Vol 18 No 3 Januari 2021
PERUBAHAN ANGKA TAHUN LAHIR DALAM IJAZAH  SEKOLAH YANG DIGUNAKAN MU UNTUK KEPENTINGAN PENCALONAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003

## TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Oleh:

## Yogie Edward Maranatha
Fakultas Hukum Universitas Surabaya yogiedward8@gmail.com
Abstrak − Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku (MU), yaitu  melakukan perubahan pada angka tahun lahir dalam ijazah sekolah yang digunakan  oleh  MU  untuk  kepentingan  pencalonan  diri  sebagai  kepala  desa  ditinjau  dari Undang –  Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan Nasional.  Pada kasus MU  yang  menggunakan  ijazah  yang  dirubahnya  merupakan  salah  satu  bentuk  penggunaan ijazah  palsu,  sehingga  MU  dapat  dikenakan  Pasal  69  ayat  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kata Kunci: Penggunaan Ijazah yang dirubah;Ijazah Palsu; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Abstract − This research is intended to analyze the action was done by (MU) made the changes the number of birth’s year on his Diploma certificate that MU used for himself nomination as a Head Village Election in term of Law no. 20 year 2003 regarding The National Education System.  In  MU  case,  using  diploma  was  modified,  is  one  form  the  used  of  a  fake  diploma, therefore  MU  can  be  subject  by  article  69  verse  1  of  Law  of  No.20  year  2003  On  National Education System
Keywords:  The  used  of  modified  diploma  certificate;fake  diploma  certificate;  Law  of  No.20 year 2003 on National Education System

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia dituntut untuk memperoleh pendidikan yang layak, pendidikan yang layak tersebut nanti akan digunakan untuk melamar suatu pekerjaan, memperoleh profesi yang  diharapkan  maupun  mencalonkan  diri  menjadi  legislatif  pemimpin negara/daerah/desa. Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya yang disingkat UU Sisdiknas), Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Vol 18 No 3 Januari 2021
Pendidikan  ini  dituntut  oleh  pemerintah  agar  nantinya  masyarakat  dapat mengembangkan ilmu yang sudah diterima tersebut menjadi sebuah keahlian. Keahlian inilah yang  dapat  membangun  kepribadian  individu  agar  dapat  bersaing  dengan  individu  lainnya. Maka dari itu, untuk  mendapatkan pendidikan yang dituntut oleh pemerintah, harus menjadi peserta didik terlebih dahulu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Peserta didik  memiliki wajib belajar untuk menyelesaikan proses tahapan yang dituntut oleh pemerintah, yaitu Sekolah Dasar (yang selanjutnya disingkat SD) atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama (yang  selanjutnya  disingkat  SMP)  atau  Madrasah  Tsanawiyah  dan  Sekolah  Menegah  Atas (yang selanjutnya disingkat  SMA) atau Madrasah Aaliyah yang nantinya akan mendapatkan sertifikat ketika sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dalam dunia pendidikan.
Sertifikat  tersebut  yang  akan  diterima  oleh  peserta  didik  adalah  ijazah,  ijazah  ini nantinya  merupakan  salah  satu  persyaratan  agar  masyarakat  dapat  melamar  pekerjaan, memperoleh suatu profesi yang diharapkan dan mencalonkan diri menjadi legislatif pemimpin negara/daerah/desa  Sesuai  dengan  Pasal  61  ayat  (2)  UU  Sisdiknas  yaitu:  Ijazah  diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang  pendidikan  setelah  lulus  ujian  yang  diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan  yang terakreditasi, peserta didik dituntut untuk lulus ujian terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
Ijazah yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya apabila isi dari ijazah tersebut sesuai  dengan  individu  yang  terkait  dan  sengaja  tidak  dipalsukan  oleh  individu  yang bersangkutan, jika tidak sesuai maka ijazah tersebut dapat dipastikan palsu atau adanya terjadi unsur  pemalsuan  dalam  ijazah  tersebut.  Kejahatan  mengenai  pemalsuan  atau  disingkat kejahatan  pemalsuan  adalah  berupa  kejahatan  yang  didalamnya  mengandung  unsur  keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah- olah  benar  adanya  padahal  sesungguhnya  bertentangan  dengan  yang  sebenarnya. 1 jika dilakukan pemalsuan terhadap ijazah maka dalam  isi ijazah tersebut  tampak seolah-olah asli namun  tidak sesuai  dengan isi ijazah tersebut,  hal  ini dapat  menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu.
