Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 6(2), 2022, 334-341 Available online at http://journal.lembagakita.org
Risiko Ekonomi pada Praktek Risywah dan Ihtikâr
Siti Kadariah 1* , Tuti Anggraini 2 , Marliyah 3 1* Universitas Potensi Utama, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Medan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Abstrak. Ihtikâr secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran, Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Selain Ihtikâr, Risywah juga dilarang Menurut Yusuf al-Qardhawi mengatakan, risywah adalah “uang yang  diberikan  kepada penguasa  atau  pegawai, supaya  penguasa  atau pegawai tersebut menjatuhkan  hukuman yang menguntungkannya. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya perjudian, riba, penipuan (al-ghabn), tadlîs dalam jual beli dan penimbunan (ihtikâr). Untuk itu, di setiap kegiatan ekonomiharus didasari adanya rasa transendensi. Secara umum kejahatan risywah berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari-hari yakni bahi individu, masyarakat dan Pemerintah.
Kata kunci: Risiko Ekonomi; Praktek Risywah; Ihtikâr.
Abstract. Ihtikâr in terminology is holding (hoarding) basic human goods to be able to gain profits by increasing the price and waiting for prices to soar in the market. According to the principles of Islamic law, whatever goods are permitted by Allah SWT to have them, then it is also lawful to be used as objects trading. Likewise, all forms that are forbidden to possess it are also forbidden to trade them. According to Yusuf al-Qardhawi, risywah is "money given to the ruler or employee, so that the ruler or employee imposes a punishment that benefits him. The type of research I use is a qualitative research type. Ihtikâr  and  Its  Impact  on  the  World  Economy.  There  are  several  economic  activities  that  benefit  only  one  party  but  are prohibited by religion, such as gambling, usury, fraud (al-ghabn), tadlîs in buying and selling and hoarding (ihtikâr). For this reason, every economic activity must be based on a sense of transcendence. In general,  risywah crimes have an impact on 3 important sectors in daily life, namely the individual, the community and the government.
Keywords: Economic Risk; Risywah Practice; Ihtikâr.
* Author. Email: sitikadariah1920@gmail.com 1*, tutianggraini@uinsu.ac.id 2, marliyah@uinsu.ac.id 3 .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.678 Received: 17 June 2022, Revision: 28 June 2022, Accepted: 1 July 2022, Available Online : 3 July 2022. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2022. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Ihtikâr secara  terminologis  adalah  menahan (menimbun)  barang-barang  pokok  manusia untuk  dapat  meraih  keuntungan  dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran, Menurut prinsip hukum  Islam,  barang  apa  saja  yang  dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai obyek perdagangan.  Demikian  pula  segala  bentuk yang  diharamkan  untuk  memilikinya  maka haram  pula  untuk  memperdagangkannya. Menrut Yusuf al-Qardhawi mengatakan, risywah adalah  uang  yang  diberikan  kepada  penguasa atau  pegawai,  supaya  penguasa  atau  pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya. Ihtikâr dan  dampaknya terhadap  dunia  ekonomi.  Ada  beberapa kegiatan  ekonomi  yang  menguntungkan  hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya perjudian, riba, penipuan ( al-ghabn ), tadlîs dalam jual beli dan penimbunan ( ihtikâr ). Untuk itu, di setiap  kegiatan  ekonomi  didasari  adanya  rasa transendensi.  Secara  umum  kejahatan risywah berdampak  pada  3  sektor  penting  dalam kehidupan  sehari-hari  yakni bahi individu, masyarakat  dan  pemerintah,  mengeluarkan zakat,  infak  dan  sedekah.  Negara  mempunyai peran  dalam  mewujudkan  stabilitas  ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat.  Selanjutnya, dalam  makalah  ini,  akan  dikaji  mengenai  salah satu  yang  dilarang  dalam  sistem  perekomian Islam  yaitu  tentang ihtikâr (penimbunan)  dan dampaknya dalam sistem ekonomi. Secara garis besar hisbah mempunyai fungsi: 1) Mengorganisasi pasar agar dapat memfungsikannya  sebagai  solusi  permasalah ekonomi  umat  melalui  mekanisme  pasar  yang sehat; 2) Menjamin instrumen harga barang dan jasa  yang  ditentukan  sesuai  dengan  hukum penawaran  dan  permintaan;  3)  Melakukan pengawasan  produk-produk  yang  masuk  ke pasar;  4)  Memberikan  informasi  di  pasar mengenai harga dan sistem pasar; 5) Menjamin tidak  adanya  praktik  monopoli  oleh  pelaku pasar;  6)  Mengawasi  praktik-praktik  pencaloan di  dalam  pasar;  dan  7)  Mengupayakan  moral islami  terutama  yang  berkaitan  dengan mekanisme  pasar.  Oleh  karena  itu,  negara sebagai  pengatur  regulasi  perdagangan  harus memberikan  pengawasan  dan  pengaturan melalui  Undang-Undang  atau  Peraturan
Pemerintah  lainnya  untuk  menertibkan  sistem pasar  sehingga  dapat  berjalan  dengan  baik.  Di antara  sistem  yang  dapat  diterapkan  adalah peraturan persaingan usaha yang sehat.

