Angeline,  Ariawan  Gunadi  (2023)  Analisa  Akibat  Hukum  Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Sewa  Menyewa Tanah dan Bangunan, (8) 4, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 6, Juni 2022

## ANALISA  AKIBAT  HUKUM  WANPRESTASI  DALAM  PERJANJIAN  SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN

## Angeline, Ariawan Gunadi
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: angelinewijaya314@gmail.com, ariawangun@gmail.com

## Abstrak
Sewa  menyewa  merupakan  suatu  persetujuan  antara  suatu  pihak  dengan  pihak lainnya yang mengikatkan dirinya agar memberikan kepada pihak lain kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuai harga oleh pihak tersebut dapat disanggupi pembayarannya. Di sini para pihak dalam perjanjian sewa menyewa juga mempunyai suatu hak dan kewajiban, adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah dengan menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan  dalam  Pasal  1550  ayat  (1)  KUHPerdata,  yang  menjadi  kewajiban  bagi pihak  yang  menyewakan  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  tersebut  adalah  dengan menyerahkan  barang  yang  disewakan  kepada  si  penyewa.  Hak  yang  menyewakan berhak  atas  pand  beslag,  yaitu  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  atas permohonan yang menyewakan seperti tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dalam  hal  penyewa  menunggak  uang  sewa  serta  tidak  membayar  lunas  tunggakan sewa  tersebut.  Suatu  pihak  yang  menyewakan  juga  berhak  untuk  meminta pembatalan perjanjian dengan memberikan ganti rugi bilamana pihak dari penyewa melakukan  perbuatan  wanprestasi  atau  melanggar  perjanjian  sebelum  berakhirnya perjanjian itu.
Kata Kunci : Perjanjian; Sewa Menyewa; Wanprestasi.

## Abstract
Leasing is an agreement between a party and another party who binds himself to give the other party the enjoyment of an item for a certain time with payment according to the price the party can afford to pay. In this case, the parties to the lease agreement also have rights and obligations, as for what is the right of the renting party is to receive a predetermined rental price. While in Article 1550 paragraph (1) of the Civil Code,  the  obligation  for  the  renting  party  in  the  lease  agreement  is  to  deliver  the leased  goods  to  the  tenant.  The  lessee  is  entitled  to  pand  beslag,  which  is  a confiscation carried out by the court at the request of the lessee such as land and buildings that stand on it in the event that the lessee is in arrears with the rent and does  not  pay  in  full  the  rent  arrears.  A  lessee  also  has  the  right  to  request  the cancellation of the agreement by providing compensation if the lessee commits an act of default or breaks the agreement before the end of the agreement.
Keywords: Agreement; Leasing; Default.

## Pendahuluan
Perjanjian menurut  KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang perikatan. Di sini perikatan memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari kata perjanjian, yang di mana kata perikatan dapat diartikan “suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak lainnya, yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lainnya memiliki kewajiban agar memenuhi tuntutan tersebut” (Arifin, 2020). Perjanjian atau  verbintenis  memiliki  definisi  suatu  hubungan  hukum  kekayaan  atau  harta  benda antara dua atau lebih pihak agar mendapatkan prestasi serta mewajibkan para pihak lain memberikan prestasi (Hartana, 2016).
Definisi  sewa  menyewa  dalam  Pasal  1548  KUHPerdata  adalah  suatu  perjanjian dengan  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan  kepada  pihak  yang lainnya kenikmatan dari  suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga,  yang  oleh  pihak  terakhir  menyanggupi  pembayaran  tersebut.  Perjanjian  sewa menyewa  harus  disesuaikan  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata, serta 3 (tiga) unsur pokok  yang terdapat  dalam perjanjian tersebut,  yaitu sebagai berikut (Suryodiningrat, 1978):
Unsur  Essensialia  merupakan  bagian  perjanjian  yang  harus  selalu  ada  di  dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, di mana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur ini merupakan syarat pokok yang tidak dapat diabaikan Unsur  Naturalia  merupakan  bagian  perjanjian  yang  oleh  Undang-undang  diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukm yang sifatnya mengatur atau menambah.
Unsur  Aksidentalia  merupakan  unsur  pelengkap  atau  bagian  perjanjian  yang ditambahkan oleh kedua belah pihak.
Prestasi  buruk  atau  wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu  wanprestatie dengan  pengertian  tidak  dipenuhinya  prestasi  atau  kewajiban  dalam  suatu  perjanjian. Klausula prestasi mengandung makna sebagai suatu hal penting agar dicantumkan dalam suatu perjanjian (Arini, 2020). Subekti, (1998) memberikan arti kata wanprestasi sebagai “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka  dikatakan  bahwa  ia  melakukan  wanprestasi.  Apabila  ia  melakukan  atau  berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya maka dapat dikatakan bahwa ia adalah alpa atau lalai atau bercidera janji, atau juga melanggar perjanjian” (Subekti et al., 1998).
Perjanjian  sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan  dalam  praktiknya  sangat  penting agar  dapat  memastikan  apakah  ada  kesepakatan  yang  jelas  antara  kedua  belah  pihak (Badriyah  &  Jusmadi,  2022).  Perjanjian  sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan  secara keseluruhan  juga  sangat  berperan  penting  bagi  kedua  belah  pihak  agar  nantinya  dapat melindungi  hak  serta  kepentingannya  (Berlakunya  &  Dewanti,  2014).  Dalam  konteks perjanjian  sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan  di  sini,  yayasan  juga  dapat  berperan sebagai pemilik ataupun penyewa tanah dan bangunan (Karjoko, 2019). Di sini yayasan dapat menyewakan propertinya kepada pihak lain sebagai pemilik tanah dan bangunan melalui perjanjian sewa menyewa.
Dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan masa sewa, harga sewa, dan ketentuan- ketentuan  lain  yang  perlu  dipatuhi  oleh  pihak  penyewa.  Yayasan  sebagai  pemilik  juga berhak untuk menerima pembayaran sewa dari penyewa dan menjaga propertinya agar tetap terawat dan berfungsi dengan baik. Dalam konteks yayasan, penyewaan tanah dan bangunan dapat menjadi sumber pendapatan penting untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, ataupun pendidikan  yang dilakukan  (Puspitasari, 2022). Namun demikian, kegiatan sewa menyewa juga dapat membawa risiko keuangan serta hukum  yang akan
dihadapi oleh yayasan jika suatu saat terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi (Lidya Kurnia  Putri,  2021).  Dengan  demikian,  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan bersifat  seperti  Undang-Undang  bagi  kedua  belah  pihak  sehingga  dapat  membantu aktivitas untuk mengikat para pihak melakukan perjanjian secara hukum.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang  dilakukan  secara  yuridis  normatif,  di  mana  hukum dikonsepkan sebagai  kaidah atau norma  yang dapat  menjadi  patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, 2004). Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan studi kepustakaan yaitu dengan merujuk pada kepustakaan dari buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan.
Jenis  dan  teknik  pengumpulan  data  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu:  (a)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  (b)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2001  Tentang  Yayasan  Serta  bahan  hukum  tidak  bersifat  mengikat  tetapi memberikan petunjuk penjelasan dari bahan hukum primer, seperti misalnya jurnal, buku- buku ilmiah, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Kasus (Case  Approach),  Pendekatan  Undang-Undang  (Statute  Approach),  dan  Pendekatan Konseptual  (Conceptual  Approach) (Marzuki,  2013).  Untuk  melakukan  analisis  data dalam penelitian hukum, diperlukan logika deduktif yang melibatkan pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
A. Upaya  Hukum  Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa  Menyewa Tanah dan Bangunan
Pada umumnya Perjanjian sewa menyewa banyak dipergunakan oleh banyak pihak, karena perjanjian ini dapat menguntungkan para pihak, baik itu pihak yang menyewakan para  pihak  penyewa.  Manfaat  benda  dari  benda  yang  disewakan  dapat  memberikan keuntungan  bagi  pihak  penyewa  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  yang  menyewakan dapat  diuntungkan  dengan  memperoleh  ongkos  sewa  yang  telah  diberikan  oleh  pihak penyewa (Mustaqim & Batavia, 2021). Salah satu benda yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ialah tanah dan bangunan.
Pada perjanjian sewa menyewa ini benda atau barang  yang telah disepakati tidak dapat dimiliki oleh si penyewa. Jadi bisa dikatakan, penyewa hanya memiliki hak pakai barang untuk kurun waktu tertentu, dan tidak memperoleh hak milik atas barang tersebut. Sedangkan Perjanjian sewa menyewa ini pada dasarnya sama seperti perjanjian jual beli, hanya  saja  perbedaannya  adalah  pada  perjanjian  jual  beli  atau  barang  yang  telah disepakati  sudah  dapat  dimiliki  oleh  si  pembeli  setelah  si  pembeli  mneyerahkan  uang kepada si penjual (Langi, 2016).
Perjanjian  sewa  menyewa  pada  umumnya  adalah  suatu  perjanjian  konsensuil, artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai umur pokok yaitu barang dan  harga.  Meskipun  begitu,  terkadang  masih  banyak  ketimpangan-ketimpangan prakteknya.  Keadaan  tidak  memenuhi  kewajiban  karena  kelalaian  disebut  wanprestasi. Penyewa atau debitur terkadang tidak memenuhi kewajibannya, entah karena kelalaian atau ketidaksengajaan.
Bentuk-bentuk  wanprestasi  tersebut  adalah  sebagai  berikut (Subekti,  2005):  (a) Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  untuk  dilakukan;  (b)  Melakukan  apa  yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; (c) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat; dan (d) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.  Hal-hal  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  perjanjian  sewa  menyewa tanah dan bangunan ini, yaitu sebagai berikut:

## 1. Perlindungan Hukum
Jika suatu saat terjadi sengketa atau perselisihan, maka perlindungan hukum di sini akan melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak secara hukum. Tentunya juga dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  yang  telah  disepakati bersama.

## 2. Pembayaran Sewa
Besaran  harga  sewa  yang  harus  dibayarkan  oleh  penyewa  kepada  pemilik  atau pengelola  tanah  dan  bangunan  telah  dimuat  dalam  suatu  kesepakatan.  Dengan  adanya perjanjian ini, maka pihak penyewa tidak akan merasa dirugikan oleh adanya perubahan harga sewa secara sepihak.

## 3. Hak dan kewajiban
Kewajiban pemilik atau pengelola untuk menjaga dan merawat tanah dan bangunan hak penyewa untuk  menggunakan tanah dan bangunan tersebut  untuk  kepentingannya. Perjanjian  ini  juga  menetapkan  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  pihak,  seperti kewajiban pemilik atau pengelola untuk menjaga dan merawat tanah dan bangunan.

## 4. Jangka Waktu Sewa
Penyewa dapat  memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut  sesuai  dengan waktu yang telah disepakati bersama.

## 5. Perlindungan Investasi
Perjanjian  sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan  juga  dapat  memberikan perlindungan bagi pihak pemilik atau pengelola tanah dan bangunan, karena tentu saja dapat  memperoleh  penghasilan  dari  penyewaan  tanah  dan  bangunan  tersebut.  Sebagai investor, mereka juga dapat menjamin bahwa properti mereka dijaga dengan baik oleh penyewa, sehingga nilai properti tetap terjaga dan berpotensi meningkat.

## 6. Kemudahan Akses
Dengan  adanya  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan,  penyewa  dapat memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses properti tersebut selama masa sewa. Dalam beberapa kasus yang ada, penyewa mungkin memerlukan akses ke lokasi tertentu untuk menjalankan bisnis atau kegiatan lainnya.

## 7. Fleksibilitas
Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada  kedua  belah  pihak.  Maka  mereka  dapat  melakukan  perubahan  tersebut  asalkan dengan persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah dan bangunan.

## 8. Pengaturan Biaya
Perjanjian ini juga memungkinkan pihak penyewa dan pemilik atau pengelola tanah dan bangunan untuk menetapkan biaya-biaya tertentu yang harus ditanggung sendiri oleh masing-masing pihak. Hal tersebut dapat membantu kedua belah pihak untuk mengatur keuangan dan menghindari biaya yang tidak terduga.

## 9. Pengaturan Kondisi Properti
Hal  yang  memungkinkan  pemilik  atau  pengelola  tanah  dan  bangunan  untuk memastikan bahwa propertinya dijaga dengan baik oleh pihak penyewa. Dalam perjanjian sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan,  dapat  ditentukan  juga  mengenai  kondisi  properti yang harus dijaga oleh penyewa.
Perjanjian  sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan  dalam  praktiknya  sangat  penting untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak (Ariawan et al.,  2018).  Secara  keseluruhan,  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan  di  sini sangat  penting  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingannya. Dengan adanya perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak dapat menjalankan bisnis atau  kegiatan  lainnya  dengan  lebih  aman  dan  teratur,  sehingga  tentunya  dapat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
Dalam perjanjian sewa menyewa memiliki 2 (dua) macam perjanjian yang dibuat, yaitu  perjanjian  sewa  lisan  dan  perjanjian  sewa  tertulis.  Definisi  perjanjian  sewa  lisan yaitu  perjanjian  sewa  yang  dilakukan  secara  lisan  tanpa  membuat  perjanjian  tertulis, cukup dengan kesepakatan kata dari para pihak dan diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdata. Perjanjian  sewa  tertulis  perjanjian  sewa  tertulis  merupakan  perjanjian  sewa  yang dilakukan secara tertulis. Di mana memuat ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak sehingga timbul perjanjian sewa menyewa.
Perjanjian  sewa  menyewa  secara  tertulis  di  sini  merupakan  alat  bukti  yang  lebih kuat  jika  dibandingkan  dengan  perjanjian  secara  lisan.  Jika  membahas  mengenai pengertian dari pertanggungjawaban, maka artinya seseorang bertanggung jawab secara hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  ia  memikul  tanggung  jawab  hukum sesuai  dengan  jabatan  atau  kedudukannya  menurut  teori  tanggung  jawab  hukum  yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (Ali & Asshiddiqie, 2006).
Aturan  mengenai  hukum  perjanjian  di  Indonesia  diatur  dalam  KUHPerdata  buku ketiga tentang perikatan. Di sini Van Dunne mengatakan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Pihak  penyewa  yang  telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi  akan  mendapatkan beberapa  akibat  hukum,  yang  di  mana  berikut  merupakan  beberapa  sanksi  yang  akan dikenakan  (Abdullah  &  Wahyuningsih,  2007):  (a)  Ganti  rugi  atau  membayar  kerugian yang  diderita  oleh  perusahaan  persewaan.  Kerugian  tersebut  berupa  kehilangan keuntungan  yang  sudah  dibayangkan  dan  dihitung  oleh  perusahaan  sewa.  Ketentuan tentang  ganti  rugi  ini  diatur  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata  sampai  dengan  1252 KUHPerdata.  (b)  Pemecahan  perjanjian  atau  pembatalan  perjanjian.  Pembatalan perjanjian  bertujuan  membawa  kedua  belah  pihak  kembali  kepada  keadaan  sebelum perjanjian diadakan. Jika satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang  maupun  barang,  maka  itu  harus  dikembalikan.  Pembatalan  perjanjian  terdapat pengaturannya  pada  Pasal  1266  KUHPerdata.  (c)  Pengalihan  resiko  kepada  penyewa sejak  terjadinya  wanprestasi  (Pasal  1237  Ayat  (2)  KUHPerdata).  Ketentuan  ini  hanya berlaku bagi perjanjian untuk memberikan sesuatu. (d) Membayar biaya perkara, kalau sampai  diperkarakan  dihadapan  hakim.  (e)  Memenuhi  perjanjian  jika  masih  dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, hal ini tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdata.
Kelalaian atau kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi, melainkan  baru  efektif  setelah  penyewa  dikatakan  lalai  dan  tetap  tidak  melaksanakan prestasinya (Soegondo, 1982). Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan bentuk  pernyataan  lalai  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata  yang  pada pokoknya menyatakan: (1) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh  juru  sita  dan  diberikan  kepada  yang  bersangkutan.  (2)  Berdasarkan  kekuatan perjanjian  itu  sendiri.  (3)  Jika  teguran  kelalaian  sudah  dilakukan  barulah  menyusul peringatan atau anmaning yang biasa disebut somasi.
Setiap  perjanjian  yang  telah  dibuat  dan  disepakati  bersama  oleh  para  pihak  pun harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 Ayat  (3)  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian  harus  dilakukan dengan itikad baik.
Berbagai  macam  proses  yang dapat  ditempuh  oleh kedua belah pihak jika terjadi wanprestasi  yaitu  dimulai  dari  konsiliasi,  arbitrase,  dan  mediasi.  Salah  satu  alternatif penyelesaian  yang  dapat  ditempuh  diluar  pengadilan  sebagai  “an  independent  person brings the parties together and encourages a mutually acceptable resolution of the dispute by facilitating communication between the parties”.  Konsiliasi ini dibentuk sebagai salah satu  alternatif  konsumen  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.
Selanjutnya  terdapat  alternatif  penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase,  di  mana kedua  belah  pihak  mencantumkan  klausul  arbitrase  dalam  perjanjian  serta  memiliki kelebihan  yaitu  putusan  langsung  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang
tetap. Berikutnya terdapat penyelesaian sengketa secara mediasi, di mana penyelesaian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini timbul sebelum terjadinya sengketa untuk menyerahkan permasalahannya melalui mediasi “mediation submission” (Goldberg et al., 2020).  Pada umumnya peran mediator di sini sangatlah terbatas karena hanya  menolong  kedua  belah  pihak  untuk  mencari  dan  menemukan  jalan  keluar  dari perselisihan atau sengketa yang dihadapi sehingga menyelesaikan sengketa secara final dan mutlak.
Ada  pula  upaya  lain  yang  dapat  ditempuh  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  hal terjadinya wanprestasi, yang di mana penyelesaian akan diupayakan secara musyawarah dan mufakat di kantor atau tempat persewaan tersebut. Mengenai pembayaran dan jangka waktu sewa di sini tergantung pada hasil musyawarah yang ada, atau pihak pesewa atau penyewa dapat memberikan surat peringatan tertulis. Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan  masalah  jika  penyewa  menyadari  kewajibannya  dan  memenuhi kewajibannya tersebut, cara ini dapat dilakukan karena pada hakikatnya perjanjian sewa menyewa  tanah  dan  bangunan  ingin  selalu  menampilkan  citra  yang  baik  dan  penuh pengertian  sehingga  penyewa  dapat  terus  menjadi  pelanggan  yang  bisa  memberi keuntungan.
Dapat  dikatakan,  apabila  terjadi  keadaan  memaksa  (force  majeure)  yang  diluar kemampuan penyewa, maka penyewa tidak dapat bersalah. Di sini penyewa tanah dan bangunan  dapat  dituntut  untuk  memenuhi  seluruh  kewajibannya  bila  dilihat  karena kesalahan  penyewa,  baik  karena  kesengajaan  maupun  karena  kelalaian.  Pihak  yang menyewakan  dapat  menuntut  pemenuhan  perjanjian  ataupun  prestasi  disertai  dengan ganti  kerugian,  menuntut  ganti  kerugian  saja,  menuntut  pembatalan  perjanjian  lewat hakim ataupun menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

## Kesimpulan
Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dapat  ditempuh  melalui  proses  konsilian,  arbitrase  maupun  mediasi.  Di  mana penyelesaian  sengketa  tersebut  haruslah  merupakan  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak. Kemudian terdapat juga cara lain yang dapat ditempuh secara kekeluargaan yaitu seperti musyawarah atau mufakat. Di sini akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa  menyewa  tanah  dan  bangunan  adalah  diberikan  peringatan  terlebih  dahulu, kemudian  apabila  dari  pihak  penyewa  tidak  ada  itikad  baik  setelah  diberikan  surat peringatan maka pihak pesewa diberikan kewenangan untuk secara sepihak membatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah,  S.  H.  S.,  &  Wahyuningsih,  W.  (2007). Perancangan  Kontrak  dan Memorandum of Understanding . Jakarta: Sinar Grafika.
Ali, S., & Asshiddiqie, J. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Konstitusi Press,
Jakarta.
Ariawan,  G.  A.,  Subawa,  M.,  &  Udiana,  I.  M.  (2018).  Kedudukan  Perjanjian  Sewa Menyewa Tanah Seumur Hidup yang Dibuat oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2785k/pdt/2011). Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 3 (1), 92–104.
Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjiana. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 66–82.
Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 9 (1), 41–56.
Asikin,  Z.  (2004).  Amiruddin.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Raja Grafindo Persada .
Badriyah, Y.  L.,  &  Jusmadi,  R. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa  Lahan Garam Di Pegaraman II Pamekasan Antara PT. Garam Dengan Masyarakat Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. INICIO LEGIS , 3 (1), 18–37.
Berlakunya, Y. D. P., & Dewanti, R. F. (2014). Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa .
Goldberg, S. B., Sander, F. E. A., Rogers, N. H., & Cole, S. R. (2020). Dispute resolution: Negotiation, mediation, arbitration, and other processes . Aspen Publishing.
Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 2 (2).
Karjoko,  L.  (2019).  Formulasi  Prinsip  Bagi  Hasil  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Tanah Dalam  Rangka  Pemberian  Hgb/Hak  Pakai  Di  Atas  HM. Open  Society  Conference Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0 , 88.
Langi,  M.  (2016).  Akibat  Hukum  Terjadinya  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli.
Lex Privatum , 4 (3).
Lidya Kurnia Putri,  L. K. P. (2021). Tinjauan Normatif Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi  Sewa  Menyewa  Kamar  Kost  Antara  Pemilik  Kost  Dengan  Penyewa Kamar Kost di Kota Baru Jambi . Universitas Batanghari.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Mustaqim,  R.  A.,  &  Batavia,  N.  (2021).  Analisis  Penerapan  Ijārah  Bil  Manfa’ah  Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 3 (1), 149–163.
Puspitasari, D. (2022). Analisis sumber pendapatan negara dan alokasi belanjanya dalam konteks keuangan publik islam era kekinian di Malaysia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 9 (2).
Soegondo,  N.  (1982).  Hukum  Notariat  di  Indonesia  Suatu  Penjelasan. Rajawali  Pers, Jakarta .
Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh .
Subekti, R., Perjanjian, H., & Intermasa, P. T. (1998). The Law of Contracts in Indonesia. Remedies of Breach (Jakarta: CV Haji Masagung, 1998) .
Suryodiningrat, R. M. (1978). Azas-Azas Hukum Perikatan. (No Title) .
Copyright holder: Angeline, Ariawan Gunadi (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: