## STRATEGI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DESA: STUDI KASUS DI DESA NAGARAWANGI, KECAMATAN RANCAKALONG, KABUPATEN SUMEDANG

## Endah Dwi Winarni
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, endah_dwiwinarni@yahoo.co.id _________________________

## Abstract
Changes  in  the  environment  due  to  the  development  of  information  technology,  digitalisation, and  globalization  have  made  villages  demanded  to  be  responsive  and  adaptive  without  losing their  characteristic  values.  Several  studies  have  suggested  that  village  institutional  capacity  is important in dealing with the above situation. Thus, this study discusses the institutional capacity of the village in dealing with challenges in the contemporary era. This research argues that it is important  to  develop  a  village  institutional  empowerment  strategy  for  rural  development  and development in the contemporary era. The results of this study are the existence of various forms of  institutional  constraints  and  forms  of  empowerment  programs  that  are  categorized  in  three aspects,  namely  HR  (individual)  governance,  organizational  (group)  governance,  and supervision (community). The conclusion of this research is to touch all levels in the mechanism of institutional empowerment, both at the individual, group and community levels, to be able to grow  the  structure  and  culture  of  village  institutions  that  are  transparent,  accountable, professional,  and  responsive  in  order  to realize  the  welfare  of  an  independent  and  sustainable village  community.  This  research  suggests,  in  the  nearest  future,  practicing  an  empowerment program  in  an  individual  level  that  is  able  to  address  the  issue  of  "responsibility  of  village institutional personnel" because it is more fundamental in terms of the complexity of the issue, number of stakeholders, and funding. This study uses qualitative approach with a case study in Nagarawangi Village, Rancakalong District, Sumedang Regency.
Keywords: village institutions, village empowerment, village development.
__________________________

## Abstrak
Perubahan  lingkungan  akibat  berkembangnya  teknologi  informasi,  adanya  digitalisasi,  dan globalisasi  membuat  desa  dituntut  agar  responsif  dan  adaptif  tanpa  kehilangan  nilai-nilai karakteristiknya.  Beberapa  penelitian  menyampaikan  bahwa  kapasitas  kelembagaan  desa menjadi hal penting guna menghadapi situasi di atas. Dengan demikian, penelitian ini membahas tentang kapasitas kelembagaan desa dalam menghadapi tantangan-tantangan di era kontemporer. Penelitian ini berargumen pentignnya menyusun strategi pemberdayaan kelembagaan desa guna pengembangan  dan  pembangunan  desa  di  era  kontemporer.  Hasil  penelitian  ini  adalah  adanya beragam  bentuk  kendala  kelembagaan  dan  bentuk  program  pemberdayaan  yang  dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu tata laksana SDM (individu), tata laksana organisasional (kelompok), dan pengawasan  (komunitas).  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  dengan  menyentuh  seluruh  jenjang dalam  mekanisme  pemberdayaan  kelembagaan,  baik  jenjang  individu,  kelompok,  maupun
_____________________________________________________________________________
komunitas,  dapat  tumbuh  struktur  dan  kultur  kelembagaan  desa  yang  transparan,  akuntabel, profesional,  dan  responsif  demi  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  mandiri  dan berkelanjutan.  Penelitian  ini  menyarankan,  dalam  jangka  waktu  terdekat,  mempraktikkan program  pemberdayaan  yang  mampu  mengatasi  isu  pada  jenjang  individu  berupa “responsibilitas  personil  perangkat-perangkat  kelembagaan  desa”  karena  lebih  mendasar  dalam hal  kompleksitas  isu,  jumlah  pemangku  kepentingan,  dan  pendanaan.    Penelitian  ini  memakai pendekatan  kualitatif  dengan  studi  kasus  di  Desa  Nagarawangi,  Kecamatan  Rancakalong, Kabupaten Sumedang.
Kata Kunci: kelembagaan desa, pemberdayaan desa, pembangunan desa.
_____________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Situasi  desa  di  Indonesia  relatif  sedang memiliki  kesempatan  yang  banyak  bisa dimanfaatkan—banyak desa digolongkan sedang “berkembang” di Indonesia. Salah satu contoh  untuk  mengukur  kondisi  desa  adalah merujuk  indeks  potensi  desa  (IPD) 1 .  Hasil pengategorian IPD menghasilkan desa tertinggal  sebanyak  14.461  desa  (19.17%), desa  berkembang  sebanyak  55.369  desa (73.40%),  dan  desa  mandiri  sebanyak  5.606 desa  (7.43%)  (BPS,  2018).  Pada  2018,  semua dimensi penyusun IPD 2 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 2014— dimensi  dengan  kenaikan  tertinggi  adalah penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 9.81 poin,  sedangkan  dimensi  dengan  kenaikan terkecil  adalah  pelayanan  dasar  sebesar  0,92 poin (BPS, 2018).
Meskipun  demikian,  tantangan  yang akan dihadapi makin berat. Hal ini disebabkan oleh  perubahan  lingkungan  akibat  melalui teknologi informasi, digitalisasi, dan globalisasi.  Desa  kemudian  dituntut  agar responsif  dan  adaptif  tanpa  kehilangan  nilai- nilai karakteristiknya.  Timbul kemudian kekhawatiran  besar  bahwa  arah  implementasi UU  dan  sejumlah  kebijakan  yang  akan mengubah  wajah  pedesaan  di  Indonesia  jauh dari  kondisi  masyarakat  desa  yang  berdaya dan  terlibat  dalam  kemandirian  mengelola sumber daya serta asetnya, menjaga kelestarian  ekologi  desa,  melindungi  tanah sebagai alat produksinya, serta mempertahankan corak produksi yang menjadi keunggulan  desa  (Puskapol  Fisip  UI,  2016).
1 IPD menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal, berkembang, dan mandiri
2 IPD  ini  disusun  berdasarkan  lima  dimensi,  yaitu dimensi  pelayanan dasar, dimensi  kondisi  infrastruktur, dimensi  transportasi,  dimensi  pelayanan  umum,  dan dimensi penyelenggaraan pemerintah desa (BPS, 2018).
Untuk itu, beberapa penelitian menyampaikan bahwa  kapasitas  kelembagaan  desa  menjadi hal  yang  penting  guna  menghadapi  situasi  di atas (Nasrul, 2013; Sudjatmiko, 2014; Hargita, 2015;  Muhtarom,  2016;  Prasetyono  et  al., 2017).
Dengan demikian, berdasarkan isu yang telah diuraikan di atas, argumen  penelitian ini adalah pentignnya menyusun strategi pemberdayaan kelembagaan desa guna pengembangan dan pembangunan desa. Penelitian  ini  kemudian  akan  menggunakan studi  kasus  di  Desa  Nagarawangi,  Kecamatan Rancakalong,  Kabupaten  Sumedang.  Sesuai dengan konteksnya, Desa Nagarawangi merupakan  desa  dengan  penduduk  terbanyak dan terpadat di Kecamatan Rancakalong (BPS Kab. Sumedang,
2019). Hal ini mengindikasikan  bahwa  ramainya  sumber daya  manusia  di  desa  tersebut,  sehingga mempunyai potensi untuk aktifnya organisasi- organisasi di sana. Adapun memang, berdasarkan obversasi prematur yang dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan pada  fase  awal,  desa  tersebut  cenderung  aktif organisasi-organisasi kemasyarakatannya, semisal  ada  PKK,  DKM,  Gapoktan,  LPMD, kelompok  olahraga  dan  kesenian,  serta yayasan atau LSM.

