Jurnal Penelitian Transportasi Laut
pISSN 1411-0504 / eISSN 2548-4087
Journal Homepage: http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut
doi: http://dx.doi.org/10.25104/transla.v19i2.321 1411-0504 / 2548-4087 ©2017 Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan Artikel ini disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-NC ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Kajian Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek

## Port development Assessment of Prigi Port on Trenggalek Regency

## Sunarto
Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Badan Litbang Perhubungan Jalan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat, 10110 e-mail: sunartos@dephub.go.id
Diterima 18 April 2017; Disetujui 14 Juli 2017; Diterbitkan 13 September 2017

## Abstrak
Kebutuhan  pengembangan  dermaga  pelabuhan  dirasakan  penting  untuk  mengantisipasi kelancaran  arus  barang,  namun  konsep  pembangunan  pelabuhan  tersebut  dapat  diarahkan  sesuai dengan  rencana  pelabuhan  nasional.  Usulan  dari  pemerintah  Kabupaten  Trenggalek  tentang pembangunan  pelabuhan  Prigi,  perlu  ditindaklanjuti  dengan  cermat  dan  akurat,  agar  menjadi pelabuhan  yang  efektif  dan  efisien,  menggunakan  analisis  deskriptif.  Hasil  analisis  menunjukkan usulan dari Pemda Kabupaten Trenggalek didukung dengan Studi kelayakan, Survey Investigation Design (SID) maupun Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Prigi dan perlu dibuat Master Plan  Pelabuhan  Prigi  baik  untuk  Jangka  pendek,  menengah  atau  panjang  dan  dilengkapi  Studi AMDAL  Pelabuhan  Prigi  dalam  upaya  untuk  pengelolaan  lingkungan.  Setelah  dokumen administrasi dan penetapan lokasi terpenuhi baru dapat diusulkan rencana pembangunan Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek baik melaui anggaran pusat maupun anggaran daerah. Kata kunci: Pembangunan, Pelabuhan Prigi, analisis deskriptif, Kabupaten Trenggalek.

## Abstract
The development periodically of a harbor is considered important to anticipate the growth of goods flow so the concept of development of the port can be parallel with a plan with national port masterplan.  The  proposal  from  local  governments,  Trenggalek  Regency,  for  the  development  of Prigi port, need to be followed carefully and accurately to be an effective and efficient port, using description  analysis.  The  result  are  proposal  of  the  Government  of  Trenggalek  are  supported  by Feasibility Study, Survey Investigation Design (SID) and Detailed Engineering Design (DED) Port Prigi. And would need to be made good Prigi Ports Master Plan for short-term, medium or long- term  and  include  Port  EIA  Study  Prigi  in  an  attempt  to  environmental  management.  After  the administrative  documents  and  met  new  location  determination  can  be  proposed  harbor development  plans  Prigi  in  Trenggalek  either  through  the  central  government  budget  and  local budgets.
Keywords: Development, Port of Prigi, Descriptive analysis, Trenggalek regency.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  wilayah  suatu  daerah  seringkali  membawa  dampak  pada  peningkatan  berbagai sektor  kegiatan.  Salah  satu  hal  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  wilayah  adalah  semakin meningkatnya  kebutuhan  pelayanan  penduduk  baik  sektor  ekonomi,  sosial  maupun  transportasi.
Tingkat  kemudahan  pencapaian  pada  suatu  wilayah  akan  memberikan  dorongan  pada  semakin tingginya  mobilisasi  penduduk  itu  sendiri.  Salah  saru  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  trnasportasi yang  dapat  menunjang  berkembangnya  kegiatan  perekonomian  adalah  transportasi  laut.  Oleh  karena itu  dibutuhkan  sarana  dan  prasarana  transportasi  laut  yang  handal  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan pelayanan transportasi laut yang handal adalah  pelabuhan.  Sedangkan  menurut    Triatmojo  (2008)  dalam  Solossa  et.al.  (2013)    pelabuhan adalah  merupakan  tempat  pemberhentian  (terminal)  kapal  setelah  melakukan  pelayaran.  Menurut Gurning  dan  Budiyanto,  (2007)  dalam  Putra  dan  Djalante  (2016),  pelabuhan  adalah  tempat  yang terdiri  dari  daratan  dan  perairan  dan  sekitarnya  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan Pemerintahan  dan  kegiatan  layanan  jasa.  Utamanya  pelabuhan  adalah  tempat  kapal  bersandar, berlabuh,  naik  turun  penumpang  dan/atau  bongkar  muat  barang  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar  moda  transportasi.Sementara  itu  Suranto  (2004) dalam  Putra  dan  Djalante  (2016),  mengatakan pelabuhan  adalah  tempat  yang  terdiri  dari  daratan  dan  perairan  disekitarnya  dengan  batas–batas tertentu  sebagai  tempat  kegiatan  pemerintahan  dan  kegiatan  ekonomi  yang  dipergunakan  sebagai tempat  kapal  bersandar,  berlabuh,  naik-turun  penumpang,  dan/atau  bongkar  muat  barang  yang dilengkapi dengan faslitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan dan sertasebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
Menurut  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  mengenai  Pelayaran,  pelabuhan  adalah  tempat yang  terdiri  atas  daratan  dan  atau  perairan  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat  berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Secara fisik, pelabuhan dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh, naik turun  penumpang  dan  atau  bongkar  muat  barang  (Republik  Indonesia,  2008).  Dengan  demikian, pelabuhan  pada  umumnya  berupa  terminal  dan  tempat  berlabuh  kapal  yang  dilengkapi  fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan lain.
Agar  sistem  transportasi  di  pelabuhan  efisien,  maka  pergerakan  alat  transportasi serta operasi bongkar  muat  harus  lancar.  Selain  itu,  harus  pula  dijamin  adanya  kemudahan  dalam aspek penumpukan. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, dalam perkembangannya, pelabuhan harus mampu  mengantisipasi  perkembangan  pelayaran  dan arus barang  memberikan  pelayanan  khusus (spesialisasi) dalam penanganan barang berikut sistem pengepakannya.
Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah pesisisr selatan Propinsi  Jawa  Timur  yang  memiliki  luas  wilayah  125,140  Ha  dengan  luas  wilayah  lautan  sejauh  4 milk  dari  shore  base  line  seluas  711,68  km2.  Keberadaan  Kabupaten  Trenggalek  yang  terletak  di pesisir  pantai  selatan  Jawa  Timur  memiliki  potensi  kawasan  yang  sangat  prospektif  untuk dikembangakan berupa kawasan Teluk Prigi yang terletak di Kecamatan Watulimo. Kawasan teluk ini sangat  strategis  karena  terlindung  secara  alami  sehingga  memiliki  perairan  yang  tenang  dengan intensitas  tinggi  gelombang  yang  relatif  kecil  dan  pada  saat  ini  di  lokasi  tersebut  telah  berkembang kegiatan  pariwisata  serta  pelabuahn  perikanan  nusantara.  Berdasarkan Surat dari  Bupati  Trenggalek Nomor 552/2649/406.026/2014 tanggal 23 Desember 2014 dan nomor 050/1489/406.021/2015 tangal 14 September 2015 serta nomor 552/138/406.026/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Permohonan Pembangunan Pelabuhan Niaga di Kabupaten Trenggalek yang diusulkan dalam hierarkhinya sebagai pelabuhan pengumpan lokal.
Kebutuhan  pembangunan  dermaga  pelabuhan  dirasakan  penting  untuk  mengantisipasi perkembangan sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61  Tahun  2009  Tentang  Kepelabuhanan    setiap  pelabuhan  di  Indonesia  perlu  memiliki masterplan pelabuhan  (Republik  Indonesia,  2009), sehingga konsep  pembangunan pelabuhan tersebut  dapat diarahkan sesuai dengan rencana yang diharapkan, berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek tentang pembangunan pelabuhan Prigi, tentunya perlu ditindaklanjuti  dengan  cermat  dan akurat, agar  ke  depan  dapat  menjadi  pelabuhan  yang  efektif  dan efisien, untuk itu perlu kiranya dilakukan evaluasi. Disamping itu makalah ini dirasakan penting untuk dilakukan  karena  akan  memberikan  masukan  kepada  pimpinan  di  Kementerian  Perhubungan khususnya  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  dalam  pengambilan  keputusan  terutama  yang berkaitan dengan kepelabuhanan.

## 2. Metode
Dalam melakukan kajian ini analisis penyelesaian masalah diawali dari :
1. Identifikasi hinterland usulan pembangunan pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek
2. Kemudian  dilakukan  identifikasi  persyaratan  usulan  pembangunan  pelabuhan  dari  aspek legalitas  seperti :
a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan,
c. Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 432 Tahun 2017 Tentang RIPN (Kementerian Perhubungan, 2017),
d. PM  31  tahun  2006  Tentang  Pedoman  dan  Proses  Perencanaan  Pembangunan  Pelabuhan dilingkungan Kementerian Perhubungan (Departemen Perhubungan, 2006),
3. Melakukan  pengamatan  langsung  ke  lapangan  dalam  rangka  untuk  mengetahui  apakah pembangunan pelabuhan Prigi yang diusulkan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek telah sesuai dengan peraturan.