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  peneltian  kepustakan ( library  research ),  yaitu  penelitian  dengan  cara mengumpulkan  data-data  dan  karya  tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau mengumpulkan data  dengan  sifat  kepustakaan,  atau  melakukan kajian  mendasar  yang  dilaksanakan  untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu  pada  kajian  kritis  dan  secara mendalam  terhadap  bahan-bahan  pustaka  serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Jenis penelitian  yang  saya  gunakan  adalah  jenis penelitian kualitatif. Metode ini disebut sebagai metode artistic , karena proses penelitian ini lebih bersifat  seni  (kurang  terpola),  dan  disebut sebagai  metode interpretive karena  data  hasil penelitian  lebih  berkenaan  dengan  interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
Pengertian Ihtikâr
Ihtikâr secara  terminologis  adalah  menahan (menimbun)  barang-barang  pokok  manusia untuk  dapat  meraih  keuntungan  dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya  harga  di  pasaran.  Beberapa pengertian penimbunan barang ( ihtikâr ) menurut beberapa pendapat yaitu:
1. Imam al-Ghazali (Mazhab Syafi ‟ i) mengartikan ihtikâr sebagai  penyimpanan barang  dagangan  oleh  penjual  makanan untuk  menunggu  melonjaknya  harga  dan penjualannya ketika harga sedang melonjak.
2. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan ihtikâr adalah  penyimpanan  barang  oleh  produsen baik,  makanan,  pakaian,  dan  segala  barang yang merusak pasar.
3. As-Sayyid  Sabiq  dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan al- Ihtikâr sebagai membeli suatu barang  dan  menyimpannya  agar  barang tersebut  berkurang  di  masyarakat  sehingga harganya meningkat berakibat pada manusia akan mendapatkan kesulitan akibat
kelangkaan  dan  mahalnya  harga  barang tersebut.
4. Adiwarman  Karim  mengatakan  bahwa  al- Ihtikâr adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan  normal  dengan  cara  menjual lebih  sedikit  barang  untuk  harga  yang  lebih tinggi,  atau  istilah  ekonominya  disebut dengan monopoly’s rent . 5. Fathi  ad-Duraini  (Guru  besar fiqh di Universitas Damaskus Suriah) mendefinisikan ihtikâr dengan  tindakan menyimpan  harta,  manfaat  atau  jasa,  dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga  pasar  secara  drastis  disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang  sama  sekali  dari  pasar,  sementara rakyat,  negara,  ataupun  hewan  (peternakan) sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa  tersebut. ihtikâr menurut  ad-Duraini tidak  hanya  menyangkut  komoditas,  tetapi manfaat  suatu  komoditas  dan  bahkan  jasa dari  pembeli  jasa  dengan  syarat,  “ embargo ” yang  dilakukan  para  pedagang  dan  pemberi jasa ini bisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal  komoditas,  manfaat,  atau  jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain.

## Dasar Hukum Ihtikâr
Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang  dihalalkan  oleh  Allah  SWT  untuk memilikinya,  maka  halal  pula  untuk  dijadikan sebagai  obyek  perdagangan.  Demikian  pula segala  bentuk  yang  diharamkan  untuk memilikinya  maka  haram  pula  untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan  hukum  Islam  yang  menyatakan bahwa  pada  dasarnya  barang  tersebut  halal menurut  ketentuan  hukum  islam,  akan  tetapi karena  sikap  dan  perbuatan  para  pelaku  atau pedagang  bertentangan  dengan syara’ maka barang  tersebut  menjadi  haram  seperti  halnya penimbunan  barang  yang  banyak  dilakukan oleh  para  pedagang  di  pasar  yang  dapat merugikan  orang  banyak.  Sasar  hukum  yang digunakan  para  ulama fiqh yang  tidak membolehkan adanya ihtikâr adalah kandungan nilai-nilai universal Al- Qur’an yang menyatakan bahwa  setiap  perbuatan  aniaya  termasuk didalamnya ihtikâr diharamkan  oleh  agama Islam.
