## Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
Irfan Setiawan 1* , Diva Wira Kusuma 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Irfansetiawan@ipdn.ac.id
2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; diphawira808@gmail.com
* Correspondence: Irfansetiawan@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kode Pos 45363, Indonesia
Received: 21-07-2023; Accepted: 12-12-2023; Published: 15-12-2023
Abstrak: Anak-anak  yang  mengalami  keterbatasan  dalam  kegiatan  sehari-hari  sering  diidentifikasi  sebagai penyandang  disabilitas.  Walaupun  pemerintah  daerah  telah  meluncurkan  beberapa  kebijakan  seperti  Pusat Informasi dan Layanan Difabel dan Dinas Sosial Kabupaten Purworejo yang memiliki unit layanan khusus bagi difabel, namun  pelayanan  publik  bagi  orang  dengan  disabilitas  masih  belum merata.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan publik pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo. Penulis menganalisis fenomena tersebut dengan konsep pelayanan publik Denhardt dan Denhardt. (2003). Metode Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi kepada sumber data yaitu pemerintah daerah, penyandang difabel, dan organisasi non pemerintah. Dalam  penelitian  tersebut,  ditemukan  bahwa  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Purworejo  telah  memberikan fasilitas  yang  ramah  difabel  seperti  Unit  Layanan  Difabel,  trotoar  taktis,  Ram  Ramp,  toilet  difabel,  pintu otomatis, lift, transportasi umum, dan program bantuan teknologi asistif. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya,  seperti  minimnya  pemahaman  masyarakat  dan  petugas  pelayanan  publik  mengenai  cara penggunaan fasilitas yang ramah difabel, sarana prasarana yang belum sepenuhnya efektif bagi difabel, serta kurangnya aksesibilitas di beberapa lokasi fasilitas umum. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  dan  petugas  pelayanan  publik  mengenai  penggunaan fasilitas pelayanan publik yang ramah difabel. Selain itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan aksesibilitas pada beberapa sarana prasarana yang masih belum sepenuhnya efektif digunakan oleh difabel.
Kata Kunci : Pelayanan Publik; Kualitas Hidup; Difabel
Abstract: Children who experience limitations in daily activities are often identified as having disabilities. Even though the regional government has launched several policies such as the Disabled  Information and Services Center and the Purworejo Regency Social Service which has a special service unit for disabled people, public services for people with disabilities are still uneven. This research aims to examine local government public services in improving the quality of life for disabled people in Purworejo Regency. The author analyzes this phenomenon using the Denhardt and Denhardt public service concept. (2003). The research method used is descriptive qualitative using interview and observation methods with data sources, namely local governments, people with disabilities and non-governmental organizations. In this research, it was found that the Purworejo Regency regional government has provided disabled-friendly facilities such as Disabled Service Units, tactical sidewalks, Ram Ramps, disabled toilets, automatic doors, lifts, public transportation, and assistive technology assistance programs. However, there are still obstacles in its implementation, such as a lack of understanding by the public and public service officers regarding how to use disabled-friendly facilities, infrastructure that is not  yet  fully  effective  for  disabled  people,  and  a  lack  of  accessibility  at  several  public  facility  locations.  To overcome these obstacles, efforts need to be made to increase the understanding of the public and public service officers regarding the use of disabled-friendly public service facilities. Apart from that, it is necessary to repair and increase the accessibility of several infrastructure facilities which are still not fully effective for disabled people to use.
Keywords: Public Service, Quality Of Life, Disability

## 1. Pendahuluan
Anak dengan kebutuhan khusus sering kali disebut sebagai anak disabilitas dalam kehidupan  sehari-hari.  Setiap  orang  tua  tentu  menginginkan  anak  yang  sempurna  tanpa kekurangan,  karena  manusia  dianggap  sebagai  makhluk  paling  sempurna  di  antara makhluk  hidup  lainnya.  Namun,  kehadiran  anak  dengan  kebutuhan  khusus  tidak  dapat ditolak oleh orang tua. Seperti manusia pada umumnya, anak dengan kebutuhan khusus juga memiliki hak yang  sama dengan kita, yaitu  hak untuk  tumbuh dan berkembang di lingkungan  keluarga  dan  masyarakat.  Anak  berkebutuhan  khusus  adalah  istilah  yang digunakan  untuk  menyebut  anak-anak  yang  mengalami  perbedaan  atau  gangguan  yang signifikan  dalam  proses  tumbuh  kembangnya,  baik  itu  fisik,  mental,  intelektual,  sosial, atau emosional, dibandingkan dengan anak-anak sebaya mereka. Karenanya, memerlukan layanan  pendidikan  khusus  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  mereka  (Sunanto,  and Hidayat, 2016).
Anak dengan kebutuhan tertentu berhak menerima pendidikan khusus dan pelayanan pendidikan  yang  memadai  sesuai  dengan  karakteristik  yang  dimilikinya.  Mereka merupakan  anak yang mengalami kelainan atau gangguan yang bersifat permanen, baik fisik,  mental,  intelektual,  sosial,  atau  emosional,  yang  dapat  mengganggu  proses pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Gangguan  atau  kelainan  tersebut  dapat  bersifat ringan,  sedang,  atau  berat,  dan  dapat  mempengaruhi  kemampuan  anak  Ketika mekalsanakan aktivitas sehari-hari, seperti belajar, bermain, bersosialisasi, dan bekerja.
Anak-anak  tersebut  membutuhkan  dukungan  dan  layanan  khusus  dari  berbagai pihak,  seperti  keluarga,  sekolah,  pemerintah,  dan  masyarakat,  agar  dapat  mencapai potensinya secara optimal.  Anak yang mengalami kebutuhan khusus  menunjukkan ciri- ciri  khas  yang  lain  dari  anak-anak  pada  umumnya,  dan  tidak  selalu  menunjukkan ketidakmampuan  mental,  emosional,  atau  fisik.  Kelompok  tersebut  setidaknya memerlukan pendekatan intervensi khusus yang terkait dengan distorsi perkembangan dan kelainan  yang  mereka  alami.  Anak-anak  ini  dapat  dikategorikan  berdasarkan  gangguan atau  kelainan  yang  mempengaruhi  aspek  fisik/motorik,  kognitif,  bahasa  dan  bicara, pendengaran,  penglihatan,  serta  aspek  sosial  dan  emosional.  (Aisyah  Layyinah,  dkk, 2023).
Mereka  memerlukan  pendekatan  yang  berbeda  dalam  proses  pendidikan  agar mereka  dapat  mencapai  perkembangan  yang  optimal.  Hal  ini  mencakup  penggunaan metode,  materi,  layanan,  dan  peralatan  khusus  yang  sesuai.  Karena  anak-anak  tersebut mungkin  belajar  dengan  kecepatan  dan  gaya  yang  berbeda,  penting  untuk  memberikan
perlakuan  dan  kesempatan  yang  sama  dengan  anak-anak  pada  umumnya,  meskipun potensi  dan  kemampuan  mereka  berbeda.  Dalam  hal  ini,  jika  terdapat  anak  yang mengalami  kelainan  atau  penyimpangan  tertentu  namun  tidak  signifikan  sehingga  tidak memerlukan layanan pendidikan khusus, maka anak tersebut tidak dianggap sebagai anak berkebutuhan khusus.
