## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Model Pengelolaan Harta Warisan Lahan
Pertanian Dalam Perspektif Fikih Muamalah
Oleh :
Muhammad Zuhirsyan 1 , Pagar 2 , Ansari Yamamah 3

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  form  of application  of  Islamic  Agricultural  Land Inheritance Management in Muamalah Economic  Fiqh  Perspective.  The  research model  of  this  research  is  qualitative,  with  a muamalah  fiqh  approach.  The  method  of extracting data in this study was carried out by interviewing and observing the Muslim community  of  the  Simalungun  Batak  Tribe  in Tebing  Tinggi  District,  Serdang  Bedagai Regency,  North  Sumatra.  The  application  of this  management  is  analyzed  using  the customary  inheritance  system  law,  which refers  to  Pancasila.  The  results  showed  that the  management  of  land derived from cultural heritage objects can be carried out in the form of  Muzar'ah,  Mukhabarah  and  Musaqah  and in accordance withthe principles  of  customary law in Indonesia.
Keywords : Management, Assets, Inheritance, Agriculture, fiqh, Muamalah

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bentuk penerapan Pengelolaan Harta Warisan Lahan  Pertanian  Masyarakat  Muslim  Dalam Perspektif  Fikih  Muamalah  Ekonomi.  Model penelitian  penelitian  ini  adalah  kualitatif, dengan  pendekatan  fikih  muamalah.  Metode penggalian  data  pada  penelitian  ini  diakukan dengan adalah wawancara dan observasi pada masyarakat muslim Suku Batak Simalungun di Kecamatan  Tebing  Tinggi  Kabupaten  Serdang Bedagai
Sumatera Utara. Penerapan pengelolaan ini dianalisa menggunakan hukum sistem waris adat, yang merujuk kepada
1 Politeknik Negeri Medan
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan  tanah  yang  berasal  dari  objek warisan dapat dilakukan dalam bentuk Muzar’ah,  Mukhabarah  dan  Musaqah  dan sesuai dengan asas hukum adat di Indonesia.
Kata  Kunci: Pengelolaan,  Harta,  Warisan, Pertanian, Fikih, Muamalah

## A.  PENDAHULUAN
Sebagai ajaran yang  sempurna, Islam telah menggariskan sistem pembagian warisan  bagi  para  pemeluknya.  Dalam implementasinya,  sistem  hukum  waris  ini harus dijalankan  sesuai panduan Alquran dan hadis.  Dalam  hal  ini  di  Indonesia  ada Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)    yang  juga dapat  menjadi  pedoman  dalam  pembagian waris.  Aturan  ini  menjadi  legal  standing  bagi masyarakat muslim Indonesia.
Amanat  Pasal  189  KHI  menyebutkan, (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian  yang  luasnya  kurang  dari  2  hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan  bersama  para  ahli  waris  yang bersangkutan. Di sisi lain, ditemukan fenomena masyarakat  (yang  menjadi  objek  penelitian) menunda  pembagian  warisan  dan  memilih mengelola  harta  warisan  yang  berupa  tanah pertanian  maupun  perkebunan  secara  kolektif bersama-sama.
Makalah  ini  berusaha  menggali  sistem pengelolaan harta warisan dalam bentuk tanah pertanian  maupun  perkebunan  yang  dapat dilakukan  secara  bersama-sama  baik  oleh sesama  ahli  waris  maupun  dengan  pihak lainnya.  Adapun  pengelolaan  tanah  pertanian maupun  perkebunan  yang  berasal  dari  tanah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
warisan ini sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama dalam sistem fikih muamalah.

## B.  METODE PENELITIAN
Model penelitian penelitian ini adalah kualitatif, dengan  pendekatan  fikih  muamalah.  Metode penggalian  data  pada  penelitian  ini  diakukan dengan adalah wawancara dan observasi pada masyarakat muslim Suku Batak Simalungun di Kecamatan  Tebing  Tinggi  Kabupaten  Serdang Bedagai
Sumatera Utara. Penerapan
pengelolaan ini dianalisa menggunakan hukum sistem  waris  adat,  yang  merujuk  kepada Pancasila.