Artinya: Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  Maka  adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang  Kaya  saja  di  antara  kamu.  apa  yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang  dilarangnya  bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya .
Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, yaitu: Ulama Malikiyah, sebagian ulama  Hanabilah,  Abu  Yusuf  dan  Ibn  Abidin (pakar fiqh Hanafi) menyatakan bahwa larangan ihtikâr tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan,  tetapi  meliputi  seluruh  produk  yang diperlukan  masyarakat.  Menurut  mereka,  yang menjadi  illat  (motifasi  hukum)  dalam  larangan melakukan ihtikâr itu  adalah  “ kemudharatan  yang menimpa  orang  banyak ”.  Oleh  sebab  itu kemudharatan  yang  menimpa  orang  banyak tidak  terbatas  pada  makanan,  pakaian  dan hewan,  tetapi  mencakup  seluruh  produk  yang diperlukan  orang  banyak.  Dalam  hal  ini  Imam Malik melarang penimbunan semua   barang dagangan  baik  itu  berupa  makanan  pokok atau bukan.  Dalam  hal  ini  Imam  Malik  melarang penimbunan  semua  barang  dagangan  baik  itu berupa  makanan  pokok  atau  bukan,  selagi  hal itu  akan  berdampak  negatif  terhadap  orang banyak.

## Bentuk-Bentuk Risywah
Ibn  Abidin,  dengan  menguti  kitab  al-Fath, mengemukakan  empat  macam  bentuk risywah , yaitu:
1. Risywah yang  haram  atas  orang  yang mengambil  dan  yang  memberikannya,  yaitu risywah untuk  mendapatkan  keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. Risywah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya  benar,  karena  dia  mesti melakukan hal itu.
3. Risywah untuk  meluruskan  suatu  perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan  dan  mengambil  manfaat. Risywah ini  haram  bagi  yang  mengambilnya saja.  Sebagai  alasan risywah ini  dapat dianggap  upah  bagi  orang  yang  berurusan dengan  pemerintah.  Pemberian  tersebut digunakan  untuk  urusan  seseorang,  lalu dibagi-bagikan.  Hal  ini  halal  dari  dua  sisi seperti  hadiah  untuk  menyenangkan  orang. Akan  tetapi  dari  satu  sisi  haram,  karena substansinya adalah kazaliman. Oleh karena itu  haram  bagi  yang  mengambil  saja,  yaitu sebagai  hadiah  untuk  menahan  kezaliman dan  sebagai  upah  dalam  menyelesaikan perkara  apabila  disyaratkan.  Namun  bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa  pemberian  itu  adalah  hadiah  yang diberikan  kepada  penguasa,  maka  menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (la ba`sa).
4. Risywah untuk  menolak  ancaman  atas  diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram  bagi  orang  yang  mengambil.  Hal  ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan  dari  orang  muslim  adalah wajib,  namun  tidak  boleh  mengambil  harta untuk melakukan yang wajib.
Pengertian Risywah  dan  Istilah-Istilah yang  Dapat  Disamakan  Dengan Risywah (Suap) Adapun  secara  terminologi,  Para  fuqaha bervariasi  memberikan  definisi  tentang risywah , di antaranya:
1. Al- ‘Asqalan ị risywah “ setiap uang yang diberikan kepada  pejabat  sebagai  kompensasi  atas pertolongan yang batil ” .
2. Sedangkan  Yusuf  al-Qardhawi  mengatakan, risywah adalah  “ uang  yang  diberikan  kepada penguasa  atau  pegawai,  supaya  penguasa  atau pegawai  tersebut  menjatuhkan  hukuman  yang menguntungkannya ” .
3. Abdullah  Bin  bd.  Muhsin  mengatakan risywah  adalah  sesuatu  yang  diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi  tersebut  dapat  menolak  orang  yang memberi.
4. Sayyid  Abu  Bakr  mendefinisikan risywah sebagai  ” Memberikan  sesuatu  agar  hukum diputuskan  secara  tidak  benar/tidak  adil,  atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil .”
