## FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

## Anita Marwing
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Email : nithara2@gmail.com

## Abstract
This article aims to review the fatwa concerning sharia economics in Indonesia which includes the method and process of establishing a fatwa on sharia economics and fatwa on sharia economics issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.  This  institution  has  the  duty  to  explore,  study,  formulate  the  values  and principles of Islamic law (syariah) to be used as guidelines in transaction activities in Islamic  financial  institutions,  as  well  as  oversee  their  implementation  and implementation. This guideline is then poured in the form of fatwa by paying attention to the general welfare and maqashid syari'ah so that the fatwa can truly answer the problems that arise in the community and can truly be an alternative that can be used as a guide in running a sharia economic business in Indonesia.
Keywords : Fatwa, Syariah Economic, DSN-MUI

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  fatwa  mengenai  ekonomi  syariah  di  Indonesia yang meliputi metode dan proses penetapan fatwa tentang ekonomi syariah serta fatwa- fatwa  mengenai  ekonomi  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk menggali, mengkaji, merumuskan  nilai  dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  (syari’ah)  untuk  dijadikan pedoman  dalam  kegiatan  transaksi  di  lembaga-lembaga  keuangan  syariah,  serta mengawasi  pelaksanaan  dan  implementasinya.  Pedoman  inilah  yang  kemudian dituangkan  dalam  bentuk  fatwa  dengan  memperhatikan  kemaslahatan  umum  dan maqashid syari’ah sehingga fatwa tersebut benar-benar dapat menjawab permasalahan yang  timbul  di  kalangan  masyarakat  dan  benar-benar  dapat  menjadi  alternatif  yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.
Kata Kunci : Fatwa, Ekonomi Syariah, DSN-MUI

## PENDAHULUAN
Ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis yang mengatur per-ekonomian umat manusia. 1 Oleh sebab itu, ekonomi syariah  dimaknai  lebih  luas  men-cakupi  semua  aktivitas  manusia  untuk  mem-
1 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.
pertahankan kehidupannya yang meliputi semua usaha, kegiatan, jasa dan profesi se- panjang  tidak  bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  as-Sunnah,  semuanya  juga  sudah termasuk dalam makna ekonomi syari’ah. 2
Ekonomi syariah berbeda dari kapi-talisme, sosialisme, maupun  Negara kesejah teraan  ( welfare  state ).  Berbeda  dari  kapi-talisme   karena   Islam   menentang  eksploi- tasi  oleh  pemilik  modal   terhadap  buruh  yang   miskin,  dan   melarang  penumpu- kan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca  mata  Islam   merupakan tuntutan kehi- dupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.
Perkembangan  ekonomi  syari’ah  di  Indonesia  demikian  cepat,  khususnya  per bankan, asuransi  dan pasar modal.  Ber-dasarkan  data statistik Perbankan Syariah  BI bulan April 2015, pencapaian perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Dalam delapan  tahun  terakhir  (2007-2015),  lonjakan  pertumbuhan  perbankan  syari’ah mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Jumlah  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  pada tahun  2007  hanya  3  unit  dengan  jumlah  kantor  401  unit  saat  ini  mencapai  12  unit dengan  jumlah  kantor  2.135  unit.  Jumlah  unit  usaha  syari’ah  pada  April  2015 berjumlah 23 dengan jumlah kantor 323 unit. Ditambah lagi, pada tahun 2007 jumlah BPRS 114 unit dengan jumlah kantor 185 unit saat ini jumlah BPRS mencapai 162 unit dengan jumlah kantor 433 unit dan total jumlah kantor Syari’ah sebanyak 2.891 unit. Secara  geografis,  sebaran  jaringan  kantor  perbankan  Syariah  juga  telah  menjangkau masyarakat di lebih 89 kabupaten/kota di 33 provinsi. 3
Di  luar  sektor  perbankan,  bidang-bidang  garapan  lembaga  keuangan  syari’ah lainnya juga memberikan tren pertumbuhan dan perkembangan yang cukup positif. Di bidang asuransi misalnya dimulai dengan dua anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Indonesia, yaitu PT. Asuransi Takaful Ke-luarga yang berdiri pada tanggal 25 Agustus
2 Lihat M. Arfin Hamid, Ekonomi Syari’ah Sebagai Kebutuhan , Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam  Bidang  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin  (Makassar:  Universitas Hasanuddin, 2013), h. 29.
