MENAJAMKAN PERSPEKTIF GENDER, MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
Laila Kholid Alfirdaus
alfirdaus_laila@yahoo.com; laila-alfirdaus@undip.ac.id
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

## Abstract
The issue of gender equality is still a concern of many parties. Continuing to improve, it seems that inequality and debate are still serious. Not only because of inequality and differences, the sharpening of gender perspectives and women's empowerment as a whole is crucial because basically  every  decision  making  of  each  development  strategy  has  gender  implications, without being released when using the present. This attribute underlines the gender argument in  sharpening  gender  perspectives  in  development  in  order  to  achieve  the  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  targets.  Sharpening  perspectives can be  done  by  strengthening women's  empowerment  strategies  through  more  intensive  and  intensive  stakeholder engagement.  Integrating  a  gender  perspective  with  development  planning  and implementation  thus  becomes  an  unavoidable  necessity.  SDG  principles  that  contain universality  (universality),  published  (comprehensive),  and  inclusive  (nothing  left  behind) provide  an  atmosphere  that  is  very  conducive  to  supporting  gender  equality.  SDGs  are  also equipped  with  implementation  instructions  so  that  it  is  easier  for  the  government  together with the community to achieve these development goals. The current challenge for SDHs lies in the willingness (willingness) of policy makers and development agents.
Keywords : gender perspective, women's empowerment, and participatory development

## Abstrak
Isu  kesetaraan  gender  masih  menjadi  perhatian  banyak  pihak.  Meski  perbaikan  mulai tampak, ketimpangan dan diskriminasi masih menjadi persoalan serius. Tidak hanya karena ketimpangan  dan  diskriminasi,  penajaman  perspektif  gender  dan  pemberdayaan perempuan  itu  secara  bersamaan  menjadi  krusial  karena  pada  dasarnya  setiap pengambilan keputusan serta setiap strategi pembangunan itu memiliki implikasi gender, tak  terlepas  pada  situasi  kekinian.  Atikel  ini  menggarisbawahi  argumentasi  pentingnya penajaman  perspektif  gender  di  dalam  pembangunan  guna  mencapai  target  Sustainable Development Goals (SDGs). Penajaman perspektif itu dapat dilakukan dengan menguatkan strategi  pemberdayaan  kaum  perempuan  melalui  pelibatan  stakeholder  secara  lebih ekstensif  dan  intensif.  Pengintegrasian  perspektif  gender  dengan  rencana  dan implementasi  pembangunan  dengan  demikian  menjadi  kebutuhan  tidak  terhindarkan. Prinsip  SDGs  yang  meliputi  universalitas  (universality),  komprehensif  (comprehensive), dan inklusif (no one left behind) memberikan atmosfer yang sangat kondusif bagi penguatan kesetaraan  gender.  SDGs  juga  dilengkapi  dengan  petunjuk  pelaksanaan  sehingga  lebih memudahkan  pemerintah  bersama-sama  dengan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  tersebut.  Tantangan  pencapaian  SDGs  kini  terletak  pada  kemauan (willingness) para pengambil kebijakan dan agen-agen pembangunan.
Kata Kunci : perspektif gender, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan partisipatif

## PENDAHULUAN
Kesetaraan laki-laki dan perempuan masih menjadi perdebatan yang hangat. Meskipun kerangka regulasi sedikit banyak sudah mengalami perbaikan, tetapi kritik terhadap persoalan tersebut  masih  menguat.  Dalam  beberapa  hal,  perempuan  memang  mengalami  beberapa kemajuan  dan  perbaikan  taraf  hidup.  Tetapi,  di  dalam  banyak  hal  lain,  perempuan  masih mengalami  ketimpangan  dan  diskriminasi.  Kekerasan  terhadap  perempuan  masih  marak. Catatan  Komnas  Perempuan  menyebutkan,  pada  2016  terdapat  sekitar  260.000  kasus kekerasan  terhadapperempuan  (Suryakusuma,  2017).  Perdagangan  perempuan  juga  menjadi isu yang masih cukup menyita perhatian. Pada tahun 2016, Kemenlu memulangkan 13.714 WNI yang menjadi TKI di luar negeri dan sekitar 27.885 dipulangkan pemerintah negara asal. Dari angka  tersebut,  602  di  antaranya  terindikasi  sebagai  korban  perdagangan  orang(Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2017). Demikian juga,  praktik eksploitasi anak, termasuk anak  perempuan,  sebagai  pekerja,  termasuk  di  sektor  prostitusi  masih  menjadi  keprihatinan banyak pihak. Setidaknya, setiap tahun kurang lebih 150.000 anak dieksplotasi sebagai pekerja maupun sebagai pekerja seks komersial (Eddyono, Hendra, & Budiman, 2017; Tribunnews.com, 2017).  Tidak  kalah  mengundang  perhatian  adalah  praktik  perekrutan  kaum  perempuan termasuk yang di bawah umur di dalam gerakan-gerakan terorisme transnasional.
Artikel  ini  berargumen  bahwa  penekanan  terhadap  penguatan  perspektif  gender  di dalam  pembangunan  yang  dapat  dilakukan  melalui  pemberdayaan  perempuan  masih  sangat relevan. Relevansi itu makin jelas dengan diterbitkannya kerangka  pembangunan  global, yang  disebut  dengan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  SDGs  menggantikan  Millenium Development  Goals  (MDGs)  yang  berakhir  masa  berlakunya  pada  2015.  SDGs  menjelaskan agenda  keberlanjutan  pembangunan  pada  2030  yang  terdiri  dari  17  tujuan  pembangunan berkelanjutan.  Di  dalam  SDGs,  kesetaraan  gender  ( gender  equality) telah disebutkan  dengan eksplisit. Tujuan ke-5 dari SDGs adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan para gadis pada tahun 2030, menegaskan apa yang telah digariskan pada agenda pembangunan sebelumnya, yaitu MDGs.
Meski secara eksplisit kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi semua perempuan di semua lapisan umur telah disebutkan pada tujuan ke-5, tetapi pada dasarnya ke-17 tujuan SDGs sangat  relevan  bagi  perbaikan  kehidupan  kaum  perempuan.  Ke-17  tujuan  SDGs  tersebut meliputi:
1. Pengentasan kemiskinan ( no poverty )
2. Tidak ada kelaparan ( zero hunger )
3. Sehat dan sejahtera ( good health and well being )
4. Pendidikan  berkualitas ( quality education )
5. Kesetaraan gender ( gender equality )
6. Air  bersih  dan sanitasi( clean water and sanitation )
7. Energi bersih dan terjangkau ( affordable and clean energy )
8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur ( industry, innovation and infrastructure )
10. Berkurangnya ketimpangan ( reduces inequality )
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan ( sustainable cities and communities )
12. Konsumsi  dan  produksi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  ( responsible consumption and production )
13. Tertanganinya perubahan iklim ( climate action )
14. Terpeliharanya sumber saya laut ( life below water )
15. Terpeliharanya ekosistem darat ( life on land )
16. Perdamaian,  keadilan  dan  lembaga  yang  memadai  ( peace,  justice  and  strong institution )
17. Kemitraan  dalam pencapaian tujuan ( partnership for the golas )
Secara  regulasi, pada dasarnya sudah terdapat beberapa kemajuan di Indonesia. Pada tahun  2000,  pemerintah  telah  mengeluarkan  INPRES  No.  9/2000  tentang  Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG mengharuskan pemerintah dari pusat sampai daerah mempertimbangkan kesetaraan  gender  baik  dalam  perencanaan  (RPJMN,  RPJMD  dan  RENSTRA  SKPD), penganggaran ( gender budget ) maupun implementasi kebijakan. INPRES ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan secara eksplisit Perencanaan  dan  Penganggaran  yang  Responsif  Gender  (PPRG).  PP  yang  mengatur  tentang Penganggaran  Berbasis  Kinerja  (PBK)  ini  menyebutkan  PPRG  sebagai  salah  satu  indikator kinerja.   Menjelang pemilu 2004, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 12 tahun 2003 yang  menegaskan  kebijakan  kuota  perempuan.  Dengan  kebijakan  ini,  pemerintah mengharuskan  partai  politik  mencantumkan  setidaknya  30  persen  kandidat  mereka  dalam pemilu  adalah  kaum  perempuan.  Meski  diperbaiki  melalui  keputusan  Mahkamah  Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008,  kebijakan  ini  masih  menjadi  pertimbangan  dalam  penyusunan kandidasi  DPR/DPRD.  Pada  tahun  2004  pemerintah  juga  telah  menerbitkan  Undang-undang No. 23/2004  tentang  Perlindungan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Dalam Undang- undang  No.  6/2014  tentang  Desa,  perempuan juga  disebutkan  secara  eksplisit  sebagai  pihak yang layak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di desa melalui keterwakilan  di BPD dan juga turut menikmati pembangunan desa.
Sebelum  diskusi  tentang Undang-undang  Desa  marak,  kita  juga  telah  disuguhi  diskusi yang  hangat  terkait  Perda  partisipasi.  Meskipun  tidak  secara  khusus  ditujukan  dalam  rangka
untuk  memberdayakan  perempuan,  perda  partisipasi  memiliki  implikasi  bagi  kehidupan perempuan.  Pesan  yang  diharapkan  dari  lahirnya  perda  partisipasi  di  daerah  semakin terbukanya kesempatan warga untuk berpartisipasi dalam decision making , sekaligus membuka akses  pada  informasi  dan  transparansi  sehingga  kebijakan  pemerintah  dapat  secara  nyata menyentuh kepentingan masyarakat. Kebumen dan Bantul adalah di antara sekian daerah yang memiliki peraturan mengenai partisipasi.
Sayangnya, alih-alih perda tersebut  mendorong  partisipasi  masyarakat,  beberapa kalangan dari NGOs menilai bahwa perda tersebut justru digunakan untuk memblokade akses warga terhadap proses pembuatan kebijakan. Atas  nama  untuk  kerahasiaan  negara,  perda digunakan sebagai alat justifikasi membatasi  keterlibatan  warga dalam pembahasan anggaran, dan peraturan yang  lain  (Pbet_partners@yahoogroups.com.).  Tentu  saja  ini menjadi  ironi  karena  seharusnya  ia  menjadi  momen  untuk  mendorong  keterbukaan  dan demokratisasi  yang  akan  memberikan  manfaat  bagi  berjalannya  pembangunan.  Perda partisipasi  yang  justru  digunakan  untuk  mengatur,  membatasi  dan  menghambat  partisipasi atas  nama  kerahasiaan  negara  menunjukkan  kepada  kita  akan  lemahnya  kesadaran  akan pentingnya  keterbukaan  informasi  dan  kritik  dalam governing  processes .  Lahirnya  perda partisipasi  yang  justru  membatasi  akses  bagi  warga,  secara  langsung  memiliki  dampak kontraproduktif  bagi  pemberdayaan  politik  perempuan.  Tanpa  perda  yang  membatasi  saja, perempuan sudah mengalami kesulitan untuk turut andil dalam proses pembuatan kebijakan. Lahirnya  perda-perda  tersebut  semakin  menjauhkan  kesempatan  bagi  perempuan  untuk masuk di ranah public dan menyalurkan aspirasi, apalagi mengakses dan mengontrol resources.
Beragam  regulasi  ini  menjelaskan  kepada  kita  bahwa  ada  kemajuan  yang  cukup signifikan  yang  perlu  kita  apreasiasi,  di  samping  berbagai  tantangan,  dalam  pelugasan kesetaraan gender di Indonesia secara regulatif. Tetapi, ini tidak berarti bahwa isu ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan telah tuntas. Secara empiris, segenap peraturan tersebut belum  cukup  menyelesaikan  persoalan  dan  ketimpangan  gender.  Temuan  Alfirdaus, Kushandajani,  &  Prabawani  (2017)  menyebutkan,  meski  porsi  perhatian  terhadap  isu perempuan relatif meningkat, ditandai dengan makin eksplisitnya porsi anggaran dan program untuk  mendukung  perbaikan  sosial  dan  ekonomi  kaum  perempuan,  implementasi  Undang- undang  No.  6/2014  tentang  Desa  yang  berpihak  pada  kaum  perempuan  masih  memerlukan penguatan,  bahkan  di  desa  yang  dianggap  maju  sekalipun,  perempuan  masih  ditempatkan sebagai  pihak  sekunder  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  pembangunan.  Isu perempuan  masih  menjadi  prioritas  kedua.  Oleh  karena  itu,  memberikan penekanan  kembali terhadap  penguatan  perspektif  gender  dalam  pembangunan  masih  sangat  relevan.  Upaya mendorong  pemberdayaan  perempuan  guna  mendukung  tercapainya  SDGs,  utamanya  tujuan ke-5,  yaitu  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  bagi  semua  umur,  menjadi
kebutuhan yang tidak terhindarkan.
PERSPEKTIF GENDER,

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF: DISKURSUS SEKILAS
Partisipasi  seperti  mantra.  Begitulah  kira-kira  jika  kita  melihat  pendekatan  program- program  pembangunan  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Jika  kita  rinci,  tidak  satu  pun  program yang  digulirkan,  baik  oleh  pemerintah,  lembaga  donor,  dan  NGO,  paska  jatuhnya  rejim  Orde Baru,  yang  tidak  mencantumkan  keterlibatan  warga  di  dalam  rancangannya.  Pendekatan kebalikannya, yang tidak partisipatif, sentralistik, dan top down, tidak lagi popular dan  seolah- olah  merupakan  atribut  sebagai  yang  “jelek”,  “tidak  demokratis”,  “tidak  berpihak  pada masyarakat”.  Untuk  negara  yang  sudah  lama  terkooptasi  oleh  rejim  pemerintahan  otoriter, seperti  Indonesia,  partisipasi  menjadi  kata  mujarab  untuk  meredakan  dominasi  sepihak pemerintah.  Pendekatan  partisipatif,  merupakan  salah  satu  upaya  mengembalikan  pendulum ekstrem terkonsentrasinya kekuasaan di tangan sedikit pengambil keputusan untuk disebarkan ke  berbagai  pihak  yang  kepentingannya  terkait  (MacIntyre,  2003).  Terlepas  dari  apakah  di tataran  praksis  pendekatan  tersebut  berhasil  atau  tidak,  sebaiknya  kita  renungkan  dahulu, pendekatan  partisipatif  yang  seperti  apa,  yang  memang  sekiranya  bisa  menjawab  kebutuhan substantif masyarakat.
Cornwall adalah salah seorang yang kritis terhadap konsep maupun desain partisipatif. Dalam  berbagai  tulisannya,  ia  banyak  mempertanyakan  relevansi  pendekatan  partisipatif. Bukan untuk menolaknya, tapi justru untuk menemukan format bagaimana partisipasi itu bisa benar-benar memberikan manfaat. Oleh karena itu, menurut Cornwall (2008, p. 22), setidaknya ada tiga hal yang harus dianalisis dalam pendekatan partisipatif: siapa ( who ), dalam hal apa ( in what ),  dan  mengapa  ( why ). Pertama ,  partisipasi  tidak  bisa  serta  merta  dianggap  mendorong demokrasi jika justru pihak yang berkepentingan tidak terlibat di dalamnya. Ia dikooptasi oleh segelintir orang. Memang, mengharapkan partisipasi full dalam hal kehadiran dan waktu adalah naïf.  Tetapi,  ketika  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  langsung  tidak  mendapat  tempat untuk bergabung, pendekatan partisipatif menjadi non-sense. Seringkali, dalam pembangunan desa, misalnya, dengan dalih pendidikan warga masih terbatas, pelibatan warga hanya terbatas bagi  kalangan  tertentu  saja.  Pendekatan  “siapa  berpartisipasi”  untuk  memastikan  bahwa pembangunan telah melibatkan warga –lintas ras, agama, gender, status sosial, dan suku - dan tidak  terjebak  dalam  partisipasi  elitis.  Pendekatan  “siapa  berpartisipasi”  menjadi  pintu  awal untuk melihat apakah partisipasi benar mendorong proses demokratisasi atau tidak.
Kedua , dalam hal apa masyarakat berpartisipasi, penting untuk melihat apakah wilayah dimana  masyarakat  bisa  mengintervensi  dan  masuk  di  dalam  program  pembangunan  adalah wilayah-wilayah  yang  inti. Mengacu pada Dryzek dalam Cornwall (2008, p. 24) menyebutkan bahwa  pendekatan  “dalam  hal  apa  masyarakat  berpartisipasi”  memperjelas  sejauh  mana
masyarakat bisa melakukan kontrol serta seberapa besar resources yang bisa diakses: apakah ranah  yang  dimasuki  adalah  ranah  yang  substantial  atau  trivial?  Dalam  hal  perencanaan, implementasi,  atau  evaluasi?  Dalam  hal  proses  atau  merasakan  hasil?  Tiap-tiap  masyarakat memiliki  sirkumstansis  yang  berbeda  sehingga  dalam  konteks  apa  keterlibatannya  menjadi sangat penting, adalah berbeda di antara masyarakat satu dan yang lainnya. Meminjam istilah Rose  &  Shin  (2001)  yang  menganalisis  tentang  demokratisasi  di  negara  dunia  ketiga  tentang incomplete  democracy ,  pendekatan  “dalam  hal  apa  masyarakat  berpartisipasi”,  adalah  untuk memastikan agar masyarakat tidak terjebak dalam ketidak-komplitan keterlibatan.
Ketiga , pendekatan “mengapa berpartisipasi” memperjelas tujuan dari partisipasi itu sendiri.  Cornwall  (2008,  p.  27),  merujuk  pada  White,  memeras  tujuan  partisipasi  itu sebagaimana berikut:

## Tabel 1. Tipologi partisipasi White
Bentuk
Manfaat bagi partisipan Partisipasi bagi agensi Partisipasi untuk apa? yang mengimplementasikan? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- ----------- Nominal  Legitimisasi Inklusi Display Instrumental Efisiensi Biaya (waktu,  Sebagai means, resources yang diberikan) mencapai efektivitas biaya Representatif Sustainabilitas Leverage Memberikan ruang bersuara Transformatif Pemberdayaan Pemberdayaan  Sebagai means dan ends
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------
Sumber: White, ‘Depoliticizing development’, 1996, p. 7-9.
Dengan  ini,  akan  menjadi  jelas,  apakah  partisipasi  memang  bertujuan  untuk memperkuat  deliberasi,  dimana  masyarakat  memiliki  ruang  untuk  berdialog,  didengarkan, mendengarkan,  mengeluarkan  pikiran,  berdebat,  dan  berdiskusi,  ataukah  partisipasi  sekedar sebagai  media  stempel  keputusan.  Partisipasi  sebagai  media  deliberasi  juga  penting  untuk melihat  apakah  masyarakat  berangkat  atas  kesadaran  kebutuhan  untuk  terlibat,  ataukah sekedar dimobilisasi sekelompok elit, sehingga  partisipasi  sekedar  formalitas.  Di samping  itu, pendekatan “mengapa berpartisipasi”, dapat digunakan untuk melacak sindrom “group think” – meski  untuk ini  metodenya  tidak  mudah  -  dimana  partisipan  berpartisipasi  karena dorongan kelompok mereka agar tidak dieksklusi dari kelompoknya.
Ketiga pendekatan yang disarankan Cornwall menginspirasi para aktivis gender untuk mengkritisi pendekatan partisipatif yang banyak ditekankan agen-agen pembangunan (donor, pemerintah,  NGOs).  Perempuan,  karena  identitas  biologisnya,  seringkali  dilalaikan  sebagai pihak  yang  juga  memiliki  kepentingan  dalam  program  pembangunan  dan  pengambilan
keputusan.  Dan  pendekatan  “siapa  berpartisipasi”  menjadi  pertanyaan  penting  pertama. Kalaupun dilibatkan, pelibatannya seringkali terjebak dalam apa yang oleh Bacchi (2006) disebut sebagai  “the  politics  of  presence”,  dimana  kehadiran  perempuan  sudah  dianggap  cukup, terlepas apakah kita sudah memberikan ruang berdeliberasi maupun akses terhadap resources atau belum. Dengan ini, pendekatan “dalam hal apa berpartisipasi” juga penting untuk melihat di  ranah  mana  perempuan  terlibat.  Untuk  itu,  mengawal  pembangunan  dengan  pendekatan partisipatif  penting  untuk  memastikan  bahwa  program  yang  dilaksanakan  benar-benar memberikan  implikasi  bagi  perempuan  dan  relasi  gender  yang  setara  sehingga  pendekatan “mengapa”  berpartisipasi  pun  memerlukan  titik  tekan  yang  sama  dengan  pendekatan  “siapa berpartisipasi” dan “dalam hal apa berpartisipasi”.
Dalam  pembangunan  infrastruktur,  misalnya,  kita  mungkin  tidak  menyadari  bahwa akan  ada  implikasi  positif  dan  negatif  dari  program  yang  kita  jalankan  yang  secara  spesifik mempengaruhi kehidupan perempuan laki-laki secara berbeda. Kita mungkin tidak menyadari bahwa penyediaan air bersih akan sangat membantu ibu rumah tangga untuk keperluan dapur mereka. Pembangunan jembatan dan jalan juga secara langsung dapat mempengaruhi aktivitas para  remaja  putri  untuk  bersekolah,  dan  sebagainya.  Dengan  mempertimbangkan  perspektif gender  atas  program  pembangunan  kita,  baik  dalam  hal  perencanaan,  implementasi  dan evaluasi, maka kemungkinan bahwa program kita akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada  masyarakat  pun  akan  terbuka  semakin  lebar.  Dan  mempertajam  perspektif  gender bukan  hanya  berarti  melibatkan  sebanyak  mungkin  perempuan,  tetapi  juga  mempertajam sensitivitas  kita  terhadap  kebutuhan  mereka  dalam  program  pembangunan  yang  kita rencanakan.
Bahkan  untuk  program  yang  secara  sengaja  ditujukan  bagi  perempuan,  penajaman perspektif  gender  tetap  diperlukan.  Dalam  program safety  net ,  misalnya,  di  satu  sisi  donor bermaksud  membantu  mengurangi  beban  perempuan  yang  umumnya  berperan  sebagai  ibu rumah  tangga.  Perempuan  menjadi  target  utama  program,  dengan  maksud  agar  mereka memperoleh akses sandang dan pangan, karena selama ini, di dalam keluarga dan komunitas mereka  cenderung  dinomorduakan  setelah  laki-laki  dan  anggota  keluarga  lainnya.  Dalam program  mikrokredit,  misalnya,  di  satu  sisi  program  dirancang  untuk  memberikan  akses kapital  kepada  perempuan  supaya  mereka  bisa  menjalankan  peran  produktif  mereka.  Akan tetapi,  ketika  perspektif  gender  itu  sendiri  tidak  memperoleh  proporsi  yang  memadai  untuk dipertimbangkan  dalam  hal  perencanaan  dan  desain,  program-program  yang  awalnya ditujukan  secara  spesifik  bagi  perempuan,  justru  bisa  menjadi  kontraproduktif  (pengalaman program  mikrokredit  di  Bangladesh  justru  meningkatkan  jumlah  kekerasan  dalam  rumah tangga).  Penyebabnya  mungkin  simple:  karena  kita  tidak  pernah  tahu  –  atau  mungkin  tidak aware -  siapa  yang  memiliki  otoritas  untuk  mengambil  keputusan,  termasuk  otoritas  untuk
memiliki, mengatur dan membagi resources di dalam rumah tangga. Dalam program safety net , misalnya,  seringkali  perempuan  mengalah  dan  mendahulukan  suami  dan  anak-anak  mereka, meski jelas merekalah target dari program tersebut. Dalam program mikrokredit, misalnya, kita tidak  pernah  tahu,  sampai  rumah,  siapa  sebenarnya  yang  mengambil  alih  kapasitas  untuk mengatur  keuangan  dan  menikmati  hasilnya.  Oleh  karena  setiap  kebijakan,  program pembangunan  dan  penyediaan  layanan  public  memiliki  implikasi  yang  berbeda  bagi  laki-laki dan  perempuan,  sekedar  menekankan  partisipasi  belum  cukup.  Program  juga  mesti  sensitif terhadap  pola  relasi  gender  yang  melingkupi  konteks  dimana  kita  melaksanakan  sebuah program,  karena  ia  secara  langsung  dan  tidak  langsung  mempengaruhi  cara  perempuan  dan laki-laki bertindak dan mengambil keputusan.

## PERKEMBANGAN PERSPEKTIF GENDER DAN PEMBANGUNAN
Kesadaran  bahwa  kaum  perempuan  tertinggal  dalam  pembangunan  melahirkan berbagai tawaran pendekatan. WID dan GAD adalah beberapa di antara yang banyak diadopsi lembaga-  lembaga  donor  dan  pemerintah.  Kedua  pendekatan  ini  banyak  mempengaruhi kebijakan pembangunan seperti MDGs (Millennium Development Goals) yang dicetuskan oleh UNDP,  dan  kemudian  diperbarui  melalui  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  pada September  2015,  banyak  diadopsi  lembaga  donor  juga  pemerintah  nasional.  Namun,  kritik tentang tidak lengkapnya pengintegrasian perspektif gender, baik di dalam rumusan kebijakan program-program  tersebut,  maupun  desain  program  kebijakannya,  tetap  tidak  terhindarkan. Berikut sekilas tentang WID, GAD, MDGs, dan SDGs.

## WID dan GAD
Upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan sebenarnya  sudah  banyak  dilakukan.  Yang  paling  dominan  adalah  WID  ( Women  in Development ) dan GAD ( Gender and Development ). WID adalah untuk mendorong produktivitas perempuan  dalam  pembangunan  ekonomi  (Razavi  &  Miller,  1995,  pp.  2–6).  Advokat  WID melihat  sumber  masalah  kesenjangan  laki-laki  dan  perempuan  adalah  ketika  pekerjaan- pekerjaan rumah tangga yang dilakukan perempuan tidak pernah dihargai karena alasan tidak memiliki nilai ekonomis. Pembagian ranah domestic dan public merugikan perempuan karena menyebabkan  perempuan  menderita  ketertinggalan  akses  informasi,  pengetahuan  dan kemampuan berproduksi. WID adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut, sehingga pendekatan-pendekatannya  lebih  banyak  bersifat  training,  peningkatan  skill,  pendidikan formal, dan sebagainya.
Sementara  itu,  GAD  adalah  untuk  mempertajam  sense  bahwa  eksklusi  tidak  hanya terjadi karena perempuan memiliki identitas biologis yang bersifat feminin, tetapi bahwa relasi
sosial yang dikonstruksi oleh institusi dan sistem sosial yang mendeskripsikan bagaimana laki- laki dan perempuan seharusnya bertindak dan bertanggungjawab, memiliki pengaruh terhadap akses/kontrol pengambilan keputusan dan resources (Razavi & Miller, 1995, pp. 12– 17). GAD menganalisis  relasi  gender  dan  implikasinya  pada  laki-laki  dan  perempuan  secara  lebih kompleks  karena  berusaha  melihat  irisannya  dengan  masalah  status  sosial,  ras,  kelas  dan struktur sosial. Kedua pendekatan ini banyak diadopsi lembaga-lembaga donor, NGO maupun pemerintah untuk memberdayakan kamu perempuan. World Bank dan UNDP adalah di antara lembaga  internasional  yang  gencar  mengkampanyekan  keterlibatan  perempuan  dalam program-  programnya.  Akan  tetapi,  sejauhmana  pendekatan  yang  mereka  tekankan  memiliki implikasi  yang  maksimal  bagi  pemberdayaan  perempuan  tentu  memerlukan  analisis  kritis. Berikut adalah beberapa kebijakan dan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan.

