ANCAMAN PEMBERATAN PADA JENIS HUKUMAN DISIPLIN MILITER SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

## -Nurdin-

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  tentang  ancaman  hukuman  disiplin  militer sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan  mengetahui  permasalahan  yuridis  yang  dihadapi  atasan  yang  berhak  menghukum  (Ankum)  dalam penerapan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin  Militer.  Dalam  pembahasan penelitian ini, permasalahan yuridis yang dihadapi oleh Ankum biasanya terdapat tarik menarik antara Ankum dengan pihak penegak hukum (sipil). Disaat prajurit melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan warga sipil,  maka  biasanya  Ankum  sulit  mengambil  tindakan.  Dari  segi  ini  juga,  biasanya  Ankum  merasa  bahwa kedudukannya sebagai Komandan merasa gagal karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Selanjutnya, penerapan sanksi yang diberikan Ankum kepada prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin militer sudah  memberikan  efek  jera  terhadap  pelakunya,  hal  tersebut  terbukti  pelanggaran  setiap  tahun  semakin sedikit.
Kata kunci: Pelanggaran, Disiplin Militer, Tentara Nsional Indonesia (TNI)

## Abstract
This study aims to analyze the regulation of the threat of punishment for military discipline as regulated in  Article  11  of  Law  Number  25  of  2014  concerning  Military  Disciplinary  Law  and  to  find  out  juridical problems faced by superiors who have the right to punish (Ankum) in the application of Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law. In the discussion of this research, the juridical problems faced by Ankum usually have a tug of war between Ankum and law enforcement authorities (civilians). When warriors commit violations related to civilians, then it is usually difficult for Ankum to take action. From this aspect too,  Ankum  usually  felt  that  his  position  as  Commander  felt  failed  because  of  violations  committed  by  his subordinates. Furthermore, the application of sanctions given by Ankum to soldiers who were sentenced to military discipline had a deterrent effect on the perpetrators, this proved to be fewer violations every year.
Key words: Infringement, Dicipline Militery, National Army of Indonesian (TNI)

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  (selanjutnya disingkat UUD 1945), bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa,  dan  negara  yang  tertib  aman  dan sejahtera  serta  adil  dan  makmur,  salah  satu faktor  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara, 1 dimana  sebagai  garda  terdepan pertahanan  negara  adalah  Tentara  Nasional
1 Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  melindungi keselamatan  segenap  bangsa  dari  ancaman  dan  gangguan terhadap  keutuhan  bangsa  dan  Negara,  disusun  dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Indonesia  (selanjutnya  disingkat  TNI) 2 dalam kehidupan  sehari-hari  di  masyarakat  TNI  juga tunduk pada hukum yang berlaku di masyarakat, hanya  saja  TNI  mempunyai  Hukum  Acara Pidana  tersendiri.  Pasal  27  UUD  1945 menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  serta  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya. Menurut pendapat Aristoteles, suatu negara  yang  baik  ialah  negara  yang  diperintah dengan konstitusi 3 dan berkedaulatan hukum.
2 Berdasarkan  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia,Tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersentai untuk tugastugas pertahanan Negara  guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
3 Istilah  konstitusi  sering  digunakan  dalam  maksud yang sama dengan UUD meski secara teoritis cakupan arti konstitusi lebih luas dari pada arti UUD, karena konstitusi mencakup  yangtertulis  dan  yang  tidak  tertulis.  Lihat  Tim
Berdasarkan    ketentuan  tersebut  di  atas maka  salah  satu  prinsip  dari  negara  hukum adalah  negara  yang  menegakkan  supremasi hukum  untuk  menegakkan  kebenaran  dan keadilan  serta  tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak dipertanggungjawabkan ( acuntable ), baik dalam penyelenggaraan  negara  maupun  kehidupan berbangsa  dan  bermasyarakat,  sehingga  setiap anggota  TNI  dalam  hidup  berbangsa  dan bernegara  juga  dituntut  tunduk  pada  ketentuan perundang-undangan  seperti  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Militer  selanjutnya disingkat  KUHPM,  dan  bahkan  juga  tunduk kepada  ketentuan  yang  ada  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  selanjutnya disingkat  KUHP  dan  perundang-undangan lainya.
Apabila  dipandang  dari  perspektif  hukum yang berlaku di Negara Indonesia maka anggota militer  mempunyai  kedudukan  yang  sama dengan  anggota  masyarakat  biasa  (masyarakat sipil),  namun  dalam  sistem  peradilan  militer, TNI  mempunyai  hukum  acara  tersendiri  yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan  Militer  yang  selanjutnya  disebut Undang-Undang  Peradilan  Militer  (LN  Tahun 1997 Nomor 84, TLN Nomor 3713). Berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer tidak menghilangkan  berlakunya  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat  KUHAP,  karena  Undang-Undang Peradilan  Militer  hanya  mengatur  hal-hal  yang bersifat khusus sehingga hal yang tidak diatur di dalam  UndangUndang  Peradilan  Militer,  maka berlaku  ketentuan  dalam  KUHAP,  karena berlakunya  Undang-Undang  Peradilan  Militer hanya  mengesampingkan  berlakunya  KUHAP sesuai dengan asas hukum Lex specialis derogat legi  generali. Peradilan  Militer  merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dalam menegakkan hukum dan keadilan  dengan  memperhatikan  kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Moh Faisal
Penyusun  Kamus,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  , Jakarta, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1991, hlm. 521
4 Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia , (Bandung, 2002), hal. 14.