Mereka  sering  dianggap  tidak  produktif  dan  tidak  mampu  menjalankan  tanggung jawab sehingga hak-hak mereka diabaikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun,  2016 ) tentang  Penyandang  Disabilitas  memberikan  landasan  hukum  untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang  memiliki  hak  asasi  manusia  yang  sama  dengan  warga  negara  Indonesia  lainnya. Masyarakat masih banyak yang memandang anak difabel sebagai orang yang lemah dan tidak mampu. Mereka sering kali ditolak dan dikucilkan dari lingkungan sosial.  Hal  ini membuat  anak difabel  merasa terisolasi dan tidak percaya diri. Akibatnya, mereka sulit untuk  mengembangkan  potensi  mereka  secara  maksimal.  Bahkan  puluhan  penyandang Difabel yang tergabung dalam Ikatan Difabel Purworejo (IDP), menggelar aksi long march dari  gedung  sekretariat  IDP  menuju  kantor  DPRD  Purworejo.  Penyandang  Difabel  di Kabupaten  Purworejo  ada  sekitar  6.530  orang  yang  dihimpun  oleh  dinas  sosial (kebumenekspres.com, 2016).
Pemerintah perlu melakukan lebih banyak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak difabel. Pemerintah juga perlu menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi anak difabel  di  berbagai  bidang,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  transportasi,  dan  pekerjaan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada keluarga dan orang tua anak difabel agar mereka dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka.  Karena  Pelayanan  publik  adalah  pemberian  pelayanan  (melayani)  keperluan orang  lain  atau  masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan  (Kurnawan,  2005).  Pelayanan publik  dapat  diartikan  sebagai  pemberi  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Thoha, 1991). Terdapat 3 (tiga) konsep yang mengulas administrasi publik, yaitu adminitrasi public lama (old public administration), manajemen publik  baru  (new  public  management)  dan  manajemen  pelayanan  baru  (new  public service). (Denhardt., 2003). Pandangan tentang manajemen pelayanan baru (new public service) menekankan peran utama warga negara dalam konteks pemerintahan demokratis. Dalam  perspektif  ini,  warga  negara  tidak  hanya  dianggap  sebagai  individu,  melainkan
sebagai  bagian integral  dari pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, dalam  konsep New Public Service (NPS), kolaborasi  antara  masyarakat  dan pemerintah  dianggap  sebagai  sebuah  langkah  dalam  memperdemokratisasi  reformasi pelayanan publik.
Dalam  rangka  menjamin  hak-hak  anak  difabel  Purworejo,  Pemerintah  Kabupaten Purworejo mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hal-Hak  Penyandang  Disabilitas  sehingga  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang memiliki disabilitas. Difabel adalah orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kelainan tersebut dapat berupa keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik (Indrabayu, dkk 2020). Dalam peraturan daerah tersebut menekankan pemberian aksesibilitas yang memadai bagi anak  difabel.  Aksesibilitas  ini  mencakup  aksesibilitas  fisik,  informasi,  dan  komunikasi. Dalam hal aksesibilitas fisik, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana publik memenuhi standar aksesibilitas yang ramah difabel.
Sementara itu, dalam hal aksesibilitas informasi dan komunikasi, pemerintah daerah memiliki  tanggung  jawab  penting  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  difabel mendapatkan  akses  yang  sama  terhadap  informasi  dan  komunikasi  seperti  anak-anak lainnya. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menyediakan informasi dalam berbagai format alternatif seperti Braille, audio, atau bahasa isyarat, sehingga anak-anak difabel dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena  itu,  pemerintah  diwajibkan  untuk  bertindak  dan  melaksanakan  upaya  yang maksimal dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak difabel secara menyeluruh. (Husna et al., 2019), dimana jumlah data anak penyandang cacat sebanyak 2233 orang sebagaimana tabel berikut:
Tabel  1.  Data  Anak  Penyandang  Cacat  Dirinci  Per  Kecamatan  Kabupaten Purworejo, Tahun 2019-2022
No Disabilitas per kecamatan Jumlah (Tahun) 2019 2020 2021 2022 1. Kecamatan Purworejo 44 44 44 104 2. Kecamatan Banyuurip 29 29 36 36 3. Kecamatan Bayan 26 26 54 67 4. Kecamatan Kaligesing 4 4 16 16 5. Kecamatan Kutoarjo 40 39 41 41 6. Kecamatan Grabag 17 17 17 13 7. Kecamatan Butuh 22 22 26 26 8. Kecamatan Pituruh 18 18 18 55 9. Kecamatan Bruno 44 44 11 11 10. Kecamatan Kemiri 40 40 25 25 11. Kecamatan Gebang 12 12 12 12 12. Kecamatan Bener 20 20 16 27 13. Kecamatan Loano 32 32 16 36 14. Kecamatan Purwodadi 42 42 41 9 15. Kecamatan Ngombol 36 36 8 13 16. Kecamatan Bagelen 25 25 299 161
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Purworejo, 2023
Indonesia  secara  umum  telah  melangkah  lebih  jauh  dalam  menjamin  hak-hak penyandang disabilitas, termasuk anak-anak difabel, dengan meratifikasi Konvensi Hak- hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities - UNCRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2011.  Melalui  aksi  ini,  Indonesia  mengakui  secara  resmi  bahwa  penyandang disabilitas  memiliki  hak  yang  sama  dengan  orang  lain  dan  harus  diberdayakan  sebagai anggota  masyarakat  yang  setara.  Konvensi  ini  menegaskan  pentingnya  menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan mengedepankan inklusi sosial bagi mereka. Dalam konteks anak-anak difabel, Konvensi ini menuntut penerapan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, sehingga anak-anak ini dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang inklusif dan mendukung.
Organisasi  pelayanan  publik  untuk  difabel  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  menjaga  hak-hak  dan  kebutuhan  masyarakat  difabel  di  Indonesia.  Organisasi semacam  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  bagi  difabel  dan  memastikan bahwa  mereka  menerima  perlakuan  yang  sama  seperti  warga  negara  Indonesia  lainnya. Organisasi  ini  juga  dapat  membantu  mempromosikan  kesadaran  masyarakat  tentang keberadaan difabel serta pentingnya memberikan dukungan dan pemenuhan hak-hak bagi
mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa organisasi pelayanan publik telah berdiri dan  beroperasi  untuk  memberikan  dukungan  dan  pelayanan  bagi  masyarakat  difabel (Sheila  Kusuma  Wardani  Amnest,  2021).  Salah  satu  organisasi  ini  adalah  Yayasan Penyandang  Disabilitas  Indonesia  (YPDI).  YPDI  berfokus  pada  pengembangan kemandirian  dan  pemenuhan  hak-hak  sosial,  ekonomi,  dan  politik  bagi  penyandang disabilitas  di  Indonesia.  YPDI  memiliki  beberapa  program  dan  kegiatan  untuk meningkatkan kesejahteraan difabel. Salah satu programnya adalah pendidikan inklusif, di mana anak-anak difabel dapat menerima pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Hal ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk berkembang dan belajar. Program lain yang ditawarkan oleh YPDI  adalah  pelatihan  keterampilan  dan  pemberdayaan  ekonomi  bagi  difabel.  Melalui program ini, difabel diberikan pelatihan teknologi informasi, pelatihan kerajinan tangan, dan  program  keuangan  inklusif  untuk  membantu  mereka  memperoleh  penghasilan  dan meningkatkan kemandirian finansial mereka. Ini sangat penting karena difabel seringkali menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak.
