Jurnal Ilmiah Mandala Education
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM
Ayatullah Hadi 1 , Rahmad Hidayat 2 , Lalu Nanang Alwi 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Mataram
2 Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Mataram
3 Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Mataram

## Abstract
Elections are a means of democratic experience. It can be said that there is no democracy without elections. However, elections are not an objective, but as a means of electing parliamentarians and executive  leaders  at the central  and  regional  levels.  In the concurrent elections  on  17  April  2019 which were held throughout Indonesia, including the Election Commission of Mataram City which had recorded the number of DPT in Mataram City amounted to 278,358. This study uses political culture theory (Gaffar 2004), types of political culture (Davies and Lewis, 1971), voter participation (McClosky in Miriam Budiardjo 2008), as a knife for analysis and as an instrument for researchers to examine in depth about voter participation in presidential elections and vice president in 2019 in the  city  of  Mataram.  The  research  methodology  used  is  a  qualitative  approach  with  a  descriptive analysis method. Descriptive analysis methods are used to get a systematic, factual, and accurate picture  of  the  facts,  the  characteristics  and  the  relationship  between  the  phenomena  under investigation.The conclusion of this study is the number of people participating in Mataram City up to 222,687 voters, and looking at the results of research between active voter participation models and apathetic voters, the people of Mataram are included in active voters with 60% while apathetic voters are 40%.
Keywords: General Election, Voter Participation, Active Voters and Apathetic Voters

## Abstrak
Pemilihan  umum  merupakan  sarana  pengalaman  demokrasi.  Dapat  dikatakan  tidak  ada demokrasi  tanpa  pemilu.  Walaupun  begitu,  pemilihan  umum  bukanlah  tujuan,  akan  tetapi  sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif dipusat dan daerah. Dalam pemilu serentak  tanggal  17  April  2019  yang  diselenggarakan  diseluruh  Indonesia,  termasuk  KPUD  Kota Mataram  yang  telah  mencatat  jumlah  DPT  di  Kota  Mataram  berjumlah  278.358.  Penelitian  ini mengguakan  teori  budaya  politik  (Gaffar  2004),  tipe  budaya  politik  (Davies  dan  Lewis,  1971), partisipasi  pemilih  (McClosky  dalam  Miriam  Budiardjo  2008),  sebagai  pisau  analisa  dan  sebagai instrument  peneliti  untuk  mengkaji  secara  mendalam  tentang  partisipasi  pemilih  dalam  pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Mataram. Metodelogi penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis diskriftif. Metode deskriftif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah partisipasi masyarakat Kota Mataram  sampai pada angka 222.687 pemilih, dan melihat hasil dari penelitian  antara  model  partisipasi  pemilih  aktif  dan  pemilih  apatis,  masyarakat  kota  Mataram termasuk  kedalam  pemilih  berpatisipasi  aktif  dengan  jumlah  60%  sedangkan  pemilih  apatis berjumlah 40%.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Pemilih Aktif dan Pemilih Apatis

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang menganut  sistem  demokrasi,  yang  kekuasaan
pemerintahannya berasal dari rakyat. Pada pasal 1  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 dinyatakan  bahwa  kedaulatan  berada  ditangan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar,  untuk  melaksanakan  kedaulatan  rakyat, maka  dilakukan  pemilihan  umum.  Pemilihan umum  (berikutnya  di  singkat  Pemilu)  diartikan sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.
Pemilu  merupakan  sarana  pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan, akan tetapi sebagai sarana untuk memilih anggota  parlemen  dan  pemimpin  eksekutif dipusat  dan  daerah.  Adapun  tujuan  kita berbangsa  antara  lain  untuk  memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan.
Masyarakat  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  penyelenggaraan  demokrasi seperti halnya pemilu. Oleh karenanya, masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  dengan pemilu  karena  merupakan  satu  kesatuan  yang utuh  menjadi  faktor  utama  dan  penentu suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu.
Sebuah pelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu  itu  sendiri  sehingga  masyarakat  tidak terperosok kedalam kesalahan pada saat memilih kandidat  pemilu.  Pengguna  hak  suara  sangat menentukan arah dan masa depan sebuah Negara yang  menganut  sebuah  demokrasi,  dimana seorang  pemimpin  merupakan  perwujudan aspirasi masyarakat.