3 Bank  Indonesia,  Statistik  Perbankan  Syari’ah, www.bi.go.id ,  diakses  tanggal    25  November 2015.
1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum yang berdiri pada tanggal 2 Juni 1995, perasu- ransian syari’ah terus berkembang. 4
Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syari’ah Bank Indonesia tahun 2012, jumlah perusahaan asuransi syari’ah mencapai 45 perusahaan, yang terdiri dari 3  buah  perusahaan  asuransi  jiwa  syari’ah,  2  buah  perusahaan  asuransi  kerugian syari’ah,  17  unit  syari’ah  perusahaan  kerugian,  dan  3  unit  syari’ah  perusahaan reasuransi. 5 Di  bidang  bisnis  pembiayaan,  beberapa  peru-sahaan  pembiayaan  mulai menjalankan  kegiatan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Dimulai  dengan  2 buah perusahaan  yang murni syari’ah dan 2 buah perusahaan  yang mempunyai unit usaha syari’ah pada tahun 2008 sampai dengan akhir 2012 tercatat jumlah perusahaan pembiayaan  yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan  berdasar-kan  prinsip  syari’ah  di bawah  pengawasan  Bapepam-LK  adalah  sebanyak  35  perusa-haan,  meningkat  dari tahun  2011  yang  ber-jumlah  14  perusahaan.  Demikian  pula  obli-gasi  syari’ah  yang tumbuh pesat meng-imbangi asuransi dan perbankan syari’ah. 6
Para praktisi  ekonomi syari’ah, mas-yarakat  dan pemerintah (regulator)  mem- butuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk  di  lembaga-lembaga  keuangan  syar-iah  tersebut.  Perkembangan  lembaga keuan-gan syariah yang demikian cepat harus  diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari’ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari’ah. Untuk itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999  sebagai  bagian  dari  Majlis  Ulama  Indonesia.  Masalah  ekonomi  syariah merupakan wewenang Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Dalam  sistem  hukum  Islam,  fatwa  mempunyai  peranan  yang  cukup  dominan dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  keagamaan  kepada  masyarakat  sekalipun
4 Tim Penyusun, Majalah Peradilan Agama , Edisi III, Mei 2013, h. 9.
5 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari’ah, www.bi.go.id , diakses tanggal 25 November 2015.
6 Lihat Majalah Peradilan Agama , Edisi III, Mei 2013, h. 8-9.
fatwa  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Namun,  dalam  konteks masyarakat  Indonesia,  status  fatwa  lembaga  keagamaan  khususnya  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  mempunyai  pengaruh  yang  tidak  kecil.  Contoh,  yang  dapat  dilihat yaitu  ketika  dikeluarkannya  fatwa  MUI  tentang  ke-haraman  bunga  bank  pada  tahun 2003 ter-nyata mendapat respon masyarakat  yang mempunyai  efek cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan peng- aruh pada tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting di dalam masyarakat meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi prakteknya sering dijadikan rujukan oleh masyarakat. Kuatnya pengaruh fatwa MUI tersebut, menyebabkan MUI harus lebih responsif atas dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan kemas-lahatan. Oleh sebab itu, maka penting untuk dilakukan kajian tentang fatwa ekonomi syariah di Indonesia yang melingkupi meto-de yang digunakan dalam menetapkan fatwa tentang ekonomi syariah.

## KONSEPSI FATWA
Fatwa ( ىوتفلا ) menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam  masyarakat). 7 Menurut  imam  Zamak  hsyari  dalam  bukunya  al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus. 8 Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa  berarti  pendapat  yang  dikemukakan  seorang  muj-tahid  atau  faqih  sebagai jawaban  yang  diaju-kan  peminta  fatwa  dalam  suatu  kasus  yang  sifatnya  tidak mengikat. 9 Adapula yang mengartikan kata fatwa dalam 2 versi yaitu:
7 Yusuf Qardhawi, Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.
8 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.7.
9 Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.
1. Fatwa: (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
2. Fatwa: nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah. 10
Fatwa  menurut  Prof.  Amir  Syari-fuddin,  berasal  dari  kata  afta  yang  berarti memberikan  penjelasan.  Secara  defenitif,  fatwa  yaitu  usaha  memberikan  penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. 11
Sedangkan  fatwa  menurut  arti  syariat  adalah  suatu  penjelasan  hukum  syariat dalam menjawab suatu perkara yang diaju-kan oleh seseorang yang bertanya, baik pen- jelasan itu jelas atau ragu-ragu dan pen-jelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak. 12
Namun ada sebagian fuqaha yang menyatakan bahwa “fatwa” adalah bahasa arab yang  berarti  “jawaban  pertanyaan”  atau  “hasil  ijtihad”  atau  “ketetapan  hukum”, maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seseorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.
