## EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA BANJARMASIN
Oleh
Muhammad Riduansyah Syafari
FISIP Unlam Banjarmasin
The lower performance of the policy  on Sanitation Management  in Banjarmasin Municipality, since 2000 to 2007, has been basic reason for the importance of evaluation on the by law implementation. The present research on evaluation aims to identify the effectiveness of implemented 2000 by law Number 4 on sanitation management in Banjarmasin Municipality, involving: first, to identify the expected and realized output of policy; second, expected and realized    outcome of policy; thirdly, the condition of sanitation after the policy. Descriptive qualitative approach was used in this research through the use of formal evaluation. Results indicated that the implementation of policy Sanitation Management, from 2000 to 2006 was found not effective to realize the clean Banjarmasin Municipality. Because of less optimal implementation, due to no socialization, less human resources, budget, and facilities and infrastructure, and less involvement of private and civil community (NGO, Village and RT/RW) in managing sanitation. The implementation of    by law has started to be effective since 2007 to the present day following optimization of Perda through improved performance of old program and socialization of by law , addition and implementation of new program and the involvement of governance element in the program implementation directly related to the community. The effectiveness of policy  is observed from 4 programs that have been successfully achieve their output and outcome, namely the cooperation program on waste management with the third party, orderly waste disposal program, orderly waste disposal transport program and orderly waste processing at the TPAs (waste disposal terminal). Even there are 2 programs that have not successfully achieve output and outcome, i.e. the yustisi (justice) program and retribution collection program for sanitation. Therefore, optimization of implemented by law is quite effective.
Keywords: policy evaluation, effectiveness, and sanitation management

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Pada tahun 2005  Kota Banjarmasin masuk kategori sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Pada penilaian tersebut, Kota Banjarmasin menempati urutan
ke 11 dari 13 Kota besar  yang terkategori kotor, sebagaimana data dalam tabel berikut :
Tabel 1 Daftar    13 Kota Besar Terkotor Di Indonesia No. Kota Nilai 01. Pekan Baru 73,09 10. ... ... 11. Banjarmasin 61,50 12. Samarinda 60,84 13 Tangerang 57,41
Sumber:
Dalam perkembangannya selanjutnya, pada Tahun 2008 Kota Banjarmasin berhasil menaikkan peringkatnya ke urutan 9 dari 13 Kota Besar yang terkotor di Indonesia. Akan tetapi capaian itu masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, yaitu keluar dari kelompok kota besar kategori kota terkotor
Walaupun sudah ada upaya dari Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (DKPS) dalam mengoptimalkan implementasi Perda tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Namun,    penyelenggaraan kebersihan yang dilaksanakan, masih belum mampu keluar dari rutinitas yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya, yaitu sebatas rutinitas penarikan retribusi kebersihan. Kalaupun ada perubahan, hal itu ada pada peningkatan pelayanan pengangkutan sampah yang sebelumnya hanya dari TPS ke TPA. Sejak tahun 2008 pelayanan penyelenggaraan kebersihan ditingkatkan, mulai dari rumah tangga yang dikoordinir oleh masing-masing ketua  RT/ RW ke TPS dengan volume pengangkutan 2 kali dalam seminggu. Pengangkutan dilakukan menggunakan kendaraan roda 3 (Tossa) hasil bantuan dari Bank BPD, BRI, dan BNI yang di distribusikan ke tingkat Kelurahan dalam Kota Banjarmasin. Per Kelurahan
satu kendaraan roda 3 (Tossa), dengan biaya operasional (uang bensin dan perawatan) diserahkan kepada masyarakat (Banjarmasin Post, 22 Maret 2008).
Perubahan lainnya adalah meningkatnya sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan operasi Yustisi yang berkoordinasi dengan Instansi Satpol PP, Kepolisian dan TNI, serta Kejaksaan Kota Banjarmasin. Operasi Yustisi dalam rangka penegakan hukum Perda itu kembali dilakukan per April 2008. Sebelumnya pada akhir Maret hingga awal April 2008 telah dilakukan sosialisasi melalui media massa cetak, radio, TV, dan pembagian 1000 buah tong sampah mini kepada pemilik mobil pribadi dan angkutan kota di jalan A. Yani Banjarmasin (Banjarmasin Post, 22/03/2008).
Kebijakan  penegakkan peraturan daerah tersebut, masih terus dilakukan sampai dengan sekarang. Namun, kenyataannya Kota Banjarmasin masih belum mampu keluar dari kategori sebagai kota yang kotor, setidaknya bisa memenuhi kriteria sebagai kota yang layak menerima Adipura. Permasalahan ini diperparah lagi dengan masih rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat dalam mematuhi ketentuan pembuangan sampah, seperti, membuang sampah tidak sesuai waktunya, tidak pada tempatnya atau ke sungai 01/09/2008).
Keterbatasan sumber daya, juga menjadi penghambat sulitnya penyelenggaraan kebersihan, seperti dana yang idealnya Rp 10 milyar pertahun baru terpenuhi Rp 8 milyar, armada truk idealnya 50 unit baru tersedia 29 unit, petugas yang idealnya 500 personil baru tersedia 400 orang, TPS idealnya 200 unit baru ada 110 unit, dan itupun sudah banyak yang rusak dan ditutup
Warga Kota Banjarmasin masih menganggap penyelenggaraan kebersihan
adalah tugas pemerintah saja. Artinya pemerintah masih diposisikan sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan kebersihan diakses, 01/09/2008).
Berdasarkan  uraian  permasalahan tersebut, maka penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Di Kota Banjarmasin ini, menjadi penting untuk dilakukan. Karena melalui penelitian ini akan terlihat efektivitas kebijakan tersebut dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang bersih.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan paparan permasalahan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
"Bagaimana efektivitas kebijakan  tentang penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin?".

