Pendekatan Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Proses Demokratisasi Myanmar
Asep Setiawan & Laode Muhammad Fathun Universitas Muhamaadiyah Jakarta & UPN Veteran Jakarta Email : Asep.setiawan@umj.ac.id & laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  mengkaji  pendekatan  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  terhadap  demokratisasi  Myanmar  sebagai dampak dari globalisasi demokrasi. Amerika Serikat melakukan tekanan dan pemboikotan terhadap Myanmar agar  melakukan  proses  demokratisasi.  Sedangkan  Indonesia  memandang  demokratisasi  di  Myanmar merupakan  masalah  dalam  negeri  dan  tidak  perlu  campur  tangan  asing.  Pendekatan  Indonesia  dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ASEAN termasuk melakukan apa yang disebut constructive engagement. Pendekatan Indonesia terhadap Myanmar tampaknya lebih cocok untuk terjadinya perubahan menuju negara yang demokratis.
Kata Kunci: Demokrasi, Myanmar, Indonesia, Amerika Serikat, ASEAN

## ABSTRACT
The paper assesses the Indonesian and US approach toward Myanmar  democratization as consequences of the globalization of democracy. The US put pressure and political and economic boycott on Myanmar to push the democratization process. On the other hand, Indonesia insists that democratization in Myanmar is part of its domestic affair and no need for foreign intervention. This approach is in line with the basic principles of ASEAN including to build constructive engagement with Myanmar. Indonesian approach seems more suitable to create changes toward democratization in Myanmar.
Keywords: Democracy, Myanmar Indonesia, US, ASEAN

## PENDAHULUAN
Globalisasi demokrasi dan liberalisasi ekonomi dianggap sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan  negara-negara  sosialis  di  dunia.  Tidak  terkecuali  apa  yang  terjadi  di Myanmar. Setahun sebelum rubuhnya Tembok Berlin tahun 1990, sosialisme di Myanmar digulingkan  oleh  demonstrasi  pro  demokrasi  yang  dipimpin  mahasiswa  (Aung,  2016). Namun kemudian demonstrasi ini ditindas dengan kekerasan yang menelan banyak korban.
Setelah hampir lima puluh tahun di bawah junta militer, Myanmar mulai melakukan transisi menuju demokrasi (Renshaw, 2013). Salah satu petunjuknya adalah melaksanakan pemilihan umum yang dianggap demokratis oleh dunia internasional pada November 2015. Berlangsungnya pemilihan umum ini merupakan salah satu indikator bahwa demokrasi telah mulai  berkembang di  Myanmar. Dari pemilu  tersebut  maka terpilihnya lembaga legislatif yang  memiliki  tingkat  keabsahan  tinggi  yang  keputusannya  dihormati  di  dalam  dan  luar
negeri.  Sebelum  mencapai  jalan  demokrasi  yang  stabil,  Myanmar  dikenal  sebagai  negara yang  diperintah  oleh  kediktatoran  militer.  Militer  merebut  kekuasaan  tahun  1990  ketika Partai  Liga  Demokrasi  memenangkan  pemilihan  umum.  Kudeta  sebelum  terbentuknya lembaga  pemerintahan  yang  merepresentasikan  rakyat  ini  berlangsungsung  sampai  lebih dari dua warsa.
Salah satu  pendapat  menyebutkan reformasi di  Myanmar karena faktor perubahan top-down (Hlaing, 2009; Jagan 2011; Kurlantzik, 2012). Namun pendapat lain menyebutkan bahwa  dalam  jeda  waktu  menuju  demokrasi  itulah  terjadi  upaya  eksternal  agar  Myanmar mengikuti  jalan  demokrasi  seperti  tetangga  lainnya  di  Asia  Tenggara  (Renshaw,  2013). Amerika Serikat dan sekutunya mengambil jalan keras dengan menjatuhkan sanksi kepada Myanmar.  Alasannya,  pemaksaan  melalui  sanksi  ini  dapat  mengubah  wajah  Myanmar menjadi Negara demokrasi. (Chun, 2008). Sampai belasan tahun sanksi Barat tidak membuat penguasa Myanmar menyerahkan kekuasaan kepada rakyat.
Di  sisi  lain,  Indonesia  melalui  ASEAN  mengajak  Myanmar  menjadi  warga demokratis  melalui  pendekatan  lain.  Pendekatan  yang  dilakukan  berbasiskan  anggapan bahwa  pengucilan  Myanmar  akan  semakin  menyulitkan  terjadinya  perubahan  di  dalam negerinya. (Van der Loos, 2004).  Sanksi dan pengucilan yang dilakukan Barat  membuat Rangoon lebih tertutup dari luar. Indonesia mengajukan apa yang disebut  hubungan yang konstruktif untuk membuka pintu demokrasi di Myanmar.
Pendekatan  antara  Indonesia  dan  Barat  yang  direpresentasikan  antara  lain  oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa demokratisasi di Myanmar bisa diberlakukan dengan jalan tekanan melalui sanksi atau melalui hubungan yang konstruktif seperti yang disuarakan Indonesia termasuk melalui ASEAN. Artikel ini ini akan mengkaji bagaimana pendekatan Amerika  Serikat  dan  Indonesia  ini  dalam  konteks  globalisasi  nilai-nilai  demokrasi  di Myanmar. Kemudian akan dikaji perbandingan kedua pendekatan ini.

