KONDISI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DI KOTA MALANG

## Sudomo Tri Kuncoro
Abstrak: Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/ atau berbiaya besar harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan. Pembatasan jenis pekerjaan tersebut dimaksud- kan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu sebagai berikut: (1) Personal factors, (2) Leadership factors, (3) Team factors, (4) System factors, and (5) Con- textual/situational factors. Personal factors.Faktor-faktor yang menunjang terhadap kinerja perusahaan jasa konstruksi meliputi: personalia/sumber daya manusia, faktor keuangan, fak- tor pengalaman kerja, dan faktor peralatan. Faktor personalia/sumber daya manusia untuk menjelaskan tingkat pendidikan penanggung jawab badan usaha, tingkat pendidikan penang- gung jawab teknik badan usaha, jumlah tenaga kerja, asal tenaga kerja serta kondisi  tenaga ahli yang dipekerjakan. Keberhasilan perusahaan salah satunya bukan diukur dari ukuran be- sar keuangannya dan tidak dapat lagi menjadi satu-satunya penentu keberhasilan perusahaan.
Kata-kata kunci : kondisi, dan kinerja industri konstruksi.
Abstract : High risk and / or high-tech and / or high-cost construction works must be un- dertaken by a business entity in the form of a limited liability company (PT) or a foreign business entity. The limitation of this type of work is intended to provide protection to both parties and the public at risk of construction work. Factors that affect performance are as follows: (1) Personal factors, (2) Leadership factors, (3) Team factors, (4) System fac- tors, and (5) Contextual / situational factors. Personal factors. Factors that support the performance  of  construction  service  companies  include:  personnel  /  human  resources,  fi - nancial factors, factors of work experience, and equipment factors. Factors of person- nel / human resources to explain the level of education of the responsible corporate body, the level of education in charge of technical entities, the number of workers, the origin of labor and the conditions of experts employed. One company’s success is not measured by its  large  financial  size  and  can  no  longer  be  the  sole  determinant  of  corporate  success.
Keywords : condition, and performance of construction industry .
JURNAL BANGUNAN, VOL. 22, NO.2, OKTOBER 2017: 51-66
Sudomo dan Tri Kuncoro adalah Dosen Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, email: Sudo- mo_19@yahoo.co.id dan tri.kuncoro.ft@um.ac.id; Alamat: Jln Semarang No 5.
M asyarakat Ekonomi Asean (MEA) diber- lakukan pada akhir 2014 dan awal 2015 adalah  masa  dimana  kita  harus  berfikir  dan bertindak secara global. Pemberlakuan MEA menjadi satu langkah awal bagi perkemban- gan dan pengembangan bisnis jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Diberlakukannya MEA tersebut, saatnya pelaku jasa konstruksi yang ada di kawasan ASEAN memiliki kemampuan dalam mengembangkan bisnis di sektor industri konstruksi. Di samping itu Lembaga Pengem-
bangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) ha- rus mampu menjadi mitra strategis bagi dunia usaha bidang konstruksi dan pemerintah yang terkait dengan bidang konstruksi. LPJK harus mampu memiliki peran ganda yaitu memberi- kan dukungan dan membina kepada pelaku jasa konstruksi nasional, yang berkinerja baik.
Profil  (penampilan,  munculnya,  kehadi - ran, timbulnya) lembaga jasa konstruksi merupakan karakateristik/gambaran yang menyeluruh tentang jasa konstruksi (konsul-
52 JURNAL BANGUNAN, VOL. 22, NO.2, OKTOBER 2017: 51-66
tan perencana, konstraktor pelaksana, dan pengawasan)  dengan  segala  aktifitas  dan  ke - giatannya. Jenis usaha jasa konstruksi me- liputi: (1) jasa perencanaan/gambar, (2) jasa pelaksanaan, dan (3) jasa pengawasan. Bentuk usaha jasa konstruksi berupa per- orangan baik warga Negara Indonesia maupun asing hanya khusus untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi berskala terbatas/kecil seperti: (1) Pelaksanaan konstruksi yang bercirikan: risiko kecil, teknologi sederhana, dan biaya kecil; (2) Perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahli- annya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No.18/1999 bentuk usaha jasa konstruksi dapat berupa badan usaha atau orang perseorangan. Bentuk badan usaha nasional dapat berupa badan hukum seperti: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, ataupun bukan badan hukum seperti: CV, atau Firma. Sedangkan badan us- aha asing adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdominisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indone- sia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Bentuk usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi: (1) usaha orang perseorangan, dan (2) badan usaha nasional maupun asing. Badan Usaha Nasional Badan Hukum yang meliputi: (1) Perseroan Terbatas, akta notaris pendiriannya harus telah disah- kan oleh Menteri terkait; (2) Koperasi; dan (3) Badan Usaha Nasional bukan Badan Hukum yang meliputi antara lain CV, Firma, UD, PB. Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau ber- biaya besar harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan. Pem- batasan jenis pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko peker- jaan konstruksi. Pada dasarnya penyelengga- raan jasa konstruksi berskala kecil melibatkan usaha orang perseorangan atau usaha kecil.