## 1.3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui efektivitas kebijakan tentang penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin, yang meliputi:
1. Mengetahui output kebijakan antara harapan dan kenyataan.
2. Mengetahui outcome kebijakan antara harapan dan kenyataan.

## 1.4. Manfaaat Penelitian
Sedangkan manfaat yang diharapkan diperoleh melalui penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan perbendaharaan pengetahuan bagi daerah terkait kinerja perda tentang penyelenggaraan kebersihan di Banjarmasin.
2. Secara praktis, menjadi bahan evaluasi kinerja implementasi perda tentang penyelenggaraan kebersihan Kota Banjarmasin.

## 2.1. Teori Governance
Paradigma administrasi publik baru adalah paradigma yang dibangun di atas tiga pilar governance , yaitu negara, masyarakat sipil dan swasta Goodsell (2003) dan Dwiyanto (2006: 19). Pelayanan publik bukan menjadi tanggungjawab tunggal pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama ketiga elemen governance tersebut. Agar keterpaduan ketiga elemen governance itu bisa terealisasi, maka birokrasi dan birokrat harus proaktif untuk mewujudkan keharmonisan hubungan ketiga elemen tersebut. Jadi, mau tidak mau birokrasi pemerintah dan birokratnya harus  bekerja  keras untuk membumikan gagasan ini  (  Utomo, 2007:98).
Dalam governance , pelayanan publik bukan lagi monopoli tunggal pemerintah, sebagaimana sistem administrasi publik tradisional yang lebih menekankan kepada kekuatan otoritas. Model pelayanan publik yang dikehendaki dalam sistem governance adalah model yang melibatkan tiga unsur, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (Utomo, 2007: 114).
Sujarwoto dan Yumarni (dalam Jurnal Administrasi Publik Vol. VIII No. 2, 2007: 556-558)  menjelaskan,  Inti dari teori governance adalah koordinasi, kolaborasi dan penyebaran kekuasaan di mana kekuasaan yang semula didominasi oleh negara didistribusikan kepada aktor-aktor di luar negara yang ada di sektor swasta maupun masyarakat sipil. Wijaya (dalam Jurnal Adminisrasi Publik Vol. VIII No. 2, 2007: 538) memaparkan, Pemerintah mengalami penyusutan dalam aktivitas-aktivitas langsung berhubungan dengan publik. Spirit untuk mengutamakan fungsi " steering rather than rowing " (bisa dilihat dalam buku reinventing
government oleh Osborn dan Gaebler, 1992), maksudnya pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengontrol dari pada pelaksana langsung. Pelaksana pelayanan publik diberikan kepada masyarakat terutama sektor privat.
Kenyataan  tersebut  memunculkan konsep The New Public Service oleh Denhardt and Denhardt (2003), yang menekankan perlunya keseimbangan peran dari ketiga elemen governance tersebut. Warga negara ( citizens ) harus dipandang sebagai warga negara yang berhak mendapatkan servis yang sama dari pemerintah, dan jangan dipandang sebagai konsumen.
Masyarakat sipil juga mulai dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan kebersihan, khususnya pada tataran teknis pelaksanaan program. Seperti sosialisasi Perda yang melibatkan LSM, pengkoordiniran pengumpulan dan pengangkutan sampah yang melibatkan RT/RW,  dasawisma, karang taruna, memainkan peranan yang penting sebagai intermeditary dan arena kemitraan antara masyarakat dan negara (Dwipayana dan Eko, 2003: 28).