Perbuatan merubah ijazah adalah suatu  perbuatan yang sangat  serius, karena dampak dari  perbuatan  tersebut  adalah  merugikan  bagi  beberapa  pihak.  Perbuatan  merubah  ijazah
1 Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Pemalsuan , Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm. 3.
Vol 18 No 3 Januari 2021
tersebut  termasuk  kategori  tindak  pidana,karena  merubah  ijazah  sudah  secara  langsung membuat ijazah tersebut menjadi palsu dan dampaknya dapat merugikan pihak lain.
Salah satu hukum positif di Indonesia yang masih berlaku untuk menjerat para pelaku yang  memalsukan    ijazah  palsu  dan  menggunakan  ijazah  palsu    adalah  UU  Sisdiknas.  UU Sisdiknas  bertujuan  untuk  melaksanakan  dan  melindungi  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang terdapat  di  Indonesia,  sehingga  para  pelaku  yang  melakukan  penyimpangan  dalam  Sistem Pendidikan  Nasional  di  Indonesia  dapat  dijerat  sesuai  hukuman  yang  terdapat  dalam  UU Sisdiknas. Dalam pemberian sanksi pidana yang melanggar UU Sisdiknas terdapat pada Bab XX. Bab XX merupakan setiap perbuatan yang melanggar Sistem Pendidikan Nasional yang dapat  merusak  visi  dan  misi  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia.  UU  Sisdiknas masih dapat digunakan dalam pelaksanaannya, karena UU Sisdiknas belum terdapat perubahan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  terdapat  kasus  tindak  pidana  pemalsuan  ijazah  perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MU. MU melakukan pemalsukan ijazah dengan cara merubah ijazah SMA yang dimilikinya yang nantinya digunakan sebagai  pencalonan kepala desa Lae Gambir.  Kasus  yang  dilakukan  MU  bermula  dari  desa  Lae  Gambir  mengadakan  pesta demokrasi  dalam pemilihan calon  Kepala Desa  Lae Gambir dalam  masa jabatan 2015/2019. MU tertarik untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa Lae Gambir. Pada saat pendaftaran umur MU masih 24 tahun, dengan adanya  ketentuan yang sudah diatur mengenai  pencalonan Kepala Desa calon Kepala Desa ketika pendafataran harus berumur 25 tahun dan adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
Persyaratan umur dalam pencalonan kepala desa sesuai ketentuan  pada Pasal 33 huruf e Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( selanjutnya yang disingkat UU Desa) .  MU  yang  masih  berumur  24  Tahun  ketika  pendaftaran  calon  Kepala  Desa  Lae  Gambir menyadari  tidak  dapat  ikut  serta  dalam  pencalonan  Kepala  Desa  Lae  Gambir,  maka  MU merubah  ijazah  SMA  dengan  cara  merobek  laminating  di  sebelah  kanan  atas  ijazah.  MU merubah  angka  tahun  kelahirannya  yang  bermula  tahun  1991  menjadi  1990  dengan menggunakan pulpen berwarna hitam.
Perubahan angka tahun lahir dilakukan agar bisa masuk pencalonan Kepala Desa Lae Gambir. Sebelum dilakukan perubahan pada ijazah SMA yang dilakukan oleh MU, MU sudah melegalisir  ijazah  SMA  yang  dimilikinya  ke  instansi  yang  berwenang  yang  selanjutnya dipergunakan dalam melengkapi berkas administrasi pemilihan calon Kepala Desa Lae Gambir
Vol 18 No 3 Januari 2021
dan  pada  saat  penyerahan  berkas  administrasi  MU  tidak  menunjukan  ijazah  asli  SMA  yang dimilikinya kepada pihak panitia, sehingga MU terpilih menjadi Kepala Desa Lae Gambir.
