## JURNAL TEKNIK SIPIL

## Studi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Watampone
Siti Fatmah Arsal 1 , Indra Pratama 2 , Sainal 3
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar, Sulawesi Selatan
Email : fatmaharsal1963@gmail.com; indra.pratama946@gmail.com; sainal031@yahoo.com

## ABSTRAK
Masalah  perkotaan  pada  saat  ini  telah  menjadi  masalah  yang  cukup  susah  untuk  diatasi. Perkembangan  perkotaan  membawa  pada  konsekuensi  negatif  pada  beberapa  aspek, termasuk  aspek  lingkungan.  Dalam  tahap  awal  perkembangan  kota,  sebagian  besar  lahan merupakan  ruang  terbuka  hijau.  Namun,  adanya  kebutuhan  ruang  untuk  menampung penduduk  dan  aktivitasnya,  Strategi  pemanfaatan  ruang,  baik  untuk  kawasan  budidaya maupun  kawasan  lindung,  perlu  dilakukan  secara  kreatif,  sehingga  konversi  lahan  dari pertanian produktif ataupun dari kawasan hijau lainnya menjadi kawasan non hijau dan non produktif,  dapat  dikendalikan.  Bagi  kota  besar,  cara  mengatasi  banjir  juga  bisa  dilakukan dengan  memperluas  ruang  terbuka  hijau.  Padahal  sebenarnya  bagi  sebuah  kota,  terutama kota besar yang termasuk ke dalam daerah rawan banjir, perlu dibangun berupa lahan hijau sebesar 30% dari luas kota itu. Bagi kota besar, cara mengatasi banjir juga bisa dilakukan dengan  memperluas  ruang  terbuka  hijau.  Padahal  bagi  sebuah  kota,  terutama  kota  besar yang daerah rawan banjir, perlu dibangun berupa lahan hijau sebesar 30% dari luas kota itu. Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada  kota  Watampone  ada  2 kecamatan  yang  belum  memenuhi  persentase  ruang  terbuka  hijau  yaitu  Kecamatan Tanateriattang  Barat  sebesar  16%  dan  pada  kecamatan  tanateriattang  sebesar  28%  dari ketentuan UU no. 26 tahun 2007 minimal RTH sebesar 30%dari luas wilayah.
Kata Kunci: Ruang terbuka hijau, perkembangan kota, ketersediaan

## ABSTRACT
Urban  problems  at  this  time  have  become  a  problem  that  is  quite  difficult  to  overcome. Urban  development  brings  negative  consequences  to  several  aspects,  including environmental aspects. In the initial stages of urban development, most of the land is green open  space.  However,  there  is  a  need  for  space  to  accommodate  the  population  and  its activities. The strategy of spatial use, both for cultivation areas and protected areas, needs to  be done creatively, so that land conversion  from productive agriculture or other green areas  becomes  non-green  and  non-productive,  can  be  controlled.  For  big  cities,  how  to overcome flooding can also be done by expanding green open spaces. Whereas in fact for a city, especially a large city that is included in a flood-prone area, it needs to be built in the form of green land by 30% of the city. For big cities, how to overcome flooding can also be done by expanding green open spaces. Whereas for a city, especially a large city which is prone to flooding, it needs to be built in the form of 30% of green area of the city. From the results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  in  the  town  of  Watampone  there  are  2  sub- districts  that  have  not  met  the  percentage  of  green  open  space,  namely  Tanateriattang Barat  District of  16% and in  Tanatatiattang sub-district of  28% of  the provisions of  Law Number 26 of 2007 a minimum of 30% of the total area.
Keywords: green area, urban development, availability

## 1. Pendahuluan
Masalah  perkotaan  pada  saat  ini  telah menjadi  masalah  yang  cukup  susah untuk  diatasi.  Perkembangan  perkotaan membawa  pada  konsekuensi  negatif pada  beberapa  aspek,  termasuk  aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan  kota,  sebagian  besar lahan  merupakan  ruang  terbuka  hijau. Namun,  adanya  kebutuhan  ruang  untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung
mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan  terbangun.  Sebagian  besar permukaannya,  terutama  di  pusat  kota, tertutup  oleh  jalan,  bangunan  dan  lain- lain  dengan  karakter  yang  sangat kompleks  dan  berbeda  dengan  karakter ruang  terbuka  hijau  namun  penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan  yang  telah  ditentukan dalam rencana  tata  ruang  (RTRW  Kota/RTR
Kawasan  Perkotaan/RDTR  Kota/RTR Kawasan  Strategis  Kota/Rencana  Induk RTH)  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah setempat.
Suatu  wilayah  menjadi  tidak  terkontrol sehingga mengakibatkan kurangnya ruang  terbuka  hijau  karena  banyaknya permukiman,  perkantoran,  dan  area industri.  Pengalih  fungsian  suatu  tata guna  lahan  yang  sebelumnya  berguna sebagai  daerah  resapan  air  hujan menjadi suatu wilayah perkotaan mengakibatkan aliran air alami terganggu dan tidak adanya cadangan air tanah.  Berkembangnya  suatu  wilayah dapat mengurangi jumlah air hujan yang dapat  teresap  ke  dalam  tanah  dan  hal tersebut  harus  segera  ditindak  lanjuti untuk mencegah terjadinya banjir.
Dalam  hal  ini,  diperlukan  pemikiran jauh  ke  depan,  yang  tidak  hanya berorientasi  pada  pemenuhan  tujuan berjangka  pendek,  dan  perlu  reorientasi visi pembangunan kota lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pemanfaatan ruang,  baik  untuk  kawasan  budidaya maupun kawasan lindung, perlu
dilakukan secara kreatif, sehingga konversi  lahan  dari  pertanian  produktif ataupun  dari  kawasan  hijau  lainnya menjadikawasan  non  hijau  dan  non produktif, dapat dikendalikan. Bagi kota besar,  cara  mengatasi  banjir  juga  bisa dilakukan  dengan  memperluas  ruang terbuka  hijau.  Padahal  sebenarnya  bagi sebuah  kota,  terutama  kota  besar  yang termasuk  kedalam  daerah  rawan  banjir, perlu  dibangun  berupa  lahan  hijau sebesar 30% dari luas kota itu.
Dengan  dilakukannya  penelitian  ini, maka penulis akan melakukan identifikasi  tentang  ketersediaan  dan potensi  ruang  terbuka  hijau  publik  di Kota Watampone agar dalam implementasinya keberadaan ruang terbuka hijau publik di Kota Watampone dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya sesuai  dengan  literatur  yang  telah penulis  pelajari  sebelumnya,  terlebih dari  hasil  penelitian  ini  nantinya  akan menjadi bahan masukan untuk pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Watampone dalam pemenuhan syarat minimal ruang terbuka hijau publik di  kawasan perkotaan Watampone. Melalui identifikasi  tentang  penyediaan  dan pemanfaatan  ruang  4  terbuka  hijau publik  di  Kota  Watampone    ini diharapkan  akan  ada  pertimbangan untuk  penyediaan  ruang  terbuka  hijau publik  yang  baru  guna  mengimbangi pesatnya  pertumbuhan  penduduk  kota serta  menjaga  keserasian  lingkungan dari  pengaruh  pencemaran  udara,  suhu udara.

## Rumusan Masalah
Berdasrkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang muncul dan menjadi gambaran penulis: 1. Bagaimana  luasan  ruang  terbuka hijau  publik  di  Kota  Watampone sesuai  dengan  tuntutan  Perda  No.  27 tahun 2009 Pasal 20 ayat 1dan 2 yang mengacuh  pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007.
2. Bagaimana  potensi  ruang  terbuka hijau  publik  yang  tersedia  di  Kota Watampone.

## Tujuan Penelitian
Maksud  pelaksanaan  penelitian  ini adalah  untuk  memperoleh  evaluasi ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  publik di kota Watampone.
Adapun  tujuan  dari  penulisan  ini  antara lain :
1. Untuk  mengetahui  luasan  ruang terbuka hijau publik di Kota Watampone  sesuai  dengan  tuntutan Perda  No.  27  tahun  2009  Pasal  20 ayat  1  dan  2  yang  mengacuh    pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007.
2. Untuk  mengetahui  potensi  ruang terbuka  hijau  publik  yang  tersedia  di Kota Watampone.

## 2. Metode Penelitian
Kabupaten  Bone  merupakan  salah  satu kabupaten  yang  terdapat  di  Provinsi
Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas w`ilayah keseluruhan mencapai 4.558  km2. Strategi  Kebijakan  dan  pengembangan tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Bone dilakukan dengan lebih awal memperhatikan  kebijakan  dan  strategi dalam  rencana  tata  ruang  wilayah provinsi  dan  nasional  yang  berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah
Kabupaten  Bone  untuk  selanjutnya dijabarkan  dan  dipadukan  kedalam rencana  tata  ruang  wilayah  Kabupaten Bone.
Adapun  kecamatan  yang  ada  di  Kota Watampone antara lain:
1. Kecamatan Tanete Riattang 2. Kecamatan Tanete Riattang Barat 3. Kecamatan Tanete Riattang Timur Dari  hasil  data  yang  di  peroleh  dari Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Bone  yang  kemudian  di  satukan  dalam bentuk tabel updating Tabel 1 Luas dareah menurut kecamatan di Kota Watampone No Kecamatan Luas RTH Luas Wilayah Persentase 1 Tanete riattang barat 85,013673 536,800 16% 2 Tanete riattang timur 396,161629 488,800 81% 3 Taneteriattang 66,005647 237,900 28% Total 547,180949 1263,500 43% Sumber: Dinas pekerjaan umum Watampone
Data  yang  telah  terkumpul  digunakan untuk  mensimulasi  penempatan  ruang terbuka  hijau  berepa  tahun  kedepannya. Namun  jika  terjadi    penyusutan  RTH atau  hutan  kota  berdampak  pada penurunan keseimbangan ekosistem yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan  perkotaan  dan  mengevaluasi tata  ruang  ini  perlu  dilakukan  melalui upaya  pengaturan  yang  lebih  detail terhadap  rencana  kawasan  permukiman dan  rencana  ruang  terbuka  hijau  yang sudah  di  tetapkan  oleh  Rencana  Detail Tata  ruang  (RDTR)  dari  Kabupaten tersebut.
Dalam  RTH,  unsur  terpenting  adalah hutan  kota  karena  mampu  menyerap  air yang  tinggi  dengan  jenis  tanaman tertentu  dan  dapat  pula  menyerap  air huajn  maupun  air  genangan.  Oleh karena  itu,  optimalisasi  hutan  kota dalam  RTH  perlu  untuk dilakukan  demi mendorong terciptanya harmonisasi lingkungan  yang  lebih  baik.  Pemilihan jenis tanaman pun harus dipertimbangkan dengan matang, jangan asal  menanam  tanaman  dan  disesuaikan dengan  tujuan  dan  karakteristik  hutan kota  yang  akan  dibangun,  apakah tujuannya  untuk  rekreasi,  mengurangi polusi  dan  pencemaran  serta  hal-hal lainnya.

## Gambar 1 Peta administrasi Kota Watampone

## 2.1 Sumber Data Penelitian
Sumber  data  adalah  tempat,  orang,  atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya,  atau  membaca  hal-hal  yang berkenaan  dengan  variabel  yang  diteliti (Arikunto,  1997:131).  Adapun  sumber data  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah sebagai berikut:
1. Observasi  lapangan,  yakni  wilayah Kota Watampone
2. Badan  Perencanaa  Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Bone.
3. Dinas  pekerejaan  umum  dan  Tata Ruang Kabupaten Bone.

## 2.2 Metode Pengumpulan Data
Kegiatan  pengumpulan  data  penelitian pada  prinsipnya  adalah  suatu  kegiatan untuk  mendapatkan  suatu  gambaran tentang  penyedian  ruang  terbuka  hijau publik di Kota Bone. Proses pengumpulan data meliputi pengumpulan  data  primer  dan  data sekunder.  Pengumpulan  data  primer didapat  dari  observasi  lapangan  dengan teknik visualisasi, hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai lokasi studi  secara  nyata  sehingga  mendukung data-data  hasil  observasi.  Alat-alat  yang digunakan  dalam  pengumpulan  data
primer  antara  lain  peralatan  tulis lengkap,  kamera,  meteran,  dan  aplikasi AutoCad  2007  sebagai  aplikasi  dalam mendukung pembuatan peta.
Pengumpulan  data  sekunder  didapat melalui survey instansional untuk memperoleh dokumen-dokumen pendukung penelitian, dokumen- dokumen tersebut antara lain:
1. Laporan  Akhir  Rencana  Ruang Terbuka Hijau Kota Watampone.
2. Rencan  Detail  Tata  Ruang  (RDRT) Kawasan Perkotaan Watampone .
3. Data  administrasi  wilayah  Kota Watampone.
4. Data  peta-peta  administrasi  wilayah
Kota Watampone 5. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan  dengan  ruang  terbuka hijau publik wilayah Kota Watampone.
Sasaran  yang  akan  dicapai  dari  tahap pengumpulan  data  sekunder  ini  adalah untuk  mendapatkan  kejelasan  mengenai kebijakan/rencana/program  yang  telah ada dan sudah diimplementasikan maupun  belum  sebagai  bahan  acuan dalam  menentukan  penyediaan  ruang terbuka hijau publik yang nantinya akan
dikembangkan oleh instansi-instansi
terkait sehingga hasil akhir dari penulisan penelitian ini merupakan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.3 Analisis Data
Analisis data digunakan untuk mengolah data  yang  telah  didapatkan  berdasarkan data-data  yang  dikumpulkan  sesuai dengan  apa  yang  dibutuhkan  dalam penelitian.  Keterangan  harus  dicari  dan dikumpulkan,  bukan  hanya  diperoleh dengan intuisi. Dengan metode deskriptif  kualitatif  tersebut  peneliti akan  menyajikan  data  yang  telah diperoleh  dengan  penjelasan  secara terperinci berdasarkan data-data
sekunder  dari  instansi  terkait  baik  itu data-data  numerik  maupun  data-data non-numerik.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Pada  bab  ini  menguraikan  tentang pembahasan  serta  hasil  penelitian  yang didapatkan  penulis  selama  melakukan penelitian  di  Kota  Watampone  serta Dinas/Instansi yang terkait pembahasannya. Bab ini juga menguraikan tentang pengelolaan Ruang Terbuka  Hijau  dan  faktor  –  faktor  yang mempengaruhi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.karatekteristik lokasi studi berupa analisis ruang terbuka hijau dalam  menanggulangi  banjir  dan  air genangan di Kota Watampone khususnya  Kecamatan  Tanete  Riattang, Tantete  Riattang  Barat  dan  Tanete Riattang Timur.
Pada  tabel  dibawah  dapat  kita  lihat luasan  dan  persentase  ruang  terbuka hijau  di  setiap  kecamatan  di  kota watampone sebagai berikut:
• Kecamatan  taneteriattang    barat terdapat  luas  rth  85,013673 ha    dari luas  wilayah  536,800  ha  atau  16% dari luas wilayah
• Kecamatan taneteriattang timur terdapat luas rth 396,161629 ha dari luas  wilayah  488,800  ha  atau  81% dari luas wilayah
• Kecamatan  taneteriatang  terdapat luas  rth  66,005647  ha  dari  luas wilayah  237,900  ha  atau  28%  dari luas wilayah

## 3.1 Rencana Detail Tata Ruang
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana yang secara terperinci  tentang  tata  ruang  wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapai dengan  peraturan  zonasi  yanag  secara detail  mengatur  tata  ruang  suatu kawasan.  sebagaimana  ketentuan  Pasal 59  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 tahun  2010  tentang  Penyelenggraan Penataan  Ruang,  bahwa  setiap  Rencana Tata Ruang Wilayah atau biasa disingkat  RTRW  Kabupaten/Kota  harus menetapkan  bagian  dari  wilayahnya yang  perlu  disusun  RDTR-nya.  Dimana bagian  dari  wilayah  yang  akan  disusun RDTRnya merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kabupaten/Kota itu sendiri.

## 3.2 Analisis
Dari  Hasil  analisis  data  yang  di  peroleh dari  dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Bone  yang  kemudian    di  satukan  dalam bentuk  tabel  updating.  Selain  itu  juga disampaikan foto-foto hasil pendokumentasian kepada beberapa RTH. Analisis Besaran RTH Kota Watampone a. Perhitungan  Luasan  Ruang  Terbuka Hijau  Kota  watampone  dihitung berdasarkan ketentuan Undang- Undang  Penataan  Ruang  Nomor  26 Tahun  2007,  maka  Luas  RTH minimal  30%  dari  Luas  Wilayah Kawasan Perkotaan adalah =1263,500 Ha b. Berdasarkan Analisis Rooden (1977), standar RTH adalah 0,25 m2
dari jumlah penduduk = 19.541 Ha
c. Berdasarkan  Metode  Odum  (1985), standar  RTH  adalah  15%  dari  Luas Wilayah = 5.605.56 Ha.
d. Berdasarkan  Perhitungan  Eksisting
RTH  Kota  Watampone  sebesar  = 547,180,949Ha (43%) Analisis Sebaran RTH Kota Watampone Dari  hasil  analisa,  dari  3  wilayah kecamatan di Kota Watampone, terdapat 1  wilayah  yang  prosentase  luasan  RTH nya  kurang  dari  30%,  yaitu  Kecamatan Tanete  Riattang  Barat  yang  terlatk  di bagian pesisir Kota Watampone.
Berikut ini adalah peta rencana detail tata ruang kota Watampone.
Gambar 2 Peta Rencana Detail Tata Ruang

## 4. Penutup
Dari  hasil  penelitian  diatas  dapat simpulkan
1. Pada kota watampone ada 2 kecamatan  yang  belum  memenuhi persentase  ruang  terbuka  hijau  yaitu Kecamtan Tanateriattang Barat sebesar  16%  dan  pada  kecamatan tanateriattang  sebesar  28%  dari ketentuan  UU  no.  26  tahun  2007 minimal    rth  sebesar  30%dari  luas wilayah 2. Pada keseluruahan wilayah perkotaan diWatampone telah memenuhi persentase Ruang Terbuka  Hijau  sebesarBerdasarkan Perhitungan  Eksisting  RTH  Kota Watampone sebesar = 547,180,949Ha (43%).

## Daftar Pustaka
Anonim, 1998. Evaluasi/Revisi Rencana Induk Kota Watampone. Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone, Watampone. ,    2018.    Rencana  Detail Tata Ruang Kota Watampone. Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Bone, Watampone Djamal, Zoer`aini I. 2005. Tantangan  Lingkungan  & Lansekap Hutan
Kota. Jakarta: Bumi Aksara. Departemen  Dalam  Negeri  Republik Indonesia. 1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah  Perkotaan .  Jakarta  :
Depdagri. .2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan  Perkotaan . Jakarta  : Depdagri. __________. 2008. Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 05/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Departemen  PU,
Ditjen Penataan Ruang.
__________.  2007. Undang-undang No.  26  tahun  2007  tentang
Penataan Ruang .  Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Penataan Ruang. __________. 1953. Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah  Negara. Menteri
Dalam Negeri. Peraturan    Derah  kabupaten  Bone Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Bangunan  Gedung Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal 20. Pemerintah Kabupaten Bone