Copyright © 2023 Palupi, et al. Published by Institute for Research and Community Service, Atma Jaya Catholic University of Indonesia.

## Bimbingan Teknis Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa Wisata di Maluku Tenggara
Technical Guidance for Quality Governance of Tourism in Southwest Mollucca
Santi Palupi 1 , Ridwan M.O. Belu 2 1 Program Studi Bisnis Perhotelan
1 Universitas Agung Podomoro, 2 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
1 APL Tower Lt. 5, Jl. Let.Jen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, Indonesia
2 Gedung Sapta Pesona, Jln. Medan Merdeka Barat 17, Jakarta Pusat 10110, Indonesia santi.palupi@podomorouniversity.ac.id; ridwanbelu@gmail.com correspondence: santi.palupi@podomorouniversity.ac.id
Received: 03/07/2023                  Revised: 28/10/2023                    Accepted: 14/11/2023 DOI: https://doi.org/10.25170/mitra.v7i2.4514 Citation: Palupi, S. & Belu, R.M.O.(2023). Title. MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat , 7 (2), 222-231. https://doi.org/10.25170/mitra.v7i2.4514

## ABSTRACT
Indonesian tourism is a leading economic sector that is experiencing rapid growth and is the main  driving  force  for  the  country's  foreign  exchange  earnings,  encouraging  business development,  infrastructure  development  and  employment.  The  aim  of  this  community service is to increase the capacity and competence of the community or human resources for Tourism  Destination  Managers,  especially  village  communities  in  the  buffer  area  of Southeast  Maluku  to  manage  and  develop  potential  tourist  attractions  in  tourist  villages. Observational methods with field technical guidance were used to achieve this goal. This PKM was held in collaboration between the Ministry of Tourism and Creative Economy and the Southeast Maluku Regency Tourism Office. The PKM implementation time is March 16 and 17 2023. PKM activities are carried out in stages including three activities, namely determining the location, selecting participants and implementing the activity.  The results of  technical  guidance  for  five  representatives  of  five  selected  tourist  villages  (Letvuan Tourism Village; Wab Tourism Village, Ohoidertawun Tourism Village; Soinrat Tourism Village,  and  Tanimbar  Kei  tourism  village)  show  that  the  villages  have  potential  tourist attractions  that  must  be  managed  well  to  support  development  of  tourist  villages.  The community is aware of the need to increase awareness of tourism village managers regarding the important role of the tourism sector in improving the economy of village communities. The implication of this Technical Guidance is the need for tourist villages to reorganize the management of tourist attractions in the form of tourism packages that are able to optimize existing  potentials  at  the  location  and  build  networks  and  collaboration  with  tourism business actors.
Keywords: technical guidance; tourist village; village development; tourist; governance

## ABSTRAK
Pariwisata  Indonesia  merupakan  sektor  ekonomi  unggulan  yang mengalami  pertumbuhan pesat  dan  menjadi  motor  penggerak  utama  penerimaan  devisa  negara,  mendorong perkembangan  usaha,  membangun  infrastruktur,  dan  menyerap  tenaga  kerja.  Tujuan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam  mengelola  destinasi  pariwisata.  Metode  observasional  dengan  bimbingan  teknis lapangan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. PkM ini terselenggara atas kerja sama antara  Kemenparekraf  dan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Maluku  Tenggara.    Waktu pelaksanaan  tanggal  16  dan  17  Maret  2023.    Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  tahapan penentuan  lokasi,  pemilihan  peserta,  dan  pelaksanaan  kegiatan . Hasil  bimbingan  teknis terhadap lima perwakilan desa wisata terpilih (Letvuan, Wab, Ohoi dertawun, Soinrat, dan Tanimbar Kei) menunjukkan bahwa desa-desa memiliki potensi atraksi wisata yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung pengembangan desa wisata.  Masyarakat menyadari perlunya  peningkatan  kesadaran  pengelola  desa  wisata  mengenai  peran  penting  sektor pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Implikasi dari bimtek ini adalah desa wisata perlu menyusun kembali pengelolaan atraksi wisata dalam bentuk paket-paket wisata  yang  mampu  mengoptimalkan  potensi-potensi  eksisting  di  lokasi  dan  membangun jejaring dan kerja sama dengan pelaku usaha wisata.
