Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili Oleh

## Ariyadi. SHI. MH.
Bekerja di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Jalan. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah, Telepon/Fax 05363238259, Kode Pos 73111
e-mail : ariyadialbanjari@gmail.com

## Abstrak
Metode Istinbath Hukum ialah Bagaimana pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, metode penggalian hukumnya, dan  kriteria  pelaku  yang  melangsungkan  penggalian  hukum  tersebut.  Sumber-sumber  hukum  yang  dimaksud  ialah  berupa wahyu dan realita. Dalam artian, Islam memiliki dua sumber studi ilmiah, yaitu; wahyu yang tertulis dan wahyu yang tidak tertulis. Pada bagian sumber kedua tidak selamanya stagnan dan substansinya selalu mengalami perkembangan. Dihaat dari sudut pandang Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili.
Kata Kunci : Sumber Hukum, Stagnan, Substansinya

## Abstract
Legal Istinbath Method is How is the discussion of legal sources, methods of legal excavation, and concepts that carry out these legal excavations. Legal sources that discuss are revelation and reality. In a sense, Islam has two sources of scientific study, namely; written revelations and unwritten revelations. In the second part it is not always stagnant and the substance is always developing. When it comes to mistakes, Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili.
Keywords : Legal sources, Stagnant, Substance

## Pendahuluan
A. Biografi  Wahbah  Zuhaili  dan  Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili
1. Biografi Wahbah Zuhaili Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu `Ubadah.
Ia dilahirkan di kawasan Dir `Athiyah pada tanggal 6 Maret  1932  dari  orang  tua  yang  terkenal  dengan kesalehan  dan  ketakwaannya.  Ayahnya,  Musthafa az-Zuhaili,  adalah  seorang  penghafal  Alquran  dan banyak  melakukan  kajian  terhadap  kandungannya. Ibunya  bernama  Fathimah  binti  Musthafa  Sa`dah, dikenal  dengan  sosok  yang  kuat  berpegang  teguh pada ajaran agama.
2. Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili
Metodologi  penggalian  hukum  tanpa  adanya unsur plagiat dari metode-metode filsafat non- Islam. Secara  teoritis  ushul  fikih  memiliki  tiga  komponen pembahasan,  yaitu;  (i)  pembahasan  mengenai sumber-sumber  hukum,  (ii)  metode  penggalian hukumnya,  dan  (iii)  kriteria  pelaku  yang melangsungkan penggalian hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang dimaksud ialah berupa “wahyu” dan “realita”. Dalam artian, Islam memiliki dua  sumber  studi  ilmiah,  yaitu;  “wahyu  yang tertulis”  dan  “wahyu  yang  tidak  tertulis”.  Pada
bagian  sumber  kedua  tidak  selamanya stagnan dan substansinya selalu mengalami perkembangan.
Secara  aksioma,  kedua  varian  di  atas memberikan  pengertian  terhadap  cara  pandang setiap ushuliy dalam  mengkonseptualisasikan  teori- teorinya. Hal inilah yang menjadi tendensi mengapa ushul fikih disebut sebagai salah satu cabang disiplin ilmu,  tercipta  dari  olah  pikiran  yang  jernih  dari seorang  anak  manusia. 18 Maka,  ushul  fikih  sebagai panduan normatif ijtihad fikih akan terus mengalami perkembangan
metode mengikuti irama perkembangan  intelektual  umat  manusia.  Istinbath merupakan  tata-cata  atau  metode  dalam  menggali dalil-dalil  wahyu ─ yaitu;  al-Quran  dan  Sunnah ─ untuk ditelorkan ke dalam bentuk hukum.
Pembahasan  mengenai  sumber-sumber  hukum dikemukakan  oleh  Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili dalam  kitab  Ushul  al  Fiqih  al  islami  di  bab  ketiga yang  dibagi  menjadi  dua  macam.  Yaitu  pertama sumber-sumber  hukum  syariah  yang  disepakati (Qur‟an, Sunnah, ijma‟ dan Qiyas). Dan kedua yaitu tentang  Sumber  Pelengkap  Hukum  atau  Dalil-dalil yang  masih  ada  ikhtilaf  di  dalamnya  (istihsan, Maslahah  Mursalah,  Urf  dan  Adat,  Syar‟u  man qablana,  Madzhab  ash-Shahabi,  Istishab,  Adz- Dzara‟i, dll). Berikut ini penulis akan merincikannya satu persatu:
a. Sumber Hukum yang Disepakati
Secara  ringkas  disebutkan  bahwa  sumber  yang disepakati terbagi menjadi dua yaitu berupa wahyu dan  bukan  wahyu.  Wahyu  terbagi  menjadi  dua; yaitu  yang  Matlu  yaitu  Qur‟an  dan  ghairu  matlu yaitu Sunnah. Sedangkan yang bukan wahyu jika itu berupa  konsensus  mujtahidin  umat  Islam  maka disebut  Ijma‟  dan  jika  berupa  keserupaan  „illah dengan  wahyu  maka  disebut  Qiyas.  Diluar  dari semua  itu  maka  disebut  dengan  Istidlal  yang bermacam-macam  bentuknya.  Empat  macam pertama adalah yang disepakati jumhur ulama untuk dijadikan dalil.
1. Al Qur‟an Para ulama dan semua umat sepakat menjadikan al Qur‟an Sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan  suatu  hukum  harus  terlebih  dahulu mencari  rujukan  kepada  al  Qur‟an.  Prof.  Dr Wahbah az Zuhaili sepakat dengan Abdul Wahhab Khallaf  yang  membagi  hukum  yang  terkandung dalam Al Qur‟an menjadi tiga macam, yaitu:
1. Hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah akidah
2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesame manusia
3. Hukum-hukum  amaliyah;  yang  terbagi  menjadi dua yaitu hukum ibadah dan hukum mu‟amalat. Hukum mu‟amalat diperinci lagi ke dalam tujuh bagian yaitu : Ahkam al Ahwal Al Syahsiah (hukum keluarga),  Ahkam  Madaniyah  (hukum  perdata), Hukum  Jina‟iyah  (hukum  pidana),  Ahkam  al Murafa‟at (hukum Acara), Al Ahkam ad Dusturiyah (Hukum  ketatanegaran),  Al  Ahkam  ad  Dauliyah (Hukum  Internasional)    dan  Al  Ahkam  al  Maliyah (Hukum Ekonomu dan Keuangan).

## Dalalah al Qur’an tentang Hukum-hukum
Semua  umat  Islam  mengakui  bahwa  al  Qur‟an diturunkan  secara  mutawatir  sehingga  disebut qath‟I  at  tsubut.  Namun  dari  sisi  dalalah  al  Qur‟an tentang  hukum  tidak  semuanya  bersifat  qath‟I, tetapi  ada  yang  bersifat  zanni.  Cukup  banyak  ayat qath‟i dalam  al Qur‟an. Pengertian qath‟i dijelaskan oleh Prof. Dr Wahbah az Zuhaili berikut:
Nash  qath‟i  dalalah  ialah  lafal  yang  terdapat  di dalam  al  Qur‟an  yang  dapat  dipahami  dengan  jelas dan  mengandung  makna  tunggal.  Seperti  ayat-ayat tentang  waris  dan  hudud  dan  kaffarat.  Sedangkan nash Dzonni dalalah menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili yaitu:
Nash  Dzonni  dalalah  adalah  lafadz  yang menunjukkan  suatu  makna  tetapi  makna  itu mengandung kebolehjadian sehingga dapat di ta‟wil. Seperti lafadz “quru” dalam ayat:
Kata  quru  dalam  ayat  ini  merupakan  lafal musytarak yang mengandung dua makna, yaitu suci dan haidh sehingga mengandung kebolehjadian yang dimaksudkan adalah tiga kali suci atau tiga kali haid dan menjadi dzonniyah bukan qothi‟yah.
4. As Sunnah Di awal pembahasan mengenai sunnah Prof. Dr
Wahbah  az  Zuhaili  menjelaskan  mengapa  beliau memilih  kata  Sunnah  daripada  Khabar  atau  Atsar. Yaitu  karena  khabar  seperti  hadist  yang  artinya sesuatu  yang  disandarkan  kepada  Nabi  Saw  atau sahabat  atau  selainnya  dari  perkataan,  perbuatan atau  ketetapan  atau  sifat.  Dan  atsar  adalah  hadist marfu‟ atau mauquf (sebagian fuqoha mengkhususkan  atsar  dengan  hadist  mauquf). Adapun  sunnah  adalah  perkataan  Nabi  Saw  dan perbuatannya dan ketetapannya dan sifatnya.
Kehujjahan Sunnah
Umat  Islam  sepakat  menjadikan  sunnah  Nabi yang meliputi perkataan, perbuatan dan ketetapannya  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang kedua.  Bahwasanya  mengingkari  sunnah  sebagai hujjah merupakan perkara yang membahayakan bagi agama  karena  berimplikasi  pada  ketidakpahaman kita terhadap sholat dan zakat dan haji dan lainnya dari  fardhu-fardhu  yang  berasal  dari  ayat  mujmal dalam  al  Quran  yang  memerlukan  sunnah  sebagai bayan  (penjelas)  kecuali  sekedar  pemahaman bahasa  saja.  Dengan  ini  akan  jatuhlah  pemahaman mengenai  sholat  dan  zakat  yang  seharusnya dipahami  secara  keseluruhan  dan  menjadikan  ilmu mengenai perkara ini adalah ilmu yang sangat urgen dalam  agama.  Dan  pengingkar  kehujjahan  sunnah tidak  menyisakan  keislaman  nya  sama  sekali sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafii ra dan yang  lainnya,  juga  perkataan  Imam  Syaukani  dalam kitab Irsyad al Fuhul.
5. Ijma‟
Pembahasan  mengenai  Ijma‟  diawali  dengan munculnya  pemikiran  ijma‟  dan  periode  sejarah ijma‟.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  enam  sub  bab khusus yaitu definisi ijma‟, kehujjahan ijma‟, Macam- macam  Ijma‟,  sandaran  Ijma‟,  kemungkinan terjadinya  ijma‟,  syarat  ijma‟  dan  contoh-contoh ijma‟.
a. Definisi Ijma‟
Ijma‟ memiliki dua makna:
1. Al  Azmu  ala  syai‟in  atau  ketetapan  hati  untuk melakukan  sesuatu  atau  keputusan  berbuat sesuatu.
2. Al Ittifaq atau kesepakatan atau konsensus.
Ijma‟  dalam  kedua  makna  di  atas  hampir  sama, letak  perbedaan  antara  keduanya  terdapat  pada kuantitas  orang  yang  berketetapan  hati.  Pada pengertian  pertama  hanya  mencakup  satu  tekad saja,  sedangkan  untuk  pengertian  kedua  meliputi tekad  atau  kesepakatan  kelompok.  Dalam pembahasan  mengenai  ta‟rif  Ijma‟  secara  istilah, Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili  mengutip  berbagai pengertian  dari  pendapat  ulama-ulama.  Di antaranya:
An  Nadzom  mengartikan  Ijma  dengan  :  “Setiap perkataan  yang  jelas  dalilnya  meskipun  dari  satu orang”
Al  Ghazali  mengartikan  ijma‟  adalah  Kesepakatan umat  Muhammad  secara  khusus  atas  suatu  urusan agama.
Dalam  definisi  ini,  al  Ghazali  menetapkan  ijma‟ sebagai kesepakatan seluruh umat Muhammad atau umat Islam, bukan hanya khusus para ulama, tetapi termasuk  masyarakat  umum.  Dalam  definisi  ini  al Ghazali  tidak  mensyaratkan  ijma‟  harus  dilakukan setelah  wafatnya  Nabi  Muhammad  Saw.  Definisi ijma‟  al  Ghazali  ini  tidak  didukung  oleh  Prof.  Dr Wahbah  az  Zuhaili  dalam  dua  hal,  yang  pertama dari  segi  kebolehan  ijma‟  dari  masyarakat umum/awam. Menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili dalam  ijma‟  disyaratkan  pakar  teori,  pengetahuan dan fiqih. Dan kedua dari segi ijma‟ di zaman Nabi Muhammad Saw  yang menurut Dr. Wahbah tidak diperlukan mengingat keberadaan Nabi Saw sebagai syari‟  (pembuat  dan  penemu  hukum)  tidak membutuhkan ijma‟. Dari sini  Prof. Dr Wahbah az Zuhaili lebih condong untuk mengikuti definisi ijma‟ berdasarkan pendapat Jumhur Ulama.
b. Kehujjahan Ijma‟ Dibahas  mengenai  dalil-dalil  jumhur  yang menetapkan bahwa ijma‟ adalah hujjah dan dalil-dalil bagi  yang  mengingkari  ijma‟  sebagai  hujjah  seperti Ibrahim  An  Nadzom,  Qasyani  dari  Mu‟tazilah  dan Mu‟tazilah  serta  mayoritas  Rafidhah,  dan  diakhiri dengan acam-macam kehujjahan ijma‟.
Setelah  menuliskan  panjang  lebar  dan munaqasyah  dalil  dalil  tersebut,  Prof.  Dr  Wahbah az  Zuhaili  di  akhir  pembahasan  menguatkan pendapat  jumhur  yang  menetapkan  ijma‟  sebagai hujjah  salah  satunya  karena  ijma‟  dapat  diketahui keberadaannya  dengan  metode  periwayatan  dan kemasyhurannya.  Sebagaimana  di  madzhab  Syafii contohnya  dalam  masalah  larangan  membunuh muslim  dzimmi  dan  batalnya  nikah  tanpa  wali sedangkan  madzhab  Hanafi  sebaliknya,  dapat  kita ketahui  perbedaan  ini  meskipun  terjadi  ikhtilafnya di  zaman  lampau.  Hal  ini  jelas  menjadi  dalil
bantahan  terhadap  pengingkar  ijma‟  yang mengatakan  ijma‟  tidak  mungkin  diketahui keberadaannya  karena  terjadinya  di  masa  lampau. Terlebih lagi menurut  Prof.  Dr Wahbah az Zuhaili di  zaman  kita  sekarang  ini  dengan  perantara percetakan,  penerbitan,  dan  alat  informasi kontemporer sebagaimana
kecanggihan transformasi  memungkinkan  para  ulama  untuk berkumpul di satu tempat dalam satu waktu dengan cepat, bisa melalui muktamar atau konferensi ilmiah yang  akan  menghasilkan  pemikiran  dari  para  ahli ilmu dan pakar-pakar di bidangnya.
c. Macam-macam Ijma‟ Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili  membagi  ijma‟  ke dalam  dua  bagian;  ijma‟  shorih  dan  ijma‟  sukuti. Ijma‟  shorih  disepakati  sebagai  hujjah.  Yaitu  Ijma yang  disepakati  oleh  seluruh  mujtahid  dalam  suatu perkara  dengan  pernyataan  yang  jelas.  Mereka menyatakan  pendapatnya  dengan  jelas  yang kemudian menjadi kesepakatan/ Ijma dalam masalah tersebut.  Sedangkan  Ijma  Sukuti  adalah  sebagian mujtahid  menyatakan  pendapatnya  dan  diketahui oleh  mujthahid  yang  lain.  Namun  mereka  tidak menunjukkan
persetujuan maupun pengingkarannya.  Dikemukakan  Prof.  Dr  Wahbah az  Zuhaili  dalam  lima  madzhab  dengan  pendapat yang  berbeda-beda  mengenai  ijma‟  sukuti.  Setelah merincikan  penjelasan  dan  munaqasyah  pendapat masing-masing  madzhab  mengenai  kehujjahan  ijma sukuti, Dr Wahbah berpendapat bahwa  Ijma Sukuti menjadi  hujjah  jika  terdapat  tanda  bahwa  diamnya adalah ridha.
d. Sandaran Ijma‟ Jumhur ulama menyatakan bahwa landasan ijma‟ itu bisa dari yang qath‟i, yaitu Al-Qur‟an dan hadist mutawatir  dan  bisa  juga  berdasarkan  dalil zhanni   seperti  hadist  ahad  (hadist  yang diriwayatkan  oleh  satu,  dua  atau  tiga  orang  saja yang  tidak  mencapai  tingkat  mutawatir)  dan  kias. Alasan  mereka  adalah  ijma‟  yang  dilakukan  para sahabat  tentang  mandi  wajib  setelah  bersetubuh dengan  istri.  Landasan  ijma‟  ini,  menurut  mereka, adalah hadist ahad. Demikian juga kesepakatan para sahabat  menetapkan  Abu  Bakar  as-Siddiq  sebagai pengganti  Nabi  saw  dengan  meng-qias-kannya kepada  sikap  Nabi  yang  menunjuk  Abu  Bakar  as- Siddiq  sebagai  imam  shalat  ketika  beliau berhalangan.  Para  sahabat  juga  sepakat  ijma‟ menyatakan  bahwa  lemak  babi  (khinzir)  adalah haram  dengan  menganalogikakannya  kepada  daging babi. Kesepakatan para sahabat di zaman Umar bin al-Khattab  menjadikan  hukuman  dera  sebanyak  80 kali   bagi  orang  yang  meminum  minuman  keras. Seluruh  kesepakatan  yang  dikemukakan  di  atas dasarnya adalah zhanni .
e. Kemungkinan terjadinya ijma‟ Ada  dua  pendapat  besar  yaitu  bahwa  ijma‟ mungkin  terjadi  dan  telah  terjadi  dan  pendapat lainnya  bahwa  ijma  tidak  mungkin  terjadi.  Setelah pembahasan  dalil-dalil  kedua  madzhab  Prof.  Dr Wahbah  az  Zuhaili  menyimpulkan  bahwa  semua dalil  dari  pendapat  yang  menentang  adanya  ijma‟ jatuh  dengan  sendirinya  karena  realitanya  ijma‟ benar-benar  ada  dan  banyak  ditemukan  dalam hukum-hukum  yang  tidak  dijelaskan  oleh  agama secara  langsung.  Seperti  ijma  sahabat  membunuh orang yang enggan bayar zakat, pengumpulan qur‟an dalam  satu  mushaf  dan  pengharaman  riba  dalam enam golongan.
Dalam  hal  ini  Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili  juga berbeda  pendapat  dengan  Imam  Haramain  yang membedakan  kemungkinan  ijma  dalam  dua  hal, yaitu  bahwa  ijma  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan aqidah maka mungkin terjadi namun dalam masalah dzonniyah  dalam  masalah-masalah  individu  maka tidak  mungkin  ijma  terjadi  karena  keterpecahan ulama  sehingga  tidak  mungkin  berkumpul  dalam satu  pendapat.  Sedangkan  Prof.  Dr  Wahbah  az Zuhaili tidak melihat pemisahan itu karena menurut beliau  keseluruhan  hukum  agama  sudah  diketahui dengan  dalil  qath‟I  dari  kitab  dan  sunnah.  Selain daripada itu tentu ada pertentangan dan perbedaan.
6. Qiyas Setelah  mengutip  berbagai  definisi  mengenai qiyas, Prof. Dr Wahbah az Zuhaili memiliki defenisi tersendiri.  Yaitu  bahwa qiyâs  adalah menyatukan sesuatu  yang  tidak  disebutkan  hukumnya  dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan ukumnya oleh nash,  disebabkan  kesatuan illat antara  keduanya. Qiyas adalah:
Menyatukan  sesuatu  yang  tidak  disebutkan hukumnya  dalam  nash  dengan  sesuatu  yang disebutkan  hukumnya  oleh  nash,  disebabkan kesatuan illat antara keduanya. Adapun rukun qiyas ada empat:
Ashlu, Far‟u, „Illah dan Hukum Ashl.
Contohnya  seperti  pengharaman  khamar  yang diqiyaskan kepada pengharaman nabidz.
Dilihat  dari  segi  perbandingan  antara  „illat  yang terdapat pada ashl  dan yang terdapat pada  cabang, maka Qiyas terbagi menjadi tiga macam, yakni :
1.  Qiyas  Awla,  yaitu  „illat  yang  terdapat  pada  furu‟ lebih  utama  dari  „illat  yang  terdapat  pada  ashl. Misalnya  mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua haram hukum menyatakan “ah” yang terdapat pada firman Allah dalam surat Al- Isra ayat 23
“Maka  sekali-kali  janganlah  kamu  mengatakan kepada  keduanya  Perkataan  "ah"  dan  janganlah kamu  membentak  mereka  dan  ucapkanlah  kepada mereka Perkataan yang mulia.” Memukul  dan  mengatkan  “ah”  terhadap  orang  tua sama-sama menyakiti keduanya. Namun, perbuatan memukul  dalam  qiyas  ini  sebagai  cabang  lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan  dengan  haram  mengatakan  „ah‟  yang terdapat pada ashl.
2.  Qiyas  musawi,  yaitu  „illat  yang  terdapat  pada cabang  sama  bobotnya  dengan  „illat  yang terdapat  pada  ashl.  Misalnya,  firman  Allah  yang terdapat pada surat An Nisa‟ ayat 10
Sesungguhnya  orang-orang  yang  memakan  harta anak  yatim  secara  zalim,  sebenarnya  mereka  itu menelan  api  sepenuh  perutnya  dan  mereka  akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Ayat  ini  melarang  memakan  harta  anak  yatim dengan  „illat  dapat  melenyapkan  cabang  sama bobotnya  dengan  „illat  memakan  harta  tersebut, karena sama-sama melenyeapkan harta anak yatim. 3.  Qiyas  al-Adna,  yaitu  „illat  yang  terdapat  pada cabang  lebih  rendah  bobotnya  dibandingkan „illat  yang  terdapat  pada  ashl.  Misalnya,  firman Allah  surat  al-Maidah  ayat  90  tentang  larangan meminum  khamar  dengan  „illat  memabukkan. Dengan  menggunakan  qiyas  al-adna  ditetapkan bahwa  „illat  memabukkan  yang  terdapat  pada minuman  keras  „bir‟  lebih  rendah  dari  sifat memabukkan yang terdapat yang terdapat pada minuman keras khamar, meskipun pada ashl dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan. Apabila dilihat dari segi jelas atau tidak jelasnya „illat  yang  menjadi  landasan  hukum,  maka  qiyas dapat dibagi menjadi dua macam :
1. Qiyas  Jali,  yaitu  qiyas  yang  dinyatakan  „illatnya secara  tegas  dalam  Al  Quran  dan  Sunnah  atau tidak  dinyatakan  secara  tegas  dalam  kedua sumber  tersebut,  tetapi  berdasarkan  penelitian kuat dugaan bahwa tidak  ada perbedaan  antara ashl  dan  cabang  dari  segi  kesamaan  „illatnya. Misalnya,  mengqiyaskan  memukul  kedua  orang tua  dengan  larangan  mengucapkan  “ah” sebagaimana  dalam  contoh  qiyas  awla  di  atas. Menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili, qiyas jali ini meliputi apa yang disebut dengan qiyas awla dan qiyas musawi.
2. Qiyas  Khafi,  yaitu  qiyas  yang  illatnya  di istinbatkan  atau  ditarik  dari  hukum  ashl. Misalnya,  mengqiyaskan  pembunuhan  dengan memakai benda tajam karena ada kesamaan „illat antara  keduanya,  yaitu  kesengajaan  dan permusuhan  pada  pembunuhan  dengan  benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam.
Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili  menyebutkan terdapat  perbedaan  pengertian  mengenai  qiyas. Yang  mana  menurut  Hanafiyah,  qiyas  khafi  itu
adalah  istihsan.  (Pembahasan  lebih  lanjut  ada  di pasal Istihsan).
b. Sumber Hukum yang Mukhtalaf
1. Istihsan Ada  empat  pembahasan  mengenai  istihsan dalam  kitab  Ushul  fiqih  al  Islami  ini  yaitu  hakikat istihsan,  macam-macamnya,  penghujjahannya  dan pendapat  ulama.  Mengenai  definisi  istihsan  yang bermacam-macam  dari  para  ulama  yang  dikutip oleh  Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili  di  akhir kesimpulan beliau menegaskan sebagai berikut: Realitanya  aku  tidak  menemukan  perbedaan mendasar  antara  para  ulama  mengenai  istihsan melainkan perbedaan secara lafdzi saja. Sebagaimana yang  dikatakan  oleh  Ibnu  Hajib,  Al  Amidi  dan  Ibnu Subki dan Isnawi dan asy Syaukani yaitu Sesungguhnya tidak  ada  istihsan  yang  dipertentangkan  melainkan dalam  pengibaratan  kebiasaan  atau  maslahah  yang tepat  untuk  mentakhsis  dalil  ‘aam  atau  istihsan  yang menyerupai  apa  yang  dimaksudkan  pakar  hukum dengan merujuk pada ruh hukum dan kaidah umum.
Menurut  Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili,  adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan dalam mengartikan istihsan. Imam Syafi‟I membantah  istihsan  yang  didasarkan  atas  hawa nafsu  tanpa  berdasarkan  dalil  syara‟.  Sedangkan istihsan  yang  dipakai  oleh  para  penganutnya  bukan didasarkan  atas  hawa  nafsu,  tetapi  men-tarjih (menganggap  kuat)  salah  satu  dari  dua  dalil  yang bertentangan  karena  dipandang  lebih  dapat menjangkau tujuan pembentukan hukumnnya.
Sehingga  kemudian  beliau  membagi  pengertian istihsan ke dalam dua definisi sebagai berikut:
Pertama,  menguatkan  qiyas  khafi  atas  qiyas  jali berdasarkan hukum. (Istihsan Qiyasi)
Kedua,  mengecualikan  masalah  juz‟iyah  dari  kaidah umum  berdasarkan  dalil  khusus  yang  mengandung hukum tersebut.(Istihsan Istinaiy)
2. Maslahah  Mursalah Pada dasaranya konsep maslahah mursalah Prof.
Dr  Wahbah  az  Zuhaili  sama  dengan  para pendahulunya  seperti  Imam  Ghazali,  Imam  Malik, Syatibi  dan  Thufi.  Akan  tetapi  bila  penulis  amati lebih  adalah  dari  segi  definisi  Prof.  Dr  Wahbah  az Zuhaili setuju dengan definisi maslahah mursalahnya Imam  Ghazali.  Bisa  kita  lihat  dalam  kitab  beliau Ushul  Fiqh  al  Islamiy  yang  mengatakan  bahwa maslahah  adalah  menarik  kemanfaatan  dan
menghindarkan madharat.
Adapun dalam pembahasan  ini  maksud  daripada  maslahah  itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari‟at (al- muhafadzah „ala maqshud al-syar‟i) yang mencangkup  lima  hal  pokok  yang  berupa  hifdza  al din, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al mal dan hifdz al  nasl.  Jadi  setiap  hal  yang  didalamnya  terkandung pemeliharaan  terhadap  lima  prinsip  tersebut  maka disebut  dengan  maslahah.  Setiap  sesuatu  yang  bisa meniadakan  lima  prinsip  dasar  tersebut  maka  itu disebut  mafsadah,  sedangkan  menghilangkan mafsadah merupakan maslahah. Lapangan operasional  dari  maslahah  mursalah  menurut  Prof. Dr  Wahbah  az  Zuhaili  sama  dengan  para pendahulunya  yaitu  hanya  dalam  bidang  muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.
Adapun syarat operasional maslahah mursalah menurut Prof. Dr Wahbah az Zuhaili yaitu:
a.  Apabila  perbuatan  atau  amal  tersebut  berupa maslahah  yang  nyata  (haqiqatan)  bukan  sekedar dugaan  (wahmiyah)  sekiranya  dapat  mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat.
b.  Tidak  pula  ketika  beramal  dengan  maslahah tersebut  bertentang  dengan  hukum  atau  prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma‟.
c.  Ketentuan  yang  terakhir  menurut  Prof.  Dr Wahbah  az  Zuhaili  bahwa  cakupan  maslahah bersifat  umum,  yakni  dapat  mewujudkan  manfaat bagi banyak orang.
Menurut  Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili  para ulama  berbeda  dalam  mengambil  kadar  maslahah untuk  suatu  hukum  adapun  yang  terbanyak menggunakan istidlal dengan maslahah adalah Imam Malik  kemudian  Imam  Ahmad  kemudian  Imam Hanafiyah  kemudian  Imam  Syafii.  Kemudian  Prof. Dr  Wahbah  az  Zuhaili  sendiri  lebih  condong  pada pendapat Imam Ghazali dan Ibnu Daqiq untuk lebih berhati-hati  dalam  mengambil  prinsip  ini  karena memerlukan  ketelitian  dalam  pemahaman  dan kedalaman istinbath.
3. Urf dan Adat Prof. Dr Wahbah az Zuhaili berpendapat bahwa „urf  mengandung  makna:  apa  yang  menjadi kebiasaan  manusia  dan  mereka  ikuti  dari  setiap perbuatan  yang  umum  diantara  mereka,  atau  lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan  dalam  pengertian  etimologi,  dan  ketika mendengar  kata  itu,  mereka  tidak  memahaminya dengan pengertian lain. Dalam definisi ini mencakup urf ucapan dan perbuatan.
Contoh  dari  „Urf  Amali  adalah  diakuinya  jual  beli mu‟athah,  yaitu  jual  beli  tanpa  menyebutkan  lafazh ijab qabul, dalam pembagian mahar pernikahan baik yang  kontan  atau  cicil,  kebiasaan  memakan  kurma dan memakan biawak.
Contoh dari „urf Qauli adalah dimutlakkannya kata „walad‟  untuk  anak  laki-laki,  dan  tidak  untuk  anak perempuan,  tidak  mengucapkan  lafadz  “daging” untuk  ikan,  dan  pengucapan  “dabbah”  untuk  kuda saja.
Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili  juga  membagi  „Urf kepada „Urf Shahih dan „Urf fasid.
1. Urf  Sahih  ialah  suatu  kebiasaan  yang  dikenal dalam  masyarakat  dengan  tidak  menghalalkan yang  haram  atau  sebaliknya.  Contohnya transaksi istisna’i.
2. Urf  fasid  ialah  suatu  kebiasaan  yang  dikenal dalam  masyarakat  dengan  menghalalkan  yang haram  dan  sebaliknya.  Contohnya  kebiasaan memakan riba.
Menurut  Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili pengambilan  „Urf  ini  menunjukkan  keelastisitasan hukum  syariah  islam  yang  nyata.  Bisa  diperhatikan juga  dari  contoh-contoh  „urf  yang  diambil berkesesuaian  dengan  perubahan  hukum  dengan sebab perubahan „urf itu sendiri karena melihat dari pemeliharaan  hajat  dan  maslahah  manusia, menghilangkan  kesukaran,  dan  memudahkan manusia.  Namun  harus  tetap  dilihat  bahwa  urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri.
4. Syar‟u man qablana Prof.  Dr  Wahbah  az  Zuhaili  mendefinisikan
Syar’u  man  qablana, “hukum-hukum  Allah  yang  di syariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka  seperti  Nabi  Ibrahim,  Nabi  Musa,  Nabi Daud  dan  Nabi  Isa.  Pada  hakikatnya  syari‟at samawiyah  termasuk  syriat  umat  sebelum  kita  itu memiliki kesamaan yaitu di turunkan kepada Allah. Dalam  pembahasan  ini  Dr.  Wahbah  hanya menjelaskan  pertentangan  ulama  dalam  mengambil syar‟u  man  qablana  sebagai  hujjah  dengan  singkat dan  tidak  ada  pembahasan  yang  panjang  lebar.  Di akhir beliau menegaskan bahwa syar‟u man wablana bukanlah dalil yang bisa berdiri sendiri namun harus dikembalikan  kepada  kitab  dan  sunnah  karena syariat  tersebut  tidak  diamalkan  kecuali  hanya dikisahkan  saja  tanpa  diingkari  dan  tidak  pula dihapus,  sehingga  syariat  ini  bukan  syariat  yang berdiri sendiri.
5. Madzhab ash Shahabi Sama  halnya  dengan  syar‟u  man  qablana,  Prof.
Dr  Wahbah  az  Zuhaili  berpendapat  bahwa madzhab  ash  Shahabi  bukanlah  dalil  syar‟i  yang berdiri  sendiri.  Beliau  merajihkan  pendapat  ini setelah  menegemukakan  pendapat  ulama  yang bertentangan  mengenai  kehujjahan  madzhab  ash
shahabi.  Menurut  beliau,  mujtahid  mungkin  saja melakukan  kesalahan  meskipun  dari  golongan sahabat.

## 6. Istishab
Sedangkan  Abdul  Wahhab  al-Khollaf  memaknai Istishab dengan:
لٌلد موقٌ ىتح لبق نم اهٌلع ناك ًتلا لاحلاب ءًشلا ىلع مكحلا
لاحلا كلت رٌغت ىلع
« » ًف اتباث ناك يذلا مكحلا لعج وه وأ تح لاحلا ًف اٌقاب ًضاملا رٌغت ىلع لٌلد موقٌ ى ه . Yakni  menjustifikasi  sesuatu  yang  ada  saat  ini berdasarkan  hukum  sebelumnya,  hingga  ada  dalil yang  menerangkan  perubahan  hukum  tersebut kepada  hukum  lain,  atau  menjadikan  hukum  yang lama  tetap  dalam  posisinya  sebagaimana  mestinya sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut sudah berobah.
Para  Ulama  Ushul  Fiqih  berbeda  pendapat tentang  kehujjahan  Istishab  ketika  tidak  ada  dalil syara‟ yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi.
1) Pertama , ulama Malikiyah,  Syafi’iyyah, Hanabilah ,  berpendapat  bahwa  Istishab  bisa dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan  hukum  yang  sudah  ada,  selama belum ada dalil yang mengubahnya.
2) Kedua , menurut  mayoritas  ulama Hanafiah, khususnya  mutaakhirin ,  Istishab  bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum yang telah  ada  sebelumnya  dan  menganggap  hukum itu  tetap  berlaku  pada  masa  sekarang,  tetapi tidak  bisa  dijadikan  untuk  menetapkan  hukum yang akan ada (baru).
Dan setelah argumentasi dalil-dalil yang menguatkan pendapat  masing-masing,  Dr.  Wahbah  menguatkan pendapat bahwa Istishab bisa dijadikan hujjah secara mutlaq karena kuatnya dalil mereka dan banyaknya kasus yang membutuhkan pada istishab.
Para  ulama  fiqih  menetapkan  beberapa  kaidah umum yang didasarkan kepada Istishab, diantaranya adalah:
1) هريغي ام تبثي ىتح ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصلأا
Maksudnya,  pada  dasarnya  seluruh  hukum  yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil  yang  menunjukkan  hukum  itu  tidak  berlaku lagi.
Contohnya tidak  dibagikannya  warisan    mafqud kepada ahli warisnya sampai ada bukti kematiannya.
2) تحابلإا ءايشلأا ىف لصلأا
Maksudnya,  pada  dasarnya  dalam  hal-hal  yang sifatnya  bermanfaat  bagi  manusia  hukumnya  adalah boleh dimanfaatkan.
Contoh  nya  akad-akad  yang  tidak  ada  larangannya maka boleh.
3) كشلاب لوزي لا نيقيلا
Maksudnya,  suatu  keyakinan  tidak  bisa  dibatalkan oleh  sesuatu  yang  diragukan. Contoh  penerapannya :
seseorang yang telah  berwudu, apabila merasa ragu akan  wudunya  itu  apakah  telah  batal  atau  belum, maka  ia  harus  berpegang  kepada  keyakinanya bahwa  ia  telah  berwudu,  dan  wudunya  tetap  sah. Tetapi  ulama  Malikiyah  melakukan  pengecualian dalam masalah shalat. Menurutnya apabila keraguan tersebut  berkaitan  dengan  shalat,  maka  kaidah  ini tidak  berlaku.  Oleh  sebab  itu,  apabila  seseorang ragu  dalam  masalah  wudunya,  maka  ia  wajib berwudu kembali.
4) ةءارب لصلأا
تمذلا
Maksudnya, pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung  jawab  sebelum  adanya  dalil  yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Oleh sebab itu,  seseorang  tergugat  dalam  kasus  apapun  tidak bisa  dinyatakan  bersalah  sebelum  adanya pembuktian  yang  kuat  dan  meyakinkan  bahwa  ia bersalah.
Manusia tidak ditaklif sebelum diutusnya para Rasul atau  tidak  diwajibkan  shalat  fardhu  yang  keenam dan  puasa  bulan  Syawal  sebelum  syariat mewajibkannya.
7. Adz Dzara‟ie
Pembahasan adz Dzaraie dimulai dengan definisi adz dzara‟I, perbedaannya dzari‟ah
dan muqaddimah,  macam-macamnya  dan  pandangan ulama  serta  pokok  perbedaan  pendapat  di  antara mereka  dan  hal-hal  dalam  dzariat  yang mengharamkan hilah.
Hukum  Islam  tidak  hanya  mengatur  tentang perilaku  manusia  yang  sudah  dilakukan  tetapi  juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum  Islam  cenderung  mengekang  kebebasan manusia.  Tetapi  karena  memang  salah  satu  tujuan hukum
Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika  suatu  perbuatan  yang belum  dilakukan  diduga  keras  akan  menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka  dilaranglah  hal-hal  yang mengarahkan  kepada  perbuatan  tersebut.  Metode hukum  inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan sadd adz-dzari’ah. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang  baik,  maka  diperintahkanlah  perbuatan  yang menjadi  sarana  tersebut.  Hal  inilah  yang  kemudian dikenal  dengan  istilah fath  adz-dzariah. Prof.  Dr Wahbah  az  Zuhaili membedakan  antara adz- dzari’ah dengan muqaddimah. Beliau mengilustrasikan  bahwa adz-dzariah adalah  laksana tangga yang menghubungkan ke loteng.
Sedangkan muqaddimah adalah  laksana  fondasi  yang mendasari tegaknya dinding.
Dengan demikian, adz-dzariah dititikberatkan kepada  bahwa  ia  sekedar  sarana  dan  jalan  untuk mengantarkan  kepada  perbuatan  tertentu  yang menjadi tujuannya. Ia bisa menjadi suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri. Sedangkan muqaddimah dititik  beratkan  kepada bahwa  ia  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang
memang  bagian  dari  rangkaian  perbuatan  hukum tertentu. Muqaddimah merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan. Misalnya, sa’i merupakan sesuatu
perbuatan pendahuluan  yang  diwajibkan  dalam  rangkaian  haji. Sementara itu, haji sendiri merupakan kewajiban. Contoh  lainnya  seperti  firman  Allah  Wa  laa tasubbu…..dst bukanlah muqaddimah karena orang musyrik  yang  menghina  Tuhan  semesta  alam  tidak menjadikan  orang  mukmin  akan  menghina  Tuhan nya kaum musyrik melainkan hinaan orang mukmin kepada  tuhan  mereka  merupakan dzariah agar orang musyrik tidak menghina Tuhan yang haq. Mengenai  pembagian  adz-dzara‟i  ini,  Prof.  Dr Wahbah az Zuhaili membagi kepada dua. Yaitu:
1. Dilihat dari hasil yang ditimbulkan secara umum (seperti  yang  dikutip  dari  Ibnu  Qayyim  dalam kitab A‟lamul Muwaqqiin)
2. Adz Dzariah untuk mencegah mafsadah (seperti yang  dikutip  dari  asy  Syatibi  dalam  kitab Muwafaqat)
Selanjutnya  beliau  juga  banyak  mengutip pendapat Ibnu Qayyim  dalam A‟lamu Muwaqiin terutama  adz-dzariat  untuk  mengharamkan hilah.
3. Lain-lain Istidlal  lainnya  yang  tidak  disepakati  para  ulama ada  al  ashlu  fil  asy  ya,  istiqra  dan  al  akhdzu  bi aqal  ma  qiila.  Jadi  tepat  sepuluh  pembahasan keseluruhannya.
i. Metode penggalian hukumnya Dalam  pembahasan  mengenai  metode  istinbat hukum  syariah  menurut  Prof.  Dr  Wahbah  az Zuhaili dikemukakan dengan dua pasal yaitu tentang Ad  Dilalat  atau  Bagaimana  Jalan  menginstinbatkan Hukum  dari  nash  syar‟iah.  Prof.  Dr  Wahbah  az Zuhaili  dalam  pasal  ini  membaginya  menjadi  dua macam  cara  yaitu  thoriqoh  Hanafiyyah  dan thoriqoh  Mutakallimin.  Sedangkan  pasal  kedua mengenai  Huruf-huruf  yang  memiliki  ma‟na  (athaf, jar, dzorf dan syart).
ii. Kriteria  pelaku  yang  melangsungkan  penggalian hukum tersebut.
Untuk  penggalian  hukum  yang  dilakukan  oleh mujtahid dibahas pada bab Ijtihad dan taqlid secara tersendiri dan sangat rinci. Ijtihad menurut Wahbah al-Zuhaili  ialah  perbuatan-perbuatan  istinbath hukum  syari ‟ at  dari  segi  dalil-dalilnya  yang terperinci  di  dalam  syari‟at  untuk  itu  seorang mujtahid mempunyai dua syarat yang harus dimiliki, yaitu  mengetahui  apa  yang  ada  pada  Tuhan  dan mengetahui atau percaya adanya Rasul dan apa yang dibawanya  juga  mukjizat-mukjizat  ayat-ayat  Allah. Selanjutnya untuk syarat ijtihad Prof. Dr Wahbah az Zuhaili  mengutip  berbagai  pendapat  ulama  seperti
Imam Ghazali, asy Syatibi, Al baidhowi dan lain-lain kemudian  neliau  merinci  syarat  tersebut  sebagai berikut:
1.  Berpengetahuan  luas  tentang  Al-Qur‟an  dan Ulumul-Qur‟an  (ilmu-ilmu  Al-Qur‟an)  serta segala  yang  terkait,  dalam  intelektual  maupun spiritual, cerdas dalam masalah hukum.
2.  Memiliki  ilmu  yang  cukup  dalam  mengenai  ilmu hadist,  terutama  soal  hukum  dan  menguasai sumber  hukum,  sejarah,  maksud  keterkaitan hadits itu dengan nas-nas Al-Qur‟an.
3.  Punya  pengetahuan  luas  tentang  Nasikh  dan Mansukh  (yang  menghapus  dan  yang  dihapus). Al-Qur‟an plus Asbabun Nuzulnya (sebab-sebab turunnya Al-Qur‟an) dan tartib turunnya ayat.
4.  Menguasai  masalah-masalah  atau  materi  dari pokok yang hukumnya telah sepakati oleh Ijma‟ Sahabat  dan  ulama  Salaf  (dua  generasi  setelah para sahabat Rasulullah SAW).
5.  Mempunyai  wawasan  luas  tentang  Qiyas  dan dapat menggunakannya untuk Istimbath (menggali dan menarik kesimpulan) hukum.
6.  Menguasai  ilmu  Ushuluddin  (Dasar-dasar  ilmu agama), Ilmu Manthiq (ilmu logika), Bahasa Arab dari  segala  unsur  (Nahwu,  Sharaf,  Balaghah), dengan cukup sempurna.
7. Menguasai kaidah-kaidah Ushul Fiqh (Dasar-dasar pemahaman hukum) yang akan di Istimbath-kan untuk menhasilkan hukum.
8.  Berpengetahuan  lengkap  mengenai  maqashid syariah „aamah.

## DAFTAR PUSTKA
Ardiansyah. Pengantar Penerjemah, dalam Badi` as- Sayyid  al-Lahham, Syeikh Prof. Dr. Wahbah az- Zuhaily:  Ulama  Karismatik  Kontemporer  - Sebuah  Biografi.    Bandung:  Citapustaka  Media Perintis, 2010.
“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Bersabda:”Barangsiapa  lupa,  padahal  ia  sedang puasa,  kemudian  ia  makan  dan  munim, hendaklah  menyelesaikan  puasanya.  Hanya  saja Allah yang memberinya makan dan minum”.(HR. Bukhari dan Muslim) Pandangan-pandangan  terbaru  dalam  kitab  Dr.
Wahbah az Zuhaily yang berjudul Atsar al Harbi fii al fiqh al islami – Dirasah Muqaranah.
Wahbah  al  Zuhaili,  Ushu  al  Fiqh  al  Islami,  (Beirut: Dar al Fikr, 2001) Jilid 1, Cet. Ke-2, h. 441