyarakat  adat seperti  konservasi  dan  perlindungan, tanpa  diskriminasi.  Negara  diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah  yang  efektif  untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan  atau  pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah- tanah dan wilayah-wilayah masyarakat  adat  tanpa  persetujuan bebas  dan  sadar  tanpa  paksaan  dari mereka.  Selanjutnya  negara  akan mengambil  langkah-langkah  efektif untuk memastikan, manakala diperlukan,  bahwa  program-program pemantauan,  mempertahankan  dan pemulihan  kesehatan  masyarakat adat, sebagaimana telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat  adat  yang  terkena dampak dari bahan-bahan seperti itu,
benar-benar dilaksanakan. 34 Aktifitas- aktifitas militer tidak boleh dilakukan di  tanah  atau  wilayah  masyarakat adat,  kecuali  dibenarkan  oleh  sebuah keadaan yang mengancam kepentingan  umum  atau  dapat  juga dilakukan  berdasarkan  persetujuan secara  bebas  dengan  atau  karena
33 Pasal 28 (1 & 2) Deklarasi  HMA PBB
34 Pasal 29 (1, 2 & 3) Deklarasi  HMA PBB
diminta  oleh  masyarakat  adat  yang bersangkutan.
35 Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan  prioritas-prioritas dan strategi-strategi untuk pembangunan atau penggunaan tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber  daya  lainnya.  Selanjutnya negara  akan  melakukan  perundingan dan  bekerjasama  dalam  cara-cara yang  tulus  dengan  masyarakat  adat melalui  institusi-institusi  perwakilan mereka  sendiri  supaya  mereka  dapat mencapai  persetujuan  yang  bebas tanpa  paksaan  sebelum  menyetujui proyek  apapun  yang  berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan  sumber  daya  yang  lainnya, terutama  yang  berhubungan  dengan pembangunan,  pemanfaatan  atau eksploitasi  atas  mineral,  air,  dan sumber  daya  mereka  yang  lainnya. Negara harus menyediakan mekanisme  yang  efektif  untuk  ganti rugi  yang  adil  dan  pantas  untuk aktifitas apapun, dan langkah-langkah yang  tepat  akan  diambil  untuk mengurangi  pengaruh  kerusakan lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya atau spiritual.
36
Masyarakat adat memiliki hak atas akses ke, dan untuk memperoleh keputusan  secara  cepat  melalui prosedur-prosedur  yang  adil  dan disetujui  secara bersama bagi, penyelesaian  konflik  dan  sengketa dengan  Negara  dan  pihak-pihak  yang lain,  dan  juga  bagi  pemulihan  yang efektif untuk semua pelanggaran hak- hak  individual  dan  kolektif  mereka. Keputusan seperti itu harus mempertimbangkan  adat,  tradisi, peraturan-peraturan dan sistem hukum  dari  masyarakat  adat  yang bersangkutan  dan  hak  asasi  manusia internasional. 37
35 Pasal 30 (1) Deklarasi  HMA PBB
36 Pasal 32 (1, 2, & 3) Deklarasi  HMA PBB
37 Pasal 40 Deklarasi  HMA PBB

## C. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab- bab  sebelumnya  yang  merupakan analisis terdahadp identifikasi masalah,  teori-teori,  aturan  hukum internasional  yang  terkait,  dan  hasil penelitian,  maka  kesimpulan  dalam penelitian  ini  adalah  Pengaturan hukum internasional yang berhubungan  dengan  perlindungan hukum  hak-hak  masyarakat  adat berdasarkan  perjanjian  internasional dimulai  dengan  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  1948  (Universal Declaration  of  Human  Rights-UDHR) 1948  yang  mencantumkan  nilai-nilai hak-hak  dasar  bagi  seluruh  umat manusia di dunia, selanjutnya Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi,  Sosial  Dan  Budaya  1966 (International Covenant on Economic, Social  and  Cultural  Rights  1966)  dan Kovenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil dan  Politik  1966  (International Covenant on Civil and Political Rights 1966),    Konvensi  Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (International  Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination 1965), Konvensi