## TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

## Fitriah
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: fitriahsyahrial@g mail.com

## Abstract
Product responsibility in e-commerce transactions is the civil responsibility of business actors for  losses  suffered  by  consumers  due  to  using  the products  they  produce,  the presumption of liability principle as a modification of the principle of responsibility on the reverse burden of proof.  The  principle  of  absolute  responsibility  adopted  by  producers  gives  very  important attention  to  producers  in  protecting  consumers  as  the  weak  party  in  carrying  out  a transaction,  especially  in  e-commerce  transactions.  Product  liability  that  adheres  to  stict liability  can  be  very  useful  for  consumers  in  protecting  consumers  in  e-commerce transactions. So that consumers are not obliged to prove a mistake, it's just that consumers in a  transaction  should  be  able  to  prove  that  a  product  they  use  is  defective  so  that  it  is detrimental to it.
Keywords: Product Responsibility; E-Commerce

## Abstrak
Tanggung  Jawab  Produk  dalam  transaksi  e-commerce  sebagai  tanggung  jawab  perdata  dari pelaku  usaha  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat  menggunakan  produk  yang dihasilkannya,  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung  jawab  ( presumption  of  liability principle )  sebagai  salah  satu  modifikasi  dari prinsip  tanggung  jawab pada  beban pembuktian terbalik. Prinsip tanggungjawab mutlak yang dianut oleh para produsen memberikan perhatian yang sangat penting bagi para produsen dalam melindungi konsumen selaku pihak yang lemah dalam  menjalankan  suatu  transaksi,  terutama  dalam  transaksi e-commerce . Product  liability yang menganut stict liability dapat sangat berguna bagi para konsumen dalam melindungi para konsumen dalam transaksi e-commerce . Sehingga konsumen tidak berkewajiban membuktikan suatu kesalahan, hanya saja para konsumen dalam bertransaksi hendaknya dapat membuktikan kalau suatu produk yang dipakainya cacat sehingga merugikannya.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Produk; E-Commerce

## PENDAHULUAN
Penggunaan  internet  menjadi salah  satu  agenda  penting  dalam masyarakat,  hadirnya  internet  dapat digunakan  dalam  segala  aktivitas kehidupan  sehari-hari.  Hal  inilah  yang menjadikan informasi sebagai komoditas ekonomi yang berguna serta dapat menguntungkan bagi masyarakat, karena dengan internet konsumen dapat melakukan transaksi di manapun
mereka  berada,  hal  inilah  yang  dapat mempermudah semua perdagangan. 1
Era globalisasi telah memudahkan  kegiatan  bisnis  melalui perkembangan teknologi dan komunikasi.  Salah  satu  perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara online atau e-
1 Agus Raharjo. Cybercrime: Pemahaman dan Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
Fitriah; Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce, Halaman 118-125
commerce .  Orang  semakin  mudah berhubungan dengan orang lain. Penjual  dan  pembeli  tidak  perlu bertatap  muka  ( face  to  face )  untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan  mereka  di  dunia virtual. 2
Dalam  transaksi e-commerce yang merupakan transaksi perdagangan digital  mempunyai  jaringan  yang terbuka. Jadi hal inilah dapat berakibat atau  mempunyai  akibat  baik  dari  segi positif  maupun  negatif.  Untuk  segi positifnya dapat meningkatkan pelayanan, sehingga perdagangan dapat dengan  mudah  dan  efisen  dilakukan. Sedangan dari segi negatifnya berkaitan  dengan  adanya  kepastian hukum, karena penggunaan perdagangan  dengan  e-commerce  ini keamanannya masih belum bisa dipastikan.
Dalam
hukum tanggungjawab  suatu  produk,  dimana dalam  hal  ini  dikaitkan  dengan  adanya kepastian hukum, maka hukum tanggungjawab produk merupakan
2 Ardiana  Hidayah.  “Konsep  Pembangunan Hukum
E-Commerce.”
http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article /view/168/134,  Solusi,  Volume  17  Nomor  2. Bulan Mei (2019):  107
jaminan bagi para konsumen dalam hal untuk  mendapatkan  suatu  keamanan, kesehatan  dan  keselamatan  untuk  para konsumen  dalam  melakukan  transaksi perdagangan  dan  melindungi  hak-hak para  konsumen  dari  kerugian.  Di bidang  produksi (equality  control techniques ),  instrument  ini  sangat diperlukan,  karena  dalam  perdagangan barang dapat mencegah dan melindungi para konsumen serta menghindari  kerugian  yang  dapat berupa kerusakan ataupun adanya cacat tersembunyi  ( bodily/personal  injur ), dan kerusakan pada suatu produk.