Industri konstruksi merupakan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan segenap sumber daya yang ada, untuk melayani segala kebutu- han steack holder/konsumen pada bidang jasa konstruksi. Profesionalisme lembaga jasa kon- struksi dicerminkan dalam, inovasi, kecepatan, keakuratan, dan komitmen yang akan senan- tiasa dijaga sebagai  lembaga layanan Jasa Konsultan dan Kontraktor Pelaksana Struktur Bangunan Konstruksi. Di samping itu dicer- minkan dalam memberikan pelayanan kinerja yang terbaik di dunia Jasa Konsultan peren- cana, pengawas, dan Kontraktor Pelaksana jasa konstruksi teknik sipil terhadap setiap kon- sumen bidang jasa konstruksi, (LPJK, 2009). Kinerja (performance) merupakan suatu keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan or- ganisasi merefleksikan suatu pencapaian dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan organisasi (LPJK), baik yang diukur dari visi, misi, tu- juan dan target sasaran. Pencapaian ini tidak terlepas dari individu-individu yang bekerja dalam organisasi tersebut. Beberapa pene- litian menyebutkan bahwa kepuasan kerja in- dividu akan mempengaruhi kinerja. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya bahwa kinerja justru mempengaruhi kepuasan kary- awan dalam organisasi (Gibson, dkk 1990). Pengelolaan kinerja yang dilakukan secara strategis merupakan hal utama bagi perusa- haan jasa konstruksi untuk membangun dan meraih keunggulan kompetitif melalui peran sumber daya manusia dalam menjalankan strategi organisasi perusahaan. Pada dasarnya kinerja merupakan tanggung jawab setiap in- dividu yang bekerja dalam organisasi. Tang- gung jawab terhadap kinerja sebenarnya ti- dak lahir dari manajer namun dari individu pekerja/karyawan. Apabila dalam organisasi perusahaan setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberi- kan kontribusi terbaik mereka terhadap or- ganisasi, maka kinerja organisasi perusahaan tersebut akan bekerja secara baik. Dengan
Sudomo, dkk Kondisi Perusahaan Jasa Konstruksi 53 demikian, kinerja organisasi perusahaan meru- pakan cermin dari kinerja individu pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kin- erja, menurut Amstrong dan Baron (1998), yaitu sebagai berikut: (1) Personal factors, (2) Leadership factors, (3) Team factors, (4) System factors, and (5) Contextual/situational factors. Personal factors, yaitu kemampuan yang ditunjukkan oleh karyawan dengan in- dikator, tingkat keterampilan kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen indi- vidu. Leadership factors, yaitu keberhasilan ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbin- gan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Pelaksanaan kin- erja akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersumber dari pekerja sendiri maupun yang bersumber dari organ- isasi perusahaan. Dari pekerja sangat dipen- garuhi oleh kemampuan atau kompetensinya.
Masalah mendasar yang dihadapi para pe- kerja kosntruksi dan profesional konstruksi adalah masalah pengaturan spesialisasi keahl- ian yang belum terbakukan dan belum tun- tasnya kesepakatan saling pengakuan secara internasional sehingga tidak dapat menikmati kesempatan kerja antar negara (crossborder), kecuali untuk skill dan unskilled labour den- gan upah yang rendah. Di samping itu, saat ini asosiasi profesi sedang mencoba untuk membenahinya dengan melakukan koordinasi yang baik antara perguruan tinggi, pemerin- tah, asosiasi profesi dan Lembaga Pengem- bangan  Jasa  Konstruksi.  Efisiensi  usaha,  bi - aya transaksi ekonomi masih terlalu tinggi, mengakibatkan biaya overhead perusahaan menjadi tinggi menyebabkan kegiatan usaha
secara umum belum efisien (Soeparto, 2005). Produktivitas tenaga kerja yang baik sangat diperlukan untuk keberhasilan proyek kon- truksi. Produktivitas tenaga kerja akan sangat berpengaruh juga terhadap besarnya keuntun- gan atau kerugian suatu proyek. Dalam pelak- sanaan di lapangan hal tersebut terkadang bisa terjadi dikarenakan tenaga kerja yang kurang efektif didalam pekerjaannya. Contoh tinda- kan yang menyebabkan pekerjaan yang kurang effektif tersebut antara lain menganggur, ngo- brol, makan, merokok, istirahat, yang kes- emuanya itu dilaksanakan pada saat jam kerja. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam  artikel  ini  yaitu:  1)  Bagaimana  profil lembaga jasa konstruksi di Malang Raya?; dan 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi kiner- ja lembaga jasa konstruksi di Malang Raya?

## PEMBAHASAN
Kondisi Industri Jasa Konstruksi Peran industri konstruksi dalam ekonomi juga dapat dilihat dari segi potensi lapangan kerja, kebutuhan material dan dampaknya, peraturan publik yang mendukung ekono- mi, dan termasuk dampak perluasan indus- tri konstruksi terhadap ekonomi, distribusi pendapatan bagi masyarakat lapisan bawah (Lopes, 1997; Ofori, 1990). Hasil penelitian yang dilakukan oleh World Bank pada Tahun 1984 terhadap negara-negara berkembang juga menunjukkan bahwa sektor konstruksi mempunyai kontribusi dan pengaruh yang cukup penting terhadap pembangunan. Sek- tor ini mempengaruhi hampir seluruh sektor di bidang perekonomian (World Bank, 1984). Layanan jasa konstruksi meliputi: Jalan, bend- ungan, pekerjaan irigasi, perumahan, sekolah, dan pekerjaan konstruksi lain adalah landasan fisik  dimana  usaha  pengembangan  dan  pen - ingkatan standar hidup dibentuk. Layanan tersebut dalam upaya, meningkatkan kapa- sitas dan kapabilitas konstruksi bangunan.

## 54 JURNAL BANGUNAN, VOL. 22, NO.2, OKTOBER 2017: 51-66
Hal tersebut dalam upaya untuk menin- gkatkan  efisiensi  biaya,  waktu,  dan  kualitas pekerjaan konstruksi. Kondisi (profil) industri jasa konstruksi kualifikasi yang ada di Malang Raya meliputi, berikut:
Perusahaan Jasa Konstruksi Terakreditasi Perusahaan jasa konstruksi yang  terakredeta- si yaitu perusahaan kualifikasi kecil, menengah, dan besar, dapat digambarkan sebagi berikut :

## Gambar 1. Perusahaan Jasa Konstruksi Terakredetasi
Dari gambar 1 di atas merupakan hasil penelitian, yang dapat dijelaskan bahwa pe- rusahaan  jasa  konstruksi  kualifikasi  kecil, menengah, dan besar, keseluruhan sudah ter- akredetasi 100%. Hal tersebut merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peru- sahaan untuk mendapatkan paket pekerjaan dari  tender.  Sertifikat  Akreditasi  adalah  se - buah dokumen yang diterbitkan oleh Lem- baga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) tentang status akreditasi, yang me- nyatakan pemberian akreditasi kepada LPK untuk suatu ruang lingkup LPK. Terakreditasi, yaitu suatu LPK memenuhi seluruh syarat un-
tuk diakreditasi dalam menyampaikan pela- tihan berbasis kualifikasi KKNI atau SKKNI atau standar kompetensi internasional atau standar kompetensi khusus. Tidak terakredi- tasi, yaitu suatu LPK tidak memenuhi seba- gian atau seluruh syarat untuk diakreditasi dalam menyampaikan program, baik yang ter- kait  dengan  kualifikasi  KKNI  atau  SKKNI, atau kompetensi khusus lain yang diakui. Badan Akreditasi Nasional (BAN) LPJK
adalah merupakan suatu badan yang inde- penden dan mandiri, baik dalam organisasi maupun pendanaan, serta diakui sebagai oto- ritas nasional dalam bidang akreditasi dan penilaian Industri Jasa Konstruksi. Selen- jutnya, misi dari BAN itu sendiri ialah: me- lindungi masyarakat melalui pengendalian mutu IJK dengan menggunakan instrument akreditasi yang valid, reliabel, disertai ru- jukan norma akreditasi yang jelas, mudah, dan layak diterapkan kepada semua IJK, dan hasil akreditasi dapat dipergunakan sebagai informasi yang terpercaya di masyarakat. Sumber daya manusia dan sertifikasi baik
bagi lembaga maupun professional adalah merupakan aspek perdebatan yang selama ini masih berlangsung. Asosiasi profesi merupak- an badan atau lembaga yang berhak mengelu- arkan sertifikasi bagi anggotannya. Sehingga sertifikasi beragam asosiasi yang ada, berlom - balomba  mengadakan  sertifikasi.  Tetapi  san - gat disayangkan, bahwa para asosiasi tersebut amat jarang yang secara bertahap meng-up- grade kompetensinya. Sehingga, yang telah dikeluarkanpun, ternyata tidak dapat dipakai baik pada level regional maupun internasioanl.
Selanjutnya, perlunya meninjau ulang kin- erja dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses  perijinan,  akreditasi  dan  sertifikasi  di industry konstruksi. Lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan perijinan, akreditasi  dan  sertifikasi  hendaknya  bekerja sama dengan lembaga-lembaga sejenis dari negara lain, baik secara bilateral dan multi-
lateral. Akreditasi bagi tenaga professional hendaknya dapat berlaku secara internasional.
Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) se- bagai salah satu asosiasi perusahaan yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), telah diberi kewenangan untuk  melakukan  verifikasi  dan  validasi  ter - hadap badan usaha pelaksana konstruksi yang mengajukan permohonan untuk mendapat- kan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Sertifikat Badan Usaha ini sangat dibutuhkan oleh pe- rusahaan kontraktor sebagai persyaratan un- tuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bagi  Anda  yang  membutuhkan  Sertifikat Badan Usaha (SBU), salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah menjadi anggota asosiasi perusahaan yang terdaftar di LPJK seperti Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI).
Kualifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi
Gambar 2. Kualifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi

## 56 JURNAL BANGUNAN, VOL. 22, NO.2, OKTOBER 2017: 51-66
Dari  gambar  2  di  atas  merupakan  kualifi - kasi perusahaan jasa konstruksi, yang meliputi usaha kecil 16,67%, usaha menengah 58,33%, dan usaha besar 25%. Penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi tersebut, didasarkan menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha pada setiap bidang dan sub bidang pekerjaan konstruksi. Penggolongan kualifikasi  usaha  jasa  perencana  konstruksi dan usaha jasa pengawas konstruksi didasar- kan pada kriteria tingkat/kedalaman kom- petensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan perencanaan dan pen- gawasan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/ atau kriteria besaran biaya (nilai proyek/ni- lai pekerjaan). Kualifikasi Usaha pasal 14 (1) penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman/ kompetensi dan potensi kemampuan usaha
terdiri dari kecil, menengah dan besar; ke- mampuan melaksanakan pekerjaan berdasar- kan kriteria resiko dan kriteria penggunaan teknologi;  Penggolongan  kualifikasi  usaha jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam Gred: (a) Gred 1: Orang Perseorangan Kualifikasi usaha kecil; (b) Gred
Klasifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi
Gambar 3. Klasifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi
2, Gred 3 dan Gred 4: Kualifikasi usaha kecil; (c)  Gred  5:  Kualifikasi  usaha  menengah;  (d) Gred 6: Kualifikasi usaha besar; dan (e) Gred 7. Dari data dan pembahasan dapat disim- pulkan  kualifikasi  usaha  jasa  konstruksi  di Malang  raya  termasuk  Kualifikasi  jasa  kon - struksi usaha menengah 58,33% (Gred 5). Kualifikasi  Menengah  M2  dan  M1  adalah kualifikasi perusahaan atau badan usaha jasa pelaksana konstruksi atau Kontraktor yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan resiko tinggi,berteknologi tinggi dan biaya yang besar.
Dari gambar 3. di atas merupakan klasifi - kasi penggolongan usaha dibidang jasa kon- struksi menurut bidang dan sub bidang pe- kerjaan jasa konstruksi, yang meliputi usaha layanan umum (55,56%), usaha layanan spe- sialis (44,44%). Klasifikasi Usaha (Peraturan LPJK, No. 11, tahun 2006) Pasal 13 meli- puti:  (1)  Penggolongan  klasifikasi  usaha  di bidang jasa konstruksi dibagi dalam bidang, sub bidang dan bagian sub bidang pekerjaan
sebagaimana yang diuraikan dalam Lampi- ran; (2) Usaha pelaksanaan konstruksi yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan bidang, sub bidang dan bagian sub bidang pe- kerjaan sesuai penggolongan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat: (a) usaha yang bersifat umum; (b)
usaha yang bersifat spesialis; dan (2) usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja. Kualifikasi Perusahaan Jasa Konstruk - si  Kualifikasi  Perusahaan  Jasa  Konstruksi
Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

## Gambar 4. Usaha Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi Badan Usaha
Gambar 4. di atas merupakan usaha Jasa Konstruksi  yang  tersertifikasi  Badan  Usa - ha,  yang  sudah  disertifikasi  LPJK  Nasional (71,43%),  dan  disertifikasi  Asosiasi  Perusa - haan  Jasa  Konstruksi  (28,57%).  Sertifikasi Badan Usaha (SBU) LPJK adalah merupakan syarat mutlak dalam mengikuti pelelangan di pemerintahan.  Sertifikat  Badan  Usaha/SBU adalah  sertifikat  tanda  bukti  pengakuan  for - mal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan  usaha  dengan  ketetapan  klasifi - kasi  dan  kualifikasi  Badan  Usaha.  SBU  ini yang diutamakan harus dimiliki perusahaan untuk bisa mendapatkan Ijin Usaha Jasa Kon- struksi (IUJK). Persyaratan ijin usaha untuk pekeriaan konstruksi sesuai Perpres 70 ta- hun 2012 pasal 19 ayal 1 adalah surat IUJK yang dikeluarkan dinas terkait. Meskipun IUJK baru diterbitkan setelah SBU diperoleh dari asosiasi pengusaha jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK, namun SBU tidak diper- syaratkan dalam pemenuhan ijin usaha. SBU baru diminta untuk disampaikan bila IUJK
tidak  jelas  yaitu  untuk  melihat  klasifikasi bidang, dan sub bidang penyedia jasa kon- struksi, termasuk konsultan jasa konstruksi. Persyaratan utama untuk mengajukan per- mohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Us - aha (SBU) bidang Jasa Konstruksi adalah me-
miliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Kla- sifikasi (PJK). SKA untuk tenaga ahli perusa - haan Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor). Setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifika - si dan Registrasi Badan Usaha (SBU) khusus- nya golongan Menengah (Kualifikasi M2 dan M1), golongan Besar (Kualifikasi B2 dan B1) harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahl - ian sebagai persyaratan untuk dapat ditetap- kan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan  Penanggung  Jawab  Klasifikasi  (PJK).