Salam menyatakan sebagai berikut: “Walaupun sebagai  Warga  Negara  Republik  Indonesia, tentara  bukan  merupakan  kelas  tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota  masyarakat  biasa,  tetapi  karena  beban kewajiban  Angkatan  Bersenjata  sebagai  inti dalam pembelaan dan pertahanan negara dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan  tujuan  tugasnya  yang  pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan  peradilan  tersendiri  yang  terpisah  dari peradilan umum”. 4
Hukum  yang  khusus  inilah  yang  dalam lingkup  kajian  militer  yang  mengatur  tentang kehidupan anggota militer, didalamnya terdapat peraturan-peraturan khusus bagi anggota militer yang  dikenal  dengan  hukum  pidana  militer. Hukum pidana militer yang berlaku sekarang ini telah  diatur  dan  dimuat  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berasal  dari Wetboek  van  Militaire  Strafrecht voor  Nederlandsch  Indie ,  Staadblad  1934 Nomor 167 dan melalui Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1947  disebut  dengan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Tentara    (KUHPT). Suatu  kekhususan  dalam    penyelesaian  suatu perkara  yang  dilakukan  oleh  seorang  militer ialah  adanya unity  of  command atau  asas kesatuan  komando  yang  berarti  bahwa  dalam penegakkan  hukum  di  lingkungan  militer peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh  dikesampingkan,  bahkan  ada  kalanya (misalnya  dalam  daerah  peretempuran)  lebih diutamakan  dari  pada  peranan  para  penegak hukum/keadilan  (Polisi  Militer,  Oditur  Militer, Hakim  Militer),  tetapi  sebagai  negara  yang menjunjung  tinggi  hukum,  tanpa  mengabaikan salah  satu  kepentingan,  sudah  sewajarnya apabila  diadakan  keseimbangan  antara  asas “kesatuan komando “ ( Unity of Command ) dan “kesatuan penuntutan” ( de een en ondeelbaarheid van het parket ). 5
5 E.  Y.  Kanter  dan  S.  R.  Sianturi, Hukum  Pidanan Militer di Indensia , (Jakarta, 1981), hal. 51.
Unity of Command menjadi asas berlakunya  Undang-Undang  Peradilan  Militer, asas tersebut dikenal dengan kesatuan komando dan  jika  dilihat  dalam  perspektif  strategi operasioanal  militer  maka  seorang  komandan mempunyai hak komando terhadap pasukannya yang    meliputi  tiga  hal,  yaitu: 6 mengarahkan ( directing ),  mengkoordinir  ( coordinating )  dan mengendalikan  ( control ).  Hak  Komando  yang ada  pada  Komandan  diperoleh  dari  delegasi pucuk  pimpinan  Angkatan  Bersenjata/TNI sehingga pertanggungjawabannya sebagai seorang  komando  tidak  bisa  lepas  dari pimpinannya, sedangkan hak komandan sebagai Atasan  Yang  Berhak  Menghukum  (ANKUM) terhadap  anak  buahnya  diatur  dan  diperoleh secara  atributif  oleh  undang-undang, 7 sehingga pertanggung  jawabannya  sebagai  Ankum  tidak bisa lepas dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
Seorang
komandan memiliki tanggungjawab besar atas prajurit/anggota yang dibawahinya, sebuah hal khusus apabila seorang komandan merupakan bapak dari para anggotanya.  Dalam  penyelarasan  tingkah  laku dan  perilaku  terhadap  sapta  marga,  sumpah prajurit  serta  8  wajib  TNI,  maka  komandan wajib  menjamin  serta  menjaga  kedisiplinan anggotanya.  Disiplin  militer  yang  diperhatikan oleh  komandan  merupakan  kunci  utama  dari sebuah  satuan  agar  dipandang  baik  oleh  atasan dan  masyarakat.  Sehingga  seolah-olah  para anggota  militer  sangat  harus  bahkan  wajib menjaga  kedisiplinan  serta  dituntut untuk  tidak memiliki  sedikitpun  celah  kesalahan  yang dilakukan.
Hak  komandan  sebagai  Atasan  Yang Berhak Menghukum (ANKUM) merupakan hak yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dalam  menindak  anggotanya  yang melanggar hukum disiplin militer, bahkan dalam Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 257, TLN Nomor
6 Moch Faisal Salam, Op.Cit., hal. 26.
7 Ibid.
8 Lihat  Ketentua  Umum  Pasal  1  ke-2  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin Militer
5591),  komandan  sebagai  ANKUM  diberi kekhusussan  berupa  penambahan  pemberatan hukuman disiplin militer pada anggotanya. Dari pemberatan  ini,  tujuan  dari  seorang  komandan adalah  sebagai  upaya  penanggulangan  dalam pelanggaran  disiplin  militer.  Namun,  pastinya juga  banyak  sekali  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  penjatuhan  pemberatan  jenis hukuman disiplin militer tersebut.
Disiplin merupakan landasan utama dalam kehidupan prajurit, kedisiplinan prajurit memiliki  pengaruh  yang  tinggi  terhadap keberhasilan tugas yang telah diberikan. Untuk itu,  kedisiplinan  perlu  ditegakkan  dan  selalu ditingkatkan  agar  tidak  terjadi  pelanggaran disiplin  oleh  anggota  TNI.  Pada  hakekatnya kedisiplinan seorang anggota TNI menunjukkan suatu  sikap  dan  gambaran  dari  mental  seorang prajurit.
Disiplin Militer adalah kesadaran,
kepatuhan,  dan  ketaatan  untuk  melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. 8 Menurut  ketentuan  Pasal  1  ke-5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum  Disiplin  Militer,  Pelanggaran  Hukum Disiplin  Militer  didefinisikan  sebagai  segala perbuatan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan oleh  Militer  yang  melanggar  hukum  dan/atau peraturan  Disiplin  Militer  dan/atau  melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan  Militer  yang  berdasarkan  Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 9
Disiplin  Prajurit  TNI  adalah  ketaatan  dan kepatuhan  yang  sungguh-sungguh  bagi  setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan  Sapta  Marga  dan  Sumpah  Prajurit untuk  menunaikan  tugas  dan  kewajiban  serta bersikap  dan  berprilaku  sesuai  dengan  aturan- aturan  atau  tata  kehidupan  prajurit  TNI. Pelanggaran  disiplin  prajurit  adalah  segala perbuatan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan oleh  prajurit  TNI,  baik  sengaja  maupun  tidak
9 Lihat  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ke-5  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin Militer
sengaja  melanggar  peraturan  disiplin  prajurit TNI  dan/atau  melakukan  perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan  prajurit  yang  berdasarkan  Sapta Marga  dan  Sumpah  Prajurit  atau  melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit. 10
Sehubungan dengan kedisiplinan,
Oktoberiandi menyatakan bahwa disiplin adalah kata  yang  sangat  mudah  diucapkan  tapi  sulit untuk dilakukan. Prajurit TNI telah mendapatkan  pelatihan  kedisiplinan  selama Pendidikan  Dasar  Prajurit  (Diksarjurit)  dan Pendidikan Pertama (Dikma), dan saat berdinas sudah  seharusnya  kedisiplinan  yang  dimilki terus  dipupuk  dan  dikembangkan  dalam kehidupan  prajurit  TNI.  Karena  disiplin merupakan  dasar  utama  dalam  membuat kebijakan dan pengambilan keputusan. Terlambat  dalam  mengambil  keputusan  akan membuat  rangkaian  kegiatan  dibelakangnya juga terlambat. Selain itu jika terjadi ketidakdisiplinan,  maka  akan  mengakibatkan kecelakaan,  menghilangkan  nyawa  manusia, menghancurkan  alutsista  dan  yang  pasti  TNI, negara  dan  rakyat  Indonesia  akan  mengalami kerugian besar. Ketidakdisiplinan akan merusak tatanan,  aturan  dan  sistem  baik  yang  telah disepakati dan sedang berjalan.
Dewasa  ini  telah  terjadi  pergeseran  dalam tatanan  kehidupan  TNI  yang  terkadang  tidak sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan, terdapat  oknum-oknum  TNI  yang  melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada  di  lingkungan  TNI.  Hal  tersebut  dapat memengaruhi  tindakan  prajurit  lain,  sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Pada  4  (empat)  tahun  terakhir  terdapat  11 (sebelas) laporan mengenai pelanggaran disiplin yang  dilakukan  oleh  Prajurit  di  kesatuan  Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha Kostrad Jabung. Hal  tersebut  telah  dikonfirmasi  oleh  Basipers bahwa pelanggaran disiplin tersebut benar-benar
10 Eka Martiana Wulansari, Hukum Disiplin Prajurit TNI Pasca Reformasi , Jurnal Hukum Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 1
11 Wawancara  dengan  Serka  Eko  Winarko  Basipers Yonif  Para  Raider  502  Kostrad, Jumlah  Pelanggaran
terjadi  di  lingkungan  satuan  Yonif  Para  Raider 502/Ujwala
Yudha
Kostrad Jabung. 11
Pelanggaran  tersebut  merupakan  pelanggaran disiplin  yang  dilakukan  oleh  Prajurit  pada  satu Batalyon  saja,  sedangkan  di  Indonesia  untuk TNI-AD  lebih  dari  100  (seratus)  Batalyon. Artinya,  ada  kemungkinan  jumlah  pelanggaran disiplin prajurit TNI di Indonesia sangat banyak.
Hukum  Disiplin  Prajurit  TNI  sangat diperlukan  mengingat  merebaknya  kasus-kasus indispliner  yang  melibatkan  oknum  TNI  yang telah  menarik  perhatian  masyarakat  pada  saat ini.  Kasus-kasus  tersebut  merupakan  sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Tindakan  indisipliner  yang  dilakukan  oknum TNI  ini  mendorong  untuk  dilakukan  penataan dan  membenahi  Disiplin  Prajurit  TNI  yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk  Undang-undang  untuk  menertibkan kembali perilaku Prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. 12
Dari  latar  belakang  tersebut,  maka diperoleh  rumusan  masalah  sebagai  berikut,  1) Apakah  permasalahan  yuridis  yang  dihadapi atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam penerapan  hukum  disiplin  militer  berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum  Disiplin  Militer  ?,  Apakah  pengaturan tentang  ancaman  hukuman  disiplin  militer sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sudah menjamin keadilan dan kepastian hukum  bagi  semua  prajurit  TNI  ?,  Apakah pengaturan  ancaman  hukuman  disiplin  militer sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer  dapat  mencegah  pelanggaran  disiplin prajurit TNI ?.

## METODE PENELITIAN

## Jenis  penelitian  mengenai  “Ancaman
Pemberatan  Pada  Jenis  Hukuman  Disiplin
Disiplin  Prajurit  pada  Satuan  Yonif  Para  Raider  502 Kostrad  Jabung ,  Minggu  03  Februari  2018,  Pukul  16:00 WIB
12 Ibid
Militer Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin  Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI)”  termasuk  penelitian  hukum  normatif. Penelitian ini hanya ditujukan pada konsep, asas hukum,  prinsip-prinsip  hukum  serta  peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat  hubungannya  pada  perpustakaan  karena akan  membutuhkan  data-data  yang  bersifat sekunder pada kepustakaan.

