/
ISSN Online: 2808-1676 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index

## Transformasi Sosial dan Hubungannya dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam
Raja Ritonga 1 , Aulia Rezi 2 , Asril Fauzi 3
1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara , E-mail: rajaritonga@stain- madina.ac.id

## Artikel History
Received: Oct 29, 2023; Revised: Dec 5, 2023 Accepted: Dec 15, 2023
DOI: 10.46870/jhki.v4i2.718

## Abstract
Islamic teachings are built on the  foundation of  maslahah and anticipate  mafsadah. Therefore, changes to  a law can occur along with certain conditions and time. This article explains the relationship between social transformation and the distribution of inheritance  from  an  Islamic  legal  perspective.  This  also  explains  how  social transformation  in  the  community  influences  the  distribution  of  inheritance.  This research is library research, in collecting data a search was carried out on a number of books,  articles  and  other  scientific  works  that  were  relevant  to  the  research  theme. Based on this study, social transformation can have an impact on the distribution of inheritance, especially in terms of implementing wasiyyat al-wajibah. So, these laws can  change  due  to  al-maslahah  al-murlahah,  whereas,  some  qath'i  (certain)  laws regarding  the  distribution  of  inheritance  will  not  change  even  though  they  are influenced by changing times and social and other influences.
Keywords:  Social  Transformation,  Islamic  Law,  Inheritance,  Wasiyyat Al_wajibah

## Abstrak
Ajaran  Islam  dibangun  dengan  fondasi maslahah dan  menngantisipasi mafsadah . Oleh  karena  itu  perubahan  sebuah  hukum  dapat  terjadi  seiring  dengan  kondisi  dan waktu tertentu. Artikel ini menjelaskan tentang hubungan transformasi sosial dengan pembagian  harta  warisan  menurut  sudut  pandang  hukum  Islam.  Hal  ini  juga menjelaskan  tentang  bagaimana  pengaruh  transformasi  sosial  di  lingkungan masyarakat  terhadap  pembagian  harta  warisan.  Penelitian  ini  merupakan  library research,  dalam  mengumpulkan  data-data  dilakukan  penelusuran  sejumlah  buku, artikel dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Berdasarkan  kajian  ini,  transformasi  sosial  dapat  memberikan  dampak  kepada pembagian harta warisan khususnya dalam hal penerapan wasiyyat al-wajibah . Jadi, hukum  tersebut  dapat  berubah  dikarenakan  adanya al-maslahah  al-mursalah , sedangkan, beberapa hukum qath’i (pasti) dalam pembagian harta warisan tidak akan berubah walaupun dipengaruhi oleh perubahan zaman dan pengaruh sosial  maupun pengaruh lainnya.
Kata Kunci: Transformasi Sosial; Hukum Islam; Warisan; Wasiyyat Al-Wajibah .

## PENDAHULUAN
Transformasi sosial bisa terjadi kapan pun dan di mana pun. 1 Transformasi sosial juga harus di pahami oleh seluruh masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. 2 Lebih lanjut, bahwa transformasi  sosial  tentu  dapat  memberikan  sebuah  dampak  terhadap  kehidupan  sosial  pada sebuah komunitas. 3 Para sosiolog juga telah memberikan penjelasan bahwa ada penekanan yang berbeda  antara  satu  individu  dengan  yang  lainnya,  hal  ini  membuktikan  bahwa  transformasi sosial bisa berdampak terhadap suatu sistem sosial dalam masing-masing masyarakat. 4
Masyarakat  Muslim  juga  akan  mengalami  perubahan  di  wilayahnya  sendiri  yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Upaya pembagian harta warisan yang dilakukan oleh  pihak  masyarakat  merupakan  sesuatu  yang  harus  diperhatikan  sehingga  tidak  ada ketidakpuasan hati masyarakat dalam pembagian harta warisan yang tidak adil dan jujur. 5 Beberapa Ulama fiqh mazhab telah sepakat bahwa upaya pembagian harta warisan sudah dicantumkan didalam Alqur’an dan penjelasannya sudah disiratkan oleh Rasulullah SAW melalui Hadits-hadits-nya. Dalam ajaran Islam, pembagian harta warisan mempunyai landasan yang cukup kuat. Landasan tersebut berada di dalam Alqur’an dan Hadits. 6
Ayat-ayat Alqur’an telah menjelaskan hukum pembagian harta warisan yang tercantum didalam QS. An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. 7 Hadits juga memberikan penjelasan tentang hukum dan cara-cara pembagian harta warisan. Imam  Bukhari  telah  meriwayatkan  46  hadits  tentang warisan,  sedangkan  Imam  Muslim  telah  meriwayatkan  20  hadits  tentang  warisan. 8 Penjelasan tentang  pembagian  harta  warisan  di  dalam  Alqur’an  memiliki  perincian  yang  cukup  sehingga sebagian masyarakat berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah bersifat pasti dan tidak bisa diubah lagi dengan ketetapan yang lainnya, para ulama dan tokoh masyarakat juga berpendapat tentang hal tersebut. 9
1 Lorentius  Goa,  “Perubahan  Sosial  Dalam  Kehidupan  Bermasyarakat,” SAPA  -  Jurnal  Kateketik  Dan Pastoral 2, no. 2 (2017): 53–67, https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40.
2 Andi Abdul Hamzah, Modul Sosiologi Kls XII , vol. 1, 2019.
3 Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” Asy  Syar’Iyyah:  Jurnal  Ilmu  Syari’Ah  Dan  Perbankan  Islam 5, no. 2 (2020): 202–25, https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586.
4 Agus Budijarto, Boy Anugerah, and Jacob Junian Endiartia, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai- Nilai Yang Terkandul Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar  Mewujudkan  Daulat  Rakyat,” Jurnal Kajian Lemhannas RI , no. 34 (2018): 1–87, http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf.