Faktor-Faktor yang Menunjang Kinerja Faktor-faktor yang menunjang terhadap kinerja perusahaan jasa konstruksi melipu- ti: personalia/sumber daya manusia, faktor keuangan, faktor pengalaman kerja, dan fak- tor peralatan. Faktor personalia/sumber daya manusia untuk menjelaskan tingkat pendidi- kan penanggung jawab badan usaha, tingkat
58 JURNAL BANGUNAN, VOL. 22, NO.2, OKTOBER 2017: 51-66
pendidikan penanggung jawab teknik badan usaha, jumlah tenaga kerja, asal tenaga kerja serta Kondisi tenaga ahli yang dipekerjakan. Faktor keuangan terdiri dari tiga pertanyaan untuk mengetahui nilai paket pekerjaan tujuh tahun terakhir, kekayaan bersih, dan modal yang dimiliki. Faktor pengalaman kerja un- tuk memaparkan jumlah paket pekerjaan yang
1. Sumber Daya Manusia
1. Tingkat Pendidikan Direktur dan Penanggung Jawab Perusahaan Jasa Konstruksi
dikerjakan dalam tujuh tahun terakhir, peng- guna jasa yang paling sering memakai jasa perusahaan, lama pengalaman di bidang kon- struksi, lokasi pekerjaan, sub bidang peker- jaan yang sering dikerjakan, sistem pengadaan dalam memperoleh pekerjaan, dan lingkup wilayah lelang yang diikuti. Faktor peralatan untuk memaparkan kondisi peralatan yang dimiliki, jumlah peralatan kerja yang dimil- iki dan umur peralatan kerja yang dimiliki.
Gambar 5a. Tingkat Pendidikan Direktur Perusahaan Jasa Konstruksi
Gambar 5b.Tingkat Pendidikan Penanggung Jawab Perusahaan Jasa Konstruksi
Dari gambar 5a. sebelumnya dapat dijelas- kan bahwa Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) untuk Usaha kecil adalah 48,50% ber- latar belakang pendidikan SMU/SMK atau sederajat, 45,25% berlatar belakang diploma teknik dan non teknik masing-masing sarjana, sedangkan dengan latar belakang pendidikan (S1/S2/S3) sebesar 6,25%. Usaha Menengah yaitu 12,50% memiliki latar belakang SMU/ SMK atau sederajat, 70% memiliki latar be- lakang S1/S2/S3, dan 17,50% dengan latar belakang pendidikan non teknik. Selanjutnya Badan Usaha untuk Besar adalah 8% memi- liki latar belakang pendidikan SMA/SMK atau sederajat, 24% memiliki latar belakang pendidikan S1/S2/S3 serta 68% dengan latar belakang pendidikan non teknik. Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa sebagian besar perusahaan jasa konstruksi tingkat pendidi- kan Direktur Diploma/D3 46,42% dan Pen- anggung jawab badan usaha (PJBU) dengan latar belakang pendidikan S1/D4/S2/S3 51%.
Peraturan LPJK No. 11a tahun 2008 ti-
dak disebutkan pendidikan minimal bagi penanggungjawab badan usaha tetapi dise- butkan bahwa PJBU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung- jawab badan usaha sedangkan dalam Un- dang-undang No. 18 tahun 1999 juga tidak menyebutkan pendidikan minimal bagi pen- anggungjawab badan usaha. Meskipun ti- dak disebutkan tentunya orang yang menjadi penanggunjawab badan usaha merupakan orang yang memiliki kemampuan manaje- rial tinggi sehingga bisa memberikan moti- vasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Sertifikat Keahlian (SKA) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian ter- tentu. Kualifikasi tenaga ahli Jasa Konstruksi adalah: (1) Ahli Utama, (2) Ahli Madya, (3) Ahli Muda. Tenaga ahli yang sudah memiliki SKA dengan kualifikasi muda dapat ditingkat - kan/up-grade menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkatkan/up-grade men- jadi ahli utama. SKA sebagai persyaratan sertifikasi dan registrasi usaha jasa konstruksi
Sertifikat yang dimiliki oleh Pengawas dan Mandor

## 60 JURNAL BANGUNAN, VOL. 22, NO.2, OKTOBER 2017: 51-66
Gambar 6a dan gambar 6b. Menunjuk- kan  sertifikat  yang  dimiliki  oleh  Penga - was    Sertifikat  Keahlian  &  Keterampilan Kerja  (76,92%);  Sertifikat  Keahlian  Kerja (23,08%  dan  31%  ).  Sertifikat  yang  dimiliki Mandor  meliputi  Sertifikat  Keahlian  &  Ket - erampilan  Kerja  (31%);  Sertifikat  Keahl - ian  Kerja  (0%);  Sertifikat  Keterampilan kerja  (46%)  dan  tidak  bersertifikat  (23%).
