## PSIKATER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Ikhsan Alfarisi Ilmu Hukum, STIA Setih Setio Muara Bungo E-mail: ikhsan.alfarisi@gmail.com

## ABSTRAK
Ilmu hukum pidana memberikan persyaratan untuk dikatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan yang secara sah melanggar hukum atau mempunyai sifat melawan hukum secara normatif, selain itu dilihat kausalitas perbuatan pidananya  dengan  unsur  kesalahan  dari  dalam  diri  pelaku,  artinya  kemampuan bertanggung-jawab seseorang. Disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan  pidana  dalam  menentukan  derajat  kemampuan  bertanggung-jawab  seseorang dan  hubungan  kausalitas  perbuatan  dengan  kesalahannya.  Tujuan  tulisan  ini  untuk mengetahui  peran  dan  kedudukan  psikiater  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Metode penelitian  dalam  tulisan  ini  menggunakan  kajian  pustaka  ( literature  research ),  dengan pendekatan yuridis-normatif artinya suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum sebagai suatu ketentuan yang abstrak atau dengan kata lain suatu cara atau prosedur yang digunakan  untuk  memecahkan  masalah  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan peran psikiater sebagai legal agent dari aparat penegak hukum dan dalam sistem peradilan pidana didudukkan sebagai ahli dalam setiap tahapan  pemeriksaan  dalam  hukum  acara  pidana  baik  dalam  tahap  pemeriksaan penyidikkan,  pemeriksaan  tambahan  pada  penuntutan  dan  keterangan  ahli  pada pembuktian di persidangan.
Kata Kunci: Psikiater, Sistem Peradilan Pidana

## ABSTRACT
Criminal law provides the requirement that said someone committing a crime must fulfill the element of action that is legally violated by law or has a normative nature against the law, in addition it is seen the causality of the criminal act with an element of error from within the perpetrator, meaning one's ability to be responsible. Here in lies the urgency of the existence of a psychiatrist in the criminal justice system in determining the degree of a person's ability to be responsible and the causality of actions with their mistakes. The purpose of this paper is to determine the role and position of psychiatrists in the criminal justice system. The research method in this paper uses literature research, with a juridical- normative approach meaning an approach based on legal rules as an abstract provision or in other words a method or procedure used to solve a problem by conducting research on secondary data . The results of the discussion showed the role of the psychiatrist as the legal  agent  of  the  law  enforcement  apparatus  and  in  the  criminal  justice  system  as  an expert  in  each  stage  of  the  examination  in  the  criminal  procedure  law  both  in  the investigation stage, additional examination in the prosecution and expert statement on the evidence at the trial.
Keyword: Psychiatrist, Criminal Justice System

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah jantungnya dari sebuah peraturan hukum. Asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum dan menjadi asas hukum umum dalam sistem hukum kontinental. Hal ini dapat dipahami karena penopang dari sistem hukum kontinental adalah adanya peraturan yang sudah terlebih dahulu hadir sebelum perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar norma hukum. Dalam altar hukum pidana  asas  legalitas  dikenal  sebagai  ‘ nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege poenali’.
Berkaitan  dengan  asas  legalitas,  meskipun  suatu  perbuatan  telah  memenuhi  rumusan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tidak serta-merta perbuatan tersebut dapat langsung  dijatuhi  pidana,  karena  harus  dibuktikan  apakah  perbuatan  tersebut mengandung  unsur  kesalahan  atau  tidak.  Hal  inilah  yang  dimaksud  dengan  asas Geen Straf  Zonder Schuld (tiada  pidana  tanpa  kesalahan).  Kesalahan  diartikan  sebagai pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, apakah ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan itu atau tidak.
Asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  di  Indonesia  berangkat  dari  pemikiran  Moeljatno mengenai tindak pidana ( strafbaar feit ), yang memisahkan antara “pengertian perbuatan pidana”  dan  “pertanggungjawaban  pidana”,  yaitu  pengertian  perbuatan  pidana  tidak meliputi  pertanggung-jawaban  pidana.  pandangan  ini  dikenal  sebagai  pandangan dualistis mengenai  perbuatan  pidana.  Pandangan  ini  adalah  penyimpangan  dari pandangan monistis yang  melihat  keseluruhan  syarat  untuk  adanya  pidana  itu kesemuanya  merupakan  sifat  dari  perbuatan. 1 Artinya  tidak  ada  pemisahan  antara perbuatan  pidana  dengan  pertanggung-jawaban  pidana,  dan  sejak  pemikiran dualistis Moeljatno  mengenai  tindak  pidana  tersebutlah  kajian  mengenai  kemampuan  dan ketidakmampuan  bertanggung-jawab  menjadi  objek  yang  seksi  untuk  dibahas  oleh pemikir hukum Indonesia.
Sejatinya  di  dalam  KUHP  sudah  memuat  norma  mengenai  ketidakmampuan bertanggung-jawab  yaitu  berdasarkan  Pasal  44  KUHP  Ayat  (1),  seseorang  yang  cacat jiwa dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan mengenai kewenangan hakim untuk memerintahkan orang yang cacat jiwanya itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan, jika ternyata perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
Secara  tersirat  Pasal  44  Ayat  (1)  KUHP  mengandung  maksud  untuk  menentukan  jiwa yang  cacat  dalam  tumbuhnya  atau  terganggunya  seseorang  karena  penyakit  sehingga perbuatan  pidana  yang  dilakukannya  tidak  dapat  dihubungkan  dengan  kesalahannya, merupakan  tugas  seorang  yang  benar-benar  ahli  dalam  menangani  masalah  derajat kejiwaan  yang  bisa  dikatakan abnormal dan  kausalitas  dengan  perbuatan  pidananya. Tidak semua orang bisa menentukan hal tersebut dan disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan pidana.
1 Sudarto, Hukum Pidana I , (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990. Hlm 13.
Kasus  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  Perkara  (SKP3)  mantan  Presiden Soeharto yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006 yang memuat  dasar  penghentian  perkara  dengan  menggunakan  Pasal  44  KUHP  dengan diagnosis  menderita  penyakit  permanen Afasia  Non-fluent Campuran yaitu ketidakmampuan berkomunikasi secara verbal dan tulisan, dirasakan tidak tepat karena mantan  Presiden  Soeharto  masih  dapat  dikatakan  mampu  menghubungkan  perbuatan dengan  akibat  yang  dilakukan  dan  perbuatan  yang  disangkakan  dilakukan  saat  belum menderita Afasia Non-fluent Campuran . 2
Kemudian pada awal tahun 2019 tepatnya bulan Maret 2019 mencuat kasus seorang Ibu bernama  Lisa  di  Cakung,  Jakarta  Timur  yang  membunuh  anak  kandungnya  dengan menusuk  anaknya  sebanyak  4  kali  di  organ  vital  anak  dan  setelah  diperiksa  oleh  tim pemeriksa kejiwaan di RS. Polri Kramat Jati diketahui dari Visum Et Repertum Psikiatrik bahwa  terduga  mengalami  gangguan  kejiwaan.  Berdasarkan  hasil Visum  Et  Repertum Psikiatrik terduga, Polsek Cakung menghentikan penyidikan dan proses hukum tersebut. 3
Narasi di atas menunjukkan urgensi dari keberadaan seorang psikiater dalam tiap tahapan dalam sistem peradilan pidana sehingga kesalahan dalam memutuskan sesorang bersalah atau  tidak  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  dapat  diputuskan  dengan  presisi. Berkaitan  dengan  latar  belakang  tersebut  ingin  diketahui  kedudukan  psikiater  dalam sistem peradilan pidana dan menekankan penelitian ini pada aspek hukum acara pidana dalam tiap tahapan dihadirkannya psikiater dalam sistem peradilan pidana indonesia yang berakar pada tradisi civil law system.
Berdasarkan uraian latar belakang di  atas, dapat  dilihat  urgensi  dari kehadiran seorang psikiater  dalam  mendalami  kejiwaan  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana. Kesalahan dalam diagnosis kedalaman jiwa seseorang pelaku tindak pidana merupakan tugas berat bagi psikiater, ketika salah diputuskan menjadi cacat bagi aktor dalam sistem peradilan  pidana  dan  penderitaan  bagi  pelaku  yang  salah  penghukuman.  Untuk mengetahui  lebih  lanjut,  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  adalah  bagaimana  peran dan kedudukan psikiater dalam tiap tahapan acara pidana?