## HASIL PEMBAHASAN
1. Permasalahan  Yuridis  yang  Dihadapi ANKUM  dalam  Penerapan  Hukum Disiplin  Militer  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
Disiplin  bagi  seorang  anggota  militer  atau seorang Prajurit TNI merupakan nafas hidupnya atau suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani.  Pembentukan  disiplin  bagi  Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan  dan  pengasuhan  merupakan  salah satu  cara  pembentukan  disiplin  bagi  prajurit. Pola  pembinaan  diberikan  melalui  intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI. 13
Permasalahan  yuridis  yang  dihadapi  oleh Ankum  dalam  menerapkan  Pasal  11  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin  Militer  kepada  prajurit-prajurit  yang melakukan  pelanggaran  disiplin  militer,  maka perlu  terlebih  dahulu  untuk  mengetahui  jenis- jenis pelanggaran disiplin militer, pelanggaran- pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh prajurit,  dan  putusan-putusan  pelanggaran disiplin  militer  sebagai  bahan  pertimbangan dalam melihat permasalahan-permasalahan yuridis  yang  dihadapi  oleh  Ankum  dalam menerapkan  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2014 tentang  Hukum  Disiplin  Militer,  mengatur mengenai  Jenis  Hukuman  Disiplin  Militer, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  9  Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:
a. Teguran;
13 Muhammad  Siddiq,  “ Pola  Komunikasi  pada  Sub Dinas  Pembinaan  Mental  dalam  Upaya  Meningkatkan
b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
c. Penahanan  disiplin  berat  paling  lama 21 (dua puluh satu) hari.
Pasal  10  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Militer sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  diikuti dengan  sanksi  administratif  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Huruf (a) Yang dimaksud  dengan  “negara  dalam  keadaan bahaya” adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “dalam kegiatan operasi militer” adalah pelaksanaan  tugas  pokok  satuan  Tentara Nasional  Indonesia,  baik  operasi  militer  untuk perang  maupun  operasi  militer  selain  perang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Huruf  (c)  Yang  dimaksud  dengan “dalam  kesatuan  yang  disiap-siagakan”  adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi  militer  selain  perang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kewenangan  utama  Ankum  yang  tak dimiliki semua petugas peradilan militer adalah menahan atau menangguhkan penahanan tersangka.  Pemberian  kewenangan  yang  besar pada  Ankum  merupakan  koreksi  terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 mengenai Susunan dan Kekuasaan
Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan  Ketentaraan.  Undang-Undang  ini memungkinkan  jaksa  tentara  dirangkap  oleh sipil,  sehingga  acapkali  tentara  dihukum  tanpa sepengetahuan  komandan.  Melalui  sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950, Ankum sebagai  penanggungjawab  kesatuan  merasa dilampaui.  Hal  inilah  yang  nantinya  akan menimbulkan salah pengertian antara komandan selaku penanggungjawab kesatuan dengan jaksa yang  bertanggungjawab  menegakkan  hukum. Perubahan  paradigma  dilakukan  pada  produk hukum  selanjutnya,  dimulai  dari  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  1954  tentang
Disiplin  Prajurit  Di  Markas  Komando  Korps  Marinir ”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
Pertahanan  Negara  Republik  Indonesia,  dan Undang-Undang  Nomor  1  Drt  Tahun  1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara.
Urgensi  Ankum  dalam  peradilan  militer berangkat  dari  prinsip  “kesatuan  komando” ( unity  of  command ).  Peran  komandan  prajurit dalam  menangani  suatu  tindak  pidana  militer tidak bisa dikesampingkan. Sebab, menurut S.R. Siantur, 14 adakalanya  peran  komandan  lebih diutamakan ketimbang petugas penegak hukum seperti polisi militer, oditur, dan hakim militer.
Dalam praktik, terjadi tarik menarik antara Ankum  di  satu  pihak  dengan  aparat  penegak hukum  di  pihak  lain.  Aparat  penegak  hukum berkepentingan membawa tersangka ke Pengadilan,  sedangkan  Ankum  cenderung menghindari  karena  membawa  ke  Pengadilan sama  saja  mempersoalkan  tanggungjawab Ankum bersangkutan sebagai komandan. Selalu ada  potensi  konflik  antara  komandan  kesatuan selaku  Ankum  dengan  aparat  penegak  hukum. Apalagi kalau militer diadili di Peradilan sipil. 15 Keinginan membawa prajurit yang melakukan  tindak  pidana  ke  peradilan  sipil muncul  dalam  upaya  revisi  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1997.  Gagasan  ini  sebagai konsekuensi  dari  penyatuan  atap  peradilan militer  ke  bawah  Mahkamah  Agung.  Dalam dalam prosesnya, banyak kendala yang muncul. Salah  satunya  adalah  mengenai  Ankum.  Jika peran  Ankum  dan  Papera  diabaikan,  maka dikhawatirkan pembinaan prajurit menjadi tidak jelas.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  kendala yang dihadapi oleh Ankum dalam menjatuhkan hukuman kepada prajurit terdapat pada kewenangan  Ankum  yang  lebih  dan  persoalan tanggungjawab seorang Ankum terhadap bawahan karena dalam militer memiliki prinsip “kesatuan komando” ( unity of command ).
Sedangkan  permasalahan  yuridis  yang dihadapi  Ankum  dalam  menjatuhkan  hukuman ialah  terletak  pada  peraturan  itu  sendiri.  Hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 9 huruf b dan
14 S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm. 54
c,  dimana  hukuman  minimalnya  tidak  diatur secara  terperinci  sehingga  Ankum  dalam memutus kesulitan untuk menjatuhkan hukuman yang  sesuai  dengan  perbuatannya.  Hal  tersebut juga  mengakibatkan  kepada  putusan-putusan lain  dengan  pelanggaran  yang  sama  namun mendapat putusan hukuman yang berbeda.
2. Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Prajurit TNI yang Dijatuhi Hukuman  Disiplin  Militer  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2014

## Tentang Hukum Disiplin Militer
Untuk  dapat  mengetahui  pemberatan hukuman  disiplin  yang  diperberat  lagi  oleh Ankum  kepada  prajurit  sudah  memenuhi  rasa keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  prajurit, maka  perlu  untuk  mengetahui  terlebih  dahulu terkait  dengan  tujuan  terhadap  penyelesaian pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh Prajurit  TNI  dan  pertimbangan  Ankum  dalam memberikan dan menjatuhkan hukuman disiplin berat yang diperberat kepada prajurit. Penyelesaian  pelanggaran  disiplin  militer  dan Pertimbangan Ankum tersebut sebagai pertimbangan dalam mengkaji dan menganalisis terkait  sudah  terpenuhinya  rasa  keadilan  dan kepastian  hukum  bagi  prajurit  yang  melakukan pelanggaran disiplin militer.