Kepemilikan  sertifikat  keahlian  mau - pun  sertifikat  keterampilan  bagi  mereka yang bekerja di bidang jasa konstruksi tertu- ang dalam ketentuan dalam Pasal 9 UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi yang me- nyatakan bahwa: (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian; (2) Pelak - sana konstruksi orang perseorangan harus me- miliki sertifikat keterampilan kerja dan serti - fikat  keahlian  kerja;  (3)  Orang  perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai
perencana konstruksi, pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelak- sana  konstruksi  harus  memiliki  sertifikat keahlian; dan (4) Tenaga kerja yang melak- sanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat  keterampilan  dan  keahlian  kerja.
Pada Pasal 1 PP No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksiyang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 18/1999 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keter- ampilan tertentu atau kefungsian dan atau keahlian tertentu. SKA adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tena- ga ahli konstruksi yang telah memenuhi per- syaratan kompetensi berdasarkan disiplin keil- muan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
Sumber Daya Tenaga Kerja
Gambar 7. Pekerja Yang Bekerja Pada Usaha Jasa Konstruksi
Gambar 7. Menunjukkan pekerja yang bekerja pada Usaha Jasa Konstruksi Kecil  5 - ≤ 10 org (30,76%), Usaha Jasa Konstruksi Menengah 11-20 org (46,16%), dan Usaha Jasa Konstruksi Besar > 21 orang (23,08%). Pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi, karena pengaruhnya yang cukup besar ter- hadap biaya dan durasi waktu penyelesaian suatu pekerjaan proyek konstruksi. Dalam mengelola tenaga kerja penting untuk diper- hatikan bahwa tenaga kerja manusia meru- pakan sumber daya yang komplek dengan segala dimensinya, sehingga diperlukan ad- anya usaha dan pengelolaan tenaga kerja yang dinamis. Dalam pengelolaan tenaga kerja terdapat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan: (1) Penentuan ukuran dan jumlah tenaga kerja; (2) Rekruitmen dan pembagian tenaga kerja kedalam kelompok kerja; (3) Komposisi tenaga kerja untuk setiap jenis pekerjaan; (4) Pengendalian jumlah tena- ga kerja yang dibutuhkan selama proyek ber- langsung; dan (5) Perencanaan, penjadualan, pengarahan dan pengawasan kegiatan tenaga kerja selama pelaksanaan pekerjaan proyek. Tenaga kerja yaitu semua orang yang ter- libat dalam pelaksanaan suatu proyek, baik dari yang ahli/ profesional sampai tenaga kerja pemborong, pelaksana maupun pekerja. Penempatan tenaga kerja harus disesuaikan antara keahlian tertentu sehingga pekerjaan yang  dihasilkan  manjadi  efisien  dan  efektif. Dalam pelaksanaan pekerjaan, tenaga ker- ja dibagi beberapa bagian sebagai berikut:
1.  Tenaga kerja ahli, adalah pegawai yang ditempatkan dalam pekerjaan proyek yang sedang berlangsung. Jenis tenaga kerja ini memegang peranan yang penting terha dap sistem koordinasi dan sistem mana jemen dengan tenaga kerja lainnya untuk menghasilkan prestasi yang baik dalam melaksanakan pekerjaan. Meli puti tenaga pelaksana yang tingkat pen didikannya sarjana, sarjana muda dan me miliki pengalaman dibidang masing-masing 2. Tenaga kerja Mandor dituntut untuk me miliki pengetahuan teknis dalam taraf ter tentu misalnya: dapat membaca gambar konstruksi, dapat membuat perhitungan ringan, dapat membedakan kualitas bahan bangunan yang akan digunakan, menan gani pekerjaan acuan, pembesian, pengec oran, dan mengawasi pekerjaan tenaga kerja bawahannya.
3. Tenaga kerja tukang, harus ahli dalam bi dangnya berdasarkan pengalaman dan cara kerja yang sederhana. Tukang dalam proyek 'tempat penulis kerja praktek dibagi menjadi lima bagian yaitu tukang besi (re barman), tukang batu (mason), tukang kayu (carpenter), tukang las, dan tukang listrik (ME). Tukang besi mengurusisegala macam kegiatan yang berhubungan degan pembe sian/pemasangan tulangan, tukang batu ber tugas dalam pengecoran dan pembua tan lantai keria, tukang kayu bertugas untuk mengurusi segala macam pekerjaan yang berhubungan dengan kayu baik bekesting hingga servis lainnya.
Kondisi Tenaga Kerja
Gambar 8. Kondisi Tenaga Kerja
Gambar 8. Asal tenaga kerja proyek bangu- nan dari lintas kabupaten/kota (72,73%) dan lintas pulau (22,27%). Tenaga kerja meru- pakan sumber daya manusia yang kompleks dibutuhkan pengelolaan yang cermat, agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif. Pekerja merupakan keseluruhan orang yang terlibat dalam pelaksanaan suatu pekerjaan proyek, baik dari yang ahli/ profe- sional sampai tenaga kerja pemborong, pelak- sana, dan pekerja. Penempatan tenaga kerja harus disesuaikan antara keahlian tertentu sehingga pekerjaan yang dihasilkan manjadi efisien  dan  efektif.  Hal  tersebut,  menunjuk - kan tim work tenaga kerja yang utuh dan me- nyatu dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam perekrutan tenaga kerja dibutuhkan pekerja yang sehati, dapat bekerja dengan tim, dan kekompakan agar dapat menyelesaikan peker- jaan  yang  ditugaskannya,  secara  efisien  dan efektif. Terkait pengendalian jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan selama proyek berlang- sung; perencanaan, penjadualan, pengarahan dan pengawasan; dan  kegiatan tenaga kerja, perekrutan pekerja pertimbangan asal tenaga kerja berasal bukan satu-satunya pertimban- gan tersebut yang menjadi dasar perekrutan.
