## Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan
Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril,

## Nurul Habaib Al Mukarramah nurhalizabachr@gmail.com Universitas Hasanuddin

## Abstract
Various strategic development interests aimed at propelling economic growth in Indonesia are increasingly being realized. A number of facilities are offered to enable the realization of this development, including provision of land through allocation of forest areas. This paper is devoted to normatively analyze the legal provisions regarding the use of forest areas for the realization of various strategic development projects, and to uncover related problems that arise at the normative level. By applying normative legal research methods,
the main findings show that there are various legal issues revolving around the use of forest areas for strategic development purposes, including efforts to legitimize the illegal use of forest areas, absence of legal provisions regarding effective remedy from such a violation of forest areas utilization, and absence of legal guarantees for non-recurrence of the violation. These conditions contradict the principles contained in the Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

## Pendahuluan
Hutan secara yuridis didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan  lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan
Media Iuris Vol. 5 No. 2, June 2022                                                                                p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i2.36576                                                                                         e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 25 March 2022; Accepted 16 June 2022; Available online 30 June 2022.
Keywords: Strategic Development; Use of Forest Areas; Recovery and
Non-Recurrence
Guarantee.
Copyright © 2022 Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, Nurul Habaib Al Mukarramah. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Berbagai bentuk pembangunan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di  Indonesia  semakin  gencar  direalisasikan.  Berbagai  kemudahan  bagi  realisasi pembangunan tersebut diberikan termasuk dalam penyediaan lahan, salah satunya dengan  mengalokasikan  kawasan  hutan.  Tulisan  ini  hendak  meninjau  secara normatif berbagai ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan bagi realisasi proyek  pembangunan  yang  bersifat  strategis,  dan  permasalahan  terkait  yang timbul dalam tataran normatif. Dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif,  temuan  utama  menunjukkan  terdapat  berbagai  permasalahan  dalam penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis termasuk upaya legitimasi penggunaan kawasan hutan yang ilegal, belum adanya ketentuan hukum mengenai pemulihan dalam hal terjadi pelanggaran penggunaan kawasan hutan  demikian,  dan  absennya  jaminan  hukum  ketidakberulangan  pelanggaran tersebut.  Kondisi-kondisi  ini  secara  keseluruhan  bertentangan  dengan  Prinsip- Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs). Kata Kunci: Pembangunan
Strategis; Penggunaan Kawasan Hutan; Pemulihan dan Jaminan ketidakb- erulangan.
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 1 Hutan memiliki beragam fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, mulai dari sumber hasil hutan kayu dan non kayu, fungsi perlindungan terhadap tanah dan air (hidrologi), fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk fungsi bank plasma nutfah (genetik asli) keanekaragaman flora dan fauna, fungsi jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen, kesegaran udara dan lain sebagainya. 2 Di  Indonesia,  hutan  berdasarkan  fungsi  pokoknya terbagi menjadi: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. 3
Indonesia mengalokasikan 120,6 juta hektar (ha) atau sekitar 63% dari total luas daratannya sebagai kawasan hutan, dengan rincian berdasarkan fungsi yakni: Hutan Produksi seluas 68,8 juta ha (58%); Hutan Lindung seluas 29,7 juta ha (25%); dan Hutan Konservasi seluas 22,1 juta ha (17%). Selain itu, ditetapkan pula 5,3 juta hektar wilayah perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi, sehingga secara akumulatif total luas kawasan konservasi Indonesia adalah 27,4 juta ha. Dengan demikian, luas total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia adalah sekitar 125,9 juta ha. Sementara itu, 67,4 juta hektar atau sekitar 37% dari total luas daratan lainnya diperuntukkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). 4
Menurut  data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia  (KLHK  RI),  hingga  tahun  2019,  total  luas  kawasan  hutan  yang  telah ditetapkan  statusnya  secara  aktual  dan  diakui  adalah  seluas  88  juta  ha  atau 70,4%  dari  total  luas  kawasan  hutan  ditambah  luas  konservasi  perairan. 5 Pada perkembangan terbaru, KLHK RI mengungkapkan, luas lahan berhutan seluruh
1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un- dang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (secara keseluruhan akan disebut UU Kehutanan), Pasal 1 Angka 2.
2 Putu  Krisna  Adwitya  Sanjaya, Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2018).[6].
3 UU Kehutanan, Loc. Cit. , Pasal 6 Ayat (2).
4 Ruandha Agung, et.al, Status Hutan & Kehutanan Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2018).[7; 9; 125].
5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK RI) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Lampiran.[56].