## KERANGKA ANALISIS

## Isu Demokrasi Myanmar
Sebelum melihat bagaimana proses Myanmar menuju demokrasi ada baiknya melihat sekilas profil Negara ini. Myanmar terdiri dari masyarakat multikultural, multiras dan multi-agama. Secara resmi, ada 135 kelompok ras nasional yang terdiri dari delapan etnis. Menurut Sensus tahun 2014 (Wikipedia, 2016), etnis Bamar merupakan 69% dari penduduk Myanmar dan etnis Shan adalah kelompok etnis minoritas terbesar dengan 8,5%. Proporsi untuk etnis lain
ialah: Kayin, 6,2%, Rakhine 4,5%, Mon 2,4%, Chin 2,2%, Kachin 1,4%, Kayah 0,4%, dan lain-lain  5,4%.  Dalam  hal  dominasi  agama,  Budha  terdiri  dari89,4%,  sedangkan  Kristen yang terbesar kedua dengan 4,9%, Muslim 3,9%,Hindu 0,5%, dan penganut animisme, dll 1,3%.  Meskipun  ada  kebebasan  beragama  di  Myanmar,  Budhisme  tampaknya  telah menikmati  dukungan  pribadi  yang  cukup  besar  dari  kepemimpinan  junta  militer  (Than, 2000).
Myanmar  menempuh  jalan  demokrasi  penuh  dengan  berbagai  hambatan  terutama dari kalangan militer. Setelah kemerdekaan Myanmar mengikuti sistem demokrasi seperti negara lainnya namun hanya berumur pendek. Junta  militer yang  dipimpin  oleh  Jenderal Ne  Win  melakukan  kudeta  di  tahun  1958  hingga 1960.  Demokrasi  sempat  bersemi kembali  setelah  pemilu  tahun  1960  yang dimenangkan  oleh  U  Nu  dengan  partainya Union    Party.    Namun  militer  Myanmar  kembali  melakukan  kudeta  tahun  1962  yang mengakhiri demokrasi di Myanmar.
Meskipun demikian rejim militer menggunakan istilah berlakunya satu partai untuk tidak disebut sebagai diktator militer. Rejim Jenderal New Win hanya mengakui satu partai politik yakni Burmese Socialist Program Party (BSPP). Partai tunggal ini dibentuk dengan misi  mendukung  program  pemerintah  yakni  “Burmese  Way  to  Socialism”.  Tahun  1988 setelah sekian lama rejim militer berkuasa barulah muncul aksi protes besar yang dipimpin para  mahasiswa  dan  tokoh  agama  Budha.  Mereka  mengecam  keras  dominasi  militer  di pemerintahan. Diduga berkembangnya pandangan tentang tidak layaknya militer memimpin diakibatkan  semakin  terbukanya  Myanmar  ke  dunia  internasional  akibat  perubahan internasional.  Militer  menanggapi  ancaman  itu  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan sekitar 3000 aktivis mahasiswa dan anggota oposisi dilaporkan tewas.
Jenderal Ne Win mengundurkan diri digantikan oleh  Jenderal  Saw  Maung  pada tanggal  18  September  1988  dan diikuti  dengan  pembubaran Burmese  Socialist  Program Party atau BSPP  serta  didirikannya State  Law  and Order  Restoration  Council (SLORC).
Tujuan    didirikannya      SLORC    ini    adalah    untuk  memulihkan    keadaan    negara    dan berkuasa    melalui    Undang-Undang    Darurat  (Martial  Law).  Di  bawah  kepemimpinan Jenderal  Saw  Maung,  kebijakan  yang  dihasilkan  cenderung  membawa  perubahan  bagi Myanmar dimana kebijakan tersebut lebih terbuka  dengan  negara  lain  terutama  kerjasama dalam    bidang    ekonomi    dan  militer.    Namun  masih  terdapat  beberapa  kebijakan  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  demokrasi.    Dengan  alasan  untuk  menciptakan  stabilisasi
politik, SLORC mengeluarkan rancangan kebijakan hukuman mati bagi setiap demonstran melalui aturan yang disahkan oleh legislatif pada 31 mei 1989.
Hal ini  merupakan  bukti  bahwasanya  demokrasi  yang  diusung  Jenderal  Saw Maung  hanyalah  sebuah  symbol  saja.  Lebih  lanjut,  Jenderal  Saw  Maung  merencanakan penyelenggaraan pemilu  untuk  pemilihan anggota parlemen yang dikenal  dengan sebutan Pyithu  Hluttaw  dengan  tetap  memberlakukan  undang-undang  darurat  dan  membekukan konstitusi 1974.
Atas persetujuan SLORC, maka diadakan pemilu multipartai yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1990. National League for Democracy (NLD) yang  dipimpin  oleh  Aung San  Suu  Kyi  merupakan  partai  oposisi  yang  berhasil memenangkan  pemilu  tersebut. Pada pemilu tahun 1990, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menerima 59,9% dari suara sah dan memenangkan 382 kursi, sementara partai  politik  pro-pemerintah  SLORC,  menerima  21,2%  suara  memenangkan  10  kursi. Melihat kondisi pemilu ini, pemerintah junta militer membatalkan hasil pemilu dan menahan Aung  San  Suu  Kyi.  Kejadian  ini  membuat  hubungan  bilateral  AS-Myanmar  menjadi semakin buruk, pemerintah junta militer dinilai otoriter dan melakukan pelanggaran HAM atas kegagalan untuk menghormati hasil pemilihan umum parlemen pada tahun1990 (Than, 2000).