## MDGs (UNDP)
Dalam misinya mengentaskan kemiskinan, the United Nation and Development Program (UNDP) menelurkan kebijakan yang disebut Millennium Development Goals (MDGs), terdiri dari delapan  butir  tujuan  pembangunan.  Dua  diantara  delapan  butir  tersebut  secara  langsung berkaitan  dengan  perempuan  dan  pemberdayaan  perempuan,  yaitu  butir  2  dan  3.  Masing- masing  berisi  tentang  pendidikan  dasar  universal  (butir  2),  promosi  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan  (butir  3),  dan  peningkatan  kesehatan  ibu  (butir  5).  Target  ketiga dari  butir 2  MDG  menyatakan  bahwa menjelang  tahun  2015,  perlu  memastikan  bahwa  anak- anak  dimanapun  berada,  laki-laki  dan  perempuan  sama,  mampu  menyelesaikan  pendidikan dasar mereka. Indikator pencapaian target ini adalah jumlah siswa terdaftar di sekolah dasar, proporsi siswa di kelas, dan tingkat melek huruf penduduk berusia 15-24 tahun. Sementara itu, target ketiga butir kegia MDG menyatakan perlunya menghapus kesenjangan gender di sekolah dasar dan sekolah menengah, pada tahun 2005, dan di semua level pendidikan sebelum tahun 2015. Indicator pencapaiannya adalah perbandingan perempuan dan laki-laki di sekolah dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, perbandingan tingkat melek huruf perempuan dan laki-laki usia 15-24 tahun, kesetaraan gaji pekerja di sector pertanian, dan proporsi kursi perempuan di lembaga perwakilan rakyat di tingkat nasional.
Secara sekilas, butir-butir MDGs memang  seolah-olah  telah memberikan tekanan pada perspektif  gender.  Penekanan  pada  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  mengakses pendidikan dan lembaga perwakilan seolah-olah mencerminkan  kebijakan  UNDP sudah melek gender. Akan tetapi, jika kita melihat lebih jauh, indikator yang digunakan MDG sangat bersifat kuantitatif,  masih  berkutat  pada  angka  dan  belum  memberikan  tekanan  yang  berarti  pada kualitas  dan  akses  perempuan  terhadap resources dan  pengambilan  keputusan.  Oleh  karena
itu,  sebagaimana  ditekankan  Kabeer  (2005,  p.  17),  kita  mesti  melihat  secara  kritis  lembaga pendidikan  seperti  apa  yang  akan  kita  tawarkan  bagi  pemberdayaan  perempuan.  Bagaimana dengan  guru  yang  mengajar,  kurikulum  juga  metode  pembelajaran,  karena  di  sisi  yang  lain, lembaga  pendidikan  justru  menjadi  media  yang  paling  efektif  untuk  mereproduksi  ketidak- adilan  sosial.  Tidak  juga  kita  bisa  menjamin  bahwa  menggaji  perempuan  di  sektor  pertanian akan  benar-  benar  memberdayakan  perempuan,  karena  bisa  saja  justru  menjadi  eksploitatif karena  struktur  kerja  yang  tidak  adil.  Demikian  juga,  meski  diakui  bahwa  representasi perempuan di lembaga perwakilan amatlah penting, akan tetapi kita mesti kritis melihat siapa mewakili  siapa.  Karena,  di  nagara  berkembang  seperti  India  dan  Indonesia,  kaum  miskin perempuan  jarang  sekali  mendapat  kesempatan  untuk  memiliki  wakil  di  parlemen  (Kabeer, 2005, p. 22).

## SDGs ( Sustainable Development Goals )
Sangat  disadri  bahwa  pencapaian  MDGs  masih  belum  optimal.  Meski  ada  kemajuan, masih  ada  persoalan  mendasar  termasuk  yang  terkait  dengan  kesetaraan  gender.  Pandey Pandey  (2017)  menyebutkan  selama  15  tahun  terakhir  ini  secara  umum  telah  terdapat perbaikan-  perbaikan  dalam  kaitannya  dengan  kehidupan  dan  kesejahteraan  perempuan. Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  cenderung  menurun.  Hingga  tahun  2013  penurunan  tersbeut tercatat sampai 45 persen. Angka harapan hidup perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan  kaum  laki-laki  di  seluruh  wilayah  di  dunia.  Jumlah  anak  perempuan  yang  masuk sekolah juga terus meningkat dari 80 persen pada tahun 1990 menjadi 91 persen pada tahun 2015.  Jumlah  perempuan  yang  duduk  di  lembaga  legislatif  maupun  tampuk  kepemimpinan dalam  pemerintahan  dan  berbagai  organisasi  juga  mengalami  kenaikan.  Terakhir,  jumlah perempuan  yang  tercatat  dalam  lapangan  kerja  yang  dibayar  juga  terus  bertambah.  Sampai tahun 2015, setidaknya 41 persen lapangan kerja berbayar diisi oleh pekerja perempuan. Pada tahun 1990 jumlah itu masih sekitar 35 persen.
Tetapi,  tantangan  perbaikan  taraf  hidup  masih  menantang  di  depan.  Pandey  (2017) mengidentifikasi  5  area  yang  krusial.  Area  tersebut  adalah  Angka  Kematian  Ibu  dan  akses kesehatan  yang  timpang;  kekerasan  oleh  pasangan  ( Intimate  Partner  Violence -IPV)  dan kekerasan  berdasar  gender  ( gender  based  violence );  pernikahan  anak-  anak  ( child  marriage ); ketidakseimbangan  demografis  antara  laki-laki  dan  perempuan  ( demographic  imbalance around  gender );  kurangnya  kebijakan  yang  mampu  merespon  perubahan  struktur  keluarga, misalnya yang disebabkan oleh peningkatan perceraian, migrasi, relokasi, maupun urbanisasi. Area ini sangat berpengaruh terhadap hajat hidup perempuan dan isu kesetaraan gender. SDGs memberikan harapan baru karena mencakup area pemberdayaan perempuan yang lebih luas. Secara eksplisit tujuan ke-5 SDGs menyebutkan kesetaraan gender dan pemberdayaan untuk
kaum perempuan dan para gadis. Indikator yang disebutkan pada tujuan ke-5 SDGs antara lain penghapusan diskriminasi perempuan, penghapusan pernikahan anak-anak, kesempatan yang sama  bagi  semua  perempuan  terhadap  semua  level  pengambilan  keputusan,  akses  universal untuk  kesehatan  seksual  dan  reproduksi,  juga  penggunaan  teknologi  untuk  perluasan pemberdayaan  perempuan  (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Republik Indonesia/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  2017,  p.  43).  Pada  level  kebijakan, respon  yang makin  baik dari  pemerintah  juga  memberikan  optimisme pencapaian  SDGs  bagi kesetaraan  gender.  Seperangkat  peraturan  dan  implementasi  kebijakan  juga  telah menunjukkan  perbaikan  taraf  hidup  kaum  perempuan  serta  peningkatan  akses  dan sumberdaya dalam berbagai ranah kehidupan, sebagaimana dipaparkan di atas.
