## ImplIkaSI daN TaNTaNgaN lahIrNya UNdaNg-UNdaNg No. 21 TahUN 2008 TENTaNg pErBaNkaN SyarIah
Suryani
STAIN Malikussaleh Lhokseumawe , Aceh Email: suryanisatu@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang sejarah lahirnya Undang-Undang No 21/2008  yang  memberikan  landasan  hukum  bagi  keberadaan lembaga  perbankan  syariah.  Pendekatan  yang  dipergunakan dalam kajian ini adalah pendekatan sejarah dengan tujuan untuk memahami latar belakang lahirnya UU perbankan syariah dan implikasi yang timbul dari peraturan tersebut. Sebagai penelitian sejarah, artikel ini diharapkan tidak hanya sekedar memberikan gambaran  sejarah  semata.  Akan  tetapi  sebagaimana  penelitian sejarah  lainnya,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengkaji bagaimana peluang dan tantangan masa depan perbankan syariah di  Indonesia.  Banyak  faktor    akan  mempengaruhi  percepatan pengembangan  perbankan  syariah  di  masa  depan.  Salah  satu faktor  yang  sangat  penting  adalah  faktor  hukum.  Jadi  setelah dikeluarkan Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjadi jelas bahwa perbankan Islam telah diakui oleh hukum positif di Indonesia.
Kata kunci: perbankan, regulasi, hukum

## Abstract
IMPACT  AND  CHALLENGE  OF  ISLAMIC  BANKING AFTER  THE  LAW  No.  21/2008.  This  article  discusses  about historical background of the Law No 21/2008 which provides legal
basis for the establishment of Islamic banking. Historical approach is chosen in order to get a better understanding of the background of the Law and its implications. As a historical study, this article aimed at finding chances and challenges for the future of Islamic banking  in  Indonesia.  There  are  several  factors  contribute  to  the development of Islamic banking in Indonesia, among those is law. Therefore, the enactment of the Law No 21/2008 proves the status of Islamic banking as legal.
Keywords: banking, regulation, law.

## pendahuluan
a.
Kegiatan  perbankan  syariah  di  Indonesia  baru  di  mulai sejak tahun 1992, dengan mulai beroperasinya PT. Bank Muamalat Indonesia (yang didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah).  Pengaturan mengenai Perbankan Syariah pada waktu itu memang masih sangat terbatas, dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan belum  diatur  secara  tegas  mengenai  perbankan  syariah.  Dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbankan  syariah,  maka  dalam  amandemen  dalam  Undang- Undang  Perbankan,  yaitu  dalam  Undang-Undang  10  Tahun 1998  tentang  perubahan  dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diakomodir beberapa pengaturan mengenai  kegiatan  perbankan  syariah,  antara  lain  pengertian bank  mencakup  Bank  Syariah,  pengertian  prinsip  syariah,  dan pembiayaan.  Pengertian  bank  bagi  hasil  yang  dimaksud  dalam dalam  Undang-Undang  tersebut  belum  mencakup  secara  tepat mengenai  pengertian  Bank  Syariah,  yang  ternyata  memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil. Termasuk belum adanya ketentuan  operasional  yang  secara  lengkap  mengatur  kegiatan usaha  Bank  Syariah  hingga  tahun  1998.  Dengan  dikeluarkannya dalam  Undang-Undang  No  10  tahun  1998  tentang  perubahan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 dianggap memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.
Setelah diakomodasinya bank syariah pada Undang-Undang Perbankan No. 10/1998, yang diikuti dengan serangkaian langkah kebijakan  Bank  Indonesia  selaku  otoritas  perbankan,  baik  dari segi  pengaturan,  yaitu  dengan  mengeluarkan  berbagai  peraturan yang  menyangkut  Perbankan  Syariah,  maupun  dari  sisi  internal Bank  Indonesia  yaitu  dengan  membentuk  direktorat  tersendiri yang menangani perbankan syariah, membuka kemungkinan bank konvensional  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  syariah  dengan membentuk  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  maupun  penyediaan sarana  pendukung,  seperti  Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia, Perbankan Syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang berarti (Permana dan Purba, 2008).
Perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia  dewasa  ini berkembang sangat pesat. Banyak faktor yang akan mempengaruhi percepatan perkembangan Perbankan Syariah di masa yang akan datang. Salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor hukum. Arah perkembangan Perbankan Syariah di masa yang akan datang masih  akan  sangat  signifikan  dipengaruhi  oleh  perkembangan infrastruktur hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Rae, 2008).
Undang-Undang  tersebut  diharapkan  dapat  mendorong pengembangan  jaringan  kantor  Bank  Syariah  yang  dapat  lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Hukum  Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  terkait  dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan sehingga  hukum  Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur kegiatan  Perbankan  Syariah  (Purwaningdyah  dan  Andriyansah, 2011).Tulisan  berikut  mencoba  untuk  membahas  implementasi dan tantangan perbankan syariah setelah diterbitkannya Undang- UndangNo. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## pembahasan
B.
Definisi Bank Syariah 1.
Pengertian bank Islam ( Islamic Bank ) secara umum adalah bank  yang  pengoperasiannya  mendasarkan  pada  prinsip  syariah