Keluarnya  hasil  pemilu  yang  berada  diluar  prediksi  SLORC  menimbulkan keterkejutan  bagi  junta  militer,  sehingga  SLORC  tidak  mengakui  hasil  pemilu  tersebut. Bahkan  pimpinan  partai  NLD  Aung  San Suu  Kyi,  ditangkap  dan  dikenai hukuman tahanan  rumah  oleh  Pemerintah Myanmar sejak tahun 1992.
Setelah  pemilu  1990,  Jenderal  Saw  Maung  mengundurkan  diri  tahun  1993  dan digantikan  oleh  Jenderal  Than  Shwe.    Setelah  kemenangan  NLD,  SLORC  menahan  262 aktivis  NLD  pada  bulan  Mei  1996  lalu,  karena  para  aktivis  ini  mencoba  untuk menyelenggarakan kongres NLD yang pertama mereka memenangkan pemilu 1990. Hal ini yang mengakibatkan Myanmar dikategorikan sebagai  negara  yang  paling  buruk  dalam penegakan  demokratisasi  di  kawasan Asia Tenggara.
Tekanan  dari  luar  serta  adanya  simbol  perjuangan  demokrasi  Aung  San  Suu  Kyi menyebabkan  perlahan-lahan  terjadi  perubahan.  Namun  dua  tekanan  secara  garis  besar dilakukan oleh Indonesia dan ASEAN melalui apa yang disebut ASEAN Way . Di sisi lain, Amerika  Serikat  dan  sekutunya  berusaha  memaksanakan  demokrasi  dengan  pendekatan
sanksi,  pengucilan  dan  pemboikotan.  Mana  yang  lebih  memberikan  tekanan  di  era globalisasi  ini  dalam  menyemaikan  demokrasi  di  Myanmar?  Selanjutnya  kita  akan  lihat bagaimana  pendekatan  yang  dilakukan  Amerika  Serikat  disusul  kemudian  kebijakan Indonesia dan mitranya di ASEAN.

## Pendekatan Amerika Serikat
Sejak  awal  Amerika  Serikat  sangat  kritis  terhadap  junta  militer  Myanmar.  Negeri  ini termasuk dalam kategori sebagai pos terdepan tirani selain Kuba, Korea Utara, Iran, Belarus dan  Zimbabwe  (Prashad,  2007:8).  Amerika  Serikat  mengambil  kebijakan  dengan menggalang dunia internasional untuk mengisolasi Myanmar. Bahkan Kemlu AS mendesak Tiongkok dan India untuk menghentikan investasi di proyek gas dan minyak di Myanmar (Cherian, 2007:21).  Mobilisasi yang dilakukan AS ini tidak begitu berhasil.
Namun bersama Eropa, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. AS menyebut  penguasa  di  Rangoon  sebagai reign  of  fear atau  rejim  penyebar  ketakutan  dan bahkan  memberlakukan  pembatasan  terhadap  rejim  termasuk  larangan  perjalanan  ke Amerika Serikat bagi anggota junta dan keluarganya yang memperluas sanksi yang sudah berlaku selama satu dasa warsa.
Kampanye  Amerika  Serikat  untuk  demokrasi  di  Maynmar  lebih  fokus  daripada kepada kebebasan dan demokrasi di Tiongkok. Konsekuensi dari menjatuhkan sanksi sanksi ke  Myanmar  adalah  kesulitan  bagi  industrinya  terutama  bagi  perusahaan  yang  tertarik memanfaatkan minyak di negeri itu. Oleh sebab itu sejumlah perusahaan minyak mendesak Amerika agar segera menyelesaikan masalah dengan Myanmar. Bagi Washington kata-kata seperti tirani dan liberti, kebebasan dan demokrasi merupakan hal berharga namun di mata rakyat Myanmar kata-kata itu seperti hanya hiasan untuk negara penjajah.
Penerapan Coercive  Diplomacy Amerika  Serikat  terhadap  junta  Militer  Myanmar telah  dimulai  pertamakali  pada  akhir  April  1997,  dengan  menerapkan  sanksi  embargo ekonomi  berupa  penghentian  segala  macam  investasi  AS  yang  akan  masuk  ke  Myanmar (Haryono,  1997).  Sanksi  tersebut  dijatuhkan  oleh  AS  kepada  Myanmar  karena  bentrokan yang terjadi pada tahun 1988, yang merupakan awal mulainya kekacauan dalam mengelola ekonomi  dan  terjadinya  penindasan  politik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  alah  satunya dengan  menjadikan  Aung  San  Suu  Kyi  sebagai  tahan  politik,  sehingga  menyebabkan pemberontakan atau demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa.
Akibat  peristiwa tersebut, AS  menjadi  ikut campur dengan konflik yang terjadi di Myanmar  karena  hal  tersebut  benar-benar  telah  melanggar  HAM  dan  demokrasi.  Meski sanksi  tersebut  hanya  dilakukan  sepihak  oleh  AS  tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu kepada  Myanmar,  namun  diharapkan  pemerintah  dapat  menghentikan  aksinya  dalam pelanggaran HAM dan demokrasi tersebut lalu dapat segera membebaskan pemimpin dan para tokoh pro-demokrasi NLD yang ditahan.