Dilihat dari produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti, para mujtahid mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari al-Qur’an dan sunnah dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak menge- luarkan  fatwanya,  kecuali  apabila  diminta  dan  persoalan  yang  diajukan  kepadanya adalah  persoalan  yang  bisa  dijawab  sesuai  dengan  pengetahuannya.  Oleh  sebab  itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci  kasus  yang  dipertanyakan,  mempertim-bangkan  kemaslahatan  peminta  fatwa, ling-kungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.
Dari uraian di atas, dapat diketahui hakikat dan ciri-ciri berfatwa sebagai berikut:
1. Ia adalah usaha memberikan pen-jelasan.
2. Penjelasan  yang  diberikan  itu  adalah  tentang  hukum  syara’  yang  diperoleh melalui hasil ijtihad.
10 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 275.
11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2009), h. 429.
12 Ibid .
3. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu.
4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum menge-tahui hukumnya. 13

## METODE  DAN  PROSES  PENETAPAN  FATWA  TENTANG  EKONOMI SYARIAH
Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang belum tercover dalam al-Qur’an dan Hadis melalui kegiatan ijtihad mem-butuhkan keterampilan dan persyaratan yang ketat. Kegiatan ijtihad hanya dapat dilaku-kan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu.
Ketatnya  syarat  dan  kriteria  untuk  dapat  melakukan  ijtihad,  maka  tidak  me- mungkinkan semua orang dapat melakukan ijtihad sehingga harus mengikuti pendapat para ahli (ulama). Dalam hal ini, termasuk meminta pendapat atau penjelasan kepada orang yang mempunyai kompetensi dalam menjawab atau memberikan status hukum permasalahan yang dihadapi. Dalam meng-hadapi tuntutan kebutuhan masyarakat dan persaingan  bisnis,  lembaga  perbankan  dan  keuangan  syariah  memerlukan  produk- produk  yang  inovatif.  Untuk  itu,  dibutuhkan  fatwa  syariah  dan  regulasi  yang mendukung penerapan produk yang inovatif tersebut.
Dalam  penetapan  fatwa,  keberadaan  metode  yang  digunakan  adalah  sangat penting sehingga setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Se- buah fatwa yang ditetapkan tanpa meng-gunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkan kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode  ( manhaj )  dalam  setiap  proses  pene-tapan  fatwa  merupakan  suatu keniscayaan. 14
13 Ibid.
14 Lihat Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: eLSAS, 2008), h. 267.
Adapun  tahapan  dalam  penetapan  fatwa  secara  umum  dapat  dilihat  sebagai berikut:
1. Sebelum  fatwa  ditetapkan  hendaklah  ditinjau  lebih  dahulu  pendapat  para imam  mazhab  tentang  masalah  yang  akan  difatwakan  tersebut,  secara  sek- sama beserta dalil-dalilnya.
2. Masalah  yang  telah  jelas  hukumnya  ( al-ahkam  al-qath’iyyat )  hendaklah disam-paikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab maka:
a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat para mazhab melalui metode al- jam’u wa al-taufiq ; dan jika penemuan uaha titik temu tidak berhasil di-lakukan, penetapan fatwa didasar-kan  pada  hasil  tarjih  melalui  meto-de muqaranah  al  mazahib dengan menggunakan kaidah ushul fiqh muqaran .
b. Dalam masalah  yang tidak ditemu-kan pendapat  hukumnya di  kala-ngan mazhab,  penetapan  fatwa  di-dasarkan  pada  hasil ijtihad  jama’i (kolektif melalui  metode bayani,  ta’lili,  qiyasi,  istihsani  ilhaqi ) istilahi dan saad aldzari’ah .
c. Penetapan  fatwa  harus  senantiasa  memperhatikan  kemaslahatan  umum ( mashalih‘ammah ) dan muqasyid al-syari’ah .
Penetapan fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia menjadi otoritas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  yang dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah serta melibatkan lembaga mitra seperti Bank Indonesia atau lembaga otoritas  keuangan  lainnya  dan  pelaku  usaha  baik  perbankan,  asuransi,  pasar  modal, maupun lainnya.
Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut:
1. Pendekatan  qath’i,  yaitu  pendekatan  qath’i  dilakukan  dengan  berpegang dengan nash al-Qur’an dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur’an ataupun al-Hadis secara jelas.
2. Pendekatan  qauli,  yaitu  pendekatan  dalam  proses  penetapan  fatwa  dengan mendasarkannya  pada  pendapat  para  imam  mazhab  dalam  kitab-kitab  fikih terkemuka  ( al-kutub  al-mu’tabarah ). 15 Pendekatan  ini  dilakukan  apabila jawa-ban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka.
3. Pendekatan  manhaji,  yaitu  pendekatan  dalam  proses  penetapan  fatwa  yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok ( al-qawaid al-ushuliyyah ) dan metodo- logi  yang  dikembangkan  oleh  imam  mazhab  dalam  merumuskan  suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif ( ijtihad jama’i ), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang ber- beda ( al-jam’u wat taufiq ), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya ( tarjih ), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan  hukumnya  dalam  kitab-kitab  fikih  ( ilhaqi ),  dan istinbati yaitu metode  yang  digunakan  ketika  tidak  bisa  dilakukan  dengan  metode  ilhaqi karena  tidak  ada  padanan  pendapat  ( mulhaq  bih )  dalam al-kutub  al- mu’tabarah .  Metode  istinbati  dilaku-kan  dengan  memberlakukan  metode qiyas, istihsan, saad al-dzari’ah. 16
Secara  umum,  dalam  menetapkan  fatwa,  DSN-MUI  selalu  memperhatikan kemaslahatan  umum  dan maqashid  syari’ah sehingga  fatwa  DSN-MUI  benar-benar dapat menjawab permasalahan  yang timbul di kalangan masyarakat dan benar-benar dapat menjadi alternatif yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis eko- nomi  syariah  di  Indonesia.  Adapun  alur  penetapan  fatwa  tentang  ekonomi  syariah adalah sebagai berikut:
15 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 222.
16 Ibid ., h. 223. Lihat juga Ma’ruf Amin, Op.Cit ., h. 268-271.
1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keu-angan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung dituju-kan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekre-taris paling lambat satu hari kerja setelah menerima  usulan/pertanyaan  harus  me-nyampaikan  permasalahan  kepada ketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambat-nya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus  yang  berisi  telaah  dan  pemba-hasan  terhadap  suatu  pertanyaan  atau usulan hukum tersebut.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pem- bahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional MUI untuk mendapat pengesahan.
5. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan  menjadi  fatwa  DSN-MUI.  Fatwa  tersebut  ditandatangani  oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI). 17
Fatwa  yang  dikeluarkan  DSN-MUI  menjadi  rujukan  yang  mengikat  bagi lembaga-lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  yang  ada  di  Indonesia  serta  mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

## FATWA-FATWA TENTANG EKONOMI SYARIAH
Saat  ini  terdapat  86  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  seputar  Keuangan  dan  Perbankan  Syariah.  Hal  ini  dapat  dilihat sebagai berikut:
17 Ibid ., h. 275.
1. Fatwa tentang Simpanan
a. Fatwa No. 1: Giro
b. Fatwa No. 2: Tabungan
c. Fatwa No. 3: Deposito
2. Fatwa tentang Mudharabah
a. Fatwa No. 7: Pembiayaan Mudha-rabah (Qiradh)
b. Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank (Sertifikat IMA)
c. Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah
3. Fatwa tentang Musyarakah
a. Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musya-rakah
b. Fatwa No. 55: Pembiayaan Reke-ning Koran Syariah Musyarakah
c. Fatwa No. 73: Musyarakah Mutana-qisah
4. Fatwa tentang Murabahah
a. Fatwa No. 4: Murabahah
b. Fatwa No. 13: Uang Muka Mura-bahah
c. Fatwa No. 16: Diskon dalam Mura-bahah
d. Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
e. Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Mura-bahah
f. Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
g. Fatwa No. 48: Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah
h. Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah
i. Fatwa  No.  84:  Metode  Pengakuan  Keuntungan  al-Tamwil  bi  al-Mura-bahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
j. Fatwa No. 90 : Pengalihan Pem-biayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
5. Fatwa tentang Salam dan Istishna'
a. Fatwa No. 5: Jual Beli Salam
b. Fatwa No. 6: Jual Beli Istishna'
c. Fatwa No. 22: Jual Beli Istishna' Paralel
6. Fatwa tentang Ijarah
a. Fatwa No. 9: Pembiayaan Ijarah
b. Fatwa No. 27: Al-Ijarah al-Munta-hiyah bi al-Tamlik (IMBT)
c. Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS
7. Fatwa tentang Hutang dan Piutang
a. Fatwa No. 19: Qardh
b. Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
c. Fatwa No. 31: Pengalihan Hutang
d. Fatwa No. 67: Anjak Piutang Sya-riah
e. Fatwa No. 79: Qardh dengan Meng-gunakan Dana Nasabah
8. Fatwa tentang Hawalah
a. Fatwa No. 12: Hawalah
b. Fatwa No. 58: Hawalah bil Ujrah
9. Fatwa tentang Rahn (Gadai)
a. Fatwa No. 25: Rahn
b. Fatwa No. 26: Rahn Emas
c. Fatwa No. 68: Rahn Tasjiliy
10. Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia
a. Fatwa No. 36: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
b. Fatwa No. 63: Sertifikat Bank Indonesia Syariah
c. Fatwa No. 64: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah
11. Fatwa tentang Kartu (Card)
a. Fatwa No. 42 : Syariah Charge Card
b. Fatwa No. 54 : Syariah Card
12. Fatwa tentang Pasar Uang
a. Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
b. Fatwa No. 37: Pasar Uang Antar-bank Berdasarkan Prinsip Syariah
c. Fatwa No. 78: Mekanisme dan Ins-trumen Pasar Uang Antarbank Ber-dasarkan Prinsip Syariah
13. Fatwa tentang Asuransi Syariah
a. Fatwa No. 21: Pedoman Umum Asuransi Syariah
b. Fatwa No. 39: Asuransi Haji
c. Fatwa No. 51: Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
d. Fatwa No. 52: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
e. Fatwa No. 53: Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah
f. Fatwa  No.  81:  Pengembalian  Dana  Tabarru'  bagi  Peserta  Asuransi  yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
14. Fatwa tentang Pasar Modal Syariah
a. Fatwa No. 20: Pedoman Pelaksa-naan Investasi untuk Reksadana Syariah
b. Fatwa No. 40: Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
c. Fatwa No. 65: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah Fatwa No. 66: Waran Syariah
d. Fatwa No. 80: Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
15. Fatwa tentang Obligasi Syariah
a. Fatwa No. 32: Obligasi Syariah
b. Fatwa No. 33: Obligasi Syariah Mudharabah
c. Fatwa No. 41: Obligasi Syariah Ijarah
d. Fatwa No. 59: Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
16. Fatwa tentang Surat Berharga Negara
a. Fatwa No. 69: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
b. Fatwa No. 70: Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
c. Fatwa No. 72: Surat Berharga Syariah Negara  (SBSN) Ijarah Sale and Lease Back
d. Fatwa No. 76: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah Asset to Be Leased e. Fatwa No. 94 : Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah
f. Fatwa No. 95 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
17. Fatwa tentang Ekspor / Impor
a. Fatwa No. 34: Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
b. Fatwa No. 35: Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
c. Fatwa No. 57: Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
d. Fatwa No. 60: Penyelesaiann Piutang dalam Ekspor
e. Fatwa No. 61: Penyelesaian Utang dalam Impor
18. Fatwa tentang Multi Level Marketing (MLM)
a. Fatwa No. 75: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
b. Fatwa No. 83: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
19. Fatwa tentang Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
a. Fatwa No. 14: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
b. Fatwa No. 15: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
20. Fatwa tentang Pembiayaan
a. Fatwa No. 29: Pembiayaan Peng-urusan Haji LKS
b. Fatwa No. 30: Pembiayaan Reke-ning Koran Syariah
c. Fatwa No. 44: Pembiayaan Multi-jasa
d. Fatwa No. 45: Line Facility (at-Tashilat as-Saqfiyah)
e. Fatwa No. 89 : Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah
f. Fatwa No. 91 : Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma')
g. Fatwa No. 92 : Pembiayaan yang disertai Rahn (at-Tamwil al-Maut-suq bi al- Rahn
21. Fatwa tentang Penjaminan
a. Fatwa No. 11: Kafalah
b. Fatwa No. 74: Penjaminan Syariah
22. Fatwa Lain
a. Fatwa No. 10: Wakalah
b. Fatwa No. 18: Pencadangan Peng-hapusan Aktiva Produktif dalam LKS
c. Fatwa No. 24: Safe Deposit Box
d. Fatwa No. 43: Ganti Rugi (Ta'widh)
e. Fatwa No. 62: Akad Ju'alah
f. Fatwa No. 71: Sale and Lease Back
g. Fatwa No. 77: Jual Beli Emas secara tidak tunai
h. Fatwa No. 82:  Perdagangan Komo-diti  Berdasarkan Prinsip  Syariah di  Bursa Komoditi
i. Fatwa No. 85: Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
j. Fatwa No. 86: Hadiah dalam Peng-himpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
k. Fatwa No. 87: Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga
l. Fatwa  No.  88:  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Program  Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
m. Fatwa No. 93: Keperantaraan (wasa-thah) dalam Bisnis Properti
Jumlah fatwa DSN-MUI dapat terus bertambah disesuaikan dengan permintaan fatwa seseorang atau lembaga keuangan syariah terhadap produk-produk baru ekonomi dan  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Para  praktisi  ekonomi  syariah,  masyarakat  dan pemerintah  (regulator)  masih  terus  membutuhkan  fatwa-fatwa  dari  DSN-MUI berkaitan dengan praktik dan produk lembaga perekonomian Islam.

## PENUTUP
Dari uraian di atas dari beberapa pengertian fatwa yang disebutkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kriteria hakikat dan ciri-ciri berfatwa sebagai berikut:
1. Fatwa adalah usaha memberikan penjelasan.
2. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara’ yang diperoleh melalui hasil ijtihad.
3. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu.
4. Penjelasan  itu  diberikan  kepada  orang  yang  bertanya  yang  belum  menge- tahui hukumnya.
Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut:
1. Pendekatan  qath’i,  yaitu  pendekatan  qath’i  dilakukan  dengan  berpegang dengan nash al-Qur’an dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masa-lah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur’an ataupun al-Hadis secara jelas.
2. Pendekatan qauli,  yaitu  pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka  ( al-kutub  al-mu’tabarah ). 18 Pendekatan  ini  dilakukan  apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka.
3. Pendekatan manhaji, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok ( al-qawaid al-ushuliyyah ) dan meto- dologi  yang  dikembangkan  oleh  imam  mazhab  dalam  merumuskan  suatu masalah.
Adapun proses penetapan fatwa tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut:
1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai  suatu  produk  lembaga  keuangan  syariah.  Usulan  atau  pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima  usulan/  pertanyaan  harus  menyampaikan  permasalahan  kepada ketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum
18 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 222.
khusus  yang  berisi  telaah  dan  pembahasan  terhadap  suatu  pertanyaan  atau usulan hukum tersebut.
4. Ketua  Badan  Pelaksana  Harian  DSN-MUI  selanjutnya  membawa  hasil pembahasan  ke  dalam  rapat  pleno  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  untuk mendapat pengesahan.
5. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan  menjadi  fatwa  DSN-MUI.  Fatwa  tersebut  ditandatangani  oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI)
6. Saat  ini  terdapat  86  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) mengenai Keuangan dan Perbankan Syariah. Jumlah fatwa tersebut  dapat  terus  ber-tambah  disesuaikan  dengan  permin-taan  fatwa seseorang  atau  lembaga  keuangan  syariah  terhadap  produk-produk  baru ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Format  fatwa  DSN-MUI  hanya  terbatas  memberikan  penentuan  status  hukum masalah  yang  difatwakan  dan  belum  bersifat  ” ifadah  ’ilmiah ”  yakni  memberikan kegunaan pencerahan wawasan keilmuan, sehingga kurang memberikan pemahaman kepada kalangan di luar para ulama ekonomi syariah. Oleh sebab itu, disarankan agar setiap fatwa disertai lampirannya, berupa uraian ilmiyah singkat  yang mengantarkan pada kesimpulan-kesimpulan isi fatwa. Selain itu, fatwa seharusnya disebarkan oleh MUI kepada masyarakat agar umat mengetahui hukum-hukum ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin., Hukum Ekonomi Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Amin,  Ma’ruf., Fatwa  Dalam  Sistem  Hukum Bank  Indonesia,  Statistik  Perbankan Syari’ah, www.bi.go.id , diakses tanggal  25 November 2015.
Dahlan, Abdul Aziz., et.al., Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
Fatah,  Rohadi  Abdul., Analisis  Fatwa  Keagamaan  dalam  Fiqih  Islam ,  Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2006.
Hamid,  M.  Arfin., Ekonomi Syari’ah Sebagai  Kebutuhan ,  Pidato  Pengukuhan  Guru Besar  dalam  Bidang  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. Syarifuddin, Amir., Ushul Fiqih , Jakarta: Kencana, 2009
Tim Penyusun, Majalah Peradilan Agama , Edisi III, Mei 2013.