Hakim di Pengadilan Negeri Singkil dalam amar putusan  Pengadilan Negeri Singkil Nomor  :  53/Pid.B/2015/PN-SKL  memutuskan  MU  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. MU melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga MU dijatukan pidana penjara selama 1 (satu tahun) dan 5 (lima) bulan. Dalam putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif,  yaitu  tipe penelitian yang didasarkan dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengkaji dan menjawab suatu permasalahan pada kasus ini.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach . Statute approach merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dikaji  sebagai  landasan  utama  dari  pembahasan  dan  penelitian  ini,  sedangkan conceptual approach merupakan  metode  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  menelusuri  pendapat- pendapat, doktrin-doktrin, dan konsep dari para ahli di bidang ilmu hukum yang terdapat dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung dari pembahasan dan penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kronologi  Kasus  tersebut,  terdakwa  MU  melakukan  perbuatan  merubah ijazah SMA dan menggunakannya dilakukan supaya kepentingan MU yang ingin sekali ikut serta dalam pencalonan kepala desa atau keuchik di desa Lae Gambir dapat terlaksana. Karena MU sebenarnya belum dapat memenuhi persyaratan umur yang sudah ditentukan baik dalam UU  Desa  maupun  di  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Pemilihan  Dan Pemberhentian Keuchik.
Persyaratan  administratif  yang  harus  dilengkapi  oleh  para  calon  Keuchik  atau  calon kepala desa   menurut ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan  Dan  Pemberhentian  Keuchik  juncto  Pasal  33  UU  Desa  harus  dilaksanakan  dan dipatuhi bagi calon kepala desa atau calon keuchik.
Kepala  Desa  di  Aceh  disebut  dengan  keuchik  sebagaimana  tertulis  pada  ketentuan Pasal  1  angka  12  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Pemilihan  Dan Pemberhentian  Keuchik  Di  Aceh.  Keuchik  memimpin  suatu  wilayah  yang  sudah  dibagi
Vol 18 No 3 Januari 2021
menurut administratif di Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh
Perbuatan  MU  tersebut  dapat  dikenakan  ketentuan  Pasal  69  ayat  (1)  UU  Sisdiknas karena menurut unsur Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas MU diduga memenuhi unsur dalam Pasal 69  ayat  (1)  UU  Sisdiknas.  Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian  mengemukakan  unsur  –  unsur yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas, unsur – unsur tersebut yaitu:
a. Perbuatannya: menggunakan
b. Objeknya:
1) ijazah palsu
2) sertifikat kompetensi palsu
3) gelar akademik palsu
4) profesi palsu
5) vokasi palsu. 2
Ad.1. Menggunakan
Unsur  pada  “menggunakan”  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  UU  Sisdiknas  menurut  Adami Chazawi dan Ardi Ferdian adalah “subyek hukum yang menggunakan objek palsu tersebut”. 3
Subyek hukum yang dimaksud adalah pelaku bisa orang maupun bukan orang yang melakukan tindak pidana menggunakan obyek palsu tersebut.
Perbuatan  MU  merubah  angka  tahun  lahir  ijazah  SMA  setelah  merubah    fotokopi legalisir  Ijazah  SMAyang  dimilikinya,  yang  semula  tahun  1991  menjadi  1990.    Perubahan angka tahun terakhir dari “1” menjadi “0” tersebut secara langsung membuat ijazah SMA MU menjadi  palsu.  MU  menggunakan  obyek  yang  dipalsukan  tersebut  untuk  mencapai kepentingannya dalam pencalonan kepala desa atau calon keuchik di Desa Lae Gambir.
Perbuatan MU menggunakan ijazah SMA yang sudah dirubahnya yang bermula ijazah asli menjadi palsu tersebut sudah memenuhi unsur “menggunakan”  karena MU menggunakan ijazah SMA palsu dari hasil perbuatannya tersebut untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa atau  calon  keuchik  tersebut  dan  perbuatan  MU  yang  menggunakan  obyek  palsu  atau  ijazah
2 Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan , Jakarta, RajaGrafindo Persada,2014,hlm.251
3 Ibid
palsu  tersebut  tidak  adanya  alasan  pemaaf  sehingga  MU    dapat  bertanggung  jawab  atas perbuatannya tersebut.
Ad.2.Objek
Pada unsur “objek” yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas ditentukan lima objek yang palsu, yaitu ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan vokasi.
Perbuatan MU yang merubah angka tahun lahir ijazah SMA yang dimilikinya serta terlebih dahulu merubah angka tahun lahir fotokopi legalisir ijazah SMA yang dipergunakan dalam persyaratan administrasi untuk pencalonan kepala desa, dengan cara merobek laminating sebelah  kanan  atas  ijazah  SMA  tersebut  lalu  mengubah  angka  tahun  lahirnya  menggunakan bolpoin berwarna hitam. Bermula tahun 1991 menjadi 1990, perubahan angka tahun lahir dari “1”  menjadi  “0”  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum.  Hukum  yang  dimaksud adalah peraturan yang masih berlaku di Indonesia.
Perbuatan  MU  yang  merubah  angka  tahun  lahir  dalam  ijazah  dan  fotokopi  legalisir ijazahnya  tersebut  membuat  keduanya    menjadi  palsu,  yang  kemudian  terdakwa  MU menggunakan  ijazah  palsu  tersebut  untuk  kepentingan  pencalonan  kepala  desa  atau  calon keuchik  di  desa  Lae  Gambir.  Terdakwa  MU  hanya  mengumpulkan  fotokopi  legalisir  yang dimilikinya tersebut kepada panitia pelaksana dalam pendaftaran calon Kepala Desa atau Calon Keuchik  di  desa  Lae  Gambir  yang  kemudian  MU  terpilih  menjadi  Kepala  Desa  atau  calon Keuchik  di  desa  Lae  Gambir.  Menurut  unsur  obyek  yang  dilakukan  MU  ini  adalah menggunakan ijazah palsu telah terpenuhi.
Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) menurut Andi Hamzah dan Ardi Ferdian adalah “memanfaatkan kegunaan dengan cara apapun terhadap  objek – objek :  ijazah  palsu,   sertifikat   kompetensi   palsu, gelar  akademik palsu,  profesi  palsu  dan/  atau vokasi  palsu”. 4 MU  menggunakan  ijazah  SMA  yang  sudah  dirubahnya  tersebut  untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau calon Keuchik di Desa Lae Gambir, sehingga MU terpilih menjadi Kepala Desa atau Keuchik di Desa Lae Gambir.
MU  secara  sadar  akan  umurnya  tersebut  yang  tidak  dapat  ikut  serta  menjadi  calon Kepala Desa atau Calon Keuchik ,supaya dapat ikut serta dalam pencalonan Kepala Desa Lae Gambir  menggunakan  ijazah  palsu  yang  sudah  dirubahnya  tersebut  untuk  memenuhi persyaratan administarasi yang diwajibkan dipenuhi dalam pendaftaran calon Kepala Desa di
4 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.cit , hlm. 253
Vol 18 No 3 Januari 2021
Desa Lae Gambir , yang seharusnya MU tidak dapat  menjadi  calon  Kepala Desa  atau  calon keuchik  berdasarkan  ketentuan  Pasal  33  huruf  f  UU  Desa  dan  berdasarkan  Pasal  13  huruf  f Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.
Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas memiliki unsur kumulatif dan unsur alternatif terhadap objek yang dipalsukan, maka MU dapat melakukan dari lima unsur objek yang dipalsukan tersebut atau hanya salah satu dari objek yang dipalsukan tersebut. MU memenuhi unsur – unsur pidana yang terdapat pada Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas sehingga MU dapat dikenakan terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas sesuai penjelasan unsur yang sudah dijelaskan.
Berdasarkan  penjelasan  yang  sudah  diuraikan,  perbuatan  MU  yang  merubah  ijazah SMA yang dimilinya dan menggunakannya demi kepentingan pencalonan kepala desa sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas. MU baru dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.
Unsur kesalahan yang dimaksud dalam pertanggungjawaban pidana yaitu :
1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana)
2. Mampu bertanggungjawab, unsur mampu bertanggungjawab meliputi:
a. Menginsafi makna dari perbuatannya
b. Menginsafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat
c. Mampu menentukan niat/ kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.
3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja ( dolus) dan kelalaian ( culpa ) 4. Tidak boleh ada alasan pemaaf. 5
Ad.1 Adanya perbuatan melawan hukum
Pada unsur kesalahan terdapat adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) yang dilakukan oleh si pelaku. Pada kasus ini, MU merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana  atau  perbuatan  pidana  yang  tidak  diperbolehkan  dengan  peraturan  yang  terkait. Perbuatan  MU  yang  melanggar  penggunaan  ijazah  palsu  ini  dengan  modus  merubah  ijazah SMA  yang  dimilikinya  adalah  perbuatan  yang  dilarang  menurut  peraturan  perundang  - undangan,  karena  perbuatan  MU  melanggar  peraturan  perundang  –  undangan  yang  terkait
5 Tim  Dosen, Hand  Out  Hukum  Pidana ,  Laboratorium  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 66.
Vol 18 No 3 Januari 2021
seperti  melanggar  Pasal  69  ayat  (1)  UU  Sisdiknas  yang  secara  nyata  dan  tegas  mengatur dilarangnya  penggunaan  ijazah  palsu  ,  sertifikat  kompetensi  palsu,  gelar  akademik  palsu, profesi  palsu  dan/  atau  vokasi  palsu.  Perbuatan  MU  merupakan  adanya  perbuatan  melawan hukum  (perbuatan  pidana)  sehingga  unsur  daripada  adanya  perbuatan  melawan  hukum (perbuatan pidana) terpenuhi karena MU secara tegas sudah melanggar melawan hukum formil, Leden Marpaung mengemukakan pengertian melawan hukum formil adalah “suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum ( wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang”. 6 Dari uraian tersebut MU secara nyata memenuhi unsur Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) sehingga terpenuhinya unsur ini.
Ad.2 Mampu bertanggungjawab
Pada unsur yang kedua “mampu bertanggungjawab” harus dimiliki oleh pelaku yang melakukan  suatu  tindak  pidana  atau  perbuatan  pidana,  Moeljatno  mengemukakan  mengenai mampu  bertanggungjawab:  “kemampuan  bertanggungjawab  dengan  singkat  diterangkan sebagai  keadaan  batin  orang  yang  normal,  yang  sehat”. 7 Dari  pendapat  Moeljatno  dapat disimpulkan  bahwa  pelaku  yang  dapat  dikatakan  memiliki  kemampuan  bertanggungjawab apabila  menyadari  perbuatannya  atau  tidak  memiliki  penyakit  dalam  pikirannya.  Yang dimaksud dengan penyakit dalam pikirannya jika dipandang melalui KUHP berada ditentukan dalam Pasal 44 KUHP.
Pada subyek hukum dalam kasus ini, MU sudah cakap hukum, yang dimaksud cakap hukum adalah orang yang bisa melakukan perbuatan hukum dengan sendiri tanpa perlu bantuan kerabatnya. MU pada waktu pendaftaran calon kepala desa atau calon keuchik sudah berumur 24  tahun.  Berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku  MU  dikategorikan dewasa dan cakap hukum, sehingga masalah umur dan cakap hukum MU sudah terpenuhi orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.
Perbuatan  MU  yang  melakukan  penggunaan  ijazah  SMA  yang  sudah  dirubahnya untuk kepentingan pencalonan Kepala Desa  atau calon Keuchik dilakukan secara sadar. MU secara  sadar  atau  tidak  memiliki  penyakit  dalam  pikirannya  ketika  melakukan  perbuatan tersebut karena MU tidak memiliki catatan medis dari rumah sakit manapun yang menunjukan bahwa MU memiliki penyakit dalam pikirannya.
6 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.44
7 Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana cet ke-5, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm.165
Vol 18 No 3 Januari 2021
Perbuatan  MU  yang  merubah  ijazah  SMA  yang  dimilikinya  secara  sadar menggunakan bolpoin bewarna hitam dengan cara merobek laminating di sebelah kanan atas menunjukan  bahwa  MU  melakukan  perbuatan  tersebut  secara  sadar  dan  tidak  memiliki penyakit dalam pikirannya, sehingga unsur  “mampu  bertanggungjawab  dalam kasus  MU ini terpenuhi.
Ad.3 “Memiliki salah satu bentuk kesalahan ( dolus ) atau kelalaian ( culpa )
Unsur  ketiga  yaitu  “Memiliki  salah  satu  bentuk  kesalahan  (dolus)  atau  kelalaian (culpa)”  yang  harus  ada  dalam  diri  pelaku  yang  melakukan  suatu strafbaarfeit atau  tindak pidana. Setiap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dapat melakukan tindakannya tersebut atas kehendaknya sendiri atau pelaku tersebut lalai , sehingga awalnya  tidak  memiliki  kehendak  melakukan  tindakan  tersebut  menjadi  melakukan  tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan.
Bentuk kesalahan yang dimaksud yaitu sengaja dan kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.
