## ANALISIS TA’ZIR DAN UNDANG -UNDANG RI NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BALAP LIAR ANAK REMAJA DI LINGKUNGAN
POLRES NGANJUK
Oleh:
Haris Kondang Pradana Nur Chasanah hariskondangg@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan  metode  analisis  Deskriptif  dan  berjenis  kualitatif.  Penggalian  data pada penelitian ini yaitu melalui Observasi,wawancara dan dokumentasi. Sumber Data Primer meliputi wawancara dengan pelaku Balap Liar, Warga Sekitar Area Balapan  Liar,  Polisi  Resot  Nganjuk.  Sumber  Data  Sekunder  nya  meliputi keperpustakaan  yaitu  Buku,  Jurnal,  Dokumen  dan  sebagainya  yang  berkaitan dengan tema dalam penelitian.
Titik focus penelitian ini lebih kepada kronologi serta mendeskripsikan alur balapan liar yang begitu di gemari oleh anak remaja di Daerah Polisi Resor Nganjuk dan di lanjutkan dengan Analisis dari segi Hukum Pidana Islam yang berupa ta’zīr dan  Hukum  Positif  yang  berupa  UU  No  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  di  sertai  dengan  upaya  penanggulangannya.  Dengan  hasil  akhir merupakan  kompilasi  antara  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Positif  dalam menganalisis balapan liar sesuai dengan Nash dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa balap liar yang di lakukan oleh anak remaja di lingkungan polres nganjuk telah melanggar ketentuan pasal 297 UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yaitu mengenai larangan tidak berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, namun karena lemahnya control diri pada para remaja dan sudah mengakarnya kegiatan tersebut maka aksi balapan liar tidak dapat di hindari. Hukum Pidana Islam juga melarang terjadinya Balapan Liar melalui Al Qurān Surah Al Maidah ayat 2.
Kata kunci: Balapan Liar, Anak Remaja, Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

## PENDAHULUAN
Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan secara terorganisasi baik mobil  maupun  motor  yang  di  lakukan  di  atas  lintasan  umum  dengan  perpaduan berdasar jenis,kecepatan dan kapasitas mesin 1 . Balap liar ini kerap kali di lakukan pada  jam  malam  mulai  dari  pukul  12.00-  04.00  Wib  yang  mana  balap  liar  ini berpotensi kriminalitas karena di lakukan pada jam-jam rawan kejahatan. artinya kegiatan ini sama sekali tidak di gelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya umum. Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor  berbalapan  di  jalan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  115  huruf    B dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana  pada  pasal  503  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) karena mengganggu  ketentraman  masyarakat  dimalam  hari  oleh  suara ingar  atau riuh  dari knalpot motor para pelaku balap liar.
Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana balap liar  disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengkontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Faktor umum penyebab balap liar meliputi Ketiadaan  fasilitas  sirkuit  untuk  balapan  membuat  mereka  memilih  jalan  raya umum  sebagai  gantinya.  Di  dalam  ajang beradu  cepat  balap  liar  tersebut  juga  di warnai dengan adu gengsi dan pertaruhan nama besar pelaku balap liar atau joki maupun bengkel yang memodifikasi motor balap tersebut.
Dampak bagi masyarakat sekitar jelas di rasakan dari suara ingar kendaraan balap yang berisik, para pelaku balap liar menjadi ugal-ugalan dan tidak dapat di hindari terjadinya taruhan pasang nasib pada salah satu pelaku balap liar, akibatnya
1 Agus Zubadi Zaman, “Pengertian Balap Liar dan Akibatnya”, http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html?m=1 (di posting pada tanggal 30 januari 2015: di akses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 23:34 Wib)
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Judi pun masuk dalam kegiatan balap liar ini selanjutnya dapat di sebut berpotensi kriminalitas yang mengandung unsur pidana. Sebagai masyarakat sudah semestinya tidak menginginkan daerah tempat tinggalnya digunakan untuk balap liar. Usaha masyarakat sekitar yang bisa dilakukan untuk mencegah balap liar agar tidak terjadi di daerah tempat tinggal mereka yakni ketika masyarakat melihat akan terjadi balap liar  di  lingkungan  mereka,  masyarakat  tersebut  seketika  langsung  menghubungi pihak kepolisian agar membubarkan grombolan yang akan melakukan balap liar.
Data kalkulasi balap liar yang terjaring razia di Polres Nganjuk yang terbaru sangat ironis yakni terbilang sebanyak 200 unit kendaraan sepeda motor diamankan di Polres Nganjuk. Ratusan sepeda motor itu terjaring aksi balap liar, ketika razia sedang  berlangsung    banyak  sekali  mulai  dari  penonton  balapan,  bengkel  yang memodifikasi  dan  para  penjudi  yang  ikut  taruhan  berusaha  mengelabuhi  polisi dengan berpura-pura hanya minum kopi di warung setempat ketika balapan sedang berlangsung. 2 Hal tersebut menjadi momok tiap tahun yang harus di berantas oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
Untuk lebih jelasnya melalui table sebagai berikut :
Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 ialah UU pengganti dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah disempurnakan  dan  di  perbarui,  Selanjutnya  pemerintah  telah  mengesahkan
2 Zainul Arifin, “Ratusan Motor di Amankan Saat Aksi Balap Liar di Nganjuk”, http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4546241/ratusan-motor-diamankan-saat-aksi-balap- liar-di-nganjuk (di posting pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 15:58 Wib: di akses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 23:49 Wib).
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang selanjutnya di sebut UU lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Bab XX tentang ketentuan pidana berlalu lintas dan angkutan jalan  lebih tepatnya pada  pasal  273-317  memuat  tentang  sanksi  hukuman  atau  ganjaran    bagi pengendara bermotor dan pengguna alat transportasi yang melakukan pelanggaran. 3

## RUMUSAN MASALAH
Melalui  latar  belakang  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  mengupas  dari perspektif  hukum  pidana  islam  dan  hukum  positif  terhadap  kegiatan  balap  liar dengan judul  : “Analisis Ta’zir dan Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ terhadap Balap Liar Anak Remaja di Lingkungan Polres Nganjuk” dan dengan  pendahuluan  di  atas  maka  peneliti  berusaha  mengkerucutkan  penelitian dengan 2 Rumusan Masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana analisis Ta’zir dan UU no 22 Tahun 2009 terhadap balap liar anak remaja di lingkungan Polres Nganjuk?
2. Bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi balapan liar?

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  penyebutan  lain Empiris  di  sebut  juga  dengan  Non  Doktrinal.  Secara  umum  dalam  metode penelitian  hukum  terdapat  dua  jenis  penelitian  yaitu  Normatif  (Doktrinal)  dan Empiris (Non Doktrinal). Perbedaan secara jelas antara penelitian Doktrinal/Normatif dengan penelitian Non Doktrinal/Empiris terletak pada target penelitian  kedua  metode  tersebut.  Jika  Penelitian  Doktrinal/Normatif  lebih  fokus kepada  Doktrin  atau  Norma,  sedangkan dalam  penelitian  Non  Doktrinal/Empiris lebih  fokus  mencari  tahu  tentang  hukum  dalam  penerapan  maupun  konteks
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
sosialnya. 4 Perbedaan  penelitian  antara  Doktrinal  dan  Non  Doktrinal  membawa konsekuensi pada tiap langkah yang harus di tempuh, walaupun metodologik antara keduanya  tidak  berbeda.  Namun  langkah  teknis  pada  kedua  penelitian  tersebut berbeda.  Yang  satu  menekankan  pada  spekulatif-kontemplatif  dan  analisis normatif-kualitatif, Sedangkan yang satunya pada aksi observasi dan analisis yang bersifat Empirik-Kuantitatif. 5
Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di suatu lingkungan masyarakat. 6 Penulis melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui penerapan hukum tentang aksi balap liar anak remaja di lingkungan polres nganjuk.
Penelitian  lapangan  yang  dilakukan  oleh  penulis  berguna  untuk mendapatkan  data-data  yang  dibutuhkan  sebagai  bahan  pembuatan  jurnal  ini Pengumpulan data ini terdiri dari beberapa teknik yaitu:
1. Interview (wawancara), yaitu teknik mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara melakukan dialog berupa tanya-jawab. 7
Wawancara pada penelitian ini yaitu bertanya langsung kepada pihak satlantas kepolisian resort Nganjuk dan masyarakat setempat serta beberapa pelaku balap liar di lingkungan Resot Nganjuk yang mengetahui dan mengalami tentang aksi balap liar tersebut. Pertanyaan yang akan ditanyakan disiapkan oleh penulis dan akan dijawab oleh informan.
2. Observasi  (pengamatan),  yaitu  pengamatan  yang  dilakukan  secara  langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 8 Pengamatan pada  penelitian  ini  dengan  cara  mengamati  proses  berlangsungnya  kegiatan balap liar anak remaja di Kawasan Polres Nganjuk.
4 Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140.
5 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102.
6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 30.
7 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2014), 130.
8 Ibid., 105.
3. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar,  atau  karya-karya  monumental  seseorang. 9 Pada  penelitian  ini dokumentasi  yang  diperoleh  berupa  foto,  video,  berita  dan  lain-lain  yang berkaitan dengan kegiatan balap liar anak remaja di lingkungan Polres Nganjuk.
Pada  teknik  analisa  data,  penulis  menggunakan  teknik  deskriptif  analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai objek penelitan dan berkenaan dengan pelaksaan hukum yang ada di masyarakat serta berkenaan langsung dengan objek penelitian. 10 Artinya, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang berupa pemaparan dari data yang  telah  diperoleh  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya  dengan penelitian  pada  karya  ilmiah  ini  yakni  kegiatan  balap  liar  anak  remaja  di lingkungan  Polres  Nganjuk.  Setelah  dipaparkan  secara  deskriptif,  penulis  akan menganalisa  menggunakan  pendekatan  undang-undang  berupa  UU  No  22  tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan hukum pidana Islam yang nantinya akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
Pola pikir yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa permasalahan pada  karya  ilmiah  ini  yaitu  pola  pikir  deduktif  yakni  merupakan  pola  pikir  dari umum  ke  khusus. 11 Berdasarkan  pola  pikir  tersebut,  peneliti  akan  memaparkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berupa UU No 22 tahun 2009 atas perubahan dari UU No 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu menarik kesimpulan dari beberapa ketentuan umum tersebut pada kegiatan balap liar anak remaja secara khusus dengan di sesuaikan pada Hukum Pidana Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kerangka Teoritis
1. Hukum Ta’zi ̄ r Bagi Balap Liar
a. Pengertian Ta’zi ̄ r
9 Ibid., 148.
10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian…, 105.
11 Ibid.
Pengertian Ta’zir secara  etimologis  adalah  mencegah  dan  menolak,  yang berarti bersifat Preventif (mencegah) supaya perbuatan tersebut tidak di lakukan. 12 Terdapat perbedaan yang signifikan antara Qisas dan Hudud . Sanksi dari Jarimah qisas dan hudud di  atur  secara  tegas  dan  jelas  dalam  Al-Quran  dan  Al-hadits, sedangkan ta’zir tidak  demikian. Ta’zir merupakan  perbuatan  pelanggaran  yang merujuk  pada  kekuasaan  penguasa,  Para  Hakim  dan  Wakil-Wakilnya  untuk mengatur  permasalahan  dan  mendisiplinkan  warganya  dengan  kewenangannya masing-masing. 13 Dalam fiqh  jinayah,  ta’zir merupakan jarimah yang  sanksi hukumannya  di  tentukan  oleh  penguasa  termasuk  besar  kecilnya  hukuman tersebut. 14 Pada jarimah ta’zir tidak di tentukan dengan pasti tentang macam dan hukuman  pada jarimah  ta’zir karena jarimah  ta’zir sendiri  berkaitan  langsung dengan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis berubah dan berkembang setiap  saat.  Dalam  memutus  perkara ta’zir penguasa  harus  tetap  memperhatikan kaidah  dan Nass keagamaan  dalam  setiap  pertimbangannya  sebab  keputusan tersebut  menyangkut  kepentingan  umum  dan  akan  berdampak  secara  langsung kepada masyarakat. 15
Hukuman  (sanksi)  pada Jarimah  Ta’zir,  Syara’ telah  menyebutkan  bahwa hanya terdapat bentuk-bentuk hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Dalam kasus seperti ini hakim mempunyai wenang penuh dalam menangani jarimah yang  di  lakukan  oleh  pelaku,  Hakim  bebas  berijtihad  untuk  memvonis kepada pelaku jarimah sesuai dengan Jarimah yang di lakukan pelaku dan keadaan pelaku. 16 Dan tentunya dengan perpegang teguh pada ketentuan Nass yang telah di Syariatkan dan untuk di berlakukan penerapannya pada jarimah ta’zir .
Demi  terealisasinya  kemaslahatan  umat  maka  sanksi jarimah  ta’zir di serahkan  sepenuhnya  kepada  penguasa.  Penguasa  dalam  memutus  sanksi  atas jarimah yang  di  lakukan  pelaku  dengan  pertimbangan  paling  utama  adalah
12 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 93.
13 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam ,(Surabaya:Pustaka Idea,2015),13.
14 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah) , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.
15 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam …, 93.
16 Ibid., 75.
akhlak. 17 Misalkan pelanggaran atas lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran lain  yang  sanksi  hukumnya  tidak  di  tetapkan  oleh Nash .  Prinsip  utama implementasi jarimah  ta’zir ialah  untuk  menjaga  kepentingan  umum  dan melindungi  masyarakat  dalam  setiap  jengkal  yang  berpotensi  membahayakan khalayak umum.
Ruang  lingkup  dan  pembagian jarimah  ta’zir menurut  Nurul  Irfan  dan Masyrofah dalam bukunya Fiqh Jinayah membaginya menjadi empat yaitu:
a. Jarimah  hudud atau jarimah  qisas-diyah yang  terdapat  syubhat,  maka akan dialihkan ke dalam sanksi ta’zir , seperti orangtua yang mencuri harta anaknya dan orangtua yang membunuh anaknya.
b. Jarimah hudud atau jarimah qisas-diyah yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta’zir . Contohnya percobaan pembunuhan, percobaan zina, dan percobaan pencurian.
c. Jarimah yang  ditentukan  Al-Qur’an  dan  hadis,  tetapi  tidak  ditentukan sanksinya  seperti  tidak  melaksanakan  amanah,  saksi  palsu,  penghinaan, pembalakan liar dan suap.
d. Jarimah yang ditentukan oleh ulī al-amr untuk kemaslahatan umat, seperti percopetan, penipuan, pornoaksi dan pornografi, pembajakan, penyelundupan, money laundering dan human trafficking . 18
Tujuan diberlakukannya hukuman ta’zir adalah untuk memberikan efek jera kepada  pelaku jarimah  ta’zir sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya.
Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu: 19
a. Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan jarimah .
b. Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya.
c. Kuratif  (islah).  Diharapkan  dengan  diberikannya  hukuman  terhadap pelaku dapat berdampak baik agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
17 Ibid., 77.
18 M. Nurul Irfan dan Mayrofah, Fiqh Jinayah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 143.
19 Ibid., 142.
d. Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.

## b. Dasar Hukum Ta’zir
Mengenai  hukuman ta’zir banyak  terdapat  dalam  beberapa  hadis  antara  lain hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah:
َل: ُل وُقَ ي َمَّلَس َو ِهْيَاَع ُالله ىَّلَص ِالله َل وُسَر َعَِسَ ُهَّنَا ِ يِر اَصْنَْلْا َةَد ْرُ ب  ِبَِا ْنَع ِهيِبَا ْنَع ٌدَحَأ ُدَلُْيُ ِة َرَشَع َقْوَ ف
)ملسم هاور(. ِالله ِد وُدُح ْنِم ٍ دَح  ِفِ  َّلِإ ٍطا َوْسَأ
Artinya: dari Abu Burdah Al-Anshari r.a katanya ia mendengar rasulullah saw bersabda:  “seseorang  tidak  boleh  di  dera  lebih  dari  sepuluh  kali,  melainkan hukuman yang telah nyata di tetapkan Allah seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.”(Hadits riwayat Muslim) 20
Berikut adalah Dasar Hukum di larangnya balapan dari Al-Maidah ayat 2:
َۤلَقْلا  َلَ َو َيْدَهْلا  َلَ َو َماَرَحْلا  َرْهَّشلا  َلَ َو ِ هاللّٰ  َرِٕىۤاَعَش ا ْوُّل ِحُت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي َماَرَحْلا َتْيَبْلا َنْيِ م ٰۤا ٰٓ َلََو َدِٕى
ۗ ا ْوُداَطْصاَف ْمُتْلَلَح اَذِا َوۗ اانا َوْض ِر َو ْمِهِ ب َّر ْنِ م  الْضَف َن ْوُغَتْبَي
ِد ِجْسَمْلا ِنَع ْمُك ْوُّدَص ْنَا  ٍم ْوَق ُنٰاَنَش ْمُكَّنَم ِرْجَي  َلَ َو َوۖ ِنا َوْدُعْلا َو  ِمْثِ ْلَا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت  َلَ َو  ۖى ٰوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َو ۘا ْوُدَتْعَت  ْنَا  ِماَرَحْلا ُدْيِدَش َ هاللّٰ َّنِاۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا
ِباَقِعْلا ٢
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  melanggar syi'arsyi'ar   Allah  dan  jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan  haram, jangan  (mengganggu) binatang-binatang hadd- ya dan binatang-binatang qalaa- id  dan  jangan  (pula)  mengganggu  orang-orang  yang  mengunjungi  Baitullah sedang  mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah  menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali- kali  kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu  dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan
20 Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3 , (Jakarta: Widjaya 1983), 255.
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan  bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya  (Al-Maidah: 2).

## 2. Balap Liar Dalam Hukum Positif
a. Pengertian Lalu Lintas
Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mendefinisikan  sebagai  gerak  kendaraan  dan  orang  di  ruang  lalu  lintas  jalan. Sedangkan  ruang  lalu  lintas  jalan  adalah  prasarana  yang  digunakan  untuk  gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Di dalam  ruang  lalu  lintas  jalan  raya  ada  empat  unsur  yang  saling  terkait  yaitu 21 , Pengemudi,  kendaraan,  jalan  dan  pejalan  kaki.  Pengemudi  adalah  orang  yang mengontrol  laju  kecepatan  dan  arah  kendaraan  untuk  di  kemudikan.  Kendaraan adalah  alat  gerak  untuk  memindahkan  sesuatu  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang lain.  Jalan  adalah  ruang  berjalannya  lalu  lintas.  Pejalan  kaki  adalah  orang  yang menikmati ruas jalan.
Istilah  lain  dari  lalu  lintas  adalah  gerak  pindah  manusia,  hewan,  ataupun barang  di  jalan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  lain  dengan  menggunakan alat gerak,  alat  gerak  yang  di  maksud  seperti  motor,  mobil  dan  kendaraan  umum lainnya. Pemerintah bertujuan untuk menertibkan lalu lintas berupa angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman serta efisien melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik. Tatacara berlalu lintas di jalan di atur  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  menyangkut  arah  lalu  lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

## b. Sanksi Lalu Lintas
21 Putranto, L.S., Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008), 116.
Berikut adalah jenis pelanggaran dan denda maksimal sesuai UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaku dan objek pelanggaran, bentuk pelanggaran pasal beserta denda maksimal (Rp): 22
a. Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  sebagaimana  pasal 115 huruf B berbalapan di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 297 UU 22 thn 2009)
b. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
c. Setiap pengguna jalan Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri  sebagai  dimaksud  dalam  pasal  104  ayat  (3),  yaitu  dalam  keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus,mempercepat,  memperlambat,dan/atau  mengalihkan  arus  kendaraan Pasal 281 dan 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban  luka  ringan  dan kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal 229 ayat (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 2009)
e. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mengemudikan  kendaraan  bermotor dengan  cara  atau  keadaan  yang  membahayakan  bagi  nyawa atau  barang  di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 311 UU 22 thn 2009). Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di buat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan harapan
22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Dengan menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan  angkutan  jalan  harus  di  tata  dalam  suatu  sistem  transportasi  nasional  secara terpadu  dan  di  harapkan  mampu  mewujudkan  tersedianya  jasa  transportasi  yang sesuai  dengan  tingkat  kebutuhan  lalu  lintas  dan  pelayanan  angkutan  yang  tertib, nyaman,  cepat,  teratur,  lancar  dan  tentunya  dengan  biaya  yang  dapat  terjangkau oleh masyarakat umum.
Untuk itu pemerintah telah mengesahkan kebijakan di jalur transportasi darat yaitu  dengan  di  keluarkannya  UU  No  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan jalan sebagai pengganti UU no 14 tahun 1992, serta peraturan pemerintah no 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan dan masih berlaku.

## B. ANALISIS
1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Balap Liar Anak Remaja di Polres Nganjuk
Dalam  Hukum  Pidana  Islam  tidak  ada  perbedaan  secara  signifikan  antara kejahatan dan pelanggaran, yang ada hanyalah Jarimah atau Jinayah karena kedua hal  tersebut  sudah  mewakili  sifat  hukum  pidana.  Suatu  perbuatan  bisa  di  sebut Jarimah apabila  dapat  menimbulkan  kerugian  atau  kerusakan  kepada  aturan masyarakat,  norma-norma  yang  berlaku,  atau  merugikan  kehidupan  anggota masyarakat, baik benda atau Nama baik dengan pertimbangan lain yang harus di hormati dan di pelihara 23 .
Dari  sudut  pandang  terminologi  Al-Mawardi  mendefinisikan jarimah ialah semua  perbuatan  tanpa  terkecuali  yang  di  haramkan  atau  di  larang  oleh syara’ (melakukan  hal-hal  yang  di  larang  dan  meninggalkan  yang  di  wajibkan)  dengan ancaman  oleh  Allah  dengan  hukuman hadd atau ta’zir 24 .  Sedangkan  yang  di maksud  dengan  larangan  ialah  melakukan  perbuatan  terlarang  atau  mengabaikan perbuatan yang di perintahkan oleh syara’, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nash .
23 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana…, 13.
24 Ibid., 15.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Di tinjau dari segi yang di langgar jarimah ta’zir di bagi menjadi dua yaitu:
1. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah
2. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu
Balapan  Liar  termasuk  dalam jarimah  ta’zir yang  menyinggung  hak  individu, karena kerugian yang di timbulkan dari jarimah balap liar hanya terhadap orang – orang tertentu dan tidak secara langsung kepada masyarakat umum.
Suatu perbuatan dapat di anggap sebagai tindak pidana atau jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur. Unsur tersebut meliputi 25 :
1. Unsur  Formal  atau  sudah  ada Nass atau  undang-undang  yang  mengatur perbuatan  tersebut.  Artinya  setiap  perbuatan  tidak  dapat  di  anggap  melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di pidana kecuali ada undang  – undang atau nass yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini di kenal dengan istilah asas legalitas yaitu  suatu  perbuatan  tidak  dapat  di  anggap  melawan  hukum  dan pelakunya tidak dapat di anggap melawan hukum serta pelakunya tidak dapat di kenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syara’ lebih di kenal dengan istilah ar-rukn asy syar’i . Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang di anggap melarang hukum dan tidak ada hukuman yang di jatuhkan kecuali adanya ketentuan Nash .
2. Unsur  Material  ialah  sifat  melawan  Hukum.  Artinya  subjek  hukum  tersebut menyalahi aturan atau UU yang sudah ada. Dalam hukum pidana Islam unsur ini di sebut ar – rukn al – madi .
3. Unsur Moral yakni pelakunya adalah mukallaf , yaitu orang yang dapat di mintai pertanggung jawaban atas jarimah yang di lakukannya. Dalam Hukum Pidana Islam  unsur moral  di  sebut ar  –  rukn  al –  adabi , atau  dalam  istilah lain  yaitu orang  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  di  permasalahkan  dan  dapat  di persesalkan, artinya bukan orang yang tidak waras, bukan anak – anak dan bukan karena di paksa.
Bahwa  pada  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  penulis  dan  di  dasarkan  pada studi lapangan yang di peroleh penulis dalam penelitian ini dengan mengacu kepada
25 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana…, 11.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
ketiga  unsur jarimah tersebut  bahwa  balap  liar  di  lingkungan  polres  nganjuk merupakan sebuah jarimah berupa jarimah ta’zir karena pada kegiatan balap liar tersebut ketiga unsur jarimah yang meliputi unsur formal, unsur moral, dan unsur material terpenuhi semua:
a. Unsur Formal: sudah jelas bahwa sudah ada peraturan khusus yang mengatur tentang  lalu lintas  dan  angkutan jalan  yaitu  berupa  UU  No  22 Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka balap liar dalam hal ini sudah mengandung unsur formal sebagai jarimah .
b. Unsur  Material:  bahwa  balap  liar  sangat  bertentangan  dengan  aturan  lalu lintas yang berlaku, dengan bertolak pada beberapa pasal. Dan sifat melawan hukum sangat jelas di dalamnya. Maka unsur material pada balap liar sudah terdapat di dalamnya.
c. Unsur Moral: beberapa pelaku balap liar ada yang masih sekolah dan belum cakap hukum namun sebagian besar di antaranya merupakan sudah mukallaf atau  sudah  dapat  di  mintai  pertanggung  jawaban.  Maka  unsur  moral  pada terjadinya jarimah terhadap aksi balap liar sudah terdapat di dalamnya.
Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  adalah  perbedaan  antara jarimah  hudud dan jarimah ta’zir 26 :
1. Dalam jarimah hudud , tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun uli al- amr (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti didepan  pengadilan,  maka  hakim  hanya  bisa  menjatuhkan  sanksi  yang  telah ditetapkan.  Sedangkan  dalam jarimah  ta’zir ,  kemungkinan  pemaafan  itu  ada, baik oleh perorangan maupun oleh uli al-amr , bila hal itu lebih maslahat.
2. Dalam jarimah ta’zir hakim  dapat  memilih  hukuman  yang  lebih  tepat  bagi  si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah  hudud yang  diperhatikan  oleh  hakim  hanyalah  kejahatan material.
3. Pembuktian jarimah  hudud dan qisas harus  dengan  sanksi  atau  pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah ta’zir sangat luas kemungkinannya.
26 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana …, 45.
4. Hukuman hudud maupun qisas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil karena syarat  menjatuhkan hadd sipelaku  harus  sudah bāligh ,  sedangkan ta’zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.
Melalui  ketiga  unsur  tersebut  di  atas  dan  perbedaan  antara hudud dengan ta’zir maka aksi balap liar merupakan sebuah jarimah , dan jarimah tersebut masuk dalam jarimah  ta’zir yang  mana  beberapa  jenis  hukuman jarimah yang  bisa  di terapkan  meliputi  Penjara,  Kurungan,  ganti  rugi,  pukulan  atau  cambuk,  teguran dengan kata-kata dan jika dalam hukum pidana islam jenis hukuman yang berkaitan dengan ta’zir di  serahkan  sepenuhnya  kepada  kewenangan  penguasa  atau uli  al- amr . Maka dalam hal ini keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang di beri kewenangan  untuk  menetapkan  dan  melaksanakan  jenis  hukuman ta’zir adalah pemerintah.
Tujuan di berlakukannya sanksi ta’zir adalah sebagai berikut 27 :
1. Preventif atau pencegahan, di tujukan untuk orang lain yang belum melakukan jarimah agar tidak melakukan tindak pidana yang lain.
2. Represif atau memberikan efek jera, di maksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
3. Kuratif, ta’zir harus mampu membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. Edukatif  atau  memberikan  pendidikan,  di  maksudkan  untuk  memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga di harapkan mampu di perbaiki pola hidup pelaku.
Maka sesuai dengan analisis di atas di mulai dari jenis jarimah , unsur jarimah hukum  Pidana  Islam,  dan  Hukuman  atas jarimah balap  Liar  serta  tujuan  dari  di berlakukannya sanksi ta’zir maka untuk pemberlakuan sanksi atas jarimah ta’zir sepenuhnya di serahkan kepada Uli Al-Amr yang sedang berwenang di dasari oleh Ijtihad para hakim  dengan memperhatikan keadaan dan kondisi pelaku. Untuk jenis hukuman  dan  besar  kecilnya  hukuman  yang  akan  di  berlakukan  dan  di  tujukan kepada pelaku sepenuhnya juga merupakan keputusan para hakim yang berwenang
27 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam …, 94.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
untuk memvonis perkara tersebut, karena ketentuan ta’zir tidak di atur secara pasti dalam nass tapi melainkan di serahkan penuh kepada para Hakim.

## 2. Analisis Pasal 297 UU 22 Tahun 2009 Terhadap Balap Liar Anak Remaja Di Polres Nganjuk
Balapan yang di lakukan oleh anak remaja di sebut liar karena beberapa hal sebagai berikut:
1. Balap  liar  ini  tidak  mendapat  izin  atas  adanya  kegiatan  mereka,  seperti  dari kepolisian setempat, warga masyarakat setempat yang mendapat dampak secara langsung  dari  adanya  kegiatan  balap  liar  tersebut.  Sehingga  bisa  di  katakan balapan tersebut illegal dan melanggar Norma hukum.
2. Anak remaja yang terlibat di dalam aksi balap liar tidak menggunakan peraturan sesuai  standart  perlombaan  seperti,  adanya  lampu  start  dan  sensor  untuk menghitung  waktu,  tidak  menggunakan  helm  sesuai  standart  SNI,  tidak menggunakan jaket dan sarung tangan pelindung, tidak lengkapnya kendaraan seperti spion, mesin yang tidak standart dsb.
3. Tidak adanya panitia resmi atau organisasi yang menyelenggarakan aksi balapan tersebut  sehingga  sering  terjadi  salah  paham  dalam  hal  tersebut  tidak  adanya kejelasan dan kadang mengakibatkan perkelahian antar sesama pelaku balap liar.
Di samping itu berdasarkan data di lapangan yang di peroleh peneliti berikut merupakan beberapa unsur balapan liar:
1. Joki
Joki  adalah  seorang  pengendali  laju  motor/kendaraan  ketika  sedang  saat berlangsungnya balap liar. Joki di pilih biasanya oleh masing-masing bengkel sesuai dengan kriteria dan karakter dari kendaraan tersebut.
2. Motor balap
Motor  balap  adalah  suatu  kendaraan  yang  di  rakit  khusus  oleh  bengkel  yang sedang berseteru dan di daya kembangkan sesuai dengan kemampuan yang di miliki oleh sang joki.
3. Judi atau taruhan
Judi  merupakan  salah  satu  unsur  yang  terdapat  di  dalam  balap  liar,  maka  tak jarang adanya pasang nasib pada salah satu pemain balap liar. Pelaku taruhan bukan hanya dari bengkel dan pemilik motor saja namun tak jarang penonton juga andil dalam kegiatan tersebut.
4. Persaingan antar bengkel
Hal awal yang sering mengiringi terjadinya balap liar biasa terjadi dari masing- masing bengkel yang bersitegang maka sudah menjadi budaya untuk di akhiri dengan balap liar.
Langgar  adalah  Kata  dasar  dari  pelanggaran.  Bahwa  Melanggar  berarti menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. Pelanggaran berarti memiliki arti perbuatan menyalahi aturan, atau tindak pidana yang  lebih  ringan  dari  pada  kejahatan.  Dengan  kesesuaian  ancaman  hukuman  di bawah lima tahun atau denda yang tidak begitu besar di bandingkan dengan denda tindak pidana kejahatan.
Pelanggaran  ketertiban  umum  terdapat  pada  buku  III  KUHP  yang  tidak  di jelaskan  mengenai  arti  pelanggaran  itu  sendiri.  Pelanggaran  adalah wetsdelicten yaitu merupakan perbuatan atau tindakan yang sifat melawan hukumnya baru bisa di  ketahui  dan  di  Analisa  setelah  ada wet yang  mengaturnya  sedemikian  rupa 28 . Maka  maksud  dari itu adalah  suatu  tindakan  dapat  di  katakan melanggar apabila menimbulkan  adanya  sifat  melawan  hukum  dan  telah  ada  aturan  atau  undang  – undang yang mengaturnya. Namun walaupun demikian telah mengakibatkan sifat melawan Hukum belum dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran jika belum ada perundang – undangan yang mengaturnya.
Berdasarkan  hasil  dari  studi  lapangan  dan  literature  yang  di  lakukan  oleh peneliti  bahwa  balap liar  di  kalangan anak  remaja  di  lingkungan  Polres  Nganjuk mengandung unsur bertentangan yang memuat pelanggaran pada lalu lintas jalan sebagaimana di atur pada UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa sesuai pada pasal 211 KUHAP dan UU No 22 Tahun 2009 29 , balapan liar telah melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut:
28 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 78.
29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 128.
“Yang  di  periksa  menurut  acara  pemeriksaan  pada  paragraf  ini  ialah  perkara pelanggaran  tertentu  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lalu  lintas  jalan”. (pasal 211 KUHAP)
1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana pasal 115 huruf B berbalapan di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah). (pasal 297 UU 22 thn 2009)
2. Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  karena  kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 2009)
3. Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu  lintas,fasilitas  pejalan  kaki  dan  alat  pengaman  pengguna  jalan  dan  tidak berfungsi (pasal 275 ayat (2), jo pasal 28 ayat (2))
4. Pengemudi  (pengemudi  semua  jenis  kendaraan  bermotor)  tidak  dapat menunjukan  SIM  yang  sah  (Pasal  288  ayat  (2)  jo  Pasal  106  ayat  (5)  huruf  b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
5. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasangi  TNKB  yang  ditetapkan  oleh  Polri  (Pasal  280  jo  Pasal  68  ayat  (1)), kendaraan  bermotor  di  jalan  dipasangi  perlengkapan  yang  dapat  mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain : bumper tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
6. Tanpa  menyalakan  lampu  utama  pada  malam  hari  dan  kondisi  tertentu  (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
7. Mengemudi  kendaraan  yang  tidak  dilengkapi  dengan  rumah-rumah,  tidak mengenakan  sabuk  keselamatan  dan  tidak  menggunakan  helm  (Pasal  290  jo Pasal 106 ayat (7));
8. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);
9. Kendaraan  bermotor  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  meliputi:  kaca  spion, klakson,  lampu  utama,  lampu  mundur,  lampu  tanda  batas  dimensi  badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya,  alat  pengukur  kecepatan,  kedalaman  alur  ban,  kaca  depan,  spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));
10. Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8);
Menurut  Simons,  unsur  –  unsur  tindak  pidana  ( strafbaar  feit )  adalah  sebagai berikut 30 :
1. Perbuatan  Manusia  ( Positif  atau  negative,  berbuat  atau  tidak  berbuat  atau membiarkan )
2. Adanya ancaman pidana
3. Perbuatan melawan hukum
4. Di lakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Simons  juga  menyebutkan  adanya  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif  dari  tindak pidana:
1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
Unsur subjektif:
1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan ( dollus atau culpa )
3. Perbuatan harus di lakukan dengan kesalahan
30 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 11.
Menurut moeljatno unsur – unsur perbuatan pidana meliputi:
1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (syarat formal)
3. Bersifat melawan hukum (syarat metaeriil)
Balapan liar yang di teliti merupakan sebuah perbuatan pidana, di karenakan aksi balapan liar tersebut telah memenuhi beberapa unsur pidana: (1) perbuatan, (2) adanya kesalahan, (3) adanya ancaman pidana, (4) bersifat melawan hukum.
Unsur  perbuatan  terpenuhi,  dengan  adanya  perbuatan  balapan  liar  sudah membuktikan bahwa aksi pelanggaran yang di lakukan oleh para remaja tersebut merupakan sebuah perbuatan.
Unsur adanya kesalahan terpenuhi, kesalahan yang di maksud di sini adalah dollus dan culpa yaitu dollus merupakan  kesengajaan  Dan culpa merupakan kelalaian.  Bahwa  pada  aksi  balapan  liar  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  di sengaja.
Unsur ancaman pidana terpenuhi, bahwa sudah di atur ketentuan pidana pada UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan balapan liar di ancam pidana pada pasal 297.
Unsur  melawan  hukum  terpenuhi,  perbuatan  balapan  liar  telah  menyalahi aturan yang di buat melalui UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Unsur melawan hukum pada balapan liar terdapat pada pasal 115 UU No.22 tahun 2009.
Berdasarkan  analisis  sesuai  pada  UU  No  22  Tahun  2009,  maka  dapat  di kategorikan bahwa aksi balap liar yang di lakukan oleh anak remaja di lingkungan Polres  Nganjuk  telah  melanggar  delapan  pasal  utama  dalam  berlalu  lintas.  Dan berdasarkan pada pasal 297 bahwa berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di kenai sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling besar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## KESIMPULAN
1. Pandangan Hukum Islam terhadap balapan liar anak remaja terkait pertanggung jawaban  atas  pelanggaran  yang  telah  di  lakukan  merupakan  sebuah jarimah
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
ta’zir dan dengan itu sudah sepatutnya di hukum dengan hukuman ta’zir, yaitu ialah yang jenis hukuman dan berat ringannya hukuman di serahkan sepenuhnya kepada Ulī  Al-Amr atau  Hakim  dengan  memperhatikan,  menimbang  dan memutus  perkara  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pelaku  demi  terciptanya kemaslahatan umat.
Hukum Positif sesuai pada pasal 297 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  “setiap  orang  yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 115 huruf B di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.3.000.000,  00  (tiga  juta  rupiah)”.  Maka sesuai dengan peraturan di sertai sanksi tersebut pelaku balap liar di lingkungan Polres  Nganjuk  dapat  di  kategorikan  sebagai  pelaku  pelanggaran  pidana  serta melanggar UU lalu lintas jalan.
2. Usaha untuk tindakan pencegahan dan penanggulangan guna menertibkan laju lalu lintas pelanggaran balap liar anak remaja di wilayah Polres Nganjuk, yakni sebagai berikut :
a. Adanya peran serta polres nganjuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan edukasi secara hokum di lingkungan Pendidikan formal maupun non formal secara berkelanjutan terkait bahaya dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran lalu lintas dan di samping itu juga perlunya sarana dan fasilitas untuk kegiatan supaya yang sebelumnya kegiatan balap liar adalah illegal menjadi Legal.
b. Perlu adanya usaha pendekatan secara persuasive oleh tokoh masyarakat dan terlebih keluarga inti sebagai kontroling pola tumbuh kembang anak remaja sehingga memperlukan metode yang tepat untuk setiap jengkal kegiatan yang mereka lakukan, serta menyampaikan efek samping dan dampak terburuk dari setiap kenakalan anak remaja tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Al-Zuhaili,  Wahbah. Al-Fiqh  Al-Islami  WaAdillatuhu ,  (Damaskus:  Dar  Al  Fikr, 1989,).
Arikunnto,  Suharsimi. Prosedure  Penelitian;  suatu  pendekatan  Praktik ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Febry,  Lismaharia. “Balapan Liar di kalangan Remaja  (Studi Kasus di kalangan Pelajar  SMP-SMA  Kelurahan  Sri  Meranti  Kecamatan  Rumbai  Kota Pekanbaru” Skripsi Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.
Fuady,  Munir. Metode  Riset  Hukum  Pendekatan  Teori  dan  Konsep ,  Depok: Rajawali Pers, 2018.
Hasan Mustofa dan Ahmad Sabaeni, Beni. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) , (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
Hasbi  Ash-Shiddieqy  Teuku  Muhammad, Koleksi  Hadis-Hadis  Hukum ,  Juz  IX, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001).
Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3 , (Jakarta: Widjaya 1983).
Ibnu  Hajar  Al-Asqalany, Terjemah  Bulughul  Maram ,  (Bandung:  CV.  Penerbit Diponegoro 2002, Cet. 26).
Irfan, M.Nurul, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Permata Press, 2018.
Lurah Begadung, wawancara , Pukul 08:45 Wib, Nganjuk, 28 November 2019.
Marpaung, Leden. Asas Teori hukum pidana. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005. Masruhan, Metodologi Penelitian(Hukum) ,Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, pers,2014.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
Mulia  Arief  ,  A.  “Tinjauan  Kriminologis  terhadap  balapan  liar  oleh  remaja  di wilayah hukum kepolisian Resor Maros”. Skripsi Universitas Hasanudin, Makassar, 2017.
Putranto, L.S. Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008).
Ramdlon,  Naning. Menggarahkan  Kesadaran  Masyarakat  dan  Disiplin  Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1983).
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam . (Surabaya: Pustaka Idea, 2015).
Santoso, Ferry Agung. “Perilaku menyimpang pelaku balap liar kalangan remaja di kecamatan  bintan  timur  kabupaten  bintan”.  Skripsi  Universitas  Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2017.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Tim Penyusun Hasil UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010.
Tsani, Ubaidillah. “Bimbingan dan Konseling Islam Dengan Terapi Behavior untuk Menangani Kenakalan Remaja Seorang Pelaku Balap Motor Liar di Desa Keramat Kabupaten Nganjuk” Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
Undang-Undang Republik Indonesia , Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , Pasal 297.
Willis, Sofyan S. Remaja & Masalahnya , Bandung: Alfabeta. 2014.
Wirjono,  Prodjodikoro. Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).
Zainul  Arifin,  “Ratusan  Motor  di  Amankan  Saat  Aksi  Balap  Liar  di  Nganjuk”, http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4546241/ratusan-motor- diamankan-saat-aksi-balap-liar-di-nganjuk (di  posting  pada  tanggal  12 Mei 2019 pukul 15:58 Wib: di akses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 23:00
Wib). Zaman, Agus Zubadi, “Pengertian Balap Liar dan Akibatnya”, http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar- dan-akibatnya.html?m=1 ,  (di  posting  pada  tanggal  30  januari  2015:  di akses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 23:32 Wib).