daratan Indonesia berdasarkan hasil pemantauan tahun 2020 adalah 95,6 juta ha atau sekitar 50,9% dari total luas daratan. Dari angka tersebut, 88,4 juta ha atau sekitar 92,5% dari total luas lahan berhutan berada di dalam kawasan hutan. 6
Meskipun memiliki kawasan yang begitu luas dengan fungsi yang sangat beragam,  pemanfaat  hutan  di  Indonesia  masih  dinilai  secara  rendah  sehingga menimbulkan  terjadinya  eksploitasi  berlebihan  terhadap  sumber  daya  alam di dalam hutan. 7 Sejak  pertama  kali  diundangkannya  Undang-Undang  (UU) mengenai kehutanan pada 1967, hingga perkembangan instrumen yang terbaru yakni  UU  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  telah  mengalami beberapa  kali  perubahan  (terakhir  dengan  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja), kondisi hutan Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas terus mengalami penurunan. 8
Indonesia  dianggap  sebagai  salah  satu  negara  perusak  hutan  terbesar  di dunia  karena  tingkat  pengrusakan  hutan  yang  sangat  tinggi. Kerusakan  hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas non-kehutanan yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang paling marak adalah aktivitas pembalakan liar ( illegal loggin g)  dan  pembebanan  konsesi  (perkebunanm  industri  kayu,  penambangan, dsb) di dalam kawasan hutan. 9
Belakangan,  kawasan  hutan  di  Indonesia  semakin  intens  mengalami kerusakan  yang  disebabkan  oleh  berbagai  aktivitas  pembangunan  non- kehutanan,  termasuk  kemudian  pembangunan  yang  bersifat  atau  dianggap strategis oleh pemerintah.
Penggunaan  kawasan  hutan  bagi  kepentingan  pembangunan  strategis di  luar  kegiatan  kehutanan  (atau  secara  singkat  disebut  ‘penggunaan  kawasan
6 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ‘Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam  Sejarah’  ( KLHK ,  21  Maret  2021)  <https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/ deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah> diakses 17 Juni 2022.
7 Zainuddin Muthmainnah dan Muhammad Tahnur, ‘Nilai Manfaat Ekonomi Hutan Kota Universitas Hasanuddin Makassar’ (2018) 10 Jurnal Hutan dan Masyarakat.[239].
8 Emma Soraya, ‘Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan’ (2019) 13 Jurnal Ilmu Kehutanan.[1].
9 Laode M Syarif, ‘Permasalahan Lingkungan yang Penting’ in Laode M Syarif dan Andri G Wibisana (ed), Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus (USAID-Kemitraan Partnership- the Asia Foundation 2014).[20–22].
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
hutan’)  pada  dasarnya  dilegalkan  dan  telah  diatur  di  dalam  kerangka  hukum positif Indonesia. Penggunaan demikian berpedoman pada norma yang memberi batasan-batasan  cukup  ketat,  salah  satunya  menghendaki  penggunaan  tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. 10
Terlepas  dari  telah  diberikannya  legitimasi  melalui  berbagai  peraturan perundang-undangan,  pembangunan  strategis  yang  berlangsung  di  dalam kawasan  hutan  masih  menyisakan  permasalahan,  baik  pada  tataran  normatif maupun  praksis.  Di  bawah  rezim  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  yang  disertai  berbagai  peraturan  turunannya, tantangan  dan  permasalahan  terkait  penggunaan  kawasan  hutan  tersebut kemudian menjadi semakin nyata. Salah satu permasalahan yang muncul terkait penggunaan  kawasan  hutan,  di  bawah  rezim  UU  Cipta  Kerja,  adalah  adanya legitimasi bagi penggunaan kawasan hutan secara ilegal yang diberikan setelah dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan.
Penelitian  ini  hendak  meninjau  dan  menganalisis  secara  normatif  ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan bagi realisasi berbagai proyek pembangunan yang  bersifat  strategis,  termasuk  dan  terutama  mengenai  penggunaan  kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal tanpa perizinan kehutanan. Hasil tinjauan  dan analisis  kemudian  digunakan  untuk  menelaah  upaya  pemulihan  dan  jaminan ketidakberulangan dalam pelanggaran penggunaan kawasan hutan demikian, dan bagaimana kondisi ini dilihat dari sudut pandang Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibentuk oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB).
Pada  bagian  pertama  akan  disajikan  tinjauan  mengenai  norma  dan  dasar hukum  penggunaan  kawasan  hutan  bagi  kepentingan  pembangunan  strategis. Pada bagian kedua, tersaji hasil telaah terhadap berbagai permasalahan hukum penggunaan  kawasan  hutan  bagi  kepentingan  pembangunan  strategis.  Bagian ketiga  akan  menguraikan  secara  ringkas  mengenai  pelanggaran  HAM  dalam masalah penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis.
10 UU Kehutanan, op. cit. , Pasal 38 Ayat (1) dan (2).
Terakhir,  pada  bagian  keempat,  akan  diuraikan  hasil  analisis  mengenai  upaya pemulihan dan jaminan ketidakberulangan berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis  dan  HAM  di  dalam  pelanggaran  penggunaan  kawasan  hutan  bagi kepentingan pembangunan strategis.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengurai norma penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan strategis dan permasalahan hukum yang terjadi. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  diperoleh melalui  pengumpulan  dan  telaah  terhadap  berbagai  produk  hukum  peraturan perundang-undangan utamanya yang memuat ketentuan-ketentuan kehutanan. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai hasil publikasi berupa buku, jurnal, laporan, danbentuk publikasi lainnya terkait hukum, hukum lingkungan, HAM, kehutanan, dan topik-topik terkati lainnya.