Tentang  Keanekaragaman  Hayati 1992  (Convention  On  Biological Diversity 1992), Konvensi ILO No. 107 Tahun  1957  tentang  Perlindungan dan Integrasi dari Penduduk Pribumi, Masyarakat  Adat  dan  Masyarakat Semi-adat  di  Negara-negara  Merdeka ( Convention No.107 concerning Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi- Tribal  Population  in  Independent Countries ),  Konvensi  ILO  No.  169 Tahun  1989  mengenai  Bangsa Pribumi  dan  Masyarakat  Adat  di Negara-negara  Merdeka  ( Convention No.  169  concerning  Indigenous  and Tribal Peoples in Independent Countries ).  Deklarasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  Tentang  Hak- Hak  Masyarakat  Adat  2007  United
Nations  Declaration  on  the  Rights  of Indegenous Peoples 2007 berdasarkan  Resolusi  Majelis  Umum PBB  A/61/L.67,  7  September  2007 yang  disahkan  dalam  sidang  umum PBB  tanggal  13  September  2007  di New York. Terdapat empat perjanjian internasional  yang  telah  diratifikasi oleh  Indonesia  yaitu  :  Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial  Dan  Budaya  1966,  Kovenan Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan Politik  1966,  Konvensi  Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, dan Konvensi  Tentang  Keanekaragaman Hayati 1992 (Convention On Biological Diversity 1992). Maka sejak perjanjian internasional ini diratifikasi  maka  secara  yuridis  telah menjadi  bagian  kedalam  hukum nasional  dan  Indonesia  melalui pemerintah  mempunyai  kewajiban untuk memenuhi memberikan perlindungan  dan  penghormatan terhadap  hak-hak  masyarakat  adat yang  diakui  sebagaimana  tercantum dalam  perjanjian  internasional  yang diratifikasi.
Daftar Pustaka A. Buku A.  Masyhur  Effendi, Perkembangan Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  & Proses  Dinamika  Penyusunan Hukum  Hak  Asasi  Manusia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. A.  Mukthie  Fadjar, Tipe  Negara
Hukum ,  Bayu  Media,  Jawa
Timur, 2005. Abdullah  Yazid,  et.al, Demokrasi  dan Hak  Asasi  Manusia ,  Averroes Press, Malang, 2007. Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum (Sebuah  Penelitian  Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan  Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan  Pengembangan  Ilmu Hukum  Nasional  Indonesia) , Mandar Maju, 2000. Budiono  Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional  Konvensi  Wina Tahun  1969  tentang  Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung, 1986. G.  J.  H.  Van  Hoof, Rethinking  the
Sources  of  International  Law , IJsselstein, Netherlands, 1983.
Georg Schwarzengerber, International Law ,  Volume  I  (International Law as Applied by International Courts and Tribunals:I,  3 rd ed,  Stevens  & Sons Ltd, London, 1957. Hikmahanto  Juwana, Bunga  Rampai  : Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi , Lentera Hati, Jakarta, 2002.
Huala  Adolf, Aspek-Aspek  Negara
Dalam  Hukum  Internasional , RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,
2002. Ian Brownlie (Penyunting), Dokumen- Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi  Manusia, edisi  ke-2, Beriansyah  (Penerjemah),  UI- Press, 1993. Ian  Brownlie, Principle  of  Public International  Law ,  5th  ed. Clarendon Press, Oxford. 1998. Ifdhal  Kasim  &  Johanes  da  Masenus Arus  (Ed), Hak  Ekonomi, Sosial, Budaya, (Esai-Esai Pilihan) ,  Buku  2,  Elsam, Jakarta, 2001. J.  L.  Brierly, the  Law  of  Nations  (an Introduction to the International  Law  of  Peace) , 5th  ed,  Clarendon  Press, London, 1955. James  W.  Nickel, Hak  Asasi  Manusia (Refleksi Filosofis atas Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia) ,  Titis  Eddy  Ariani (Penerjemah), Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1996. Jayantha  Perera, Land  and  Cultural Survival  (The  Communal  Land Rights of Indigenous Peoples in Asia) , ADB, 2009.