## 1.2 Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan kajian pustaka ( literature research ), dalam penelitian hukum metode  ini  dikatakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan  yang  artinya  suatu  pendekatan  berdasarkan  aturan-aturan  hukum  sebagai suatu  ketentuan  yang  abstrak  atau  dengan  kata  lain  suatu  cara  atau  prosedur  yang digunakan  untuk  memecahkan  masalah  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data sekunder. 4 Fokus kajian terletak pada diskursus yang ada dalam teks, yakni tentang norma alasan penghapus pidana dalam KUHP dan aturan KUHAP. Spesifikasi penelitian dalam tulisan ini adalah diskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan
2 www.liputan6.com/news/read/123128/skp3-soeharto-menuai-protes , diakses 20 April 2020
3 www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/28/tersangka-alami-gangguan-jiwa-polisi-hentikan- kasus-ibu-bunuh-anak-di-cakung , diakses 20 April 2020
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1988, Hlm. 11
yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. 5

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Peran dan Kedudukan Psikiater dalam Tiap Tahapan Acara Pidana
Proses hukum  dapat  dilihat  dari 2 perspektif yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang  sempit,  dalam  arti  yang  luas  proses  hukum  dimaknai  keseluruhan  proses  dalam sistem  hukum  untuk  mencapai  tujuannya  yaitu  mengatur  kehidupan  manusia,  mulai pembentukan/pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan dan acara peradilan/administrasi  dalam  mencapai  keadilan.  Sedangkan  dalam  arti  sempit  dapat dimaknai  sebagai  proses  penegakan  hukum  oleh  lembaga-lembaga  dalam/struktur peradilan. Proses hukum yang akan dibahas disini adalah proses hukum dalam arti sempit dalm lapangan hukum pidana.
Menurut Muladi, pengertian sistem peradilan pidana terbagi atas pengertian secara luas dan  sempit. 6 Secara  luas  diartikan  sebagai  suatu  jaringan  peradilan  pidana  yang melibatkan  hukum  pidana  beserta  penerapannya,  yang  membentang  mulai  dari  saat pembuatan peraturan perundang-undangan sampai dengan pengaruh masyarakat terhadap pelaksanaan  pidana  dan  pembentukan  hukum  pidana,  sedangkan  secara  sempit  adalah mencakup  masukan/input  pelaku  tindak  pidana  di  dalam  suatu  proses  peradilan,  mulai dari saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian sampai dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. 7
Di dalam pengertian sistem peradilan pidana secara luas tersebut, ia membagi dalam 3 tahap yaitu: Pertama , tahap formulasi sebagai tahap pembentukan atau pembuatan hukum pidana, di Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif. Kedua , tahap aplikasi sebagai tahap penerapan pidana yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga , tahap eksekusi sebagai tahap pelaksanaan pidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. 8 Pada pengertian kedua yang akan menjadi pembatasan dalam tulisan ini.
Tahap  penerapan  ini  sangat  bergantung  pada  dua  sumber  hukum  utamanya  yaitu Kodifikasi  KUHP  dan  KUHAP.  Terkait  pokok  bahasan  tulisan  ini  Pasal  44  KUHP merupakan  norma  yang  akan  dibahas  dalam  kaitannya  dengan  kehadiran  psikiater  di dalam  sistem  peradilan  pidana  melalui  KUHAP.  Penataan  sistem  peradilan  pidana menurut KUHAP terbagi atas 3 tahapan yaitu sebelum sidang ( pre-adjudication), sidang (adjudication) dan setelah sidang (post-adjudication). 9
Pasal 44 KUHP sendiri merupakan alasan penghapus pidana yang dijadikan pintu masuk bagi kehadiran psikiater dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan kemampuan
5 Ibid, Hlm. 98
6 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sisdil di Indonesia , (Semarang : Akpol) 2005, Hlm. 5
7 Loc.cit
8 Loc.cit
9 Ibid, Hlm. 30
bertanggung-jawab  seseorang,  namun  di  dalam  Pasal  44  KUHP  ini  tidak  memberikan mengenai  maksud  tentang  kemampuan  bertanggung-jawab.  Pasal  44  KUHP  memuat syarat kemampuan bertanggung-jawab secara negatif, artinya alasan yang terdapat pada diri pembuat yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan  kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam  tumbuhnya  atau terganggu karena penyakit. Dalam keadaan ini pembuat dikatakan tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukannya.
Psikiater  disini  berperan  sebagai legal  agent yang  membantu  aparat  penegak  hukum dalam  membuat  terang  suatu  perkara  mengenai  kondisi  kejiwaan  seseorang  yang melakukan  perbuatan  pidana.  Dalam  ilmu  hukum  pidana,  hubungan  ini  bersifat deskriptif-normatif 10 yang  berarti  gambaran  kejiwaan  seseorang  tadi  digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater mengingat sumpah profesi dan demi keadilan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 179 Ayat (1) dan (2) KUHAP. 11 Selanjutnya dikatakan normatif karena  hakimlah  yang  menilai,  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  oleh  psikiater  tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
Dalam hukum acara pidana, KUHAP memberikan alat pembuktian yang lebih lengkap jika  dibandingkan  dengan  HIR, 12 peran  psikiater  tetaplah  seorang  ahli  yang  memiliki kekhususan  keilmuan  dalam  bidang  psikiatri,  namun  hasil  pemeriksaan  psikiater  yang bersifat  lisan  ataupun  tertulis  dalam  tiap  tahapan  dalam  acara  pidana  yang  dimaknai berbeda pada alat bukti yang diakui menurut KUHAP.

## a. Tahap Pra-Ajudikasi (Penyidikan dan Penuntutan)
KUHAP sebagai hukum pidana  formil yang mengatur tentang cara memberi hukuman bagi sesorang yang melanggar norma dalam hukum pidana materiil (KUHP), hal ini yang dikatakan  sebagai  administrasi  keadilan  sehingga  dengan  administrasi  yang  ketat, keadilan  yang  diharapkan  dapat  tercapai  dan  kesewenang-wenangan  aparat  penegak hukum  dapat  dihindari.  Penyidikan  sebagai  tahap  awal  dalam  KUHP  termasuk  dalam
10 Menurut Moeljatno tujuan dan kebaikan sistem deskriptif-normatif sebagai berikut: “mengenai suatu hal yang begitu  sulit  dan  rumit,  seperti  halnya  ketidakmampuan  bertanggung  jawab  karena  keadaan  jiwa  yang  tidak normal,  seyogyanya beban  serta tanggung  jawab  untuk  menentukan  itu diserahkan  pada  kerjasama  dua  orang yang masing-masing berlainan segi keahlian dan arah perhatian jabatannya. Dikatakan bahwa psikiater bekerja dengan  pengetahuan  mengenai  jiwa  orang,  yang  sama  sekali  asing  bagi  hakim.  Sedangkan  hakim  harus memperhatikan ajaran-ajaran mengenai bentukan hukum seperti kesalahan dan pertanggungjawaban yang asing bagi  seorang  tabib  (psikiater).  Hakim  bekerja  dengan  pangkal  berpikir  keadaan  jiwa  orang  yang  normal,  dia berprasangka bahwa setiap terdakwa dikatakan jiwanya normal, karenanya dalam hal seorang terdakwa dikatakan tidak normal jiwanya sehingga harus dihindarkan dari pemidanaan, ukurannya untuk itu mungkin baginya adalah lebih berat daripada bagi tabib, karena arah perhatian jabatan-jabatan hakim lebih menuju kepada kepentingan umum, sedangkan bagi tabib tentunya lebih terbatas pada pasien yang dihadapinya”. Dalam Barda Nawawi Arief, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip) 1990,  Hlm. 55
11 Pasal 179 KUHAP; (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan; (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bagi mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
12 Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah, ialah: a. keterangan saksi;b.  Keterangan ahli;
c.surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa. Pasal 295HIR hanya diatur empat alat bukti yang sah, yakni: 1. kesaksian-kesaksian; 2. surat-surat;3.pengakuan; 4. isyarat-isyarat.
tahap Pre adjudication ini. Penyidikan menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
Penyidik yang diberikan kewenangan untuk menyidik sesuai Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dalam  pemeriksaan  awal  ini  harus  cermat  dalam  meneliti/menduga  gejala  awal  yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang dialami pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya  mempunyai  wewenang  untuk  mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dengan tujuan membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksanya.
Kemudian menurut Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 120
(1)  Dalam  hal  penyidik  menganggap  perlu,  ia  dapat  minta  pendapat  orang  ahli  atau orang yang memiliki keahlian khusus.
(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
Psikiater dalam tahap penyidikan mempunyai kedudukan khusus, yaitu sebagai ahli yang mempunyai  pengetahuan  di  bidang  penyakit  jiwa,  berperan  untuk  memberikan keterangan  ahli  mengenai  keadaan  jiwa  tersangka  secara  tertulis  melalui Visum  Et Repertum  Pskiatriknya sebagai  dasar  penghentian  perkara  yang  dicantumkan  dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum (Penuntutan).
Selanjutnya  penuntut  umum  akan  memeriksa  berkas  perkara,  apabila  hasil  penyidikan dianggap  kurang  lengkap  maka  berkas  tersebut  dikembalikan  ke  penyidik  untuk dilengkapi.  Dalam tahap ini psikiater-pu dapat  dipanggil  kembali  oleh penuntut umum untuk  pemeriksaan  tambahan  yang  menguatkan  keyakinan  penuntut  umum  untuk menghentikan  atau  melanjutkan  berkas  perkara  ini  ke  pengadilan.  Kewenangan  ini berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 Th. 1991 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  ditentukan  bahwa  kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  Jadi,  peran  psikiater  dalam  tahap  penuntutan  ini  sama  seperti  pada  tahap penyidikan, cuma berbeda pada tahapannya saja.
Dalam  perkara  tersangka  yang  diduga  menderita  gangguan  jiwa  ini,  menurut  Jarnoto, kebanyakan perkara berhenti atau tidak diproses  pada tahap ini, dengan  asumsi  bahwa perkara ini, akan percuma untuk dilanjutkan ke pengadilan karena tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali untuk kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat dan adanya tuntutan agar kasus ini diselesaikan di persidangan. 13
13 Jarnoto, Psikiater RS. Bhyangkara Semarang, wawancara pribadi
Dalam  melaksanakan  peran  sebagai legal  agent tersebut  di  atas,  KUHAP  memberikan dasar  hukum  terkait  hak  dan  kewajiban  atas  peran  tersebut.  Psikiater  berdasarkan KUHAP berhak menerima kompensasi dari pemanggilan dirinya dalam membantu aparat penegak hukum dalam tahap pra-ajudikasi ini, hal ini diatur secara tegas di dalam pasal 136 KUHAP yang berbunyi:
“ Semua  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  kepentingan  pemeriksaan  sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.”
Biaya yang menyangkut pelaksanaan dalam proses penyidikan dalam Bagian Kedua Bab XIV, adalah meliputi:
1. Pemeriksaan atau tindakan lain dalam penyidikan;
2. Penghentian penyidikan;
3. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum;
4. Penyidikan tambahan
5. Pra peradilan atas sah tidaknya penahanan tersangka tersebut oleh penyidik;
6. Pembuatan berita acara (atas kekuatan sumpah jabatannya).
Di  semua  tingkat  pemeriksaan  baik  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan  Psikiater berhak  atas  kompensasi  yang  dibebankan  kepada  negara,  selain  itu  kewajiban  untuk memenuhi  permintaan  memberikan  keterangan,  psikiater  yang  dengan  sengaja  tidak memenuhi  kewajibannya  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  maksimal  sembilan bulan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 224 KUHP yang berbunyi:
Pasal 224
Barang  siapa  dipanggil  sebagai  saksi,  ahli  atau  juru  bahasa  menurut  undang- undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:
1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

## b. Tahap Ajudikasi (Persidangan)
Jika  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  ini  dikaitkan  dengan  Pasal  44  KUHP  mengenai  tidak mampu bertanggung jawabnya seseorang dikarenakan cacat jiwa dalam tumbuhnya atau terganggu  karena  penyakit,  maka  dalam  menentukan  mampu  atau  tidaknya  terdakwa untuk dipertanggungjawabkan, hakim akan mendengar keterangan dari psikiater terlebih dahulu sebagai pertimbangan sebelum membuat suatu putusan. Hal ini disebabkan karena psikiaterlah  yang  menguasai  ilmu  mengenai  penyakit  jiwa  ini.  Inilah  yang  dikatakan hubungan  bersifat  deskriptif  normatif,  namun  seperti  yang  dijelaskan  di  muka berdasarkan keyakinan hakim dapat menentukan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh psikiater dan inilah yang disebut sistem pembuktian negatif ( negatief wettelijk ).
Menurut Sudjatmiko, bentuk dari alat bukti keterangan ahli di persidangan dibagi dalam dua hal, yaitu jika keterangan ahli (psikiater) ini di muka persidangan berupa keterangan tertulis, maka hal itu termasuk ke dalam alat bukti “surat”, sedangkan jika keterangan ahli di  muka  persidangan  tersebut  berupa  keterangan  lisan,  maka  hal  inilah  yang  disebut “keterangan ahli.” 14 Bentuk dari keterangan ahli yang termasuk dalam alat bukti surat tadi
14 Sudjatmiko, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara pribadi
adalah Visum  et  Repertum  Psychiatricum ,  yaitu  sesuatu  yang  dilihat  dan  dilaporkan secara tertulis mengenai keadaan jiwa pelaku tindak pidana.
Adapun  Kerangka Visum  et  Repertum  Psychiatricum baku  yang  dikeluarkan  oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan RI adalah sebagai berikut:
Visum et Repertum Psychiatricum (Pro Justisia):
I. Identitas Pemeriksa (Psikiater)
II. Identitas Peminta (Pemohon)
III. Identitas Terperiksa
IV. Hasil Pemeriksaan, yang terdiri dari:
1. Anamnesis
2. Status internus
3. Status neurologis
4. Status psikiatrikus
5. Pemeriksaan tambahan
6. Diagnosis
V.  Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
Menurut  Jarnoto,  bagian  yang  terpenting  dan  tersulit  dari Visum  et  Repertum Psychiatricum bagi seorang psikiater terdapat pada Bab V mengenai kesimpulan, karena harus menuntut psikiater untuk menjawab tiga hal berikut:
1.  ada atau tidaknya gangguan jiwa pada terperiksa
2.  ada atau tidak hubungan kausal antara gangguan jiwa terhadap tindak pidana yang terjadi.
3.  bagaimana tingkat pertanggungjawaban terperiksa. 15
Pada  poin  pertama  yaitu  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  gangguan  jiwa  pada terperiksa,  bagi  seorang  psikiater  hal  itu  tidaklah  sulit.  Pada  poin  kedua  dan  ketigalah bagian yang tersulit bagi seorang psikiater.
Pada  poin  kedua,  dalam  menentukan  gangguan  jiwa  dengan  perbuatan  pidana  yang dilakukan  pelaku  tindak  pidana  sangat  sulit  untuk  dijawab  secara  langsung,  karena gangguan jiwa itu sifatnya adalah:
a. Dinamis (berubah-ubah), kadang sesorang penderita gangguan jiwa itu bisa tenang, kadang  bisa  agresif  dan  gelisah.  Hubungannya  dengan  pelaku  tindak  pidana  yang diduga menderita gangguan jiwa adalah pada saat melakukan tindak pidana, apakah pelaku tindak pidana tersebut sedang mengalami goncangan jiwa atau tidak?
b. Unpredictable artinya  tidak  dapat  diramalkan,  kapan  penderita  gangguan  jiwa  itu sedang mengalami goncangan jiwa dan kapan penderita gangguan jiwa tersebut dalam keadaan remisi (perbaikan), tidak seorangpun dapat menentukan hal itu.
Kedua  hal  itu  sangat  sulit  dijawab  karena  tidak  bisa  ditentukan  apakah  ada  korelasi langsung antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan gangguan jiwanya, yang ada dan  dapat  dijelaskan  oleh  seorang  psikiater  kepada  aparat  penegak  hukum  adalah kecenderungan-kecenderungan, artinya apakah pelaku tindak pidana tersebut cenderung agresif, depresi, gelisah,dsb.
15 Jarnoto,Psikiater RS. Bhayangkara Semarang, wawancara pribadi
Selanjutnya pada poin ketiga, dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban seseorang, menurut  psikiater  dikenal  adanya  empat  komponen  dalam  menentukan  kemampuan bertanggung  jawab  dan  menjadi  pedoman  psikiater  untuk  menentukan  kemampuan bertanggung jawab seseorang tersebut, antara lain sebagai berikut:
a. Tingkat kesadaran, artinya pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah pelaku tindak pidana itu dalam keadaan sadar sepenuhnya, setengah sadar, atau tidak sadar sama  sekali.  Tingkat  kesadaran  ini  adalah  komponen  utama  dalam  menentukan kemampuan bertanggung jawab.
b. Kemampuan  memahami  nilai  perbuatan  ( discriminative  insight ),  artinya  mengerti kapasitas diri (tilikan), apakah perbuatan itu baik atau buruk, merugikan atau tidak merugikan orang lain.
c. Kemampuan  memahami  risiko  perbuatan  ( discriminative  judgement ),  artinya bagaimana kemampuan seseorang dalam menilai terhadap risiko dari perbuatan yang dilakukannya.
d. Kemampuan  untuk  mengarahkan  dan  memilih  tindakan  (kehendaknya),  artinya bagaimana kemampuan seseorang untuk mengendalikan kehendaknya. 16
Pada Bab V Visum et Repertum Psychiatricum ini jualah, tujuan dari didatangkan atau didengarkannya  keterangan  psikiater  di  persidangan  yang  menjawab  apakah  pelaku tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak, ditinjau dari penilaian psikiater. Kaitannya dengan kendala yang dihadapi psikiater adalah kesulitan psikiater  dalam  menentukan  kemampuan  bertanggungjawab  seorang  pelaku  tindak pidana ditinjau dari hubungan kausal  antara perbuatannya dengan gangguan jiwa yang dimilikinya.
Dalam beberapa kasus, hakim dapat meminta psikiater untuk menjelaskan lagi alat bukti berupa Visum  et  Repertum  Psychiatricum kepada  hakim  ke  muka  persidangan (keterangan ahli). Hal ini wajar mengingat bahasa yang digunakan psikiater adalah bahasa medis  yang  tidak  dimengerti  oleh  hakim.  Oleh  karena  itu  psikiater  pada  umumnya berusaha untuk menggunakan bahasa yang sekiranya dapat untuk dimengerti hakim.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  kedudukan  psikiater  di  sidang  pengadilan  adalah sebagai  ahli  atau  keterangan  ahli,  karena  psikiater  tergolong  dalam  kedokteran kehakiman/forensik dan berperan sebagai legal agent yang memberikan keterangan lisan sehubungan dengan keadaan jiwa terdakwa dalam rangka membantu hakim agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil.

## 3. KESIMPULAN DAN PENUTUP
Peran  psikiater  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah  sebagai legal  agent dalam membantu  aparat  penegak  hukum  untuk  kepentingan  pemeriksaan  (penyidikan, pemeriksaan  tambahan  pada  tahap  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  persidangan)  untuk menyelesaikan  perkara  pidana  yang  pelakunya  diduga  menderita  gangguan  jiwa. Kedudukannya  adalah  sebagai  ahli  atau  saksi  ahli  dan  dapat  dilibatkan  dalam  setiap tahapan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya keterangan ahli tersebut juga merupakan alat bukti  yang  sah  yang  membedakan  keterangan  dari  psikiater  tersebut  adalah  disebut sebagai  keterangan  ahli  adalah  ketika  disampaikan  di  persidangan  secara  lisan  dengan
16 Jarnoto, Psikiater RS. Bhayangkara Semarang, wawancara pribadi
mengingat  sumpah  jabatannya,  disebut  bukti  surat  terletak  pada Visum  et  Repertum Psychiatricum mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai Visum  et  Repertum Psychiatricum dihadirkan  di  muka  sidang  secara  tertulis dan  disebut  bukti  keterangan  saksi  ketika diberikan oleh dokter yang bukan dokter kehakiman/forensik terhadap kondisi kejiwaan sipembuat.

## BIBLIOGRAFI
Barda  Nawawi  Arief, Pelengkap  Bahan  Kuliah  Hukum  Pidana  I (Semarang:  Yayasan Sudarto FH Undip) 1990
Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Sisdil  di  Indonesia ,  (Semarang: Akpol) 2005
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta) 2002
R.  Soeparmono, Keterangan  Ahli  dan  Visum  Et Repertum  dalam  Aspek  Hukum  Acara Pidana , (Bandung: Mandar Maju) 2002
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1988
Sudarto, Hukum  Pidana  I ,  (Semarang:  Yayasan  Sudarto  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro), 1990
Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid I , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro) 2005
www.liputan6.com/news/read/123128/skp3-soeharto-menuai-protes www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/28/tersangka-alami-gangguan-jiwa- polisi-hentikan-kasus-ibu-bunuh-anak-di-cakung