## IAIN Palangka Raya
ISSN : 2354 – 6034 (Print) ISSN : 2599 – 0187 (Online)
KONSEP DIVISI EKONOMI MASJIDBERBASIS TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0
Ma’rifahYuliani STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb Email: marifahyuliani@gmail.com

## Abstrak
Dimasa lahirnya Islam, Masjidtidak berfungsi sebagai tempat ibadah sholat saja, melainkan sebagai tempat untuk urusan negara, politik, ekonomi atau lebih tepatnya disebut Masjid sebagai Pusat Ekonomidan Peradaban Umat Islam. Ekonomi syariah tidak bisa hanya mengandalkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya sebagai pusat ekonomi karena mereka diciptakan sebagai lembaga profit, tidak berorientasi untuk kepentingan umat.Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah mnelainkan juga bisa digunakan sebagai pusat ekonomi mendirikan divisi ekonomi, dengan menyediakan sarana akad tabarru’ (tolong menolong) yakni simpan pinjam menggunakan akad qardhul hasan , didukung teknologi revolusi industri 4.0 berbasis startup, masjid bisa sebagai pusat ekonomi yang hemat biaya yang berorientasi untuk kesejahteraan umat Muslim. Penelitian ini bertujuan mengembalikan masjid sebagai tempat pusat ekonomi, yakni bertemunya orang yang kuat secara ekonomi untuk membantu orang yang lemah, memberantas riba, menolong yang lemah ekonomidengan menggunakan teknologi revolusi industri 4.0.
Kata Kunci : qardhul hasan, hawalah, divisi ekonomi masjid, teknologi industri 4.0.

## PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang sempurna, sejak 1.400 tahun lalu semua orang muslim setuju pernyataan ini. Namun pernyataan ini berbanding terbalik dengan kondisi dilapangan, dimana masyarakat muslim belum berdaya dan mandiri secara ekonomi. Umat Islam masih belum bisa menjadi produsen primer (kebutuhan pokok), sekunder dan tersier di negeri ini. Umat Islam yang banyak jumlahnya di Indonesia,hanya menjadi konsumen produk-produk yang malah dihasilkan oleh negara berpenduduk minoritas muslim. Ketidakmandirian ini karena kurangnya persatuan dikalangan umat Islam, jangankan untuk menguasai produksi kebutuhan pokok, dikalangan umat Islam masih memperdebatkan sesuatu yang menjadi rahmat dalam agama Islam contohnya perbedaan, baik itu perbedaantata cara ibadah, mazhab, organisasi dan semacamnya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan diturunkannya agama Islam sendiri yang menjadi rahmatan lil ‘alamin .
Fenomena menyedihkan di bidang ekonomi adalah kebanyakan Umat Islam mayoritas tadi, apapun latar belakang pekerjaan mereka, mereka memiliki hutang atau pinjaman yang berbunga (riba), baik di lembaga seperti perbankan konvensional, lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan non bank konvensional: koperasi, finance, leasing, pinjaman online (pinjol) berbasis fintech ( Financial Technology ) baik yang berada di bawah naungan OJK ataupun pinjol

## IAIN Palangka Raya
Jurnal Al Qardh, Volume 4, Desember 2019
ilegal, maupun pinjaman perseorangan seperti meminjam kepada rentenir/lintah darat dan semacamnya. Padahal mereka mengetahui bahwa riba itu dilarang, mereka menganggap riba dan bunga berbeda, dan melihat banyaknya umat Islam yang melakukan, mereka merasa aman dari dosa riba karena kebanyakan masyarakat dilingkungannya sendiri juga memiliki pinjaman ribawi. Hal yang mereka tidak ketahui, atau mereka ketahui tapi mengganggap bahwa pinjaman tersebut bukan riba, dosa riba yakni pelaku riba (meminjamkan, meminjam, jadi saksi) itu adalah dosa besar.Dosa 1 dirham riba (kurang lebih sekitar Rp.70.000,-) setara dengan dosa 36 kali berzina, dan dosa yang paling ringan seperti menzinai ibu sendiri.sesungguhnya mereka tidak menyadari bahwa pelaku riba diperangi oleh Allah dan Rasulnya (terdapat dalam Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 279.
Kurangnya ceramah mengenai aktivitas ekonomi syariah (halal dan haram) di masyarakat menyebabkan masjid hanya menjadi tempat untuk ibadah Sholat, ceramah agama dan pengajian tanpa masuk ke ranah kehidupan sehari-hari, yakni bagaimana tentang cara berdagang, bekerja, mencari nafkah halal dalam Islam. Hal ini menyebabkan masyarakat memisahkan antara aktivitas ibadah dengan aktivitas bekerja mencari nafkah. Padahal aktivitas bekerja mencari nafkah adalah ibadah yang utama selain ibadah mahdhah. Ironisnya saldo-saldo masjid yang ratusan juta bahkan miliaran berbanding terbalik dengan banyaknya masyarakat miskin disekitar masjid dan tidak sedikit masyarakat miskin tadi yang terlilit hutang riba. Padahal masjid adalah tempat bertemunya masyarakat kaya dan yang kurang mampu, seharusnya masjid bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat, bukan hanya dalam ibadah madhah, juga dalam kegiatan muamalat.
Ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia berkembang dengan lambat menurut penulis akibat hanya mengandalkan aktivitas keuangan di lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan syariah ataupun industri keuangan non bank seperti amil zakat, koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, finance syariah, dana pensiun syariah, pasar modalsyariah dan semacamnya. Lembaga-lembaga yang sudah disebutkan tadi tidak bisa melayani/menjangkau semua lapisan masyarakat, terlebih masyarakat yang fakir dan miskin. Berbeda dengan masjid yang tempat ibadah semua kalangan sehingga di dalamnya tidak ada perbedaan perlakuan. Baik kaya maupun masyarakat yang tergolong tidak mampu/miskin semua dilayani oleh masjid untuk beribadah. Maka kalau ada divisi ekonomi di setiap masjid, yang berorientasi sosial, bukan profit seperti lembaga keuangan. Maka ekonomi syariah pasti akan lebih berkembang dengan cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menjadi solusi ( problem solver )atas permasalahan ekonomi Umat Islam. Dengan didirikannya divisi ekonomi disetiap masjid-masjid, selain untuk memakmurkan masjid juga untuk memakmurkan ekonomi masyarakat, memerangi riba dimasyarakat dan mengubah masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif, merubah mustahik menjadi muzakki. Agar harta tidak berkembang diantara segolongan umat saja.
Melihat fenomena diatas, penulis memiliki konsep ekonomi syariah yang bisa dilakukan di wilayah manapun di Indonesia yakni dengan gerakan penguatan ekonomi Islam di Masjid yakni dengan mendirikan lembaga atau divisi dibawah kepengurusan masjid yang bisa berupa BMT ( Baitul Mal Wa Tamwil ) atau bisa juga berbentuk koperasi syariah sebagai kelembagaannya yang diakui keberadaannya dalam Undang-Undang. Kemudian divisi ekonomi yang berbentuk BMT

## IAIN Palangka Raya
Jurnal Al Qardh, Volume 4, Desember 2019
atau koperasi syariah dibawah naungan masjid tadi Apabila bisa dijalankan, maka dana masjid bisa digunakan sebagai modal awal untuk dikelola.Misalnya maksimal 10 persen dana masjidsebagai saldo awal, yang nanti ditambah tabungan qardhul hasan untuk bisa meminjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan akad qardhul hasan , dimana kesemuanya tanpa ada kelebihan pengembalian pinjaman dan tanpa biaya administrasi, murni kegiatan lembaga ekonomi masjid tadi semuanya menggunakan akad tabarru’ (tolong- menolong) yaitu akad qardhul hasan saja, adapun untuk operasional masjid bisa memilih orang yang amanah untuk sebagai pelaksana dengan bertanggung jawab dan diawasi oleh para pengurus masjid dan masyarakt, ditambahkan adanya teknologi industri 4.0 yang berbasis internet dan android sebagai solusi mengikuti perkembangan zaman, menjangkau lebih banyak pengguna/masyarakat, untuk transparansi, akuntabilitas, menghemat biaya dan masih banyak manfaat lainnya.
Digunakannya aplikasi untuk bisa menggiringgi berkembangnya aktivitas ekonomi menggunakan ponsel pintar berbasis ponsel pintar yang bisa dikembangkan oleh sebuah startup yang mau mengutamakan kepentingan umum (sosial) karena tujuan divisi ekonomi tadi adalah tabarru’ (tolong menolong/kebaikan semata). Apabila 10% aset divisi ekonomi  masjid tadi bisa dimasukkan sebagai aset ekonomi syariah, maka sudah pasti menaikkan aset ekonomi syariah secara nasional. Terlebih bisa memasukkan aset masjid secara penuh 100% sebagai bagian dari ekonomi syariah. Walaupun yang dikelola maksimal hanya 10% saja.Dengan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertema Penguatan Ekonomi Syariah (Menggunakan tabungan dan pinjaman Qardhul hasan ) di Masjid sebagai Pusat Ekonomi Umat Islam.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam kontek waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. 1
Sifat penelitian menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.  Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep yakni menciptakan konseppenguatan ekonomi syariah (menggunakan tabungan dan pinjaman qardhul hasan berbasis teknologi industri 4.0) melalui divisi ekonomimasjid sebagai pusat ekonomi dan peradaban umat islam.
Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yaitu berasal dari jurnal, buku, laporan yang bersifat bahan kepustakaan ( library research ). 2
Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap data-data penelitian. Penelusuran data-data penelitian dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran data penelitian melalui media internet. 3
1 Abdurrahman; Ahmad Rifai Misno B.P, Metode Penelitian Muamalah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018).
2 Misno B.P.

## IAIN Palangka Raya
Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran- gambaran (deskripsi), dengan mendasarkan kepada data yang telah dikumpulkan yang diperoleh dan disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data penelitian dikelompokkan atas data penelitian yang sejenis, untuk kepentingan analisis. Oleh karena itu data penelitian yang dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis, sehingga diharapkan akan memberikan sebuah konsep baru melalui penelitian ini.

## PEMBAHASAN Divisi Ekonomi Masjid
Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla dalam pertemuannya dengan Raja Salman menyebutkan bahwa jumlah masjid di Indonesia berjumlah 800 ribu lebih. Jusuf Kalla menyebutkan ada berbagai faktor yang membuat jumlah masjid dan mushola banyak di Indonesia, yakni karena jam kerja full dari pagi sampai sore. Hal ini menyebabkan semua kantor, sekolah, kampus bahkan tempat perbelanjaan menyediakan mushola atau masjid. 4
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Masjid yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral BIMAS Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Data di website tersebut sampai hari kamis tanggal 15 Agustus 2019, Masjid dan Mushola di seluruh Indonesia berjumlah lebih dari 545.431 buah masjid dan mushola. Dengan rincian masjid raya 33 buah, masjid agung 379 buah, masjid besar 4.451 buah, masjid bersejarah 877 buah, masjid jami 208.974 buah dan masjid di tempat publik 40.714 buah. Total masjid yang terdata di Sistem Informasi Masjid Kemenag adalah 255.446 Masjid. Adapun rincian mushola terdiri dari mushalla di tempat publik 70.833 buah, Mushalla Perkantoran 3.118 buah, Mushalla Pendidikan 9.381 buah dan Mushalla Perumahan 206.653 buah. Total jumlah mushalla adalah 289.985 mushalla. Sehingga total masjid dan mushalla yang baru terdata di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) adalah 545.431 buah. 5 Tentu  jumlah di atas belum semua masjid dan mushalla seluruh Indonesia yang dimasukkan karena terbatasnya informasi sampai ke seluruh pelosok Indonesia, dan melihat jumlah perkantoran yang sangat banyak tersebar di seluruh Indonesia, tentulah masih banyak lagi jumlah masjid dan mushalla yang belum terdaftar.
Dari wawancara peneliti dengan Ketua Masjid Raya Rayatul Ikhlas di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Masjid biasanya memiliki divisi seperti pendidikan, divisi kesehatan, divisi keagamaan dan sangat jarang ditemui divisi ekonomi di sebuah Masjid. Tentu saja untuk membangun divisi ekonomi masuk di kepengurusan masjid akan menimbulkan pro-
3 Mukti Fajar Nur; Yulianto Ahmad Dewata, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
4 Tempo.com, “Cerita JK Pamer Ke Raja Arab Saudi Jumlah Masjid Di Indonesia,” 2018, https://nasional.tempo.co/read/1149105/cerita-soal-masjid-jk-pernah-kalahkan-raja-salman.
5 Direktorat Jendral BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia BIMAS-Kemenag, “Sistem Informasi Masjid (SIMAS),” n.d., www.simas.kemenag.go.id.

