VOL. 1 , NO 1, 2021 (109-116)

## JIE E :

## Jurnal Ilmiah E kotrans & E rudisi

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (PPAPP) PROVINSI DKI JAKARTA
Mardi Adam 1 , Roy Valiant Salomo 2 Yasir Riady 3
12 Program Studi Magister Administrasi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi       Universitas Indonesia
3 Program Studi Ilmu Perpustakan dan Informasi, Universitas Terbuka * penulis korespondensi: mardi.adam71@ui.ac.id ARTICLE INFO

## ABSTRAK
A rticle history: Berdasarkan data SDKI tahun 2017 Unmet Need di Provinsi DKI Jakarta sebesar 15,7%, angka tersebut masih di atas rata-rata nasional sebesar 10,6%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  masalah pengendalian  penduduk  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Keluarga  Berencana atau  kebijakan  KB  dalam  meningkatkan  akses  pelayanan  KB,  salah satunya melalui pelayanan  KB  gratis.  Pelaksanaan mobilisasi  layanan KB  gratis  sebagai  upaya  strategis  Dinas  PPAPP  Provinsi  DKI  Jakarta dalam  meningkatkan  partisipasi  Pasangan  Usia  Subur  dalam  KB sehingga  diharapkan  dapat  menurunkan  angka  fertilitas  total  (TFR). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengendalian kependudukan di Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  43  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Keluarga  Berencana  (KB)  dan  untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Wawancara  mendalam  dilakukan  kepada  pejabat Kantor  PPAPP  selaku  pengelola  dan  pelaksana  kebijakan  KB.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  komunikasi  dari  level  manajemen dilakukan  secara  berkala melalui  rapat koordinasi.  Adanya dukungan regulasi  untuk  pelaksanaan  program.  Komitmen  pengelola  dan pelaksana  dalam  upaya  pencapaian  target  peningkatan  pengendalian penduduk. Kendala pada pelaksanaan program pengendalian kependudukan  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  menjadi  kurang optimal. Received 20 April 2021 Received  in  revised  form  27
April 2021 Accepted 29 July 2021
Keyword:
Kebijakan Pengendalian Penduduk,  Dinas  PPAPP, DKI Jakarta

## PENDAHULUAN
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010  jumlah  penduduk  Indonesia  tercatat sebanyak  237,6  juta  jiwa.  Program  Keluarga Berencana  (KB)  telah  berhasil  menekan jumlah  penduduk  di  Indonesia  dengan mencegah terjadinya hampir 100 juta kelahiran pada  tahun  2010.  Namun,  keberhasilan program  KB  saat  ini  sedang  mengalami
penurunan dan menghadapi beberapa masalah seperti  dilansir  dalam  media  elektronik beritasatu.com  (11  Februari  2020),  Nofrijal (Sekretaris Utama BKKBN) mengatakan total fertility  rate (TFR)  atau  angka  kelahiran  total yang merupakan salah satu parameter capaian program  BKKBN  mulai  jalan  di  tempat, dimana  pada  tahun  2017  masih  di  angka  2,4
sempat  turun  di  2028  menjadi  2,38  namun sekarang kembali naik menjadi 2,45. Dijelaskan  bahwa  hal  tersebut  terjadi  karena adanya  masalah  utama,  yang  pertama  karena pembiayaan atau penganggaran untuk program KB belum efektif di kabupaten/kota dan kedua karena  peran  atau  fungsi  petugas/penyuluh lapangan  KB  belum  maksimal  (Dina  Manafe, 2020).
Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait  KB  antara  lain  oleh  Jarvis,  dkk.  (2018) diketahui  bahwa  layanan  KB  bergerak  sangat diminati  masyarakat  khususnya  yang  ingin mendapatkan  pelayanan  KB  MKJP,  klien merasa  sangat  puas  atas  aspek  layanan  dan konseling  yang  diberikan.  Kyung-Sook  Bang, dkk.  (2018)  dengan  mengembangkan  teori difusi inovasi melalui program KB mobile untuk menjangkau masyarakat dan pelatihan profesional  perawatan  kesehatan  secara  efektif meningkatkan pengetahuan dan perilaku tentang kesehatan  ibu  dan  KB  pada  wanita  Ethiopia. Moharana,  dkk.  (2014)  meneliti  inovasi  unit pelayanan  KB  keliling  dengan  menggunakan mobil di Bihar-India memberi akses pelayanan KB  agar  mudah  dijangkau  untuk  pemeriksaan klien  dan  pemasangan  IUD.  Dari  beberapa penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  negara- negara berkembang disimpulkan bahwa jangkauan KB bergerak memberikan akses bagi masyarakat yang membutuhkan layanan MKJP. Salah  satu  permasalahan  yang  melanda  kota besar  seperti  Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu  laju pertumbuhan  penduduk  yang  sudah  parah sehingga menimbulkan masalah bagi lingkungan yang sudah tidak lagi memadai daya dukungnya seperti permukiman, sampah, kemacetan lalu lintas, kriminalitas dan ketiadaan lahan  yang  cukup  ruang  publik.  Permasalahan lebih  lanjut  yang  timbul  akibat  dari  problem kependudukan tersebut menjadi beban pekerjaan pemerintah DKI yang tidak akan ada selesainya dalam berbagai upaya meningkatkan layanan  pembangunan  bagi  warganya,  dimulai dari  masalah  perumahan,  kesempatan  kerja, pendidikan,  kesehatan,  keamanan,  pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, ruang atau taman bagi  publik  yang  sehat  dan  nyaman,  hingga tempat  pemakaman  (kuburan)  di  lingkungan komunitas  warga  tinggal  (Mulia  &  Saputra, 2021).
Dalam  hasil  Survei  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun  2017 diketahui unmet  need Provinsi  DKI  Jakarta pada  tahun  2017  sebesar  15,7  persen  setara dengan Provinsi Papua unmet need sebesar 15,2 persen, dimana angka rata-rata nasional untuk unmet  need adalah  10,6  persen.  Beberapa  hal terkait  alasan  mengapa  seorang  wanita khususnya  di  Ibukota  Provinsi  DKI  Jakarta yang sebenarnya tidak menginginkan anak lagi tetapi  tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi yang  diidentifikasi  adalah  alasan  fertilitas, menentang untuk memakai (baik oleh responden maupun pasangan), kurang pengetahuan dan alasan alat/cara KB mencakup  alasan  kesehatan,  takut  efek samping hingga kurangnya akses. Berdasarkan data tersebut menunjukan permasalahan kependudukan termasuk pemenuhan kebutuhan  kontrasepsi  bagi  PUS  yang membutuhkan  di  Provinsi  DKI  Jakarta memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta.  Solusi  program  KB bergerak  dalam  memberikan  akses  pelayanan KB  namun  dalam  pembiayaannya  tidak ditanggung  dalam  skema  JKN  menjadi tantangan  bagi  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  dalam  mencapai  indikator  kinerja bidang kependudukan dan keluarga berencana yang telah ditetapkan.
Fokus dari pelayanan KB bergerak adalah menjaring  peserta  KB  MKJP,  hal  tersebut sebagai  strategi  dalam  meningkatkan  capaian KB MKJP, menurunkan angka unmet need dan untuk menurunkan angka putus pakai kontrasepsi  pada  peserta  KB  non  MKJP. Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LKIP)  Dinas  PPAPP  Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 diketahui hasil capaian target  persentase  peserta  KB  aktif  yang menggunakan MKJP mencapai 35,61% melebihi  dari  target  yang  ditetapkan  untuk tahun 2019  yaitu 31,31%. Dari hasil layanan KB  baru  MKJP  diketahui  bahwa  kontribusi dari  hasil  pelayanan  KB  bergerak  mencapai 29%.
Model  kerangka  analisis  implementasi (a framework  for implementation  analysis) yang diperkenalkan  oleh  Mazmanian  dan  Paul  A.
