## Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia
Fandy Adpen Lazzavietamsi a, 1* , Idrus Affandi b, 2 , Cecep Darmawan c, 3 , Asep Zaenal Ausop d, 4 a, b, c Universitas Pendidikan Indonesia d Institut Teknologi Bandung
1 fandy@student.upi.edu* *korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK Kata kunci: Kyai Pemikiran Politik Kewarganegaraan Penelitian  ini  mengkaji  Kyai  sebagai  sentral  gerakan  ajaran  agama  islam  dalam kehidupan  warga  negara.  Mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah  pemeluk  agama islam  dengan  berbagai  ragam  pemahaman  terhadap  islam  itu  sendiri.  Kyai  sebagai penerjemah  al  quran  dalam  kehidupan,  dipahami  masyarakat  sebagai  pencerah  setiap persoalan.  Pemikiran  politik  Kyai  yang  berbeda  menimbulkan  perbedaan  perspektif dalam  memaknai  sekaligus  mengaplikasikan  kewarganegaraan  di  Indonesia.  Untuk mengkaji  fenomena  pemikiran  politik  kyai  tersebut,  peneliti  menggunakan  metode studi kasus. Pemikiran politik tokoh agama diantaranya kyai  merupakan sesuatu yang tidak  biasa,  bahkan  terdapat  pertentangan  diantara  beberapa  agama  mengenai hubungan politik dan agama. Terdapat agama yang memisahkan keduanya namun juga terdapat  agama  yang  menyatukan  keduanya,  perbedaan  tersebut  dapat  dilihat  pada agama islam dan katolik. Kecenderungan islam di Indonesia antara politik dan agama tidak  bisa dipisahkan karena ajaran  agama  islam  bersifat  menyeluruh. Dari penelitian ini  ditemukan  beberapa  fenomena  pemikiran  politik  Kyai,  diantaranya  yaitu darul islam dan darus salam .  Kyai  yang  mendasarkan  pada konsep darul  islam diwujudkan pada pemahaman atas konsep khilafah atau imamah sebagai teokrasi, sedangkan Kyai yang  mendasarkan  pada  konsep  darus  salam  diwujudkan  pemahaman  atas  konsep khilafah sebagai masyarakat madani.

## ABSTRACT
Keywords: Kyai Political Thought Citizenship
Kyai's Political Thought in Indonesian Citizenship. This study examines the Kyai as the central movement of the teachings of Islam in the lives of citizens. The majority of Indonesian people are followers of Islam with various kinds of understanding of Islam itself.  Kyai  as  a  translator  of  the  Qur'an  in  life  understood  by  the  community  as enlightening  every  problem.  The  different  political  thinking  of  the  Kyai  gives  rise  to different perspectives in understanding as well as applying for citizenship in Indonesia. To study the phenomenon of religious scholars' thoughts, the researchers used the case study method. The political thought of religious figures including the kyai is something unusual,  there  are  even  conflicts  between  several  religions  regarding  political relations  and  religion.  There  is  a  religion  that  separates  the  two,  but  there  is  also  a religion that unites the two, these differences can be seen in the religion of Islam and Catholicism. The tendency of Islam in Indonesia  between politics and religion  cannot be  separated  because  the  teachings  of  the  Islamic  religion  are  holistic.  From  this research,  several  phenomena  of  Kyai's  political  thought  were  found,  including  Darul Islam and Darus Salam. Kyai based on the concept of Darul Islam is embodied in the understanding of the concept of Khilafah or Imamat as a theocracy, while Kyai based on  the  concept  of  Darus  Salam  embodied  an  understanding  of  the  concept  of  the Khilafah as a civil society . Copyright © 2019(Fandy Adpen Lazzavietamsi 1 ,Idrus Affandi 2 ,Cecep Darmawan 3 ,Asep Zaenal Ausop 4 ).All Right Reserved
How to  Cite:  Lazzavietamsi,  F., Affandi, I.,  Darmawan, C., & Ausop, A. (2019). Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 4 (2), 46-54.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers  to  read, download,  copy,  distribute,  print, search,  or link  to the  full  texts  of its  articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.4, NO.2, Desember  2019 Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia
Fandy Adpen Lazzavietamsi a,1* ,Idrus Affandi b, 2 , Cecep Darmawan c,3 ,Asep Zaenal Ausop d, 4 Hal. 46-54

## Pendahuluan
Setiap negara mempunyai konsep kewarganegaraan yang didasarkan pada ideologi yang dibuat dan dipertahankan  oleh  negara  tersebut,  ideologi  liberal  memunculkan  kewarganegaraan  liberal,  ideologi sosial  memunculkan  kewarganegaraan  sosialis,  begitu  juga  ideologi  islam  memunculkan kewarganegaraan islam. Ideologi muncul dari pemikiran manusia atas cara pandang dalam berhubungan antar  sesama  manusia  dalam  suatu  wilayah  tertentu  yang  selanjutnya  digunakan  sebagai  pedoman bersama  dalam  kehidupan  bernegara  (Prasetya,  2011)(Asshiddiqie,  2006).  Di  Indonesia  ideologi  yang dikembangkan  adalah  ideologi  pancasila    yang  bukan  merupakan  ideologi  liberal  maupun  ideologi sosial  dan  cenderung  bergerak  ditengah-tengah  antara  kedua  ideologi  tersebut.  Pancasila  merupakan pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yang  berasal  dari  bangsa  Indonesia  itu  sendiri,  sehingga  pancasila bukan  seperti ideologi sosial maupun  liberal  yang dibuat oleh pemikiran seseorang atas fenomena dan gejala  yang  ada disekitarnya  namun Pancasila merupakan hakekat manusia  Indonesia. Pancasila digali oleh beberapa pendiri negara Indonesia melalui perjalanan ruang dan waktu yang cukup panjang sejak zaman Sriwijaya yang bergeser kepada zaman Majapahit dan berakhir pada negara republik Indonesia. Proses  tersebut  dirumuskan  pada  suatu  badan  yang  disebut  sebagai  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI).  Proses  perumusan  dasar  negara  yang  pada  akhirnya disebut sebagai Pancasila berlangsung cukup alot, terbukti dengan dibentuknya panitia sembilan untuk merumuskan  lebih  lanjut  dasar  negara  tersebut  yang  pada  akhirnya  disepakati  dasar  negara  tersebut dengan  sebutan  Pancasila.  Pancasila  dirumuskan  tidak  hanya  oleh  umat  islam  namun  dari  berbagai agama,  sekalipun  mayoritas  yang  terdapat  pada  BPUPKI  tersebut  adalah  umat  islam.  Pada  proses perumusan  tersebut  terjadi  dialog  tidak  hanya  antar  agama  namun  antar  suku,  ras  dan  golongan, sekalipun mayoritas adalah umat islam namun yang  cukup menarik adalah mayoritas  umat islam pada sidang  BPUPKI  tersebut  tidak  menancapkan  ideologi  islam  sebagai  dasar  negara  Indonesia.  Dalam proses diskusi tersebut juga terdapat beberapa kyai yang juga berperan penting dalam perumusan dasar negara Pancasila.
Didalam  kehidupan  masyarakat  islam  di  Indonesia  dikenal  istilah  kyai,  yang  dibeberapa  tempat mempunyai makna yang berbeda namun secara subtansi mempunyai kesamaan yaitu tokoh atau sesuatu yang  dihormati  oleh  masyarakat  (Jannah,  2015).  Istilah  kyai  sebagai  sosok  atau  sesuatu  yang disakralkan terdapat didalam masyarakat  jawa, meskipun didalam masyarakat jawa  sendiri istilah  kyai tidak  hanya  dilekatkan  pada  manusia  namun  juga  benda  yang  dianggap  mempunyai  daya  kekuatan (Kemdikbud,  2019)(wikipedia,  2019b).  Namun  secara  umum  istilah  kyai  oleh  masyarakat  jawa  lebih melekat kepada teladan dan tokoh utama dalam menjalankan ajaran agama islam (Dhofier, 2011, p. 93). Istilah kyai tidak berasal dari bahasa arab namun merupakan kosakata yang lahir dari budaya jawa yang disinyalir sudah ada sejak masuknya agama islam di Jawa. Di Indonesia terdapat beberapa istilah yang sama  dengan  kyai  (yang  merujuk  kepada  makna  tokoh  agama  islam),  diantaranya  yaitu  ajengan  di Sunda,  teungku  di  Aceh,  buya  di  Sumatera  Barat,  tofanrita  di  Sulawesi  Selatan,  bendara  atau  nun  di Madura dan tuan guru di Nusa Tenggara Barat (wikipedia, 2019a).
Kyai  oleh  masyarakat  jawa  dianggap  sebagai  penerus  Nabi  Muhammad  SAW  dalam  menuntun manusia  menjalankan  ajaran  agama  islam,  untuk  itu  keteladanan,  ilmu  dan  kebijaksanaan  kyai  dalam pelaksanaan ajaran agama islam merupakan pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat  Indonesia yang sebagian  besar  muslim  (Susanto,  2007,  pp.  30–40).  Agama  islam  memberikan  pedoman  untuk berhubungan  kepada  Allah  SWT  dan  sesama  manusia,  hubungan  kepada  Allah  SWT  merupakan eskatologi setiap manusia pada penciptanya (Wahid, 1992) yang dimanifestasikan kedalam setiap gerak kehidupan  manusia  tersebut.  Sedangkan  hubungan  dengan  sesama  manusia  terutama  dalam,  ajaran agama  bertemu  dengan  berbagai  bidang  persoalan  diantaranya  sosial,  politik,  dan  hukum.  Pedoman umat islam tersebut tertuang di dalam kitab suci agama islam yaitu al quran, dalam memahami al quran umat islam juga berpedoman kepada perilaku Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya dikodifikasi menjadi hadist. Tidak semua umat islam mengerti hukum-hukum islam sebagai pedoman hidup sehari- hari, sehingga Kyai melalui pesantren perlu melestarikan penerjemah ajaran islam tersebut.
Persoalan yang terjadi pada umat islam di Indonesia saat ini adalah semakin banyak para penafsir ajaran agama islam yang mempunyai pemikiran cukup keras dalam mengimplementasikan ajaran islam tersebut  (Hilmy,  2015).  Terutama  dalam  hal  politik  yang  bahkan  menolak  Pancasila  sebagai  dasar kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia  untuk  diganti  menjadi  ideologi  islam.  Pada  akhirnya fenomena  tersebut  menimbulkan  konflik  pada  sesama  pemeluk  agama  islam  yang  membuka  kembali ruang diskusi mengenai Islam dan Indonesia. Persoalan tersebut menjadi dasar peneliti untuk menelisik
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.4, NO.2, Desember  2019 Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia Fandy Adpen Lazzavietamsi a,1* ,Idrus Affandi b, 2 , Cecep Darmawan c,3 ,Asep Zaenal Ausop d, 4 Hal. 46-54
kembali  pemikiran  politik  kyai  dalam  kewarganegaraan  Indonesia,  untuk  meneguhkan  kembali  bahwa sejak sebelum kemerdakaan bangsa Indonesia sampai terbentuknya negara Indonesia peran Kyai cukup besar dan mendasar.

## Metode
Terdapat  berbagai  pendekatan  penelitian  diantaranya  adalah  kualitatif,  kuantitatif,  dan    campuran (Creswell,  2014),  diantara  ketiga  pendekatan  penelitian  tersebut  yang  sesuai  dengan  penelitian pemikiran  politik  kyai  dalam  kewarganegaraan  Indonesia  yaitu  dengan  pendekatan  kualitatif.  Objek penelitian  yang  secara  alamiah  pada  penelitian  tersebut  mengarahkan  peneliti  kepada  pendekatan kualitatif  (Mack,  Woodsong,  MacQueen,  Guest,  &  Namey,  2005),  objek  penelitian  bersifat  alamiah tersebut  yaitu  pemikiran  politik  kyai  dalam  konteks  kewarganegaraan  di  Indonesia,  yaitu  kyai  yang mempunyai  pesantren  dengan  tiga  karakteristik  pesantren  tradisional,  modern,  dan  campuran. Tradisional  merupakan  tradisi  pesantren  salaf  yang  sudah  ada  sejak  zaman  walisongo,  sedangkan modern  yaitu  mayoritas  proses  pendidikan  didasarkan  pada  kurikulum  pendidikan  formal,  dan campuran  merupakan  pemberlakuan  tradisi  pesantren  salaf  yang  digabung    dengan  kurikulum pendidikan formal. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan terperinci  mengenai  fenomena  khusus  pemikiran  politik  kyai  dalam  bingkai  kewarganegaraan Indonesia.  Metode  Studi  Kasus  dirasa  paling  tepat  dibandingkan  beberapa  metode  lain  dikarenakan peneliti  sebagai  instrumen  penelitian  kualitatif  tidak  melakukan  kontrol  terhadap  kasus  yang  diteliti (Hajaroh,  2015)  yaitu  pemikiran  politik  kyai.  Studi  kasus  merupakan  suatu  proses  penelitian  tentang seseorang  dalam  kelompok,  situasi,  dan  waktu  tertentu  (Tight,  Yin,  &  Yin,  2016),  seperti  halnya pemikiran  politik  kyai  yang  meneliti  pemikiran  seorang  kyai  terhadap  konteks  politik  saat  ini  serta implikasinya  pada  santri  di  pesantren  yang  dibina  oleh  kyai  tersebut.  Terdapat  3  lokasi  penelitian dengan  3  pondok  pesantren  yang  mewakili  sistem  pendidikan  tradisional,  modern  dan  campuran. Pemikiran  politik  kyai  dalam  ruang  pesantren  sangat  penting  untuk  dikaji  karena  bagaimana  seorang kyai berpikir mengenai politik yang pada akhirnya berdampak pada sistem pendidikan yang diterapkan di pondok tesebut dan berujung pada sikap politik warga negara yang baik.

## Hasil dan pembahasan Pemikiran Politik Kyai
Kyai  merupakan  sebutan  untuk  pemilik  pondok  pesantren,  meskipun  dalam  perkembangannya terdapat  kyai  yang  tidak  memiliki  pondok  pesantren  yaitu  kyai  desa  atau  kyai  yang  tinggal  didesa (Lukens-Bull, 2000). Namun pada umumnya kyai desa lahir dari pondok pesantren.  Istilah kyai  selalu merujuk  pada  kajian  islam  kultural,  yang  oleh  Hiroko  Horikosi  disebut  sebagai  penjaga  sistem tradisional yang berada di masyarakat (Horikoshi & Wahid, 1987). Hasil penelitian Horikosi mengenai kyai  dapat  dibuktikan  dari  pelaksanaan  kegiatan  agama  islam  yang  tidak  murni  dari  budaya  dimana islam itu muncul tapi sudah bercampur dengan budaya setempat, misalnya pelaksanaan selamatan, puji- pujian, dan perayaan hari besar umat islam dibeberapa daerah yang berbeda-beda namun secara subtansi memiliki  makna  yang  sama.  Perjuangan  kyai  dalam  membumikan  ajaran  islam  melalui  jalur  kultural tersebut  didasarkan  pada  jejak  penyebar  islam  di  Nusantara  yaitu  walisongo.  Sehingga  kyai  dan walisongo mempunyai pola yang sama dalam membumikan ajaran islam di Nusantara.
Ajaran agama islam yang harus dilaksanakan secara menyeluruh  menuntut kyai untuk tidak hanya mengurusi persoalan agama namun juga persoalan kehidupan yang berkaitan dengan agama. Persoalan tersebut tidak bisa dihindarkan karena tuntutan ajaran agama islam yang tidak hanya mengatur manusia dalam  berhubungan  dengan  Allah  SWT  namun  juga  berhubungan  dengan  sesama  manusia  bahkan segala  ciptaanNYA  (Roibin,  2016).  Ketika  seorang  umat  islam  dalam  menjalankan  ibadah  terbentur dengan  kepentingan  masyarakat,  maka  agama  islam  bertemu  dengan  persoalan  sosial.  Ketika  umat islam  dalam  menjalankan  ibadah  terbentur  dengan  kepentingan  negara  dan  menuntut  umat  tersebut sebagai  warga  negara,  maka  agama  islam  bertemu  dengan  politik.  Dan  banyak  persoalan  lain  yang mengharuskan  peran  kyai  untuk  memberi  penerangan  terkait  implementasi  ajaran  agama  islam  yang bertemu  dengan  berbagai  persoalan  di  segala  bidang  tersebut,  sehingga  persolan  fikih  lebih  kompleks daripada persoalan tauhid.
Perjalanan  kyai  dalam  sejarah  bangsa  Indonesia  dipenuhi  dengan  berbagai  persoalan.  Sebelum kemerdekaan  bangsa  Indonesia,  peran  kyai  selain  sebagai  penuntun  ajaran  agama  islam  juga  sebagai
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.4, NO.2, Desember  2019 Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia
Fandy Adpen Lazzavietamsi a,1* ,Idrus Affandi b, 2 , Cecep Darmawan c,3 ,Asep Zaenal Ausop d, 4 Hal. 46-54
penggerak  bahkan  pemimpin  perjuangan  bangsa  Indonesia  menuju  kemerdekan  1945.  Puluhan  ribu bahkan ratusan ribu bangsa Indonesia berani merelakan nyawanya berperang melawan penjajah selama tiga abad lebih yang dijalankan atas dasar penegakan ajaran agama islam dengan tujuan fisabilillah atau berjuang dijalan  Allah SWT (Wasito, 2016). Diantara perjuangan bangsa  Indonesia yaitu  pertempuran di  Surabaya  Bung  Tomo  berteriak  Allahuakbar.  Berabad-abad  lamanya  bangsa  Indonesia  berjuang untuk  kemerdekaannya,  sehingga  persoalan  fikih  tidak  begitu  kompleks.  Sampai  pada  akhirnya  atas berkat  rahmat  Allah  SWT,  kemerdekaan  bisa  diraih  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Gerbang kemerdekaan  yang  sudah  terbuka  juga  membuka  berbagai  persoalan  yang  sangat  kompleks  antara agama  dan  bidang  sosial,  politik,  hukum,  ekonomi  dsb.  Jawaban  atas  berbagai  persoalan  agama  dan persoalan hubungan atar manusia tersebut diberikan oleh para kyai dalam rapat BPUPKI dan PPKI yang merumuskan  dasar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  kedalam  prinsip  hidup  bersama  yang  dikenal dengan Pancasila.
Semua  agama  mengatur  dua  aspek  kehidupan  yaitu  aspek  kehidupan  antara  manusia  dengan Tuhannya  dan  kehidupan  antara  manusia  dengan  sesamanya  (Dion,  2014).  Kedua  aspek  tersebut digambarkan kedalam  kehidupan akhirat dan dunia  yang  keduanya  saling berhubungan satu  sama lain dan  saling  berkaitan.  Hubungan  diantara  kedua  konsep  tersebut  diuraikan  melalui  kitab  suci  yang terdapat  pada  agama  tersebut  dan  penafsiran  manusia  atas  persoalan  yang  dihadapi.  Didalam  agama islam  terdapat  konsep  yang  sama  yaitu  dunia  dan  akhirat,  politik  merupakan  persoalan  dunia  yang didalamnya dilingkupi oleh keyakinan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka politik dan  agama tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ulama atau kyai (dalam tradisi jawa) sebagai tokoh utama agama islam tidak  akan  terlepas  dengan  politik  mengingat  kyai  merupakan  masyarakat  sekaligus  warga  negara. Miriam  Budiardjo  mendefinisikan  politik  sebagai  interaksi  antara  masyarakat  dan  pemerintah  agar tercipta  kebaikan  bersama  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam  pengertian  tersebut kyai  baik  sebagai    masyarakat  maupun  warganegara  berarti  mempunyai  hak  dan  kewajiban  politik. Ruang  politik  merupakan  hasil  interaksi  antara  manusia  dengan  suatu  lembaga  kekuasaan  diantaranya adalah  negara  dan  pada  saat  yang  bersamaan  juga  saling  terkait  dengan  ruang  sosial  yang  terwujud akibat  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  lainnya.  Sehingga  selain  sebagai  makhluk  politik, manusia juga merupakan makhluk sosial seperti pernyataan Aristoteles yang menguraikan bahwa setiap manusia merupakan zoon politicon atau manusia yang tidak bisa terpisah dengan manusia lain (Gintis & van  Schaik,  2015).  Transformasi  konsep  politik  aristoteles  menjadi  konsep  masyarakat  telah diimplementasikan  di  Madinah  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW,  yang  oleh  Nurcholish  Madjid disebut  sebagai  konsep  masyarakat  madani.  Konsep  masyarakat  madani  pertama  dikenalkan  oleh Nurcholis  Madjid  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  konsep  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara pada zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut dianggap mewakili kerangka ideal yang diberikan Nabi  Muhammad  SAW  kepada  umat  islam.  Disebut  masyarakat  madani  karena  mengacu  pada masyarakat  madinah  yang  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa  disertai  keberagaman  agama  yang mendiami Madinah.
Terdapat  pro  dan  kontra  mengenai  adakah  konsep  yang  jelas  mengenai  kenegaraan  dalam  islam. Pendapat yang pro dilandasi atas pemikiran darul islam (van Bruinessen, 2002), sedangkan yang kontra mendasarkan  pemikirannya  pada  konsep darussalam (Yakub.,  2002). Darul  islam atau  negara  islam merupakan  konsep  politik  yang  mensyaratkan  berdirinya  sebuah  negara  dengan  berlandaskan  pada ideologi  islam  untuk  menjamin  keterlaksanaan  syariat  islam  seutuhnya.  Pemikiran  ini  dijadikan  dasar oleh  beberapa  tokoh  islam  di  Indonesia  untuk  merubah  sistem  pemerintahan  yang  sudah  berjalan berdasarkan  ideologi  pancasila.  Darussalam  atau  negara  dami  merupakan  konsep  politik  yang berlawanan dengan darul islam  atau daulah  islamiyah  karena tidak mempersyaratkan tegaknya  sebuah negara  untuk  menjamin  terlaksananya  syariat  islam.  Konsep  darussalam  senada  dengan  konsep pemerintahan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang oleh salah satu pemikir islam di Indonesia yaitu Nurcholis  Madjid  dimaknai  sebagai  madani  atau  madinah.  Konsep  masyarakat  madani  pertama dikenalkan oleh Nurcholis Madjid yang digunakan untuk menggambarkan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara pada zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut dianggap mewakili kerangka ideal yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umat islam.
Dasar pemikiran yang berbeda tersebut sangat mempengaruhi kewarganegaraan di Indonesia yang dilandasi  ideologi  Pancasila.  Konsep darul  islam berdampak  pada  pengembangan  ideologi  islam  yang tentunya berseberangan dengan ideologi Pancasila (Aspinall, 2007; Rahman Alamsyah & Hadiz, 2017) sekalipun  sesungguhnya  tidak  bertentangan  mengingat  ideologi  Pancasila  bersumber  dari  nilai-nilai
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.4, NO.2, Desember  2019 Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia Fandy Adpen Lazzavietamsi a,1* ,Idrus Affandi b, 2 , Cecep Darmawan c,3 ,Asep Zaenal Ausop d, 4 Hal. 46-54
agama  islam.  Sementara  konsep  darussalam  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan diwujudkan  dalam  sistem  demokrasi.  Diantaran  kedua  pemikiran  tesebut  berimplikasi  langsung  pada kewarganegaraan di Indonesia.

## Pemikiran Politik Kyai dalam Kewarganegaraan Indonesia
Warga negara merupakan unsur utama dari sebuah negara selain wilayah, pemerintahan yang sah, dan  pengakuan  dari  negara  lain.  Sebagai  unsur  utama  dari  negara,  maka  kualitas  warga  negara  sangat menentukan  keadaan  dari  negara  tersebut,  sehingga  sebuah  negara  yang  kuat  pasti  mempunyai  warga negara yang kuat. Kekuatan warga negara terdapat pada jiwa warga negara yang secara ringkas oleh Ki Ageng  Suryomentaraman  disebut  sebagai  “rasa  aku  punya  negara”  atau  perasaan  memiliki  negara (Lazzavietamsi, 2019) dan untuk membangun jiwa warga negara tersebut peran agama dan tokoh agama menjadi  penting.  Pentingnya  agama  dalam  membangun  jiwa  warga  negara  dapat  dilihat  dari  beberapa kasus yang terjadi pada warga negara yang tidak mempunyai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan  tidak  menganut  agama,  seringkali  persoalan  hidup  didasarkan  pada  kepentingan  materialisme sehingga daya tahan warga negara terhadap persoalan kehidupan semakin rendah. Negara Korea Selatan mempunyai  angka  kematian  warga  negara  yang  cukup  tinggi  akibat  bunuh  diri,  begitu  juga  di  negara Jepang  (Jeon,  Reither,  &  Masters,  2016),  mengingat  mayoritas  warga  negara  Korea  Selatan  tidak mempunyai  keyakinan  kepada  Tuhan  dan  tidak  beragama.  Persoalan  tersebut  berbeda  dengan  warga negara Indonesia yang mayoritas beragama dan mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Mayoritas warga negara Indonesia menganut agama islam yang didalamnya terdapat  kyai yaitu tokoh agama islam yang sudah ada  sebelum bangsa  Indonesia merdeka dan mendirikan  negara  Indonesia, bahkan  kyai menjadi pelopor sekaligus penggerak kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai tokoh agama islam di Indonesia, mayoritas  kyai  sepakat  untuk  tidak  memisahkan  antara  urusan  agama  dan  negara  karena  keduanya saling berkaitan satu sama lain. Tidak mungkin pelaksanaan agama dapat dijalankan secara penuh oleh pemeluknya  apabila  penganut  agama  tersebut  tidak  merdeka  dan  terjajah.  Pemikiran  tersebut mengilhami para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia yang diantara mereka adalah para kyai untuk membebaskan  diri  dari  para  penjajah  dan  mendirikan  negara  Indonesia  yang  berdiri  diatas  fondasi Pancasila.  Warga  negara  Indonesia  mempunyai  karakteristik  tersendiri  dibandingkan  dengan  warga negara  lainnya  karena  warga  negara  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa.  Warga  negara Indonesia terdiri dari 1340 suku bangsa  yang tersebar dari  sabang  sampai merauke (Suryadinata,  Leo; Nurvidya  Arifin,  Evi ;  Ananta,  2003).  Keberagaman  tersebut  sudah  ada  sejak  masa  pra  sejarah Indonesia  artinya  sebelum  negara  Indonesia  terbentuk,  namun  demikian  meski  diwarnai  berbagai bentuk  konflik,  masyarakat  hidup  berdampingan  dan  saling  menjaga  satu  sama  lain.  Kerukunan  antar suku  bangsa  tersebut  diabadikan  dalam  semboyan  “ bhineka  tunggal  ika  tan  hana  dharma  mangrwa ” yang  artinya  terpecah  belahlah  itu,  tetapi  satu  jugalah  itu  (Lestari,  2015).  Dalam  perjalanan  sejarah bangsa Indonesia, tercatat tiga kali terikat dalam sebuah negara yaitu pada zaman Sriwijaya, Majapahit, dan  terakhir  tebentuknya  negara  Indonesia.  Selama  perjalanan  tersebut  bangsa  Indonesia  terpecah, terpisah,  dan  bersatu  kembali.  Keterpecahan  tersebut  dikarenakan  perebutan  kekuasaan  yang  terjadi didalam keluarga kerajaan dan ada pihak ketiga yang memecah belah kerajaan tersebut. Kerajaan yang terpecah  belah  pada  akhirnya  “ sirna  ilang  kertaning  bumi ”  atau  hilang  lenyap  ditelan  bumi,  meski begitu  pada  akhirnya  muncul  kembali  kerajaan  baru  yang  menyatukan  suku  bangsa  menjadi  sebuah bangsa yang besar.  Artinya  negara bisa saja  hilang  namun  warga  negara yang terdiri dari  suku bangsa tetap  ada  secara  turun  temurun.  Untuk  itu  keutuhan  sebuah  negara  bergantung  pada  warga  negara, seperti  jepang  melalui  restorasi  meiji  yang  mengubah  warga  negara  jepang  untuk  mengejar ketertinggalan dari peradaban barat yaitu eropa dan amerika (Akamatsu, 1972).
Kewarganegaraan  Indonesia  sekalipun  mayoritas  adalah  umat  islam  namun  dasar  negara  yang diberlakukan  sebagai  pedoman  hidup  berbangsa  dan  bernegara  yaitu  Pancasila,  dasar  negara  tersebut telah disepakati melalui sidang BPUPKI dan  disahkan pada sidang PPKI. Proses kemerdekaan bangsa Indonesia pada sidang BPUPKI dan PPKI melibatkan kyai yang pada akhirnya menjadi pencapaian luar biasa  ketika  mayoritas  warga  negara  adalah  pemeluk  agama  islam  namun  pendirian  negara  republik Indonesia  tidak  didasarkan  atas  ideologi  islam.  Pencapaian  tersebut  merupakan  pemikiran  para  kyai yang sesuai dengan  ketentuan islam berdasar pada kitab suci  Al Quran dan perilaku  Nabi  Muhammad SAW (Raharjo, 1999; Yamin, 2017). Sehingga agama dan negara yang dalam hal ini agama islam dan Negara  Indonesia  telah  mencapai  keputusan  yang  telah  disepakati  oleh  para  pendiri  negara  Indonesia
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.4, NO.2, Desember  2019 Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia
Fandy Adpen Lazzavietamsi a,1* ,Idrus Affandi b, 2 , Cecep Darmawan c,3 ,Asep Zaenal Ausop d, 4 Hal. 46-54
yaitu  dasar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  disebut  oleh  Soekarno  sebagai  Pancasila. Pancasila  digali  dari  jati  diri  bangsa  Indonesia  sehingga  dapat  dikatakan Causa  Materialis Pancasila yaitu bangsa Indonesia, artinya Pancasila adalah manusia Indonesia itu sendiri (Kaelan, 2013). Konsep manusia  Indonesia  yang  dijelaskan  oleh  Sunarjo  Wreksosuharjdo  yaitu  manusia  mono  pluralis  artinya manusia  adalah  satu  namun  sekaligus  banyak  yang  digambarkan  sebagai  berikut  (Wreksosuhardjo, 2014).

## Gambar 1. Manusia pancasila
Manusia merupakan makluk tuhan yang merupakan manifestasi dari sila ketuhanan yang maha esa pada pancasila, namun sekaligus manusia juga merupakan pribadi mandiri yang merupakan manufestasi dari  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Hakikat  manusia  sebagai  makhuk  tuhan  dan  sebagai pribadi  mandiri  merupakan  pengejawantahan  pada  unsur  manusia  yang  terdiri  dari  jiwa  dan  raga. Konsekuensi  atas jiwa manusia adalah  cipta,  rasa dan  karsa  sedangkan  konsekuensi  atas raga manusia adalah  anorganis,  vegetatif  dan  animal.  Raga  manusia  merupakan  elemen  individu  pada  kehidupan manusia, artinya berbeda dengan amoeba yang raganya bisa bersatu manusia mempunyai raga sendiri- sendiri.  Namun  rasa  hidup  bersama  dan  tidak  bisa  sendiri-sendiri  melekat  pada  jiwa  manusia  yang merupakan  elemen  dalam  kehidupan  sosial.  Manusia  sebagai  makluk  individu  dan  sosial  tersebut diformulasikan kedalam hakikat manusia Indonesia yang disebut sebagai manusia pancasila.
Manusia  pancasila  tidak  identik  dengan  agama  tertentu  bahkan  sekalipun  di  Indonesia  mayoritas penduduk  adalah  muslim  atau  beragama  islam  dengan  total  populasi  80%  lebih  dari  keseluruhan  total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2010). Di dalam penganut islam Indonesia tersebut dikenal istilah  kyai  yang  merupakan  seorang  tokoh  dalam  agama  islam  yang  diyakini  sebagai  penerus  Nabi Muhammad  SAW dalam menyebarkan  agama islam dan membimbing umat islam dalam  menjalankan ajaran  islam.  Secara  etimologis  istilah  kyai  belum  ditemukan  siapa  yang  mempopulerkan,  kapan, kenapa,  bagaimana  istilah  itu  muncul.  Namun  dibeberapa  daerah  di  jawa  tengah  seperti  di  Kabupaten Jepara istilah  kyai digunakan untuk menyebut kakek  atau  nenek,  sedangkan dibeberapa  tempat seperti Kota  Solo  kyai  digunakan  untuk  menyebut  sesuatu  yang  dikeramatkan  baik  berupa  peliharaan  atau benda  yang  dianggap  bertuah.  Di  Jawa  Timur  istilah  kyai  pada  umumnya  digunakan  untuk  menyebut seseorang  yang  menyebarkan,  merawat  serta  menuntun  umat  islam  dalam  menjalankan  ajaran  islam. Terdapat  dua  golongan  kyai  yaitu  kyai  yang  meiliki  pesantren  dan  kyai  desa  yang  tidak  memiliki pesantren. Sedangkan di Jawa Barat istilah  yang  sama dengan  kyai yaitu ajengan, di Aceh tengku dan masih  banyak  lagi  dibeberapa  daerah  di  Indonesia  yang  menyebutkan  dengan  istilah  yang  berbeda sesuai dengan daerahnya namun memiliki makna yang sama.
Mengingat  peran  penting  kyai  dalam  kehidupan  umat  islam  di  Indonesia,maka  dalam  ruang lingkup  sosial  kyai  merupakan  pemimpin  sekaligus  agen  dalam  setiap  persoalan  yang  berkembang  di masyarakat  termasuk  persoalan  politik.  Secara  mendasar  pemikiran  kyai  pada  politik  mempunyai kesamaan bahwa didalam islam politik dan agama tidak bisa dipisahkan, hal ini berbeda dengan kristen yang  jelas  memisahkan  agama  dan  politik  mengingat  masalah  yang  terjadi  pada  periode  sebelum reanisance. Yang membedakan pemikiran politik islam di Indonesia yaitu adanya penegasan dan usaha
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.4, NO.2, Desember  2019 Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia Fandy Adpen Lazzavietamsi a,1* ,Idrus Affandi b, 2 , Cecep Darmawan c,3 ,Asep Zaenal Ausop d, 4 Hal. 46-54
Pemikiran Politik Kyai Orientasi Politik Islam Darussalam Kewarganegaraan Indonesia Bercorak Islam Moral Politik atau Politik Praktis Orientasi Politik Islam Darul Islam Kewarganegaraan di Negara Islam Indonesia
untuk mewujudkan darul islam atau teokrasi atas dasar ideologi islam. Konsep darul islam tersebut jelas bertentangan  dengan  ideologi  yang  sudah  dipahami  oleh  masyarakat  Indonesia.  Berlawanan  dengan pemikiran  politik  darul  islam  yaitu  darussalam  atau  negara  damai  yang  dimanifestasikan  dalam kehidupan bernegara melalui demokrasi. Perbedaan pemikiran politik tersebut pasca reformasi semakin meruncing  dan  cenderung  selalu  berhadap-hadapan  antar  pemikiran  yang  berbeda,  mengingat  negara juga kurang maksimal dalam menyelsaikan persolan tersebut. Simplifikasi pemikiran politik kyai dalam kewarganegaraan Indonesia diabstaksikan melalui gambar dibawah ini.

## Gambar 2. dari pemikiran politik kyai kepada kewarganegaraan Indonesia

## Simpulan
Pemikiran  politik  kyai  dalam  konteks  kewarganegaraan  Indonesia  merupakan  pemikiran  moral politik  yang  bergerak  di  arah  pendidikan  melalui  sistem  pesantren,  artinya  tradisi  pesantren  dibawah naungan kyai secara legal formal tidak berpolitik namun ketika individu kyai tersebut berpolitik, maka dia secara tidak langsung sudah keluar dari domain pemikiran moral politik namun mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atas dasar Pancasila dilandasi nilai-nilai ajaran  agama  islam.  Berlawanan  dengan  pemikiran  politik  kyai  diatas,  terdapat  beberapa  kyai  yang mempunyai  orientasi  politik  islam darul  islam dengan  visi  utama  mewujudkan  negara  islam  di Indonesia,  pemikiran  kyai  tersebut  berimplikasi  pada  terwujudnya  kewarganegaraan  islam  semu didalam  Negara  Indonesia.  Artinya  sekalipun  didalam  identitas  kependudukan  yaitu  warga  negara indonesia,  namun  haluan  ideologi  yang  diterapkan  dalam  kehidupan  bernegara  adalah  ideologi  islam. Kategori kewarganegaraan islam tersebut bergerak pada wilayah politik praktis. Terlepas dari berbagai pemikiran  politik  kyai  dalam  kewarganegaraan  Indonesia  tersebut,  konsep  kewarganegaraan  muncul karena adanya politik demokrasi yang linear terwujud melalui konsep politik islam darussalam .

## Daftar Rujukan
Akamatsu, P. (1972). Meiji 1868: Revolution and Counter-Revolution  in Japan. New York: Harper & Row.
Asshiddiqie, J. (2006). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. Jaringan Informasi Hukum. Badan  Pusat  Statistik.  (2010).  Sensus  Penduduk  2010  - Penduduk  Menurut  Wilayah  dan  Agama  yang
Dianut | Indonesia. Retrieved July 8, 2019, from
https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.4, NO.2, Desember  2019 Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia
Fandy Adpen Lazzavietamsi a,1* ,Idrus Affandi b, 2 , Cecep Darmawan c,3 ,Asep Zaenal Ausop d, 4 Hal. 46-54
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches- SAGE  Publications,  Inc  (2013).  (V.  Knight,  Ed.)  (4th  ed.).  United  States  of  America:  SAGE Publications, Inc.
Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren (Edisi Revi). Jakarta: LP3ES. Dion, A. P. (2014). Agama. Gintis, H., & van Schaik, C. (2015). Zoon Politicon. In Cultural Evolution. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262019750.003.0002
Hajaroh,  M.  (2015).  Model  Paradigma  Pendekatan  Dan  Metode  Penelitian  Fenomenologi.  Penelitian Universitas Yogjakarta.
Hilmy, M. (2015). RADIKALISME AGAMA DAN POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA
PASCA-ORDE BARU. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman .
https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33
Horikoshi,  H.,  &  Wahid,  A.  (1987). Kyai  dan  perubahan  sosial .  yogyakarta:  Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
Jannah,  H.  (2015).  KYAI,  PERUBAHAN  SOSIAL  DAN  DINAMIKA  POLITIK  KEKUASAAN. Fikrah.
Kemdikbud,  B.  P.  dan  P.  B.  (2019).  Arti  kata  kiai  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online. Retrieved July 4, 2019, from https://kbbi.web.id/kiai
Lestari, G. (2015). Bhinnekha Tunggal  Ika : Khasanah Multikultural. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
Lukens-Bull,  R.  A.  (2000).  The  Pesantren  Tradition:  A  Study  of  the  Role  of  the  Kyai  in  the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java. The Journal of Asian Studies.
Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K. M., Guest, G., & Namey, E. (2005). Introduction to qualitative research metodology: a training manual. Family Health International. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Prasetya,  imam yudhi. (2011). Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan.
Roibin, R. (2016). AGAMA DAN BUDAYA-RELASI KONFRONTATIF ATAU KOMPROMISTIK.
JURISDICTIE. https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1590
Suryadinata,  Leo;  Nurvidya  Arifin,  Evi ;  Ananta,  A.  (2003).  Indonesia’s  Population:  Ethnicity  and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies.
Susanto, E. (2007). Kepemimpinan (Kharismatik) Kyai dalam Perspektif Masyarakat Madura. KARSA:
Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman, 15(1), 30–40.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/karsa.v11i1.146
Tight,  M.,  Yin,  R.,  &  Yin,  R.  K.  (2016).  The  Case  Study  Crisis:  Some  Answers.  In  Case  Studies. https://doi.org/10.4135/9781473915480.n38 van  Bruinessen,  M.  (2002).  Genealogies  of  Islamic  radicalism  in  post-Suharto  Indonesia.  South  East Asia Research. https://doi.org/10.5367/000000002101297035
Wahid,  A.  (1992).  Pancasila  sebagai  Ideologi  dalam  Kaitannya  dengan  Kehidupan  Beragama  dan Berkepercayaan  Terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa.  In  O.  Oesman  (Ed.),  Pancasila  Sebagai Ideologi:  Dalam  Berbagai  Bidang  Kehidupan  Bermasyarakat,  Berbangsa,  dan  Bernegara. Jakarta: BP-7.
Wasito,  W.  (2016).  Gerakan  Sosial  Modern  Masyarakat  Islam  di  Indonesia.  Jurnal  Pemikiran Keislaman. https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.268
wikipedia.  (2019a).  Pesantren  -  Wikipedia  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia  bebas.  Retrieved  July  4, 2019, from https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren#Kyai
wikipedia,  id. (2019b). Kiai - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Retrieved July 4, 2019, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kiai Wreksosuhardjo, S. (2014). Filsafat Pancasila secara Ilmiah dan Aplikatif (1st  ed.). yogyakarta: Andi Offset.
Yakub., M. (2002). Piagam Madinah: Acuan Dasar Negara Islam. Islamica Analytica. Aspinall, E. (2007). From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia. Nations and Nationalism . https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2007.00277.x
Hilmy, M. (2015). RADIKALISME AGAMA DAN POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA
PASCA-ORDE BARU. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman .
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.4, NO.2, Desember  2019 Pemikiran Politik Kyai Dalam Kewarganegaraan Indonesia Fandy Adpen Lazzavietamsi a,1* ,Idrus Affandi b, 2 , Cecep Darmawan c,3 ,Asep Zaenal Ausop d, 4 Hal. 46-54
https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33 Horikoshi, H., & Wahid, A. (1987). Kyai dan perubahan sosial . yogyakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
Jeon, S. Y., Reither, E. N., & Masters, R. K. (2016). A population-based analysis of increasing rates of suicide mortality in Japan and South Korea, 1985-2010. BMC Public Health .
https://doi.org/10.1186/s12889-016-3020-2 Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila (1st ed.). yogyakarta: Paradigma.
Lazzavietamsi, F. A. (2019). Membangun Jiwa Warga Negara Perspektif Ki Ageng Suryomentaraman di Pondok Pesantren Menara Al Fattah. Jurnal Moral Kemasyarakatan .
https://doi.org/10.21067/jmk.v3i2.2910
Raharjo, M. D. (1999). Demokrasi, Agama dan masyarakat Madani. Unisia . https://doi.org/10.20885/unisia.vol22.iss39.art3
Rahman Alamsyah, A., & Hadiz, V. R. (2017). Three Islamist generations, one Islamic state: the Darul Islam movement and Indonesian social transformation. Critical Asian Studies . https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1260887 Wreksosuhardjo, S. (2014). Filsafat Pancasila secara Ilmiah dan Aplikatif (1st ed.). yogyakarta: Andi Offset.
Yamin, M. (2017). Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. Ihyaul Arabiyah .
https://doi.org/10.1007/s00339-014-8542-9