5 Mohammad  dan  badrah  uyuni  Adnan,  “Penerapan  Hukum  Waris  Islam  Dikalangan  Ummat  Islam Application  of  Islamic  Inheritance  Law  Among  Muslim  Society,” Jurnal  El-Arbah 5,  no.  1  (2021):  2721–2297, https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543;  Zulham  Wahyudani  dan  Muhammad  Firdaus,  “Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh Indonesia,” Journal  of Sharia Economics 3, no. 1 (2022): 13–33.
6 Naser Farid Muhammad Washil, Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah (Kairo: Dar Al Salam, 1995).
7 Martua Nasution Raja Ritonga, “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur ’ an ( Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176 ),” Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam 7, no. 2 (2021): 209–33, https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544; Raja Ritonga, “The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah  An-Nisa  Ayat 11,  12 and 176,” Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah  Dan Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 1–17, https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362.
8 Firdaus,  “Faktor-Faktor  Perubahan  Sosial  Yang  Mempengaruhi  Pembagian  Harta  Warisan  Di  Banda Aceh Indonesia.”
9 Raja  Ritonga  and  Amhar  Maulana  Harahap,  “Dinamisasi  Kewarisan  Islam  Pada  Kasus  Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats,” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 3, no. 1 (2022): 1–17, https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248.
Pada  era  sekarang,  banyak  masyarakat  yang  saat  berhadapan  dengan  perilaku  atau kebiasaan masyarakat lain, sedikit ummat Muslim yang ingin melakukan pembagian harta warisan sesuai ketetapan yang ada di Alqur’an dan orang tersebut lebih menyukai sistem pembagian lain tanpa  menyesuaikan  perbedaan gender . 10 Hal  ini  sudah  banyak  dijumpai  di  berbagai  daerah terkenal  yang  banyak  penganut  Islam-nya,  seperti  Sulawesi  Selatan,  Aceh,  dan  Kalimantan Selatan. 11
Sebagaimana  diketahui  bahwa  faktor  terjadinya  perbedaan  dalam  pembagian  harta warisan tersebut merupakan hal yang mungkin terjadi, seperti adanya transformasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Transformasi sosial di zaman cenderung terjadi karena adanya usaha keadilan untuk persamaan antara laki-laki dan perempuan. Usaha menyamakan kebutuhan juga dapat memunculkan konflik dalam pembagian harta warisan, sehingga pembagian harta warisan memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan sosial. 12
Dunia Islam sudah sangat berkembang dan hubungannya dengan transformasi sosial yang sudah  terjadi  memberikan  batasan  sumber  dalam  pembagian  harta  warisan  yang  dapat diperkirakan hanya dapat didasarkan terhadap suatu hukum syara’ tertentu. Syara’ tertentu harus sejalan  dengan  ketentuan-ketentuan  secara  berlangsung  dan  tidak  boleh  dilakukan  secara sembarangan. 13
Sesuai  dengan  deskripsi  uraian  di  atas,  maka  artikel  ini  akan  menggambarkan  terkait bagaimana  hubungan  antara  tranformasi  sosial  dengan  pembagian  warisan  pada  masyarakat Islam. Dalam sejarahnya, tentu digambarkan bagaimana pembagian warisan dari masa ke masa mengalami  perubahan  pada  masa  Rasulullah  SAW.  Namun,  perubahan  tersebut  berdasarkan wahyu dan penjelasan dari Rasul sendiri.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  kajian  ini  adalah  dalam  bentuk  studi pustaka.  Beberapa  teori  diperoleh  dari  berbagai  macam  sumber dan referensi yang diterapkan sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan penyusunan artikel  ini. Mulai dari buku,  artikel,  dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Selanjutnya data-data temuan dianalisis secara deskriptif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Transformasi sosial
Transformasi sosial adalah suatu perubahan pada sosial yang meliputi  masyarakat dari beberapa tingkat kehidupan. Transformasi sosial dapat terjadi dalam sebuah masyarakat dan tentu
10 Komari, “EKSISTENSI HUKUM WARIS DI INDONESIA: ANTARA ADAT DAN SYARIAT,” Asy- Syari‘Ah 17, no. 2 (2015): 157–72; D E O Andika and Putra Sihombing, “Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Deo Andika Putra Sihombing,” 2007, 1–18.
11 Elimartati  Laras  Shesa,  Oloan  Muda  Hasim  Harahap,  “Eksistensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Waris Adat  Yang  Dipengaruhi  Sistem  Kekerabatan  Melalui  Penyelesaian  Al-  Takharujj,” Al-Istinbath:  Jurnal  Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 145–64.
12 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003); Firdaweri, “Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat,” Asas 7, no. 2 (2015): 1–21.
13 Syarief Husien and Akhmad Khisni, “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama ),” Jurnal Akta 5, no. 1 (2018): 75– 86, https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533; Rahadian Kurniawan dan Linda Agustian Asmara, Musda, “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 12, no. 1 (2020): 17–34, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580.