Bahan-bahan  hukum  dianalisis  secara  kualitatif  guna  mengetahui norma dan kerangka aturan tata kelola hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk  kepentingan  pembangunan  strategis,  termasuk  dan  terutama  mengenai permasalahan hukum yang berpusar di norma dan kerangka tersebut. Analisis juga dilakukan melalui sudut pandang dan kerangka HAM. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengonstruksi kesimpulan mengenai aspek hukum dan HAM pada penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis.

## Norma dan Dasar Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis
Penggunaan  kawasan  hutan  bagi  kepentingan  pembangunan  di  luar kegiatan kehutanan berpijak pada norma yang terkandung di dalam UU Nomor 41  Tahun  1999 jo Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo UU Cipta
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
Kerja  (secara  keseluruhan  akan  disebut  UU  Kehutanan).  Instrumen  ini  secara umum menjadi payung hukum dan dasar operasional utama dalam tata kelola perhutanan di Indonesia.
Pasal  38  Ayat  (1)  UU  Kehutanan  mengatur:  “ Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung ”. 11 Pasal ini menjadi pintu masuk yang diberikan oleh UU Kehutanan bagi penyelenggaraan kepentingan pembangunan di dalam kawasan hutan, sekalipun kegiatan pembangunan bukan merupakan kegiatan kehutanan.
Perlu menjadi catatan penting bahwa, dalam memberikan ruang penggunaan kawasan  hutan  demikian,  UU  Kehutanan  menciptakan  berbagai  batasan  yang ketat. Pelaksanaan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kepentingan pembangunan hanya dimaksudkan untuk kegiatan dengan tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. UU Kehutanan menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan  yang  bersangkutan,  dilarang. 12 Yang  tak  kalah  penting,  UU  Kehutanan dengan tegas mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan sebagaimana dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. 13
Ketentuan  mengenai  penggunaan  kawasan  hutan  kemudian  diatur  lebih lanjut  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Kehutanan  (PP  23/2021)  yang  merupakan  aturan  derivatif dari  UU  Cipta  Kerja.  PP  ini  mendefinisikan  penggunaan  kawasan  hutan sebagai: “ penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan ”. 14
Penggunaan  kawasan  hutan,  menurut  PP  23/2021,  dilakukan  berdasarkan
11 ibid. , Pasal 38 Ayat (1).
12 ibid ., Penjelasan Pasal 38.
13 ibid. , Pasal 38 Ayat (2).
14 Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Kehutanan  (PP 23/2021), Pasal 1 Angka 31.
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. 15
Persetujuan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  sendiri  di  dalam  PP  23/2021 didefinisikan  sebagai:  “ persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut ”. 16 Dari  sini  dapat  dilihat,  baik  di  dalam  UU Kehutanan maupun di dalam PP 23/2021 (PP Penyelenggaraan Kehutanan), frasa ‘tanpa mengubah fungsi kawasan hutan’ menjadi penekanan penting yang dilekatkan pada penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis.
Perubahan UU Kehutanan di dalam UU Cipta Kerja yang diikuti dengan penerbitan aturan turunan yang akan dianalisis dalam tulisan ini, menjadi sebuah momentum vital untuk kelancaran pembangunan strategis yang membutuhkan penggunaan  kawasan  hutan  guna  memenuhi  kebutuhan  lahan.  Perubahan ini  utamanya  dilatarbelakangi  oleh  semangat  UU  Cipta  Kerja  yang  hendak memberikan  kemudahan  berusaha  bagi  pelaku  usaha  menjalankan  berbagai aktivitas  pembangunan  dalam  rangka    meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Beberapa  ketentuan  UU  Kehutanan  terdahulu  yang  mengalami  perubahan  di dalam  UU  Cipta  Kerja,  terindikasi  mengakomodir  kemudahan  pembangunan strategis tersebut.
Perubahan Pasal 18 UU Kehutanan dalam UU Cipta Kerja menjadi dasar hukum  awal  dalam  memudahkan  proses  penggunaan  kawasan  hutan  untuk pembangunan  strategis.  Pasal  18  Ayat  (2)  UU  Kehutanan  telah  lebih  dahulu memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan minimal 30%  (tiga  puluh  persen)  luas  kawasan  hutan  untuk  dipertahankan,  dengan tujuan  mengoptimalkan  manfaat  lingkungan  masyarakat  setempat. 17 Namun, UU  Cipta  Kerja  kemudian  memodifikasi  pasal  tersebut  dengan  memindahkan kewenangan  dari  Pemerintah  Daerah  ke  Pemerintah  Pusat  untuk  menetapkan
15 ibid ., Pasal 94 Ayat (1).
16 ibid. , Pasal 1 Angka 32.
17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Pasal 18 Ayat (2).
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan, dan menghapus kewajiban penetapan 30% (tiga puluh persen) luas kawasan hutan. 18 Dapat diinterpretasikan bahwa, penghapusan kewajiban minimum tersebut telah menjadi langkah awal untuk memberi legitimasi bagi para pelaku usaha dalam menggunakan kawasan hutan semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan strategis.
Dalam  aspek  izin  berusaha,  perubahan  Pasal  27  UU  Kehutanan  dalam UU  Cipta  Kerja  juga  memberikan  legitimasi  bagi  subjek  hukum  yang  dahulu tidak termasuk dalam kategori penerima izin berusaha, yaitu Badan Usaha Milik Swasta untuk menggunakan kawasan hutan. 19 Awalnya, UU Kehutanan hanya memasukkan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang menutup kemungkinan bagi  pelaku  usaha  swasta  yang  bukan  milik  Indonesia  untuk  menggunakan kawasan hutan. 20 Sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang mengutamakan kemudahan berusaha dan investasi baik untuk pelaku usaha nasional maupun pelaku usaha asing, Pasal 27 UU Kehutanan dalam UU Cipta Kerja kemudian menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha asing untuk mengambil peran dalam penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis.
Lebih lanjut, PP 23/2021 (PP Penyelenggaraan Kehutanan) sebagai aturan turunan  dari  UU  Cipta  Kerja  kemudian  lebih  komprehensif  mengatur  dasar hukum  penggunaan  kawasan  hutan  untuk  pembangunan  strategis.  Pada  Pasal 16  Ayat  (4)  PP  23/2021,  terdapat  prioritas  percepatan  pengukuhan  kawasan hutan  terutama  untuk  tujuan  pembangunan  program  strategis  nasional    yang diprioritaskan  karena  berpengaruh  penting  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. 21
Tidak hanya itu, Pasal 84 PP ini juga memberikan dasar hukum untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan, baik untuk melakukan perubahan di kawasan hutan  lindung,  hutan  konservasi,  maupun  di  kawasan  hutan  produksi  secara parsial untuk kegiatan proyek strategis nasional. 22
18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 36 Angka  2.
19 ibid ., Pasal 36 Angka 5.
20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Op.Cit. , Pasal 27 Ayat (2).
21 PP 23/2021, Op.Cit ., Pasal 16 ayat (4).
22 ibid ., Pasal 84.
Untuk penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis di  luar  kegiatan  kehutanan,  Pasal  91  PP  23/2021  memberikan  dasar  hukum yang kemudian dalam Pasal 94 Ayat (8) lebih spesifik memberikan kelonggaran untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan demi kegiatan program strategis nasional dengan membebaskan kegiatan tersebut dari pembayaran Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  Penggunaan  Kawasan  Hutan,  pembayaran  PNBP Kompensasi,  dan  dibebaskan  dari  kewajiban  melakukan  penanaman  untuk rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). 23

## Permasalahan Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis
Penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan  pembangunan  di  luar kegiatan  kehutanan  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kegiatan  yang  mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. 24 Beberapa kegiatan yang dimaksud yakni:  (a)  religi;  (b)  pertambangan;  (c)  Instalasi  pembangkit,  transmisi,  dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; (d) Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; (e) Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; (f) Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; (g) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; (h) Fasilitas umum; (i) Industri selain pengolahan hasil hutan;
(j)  pertahanan  dan  keamanan;  (k)  prasarana  penunjang  keselamatan  umum;  (l) Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau  (m)  Tempat  pemrosesan  akhir  sampah,  fasilitas  pengolahan  limbah,  atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup. 25
23 ibid ., Pasal 91 jo Pasal 94 Ayat (8).
24 UU Kehutanan, op. cit ., Penjelasan Pasal 38.
25 PP 23/2021, op. cit. , Pasal 91 Ayat (2).
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
Terdapat setidaknya dua permasalahan utama dalam tataran normatif yang perlu dicermati dan menjadi perhatian bersama. Permasalahan pertama adalah terjadinya konflik norma. Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal pembahasan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan strategis di luar kegiatan kehutanan dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. 26 Permasalahan kemudian timbul karena ketentuan Pasal 94 Ayat (2) PP 23/2021  mengatur  bahwa  Persetujuan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  berlaku sebagai  persetujuan  pemanfaatan  kayu,  serta  persetujuan  pemasukan  dan penggunaan peralatan. 27
Secara normatif, ketentuan ini menimbulkan konflik dengan norma di dalam UU Kehutanan yang menghendaki penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pengujian dapat dilakukan dengan mempertanyakan bagaimana fungsi pokok kawasan hutan kemudian dapat dipertahankan dan tidak berubah apabila pohon-pohon di dalam kawasan hutan dapat dengan legal dan bebas ditebang  dengan  dasar  persetujuan  penggunaan  kawasan  hutan  yang  sekaligus berlaku  sebagai  persetujuan  pemanfaatan  kayu  tersebut.  Kontradiksi  tersebut utamanya akan terlihat lebih jelas apabila pertanyaan demikian diletakkan dalam konteks hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 28
Dalam  kacamata  yang  lebih  luas  dan  persoalan  yang  lebih  mendasar, penggunaan  kawasan  hutan  bagi  kepentingan  pembangunan  strategis  tanpa mengubah  fungsi  kawasan  hutan  pada  dasarnya  adalah  utopis.  Bagaimana mungkin  fungsi  kawasan  hutan  masih  tetap  terjaga,  jika  di  dalamnya  terdapat aktivitas ekstraktif yang mengeksploitasi keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan. Konsep ini hanyalah metafora yang memiliki kontradiksi internal dalam normanya. Akan sulit mempertahankan kelestarian hutan dan fungsinya di dalam
26 ibid ., Pasal 94 Ayat (1).
27 ibid ., Pasal 94 Ayat (2).
28 UU Kehutanan, Op.Cit. , Pasal 1 Angka 9.
skema penggunaan kawasan hutan. Kita harus menerima fakta bahwa menerima norma penggunaan kawasan hutan sama dengan menerima pengrusakan hutan secara sistematis yang dilegalkan oleh pemerintah.
Kemudian, permasalahan kedua dalam tataran normatif terkait pengaturan penggunaan  kawasan  hutan  di  dalam  PP  23/2021  adalah  timbulnya  upaya pemutihan  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  terjadi  dengan  diberikannya legitimasi  bagi  penggunaan  kawasan  hutan  secara  ilegal.  Pasal  95  Ayat  (1)  PP 23/2021 mengatur: 29
“ Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keda, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”.
Hadirnya  ketentuan  tersebut  mengindikasikan  adanya  upaya  pemutihan pelanggaran,  memperlihatkan  bagaimana  negara  memberikan  pengampunan dan  membuka  jalan  bagi  pelaku  aktivitas  pembangunan  secara  ilegal  di  dalam kawasan hutan untuk tetap menjalankan aktivitasnya dengan sanksi administratif sebagai ultimum remidium .
Pemutihan pelanggaran kawasan hutan secara ilegal, atau yang di dalam artikel ini merujuk kepada kejahatan penggunaan kawasan hutan yang melalui mekanisme  tertentu  kemudian  dilegalkan  oleh  pemerintah  merupakan  sikap politik  hukum  pemerintah  yang  lebih  memprioritaskan  kepentingan  kelompok korporasi, dibanding melindungi kepentingan publik atau masyarakat sekitar yang lingkungannya menjadi rusak akibat dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini semakin jelas terlihat dengan dimuatnya ketentuan perubahan norma melalui penyisipan Pasal 110 A dan Pasal 110 B dalam UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan di dalam UU Cipta Kerja yang menghapuskan sanksi pidana untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatannya tanpa izin, dan hanya menerapkan sanksi administratif. 30
29 PP 23/2021, Op.Cit. , Pasal 95 Ayat (1).
30 UU Cipta Kerja, op. cit ., Pasal 37 Angka 20.
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
Ketentuan Pasal 95 Ayat (1) PP 23/2021 yang memberi jalan bagi legalisasi perbuatan  ilegal  dalam  aktivitas  penggunaan  kawasan  hutan  bagi  kepentingan pembangunan strategis telah memanifestasikan impunitas dengan dilakukannya penghukuman  menggunakan  hukuman  yang  tidak  sesuai  dan  luput  memberi efek  jera,  juga  tidak  menjamin  reparasi  kerusakan,  dan  justru  membuka peluang terjadinya keberulangan perbuatan ilegal. Hadirnya konsep pemutihan semacam  ini  memperlihatkan  bagaimana  negara  telah  gagal  menyediakan pemulihan bagi korban, dan terlebih, gagal mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan.

## Pelanggaran HAM dalam Masalah Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis
Sebagaimana diketahui, dalam konteks hukum nasional Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melekat pada setiap orang sebagaimana dijamin  di  dalam  Konstitusi  Negara  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. 31 Hak atas lingkungan hidup telah diamini sebagai salah  satu  bagian  dari  hak  asasi  manusia  (HAM).  Pada  dasarnya,  lingkungan hidup dan HAM merupakan 2 hal yang sangat berkaitan, apalagi bila dipandang sifat melekatnya pada manusia. Mengakui HAM berarti melindungi lingkungan hidup.  Relasi  antar  keduanya  juga  akan  terlihat  jelas  ketika  diletakkan  dalam kerangka hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. 32
Rusaknya lingkungan hidup akan berkonsekuensi pada atau berkontribusi terhadap  gangguan  pemenuhan  dan  penikmatan  ( enjoyment )  hak  asasi  lainnya termasuk -namun tidak terbatas pada- hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar  hidup  yang  layak,  dan  hak  untuk  sehat,  juga  hak  untuk  mendapatkan keadilan  intra  dan  antargenerasi.  Menjamin  keberlanjutan  lingkungan  hidup berarti melindungi hak asasi, tidak hanya bagi manusia generasi saat namun juga
31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Pasal 28 H Ayat (1).
32 Sodikin, ‘Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Un - dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya’ (2021) 3 Supremasi: Jurnal Hukum.[111].
generasi yang akan datang, baik hak asasi atas lingkungan maupun hak asasi lain yang berkaitan dengannya. Pada akhirnya, kerusakan lingkungan hidup menjadi manifestasi dari pelanggaran HAM.
Pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup tercatat banyak dilakukan oleh korporasi utamanya yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber  daya  alam  atau  yang  berkaitan  dengannya.  Merujuk  Laporan  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), secara umum korporasi menempati urutan kedua sebagai pihak yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran HAM. 33 Pelanggaran hak atas lingkungan oleh korporasi terjadi melalui berbagai bentuk aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pembakaran hutan  dan  lahan,  pembukaan  lahan  dengan  cara  yang  merusak,  pembuangan limbah yang mencemari lingkungan dan sebagainya. 34
Kehadiran korporasi dan aktivitas bisnisnya kerap menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Persepsi yang terbentuk di tengah masyarakat melihat, alih-alih membawa kesejahteraan, kehadiran korporasi justru mendatangkan malapetaka bagi masyarakat sekitar dan acap kali menimbulkan pelanggaran terhadap HAM seperti hak untuk hidup, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas rasa aman. Kondisi seperti ini tidak jarang diperparah oleh dukungan pemerintah yang lebih banyak berpihak pada pelaku usaha. 35 Melihat kondisi demikian, perlindungan HAM dalam praktik bisnis tak pelak sangat dibutuhkan.
Analisis Upaya Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM di dalam Pelanggaran Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis
Pada  2011,  Dewan  HAM  PBB  (UNHRC)  mengesahkan  Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia ( United Nations Guiding
33 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan 2020: Pemajuan & Penegakan HAM di Era Pandemi Covid-19 (Komnas HAM 2021).[10].
34 Gusti  Fadhil  Fithrian  Luthfan,  ‘Pengaturan  Corporate  Social  Responsibility  Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights’ (2019) 4 Lex Renaissance 81.[83].
35 ibid .
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
Principles on Business and Human Rights (UNGPs)). 36 Berbeda  dengan  persepsi arus utama yang secara dominan membebankan kewajiban untuk menghormati ( to respect ), memenuhi ( to fulfil ), dan melindungi ( to protect ) HAM kepada negara,
yang mana mulai tidak relevan dengan perkembangan zaman, UNGPs mencoba mendorong pembebanan kewajiban demikian kepada aktor bukan negara ( non- state actor ). Dalam konteks bisnis, aktor non-negara yang dianggap perlu dibebani kewajiban tersebut adalah korporasi. 37
Instrumen  UNGPs  pada  intinya  mengusung  3  pilar  utama  dalam  upaya menghadirkan  komitmen  negara  dan  korporasi/perusahaan  dalam  menangani dampak HAM yang timbul akibat aktivitas bisnis.  Ketiga pilar UNGPs tyakni: a) Kewajiban Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar ( States’ existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and fundamental freedoms ); b) Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat  yang  melakukan  fungsi-fungsi  khusus,  sehingga  harus  mengikuti peraturan  yang  berlaku  dan  menghormati  HAM  ( The role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized functions, required to comply with all applicable laws and to respect human rights );  dan  c)  Kebutuhan  akan  hak  dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar ( The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effective remedies when breached )  menjadi  fondasi  bagi  31  butir  prinsip  UNGPs  yang  terdiri  atas prinsip dasar dan prinsip operasional. 38
Di Indonesia, pengadopsian UNGPs dalam kerangka hukum positif masih menghadapi  sejumlah  tantangan. 39 Mesikupun  demikian,  salah  satu  langkah progresif dalam upaya mengejawantahkan UNGPs ke dalam konteks Indonesia
36 United  Nations  Human  Rights  Council,  ‘Report  of  the  Special  Representative  of  the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie’ (2011).
37 M  Rizqy  Darulzain,  HM  Kabul  Supriyadhie  dan  Rahayu,  ‘Penerapan  Foundational Principles  of  The  State  Duty  to  Protect  Human  Rights  dalam  United  Nations  Guiding  Principles on  Business  and  Human  Rights  (UNGP):  Studi  terhadap  Perlindungan  HAM  Pekerja  di  Sektor Perikanan Indonesia’ (2017) 6 Diponegoro Law Journal.[2].
38 United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) 2011.
39 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ‘Siaran Pers Satu Dekade Implementasi UNGPs di Indonesia: Catatan dan Rekomendasi Masyarakat Sipil’ ( Elsam , 2021).
diambil melalui penerbitan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM oleh Komnas HAM bersama organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang studi dan  advokasi  masyarakat  ELSAM.  RAN  tersebut  juga  telah  diadopsi  menjadi instrumen  hukum  melalui  Peraturan  Komnas  HAM  No.1  Tahun  2017  tentang Pengesahan RAN Bisnis dan HAM. Namun, dikarenakan bentuknya baru sebatas Perkomnas  HAM,  kekuatan  mengikat  instrumen  ini  masih  lemah  dan  belum cukup kuat mendorong pengadopsiannya oleh pemerintah. 40
Terlepas dari kekuatan mengikatnya yang masih lemah, dalam kaitannya dengan  penggunaan  kawasan  hutan,  secara  spesifik  mengenai  permasalahan pemutihan  pelanggaran  penggunaan  kawasan  hutan  yang  tidak  disertai  izin bidang  kehutanan  atau  dengan  kata  lain  secara  ilegal,  prinsip-prinsip  UNGPs dapat dijadikan dasar hukum dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut.
Pilar  pertama  UNGPs  memberi  penekanan  pada  tugas  negara  untuk melindungi ( to protect ) HAM. Secara umum, prinsip dasar dan prinsip operasional UNGPs menghendaki negara melindungi (manusia) dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan/korporasi/pelaku bisnis. Perlindungan tersebut mencakup  mencegah,  menyelidiki,  menghukum  dan  memulihkan  pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif. 41
Apabila  melihat  potensi  terjadinya  pelanggaran  hak  atas  lingkungan  -sebagai bagian  dari  HAM-,  sebagai  dampak  penggunaan  kawasan  hutan  kepentingan pembangunan strategis yang dilakukan secara ilegal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,  prinsip  ini  tentu  tidak  diindahkan.  Negara  justru  memberikan kelonggaran dan ruang pemutihan kesalahan bagi pelanggaran demikian dengan memberikan  peluang  dapat  dilanjutkannya  aktivitas  pembangunan  setelah dilaksanakannya sanksi administratif. 42
40 Konsil  LSM  Indonesia, Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan (Konsil LSM Indonesia & ICCO 2018).[3].
41 UNGPs, Op.Cit ., Principle 1-10. 42 PP  23/2021, op. cit .,  Pasal  95  Ayat  (1) jo PP  Nomor  24  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (PP 24/2021), Pasal 33.
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
Selanjutnya, pilar kedua UNGPs memberi penekanan pada tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM. Penekanan utama dari pilar ini secara umum adalah korporasi harus menghindari terjadinya pelanggaran HAM dalam praktik bisnis mereka, juga harus mengatasi dampak merugikan pada penikmatan HAM yang terjadi akibat praktik bisnis mereka atau di mana mereka terlibat. 43 Secara spesifik misalnya, UNGPs mengendaki korporasi untuk memiliki suatu proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan  melakukan  pertanggungjawaban  atas  cara  mereka  mengatasi  dampak- dampak pada hak asasi manusia. 44 Namun tentu saja, prinsip ini tidak diindahkan mengingat sedari awal praktik bisnis telah dijalankan sebelum memperoleh izin bidang kehutanan yang di dalam prosesnya melibatkan rangkaian-rangkaian uji tuntang demikian.
Kemudian, pilar terpenting dalam kaitannya dengan hak atas lingkungan adalah  pilar  ketiga-akses  atas  pemulihan.  Pilar  ini  lebih  banyak  membebankan tanggung  jawab  pemulihan  kepada  negara.  Pilar  ini  menghendaki  negara mengambil  langkah-langkah  yang  layak  baik  secara  yudisial,  administratif, legislatif  maupun  langkah  lainnya  untuk  memastikan  bahwa  ketika  terjadi pelanggaran  HAM  akibat  aktivitas  bisnis,  mereka  yang  terkena  dampaknya memiliki  akses  atas  pemulihan  yang  efektif. 45 Dalam  konteks  penggunaan kawasan  hutan  secara  ilegal,  prinsip  ini  lagi-lagi  tidak  diindahkan.  Sejauh  ini, belum  ada  instrumen  hukum  terkait  yang  merumuskan  bagaimana  pemulihan baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat terdampak diberikan dalam hal penggunaan kawasan hutan secara ilegal menimbulkan dampak HAM. Alih-alih menyediakan  mekanisme  akses  pemulihan,  sanksi  administratif  berupa  denda administratif dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal masuk ke kas negara, 46 tidak diketahui dan tidak diatur mengenai apakah penerimaan dari hasil denda itu akan dialokasikan bagi pemulihan lingkungan dan masyarakat terdampak.
43 UNGPs, op. cit ., Principle 11-24.
44 ibid ., Principle 15 (b).
45 ibid ., Principle 25-29.
46 PP 24/2021, op. cit. , Pasal 35 Ayat (4).
Kewajiban melakukan pemulihan, di dalam UNGPs, juga dibebankan kepada perusahaan/korporasi/pelaku bisnis. Mereka dimandatkan untuk memiliki kebijakan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM yang merugikan. 47 Mereka juga dikehendaki harus memberikan atau bekerjasama dalam pemulihan melalui proses yang sah. 48 Tapi  lagi-lagi,  praktik  ilegal  tidak  akan  mengakomodir  pelaksanaan kewajiban-kewajiban demikian. Terlebih, instrumen hukum terkait yang berlaku juga secara regulatif tidak memuat ketentuan mengenai kewajiban tersebut.
Dengan demikian, dalam penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan  strategis,  akses  terhadap  pemulihan  masih  menjadi  komponen yang  luput  diperhatikan  oleh  para  pihak,  baik  negara  selaku  penyelenggara pembangunan  dan  penyedia  lahan  yang  dalam  hal  ini  adalah  kawasan  hutan, maupun oleh perusahaan/korporasi/pelaku bisnis selaku pihak yang melakukan penggunaan kawasan hutan secara ilegal tersebut. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UNGPs.
