## RASIO KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG
Reza Kurniawan Email : reza.kurniawan80@gmail.com Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Endang Susilawati Email: endalist@yahoo.com Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Nurtanio Bandung Jawa Barat, Indonesia.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  Street  Lighting  Tax  and Entertainment  Tax on Bandung Regional Original  Income partially and simultaneously. The study was conducted at Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) of Bandung city.  The  analytical  method  used  is  a  descriptive  method  that  analyzes  data  on  the realization  of  the  Street  Lighting  Tax  and  Entertainment  Tax  in  2013-2019.  The  t-test results (partial) show that partially the Street Lighting Tax and Entertainment Tax have no influence on the Regional Original Income, while the F test results that simultaneously the  Street  Lighting  Tax  and  the  Entertainment  Tax  have  an  influence  on  the  Regional Original Income.
Key word : Street Lighting Tax, Entertainment Tax, Regional Original Income

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  terdiri  dari  13.466 pulau  dengan  populasi  267  juta  jiwa  pada  tahun  2019.  Untuk  meningkatkan  efektifitas dan  efesiensi  penyelenggaraan  pemerintahan,  Indonesia  dibagi  menjadi  34  provinsi  dan setiap  provinsi  terdiri  atas  daerah-daerah  Kabupaten  atau  Kota.  Setiap  daerah  berhak menyelengarakan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap perangkat  daerah.  Untuk  menyelenggarakan  pemerintanhannya,  bangsa  indonesia  tidak henti-hentinya melakukan pembangunan.
Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang  ada  dalam  pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945  alinea  IV  yaitu  “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta wewujudkan cita-

## 2460-030X
cita bangsa”. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat  sehingga  menciptakan    pertumbuhan  ekonomi.  Guna  memperlancar  pertumbuhan ekonomi  nasional  maka  perlu  dana  yang  berasal  dari  penerimaan  negara  yaitu  dari pemungutan pajak.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi warga kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.  Pembangunan  pajak  daerah  merupakan  perwujudan  dari  pengabdian dan  peran  wajib  untuk  langsung  dan  bersama-sama  melakukan  kewajiban  perpajakan yang  diperlukan  untuk  pembiayaan  negara  dan  pembangunan  nasional.  Kemandirian suatu  daerah  dalam  pembangunan  nasional  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  keberhasilan  kebijakan  yang  diputuskan  oleh  pemerintah  pusat. Pemerintah  membuat  kebijakan  dimana  pemerintah  daerah  diberikan  kekuasaan  untuk mengelola  keuangan  daerah  masing-masing.  Pemerintah  daerah  memiliki  sumber pendanaan daerah sendiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah    menyebutkan  Pendapatan  Asli  Daerah, selanjutnya  disebut  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  peraturan perundang-undangan.  Sedangkan  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  pasal  157  antara  lain  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah dan Lain-Lain  Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal  ini  dapat dilihat dalam  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dimana  peranan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) diharapkan  dapat  menjadi  penyangga  utama  dalam  membiayai  kegiatan  pembangunan daerah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  harus  dapet  mengupayakan  peningkatan penerimaan  yang  berasal  dari  daerah  sendiri.  Dengan  demikian  akan  memperbesar tersedianya  keuangan  daerah  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.
Kota  Bandung  merupakan  salah  satu  kota  terkenal  di  Indonesia.  Kota  yang memiliki  julukan Paris  Van  Java ini  kini  semakin  berkembang  menjadi  Kota Metropolitan,  dengan  kemudahan  akses  dan  fasilitas  kota  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  maupun  wisatawan.  Kota  Bandung  juga  terkenal  dengan  wisata  alam  dan wisata  kuliner.  Dengan  demikian,  meningkatnya  objek  yang  dipengaruhi  pembangunan tersebut  serta  meningkatkan  pendapatan  daerah  dari  sektor  pajak  diantaranya  Pajak Penerangan  Jalan  dan  Pajak  Hiburan.  (repository.upi.edu).  Namun  dari  artikel  yang diterbitkan  oleh https://www.galamedianews.com/?arsip=248084&judul=potensi-pajak- belum-tergarap maksimal-legislator-minta-bppd-kota-bandung-benahi-berbagai- kendala . Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nenden Sukaesih menilai kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak di Kota Bandung belum  tercapai. Pasalnya,  hingga  saat  ini  masih  banyak  potensi  yang  belum  tergarap  oleh  Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (BPPD)  Kota  Bandung.  Berdasarkan  data  BPPD  Kota Bandung,  pada  2019  BPBD  Kota  Bandung  hanya  mampu  merealisasikan  PAD  sebesar 84,19 % dari target. Artinya kekurangannya mencapai sebesar 15,81 %. Tahun 2020 ini, BPPD  dibebani  target  PAD  lebih  besar  dari  target  sebelumnya.  Nenden  sukaesih  Hasil
evaluasi  Komisi  B,  Nenden  menyatakan,  upaya  BPPD  Bandung  dalam  mencapai  target sebenarnya sudah on the track . Namun  ia berharap langkah BPPD Kota Bandung untuk mencapai  target  PAD  2020  perlu  ditingkatkan,  Apalagi  potensi  di  kota  Bandung  sangat besar khususnya di sektor pariwisata.
Penelitian  dilakukan  oleh  Teguh  Erawati  dan  Miftah  Hurohman  (2017) mengenai pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul, hasil penelitian mmbuktikan bahwa  Pajak  Penerangan  Jalan  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul, penelitian yang dilakukan Asrul Firmansyah, Srikandi Kumadji  dan  Achmad  Husaini  (2016)  dengan  judul  Analisis  potensi  pendapatan  Pajak Hiburan Dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung, hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tingkat  efektifitas  selalu  menunjukkan  indikator sangat  efektif.  Penelitian  selanjutnya  yang  dilakukan  Rosanna  Purba  dan  Rika  Mei Hayani  Ginting  (2016)  yang  berjudul  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Reklame  dan  Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, hasil penelitian menunjukan  Pajak  Penerangan  Jalan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dimana target PAD yang belum tercapai  serta  hasil  dari  peneliti-peneliti  sebelumnya  maka  perlu  diadakan  penelitian lanjutan.

## MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui bagaimana pengaruh  Pajak  Penerangan  Jalan  dan  Pajak  Hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Bandung tahun 2013-2019 secara parsial dan simultan?

## KAJIAN TEORI
Menurut  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah,  Pajak  Penerangan  Jalan  adalah  pajak  atas  penggunaan  tenaga  listrik,  baik  yang dihasilkan  sendiri  maupun  diperoleh  dari  sumber  lain,  penerangan  jalan  adalah penggunaan  tenaga  listrik  yang  digunakan  untuk  menerangi  jalan  yang  rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya  tentang  petunjuk  pelaksanaan  dan  pengelolaan  pajak  penerangan jalan yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri  maupun yang diperoleh dari  sumber lain, listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud meliputi seluruh pembangkit listrik.
Dikecualikan  dari  objek  pajak  penerangan  jalan  sebagaimana  yang  terdapat dalam adalah:
1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Penggunaan  tenaga  listrik  pada  tempat-tempat  yang  digunakan  oleh  kedutaan, konsultan, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;

## 2460-030X
3. Pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari intansi teknis terkait;
4. Penggunaan  listrik  yang  berasal  dari  nukan  PLN  dengan  kapasitas  tidak  melebihi 200 (dua ratus) kVa;
5. Penggunaan  tenaga  listrik  untuk  kepentingan  sosial  dengan  daya  listrik  sampai dengan 200 (dua ratus) kVa;
6. Penggunaan  tenaga  listrik  untuk  kepentingan  rumah  tangga  dengan  daya  listrik sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh) kVa.
Tarif  Pajak  Penerangan  Jalan  yang  ditetapkan  di  Kota  Bandung  berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Sebagai berikut:
1. Penggunaan  tenaga  listrik  yang  berasal  dari  PLN  untuk  golongan  S3  ditetapkan sebesar 3%;
2. Penggunaan  tenaga  listrik  yang  berasal  dari  PLN  untuk  golongsn  R1  dengan  daya 900 VA ke atas serta golongan R2 dan R3 ditetapkan sebesar 6%);
3. Penggunaan  tenaga  listrik  yang  berasal  dari  PLN  untuk  golongan  B1  sampai  B2 ditetapkan 6%;
4. Penggunaan  tenaga  listrik  yang  berasal  dari  PLN  untuk  golongan  B3  ditetapkan sebesar 6%;
5. Penggunaan listrik yang berasal dari PLN untuk golongan 1.1 ditetapkan sebesar 2,5
%;
6. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan 1.2 sampai dengan 1.4 ditetapkan sebesar 3%.
Pajak  hiburan  (Perda  Kota  Bandung  Nomor  6  Tahun  2016)  adalah  jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang objeknya meliputi :
1. Tontonan Film
2. Pagelaran kesenian, binaraga, dan sejenisnya;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran bersifat komersial;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulab;
7. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, penerimaan ketangkasan;
8. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran ( fitness centre ); dan
9. Pertandingan olahraga
Untuk  tarif  pajak  hiburan  yang  ditertapkan  di  kota  bandung  berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 sebagai berikut:
1. Tontonan film ditetapkan sebesar 10% dari harga tiket masuk;
2. Pagelaran  kesenian,  musik,  tari  modern  dan/atau  busana  ditetapkan  sebesar  10% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnnya diterima;
3. Binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
4. Pameran yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15%  dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
5. Diskotik,  karaoke,  klab  malam,  pub,  dan  sejenisnya  ditetapkan  sebesar  35%  dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
6. Sirkuis,  akrobat,  dan  sulap  ditetapkan  sebesar  10%  dari  harga  tiket  masuk  atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
7. Penerimaan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 15% dari jumlah yang seharusnya diterima;
8. Pacuan  kuda,  kendaraan  bermotor,  dan  permainan  ketangkasan  dewasa  ditetapkan sebesar 25% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
9. Panti  pijat,  refleksi  dan  mandi  uap/spa  ditetapkan  sebesar  25%    dari  jumlah  uang yang seharusnya diterima;
10. Khusus pusat  kebugaran ( fitness centre ) ditetapkan sebesar 10 % dari  jumlah uang yang seharusnya diterima;
11. Pertandingan  olahraga  ditetapkan  sebesar  10%  dari  harga  tiket  masuk  atau  jumlah uang yang seharusnya diterima;
12. Khusus  kontes  kecantikan  ditetapkan  sebesar  35%  dari  harga  tiket  masuk  atau jumlah yang seharusnya diterima;
13. Khusus permainan ketangkasan anak ditetapkan sebesar 10% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
Menurut  Iskandar (2012:126) Pendapatan Asli  Daerah adalah penerimaan yang diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  jenis  data  kuantitatif, menurut  Sugiyono  (2017:29)  deskriptif  adalah  analisis  untuk  menjelaskan  dari  hasil penelitian  dengan  membuat  suatu  kesimpulan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  studi pustaka dan dokumentasi. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  mengambil    data  laporan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kota Bandung tahun 2013-2019 di Bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).

## HASIL PENELITIAN Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Data  target,  realisasi  dan  pertumbuhan  Pajak  Penerangan  Jalan  di Kota Bandung tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Target, Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung 2014-2019

## 2460-030X
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian (%) Pertumbuhan(%) 2013 121.500.000.000 135.297.036.036 111,36 0 2014 158.000.000.000 159.123.681.023 101,71 17,61 2015 180.000.000.000 178.144.137.262 98,97 11,95 2016 173.000.000.000 177.358.328.593 102,52 -0,44 2017 185.000.000.000 193.033.914.175 104,34 8,84 2018 197.000.000.000 201.170.794.796 102,12 4,22 2019 200.000.000.000 204.101.851.307 102,05 1,46

## Sumber : Data Diolah
Target  pajak  penerangan  jalan  pada  tahun  2013  sebesar  Rp.121.500.000.000, realisasi  sebesar  Rp.135.297.036.036.  dengan  pencapaian  111,36%.  Pada  tahun  2014 target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 158.000.000.000. Realisasi yang telah tercapai Pajak  Penerangan  Jalan  sebesar  Rp.  159.123.681.023  dengan  pencapaian  101,71% dengan  pertumbuhan  pajak  penerangan  jalan  pada  tahun  2014  ke  2015  mengalami peningkatan  sebesar  17,61%  ,  hal  ini  dikarenakan  bertambahnya  pengguna  listrik  dan kenaikan  tarif  dasar  listrik.  Pada  tahun  2015  target  Pajak  Penerangan  Jalan  sebesar Rp.180.000.000.000,  realisasi  yang  telah  tercapai  dari  Pajak  Penerangan  Jalan  tersebut sebesar Rp.178.144.137.262 dan pencapaian sebesar 98,97% dengan peningkatan sebesar 11,95% hal ini dikarenakan adanya kerjasama anatra Pemerintah Kota Bandung dan PT. PLN  (Persero)  distribusi  Jawa  Barat  dan  Banten,  tentang  pembayaran  rekening  listrik oleh Pemerintah Daerah hal  ini mengingat  potensi  penggunaan tenaga listrik  di  wilayah Kota Bandung cukup besar yang berdampak pada penerimaan PLN dan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  untuk  Kota  Bandung.  Pada  tahun  2016  target  Pajak  Penerangan  Jalan sebesar Rp. 173.000.000.000 dengan tercapainnya realisasi sebesar Rp. 177.358.328.593 dan  pencapainnya  sebesar  102,52%,  sedangkan  pertumbuhan  Pajak  Penerangan  Jalan pada  tahun  2016-2017  mengalami  penurunan  sebesar  -0,04%,  hal  ini  dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunakan listrik atau PJU secara ilegal. Pada tahun 2017 target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 185.000.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 178.144.137.262  dan  pencapainnya  sebesar  104,34%,  dengan  pertumbuhan  sebesar 08.84%,  hal  ini  dikarenakan  Kota  Bandung  yang  sudah  berkembang  menjadi  sentra pemukiman,  industri  yang  menggunakan  listrik  atau  penerangan  hal  ini  mengakibatkan konsumsi  listrik  lebih  meningkat.  Pada  tahun  2018  target  sebesar  Rp.  197.000.000.000, serta  realisasi  sebesar  Rp.  201.170.794.796  dan  pencapainnya  sebesar  102,12%, sedangkan  pertumbuhan  mengalami  peningkatan  sebesar  04.22%,  hal  ini  dikarenakan Kota Bandung yang sudah menjadi sentra wisata yang banyak menggunakan penerangan jalan  umum  hal  ini  mengakibatkan  meningkatnya  pertumbuhan  pada  Pajak  Penerangan Jalan.    Pada  tahun  2019  target  sebesar  Rp.  200.000.000.000,  realisasi  sebesar  Rp.