hal  tersebut  merupakan  sebuah  keniscayaan. Transformasi sosial merupakan bentuk modifikasi dan  perubahan sistem sosial ataupun beberapa pola kehidupan di suatu masyarakat. 14
Transformasi sosial bisa terjadi seiring berjalannya zaman dan berusaha menyesuaikan kebutuhan.  Kebutuhan  yang  ada  dalam  masyarakat  berbeda-beda,  dalam  hal  ini,  kebutuhan tersebut seharusnya dilakukan secara adil, jujur, tidak sembarang. 15
Transformasi  sosial  merupakan  segala  hal  yang  berubah  dan  memiliki  kaitan  dengan kemasyarakatan.  Transformasi  sosial  meliputi  persoalan  demografi,  seperti  pertambahan  dan berkurangnya populasi penduduk di suatu wilayah, berpindahnya penduduk dari wilayah asli ke wilayah  lainnya,  dan  masalah  perekonomian  (kemiskinan  dan  pengangguran).  Masyarakat seharusnya menyesuaikan kebutuhan dengan keadaan. 16
Menurut beberapa ahli, ada banyak sekali pengertian transformasi sosial. Samuel koening memberikan penjelasan bahwa transformasi sosial berfokus pada berbagai modifikasi masyarakat setempat  yang  ada  di  dalam  kehidupan  manusia  dan  masyarakat.  Modifikasi  tersebut  terjadi karena adanya faktor luar dan faktor dalam. 17

## 2. Transformasi sosial dan perubahan hukum
Kaitan  transformasi  sosial  dan  perubahan  merupakan  sebuah  persoalan  yang  sering diperbincangkan  karena  adanya  perbedaan  antara  realitas  kehidupan  dan  hukum.  Kata “Perubahan” identik dengan modernisasi , reformasi , dekonstruksi , rekonstruksi , reaktualisasi , tajdid , dan islah . Tajdid adalah membangun, menyusun, dan merangkai kembali sesuatu agar bisa digunakan kembali, sedangkan Islah adalah memperbaiki sesuatu yang sudah rusak dan usang. 18 Imam Syafi’i mengemukakan teori yang bernama “ qawl  qadim  dan  qawl  Jadid” yang menjelaskan bahwasannya hukum bisa berubah sebab adanya perubahan pada dalil hukum yang sudah ditentukan pada kejadian-kejadian tertentu untuk melakukan maqashid al-shar’ah . Upaya perubahan hukum harus sering diterapkan karena hasil dari  ijtihad ulama sifatnya relatif. Oleh sebab  itu,  segala  jawaban  dari  persoalan  harus  bersifat  baru  selama  tidak  bertolak  belakang dengan dalil Islam. 19
Alqur’an dan Hadist merupakan sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur segala kehidupan ummat Islam. Disaat awal  Islam,  hukum  Islam  dimulai  dengan  hukum  yang  sudah  ditentukan  oleh  masyarakat
14 Guntoro, “Transformasi Budaya Terhadap Perubahan Sosial Di Era Globalisasi,” Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial 4, no. 1 (2020): 22–33; S Wisni Septiarti, “Transformasi Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Strukturalisme - Fungsionalisme Suatu Tinjauan Sosiologis,” Jurnal Cakrawala Pendidikan 3, no. 3 (1994): 127– 38.
15 Budijarto, Anugerah, and Endiartia, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandul Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat.”
16 Dwi  Yunianto,  “Analisis  Pertumbuhan  Dan  Kepadatan  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,” Forum Ekonomi 23, no. 4 (2021): 688–99, https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233.
17 Zulfikar, “Urgensi Dakwah Islam Dan Transformasi Sosial,” Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta 9, no. 1 (2022): 48–61; Afrinel Okwita and Esra Safitri Aritra, “Social Change and Cultural Life of the Malay  Community  Post  Development  in  Kampung  Tua  Buntung,” Historia:  Jurnal  Program  Studi  Pendidikan Sejarah 2, no. 1 (2017): 1–14.
18 Abdul Haris Abbas, Dinamika Hukum Islam Di Indonesia , 2016.
19 Azhari  Akmal  Tarigan, Sejarah  Sosial  Hukum  Islam:  Dinamika  Fikih  Pada  Abad  Pertengahan , Citapustaka Media , 2013.
setempat yang sejalan dengan Alqur’an dan Hadist. Alqur’an berisikan tentang dalil-dalil yang merupakan firman Allah SWT, sedangkan  Hadits adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan mupun ketetapan. 20
Hukum  Islam  harus  ditegakkan  secara  universal  dan  mutlak.  Karena  hukum  tersebut sudah dapat dikatakan pasti dan menjadi tolak ukur penerimaan hukum Islam secara menyeluruh. Prinsip  dari  hukum  Islam  telah  disampaikan  dan  dipahami  oleh  masyarakat.  Prinsip-prinsip tersebut  adalah,  prinsip  kesamaan  kedudukan  duniawi  dimata  hukum,  prinsip  tanggungjawab individu, prinsip kesamaan derajat dimata Allah SWT, dan prinsip-prinsip lainnya. 21
Prinsip tersebut yang akan menjadi jawaban dan pedoman atas transformasi sosial yang terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kenyataannya,  terkadang  hukum  Islam  dengan transformasi sosial tidak sepihak atau sejalan karena hukum Islam ditinggalkan masyarakat dan mengalami  ketidaksesuaian  dengan  tuntutan  hukum  yang  berubah.  Hal  tersebut  bisa  terjadi karena  adanya  ketidakkokohan  masyarakat  dalam  menentukan  hubungan,  peristiwa,  dan kejadian.
Faktor adanya ketidakkokohan bisa terjadi karena akibat tuntutan masyarakat terhadap perubahan  hukum  yang  sifatnya  mendesak.  Dalam  hal  ini,  jika  penerapan  hukum  yang  tidak berlandaskan kemaslahatan, maka persoalan baru bisa terabaikan. kekokohan dalam masyarakat harus dipertimbangkan sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan hukum di dalam lingkungan masyarakat. Kekokohan disebut juga ketegakan.
