## HUKUM ADAT DI HADAPAN POLITIK HUKUM NERGARA: STUDI SOSIOLOGIS HUKUM MASYARAKAT ADAT REJANG

## Teguh Kayen
Abstract T he theory of legal positivism seeks to establish a legal order forcing the one who oversees the norms below. Rejang is a tribe that previously very strong in holding fast to their customary law. But after upheld, Act No. 23 of 2004 on Regional Government, local wisdom that had made them comfortable in society should be undermined and eroded. Especially after the issuance of Law No. 6 of 2014 on the village, the existence of customary law they fade. This study was photographing the phenomenon of erosion of customary law before the national political law in all societies Rejang Customary Law. With reference to the obtained data, the discussion of this phenomenon is divided into two periods in the year 1999-2004 and 2004-2015. In conclusion, the authors suggest that the establishment of specific legislation governing the protection of customary law as a pattern of local wisdom in a state of law and culture.
Keywords: Rejang Tribe, Politics, Law, Customary Law.
Abstrak T eori positivisme hukum berusaha untuk membangun pemaksaan terhadap satu tatanan hukum yang membawahi norma-norma di bawahnya. Suku Rejang merupakan suatu suku yang sebelumnya sangat kokoh dalam memegang teguh hukum adatnya. Namun setelah diteguhkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kearifan lokal yang selama ini menjadikan mereka nyaman dalam bermasyarakat harus tergerus dan terkikis. Apalagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, eksistensi hukum adat mereka semakin pudar. Penelitian ini memotret fenomena tergerusnya hukum adat di hadapan politik hukum nasional yang terjadi di masyarakat Hukum Adat Rejang. Dengan mengacu pada data yang didapatkan, pembahasan fenomena ini dibagi menjadi dua periode, yaitu pada tahun 1999-2004 dan 2004-2015. Pada kesimpulannya, penulis menyarankan agar dibentuknya perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap pola hukum adat sebagai kearifan lokal negara dalam tatanan hukum dan budaya.
Kata Kunci: Suku Rejang, Politik Hukum, Hukum Adat.
Pendahuluan Peran politik hukum nasional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat menurut Hans Kelsen merupakan bagian dari tata aturan norma. 1 Sedangkan rumusan hukum yang terlahir dari konstitusi merupakan bagian penting dalam hukum tata negara.
Hans Kelsen menjelaskan secara tegas tentang pentingnya suatu tatanan hukum untuk mengatur masyarakat hukum adat. Karena bagaimanapun, tatanan hukum meliputi berbagai norma yang saling dikaitkan sesuai prinsip dan ketentuannya. Norma-norma yang memiliki karakter masing-masing akan saling bersinergi dalam membangun tatanan hukum. 2
1 Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Diterjemahkan dari Hans Kelsen , General Theory of Law and State (New York, Russel and Russel, 1971) , Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung , Nuansa: Cetakan 1, September 2006). Hal. 179.
Masyarakat Hukum Adat Rejang merupakan bagian dari suatu norma yang masuk dalam ranah tatanan hukum. Penelitian ini akan memfokuskan pada tatanan hukum yang telah lama menjadi norma dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dalam lingkup pemerintahan desa pada masyarakat hukum Adat Rejang pada periode Reformasi sampai tahun 2015. Sebagai dasar analisa, penulis mengetengahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Orientasi  bahasan  ini,  pastinya  tidak  terlepas  dari  kajian  filsafat  hukum  yang  mampu menceritakan bagaimana kemunculan hukum, kearah mana hukum itu menuju dan pertumbuhan serta tujuan atau fungsi dari hukum tersebut. 3 Dalam konteks suatu masyarakat adat yang memiliki hukum dan norma, tentu hukum dan norma tersebut terbentuk dari kesepakatan bersama.
Suku bangsa Rejang yang terdapat di Bengkulu sangat terkenal dengan hukum adatnya yang mampu menarik perhatian dunia sebagai sebuah kearifan lokal. Suku yang memiliki keyakinan adat yang kokoh dan sangat menghormati kemufakatan lembaga adatnya. 4
Teori hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada sistem hukum dan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Natabaya sistem hukum Indonesia adalah suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait, tergantung, saling mempengaruhi dalam berkesadaran hukum, unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan semuanya dilandaskan pada falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5 Maka penelitian ini berusaha untuk menyimpulkan nilai-nilai yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila.
Yang menjadi kerangka dalam penelitian ini adalah teori rekognisi dari Pasal 18 B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Menurut Aidul Fitriciada Azhari, rekognisi atau pengakuan tidak mengubah norma yang hidup di masyarakat, melainkan hanya menghormati dan melindungi norma yang sudah ada pada komunitas dan wilayah asalnya sesuai dengan asal usulnya. 6
Rumusan inti penelitian ini akan terfokus pada pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa di tingkat desa, dan penggunaan anggaran sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di ranah pola hukum adat Rejang.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.  Potret Politik Hukum Masyarakat Adat Rejang
a.  Politik Hukum Rejang dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan potret pola politik hukum masyarakat adat Rejang dalam bersinergi dengan hukum nasional menjadi dua periode, yaitu; antara tahun 1999-2004 dan periode 2004-2015.
Pada periode setelah reformasi pada tahun 1999 hingga tahun 2004 model pemilihan kepala desa Rejang yang dilaksanakan dengan cara musyawarah adat oleh Ketua Kuteui yang merupakan hasil rekomendasi dari Petulai masih ada di beberapa desa. Akan tetapi beberapa desa berdasarkan pada aturan undang-undang yang ada melaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung yang pelaksanaannya oleh Panitia pemilihan kepala desa. Kesan demokratis secara hukum posistif mulai ada, namun kearifan lokal sedikit demi sedikit mulai terkikis.
3 Teguh Prasetyo dan  Abdul Halim Barkatullah. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. Hal. 16.
4 Haji Abdullah  Siddik. Hukum Adat Rejang. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980, Hal. 17.
5 Natabaya.  Sistem Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia.  Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. 2006. Hal. 18.
6 Aidul Fitriciada  Azhari. Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014. Hal. 16
Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penegasan tunduknya berbagai norma hukum adat terhadap hukum nasional mulai digalakkan. Dan pada tahun 2014, hukum nasional terus menggerus berbagai kearifan lokal yang ada melalui Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa. Pastinya suku Rejang tak lepas dari hal tersebut.
Pada model politik berdasarkan UU 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa. Pemerintah Desa Pasal 202 (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa; (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya; (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
b.  Politik Hukum Rejang dalam Penyelesaian Sengketa Pada masa periode pertama (1999-2004) dan sebelumnya, hukum adat Rejang dalam menyelesaikan sengketa masih sangat dijunjung tinggi, meskipun hegemoni hukum nasional sedikit demi sedikit masuk dalam ranah politik hukum adat. Hukum Adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan, ia mengatur bukan saja hubungan orang perorangan dengan keluarga, tetapi juga mengatur hubungan masyarakat dengan masyarakat hukum adatnya.
Hukum adat Rejang sangat berkarakter dan kuat menerkam benak masyarakatnya. Di dalam hukum adat Rejang terkandung nilai-nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, musyawarah, mufakat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. 7
Kedudukan hakim dalam majelis musyawarah adat ditentukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, karena menyangkut hubungan dengan seseorang yang sedang dalam sengketa yang hasil keputusannya harus benar-benar sesuai dengan moral dan etika adat. Terlihat di dalam praktek hukum, supremasi hukum merupakan suatu yang sangat sakral di mata masyarakat Rejang.
c.  Politik Hukum Rejang dalam Penggunaan Anggaran Dalam penggunaan anggaran, Pemerintah Desa dalam penyelenggaran penggunaan anggaran desa pada periode pertama (1999-2004) mengacu pada otonomi daerah yang keweangan dan kebijakannya mutlak berada di tangan masyarakat desa melalui pemerintah desa.
Sedangkan pada periode 2004-2015 pada awalnya berdasarkan pada otonomi daerah pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada periode ini, pemisahan antara otonomi daerah dalam hak dan wewenang dengan pemerintah desa dan pemerintah juga daerah.
Berikut merupakan bentuk tabel secara keseluruhan potret hukum adat Rejang di depan politik hukum nasional antara tahun 1999 hingga 2015 dengan dua periodenya:
Model Positivisme Hukum Cara Teori Rekognisi Tahun 1999-2004 Pemilihan kepala desa Mendukung Musyawarah adat Memperkuat Penyelesaian sengketa Mendukung Musyawarah adat Memperkuat
7 Zulman Hasan.  Anok Kutai Rejang Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara. Tubei. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong. 2015.Hal. 149.
Model Positivisme Hukum Cara Teori Rekognisi Penggunaan anggaran Memperkuat B e r d a s a r k a n kebutuhan Mendukung Tahun 2004-2015 Pemilihan kepala desa Memperkuat Pemilihan langsung  Melemahkan Penyelesaian sengketa Memperkuat Perdata dan pidana Melemahkan Penggunaan anggaran Memperkuat Dari APBN Melemahkan
2.  Pola Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang 1999-2015 Pada periode 1999 hingga 2004, pola politik hukum pada masyarakat adat Rejang yang mereduksi politik hukum nasional adalah pada pemilihan kepala desa. Pada prakteknya, hukum positif nasional terkesan pasif dan tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat Rejang. Mereka cenderung menghargai kesepakatan adat yang mereka anggap lebih praktis, mudah dan populer di kehidupan adat mereka.
Pada periode selanjutnya, yaitu antara tahun 2004 sampai 2015, pola politik hukum di ranah masyarakat Rejang berubah drastis. Khusus dalam hal pemilihan kepala daerah, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, teori rekognisi tidak lagi digunakan secara praktis kerena tidak ada peraturan tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemilihan kepala desa melalui musyawarah adat.
Selain itu, berbagai aspek hukum yang ada juga sudah tidak lagi menggunakan teori rekognasi, bahkan dalam penyelesaian sengketa sekalipun. Padahal biasanya setiap hukum adat memiliki keunikan dan kebijaksanaan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Karena peraturan perundang-undangan melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap norma-norma hukum adat, dan menggantikannya ketundukan terhadap hukum nasional.
Berikut merupakan tabel yang bisa dijadikan acuan dalam mengkaji permasalahan ini:
Pola Tahun 1999-2014 Tahun 2004-2015 Sistem Positivisme Hukum Teori Rekognisi Positivisme Hukum Teori Rekognisi Pemilihan Kepala Desa Digunakan dengan (jika) pola yang disepakati bersama oleh masyarakat adat, melalui rekomendasi bersama atas dasar musyawarah adat Lebih banyak digunakan, Pola ini lebih disukai karena disepakati bersama oleh masyarakat adat, melalui rekomendasi bersama atas dasar musyawarah adat Berdasarkan pada tata hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah bahwa pemilihan kepala desa harus melalui pemilihan langsung Tidak digunakan kerena tidak ada peraturan tata hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pemilihan kepala desa melalui musyawarah adat Penyelesaian Sengketa Tidak digunakan karena proses yang lama dan tidak efektif serta efisien Digunakan karena prosesnya yang cepat dan langsung dipatuhi oleh masyarakat Segala bentuk sengketa yang timbul di selesaikan dengan mekanisme hukum yang mengacu pada hukum positif Tidak diberlakukan, karena tidak aturan hukum yang mengatur diperbolehkannya peran musyawarah adat dalam menyelesaikan sengketa
Pola Tahun 1999-2014 Tahun 2004-2015 Sistem Positivisme Hukum Teori Rekognisi Positivisme Hukum Teori Rekognisi Penggunaan Anggaran Desa Penggunaan anggaran diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat yang mengacu pada sistem yang telah ditetapkan dalam penggunaan keuangan oleh pemerintah Penggunaan anggaran lebih pada pembagian kebutuhan aparatur desa dalam menyampaikan dan mengusulkan program pembangunan desa Pembangunan di desa didasarkan pada rancangan penggunaan anggaran desa yang ditentukan oleh aparatur desa melalui rancangan pembangunan yang ditentukan satu tahun sebelumnya. Tidak diterapkan karena kedudukan masyarakat adat tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan program untuk pemberdayaan infrastruktur adat
Penutup Kesimpulan dari hasil penelitian  ini menjelaskan bahwa pola politik masyarakat hukum adat Rejang pada tahun 1999-2004 masih memiliki unsur pengaruh pada basis sosial, kepemimpinan, pranata sosial dan lembaga adat  yang responsif dan futuristik secara kokoh. Sangat berbeda dengan yang ada pada periode tahun 2004-2015, pola politik hukum Rejang lebih banyak terpengaruh oleh politik hukum nasional melalui UU 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 6 tahun 2015 tentang Desa yang secara radikal menggerus dan merubah basis sosial kepemimpinan, pranata sosial, lembaga-lembaga adat  yang ada. Adapun saran yang mengemuka dari penelitian ini adalah perlu dibentuknya suatu produk hukum nasional yang khusus mengatur pola dan model politik hukum pada masyarakat adat di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam melestarikan kearifan lokal yang berupa pola hukum adat yang tersebar di seluruh pelosok negeri, selagi tidak bertentangan dengan hukum nasional secara ekstrim, demi menjaga kekhasan budaya masing-masing hukum adat.
Daftar Pustaka Azhari, Aidul Fitriciada. Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
Hasan, Zulman. Anok Kutai Rejang Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara. Tubei. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong. 2015.
Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Diterjemahkan dari Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York, Russel and Russel, 1971) , Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung , Nuansa: Cetakan 1, September 2006).
Natabaya. Sistem Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia .  Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
Siddik, Haji Abdullah. Hukum Adat Rejang. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980.