4. Dari  hasil  survei  lapangan  akan  dibandingkan  dengan  peraturan,  sehingga  diperoleh  hasil telah  memenuhi  syarat  atau  belum  memenuhi  syarat  dalam  usulan  pembangunan  pelabuhan tersebut,
5. Hasil  akhir  adalah  berupa  rekomendasi  dari  hasil  kajian  ini  untuk  usulan  pembangunan Pelabuhan Prigi di kabupaten Trenggalek
Subyek dan obyek dari kajian ini adalah:
1. Sebagai  subyek  penelitian  adalah,  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Trenggalek,  Bapeda Kabupaten Trenggalek , Kepala Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Situbondo dan Penduduk setempat.
2. Sedangkan  obyek yang akan diteliti  adalah persyaratan untuk pembangunan
3. Pelabuhan  Prigi  dalam  mendukung  perokonomian  Kabupaten  Trenggalek  dan  sekitarnya serta memperlancar arus barang.
Pola Pikir Pemecahan Masalah di bawah ini lebih jelas dapat dilihat dalam gambar.1.
Gambar 1. Alur Pikir Pemecahan Masalah
Identifikasi Hinterland Usulan Pembangunan Pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek
Survei  Lapangan  Untuk  Identifikasi  Data  Persyaratan Usulan Pembangunan Pelabuhan melalui pengamatan
Analisis  Diskritip  Kualitatip  Kesesuaian  Persyaratan Uulan  Pembangunan Pelabuhan Dengan Peraturan
Persyaratan Pelabuhan Pengumpan Lokal 1. UU 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. PP 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
3. KP 432 tahun 2017 Tentang RIPN
4. PM 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan  Pembangunan  Pelabuhan  diling kungan Kemenhub
Rekomendasi
Sumber: Google
Gambar 2. Lokasi Pelabuhan Prigi Usulan Pemda Kab. Trenggalek
Rencana desain pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek adalah seperti dalam gambar 3. Dibawah ini.
Sumber: DED Pelabuhan Prigi 2015 Gambar 3. Rencana Desain Pelabuhan Prigi
Perkiraan  nilai  barang  yang  akan  dilayani  oleh  Pelabuhan  Laut  Prigi  adalah  sekitar  6,4  Miliar. Bila dilihat dari prakiraan barang yang akan melalui  pelabuhan Prigi di kabupaten Trenggalek yang paling besar  adalah  kota Kediri sebesar  2.530.222,   sedangkan  yang paling kecil adalah dari Kota Blitar sebesar 75.924lebih lanjut  dapat dilihat dalam tabel.1.
Tabel 1. Perkiraan Nilai Barang Yang Akan Dilayani Oleh Pelabuhan Laut Prigi No Kabupaten/Kota Nilai Perdagangan (Rp) % Nilai Barang terhadap Nilai Perdagangan Nilai Barang (Rp) 1 Kabupaten Madiun 730.583,66 33,99 248.351,08 2 Kabupaten Ngawi 862.628,08 31,64 272.943,92
3 Kabupaten Magetan 792.971,37 32,13 254.812,08 4 Kabupaten Ponorogo 855.210,50 37,91 324.219,51 5 Kabupaten Pacitan 425.040,93 31,44 133.639,09 6 Kabupaten Kediri 1.78.690,82 36,05 641.258,76 7 Kabupaten Nganjuk 1.393.042,32 32,74 456.088,32 8 Kabupaten Tulungagung 1.366.108,59 43,08 588.520,82 9 Kabupaten Blitar 1.336.822,13 35,91 480.054,72 10 Kabupaten Trenggalek 643.311,80 44,00 283.027,73 11 Kota Kediri 7.005.649,11 36,12 2.530222,03 12 Kota Blitar 212.174,38 35,78 75.924,92 13 Kota Madiun 362.066,55 33,94 122.899,42 Total 17.764.300,22 36,09 6.411.962,40
Sumber: data FS pelabuhan prigi tahun 2015
Berdasarkan hasil survei bahwa pelabuhan Prigi yang akan diusulkan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek    sebagai  pelabuhan  Pengumpan  Lokal,  sesai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku,    harus  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  amanat  Peraturan  pemerintah  No.  6l  Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, adalah sebagai berikut :
a. Berpedoman  pada  tata  ruang  wilayah  kabupaten/kota  dan  pemerataan  serta  peningkatan pembangunan kabupaten/kota.
Mengacu  kepada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Trenggalek  Nomor  15  Tahun  2012  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Trenggalek  Tahun  2012  –  2032, Pasal  29 Rencana sistem  jaringan  transportasi  laut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  huruf  b  berupa pengembangan  pelabuhan  pengumpul  di  Kecamatan  Watulimo.  Pelabuhan  Prigi  terletak  di Kecamatan    Watu  Limo  telah  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;
b. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.
Lokasi  Pelabuhan  Prigi  berada  di  sekitar  pusat  pertumbuhan  ekonomi  Kabubaten  Trenggalek, sehingga  diharapkan  dengan  adanya  pelabuhan  ini  dapat  meningkatkan  perokonomian kabupaten  Trenggalek.  Potensi  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  wilayah  ini  berupa  pruduk manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
c. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang.
Lokasi Pelabuhan Prigi yang terletak di kawasan teluk sangat strategis karena terlindung secara alami  ,  sehingga  memiliki  perairan  yang  tenang  dengan  intensitas  tinggi  gelombang  yang relatip  kecil  dan  pada  saat  ini  di  lokasi  tersebut  telah  berkembang  kegiatan  pariwisata  serta pelabuhan perikanan Nusantara;
d. Melayani penumpang dan barang antar kabupater/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
Pelabuhan  Prigi  diharapkan  dapat  melayani  pergerakan  penumpang  dan  barang  di  Kabupaten Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Kediri, Nganjuk , Madiun, Magetan dan sekitarnya;
e. Berperan  sebagai  pengumpan  terhadap  pelabuhan  utama,  pelabuhan  pengumpul.  dan/atau pelabuhan pengumpan regional.
Pelabuhan Prigi diharapkan akan menghubungkan jalur selatan yaitu dari : Cilacap  – Pacitan – Trenggalek -  Benoa – Lembar;
f. Berperan  sebagai  tempat  pelayanan  penumpang  di  daerah  terpencil,  terisolasi,  perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut.
Pelabuhan Prigi tidak melayani untuk daerah terpencil maupun terisolir;
g. Berperan  sebagai  tempat  pelayanan  moda  transportasi  laut  untuk  mendukung  kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat di sekitarnya.
Pelabuhan  Prigi  diharapkan  dapat  melayani  pergerakan  penumpang  dan  barang  di  Kabupaten Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Kediri, Nganjuk , Madiun, Magetan dan sekitarnya;
h. Berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut regular kecuali keperintisan.
Pelabuhan  Prigi  sampai  saat  ini  belum  dilalui  jalur  transportasi  laut  regular  maupun keperintisan,    tetapi  rencana  kedepan  akan  dilayari  kapal  dari  Pelabuhan  ratu-  Yogyakarta  – Cilacap -  Pacitan – Trenggalek- Bali – Mataram;
i. Kedalaman maksimal pelabuhan -4 m LWS.
Pelabuhan Prigi sampai saat ini telah memiliki kedalaman lebih dari - 8 m LWS;
j. Memiliki fasilitas tambat atau dermaga dengan panjang maksimal 70 m.
Pelabuhan Prigi sampai saat ini belum ada pembangunan dermaga;
k. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya 5 – 20 mil.
Rencana  Pelabuhan  Prigi  memiliki  jarak  dengan  pelabuhan  pengumpan  lokal  lainnya  lebih dari    20  mil.  Berdasarkan  hasil  survei  bahwa  pelabuhan  Prigi  yang  akan  diusulkan  oleh  Pemda Kabupaten  Trenggalek  sebagai  pelabuhan  Pengumpan  Lokal  harus  memenuhi  persyaratan  sesuai dengan  amanat  PM  31  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  dan  Proses  Perencanaan  Pembangunan Pelabuhan dilingkungan Kemenhub, adalah sebagai berikut:
a. Pra Studi Kelayakan.
Pra  Studi  Kelayakan  Pelabuhan  Prigi  telah  dibuat  oleh  konsultan  yang  ditunjuk  oleh  Dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2011;
b. Studi Kelayakan.
Studi  Kelayakan  Pelabuhan  Prigi  telah  dibuat  oleh  konsultan  yang  ditunjuk  oleh  Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2011;
c. Studi Rencana Induk Pelabuhan.
Studi Rencana Induk Pelabuhan Prigi belum dibuat;
d. Studi Lingkungan
Studi Lingkungan  Pelabuhan Prigi belum dibuat;
e. Studi Survey Investigation Design
Studi Survey Investigation Design Pelabuhan Prigi  telah dibuat oleh konsultan  yang  ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2011;
f. Study Detail Engineering Design
Studi Detail  Engineering  Design Pelabuhan  Prigi  telah  dibuat  oleh  konsultan  yang  ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2011;
Berdasarkan hasil survei bahwa pelabuhan Prigi yang akan diusulkan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek  sebagai  pelabuhan  Pengumpan  Lokal  sudah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan amanat  KP 432 tahun 2017 Tentang RIPN.

## 4. Kesimpulan
Rencana  pembangunan  Pelabuhan  Prigi  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Trenggalek  Nomor  15  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Trenggalek tahun    2012  –  2032  dan  tidak  bertentangan  dengan  RTRD Pasal  29 Rencana  sistem  jaringan transportasi  laut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  huruf  b  berupa  pengembangan  pelabuhan pengumpul di Kecamatan Watulimo/Pelabuhan Prigi.
Rencana pembangunan Pelabuhan Prigi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6l Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan dan  sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan amanat  KP 432 tahun 2017  Tentang  RIPN  serta    PM  31  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  dan  Proses  Perencanaan Pembangunan Pelabuhan dilingkungan Kemenhub.

## Saran
Rencana  pembangunan  Pelabuhan  Prigi  di  Kabupaten  Trenggalek  dapat  dilanjutkan  tapi  harus dilengkapi  dengan  dokumen  AMDAL.  Disamping  perlu  dilakukan  penetapan  lokasi  atau  titik pelabuhan  oleh  Menteri  Perhubungan  berdasarkan  usulan  dari  Pemda  Kabupaten  Trenggalek  yang didukung  dengan Fesibility  Study,  Survey  Investigation  Design  ( SID)  maupun Detail  Engineering Design (DED)
Pelabuhan Prigi.  Perlu dibuat Master Plan Pelabuhan Prigi baik untuk Jangka pendek, menengah atau  panjang.  Setelah  dokumen  administrasi  dan  penetapan  lokasi  terpenuhi  baru  dapat  diusulkan rencana pembangunan Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek baik melaui anggaran pusat maupun anggaran daerah.

## Ucapan Terima Kasih
Mengucapkan  terima  kasih  kepada  kapuslitbang  Transportasi  Laut  Suingai  Danau  dan Penyeberangan serta para penelitin yang membantu pendanaan dan terselesaikannya penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Appi  Yamsos  Solossa,    M.J.  Paransa,  Lintong  Elisabeth,  T.K.Sendow,  (2013), Perencanaan Pengembangan  Pelabuhan  Laut  Sorong  Di  Kota  Sorong  Jurnal  Sipil  Statik  Vol.1  No.1 , September 2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado
Adris.A.Putra  dan  Susanti  Djalante,  (2016), Pengembangan  Infrastruktur  Pelabuhan  Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan , Jurnal I lmiah Media Engineering Vol.6 No.1, Januari 2016
Departemen  Perhubungan,  (2006), Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  31  Tahun  2006 Tentang  Pedoman  dan  Proses  Perencanaan  Pembangunan  Pelabuhan  dilingkungan Departemen Perhubungan , Departemen Perhubungan, Jakarta;
Republik  Indonesia,  (2008), Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran , Lembar Negara RI tahun 2008, no 4849, Seretariat Negara, Jakarta.
Republik  Indonesia,  (2009), Peraturan  pemerintah  No.  6l  Tahun  2009  Tentang  Kepelabuhanan , Lembar Negara RI tahun 2009, no 5070, Seretariat Negara, Jakarta.
Pemerintah Daerah Kabuapten Trenggalek, (2012), Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Trenggalek  tahun    2012  – 2032 , Bappeda Jawa Timur, Surabaya Kementerian  Perhubungan,  (2017), Keputusan  Menteri  Perhubungan  nomor  KP  432  tahun  2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional , Kementerian Perhubungan, Jakarta Pemerintah  Daerah  Jawa  Timur,  (2015), Feasibility  Study  Pelabuhan  Prigi  tahun  2015 ,  Dinas Perhubungan Jawa Timur, Surabaya
Pemerintah  Daerah  Jawa  Timur,  (2015), Detail  Engineering  Design  Pelabuhan  Prigi  2015 ,  Dinas Perhubungan Jawa Timur, Surabaya