Persoalan  lain  di  luar  konteks  namun  masih  berhubungan  dengan  nilai UNGPs adalah mengenai jaminan ketidakberulangan ( non-recurrence ). Norma yang menciptakan  legitimasi  penggunaan  kawasan  hutan  secara  ilegal  sebagaimana terkandung di dalam Pasal 95 Ayat (1) PP 23/2021 diikuti ketentuan terkait lainnya, yang  memberi  kelonggaran  dan  upaya  pemutihan  bagi  pelanggaran  dalam penggunaan kawasan hutan, mengindikasikan ketidakseriusan pemerintah dalam menjamin tidak terulangnya pelanggaran-pelanggaran demikian. Dalam skenario yang lebih buruk, hadirnya ketentuan ini dapat dilihat sebagai pengampunan dan sebagai kesempatan untuk melakukan aktivitas pembangunan di dalam kawasan hutan lewat cara-cara yang tidak semestinya atau secara ilegal.

## Kesimpulan
Penggunaan kawasan hutan sebagai suatu mekanisme yang diciptakan guna mengakomodir kepentingan pembangunan strategis di luar kegiatan kehutanan
47 UNGPs, op. cit. , Principle 15 (c).
48 ibid ., Principle 22.
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
di  dalam  kawasan  hutan  menyisakan  sejumlah  permasalahan  dalam  tataran normatif, antara lain terjadinya konflik norma dan munculnya upaya pemutihan kesalahan  dalam  pelanggaran  penggunaan  kawasan  hutan  yang  dilakukan secara ilegal (tanpa izin bidang kehutanan). Hadirnya ketentuan yang mengatur dapat  diterbitkannya  Persetujuan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  bagi  kegiatan pembangunan yang tidak memiliki izin bidang kehutanan setelah dipenuhinya sanksi  administratif  merupakan  langkah  mundur  terhadap  upaya  menjamin ketidakberulangan pelanggaran demikian.
Lebih jauh, tidak adanya akses pemulihan bagi dampak HAM yang timbul dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal, baik yang diberikan oleh negara melalui  instrumen  hukum  dan  instrumen  lainnya,  maupun  oleh  perusahaan/ korporasi/pelaku  bisnis,  bertolak  belakang  dengan  prinsip-prinsip  UNGPs. Sebagai upaya perbaikan atas kondisi ini, salah satu langkah awal yang penting dilakukan dalam konteks Indonesia adalah mengadopsi UNGPs ke dalam hukum positif Indonesia.

## Daftar Bacaan

## Buku
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan 2020: Pemajuan & Penegakan HAM di Era Pandemi Covid-19 (Komnas HAM 2021).
Konsil LSM Indonesia, Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan (Konsil LSM Indonesia & ICCO 2018).
Laode M. Syarif, ‘Permasalahan Lingkungan yang Penting’ in Laode M Syarif dan Andri G Wibisana (ed), Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus (USAID-Kemitraan Partnership-the Asia Foundation 2014).
Putu  Krisna  Adwitya  Sanjaya, Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia 2018).
Ruandha  Agung  dan  et.al, Status Hutan & Kehutanan Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2018).

## Jurnal
Emma Soraya, ‘Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan’ (2019) 13 Jurnal Ilmu Kehutanan.
Gusti  Fadhil  Fithrian  Luthfan,  ‘Pengaturan  Corporate  Social  Responsibility Berdasarkan Guiding  Principles on Business and Human Rights’ (2019) 4 Lex Renaissance.
M.  Rizqy  Darulzain,  H.M.  Kabul  Supriyadhie,  dan  Rahayu,  ‘Penerapan Foundational Principles of The State Duty to Protect Human Rights dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP): Studi terhadap Perlindungan HAM Pekerja di Sektor Perikanan Indonesia’ (2017) 6 Diponegoro Law Journal.
Sodikin,  ‘Perumusan  Hak  atas  Lingkungan  Hidup  yang  Baik  dan  Sehat  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya’ (2021) 3 Supremasi: Jurnal Hukum.
Zainuddin  Muthmainnah  dan  Muhammad  Tahnur,  ‘Nilai  Manfaat  Ekonomi Hutan Kota Universitas Hasanuddin Makassar’ (2018) 10 Jurnal Hutan dan Masyarakat.

## Dokumen Digital
Unit ed  Nations  Human  Rights  Council,  ‘Report  of  the  Special  Representative of  the  Secretary  General  on  the  issue  of  human  rights  and  transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie’ (2011).

## Internet/Media Online
ELSAM, INFID, Konsil LSM, Sawit Watch, dan INKRISPENA, ‘Siaran Pers Satu Dekade  Implementasi  UNGPs  di  Indonesia:  Catatan  dan  Rekomendasi Masyarakat  Sipil’  ( ELSAM ,  2021)  <https://elsam.or.id/satu-dekade- implementasi-ungps-di-indonesia-catatan-dan-rekomendasi-masyarakat- sipil/> diakses 31 Oktober 2021.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ‘Deforestasi Indonesia Turun, Terendah  Dalam  Sejarah’  ( KLHK ,  21  Maret  2021)  <https://www.menlhk. go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam- sejarah> diakses 17 Juni 2022.

## Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
Maskun, et.al: Aspek Hukum dan HAM...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK  RI)  Nomor  16  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) 2011.
How to cite: Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, Nurul Habaib Al Mukarramah, ‘Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan’ (2022) Vol. 5 No. 2 Media Iuris.