Perubahan  hukum  terjadi  sebab  adanya  perubahan  adat  di  suatu  masyarakat, kemaslahatan masyarakat yang berubah, faktor-faktor darurat, perkembangan zaman, dan adanya sistem-sistem baru. Oleh sebab itu, hukum harus diubah supaya kemaslahatan masyarakat dapat terealisasikan,  dapat  menghindari mafsadah ,  dan  kebaikan  yang  ditegakkan.  dalam  hal  ini, prinsip terhadap perubahan hukum identik dengan teori al-maslahah al-mursalah . 22
Perlu  dipertegas  bahwa  hukum  yang  bisa  diubah  adalah  hukum-hukum  yang  sejalan dengan maslahah  mursalah .  Namun,  dibatasi  dalam  aspek  masalah muamalah ,  hukum penegakan  kebenaran,  hukum  administratif,  membuat  kemaslahatan  menjadi  nyata,  dan mencegah  kerusakan.  Dalam  membuat  hukum,  seharusnya  masyarakat  harus  menyesuaikan kebutuhan atau kemampuan masyarakat dalam menjalankan kondisi sosial. 23

## 3. Transformasi sosial dan hubungannya dengan pembagian harta warisan
Perkembangan  zaman  dan  sejarah  yang  menjelaskan  bahwa  pembagian  harta  warisan bukan hanya terpacu pada Alqur’an dan Hadist, melainkan ada juga dari ijma’ para sahabat dan generasi-generasi  setelahnya.  Di  saat  Rasullullah  SAW  masih  hidup,  pedoman  utama  dalam menjawab persoalan yaitu Alqur’an dan Hadist, sedangkan di saat Rasulullah SAW sudah wafat, pedoman dalam menjawab permasalahan yaitu Alqur’an, Hadits, dan ijma’ . 24
20 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al Fiqh (Kairo: Dar El Hadith, 2002).
21 Jaih Mubarok, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
22 Arijulmanan,  “Dinamika  Fiqh  Islam  Di  Indonesia,” Al  Maslahah  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial Islam , 2017.
23 Imam  Mustofa, “Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum  Keluarga Di Indonesia,” Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 (2013): 207–24, https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565.
24 Azhari Akmal Tarigan, Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan .
Para sahabat melakukan ijtihad pada saat menetapkan hukum pembagian harta  warisan. Hal tersebut dilakukan supaya permasalahan dalam kehidupan bisa segera diatasi dan mencegah terjadinya ketidakpastian dan kekacauan pada masyarakat. Adapun para sahabat yang melakukan ijtihad tentang pembagian harta warisan yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu’az bin Jabal, Zaid bin Tsabit, dan sebagainya. 25
Ijtihad  pada  masa  zaman khulafaur-rasyidin lebih  signifikan  karena  banyak  persoalan yang  baru  dan  sudah  terjadi  akibat  perpaduan  dari  berbagai  budaya,  adat,  tradisi,  dan  cara masyarakat untuk menguasai wilayah, peradaban yang semakin berjalan, dan migrasi penduduk. Persoalan yang baru muncul lebih baik segera dicari penyelesaiannya. Dalam melakukan ijtihad, para Mujtahid harus memiliki kompetensi dalam menetapkan suatu hukum. 26
Perubahan  dalam  pembagian  harta  warisan  pada  masa  sahabat  memiliki  banyak perbedaan, baik dalam hal kemajuan perekonomian, tempat, adat istiadat, budaya  masyarakat, peradaban luar, dan struktur masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat di Makkah dan Madinah. Makkah merupakan pusat ibadah bagi ummat Muslim dan pusat akademik bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk belajar. Sistem masyarakat di Makkah berbeda dengan  sistem  masyarakat  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat  Arab  lainnya,  laki-laki  dan perempuan di Makkah memiliki tugas  yang  sama dalam hal pembangunan perekonomian dan hak  milik  kekayaan,  Seperti  laki-laki  atau  perempuan  yang  melakukan  perdagangan  dan mempunyai barang-barang yang berharga. 27
Masyarakat  Madinah  masih  mengandalkan  pekerjaan  di  bidang  pertanian,  wilayahnya masih pedesaan, disekitarnya ada bukit-bukit, jauh dari perkotaan, Masyarakat masih berpegang teguh  pada  adat,  hidup  berkelompok  yang  menjalankan  budaya  dan  adat,  dan  tidak  mudah terpengaruh dari lingkungan luar. Hal ini menjadikan Sosio kultural dalam kemasyarakatan. Pola adat  dan  budaya  memberikan  dampak  terhadap  masyarakat  Makkah  dan  Madinah  secara berbeda. 28
Kedudukan dari warisan yang didapatkan wanita di wilayah Makkah adalah iktiraf , yaitu wanita memperoleh  separuh  dari  bagian lelaki.  Kedudukan  pada  bagian  wanita  juga  dilandasi pada kejadian Siti Khadijah yang memberikan harta warisan dari ayah dan mantan suaminya, hal itu dilakukan Khadijah saat Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Rasul. Pembagian harta warisan khusus wanita merupakan bentuk pengaruh dari ikatan antara Makkah dengan negara luar. 29
Berbeda  dengan  masyarakat  Makkah.  Masyarakat  Madinah  tidak  memberikan  harta warisan  kepada  kaum  wanita.  Kekurangan  ilmu  di  dalam  masyarakat Madinah yang berakibat pada adat mereka yang sanggup membunuh anak  perempuan  mereka  sendiri.  Dalam  persoalan
25 Dahlia Haliah Ma’u, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah\ 15, no. 1 (2017): 14–30.
26 Zainal Muttaqin, “Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadis  Alhiqul  Faraidh  Bi  Ahliha),” Syaksia :  Jurnal  Hukum  Perdata  Islam 22,  no.  2  (2021):  183–96, https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5515.
27 Firdaus,  “Faktor-Faktor  Perubahan  Sosial  Yang  Mempengaruhi  Pembagian  Harta  Warisan  Di  Banda Aceh Indonesia.”
