## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 03, Nomor 01, Juli 2021

## KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS YANG BERKEADILAN: SEBUAH TELAAH FEMINIST LEGAL THEORY
Aga Natalis* 1 , Kadek Cahya Susila Wibawa 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Jalan Soekarno Hatta, Kota Semarang, Jawa Tengah 59160, Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia. aga@usm.ac.id

## Abstract
Recognition  that  inequality  may  be  a  driver  of  a  person's  vulnerability  or  group  of  people  to HIV/AIDS,  for  example,  gender  inequality  in  education  and  restrictions  on  social  autonomy among  women,  are  directly  linked  to  lower  access  to  sexual  health  services,  including  HIV testing and treatment. This inequality has given rise to a series of responses by Feminist Legal Theory to tackle HIV. This study aims to analyze the policy of dealing with HIV/AIDS that is fair in the  study  of  Feminist Legal  theory.  The research  method  used  is  a  qualitative  method with doctrinal/normative  research  and  a  philosophical  approach.  The  results  suggest  that  feminist ethics may be highly relevant to public health ethics. Based on the perspective of feminist legal theory, policy-making for the control of HIV/AIDS must be  based on people  with  HIV-centered social policies, which emphasizes that it must be oriented to the welfare of PLWHA.
Keywords : HIV/AIDS; Policy; Feminist Legal Theory

## Abstrak
Pengakuan  bahwa  ketidaksetaraan  mungkin  menjadi  pendorong  kerentanan  seseorang  atau sekelompok orang  atas  HIV/AIDS, misalnya  ketidaksetaraan gender  dalam  bidang pendidikan dan pembatasan otonomi sosial di kalangan perempuan secara langsung terkait dengan akses yang  lebih  rendah  ke  layanan  kesehatan  seksual,  termasuk  tes  dan  pengobatan  HIV. Ketidaksetaraan  tersebut  menimbulkan  serangkaian  tanggapan  Feminist  Legal  Theory  di sebuah upaya untuk mengatasi HIV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis mengenai kebijakan penanggulangan HIV/AIDS yang berkeadilan dalam telaah Feminist Legal theory.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian doktrinal/normatif  serta  pendekatan  filosofi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  etika  feminis mungkin  sangat  relevan  dengan  etika  kesehatan  masyarakat.  Berangkat  dari  cara  pandang feminist legal theory, maka pembuatan kebijakan penenanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan berbasis pada people with HIV-centered social policies, yang menekankan bahwa dalam proses pembuatan suatu kebijakan haruslah berorientasi pada kesejahteraan ODHA.
Kata Kunci : HIV/AIDS; Kebijakan; Feminist Legal Theory

## A. Pendahuluan
Kewajiban Indonesia yang mengadopsi prinsip negara hukum kesejahteraan adalah untuk memenuhi  ( fulfill ),  menyediakan  ( provide ),  melayani  ( sevice ),  dan  melindungi  ( protect )  warga
negaranya 1 .  Kesemuanya  itu  kemudian  direduksi  dan  diintroduksi  dalam  konsep  Hak  Asasi Mansia  (HAM),  berupa  hak  bebas  dari  ( free  from )  dan  bebas  untuk  ( free  to ).  Salah  satu perwujudan HAM yang dimaksud adalah hak atas Kesehatan.
Usaha  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  mewujudkan  hak  atas  kesehatan  bagi warga  negaranya  adalah  dengan  melakukan  berbagai  kebijakan  guna  memelihara  dan meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  didasarkan  pada  prinsip  non-diskriminatif, partisipatif,  serta berkelanjutan. Pengaturan lebih lanjut terhadap  hak atas kesehatan terdapat dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  salah  satunya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Adapun tanggung jawab pemerintah berkenaan dengan hak atas Kesehatan warga  negara  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  15,  adalah  pemerintah  bertanggung  jawab  atas ketersediaan  area,  tatanan,  sarana  kesehatan  baik  fisik  ataupun  sosial  untuk  warga  sebagai upaya untuk menggapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.
Salah  satu  permasalahan  kesehatan  di  Indonesia  yang  sampai  saat  ini  belum terselesaikan  adalah  Pandemi  HIV  atau Human  Immunodeficiency Virus atau  virus  yang menyerang/menginfeksi  sel  darah  putih  yang  menyebabkan  turunnya  kekebalan  tubuh manusia.  Salah  satu  penyakit  yang  disebabkan  HIV  adalah  AIDS  atau Acquired  Immune Deficiency  Syndrome yang  merupakan  sekumpulan  gejala  penyakit  yang  timbul  karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV 2 . Di seluruh dunia sampai saat ini terdapat kurang lebih 35 juta orang hidup dengan HIV, yang meliputi 1 juta wanita serta 3,2 juta berumur kurang dari 15 Tahun. Kasus baru HIV berjumlah 2,1 juta yang terdiri dari 1,9 juta orang berusia dewasa serta 240.000 kasus untuk anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Jumlah kematian akibat  AIDS  sebanyak  1,5  juta  yang  terdiri  dari  1,3  juta  berusia  dewasa  sedangkan  sisanya adalah anak yang berumur kurang dari 15 tahun dengan jumlah kurang lebih 190. 000 orang 3 . Di  Indonesia,  permasalahan  HIV/  AIDS  awal  ditemui  di  Provinsi  Bali  pada  tahun  1987 4 . Sampai  dikala  ini  HIV/  AIDS  telah  menyebar  di  386  Kabupaten/  Kota  di  segala  provinsi  di Indonesia.  Antara  tahun  2000-  2018,  kasus  HIV/  AIDS  turun  sebanyak  37%  dan  kematian terpaut  HIV/  AIDS  turun  45%,  serta  sebanyak  13,  6  juta  jiwa  selamat  sebab  mengkonsumsi
1 Yuswanto,  “Peran  Negara  Hukum  Indonesia  Melindungi  Rakyatnya  Dalam  Menyambut  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” Jurnal Fiat Justicia 8, no. 4 (2014): 572.
2 Yudhi  Tri  Gunawan,  Irma  Prasetyowati,  and  Mury  Ririanty,  “People  Living  With  HIV  AIDS  (PLWHA) Characteristics Associated With Loss to Follow Up ARV Teraphy In Jember District,” Jurnal IKESMA 12, no. 1 (2016): 53–64.
3 Fitrianingsih  et  al.,  “Gambaran Karakteristik Pasien  HIV  Di  Poli  Rawat Jalan  RSUD Raden  Mattaher Jambi,” Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi 3, no. 1 (2019): 54–60.
4 Tri Rini Puji Lestari, “Kebijakan Pengendalian HIV / AIDS Di Denpasar,” Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 8, no. 1 (2013): 45–48.
Antiretroviral  (ARV).  Prestasi  ini  ialah  hasil  dari  upaya  besar  program  HIV  nasional  yang didukung warga serta mitra pembangunan internasional.
Tetapi,  dikala  ini  sebanyak  23%  Orang  Dengan  HIV  (ODHA)  putus  penyembuhan  ARV, sementara  itu  obat  itu  dapat  dimanfaatkan  secara  Cuma-Cuma  di  Rumah  Sakit  serta Puskesmas  di  34  Provinsi  serta  296  Kabupaten/  Kota  di  Indonesia 5 .  Strategi  Departemen Kesehatan guna menghentikan pandemi HIV/ ADIS dengan pelaksanaan Suluh Temukan Atasi serta  Pertahankan  (STOP),  merupakan  implementasi  dari  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia No 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV serta AIDS.