Adanya  suatu  peraturan mengenai cara berproduksi dalam suatu produksi,  yang  mana  hal  ini  sangat dibutuhkan  demi  terjaminnya  suatu ganti kerugian akibat konsumen memakai  atau  mengkonsumsi  produk yang  dihasilkan,  atau  istilah  lainnya dikenal dengan hukum tanggung jawab produk  ( product  liability ). 3 Hal  ini terdapat  dalam  Pasal  19  UUPK,  antara lain :
1. Para pelaku usaha bertanggungjawab dalam memberikan ganti kerrugian dari kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian para konsumen yang memakai barang dan atau jasa tersebut.
3 Zulham. Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta: Kencana Penada Media Group).
2.  Dalam  hal  ganti  kerugian  tersebut,
harus sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. 3.  Tenggang  waktu  yang  diberikan tujuh hari setelah transaksi berlangsung.
4.  Ganti  rugi  tidak  menghapus  tindak pidana dengan berdasarkan pembuktian lebih  lanjut  terhadap  adanya  unsure kesalahan.
5.  Ketentuan  ayat  (1)  dan  (2),  tidak berlaku  selama  pelaku  usaha  dapat membuktikannya.
Dalam  hal  ini,    Tanggung Jawab  Produk (Product  Liability), merupakan  tanggung  jawab  perdata dari  pelaku  usaha  atas  kerugian  yang dialami konsumen akibat menggunakan produk  yang  dihasilkannya.  Di  sini juga  para  pelaku  usaha  bertanggung jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi atas: a. Kerusakan; b. Pencemaran; dan c. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  yang  dihasilkan atau diperdagangkan.
Istilah consumer (Inggris)  , diartikan  dalam  kamus  yaitu  sebagai seorang atau sesuatu perusahaan dalam membeli suatu batang tertentu dan juga dalam menggunakan jasa tertentu, atau
seseorang  yang  juga  menggunakan sejumlah barang atau juga jasa. 4
Sering  kali  muncul  istilah seorang pembeli adalah raja, tapi sering kali juga kita mendengar atau membaca serta  menyuarakan  atau  memuat  cerita tentang kemarahan atau akibat kekecewaan  para  konsumen  terhadap pemakaian sebuah produk yang dihasilkan  oleh  pelaku  usaha  yang semaunya,  tapi  sering  juga  para konsumen  tetap  berada  di  pihak  yang lemah.  Tapi  sejak  tanggal  20  April 1999,  konsumen  telah  memperoleh perlindungan  yang  lebih  layak  serta telah memiliki posisi seimbang dengan produsen,  sebagaimana  telah  diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Hukum  Perlindungan Konsumen.
Dari  latar  belakang  diatas penulis ingin mengangkat permasalahan  tentang  perkembangan prinsip  tanggung  jawab  produk  dalam transaksi  e-commerce  ditinjau  dari hukum perlindungan konsumen.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan sejarah perkembangannya,  awal  mula  suatu
4 Jhon  M  Echols  dan  Hasan  Sadly.  Kamus Inggris-Indonesia  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1995).
Fitriah; Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce, Halaman 118-125
produk    mulai  diperkenalkan  tentang prinsip  dasar  suatu  tanggungjawab produk,  hingga  sampai  puncaknya dimana dalam perjanjian jual beli suatu produk  terdapat  suatu  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Kaisar  Justinianus sesudah  masehi  sekitar  tahun  533, dimana penjualan produk mulai bertanggungjawab.  Hal  ini  agar  tidak terjadi suatu kesalahan dalam menghasilakan suatu produk dan memperkecil  suatu  kerugian  yang dapat  ditimbulkannya.    Terdapat    tiga perilaku pelaku usaha yang digolongkan  sebagai  kejahatan,  yaitu kelalaian dalam memberikan pelayanan terhadap  para  pembeli  (konsumen), tidak mengungkapkan cacat tersembunyi  dari  suatu  barang  atau produk  yang  dijual,  serta    menjual suatu  produk  yang  tidak  memenuhi standar  sesuai  yang  dijanjikan.  Hal inilah  ditetapkan  sebagai  suatu  standar yang  cukup  keras  bagi  para  pelaku usaha  dan  digolongkan  sebagai  suatu kejahatan.
Sebagai  dasar  suatu  tuntutan atas  tanggungjawab  suatu  produk, terhadap konsumen yang merasa dirugikan,  yaitu  tuntutan  karena  suatu kelalaian, tuntutan karena adanya suatu wanprestasi/ingkar  janji,  dan  tuntutan
berdasarkan  atau  menurut    teori tanggung  jawab  mutlak  ( strict  product liability). Dalam  substansi  hukum perlindungan konsumen yang mengalami perkembangan dan perubahan dari hukum yang berkarakteristik  represif  dalam  bentuk prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan kesalahan (fault based liability) keprinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan  konsumen  dalam  bentuk prinsip  tanggung  jawab  mutlak (strict product liability). 5
Prinsip  tanggung  jawab  bagi pelaku  usaha  atas  kerugian  yang dialami  oleh  para  konsumen  di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Lemahnya  posisi    konsumen    ini mengakibatkan    konsumen  kesusahan dalam menuntut haknya kepada pelaku usaha. 6 Pada  Pasal  19  mengatur pertanggungjawaban  bagi  para  pelaku usaha  baik  pabrik  dan/atau  distributor
5 Soemardjono  Brodjo  Soedjon.  “Hukum Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi Konsumen  di  Dunia  Maya  tentang  Tanggung Jawab Produk.”https://media.neliti.com/media/publica tions/220778-hukum-perlindungan-konsumen- dalam-transa.pdf
6 Husni  Ayawali,  Neni  Sri  Imaniyati  (ed). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  (Bandung: Mandar Maju, 2000).
pada  umumnya,  untuk  memberikan ganti  rugi atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan, dengan  ketentuan  bahwa  biaya  ganti rugi  tersebut  dapat  dilakukan  dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Ganti  rugi harus  telah  diberikan  dalam  jangka waktu  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak tanggal transaksi.
Pasal
20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan  untuk  bertanggung  jawab atas  iklan  yang  diproduksi,  dan  segala akibat  yang  ditimbulkan  oleh  iklan. Pasal  21  ayat  (1)  membebankan pertanggungjawaban  kepada  importir barang sebagai mana layaknya pembuat  barang  yang  diimpor,  apabila importasi barang. tersebut tidak dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 ayat (2) mewajibkan importir jasa untuk bertanggung  jawab  sebagai  penyedia jasa  asing,  jika  penyediaan  jasa  asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau
perwakilan  penyedia  jasa  asing.    Pasal 24  yang  mengatur  peralihan  tanggung jawab  dari  satu  pelaku  usaha  kepada pelaku usaha lainnya.
Dalam  UUPK  terdapat  2  (dua) Pasal  yang  menggambarkan  sistem tanggung  jawab  produk  dalam  hukum perlindungan  konsumen  di  Indonesia, yaitu  ketentuan  Pasal  19,  Pasal  23 UUPK.  Pada  rumusan  Pasal  23  UUPK nampaknya  muncul  berdasarkan  Pasal 19  UUPK  menganut  prinsip  praduga lalai/bersalah (presumption of negligence). Pada prinsip ini berangkat apabila  produsen  tidak  melakukan kesalahan,  maka  konsumen tidak mengalami  kerugian  jadi    berarti produsen telah melakukan kesalahan.
Dasar  pemikiran  dari  Teori Pembalikan  Beban  Pembuktian  adalah seseorang  dianggap  bersalah,  sampai yang  bersangkutan  dapat  membukti kan  sebaliknya.  Asas  ini  cukup memberikan perlindungan bagi konsumen. 7
Penerapan  Prinsip  Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Tanggung Jawab Produk. Dalam product liability , pihak  konsumen  yang  akan  menuntut
7 Tami Rusli. “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” https://media.neliti.com/media/publications/26 769-ID-tanggung-jawab-produk-dalam-hukum- perlindungan-konsumen.pdf, Jurnal  Pranata
Hokum , Volume 7 Nomor 1 Januari 2012.
Fitriah; Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce, Halaman 118-125
kompensasi  didasarkan  : pertama, bahwa produk tersebut telah cacat pada saat  waktu  diserahkan  oleh  produsen; kedua, bahwa  cacat  tersebut  telah menyebabkan  atau  turut  menyebabkan kerugian/kecelakaan; ketiga ,  adanya kerugian.  tanggung  jawab  produsen ( product  liability) yang  menganut prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ( stict liability) dalam mengantisipasi kecenderungan  dunia  dewasa  ini  yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan  konsumen  dari  kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. berlakunya prinsip strict liability dalam hukum  tentang product  liability tidak berarti  pihak  produsen  tidak  mendapat perlindungan.  Pihak  produsen  juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya  sehingga  secara  ekonomis  ia tidak mengalami kerugian yang berarti.
