PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M

## JURNAL ILMU HUKUM

## TAMI RUSLI

## S. ENDANG
PRASETYAWATI AGUS ISKANDAR FATHUR RACHMAN MEITA DJOHAN OE OKTA AINITA MARTINA MALE 1-14 15-24 25-37 38-49 50-64 65-79 80-88 89-95

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 14 Nomor 1 Januari 2019 ISSN 1907-560X
Tanggung  Jawab  Organ  Bumn  Dalam  Pengelolaan Kekayaan  Bumn  Dikaitkan  Dengan  Hak  Negara Sebagai Pemegang Saham
Kedudukan  Produk  Hukum  Dari  Fungsi  Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional
Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Dan Psikotropika Kepastian  Hukum  Dalam  Penegakkan  Hukum
Perpajakan
Tinjauan  Yuridis  Modus  Operanding  Tindak  Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering )
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Analisis  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  Dan/atau
Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Ekslusif
Di Provinsi Lampung
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Asas
Otonomi  Daerah  Pada  Kecamatan  Gedong  Tataan- Kabupaten Pesawaran
ZAINAB OMPU JAINAH
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH ASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ASI EKSLUSIF DI PROVINSI LAMPUNG

## OKTA AINITA
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung E-mail: okta.anita@ubl.ac.id

## ABSTRACT
Breastmilk,  which  is  called  as  Exclusive  Breastmilk  is  given  to  baby  since  the  day baby  is  born  until  6  (six)  months  without  adding  and  /  or  replacing  with  other  foods  or beverages. Governments are responsible for setting policy in order to guarantee the right of infants and children to get the exclusive breastmilk. Regulatory Policy Regions in Lampung Province related to exclusive breastfeeding is still less effective. Coverage of babies who get exclusive breastfeeding in Lampung Province in 2015 is amounted to 57.70%, which is still below  the  figure  from  the  expected  target  as  80%.  The  Government  policy  on  provision  of special  breastfeeding  facilities  in  the  workplace  and  public  facilities  for  its  implementation has  not  been  fully  implemented  in  accordance  with  the  provisions  prevailing  laws  and regulations.  Particularly  in  the  Province  of   Lampung,  based  on  the  observation  of researchers, there is an office providing nursery room, but the standard is not good enough and also the facilities in it are not yet eligible. In line with that, the nursery room which exist in public places like terminal, shopping center, tourist attractions, hotels still do not provide specific  facilities  for  breastfeeding  activity.  The  law  enforcement  against  the  disfunction  of working  places  and  public  places  which  do  not  provide  nursery  room  like  private  sector, government offices, regional government as well is still going on. As the conclusion, the lack of opportunity given by the respective institutions still reflect that breastfeeding mothers still have no proper opportunity to deliver their rights in using the facilities. It also could be said that  the  regulation  has  not  been  running  the  way  it  should  be  regarding  the  existing regulations.

## Keywords : Policy, Breastfeeding Facilities, Exclusive Breastfeeding Program

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  salah  satu  unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.    Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. Hal  tersebut  merupakan  bagian  dari  hak asasi  manusia  yang  patut  dinikmati  bayi dan anak.
Dalam  Convention  on  the  Right  of the Child/Konvensi Hak Anak Internasional yang  telah  diratifikasi  dengan  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, disebutkan  secara  jelas  hak  anak  untuk menikmati status kesehatan tertinggi,
sehingga  negara  diharuskan  mengambil langkah-langkah  untuk  memperkecil  angka kematian  bayi  dan  anak,  memberikan perawatan kesehatan dasar bagi bayi, anak, dan ibu hamil, serta menyusui, memberantas  penyakit  dan  kekurangan gizi.  Memastikan  semua  orangtua  diberi informasi pengetahuan dasar tentang kesehatan gizi anak, manfaat pemberian Air Susu  Ibu  (ASI),  kesehatan  dan  penyehatan lingkungan,  serta  menghapus  budaya  yang merugikan kesehatan anak.
Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin  hak  bayi  dan  anak  untuk mendapatkan  ASI.  Pemerintah  dalam mewujudkan  tanggung  jawabnya  dalam pemenuhan  hak  bayi  tersebut,  telah menempatkan  pengaturan  pemberian  ASI dalam  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor 36  Tahun  2009.  Dalam  Pasal  128  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap bayi  berhak  mendapatkan  air  susu  ibu eksklusif  sejak  dilahirkan  selama  6  (enam) bulan kecuali atas indikasi medis. Kemudian  dalam  Pasal  128  ayat  (2) disebutkan  bahwa  selama  pemberian  ASI (Air  Susu  Ibu)  Eksklusif  pihak  keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat  harus  mendukung  ibu  bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas  khusus,  dan  dalam  ayat  (3) ditegaskan  bahwa  pemerintah,  pemerintah daerah,  dan  masyarakat  juga  bertanggung jawab  atas  penyediaan  fasilitas  khusus ditempat kerja dan tempat sarana umum.
Pasal 129 sebagai pasal pendelegasian  untuk  mengatur  lebih  lanjut teknis  dari  perintah  pasal  128  UU  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa, Pemerintah
bertanggung  jawab  menetapkan  kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi
mendapatkan  air  susu  ibu  secara  eksklusif; Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah.  Dengan  demikian, sebagai  tindak  lanjut  dari  perintah  Pasal 129  UU  No.36  Tahun  2009  tentang Kesehatan, maka Pemerintah telah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 33  Tahun  2012  tentang  Pemberian  ASI eksklusif.
Pemerintah  Provinsi  Lampung  juga mendukung penuh program pemberian ASI ekslusif  tersebut  dengan  mengeluarkan kebiijakan melalui Peraturan Daerah (Perda)  Nomor  17  Tahun  2014  tentang pemberian  ASI  eksklusif  yang  disahkan pada  12  september  2014  dan  Peraturan Gubernur  (Pergub)  Lampung  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah  ASI,  Susu  Formula  Bayi  dan Produk  Bayi  Lainnya.  Bukan  hanya mendukung  pemberian  ASI  Eksklusif, Undang-Undang  dan  Peraturan  tersebut juga  melindungi  hak  anak  dan  ibu  dalam menyusui, mendapatkan perlindungan hukum  saat  menyusui  dan  mendapatkan fasilitas  di  ruang  publik.  Penyediaan fasilitas  khusus  di  tempat  kerja  dan  sarana umum  dapat  mengacu  pada  Peraturan Gubernur  lampung  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI, Susu  Formula  Bayi  dan  Produk  Bayi Lainnya.
Kebijakan pemerintah tentang penyediaan  fasilitas  khusus  menyusui  di tempat  kerja  dan  sarana  umum  ini  bukan merupakan  hal  yang  baru,  hal  tersebut sudah  diatur  sejak  tahun  2009,  namun untuk  pelaksanaannya  belum  sepenuhnya dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus nya  di  Provinsi  Lampung,  berdasarkan
pengamatan peneliti sudah ada perkantoran yang  menyediakan  ruang  laktasi,  tetapi belum  sesuai  standar  dan  juga  fasilitas yang  terdapat  di  dalam  nya  belum memenuhi  syarat.  Begitu  juga  dengan ruang  laktasi  yang  ada  di  instansi  publik pelayan  masyarakat,  bahkan  ada  tumpat- tempat  umum  seperti  terminal,  pusat perbelanjaan,  tempat  wisata,  hotel  yang tidak menyediakan fasilitas khusus menyusui. Kegiatan menyusui untuk memenuhi  kebutuhan  ASI  bayi,  dapat dilakukan  dimana  saja.  Walaupun  begitu, masih  banyak  ibu  yang  tidak  memberikan ASI  eksklusif  kepada  bayi  mereka.  Maka dari  itu,  untuk  meningkatkan  kepedulian ibu mengenai pentingnya memberikan ASI eksklusif,  salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  adalah  menyediakan  suatu ruangan  yang  dapat  mendukung  ibu  untuk menyusui secara nyaman dan privasi.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah    bagaimanakah  jaminan  ketersediaan fasilitas  khusus  menyusui  di  ruang  publik dalam  rangka  mendukung  program  ASI eksklusif di Provinsi Lampung?

