## Tindakan  Diskresi  Oleh  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga di  Polres  Tanjung Jabung Barat
Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email corresponding author: slasmadi@gmail.com

## ABSTRACT
Penelitian  ini dilatarbelakangi  maraknya  kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT merupakan jenis  kekerasan  yang  memiliki  sifat-sifat  yang  khas  yakni  dilakukan  di  dalam  rumah,  pelaku  dan  korban  adalah anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Menganalisis  Penyelesaian Tindak Pidana KDRT  Melalui Tindakan  Diskresi  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat;  (2)  Untuk  Menganalisis    Dasar  Hukum  Tindakan  Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT; (3) Untuk Menganalisis  Akibat Hukum Penerapan Tindakan Diskresi Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  KDRT  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat.  Metode  Penelitian:  penelitian  ini merupakan  penelitian yuridis normatif   yang didukung dengan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan,  pendekatan konseptual  dan pendekatan kasus . Analisis bahan hukum dilakukan dengan  cara    menginterpretasi,  menilai  dan  mengevaluasi  undang-undang.  Kesimpulan:  (1)  Penyelesaian  pada tindak pidana KDRT  sebanyak 14  kasus di Polres Tanjung Jabung Barat, diselesaikan penyidik dengan tindakan diskresi  melalui  mediasi  yang    lebih  mengedepankan  kemanfatan  hukum;  (2)    Dasar  hukum  Tindakan  Diskresi oleh Penyidik diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf  k, Pasal 16 ayat (1) huruf L dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian.  Surat  Kapolri  Nomor  Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal 14 Desember  2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion. Tindakan Diskresi dilakukan melalui mediasi penal belum diatur dalam Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;  (3) Akibat hukum penerapan mediasi penal dalam  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT  adalah  dapat  menghapuskan  status  hukum  tersangka  pada  diri  pelaku. Saran:  Untuk  kepastian  hukum  perlu  pembaharuan  hukum  tentang  mediasi  penal  terhadap  Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kata Kunci: Tindakan Diskresi,  Penyidik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## 1. PENDAHULUAN
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  adalah  salah  satu  institusi  pemerintah  yang  bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena  akan berhadapan  dengan masyarakat.  Penegakan hukum,  bukan saja masyarakat  harus sadar  hukum  dan  taat      hukum,  tetapi      lebih      bermakna      pada      pelaksanaan      hukum sebagaimana  mestinya  dan  bagi  yang  melanggar  harus  pula  ditindak  menurut  prosedur  dan ketentuan hukum yang berlaku.
POLRI    sebagai  penegak  hukum  yang  bertugas  memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan  masyarakat  termasuk  memberi  perlindungan  dan  pertolongan  dan  memberi  serta mengusahakan  ketaatan  warga  negara  dan  masyarakat  terhadap  segala  bentuk-bentuk peraturan.
Tugas  utama  penyidik  adalah:  “mencari  dan  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti- bukti tersebut  membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka” i . POLRI  sebagai  penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang  sebagimana  ketentuan Pasal  7  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  lebih  lanjut wewenang tersebut juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia.
Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa:
1) Untuk  kepentingan  umum,  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri;
2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  18  ayat  (1)    Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri”  adalah  suatu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan  manfaat  serta  resiko  dari  tindakannya  dan  betul-betul  untuk  kepentingan umum.
Diskresi  merupakan  kewenangan  kepolisian  untuk  mengambil  keputusan  atau  memilih berbagai  tindakan  dalam  menyelesaikan  masalah  pelanggaran  hukum  yang  ditanganinya ii . Tindakan diskresi oleh polisi dilakukan dengan cara mediasi penal. Mediasi penal merupakan alternatif    penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  jalur  penal iii .  Dalam  prakteknya,  perkara diselesaikan secara musyawarah  yang dimediasi oleh penyidik. Setelah diperoleh kesepakatan, korban  mengajukan  penarikan  laporan  ke  penyidik,  kemudian  penyidik    mengeluarkan  surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga perkara tidak dilanjutkan. Cara penyelesaian perkara pidana seperti ini barangkali dapat memenuhi tuntutan keadilan  dan kemanfaatan, namun bisa menjadi persoalan jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum iv .
Tindakan  diskresi  oleh  polisi  sering  kali  dilakukan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana KDRT.  KDRT    adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga v .  Sementara itu Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  belum  mengatur  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT melalui mediasi penal.