Kata kunci: bimbingan teknis; desa wisata; pariwisata; pembangunan desa; tata kelola

## PENDAHULUAN
Kekayaan  Indonesia  dapat  diidentifikasi  dari  budaya,  sejarah,  tradisi,  dan  alam  di setiap daerahnya, baik kota maupun desa. Kekayaan Indonesia di daerah perdesaan memiliki keindahan dan keunikan tersendiri yang menjadi daya tarik masyarakat global. Potensi desa yang  unik  di  setiap  daerah  menjadi  potensi  daerah  yang  harus  dikembangkan  dan diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan potensi ini dilakukan sebagai salah satu upaya pelestarian alam dan kearifan lokal.
Sejak 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar  Rp400,1 triliun.  Pada 2022, pagu dana desa sebesar Rp68 triliun disediakan untuk 74.961 desa di sejumlah 434 kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia.  Pembangunan  bersumber  dari  dana  desa  tersebut semakin  menegaskan  komitmen  Presiden  bahwa  pemanfaatan  dana  desa  harus  selaras dengan peningkatan kualitas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Panduan dan contoh praktik baik dalam pembangunan desa dapat digunakan desa-desa sebagai referensi untuk pemanfaatan dana desa yang lebih baik (Yuwono, 2022).
Salah  satu  pemanfaatan  dana  desa  adalah  mengembangkan  desa  wisata  yang terintegrasi antara atraksi, aksesibilitas, dan amenitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur  kehidupan  masyarakat  yang  menyatu  dengan  tata  cara  dan  tradisi  yang  berlaku. Peran  penting  dalam  pengembangan  pariwisata  nasional  dimiliki  oleh  desa  wisata. Kemenparekraf  mencanangkan  pengembangan  desa  wisata  hendaknya  mengacu  pada konsep  pariwisata  berkelanjutan  ( sustainable  tourism ).  Desa  wisata  yang  berhasil menerapkan  konsep  pariwisata  berkelanjutan , antara  lain  Desa  Pentingsari    dan  Desa Umbulharjo di Yogyakarta, Desa  Ponggok di Klaten, di Malang Desa Pujon Kidul, Desa Kete  Kesu  di  Toraja,  di  Bali  Desa  Penglipuran,  dan  Kampung  Blekok  di  Situbondo (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).
Bimbingan  teknis  (bimtek)  Pengembangan  dan  Peningkatan  Kualitas  Tata  Kelola Desa Wisata di Maluku Tenggara merupakan  program kerja sama dengan Kemenparekraf yang dilakukan sebagai upaya menggerakkan sektor pariwisata yang melibatkan masyarakat atau SDM pengelola destinasi pariwisata di Maluku Tenggara. Tujuan dilakukan kegiatan
ini  adalah  meningkatkan  kapasitas  dan  kompetensi  masyarakat  atau  SDM  pengelola destinasi pariwisata, khususnya masyarakat desa di kawasan penyangga Maluku Tenggara untuk mengelola dan mengembangkan potensi daya tarik wisata desa.
Kegiatan  ini  juga  dilakukan  untuk  menciptakan  kolaborasi  dan  pendampingan lanjutan  serta pengembangan  desa  wisata  di  kawasan  Maluku  Tenggara  antara pengelola desa wisata, Dinas Pariwisata, serta Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan. Selain itu, kegiatan bimtek  ini  dilakukan  untuk  mendorong  keterlibatan  masyarakat  atau  SDM  pengelola destinasi  pariwisata  dalam  proses  bisnis  pariwisata  di  Maluku  Tenggara.  Di  sisi  lain, pemetaan potensi  daya tarik wisata serta tantangan pengembangan destinasi  Desa Wisata Ohoidertawun, Desa Wisata Soinrat, Desa Wisata Wab, Desa Wisata Tanimbar Kei, serta Desa  Wisata  Letvuan  dapat  dilakukan  untuk  proses  pengembangan  desa  wisata  sesuai dengan potensi daya tarik desa tersebut.