## METODE
Penelitian  ini  memakai  pendekatan kualitatif  dengan  studi  kasus  di  Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten  Sumedang.  Tujuan  penelitian  ini adalah  (1)  Mendeskripsikan  situasi  dan kondisi kelembagaan desa di Desa Nagarawangi  serta  (2)  Menyusun  strategi pemberdayaan  kelembagaan  desa  di  Desa Nagarawangi.  Proses  pengumpulan  data penelitian ini menggunakan wawancara
_____________________________________________________________________________
mendalam, observasi, studi pustaka, penelusuran  dokumen,  dan  catatan  lapangan. Data divalidasi dengan teknik triangulasi. atau mengecek  sumber  lain  untuk  memastikan keselarasan data (Creswell, 2003). Lantas, data diolah  dengan  teknik  pengolahan  tematik berupa  melakukan labeling dan coding pada data, mendeskripsikan dan mengorganisasikan data  berdasarkan  hubungan-hubungan  logis, serta mengeksplorasi data berdasarkan konsep- konsep  penelitian  sebagai  bagian  dari  proses analisis (Creswell, 2003).
Informan  utama  penelitian  ini  dicirikan oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dengan
kelembagaan-kelembagaan  desa  di  Desa Nagarawangi, seperti pemerintah terkait, dinas terkait,  dan  organisasi-organisasi  desa  terkait (semisal  ada  LPMD,  PKK,  DKM,  Gapoktan, kelompok  olahraga  dan  kesenian,  serta yayasan  atau  LSM,  dll.).  Berbagai  informan tersebut  diseleksi  secara purposive .  Artinya, pemilihannya dilakukan secara sengaja karena pertimbangan  konteks  penelitian  (Creswell, 2003).  Secara  detail  mengenai  informan  bisa dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Detail Informan
Karakteristik Nama (Jenis Kelamin) Status Alamat Usia Organisasi- organisasi di desa (LPMD, PKK, DKM, Gapoktan, kelompok olahraga dan kesenian, serta yayasan atau LSM, dll.) Bapak Hamam (L) Ketua LPMD Dusun Cijere 52 tahun Ibu Ohay (L) Pengurus PKK Dusun Pasir Dokdok 43 tahun Bapak Jajang (L) Pengurus DKM Masjid Jami’ Al-Hidayah Dusun Cijere 47 tahun Bapak Bubun (L) Gabungan Kelompok Tani Artajaya Dusun Cijere 50 tahun Pihak pemerintah Bapak Memed (L) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Nagarawangi Dusun Cijere 59 tahun Bapak Adang Sukmansyah (L) Ketua BPD Desa Nagarawangi Dusun Pasir Benteng 46 tahun

## Sumber: diolah mandiri

## HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  pada  bab  ini  akan dibagi  menjadi  dua  subbab,  yaitu  Sekilas tentang  Desa  Nagarawangi  dan  Kelembagaan Desa  Nagarawangi.  Untuk  subbab  pertama, Sekilas  tentang  Desa  Nagarawangi,  akan memuat  soal  gambaran  umum  desa  tersebut secara  monografi.  Kemudian,  yang  kedua, Kelembagaan  Desa  Nagarawangi,  akan  berisi tentang  kondisi-kondisi  nyata  kelembagaan
yang  ada  di  desa  tersebut—sesuai  dengan topik yang ditawarkan penelitian ini.
Sekilas tentang Desa Nagarawangi 3
Desa Nagarawangi terletak di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten
3 Seluruh  data  di  subbab  ini  diolah  dari  sumber  BPS Kab.  Sumedang  2016,  2016b,  2017,  2018,  2018b,  dan 2019 serta Monografi Desa Nagarawangi 2018. Seluruh data  tersebut  adalah  data  terkini  yang  tersedia  di  BPS Kab.  Sumedang  dan  yang  diserahkan  kepada  peneliti oleh Pihak Pemerintah Desa Nagarawangi
_____________________________________________________________________________
Sumedang,  Jawa  Barat,  Indonesia.  Desa Nagarawangi  mempunyai  luas  Wilayah  463 Ha, terletak di Ibu Kota Kecamatan Rancakalong dan merupakan Pusat Pemerintahan wilayah kecamatan
Rancakalong  dengan  jarak  tempuh  ±0.300 Km.  Desa  ini  berada  di  pinggir  jalan  provinsi yang  merupakan  akses  jalan  Sumedang- Rancakalong-Tanjungsari. Wilayah Desa Nagarawangi  merupakan  perbukitan  dan persawahan  dengan  ketinggian  600-700m  di atas permukaan laut dengan suhu udara 25ºC.
Secara administratif, Desa Nagarawangi terbagi  ke  dalam  sembilan  wilayah  Rukun Warga (RW) dan 37 wilayah Rukun Tetangga (RT).   Desa Nagarawangi, pada 2018, merupakan  desa  dengan  penduduk  terbanyak dan  terpadat  di  Kecamatan  Rancakalong, sehingga  warganya  aktif  dalam  organisasi- organisasi  desa.  Total  jumlah  penduduknya adalah  5459  jiwa  dengan  laki-laki  2937  jiwa dan  perempuan  2522  jiwa.  Sementara  itu, kepadatannya adalah 1272 Jiwa/Km 2 . Sebagian  besar  penduduk  Desa  Nagarawangi bekerja  di  sektor  perdagangan  dan  sektor pertanian  baik  sebagai  petani  maupun  buruh tani.  Sebagian  kecil  lainnya  bekerja  di  sektor transportasi dan jasa.

## Kelembagaan Desa Nagarawangi
Menurut  UU  6/2014  tentang  Desa, disebutkan  bahwa  kelembagaan  desa  itu meliputi:
(a) Pemerintahan  Desa  atau  Desa  Adat  yang terdiri atas Pemerintah Desa atau
Pemerintah Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa Adat (b) Lembaga Kemasyarakatan Desa
(c) Lembaga adat
Fungsi dari Pemerintah Desa atau Desa Adat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia;  kemudian, fungsi  dari  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa adalah  sebagai  wadah  partisipasi  masyarakat Desa  dalam  pembangunan,  pemerintahan, kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  yang mengarah  terwujudnya  demokratisasi  dan transparansi  di  tingkat  masyarakat  serta menciptakan  akses  agar  masyarakat  lebih berperan  aktif  dalam  kegiatan  pembangunan; terakhir,  fungsi  dari  Lembaga  Adat  adalah membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam  memberdayakan,  melestarikan,  dan mengembangkan  adat  istiadat  sebagai  wujud pengakuan  terhadap  adat  istiadat  masyarakat Desa.
Dalam  konteks  di  Desa  Nagarawangi, lembaga-lembaga desa yang ada dan berfungsi di  desa  tersebut  adalah  pemerintah  desa  dan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam penelitian  ini,  khususnya  melalui  subbab  ini, akan  dibahas  mengenai  pemerintahan  desa yang  meliputi  pemerintah  Desa  Nagarawangi secara  umum  dan  BPD.  Keduanya  tentu sangat  berperan  dalam  pengembangan  dan pembangunan  Desa  Nagarawangi.  Kemudian, untuk lembaga kemasyarakatan Desa
Nagarawangi,  lembaga-lembaga  yang  akan dibahas  adalah  LPMD,  PKK,  DKM,  dan Gapoktan. Pertama, Pemerintah Desa
Nagarawangi  mempunyai  visi  bagi  desanya berupa “terwujudnya  desa  nagarawangi sebagai  desa  yang  sejahtera rancage  aman sauyunan dan  iman  yang  didukung  oleh masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa”. Visi tersebut kemudian tergambarkan pada moto desa yang
_____________________________________________________________________________
menggunakan  bahasa  asli  daerahnya,  bahasa Sunda,  yaitu  ” serasi  nagarawangi  sejahtera rancage  aman  sauyunan  dan  iman ”.  Dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa Nagarawangi pada 2017, disebutkan ada beberapa  misi yang diupayakan  untuk memenuhi  visi  dan  moto  dari  desa  tersebut (Desa Nagarawangi, 2018):
(a) Peningkatan  daya  beli  masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa untuk kemiskinan
(b) Meningkatkan  kegiatan  masyarakat  untuk mencapai  sumber  daya  yang  berkualitas masyarakat desa melauli bidang pertanian, peternakan, dan agrobisnis
(c) Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  desa dalam  bidang  keamanan,  ketertiban  baik secara  umum  maupun  masyarakat  itu sendiri yang berkualitas
(d) Meningkatkan  kembali  kegiatan  gotong- royong masyarakat yang produktif, kreatif, dan  inovatif  yang  difasilitasi  pemerintah desa
(e) Meningkatkan  keimanan  masyarakat  yang didukung dengan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
Salah satu upaya praktis yang dilakukan oleh  Pemerintah  Desa  Nagarawangi  untuk pembangunan  daerah  dan  warganya  adalah melakukan  mekanisme  program  pelatihan  dan pemberdayaan.  Program  tersebut  umumnya selalu  dilakukan  baik  oleh  pemerintah  desa sendiri,  dukungan  pemerintah  daerah  dan pusat,  swasta,  maupun  organisasi-organisasi masyarakat.  Periode  waktunya  bermacam- macam,  ada  yang  bersifat  mingguan,  periodik atau insidentil (menyesuaikan dengan kebutuhan  dan  selama  adanya  kerja  sama dengan pihak lain), bahkan tahunan dan secara berkelanjutan.  Berikut  beberapa  program pelatihan,  pemantauan  dan  evaluasi,  serta
pemberdayaan  yang  dilakukan  di  Desa Nagarawangi bagi penduduknya—baik anggota  kelembagaan  maupun  warganya secara umum (berdasarkan wawancara mendalam  dengan  Bapak  Memed,  Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Nagarawangi):
(a) Acara mingguan desa: pembinaan kelembagaan  desa,  rapat  koordinasi  desa, dan rapat evaluasi lembaga-lembaga desa
(b) Pembinaan sewaktu-waktu tergantung kebutuhan (pembinaan insidentil):
(c) Adanya  pelatihan-pelatihan  dari  luar (kecamatan, kabupaten, dinas terkait) bagi anggota kelembagaan desa
(d) Monitoring  dan  evaluasi  lembaga  oleh pihak  desa,  kecamatan,  kabupaten  dan dinas terkait
Kedua,  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  Desa  Nagarawangi  ialah  salah  satu badan yang penting dan cukup berperan dalam kelembagaan
untuk memengaruhi pembangunan dan pemberdayaan desa. Adapun  dalam  kesehariannya,  BPD  Desa Nagarawangi  mempunyai  tugas,  pokok,  dan fungsi  (tupoksi)—menyangkut  upaya  praktis dalam  mewujudkan  fungsi  umum  yang tercantum  dalam  undang-undang—sebagai berikut  (berdasarkan  wawancara  mendalam dengan  Bapak  Adang  Sukmansyah,  Ketua BPD Desa Nagarawangi):
(a) Menggali,  menampung,  dan  mengelola aspirasi masyarakat
(b) Menyatukan masyarakat
(c) Menyelenggarakan musyawarah BPD
(d) Membentuk panitia pemilihan kades
(e) Menyelenggarakan musyawarah desa
(f) Membahas  dan  menyepakati  rancangan peraturan desa antar waktu
(g) Melaksanakan pengawasan kinerja kades
(h) Melakukan  evaluasi  soal  penyelenggaraan Pemerintahan Desa
_____________________________________________________________________________
(i) Menciptakan  hubungan  kerja  harmonis dengan  Pemerintahan  Desa  dan  Lembaga Desa  lainnya  dan  memaksimalkan  tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan No. 110/2016
Ketiga,  sebagai  bagian  dari  Lembaga Kemasyarakatan
Desa,
Lembaga
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD) Nagarawangi  merupakan  lembaga  atau  wadah yang  dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung  dan  mewujudkan  aspirasi  serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.  Di  Desa  Nagarawangi,  LPMD pun  dibentuk  agar  pemerintah  memiliki  mitra dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif bagi warganya. peran atau kewenangan  LPMD  di  Desa  Nagarawangi adalah sebagai berikut (berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Hamam, Ketua LPMD Desa Nagarawangi):
(a) Menyusun  rencana  pembanungan  secara pastisipatif
(b) Menggerakkan  swadaya  gotong-royong masyarakat
(c) Melaksanakan  dan  juga  mengendalikan pembangunan Kemudian,  fungsi  dari  LPMD  di  Desa Nagarawangi adalah sebagai berikut (berdasarkan  wawancara  mendalam  dengan Bapak Hamam, Ketua LPMD Desa
Nagarawangi):
(a) Penampung  dan  penyalur  soal  aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan
(b) Peningkat  kualitas  pelayanan  pemerintah kepada masyarakat
(c) Penyusun  rencana,  pelaksana,  pengendali, pelestari,  dan  pengembang  hasil-hasi  dari pembangunan desa secara partisipatif
(d) Penumbuh-kembang  dan  penggerak  dari partisipasi  masyarakat  serta  swadaya gotong-royong masyarakat
(e) Penggali,  pendayaguna,  dan  pengembang potensi  sumber  daya  serta  keserasian lingkungan hidup di desa Keempat, sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa
Nagarawangi adalah lembaga kemasyarakatan yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah dan  organisasi  kemasyarakatan  lainnya  dan berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana,  pengendali,  dan  penggerak  pada masing-masing  jenjang  pemerintahan  untuk terlaksananya  program-program  kesejahteraan keluarga  atau  peran-peran  perempuan.  Di Desa  Nagarawangi,  beberapa  peran  program- program  pemberdayaan  yang  dilaksanakan dan dijalankan secara berkelanjutan oleh PKK adalah sebagai berikut (berdasarkan wawancara  mendalam  dengan  Ibu  Ohay, Pengurus PKK Desa Nagarawangi):
(a) Pokja  1:  pengajian  rutin  1  minggu  sekali tiap RT dan 1 bulan sekali tiap RW
(b) Pokja  2:  upaya  peningkatan  pendapatan keluarga melalui simpan pinjam dan usaha produktif
(c) Pokja  3:  pemanfaatan  pekarangan  guna penghasilan keluarga
(d) Pokja  4:  pertemuan  rutin  arisan  dan pembinaan,  kegiatan  di  posyandu  dalam satu  bulan  sekali  dengan  jumlah  delapan posyandu, serta pertemuan kader sebanyak 46 orang dalam satu bulan sekali)
Kelima,  sebagai  bagian  dari  Lembaga Kemasyarakatan  Desa,  Dewan  Kemakmuran
Masjid (DKM) di Desa Nagarawangi mempunyai peran penting mengingat warga di Desa Nagarawangi mayoritas beragama Islam. Beberapa  peran  khusus  yang  dimiliki  oleh
_____________________________________________________________________________
DKM di Desa Nagarawangi guna mewjudukan misi tersebut adalah sebagai berikut (berdasarkan  wawancara  mendalam  dengan Bapak  Jajang,  Pengurus  DKM  Masjid  Jami’ Al-Hidayah, Desa Nagarawangi):
(a) Meningkatkan kesejahteraan rohani umat
(b) Memberikan  kenyamanan  kepada  jama’ah dalam beribadah di masjid
(c) Mengelola  dan  mendata  kas  masjid  untuk kesejahteraan umat
(d) Mengelola sarana-prasarana masjid Adapun kegiatan-kegiatannya yang lebih  spesifik  dan  mendetail  bagi  DKM  di Desa  Nagarawangi  adalah  sebagai  berikut (berdasarkan  wawancara  mendalam  dengan Bapak  Jajang,  Pengurus  DKM  Masjid  Jami’ Al-Hidayah, Desa Nagarawangi):
(a) Menyelenggarakan  ibadah-ibadah  agama Islam seperti salat, pengajian, dll.
(b) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam
(c) Mengadakan  pendidikan,  pelatihan,  dan pemberdayaan agama Islam untuk jama’ah Terakhir,  keenam,  sebagai  bagian  dari Lembaga  Kemasyarakatan  Desa,  Gabungan Kelompok  Tani  (Gapoktan)  Artajaya  adalah kumpulan  beberapa  kelompok  tani  yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan  skala  ekonomi  dan  efisiensi usaha  di  Desa  Nagarawangi.  Peran  dari Gapoktan  di  Desa  Nagarawangi  sangatlah signifikan  sebab  sebagian  besar  penduduk Desa Nagarawangi bekerja di sektor pertanian baik  sebagai  petani  maupun  buruh  tani. Khusus  bagi  Gapoktan  Artajaya,  yang merupakan  Gapoktan  yang  berada  di  Desa Nagarawangi, beberapa program yang dijalankan adalah sebagai berikut (berdasarkan wawancara  mendalam  dengan  Bapak  Bubun, Pengurus Gabungan Kelompok Tani Artajaya, Desa Nagarawangi):
(a) Pemberdayaan  anggota  tani,  pelatihan dalam  rentang  sebulan  sekali.  Adapun bentuknya seperti pemberdayaan pertanian dengan jenis padi, jagung, ubi, swasembada  pangan,  dan  pemberdayaan persoalan-persoalan pertanian seperti saluran  irigasi,  pemburuan  hama  tikus, wereng, dan pupuk
(b) Pertemuan  anggota  rutin  dengan  jumlah yang aktif kurang lebih dua lima orang
(c) Pemberian  bantuan-bantuan  teknis  dan nonteknis.  “Kalau  ada  bantuan  teknis, kayak  diberi  pupuk,  cangkul,  dll,  semua anggota  cenderung  datang,”  ujar  Bapak Bubun
(d) Melakukan  relasi  dengan  desa,  dinas, swasta, dan sebagainya.

## PEMBAHASAN
Pada  bab  ini,  akan  dipaparkan  soal analisis  atas  kondisi  kelembagaan  di  Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Namun, sebelum untuk memulai  analisis yang berupa strategi pemberdayaan  kelembagaan,  akan  dijelaskan dulu  soal  kendala-kendala  kelembagaan  yang ada  di  Desa  Nagarawangi.  Kendala-kendala tersebut  nanti  akan  mencakup  seluruh  jenis kelembagaan,  baik  itu  berupa  Pemerintahan Desa  maupun  Kelembagaan  Kemasyarakatan Desa.  Analisis  berupa  strategi  pemberdayaan kelembagaan selaras dengan argumen penelitian  ini,  yaitu  pentignnya  menyusun strategi  pemberdayaan  kelembagaan  desa guna pengembangan dan pembangunan desa.

## Kendala Kelembagaan Desa Nagarawangi
Dengan  diterbitkannya  UU  6/2014 tentang  Desa  serta  PP  8/2016  (Perubahan Kedua  PP  6/2014)  tentang  Dana  Desa,  desa memiliki  kewenanganan  otonomi  ( local-self
_____________________________________________________________________________
government ) dalam dua aspek berikut (Wicaksono, 2016):
(a) Kebutuhan  dasar  masyarakat  seperti  air, kesehatan,  pendidikan,  lingkungan,  dan keamanan
(b) Kebutuhan  pengembangan  usaha  bagi masyarakat  seperti  pertanian,  perkebunan, perdagangan, industri, dan sebagainya
Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, pemerintah desa diharapkan memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi administratif  dan  manajerial  birokrasi  serta kelembagaan yang kuat, transparan, akuntabel, dan responsif (Wicaksono, 2016).
Namun,  dalam  penelitian  ini  yang melakukan riset lapangan di Desa Nagarawangi, Kecamatan
Rancakalong,
Kabupaten  Sumedang  ditemukan  bahwa  ada beberapa  kendala  yang  memang  menjadi penghalang bagi desa tersebut untuk memenuhi “makna otonomi”-nya dan menciptakan  kapasitas  dalam  menjalankan fungsi  administratif  dan  manajerial  birokrasi serta  kelembagaan  yang  kuat,  transparan, akuntabel,  dan  responsif.  Kendala-kendala  itu setidaknya dapat dilihat sebagai berikut:
(a) Kendala bagi Pemerintah Desa (berdasarkan wawancara mendalam dengan  Bapak  Memed,  Kepala  Seksi Kesejahteraan Desa Nagarawangi):
▪ Kehadiran anggota kadang tidak
memenuhi  sesuai  undangan  (karena cuaca, kesibukan kerja, dll.)
(b) Kendala bagi BPD (berdasarkan wawancara  mendalam  dengan  Bapak Adang  Sukmansyah,  Ketua  BPD  Desa
Nagarawangi):
▪ Kendala mengenai persoalan organisasi: - Berkaitan  dengan  struktur  dan tanggung
jawab terkadang
terabaikan  karena  kepentingan individu  dan  ini  tidak  dapat dihindari karena kepentingan tersebut  hal  yang  sangat  penting serta  mendesak  terutama  untuk keluarga atau profesi
- Berkaitan  dengan  dana  organisasi. Tidak  ada  anggaran  khusus  untuk kegiatan  organisasi,  yang  ada hanya  anggaran  bulanan  untuk masyarakat
- Kendala  yang  dihadapi  mengenai relasi  dengan  pemerintah  desa terkadang  ada  salah  paham  dalam hal  terntentu,  namun  selalu  ada solusi  dengan  duduk  bersama dalam  hal  akuntabilitas  maupun transparansi penyelenggaraan pemerintah  baik  pembangunan fisik dan nonfisik ataupun pertanggung-jawaban keuangan
▪ Kendapa  yang  dihadapi  mengenai pengelolaan anggota atau SDM:
- Kompensasi masing-masing anggota  yang  berbeda  yang  bisa menentukan  jarak  langkah  orang,
baik dari latar pendidikan maupun karakter masing-masing
- Kepentingan pribadi yang mewakili  wilayah  ada  masing- masing, terkadang membuat tingginya  ego  dan  perbedaan visi/misi (c) Kendala bagi LPMD (berdasarkan wawancara  mendalam  dengan  Bapak Hamam, Ketua LPMD Desa Nagarawangi):
▪ Kurang  tahunya  masyarakat  tentang kegiatan yang diadakan LPM
▪ Banyak masyarakat yang tidak peduli/tidak  mau  partisipasi  dalam
_____________________________________________________________________________

## kegiatan yang dilakukan LPM
▪ Kurangnya  dana  yang  dipergunakan untuk pembangunan sehingga menyebabkan  pembangunan  di  desa berjalan dengan lambat ▪ Kurangnya pembinaan mengenai kegiatan LPM
▪ Kurangnya kekompakan antar pengurus LPM
▪ Kurangnya  komunikasi  antar  lembaga desa yang ada di pemerintahan desa
▪ Kurangnya rasa tanggung-jawab terhadap tupoksi masing-masing
(d) Kendala bagi PKK (berdasarkan wawancara  mendalam  dengan  Ibu  Ohay, Pengurus PKK Desa Nagarawangi):
▪ Dana.  Tidak  ada  dana  khusus  untuk kegiatan  PKK  dari  desa,  hanya pelatihan-pelatihan, pembinaan saja
▪ Dana diambil dari UP2K
▪ Anggota/SDM: dalam pertemuan masih ada beberapa anggota yang tidak hadir,  yang  aktif  hanya  itu-itu  saja (sibuk  mengurus  anak,  bekerja,  jualan, dll.)
(e) Kendala  bagi  Gapoktan  (berdasarkan wawancara  mendalam  dengan  Bapak Bubun,  Pengurus  Gabungan  Kelompok Tani Artajaya, Desa Nagarawangi):
▪ Dana untuk pupuk dan lain-lain (Dinas Pertanian)  tidak  turun  secara  periodik atau rutin
▪ Dana  dari  desa  tidak  turun  secara periodik atau rutin
▪ Kesempatan  yang diberikan  desa menyangkut akses pasar kurang
Dari    beragam  kendala  kelembagaan yang  disebutkan  di  atas,  maka,  dapat dikategorisasikan  bahwa  ada  tiga  aspek  besar menyangkut  tantangan  kelembagaan  yang terjadi di Desa Nagarawangi, yaitu:
(a) Tantangan aspek tata laksana SDM
(b) Tatangan aspek tata laksana organisasional
(c) Tantangan aspek pengawasan
Pertama,  aspek  tata  laksana  SDM merupakan  tantangan  dalam  hal  penerapan organisasional  yang  mumpuni  akibat  adanya persoalan  aspek  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  (Djaha,  2006;  2007).  Artinya, tantangan  ini  mencakup  kapasitas  perangkat- perangkat kelembagaan desa dalam manajemen, keuangan, administrasi, pelayanan  publik,  dan  teknis  lainnya.  Khusus bagi  Desa  Nagarawangi,  tantangan  aspek  tata laksana  SDM  yang  ada  berdasarkan  kendala- kendala di atas mencakup:
(a) Responsibilitas personil perangkat- perangkat kelembagaan desa
(b) Kemampuan  inovatif  perangkat-perangkat kelembagaan  desa    perihal  pemerintahan dan pelayanan pembangunan desa
(c) Kemampuan pengelolaan keuangan Kedua, aspek tata laksana organisasional
merupakan tantangan penerapan  tata  kelola  pemerintahan  yang efektif,  efisien,  handal,  transparan,  dan akuntabel (Djaha, 2006; 2007). Hal-hal di sini terkait  seperti  dengan  kapabilitas  manajemen organisasional,  penyusunan  peraturan  desa, pengelolaan dana desa, perencanaan partisipatif,  pemberdayaan  masyarakat,  dan sebagainya.  Khusus  bagi  Desa  Nagarawangi, tantangan  aspek  tata  laksana  organisasional yang ada berdasarkan kendala-kendala di atas mencakup:
(a) Konsolidasi internal kelembagaan
(b) Daya  tanggap  kelembagaan  terhadap kebutuhan masyarakat
Ketiga,  terakhir,  aspek  pengawasan merupakan  tantangan  yang  timbul  akibat lemahnya  mekanisme  pengawasan  dan  dapat menjadi  potensi  korupsi,  penyalahgunaan
_____________________________________________________________________________
wewenang,  dan  penyalahgunaan  diskresi (Djaha,  2006;  2007).  Artinya,  ini  perlu penguatan  pengawasan  dalam  hal-hal  seperti pemantauan  keuangan,  saluran  pengaduan masyarakat  yang  efektif,  mudah  dan  murah, serta  respon  terhadap  pengaduan  masyarakat desa.  Khusus  bagi  Desa  Nagarawangi,
tantangan  aspek  tata  laksana  organisasional yang ada berdasarkan kendala-kendala di atas mencakup:
(a) Pemantauan keuangan atau aliran dana
(b) Saluran  pengaduan  masyarakat  desa  yang efektif
Tabel 5. Ringkasan Kendala Kelembagaan Desa Nagarawangi
Sumber: diolah mandiri
Kendala Kelembagaan Desa Nagarawangi (Hasil Temuan Lapangan) Dampak Kendala: Timbulnya Tantangan Aspek-aspek Tantangan Efeknya Jika Tantangan Tidak Diselesaikan
▪ Anggota masih banyak yang tidak hadir dalam pertemuan
▪ Kepentingan pribadi anggota kerap diutamakan
▪ Anggota kurang bertanggung jawab atas tupoksi Responsibilitas personil perangkat-perangkat kelembagaan desa Aspek tata laksana SDM Kinerja kelembagaan desa menjadi terhambat dalam mewujudkan pengembangan dan pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan
▪ Masyarakat desa banyak tidak ikut kegiatan pemberdayaan
▪ Masyarakat desa tidak datang ke beberapa kegiatan pemberdayaan
Kemampuan inovatif perangkat- perangkat kelembagaan desa
perihal pemerintahan dan pelayanan pembangunan desa
▪ Dana bantuan tidak lancar dan tidak rutin
▪ Kekurangan anggaran untuk
mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan Kemampuan pengelolaan keuangan ▪ Komunikasi terhambat antar lembaga dan kepada pemerintah yang levelnya lebih tinggi (daerah atau pusat, dinas atau kementerian)
▪ Kurangnya kekompakan antar pengurus lembaga Konsolidasi internal kelembagaan Aspek tata laksana organisasional Tidak terwujudnya kinerja kelembagaan desa yang profesional dan responsif
▪ Kurangnya akses pasar bagi produk pertanian petani
▪ Kurangnya pembinaan bagi pelaksana
teknis pemberdayaan Daya tanggap kelembagaan terhadap kebutuhan masyarakat
▪ Dana bantuan tidak lancar dan tidak rutin
▪ Kekurangan anggaran untuk
mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan Pemantauan keuangan atau aliran dana Aspek pengawasan Tidak terwujudnya kinerja kelembagaan desa yang transparan dan akuntabel ▪ Beberapa aspirasi masyarakat desa tidak terserap
Saluran pengaduan masyarakat desa yang efektif
_____________________________________________________________________________

## Strategi Pemberdayaan Kelembagaan  Desa

## Tiga Jenjang
Strategi  pemberdayaan  kelembagaan desa  yang  ditawarkan  penelitian  ini  mengacu pada definisi konsep pemberdayaan Zimmerman (2010). Menurutnya, ide pemberdayaan  memiliki  dua  kecenderungan, antara lain (Zimmerman, 2010): (1) kecenderungan  primer:  kecenderungan  proses yang  memberikan  atau  mengalihkan  sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu agar menjadi  lebih  berdaya.  Proses  ini  dapat dilengkapi  pula  dengan  upaya  membangun aset  material  guna  mendukung  pembangunan kemandirian  mereka  melalui  organisasi  dan kelembagaan serta (2) kecenderungan sekunder:  kecenderungan  yang  menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong,  atau  memotivasi  individu  agar mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan untuk  menentukan  apa  yang  menjadi  pilihan hidupnya melalui proses dialog.
Dari pernyataan tersebut, praktik pemberdayaan  masyarakat  desa  diarahkan untuk  memberikan  jaminan  masyarakat  desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan evaluasi  kegiatan  pembangunan  desa  beserta pendayagunaan  hasil-hasil  pembangunan  desa yang  semuanya  itu  dilakukan  secara  mandiri. Pengembangan kapasitas ini beberapa contohnya  kemudian  bisa  dilakukan  melalui penyediaan tenaga pendamping dan pelatihan- pelatihan secara berkelanjutan.
Pada Tabel 5 di atas terlihat bahwa ada tiga  aspek  penting  yang  menjadi  tantangan bagi  kelembagaan  Desa  Nagarawangi,  yaitu aspek  tata  laksana  SDM,  aspek  tata  laksana organisasional, dan aspek pengawasan. Ketiga hal  tersebut  perlu  diselesaikan  agar  tidak
berujung  pada  efek  masing-masingnya  yang menghambat  proses  pembangunan  desa. Tantangan pada aspek tata laksana SDM akan berujung pada kinerja kelembagaan desa yang menjadi terhambat dalam mewujudkan pengembangan  dan  pembangunan  desa  secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian, tantangan pada aspek tata laksana organisasional  akan  berujung  pada  tidak terwujudnya  kinerja  kelembagaan  desa  yang profesional dan responsif. Terakhir, tantangan pada  aspek  pengawasan  akan  berujung  pada tidak  terwujudnya  kinerja  kelembagaan  desa yang transparan dan akuntabel.
Oleh  sebab  hal  di  atas,  tiga  tantangan menyangkut  aspek  kelembagaan  di  Desa Nagarawangi  memiliki  level  analisisnya  yang berbeda-beda.  Dalam  arti,  secara  lebih  jelas, tantangan  pada  aspek  tata  laksana  SDM berada di level individual, sehingga membutuhkan mekanisme pemberdayaan dengan sasaran berupa individu atau mekanisme  pemberdayaan  dengan  sasaran peningkatan  kapabilitas  perangkat-perangkat kelembagaan  desa.  Selanjutnya,  tantangan pada  aspek  tata laksana  organisasional  berada di  level  meso  atau  kelompok,  sehingga membutuhkan mekanisme pemberdayaan dengan  sasaran  berupa  setiap  lembaga  desa atau mekanisme pemberdayaan dengan sasaran  perbaikan  sistem  dan  tata  kelola lembaga  atau  organisasi  secara  internal. Terakhir,  tantangan  pada  aspek  pengawasan berada di level komunitas, sehingga membutuhkan mekanisme pemberdayaan dengan  sasaran  berupa  setiap  lembaga  desa beserta kemampuannya dalam berjejaring atau mekanisme  pemberdayaan  dengan  sasaran optimalisasi  kinerja  lembaga  atau  organisasi secara  internal  maupun  eksternal  dalam menjaring  mitra.  Alhasil,  dengan  menyentuh
_____________________________________________________________________________
seluruh level dalam mekanisme pemberdayaan tersebut, akan tercipta ekosistem kelembagaan desa di Desa Nagarawangi  yang  mampu  mewujudkan pengembangan, pembangunan, serta kesejahteraan desa.
Pada  intinya,  apa  yang  dimaksudkan  di sini dengan strategi pemberdayaan kelembagaan desa adalah “mekanisme kebijakan  atau  program  pada  level  individu (perangkat-perangkat kelembagaan desa), organisasi (tata kelola kelembagaan desa), dan komunitas (tata kelola kemitraan kelembagaan desa)  guna  memberikan  jaminan  kepada lembaga-lembaga  ataupun  masyarakat  desa
agar mampu mengelola perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan  desa  secara  mandiri”.  Alhasil, dengan  menyentuh  seluruh  level  atau  jenjang dalam  mekanisme  pemberdayaan  tersebut, diharapkan  dapat  tumbuh  struktur  dan  kultur kelembagaan desa yang transparan, akuntabel, profesional,  dan  responsif  demi  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  desanya  secara mandiri  dan  berkelanjutan.  Berikut  Gambar  2 yang  merupakan  gambaran  ringkas  tentang alur  strategi  pemberdayaan  kelembagaan  di Desa  Nagarawangi  yang  dimaksud  penelitian ini.

## LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Vol. 2 No. 1, Juni 2020
Gambar 2. Alur Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Tiga Jenjang Bagi Kelembagaan di Desa Nagarawangi Sumber: diolah mandiri
_____________________________________________________________________________
Dari  alur  yang  tampak  pada  Gambar  2 di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  ada  strategi pemberdayaan  kelembagaan  yang  dilakukan pada  tiga  jenjang  yang  berbeda,  yaitu  pada jenjang  individu,  meso  atau  kelompok,  dan komunitas.
Hal  mendasar  yang  menjadi  masalah dalam  tantangan  kelembagaan  ini  dan  perlu diselesaikan segera dalam jangka waktu dekat ialah  “responsibilitas  personil  perangkat- perangkat  kelembagaan  desa”.  Hal  ini  tentu perlu diselesaikan dengan skema pemberdayaan  di  level  individu,  tepatnya bertemakan
“peningkatan kapabilitas perangkat-perangkat kelembagaan desa”. Beberapa  bentuk  programnya  dapat  berupa “pelatihan  dan  evaluasi  reguler  kepada pengurus pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan  desa  tentang”  ‘etika  dan moral  pelayan  publik’  serta  “bimbingan  dan pendampingan teknis kepada pengurus pemerintah  desa  dalam  ‘menyusun  dan menerapkan  sistem  pengawasan  kegiatan  dan evaluasi kinerja aparat kelembagaan desa’”.
Berikutnya,  hal  yang  perlu  diselesaikan dalam  jangka  waktu  menengah  dan  ini  ada pada  level  meso  atau  kelompok  adalah “perbaikan  sistem  dan  tata  kelola  internal kelembagaan”. Ini penting untuk kelembagaan desa  dalam  mengatasi  persoalan-persoalan kontemporer. Beberapa bentuk program pemberdayaannya  seperti  “bimbingan  dan pendampingan teknis kepada seluruh
kelembagaan  di  desa  untuk  ‘mereformasi metode  dan  sistem  saluran  komunikasi internal  dan  eksternal’”  serta  “pelatihan reguler  kepada  seluruh  kelembagaan  di  desa tentang ‘pendataan dan asesmen potensi lokal dan cost benefit analysis’”.
Terakhir,  dalam  jangka  panjang  karena melibatkan  banyak  pihak,  ini  ada  pada  aspek pengawasan dengan level komunitas. Ini untuk mengatasi  isu  “pemantauan  keuangan  atau aliran  dana”.  Beberapa  bentuk  program pemberdayaannya  dapat  seperti  “mengadakan program  kerja  sama  dengan  swasta  atau komunitas  teknologi  atau  generasi  muda dalam  pemanfaatan  teknologi,  informasi,  dan komunikasi  di  kabupaten  dan  desa  untuk sistem  pengawasan  dan  penyaluran  alokasi dana”,  “bekerja  sama  dengan  KPK  untuk mempromosikan tindakan pencegahan korupsi di  kabupaten  dan  desa”,  “mengadakan pelatihan  media  tentang  dana  desa  di  desa- desa  untuk  transparansi  dan  akuntabilitas”, “menyelenggarakan  forum  nasional  dan regional  tentang  praktik  terbaik,  keberhasilan, dan  tantangan  penyaluran  dan  alokasi  dana desa  di  antara  para  pemangku  kepentingan”, dan  lain-lain.  Adapun  secara  lebih  spesifik, berikut  tabel  yang  memuat  program-program pemberdayaan yang ditawarkan oleh penelitian  ini  beserta  sasaran  pencapaian indikatornya  demi  mengatasi  tantangan- tantangan kelembagaan di Desa Nagarawangi:

## LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Vol. 2 No. 1, Juni 2020
Tabel 6. Bentuk-bentuk Tawaran Program Pemberdayaan bagi Kelembagaan Desa di Desa Nagarawangi Sumber: diolah mandiri
Tantangan Kelembagaan Desa Nagarawangi Sasaran Program Pemberdayaan Bentuk-bentuk Tawaran Program Pemberdayaan Sasaran Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Harapan Hasil Program Pemberdayaan Aspek tata laksana SDM Responsibilitas personil perangkat-perangkat kelembagaan desa Individu (a) Pelatihan dan evaluasi reguler kepada pengurus pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa tentang “etika dan moral pelayan publik” (b) Bimbingan dan pendampingan teknis kepada pengurus pemerintah desa dalam “menyusun dan menerapkan sistem pengawasan kegiatan dan evaluasi kinerja aparat kelembagaan desa” (a) Seluruh pengurus kelembagaan desa yang lebih profesional dalam menjalankan fungsi dan administrasi manajerial birokrasi desa
(b) Terbentuknya sistem pengawasan kegiatan dan evaluasi kinerja yang lebih efektif dalam menekan, mengapresiasi, dan menindak pengurus-pengurus kelembagaan desa yang tidak kontributif Peningkatan kapabilitas perangkat- perangkat kelembagaan desa Kemampuan inovatif perangkat-perangkat kelembagaan desa  perihal pemerintahan dan pelayanan pembangunan desa (a) Bimbingan dan pendampingan teknis kepada pengurus pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa tentang “skema-skema modern dan kreatif dalam pelayanan publik” (a) Seluruh pengurus kelembagaan desa yang lebih kreatif dalam menjalankan fungsi dan administrasi manajerial birokrasi desa Kemampuan pengelolaan keuangan (a) Pelatihan dan evaluasi reguler kepada pengurus pemerintah desa, BPD, dan pengelola BUMDES tentang “manajemen keuangan dan sistem penyaluran dan pengawasan anggaran” (a) Seluruh pengurus pemerintah desa, BPD, dan pengelola Bumdes yang mampu menerapkan tata kelola keuangan desa yang transparansi, akuntabel, dan profesional dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan anggaran Aspek tata laksana organisasional Konsolidasi internal kelembagaan Meso atau kelompok (a) Bimbingan dan pendampingan teknis kepada seluruh kelembagaan di desa untuk “mereformasi metode dan sistem saluran komunikasi internal dan eksternal” (a) Terciptanya metode dan sistem saluran komunikasi internal dan eksternal bagi kelembagaan di desa yang efektif, murah, dan mudah Perbaikan sistem dan tata kelola internal kelembagaan Daya tanggap kelembagaan terhadap kebutuhan masyarakat (a) Pelatihan reguler kepada seluruh kelembagaan di desa tentang “pendataan dan asesmen potensi lokal (a) Tercetusnya sistem perencanaan program yang sesuai dengan standar perencanaan pembangunan nasional
LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Vol. 2 No. 1, Juni 2020 _____________________________________________________________________________
serta cost benefit analysis” serta mampu mengakomodir beragam kebutuhan masyarakat desa bagi kelembagaan di desa Aspek pengawasan Pemantauan keuangan atau aliran dana Komunitas (a) Mengadakan program kerja sama dengan swasta atau komunitas teknologi atau generasi muda dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di kabupaten dan desa untuk sistem pengawasan dan penyaluran alokasi dana (b) Bekerja sama dengan KPK untuk mempromosikan tindakan pencegahan korupsi di kabupaten dan desa (c) Mengadakan pelatihan media tentang dana desa di desa-desa untuk transparansi dan akuntabilitas (d) Menyelenggarakan forum nasional dan regional tentang praktik terbaik, keberhasilan, dan tantangan penyaluran dan alokasi dana desa di antara para pemangku kepentingan (e) Program kemitraan dengan swasta atau Bumdes untuk menganalisis potensi dan aset desa sebagai dasar pembuatan keputusan dalam pengelolaan aset dan potensi desa (dampingan khusus untuk BUMDES) (a) Terbentuknya kerja sama berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi guna sistem pengawasan dan penyaluran alokasi dana (b) Program rutin tahunan KPK dalam mengunjungi desa-desa demi penyuluhan korupsi dan berbagai hukumannya
(c) Terbuatnya media bersama dengan pihak luar dalam bentuk cetak ataupun eletronik untuk melaporkan ke masyarakat desa dan publik menyangkut penggunaan dana desa (d) Program periodik di tingkat nasional dan regional dalam mengkaji praktik terbaik penggunaan alokasi dana demi pembangunan desa
(e) Adanya rencana bisnis kemitraan yang disusun berdasarkan perhitungan akuran dan tepat dengan metode partisipatif; juga adanya skema pembagian hasil yang adil dalam kemitraan Optimalisasi kinerja kelembagaan dalam menjaring mitra Saluran pengaduan masyarakat desa yang efektif (a) Mengadakan program kerja sama dengan swasta atau komunitas teknologi atau generasi muda dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di kabupaten dan desa sebagai mekanisme saluran pengaduan masyarakat (b) Terbentuknya kerja sama berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi guna mekanisme saluran pengaduan masyarakat
_____________________________________________________________________________

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  ada tiga aspek menyangkut tantangan kelembagaan yang terjadi di Desa Nagarawangi,  yakni  tantangan  aspek  tata laksana  SDM,  tatangan  aspek  tata  laksana organisasional, dan tantangan aspek pengawasan.  Aspek  tata  laksana  SDM termasuk  dalam  persoalan  jenjang  individu seperti  isu  responsibilitas  personil  perangkat- perangkat  kelembagaan  desa,  kemampuan inovatif  perangkat-perangkat  kelembagaan desa    perihal  pemerintahan  dan  pelayanan pembangunan desa, dan kemampuaan pengelolaan  keuangan.  Aspek  tata  laksana organisasional  termasuk  dalam  persoalan jenjang  kelompok  seperti  isu  konsolidasi internal  kelembagaan  dan  daya  tanggap kelembagaan  terhadap  kebutuhan  masyarakat. Aspek  pengawasan  termasuk  dalam  persoalan jenjang  komunitas  seperti  isu  pemantauan keuangan  atau  aliran  dana  dan  saluran pengaduan masyarakat desa yang efektif.
Adapun  dengan  menyentuh  seluruh jenjang  dalam  mekanisme  pemberdayaan kelembagaan,  baik  level  individu,  meso  atau kelompok,  maupun  komunitas,  dapat  tumbuh struktur  dan  kultur  kelembagaan  desa  yang transparan, akuntabel, profesional, dan responsif  demi  mewujudkan  kesejahteraan
masyarakat desa yang mandiri dan berkelanjutan.

## SARAN
Penelitian  ini  menyarankan  praktik program  pemberdayaan  berdasarkan  tiga jenjang  ini  dilakukan  berdasarkan  urgensinya. Artinya, program yang dilakukan lebih dahulu harus dipertimbangkan berdasarkan kompleksitas isu, jumlah pemangku kepentingan, dan pendanaan. Dalam  hal  ini,  dalam  jangka  waktu terdekat, penelitian ini menyarankan mempraktikkan  program  pemberdayaan  yang mampu mengatasi isu “responsibilitas personil perangkat-perangkat kelembagaan desa” dengan program pemberdayaan seperti “pelatihan  dan  evaluasi  reguler  kepada pengurus pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa tentang ‘etika dan moral pelayan publik’”. Program ini secara isu tidak begitu  rumit,  jumlah  pemangku  kepentingan pun  tidak  banyak  karena  bisa  hanya  dengan melibatkan  dukungan  akademisi  atau  praktisi, dan  pendanaan  pun  dapat  melalui  kerja  sama dengan  lembaga-lembaga  akademis  tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. (2018). Statistik Potensi Desa Indonesia 2018. 2018: Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS  Kab.  Sumedang.  (2016). Kecamatan Rancakalong dalam Angka 2016. Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. BPS  Kab.  Sumedang.  (2016b). Statistik Kecamatan  Daerah  Rancakalong  2016.
Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. BPS  Kab.  Sumedang.  (2017). Kecamatan Rancakalong
dalam Angka 2017. Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. BPS  Kab.  Sumedang.  (2018). Kecamatan Rancakalong dalam Angka 2018. Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. BPS  Kab.  Sumedang.  (2019). Kecamatan Rancakalong dalam Angka 2019. Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. BPS  Kab.  Sumedang.  (Statistik  Daerah Kabupaten Sumedang 2018). 2018b.
_____________________________________________________________________________
Kabupaten Sumedang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.
Creswell,  J.  W.  (2003). Research  Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods  Approaches  (Second  Edition).
London: Sage Publications.
Desa  Nagarawangi.  (2018). Monografi  Desa Nagarawangi  2017. Kabupaten  Sumedang: Pemerintah Desa Nagarawangi.
Djaha,  A.  S.  (2006).  Kapasitas  Desa  dalam Pelaksanaan  Otonomi  Desa  di  Kecamatan Northwest  Alor,  Kabupaten  Alor  . Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 1 .
Djaha,  A.  S.  (2007).  Desa  Adat  (Sebuah Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Berdasarkan  Adat  Istiadat  Setempat: Studi Kasus di Desa Bampalola Kecamatan Northwest  Alor. Jurnal  Pluralis  Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. V, No. 2 . Fahrudin, A. (2012). Pengantar
Kesejahteraan  Sosial. Bandung:  PT  Refika Aditama.
Hargita,  R.  (2015).  Partisipasi  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Studi Kasus  di  Desa  Karangwuni,  Kecamatan Rongkop). Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (Oktober 2015) , 1-10.
Muhtarom,  A.  (2016).  Peranan  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pembangunan  di  Desa,  di  Kabupaten
Lamongan. Jurnal  Penelitian Ekonomi  dan Akuntansi, Vol. 1, No. 3 , 181-204. Nasrul, W. (2013). Peran Kelembagaan Lokal Adat  dalam  Pembangunan  Desa. Jurnal Ekonomi  Pembangunan,  Vol.  14,  No.  1 , 102-109.
Prasetyono et al. (2017). Pemberdayaan Petani
Berbasis  Modal  Sosial  dan  Kelembagaan.
Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 2, No. 3 , 231-238. Puskapol  Fisip  UI.  (2016). Tata  Kelola  Desa yang Partisipatif, Adil, dan Setara. Depok:
Pusat  Kajian  Politik  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Sudjatmiko, B. (2014). Pemberdayaan Masyarakat,  Pembangunan  Desa,  dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Undang-Undang Desa.
Jakarta: The Indonesian Institute.
Suharto,  E.  (2005). Membangun  Masyarakat Memberdayakan  Rakyat. Bandung:  PT Refika Aditama.
Wicaksono,  B.  (2016).  Penguatan  Kapasitas Kelembagaan  Desa:  Concept  Note. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 15, No. 2 . Zimmerman,  M.  A.  (2010).  Empowerment Theory (Psychological, Organizational, and Community  Level  of  Analysis).  Dalam  J. Rappaport,  &  E.  Seidman, Handbook  of Community  Psychology (hal.  43-63).  New York: Plenum Publishers.