5. Suap  menurut  Abd  al-Azhim  Syam  al-Haq
adalah  “ Sebuah  perantara  untuk  dapat memudahkan  urusan  dengan  pemberian  sesuatu atau  pemberian  untuk  membatalkan  yang  benar atau untuk membenarkan yang batil ” . Penyuapan adalah  dilakukan  demi  mengharapkan kemenangan  dalam  perkara  yang  diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.
6. Sedangkan  Ahmad  Mukhtar  dalam  Mu’jam al-Lugah  al- ‘Arabiyah  al  Mu’aşirah, risywah adalah  “Pemberian  yang  tidak  benar  untuk kepentingan tertentu, atau untuk membenarkan  yang  salah  ( لطابلا (dan menyalahkan yang benar ( قحلا ).
7. Al-Gharyani  berpendapat, risywah adalah upaya  untuk  mendapatkan  sesuatu  dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.
8. Sedangkan Nurul Irfan menyebutkan, risywah adalah  sesuatu  yang  diberikan  dalam  rangka mewujudkan  kemaslahatan  atau  sesuatu  yan diberikan  dalam  rangka  membenarkan  yang salah atau menyalahkan yang benar.
Istilah Istilah Risywah 1. Hadiah Hadiah  berasal  dalam  bahasa  Arab  yaitu ةیدھلا .    Dalam  bahasa  Indonesia,  hadiah diartikan  sebagai  bentuk  pemberian  dalam rangka kenang -kenangan atau cendera mata. Adapun  secara  terminologi,  hadiah  adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan tanpa minta ganti.
2. Mushana’ah Didalam  al- Mu’jam  al -Wasith,  di  sebutkan bahwa  arti  kata  mushana’ah  adalah melakukan  sesuatu  untuk  orang  lain  agar orang  tersebut  melakukan  hal  lain  untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut.
3. Suht Suht  menurut  bahasa  adalah  segala  sesuatu yang  buruk  dari  bentuk-bentuk  usaha. Sedangkan menurut istilah suth adalah setiap harta haram yang tidak boleh diusahakan dan di makan.
Dampak Ihtikâr Terhadap Aktifitas Ekonomi
Ihtikâr dan  Dampaknya  terhadap  Dunia Ekonomi. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh  agama,  misalnya  perjudian,  riba,  penipuan
( al-ghabn ), tadlîs dalam jual beli dan penimbunan ( ihtikâr ).  Untuk  itu,  di  setiap  kegiatan ekonomiharus didasari adanya rasa transendensi.  Apabila  tidak  ditemukan  rasa transendensi,  maka  orang  akan  mengatakan larangan  tersebut  justru  menimbulkan  proses kerja  ekonomi  tidak  akan  berkembang  secara baik. Ihtikâr adalah  kegiatan  ekonomi  yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun  suatu  barang  dengan  tujuan mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Dalam hal ini,  pemerintah  harus  menjaga  sistem  pasar yang  di  dalamnya  termasuk  melarang ihtikâr agar  sistem  ekonomi  dapat  bergerak  dengan laju yang normal dan penuh keadilan.
Memang pada dasarnya adalah hak setiap insan untuk  mendistribusikan  harta  bendanya  sesuai dengan  apa  yang  dikehendakinya  sendiri.  Baik ditimbun  atau  dijual  dengan  harga  semahal- mahalnya. Namun kalau sudah memasuki pada takaran ihtikâr ,  maka  permasalahan  yang dibicarakan  sudah  bukan  lagi  mengenai  hak kebebasan  distribusi.  Akan  tetapi  telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan  atas  tindakan  yang  ia  lakukan. Ihtikâr yang  dilarang  dalam  agama,  pasti mempunyai dampak yang besar terhadapperekonomian  masyarakat.  Dampak dari ihtikâr akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian.  Karena  mahalnya  barang- barang  pokok  yang  menjadi  kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnya  nilai  tawar  barang-barang  lain, karena adanya imbas melambungnya harga satu barang.  Hal  ini  berkaitan  dengan  hukum ekonomi bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan  barang  menurun  maka  harga  akan meningkat.  Peningkatan  ini  akan  memberikan dampak  yang  luas.  Berdasarkan  hukum ekonomi,  maka  semakin  sedikit  persediaan barang  di  pasar,  maka  harga  barang  semakin naik  dan  permintaan  terhadap  barang  semakin berkurang.