Berdasarkan catatan dari LSM Indonesia AIDS Coalition (IAC), kejadian krisis stok obat ini sudah terjadi beberapa kali dalam 2 tahun terakhir tanpa  ada solusi konkret dari Kementerian Kesehatan 6 . Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dialokasikan untuk  pembelian  obat  ARV,  tidak  bisa  dieksekusi  karena  sistem  dan  mekanisme  pengadaan obat ini tidak efisien, hal ini dikarenakan proses pengadaan obat ARV Fixed Dose Combination jenis  TLE  dinyatakan  gagal  pada  2018,  sehingga  alokasi  dana  APBN  tidak  bisa  tersalurkan untuk membeli obat tersebut. Tender obat gagal terlaksana disebabkan PT. Kimia Farma tidak setuju dengan harga yang ditawarkan Kementerian Kesehatan. Proses lelang terbatas dengan peserta  PT.  Kimia  Farma  dan  PT.  Indofarma  Global  Medika  pun  lantas  dilakukan,  namun  tak juga menghasilkan pemenang 7 .
Gagalnya  proses  tender  obat  ARV  mengakibatkan ARV Fixed  Dose  Combination jenis TLE yang menjadi semakin susah ditemukan di sejumlah kota di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun IAC, status ketersediaan obat yang relatif aman hanya terdapat di Rumah Sakit Ananda Bekasi dan Rumah Sakit Elisabeth Bekasi. Sedangkan pada sejumlah rumah sakit lain di  Jabodetabek,  Jawa  Tengah,  Deli  Serdang  dan  Makassar,  Palembang,  serta  Medan mayoritas tercatat kosong. Di samping masih ada beberapa rumah sakit yang tercatat memiliki ketersediaan secara terbatas, atau hanya menyediakan yang berbentuk pecahan saja 8 .
Pengakuan  bahwa  ketidaksetaraan  mungkin  menjadi  pendorong  kerentanan  seseorang atau  sekelompok  orang  atas  HIV/AIDS.  Ketidaksetaraan  gender  dalam  pendidikan  dan pembatasan otonomi sosial di kalangan perempuan secara langsung terkait dengan akses yang
5 Clarissa  Fauzany  Priastuti,  “Sejarah  ARV,  Obat  Yang  Disebut  Selamatkan  13,6  Juta  Jiwa  Dari HIV/AIDS,”  Tribunpalu.com,  2019,  HIV/AIDS,  https://palu.tribunnews.com/2019/12/01/sejarah-arv- obat-yang-disebut-selamatkan-136-juta-jiwa-dari-hivaids.
6 Halida  Bunga,  “ODHA  Kecam  Langkanya  Obat  ARV:  Nyawa  Kami  Terancam,”  Tempo,  2020, https://nasional.tempo.co/read/1316893/odha-kecam-langkanya-obat-arv-nyawa-kami-terancam.
7 Reni Susanti, “Obat ARV Untuk ODHA Langka, Menteri Kesehatan Diminta Turun Tangan,” Kompas, 2020, ttps://regional.kompas.com/read/2020/03/07/08464.
8 Andi  Nur  Aminah,  “ODHA  Terancam  Tak  Bisa  Konsumsi  Obat  ARV,”  Republika,  2019, https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/11/pl55ah384-odha-terancam-tak-bisa- konsumsi-obat-arv.

## Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS yang Berkeadilan: Sebuah Telaah Feminist Legal Theory
lebih  rendah ke  layanan kesehatan  seksual,  termasuk tes  dan  pengobatan  HIV.  Kesenjangan keuangan  dan  kekerasan  pasangan  intim  dalam  hubungan  seksual  sering  menghalangi kemampuan  perempuan  untuk  menegosiasikan  penggunaan  kondom  dan  melindungi  dirinya dari HIV.  Meskipun komitmen  untuk mengurangi  dampak ketidaksetaraan  gender  telah  dibuat oleh  komunitas  internasional,  ada  kebutuhan  untuk  meningkatkan  upaya  secara  signifikan karena  ketidakadilan  sosial  dan  kekerasan  terhadap  perempuan  terus  berlanjut  di  seluruh dunia.
Ketidaksetaraan  yang  menyebabkan  kerentanan  perempuan  untuk  tertular  HIV memunculkan serangkaian tanggapan Feminist Legal Theory di sebuah upaya untuk mengatasi HIV.  Salah satu garis  antara proyek reformasi hukum feminis dengan mengurangi kerentanan HIV    adalah  tentang  masalah  pekerja  seks 9 .  Jenis  kelamin  dan  kerentanan  pekerja  untuk tertular HIV sangat besar, dan pada gilirannya prevalensi HIV di kalangan pekerja seks sangat tinggi,  di  beberapa  negara  mencapai  60%  (enam  puluh  persen).    Beberapa  feminis  (disebut feminis  abolisionis) sangat melarang  penggunaan sanksi  pidana  untuk menangani kerentanan pekerja seks atas pengendalian HIV.  Feminis lain, yaitu feminis seks-positif atau seks-radikal dan  aktivis  pekerja  seks  menyerukan  tanggapan  hukum  yang  mengandalkan  dekriminalisasi pekerja  seks  untuk  mengurangi  kejadian  HIV  dalam  pekerja  seks  di masyarakat,  oleh  karena itu,  untuk  menilai  dan  membangun  kebijakan  atas  penanganan  HIV/AIDS  yang  berkeadilan, feminisme  dikawinkan  dengan  prinsip good  governance yang  kemudian  menjadi Feminist Governance yang  memungkinkan  untuk  menilai  bagaimana  penganut  feminisme  muncul sebagai  aktor  berpengaruh  di  lembaga  yang  mengatur  HIV 10 ,  namun  perlu  disadari  dalam membangun kebijakan tersebut, ada ketidaksepakatan antara penganut feminisme sendiri 11 . Feminisme dalam bidang ilmu hukum muncul sebagai Feminist Legal Theory (FLT).  FLT memfokuskan  perhatian  pada  pentingnya  untuk  menerapkan  pemahaman  feminis  pada pembentukan  dan  implementasi  dari  suatu  kebijakan  dengan  menggunakan  berbagai  tingkat analisis,  seperti  individu,  kolektif  dan  struktural,  serta  menganalisis  dampak  yang  berbeda  di berbagai  aspek  termasuk  jenis  kelamin,  ras,  seksualitas,  kemampuan,  agama  dan  lain sebagainya.  Dengan  upaya  yang  demikian  dapat  mengungkapkan  lapisan  kompleksitas  yang mungkin terlewatkan. Meskipun semua kebijakan tampak netral, namun ada pola gender yang berimplikasi  pada  perbedaan  kebutuhan  akan  suatu kebijakan  tersebut.  Karya  patriarki  dalam
9 Jenny A. Higgins, Susie Hoffman, and Shari L. Dworkin, “Rethinking Gender, Heterosexual Men, and Women’s  Vulnerability  to  HIV/AIDS,” American  Journal  of  Public  Health 100,  no.  3  (2010):  435–45, https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.159723.
