## RADIKALISME POLITIK KEAGAMAAN DI JAWA TENGAH

## POLITICS RADICALISM OF RELIGION IN CENTRAL JAVA

## Mursid Zuhri
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda 127 – 133 Semarang Email: zmursid_2010@yahoo.co.id
Diterima: 10 Februari 2017, Direvisi: 13 April 2017, Disetujui: 20 Mei 2017

## ABSTRAK
Munculnya pandangan yang diikuti gerakan untuk melakukan perubahan ideologi negara yaitu negara Pancasilais menjadi negara Islamis dalam satu segi, dan realitas penduduk Indonesia yang  pluralis  dalam  segi  yang  lain,  seringkali  menghadirkan  kecemasan  dan  kekhawatiran munculnya  konflik-konflik  baik  yang  bersifat  latensial  maupun  konflik-konflik  yang  ekspresif  di berbagai  daerah  di  Jawa  Tengah.  Masalah  yang  menjadi  fokus  kajian  pada  intinya  ialah bagaimana  ciri-ciri  dari  pandangan  yang  diikuti  dengan  gerakan-gerakan  radikalisme  itu,  apa latar  belakangnya,  di  mana  lahan-lahan  subur  tumbuhnya  radikalisme  itu,  serta  bagaimana memperlakukan  dan  mengantisipasi  kemunculan  gerakan  radikalisme  dimaksud.  Untuk  tujuan memahami masalah-masalah tersebut, dilakukan studi kualitatif terhadap berbagai pandangan dan gerakan  yang  mengarahkan  pada  ciri-ciri  radikalisme  terhadap  sejumlah  informan  di  Surakarta, Wonosobo, Banyumas, Tegal, Pekalongan, dan Jepara. Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa latar belakang kemunculan gerakan radikalisme ini adalah karena teks uci keagamaan (Al Qur’an  dan  Hadits)  bersifat  terbuka,  bisa  ditafsirkan  secara  literal  dan  kontekstual,  sehingga memunculkan  berbagai  kelompok  keagamaan  (moderat,  radikal,  fundamentalis  dsb.)  yang  pada akhirnya melahirkan in group dan out group feeling dan evaluasi sepihak. Sering terjadi overlaping antara  kepentingan  agama  dan  kepentingan  komunitas  keagamaan.  Kenyataan  menunjukkan bahwa  agama  mampu  membangkitkan  emosi  yang  paling  dalam  sering  dijadikan  sebagai  alat mobilisasi  sosial.  Kekerasan  dengan  kemasan  agama  menjadi  sangat  mungkin. Model-model perjuangan  yang  dipilih  terkait  dengan  pencitraan  keagamaan,  dominasi  budaya  masyarakat, kekuatan  dukungan  sosial  dan  peran  media. Upaya  pencegahan  atau  jalan  keluar  yang  bisa ditempuh dengan cara: kebijakan-kebijakan pemerintah hendaknya berpihak kepada kaum lemah, sekaligus perlakuan yang adil bagi setiap warga di muka hukum, pemerintah harus mulai terbuka dan  membuka  diri  untuk  dapat  terjadinya  komunikasi  guna  memecahkan  persoalan  kebangsaan secara partisipatif, para tokoh-tokoh agama harus mulai memberi contoh yang baik dan konsisten, perlunya penyadaran kepada seluruh komponen bahwa Indonesia adalah negara yang pluralistik.
Kata kunci: radikalisme, agama, politik

## ABSTRACT
The emergence of the view that followed the movement to change the state ideology of the Pancasila state into an Islamist state in one sense, and the reality of pluralist Indonesian population in  other  respects,  often  presents  anxiety  and  concern  about  the  emergence  of  both  latential  and expressive conflicts in various regions of Central Java. The subject matter of the study is essentially how the characteristics of the views followed by the radical movements, what is the background, in which the fertile lands of the growth of radicalism, and how to treat and anticipate the emergence of the radical movement. For the purpose of understanding these problems, qualitative studies were conducted on various views and movements that led to the characteristics of radicalism towards a number  of  informants  in  Surakarta,  Wonosobo,  Banyumas,  Tegal,  Pekalongan  and  Jepara.  From the  field  findings,  the  background  of  the  emergence of  this  radicalist  movement  is  that  religious sacred texts (Al Qur'an and Hadith) are open, literal and contextual, so as to raise various religious groups  (moderate,  radical,  fundamentalist,  etc.)  which  ultimately  giving  birth  in  group  and  out feeling group and unilateral evaluation. There is often an overlap between religious interests and the interests of religious communities. The fact shows that religion is capable of evoking the deepest emotions is often used as a tool of social mobilization. Violence with religious packaging becomes very  possible.  Selected  fighting  models  are  related  to  religious  imagery,  cultural  community domination, the strength of social support and the role of the media. Efforts to prevent or exit that can be taken by: government policies should side with the weak, as well as fair treatment for every citizen before the law, the government must begin to open and open up for communication to solve national  problems  in  a  participatory,  religious  leaders  must  begin  to  set  a  good  and  consistent example, the need for awareness to all components that Indonesia is a pluralistic country.
Keywords: radicalism, religion, politics

## PENDAHULUAN
Ada  tiga  kategori  paradigmatik untuk menjelaskan bagaimana umat memaknai agama dan peran umat beragama  di  dalam  kehidupan  sosio politik. Pertama, kelompok  religio  politik yang mengikuti pola paradigma substantif. Kedua,  kelompok  yang  dalam  hal-hal tertentu memiliki pandangan yang sekuleristik.Ketiga, kelompok yang secara formalistik  bersesuaian  dengan faham fundamentalis, terutama ketika dihadapkan kepadanya tentang relasi antara agama dan negara. Pengertian radikalisme itu sendiri menurut  definisi  yang  diajukan  oleh The American  College  Dictionary (1961:  998) adalah  “prinsip -prinsip  atau  pratik-praktik yang  dilakukan  secara  radikal  yang merupakan  kata  lain  dari  ekstremisme” (Effendi  &  Sirry,  2003:  105)  militanisme, atau fundamentalisme (Bukhori, 1986: 57;
J.G.  Jansen:1986;  1979  dan  Ruthven, 1984;  dalam  Priyono,  2003:15).  Istilah- istilah  itu  digunakan  dalam  banyak pengertian yang berbeda-beda, tetapi yang jelas  istilah-istilah  tersebut  tidak  terbatas tertuju  pada  Islam,  termasuk  juga  tidak terbatas  pada  kegiatan  agama,  karena banyak  contoh  tentang  fundalisme  dalam beberapa gerakan politik yang mempunyai ideologi-ideologi  sekuler,  jika  bukan  ateis (Burrel,  1995)  yang  memiliki  watak radikal.