204.101.851.307  dan  pencapainnya  sebesar  102,05%,  pertumbuhan  mengalami peningkatan sebesar 01.46%, hal ini dikarenakan tumbuhnya industri baru dan hotel baru yang  didalamnya  terdapat  komponen  penenrangan  jalan  umum,  maka  hal  ini meningkatnya peneriman pada Pajak Penerangan Jalan.

## Penerimaan Pajak Hiburan
Target, realisasi dan pertumbuhan Pajak Hiburan di Kota Bandung tahun 2014- 2019, kemudian akan ditampilkan dalam sebagai berikut:
Tabel 4.2.
Target, Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung 2014-2019 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian(%) Pertumbuhan(%) 2013 35.500.000.000 37.767.188.531 106,39 0 2014 45.000.000.000 40.730.151.211 90,51 7,85 2015 60.000.000.000 50.499.101.884 84,08 23,86 2016 68.000.000.000 69.816.433.368 102,67 38, 39 2017 85.000.000.000 83.094.574.308 97,76 19,02 2018 87.500.000.000 88.856.425.387 101,55 6,93 2019 90.000.000.000 88.702.336.829 98,56 -0,17
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan tabel 4.2. bahwa data dari BPKA Kota Bandung menetapkan target Pajak Hiburan pada tahun 2013 sebesar Rp.35.500.000.000 , realisasi yang telah tercapai pajak hiburan sebesar Rp. 37.767.188.531 dengan pencapaian 106,39%. Pada tahun 2014 target  sebesar Rp. 45.000.000.000,  realisasi  sebesar Rp.  40.730.151.211  dan pencapaian sebesar 90,51% dengan petumbuhan sebesar 7,85%, hal itu dikarenakan adanya penataan PKL  dikawasan  Alun-alun  bandung,  setelah  dibenahi  wisatawan  domestik  maupun mancanegara mulai  mendatangi Alun-alun  Bandung yang kini Tertib, Bersih  dan Indah. Pada tahun 2015 target sebesar Rp.60.000.000.000 , realisasi sebesar Rp. 50.499.101.884 dan  pencapaian  sebesar  84,08%  pertumbuhan  tahun  2015  ke  2016  mengalami peningkatan  sebesar  23,86%  hal  ini  dikarenakan  adanya  peresmian  wayfinder  dari diaspora  yang  terletak  di  taman  vanda,  membuat  wisatawan  tertarik  untuk  datang ketempat  tersebut,  hal  ini  membuat  tertarik  untuk  datang  ketempat  tersebut.  Pada  tahun 2016  target  sebesar  Rp.68.000.000.000,  realisasit  sebesar  Rp.  69.819.433.368  dan pencapaian  sebesar  102,67%  dengan  pertumbuhan  Pajak  Hiburan  pada  tahun  2016  ke 2017  mengalami  peningkatan  sebesar  38.39%  hal  ini  dikarenakan  adanya  peresmian wayfinder dari diaspora yang terletak di taman vanda, membuat wisatawan tertarik untuk datang  ketempat  tersebut.  Pada  tahun  2017  target  sebesar  Rp.85.000.000.000,  realisasi sebesar Rp.  85.094.574.308  dan pencapaian sebesar 97,76% dengan pertumbuhan Pajak Hiburan  pada  tahun  2017  ke  2018  mengalami  peningkatan  sebesar  19.02%  hal  ini dikarenakan  adanya  peresmian  Chinatown  dan  Skywalk  Cihampelas,  sebagai  destinasi

## 2460-030X
baru  di  kota  Bandung.  Pada  tahun  2018  target  sebesar  Rp.87.500.000.000,  realisasi sebesar Rp. 85.094.574.308 dan pencapaian sebesar 101,55% dengan pertumbuhan tahun 2018  ke  2019  mengalami  peningkatan  sebesar  6,93%  hal  ini  dikarenakan  adanya Bandung  geat  sale  2018  yaitu  pesta  belanja  sebulan  penuh  dan  juga  pawai  obor  asian game 2018 yang dilaksanakan di  Bandung membuat  wisatawan ikut memeriahkan acara tersebut.  Pada  tahun  2019  target  sebesar  Rp.90.000.000.000,  realisasi  yang  sebesar  Rp. 88.702.336.829  pencapaian  sebesar  101,55%  dengan  pertumbuhan  Pajak  Hiburan  pada tahun  2019 mengalami penurunan sebesar -0,17%.

## 4.1.3 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Data  Target,  realisasi  dan  pertumbuhan  Pendaptan  Asli  Daerah  (PAD) di  Kota Bandung tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3. Target, Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Tahun 2014-2019
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian (%) Pertumbuhan (%) 2013 1.407.759.106.133 1.442.775.238.323 102,49 0,00 2014 1.808.509.055.075 1.716.057.298.378 94,89 18,94 2015 2.066.246.830.526 1.859.694.643.505 90,00 8,37 2016 2.767.404.903.364 2.152.755.704.962 77,79 15,76 2017 3.015.836.590.302 2.578.457.420.885 85,50 19,77 2018 3.397.309.517.811 2.571.591.786.199 75,69 -0,27 2019 3.252.540.610.057 2.548.258.990.275 78,35 -0,91

## Sumber : Data diolah
Berdasarkan tabel 4.3. bahwa data dari BPKA Kota Bandung menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.407.759.106.133, realisasi yang  sebesar  Rp.  1.442.775.238.323  dengan  pencapaian  102,49%.  Pada  tahun  2014 terjadi  peningkatan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar    18,94%    yang ditargetkan  sebesar  Rp  1.808.509.055.075  dapat  dicapai  dengan  realisasi  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu  sebesar  Rp  1.716.057.298.378,  kenaikan  ini berkaitan  dengan  Pajak  Penerangan  jalan  yang  naik  sebesar  17,61%  diimbangi  dengan Pajak hiburan yang naik sebesar 7,85% dan faktor lain diluar variabel didalam penelitian ini.  Pada tahun 2015 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,37%
yang telah ditargetkan sebesar Rp. 2.767.404.903.364 namun hanya dapat dicapai dengan realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  Rp.1.859.694.643.505, kenaikan  ini  berkaitan  dengan  pajak  penenrangan  jalan  yang  naik  sebesar  11,95% diimbangi  dengan  pajak  hiburan  yang  naik  sebesar  23,86%.    Pada  tahun  2016  terjadi peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  8,37%  yang  telah  ditargetkan sebesar  Rp.  2.767.404.903.364  namun  hanya  dapat  dicapai  dengan  realisasi  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.  2.152.755.704.962, kenaikan ini   diimbangi dengan  pajak  hiburan  yang  naik  sebesar  23,86% dan  faktor  lain  diluar  variabel  didalam penelitian  ini.  Pada  tahun  2017  terjadi  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebesar  19,77%  yang  telah  ditargetkan  sebesar  Rp.  3.015.836.590.302  namun  hanya dapat  dicapai  dengan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  Rp. 2.578.457.420.885,  kenaikan  ini    berkaitan  dengan  Pajak  Penerangan  Jalan  yang  naik sebesar  8,84%  dan  diimbangi  dengan  Pajak  Hiburan  yang  naik  sebesar  19,02%.    Pada tahun  2018  terjadi  penurunan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  -0,27%  dari  yang telah  ditargetkan  sebesar  Rp.  3.397.309.517.811  namun  hanya  dapat  dicapai  dengan realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  Rp.  2.571.591.786.199, penurunan ini  berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan yang hanya naik sebesar 4,22% dan diimbangi dengan Pajak Hiburan yang naik  sebesar 6,93%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  -0,91%  dari  yang  telah  ditargetkan sebesar  Rp.  3.252.540.610.057  namun  hanya  dapat  dicapai  dengan  realisasi  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.548.258.990.275, penurunan ini  berkaitan dengan  Pajak  Penerangan  Jalan  yang  hanya  naik  sebesar  1,46%  dan  diimbangi  dengan Pajak Hiburan yang naik sebesar -0,17%.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Anatara  Pemerintah Pusat  dan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retsibusi,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah dalam mengelola pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  terdapat  pengaruh antara  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan  asli  daerah,  hasil  penelitian  ini  juga  tidak terdapat  pengaruh  antara  pajak  penenrangan  jalan  terhadap  pendapatan  asli  daerah. Namun secara simultan terjadi pengaruh antar pajak penerangan jalan dan pajak hiburan terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  peneliti  terdahulu Aswin Wahyu Ramadhan, Imam Suyadi, dan Ahmad Husain (2016). Hipotesis penelitian yang selanjutnnya yaitu terdapat pengaruh antara Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini adalah hipotesis diterima berarti terdapat pengaruh antara Pajak  Hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh peneliti terdahulu  Elly Lilis Pujihastuti  dan Muhammad Tahwin (2016) Hasil penelitian yang  selanjutnnya  yaitu  terdapat  pengaruh  Pajak  Penerangan  Jalan  dan  Pajak  Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini diterima, berarti terdapat pengaruh antara  Pajak  Penerangan  Jalan  dan  Pajak  Hiburan  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  Pajak  Penerangan  Jalan  dan  Pajak  Hiburan berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh

## 2460-030X
penelitian  terdahulu  Ismed  Padang,  Topowijono, dan  Achmad  Husaini  (2016),  Nugraha dan Arief Surochman (2015).

## SIMPULAN
Koefisien korelasi sebesar 0,952 yang artinya mempunyai hubungan yang sangat kuat.  Uji  regresi  linier  berganda  Y  =  182.973.665,170  +  5,430  (X 1 )  +  14,825  (X 2 ). Koefisien determinasi sebessr 98,1% dan sisanya 1,9% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Uji t menunjukkan bahwa nilai 1,583 < 2,776 dan 0,189 > 0,05 yang artinya secara parsial pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Uji hipotesis t selanjutnya menunjukkan bahwa nilai 3,946 > 2,776 dan 0,017 < 0,05, yang artinya secara parsial pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Uji F menunjukkan nilai 101,553 > 5,79 dan  0,000  <  0,05,  yang  artinya  terdapat  pengaruh  antara  Pajak  Penerangan  Jalan  dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD) kota Bandung.

## SARAN
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  (BPKA)  Kota  Bandung  dalam pengelolaannya  memperhatikan  sumber  pajak  dari  Pajak  Penerangan  Jalan  dan  Pajak Hiburan,  sehingga  tidak  adanya  penerangan  jalan  dan  penggunaan  tenaga  listrik  yang ilegal  serta  pajak  hiburan  di  kota  Bandung  baik  untuk  wajib  pajak  hiburan  maupun pengusaha  hiburan  untuk  memiliki  izin  penggunaan  tempat  hiburan,  dan  melakukan sosialisasi  pajak serta manfaat dari peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Wajib Pajak agar lebih taat membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Abunyamin,  Oyok.2010.Perpajakan  Pusat  &  Daerah.  Bandung:  Humaniora Kartomo, 2019. Buku Ajar Dasar-Dasar Akuntansi, Yogyakarta : Budi Utama
[2]. Firmansyah, Asrul, Srikandi, Achmad. 2016. Analisis potensi  pendapatan pajak hiburan  dan  kontribusinya  terhadap  pajak  daerah  kabupaten  tulungagung  tahun 2012-2015. Jurnal Perpajakan.Vol.8 No.1.
[3]. Ghozali,  I.2016.Aplikasi  Multivarite  Dengan  Program  IBM  SPSS  (edisi  8). Semarang Muria Kencana.
[4]. Hurohmah, Miftah. 2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame,  Dan  Retribusi  Pelayanan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Bantul periode 2013-2015. Jurnal.ustjogja.ac.id.
[5]. Iskandar,  Irham.  2012.  Flypaper  Effect  pada  Unconditional  Grant.  Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 13 No.1, Juni 2012, halaman 113-131.
[6]. Karjo,  Suhartini,  Dwiatmanto,  Dara.  2015.  Kontribusi  Pajak  Hiburam  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Malang. Perpajakan  Vol.1  No.1 (perpajakan.studentjournal.ub.ac.id) . [7]. Kumadi,  Srikandi,  Agung.  2014.  Analisa  Penerimaan  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Jurnal Perpajakan Vol.3 No.1.(perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).
[8]. Lazio,  Sonny.  2012.  Pengertian  dan  Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah. http://sonnylazio.blogspot.com. Diakses tanggal 2 April2017.
[9]. Padang,  Ismed,  Topowijono,  Achmad.  2016.  Intensifikasi  Pajak  Hiburan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang. Jurnal Perpajakan Vol.10.No.102016.(perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).
[10]. Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pajak DaerahUndang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  Tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
[11]. PERWAL  Kota  Bandung  Nomor  615  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Online  System  Atas  Data  Transaksi  Usaha  Wajib  Pajak  Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
[12]. Priyatno,  duwi.  2013.  Mandiri  Belajar  Analisis  Data  Dengan  Spss.Yogyakarta :mediakom.
[13]. Purba,  Rosanna.2016.Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Reklame  Dan  Pajak Penerangan  Jalan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan. Jurnal Mutiara Akuntansi Vol.1 No.1.
[14]. Rismawati,  Sudirmandan  Antong,  Amiruddin.2012.  Perpajakan  Pendekatan Teori dan Praktik. Malang: Empatdua Media.
[15]. Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi Adaptasi IFRS. Jakarta : Erlangga.
[16]. Sani  K,  2018.  Fatnhur.  Metodologi  Penelitian  Farmasi  Komunitas  dan Eksperimen, Yogyakarta: Budi Utama.
[17]. Siahaan,  Marihot  P.  2010.  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Yogyakarta: Rajawali Pers.

## 2460-030X
[18]. Sugiyono.2018.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D.Bandung: PT.Alfabeta.
[19]. Susyanti,  Jeni  dan  Dahlan,  Ahmad.  2016.  Perpajakan  untuk  Praktisi  dan Akademisi. Malang : Empatdua Media.
[20]. Suyadi,  Imam,  Aswin,  Ahmad.  2016.  Potensi  Pajak  Penerangan  Jalan  Dan Kontribusinya  Pada  Pajak  Daerah  Kota  Malang  Tahun  2011-2013. Jurnal Perpajakan Vol.8 No.1(perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).
[21]. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan.
[22]. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
[23]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.
[24]. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
[25]. Widyaningsih,  Aristanti.  2011.  Efektifitas  Pemungutan  Pajak  Penerangan  Jalan Dan  Kontribusi  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bandung. Jurnal Akuntansi Riset UPIVol.3 No.1.