Sanksi AS tersebut lalu dibuat ke dalam undang-undang khusus tentang Myanmar dan hal itu dianggap sebagai tekanan palingkeras datang dari AS, dengan dicanangkannya suatu  undang-undang  Kebebasan  dan  Demokrasi  Myanmar.  Undang-undang  khusus  itu mulai berlaku efektif pada bulan September 2003, jika Junta tidak membebaskan Suu Kyi dan belum melaksanakan proses demokratisasi. Dalam undang-undang tersebut antara lain ditetapkan, AS  menutup  pasarnya terhadap segala produk Myanmar dan langkah tersebut memberikan  isyarat  yang  jelas  kepada  Junta  bahwa  penahanan  ikon  demokrasi  Suu  Kyi maupun represi terhadap masyarakat Myanmar tidak bisa ditoleransi.
Berbagai  langkah AS  yang menekan diberlakukan kepada Myanmar.  Pada 28 Juli 2003, Presiden George W. Bush mengeluarkan Executive Order (EO) yang memberlakukan sanksi terhadap Myanmar sesuai dengan Burmese Freedom and Democracy Act (BFDA). Executive Order 13310, berisi draft pelarangan impor produk dari Myanmar dan ekspor jasa keuangan  ke  Myanmar,  serta  membekukan  aset  SPDC  dan  tiga  lembaga  keuangan perdagangan luar negeri Myanmar. Pilihan untuk mengukur kebijakan dalam pelaksanaan sanksi ini tergantung pada sifat dan perubahan yang di inginkan. Represi berikutnya, terjadi atas  tindakan  keras  junta  militer  terhadap  demonstran  damai  pada  bulan  September  2007 membuat hubungan bilateral menjadi semakin tegang. Untuk melancarkan isolasi terhadap Myanmar, maka AS memilih untuk menambah penjatuhan sanksi. Pada 27 September 2007, Departemen Keuangan AS menunjuk 25 pejabat senior pemerintah Myanmar sebagai subjek atas  pem-blokiran  aset  dalam Executive  Order 13310.  Pada  18  Oktober  2007,  Presiden George  W.  Bush  mengumumkan Executive  Order (EO  13448),  dengan  memperluas kewenangan untuk memblokir aset individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan korupsi publik (Presidential documents, 2007).
Pengaruh AS sangat dirasakan bagi rakyat Myanmar sehingga masyarakat Myanmar yang  hidupnya  sudah  susah  serta  tertekan  dibawah  represi  Junta  menjadi  bertambah menderita, hal tersebut terjadi ketika AS melaksanakan ancaman sanksi ekonomi yang keras.
Diterapkannya sanksi ekonomi AS terhadap Myanmar, terbukti dengan sebagian pengusaha sudah  mengantisipasi  sanksi  AS  dengan  menutup  pabriknya  dan  bukan  saja  hanya  300 industri  tekstil  Myanmar  dipertaruhkan  tetapi  juga  nasib  lebih  dari  350.000  pekerja  dan anggota keluarganya.
Tidak hanya sanksi ekonomi, pemerintah AS juga menjatuhkan sanksi larangan visa untuk  lebih  dari  30  anggota  Junta  Militer  Myanmar  beserta  keluarga  mereka.  Selain  itu, Kementerian  Luar  Negeri  AS  lebih  jauh  memperingatkan  larangan  visa  tambahan  akan diberlakukan  terhadap  orang-orang  yang  bertanggungjawab  atas  berlanjutnya  serangan- serangan terhadap warga sipil tidak berdosa, serta berbagai pelanggaran HAM lainnya.
Dari berbagai macam tindakan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh AS kepada Myanmar  sangat  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi Myanmar, yang membuat pemerintahan militer tidak dapat lagi mengelak dengan besarnya tekanan-tekanan  tersebut,  sebab  dari  sikap  antipati  dari  AS  ke  junta  militer,  masyarakat internasional  pun akhirnya berlaku yang sama dengan sikap  AS,  yang akhirnya membuat pemerintahan  untuk  mulai  mengikuti  permintaan  masyarakat  internasional  yang  berharap Myanmar dapat menjadi negara yang demokratis,.
Cara  yang  dilakukan  Amerika  Serikat  untuk  mendemokrasikan  Myanmar  diambil dengan  tekanan  dan  pengucilan.  Rakyat  sangat  merasakan  kesulitan  selama  sanksi  yang dijatuhkan Amerika Serikat meskipun mendapat uluran tangan dari Tiongkok. Tekanan dari Barat  inilah  yang  juga  ikut  membentuk  pemerintahan  Myanmar  untuk  pada  akhirnya memilih jalan demokrasi.