## IAIN Palangka Raya
Jurnal Al Qardh, Volume 4, Desember 2019
kontra. Untuk itu diperlukan secara berkesinambungan sosialisasi visi misi divisi ekonomi di masyarakat dan lingkungan sekitar masjid.
Masjid di jaman Rasulullah berfungsi selain sebagai tempat ibadah sholat, juga menjadi tempat pemerintahan, tempat pertemuan, tempat belajar-mengajar, tempat silaturahmi juga tempat membantu sesama. Salah satu cara membantu masyarakat muslim keluar dari riba adalah adanya tempat peminjaman uang yang tidak memiliki penambahan (bunga/riba). Inilah yang tidak ada di Indonesia yaitu lembaga peminjaman uang yang bebas riba. Kalau meminjam uang ke lembaga maka pastilah ada bunga/margin. Karena lembaga keuangan dibangun untuk mendapatkan profit/keuntungan. Bukan bertujuan menolong sesama (sosial).
Ekonomi syariah tidak berkembang di Indonesia karena menempatkan lembaga-lembaga keuangan yang berorientasi profit tadi sebagai ujung tombak ekonomi syariah. Hal ini tidaklah tepat karena sesungguhnya Islam turun dalam rangka mensejahterakan seluruh umat ( rahmatan lil ‘alamiin ), Islam mengutamakan kepentingan sosial diatas kepentingan segolongan pihak. Sehingga mengembalikan ekonomi ke massssjid dengan tujuan sosial menjadi salah satu cara mendongkrak ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya divisi ekonomi di masjid bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat eksistensi ekonomi syariah di masyarakat dan langsung berdampak kepada masyarakat kecil menengah.
Berdirinya divisi ekonomi masjid tentu haruslah memiliki visi, dan juga memiliki misi untuk mewujudkan visinya. Adapun Visi Utama pembentukan divisi ekonomi masjid yakni sebagai berikut:
1. Memberantas Riba di Masyarakat;
2. Memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah;
3. Mengajak warga peduli lingkungan sekitar; dan
4. Membumikan ekonomi syariah di masyarakat.
Untuk mencapai visi, tentu dibarengi dengan memiliki misi yang jelas dan terstruktur serta bisa diaplikasikan langsung di lapangan. Misi pembentukan divisi ekonomi masjid yakni sebagai berikut:
1. Memberantas Riba di Masyarakat, diawali dengan membantu melunasi pinjaman masyarakat menengah ke bawah pada lembaga seperti koperasi, rentenir, pinjaman online, perbankan dan semacamnya. Berupa pengalihan hutang/pinjaman dari lembaga atau perorangan (Akad Hawalah ). Setelah itu terjadi pengalihan pinjaman/hutang, akad yang digunakan antara orang yang berhutang dengan divisi ekonomi masjid adalah akad qardhul hasan tanpa kelebihan (riba) dan tanpa biaya administrasi.
2. Membantu memberikan pinjaman tanpa kelebihan (riba) dan tanpa biaya administrasi untuk masyarakat yang memerlukan untuk kebutuhan pokok, misalkan kebutuhan primer: sandang, pangan, papan, pendidikan dan semacamnya.
3. Mengajak masyarakat menengah ke atas untuk menabung qardhul hasan agar bisa membantu tetangga/warga yang memerlukan.

## IAIN Palangka Raya
4. Mengadakan pengajian ekonomi syariah secara berkala, setiap dua minggu sekali untuk mensosialisasikan/membumikan ekonomi syariah di masyarakat.
Dengan adanya data masjid dan mushola secara lengkap tentu membuka potensi ekonomi syariah lebih kuat di Indonesia. Apalagi kalau aset masjid dan mushalla dimasukkan sebagai bagian dari ekonomi syariah. Terlebih setiap masjid dan mushalla memiliki divisi ekonomi yang tertujuan memberantas riba bagi para jamaahnya, membantu pembiayaan bebas riba, memberdayakan jamaah dengan aset masjid/mushalla dan harta kaum dermawan.Sehingga ekonomi Islam tidak hanya terlihat di lembaga seperti badan amil zakat, wakaf produktif, lembaga keuangan syariah melainkan juga di masjid-masjid dan lingkungan rumah umat Islam itu sendiri. Ada sebuah masjid yang sudah memiliki pemberdayaan ekonomi yang terkenal di seluruh Indonesia dan menjadi rujukan masjid bahkan dari negara mancanegara adalah masjid Jogokariyan di Yogyakarta. 6 Dengan adanya rujukan divisi ekonomi yang sudah berjalan maka akan mempermudah pengaplikasian ekonomi syariah di masjid-masjid di seluruh Indonesia.