Pemilu  tersebut  mempunyai  makna penting  bagi  berjalannya  demokrasi,  dimana setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan  memenuhi  persyaratan  menurut  undang- undang, dapat memilih pemimpin pemerintahan. Harapan  rakyat  akan  perbaikan  negeri  ini  akan dapat terwujud apabila pemilu dapat menghasilkan pemimpin negara yang mempunyai kompetensi, kapasitas, aspiratif dan mempunyai  komitmen  dalam  mensejahterakan rakyat.  Oleh  karena  itu,  seluruh  elemen  bangsa perlu  ikut  serta  mensukseskan  agar  mencapai hasil yang optimal. Menurut Andi Faisal (2016), Sebagai  dari  upaya  konsolidasi  demokrasi  yang semakin  kuat,  maka  perlu  dicermati  lima indikator pemilu yang berkualitasebagai berikut :
Pertama,  pemilu  berkualitas  menuntut penghapusan  budaya  politik  transaksional  atau money  politik.  Adanya  transaksi  seperti  ini
menyebabkan kualitas calon yang tidak dipertimbangkan  pemilih  sehingga  pemilih terbiasa untuk memilih seorang calon berdasarkan  harga  atau  berapa  nominal  yang didapatkan.  Idealnya,  masyarakat  memilih berdasarkan  penilaian  yang  obyektif  sehingga calon  tidak  perlu  mengeluarkan  uang  untuk meyakinkan pemilihnya, sehingga akan menghasilkan seorang pemimpin yang memiliki legitimasi dan wibawa yang kuat.
Kedua, pemilu berkualitas membutuhkan perbaikan  pendataan  pemilih.  Tingginya  angka golput  dalam  pemilu,  ternyata  bukan  hanya karena masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya. Namun kekacauan dan ketidakberesan dalam  pendataan  pemilih  membuat  banyak masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  kartu pemilih  walaupun  mempunyai  hak  untuk memilih.
Ketiga, pemilu yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemilih. Harapannya,  terhapusnya  apatisme  pemilih terhadap  proses  dan  hasil  pemilu  karena dianggap pemilih hanya merupakan angka-angka pemenang  dari  pemilu  ke  pemilu,  usai  pemilu seringkali  terabaikan  dalam  proses  pembuatan kebijakan.  Hal-hal  ini  tentu  tidak  baik  karena apatisme  masyarakat  atas  lembaga-lembaga demokrasi  menjadi  faktor  penghambat  bagi upaya konsulidasi demokrasi.
Keempat,  pemilu  diselenggarakan  oleh Komisi  Pemilihan  Umuum  (KPU)  dan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas serta  yang  tidak  kalah  penting  independen. Disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu bahwa penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan kedaulatan  rakyat  dalam  pemerintahan  negara yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kelima, pemilu berkualitas mensyaratkan penyelenggaran pemilu sesuai dengan asas jujur, adil, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi,  dan efektivitas.  Penyelenggara  pemilu  harus  adil, yaitu  adil  dalam  aturan  main  dan  memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat.  Pemilu  merupakan  momentum  bagi
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
rakyat Indonesia untuk membuka lembaran baru sejarah demokrasi
Indonesia. Demi terlaksananya pemilu yang berkualitas, peningkatan kinerja penyelenggara pemilu harus diperbaiki dan ditingkatkan, bukan hanya terkait dengan  kinerja  teknis  penyelenggaraan,  namun juga  dalam  hal  penumbuhan  kesadaran  tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.
Namun adanya pelanggaran yang dilakukan  oleh  beberapa  pihak  seperti  politisi, contoh  kasus  Muhammad  Ali  Akbar  yang merupakan  Calon  Legislatif  (Caleg)  DPRD Kabupaten  Lombok  Timur  Dapil  I  dari  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yang terjaring Operasi Tangkap  Tangan  (OTT)  oleh  masyaraka  dan Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  (PTPS), karena  melakukan  money  politic  dengan  bagi- bagi uang Rp 25.000.- (tribunwow.com,16/4/2019).  Dengan  adanya kasus seperti ini tentu akan mencoreng nilai dari demokrasi,  yang  tentunya  dapat  menyebabkan adanya  kebiasaan  dari  pemberi  dan  penerima pasca adanya pemilu berikutnya. Kasus ini juga dapat menyebabkan terganggunya proses konsolidasi  demokrasi  yang  semakin  kuat dengan indikator yang disebutkan diatas.
Khusus  di  Kota  Mataram  sendiri,  dalam pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden tahun 2014, Di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kota  Mataram  tercatat  sebanyak  292.215 pemilih,  DPT  tambahan  sebanyak  665  orang, Daftar  Pemilih  Khusus  (DPK)  984  orang,  dan DPK tambahan sebanyak 9.667 orang, sehingga total pemilih di Kota Mataram sebanyak 303.535 pemilih.  Rapat  pleno  yang  diselenggarakan  di Hotel Lombok Garden, serta terperoleh 215.388 jumlah  suara  sah,  sementara jumlah  suara  tidak sah  1.455  suara.  Melihat  jumlah  ini,  tingkat partisipasi  masyarakat  Kota  Mataram  dalam pemilu  presiden  dan  wakil  prsiden  tahun  2014 hanya 71 persen. (Kompas.com,17/07/2014).
Dalam pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang diselenggarakan diseluruh Indonesia, KPUD  Kota  Mataram  mencatat  jumlah  DPT  di Kota  Mataram  berjumlah    278.358  DPT.  Pada pemilu  serentak  tahun  2019  ini  KPUD  Kota Mataram  mercatat  jumlah  partisipasi  pemilih pada  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden, DPDRI,  DPRRI,  DPRD  Provinsi,  DPRD Kabupaten hingga 80% dari target Nasional 77%.
(antaraNTB, 03/05/2019). Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan partisipasidari  masyarakat  dalam  mengikuti pemilu dari tahun 2014 hanya 71% menjadi 80% ditahun 2019.
Salah satu di antara elemen dan indikator yang  paling  mendasar  dari  keberhasilan  dan kualitas  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemilu yang  demokratis  adalah  adanya  keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan  pemilu,  khususnya  dalam  hal pengawasan  atau  pemantauan  proses  pemilu. Peran  dan  partisipasi  masyarakat  sipil  dalam mengawasi  atau  memantau  jalannya  proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting.
Menurut  Miriam  Budiardjo  (2009), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan  politik,  antara  lain  dengan  jalan memilih  pimpinan  negara  dan  secara  langsung atau  tidak  langsung  memengaruhi  kebijakan pemerintah (public  policy). Kegiatan  itu mencakup  tindakan  seperti  memberikan  suara dalam  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat umum, mengadakan hubungan (contacting ) atau lobbying dengan  pejabat  pemerintah  atau anggota  parlemen,  menjadi  anggota  partai  atau salah  satu  gerakan  sosial  dengan  direct  action- nya, dan sebagainya.
Tetapi  perlu  diingat  bahwa,  Pemilu merupakan  wadah  pergantian  kekuasaan  secara legal. Seperti pembahasan di atas, proses Pemilu merupakan proses yang sangat rentan terjadinya penggiringan  opini  oleh  elit  politik  bahkan terjadinya  politik  uang.  Fenoma  yang  terjadi menjelang  pemilu  mempengaruhi  berbagai model partisipasi masyarakat saat terlibat dalam pemungutan  suara.  Model  partisipasi  tersebut misalnya  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai peristiwa  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat termasuk  struktur  sosial  serta  kondisi  ekonomi, isu agama, rasial dan opini publik.
Tujuan  dari  tulisan  ini  yaitu  untuk mengetahui bagaimana model partisipasi pemilih di Kota Mataram pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.

## METODE
Dalam penelitian
ini penulis menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
metode  analisis  deskriftif  analisis.  Metode deskriftif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran  secara  sistematis,  factual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

## 1. Lokasi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan penelitian  di    wilayah  Kota  Mataram  dan penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  agustus 2019.

## 2. Sumber Data
Sumber  data  primer  yang  digunakan dalam penelitian ini meliputi:
TABEL 3.1
Sumber Data Primer
N o Naras umber Jenis Data Meto de Jumlah 1. Nelaya n Partisipas i Nelayan Waw ancar a 2 2. Wiras wasta Partisipas i Wiraswas ta Waw ancar a 3
3. Pemili
h Pemul a Partisipas i Pemilih Pemula Waw ancar a 3 4. Akade misi Partisipas i Akademi si Waw ancar a 2
Data  sekunder  adalah  sumber  data  yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literature,  brosur  dan  karangan  para  ahli yang  dianggap  mempunyai  hubungan  dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari proses belajar mengajar.
3. Teknik Pemilihan Informan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang di pilih dengan cermat sehingga  relevan  dengan  struktur  penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel  orang-orang  yang  dipilih  oleh  penulis (Djarwanto : 1998 : 34)
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dimaksud  untuk memperoleh  bahan-bahan  yang  relevan  dan akurat.  Untuk  mengumpulkan  data  dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah : a. Teknik observasi (pengamatan)
b. Wawancara
c. Dokumentasi

## 5. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah  teknik  kualitatif,  dengan  mengikuti  alur kegiatan  miles  dan  humberman  (1984)  dalam sugiyono,  2013  :  246-252).  Yang  terdiri  dari beberapa tahap, yaitu :
1. Reduksi Data
2. Penyajian data ( data display )
3. Penarikan kesimpulan ( verification/conclution drowing )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Model Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Mataram
Masyarakat Kota Mataram memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan pemilu baik secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan dalam proses  pembentukan  kebijakan  umum.  Namun dalam  konteks  penelitian  kali  ini,  peneliti  akan menggunakan  dua  model  partisipasi  pemilih, antaranya partisipasi aktif dan partisipasi apatis.
Partisipasi  merupakan  salah  satu  aspek penting  dalam  demokrasi.  Partisipasi  politik warga  masyarakat  dalam  kegiatan-kegiatan politik  baik  yang  bersifat  aktif  maupun  apatis guna mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
a. Partisipasi Aktif
Apabila  seseorang  memiliki  kesadaran politik  yang  tinggi  dan  kepercayaan  kepada pemerintah  tinggi,  maka  partisipasi  politik seseorang ini cenderung aktif. Dengan demikian pemerintah  bersama  KPU  harus  bekerja  sama dalam  melakukan    sosialisasi  dikalangan masyarakat mengenai kesadaran dalam memilih pada pemilihan umum.

## 1) Tingginya  Kesadaran  Politik  Pemilih  di Kota Mataram
Kesadaran  politik  sangat  berhubungan erat  dengan  partisipasi  politik  masyarakat.  Ada dua  bentuk  partisipasi  politik  yang  berkaitan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
dengan  momen  pemilu  yaitu,  ikut  serta  dalam kampanye pemilu dan memberikan suara dalam pemilihan  umum.  Kesadaran  politik  adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.  Dimana  masyarakat  ikut  bagian  dalam menentukan  arah  Negara  sebagai  bentuk  dari demokrasi yang sedang berlansung.
Tingkat  kesadaran  politik  diartikan sebagai  tanda  bahwa  masyarakat  menaruh perhatian  terhadap  masalah  bernegara.  Selain sadar  akan  posisinya,  masyarakat  juga  akan menaruh perhatian terhadap proses-proses politik dan  pemerintahan  yang  berlangsung.  Perhatian tersebut seperti dengan mengikuti perkembangan informasi  politik  dan  pemerintahan  terkini  atau bahkan  terlibat  langsung  dalam  proses  tersebut. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan sesuatu yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan.
Adapun  hasil  wawancara  dengan  salah satu  akademisi,  yakni  saudara  Jaya  Kusuma, mengatakan :
“ Seseorang  harus  memiliki  kesadaran politik,  kesadaran  politik  akan  melahirkan pemimpin-pemimpin  yang  memiliki  kapabilitas yang  tinggi,  selain  itu  kesadaran  politik  akan menciptakan  kehidupan  demokrasi  yang  lebih berkarakter  dan  berintegritas (hasil  wawancara dengan Jaya Kusuma tanggal 12 agustus 2019)”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut, kesadaran  politik menjadi  salah  satu  instrument untuk memilih pemimpin secara selektif. Selain itu  kesadaran  politik  akan  akan  menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih sehat, berkualitas, berkarakter dan berintegritas. Kesadaran  politik  terbentuk  karena  kesadaran terhadap  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara agar  menjadi  lebih  baik.  Selain  itu,  kesadaran politik biasanya terbentuk dari pendidikan politik yang  kuat  dan  mengakar  melalui  proses sosialisasi politik.
Hal  ini  senada  dengan  hasil  wawancara dengan salah seoarang wiraswasta yakni, Jahman mengatakan :
” Saya berpartisipasi dalam pilpres 2019 karena saya menaruh harapan pada calon. Saya cenderung  akan  memilih  pemimpin  yang mengerti  dan  paham  akan  kebutuhan  profesi saya  sebagai  wiraswasta  yang  kemudian  saya sesuaikan denga visi-misi dan program-program
kerja  yang  akan  dijalankan  oleh  kandidat tersebu t  (Hasil  wawancara  dengan  Jahman tanggal 12 Agustus 2019)”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan ketiga  narasumber  tersebut  maka  kesadaran politik  bisa  dipengaruhi  oleh  kesadaran  dalam kehidupan berbangsa dan kesadaran individualis yang berkaitan dengan profesi dari seseorang itu sendiri.  Kesadaran  pemilih  juga  di  pengaruhi oleh media sosial sebagai media kampanye dari masing-masing  calon.  Dimana  media  sosial sekarang  mulai  berubah  fungsi  sebagai  lahan pemenangan  bagi  seseorang  yang  sedang bergelut dalam bidang politik.
Karena  kesadaran  politik  bisa  terbentuk karena kesadaran seseorang akan profesi yang di gelutinya.  Seseorang  akan  cenderung  memilih pemimpin  yang  mengerti  dan  paham  akan kebutuhan sesuai dengan profesinya.  Kesadaran politik jenis ini bisanya dilihat dari visi-misi serta program-program kerja yang akan dilaksanakan atau di jalankan oleh kandidat-kandiat pemimpin. Jika visi-misi dan program kerja dari kandidat  pemimpin  sesuai  dengan  apa  yang  di khendaki  seseorang  dengan  profesinya,  maka dengan  sendirinya  ia  akan  memilih  kandidat pemimpin tersebut.
Selain  itu  kesadaran  politik  akan terbentuk karena melihat situasi dan kondisi dari lingkungan  sekitar  yang  tak  kunjung  mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini yang mendorong seseorang untuk sadar serta aktif dan selektif  dalam  memilih  calon  pemimpin  yang memiliki kapabilitas serta berfikir visioner.
Di  kota  Mataram,  kesadaran  politik masyarakat  yang  cenderung  tinggi  disebabkan oleh  faktor  kesadaran  akan  kepentingan bermasyarakat,  sedangkan  secara  individualis kesadaran  politik  yang  cenderung  tinggi  di pengaruhi  oleh  kesadaran  akan  profesi  yang dijalani  agar  kualitas  hidup  individu  tesebut menjadi lebih baik. Kesadaran politik yang tinggi lahir dari kalangan pemilih yang strata sosialnya akademisi  dan  juga  pemilih  pemula,  sedangkan kesadaran politik yang tinggi secara individualis biasanya lebih condong kepada masyarakat yang berstrata  sosial  nelayan,  wiraswasta  dan  jenis profesi lainnya.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
2) Tingginya Kepercayaan Masyarakat Kota Mataram Kepada Pemerintah Tingginya tingkat kepercayaan
masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan  dukungan  masyarakat  terhadap kebijakan serta program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Tingkat kepercayaan  masyarakat  yang  tinggi  kepada pemerintah  menunjukkan  bahwa  masyarakat memandang  pemerintah  sudah  resoinsif  dan dapat  di  andalkan  dalam  hal  memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah  selama  ini  seperti  akselarasi pembangunan  insfrastruktur,  kebijakan  subsidi yang tepat sasaran, serta penguatan desentralisasi fiksal  untuk  membangun  desa  dan  daerah tertinggal  lainnya  telah  dirasakan  manfaatnya oleh masyarakat. Tingginya kepercayaan kepada pemerintah mampu mendorong potensi kepatuhan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan kebijakan maupun pada pemilu.
Adapun hasil wawancara dengan  seorang wiraswasta, Ahmad Fatoni mengatakan:
” Tingkat  kepercayaan  saya  kepada pemerintah  di  dasarkan  pada  trak  record  dari pemimpin  itu  sendiri.  Sebab  trak  record  akan menunjukkan prestasi-prestasi dari pemimpin itu sendiri.  Trak  record  menjadi  acuan  untuk meningkatkan  kepercayaan  dari  pemimpin  itu sendiri (Hasil wawancara dengan Ahmad Fatoni tanggal 13 Agustus 2019).”
Berdasarkan  ketiga  hasil  wawancara diatas,  trak  record  dan  hasil  pemilu  sangat mempengaruhi  tingi  rendahnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Trak  record dapat  dilihat  dari  prestasi-presati  yang  telah diraih oleh seorang pemimpin selama ia berkarir dalam  bidang  politik.  Trak  record  biasanya diukur  dari  keberhasilan  seseorang  dalam menjalankan program-program yang menyentuk lapisan masyarakat lapisan menengah ke bawah, trak  record  tersebut  dapat  berupa  gerakan- gerakan  pemberdayaan  kepada  masyrakat  serta merialisasikan  aspirasi  dari  masyarakat  itu sendiri.
Masyarakat  Mataram  pada  umumnya menaruh harapan besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan kebijakan  yang  nantinya  akan  mempengaruhi pola hidup masyarakat. Pemilihan Presiden harus
di  perhatikan  dengan  baik  dan  selektif,  karena presiden merupakan pemegang legitimasi kekuasaan tertinggi disebuah Negara. Selain itu, kebijakan-kebijakan daerah kadang harus diseusaikan  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat yakani  Presiden.  Selain  itu  porgam-program kerja  dikendalikan  oleh  pemerintah  pusat sedangkan  pemerintah  daerah  hanyalah  sebagai ujung  tombak  untuk  merealisasikan  program- program kerja tersebut.
b. Partisipasi Apatis
Demokrasi  tidak  akan  berjalan  tanpa partisipasi  warga  yang  kritis.  Apatisme  publik adalah gejala, diman warga Negara menjadi tidak peduli  pada  hal-hal  yang  terkait  dengan kehidupan bersama. Artinya, warga Negara tidak lagi  kritis  dan  partisatif  di  dalam  kehidupan bersama.  Demokrasipun  tinggal  slogan  yang mengambang  tanpa  realitas,  sikap  apatis seringkali di kaitkan dengan problem-promblem yang terjadi di masyarakat baik idiologi, politik, ekonomi,  sosbud,  militer,  pendidikan  dan  lain- lain.
Apatis  terhadap  pemilu  bisa  jadi  di akibatkan  karena  adanya  ketidak  yakinan masyarakat terhadap adanya perubahan, sikap ini justru  membuat  pihak  yang  tidak  layak  sebagai presiden  menjadi  presiden.  Sehingga  akan mengukuhkan  kepemimpinan  yang  merugikan, kondisi  ini  melahirkan  individualis  dan  pasif. Bisa  jadi  masyarakat  memandang  elit  politik tidak  mengalami  perubahan  yang  jelas,  di sebabkan  karena  masyarakat  sering  menjadi korban politik pemerintah yang sedang berkuasa. Partisipasi  apatis  muncul  karena  rendahnya kesadaran  politik  masyarakat  serta  rendahnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah. Kedua  indikator  ini  dinilai  dapat  memberikan dampak negative terhadap kehidupan bernegara.

## 1) Kesadaran Politik Rendah
Kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban sebagai warga Negara yang menyangkut tentang lingkungan masyarakat dan politik, menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan  serta  politik  tempat  dia  hidup. Kemudian melihat tahap pemilu yanag memasuki  masa  kampanye,  partisipasi  politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi.
Hal  ini  senada  dengan  hasil  wawancar dengan  salah  seorang  nelayan  yakni,  saudara Jumaidi mengatakan :
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
“ Saya dalam pilpres kali ini pernah ikut dalam salah satu kampanye calon, dimana saya ikut  karena  pada  saat  itu  saya  tidak  ada kegiatan. Namun pada saat pemilihan berlansung  saya  tidak  pergi  ke  TPS .  (Hasil wawancara  dengan  Jumaidi  tanggal  13  Agustus 2019)”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  kedua narasumber dapat di katakana memiliki kesadaran  politik  yang  sama-sama  rendah. Rendahnya  partisipasi  di  sebabkan  karena minimnya  pengetahuan  terkait  politik  dan pemilu.  Politik  dianggap  sebagai  sebuah  proses dimana  pelaku  politik  saling  menjatuhkan  satu sama  lain.  Kesadaran  politik  harus  di  bentuk sedini  mungkin,  sebab  kesadaran  politik menjurus kedalam pewarisan sistem politik yang baik.
Penanaman  kesadaran  politik  harus dilakukan  disemua  lapisan  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan pemilih pemula rentan dan cenderung  dimobilisasi  oleh  lingkungan  sekitar dengan  cara  ditanamkan  kebiasaan  politis  yang bersifat pragmatis dan sesaat serta menumpulkan daya  kritis  untuk  lebih  visioner  dan  selektif dalam memilih pemimpin. Selain itu, sosialisasi politik  yang  maksimal  akan  turut  membentuk kesadaran politik itu sendiri.

## 2) Kepercayaan Kepada Pemerintah Rendah
Kepercayaan  terhadap  pemerintah  dapat di  katakana  sebagai  penilaian  masyarakat terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah  dapat  di  percaya  dan  dapat  di pengaruhi  atau  tidak,  baik  dalam  pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.  Rendahnya  tingkat  kepercayaan publik  terhadap  pemerintah  dalam  dalam pendidikan politik di kota mataram mengakibatkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Menurut  salah  seorang  pemilih  pemula yakni, saudara Rifkil Hafis mengatakan :
“ Tingkat  kepercayaan  saya  rendah kepada  pemerintah,  faktor  yang  menyebabkan saya  mengalami  krisis  kepercayaan  kepada pemerintah  adalah,  asumsi  bahwa  seorang politisi itu identink dengan orang yang tak bisa di  percaya  dan  selalu  ingkar  janji (hasil
wawancara  dengan  Rifkil  Hafis  tanggal  12 Agustus 2019)”.
Berdasarkan  kedua  hasil  wawancara tersebut, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat  kepada  pemerintah  disebabkan karena  ketidak  konsistenannya  pemerintah  atau elit  politik  terhadap  janji-janji  politik  dan program-program  kerja  yang  telah  dirumuskan ketika  menjadi  calon.  Selain  itu  faktor  yang mempengaruhi rendahnya kepercayaan masyarakat  kepada  pemerintah adalah  perilaku- perilaku pemerintah yang sering menyalahgunakan  wewenang  dan  kekuasaanya. Hal  ini  menimbulkan  trauma  politik  yang berkepanjangan  yang  dialami  oleh  masyarakat itu sendiri.