Penerapan  Prinsip  Tanggung Jawab  Mutlak  dalam  Transaksi E- Commerce. Di  dalam    transaksi  di dunia  maya  ( e-commerce,  ) tanggung jawab  produk sangat  penting  dan berguna  untuk  melindungi  hak-hak konsumen . Hak    untuk    mendapatkan kompensasi,    ganti    rugi,    dan/atau penggantian    atas    ganti    rugi    akibat penggunaan,
pemakaian,
dan
pemanfaatan    barang  dan/atau  jasa
yang diperdagangkan menjadi tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha. 8 Sistem  tanggung  jawab  produk  bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di  berbagai  Negara  sudah  menerapkan Prinsip  tanggung  jawab  mutlak,  yang semula dikembangkan melalui pengadilan, kemudian mendapat pengakuan yang kuat setelah dituangkan  dalam  hukum  tertulis.  Di Amerika Serikat dalam tanggung jawab produk transaksi e-commerce menggunakan  tanggung  jawab  mutlak. dalam hukum tertulis dituangkan dalam Pasal  402  A.    Di  Uni  Eropa tanggungjawab produk yang digunakan pada masyarakat UE puncak pembentukan  standar  tanggung  jawab produk  adalah  ketentuan  yang  disebut Council  Directive 85/374/EEC  pada tanggal 25 Juli 1985. Hukum perlindungan konsumen di India sudah menerapkan  prinsip  tanggung  jawab mutlak.    Dalam  transaksi e-commerce konsumen  harus  berhati-hati  terhadap klausul-klausul  tertentu  dalam  kontrak pelaku  usaha  dan  konsumen,  yang secara  luas  digunakan  saat  ini  oleh pelaku usaha.
8 Elia    Wuria    Dewi. Hukum    Perlindungan Konsume n (Yogyakarta: Graha  Ilmu, 2015).
Fitriah; Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce, Halaman 118-125
Perlindungan hukum bagi konsumen  transaksi e-commerce di dunia maya, mengalami perubahan dari hukum  yang  berkarakteristik  represif, dalam  bentuk  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan  kesalahan  ke  prinsip tanggung  jawab  yang  berpihak  atau responsif terhadap kepentingan konsumen  dalam  bentuk  tanggung jawab mutlak . Karena
lebih
memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen
dalam bertransaksi.
mendapatkan    informasi    yang    benar dan  jujur adalah  hak  konsumen  yang wajib    diperhatikan    oleh    para    pihak pelaku    usaha  dimanapun. 9 Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab  mutlak  diharapkan  para  pelaku usaha  menyadari  betapa  pentingnya menjaga  kualitas  produk-produk  yang dihasilkannya.

## KESIMPULAN
Tanggung Jawab Produk ( Product Liability),
merupakan tanggung  jawab  perdata  dari  pelaku usaha  atas  kerugian  yang  dialami konsumen . Pentingnya  hukum  tentang tanggung  jawab  produsen  ( product liability) yang menganut prinsip
9 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia (Bandung:    PT.  Citra Aditya Bakti, 2006).
tanggung  jawab  mutlak  ( stict  liability) dalam  mengantisipasi  kecenderungan dunia  global  menaruh  perhatian  pada perlindungan konsumen yang mempunyai posisi yang lemah, khususnya  konsumen  dalam  transaksi e-commerce . Dalam transaksi e- commerce penerapan  tanggung  jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan  hukum  bagi  konsumen dalam bertransaksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Raharjo. Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Ardiana Hidayah. “Konsp Pembangunan Hukum E- Commerce.” http://jurnal.unpal.ac.id/index.ph p/solusi/article/view/168/134, Solusi,  Volume  17  Nomor  2. Bulan Mei (2019):  107 Elia Wuria Dewi. Hukum Perlindungan Konsume n. Yogyakarta: Graha  Ilmu, 2015. Husni  Ayawali,  Neni  Sri  Imaniyati (ed). Hukum Perlindungan Konsumen .  Bandung:  Mandar
Maju, 2000.
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan
Konsumen di Indonesia .
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Jhon  M  Echols  dan  Hasan  Sadly. Kamus Inggris-Indonesia .
Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Tami  Rusli.  “Tanggung  Jawab  Produk
Dalam Hukum
Perlindungan Konsumen.” https://media.neliti.com/media/pu blications/26769-ID-tanggung- jawab-produk-dalam-hukum- perlindungan-konsumen.pdf,
Jurnal  Pranata  Hokum ,  Volume 7 Nomor 1 Januari 2012. Soemardjono Brodjo Soedjon. “Hukum Perlindungan  Konsumen  dalam Transaksi  Konsumen  di  Dunia Maya  tentang  Tanggung  Jawab Produk.”https://media.neliti.com/ media/publications/220778- hukum-perlindungan-konsumen- dalam-transa.pdf
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana Penada Media Group..