Dalam  kondisi  seperti  ini  produsen  dapat menjual  barangnya  dengan  harga  yang  lebih tinggi  dari  harga  normal.  Penjual  akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita  kerugian.  Jadi,  akibat ihtikâr
masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok  kecil  manusia.  Oleh  karena  itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak  sebagai  price maker  (penentu  harga). Dalam  situasi  dan  kondisi  semacam  ini  yang dirasa  adalah  serba  kesulitan  dan  kekurangan. Implikasi  lebih  jauh, ihtikâr tidak  hanya  akan merusak  mekanisme  pasar,  tetapi  juga  akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang  lain  dan  dapat  menghambat  proses distribusi  kekayaan  di  antara  manusia.  Sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian  praktek ihtikâr akan  menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan  dari  sistem  ekonomi,  apapun  bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.
Berangkat  dari  sudut  inilah, ‘illat keharaman ihtikâr diangkat. Karenanya, menurut Imam As- Syaukani, keharaman ihtikâr tidak hanya tertentu pada barang-barang pokok semata. Akan tetapi semua  barang  yang  bila  ditimbun  akan  bisa mengakibatkan ruwetnya perekonomian manusia.  Sebab  menurut  analisa  beliau, zhahirnya hadits-hadits Nabi tidak membedakan antara  makanan  pokok  manusia,  hewan  atau lainnya.  Sedangkan  hadits  yang  langsung menjelaskan  keharaman ihtikâr dikhususkan hanya  pada  makanan  pokok  yang  ada  dalam sebagian  riwayat  tidak  bisa  digunakan  untuk mentakhsiskan hadits-hadits lain yang redaksinya mutlak. Namun pendapat ini, masih mungkin  untuk  ditepis  dengan  qa’idah  ushul yang  menjelaskan,  bila  ada  dalil  mutlak  maka dalil  tersebut  bisa  diarahkan  pada  dalil muqayyad.  Demikian  pula  bila  ada  dalil  yang ‘am  maka  bisa  ditakhshish  dengan  tujuan penyebutannya  bukan  untuk  meniadakan hukum lainnya, menurut qa’idah ushul, tidaklah bisa  digunakan  menggarisbawahi  dalil-dalil  lain yang  redaksinya  mutlak.  Jadi,  pada  hakekatnya ihtikâr dapat  merusak  sistem  pasar  yang  sudah berjalan  normal.  Oleh karena  itu, wajar apabila sebagian  ulama  menyatakan ihtikâr adalah berbagai  bentuk  dan  tidak  terbatas  pada makanan  pokok.  Dengan  mendasarkan ihtikâr adalah untuk semua barang yang dapat merusak sistem  pasar,  maka  dapat  diketahui  bahwa sistem  pasar  seperti  ini  harus  dipelihara  oleh pelaku  pasar.  Pasar  harus  berjalan  secara normal.  Secara  garis  besar  ketidaksempurnaan
pasar  terjadi  karena  tiga  hal.  Pertama, penyimpangan  terstruktur.  Suatu  pasar  akan mengganggu  mekanisme  pasar  dengan  cara yang  sistematis  dan  terstruktur  pula.  Struktur pasar  yang  dimaksudkan  adalah  monopoli  dan kompetisi  yang  tidak  sehat.  Struktur  pasar seperti ini menjadi larangan dalam Islam, sebab selain  merusak  sistem  pasar  juga  berlawanan dengan maqashid syariah. Kedua, penyimpanan tidak  terstruktur,  yaitu  adanya  faktor  internal insidental  dan  temporer  yang  mengganggu sistem  pasar,  misalnya ihtikâr ,  najasyi,  tadlis, kolusi  pedagang  untuk  membuat  harga  di  atas normal.  Sistem  seperti  ini  juga  berlawanan dengan tujuan yang telah diatur syariat. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Hal ini seperti yang terjadi membeli barang dari produsen  ketika  masih  di  tengah  jalan  (bukan didalam  pasar/talaqi  rukbaan),  membeli  dari orang  yang  bodoh  yang  tidak  mengerti  harga pasar  yang  sebenarnya  ( al-ghubn ).  Ketiga  hal yang  dapat  merusak  pasar  ini  harus  dihindari dan  dilarang  dalam  Islam.  Oleh  karena  itu, setiap  penjual  dan  pembeli  harus  berhati-hati dalam  melakukan  transaksi  tersebut.  Larangan yang  ada  dalam  agama  ini  memang  tidak memberikan  sangsi  secara  tegas,  akan  tetapi sangsinya  berupa  haram  yang  efeknya  adalah akhirat.  Oleh  karena  itu,  sebagai  pelaku  pasar harus tetap mengutamakan sistem transendensi seperti yang telah dibahas di atas.
Dampak Risywah  Terhadap  Aktifitas Ekonomi Secara  umum  kejahatan risywah berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari- hari:
1. Bagi  Individu: Risywah menghancurkan  dan menyia-nyiakan  potensi  besar  individu masyarakat  dalam  memberikan  karya terbaik.  Karena risywah orang  yang  tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan dan menurunkan etos kerja dan kualitas.
2. Bagi masyarakat: (1) Risywah merusak akhlak masyarakat,  menciptakan  kehidupan  sosial yang tidak harmonis;
(2) Risywah menghalangi dana orang shaleh kepada yang lebih berhak.
3. Bagi  Negara:  Merusak  tatanan  hukum  yang telah  ada,  mengacaukan  sistem  administrasi yang  semula  berjalan  melalui  SOP, Risywah
merupakan pintu gerbang para investor yang tidak,  bertanggung  jawab  untuk  mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Memperkecil  dan  Memberantas  al- Ihtikâr dan al- Risywah Tidak  dipungkiri risywah memang  penyakit mentalitas  yang  telah  menjamur  di  tengah masyarakat.  oleh  karena  itu,  Islam  sejak  dulu telah  melarang  praktik-praktik risywah dalam kehidupan.  Karena  hal  tersebut  sangat berbahaya  oleh  karena  itu  wajib  di  cari  solusi untuk  memberantasnya.  Tentunya  solusi tersebut  didasarkan  pada  konsep  bahwa penjagaan  lebih  baik  dari  pengobatan  (al wiqayatu  khairun  minl  ‘ilaj). Diantara  solusi yang bisa ditempuh dalam rangka meminimalisir risywah adalah sebagai berikut: Memulai dari diri sendiri:  sebelum  melakukan  perubahan,  hal pertama  yang  harus  dirubah  adalah  diri  kita sendiri  yaitu  dengan  menegakkan  nilai-  nilai Islami  dalam  setiap  pribadi  muslim.  jika  nilai Islami  telah  menancap  pada  pribadi  muslim maka  dengan  mudah  praktik risywah bisa  di minimalisir  dalam  kehidupan.  Memberikan penyuluhan  pada  masyarakat  akan  bahaya risywah : masyarakat harus dibina dan disadarkan bahwa  praktik risywah adalah  suatu  tindakan yang  merugikan  banyak  pihak.  Selain merupakan  bentuk  kedzaliman,  ia  juga merupakan  cermin  moralitas  yang  rusak  dan kotor. Salah satu wahana dan media yang tepat untuk  penyuluhan  masyarakat  adalah  dengan mengoptimalkan berbagai media dan komunitas sosial.  Masyarakat  Memberi  suri  teladan  yang baik  terutama  bagi  para  pemimpin  karena kepemimpinan  akan  dipertanggungjawabkan  di dunia  maupun  di  akhirat.  Penegakkan  hukum. Tanpa  penegakan  hukum  praktik risywah tidak akan  bisa  dihilangkan.  Jadi,  dalam  hal  ini pemerintah harus benar-benar kosekuen dengan gerakan  disiplin  nasional  terutama  disiplin dalam  administrasi.  Dipublikasikan  kepada khalayak tentang kejahatannya Diserahkan pada yang  berwajib  untuk  diadili  dan  dihukum dengan  setimpal,  Pembekuan  aset  pribadi  atau perusahaan  yang  terkait,  Dipindahkerjakan  di tempat lain bagi oknum yang bersangkutan.

## Peran Pemerintah
Islam memperkenankan negara untuk mengatur

## Siti Kadariah, Tuti Anggraini, Marliyah / Risiko Ekonomi pada Praktek Risywah dan Ihtikâr.
masalah  perekonomian  agar  kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat  terpenuhi  secara  proporsional.  Islam memandang  bahwa  negara  wajib  melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang  ataupun  dari  negara  lain.  Negara  juga wajib  memberikan  jaminan  sosial  agar  seluruh masyarakat  dapat  hidup  secara  layak.  Oleh karena  itu,  adalah  wajar  apabila  negara Indonesia  dalam  dalam  UUD  NRI  1945 menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  dikuasai  oleh  negara.  (3)  Bumi  dan  air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Selain  itu,  dalam  Islam dikenal jenis-jenis kepemilikan, yaitu: kepemilikan  individu,  kepemilikan  umum,  dan kepemilikan  Negara.    Kepemilikan  pribadi adalah  kepemilikan  yang  dipunyai  seseorang, baik  itu  berupa  zat  atau  utility  tertentu,  yang memungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkannya dan memanfaatkannya. Kepemilikan  individu  ini  seperti  kepemilikan atas rumah, roti, daging dan lain sebagainya.
Sedangkan  cara  memperolehnya  dengan  cara yang  baik  seperti  bertani,  berniaga,  dan  lain sebagainya.  Jenis  kepemilikan  umum  adalah benda yang dimiliki bersama dan mereka semua saling  membutuhkan  atas  benda  tersebut. Benda  ini  ada  tiga  macam  yaitu,  merupakan fasilitias  umum,  bahan  tambang  yang  tidak terbatas  dan  sumber  daya  alam  yang  sifat pembetukannya  menghalangi  untuk  dimiliki hanya  oleh  individu.  Barang-barang  milik umum  ini  mutlak  diperlukan  manusia  dalam kehidupan  sehari-hari,  seperti  air,  api,  minyak dan  gas  bumi,  padang  rumput  atau  hutan. Sedangkan  milik  negara  adalah  harta  yang menjadi  milik  seluruh  kaum  muslimin, sedangkan  yang  mengelola  adalah  menjadi kewajiban  aparat  pemerintah.  Harta  ini, misalnya harta rampasan perang, jiz’yah, dan di dalam  termasuk  juga  air,  udara,  api  yang menjadi  umum,  akan  tetapi  negara  berhak mengatur  regulasinya.  Oleh  karena  itu  adalah menjadi  wewenang  negara  untuk  membuat
Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan pengawasan  terhadap  pasar.  Pengawasan  pasar ini  berguna  untuk  menjamin  berjalannya mekanisme  pasar  secara  sempurna.  Dalam agama  pengawas  pasar  didasarkan  pada  firman Allah  surah  Âli  ‘Imran  [3]:  110.  Pengawasan pasar  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw. antara  lain  melakukan  inspeksi  secara  langsung ke  pasar  untuk  melihat  harga  dan  mekanisme pasar.  Apabila  ada  harga  yang  tidak  sesuai dengan  mekanisme  pasar,  maka  Rasulullah menegur pelakunya dan memberi nasihattentang  perilaku  pasar  yang  baik.  Secara garis  besar  hisbah  mempunyai  fungsi:  (1) Mengorganisasi
pasar agar dapat memfungsikannya  sebagai  solusi  permasalah ekonomi  umat  melalui  mekanisme  pasar  yang sehat;  (2)  Menjamin  instrumen  harga  barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran  dan  permintaan;  (3)  Melakukan pengawasan  produk-produk  yang  masuk  ke pasar;  (4)  Memberikan  informasi  di  pasar mengenai harga dan sistem pasar; (5) Menjamin tidak  adanya  praktik  monopoli  oleh  pelaku pasar; (6) Mengawasi praktik-praktik pencaloan di dalam pasar; (7) Mengupayakan moral islami terutama  yang  berkaitan  dengan  mekanisme pasar.
Oleh  karena  itu,  negara  sebagai  pengatur regulasi  perdagangan  harus  memberikan pengawasan  dan  pengaturan  melalui  Undang- Undang  atau  Peraturan  Pemerintah  lainnya untuk menertibkan sistem pasar sehingga dapat berjalan  dengan  baik.  Di  antara  sistem  yang dapat  diterapkan  adalah  peraturan  persaingan usaha  yang  sehat.  Dalam  hal  ini  negara  dapat mengeluarkan  peraturan  permainan  persaingan usaha  yang  sehat,  dengan  melarang  hal-hal berikut  ini.  Pertama,  dilarang  melakukan persengkongkolan  bisnis  yang  merugikan pesaing  bisnis  lainnya.  Kedua,  monopoli  atau memperoleh  hak  khusus  atas  dasar  KKN dengan  birokrat.  Ketiga,  adanya  proses  tender yang  tidak  transparan.  Keempat,  differensiasi harga  pada  kelompok  bisnis  tertentu  yang merugikan  pihak  pesaing.  Kelima,  proses produksi,  kualitas  produk,  dan  kampanye  iklan yang  merugikan  pihak  konsumen.  Keenam, memberikan  informasi  tentang  produk  dan pelayanan  yang  menyesatkan  kepentingan komsumen. Dalam Pasal 17 ayat (1), UU No. 5
Tahun  1999  dinyatakan  bahwa  pelaku  usaha dilarang  melakukan  penguasaan  atas  produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Riswah.