Sabatier (dalam Nugroho, 2006: 129)
mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:
a.   Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah  dikendalikan  yang  berkenaan dengan  indikator  masalah  teori  dan  teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki b.   Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,  dipergunakannya  teori  kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan  lembaga  pelaksana,  dan  perekrutan pejabat  pelaksana  dan  keterbukaan  kepada pihak  luar,  dan  variabel  di  luar  kebijakan yang  mempengaruhi  proses  implementasi yang  berkenaan  dengan  indikator  kondisi sosio-ekonomi  dan  teknologi,  dukungan publik,  sikap  dari  konstituen,  dukungan pejabat  yang  lebih  tinggi  serta  komitmen dan  kualitas  kepemimpinan  dan  pejabat pelaksana.
c.   Variabel  dependen,  yaitu  tahapan  dalam proses  implementasi  dengan  lima  tahapan, yaitu  pemahaman  dari  lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan  pelaksana,  kepatuhan  obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya  mengarah  kepada  revisi  atas kebijakan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan tersebut  ataupun  keseluruhan  kebijakan yang bersifat mendasar.
Dari  uraian  di  atas  peneliti  ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan  pelayanan  KB  di  Provinsi  DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Keluarga Berencana (KB) dilihat dari variabel independen,  variabel  intervening,  variabel dependen  dan  untuk  mengetahui  hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga penelitian serta memperkaya penelitian terkait pengembangan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana  khususnya  kebijakan  pelayanan keluarga berencana bergerak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  implementasi  kebijakan  Dinas PPAPP  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  program pengendalian  penduduk  dan  hambatan  dalam pelaksanaannya  dengan  cara  mengumpulkan data  dan  informasi  untuk mendapatkan gambaran  menyeluruh  yang  sesuai,  sehingga pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini      adalah  pendekatan  kualitatif.  Dengan memfokuskan penggambaran terhadap kondisi yang terdapat di lapangan berdasarkan data dan fakta  serta  informasi  maka  jenis  metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian  deskriptif  menurut  Neuman  (2014) dapat  memberikan  gambaran  secara  rinci tentang masalah atau jawaban untuk pertanyaan  penelitian.  Selanjutnya  untuk mendapatkan  informasi  guna  menunjang penelitian  dilakukan  wawancara  mendalam kepada  informan.  Wawancara    dilakukan kepada  pejabat  pengelola  dan  pelaksana program  KB  di  Dinas  PPAPP  Provinsi  DKI Jakarta. Selain wawancara mendalam dilakukan juga pengumpulan dan dokumentasi data  sekunder  dokumen  terkait  program  KB Gratis.  Setelah Melakukan  pengumpulan  data selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan  tahap analisis data oleh Neuman (2014) dengan menyusunnya secara sistematis, mengintegrasikan,  membuat  konseptualisasi, penyandian  ( coding ),  menginterpretasi  data dan membuat kesimpulan akhir.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## 1. Variabel Independen
Kebijakan penyelenggaraan pelayanan KB sebagai  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  dalam  hal  ini  Dinas  PPAPP  dalam upaya  mencapai  tujuan  yang  paling  utama yaitu untuk menguatkan akses pelayanan KB dan  kesehatan  reproduksi  yang  merata  dan berkualitas.  Hasil  yang  diharapkan  dari pelayanan KB bergerak juga untuk memberikan  kontribusi  terhadap  pencapaian tujuan  strategis  yang  ditetapkan  dalam rencana  strategis  BKKBN  tahun  2015-2019 salah  satunya  adalah  meningkatnya  peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi  jangka  panjang  (MKJP).  Tujuan tersebut  juga  ditetapkan  dalam  kebijakan pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  yang
tertuang  dalam  rencana  strategis  Dinas Pemberdayaan,  Perlindungan  Anak  dan Pengendalian  Penduduk  (PPAPP)  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017- 2022.  Untuk  dapat  melaksanakan  kebijakan dari  Pusat  tersebut  Dinas  PPAPP  Provinsi DKI Jakarta dengan status otonomi tunggal di provinsi dibantu oleh pelaksana program KB di wilayah kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan. Proses komunikasi yang dilakukan oleh pengelola dan pelaksana program KB di Provinsi  DKI  Jakarta  menjadi  salah  satu  hal yang  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan.
a. Kejelasan Kejelasan  menurut  Mazmanian  dan Sabatier  adalah  komunikasi  yang  diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak  membingungkan.  Kebijakan  pelayanan KB  bergerak  untuk  memberikan  pelayanan KB MKJP kepada masyarakat yang membutuhkan  tanpa  adanya  biaya  sudah dipahami  dengan  jelas  oleh  informan penelitian.  Baik  pengelola  dan  pelaksana program  juga  sudah  memahami  target  yang diberikan  oleh  BKKBN  Pusat  sesuai  dengan anggaran yang diberikan dari APBN melalui dana dekonsentrasi. Anggaran yang diberikan tersebut hanya untuk jenis kontrasepsi MKJP yaitu  IUD,  Implan,  MOW  dan  MOP  dengan capaian  target  yang  sudah  ditetapkan  untuk masing-masing  jenis  tersebut.  Informan menyampaikan bahwa KB bergerak itu untuk memeberikan pelayanan bagi semua masyarakat  yang  membutuhkan  baik  kaya atau miskin punya KTP ataupun tidak sesuai sasaran unmet need .
Seperti sudah dijelaskan bahwa
pemerintah mengupayakan agar semua metode  kontrasepsi  yang  disediakan  untuk masyarakat  memberikan  manfaat  optimal dengan meminimalkan efek samping maupun keluhan yang ditimbulkan. Namun dalam hal pencegahan  kehamilan,  alat  dan  obat  MKJP memiliki tingkat efektifitas yang lebih tinggi dibandingkan  non  MKJP.  (BKKBN,  2018). Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa informan yang menyampaikan pengetahuannya tentang pemberian pelayanan KB  MKJP  pada pelaksanaan  KB  bergerak, menunjukan  bahwa  pengelola  program  KB
telah dengan jelas menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan  pelayanan  KB  bergerak yang fokus untuk memberikan pelayanan KB MKJP.
b. Konsistensi Untuk  mengupayakan  target  tetap tercapai  pengelola  dan  pelaksana  program memanfaatkan pelayanan momentum dengan menggandeng  mitra  terkait.  Namun  sebagai bentuk  konsistensi  Dinas  PPAPP  provinsi DKI  Jakarta  dalam  memberikan  pelayanan dan  untuk  mencapai  target  yang  telah diberikan selain melakukan koordinasi dengan  mitra  terkait  dalam  memberikan pelayanan  saat  ini  untuk  Pergub  juga  sudah dilakukan  revisi  untuk  diajukan  penyediaan anggarannya  kembali  melalui  APBD,  proses revisi  saat  ini  sudah  mencapai  tahap harmonisasi  dengan  Dinas  Kesehatan  untuk dihitung  standar  biaya  komponen agar  tidak terjadi dobel pembiayaan dengan sistem BPJS kesehatan.
Dalam  teori  Mazmanian dan Sabatier menjelaskan  bahwa  implementasi  kebijakan dapat  efektif  dijalankan  dengan  konsisten atau  tidak  berubah-ubah  dan  jelas.  Hasil penelitian  menunjukan  adanya  konsistensi dari  pengelola  dan  pelaksana  kebijakan  KB untuk tetap memberikan pelayanan KB Gratis melalui  pemanfaatan  kegiatan  momentum bekerjasama  dengan  mitra  terkait  hal  ini terkait  keterbukaan  dengan  pihak  luar  untuk mendukung  pembiayaan  dan  juga  upaya penyediaan kembali APBD dengan mengajukan  revisi  pergub  tentang  pelayanan KB gratis di Provinsi DKI  Jakarta.

## 2. Variabel Intervening
Berdasarkan  informasi  yang  didapat dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  penggerakan akseptor  KB  di  lapangan  antara  lain  petugas KB  Lapangan  (PLKB)  yang  dibantu  oleh kader  di  tingkat  RW  dan  RT  dalam  mencari calon  akseptor  yang  akan  dilayani  dalam pelayanan  KB  bergerak.  Untuk  tindakan pelayanan  KB  itu  sendiri  dilakukan  oleh tenaga medis yang berkompeten, peran PLKB adalah  Melakukan  koordinasi  dengan  tenaga medis  dan  fasilitas  kesehatan  yang  dekat dengan  tempat  pelayanan  baik  fasilitas
kesehatan  pemerintah  maupun  swasta  yang teregistrasi dalam sistem pelaporan BKKBN.
Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam variabel  intervening,  struktur  birokrasi sebagai  faktor  penting  dalam  mengkaji implementasi  kebijakan.  SOP  merupakan suatu  dokumen  yang  memuat  proses  dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan standar  yang sudah baku.  SOP  disusun  berdasarkan  pada  sistem manejemen kualitas yang bertujuan menjamin  kesesuaian  dari  suatu  proses  dan produk  terhadap  kebutuhan  atau  persyaratan tertentu.
Pada  pelayanan  KB  bergerak  tidak terdapat  kendala  terkait  struktur  birokrasi, dimana telah tersedia SOP dengan pembagian kewenangan yang jelas pada  setiap tingkatan mulai dari pengelola dan pelaksana pelayanan KB bergerak.
Untuk Pedoman penyelenggaraan KB bergerak BKKBN Pusat telah menerbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  KKB  Bergerak dan  untuk  Rujukan  perencanaan  anggaran KB  bergerak  telah  terbit  Peraturan  kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan  dan  keluarga  Berencana Nasional. Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga telah membuat pedoman untuk mendukung  pelaksnaaan  pelayanan  KB  di Provinsi  DKI  Jakarta  juga  telah  dibuat regulasi yang mendukung melalui Keputusan Kepala  Dinas  Pemberdayaan,  Perlindungan Anak  dan  Pengendalian  Penduduk  Provinsi DKI  Jakarta  Nomor  80  Tahun  2020  tentang Pedoman Penggerakan Pelayanan KB MKJP. Dengan  adanya  SOP  dan  pedoman  sebagai acuan  bagi  pelaksana  program  KB  bergerak di lapangan, petugas dapat lebih fokus dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dalam penyelenggaraan pelayanan KB bergerak.
Didalamnya juga telah diatur secara jelas pembagian  kewenangan  dalam  pelaksanaan pelayanan KB bergerak pada setiap tingkatan mulai  dari  tingkat  Dinas  di  Provinsi,  Suku Dinas di Wilayah hingga pelaksana di tingkat Kecamatan  dan  Kelurahan  di  Provinsi  DKI Jakarta. Dengan dibuatnya pedoman pelaksanaan  penggerakan  pelayanan  KB MKJP  oleh  Dinas  PPAPP  Provinsi  DKI
Jakarta,  menunjukan  dukungan  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsi  dalam  penyelenggaraan pelayanan KB bergerak yang berkualitas.
Berdasarkan data statistik rutin BKKBN  pada  tahun  2018  diketahui  jumlah petugas  pada  tingkat  kecamatan  yang berjumlah  44  kecamatan  juga  tersedia  44 orang  satuan pelaksana (satpel) yang bertugas sebagai koordinator PLKB. Dari total  PLKB di tingkat kelurahan yang sudah mendapatkan pelatihan, untuk PLKB yang sudah mendapatkan  pelatihan  kompetensi  sebagai PLKB  yaitu  sejumlah  98,81  persen  sudah mendapatkan  pelatihan  LDU,  98,81  persen PLKB sudah mendapatkan pelatihan pencatatan  dan  pelaporan  dan  95,24  persen sudah  mendapatkan  pelatihan  KIE.  Untuk PLKB  di  tingkat  kelurahan  saat  ini  dalam jumlah  yang  kurang,  dengan  jumlah  saat  ini sebanyak  218  PLKB  dan  mengingat  jumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta sebanyak 267 kelurahan, berarti ada 49 kelurahan yang tidak memiliki PLKB, kebijakan Dinas terkait kekurangan PLKB di lapangan adalah dengan adanya  1  PLKB  yang  bertugas  pada  2 kelurahan.
Pelaksanaan tugas PLKB dalam mencari akseptor dan memberikan penyuluhan  langsung  kepada  masyarakat dibantu  oleh  PPLKBRW  serta  sub  PPLKB RW  dan  para  kader.  Berdasarkan  hasil wawancara  diiketahui  bahwa  tugas  PLKB  di Provinsi  DKI  Jakarta  saat  ini  bukan  hanya mengurusi program KB tetapi juga membantu pelaksanaan  tugas  Dinas  PPAPP  lainnya sesuai dengan tupoksi Dinas yang mengurusi 3  urusan  yaitu  pemberdayaan,  perlindungan anak dan pengendalian penduduk. Atas dasar hal  tersebut  tugas  PLKB  merangkap  juga seperti  dengan  membantu  pelaksanaan  tugas PKK,  mengurusi  dasa  wisma,  sebagai sekretaris  RPTRA.  Penyediaan tenaga  PLKB sendiri  bergantung  pada  rekrutmen  dari MENPAN. Penerimaan PLKB di DKI Jakarta terakhir tahun 2014, Provinsi hanya mengusulkan  ke  Pusat,  tetapi  kebijakannya tetap  ada  prioritas  saat  ini  masih  untuk penerimaan  tenaga  pendidik  dan  tenaga kesehatan dibanding tenaga administrasi.
Sejak  akhir  tahun  2018  Provinsi  DKI Jakarta  telah  merekrut  kader  dasawisma
(dawis) yang tersebar pada tingkat RT dengan tugas pokoknya yaitu mendata, menggerakan dan memberikan informasi. Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan  kepada  kader dawis diketahui bahwa rata-rata yang menjadi kader dawis adalah masih baru sehingga tugas yang  dilakukan  adalah  baru  pada  pendataan warga  dari  rumah  ke  rumah,  termasuk  data penggunaan kontrasepsinya. Untuk penyuluhan  atau  memberikan  informasi tentang  KB belum  dilakukan  karena  belum mengetahui secara  detil manfaat dari masing-masing  jenis KB.  Kader  membantu dalam  menginformasikan  warganya  yang belum  berKB  kepada petugas KB yang sudah lebih berpengalaman.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk mau ikut pelayanan KB khususnya metode KB jangka panjang  itu  masih  kurang,  hal  tersebut disampaikan karena masyarakat merasa takut atau malu khususnya pada ibu-ibu dengan usia yang masih muda yang baru menikah dan baru punya  anak  sedikit.  Pengaruh  rendahnya penggunaan  kontrasepsi  jangka  panjang terhadap  tingkat  pengetahuan  dan  usia  yang masih muda sesuai penelitian yang dilakukan oleh  Putri  Haryani,  dkk  (2014)  tentang faktor  yang  berpengaruh  pada  rendahnya keikutsertaan  pengguna  kontrasepsi  jangka panjang  pada  PUS  dengan  hasil  uji  semakin kurang  pengetahuan  responden  tentang kontrsepsi  jangka  panjang  semakin  rendah pula penggunaan kontrasepsi jangka panjang dan  semakin  muda  usia  responden  maka semakin  rendah  penggunaan  kontrasepsi jangka  panjang.  Disinilah  perlunya  peran petugas  untuk  memberikan  pengetahuan  dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam penggunaan KB metode jangka panjang baik yang dilakukan oleh PLKB atau kader sebagai perpanjangan  peran  PLKB  yang  langsung dekat  dengan  masyarakat  (Saputra  &  Mulia, 2021).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan dengan  menggunakan  model  implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian  dan  Sabatier,  maka  kesimpulan dari hasil  penelitan sebagai berikut:
Model  kerangka  analisis  implementasi (a framework  for implementation  analysis) yang diperkenalkan  oleh  Mazmanian  dan  Paul  A.
