## REZIM HAK KEPEMILIKAN DAN AKSES TERHADAP SUMBERDAYA LAHAN BAGI EFEKTIVITAS INSTITUSI PENGELOLAAN  KAWASAN KONSERVASI PENYU 1
Tjahjo Tri Hartono 2 , Hariadi Kartodihardjo 3 , Ari Purbayanto, Arif Satria 4
2 Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159
3 Ketua Komisi Pembimbing
4 Anggota Komisi Pembimbing Email: tjahjo3@gmail.com
Diterima 25 Juni 2012 - Disetujui 3 Desember 2012

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah rezim hak kepemilikan tanah dan hak terhadap akses  pengelolaan  yang  mendukung  lembaga  konservasi  penyu  yang  efektif.  Penelitian  ini  dilakukan  di Ujung Genteng - Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pesisir yang terkait dengan upaya konservasi penyu mulai dari bulan Desember 2009 sampai Maret 2012. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis spasial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis spasial pada wilayah seluas 1.334,70 hektar menunjukkan bahwa antara tahun 2001 - 2010, luas lahan  pertanian  meningkat  sebesar  31%  dan  daerah  pengembangannya  (28,78%)  memanjang  ke  arah pantai. Pola perubahan penggunaan lahan dipicu oleh transisi dari tanah terlantar menjadi pemukiman dan  pembangunan  fasilitas  wisata  bahari.  Berdasarkan  dinamika  perubahan  penggunaan  sumber  daya lahan  sangat  diperlukan  perubahan  kelembagaan  untuk  menjamin  kepastian  pemanfaatan  sumberdaya lahan  di  wilayah  pesisir  sejalan  dengan  tujuan  konservasi  penyu.  Pemerintah  pusat  mendelegasikan otoritas kewenangannya ke tingkat desa dan pemerintah desa menjadi pemilik dan pengelola di instansi yang bersangkutan.
Kata Kunci: hak milik, hak akses, sumber daya pesisir dan lahan, lembaga, konservasi penyu laut
Abstract:  Property Rights And Access Rights of Land For Turtle Conservation Institutions Effectiveness by Tjahjo Tri Hartono, Hariadi Kartodihardjo, Ari Purbayanto, Arif Satria.
This research aims to design a regime of rights ownership of land and management access rights that supports the institution of effective sea turtle conservation. This study was conducted at  the Ujung Genteng - Pangumbahan, Sukabumi district as coastal areas associated with the sea turtle conservation efforts, startied from the month of December 2009 to March 2012. Data were analyzed using methods of spatial analysis and descriptive analysis. Results of the spatial analysis research area covering of 1,334.70 hectares  showed  that  between  the  years  2001  to  2010  the  agricultural  land  area  increased  by  31%  by which it’s area development has been (28.78%) extended towards the coast. Patterns of land use changes were triggered by the transition from land abandoned to  seitlement and development of marine tourism facilities. Due to the dynamic change of land utilization,  is necessary to change institutional setting in order to ensure the certainty of  land resources utilization in the coastal region in line  with the ultimate goal of turtle conservation. Central government should delegate his authority to the village level and the villagers are pleased to become the owner and manager in the institution autority.
Keywords: property rights, access rights, coastal and land resources, institutions, sea turtle conservation.
1 Makalah bagian dari penelitian disertasi.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  wilayah  strategis  terkait dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut di Indonesia adalah wilayah pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan di Kecamatan Ciracap,  Kabupaten  Sukabumi.  Beberapa pertimbangan yang melandasi adalah karena wilayah ini memiliki pantai peneluran penyu hijau  ( Chelonia  mydas ) 5 dan  merupakan salah satu dari tiga lokasi di Indonesia dan 30  lokasi  lainnya  yang  tersebar  di  seluruh dunia yang menjadi indeks lokasi pengamatan kondisi  populasi  penyu  hijau  (IUCN  2004). Sementara, banyak ilmuwan meyakini penyu berdasarkan siklus hidupnya berperan penting didalam membawa hara dari habitat laut yang berproduktivitas sangat tinggi seperti padang lamun ke habitat dengan produktivitas rendah seperti pantai berpasir (Frazer 2003).
Menyikapi  pentingnya  pelestarian keanekaragaman  hayati  tersebut,  Bupati Sukabumi  telah  menerbitkan  SK  No:  523/ Kep.639-Dislutkan/2008 tentang Pencadangan Kawasan Penyu Pantai Pangumbahan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan Status  “Taman  Pesisir”  dengan  institusi pengelolaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Penyu di Kabupaten Sukabumi .
Adanya  kebijakan  konservasi  penyu, terkait perlindungan dan pelestarian pantai peneluran  penyu,  tentunya  akan  merubah rejim  hak  kepemilikan  dan  hak  akses sumberdaya lahan di wilayah pesisir tersebut. Kebijakan  konservasi  penyu  seyogyanya mengarahkan  pembentukan  institusi  yang dapat  mengantisipasi  perubahan  rejim tersebut  dan  selanjutnya  dioperasionalkan oleh aktor-aktor yang bersedia berperilaku rasional dan mereduksi akses ilegal terhadap
manfaat barang dan/atau jasa dari sumberdaya lahan di wilayah tersebut, yang bertentangan dengan  tujuan  kebijakan  konservasi  penyu itu  sendiri  (Abarkeli  2001;  Scott  2001; Ribbot dan Peluso 2003; Gerber et al 2009). Karenanya,  dibutuhkan  sebuah  penelitian yang  memiliki  tujuan  sebagai  berikut:  a) Merumuskan rejim hak kepemilikan dan hak akses sumberdaya lahan di wilayah pesisir yang terkait dengan tujuan konservasi penyu; b) Merumuskan perubahan dan efektivitas rejim hak kepemilikan dan hak akses sumberdaya lahan dimaksud berdasarkan kebijakan dan regulasi konservasi penyu yang diterapkan; c) Merumuskan institusi pengelolaan kawasan konservasi penyu yang dapat mengantisipasi perubahan  rejim  hak  kepemilikan  dan  hak akses sumberdaya lahan yang sesuai dengan tujuan konservasi penyu.

## METODOLOGI
Penelitian  dilaksanakan  di  Desa Ujung  Genteng  dan  Desa  Pangumbahan, Kecamatan  Ciracap,  Kabupaten  Sukabumi Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian  difokuskan pada daratan pesisir dengan topografi yang relatif sama untuk mengurangi bias terhadap pola penggunaan lahan, khususnya di bidang pertanian (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan sepanjang Februari 2009 - Juni 2012 untuk mendapatkan  gambaran  perubahan  rejim hak kepemilikan dan hak akses sumberdaya lahan di lokasi penelitian sesudah kebijakan konservasi penyu diimplementasikan.
Data  sekunder  dikumpulkan  melalui penelusuran literatur di beberapa lembaga pemerintah  atau  penelitian  meliputi  data kependudukan (BPS Kabupaten Sukabumi), peta jaringan jalan dan sungai, peta topografi, dan  peta  penutupan  lahan  hasil  klasifikasi citra landsat ETM+5 tahun 2001 dan 2010.
5 Penyu hijau termasuk dalam 6 jenis penyu yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan  Satwa.  Dalam  kaitan  dengan  pengawasan  internasional,  semua  jenis  penyu  dikategorikan  sebagai  satwa  langka  dan  dilindungi dalam Red Data Book IUCN dan seluruh jenis penyu sudah termasuk dalam Apendix I CITES (konvensi internsional untuk perdagangan spesies flora dan fauna liar yang terancam kepunahan) atau tergolong jenis satwa yang terancam bahaya kepunahan dan pengaturan perdagangannya mengacu pada prosedur CITES
Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara mendalam  dengan  para  informan  yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam serta observasi terhadap berbagai  obyek  pengamatan  sebelum  dan sesudah  institusi  pengelolaan  kawasan konservasi diterapkan (tahun 2009 – 2012). Pengambilan  data  primer  juga  dilakukan melalui penandaan lokasi atau sejumlah titik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi sebaran penggunaan dengan menggunakan bantuan Citra Satelit ( landsat ).
Data dianalisis menggunakan metode analisis spasial dan metode analisis kualitatif deskriptif (Emzir 2010). Metode analisis spasial berupa: (a) analisis pola penggunaan lahan hasil  interpretasi/klasifikasi  citra  satelit tahun  2001  dan  tahun  2010  sebagai  dasar perhitungan  perubahan  guna  lahan;  dan (b)  Metode  Peramalan  ( forecasting ), yaitu  metode  analisis  yang  dipakai  untuk memperkirakan  perkembangan  ( trend ) yang  terjadi  di  masa  depan  terhadap perubahan  guna  lahan  tanpa  adanya maupun  adanya  perlakuan  (penerapan kebijakan  konservasi  penyu).  Metode  ini menggunakan  beberapa  parameter  data spasial berupa: lokasi pemukiman eksisting, jalan,  sungai,  batas  pantai,  dan  kondisi tutupan/penggunaan  lahan  tahun  2010.
Masing-masing parameter diukur pengaruhnya terhadap faktor kebutuhan lahan terbangun di  masa  yang  akan  datang  menggunakan metode skoring atau pembobotan menurut karakteristik  dan  trend  perubahan  lahan tahun  2001-2010.  Hasil  analisis  spasial ini  ditegaskan  oleh  hasil  analisis  kualitatif model  Spreadley  (Emzir  2010)  yang  dalam bentuk  tabulasi  menjelaskan  rejim  hak kepemilikan  dan  hak  akses  sumberdaya lahan berikut perubahannya di wilayah pesisir yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Penggunaan Sumberdaya
Lahan  Sebelum  dan  Sesudah  Institusi Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Penyu Ditetapkan
Hasil  klasifikasi  citra  landsat  pada rentang periode 2001 – 2010 menunjukkan penggunaan  lahan  sebagian  besar  untuk pertanian dan lahan terbangun (Tabel 1 dan Gambar 1a dan 1b). Perubahan signifikan pada periode ini adalah meningkatnya luasan lahan pertanian terlantar dan luasan lahan terbangun. Peningkatan luasan lahan pertanian terlantar maupun lahan terbangun berasal dari lahan pertanian (Tabel 2) dan mengarah ke wilayah pantai (Gambar 2).
No Penggunaan Lahan/
Land Used Tahun/ Year 2001 Tahun/ Year 2010 Perubahan (Ha)/ Changes Rata-Rata/ Tahun Average/ Year (Ha) Ha % Ha % 1 Lahan hutan/ Forest land 17.87 1.34 16.08 1.20 (1.80) (0.20) 2 Lahan pertanian/ Agricultural land 1,127.81 84.50 704.34 52.77 (423.46) (47.05) 3 Lahan pertanian terlantar/ Abandoned agricultural land 30.83 2.31 71.93 5.39 41.10 4.57 4 Lahan Tterbangun/ Developed land 158.19 11.85 542.35 40.63 384.16 42.68 Luas total/ Total area (Ha) 1,334.70 100.00 1,334.70 100.00
Tabel 1.  Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan, Periode Tahun 2001 - 2010.
Table 1.   Land Used Pattern in Coastal Area of Ujung Genteng-Pangumbahan, Year 2001-2010.
Sumber: Klasifikasi citra landsat ETM+5 tahun 2001 dan 2010./ Source : Landsat ETM +5 image classification in 2001 and 2010.
No Penggunaan Lahan/ Land Used Luas/ Area (Ha) Tahun/ Year 2001 Tahun/ Year 2010 1. Lahan hutan/ forest land Lahan hutan/ Forest land 16.08 Lahan pertanian/ Agricultural land 1.05 Lahan terbangun/ Developed land 0.75 Lahan hutan total/ Forest land total 17.87 2. Lahan pertanian/ Agricultural land Lahan pertanian/ Agricultural land 620.31 Lahan pertanian terlantar/ Abandoned agricultural land 57.12 Lahan terbangun/ Developed land 450.38 Lahan pertanian total/ Total of agricultural land 1,127.81 3. Lahan pertanian terlantar/ Abandoned agricultural land Lahan pertanian/ Agricultural land 19.46 Lahan pertanian terlantar/ Abandoned agricultural land 8.29 Lahan terbangun/ Developed land 3.07 Lahan pertanian terlantar Total/ Total of abandoned agricultural land 30.83 4. Lahan terbangun/ Developed land Lahan pertanian/ Agricultural land 63.51 Lahan pertanian terlantar/ Abandoned agricultural land 6.52 Lahan Terbangun/ Developed land 88.16 Lahan terbangun total/ total of  developed land 158.19 Luas total/ Total area 1,334.70
Tabel 2  Dinamika Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan. Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 – 2010.
Table 2.  The Dynamics of Land Use Pattern in Coastal Area of Ujung Genteng-Pangumbahan, Year 2001-2010.
Sumber: Hasil analisis citra landsat tahun 2001 dan 2010, diolah./ Source: Results of analysis of Landsat imagery in 2001 and 2010, processed
Sebelum tahun 2010, lahan pertanian terlantar semula merupakan lahan perkebunan kelapa,  namun  kemudian  menjadi  semak belukar semenjak tanaman budidaya tersebut ditebang  oleh  masyarakat.  Setiap  upaya penghijauan oleh perusahaan tidak pernah berhasil karena dihalangi oleh masyarakat.
Lahan  yang  mengalami  konflik  pemilikan ini sebagian besar berada di sekitar pantai. Berdasarkan  sejarahnya,  lahan  ini  semula areal  berhutan  yang  diklaim  milik  negara oleh  pemerintah  pusat.  Namun  di  tingkat desa,  lahan  tersebut  diklaim  sebagai  milik desa  dan  merupakan  areal  cadangan.  Hal
inilah  yang  menyebabkan  masyarakat setempat dapat membukanya sebagai areal perladangan dan bahkan mengklaim sebagai miliknya  karena  terdaftar  dalam  register desa.  Namun  pada  awal  tahun  1980an, areal  tersebut  diklaim  pemilikannya  oleh sebuah perusahaan swasta dan selanjutnya dimanfaatkan  sebagai  areal  perkebunan kelapa  dengan  status  kepemilikan  berupa Hak Guna Usaha Green Belt . Meskipun dalam gugatan anggota masyarakat ke pengadilan dimenangkan,  namun  kekuatan  hukum tersebut tampaknya tidak digubris. Lahan tetap dimiliki dan dikuasai secara privat hingga kini, ditunjukkan dengan pengalihan pemilikan dari perusahaan swasta yang bersengketa dengan masyarakat kepada perusahaan swasta lain. Periode ini juga ditandai oleh perubahan lahan pertanian  menjadi  lahan  terbangun  yang signifikan. Sumbernya adalah meningkatnya tekanan kebutuhan lahan untuk pemukiman masyarakat.  Tekanan  terjadi  pada  daerah sepanjang  pantai  Ujung  Genteng  yang menjadi basis pemukiman masyarakat nelayan dan  beberapa  dusun  di  Pangumbahan  di sekitar  daerah  Ciburial  yang  menjadi  basis
pemukiman masyarakat petani.
Pada tahun 2010, institusi pengelolaan kawasan  konservasi  penyu  telah  mulai diterapkan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sukabumi  No.  2  Tahun  2009 Tentang  Pelestarian  Penyu  di  Kabupaten Sukabumi  dan  Peraturan  Bupati  Sukabumi Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi  Nomor  71  Tahun  2008  tentang Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, dengan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah  Konservasi  Penyu  Pangumbahan. Kawasan  konservasi  penyu  yang  dikelola adalah  seluas  58,43  Ha  dengan  status Tanah  HPL  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sukabumi. Secara administratif terletak di Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan rencana  pengelolaan  kawasan  konservasi penyu yang disusun pada tahun 2009-2010, Kawasan  Konservasi  Penyu  Pangumbahan dibagi ke dalam 3 (tiga) zona, yaitu zona inti, zona  penyangga  dan  zona  pemanfaatan (Gambar 3).
Gambar 1. Pola Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 (A) dan Tahun 2010 (B).
Figure 1.  Land Use Patterns of Coastal Areas Ujung Genteng - Pangumbahan, Regency of Sukabumi In 2001 (A) And In 2010 (B).
