## GELAR AKADEMIK DAN CITRA POLITIK (STUDI KASUS: STRATEGI KEMENANGAN NURDIN ABDULLAH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.202-207 Mohammad Raihan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.104 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## GELAR AKADEMIK DAN CITRA POLITIK (STUDI KASUS: STRATEGI KEMENANGAN NURDIN ABDULLAH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018)
1 Mohammad Raihan, 2 Andi Yakub, 3 Gustiana A. Kambo
1,2,3 Universitas Hasanuddin Correspondent author: muhammad.raihzn@gmail.com Makassar, 90245, Indonesia

## Abstract
This research is a literature study related to the ownership of an academic degree as a political image that can influence voter behavior. According to this study, Nurdin was considered successful in influencing the psychological makeup of voters. Previously, his reputation as a transformational figure was built by many media outlets regarding his performance during his two terms as ruler of Bantaeng Regency (Cangara et al., 2015). The image is then given special identification. Nurdin Abdullah's success was later linked to his academic title as a professor. According to Pierre Bourdieu (1986), this is social capital, which may also include intangible things such as ownership of works of art, educational institutions, and linguistic traditions, where social capital may have symbolic significance and can be exchanged for it (Pantouw, 2012). For example, the symbol of Professor Nurdin Abdullah can be interpreted as meaning that the candidate has credibility and has the potential to become a leader. Educational institutions that have gained credibility in assessing a person's ability to achieve have undoubtedly had a significant impact on this type of meaning (Buchari, 2014: 22).

## Keywords: Academic degree; Political image; Political capital

## Abstrak
Penelitian ini merupakan studi literatur terkait kepemilikan gelar akademik sebagai pencitraan politik yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Menurut kajian ini, Nurdin dinilai berhasil memengaruhi susunan psikologis pemilih. Sebelumnya, reputasinya sebagai sosok transformasional dibangun oleh banyak media terkait kinerjanya selama dua periode sebagai penguasa Kabupaten Bantaeng (Cangara et al., 2015). Gambar tersebut kemudian diberikan identifikasi khusus. Kesuksesan Nurdin Abdullah kemudian dikaitkan dengan gelar akademiknya sebagai guru besar. Menurut Pierre Bourdieu (1986), ini adalah modal sosial, yang juga dapat mencakup hal-hal yang tidak berwujud seperti kepemilikan karya seni, lembaga pendidikan, dan tradisi linguistik, di mana modal sosial mungkin memiliki makna simbolis dan dapat ditukar dengannya (Pantouw, 2012). Misalnya, simbol Profesor Nurdin Abdullah dapat diartikan sebagai calon yang memiliki kredibilitas dan berpotensi untuk menjadi pemimpin. Institusi pendidikan yang telah mendapatkan kredibilitas dalam menilai kemampuan seseorang untuk berprestasi tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap pemaknaan jenis ini (Buchari, 2014: 22).
Keywords: Citra Politik; Gelar Akademik; Modal Politik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.202-207
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI:https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.104

## PENDAHULUAN
Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas hukum (rechstat), Indonesia memiliki konsekuensi yaitu adanya supremasi hukum. Artinya, negara perlu memberikan kepastian hukum (asas legalitas) kepada warganya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari prinsip negara hukum, dimana kedaulatan rakyat merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu wujud demokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilihan umum langsung. Dasar hukum penyelenggaraan pemilu adalah Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan diselenggarakannya pemilu yang berkualitas, meliputi partisipasi seluas- luasnya dari rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, melalui suatu peraturan atau hukum (Handayani, 2014:1).
Pemilihan umum merupakan arena yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Hal ini dapat diartikan sebagai saluran untuk menyalurkan hak-hak sosial dan politik rakyat. Sedangkan pemilu merupakan ajang yang mengakomodir kandidat politik potensial yang menandingi kekuasaan (Simamora, 2014: 2).
Indonesia telah menyelenggarakan empat kali pemilihan umum langsung (legislatif dan presiden) sejak era reformasi, dimana faktor penentu perilaku pemilih di Indonesia ditentukan dari faktor psikologis dan ekonomi politik (pilihan rasional) (Mujani et al., 2012).
Sedangkan di daerah, faktor penentu pemilih lebih didorong oleh loyalitas partisan (kedekatan dengan partai politik) yang sudah lama terbangun. Misalnya, dalam konteks Pilgub Sulawesi Selatan 2013, kemenangan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang erat kaitannya dengan preferensi partai politik. Padahal mayoritas (80%) pemilih Golkar mendukung pasangan calon ini (Haryanto, 2014).
Selain soal loyalitas partai, perilaku pemilih juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan jangka pendek yang terbentuk dari popularitas caleg dalam konteks tertentu. Misalnya, kemenangan Nurdin pada Pilkada Sulawesi Selatan 2018 tidak terkait dengan preferensi partai politik. Hampir semua lembaga survei beranggapan bahwa masyarakat memilih seorang caleg karena melihat citra pribadi yang dibangun oleh caleg tersebut. (Haryanto, 2014). dimana rekam jejak calon selama memimpin Kabupaten Bantaeng selama dua periode menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam kemenangan calon (Cangara et al., 2015).
Citra tersebut kemudian dibungkus dengan mengambil identitas tertentu. Kesuksesan Nurdin Abdullah kemudian dikaitkan dengan gelar akademiknya , yakni guru besar.
Profesor, atau "Prof", adalah identitas hukum yang diperkenalkan oleh lembaga pendidikan yang berupaya memberikan kepercayaan kepada orang-orang tentang seberapa kredibel

## GELAR AKADEMIK DAN CITRA POLITIK (STUDI KASUS: STRATEGI KEMENANGAN NURDIN ABDULLAH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.202-207 Mohammad Raihan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.104 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
seseorang yang telah lulus dari jenjang tersebut. sehingga dapat dianggap layak menjadi panutan, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh politik (Buchari, 2014: 22).
Di Indonesia, penggunaan identitas semacam ini belum pernah terjadi. Di mana kepercayaan masyarakat terhadap Habibe yang berlatar belakang "teknokrat"?
Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana kepemilikan gelar akademik sebagai citra politik dapat mempengaruhi perilaku pemilih.

## METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah riset pustaka ( library research ) atau kajian pustaka yang dimana berisikan terkait ide maupun konsep yang substansial dengan problematika riset. Pada bagian ini dilakukan peninjauan terkait teori dan konsep yang diterapkan berdasarkan kajian literatur yang ada, terutama yang tersedia dalam bentuk artikel-artikel yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah. Dengan obyek pengumpulan data yang mengacu kepustakaan atau analisis yang di terapkan untuk mengatasi suatu masalah yang ada serta tertuju pada pengkajian yang mendalam dan kritis terhadap dasar-dasar pustaka yang relevan (Soerjono Soekanto, 1985).
Riset ini bersifat deskriptif analitik, yakni suatu riset yang berfungsi untuk mengatasi masalah dengan cara mendefinisikan masalah yang ada dengan pengkajian data, pengumpulan, penyusuan serta jabaran penjelasan secara rinci dan selanjutnya akan di evaluasi kembali. Sedangkan riset deskriptip bertujuan dalam memberikan evidensi, informasi maupun data yang seteliti mungkin terkait obyek yang akan diteliti. Maksud hal tersebut terutama untuk memperjelas hipotesi-hipotesis yang ada agar dapat menyumbangkan pemikiran di dalam dan memperkuat teori-teori terdahulu atas dasar dalam menyusun teori yang baru (Adi, 2004).
Ada pula tipe informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder, ialah informasi yang didapatkan lewat pengkajian riset pustaka dengan menguasai serta menganalisis literatur-literatur yang terdapat dan data- data yang berkaitan dengan riset ini. Informasi sekunder yang dimaksudkan penulis merupakan bahan hukum primer, semacam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ( primary law material ) tersusun atas yurisprudensi dan peraturan perundang- undangan. Tidak hanya bahan hukum primer, dalam riset ini pula mempraktikkan bahan hukum tersier serta bahan hukum sekunder.
Dalam riset ini, metode pengumpulan informasi yang digunakan ialah lewat riset kepustakaan, ialah sesuatu tata cara pengumpulan informasi dengan mengkaji ataupun mempelajar buku-buku, harian. Hasil riset dan sumber-sumber kepustakaan yang lain tertulis jelas yang berhubungan dengan objek riset.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.202-207
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI:https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.104
Sumber yang dimaksud adalah literatur yang terkait langsung dengan tema perilaku memilih, perilaku politik, pencitraan politik, dan modal sosial (pendidikan) sebagai faktor penting dalam kepemilikan seorang kandidat.
Analisa dan pengolahan bahan adalah suatu tindakan penyederhanaan kajian maupun data menjadi bentuk yang lebih muda di interpretasikan serta di pahami. Analisis bahan ialah sesuatu aksi dalam riset yang berbentuk membagikan jajak ataupun kajian terhadap hasil pengolahan informasi yang di bantu dengan berbagai teori yang sudah di jumpai lebih dahulu. Informasi dini yang sudah didapatkan pastinya masih bertabiat dini ataupun mentahan serta belum bisa diambil suatu kesimpulan. Hingga dari itu butuh di analisis, ialah dengan metode mengkaji dan memaknai informasi tersebut selaku bahan pertimbangan dalam menarik kesimpulan. Analisis informasi pada riset ini memiliki 3 tahapan, ialah reduksi informasi, penyamaran serta penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perilaku pemilih di Sulawesi Selatan
Dalam menganalisis perilaku pemilih, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional (Bartels, 2012; Roth, 2008).
Pendekatan sosiologis menunjukkan adanya pengaruh antara nilai-nilai sosiologis yang melekat pada diri seseorang yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam berpolitik. Instrumen yang menjadi dasar analisis sosiologi adalah agama, suku, pendidikan, tempat tinggal (pedesaan atau perkotaan), pekerjaan, jenis kelamin, usia, dll (Mujani et al., 2012). Pendekatan ini dapat digunakan untuk menggambarkan kemenangan Syahrul Yasin Limpo dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013.
Dengan latar belakang etnis Bugis-Makassar, Syahrul Yasin Limpo memiliki suara di daerah- daerah yang mayoritas dihuni oleh etnis Bugis-Makassar, seperti wilayah selatan. Dan saat itu, Syahrul Yasin Limpo juga menjabat sebagai Ketua DPD (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan. dimana mayoritas (80%) pemilih Golkar memilih untuk mendukungnya. (Haryanto, 2014). Sedangkan pendekatan pilihan rasional berangkat dari teori ekonomi (Mujani et al., 2012) yang berusaha menjelaskan perilaku memilih yang berkaitan dengan parameter politik- ekonomi, Premisnya sederhana jika asumsinya pilihan rasional masyarakat banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. berdasarkan memaksimalkan manfaat.
Sebuah studi menunjukkan bahwa perilaku pemilih milenial pada Pilgub Sulawesi Selatan 2018 di Kota Makassar cenderung
menentukan pilihan rasionalnya, dengan mempertimbangkan kinerja dan program kerja yang ditawarkan. Dengan maksud menjembatani kepentingan masyarakat dengan calon yang mereka gunakan dan mencapai proses demokrasi yang lebih jujur, adil, dan transparan (Sagita et al., 2018),

## GELAR AKADEMIK DAN CITRA POLITIK (STUDI KASUS: STRATEGI KEMENANGAN NURDIN ABDULLAH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018) ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.202-207 Mohammad Raihan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.104 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kemudian, pendekatan psikologis ini mengakui adanya keterikatan atau dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang. Ikatan psikologis tersebut disebabkan oleh perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat. Persepsi dan penilaian individu terhadap kandidat atau tema yang diangkat (pengaruh jangka pendek) sangat memengaruhi pilihan pemilihan (Campbel et al., 1960).
Pembangunan membangun citra positif Nurdin Abdullah sebelum dan selama kampanye Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2018, yang memberikan kontribusi besar bagi kemenangannya. Didukung proses komunikasi yang baik, Nurdin dinilai berhasil mempengaruhi psikologi pemilih. Sebelumnya, citranya sebagai sosok transformatif telah dibangun melalui pemberitaan berbagai media tentang rekam jejaknya sebagai pemimpin Kabupaten Bantaeng selama dua periode (Cangara et al., 2015).

## Gelar Akademik Sebagai Modal Politik
Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya The Forms of Capital, membedakan tiga bentuk modal: modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Baginya, pengertian modal sangat luas dan mencakup hal-hal material maupun modal budaya, yang dapat mencakup kepemilikan seni, pendidikan, dan bentuk bahasa.
Dalam konteks politik, modal dapat dimaknai sebagai landasan dominasi seorang aktor terhadap aktor lainnya. Misalnya dalam kasus modal keluarga yang dimiliki oleh keluarga Yasin Limpo, yaitu berupa pewarisan berbasis massa dan birokrasi. warisan (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018),
Namun, modal sosial juga dapat berupa bentuk-bentuk simbolik yang berlaku dalam masyarakat dan dapat ditukar dengan makna tertentu (Pantouw, 2012). Dalam Nurdin Abdullah, misalnya, simbol guru besar dapat dipertukarkan dengan makna calon yang memiliki kredibilitas dan kapasitas untuk memimpin. Makna semacam ini tentunya sangat dipengaruhi oleh institusi pendidikan yang telah mendapatkan legitimasi dalam menilai suatu standar kelayakan untuk kapasitas individu yang telah mengambilnya.
Profesor, atau "Prof", adalah identitas sah yang diperkenalkan oleh sebuah lembaga pendidikan yang berusaha memberikan kepercayaan publik tentang seberapa kredibel orang yang telah lulus dari jenjang ini. sehingga dapat dianggap layak menjadi panutan, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh politik (Buchari, 2014: 22).

## KESIMPULAN
Dalam menganalisis perilaku memilih ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu sosiologis, pilihan rasional, dan psikologis. 12; Roth, 2008). Dengan pendekatan psikologis, kemenangan Nurdin Abdullah pada Pilkada Sulawesi Selatan 2018 dan keberhasilannya membangun citra positif sejak menjabat sebagai Bupati Bantaeng dinilai berhasil mempengaruhi psikologi pemilih. Sebelumnya, citranya sebagai sosok transformatif telah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.202-207
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI:https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.104
dibangun melalui pemberitaan berbagai media tentang rekam jejaknya sebagai pemimpin Kabupaten Bantaeng selama dua periode (Cangara et al., 2015).
Citra tersebut kemudian dibungkus dengan mengambil identitas tertentu. Kesuksesan Nurdin Abdullah kemudian dikaitkan dengan gelar akademik yang dimilikinya, yakni profesor. Ini adalah modal sosial, yang menurut Pierre Bourdieu (1986) dapat mencakup hal-hal non- materi seperti kepemilikan seni, pendidikan, dan bentuk bahasa. Dalam Nurdin Abdullah, misalnya, simbol profesor dapat ditukar dengan makna calon memiliki kredibilitas dan kapasitas untuk menjadi pemimpin (Pantouw, 2012). Makna semacam ini tentunya sangat dipengaruhi oleh lembaga pendidikan yang telah mendapatkan legitimasi dalam menilai suatu standar kelayakan atas kapasitas individu yang menempuhnya (Buchari, 2014: 22).

## REFERENSI
Adi, R. (2004). Metodologi Riset Sosial dan Hukum. Jakarta: Grannit Bartels, LM 2012. Kajian Perilaku Pemilu . Oxford: Oxford University Press.
Buhari, Sri. 2014. Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Campbell, A, P. 1960. Pemilih Amerika . New York: Wiley Changara, Hafid. Dll , 2015. Pendapat dan Sikap Masyarakat Terhadap Pembaruan dan Kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah dalam Memajukan Bantaeng sebagai Kota Industri dan Pariwisata. Makassar: Jurnal Komunikasi KAREBA. Vol. 4 No.3 Juli – September 2015.
Handayani, Jenny. 2014. Hak mantan narapidana sebagai pejabat publik dari perspektif hak asasi manusia. Jakarta: Jurnal Rechtvinding No. 1 Vol. April 2014.
Haryanto. 2014. Kebangkitan ID Partai: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. Makassar: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Volume 17, Nomor 3, Maret 2014.
Mujani, S., RW Liddle & K. Ambardi. 2012. Kekuatan Rakyat. Jakarta: Mizan.
Pantow, Stella. 2015. Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi Modalitas Dalam Kemenangan Hanny Sondakh dan Maximilian Lomban Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 Di Kota Bitung Sulawesi Utara). Skripsi: Universitas Diponegoro.
Roth, D. 2008. Kajian Empiris Pemilu: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode. Jakarta: Friedrich- Naumann-Stiftung fur die Freiheit.
Rusnaedy & Purwaningsih, 2018. Keluarga Politik Yasin Limpo pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Yogyakarta: Jurnal Politik UMY, Vol. 3, No. 2, Februari 2018
Sagitta, Devi. et al. 2018. Perilaku Pemilih Milenial pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makassar. Makassar: FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 03 No 02 November 2018
Simamora, Janpatar. 2014. Menyambut Rezim Pemilihan Umum Serentak”. Jakarta: Jurnal Rechtsvinding, No. 1 Vol. April 2014
Soerjono Soekanto, S. M. (1985). Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.