## Suryani
Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga ( Interest-Free  Bank ),  Bank  Tanpa  Riba  ( Lariba  Bank ),  dan  bank syariah ( Sharia Bank ). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank  Islam  dengan  mempergunakan  istilah  “Bank  Syariah”, atau  yang  secara  lengkap  disebut  “Bank  Berdasarkan  Prinsip Syariah”(Farouk, http://www.sharialearn.com/diakses 9 Februari 2014).
Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan  Bank  Islam  sebagai  berikut:Bank  Islam  adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan kata lain, bank Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah  Islam  khususnya  yang menyangkut tata cara bermu’amalat secara Islam (Perwataatmadja dan Antonio, 1992).
Warkum  Sumitro  mendefinisikan  Bank  Islam  sebagai berikut:Bank  Islam  berarti  bank  yang  tata  cara  beroperasinya didasarkan  pada  tata  cara  bermu’amalah  secara  Islam,  yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al- Hadits(Sumitro, 1997).
Sudarsono,  mendefinisikan  bank  syariah  adalah  lembaga keuangan  yang  usaha  pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa- jasa  lain  dalam  lalulintas  pembayaran  serta  perdaran  uang  yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2004).
Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal mendefinisikan Islamic banking sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip- prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan (Veithzal dan Permata, 2008).
Dari  definisi-definisi  yang  diberikan  oleh  para  ilmuan, khususnya para ahli dalam bidang perbankan syariah tersebut di atas menunjukkan, bahwa Perbankan Syariah dalam operasionalnya harus  menggunakan  prinsip-prinsip  syariah.  Dengan  kata  lain harus menggunakan hukum syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermu’amalat secara Islam.
Keberadaan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi  stabilitas  kepada  sistem  keuangan  nasional.  Industri Perbankan  Syariah  juga  mencerminkan  permintaan  masyarakat yang  membutuhkan  suatu  sistem  perbankan  alternatif  yang menyediakan  jasa  perbankan  yang  memenuhi  prinsip- prinsip  syariah.
Pertumbuhan  Perbankan  Syariah  yang  semakin  pesat mendapat sambutan yang cukup hangat di masyarakat, juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, para ulama, dan regulasi BI yang terus mengakomodasi kebutuhan regulasi industri dan membuka kesempatan yang lebih luas kepada perbankan dan investor untuk menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah.
Komitmen yang tinggi dari BI dalam menyusun peraturan bagi  Perbankan  Syariah  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan pertumbuhan Bank Syariah yang sehat dan patuh kepada prinsip syariah (Mahmud dan Rukmana, 2010).
Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-undang  tersendiri,  yaitu  Undang-undang  No.  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Bank  Syariah  yang  didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dan seluruh peraturan  pelaksanaannya.  Ketentuan-ketentuan  yang  diatur berdasarkan  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  dan  peraturan pelaksanaannya  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2008.  Hal  ini sesuai  ketentuan  dalam  pasal  69  undang-undang  tersebut  yaitu: “Pada  saat  Undang-undang  ini  mulai  berlaku,  segala  ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun  1992  No.  31,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun  1998  No.  182,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 3790) beserta peraturan pelaksanaannya

## Suryani
dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan Undang-undang ini”.
Pengertian Bank Syariah menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pada angka 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah  Bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip  syariah,  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan pada angka 10 disebutkan  bahwa  Unit  Usaha  Syariah,  yang  selanjutnya  disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor  atau  unit  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  atau unit kerja di kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
Pengertian hukum perbankan secara langsung tentu tidak dijumpai  di  dalam  Al-Qur’an  maupun  Sunnah.  Namun  sebagai hukum  yang  mengatur  lembaga  keuangan  modern,  pengertian hukum  perbankan  dapat  diketahui  dari  fungsi  produk-produk hukum yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan sebagai variabel yang dapat disesuaikan dengan ketetapan prinsip-prinsip syariah(Susanto,  2008).
Tabel 1 perkembangan aset, dpK dan penyaluran dana     BUS dan UUS
Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi Perbankan Syariah terutama pasca disahkannya Undang- undang  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Secara
Implikasi dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
kelembagaan, jaringan Perbankan Syariah meningkat menjadi 11 BUS (bertambah 6 BUS setelah lahirnya UU), dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 office chanelling . Selain itu, upaya  pengembangan  Perbankan  Syariah  yang  dilakukan  secara sinergis antara Bank Indonesia dan pelaku industri yang tergabung dalam iB campaign baik untuk funding maupun lending berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset Perbankan Syariah. Hal ini juga berkat  dukungan  Bank  Indonesia  dalam  bidang  perijinan  yaitu dengan  memberikan service  excellence pada  percepatan  proses penyelesaian perijinan namun tetap menjaga kualitas analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya Bank Indonesia dalam  mempercepat  proses  perijinan  pendirian  bank, fit  and proper test , merger atau akuisisi, pembukaan jaringan kantor serta persetujuan  produk-produk  Perbankan  Syariah  dapat  dirasakan manfaatnya oleh industri Perbankan Syariah.

## Tabel 2
Jaringan Kantor perbankan Syariah
Jumlah  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit  Usaha Syariah  (UUS)  sampai  dengan  Oktober  2011  tidak  mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat.
Dengan  demikian  meskipun  jumlah  BUS  maupun  UUS cenderung tetap, namun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan  Perbankan  Syariah  semakin  meluas  yang  tercermin  dari bertambahnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK).  KCP  bertambah  219  kantor  (30,50%)  dari  718  menjadi 937, sedangkan KK bertambah 23 kantor (9,50%) yaitu dari 242 menjadi 265. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah

## Suryani
meningkat  dari  1.388  kantor  (Oktober  2010)  menjadi  1.688 kantor, sedangkan jumlah layanan syariah ( office channeling ) tetap yaitu sebesar 1.277 kantor.
Volume usaha Perbankan Syariah dalam kurun waktu 2011 terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2011 ( yoy ) telah mencapai Rp. 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir, ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp. 3,35 triliun, total aset Perbankan Syariah per Oktober 2011  telah  mencapai  Rp.  130,5  triliun. Marketshare Perbankan Syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva (lihat Tabel 1.1). Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 52,79% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43%.

## Implikasi Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
2.
Beberapa  implikasi  yang  mungkin  terjadi  dari  lahirnya Undang-undang  Perbankan  Syariah  antara  lain  sebagai  berikut: (Mahmud dan Rukmana,  2010).
Jaminan kepastian hukum
a. Jaminan kepastian hukum menjadi hal yang paling mendasar sekaligus penting dari lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah bagi pelaku usaha dan pengguna jasa perbankan berbasis syariah yang selama ini masih merasa belum aman dan bergerak leluasa dalam  melakukan  aktivitasnya  di  industri  Perbankan  Syariah Indonesia.
Di  samping  itu  juga,  yang  tidak  kalah  penting  adalah jaminan  kepastian  hukum  ini  akan  menarik  investor  asing, terutama investor Timur Tengah untuk menanamkan investasinya secara aman ke Perbankan Syariah Indonesia, baik dalam bentuk dana investasi sektor usaha komersil maupun dana-dana program
Implikasi dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan.

## Peningkatan dukungan Pemerintah b.
Lahirnya  ketentuan  yang  mengatur  Perbankan  Syariah dalam  bentuk  undang-undang  akan  semakin  meningkatkan dukungan  pemerintah  yang  lebih  nyata  dalam  memajukan Perbankan Syariah dalam beberapa hal yang hingga sekarang masih menghambat target perkembangan Perbankan Syariah Indosesia. Itu terjadi karena beberapa hal, antara lain:
Pertama ,  peningkatan  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang masih  belum  memiliki  pemahaman  dan  wawasan  yang  minim terhadap Bank Syariah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, secara  formal,  sosialisasi  Perbankan  Syariah  akan  mememasuki institusi-institusi formal terutama dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah yang memuat materi tentang Perbankan Syariah sehingga sosialisasi akan semakin luas dan berpotensi meningkatkan pangsa pasar Perbankan Syariah yang masih kecil sekali dibanding pangsa pasar perbankan konvensional pada umumnya.
Kedua ,  peningkatan  permodalan  Perbankan  Syariah, terutama mendukung penetrasi penawaran investasi kepada investor Timur Tengah dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi yang berkaitan akan turut mempromosikan Perbankan Syariah di mata para investor tersebut dengan berbagai proyek-proyek yang dapat disinergikan antara pemerintah dan Perbankan  Syariah.
Ketiga , memperluas jaringan Perbankan Syariah yang belum menjangkau luas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, diharapkan peran ini dapat didukung juga oleh pemerintah.
Penerbitan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

## c. Perbankan Syariah
Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Perbankan Syariah  tersebut,  segala  peraturan  dan  ketentuan  yang  mengatur operasionalisasi Perbankan Syariah sebelumnya harus mengalarni penyesuaian  yang  mengacu  pada  Undang-Undangtersebut,  baik ketentuan yang ada di pemerintah maupun ketentuan di BI. Namun
demikian, Perbankan Syariah tetap akan berada di bawah regulasi BI.  Sementara  itu,  masalah  penerapan  tata  kelola  sesuai  syariah akan berada di bawah pengawasan MUI. Ke depannya, MUI akan memiliki perwakilan di BI sebagai Dewan Pengawas Syariah.
Dengan demikian, Bank Indonesia akan segera melakukan penyesuaian  Peraturan  Bank  Indonesia  berdasarkan  ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  karena ada 26 peraturan BI yang harus disesuaikan diantaranya mengenai masalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembentukan komite Perbankan Syariah, agunan, dan peraturan mengenai spin off dari unit-unit syariah ke Bank Umum Syariah.
Penguatan sinergi pasar keuangan berbasis syariah d.
Dengan  keberadaan  Undang-UndangPerbankan  Syariah bersama dengan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sama-sama barn disahkan, keduanya akan saling mengisi dan sinergi dalam upaya memenangkan pasar keuangan berbasis syariah, yang sekarang ini telah menjadi bagian sistem keuangan global.
Di  sisi  lain  keduanya  saling  melengkapi  dan  saling membutuhkan satu sama lainnya dalam menyediakan instrumen bagi investasi di industri keuangan syariah, khususnya di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya seperti Malaysia dan Singapura.
Peluang Pasca Undang-UndangNo. 21 Tahun 2008 3.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Perbankan  Syariah, perkembangan Bank Syariah ke depan akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia. Hal-hal yang membuka peluang besar  pangsa  Perbankan  Syariah  sesuai  Undang-Undangtersebut adalah: pertama , Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak  dapat  dikonversi  menjadi  bank  konvensional,  sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7); Kedua , penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan bank nonsyariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2); dan ketiga, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit UUS harus melakukan pemisahan ( spin off )
Implikasi dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
apabila (Pasal 68 ayat 1): UUS mencapai aset paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-undang Perbankan  Syariah.
Hal lain yang dapat membuka peluang perkembangan Bank Syariah lebih cepat adalah dimungkinkannya warga negara asing dan/atau  badan  hukum  asing  yang  tergabung  secara  kemitraan dalam  badan  hukum  Indonesia  untuk  mendirikan  dan/atau memiliki bank urnum syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (Pasal 14 ayat 1). Dengan demikian, banyak faktor pendorong yang terdapat pada Undang- Undang Perbankan Syariah dalam menuju akselerasi pertumbuhan Bank Syariah ke depan.
Undang-Undang  Perbankan  Syariah  juga  memberikan peluang  aktivitas  usaha  Bank  Syariah  yang  lebih  banyak  dan beragam dibandingkan Bank Konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah dan tidak dapat dilakukan oleh Bank Konvensional (vide Pasal 19 s.d. 21). Dengan demikian, Perbankan Syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking karena jasa-jasa Bank  Syariah  rnerupakan  suatu  kombinasi  yang  dapat  diberikan oleh commercial bank , finance company , dan merchant bank .
Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah BUS lebih luas  dibandingkan  dengan  UUS  dari  sebuah  bank  konvensional. Tidak semua usaha yang dapat dilakukan oleh BUS dapat dilakukan oleh UUS. Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh BUS adalah: pertama ,  menjamin  penerbitan  surat  berharga; kedua ,  penitipan untuk  kepentingan  orang  lain; ketiga ,  menjadi  wali  amanat; keempat , penyertaan modal; kelima , bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun; keenam , menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.
Di  samping  usaha  komersial,  Bank  Syariah  dapat  pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima  dana  yang  berasal  dari  zakat,  infak,  sedekah,  hibah, atau  dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada  organisasi

