Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN ASN, TNI DAN POLRI MENJADI KOMISARIS DI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Ahmad Wahyudi 1 , Andi Safriani 2 , St. Nurjannah 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Email Koresponden: Ahmadwyd19@gmail.com

## Abstract
The  issue  of  holding  multiple  positions  is  not  new  and  becomes  problematic  due  to  violations  of  existing regulations, especially the Civil Servant Law (UU ASN), Military Law (UU TNI), and Police Law (UU Polri). Therefore,  in  connection  with  this  case,  this  research  is  conducted  to  review  the  considerations  behind  the appointment of civil servants (ASN), military personnel (TNI), and police officers (Polri) as commissioners in state-owned enterprises (BUMN), and to examine the legal consequences arising from their appointment. This study is a normative legal research (library research) using a statutory approach and presented in the form of descriptive  analysis.  The  research  findings  indicate  that  the  appointment  of  ASN,  TNI,  and  Polri  as commissioners  in  BUMN  is  justified  by  the  absence  of  explicit  regulations  prohibiting  such  appointments, thereby being considered a balancing factor for BUMN. However, the legal consequences of their appointment, in accordance with violated laws and regulations, require the relevant parties to be terminated or resign from their positions.
Keywords: Multiple Positions, Conflicts Of Interest, BUMN

## Abstrak
Permasalahan  terkait  rangkap  jabatan  bukanlah  hal  baru  dan  menjadi  masalah  karena  melanggar  peraturan perundang-undangan, terutama UU ASN, UU TNI, dan UU Polri. Oleh karena itu, terkait dengan kasus tersebut, penelitian ini dilakukan untuk meninjau pertimbangan diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris di BUMN dan meninjau akibat hukum yang timbul dari diangkatnya ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris di BUMN. Penelitian ini bersifat hukum normatif (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan  (statute  approach)  dan  disajikan  dalam  bentuk  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pertimbangan  diangkatnya  ASN,  TNI,  dan  Polri  sebagai  komisaris  di  BUMN  didasarkan  pada  tidak adanya  aturan  yang  secara  eksplisit  melarang,  sehingga  dianggap  dapat  menjadi  penyeimbang  bagi  BUMN. Namun,  akibat  hukum  dari  diangkatnya  ASN,  TNI,  dan  Polri  sebagai  Komisaris  di  BUMN,  sesuai  dengan peraturan  yang  dilanggar,  mengharuskan  pihak  terkait  untuk  diberhentikan  atau  mengundurkan  diri  dari jabatannya.
Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Konflik Kepentingan, BUMN
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Jabatan merupakan titipan dan pemberian dari Allah swt kepada orang-orang tertentu. Jabatan biasanya identik dengan kepemimpinan, kekuasaan, ketenaran, kehormatan, dan  kekayaan. Oleh karena itu, tidak heran jika kebanyakan orang bersaing memperebutkan posisi yang diinginkan. Mereka dapat bersaing dalam banyak hal bahkan menghalalkan segala cara.
Di  dalam  Islam,  jabatan  dikaitkan  atau  memiliki  kesamaan  dengan  kepemimpinan  yang merupakan  tugas  yang  sangat  mulia.  Jabatan  (kepemimpinan)  bertugas  sebagai  pengganti  kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemashlahatan hidup. ijma para ulama telah disepakati hukum wajibnya  ketika  mengangkat  seseorang  yang  memiliki  kredibilitas  dalam  menjalankan  tuga kepemimpinan (jabatan) di kalangan umat slam. 1
Karena merupakan suatu amanah, tentunya harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada umat yang dipimpin melainkan kepada Allah swt juga. Tanggung jawab sebagai pemimpin tentunya tidak  mudah.  Semakin  tinggi  jabatan  seseorang  maka  akan  semakin  besar  pula  tanggung  jawabnya. Begitupula dengan semakin banyak orang yang dipimpin, maka tanggung jawab yang harus ditanggung semakin besar juga. Semua detail terkait kepemimpinannya akan ditanyakan. Namun resiko tinggi itu malah  mendorong  orang-orang  tertentu  untuk  memegang  posisi  tersebut.  Mereka  akan  melakukan segala  kemungkinan  untuk  mewujudkan  keinginan  mereka.  Apakah  metode  yang  diterapkan  sesuai dengan hukum, baik hukum positif maupun hukum Syariah atau malah bertentangan?
Kekuasaan  dan  harta  merupakan  godaan  terbesar  bagi  para  pemimpin.  Pasalnya  banyak pemimpin yang menjadi rakus ketika mereka diberikan amanah dan tidak memperdulikan kepentingan umat.  Misalnya  saja  pada  praktik  rangkap  jabatan.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  contoh  dari kerakusan para pemimpin untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu.
Perkara rangkap jabatan memang bukan hal yang baru dalam berbangsa dan bernegara, namun tetap  tidak  bisa  sepenuhnya  diterima  keberadaannya  karena  banyak  mendatangkan  kemudharatan. Praktik rangkap jabatan mendapat penolakan dikarenakan banyak faktor, misalnya dapat menimbulkan konflik  kepentingan,  terjadinya  rangkap  penghasilan,  lemahnya  pengawasan  dan  lain  sebaginya. Namun terlepas dari itu beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan agustus tahun 2020 Menteri BUMN (Badan  Usaha  Milik  Negara)  mengangkat  dan  menetapkan  sejumlah  komisaris  di  BUMN  yang diketahui dan tercatat ada beberapa nama yang merangkap jabatan. Hal tersebut didasarkan pada aspek kapabilitas dalam memilih komisaris tersebut.
Dalam  Peraturan  Menteri  BUMN  PER-10/MBU/10/2020  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Anggota  Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Pengawas  BUMN menyatakan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bisa berasal dari pejabat struktural dan pejabat  fungsional  pemerintah.  Peraturan  tersebut  jelas  mengasumsikan  bahwa  ASN,  TNI  dan  Polri bukanlah  posisi  yang  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  bagi  BUMN,  sesuai  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Artinya, bahwa kebijakan tersebut mendukung rangkap jabatan apabila tidak menimbulkan benturan kepentingan.
