Volume 1 Issue 2 (2020) Pages 259-269
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

## ISSN:  2721-1169 (Online), 2721-1150 (Print)

## PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN  (PKn)  SEBAGAI  WAHANA  PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZEN

## Nastiti Mufidah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo email: nastiti@iainponorogo.ac.id
Abstract : The  purpose  of  this  paper  is  to  review  democratic  education  which  is  then constructed in an analysis in which it is revealed about how citizenship education as a vehicle for  democratic  education  in  an effort  to  realize smart  and good citizens. The writing  of  this article is  a descriptive explanatory type of  writing  that explains the urgency of  constructing the role of citizenship education as a vehicle for democratic education in realizing smart and good citizens. This writing uses the method of literature study which is a method that bases on various media as a source of literature relating to civic education, democratic education and various  efforts  in  realizing  smart  and  good  citizens.  The  analysis  based  on  the  findings concludes that democratic education must become an integrated education with all aspects of citizens'  lives  in  order  to  be  able  to  build  a  political  awareness  of  society  holistically. Citizenship education with the principle of "nation and character building" is a vehicle for the implementation of representative democratic education in which democracy is taught with the framework of  nationality and nationality in  building  "smart  and good citizens" as a form  of democratic citizenship.
Abstrak: Tujuan  penulisan  ini  yakni  mengulas  pendidikan  demokrasi  yang  kemudian dikonstruksi  dalam  analisis  yang  didalamnya  terungkap  tentang  bagaimanakah  pendidikan kewarganegaraan  sebagai  wahana  pendidikan  demokrasi  dalam  upaya  mewujudkan  smart and good citizen. Penulisan artikel ini merupakan jenis penulisan Deskriptif Eksplanatif yaitu memaparkan  urgensitas  pengkontruksian  peran  pendidikan  kewarganegaraan  sebagai wahana  pendidikan  demokrasi  dalam  mewujudkan  smart  and  good  citizen.  Penulisan  ini menggunakan  metode  studi  literatur  yakni  metode  yang  mendasarkan  pada  berbagai  media sebagai  sumber  literatur  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  kewarganegaraan,  pendidikan demokrasi  serta  berbagai  upaya  dalam  mewujudkan  smart  and  good  citizen.  Hasil  analisis yang berdasarkan hasil temuan memberikan kesimpulan bahwa pendidikan demokrasi harus menjadi  pendidikan  yang  terintegrasi  dengan  seluruh  aspek  kehidupan  warganegara  agar mampu membangun kesadaran politik masyarakat secara holistic. Pendidikan kewarganegaraan  dengan  prinsip  “nation  and  character  building”  merupakan  wahana implementasi  pendidikan  demokrasi  yang  representatif  dimana  demokrasi  diajarkan  dengan framework  kenegaraan  dan  kebangsaan  dalam  membangun  “smart  and  good  citizent” sebagai wujud warganegara yang demokratis.
Keywords : Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Demokrasi, Smart and Good Citizen.
