## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016
Halaman 349 - 512

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 349 - 358

## BEREBUT MASJID: RESISTENSI DAN PENOLAKAN MASYARAKAT ISLAM LOKAL
DI ACEH TERHADAP ALIRAN ISLAM PENDATANG Marzuki  --------------------------------------------------------------------------- 359 - 372
MODERASI  ISLAM  DALAM  KITAB  “ HIDĀYATUL  ‘AWĀM PADA  MENYATAKAN

## PERINTAH AGAMA ISLAM”KARYA MUḤAMMAD ‘ALWĪ IBN ‘ABDULLĀH KHAṬĪB ENDAH AL-KAMFĀRI
Muhammad Tarobin  -------------------------------------------------------------- 373 - 388 NILAI KETUHANAN DAN PESAN MORAL DALAM SYAIR TARI PAJAGA Muh. Subair  ----------------------------------------------------------------------- 389 - 400

## EVALUASI  PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  (PAI)  DI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR SULAWESI SELATAN
Farida Hanun  --------------------------------------------------------------------- 401 - 418

## PROBLEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN BAGI PENGANUT AGAMA MARAPU
DI SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR Rosidin  ---------------------------------------------------------------------------- 419 - 432

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA TANGERANG SELATAN
Nursalamah Siagian  -------------------------------------------------------------- 433 - 452

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BOGOR
Nur Alia  --------------------------------------------------------------------------- 453 - 464 SENI RUDAT SURUROL FAQIR: SEJARAH DAN FUNGSINYA PADA MASYARAKAT DESA KILASAH, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, BANTEN M. Rosadi  ------------------------------------------------------------------------- 465 - 474 POTENSI FILANTROPI KEAGAMAAN MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT: STUDI TENTANG POTENSI MUZAKKI DAN MUSTAHIK DI BAZNAS SUMBAR Marpuah  -------------------------------------------------------------------------- 475 - 492 PESAN  MULTIKULTURAL  DALAM  SERIAL  FILM  ANIMASI  ANAK  ADIT,  SOPO,

## DAN JARWO
Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 493 - 504 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 505 - 508 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 509 - 512

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam  Tolkhah  (Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian  Agama),  Prof.  Dr  Achmad  Fedyani  Syaifuddin  (Universitas  Indonesia  Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini,  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2016 Dewan Redaksi

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BOGOR

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH IN THE PERSPECTIVE OF MINIMUM SERVICE STANDARDS IN BOGOR

## NUR ALIA
Abstract This  paper  presents  the  results  of  research  on Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Awaliyah  (MDTA) in  the  perspective  of  minimum  service  standards  ( Standar Pelayanan Minimal [SPM] ) in Bogor. The study focuses on how the implementation of Madrasah Diniyah Takmiliyah in Bogor based on SPM and what are the factors supporting and inhibiting the fulfillment of the SPM. The results show that out of seven Madrasah Diniyah Takmiliyah research goals, there are only three madrasahs which have reached minimum of 70% of the SPM, while four other madrasas remain below 70% of achievements. Supporting factors for the achievement of SPM include the roles of local government, Communication Forum of Diniyah Takmiliyah (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah [FKDT]) , and the Ministry of Religious Affairs. While the  inhibiting  factors  are:  (1)  lack  of  supervisors;  (2)  inadequate  facilities  and infrastructure; (3) minimal operational budget; (4) lack support from the community to  the  existence  of  Diniyah  Takmiliyah;  and  (5)  Regulation  which  do  not  require Diniyah certificate as prerequisite condition to the entry of formal education. Keywords : Diniyah Takmiliyah, religious education, educational service standards, Bogor.

## Abstrak
Tulisan  ini  menyajikan  hasil  penelitian  mengenai  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dalam perspektif Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bogor.  Penelitian  difokuskan  pada  bagaimana  penyelenggaraan  Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi pemenuhan SPM  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  dari  7  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  sasaran  penelitian,  baru  terdapat  3  madrasah  yang  telah  mencapai 70% dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sementara 4 madrasah lainnya masih berada di bawah 70%. Faktor pendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal di antaranya adalah peran Pemerintah Daerah, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah  (FKDT),  dan  Kementerian  Agama.  Sementara  faktor  penghambat adalah: (1) Ketiadaan Pengawas; (2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai; (3) Dana operasional yang sangat minim; (4) Lingkungan masyarakat yang masih kurang mendukung keberadaan Diniyah Takmiliyah; (5) Perda belum mewajibkan ijazah Diniyah menjadi prasyarat masuk jenjang pendidikan formal.
Kata Kunci : Diniyah  Takmiliyah,  pendidikan  keagamaan,  standar pelayanan pendidikan, Bogor
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian)