## C.  HUKUM  WARIS  DI  DALAM  RUANG LINGKUP FIKIH MUAMALAH ISLAM
Fikih secara bahasa, artinya al-fahmu, yaitu pemahaman yang mendalam. 4
Secara istilah, definisi fikih adalah,
ةلدلأا  نم  ةبستكملا  ةيلمعلا  ةيعرشلا  ماكحلأاب  ملعلا  وه  هقفلا .ةيليصفتلا
5
“Fikih  adalah  ilmu  yang  berkaitan  dengan hukum-hukum  yang  bersifat  amaliah  yang digali dari dalil- dalil yang terperinci”.
Fikih pada mulanya berarti pengetahuan  keagamaan  yang  mencakup seluruh  ajaran  agama,  baik  berupa  akidah akhlak  maupun  amaliah  (ibadah),  yakni  sama dengan  arti  Syariah  Islamiyah.  Namun  pada perkembangan  selanjutnya,  fikih  diartikan sebagai  bagian  dari  Syariah  Islamiyah  yaitu pengetahuan  tentang  hukum-hukum  syariah Islamiyah  yang  berkaitan  dengan  perbuatan
4 Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Maktabah Syamilah, 2005), Jld. XIII, h. 522 5 Muhammad al-Khatib al-Syarbini,
Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifaha al-Alfazh, (Digital Librari, al-Maktabah al-Syamilah, 2005), Jld. 1, h. 18
manusia  yang  telah  dewasa  dan  berakal sehat yang diambil dari dalik-dalil terperinci. 6
Masih  banyak  definisi  fikih  lainnya yang  dikemukakan  para  ulama.  Ada  yang mendefinisikannya  sebagai  himpunan  dalil yang  mendasari  ketentuan  hukum  Islam.  Ada juga  yang  menekankan  bahwa  fikih  adalah hukum  syariah  yang  diambil  dari  dalilnya. Namun  demikian  pendapat  yang  menarik untuk dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fikih merupakan
pengetahuan  hukum  syara’  dengan  jalan ijtihad.  Demikian  juga  pendapat  Al-Amidi bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengetahuan hukum  dalam  fikih  adalah  melalui  kajian  dan penalaran.  Pengetahuan  hukum  yang  tidak melalui  ijtihad,  tetapi  bersifat dharuri, seperti shalat  lima  waktu  wajib,  zina  haram  dan masalah- masalah  qath’i  lain  tidak  termasuk fikih. 7
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  fikih bersifat ijtihadi atau zhanni. Pada perkembangan  selanjutnya,  istilah  fikih  sering dirangaikan  dengan  kata  al-Islami  sehingga terangkai al-Fiqh al-Islami yang sering diterjemahkan  hukum  Islam  yang  memiliki cakupan  sangat  luas.  Pada  perkembangan selanjutnya,  para  ulama  fikih  membagi  fikih menjadi  beberapa  bidang,  salah  satunya  di antaranya adalah fikih muamalah. 8
Adapun objek pembahasan fikih adalah  perbuatan  mukallaf  yang  berdasarkan Alquran  dan  hadis. 9 Tujuan  dari  fiqih  adalah penerapan  berbagai  hukum  syariah  pada perbuatan  dan  ucapan  manusia.  Dengan
6 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13 7 Ibid , h. 14 8 Ibid 9 Ahmad Hamid Salamah Sab’I, Mudharat fi Fiqhi al-Muamalah, (Kairo, Dar al-Bayan lith Thaba’ah wa al-Nasyr, 2002), h. 3

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
demikian,  ilmu  fiqih  merupakan  rujukan seorang  hakim  dalam  keputusannya,  rujukan seorang  mufti  dalam  fatwanya,  serta  rujukan seorang  mukallaf  untuk  dapat  mengetahui hukum- hukum syara’ yang berkenaan dengan ucapan  dan  perbuatan  yang  muncul  dari dirinya. 10
Fikih  Islam  mengatur  seluruh  aspek hidup  baik  yang  berkaitan  dengan  individu, keluarga, masyarakat atau yang berhubungan dengan  negara  dan  hubungan  bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang  tujuan  akhirnya  adalah  untuk  membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat.  Ulama  fikih  membagi  ilmu  dikih kepada dua bagian besar.:
Pertama,  fikih  ibadah,  yaitu  hukum syariat  yang  mengatur  hubungan  antara individu  dengan  Rabbnya,  menjelaskan  apa yang  menjadi  kewajibannya  kepada  Allah berupa  amal  (perbuatan)  seperti  mendirikan shalat  dan  puasa  atau  meninggalkan  yang haram  seperti  memakan  bangkai  dan  daging babi.
Kedua,  muamalah  yaitu  hukum  yang mengatur  hubungan  antara  satu  individu dengan  individu  lain,  atau  antara  individu dengan  negara  Islam,  atau  hubungan  antara negara  Islam  dengan  negara  yang  lain. Seluruh  aturan  ini  bertujuan  untuk  menjaga hak-hak
manusia,
merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan  yang  akan  terjadi  atau  akan menimpa mereka. 11
Sementara
menurut etimologi, muamalah  secara  bahasa  merupakan  jamak
10 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih ,
(Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 16
11 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 6
dari  muamalah  yang  berarti mufa’alah  fi  al- a’mal (saling  melakukan  pekerjaan)  atau ta’amulma’a  al-ghair (saling  bekerja  dengan orang  lain). 12 Kata  muamalah  adalah  bentuk masdar  dari  kata ‘amala ( لماع  )  yang  artinya adalah  saling  bertindak,  saling  berbuat  dan saling beramal. 13
Kata-kata mufa’alah menghendaki saling  bekerja  antara  dua  pihak  atau  lebih dalam melakukan suatu perbuatan, saling jual beli  dan  sejenisnya,  sedangkan  pengertian muamalah secara istilah adalah;
.ةيوايندلا مهنوئس يف سانلا تافرصتب ةقلعتملا ماكحلأا 14
“Hukum-hukum  yang  mengatur  tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam urusan keduniawian”.
Menurut  istilah  definisi  muamalah dapat  dibagi  menjadi  dua  macam:  yaitu pengertian  muamalah  dalam  arti  luas  dan muamlah  dalam  arti  sempit.  Adapun  definisi diatas  termasuk  dalam  definisi  luas,  dimana cakupan  muamalah  dalam  pengertian  ini meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  di dunia,  meliputi  persoalan  bisnis,  keluarga, politik  dan  kenegaraan,  perdata  maupun pidana.  Dalam  definisi  luas  lainnya,  para ulama memberikan definisi sebagai berikut;
1.  Al-Dimyati mengemukakan bahwa muamalah  adalah:
اببس نوكيل يويندلا ليصحتلا اهنم دوصقملا يتلا تلاماعملا
يورخلأل 15 12 Muhammad Utsman Syahir, al- Mu’amalat  al-Maliyah  al-Mu’ashirah ,  (Jordania: Dar an-Nafais, 1992), h. 10
13 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah , h. 15 143 Abd as-Satar Fathullah Sa’id, Al- Muamalat Fi al-Islam (Makkah al-Mukarramah:
Rabithah Alam al-Islami-Idarah al-Kitab al-Islami, t.th), hl. 12.
15 Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syad ad-Dimyati, Hasyiyah lanat Thalibin ‘ala hilli alfadzh fath al-mu’in lisyarah qurata a’yun, (Beirut: Daru al-Fikr, tt), Jld. 3, h. 2

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Muamalat  yang  maksudnya  di  antaranya menghasilkan duniawi untuk meraih sebab kesuksesan ukhrawi. 2.   Muhammad Ustman Syabir mengemukakan, muamalah ialah لا يف سانلا لماعتل ةمظنملا ةيعرشلا ماكحلأا ايند
16
Hukum-hukum  syariat  yang  mengatur hubungan manusia di dunia.
3.  Muhammad  Yusuf  Musa  mendefinisikan, mualamah  adalah  peraturan-peraturan
Allah  yang  diikuti  dan  ditaati  dalam  hidup bermasyarakat untuk
menjaga kepentingan manusia. 17
4.  Fikih  muamalah  adalah  kumpulan  hukum yang  ditetapkan  demi  terciptanya  rasa aman,  tegaknya  undang-undang  dalam negara  atau  masyarakat  Islam,  juga  demi terwujudnya  keadilan  dan  persamaan antara  individu  di  dalam  komunitas  atau masyarakat  ini  dengan  cara  menjaga wilayah  yang  terlarang  yang  lebih  utama untuk  dijaga  dan  dilestarikan  dan  ini  tidak menghilangkan  makna  taat  kepada  allah dan  menjaga  hak-Nya  dan  siapa  yang meninggalkan  hal  in  dianggap  bermaksiat kepada Allah dan melalaikan hak-Nya. 18
5.  Muamalah  adalah  segala  peraturan  yang diciptakan Allah untuk
mengatur
hubungan  manusia dengan  manusia dalam hidup dan kehidupan. 19
16 Muhammad Utsman Syahir, ibid 17 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,
(bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15 18 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam, h. 6
19 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah : Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2
Menurut  Ibnu  Abidin 20 sebagaimana dikutip  Panji  Adam,  membagi  fikih  muamalah menjadi lima bagian, yaitu: 21
a. Mu’awadhah Maliyah (Hukum Kebendaan) b. Munakahat (Hukum Perkawinan)
c. Muhasanat (Hukum Acara)
d. Amanat dan ariyah (Pinjaman), dan
e. Tirkah (Harta Peninggalan)
Berdasarkan  pembagian  ini,  warisan termasuk  kepada  bagian  dari  fikih  muamalah yang  tidak  terlepas  dari  hukum  kebendaan yang menjadi objek warisan yang seyogyanya diperoleh  sesuai  berdasar  kepada  berbagai aturan muamalah madiyah. Sementara pengelolaan  harta  warisan  termasuk  kepada hukum kebendaan.
Dalam perspektif hukum waris sendiri, ada  beberapa  asas  di  dalam  hukum  waris adat, di antaranya adalah sebagai berikut: 22

## 1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri
Asas  ketuhanan  dan  pengendalian diri,  yaitu  adanya  kesadaran  bagi  para  ahli waris  bahwa  rezeki  berupa  harta  kekayaan manusia  yang  dapat  dikuasai  dan  dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan  harta  kekayaan.  Oleh  karena  itu,
20 Ibnu  Abidin  adalah  salah  seorang  yang mendefinisikanmuamalah  secara  luas,  sehingga munakahat termasuk  salah  satu    bagian  fikih muamalah, padahal munakahat diatur dalam disiplin ilmu  tersendiri  yaitu  fikih munakahat. Demikian pula tirkah ,  harta  peninggalan  atau  warisan  juga termasuk  bagian  fikih  muamalah,  padahal tirkah sudah  dijelaskan  dalam  disiplin  ilmu  sendiri  yaitu, fikih  mawaris. Lihat:  Hendi  Suhendi, Fikih Muamalah , h. 2 21 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah : Konsep, Regulasi dan Implementasi, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 7-8
22 Z ainuddin  Ali, Pelaksanaan  Hukum Waris  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010), h. 45
Rosnidar  Sembiring, Hukum  Waris  Adat, (Depok: RajaGrafindo, 2021), h. 38

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan,  maka  para  ahli  waris  itu  menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi  warisan  mereka,  sehingga  tidak berselisih dan saling berebut warisan.
Di  samping  itu, asas  terkait  juga
dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  dimana penerapannya  adalah  adanya  kesadaran bahwa  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  Maha Mengetahui  atas  segalanya,  Dia  juga  Maha Pencipta dan sekaligus Maha Adil, yang dapat sewaktu-waktu dapat menurunkan hukumanNya.  Berdasarkan  hal  ini,  apabila ada  pewaris  yang  meninggal  dunia,  para waris  tidak  boleh  bersilang  selisih  dan  saling berebut harta warisan. Tujuan terpenting yang harus tetap dijaga adalah senantiasa melestarikan  kerukunan  hidup  diantara  para waris  dan  semua anggota keluarga keturanan pewaris yang wafat.
2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak Asas  kesamaan  dan  kebersamaan hak,  yaitu  setiap  ahli  waris  mempunyai kedudukan  yang  sama  sebagai  orang  yang berhak  untuk  mewarisi  harta  peninggalan pewarisnya.
Oleh karena itu,
memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung  jawab  setiap  ahli  waris  bukanlah berarti  pembagian  harta  warisan  itu  mesti sama  banyak,  melainkan  pembagian  itu seimbang berdasarkan hak dan
tanggungjawab masing-masing.
Kalau  dikaji  lebih  mendalam,  hal  ini terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusian  yang  adil  dan  beradab”. Dimana,  dari  sila  ini  dapat  ditarik  asas kesamaan  hak  atau  kebersamaan  hak  atas harta  warisan  yang  diperlakukan  secara  adil
dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusian, baik  dalam proses  pembagian maupun dalam cara  pemanfaatannya  dan  pengelolaannya dengan  selalu  memperhatikan  para  ahli  waris yang hidupnya relatif lebih kurang dibandingkan yang lainnya.
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan
Asas  kerukunan  dan  kekeluargaan, yaitu  para  ahli  waris  mempertahankan  untuk memelihara  hubungan  kekerabatan  yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan  harta  warisan  tidak  terbagi maupun  dalam  menyelesaikan  pembagian harta warisan terbagi.
Sebagaimana  juga  sebelumnya,  asas ini  juga terkait  dengan  sila  ketiga  Pancasila yang  merupakan  dasar  negara  “Persatuan Indonesia”. Dari sila ini, maka di dalam hukum waris  adat  dapat  disimpulkan  mengenai  asas kerukunan, suatu asas yang mesti dipertahankan  untuk  senantias  tetap  menjaga hubungan keluarga yang penuh ketenteraman dan  kedamaian  dalam  menikmati,  mengurus memanfaatkan  harta  warisan  yang  tidak terbagi-bagi  ataupun  dalam  menyelesaikan masalah  pembagian  pemilikan  harta  warisan yang terbagi-bagi.

## 4. Asas Musyawarah dan Mufakat
Asas  musyawarah  dan  mufakat,  yaitu para  ahli  waris  membagi  harta  warisannya melalui  musyawarah  yang  dipimpin  oleh  ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan  itu  bersifat  tulus  iklas  yang dikemukakan  dengan  perkataan  yang  baik yang  keluar  dari  hati  nurani  pada  setiap  ahli waris.
Tentunya  asas  ini  masih  terkait dengan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila  keempat.  Interpetasinya  adalah  bahwa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
musyawarah  merupakan  salah  satu  warisan budaya yang sudah berlaku sejak lama dalam masyarakat  nusantara.  Dalam  menyelesaikan pembagian harta warisan tidak boleh melahirkan hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak  antara  yang  satu  pihak  dengan yang  lainnya,  atau  menuntut  hak  tanpa memikirkan  kepentingan  anggota  ahli  waris yang lain. Apabila ada sengketa diantara para waris,  maka  seluruh  anggota  ahli  waris  baik pria  atau  wanita,  baik  yang  tua  maupun  yang muda, tanpa kecuali  harus menyelesaikannya dengan  bijaksana  dengan  cara  musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggai nilai- nilai kerukunan dan kedamaian.
5. Asas Keadilan
Asas keadilan, yaitu keadilan
berdasarkan  status,  kedudukan  dan  jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan  harta  warisan,  baik  bagian sebagai  ahli  waris  maupun  bagian  sebagai bukan  ahli  waris,  melainkan  bagian  jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.
Asas  ini  senada  dengan  Sila  kelima dari  Pancasila  yang  merupakan  ideology negara Indonesia. Dalam kegiatan pembagian warisan mesti dapat menciptakan dan merelaisasikan  asas  keadilan  bagi  seluruh anggota  ahli  waris  terkait  harta  warisan  yang akan  dibagikan,  baik  ahli  waris  maupun  waris yang  bukan  karena  hubungan  darah  tetapi karena  hubungan  pengakuan  saudara  dan lain  sebagaimananya  menurut  hukum  adat setempat. Keadilan harus dapat direalisasikan  dalam  pembagian  harta  waris, mengingat  dengan  adanya  nilai-nilai  keadilan ini  akan  melahirkan  kesejahteraan  dan kedamaian antar para ahli waris.