## Kesimpulan
Ihtikâr merupakan  sesuatu  yang  harus  dicegah dalam  sistem  pasar.  Oleh  karena  itu, Pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang ihtikâr bagi pelaku pasar.  Dengan  begitu,  sistem  pasar  akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi dapat bergerak  dengan  laju  yang  normal  dan  penuh keadilan.  Untuk  menumbuhkan  sistem  ini, maka  para  pelaku  pasar  dan  pengawas  pasar harus  mendasarkan  diri  pada  agama  atau adanya  kepercayaan  dan  menjalankan  semua aturan  agama.  Dengan  begitu,  semua  sistem yang berkaitan dengan pasar akan berjalan dan mencapai  kebaikan  puncak,  serta  maqâshid  al- syarî’ah dan  mashlahah  al- ‘ ibâd  akan  tercapai. Selaian  itu,  konsep  baldah  thayyibah  wa  rabb ghafûr  menjadi  kenyataan. Risywah dalam pandangan  hukum  Islam  adalah  haram berdasarkan  dalil  Al- Qur’an ,  as  Sunnah  dan Ijma’ ulama  dampak  negatif risywah sangatlah dahsyat  bukan  sekedar  pada  tingkat  individu namun  pada  masyarakat  bahkan  negara.  Ada dua  solusi  utama  yang  bisa  dilakukan  untuk mengatasi risywah .  Yang  pertama  berkaitan dengan  penjagaan,  seperti  memulai  dari  diri sendiri, memberikan penyuluhan/dakwah tentang bahaya risywah .

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  Kepada  Universitas  Potensi Utama  yang  telah  memberikan  bantuan  dana demi telaksananya dan terbitnya penelitian ini

## Daftar Pustaka
An-Nabhani,  T.  (1996).  Membangun  Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam .
Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar al- ‘Asqalan ị , Fath al- Bar ị syarh Ṣ ahih  al-Bukhari,Riya ḍ :  Dar al-Salam,
2001  M/  1421  H,  jilid
ke- 5.
al-Qar ḍ aw ị Yusuf,  al-Halalwa  al-Haram  fi  al-
Islam,  1980.  Beirut:  al-Maktabah  al- Islamiyah.
al-Dîn  al-Nabhanî  Taqiy,  Membangun  Sistem Ekonomi  Alternatif:  Persektif  Islam, 1996. Surabaya: Risalah Gusti.
Badan  Wakaf  Universitas  Islam  Indonesia,  al- Qur’an  dan  Tafsirnya,  1991.Yogyakarta  : PT. Dana Bhakti Wakaf.
Bisri  Adil,  Munawwair  al-Fatah,  Kamus Indonesia  Arab,  Arab  -  Indonesia, 1999.Surabaya : Pustaka Progresi.
Dahlan  Abdul  Aziz,  Ensiklopedia  Hukum Islam.Jakarta: PT. Ihtikâr Baru.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  al- Quran dan Terjemahnya, 1998.Semarang, CV. Syifa’ Semarang.
Hasan  Ali,  Berbagai  Macam  Transaksi  dalam Islam  ,2004.Jakarta:  Pt.  Raja  Grafindo Persada.
Haryono,  H.  (2017).  Risywah  (Suap-Menyuap) Dan  Perbedaannya  Dengan  Hadiah Dalam  Pandangan  Hukum  Islam  (Kajian Tematik  Ayat  Dan  Hadis  Tentang Risywah). Al-Mashlahah  Jurnal  Hukum Islam dan Pranata Sosial , 4 (07).
Karim Adiwarman,2000. Ekonomi Mikro Islam ,Jakarta: IIIT Indonesia.
Manzhur  al-Afriki  al-Mishri    Muhammad  ibnu Makram  ibn,  Lisanul  ‘Arab,  Beirut  :  Dar al-Shadur, 1374 H, jilid ke- 14.
Musthafa  Ibrahim  dkk,  al- Mu’jam  al -Wasith, 1972. Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyah.
Sabiq As-Sayyid, 1981. Fiqh as-Sunnah, Libanon: Dar  al-Fikr.  Syafi ‟ i    Imam  dan  yang  lain membolehkan penimbunan barang dagangan  selain  makanan  pokok  (lihat Syarh Muslim, 11:43).Muslim, 3:1228.
Retningsih  Ana  Suharso  dan,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia,2011. Semarang : Widya Karya.