## Badan Hukum Divisi Ekonomi Masjid
Menurut pandangan sisi hukum bahwa badan usaha terbagi atas dua hal, yaitu: badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum. Perusahaan atau badan usaha seperti Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah contoh badan usaha yang bukan badan hukum. Sedangkaan koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) merupakan dua contoh badan hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia. 7
Menurut Deputi Komisioner Pengawas IKNB (Industri Keuangan Non Bank) 1 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa suatu lembaga keuangan mikro syariah yang kebanyakan berupa BMT (Baitul Mal wa Tamwil) umumnya sudah berbadan hukum koperasi. BMT tinggal menentukan, jika usaha mereka di jasa keuangan, regulatornya adalah OJK. Namun jika BMT tersebut adalah koperasi biasa maka izin nya ke Kementrian Koperasi dan UMKM. Karena Kemenkop dan OJK punya yuridiksi sendiri. 8
Oleh karena itu, badan hukum yang tepat untuk divisi ekonomi pada masjid adalah berbentuk koperasi syariah atau BMT (Baitul Mal wa Tamwil) yang terdaftar di Kementrian Koperasi dan UMKM juga terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena divisi ekonomi memiliki fungsi menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan sehingga memerlukan ijin dari OJK serta pengawasan di dalam menjalankannya. Dengan modal pertama, minimal 10% dari kas masjid/mushala yang ingin mendirikan divisi ekonomi. Tujuan didaftarkannya badan hukum sebagai persyaratan pendirian dan perijinan divisi ekonomi walaupun tujuan Divisi Ekonomi pada awalnya bukan untuk
6 Benny Saputra, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Di Masjid Jogokariyan Dan Masjid Syuhada) Yogyakarta” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).
7 Suwandi, “BADAN USAHA, BADAN HUKUM DAN IZIN USAHA KOPERASI,” Buletin Peraturan Di Bidang Koperasi Dan UMKM, Kementerian Koperasi Dan UKM , 2012.
8 Republika.co.id, “Koperasi Syariah Dan BMT Harus Berizin BMT Yang Menghimpun Dana Wajib Berbadan Hukum,” January 12, 2016.

## IAIN Palangka Raya
Jurnal Al Qardh, Volume 4, Desember 2019
mencari keuntungan ( profit oriented ) melainkan bertujuan menolong sesama umat Muslim ( social oriented ). Kalau badan hukumnya berupa organisasi nirlaba, divisi ekonomi nanti akan kesulitan menambah dana untuk dipinjamkan ke masyarakat yang membutuhkan, karena dana masjid/mushala yang terbatas.
Sebelum berjalan hendaknya badan hukum divisi ekonomi masjid sudah didaftarkan secara resmi, walaupun divisi ekonomi masjid akan bekerja sama dengan startup berbasis teknologi industri 4.0. Sebagaimana Startup Grab dan Uber yang sudah berbadan hukum koperasi di Indonesia. 9 hal ini bertujuan karena Indonesia adalah negara hukum maka  wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

## Struktur Organisasi DivisiEkonomi Masjid
Adapun struktur Divisi Ekonomi Masjid bisa dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Divisi Ekonomi Masjid/Mushalla
Pendirian divisi ekonomi masjid tidak berorientasi pada keuntungan melainkan berorientasi sosial (tolong menolong antara warga yang mampu dengan yang kurang mampu). Untuk itulah diperlukan pinjaman dengan akad qardhul hasan (pinjaman kebaikan) yang akan dijalankan tanpa adanya tambahan pada pokok pinjaman dan tanpa adanya biaya administrasi.
Untuk itu diperlukan para pengurus dan pelaksana divisi ekonomi masjid yang memiliki kejujuran, amanah serta memahami ekonomi syariah, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan larangan dalam ekonomi syariah. Terlebih lagi tujuan divisi ekonomi masjid yang memiliki visi memberantas riba, maka diperlukan seleksi ketat bagi pengurus, audit internal dan pelaksana divisi ekonomi syariah.
Struktur organisasi yang baik diawal pendirian adalah terdiri dari 3 bagian, yaitu pengurus, audit internal dan pelaksana. Kesemuanya harus memiliki visi dan misi yaitu membumikan ekonomi syariah di lingkungan mereka, dalam hal ini adalah di lingkungan masjid dan mushalla. Untuk pengurus adalah para pendiri, pencetus, penggerak dan mengurus perijinan divisi ekonomi
9 CNN-Indonesia, “Grab Dan Uber Sudah Berbadan Hukum,” 2016, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160317142053-185-118074/grab-dan-uber-kini-sudah-berbadan-hukum.

## IAIN Palangka Raya
Jurnal Al Qardh, Volume 4, Desember 2019
masjid berbentuk koperasi serta bertanggung jawab atas Divisi Ekonomi Masjid kepada Para Pengurus Masjid dan Masyarakat. Tidak semua anggota koperasi syariah/BMT akan menjadi pengurus. Pengurus tidak perlu banyak, namun perlu memiliki pemahaman ekonomi syariah dan satu pandangan agar lembaga divisi ekonomi yang dibentuk tidak disalahgunakan di kemudian hari. Untuk itu keberadaan audit internal penting dari awal, bukan hanya audit keuangan namun juga audit kesyariahan pelaksanaan semua kegiatan divisi ekonomi masjid. Sebagaimana Badan Amil Zakat Nasional yang di audit syariah oleh Kementrian Agama.
Pelaksana memegang peran penting dalam divisi ekonomi masjid/mushalla. Karena mereka adalah para pelaku yang akan memerangi riba di masyarakat, mensurvei para penerima pinjaman qardhul hasan , menseleksi dan memilih prioritas untuk dipinjamkan dana menggunakan akad qardhul hasan , melaksanakan dan membuat pencatatan serta pembukuan pelaksanaan semua agenda dan kegiatan divisi ekonomi Masjid/Mushalla.
Satu hal yang wajib dimiliki para pengurus, pelaksana dan yang menjabat audit internal adalah bekerja di divisi ekonomi lebih mengutamakan kehidupan ukhrawi dibandingkan duniawi. Bekerja bukan hanya sebagai mencari nafkah, juga melainkan untuk mendapat ridha Allah dalam membantu orang lain keluar dari jeratan riba, membantu masyarakat yang membutuhkan dan mampu melayani masyarakat dari hati.

## Sumber Pendanaan Divisi Ekonomi Masjid
Sebelum membicarakan sumber pendanaan divisi ekonomi masjid, terlebih dahulu para pengurus terbentuk dan melaksanakan kajian ekonomi syariah mengenai betapa besarnya dosa riba dan pentingnya menolong sesama yang ingin keluar dari jerat riba, mengadakan sosialisasi untuk pendirian dan berkaitan dengan sumber pendanaan sehingga masyarakat bisa melihat urgensi atau pentingnya dibentuk divisi ekonomi masjid tersebut.
Untuk melaksanakan kegiatannya, divisi ekonomi masjid memiliki dua jenis sumber penerimaan keuangan yang bisa dikelola dengan optimal, yaitu:
1. Sumber pertama berasal dari keuangan masjid/mushalla itu sendiri. Untuk persetujuannya tentu diperlukan persetujuan para pengurus atau pengelola masjid, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar masjid tersebut. Apabila disetujui untuk didirikan divisi ekonomi masjid maka minimal dana 10% dari keseluruhan keuangan masjid/mushalla untuk dikelola dalam mencapai tujuan divisi ekonomi masjid untuk dikembalikan lagi ke masyarakat yang membutuhkan.
2. Sumber kedua berasal dari donatur utama yaitu dana dari masyarakat, yakni donatur yang dermawan, baik dana yang disimpan banyak ataupun sedikit. Masyarakat umum baik yang tinggalnya di lingkungan masjid tersebut, maupun di luar lingkungan masjid namun ingin berkontribusi menolong sesama. Dimana dana ini disimpan bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja melainkan keuntungan/benefit ukhrawi berupa pahala. Karena pahala memberi pinjaman lebih besar dari pada pahala bersedekah.

## IAIN Palangka Raya
Dana-dana yang terkumpul di atas, kemudian dijadikan satu untuk dikelola kepada masyarakat yang ingin bebas dari pinjaman/hutang ribawi, masyarakat yang memerlukan pinjaman untuk kebutuhan pokok dan semacamnya.

## Akad Qardhul hasan
Qardhul hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qardhul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. 10 Qardhul hasan berarti pinjaman yang baik, yaitu mengembalikan pinjaman sesuai jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumya. 11
Qardhul hasan setidaknya disebut dalam Alquran sebanyak 5 kali, yaitu
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadîd/57: 11). 12
“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (QS. Ath-Taghabun/64: 17) 13
“...Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya...” (QS. Al-Muzzammil/73: 20).
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al- Baqarah/2: 245).
“...Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu...” (QS. Al Maidah/05: 12)
Dari kelima ayat diatas, Allah menyebutkan barang siapa yang memberi pinjaman yang baik ( qardhul hasan ) maka Allah langsung yang akan membalas pinjaman tersebut, dengan memperoleh pahala/kebaikanyang banyak (berlipat ganda) didunia dan akhirat serta ditutupi (dihapuskan) dosa-dosanya.
10 Ascarya, “Akad Dan Produk Bank Syariah,” Rajawali Pers , 2013.
11 M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
12 Firdaus Furywardhana, Mudah Memahami Ekonomi Islam (Yogyakarta: Kamajaya Kreasindo, 2009).
13 Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (y: UI Press, 2008).

## IAIN Palangka Raya
Bukan hanya dalam Alquran terdapat kata qardhul hasan (pinjaman kebaikan), Hadits Nabi Muhammad juga ada mengenai keutamaan memberikan pinjaman kepada sesama manusia adalah:
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh." (HR. Tirmidzi)
“Dari Ibnu Mas’ud radiyallahu’anhu, bahwa Nabi Muhammad bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya satu kali”.” (HR. Ibnu Majah)
Berdasarkan lima ayat Alquran dan dua hadits di atas maka hendaknya umat Islam kembali kepada mengamalkan ajaran meminjamkan uang kepada sesama karena riba memiliki efek lain yakni uang hanya dimiliki para pemilik modal saja, sedangkan pinjaman saja tanpa kelebihan akan memutar uang di masyarakat sehingga uang beredar dilapisan masyarakat bukan hanya di kalangan pemilik modal.
Kekurangan lembaga keuangan adalah para pemilik modal menitipkan dananya untuk dikelola oleh lembaga keuangan, sehingga oleh lembaga keuangan uangnya diputar ke masyarakat sehingga masyarakat yang membutuhkan dana membayar lebih atas pinjaman yang dilakukan untuk membayar balas jasa kepada bank dan pemilik modal. Sehingga uang akan kembali kepada pemilik modal lagi. Berbeda kalau uang itu disalurkan langsung ke masyarakat, dan kalau terkumpul dikembalikan lagi ke masyarakat. Inilah yang dimaksud Alquran dalam surah Al-Hasyr ayat 7 agar harta tidak berputar di antara orang kaya saja.
Nampak tidak mudah menghapus praktik kelebihan atas pinjaman atau riba di masyarakat, hal ini karena pemikiran liberal yang memisahkan ibadah dengan ekonomi, padahal keduanya tidak pernah terpisah, kegiatan ekonomi atau bekerja untuk mencari nafkah adalah bagian dari ibadah yang utama selain ibadah madhah seperti sholat. Masyarakat perlu disadarkan kembali bahwa selain sholat, bagaimana cara bekerja, cara meminjam uang itu juga sudah diatur. Yakni tidak boleh adanya riba, sedangkan manusia selalu memiliki kebutuhan yang tidak bisa melepaskan diri mereka dari aktivitas pinjaman atau hutang. Dan Islam sudah mengatur bahwa pinjaman/hutang tidak boleh ada kelebihan.
Peran masjid menjadi penting sebagai sentral kegiatan ibadah juga menjadi tempat menimba ilmu, masyarakat perlu diingatkan kembali dengan bahaya atau dosa riba, yaitu
Dari Ibnu Mas’ud r.a., bahwa Nabi Saw bersabda: “Riba itu ada 73 tingkatan, yang paling ringan daripadanya adalah seumpama seseorang menzinai ibunya sendiri.” (Al-Hakim)

## IAIN Palangka Raya
“Satu Dirham dari riba yang diambil seseorang, lebih besar dosanya di sisi Allah dari 33 kali berzina dalam agama Islam.” (HR.Thabrany)
Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang membayarnya, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Dia bersabda, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim)
Sehingga sebelum masyarakat diberikan solusi terhadap riba, mereka perlu diingatkan secara terus dan berkesinambungan terhadap dosa-dosa riba. Setelah mereka mengetahui dosa riba, mereka diberi solusi untuk lepas dari jeratan riba (hutang yang berlebih), baik dari pinjaman lembaga seperti koperasi, bank, finance dan semacamnya juga pinjaman perorangan seperti rentenir, bahkan pinjaman online (pinjol) dengan dilunasi hutang mereka yang terlilit riba tadi oleh divisi ekonomi masjid. Kemudian para peminjam tadi tinggal mencicil secara bulanan, mingguan atau harian untuk melunasi pinjaman mereka kepada divisi ekonomi masjid tanpa kelebihan apapun.
Kalau masjid atau sekitar masjid sudah ada membentuk divisi ekonomi maka tinggal pemantapan akad dan pengetahuan para pelaksana, bahwa kegiatan pinjaman dan tabungan qardhul hasan , yang awalnya memakai 10% dana masjid tadi merupakan akad tabarru’ (tolong- menolong) tanpa adanya kelebihan (bunga) apapun istilahnya, baik infak, hibah dan semacamnya dan tanpa biaya administrasi sepeserpun. Sedangkan gaji pelaksana berasal dari operasional masjid. Sebagai pertanggungjawaban untuk menyejahterakan masyarakat sekitar masjid.
Selain dana divisi ekonomi berasal dari 10% dana masjid. Masyarakat juga bisa membantu tetangga mereka dengan menabung di divisi tersebut untuk uang mereka digunakan oleh mereka yang memerlukan pinjaman qardhul hasan . Kontras dilapangan, banyak masjid yang megah dibangun, namun tidak jauh dari masjid tersebut ada orang tidak mampu yang setiap harinya berjuang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Saldo masjid yang puluhan, ratusan juga bahkan miliaran selama ini ternyata tidak bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat sekitar masjid. Hanya masjidnya saja yang kaya dengan saldo jutaan sampai miliaran rupiah, namun masyarakat lapisan bawah sekitar masjid tidak menerima manfaat sedikitpun dari masjid tersebut kecuali di dua hari raya mendapatkan pembagian zakat fitrah dan daging kurban.
Adanya divisi ekonomi masjid tentu akan mengurangi ketimpangan ekonomi di sekitar masjid. Oleh karena itu diperlukan para akademisi dan para pengusaha menjadi pengurus masjid agar masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya dengan keberadaan masjid. Masjid bukan hanya menjadi simbol tempat beribadah namun juga menjadi jalan keluar ( problem solver ) dimasyarakat.

## Mekanisme Tabungan dan Pinjaman Qardhul Hasanoleh Divisi Ekonomi Masjid
1. Tabungan Qardhul Hasan
Akad tabungan/simpanan qardhul hasan adalah akad atau transaksi antara masyarakat (donatur) dengan divisi ekonomi, dimana masyarakat/donatur pemilik dana/modal menjadi muqridh dengan akad pinjaman/hutang dengan divisi ekonomi untuk disalurkan kembali ke masyarakat yang memerlukan dana/modal ( muqtaridh ). Dana yang ditabung/disimpan bisa

## IAIN Palangka Raya
digunakan atau diambil kapan saja oleh si pemiliknya. Tabungan/simpanan ini tidak memiliki bagi hasil atau margin di dalamnya. Hanya pokok yang dipinjamkan, dan saat diambil juga diterima utuh tanpa adanya biaya administrasi penyimpanan (pemotongan).
2. Pinjaman Qardhul hasan
Akad pinjaman/hutang qardhul hasan terjadi antara masyarakat yang memerlukan dana ( muqtaridh ) dengan divisi ekonomi sebagai pemilik modal ( muqridh ), dimana dana divisi ekonomi berasal dari dana masjid dan dana dari masyarakat. Kriteria Muqtaridh (peminjam) adalah masyarakat yang kurang mampu dan memiliki pinjaman ribawi, yakni mereka yang termasuk kelompok fakir dan miskin. Agar program divisi ekonomi masjid berjalan tepat sasaran, maka perlu dibuat susunan muqtaridh prioritas untuk memudahkan proses penyaluran dana kepada yang berhak.Susunan muqtaridh prioritas adalah sebagai berikut:
a. Kaum fakir sekitar masjid yang memiliki pinjaman ribawi;
b. Kaum fakir sekitar masjid yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya;
c. Kaum miskin sekitar masjid yang memiliki pinjaman ribawi; dan
d. Kaum miskin sekitar masjid yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.
Pinjaman ribawi yang dimaksud adalah pinjaman muqtaridh pada pihak lembaga seperti koperasi, bank, bank perkreditan rakyat (BPR), pinjaman online, maupun pinjaman muqtaridh kepada perseorangan seperti rentenir (lintah darat) dan semacamnya.
3. Mekanisme Tabungan dan Pinjaman Qardhul hasan
Gambar 2. Skema Tabungan dan Pinjaman Qardhul hasan
Penjelasan Gambar 2:
a. Muqridh /nasabah pemilik dana (tabungan/simpanan) adalah masyarakat yang ingin membantu sesama bebas dari riba, dengan menyimpan dana pada divisi ekonomi untuk membantu muqtarid. Akad yang digunakan adalah akad qardhul hasan .
b. Dana dari nasabah dan dari masjid oleh divisi ekonomi disalurkan kepada masyarakat peminjam ( muqtaridh ) untuk dilunasi hutang ribawinya atau untuk membantu muqtaridh memenuhi kebutuhan pokoknya. Akad yang digunakan adalah akad qardhul hasan , tanpa ada biaya administrasi, bunga, margin ataupun bagi hasil pada pokok pinjaman. Prosedur peminjaman: muqtaridh mengajukan permohonan peminjaman kepada divisi ekonomi, kemudian di survei dan berdasarkan prioritas peminjaman,
c. Muqtaridh mencicil pokok yang dipinjamnya, bisa secara harian, mingguan maupun bulanan.

## IAIN Palangka Raya
Jurnal Al Qardh, Volume 4, Desember 2019
d. Bagi masyarakat ( muqridh ) yang memerlukan dana yang sudah disimpannya, maka bisa mengambil dananya kapan saja secara utuh, tanpa ada biaya pemotongan sedikitpun.
4. Pemindahan Hutang ( Hawalah ) Muqtaridh yang Mengandung Riba Untuk muqtaridh yang memiliki pinjaman ribawi di lembaga atau perorangan, maka setelah mengajukan formulir pemindahan pinjaman/hutang dari pihak lain kepada divisi ekonomi. Pemindahan hutang dilakukan dengan akad Hawalah , untuk melunasi hutang muqtaridh kepada lembaga ribawi seperti bank, bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi, pinjaman online resmi maupun yang tidak resmi (dilihat dari situs Otoritas Jasa Keuangan/OJK) atau pinjaman kepada perseorangan seperti rentenir/lintah darat.
5. Mekanisme Pemindahan Hutang/Pinjaman (Akad Hawalah ) Selain menggunakan akad qardhul hasan (pinjaman kebaikan), divisi ekonomi juga melakukan akad pemindahan hutang/pinjaman, disebut dengan akad Hawalah . Pihak peminjam ( muqtaridh ) dalam akad Hawalah menjadi pihak ( Muhal ), divisi ekonomi menjadi penanggung hutang( Muhal ‘Alaih ), dan lembaga keuangan ribawi atau perseorangan (rentenir) menjadi pihak pemberi pinjaman ( Muhil ).
Gambar 3. Skema Pemindahan Utang ( Hawalah )
Penjelasan Gambar 3:
a. Muhal berhutang kepada Muhil ;
b. Muhil mengajukan besaran pinjaman Muhal kepada Muhal ‘Alaih ;
c. Divisi ekonomi ( Muhal ‘Alaih ) membayarkan hutang Muhal kepada Muhil ;
d. Divisi ekonomi ( Muhal ‘Alaih ) menagih pembayaran kepada Muhal ; dan
e. Muhal membayar cicilan secara berkala, baik harian, mingguan ataupun bulanan kepada divisi ekonomi.

## Penggunaan Teknologi Industri 4.0 pada Penerapan Tabungan dan Pinjaman Qardhul
Hasanoleh Divisi Ekonomi Masjid
1. Perkembangan Teknologi Industri 4.0 di Indonesia
Industri 4.0 pertama kali digunakan oleh pemerintah Jermah untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Revolusi industri generasi keempat bisa diartikan adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri.

## IAIN Palangka Raya
Para pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. 14
Berdasarkan polling Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII), Pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen, yakni mencapai angka 171 juta jiwa. 15 Dengan jumlah penduduk 268,2 juta jiwa, dan jumlah pengguna media sosial mencapai 130 juta jiwa. 16
Perkembangan teknologi pesat harus dimanfaatkan oleh para akademisi ekonomi syariah agar ilmunya bisa diterapkan di masyarakat. Divisi ekonomi masjid bisa memulai dengan memiliki alamat website yang akan menjadi rumah di dunia maya, kemudian mengajak startup nasional maupun lokal untuk memulai fintech berbasis ekonomi syariah. Kalau pinjaman online yang ribawi bisa berkembang dengan pesat di Indonesia, tidak menutup kemungkinan ekonomi syariah juga berkembang melalui fintech. Kemudian menggunakan media sosial untuk penyebaran informasi yang agresif di dunia maya agar ekonomi syariah bisa berkembang dengan pesat.
2. Penguatan Ekonomi Syariah menggunakan Teknologi Industri 4.0
Startup sebagai wadah untuk membumikan ekonomi syariah di jaman teknologi canggih berbasis internet sekarang sangatlah menjadi pilihan tepat, menggunakan website sebagai dasar utama, dibarengi dengan aplikasi di ponsel pintar dan media sosial membuat generasi milineal bisa tercerahkan dengan ekonomi syariah dan menjadikan ekonomi syariah sebagai way of life . Hendaknya divisi ekonomi dijalankan melibatkan startup yang memiliki visi sama yakni sosial ( Socialpreneur ), startup yang dilibatkan tentulah startup yang memiliki visi dan tujuan yang sama yaitu berorientasi sosial, menolong orang yang kesulitan dan terlilit riba, terlebih untuk masyarakat menengah ke bawah. Karena lembaga keuangan sulit untuk menyentuh masyarakat lapisan menengah ke bawah. Melalui startup, dipasarkan menggunakan media sosial serta melibatkan semua masjid dan mushalla bisa mengembangkan ekonomi syariah jauh lebih besar aset dan ekonomi syariah tidak sekedar wacana. Tujuan dari ekonomi Islam bukanlah untuk sekedar dipelajari oleh kalangan akademisi dan dilakukan oleh para praktisi, melainkan untuk diterapkan di seluruh lapisan masyarakat kota sampai pelosok.

## Solusi Menghindari Kredit Macet pada Pinjaman Qardhul hasan
Permasalahan yang paling besar atas adanya pinjaman qardhul hasan yang selama ini penulis amati di sebuah lembaga keuangan non bank, yakni koperasi syariah/BMT adalah banyaknya kredit macet atas pinjaman yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya jaminan dan kelebihan, dan sebagian mental masyarakat kita yang mudah berhutang namun sulit untuk melunasi pinjamannya.
Beberapa alternatif solusi untuk mengatasi kredit macet adalah sebagai berikut:
14 Nur Chandra Laksana, “Apa Itu Industri 4.0 Dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya,” Tek.Id , 2019.
15 Yudha Pratomo, “APJII: Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa,” Kompas.Com , 2019.
16 Boc.web.id, “Statistik Pengguna Digital Dan Internet Indonesia,” n.d., https://www.boc.web.id/statistik- pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/.

## IAIN Palangka Raya
Jurnal Al Qardh, Volume 4, Desember 2019
1. Solusi untuk membuat jera peminjam yang mengulur-ulur waktu pembayaran dengan sengaja adalah dengan mengadakan pengumuman hutang di masjid sekitar tempat tinggal si peminjam, hal ini memungkinkan dilakukan karena pinjaman tersebut dilakukan di masjid. hal ini tentunya sudah atas sepengetahuan si peminjam (dimasukkan di akad dan disetujui si peminjam), yang setelah beberapa lama jatuh tempo masih belum bayar, dan sudah diketahui bahwa yang bersangkutan memang mampu namun sengaja tidak membayar, sehingga seseorang akan berpikir untuk tidak melunasi karena tentunya akan malu, karena diumumkan di masjid dekat tempat tinggalnya bahwa dia memiliki hutang kepada masjid dan diketahui seluruh tetangganya.
2. Diawali saat membuat akad, memuat hadits berikut ke dalam akad yang ditandatangani para pihak. Hadits Nabi Muhammad: “Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu, adalah merupakan suatu kezaliman.” (Muttafaqun'alaih). Hadits lainnya berbunyi “Siapa saja orang yang berutang sedang ia sengaja untuk tidak membayarnya maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)
3. Berdasarkan ayat terpanjang dalam Surah Albaqarah yaitu ayat 282, menyebutkan bahwa dalam setiap utang-piutang hendaknya dituliskan dengan benar dan dihadirkan saksi sebanyak 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Saksi bisa dihadirkan dari keluarga si peminjam, misalnkan pasangan baik istri ataupun suami, anak, saudara ataupun tetangga untuk mengingatkan si peminjam.
4. Untuk peminjam yang bekerja sebagai Pegawai Ngeri Sipil (PNS) atau karyawan swasta yang memiliki gaji tetap maka memungkinkan diadakannya potong gaji si peminjam setiap awal bulan. Hal ini tentunya harus disepakati dulu antara pengurus divisi ekonomi masjiddengan perusahaan atau kantor si peminjam.
5. Untuk mengurangi angka kredit macet, solusi pembayaran angsuran dari perbulan menjadi pembayaran angsuran harian atau mingguan perlu dipertimbangkan. Dan pembayaran yang disebut terakhir ini sangat cocok (pas) dengan usaha kecil menengah yang kebanyakan memiliki omset harian atau mingguan.
Masjid adalah tempat beribadah, namun masjid juga bisa menjadi wadah berkembangnya ekonomi Islam, karena umat muslim yang ada di masjid bisa diberdayakan lewat ekonomi syariah. Riba adalah permasalahan yang kompleks, dengan beroperasinya bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya belum menjadi jawaban untuk memberantas riba karena lembaga-lembaga tersebut berorientasi profit.
Pencapaian ekonomi lembaga keuangan masih terbatas karena belum berorientasi sosial dan tolong menolong. Dengan adanya divisi ekonomi masjid bisa menjadi solusi untuk memberantas riba di masyarakat dan menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi dan peradaban umat Islam. adanya teknologi industri 4.0 yang berbasis internet dan android sebagai solusi agar ekonomi syariah tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, menjangkau lebih banyak pengguna/masyarakat, untuk transparansi, akuntabilitas, menghemat biaya dan masih banyak manfaat lainnya.

## Simpulan
Seribu empat ratus tahun lalu masjidsebagai tempat ibadah, juga sebagai pusat pemerintahan termasuk ekonomi didalamnya. Sekarang fungsi masjid bisa dikembalikan lagi

## IAIN Palangka Raya
Jurnal Al Qardh, Volume 4, Desember 2019
sebagai pusat ekonomi umat dengan mendirikan divisi ekonomi yang bisa membantu memberantas riba di semua lapisan masyarakat menggunakan tabungan qardhul hasan dan pinjaman qardhul hasan menggunakan sedikit dana masjid dan dari masyarakat. Ditambah menggunakan startup berbasis teknologi industri 4.0akan menciptakan mudahnya penyebaran ekonomi syariah melalui dunia maya/internet dan media sosial maupun aplikasi pada ponsel pintar untuk menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi, minim biaya, transparansi dan akuntabilitas pengelola divisi ekonomi masjid yang berbadan hukum koperasi syariah/BMT.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya. “Akad Dan Produk Bank Syariah.” Rajawali Pers , 2013.
BIMAS-Kemenag, Direktorat Jendral BIMAS Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. “Sistem Informasi Masjid (SIMAS),” n.d. www.simas.kemenag.go.id.
Boc.web.id. “Statistik Pengguna Digital Dan Internet Indonesia,” n.d. https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/.
Burhanuddin. Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia . y: UI Press, 2008. CNN-Indonesia. “Grab Dan Uber Sudah Berbadan Hukum,” 2016. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160317142053-185-118074/grab-dan-uber- kini-sudah-berbadan-hukum.
Dewata, Mukti Fajar Nur; Yulianto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Furywardhana, Firdaus. Mudah Memahami Ekonomi Islam . Yogyakarta: Kamajaya Kreasindo, 2009.
Laksana, Nur Chandra. “Apa Itu Industri 4.0 Dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya.” Tek.Id , 2019.
Misno B.P, Abdurrahman; Ahmad Rifai. Metode Penelitian Muamalah . Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
Mujieb, M. Abdul. Kamus Istilah Fiqih . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
Pratomo, Yudha. “APJII: Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa.”
Kompas.Com , 2019.
Republika.co.id. “Koperasi Syariah Dan BMT Harus Berizin BMT Yang Menghimpun Dana Wajib Berbadan Hukum.” January 12, 2016.
Saputra, Benny. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Di Masjid Jogokariyan Dan Masjid Syuhada) Yogyakarta.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
Suwandi. “BADAN USAHA, BADAN HUKUM DAN IZIN USAHA KOPERASI.” Buletin Peraturan Di Bidang Koperasi Dan UMKM, Kementerian Koperasi Dan UKM , 2012. Tempo.com. “Cerita JK Pamer Ke Raja Arab Saudi Jumlah Masjid Di Indonesia,” 2018. https://nasional.tempo.co/read/1149105/cerita-soal-masjid-jk-pernah-kalahkan-raja- salman.