## c. Hasil Pendukung Model Partisipasi
Sebagai  data  pendukung,  peneliti  akan menyajikan  data  model  partisipasi  pemilih, antara partisipasi aktif dan partisipasi apatis yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber. Dimana dalam kali ini, narasumber di  kategorikan  berdasarkan  empat  strata  sosial sebagai data yang diantaranya adalah masyarakat berstrata  sosial  nelayan,  pemilih  pemula, akademisi,  dan  masyarakat  yang  berpropesi sebagai wiraswasta.
Peneliti  telah  melakukan  wawancara dengan  hasil  seperti  yang  di  sajikan  dalam pembahasan  sebelumnya.  Maksud  peneliti membuat  bagian  ini  adalah  agar  penyajian  data hasil  dapat  di  pahami  dengan  mudah  oleh pembaca  dan  peneliti  dapat  memfokuskan  hasil dari  penelitian  yang  telah  di  lakukan.  Berikut adalah  tabel  hasil  wawancara  yang  dibuat berdasarkan aktif atau apatisnya pemilih di Kota Mataram  pada  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden 2019  :
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Tabel. 4.7
Model Partisipasi Pemilih Kota Mataram Berdasarkan Hasil Keseluruhan Wawancara

## Sumber: Data Diolah Peneliti 2019
Dari  tabel  tersebut,  jumlah  presentase untuk  partisipasi  aktif  jauh  lebih  tinggi  dari partisipasi apatis, dengan jumlah presentase 60% berbanding  40%.  Dengan  presentase  ini  bisa dikatakan  bahwa  partisipasi  pemilih  di  Kota Mataram  pada  pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden  Tahun  2019  tergolong  pada  model partisipasi aktif.
Data terkait partisipasi aktif di dominasi oleh masyarakat berstrata sosial akademisi, dari dua  hasil  wawancara  akademisi  lebih  condong masuk kedalam model partisipasi aktif. Sedangkan  untuk  masyarakat  berstrata  sosial nelayan,  pemilih  pemula  dan  wiraswasta  ada beberapa yang masuk kedalam model partisipasi apatis berdasarkan hasil dari wawancara.
Analisis peneliti terkait partisipasi masyarakat  Kota  Mataram  dapat  di  pengaruhi oleh  lingkungan  tempat  tinggal  beserta  strata sosial dari pemilih. Kedua kategori ini seringkali muncul  dalam  wawancara  dengan  narasumber seperti  wawancara  dengan  saudara  Jahman, dimana  dalam  hal  ini  ia  tingginya  kesadaran politknya  akan  dapat  di  pengaruhi  oleh  profesi yang  sedang  di  geluti.  Selain  itu,    track  record seorang  pemimpin  yang  di  perlihaatnya  akan mempengaruhi partisipasi seorang pemilih.

## KESIMPULAN
Dari uraian yang telah di paparkan dapat diambil kesimpulan mengenai partisipasi pemilih pada  pilpres  2019  di  Kota  Mataram.  Adapun kesimpulan sebagai berikut:
a. Jumlah Partisipasi Masyarakat Kota Mataram
Dari  278.358  jumlah  DPT  yang  di miliki KPUD  Kota Mataram pada pilpres 2019, jumlah  partisipasi  masyarakat  Kota  Mataram sampai  pada  angka  222.687  pemilih.  Hasil  ini dapat dilihat pada tabel 4.5 dimana dari masing- masing kecamatan, kecamatan Ampenan memiliki  tingkat  partisipasi  tertinggi  berjumlah 49.134 pemilih dari 57.202 jumlah pemilih yang terdaftar di DPT.
b. Model Partisipasi Pemilih di Kota Mataram Jika melihat pembagian model partisipasi  pemilih  antara  partisipasi  aktif  dan partisipasi  apatis,  masyarakat  Kota  Mataram termasuk  kedalam  pemilih  berpartisipasi  aktif. Dimana dengan jumlah presentase dari tabel 4.7 menyatakan  bahwa  tingkat  partisipasi  aktif pemilih  di  Kota  Mataram  mencapai  60%. Sedangkan  untuk  masyarakat  berpartisipasi apatis  hanya  mencapai  40%  dari  jumlah  10 sampel  atau  narasumber  yang  telah  di  pilih dengan  cermat  agar  relevan  dengan  struktur penelitian.

## SARAN
Pemilihan  Umum  pada  dasarnya  adalah urusan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,  sangat  diharapkan  agar  pemerintah dan  partai  politik  dapat  meningkatkan  derajat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Proses politik  yang terjadi pada pilpres 2019 di Kota Mataram memiliki alasan tersendiri kenapa tingkat partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya dapat  ikut  berpartisipasi  secara  aktif,  bahkan tidak  ingin  berpartisipasi  dikarenakan  lelah dengan janji-janji politik dan program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Masyarakat menilai  proses  pemilu  hanya  sebagai  ajang perebut  kekuasaan  dan  hanya  mencedrai proses demokrasi,  sehingga  sebagian  kecil  masyarakat menilai  tidak  penting  ikut  berpartisipasi  secara aktif dalam pilpres 2019.
Berikut adalah saran dari peneliti : a. masyarakat  kota  mataram,  sangat  penting untuk ikut berpartisipasi dalam No Nama Kecamatan Strata Sosial
Model Partisipasi Akti f Apatis
1 Jaya Kusum a Selaparang Akademisi
✓ 2 Jahman   Ampenan Nelayan
✓
3 Ahmad Fatoni Cakranegara Wiraswasta ✓ 4 Giri Buya Selaparang Akademisi ✓ 5 Baiq
Fani Suhada Ampenan Pemilih Pemula ✓ 6 Aldi Elang Sandubaya Pemilih Pemula ✓ 7 Jumaidi  Ampenan Nelayan ✓ 8 Muham mad Kasim Sekarbela Wiraswasta ✓
9 Rifkil Hafis Sekarbela Pemilih Pemula ✓ 10 Munira h Mataram Wiraswasta
✓
Presentase 60% 40%
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
penyelenggaran pemilu, agar hak-hak sebagai warga Negara dapat tersalurkan.
Penyelenggara  dan  pelaku  politik  harusnya
memberikan  pendidikan  politik  yang baik untuk masyarakat kota mataram. Dimana  dengan  pendidikan  politik yang baik, kesadaran politik masyarakat akan meningkat dan akan memperbaiki  sistem  demokrasi  yang tidak  sehat.  Sangat  di  harapkan penyelengara  tetap  netral  dengan posisinya,  pelaku  politik  tetap  sehat dalam  melakukan  kampanye  dan pembentukan  strategi  lainnya  untuk memenagkan kandidat masing-masing agar  pelaksanaan  pesta  demokrasi dalam  hal  ini  pemilu  Presiden  dan Wakil Presiden tetap memiliki partisipasi aktif masyarakat yang tetap tinggi.  Harapan  kita  untuk  kedepan, semua element yang tergabung dalam
Negara  bisa  saling  merangkul  dan saling  mempercayai  untuk  demokrasi yang telah kita sepakati DAFTAR PUSTAKA (12pt) Abdullah,  Rozali.  (2009).  Mewujudkan  Pemilu Yang  Lebih  Berkualitas.  Jakarta: Rajawali Pers. Amirudin, Zaini, A. B. (2006). Pilkada Lansung, Problem  dan  Prospek.  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Budiardjo,  Mariam.  (2009).  Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Efriza. (2012). Political Explore. Bandung: CV. Alfabeta. Faisal,  Andi.  (2016).  Literasi  Politik  dan Pelembagaan  Pemilu.  Jakarta.Fikom UP Press.
Fred  Isjwara,SH,LMM.  Pengantar  Ilmu  Politik. Cetakan  Ke-5  (Cetakan  Ke-1  1964).
Binacipta. Bandung. 1974.
Gaffar,  Afan. (2004).  Politik Indonesia Transisi
Menuju Demokrasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar 2000.
Gaffar, Janedjri. (2012). Politik Hukum Pemilu.
Jakarta: Konstitusi Perss.
Haryono,  Dwi.  (2016).  Strategi  KPU  Dalam
Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih
Pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil Walikota  Samarinda  Tahun  2015.
Samarinda.  eJournal  Administrativ Refom.
Kuncoro,  Wahyu.  (2018).  Media  Sosial,Trust, dan  Partisipasi  Politik  Pada  Pemilih Pemula. Yogyakarta.
Mukarom, Zainal. (2008). Perempuan dan Politik
:  Studi  Komunikasi Politik  Tentang Keterwakilan
Perempuan di
Legislatif. Bandung. Mediator. Putra,  Arie.  (2014). Partisipasi  Politik  Anak Muda di Pekanbaru,Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura. Jakarta. DEMOS. Surbakti,  Ramlan.  (1999).  Memahami  Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Dokumen :
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Undang– undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum