## HUMANIKA Vol. 20 No. 2 (2014)  ISSN 1412-9418
Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Iriyanto Widisuseno

## AZAS  FILOSOFIS PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA
Oleh: Iriyanto Widisuseno widisusenoiriyanto@yahoo.co.id Fakulas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT
Pancasila  state  ideology  and  basic  ontological  value  systems  is  a  manifestation  of  people's lives Indonesian nation as the truth, be a way of life since the beginning of the history of the birth  of  the  nation,  so  that  they  can  survive  up  to  now  as  a  unifying  and  country  basis. Epistemologically formation of ideology and the basic state through the political process and national  spirit  of  our  founding  fathers.  In  axiologis,  Pancasila  state  ideology  and  basic occupies imperative function as the norm and the direction of the destination society, nation and state.
Keywords: root filoofis, ideology, basic state, Pancasila.

## I. PENGANTAR
Dalam perjalanan sejarah, kedudukan Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar negara    mengalami  pasang  surut  baik dalam pemahaman maupun pengamalannya.    Setelah  runtuhnya  Orde Baru    Pancasila  seolah-olah  tenggelam dalam  pusaran  sejarah  yang  tak  lagi relevan  untuk  disertakan  dalam  dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan.
Bahkan  banyak  kalangan  menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia  hampir  melupakan  jati  dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Pancasila nampak semakin terpinggirkan  dari denyut kehidupan bangsa Indonesia yang diwarnai suasana hiruk-pikuk demokrasi dan kebebasan  berpolitik.  Pancasila  sebagai dasar  negara  kini  nyaris  kehilangan  fungsi
praksisnya, seolah hanya tinggal kedudukan  formalnya.
Suatu  negara  dan  bangsa  dapat membangun  diri  memulai  dari  penguatan pondasi berikut pilar-pilarnya, maka berdirilah  negara  dan  bangsa  itu.  Pondasi dan  pilar-pilar  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  esensinya  adalah  nilai  dasar kehidupan  yang  membentuk  sistem  nilai kehidupan yang dapat diyakini kebenarannya,  menggambarkan  realitas objektif,  memberi  karakter,  dijadikan pedoman, prinsip, postulat, evidensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut BJ Habibie dalam pidato “Reaktualisasi  Pancasila  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara” di Gedung MPR pada  1  Juni  2011,  beliau  menyatakan  dua penyebab tergusurnya Pancasila dari kehidupan kita, yaitu situasi dan kehidupan bangsa  telah  berubah  baik  di  tingkat domestik,  regional  maupun  global  di  satu

## HUMANIKA Vol. 20 No. 2 (2014)  ISSN 1412-9418
Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Iriyanto Widisuseno
pihak,  dan  terjadinya  euphoria  reformasi sebagai  akibat  traumatisnya  masyarakat terhadap  penyalahgunaan  kekuasaan  di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila di lain pihak. Kedua hal tersebut telah  menyebabkan  “amnesia  nasional” tentang  pentingnya  Pancasila  sebagai norma  dasar  (grundnorm)  yang  menjadi payung  kehidupan  berbangsa    yang menaungi  seluruh  warga  yang  beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama  dan  afiliasi  politik.  Sesungguhnya Pancasila  bukan  milik  sebuah  era  atau ornament  kekuasaan  pemerintahan  pada masa tertentu, tetapi Pancasila adalah dasar negara  yang  menjadi  penyangga  bangunan arsitektural yang bernama negara Indonesia.
Memang  banyak  agenda  reformasi yang telah dilakukan bangsa Indonesia, dan diakui  oleh  banyak  kalangan  bahwa reformasi  di  Indonesia  telah  menghasilkan kemajuan  di  bidang  demokrasi,  rakyat telah menikmati kebebasan. Namun perkembangan demokrasi hanya membuahkan  problema  dilematik  yaitu kebebasan yang  melahirkan  tindakan anarkhisme.  Kehidupan  berbangsa  dan bernegara  semakin  terkesan  menjauhkan bangsa  dan  negara  dari  orientasi  filosofi Pancasila.  Kehidupan  berbangsa  semakin kehilangan dasar dan arah tujuannya.
Ketidakpastian  di  bidang  hukum  dan lemahnya  moral  penegak  hukum,  sistem politik  semakin  menjauh  dari  etika  politik yang  bermartabat,  menguatnya  budaya korupsi.  Gejala  societal  terrorism  muncul di mana-mana, pergolakan fisik, pembunuhan,  pembakaran,  perampokan, dan  tindakan  sejenis  anarkisme  lainnya, kini  masih  menjadi  pemandangan  umum. Perikehidupan  menjadi  semakin  hambar, kejam dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan spiritual
Nasionalisme
semakin luntur, primordialisme  semakin  menguat  terutama dalam  pelaksanaan Otonomi  Daerah. Bahkan banyak kalangan mengkhawatirkan
sekarang
sedang
berkembang
“ethnonasionalism” “ethnocentrism” Paham pemikiran tersebut dapat menumbuh suburkan  semangat sparatisme. Fenomena seperti ini apabila tidak diantisipasi  dengan  penguatan  kerangka dasar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara dapat  menimbulkan  bahaya  disintegrasi bangsa  Indonesia.  Fenomena  tersebut menggambarkan  adanya  suatu  kerapuhan dalam  pondasi  dan  pilar-pilar  berbangsa dan bernegara, pada esensinya menyangkut keberadaan NKRI.
Padahal    jika  dibandingkan  dengan bangsa-bangsa  lain  seperti  Cina,  Jepang, India  dan  Slavik,  ada  sesuatu  yang  sangat khas  dimiliki  bangsa  Indonesia.  Bangsa Indonesia  tidak  dipersatukan  oleh  sesuatu yang  bersifat  fisik  atau  kasat  mata,  seperti ras,  kesatuan  wilayah  geografis,  budaya, bahasa  atau  agama.  Dari  segi  ras,  rakyat Indonesia  adalah  keturunan  dari  berbagai ras  yang  berbeda.  Dari  segi  kesatuan wilayah  geografis,  wilayah  yang  didiami bangsa  Indonesia  berbentuk  kepulauan. Dari aspek budaya atau bahasa, ada ratusan budaya  daerah  dan  bahasa  tradisional  di seluruh  Indonesia.  Dari  aspek  agama, rakyat  Indonesia  memeluk  banyak  ragam agama.  Realitas  seperti  ini  menunjukkan bahwa  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa yang  plural  berdimensi  multikultural, namun  mereka  dapat  hidup  menyatu  ke dalam  sebuah  bangsa.  Masyarakat  bangsa Indonesia  menyatu  dalam  suatu  sistem filsafat hidupnya yang dijadikan ”philosofiche groundslag” dan ”weltanchauung”
dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Kenyataan  ini menunjukkan masyarakat bangsa Indonesia sejak  awal  proses  pembentukan  bangsa sudah  memiliki  kesamaan  cita-cita  dan tekad bersama untuk bersatu.
Bagaimanakah bangsa yang multikultural  ini  bisa  menyatu  dalam  satu wadah, bisa berjuang dan bertahan bersama sebagai  suatu  negara  bangsa  dengan identitas  yang tetap kokoh sampai hari ini,

## HUMANIKA Vol. 20 No. 2 (2014)  ISSN 1412-9418
Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Iriyanto Widisuseno
meski  diterjang  oleh  berbagai  kesulitan, konflik, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan?  Keadaan  seperti  ini  sungguh merupakan  fenomena  dan  prestasi  yang mengagumkan.  Sementara  bangsa-bangsa multikultural  lainnya  terpecah  belah  di berbagai belahan dunia, mulai dari semenanjung Balkan sampai Afrika, bangsa  kita  masih  dapat  terus  bertahan dalam  identitas  “Indonesia”  di  tengah keragaman identitas kultural.
Sebagai  langkah  antisipasi  ke  depan menghadapi  tekanan  arus  globalisasi, bangsa  Indonesia  perlu  lebih  dari  sekedar bersikap  optimis  bahwa  bangsa  Indonesia dapat  bertahan  terus  sampai  berabad-abad mendatang. Untuk itu masyarakat Indonesia  perlu  selalu  menggali  dan mereaktualisasi  nilai-nilai  dasar  apa  yang mampu  menjadi  penyangga  atau  pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga  bangsa  Indonesia  tetap  eksis dalam wadah NKRI.
Kajian  filosofis  tentang  Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara hakikatnya  adalah  upaya  kritis  membuka kesadaran  memori  kesejarahan  masyarakat bangsa  Indonesia,  yaitu  melalui  eksplorasi esensial untuk menggali azas-azas keberadaan (ontology), evidensi  kebenaran (epistemology), dan norma-norma imperatif  (axiology)  yang  memberi  arah  – tujuan  adanya  Pancasila  sebagai  ideologi dan dasar negara. Kajian filosofis ini dapat pula  diartikan  sebagai  langkah  peneguhan, penegasan, dan pengokohan (corroboration) Pancasila  sebagai  ideologi dan dasar negara R.I. Secara epistemologis, hasil kajian ini dapat memperkuat validitas dan legitimasi kebenarannya.

## II. PERMASALAHAN
a. Apa  alasan  imperatif  Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara R.I ?
b. Apa  azas  filosofis  dan  urgensinya bagi keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ?

## III. PEMBAHASAN
3.1 Alasan Imperatif Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Tumbuhnya ideologi seperti liberalisme, kapitalisme, marxisme, leninisme,  naziisme,  dan  fascisme,  adalah bersumber  dari  aliran-aliran  filsafat  yang berkembang di Barat. Pemikiran Karl Marx dan  Engels  dengan  historis  materialistik dan dialektik telah mendorong perkembangan ideologi marxisme/leninisme/komunisme di negara- negara sosialis komunis. Pemikiran Nietzche  tentang  Ubermensch  (superman) dan  Wille  zur  Macht  (kehendak  untuk berkuasa)  telah  mendorong  Hitler  untuk mengembangkan Naziisme yang militeristis (Kaelan,1996:41)
Perlu  dikemukakan,  bahwa  di  Barat terdapat  aliran-aliran  filsafat  yang  tidak berfungsi  mendorong  tumbuhnya  ideologi. Hal yang penting dari uraian di atas, bahwa suatu ideologi umumnya bersumber kepada aliran filsafat, atau ideologi adalah operasionalisasi sistem filsafat suatu bangsa.  Begitu  pula  Ideologi  Pancasila, adalah  operasionalisasi  filsafat  bangsa Indonesia.  Kedudukan  Pancasila  sebagai ideologi  dan  dasar  negara  ibarat  dua  sisi dari  satu  mata  uang  yang  sama,  maing- masing  menempati  kedudukannya  sendiri tetapi  keduanya  dalam  kesatuan  fungsi dalam  praktik  ketatanegaraan.  Ideologi sebagai  kerangka  idealitas,  dasar  negara sebagai ke rangka yuridis bagi terselenggaranya  sistem  ketatanegaraan untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.
Kita  semua  paham  apa  arti  dan peranan  suatu  ideologi  dan  dasar  negara bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, sehingga  tidak  perlu  membahasnya  secara khusus di sini.Namun ketika kita berbicara tentang Ideologi dan dasar negara Pancasila, fahamkah kita “ mengapa harus

## HUMANIKA Vol. 20 No. 2 (2014)  ISSN 1412-9418
Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara

## Iriyanto Widisuseno
Pancasila?”Jawaban  atas  pertanyan  ini perlu  pemikiran  kritis  dan  mendalam mengenai  Pancasila,  yaitu  mengungkap azas-azas keberadaan, bukti evidensi kebenaran,  dan  norma-norma  imperatifnya yang  dapat  dijadikan  arah  pencapaian tujuan.
Kita  teringat  ketika  para  pendiri negara  Indonesia (the  founding  fathers)
mempersiapkan berdirinya negara Indonesia,  mereka  memikirkan  ”di  atas dasar  apa  negara  Indonesia  merdeka berdiri”.  Melalui  perdebatan  yang  kritis dalam  forum  sidang  PPKI  akhirnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
Argumen  filosofis  yang  menjadi landasan penetapan Pancasila dasar negara adalah sebagai berikut.
3.2 Asas Filosofis dan Urgensinya bagi Pancasila sebagai Ideologi dan dasar Negara Pendekatan ontologis, nilai-nilai
Pancasila  mengandung  sifat  intrinsik  dan ekstrinsik. Bersifat  intrinsik ,  nilai-nilai Pancasila  berwujud  filsafati,  keseluruhan nilai-nilai dasarnya sistematis dan rasional. Berupa  sistem  pemikiran,  yang  dijadikan dasar bagi manusia dalam mengkonsepsikan  realitas  alam  semesta, sang pencipta, manusia, makna kehidupan, masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Bersifat ekstrinsik (praktis) karena berupa pandangan hidup, di dalamnya mengandung  sistem  nilai,  kebenaran  yang diyakini,  merupakan  kebulatan  ajaran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat  bangsa  Indonesia.  Ajaran filsafat  itu sedemikian kuat  mempengaruhi alam  pikiran  manusia  Indonesia,  berupa cara  pandangnya  mengenai  arti  hidup  dan kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai manifestasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila diyakini  sebagai  nilai  dasar,  dan  puncak budaya  bangsa,  jiwa  dan  kepribadian bangsa.  Sedemikian  mendasar  nilai-nilai tersebut  dalam  menjiwai  dan  memberi
watak  bangsa  Indonesia,  maka  sangat beralasan  untuk  memberikan  pengakuan terhadap  kedudukan  Pancasila  sebagai filsafat bangsa Indonesia (Iriyanto, 2009:9).
Landasan ontologis ini menjadi basis
kekuatan hukum bagi kedudukan Pancasila sebagai  Dasar  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana dituangkan ke dalam Pembukaan  UUD.  N.R.I.1945.  alenia  IV yang  ditetapkan  oleh  PPKI  tanggal  18 Agustus  1945.  Implikasinya,  UUD.N.R.I 1945  sebagai  konsitusi  negara  Indonesia, disamping  menjadi  dasar  pembentukan negara  Indonesia,  juga  memuat  landasan yuridis  Pancasila  sebagai  norma  dasar negara yang fundamental (staatsfundamental  norm)  yang  merupakan cita hukum (rechidee) NKRI. Pendekatan epistemologis, memberikan  dasar-dasar  pemikiran  bahwa dasar bagi berdirinya suatu negara Indonesia  merdeka  haruslah  digali  dari dalam  kebudayaan  dan  peradaban  bangsa Indonesia sendiri yang merupkan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini  kebenarannya  oleh  masyarakat sepanjang  masa  sejak  awal  kelahirannnya (Kaelan, 2008:35).
Pancasila  sebelum  disahkan  sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya  sudah  ada  dalam  adat  istiadat dan kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia,  misal  dalam  perwujudannya sebagai  :  pandangan  hidup,    jatidiri,  cara hidup, corak watak, falsafah hidup, Dengan keseluruhan hal tersebut, nilai-nilai Pancasila sudah menyatu dengan kehidupan  bangsa  Indonesia,  maka  bangsa Indonesia    merupakan  ”causa  materialis” Pancasila.
Secara epistemologis, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara merupakan sebuah kebenaran, dan keberadaannya  melalui  proses  waktu  dan jaman  yang  panjang.  Dalam  sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perkembangan Pancasila mengalami

## HUMANIKA Vol. 20 No. 2 (2014)  ISSN 1412-9418
Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Iriyanto Widisuseno
pasang  surutnya.      Bagaimana  proses pertumbuhan  dan  perkembangan  Pancasila sebagai  ideologi  dan  dasar  negara.  Dalam teori  perkembangan  dikenal  adanya  ragam pola  perkembangan,  yaitu  perkembangan yang  menganut  pola  :  (a)  linier  kontinyu, (b) siklus sirkuler, (c) dialektik diskontinyu.
Dalam  sejarah  perjalanan  bangsa Indonesia, perkembangan Pancasila sebagai  ideologi  dan  dasar  negara  melalui proses  perkembangan  yang  menganut  pola dialektik diskontinyu. Pada tahap antitesis,
Pancasila sebagai entitas kebenaran
berulang  kali  mengalami  penyangkalan
(falsifikasi)  oleh  sistem  pemikiran  baru. Namun Pancasila mampu bertahan menghadapi  semua  penyangkalan  selama ini,  Pancasila  telah  melampaui  proses pengokohan (corroboration). Secara epistemologis, kebenaran Pancasila sampai saat  ini  memiliki  tingkat  :testability, falsifiability,  dan  refutability.  Pancasila mampu bertahan menghadapi tes-tes empirik,  mampu  menangkal  disalahkan, mampu menghadapi penyangkalan.
Sebagai  ideologi  dan  dasar  negara, kebenarannya    tetap  diyakini  oleh  bangsa Indonesia,  karena  mampu  mengimbangi dinamika dan dialektika jaman.
Pendekatan  aksiologis,  memberikan dasar-dasar  pertimbangan  normatif  tentang keberadaan  Pancasila  sebagai  ideologi  dan dasar negara. Undang Undang Dasar N.R.I. 1945  memuat  landasan  yuridis  Pancasila sebagai norma fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm),  yang merupakan
cita  hukum  (rechtidee)  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.Pancasila  sebagai  cita hukum, dijabarkan dan dirumuskan kedalam  pasal-pasal  batang  tubuh  UUD. N.R.I 1945.  Pancasila sebagai  cita hukum membawa  konsekuensi  Pancasila  menjadi sumber  tertib  hukum  atau  sumber  dari segala  sumber  hukum  dalam  sistem ketatanegaraan  R.I.  Keseluruhan  produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila. Pancasila  harus  dijadikan  sumber  orientasi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

## IV. KESIMPULAN .
Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar Negara  R.I,  secara  filosofis  memiliki  akar eksistensi  yang  tumbuh  dalam  kehidupan masyarakat Indonesia sejak :
1. sebelum  berdirinya  bangsa  dan  negara Indonesia.
2. Secara  ontologis,  basis  keberadaan Pancasila memperkuat kedudukan Pacasila  sebagai  deologi  dan  dasar negara.
3. Secara  epistemologis,  Pancasila  telah terbukti  memiliki  kebenaran  yang corroborated:  testable,  falsifiable,  dan refutable, sehingga mampu mempersatukan  pluralitas  masyarakat bangsa Indonesia. 4. Secara aksiologis, Pancasila mengandung  nilai-nilai dasar imperatif yang mempersyaratkannya sebagai staatsfundamentalnorm  dan  rechtidee

## DAFTAR PUSTAKA
Iriyanto Widisuseno, 2009, MPK dalamPerspektifFilosofis , Makalah Seminar Nasional, UNS, Surakarta.
Iriyanto, Hand Out Perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2014. Kaelan, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan , Tiara Wacana, Yogyakarta.