## Pendekatan Indonesia
Bagi  Indonesia  isu  mengenai  Myanmar  merupakan  hal  yang  sangat  mendesak untuk diselesaikan. Permasalahan di negara ini telah lama dan berlarut-larut.  Konflik yang terjadi di  dalam negara Myanmar bukan hanya mengenai  ketiadaan demokrasi  dan pelanggaraan hak  asasi  manusia,  tetapi  juga  merupakan  gabungan  permasalahan  kompleks  antara permasalahan  sosial  dan  perpecahan  etnis.  Dalam  hal  ini  Indonesia  mencoba  untuk memberikan  dukungan  terhadap  pelaksanaan  pemilu  dan  memperbaiki  situasi  politik  di Myanmar. Selain itu penegakan isu  HAM di  Myanmar juga menjadi  prioritas utama bagi Indonesia mengingat banyaknya terjadi pelanggaran HAM di Negara tersebut.
Sepanjang  transisi  pemerintahan  negara  dalam  demokratisasi,  Indonesia melalui The    Institute    for    Peace    and    Democracy    mengambil    peran    dalam  penanaman  dan
pemahaman nilai-nilai demokrasi bagi Negara Myanmar. The Insitute Peace and Democracy (IPD)  merupakan  suatu  lembaga  yang  bersifat  independen  dan  non  profit  dan  merupakan hasil inisiatif pemerintah Indonesia untuk  memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan demokrasi serta dapat dicermati sebagai bagian dari peran politik luar negeri  Indonesia  untuk  membentuk  institusi  internasional  dan  menyelenggarakan  forum dengan mengundang negara-negara sahabat.
Lembaga ini merupakan kerjasama antara Universitas Udayana dengan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementrian Pendidikan Nasional. Keberadaan IPD di Bali juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya program-program dari Bali Democracy Forum (BDF),  BDF  merupakan  prakarsa  dari  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan pemerintah  RI  untuk  mengembangkan  demokrasi  yang  dibentuk  atas  gagasan,  ditujukan sebagai  wadah  komunikasi  antar  para  pemimpin  negara  se-dunia  menyangkut  isu-isu perdamaian dan demokrasi.
Melalui Bali Democracy Forum (BDF), Indonesia berupaya mendorong demokrasi di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  Asia.  Oleh  karena  itu  BDF  kemudian  didukung  dengan pembentukan Institute for Peace and Democracy (IPD). Melalui kegiatan BDF dan IPD ini Indonesia  sesungguhnya  sekaligus  juga  menebarkan  benih-benih  demokrasi  agar  bisa tumbuh subur tidak hanya di Indonesia tetapi juga dikawasan Asia dan bahkan dunia.
Peranan Indonesia ini dilakukan pertama kali melalui event Bali Democracy Forum (BDF)  pada  tahun  2008.  Melalui  event  ini,  negara  Myanmar  menyetujui  beberapa kesepakatan yang  ditetapkan  pada  beberapa  pelaksanaan  event  tersebut.  Seperti  pada event  Bali Democracy Forum  I  pada  tahun  2008, Myanmar mengambil komitmen untuk memperkuat dan mengembangkan proses elektoral,  meningkatkan  peranan  partai  politik, menjunjung   tinggi   peran  hukum  dan  memperkuat   integritas  dan  kapasitas  yudisial, mengembangkan    dan  memelihara check    and    balance diantara    badan    penyelenggara pemerintahan,  mempromosikan good    governance (transparansi    dan    akuntabilitas), mempromosikan  demokrasi  dan  perkembangan  social  ekonomi,  termasuk  di dalamnya ketahanan  ekonomi  nasional  dan  kawasan,  memastikan  akses  untuk kebutuhan  public, menyuburkan  peranan  wanita  dan  harmoni,  menyuburkan partisipasi  kelompok  sipil dan    pemuda,    mempromosikan    peranan    media    massa    dalam    penggunaan    IT    untuk mempromosikan  komunikasi  politik.
Dalam  BDF  III,  Myanmar  juga  sepakat  menyatakan  bahwa  demokrasi  dapat bertahan  dan berkembang  di  negara  yang  memiliki  supremasi  hukum, good  governance dan  media    massanya    menikmati    kebebasan    dan    komunitas    sipilnya    diperkuat    dan memiliki akses terhadap informasi (Sidauruk, 2015).
Pemerintah    Indonesia    telah    melakukan    beberapa    langkah    konkret    untuk membantu  pemerintah  Myanmar  melewati  permasalahan  domestiknya.  Upaya tersebut ditempuh dalam berbagai tingkatan:  diplomasi bilateral, regional dan multilateral. Di tingkat bilateral,  Indonesia  melalui  Menteri  Luar  Negeri  Marty  Natalegawa  menempuh  jalur diplomasi  untuk  mendorong  rekonsiliasi  nasional  dan  penyelesaian  konflik  di  Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya dengan menemui Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, pada tanggal 7 agustus 2012 di Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Marty menganjurkan agar Myanmar membuka dan member akses bagi bantuan kemanusiaan dan OKI untuk meninjau situasi faktual pasca konflik di Negara Bagian Rakhine.  Anjuran tersebut  ditindak  lanjuti  oleh  pemerintah  Myanmar  dengan  membuka  tapal  batasnya  bagi bantuan-bantuan asing dan OKI.
Dalam  kunjungannya  Hassan  Wirajuda  dan  rombongan  selaku  Anggota Dewan Pertimbangan  Presiden  (Wantimpres)  pada  tanggal  26  Agustus- 1 September 2012 juga menyampaikan  bahwa  perubahan  yang  terjadi  di  Myanmar  cukup    signifikan    terutama dalam  perspektif  ekonomi  dan  sosial  budaya.  Kota Yangon telah berkembang secara dinamis  yang  ditandai  dengan  berbagai  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  serta  roda ekonomi yang bergerak positif. Kegiatan pembangunan infrastruktur juga terlihat di ibukota negara di Nay Pyi Daw, khususnya dalam menyambut penyelenggaraan SEA Games tahun 2013 serta persiapan Myanmar menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2014.
Upaya  Indonesia  dalam  memastikan  kemajuan  proses  demokrasi  di  Myanmar juga  mendapatkan  apresiasi  dari  Amerika  Serikat  yang  disampaikan  oleh  Menteri  Luar Negeri  AS  Hillary  Clinton  dalam  pertemuan  bilateral  kedua belah negara di Kementrian Luar Negeri Jakarta. Hal lain terkait Indonesia dan Myanmar, kedua negara berada di dalam kawasan  yang  sama  sehingga  tindakan  yang  dilakukan  oleh  sebuah  negara  baik  yang dilakukan  untuk  kepentingan  domestik  maupun  bagi  kepentingan  internasional,  akan berpengaruh pada stabilitas kawasan tempat di mana negaranegara tersebut berada.
Namun  tidak    mudah    bagi    indonesia  untuk  ikut    serta    membantu    proses demokratisasi    yang    terjadi    di    Myanmar,    meskipun    kedua    negara  merupakan  negara anggota  ASEAN    akan    tetapi  sebagi  negara  yang    berdaulat    kedua    Negara  harus
menghormati  prinsip  non-intervensi  ataupun  turut  campur  atas  suatu persoalan  yang dialami  oleh  negara  anggota  lainnya  yang  melekat  pada  setiap tubuh  negara  anggota ASEAN.    Pemerintah    Myanmar    juga    telah    mengatakan  bahwa  dinamika    yang  terjadi merupakan konflik dalam negeri,  yang tidak dapat dicampuri  penyelesaiannya  oleh  negara manapun.
Tentu  saja  ini  merupakan  tantangan  tersendiri  bagi  Indonesia.    Indonesia  harus mampu memberikan pertimbangan yang bisa diterima Myanmar bahwasanya permasalahan demokratisasi dan pelanggaran HAM yang terjadi bukan hanya permasalahan domestik saja, akan tetapi ini juga merupakan permasalahan bagi kawasan ASEAN dan negara anggotanya. Tentunya  tetap  dengan  menghormati  kedaulatan  dan  integritas  negara-negara  anggota ASEAN diharapkan  pengalaman  Myanmar  untuk  kembali  ke  jalan  demokrasi, suatu saat mampu  menyumbang  bagi  upaya    Indonesia  dengan  dukungan  banyak  negara    di    dunia dalam  memperkuat  demokrasi  di  Asia  Tenggara  dan  Asia  Pasifik.
Pendekatan dengan mengedepanjan dialog ini dapat dilihat dengan munculnya apa yang  disebut Seven  Steps  Roadmap  to  Discipline-Flourishing  Democracy. Kebijakan  ini merupakan salah satu program politik yang disampaikan oleh Perdana Menteri Khin Nyut pada pertemuan di gedung Pyithu Hluttaw pada tanggal 30 Agustus 2003. Ketujuh langkah dalam menciptakan pemerintahan demokratis tersebut adalah (Roadmap to Democracy):
1. Kembali mengadakan Konvensi Nasional yang telah diberhentikan sejak tahun 1996
2. Setelah  Konvensi  Nasional  ini  sukses  diadakan,  pemerintah  akan  menerapkan langkah demi langkah proses yang diperlukan untuk diadakannya system demokrasi yang sejati dan disiplin.
3. Penyusunan  Konstitusi  baru  yang  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Konvensi Nasional.
4. Mengadopsi konstitusi ini sebagai awal dari referendum nasional.
5. Mengadakan pemilihan legislatif (Pyithu Hluttaw) yang bebas dan adil sesuai dengan konstitusi baru.
6. Diselenggarakannya  rapat  Hluttaws  yang  dihadiri  oleh  anggota  Hluttaw  sesuai dengan konstitusi baru.
7. Membangun  negara  modern,  maju  dan  demokratis  yang  dipimpin  oleh  seorang kepala negara yang dipilih oleh Hluttaw yang didukung oleh pemerintah dan organ penting lainnya yang juga akan dibentuk oleh Hluttaw tersebut.
Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan Indonesia dan ASEAN telah  diserap  dengan  memasukkan  nilai-nilai  demokratis  dalam  system  politik  Myanmar. Walaupun pada saat itu baru berupa niat untuk menuju demkrasi namun kalau dicermati lagi tampak bahwa adanya pemilihan legislatif yang dicanangkan akan membukan jalan kepada demokrasi di Myanmar

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis peneitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Metode yang  digunakan  adalah  studi  kasus  dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder  dari berbagai  referensi yang relevan baik berupa buku, artikel jurnal, laporan atau jenis lainya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data telaah  Pustaka  dengan  Teknik  analisis  kualitatif  melalui  proses  trasing.  Penelitian  ini menggunakan  analisis  komparasi  untuk  menginterpretasikan  perilaku  negara  dalam melakukan Tindakan dalam menyelesaikan kasus Myanmar. Pendekatan komparasi adalah strategi  untuk  melihat  sisi  keunikan  dari  masing-masing  variabel  yang  diteliti  untuk menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian suatu kasus tertentu.