Di  samping  itu,  Mohammad  Mahfud  MD  dalam  bukunya  yang  berjudul  Politik  Hukum  di Indonesia  secara  tidak  langsung  mendukung  adanya  rangkap  jabatan  jika  dalam  kenyataan  memang
1 Al-Mawardi, al  Ahkam  al-Sulthaniyyah,  alih  bahasa  Khalifurrahman  Fath  &  Fathurrahman ,  cet.2, Jakarta:Qisthi Pers, 2017, hal.9
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
diperlukan, bahwa hukum dalam arti perundang-undangan tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal- pasal  yang  bersifat  imperatif  atau  keharusan-keharusan  yang  bersifat das  sollen ,  melainkan  harus dipandang sebagai subsistem dalam kenyataan ( das sein ). 2
Meski  demikian,  larangan  rangkap  jabatan  secara  eksplisit  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 17 yang menyebutkan bahwa:
“pejabat  pelaksana  pelayanan  publik  dilarang  merangkap  jabatan  sebagai  komisaris  atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi  pemerintah, BUMN, dan  BUMD.  Pejabat  pelaksana  pelayanan  publik  adalah  pejabat  yang  bekerja  di  dalam  organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dan ASN, TNI, Polri tentu termasuk di dalamnya.”
Dengan  demikian,  diangkatnya  komisaris  BUMN  yang  merangkap  jabatan  dari berbagai  lembaga  seperti  TNI  dan  Polri  ditakutkan  akan nenciptakan  Dwi  Fungsi  ABRI  yang  sudah jelas melanggar UU TNI dan UU Polri juga akan manyebabkan masalah ketidak-profesionalan menteri BUMN dalam proses rekrutmen calon komisaris sebab menciptakan ketidakpastian dalam proses dan prosedur dari rekrutmen tersebut. Regulasi yang ada jelas saling berbenturan. Begitu pula dengan proses rekrutmen  yang  tertutup  tentunya  akan    menghilangkan  kepercayaan  publik  ataupun  masyarakat terhadap  BUMN  karena  dikhawatirkan  adanya  mal-adminitrasi  dalam  proses  tersebut,  belum  lagi ditakutkan adanya permainan politik dari golongan tertentu.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka rangkap jabatan tidak dapat dilandasi oleh alasan hukum yang formal, karena sebenarnya ada peraturan atau kebijakan lain yang membolehkan hal tersebut Oleh karena itu, peraturan struktural perlu segera disusun untuk memperjelas apakah boleh atau tidaknya ASN, TNI dan Polri menjabat sebagai komisaris BUMN.

## METODE
Penelitian  yang dilakukan  oleh penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normative  atau penelitian  kepustakaan  ( library  Research ).  Dimana  penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Tentunya sumber sumber utama dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat  normatif.  Data  dan  informasi  yang  diperoleh  bahan-bahan  kepustakaan  seperti  dengan mempelajari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pendekatan  yang  digunakan  yakni  metode statute  approach (Pendekatan  perundang-undangan)  dan conceptual  approach (Pendekatan  konseptual).  Pendekatan  perundang-undangan  ialah  pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi atau aturan yang terkait dengan su hukum yang ditangani, 3 sedangkan pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam  penelitian  hukum  yang  memberikan  sudut pandang  analisa  penyelesaian  permasalahan  dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.
2 Mohammad Mahfud, Politik Hukum di Indonesia , Rajawali Pers: Depok, 2018, hal. 9.
3 Peter Machmud, 2011, hal.93
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di  Badan Usaha Milik Negara
Malaqbiq merupakan salah satu kata yang memiliki kekuatan besar pada jiwa masyarakat Sulawesi Barat. Bahkan, kalimat ini juga menjadi penyokong semangat dari Paku hingga Suremana, dari Ulu Pitunna Salu hingga Pitu Baqbna Binanga, yang mampu melepaskan diri dari pemerintahan Sulawesi Selatan menjadi sebuah rumah baru. Para politisi, budayawan, tokoh agama, dan segenap masyarakat  menyebutnya  sebagai  rumah  malaqbiq  Sulawesi  Barat  sejak  tahun  2004.  Malaqbiq merupakan nilai budaya yang memiliki ruh sehingga masyarakat Mandar khusunya di Kabupaten Majene  menjadikan  malaqbiq  sebagai  ciri  dari  mereka.  Lantas  nilai  kebudayaan  ini  menjadi perbincangan  diseluruh  kalangan  terlebih  kepada  remaja-remaja  mengingat  banyak  kebudayaan yang  tidak  membudidaya  lagi  akibat  faktor  yang  mempengaruhi  dengan  adanya  perkembangan zaman.
Pesatnya  perkembangan  dunia  usaha  perlu  diimbangi  dengan  ilklim  usaha  yang  sehat, efektif,  dan  efesien  sehingga dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi yang  wajar.  Pada  akhirnya setiap orang akan menikmati iklim usaha yang dibangun atas dasar persaingan yang sehat dan fair. 4 Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi  para  pengusaha  yang  saling  bersaing  atau  berkompetisi  karena  dapat  menimbulkan  upaya- upaya  peningkatan  efisiensi,  produktivitas,  dan  kualitas  produk  yang  dihasilkan.  Konsumen  juga mendapatkan  manfaat  dari  adanya  persaingan  yang  sehat  karena  dapat  menimbulkan  penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian Negara yang merugikan masyarakat. 5
Kerangka  hakikat  bisnis  sebagai profit  making  activity ,  yaitu  kegiatan  diantara  manusia untuk mendatang keuntungan. Orang yang terjun ke dunia bisnis, baik langsung ataupun secara tidak langsung menginginkan keuntungan. 6 Oleh karena itu, banyak orang yang akhirnya terjun ke dunia bisnis  tidak  hanya  kalangan wiraswasta  bahkan  pejabat  negara  juga  tidak  kalah.  Banyak diantara mereka yang akhirnya mencoba meraup keuntungan di samping jabatan yang mereka pegang.
Sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu meraih keuntungan yang sebesar-besar dengan biaya yang  sekecil-kecilnya  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  terjadinya  praktek bisnis  yang curang ( unfair  business  pratice ).  Dalam  dunia  bisnis  tidak  satupun  pelakunya  yang  ingin  rugi.  Bisnis mengandung  risiko  dan  ketidak  pastian  yang  tinggi,  sehingga  para  pelaku  akan  selalu  berusaha dengan  segala  cara  untuk  meraih  keuntungan  yang  besar. 7 Praktik  kecurangan  yang  terjadi  di
4 St.Nurjannah, Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal, Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1, 2017, hal.148
5 Istiqamah,  Peranan  Komisi  Pengawas    Persaingan  Usaha  Dalam  Penanganan  Kasus  Kartel  Usaha, Alauddin Law Development Journal (Jurnal ALDEV) Vol. 1 No.2, 2019, hal. 50
6 St.Nurjannah,  Penguasaan  Produksi  Melalui  Integrasi  Vertikal  (Ditinjau  Dari  UU  No.5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1, 2017, hal.148
7 St.Nurjannah, Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal, Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1, 2017, hal.148
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
kalangan  pejabat  terkait  usaha  atau  bisnis  salah  satunya  dengan  merangkap  jabatan.  Misalnya merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, tentunya hal tersebut patut untuk dipertanyakan, keuntungan seperti apa yang mereka kejar?
Sebagian  besar  bentuk badan usaha  yang  ada  di  Indonesia  menggunakan  transaksi  secara konvensional. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia hanya memahami jenis transaksi ekonomi konvensional  saja  (walaupun,  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  memahami  cara  transaksi ekonomi  lainya).  Transaksi  konvensional  juga  menjadi  pedoman  dalam  pendidikan  di  Indonesia. Nuansa  ekonomi  kapitalis  pun  mendominasi  dalam  acuan  untuk  bertransaksi.  Ekonomi  kapitalis menjelaskan  bahwa  orang  bertransaksi  atas  dasar  asumsi  bahwa  orang-  orang  rasional,  sehingga orang  berusaha  mencapai  keuntungan  maksimal  tanpa  memandang  apakah  cara  yang  dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak. 8
Berdasarkan  pasal  213  ayat  (3)  Undang-  Undang  nomor  32  Tahun  2014  tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa sebagian suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. 9
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  merupakan  sebuah  bagian  dari  kegiatan  dalam perekonomian nasional pada demokrasi ekonomi. BUMN  memiliki peran yang sangat penting dari terselenggarakannya  perekonomian  nasional  di  Indonesia  dalam  memenuhi  kesejahteraan  bagi masyarakat.  BUMN  membutuhkan  keprofesionalan  dalam  hal  pengurusan  dan  pengawasan  agar pelayanan terhadap masyarakat dapat maksimal sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengelola  dan  mengorganisasikan  kepentingan  ndividu-individu  dan  kelompok-kelompok  yang menjadi anggotanya sehingga nteraksi sosial dapat berjalan secara lancar atau yang disebut sebagai kekuasaan masyarakat. 10
Tujuan didirikannya badan usaha milik negara nirlaba ini ialah untuk menyedikan barang dan jasa kepada masyarakat. BUMN hadir sebagai perwujudan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Selain tu, masalah permodalan BUMN sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia .  Olehnya  itu pemerintah  dalam  segala  aspek  harus  menjadikan pancasila  dengan  nilai-nilai  yang dikandungnya sebagai dasar dan haluan dalam penyusunan segala kebijakannya 11 . Artinya bahwa, kedudukan BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional ialah sebagai badan usaha yang mandiri. Namun tetap berada di bawah naungan negara karena sebagian modalnya adalah milik negra. Dengan demikian, BUMN hadir untuk menjamin terselenggaranya pelayanan ekonomi bagi masyarakat.
Apa yang telah pemerintah lakukan melalui pendirian BUMN sudah sangat sejalan dengan ajaran  Islam  terkhusus  ketatanegaraan  Islam  seperti  hal  nya  yang  dicontohkan  oleh  Rasulullah.
8 Bambang,  Implementasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  Berbasis  Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian Elementer, Jurnal Iqtisaduna Vol.3 No.2, 2017, hal.-
9 Samadi  dkk.  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa Dalam  Peningkatan Ekonomi  Masyarakat  (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)
10 Andi  Safriani,  Telaah  Terhadap  Hubungan  Hukum  dan  Kekuasaan, Jurisprudentie : Jurusan lmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4 No.2, 2017, hal. 40 11 Ashabul  Kahpi,  Kedudukan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara  Pasca  Tap  MPR  No.1/MPR/2003, Jurisprudentie : Jurusan lmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4 No..2,2017, hal. 67
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Dalam  catatan  sejarah  Islam,  pemerintah  dalam  membangun  masyarakat  mengedepankan pembagunan ekonomi guna mensejahterakan rakyat. 12
Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan, dimana payung hukum ini penting agar perusahaan tidak melanggar hukum dalam menjalankan aktivitasnya, artinya di mata hukum, perusahaan yang dijalankan sah, dan jika suatu hari terdapat tuntutan hukum maka usaha tersebut dapat dilindungi. 13
Prinsip  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia   yang  dirumuskan  oleh para  pendiri negara ( founding farthers ) dan menjadi salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia  harus mampu dipahami secara baik dan tepat oleh segenap bangsa Indonesia , selanjutnya harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai pengelola negara. 14 Oleh karena tu, standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi diperlukan agar masyarakat yakin bahwa BUMN yang dikelola oleh pemerintah digunakan sesuai dengan kepentingan publik.
Transparansi atau keterbukaan berarti sebuah keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh sebuah  lembaga,  transparansi  juga  bisa  berarti  bahwa  nformasi  yang  berkaitan  dengan  institusi harus  tersedia  secara  mudah  dan  bebas  serta  bias  diakses  oleh  mereka  yang  terkena  dampak kebijakan  yang  dilakukan  oleh  suatu  institusi      tersebut. 15 Transparansi  juga  bisa  berarti  bahwa transparansi  haruslah  dibangun  dalam  kerangka  kebebasan  alirani  nformasi,  nformasi  tersebut mudah  untuk  diakses,  dan  nformasinya  harus  dapat  disediakan  secara  memadai  dan  mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi. 16
Pada  hakikatnya  suatu perseroan  Terbatas  memiliki  dua  sisi,  yaitu  pertama  sebagai  suatu badan  hukum  dan  kedua  sebagai  wadah  tempat  diwujudkannya  kerjasama  antara  para  pemegang saham  atau  pemilik  modal.  Sebagai badan hukum,  perseroan  harus  memenuhi unsur-unsur  badan hukum  seperti  yang  ditentukan  dalam  Undang-undang  Perseroan  Terbatas. 17 Oleh  karena  itu, berdasarkan  ketentuan  UU  PT,  sebagai  pemegang  saham  Pemerintah  memiliki  hak  penuh  untuk memilih siapapun yang memiliki kompetensi sesuai bidang BUMN tersebut sebagai Komisaris.
Perseroan  ialah  BUMN  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  yang  modalnya  terbagi  atas saham.  Indonesia    memiliki  seluruh  atau  sekurang-kurangnya  51%  saham  dengan  tujuan  utama untuk mengejar keuntungan. Sementara tu, perseroan terbuka ialah perseroran terbatas yang modal dan  jumlah  pemegang  sahamnya  memenuhi  standar  tertentu,  atau  perusahaan  yang  melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan melakukan  perbuatan  hukum  melalui  pengurusnya,  pengurus  perseroan  memiliki  dua  macam
12 Muhammad Said  Alfurqan, Pengaruh Optimalisasi  Badan Usaha Milik  Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Jurnal Siyasatuna Vol.2 No.1, 2020, hal.67
13 Wahida Rahim, Karakteristik dan Aspek Hukum Dalam Kewirausahaan, Jurnal Al-Qadau Vol.6 No.1, 2019, hal.117.
14 Bahrul lmi Yakup, Dekonstruksi  dan Reformulasi  Hukum BUMN di Indonesia ; Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat, Genta Publishing: Yogyakarta, hal.106
15 Hamid Abidin dan Mimin Rukmini,Kritik dan Otokritik LSM, Piramedia Jakarta, 2004, hal. 63-65.
16 Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Jurisprudentie Vol.7 No.1, 2020, hal. 63
17 Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.2, 2017, hal.114
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
kewajiban, yaitu kewajiban yang secara  tegas ditentukan dalam undang-undang ( statutory duties ) dan fiduciary duties 18 . Sebagai badan hukum, perseroan terbatas bersifat  independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang semata- mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban perseroan terbatas sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan perseroan terbatas 19
Jelas  bahwa  Perseroan  Terbatas  merupakan  suatu  “ artificial  person ”, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian, PT adalah suatu subyek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban manusia. 20
Fenomena  rangkap  jabatan  pejabat  pemerintah  yang  menduduki  posisi  komisaris  BUMN tentu  saja  akan  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Hal  tersebut  dikarenkakan  ada  kebijakan  yang mengizinkan pejabat publik merangkap jabatan, namun di sisi lain ada juga kebijakan yang secara tegas melarang rangkap jabatan di pemerintahan.
Kebijakan  yang  mendukung  rangkap  jabatan  bersumber  dari  Peraturan  Menteri  BUMN PER-02/MBU/02/2015  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Anggota  Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Pengawas  BUMN  menyatakan  bahwa  Dewan Komisaris/Dewan  Pengawas  BUMN  bisa  berasal  dari  pejabat  struktural  dan  pejabat  fungsional pemerintah.
Adanya  regulasi  yang  saling  bertentangan  mengenai  posisi  serentak  ASN,  TNI  dan  Polri telah menimbulkan kerancuan dan kerancuan. Tentu saja, ini juga salah satu su kontradiktif dalam banyak kebijakan di Indonesia . Oleh karena tu, dalil penolakan jabatan tidak dapat didasarkan pada alasan hukum formal, karena sebenarnya ada peraturan yang mengizinkan hal tersebut. Oleh karena tu,  perumusan  regulasi  untuk  memperjelas  apakah  penyelenggara  pelayanan  publik  dapat  secara seragam menjabat sebagai komisaris BUMN perlu segera dilaksanakan.
Beberapa  alasan  tersebut  bersifat  praktis  seperti  argumen  bahwa  pejabat  publik  yang merangkap  sebagai  komisaris  BUMN  menjadi  tidak  fokus  dalam  bekerja  karena  beban  kerjanya berlebihan sementara waktunya terbatas. Padahal dalam UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 28 disebutkan bahwa  selain  diangkat  berdasarkan  pertimbangan  integritas,  dedikasi,  dan  kompetensi,  komisaris BUMN  juga  harus  menyediakan  waktu  yang  cukup  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Hal  ini  tentu tidak mungkin, karena pada saat yang sama a juga harus menjadi pelaksana penuh pelayanan publik yang juga membutuhkan dedikasi dan konsentrasi yang tinggi.
Alasan yang memperkuat larangan tersebut, yakni komisaris yang merangkap jabatan tidak akan  bisa  bekerja  maksimal  karena  harus  membagi  waktu  dan  fokus.  Dampaknya  yakni dikorbankannya tata kelola perusahaan. Padahal, dalam Pasal 28 ayat 1 UU BUMN juncto Peraturan Menteri  BUMN  Nomor  Per-02/Mbu/02/2015,  disebutkan  bahwa  syarat  materiil  untuk  dipilih
18 Erlina. Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas. Jurisprudentie : Jurusan lmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4. No.1 2017, hal. 28
19 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001), hal. 9
20 Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.2, 2017, hal. 114
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
menjadi komisaris salah satunya ialah dapat menyediakan waktu yang cukup. Jadi semisal seorang ASN,  TNI  atau  Polri  merangkap  jabatan  menjadi  komisaris  di  suatu  anak  perusahaan  BUMN, tentunya tidak mudah untuk mengerjakan keduanya secara bersamaan karena harus menggunakan energi serta konsentrasi yang berbeda. 21
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (2) UU Pelayanan Publik disebutkan yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah:
“setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”
Ketentuan yang lebih khusus terkait larangan ASN untuk merangkap jabatan terdapat dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa seorang pegawai ASN akan memiliki jabatan  dalam  kedudukannya,  baik  dalam  jabatan  administrasi,  jabatan  fungsional  atau  jabatan pimpinan tinggi. Adapaun dalam ketentuan yang sama pasal 109 ayat (2) menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia  dan Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia      setelah  mengundurkan  diri  dari  dinas  aktif  apabila  dibutuhkan  dan  sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
Selanjutnya  terkait  dengan  Polri  yang  merangkap  jabatan  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  pasal  28  ayat  (3)  yang menentukan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian ialah  jabatan  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  kepolisian  atau  tidak  berdasarkan  pada penugasan  dari  kapolri.  Artinya  bahwa,  seorang  anggota  kepolisian  hanya  dapat  menduduki  satu jabatan yang apabila harus menduduki jabatan lain di luar kepolisian, maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu atau telah pensiun dari dinas kepolisian. Begitupun dengan TNI, rangkap jabatan yang dilakukan oleh TNI juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .
Dengan  demikian,  dibiarkannya  rangkap  jabatan  tentunya  sama  saja  dengan  membiarkan kebijakan  yang  koruptif.  Tidak  hanya  tu,  rangkap  jabatan  tentunya  akan  menimbulkan  konflik kepentingan. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam proses perekrutan komisaris. Sehingga akan menjadikan tata kelola perusahaan menjadi buruk dan merusak kepercayaan publik.
2. Pertimbangan Diangkatnya ASN, TNI, Polri Menjadi Komisaris BUMN di Indonesia
Pengangkatan  ASN  dan  perwira  TNI-Polri  dalam  jajaran  BUMN  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
21 Mohammad  Bernie,  Masalah  di  Balik  Rangkap  Jabatan  Komisaris  BUMN  Era  Jokowi, https://tirto.id/masalah-di-balik-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-era-jokowi-fMhx . 2020, (diakses pada tanggal 10 Juni 2021)
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Sipil  Negara  (UU  ASN),  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  TNI  (UU  TNI)  dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  (UU Polri).
Dimana kebijakan pengangkatan sejumlah ASN bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) UU ASN  yang  mengamanatkan  agar  ASN  menjaga  untuk  tidak  terjadi  konflik  kepentingan  dalam melaksanakan  tugasnya.  Selanjutnya  prajurit  TNI  aktif  dalam  jajaran  BUMN  juga  bertentangan dengan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI yang mengamanatkan prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pengaturan yang sama juga diamanatkan Pasal 28 Ayat (3) UU Polri yang menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia    dapat  menduduki  jabatan  di  luar  kepolisian  setelah  mengundurkan  diri  atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, praktik rangkap jabatan yang terjadi di lingkungan BUMN dengan mengangkat ASN, Prajurit TNI-Polri sebagai Komisaris merupakan hal yang tidak dibenarkan dan kemungkinan terjadi pelanggaran mal-administrasi dalam kebijakan pengangkatan tersebut.
Kebijakan  yang  mendukung  rangkap  jabatan  bersumber  dari  Peraturan  Menteri  BUMN PER-02/MBU/02/2015  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Anggota  Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Pengawas  BUMN  menyatakan  bahwa  Dewan Komisaris/Dewan  Pengawas  BUMN  bisa  berasal  dari  pejabat  struktural  dan  pejabat  fungsional pemerintah.  Peraturan  tersebut  agaknya  mengasumsikan  bahwa  ASN  bukanlah  jabatan  yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bagi komisaris BUMN, mengingat UU No. 19 Tahun 2003  tentang  BUMN  (yang  merupakan  salah  satu  landasan  dari  Permen  tersebut)  pada  Pasal  33 menyebutkan bahwa komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Selanjutnya,  berdasarkan  regulasi  tidak  ada  larangan  implementasi    rangkap  jabatan, namun  harus  dilakukan  melalui  tahap  seleksi  atau  penjaringan.  Tahap  seleksi  yang  baik  harus dilakukan berdasarkan uji kelayakan pada seorang pejabat struktural yang biasanya dilakukan pada level  BUMN,  namun  pejabat  yang  dimaksud  harus  mampu  bekerja  sesuai  dengan  harapan  dan berdaya guna dalam operasional BUMN sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah. 22 Artinya bahwa, pejabat negara hingga abdi negara yang diangkat menjadi komisaris, tidak masalah ketika merangkap jabatan. Hal itu dikarenakan tidak adanya larangan yang menyatakan hal tersebut. Kemudian, terkait jabatan komisaris, Komisaris itu merupakan sebuah organisasi dalam perusahaan yang  berisi  beberapa  individu.  Keputusan  yang  diambil  harus  berdasarkan  kolektif  kolegial.  Jadi secara  sistem  pengaruh  berlebihan  ndividu  seorang  komisaris  bisa  dieleminir.  Sehingga kekhawatiran mengenai konflik kepentingan yang akan ditimbulkan itu tidak akan terjadi.
Meskipun dengan berbagai pertimbangan seperti yang dikemukakan di atas, Praktik pejabat publik  yang  merangkap  sebagai  komisaris  Badan  Usaha  Milik  Negara  tidak  dapat  diperbolehkan begitu saja karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pemerintah sebagai regulator harus independen, tetapi sebagai komisaris di BUMN, status regulator ndependen sulit dicapai. Lembaga pemerintah sebagai lembaga publik dan BUMN sebagai  badan  swasta,  tidak  mungkin untuk mengelola  dan  merumuskan  kebijakan dalam  bentuk dua  badan  hukum  yang  berbeda  kecuali  jika  dipaksa  untuk  menciptakan  konflik  kepentingan ( conflict of nterest ).
Beberapa  ketentuan  hukum  lain  yang  melarang  posisi  rangkap  jabatan,  yaitu  melarang pejabat tinggi publik dari lembaga pemerintah sekaligus sebagai komisaris BUMN. Rangkap jabatan tersebut  dua  kali  lipat  dapat melanggar  penerapan  prinsip  umum  pemerintahan yang  baik, karena dengan  dua  posisi  otoritas  ini,  peluang  penyalahgunaan  kekuasaan  memungkinkan  dapat  terjadi. Larangan  rangkap  jabatan  tersebut  khususnya  terdapat  dalam  UU  ASN,  UU  TNI  dan  UU  Polri.
22 Tri Wahyuni, “Rangkap Jabatan” : Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Policy Paper. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur  LAN. 2017, hal.12-17.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Sejalan dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ASN, TNI dan Polri dilarang memangku jabatan rangkap kecuali para pihak yang terkait bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika terpilih menjadi Dewan Komisaris di BUMN. Oleh karena itu, praktik rangkap  jabatan  telah  menyalahi  peraturan  perundang-undangan yang  ada.  Mengingat  kedudukan Peraturan Menteri bersifat mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  sesuai  pasal  8  ayat  (2)  UU  Nomor  12 Tahun  2011.  Artinya,  peraturan  menteri  berada  di  bawah  peraturan  presiden  sedang  peraturan presiden  berada  di  bawah  Undang-Undang/  Peraturan  Perundang-undangan.  Oleh  karena  itu, peraturan menteri tidak boleh menyalahi undang-undang. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hanz  Kelsen  bahwa  peraturan  perundang-undangan  merupakan  norma  hukum  yang  bersifat hierarkis sehingga norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih  tinggi.  Namun,  hal  tersebut  masih  perlu  dikaji  lebih  lanjut  untuk  memperjelas  kedudukan peraturan menteri dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.
3. Akibat Hukum Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris BUMN
Asas  transparansi  atau  asas  keterbukaan  yang  dimaksud  dalam  UU  No.  28  Tahun  1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  Negara  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan maupun rahasia Negara. Bukan hanya pada UU No. 28  Tahun  1999  setelah  lahirnya  Undang-UndangNomor  30  Tahun  2014  tentang  administrasi pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) dibahas pula AAUPB yang juga ternuat asas keterbukaan atau transparansi di dalamnya. 23
Merujuk pada konsep-konsep yang terkandung dalam Pancasila yang multi dimensional, dan  terkait  pada  aspek  etika  sosial,  akan  terlihat  bahwa  Etika  sosial  memuat  banyak  etika  yang khusus  mengenai  wilayah-wilayah  kehidupan  manusia  tertentu,  termasuk  etika  politik  yang menyangkut  dimensi  politis  manusia.  Dalam  hal  ini,  meski  pembahasan  etika  politik  adalah hubungan-hubungan antar masyarakat dan negara, akan tetapi etika politik tetap meletakkan dasar fundamental  manusia  sebagai  manusia.  Dasar  ini  lebih  meneguhkan  akar  etika  politik  bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat keberadaban. 24
Contoh  yang  dapat  direnungkan  dalam  hal  ini  misalnya,  adanya  kompetisi  antara pendukung konsep privatisasi BUMN, percepatan investasi dengan penghalalan peran luas swasta asing serta pendukung kedaulatan ekonomi rakyat yang satu sama lain tidak terintegrasi kedalam proporsi  keseimbangan peran  dalam kerangka  visi  umum  pembangunan  ekonomi  nasional.  Tidak adanya road map terintegrasi dan visi umum yang membalut semua agenda pengembangan pilar- pilar  perekonomian  tersebut  menjadikan  swasta  asing  tumbuh  sedemikian  cepat  meninggalkan swasta nasional dan kelompok usaha mikro-koperasi. Sejatinya, pembangunan ekonomi yang dapat bertahan  dan  mantap  pada  kenyataannya  hanya  dapat  terjadi  jika  disertai  oleh  perubahan  dalam sistem nilai dan struktur sosial, yang menghendaki adanya transformasi nilai. 25
Jika  suatu  negara  dalam  penyelenggaraanya  dikuasai  oleh  penguasa  atau  rezim  yang otoriter, atau penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh segolongan kelompok tertentu atau bentuk- bentuk  pememaksaan  kehendak  lainnya  kepada  manusia  atau  kelompok  lain  tanpa memperhitungkan  dan  mendasarkan  kepada  hak-hak  dasar  kemanusiaan,  maka  pada  aspek  inilah akan terasa perlunya dasardasar dan haluan tersebut. Hal ini paling tidak untuk menjawab tudingan
23 Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Jurisprudentie Vol.7 No.1, 2020, hal. 64
24 24 Ashabul  Kahpi,  Kedudukan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara  Pasca  Tap  MPR  No.1/MPR/2003, Jurisprudentie : Jurusan lmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4 No..2,2017, hal. 66
25 Eka  Darmaputra,  Pergulatan  kehadiran  Kristen  di  Indonesia:  teks-teks  terpilih  Eka  Darmaputera, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 198
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
bahwa  pada  era  reformasi  ini,  wacana  politik  Indonesia  lebih  mengedepankan  isu-isu  pragmatis, misalnya  bidang  ekonomi  (khususnya  statistik  dagang)  yang  sejak  awal  memang  tidak  memiliki kekuatan untuk diperhitungkan. 26
Ketidak  sinkronan  atau  dapat  disebut  konflik  norma  antara  Peraturan  Menteri  BUMN dengan  UU  BUMN  dan  UU  Kebijakan  Publik  ini  dapat  menimbulkan  konflik  norma  yang menyebabkan  tidak  adanya  kepastian  hukum  didalamnya  mengenai  boleh  atau  tidaknya  PNS menjabat  sebagai  Komisaris  BUMN.  Konflik  norma  ini  dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan teori preferensi hukum yaitu dengan menggunakan asas lex superior derogate legi inferiori .
Asas lex superior derogate legi inferiori ini bermakna bahwa peraturan yang berkedudukan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang hierarki nya lebih rendah. Mengenai permasalahan di  atas  berarti  Peraturan  Menteri  BUMN  yang  posisi  hierarkinya  berdasarkan  Undang  –Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  Perundang- Undangan)  berada  dibawah  Undang-Undang,  sehingga  Peraturan  Menteri  itu  seyogyanya  jangan bertentangan terhadap suatu Undang-Undang. Hal itu memiliki arti bahwa isi dari Peraturan Menteri BUMN  tidak  boleh  memiliki  konflik  atau  bertentangan  dengan  UU  BUMN  dan  UU  Kebijakan Publik, jadi mengenai permasalahan harmonisasi Pengaturan PNS Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris BUMN berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori yang digunakan adalah UU BUMN  dan  UU  Kebijakan  Publik,  yang  Pada  prinsipnya  PNS  dan  pejabat  instansi  pemerintah dilarang menjabat sebagai komisaris BUMN sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Pasal 33 UU BUMN menyebutkan bahwa:
“Anggota komisaris BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a) anggota  Direksi  pada  BUMN, badan usaha  milik  daerah,  badan  usaha  milik  swasta,  dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Berdasarkan  Pasal  33  UU  BUMN  dalam  penjelasannya  menjelaskan  bahwa  Tujuan larangan  rangkap  jabatan  adalah  agar  komisaris  benar-benar  mencurahkan  seluruh  tenaga  dan pikirannya,  dan  /  atau  menaruh  perhatian  penuh  pada  tanggung  jawab,  kewajiban,  dan  realisasi tujuan Persero, serta menghindari benturan kepentingan.
Pasal 17 huruf a UU Kebijakan Publik menyebutkan bahwa :
“Pelaksana  dilarang  merangkap  sebagai  komisaris  atau  pengurus  organisasi  usaha  bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.”
Pelaksana  dalam  hal  ini  menurut  UU  Pelayanan  Publik  adalah  seorang  petugas,  seorang pegawai, ataupun seorang pejabat, dan semua orang yang bertanggung jawab untuk melakukan satu atau serangkaian kegiatan pelayanan publik dalam suatu organisasi penyelenggara.
Seorang  pejabat  publik  yang  memiliki  jabatan  rangkap  sebagai  komisaris  BUMN diharuskan memiliki standar loyalitas, motivasi, dan kewajiban yang berbeda terhadap dua entitas tersebut.  Pejabat  tersebut  harus  memiliki  peran  ganda,  sehingga  fokus  dan  waktu  kerjanya  harus setengah-setengah dan dibagi, sebagai pejabat publik di satu sisi dan sebagai komisaris BUMN di sisi yang lain.
Sesuai  dengan  teori  konflik  kepentingan,  dimana  konflik  akan  timbul  jika  seseorang memiliki  kewajiban  atau  pengaruh  yang  bertentangan  kepada  dua  entitas  atau  organisasi  yang
26 Ashabul  Kahpi,  Kedudukan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara  Pasca  Tap  MPR  No.1/MPR/2003, Jurisprudentie : Jurusan lmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4 No..2,2017, hal.67
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
berbeda  sementara  orang  tersebut  sebagai  pejabat  dan  sebagai  komisaris  harus  merespon kepentingan dari kedua entitas tersebut.
Instansi pemerintah yang diisi oleh ASN, TNI dan Polri merupakan badan hukum publik dan berorientasi  kepada  kepentingan publik, sedangkan  BUMN  sebagai  badan hukum privat  atau perdata,  sehingga  jabatan  komisaris  BUMN  sendiri  memiliki  orientasi  privat  yang  kuat  karena bekerja pada sebuah entitas yang wajib mencari untung/benefit. BUMN sebagai badan hukum privat sesuai dengan pandangan Prof. Arifin yang. Instansi pemerintah sebagai badan hukum publik akan seringkali  beririsan  dengan  pembuatan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  aktivitas-aktivitas sektor  privat,  sehingga  pada  sisi  inilah  konflik  atau  benturan  kepentingan  dikhawatirkan  akan seringkali  terjadi.  Selain  berpotensi  untuk  menimbulkan  konflik  kepentingan,  praktik  rangkap jabatan juga dikhawatirkan akan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Ichsan  Syuhudi  menyebutkan  bahwa  “AAUPB  berkembang  menjadi  wacana  yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka (open begrip). Sebagai konsep terbuka, maka akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep ini berada. Atas dasar ini tidaklah mengherankan jika secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda antara satu dengan lainnya.” 27
Berdasarkan  uraian  AAUPB  tersebut  bahwa  penerapan  atau  praktik  rangkap  jabatan memungkinkan  untuk  tidak  selaras  atau  bertentangan  dengan  asas  tidak  mencampur  adukkan kewenangan  dan  asas  penyelenggaraan  kepentingan  umum.  Pertama,  Prinsip  tidak  mengaburkan kewenangan  tersebut  mensyaratkan  bahwa  penyelenggara  negara  tidak  boleh  menggunakan kewenangannya  untuk  tujuan  selain  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku atau menggunakan kewenangan di luar batas. 28 Beberapa undang-undang telah mengatur mengenai  larangan  rangkap  jabatan  karena  berpotensi  terjadinya  konflik  kepentingan,  dengan potensi  timbulnya  konflik  kepentingan  terhadap  kewenangan  dalam  dua  entitas  berbeda  tersebut maka mempertahankan asas ini akan sulit dilaksanakan bagi pejabat yang memiliki dua kewenangan publik dan privat tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut rangkap jabatan mempersulit penyelenggara  pemerintah  untuk  menerapkan  asas  tidak  mencampuradukkan  kewenangan  dalam AAUPB.  Kedua,  asas  penyelenggaraan  kepentingan  umum.  Asas  ini  menuntut  pemerintah  untuk selalu  mengedepankan  kepentingan  publik  dalam  menjalankan  tugasnya,  yakni  mencakup kepentingan seluruh aspek kehidupan masyarakat. 29
Rangkap  jabatan  memaksa  seorang  pejabat  untuk  mengurus  dan  bertanggungjawab  atas dua  wewenang  yang  berbeda  yang  artinya  ada  waktu  yang  dipangkas  dari  penyelenggaraan kepentingan umum untuk memikirkan dan mengurus entitas privat atau BUMN tersebut, sehingga dua kewenangan tersebut dapat memecah konsentrasi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kepentingan umum dan pelayanan publik. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan menurut penulis akan  bertentangan  dengan  penerapan  asas  penyelenggaraan  kepentingan  umum  dalam  AAUPB. Karena  pada  prinsipnya  AAUPB  merupakan  pedoman  tidak  tertulis  dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 30
Dengan  demikian,  penekanan  larangan  tersebut  lebih  kepada  pencegahan  kemungkinan terjadinya  KKN  antara  perusahaan  yang  di  dalamnya  terdapat  anggota  Polri  dengan  instansi kepolisian. Jika ditelaah dari bunyi pasal tersebut, tidak ada larangan bagi anggota Polri yang masih
27 Ichsan Syuhudi, “Media Komunikasi dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, Jurnal Pena Justitia Vol. 17 No.01, 2017, hal. 13
28 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.252
29 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.263
30 Margareta  Nopia  Merry  Venita  Jarmanih  et.al., Wewenang,  Paksaan  Pemerintahan  ( Bestuursdwang ), Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol.6 No.02, 2016, hal.7
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
aktif,  baik  untuk  menjadi  pemegang  saham  dalam  perusahaan  swasta  nasional  ataupun  menjadi komisaris atau direksi perusahaan lain yang tidak berhubungan dengan Polri.
Berdasarkan penjelasan di atas melalui pengumpulan bahan-bahan literasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kode etik profesi, penulis menemukan bahwa larangan rangkap  jabatan di  lingkup ASN, TNI dan Polri  tidak  diperbolehkan.  Hal  tersebut  dapat merusak profesionalitas  para  pelaksana  pelayanan  publik  untuk  menjalankan  tugasnya  sesuai  yang diamanatkan  oleh  negara  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Dimana  akibat  hukum  yang ditimbulkan yakni pemberhentian dari jabatan atau mengundurkan diri. Selanjutnya akan diadakan sidang kode etik bagi masing-masing instansi.

## KESIMPULAN
Pertimbangan  diangkatnya  ASN,  TNI  dan  Polri  sebagai  komisaris  di  BUMN  adalah  karena adanya regulasi yang membiarkan praktek rangkap jabatan itu sendiri misalnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Hal tersebut tentunya relatif bisa diterima apabila bisnis BUMN sesuai dengan bidang yang digeluti oleh para ASN, TNI dan Polri. Pertimbangan  tersebut  juga  didasarkan  pada Undang-Undang Perseroan  Terbatas  yang  menyebutkan tugas  komisaris  ialah  melakukan  pengawasan  sehingga kemungkinan  terjadinya  konflik kepentingan tidak akan terjadi. Pertimbangan lainnya, yakni karena adanya kepemilikan saham pemerintah sekitar 51% dalam bentuk penyertaan modal negara ( Public Service Obligation ), oleh karenanya dibutuhkan wakil pemerintah untuk menjaga kepentingan dan kebijakan serta memastikan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Untuk itu, ASN, TNI dan Polri yang kapabel dibutuhkan untuk mengisi posisi komisaris di BUMN. Namun, tetap saja hal tersebut harus  tetap  dikawal  dan  terus  dikaji  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  masih  saling berbenturan.
Akibat  hukum  diangkatnya  ASN,  TNI  dan  Polri  menjadi  komisaris  BUMN,  yakni  harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan beberapa undang- undang dan peraturan pemerintah.

## DAFTAR REFERENSI
Abidin, Hamid dan Mimin Rukmini. 2004 . Kritik dan Otokritik LSM . Jakarta: Piramedia Agustinova, Danu Eko. 2015. Memahami Metode Penelitian Kualitatif .. Yogyakarta: Calpulis.
Alfurqan,  Muhammad  Said.  2020. Pengaruh  Optimalisasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa . Jurnal Siyasatuna Vol.2 No.1.
Al-Mawardi.  2017. al  Ahkam  al-Sulthaniyyah , alih  bahasa  Khalifurrahman  Fath  &  Fathurrahman , cet.2. Jakarta:Qisthi Pers.
Bambang.  2017. Implementasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  Berbasis  Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian Elementer . Jurnal Iqtisaduna Vol.3 No.2.
Bernie,  Mohammad.  2020. Masalah  di  Balik  Rangkap  Jabatan  Komisaris  BUMN  Era  Jokowi. https://tirto.id/masalah-di-balik-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-era-jokowi-fMhx .  (diakses pada tanggal 10 Juni 2021)
Darmaputra,  Eka.  2001. Pergulatan  kehadiran  Kristen  di  Indonesia:  teks-teks  terpilih  Eka Darmaputera . Jakarta: BPK Gunung Mulia
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Dkk,  Samadi._____. Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu) . Skripsi.
Erlina. 2017. Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas. Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.2 Erlina.  2017. Prinsip  Good  Corporate  Governance  pada  Perseroan  Terbatas. Jurnal Jurisprudentie Vol.4. No.1
HR, Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Pers. Istiqamah.  2019. Peranan  Komisi  Pengawas    Persaingan  Usaha  Dalam  Penanganan  Kasus  Kartel Usaha . Alauddin Law Development Journal (Jurnal ALDEV) Vol. 1 No.2
Jarmanih,  Margareta  Nopia  Merry  Venita  et.al.  2016. Wewenang,  Paksaan  Pemerintahan (Bestuursdwang). Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol.6 No.02 Kahpi, Ashabul. 2017. Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003 . Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No..2
Mahfud, Mohammad. 2018. Politik Hukum di Indonesia . Depok: Rajawali Pers Nurjannah,St. 2017. Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal . Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1 Prasetya, Rudhi. 2001. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas . Bandung: Citra Aditya Bakti Rahim, Wahida. 2019. Karakteristik dan Aspek Hukum Dalam Kewirausahaan . Jurnal Al-Qadau Vol.6 No.1 Safriani, Andi. 2017. Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan. Jurnal Jurisprudentie Vol.4
No.2
Safriani,  Andi.  2020. Telaah  Terhadap  Asas  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal Jurisprudentie Vol.7 No.1
Syuhudi,  Ichsan.  2017. “Media  Komunikasi  dan  Kajian  Hukum  Implementasi  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik”. Jurnal Pena Justitia Vol. 17 No.01
Wahyuni,  Tri.  2017. “Rangkap  Jabatan”  :  Batas  antara  hukum  dan  etika  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Policy Paper. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur  LAN
Yakup, Bahrul Ilmi. Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia ; Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat. Yogyakarta: Genta Publishing