## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4ix.523 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Peluang dan Tantangan Pengamalan Pancasila Dalam Bidang Ekonomi

## Dr. Revrisond Baswir
Penasihat Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada
Abstrak: Pengamalan Pencasila dalam bidang ekonomi telah terjabarkan secara jelas dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum diamandemen), hal itu dilakukan  dengan  menyelenggarakan  perekonomian  Indonesia  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  atau  ekonomi kerakyatan.  Selanjutnya,  sebagaimana  dijabarkan  dalam  batang  tubuh  UUD  1945,  hal  itu  antara  lain  dilakukan dengan  mengamalkan  amanat  Pasal  33,  Pasal  27  ayat  2,  dan  Pasal  34  UUD  1945.  Namun  demikian,  sejak proklamasi  kemerdekaan,  perjuangan  bangsa  Indonesia  menyelenggarakan  demokrasi  ekonomi  atau  ekonomi kerakyatan  itu  terus  menerus  mendapat  tantangan  dari  pihak  kolonial.  Akibatnya,  transformasi  perekonomian Indonesia yang seharusnya berlangsung dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional, dalam kenyataannya justru berbelok  arah  menuju  terwujudnya  ekonomi  neokolonial.  Untuk  mengembalikan  perekonomian  Indonesia  ke jalur yang benar, maka dalam jangka pendeka, pelaksanaan beberapa agenda penting perlu mendapat perhatian.
Pancasila  tidak  mungkin  dapat  dipahami  secara  utuh  tanpa  meletakkannya  dalam konteks  sosio-historis  kelahirannya.  Ia  juga  tidak mungkin  dapat  dipahami  secara  benar tanpa mengaitkannya  dengan  corak  pemikiran  para  penggagasnya.  Secara  sosio-historis,  kelahiran Pancasila tidak dapat dipisahkan dari konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan berdasarkan  corak  pemikiran  para  penggagasnya,  Pancasila  tidak  dapat  dipisahkan  dari  corak pemikiran  figur-figur  seperti  Soekarno,  Hatta,  Yamin,  Soepomo,  Hasyim  dan  para  anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) lainnya.
Dengan  dasar  pemikiran  seperti  itu,  sebelum  berbicara  lebih  jauh  mengenai  “Peluang dan  Tantangan  Pengamalan  Pancasila  Dalam  Bidang  Ekonomi,”  tiga  catatan  berikut  perlu mendapat perhatian:
Pertama, sebagai Philosofische Grondslag yang dirumuskan dalam rangka menyongsong kemerdekaan Indonesia, Pancasila secara tegas menyatakan sikapnya menentang penjajahan atau kolonialisme.  Dalam  pandangan  Pancasila,  kolonialisme  tidak  hanya  bertentangan  dengan perikemanusiaan,  tetapi  bertentangan  pula  dengan  perikeadilan.  Sebab  itu,  sebagaimana tercantum  dalam  paragraf  pertama  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  (UUD)  1945,  karena “ kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa....,  maka  penjajahan  diatas  dunia  ini  harus dihapuskan.”
Kedua,  sebagai  Philosofische  Grondslag  yang  dirumuskan  untuk  mempersatukan Indonesia,  maka  para  penggagas  Pancasila  secara  tegas  menolak  pengaruh  berbagai  corak pemikiran yang dapat memecah belah dan menjerumuskan Indonesia ke dalam konflik internal dan  eksternal.  Mengenai  susunan  negara,  misalnya,  para  penggagas  Pancasila  secara  tegas menolak susunan negara berdasarkan monarki dan theokrasi. Demikian halnya dengan susunan negara  berdasarkan  dominasi  golongan  buruh  sebagaimana  diajarkan  oleh  Marx,  Engels,  dan Lenin ( lihat Pidato Soepomo dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945).
Ketiga,  sebagai  Philosofische  Grondslag  yang  dirumuskan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  seluruh  rakyat,  maka  Pancasila  secara  tegas  pula  menyatakan  penolakannya terhadap  kapitalisme.  Dalam  pandangan  para  penggagas  Pancasila,  kapitalisme  (termasuk  di dalamnya  liberalisme  dan  individualisme)  adalah  ibu  kandung  dari  kolonialisme,  sebab  itu  ia tidak  mungkin  sejalan  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia ( lihat Pidato Soekarno dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945).
Menyimak  ketiga  catatan  tersebut,  dapat  disaksikan  betapa  pentingnya  kedudukan ekonomi dan perekonomian dalam proses perumusan Pancasila. Dengan latar belakang seperti itu,  tentu  mustahil  bila  para  pendiri  bangsa  tidak  secara  bersungguh-sungguh  memikirkan bentuk pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi. Hemat saya, kesungguhan para perumus Pancasila dalam memikirkan bentuk pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi itulah yang bermuara  menjadi  amanat  untuk  menyelenggarakan  demokrasi  ekonomi  sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

## Ekonomi Kerakyatan
Apa  hubungan  antara  ekonomi  kerakyatan  dengan  demokrasi  ekonomi?  Ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang berkedaulatan rakyat pada dasarnya hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi. Sama seperti demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan adalah suatu ajaran sosial  ekonomi  yang  menganjurkan  diperluasnya  pengamalan  prinsip-prinsip  demokrasi  dari bidang politik ke bidang ekonomi ( Poole, 1989; Dahl, 1992; Smith, 2003). Dengan pengertian seperti  itu,  maka  ekonomi  kerakyatan  tidak  dapat  diasosiasikan  atau  disamakan  dengan ekonomi rakyat dan (kebijakan) ekonomi pro-rakyat.
Secara konstitusional, langkah pertama yang perlu ditempuh untuk memahami ekonomi kerakyatan  sebagai  bentuk  pengamalan  Pancasila  dalam  bidang  ekonomi  adalah  dengan menyimak  bunyi  paragraf  pertama  penjelasan  Pasal  33  UUD  1945  (sebelum  diamandemen) sebagai berikut.
"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk  semua  di  bawah  pimpinan  atau  penilikan  anggota-anggota  masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu,  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  azas  kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."
Dalam paragraf pertama penjelasan Pasal 33 itu, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak tercantum secara eksplisit. Yang tercantum disana adalah amanat untuk menyelenggarakan ‘demokrasi ekonomi’. Namun demikian, sesuai dengan penggunaan kata kerakyatan pada sila keempat Pancasila dan definisi kerakyatan sebagaimana dikemukakan Bung Hatta ( Hatta, 1932), tidak  terlalu  sulit  untuk  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ekonomi  kerakyatan  pada dasarnya adalah demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 33 tersebut.
Sebelum diamandemen, Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari tiga ayat di batang tubuh dan empat paragraf di bagian penjelasan. Berdasarkan bunyi kalimat pertama dalam paragraf pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas, dapat disaksikan bahwa jika dilihat berdasarkan unsurnya,  ciri-ciri ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi:
Pertama,  partisipasi  seluruh  anggota  masyarakat  dalam  proses  produksi  nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional ini menempati kedudukan yang  sangat  penting  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Hal  ini  tidak  hanya  penting  untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, tetapi juga sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal itu sejalan dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian."
Kedua,  partisipasi  seluruh  anggota  masyarakat  dalam  turut  menikmati  hasil-hasil  produksi nasional.  Artinya,  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan  harus  ada  jaminan  bahwa  setiap  anggota masyarakat, tanpa kecuali,  turut menikmati hasil produksi nasional. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Artinya,  dalam  rangka  ekonomi  kerakyatan,  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Ketiga,  partisipasi  seluruh  anggota  masyarakat  dalam  turut  mengendalikan berlangsungnya proses  produksi dan pembagian hasil-hasilnya itu. Secara struktural rakyat harus menjadi  subyek  perekonomian,  tidak  boleh  hanya  menjadi  objek  perekonomian.  Dengan demikian,  walau  pun  misalnya  kegiatan  pembentukan  produksi  nasional  itu  dilakukan  oleh Pemerintah  melalui  BUMN,  namun  penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan  itu  harus  tetap  berada dalam pengawasan anggota masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kedudukan  anggota  masyarakat  sebagai  subjek  perekonomian  tersebut  memiliki konsekuensi  yang  sangat  luas  terhadap  penyelenggaraan  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Sebagai subjek  perekonomian,  maka setiap  anggota masyarakat harus  turut memiliki alat-alat produksi ( co-ownership),  turut  mengambil  keputusan-keputusan  ekonomi  (co-determination),  dan  turut bertanggungjawab  terhadap  konsekuensi  pelaksanaan  keputusan-keputusan  ekonomi  tersebut ( co-responsibility).  Sebagaimana  dikemukakan  Swasono  (2008),  konsepsi  Triple-Co  dalam sistem  ekonomi  kerakyatan  tidak  hanya  menghadirkan  substansi  dan  mekanisme  yang partisipatoris, tetapi sekaligus emansipatoris.
Secara  operasional,  pedoman  penyelenggaraan  sistem  ekonomi  kerakyatan  adalah ketiga ayat yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sehubungan  dengan  ayat  1,  sebagaimana  dikemukakan  Bung  Hatta,  yang  dimaksud dengan ‘azas kekeluargaan’ ialah  koperasi.  Artinya,  dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan, setiap  pelaku  ekonomi  Indonesia  harus  melihat  diri  mereka  sebagai  saudara  sebangsa  dan  se tanah  air.  Sebab  itu,  dalam  rangka  mencapai  kemakmuran  bersama,  mereka  harus  berusaha untuk bekerja sama dan saling bantu membantu ( Hatta, 1970).
Sehubungan  dengan  ayat  2,  Bung  Hatta  berulang  kali  mengatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  “dikuasai  oleh  negara”  dalam  ayat  tersebut,  tidak  berarti  harus diselenggarakan  oleh  pemerintah  melalui  jajaran  birokrasinya,  melainkan  dapat  diserahkan kepada  badan-badan  lain  yang  dikelola  secara  otonom — perusahaan  negara  atau  perusahaan
swasta,  yang  pekerjaannya  dikendalikan  oleh  dan  bertanggungjawab  kepada  pemerintah. Namun  demikian,  Bung  Hatta  juga  mengemukakan,  “milik  perusahaan -perusahaan  tersebut sebaik-baiknya di tangan pemerintah,” ( Hatta, 1970).
Akhirnya,  sehubungan  dengan  ayat  3,  Bung  Hatta  sekali  lagi  menekankan  pentingnya kedudukan negara sebagai penguasa kekayaan alam Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Penjelasan  Pasal  33  UUD  1945,  tujuannya  adalah  untuk  menghindari  penghisapan  rakyat banyak  oleh  segelintir  orang  yang  berkuasa.  Dengan  demikian,  kekuasaan  negara  dalam pengelolaan  kekayaan  alam  Indonesia  harus  dipahami  sebagai  mandat  yang  diberikan  oleh rakyat ( Mahkmah Konstitusi, 2003).
Berdasarkan  ketiga  ayat  yang  tercantum  dalam  Pasal  33  UUD  1945  tersebut,  dapat disaksikan  betapa  pentingnya  peranan  negara  dalam  penyelenggaraan  sistem  ekonomi kerakyatan.  Jika  dilengkapi  dengan  Pasal  27  ayat  2  dan  Pasal  34,  maka  peran  negara  dalam sistem ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal sebagai berikut:
(1) mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional;
(2) mengembangkan BUMN pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
(3) memastikan  pemanfaatan  bumi,  air,  dan  segala  kekayaan  yang  terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
(4) melindungi  dan  memajukan  pemenuhan  hak  setiap  warga  negara  untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
(5) menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Walau  pun  negara  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  sistem  ekonomi kerakyatan,  tidak  berarti  bahwa  sistem  ekonomi  kerakyatan  sepenuhnya  menolak  bekerjanya mekanisme pasar. Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali pada cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak, diselenggarakan dengan mengkombinasikan antara bekerjanya mekanisme pasar dengan penataan kepemilikan alat-alat produksi secara kolektif. Artinya, pasar dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak  bekerja  di  atas  kerangka  kelembagaan  yang  bercorak  individualistik,  melainkan  di  atas kerangka kelembagaan yang bercorak kolektif.
Sebab  itu,  sesuai  dengan  amanat  penjelasan  pasal  33  UUD  1945,  pelembagaan kepemilikan  alat-alat  produksi  secara  kolektif  adalah  agenda  yang  sangat  penting  dalam penyelenggaraan  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Menurut  Dahl  ( 1992),  proses  sistematis  untuk mendemokratisasikan  kepemilikan  alat-alat  produksi  inilah  yang  menjadi  substansi  sistem ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, jika dilihat berdasarkan penggalan kalimat terakhir dalam paragraf pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tadi, komitmen untuk mendemokratisasikan kepemilikan alat-alat produksi inilah sesungguhnya yang menyebabkan ditetapkannya koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan.

## Subversi Neokolonialisme
Pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi melalui penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  jelas  sangat  bertolak  belakang  dengan kepentingan  pihak  kolonial  untuk  melestarikan  struktur  ekonomi  kolonial  di  sini.  Sebab  itu, tidak aneh, bila sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, mereka terus menerus berusaha menggagalkan upaya tersebut.
Sebagaimana  akan  dipaparkan  dibawah  ini,  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak kolonial untuk menggagalkan penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan dapat ditelusuri baik pada  upaya-upaya  subversi  yang  bersifat  militer,  politik,  dan  ekonomi,  maupun  pada  upaya- upaya  subversi  yang  bersifat  akademik  dan  hukum.  Secara  ringkas,  subversi-subversi neokolonial  untuk  menggagalkan  penyelenggaraan  sistem  ekonomi  kerakyatan  itu  adalah sebagai berikut.
Pertama,  dilakukannya  agresi  I  dan  II  pada  1947  dan  1948  menyusul  proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tujuannya adalah untuk mencegah berdirinya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdaulat  dalam  bidang  politik,  mandiri  dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
Kedua,  dipaksanya  bangsa  Indonesia  untuk  memenuhi  tiga  syarat  ekonomi  guna memperoleh  pengakuan  kedaulatan  dalam  forum  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB)  yang berlangsung  di  Belanda  pada  Desember  1949.  Ketiga  syarat  ekonomi  itu  adalah:  (1)  bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia (Pasal 4);  (2)  bersedia  mematuhi  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Dana  Moneter Internasional (Pasal 15); dan (3) bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 milliar gulden (Pasal 25 dan 26).
Ketiga,  dilakukannya  berbagai  tindakan  destabilisasi  nasional  menyusul  diambilnya keputusan oleh pemerintah Indonesia untuk membatalkan KMB secara sepihak pada 1956, serta dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957 ( Kanimoyoso, 2001). Tindakan-tindakan itu antara lain terungkap pada meletusnya peristiwa PRRI/Permesta pada 1957/1958.
Keempat,  diselundupkannya  sejumlah  sarjana  dan  mahasiswa  ekonomi  Indonesia  ke Amerika Serikat (AS) untuk mempelajari ilmu ekonomi yang bercorak liberal-kapitalistik sejak 1957.  Para  ekonom  yang  kemudian  dikenal  sebagai  Mafia  Berkeley  ini  sengaja  dipersiapkan untuk  mengambil  alih  kendali  pengelolaan  perekonomian  Indonesia  pasca  penggulingan Soekarno pada 1966, yaitu untuk memutar balik haluan perekonomian Indonesia sesuai dengan kepentingan pihak kolonial ( Ransom, 1970; Sadli, 2004).
Kelima,  dilakukannya  rekayasa  politik  untuk  menggulingkan  pemerintahan  Soekarno pada  30  September  1965  ( Pilger,  2002),  yaitu  pasca  diterbitkannya  UU  No.  16/1965  pada Agustus  1965.  Sebagaimana  diketahui,  UU  No.  16/1965,  yang  mencabut  UU  No.  78/1958 tentang  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  itu,  adalah  UU  yang  secara  tegas  menolak  segala bentuk  keterlibatan  modal  asing  di  Indonesia.  Perlu  ditambahkan,  senada  dengan  UU  No. 16/1965,  pada  tanggal  14  Februari  1966  atau  sebulan  sebelum  terbitnya  Surat  Perintah  11 Maret, Soekarno menandatangani pula UU No. 1/1966 tentang Penarikan Diri Indonesia Dari Keaanggotaan IMF dan Bank Dunia.
Keenam,  dipaksanya  Soekarno  untuk  menandatangani  tiga  UU  sekaligus  pada November 1966 dan satu UU pada Februari 1967. Ketiga UU yang terbit pada November 1966 adalah:  (1)  UU  No.  7/1966  tentang  penyelesaian  masalah  utang-piutang  antara  pemerintah Indonesia  dengan  pemerintah  Belanda;  (2)  UU  No.  8/1966  tentang  pendaftaran  Indonesia sebagai  anggota Asian  Development  Bank  (ADB);  (3)  UU  No.  9/1966  tentang  pendaftaran kembali  Indonesia  sebagai  anggota  Dana  Moneter  Internasional  (IMF)  dan  Bank  Dunia. Sedangkan  UU  yang  terbit  pada  Februari  1967  adalah  UU  No.  1/1967  tentang  Penanaman Modal  Asing  (PMA).  Perlu  ditambahkan,  walau  pun  yang  menandatangani  UU  No.  1/1967 adalah  Soekarno,  namun  yang  bekerja  menyusun  draftnya  adalah  Mohammad  Sadli,  yaitu
dengan  bantuan  para  konsultan  asing  yang  berasal  dari  IMF,  Bank  Dunia,  dan United  States Agency for International Development (USAID).
Ketujuh,  dibangunnya  sebuah  pemerintahan  kontra-revolusioner  di  Indonesia  sejak 1967.  Melalui  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Soeharto  ini,  maka  para  ekonom  “Mafia Berkeley”  berusaha  membelokkan  haluan  perekonomian  Indonesia  dari  sistem  ekonomi kerakyatan menuju sistem ekonomi pasar neoliberal. Salah satu tindakan strategis yang mereka lakukan adalah menerbitkan UU No. 12/1967 tentang Perkoperasian ( Baswir, 2022). Kedelapan,  dilakukannya  proses  liberalisasi  besar-besaran  sejak  1983,  yaitu  melalui pelaksanaan  serangkaian  kebijakan  yang  dikemas  dalam  paket  kebijakan  deregulasi  dan debirokratisasi.  Namun  bertolak  belakang  dari  janji  liberalisasi  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, muara dari berbagai paket liberalisasi itu adalah pada terjadinya krisis moneter maha dahsyat pada 1997/98.
Kesembilan, dipaksannya Soeharto oleh IMF untuk menandatangani nota kesepahaman ( letter  of  intens)  yang  memerintahkan  pelaksanaan  agenda-agenda  ekonomi  neoliberal  secara masif pada awal 1998. Mengulangi pengalaman Soekarno ketika (dipaksa?) menandatangi UU No. 7, 8, dan 9/1966 dan UU No. 1/1967, tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh IMF sebelum Soeharto secara resmi dilengserkan dari kekuasannya pada 20 Mei 1998, yaitu melalui sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai gerakan reformasi.
Kesepuluh, dilakukannya amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 pada 2002. Upaya amandemen ini semula dimaksudkan untuk mengganti Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan. Tetapi melalui perdebatan yang cukup sengit, terutama melalui aksi protes yang dilakukan oleh Mubyarto,  ayat  1,  2,  dan  3,  berhasil  dipertahankan  ( Mubyarto,  2001).  Walaupun  demikian, kalimat penting yang terdapat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi,” turut menguap bersama hilangnya penjelasan pasal tersebut.
Menyimak  kesepuluh  tindakan  subversi  neokolonial  itu,  serta  dampaknya  terhadap perekonomian  Indonesia,  rasanya  tidak  berlebihan  bila  perjalanan  ekonomi  Indonesia  sejak proklamasi  kemerdekaan  dipahami  sebagai  transisi  belaka  dari  ekonomi  kolonial  menuju ekonomi  neokolonial.  Proses  transisi  menuju  ekonomi  neokolonial  itulah  antara  lain  yang terungkap  pada  semakin  dominannya  peranan  modal  asing  dalam  struktur  perekonomian Indonesia.  Bahkan,  utang  dalam  dan  luar  negeri  pemerintah  yang  pada  akhir  pemerintahan Soeharto masih sekitar US$55 miliar, pada akhir 2023 lalu telah membengkak menjadi sekitar US$525 miliar.

## Apa Yang Harus  Dilakukan?
Menyimak  perjalanan  panjang  ekonomi  Indonesia  tersebut,  dapat  disaksikan  betapa sangat  beratnya  tantangan  yang  dihadapi  negeri  ini  dalam  mengamalkan  Pancasila  melalui penyelenggaraan  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Bahkan,  jika  dibandingkan  dengan  era  kolonial, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini cenderung lebih berat.
Pertama,  digunakannya  utang  luar  negeri  sebagai  senjata  untuk  memaksakan pelaksanaan  agenda-agenda  ekonomi  neoliberal  yang  memang  dirancang  sesuai  dengan kepentingan  pihak  kolonial  ( Perkins,  2004).  Dengan  digunakannya  utang  luar  negeri  sebagai senjata  untuk  memaksa  Indonesia,  maka  sebagai  musuh  utama  ekonomi  kerakyatan,  pihak kolonial tidak perlu hadir di sini secara kasat mata.
Kedua,  berlangsungnya  praktik  pembodohan  publik  secara  masif  melalui  praktik penggelapan sejarah sejak 1966/1967. Sejarah yang digelapkan tidak hanya berkaitan dengan
peristiwa  30  September  1965,  tetapi  berkaitan  pula  dengan  peristiwa  pengakuan  kedaulatan Indonesia dalam forum KMB pada Desember 1949.
Ketiga, terlembaganya  sistem  “cuci  otak”  yang  bercorak  neoliberal  dan  anti  ekonomi kerakyatan pada hampir semua jenjang pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan materi ajar dan buku-buku  yang  disebarluaskan  pada  berbagai  fakultas  ekonomi  di  Indonesia,  tanpa  disadari, sebagian  besar  fakultas  ekonomi  di  Indonesia  cenderung  beralih  fungsi  menjadi  pusat pengkaderan agen-agen kolonial .
Keempat,  setelah  mengalami proses  pembelokan  haluan  pada  1966/1967,  keberadaan struktur perekonomian yang bercorak kolonial di negeri ini cenderung semakin mapan. Hal itu tampak  antara  lain  pada  berlanjutnya  ekspor  produk-produk  primer  dari  Indonesia,  semakin terbukanya  pasar  Indonesia  bagi  produk-produk  impor,  dan  semakin  meningkatnya  dominasi modal asing di Indonesia.
Kelima, setelah melaksanakan agenda ekonomi neoliberal secara masif sejak 1998, yang terdiri dari penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, serta privatisasi BUMN,  dan  melakukan  amandemen  terhadap  Pasal  33  UUD  1945,  maka  cengkeraman neokolonialisme terhadap perekonomian Indonesia cenderung semakin kokoh. Bahkan, melalui penerbitan  UU  No.  25/2007  tentang  Penanaman  Modal,  kini  boleh  dikatakan  tidak  ada  satu cabang produksi pun yang tertutup bagi masuknya modal asing.
Walaupun demikian, tidak berarti tidak ada harapan. Kebangkitan ekonomi kerakyatan setidak-tidaknya  dapat  disimak  dalam  lima  hal  sebagai  berikut. Pertama,  mencuatnya perlawanan terhadap hegemoni AS dari beberapa negara di Amerika Latin dan Asia dalam dua dekade  belakangan  ini. Kedua,  menguatnya  pergeseran  peta  geopolotik  perekonomian  dunia dari yang bercorak unipolar menjadi tripolar, terutama sejak kebangkitan ekonomi Cina. Ketiga, berlangsungnya  krisis  kapitalisme  internasional  di  AS  dan  Uni  Eropa  sejak  2008. Keempat, meningkatnya  kerusakan  ekologi  di  Indonesia  pasca  eksploitasi  ugal-ugalan  dalam  rangka neokolonialisme  dan  neoliberalisme  dalam  40  tahun  terakhir.  Dan kelima,  meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Pertanyaannya  adalah,  tindakan  apa  sajakah  yang  perlu  dilakukan  untuk  memastikan berlangsungnya  suatu  proses  pengarusutamaan  ekonomi  kerakyatan  dimasa  datang?  Untuk memperoleh jawaban yang akurat, terutama untuk jangka menengah dan jangka panjang, tentu perlu  dilakukan  pengkajian  yang  cukup  luas  dan  mendalam.  Namun  untuk  jangka  pendek, beberapa agenda berikut layak dipertimbangkan.
(1) Menyusun UU Sistem Perekonomian Nasional sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 5 UUD 1945;
(2) Mengkaji  ulang  penerapan  rezim  kurs  mengambang  dan  rezim  devisa  bebas,  serta menyusun ulang arsitektur perbankan nasional;
(3) Menyusun  arsitektur  tata  kelola  keuangan  negara,  yaitu  untuk  mencegah  korupsi, meningkatkan  kapasitas  keuangan  daerah,  dan  memastikan  pemanfaatan  anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
(4) Menyusun UU Koperasi yang baru untuk mengembalikan jati diri koperasi Indonesia sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi yang berlaku secara internasional;
(5) Medemokratisasikan  penyelenggaraan  BUMN  serta  mengoptimalkan  peranannya sebagai motor penggerak perekonomian nasional;
(6) Merenegosiasikan kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan Indonesia;
(7) Melaksanakan reforma agraria;
(8) Melindungi hak-hak dasar pekerja serta meningkatkan partisipasi mereka dalam tata kelola perusahaan;
(9) Mengembangkan dan memperkuat pasar domestik;
(10) Menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Demikianlah,  pelaksanaan  kesepuluh  agenda  tersebut  tentu  tidak  dapat  begitu  saja diserahkan kepada mekanisme ekonomi dan politik formal. Setiap patriot ekonomi kerakyatan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rezim yang berkuasa di Indonesia memiliki komitmen  yang  tegas  dan  jelas  untuk  mewujudkan  cita-cita  proklamasi  dan  amanat  konstitusi tersebut.

## Daftar Pustaka
Baswir, Revrisond. 2022. Manifesto Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar (diterjemahkan oleh Ahmad Setiawan Abadi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Glassburner, Bruce. 1971. Indonesian Economic Policy After Soekarno. In (Glassburner B, eds). The Economy of Indonesia: Selected Readings. Ithaca: Cornel University Press, pp 426-443
Hatta, Mohammad. 1932. Ke Arah Indonesia Merdeka, diterbitkan kembali dalam bentuk edisi khusus tahun 1994. Jakarta: Dekopin
. 1970. Sesudah Duapuluh Lima Tahun, dalam Hatta. 1985. Membangun Ekonomi Indonesia. Jakarta : Inti Idayu Press
. 1985. Membangun Ekonomi Indonesia. Jakarta: Inti Idayu Press Kanumoyoso B. 2001. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Mahkamah Konstitusi. 2003. Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 terbit hari Selasa tanggal 04 Januari 2005. Hal 208 – 209.
Mubyarto. 2001. Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi. Yogyakarta:  Aditya Media.
Palmer I, 1978. The Indonesia Economy Since 1965: A Case Study of Political Economy. London: Frank Cass.
Perkins, John. 2004. Confession on An Economic Hit Man. San Fransisco: Berret- Koehler Publishers, Inc.
Pilger, John. 2002. The New Rulers of the World. London: Verso. Poole, Michael. 1989. The Origins of Economic Democracy. London: Routledge Ransom, D. 1970. The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre. Ramparts No. 4 October Sadli, M. 2004. Peran Negara Dalam Perekonomian (Kesaksian pada Komisi Konstitusi, 25 Maret 2004).
Smit, C. 1976. Dekolonisasi Indonesia: Fakta dan Ulasan.  Jakarta: Pustaka Azet Smith, J.W. 2003. Economic Democracy: The Political Struggle of the 21st Century, 3rd Edition. New York:  Institute for Economi Democracy and Institute for Cooperative Capitalism
Soekarno. 1964. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I dan II, cetakan ketiga. Jakarta: Panitia Penerbit DBR
Swasono, Sri-Edi. 2008. Kesokoguruan Ekonomi Rakyat dan Triple-Co. HU Suara Pembaruan, Jakarta, 14 Juli
. tanpa tahun. Risalah Sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
. tanpa tahun. Hasil-hasil Konferensi Medja Bundar Sebagaimana Diterima Pada Persidangan Umum Jang Kedua Terlangsung Tanggal 2 Nopember 1949 di Ridderzaal di Kota ‘S -Gravenhage. Djakarta: Kolff