## Suryani
pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2); dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada Lembaga Pengelola Wakaf ( nazir ) sesuai kehendak pemberi wakaf ( wakif ) (Pasal 4 ayat 3).
Tantangan Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 4.
Perkembangan  industri  Perbankan  Syariah  di  Indonesia tidak hanya sampai di sini. Masih terdapat beberapa hal yang harus terus diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut sebagai tantangan Perbankan  Syariah  ke  depan  di  antaranya  sebagai  berikut: (Mahmud dan Rukmana,  2010).
Kepastian hukum tentang mekanisme penyelesaian
a. sengketa
Undang-Undang Perbankan Syariah belum memuat secara  pasti  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  dapat terjadi antara nasabah dan Bank Syariah terutama rnengenai lembaga  peradilan  yang  bertanggung  jawab  mengurus tentang sengketa tersebut.
Batasan yang jelas antara peran BI dan DSN MUI b.
Perlu  kejelasan  lebih  lanjut  dalam  pembagian  tugas antara BI dan DSN MUI dalam peranannya sebagai pengawas sekaligus  regulator  dalam  pelaksanaan  operasionalisasi Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Kejelasan  ini  perlu  agar tidak terjadi benturan kewenangan pada saat Undang-undang Perbankan Syariah diberlakukan.
Peningkatan kualitas sumber daya insani Perbankan
c.

## Syariah Indonesia
Saat ini SDI yang dimiliki Bank Syariah kurang rnemadai yang memiliki kompetensi yang tidak hanya di bidang perbankan, tetapi mencakup pula aspek syariahnya dalam praktik perbankan.
Lahirnya  Undang-Undang  tersebut  akan  menguji  sejauh mana pelaku Perbankan Syariah bisa mengakselerasi peningkatan kualitas  kinerjanya  dalam  membangun  perekonomian  nasional setelah merniliki payung hukum. Jika beberapa waktu lalu beralasan belum memiliki payung hukum sehingga tidak bisa bergerak leluasa atau ragu bergerak, kini setelah disahkannya Undang-Undang itu
diharapkan keraguan itu tidak ada lagi sehingga secara komersial maupun  sosial  bisa  bergerak  dengan  leluasa  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam membangun perekonornian nasional.
Sesuai  dengan  paparan  singkat  di  atas,  lahirnya  Undang- Undang  Perbankan  Syariah  membuka  kesempatan  lebih  besar untuk  mendorong  akselerasi  perkembangan  Bank  Syariah  ke depan. Semoga kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik  oleh  para  pelaku  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dengan memperhatikan tantangan yang ada.
Simpulan C.
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang
Perbankan  Syariah  yang  merupakan  landasan  hukum  bagi kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembangan Perbankan Syariah, khususnya dalam peningkatan  pelayanan  perbankan  baik  dari  sisi  jumlah  bank maupun jaringan pelayanan, sehingga peranan Perbankan Syariah sebagai  salah  satu  pilihan  di  samping  Perbankan  Konvensional, dapat meningkat dengan pangsa yang cukup signifikan dibanding Perbankan  Konvensional.
Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan dan  keragu-raguan  mengenai  arah  perkembangan  perbankan syariah  ke  depan,  termasuk  arah  perkembangan  hukum  yang mengatur kegiatan Perbankan Syariah.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  21  tahun 2008,  kedudukan  perbankan  syariah  dalam  pengaturan  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  akan  datang  akan  jelas, sehingga jelas juga sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya bank syariah.

## dafTar pUSTaka
Bank  Indonesia.(2002). Cetak  Biru  Pengembangan  Perbankan Syariah Indonesia.
Islamic Development Bank. (2002). Islamic Research and Training Institute,  Corporate  Governance  In  Islamic  Financial Institutions. Occasional Paper No. 6. Mahmud,  Amir  dan  Rukmana.  (2010). Bank  Syariah:  Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga. Permana, Arief R., dan Anton Purba.(2008). “ Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah” . Buletin Hukum  dan Kebanksentralan.
Volume 6. Nomor 2. Agustus 2008, pp. 1-3.
Purwaningdyah  MW  dan  Andriyansah.  (2011). Regulasi  Dan Dampak  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Proceeding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Tema: “Peluang dan Tantangan Praktek Ekonomi Syariah di Indonesia” UTCC, Jakarta: Universitas Terbuka. Rae, Dian Ediana. (2008). Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah, Buletin  Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan.
Volume 6 No. 1. April.
Sudarsono. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi . Yogyakarta: Ekonisia.
Sumitro,  Warkum.  (1997). Asas-Asas  Perbankan  Syariah  dan Lembaga-Lembaga Terkait: Bamui dan Takaful. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Susanto,  Burhanuddin.  (2008). Hukum  Perbankan  Syariah  di Indonesia . Cet. Pertama. Yogyakarta: UII Press. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Veithzal,  Rivai  dan  Permata,A  ndria.  (2008). Islamic  Financial Management:  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Panduan  Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.