28 Firdaus.
29 Firdaus.
pembagian harta warisan, wanita tidak memperoleh hak langsung. menurut adat mereka, kaum wanita juga tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam peperangan.
Perubahan  terhadap  fakta  sosial  merupakan  faktor  yang  pokok  dalam  perkembangan hukum-hukum  syari’at.  Transformasi  sosial  memberikan  dampak  secara  langsung  terhadap pembagian harta warisan. Ketentuan hukum warisan telah dicantumkan di dalam Alqur’an dan dijelaskan secara detail oleh Rasulullah SAW melalui Hadits-hadits-nya. Hukum warisan yang dicantumkan dalam Alqur’an sudah jelas dan tidak dapat diubah.
Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya transformasi sosial yaitu, perubahan sosio-ekonomi,  nilai-nilai  masyarakat,  dan  adat  istiadat.  Pembagian  harta  warisan  dalam lingkungan  masyarakat  mempunyai  kaitan  dengan  nilai  keadilan.  dalam  ajaran  Islam,  nilai keadilan merupakan pokok penting ajaran yang harus dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Persoalan di bidang antropologi dan geografi memberikan dampak terhadap nilai keadilan pada pembagian harta warisan.
Kesesuaian antara fakta sosio kultural dan pembagian harta warisan mempunyai tujuan untuk  kemaslahatan  masyarakat.  Perubahan  pada  pembagian  harta  warisan  harus  memiliki kesadaran atas perlunya implementasi hukum dengan memperhatikan aspek sosio kultural dalam kehidupan  masyarakat  sekitar  yang  bersifat  dinamis  dan  bertujuan  untuk  menciptakan  dan membangun kemaslahatan dan kebaikan untuk masyarakat.
Ijtihad  para  sahabat  sangat  diperhatikan  dalam  menetapkan  hukum.  Dalam  hal  ini, perubahan secara hakiki dalam aspek ijtihad merupakan berpindahnya dari suatu sudut syari’at ke sudut syari’at lainnya yang memiliki perincian luas terhadap pembahasan tertentu. Ijtihad para sahabat merupakan usaha yang dilakukan oleh para sahabat untuk menyelesaikan permasalahan atau menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara.
Setelah generasi sahabat dan tabi’in, pembagian harta warisan juga sudah ditentukan oleh para Mujtahid yang  masih  mengikuti  tradisi  Nabi  Muhammad  SAW  dan  sahabat  dalam berijtihad. Dari generasi tersebut, yang lebih berkompeten dan masyhur adalah para imam empat madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah (150H/767M), Imam Malik bin Anas (179H/795M), Imam As-syafi’i (204H/819M), dan Imam Ahmad bin Hambal (241H/855M). 30
Transformasi sosial terjadi dibeberapa wilayah dan daerah. dalam hal ini, beberapa dari negara Islam tidak lagi mengikuti aturan menurut sistem perundang- undangan di negara mereka. Perubahan-perubahan yang ditetapkan terutama yang bersangkutan dengan hak dari cucu yatim yang terhalang oleh saudara ayahnya. Saudara ayahnya merupakan ahli waris pengganti. Cucu yatim merupakan cucu dari ayahnya yang meninggal.
Permasalahan dalam hal pembagian harta warisan kepada cucu yatim sudah ditemukan di lima negara, yaitu Mesir, Tunisia, Pakistan, Iraq, dan, Syria . Hukum pembagian harta warisan di Mesir, diadakanlah usaha dalam pembagian harta warisan yang bernama wasiyyat al-wajibah (wasiat wajib) yang menetapkan bahwa pewaris sudah dianggap berwasiat kepada cucu  yatim yang terhalang tersebut. Bagian maksimum harta yang diwasiatkan adalah sepertiga dari harta yang dia miliki. 31
30 Khallaf, Ilmu Ushul Al Fiqh .
31 Achmad  Jarchosi,  “Pelaksanaan  Wasiat  Wajibah,” ADHKI:  Journal  of  Islamic  Family  Law 2,  no.  1 (2020): 77–90, https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34; Erniwati, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam
Menurut  perundangan-undangan  Tunisia,  selain  mendapatkan  aturan wasiyyat  al- wajibah, anak  perempuan  juga  dapat  menghambat  atau  menghalangi  kerabat  garis  tertentu. Menurut perundangan-undangan Pakistan, mereka juga dapat aturan dalam memperbolehkan ahli waris  pengganti,  akan  tetapi  hanya  dalam  lingkup  garis  atau  keturunan  ( lineal  descendants ). Menurut perundangan-undangan Syria, aturan wasiyyat al-wajibah tidak bisa untuk keturunan dari wanita yang meninggal. 32
Perubahan dalam pembagian harta warisan di Mesir merupakan hak warisan kepada cucu yang ayahnya sudah meninggal yang dihalang oleh hak anak pewaris melalui perantara wasiat. Wasiat ini disebut juga dengan istilah wasiyyat al-wajibah. Hal tersebut sudah dicantumkan oleh pihak yang berwewenang dan berkompeten dalam undang-undang Mesir nomor 71 tahun 1946 untuk mengatur berbagai permasalahan tersebut. 33
Abu Zahrah memberikan penjelasan bahwa  anak-anak  yang ayahnya sudah meninggal akan  hidup  dalam  kemiskinan,  sedangkan  anak-anak  yang  ayahnya  masih  hidup  akan  hidup dalam kenyamanan. Anak juga terkadang harus menderita karena kehilangan ayahnya dan tidak mendapatkan hak perolehan warisan, seseorang biasanya memberikan wasiat kepada cucu yatim tersebut.  Undang-undang  ini  tidak  dikenal  dalam  empat  madzhab,  tetapi  menjadi  beberapa pendapat  ulama-ulama  lain. 8 Para  jumhur  berpendapat  bahwa  kewajiban  berwasiat  masih terkhusus dalam menunaikan seluruh kewajiban yang belum dilunasi, seperti: zakat, hutang,  dan kafarat yang belum dilunasi. Kewajiban seorang dalam wasiat ini disebut dengan ta’abudi , bukan qadha’i . 34
Saat seseorang meninggal sebelum berwasiat, ahli waris wajib mengeluarkan sebagian harta warisannya dengan tujuan mengikuti jumlah kadar yang dianggap sebagai pantas. Menurut Ibnu Hazm, orang yang ingin berwasiat harus diungkapkan sebelum dia meninggal dunia. Tidak ada satupun penjelasan total jumlah dan perbandingan harta yang akan diwariskan. Hal ini harus dipertimbangkan Masing-masing, dengan syarat, ketentuannya masih sepertiga dari harta yang dia miliki. Wasiat mempunyai beberapa jenis, yaitu: wasiat Wajib dan wasiat Sunnah. 35
Undang-undang  Mesir  diperoleh  dari  gagasan  Ibnu  Hazm yang  didasarkan  pada kebutuhan  masyarakat  Mesir.  Ibnu  hazm  memberikan  gagasan  bahwa,  diperbolehkan menyatakan  wasiat  kepada  anggota-anggota  keluarga  yang  tidak  mewarisi,  dan  boleh  dipilih hanya  3  orang,  sedangkan  dalam  undang-undang,  menetapkan  bahwa  warisan  hanya  berlaku untuk hubungan darah ataupun hubungan keturunan.