Asas umum dalam penyelesaian pelanggaran “disiplin militer adalah
penyelesaian sesegera mungkin. Jadi, tekanannya adalah kepada kecepatan. Alasannya adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan baru saja terjadi sehingga masih segar dalam ingatan. Dengan  demikian  reaksi  segera  dari  pihak pimpinan  atau  Ankum  terhadap  pelanggaran yang  terjadi  akan  memberikan  kesan  positif kepada  si  pelaku  pelanggaran  dan  juga  kepada rekan-rekannya  sekesatuan.  Kelambatan  atau kesangsian  bertindak  dari  pihak  Ankum  dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang lemah dan kurang  tegas  yang  merupakan  bibit  bagi menurunnya  disiplin  dan  moril  pasukan  yang
15 M.  Fajrul  Falaakh et  al , Implikasi  Reposisi  TNI- Polri  di  Bidang  Hukum (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum UGM Yogyakarta, 2001), hlm. 159
bersangkutan. Penyelesaian pelanggaran disiplin yang  sesegera  mungkin  tidak  boleh  berarti bekerja secara ceroboh atau sembrono.
Ankum  yang  bersangkutan  memang  harus bertindak  cepat  tetapi  tanpa  mengabaikan kecermatan.  Dalam  hal  menghadapi  peristiwa yang  kompleks  dan  berat  sehingga  sulit  untuk segera memberikan putusan maka Ankum yang bersangkutan tidak boleh segan-segan menggunakan  waktu  yang  diperlukan  untuk mempelajarinya.  Yang  penting  adalah  bahwa pemeriksaan  harus  segera  mungkin  dimulai sejak diterimanya laporan mengenai pelanggaran  disiplin  yang  dimaksud.  Setelah Ankum  yang  berwenang  membaca  laporan  itu dan  berpendapat  bahwa  memang  telah  terjadi suatu  pelanggaran  disiplin  militer  maka  dia harus segera mulai melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan tersangka pelaku pelanggaran dilaksanakan  secara  wajar.  Ankum  harus memberikan  kesan  bahwa  Ankum  akan bertindak  adil  sehingga  mendorong  tersangka untuk membeberkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal keterangan tersangka berbeda dengan laporan  yang  diterima  maka  Ankum  yang bersangkutan  meminta  penjelasan  dari  si pelapor.  Si  tersangka  dapat  mengajuan  saksi- saksi tetapi Ankum baru memeriksa mereka jika dia memandang perlu dan terdapat cukup alas an untuk  itu.  Keterangan  dari  saksi-saksi  itu diberitahukan  kepada  tersangka  yang  dapat menyangka  kebenarannya.  Apabila  Ankum tersebut  berhalangan  untuk  memeriksa  sendiri tersangka  maka  pemeriksaan  dapat  dilakukan oleh Ankum yang lain.
Terdapat  banyak  faktor  yang  harus diperhatikan  oleh  Ankum  yang  bersangkutan. Sebelum  melakukan  pemeriksaan  terlebih dahulu  Ankum  yang  bersangkutan  memeriksa berkas  yang  ada  pada  Ankum  atau  staf personalia  mengenai  si  pelaku  pelanggaran. Pertama-tama  yang  mempengaruhi  adalah tujuan dari penghukuman, apakah titik beratnya bersifat  pencegahan  yang  berarti  ditujukan kepada seluruh anggota kesatuan yang berada di bawah  komando  Ankum  atau  titik  beratnya bersifat  mendidik  si  terhukum.  Hal  ini tergantung kepada keadaan dalam kesatuan yang
bersangkutan. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh Ankum adalah kedudukan dan usia  si  pelaku  pelanggaran.  Faktor  lain  yang harus diperhatikan oleh Ankum adalah kepribadian  dan  sifat  si  tersangka.  Seperti contoh bagi seorang prajurit yang sangat perasa, suatu  hukuman  yang  ringan  sudah  banyak efeknya.  Lain  halnya  bagi  seorang  prajurit bandel, kemungkinan baru hukuman yang paling berat akan membuatnya sadar akan kesalahannya. Juga perlu diperhatikan apakah si pelaku pelanggaran sudah pernah dihukum atau tidak.
Ankum harus mempertimbangkan keadaan atau  situasi  dan  kondisi  sewaktu  pelanggaran disiplin  militer  terjadi.  Hal-hal  ini  dapat  juga menjadi faktor yang memberatkan atau meringankan bagi tertuduh. Selain itu juga harus diperhatikan  situasi  dan  kondisi  sewaktu hukuman  akan  dijalani.  Kalau  hukuman  akan dijatuhkan seminggu menjelang hari raya besar maka penahanan berat selama 5 hari akan lebih efektif  daripada  hukuman  penahanan  ringan selama 10 hari. Sesudah mempertimbangkan hal itu  semuanya  maka  Ankum mengambil keputusan.  Rumusan  alasan  penghukuman diuraikan secara singkat tetapi jelas. Disebutkan tingkah laku dan perbuatan dari terhukum yang menyebabkan dihukum dan situasi serta kondisi yang  meliputi  tingkah  laku  atau  perbuatan  itu sehingga  dari  itu  semua  dapat  secara  jelas tergambar  peristiwa  pelanggaran  yang  terjadi. Setelah  itu  hukuman  segera  diberitahukan kepada  si  terhukum  oleh  Ankum  sendiri. Apabila hukuman yang dijatuhkan adalah lebih berat  dari  teguran  maka  kepada  terhukum diberikan salinan dari surat keputusan penghukum.  Hukuman  itu  juga  disampaikan kepada petugas yang harus mengawasi pelaksanaan hukuman itu. Kemungkinan hukuman itu dicatat dalam daftar hukuman yang ada  pada  kesatuan.  Surat  asli  keputusan penghukuman disimpan di staf personalia.
Selanjutnya,  terkait  rasa  keadilan  dan kepastian  hukum  bagi  prajurit  yang  melakukan pelanggaran disiplin militer, menurut Aristoteles keadilan  adalah  kebajikan  yang  berkaitan dengan  hubungan  antar  manusia.  Keadilan
artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain keadilan  merupakan  kebajikan  yang  utama.
Aristoteles menyatakan: justice consists intreating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality . Jika  dikaitkan  dengan  teori  keadilan, hukuman  disiplin  militer  baik  ringan  maupun yang  diperberat  yang  berikan  oleh  Ankum kepada  Prajurit  yang  melakukan  pelangaran disiplin  militer  belum  memiliki  rasa  keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 9 dan Pasal  11,  dalam  Pasal  9  tidak  diatur  terkait dengan batasan minimalnya sehingga menimbulkan  rasa  tidak  adil  antara  Prajurit lainnya  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin. Seperti contoh  kasus  yang  telah  diputus  diatas, ada  pelanggaran  disiplin  militer  yang  dapat dikategorikan  berat  namun  mendapat  hukuman disiplin  yang  bisa  dikatakan  ringan  berupa teguran,  sedangkan  pelanggaran  disiplin  yang dapat  dikategorikan  ringan  justru  mendapatkan pelanggaran  disiplin  yang  lebih  berat  yakni penahanan  selama  14  (empat  belas)  hari.  Jika dilihat  dari segi  keadilannya,  hal  tersebut tidak memberikan  keadilan  bagi  kedua  Prajurit tersebut  karena  yang  melakukan  pelanggaran yang  seharusnya  dapat  diperberat  (penyebaran informasi  rahasia  TNI)  hanya  diberikan hukuman  tegoran,  sedangkan  Prajurit  yang melakukan  pelanggaran  berupa  tidak  menikah secara  batalyon  diberikan  hukuman  penahanan selama 14 (empat belas) hari.

## 3. Pengaturan tentang Ancaman Hukuman
Disiplin  Militer  Sebagaimana  Diatur Dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Disiplin Militer  Demi  Mencegah  Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI
Sanksi  disiplin  prajurit  pasca  reformasi bersifat  gradasi  atau  bertingkat  dengan  tujuan demi  memenuhi  rasa  keadilan.  Setiap  prajurit yang  melanggar  disiplin  prajurit  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  perbuatan  pelanggaran disiplin  yang  dilakukan.  Tingkat  pelanggaran yang  diterapkan  terhadap  prajurit  TNI  pasca reformasi  bersifat  teguran,  ringan  dan  berat. Sehingga  sanksi  pelanggaran  disiplin  militer
yang  diberikan  dikategorikan  sesuai  dengan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  prajurit  yang melanggar kedisiplinan.
Dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit  militer  berupa  teguran  apabila  yang mengakibatkan  dampak  negatif  pada  interen kesatuannya,  serta  disebut  pelanggaran  disiplin ringan jika menimbulkan dampak negatif dalam kesatuan bahkan dari pelanggaran tersebut dapat diperberat  hukumannya  disaat  pelanggaran tersebut dilakukan dalam keadaan khusus (Pasal 11). Dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit  militer  tingkat  berat  jika  menimbulkan dampak  negatif  pada  institusi TNI  atau  bahkan menimbulkan  dampak  negatif  pada  pemerintah dan negara sehingga sanksi pelanggaran tersebut dapat  diperberat  pula  dalam  jika  dilakukan dalam keadaan khusus (Pasal 11).
Dalam pemberian sanksi terhadap prajurit/anggota yang melanggar disiplin di TNI sepenuhnya  diserahkan  pada  Ankum.  Ankum diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin  Militer, yaitu: “Atasan langsung yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan  yang  berada  di  bawah  wewenang komandonya  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang  melakukan  penyidikan  berdasarkan undang-undang ini.”
Tujuan dan fungsi penyelenggaraan hukum disiplin militer, yakni:
a. Penyelenggaraan hukum disiplin militer bertujuan untuk
mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel,  pembinaan  dan  peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin  militer  dengan  memperhatikan kemanfaatan dan keadilan;
b. Menciptakan  kepastian  hukum  dan perlindungan bagi militer serta mencegah  terjadinya  penyalahgunaan wewenang Ankum; dan
c. Menegakkan tata kehidupan bagi setiap militer  dalam  menunaikan  tugas  dan kewajibannya.
Alasan pemberian sanksi pelanggar hukum disiplin militer tersebut, yakni:
a. Menyadarkan  Prajurit  TNI  terhadap kelalaian tanggungjawab dan memberikan semangat serta pemahaman  bagi  prajurit  TNI  untuk lebih  menghargai  peraturang  yang berlaku didalam tubuh TNI;
b. Memberikan  efek  jera,  hal  tersebut untuk  memperingatkan  prajurit  lainnya agar tidak melakukan hal serupa, karena sanksi  yang  diberikan  bersifat  adil, berimbang  dan  memiliki  landasan hukum yang tetap;
c. Melindungi setiap personel Prajurit TNI dalam  menjalankan  tugasnya  bukan semata-mata  memberikan  hukuman kepada  personel.  (Penegakan  hukum disiplin  tidak  harus  dengan  hukuman tapi  lebih  banyak  ke  pembinaan) semata-mata  memberikan  hukuman kepada  personel.  (penegakan  hukum disiplin  tidak  harus  dengan  hukuman melainkan lebih banyak pada pembinaan).
Dari setiap pemberian sanksi pada prajurit yang  melakukan  pelanggaran  merupakan  suatu pemberian  efek  jera  yang  akan  memberi  rasa takut  pula  kepada  prajurit  lainnya  untuk melakukan  tindakan  yang  serupa.  Dengan melihat  sanksi  yang  diberikan  pada  pelanggar disiplin, maka akan mengurungkan atau bahkan membuat  prajurit  lainnya  untuk  lebih  menjaga diri  dalam  perihal  kedisiplinan.  Kedisiplinan yang merupakan nafas utama dalam setiap tubuh prajurit  merupakan  sebuah  hal  yang  wajib dipegang dan tidak untuk dilanggar. Hal tersebut sangat rentan sekali kaitannya dengan kegiatan- kegiatan/kebiasaan  kedinasan  militer  lainnya. Jika seorang prajurit melanggar disiplin militer, maka  akan  merugikan  kegiatan-kegiatan  yang sudah ter-schedule/terencana dalam hal pelaksanaan. Maka dari itu, setiap prajurit yang sudah memegang sapta marga sebagai nafasnya wajib untuk mentaati disiplin dalam keprajuritan.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  ke-5  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, Pelanggaran Hukum Disiplin Militer di definisikan  sebagai  segala  perbuatan  dan/atau
tindakan  yang  dilakukan  oleh  Militer  yang melanggar  hukum  dan/atau  peraturan  Disiplin Militer  dan/atau  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  sendi-sendi  kehidupan Militer  yang  berdasarkan  Sapta  Marga  dan Sumpah Prajurit. Adapun pengertian pelanggaran  hukum  disiplin  menurut  Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 10 Desember  2015  tentang  Peraturan  Disiplin Militer  adalah  segala  perbuatan  dan/atau tindakan  yang  dilakukan  oleh  Militer  yang melanggar  hukum  dan/atau  Peraturan  Disiplin Militer  dan/atau  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  sendi-sendi  kehidupan Militer  yang  berdasarkan  Sapta  Marga  dan Sumpah  Prajurit.  Adapun  jenis  pelanggaran hukum  disiplin  militer  sebagaimana  dimaksud ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer terdiri dari:
a. Segala  perbuatan  yang  bertentangan dengan  perintah  kedinasan,  peraturan kedinasan,  atau  perbuatan  yang  tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
b. Perbuatan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.
Pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  8  huruf diantaranya adalah:
a. Pelanggaran terhadap perintah kedinasan,  yakni  pelanggaran  terhadap perintah  yang  diberikan  oleh  atau  atas nama atasan yang berwenang mengenai kepentingan
kedinasan yang pelaksanaanya dapat berupa: 1) Perintah kedinasan yang disampaikan secara lisan. 2) Perintah kedinasan yang disampaikan secara tertulis. 3) Perintah kedinasan yang
disampaikan  dengan  isyarat  tertentu yang sudah dipahami.
b. Pelanggaran  terhadap  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  atau  atas  nama Pimpinan TNI dalam bentuk: Peraturan (Per), Keputusan (Kep), Surat Telegram (ST),  Instruksi  (Inst),  Prosedur  Tetap (Protap), dan Surat Perintah (Sprin).
c. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang diatur dalam
PPM (Peraturan Penghormatan Militer), PBB (Peraturan Baris  Berbaris),  PUDD  (Peraturan Urusan  Dinas  Dalam),  PDG  (Peraturan Dinas Garnizun), dan Peraturan Seragam TNI AD.
d. Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit antara lain:
1) Sering terlambat mengikuti apel.
2) Tidak memelihara alat perlengkapan dan senjata.Berada di tempat-tempat yang tidak seharusnya bagi prajurit.
3) Hidup boros dan berjudi.
4) Tidak melakukan penghormatan
kepada atasan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang- undangan  pidana  yang  sedemikian  ringan sifatnya” pada Pasal 8 huruf b meliputi:
a. Segala  bentuk  tindak  pidana  yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkaitdengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6
(enam) bulan;
b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
c. Tindak  pidana  yang  terjadi  tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/ataukepentingan umum; dan
d. Tindak  pidana  karena  ketidakhadiran tanpa  izin  dalam  waktu  damai  paling lama 4 (empat) hari.
Terkait dengan 4 (empat) kriteriaperbuatan yang  melanggar  perundang-undangan  pidana yang sedemikian ringan sifatnya tersebut, perlu mendapatkan  pemahaman  bahwa  keempat kriteria tersebut merupakan syarat alternatif dan bukan  merupakan  syarat  kumulatif,  sehingga keempatnya  tidak  harus  dipenuhi  secara bersama-sama.  Hal  ini  diantaranya  disebabkan karena  pengaturan  tindak  pidana  karena ketidakhadiran  tanpa  izin  dalam  waktu  damai paling lama 4 (empat) hari karena kelalaiannya menurut  ketentuan  Pasal  85  ke-1  KUHPM diancam  dengan  hukuman  penjara  selama  9
bulan,  sedangkan  menurut  ketentuan  Pasal  86 ke-1  KUHPM  yakni  ketidakhadiran  tanpa  izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari karena  kesengajaan  diancam  dengan  hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Kriteria keempat ini bersifat kontradiktif dengan kriteria pertama yang  mensyaratkanadanya  tindak  pidana  yang diancam  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dengan demikian, maka empat kriteria perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana  yang  sedemikian  ringan  sifatnya  bukan merupakan  syarat  kumulatif,  melainkan  suatu syarat alternatif yang tidak harus dipenuhi secara bersama-sama.
Terhadap  pelaku  pelanggaran  Hukum Disiplin  Militer  dapat  diberikan  sanksi  berupa hukuman disiplin militer. Sesuai ketentuan Pasal 9  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2014 tentang Disiplin Militer, jenis hukuman disiplin militer terdiri atas:
a. Teguran;
b. Penahanan  disiplin  ringan  paling  lama 14 (empat belas) hari; atau
c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Perbedaan antara penahanan disiplin ringan dan berat terletak pada mekanisme pelaksanaan hukuman  yang  dijalankan.  Dalam  pelaksanaan penahanan  disiplin  ringan,  Terhukum  dapat menerima  tamu  dan  dapat  dipekerjakan  di lingkungan satuannya pada jam kerja, sedangkan  dalam  hal  pelaksanaan  penahanan berat,  Terhukum  tidak  dapat  menerima  tamu, tidak  dapat  dipekerjakan,  dan  menjalani penahanan tersebut pada tempat yang tertutup.
Dalam  keadaan  khusus,  jenis  hukuman disiplin  militer  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c tersebut di atas, dapat diperberat  dengan  tambahan  waktu  penahanan paling lama 7 (tujuh) hari. Keadaan khusus yang dimaksudkan diantaranya adalah:
a. Negara dalam keadaan bahaya;
b. Dalam kegiatan operasi militer;
c. Dalam  kesatuan  yang  disiapsiagakan; dan/atau
d. Militer  yang  melakukan  pengulangan pelanggaran  disiplin  militer  dalam
tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi hukuman disiplin militer.
Ketika  pelanggaran  telah  dilakukan  oleh seorang prajurit TNI, maka ia akan diberi sanksi berupa  tindakan  disiplin.  Tindakan  disiplin adalah  tindakan  seketika  yang  dapat  diambil oleh  setiap  Atasan  terhadap  Bawahan  yang melakukan pelanggaran hukum disiplin.
Tindakan disiplin militer dapat berupa tindakan fisik  dan/atau  teguran  lisan  yang  bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran  hukum  disiplin.  Adapunyang dimaksud dengan tindakan fisik adalah tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain push  up,  sit  up ,  dan  lari  keliling  lapangan selama  kurun  waktu  tertentu.  Diberikannya tindakan  disiplin  bagi  Militer  yang  melakukan pelanggaran  hukum  disiplin  tidak  menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan Hukuman  Disiplin  Militer  kepada  Militer  yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Dengan  demikian,  maka  terhadap  Militer  yang telah  menjalani  tindakan  disiplin,  kepadanya masih  dapat  dipertanggungjawabkan  secara hukum untuk menjalani hukuman disiplin yang dijatuhkan  oleh  seorang  Ankum  melalui mekanisme persidangan Hukum Disiplin Militer.

## PENUTUP
Permasalahan  yuridis  yang  dihadapi  oleh Ankum  biasanya  terdapat  tarik  menarik  antara Ankum  dengan  pihak  penegak  hukum  (sipil). Disaat  prajurit  melakukan  pelanggaran  yang berhubungan dengan warga sipil, maka biasanya Ankum sulit mengambil tindakan. Dari segi ini juga, biasanya Ankum merasa bahwa kedudukannya sebagai Komandan merasa gagal karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.
Dalam putusan penjatuhan sanksi hukuman disiplin militer sudah memberikan rasa keadilan bagi  prajurit  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin militer,  namun  disisi  lain  biasanya  Ankum belum bisa memberikan kepastian hukum karena disaat  ada  pelanggaran  Berat,  Ankum  biasanya memberikan waktu penahanan yang dirasa lama
penahanannya  sama  seperti  sanksi  terhadap pelanggaran ringan.
Penerapan  sanksi  yang  diberikan  Ankum kepada  prajurit  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin militer  sudah  memberikan  efek  jera  terhadap pelakunya,  hal  tersebut  terbukti  pelanggaran setiap tahun semakin sedikit.

## REFRENSI

## Buku
Abdulkadir,  Muhammad.  2004, Hukum  dan Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Ali,  Achmad.  1996, Menguak  Tabir  Hukum , Jakarta.
Darmodihardjo,  Dardji.  et.al.  1996, Pokok-
Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia , Cetakan Kedua, Jakarta.
Falaakh,  M.  Fajrul,  et  al,  2001, Implikasi Reposisi  TNI-Polri  di  Bidang  Hukum , Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.
Kanter,  E.  Y.  et.al.  1981, Hukum  Pidanan Militer di Indensia , Jakarta
Lemek,  Jeremies.  2007, Mencari  Keadilan Pandangan  Kritis  Terhadap  Penegakkan Hukum di Indonesia , Yogyakarta.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005, Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Salam,  Moch  Faisal.  2002, Hukum  Acara Pidana Militer di Indonesia , Bandung.
Sianturi,  S.R.  1985, Hukum  Pidana  Militer  di Indonesia , Jakarta: Alumni.
Siddiq,  Muhammad.  2010,  “ Pola  Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir ”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Tambunan,  A.S.S.  2005, Hukum  Militer Indonesia Suatu Pengantar , Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, STHM.
Tim  Penyusun  Kamus,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Jakarta,  Balai  Pustaka,  Kedua,
1991.Edisi I.
Wulansari,  Eka  Martiana.  2002, Hukum Disiplin  Prajurit  TNI  Pasca  Reformasi , Jurnal  Hukum  Rechtsvinding :  Media Pembinaan Hukum Nasional.

## Undang-Undang
UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69  Tahun  1971  tentang  Penggunaan  Kembali Nama  dan  Sebutan Tentara  Nasional  Indonesia Sebagai  Nama  dan  Sebutan  Resmi  Angkatan Perang Republik Indonesia.
Peraturan  Kepala  Staf  Angkatan  Darat  (Kasad Nomor  75/II/2016)  Pedoman  tentang  Sanksi Administrasi  Bagi  Militer  di  Lingkungan  TNI AD yang Melakukan Pelanggaran.