## Nur Alia
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur Email: alia.litbang@gmail.com Naskah diterima tanggal 25 Oktober 2016, revisi 27 Oktober-28 November 2016, dan disetujui 1 Desember 2016.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 453 - 464

## PENDAHULUAN
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  sebagaimana tercantum  dalam  PP  No.  55  Tahun  2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan  pendidikan  keagamaan  non formal  yang  keberadaannya  tumbuh  dan berkembang  di  masyarakat.  Pendidikan dan  pengajaran  pada  Madrasah  Diniyah bertujuan  untuk  memberikan  tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar di pendidikan umum.
Eksistensi  madrasah  diniyah  sebagai lembaga  pendidikan  keagamaan  Islam yang  setara  dengan  lembaga  pendidikan lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional semakin diperkuat dengan lahirnya beberapa peraturan, sebut saja UU Sisdiknas Tahun  2003  Pasal  30  ayat  (3)  dan  ayat  (4), PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 3 dan Pasal 5, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014.
Beberapa  daerah  di  Indonesia  juga kemudian melahirkan peraturan daerah yang mendukung  penyelenggaraan  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  tersebut,  di  antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah  daerah  terhadap  keberadaan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah.  Namun peraturan  daerah  tersebut  dinilai  masih belum maksimal, karena belum menjadikan ijazah  diniyah  menjadi  syarat  masuk  ke jenjang pendidikan formal. Untuk itu, Ketua Forum  Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah
(FKDT) menuntut diubahnya Perda tersebut  (http://jabar.kemenag.go.id/index. php?a=berita&id=155387).
Beberapa  hasil  penelitian  terkait Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  di  antaranya
dilakukan  oleh  Rosyadi  (2013).  Penelitian yang  dilakukan  di  Kabupaten  Bogor ini  menghasilkan  kesimpulan,  bahwa kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bogor  terhadap  perkembangan  peserta didik,  kelembagaan,  dan  tenaga  pendidik berdampak  positif,  namun  tidak  signifikan, karena wajib belajar madrasah diniyah yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat tidak menjadi  syarat  untuk  masuk  ke  jenjang pendidikan  formal,  seperti  SMP  dan  MTs. Kemudian  penelitian  merekomendasikan kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bogor,  bahwa  kebijakan  Pendidikan Diniyah  Takmiliyah  ini  selain  wajib  belajar dalam  proses  pembelajarannya,  juga  harus diperkuat  dengan  ijazah  dan  sertifikat sebagai  persyaratan  masuk  ke  jenjang pendidikan formal.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh Rofiq  (2011)  tentang  eksistensi  kebijakan Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Jawa  Timur (Jatim)  terhadap  peningkatan  kualifikasi akademik  guru  madrasah  diniyah  di  Jawa Timur.  Hasil  penelitian  menunjukkan, bahwa  kebijakan  Pemprov  Jatim  terhadap peningkatan  kualifikasi  akademik  guru Madin di Jatim tampak eksis dan strategis, memiliki  relevansi  dengan  kebutuhan lembaga  pendidikan  Madin  dan  Pondok Pesantren se-Jatim.
Dua  penelitian  di  atas  sama  sekali belum menyentuh
penyelenggaraan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam Kementerian Agama tahun 2013. Untuk itu, penelitian  ini  dipandang  perlu  dilakukan untuk  mengkaji  apakah  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  yang  berada  di  Kabupaten Bogor  telah  memenuhi  Standar  Pelayanan
Minimal  tersebut.  Secara  rinci,  penelitian ini  akan  mengungkap  2  (dua)  hal,  yaitu: (1)  Bagaimana  penyelenggaraan  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  di  Kabupaten  Bogor berdasarkan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)?  (2)  Faktor  apa  saja  yang  menjadi pendukung dan penghambat bagi pemenuhan SPM?

## Kerangka Konsep
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memberikan  pendidikan  dan  pengajaran pengetahuan  agama  Islam.  Pendidikan dan  pengajaran  pada  Madrasah  Diniyah bertujuan  untuk  memberikan  tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar di pendidikan umum. Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  memiliki  4 jenjang, yaitu: (1) Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA); (2) Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW); (3)  Diniyah  Takmiliyah  Ulya  (DTU);  dan  (4) Ma’had Al-Jami’ah At-Takmiliyah. Penelitian ini membatasi Madrasah Diniyah Takmiliyah yang  dijadikan  sasaran  penelitian  adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
Selanjutnya, Standar Pelayanan Minimal sebagaimana  tertulis  dalam  Pedoman Standar  Pelayanan  Minimal  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  yang  dikeluarkan oleh  Direktorat  PD  Pontren  Dirjen  Pendis Kemenag  pada  tahun  2013  terdiri  dari sejumlah komponen berikut:
A.  Penyelenggaraan  oleh  Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah
No Komponen 1 Tersedia satuan Pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki; yaitu maksimal 3 km untuk MDTA dan 6 km untuk MDTW dan MDTU dari kelompok pemukiman di daerah terpencil;
Bersambung pada kolom berikut
2
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk MDTA tidak melebihi 40 0rang, dan untuk MDTW dan MDTU tidak melebihi 30 orang.
Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas dan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
3 Di setiap satuan pendidikan tersedia tempat ibadah dan sarana/prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat praktikum keagamaan yang dibutuhkan peserta didik; 4 Di setiap satuan pendidikan terdapat ruang guru dan tenaga kependidikan yang masing-masing mempunyai satu meja dan satu kursi; di setiap satuan pendidikan terdapat ruang kepala yang terpisah; 5 Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru untuk 40 orang peserta didik; dan di setiap MDTW dan MDTU tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran;
6 Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/DIV/Pendidikan pesantren dan setiap MDTW dan MDTU, guru mencapai kualifikasi tersebut mencapai 30%;
7 Di setiap Kabupaten/Kota, semua kepala MDTA, MDTW dan MDTU berkualifikasi akademik S1/DIV/ pendidikan pesantren;
8 Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas MDTA, MDTW dan MDTU memiliki kualifikasi akademik S1 dan/atau pendidikan pesantren;
9 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 2 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
10 Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

## B.  Penyelenggaraan
oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah No Komponen 1 Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakanya oleh Kemenag RI bagi setiap peserta didik;
2 Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menyediakan satu set alat peraga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah;
3 Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU memiliki 50 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi;
4 Setiap guru MDTA, MDTW, dan MDTU bekerja 18 jam pelajaran per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
Bersambung pada halaman 456
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nur Alia)
5 Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menyelenggarakan proses pembelajaran selama 30 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka masing-masing 18 jam pelajaran per minggu;
6 Setiap MDTA, MDTW, dan MDTU menerapkan kurikulum yang sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama;
7 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu;
8 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
9 Kepala MDTA, MDTW, dan MDTU melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap semester; 10 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala MDTA, MDTW, dan MDTU pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
11 Kepala MDTA, MDTW, dan MDTU menyampaikan laporan hasil ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
12 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip manajemen berbasis madrasah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan  menggunakan  model  pendekatan evaluasi  berbasis  kepakaran  (Fitzpatric, Sanders,  dan  Worthen  2004,  8).  Evaluasi digunakan  untuk  menilai  apakah  sebuah program  telah  berjalan  sesuai  dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini standar  tersebut  adalah  Standar  Pelayanan Minimal (SPM) Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3201 Tahun 2013.
Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Bogor. Sasaran penelitian terdiri dari 7 Madrasah Diniyah yang berada di  Kabupaten  Bogor.  Berdasarkan  data jumlah  madrasah  diniyah  di  Kabupaten Bogor Tahun 2015 berjumlah 1.175 madrasah
yang  tersebar  di  40  Kecamatan.  Pemilihan sasaran  penelitian  dilakukan  secara  acak dengan  mempertimbangkan  keterwakilan dari  pengelola  madrasah,  yakni:  yayasan, pondok pesantren, dan secara mandiri atau perorangan.  Ketujuh  madrasah  tersebut adalah:  (1)  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah (DTA)  Ar-Ruhama,  (2)  DTA  Al-Fathonah,  (3) DTA  Al-Hidayah  di  Citaringgul,  (4)  DTA  Al- Mukhlisin, (5) DTA Al-Hidayah, Sukamakmur, (6) DTA Raudatul Athfal, dan (7) DTA Badrul Hidayah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Tabel 1
Data perkembangan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah 1040 1124 1152 1164 1175
Sumber: PD Pontren Kemenag Kabupaten Bogor
Data  tersebut  menunjukkan,  bahwa perkembangan  jumlah  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  di  Kabupaten  Bogor  setiap tahunnya mengalami penurunan. Meskipun secara  jumlah  mengalami  peningkatan, namun  jika  dilihat  dari  prosentasenya berturut-turut sejak 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015, yakni sekitar 7.5%, 2.4%, 1%, dan 0.9%  terlihat  jelas  mengalami  penurunan. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengapa perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah di  Kabupaten  Bogor  cenderung  menurun prosentasenya.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 453 - 464

## Gambaran Umum Sasaran Penelitian

## MDTA Ar-Ruhama
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah  Ar- Ruhama merupakan madrasah diniyah yang berdiri pada tahun 2009 dan berada di bawah naungan  Yayasan  Ar-Ruhama.  Terletak  di kawasan  Cipayung,  Megamendung,  MDTA Ar-Ruhama  berada  di  tengah  pemukiman penduduk, sehingga jarak tempuh siswa ke madrasah  relatif  dekat.  Siswa  yang  terjauh berjarak sekitar 3 Km dari madrasah dengan berjalan kaki.
1.  Siswa, pendidik, dan tenaga

## kependidikan
Jumlah siswa yang terdaftar di MDTA Ar- Ruhama  pada  tahun  ajaran  2014/2015 sebanyak  87  orang,  terdiri  dari:  44 siswa laki-laki dan 43 siswa perempuan. Untuk kelas 1 terdapat 30 siswa, kelas 2 sebanyak 17 siswa, kelas 3 sebanyak 25 siswa, dan kelas 4 sebanyak 15 siswa.
MDTA Ar-Ruhama dikepalai oleh Ibu Siti Mulyanah, yang juga merangkap sebagai tenaga pendidik, dengan latar belakang pendidikan D1 PGTK. Sementara tenaga pendidik  berjumlah  4  orang  dengan latar  belakang  pendidikan  seluruhnya dari  MA  dan  2  orang  di  antaranya mengenyam  pendidikan  di  pondok pesantren.
2.  Sarana dan prasarana
Proses belajar mengajar berlangsung di rumah  pemilik  yayasan.  Ruang  kepala dan  guru  berada  dalam  satu  ruangan, sementara  ruang  kelas  terdiri  dari  3 ruangan. Proses pembelajaran dilakukan secara  lesehan  karena  tidak  terdapat kursi untuk duduk siswa. Tidak terdapat ruang ibadah maupun ruang praktikum
keagamaan  yang  disediakan  secara terpisah.  Semua  proses  pembelajaran dilakukan di dalam ruang kelas.
3.  Kurikulum
MDTA Ar-Ruhama mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun  2010.  Namun  tidak  terdapat muatan  lokal  di  dalamnya.  Sementara itu,  alokasi  jam  pelajaran  hanya mencapai 10 jam pelajaran per minggu.
Buku  teks  yang  digunakan  guru  dan siswa  berjumlah  20  buku.  Sedangkan buku pengayaan hanya terdapat 4 buku, dan buku referensi berjumlah 6 buku.

## MDTA Al-Fathonah
MDTA  Al-Fathonah  didirikan  pada  tahun 2000,  yang  dikelola  secara  mandiri  oleh pemiliknya, yakni H. Sardi. Terletak di Desa Cibadak,  Kecamatan  Sukamakmur,  dengan jarak  tempuh  siswa  yang  terjauh  sekitar 1  Km.  MDTA  Al-Fathonah  memiliki  visi: “Diniyah  Pilihan  Masyarakat,”  sementara misinya adalah: (1) Mengajarkan Al-Qur'an- hadis, aqidah-akhlak, SKI, fiqih, dan bahasa Arab;  (2)  Mendidik  peserta  didik  menjadi anak  yang  saleh;  (3)  Menghafal  Juz  Amma dan  doa-doa  pilihan;  (4)  Mempraktikkan ibadah  dengan  benar  dan  berakhlak  yang baik.
1.  Siswa, pendidik, dan tenaga

## kependidikan
Jumlah siswa sampai saat ini mencapai 175 orang yang terdiri dari: 5 rombongan belajar.  Untuk  siswa  kelas  1  terbagi menjadi 2 Rombel karena berjumlah 74 siswa.
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nur Alia)

## MDTA  Al-Fathonah  dikepalai  oleh
Bapak  H.  Sardi,  yang  juga  merangkap sebagai  tenaga  pendidik,  dengan latar  belakang  pendidikan  S2.  Tenaga pendidik  berjumlah  7  orang  dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 2  orang,  selebihnya  berlatar  belakang pendidikan SMA ke bawah.
2.  Sarana dan prasarana
Sebagai  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah yang  diunggulkan  oleh  Kementerian Agama  Kabupaten  Bogor,  tentunya sarana  dan  prasarana  di  MDTA  Al- Fathonah  terbilang  cukup  lengkap. Tersedia  4  ruang  kelas,  ruang  kepala, ruang  guru,  tempat  ibadah,  yang semuanya  terpisah.  Selain  itu,  dalam setiap  ruangan  juga  terdapat  sarana yang  memadai,  seperti  meja,  kursi, lemari  dokumen,  daftar  nama  guru, lemari  kelas,  papan  tulis,  bahkan proyektor  juga  tersedia  sebagai  media pembelajaran.  Hanya  tidak  terdapat ruang praktik keagamaan karena sudah memanfaatkan  keberadaan  tempat ibadah.
3.  Kurikulum Kurikulum  yang  digunakan  mengikuti kurikulum  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi  Jawa  Barat.  Buku  teks  yang digunakan berjumlah 8 eksemplar untuk setiap  mata  pelajaran.  Buku  tersebut merupakan  terbitan  Jelajah  Nusa. Sementara buku referensi berjumlah 10 dan buku lainnya berjumlah 20 buku.
4.  Sumber dana Selain  dari  biaya  pendidikan  siswa setiap  bulannya,  MDTA  Al-Fathonah sudah  menerima  beberapa  bantuan yang  bersumber,  baik  dari  pemerintah
Kabupaten  Bogor  maupun  lainnya. Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

## a.  Tunjangan Fungsional (TF) guru dari
Pemda Kabupaten Bogor selama 4 tahun,  masing-masing  sebesar  Rp. 450.000,-  per guru  untuk sebanyak
8 guru;
b.  TF Provinsi selama 4 tahun terakhir sebesar  Rp.  1.200.000,-  per  guru untuk 1 orang guru;
c.  BOP  Pemda  Kabupaten  Bogor sebesar  Rp.  5.000.000,-  setiap tahun;
d.  Bantuan Diniyah Unggulan  sebesar Rp. 60.000.000,- pada tahun 2013;
e.  Bantuan  bangunan  dari  Kedubes Arab Saudi sebesar Rp. 200.000.000,- pada tahun 2007.

## MDTA Al-Mukhlisin
Berdiri pada tahun 1999, MDTA Al-Mukhlisin dikelola  oleh  Yayasan  Al-Mukhlisin  yang juga mengelola sebuah pesantren. Berlokasi di  Kecamatan  Ciseeng,  jarak  tempuh  siswa yang terjauh hanya sekitar 1 Km.
1.  Siswa, pendidik, dan tenaga

## kependidikan
Sampai  saat  ini  jumlah  siswa  di  MDTA Al-Mukhlisin mencapai 280 siswa, yang terdiri dari: 135 siswa laki-laki dan 145 siswa  perempuan.  Setiap  jenjang  kelas berjumlah  lebih  dari  40  siswa  dengan rincian sebagai berikut: kelas 1 sebanyak 79  siswa;  kelas  2  sebanyak  67  siswa; kelas 3 sebanyak 62 siswa; dan kelas 4 sebanyak  72  siswa.  Dengan  demikian, jumlah rombongan belajar menjadi 8.
Kepala  MDTA  Al-Mukhlisin  yang

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 453 - 464
juga  menjabat  sebagai  Ketua  FKDT Kabupaten  Bogor  berlatar  belakang S1  dan  pendidikan  pesantren.  Tenaga pendidik  berjumlah  11  orang  yang terdiri  dari:  9  orang  berlatar  belakang S1  dan  2  orang  berlatar  belakang pendidikan SMA.
2.  Sarana dan prasarana
Keberadaan MDTA Al-Mukhlisin
yang  menyatu  dengan  Pesantren  Al- Mukhlisin  menjadikan  sarana  dan prasarana  juga  dapat  dipakai  secara bersama-sama.  Terlihat  bahwa  fasilitas belajar  mengajar  yang  tersedia  sudah relatif lengkap. Terdapat 8 ruang kelas, ruang kepala, ruang guru, ruang praktik keagamaan,  dan  tempat  ibadah  yang terpisah dari ruang kelas.

## 3.  Kurikulum
Kurikulum  yang  digunakan  mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa Barat tahun 2010, dengan meniadakan muatan  lokal.  Alokasi  jam  pelajaran sudah  mencapai  18  jam  pelajaran  per minggu.
Buku  teks  yang  digunakan  hanya menjadi  pegangan  bagi  guru,  dengan hanya  terdapat  1  buah  buku  untuk masing-masing  mata  pelajaran.  Buku pengayaan  berupa  LKS  yang  dibeli sendiri oleh pengelola madrasah.

## MDTA Al-Hidayah, Citaringgul
Awal  didirikan  pada  tahun  1918,  lembaga pendidikan  yang  bertempat  di  Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang ini adalah sebuah Madrasah Ibtidaiyah. Karena terkait dengan berbagai persoalan akhirnya pada  tahun  2006,  Madrasah  Ibtidaiyah  ini
beralih  fungsi  menjadi  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  Al-Hidayah  dan  dikelola  oleh Yayasan  Nurul  Hidayah  Mulya.  Siswa  yang belajar  di  MDTA  Al-Hidayah  ini  umumnya berasal  dari  penduduk  sekitar,  sehingga tidak terkendala jarak tempuh yang melebihi 3 Km.
1.  Siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan Siswa tahun ajaran 2014/2015 berjumlah  183  orang  yang  terbagi menjadi 6 rombongan belajar (Rombel). Setiap Rombel tidak ada yang melebihi jumlah  40  orang.  MDTA  Al-Hidayah menerapkan  sistem  6  jenjang  kelas, yakni;  kelas  1  hingga  kelas  6.  Kelas  1 dan kelas 2 disebut i’dad awaliyah, yakni kelas  persiapan  untuk  menuju  kelas  1 diniyah (Kelas 3).
Kepala  MDTA  Al-Hidayah  berlatar belakang  pendidikan  S1.  Sementara  6 orang  guru  lainnya  berlatar  belakang pendidikan  SMA  dan  sebagiannya pendidikan pesantren.

## 2.  Sarana dan prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  tersedia sudah relatif memadai. Terdapat ruang kepala, ruang guru, ruang kelas, ruang praktik ibadah, yang semuanya terpisah.

## 3.  Kurikulum
Proses belajar mengajar dimulai setiap hari  sejak  pukul  13.30  hingga  15.30, sehingga  alokasi  jam  pelajaran  sudah mencapai 18 jam pelajaran per minggu. Buku  teks  yang  digunakan  bersumber dari Departemen Agama yang diterbitkan  oleh  Penerbit  Listafariska
Putra Jakarta.
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nur Alia)

## MDTA Badrul Hidayah
Berdiri  pada  tahun  2006  di  Kecamatan Ciseeng, Diniyah Takmiliyah Badrul Hidayah diselenggarakan  secara  mandiri  oleh perorangan. Siswa terjauh berjarak sekitar 2 Km dari lokasi Diniyah. Total siswa berjumlah 66  orang  yang  terdiri  dari  4  rombongan belajar.
Kepala  MDTA  Badrul  Hidayah  berlatar belakang pendidikan SMA dan pesantren, 4 orang guru lainnya ada yang berpendidikan S1  hanya  1  orang  dan  selebihnya  adalah lulusan SMA dan pesantren.
Ruang  pembelajaran  berada  di  lokasi yang  sama  dengan  rumah  pemilik  diniyah. Tepatnya berada di samping rumah pemilik diniyah. Terdapat 2 ruangan yang difungsikan untuk  pembelajaran  4  rombongan  belajar sekaligus.  Tidak  terdapat  sekat  dalam ruangan  tersebut.  Tidak  terdapat  ruang kepala, ruang guru, maupun ruang praktik. Tempat  ibadah  memanfaatkan  ruang  kelas yang ada.
Terdapat  muatan  lokal  berupa  praktik ibadah  dalam  komposisi  mata  pelajaran di  MDTA  Badrul  Hidayah.  Buku  teks  yang dipakai  adalah  milik  Departemen  Agama yang dibeli di FKDT Kecamatan.

## MDTA Raudatul Falah
Didirikan pada tahun 1980 di bawah Yayasan Raudhatul Falah dan berlokasi di Kecamatan Sukamakmur.  Siswa  berjumlah  50  orang. Kepala  madrasah  berpendidikan  S1  dan pesantren,  4  guru  lainnya  berpendidikan SMA dan pesantren. Terdapat ruang kepala, ruang  guru,  dan  4  ruang  kelas  secara terpisah. Buku teks yang digunakan berasal
dari  penerbit  Jelajah  Nusa  dengan  jumlah 2  eksemplar  untuk  masing-masing  mata pelajaran.

## MDTA Al-Hidayah, Sukaharja
MDTA  Al-Hidayah  berdiri  pada  tahun  2000 dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Jumlah  siswa  sebanyak  60  orang,  dengan 4  rombongan  belajar.  Kepala  MDTA  Al- Hidayah  berlatar  belakang  pendidikan pesantren, sementara 4 orang guru lainnya ada  yang  berpendidikan  S1  sebanyak  2 orang dan selebihnya adalah lulusan SMA.
Sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar di MDTA Al-Hidayah relatif cukup memadai karena MDTA tersebut bertempat di gedung Madrasah Ibtidaiyah. Terdapat  ruang  kepala  yang  terpisah,  4 ruang  kelas,  namun  tidak  terdapat  ruang guru dan tempat ibadah.
Buku  teks  yang  digunakan  merupakan buku  yang  disusun  oleh  FKDT  Kecamatan, yang diterbitkan oleh Jelajah Nusa. Tersedia 2  eksemplar  untuk  masing-masing  mata pelajaran.  Sementara  buku  referensi  dan buku  lainnya  masing-masing  berjumlah  10 buku.

## Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Standar Pelayanan Minimal
Sebelumnya  telah  disebutkan  komponen- komponen  dalam  Standar  Pelayanan Minimal (SPM). Berikut adalah uraian secara rinci  komponen  yang  berhasil  dicapai  dari setiap madrasah.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 453 - 464
Tabel 2
Komponen yang Berhasil Dicapai dari Setiap Madrasah
No Tanggung Jawab Kemenag/Pemkab/ Pemkot A-Mukhlisin Al-F athonah Al-Hidayah, Citaringgul Badrul Hidayah Ar -Ruhama Al-Hidayah, Sukaharja Raudhatul F alah 1 Jarak tempuh max. 3 KM √ √ √ √ √ √ √ 2 Peserta didik maks. 40 √ √ √ √ √ √ √ 3 1 : 40 anak (rasio guru dan siswa) √ √ √ √ √ √ √ 4 Ruang kelas untuk setiap rombel √ √ √ √ √ 5 Terdapat tempat ibadah √ √ √ 6 Tempat Praktikum Keagamaan √ √ 7 Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (Meja + Kursi/ guru) √ √ √ √ √
8 Ruang Kepala √ √ √ √ √ √ 9 1 guru berpendidikan S1/D IV dan Pesantren √ √ √ √ √ 10 Kepala berpendidikan S1/D IV dan Pesantren √ √ √ √
11 Pengawas adalah
S1/Pesantren
12 Kunjungan 1 bulan sekali selama 2 jam
Tangung Jawab Madrasah Diniyah 13 Tersedia buku teks untuk siswa √ √ √ √ √ √ 14 50 judul buku pengayaan 15 10 buku referensi √ √ 16 1 set alat peraga praktik keagamaan √ 17 Guru mengajar 18 jampel/minggu √ √ √ √ √ √ 18 PBM selama 30 minggu/tahun √ √ √ √ √ √ 19 Kurikulum sesuai standar isi Kemenag √ √ √ √ √ √ √ 20 Guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabi tiap Mapel √ √ √ 21 Mengembangkan dan menerapkan program penilaian √ √ √ √ √ √ √ 22
Kepala Madin melakukan supervisi kelas 2 kali tiap semester √ √ √ √
Bersambung pada kolom berikut
23 Guru melaporkan hasil evaluasi Mata Pelajaran kepada Kepala, Orangtua, dan anak didik √ √ √ √ √ √ √ 24 Kepala Madin melaporkan Hasil Ujian Akhir kepada orang tua √ √ √ √ √ √ √ Prosentase Ketercapaian SPM 79 % 75 % 70.8 % 45.8 % 50 % 58.3 % 62.5 %
Data  di  atas  menunjukkan,  bahwa terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian  dari  tanggung  jawab  Kementerian Agama  maupun  Pemerintah  Daerah,  yang tidak dapat terpenuhi oleh sekian madrasah. Hal tersebut adalah:
1.  Sarana  dan  prasarana,  yakni  tempat ibadah  dan  praktik  keagamaan: terdapat 4 madrasah yang tidak dapat menyediakannya.
2.  Tenaga  pendidik  dan  kependidikan: 3  madrasah  belum  dikepalai  oleh seseorang yang berpendidikan S1/D IV, sementara  1  madrasah  tidak  memiliki seorang  pun  guru  dengan  kualifikasi pendidikan S1/D IV.
3.  Pengawas: tidak ada satupun madrasah yang  sudah  pernah  disupervisi  oleh Pengawas.
Melihat hal tersebut di atas, selayaknya Kemenag  maupun  Pemda  dapat  lebih berperan  aktif  dalam  mengatasi  kondisi tersebut  di  atas.  Misalnya,  dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana, memberikan  beasiswa  S1  bagi  tenaga pendidik  maupun  Kepala  Madrasah, mengoptimalkan peran pengawas.
Terkait  peningkatan  kualitas  tenaga pendidik,  seperti  telah  disinggung  dalam uraian  sebelumnya,  bahwa  kebijakan Pemprov  Jatim  terhadap  peningkatan kualifikasi  akademik  guru  Madin  dengan memberikan program beasiswa S1 di Jatim
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nur Alia)

## memiliki  relevansi  dengan  kebutuhan
lembaga  pendidikan  Madin  dan  Pondok Pesantren  se-Jatim.  Kebijakan  tersebut dapat  diduplikasi  oleh  Pemda  Kabupaten Bogor  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan kualifikasi  guru  madrasah  diniyah  di Kabupaten Bogor.
Sementara  komponen  yang  tidak terpenuhi  sebagai  bagian  dari  tanggung jawab  pihak  pengelola  madrasah  sendiri adalah:
1.  Buku  pengayaan,  buku  referensi,  alat peraga praktik keagamaan.
2.  Alokasi  jam  pelajaran  sebanyak  18 jampel/minggu.
3.  Menerapkan RPP.

## Faktor Pendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

## Peran Pemerintah Daerah
Sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bogor  Nomor  6  Tahun  2011, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor menggulirkan  beberapa  bantuan  bagi Diniyah  Takmiliyah  yang  bersumber  dari anggaran APBD. Bantuan tersebut adalah:

## Tabel 3
Daftar Bantuan Diniyah Takmiliyah dari Anggaran APBD Kabupaten Bogor No Jenis Bantuan Tahun Banyaknya Besaran Rp. 1 Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) 2012 825 Lembaga 5. 000.000 2 2013 995 Lembaga 5. 000.000 3 2014 926 Lembaga 5. 000.000 4 Tunjangan Fungsional Guru Diniyah Takmiliyah 2010 s/d 2014 3726 Orang 450.000/ Orang
Sumber: PD Pontren Kemenag Kabupaten Bogor

## Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)
Sebagai  mitra  Kementerian  Agama  dalam melakukan  pembinaan  kepada  Madrasah Diniyah  Takmiliyah,  peran  FKDT  cukup strategis  bagi  keberlangsungan  Diniyah Takmiliyah.  Fungsi  pengawasan  yang seharusnya  menjadi  tugas  dari  Pengawas, diambil alih oleh FKDT. Hal itu dikarenakan ketiadaan  pengawas  dari  Kementerian Agama  bagi  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah. FKDT berkontribusi dalam pembuatan soal- soal ujian Madrasah Diniyah Takmiliyah, juga dalam penyusunan kurikulum.

## Kementerian Agama Kabupaten Bogor
Sebagai institusi yang menaungi Madrasah Diniyah  Takmiliyah,  Kementerian  Agama Kabupaten
Bogor menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas madrasah. Kegiatan tersebut berupa workshop  yang  diselenggarakan  1  kali dalam setiap tahun.

## Faktor Penghambat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Sejumlah  hal  berikut  dapat  diidentifikasi sebagai  kendala  bagi  Madrasah  Diniyah Takmilliyah dalam mencapai SPM, yaitu;
1.  Ketiadaan Pengawas.
2.  Sarana  dan  prasarana  yang  kurang memadai.
3.  Dana operasional yang sangat minim.
4.  Lingkungan  masyarakat  yang  masih kurang mendukung keberadaan Diniyah Takmiliyah.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 453 - 464
5.  Perda belum mewajibkan ijazah Diniyah menjadi  prasyarat  masuk  jenjang pendidikan formal.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat diambil kesimpulan, bahwa:
1.  Dari  7  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah sasaran  penelitian,  baru  terdapat  3 madrasah  yang  telah  mencapai  70% dalam  memenuhi  Standar  Pelayanan Minimal, sementara 4 madrasah lainnya masih berada di bawah 70%.
2.  Faktor pendukung ketercapaian Standar Pelayanan  Minimal  di  antaranya peran  Pemerintah  Daerah,  FKDT,  dan Kementerian  Agama.  Sementara  faktor penghambat  adalah:  (a)  ketiadaan Pengawas;  (b)  sarana  dan  prasarana yang  kurang  memadai;  (c)  dana operasional  yang  sangat  minim;  (d) lingkungan  masyarakat  yang  masih
kurang mendukung keberadaan Diniyah Takmiliyah; (e) Perda belum mewajibkan ijazah Diniyah menjadi prasyarat masuk jenjang pendidikan formal.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal berikut:
1.  Kementerian  Agama  dan  Pemerintah Daerah  hendaknya  lebih  berkontribusi dalam  meningkatkan  upaya-upaya madrasah  dalam  memenuhi  SPM,  di antaranya dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana, bantuan beasiswa pendidikan bagi kepala madrasah, dan tenaga pendidik.
2.  Kementerian Agama hendaknya mengoptimalkan peran Pengawas bagi Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  dan bagi  Pemerintah  Daerah  hendaknya meninjau kembali Perda Nomor 6 Tahun 2011.
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nur Alia)

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat PD. Pontren, Dirjen Pendis Kementerian Agama. 2013. Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah .
Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen. 2004. Program Evaluation . USA: Chesnut Hill Enterprises, Inc.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Rofiq, M. Nafiur. 2011. "Eksistensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terhadap Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur". Jurnal Falasifa . Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011.
Rosyadi, Abdu Rahmat. 2013. Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor) . Bogor: Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 453 - 464