https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index

## PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH BERBASIS MASLAHAT

## Firman Muhammad Arif
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Email : firmanarif@iainpalopo.ac.id

## Abstract
This paper aims to explore the anomalies of organizing umrah worship, prove the truth  of  information  on  abuse  in  conducting  umrah  worship  and  integrate (integration) istislah tools as maslahat-based instruments as a solution that is in line  with  Islamic  values.  The  steps  or  methods  taken  by  describing  phenomena, facts  and  the  reality  of  anomalies  in  organizing  umrah,  data  on  abuse.  Various solutions are taken by the government with a preventive approach, modification of regulations, persuasive action to repressive. The reality of the fantastic number of victims  in  2017  up  to  now  requires  the  government  to  accelerate  repairs  by  the system  (devices,  implementation  principles)  and  by  umrah  caretaker  (umrah organizers). The results of the writing indicate that istis (something that is valued and  charged  with  maslahat)  with  various  breakthroughs  and  updates  that  are different  from  the  previous  ones,  the  number  of  victims  of  the  Umrah congregation  can  be  minimized  or  no  longer  worsen.  The  istislah  concept  is manifested  in  the  form  of  regulation  Minister  of  Religion  Regulation  No.  8  of 2018,  limitation  on  the  provision  of  minimum  Umrah  fees,  fund  collection  from prospective pilgrims on the third party, provision of technology-based information systems,  stipulation  of  repayment  of  Umrah  fees  no  later  than  3  months  before departure, and coordination across institutions. Most of the “mischievous” umrah organizers  were  handled  by  convictions,  refunds,  opening  a  crisis  center  to revoking permits to minimize the increase in the number of victims. The misuse of congregation  funds  that  are  minimal  from  the  realization  of  the  departure  of umrah  or  zero  refunds  is  considered  to  have  led  other  pilgrims  to  be  more selective and vigilant and shift the paradigm of the Islamic community that cheap umrah irony will end in trouble.
Keywords :  Dinamic,inequality,Rasionalization, Breakthrough

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  anomali  penyelenggaraan  ibadah umrah, membuktikan kebenaran informasi penyalahgunaan dalam menyelenggarakan  ibadah  umrah  dan  memadukan  (integrasi)  perangkat istislah sebagai  instrumen  berbasis  maslahat  sebagai  solusi  yang  sejalan  dengan  nilai Islam.    Adapun  langkah  atau  metode  yang  ditempuh  dengan  memaparkan fenomena,  fakta  dan  kenyataan  anomali  penyelenggaraan  umrah,  data penyalahgunaan.  Beragam  solusi  ditempuh  pemerintah  dengan  pendekatan preventif,  modifikasi  regulasi,  aksi  persuasive  hingga  represif.  Realitas  jumlah korban  yang  fantastis  di  tahun  2017  hingga  sekarang  menuntut  pemerintah melakukan akselerasi perbaikan by system (perangkat, asas penyelenggaraan) and by  umrah  caretaker (penyelenggara  umrah).  Hasil  dari  tulisan  menunjukkan
bahwa istislah (sesuatu  yang  dinilai  dan  bermuatan  maslahat)  dengan  berbagai terobosan  dan  pembaharuan  yang  berbeda  dari  sebelumnya  maka  jumlah  korban jemaah umrah bisa diminimalisir atau tidak lagi bertambah parah. Konsep istislah tersebut  berwujud  dalam  bentuk  regulasi Peraturan Menteri  Agama  No. 8 Tahun 2018,  limitasi  ketentuan  minimal  biaya  umrah,  penghimpunan  dana  dari  calon jemaah  dipihakketigakan,  penyediaan  sistem  informasi  berbasis  teknologi, ketetapan  pelunasan  biaya  umrah  paling  lama  3  bulan  sebelum  pemberangkatan, hingga  koordinasi  lintas  lembaga.  Terendusnya  beberapa  biro  penyelenggara umrah  yang  “nakal”  ditangani  dengan  melakukan  pemidanaan, refund (pengembalian  dana),  membuka crisis  center hingga  pencabutan  hak  izin  guna meminimalisir  bertambahnya  jumlah  korban.  Penyalahgunaan  dana  jemaah  yang minim  dari  realisasi  pemberangkatan  ibadah  umrah  atau  nihilnya refund dinilai telah menggiring calon jemaah lainnya untuk semakin masif selektif dan waspada dan  menggeser  paradigma  masyarakat  Islam  bahwa  ironi  umrah  murah  pasti berujung masalah.
Kata Kunci: Dinamika, Ketimpangan,Rasionalisasi ,Terobosan

## PENDAHULUAN
Menunaikan ibadah haji sama dengan menjalankan rukun Islam yang kelima setelah  syahadat,  mendirikan  salat,  berpuasa  di  bulan  Ramadhan  dan  membayar zakat.  Pelaksanaan  ibadah  haji  dengan  kewajibannya  seumur  hidup  diibaratkan telah  melaksanakan  syari’at  Islam  secara  paripurna.  Namun  kewajiban  tersebut bukan  untuk  disegerakan  karena  adanya  tuntutan istita’ah (kemampuan  dana, fisik, mental, kesahatan dan ketersediaan waktu). 1 Melaksanakan ibadah haji dan umrah  adalah wajib  gairu  fauriy (kewajiban  yang  tidak  perlu  disegerakan) sehingga  ruang,  waktu,  keterpanggilan,  ketersediaan  dana  dan  kemampuan  fisik menjadi  kunci  pelaksanaan  ibadah  haji  dan  umrah  apalagi  kewajibannya  berlaku sekali dalam seumur hidup. 2
Pelaksanaan  ibadah  haji  memerlukan  kesiapan  fisik,  finansial,  ketenangan diri hingga antrian waiting list (daftar tunggu keberangkatan) yang cukup panjang. Kerinduan  melaksanakan  ibadah  di  Mekkah  dan  Madinah  bisa  teratasi  dengan melaksanakan  ibadah  umrah  atau  haji  kecil. 3 Umrah  berbeda  dengan  ibadah  haji dalam  beberapa  ketentuan,  prosedur  dan  syarat-syarat  pelaksanaannya,  seperti
1 Lihat,  Kurniati, Kapita  Selekta  Pemikiran  Hukum  Islam (Makassar:  Alauddin  Press, 2014), h. 37
2 Lihat,  Muhammad  Mutawalli  al  Sya’rawi, al  Fiqhu  al  Islamiyyu  al  Muyassar  wa Adillatu al Syar’iyyah ‘ala Tariqati al Su’al wa al Jawab Mujallad Tsani (al Qahirah: Maktabah al Turas al islamiyy, 2002 M/1423 H), h. 1033. Lihat pula,  Abdul Somad, Umrah dulu atau Bayar Hutang , Kajian Hukum atau Ceramah dalam Saluran Tafaqquh fi al Din, diakses via youtube.com pada tanggal 21 April 2018.
3 Lihat, Akhmad Anwar Dani, Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta,  Jurnal Ilmu  Dakwah:  Academic  Journal  for  Homiletic  Studies ,  Volume  12  Nomor  I Tahun 2018. H. 23.
tidak  ada mabit di  Mina, wuquf di  Arafah  dan  melempar jumrah dalam  ibadah umrah. 4
Ibadah haji dilakukan pada waktu tertentu dan umrah dapat dilakukan kapan saja sehingga lebih fleksibel dan berpotensi untuk dilakukan berulang kali selama hidup.  Menunaikan  ibadah  umrah  berulang  kali  selama  hidup  tergantung  dari tujuannya, baik untuk alasan trend wisata religi, pernikahan depan ka’bah atau di Tanah Haram, tujuan ibadah atau alasan lainnya selama tujuannya selaras dengan tuntunan  Islam. 5 Terhitung  tahun  2010,  animo  beribadah  haji  meningkat  100% sementara  kuota  haji  yang  ditetapkan  Kerajaan  Saudi  Arabia  tidak  sebanding dengan  jumlah  pendaftar. 6 Fenomena  tersebut  dipertegas  dengan  membludaknya calon  jamaah haji  dengan masa tunggu  hingga  puluhan tahun. Jumlah kuota haji Indonesia  sebanyak  231.000  pasca  kunjungan  Presiden  Jokowi  sebelum  Pilpres 2019 dinilai belum mengakomodir ekspektasi masyarakat. 7
Daftar  tunggu  dinilai  memperparah  durasi  penantian  apalagi  dengan perluasan Masjid Haram yang mengakibatkan pemotongan kuota haji hingga 20% dari  tahun  2015  sampai  2018.  Meskipun  kuota  haji  sudah  dikembalikan  namun Kementerian  Agama  RI  mengharap  kuota  haji  Indonesia  menjadi  250  ribu. 8 Dengan realitas kuota dan daftar penantian tersebut maka kerinduan beribadah di Mekkah  dan  Madinah  dapat  tergantikan  dengan  ibadah  umrah  apalagi  ibadah umrah bukan lagi sebagai barang mahal untuk masyarakat Indonesia. 9
Realitas antrian daftar tunggu haji hingga puluhan tahun menjadikan ibadah umrah sebagai alternatif untuk melampiaskan kerinduan beribadah di Tanah Suci. Berbondong-bondongnya  jamaah  umrah  Indonesia  dengan  jumlah  fantastis  atau berlipat-lipat  dari  tahun  ke  tahun  menjadikan  ibadah  umrah  sebagai  lahan  bisnis yang  menggiurkan. 10 Fakta  yang  ditunjukkan  oleh  Yulianto  sebagai  Owner Tabungan Haji dan Umrah mengungkapkan bahwa umat  Islam dengan kekayaan
4 M.  N.  Al-Albani, Haji  dan  Umrah  seperti  Rasulullah (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1994).
5 A.  Muchaddam  Fahham, Penyelenggaraan  Ibadah  Umrah,  Akar  Masalah  dan Penanganannya, Info  Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Kajian  Singkat  terhadap  Isu  Aktual  dan Startegis, Vol. X. No. 07/I/Puslit/April/2018, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, h. 13-14.
6 Lihat,  Maulana  Kautsar, Indonesia  Minta  Kuota  Haji  Ditambah Sehingga  Menjadi  250 ribu , diakses dari   haji.dream.co.id pada tanggal 12 April 2019.
7 Fabian  Januarius  Kuwado, Jokowi  Masih  Melobi  Raja  Salman  agar  Kuota  Haji Indonesia Menjadi 250.000 , diakses dari nasional.kompas.com pada tanggal 20 April 2019.
8 Abdul  Basir, Usai  Ratas,  Kemenag  dan  DPR  Bahas  Tambahan  Kuota  Haji  Pekan Depan , diakses haji.kemenag.go.id pada tanggal 18 April 2019.
9 Indah  Fitriana  Sari,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembiayaan  Haji  dan  Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta, Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5 No. 1, 2015, h. 93-94.
10 Aqwam Fiazmi Hanifan, Komersialisasi Umrah Ketika Ibadah Bernilai Bisnis , diakses dari tirto.id/komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-Dl pada tanggal 17 April 2019.
diatas  100  juta  yang  berhasrat  umrah  hanya  20%  dan  selebihnya  berasal  dari komunitas masyarakat Islam dengan tingkat ekonomi yang pas-pasan. 11
Berdasarkan  data  Kementerian  Agama  RI  tahun  2019,  terhitung  906  PPIU atau  biro  travel  penyelenggara  ibadah  umrah  di  Indonesia  dan  bahkan  tidak  ada pembatasan  jumlah  PPIU  karena  menyesuaikan  animo  yang  tinggi. 12 Adapun menurut Ahmad Baluki, Ketua Himpunan Pengusaha Umrah dan Haji (HIMPUH) terdapat 371 biro travel yang bernaung dibawah HIMPUH dan izin Kemenag pada saat itu ada 830 PPIU untuk ibadah umrah saja. 13
Sejak  tahun  2018  terhitung  sudah  ada  6  asosiasi  penyelenggara  haji  dan umrah  di  Indonesia;  Himpunan  Penyelenggara  Umrah  dan  Haji  (HIMPUH), Asosiasi  Penyelenggaran  Haji  Umrah  dan  Inbound  Indonesia  (ASPHURINDO), Kesatuan  Tour  Travel  Haji  Umrah  Republik  Indonsia  (KESTHURI),  Asosiasi Muslim  Penyelenggara  Haji  dan  Umrah  Republik  Indonesia  (AMPHURI), Asosiasi  Perkumpulan  Travel  Umrah  dan  Haji  (PRATAMA),  dan  Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI). 14
Berikut tabel jamaah umrah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 15 : TAHUN JUMLAH JAMAAH 2015 5602/bulan X 1 tahun = 67224, 195 orang/hari 16 2016 655.163 818 ribu = jumlah visa 699,6 2017 875.978 ribu 2018 1,1 juta Peningkatan  animo  beribadah  umrah  sejalan  dengan  meningkatnya  usaha jasa dalam bidang penyelenggaraan ibadah umrah. Bahkan dalam perkembangannya,  wisata  halal  atau  umrah  plus  berpadu  dengan  ibadah  umrah dan  menjadi  trend  sehingga  beberapa  biro  travel  memperluas  usaha  jasanya dengan menawarkan paket perjalanan ibadah sambil liburan. 17 Umrah plus dengan wisata halal merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari lagi. 18
11 Yulianto, Umrah atau Haji Dulu dan Bayar Belakangan , Makalah disampaikan dalam Seminar Tabungan Haji dan  Umrah di Kediri dan sebagai  Owner Tabungan Haji dan  Umrah, 10 September 2017.
12 Moh.  Nadlir, Kemenag  Tidak  akan  Batasi  Jumlah  Biro  Travel  Umrah ,  diaskes  dari nasional.kompas.com pada tanggal 12 April 2019.
13 Ahmad Baluki, Janji ke Mekkah Tinggal Janji , keterangan dan narasumber dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
14 Kementerian  Agama  RI, Daftar  Asosiasi  Penyelenggara  Haji  dan  Umrah ,  diakses  via Haji.kemenag.go.id  pada tanggal 17 April 2019.
15 Ministry  of  Haj  and  Umrah  Saudi  Kingdom, International  Umrah  Procedures ,  data diakses dari www.haj.gov.sa/english pada tanggal 21 April 2019.
16 Kantor Urusan Haji – KUH KJRI Jeddah Saudi Arabia, Data Laporan Kedatangan dan Kepulangan ,  diakses  dari  kantorurusanhaji.com/laporan-kedatangan-dan-kepulangan-ppiu/  pada tanggal 17 April 2019.
17 Lihat, Subkhani Kusuma Dewi, “Trend Wisata Umrah: Antara Meneladani Sunnah dan Turisme Spiritual”, Empirisma Vol. 26 No. 2 Juli 2017, h. 191-205.
18 Habiburrahman  al  Shirazy, Alasan  Umrah  Plus  Wisata  Halal  Makin  Berkembang , diakses republika.co.id pada tanggal 21 April 2019.
Industri  umrah  ditaksir  berpotensi  menghasilkan  pendapatan  negara hingga 7,2 triliun rupiah bahkan hingga dua atau tiga kali lipat dengan syarat ada penguatan industri nasional terhadap industri  yang terkait dengan umrah.  Jumlah 600 ribu jemaah umrah di tahun 2016 akan terakumulasi sekitar 12 triliun dalam satu  kali  umrah  apalagi  jumlah  jemaah  umrah  semakin  meningkat.  Ekspektasi pendapatan  nasional  hanya  akan  terwujud  jika  pemerintah  memposisikan  diri secara intensif dan dilakukan secara serius. Dengan asumsi rata-rata biaya umrah sekitar 20 jutaan/orang maka pembiayaan terbesar lebih 80% tersedot untuk usaha perhotelan  dan  penerbangan  sedangkan  sisanya  digunakan  untuk  hal-hal pendukung. 19
Potensi  sebesar  7,2  triliun/tahun  digenjot  dengan  memperkuat  dan meregulasikan  pemakaian  maskapai  penerbangan  nasional  dengan  potensi pendapatan Badan Usaha Milik Negara. Potensi tersebut berakibat pada maskapai Timur  Tengah  yang  secara  agresif  melirik  industri  umrah  di  tanah  air  apalagi pemerintah  Arab  Saudi  menggelontorkan  1,5  juta  visa  untuk  umrah  sejak  tahun 2016. 20
Meskipun  potensi  pendapatan  negara  sebesar  angka  7,2  triliun  belum terealisasi  dimana  pendapatan  negara  tahun  2015  masih  1,4  triliun  dari  industri umrah. Perhitungan berdasarkan rerata 636 ribu jamaah umrah/tahun. Jika setiap orang merogoh kocek umrah sekitar 20 jutaan maka uang yang berputar mencapai 12 triliun. Tak hanya negara tapi juga biro umrah meskipun margin laba umrah 3- 5% tetapi rutinitas keuntungan setiap bulan atau setiap pemberangkatan membuat bisnis umrah semakin menjamur. 21
Ekspektasi  pelayanan  prima  untuk  calon  jemaah  diperkeruh  dengan  aksi biro  penyelenggara  yang  merugikan  dan  menyisakan  dampak  psikologis. Manipulasi  penyelenggaraan  ibadah  umrah  masih  sering  terjadi  dengan  jumlah korban  yang  fantastis.  Problematika  tersebut  mengindikasikan  minim profesionalitas  dari  aspek  pembimbingan,  manajerial  pengelolaan,  biaya  tidak rasional,  sistem  tidak  syar’  dan  beragam  intrik  perekrutan  yang  tidak  fair.  Pada hakikatnya, manipulasi penyelenggaraan ibadah  sudah terendus di tahun 2000-an namun tahun 2016 dinilai sebagai perkara hukum yang sangat meresahkan dengan jumlah korban yang fantastis. 22
19 Affan  Rangkuti, Industri  Umrah  Berpotensi  Sumbang  7,2  Triliun ,  diakses  via republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi  pada tanggal 17 April 2019.
20 Aqwam Fiazmi Hanifan, Komersialisasi Umrah Ketika Ibadah Bernilai Bisnis , diakses dari komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-Dl pada tanggal 17 April 2019.
21 Affan Rangkuti, Industri Umrah Berpotensi Sumbang 7,2 Triliun.
22 Soediyono  Hidayat  Purbanigrat,  Komunikasi  Transendental  dalam  Bisnis  Travel  Haji dan Umrah di Indonesia, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Sosiohumaniora Volume 14 No. 2 Tahun 2012, h. 187.

## DISKURSUS ANOMALI PENYELENGGARAN IBADAH UMRAH
Penyelenggaraan  perjalanan  ibadah  umrah  oleh  biro  travel  di  Indonesia termasuk Sulawesi Selatan telah menjadi isu penting yang mengundang perhatian banyak  pihak.  Perhatian  tersebut  menyinggung  kredibilitas  (perihal  dapat dipercaya)  penyelenggara  serta  kepuasan  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa. Sebelum  adanya  regulasi  standarisasi  penetapan  harga  minimal  umrah, pemerintah  hanya  memfokuskan  perhatian  pada  kualitas  setiap  PPHIU  sebagai standar pelayanan minimal. 23
Namun  dalam  perkembangannya,  beberapa  oknum  dari  biro  travel menyelenggarakan  ibadah  umrah  dengan  harga  irrasional,  mengedepankan  nilai keuangan, mengerdilkan nilai kemanusiaan, melakukan manipulasi, memanipulasi tagar  “manusia  membantu  manusia”  padahal  didalamnya  “manusia  makan manusia”  dan  menjalankan  sistem  yang  nihil  dari  nilai  agama.  Bahkan  dalam realitasnya,  mempromosikan  pelayanan  prima  namun  dalam  pandangan  agama dan  hukum  malah  memarginalkan,  mengerdilkan  dan  mengeksploitasi  properti dan penghasilan dari jamaah.
Kementerian  Agama  sebagai  instansi  yang  berwenang  mengurus, mengeluarkan regulasi,  menegakkan  regulasi dan mengawasi  biro penyelenggara ibadah dituntut memberikan solusi. 24 Beberapa asosiasi sebagai stake holder yang bernaung  dibawahnya  secara  kolektif  tertuntut  untuk  mengambil  bagian  dan memposisikan  diri  sebagai problem  solver dan  bukan  membiarkan  problem menjadi besar atau mendiamkan problem tersebut.
Beberapa  biro  travel  umrah  di  bawah  asosiasi  masih  ada  yang  kurang peduli,  tidak  transparan,  tidak  kooperatif  untuk  diaudit  perihal  keuangan, menyalahi  izin  menjalankan  usaha  dan  tidak  fair  dalam  menjalankan  sistem perekrutan jamaah. 25 Sorotan publik dinilai sangat fantastis pada tahun 2017-2018 terhadap  penyelenggaraan  ibadah  umrah  di  Indonesia,  baik  dari  aspek  minat masyarakat,  profesionalitas  penyelenggara,  pembinaan  dan  pengawasan  oleh pemerintah  (Kementerian  Agama)  maupun  dari  instrumen  regulasinya. Kementerian  Agama  menghimbau  masyarakat  secara  masif  untuk  selektif memilih biro travel yang terpercaya.
Stake  holder  yang  ada  di  bawah  Kementerian  Agama  seperti  Persaudaraan Pengusaha  Travel  Umrah  Haji  Indonesia  (Perpuhi)  dan  Asosiasi  Muslim
23 Lihat,  Akhmad  Anwar  Dani, Problematika  Pengelolaan  Penyelenggaraan  Umrah  di Kota  Surakarta ,  Jurnal  Ilmu  Dakwah:  Academic  Journal  For  Homiletic  Studies  Volume  12 Nomor 1 Tahun 2018, h. 28
24 Indah  Fitriana  Sari, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Pembiayaan  Haji  danUmrah Melalui  Sistem  Marketing  di  PT.  Arminareka  Perdana  Yogyakarta ,  Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum Islam Economic STAI Darul Ulmu Banyuwangi, Vol. 5 No. 1 Tahun 2015, h. 93
25 Tongam  Tobing, Janji  ke  Mekkah  Tinggal  Janji ,  Narasumber  dan  Ketua  Satgas Waspada Investasi dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
Pengusaha  Haji  Umrah  Indonesia  (Amphuri)  ikut  gencar  menyosialisaikan  dan mengedukasi  masyarakat  agar  tidak  tergiur  dengan  paket  umrah  dengan  biaya murah atau biaya irrasional karena dari tahun ke tahun selalu ada kasus penipuan umrah, ditentarkan dan gagal berangkat.
Beberapa  kasus  gagalnya  pemberangkatan  puluhan  ribu  jamaah  umrah dibuktikan dengan beberapa data sebagai berikut:
1. Tahun  2015,  tercatat  jumlah  1610  jamaah  umrah  yang  menjadi  korban kasus penipuan haji dan umrah.
2. Tahun 2016, tercatat 290 jamaah yang menjadi korban penipuan.
3. Tahun  2017,  tercatat  35149  jamaah  umrah  yang  gagal  diberangkatkan karena kasus penipuan, jamaahnya diterlantarkan, dan nihilnya refund . 26
Kasus First Travel mencuat di media dengan jumlah korban 58 ribu dan hanya  mampu  memberangkatkan  14  ribu  saja. 27 Setelah  kasus  First Travel,  agen  perjalanan  Abu  Tours  di  Sulawesi  Selatan  dan  mitra kerjanya  di  beberapa  wilayahnya  mengalami  perkara  hukum  yang  sama dengan  aksi  manipulasi,  penggelapan  dan  pencucian  uang.  Sejak  2012 CEO  Abu  Tours  menggeluti  bisnis  umrah  sebagai  agen  perjalanan umrah. Tahun 2014 merintis bisnis umrah dengan menggunakan bendera sendiri dan Januari 2019 divonis karena telah melakukan pencucian uang sebesar 1,2 triliun rupiah dan menelantarkan jamaah. 28
Tahun  2018  dengan  kasus  yang  sama  yaitu  penipuan  dan  gagal memberangkatkan  jamaah  umrah  oleh  PPIU  Solusi  Balad  Lumampuh  Bandung yang  dinilai  telah  “membisniskan”  ibadah. 29 Kasus  penipuan  berkedok  umrah yang  dilakukan  pemilik  travel  Nugrahyanti  Khaerul  Anwar  Mappiasse  (NKM) dengan  iming-iming  umrah  bersubsidi.  Kekurangan  biaya  umrah  ditanggungnya sebagai  bentuk  amalnya  dengan  mengaku  sebagai  pengusaha  batu  bara  di Kalimantan. Mengaku memiliki hotel dan media sehingga banyak karyawan yang tertarik. 30
Dari  berbagai  kasus  penipuan  yang  dilakukan  biro  travel  penyelenggara ibadah  umrah  mengindikasikan  ada  pelanggaran  hukum  seperti  izin  yang  tidak sesuai praktiknya, menghimpun dana masyarakat padahal biro travel bukan usaha
26 Novi  Ratnawati, Upaya  Penaggulangan  Terjadinya  Penipuan  yang  Dilakukan  Biro Perjalanan  Umrah:  Studi  Kasus  Kota  Bandar  Lampung .  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Lampung di Bandar Lampung 2018, h. 3.
27 Karni Ilyas, Janji ke Mekkah Tinggal Janji , keterangan sebagai Moderator dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
28 Tim Jurnalis Detik.com, Fakta-fakta Mengejutkan dalam Persidangan CEO Abu Tours , diakses https://news.detik.com/ pada tanggal 21 April 2019.
29 Muhammad  Ashdaq, Biro  Perjalanan  Umrah  dan  Tantangannya ,  Opini  Harian  Pagi Fajar tanggal 27 Januari 2018, h. 6
30 Waspada  Santing, Pemilik  NKM  Kembali  DIjerat  dalam  Kasus  Penipuan  Umrah , Harian Fajar Makassar pada tanggal 23 Januari 2019, h. 10.
bidang  keuangan  tapi  bidang  jasa,  tidak  berizin,  menjalankan  sistem  piramida, tidak  rasionalnya  paket  yang  ditawarkan,  dan  jamaah  baru  mensubsidi  jamaah yang lama.
Beberapa anomali penyelenggaraan ibadah umrah menunjukkan minim atau nihilnya nilai profesionalitas, nilai kapabilitas,  nilai integritas dan nilai keuangan diprioritaskan  daripada  nilai  ketuhanan  oleh  biro  penyelenggara  ibadah  umrah. Berikut beberapa penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah umrah, yaitu:
1. Jadwal  keberangkatan  yang  diundurkan  dan  tanpa  disertai  keterangan yang jelas.
2. Penambahan biaya dari ketetapan promo yang ditawarkan.
3. Keberangkatan yang gagal.
4. Pengembalian dana atau refund yang mustahil diwujudkan. 31
Dengan maraknya manipulasi penyelenggaraan ibadah umrah menunjukkan bahwa  pelayanan  ideal  terhadap  jamaah  jauh  dari  kata  ideal  dan  prima.  Adapun formula ideal layanan ibadah umrah yang harus diikuti dalam menyelenggarakan ibadah  umrah  seperti  kejelasan  visa,  jaminan  transportasi,  kepastian  hunian  atau hotel  selama  menjalankan  ibadah  umrah,  kepastian  jaminan  pangan,  kepastian keberangkatan  dan  kepulangan  dinilai  telah  terpinggirkan  dengan  melakukan intrik-intrik  eksploitasi,  memarginalkan  kualitas  layanan,  melakukan  pencucian dana jamaah sehingga pengembalian dana yang mustahil diharapkan. 32
Realitas  pola  pikir  masyarakat  Islam  yang  cenderung  mencari  harga  yang murah  namun  dengan  fasilitas  yang  baik  tentu  tidak  bisa  dipersalahkan  karena minimnya  tingkat  literasi  masyarakat  dan  cenderung  tergiur  dengan  paket  yang murah. Keadaan masyarakat  tersebut  menjadi  peluang bagi  pelaku bisnis  dengan menjadikan  ibadah  umrah  sebagai  lahan  bisnis  yang  menggiurkan  apalagi  nilai bisnis  ibadah  umrah  melibatkan  nominal  besar.  Jika  dioptimalkan  maka  devisa yang dihasilkan sulit untuk disangkal. 33
Gelimang  bisnis  umrah  dengan  masalah  didalamnya  karena  beberapa oknum  memanfaatkan  umrah  untuk  keuntungan  semata  dan  menodai  kesucian ibadah umrah dengan menghalalkan segala cara termasuk menipu dan menempuh praktik  yang  bertentangan  dengan  spirit  agama.  Dengan  nilai  bisnis  umrah  yang menggiurkan maka tidak mengherankan jika banyak orang yang mengincar bisnis umrah dan tidak semuanya murni menjalankan bisnis dengan benar. Pemberitaan
31 Abdul  Malik  Haramain, Janji  ke  Mekkah  Tinggal  Janji ,  keterangan  sebagai  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
32 Muchlisin, Janji ke Mekkah Tinggal Janji , narasumber dan penerima laporan pengaduan korban First Travel dan Anggota DPR RI Fraksi-PPP DPR RI dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
33 Aqwam Fiazmi Hanifan, Komersialisasi Umrah Ketika Ibadah Bernilai Bisnis , diakses dari komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-Dl pada tanggal 17 April 2019.
jamaah  umrah  yang  ditelantarkan  karena  jamaah  umrah  yang  dimanfaatkan  oleh biro travel untuk mendulang keuntungan pribadi.
Diskursus ketimpangan dalam penyelenggaraan ibadah umrah sarat dengan praktik  piramida  yang  sering  digunakan  oleh  oknum  biro  penyelenggara  umrah. Sistem  piramida  dinilai  sama  dengan  praktik money  game ,  sistem  ponzi,  uang instan, Manusia Membantu Manusia (MMM), Multi Level Marketing (MLM) atau arisan berantai. Dari semua praktik atau sistem tersebut dalam menyelenggarakan bisnis  umrah  selalu  berujung  pada  keuntungan  yang  pasti  dan  diberikan  kepada investornya dari investasi bodongnya yang selalu menjerat korban baru. 34

## MASLAHAT DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH
Substansi  syariah  adalah  maslahat,  baik  dengan  menolak  mafsadah  atau dengan meraih maslahat. Kehadiran Islam untuk membahagiakan, menghilangkan keburukan  dan  bahaya. 35 Kerja  manusia  ada  yang  membawa  maslahat,  adapula yang  menyebabkan  mafsadat.  Baik  maslahat  maupun  mafsadat,  ada  yang peruntukannya untuk kepentingan dunia dan ada untuk kepentingan ukhrawiyyah (dimensi  akhirat).  Seluruh  maslahat  diperintahkan  dan  seluruh  mafsadat  dilarang dan setiap maslahat dan mafsadat memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. 36
Maslahat yang diwujudkan oleh Kementerian Agama dengan mengeluarkan regulasi,  mengawasi  jalannya  regulasi,  menindaki  atau  memberikan  sanksi  baik secara  administrastif,  perdata  dan  pidana  dianggap  ikut  bertanggung  jawab. Dengan  pertimbangan  banyaknya  korban,  meresahkan  masyarakat  sehingga menstimulus  pemerintah  memaksakan  solusi  dengan  mengedepankan  sikap represif  daripada  persuasif.  Kecenderungan  menumpuh  sikap  represif diprioritaskan  daripada  persuasif  karena  citra  pemerintah  menjadi  taruhan sehingga finalisasi penegakan hukum tidak bisa ditawar lagi.
Salah  satu  kaidah  fiqhiyyah  yang  melegitimasi  kebijakan  pemerintah adalah 37 :
ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملاا فرصت

## Terjemahan
Kebijakan seorang pemimpin dalam pemerintahannya selalu bersinggungan dengan kemaslahatan rakyatnya.
34 Chandra  Putra  Negara, Investasi  Bodong  Sudah  Pasti  Bohong ,  sumber  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan via youtube.com pada tanggal 21 April 2019.
35 Lihat,  Muhammad  bin  Salih  al  Usaimin, al-Qawa’id  al  Fiqhiyyah (al  Iskandariyyah: Dar al Basirah), 1422 H), h. 7-20
36 Izzuddin bin Abdu al Salam, Qawa’id al Ahkam fi Masalih al Anam (Dimasyq: Dar al- Jail, 1980), h. 11 37 Qutb al Raysuni, Qa’idatu Tasarrufil al Imam ala al Raiyyah Manutun bi al Maslahati wa Tatbiqatuha al Mu’asirah fi al Majal al Biniyyi (Uni Emirat Arab: Jami’ah al Syariqah, 2011), h. 144.
Dalam  regulasi  skala  nasional  di  wilayah  NKRI  berwujud  Pancasila,  UUD Tahun  1945,  UU  No.  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan Umrah dan secara tehnis diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018  Pasal  3  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  ibadah  umrah  bertujuan memberikan  pembinaan,  pelayanan,  dan  perlindungan  kepada  jemaah  sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan syariat. 38
Ketimpangan  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  umrah  ibarat  bola  salju yang  terus  menggelinding  dan  memberikan  dampak  besar  dalam  dinamika penyelenggaraan ibadah ibadah. Anomali tersebut terkesan membisniskan ibadah (manusia  makan  manusia)  bukan  menyelenggarakan  ibadah  dengan  prinsip ta’awun (tolong menolong) atau tijarah (akad jual beli).
Jumlah  korban  yang  tidak  sedikit,  kerugian  fantastis,  ketidaksiapan  sukma (akibat  ditipu,  penggelapan  dana,  tertelantar,  gagal  berangkat),  ketidakmatangan emosional  dan  spiritual  akan  menimbulkan mafsadah (kerusakan,  kebinasaan, akibat  buruk,  potensi  terjadinya  keburukan,  dan  tindakan  pelanggaran  hukum). Tuntutan  perbaikan  manajemen  umrah  dari  pemerintah  dan  stake  holder  lainnya memerlukan  soliditas  regulasi,  kinerja  cerdas  dan  kerjasama  yang  berkelanjutan. Pembenahan manajemen umrah dilakukan dengan melakukan tiga hal, yaitu:
1. Mengurai problematika umrah.
Ketimpangan  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  umrah  memerlukan uraian  yang  paripurna  sehingga  langkah  yang  diambil  berikutnya menunjukkan aksi nyata yang bersifat komprehensif. Nalar maslahat dan mafsadah  digunakan  dalam  mengurai  penyelenggaraan  ibadah  umrah bisa  terdeteksi  dan  disikapi  secara  proporsional.  Dengan  adanya  uraian tersebut maka masyarakat Islam senantiasa bersikap waspada dan selektif dalam  memilih  biro  perjalanan  yang  tulus  dalam  menyelenggarakan ibadah dan tidak terjebak berbagai  intrik  yang menodai  kesucian ibadah umrah.
2. Membenahi dan merevisi regulasi.
Menelaah  regulasi  yang  sudah  ada  dengan  memberikan  penilaian terhadap regulasi  yang sudah ada sebelumnya, melakukan evaluasi  yang selanjutnya  dibenahi,  diganti  atau  dimodifikasi.  Peraturan  atau  regulasi bersifat  mengatur  tata  kelola,  mengawasi,  memaksa,    dan  memberikan sanksi pelanggaran. 39 Pembenahan regulasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan  dan  maksud  yang  ideal  dari  penyelenggaraan  ibadah  umrah. Sebagaimana  yang  diungkapkan  dalam  kaidah  fiqhiyyah:  suatu
38 Lihat,  Kementerian  Agama,  PMA  No.  8  Tahun  2018,  tentang  Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.  Pasal 3, h. 4
39 Teguh Prasetya, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Hukum  Sepanjang Zaman (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 38.
kebutuhan  apabila  bersifat  umum  maka  dinilai  seperti  kondisi  darurat. 40 Membenahi  regulasi  yang  sebelumnya  yaitu  UU  No.  13  tahun  2008 sudah  tidak  relevan  dengan  kondisi  kekinian  sehingga  diterbitkanlah regulasi yang tujuannya untuk memperbaiki dan melengkapi. 41
Salah  satu  terobosan  pembenahan  adalah  standarisasi  biaya  umrah meskipun  bukan  solusi  primer  tapi  kebijakan  tersebut  menjadi  rujukan sebelum  menentukan  pilihan  sehingga  dapat  menekan  jumlah  korban. 42
Terobosan  lainnya  mengenai  ketentuan  masa  keberangkatan  yaitu  enam bulan  setelah  pendaftaran  maka  jamaah  sudah  harus  diberangkatkan sehingga  dana  umrah  yang  rawan  disalahgunakan  dapat  diminimalisir dan  akselerasi  tindakan  melawan  hukum  dapat  terendus. 43 Terobosan lainnya  yang  dilakukan  Kementerian  Agama  adalah  internalisasi instrumen  teknologi  dengan  membangun  sistem  pengawasan  berbasis elektronik  seperti  Sistem  Informasi  Terpadu  Umrah  dan  Haji  Khusus (SIPATUH) yang bisa diakses dengan ponsel pintar. 44
3. Monitoring Penyelenggaraan Umrah.
Kerja  sama  Kementerian  Agama  dengan  stake  holder  lainnya  seperti pihak  kepolisian  (untuk  tindakan  penggelapan,  penipuan,  pencucian), Otoritas  Jasa  Keuangan,  Waspada  Investasi  (tugas  pengaturan  dan pengawasan), 45 asosiasi  penyelenggara  ibadah  umrah  (kesepakatan kolektif  dan  tanggung  jawab  bersama  dalam  menyelenggarakan  bisnis umrah) dan pihak perbankan (semua dana umrah harus dipihakketigakan dan  jika  terjadi  penyalahgunaan  maka  ketimpangan  penyelenggaraan umrah  tidak  menimbulkan  korban  dengan  jumlah  yang  fantastis). 46 Kerjasama  lintas  instansi  dan  lembaga  mutlak  diperlukan  sebagaimana yang kerjasama yang dibangun dengan Kantor Imigrasi yang bernaung di
40 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih,  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 77
41 Rofiq  Hidayat, Disahkan  12  Hal  Terbaru  dalam  UU  Ibadah  Haji  dan  Umrah, disetujuinya  RUU  menjadi  UU  supaya  pelaksanaan  ibadah  haji  dan  umrah  lebih  baik  dan berkualitas , diakses via https://www.hukumonline.com pada tanggal 28 Maret 2019.
42 Agus  Yulianto, Standarisasi  Bukan  Solusi  Menekan  Masalah  Umrah ,  diakses  via www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/ pada tanggal 21 April 2019.
43 Lihat,  Kementerian  Agama, Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  8  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Jakarta: Kementerian Agama, 2018).
44 Lihat, Maya Saputri, Revisi PMA No. 8 Tahun 2018 Dinilai Bisa Tindak Travel Umrah Nakal , diakses https://tirto.id/ pada tanggal 17 April 2019.
45 Lihat,  Otoritas  Jasa  Keuangan, POJK  No.  12  –  POJK.01-2017  tentang  Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan , (Jakarta:  Otoritas  Jasa  Keuangan,  2017).  Lihat  pula,  Otoritas  Jasa  Keuangan, Fungsi  dan  Tugas Pokok Otoritas Jasa Keuangan-OJK , diakses https://www.ojk.go.id/ pada tanggal 21 April 2019.
46 Lihat,  Imas  Syarifah  Ahmad,  Pengelolaan  Dana  Umrah  Berbasis  Investasi,  Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Edisi II November 2014,  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
bawah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dengan  adanya  Surat  Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Nomor : IMI.2-GR.01.01-0334 tanggal 27  Februari  2017  Perihal  Tambahan  Persyaratan  Permohonan  Paspor dalam  rangka  pencegahan  terjadinya  TKI/TKW  non-prosedural. Ketentuan dari Imigrasi  tersebut mensyaratkan adanya rekomendasi dari Kementerian  Agama  untuk  calon  jemaah  haji  khusus  dan  umrah. Pemerintah  membuat  ketentuan  tersebut  dengan  dasar  hasil  rapat koordinasi  antara  Kementerian  Agama  dengan  Direktorat  Jenderal Imigrasi 23 Februari 2017 dalam rangka mencegah pemohon paspor yang diduga akan menjadi  TKI  non-prosedural dengan modus melalui ibadah umrah  dan  haji  khusus  sehingga  dinilai  untuk  melakukan  pengetatan. Bahkan  dalam  regulasi  tersebut  bukan  hanya  memperketat  TKI  non- prosedural  tapi  termasuk  didalamnya  bagi  calon  jemaah  umrah  yang memakai  jasa  travel  yang  resmi  dan  direkomendasikan  oleh pemerintah. 47
Preferensi  maslahat  dalam  tiga  hal  diatas  hanya  akan  maksimal  jika melibatkan  kerjasama  kolektif  dan  berkelanjutan  supaya  problematika penyelenggaraan ibadah umrah bisa diminimalisir dan ditangani secara paripurna. Keberadaan  Kementerian  Agama  yang  merepresentasikan  instansi  pembuat  dan pengawal  regulasi,  sikap  kooperatif  dari  berbagai  asosiasi  penyelenggara  ibadah haji  dan  umrah,  penegakan  hukum  dari  pihak  kepolisian  dan  monitoring  dari satgas  waspada  investasi  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  menjadi  unsur  yang  tidak bisa dimarginalkan.
Penerapan konsep maslahat diprioritaskan sebagai instrumen dan alat untuk menekan dan meminimalisir ketimpangan dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Maslahat  yang  ditempuh  oleh  Kementerian  Agama  dan  stake  holder  lainnya dalam  hukum  Islam  dinilai  sebagai  bentuk  dan  pola  penyelesaian  yang bersinggungan by  system (akad,  sistem  ekonomi  yang  dipakai,  transaksi  syar’i atau  transaksi  yang  sarat  dengan  manipulasi) and  by  person (biro  travel,  track record pemilik travel).
Pemahaman  tentang  mafsadah  sebagai  bahaya,  potensi  terjadinya  bahaya atau  nilai  kemudharatan  berkenaan  dengan  corak  dan  model  sistem penyelenggaraan ( type by system ).  Adapun sistem yang dimaksudkan adalah pola dan bentuk penyelenggaraan dalam menjalankan bisnis termasuk penyelenggaraan ibadah umrah yang mengedepankan dan mengutamakan produk atau paket karena bisnis yang benar adalah bisnis yang selalu mengutamakan benefit produknya.
47 Samuel  Toba, Cegah  Human  Trafficking  dan  Pengurusan  Paspor  Umrah  dan  Haji Khusus dengan Rekomendasi Kemenag , sebagai Narasumber dan Kepala Kantor Imigrasi Palopo dalam  Dialog  Lintas  Kerjasama  Kementerian  Agama  Palopo  dengan  Stakeholder  dalam Menyikapi Maraknya Penipuan Umrah di Aula Sawerigading IAIN Palopo pada tanggal 15 Maret 2017.
Berbeda dengan sistem ponzi yang memproritaskan perekrutan anggota atau orang  baru  dan  mengkerdilkan  bobot  atau  kualitas  produk.  Padahal  dalam  bisnis yang dilakukan harus ada produk yang diperjualbelikan dan produk tersebut harus memberikan  manfaat  kepada  orang  lain.  Jika  konsumen  atau  pengguna  produk tersebut tidak memanfaatkan atau tidak memakai produk tersebut maka omzet dari perusahaan  (biro  jasa,  biro  travel,  agen  perjalanan,  usaha)  akan  turun  sehingga diperlukan kinerja maksimal untuk menjaring konsumen baru.
Bisnis  yang  benar  adalah  bisnis  yang  mengutamakan  produk  dan  bukan yang  mengutamakan  perekrutan  orang.  Bisnis  yang  preferensinya  dengan merekrut  orang  sarat  dengan  tindakan  melawan  hukum  dan  menggunakan  harta milik  orang  lain  tanpa  izinnya. 48 Begitupun  dengan  industri  atau  usaha  apapun bentuknya  akan  dinilai  baik  jika  menjual  atau  menawarkan  produknya  dengan benar  dan  memberikan  keuntungan  kepada  distributornya,  agen  perjalanan  atau pengguna  jasa/produk/paket  yang  bersumber  dari  hasil  keuntungan  penjualan produknya dan bukan dari perekrutan anggotanya.
Ciri-ciri  orang  yang  selalu  menggunakan  sistem  ponzi  adalah  lewat  iming- iming  uang  yang  besar.  Orang  yang  tertarik  dengan  skema  ponzi  adalah  orang nihil  pengetahuan  dan  edukasi  finansial  dan  sedang  bermasalah  dengan  urusan finansialnya.  Beberapa  trik  menghindarkan  diri  dari  ponzi  dengan  mengetahui cara kerja yang ditawarkan dengan selalu menonjolkan uang, melakukan checklist di  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  melakukan  check  reputasi  perusahaan  dan pemiliknya. 49
Berbagai sistem yang dinilai timpang dalam penyelenggaraan ibadah umrah seperi kasus penipuan, biaya yang tidak wajar, tidak rasional, cenderung murahan, sistem  ponzi,  arisan  berantai  ibadah  umrah  tentu  harus  diminimalisir  dengan melakukan  audit  keuangan  dan  mengenal  sistem  yang  diterapkan  sehingga  jika ditemukan  biro  yang  dinilai  mencurigakan  perlu  disikapi  dengan  represif  dan bahkan dengan pencabutan izinnya tanpa mengorbankan jemaah.
Memodifikasi  ketentuan  dengan  standarisasi  atau  rasionalisasi  pembiayaan penyelenggaraan  ibadah  umrah  disinonimkan  dengan istislah (ketentuan  yang dianggap  baik).  Begitupun  dengan  digitalisasi  informasi  berwujud  SIPATUH untuk  mengedukasi  calon  jemaah  dan  masyarakat  untuk  mengkonstruksi  atau memperkuat  daya  literasi  masyarakat  Islam. 50 Keberadaan  Lembaga  Tabungan Haji dan Umrah dibawah Yulianto yang menawarkan umrah atau haji duluan dan
48 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih,  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis , h. 131
49 Chandra  Putra  Negara, Investasi  Bodong  Sudah  Pasti  Bohong ,  sumber  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan via youtube.com  pada tanggal 21 April 2019.
50 Lihat,  Kementerian  Agama,  PMA  No.  8  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Pasal 2 dan 3.
bayar belakangan dinilai sebagai inovasi yang menarik masyarakat yang berhasrat menunaikan ibadah.
Tabungan  Haji  dan  Umrah  tersebut  bukanlah  lembaga  perbankan  dan memberikan  pinjaman  bagi  yang  ingin  beribadah.  Lembaga  tersebut  dinilai sebagai inovasi, solusi cerdas, berkah, memudahkan dan mengantisipasi maraknya penipuan  jemaah  umrah.  Terbukti  dari  tahun  2013  hingga  2017  telah memberangkatkan 7800-an jemaah umrah. Dengan asumsi jika biaya umrah 22-24 juta  maka  menabung  500  ribu/bulan  selama  tiga  tahun  maka  realisasi  pelunasan setelah ibadah umrah terselesaikan. 51
Adapun  limitasi  masa  tunggu  jemaah  dalam  waktu  tertentu  disinonimkan sebagai upaya preventif supaya masa penantian jemaah yang akan diberangkatkan tidak berujung pada kekecewaan. Namun jika dalam masa penantian jemaah telah melewati dari ketentuan maksimal tersebut karena ada sesuatu hal yang diluar dari kemampuan  biro  travel  maka refund atau  pengembalian  dana  bisa  dilakukan sehingga  dana  jemaah  yang  yang  terkumpul  tidak  disalahgunakan  untuk kepentingan individu yang sarat dengan tindakan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad Anwar Dani, Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta,  Jurnal Ilmu  Dakwah:  Academic  Journal  for  Homiletic Studies , Volume 12 Nomor I Tahun 2018.
A.  Muchaddam  Fahham, Penyelenggaraan  Ibadah  Umrah,  Akar  Masalah  dan Penanganannya, Info  Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Kajian  Singkat terhadap  Isu  Aktual  dan  Startegis,  Vol.  X.  No.  07/I/Puslit/April/2018, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Abdul Basir, Usai Ratas, Kemenag dan DPR Bahas Tambahan Kuota Haji Pekan Depan , diakses haji.kemenag.go.id pada tanggal 18 April 2019.
Abdul  Somad, Umrah  dulu  atau  Bayar  Hutang ,  Kajian  Hukum  atau  Ceramah dalam Saluran Tafaqquh fi al Din, diakses via youtube.com pada tanggal 21 April 2018.
Aqwam  Fiazmi  Hanifan, Komersialisasi  Umrah  Ketika  Ibadah  Bernilai  Bisnis , diakses  dari  tirto.id/komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis- Dl pada tanggal 17 April 2019.
Ahmad Baluki, Janji ke Mekkah Tinggal Janji , keterangan dan narasumber dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
51 Yulianto, Umrah  atau  Haji  Duluan  dan  Bayar  Belakangan ,  Makalah  disampaikan dalam  Talkshow  Tabungan  Haji  dan  Umrah  sebagai  Owner  dan  Pemateri  di  Kota  Kediri, September 2017.
Affan  Rangkuti, Industri  Umrah  Berpotensi  Sumbang  7,2  Triliun ,  diakses  via republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi    pada  tanggal  17  April 2019.
Aqwam  Fiazmi  Hanifan, Komersialisasi  Umrah  Ketika  Ibadah  Bernilai  Bisnis , diakses  dari  komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-Dl  pada tanggal 17 April 2019.
Abdul Malik Haramain, Janji ke Mekkah Tinggal Janji , keterangan sebagai Wakil Ketua  Komisi  VIII  DPR  RI  dalam  acara  ILC  TV  ONE  tanggal  22 Agustus 2017.
Agus Yulianto, Standarisasi Bukan Solusi Menekan Masalah Umrah , diakses via www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/ pada tanggal 21 April 2019.
Albuhaniyyah, Abdullah bin Salih bin Muhammad. al Tatbiqat al Tarbawiyyah li Ahammi al Qawa’id al Fiqhiyyah al Kubra. 2007 M/1428 H.
Chandra  Putra  Negara, Investasi  Bodong  Sudah  Pasti  Bohong ,  sumber  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan via youtube.com pada tanggal 21 April 2019.
Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah  yang  Praktis .  Cet.  III;  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2010.
Fabian  Januarius  Kuwado, Jokowi  Masih  Melobi  Raja  Salman  agar  Kuota  Haji Indonesia  Menjadi  250.000 ,  diakses  dari  nasional.kompas.com  pada tanggal 20 April 2019.
Habiburrahman al Shirazy, Alasan Umrah Plus Wisata Halal Makin Berkembang , diakses republika.co.id pada tanggal 21 April 2019.
Izzuddin  bin  Abdu  al  Salam, Qawa’id  al  Ahkam  fi  Masalih  al  Anam. Dimasyq: Dar al-Jail, 1980.
Indah Fitriana Sari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Haji danUmrah Melalui  Sistem  Marketing  di  PT.  Arminareka  Perdana  Yogyakarta , Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum  Islam Economic STAI  Darul  Ulmu Banyuwangi, Vol. 5 No. 1 Tahun 2015.
Imas Syarifah Ahmad, Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi, Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Edisi II November 2014,  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kurniati, Kapita  Selekta  Pemikiran  Hukum  Islam. Makassar:  Alauddin  Press, 2014.
Kementerian Agama RI, Daftar Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah , diakses via Haji.kemenag.go.id  pada tanggal 17 April 2019.
Kementerian  Agama,  PMA  No.  8  Tahun  2018,  tentang  Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.  Pasal 3.
Kementerian  Agama, Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  8  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Perjalanan  Ibadah  Umrah .  Jakarta: Kementerian Agama, 2018.
Kantor  Urusan  Haji  –  KUH  KJRI  Jeddah  Saudi  Arabia, Data  Laporan Kedatangan dan Kepulangan , diakses dari kantorurusanhaji.com/laporan-kedatangan-dan-kepulangan-ppiu/ pada tanggal 17 April 2019.
Karni Ilyas, Janji ke Mekkah Tinggal Janji , keterangan sebagai Moderator dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
Maya Saputri, Revisi PMA No. 8 Tahun 2018 Dinilai Bisa Tindak Travel Umrah Nakal , diakses https://tirto.id/ pada tanggal 17 April 2019.
Muhammad  Ashdaq, Biro  Perjalanan  Umrah  dan  Tantangannya ,  Opini  Harian Pagi Fajar tanggal 27 Januari 2018.
M. N. Al-Albani, Haji dan Umrah seperti Rasulullah . Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
Maulana  Kautsar, Indonesia  Minta Kuota  Haji  Ditambah Sehingga  Menjadi 250 ribu , diakses dari   haji.dream.co.id pada tanggal 12 April 2019.
Moh.  Nadlir, Kemenag  Tidak  akan  Batasi  Jumlah  Biro  Travel  Umrah ,  diaskes dari nasional.kompas.com pada tanggal 12 April 2019.
Ministry  of  Haj  and  Umrah  Saudi  Kingdom, International  Umrah  Procedures , data diakses dari www.haj.gov.sa/english pada tanggal 21 April 2019.
Muchlisin, Janji  ke  Mekkah  Tinggal  Janji ,  narasumber  dan  penerima  laporan pengaduan  korban  First  Travel  dan  Anggota  DPR  RI  Fraksi-PPP  DPR RI dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
Muhammad  Mutawalli  al  Sya’rawi, al  Fiqhu  al  Islamiyyu  al  Muyassar  wa Adillatu  al  Syar’iyyah  ‘ala  Tariqati  al  Su’al  wa  al  Jawab Mujallad Tsani. al Qahirah: Maktabah al Turas al islamiyy, 2002 M/1423 H.
Muhammad bin Salih al Usaimin, al-Qawa’id al Fiqhiyyah. al Iskandariyyah: Dar al Basirah, 1422 H.
Muhammad  Savier  Azmy  dan  Asnan  Furinto,  “Analisa  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Persepsi  Konsumen  dalam  Pemilihan  Biro  Perjalanan Umrah  dan  Haji  Khusus”, Journal  of  Business  Strategy  and  Execution Vol. I No. 1 November 2008.
Novi  Ratnawati, Upaya  Penaggulangan  Terjadinya  Penipuan  yang  Dilakukan Biro  Perjalanan  Umrah:  Studi  Kasus  Kota  Bandar  Lampung .  Jurnal Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung  di  Bandar  Lampung 2018.
Otoritas  Jasa  Keuangan, POJK  No.  12  –  POJK.01-2017  tentang  Penerapan Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme di Sektor Jasa Keuangan , (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
Otoritas  Jasa  Keuangan, Fungsi  dan  Tugas  Pokok  Otoritas  Jasa  Keuangan-OJK , diakses https://www.ojk.go.id/ pada tanggal 21 April 2019.
Qutb  al  Raysuni, Qa’idatu  Tasarrufil  al  Imam  ala  al  Raiyyah  Manutun  bi  al Maslahati  wa  Tatbiqatuha  al  Mu’asirah  fi  al  Majal  al  Biniyyi. Uni Emirat Arab: Jami’ah al Syariqah, 2011.
Rofiq  Hidayat, Disahkan  12  Hal  Terbaru  dalam  UU  Ibadah  Haji  dan  Umrah, disetujuinya  RUU  menjadi  UU  supaya  pelaksanaan  ibadah  haji  dan umrah lebih baik dan berkualitas , diakses via https://www.hukumonline.com pada tanggal 28 Maret 2019.
Soediyono  Hidayat  Purbanigrat,  Komunikasi  Transendental  dalam  Bisnis  Travel Haji  dan  Umrah  di  Indonesia,  Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial  dan  Humaniora Sosiohumaniora Volume 14 No. 2 Tahun 2012.
Samuel  Toba, Cegah  Human  Trafficking  dan  Pengurusan  Paspor  Umrah  dan Haji  Khusus  dengan  Rekomendasi  Kemenag ,  sebagai  Narasumber  dan Kepala  Kantor  Imigrasi  Palopo  dalam  Dialog  Lintas  Kerjasama Kementerian  Agama  Palopo  dengan  Stakeholder  dalam  Menyikapi Maraknya  Penipuan  Umrah  di  Aula  Sawerigading  IAIN  Palopo  pada tanggal 15 Maret 2017.
Subkhani Kusuma Dewi, “Trend Wisata Umrah: Antara Meneladani Sunnah dan Turisme Spiritual”, Empirisma Vol. 26 No. 2 Juli 2017.
Teguh  Prasetya, Ilmu  Hukum  dan  Filsafat  Hukum;  Studi  Pemikiran  Hukum Sepanjang Zaman Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Tongam  Tobing, Janji  ke  Mekkah  Tinggal  Janji ,  Narasumber  dan  Ketua  Satgas Waspada Investasi dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
Tim  Jurnalis  Detik.com, Fakta-fakta Mengejutkan dalam Persidangan CEO Abu Tours , diakses https://news.detik.com/ pada tanggal 21 April 2019.
Waspada Santing, Pemilik NKM Kembali DIjerat dalam Kasus Penipuan Umrah , Harian Fajar Makassar pada tanggal 23 Januari 2019.
Qurratul  Aini,  “Tindak  Pidana  Penipuan  dengan  Modus  Travel  Umrah,  Analisis Putusan Nomor: 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst’, Jakarta: Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2017.