Sejauh  ini  keseluruhan  desa  yang  menjadi  plot  bimtek  merupakan  desa-desa  yang dikenal sebagai desa-desa wisata dengan potensi pengembangan atraksi alam yang sangat baik.    Hal  ini  disebabkan  potensi-potensi  alami  pantai  sangat  potensial  dikembangkan sebagai marine  tourism .    Namun,  pengelola  desa  wisata  menyadari  bahwa  kemampuan pengelolaan  masyarakat  desa  masih  terbatas,  terutama  dalam  hal  inovasi  pengembangan atraksi dan pengelolaan desa wisata yang modern.  Oleh sebab itu, bimtek ini merupakan terobosan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan atraksi dan pengelolaan desa wisata yang lebih baik.
Dari observasi yang dilakukan, terdapat tiga aspek penetapan desa wisata di Maluku Tenggara,  yaitu aspek  atraksi  yang baik,  aspek sarana dan prasarana  sebagian besar desa masih  kurang,  aspek  keterjangkauan  yang  diakui  merupakan  kendala  terbesar.    Dengan bimtek  ini  diharapkan  terjadi transfer  of  knowledge tentang  inovasi  atraksi  yang menjembatani berbagai kekurangan tersebut.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  PkM  dilakukan  dengan  tahapan  sebagai  berikut.  Tahap  ke-1  adalah penentuan lokasi. Pada tahap ini kegiatan bimtek dilakukan di Kawasan Penyangga Maluku Tenggara, tepatnya di Balai Desa Ohoidertawun, Kabupaten  Maluku Tenggara.  Pada tahap ini  ditentukan  desa-desa  wisata  yang  menjadi  target  peningkatan  kapasitas  masyarakat. Kriteria  penentuan  desa  wisata  yang  terpilih  ditentukan  oleh  Dinas  Pariwisata  Maluku Tenggara.  Pada tahap ini  ditentukan lima desa sampel,  yaitu Desa  Letvuan, Desa   Wab, Desa Ohoidertawun, Desa Soinrat, dan Desa Tanimbar Kei.
Tahap ke-2 adalah pemilihan  peserta. Pemilihan  peserta  kegiatan  dikoordinasi  dan dikomunikasikan dengan Dinas Pariwisata. Jumlah peserta sebanyak lima puluh orang, yang terdiri atas  perwakilan Desa Wisata Letvuan, Desa Wisata Wab, Desa Wisata Ohoidertawun, Desa Wisata Soinrat, serta Desa Wisata Tanimbar Kei, dan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara.  Semua peserta merupakan peserta terpilih yang ditentukan oleh Dinas. Peserta FGD adalah pengelola desa wisata  yang diwakili  oleh pengurus  kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan atau bumdes pada masing-masing desa sebanyak sepuluh peserta.
Tahap  ke-3  adalah  pelaksanaan  kegiatan.  Kegiatan  dibagi  dalam  dua  metode pembelajaran  untuk  dua  hari.  Hari  pertama  dilakukan  pembelajaran  mengenai pengembangan  dan  pemetaan  potensi  dan  jejaring  desa  wisata,  konsep  sadar  wisata  dan peranan  kelompok  sadar  wisata  (pokdarwis),  hingga  penerapan  CHSE  serta  model pengelolaan homestay .  Hari kedua dilakukan  pembelajaran praktik. Dalam  pembelajaran praktik, para peserta melakukan kerja kelompok yang didampingi para fasilitator dan  hasil kerja kelompok tersebut dipaparkan di hadapan para peserta lain.
Kegiatan  PkM  dilaksanakan  pada  16  dan  17  Maret  2023  dengan  menghadirkan narasumber  yang kompeten dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Bimtek  terlaksana  dengan  interaksi  aktif  antara narasumber  dan  masyarakat  melalui  pemaparan  dan  diskusi  serta  pembelajaran  praktik sebagai simulasi pengelolaan desa.

## HASIL DAN DISKUSI
Hari  pertama  kegiatan  dengan  fokus  pembelajaran  teori  difasilitasi  oleh  lima narasumber.  Narasumber  pertama,  yaitu  Direktur  Pengembangan  Destinasi  II Kemenparekraf, Bapak Harwan Ekoncahyo Wirasto, menyampaikan bimtek Pengembangan Desa Wisata di Desa Ohoidertawun. Kegiatan tersebut  merupakan  salah satu  langkah  Kemenparekraf  untuk  memberikan  peluang  bagi desa wisata di Maluku Tenggara agar berkembang. Hal ini diperlukan karena hampir semua desa wisata di Maluku Tenggara masih tergolong desa wisata rintisan yang sedang dalam upaya berkembang dan maju.
Narasumber  kedua,  Bupati  Maluku  Tenggara,  dalam  kegiatan  bimtek  ini menyatakan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 76 destinasi pariwisata (alam, budaya,  dan  buatan)  yang  termasuk  program Wonderful  Indonesia .  Salah  satu  destinasi wisata  yang  dapat  dijadikan  contoh  dapat  dilihat  di  Kepulauan  Kei,  Kabupaten  Maluku Tenggara.  Sektor  pariwisata  menjadi  salah  satu  sektor  yang  berkontribusi  dalam peningkatan  pendapatan  daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Selain  itu,  dengan menjadi destinasi wisata, desa wisata dapat meningkatkan kesempatan kerja dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat desa dan sekitarnya. Beberapa program dan kegiatan  sebagai  upaya  pengembangan  destinasi  unggulan,  misalnya  Pengembangan Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  di  Pantai  Famur  Ngiar  Barat  dan  Pengembangan Marina  Kawasan  Teluk  Uf.  Penghargaan-penghargaan yang telah diterima Desa Wisata Ngilngof  menjadi  salah  satu  motivasi  bagi  pemerintah  Maluku  Tenggara  untuk  lebih mengembangkan desa-desa di Maluku Tenggara menjadi desa wisata maju.
Diskusi  serius  terjadi  dengan  masyarakat  tentang  perlunya  interaksi  yang  lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat tentang arti penting pariwisata.  Masyarakat sangat  menyadari  perlunya  menciptakan  keberlanjutan  dari  wilayah  mereka,  tetapi interaksi hubungan dengan pemerintah kabupaten merupakan energi yang baik untuk terus bergerak.    Masyarakat  juga  berharap  penjelasan  perencanaan  pariwisata  di  Maluku Tenggara  sesuai  dengan  arahan  Bupati.    Keterpaduan pentahelix pariwisata  berjalan dengan baik apabila didorong oleh kebijakan bupati yang peduli terhadap pengembangan desa  wisata.    Bupati  menyampaikan  prioritas  sektor  pariwisata  di  Maluku  Tenggara diharapkan akan mendorong berkembangnya desa wisata secara lebih baik.
Narasumber ketiga, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai salah  satu  narasumber  memberikan  arah  dan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di Kabupaten Maluku Tenggara periode 2024--2026. Paparan yang diberikan kepada peserta bimtek, antara lain visi dan misi, gambaran umum dan capaian renstra tahun 2019--2023, tingkat  kunjungan  wisatawan  serta  rata-rata  tinggal  tahun  2020--2022,  destinasi  wisata baru yang dikembangkan tahun 2020--2022, jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat, kekuatan dan kelemahan pelayanan pemerintah daerah, potensi pariwisata dan arsitektur kinerja pembangunan sektor pariwisata beserta strateginya.

## Gambar 1. Pembukaan Bimbingan Teknis
Dari kiri ke kanan : Bupati Maluku Tenggara (Drs. Mukamad Thaher Hanubun); Dosen Podomoro University
(Dr. Santi Palupi); Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf (Bapak Harwan Ekoncahyo Wirasto); Kepala Dinas Pariwisata Kab. Maluku Tenggara (Sarah Far-Far); Pengelola DTW Pantai Ngurbloat (Ronald
Tethool)
Gambar  1  menjelaskan  suasana  pembukaan  bimtek  Peningkatan  Kapasitas Pengelolaan  Desa  Wisata  di  Maluku  Tenggara.    Pemaparan  visi  yang  dilakukan  oleh Kepala  Dinas  Pariwisata  menggarisbawahi  dan  menekankan  desa  wisata  merupakan bagian penting dari pengembangan  pariwisata Maluku Tenggara.  Hal ini  didasari oleh perkembangan  pembangunan  ke  depan  tidak  boleh  menggantungkan  pada  sumber  daya alam  yang  waktu renewable- nya  sangat  panjang.    Pariwisata  dan  desa  wisata  adalah jawaban yang dirasakan paling sesuai untuk menjawab tantangan tersebut.
Puncak kegiatan ialah penjelasan narasumber Dr. Santi Palupi sebagai pembicara inti yang menjelaskan secara teori tentang pengertian desa wisata. Desa wisata merupakan wilayah  desa  yang  memiliki  keunikan  khas  dari  komunitas  masyarakatnya  yang  dapat menciptakan  perpaduan  beberapa  daya  tarik  wisata  dan  fasilitas  pendukungnya  untuk menarik kunjungan wisatawan, termasuk kampung wisata karena keberadaannya di daerah kota (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021).
Terdapat tujuh komponen penyusun desa wisata secara umum, yaitu potensi daya tarik wisata  (budaya, alam, dan karya kreatif  buatan) sebagai unsur  penarik  kunjungan wisatawan;  batasan  geografis  /administratif  yang  jelas;  komitmen  masyarakat  dalam mendukung pengembangan desa wisata; fasilitas pendukung wisatawan dalam melakukan aktivitas  wisata;  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas;  sarana    prasarana    lingkungan; organisasi pengelolaan  desa  wisata (Kementerian Pariwisata, 2016).

## Pengembangan dan Pemetaan Potensi Desa Wisata
Menurut Tarunajaya (2020), desa wisata memiliki empat tingkat perkembangan.
1) Rintisan,  dengan kriteria  sebagai berikut: a)  masih  m e r u p a k a n  potensi yang dapat dikembangkan;  b)  terbatasnya  sarana  prasarana  wisata;  c)  wisatawan  yang berkunjung  belum  ada/masih sedikit sekali  atau baru dari masyarakat sekitar;  d) belum  ada  kesadaran  masyarakat  terhadap  potensi  wisata  yang  ada;  e)  perlu pendampingan  dari  pihak  pemerintah/swasta);  f)  pemanfaatan  dana  desa  untuk pengembangan desa wisata; g) sifat pengelolaan desa wisata  lokal.
2) Berkembang, dengan kriteria sebagai berikut: a) mulai  dikenal   dan  dikunjungi oleh masyarakat  sekitar  dan  dari  luar  daerah;  b)  terdapat  pengembangan  fasilitas pariwisata  serta  sarana  prasarana;  c)  mulai  tercipta  aktivitas  ekonomi  di masyarakat dan  lapangan pekerjaan.
3) Maju,  dengan  kriteria  sebagai  berikut:  a)  masyarakat  sudah  sadar  sepenuhnya terhadap potensi  wisata  dan  pengembangannya; b) menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara; c)  fasilitas  pariwisata  serta  sarana prasarana  sudah  memadai; d)  masyarakat sudah  mampu  untuk  mengelola  usaha  pariwisata  melalui  pokdarwis/kelompok kerja  lokal;  e)    masyarakat  sudah  mampu  memanfaatkan  dana  desa  untuk pengembangan desa wisata; f)  sistem  pengelolaan desa  wisata berdampak  pada peningkatan ekonomi  masyarakat  desa dan pendapatan asli desa.
4) Mandiri, dengan kriteria sebagai berikut:  a)  masyarakat  sudah memberikan inovasi; b)  mengembangkan  potensi    wisata  desa  (diversifikasi  produk)  menjadi  unit kewirausahaan yang  mandiri; c)  sudah  menjadi  destinasi wisata  yang  dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan  yang diakui oleh dunia; d) sarana dan prasarana mengikuti standar inernasional minimal ASEAN; e) mengelola desa  wisata  secara kolaboratif antarsektor dan pentahelix berjalan  baik;  f)  dana desa  menjadi  bagian  penting  dalam  pengembangan  inovasi  diversifikasi    produk wisata di  desa wisata; g) sudah memanfaatkan digitalisasi sebagai alat  promosi dan penjualan mandiri.

## Penilaian Tingkatan Desa Wisata
Mengacu pada ASEAN CBT, untuk penilaian pada tingkat mana perkembangan suatu desa wisata, ditentukan delapan kriteria, yaitu 1) masyarakat sebagai pemilik dan pengurus, 2)  memberikan  kontribusi  terhadap  kesejahteraan  sosial,  3)  berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, 4) terdapat partisipasi aktif antara masyarakat lokal dan  pengunjung/wisatawan,  5)  terdapat  jasa  perjalanan  wisata  dan  pemandu wisata/pramuwisata  yang  berkualitas,  6)  terdapat  kualitas  makanan  dan  minuman,  7) terdapat  akomodasi/ homestay yang  berkualitas,  dan  8)  kinerja friendly  tour  operator / fto (The Asean Secretariat, 2016).

## Jejaring Desa Wisata
Konsep  jejaring  desa  wisata  mencakup  percepatan  pencapaian  target jejaring desa wisata  yang  disebut pentahelix  model .  Model  tersebut  terdiri  atas academic / conceptor (standardisasi  dan  sertifikasi), business/enabler (peningkatan  kesehatan  dan  kebersihan, peningkatan  ICT infrastruktur,  dan  era  digital), community/accelerator (akselerasi  gaya hidup  digital, traveller ,  fotografi,  dan blogger )  dan government/regulator (infrastruktur pariwisata, insentif investor, free visa ) (Vani et al ., 2020).

## Konsep Sadar Wisata Peranan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Konsep  sadar  wisata  dan  peranan  kelompok  sadar  wisata  (pokdarwis)  di  destinasi wisata juga menjadi materi yang diberikan kepada para peserta bimtek.
Gambar  2  menggambarkan  secara  jelas  kerangka  keterkaitan  antara  konsep  sadar wisata  dan  pengembangan  pariwisata  (Bahri et  al. ,  2021).  Konsep  sadar  wisata memerlukan peran masyarakat  agar tercipta lingkungan dan suasana yang kondusif untuk mendorong  tumbuh  kembangnya  pariwisata  suatu  desa  wisata.  Dukungan  dan  peran masyarakat  yang  dimaksud  berasal  dari  pokdarwis  atau  kelompok  sadar  wisata  pada masing-masing desa. Penggunaan konsep sadar wisata untuk mengembangkan pariwisata di daerah dapat dijabarkan dalam tujuh unsur Sapta Pesona. Perwujudan Sapta Pesona akan meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke destinasi.
Gambar  2.  Kerangka  Hubungan  antara  sadar  wisata  dan  pengembangan  pariwisata (Sumber: Kemenpar 2021)

## Penerapan CHSE
Penerapan  CHSE  (c leanliness,  healthy,  safety,  environment )  dengan  penjelasan, yaitu kebersihan ( cleanliness ) adalah  terbebas  dari  kotoran, bakteria, virus, serta bahan- bahan  kimia  yang  berbahaya . Kesehatan  ( healthy )  adalah  pelayanan  yang  menerapkan peraturan,  perawatan,    pencegahan,    pemantauan,    serta    pengendalian.  Keselamatan ( safety )  adalah  keadaan  bebas  dari  risiko,  bahaya/pencemaran/  gangguan.  Lingkungan ( environment )  adalah  sumber  daya  yang  tersedia  di  suatu  kawasan  yang  memengaruhi manusia dan mahluk hidup sekitarnya (Sintaman et al ., 2022).
Beberapa  protokol  kesehatan  pandemi  covid-19  yang  perlu  diadaptasi  baik  oleh wisatawan maupun  pengelola desa wisata, di  antaranya menggunakan  masker/ menutup mulut, memeriksakan suhu tubuh, dan menjaga jarak saat bersosialisasi. Pada masa depan bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi salah satu kebiasaan baru, yang pada akhirnya mengubah kebiasaan lama, misalnya tidak lagi bersalaman saat bertemu, tetapi melempar senyum, mengangguk, dan salam tangan di dada (Tarunajaya et al. , 2021).

## Pengelolaan Homestay
Homestay adalah  rumah  yang  ditinggali,  dengan  sebagian  kamar   disewakan kepada tamu dalam kurun waktu tertentu, yang bertujuan memperlajari budaya setempat atau  kegiatan  rutin  tertentu.  Dalam  pengelolaan  desa  wisata,  keberadaan homestay merupakan salah satu sarana pendukung penting serta dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa wisata (Widyaningsih, 2020).
Terdapat  sembilan  kriteria  standar homestay :  1)  tuan  rumah  atau  penyedia homestay , 2) fasilitas  akomodasi  (rumah,  kamar  tidur, kamar mandi,  toilet),  3) aktivitas (kegiatan  budaya  masyarakat  lokal,  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  di  alam,  yang menunjukkan identitas asli destinasi), 4)  manajemen/tata kelola, 5)  lokasi/aksesibilitas, 6)  tingkat  higienitas  dan  kebersihan,  7)  keselamatan  dan  keamanan,  8)  pemasaran  dan promosi, serta 9) prinsip berkelanjutan (Tarunajaya et al. , 2020).
Narasumber  kelima,  yaitu  Ronald  Tethool,  pengelola  Wisata  Pantai    Ngurbloat dengan  pasir  terhalus,  berbagi  pengalaman  dalam  menggali  potensi  dan  bersama masyarakat  mengelola  Desa  Wisata  Ngilngof  yang  terletak  di  Kecamatan  Manyew, Kabupaten Maluku Tenggara hingga berhasil meraih juara pertama kategori desa wisata maju terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) oleh Kemenparekraf.
Acara di hari pertama dilanjutkan dengan diskusi dan memberi masukan beberapa hal tentang perkembangan kondisi desa masing-masing serta membagi kelompok sesuai dengan perwakilan desa, yaitu Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Dertawun, Desa Soinrat, dan Desa Tanimbar Kei, yang terdiri atas sepuluh orang per desa. Setiap kelompok diberikan tugas mengisi form daftar identifikasi potensi dan tantangan pengembangan desa wisata. Pada hari kedua, dilanjutkan dengan praktik, yang dipandu oleh narasumber utama Dr. Santi Palupi. Setiap kelompok  diberi waktu untuk melanjutkan diskusi dan menyusun rencana  aksi  pengelolaan  desa  wisata  untuk  jangka  pendek,  menengah,  dan  panjang melalui kertas kerja. Pada kesempatan itu, diberikan pengarahan kepada setiap kelompok desa wisata dengan menggunakan checklist pengembangan desa wisata. Tujuannya untuk membantu  para  peserta  dalam  mengidentifikasi  desa  wisata  yang  dikelolanya.  Setiap kelompok  didampingi  oleh  fasilitator  kelompok  yang  berasal  dari  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Maluku  Tenggara  untuk  membantu  dan  memandu  kelompok  peserta  saat mengisi checklist dan menuangkannya ke dalam rencana pengembangan.
Rencana aksi yang dibuat ke dalam kertas kerja oleh masing-masing kelompok desa wisata, yang didampingi fasilitator, dipresentasikan kepada para narasumber. Selanjutnya, para narasumber memberikan tanggapan terhadap  rencana  aksi  yang  telah  disusun  guna menyempurnakan rencana aksi tersebut. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian goodie- bag berupa  kaos,  topi, block  note ,  dan  produk  UMKM  masyarakat  setempat  dari Kemenparekraf  sebagai  salah  satu  bentuk  dukungan.  Hal  ini  merupakan  upaya Kemenparekraf dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Gambar 3.  Suasana diskusi, presentasi kelompok, dan  pemberian penghargaan dari Kemenparekraf
Gambar 3 menjelaskan suasana pembelajaran praktik yang dilakukan masyarakat untuk  membuka  wawasan  baru  pengembangan  desa  berdasarkan  pengetahuan  dan wawasan  baru  yang  disampaikan,  pengalaman  pengelolaan  yang  sudah  dilakukan,  serta panduan implementasi oleh narasumber.  Dengan pelaksanaan praktik tersebut, diperoleh model baru rencana pengembangan desa wisata ke depan yang disusun ulang secara garis besar.   Diperlukan konsistensi  peserta untuk  dapat  menyosialisasikan termuan dan hasil bimtek ini kepada pengurus lain dan masyarakat desa atas reka ulang tersebut.  Sertifikat bimtek di samping menunjukkan bahwa peserta telah mengikuti program secara tuntas juga merupakan komitmen implementasi arah baru pengembangan dan pengelolaan desa wisata ke depan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Main attraction / unique selling point (USP) setiap desa wisata perlu dipertajam agar dapat  disusun  pola  perjalanan  wisata  tematik  yang  terintegrasi  di  Kabupaten  Maluku Tenggara.  Selain  itu,  perlu  partisipasi  dan  penguatan  jejaring  masyarakat  desa-desa  di kawasan  penyangga  Maluku  Tenggara  untuk  saling  berkolaborasi  dalam  mengatasi kesenjangan  pengembangan  pariwisata. Stakeholders yang  potensial  dan existing, seperti Atourin,  Telkomsel,  atau  program  KKN  kampus  dapat  dimanfaatkan  untuk  menunjang penurunan tingkat kesenjangan tersebut.
Implikasi  bimtek ini adalah perlunya menyusun kembali pengelolaan aatraksi wisata dalam bentuk paket-paket wisata yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi eksisting di lokasi  dan  membangun  jejaring  dan  kerja  sama  dengan  pelaku  usaha  wisata  (bagian  dari petahelix pariwisata).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bapak  Harwan  Ekoncahyo  Wirasto (Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf), Bapak Muhamad Thaher Hanubun (Bupati Maluku Tenggara), Ibu Sarah Far Far (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara), dan Ronald  Tethool  (Pengelola DTW Pantai Ngurbloat)  yang telah  berperan aktif dalam kegiatan bimtek ini sebagai narasumber dengan memberikan berbagai macam informasi  dan  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  pengembangan  dan  peningkatan pengelolaan  desa  wisata.  Bersyukur  juga  atas  keterlibatan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Maluku Tenggara, dan masyarakat perwakilan Desa Wisata Ohoidertawun, Desa Wisata Soinrat, Desa Wisata Letvuan, Desa Wisata Wab, dan Desa Wisata Tanimbat Kei.

## DAFTAR REFERENSI
Bahri, A. S., Rianto, Abdillah, F., & Arianti, S. P. (2021). Pariwisata dan desa wisata: Teori dan praktik . Qiara Media. Kementerian Pariwisata. (2016). Panduan Pengelolaan  homestay  di  destinasi pariwisata . Kementerian Pariwisata.
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif.  (2021).  7  Desa  Wisata  yang  mengusung konsep  sustainable  tourism.  https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/7- desa-wisata-yang-mengusung-konsep-sustainable-tourism
Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2021). Pedoman Desa Wisata .
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Sintaman,  P.  I.,  Sari,  M.,  &  Fitriani.  (2022).  Implementasi  CHSE  (cleanliness,  healthy, safety,  environment)  bagi  industri  pariwisasta  di  Kota  Palangkarya. Jurnal  Darma
Agung , 30 (3), 1006–1007.
Tarunajaya, W. B., Arianti, Santi P., Simanjuntak, D., Setiawan, B., & Afriza, L. (2020). Gerakan sadar wisata. Modul 1. Deputi Bidang SDM dan Kelembagaan - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Tarunajaya, W. B., Simanjuntak, D., Setiawan, B., Afriza, L., & Arianti, Santi.P. (2021). Buku panduan pemberdayaan masyarakat desa wisata berbasis pendampingan . Deputi Bidang SDM dan Kelembagaan - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. The  ASEAN  Secretariat.  (2016).  Asean  community  based  tourism  standard.  In Asean . www.asean.org
Vani,  R.  V.,  Priscilia,  S.  O.,  &  Adianto,  A.  (2020).  Model  pentahelix  dalam mengembangkan potensi wisata di Kota Pekanbaru. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area , 8 (1), 63–70. https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3361
Widyaningsih,  H.  (2020).  Pengembangan  pengelolaan homestay dalam  mendukung  Desa Wisata Diro. Jurnal Pariwisata dan Budaya , 11 (1), 9–15.
Yuwono,  T.  P.  (2022).  Membedah  potensi  dan  tantangan  dana  desa  tahun  2022. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi- dan- tantangan-dana-desa-tahun-2021