Konsep  radikalisme  politik  ke- agamaan  dalam  konteks  Indonesia  adalah menempatkan  sifat  radikalisme  dalam kemajemukan, sebagaimana kemajemukan atau  keragaman  keagamaan  yang  dipeluk oleh warga masyarakat Indonesia. Dengan kata  lain,  dalam  masyarakat-masyarakat atau  bangsa-bangsa  yang  homogen  dalam keagamaan  seperti  negara  Arab  Saudi
misalnya,  maka  pernyataan  bahwa  negara adalah  harus  berazas  Islam  adalah  tidak relevan  untuk dibicarakan  dalam  konteks negara  Arab  Saudi.  Tapi  untuk  Indonesia, wacana  bahkan  tuntutan  seperti  itu menjadi  krusial  justru  karena  masyarakat Indonesia  secara socio-religion adalah heterogen.  Masalahnya adalah keharusan untuk  mendasarkan  pada  azas  Islam atau memperlakukan  syariat  Islam  bagi  semua warga  Indonesia,  bahkan  mencita-citakan Indonesia  sebagai  negara  Islam  secara implisit  terkait  dengan  memposisikan agama dalam kaitannya dengan kekuasaan dan penguasaan, serta aturan dan pengaturan.
Bisa jadi dorongan-dorongan maupun  tuntutan-tuntutan  dari  sejumlah ormas Islam maupun orsospol itu mempertimbangkan  dua  variabel  penting yang  diberlakukan,  baik  secara  sendiri- sendiri  atau  pun  secara  bersama-sama. Variabel pertama adalah  nilai  kebenaran (the  truth  value)  agama  (dalam  hal  ini Islam) dan variabel kedua adalah mayoritas  pemeluk  agama  (dalam  hal  ini Islam).
Pertanyaan  untuk  menguji  kedua variabel  itu  adalah  kebutuhan  mejadikan Islam  sebagai  negara  atau  negara  harus didasarkan  atas  syariat  Islam.  Apakah karena  nilai-nilai  Islam  itu  diyakini  dapat berlaku  dan  karenanya  bisa  dilakukan kepada  siapa  saja,  baik  mereka  itu  warga negara  Indonesia  yang  beragama  Islam atau  bukan  beragama  Islam.  Apabila dikatakan  bahwa  “nilai  ajaran  Islam”  bisa berlaku  kepada  siapa  saja  dan  karena  itu perlu  diberlakukan  kepada  semua  orang, untuk  mereka  yang  muslim  ataupun  yang bukan  muslim,  mungkin  pada  tataran teologis-subyektif adalah wajar dan dibenarkan, dan karena itu bisa dimengerti serta  diterima  oleh  orang  Islam.  Tetapi apakah  orang-orang  yang  di  luar  pemeluk Islam,  di  mana  mereka  juga  mempunyai hak yang sama dengan kita sebagai warga
negara    akan  berfikiran  dan  berkeyakinan yang  sama  dengan  umat  Islam  sendiri? Jika  tidak  menerima,  lalu  apakah  ha-hak mereka  kita  abaikan  saja.Pada variabel kedua,  yaitu  soal  mayoritas  jumlah pemeluk apakah tuntutan diberlakukannya syariah  Islam  karena  mayoritas  warga Indonesia  beragama  Islam. Jika demikian, bukankah  ini  artinya  Islam  ditarik  masuk ke  dalam  konsep  domina si  “mayoritas” atas  “minoritas” ? Bukankah  desakan seperti itu adalah desakan yang datang dari manusia “pilitikus” bukan sebagai “manu - sia relegius”?. Apkah jika “diiyakan”, lalu apakah  tepat  jika  persoalan  agama  diatur dan  ditentukan  oleh  penganutnya  atas landasan  politik  kekuasaan?  atau  terlepas dari  itu  semua,  apakah  ada  jaminan  kalau “s y ariat islam” harus diberlakukan sebagai hukum  negara  dalam  masyarakat  yang memiliki  heterogenitas  agama?  Jaminan- jaminan apa yang bisa dipakai mengukuhkan  tuntutan  seperti  itu.  Dari sejumlah  pertanyaan  semacam  di  atas, kajian tentang radikalisme politik keagamaan  dalam  konteks  Indonesia menjadi  semakin  terasa  penting  dan mendasar.
Masalah yang menjadi fokus penelitian  adalah:  1)  Bagaimana  penci- traan  keagamaan  ormas-ormas/orsospol- orsospol?  2)  Bagaimanakah  karakteristik radikalitas  politik  keagamaan  di  Jawa Tengah? 3)  Dalam  situasi  apa  kecende- rungan  radikalisme  itu  tumbuh  dan berkembang?  4)  upaya-upaya  apa  yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi kemunculan gerakan radikal yang destruktif pada kegiatan religio-politik?
Adapun tujuan yang hendak dicapai  dari  penelitian  ini  ialah;  1) memahami bagaimana ormas-ormas keagamaan  dan  orsospol  mencitrakan agama, 2) memahami karakteristik menge- nai  pandangan-pandangan,  sikap-sikap, dan tindakan-tindakan radikal yang ditarik masuk  ke  dalam  ranah  agama  dan  politik
di Jawa Tengah, 3) memahami lahan-lahan subur  pertumbuhan  dan  perkembangan radikalisme  di  Jawa  Tengah;  serta  4) memberikan  alternatif  antisipasi  dan pemecahan terhadap pertumbuhan gerakan radikal  yang  sifatnya  destruktuif  yang diatasnamakan agama.