Gambar 2. Pola Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan,
Kabupaten Sukabumi Tahun 2001-2010.
Figure 2.     The Pattern of Changes in Land use of Coastal Areas Ujung Genteng - Pangumbahan, Regency of Sukabumi Years 2001-2010.
Gambar 3. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan.
Figure 3. Pangumbahan Turtle Conservation Area Management Plan.
Keterangan: A= Zona Inti, B = Zona Penyangga, C=Zona Pemanfaatan
Description: A = Core Zone, Buffer Zone B =, C = Use Zone
Pengamatan  pada  zona  penyangga setelah kebijakan konservasi penyu tersebut diterapkan adalah masih terjadinya mekanisme akses ilegal berupa perubahan penggunaan lahan yang terstruktur di sepanjang pantai sekitar wilayah Dusun Pangumbahan
dan  Dusun  Ujung  Genteng  tersebut. Fenomena  ini  dapat  dibagi  kedalam  dua fase, yaitu fase pengalihan lahan pertanian terlantar menjadi lahan pertanian dan fase perubahan  lahan  pertanian  menjadi  lahan terbangun.
No Penggunaan Lahan/ Land Used Perubahan Luasan Lahan (Ha) Tanpa Institusi Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif/ Changes in Size of Land (Ha) without an Effective Conservation Area Management
Institutions Tahun/ Year 2010 Tahun/ Year 2015 - 2020 1 Lahan hutan /Forest land 16.08 12.44 2 Lahan pertanian/ Agricultural land 704.34 252.06 3 Lahan pertanian terlantar/ Abandoned agricultural land 71.93 0.0 4 Lahan terbangun/ Developed land 542.35 646.67 5 Potensial lahan terbangun/ Potential developed land 423.53 Luas total (Ha)/ Total area (Acres) 1,334.70 1,334.70
Tabel 3.  Proyeksi Penggunaan Lahan (Hektar) Tanpa Perlakuan Institusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu Yang Efektif, Tahun 2015-2020.
Table 3. Projected Land Use (Acres) Without Treatment of an Effective Turtle Conservation Management Institutions E, Year 2015-2020.
Masyarakat setempat, merasa bahwa lahan tersebut milik mereka, mematok lahan, menanaminya dengan tanaman palawija seperti umbi-umbian dan menjual kepada masyarakat luar yang kemudian membangun sarana wisata di atasnya. Berdasarkan wawancara mendalam dengan  warga  Dusun  Pangumbahan  serta aparat pemerintah pengelola UPTD Konservasi Penyu  Pangumbahan,  fenomena  tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan lahan sebagai areal pembangunan fasilitas wisata bahari (losmen atau villa) karena wisatawan yang  juga  semakin  banyak.  Jika  fenomena ini berlanjut, maka hasil analisis peramalan spasial memproyeksikan seluruh areal pantai di sepanjang Ujung Genteng – Pangumbahan akan tertutup oleh bangunan dan utamanya
untuk  aktivitas  wisata  pada  tahun  2020 (Gambar 4).

## Perubahan  dan  Pengembangan  Institusi

## Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu yang Efektif
Berdasarkan hasil analisis spasial serta analisis kualitatif rejim hak kepemilikan dan hak akses terhadap sumberdaya lahan serta konservasi penyu yang melatari perubahan spasial  penggunaan  sumberdaya  lahan tersebut  maka  kondisi  institusi  antara sebelum  dan  setelah  kebijakan  konservasi penyu  hijau  diterapkan  di  wilayah  pesisir Ujung  Genteng  –  Pangumbahan 6 disajikan pada Tabel 4 dan 5.
6 Institusi adalah aturan main dan aturan penegakkannya di dalam sebuah masyarakat (North 1991). North (1991) menambahkan, institusi dapat  berbentuk  aturan  formal  seperti  hukum  dan  konstitusi  ataupun  aturan  informal  seperti  konvensi  dan  norma,  yang  seluruhnya merupakan produk dari interaksi antar manusia. Perubahan institusi ( institutional change ) akan menyebabkan perubahan aktor, karena adanya perubahan pada tujuan dan pilihan yang ditetapkan oleh institusi tersebut. Kingston dan Caballero (2009) menyatakan bahwa hal terpenting dalam mengkaji perubahan institusi terletak pada 3 (tiga) hal, yaitu: (a) Penyebab perubahan. Dalam hal ini pertanyaan berkisar pada sumber perubahan, apakah berasal dari dalam atau luar komunitas, dan pengaruh mana yang lebih penting dalam jangka pendek  dan  jangka  panjang;  (b)  Proses  perubahan.  Dalam  hal  ini  pertanyaan  berkisar  pada  proses  perubahan  yang  terjadi,  apakah terjadi secara disengaja atau tidak disengaja, terjadi tiba-tiba atau bertahap atau merupakan hasil sebuah upaya kooperatif atau konflik. Pertanyaan penting lainnya adalah: faktor yang menyebabkan institusi bisa bertahan, peran proses pengambilan keputusan, peran latar belakang  dan  cara  berpikir  ( bounded-rationality )  dan  interaksi  antara  aturan  formal  dan  informal;  (c)  Hasil  perubahan.  Dalam  hal  ini pertanyaan berkisar pada bentuk lingkungan seperti apa institusi yang efektif cenderung muncul. Jika ada banyak pilihan keseimbangan baru, hasil yang manakah kiranya akan dipilih dan seberapa jauh hal-hal yang terkait dengan bounded-rationality para aktor di dalam penentuan hasil perubahan institusi tersebut.
Gambar 4.  Proyeksi Penggunaan Lahan Tanpa Institusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Efektif Pada Tahun 2020.
Figure  4.  Projected  Land  Use  Without  an  Effective  Management  of  Protected  Areas Institution by 2020.
Tabel 4.  Kondisi  Institusi  Pengelolaan  Sumberdaya  Lahan  di  Pesisir  Ujung  Genteng- Pangumbahan Sukabumi Sebelum Kebijakan Konservasi Penyu Diterapkan.
Table 4. The Condition of Land Resources Management Institutions in the Coastal of Ujung
Genteng  -  Pangumbahan  Sukabumi  Before  the  Application  of  Turtle  Conservation
Policy.
No. Tipologi Hak Penge- lolaan Sumberdaya Lahan/ Typology - Right Management Of Land Resources
Komponen Institusi/ Institution Component Aturan main/ Rules Of The Game
Aktor/ Actors 1. Hak kepemilikan/ Property Rights Formal, kepentingan ekonomi/ Formal, economic interests Luar masyarakat (perusahaan perkebunan), pengaruh jangka panjang/ Outside the community (plantation), the long-term effects Informal, kepentingan ekonomi/ Informal, economic interests Masyarakat, pengaruh jangka panjang/ Communities, the long-term effects 2. Hak pemeliharaan akses/ Maintenance of access rights
Formal, kepentingan ekonomi/ Formal, economic interests Luar masyarakat (perusahaan perkebunan),
pengaruh jangka pendek/ Outside the community (plantation), the short-term effects
Informal, kepentingan ekonomi/
Informal, economic interests
Masyarakat, pengaruh jangka pendek/ Communities, the short-term effects 3. Hak pengaturan akses/ Rights of access arrangements
Formal, kepentingan ekonomi/ Formal, economic interests Pemerintah (kantor pertanahan), pengaruh jangka panjang / Government (land office), t he long-term effects
Informal, kepentingan ekonomi/
Informal, economic interests Masyarakat, pengaruh jangka panjang/
Community, the long-term effects
Sumber: Data primer, diolah/ Source: Primary data, processed.
Sumber: Data primer, diolah/ Source: Primary data, processed.
Tabel 5.  Kondisi  Institusi  Pengelolaan  Sumberdaya  Lahan  di  Pesisir  Ujung  Genteng  – Pangumbahan Sukabumi Setelah Kebijakan Konservasi Penyu Diterapkan.
Table 5. The Condition of Land Resources Management Institutions in the Coastal of Ujung Genteng  -  Pangumbahan  Sukabumi  After  the  Application  of  Turtle  Conservation Policy.
Agar  institusi  pengelolaan  kawasan konservasi penyu dapat efektif maka dibutuhkan aturan main yang dapat mendayagunakan tanah terlantar di sekitar kawasan konservasi, yaitu lahan dengan status HGU sepanjang pantai Pangumbahan,  sesuai  tujuan  konservasi,
yaitu menjamin kelestarian populasi penyu dan  pantai  peneluran  sebagai  habitatnya serta  menjamin  keberlanjutan  sumber penghidupan masyarakat. Secara prosedural formal, lahan tersebut perlu dialihstatuskan sebagai tanah negara berdasarkan Peraturan
No. Tipologi Hak Penge- lolaan Sumberdaya
Lahan/ Typology Right Management Of Land Resources
Komponen Institusi/ Institution Component
Aturan Main/
Rules Of The Game
Aktor/ Actors 1. Hak kepemilikan/ Property Rights Formal, kepentingan ekonomi/ Formal, economic interests Luar masyarakat (perusahaan perkebunan), pengaruh jangka pendek/ Outside the community (plantation), the short-term effects Informal, kepentingan ekonomi/ Informal, economic interests Luar masyarakat (investor penye- dia jasa wisata), pengaruh jangka panjang/ Outside the community
(investor tourism services provi - der), long-term effects
Masyarakat, pengaruh jangka panjang/ Communities, the long-term effects
2. Hak pemeliharaan akses/ Maintenance of access rights Informal, pemenuhan kepentingan ekonomi/ Informal, the fulfillment of the economic interests
Luar masyarakat (investor penye- dia jasa wisata), pengaruh jangka pendek/ Outside The C ommunity (investor tourism services provi - der), short-term effects
Masyarakat (penyedia tenaga jasa wisata), pengaruh jangkapendek/ C ommunity(tourism services provider), short-term effects
3. Hak pengaturan akses/ Rights of access arrangements
Formal, pemenuhan kepentingan ekonomi/ Formal, the fulfillment of the economic interests Pemerintah (kantor pertana- han), pengaruh jangka panjang / Government (land office), the long-term effects Informal, pemenuhan kepentingan ekonomi/ Informal, the fulfillment of the economic interests Masyarakat, pengaruh jangka panjang / Communities, the long-term effects
Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Setelah status berubah, negara (pemerintah) mengatur pendayagunaannya bersama  masyarakat  setempat  dengan tujuan  membangun  ekowisata  konservasi penyu  yang  pengelolaannya  berbasis  pada masyarakat  setempat.  Lahan  tidak  dapat diperjualbelikan dan masyarakat luar dibatasi hanya  sebatas  menikmati  manfaatnya sebagai  wisatawan.  Dinas  Kelautan  dan Perikanan serta Dinas Pariwisata bekerja sama dalam  meningkatkan  kapasitas  masyarakat
setempat,  baik  secara  individu  maupun kelompok  sehingga  dapat  meningkatkan potensi  manfaat  sumberdaya  melalui aktivitas penyediaan jasa wisata (pemandu, penyedia kerajinan tanda mata). Pemilihan ekowisata  berbasis  konservasi  penyu dilatarbelakangi  oleh  prinsip  kehati-hatian agar  pemanfaatan  sumberdaya  alam tidak  melebihi  kapasitas  daya  dukung lingkungannya. Institusi pengelolaan kawasan konservasi penyu yang efektif sebagaimana dimaksud  berikut  komponennya  disajikan dalam Tabel 6.

## Tabel 6.  Perubahan  Institusi  Pengelolaan  Sumberdaya  Lahan  di  Pesisir  Ujung  Genteng  –
Pangumbahan Sukabumi yang Mendukung Pencapaian Tujuan Kebijakan Konservasi Penyu (Pengembangan Intitusi yang Efektif).
Table 6.  Changes In Land Resource Management Institutions in the Coastal of Ujung Genteng- Pangumbahan Sukabumi That Supports the Achievement of Policy Turtle Conservation Objectives (The Development of Effective Institutions).
Sumber: Data primer, diolah/ Source: Primary data, processed. No. Tipologi Hak Pengelolaan Sumberdaya Lahan/ Typology Right Management of Land Resources Komponen Institusi/ Institution Component
Aturan main/ Rules of The Game Aktor/ Actors 1. Hak kepemilikan/ Property Rights Formal, pemenuhan kepentingan ekonomi/ Formal, the fulfillment of the economic interests Masyarakat, pengaruh jangka panjang/ Communities, the long-term effects Formal, pemenuhan kepentingan sosial/ Formal, the fulfillment of the social interests Masyarakat luar (wisatawan), peng- aruh jangka panjang/ Outside the community (tourists), long-term effects Formal, pemenuhan kepentingan ekologi/ Formal, the fulfillment of the ecology interests Pemerintah (zona inti) dan Masyarakat (zona penyangga)/ Government (core zone) and Community (buffer zone)
2. Hak pemeliharaan akses/ Maintenance of access rights Formal, pemenuhan kepentingan ekonomi/ Formal, the fulfillment of the economic interests Luar masyarakat (investor penyedia jasa wisata), pengaruh jangka pendek/ Outside The C ommunity
(investor tourism services provider), short-term effects 3. Hak pengaturan akses/ Rights of access arrangements Formal, pemenuhan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi/ Formal, the fulfillment of the economic, social and ecology interests Pemerintah (kementerian kelautan dan perikanan, badan pertanahan nasional, pemerintah daerah) dan masyarakat, pengaruh jangka panjang
/ The government (ministry of marine affairs and fisheries, national land agency, local government) and community, the long-term effects

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Institusi pengelolaan kawasan konservasi penyu  yang  diterapkan  sejak  tahun  2010 belum  efektif.  Masih  terdapat  mekanisme ilegal  penggunaan  sumberdaya  lahan  yang tidak  selaras  dengan  tujuan  konservasi penyu  berupa  pembagunan  sarana  wisata di  lahan  terlantar  di  sepanjang  pantai Pangumbahan.  Ketidakefektifan  institusi disebabkan belum adanya aturan yang dapat menjamin  kepemilikan  dan  selanjutnya pendayagunaan sumberdaya lahan di wilayah pesisir tersebut yang selaras dengan tujuan konservasi.
Institusi pengelolaan kawasan konservasi penyu yang efektif membutuhkan koordinasi dan  kerjasama  antara  pemerintah,  mulai dari  tingkat  pusat  hingga  tingkat  desa serta  masyarakat  pesisir  Ujung  Genteng –  Pangumbahan  itu  sendiri.  Dibutuhkan pendayagunaan lahan terlantar, yang secara prosedural wewenangnya berada di Badan Pertanahan  Nasional.  Pendayagunaannya diatur  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah yang menangani bidang teknis (Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  serta  dinas-dinas yang  secara  teknis  membidangi  Kelautan dan  Perikanan,  Pariwisata  di  Kabupaten Sukabumi)  dengan  melibatkan  secara aktif  masyarakat  setempat  terkait  dengan pengembangan ekowisata konservasi penyu berbasis masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abarkeli S. 2001. A Critique of Development and Conservation Policies in
Environmentally  Sensitive  Regions  in Brazil. Geoforum 32: 551-565 .
Anonim. 2004. The IUCN Red List of Threatened Species: Green Turtle ( Chelonia mydas ). Gland: [IUCN] The World Conservation Union.
Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data .  PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Fraze,r N.B. 2003. Concerning Those Things Which We Ought to Have Done: Reflections on the Future of Sea Turtle Research. Marine Turtle Newsletter 100:5-8 .
Gerber,  J.D.  P.  Knoepfel,  S.  Nahrath  and  F Varone.  2009.  Institutional  Resources Regimes: Towards sustainability trough the combination of property rights theory and policy analysis . Ecological Economics 698: 798-809 .
Kingston, C. and G, Caballero. 2008. Comparing Theories  of  Institutional  Change. Diunduh  dari  https://www3.amherst. edu/~cgkingston/diakses  tanggal  21 September 2011.
North, D.C. 1991. Institutions. The Journal of Economic Perspectives, 5 (1): 97-112.
Ribbot, J.C, N.L Peluso. 2003. A Theory of Access. Rural Sociology 68 (2): 153-181.
Scott, W.R. 2001. Institutions and Organization . Second Edition. California, Sage.