10 Pervaiz K Ahmed and Stuart S Farquhar, “Corporate Governance and Ethics : A Feminist Perspective,” Journal of Business Ethics 81 (2008): 665–78, https://doi.org/10.1007/s10551-007-9539-5.
11 Lara  Gerassi,  “A  Heated  Debate:  Theoretical  Perspectives  of  Sexual  Exploitation  and  Sex  Work,” Journal of Sociology and Social Welfare 42, no. 4 (2015): 79–100.
pembuatan  kebijakan  selama  ini  menunjukkan  netralitas  dari  pembuatan  serta  implementasi suatu kebijakan, tetapi pada kenyataannya kebutuhan terhadap suatu kebijakan itu berbeda 12 . Sebagai contoh, penyebab, dinamika, dan hasil dari kebijakan terhadap ODHA berbeda dengan kelompok masyarakat adat.
Penelitian mengenai  kebijakan  penanggulangan HIV/AIDS  sudah  banyak  dilakukan  oleh beberapa peneliti sebelumnya, misalnya penelitian  yang dilakukan  oleh Anna  Bredström  pada tahun 2006. Penelitian yang berjudul “ A Challenge for Feminist HIV/AIDS Research? ” berfokus pada  karya  Tamsin  Wilton  (1997)  dan  Janet  Holland  et  al. (1998),  artikel  tersebut  mengkaji bagaimana  'ras',  etnisitas  dan  kelas  diteorikan  dan  dikonseptualisasikan  dalam  literatur  ini 13 . Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tasleem  J.  Padamsee  pada  tahun  2017.  Penelitian  yang berjudul “ The Politics of Prevention: Lessons from the Neglected History of US HIV/AIDS Policy ” bertujuan  untuk  menganalisis  serangkaian  besar  wawancara  asli  dengan  pembuat  kebijakan, ribuan  artikel  berita,  dan  dokumentasi  ekstensif  untuk  merekonstruksi  sejarah  tiga  bidang perdebatan dan pengambilan keputusan tentang pencegahan HIV sejak tahun 1990: pertukaran jarum suntik, tes HIV, dan pendidikan seks untuk kelompok berisiko 14 . Penelitian yang dilakukan oleh  Rahim  Khodayari-Zarnaq,  Ali  Mohammad  Mosaddeghrad,  Haidar  Nadrian,  Neda  Kabiri, dan Hamid Ravaghi pada tahun 2019. Penelitian yang berjudul “ Comprehensive analysis of the HIV/AIDS policy-making process in Iran ” yang bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan HIV/AIDS di Iran dari tahun 1986 hingga 2016 15 . Penelitian yang dilakukan oleh Aga Natalis,  Sukimin,  dan  Tri  Mulyani  pada  tahun  2021.  Penelitian  yang  berjudul  “ Antiretroviral Medicine Ethical Execution Policy for HIV / AIDS Survivors in Indonesia ” yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa kebijakan pemberian obat antiretroviral yang adil bagi penderita HIV/AIDS di Indonesia 16 .
Berpijak dari penelitian sebelumnya, walaupun sama-sama menggunakan tema kebijakan penanggulangan  HIV/AIDS,  namun  penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada  kebijakan penanggulangan  HIV/AIDS  yang  berdasarkan  pada Feminist  Legal  Theory (FLT).    FLT
12 Eleanor  Malbon,  Lisa  Carson,  and  Sophie  Yates,  “What  Can  Policymakers  Learn  From  Feminist Strategies  to  Combine  Contextualised  Evidence  with  Advocacy?,” Palgrave  Communications 4,  no. 104 (2018): 1–9, https://doi.org/10.1057/s41599-018-0160-2.
13 Anna Bredström, “Intersectionality: A Challenge for Feminist HIV/AIDS Research?,” European Journal of Women’s Studies 13, no. 3 (August 2006): 229–43, https://doi.org/10.1177/1350506806065754.
14 Tasleem  J.  Padamsee,  “The  Politics  of  Prevention:  Lessons  from  the  Neglected  History  of  US HIV/AIDS  Policy,” Journal  of  Health  Politics,  Policy  and  Law 42,  no.  1  (February  2017):  73–122, https://doi.org/10.1215/03616878-3702782.
15 Rahim  Khodayari-Zarnaq  et  al.,  “Comprehensive  Analysis  of  the  HIV/AIDS  Policy-Making  Process  in Iran,” Health  Research  Policy  and Systems 17, no.  1 (December  2019):  69, https://doi.org/10.1186/s12961-019-0466-6.
16 Aga Natalis, Sukimin, and Tri Mulyani, “Antiretroviral Medicine Ethical Execution Policy for HIV / AIDS Survivors in Indonesia,” Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 15, no. 2 (April 13, 2021): 1861–67, https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i2.14609.

## Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS yang Berkeadilan: Sebuah Telaah Feminist Legal Theory
beranggapan  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  berpihak  kepada  perempuan  dan tentunya siapa saja termasuk ODHA sebagai kelompok minoritas yang secara sosial sering kali dilemahkan  oleh  berbagai  kebijakan  pemerintah.  Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  mengenai  kebijakan  penanggulangan HIV/AIDS yang berkeadilan dalam telaah Feminist Legal theory .

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dalam  bidang  Ilmu  Hukum  dengan  yang menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal/normatif. Metode pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan filosofi  ( philosophy approach ).  Spesifikasi penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif-analitis.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud berasal dari  berbagai  peraturan  atau  kebijakan  Pemerintah  Republik  Indonesia  yang  terkait  dengan penanggulangan  HIV/AIDS.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  berasal  dari  hasil  penelitian, jurnal,  prosiding,  dan  lain  sebagainya  yang  terkait  dengan penelitian  ini.  Metode  penelitian ini digunakan supaya hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika akademik.

## C. Hasil dan Pembahasan
Relasi  gender  merupakan  dasar  struktur  keluarga  sehingga  laki-laki  dan  perempuan sama-sama  bertanggung  jawab  mengatasi  masalah  sosial.  Nancy  Chodorow  berpendapat bahwa identitas gender dibangun secara sosial berbeda untuk perempuan dan laki-laki karena perempuan  adalah  pengasuh  utama.  Ketimpangan  ini  bisa  jadi  dikoreksi  oleh  reorganisasi fundamental 17 .  Karena  lama  sejarah  orientasi  sosial  budaya  masyarakat,  stratifikasi  berbasis gender dan diskriminasi masih sangat tinggi di masyarakat pedesaan, khususnya di Indonesia. Dalam  kasus  infeksi  HIV,  perempuan  harus menghadapi  kembaran  diskriminasi  dari  keluarga dan masyarakat. Wanita terpinggirkan di tingkat yang berbeda kelompok masyarakat.
