## Volume 05 Nomor 01 Tahun 2024
(Online) 2723-813X l (Print) 2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index

## Menguasai Hak Kekayaan Intelektual
Amiruddin 1 , Dimas Raka Prananda 2 , Minta Ito Hutagalung 3 , Tiwy Ardyanti 4 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2,3,4 Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara

## A R T I C L E  I N F O ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  pentingnya  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dalam  mendorong  inovasi  dan pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  dengan  fokus  khusus  pada tantangan  dan  strategi  terkait  pemahaman,  implementasi,  dan penegakan  HKI.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini melibatkan  tinjauan  komprehensif  terhadap  literatur  dan  kerangka hukum yang ada mengenai HKI, serta menganalisis kondisi saat ini terkait  kesadaran  dan  efektivitas  perlindungan  HKI  di  kalangan UKM.  Temuan  penelitian  menyoroti  kesenjangan  signifikan  dalam pemahaman  dan  penegakan  HKI,  yang  menekankan  perlunya pendidikan  yang  lebih  baik  dan  reformasi  regulasi.  Penguatan perlindungan  HKI  penting  tidak  hanya  untuk  melindungi  aset intelektual,  tetapi  juga  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang mendukung  inovasi  dan  menarik  investasi  asing.  Studi  ini mendorong langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran,  implementasi,  dan  penegakan  HKI  sebagai  langkah krusial menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing global dalam lanskap ekonomi digital yang terus berkembang di Indonesia. Keywords: Hak Kekayaan Intelektual, Implementasi, Inovasi Negara, Pertumbuhan Ekonomi
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .
Corresponding Author: Amiruddin Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Email: amiruddin.spdi@umsu.ac.id

## PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  konsep  yang  sangat  penting  dalam  dunia modern, terutama dalam era globalisasi  dan digitalisasi  saat  ini.  Kekayaan intelektual  mengacu pada berbagai kreasi pikiran manusia, termasuk penemuan teknis yang diwujudkan dalam bentuk paten, karya seni dan sastra yang dilindungi oleh hak cipta, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan  dalam  perdagangan  untuk  membedakan  produk  atau  layanan,  yang  dikenal  sebagai merek  dagang.  Menguasai  hak  kekayaan  intelektual  menjadi  semakin  krusial  karena perlindungan  hukum  terhadap  hasil  karya  tersebut  memberikan  kepastian  kepada  pencipta  dan penemu  bahwa  karya  mereka  tidak  akan  dicuri  atau  disalahgunakan.  Perlindungan  ini memungkinkan  individu  dan  perusahaan  untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  dari  inovasi  dan kreativitas  mereka,  mendorong  mereka  untuk  terus  berinovasi  dan  berkarya.  Dalam  konteks
pengembangan  ekonomi  yang  berkelanjutan  (Indonesia  et  al.,  2020),  HKI  memainkan  peran penting  dengan  memastikan  bahwa  hasil  inovasi  dan  kreativitas  dapat  dimonetisasi  dan dipertahankan  sebagai  aset  yang  berharga  .  Hal  ini  mendorong  investasi  lebih  lanjut  dalam penelitian  dan  pengembangan,  yang  pada  gilirannya  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan meningkatkan daya saing nasional di kancah global. Dengan demikian, penguasaan HKI menjadi pendorong  utama  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  sekaligus  memastikan  bahwa  masyarakat  dapat terus  menikmati  manfaat  dari  berbagai  kemajuan  teknologi  dan  budaya  yang  dihasilkan (Suryamizon, 2017).
Pada  dasarnya,  hak  kekayaan  intelektual  memberikan  perlindungan  hukum  kepada pencipta atau pemilik karya atas penggunaan ide-ide dan produk kreatif mereka. Perlindungan ini mencakup  berbagai  jenis  hak  seperti  hak  cipta,  yang  melindungi  karya  seni  dan  sastra;  paten, yang  melindungi  penemuan  teknis  dan  inovasi;  merek  dagang,  yang  melindungi  simbol,  nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan untuk membedakan produk atau layanan; serta rahasia  dagang,  yang  melindungi  informasi  bisnis  yang  memiliki  nilai  ekonomi  karena kerahasiaannya.  Hak-hak  ini  memungkinkan  pemiliknya  untuk  mengontrol  penggunaan  karya mereka,  baik  dalam  hal  reproduksi,  distribusi,  maupun  modifikasi,  dan  memperoleh  manfaat ekonomi  dari  hasil  kreasi  mereka  melalui  berbagai  cara,  seperti  penjualan,  lisensi,  atau  royalti. Dengan  demikian,  HKI  mendorong  individu  dan  perusahaan  untuk  terus  berinovasi  dan mengembangkan produk baru yang bermanfaat  bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang kuat terhadap  HKI  tidak  hanya  memberikan  insentif  bagi  pencipta  untuk  menghasilkan  karya  baru, tetapi  juga  memastikan  bahwa  mereka  mendapatkan  pengakuan  dan  imbalan  yang  adil  atas kontribusi  mereka,  yang  pada  akhirnya  berkontribusi  pada  perkembangan  ekonomi  dan  sosial yang lebih luas (S. Universitas & Raya, n.d.).
Dalam perdagangan internasional, negara-negara yang memiliki sistem perlindungan Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang  kuat  cenderung  menarik  lebih  banyak  investasi  asing  dan memiliki  daya  saing  yang  lebih  tinggi  di  pasar  global.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kepercayaan investor  dan  perusahaan  global  terhadap  keamanan  hukum  dan  ekonomi  yang  dijamin  oleh perlindungan  HKI.  Misalnya,  perusahaan  teknologi  besar  seperti  Apple  dan  Google  sangat bergantung pada paten dan merek dagang untuk melindungi produk dan layanan inovatif mereka di  berbagai  negara.  Paten  memungkinkan  mereka  untuk  mengamankan  hak  eksklusif  atas teknologi  dan  penemuan  mereka,  sementara  merek  dagang  melindungi  identitas  merek  mereka yang  unik,  yang  sangat  penting  dalam  mempertahankan  loyalitas  pelanggan  dan  keunggulan kompetitif.  Dengan  adanya  perlindungan  yang  kuat  terhadap  HKI,  perusahaan-perusahaan  ini dapat  beroperasi  dengan  lebih  percaya  diri  dan  fokus  pada  inovasi  tanpa  khawatir  akan  risiko pencurian  atau  pelanggaran  hak.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  dan  penguasaan  HKI  menjadi faktor kunci dalam kesuksesan bisnis di era global ini. Perusahaan yang mampu mengelola HKI mereka dengan baik tidak hanya dapat memaksimalkan nilai dari aset intelektual mereka, tetapi juga lebih mudah untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional, menjalin kemitraan strategis, dan  menarik  modal  dari  investor  global.  Selain  itu,  negara-negara  dengan  perlindungan  HKI yang baik juga cenderung memiliki ekosistem bisnis yang lebih dinamis dan inovatif, mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (D. Universitas & Ulama, 2020).
Di  Indonesia,  perkembangan  kesadaran  akan  pentingnya  HKI  masih  tergolong  baru dibandingkan  dengan  negara-negara  maju.  Meski  demikian,  pemerintah  Indonesia  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  perlindungan  HKI,  termasuk  melalui  ratifikasi
berbagai  perjanjian  internasional  dan  pembaruan  undang-undang  terkait  HKI.  Hal  ini  penting untuk  melindungi  kekayaan  budaya  dan  tradisional  Indonesia,  serta  untuk  mendorong  inovasi lokal  yang  dapat  bersaing  di  tingkat  global.  Namun,  tantangan  dalam  penguasaan  HKI  di Indonesia  masih  cukup  besar.  Banyak  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  yang  belum sepenuhnya  memahami  pentingnya  HKI  dan  cara  melindunginya.  Selain  itu,  masih  terdapat kasus pelanggaran HKI yang cukup tinggi, seperti pemalsuan produk dan pembajakan karya seni. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya HKI bagi masyarakat dan dunia usaha (Santoso & Santoso, 2022).
Di  sektor  pendidikan,  pengenalan  tentang  HKI  juga  mulai  diintegrasikan  dalam kurikulum.  Universitas  dan  institusi  pendidikan  lainnya  semakin  menyadari  pentingnya membekali  mahasiswa  dengan  pengetahuan  tentang  HKI  untuk  mempersiapkan  mereka  dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Dengan pemahaman yang baik tentang HKI, para lulusan diharapkan  dapat  menjadi  inovator  yang  mampu  melindungi  dan  memanfaatkan  karya  mereka secara optimal. Selain itu, penguasaan HKI juga berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi.  Dalam  era  digital,  masalah  seperti  pembajakan  digital,  pelanggaran  hak  cipta  di internet, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi isu yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan kebijakan yang adaptif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Pemerintah  dan  sektor  swasta  perlu  bekerja  sama  untuk  menciptakan  ekosistem  digital  yang aman dan adil bagi semua pihak.
Sementara  itu,  sektor  kreatif  seperti  seni,  musik,  dan  perfilman  juga  sangat  bergantung pada  perlindungan  HKI.  Industri-industri  ini  menghadapi  tantangan  dalam  melindungi  karya mereka  dari  pembajakan  dan  penggunaan  tanpa  izin.  Dengan  penguasaan  HKI  yang  baik, seniman  dan  kreator  dapat  merasa  lebih  aman  dan  termotivasi  untuk  terus  berkarya,  karena mereka mengetahui bahwa karya mereka akan dilindungi dan mereka akan mendapatkan manfaat ekonomi  dari  hasil  kreasinya.  Secara  keseluruhan,  penguasaan  hak  kekayaan  intelektual  adalah elemen  penting  dalam  membangun  ekosistem  inovasi  yang  berkelanjutan  dan  kompetitif.  Ini bukan hanya tentang melindungi hak individu, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  kreativitas,  dan  pengembangan  teknologi.  Dengan pemahaman  dan  penerapan  yang  baik,  HKI  dapat  menjadi  salah  satu  pilar  utama  dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif (Epistimologi, 2019).
Observasi  menunjukkan  bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  memainkan  peran penting  dalam  mendukung  inovasi,  kreativitas,  dan  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan. Meskipun begitu, tingkat pemahaman dan penguasaan HKI di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya melindungi karya dan produk mereka melalui HKI. Selain itu, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum terkait HKI, seperti kasus  pemalsuan  produk  dan  pembajakan  karya  seni  yang  masih  marak  terjadi.  Di  sisi  lain, negara-negara dengan sistem perlindungan HKI yang kuat, seperti Amerika Serikat dan negara- negara  di  Eropa,  mampu  menarik  lebih  banyak  investasi  asing  dan  memiliki  daya  saing  yang lebih  tinggi  di  pasar  global.  Hal  ini  menandakan  bahwa  peningkatan  perlindungan  HKI  dapat menjadi faktor kunci dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi  berbagai  tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan penegakan HKI di Indonesia, serta untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan HKI di  kalangan pelaku usaha dan masyarakat  luas. Penelitian ini akan  mengkaji  tingkat  pemahaman  HKI  di  kalangan  UKM,  menilai  dampak  perlindungan  HKI
terhadap  inovasi  dan  investasi  asing,  serta  menganalisis  berbagai  kasus  pelanggaran  HKI  dan dampaknya  terhadap  ekonomi  lokal.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  meneliti  peran pemerintah dan institusi pendidikan dalam memberikan edukasi dan informasi terkait HKI, serta mengeksplorasi  praktik  terbaik  dari  negara  lain  yang  memiliki  sistem  perlindungan  HKI  yang efektif.  Dengan  mencapai  tujuan-tujuan  ini,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan rekomendasi  dan  strategi  yang  konkret  untuk  meningkatkan  perlindungan  HKI  di  Indonesia, mendukung iklim inovasi yang lebih baik, dan menarik lebih banyak investasi asing, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kajian  pustaka  untuk  mengumpulkan  dan menganalisis  berbagai  literatur  ilmiah  yang  relevan  dengan  topik  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI).  Kajian  pustaka  dilakukan  dengan  mencari  sumber-sumber  dari  jurnal  ilmiah,  buku, laporan  penelitian,  artikel,  dan  dokumen  resmi  yang  membahas  perlindungan  HKI,  tantangan yang  dihadapi,  serta  dampaknya  terhadap  inovasi  dan  ekonomi.  Literatur  dipilih  berdasarkan relevansi,  kredibilitas,  dan  kontribusinya  terhadap  pemahaman  mengenai  HKI.  Proses  ini melibatkan  identifikasi  kebijakan  dan  regulasi  HKI  yang  diterapkan  di  berbagai  negara  dengan sistem  perlindungan  yang  kuat,  serta  analisis  terhadap  praktik  terbaik  yang  dapat  diadopsi  di Indonesia.  Selain  itu,  kajian  ini  mengumpulkan  data  mengenai  kondisi  HKI  di  Indonesia, termasuk tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, tingkat pemahaman di kalangan pelaku usaha, serta kasus-kasus pelanggaran HKI yang masih sering terjadi (Sugiyono, 2013).
Melalui  analisis  kritikal  terhadap  literatur  yang  dipilih,  penelitian  ini  mengidentifikasi temuan utama, kesenjangan penelitian, dan implikasi kebijakan yang relevan. Penelitian ini juga mempelajari  peran  institusi  pendidikan  dan  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman  tentang  HKI  melalui  program  pendidikan  dan  inisiatif  sosialisasi.  Dengan membangun  kerangka  teoritis  dan  konseptual  yang  menjelaskan  hubungan  antara  perlindungan HKI,  inovasi,  dan  pertumbuhan  ekonomi,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan rekomendasi  yang  konkret  untuk  meningkatkan  perlindungan  HKI  di  Indonesia.  Hasil  kajian pustaka  ini  diharapkan  dapat  memberikan  dasar  pengetahuan  yang  kuat  dan  wawasan  yang berharga  bagi  pengembangan  sistem  HKI  di  Indonesia,  mendukung  iklim  inovasi  yang  lebih baik,  serta  menarik  lebih  banyak  investasi  asing,  yang  pada  akhirnya  akan  mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  kajian  pustaka  ini  menunjukkan  beberapa  temuan  penting  terkait  dengan  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dan  implikasinya  terhadap  inovasi  serta  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Pertama,  dari  segi  pemahaman  dan  kesadaran,  literatur  menunjukkan  bahwa  tingkat pemahaman  tentang  pentingnya  melindungi  HKI  masih  rendah  di  kalangan  pelaku  usaha  kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Banyak dari mereka belum menyadari perlunya melindungi karya dan produk mereka dengan paten, hak cipta, atau merek dagang, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan dan memanfaatkan inovasi secara optimal.
Selain itu, kajian ini mengidentifikasi bahwa implementasi dan penegakan hukum terkait HKI  di  Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  yang  signifikan.  Kasus-kasus  pelanggaran  HKI seperti  pemalsuan  produk  dan  pembajakan  karya  seni  masih  sering  terjadi,  menunjukkan perlunya  peningkatan  dalam  upaya  penegakan  hukum  dan  deteksi  pelanggaran.  Regulasi  yang
doi.org/ 10.54209/jasmien.v5i02.554
ada  perlu  diperkuat  dan  diterapkan  secara  konsisten  untuk  memastikan  bahwa  pencipta  dan pemilik HKI mendapatkan perlindungan yang memadai serta imbalan yang adil atas karya-karya mereka (Latifiani, 2022).
Dari  segi  dampak  ekonomi,  literatur  menunjukkan  bahwa  negara-negara  yang  memiliki sistem  perlindungan  HKI  yang  kuat  cenderung  menarik  lebih  banyak  investasi  asing  dan memiliki  daya  saing  yang  lebih  tinggi  di  pasar  global.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa peningkatan  perlindungan  HKI  di  Indonesia  dapat  menjadi  faktor  kunci  dalam  meningkatkan daya  tarik  investasi  asing  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Dengan memperkuat  regulasi  HKI  dan  meningkatkan  kesadaran  serta  pendidikan  tentang  pentingnya HKI  di  semua  tingkatan,  termasuk  di  institusi  pendidikan  dan  pelaku  usaha,  Indonesia  dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi  inovasi,  penelitian, dan pengembangan, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi ekonominya di pasar global.

## Pemahaman yang Rendah tentang HKI di Kalangan Pelaku Usaha
Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  pentingnya  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan fokus khusus pada tantangan dan  strategi  terkait  pemahaman,  implementasi,  dan  penegakan  HKI.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  melibatkan  tinjauan  komprehensif  terhadap  literatur  dan  kerangka  hukum yang  ada  mengenai  HKI,  serta  menganalisis  kondisi  saat  ini  terkait  kesadaran  dan  efektivitas perlindungan  HKI  di  kalangan  UKM.  Temuan  penelitian  menyoroti  kesenjangan  signifikan dalam pemahaman dan penegakan HKI, yang menekankan perlunya pendidikan yang lebih baik dan reformasi regulasi. Penguatan perlindungan HKI penting tidak hanya untuk melindungi aset intelektual,  tetapi  juga  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  mendukung  inovasi  dan menarik investasi asing (Law, 2015).
Studi  ini  juga  menyoroti  pentingnya  Undang-Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) sebagai  landasan  hukum  dalam  menjaga  hak  dan  kepentingan  pemilik  HKI.  Di  Indonesia, regulasi  HKI  termasuk  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten,  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek, serta peraturan pelaksanaannya. Namun, implementasi yang efektif dari regulasi ini  masih  menghadapi  tantangan  dalam  praktiknya,  seperti  kurangnya  koordinasi  antarlembaga dan pemahaman yang rendah di kalangan pelaku usaha.
Permasalahan  utama  yang  dihadapi  adalah  rendahnya  pemahaman  tentang  pentingnya HKI di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor UKM. Banyak pelaku usaha belum menyadari sepenuhnya  nilai  strategis  dari  melindungi  hak  cipta,  paten,  dan  merek  dagang  mereka,  yang dapat  menghambat  kemampuan  mereka  untuk  mengembangkan  inovasi  dan  memanfaatkan secara optimal hasil kreativitas. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran  tentang  HKI,  serta  mendukung  pelaku  usaha  dengan  akses  yang  lebih  mudah  ke informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan dan melindungi hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## Tantangan dalam Implementasi dan Penegakan Hukum HKI
Implementasi  dan  penegakan  hukum  terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  yang  signifikan.  Meskipun  telah  ada  regulasi  yang mengatur  perlindungan  HKI,  masih  banyak  kasus  pelanggaran  seperti  pembajakan  produk  dan pemalsuan merek yang belum ditangani  secara efektif. Kekurangan sumber daya menjadi  salah
doi.org/ 10.54209/jasmien.v5i02.554
satu  hambatan  utama,  dimana  lembaga  penegak  hukum  sering  kali  tidak  memiliki  cukup personel  atau  anggaran  yang  memadai  untuk  menangani  kasus-kasus  HKI  secara  menyeluruh. Selain itu, koordinasi antarlembaga yang kurang baik juga menjadi masalah serius, menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi dalam penanganan kasus.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  HKI,  diperlukan  perbaikan  dalam kapasitas lembaga penegak hukum. Hal ini mencakup peningkatan jumlah personel yang terlatih dan  terampil  dalam  menangani  kasus  HKI,  serta  alokasi  anggaran  yang  memadai  untuk mendukung  kegiatan  investigasi  dan  penindakan.  Selain  itu,  penting  untuk  meningkatkan koordinasi  antarlembaga  dan  kolaborasi  lintas  sektoral,  termasuk  dengan  pihak-pihak  terkait seperti  lembaga  pengawas,  perusahaan,  dan  lembaga  pemerintah  terkait  lainnya.  Dengan koordinasi  yang  lebih  baik  dan  sinergi  antarlembaga,  proses  penegakan  hukum  HKI  dapat dipercepat dan kasus-kasus pelanggaran dapat ditangani secara lebih efisien dan efektif. Ini akan membantu membangun lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat diandalkan bagi pemilik HKI  di  Indonesia,  sehingga  meningkatkan  perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual  dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hukum & Udayana, 2020).

## Dampak Ekonomi dari Perlindungan HKI yang Lebih Kuat
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  sistem  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) yang kuat dalam menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing sebuah negara di pasar global. Negara-negara yang memiliki regulasi yang jelas dan efektif terkait HKI cenderung menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan bagi investor asing. Kepastian hukum  ini  sangat  penting  karena  memberikan  jaminan  kepada  pemilik  hak  atas  kekayaan intelektual  mereka,  seperti  hak  cipta,  paten,  dan  merek  dagang.  Investor  asing  cenderung  lebih percaya  diri  untuk  melakukan  investasi  jangka  panjang  dalam  riset  dan  pengembangan  produk baru  di  negara  yang  memberikan  perlindungan  yang  kuat  terhadap  HKI.  Dengan  demikian, meningkatkan  perlindungan  HKI  di  Indonesia  dapat  menjadi  pendorong  utama  untuk meningkatkan  aliran  investasi  asing  langsung  (FDI),  yang  pada  gilirannya  akan  mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain  itu,  perlindungan  HKI  yang  kuat  juga  memiliki  potensi  untuk  mendorong pertumbuhan  sektor  inovasi  di  Indonesia.  Dengan  memberikan  insentif  yang  jelas  bagi  inovasi dan  kreativitas,  baik  bagi  perusahaan  besar  maupun  UKM,  Indonesia  dapat  menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi penemuan dan pengembangan teknologi baru. Hal ini akan memberikan  dampak  positif  dalam  mempercepat  transformasi  ekonomi  menuju  ekonomi berbasis  pengetahuan  dan  kreativitas,  di  mana  nilai  tambah  dari  inovasi  dapat  menjadi  driver utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, peningkatan perlindungan HKI  bukan  hanya  tentang  melindungi  kekayaan  intelektual,  tetapi  juga  tentang  menciptakan fondasi  yang  kuat  untuk  inovasi,  kompetitivitas,  dan  kemajuan  ekonomi  Indonesia  dalam  era globalisasi yang semakin terhubung dan terintegrasi (Setiady et al., 2014).
Dengan  memperkuat  pemahaman,  implementasi,  dan  perlindungan  terhadap  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI),  Indonesia  berpotensi  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Peningkatan  kesadaran  akan  pentingnya  melindungi hak  cipta,  paten,  dan  merek  dagang  akan  mendorong  inovasi  di  berbagai  sektor,  mempercepat pengembangan  teknologi  baru,  dan  meningkatkan  produktivitas.  Di  samping  itu,  implementasi yang  efektif  dari  regulasi  HKI  akan  memperkuat  kepercayaan  investor,  baik  domestik  maupun internasional, yang dapat mengarah pada peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan.
doi.org/ 10.54209/jasmien.v5i02.554
Hal  ini  akan  meningkatkan  daya  saing  global  Indonesia  dalam  menghadapi  tantangan  ekonomi digital  dan  globalisasi  saat  ini,  sambil  memberikan  perlindungan  yang  lebih  kuat  terhadap kekayaan intelektual sebagai aset vital dalam peta persaingan ekonomi global.
Secara  keseluruhan,  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  serta  implementasi  dan  perlindungannya  yang  efektif  merupakan  langkah  krusial  bagi Indonesia  dalam  menghadapi  tantangan  ekonomi  global  saat  ini.  Dengan  meningkatkan kesadaran  dan  perlindungan  terhadap  HKI,  Indonesia  tidak  hanya  mendorong  inovasi  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  tetapi  juga  memperkuat  daya  saing  di  pasar  global. Perlindungan yang kuat  terhadap kekayaan intelektual akan memberikan  kepastian hukum  bagi pemilik  hak,  mendorong  investasi  dalam  riset  dan  pengembangan,  serta  mempercepat transformasi  menuju  ekonomi  berbasis  pengetahuan  dan  kreativitas.  Oleh  karena  itu,  langkah- langkah  strategis  dalam  meningkatkan  regulasi  HKI  dan  penegakan  hukumnya  perlu  terus diperkuat  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  kondusif  bagi  inovasi  dan  kemajuan ekonomi  Indonesia  di  era  digital  dan  globalisasi  yang  semakin  kompleks  dan  terhubung  ini (Quraisy, 2011).

## KESIMPULAN
Secara kesimpulan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung inovasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  Dalam  konteks  Indonesia,  tantangan  utama  yang  dihadapi  adalah  rendahnya pemahaman dan implementasi yang efektif terkait HKI, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan  menengah  (UKM).  Banyak  pelaku  usaha  belum  sepenuhnya  menyadari  nilai  strategis  dari melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang mereka, yang dapat menghambat potensi inovatif mereka dan meningkatkan risiko pelanggaran.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  upaya  terpadu  dalam  meningkatkan pemahaman tentang HKI melalui pendekatan edukasi yang lebih intensif, baik dari pemerintah, lembaga  pendidikan,  maupun  sektor  swasta.  Selain  itu,  perbaikan  dalam  implementasi  regulasi HKI  dan  penegakan  hukum  yang  lebih  efektif  juga  sangat  penting.  Langkah-langkah  ini  tidak hanya akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kekayaan intelektual, tetapi juga akan menciptakan lingkungan bisnis  yang lebih kondusif bagi  inovasi dan investasi,  yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di  Indonesia. Dengan  demikian,  Indonesia  dapat  memanfaatkan  potensi  HKI  sebagai  salah  satu  kunci  untuk meningkatkan  daya  saing  globalnya  dan  meraih  keunggulan  kompetitif  dalam  era  ekonomi digital yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Epistimologi,  D.  D.  (2019). Perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  (haki)  ditinjau  dari epistimologi . 03 .
[2] Hukum, F., & Udayana, U. (2020). INTELEKTUAL TERHADAP SKETSA DAN BENTUK OGOH-OGOH . 8 (28), 1483–1494.
[3] Indonesia, D. I., Era, D., Dan, I., Padjadjaran, U., Sukarsa, D. E., Padjadjaran, U., Ramli, A. M., & Padjadjaran, U. (2020). PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF  DAN  INOVATIF  BISNIS  STARTUP  ditandatanganinya  keikutsertaan  dalam perdagangan bebas ASEAN , ASIA serta ASIA PASIFIK . Oleh kehidupan . Era society 5 . 0  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Perdana  Menteri  Jepang  Shinzo  Abe  terintegrasi  .
doi.org/ 10.54209/jasmien.v5i02.554
Keseimbangan  masyarakat  perlu  dalam  rangka  mengantisipasi  berkembangnya  industry . 4 , 68–82.
[4] Latifiani, D. (2022). BENDA BAGI HAK CIPTA ATAU MERK PERUSAHAAN . 31 (1), 66– 74.
[5] Law,  C.  (2015). PENGECUALIAN  PERJANJIAN  HAK  KEKAYAAN  Dani  Amran  Hakim Universitas Diponegoro , Semarang email : daniamranhakim@yahoo.com . 9 (4), 409–427.
[6] Quraisy, M. (2011). Hak Kekayaan Intelektual ( HaKI ) dalam Perspektif Hukum Islam . 2 , 39–56.
[7] Santoso,  A.  F.,  &  Santoso,  B.  (2022). Implementasi  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum . 15 , 818–832.
[8] Setiady,  T.,  Hukum,  F.,  &  Wiralodra,  U.  (2014). HARMONISASI  PRINSIP-PRINSIP TRIPS AGREEMENT DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN Kata Kunci : Trips Agreement , Hak Kekayaan Intelektual , Kepentingan Nasional . 8 (4), 595–613.
[9] Sugiyono. (2013). Metode Penelitin Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (cet. 19). Alfabeta.
[10] Suryamizon,  A.  L.  (2017). Pengaruh  Teknologi  Terhadap  Perkembangan  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia . 1 (1), 58–75.
[11] Universitas, D., & Ulama, N. (2020). Peran negara dan kepastian hukum guna akselerasi perolehan haki 1 2 . 4 (1), 458–474.
[12] Universitas, S., & Raya, S. (n.d.). Lisensi hak kekayaan intelektual (hki) dalam perspektif hukum perjanjian di indonesia . 2 .