## MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
Oleh: Heri Junaidi
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Email: heri_junaidi24@radenfatah.ac.id

## ABSTRAK
Teori  triple-E  yaitu  efisiensi  berkeadilan,  efisiensi  berkeadilan  sosial  dan  efisiensi humanis spritualis merupakan hasil pergulatan akademik dalam menjawab problematika ekonomi di Indonesia. Teori ini merupakan hasil studi pendalaman potret pembangunan usaha  mikro  dan  kecil  secara  nasional  dimana  konseptualisasi  yang  sempurna  tidak sampai  menyentuh  akar  usaha  mikro  dan  kecil,  sehingga  menyimpan  berbagai  kesalah- pengertian  dan  pemahaman  bagi  sementara  pihak,  sehingga  implementasinyapun menjadi jauh dari hakikat tujuan pengembangan usaha mikro itu sendiri.

## Keyword: Efisiensi Berkeadilan

## DASAR PEMIKIRAN
Teori triple-E yaitu efisiensi berkeadilan, efisiensi berkeadilan sosial dan efisiensi humanis spritualis berawal dari kritik terhadap teori trickle down effect maupun analisis pareto  optimum dengan  berbagai  varian  pengejawantahannya  telah  banyak  dilakukan oleh kalangan pemikir ekonomi sosial, ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam. Dalam pemikiran pareto optimum dalam perekonomian pertukaran yang menilai bahwa akhir pada kondisi alokasi yang efisien jika tidak dapat lagi suatu individu menambah utility- nya terhadap suatu barang ( better-off ) tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan ( worse-off )  [Pindyck  dan  Rubinfeld,  2007:  202-203;  Jadjuli,  2007),  Atau  dalam  teori keseimbangan  umum  ( general  equilibrium )  yang  dinyatakan  bahwa  pelaku  ekonomi tidak  dapat  meningkatkan  tingkat  kepuasaan  optimalnya  tanpa  merugikan  tingkat kepuasan  orang  lain  (lihat,  Dwivedi,  2008:  534-535).  Dalam  analisis  keseimbangan, alokasi efisien individu atau perusahaan jika sudah memaksimalisasi utilitas atau faktor produksinya  (Craven;  Sardar  M  N  Islam,  2005:  124-125).  Pernyataan  tersebut  sejalan dengan  Roskamp  dalam  tulisannya  “Pareto  Optimal  Redistribution,  Utility Interdependence and Social Optimum” ( Journal Review of World Economics , vol. 109, no.  2/Juni,  1973:  337)  menyebutkan  bahwa  asumsi  dasar  manusia  rasional  adalah manusia  yang  dengan  dasar  inisiatifnya  sendiri  mengejar  keuntungan  maksimal ( maximum  gaint )  dengan  pengorbanan  yang  minimal  ( minimum  sacrifie ),  bersaing  di pasar  bebas  ( free  market )  dan  menjadi  pelaku  yang  bebas  dengan  berpedoman  pada laissez-passer yang  kemudian  meneguhkan doktrin  individual  freedom  of  action (lihat juga 2006: 211)

## 2   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
Teori  ini  juga  merupakan  hasil  penelaahan  atas  konsep  efisiensi  berkeadilan yang  lahir  dalam  amandemen  perekonomian  nasional  Pasal  33  UUD  1945  yang idealnya  menjadi  model  penguatan  usaha  kecil  dalam  kerangka  menjauhkan  dan menghindarkan ekonomi Indonesia dari proses pemusatan kekuasan yang terbangun dari  pemusatan  penguasaan  faktor  produksi.  Pemusatan  kekuasaan  faktor  produksi tersebut  akan  melahirkan  masyarakat  pekerja  dan  masyarakat  pengusaha  pinggiran, menciptakan  dua  kelompok  masyarakat  yaitu  masyarakat  yang  berkuasa  dan  manusia yang dikuasai.
Secara khusus efisiensi berkeadilan yang menjadi dasar munculnya teori triple-E ini  merupakan  kerangka  nilai-nilai  progresif  yang  ditandai  adanya  kinerja  yang meningkat,  peningkatan  kemampuan  karyawan,  motivasi  karyawan  dan  struktur  kerja yang fleksibel. Kasus utama dalam hal tersebut dikaji pada aktifitas tenun songket dari sisi  pengembangan  dan  pemanfaatan  keterampilan,  menolong  memelihara  kinerja standar  dan  meningkatkan  produktivitas  melalui  efektivitas job  design ,  menyediakan ketepatan orientasi, pelatihan dan pengembangan, menyediakan hubungan timbal balik kinerja, dan memastikan komunikasi dua arah secara efektif. Membantu memantapkan dan  memelihara  hubungan  antara  karyawan  dan  pemilik  yang  harmonis.  Program pengembangan  untuk  mempertemukan  kebutuhan  sosial,  psikologi,  ekonomi  bagi karyawan sekaligus menolong organisasi mempertahankan produktivitas perajin.

## MENUJU TEORI TRIPLE-E
Problematika  efisiensi  telah  dikaji  dalam  beberapa  sudut  pandang, Pertama , konsep  efisiensi  dipandang  sebagai  pola  meredam  kebebasan  distribusi  negara-negara otoritas dan membentuk pertumbuhan ekonomi menjadi mundur ( set back ) telah dikaji oleh Barro (1996), walaupun kemudian hasil itu dipertanyakan Sen  yang menyebutkan perkembangan ekonomi tidak cukup hanya melihat hubungan-hubungan statistik belaka, namun juga  menilai pengambilan kebijakan ini merupakan trade-off , artinya seringkali ada  pihak-pihak  yang  dikorbankan.   Karena  prinsip  alokasi  yang pareto  optimum , artinya  seseorang  tidak  bisa  menjadi better  off ,  tanpa   membuat  orang  lain worse  off (Fay and Yepes, World Bank Policy Research Working Paper 3102 )
Kedua ,  teoritisasi  efisiensi  berkeadilan  dengan  berbagai  kebijakan  pendukung seperti  persaingan  terbuka,  pemanfaatan  pasar  internasional,  tingkat  pendidikan  yang tinggi,  keberhasilan  program landreform ,  dan  tersedianya  insentif  bagi  masyarakat umum  untuk  melakukan  investasi,  ekspor,  dan  industrialisasi.  Profesionalisme  yang dicirikan  dalam  tiga  hal,  yakni  efisiensi  ( kafa’ah ), himmatul  ‘amal ,  dan  amanah (Ashadr,  2008).  Ditambah  pula  dengan  komitmen  bahwa  kekayaan  suatu  negara  tidak ditentukan  oleh  banyaknya  uang  di  negara  tersebut,  tetapi  hal  itu  bukan  merupakan refleksi  pesatnya  pertumbuhan  sektor  produksi  (baik  barang  maupun  jasa),  maka  uang yang  melimpah  itu  tidak  ada  nilainya.  Sektor  produksilah  yang  menjadi  motor pembangunan,  menyerap  tenaga  kerja,  meningkatkan  pendapatan  pekerja,  dan
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   3
menimbulkan  permintaan  atas  faktor  produksi  lainnya  (Kuncoro,  2007;  Yudi,  2008). Hasil  penelitian  Singer,  Jung  dan  Marshall  di  negara-negara  berkembang  telah memberikan  basis  empirik  terhadap  antisipasi  Hatta  sebagaimana  yang  dikutip  dari Arief  bahwa  pasaran  dalam-negerilah  yang  harus  memperkukuh  fondamental  ekonomi Indonesia, yaitu fundamental ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat dalam-negeri (Arief, 2000).
Ketiga ,  efisiensi  dan  jawaban  unsur-unsur  ekonomi,  seperti:  Apa  yang diproduksi?  (adalah  unsur  kebutuhan  masyarakat).  Bagaimana  memproduksi?  (unsur pengaturan  produksi).  Untuk  siapa  produksi  yang  dihasilkan?  (unsur  distribusi).  Dari ketiga  unsur  tersebut  dapat  dijelaskan:  apa  yang  menjadi  prioritas  keinginan  dan kebutuhan  secara  keseluruhan,  atau  berapa  banyak  barang  dan  jasa  yang  diperlukan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  (Mannan,  1993:  55).  Sedangkan,  dari  segi sumberdaya  ekonomi,  yaitu  bagaimana  penyediaan  barang  dan  jasa,  sumberdaya  apa saja yang akan digunakan, dengan teknologi atau cara bagaimana, kemudian dari mana sumbernya  (impor  atau  produksi  dalam  negeri).  Dalam  hal  ini,  terkait  dengan  faktor- faktor  produksi  dan  distribusi,  yakni  tenaga  kerja  dan  kapital,  serta  kemitraan  dan kelembagaan dalam distribusi (Suseno, Journal of Islamic and Economics , vol. 2, no. 1, Juni 2008). Walaupun kemudian, hal tersebut belum dikembangkan dalam sistem nilai dan  efisiensi  berkeadilan,  dalam  upaya  maksimalisasi  dan  efisiensi  pendayagunaan setiap faktor produksi dan distribusi yang tersedia.
Kunci “E” kepanjangan dari efisiensi dilihat dari sudut produksi  yang meliputi (1)  pendayagunaan  kapital  pada  faktor  produksi  buatan  manusia  dalam  membangun, menguatkan  dan  meningkatkan  barang  dan  jasa  secara  efisien  untuk  mencapai kemakmuran;  (2)  nilai  kebebasan  berusaha  dan  berkreatifitas;  (3)  hak  dan kewajiban(Hartono, 2006: 7) yang dikembangkan oleh dua tokoh pemikir kapitalis yaitu Adam  Smith  dan  Vilfredo  Pareto.  Adam  Smith  merupakan  pelopor  sistem  kapitalisme (Rae,  2006:  11;  Baharuddin,  2006:  13),  sedangkan  pareto  merupakan  salah  seorang ekonom modern dalam barisan kynesian yang sangat mashur di Amerika (M Szenberg; Gottesman; Ramrattan, Paul A. Samuelson, 2005;  Samuelson;  Nordhaus, 2001: i-iii). Dua tokoh tersebut merupakan representasi utama konsepsi ekonomi kapitalisme, yang dibuktikan dengan banyaknya ekonom dewasa ini yang berpijak pada pemikiran kedua tokoh tersebut. Diantaranya Rostow dalam bukunya The Stages Of Economic Growth: A Non Communist Manifesto (1960), Evsey Domar dan Roy Harrod yang dikenal Harrod- Domar  (lihat,  2009:  132-136),  Nicolas  Barr  dalam Economics  of  the  Welfare  State (2004),  Pindyck  dan  Rubinfeld  dalam Microeconomics  ( 2008),  serta  beberapa  tokoh ekonomi kapitalis kontemporer lainnya yang menjadi rujukan studi ini.
Sebagai dasar awal, sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem sosial yang lahir dari  relasi  hubungan  produksi  dan  tenaga  produktif,  sekaligus  sebagai  respon  atas perdebatan  klasik  antara  kaum  merkantilisme  dan  kaum  fisiokrat  tentang  upaya meningkatkan  kekayaan.  Dalam  pandangan  penting  bahwa    kekayaan  negara  akan

## 4   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
meningkat,  jika  negara  menjual  (mengekspor)  lebih  banyak  daripada  membeli (mengimpor),  di  samping  itu  sistem  perekonomian  yang  terbaik  adalah  suatu  sistem perekonomian di mana negara harus melakukan campur tangan seluas-luasnya terhadap dunia  usaha  dan  perdagangan  luar  negeri.  Tokoh  merkantilisme  diantaranya Montchreten  (1575-1621),  Edward  Misselden  (1608-1654),  dan  Thomas  Mun  (1571- 1641).  Sementara kaum  fisiokrat berpendapat  bahwa  kekayaan  negara  bisa  meningkat, jika  negara  mengembangkan  basis  perekonomiannya  pada  pertanian.  Di  antara  pokok pikiran fisiokrat yang  dalam  perkembangannya  menjadi  dasar  liberalisme  adalah kebebasan  ekonomi,  yakni  bebas  dari  segala  macam  kontrol  akan  mengakibatkan terciptanya masyarakat yang makmur dan teratur. Tokoh fisiokrat diantaranya Francois Quesnay, Barthelemy de Laffemas (1545-1611), Antoine deMontchretien (1575-1621), Jean  Baptiste  Colbert  (1619-1683),  Marshal  Vauban  (1633-1707),  Pierre  le  Pesant  de Boisguilbert  (1646-1714).[Lyotard,  1984:  56-58;  Rizq,  et  al,  2000:  87-90;  Deliarnov, 2007: 267].
Hak milik atas barang modal atau alat-alat produksi lain seperti tanah, mesin dan sebagainya akan efektif bila berada dan dipergunakan melalui tangan perorangan. Setiap orang  (individu)  berhak  dan  bebas  menggunakan,  mengembangkan  dan  mencari keuntungan  dari  modal  yang  dimiliki  untuk  berusaha  melakukan  aktivitas  ekonomi melalui  berbagai  produksi,  dan  negara  tidak  boleh  ikut  campur  dalam  semua  aktivitas ekonomi  yang  bertujuan  mencari  keuntungan  ( profit ).  Artinya,  keabsahan  efisiensi sebuah  aktifitas  usaha  dalam  mencapai  keuntungan  diperbolehkan  selama  aktivitas kegiatan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan  negara.  Sehingga pembangunan sebagai sebuah proses mencapai kemajuan kehidupan masyarakat. diukur dengan  kemajuan  material.  Upaya  mencapai  kepuasaan  diri  melalui  tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menjadi ciri pokok kehidupan di seluruh dunia, dan konsumsi barang menjadi sumber kenikmatan yang paling besar, sekaligus menjadi tolak ukur manusia yang paling tinggi (lihat Waynes, 2005: 3; Hayek, 1975: 22. Dalam buku Wilber Moore, Economy and Society (Random House, 1955) yang meminjam dari buku besar Max Weber sosiolog Jerman, Wirtschaft and Gesellschaft atau Economy and Society (Tubingen, JCB Hohr, 1910) jelas bahwa ekonomi dianggap wilayah kecil yang merupakan  bagian  dari  wilayah  besar masyarakat .  Dengan  perkembangan  masyarakat yang  makin  komplek,  kehidupan  ekonomi  menjadi  makin  penting  dan  lama-kelamaan dalam sistem (ekonomi) kapitalisme seakan-akan menjadi jauh lebih penting ketimbang masyarakat sendiri. (Lihat Mubyarto 2002; Shakir, artikel diakses pada 5 Mei 2010 dari www.kotubaria.com,  2006.    Bergunanya  suatu  barang  merupakan  syarat  mutlak  bagi berlakunya nilai tukar (lihat Zimmerman, 2004: 23. Gregor, et al, 1981: 39-40;  Blaug, 2003: 33).
Pembahasan  kategori  pertama  yang  disebut  nilai  guna  ( utility  value )  dalam kapitalisme  diwakili  oleh  pandangan  teori  kepuasan  batas  atau  teori  kepuasan  akhir ( marginal satisfaction theory ). Teori kepuasan batas ( marginal satisfaction theory ) atau
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   5
guna  marginal  ( marginal  utility ),  ialah  kepuasan  atau  nilai  kegunaan  yang  diperoleh seseorang  (konsumen)  dari  mengkonsumsi  unit  terakhir  barang  yang  dikonsumsinya (Reksoprayitno,  2000:  147).  Nilai  guna  yang  menjadi  pandangan  kapitalisme  ini  juga disebut  “nilai  subyektif”  karena  sifatnya  yang  sangat  subyektif  bagi  setiap  individu.
Dalam  pengukuran  nilai  guna,  diasumsikan  bahwa  tingkat  kepuasan  seseorang  dapat diukur. Sedangkan satuan ukur untuk mengukur kepuasan seseorang disebut util (satuan kepuasan)  [Nabhani:  196].  Diasumsikan  pula,  bahwa  kepuasan  total  dari pengkonsumsian  dua  barang  atau  lebih  dapat  diperoleh  dengan  menjumlahkan  unit kepuasan  yang  diperoleh  dari  masing-masing  barang  yang  dikonsumsi  (asumsi additive ). Misalnya  satu  bungkus  nasi  kuning  menghasilkan  kepuasan  10 util dan  1 cangkir  teh  panas  menghasilkan  3 util ,  maka  diperoleh  kepuasan  total  sebesar  13 util . Asumsi  berikutnya  adalah  semakin  banyak  satuan  suatu  barang  dikonsumsi  individu, semakin  kecil  guna  batas  yang  diperoleh  orang  tersebut,  bahkan  akhirnya  menjadi negatif.  Teori ini dikenal sebagai “hukum guna batas yang semakin menurun” ( the law of  diminishing  marginal  utility )  yang  dikenal  juga  dengan  sebutan  “hukum  gossen  I”, yaitu: pada titik tertentu nilai guna suatu barang menurun, pada titik tertentu pula suatu barang  tidak  dianggap  berguna  bagi  individu,  dan  bahkan  pada  titik  negatif  barang tersebut dianggap sama sekali tidak berguna (Baumol; Blinder, 2009: 86; Arnold, 2008: 144; Wessels, 2006: 325).
Berdasarkan hal tersebut maka efisiensi nilai guna suatu barang dan jasa dalam kapitalisme  ditentukan  oleh  penilaian  subyektif  individu  dari  satu  unit  atau  beberapa unit  barang  yang  dikonsumsinya  pada  saat  mencapai  kepuasan  maksimum.  Dengan demikian berdasarkan “hukum  guna batas  yang semakin menurun”, pada  titik tertentu nilai  guna  suatu  barang  menurun,  pada  titik  tertentu  pula  suatu  barang  tidak  dianggap berguna  bagi  individu,  dan  bahkan  pada  titik  negatif  barang  tersebut  dianggap  sama sekali  tidak  berguna.  Dari  teori  ini  diketahui  bahwa  seorang  individu  dituntut mengkonsumsi  barang  sebanyak-banyaknya  sampai  batas  kepuasan  maksimum,  bukan sampai  batas  sesuai  kebutuhan.  Nilai  tukar  ( exchange  value )  didefinisikan  sebagai kekuatan tukar suatu barang dengan barang lainnya atau nilai suatu barang yang diukur dengan  barang  lainnya.  Sedangkan,  untuk  mencapai  mekanisme  pertukaran  yang sempurna atau untuk menghindari kesulitan penaksiran nilai tukar suatu barang terhadap barang lainnya, maka harus ada alat tukar ( medium of exchange )  yang menjadi ukuran bagi  semua  barang  dan  jasa  (McLaren,  2005:  144;  Cutler,  1978:  36).  Nilai  uang merupakan  alat  tukar  yang  memudahkan  transaksi.  Pertemuan  antara  uang  dengan barang yang dinilai dengan sejumlah uang disebut harga ( price ). Jadi, harga merupakan sebutan  khusus  nilai  tukar suatu  barang.  Atau  dapat  dikatakan  perbedaan  antara  nilai tukar  dengan  harga,  adalah  nilai  tukar  merupakan  penisbatan  pertukaran  suatu  barang dengan  barang-barang  lainnya  secara  mutlak,  sedangkan  harga  merupakan  penisbatan nilai tukar suatu barang dengan uang. Sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-

## 6   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
dasar  itu  adalah  ekonomi  dengan  persaingan  bebas,  yang  diatur  oleh  tangan  yang tersembunyi.

## MENGGALI FILOSOFIS TRIPLE-E
Banyak  hal  yang  dipahami  dari  efisiensi  berkeadilan.  Diantaranya  menyangkut pemahaman dari efisiensi  berkeadilan itu sendiri.  Apakah konsep efisiensi  berkeadilan merupakan  kontradiksi  terhadap  pareto  optimum?  Kemudian  nilai  filosofis  apa  yang menjadikan penyatuan kata ”efisiensi berkeadilan” disaat pemikiran masih terpola pada pemisahan kata ”efisiensi”, dan ”berkeadilan”? Hal ini penting, untuk memaknai konsep efisiensi  itu  sendiri  dalam  perkembangan  ekonomi  kerakyatan  di  Indonesia,  terutama memperdalan  nilai-nilai  penyatuan  kata  ”efisiensi  berkeadilan”  yang  diusung  oleh Swasono  sehingga  termaktub  dalam  amandemen  pasal  33  UUD  1945.  Ini  membawa implikasi  dari  aspek  normatif;  apa  yang  baik  dan  apa  yang  yang  tidak  baik;  apa  yang harus  dilakukan  atau  dihindari  bukan  semata-mata  dilihat  dari  aspek  efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan bagaimana agar efisiensi memiliki nilai keadilan sosial.
Secara  khusus  akar  sejarah  efisiensi  berkeadilan  merupakan  istilah  Sri-Edi Swasono  untuk  mengangkat  pasal  33  ayat  (4)  hasil  amandemen  UUD  1945.  Dalam penjelasannya  disebutkan  bahwa  naskah  asli  yang  diajukan  badan  pekerja  MPR hanyalah “efisiensi” yang dikhwatirkan olehnya dapat melumpuhkan ayat (1, 2, 3) Pasal 33  UUD  1945.  Alasan  penting  terhadap  hal  tersebut  karena  perkataan  “efisiensi”  saja dapat  diartikan  sebagai  efisiensi  ekonomi  yang  berorientasi  hanya  kepada  pandangan “untung  rugi”  ekonomi.  Kata  tersebut    merupakan  eksistensi  jati  diri  ekonomi kerakyatan  sebagai    kekuatan  pasca-penghilangan  asas  kekeluargaan  dan  perubahan kata  “kesejahteraan  sosial”  (BAB  XIV  UUD  1945)  dengan  “perekonomian  dan kesejahteraan sosial” (Swasono, 2010); Swasono, 2005).
Sri-Edi Swasono (2010) kemudian dengan tegas melakukan koreksinya terhadap teori trikle  down  effect yang  tidak  pernah  menciptakan  kemakmuran.  Bahkan  dalam bukunya Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme , Swasono menegaskan bahwa  menerima  mekanisme trikle  down berarti  menganggap  rakyat  hanya  berhak menerima  rembesan  belaka,  dan  dianggapnya  suatu moral-crime terhadap  rakyat (bandingkan  juga  Hatta,  1950,  cet.4;  Hatta,  1951,  cet.  2).  Disamping  itu  Swasono menunjukkan  pula  kelemahan  ekonomi  neoklasikal  dengan  kegagalan  pasar  dan ketidaksempurnaan  pasar  dalam  mewujudkan an  invisible  hand dan  ketidakadilan ekonomi, dan menawarkan ekonomi berdasar kerjasama. Dalam bukunya Indonesia dan Dokrin  Kesejahteraan  Sosial, Swasono  juga  menjelaskan    ekonomi  Pancasila  pada dasarnya adalah suatu solusi moral dan politik untuk dekonstruksi ekonomi penindasan kolonial  menuju  rekonstruksi  sistem  ekonomi  nasional  Indonesia.  Landasan  hukum Ekonomi  Pancasila  adalah  Pasal  33  UUD  1945  yang  dilatar  belakangi  oleh  jiwa
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   7
pembukaan UUD 1945 dan didukung/ dilengkapi oleh pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34.
Hal  yang  juga  menjadi  perhatian  penyatuan  konsep  efisiensi  dan  konsep keadilan  sosial  sebagai  sebuah  proses  yang  bersama-sama  dan  tidak  menjadi  parsial. Tetapi pandangan  yang mengedepankan kebersamaan ini nyaris terkikis dari konstitusi negara  RI,  ketika  terjadi  amandemen  terhadap  pasal  33  UUD  1945,  karena  dalam konsep  ayat  4  dari  pasal  33  yang  akan  diamandemen  tersebut  sudah  dirancangkan prinsip efisiensi ke dalam pengelolaan ekonomi bangsa.  Bila hal ini terjadi maka tidak mustahil,  rakyat  akan  kalah  oleh  kepentingan  orang  seorang.  Dengan  kata  lain kepentingan  bersama  rakyat  luas,  terutama  orang-orang  yang  miskin  akan  kalah  oleh pertimbangan  pertumbuhan  ekonomi  atau  maksimalisasi  profit  dari  badan  usaha  dan atau oleh keuntungan maksimal dari orang perorang.
Secara  khusus,  dalam  prinsip  dasar  dan  hukum  dasar  ilmu  ekonomi,  efisiensi dapat  dijelaskan  dari  tataran  mikro  maupun  makro  ekonomi.  Dalam  tataran  mikro ekonomi,  efisiensi  adalah  prinsip  ekonomi  “dengan  biaya  tertentu  dapat  dicapai  hasil maksima. Bila kondisi ini tercapai maka disebut sebagai kondisi optima” atau efisiensi dapat  pula  dikatakan  sebagai  prinsip  ekonomi  “dimana  dengan  hasil  tertentu  dapat dicapai  dengan  biaya  minima”.  Selanjutnya  Swasono  (2010:  17-18)  menguraikan macam-macam  dimensi  efisiensi  ekonomi  meliputi:  (1) efisiensi  statis (mampu memproduksi  produk  nasional  sesuai  preferensi  sosial  secara  optimal;  (2) efisiensi distribusional (mampu  melayani  struktur  permintaan  efektif  yang  mencerminkan distribusi pendapatan yang ada dan adil); (3) efisiensi dinamis (efisiensi yang dikaitkan dengan ekspansi optimal untuk memenuhi tuntutan transformasi ekonomi dan kemajuan ekonomi masa depan). Ketiganya membeentukkan suatu (4) “ efisiensi  sosial ” (melalui penentuan social indefference curve yang rumit.
Swasono (2010: 49) melakukan koreksinya bahwa teori trikle down effect tidak pernah  menciptakan  kemakmuran.  Menerima  mekanisme trikle  down berarti menganggap  rakyat  hanya  berhak  menerima  rembesan  belaka,  dan  dianggapnya  suatu moral-crime terhadap  rakyat.  Disamping  itu  Swasono  menunjukkan  pula  kelemahan ekonomi  neoklasikal  dengan  kegagalan  pasar  dan  ketidaksempurnaan  pasar  dalam mewujudkan an  invisible  hand dan  ketidakadilan  ekonomi,  dan  menawarkan  ekonomi berdasar kerjasama. Dalam bukunya Indonesia dan Dokrin Kesejahteraan Sosial (2010, 61)  Ekonomi  Pancasila  pada  dasarnya  adalah  suatu  solusi  moral  dan  politik  untuk dekonstruksi  ekonomi  penindasan  kolonial  menuju  rekonstruksi  sistem  ekonomi nasional  Indonesia.  Landasan  hukum  Ekonomi  Pancasila  adalah  Pasal  33  UUD  1945 yang dilatar belakangi oleh jiwa pembukaan UUD 1945 dan didukung/ dilengkapi oleh pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34.
Suma  (27)  menguatkan  dengan  keadilan  sosial  secara  menyeluruh  dimana kemakmuran  rakyat  yang  diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang-seorang,  berkeadilan dan  berkemakmuran  dengan  tawaran  ekonomi  berbasis  kitab  suci.  Penggambaran

## 8   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
kekayaan tidak dapat lepas dari  hukum yang memperbanyak transaksi dengan berbagai macam  cara  yang  pada  sisi  bersamaan  hukum  harus  memperhatikan  konsep  ekonomi yang  dapat  memberikan  perlindungan  kekayaan  sebagai  suatu  nilai  efisiensi  yang berkeadilan, sekaligus usaha untuk mencapai yang terbaik dalam bentuk ihsan dan itqan yang  saling  melengkapi,  sehingga  keduanya  bersama-sama  dapat  membantu mewujudkan dengan cara yang paling efisien (Q.S. al-Hujuratt [49]: 13, Q.S. al-Maidah [5]:  8,  Q.S.  asy-Syu’ara  [26]:  183)  [Shadr:  2002:  56-57).  Oleh  karena  itu,  konsep sosialisme yang mengajak umat manusia untuk meninggalkan kepemilikan individu atas alat  produksi,  dan  menyarankan  perlunya  penguasaan  komunitas  (negara)  atas perekonomian, sehingga seluruh individu mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif sama,  tanpa  ada  ketimpangan  distribusi  pendapatan (Q.S.  al-An’am  [6]:  165,  Q.S.  an- Nahl [16: 71], az-Zukhruf [43]: 32).
Sejalan dengan pendapat tersebut, Atthiyah menyebutkan bahwa manusia dalam melakukan  aktifitas  dituntut  untuk  tidak  mengkonsumsi  dan  mengeksploitasi  nikmat Allah  dengan  berlebihan,  karenanya  penggunaan  sumber-sumber  daya  manusia menciptakan  kebebasan  individu  dalam  konteks  kesejahteraan  sosial  dan  penggunaan sumber  daya  alam  dengan  cara  melakukan  efisiensi untuk  menghasilkan  tujuan maqashid  shari’ah yaitu  kebaikan  dan  kese-jahteraan  umat  manusia (Q.S.  ar-Ra’du [13]:  36,  Q.S.  Luqman  [31]:  22).  Konsep  tersebut  memberikan  dasar  bahwa  usaha mempertahankan  harga  pada  tingkat  sekarang  tidak  dapat  dibuat  menjadi  lebih bermanfaat,  jika  kelebihan output tersebut  tidak  dihancurkan,  harga  akan  turun  atau kelebihan  itu  dapat  dibagikan  kepada  orang-orang  miskin.  Meskipun  tidak  selalu penurunan output , sehingga  menghambat  maksimalisasi output dan  laba.  Namun,  jika dipandang dari sudut kontribusi, pemilik modal yang akan dapat menciptakan character building dan  peningkatan  spiritual  serta  kesejahteraan  manusia,  maka  efisiensi memiliki  keunggulan  positif.  Dasar  lain  dapat  digali  bahwa  salah  satu kaidah  ushul membolehkan  penetapan  suatu  pengorbanan privat yang  lebih  sempit  untuk mendapatkan kemaslahatan publik yang lebih besar. Umumnya para ulama memandang bahwa syariat, dengan strategi dan nilai-nilai moral yang disediakan untuk menanamkan nilai-nilai  ini  secara  efektif  dalam  masyarakat,  bukan  saja  akan  membantu  menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua, melainkan juga mendorong kemajuan manusia (Athiyah, 2003: 76).
Pentingnya  ke  arah  efisiensi  berkeadilan  dalam  aktifitas  ekonomi  kerakyatan berangkat dari realitas yaitu: Pertama , eksperimen awal berupa sistem ekonomi sosialis (1959-1966)  gagal  karena  tidak  sesuai  dengan  moral  Pancasila  dan  pluralisme  bangsa, sedangkan  eksperimen  kedua  yang  “demokratis”  berdasar  sistem  kapitalisme  pasar bebas  (1966-1998)  makin  menguasai  ekonomi  Indonesia  dalam  semangat  globalisasi yang  menyebabkan  krisis  moneter  yang  menyerang  ekonomi  Indonesia  tahun  1997 meruntuhkan  sektor  perbankan-modern  yang  kapitalistik  terlalu  mengandalkan  pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   9
swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) [Arief, 1998: 36]. Di tengah hal tersebut, ekonomi rakyat telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman  kebangkrutan. Kedua ,  Sistem  Ekonomi  Nasional  Indonesia  adalah  Sistem Ekonomi  Kerakyatan,  yaitu  ekonomi  berasas  kekeluargaan  yang  demokratis  dan bermoral dengan pemihakan pada sektor ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan pada  ekonomi  rakyat  merupakan  strategi  memampukan,  dan  memberdayakan  pelaku- pelaku  ekonomi  rakyat  yang  sejak  zaman  penjajahan,  dan  setengah  abad  Indonesia merdeka selalu dalam posisi tidak berdaya.
Penguatan  atas  efisiensi  berkeadilan  ditawarkan  pula  dengan  konsep  “sosial” sehingga  teoritisasi  yang  muncul  menjadi efisiensi  berkeadilan  sosial yang  membawa: Pertama ,  penguatan  aktifitas  dengan  nilai  kegotongroyongan.  Karena  walaupun  ada kebersamaan tanpa sifat gotong royong yang tersurat seperti kata “efisiensi berkeadilan” akan  memunculkan  ketimpangan  pola.  Karena  itu  penguatan  teoritisasi  dengan penambahan  kata  sosial,  sehingga  menjadi  efisiensi  berkeadilan  sosial  semakin  memberi kelengkapan dari efisiensi berkeadilan istilah Sri-Edi Swasono seperti dikaji dalam studi ini. Kedua , pentingnya dimunculkan nilai-nilai sosial memberikan tambahan kekuatan dasar dan hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti hak tunjangan hari raya,  hak  jaminan  kerja,  dan  hak-hak  sosial  bukan  hanya  karena  kewelas  asihan pimpinan  usaha.  Ini  berarti,  tawaran  efisiensi  berkeadilan  sosial  akan  memberikan kekuatan arahan kesejahteraan dan kebersamaan yang lebih komprehensif.
Ketiga ,  peluang  memunculkan  konsep  sosial  akan  memberikan  kesempatan kepada semua usaha mikro dan kecil dapat berkembang melalui BUMN sebagai tangan kanan  pemerintah  dalam  menyelesaikan  persoalan  penambahan  modal,  hibah  dalam bentuk  pelatihan  manajemen  usaha  dan  peta  pemasaran  secara  bersama-sama  dalam masing-masing  kluster,  tanpa  ada  kesempatan  memunculkan  pemarginalan  pada  satu kluster  dengan  kluster  yang  lain,  akibat  kolusi  dan  nepotisme. Keempat ,  efsiensi berkeadilan  sosial  membentuk  tanggungjawab  dalam  wilayah  ketrampilan,  dan  usaha masing-masing  terutama  membangun  modal  sosial  bersama-sama  (tenaga  kerja  yang berkemampuan baru) profesional dan amanah.
Efisiensi  berkeadilan  sosial  sebagai  sebuah  pengembangan  teori  studi mengarahkan pada kemitraan melalui komunikasi, berpegang pada nilai moral dan etika  bermuamalah,  serta  berpegang  pada  prinsip cultural  social .  Hal  tersebut dapat  dinilai  dari  keselarasan,  kebersamaan  yang  diciptakan  dalam  siklus produksi  usaha.  Hukum  sosial  berlaku  pada  individu  maupun  usaha  yang  melakukan kecurangan  dalam  bermitra,  dan  bergotong  royong  termasuk  ketidakpahaman  dalam menjalankan  kelembagaan  koperasi  ataupun  asosiasi,  dan  baitul  mal  wa  tamwil.  Pada akhirnya  konsep,  dan  regulasi  atas  nilai-nilai  efisiensi  berkeadilan  sosial  yang  kokoh dan terhubung simbiosis mutualis antara pemerintah, BUMN, usaha kecil dan perguruan tinggi  akan memperkokoh  pasar usaha.

## 10   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
Teori  lain  yang  ditawarkan efisiensi  humanis  spritualis .  Tawaran  atas  teori  ini dari penilaian dasar bahwa efisiensi keadilan, atau efisiensi berkeadilan sosial tidak bisa lepas dari parameter ekonomi Islam seperti zakat, infak, sadakah, penguatan bagi hasil secara proporsional, musyarakat, dan etika moral Islam. Secara khusus manusia adalah makhluk  biologis  ( basyr dan nafs ),  yang  memerlukan hidayat  al-aqliyah ( aqal ),  dan hidayat al-di’niyah (agama). Sebab kecerdasan otak yang dibarengi dengan ketrampilan sosial,  ketangguhan  bekerja,  loyalitas,  komitmen,  optimisme  memerlukan  nilai-nilai spritual  yang  ada  di  dalam  agama.  Karena  itu,  penelitian  ini  semakin  memperkuat perlunya  implementasi  konsep  pemberdayaan  dan  pendampingan  terhadap  usaha songket  Palembang  secara  proporsional.  Dalam  arti,  pemberdayaan  adalah membangun  kemitraan  yang  berbasis  kemandirian  usaha  mikro  dan  kecil  yang disupport dari usaha-usaha besar. Bentuk implementasinya tidak hanya memberikan pemberian  bantuan  modal  usaha,  mengembangkan  sumber  daya,  menguatkan  usaha dan membantu profesionalisme koperasi syari’ah atau bait al-mal wa tamwil sebagai soko  usaha  mikro  dan  kecil  didukung  dengan  kebijakan  operasional.  Asshiddiqie (2010) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip efisiensi diimbangi dengan konsep keadilan sehingga terbingkai dalam satu nafas sebagai kata majemuk efisiensi berkeadilan. Asas efisiensi  berkeadilan  adalah  asas    dalam  pengelolaan    sumber  daya    yang    harus mencapai  pemerataan  akses  dengan harga yang ekonomis dan terjangkau dan bertitik tolak  pada  nilai-nilai  moral  dan  etika.  Misalnya  terlihat  dalam  penjelasan  pasal  2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    30    Tahun    2007  Tentang  Energi  yang menjelaskan  asas  efisiensi  berkeadilan  adalah asas    dalam  pengelolaan    energi    yang harus  mencapai  pemerataan  akses  terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau .
Efisiensi  berkeadilan  sama  dengan  efisiensi  sosial  yang  diartikan  dengan bagaimana  ekonomi  bisa  dikelola  dengan  baik  dan  tepat  guna  sehingga  dapat memberikan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  untuk  semua  (Abbas,  2002).  Dalam filosofis efisiensi berkeadilan, katagori modal bukan hanya berupa modal finansial dan modal  manusia  ( human  capital ),  tetapi  juga  bentuk-bentuk  modal  lainnya  yang diketemukan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu modal sosial (nilai-nilai keutamaan), modal kultural  (kreativitas  dan  estetika),  modal  intelektual  (teknologi  dan  informasi)  dan modal spiritual (keyakinan dan semangat). Efisiensi berkeadilan dalam sistem ekonomi kerakyatan  disebut  juga  sebagai  upaya  pemberdayaan  maksimal  masyarakat  banyak dengan  berpegang  pada  asas  produktifitas.    Lebih  tegas  Hatta  (1978),  al-Haq  (1991), Dessler  (2000),  Mankiw  (2001),  dan  Swasono  (2010)  menyebutkan  bahwa  konsep efisiensi  berkeadilan  dalam  ekonomi  berangkat  dari  persaudaraan  dan  kebersamaan yang kemudian dikembangkan dalam salah satu konsep dasar ekonomi kerakyatan, yang menciptakan  pengunaan  tenaga  kerja  maksimal  ( full  employment )  dan  mampu mengunakan kapital atau modal secara penuh, yaitu apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat  seseorang  sejahtera  dengan  membuat  orang  lain  dirugikan  (Hatta,  1979;
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   11
Swasono,  2005;  al-Haq,  1991).    Sekaligus  memberikan  jaminan  keadilan  bagi  rakyat adalah  tata  ekonomi  yang  pemilikan  aset  ekonomi  nasional  terdistribusi  secara  baik kepada  seluruh  rakyat,  sehingga  sumber  penerimaan  ( income )  rakyat  tidak  hanya  dari penerimaan  upah  tenaga  kerja,  tetapi  juga  dari  sewa  modal  dan  deviden  (Mubyarto, 2007;  Anderson,  1977:  93;  Wibisono,  1996).  Ini  membawa  implikasi  dari  aspek normatif:  apa  yang  baik  dan  buruk,  apa  yang  harus  dilakukan  atau  dihindari  bukan semata-mata  dilihat  dari  aspek  efisiensi  sebagaimana  dikenal  dalam  ekonomi konvensional,  melainkan  bagaimana  agar  tindakan  di  kehidupan  duniawi  juga menghasilkan imbalan di akhirat.
Lebih dalam lagi Swasono menafsirkan rumusan Mohammad Hatta dalam pasal 33  UUD  1945  ”perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan”  dengan  memaknai perekonomian bukan  hanya  badan  usaha  koperasi, tetapi  juga  meliputi  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  Milik  Swasta  yang ketiganya  harus  disusun  sebagai  usaha  bersama  yang  berdasar  asas  kekeluargaan. Perkataan “ disusun ” berarti tidak dibiarkan tersusun sesuai dengan kehendak dan selera pasar yang merupakan selera kelompok orang-orang kaya penentu wujud pola-produksi dan pola konsumsi nasional. Usaha bersama merupakan cerminan doktrin kebangsaan Indonesia yang mengutamakan rasa bersama, bergotong royong saling menolong, tidak mengutamakan  egoisme  pribadi  ( self-interest ),  mengemban  solidaritas  antar  sesama, mengetengahkan  mutualisme  yang  dalam  bahasa  agama  disebut  ke-jemaah-an. Sedangkan  “ asas  kekeluargaan ”  adalah  budaya  antara  sesama  sebagai  saudara, mengemukakan  pentingnya the  brotherhood  of  men atau  ke-ukhuwahan,  wujud  dari idealisme peaceful-coexistence antar  sesama  dan  seluruh  umat  yang  bhineka  namun tunggal-ika  itu  (Swasono,”Keabadian  Koperasi  dan  Kooperativisme”  dalam  media Suara Pembaharuan , Senin, 11 Juli 2011).
Dalam  konstruk  ekonomi  Islam,  efesiensi  dalam  bahasa  Arab  dikenal  juga kafa'ah yaitu  profesional.  Profesionalisme  dalam  pandangan  Islam  dicirikan  oleh  tiga hal,  yakni:  (1) kafa’ah ,  yaitu  adanya  keahlian  dan  kecakapan  dalam  bidang  pekerjaan yang  dilakukan;  (2) himmatul  ‘amal ,  yakni  memiliki  semangat  atau  etos  kerja  yang tinggi;  (3)  amanah,  yakni  terpercaya  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan berbagai  tugas  dan  kewajibannya  serta  tidak  berkhianat  terhadap  jabatan  yang didudukinya  ( http://eei.fe.umy.ac.i,  Enslikopedia  ekonomi  Islam). Efisiensi  diartikan juga  dengan  pengertian  usaha  untuk  melakukannya  yang  terbaik,  yaitu  pengembangan dari  konsep  ihsan  sebagai  kebaikan  dan  konsep  itqan  sebagai  kesempurnaan.  Antara konsep ihsan dan itqan dapat membantu mewujudkan penggunaan sumber-sumber daya manusia dan alam dengan cara yang paling efisien dan adil (Sarkaniputra, 2009).
Dalam perspektif tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi berkeadilan diartikan melakukan  yang  terbaik.  Rasulullah  menjunjung  tinggi  kualitas  dengan  menekankan ihsan (kebaikan)  dan itqan (kesempurnaan).  Rasulullah  Saw  bersabda  ”Allah  telah mewajibkan  kamu  untuk  berbuat  baik  ( ihsan )  dalam  segala  hal.”  dan  Rasulullah  Saw

## 12   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
bersabda ”Allah menyukai orang yang melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna”  (Hadits  diriwayatkan  dari  Syaddat  ibn  Aus  dalam  Shahih  Bukhari  dalam kitab ash-Said wa adzabaih , bab al-Amr bi al-Ihsan fi al-dzabh wa qatl, vol. 3 no. 57). Upaya  untuk  merealisasikan ihsan dapat  melengkapi  usaha  melakukan itqan ,  dan keduanya  bersama-sama  dapat  membantu  mewujudkan  penggunaan  sumber-sumber daya  manusia  dan  alam  dengan  cara  yang  paling  efisien  dan  adil.  Dalam  arti,  ihsan menuntut  seseorang  untuk  memberikan  lebih  dari  apa  yang  dituntut  oleh al-adl , umpamanya, jika seorang penjual memberikan kepada pembeli secara ikhlas tidak saja timbangan atau takaran yang disepakati, tetapi lebih daripada itu, maka ia telah berbuat ihsan .  Itqan  menuntut  manusia  supaya  melaksanakan  sesuatu  amal  atau  kerja  dengan cara  yang  bersungguh-sungguh,  melakukannya  dengan  sebaik-baiknya  sehingga tercapai apa yang menjadi usaha (Chepra, 2001).
Dari  berbagai  hal  tersebut  maka  efisiensi  berkeadilan  dimaknai  dengan  (1) semua  aktifitas  usaha  songket  terbangun  sebuah  jaringan  kebersamaan  ( ukhuwah );  (2) berorientasi pada solidaritas kerja; (3) keuntungan tidak terfokus pada orang perseorang; (4) kemitraan yang sama-sama menguntungkan dan memberdayakan; (5) keterbawasertaan usaha  songket  dalam  program  pembangunan  lokal  dan  nasional.    (5)  pengembangan usaha  yang  berpegang  pada  moral  dan  etika  bisnis  Islam.  Efisiensi  berkeadilan  juga dipahami  membangun  pemberdayaan  yaitu  sebuah  proses  satu  usaha  yang  termarginal menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam proses usaha  yang dapat meningkatkan kehidupannya,  menekankan  upaya  memperoleh  keterampilan,  pengetahuan,  dan kemampuan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang  menjadi  perhatiannya.  Dengan  demikian  dapat  meningkatkan  kemampuan  usaha lemah  agar  mampu  menguasai  atau  berkuasa  atas  kehidupannya  dan  membagi kemampuan dan pengalaman kepada orang lain yang bersama-sama untuk membangun usaha.  Dengan  demikian  usaha  kerajinan  songket  pada  aspek  produksi  dan  distribusi dalam fokus studi ini mengarahkan kepada nilai-nilai efisiensi berkeadilan yang tercipta suasana atau iklim yang memungkinkan menguatnya potensi usaha songket berkembang selaras,  bersama,  dan  di  lindungi  oleh  pemerintah  dengan  meminimalisir    terjadinya persaingan  yang  tidak  seimbang,  serta  eksploitasi  yang  kuat  atas  yang  lemah (Haeruman; Eriyanto, 2001; Ife, 2001; Rappaport, 2004).
Calabresi  dan  Melamed  (Harvard  Law  Review,  1972)  dengan  konsep  efisiensi melihat  hakekat  hak  asasi  dan  isu  tentang  distribusi  berkeadilan.  Keduanya  kemudian menjelaskan bahwa hakekat hak dan efisiensi dikelompokkan menjadi tiga alasan untuk menentukan  satu  hak  atas  hak  lainnya,  yaitu    efisiensi  ekonomi,  preferensi  distribusi, pertimbangan-pertimbangan  keadilan  lainnya  tanpa  efisiensi  yang acceptable akan melemahkan  dorongan  pertumbuhan  ekonomi  lebih  maksimal,  sebab  efisiensi merupakan  faktor  utama  yang  harus  mendapatkan  tekanan  dalam  mensejahterakan masyarakat  (Chang  dan  Grabel,  2004;  Keester,  1987).  Suma  (tt)  menguatkan  dengan keadilan sosial secara menyeluruh dimana kemakmuran rakyat yang diutamakan, bukan
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   13
kemakmuran orang-seorang, berkeadilan dan berkemakmuran dengan tawaran ekonomi berbasis  kitab  suci.  Posner  menegaskan  bahwa  penggambaran  kekayaan  tidak  dapat lepas dari  hukum yang memperbanyak transaksi dengan berbagai macam cara (Posner, 1990),  yang  pada  sisi  bersamaan  hukum  harus  memperhatikan  konsep  ekonomi  yang dapat memberikan perlindungan kekayaan sebagai suatu nilai efisiensi yang berkeadilan (Mubyarto,  1987).  Sekaligus  usaha  untuk  mencapai  yang  terbaik  dalam  bentuk ihsan dan itqan yang  saling  melengkapi,  sehingga  keduanya  bersama-sama  dapat  membantu mewujudkan dengan cara yang paling efisien (Q.S. al-Hujurat [49]: 13, Q.S. al-Maidah [5]: 8, Q.S. asy-Syu’ara [26]: 183). Oleh karena itu, konsep sosialisme yang mengajak umat  manusia  untuk  meninggalkan  kepemilikan  individu  atas  alat  produksi,  dan menyarankan  perlunya  penguasaan  komunitas  (negara)  atas  perekonomian,  sehingga seluruh  individu  mempunyai  tingkat  kesejahteraan  yang  relatif  sama,  tanpa  ada ketimpangan distribusi pendapatan (Q.S. al-An’am [6]: 165, Q.S. an-Nahl [16: 71], az- Zukhruf [43]: 32) [Putra, 2004; Bandingkan Korten, 2000, Stiglitz, 2003).
Sejalan dengan pendapat tersebut, Atthiyah menyebutkan bahwa manusia dalam melakukan  aktifitas  dituntut  untuk  tidak  mengkonsumsi  dan  mengeksploitasi  nikmat Allah  dengan  berlebihan,  karenanya  penggunaan  sumber-sumber  daya  manusia menciptakan  kebebasan  individu  dalam  konteks  kesejahteraan  sosial  dan  penggunaan sumber  daya  alam  dengan  cara  melakukan  efisiensi untuk  menghasilkan  tujuan maqashid  shari’ah yaitu  kebaikan  dan  kese-jahteraan  umat  manusia (Q.S.  ar-Ra’du [13]:  36,  Q.S.  Luqman  [31]:  22).  Konsep  tersebut  memberikan  dasar  bahwa  usaha mempertahankan  harga  pada  tingkat  sekarang  tidak  dapat  dibuat  menjadi  lebih bermanfaat,  jika  kelebihan output tersebut  tidak  dihancurkan,  harga  akan  turun  atau kelebihan  itu  dapat  dibagikan  kepada  orang-orang  miskin.  Meskipun  tidak  selalu penurunan output , sehingga  menghambat  maksimalisasi output dan  laba.  Namun,  jika dipandang dari sudut kontribusi, pemilik modal yang akan dapat menciptakan character building dan  peningkatan  spiritual  serta  kesejahteraan  manusia,  maka  efisiensi memiliki  keunggulan  positif.  Dasar  lain  dapat  digali  bahwa  salah  satu kaidah  ushul membolehkan  penetapan  suatu  pengorbanan privat yang  lebih  sempit  untuk mendapatkan kemaslahatan publik yang lebih besar. Umumnya para ulama memandang bahwa syariat, dengan strategi dan nilai-nilai moral yang disediakan untuk menanamkan nilai-nilai  ini  secara  efektif  dalam  masyarakat,  bukan  saja  akan  membantu  menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua, melainkan juga mendorong kemajuan manusia (Athiyah, 2003; Naqvi, 1993; lihat juga Raisuni: Ahmad, 1995)

## MENGGALI NILAI TRIPLE-E PADA KASUS USAHA KECIL
Pentingnya  ke  arah  efisiensi  berkeadilan  dalam  aktifitas  ekonomi  kerakyatan berangkat dari realitas yaitu: Pertama , sistem ekonomi sosialis yang dibangun pada era 1959  hingga  1966  telah  gagal  karena  tidak  relevan  dengan  nilai-nilai  moral  Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem

## 14   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
kapitalisme  pasar  bebas  yang  dikembangkan  pada  dekade  1966  hingga1998  makin menguasai ekonomi Indonesia secara membabi  buta dengan semangat  globalisasi  yang puncaknya  adalah  krisis  moneter  yang  menyerang  ekonomi  Indonesia  tahun  1997 hampir  meruntuhkan  sektor  perbankan-modern  yang  kapitalistik  yang  mengandalkan modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari  ajaran  ekonomi  Neoklasik  seperti  Dana  Moneter  Internasional  (IMF)  ditambah mulai  tergerusnya  kepercayaan  diri  bangsa  Indonesia  atas  jati  dirinya.  Di  tengah  hal tersebut,  ekonomi  rakyat  telah  menyelamatkan  ekonomi  nasional  dari  ancaman kebangkrutan (Arief, 1998; Susan George, 2000).
Kedua ,  Sistem  Ekonomi  Nasional  Indonesia  adalah  Sistem  Ekonomi Kerakyatan, yaitu ekonomi berasas kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan pemihakan  pada  sektor  ekonomi  rakyat.  Pemihakan  dan  perlindungan  pada  ekonomi rakyat  merupakan  strategi  memampukan,  dan  memberdayakan  pelaku-pelaku  ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan, dan setengah abad Indonesia merdeka selalu dalam posisi tidak berdaya. Ini artinya ekonomi kerakyatan adalah watak atau tatanan ekonomi rakyat  di  Indonesia  dimana,  pemilikan  aset  ekonomi  harus  didistribusikan  kepada sebanyak-banyaknya  warga  negara.  Pendistribusian  aset  ekonomi  kepada  sebanyak- banyaknya  warga  negara  yang  akan  menjamin  pendistribusian  barang  dan  jasa  kepada sebanyak-banyaknya  warga  negara  secara  adil.  Pentingnya  hal  tersebut  juga  diperkuat dengan data pareto usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia
Berdasarkan  pengembangan  hasil  kajian  survey  terdahulu  UMKM  merupakan mayoritas  jumlah  pelaku  di  Indonesia  sebesar  51,3  juta  unit  usaha  99.91%,  menyerap tenaga  kerja  terbanyak  90.9  juta  pekerja  (97.10%),  4.000  orang  menjadi  bagian  dari usaha mikro dan kecil pada kerajinan songket di Palembang. Kontribusi terhadap PDB sebesar  Rp  2.609.4  triliun  atau  55.6%.  Nilai  ivestasi  UMKM  sebesar  Rp  640.4  triliun (52.9%)  dengan  penciptaan  devisa  sebesar  Rp  183.8  triliun  atau  20.2%  (Kadin Indonesia, Oktober, 2010). Hasil observasi diketahui bahwa rata-rata pengrajin songket memiliki omzet (1) Rp 6 juta/bulan hingga Rp 50 juta/bulan; (2) 75 s/d 90 juta rupiah/ bulan. Penjualan  harga songket Palembang bervariasi tergantung dengan benang, corak dan  bahan  dasarnya  tetapi  berkisar  antara  Rp  800  ribu  sampai  Rp  15  juta  per  pasang yang  terdiri  atas  sarung  dan  selendang,  dan  aksesories  dari  bahan  songket  (gantungan kunci,  sepatu,  hiasan dinding sampai baju  berbahan songket) antara Rp 10.000 sampai Rp 2 juta rupiah.
Meutia  Hatta  seperti  dikutip  dari  Sri-Edi  Swasono  pada  wawancara  tanggal  16 Juni 2011 bahkan menyebutkan bahwa harga kain songket 4 Juta rupiah hingga 15 juta rupiah,  bahkan  harga  songket  yang  dipamerkan  di  Mesium  Tekstil  Indonesia    di  Jalan K.S. Tubun / Petamburan No. 4 Tanah Abang, Jakarta mencapai Rp 100 juta. Tingginya harga kain songket tersebut berhubungan dengan keantikan songket Palembang tersebut.
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   15
Seperti  juga  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  lainnya,  berdasarkan  hasil  observasi didapatkan  bahwa  usaha  songket  Palembang  memiliki  problem,  diantaranya diperlihatkan  beberapa  kasus  yang  berkenaan  dengan  proses  dan  hasil  efisiensi  kerja, seperti  hasil  usaha  bertenun  songket  tidak  diiringi  dengan  tingkat  kesejahteraan perajinnya, aktifitas usaha yang belum menunjukkan efisiensi dan efektifitas (Syarofie, 2003), kebijakan-kebijakan efisiensi internal antara pengrajin dan perajin belum bernilai keadilan,  produkifitas  tidak  dibarengi  dengan  manejemen  profesional  (Proyek Penelitian,  Pengkajian  dan  Pembinaan  Nilai-Nilai  Budaya,  2000),  dan  bantuan kemitraan  yang  belum  berbasis  pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  (Uchino,  2006; Pangestu,  (et  al.),  2008),  serta  jaringan  pemasaran  yang  rendah  (GrSelvayagam,  1991: xv;    Sukanti,  2000:  23)  akibat  produktifitas  tidak  diimbangi  dengan  manajemen profesional. Asumsi yang muncul akibat terputusnya rantai produksi oleh dominasi unit usaha  produksi  dan  distribusi  dengan  unit  yang  lain  dalam  kluster  usaha  songket Palembang
Secara  umum  para  peneliti  terdahulu  telah  mengkaji  usaha  songket  Palembang dalam  berbagai  perspektif.  James  Bennett  dalam  penelitian  menyimpulkan  nilai  seni Islam  terapresiasi  dalam  kain  songket  Palembang  (Bennett,  2005).  Sedangkan  Syarofy (2003),  Lindawati  (2004),  dan  Uchino  (1996)  menilai  efisiensi  usaha  perajin  songket Palembang  di  tengah  perbenturan  budaya  global  dan  upaya  efektif  melestarikan  ciri khas  kain  songket  bernilai  sejarah  dan  budaya.  Riyanti  (2006)  bahkan  menyimpulkan telah terjadi pergeseran makna atau nilai simbolis kain songket. Orang lebih cenderung bebas  dalam  memilih  warna  atau  motif  kain  songket,  tanpa  melihat  pada  makna simbolis yang terkandung dalam kain songket itu sendiri. Sementara, Abdullah (tt); Tim Peneliti  Deperindag  (2003);  serta  Tim  Proyek  Penelitian,  Pengkajian  dan  Pembinaan Nilai-Nilai  Budaya  Indonesia  (2005)  lebih  menekankan  perhatian  pada  rendahnya kreatifitas  dan  efisiensi  dalam  produktifitas  para  pengrajin  kain  songket  terutama  dari kalangan perempuan.
Berdasarkan  hasil  studi  ini  disimpulkan rendah nya  pemahaman  nilai-nilai efisiensi  berkeadilan  serta  kuatnya  hegemoni  kapitalisme-neoliberalisme  menjadi penyebab belum ter implementasi kannya pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan  bersama    pada  usaha  songket  palembang.  Persamaan  dan  perbedaan dengan  dengan  kesimpulan  akademik  lain  dimana  studi  ini  turut  memperkuat teori efisiensi  berkeadilan beserta  berbagai  variannya  yang  telah  diusung  Sri-Edi  Swasono yang diantaranya menyebutkan efisiensi berkeadilan sama dengan efisiensi sosial  yang tidak  diartikan  dengan  ekonomi  berorientasi  untung  rugi  semata  namun  membangun ekonomi yang memberdayakan dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua bukan kemakmuran orang perorang. bahwa efisiensi berkeadilan  memiliki nilai- nilai  kekuatan  ekonomi  berbasis  pemberdayaan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan bersama.

## 16   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
Teori tersebut Diperkuat pula dengan pemikiran diantaranya Bagir Shadar, Umar Chepra  yang menggambarkan bahwa kekayaan bukan perhitungan moneter sederhana, namun mampu membangun ihsân, itqân dan falah dalam berusaha. Kemudian Amartya Sendiantara  konsep  pembangunan  seberapa  jauh  individu  memiliki  kesempatan  untuk memperoleh hasil yang bukan dihargai saja, tetapi juga yang mereka ketahui mengapa hasil  tersebut  pantas  dihargai. Sritua  Arief  dan    Mubyarto  menyatakan  dasar  tata ekonomi  yang  dapat  memberikan  jaminan  keadilan  bagi  rakyat  bila  pemilikan  aset ekonomi  nasional  terdistribusi  secara  baik  kepada  seluruh  rakyat.  Kemudian  Amin Suma yang menguatkan dengan keadilan sosial berbasis kitab suci.
Data  hasil  temuan  studi  memperlihatkan Pertama ,    dalam  ranah pendayagunaan  kapital  dari keadaan  modal  usaha  antara  pengrajin  dan  perajin  yang bertolak belakang. Perajin songket yang hanya mendapatkan keuntungan minimum dari modal  ketrampilan  turun  temurun,  sementara  pengrajin  dan  pengusaha  songket mendapatkan keuntungan maksimal  dengan menjadikan hasil tenunan perajin menjadi berbagai ragam produk. Pemerintah daerah lebih memprioritaskan para pengrajin dalam memberikan  tambahan  modal  usaha  dan  berbagai  ketrampilan  pengembangan  produk songket dibandingkan dengan perajin. Sehingga para pengrajin/pengusaha menjadi kaya dan  memiliki  jaringan  luas  dan  para  perajin  songket  tetap  miskin  dan  menunggu pesanan.
Kedua ,  Dalam  ranah  hak  dan  kewajiban  bersama  belum  memberikan kesejahteraan  bersama.  Perajin  songket  sebagai  pemilik  ketrampilan  utama mendapatkan  kewajiban  untuk  menyelesaikan  semua  tenunan  maksimal,  dan mendapatkan upah yang berstandar pada pengrajin/pengusaha bukan pada aturan UMR yang  berlaku.  Perajin  belum  mendapatkan  hak-hak  tunjangan  sosial  seperti  tunjangan hari  raya,  tunjangan  kesehatan,  hak  perhatian  terhadap  tempat  usaha,  dan  hak  sosial lainnya.  Hak  tunjangan  sosial  hanya  berdasarkan  kebaikan  para  pengrajin/pengusaha sebagai mitra kerja.
Ketiga, Kebersamaan dalam pengembangan sumber daya belum nampak secara profesional  dan  proporsonal.  Ini  terbukti  dari  manajemen  usaha  yang  masih menggunakan manajemen keluarga. Artinya, pengembangan sumber daya di lingkungan usaha songket masih seadanya, memfokuskan pada nilai konsumtif dan menyampingkan investasi.    Pada  umumnya  perajin  dan  pengrajin  songket  tidak  memiliki  manjemen pembukuan  yang  bisa  dipertanggungjawabkan  dan  dapat  dijadikan  modal  studi kelayakan  bagi  BUMN/BUMD  untuk  memberikan  bantuan  modal  usaha.  Sementara pelatihan-pelatihan  dalam  bentuk  manejemen  sederhana  hanya  terbatas  pada  pengrajin dan  perajin  yang  memiliki  akses  dengan  instansi  pemerintah  yang  memiliki  program- program pelatihan tersebut. Para pengrajin dan perajin songket belum melakukan upaya kebersamaan  dalam  mengembangkan  sumber  daya  manusia.  Upaya  memberikan ketrampilan  menenun  songket  yang  hanya  dilakukan  hanya  sebatas  lingkup  keluarga atau  tetangga  yang  terkendala  ekonomi  dan  pendidikan.  Pengembangan  sumber  daya
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   17
pengembangan berharap keadilan dari kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam mengakses berbagai bantuan seperti pelatihan, binaan, modal, dan pemasaran. Ini artinya  Pemerintah  daerah  belum  melakukan  gerakan  memasyarakatkan  cara  bertenun kepada  generasi  muda  dengan  program-program  yang  berkesinambungan  melalui kemitraan dengan para perajin. Alih-alih regenerasi  tenun songket  sulit  tercapai  akibat ketidaksiapan  generasi  muda  untuk  ikut  menguatkan  tenunan  songket,  disamping budaya  konsumerisme  dan  budaya  ingin  serba  praktis  lebih  mendominasi  aktifitas generasi muda. Beberapa penenun yang mau belajar menenun disebabkan karena karena ketidakmampuan bersaing dalam usaha lain dan putus sekolah.
Keempat ,  Dalam  kebebasan  berusaha  dan  berkreatifitas  sudah  dimiliki  para pengrajin  maupun  perajin.  Terbukti  berbagai  kreatifitas  berbahan  songket  dinilai  dari kreasi  pengrajin  songket  sesuai  dengan  kebutuhan  pasar    seperti  berbagai  aksesories gantungan kunci berbahan songket, baju motif songket, sarung gordyen, songket untuk alas meja, songket untuk bedcover. Seiring dengan kebebasan kreatifitas dimanfaatkan oleh pengusaha melupakan akar budaya kain songket dengan melakukan plagiasi motif- motif  tradisional  yang  menjadi  kebanggaan  masyarakat  Sumatera  Selatan  oleh perusahaan  tenun  mesin,  sehingga  jadilah  songket  modern,  bahannya  dari  kain  satin tetapi  motifnya  songket  dengan  harga  yang  jauh  lebih  murah.  Para  perajin  yang memiliki hak paten motif  ditinggalkan.
Kelima ,    Distribusi  dinilai  dari  penjualan  kain  songket  dalam  kemitraan berorientasi  pada  untung  rugi  ekonomi  semata  terutama  para  pengumpul  yang melakukan  spekulasi  untuk  mendapatkan  keuntungan  maksimal  tanpa  memikirkan keadaan perajin. Beberapa model kemitraan seperti sistem titip-setor tidak produktif dan tidak  membangun  kebersamaan,  kemitraan  satu  arah  dalam  mengikuti  pameran  usaha, pesanan berdasarkan kekeluargaan dan pesanan songket yang dibayar tidak tepat waktu menyebabkan  kebangkrutan  usaha  songket.  Akad gharar terjadi  karena  kepercayaan perajin yang tidak dibarengi dengan  manajemen pembukuan dan perjanjjian yang jelas.
Keenam ,  Ketidaktersedian  pemerinah  daerah  data  base  unit  usaha  songket  baik dalam  bentuk  (1)  peta  sentra-sentra  usaha  berserta  berbagai  persoalan  masing-masing sentra,  (2)  peta  kelemahan  manajemen,  dan  (3)  peta  akses  pemasaran  yang  lebih  luas dan  menyeluruh  menyebabkan  terjadinya    kesenjangan  dalam  membangun kebersamaan,  dan  meningkatkan  keuntungan  bersama. Ketujuh ,  program-program pemberdayaan  usaha  songket  Palembang  yang  ada  juga  lebih  ditonjolkan,  sementara koperasi  sebagai  wadah  usaha  songket  belum  dijadikan  prioritas  penguataan  usaha songket.  Ini  juga  salah  satu  penyebab  berkembangnya  individualis  di  ranah  usaha songket Palembang
Upaya meningkatkan usaha songket Palembang dengan melakukan rekonstruksi melalui kekuatan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan moralitas kerja. Pola dasar dengan meningkatkan pemberdayaan perajin sebagai  orang-orang  yang memiliki ketrampilan menenun songket turun temurun. Ini berarti bantuan modal usaha dan hibah

## 18   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E
pelatihan  manajemen  usaha  yang  diprogramkan  pemerintah  provinsi  diprioritaskan utama  untuk  para  perajin  tersebut.  Sehingga  perajin  songket  dapat  ikut  bersama  para pengrajin  dalam  membangun  kebersamaan  usaha.  Capaian  langkah  terjadi  apabila pemerintah  memiliki  peta  sentra  sentra  perajin  songket  di  seluruh  pelosok  wilayah provinsi Sumatera Selatan beserta keadaan bantuan dana dan hibah yang sudah, sedang, pernah  dan  belum  didapat  para  perajin.  Untuk  itu  Pemerintah  provinsi  melakukan kemitraan  dengan  perguruan  tinggi  di  Sumatera  Selatan  dalam  melakukan  survey  peta produksi dan distribusi perajin.
Data-data  itu  juga  dibutuhkan  untuk  membuat  berbagai  kebijakan    yang berhubungan  dengan  peran  BUMN/BUMD  yang  ada  pada  masing-masing kabupaten/kota  terhadap  pemberdayaan  perajin  songket  melalui  bantuan  modal  usaha dengan  kesadaran  bahwa  ketiadaan  jaminan  dari  perajin  songket  karena  mereka  usaha kecil  yang  berkeinginan  untuk  sejahtera  bersama,  maupun  penguatan  kebijakan  sistem bagi  hasil  yang  proporsional,  bantuan  hibah  dalam  bentuk  pelatihan  manajemen  usaha dan  pendampingan,  promosi  serta  distribusi.  Langkah  penting  lainnya  dengan menjalankan produk-produk bank-bank syari’ah   sebagai  bagian dari penguatan modal usaha  untuk  para  perajin-perajin  songket  tersebut.  Hal  penting  lainnya  penguatan koperasi  sebagai  wadah  usaha  songket  tidak  bisa  diabaikan  dalam  membangun demokrasi ekonomi. Dengan kata lain songket Palembang tidak boleh mati karena tidak memenuhi dimensi efisiensi berkeadilan.

## KESIMPULAN
Teori  Efisiensi  berkeadilan  membuktikan  ketidakbenaran teori trickle  down  effect yang  diusung  Walt  W.  Rostow danHarrod-Domar    yang  memproyeksikan  hasil kemajuan oleh seseorang atau satu perusahan yang dengan sendirinya keuntungan yang didapat akan merembes ke bawah.  Sekaligus membantah analisis pareto optimum yang diusung  Vilfredo  Federico  Damaso  Pareto  bahwa  penggunaan  sumber  daya  dan  dana yang  terbatas  dalam  pola  dan  dengan  cara  maksimal  untuk  mendapat  kepuasaan maksimal.  Ini  artinya,  efisiensi  berkeadilan    memiliki  nilai-nilai  kekuatan  ekonomi berbasis  pemberdayaan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  bersama;  (2)  teori trickle down  effect maupun pareto  optimum hanya  melahirkan  kapitalis  semu  dan  kejahatan moral karena kekayaan, harta, dan penumpukan modal sebenarnya hanya dimiliki oleh para  pelaku  ekonomi  modal  kuat,  bukan  oleh  semua  kalangan;  (3) Pemerintah  harus memiliki peran dalam mengatur agar masyarakat kaya tidak merugi  (tidak worse off) dan masyarakat miskin memperoleh untung (menjadi better off).
Teori  efisiensi  mengandung  nilai-nilai  kesejahteraan  dan  keadilan.  Efisiensi Kesejahteraan  mengandung  dimensi  sosial  mencakup  tersedianya  pelayanan  hak-hak dasar  bagi  warga  seperti  papan,  pangan,  pendidikan  dan  kesehatan;  dan  dimensi ekonomi mencakup tersedianya lapangan pekerjaan bagi warga, kepemilikan warga atas sumber-sumber  produksi,  maupun  pendapatan  ekonomi  masyarakat.  Kedua  dimensi
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   19
akan  memberikan  kontribusi  kepada  kesejahteraan  secara  merata  dan  adil  kepada rakyat,  jika  rakyat  mempunyai  akses  terhadap  sumber-sumber  produksi  dan  distribusi ekonomi.  Sedangkan  negara  sebagai  yang  bertanggungjawab  mencapai  janji kesejahteraan,  terutama  memainkan  peran  distribusi  sosial  dan  investasi  ekonomi (kebijakan  ekonomi).  Fungsi  dasar  negara  adalah  ”mengatur”  untuk  menciptakan law and order dan ”mengurus” untuk mencapai welfare , dengan menciptakan pembangunan yang  seimbang  ( balanced  development ),  antara  pembangunan  ekonomi  dan pembangunan social.

## 20   │
Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E

## DAFTAR PUSTAKA
al-Mannân, Muhammad  Abd. 1992, Islamic Economic: Theory and Practice . Hounder and Stouhgten, Ltd.
Baharuddin, 2006, Negara  dan Sistem  Perekonomian dalam Pemikiran  Ibnu Taimiyah dan Adam Smith, Mataram, Yayasan Cerdas Press.
Chapra, Umer., 1999, Islam and The Economic Challege . diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan. Islam  dan  Tantangan  Ekonomi:  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer . Surabaya: Risalah Gusti.
G. Eisermann. "Pareto, Vilfredo (1848-1923)", International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences , 2001, 11048-11051.
Hartono,  Tony,  2006, Mekanisme  Ekonomi,  dalam  Konteks  Ekonomi  Indonesia, Bandung: Rosda Karya
Leeuwen,  Bas  van,  2007, Human  Capital  and  Economic  Growth  in  India,  Indonesia, and  Japan:  a  Quantitative  Analysis ,  1890-2000,  The  Netherlands:  Universiteit Utrecht
Michael  Szenberg;  Aron  A.  Gottesman;  Lall  Ramrattan,  2005, Paul  A.  Samuelson:  on Being an Economist , New York: Jorge Pinto Books
Rostow,  Walt.  W. The  Stages  Of  Economic  Growth:  A  Non  Communist  Manifesto (1960)  dalam    N  S  Mirovit s kai a ;  William  Ascher,  2001, Guide  To Sustainable Development And Environmental Policy (Durham : Duke University Press
Suma,  Muhammad  Amin.  2008, Menggali  Akar,  Mengurai  Serat  Ekononomi  dan Keuangan Islam . Jakarta: Kholam Publishing.
Swasono,  Sri-Edi,  2010, Indonesia  dan  Doktrin  Kesejahteraan  Sosial ,  Jakarta: Perkumpulan Perkasa.
-------------------, 2010, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme , Jakarta: Yayasan Hatta.
------------------, 2010, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas , Jogjakarta: Pustep-UGM.
-----------------, 2005, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan , Jakarta: UNJ Press.
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   21
Waynes, Deborah, 2005, ”Management of The United Nations Laissez-passer”, Articel 11.2 of Justatute, Geneva: United Nations
Vilfredo Pareto; Hans L Zetterberg, 1991, The Rise and Fall of Elites: an Application of Theoretical Sociology (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers
Winardi, 2000, Kamus Ekonomi, Bandung: Alumni.
22   │ Heri Junaidi MEMBANGUN TEORI TRIPLE-E