Mempertimbangkan  masalah  perempuan,  Feminis  telah  mengadvokasi  secara  teoritis maupun  praktis  terhadap  masalah  wanita.  Berger  dan  Luckmann  telah  menjelaskan  masalah HIV  dan  AIDS  dari  Perspektif  feminis,  bahwa  AIDS  adalah  penyakit  yang  dibangun  secara sosial  dan  banyak  respon  dan  sikap  terhadap  individu  yang  terinfeksi  HIV  berpusat  pada konsep  yang  sudah  ada  sebelumnya,  paradigma  dan  konstruksi  sosial  dari  mereka  yang terkena  dampak.  Teori  konstruksi  sosial  berkaitan  dengan  cara  masyarakat  menafsirkan,
17 Robert  Max  Jackson,  “The  Reproduction  of  Parenting,” American  Sociological  Review 54,  no.  2 (1989): 215–32.
menilai  dan  menganggap makna  kelompok,  kondisi  dan  peristiwa.  Teori  Feminis  menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus setara secara politik, ekonomi, dan sosial. Teori feminis memisahkan  persoalan  sosial  dari  biologis,  bersikeras  bahwa  ada  perbedaan  antara  apa produk  ide  manusia  sebagai  sesuatu  yang  bisa  berubah  dan  apa  produk  biologi,  karenanya sesuatu (relatif) stabil dan tidak dapat diubah 18 .
Teori  feminis  sangat  terkait  dengan  Perilaku  manusia.  HIV  dan  AIDS  adalah  penyakit Perilaku.  Pertimbangan  atas  dasar  kesetaraan  perempuan  berhak  untuk  “Katakan  Tidak” mengenai  hubungan  seksual.  Namun,  pemaksaan  dan  pemerkosaan  biasa  terjadi  di  banyak negara,  misalnya  di  negara  Afrika  sub-Sahara.  Artinya,  banyak  perempuan  muda  tidak  dapat menegosiasikan  penggunaan  kondom  atau  menolak  yang  tidak  diinginkan  kemajuan  seksual. Ini  dapat  meningkatkan  risiko  penularan  HIV  jika  terjadi  trauma  pada  saluran  genital  karena pemerkosaan.  Ketika  seseorang  mengisolasi  statistik  menurut  wilayah  dan  jenis  kelamin, mereka menunjukkan variasi yang cukup besar, dengan persentase wanita yang terinfeksi lebih tinggi,  terutama  di  Sub-Sahara.  Pengakuan  atas  ketidaksetaraan  ini  mengarah  pada perkembangan  istilah  feminisasi  AIDS,  yang  menunjuk  pada  ciri-ciri  sosial  dan  biologis perempuan  yang  menempatkan  mereka  dalam  kelompok  dengan  posisi  rentan.  Ilustrasi mengenai  aliran-aliran  feminisme  yang  kemudian  akan  berdampak  pada  cara  pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS 19 :
Feminisme  berusaha  untuk  menanggapi  kerentanan  perempuan  terhadap  HIV  melalui banyak  saluran,  termasuk  keterlibatan  langsung  dengan  negara  melalui  upaya  bilateral  dan bantuan multilateral, dan melalui struktur tata kelola yang membentuk tanggapan HIV nasional. Tanggapan  feminis memegang kekuasaan  dalam membentuk  hukum  dan  kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Karena dampak ini, feminis harus mengkaji konsekuensi proyek reformasi  hukum  feminis.  Jika  mereka  tidak  melakukannya,  feminis  berisiko  menerapkan  dan melakukan proyek reformasi yang merugikan perempuan, apapun maksudnya ini menunjukkan, bahwa tanggapan yang efektif terhadap HIV di kalangan pekerja seks adalah salah satu yang mendekriminalisasi  pekerja  seks  daripada  mengandalkan  hukum  pidana.  Bukti  lebih  lanjut menunjukkan bahwa dukungan efektif  bagi pekerja seks dapat mengubah  perilaku polisi yang berdampak  pada  hasil  penanggulangan  HIV/AIDS,  dan  sebagainya  adalah  sebagian  dari manfaat  kesehatan  yang  ditunjukkan  bagi  pekerja  seks  ketika  mereka  berorganisasi  dan berkumpul.  Dekriminalisasi  yang  diajukan  oleh  feminis  dan  aktivis  pekerja  seks, memfasilitasi
18 Aga  Natalis,  “Reformasi  Hukum  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Keadilan  Bagi  Perempuan:  Telaah Feminist Jurisprudence,” Jurnal Crepido 2, no. 1 (2020): 11–23.
19 Nadine Strossen, “A Feminist Critique of the Feminist Critique of Pornography,” Virginia Law Review 79, no. 5 (1993): 1099–1190, https://doi.org/10.2307/1073402.
kemampuan  pekerja  seks  dan  program  HIV  untuk memanfaatkan  keberadaan  kekuatan  yang tersebar untuk mempengaruhi kebijakan kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Indonesia  dalam  menerapkan  kebijakan  penanganan  HIV/AIDS  mungkin  dapat mencontoh Swedia yang memiliki sistem pemerintahan feminis ( Feminist Governance ) pertama di dunia.  Ini  berarti bahwa  kesetaraan  gender merupakan  hal utama  dari  prioritas  Pemerintah dalam  pengambilan  keputusan  dan  alokasi  sumber  daya.  Pemerintah  feminis  memastikan bahwa perspektif kesetaraan gender dibawa ke dalam pembuatan kebijakan secara luas, baik secara  nasional  maupun  internasional.  Wanita  dan  pria  harus  memiliki  kekuatan  yang  sama untuk  membentuk  masyarakat  dan  kehidupan  mereka  sendiri.  Ini  adalah  hak  asasi  manusia serta masalah demokrasi dan keadilan.
Kesetaraan  gender  juga  merupakan  bagian  dari  solusi  untuk  tantangan  masyarakat termasuk  di  bidang  kesehatan  dalam  negara  kesejahteraan  modern,  untuk  mewujudkan keadilan  dan  pembangunan  ekonomi.  Alat  pemerintah  yang  paling  penting  untuk mengimplementasikan  kebijakan  feminis  adalah  pengarusutamaan  gender,  dimana penganggaran responsif gender merupakan komponen penting 20 .
Ada  beberapa  alasan  mengapa  etika  feminis  mungkin  sangat  relevan  dengan  etika kesehatan  masyarakat.  Feminisme  berkaitan  dengan  kesetaraan,  penindasan,  dan  keadilan, yang merupakan tema sentral dalam etika kesehatan masyarakat. Pendekatan feminis terhadap ketidaksetaraan kesehatan mengarahkan kita untuk memeriksa hubungan antara kerugian dan kesehatan,  dan  distribusi  kekuasaan  dalam  proses  perumusan  kebijakan  kesehatan masyarakat  dengan  menggunakan  gender  sebagai  kategori  analitik.  Kompleksitas  kesehatan masyarakat  menuntut  investigasi  untuk  menggunakan  berbagai  perspektif,  termasuk pengadopsian metode feminis yang pada akhirnya, pandangan feminis tentang etika kesehatan masyarakat merangkul daripada menghindari 21 .