Namun  demikian,  SDGs  belum  mengantisipasi  kompleksitas  politik  yang  sangat mungkin  menghambat  pencapaian  tujuan  kesetaraan  gender  tersebut.  Maraknya  korupsi  di negara  berkembang  termasuk  Indonesia  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung mempengaruhi akses dan kontrol kaum perempuan atas sumberdaya, utamanya mereka yang berasal  dari  kalangan  menengah  ke  bawah,  belum  benar-benar  diperhitungakn  sebagai hambatan  dalam  pencapaian  tujuan  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan. Demikian  juga  dengan  struktur  politik  yang  cenderung  oligarkis.  Struktur  politik  oligarkis menghambat  kesempatan  perempuan  untuk  turut  serta  berperan  aktif  dalam  pengambilan keputusan.  Struktur  oligarkis  ini  tidak  jarang  juga  mengendalikan  kursi  kekuasaan  yang dipegang  kaum  perempuan,  menghasilkan  kepemimpinan  perempuan  yang  alih-alih memberdayakan  kaum  perempuan,  tetapi  sebaliknya  justru  melayani  para pemegang kendali ologarki. Kompleksitas politik ini patut menjadi pertimbangan para pengambil keputusan dalam mendesain kebijakan yang dapat mendukung pencapaian SDGs.

## PENAJAMAN  PERSPEKTIF  GENDER  DAN  PEMBER-  DAYAAN  PEREMPUAN  DALAM PENCAPAIAN SDGS
Dari  sekilas  argumentasi  yang  dipaparkan  di  atas,  menjadi  jelas  bahwa mengintegrasikan  perspektif  gender  dalam  pembangunan bukan  hal  yang  mudah.  Berbagai persoalan,  dari  hambatan  birokratis,  kurang  detilnya  penjabaran  indikator  kebijakan  dan program  berperspektif  gender,  masih  terjebaknya  pengukuran  pemberdayaan  perempuan dalam indikator kuantitatif (angka) bukan kualitatif, sampai kompleksnya struktur politik yang melingkupi  kebijakan  di  suatu  pemerintahan  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan pembangunan, termasuk yang terjabarkan dalam SDGs.
Tetapi, beberapa hal patut kita pertimbangkan. Pertama, bahwa upaya pengintegrasian perspektif  gender  tetap  merupakan  kebutuhan  yang  tidak  terhindarkan.  Kedua,  intervensi kebijakan dalam bentuk penjabaran detil prosedur dan detil operasional kebijakan secara jelas
menjadi  penting.  Ia  dapat  berpengaruh  pada  bagaimana  sebuah  kebijakan,  program,  dan rancangan  pembangunan  dapat  memiliki  implikasi  positif  bagi  perempuan  dan  kesetaraan gender. Kaitannya dengan pencapaian tujuan ke-5 SDGs, pendapat Moser, Longwe dan Cornwal masih  sangat  relevan  dan  patut  dipertimbangun.  Ketiga  akademisi  ini  berusaha  membangun sebuah pendekatan yang sekiranya dapat membantu kita mengintegrasikan kebutuhan spesifik perempuan  dalam  rancangan  pembangunan  yang  kita  susun.  Tanpa  bermaksud  melupakan fakta bahwa keragaman konteks tetaplah patut dipertimbangkan, pendekatan ketiga ahli terbut kiranya cukup penting untuk dicermati.
Kerangka  analisis  yang  ditawarkan  Moser  (1993)  untuk  mempertajam  perspektif gender  dalam  pembangunan  adalah  dengan  membedakan  kebutuhan  praktis  dan  strategis perempuan.  Kebutuhan  praktis  adalah  kebutuhan  sehari-hari  perempuan  seperti  kesehatan, sandang,  pangan,  dan  papan,  yang  sifatnya immediate .  Pengidentifikasian  kebutuhan  praktis tidak  secara  khusus  ditujukan  untuk  mendekonstruksi  pembagian  kerja  berdasarkan  gender, sehingga  ia  tidak  secara  khusus  berkaitan  dengan  pendekonstruksian  hubungan  kekuasaan ( power relations ). Sementara itu, kebutuhan strategis gender berkaitan dengan pemberdayaan dan  penumbuhan  kesadaran  pentingnya  posisi  setara  laki-laki  dan  perempuan.  Pendidikan politik  dan  pendidikan  sadar  gender  gender  termasuk  di  sini.  Mengidentifikasi  kebutuhan strategis perempuan penting untuk membangun kesadaran bahwa  perempuan  setara  dengan laki-laki.  Ia  juga  penting  untuk  memperluas  akses  perempuan  terhadap resources dan pengambilan keputusan.
Dalam  hal  mendesain  rencana  pembangunan,  pendekatan  yang  ditawarkan  Moser bermanfaat untuk mengidentifikasi daftar kegiatan yang kita miliki dengan implikasi yang bakal muncul bagi penguatan kesetaraan gender. Membangun jalan sehingga ia memudahkan kaum perempuan  untuk  mengakses  pasar,  sekolah  dan  puskesmas  adalah  bagian  identifikasi kebutuhan  praktis  gender.  Demikian  juga  dengan  memudahkan  akses  air  minum  bagi perempuan  di  daerah  kering.  Sementara  itu,  melibatkan  perempuan  dalam  komite  sekolah, komite  perencanaan  pembangunan  desa,  pelatihan  kesetaraan  gender  bagi  kaum  laki-laki, adalah  beberapa  contoh  klasifikasi  kebutuhan  strategis  gender.  Kedua  klasifikasi  kebutuhan sama-sama  penting.  Kebutuhan  praktis  membantu  perempuan  untuk survive ,  sedangkan kebutuhan strategis membantu membangun gender equality . Pendekatan Moser dibangun atas kesadaran  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  cara  yang  berbeda  untuk  berpartisipasi dalam  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  gender  needs  assessment  pun  menjadi  penting  untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang perlu ditekankan ketika kita melakukan intervensi dalam pembangunan.
Pendekatan yang tidak jauh berbeda ditawarkan oleh Longwe (1991). Ia membedakan women’s  concerns dari women’s  issues bagi  program  pemberdayaan  perempuan. Women’s
concerns adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pembagian  kerja  dan  tanggungjawab berdasarkan gender, seperti pembagian ranah publik dan ranah domestik, sementara women’s issues adalah ketika pembagian kerja dan  tanggungjawab  tersebut  menciptakan  ketimpangan, diskriminasi,  dan  ketidakadilan.  Disamping  itu,  Longwe  menekankan  pentingnya conscientization ,  dimana  para  perancang  pembangunan  perlu  mengidentifikasi  perbedaan kebutuhan  laki-laki  dan  perempuan,  bagaimana  program  yang  kita  tawarkan  akan  direspon secara  berbeda  oleh  laki-laki  dan  perempuan,  juga  bagaimana  ia  memiliki  implikasi  secara berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Jika kita melihat pendekatan yang ditawarkan Longwe, conscientization menjadi penting karena ia menjembatani kebutuhan praktis dengan kebutuhan strategis  sebagaimana  yang  ditekankan  oleh  Moser.  Dalam  istilah  yang  berbeda,  Longwe menyebut kebutuhan praktis sebagai “welfare” dan “access”, lalu menyebut kebutuhan strategis sebagai “participation” dan “control”. Longwe merangking kebutuhan tersebut dan meletakkan conscientization di tengah-tengah sebagaimana berikut:
Tabel 2. Lima ‘level’ pembangunan Longwe
Control Participation

## Conscientisation
Access Welfare
Level  ini  bersifat  hirarkis,  dimana welfare ada  di  urutan  paling  bawah,  diikuti access , conscientization , participation dan control . Di level paling bawah, Longwe meletakkan welfare , yang mencakup kebutuhan pangan, pendapatan dan kesehatan. Access mencakup pendidikan, pelatihan, akses terhadap economic resources (tanah dan modal), lapangan kerja, pengambilan keputusan  dalam  keluarga,  dan  sebagainya.  Bagi  Longwe, access berbeda  dengan  welfare karena di titik inilah  perbedaan kesempatan dan kemampuan laki-laki dan perempuan untuk memperolehnya mulai terasa berbeda. Konstruksi sosial dan hubungan kekuasaan sudah terasa pengaruhnya  di  sini. Conscientization merupakan  level  berikutnya  dimana  apresiasi  atas perbedaan  peran  dan  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dan  perempuan  diperlukan.  Dari pengidentifikasian  perbedaan  ini,  kebutuhan  spesifik  dapat  diidentisikasi  dan  secara  pelan- pelan  ketimpangan  gender  dapat  diubah.  Sebagai  lanjutan  dari conscientization tersebut, diperlukan  adanya  keterlibatan  perempuan  dalam  pembangunan,  yang  oleh  Longwe dimasukkan  dalam  level participation .  Di  sini  perempuan  masuk  dalam decision  making dan perencanaan  supaya  berbagai  kebijakan  dan  program  pembangunan  sensitive  terhadap kebutuhan  mereka.  Akhirnya,  ketika  kesempatan  untuk  berpartisipasi  diperoleh  perempuan secara  sama  dengan  laki-laki,  perempuan  perlu  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk
mengontrol resources dan  merasakan  manfaat  dari resources tersebut.  Bagi  Longwe, control adalah level dimana kesetaraan gender itu dapat terwujud.
Meski  pendekatan  yang  ditawarkan  Longwe  sedikit  lebih  rumit  jika  dibandingkan dengan  Moser,  tetapi,  ia  membantu  kita  mengidentifikasi  lebih  detil  kebutuhan  kaum perempuan, termasuk langkah-langkah apa yang kita perlukan supaya program pembangunan yang  kita  rancang  dapat  memperkuat  kesetaraan  gender.  Meskipun  Longwe  banyak  dikritik karena ia seolah-olah menyederhanakan hirarki kebutuhan perempuan dan dianggap mengelak dari kerumitan konteks dimana perempuan memiliki ukuran yang berbeda terhadap kebutuhan mereka, pendekatan yang ditawarkan Longwe dapat menjadi rujukan bagi kita yang concerned dengan program pemberdayaan perempuan.
Sementara  itu,  pendekatan  yang  ditawarkan  Cornwall  (2000,  2003,  2008)  dapat digunakan untuk melengkapi pendekatan yang ditawarkan Moser dan Longwe. Cornwall (2000, p.  7)  menggarisbawahi  adanya  kebutuhan  untuk  mengidentifikasi  kompleksitas  dan keberagaman  pengalaman  masyarakat  lokal.  Garisbawah  ini  signifikan  karena  perspektif tunggal  para  ahli  dan  konsultan  pembangunan  tidak  dapat  digunakan  secara  merata  bagi masyarakat setiap konteks  masyarakat.  Ia mungkin kompatibel, tapi hanya di sebagian aspek saja.  Dari  sini,  esensi  partisipasi  itu  sendiri  menjadi  jelas.  Partisipasi  memungkinkan masyarakat mengekspresikan  pengalaman,  kebutuhan  dan  pendapat  mereka  masing-masing. Dan untuk ini yang diperlukan adalah ruang, atau yang dalam istilah Cornwall disebut dengan space (Cornwall, 2003). Klaim untuk menolak pendapat Cornwall mungkin saja muncul dengan alasan tidak semua masyarakat mampu memanfaatkan space , dan dari sini elite capture seolah- olah  mendapatkan pembenaran. Tetapi,  justru  dari sinilah  kebutuhan  untuk  mengerti  bahasa masyarakat  menyampaikan  pendapat  dan  kebutuhan  mereka,  dengan  cara  mereka  sendiri, menjadi  amat  penting.  Masyarakat  bukan  tidak  mengerti  cara  menggunakan space ,  juga bukannya  tidak  paham  akan  pentingnya spac e.  Masyarakat  hanya  butuh space itu ada/disediakan.  Namun  demikian,  Cornwall  bukanlah  tipe  advokat  gender  yang  utopis. Conrwall  menyadari  bahwa full  participation adalah  sesuatu  yang  sulit,  atau  bahkan  tidak mungkin,  mengingat  constrains  partisipasi  bisa  datang  dari  aktivitas  harian  masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan (bertani, memasak, berdagang, belanja, dan sebagainya). Oleh karena itu, Cornwall  juga  menekankan  pentingnya  representasi.  Terkait  dengan  ini,  representasi  seperti apa  yang  akan  dibangun  tentu  menjadi  penting,  dan  sehingga  pendekatan  partisipasi “siapa”, “dalam  hal  apa”,  dan  “mengapa”  sebagaimana  yang  ditekankan  di  bagian  awal  tulisan  ini menjadi krusial.
Di sisi lain, Cornwall (2000, p. 14) menyadari bahwa memobolisasi perempuan dalam ranah decision making yang tidak biasa mereka masuki dapat menimbulkan pertanyaan tentang apakah  program  pemberdayaan  yang  kita  bawa  cukup  mengakar.  Alih-alih  memberdayakan,
jangan-jangan  pendekatan  semacam  ini  akan  ditolak,  bahkan  oleh  perempuan  sendiri.  Dalam hal  ini,  ruang  adaptasi  sebelum  pendekatan gender-sensitive diterapkan  menjadi  jelas diperlukan. Salah satu cara adaptasi yang ditawarkan Cornwall (2000, p. 15) adalah  pertama- tama  dengan  memisahkan  ruang  berdiskusi  antar  laki-laki  dan  perempuan.  Lalu,  biarkan perempuan  berdeliberasi  sampai  mereka  menemukan  makna  pentingnya  lalu  menyadari bahwa keterlibatan bersama ternyata penting dan memberikan manfaat Cornwall (2000, p.16) Dari  sini,  masyarakat  akan  mengerti  arti  inklusi, mutual  learning ,  dan active  engagement . Maksud  Cornwall  (2000,  p.  28)  menekankan  adaptasi  sebelum  melakukan  transformasi perspektif  gender  dalam  perencanaan  pembangunan  adalah  untuk  mengingatkan  kita  bahwa kondisi masyarakat itu beragam. Gender-sensitive program yang kita bawa jangan sampai justru melalaikan  kita  pada  dinamika  sosial  yang  membentuk  keberagaman  masyarakat  sehingga warna dan pola relasi gender yang mengkerangkai struktur sosial di masyarakat pun beragam.
Dengan  ini,  Cornwall  menegaskan  bahwa  pendekatan gender  sensitive mesti  sensitif terhadap  konteks  dan  pola  hubungan  kekuasaan  dalam  masyarakat.  Dan  pemberdayaan perempuan adalah tentang menggeser struktur kekuasaan sehingga ia lebih setara bagi laki dan perempuan (Cornwall, 2008, p. 73). Cornwall melengkapi kontribusi yang diberikan Moser dan Longwe  dalam  pemberdayaan  perempuan  dengan  mengingatkan  pentingnya  mengenali keberagaman dinamika sosial dan lokalitas.
Dengan  menerapkan  pembedaan strategic dan practical  need , conscientization dan penyusunan gender  sensitive  program, sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  upaya  peningkatan kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  bagi  semua  umur  sebagaimana  yang ditekankan dalam tujuan ke-5 SDGs, menjadi lebih jelas roadmap- nya. Pembedaan strategic dan practical need adalah langkah dasar, sementara conscientization adalah langkah lanjutan dalam penguatan kesadaran politis baik laki-laki dan perempuan atas pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, gender sensitive program dapat menjadi basis petunjuk pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  yang  berperspektif  gender.  Ketiga  pendekatan  di  atas, dengan  demikian,  memudahkan  kita  mengintegrasikan  penajaman  perspektif  gender  dan pemberdayaan perempuan di dalam desain pembangunan.

## KESIMPULAN
Kita  tidak  bisa  menafikan  bahwa  setiap  kebijakan,  intervensi,  program  pembangunan dan pelayanan publik memiliki implikasi gender. Ia akan diterima dan dipahami secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, dan ia akan memiliki dampak yang berbeda bagi kehidupan laki- laki dan perempuan. Oleh karena itu, naïf ketika berbagai kebijakan dan program tidak disertai dengan perspektif gender.
Meski  telah  mengalami  perbaikan,  kesetaraan  gender  perlu  mendapatkan  penekanan
yang  lebih  besar  mengingat  persoalan  diskriminasi  dan  ketimpangan  yang  masih  dihadapi kaum  perempuan.  Dengan  merujuk  pada  tujuan  ke-5  SDGs,  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan  bagi  semua  umur  dapat  lebih  lugas  lagi  dipromosikan  dalam kebijakan dan pembangunan.
Di  sisi  lain,  dalam  hal  pembangunan,  respon  yang  diberikan  terhadap  kenyataan berbedanya laki-laki dan perempuan, bahkan antara  sesama  laki-laki  dan  perempuan  sendiri, amat  beragam.  Beberapa  lembaga  internasional  telah  mencoba  mengintegrasikan  perspektif gender.  Beberapa  institusi  politik  yang  lain  masih  menolak  secara  eksplisit  menyertakan perspektif gender.
Mengingat  pentingnya  integrasi  perspektif  gender  dihadapkan  pada  masih  lemahnya pengintegrasian  itu  dalam  berbagai  program  dan  kegiatan,  tidak  dapat  dihindari  lagi, penajaman  perspektif  gender  menjadi  mendesak.  Kerangka  yang  ditawarkan  Moser  dan Longwe sangat membantu untuk mengidentifikasi relasi gender dan dampaknya  bagi laki-laki dan  perempuan,  serta  bagaimana  kita  mendesain  program  dan  kebijakan  yang  responsif terhadap kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan.
Di  sisi  lain,  Cornwall  telah  sangat  membantu  dengan  mengingatkan  pentingnya mengidentifikasi  dinamika  sosial,  supaya  pemberdayaan  perempuan  dapat  sesuai  dengan konteks.  Cornwall  mempertajam  sense  yang  ditegaskan  Moser  dan  Longwe.  Misi  dari pengintegrasian  ketiga  pendekatan  mereka  adalah  pembangunan  mesti  didesain  dengan mengenali  kebutuhan  spesifik  perempuan  dan  laki-  laki,  dengan  tetap aware bahwa  definisi penjabaran  tentang  ‘kebutuhan’  itu  sendiri  sangat  beragam,  karena  relasi  gender  dan  pola hubungan kekuasan berbeda di satu konteks dengan konteks yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfirdaus,  L.  K.,  Kushandajani,  &  Prabawani,  B.  (2017). Gender  and  Village  Governance Transformation  in  Indonesia:  An  Initial  Assessment (2017  Working  Paper  Series  No.  2). Yogyakarta.  Retrieved  from  http://iif.or.id/wp-content/uploads/2017/10/02-  Alfirdaus- Laila-Kholid-Gender-and-Village-Governance-Transformation.pdf
Bacchi,  C.  (2006).  Arguing  for  and  against  quotas :  theoretical  issues.  In  Women,  quotas  and politics (1st ed., p. 312). Hoboken: Routledge.
Cornwall,  A.  (2000).  Making  a  difference? :  gender  and  participatory  development.  Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex.
Cornwall,  A.  (2003).  Whose  voices?  Whose  choices?  Reflections  on  gender  and  participatory development.  World  Development,  31(8),  1325–1342.  https://doi.org/10.1016/S0305- 750X(03)00086-X
Cornwall,  A.  (2008).  Democratising  engagement:  what  the  UK  can  learn  from  international experience. London: Demos. Retrieved from
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08bc0e5274a2 7b2000d29/Democratising_Engagement-Cornwall.pdf
Eddyono,  S.  W.,  Hendra,  R.,  &  Budiman,  A.  A.  (2017). Melawan  praktik  prostitusi  anak  di Indonesia dan tantangannya . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Retrieved from http://icjr.or.id
Kabeer,  N.  (2005).  Gender  equality  and  women’s  empowerment :  a critical analysis of the third Millennium Development Goal. Gender and Development, 13(1), 13–24.
Kedutaan  Besar  dan  Konsulat  AS  di  Indonesia.  (2017).  Laporan Tahunan  Perdagangan  Orang 2017.  Retrieved  December  3,  2017,  from  https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan- perdagangan- orang-2017/
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia/Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). Voluntary National Review (VNR): Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world . Jakarta. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15705I ndonesia.pdf
Longwe, S. H. (1991). Gender awareness: the missing element in the Third World development project. In T. Wallace & C. March (Eds.),    Changing    perceptions :    writings    on    gender and development (p. 324). Oxford: Oxfam.
MacIntyre,      A.      J.      (2003).      The      power      of      institutions :      political  architecture  and governance. Ithaca ;;London: Cornell University Press.
Moser,  C.  O.  N.    (1993).    Gender  planning  and  development :  theory,  practice,  and  training. Routledge.
Pandey, S. (2017). The Road From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals  by  2030.  Affilia,  32(2),  125–132.  https://doi.org/10.1177/0886109917704040 Pbet_partners@yahoogroups.com.
(n.d.).  pbet_partners. pbet_partners@yahoogroups.com. Retrieved from pbet_partners@yahoogroups.com Razavi,  S.,  &  Miller,  C.  (1995). From  WID  to  GAD:  Conceptual  Shifts  in  the  Women  and Development Discourse . Geneva. Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/148819/1/863101828.p df Rose,  R.,  &  Shin,  D.  C.  (2001).  Democratization  Backwards:  The  Problem  of  Third-Wave Democracies. British Journal of Political Science.  Cambridge University Press. https://doi.org/10.2307/3593267 Suryakusuma, J. (2017). Darurat Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Retrieved December 13, 2017,  from https://www.dw.com/id/darurat-kekerasan- terhadap-perempuan- di-indonesia/a-41422351
Tribunnews.com. (2017, October 12). Pemerintah diminta serius tangani kasus prostitusi Anak dan Pornografi. Tribunnews.Com. Retrieved
from
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/12/pemerintah-  diminta-serius-tangani- kasus-prostitusi-anak-dan-pornografi