Usaha  pengambilan  dasar  untuk  membuat  undang-undang  Mesir  disebut  dengan quasi ijtihad , istilah tersebut digunakan untuk menjawab fenomena-fenomena yang baru muncul yang belum ditemukan  penjelasannya pada masa empat mazhab, walaupun demikian, ijtihad setelah generasi 4 mazhab belum sempurna apabila belum  dikaitkan  dengan  hukum-hukum  yang  telah didapatkan dan diperoleh oleh ulama besar empat mazhab.
Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim,” Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 5, no. 1 (2018): 63–74, https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437.
32 Muhammad Abu Zahroh, Syarah Qonun Al Wasiah (Kairo: Maktabah Al Asja wal Masriyah, n.d.).
33 Zahroh.
34 Zahroh.
35 Raja Ritonga,  “WASIAT  WAJIBAH PADA  FURU’  WARIS (Analisis Dan  Aplikasi  Kewarisan  Bagi Cucu),” Jurnal Ahkam 9, no. 2 (2021): 353–74.
Menurut Yusuf al-qardawy, wasiyyah al-wajibah masuk ke dalam perundang- undangan Mesir. Dalam hal ini, perundang-undangan terdiri dari beberapa bagian, yaitu: ijtihad kreatif dan ijtihad  selektif.  Ijtihad  kreatif  adalah  Ijtihad  yang  dilakukan  berdasarkan  segi  isi  dan menyesuaikan  dengan  dalil-dalil  maslahah  mursalah,  sedangkan  ijtihad  selektif  adalah  Ijtihad yang dilakukan berdasarkan segi nama dan menyesuaikan dengan nama ulama-ulama terdahulu, seperti Imam empat mazhab. 36
Menurut  perundang-undangan  Iraq,  menetapkan  sistem qarabah menurut  mazhab Ja’fariyyah.  Dalam  hal  ini  pelaksanaannya  ada  dua  macam,  yaitu:  pelaksanaan  berdasarkan mazhab  Ja’fariyah  (setelah  masa  4  Mazhab)  dan  pelaksanaan berdasarkan  mazhab Hanafiah. Perundang-undangan  menetapkan  bahwa  warisan  tersebut  di radd- kan  kepada  seluruh dzawil furud yang  ada.  Perundang-  undangan  memiliki  aturan  yang  lebih  sistematis  dalam  hal kekeluargaan.
Menurut  perundang-undangan  tersebut,  cucu  tidak  dapat  memberikan  warisan  kepada kakek  apabila  anak  dari  kakek  masih  hidup.  Aturan  tersebut  sudah  disesuaikan  dengan perkembangan  pada  zaman  awal  Islam,  karena  masyarakat  tersebut  memiliki  rasa  tanggung jawab secara kolektif.  Laki-laki yang usianya paling tua dalam anggota  keluarga  bukan  hanya bertanggung  jawab  kepada  anak-anaknya,  tetapi  juga  bertanggung  jawab  terhadap  anggota keluarga yang lain, seperti, anak yatim. 37
Perubahan perundang-undangan di atas, Jika kita bandingkan dengan gagasan Hazairin, maka  dapat  kita  lihat  bahwa  perubahan  tersebut  sifatnya  mendesak  dengan  tujuan  untuk menegakkan maslahah mursalah dan tidak keluar dari konsep-konsep fiqih dan hukum-hukum yang  telah  ditetapkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  dan  generasi  setelahnya.  Gagasan  yang dimiliki oleh Hazairin sifatnya lebih mendasar dan lebih terperinci.
Hazairin berupaya untuk memikirkan dan mencari solusi dari suatu isu atau permasalahan sebagai suatu sistem yang sifatnya bulat. Berdasarkan teori tersebut, sebab dibentuknya wasiyyat al-wajibah adalah  transformasi  sosial  dalam  hubungan  masyarakat  pada  sistem  kekeluargaan bilateral  yang  memiliki  perbedaan  dengan  masyarakat  Arab  yang  memiliki  hubungan kekerabatan patrilineal (hubungan dari garis keturunan ayah).