Feminisme  selalu  mengakui  kebutuhan  untuk  terlibat  dengan  politik.  Kesehatan masyarakat  memiliki  elemen  politik  yang  tak  terhindarkan.  Kegiatan  kesehatan  masyarakat didanai  langsung  dari  APBN  maupun  APBD  dan  dicapai  melalui  upaya  dan  kelembagaan negara yang terorganisir, oleh karenanya kebutuhan akan komitmen politik yang eksplisit dalam kesehatan  masyarakat  mungkin  lebih  besar  sekarang  daripada  sebelumnya,  mengingat ancaman  terhadap  kesehatan  masyarakat  yang  ditimbulkan  oleh  kerugian  dan  ketidakadilan. Alih-alih  mendorong  keterlibatan dengan  politik,  kesehatan masyarakat  tunduk  pada  sejumlah
20 Giovanna  Galizzi,  Gaia  Viviana  Bassani,  and  Cristiana  Cattaneo,  “Adoption  of  Gender-Responsive Budgeting  (GRB)  by  an  Italian  Municipality,” Administrative  Sciences 8,  no.  68  (2018):  1–13, https://doi.org/10.3390/admsci8040068.
21 Wendy  A. Rogers,  “Feminism and  Public Health  Ethics,” Journal of  Medical Ethics 32,  no. 6 (2006): 351–54, https://doi.org/10.1136/jme.2005.013466.
kendala  yang  menghambat  keterlibatan  politik.  Kesehatan  Masyarakat  bertanggung  jawab untuk  memperbaiki  dampak  kesehatan  dari  pengecualian  dan  kerugian,  tetapi  hanya  sesuai dengan  konvensi  tertentu  yang  mengatur  pengeluaran  yang  sah.  Peneliti  kesehatan  mungkin menyelidiki  cara-cara  untuk  mengurangi  dampak  kemiskinan  pada  kesehatan  anak  melalui program  kunjungan  rumah  atau  peningkatan  perawatan  antenatal,  tetapi  tidak  dapat meningkatkan pendapatan ibu atau menciptakan pekerjaan sebagai intervensi kesehatan yang sah.  Keputusan  kesehatan  masyarakat  harus  dibenarkan  secara  ilmiah  daripada  politis, menggunakan  bahasa  yang  diduga  obyektif,  buta  gender,  dan  metode  pandemiologi, berdasarkan  bukti  penelitian  yang  semakin  banyak  disediakan  oleh  pendanaan  komersial. Akhirnya,  sebagai masyarakat kita terikat  pada  model biomedis kesehatan  dan penyakit  yang mencari solusi untuk masalah kesehatan dalam diri individu 22 .
Fokus  pada  individu  ini  memungkinkan  peneliti  dan  politisi  mengabaikan  konteks  sosial dan politik, yang mengarah pada peningkatan risiko kesehatan yang buruk. Penjelasan feminis tentang  etika  kesehatan  masyarakat  menuntut  komitmen  politik  eksplisit  untuk  tindakan  yang didasarkan  pada  kepedulian  terhadap  kesejahteraan  perempuan,  dan  yang  bertujuan  untuk mencapai  tujuan  yang  mereka  tentukan  sendiri.  Sayangnya,  di  seluruh  dunia  termasuk Indonesia, banyak infrastruktur kesehatan masyarakat telah dibongkar atau tidak cukup didanai, yang  menyebabkan  dampak  buruk  pada  kesehatan  sebagian  besar  perempuan  sebagai kelompok yang paling rentan.
Ketidaksetaraan  digambarkan  sebagai  masalah  etika  utama  dalam  etika  kesehatan masyarakat.  Pendekatan  feminis  terhadap  ketidakadilan  menyediakan  jalan  ke  depan,  dan kemauan  politik  diperlukan  untuk  tindakan  tersebut.  Bagaimana  dengan  tantangan  etika tradisional kesehatan masyarakat, seperti hak individu versus hak masyarakat? Dilema sentral ini terjadi dalam beberapa cara, termasuk hak orang untuk menolak vaksinasi versus manfaat kekebalan bagi manusia, hak privasi versus kebutuhan data untuk penelitian pandemiologi, dan kebebasan  individu  versus  penahanan  dan  terapi  wajib  untuk  penyakit  menular  seperti tuberkulosis 23 .
Semua  dilema  ini  bergantung  pada  gagasan  tentang  kebaikan  bersama  atau  manfaat komunitas, yang karenanya meminta atau memaksa individu untuk menyerahkan sebagian dari kebebasan  mereka.  Bagaimana  etika  feminis  dapat  mengatasi  tantangan  ini?  Feminisme
22 Gunilla Risberg, Katarina Hamberg, and Eva E. Johansson, “Gender Perspective in Medicine: A Vital Part of Medical  Scientific  Rationality. A Useful Model for Comprehending Structures  and Hierarchies within Medical Science,” BMC Medicine 4, no. 20 (2006): 2–5, https://doi.org/10.1186/1741-7015-4-20.
23 Brian  Greenwood,  “The  Contribution  of  Vaccination  to  Global  Health:  Past,  Present  and  Future,” Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society  B:  Biological  Sciences 369,  no.  1645  (2014):  1–9, https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0433.

## Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS yang Berkeadilan: Sebuah Telaah Feminist Legal Theory
mengakui  batasan  yang  ditempatkan  pada  kebebasan  individu  melalui  hubungan  manusia dengan individu lain dan dengan komunitas yang lebih luas. Dalam menganalisis kepentingan bersama,  feminis  memperhatikan  faktor-faktor  seperti:  kriteria  keanggotaan  komunitas; hubungan  kekuasaan  yang  membentuk  komunitas;  aturan  yang  mengaturnya;  dimana keuntungan  dari  keanggotaan  komunitas,  dan  siapa  yang  membayar  harga  untuk  ini.  Mari Pertimbangkan  keputusan  komunal  hipotetis  untuk  mengadopsi  vaksinasi  wajib,  untuk mencegah  penyebaran  penyakit  menular  tertentu,  dengan  sanksi  finansial  untuk ketidakpatuhan.  Keputusan  ini  dapat  membawa  manfaat  bagi  mereka  yang  berisiko  tinggi terpapar  infeksi  potensial,  melalui  partisipasi  mereka  yang  sering  dalam  acara  publik  seperti film, konser, atau pertandingan olahraga. Orang-orang yang sama, yang memiliki sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, juga cenderung memiliki sumber daya untuk mendapatkan vaksinasi (cuti kerja, transportasi ke klinik, obat untuk efek samping).
Keputusan  seperti  itu  mungkin  memberikan  beban  yang  signifikan  pada  mereka  yang kekurangan  sumber  daya  yang  dan  kelompok  yang  sama  ini  mungkin  tidak  berbagi  manfaat dari kelompok karena kurangnya sumber daya juga dapat membatasi partisipasi mereka dalam acara  publik.  Dalam contoh  ini, mereka yang berkecukupanlah  yang paling mudah memenuhi persyaratan  vaksinasi,  dan  yang  memperoleh  keuntungan  paling  banyak,  sedangkan  mereka yang kurang beruntung memiliki beban terbesar dan manfaat paling sedikit.
Hak  individu  versus  dilema  kepentingan  umum  biasanya  tidak  ditulis  dalam  istilah ketidakadilan,  tetapi  memeriksa  hal-hal  khusus  dari  setiap  kasus,  seperti  siapa  yang  memiliki kekuatan  pengambilan  keputusan  dan  bagaimana  barang  non-material  maupun  material didistribusikan dapat ditawarkan atas jalan keluar dari kebuntuan yang tampak. Dari perspektif feminis, analisis semacam ini, dengan difokuskan pada mereka yang paling dirugikan. Pertama, solusi politik dan struktural dicari untuk masalah  yang terwujud di tingkat individu, dan kedua, solusi ini akan mengurangi ketidaksetaraan gender hanya karena perempuan terlalu terwakili di antara mereka yang kurang beruntung.
Dalam  menghubungkan  bagaimana  perspektif  feminisme  dalam  etika  kesehatan,  dapat dimulai tentang bagaimana kebijakan di bidang penyelenggaraan obat yang berkeadilan. Obat merupakan  suatu  komponen  penting  dalam  pelayanan  kesehatan 24 .  Keterbatasan  obat  tentu akan  menyebabkan  fasilitas  kesehatan  tidak  maksimal  dalam  menjalankaan  tugasnya,  yakni melayani masyarakat, dalam kasus dalam penelitian ini adalah masyarakat yang dikhususkan pada ODHA. ARV merupakan nyawa bagi ODHA, kelangkaan ARV membahayakan kesehatan ODHA,  merusak  upaya  untuk  menghentikan  pandemi  dan  mendiskreditkan  upaya
24 Erni Rahmawatie  and  Stefanus Santosa,  “Sistem Informasi  Perencanaan  Pengadaan  Obat Di  Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali,” Jurnal PSEUDOCODE 2, no. 1 (2015): 45–52.
mengoptimalkan  proses  pengadaan  obat-obatan  esensial  khususnya  ARV.  ODHA  juga merupakan  warga  negara  yang  haknya  wajib  dipenuhi  dan  dilindungi  negara.  Ketika  isu kesehatan  serta  obat  dijadikan  komoditas  dan  kebijakan  pemerintah  yang  cenderung diskriminatif,  maka  hak  dan  kebutuhan  ODHA  akan  menjadi  terancam,  oleh  sebab  itu pemerintah  wajib  untuk  membentuk  suatu  kebijakan  penyelenggaraan  obat  ARV  yang berkeadilan bagi ODHA 25 .
David R. Holtgrave dalam bukunya “ Handbook of Economic Evaluation of HIV Prevention Programs ”,  menjelaskan  bahwa  diskriminasi  terhadap  ODHA  terutama  dalam  setiap pengambilan  kebijakan  pemerintah  haruslah  segara  diatasi,  karena  diskriminasi  akan berpengaruh  terhadap  kualitas  hidup  ODHA  di  tengah  masyarakat 26 ,  oleh  karena  itu  setiap pengambilan  kebijakan  terutama  terkait  dengan  ODHA,  dalam  hal  ini  kebijakan penyelenggaraan obat ARV perlu menerapkan prinsip good governance . Dalam perspektif good governance ,  pemangku  kebijakan  dituntut  untuk  memproduksi  kebijakan  yang  mengarah kepada  tujuan  filsafat  politik,  agar  secara  etis  mendapatkan  pembenaran,  sebagai  contoh kebijakan  yang  dilakukan  tanpa  diskriminasi 27 .    Sebuah  kebijakan  akan  kehilangan  nilai  etis apabila  secara  serampangan  tidak  mengindahkan  kepentingan  hajat  hidup  orang  banyak. Dalam  kategori  Conhran  dan  Malone,  sebuah  kebijakan  dimaknai  sebagai  sebagai  kebijakan yang  baik,  bila  kebijakan  tersebut  berkaitan  dengan  keputusan  dan  tindakan  pemerintah dengan desain untuk menyelamatkan persoalan rakyat, dalam hal ini ODHA 28 .
Kebijakan  penanggulangan  HIV/AIDS  dapat  mempengaruhi  hidup  ODHA  secara  luas. Tahap-tahap  penyusunan  kebijakan  terdiri  dari  tahap  penyusunan  agenda,  tahap  formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Sementara  Ramesh  menyatakan  bahwa  proses  kebijakan  terdiri  dari  5  (lima)  tahapan,  yaitu  : Penyusunan  agenda  ( agenda  setting ),  yakni  proses  agar  suatu  masalah  bisa  mendapat perhatian  dari  pemerintah;  Formulasi  kebijakan  ( policy  making ),  yakni  proses  perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah; Pembuatan kebijakan ( decision making ), yakni proses ketika  pemerintah  memilih  untuk  melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  sesuatu tindakan;  Implementasi  kebijakan  ( policy  implementation ),  yakni  proses  untuk  melaksanakan
25 Atalya Puspa, “ODHA Menjerit Stok Obat Menipis,” Media Indonesia, 2020, https://mediaindonesia.com/read/detail/295111-odha-menjerit-stok-obat-menipis.
26 David  R.  Holtgrave, Handbook  of  Economic  Evaluation  of  HIV  Prevention  Programs (New  York: Springer US, 1998).
27 Paulus  I  Funome,  Willy  Tri  Hardianto,  and  Dody  Setyawan,  “Peran  Etika  Politik  Dalam  Perumusan Kebijakan Publik,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 1, no. 2 (2012): 9–15.
28 Sholih  Muadi,  Ismail  MH,  and  Ahmad  Sofwani,  “Konsep  Dan  Kajian  Teori  Perumusan  Kebijakan Publik,” Jurnal Review Politik 6, no. 2 (2016): 195–224.
kebijakan  supaya  mencapai  hasil;  dan  Evaluasi  kebijakan  ( policy  evaluation ),  yakni  proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan 29 .
Nilai patriarki menganggap bahwa pembuatan suatu kebijakan haruslah netral dan objektif yang terwujud bila proses pembuatan kebijakan itu bersifat tertutup dan otonom dari berbagai perspektif  moral,  agama,  filsafat,  politik,  sejarah,  dan  bahkan  jenis  kelamin.  Hukum  tidak berbicara  baik-buruk  atau  adil  atau  tidak  adil. Jika sebuah  hukum masih  berlaku, maka  harus dianggap  adil  dan  tetap  harus  dilaksanakan.  Nilai  patriarki  dalam  teori  hukum  lebih  banyak diterapkan  dalam  aliran  positivisme  hukum,  yang  menekankan  bahwa  setiap  pembuatan kebijakan  harus  menerima  begitu  saja  versi  resmi  peraturan  perundang-undangan  sebagai realitas hukum dan  cenderung tidak mempertanyakan hakikat dan  tujuan  utama hukum, serta menerima peruturan perundang-undangan atau hukum sebagai sesuatu yang given .
Sikap netral dan objektif yang dikembangkan oleh aliran positivisme hukum menjadi kritik utama dari pakar atau pemikir teori hukum feminis ( feminist legal theory ). Para pemikir feminis sejak  akhir  tahun  1960-an  hingga  sepanjang  tahun  1970-an  mendiskusikan  mengenai kemungkinan mewujudkan hukum yang berdimensi kesetaraan gender, sebab sikap pembuatan kebijakan yang netral dan objektif secara konseptual telah menempatkan perempuan atau siapa saja yang dirugikan secara sosial oleh suatu kebijakan, seperti ODHA, kelompok minoritas, dan lingkungan  sebagai potentialvictimes ,  dan  secara  aktual  dalam  banyak  bidang  dan  keadaan sering mendiskriminasikan  kelompok-kelompok yang  dilemahkan  secara  sosial  karena kondisi khusus yang dialaminya, seperti keterbatasan berkomunikasi dan lain sebagainya.
Sesuai  dengan  prinsip good  governance ,  maka  kebijakan  dapat  dibentuk  berdasarkan filsafat feminisme. Pengaruh feminisme dalam kajian ilmu hukum dikenal dengan istilah feminist legal  theory yang  berfokus  pada  penalaran  hukum  untuk  mencapai  suatu  simpulan  tertentu, feminis  akan  mempertimbangkan  hal-hal  yang  tidak  universal,  tidak  general,  namun  lebih mencerminkan  perempuan  sebagai  bagian  yang  memang  memiliki  kebutuhan  dan  kekhasan tertentu  sebagai  titik  tolak  penalarannya.  Feminisme  mengembangkan  argumentasi  hukum yang khusus yang menjadi tantangan bagi hukum yang bersifat diskriminatif dan tidak adil 30 . Pendekatan feminist legal theory mencerminkan pendekatan hukum yang kompleks  dan mutidimensi  sebagai  bentuk  perjuangan  bagi  orang  atau  kelompok  yang  dirugikan  dalam karena  terabaikan  kepentingannya  dalam  proses  pembuatan  suatu  kebijakan  publik.  Dalam perspektif feminist legal  theory , pembuatan suatu  kebijakan harus dijauhkan dari paham yang
29 Sanjaya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
30 Heri  Setiawan,  Steven  Ouddy,  and  Mutiara  Girindra  Pratiwi,  “Isu  Kesetaraan  Gender  Dalam  Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia,” Jurispridentie 5, no. 2 (2018): 128.
Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS yang Berkeadilan: Sebuah Telaah Feminist Legal Theory
bersifat seragam dan general 31 . Untuk membongkar konsep kebijakan yang bersifat objektif dan netral, Patricia Cain 32 memberikan konsep bahwa pembuatan kebijakan harus didasarkan pada pengalaman  setiap  aktor  sosial  untuk  mempengaruhi  pembuatan  dan  pelaksanaan  suatu kebijakan publik berdasarkan kepentingannya yang berbeda-beda, oleh karenanya pembuatan kebijakan  haruslah  berpihak  kepada  siapa  saja  yang  dipengaruhi  secara  langsung  maupun tidak langsung dari pembuatan kebijakan terebut.
Teori hukum feminis menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan dan tentunya siapa saja, termasuk ODHA sebagai kelompok minoritas yang secara  sosial  sering  kali  dilemahkan  oleh  berbagai  kebijakan  pemerintah,  hukum  yang berdasarkan  kajian  feminis  harus  berdasarkan  tujuan  untuk  melawan  penindasan,  dominasi, dan  diskriminasi.  Berangkat  dari  prinsip good  governance dan feminist  legal  theory ,  maka pembuatan  kebijakan  yang mempengaruhi  ODHA  harus  dilakukan  berbasis  pada people  with hiv-centered  social  policies ,  yang  menekankan  bahwa  dalam  proses  pembuatan  suatu kebijakan  haruslah  berorientasi  pada  ODHA,  maksudnya  adalah  menempatkan  ODHA  dalam posisi utama dalam pembuatan kebijakan seperti keterlibatan ODHA dan proses mendengarkan masukan atau pendapat dari ODHA. Alasan beragam dari kewajiban pembuat kebiakan untuk memasukan  ODHA  dalam  pengambilan  suatu  kebijakan,  yaitu  terkiat  etika,  keunggulan  dan pragmatis.
ODHA dalam proses pembuatan kebijakan publik harus diberikan beberapa hak, misalnya hak atas eksistensi dan hak atas kebebasan berpendapat dan bersikap kritis dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Hak kebebasan bagi ODHA dalam pembuatan kebijakan wajib dilakukan oleh  pejabat  pemerintahan,  hal  ini  sesuai  dengan  pengaturan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  f Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  bahwa  pejabat pemerintahan  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  Warga  Masyarakat  untuk  didengar pendapatnya  sebelum  membuat  Keputusan  dan/atau  Tindakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan  yang  melibatkan  ODHA  dalam  pengambilan  kebijakan  mengekspresikan keyakinan etis, yaitu ODHA memiliki hak untuk dikonsultasikan dan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan  yang  mempengaruhinya.  Kebijakan  memiliki  keunggulan  karena  melibatkan  ODHA dalam  perancangan  suatu  kebijakan  yang  menimbulkan  kemungkinan  bahwa  ODHA  akan memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui ekspresi sebuah kebijakan. Akhirnya, pengambilan
31 Toni  Schofield  and  Susan  Goodwin,  “Gender  Politics  and  Public  Policy  Making:  Prospects  for Advancing Gender Equality,” Policy and Society 24, no. 4 (2005): 25–44, https://doi.org/10.1016/s1449-4035(05)70067-9.
32 Moch Fakhri, “Hukum Perkawinan Di Indonesia ( Kajian Hukum Berkeadilan Gender Dalam Kerangka Feminis Legal Theory ),” Muwazah 7, no. 2 (2015): 158–71.
58
kebijakan yang meliatkan ODHA akan menimbulkan sebuah kemungkinan bahwa ODHA akan mendukung kebijakan yang mereka bantu ciptakan.

## D. Simpulan
Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS yang berkeadilan dalam telah feminist legal theory, bahwa terdapat beberapa alasan mengapa etika feminis mungkin sangat relevan dengan etika kesehatan  masyarakat.  Teori  hukum  feminis  menganggap  bahwa  hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  berpihak  kepada  perempuan  dan  tentunya  siapa  saja  termasuk  ODHA  sebagai kelompok  minoritas  yang  secara  sosial  sering  kali  dilemahkan  oleh  berbagai  kebijakan pemerintah, hukum yang berdasarkan kajian feminis harus berdasarkan tujuan untuk melawan penindasan, dominasi, dan diskriminasi. Feminisme berkaitan dengan kesetaraan, penindasan, dan keadilan, yang merupakan tema sentral dalam etika kesehatan masyarakat. Berangkat dari cara  pandang feminist  legal theory , maka  pembuatan  kebijakan  penenanggulangan HIV/AIDS harus  dilakukan  berbasis  pada people  with  hiv-centered  social  policies ,  yang  menekankan bahwa  dalam  proses  pembuatan  suatu  kebijakan  haruslah  berorientasi  pada  kesejahteraan ODHA,  maksudnya  adalah  menempatkan  ODHA  dalam  posisi  utama  dalam  pembuatan kebijakan, seperti keterlibatan  ODHA dan proses mendengarkan masukan atau pendapat dari ODHA.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Anggara, Sanjaya. Kebijakan Publik . Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Holtgrave, David R. Handbook of Economic Evaluation of HIV Prevention Programs . New York: Springer US, 1998.

## Jurnal:
Ahmed,  Pervaiz  K,  and  Stuart  S  Farquhar.  “Corporate  Governance  and  Ethics:  A  Feminist Perspective.” Journal of Business Ethics 81 (2008): 665–78. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9539-5.
Bredström,  Anna.  “Intersectionality: A  Challenge  for  Feminist  HIV/AIDS  Research?” European Journal of Women’s Studies 13, no. 3 (August 2006): 229–43.
https://doi.org/10.1177/1350506806065754.
Fakhri,  Moch.  “Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia  (Kajian  Hukum  Berkeadilan  Gender  Dalam Kerangka Feminis Legal Theory ).” Muwazah 7, no. 2 (2015): 158–71.
Fitrianingsih,  Chytra  Bertdiana  Ersa,  Desti  Indriyani,  and  Wirdayanti.  “Gambaran  Karakteristik Pasien  HIV  Di  Poli  Rawat  Jalan  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu Terapan Universitas Jambi 3, no. 1 (2019): 54–60.
Funome,  Paulus  I,  Willy  Tri  Hardianto,  and  Dody  Setyawan.  “Peran  Etika  Politik  Dalam Perumusan Kebijakan Publik.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 1, no. 2 (2012): 9–15.
Galizzi,  Giovanna,  Gaia  Viviana  Bassani,  and  Cristiana  Cattaneo.  “Adoption  of  Gender- Responsive Budgeting (GRB) by an Italian Municipality.” Administrative Sciences 8, no. 68 (2018): 1–13. https://doi.org/10.3390/admsci8040068.
Gerassi,  Lara.  “A  Heated  Debate:  Theoretical  Perspectives  of  Sexual  Exploitation  and  Sex Work.” Journal of Sociology and Social Welfare 42, no. 4 (2015): 79–100.
Greenwood,  Brian.  “The  Contribution  of  Vaccination  to  Global  Health:  Past,  Present  and Future.” Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 369, no. 1645 (2014): 1–9. https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0433.
Gunawan,  Yudhi  Tri,  Irma  Prasetyowati,  and  Mury  Ririanty.  “People  Living  with  HIV  AIDS (PLWHA)  Characteristics  Associated  With  Loss  to  Follow  Up  ARV  Teraphy  In  Jember District.” Jurnal IKESMA 12, no. 1 (2016): 53–64.
Higgins,  Jenny  A.,  Susie  Hoffman,  and  Shari  L.  Dworkin.  “Rethinking  Gender,  Heterosexual Men, and Women’s Vulnerability to HIV/AIDS.” American Journal of Public Health 100, no. 3 (2010): 435–45. https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.159723.
Jackson, Robert Max. “The Reproduction of Parenting.” American Sociological Review 54, no. 2 (1989): 215–32.
Khodayari-Zarnaq,  Rahim,  Ali  Mohammad  Mosaddeghrad,  Haidar  Nadrian,  Neda  Kabiri,  and Hamid  Ravaghi.  “Comprehensive  Analysis  of  the  HIV/AIDS  Policy-Making  Process  in Iran.” Health  Research  Policy  and  Systems 17,  no.  1  (December  2019):  69. https://doi.org/10.1186/s12961-019-0466-6.
Lestari,  Tri  Rini  Puji.  “Kebijakan  Pengendalian  HIV  /  AIDS  Di  Denpasar.” Jurnal  Kesehatan Masyarakat Nasional 8, no. 1 (2013): 45–48.
Malbon, Eleanor, Lisa Carson, and Sophie Yates. “What Can Policymakers Learn from Feminist Strategies  to  Combine  Contextualised  Evidence  with  Advocacy?” Palgrave Communications 4, no. 104 (2018): 1–9. https://doi.org/10.1057/s41599-018-0160-2.
Muadi,  Sholih,  Ismail  MH,  and  Ahmad  Sofwani.  “Konsep  Dan  Kajian  Teori  Perumusan Kebijakan Publik.” Jurnal Review Politik 6, no. 2 (2016): 195–224.
Natalis,  Aga.  “Reformasi  Hukum  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Keadilan  Bagi  Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence.” Jurnal Crepido 2, no. 1 (2020): 11–23.
Natalis, Aga, Sukimin, and Tri Mulyani. “Antiretroviral Medicine Ethical Execution Policy for HIV / AIDS Survivors in Indonesia.” Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 15, no. 2 (April 13, 2021): 1861–67. https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i2.14609.
Padamsee, Tasleem J. “The Politics of Prevention: Lessons from the Neglected History of US HIV/AIDS  Policy.” Journal  of  Health  Politics,  Policy  and  Law 42,  no.  1  (February  2017): 73–122. https://doi.org/10.1215/03616878-3702782.

## Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS yang Berkeadilan: Sebuah Telaah Feminist Legal Theory
Rahmawatie, Erni, and Stefanus Santosa. “Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.” Jurnal PSEUDOCODE 2, no. 1 (2015): 45–52.
Risberg, Gunilla, Katarina Hamberg, and Eva E. Johansson. “Gender Perspective in Medicine: A  Vital  Part  of  Medical  Scientific  Rationality.  A  Useful  Model  for  Comprehending Structures and Hierarchies within Medical Science.” BMC Medicine 4, no. 20 (2006): 2–5. https://doi.org/10.1186/1741-7015-4-20.
Rogers,  Wendy  A.  “Feminism  and  Public  Health  Ethics.” Journal  of  Medical  Ethics 32,  no.  6 (2006): 351–54. https://doi.org/10.1136/jme.2005.013466.
Schofield, Toni, and Susan Goodwin. “Gender Politics and Public Policy Making: Prospects for Advancing  Gender  Equality.” Policy  and  Society 24,  no.  4  (2005):  25–44. https://doi.org/10.1016/s1449-4035(05)70067-9.
Setiawan,  Heri,  Steven  Ouddy,  and  Mutiara  Girindra  Pratiwi.  “Isu  Kesetaraan  Gender  Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia.” Jurispridentie 5, no. 2 (2018): 128.
Strossen,  Nadine.  “A  Feminist  Critique  of  the  Feminist  Critique  of  Pornography.” Virginia  Law Review 79, no. 5 (1993): 1099–1190. https://doi.org/10.2307/1073402.
Yuswanto.  “Peran  Negara  Hukum  Indonesia  Melindungi  Rakyatnya  Dalam  Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.” Jurnal Fiat Justicia 8, no. 4 (2014): 572.

## Website:
Andi  Nur  Aminah.  “ODHA  Terancam  Tak  Bisa  Konsumsi  Obat  ARV.”  Republika, 2019.https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/11/pl55ah384-odha- terancam-tak-bisa-konsumsi-obat-arv.
Bunga,  Halida. “ODHA Kecam  Langkanya Obat ARV: Nyawa  Kami Terancam.” Tempo, 2020. https://nasional.tempo.co/read/1316893/odha-kecam-langkanya-obat-arv-nyawa-kami- terancam.
Puspa,  Atalya.  “ODHA  Menjerit  Stok  Obat  Menipis.”  Media  Indonesia,  2020. https://mediaindonesia.com/read/detail/295111-odha-menjerit-stok-obat-menipis.
Priastuti, Clarissa Fauzany. “Sejarah ARV, Obat Yang Disebut Selamatkan 13,6 Juta Jiwa Dari HIV/AIDS.” Tribunpalu.com, 2019. HIV/AIDS, https://palu.tribunnews.com/2019/12/01/sejarah-arv-obat-yang-disebut-selamatkan-136- juta-jiwa-dari-hivaids.
Susanti,  Reni.  “Obat  ARV  Untuk  ODHA  Langka,  Menteri  Kesehatan  Diminta  Turun  Tangan.” Kompas, 2020. ttps://regional.kompas.com/read/2020/03/07/08464.