## ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN MEDAN DENAI

## M. Rizky Akbar, Nina Novira
Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Jl. Williem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia Email: mraz.tan@gmail.com
Abstract
Slum has still been a problem in the City of Medan. However, the effort in dealing with it is suspected to be inadequate. Thus, study aims to find out the rate of slum in  Denai  District  and  slum  handling  pattern  in  Denai  District.  This  research  was conducted at the Denai District. The study was conducted in all villages identified slums in Denai District that is Tegal Sari Mandala II Village and Tegal Sari Mandala III Village. Data collection techniques in this study were observation and interview. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The results showed that the rate of slum in Denai District in Tegal Sari Mandala II Village is mild slum and Tegal Sari Mandala III Village is mild slum. While slum handling pattern done in Denai  District  is  restoration.  Handling  made  in  Tegal  Sri  Mandala  II  Village  is improvement of drainage and culverts structures, concretes plates and waste facilities like waste cart. While handling made in Tegal Sri Mandala III Village is improvement of  drainage  structures,  waste  water  management  system  and  waste  facilities. Generally, the handling effort has not succeeded in improving the slum status of the neighborhood.
Keywords: Rate of Slum, Handling Pattern, Slum
Abstrak
Pemukiman  kumuh  masih  menjadi  masalah  di  Kota  Medan.  Namun,  upaya penanganannya  disinyalir  masih  kurang  memadai.  Karena  itu  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kekumuhan di Kecamatan Medan Denai dan pola penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini dilaksanakan  di  Kecamatan  Medan  Denai.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  seluruh kelurahan yang teridentifikasi kumuh di Kecamatan Medan Denai yaitu 2 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Tegal Sari Mandala II dan Tegal Sari Mandala III. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan yang terdapat di Kecamatan Medan Denai adalah  Kelurahan  Tegal  Sari  Mandala  II  masuk  dalam  kategori  kumuh  ringan, Kelurahan Tegal Sari Mandala III masuk dalam kategori kumuh ringan. Sedangkan pola penanganan yang dilakukan di Kecamatan Medan Denai adalah pemugaran. Penanganan  yang  telah  dilakukan  di  Kelurahan  Tegal  Sari  Mandala  II  adalah perbaikan struktur drainase dan gorong-gorong, plat beton dan sarana persampahan bak sampah. Sedangkan penanganan yang telah dilakukan di Kelurahan Tegal Sari Mandala III adalah perbaikan struktur drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sarana  persampahan.  Secara  umum  upaya  yang  telah  dilakukan  masih  belum mampu meningkatkan status pemukiman tersebut menjadi tidak kumuh.
Kata Kunci: Tingkat Kekumuhan, Pola Penanganan, Permukiman Kumuh
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
PENDAHULUAN Masalah permukiman kumuh merupakan  masalah  tanpa  akhir  ( the endless  problems)  yang  setiap  tahunnya termasuk  dalam  program  pemerintah sesuai  dengan  UU  No.1  Tahun  2011 Tentang  Perumahan  dan  Kawasan
Permukiman  bahwa  setiap  orang  berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat,  yang merupakan  kebutuhan  dasar  manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian  bangsa  sebagai  salah  satu upaya  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya,  berjati  diri  mandiri  dan produktif. Namun, masalah ini dari tahun ke tahun masih menjadi masalah yang tak terpecahkan (Hariyanto, 2017). Kota  Medan  yang  merupakan ibukota provinsi di Sumatera Utara telah berkembang menjadi pusat perekonomian daerah dan regional yang penting  di  Pulau  Sumatera.  Kota  Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia juga  teridentifikasi  memiliki  masalah dalam  penataan  permukiman  penduduk yaitu  banyaknya  kawasan  kumuh  ( slum area)  yang  berada  di  Kota  Medan.
Adanya  permukiman  kumuh  di  Kota Medan  memiliki  dampak  yang  besar terhadap  kondisi  perkembangannya, dapat  dilihat  dari  kemunduran  kualitas, baik  untuk  lingkungan  ekonomi,  sosial dan budaya (Lubis, 2016).
Kecamatan  Medan  Denai  telah ditetapkan  memiliki  2  kelurahan  dari  6 kelurahan  yang  teridentifikasi  sebagai daerah kumuh yaitu Kelurahan Tegal Sari
Mandala  II  dan  Kelurahan  Tegal  Sari Mandala III, berdasarkan yang tertera di dalam Surat Keputusan Walikota Medan No.640/580.K/XI/2018 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Medan. Studi  pendahuluan  yang  telah  dilakukan menggambarkan masih banyaknya permasalahan yang ditemukan di kelurahan  yang  teridentifikasi  kumuh. Beberapa  diantaranya  adalah  kondisi jalan lingkungan yang masih kurang baik, pengelolaan  persampahan  yang  masih belum rampung ditangani, dan sebagainya. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 1
Ayat 13 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,  pengertian  permukiman kumuh  adalah  permukiman  yang  tidak layak  huni  karena  ketidakteraturan bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan yang  tinggi,  dan  kualitas  bangunan  serta sarana  dan  prasarana  yang  tidak memenuhi  syarat.  Ciri-ciri  permukiman kumuh  adalah  letak  dan  bentuk perumahan yang tidak teratur, sarana dan infrastruktur  kota  sangat  sedikit  bahkan mungkin  tidak  ada  sama  sekali,  tingkat pendidikan  rendah,  pendapatan  rumah tangga dan pendapatan penduduk rendah serta  kebanyakan  bekerja  disektor informal. Menurut  Amiany  (2017),  secara umum lingkungan kumuh dapat dibedakan  menjadi  dua  yaitu  daerah “ slum ”  merupakan  lingkungan  hunian yang  legal  tetapi  kondisinya  tidak  layak huni  atau  tidak  memenuhi  persyaratan sebagai tempat permukiman dan daerah. Hunian slums  ditandai  dengan  mutu bangunan  yang  rendah,  tidak  teratur, tidak  adanya/terbatasnya  dan  buruknya sarana fasilitas umum, sedangkan “ squatter ”  yaitu  ruang -ruang  terbuka yang  ditempati  oleh  permukiman- permukiman  liar.  Hunian squatter  tidak selalu  mempunyai  ciri-ciri  kumuh,  tetapi lebih mengacu pada legalitas lahan yang ditempati dimana permukiman berada di atas  lahan  milik  pihak  lain.  Pada umumnya  lingkungan  permukiman  liar berada  di  atas  tanah  negara,  tanah perorangan,  badan  hukum  dan  tanah yayasan yang belum dibangun pemiliknya. Tingkat  kekumuhan  dalam  suatu lingkungan  permukiman  dapat  diukur dengan  melihat  pada  variabel-variabel yang  signifikan  terhadap  terjadinya kondisi  kumuh.  Kriteria  perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan  kondisi  kekumuhan  pada perumahan  kumuh  dan  permukiman kumuh.  Kriteria  perumahan  kumuh  dan permukiman  kumuh  meliputi  kriteria kekumuhan  ditinjau  dari  Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
dan  Peningkatan  Kualitas  Terhadap
Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman
Kumuh.
Identifikasi  permasalahan  kekumuhan merupakan  tahap  identifikasi  untuk menentukan  permasalahan  kekumuhan pada objek kajian yang difokuskan pada aspek  kualitas  fisik  bangunan  dan infrastruktur  keciptakaryaan  pada  suatu lokasi. Identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan  pengertian  perumahan kumuh  dan  permukiman  kumuh  dengan persyaratan  teknis  yang  berlaku  serta standar pelayanan minimal yang diprasyaratkan  secara  nasional.  Upaya untuk  menentukan  tingkat  kekumuhan pada suatu permukiman dengan menemukenali  dari  setiap  lokasi  disebut identifikasi  kondisi  kekumuhan  yang meliputi  berbagai  aspek  seperti  kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan,  kondisi  penyediaan  air minum,  kondisi  drainase  lingkungan, kondisi  pengelolaan  air  limbah,  kondisi pengelolaan  persampahan  dan  proteksi kebakaran. Identifikasi kondisi kekumuhan dilakukan berdasarkan beberapa aspek dan kriteria seperti yang telah dirumuskan pada Permen PUPR RI Nomor  14  Tahun  2018  Tentang Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman Kumuh. Penilaian  lokasi  pada  identifikasi kondisi kekumuhan berdasarkan parameter  yang  telah  ditentukan  oleh Permen PUPR RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan Kualitas  Perumahan  dan  Permukiman Kumuh dimana: ▪ Tingkat  permukiman  kumuh berat merupakan tingkatan dimana  indikator  permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 76 – 100 % ▪ Tingkat  permukiman  kumuh sedang  merupakan  tingkatan dimana  indikator  permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 51 – 75 % ▪ Tingkat  permukiman  kumuh ringan  merupakan  tingkatan dimana  indikator  permukiman
kumuh terpenuhi pada rentan 25
– 50 % Berdasarkan Permen PUPR RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan  Kualitas  Perumahan  dan Permukiman Kumuh maka telah ditentukan tingkat kekumuhan permukiman  kumuh  di  suatu  wilayah melalui  3  tingkat  skor,  yaitu  60 – 80 merupakan tingkat kumuh berat, 38 – 59 merupakan tingkat kumuh sedang dan 16 – 37 merupakan tingkat kumuh ringan. Menurut (Jamaluddin, 2015) penyebab utama tumbuhnya permukiman  kumuh  adalah  sebagai berikut: 1. Urbanisasi  dan  migrasi  yang tinggi,  terutama  bagi  kelompok masyarakat  yang  berpenghasilan rendah.
2. Sulit mencari pekerjaan.
3. Sulitnya  mencicil  atau  menyewa rumah.
4. Kurang  tegasnya  pelaksanaan perundang-undangan.
5. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati  oleh  para  pemilik rumah  serta  disiplin  warga  yang rendah. Pesatnya  pertumbuhan  penduduk yang diikuti dengan semakin meningkatnya  kebutuhan  akan  ruang bermukim  menyebabkan  pembangunan yang  tidak  disertai  dengan  pengaturan dan pengendalian yang baik menjadikan suatu  lingkungan  itu  kumuh.  Selain  itu penyebab  lain  yang  menjadi  faktor terjadinya permukiman kumuh (Sembiring, 2017) adalah: 1. Karakter  bangunan,  yaitu  umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak  terorganisasi,  ventilasi, pencahayaan,  dan  sanitasi  tidak memenuhi syarat
2. Karakter  lingkungan,  yaitu  tidak ada  ruang  terbuka  hijau  ( open space)  dan  tidak  tersedianya fasilitas rekreasi keluarga, kepadatan penduduk yang tinggi dan  prasarana  serta  sarana  yang tidak terencana dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  kata  Penanganan  adalah proses,  cara  perbuatan,  menangani, penggarapan.  Dalam  upaya  peningkatan
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
kualitas  terhadap  perumahan  dan permukiman  kumuh  maka  diterapkan pola-pola penanganan permukiman kumuh  yang  dilihat  dari  hasil  penilaian aspek  kondisi  kekumuhan  dan  aspek legalitas  tanah.  Pola-pola  penanganan permukiman  kumuh  terdiri  dari  3  tahap menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  No.  14  Tahun  2018  tentang
Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh, adapun  beberapa  tahap  dalam  pola penanganan permukiman kumuh, meliputi:  pemugaran,  peremajaan  dan pemukiman kembali.
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian  ini  dilakukan  di  daerah permukiman  kumuh  di  Kecamatan Medan  Denai.  Adapun  alasan  penulis melakukan  penelitian  di  lokasi  ini didasarkan  pada  pertimbangan  sebagai berikut: 1. Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. 2. Untuk  menganalisis  penanganan permukiman  kumuh  yang  telah dikerjakan  oleh  pemerintah  dan masyarakat. Penelitian  ini  dilakukan  di  2 kelurahan  di  Kecamatan  Medan  Denai yang teridentifikasi kumuh menurut Surat Keputusan Walikota Medan No.640/580.K/XI/2018 tentang
Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Medan, yaitu Kelurahan Tegal Sari Mandala II dan Tegal  Sari  Mandala  III.  Sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan cara purposive sampling, dimana sampel adalah lingkungan yang tergolong kumuh yang terdapat di Kelurahan Tegal Sari  Mandala  II  berjumlah  5  lingkungan yaitu  lingkungan  IV,  V,  VI,  VII  dan  VIII. Sedangkan  di  Kelurahan  Tegal  Sari Mandala III berjumlah 4 lingkungan yaitu lingkungan  IV,  V,  VII  dan  VIII.  Total lingkungan  yang  tergolong  kumuh  di kedua  kelurahan  ini  berjumlah  9 lingkungan. Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  observasi  dan wawancara. Pengamatan langsung bertujuan  untuk  melengkapi  data-data yang  diperlukan  dan  berkaitan  dengan penelitian  ini,  seperti  aspek  kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan,  kondisi  drainase  lingkungan, kondisi  pengelolaan  persampahan  dan kondisi  proteksi  kebakaran.  Sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dengan membuat daftar pertanyaan tertulis yang disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan jawaban dari  informan  mengenai  penyediaan  air minum,  pengelolaan  air  limbah  serta penanganan  yang  telah  dilakukan pemerintah terhadap permukiman kumuh di daerah tersebut. Teknik Analisis dalam penelitian  ini  menggunakan  deskriptif kualitatif. Tabel 1. Tingkat Kekumuhan Nilai Kekumuhan 60 – 80 Kumuh Berat 38 – 59 Kumuh Sedang 16 – 37 Kumuh Ringan
Sumber: Data Primer Olahan, 2019
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
Tabel 2. Pola Penanganan Tingkat Kekumuhan Pola Penanganan Legal Ilegal Kumuh Berat Peremajaan Permukiman Kembali Kumuh Sedang Peremajaan Permukiman Kembali Kumuh Ringan Pemugaran Permukiman Kembali Sumber: Data Olahan, 2019 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Tingkat Kekumuhan Tingkat  kekumuhan  di  Kecamatan Medan  Denai  dapat  dilihat  dari  7  aspek yang  ditetapkan  oleh  Permen  PUPR  RI
No.  14  Tahun  2018  pada  9  lingkungan yang  terdapat  di  Kecamatan  Medan Denai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  bahwa  terdapat  tingkat kekumuhan  yang  berbeda  di  setiap lingkungan  yang  termasuk  kawasan kumuh yang ditinjau dari 7 aspek dan 16 kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebagai berikut:
1. Kondisi Bangunan Gedung Kondisi  bangunan  gedung  termasuk aspek dalam penentuan kawasan kumuh yang dapat dilihat dari 3 kriteria berupa:
a. ketidakteraturan bangunan b. tingkat kepadatan bangunan c. kualitas bangunan
Gambar 1. Kondisi Bangunan Gedung
2. Kondisi Jalan Lingkungan Jalan  lingkungan  merupakan  jalan yang  berada  di  lingkungan  perumahan, jalan  lingkungan  terbagi  atas  dua  yaitu jalan lingkungan primer yang menghubungkan antara lingkungan yang satu  dengan  lingkungan  yang  lain. Sementara  jalan  lingkungan  sekunder menghubungkan jalan lingkungan dengan jalan perkotaan. Kondisi jalan lingkungan dapat dilihat dari:
a. cakupan pelayanan jalan lingkungan b. kualitas permukaan jalan lingkungan
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
Gambar 2. Kondisi Jalan Lingkungan
3. Kondisi Penyediaan Air Minum Penyediaan  air  minum  harus  dapat memenuhi setiap segi kehidupan masyarakat  dan  tersedia  dalam  jumlah yang cukup baik untuk disalurkan secara terus  menerus.  Penyediaan  air  minum menurut Peraturan Menteri PUPR RI No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman Kumuh dilihat dari: a. ketidaktersediaan  akses  aman  air minum
b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai dengan standar yang berlaku.
Gambar 3. Kondisi Drainase Lingkungan
4. Kondisi Drainase Lingkungan Dalam kondisi drainase lingkungan dapat dilihat dari 3 kriteria berupa: a. ketidaktersediaan drainase b. ketidakmampuan mengalirkan limpasan c. kualitas konstruksi drainase
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
Gambar 4. Kondisi Pengelolaan Limbah
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Limbah  merupakan  semua  buangan yang  dihasilkan  oleh  aktivitas  manusia dan  hewan  yang  berbentuk  padat,  cair dan  gas  yang  dibuang  karena  tidak diinginkan  lagi.  Air  limbah  yang dimaksudkan  adalah  limbah  domestik yaitu limbah yang dihasilkan dari kegiatan rutin  manusia  dalam  bentuk  cair  dari
kegiatan mencuci pakaian dan makanan, mandi,  kakus,  dll.  Beberapa  indikator untuk  melihat  air  limbah  di  Kecamatan Medan Denai yaitu:
a.  sistem  pengelolaan  air  limbah  yang tidak sesuai standar teknis b.  sarana  pengelolaan  air  limbah  tidak sesuai dengan persyaratan teknis Gambar 5. Kondisi Persampahan 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan Pengelolaan persampahan merupakan  kegiatan  yang  sistematis  dan berkesinambungan  untuk  mengurangi dan  menangani  persampahan  di  suatu tempat.  Beberapa  indikator  dalam pengelolaan persampahan dengan melihat:
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
a. sistem  pengelolaan  persampahan yang tidak sesuai standar teknis
b. tidak  terpeliharanya  sarana  dan prasarana pengelolaan persampahan.
7. Kondisi Proteksi Kebakaran Beberapa  kriteria  untuk  melihat kondisi proteksi kebakaran adalah: a. Kondisi ketersediaan prasarana proteksi kebakaran b. Kondisi  ketersediaan  sarana  proteksi kebakaran
Gambar 6. Prasarana Proteksi Kebakaran
Tabel 3. Tingkat Kekumuhan di Kecamatan Medan Denai Kelurahan Lingkungan   Skor Kekumuhan TSM II IV 30 Ringan TSM II V 34 Ringan TSM II VI 32 Ringan TSM II VII 34 Ringan TSM II VIII 30 Ringan TSM III IV 36 Ringan TSM III V 30 Ringan TSM III VII 30 Ringan TSM III VIII 36 Ringan Sumber: Data Primer Olahan, 2019 Berdasarkan  16  kriteria  dalam  7 aspek  tersebut  maka  dapat  diketahui tingkat  kekumuhan  tiap  lingkungan seperti  pada  tabel  3.  Seluruh  lingkungan terkategori  dalam  kelas  kekumuhan ringan dengan rentang skor 30 s.d 36.
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
2. Pola Penanganan Program dalam penanganan permukiman  kumuh  di  Kecamatan Medan Denai melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Dirjen Cipta Karya, 2016).  Program  KOTAKU  (Kota  Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan  secara  nasional  yang menjadi  basis  penanganan  permukiman kumuh  yang  mengintegrasikan  berbagai sumber  daya  dan  sumber  pendanaan termasuk  dari  pemerintah  pusat  dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU  bermaksud  untuk  membangun sistem  yang  terpadu  untuk  penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah memimpin  dan  berkolaborasi  dengan para  pemangku  kepentingan  dalam perencanaan  maupun  implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan permukiman layak huni melalui revitalisasi  peran  Badan  Keswadayaan Masyarakat (BKM). KOTAKU diharapkan dapat mendukung  penanganan  permukiman kumuh  melalui  pengembangan  kapasitas pemerintah  dan  masyarakat,  penguatan kelembagaan,  perencanaan,  perbaikan infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di tingkat  kota  dan  masyarakat.  Serta pendampingan  teknis  untuk  mendukung tercapainya sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  tahun  2015 – 2019 yaitu dengan pencapaian tujuan program pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Selain  dengan  Program  KOTAKU (Kota  Tanpa  Kumuh),  program  dalam penanganan  permukiman  kumuh  di Kecamatan  Medan  Denai  juga  melalui Program Sanimas IDB (Dirjen Cipta Karya, 2018).  Sanimas  IDB  bermaksud  untuk meningkatkan  kualitas  Sanitasi  dan Kebersihan Lingkungan masyarakat, serta untuk  melindungi  kualitas  air  tanah  dari pencemaran  bakteri  dan  mengurangi pencemaran  air.  Sanimas  IDB  bertujuan untuk menyediakan layanan sanitasi dasar yang  akan  meningkatkan  kesehatan  dan mata pencaharian masyarakat serta untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang Sanitasi dan Kebersihan Air. Selain diharapkan  dapat  membantu  mengatasi
masalah-masalah kesehatan yang disebabkan  oleh  kebiasaan  buang  air besar  sembarangan  dan  sanitasi  yang buruk dengan menyediakan infrastruktur sanitasi  berbasis  masyarakat.  Tujuan khusus  secara  keseluruhan  dari  program ini  adalah  meningkatkan  fasilitas  sanitasi yang  lebih  baik.  Pembuatan  instalasi pengolahan  air  limbah  yang  fungsional tetapi  mudah  digunakan.  Meningkatkan pembuangan air limbah dan kotoran serta mengurangi  kemungkinan  kontaminasi terhadap  manusia  dan  lingkungan,  dan melatih  masyarakat  setempat  untuk merawat fasilitas-fasilitas tersebut. Prinsip dasar  Program  Sanimas  IDB  yaitu:
Tanggap  Kebutuhan,  Seleksi,  Teknologi, Partisipasi Masyarakat, Kesetaraan Gender, Berkelanjutan, Multi Pendanaan dan Akuntabel. B. Pembahasan 1. Kondisi Bangunan Gedung
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  di  lapangan  keteraturan bangunan,  kepadatan  bangunan  dan kualitas bangunan masing-masing berada pada  kriteria  25%-50%.  Artinya,  lebih dari setengah permukiman di lingkungan yang tergolong kumuh memiliki keteraturan bangunan yang baik,
kepadatan  bangunan  yang  tidak  terlalu padat serta kualitas bangunan yang layak huni.  Pola  penanganan  yang  dilakukan untuk  bangunan  yang  tergolong  kumuh adalah  rehabilitasi  fungsi  dan  massa bangunan  sesuai  kondisi  saat  awal dibangun.
2. Kondisi Jalan Lingkungan
Hasil  yang  ditemukan  di  lapangan menunjukkan bahwa 8 dari 9 lingkungan yang  tergolong  kumuh  telah  terlayani oleh cakupan pelayanan jalan lingkungan.
Sedangkan untuk kualitas jalan lingkungan masih tergolong buruk. Fakta di lapangan dapat dilihat beberapa jalan lingkungan  dalam  kondisi  berlubang ataupun  belum  teraspal.  Ataupun sebagian  jalan  lingkungan  ditemukan dalam  kondisi  permukaan  jalan  yang tidak  rata  dan  juga  tergenang  air. Diperlukan  rehabilitasi  jalan  untuk mengembalikan  kondisi  kemantapan jalan  saat  awal  dibangun  seperti perbaikan struktur jalan. Sehingga seluruh
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
jalan  lingkungan  terlayani  dan  kualitas permukaan  jalan  lingkungan  dalam kondisi baik. 3. Kondisi Penyediaan Air Minum Kondisi  penyediaan  air  minum  di Kecamatan  Medan  Denai  sudah  tersedia dan  aman.  Akses  aman  air  minum didapatkan  masyarakat  dari  Perusahaan Air  Minum  (PAM).  Namun,  sebagian besar  masyarakat  juga  memperoleh  air untuk  minum  dari  Air  Minum  Isi  Ulang dikarenakan  ada  juga  masyarakat  yang memperoleh  air  untuk  keperluan  sehari- hari dari sumur galian 4. Kondisi Drainase Lingkungan Kondisi ketersediaan drainase lingkungan  di  Kecamatan  Medan  Denai tersedia dengan baik di setiap lingkungan yang  tergolong  kumuh.    Sedangkan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan  tidak  mampu  mengalirkan limpasan air terdapat di 6 lingkungan. Hal ini  terjadi  dikarenakan  kondisi  drainase yang telah penuh sehingga tidak mampu menerima debit air. Diperlukan pengerukan  drainase  sehingga  apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi tidak menyebabkan genangan air hingga banjir  karena  drainase  telah  dibersihkan dari  endapan  material  dan  mampu mengalirkan limpasan air hujan tersebut. Sementara  itu  untuk  kualitas  konstruksi drainase  dapat  dikatakan  buruk  jika drainase  berupa  galian  tanah  tanpa material  pelapis.  Tidak  terpeliharanya drainase lingkungan juga dapat mengakibatkan saluran drainase tersumbat. Kualitas konstruksi drainase di Kecamatan Medan Denai masih tergolong buruk.  Terdapat  6  dari  9  lingkungan kumuh  dengan  kualitas  konstruksi drainase  dalam  kondisi  kurang  baik. Diperlukan  rehabilitasi  sarana  dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi  sesuai  dengan  persyaratan  teknis saat  awal  dibangun  seperti  perbaikan struktur drainase.
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem  pengelolaan  air  limbah  di Kecamatan Medan Denai masih dikatakan buruk. Pengelolaan air limbah pada lokasi permukiman  tidak  memiliki  sistem  yang memadai.  Pola  penanganan  yang  telah dilakukan oleh pemerintah adalah sudah terdapatnya pembangunan IPAL Komunal
di beberapa lingkungan kumuh. Diharapkan dengan adanya pembangunan  IPAL  Komunal  mampu membantu  mengatasi  masalah-masalah kesehatan dan sanitasi yang buruk dengan menyediakan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat. Prasarana dan sarana pengelolaan  air  limbah  di  Kecamatan Medan Denai telah memenuhi persyaratan  teknis  dimana  kloset  telah terhubung  dengan  tangki  septik  baik secara individu maupun terpusat. 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem  pengelolaan  Persampahan  di Kecamatan  Medan  Denai  masih  belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan sarana pengangkut sampah seperti tempat sampah dengan pemilahan sampah skala lingkungan  tidak  berfungsi  dengan semestinya.  Kemudian  jumlah  gerobak sampah  yang  terbatas  tidak  mampu menampung  sampah  skala  lingkungan. Sangat disayangkan prasarana dan sarana persampahan  yang  ada  tidak  berfungsi secara  maksimal.  Sistem  pengelolaan persampahan di Kecamatan Medan Denai masih  kurang  baik.  Banyak  masyarakat yang  membuang  sampah  sembarangan dan membuang sampah di lahan kosong, sehingga membuat lahan kosong tersebut menjadi  tempat  pembuangan  sampah. Sebagian besar masyarakat juga ada yang membakar sampah di halaman rumahnya dikarenakan jarak lokasi tempat pembuangan sampah dengan rumah yang cukup jauh. 7. Kondisi Proteksi Kebakaran Kecamatan  Medan  Denai  tidak memiliki  prasarana  dan  sarana  proteksi kebakaran yang lengkap. Tidak ada  satu pun lingkungan kumuh yang mempunyai alat pemadam api ringan (APAR), mobil tangga  ataupun  kendaraan  pemadam kebakaran. Hanya jalan lingkungan yang dapat dilalui mobil pemadam kebakaran dan pasokan air yang berasal dari rumah- rumah  masyarakat  dan  Sungai  Sulang Saling  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai prasarana  proteksi  kebakaran.  Apabila terjadi kebakaran maka harus memanggil Dinas Pemadam Kebakaran terdekat yang berada  di  UPT  Wilayah  II  Kec.  Medan Amplas.
KESIMPULAN
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut: 1. Tingkat kekumuhan yang terdapat di Kelurahan Tegal Sari Mandala II dan Kelurahan  Tegal  Sari  Mandala  III masuk  kedalam  kategori  Kumuh Ringan. 2. Sesuai dengan Permen PUPR RI No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh, maka  pola  penanganan  yang dilakukan  di  Kecamatan  Medan Denai adalah Pemugaran. 3. Pola penanganan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II yang perlu dilakukan adalah  perbaikan  struktur  jalan, pengerukan  drainase,  TPS  serta prasarana  dan  sarana  proteksi kebakaran.  Penanganan  yang  telah dilakukan adalah perbaikan drainase / gorong-gorong dan sarana persampahan  bak  sampah.  Pola penanganan di  Kelurahan Tegal Sari Mandala  III  yang  perlu  dilakukan adalah  perbaikan  struktur  jalan, pengerukan drainase, proteksi kebakaran.  Penanganan  yang  telah dilakukan adalah perbaikan drainase, sistem  pengelolaan  air  limbah  dan sarana persampahan bak sampah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, dapat  disarankan  beberapa  hal  sebagai berikut 1. Perlu  dilakukan  sosialisasi  dan  aksi bersama dengan masyarakat tentang pentingnya kesadaran dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan lingkungan permukiman. 2. Perlunya  menumbuhkan  kesadaran untuk  menjaga  pola  penanganan yang telah dilaksanakan dengan baik secara bersama-sama. Bagi pemerintah, diharapkan program-program  yang  belum  terealisasi agar secepatnya dapat dilaksanakan demi terwujudnya  program-program  yang telah direncanakan dan tentunya terealisasinya  program  tersebut  dapat meningkatkan  kualitas  permukiman  di daerah tersebut. DAFTAR PUSTAKA Amiany. 2017. Penanganan Fisik Permukiman Kawasan Kumuh di Kota Kapuas. Jurnal Teknika Vol. 1 70-77. Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya,  2018. Pedoman Teknis Pelaksanaan Sanimas IDB  2018.  Jakarta  :  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh,  2016  Jakarta:  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat. Hariyanto, Asep. 2017. Strategi Penanganan  Kawasan  Kumuh. Jurnal PWK Unisba 11-37. Jamaluddin,  Adon  Nasrullah.  2015. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya.  Bandung  :  Pustaka Setia. Lubis, D., S. 2016. Strategi Pembangunan Perumahan  dan  Permukiman  Untuk Mengatasi Masalah Permukiman Kumuh  di  Kota  Medan. Jurnal Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara 17-30. Permen  PUPR  RI  No.  14  Tahun  2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas  Perumahan  dan  Permukiman Kumuh. Sembiring,  M.  A.  2017. Karakteristik Permukiman  Kumuh  di  Kecamatan Medan  Denai.  Skripsi.  Jurusan Pendidikan  Geografi  Fakultas  Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Surat  Keputusan  Walikota  Medan No.640/580.K/XI/2018 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh di Kota Medan. UU  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X