## D.  REALITAS PENGELOLAAN HARTA WARISAN LAHAN PERTANIAN
Heru  Damanik 23 seorang  pendakwah di  wilayah  Serdang  Bedagai  Tebing  Tinggi dan sekitarnya mengemukakan, banyak masyarakat  muslim  suku  Simalungun  yang tidak  membagi  tanah  warisan  dan  memilih untuk mengolah tanah warisan secara bersama  atau  menyerahkan  pengeloaan tanah  kepada  salah  seorang  ahli  waris  yang ditunjuk.  Terlebih  lagi,  apabila  ada  anak  yang memiliki  kemampuan  dalam  bidang  ekonomi yang  memadai,  biasanya  dia  menyerahkan bagian dari tanah warisannya kepada saudaranya sesama ahli waris untuk mengolah tanah tersebut.
Pada  pembagian  harta  warisan  Almh. Syahmin  Purba  dan  Hj.  Asbi  Damanik,  ada juga  tanah  warisan  yang  berada  dalam kepemilikan  4  (empat)  orang  anak  yang kemudian  dikelola  bersama  dan  dilakukan bagi hasil terhadap pengelolaan tanah tersebut. Tanah tersebut ditanami ubi (singkong)  yang  kemudian  hasilnya  dari tanaman  tersebut  dibagi  bersama  secara proporsional. 24
Tanah  warisan  yang  didapat  oleh Bapak  Luddin  Purba  bersama  kakak  dan adiknya pernah ditunda pembagiannya, disebabkan masih ada isteri pewaris dan demi menghormati  sang  ibu  mereka  sepakat menunda  pembagian  warisan.  Selama  masa penundaan  pembagian  tersebut  tanah  ini dikelola  secara  bersama-sama  oleh  mereka
23 Hasil wawancara tanggal 15 Oktober 2020, di Tebing Tinggi
24 Hasil wawancara tanggal 20 Maret 2021, di Tebing Tinggi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan sistem bagi hasil maupun penyewaan. 25 Penulis
menemukan banyak pemanfaatan  harta  yang  berupa  tanah  waris dengan sistem bagi hasil maupun lainnya oleh para  ahli  waris  di  kalangan  masyarakat Muslim  Suku  Simalungun  yang  berasal  dari tanah  warisan  pendahulu  mereka.  Salah satunya keluarga Bapak Bahtiaruddin Saragih yang sudah mengelola harta warisan pendahulunya  secara  bersama-sama  dengan keluarga  kandung  beliau  selama  puluha tahun.  Cara  pengelolaannya  disesuaikan dengan kesepakatan yang dipimpin musyawarahnya oleh kakak laki-laki tertua. 26
Namun,  dalam  penerapannya  mereka tidak  menggunakan  akad  syariah  yang  sudah ditetapkan para ulama di dalam fikih muamalah ekonomi. Mereka hanya memanfaatkan akad sederhana yang berdasarkan kepercayaan satu dengan lainnya. Tentunya hal ini disebabkan
kekurangpahaman
mereka terhadap
pengelolaan  tanah  lahan  pertanian  dan perkebunan  ini  dalam  ruang  lingkup  fikih muamalah.
E.  AKAD

## MUAMALAH
DALAM

## PENGELOLAAN TANAH WARISAN
Tampaknya sebagian masyarakat muslim  memang  kurang  memahami  tata  cara pengelolaan  harta  sesuai  fikih  muamalah yang  bisa  dimanfaatkan  dalam  berbagai kegiatan  pengelolaan  lahan  pertanian  bagi masyarakat sehari-hari baik antar sesama ahli waris maupun dengan pihak lainnya.
Kekurangpahaman  pada  bentuk  pengelolaan
25 Hasil wawancara tanggal 2 April 2021, di Tebing Tinggi 26 Hasil wawancara tanggal 2 Desember 2020, di Tebing Tinggi
seperti  bagi  hasilmaupun  lainnya  perlu dilakukan  dengan  pemberdayaan  berbagai akad  syariah  yang  sesuai  dengan  lahan pertanian  dalam  koredor  pengelolaan  harta kaum  muslim,  sehingga  kemaslahatan  harta dapat terjaga dan kaum muslim tidak terjebak kepada  perbuatan  memakan  harta  sesama dengan jalan yang dilarang.Tidak sedikit harta warisan  yang  menjadi  hak  para  ahli  waris berada  dalam  bentuk  tanah  lahan  pertanian atau perkebunan.
Akad- akad seperti Muzara’ah, Mukhabarah maupun Musaqah dapat diterapkan  dalam  pengelolaan  harta  warisan. Kerjasama  dalam  lahan  pertanian  merupakan bentuk  kerjasama  syirkah.  Di mana  satu  pihak menyediakan  lahan  pertanian  dan  pihak  lain sebagai  penggarapnya  tanah  berdasarkan prinsip  bagi  hasil.  Muzara’ah menurut  bahasa, yaitu mufaalah  min  az-zar'i (bekerja  sama  di bidang pertanian). Ulama Hanafiyah
menyatakan  Muzara’ah  adalah  akad  terhadap tanah  pertanian  berdasarkan  bagi  hasil. 27 Makna  muzara’ah  menurut  ulama  Hanafiyah adalah  akad  antara  pemilik  aneh  dengan petani  atas  dasar  petani  menerima  upah  dari hasil mengerjakan sawah.
Malikiyah menyatakan Muzara’ah adalah  persyarikatan  (kerja  sama  bagi  hasil) dalam bidang pertanian. 28 Sedangkan Hanabilah  mendefinisikan  Muzara’ah  dengan penyerahan  lahan  pertanian  kepada  petani atas dasar hasil pertanian dibagi untuk mereka berdua. 29 Imam  Syafi’i  membedakan  antara mukhabarah  dengan  muzara’ah.  Muzara’ah
27 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al- Arba’ah, Jld. 3, (Mesir: al-Makabah al-Tijariyah, 1969), h. 3
28 Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Jld. 4, (Damaskus: Daru Al-Fikr, 2004), h. 613
29 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kerja sama di bidang pertanian atas dasar bagi hasil  dengan  ketentuan  benih  dari  pemilik sawah. Mukhabarah merupakan  muzara’ah, hanya  saja  benih  dari  petani. 30 Dengan demikian, Muzara’ah dan mukhabarah merupakan kerja sama antara pemillik sawah/ladang dengan petani berdasarkan bagi hasil.  Di  Indonesia  kerja  sama  lahan  pertanian berdasarkan  bagi  hasil  ini  dikenal  dengan istilah “parohan sawah.
Mayoritas ulama memperbolehkan akad  ini  dengan  alasan  akad  ini  bertujuan memberikan  kemudahan  dan  mendatangkan kemaslahatan  bagi  para  manusia. 31 Menurut mereka,  akad  ini  perserikatan  atau  kerjasama dalam  masalah  harta  dan  pekerjaan.  Sama halnya  dengan  mudharabah.  Dalil  yang dijadikan  landasan  adalah    yang  bersumber dari  Ibn  Umar  bahwa  Rasulullah  Saw. mempekerjakan  penduduk  Khaibar  dengan syarat  hasilnya  dibagi  (antara  Rasulullah dengan  pekerja  tersebut).”  Menurut  mereka, akad  ini  bertujuan  untuk  saling  membantu antara  petani  dan  pemilik  lahan  pertanian. Dalam  keadaan  pemilik  lahan  tidak  dapat mengerjakan lahannya, sedangkan petani tidak mempunyai  lahan  pertanian,  mereka  berdua dapat  bekerja  sama  untuk  mengelola  lahan pertanian  atas  dasar  bagi  hasil.  Adapun bentuk- bentuk  muzara’ah  ada  beberapa  di antaranya: 32
Pertama,  Lahan  dan  bibit  dari  pemilik  lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian berasal dari petani. Bentuk akad muzara’ah  seperti  ini  dibolehkan  karena
30 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al- Arba’ah, Jld. 4 31 Ibid
32 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 222
petani  menerima  hasil  pertanian  karena jasanya.  Dalam  hal  ini,  pemilik  tanah yang  berasal  dari  harta  yang  berupa tanah warisan dapat meminta salah satu ahli waris atau pihak  lain untuk melakukan pengelolaan dengan menyediakan peralatan pertanian
sebagai pekerja atau pengelola lahan.
Kedua,  Pemilik  lahan  menyediakan  lahan pertanian,  bibit,  peralatan  pertanian  dan kerja  dari  petani.  Akad  muzara’ah  ini dibolehkan,  karena  yang  menjadi  objek akad  ini  adalah  manfaat  lahan  pertanian. Dalam  penerapannya,  masyarakat  yang menjadi  pemilik  lahan  pertanian  yang berasal  dari  objek/tanah  warisan  dapat menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan  pertanian.  Kemudian  pihak  lain baik yang berasal dari kalangan ahli waris maupun  petani  lainnya  menjadi  pekerja dalam pengelolaan tanah ini.
Ketiga. Lahan pertanian dan peralatan pertanian  dari  pemilik  lahan  sedangkan bibit  dan  kerja  dari  petani.  Dalam penerapannya,  pemilik  lahan  pertanian menyediakan  peralatan  untuk  bercocok tanam dan bibit disediakan oleh petani lain baik  dari  kalangan  ahli  waris  maupun lainnya.

## Tabel 1
Bentuk Pengelolaan Tanah Dalam Bentuk Muzara’ah Muzara’ah  Lahan Bibit Alat Pengelola an Pertama Pemilik Lahan Pemilik Lahan Pengelola Pengelola Kedua Pemilik Lahan Pemilik Lahan Pemilik Lahan Pengelola Ketiga Pemilik Lahan Pengelola Pemilik Lahan Pengelola

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sedangkan  Musaqah  secara  Bahasa adalah: mufa’alah  min  as-saqa (bekerjasama dalam  masalah  siraman).  Sementara  itu, pengertian musaqah menurut istilah adalah:
.اهنيب ةرثلا  ّنأ ىلع اهيف لمعي نم ىلإ راجشلأا عفد ةدقاعم
33
“Penyerahan  tanaman  kepada  orang  yang menyiramnya  berdasarkan  bagi  hasil  (hasil tanaman  untuk  keduanya)".  Dalam  paparan lain, Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan musaqah  adalah  akad  pemeliharaan  pohon, karma,  anggur  dan  sejenisnya  dengan  syarat- syarat tertentu. 34 Mayoritas ulama membolehkan  akad  ini  berdasarkan  hadis riwayat  Muslim  bersumber  dari  Ibn  Umar sesungguhnya Rasulullah Saw.
mempekerjakan  penduduk  Khaibar  dengan perjanjian  akan  diberi  sebagian  dari  hasil tanaman ”. 35

## F.  ANALISIS PENERAPAN AKAD SYARIAH
DALAM PENGELOLAAN

## TANAH WARISAN
Dalam  penerapannya,  akad  ini  dapat dilakukan  dengan  penyerahan  lahan  pertanian yang dilakukan pengelolaannya oleh pihak lain (baik dari kalangan ahli waris maupun lainnya) yang menyiram dan mengelola lahan pertanian ini,  kemudian  dilakukan  bagi  hasil  oleh  masih- masing pihak yang terlibat dalam akad ini.
Pensyariatan  musaqah  dalam  Islam adalah  untuk  menghilangkan  kesulitan  di antara  sesama  manusia.  Orang  kaya  yang mempunyai lahan pertanian kadang mempunyai  kesulitan  untuk  mengelola  lahan pertaniannya,  baik  karena  tidak  mampu
33 Ibid , h. 630 34 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al- Arba’ah, Jld. 3, h. 21 35 Muslim Ibn al-Hujaj Abu al-Hasan, Shahih Muslim, Jld. 5, (Beirut: Daru Ihya al-Turats al- Arabiy, tth), h. 26, hadis ke-4044
maupun tidak punya waktu untuk mengelolanya.  Di  pihak  lain  ada  orang  miskin yang  tidak  mempunyai  lahan  pertanian,  tetapi mempunyai  kemampuan  dalam  mengelola lahan. Jadi, akad ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama saling
menguntungkan.  Pemilik  lahan  pertanian  yang tidak  mampu  mengelola  lahan  pertaniannya terbantu  oleh  petani  penggarap  yang  tidak mempunyai lahan pertanian. Lahan Pertaniannya tetap produktif dan menghasilkan keuntungan.  Petani  penggarap  mendapat kesempatan meningkatkan kesejahteraan ekonominya  dari  bagi  hasil  yang  diperoleh dalam mengelola lahan pertanian tersebut.
Dalam  penerapannya  pada  lahan pertanian  dari  objek  warisan,  tanah  produktif yang  dimiliki  salah  seorang  ahli  waris  yang tidak  sempat  atau  tidak  mampu  mengelola tanah,  dapat  diberikan  kepada  salah  seorang ahli  waris  lain  yang  menetap  di  wilayah  objek warisan.  Apabila  memiliki  kelapangan,  si pemilik  tanah  bisa  menyediakan  lahan  dan bibit,  sedangkan  kerja  dan  peralatan  pertanian berasal  dari  ahli  waris  yang  berpropesi  petani. Penerapan  dalam  bentuk  ini  juga  bisa dilakukan  oleh  pihak  lain  yang  mengelola tanah,  sehingga  tanah  tetap  terurus  meskipun si pemilik tanah berdomisili jauh tanahnya.
Jika  dilihat  dari  asas  ketuhanan  dan pengendalian  diri,  penerapan  akad  ini  dapat memunculkn  kesadaran  bagi  para  ahli  waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang  dapat  dikuasai  dan  dimiliki  merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan  harta  kekayaan.  Oleh  karena  itu, setelah  menggunakan  hukum  Tuhan  dalam pembagian  harta  warisan,  selanjutnya  para ahli  waris  itu  berusaha  mengendalikan  diri dengan  membantu  sesama  ahli  waris  atau

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
lainnya dengan saling  mengikat  dalam kerjasama  dengan  baik  mengelola  harta warisan.  Boleh  jadi  salah  satu  ahli  waris memiliki  kelapangan  modal  bisa  membantu saudaranya  sesame  ahli  waris  maupun lainnya  yang  memiliki  kecakapan  dalam mengelola hasil pertanian.
Asas  ini  juga  juga  sesuai  dengan  sila pertama  Pancasila  yaitu  “Ketuhanan  Yang Maha  Esa”,  dimana  penerapannya  adalah adanya  kesadaran  bahwa  Tuhan  Yang  Maha Esa adalah Maha Mengetahui atas segalanya, Dia  juga  Maha  Pencipta  dan  sekaligus  Maha Adil, yang dapat sewaktu-waktu dapat menurunkan  hukumanNya.  Berdasarkan  hal ini,  apabila  ada  pewaris  yang  meninggal dunia,  para  waris  tidak  boleh  menzalimi  satu dengan  lainnya  dalam  pengelolaan  harta warisan.
Dalam  perspektif  asas  kesamaan  dan kebersamaan hak,  penerapan akad  ini menekankan setiap  ahli waris  memiliki kedudukan yang  sama  sebagai penerus  harta pewaris  baik  dalam  bentuk  pemodal  maupun pengelola  tanah  pertanian.  Oleh  karena  itu, dalam menginisiasi akad muzara’ah, mukhabarah ataupun musaqah harus dilakukan  dengan  memperhitungkan  hak  dan kewajiban  tanggung  jawab  setiap  pihak terlibat. Asas ini tidak terlepas  dari  sila kedua Pancasila  “Kemanusian  yang  adil  dan beradab”.  Dimana,  dari  sila  ini  menunjukkan adanya kesamaan hak atau kebersamaan hak atas  harta  warisan  yang  diperlakukan  secara adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian,  baik  dalam  proses  pembagian maupun  dalam  cara  pemanfaatannya  dan pengelolaannya dengan
selalu memperhatikan para ahli waris yang hidupnya relatif lebih kurang.
Dilihat  dari  dimensi  asas  kerukunan dan  kekeluargaan,  yaitu  para  ahli  waris seyognyanya  mempertahankan  harta  warisan sekaligus  memelihara  hubungan  kekerabatan yang  tentram  dan  damai.  Tentunya  asas  ini juga terkait dengan sila ketiga Pancasila yang merupakan dasar negara “Persatuan I ndonesia”. Dari sila ini, maka di dalam hukum waris  adat  dapat  disimpulkan  mengenai  asas kerukunan, suatu asas yang mesti dipertahankan untuk senantiasa tetap menjaga  hubungan  keluarga  yang  penuh ketenteraman dan kedamaian dalam menikmati,  mengurus  dan  mengelola  harta warisan  dengan  baik.  Tujuan  terpenting  yang harus tetap dijaga adalah senantiasa melestarikan  kerukunan  hidup  diantara  para waris dan semua anggota keluarga.
Selanjutnya    asas  musyawarah  dan mufakat, dimana para ahli waris dari membagi hingga mengelola  harta  warisannya dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah  dan  jika  terjadi  kesepakatan dalam  pengelolaan  harta  warisan  melalui berbagai  akad, maka  kesepakatan itu  bersifat tulus  iklas  yang  dituangkan  dalam  bentuk akad  tertulis  agar  menjadi  penguat  dan penekanan bagi semua pihak.
Asas  ini  masih  terkait  dengan  salah satu  sila dalam Pancasila, yaitu  sila keempat. Interpetasinya  adalah  bahwa  musyawarah merupakan  salah  satu  warisan  budaya  yang sudah  berlaku  sejak  lama  dalam  masyarakat nusantara.  Dalam  menyelesaikan  pembagian maupun  pengelolaan  harta  warisan  tidak boleh melahirkan hal-hal yang bersifat memaksakan  kehendak  antara  yang  satu pihak  dengan  yang  lainnya,  atau  kezaliman yang  bisa  merugikan  salah  satu  pihak  dan menguntungkan  pihak  lainnya.  Apabila  ada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perselisihan dalam pengeloaaan harta warisan diantara para ahli waris, maka smeua mereka  (pria  atau  wanita,  yang  tua  maupun yang  muda)  tanpa  kecuali  turut  serta menyelesaikannya  dengan  bijaksana  dan musyawarah  mufakat  dengan  menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan kedamaian.
Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan  status,  kedudukan  dan  jasa, sehingga  setiap  ahli  waris dalam pengelolaan harta warisan mendapatkan hak dan kewajiban  yang  sesuai.  Dalam  kegiatan pengelolaan warisan mesti dapat menciptakan dan  merealisasikan  asas  keadilan  bagi seluruh  anggota  ahli  waris  terkait  harta warisan yang dikelola bersama, baik ahli waris maupun  non  waris  yang  bisa  saja  dianggap kerabat  juga  namun  bukan  karena  hubungan darah  tetapi  karena  hubungan  pengakuan saudara  sebagaimananya  menurut  hukum adat  setempat.    Keadilan  harus  dapat direalisasikan dalam pemanfaatan harta/tanah warisan,  karena  dengan  adanya  keadilan  ini akan melahirkan kesejahteraan dan kedamaian antar para ahli waris maupun yang lainnya.

## G.  SIMPULAN
Pilihan  menunda  pembagian  warisan  dalam bentuk  tanah  yang  dipilih  masyarakat  muslim tidak menghalangi pengelolaan maupun perberdayaan  lahan  pertanian  tersebut  baik oleh  mereka  para  ahli  waris  maupun  dengan keterlibatan  pihak  lain.Bentuk  pengelolaan lahan pertanian yang dapat dilakukan masyarakat  dalam  perspektif  fikih  muamalah ekonomi  adalah  seperti  akad  muzar’ah. Mukhabarah maupun musaqah

## Daftar Pustaka
Adam,  Panji.  2017. Fikih  Muamalah  Maliyah : Konsep,  Regulasi  dan  Implementasi, (Bandung: Refika Aditama
ad-Dimyati,  Abu  Bakar  bin  Sayyid  Muhammad Syad.  tth. Hasyiyah  lanat  Thalibin  ‘ala hilli  alfadzh  fath  al- mu’in  lisyarah  qurata a’yun, (Beirut: Daru al-Fikr. Jld. 3
Ali, Z ainuddin.  2010. Pelaksanaan  Hukum Waris  Di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika
Al-Jaziri,  Abdurrahman.  (1969). al- Fiqh  ‘ala Madzahib  al- Arba’ah. Jld.  3.  Mesir:  al- Makabah al-Tijariyah al-Syarbini, Muhammad al-Khatib.
2005. Mughni  al- Muhtaj  Ila  Ma’rifaha  al- Alfazh. Digital  Librari,  al-Maktabah  al- Syamilah. Jld. 1
al-Zuhaily,Wahbah.  (2004). Fiqh  al-Islami  Wa Adillatuhu. Jld.  4.  Damaskus:  Daru  Al- Fikr
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad.2014. Nizam al-Muamalat  fi  al-Fiqh  al-Islam terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah
Manzhur,  Ibnu.  2005. Lisan  al-Arab. Maktabah Syamilah. Jld. XIII
Khalaf, Abdul  Wahab.  2010. Ilmu  Ushul  Fiqih , (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah
Muslim,  Ibn  al-Hujaj  Abu  al-Hasan.tth. Shahih Muslim, Jld.  5.  Beirut:  Daru  Ihya  al- Turats al-Arabiy
Rozalinda.  (2016). Fikih  Ekonomi  Syariah:
Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor  Keuangan  Syariah .  (Jakarta: RajaGrafindo Persada
Sab’i, Ahmad Hamid Salamah. 2002. Mudharat fi Fiqhi al-Muamalah. Kairo, Dar al-Bayan lith Thaba’ah wa al-Nasyr
Sa’id,  Abd  as-Satar  Fathullah.  t.th .  Al- Muamalat Fi al-Islam (Makkah al- Mukarramah:  Rabithah  Alam  al-Islami- Idarah al-Kitab al-Islami
Sembiring, Rosnidar. 2021. Hukum Waris Adat. Depok: RajaGrafindo

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Suhendi,  Hendi.  2002. Fikih  Muamalah : Membahas  Ekonomi  Islam.  Jakarta: RajaGrafindo Persada
Syahir, Muhammad Utsman. 1992. al-
Mu’amalat al-Maliyah al- Mu’ashirah . Jordania: Dar an-Nafais
Syafi’i, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah .
Bandung: Pustaka Setia
Wawancara dengan Bapak Bahtiaruddin Saragih, tanggal 2 Desember 2020, di Tebing Tinggi
Wawancara  dengan  Bapak  Luddin  Purba Purba  tanggal  2  April  2021,  di  Tebing Tinggi
Wawancara dengan Ibu Mahyun Purba tanggal 20 Maret 2021, di Tebing Tinggi
Wawancara dengan Ustadz Heru Damanik, tanggal 15 Oktober 2020, di Tebing Tinggi