Humaira, Chadijah Rizki Lestari

## PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PERBANKAN

## THE ROLE AND FUNCTION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN IMPLEMENTATION SHARIA PRINCIPLES IN BANKING PRODUCTS
Humaira 1 , Chadijah Rizki Lestari 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe phang, No.1 Darussalam,
Banda Aceh, Indonesia.
E-mail: humaira_alipiyeung@unsyiah.ac.id / chadijahrizki@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi  aktivitas keuangan syariah agar  tetap  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Untuk  menjamin  terlaksananya prinsip  syariah  dalam  aktivitas  perbankan  syariah  terdapat  salah  satu  pihak  terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan  jasanya  kepada  bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab  atas  informasi  tentang  kepatuhan  pengelola  bank  akan  prinsip  syariah.  Staf kepatuhan  syariah  dalam  hal  ini  bertugas  sebagai  pendukung  DPS  dalam  hal administrasi  opini  dan  review  DPS,  membantu  proses  pelaksanaan  pengawasan  oleh DPS  untuk  opini  kepatuhan  syariah.  Proses  permohonan  opini  formal  biasanya diperlukan  untuk  pemberian  opini  syariah  atas  produk  baru  yang  dilakukan  melalui kajian  dan  review  oleh  tim  DPS  dan  diakhiri  dengan  pemberian  opini  oleh  DPS  atas kesesuaian  dengan  syariah.  Untuk  pengawasan  produk  baru,  ada  alur  yang  dinamakan Aturan  Permohonan  Opini  DPS.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Peran  Dan  Fungsi Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  Terhadap  Produk  Yang  Dikeluarkan  Bank  Dalam Pemenuhan  Prinsip  Syariah.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif (legal  research), dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen  yang dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan hukum yang lain dan pendekatan normatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam  perbankan  syariah  memiliki  peranan  yang penting    dan  strategis    dalam    pengawasan    syariah    pada    perbankan    syariah.  DPS adalah    bertanggungjawab    untuk    memastikan    semua    produk    dan    prosedur  bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Dan dalam melaksanakan tugasnya, DPS dibantu langsung  oleh  seorang  staf  internal  bank  yang  berada  di  bawah  Unit  Kepatuhan,  yang disebut  sebagai  Staf  Kepatuhan  Syariah,  yang  kemudian  secara  internal  sering  disebut sebagai  staf compliance  officer. Staf kepatuhan syariah dalam  hal  ini bertugas sebagai pendukung  DPS  dalam  hal  administrasi  opini  dan  review  DPS,  membantu  proses pelaksanaan  pengawasan  oleh  DPS  untuk  opini  kepatuhan  syariah,  laporan  dan pemantauan  tindak  lanjut  temuan  DPS,  kajian  Isu  kepatuhan,  dan  pemantauan  dan sosialisasi  fatwa  DSN-MUI.  Proses  permohonan  opini  formal  biasanya  diperlukan untuk  pemberian  opini  syariah  atas  produk  baru  yang  dilakukan  melalui  kajian  dan review  oleh  tim  DPS  dan  diakhiri  dengan  pemberian  opini  oleh  DPS  atas  kesesuaian dengan syariah.
Kata Kunci: Fungsi, Tugas, Dewan Pengawas Syariah, Produk Perbankan .
Humaira, Chadijah Rizki Lestari

## ABSTRACT
The Sharia Supervisory Board is an institution that oversees sharia financial activities so that they remain in accordance with sharia principles. To ensure the implementation of sharia principles in sharia banking activities, there is one affiliated party, namely the Sharia Supervisory Board as the party that provides services to sharia banks or Sharia Business Units (UUS). This board is the party responsible for information regarding the compliance  of  bank  managers  with  sharia  principles.  Sharia  compliance  staff  in  this case  serve  as  DPS  supporters  in  terms  of  opinion  administration  and  DPS  reviews, assisting  the  process  of  implementing  supervision  by  DPS  for  sharia  compliance opinions. The formal opinion request process is usually required for the provision of a sharia opinion on a new product which is carried out through a study and review by the DPS  team  and  ends  with  the  provision  of  an  opinion  by  the  DPS  on  compliance  with sharia.  For  supervision  of  new  products,  there  is  a  flow  called  the  DPS  Opinion Request  Rules.  The  purpose  of  this  study  is  the  Role  and  Function  of  the  Sharia Supervisory  Board  (DPS)  on  Products  Issued  by  Banks  in  Fulfillment  of  Sharia Principles.  This  research  uses  normative  juridical  research  (legal  research),  by conducting  library  research  or  document  studies  carried  out  or  aimed  only  at  written regulations or other legal materials and normative approaches. The results of this study explain  that  the  Sharia  Supervisory  Board  (DPS)  in  sharia  banking  has  an  important and  strategic  role  in  sharia  supervision  in  sharia  banking.  DPS  is  responsible  for ensuring that all Islamic bank products and procedures comply with sharia principles. And in carrying out its duties, DPS is assisted directly by an internal bank staff under the Compliance Unit, which is referred to as the Sharia Compliance Staff, who is then internally  often  referred  to  as  the  compliance  officer  staff.  Sharia  compliance  staff  in this case serve as DPS supporters in terms of opinion administration and DPS reviews, assisting  the  process  of  implementing  supervision  by  DPS  for  sharia  compliance opinions,  reporting  and  monitoring  follow-up  on  DPS  findings,  reviewing  compliance issues,  and  monitoring  and  socializing  DSN-MUI  fatwas.  The  formal  opinion  request process  is  usually  required  for  the  provision  of  a  sharia  opinion  on  a  new  product which  is  carried  out  through  a  study  and  review  by  the  DPS  team  and  ends  with  the provision of an opinion by the DPS on compliance with sharia.
Keywords: Function, Duties, Sharia Supervisory Board, Banking Products.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mengawasi jalannya kepatuhan syariah di bank syariah, perlu adanya lembaga  independent  yang  paham  akan  ilmu dan  prinsip  syariah  serta  memilki  pengetahuan dalam bidang bisnis perbankan. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, dinyatakan  bahwa  adanya  pengaturan  terhadap kepatuhan  syariah.  Wewenang  atas  hal  tersebut
ada  pada  Majelis  Ulama  Indonesia  (Dewan Syariah  Nasional  MUI  (DSN-MUI)  memiliki perpanjangan  tangan  berupa  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS).  DPS  merupakan  lembaga independen  yang  ditugaskan  DSN-MUI  untuk mengawasi  kepatuhan  bank  syariah  atas  aturan syariah perbankan.
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 51-62.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
Apabila  tingkat  pengawasan  syariah lemah,  pelanggaran  terhadap  kepatuhan  syariah rentan terjadi dan memiliki konsekuensi negatif terhadap citra bank. Untuk menjamin efektifnya kerja DPS, diperlukan kerangka kerja DPS yang jelas dan rinci serta terjaminnya akses informasi dan  data  manajemen  bank.  Akses  penuh terhadap data seharusnya diberikan kepada DPS selayaknya  auditor  agar  fungsinya  sebagai pengawas berjalan dengan lancar.
Pelaksanaan  dan  pengawasan  kepatuhan syariah  oleh  DPS  dan  unit  kepatuhan  tiap  bank tentunya  berbeda  dari  satu  bank  dengan  bank yang  lain.  Meskipun  terdapat  peraturan  dari Bank Indonesia, OJK, dan DSN-MUI mengenai standar  pengawasan,  standarisasi  mekanisme aktivitas atau langkah-langkah kerja pengawasan oleh Dewan Pengawas.
Prinsip  syariah  merupakan  pondasi  dari bank syariah, tidak ada bank syariah yang dapat berfungsi  tanpa  mematuhi  prinsip  syariah. Kepatuhan  syariah  dapat  ditunjukkan  dengan melakukan  pengungkapan  kepatuhan  syariah. Salah satu komponen penting bank syariah yang dapat  mengawasi  dan  memastikan  keptuhan syariah  adalah  Dewan  Pengawas  Syariah. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya  harus  menjalankan      fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin   terlaksananya prinsip   syariah   dalam   aktivitas   perbankan
syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan  Pengawas  Syariah  sebagai  pihak  yang memberikan    jasanya    kepada    bank    syariah atau  UnitUsaha  Syariah  (UUS). Dewan  inilah sebagai   pihak  yang  bertanggung  jawab  atas informasi    tentang  kepatuhan  pengelola  bank akan prinsip syariah.
Sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan    Terbatas  dan  Undang-Undang  No. 21 Tahun 2008  tentang    Perbankan    Syariah yang menyebutkan  bahwa  bank  syariah  harus memiliki  3  orang    Dewan    Pengawas  Syariah (DPS).  Peranan  DPS  sangat  strategis  dalam praktik  kepatuhan  syariah  pada  perbankan syariah.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah Peran Dan  Fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) Terhadap  Produk  Yang  Dikeluarkan  Bank Dalam  Pemenuhan  Prinsip  Syariah.  Hal  ini menjadi  perlu  untuk  diteliti  sehingga  hasil penelitian  ini  nanti  akan  menjadi  cikal  bakal adanya teori atau Standard Operating Procedure (SOP)  pelaksanaan  dan  pengawasan kepatuhan  syariah  di  bank  umum  syariah  di Indonesia.  Penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan referensi  berbagai  pemangku  kepentingan  yang ingin  mengetahui  pelaksanaan  kerja  dan pengawasan  DPS  serta  bagaimana  mereka bersinergi  dengan  unit  kepatuhan  di  bank tersebut.  Penelitian  ini  juga  dapat  digunakan oleh  regulator  untuk  menyusun  aturan  sejauh
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
mana tanggung jawab dan bagaimana pelaksanaan  pengawasan  kepatuhan  yang  harus dilakukan oleh DPS.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis  normatif  (legal  research) ,  dengan melakukan  penelitian  kepustakaan  atau  studi dokumen  yang  dilakukan  atau  ditujukan  hanya pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau bahan  hukum  yang  lain.  Pendekatan  normatif adalah  pendekatan  yang  menelaah  hukum sebagai  kaidah  yang  dianggap  sesuai  dengan penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian hukum  tertulis  atau  penelitian  hukum  yang doktrinal,  yang  bekerja  untuk  menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi  hukum  yang  tertulis  di kitab-kitab  undang-undang.  Dengan  singkatnya bahwa  penelitian  yuridis  normatif  membahas doktrin-doktrin  atau  asas-asas  dalam  ilmu hukum. Sumber dan jenis data yang dipergunakan  adalah  data  sekunder  yang dilakukan  dengan  cara  mengadakan  studi kepustakaan  (library  research)  yang  bersumber bahan  hukum  sekunder  adalah  buku-buku  teks yang  membicarakan  suatu  dan/atau  beberapa permasalahan  hukum.  Analisis  data  yang digunakan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini adalah kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Posisi    Dewan  Pengawas  Syariah Sebagai  Otoritas  Pengawas
Dewan  Pengawas  Syariah,  selanjutnya akan disebut dengan DPS, adalah suatu lembaga yang  mengawasi  aktivitas  keuangan  syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota  DPS  direkomendasikan  oleh  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  yang  berada  di  bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin  seluruh  produk,  jasa  layanan,  dan operasional  lembaga  keuangan  syariah  (LKS) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Pejabat  DPS  sendiri  berasal  dari  lembaga tersebut  yang  kemudian  menjalankan  tugas  dan fungsi  sebagaimana  mestinya.  DPS  wajib dibentuk  di  bank  syariah  dan  bank  umum konvensional  yang  memiliki  unit  usaha  syariah maupun  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah. Berdasarkan hukum,  DPS diangkat  berdasarkan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  atas rekomendasi  dari  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). Dalam kegiatannya, DPS akan mengawasi  sistem  manajemen,  produk  yang dipasarkan, dan pengelolaan dana serta kebijakan investasi lembaga tersebut. Persyaratak    diangkatnya    seseorang    menjadi Anggota  DPS  harus  memenuhi kriteria  sesuai dengan    POJK    Nomor:  3/POJK.30/2016, antara  lain  sebagai  berikut:
a. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
1) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 51-62.
2) Memiliki   komitmen   untuk   mematuhi peraturan      perbankan      syariah      dan peraturan perundang-undangan;
3) Memiliki    komitmen    yang    tinggi terhadap    pengembangan    operasional BPRS yang sehat, dan
4) Tidak termasuk dalam DTL
sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Otoritas  Jasa  Keuangan    mengenai    uji kemampuan  dan  kepatutan  bagi  Bank Syariah  dan Unit Usaha Syariah.
b. Kompetensi,  yang  paling  sedikit  memiliki pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang syariah  mu’amalah  dan    pengetahuan    di bidang    perbankan    dan/atau    keuangan secara umum.
c. Reputasi  keuangan,  yang  paling  sedikit mencakup:
1) Tidak  termasuk  dalam  daftar  kredit macet;
2) Tidak   pernah   dinyatakan   pailit   atau menjadi      pemegang      saham,      anggota Direksi  atau  anggota  Dewan  Komisaris yang  dinyatakan  pailit,  dalam  waktu  5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Adapun    mekanisme    kerja    DPS, sebagaimana    tertera    dalam    Pedoman    Dasar DSN, yaitu sebagai beriku :
a. Melakukan    pengawasan    secara    periodik pada    lembaga    keuangan    syariah    yang berada di bawah pengawasannya.
b. Berkewajiban    mengajukan    usul  -usul pengembangan  lembaga  keuangan  syariah kepada    pempinan    lembaga    yang bersangkutan    dan    kepada    Dewan Pengawas Syariah Nasional.
c. Melaporkan    perkembangan    produk    dan operasional    lembaga    keuangan    syariah yang    diawasinya    kepada    DSN    sekurang- kurangnya    dua    kali    dalam    satu    tahun anggaran.
d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
Struktur    Dewan    Penagawas    Syariah Nasional    (DPS)    adalah    sebagai    berikut (Jumadi, 2013:122):
a. DPS  dalam  struktur  perusahaan  berada setingkat  dengan  fungsi  komisaris  sebagai pengawas Direksi. ;
b. Jika    fungsi    komisaris    adalah    pengawas dalam  kaitan  dengan  kinerja  manajemen, maka    DPS    melakukan    pengawasan kepada  manajemen,  dalam  kaitan  dengan implementsi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah;
c. Bertanggung  jawab  atas  pembinaan  akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke-Islaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya;
d. Ikut  mengawasi  pelanggaran  nilai-nilai Islam  di  lingkungan  perusahaan  tersebut, dan
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 51-62.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
e. Bertanggung    jawab    atas    seleksi    syariah karyawan    baru    yang    dilaksanakan    oleh Biro Syariah.
Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah  da  lam  Mengawasi  Bank  Syariah Sedangkan    kedudukan    Dewan    Pengawas Syariah        (DPS)        sebagaimana  tercantum dalam    buku    yang    diterbitkan    oleh    Bank Indonesia  dijelaskan  bahwa  DPS mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai berikut: a. Sebagai    penasihat    dan    pemberi    saran kepa  da    direksi,    pimpinan    Unit    Usaha Syariah,    dan    pimpinan    cabang    syariah mengenai    hal-hal    yang    berkaitan    dengan aspek syariah.
b. Sebagai    mediator    antara    bank    dengan
DSN  dalam  mengomunikasikan  usul  dan saran    pengembangan    produk    dan    jasa bank  yang  memerlukan  kajian  dan  fatwa dari DSN.
c. Sebagai    perwakilan    DSN    yang ditempatkan    pada    bank.    DPS    wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan    bank    syariah    yang diawasinya    kepada    DSN  atau  satu  kali dalam satu tahun (minimal).
d. Perlu    ditambahkan    bahwa    kedudukan DPS        di        bank-bank        syariah        juga berkedudukan    sebagai    penjamin    bahwa bank    yang    diawasinya        berjalan    sesuai dengan  prinsip  syariah.  (Nurwakhidah, 2020:53-66.)
Kedudukan  DPS  dan  Sistem  Pengawasan dapat  dilihat  berdasarkan  beberapa  peraturan perundang-undangan, yakni :
a. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor 6/17/PBI/2004  tanggal  1  Juli  2004  tentang Perkreditan  Rakyat  berdasarkan  Prinsip Syariah.
b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal  14  Oktober  tentang  Bank  Umum yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  yang berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  lalu diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia No.7/35/PBI/2005  tanggal  29  September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
c. Peraturan  Bank  Indonesia  No.8/3/PBI/2006 tanggal  30  Januari  tentang  perubahan kegiatan  usaha  Bank  Umum  Konvensional menjadi  Bank  Umum  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan
Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia  (PBI)  tersebut  mewajibkan  setiap Bank  Syariah  harus  memiliki  Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Selain itu, pada tingkat  undang-undang,  landasan  DPS berdasarkan  UU  Nomor  40  tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang mewajibkan setiap perseroan yang melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 51-62.
prinsip  syariah  memiliki  Dewan  Pengawas Syariah (DPS). Lebih  lanjut, UU Nomor 40 Tahun  2017  mengatur  bahwa  dalam  rangka untuk  memastikan  bahwa  DPS  mempunyai kompetensi  dalam bidang kesyariahan, DPS haruslah  seorang  ahli  syariah  dan  harus mendapatkan  rekomendasi  dari  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  sebagai  otoritas keulamaan di Indonesia. (Rokan, 2017: 292- 305.)
Menurut  Otoritas  Jasa  keuangan  (OJK) fungsi  pengawasan  perbankan  syariah  dibentuk dengan  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian serta  tata  kelola  yang  baik.  Hal  ini  untuk menjamin  mekanisme  pemenuhan  kepatuhan syariah.  Lebih  jauh,  aturan  DPS  ditetapkan Undang-undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
Berdasarkan          PBI          No. 11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan Good Corporate  Governance bagi    Bank    Umum Syariah  dan  Unit    Usaha  Syariah  menyebutkan tugas    dan  tanggung  jawab  DPS  sebagai bserikut:
a. Memberikan  nasihat  kepada  direksi  dan mengendalikan aktivitas     bank     sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
b. Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap  prinsip  syariah  pada      pedoman operasional   dan produk yang diterbitkan oleh bank;
c. Mengawasi    proses    pengembangan produk perbankan baru agar sesuai dengan FatwaDewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama  Indonesia (DSN-MUI);
d. Meminta  fatwa  kepada DSN-MUI untuk produk    perbankan    yang baru;
e. Melakukan  review  terhadap  pemenuhan prinsip syariah dalam mekanisme pendanaan  dan  pencairan    dana    dan layanan  bank; dan
f. Meminta  data  dan  informasi  terkait  aspek syariahdari    unit    kerja    bank  dalam pelaksanaan tugasnya.
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam perbankan  syariah  memiliki  peranan  yang penting    dan  strategis    dalam    pengawasan syariah    pada    perbankan    syariah.  DPS  adalah bertanggungjawab    untuk    memastikan    semua produk    dan    prosedur  bank  syariah  sesuai prinsip-prinsip  syariah.  Karena  peranan  yang penting dalam DPS,  kedua   undang-undang   di Indonesia      termasuk      kebutuhan  DPS      dalam perusahaan  berdasarkan  syariah  dan  institusi perbankan  syariah  yaitu  Undang-Undang No. 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah.  Oleh  karena  itu,  secara yuridis Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  pada institusi    perbankan    mempunyai    kedudukan yang  sangat  kuat,  karena  kehadirannya  adalah sangat penting dan strategis. (Prabowo,
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 51-62.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari

## 2. Pemberian  Opini  Dewan  Pengawas Syariah Atas Produk Baru
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  DPS dibantu langsung oleh seorang staf internal bank yang  berada  di  bawah  Unit  Kepatuhan,  yang disebut  sebagai  Staf  Kepatuhan  Syariah,  yang kemudian secara internal sering disebut sebagai Staf Compliance Officer . Staf kepatuhan syariah dalam  hal  ini  bertugas  sebagai  pendukung  DPS dalam  hal  administrasi  opini  dan  review  DPS, membantu proses pelaksanaan pengawasan oleh DPS untuk opini kepatuhan syariah, laporan dan pemantauan  tindak  lanjut  temuan  DPS,  kajian Isu  kepatuhan,  dan  pemantauan  dan  sosialisasi fatwa DSN-MUI.
Kegiatan  DPS  terdiri  dari  tiga  fungsi pokok yaitu:
a. Tugas  konsultasi,  baik  formal  maupun informal dan alur proses pemberian opini;
b. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan review atas  petunjuk  pelaksanaan,  teknis,  surat edaran,  dan  kebijakan  bank,  review  berkala berdasar hasil audit dan melakukan uji petik ke  cabang  untuk  memeriksa  aktivitas operasi;
c. Memberikan laporan atas hasil pengawasan, baik  kepada  OJK  maupun  menyampaikan pada  direksi  dan  dewan  komisaris  untuk ditindak  lanjuti.  Konsultasi  dapat  dilakukan secara  informal  untuk  Konsultasi  dapat dilakukan  secara  informal  untuk  aktivitas harian maupun secara formal untuk aktivitas
yang  cukup  besar  melalui  mekanisme Permohonan  Opini.  “Suatu  divisi  atau  user yang ingin mengembangkan produk apapun, atau  membaca  fatwa  lalu dispute ,  mereka harus mengajukan ke DPS untuk diterjemahkan, karena bisa saja multitafsir.
Proses permohonan opini formal biasanya diperlukan  untuk  pemberian  opini  syariah  atas produk  baru  yang  dilakukan  melalui  kajian  dan review oleh  tim  DPS  dan  diakhiri  dengan pemberian  opini  oleh  DPS  atas  kesesuaian dengan  syariah.  Untuk  pengawasan  produk baru,  ada  alur  yang  dinamakan  Aturan Permohonan  Opini  DPS,  yang  pertama  adalah divisi  mengirim  surat  permohonan  melalui Sharia  Electronic  Message  (Sheco). Dokumen yang mau dimintakan pendapat harus dikirimkan  melalui  itu.  Sebenarnya  DPS memiliki  Sheco  sendiri  akan  tetapi  harus  lewat compliance, agar  semua  permintaan  opini  itu bisa  tercatat  dengan  baik.  Setelah  dokumen dilakukan  pengecekan  dan  sesuai  maka  akan dianalisa  apabila  belum  sesuai  maka  akan meminta  divisi  untuk  melengkapi  dokumennya. Hasil  review  tersebut  akan  dibawa  dan dibacakan  oleh  DPS.  Jadi  semua  pihak  akan berkumpul  untuk  membahas  produk  tersebut dan  dari  situ  muncul  risalah  rapat  sebagai landasan  opini  DPS  dan  itu  juga  sebagai  dasar kegiatan bank selanjutnya.
Opini biasanya diberikan atas permintaan dan  pertanyaan  bank  terhadap  DPS  atas  suatu hal terkait syariah. Opini itu muncul
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 51-62.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
berdasarkan  permintaan  dari  divisi,  misalnya divisi  bisnis  mengajukan  produk  baru  MMQ Produktif,  kemudian  dikirim  ke  DPS,  apabial ada  skema  yang  lemah  oleh  DPS  diberi  saran untuk  dikuatkan.  Apabila  sudah  diperbaiki  dan sesuai dengan yang disarankan oleh DPS, maka muncul  opini  berupa  keputusan  yang  bersifat arahan.
Pengawasan  terhadap  kepatuhan  syariah dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu    pengawasan yang  bersifat  preventif (ex-ante) dan  yang bersifat  kuratif (ex-post). Pengawasan  tersebut dilakukan  oleh  unit  kepatuhan  yang  terdiri  dari Sharia Compliance dan Tinjauan Audit Syariah Divisi  Audit  Internal.  Pengawasan ex-ante di laksanakan oleh Sharia Compliance Officer dan Divisi  Audit  Internal  yang  bertugas  untuk menjadi  fungsi  pengawasan ex-post. Dalam struktur  kepengurusan  bagian  Satuan  Kerja Kepatuhan, Sharia  Compliance berada  setara dengan  dua  fungsi  kepatuhan  lainnya  yaitu General  Compliance  yang  memiliki  tanggung jawab  kepada  Direktur  Risiko  dan  Kepatuhan (Risk and Compliance Director).
Sharia  Compliance  Officer melakukan tugas  dan  tanggung  jawab  yang  berhubungan langsung  dengan  kepatuhan  syariah  dengan berpedoman  pada  deskripsi  pekerjaan.  Pada daftar  tugas  rutin  tersebut,  dua  tugas  pertama merupakan  tugas  sebagai Staf  compliance officer, yaitu mengenai aktivitas Opini DPS dan Review  DPS.  Sehingga,  selain  bertanggung
jawab  kepada  Satuan  Kerja  Kepatuhan  dan Direktur Risiko dan Kepatuhan, Sharia Compliance  Officer  juga  memikul  tanggung jawab  langsung  kepada  DPS.  Sebagai  fungsi pengawasan ex-ante, Sharia Compliance Officer melakukan  penilaian  atas  risiko  kepatuhan syariah melalui Kajian Isu Kepatuhan Syariah.
Selain  itu,  database  pada Compliance Information  System (CIS) yang berisi  mengenai kumpulan  fatwa  DSN-MU,  Opini  DPS  dan rujukan  syariah  akan  dipantau  oleh  Sharia Compliance  Officer  secara  berkala.  CIS  ini dapat  diakses  oleh  seluruh  pegawai  PT  Bank Syariah agar semua pegawai dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mengembangkan  produk  dan  melaksanakan operasional  bank.  Apabila  terbit  suatu  fatwa baru dari DSN MUI, Sharia Compliance Officer yang  bertugas  untuk  mensosialisasikannya kepada  seluruh  pegawai  perbankan  syariah. Sharia  Compliance  Officer melakukan  tugas Opini  Kepatuhan  Syariah  dengan  me-review dan menganalisa permohonan review dari divisi yang dikirimkan melalui Satuan Kerja Kepatuhan di Sheco . Sharia Compliance Officer akan melakukan review terhadap Draf Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang kemudian  akan  diserahkan  kepada Compliance Head untuk disetujui.
Fungsi  koordinasi  dengan  DPS  dilakukan terkait dengan permohonan opini dan sosialisasi opini.  Setelah review pada  tiap-tiap  semester
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 51-62.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
dilakukan, Sharia  Compliance  Officer akan membuat  Laporan  Semesteran  dan  Pemantauan Tindak Lanjut Temuan DPS. Sharia Compliance  Officer juga  membuat  Laporan Kepatuhan  Syariah.  Dalam  rangka  mengawasi kepatuhan  syariah,  Divisi  Audit  Internal melakukan  kegiatan  audit  yang  secara  garis besar dibagi ke dalam dua tim yaitu:
a. Branch  Internal  Control yang  terdapat pada  masing-masing  cabang  melakukan audit  yang  secara  spesifik  mengecek operasional bank. Branch Internal Control akan  melaporkan  hasil  pemeriksaannya kepada Tim Auditor Internal Pusat;
b. Audit  oleh  Tim  Auditor  Internal  Pusat yang  membuat  Rencana  Audit  Tahunan temasuk di dalamnya mengunjungi kantor cabang (onsite  audit) secara  berkala dengan mempertimbangkan kondisi sumber  daya  manusia  dan  waktu  yang tersedia. Sebelum melakukan onsite audit,
Tim Auditor Internal Pusat akan melakukan offsite audit yang dilaksanakan dengan  memeriksa  cabang  dari  kantor pusat dengan adanya akses secara langsung  data core banking  serta  aplikasi proses  pembiayaan.  Tim  Auditor  Internal Pusat akan mengidentifikasi masalah yang dilakukan  melalui  akses  data  ini  dan mempersiapkan  kerangka  audit  untuk onsite audit. Pada saat onsite audit, auditor merujuk  pada  standar  audit  yang  berlaku umum,  peraturan-peraturan  terkait  dan
Buku  Pedoman  Perusahaan.  Di  dalam Buku  Pedoman  Perusahaan  terdapat  jenis produk  bank  dan  akad  yang  digunakan pada  produk  tersebut.  Auditor  memeriksa kepatuhan  syariah  berdasarkan  syarat  dan ketentuan  akad.  Tidak  ada  auditor  khusus yang  memiliki  ilmu  syariah  secara spesifik dalam mengaudit, sehingga ketika tim  audit  merasa  perlu  untuk  memahami lebih  dalam  suatu  temuan  dengan  syarat dan ketentuan akad, mereka akan berkonsultasi  dengan  DPS  melalui  Staf compliance  officer. Divisi  Audit  Internal akan  menyusun  Laporan  Hasil  Audit  dan melaporkannya kepada Direksi, Komisaris,  Komite  Audit  dan  Divisi terkait.  Laporan  ini  juga  yang  menjadi landasan  bagi  DPS  untuk  melakukan review.

## SIMPULAN
1. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang  mengawasi aktivitas  keuangan syariah  agar  tetap  sesuai  dengan  prinsip- prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan  pondasi  dari  bank  syariah, tidak  ada  bank  syariah  yang  dapat berfungsi tanpa mematuhi prinsip syariah. Kepatuhan  syariah  dapat  ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan kepatuhan  syariah.  Salah  satu  komponen penting bank syariah yang dapat mengawasi  dan  memastikan  keptuhan
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 51-62.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
syariah  adalah  Dewan  Pengawas  Syariah. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya      harus      menjalankan fungsinya      dengan      baik,  sesuai  dengan ketentuan  perbankan  yang  berlaku  dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin  terlaksananya  prinsip      syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat  salah  satu  pihak  terafiliasi  yaitu Dewan  Pengawas  Syariah  sebagai  pihak yang  memberikan  jasanya  kepada  bank syariah  atau  Unit  Usaha  Syariah  (UUS). Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting  dan  strategis  dalam  pengawasan syariah  padaperbankan  syariah.  DPS adalah bertanggungjawab untuk memastikan  semua  produk  dan  prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.
2. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  DPS dibantu  langsung  oleh  seorang  staf internal  bank  yang  berada  di  bawah  Unit Kepatuhan,  yang  disebut  sebagai  Staf Kepatuhan Syariah, yang kemudian secara internal sering disebut sebagai staf compliance officer. Staf kepatuhan syariah  dalam  hal  ini  bertugas  sebagai pendukung  DPS  dalam  hal  administrasi opini  dan  review  DPS,  membantu  proses pelaksanaan  pengawasan  oleh  DPS  untuk opini  kepatuhan  syariah,  laporan  dan pemantauan  tindak  lanjut  temuan  DPS, kajian  Isu  kepatuhan,  dan  pemantauan dan  sosialisasi  fatwa  DSN-MUI.  Proses permohonan opini formal biasanya diperlukan untuk pemberian opini syariah atas  produk  baru  yang  dilakukan  melalui kajian  dan  review  oleh  tim  DPS  dan diakhiri  dengan  pemberian  opini  oleh DPS atas kesesuaian dengan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, C, 2010, “Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta”. UNS-F.Hukum Jur.Ilmu Hukum-S.340908008-2010. Bayinah, Ainur. 2016, DPS Saja Tidak Cukup . Retrieved from mysharing.co: http:/mysharing.co/dewan-pengawas-syariah-tidak-cukup/
Jumadi,  J.,  2013,  “Analisis  Ekonomi  Islam  Terhadap  Bagi  Hasil  Pembiayaan  Mudharabah  Untuk Usaha  Mikro  Pada  Baitul  Qiradh  Abu  Indrapuri”,  Share:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan Islam, 2 (1).
Keuangan. 2018, Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.
Humaira, Chadijah Rizki Lestari
Nizar, M., 2015, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas”, An- Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2 (1). .
Nurwakhidah,  A.,  2020,  “Analisis  Kinerja  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  Mengawasi  Bank Syariah”, MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 12 (1).
Prabowo,  B.  A.,  2017,  “Peranan  Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap  Praktik  Kepatuhan  Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24 (1).
Rokan, M. K.,2017, Optimalisasi peran dewan pengawas syariah (dps) dalam perbankan syariah di medan. EQUI-LIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 5 (2).

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas
Undang-Undang    No.    21    Tahun    2008    tentang    Perbankan    Syariah
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  6/17/PBI/2004  tanggal  tentang  Perkreditan  Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.6/24/PBI/2004  tentang  Bank  Umum  yang  melaksanakan  kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan  Bank  Indonesia  No.7/35/PBI/2005  Tentang  Bank  Umum  yang  melaksanakan  kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
PBI  No.  11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi    Bank    Umum Syariah dan Unit  Usaha Syariah