## PEMBAHASAN

## Perbandingan
Dari dua cara tersebut terdapat sejumlah pelajaran yang bias ditarik ketika era globalisasi nilai-nilai  demokrasi  ini  hendak  ditularkan  atau  hendak  dipaksanakn  kepada  Negara  lain. Setiap negara mengambil cara-caranya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianutnya. Pertama,  Amerika  Serikat  sebagai  negara  yang  merasa  sebagai  penjaga  dan  pembela demokrasi melakukan dengan cara paksanaan dan pengucilan kepada Myanmar. Sejak awal Amerika  melihat  junta  militer  sebagai  musuh  demokrasi  dan  harus  diperangi.  Tidak terelakkan  lagi  jika  kebijakan  utamanya  adalah  menjatuh  sanksi  ekonomi,  melakukan embargo,  melakukan  pelarangan,  melakukan  pengucilan  dan  mengkritik  negara  yang berhubungan dan duduk bersama Myanmar.
Kebijakan  Amerika  Serikat  ini  mencerminkan  salah  satu  sifat  negara  besar  yang ingin  memaksanakan  kehendaknya  menyebarkan  nilai  demkrasi  di  Myanmar.  Asumsinya adalah junta militer harus disingkiran dengan berbagai cara sehingga menjadi pembuka jalan bagi terjadinya demokratisasi. Namun karena junta militer ini kuat Amerika Serikat bahkan tidak bias menjatuhkannya untuk menggantikannya dengan rejim demokrasi.
Kedua,  bagi  Amerika  Serikat  karena  sanksi  tidak  memberikan  dampak  jatuhnya rejim  militer,  sebaliknya  membuat  rakyat  menderita  maka  Washington  menggunakan instrumen  symbol-simbol  pro-demorkasi  sebagai  cantelan  agar  gelombang  demokratisasi terjadi. Simbol itu ditemukan dalam diri Aung San Suu Kyi salah seorang anak dari Bapak Pendiri Burma waktu itu. Namun Amerika Serikat yakin dengan tekanan dan pengucilan ini akan  mempercepat  hasil  kepada  demokratisasi  di  Myanmar.  Dengan  mempermalukan Myanmar di muka dunia, Washington menganggap efektif mendorong rejim militer untuk menyerahkan  kekuasaan  kepada  sipil.  Amerika  bahkan  berusaha  untuk  mengekspos kelemahan  penguasa  militer  Myanmar  melalui  kampanye  dunia.  Tekanan  dan  pengucilan dari  Amerika  Serikat  ini  menambah  kesulitan  Myanmar  dalam  melakukan  hubungan diplomatik dengan Negara lain.
Sedangkan  Indonesia  sebaliknya  berusaha  mendekati  Myanmar  dengan  cara-cara berbeda.  Indonesia  tidak  menjauhi  dan  mengucilkan  Myanmar  di  Asia  Tenggara,  bahkan setelah masuk ASEAN 1979 masih diupayakan agar betah di ASEAN sehingga masih ada kesempatan untuk  menyampaikan pesan-pesan demokrasinya melalui berbagai  pertemuan dan acara.
Dengan  membuka  komunikasi  ini,  Indonesia  masih  berkesempatan  melakukan bujukan secara bertahap terhadap penguasa Myanmar. Ide-ide demokrasi – yang Indonesia pun  sedang  pada  tahap  menumbuhkan  dan  mengembangkannya  –  disampaikan  dalam sejumlah  forum.  Melalui  berbagai  forum  ini  para  pejabat  Myanmar  yang  kebanyakan berlatar militer mulai mengetahui urgensinya demokrasi bagi kehidupan di dalam negeri dan tata pergaulan internasional.
Indonesia mengenalkan ide demokrasi ini tidak melalui permusuhan tetapi sifatnya merangkul.  Sikap ini barangkali tidak ditemukan di Negara-negara Barat yang sudah lama tumbuh nilai dan tatanan demokrasinya. Oleh sebab itu Barat memiliki kecenderungan tidak sabar dalam menyebarkan paham demokrasi ke Negara-negara lain.
Barangkali  pendekatan  Indonesia  ini  tidak  bisa  dilakukan  oleh  negara  lain  karena latar belakang sejarah berdemokrasi yang berbeda. Proses yang dilakukan Indonesia untuk menjadikan Myanmar ikut dalam gerbong demokrasi ini juga berlangsung lama dan tidak jarang  bersifat  kompleks.  Namun  demikian  model  pendekatan  terhadap  demokratisasi  di Asia  Tenggara  dengan  melakukan  apa  yang  disebut constructive  engagement telah
memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan Myanmar. Pendekatan ini juga dapat disebut efektif karena masih menempatkan negara lain sebagai mitra yang sejajar.