LG.  Saraswati,  et.  al. Hak  Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus) ,  Rocky  Gerung  (ed), Filsafat UI-Press, Depok, 2006. M. Sabir, Politik Bebas Aktif (Tantangan  dan  Kesempatan) , CV.  Haji  Masagung,  Jakarta, 1987. Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar hukum  Internasional ,  Buku  I (bagian Umum), Cetakan Ketiga,  Binacipta,  Bandung, 1981. Mochtar  Kusumaatmadja  &  Etty  R. Agoes, Pengantar  Hukum Internasional , Alumni, Bandung, 2003. Muladi  (Editor), Hak  Asasi  Manusia (Hakekat, Konsep Dan Implikasinya  Dalam  Perspektif Hukum dan masyarakat) , Refika  Aditama,  Bandung, 2005. Rafael Edi Bosko , Hak-Hak Masyarakat Adat (Dalam Konteks  Pengelolaan  Sumber Daya Alam) , ELSAM, 2006. Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum  terhadap  Masyarakat Adat  di  Indonesia ,  UNDP, Jakarta, 2006. Rukmana  Amanwinata, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan  Berserikat  dan Berkumpul  dalam  Pasal  28 UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996. Sarah  Joseph,  et.al, the  International Covenant  on Civil  and  Political Rights  (Cases,  Materials  and Commentary) ,  2 nd ed,  Oxford University Press, 2004. Scott  Davidson, Hak  Asasi  Manusia (Sejarah,  Teori,  dan  Praktek dalam Pergaulan Internasional) ,  A.  Hadyana Pudjaatka (Penerjemah), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994. Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum , Cetakan ketiga, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1995.. Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra, Hukum Internasional (Bunga Rampai) , Alumni, Bandung, 2003. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Imunitas Kedaulatan  Negara  Di  Forum Pengadilan Asing , Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1999. B. Jurnal, Artikel, Makalah, Internet & Sumber Lainnya. Hak-Hak Masyarakat adat dan Pengurangan Emisi dari Pengurangan  Deforestasi  dan Degradasi Hutan: Perkara Masyarakat Saramaka melawan  Suriname ,  Forest Peoples  Programme,  2009. Lihat dalam http://www.forestpeoples.org /.../surinamesaramakaandred djudgmentmar09ind.pdf, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2011. Inisiatif & Kebijakan yang Berhubungan dengan Hak-Hak Masyarakat  Adat,  Kumpulan Diskusi  &  Presentasi,Kedai (Kelompok Diskusi Adat Indonesia)- International Centre  For  Research  In Agroforestry, 2000. Lihat dalam http:// www.worldagroforestrycentre .org/sea/Publications/.../BK0 021-04.PDF.  diakses  pada  10 Pebruari 2011. Mirza Nasution, “Tinjauan Konstitusional Terhadap Pelaksanaan  Pemilu  Dalam Negara Demokrasi  Indonesia,” USU Digital Library, 2004, hlm. 1.  Dapat  dilihat  dalam  situs http://www.library.usu.ac.id/ download/fh/tatanegara- mirza2.pdf/.  Di  akses  22  Juni 2008. R.  Herlambang  Perdana  Wiratraman, Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara
Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20, No. I, Januari 2005. Hlm. 2. Tom  Griffiths,  Indigenous  Peoples, Human Rights and Development Agency Standards:  a  comparative review, A  Forest  Peoples Programme Briefing Paper , UK, 2003. B. Dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration  of  Human  Rights- UDHR) 1948. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi,  Sosial  Dan  Budaya 1966  (International  Covenant on  Economic,  Social  and Cultural Rights 1966). Kovenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil dan Politik 1966 (International  Covenant  on Civil  and  Political  Rights 1966). Konvensi  Internasional  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi Rasial  1965  (International Convention on the Elimination of  All  Forms  of  Racial Discrimination 1965). Konvensi  Tentang  Keanekaragaman Hayati  1992  (Convention  On Biological Diversity 1992). Konvensi  ILO  No.  107  Tahun  1957 tentang  Perlindungan  dan Integrasi dari Penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Semi-adat di Negara-negara Merdeka ( Convention No.107 concerning Protection  and  Integration  of Indigenous  and  other  Tribal and  Semi-Tribal  Population  in Independent Countries ). Konvensi  ILO  No.  169  Tahun  1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat  Adat  di  Negara- negara  Merdeka  ( Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries ). Deklarasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Tentang Hak- Hak Masyarakat Adat 2007 United  Nations  Declaration on the Rights of Indegenous Peoples  2007  berdasarkan Resolusi  Majelis  Umum PBB A/61/L.67, 7 September  2007.  Disahkan dalam  sidang  umum  PBB tanggal 13 September 2007 di New York.