1. Kesengajaan (Dolus)
Untuk dapat  dipidananya kejahatan mutlak diisyaratkan  adanya “sengaja atau dolus ” atau  “kealpaan  atau culpa ”:  yang  merupakan  keharusan  untuk  dapat  menyimpulan adanya kesalahan.
Jenis/macam kesengajaan ada tiga:
a. Sengaja sebagai maksud (untuk menimbulkan akibat tertentu /dilarang);
b. Sengaja  sebagai  keharusan  atau  kepastian  terjadi  untuk  tercapainya  kejadian  yang dimaksud;
c. Sengaja bersyarat (dengan mengetahui dan mengehendaki menerima resiko yang besar). Sengaja jenis ini dikenal dengan nama sengaja sebagai kemungkinan / dolus eventualis . 2. Kelalaian (Culpa)
Memiliki  pengertian  kurang  mengindahkan  larangan,  sehingga  tidak  berhati-hati melakukan suatu perbuatan yng menimbulkan keadaan yang dilarang.
Bentuk kealpaan berdasarkan kemungkinan yang diinsafi dikenal:
a. Kealpaan  yang  disadari (Bewuste  Culpa    Conscious) .  Dalam  arti  orang  sadar  akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi (Culpa Lata);
b. Kealpaan  yang  tidak  disadari (Onbewuste  Culpa  /  Unconscious) ,  dalam  arti  orang seyogyanya harus sadar akan resio, tetapi tidaklah demikian (Culpa levi). 8
Perbuatan MU jika dikaji lebih mendalam lagi, MU melakukan perbuatan penggunaan ijazah  yang  sudah  dirubahnya  untuk  kepentingan  pencalonan  kepala  desa  yang    merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Tindakan MU tersebut tidak dilakukan dengan kelalaian karena MU melakukan tindakan atau perbuatan pidana tersebut dengan secara pasti dilakukan  secara  sengaja,  modus  operandi  MU  melakukan  perbuatan  merubah  ijazah  SMA dengan cara merobek laminating di sebelah kanan atas yang kemudian menggunakan bolpoin berwarna hitam untuk merubah angka tahun lahirnya yang bermula tahun 1991 menjadi 1990. Perubahan angka “1” menjadi “0” dilakukan secara sengaja supaya MU dapat menggenapkan umurnya  menjadi  25  tahun  agar  dapat  mencalonkan  diri  sebagai  calon  keuchik  di  desa  Lae Gambir.
Perbuatan MU jika dikaji dari unsur kesengajaan yang sudah diuraikan diatas termasuk sengaja sebagai maksud, karena perbuatan MU dilakukan secara sengaja dan memiliki akibat yang diinginkannya dalam melakukan perbuatan  atau tindak pidana  penggunaan ijazah yang sudah dirubahnya tersebut. Dilihat dari unsur “Memiliki salah satu bentuk kesalahan ( dolus ) atau kelalaian ( culpa )” MU melakukan unsur kesalahan yaitu sengaja sebagai maksud, sehingga perbuatan  MU  sudah  memenuhi  unsur  “Memiliki  salah  satu  bentuk  kesalahan (dolus )  atau kelalaian ( culpa )”.
Ad.4 “Tidak boleh ada alasan pemaaf”
Unsur yang paling akhir yaitu “Tidak boleh ada alasan pemaaf”. Pada unsur ini pelaku yang  melakukan  tindak  pidana  agar  dapat  mempertanggungjawaban  pidananya  harus  secara murni tidak ada alasan pemaaf. I Gede Widhiana Suarda menjelaskan “alasan pemaaf sebagai bagian dari alasan penghapus pidana merupakan suatu alasan yang menyebabkan hapusnya sifat dapat dicela dari suatu tindak pidana, jadi alasan pemaaf lebih mengkedepankan keberadaan si pembuat dibandingkan dengan perbuatan”. 9
Leden Marpaung mengemukakan salah satu alasan pemaaf, yaitu  yang tidak mampu bertanggung jawab seperti  keadaan masalah rohani dan jasmani dari si pelaku, antara lain :
1. “Jiwa si pelaku
8 Soedjono D , Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana , Bandung, Alumni,1981,hlm.54
9 I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana ; Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana , Malang , BanyuMedia , 2011 , hlm.121.
2. Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, dan

## 3. Gangguan penyakit jiwa”. 10
Berdasarkan  pendapat  I  Gede  Widhiana  Suarda  dan  Leden  Marpaung  dapat disimpulkan alasan pemaaf adalah salah satu bentuk alasan yang menyebabkan hapusnya sifat dapat dicela dari suatu tindak pidana dikarenakan sang pelaku tidak mampu bertanggungjawab atas  tindakannya  atau  beberapa  perbuatan  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang  – undangan.  Bentuk-bentuk  alasan  pemaaf  antara  lain  tidak  mampu  bertanggung  jawab  sesuai ketentuan  Pasal  44  KUHP,  adanya  daya  paksa/ overmacht berdasarkan  Pasal  48  KUHP, pembelaan  darurat  yang  melampaui  batas  dengan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (2)  KUHP  dan perintah jabatan yang tidak sah sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP.
MU  melakukan  penggunaan  ijazah  yang  dirubahnya  untuk  kepentingan  pencalonan kepala  desa  atau  calon  keuchik  berdasarkan  sehat  jasmani  dan  secara  sadar  melakukan perbuatan tersebut. MU tidak memiliki alasan pemaaf dikarenakan perbuatannya dilakukan atas kehendaknya  sendiri  dan  MU  tidak  memiliki  permasalahan  terhadap  pikirannya  ,  tidak berdasarkan daya paksa, tidak adanya pembelaan darurat dan perintah jabatan. Dalam alasan pemaaf  yang dihapus adalah kesalahannya sehingga kesalahan bagi pelaku dihapuskan, namun MU tidak memiliki adanya alasan pemaaf karena MU mampu bertanggungjawab dan tidak ada satupun perbuatan MU yang dapat masuk dalam unsur alasan pemaaf. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, MU memenuhi unsur “Tidak adanya alasan pemaaf”

## D. SIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
1. MU  telah  melakukan  perubahan  angka  tahun  lahir  dalam  ijazah  SMA  dan menggunakannya    untuk kepentingan  persyaratan administratif menjadi calon kepala desa  di  desa  Lae  Gambir.  Perbuatan  MU  telah  memenuhi  unsur  Pasal  69  ayat  (1)  UU Sisdiknas yaitu menggunakan ijazah yang sudah dirubahnya untuk kepentingannya yang perbuatannya tersebut  tidak sah. Tidak sah dalam  hal  ini adalah perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
10 Leden Marpaung , Op.cit , hlm.72.
2. Perbuatan  MU  telah  memenuhi    unsur-unsur  kesalahan  untuk  dapat  dikenakan pertanggungjawaban pidana, yaitu melakukan  perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di  atas  umur  tertentu    mampu  bertanggung  jawab,  mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan yang  berupa  kesengajaan  atau  kealpaan              (  dalam  hal  ini  MU  melakukan  bentuk kesalahan berupa kesengajaan ) dan tidak adanya alasan pemaaf.

## 2. Saran Tindak Lanjut
1. Panitia pelaksana dalam pemilihan calon keuchik atau calon kepala desa di Desa Lae Gambir  seharusnya  lebih  cermat  lagi  didalam  menyeleksi  persyaratan  administrasi calon keuchik atau calon kepala desa yang sudah diajukan oleh para bakal calon keuchik atau  bakal  calon  kepala  desa  dengan  cara  menunjukan  keaslian  ijazah  sekolah  yang dipergunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa atau calon keuchik 2. Seharusnya  terdapat  perubahan  ancaman  pidana  didalam  Pasal  69  ayat  (1)  UU Sisdiknas, yaitu penghapusan pidana denda bagi pelaku pengguna ijazah palsu, karena stelsel pemidanaan pada Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas menggunakan kumulatif dan/ atau alternatif sehingga pelaku bisa dikenakan pidana penjara dan/ atau pidana denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan , Rajawali Pers , Jakarta , 2000.
-------  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Pemalsuan  :  Tindak  Pidana  Yang  Menyerang Kepentingan  Hukum  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat  Mengenai  Kebenaran  Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana ; Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana , BanyuMedia Malang ,  2011.
Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika , 2005.
Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana cet ke-5, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Soedjono D, Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana , Alumni Bandung  Alumni,

## HAND OUT
Tim  Dosen, Hand  Out  Hukum  Pidana ,  Laboratorium  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2015.