## KESIMPULAN
Junta  militer  Myanmar  yang  berkuasa  sangat  lama  akhirnya  menerima  sejumlah  prinsip demokrasi karena arus globalisasi nilai-nilai demokrasi dari Barat dan Asia. Tekanan dari Amerika  Serikat  memiliki  peran  kepada  terjadinya  berbagai  dinamika  di  dalam  negeri Myanmar  namun  bisa  dikatakan  pendekatan  melalui  sanksi  ekonomi  tidak  menjadikan Myanmar  berkeinginan  menjadi  negara  demokratis.  Kebijakan  Amerika  Serikat  melalui berbagai larangan kepada para pejabat militer dan keluarga, larangan perdagangan dan impor serta pengucilan secara internasional semakin menjadikan Myanmar tertutup. Satu-satunya keberhasilan pendekatan Amerika Serikat terhadap Myanmar adalah semakin menderitanya rakyat di bahwa sanksi ekonomi dan semakin kuatnya junta militer memegang kekuasaan.
Pendekatan  lain  yang  dilakukan  Indonesia  menempatkan  Myanmar  sebagai  mitra yang  dikehendaki  merangkul  prinsip-prinsip  dan  nilai  demokrasi  melalui  berbagai  forum termasuk dalam ASEAN. Indonesia memandang bahwa pengucilan dan sanksi sebagai jalan untuk membuka kunci terjadinya demokratisasi tidak selalu efektif. Jakarta memberlakukan apa  yang  disebut  sebagai  constructive  engagement  dengan  harapan  secara  bertahap  elit Myanmar terutama militernya menerima nilai demokrasi yang tidak menghilangkan peran mereka dalam politik. Melalui berbagai forum di Asia Tenggara termasuk Bali Democracy Forum ,  nilai-nlai  demokrasi  itu  seperti  akuntabel  pemerintahan  mulai  diperkenalkan  dan juga  didorong  menjadi  komitmen  pemerintah  Myanmar.  Pendekatan  Indonesia  ini  yang didukung  oleh  beberapa  anggota  ASEAN  telah  menjadikan  Myanmar  mau  menerima  arti demokrasi yang bisa diterapkan di negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA
Chun, Kwangho. 2008. “External Intervention and Democratisation in Myanmar: A Policy Evaluation.” King’s College London.
Haryono, Endi. 1997. “ASEAN Menanggapi Sanksi Ekonomi AS terhadap Myanmar 1997.” Paradigma . Vol. 1. No. 2.
Hlaing, Kyaw Yin. 2008. ASEAN’s Pariah: Insecurity and Autocracy in Myanmar (Burma),  in:  D.  Emmerson  (ed.), Hard  Choices:  Security,  Democracy  and Regionalism  in  Southeast  Asia ,  Stanford,  CA:  Walter  H.  Shorenstein  Asia-Pacific Research Center Books, 151–190.
Huang, Roger Lee. 2016. Myanmar’s Way to Democracy and the Limits of the
2015 Elections. Asian Journal of Political Science.
Jagan L. 2012. Late Burma Spring Signals Tentative Change, in: Asian
Conversations ,  1  January,  online:  <www.asianconversations.com/BurmaSpr ing.php>
Kurlantzick, J. 2012. Why Burma’s Free Election Wasn’t All It Was Cracked Up To Be, in: New Republic , 3 April, online: < www.newrepub lic.com/article/world/102279/burma-elections-aung-san-kyi# > .
Lee, Lavina. 2014. “Myanmar’s Transition to Democracy: New Opportunities or Obstacles for India?” Contemporary Southeast Asia Vol. 36, No. 2, pp. 290-316. Lidauer, Michael. “Democratic Dawn? Civil Society and Elections in Myanmar 2010–2012.” Journal of Current Southeast Asian Affairs 2012: 87–114.
Pradahan, Sanjay Kumar. 2008. “Struggle for Democracy in Myanmar : Response of  Neighbours,  United  States  and  ASEAN.” Jadavpur  Journal  of  International Relations .
Presidential Documents. Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Burma, Executive Order 13448 of October 18, 2007.
Renshaw, Catherine Shanahan. 2013. “Democratic Transformation and Regional
Instituions: The Case of Myanmar and ASEAN”. Journal of Current Southeast Asian Affairs 1/2013:29-54.
Sidauruk, Wilson Rojeki.2015. Peran The Institute for Peace and Democracy (IPD) Dalam Demokratisasi di Myanmar . Pekanbaru: Universitas Riau. Siemers, Gunter. 1993. Myanmar 1992: Heading For "Guided Democracy"? Southeast Asian Affairs . pp. 245-266.
Than. Tin Maung Maung. 2000. “Myanmar: The Dilemma of Stalled Reforms.”
Fellow ISEAS. No. 10. hal. 2.
Thawnghmung, Ardeth. 2016. “The Myanmar Elections 2015: Why the National League for Democracy Won a Landslide Victory.” Critical Asian Studies . 48:1, 132- 142.
https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar https://en.wikipedia.org/wiki/Roadmap_to_democracy Van der Loos, Kenny. 2014. Indonesia’s Policy Towards an ASEAN Pariah Striking  a  Balance  between  Democratic  Values  and  Constructive  Engagement . Thesis di Universiteit Leiden.
Zaw Aung. 2016. “Emerging Democracy and Ethnic Identity Crisis in Myanmar.” Dalam Chantana Banpasirichote Wungaeo, Boike Rehbein Surichai Wun'gaeo (eds). Globalization  and  Democracy  in  Southeast  Asia:  Challenges,  Responses  and Alternative Futures .London: Palgrave Macmillan.