## METODE PENELITIAN
Landasan  berfikir  yang  digunakan adalah  bukan  kepada  gejala-gejala  sosial- keagamaan  sebagai  bentuk-bentuk  yang nampak  di  permukaan  tetapi  lebih  pada makna-makna  dalam  suatu  gejala  sosial – keagamaan,  seorang  peneliti  harus  bisa menempatkan  dirinya  dalam  peranannya sebagai para pelaku yang ditelitinya untuk dapat  mencapai  tingkat  pemahaman  yang sempurna  mengenai  makna-makna  yang terwujud dalam gejala-gejala sosial- keagamaan  yang  diamatinya  (Suparlan, 1996).  Cara mengambil  posisi  seperti  ini, dikenal  dengan  perspektif  emik. Dalam perspektif etik, peneliti memposisikan diri sebagai orang-luar, sedang dalam perspektif  emik,  peneliti  menempatkan diri sebagai orang dalam.
Metode  penelitian  kualitatif  yang digunakan di dalam penelitian ini ditekankan  pada  wawancara  berpedoman disertai dengan metode pengamatan terhadap  sejumlah  kegiatan  yang  relevan dan  yang  terjadi  saat  peneliti  berada  di lapangan.  Di  luar  itu  juga  dilakukan penyimakan  atau  pengkajian  terhadap dokumen-dokumen  yang  dimiliki  oleh ormas atau orsospol yang dipelajari.
Kelompok  sasaran  atau  kelompok kajian yang menjadi dan dijadikan sumber informasi terdiri  dari  dua  kategori. Kategori pertama adalah  (pengurus  dan warga)  dari  institusi  keagamaan yang menunjukan kecenderungan pada semangat  radikal  atau  fundamental,  dan institusi politik (partai politik) yang secara resmi  berazaskan  Islam,  bukan  Pancasila. Kategori kedua adalah institusi keagamaan
yang  bercorak  moderat  dan  adaptif terhadap  kemajemukan  ideologi,  serta institusi  politik  yang  dilahirkan  oleh kelompok muslim tetapi berazaskan Pancasila serta bersifat terbuka. Penelitian  ini  dilakukan  di  tiga daerah,  yang  masing-masing  daerah  ini dilihat dari  areal  budayanya  mewakili masyarakat  Jawa  Negarigung,  masyarakat Jawa  Mancanegari,  dan  masyarakat  Jawa Pesisiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Radikalisme  yang  bergerak  dari dan  gerakan  atas  nama  agama,  dalam kenyataannya  mempunyai  pola-polanya sendiri.  Pola-pola  dari  radikalisme  tadi, rupanya  menjadi  semaca m  “ saling  tarik- ulur ”  dengan  empat  faktor  (dalam  bahasa kuantitatif disebut variabel) yaitu: pencitraan keagamaan (the religious imaging);  dominasi  budaya  masyarakat (the cultural domination); kekuatan dukungan  sosial  (the  power  of  social support);  dan  peran-peran  media  (the  role of  media).  Keempat  faktor  itu  bisa  hadir secara  bersama-sama,  tetapi  bisa  juga hadir secara terpisah.
Pencitraan  keagamaan  beroperasi secara  timbal  balik  antara  pemahaman keagamaan personal dengan ormas keagamaan  dan  atau  politik  yang  diikuti. Ini  artinya,  “apa  yang  dipahami  sebagai agama dan kewajiban keagamaan”, proses awalnya  hadir  sebagai  pemahaman  dan kemauan  elite-elite  ormas/orsospol  yang bercorak  personal  kemudian  dihadirkan dalam  arti  disosialisasi  dan  diinter- nalisasikan secara berkesinambungan kepada  anggota  atau  simpatisan  sehingga menjadi pemahaman dan kemauan kolektif (collective wilingness). Dari sinilah agama dan  pemeluk  agama  sesuai  dengan  aliran keagamaannya  menyatu  dalam  identitas ormas/orsospol.  Kalau  seseorang  menye- but  diri  (identitas  ormas  orsospol-nya) misalnya,  “saya  adalah  anggota  FPI”,
maka  di  balik  pernyataan  itu  hadir  atau menghadirkan  “pencitraan  keagamaan” yang berbeda dan dibedakan dengan orang lain  yang  mengatakan  lain  seperti,  “kalau saya  orang  NU”.  Penyebutan  “FPI”  atau “NU’  tadi,  tidak  semata -mata  sebagai nama  atau  label  ormas  keagamaan,  tetapi bersamaan  dengan  itu  juga  menghadirkan “realitas  baru”  yaitu  pencitraan  yang berbeda  mengenai  “agama  dan  kewajiban keagamaan” antar keduanya.
Dalam  konteks  Indonesia  atau lebih  spesifik  Jawa  Tengah,  ciri-ciri  dan radikalisme  bisa  dilihat  dari  beberapa indikator  berikut. Pertama, bertitik  tolak pada  kesepakatan  nasional  yaitu  dasar negara  adalah  Pancasila.  Ini  berarti, kekuatan  apapun  seperti  perseorangan, ormas, maupun  orsospol,  yang  meng- inginkan  perubahan  dasar  negara  menjadi negara Islam, merupakan indikasi munculnya  radikalisme  di  dalam  diri  atau kelompok itu. Pada tataran ini, radikalisme tentu  tidak  harus  dipandang  negatif sepanjang tidak terjadi pemaksaan kehendak. Kedua,  munculnya  semangat yang kuat untuk mengganti hukum-hukum formal  dengan  memberlakukan  hukum atau  syari’at  Islam  bagi  warga  bangsa. Ketiga, adanya  tindakan  yang  terorganisir untuk  melarang,  menghentikan,  atau menghancurkan berbagai kegiatan- kegiatan amusement secara sepihak dengan  menganggapnya  sebagai  kemak- siatan  tanpa  perlu  koordinasi  kepada aparat  atau  penegak  hukum  yang  ada. Keempat,  berkecenderungan  melakukan kekerasan  terhadap  pihak-pihak  yang dianggap berseberangan. Kelima, keseluruhan tindakan kekerasan itu mereka  justifikasi  atau  klaim  sebagai perintah agama.
Persoalan  radikalisme  keagamaan memang merupakan persoalan yang kompleks  karena  hal  tersebut  mencakup berbagai dimensi kehidupan seperti keyakinan,  interpretasi  ajaran,  hubungan
personal  dan  kemasyarakatan  serta  yang lainnya.  Faktor lain terkait dengan tingkat pendidikan  umat,  lingkungan  sosial  dan pemahaman  terhadap  setiap  perubahan. Berdasarkan  pada  temuan-temuan  lapa- ngan,  benih-benih  radikalisme  sebetulnya sudah  mulai  muncul  baik  secara  perse- orangan maupun kelembagaan. Hanya saja bagaimana mewujudkan keinginan demikian,  dari  sinilah  sebetulnya  gradasi radikalitas bisa dikenali.
Pertama, radikalisme  ideologis. Radikalisme ideologis adalah suatu pandangan  bahkan  isme  yang  meyakini bahwa  hukum  islam  merupakan  pilihan yang tidak bisa ditawar. dalam radikalisme ideologis ini terbagi lagi menjadi beberapa kategori  yaitu:  (a)  radikalisme  personal;
(b) radikalisme kelompok, dan (c) radikalisme kelembagaan.
Radikalisme personal adalah sikap- sikap  dan  pandangan-pandangan  yang lahir  dari  individu-individu  lintas  ormas dan lintas orsospol terhadap arti pentingnya  hukum  Islam  ditegakkan  di bumi  Indonesia,  terutama  kepada  segenap umat  Islam  di  Indonesia  sendiri.  Tetapi karena coraknya personal maka keingin an seperti  itu  tidak  terakumulasi  menjadi kekuatan suatu gerakan. Radikalisme yang kemudian  menjadi  gerakan,  biasanya muncul dalam suatu pengelompokan  yang terakomodasi  oleh  ormas-ormas  kepemu- daan  seperti  Hizbut  Tahrir,  KAMMI  dan berbagai organisasi yang lahir di Kampus.
Sedang  radikalisme  yang  bergerak secara  kelembagaan  adalah  radikalisme yang  diusung  oleh  partai  politik  seperti PKS,  dan  partai-partai  lain  yang  ber- azaskan Islam. Para politisi PKS itu secara sadar  ingin  mengusung  bukan saja  nilai- nilai  ke- Islaman  tetapi  juga  syari’at  Islam untuk  dijadikan  alternatif  pilihan  terhadap realitas  yang  terjadi  di  Indonesia  dewasa ini.
Kedua,  radikalisme  yang  sudah bersifat  gerakan.  Corak  dari  radikalisme
ini,  telah  diwujudkan  ke  dalam  berbagai kegiatan,  mulai  dari  sosialisasi  lewat pendidikan, demonstrasi-demonstrasi, sampai  pada  tuntutan  kepada  pemerintah (baik  eksekutif  maupun  legislatif)  agar memberlakukan  hukum  Islam,  dalam  satu segi,  dan  menuntut  dibubarkannya  ber- bagai  sarang  kemaksiatan seperti  lokasi pelacuran  dan  perjudian,  dalam  segi  yang lain. Bahkan untuk mewujudkan keinginannya  itu,  kelompok  ini  telah melakukan tindakan pembubaran berbagai sarang  kemaksiatan.  Di  antara  kelompok ini  yang  paling  menonjol  adalah  lasykar jihad, FPI, dan Jamiyah Islamiyah.

## Lahan Subur Pertumbuhan Radikalisme
Radikalisme  politik  keagamaan mudah  tumbuh  dalam  berbagai  kondisi sebagai berikut: Pertama, kondisi di mana ruang-ruang  untuk  lahirnya  sikap  kritis dan  peluang  untuk  mengkritisi  keadaan baik untuk lingkup sosial maupun pemerintahan/negara terbuka lebar. Kampus  terutama  kampus-kampus  (dari pendidikan umum) merupakan lahan  yang paling  mudah  timbulnya  kelompok  mau- pun  gerakan  radikalisme  ini.  Organisasi kegamaan  seperti  Hizbut  Tahrir  meru- pakan  contoh  bagaimana  gejala  radika- lisme keagamaan lahir di kampus-kampus.
Kedua,  dalam  situasi  di  mana kesenjangan  sosial  politik  dan  ekonomi telah  menggejala  secara  meluas,  sebagai akibat  dari  pemerintahan  yang  korup  dan tidak adil, sehingga menumbuhkan perasaan frustasi di antara kaum terpelajar dan  aktivis  keagamaan  terhadap  keadaan itu. Dalam kondisi seperti ini, mereka akan dengan  mudah  terbawa  kepada  kebutuhan perubahan dan sekaligus tumbuh
romantisme  kepada  terwujudnya  suatu negara  yang  aman,  makmur  dan  sejahtera karena warga masyarakatnya sudah terampuni  segala  dosa-dosanya  (baldatun toyyibatun wa robbun ghofur).
Ketiga, ketika  tumbuh  ketidak percayaan  kepada  tokoh-tokoh  agama, ormas-ormas  keagamaan,  dan  orsospol yang  membawa-bawa  nama  agama  tetapi di  dalam  tindakannya  dianggap  telah menyimpang jauh dari spirit dan moralitas Islam.  Akibatnya,  memunculkan  adanya pemikiran  alternatif  yang  bisa  diusung oleh  kelompok  idealis.  Berkumpulnya kaum  idealis  ini  memungkinkan  terako- modasinya  pemikiran  dan  gerakan  radikal dalam rangka mengembalikan spirit keagamaan baru.