Gambar 9. Menunjukan Kondisi tenaga kerja ahli, yaitu sebagai karyawan tetap (85,72%), karyawan tidak tetap (7,14%), dan karyawan kontrak (7,14%). Tenaga kerja ahli merupakan karyawan yang ditempatkan dalam pekerjaan proyek yang sedang berlangsung. Jenis tena- ga kerja ini memegang peranan yang penting terhadap sistem koordinasi dan sistem mana- jemen dengan tenaga kerja lainnya untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam melak- sanakan pekerjaan. Penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi adalah pengertian dari tenaga kerja yang berdasarkan keahlian dan keter- ampilan, atau yang disebut tenaga ahli (SKA ) dan tenaga trampil (SKT). Tenaga kerja ahli dibutuhkan untuk persyaratan mendirikan badan usaha Jasa Konstruksi. Tenaga kerja ahli merupakan bagian kualifikasi perusahaan jasa  konstruksi.  Kualifikasi  tenaga  ahli  Jasa Konstruksi terdiri: Tenaga Ahli Utama, Ahli Madya, dan Ahli Muda. Tenaga ahli yang su- dah  memiliki  SKA  dengan  kualifikasi  muda dapat ditingkatkan/up-grade menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkat- kan/up-grade menjadi ahli utama seterusnya. Keberhasilan perusahaan salah satunya bu-
Kondisi Tenaga Ahli
Gambar 9. Kondisi Tenaga Ahli
kan diukur dari ukuran besar keuangan- nya dan tidak dapat lagi menjadi satu-sa- tunya penentu keberhasilan perusahaan (Ali, 2011). Lain indikator kinerja seperti kepuasan pelanggan eksternal, keamanan, efisiensi  bisnis,  dan  efisiensi,  ketekunan perencanaan semakin menjadi penting.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Kondisi industri jasa konstruksi, yaitu Perusahaan jasa konstruksi yang terakre detasi  100%;  Kualifikasi  jasa  konstruksi usaha menengah 58,33% (Gred 5); kla sifikasi  penggolongan  usaha  dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan jasa konstruksi, yang meliputi usaha layanan umum (55,56%); usaha  Jasa  Konstruksi  yang  tersertifikasi Badan  Usaha,  yang  sudah  disertifikasi LPJK Nasional (71,43%), dan disertifikasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi (28,57%).
2. Faktor-Faktor yang Menunjang Kinerja Faktor-faktor yang menunjang terhadap kinerja perusahaan jasa konstruksi meli puti: personalia/sumber daya manusia, faktor keuangan, faktor pengalaman kerja, dan faktor peralatan. Faktor personalia/ sumber daya manusia untuk menjelaskan tingkat pendidikan penanggung jawab badan usaha, tingkat pendidikan penang gung jawab teknik badan usaha, jumlah tenaga kerja, asal tenaga kerja serta Kondi si  tenaga ahli yang dipekerjakan. Faktor keuangan terdiri dari tiga pertanyaan un tuk mengetahui nilai paket pekerjaan tujuh tahun terakhir, kekayaan bersih, dan modal yang dimiliki. Faktor pengalaman kerja un tuk memaparkan jumlah paket pekerjaan yang dikerjakan dalam tujuh tahun terakh ir, pengguna jasa yang paling sering me makai jasa perusahaan, lama pengalaman di bidang konstruksi, lokasi pekerjaan,
sub bidang pekerjaan yang sering dik erjakan, sistem pengadaan dalam mem peroleh pekerjaan, dan lingkup wilayah lelang yang diikuti. Faktor peralatan un tuk memaparkan Kondisi  peralatan yang dimiliki, jumlah peralatan kerja yang di miliki dan umur peralatan kerja yang dimiliki.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali, Hany Abd Elshakour M., Ibrahim A. Al- Sulaihi *, Khalid S. Al-Gahtani. 2011. In dicators for measuring performance of building construction companies in King dom of Saudi Arabia Civil Engineering De partment, College of Engineering, King Saud University, Saudi Arabia. Received 28 October 2011; accepted 27 March 2012. Available online 12 April 2012 BPKSDM, 2006. Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia Butuh Pengakuan,www.bpksdm. pu.go.id. , diunduh tanggal 7 Agustus 2007. Budiwibowo, A. 2005. Cluster Konstruksi In donesia. Bidang kekhusuan Manajemen Konstruksi, Program Pascasarjana Bidang Ilmu Teknik. Jakarta: Magister Ilmu Teknik, Universitas Indonesia.
Cahyono,  A.,  2005.  Sertifikat  Profesi,  Kebu tuhan atau Sekedar Persyaratan, Consulting Edisi 06/VIII/2005, Semarang.
Dipohusodo, Istimawan. 1995. Manajemen Proyek  &  Kontruksi.  Jilid  2.  Yogyakarta: Badan Penerbit Kanisius.
Gibson, J. L., Ivancevich, J.M. dan Donnelly Jr. 2005. Organizations: Behaviour, Struc ture and Process, McGraw-Hill: Prentice Hall. http://gapeksindotasik.blogspot.co.id/2012/05 /kebijakan-sertifikasi-tenaga-kerja-jasa. html. diunduh tanggal 17 Desember 2016. http://kontruksibangunan-kb1.blogspot. co.id/2011/12/hak-dan-kewajiban-penggu na-jasa.html. diunduh tanggal 15 Nopem ber 2016.
http://kontruksibangunan-kb1.blogspot. co.id/2011/12/hak-dan-kewajiban-penggu na-jasa.html. diunduh tanggal 15 Nopem ber 2016.
http://lkppbarangjasa.blogspot.co.id/2012/07/ kompetensi-teknis-usaha-kecil.html). diun duh tanggal 15 Nopember 2016. http://lkppbarangjasa.blogspot.co.id/2012/07/ kompetensi-teknis-usaha-kecil.html.diun duh tanggal 10 Nopember 2016. http://www.ijintender.biz/sbu.php.diunduh tanggal 15 Nopember 2016.
http://www.mudjisantosa.net/2012/07/sisa- kemampuan-paket.html. diunduh tanggal 15 Nopember 2016.
http://yusuf-arnold.blogspot.co.id/2015/01/ sertifikasi-peralatan-kerja-peraturan.html Jakti, Dorodjatun Kuncoro. 2004. Kiat Meraih Peluang di Era Kebangkitan Jasa Konstruk si, Profesionalisme Tulang Punggung Kompetensi dan Daya Saing. Jakarta: PT Tren Pembangunan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 340,
2007. Penetapan Standar Kompetensi Ker ja Tenaga Terampil dan Tenaga Ahli. Jakar ta: Departemen Pekerjaan Umum.
LPJK 2006. Daftar Badan Usaha Tahun 2006.
Website LPJK pada alamat http://www. lpjk.org
LPJK Nasional. 2008. Peraturan LPJK No.11
Tahun 2006. Jakarta: LPJK Nasional.
LPJK Nasional. 2014. Buletin Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Jakarta: LPJKN.
LPJK. 1999. Undang-Undang Republik In donesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta: Departemen Pekerjaan
Umum.
LPJK. 2002. Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional. Jakarta: Lembaga Pengemban
gan Jasa Konstruksi. LPJK. 2006. Peraturan Lembaga Pengemban gan Jasa Konstruksi Nomor.11 Tahun 2006, Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. Jakarta: LPJK LPJK. 2010. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (RSKK Khusus). Asesor Ke mampuan Badan Usaha pada jasa kon struksi Jakarta: LPJK Nasional.
Moedjiman, M., 2007. Badan Nasional Sertif ikasi Pekerja Tonggak Reformasi SDM di Indonesia,www.n akertrans.go.id, diunduh 18 April 2007.
Oglesby. Dkk. 1989. Productivity Improve ment in construction. McGraw-Hill Book Company: New York Randy Kristovandy Tanesia, Dwi Suryani,
Frederick Martce Yudha, Juniastuti Ramba. 2015. Kajian Segmentasi Pasar dan Strategi Pemasaran Usaha Jasa Konstruksi Di Neg ara-Negara Asean (Studi Kasus: Indonesia vs Filipina). Jurnal Teknik Sipil  Volume 12, No. 3, April 2015.
Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Band ung: PT. Refika Aditama
Siagian, Sondang P. 2003. Manajemen Sum ber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Ak sara Soemardi, B.W., Wirahadikusumah, R.D., dan Abduh, M. (2006), Pengembangan Model Penilaian Kinerja Jasa Konstruksi, Prosiding Conference on Toward Sustain ability Civil Engineering Practice, UKI Petra Surabaya, 25-26 Agustus 2006. Soeparto, Hari G., Bambang Trigunarsyah.
2005. Industri Konstruksi Indonesia: Masa Depan dan Tantangannya. Peringatan 25 Tahun Pendidikan MRK di Universitas In donesia.
Stewart, V. and Stewart, A. 1977. Practical Performance Appraisal. England: Gower

## Press
Veithzal Rivai & Ahmad Fawzi Mohd Basri. 2005. Performance Appraisal Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusa haan.  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta.
Yasin, N. 2006. Mengenal Kontrak Konstruksi
di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Yosafat.  2013.  “Hubungan  Antara  Kualifi kasi Kontraktor Terhadap Kualitas Pe kerjaan Proyek Konstruksi Di Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
66 JURNAL BANGUNAN, VOL. 22, NO.2, OKTOBER 2017: 51-66