## II. PEMBAHASAN

## Kebijakan  Pemerintah  tentang  ASI Eksklusif
Tanggungjawab pemberian ASI eksklusif tidak hanya dipikul oleh orang tua bayi  melainkan  juga  oleh  Negara.  (Rizki NatiaWiji, 2013:4). Pasal 1 ayat (2) PP No. 33  Tahun  2012  tentang  Pemberian  ASI Eksklusif  menyebutkan  :  “Air  Susu  Ibu Eksklusif  yang  selanjutnya  disebut  ASI Esklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi  sejak  dilahirkan  selama  6  (enam) bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti  dengan  makanan  atau  minuman lain.  Penelitian membuktikan manfaat dari
pemberian ASI Ekslusif secara medis tidak hanya  untuk  bayinya  namun  juga  demi terjaminnya  kesehatan  reproduksi  ibu, maka  ibu  perlu  didukung  untuk  dapat memberikan ASI Ekslusif demi kepentingan  kesehatan  dirinya  sendiri selain bermanfaat bagi banyinya.
Dalam  PP  No.  33  Tahun  2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif sedikit nya ada  6  pasal  yang  mengatur  secara  tegas tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah. Tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif.
Pemerintah  baik  pusat  maupun daerah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing meliputi:
a. Menetapkan dan/atau menyusun kebijakan  nasional  terkait  program pemberian ASI ekslusif.
b.Mengatur  strategi  program  pemberian ASI  Ekslusif,  yang  dapat  dilakukan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan.
c. Dalam  menetapkan  kebijakan  nasional di  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota, pemerintah  daerah  dapat  menetapkan peraturan  daerah  (Perda)  atau  peraturan gubernur/bupati/walikota dengan mengacu pada kebijakan nasional.
d.Dalam  menetapkan  kebijakan  program pemberian  ASI  ekslusif  di  daerah, pemerintah daerah provinsi dapat memperhatikan kemampuan dan potensi sumber  daya  manusia,  kemampuan  dan potensi sumber pendanaan, dan dukungan  masyarakat.  Menteri,  menteri terkait,  kepala  lembaga  pemerintah  non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan program  pemberian  ASI  ekslusif  sesuai dengan  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan
masing-masing. Pembinaan dan
pengawasan  sebagaimana  dimaksud  di atas  ditujukan  untuk  :  Meningkatkan peran  sumber  daya  manusia  dibidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan  satuan  pendidikan  kesehatan  dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif; Meningkatkan peran  dan  dukungan  keluarga  dan masyarakat  untuk  keberhasilan  program ASI  eksklusif;  dan  Meningkatkan  peran dan  dukungan  pengurus  tempat  kerja dan  penyelenggara  sarana  umum  untuk mencapai keberhasilan program pemberian  ASI  eksklusif.  Pembinaan dan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  melalui  : Advokasi  dan  sosialisasi  peningkatan pemberian  ASI  eksklusif;  Pelatihan  dan peningkatan  kualitas  tenaga  kesehatan dan tenaga terlatih; dan /atau Monitoring dan evaluasi.
e. Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah  non  kementerian,  gubernur,
dan
bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan  dapat    mengikutsertakan masyarakat.
f. Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  pemberian  ASI  eksklusif dilaksanakan  tidak  hanya  pada  situasi normal namun juga pada situasi bencana atau darurat.
g.Pengawasan  juga  dilakukan  terhadap produsen  atau  distributor  susu  formula bayi  dan/atau  produk  bayi  lainnya  yang melakukan kegiatan promosi susu
formula  bayi  agar  tetap  mematuhi ketentuan peraturan
perundang- undangan.

## Cakupan Bayi Mendapat ASI Ekslusif di Provinsi Lampung
Pemberian  Air  Susu  (ASI)  pada bayi usia 0-1 Tahun mempunyai arti sangat penting,  terutama  menyangkut  pemenuhan kebutuhan  zat  gizi  dan  zat  lain  pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Pemberian ASI secara eksklusif di usia 0-6 bulan  dipandang  sangat  strategis,  karena pada  usia  tersebut  kondisi  bayi  masih sangat  labil  dan  rentan  terhadap  berbagai penyakit.  Berdasarkan  data  Kementrian Kesehatan  Republik  Indonesia  pada  tahun 2015  tentang  cakupan  ASI  eksklusif  pada provinsi  Lampung  mengalami  penurunan sebesar  8,8%.  Hal  ini  terlihat  dari  Pusat Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  Kemenkes 2015  yang  menyebutkan  bahwa  Lampung berada pada angka 63,7% pada tahun 2014 sedangkan  pada  tahun  2015  mengalami penurunan pada angka 54,4% dari target 80 persen.  Hal  tersebut  menyatakan  bahwa kebijakan  peraturan  daerah  di  provinsi Lampung  terkait  pemberian  ASI  eksklusif masih  kurang  efektif.  Cakupan  bayi mendapatkan  ASI  Ekslusif  di  Provinsi Lampung  tahun  2015  sebesar  57,70%, dimana  angka  ini  masih  di  bawah  target yang diharapkan yaitu 80%. Adapun Trend cakupan  bayi  mendapat  ASI  eksklusif  di Provinsi Lampung tahun 2003-2015 adalah sebagai berikut :
Dapat  dilihat  berdasarkan  data  capaian  per kabupaten  dan  kota  tersebut,  tidak  ada
satupun kabupaten atau kota yang mencapai target yang diharapkan.  Menurut data  Profil  Kesehatan  Provinsi  Lampung Tahun  2015  cakupan  bayi  mendapatkan ASI  Eksklusif  menurut  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Lampung  tahun  2015  adalah sebagai berikut :
Kebijakan dan Penegakan Hukum

## Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui
Setiap  kebijakan  publik  diharuskan mempunyai  standar  dan  sasaran  yang  jelas sehingga  memudahkan  implementor  untuk memahami  dan  melaksanakan  kebijakan tersebut (Subarsono,2012). Dalam Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  Pasal  3  disebutkan  bahwa penyediaan  fasilitas  khusus  menyusui diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012  tentang Pemberian  ASI  Eksklusif,  tercantum  pada Pasal  30, 31, 32 disebutkan tentang tempat kerja  dan  sarana  umum  harus  mendukung program pemberian ASI dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui  dan  memerah  ASI.  Tempat sarana  umum  yang  dimaksud  adalah fasilitas pelayanan kesehatan, hotel, tempat rekreasi,  terminal,  stasiun,  bandara  udara, pelabuhan,  tempat  perbelanjaan,  gedung olahraga dan termasuk juga lokasi pengungsian.  Pengaturan  tentang  ruang khusus  menyusui  dan  memerah  ASI
tersebut juga dicantumkan dalam Peraturan Gubernur  (Pergub)  Lampung  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah  ASI,  Susu  Formula  Bayi  dan Produk Bayi Lainnya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah  ASI,  dalam  Pasal  10  dan  11 disebutkan  bahwa  persyaratan  penyediaan ruang  atau  fasilitas  khusus  menyusui dan/atau memerah ASI harus berupa:
1. Tersedianya  ruangan  khusus  dengan ukuran minimal 3x4 m;
2. Ada  pintu  yang  dapat  dikunci,  mudah dibuka/ditutup;
3. Lantai keramik/semen/karpet;
4. Memiliki  ventilasi  dan  sirkulasi  udara yang cukup;
5. Bebas  potensi  bahaya  di  tempat  kerja termasuk bebas polusi;
6. Lingkungan  cukup  tenang  jauh  dari kebisingan;
7. Penerangan  dalam  ruangan  cukup  dan tidak menyilaukan;
8. Kelembaban  berkisar  antara  30-50%, maksimum 60%;
9. Tersedia  wastafel  dengan  air  mengalir untuk  cuci  tangan  dan  mencuci peralatan.
Peralatan  Ruang  ASI  sekurang- kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI  dan  peralatan  pendukung  lainnya sesuai  standar.  Peralatan  menyimpan  ASI yaitu:  lemari  pendingin  untuk  menyimpan ASI;  gel  pendingin (ice  pack) ;  tas  untuk membawa  ASI  perahan (cooler  bag) ;  dan sterilizer botol  ASI.  Peralatan  pendukung lainnya  meliputi:  meja  tulis,  kursi  dengan sandaran untuk ibu memerah ASI, konseling  menyusui  kit  yang  terdiri  dari model  payudara,  boneka,  cangkir  minum ASI,  spuit,  media  KIE  tentang  ASI  yang
terdiri  dari  poster,  foto, leaflet, lemari penyimpan  alat,  dispenser  dingin  dan panas,  alat  cuci  botol,  tempat  sampah  dan penutup,  penyejuk  ruangan  (AC/Kipas angin), nursing  apron/ kain  pembatas  atau pakai  krey  untuk  memerah  ASI,  waslap untuk  kompres  payudara,  tisu/lap  tangan dan bantal untuk menopang saat menyusui.
Tersedianya fasilitas khusus menyusui  dan/atau  memerah  ASI  bagi  ibu menyusui  yang  sedang  bepergian  di tempat-tempat umum maupun untuk wanita pekerja  yang  menyusui  tentu  sangatlah diharapkan dan bermanfaat sekali. Kenyataan  yang  terjadi  dilapangan  bahwa saat  ini  masa  cuti  melahirkan  hanya diberikan  selama  tiga  bulan  saja,  dimana menurut  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  bahwa pekerja/buruh perempuan (maksudnya, “karyawan wanita” atau karyawati), berhak memperoleh  istirahat  atau  cuti  hamil selama  1,5  bulan  (dalam  arti,  satu  bulan dan  lima  belas  hari)  sebelum  saatnya melahirkan  anak,  dan  cuti  melahirkan selama  1,5  bulan  (satu  bulan  dan  15  hari) sesudah  melahirkan,  menurut  perhitungan dokter  kandungan  atau  bidan.  Sedangkan bayi  masih  harus  mendapatkan  ASI Eksklusif,  yaitu  hanya  memberikan  ASI saja  tanpa  pemberian  makanan  atau minuman  lain  selama  enam  bulan  dan kemudian  diteruskan  sampai  usia  2  tahun. Wanita  pekerja  tetap  harus  memastikan bayinya memperoleh kecukupan ASI. Sejak dari  hari  pertama  melahirkan  para  Ibu sudah  bisa  mulai  menabung  ASIP  (ASI Perah) sehingga nantinya pada saat bekerja sudah tersedia stok ASIP. Ibu bekerja tidak menghalangi  atau  mengurangi  hak  anak untuk  mendapatkan  ASI  penuh.  Agar  ibu yang  bekerja  juga  dapat  memberikan  ASI eksklusif kepada bayinya perlu
pengetahuan dan cara pemberian ASI  yang benar. Para ibu yang menyusui dan bekerja bisa  tetap  memberikan  zat  terbaik  itu kepada  anaknya.  Bila  memungkinkan  bisa membawa bayi ke tempat kerja, namun hal ini  akan  sulit  dilaksanakan  apabila  di tempat  bekerja  atau  di  sekitar  tempat bekerja tidak tersedia sarana penitipan bayi atau  ruang  laktasi.  Bila  tempat  kerja  di dekat  rumah,  Ibu  mungkin  bisa  pulang untuk  menyusui  bayi  selama  jam  istirahat. Bila  tempat  kerja  jauh  para  ibu  bisa memerah  ASI  setiap  dua  atau  tiga  jam  di tempat  kerjanya.  Dan  tentu  saja  tempat kerja  harus  menyediakan  sarana  dan fasilitas  yang  layak  untuk  mewujudkan  hal tersebut.
Peraturan  lain  yang  juga  sangat mendukung  tentang  penyediaan  ruang laktasi  bagi  ibu  yang  bekerja  adalah Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi,  dan  Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008,Per.27/Men/XII/2008, 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang
Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja  di  Tempat  Kerja,  disebutkan  bahwa memberikan  kesempatan  kepada  pekerja wanita  untuk  memberikan  atau  memerah ASI  selama  waktu  kerja,  menyimpan  ASI perah  untuk  diberikan  kepada  anaknya. Sebelumnya, dalam Konvensi ILO- Maternity protection convention No.183/2000  dinyatakan  bahwa  wanita berhak  untuk  mendapatkan  waktu  istirahat (lebih dari sekali sehari), ataupun memperoleh  pengurangan  jam  kerja  (yang tetap  digaji)  untuk  menyusui  anaknya  atau memerah atau memompa ASI.
Melalui regulasi yang tepat tersebut, diharapkan  ibu  menyusui  mendapatkan perlindungan  hukum  saat  menyusui  dan mendapatkan  fasilitas  menyusui  di  ruang
publik,  sehingga  jika  semua  peraturan tersebut  bisa  dilaksanakan  di  tempat bekerja,  tidak  akan  terjadi  lagi  realita seperti  yang  dihadapi  selama  ini.  Sebagai contoh  ada  ibu  yang  harus  mencuri  waktu memerah  ASI,  memerah  ASI  di  sudut ruangan,  mushalla  kantor  dan  tentu  saja dengan  perasaan  tidak  nyaman,  serta waswas.  Padahal,  untuk  bisa  menghasilkan ASI  yang  deras,  maka  ibu  harus  berada  di ruangan  yang  nyaman,  perasaan  yang tenang. Jadi seharusnya bekerja atau berada di  luar  rumah  ataupun  bepergian  bukan merupakan  suatu  alasan  atau  kendala  bagi para  ibu  dalam  menyusui  bayinya,  asalkan tersedia  fasilitas  ruang  laktasi  publik  yang memadai.
Penerapan  dari  kebijakan  juga tentunya  memiliki  hambatan  lain  yang tidak lepas dari pengaruh para stakeholder/aktor yang terkait. Dalam suatu kebijakan  selalu  ada  dua  kubu  yang berseberangan  yaitu  kubu  yang  pro  atau kubu  yang  mendukung  kebijakan  tersebut dan  kubu  kontra  atau  yang  menentang kebijakan tersebut. Pihak-pihak yang sebenarnya mendukung  kebijakan  ini
adalah
Gubernur Lampung, Dinas kesehatan Provinsi Lampung, tenaga kesehatan,  LSM  terkait  dengan  pemberian air  susu  ibu  secara  eksklusif  (WHO, UNICEF,  AIMI)  dan  ibu  menyusui. Sedangkan  sisi  lain  ada  pihak-pihak  yang kontra adalah produsen susu formula.
Menurut  informasi  yang  peneliti peroleh  masih  banyak  hambatan  yang dijumpai  untuk  mendirikan  ruang  laktasi sehingga  ruang  laktasi  baru  diadakan  di sejumlah  kecil  instansi  kerja,  baik  itu  di sektor  pemerintah  maupun  swasta.  Masih kurangnya  akses  untuk  menyusui  atau fasilitas  khusus  menyusui  di  tempat  umum ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  seperti tidak adanya ruang khusus menyusui, ruang
menyusui yang tidak layak pakai atau ruang menyusui  yang  disalahfungsikan  oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan tidak tersedianya anggaran khusus dari pihak  swasta  maupun  pemerintah  untuk membuat fasilitas khusus menyusui tersebut.  Berdasarkan  penelitian,  masih banyak kantor pemerintahan, kantor swasta dan fasilitas publik (seperti tempat pembelanjaan,  stasiun,  terminal,  dan  lain- lain) yang belum memiliki ruang menyusui. Lalu, ada juga ruang menyusui yang dinilai tidak  layak  pakai  karena  alasan  kebersihan atau  ukuran  yang  sangat  kecil,  sedangkan banyak  ibu  yang  membutuhkan  ruangan tersebut.  Hal-hal  ini  sangat  disayangkan mengingat  ibu  menyusui  dituntut  untuk dapat menyusui kapanpun dan di manapun, tergantung permintaan bayi. Tidak tersedianya  ruang  untuk  menyusui  di tempat  umum  ini  sedikit  banyak  menjadi faktor penyebab ketidakberhasilan pemberian  ASI  Eksklusif  dari  ibu  kepada bayi. Menurut Satjipto Raharjo penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum,  kemanfaatan  sosial  dan  keadilan menjadi  kenyataan.  Proses  perwujudan ketiga  ide  inilah  yang  merupakan  hakekat dari  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum dapat  diartikan  pula  penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan dan  sesuai  kewenangannya  masing-masing menurut  aturan  hukum  yang  berlaku. (Satjipto Raharjo,1980:15).
Dalam perspektif penegakan hukum, khusus nya hukum pidana sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012  tentang Pemberian  ASI  Eksklusif  yaitu  seperti tenaga  kesehatan  dan  fasilitas  kesehatan yang  tidak  melakukan  inisiasi  menyusui
dini, menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruang  rawat.  Selain  itu,  tempat  kerja  dan tepat sarana umum yang tidak menyediakan ruang  menyusui,  pelaku  swasta  dan perkantoran pemerintah maupun pemerintah  daerah  juga  tidak  memberi kesempatan  bagi  ibu  menyusui  untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Perbuatan- perbuatan  tersebut  apabila  dilanggar  maka akan  dikenakan  sanksi  yang  tercantum dalam  Pasal  200  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang menyatakan  bahwa  “setiap  orang  yang dengan  sengaja  menghalangi  program pemberian  ASI  eksklusif  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  128  ayat  (2) dipidana  penjara  selama  satu  tahun  dan denda paling
banyak
Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).”
Kenyataan yang terjadi di lapangan,
proses penegakan hukum terhadap pelanggaran  tersebut  bisa  dikatakan  belum berjalan,  padahal  pasal  dan  sanksi  sudah jelas  diatur  oleh  Undang-Undang.  Namun dalam  penegakan  hukum  nya,  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  ini  juga  memiliki  kekurangan yaitu  tidak  dijelaskan  secara  jelas  pihak- pihak  yang  berwenang  terkait  pelaksanaan program  ASI  eksklusif  ini,  mulai  dari aparat  penegak  hukumnya,  hingga  pihak mana  yang  berkewajiban  mengawasi. Disamping  itu  juga  masih  belum  ada lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan  program  ASI  eksklusif  di lingkungan  kerja,  sarana  umum,  bahkan rumah sakit.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Tersedianya
fasilitas khusus menyusui  dan/atau  memerah  ASI  bagi  ibu menyusui  yang  sedang  bepergian  di
tempat-tempat umum maupun untuk wanita pekerja  yang  menyusui  tentu  sangatlah diharapkan  dan  akan  sangat  bermanfaat bagi ibu menyusui serta dapat mensukseskan program  pemerintah tentang ASI  Eksklusif.  Pemerintah  pusat  dan daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan  melalui  peraturan  perundang- undangan.  Melalui  regulasi  yang  tepat tersebut, diharapkan ibu menyusui mendapatkan  perlindungan  hukum  saat menyusui dan mendapatkan fasilitas menyusui  di  ruang  publik.  masih  banyak hambatan  yang  dijumpai  untuk  mendirikan ruang  laktasi  sehingga  ruang  laktasi  baru diadakan  di  sejumlah  kecil  instansi  kerja, baik  itu  di  sektor  pemerintah  maupun swasta. Dalam perspektif penegakan hukum,  proses  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  tempat  kerja  dan  tepat  sarana umum  yang  tidak  menyediakan  ruang menyusui,  pelaku  swasta  dan  perkantoran pemerintah maupun pemerintah daerah juga tidak  memberi  kesempatan  bagi  ibu menyusui  untuk  memanfaatkan  fasilitas tersebut  dikatakan  belum  berjalan  sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

## B. Saran
Pemerintah agar dapat lebih menekankan  kepada  semua  pihak  dan instansi terkait agar dapat memfasilitasi ibu menyusui dengan ruangan khusus menyusui.  Sangat  penting  bagi  pemerintah untuk mengkomunikasikan pentingnya ASI dan  menyusui  kepada  masyarakat  luas dengan berbagai cara secara konsisten. Hal ini  diharapkan  dapat  membangun  opini publik  yang  positif  tentang  ASI  dan menyusui. Jika semua pihak sudah teredukasi  akan  pentingnya  ASI  dan menyusui, niscaya dukungan yang diperoleh ibu menyusui pun akan
meningkat  dan  sangat  berpengaruh  pada keberhasilan ibu dalam menyusui.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Rizki  NatiaWiji,  2013, ASI  dan  Panduan Ibu  Menyusui ,  Yogyakarta  :  Nuha
Medika.
Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan
Masyarakat , Bandung: Angkasa.
Subarsono,  A.G.  2012. Analisis  Kebijakan Publik . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
B. Undang-Undang dan Peraturan
Lainnya . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009
Nomor  144,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5063 ).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.
39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886 ).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.
23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109, Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235).
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  33  Tahun  2012  tentang Pemberian  Air  Susu  Ibu  Eksklusif
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun  2012  Nomor  58,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5291).
Peraturan  Menteri    Kesehatan  Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas
Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah ASI. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan,  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008,Per.27/Men/XII/2
008,1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan  Pemberian  ASI  Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.
Peraturan Daerah (Perda) Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang pemberian ASI Eksklusif.
Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Lampung Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Tata Cara  Penyediaan  Fasilitas  Khusus Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI, Susu  Formula  Bayi  dan  Produk  Bayi Lainnya.

## C. Sumber Lain
Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015. Dinas Kesehatan. Provinsi Lampung. www.hukumonline.com Kamus Bahasa Inggris-Indonesia. Hasan Sadily dan John F. Echol. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. Kamus Hukum. Andi Hamzah. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998 .
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid