Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4322-4331 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional
Afni Nur Fadilah 1 ✉ , Arinda Risna Cherylia Siregar 2 , Maniar Nainggolan 3 , Sri Yunita 4
Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
Email : afniajah2302@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  kaya  akan  warisan  budayanya.  Terdapat  banyak kebudayaan Indonesia yang mendunia di Indonesia salah satunya Batik, sudah kurang lebih 12 tahun lebih Batik menjadi Warisan Budaya Dunia dari Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  perlindungan  Hukum  Internasional  terhadap  Hak  Cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Batik di Indonesia dan bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta Warisan  Budaya  Batik  Indonesia  yang  pernah  terjadi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (library research) dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Perlindungan Hak Cipta  terhadap  Batik  Indonesia  menurut  perspektif  Internasional  masih  perlu  untuk  dikaji  kembali karena sampai saat ini WIPO yang berperan  sebagai organisasi kekayaan intelektual menganggap hubungan antara EBT dan hak cipta ini sangatlah rumit, sehingga dalam sidang ke-33 WIPO hanya memberi pedoman dan rekomendasi dalam permasalahan EBT yang terjadi antar negara. Selanjutnya adalah negara masing-masing yang mengatur secara rinci mengenai penyelesaian permasalahan EBT yang terjadi. Hal ini berarti dalam skala Internasional Batik yang termasuk dalam EBT tidaklah  memiliki fondasi perlindungan yang kuat dikarenakan dalam sidang WIPO juga menjelaskan bahwa pemilik EBT tidak  dapat  menuntut  apabila  EBT  tersebut  sudah  dikenal  luas  sehingga  dapat  diketahui  asalmu asalnya, dan jika ada orang yang membuat karya baru berdasarkan itu, hal itu masih diizinkan dan bukan sesuatu yang harus dituntut. Ini menunjukan bahwa Batik yang hanyalah sebuah motif tidaklah dapat dilindungi secara maksimal dikarenakan siapa saja dapat membuat inovasi baru bermotifkan batik. Seringnya klaim yang dilakukan oleh pihak asing atas batik sangat menimbulkan pertanyaan sampai mana pemerintah bisa melindungi hak cipta atas batik.
Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Hukum Internasional, Warisan Budaya Batik
Indonesia is a country that is rich in cultural heritage. There are many Indonesian cultures that are world-famous in Indonesia, one of which is Batik. It has been approximately 12 years since Batik has become  Indonesia's  World  Cultural  Heritage.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how international law protection applies to Copyright of Traditional Cultural Expressions (EBT) of Batik in Indonesia and what forms of Copyright Copyright violations of Indonesian Batik Cultural Heritage have occurred. The research method used in this research is library research with the type of research used in  this  research  being  Normative.  Based  on  the  research  results,  it  can  be  seen  that:  Copyright protection for Indonesian Batik from an international perspective still needs to be reviewed because until now WIPO, which acts as an intellectual property organization, considers the relationship between EBT and copyright to be very complicated, so that at the 33rd session of WIPO only provides guidelines and  recommendations  regarding  EBT  problems  that  occur  between  countries. Next,  each  country regulates in detail the resolution of EBT problems that occur. This means that on an international scale, Batik which is included in EBT does not have a strong foundation for protection because the WIPO hearing also explained that EBT owners cannot sue if the EBT is already widely known so that its origin can be known, and if someone creates a new work based on it. That, it is still permitted and is not something that should be required. This shows that Batik, which is just a motif, cannot be protected optimally because anyone can create new innovations with batik motifs. The frequent claims made by foreign  parties  regarding  batik  really  raises  the  question  of  how  far  the  government  can  protect copyright on batik.
Keywords: Copyright Protection, International Law, Batik Cultural Heritage

## PENDAHULUAN
Karya seni dan budaya adat masyarakat adalah salah satu warisan tidak ternilai suatu bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan warisan budaya adalah salah satunya, hal ini dapat dibuktikan dengan paling tidak terdapat Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air  menurut  sensus  BPS  tahun  2010  (Admin,  2017).  Berdasarkan  jumlah  tersebut  dapat diketahui bahwa Indonesia kaya akan kebudayaan mengingat begitu majemuknya bangsa Indonesia.  Terdapat  banyak  kebudayaan  Indonesia  yang  mendunia  di  Indonesia  seperti kesenian Tari Reog Ponorogo, Batik serta lagu-lagu Daerah lainnya. Terkait mengenai batik, sudah kurang lebih 12 Tahun lebih Batik menjadi Warisan Budaya Dunia dari Indonesia, ini dimaktubkan di dalam putusan UNESCO Inscription: 4.COM 13.44 yang telah memutuskan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Posisi pengakuan Batik sebagai warisan budaya  dunia  tidak  lepas  dari  adanya  Perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  hak-hak kebudayaaan  suatu  negara  atas  warisan  budayanya  di  dalam  hukum  internasional.
Pengakuan  terhadap  sebuah  kebudayaan  menjadi  hal  yang  penting  mengingat  bahwa terkadang sering terjadi saling klaim terhadap satu negara dengan negara yang lainnya. Dalam  kasus  batik  misalnya  Indonesia  sering  berkonflik  dengan  negara  tetangganya terutama Malaysia mengenai hak kebudayaan Batik (Sindonews, 2021) , meskipun kemudian hal  tersebut  berhenti  ketika  UNESCO  pada  tanggal  2  Oktober  2022  mengeluarkan pengakuan bahwa batik adalah warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.(Iqbal et al., 2022)
Berkaca  dari  ketenaran  Batik  sebagai  warisan  budaya  di  Indonesia  tak  membuat negara lain takut untuk menggunakan bahkan mengklaim Batik Indonesia sebagai bagian dari budaya mereka. Malaysia salah satunya, negara tetangga Indonesia ini pernah secara terang-terangan mengklaim Batik Indonesia sebagai bagian dari budaya mereka. Negri Jiran tersebut  juga  pernah  memakai  pakaian  bermotifkan  Batik  Indonesia  di  salah  satu  ajang kecantikan  Internasional.  Di  situs  Dona  Plant  Base,  sang  desainer  baju  yang  dipakai kontestan asal malaysia, Vanessa Toolseram, beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang mempertegas bahwa batik dari Jawa adalah inspirasi utamanya dalam busana Batik Parang yang dipakai oleh kontestan dari Malaysia tersebut. Selain itu suatu Brand ternama dunia juga pernah menjadikan Batik Indonesia sebagai salah satu motif dari barang yang mereka jual.  Dari  kejadian-kejadian  tersebut  berbagai  cara  pun  dilakukan  masyarakat  serta pemerintah untuk mempertahankan batik sebagai warisan budaya leluhur agar supaya tetap menjadi salah satu identitas dari bangsa Indonesia.(Priscilia Sakul,Youla O. Agow, 2020)

## METODE PENELITIAN
a. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  di  atas,  peneliti  bermaksud  untuk menguraikan  dan  menjelaskan  dengan  rumusan  masalah  yaitu:  Kesatu,  bagaimana penerapan  perlindungan  Hukum  Internasional  terhadap  Hak  Cipta  Ekspresi  Budaya Tradisional (EBT) Batik di Indonesia? Kedua, bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia yang pernah terjadi?

## b. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka ( library  research). Penelitian  kepustakaan adalah riset  dengan objek utamanya adalah literatur  (kepustakaan)  yang  memanfaatkan  sumber-sumber  dari  literatur  untuk memperoleh  data  penelitiannya,  sehingga  riset  pustaka  lebih  membatasi  kegiatannya
hanya pada bahan-bahan literasi yang berkaitan dengan objek penelitian.Sementara tipe penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Normatif.  Penelitian  Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran terhadap  peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.  Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan  resmi  atau  risalah  -  risalah  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. Sedangkan bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, artikel, makalah dan bahan-bahan lain yang diambil dari para ahli hukum.(Perangin-angin et al., 2020)

## HAASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana  penerapan  perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak  Cipta Budaya Batik di Indonesia
Indonesia  adalah  cermin  pluralisme  dunia.  Berbagai  macam  Ekspresi  Budaya Tradisional(EBT)  hidup  dan  berkembang  di  Indonesia.  Hukum  hak  cipta  adalah  wilayah hukum yang mengatur Ekspresi Budaya Tradisional(EBT). Ekspresi Budaya Tradisional dalam kaitannya dengan Hak Cipta bukanlah dua hal yang dapat beriringan dan masih abu-abu, hal ini dikarenakan EBT yang adalah warisan budaya tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta karena EBT tidak memenuhi unsur-unsur hak cipta itu sendiri. EBT dalam hal ini hanya harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya.
Dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, Eddy Damian berpendapat 1 Booklet No. 1 WIPO menegaskan kembali pengertian mengenai EBT sebagai berikut : “ Traditional cultural expression, often the products of inter-generational and fluid social and communal creative processes, reflect and identify a community’s history, cultural and social identity, and values.” bahwa  EBT  merupakan  suatu  ciptaan  dalam  bidang  seni  yang  mengandung  unsur karakteristik  warisan  tradisional  sebagai  kultur  bangsa  yang  merupakan  sumber  daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional  tertentu  atau  organisasi  sosial  tertentu  dalam  kurun  waktu  secara berkesinambungan. Namun ketika kita berbicara menyangkut peran Hukum Internasional dalam  permasalahan  EBT  dalam  hal  ini  menyangkut  perlindungan  Hak  Cipta  Warisan Budaya  Batik  yang  termasuk  EBT  di  Indonesia  permasalahan  ini  menjadi  cukup  serius dikarenakan perspektif internasional yang tidak berkenan jika EBT dilindungi oleh hak cipta dikarenakan EBT tidak memenuhi kriteria untuk dilindungi oleh hak cipta.
World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  merupakan  organisasi  kekayaan intelektual  dunia  yang  didedikasikan  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  pencipta  dan pemilik  kekayaan  intelektual dilindungi di  seluruh dunia sehingga penemu dan pencipta diakui  dan  dihargai  karena  akal  budi  mereka.18  Sampai  sekarang  organisasi  ini beranggotakan  184  negara  yang  berpartisipasi  dalam  WIPO  untuk  menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAKI seperti patent, copyrights dan trademarks.  WIPO adalah organisasi dunia yang pertama kali mengkaji hubungan antara kekayaan intelektual dan perlindungan, promosi, dan pelestarian EBT beberapa puluh tahun lalu, memiliki program aktif untuk pengembangan kebijakan, bantuan  penyusunan  undang-undang,  dan capacity  building  di  wilayah  ini.  Hubungan antara  EBT  dan  hak  kekayaan  intelektual  menimbulkan  isu  yang  rumit  dan  menantang, karena  EBT  mengidentifikasi  dan  merekflesikan  nilai-nilai,  tradisi,  dan  kepercayaan- kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, sementara HKI mengandaikan ada kepemilikan atas kreasi secara individual.20 Dalam hubungan antara EBT dan HKI, seringkali menimbulkan permasalahan yang membuat negara sangat sulit untuk melindungi apa yang dianggap sebagai warisan budaya yang masuk ke dalam EBT. Di Tiongkok sendiri, model hak cipta terbukti tidak memadai untuk melindungi EBT, dimana hal ini disebabkan oleh adanya konsep originalitas, otentisitas, fiksasi jangka waktu  dalam hukum hak cipta, hak moral, hingga problem yuridiksi yang tidak cocok dengan EBT. Tentunya hal ini menjadi boomerang  bagi  Indonesia  karena  kembali  lagi  Organisasi  Internasional  tidak  dapat sepenuhnya setuju  jika EBT dilindungi oleh  Hak Cipta. Berbeda  dengan WIPO, UNESCO ( United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) memilih Warisan Budaya Takbenda  ( Intangible  Cultural  Heritage)  sebagai  program  awalnya  di  tahun  2001  untuk mengakui dan melindungi berbagai budaya dan praktik yak tak dapat dijangkau. Warisan Budaya Takbenda meliputi lagu, musik, drama, keterampilan, kerajinan, dan bagian-bagian lain dari budaya yang dapat direkam tetapi tak dapat disentuh dan berinteraksi dengannya tanpa sarana untuk kebudayaan.(Priscilia Sakul,Youla O. Agow, 2020)
Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat  pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta pun beberapa kali mengalami perubahan dan melalui sebuah proses yang  sangat  panjang.  Ini  merupakan  suatu  pertanda  bahwa  pemerintah  benar-benar mengupayakan  untuk  melindungi  hasil  karya  batik  melalui  hak  cipta.  Dalam  Undang- undang  Nomor  5  pasal  1  disebutkan  bahwa  Karya  seni  batik  merupakan  sebutan  yang terdapat pada Undang-undang hak cipta. Seni merupakan ekspresi individu atau komunitas
dalam berbagai bentuk yang sifatnya berupa warisan ataupun baru saja diciptakan. Dalam pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa Seni merupakan  salah satu  hal yang  bisa  memajukan kebudayaan dan Negara wajib memajukan kebudayaannya dalam peradaban dunia, maka Negara menjamin masyarakatnya untuk bebas memelihara nilai budaya yang dimilikinya.
UNESCO  ( United  Nations  Educational,  Scientific,  and  Cultural  Organization)  telah melakukan tiga kali sidang untuk membicarakan tentang pemenuhan perlindungan Ekspresi Budaya  Tradisional  dalam  skala  Internasional.  Ketiga  sidang  tersebut  yakni:  a. The  2003 Convention  for  the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage  ,  b.  The  2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, dan c. The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007. Ketiga konvensi ini berisikan tentang perlindungan dan pelestarian Ekspresi Budaya Internasional sebagai suatu warisan budaya. Namun pada kenyataannya segala bentuk ketentuan dari hasil sidang UNESCO ini tidak  cukup  untuk  menberikan  perlindungan  bagi  Warisan  Budaya  dalam  hal  ini  Batik Indonesia  agar  tidak  dengan  gampang  di  klaim  oleh  negara  lain.  Hingga  saat  ini, kesepakatan  hukum  internasional  mengenai  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  upaya perlindungan hak kekayaan intelektual atas warisan budaya masih belum memiliki kepastian yang tetap. Untuk sementara  ini, baru ada sebuah Forum Genetic Resources Traditional Knowledge  and  Folklore  (GRTKF)  di  Jenewa,  Swiss  2009  ini,  yang  bertujuan  mencapai kompromi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta atas pengetahuan dan  ekspresi  budaya  tradisional  yang  berkembang  di  setiap  negara,  setidaknya perlindungan hukum atas hak cipta ini bisa dicapai pada 2011. Namun, traktat yang akan dirumuskan ini berisiko ditolak oleh banyak negara dan banyak pihak, dengan alasan bahwa warisan  budaya  berupa  pengetahuan  dan  ekspresi  budaya  tradisional  merupakan  karya komunal yang tidak dapat diinvidualisasikan dan memiliki hak cipta.(Priscilia Sakul,Youla O. Agow, 2020)
2. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia
Hak cipta warisan budaya batik tentu saja memiliki factor budaya dan sejarah daerah yang sangat kental di Indonesia. Ciri khasnya adalah hadirnya beberapa motif batik artistik di setiap daerah nusantara, seperti batik Parang Kusumo di Solo, batik Mega Mendung di Cirebon, batik Sidomukti di Solo dan Yogyakarta, dan beberapacirikhas masing-masing daerah lainnya. Inilah yang disebut indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan asal barang dan/atauproduk, yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu dari komoditas dan/atau produk akhir.
Batik merupakan ciri khas setiap daerah dan tentunya harus dilestarikan agar tetap terjaga keberadaannya. Namun, hal yang juga perlu untuk diperhatikan dan dilakukanya itu untuk  mempertahankan  batik  sebagai  bagian  dari  identitas  bangsa,  agar  supaya  batik sebagai warisan budaya bangsa ini tidak semena-mena diakui sebagai milik dari bangsa lain. Seperti  beberapa kasus  yang sudah terjadi,  dimana batik yang seharusnya menjadi identitas dari bangsa Indonesia diklaim sebagai bagian dari negara lain.
Pada  tahun  2018  di  salah  satu  ajang  kecantikan  internasional  yakni Miss  Grand Internasional salah satu peserta ajang tersebut yang berasal dari Malaysia menggunakan pakaian dengan bermotifkan Batik Parang pada sela-sela acara yang diselenggarakan di Myanmar. Busana atasan Batik yang dikenakan oleh Miss Grand Malaysia merupakan karya designer  asal  Malaysia  yang  bernama  Dona  Plant  Base.  Tentunya  hal  ini  membuat masyarakat Indonesia mengamuk dan tidak terima jika Batik di klaim sebagai bagian dari Malaysia.
Debra Jeanne yang merupakan Miss Grand Malaysia mengakui dalam postingannya di Instagram bahwa pakaian Batik yang ia kenakan merupakan milik dari Malaysia. Debra menjelaskan  bahwa  ia  tidak  memiliki  maksud  untuk  mencuri  budaya  lain.  Dalam  laman fashion  Dona  Plant  Base  juga  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa  pakaian  batik  yang  ia rancang terinspirasi dari Batik Jawa. Argumen mengenai Batik sebagai Intan gabel Heritage sebetulnya  tidak  memberikan  jawaban  yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  klaim mengklaim ini dan menjawab pertanyaan apakah Negara lain yang bukan Indonesia dapat menggunakan Batik sebagai pakaian tradisional mereka.
Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2006 dimana perusahaan apparel asal Jerman yakni adidas menggunakan motif Batik Jawa sebagai motif pada sepatu, jaket, topi dan kaos yang mereka keluarkan dalam seri yang diberi nama “ Adidas Materials of the World Project ” produk  Adidas yang menggunakan motif Batik Jawa ini hanya diproduksi sebanyak 100 pcs saja. Banyak pro dan kontra terjadi pada produk Adidas ini ada yang bangga karena motif Batik Indonesia dapat dikenal secara luas, adapun yang menyayangkan hal ini dikarenakan berita  mengenai  izin penggunaan motif Batik Jawa  ini  oleh  adidas tidak terdengar  jelas. Sebagian  masyarakat  memprotes  produk  tersebut  karena  dianggap  termasuk  dalam kategori pelanggaran HAKI.
Melihat  peristiwa  yang  dibahas  tadi,  sangat  memprihatinkan  ketika  masyarakat melihat  betapa  lemahnya  perlindungan  terhadap  batik  sebagai  bagian  dari  warisan budaya.  Klaim  sepihak  oleh  pihak  yang  mempraktekkan  batik  sebagai  bagian  dari kurikulum  bisnis  tanpa  izin  dapat  berakibat  negatif.  Ini  termasuk  mereka  yang  ingin
mempraktikkan batik sebagai bagian dari bisnis komersial, yang dapat mereka lakukan tanpa pengawasan pemerintah Indonesia. Seperti isu klaim batik parang yang diangkat Miss Malaysia 2018 lalu. Padahal, batik parang tidak masuk  dalam daftar resmi 17 jenis batik  yang  didaftarkan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  sehingga  diasumsikan siapa  pun  yang  ingin  menggunakannya  bisa  mengenakan  batik  parang.  Sangat memprihatinkan  jika  melihat  faktor  historis  dimana  batik  parang  ini  merupakan  suatu kebudayaan yang berasal dari Keraton Solo dan Keraton Jogja.
Pemberian  perlindungan  bagi  ekspresi  budaya  tradisional  menjadi  penting  ketika dihadapkan  pada  karakteristik  dan  keunikan  yang  dimilikinya  agar  kepemilikannya  tidak diakui  tanpa  izin  oleh  negara  lain.  Oleh  sebab  itu,  kekayaan  budaya  tersebut  perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.
Negara seharusnya harus dengan sigap memelihara serta melindungi apa yang menjadi bagian dari warisan  budaya bangsa. Seperti amanat konstitusi yang terkandung dalam  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya”. Dalam hal  ini, seluruh kebudayaan Indonesia haruslah  dilestarikan dan dilindungi oleh pemerintah agar supaya nilai-nilai budaya yang terkandung akan tetap terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat nasional maupun internasional.(Priscilia Sakul,Youla O. Agow, 2020)

## SIMPULAN
Perlindungan  Hak  Cipta  terhadap  Batik  Indonesia  menurut  perspektif  Internasional masih  perlu  untuk  dikaji  kembali  karena  sampai  saat  ini  WIPO  yang  berperan  sebagai organisasi  kekayaan  intelektual  menganggap  hubungan  antara  EBT  dan  hak  cipta  ini sangatlah  rumit,  sehingga  dalam  sidang  ke-33  WIPO  hanya  memberi  pedoman  dan rekomendasi dalam permasalahan EBT yang terjadi antar negara. Selanjutnya adalah negara masing-masing yang mengatur secara rinci mengenai penyelesaian permasalahan EBT yang terjadi. Hal ini berarti dalam skala Internasional Batik yang termasuk  dalam  EBT tidaklah memiliki fondasi perlindungan yang kuat dikarenakan dalam sidang WIPO juga menjelaskan bahwa pemilik EBT tidak dapat menuntut apabila EBT tersebut sudah dikenal luas sehingga dapat diketahui asalmu asalnya, dan jika ada orang yang membuat karya baru berdasarkan itu, hal itu masih diizinkan dan bukan sesuatu yang harus dituntut. Ini menunjukan bahwa Batik yang hanyalah sebuah motif tidaklah dapat dilindungi secara maksimal dikarenakan
siapa saja dapat membuat inovasi baru bermotifkan batik. Seringnya klaim yang dilakukan oleh pihak asing atas batik sangat menimbulkan pertanyaan sampai mana pemerintah bisa melindungi hak cipta atas batik.
Melihat kejadian klaim batik oleh Miss Grand Malaysia pada tahun 25 Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2018 yang ternyata tidak juga dapat dikatakan sebagai tindakan “mengklaim” atau misaprosiasi atau klaim secara sepihak demi menguntungkan suatu pribadi dikarenakan Batik Parang sendiri tenyata tidak tercatat dalam 17 jenis Batik yang sudah di daftarkan pada Pusat Data Nasional. Pemerintah harusnya lebih cekatan dalam mendaftarkan segala bentuk Warisan Budaya yang ada di Indonesia agar hal-hal seperti ini tidak dapat dengan mudah terjadi. Selain itu perancang busana dari Miss Grand  Malaysia  tersebut  sudah  mengakui  bahwa  busana  yang  ia  rancang  memang terinspirasi dari Batik Jawa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayunda, Rahmi., dkk. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. 822-833
Iqbal, Y., Arsetyo, C., Surakarta, U., & Tengah, K. J. (2022). PERAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  PERLINDUNGAN  HUKUM  INTERNASIONAL  TERHADAP  BATIK  SEBAGAI WARISAN  BUDAYA  INDONESIA  The  Role  of  International  Law  in  the  Protection  of International Law of Batik as Indonesia ’ s Cultural Heritage . 1 – 12.
Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional  sebagai  Hak  Konstitusional  di  Indonesia  Protection  of  Traditional Knowledge as. 17(2).
Komang  Dea  Febriantini,  D.  G.  (2022). PERLINDUNGAN  HUKUM  INTERNASIONAL TERHADAP  WARISAN  BUDAYA  INDONESIA  YANG  DI  KLAIM  OLEH  NAGARA  LAIN. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 206-213.
Priscilia Sakul,Youla O. Agow, N. P. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA WARISAN BUDAYA BATIK BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Lex Privatum, VIII(3), 184 – 192.
United Nation Nation Human Rigths. (2020,August 20). Ratification of the 18 international human rights treaties. United Nation Nation Human Rigths.
Wahyuningsih, S. S. (2022). Hukum Internasional. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
Deden Dedi S. 2018. Sejarah Batik Indonesia. Bandung. Sarana Pancakarya Nusa
Heliarta. 2019. Mengenal Hukum Internasional. Tangerang. Loka Aksara Kansil, C.S.T., 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka Saidin, O.K. 2004 Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada Sardjono, Agus. 2006. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung.
Alumni