Copyright (c) 2020 Nastiti Mufidah
Received 2 Mei 2020,  Accepted 2 Juni 2020, Published Juni 2020

## PENDAHULUAN
Sejarah  mencatat  bahwa  tahun  2004  merupakan  momentum  yang  penting  terkait dengan perjalanan demokrasi di Negara Indonesia. Dimana pada tahun 2004, merupakan awal perkembangan  demokrasi  terkait  jaminan  kebebasan  berfikir,  berbicara  dan  berserikat sehingga  tidak  ada  lagi  halangan  apapun  dalam  wacana  pengembangan  sepenuhnya kemampuan-kemampuan  manusia  terutama  dalam  hal    lain  yang  terkait  dengan  kenegaraan, seperti kontribusi dalam politik baik aktif maupun pasif, baik dalam pemilihan umum maupun dalam  mempengaruhi public  policy supaya  berpihak  pada  hati  dan  nurani  rakyat.  Namun seiring  berjalannya  praktek  demokrasi  langsung  dan  gemuruh  dari  gelombang  propaganda kebebasan, mulai bermunculan pertanyaan dari publik. Ketika momen pemilihan umum tahun 2004, peserta pemilu yang dipandang mampu serta berlandaskan visi dan misi yang gambling serta  jelas  dalam  membangun  bangsa,  seperti  Amien  Rais,  suaranya  berada  di  urutan  paling belakang. 1
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang disandarkan pada pemenuhan hak sendiri dengan mengorbankan  hak-hak  orang  atau  warga  lain  adalah  bentuk  penghianatan  terhadap  rakyat banyak,  sehingga  korupsi  sampai  kapan  pun  adalah  bentuk  penyimpangan  yang  tidak  dapat dimaafkan  oleh  etika  dalam  demookrasi.  Selain  itu,  dalam  menyikapi  terkait  dengan  hak berekspresi,  etika  demokrasi  menetapkan  bahwa  hak  untuk  melakukannya  tidak  boleh berlebihan sehingga melanggar maupun melampaui hak orang maupun warga Negara lainnya. Meskipun demikian demonstrasi  atau menyampaikan pendapat  tetap boleh dilakukan karena tahapan  tersebut  merupakan  suatu  kegiatan  yang urgent dalam  berdemokrasi,  asalkan tindakan  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  etika  dan  masih  dalam  koridor  keamanan  yang ditentukan. 2 Kemudian  fakta money  politic begitu  nyata  terasa  menjelma  menjadi  serangan fajar pra-pemilihan umum  dan dianggap mampu memobilisasi  suara  rakyat sehingga mutlak terkantongi.  Pengkhianatan  terhadap  kedaulatan  rakyat  yang  dilakukan  para  pejabat  Negara seolah menjadi cacatnya praktek demokrasi Republik.
Permasalahan  dalam  demokrasi  di  Negara  Republik  memang  sangat  berhubungan dengan PBM (Proses Belajar Mengajar) terutama berkaitan dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn),  baik  yang  berada  di  jenjang  dasar  (Sekolah  Dasar),  jenjang menengah  (Sekolah  Menengah  Pertama  dan  Sekolah  Menengah  Atas),  maupun  di  jenjang
1 Kholid Santoso. Praktek Demokrasi Langsung di Indonesia (Bandung: Sega Arsy, 2010), 7.
2 Hendra Nurtjahjo. Filsafat Demokrasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 127.
kejuruan  serta  di  perguruan  tinggi.  Permasalahan  tersebut  sarat  dengan  kekurangan  dan kelebihan  dari  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan,  terutama  pada  konteks pembelajaran  demokrasi.  Kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  dipandang  sangat kompleks itu dilihat dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat akan mobilisasi- mobilisasi  masa  demi  kepentingan  politis  suatu  golongan.  Sedangkan  cita-cita  pendidikan Nasional  khususnya  pendidikan  kewarganegaraan  adalah  mewujudkan smart  and  good citizen . Penjelasan terkait dengan Smart and good citizen yang diungkapkan oleh Winataputra yakni  warga  negara  (WN)  yang  mempunyai  kemampuan  terkait  dengan  3  aspek  yakni civic disposition,  civic  knowledge, serta civic  skill. Selain  itu,  ketiga  kemampuan  tersebut  harus disertai pula dengan cita-cita, konsep dan nilai  yang berpegang pada prinsip demokrasi  yang dapat dinilai melalui partisipasinya dalam pelaksanaan dan pembuatan kebijakan publik. 3
Senada dengan pemaparan di atas, bahwasannya pendidikan kewarganegaraan sebagai salah  satu  wahana  pembelajaran  demokrasi  belum  begitu  memberikan  hasil  memuaskan. Terutama  dalam  membina  partisipasi  warganegara  yang  dalam  wacana  penelitian  ini partisipasi  dalam  konteks  kenegaraan.  Pendapat  Huntington  menyatakan  bahwa  partisipasi Warga  Negara  (WN)  merupakan  suatu  proses  dalam  demokratisasi,  sehingga  diperlukan adanya  suatu  kegiatan  dalam  rangka  mengedukasi  setiap  Warga  Negara  agar  dapat  secara bertanggung  jawab  dan  cerdas  dalam  menyampaikan  aspirasi  ataupun  berpartisipasi didalamnya. 4
Masyarakat  yang  memiliki  hak  berfikir,  berpendapat  dan  berserikat  seharusnya mampu  menjadi  agen  untuk  mengontrol  kinerja  pemerintah  terutama  dalam  masalah kebijakan.  Selain  itu  mampu  berpartisipasi  aktif  dalam  pemilihan  umum,  artian  partisipasi aktif  menelaah  dan  menentukan  siapa  yang  layak  dan  siap  dari  sudut  pandang  objektif warganegara  terhadap  kejelasan  visi  dan  misi  calon  pemimpin.  Juga  mampu  melayangkan kritik  terhadap  kinerja  pemerintah  lewat  surat  kabar  atau  pun  aksi  demonstrasi  yang  sesuai prinsip demokrasi etis. Tetapi kenyataan dilapangan dominasi partai penguasa dan pemegang modal besar adalah yang mampu memobilisasi isu dan pergerakan masyarakat.
Pendidikan  kewarganegaraan  tidaklah  berkonsentrasi  pada  lingkup  yang  terbatas  di jenjang  pendidikan  formal,  namun  oleh  karena  konteks  pendidikan  kewarganegaraan bersinggungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan kontribusi lingkungan
3 Udin Winataputra. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis). (Bandung: Widya Aksara Press, 2012), 8.
informal dalam menunjang tujuan dari pendidikan kewarganegaraan untuk mecetak smart and good  citizen.    Dengan  demikian  kali  ini  kita  berbicara  tentang  pendidikan  kewarganegaraan sebagai  citizenship  education  yang  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas.  Berikut  pendidikan kewarganegaraan  tersebut  dijelaskan  sebagai Education  for  Citizenship  or  Citizenship Education dengan penjelasan, “…both these in school experiencess as well as out of school or non  formal/informal  learning  which  takes  place  in  the  family,  the  religious  organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen”. 5
Dengan  dasar  penjelasan  tersebut  kita  dapat  menerangkan  bahwa  setiap  sendi  dalam kehidupan  masyarakan  harus  memiliki  andil  dalam  menyokong  suksesi  tujuan  pendidikan kewarganegaraan.  Sehingga  konsentrasi  kajian  dari  pendidikan  kewarganegaraan  bukan sekedar  dilakukan  di  lingkup  pendidikan  sekolah  atau  formal  semata,  melainkan  dapat  pula meluas pada lingkup pendidikan informal apabila konsentrasi  kajian tersebut  dipandang dari perspektif pendidikan. Didalam konteks pendidikan kewarganegaraan itu pula, kita dapat kaji kontribusi atau peran dari keluarga, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media juga bagian  lain  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  dapat  dikategorikan  kepada wahana dimana pendidikan kewarganegaraan berperan.
Berdasarkan  dasar  berbagai  penjabaran  terkait  dengan  latar  belakang  yang  telah diungkapkan  diatas  dapat  ditemukan  beberapa  permasalah  yang  akan  dianalisis  dalam penulisan ini yakni, apakah pendidikan demokrasi itu serta bagaimana pula fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam mewujudkan smart and good citizen. Adapun  manfaat  teoritis  dalam  penulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat sebagai  penambahan  wawasan  mengenai  pendidikan  demokrasi  juga  sebagai  langkah  kajian lanjut  terkait  pengembbangan  konsepsi  pendidikan  demokrasi.  Penulisan  ini  diharapkan mampu  menjadi  referensi  dalam  membuat  hipotesa  suatu  penelitian  terutama  mengenai pendidikan demokrasi termaktub guna mewujudkan smart and good citizen . Sedangkan secara praktis  tulisan  ini  diharapkan  mampu  dimanfaatkan  sebagai  materi  pengajaran  dalam perkuliahan  yang  membahas  mengenai  pendidikan  demokrasi  tetutama  dalam  mewujudkan smart and good citizen .
4 Syaifullah  dan  Sri  Wuryan. Ilmu  Kewarganegaraan  (CIVICS) (Bandung:  Laboratorium  Pendidikan Kewarganegaraan, UPI. 2009), 95.
5 Cogan. Developing the Civic Society: The Role of Civic Education (Bandung: CICED, 1999), 4.

## PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN SEBAGAI  WAHANA  PENDIDIKAN DEMOKRASI.
Pedidikan Kewargenegaraan merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan dalam membangun  infrastruktur  yang  menunjang  terwujudnya  demokratisasi  dalam  satu  negara. Namun  realitanya,  dalam  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  di  ajarkan  di Indonesia,  pendidikan  demokrasi  lebih  mengesankan  diajarkan  atau  istilahnya  “ Tough” dan justru bukan menitik beratkan untuk dipelajari atau istilahnya “ learned”. Berbagai peran yang dilakukan  oleh  pengajar  baik  guru  dosen  maupun  manggala  menjadi  lebih  dominan  oleh karenanya dapat  dikatakan bahwa situasi  pembelajaran lebih condong bersifat  “ dominative” dari pada ” integrative”. 6
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan  sebagai  salah  satu  wahana  pembelajaran  demokrasi  belum  begitu memberikan hasil memuaskan. Terutama dalam membina partisipasi warganegara yang dalam wacana  penelitian  ini  partisipasi  dalam  konteks  kenegaraan.  Huntington  yang  dikutip  oleh Syaifullah  dan  Sri  Wulan  menyatakan  bahwa  dalam  proses  demokratisasi  terkait  dengan partisipasi  atau  keikut  sertaan  warga  Negara,  oleh  karena  itu  sangat  perlu  adanya  persiapan untuk  membentuk  warga  Negara  yang  mampu  berpartisipasi  baik  secara  cerdas  mapun bertanggungjawab. 7 Masyarakat  yang  memiliki  hak  berfikir,  berpendapat  dan  berserikat seharusnya  mampu  menjadi  agen  untuk  mengontrol  kinerja  pemerintah  terutama  dalam masalah  kebijakan.  Selain  itu  mampu  berpartisipasi  aktif  dalam  pemilihan  umum,  artian partisipasi  aktif  menelaah  dan  menentukan  siapa  yang  layak  dan  siap  dari  sudut  pandang objektif  warganegara  terhadap  kejelasan  visi  dan  misi  calon  pemimpin.  Juga  mampu melayangkan kritik terhadap kinerja pemerintah lewat surat kabar atau pun aksi demonstrasi yang sesuai prinsip demokrasi etis.
Namun  menurut  Sumantri  dikutip  oleh  Winatraputra  menyatakan  bahwa  kenyataan dilapangan  menunjukkan  adanya  dominasi  partai  penguasa  dan  pemegang  modal  besarlah yang memobilisasi isu dan pergerakan masyarakat. Dengan demikian sejak tahun 1945 hingga sekarang  masih  menunjukan  kondisi  “ undemocratic  democracy ”,  yakni  merupakan  suatu keadaan  yang  mana  ketercapain  dari  cita-cita  demokrasi  masih  belum  terpenuhi,  kendatipun perangkat  demokrasi  telah  ada  atau  dapat  dikatakan  telah  terpenuhi.  Oleh  karena  keadaan
6 Winataputra. Seminar  dan  Lokakarya  Pendidikan  Kewarganegaraan (Operation  Room,  Gedung Rektorat UNPAR Bandung. Tanggal 27-28 Mei 2012), 70.
tersebut, maka memunculkan berbagai kontroversi ataupun dapat dikatakan sebagai berbagai ketimpangan  antara  norma  dengan  realita  yang  terjadi  dilapangan.  Berbagai  ketimpangan tersebut  dapat  dilihat  dari  realita  yang  terjadi  sangat  jauh  dari  apa  yang  dipidatokan, diceramahkan,  maupun  diajarkan  selama  ini. 8 Ole  karenanya  membangun  partisipasi masyarakat  sebagai  bagian  dari  cita-cita  demokrasi  salah  satunya  adalah  mewujudkan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi.
Pernyataan  Soekarno  yang  dikutip  Yudi  Latif  menjelaskan  bahwa  dengan  hanya menggunakan  demokrasi-politik,  tidak  akan  mampu  menyelamatkan  rakyat  Indonesia. Contohnya seperti beberapa Negara yakni Amerika, Perancis, Nederland, Inggris yang dimana telah  menjalankan  system  demokrasi  namun  masih  merajalelanya  system  kapitalisme  dan kaum  Mahaen-nya.  Oleh  karena  itu,  kaum  nasionalis  yang  ada  di  Indonesia  janganlah mengamalkan  system  demokrasi  yang  semacam  itu. 9 Pandangan  Soekarno  terhadap kekeliruan  demokrasi  asing  yaitu  pada  perlunya  Negara  kita  mempunyai  konsep  terkait dengan  nasionalisme  dan  demokrasi  mandiri,  yang  dia  namakan  sebagai  “sosio-nasionalis” atau “sosio-demokrasi”.
Kehidupan berbangsa dan bernegara  yang dipandang sangat kompleks itu dilihat dari realitas  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  sarat  akan  mobilisasi-mobilisasi  masa  demi kepentingan  politis  suatu  golongan.  Sedangkan  cita-cita  pendidikan  Nasional  khususnya pendidikan  kewarganegaraan  adalah  mewujudkan smart  and  good  citizen .  Dalam  hal  ini Smart and good citizen mempunyai pengertian yakni warga Negara yang menguasai berbagai persoalan  ( well-informed/enlightened )  yang  disertai  dengan  3  kompetensi  kewarganegaraan yakni civic  knowledge,  civic  disposition,  civic  skill yang  mumpuni.  Serta  mempunyai  suatu komitmen ( commited) akan nilai, cita-cita, konsep maupun prinsip semokrasi yang digunakan untuk  mewujudkan  keadilan,  kesejahteraan,  serta  tanggung  jawab (responsible) sebagai warganegara.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  keikutsertaannya  dalam  pelaksanaan ataupun pembuatan kebijakan publik. 10
7 Syaifullah  dan  Sri  Wuryan. Ilmu  Kewarganegaraan  (CIVICS) .  (Bandung:  Laboratorium  Pendidikan Kewarganegaraan, UPI. 2009), 95.
8 Winataputra. Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  Perspektif  Pendidikan  untuk  Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis). (Bandung: Widya Aksara Press. 2012), 75.
9 Yudi  Latif. Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011), 410.
10 Winataputra. Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  Perspektif  Pendidikan  untuk  Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis). (Bandung: Widya Aksara Press. 2012), 8.
Proses  demokratisasi  melalui  pendidikan  formal  maupun  informal,  diperlukannya suatu perangkat pengalaman ( learning experiences ) dalam memberikan pendidikan demokrasi maupun  tekait  dengan  pendidikan  Hak  Asasi  Manusia. Learning  Experience tersebut  dapat diwujudkan melaui kurikulum atau program belar ataupun pembelajaran yang dapat memandu terjadinya  proses  pengembangan  nila,  cita-cita,  konsep  maupun  prinsip  demokrasi  pada peserta  didik  secara  prakmatik.  Oleh  karenanya  upaya  yang  sistematis  sangat  diperlukan dalam  merancang  sebuah  kurikulum  pendidikan  yang  dapat  menjadi  sarana  pendidikan demokrasi  guna  terciptanya  tatanan  masyarakat  yang  dapat  dikatakan  sebagai  masyarakat demokratis.    Proses  rekonseptualisasi  Pendidikan  Pancasila  dalam  hal  ini  diperlukan  guna memberikan pendidikan terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia. 11
Menurut  Penelitian  Gandal  dan  Finn  yang  dikutip  oleh  Winataputra  menyatakan bahwa bukan saja dinegara yang sedang berkembang tetapi juga di Negara  yang sudah maju pendidikan demokrasi ( education for democracy ) dianggap sangat penting, namun lebih lanjut mereka  menyatakan  bahwa  realita  dilapangan:”… it  is  often  taken  for  granted  or  ignored ” yang  mengandung  artian  bahwa  kerapkali  hal  tersebut  malah  justru  dianggap  enteng  atau dilupakan. Maka lebih  lanjut ditegaskan oleh Gandal  and  Finn  bahwa,  “ democracy does  not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens,  they  will  be  ill-equipped  to  defend  it” .  Pernyataan  tersebut  mengandung  artian bahwasanya  pendidikan  demokrasi  adalah  merupakan  sebuah  pendidikan  yang  tidak  akan mampu  mengajarkannya  sendiri.  Jikalau  tanggung  jawab,  kekuatan  maupun  manfaat  dari demokrasi  tidak  mampu  dipahami  serta  dihayati  oleh  warganegara  dengan  baik,  maka pupuslah  harapan  agar  warga  Negara  bersedia  berjuang  dalam  mempertahankannya. Penekanan  lebih  lanjut  dikatakan  bahwa:  “ Education  for  democracy,  therefore,  must  be approached  in  a  conscious  and  serious  manner” yang  artinya  bahwa  pendidikan  demokrasi haruslah dilaksanakan secara sadar serta sungguh-sungguh. 12
Maka  dari  itu  dengan  merekonseptualisasi  pendidikan  kewargenegaraan  menjadi wahana  pendidikan  demokrasi,  pendidikan  kewargenegaraan  harus  mampu  mendorong masyarakat  dalam  berpartisipasi  dan  memanfaatkan  hak-hak  demokrasinya.  Berdasarkan berbagai  pendapat  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  demokrasi  memiliki peran  membawa  warganegara  dalam  Negara  demokratis.  Dalam  hal  ini  warga  Negara
11 Ibid, 71.
12 Naval, Concepcion;  Print, Murray & Veldhuis, Ruud.  "Education  for Democratic Citizenship in the New Europe: Context and Reform". European Journal of Education . Vol. 37. No. 2. 2002), 114.
diharapkan  mampu  pengembangan  kemampuan  berpartisipasi  serta  tanggung  jawabnya sebagai  warganegara  yang  demokrasi  baik  dalam  tatanan  kehidupan  budaya,  politik,  social, serta ekonominya.

## PENDIDIKAN  DEMOKRASI  DALAM  MEWUJUDKAN SMART  AND  GOOD CITIZEN
Manusia  sebagai  sasaran  dari  pendidikan  yang  dalam  konteks  Negara  Republik Indonesia  selanjutnya  kita  sebut  sebagai  Warga  negara.  Secara  tidak  langsung  Tujuan Pendidikan  Nasional  kita  mengarah  pada  pembentukan smart  and  good  citizen. Aristoteles didalam  buku  filsafat  politiknya  mengungkapkan  bahwa  “Pendidikan  merupakan  fenomena yang bersifat universal”, ungkapan tersebut sangatlah benar adanya, hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan dan keberadaan setiap Negara yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Dengan pendidikan sebuah Negara akan mampu menghasilkan warga Negara  yang terampil, cerdas  serta  mampu  berpartisipasi  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  di  negaranya.  Khususnya dalam  rangka  mewujudkan smart  and  good  citizen pemerintah  Negara  Republik  Indonesia telah semenjak lama memasukan program mata pelajaran/kuliah Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  yang  diharapakan  mampu  menjadi  bagian  dari  instrumentasi pendidikan  nasional  dalam  membentuk  identitas  bangsa. 13 Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn)  digolongkan  menjadi  lima  yakni  sebagai;  (1)  Mata  pelajaran  di  sekolah;  (2)  Mata kuliah  di  kampus/perguruan  tinggi;  (3)  Salah  satu  cabang  pendidikan  dalam  disiplin  ilmu pengetahuan  sosial  yang  termasuk  ke  dalam  kerangka  program  pendidikan  guru  (PPG);  (4) Program  pendidikan  politik  yakni  sebagai  suatu crash  program ;  serta  (5)  Kerangka konseptual dalam membentuk konsep pemikiran individual serta kelompok pakar terkait, yang selanjutnya dapat dikembangkan sebagai landasan serta kerangka berfikir tentang pendidikan kewarganegaraan. 14 Pendapat  dari Cogan  yang dikutip  dari buku panduan kuliah Pendidikan Kewarganegaraan  untuk  Perguruan  tinggi  oleh  Ganjar  dan  Wilodati  mengemukakan  bahwa civic education sebagai “…the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives” , yaitu suatu mata pelajaran
13 M  Mukhibat,  Mukhlison  Effendi, "Strengthening  of  National  Identity  Through Personality Development  Based  on  EthnoPedagogy  at  Higher  Education " Psychosocial:  International  Journal  of Psychosocial Rehabilitation , Vol 24 Issue 4 (Februari, 2020), 2549.
14 Ganeswara  dan  Wilodati. Panduan  Kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan  Untuk  Perguruan  Tinggi . (Bandung: Yasindo Multi Aspek. 2002), 1.
dasar di sekolah sebagai yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. 15
Pendapat  Huntington  (1991)  yang  dikutip  oleh  Syaifullah  dan  Sri  Wuryan mengungkapkan proses demokratisasi sangat berkaitan dengan partisipasi warga negara, oleh karenanya  diperlukan  penyiapan  warga  Negara  dengan  tujuan  suapaya  dapat  warga  negara tersebut  mampu  berpartisipasi  secara  cerdas  maupun  bertanggung  jawab.  Dalam  hal  ini, kehidupan berbangsa dan bernegara  yang dipandang sangat kompleks itu dilihat dari realitas kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  sarat  akan  mobilisasi-mobilisasi  masa  demi kepentingan  politis  suatu  golongan.  Sedangkan  cita-cita  pendidikan  Nasional  khususnya pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan smart and good citizen . 16
Dalam  upaya  mewujudkan  demokratisasi  melalui  program  pendidikan  formal  dan informal,  dalam  hal  ini  pendidikan  demokrasi  maupun  Hak  Asasi  Manusia  sangatlah memerlukan  berbagai  perangkat  pengalaman  belajar  atau  biasa  disebut  sebagai learning experiences . Learning  experience tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  kurikulum/program belajar  dan  pembelajaran  yang  dapat  memandu  keberlangsungan  proses  pencapaian  nilai, pengembangan cita-cita, pemahaman konsep serta terlaksananya prinsip demokrasi dalam diri peserta didik  secara pragmatik.  Oleh karenanya sangat  dibutuhkan adanya suatu  upaya  yang secara  sistematis  dan  sistemik  untuk  merancang  kurikulum  pembelajaran  yang  secara konseptual  menjadi  wahana  pendidikan  demokrasi  dalam  konteks  pembangunan  masyarakat yang  demokratis.  Oleh  karena  itu  diperlukan  proses  rekonseptualisasi  pendidikan kewarganegaraan  dalam  konteks  pendidikan  demokrasi  Indonesia  guna  mewujudkan smart and good citizen .
Ketercapaian  dalam  mewujudkan  pendidikan  demokrasi  dalam  mewujudkan smart and good citizen tidak terlepas dari visi dan misi pendidikan demokrasi itu sendiri. Diamana visi  dari  pendidikan  demokrasi  yakni,  sebagai  wahana substantive ,  pedagogis,  dan  sosial- kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam  berbagai  konteks.  Melalui  wawasan  dan  pengalamannya  itu  baik  secara  individual maupun  berkelompok  warganegara  diharapkan  untuk  mampu  memberikan  sumbangsih  atau kontribusi  yang  bermakna  guna  meningkatkan  kualitas  demokrasi  dalam  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  Indonesia.Inilah  makna  dari “learning  democracy,  through
15 Ibid, 4.
16 Syaifullah dan Sri Wuryan. Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS) . (Bandung:  Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI. 2009), 95.
democracy,  and  for  democracy” .  Bermuara  dari  visi  di  atas,  maka  dirumuskanlah  misi  dari pendidikan  demokrasi  yakni:  (1)  Memberikan  fasilitas  kepada  warga  negara  agar  dapat dengan  mudah  mendapatkan  berbagai  akses  serta  mampu  menggunakannya  secara  cerdas berbagai  sumber  informasi  baik  cetak  maupun  elektronik  yang  berkaitan  dengan  demokrasi. Demokrasi  yang  dimaksud  yakni  demokrasi  baik  secara  teori  maupun  praktek  yang  dapat dimanfaatkan  dalam  berbagai  konteks  kehidupan  sehingga  warga  Negara  tersebut  memiliki wawasan  yang  luas  serta  memadai  ( well-informed ).  (2)  Memfasilitasi  warga  negara  agar mampu  melakukan  kajian  konseptual  maupun  operasional  secara  cermat  dan bertanggungjawab  terhadap  berbagai  cita-cita,  instrumentasi,  dan  praksis  demokrasi  guna mendapatkan  keyakinan  dalam  melakukan  pengambilan  keputusan  individual  dan  atau kelompok  dalam  kehidupannya  sehari-hari  serta  berargumentasi  atas  keputusannya  tersebut. (3)  Mefasilitasi  warga  negara  agar  mendapatkan  serta  memanfaatkan  kesempatan  dalam berpartisipasi secara bertanggung jawab dan cerdas di dalam praktek kehidupan demokrasi di lingkungannya.  Berbagai  partisipasi  tersebut  diantaranya  yakni  dalam  hal  mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, dipilih dan memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. 17

## PENUTUP
Pendidikan  Demokrasi  merupakan  kebutuhan  pokok  dari  suatu  negara  bersistem politik demokrasi. Pendidikan demokrasi harus menjadi pendidikan yang terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan warganegara agar mampu membangun kesadaran politik masyarakat secara  holistik.  Pendidikan  demokrasi  harus  diimplementasikan  kedalam  suatu  pendidikan yang  mampu  menjadi  solusi  permasalahan  demokrasi  Indonesia  yang  masih  berada  pada status undemocratic  democracy .  Sehingga  berdasarkan  rumusan  yang  dibentuk  dapat disimpulkan  bahwa  Pendidikan  Demokrasi  merupakan  pendidikan  yang  berbagai  kontennya dirancang  dengan  tujuan  membina  masyarakat  demokratis.  Pendidikan  demokrasi  bukan sekedar  diwujudkan  dalam  suatu  matapelajaran  husus  atau  kajian  disiplin  khusus,  namun harus  menjadi  iklim  pendidikan  pada  suatu  negara  demokrasi,  sehingga  sekolah  atau  kelas dalam lingku kecil harus mewujudkan suasana yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan dengan prinsip “nation and character building” merupakan wahana implementasi pendidikan
17 Winataputra,  Udin  S. Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  Perspektif  Pendidikan  untuk Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa,  (Gagasan,  Instrumentasi,  dan  Praksis). (Bandung:  Widya  Aksara  Press. 2012), 194-195.
demokrasi yang representatif dimana demokrasi diajarkan dengan framework kenegaraan dan kebangsaan  dalam  membangun  “ smart  and  good  citizent” sebagai  wujud  warganegara demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Cogan,  J.J. Developing  the  Civic  Society:  The  Role  of  Civic  Education. Bandung:  CICED, 1999.
Ganeswara,  Ganjar  M  &  Wilodati. Panduan  Kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan  Untuk Perguruan Tinggi . Bandung: Yasindo Multi Aspek, 2002.
Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
M,  Mukhibat,  Effendi,  Mukhlison, "Strengthening  of  National  Identity  Through Personality Development  Based  on  EthnoPedagogy  at  Higher  Education " Psychosocial: International Journal of Psychosocial Rehabilitation , Vol 24 Issue 4 (Februari, 2020), 2549.
Naval, Concepcion; Print, Murray & Veldhuis, Ruud, "Education for Democratic Citizenship in  the  New  Europe:  Context  and  Reform". European  Journal  of  Education .  Vol.  37. No. 2 (2002).
Nurtjahjo, Hendra. Filsafat Demokrasi . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
Santosa, Kholid O. Praktek Demokrasi Langsung di Indonesia . Bandung: Sega Arsy, 2010.
Syaifullah  dan  Sri  Wuryan, Ilmu  Kewarganegaraan ( CIVICS ).  Bandung:  Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, 2009.
Winataputra dan Budimansyah, Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas . Bandung: Program Studi PKn SPs UPI, 2007.
Winataputra,  Udin  S, Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  Perspektif  Pendidikan  untuk Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa, ( Gagasan,  Instrumentasi,  dan  Praksis ) . Bandung: Widya Aksara Press, 2012.