Korban  kekerasan  biasanya  rentan  dialami  oleh    perempuan  dan  anak.  Berbeda  halnya dengan  korban  KDRT  adalah  orang  yang  mengalami  kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan dalam  lingkup  rumah  tangga” vi .  Lingkup  rumah  tangga,  tidak  hanya  suami,  isteri  dan  anak, tetapi  mencakup  orang-orang  yang  tinggal  dan  menetap  dalam  rumah  tersebut  seperti,  orang tua  dari  pihak  suami  atau  isteri.  Mereka  yang  dipandang  sebagai  anggota  keluarga  termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam jangka waktu selama berada dalam  rumah tangga yang bersangkutan vii .
KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam  rumah,  pelaku  dan  korban  adalah  anggota  keluarga.  Jenis-jenis    KDRT  meliputi kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  dalam  rumah  tangga. Oleh  sebab  itu  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  mempunyai  potensi  untuk  menjadi pelaku maupun korban KDRT.
Dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  sedikit  anggota  keluarga  yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara  fisik  maupun  psikis.  Kekerasan  fisik  yang  dimaksud  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat viii .
Di  dalam  UU  PKDRT  mengatur  tindak  pidana  yang    terdiri  atas  tindak  pidana  umum  dan tindak  pidana  aduan.  Ketentuan  Pidana  bagi  pelaku  KDRT  tersebut  diatur  dalam  Pasal  44 sampai dengan Pasal  53 UU PKDRT. Pengaduan merupakan hak dari korban untuk  diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam  perkara  tindak  pidana  aduan  diberikan  jangka  waktu  pencabutan  perkara  yang  diatur dalam Pasal 75 KUHP.
Tindak  pidana  aduan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  diatur  dalam  Pasal  51,  Pasal  52 dan Pasal 53 UU PKDRT yang secara tegas disebutkan diantaranya:
1) Pasal 51:  “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.
2) Pasal 52 : “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”.
3) Pasal  53:  “Tindak  pidana  kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.
Dengan  demikian  pasal-pasal  ketentuan  pidana  selain  pasal-pasal  di  atas  adalah  tindak pidana  umum  juga  tindak  pidana  aduan,  dimana  tindak  pidana  aduan  yaitu  apabila  ada pengaduan  dari korban tindak pidana, maka pengaduan  dapat dicabut apabila  ada perdamaian atau  perjanjian  damai  sebelum  lewat    waktu    3  (tiga)  bulan.    Berbeda  pada  tindak  pidana umum, tindak pidana  tidak bisa dihentikan prosesnya meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku  mengganti  kerugian,  proses  hukum  terus  berlanjut  sampai  putusan  pengadilan  karena pada  prinsipnya  perdamaian  tidak  bisa  menghapus  tindak  pidana,  tetapi  dapat  menjadi  dasar pertimbangan  yang  meringankan  secara  sosiologis  ketika  hakim  memutuskan  tindak  pidana tersebut.
Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Tanjung  Jabung Barat diketahui  bahwa jumlah kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dari  laporan  yang  diterima  tahun  2015  sampai  dengan tahun  2019  berjumlah  14  (empatbelas)  kasus.  Keseluruhan  kasus  berhasil  diselesaikan  secara diskresi.  Dari Tindakan diskresi pada kasus KDRT di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dilakukan  pada tindak pidana umum yang melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.
Kasus KDRT tidak secara otomatis diselesaikan dengan  tindakan diskresi. Dalam hal ini penyidik   menilai setiap perkara yang diterima untuk diproses apakah patut dilakukan diskresi atau tidak.  Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai:  (1) Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana  KDRT  Melalui  Tindakan  Diskresi  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat?  (2)  Apa  Dasar Hukum Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT? (3) Bagaimana Akibat Hukum  Penerapan  Tindakan  Diskresi  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  KDRT  di  Polres Tanjung Jabung Barat?

## 2. METODE  PENELITIAN
Kajian  tentang  "Tindakan  Diskresi  Oleh  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat" dalam artikel ini dilakukan dengan  menggunakan    metode  yuridis  normatif  dengan  didukung  data  empiris.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  menurut  B.J.  Nasution  yaitu  penelitian terhadap  produk  undang-undang ix ,  selanjutnya  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus. Penelitian  ini    menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Analisis  bahan  hukum dilakukan  dengan cara: menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Melalui        Tindakan Diskresi oleh Penyidik di Polres Tanjung Jabung Barat
Salah  satu  bentuk  perlindungan  yang  harus  dimiliki  setiap  orang  adalah  perlindungan  dari kekerasan baik  dalam ranah personal,  ranah komunitas, maupun ranah negara. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi justru  banyak  terjadi  dalam  ranah  personal  atau  lingkup  rumah  tangga,  dimana  yang  sering menjadi  korban  adalah  perempuan  dan  anak.  Jika  dilihat  dari  karakteristiknya,  KDRT merupakan  jenis  kekerasan  yang  memiliki  sifat-sifat  khas  yakni  dilakukan    di  dalam  rumah tangga,  pelaku  dan  korban  adalah    anggota  keluarga  serta  seringkali  dianggap  bukan  sebagai bentuk kekerasan.
Ketentuan  pidana dalam  Undang-Undang PKDRT  diatur dari Pasal  44 sampai dengan Pasal  53  dengan  ancaman  pidana  berupa  penjara  atau  denda.  Beberapa  dari  ketentuan  pidana tersebut merupakan tindak pidana aduan yaitu Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46, sementara  yang  lainnya  merupakan  tindak  pidana  umum.  Terhadap  perkara  KDRT  dengan tindak  pidana  aduan  sering  diselesaikan  secara  damai  di  Tingkat  Kepolisian    dengan kewenangan diskresinya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai  tugas  pokok  di  bidang  penegakan  hukum,  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Dalam  pelaksanaannya,  tugas  pokok  anggota  POLRI,  sesuai  dengan  asas  negara hukum  di Republik Indonesia, maka pelaksanaan tugas harus didasarkan kepada hukum yang berlaku.
Salah  satu  tugas  polisi  sebagai  penegak  hukum  adalah  menanggulangi  tindak  pidana. Sebagai  penyidik pada prinsipnya melakukan tindakan penyidikan pada semua perkara pidana yang terjadi,  tetapi  di  lain pihak sebagai  penyidik polisi  dalam melakukan penyidikan    tindak pidana  dapat  melakukan  tindakan  diskresi  dalam  rangka  penyelesaian  tindak  pidana  tersebut, sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  para  penyidik  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui  mediasi penal.
Mediasi  penal  sebagai  salah  satu  alternatif  dalam  penyelesaian  dianggap  sesuai  karena sifat  dasar  mediasi  yang  memberikan  kekuasaan  sepenuhnya  kepada  para  pihak  untuk menentukan  jalannya  proses  dan  hasil  kesepakatan  yang  diinginkan.  Keputusan  yang  diambil bukan merupakan keputusan dari pihak ketiga sebagai mediator, tetapi kehendak dan kemauan penuh dari pihak yang berperkara dalam hal ini pasangan suami istri yang terlibat dalam kasus KDRT.
Terjadinya  tindak  pidana  diketahui  oleh  Pihak  Kepolisian  melalui,  laporan,  pengaduan, tertangkap tangan maupun ketika melakukan patroli.

## Laporan
Laporan  adalah  “Pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  seorang  karena  hak  atau  kewajiban berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang  telah  atau  sedang  atau diduga akan terjadi peristiwa pidana” x .
Pelapor  bisa  korban  atau  yang  dikuasakan  bahwa  telah  terjadi  suatu    tindak  pidana. Pelapor    dapat  langsung  datang  ke  kantor  Kepolisian  terdekat  pada  lokasi  tindak  pidana tersebut  terjadi.  Laporan  tersebut  disampaikan  kepada  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu (SPKT)  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  kepolisian  secara  terpadu  terhadap laporan/pengaduan  masyarakat,  memberikan  bantuan  dan  pertolongan,  serta  memberikan
pelayanan  informasi.  Peristiwa  yang  dilaporkan  belum  tentu  tindak  pidana,  sehingga dibutuhkan  penyelidikan  oleh  pejabat  yang  berwenang    untuk  menentukan  perbuatan  tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.
Dalam  kasus  KDRT,  sebelum  dibuat  laporan  Polisi  dilakukan  introgasi  terlebih  dahulu terhadap  pelapor.  Pelapor  bisa  korban  sendiri  atau  keluarga  yang  dikuasakannya.  Pada  saat yang  bersangkutan  melapor,  pelapor  dipertemukan  oleh  petugas  Sentra  Pelayanan  Kepolisian Terpadu  dan  piket  Reskrim  untuk  menemui  penyidik  di  Ruangan  Sat  Reskrim  atau  Ruang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak.  Selanjutnya  penyidik  mengklarifikasi  kepada  korban apakah kasus ini benar kekerasan dalam rumah tangga lalu kasus tersebut akan dilanjutkan atau tidak.  Polisi  akan  menyarankan  kepada  pelapor  bahwa  kasus  KDRT  sebaiknya  diselesaikan secara kekeluargaan.
Jika  korban  tetap  berkeinginan  untuk  melaporkan  perkara  KDRT  tersebut  maka  Polisi tidak  akan  melakukan  konseling  lagi  dan  meminta  korban  untuk  membuat  laporan  Polisi, membuat  pengaduan  yang  dibubuhi  materai  oleh  yang  bersangkutan  atau  keluarga  yang dikuasakannya, kemudian dari pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengantar yang bersangkutan  untuk  melakukan  Visum  di  Rumah  Sakit,  hasil  Visum  sebagai  alat  bukti  untuk membuat Laporan Polisi. Pada tahap penyelidikan Polisi selanjutnya mengirimkan surat kepada saksi-saksi, pelaku dan korban untuk guna diminta keterangan, dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, dan pelaku. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Keterangan  (BAK).  Kemudian  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup  Polisi  akan melakukan upaya penangkapan, kemudian membawa pelaku ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
Kepolisian  Tanjung  Jabung  Barat  dari  tahun  2015  –  2019  telah  menerima  sebanyak  14 LAPORAN kasus KDRT, dari ke 14 (empatbelas) kasus ini merupakan pelanggaran atas Pasal 44 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang PKDRT.
Laporan  Polisi  berisikan  antara  lain:  (1)  Orang  yang  melaporkan;    (2)    peristiwa  yang dilaporkan  (waktu  kejadian,  tempat  kejadian,  apa  yang  terjadi,  siapa  terlapor  dan  korban, bagaimana terjadi, tanggal pelaporan); (3) Tindak Pidana yang dilanggar; (4) Barang Bukti; (5) Nama dan Alamat Saksi;  (6)  Uraian singkat  kejadian; (7) Tanda tangan pelapor (pelapor bisa saja bukan korban); (8) Tindakan yang diambil (membuat Laporan Polisi, mencatat saksi-saksi, Koordinasi  Piket  Reskrim,  Cek  TKP,  Visum);  (9)  Mengetahui  Kapolres;  (10)  Tanda  tangan yang menerima laporan.

## Pengaduan
Pengaduan  adalah “Pemberitahuan  disertai  permintaan  oleh  pihak  yang  berkepentingan kepada  pejabat  yang  berwenang  untuk  menindak  menurut  hukum  seorang  yang  telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya” xi .
Di dalam tindak pidana aduan, seorang yang merasa dirugikan akan membuat pengaduan ke  Kantor  Polisi  terdekat  tentang  peristiwanya,  berbeda  dengan  tindak  pidana  umum,  tindak pidana aduan tidak dapat diproses jika tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan  menjadi  dasar  untuk  dilakukannya  penuntutan.  Pengaduan  dapat  dicabut  sebelum lewat watu 3 (tiga) bulan.
Dari  data  tahun  2015-2019  di  atas  bahwa  umumnya  pelaku  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Pada tahun 2015 ada 1  (satu)  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pelaku  adalah  suami.  Tahun  2016  terdapat  3 (tiga) kasus kekerasan dalam rumah tangga dan  semua pelaku adalah suami. Pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) kasus,   4 (empat) pelaku diantaranya adalah suami dan 1 (satu) pelaku adalah istri. Pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kasus, pelaku adalah suami dan tahun 2019 terdapat 2
(dua)  kasus, satu kasus pelakunya adalah suami dan satu kasus pelakunya anak.
Adapun  yang  menjadi  korban  dalam  tindak  pidana  KDRT  yang  diproses  di  Polres Tanjung  Jabung  Barat  selama  tahun  2015-2019    pada  umumnya  yang  menjadi  korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri. Pada tahun 2015 kasus KDRT berjumlah 1 (satu) kasus  dimana korbannya adalah isteri. Pada tahun  2016 kasus  kekerasan  dalam rumah tangga berjumlah 3 (tiga) kasus dan korban semuanya adalah istri, selanjutnya pada tahun 2017 ada 5 (lima) kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana 4 (empat) korban adalah istri dan 1 (satu) korban adalah suami. Pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kasus, korbannya adalah isteri. Tahun 2019 terdapat 2 (dua) kasus, korbannya adalah satu orang istri dan satu orang ibu. Dari paparan kasus di atas,  perempuan rentan menjadi korban KDRT.
Penyidik Polres Tanjabbar dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sejak awal  mengupayakan  perdamaian  kepada  para  pihak,  sehingga  kasus  KDRT  tidak  ada  yang dilanjutkan  ke  tahap  penuntutan.    Dalam  pemeriksaan  pertama  penyidik  memanggil  korban untuk menyelesaikan kasus ini secara mediasi dengan batas penyelesaian damai selama 3 (tiga) bulan dengan mempertemukan keluarga kedua belah pihak antara korban dan pelaku ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk menemukan solusi atas kasus yang mereka hadapi.
Pada  pemeriksaan  awal  biasanya  korban  menolak  saran  dari  pihak  Unit  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  untuk  dilakukan  mediasi  penal  karena  korban  sudah  terlanjur  sakit  hati atas tindakan yang dilakukan suaminya tersebut. Biasanya korban ataupun para pihak diberikan kesempatan  untuk  berpikir  ulang  tentang  kasusnya,    diberikan  rentang  waktu  sebelum  lewat waktu 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hasil penelitian kesepakatan damai antara pelaku dan korban tercapai  masih  pada  masa  penyelidikan  dan  penyidikan.  Sebanyak  6  (enam)  kasus  tercapai mediasi  masih  tahap  penyelidikan,  sedangkan  8  (delapan)  kasus  tercapai  mediasi  pada  masa penyidikan.
Para  pihak  yang  telah  sepakat  untuk  berdamai,  dibuatlah  surat  perjanjian  perdamaian secara  tertulis  di  atas  materai  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  beserta  saksi-saksi yang  diketahui  oleh  RT/  RW/  Kepala  Desa/Kepala  Kelurahan  setempat.  Perdamaian  dapat tercapai baik  pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Perjanjian  perdamaian  yang  tercapai  pada  tahap  penyelidikan,  pada  intinya  bahwa kesepakatan  perdamaian  berisi  tentang  kesediaan  pelaku  untuk  meminta  maaf  kepada  korban dan  keluarganya  dan  berjanji  tidak  akan  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya.  Menariknya bahwa  meskipun  kedua  belah  pihak  saling  memaafkan  dan  bersedia  untuk  mencabut  laporan, tetapi pada LP/B-127/XII/2017/RES TJB BRT/ SPKT, Tanggal  8  Desember  2017.  Perjanjian damai berisi korban meminta pelaku untuk menceraikannya. Pada LP/B-110/IX/2018/RES TJB BRT/SPKT, Tanggal 13 September 2018. Korban meminta kepada pelaku untuk mengabulkan permohonan  cerai  kedua  pihak  dan  biaya  perceraian  ditanggung  oleh  pelaku.  Pada  LP/B- 8/IV/2015/RES  JTB  BRT/SPKT  Tanggal    15  Mei    2015,  korban  akan  menggugat  cerai  dan semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pelaku.
Pada  tahap  penyidikan  ini  terdapat  2  (dua)  kasus  yang  dilakukan  penahanan  terhadap pelaku.  LP/B-35/III/2018/RES  TJB  BRT/SPKT,  Tanggal  8  Maret  2018,  perdamaian  tercapai pada  tahap  penyidikan,  pelaku  dilakukan  penahanan  selama    4  (empat)  hari.  LP/B- 69/VII/2017/RES  TJB  BRT/SPKT,  Tanggal  27  Juli  2017.  Pelaku  sempat  ditahan  selama  9 (Sembilan)  hari.  Kesepakatan  perdamaian  tercapai  pada  tahap  penyidikan,  berdasarkan  isi perjanjian tersebut korban bersedia untuk mencabut laporan/pengaduan yang ditujuan ke Polres Tanjabbar,  maka  selanjutnya  Kapolres  menerbitkan  Surat  Perintah  Pengeluaran  Tahanan Nomor SP.Han/48 – e/ VIII/2017/Reskrim.
Selanjutnya  penyidik  mengadakan  gelar  perkara.  Masing-masing  peserta  gelar  perkara KDRT menyampaikan pendapatnya terkait dengan hasil gelar perkara dan hasilnya dikirim ke Kapolres  Tanjung  Jabung  Barat  sebagai  bahan  untuk  mengambil  keputusan  apakah  perkara
tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan atau tetap melalui tahap sistem peradilan pidana.
Kapolres Tanjung Jabung Barat berdasarkan fakta dan pendapat dari peserta gelar perkara mengizinkan  penyelesaian  perkara  KDRT  di  luar  pengadilan,  maka  penyidik  tetap menyelesaikan berita acara pemeriksaan dengan lengkap dan surat  pemberitahuan dimulainya penyidikan  tidak  dikirim  ke  Penuntut  Umum.  Kemudian  penyidik  mencatat  perkara  tersebut dalam  buku  register.  Perkara  yang  masih  berada  pada  tahap  penyelidikan  Pihak  Polres mengeluarkan  Surat  Ketetapan  Tentang  Penghentian  Penyelidikan  yang  ditandatangani  oleh Kapolres  yang  selanjutnya  diberitahukan  kepada  pelapor  dan  berlaku  sejak  tanggal dikeluarkan. Dengan demikian diambil kebijakan berupa tindakan diskresi untuk menghentikan penyelidikan maupun penyidikan karena antara pelaku dan korban telah berdamai.
Dari  14  (empatbelas)  kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang diselesaikan dengan mengambil tindakan diskresi untuk menghentikan penyidikan karena para pihak  telah  berdamai,  kesemuanya  pelaku  dijerat  dengan  Pasal  44  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kepolisian sebagai  penyidik dapat menggunakan diskresinya untuk dilakukannya upaya mediasi  penal  yang  bertindak  sebagai  mediator  dari  kedua  belah  pihak.  Mediasi  mempunyai keunggulan  karena  apabila  ada  masyarakat  melapor  tentang  adanya  kasus  KDRT  di  lingkup keluarganya  kemudian  pelapor  tersebut  dapat  di  mediasi  oleh  Polisi  dan  bisa  diselesaikan secara  kekeluargaan  itu  sangat  membantu  Kepolisian  terutama  membantu  kedua  belah  pihak untuk kembali hidup bersama dan menjaga keutuhan keluarga dan memperhatikan kepentingan masa  depan  keluarga  dan  anaknya.  Tidak  selamanya  bahwa  adanya  perdamaian  diharapkan rumah  tangga  korban  utuh  kembali,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  terdapat  tiga  kasus dimana korban walaupun telah berdamai tetapi korban  mengajukan permohonan perceraian.
Penyidik  Polres  Tanjung  Jabung  Barat    menggunakan  kebijakan  diskresi  dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan pertimbangan bahwa yaitu hukum  pidana  merupakan  jalan  terakhir,  jangan  menggunakan  hukum  pidana  jika  masih  ada sarana  lain  yang  lebih  efektif.  Mengingat  penggunaan  hukum  pidana  dapat  menimbulkan stigmatisasi seseorang menjadi penjahat sehingga sulit diterima oleh masyarakat.
Tindakan diskresi melalui mediasi penal oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Barat  atas perkara  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dinilai  sangat  efektif  dan  dianggap berhasil, sementara itu mediasi penal tersebut belum diatur dalam perundang-undangan/hukum positif  terutama  belum  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alternatif penyelesaian perkara karena di  dalam  Undang-Undang  tersebut  hanya  melakukan  penerapan  sanksi  pidana  penjara  dan pidana  denda    sebagai  alternatif  pemidanaan  dalam  penyelesaian  perkara  kekerasan  dalam rumah tangga tersebut.

## 3.2 Dasar Hukum Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Salah satu pembaharuan hukum yang diinginkan adalah penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam  rumah  tangga  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Pelaksanaan Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif belum dimasukkan sebagai proses alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Secara  normatif  perlu  adanya  pengaturan  mediasi  penal  dalam  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  terhadap  jenis-jenis  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  yang  tidak menimbulkan  luka  berat,  dan  sakit  di  tubuh  korban,  hampir  semua  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui mediasi penal.
Tidak  adanya  landasan  peraturan  yang  mengatur  tentang  mediasi  penal  tersebut khususnya  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  membuat  penyidik  harus melakukan  diskresi  terhadap  suatu  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dalam penyelesaian tindak pidana KDRT dengan menggunakan mediasi penal di Tingkat Kepolisian dilakukan oleh penyidik yang  bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik ditunjuk oleh Kapolres  melalui  surat  perintah,  penyidik  diberikan  kebebasan  dalam  menyelesaikan  tindak pidana KDRT,  padahal proses mediasi tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Hal  ini  menjadi masalah yang sangat penting dimana Indonesia sebagai negara hukum dan sistem hukum acara pidana harus berlandaskan peraturan yang berlaku.
Dalam  praktiknya  di  Kepolisian  Tanjung  Jabung  Barat,  walaupun  tidak  ada  landasan hukum  formalnya  tindak  pidana  KDRT  hampir  seluruhnya    Laporan  Polisi  yang  diterima diselesaikan  di  luar  proses  pengadilan  melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum,  mekanisme perdamaian, lembaga adat, secara kekeluargaan dan sebagainya.
Tujuan  penghapusan  penghapusan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yaitu: (a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan (d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera xii .
Beberapa  Pasal  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002    Tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dapat  dijadikan  dasar  hukum  bagi  aparat  kepolisian  untuk menerapkan mediasi  penal  melalui pelaksanaan kewenangan diskresi  kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:
1) Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  yang  menyebutkan:  "Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian".
2) Pasal 16 ayat (1) huruf  L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berwenang  untuk  mengadakan tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab".  Ayat  (2):  "Tindakan  lain sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  L  adalah  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
(1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hokum;
(2) Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  tindakan  tersebut dilakukan;
(3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
(4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
(5) Menghormati hak asasi manusia.
3) Pasal  18 ayat  (1) Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia:  "untuk  kepentingan  umum,  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan,  serta  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia".
4) Surat  Kapolri  Nomor  Pol:  B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14/12/2009  Tentang Penanganan  Kasus  Melalui  Alternative  Dispute  Resolusion,  merumuskan  sebagai berikut:
(1) Mengupayakan  penanganan  kasus  pidana  yang  mempunyai  kerugian  materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
(2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati  oleh pihak-pihak  yang berperkara namun  apabila tidak terdapat  kesepakatan baru diselesaiakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
(3) Penyelesaian  kasus  pidana  yang  menggunakan  ADR  harus  berprinsip  pada musyawarah dengan menyertakan RT/RW setempat.
(4) Penyelesaian  kasus  pidana  dengan  menggunakan  ADR  harus  menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azas keadilan.
(5) Memberdayakan  anggota  Polmas  dan  memerankan  FKPM  yang  ada  di wilayah  masing-masing  untuk  mengindentifikasi  kasus-kasus  pidana  yang mempunyai  kerugian  materiil  kecil  dan  memungkinkan  untuk  diselesaiakan melalui konsep ADR.
(6) Untuk  kasus  yang  telah  dapat  diselesaikan  melalui  konsep  ADR  agar  tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
Surat  Kapolri  Nomor  Pol:B/322/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14/12/2009  tersebut  pada dasarnya bukan merupakan produk hukum dalam arti perundang-undangan, namun dapat juga dikatakan  sebagai  peraturan  kebijakan,  sebagai  pedoman  bagi  kepolisian  dalam  menangani perkara pidana yang termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Surat Kapolri tersebut.
Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal  16 ayat (1) huruf L dan ayat (2) , Pasal 18 ayat (1)  dan (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  dan  Surat  Kapolri  Nomor Pol:B/322/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14/12/2009  adalah  dasar  hukum  bagi  pihak  Kepolisian dalam  mengambil  tindakan  diskresi.  Dari  beberapa  peraturan  tersebut  tidak  ada  mengatur upaya mediasi penal secara lengkap dan bagaimana pelaksanaannya. Jika dilihat dari efektifitas penggunaan  upaya  mediasi  penal  seharusnya  diatur  di  dalam  hukum  positif  Indonesia khususnya  pengaturan  mediasi  penal    di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga xiii .
Penyidik menggunakan tindakan diskresi untuk menyelesaikan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui non litigasi (mediasi penal). lebih menitik beratkan kepada kemanfatan hukum  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan  bagi  pelaku  tindak  pidana  serta  korbannya sendiri  dan  prosesnya  tidak  terlalu  lama  serta  tidak  mengeluarkan  biaya  yang  terlalu  besar. Tujuan mediasi penal ini sendiri sangatlah baik bagi penegak hukum, pelaku dan korban. dalan rumah tangga. Dari sisi hukum mediasi penal belum memberikan kepastian hukum, oleh karena proses penyelesaian KDRT di luar pengadilan belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

## 3.3 Akibat Hukum Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjabbar
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan terdiri atas tindak pidana umum dan tindak  pidana  aduan  yang  penyelesaiannya  melalui  proses  peradilan  atau  dapat  diselesaikan dengan  adanya  perdamaian  atau  mediasi  kedua  belah  pihak  yang    berperkara  untuk menghentikan proses penyidikan   di  Kepolisian.  Dalam tindak pidana  KDRT penyidik Polres Tanjabbar  umumnya  memberikan  masukan  kepada  pihak  yang  berperkara  untuk  melakukan mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  perselisihan  di  luar  pengadilan  jika  kekerasan  yang ditimbulkan akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan kekerasan ringan sifatnya.  Penyidik  sebagai  mediator  memberikan  masukan  dan  saran  kepada  korban  agar
menyelesaikan  kasus  KDRT  yang    dialaminya  secara  kekeluargaan.  Mediasi,  tidak  berarti untuk  meniadakan  pertanggungjawaban    pelaku  kejahatan.  Masyarakat  sangat  mengutamakan dan menginginkan kemanfaatan hukum dan keadilan. Masyarakat Kota Tungkal sangat kental dengan  adat  istiadat  dalam  menyelesaikan  perselisihan  melalui  cara  kekeluargaan  daripada melalui jalur ke Pengadilan. Mediasi ini dilakukan selama pihak yang berselisih menginginkan untuk didamaikan dan jika kedua belah pihak setuju, maka perkara  tindak pidana KDRT tidak dilanjutkan.
Secara  teknis,  penyidik  Polres  Tanjabbar  tidak  mengalami  kendala  dalam  melakukan tindakan  diskresi  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  KDRT  secara  mediasi  penal  karena dalam  pelaksanaannya  penyidik  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  yang  berperkara untuk  memilih  penyelesaian  perkaranya,  tetapi  penyidik  Polres  Tanjabbar  akan  melihat, menilai,  tingkat kerugian fisik maupun materi yang dialami oleh korban tindak pidana KDRT. Akibat  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  dan  korban  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  melalui  mediasi  penal  yaitu  Status  hukum  terhadap  pelaku dihubungkan dengan Pasal 75 KUHP yang menyatakan: “orang yang mengajukan pengaduan, berhak  menarik  kembali  dalam  waktu  tiga  bulan  setelah  pengaduan  diajukan”  apabila penerapan  mediasi  penal  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  lalu  membuat  surat  perdamaian, kemudian  korban  mencabut  laporannya  di  Kepolisian  maka  otomatis  menghilangkan  status tersangka pada diri pelaku dan perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut dihentikan oleh penyidik.
Jika  proses  mediasi  terlaksana  dan  berhasil,  korban  mengajukan  surat  permohonan pencabutan  laporan,  selanjutnya  penyidik  mengadakan  pemeriksaan  saksi  korban  lanjutan, bahwa korban-benar-benar ingin  mencabut  laporan tanpa paksaan dari pihak manapun. Berita acara  ditandatangani  oleh  Pemohon  (korban)  dan  Penyidik  yang  memeriksa,  maka  proses penyidikan dihentikan dan tidak  berlanjut ke Pengadilan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Penyelesaian  pada  tindak  pidana  KDRT    sebanyak  14    kasus  di  Polres  Tanjung  Jabung Barat,  diselesaikan  penyidik  dengan  tindakan  diskresi  melalui  mediasi  yang    lebih mengedepankan kemanfatan hukum
2. Dasar hukum Tindakan Diskresi oleh Penyidik diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat  (1) huruf  L dan  ayat  (2), Pasal  18 ayat  (1)  dan ayat (2)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian.  Surat  Kapolri  Nomor  Pol:  B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion.
3. Akibat  hukum  penerapan  mediasi  penal    dalam  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT  adalah dapat menghapuskan status hukum tersangka pada diri pelaku.
Untuk  kepastian  hukum  perlu  adanya  pembaharuan  hukum  tentang  mediasi  penal terhadap  Undang-Undang  ini  karena  pada  dasarnya  prinsip  dari  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## DAFTAR  PUSTAKA
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
Jakarta, 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Komisi  Kepolisian  Nasional, DISKRESI  KEPOLISIAN :  Dalam    Tinjauan  Hukum  dan Implementasinya di lapangan, Jakarta, 2013.
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
R Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Jakarta, 2009.
R Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI, Dinas Hukum Polri,
Sahuri  Lasmadi,  “Mediasi  Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia”,  Disampaikan Dihadapan  Kalangan  Hakim  Dari  2  (dua)  Lingkungan  Peradilan  Di  Wilayah  Jambi, Hotel Novita, Jambi 2011.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang KepolisianRepublik  Indonesia;
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Pemberantasan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga;
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP);
Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”, Undang Jurnal Hukum, Vol. 1 No 1 (2018).

## ENDNOTE
i Leden Marpaung, Proses  Penanganan Perkara  Pidana  (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2011,  hlm. 1.
ii R. Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI , Dinas Hukum POLRI, Jakarta, 1997, hlm. 26.
iii Sahuri  Lasmadi,  “Mediasi  Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia”,  makalah disampaikan dalam Lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 1-2.
iv Usman  dan  Andi  Najemi, “Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan  dan Kepastian Hukum”, Undang Jurnal Hukum, Vol. 1 No 1 (2018), hlm. 68.
v Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2004
vi Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
vii Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
viii Lihat Pasal 5  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
ix Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Penerbit  Mandar  Maju,  Bandung, 2008, hlm. 92.
x Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
xi Pasal  25  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981
xii Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
xiii Wawancara  dengan  Dian  Kris  Utami,  Penyidik  Pembantu    Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal  1 Agustus  2019.