## Indikasi kemunculan Radikalisme
Bisa dilihat dari beberapa indikator kesepakatan  nasional  yaitu  dasar  negara adalah Pancasila. Ada yang menginginkan perubahan  dasar  negara  menjadi  negara Islam,  merupakan  indikasi  munculnya radikalisme  di  dalam  diri  atau  kelompok itu.  Pada  tataran  ini,  radikalisme  tentu tidak  harus  dipandang  negatif  sepanjang tidak terjadi pemaksaan kehendak. Disamping  itu  munculnya  semangat  yang kuat  untuk  mengganti  hukum-hukum formal  dengan memberlakukan  hukum atau  syari’at  Islam  bagi  warga  bangsa. Kemudian  adanya  tindakan  yang  ter- organisir  untuk  melarang,  menghentikan, atau  menghancurkan  berbagai  kegiatan- kegiatan amusement secara sepihak dengan menganggapnya sebagai kemaksiatan tanpa perlu koordinasi kepada  aparat  atau  penegak  hukum  yang ada  dan  berkecenderungan  melakukan kekerasan  terhadap  pihak-pihak  yang dianggap berseberangan. Keseluruhan tindakan  kekerasan  itu  mereka  justifikasi atau klaim sebagai perintah agama.

## Pembahasan
Terdapat dua  hal  mengapa  di berbagai  daerah  penelitian  ditemukan beberapa  kelompok  organisasi  sosial keagamaan  maupun  partai  politik  yang merupakan  lahan  subur  untuk  tumbuhnya
radikalisme  politik  keagamaan.  Watak radikal  atau  mempunyai  potensi  untuk menjadi  radikal secara  psikologis  dapat dijelaskan dari dua hal. Pertama, radikalisme  politik  keagamaan  mungkin sekali terjadi karena dorongan emosi yang kemudian melahirkan semangat ke- agamaan  yang  tidak  terkontrol. Kedua, Karena adanya konflik nilai. Emosi  lahir  karena  seseorang memiliki  penilaian  atau  persepsi  atas sesuatu  yang  terkait  dengan  kebutuhan, keinginan dan ekspektasi manusia (Wilson,  1992:  2-3).  misalnya  ada  dua orang  pada  saat  yang  bersamaan  dan mendengarkan rekaman pembacaan naskah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia  yang  disampaikan  oleh  Bung Karno  di  stasiun  TV.  Seorang  diantara mereka adalah pelaku dan terlibat langsung  dalam  proses  kemerdekaan  dan bahkan  banyak  melakukan  perang  gerilya melawan  kolonial  belanda.  Sementara yang satunya tidak. Sudah dapat dipastikan emosi yang lahir dari keduanya akan  sangat  berbeda.  Meskipun  keduanya sama-sama  memiliki  akses  terhadap  event yang  sama,  ekspektasi  mereka  jelas  akan berbeda.
Mengapa ekspektasi mereka berbeda? Jawabnya adalah karena persepsi dipengaruhi  oleh  struktur  kognisi  yang telah  ada  sebelumnya, yakni  suatu pengalaman.  Pengalaman  inilah  yang kemudian  membentuk  model,  cara  atau sekema (Wilson: 1992:2).
Satu hal yang menarik untuk dikaji adalah  kenyataan  bahwa  kebanyakan ormas  keagamaan  yang  memiliki  tingkat emosi  dan  sentimen  keagamaan  tinggi justru  banyak  diminati  oleh  mereka  yang latar  belakang  pendidikannya  bukan  dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan  seperti  IAIN  atau  STAIN.
Hampir  semua  informan  yang  tergabung dalam  ormas  keagamaan  maupun    partai politik  berasal  dari  perguruan  tinggi
umum. Mengapa demikian?, kerana agama yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan  tinggi  seperti  IAIN,  tidak hanya  pemahaman  agama  berdasarkan pendekatan normative-teologis tetapi melibatkan  banyak  pendekatan  rasional dengan  bantuan  ilmu-ilmu  sosial  dan humaniora  sebagai  pisau  analisisnya. Dengan  demikian  aspek  normatifitas  dari suatu  ajaran,  baik  yang  menyangkut doktrin, ritus, maupun keyakinan keagamaan, akan selalu diimbangi dengan kajian  aspek  historisnya.  Pendalaman pengkajian  pada  aspek  historisitas  inilah yang  membawa  pada  relativisme  ajaran. Pada saat yang bersamaan, kecenderungan untuk  melakukan  pemutlakan  terhadap hasil  penafsiran  menjadi  dapat  dihindari. Keadaan  ini,  sudah  barang  tentu  akan berakibat  pada  keterbukaan  sikap  untuk menerima  kebenaran  dari  hasil  penafsiran yang dilakukan orang lain.
Kondisi sebagaimana terurai diatas,  diikuti  lagi  oleh  referensi  bacaan. Ketika  kesadaran  untuk  mempelajari agama  semakin  tumbuh,  buku-buku  yang dibaca  adalah  hasil  karya  para  sarjana muslim  kontemporer  yang  “berhaluan keras”  seperti  buku -buku  karya  al- Maududi  (pendiri  jamaa’at  al -Islami  dari Pakistan), Hasan al-Banna (pendiri
Ikhwanul al-Muslimun dari Mesir),
Muhammad  Qutb,  Sayyid  Qutb,  Abdul Qadir  ‘Audah, Muhammad  S.  El-Hawa, al-Nabhani  dan  pengarang-pengarang  lain yang serupa.
Pertanyaan  yang  patut  diajukan kemudian  ialah,  mengapa  karya-karya mereka  lebih  menarik  dari  karya-karya sarjana  muslim  kontemporer  yang  banyak menawarkan  model  pembaharuan  pende- katan  Studi  Islam,  seperti  Fazlurrahman, Nasr  Hamid  Abu  Zayd,  Sa’id  Asmawi, Muhammad  Syahrur,  Abid  al-Jabiri,  dan Hasan  Hanafi?  Ada  beberapa  yang  dapat dikemukakan disini:
Pertama, model pemahaman
keagamaan  yang  ditawarkan  oleh  para pengarang  beraliran  keras pada  umumnya mudah difahami. Bagi yang tidak memiliki latar  belakang  pengetahuan  yang  cukup, jelas  hal  ini  akan  sangat  menarik.  Tidak banyak  alternatif  model  pemahaman  yang disertai tingkat analisis filosofis.
Demarkasinya  jelas,  kalau  tidak  hitam  ya putih. daerah  abu-abu  yang  biasanya nampak  pada  model-model  pendekatan dengan  analisis  ilmu-ilmu  sosial  dan humaniora,  tidak  begitu  nampak  pada karya-karya mereka.
Kedua, dalam mengungkapkan sejarah  masa  lalu  pada  umunya  bersifat romantis.  Banyak  hal  yang  terjadi  pada masa-masa awal Islam yang perlu dikritisi lepas dari pandangan mereka.
Ketiga, anti Barat sangat menonjol. Kenyataan  bahwa  Barat  telah  membuat stigma  kemanusiaan,  baik  masa  lalu dengan  melakukan  penjajahan  di  hampir semua  negara  Islam  maupun  pada  masa sekarang yang ditandai dengan kelonggaran  nilai-nilai  moral.  Karena faktor-faktor  seperti  itulah  menyebabkan penolakan  total  terhadap  model  pende- katan  Islam  yang  dikembangkan  di  Barat. Bahkan  tidak  jarang  mereka  mengecam para sarjana muslim  yang belajar Islam di Barat dengan  tuduhan antek-antek Barat.
Kenyataan  menunjukkan  memang ada  beberapa  orientalis yang  tidak obyektif  dalam  melakukan  kajian  Islam, tetapi  tidak  lalu  berarti  semua  orientalis tidak  bisa  obyektif.  Masih  banyak  juga  di antara para orientalis yang memilih model pengembangan  studi  Islam  dengan  cara- cara  ilmiah.  Komitmen  mereka  terhadap keilmuan jauh melebihi komitmen terhadap  agamanya.  Lain  dari  itu,  apa yang  dilakukan  oleh  sarjana  muslim kontemporer  terhadap  tradisi  keilmuan Barat  sebenarnya  tidak  sampai  pada penggantian secara total model pendekatan yang selama ini telah menjadi mainstream
dalam  tradisi  keilmuan  di  dunia  Islam. Yang  lebih  nampak  justru  mereka  telah melakukan dialog dengan tradisi akademik Barat.  Kalau  ini  yang  dilakukan,  Islam pada  masa  lalu  pun  telah  melakukannya. Kemajuan Islam pada abad-abad awal dan pertengahan  justru  merupakan  buah  yang dihasilkan dari dialog antara Islam dengan tradisi Hellenisme atau Yunani.
Banyak  karya-karya  mereka  yang menawarkan alternatif dalam memecahkan masalah-masalah krisis kemanusiaan modern dan degradasi moral yang melanda  masyarakat  dan  negara-negara Islam.  Banyak  buku-buku  yang  mereka tulis  mengecam  Barat  sebagai  yang bertanggungjawab  atas  runtuhnya  nilai- nilai  kemanusiaan.  Kapitalisme yang  saat sekarang  sudah  mengglobal  bukannya menjadikan  manusia  semakin  sejahtera secara  ekonomis  tetapi  telah  membuat kesenjangan  yang  dahsyat  antara  miskin dan  kaya.  HAM  dan  demokrasi  telah memberikan  hak-hak  individual  yang  luar biasa, sehingga negara tidak lagi memiliki kebebasan  untuk  melakukan  intervensi ketika  terjadi  degradasi  moral  yang dilakukan  secara  individual.  Kenyataan inilah  yang  kemudian  semakin  memper- tajam keyakinan bahwa Islam adalah satu- satunya  alternatif  setelah  dunia  ditinggal mati Uni  Soviet.  Akan  tetapi  memang perlu  disesalkan  mengapa  kebanyakan buku-buku  tersebut  hanya  menawarkan solusi untuk memecahkan masalah kemanusiaan  tetapi  tidak  menawarkan banyak  pilihan  dalam  memilih  solusi tersebut.
Karakter itulah yang banyak mewarnai buku-buku yang pada umumnya menjadi  rujukan  dalam  memahami  Islam. Sudah  pasti  siapapun  yang  larut  dalam pemahaman keagamaan sebagaimana ditawarkan oleh karya-karya seperti tersebut  diatas,  maka world  view yang dimilikinya akan berbeda pula. World view inilah yang  oleh  Wilson  disebut  dengan
pre-existing  knowledge yang  akan  sangat menentukan persepsi dan penilaian terhadap  apa  saja,  termasuk  orang  lain atau kelompok lain di luar dirinya.
Persepsi dan penilaian yang mereka miliki berbeda dengan kebanyakan muslim di  Indonesia,  maka  ekspektasi mereka  terhadap  negara  dan  system politik, budaya lokal dan sebagainya  akan berbeda  pula.  Dalam  analisis  Wilson, sebagaimana dikemukakan di atas, ekspektasi akan menentukan tingkat emosi.  Karenanya  jika  ekspektasi  mereka tidak terpenuhi, maka yang nampak adalah watak emosional. Semakin tinggi ekspektasi  sesorang  semakin  emosional perilaku  orang  tersebut,  dan  akhirnya semakin radikal. Karenanya secara psikologis dapat dipahami mengapa mereka mudah tersinggung, emosional dan radikal  ketika  menghadapi  kenyataan politik sekarang ini.
Hasil Penelitian di lapangan, faktor-faktor  yang  menyebabkan  lahirnya radikalisme  politik  keagamaan  memang ada.  Misalnya  berbagai  macam  kelompok sosial  keagamaan  yang  ada  di  Surakarta hampir sepakat bahwa menegakkan Syari’at  islam  itu  merupakan  suatu kewajiban  agama.  Front  Pembela  Islam Surakarta  (FPIS)  bahkan  mewajibkan semua  anggota  yang  tergabung  dalam kelompok  ini  wajib  menjalankan  semua yang diperintahkan Al Qur’an dan Sunnah Nabi termasuk jihad. Bila terjadi pelanggaran  maka  para  anggota  akan diadili  dalam  Majlis  Syari’at.  Bahkan secara eksplisit, FPIS memiliki ekspektasi terwujudnya  masyarakat  Indonesia  adil dan  makmur  yang  berlandaskan  syari’at Islam. Sama  seperti  FPIS,  adalah  lasykar Hizbullah Sunan  Bonang.  Ekspektasinya adalah  menegakkan  syari’at  Islam  dengan cara  membentuk Imamah. Karenanya, usaha mereka begitu keras untuk mencetak kader-kader  agar  masyarakat  Islami  tetap
terbentuk. KAMMI (Kesatuan Aksi Maha- siswa  Muslim  Indonesia)  juga  memiliki kesamaan  visi  dengan  FPIS  maupun Laskar  Hizbullah),  yang  membedakannya adalah  keanggotaan  KAMMI  berasal  dari mahasiswa  yang  kebanyakan  belajar  di perguruan  tinggi  umum.  Di  samping  itu, KAMMI  nampaknya  lebih  realistis  dalam menghadapi  hambatan  (barrier). Mereka menyadari bahwa hambatan untuk menegakkan  syari’at  di  Indonesia  terlalu kuat  sehingga  kegiatan  yang  dipilih  tidak berupa  latihan  perang,  tetapi  dengan  cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menawarkan apa yang dibutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Apa  yang  mereka  harapkan  jelas sekali  yakni  tegaknya  syari’at  Islam karena  bagi  mereka  hal  ini  merupakan kewajiban  keagamaan.  Dengan  demikian ada  ekspektasi  yang  berlebihan  untuk meraih  sesuatu  padahal  situasi  tidak memungkinkan.  Karenanya,  dapat  dimak- lumi  jika  watak  mereka  sangat  emosional saat  menghadapi  degradasi  moral  dan kemaksiatan yang semakin melanda masyarakat.  Pengrusakan  tempat-tempat maksiat  yang  terkadang  dilakukan  di  luar batas  otoritas  organisasi  kemasyarakatan, sering  dilakukan  karena  dorongan  emosi yang  meluap,  sementara  pada  saat  yang sama  pihak  yang  berwajib  seringkali membiarkannya.
Berbeda  dengan  FPIS,  luapan emosi keagamaan yang ada pada kelompok  KAMMI  tidak  diwujudkan dalam  sikap  agresif.  Kenyataan    bahwa hambatan  politis  yang  dihadapi  terlalu besar,  disertai  dengan    kesadaran  in- efektifitas  gerakan-gerakan  fisik  yang agresif  dan  radikal  untuk  suatu  perubahan masyarakat,  maka  pengendalian  emosi diwujudkan  dalam  cara  yang  damai. Upaya  yang  dilakukan  adalah  gerakan penyadaran kepada masyarakat, khususnya kelompok  anak-anak  muda  di  kampus.
Gerakan  ini  secara  politis  membuahkan hasil  gemilang,  terbukti  dengan  naiknya suara  peroleh  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  yang  telah  menggunakan  KAMMI sebagai  sayap  politik  untuk  kalangan mahasiswa pada Pemilu legislatif 2004.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat diambil  pelajaran  (lesson  learn)  bahwa pemahaman  terhadap  agama  Islam  telah melahirkan ekspektasi tentang masyarakat, hukum  dan  sistem  politik  dan  lainnya. Tingkat  ekspektasi  ini,  dengan  demikian, dipengaruhi oleh cara bagaimana seseorang memahami agama. Jika
memahami agama hanya dengan cara-cara yang  literal-tekstual,  maka  ekspektasinya pun  akan  sejalan  dengan  kandungan makna literalnya. Karena ekspektasi seseorang  akan  mempengaruhi  tingkat emosinya,  maka  tingkat  emosi  saat menghadapi situasi sosial politik pun akan dipengaruhi  oleh  model  pemahaman keagamaannya.  Jadi  model  pemahaman keagamaan  sangat  mempengaruhi  tingkat emosi  seseorang.  Jika  model  pemahaman keagamaan dilakukan secara tekstual maka tingkat  emosi  keagamaannya  pun  akan seperti kandungan makna literalnya. Untuk  memecah  emosi  keagamaan  agar tidak menjadi agresif maka perlu diberikan alternatif  model  pemahaman  lainnya sehingga  kebenaran  agama  tidak  difahami sebagai sesuatu yang monolitik. Karena di perguruan  tinggi  non  keagamaan  pada umumnya  pendekatan  keagamaan  dila- kukan  dengan  cara  yang  monolitik,  maka sangat  wajar  jika  potensi  radikalisme politik  keagamaan  muncul  dari  perguruan tinggi  umum.  Atau  dengan  kata lain perguruan tinggi umum adalah lahan yang subur  dan  potensial  bagi  tumbuhnya radikalisme  politik  keagamaan.  Hal  ini terbukti dari hasil penelitian bahwa hampir semua  pengurus  ormas  keagamaan  Islam yang radikal atau memiliki potensi radikal berasal dari perguruan tinggi umum.
Dalam  konteks  Indonesia  atau lebih  spesifik  Jawa  Tengah,  ciri-ciri  dan radikalisme  bisa  dilihat  dari  beberapa indikator  berikut. Pertama, bertitik  tolak pada  kesepakatan  nasional  yaitu  dasar negara  adalah  Pancasila.  Ini  berarti, kekuatan  apapun  seperti  perseorangan, ormas, maupun  orsospol,  yang  meng- inginkan  perubahan  dasar  negara  menjadi negara Islam, merupakan indikasi munculnya  radikalisme  di  dalam  diri  atau kelompok itu. Pada tataran ini, radikalisme tentu  tidak  harus  dipandang negatif sepanjang tidak terjadi pemaksaan kehendak. Kedua,  munculnya  semangat yang kuat untuk mengganti hukum-hukum formal  dengan  memberlakukan  hukum atau  syari’at  Islam  bagi  warga  bangsa. Ketiga,  adanya  tindakan  yang  terorganisir untuk  melarang,  menghentikan,  atau menghancurkan berbagai
kegiatan- kegiatan amusement secara sepihak dengan  menganggapnya  sebagai  kemak- siatan  tanpa  perlu  koordinasi  kepada aparat  atau  penegak  hukum  yang  ada. Keempat,  berkecenderungan  melakukan kekerasan  terhadap  pihak-pihak  yang dianggap  berseberangan. Kelima, keselu- ruhan  tindakan  kekerasan  itu  mereka justifikasi  atau  klaim  sebagai  perintah agama.
Radikalisme  politik  keagamaan mudah  tumbuh  dalam  berbagai  kondisi. Mulai  kondisi  di  mana  ruang-ruang  untuk lahirnya  sikap  kritis  dan peluang  untuk mengkritisi  keadaan  baik  untuk  lingkup sosial maupun pemerintahan/negara terbuka  lebar.  Kampus  terutama  kampus- kampus (dari pendidikan umum) merupakan  lahan  yang  paling  mudah timbulnya  kelompok  maupun  gerakan radikalisme  ini.  Organisasi  kegamaan seperti  Hizbut  Tahrir  merupakan  contoh bagaimana  gejala  radikalisme  keagamaan lahir di kampus-kampus.
Adanya  kesenjangan  sosial  politik dan  ekonomi  telah  menggejala  secara
meluas,  sebagai  akibat  dari  pemerintahan yang  korup  dan  tidak  adil,  sehingga menumbuhkan  perasaan  frustasi  di  antara kaum  terpelajar  dan  aktivis  keagamaan terhadap  keadaan  itu.  Mendorong  tumbuh romantisme  kepada  terwujudnya  suatu negara  yang  aman,  makmur  dan  sejahtera karena warga masyarakatnya sudah terampunisegala  dosa-dosanya  (baldatun toyyibatun  wa  robbun  ghofur)  dan  ketika tumbuh  ketidakpercayaan  kepada  tokoh- tokoh  agama,  ormas-ormas  keagamaan, dan  orsospol  yang  membawa-bawa  nama agama  tetapi  di  dalam  tindakannya dianggap  telah  menyimpang  jauh  dari spirit dan moralitas Islam.

## SIMPULAN DAN SARAN
Munculnya  ideologi-ideologi  dan gerakan-gerakan radikalisme hampir selalu ditandai oleh (a) suatu keadaan yang semakin jauh dari kondisi yang diidealkan menurut faham keagamaan; (b) tersumbatnya komunikasi antara kelompok-kelompok pengambil keputusan (penguasa)  dengan  kelompok-kelompok kritis  karena  masing-masing  di  antara mereka sudah tertanam perasaan kecurigaan,  kekhawatiran,  dan  ancaman; dan (c) melunturkan kewibawaan terutama tokoh-tokoh  agama  karena  sikap  dan tindakan  yang  lebih  berpihak  kepada penguasa,  sehingga  generasi  muda  mulai kehilangan  kepercayaan  dalam  satu  segiu dan  keinginan  untuk  mengekspresikan perasaan tidak puas secara kolektif sambil mengharapkan  tumbuhnya  semangat  baru
Islam  dalam  segi  yang  lain.  Dari  ketiga faktor itu maka langkah-langkah yang bisa ditempuh  untuk  mengeliminasi  politik keagamaan,  bisa  ditempuh  dengan  cara- cara  sebagai  berikut. Pertama, perlunya ada  kebijakan-kebijakan  yang  berpihak kepada  kaum  lemah,  sekaligus  perlakuan yang  adil  bagi  setiap  warga  di  muka hukum.  Dengan  tumbuhnya  kehidupan yang  lebih  baik,  menjadikan  kelompok- kelompok  kritis  akan  merespon  secara reaktif  dengan  mengedepankan  pemikiran dan  gerakan  radikal  lewat  payung  agama secara subyektif.
Kedua,  jika  kelahiran  radikalisme disebabkan  antara  lain  oleh  tersumbatnya komunikasi maka pemerintah harus mulai terbuka  dan  membuka  diri  untuk  dapat terjadinya  komunikasi  guna  memecahkan persoalan kebangsaan secara partisipatif.
Ketiga,  para  tokoh  agama  harus mulai  memberi  contoh  yang  baik  dan konsisten,  sehingga  mereka  terutama kaum  muda  tumbuh  kepercayaan  lagi untuk mengikuti jejaknya atau mendiskusikan berbagai problema kehidupan sosial keagamaan secara arif.
Keempat, perlunya penyadaran kepada  mereka  yang  mempunyai  ideologi dan  gerakan  radikal  untuk diajak  berfikir bersama, mengenai keuntungan dan resiko kalau di Indonesia ini diberlakukan hukum islam  sementara  masyarakat  Indonesia sendiri  terdiri  dari  penganut  agama  yang berbeda-beda.  Tentu  intinya,  penyadaran terhadap bahayanya “dominasi mayortitas , tirani minoritas”.

## DAFTAR PUSTAKA
Bukhori,  Mochtar,  1986,  “Radikalisme Agama – Sebuah  catatan  Awal” dalam  pesantren,  No.  4/Vol.  III. Hal 55-69
Burrel,  RM,  ed,  1995, Fundamentalisme Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofsett (Terjemahan) Effend i,  Bahtiar  dan  Sirry,  Mun’nin  A,
2003,  Ekstremisme  islam:  Bukan Sekedar  Persoalan  Teologis  atau Penafsiran Kegamaan” dalam Jurnal  Demokrasi  &  Ham.  Vol.  3 No.  1,  Januari – April.  Hal  105 -
121
Priyono,AE.2003. Fenomena  Terortsme Agarna      dan      Kebangkitan Neo Demokrasi  &  Ham, Vol.3 No.  I
Januari - April. Halaman 6-34.
Suparlan,Parsudi.1999.Konflik  Sosial  dan
Alternatif    Pemecahannya,  dalam Antropologi Indonesia, Tahun XXVI, No. 59, Mei-Agustus, halaman 7-19. The  American  College  Dictionary (1961:
998)