Perubahan dalam perundang-undangan pembagian harta warisan dengan ketentuan yang khusus  merupakan  salah  satu  contoh  bukti  bahwa  perubahan  tersebut  juga  dapat  berdampak kepada  sistem  undang-undang  dalam  pengimplementasian  hukum  syariat  Islam.  Hukum pembagian harta warisan diambil dari dalil-dalil tertentu, baik dari Alquran, Hadits, dan fatwa dari beberapa ulama fiqh yang memiliki kompetensi yang bagus dan bijak.
Hukum-hukum syari’at tersebut diambil dari kedinamikaan Fiqh dan konsep maslahah mursalah yang didasarkan pada mekanisme konsep-konsep ilmu Fiqh. Seperti takhayyur , talfiq , hiyal ,  dan siyasah  asy-syar’iyyah .  Perubahan  dalam  fiqh  juga  karena  adanya  keadaan  dalam suatu  masyarakat,  adat  istiadat  yang  berubah,  kemaslahatan  masyarakat,  kedaruratan  yang terwujud, perkembangan zaman, dan terbentuknya sistem-sistem baru.
Perubahan  pembagian  harta  warisan  tersebut  memang  disesuaikan  dengan maslahah dalam lingkungan masyarakat dan ketentuan pembagian harta warisan harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengetahuan luas tentang warisan. Perubahan hukum dalam suatu negara
36 Yusuf Qardhawi, Hadya Al-Islam Fatwi Muasirah (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995).
37 Arip Purkon, “Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat,” Mizan: Jurnal Ilmu Syariah II, no. 1 (2014): 47–56; A. Komarudin Syaripin, “Social Change and Reactualization of Islamic Inheritance Law,” At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah 06, no. 1 (2021): 78–96.
terlihat jelas apabila dilihat dari undang- undang negara yang telah di tentukan dan dikodifikasi, seperti Mesir, Iraq, Syria, Pakistan, dan Tunisia.
Berdasarkan ahlussunnah wal jama’ah , Ja’fariyah, dan mazhab-mazhab lainnya, masing- masing orang yang berupaya untuk bertindak atas dasar keadilan, mempunyai perbedaan apabila didasarkan pada suatu tempat dengan tempat lainnya. Terjadinya perubahan sosial ekonomi yang ada pada pasangan suami istri yang bekerja bersama-sama mencari nafkah merupakan salah satu alternatif untuk beradaptasi dalam transformasi sosial. 38
Jadi,  transformasi  sosial  dapat  mempengaruhi  pembagian  harta  warisan  yang  telah ditetapkan berlaku pada struktur masyarakat di suatu wilayah  masyarakat. Perubahan ini bisa saja memberikan keuntungan bagi masyarakat, dan bisa saja memberikan kerugian bagi masyarakat. Perubahan yang memberikan keuntungan apabila memberikan manfaat kepada masyarakat, dan perubahan yang memberikan kerugian apabila memberikan kerusakan kepada masyarakat.
Menurut fiqh , hukum-hukum  yang berubah tersebut didasarkan pada konsep maslahah mursalah . Persoalan dalam wasiyyah al-wajibah tersebut merupakan bentuk teori dari maslahah mursalah yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang telah disesuaikan dengan perubahan zaman. Hukum-hukum  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dari  setiap  atau  sekelompok  masyarakat. Hukum qath’i dalam  kitab Faraidh tidak  akan  berubah  hukumnya  walaupun  diikuti  oleh perkembangan zaman. Beberapa bagian dalam pembagian harta warisan yang telah ditetapkan di dalam  Alquran  yaitu:  1/2,  1/3,  1/4,  1/6,  1/8,  dan  2/3.  Bagian-bagian  tersebut  sudah  menjadi ketetapan  pokok  dalam  pembagian  harta  warisan,  masalah wasiyyah  al-wajibah tersebut merupakan  penambahan  atau  pembaharuan hukum pembagian harta warisan yang  disesuaikan dengan transformasi sosial dalam lingkungan masyarakat.

## KESIMPULAN
Transformasi sosial secara tidak langsung dapat memberikan dampak perubahan hukum dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, perubahan yang terjadi khususnya dalam pembagian warisan hanya terjadi dalam lingkup ijtihadi bukan hal-hal yang sudah qath’i di dalam Alqur’an. Oleh karena itu, perubahan dalam pembagian harta warisan khususnya dalam ranah wasiyyat al- wajibah di  daerah-daerah  tertentu,  terutama  Mesir,  Tunisia,  Irak,  Pakistan,  dan  sebagainya. Disebabkan  karena  adanya  2  faktor  transformasi  sosial. Pertama ,  faktor  masa  kini,  di  saat berubahnya  kondisi  sosial  ekonomi  di  suatu  masyarakat,  keluarga  induk  membentuk  rumah tangganya  sendiri,  dan  anggota  keluarga  yang  laki-laki  tertua  memiliki  tanggung  jawab  yang besar  dalam  keluarga  tersebut. Kedua ,  faktor  kemiskinan,  anak-anak  yang  bapaknya  sudah meninggal mengalami penderitaan dan hidup miskin, sedangkan saudara-saudara bapaknya yang masih hidup bisa menikmati kehidupan yang nyaman dan tenang. Selain kehilangan orang tua - nya, anak tersebut juga kehilangan hak mendapat warisan.

## REFERENSI
Abbas, Abdul Haris. Dinamika Hukum Islam Di Indonesia , 2016.
Adnan,  Mohammad  dan  badrah  uyuni.  “Penerapan  Hukum  Waris  Islam  Dikalangan  Ummat Islam Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society.” Jurnal El-Arbah 5, no. 1 (2021): 2721–2297. https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543.
Andika,  D  E  O,  and  Putra  Sihombing.  “Pembagian  Waris  Adat  Masyarakat  Suku  Bugis  Di Kecamatan  Enok,  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  Provinsi  Riau  Deo  Andika  Putra
38 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Kairo: Mustafa al-Halaiy, 1960).

## Sihombing,” 2007, 1–18.
Arijulmanan. “Dinamika Fiqh Islam Di Indonesia.” Al Maslahah Jurnal Hukum Dan  Pranata Sosial Islam , 2017.
Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan dan Linda Agustian. “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur  Dan  Relevansinya  Dengan  Keadilan  Sosial.” De  Jure:  Jurnal  Hukum  Dan Syar’iah 12, no. 1 (2020): 17–34. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580. Azhari Akmal Tarigan. Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan . Citapustaka Media , 2013.
Budijarto,  Agus,  Boy  Anugerah,  and  Jacob  Junian  Endiartia.  “Pengaruh  Perubahan  Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandul Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat.” Jurnal Kajian Lemhannas RI , no. 34 (2018): 1–87. http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal  Edisi 34  Juni
2018.pdf.
Cahyono,  Anang  Sugeng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.” Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam 5, no. 2 (2020): 202–25. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586.
Erniwati. “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim.” Mizani:  Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 5, no. 1 (2018): 63–74. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437.
Firdaus,  Zulham  Wahyudani  dan  Muhammad.  “Faktor-Faktor  Perubahan  Sosial  Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh Indonesia.” Journal of Sharia Economics 3, no. 1 (2022): 13–33.
Firdaweri. “Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat.” Asas 7, no. 2 (2015): 1–21. Goa, Lorentius. “Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat.” SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral 2, no. 2 (2017): 53–67. https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40. Guntoro. “Transformasi Budaya Terhadap Perubahan Sosial Di Era Globalisasi.” Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial 4, no. 1 (2020): 22–33. Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. Hamzah, Andi Abdul. Modul Sosiologi Kls XII . Vol. 1, 2019.
Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama ).” Jurnal Akta 5, no. 1 (2018): 75–86. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533.
Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid . Kairo: Mustafa al-Halaiy, 1960.
Jarchosi, Achmad. “Pelaksanaan Wasiat Wajibah.” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2020): 77–90. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34.
Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Al Fiqh . Kairo: Dar El Hadith, 2002.
Komari.  “EKSISTENSI  HUKUM  WARIS  DI  INDONESIA:  ANTARA  ADAT  DAN SYARIAT.” Asy-Syari‘Ah 17, no. 2 (2015): 157–72.
Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, Elimartati. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian Al- Takharujj.” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 145–64. Ma’u, Dahlia Haliah. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah\ 15, no. 1 (2017): 14–30.
Mubarok,  Jaih. Sejarah  Dan  Perkembangan  Hukum  Islam .  Bandung:  Remaja  Rosda  Karya, 2000.
Mustofa,  Imam.  “Ijtihad  Kontemporer  Sebagai  Upaya  Pembaruan  Hukum  Keluarga  Di Indonesia.” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 7,  no.  2  (2013):  207–24. https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565.
Muttaqin, Zainal. “Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha).” Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam 22, no. 2 (2021): 183–96. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5515.
Okwita,  Afrinel,  and  Esra  Safitri  Aritra.  “Social  Change  and  Cultural  Life  of  the  Malay Community  Post  Development  in  Kampung  Tua  Buntung.” Historia:  Jurnal  Program Studi Pendidikan Sejarah 2, no. 1 (2017): 1–14.
Purkon, Arip. “Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat.” Mizan: Jurnal Ilmu Syariah II, no. 1 (2014): 47–56.
Qardhawi, Yusuf. Hadya Al-Islam Fatwi Muasirah . Jakarta: Gema Insan Pers, 1995.
Raja  Ritonga,  Martua  Nasution.  “Sistem  Waris  Masyarakat  Muslim  Batak  Angkola  Dalam Tinjauan  Alqur  ’  an  (  Studi  Komparasi  Surah  An-Nisa  Ayat  11,  12  Dan  176  ).” Asy-
Syari`ah: Jurnal Hukum Islam 7, no. 2 (2021): 209–33.
https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544.
Ritonga, Raja. “The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176.” Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 1–17. https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362.
———. “WASIAT WAJIBAH PADA FURU’ WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu).” Jurnal Ahkam 9, no. 2 (2021): 353–74.
Ritonga,  Raja,  and  Amhar  Maulana  Harahap.  “Dinamisasi  Kewarisan  Islam  Pada  Kasus Musytarikah  Dalam  Konsep  Syajarotul  Mirats.” Al-Ahwal  Al-Syakhsiyyah:  Jurnal Hukum Keluarga Dan
Peradilan Islam 3, no. 1 (2022): 1–17. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248.
Septiarti,  S  Wisni.  “Transformasi  Sosial  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Strukturalisme  - Fungsionalisme  Suatu  Tinjauan  Sosiologis.” Jurnal  Cakrawala  Pendidikan 3,  no.  3 (1994): 127–38.
Syaripin, A. Komarudin. “Social Change and Reactualization of Islamic Inheritance Law.” At- Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah 06, no. 1 (2021): 78–96.
Washil, Naser Farid Muhammad. Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah . Kairo: Dar Al Salam, 1995. Yunianto,  Dwi.  “Analisis  Pertumbuhan  Dan  Kepadatan  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi.”
Forum Ekonomi 23, no. 4 (2021): 688–99.
https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233.
Zahroh, Muhammad Abu. Syarah Qonun Al Wasiah . Kairo: Maktabah Al Asja wal Masriyah, n.d.
Zulfikar. “Urgensi Dakwah Islam Dan Transformasi Sosial.” Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta 9, no. 1 (2022): 48–61.