Selain  YPDI,  ada  juga  organisasi  pelayanan  publik  lainnya  yang  berfokus  pada dukungan  dan  pemenuhan  hak-hak  bagi  masyarakat  difabel.  Misalnya,  Perkumpulan Penyandang  Disabilitas  Indonesia  (PPDI)  yang  berfokus  pada  dukungan  kesehatan, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi bagi difabel. Organisasi ini juga berupaya untuk memperjuangkan  hak-hak  difabel  di  tingkat  nasional  dan  internasional.  Organisasi pelayanan publik untuk difabel tidak hanya ada di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Misalnya, Dinas Sosial Kota Surabaya telah membentuk kelompok difabel bernama "Komunitas  Berkarya"  yang  berfokus  pada  pemberdayaan  ekonomi  difabel  dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  keberadaan  dan  hak-hak  difabel  di  daerah mereka.  Organisasi  pelayanan  publik  untuk  difabel  juga  dapat  membantu  dalam menyediakan  informasi  dan  dukungan  bagi  masyarakat  difabel.  Misalnya,  Kementerian Sosial Indonesia telah meluncurkan aplikasi "Ayo Indonesia Difabel" yang menyediakan informasi tentang aksesibilitas, bantuan keuangan, dan program pemberdayaan difabel di seluruh  Indonesia.  Aplikasi  ini  juga  menyediakan  fitur  untuk  melaporkan  masalah aksesibilitas  dan  diskriminasi  yang  dialami  oleh  difabel.  Dalam  hal  ini,  pemerintah Indonesia memegang peran penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak- hak  anak  difabel.  Pemerintah  harus  memberikan  aksesibilitas  yang  memadai  bagi  anak difabel  dan  juga  memastikan  bahwa  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  mereka Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dari instansi pemerintah. Seorang
profesional  dalam  bidang  layanan  publik  harus  memahami  kebutuhan  masyarakat  dan mengetahui  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  termasuk  memahami  kelompok- kelompok  kepentingan  khusus  seperti  penyandang  disabilitas  (Utami,  2021).  Anggapan negatif  dan  stereotipik  tentang  kaum  difabel  sering  kali  mengakibatkan  diskriminasi, stigmatisasi, dan isolasi sosial terhadap mereka. Hasilnya, kesempatan untuk mengakses pendidikan dengan setara dan kualitas kesehatan yang memadai sering terbatas. Selain itu, kesempatan bekerja yang setara juga seringkali sulit diwujudkan, sehingga kaum difabel menghadapi  hambatan  dalam  mencari  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan minat  mereka.  Pendidikan  memegang  peran  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Prinsip utama  good  governance  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis  yaitu transparansi,  partisipasi  publik,  dan  akuntabilitas,  dimana  partisipasi  publik  dalam pembuatan kebijakan dapat  diwujudkan melalui  partisipasi  kelompok kepentingan yang memiliki aspirasi dan kepentingan.
Di Kabupaten Purworejo, keberadaan kelompok kepentingan yang mewakili kaum difabel  telah  menuntut  implementasi  kebijakan  yang  pro  difabel.  Meskipun  demikian, terdapat penyandang disabilitas di wilayah ini yang belum menerima perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kendati telah ada upaya advokasi, situasi saat ini masih menunjukkan bahwa masih banyak masalah yang dihadapi oleh orang dengan disabilitas di Kabupaten Purworejo.  Kondisi  ini  mencerminkan  perlunya  perhatian  lebih  serius  terhadap  isu-isu yang dihadapi oleh kaum difabel di wilayah tersebut. Salah satu tantangan utama adalah diskriminasi  dan  stigmatisasi  terhadap  penyandang  disabilitas  masih  sering  terjadi  di berbagai  sektor,  termasuk  pendidikan,  kesehatan,  dan  peluang  kerja.  Hal  ini  dapat menghambat  partisipasi  penuh  dan  kesetaraan  bagi  penyandang  disabilitas  (Siregar, Mahardika,  &  Dhani,  2022).  Kurangnya  dukungan  pemerintah  dalam  hal  regulasi  dan penyediaan fasilitas publik yang ramah difabel juga menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas. Regulasi yang belum optimal dan minimnya penyediaan fasilitas publik yang ramah  difabel  dapat  menghambat  partisipasi  penuh  dan  kesetaraan  bagi  penyandang disabilitas (Budiman, dkk, 2018).
Meskipun pemerintah daerah telah meluncurkan beberapa kebijakan seperti Pusat Informasi  dan  Layanan  Difabel  (PILD)  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Purworejo  yang memiliki  unit  layanan  khusus  bagi  difabel,  tetapi  pelayanan  publik  bagi  orang  dengan disabilitas  masih  tidak  merata.  Beberapa  masalah  penting  yang  harus  diatasi  adalah aksesibilitas  lingkungan  dan  transportasi  yang  masih  buruk,  fasilitas  publik  yang  tidak ramah  bagi  difabel,  partisipasi  yang  rendah  dalam  kegiatan  sosial  dan  ekonomi,  serta
peluang kerja yang minim. Selain itu, masyarakat masih memiliki persepsi negatif bahwa difabel tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab mereka dan tidak produktif, sehingga hak-hak  mereka  sering  diabaikan.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  perlu  adanya  upaya  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan keberagaman dalam pelayanan publik.
Untuk itu, sangat penting untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan publik  yang  inklusif  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  orang  dengan  disabilitas  di Kabupaten  Purworejo.  Kebijakan  ini  dapat  menjamin  hak-hak  dasar  dan  meningkatkan kualitas  hidup  orang  dengan  disabilitas,  membuka  peluang  kerja,  dan  meningkatkan partisipasi  mereka  dalam  kegiatan  sosial  dan  ekonomi,  sehingga  berkontribusi  positif terhadap pembangunan Kabupaten Purworejo secara keseluruhan (Meilani, 2018).
Berdasarkan latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas  peneliti  mengangkatnya menjadi  penelitian  dengan  judul  “Pelayanan  Publik  Bagi  Masyarakat  Difabel  Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah” Oleh karena itu tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengkaji pelayanan publik dalam  meningkatkan kualitas hidup difabel di Kabupaten  Purworejo,  Kendala  apa  yang  dihadapi  Pemerintah  daerah  Purworejo  dalam meningkatkan  kualitas  hidup  difabel  di  Kabupaten  Purworejo,  dan  Upaya  pemerintah daerah  Kabupaten  Purworejo  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  difabel  di  Kabupaten Purworejo. Artikel ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan  pemerintah  daerah  tentang  pentingnya  inklusi  dan  keberagaman  dalam  pelayanan publik.  Selain  itu,  untuk  membuka  peluang  diskusi  dan  kerja  sama  antara  pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik untuk meningkatkan pelayanan publik bagi difabel di Kabupaten Purworejo.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum yang berlaku di  Indonesia  diterapkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  (Sugiyono,  2014).  Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. teknik analisis kualitatif akan digunakan untuk memahami dan mengekstraksi  makna  dari  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Penulis menganalisis gejala atau peristiwa pemerintahan dalam  pelayanan publik  sehingga  mampu  mengungkap  fenomena  tersebut  menjadi  benar  dan  tegas
membedah  gejala  dan  peristiwa  pemerintahan  (Sadu  Wasistiono,  2015).  data  penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi elektronik, memo-memo pendukung,  dan  rekaman-rekaman  resmi  lainnya  (Simangunsong,  2017).  Pendataan dilakukan dengan melihat sejauh mana pelaksanaan di Daerah Kabupaten Purworejo bagi penyandang disabilitas. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus Ikatan Disabilitas (IDP) Purworejo terkait implementasi Perda Disabilitas Kabupaten Purworejo. Peneliti  juga  memberikan  formulir  kepada  para  pengungsi  untuk  mengukur  kepuasan mereka terhadap implementasi Perda Disabilitas di wilayah Kabupaten Purworejo.Dalam penelitian  ini,  peneliti  akan  mencoba  untuk  memahami  bagaimana  hukum  disabilitas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Purworejo. Dengan memahami hal ini,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang efektivitas  dan  efisiensi  dari  Perda  Disabilitas  Kabupaten  Purworejo  dalam  memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 1) Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel Di Kabupaten Purworejo
Pelayanan  publik  merupakan  elemen  krusial  dalam  operasional  pemerintahan, dengan  kualitas  pelayanan  yang  baik  berperan  dalam  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  dalam  memperoleh  hak-hak  mereka  serta  membangun  tingkat  kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh hak-haknya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  (Agus  Pramusinto  dan  Rika  Ratna  Kumala,  2018). Sebagai gambaran dari eksistensi birokrasi pemerintah, pelayanan publik memiliki peran penting  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  filosofi  pelayanan publik  menempatkan  masyarakat  sebagai  subjek  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Sebagai representasi nyata dari aparat pemerintah, pelayanan publik memiliki peran kunci dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak masyarakat.
Pelayanan  publik  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat  administratif,  tetapi  juga mencerminkan  filosofi  dasar  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Filosofi  ini menekankan  bahwa  masyarakat  harus  ditempatkan  sebagai  subjek  utama  dalam  setiap aspek pelayanan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pelayanan publik harus didesain
dan  diimplementasikan  dengan  berfokus  pada  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat, sehingga memberikan dampak yang signifikan pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja  pemerintah.  Dengan  demikian,  kesuksesan  pelayanan  publik  tidak  hanya  diukur dari segi efisiensi administratif, tetapi juga dalam kemampuannya untuk memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
Pelayanan  publik  yang  berkualitas  adalah  salah  satu  elemen  penting  dalam  tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Hal  ini  mencakup  kemampuan  pemerintah  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  cara  yang  cepat,  efisien,  dan  efektif.  Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dapat meliputi berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan. Pelayanan publik yang optimal akan membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup, akses yang lebih  mudah  terhadap  layanan  publik,  dan  keterlibatan  yang  lebih  aktif  dalam  proses pembangunan (Rahayu & Dewi, 2013).
Meskipun  pentingnya  pelayanan  publik  yang  baik  diakui,  Indonesia  masih menghadapi  sejumlah  tantangan  yang  signifikan  dalam  penyelenggaraannya.  Beberapa kendala tersebut termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang  terbatas,  masalah  korupsi,  birokrasi  yang  cenderung  lambat,  serta  minimnya partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan.  Semua  faktor  ini  bisa  menjadi hambatan dalam mencapai pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan  upaya  bersama  dari  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  dan pihak swasta, untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Pengembangan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  memerlukan  perubahan  dalam sistem dan budaya birokrasi, pengelolaan sumber daya yang lebih bijak, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut dan melibatkan semua pemangku kepentingan, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  memberikan  manfaat  yang  lebih besar kepada masyarakat.
Untuk meningkatkan pelayanan publik, penting untuk mengubah pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Filosofi pelayanan publik menekankan peran masyarakat sebagai  subjek  utama  dalam  proses  ini.  Filosofi  pelayanan  publik  menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mumpuni & Zainudin, 2018). Dalam pandangan ini, pemerintah dianggap sebagai pelayan masyarakat yang harus secara  efisien  memenuhi  kebutuhan  mereka  dengan  responsif,  mudah,  dan  efektif.
Pelayanan publik yang berkualitas harus mampu memahami serta memenuhi kebutuhan masyarakat  secara  menyeluruh  dan  merata,  tanpa  adanya  unsur  diskriminasi  atau pengecualian. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan publik yang bermutu dan, sebaliknya, kewajiban untuk  mendukung pemberian pelayanan yang berkualitas.
Perubahan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah  suatu  keharusan.  Ini melibatkan  pengenalan  paradigma  baru  di  mana  pemerintah  berperan  sebagai  pelayan masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci utama  dalam  memastikan  bahwa  kepentingan  masyarakat  terutama  terwujud.  Semua pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  harus  bekerja  sama  untuk  menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih inklusif. Dengan demikian, pelayanan publik yang  lebih  baik  akan  memberikan  dampak  positif  pada  kualitas  hidup  masyarakat  dan kemajuan negara.
Kabupaten  Purworejo  merupakan  daerah  yang  memiliki  jumlah  difabel  yang signifikan di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Sosial per 11 Mei 2023, ada 6.895  penyandang  disabilitas  di  15  Kecamatan  se-Kabupaten  Purworejo.  Dari  jumlah tersebut ada 182 difabel yang termasuk keluarga miskin di 71 desa kategori miskin ekstrem (purworejokab.go.id, 2023). Sebagai bagian dari masyarakat yang sama, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara dengan masyarakat non-difabel. Namun, masih banyak difabel di Kabupaten Purworejo yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Mereka kesulitan dalam mengakses sarana publik dan mendapatkan layanan yang seharusnya mereka dapatkan. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik bagi difabel melalui beberapa kebijakan, seperti  Pusat  Informasi  dan  Layanan  Difabel  serta  unit  layanan  khusus  bagi  difabel  di Dinas  Sosial  Kabupaten  Purworejo.  Pembentukan  dan  pelaksanaan  ULD  itu  sesuai  SK Bupati Purworejo Nomor 160/18/107/2023 tertanggal 21 Februari 2023.
Beberapa  kegiatan  dan  program  telah  dilaksanakan  yaitu  dengan  melakukan kampanye sosialisasi, pelatihan bagi petugas pelayanan publik, dan pemasangan informasi yang jelas mengenai cara penggunaan fasilitas yang ramah difabel. Pusat Informasi dan Layanan  Difabel  pun  telah  membina  setidaknya  ada  tiga  orang  penyandang  disabilitas yang  difasilitasi  dan  direkomendasikan  oleh  Dinperintransnaker  Kabupaten  Purworejo kepada  PT  Indotama  Omicron  Kahar.  Berdasarkan  hasil  observasi  diketahui  bahwa Pemerintah  daerah  Kabupaten  Purworejo  telah  menyediakan  fasilitas  untuk  memenuhi kebutuhan difabel, di antaranya:
1. Unit  Layanan  Difabel  (PLD)  Kabupaten  Purworejo,  yang  berfungsi  sebagai  pusat informasi  dan  pelayanan  bagi  difabel.  Terdapat  layanan  konseling,  pelatihan, pengembangan karir, serta dukungan aksesibilitas.
2. Trotoar taktis, yang telah dipasang di beberapa jalan di Purworejo untuk memudahkan pengguna kursi roda dan difabel lainnya berjalan di jalan raya.
3. Ram Ramp, fasilitas penyeberangan jalan bagi difabel di beberapa persimpangan jalan di Purworejo.
4. Toilet difabel, fasilitas toilet yang dilengkapi dengan pegangan dan ruang gerak yang lebih luas.
5. Pintu otomatis, bangunan pelayanan publik seperti kantor pemerintah dan puskesmas di Purworejo telah dilengkapi dengan pintu otomatis untuk memudahkan pengguna kursi roda dan difabel lainnya.
6. Lift,  beberapa  gedung  di  Purworejo  seperti  mal  dan  hotel  telah  dilengkapi  dengan fasilitas lift untuk memudahkan pengguna kursi roda dan difabel lainnya.
7. Transportasi umum, beberapa angkutan umum di Purworejo telah dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk difabel seperti kursi roda dan pegangan khusus.
8. Program  bantuan  teknologi  asistif,  pemerintah  Kabupaten  Purworejo  telah menyelenggarakan  program  bantuan  teknologi  asistif  untuk  membantu  difabel memperoleh alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu lainnya.
Di  Kabupaten  Purworejo  terdapat  organisasi  yang  menampung  aspirasi  para penyandang difabel yang memiliki ragam jenis disabilitas, seperti tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, grahita, dan cacat ganda. Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) adalah organisasi sosial  yang  sangat  berperan  penting  bagi  masyarakat  difabel  di  Kabupaten  Purworejo (Sari, S. P.; Yuwanto. 2018). IDP memegang peran penting dalam memberikan dukungan bagi difabel di Purworejo, terutama dalam hal memperjuangkan hak-hak mereka. Sebagai organisasi yang terbuka bagi siapa saja, IDP tidak membatasi jenis disabilitas yang ingin bergabung.  Bahkan,  IDP  juga  terbuka  bagi  siapa  saja  yang  ingin  menjadi  relawan  atau sukarelawan  IDP,  asalkan  memiliki  komitmen  untuk  mendukung  difabel  dan  visi  serta misi IDP. Selain kegiatan internal, IDP juga berusaha memperjuangkan hak-hak difabel dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  IDP  dalam memperjuangkan  hak-hak  difabel  adalah  dengan  melakukan  pertemuan  dengan  Bupati setiap tahun menjelang Hari Disabilitas Internasional.
Dalam  pertemuan  tersebut,  IDP  menyampaikan  harapan-harapan  yang  belum terwujud  dan  memberikan  kritik  atau  saran  bagi  pemerintah.  Dengan  cara  ini,  IDP berusaha  memastikan  bahwa  aspirasi  difabel  dapat  didengar  dan  diakomodasi  dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, IDP juga terus memantau proses pembuatan peraturan daerah  yang  terkait  dengan  disabilitas.  Hal  ini  dilakukan  agar  IDP  dapat  melakukan advokasi  kepada  masyarakat  untuk  mendukung  terwujudnya  peraturan  daerah  tersebut. IDP juga membangun jaringan dengan kelompok penyandang difabel di daerah lain untuk memperkuat  posisi  dan  kualitas  IDP  sehingga  upaya  untuk  mendorong  pemerintah mewujudkan kebijakan peraturan daerah tersebut  dapat  segera terwujud.  Meskipun IDP telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memperjuangkan  hak-hak  difabel,  masih  ada beberapa kendala dan penghambat yang dihadapi oleh organisasi ini. Salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap difabel yang masih kurang memadai.
Walaupun terdapat oknum dari pemda yang kurang senang dengan eksistensi IDP karena masih melihat IDP memiliki banyak kepentingan (Sari, S. P.; Yuwanto. 2018). Hal ini  menjadi  salah  satu  kendala  bagi  IDP  dalam  mengupayakan  kepentingannya,  sebab terdapat beberapa yang masih belum memberikan dukungan. Namun, IDP terus berusaha untuk mengatasi kendala dan penghambat tersebut. Dengan terus memperjuangkan hak- hak difabel dan membangun jaringan dengan kelompok penyandang difabel di daerah lain, IDP  berharap  dapat  memperkuat  posisi  dan  kualitasnya  sehingga  dapat  mendorong pemerintah  untuk  mewujudkan  kebijakan  peraturan  daerah  yang  mendukung  hak-hak difabel di Purworejo.
Antara  kedua  pihak  yaitu  IDP  dan  Pemerintah  Daerah  belum  sepenuhnya  satu pemikiran. Sehingga kadang terjadi diskomunikasi antara keinginan IDP dengan maksud dari  Pemerintah  Daerah.  Terdapat  masyarakat  yang  bersinggungan  langsung  dengan disabilitas  sehingga  mereka  peduli  dan  mendukung  pergerakan  disabilitas.  Namun, terdapat masyarakat yang masih membatasi diri dengan disabilitas karena difabel adalah orang yang lemah. Terutama di daerah pelosok Kabupaten Purworejo, dimana masih ada yang menderita kusta dan apabila tidak diobati maka akan menyebabkan disabilitas. Hal ini  penting  karena  keberhasilan  dalam  memenuhi  hak  ini  akan  dirasakan  langsung  oleh kaum penyandang disabilitas dalam peran pemerintah sebagai pelayan publik.
Kedua belah pihak, yaitu IDP dan Pemerintah Daerah, belum sepenuhnya memiliki pemikiran yang sama, sehingga terkadang terjadi diskomunikasi antara keinginan IDP dan maksud  Pemerintah  Daerah.  Terdapat  ketidaksesuaian  antara  upaya  pemberdayaan
penyandang  disabilitas  dengan  kondisi  sosial  yang  terjadi,  serta  adanya  fakta  yang menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi.
Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah kurangnya ikatan atau hubungan yang kuat  antara  berbagai  stakeholder  yang  terlibat  dalam  upaya  pemberdayaan  penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam mencapai  kolaborasi  yang efektif di  antara pihak-pihak yang terlibat  dalam inisiatif ini. Kesenjangan antara upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dan situasi sosial yang sebenarnya.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  yang  mendalam tentang  kebutuhan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  penyandang  disabilitas  dalam konteks lokal.
Selain itu, kurangnya koordinasi dan kerjasama yang efektif di  antara stakeholder menjadi  hambatan  dalam  mengatasi  masalah  ini.  Ada  masyarakat  yang  peduli  dan mendukung  pergerakan  disabilitas  karena  mereka  berinteraksi  langsung  dengan  difabel. Terdapat  beberapa  kelompok  yang  sangat  berpengaruh  dalam  mewujudkan  Purworejo sebagai daerah yang ramah difabel dan memastikan perlindungan serta pemenuhan hak- hak  difabel,  yang  menjadi  kunci  penting  dalam  perlindungan  mereka.  Namun  ada  juga yang  membatasi  diri  karena  difabel  dianggap  orang  yang  lemah.  Di  daerah  pelosok Kabupaten Purworejo, masih ada masyarakat yang menderita kusta dan jika tidak diobati, dapat menyebabkan disabilitas.

## 2) Kendala  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purworejo  Dalam  Meningkatkan Kualitas Hidup Difabel
Hasil  penelitian  di  Kabupaten  Purworejo  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah telah  menyediakan  fasilitas  yang  ramah  difabel,  seperti  Pusat  Layanan  Difabel,  trotoar taktis,  Ram  Ramp,  toilet  difabel,  pintu  otomatis,  lift,  transportasi  umum,  dan  program bantuan  teknologi  asistif.  Meskipun  hal  ini  sangat  positif  bagi  komunitas  difabel  di Kabupaten Purworejo, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah  satunya  adalah  minimnya  pemahaman  masyarakat  dan  petugas  pelayanan  publik mengenai  cara  penggunaan  fasilitas  yang  ramah  difabel,  sarana  prasarana  yang  belum sepenuhnya efektif bagi difabel, serta kurangnya aksesibilitas di beberapa lokasi fasilitas umum.
Kendala  pertama  yang  dihadapi  adalah  rendahnya  pemahaman  masyarakat  dan petugas pelayanan publik tentang cara menggunakan fasilitas yang ramah difabel. Untuk
memastikan bahwa fasilitas ini memberikan manfaat maksimal, penting bagi masyarakat dan  petugas  pelayanan  publik  untuk  memiliki  pemahaman  yang  memadai  tentang penggunaannya.  Ketidakpahaman  tentang  cara  menggunakan  fasilitas  yang  dirancang untuk  memenuhi  kebutuhan  difabel  dapat  menghambat  aksesibilitas  dan  pemanfaatan yang tepat. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan mengenai fasilitas ini adalah langkah penting  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  dan  petugas  pelayanan  publik  dapat memanfaatkannya dengan benar. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya akan membantu memaksimalkan manfaat fasilitas tersebut,  tetapi  juga akan meningkatkan inklusi  sosial bagi  difabel,  sehingga  mereka  dapat  berpartisipasi  lebih  aktif  dalam  berbagai  aspek kehidupan masyarakat.
Kendala kedua dalam memberikan dukungan kepada difabel adalah terkait dengan masalah  sarana  prasarana  yang  belum  sepenuhnya  memadai  bagi  mereka.  Meskipun sejumlah fasilitas  yang bersahabat  dengan difabel telah disediakan, masih ada beberapa aspek  sarana  prasarana  yang  belum  memadai  dan  belum  memungkinkan  difabel  untuk mengaksesnya dengan efektif. Hal ini berakibat pada kesulitan yang dihadapi oleh difabel dalam  menjalankan  aktivitas  sehari-hari  mereka  dan  mengakses  tempat-tempat  umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan dalam hal aksesibilitas pada berbagai sarana prasarana yang masih belum optimal untuk difabel.
Sarana  prasarana  yang  belum  sepenuhnya  efektif  bagi  difabel  menjadi  tantangan nyata yang perlu diatasi. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk menyediakan fasilitas  yang  ramah  difabel,  masih  terdapat  kekurangan  dalam  hal  aksesibilitas. Keterbatasan  ini  dapat  menyulitkan  difabel  dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari  dan berpartisipasi dalam masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua sarana prasarana dapat diakses dengan efektif oleh semua individu, termasuk difabel.
Meskipun upaya untuk menciptakan fasilitas yang ramah difabel telah dijalankan di Kabupaten  Purworejo,  masih  ada  sejumlah  hambatan  yang  perlu  diatasi  dalam pelaksanaannya.  Kendala-kendala  ini  termasuk  kurangnya  pemahaman  masyarakat  dan petugas pelayanan publik mengenai cara penggunaan fasilitas yang memadai bagi difabel. Selain  itu,  sarana  prasarana  belum  sepenuhnya  efektif  dalam  memenuhi  kebutuhan mereka, dan aksesibilitas masih menjadi masalah di beberapa lokasi fasilitas umum.
Kendala yang ada dalam implementasi fasilitas yang ramah difabel adalah tantangan yang signifikan dalam mencapai inklusi dan kesetaraan bagi difabel. Meskipun upaya telah dilakukan untuk membangun infrastruktur yang mendukung keberlanjutan ini, masih ada
pekerjaan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penggunaan fasilitas tersebut, baik dari masyarakat umum maupun dari petugas pelayanan publik.
Kendala ketiga yang dihadapi adalah adanya masalah terkait aksesibilitas di berbagai fasilitas umum. Terlepas dari upaya membangun fasilitas yang ramah bagi difabel, masih banyak lokasi fasilitas umum yang belum menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi mereka. Hal ini menjadi hambatan utama bagi difabel dalam mengakses fasilitas-fasilitas yang seharusnya dapat mereka gunakan dengan mudah. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan aksesibilitas di berbagai lokasi fasilitas umum.
Permasalahan aksesibilitas juga meluas ke lingkungan dan transportasi di Kabupaten Purworejo. Masih banyak tempat yang tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh difabel, termasuk  bangunan  dengan  tangga  yang  tinggi,  fasilitas  umum  yang  belum  ramah  bagi difabel, dan sarana transportasi yang kurang memadai. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi difabel dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mengakses layanan publik seperti pendidikan,  perawatan  kesehatan,  dan  pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  perbaikan  dalam  hal aksesibilitas  lingkungan  dan  transportasi  menjadi  suatu  keharusan  untuk  memastikan bahwa difabel memiliki akses yang setara dengan masyarakat lainnya.
Selain itu, partisipasi difabel dalam kegiatan sosial dan ekonomi serta peluang kerja yang minim juga menjadi masalah. Banyak difabel yang merasa tidak diakui dan dihargai oleh  masyarakat  dan  kesulitan  untuk  menemukan  pekerjaan  yang  sesuai  dengan kemampuan  dan  kebutuhan  mereka.  Hal  ini  membuat  mereka  seringkali  mengalami kesulitan  dalam  mencukupi  kebutuhan  hidup  mereka.  Masalah  lain  yang  perlu  diatasi adalah  persepsi  negatif  masyarakat  terhadap  difabel.  Masih  banyak  masyarakat  yang menganggap bahwa difabel tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab mereka dan tidak produktif,  sehingga  hak-hak  mereka  sering  diabaikan.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan diskriminasi terhadap difabel dan menghambat kemajuan mereka.

## 3) Upaya  Pemerintah  Daerah  Purworejo  Dalam  Peningkatan  Kualitas  Hidup Difabel
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  inklusi  dan  keberagaman  dalam  pelayanan publik. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo perlu memastikan bahwa semua sarana publik,  termasuk  bangunan,  fasilitas  umum,  dan  transportasi,  harus  dirancang  dan dibangun  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  difabel.  Selain  itu,  pelatihan  dan
sosialisasi bagi petugas pelayanan publik tentang penggunaan fasilitas yang ramah difabel juga  sangat  penting.  Petugas  publik  harus  memahami  bahwa  difabel  adalah  bagian  dari masyarakat  yang  sama  dan  membutuhkan  layanan  yang  sama  seperti  masyarakat  non- difabel.
Peningkatan  aksesibilitas  dan  efektivitas  infrastruktur  juga  harus  menjadi  fokus utama  dalam  upaya  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  lebih  inklusif  bagi  semua individu, termasuk difabel. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat  sipil  mungkin  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  fasilitas  yang  ramah difabel  tidak  hanya  ada,  tetapi  juga  digunakan  secara  maksimal  dan  dapat  diakses  oleh semua yang membutuhkannya. Kesadaran akan hak-hak difabel, bersama dengan upaya konkret dalam membangun infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh warga negara.
Untuk  meningkatkan  aksesibilitas  pada  sarana  prasarana  yang  belum  sepenuhnya efektif bagi difabel, diperlukan upaya perawatan yang rutin dan teratur. Perawatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak terkait, baik itu dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun instansi swasta yang bertanggung jawab atas sarana prasarana tersebut. Contohnya adalah trotoar taktis yang perlu dirawat dengan baik. Trotoar taktis dilengkapi dengan penanda atau perbedaan permukaan, sehingga difabel visual dapat merasakan perbedaan tersebut dan memperkirakan jalur yang aman saat berjalan. Namun, jika trotoar taktis tidak dirawat dengan baik,  maka penanda atau perbedaan permukaan tersebut  dapat  hilang atau tidak lagi terasa oleh difabel visual. Oleh karena itu, perawatan seperti pemeliharaan penanda atau perbedaan permukaan trotoar taktis perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan keberlangsungan fungsinya. Fasilitas toilet difabel juga memerlukan perawatan yang baik agar dapat digunakan dengan optimal. Misalnya, perawatan seperti membersihkan toilet secara rutin agar tetap higienis dan bebas dari bau yang tidak sedap, serta memastikan alat bantu  seperti  pegangan  tangan  dan  toilet  shower  dalam  kondisi  baik  dan  tidak  rusak. Perawatan  yang  baik  pada  fasilitas  toilet  difabel  juga  dapat  mencegah  kerusakan  yang lebih serius di masa depan dan meningkatkan keamanan penggunaan fasilitas tersebut.
Dengan terwujudnya layanan publik ini, peran pemerintah sebagai pelayan publik dapat dirasakan oleh kaum penyandang disabilitas. Upaya untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo yang ramah terhadap difabel melibatkan berbagai pihak yang berperan penting dalam  melindungi  dan  memenuhi  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Dalam  konteks  ini, beberapa  kelompok  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  aksesibilitas  dan  layanan publik yang penting bagi perlindungan kaum penyandang disabilitas.
Dalam meningkatkan kualitas hidup  difabel  di  Kabupaten Purworejo,  tidak hanya dibutuhkan pembangunan sarana prasarana yang ramah difabel, tetapi juga perawatan yang tepat untuk memastikan sarana tersebut tetap berfungsi dengan optimal. Salah satu sarana prasarana  yang  perlu  mendapatkan  perawatan  yang  tepat  adalah  Ram  Ramp  atau  lift. Perawatan  yang  tepat  dapat  berupa  penggantian  komponen  yang  rusak  atau  mengganti bagian yang sudah tidak memenuhi standar keamanan. Hal ini penting dilakukan karena jika  tidak,  dapat  membahayakan  keselamatan  pengguna,  terutama  difabel  yang membutuhkan aksesibilitas yang memadai. Selain itu, pengaturan jadwal perawatan secara teratur  juga  dapat  membantu  dalam  memperpanjang  usia  pakai  dan  menjamin  fungsi optimal dari sarana prasarana tersebut. Perawatan yang dilakukan secara teratur dan rutin merupakan  investasi  jangka  panjang  dalam  mendukung  aksesibilitas  dan  kualitas  hidup difabel  di  Kabupaten  Purworejo.  Melalui  perawatan  yang  tepat,  sarana  prasarana  yang ramah  difabel  dapat  terus  berfungsi  dengan  optimal  dan  dapat  diakses  oleh  seluruh masyarakat, termasuk difabel. Hal ini dapat membantu mendorong terwujudnya pelayanan publik yang inklusif dan responsif. Namun, perawatan saja tidak cukup. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo juga harus memastikan bahwa sarana prasarana yang ramah difabel dirancang  dan  dibangun  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  difabel.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  memperhatikan  standar  aksesibilitas  yang  telah  ditetapkan  serta mempertimbangkan masukan dari difabel dalam proses perencanaan pembangunan sarana prasarana tersebut.
Selain  itu,  pelatihan  dan  sosialisasi  bagi  petugas  pelayanan  publik  tentang penggunaan  fasilitas  yang  ramah  difabel  juga  perlu  ditingkatkan.  Petugas  publik  harus memahami  cara  menggunakan  sarana  prasarana  yang  ramah  difabel  dengan  benar  dan dapat memberikan bantuan jika diperlukan. Dengan begitu, difabel akan merasa diakui dan dihargai  sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  sama.  Dalam  rangka  meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan responsif, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah,  masyarakat,  dan  difabel.  Melalui  kerjasama  yang  baik,  masalah-masalah  yang dihadapi  oleh  difabel  dapat  diatasi  secara  bersama-sama  dan  kebijakan-kebijakan  yang mendukung aksesibilitas dan inklusi dapat terwujud dengan baik. Menurut hasil penelitian, meskipun Kabupaten Purworejo sudah menyediakan fasilitas pelayanan publik dan sarana prasarana  yang  ramah  difabel,  namun  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam implementasinya. Salah satu masalahnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik tentang  cara menggunakan fasilitas tersebut, sehingga difabel tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. Selain itu, beberapa sarana prasarana juga
masih  belum  sepenuhnya  efektif  digunakan  oleh  difabel,  seperti  fasilitas  transportasi umum yang belum ramah difabel, akses ke beberapa gedung pemerintahan yang kurang mudah, dan beberapa lokasi fasilitas umum yang tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi difabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan  petugas  pelayanan  publik  mengenai  penggunaan  fasilitas  pelayanan  publik  yang ramah  difabel,  serta  perbaikan  dan  peningkatan  aksesibilitas  pada  beberapa  sarana prasarana  yang  masih  belum  sepenuhnya  efektif  digunakan  oleh  difabel.  Dengan demikian, diharapkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo dapat ditingkatkan melalui pelayanan publik yang inklusif dan responsif.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data dan informasi yang terkumpul dalam penelitian ini, serta dengan merujuk pada kerangka teori dan prinsip hukum yang relevan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Pemerintah  daerah  Kabupaten  Purworejo  telah  berusaha  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  bagi  difabel  melalui  beberapa  kebijakan  yaitu  dengan  melakukan kampanye  sosialisasi,  pelatihan  bagi  petugas  pelayanan  publik,  dan  pemasangan informasi  yang  jelas  mengenai  cara  penggunaan  fasilitas  yang  ramah  difabel.  Di Kabupaten Purworejo terdapat organisasi yang menampung aspirasi para penyandang difabel melalui IDP Pemerintah Daerah dan IDP telah berupaya melakukan kolaborasi walaupun  belum  sepenuhnya  memiliki  pemikiran  yang  sama,  sehingga  terkadang terjadi diskomunikasi antara keinginan IDP dan maksud Pemerintah Daerah. Terdapat ketidaksesuaian antara upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dengan kondisi sosial yang terjadi, serta adanya fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi.
2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas yang ramah difabel, seperti Pusat Layanan Difabel, trotoar taktis, Ram Ramp, toilet difabel, pintu otomatis, lift, transportasi umum, dan program bantuan teknologi asistif. Meskipun  hal  ini  sangat  positif  bagi  komunitas  difabel  di  Kabupaten  Purworejo, namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  implementasinya.  Salah  satunya adalah  minimnya  pemahaman  masyarakat  dan  petugas  pelayanan  publik  mengenai cara  penggunaan  fasilitas  yang  ramah  difabel,  sarana  prasarana  yang  belum sepenuhnya  efektif  bagi  difabel,  serta  kurangnya  aksesibilitas  di  beberapa  lokasi fasilitas umum.
3) Beberapa  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Purworejo  melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas yang ramah difabel tidak hanya ada, tetapi juga digunakan secara maksimal dan  dapat  diakses  oleh  semua  yang  membutuhkannya.Perawatan  yang  baik  pada fasilitas toilet difabel dapat mencegah kerusakan yang lebih serius di masa depan dan meningkatkan  keamanan  penggunaan  fasilitas  tersebut.  Perawatan  yang  dilakukan secara  teratur  dan  rutin  merupakan  investasi  jangka  panjang  dalam  mendukung aksesibilitas dan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo. upaya lainnya yaitu dengan pelatihan dan sosialisasi bagi petugas pelayanan publik tentang penggunaan fasilitas  yang  ramah  difabel  juga  perlu  ditingkatkan  sehingga  petugas  dapat memahami cara menggunakan sarana prasarana yang ramah difabel dengan benar dan dapat memberikan bantuan jika diperlukan.

## 5. Daftar Pustaka
Agus  Pramusinto  dan  Rika  Ratna  Kumala.  (2018). Pelayanan  Publik  dan  Hak  Asasi Manusia .
Aisyah Layyinah, Dian Rahmawati, Adelya Nur Febriana, Gaza Akmal Armadana, E. P. S. (2023). Pengertian anak berkebutuhan khusus dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Endangsartinah@unesa.Ac.Id Program S1 Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya , April .
Budiman, M. R., Nurhasanah, Y., Widhyarto, D. S., & Pratama, A. R. (2018). Kebijakan, Risiko,  dan  Perlindungan  Sosial  Alternatif  dalam  Transisi  Pemuda  di  Jawa
Tengah. Jurnal Studi Pemuda , Vol 7, No 1.
doi:https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.42908
Denhardt., D. J. (2003). The New Public Service; Serving, not Steering. New York: M.E. Shape.
Husna,  F.,  Yunus,  N.  R.,  &  Gunawan,  A.  (2019).  Hak  Mendapatkan  Pendidikan  Bagi Anak  Berkebutuhan  Khusus  Dalam  Dimensi  Politik  Hukum  Pendidikan. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 6 (2), 207–222. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454
Indrabayu,  A.;  Areni,  I.S.;  Bustamin,  A.;  Irianty,  R.  (2020).  Tinjauan  Potensi  Aplikasi Cerdas untuk Kalangan Difabel, Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika (SNTEI), http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/sntei/article/view/2152
kebumenekspres.com/, 2016, Tuntut Haknya Dipenuhi, Puluhan Disabilitas Datangi Kantor  DPRD  Purworejo,  http://www.kebumenekspres.com/2016/12/tuntut- haknya-dipenuhi-puluhan.html
Kurnawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
Meilani, N. L. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. Jurnal Kebijakan Publik(JKP) , 9 (1), 11–18.
Mumpuni,  S.  D.,  &  Zainudin,  A.  (2018).  Aksesbilitas  Penyandang  Disabilitas  Dalam Pelayanan  Publik  Di  Kabupaten  Tegal. Jurnal  Komunikasi  Pendidikan , 1 (2). https://doi.org/10.32585/jkp.v1i2.24
purworejokab.go.id,  2023,  Unit  Layanan  Disabilitas  Dinperintransnaker  Purworejo Fasilitasi  Penempatan  Kerja  bagi  Difabel,  Berita  Ketenagakerjaan,  12  Juli  2023, https://dinperintransnaker.purworejokab.go.id/2023/07/12/unit-layanan-disabilitas- dinperintransnaker-purworejo-fasilitasi-penempatan-kerja-bagi-difabel/
Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta. Natapraja , 1 (1). https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3194
Sari, S. P.; Yuwanto. (2018). Difable Dalam Proses Pembuatan Kebijakan : Studi Kasus Ikatan  Disabilitas  Purworejo  (IDP). Journal  of  Politic  and  Government  Studies,
8 (01),
221-230. Retrieved
from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22642
Sheila Kusuma Wardani Amnest. (2021). Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel. Universitas Muhammadiyah Magelang , 3 (1), 54–72.
Sadu Wasistiono, F. S. (2015). Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jatinangor: IPDN Press. Simangunsong, F. (2017). Metodelogi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
Siregar, F. N., Mahardika, D. D., & Dhani, K. R. (2022). Pekan Budaya Difabel 2019: Ruang  Pertunjukan  untuk  Seniman  Penyandang  Disabilitas  di  Yogyakarta. EKSPRESI , Vol 11, No 1.
Sugiyono.  (2014). Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif,  dan R&D. alfabeta.
Sunanto, Juang, and Hidayat Hidayat, (2016) Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus  Dalam  Kelas  Inklusif,  Jassi  Anakku  16,  no.  1:  47–55, https://doi.org/10.17509/jassi.v16i1.5738
Thoha, M. (1991). Perspektif perilaku birokrasi. Jakarta: LP3ES.
Utami,  P.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Penyelenggaraan  Program  Pembangunan Bidang  Pendidikan  Inklusi  di  Kabupaten  Purworejo. Eksaminasi:  Jurnal  Hukum ,
1 (2), 8–14. http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1726
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).