Sabatier (dalam Nugroho, 2006: 129) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:
a. Variabel independen, yaitu dalam pengendalian  penduduk  di  Provinsi  DKI Jakarta  belum  berjalan  dengan  semestinya karena  masih  di  dapat  masalah  dalam pemahaman masyarakat dengan pengendalian  penduduk  terkait  dengan beragamnya  karakter  dan  kultur  dari masyarakat DKI Jakarta itu sendiri b.  Variabel  intervening,  yaitu  variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,  dipergunakannya  teori  kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan  lembaga  pelaksana,  dan  perekrutan pejabat  pelaksana  dan  keterbukaan  kepada pihak  luar,  dan  variabel  di  luar  kebijakan yang  mempengaruhi  proses  implementasi yang  berkenaan  dengan  indikator  kondisi sosio-ekonomi  dan  teknologi,  dukungan publik,  sikap  dari  konstituen,  dukungan pejabat  yang  lebih  tinggi  serta  komitmen dan  kualitas  kepemimpinan  dan  pejabat pelaksana.
c.  Variabel  dependen,  yaitu  tahapan  dalam proses  implementasi  dengan  lima  tahapan, yaitu  pemahaman  dari  lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan  pelaksana,  kepatuhan  obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya  mengarah  kepada  revisi  atas kebijakan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan tersebut  ataupun  keseluruhan  kebijakan yang bersifat mendasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  I.  R.  (2018).  K esejahteraan  sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial  dan  kajian  pembangunan). Depok: Rajawali Pers.
Al-Attar,  G.  S.,  Bishai,  D.,  &  El-Gibaly,  O.
(2017). Cost-effectiveness analysis of family planning  services  offered  by mobile  clinics  versus  static  clinics
in    Assiut, Egypt. African  journal  of reproductive health , 21 (1), 30-38.
Anderson, J. E. (2011). Public policymaking: an  introduction  Seventh  Edition .
Wadsworth, Cengage Learning: Texas A&M University.
Bang,  K.  S.,  Chae,  S.  M.,  Lee,  I.,  Yu,  J.,  &
Kim,  J.  (2018).  Effects  of  a community  outreach  program  for maternal health and family planning in Tigray, Ethiopia. Asian nursing research , 12 (3), 223-230.
Bawing,  P.  (2017). Analisis  pelaksanaan
kebijakan
program keluarga
berencana:  studi  kasus di  Malinau .
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Journal  of  Community  Medicine  and Public Health) .
Bessant,  J.,  Watts,  R.  &  Dalton,  S.  (2006). Talking  Policy:  How  Social  Policy  in  Made.
Crows Nest: Allen and Unwin.
BKKBN. (2015). Rencana  strategis  badan kependudukan  dan  keluarga berencana  nasional tahun 2015 - 2019 . Jakarta BKKBN.  (2019). Panduan penyelenggaraan  pelayanan  KB bergerak .  Kedeputian  Bidang
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta BKKBN.  (2019). Survei  kinerja  dan akuntabilitas  program  KKBPK  (SKAP) keluarga . Jakarta. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. (2019). Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2019 .
Jakarta.
Dunn,  W.  N,  (2003) .  Pengantar  analisis kebijakan  publik  edisi  kedua .
Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy 14 th ed . Pearson Education, Inc.
Edwards  III,  G.  C.  (1980). Implementing Public  Policy .  Washington  D.C.: Congressional Quarterly Press.
Ewerling, F., Victora, C. G., Raj, A., Coll, C. V.,  Hellwig,  F.,  &  Barros,  A.  J.
(2018).  Demand  for  family  planning satisfied with modern methods among
sexually  active  women  in  low-and middle-income  countries:  who  is lagging behind?. Reproductive health ,
15 (1), 42. Grindle,  M.  S.  (1980). Politics  and  Policy Implementation  in  the  Third  World .
New  Jersey:  Princeton  University Press. Herbert, S. (2015). Social norms, contraception  and  family  planning .
GSDRC  Helpdesk  Research  Report, 1–15.
Jarvis,  L.,  Wickstrom,  J.,  &  Shannon,  C. (2018).  Client  perceptions  of  quality and choice at static, mobile outreach, and  special  family  planning  day services in 3 African countries. Global Health:  Science  and  Practice , 6 (3),
439-455.
Jones, C. O. (1984). An Introduction to Study of  Public  Policy .  California:  Cole Publishing Company.
Karpilow,  Q.  C.,  &  Thomas,  A.  T.  (2016). Reassessing  the  Importance  of  Long Acting Contraception. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 216 (2), 148.e1- 148.e14. doi:
10.1016/j.ajog.2016.10.012.
Kistiana  S.  (2018). Keinginan  pemakaian kontrasepsi  di  masa  mendatang  pada wus yang tidak  ber-KB  di  Indonesia . Jurnal      Keluarga      Berencana, ejurnal.bkkbn.go.id DOI:
https://doi.org/10.37306/kkb.v3i1.4. Lester, J. P., & Stewart Jr., J. (2000). Public Policy  -  An  Evolutionary  Approach. Belmont:  Wadsworth  –  Thomas Learning.
Lotke,  P.  S.  (2015).  Increasing  use  of  long-
acting  reversible  contraception  to decrease unplanned pregnancy.
Obstetrics  and  Gynecology  Clinics , 42 (4), 557-567.
Manafe,  D.  (2020). BKKBN  Ungkap  Dua Tantangan Turunkan Angka Kelahiran . Diakses dari https://www.beritasatu.com/feri- awan- hidayat/kesehatan/599871/bkkbn-
ungkap- dua-tantangan-turunkan- angka-kelahiran.
Moharana,  P.  R.,  Kumari,  N.,  Trehan,  S.,  & Sahani,  N.  C.  (2014).  Mobile  family planning  unit:  An  innovation  for expanding  accessibility  to  family planning  services  in  Bihar. Indian journal  of  public  health , 58 (4),  289. doi: 10.4103/0019-557X.146308.
Mulia, R. A., & Saputra, N. (2021). Systematic Literature  Review:  Determination  of Government  Policy  in  Health  and
Education  Development  for  Improved Human  Capital.  Jurnal  EL-RIYASAH, 12(1), 92-107. Newman,  L.  (2006). Social  Research  Methods Qualitative and Quantitative Approaches .
Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasidan Evaluasi . Jakarta:
PT. Elex Media Komputindo
Boston: Allyn & Bacon. Parsons,  W.  (1996). Public  Policy:  An Introduction to Theory and Practice of Public  Policy  Analysis .  Aldershot: Edward Elgar. Pickle,  S.,  Wu,  J.,  &  Burbank-Schmitt,  E. (2014).  Prevention  of  unintended pregnancy:  a  focus  on  long-acting reversible contraception. Primary
Care:  Clinics  in  Office  Practice , 41 (2), 239-260. doi:
10.1016/j.pop.2014.02.004.
Ross,  J.  A.,  &  Pham,  S.  B.  (1997).  Unmet need  for  contraception  in  Vietnam: who  needs what  and  when. Social biology , 44 (1-2), 111-123.
Rubin, A., & Babbie, E. R. (2008). Research Methods  for  Social  Work. Belmont: Thomson Brooks/Cole.
Saputra, N., & Mulia, R. A. (2021). Pengaruh
Kompetensi,  Lingkungan  Kerja  Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sekretariat  Daerah  Kota  Padang.
Jurnal  Ilmiah  Ekotrans  &  Erudisi,
1(1), 1-24.
Sedgh,  G.,  Singh,  S.,  &  Hussain,  R.  (2014). Intended  and  unintended  pregnancies worldwide in 2012 and recent trends.
Studies in family planning , 45 (3), 301- 314.
Suharto, E. (2010). Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.