## 2.2. Tinjauan Manajemen Perkotaan
Sebagaimana paparan dalam teori governance di atas, bahwa dalam melaksanakan pelayanan kepada publik, pemerintah tidak bisa lagi menangani kesemuanya. Jika tetap dipaksakan, dimungkinkan akan terjadi pelayanan publik yang tidak efisien dan efiktif. Sehingga, pemerintah harus membagi tanggungjawab pelayanan itu kepada masyarakat, dalam hal ini civil society dan swasta. Kemudian muncullah apa yang disebut dengan sistem pasar. Dalam sistem ini, pemerintah dituntut untuk mampu melakukan intervensi. Devas dan Rakodi (1993) dalam Nurmandi (2006:16-17) mengidentifikasi enam bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar dan untuk menghindari dampak-dampak negatif ikutannya.
Bentuk-bentuk intervesi itu adalah:  Pertama, perlindungan terhadap publik,
terutama yang menyangkut ketertiban umum dan penegakan hukum.  Kedua,
Pengaturan aktivitas sektor swasta, contoh, Pemerintah kota harus membuat aturan dasar tentang ambang batas limbah cair yang diijinkan dibuang ke sungai. Ketiga adalah provisi pelayanan publik,  pada jenis pelayanan publik yang memerlukan investasi  yang sangat mahal masih tetap mengandalkan keterlibatan pemerintah di dalamnya.  Keempat adalah fungsi-fungsi pembangunan, pemerintah berfungsi sebagai koordinator pembangunan baik yang dilakukan oleh sektor publik maupun oleh sektor swasta. Kelima adalah redistribusi pendapatan dan kesejahteraan. Contoh, pembuatan dan pelaksanaan pajak progresif dan subsidi kepada kelompok miskin.  Keenam adalah produksi, yaitu menyangkut pemenuhan kebutuhan publik, sebagaimana dijelaskan dalam bentuk intervensi ketiga.
Model kontrak merupakan salah satu model pelayanan yang dapat dilakukan pemerintah.  Pemerintah dapat mengontrak atau memberikan mandat kepada perusahaan negara  atau daerah untuk memberikan pelayanan. Pihak lain yang dikontrak adalah perusahaan swasta. Dalam mekanisme kerja terakhir, pemerintah mengontrak perusahaan swasta untuk penyapuan jalan, pemeliharaan lampu jalan, pemeliharaan traffic light , pengumpulan sampah, dan lain sebagainya. Produksi dan provisi pelayanan dilakukan oleh pihak yang memperoleh hak kontrak. Aliran produksi atau aliran otorisasi dimulai dari kebutuhan masyarakat konsumen akan suatu pelayanan. Pihak swasta yang mendapatkan kontrak memproduksi dan memprovisi pelayanan publik tersebut kepada masyarakat konsumen, sedangkan konsumen membayar  secara langsung atas biaya pelayanan yang diterima kepada produsen.

## 2.3.  Tinjauan Tentang Kebersihan

## 2.3.1. Pengertian Kebersihan
Pengertian tentang kebersihan lebih rinci di kemukakan oleh situs wikipedia Indonesia berikut:
"Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah dan bau. Kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen dan bahan kimia"
diakses tanggal 18/12/2008).
Dalam konteks penelitian evaluasi kebijakan tentang Penyelenggaraan Kebersihan ini, lebih banyak berbicara tentang kebijakan penanganan persampahan di Kota Banjarmasin. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, yang dimaksud dengan sampah adalah : "setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang    dibuang karena dianggap tidak berguna lagi".

## 2.3.2. Model Pengelolaan Sampah Kota
Sudradjat (2006: 10-11) menjelaskan model pengelolaan sampah dari dalam negeri dan model pengelolaan sampah di luar negeri secara umum, Yaitu:
1. Model Pengelolaan Sampah di Indonesia.
Model pengelolaan sampah di Indonesia ada dua macam, yaitu urugan dan tumpukan”. Model pertama merupakan cara yang paling sederhana, yaitu sampah dibuang di lembah atau cekungan tanpa memberikan perlakuan. Urugan atau model buang dan pergi ini bisa dilakukan pada lokasi yang tepat, yaitu bila tidak ada pemukiman dibawahnya, tidak menimbulkan polusi udara, polusi pada
air sungai, longsor, atau estetika.
Pengolahan sampah yang kedua lebih maju dari cara urugan, yaitu tumpukan. Model ini bila dilaksanakan secara lengkap sebenarnya sama dengan teknologi aerobik. Hanya saja tumpukan perlu dilengkapi dengan unit saluran air buangan, pengolahan air buangan ( leachate ), dan pembakaran ekses gas metan
( flare ). Model yang lengkap ini telah memenuhi prasyarat kesehatan lingkungan.
Model penanganan sampah di atas, juga dikenal dengan istilah 3P (pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan)  (Pamudji,  1980: 61-65 dalam tesis Atmodjo: 2007). Pengelolaan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi yang bermanfaat antara lain dengan cara pembakaran, pengeringan, pengomposan, pemadatan, penghancuran dan daur ulang. Dalam hal ini pengelolaan sampah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan, tahap pengangkutan dan tahap pemusnahan sampah.
2. Model Pengelolaan Sampah di Luar Negeri.
Menurut Sudradjat (2006: 16-17)  dalam beberapa tahun terakhir, telah ada suatu aturan tentang prakarsa manajemen sampah padat yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, Australia, Austria, Selandia Baru, dan Jepang. Sebagian fokus dari program 3R ( reuse , reduce , dan recycle ).

## 2.4. Evaluasi Kebijakan
Menurut winarno (cet. II 2008: 225-226) Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dwidjowijoto (2006:154) menegaskan
evaluasi kebijakan publik itu tidak hanya evaluasi implementasinya, melainkan berkenaan perumusan, implementasi, dan lingkungan.
Adapun Subarsono (2006: 120-122) lebih rinci lagi memaparkan tujuan dilakukannya evaluasi. Menurutnya evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:
1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajad pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2) Mengukur tingkat efesiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3) Mengukur tingkat  keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6) Sebagai bahan masukan ( input ) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Lihat bagan 1 berikut:

## Bagan 1. Kebijakan Sebagai Suatu Proses
Input Output Outcome Dampak
Proses
Kebijakan

## Umpan balik
Sumber: Subarsono, 2006
Keberadaan output dan outcome adalah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut Dunn dalam Wibawa, dkk (1994: 5) konsekuensi kebijakan ada 2 jenis, yaitu output dan dampak (1984:280). Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok yang lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Program perbaikan kampung, misalnya, menghasilkan output berupa rumah sehat dan jalan kampung yang rapi; sedangkan output dari program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) adalah rupiah yang diterima oleh para mahasiswa golongan ekonomi lemah.
Dipihak lain, dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Program perbaikan kampung tadi setelah menghasilkan lingkungan fisik yang sehat kemudian menimbulkan dampak meningginya etos kerja masyarakat kampung. Dampak yang lain misalnya, menurunnya tindak kekerasan para pemuda putus sekolah.
Dengan demikian  efek kebijakan ( policy effect ) itu ada setelah adanya output kebijakan ( policy output ). Dan kerangka evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan komponen-komponen tersebut. Efek kebijakan ( policy effect ) dalam penelitian ini dilihat sebagai sarana antara menuju policy outcome .
Dalam melakukan evaluasi itu sendiri ada beberapa kriteria yang mesti diperhatikan. Menurut Dunn (terj. Cet. V 2003: 610) ada enam kriteria yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal
( formal evaluation ) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriftif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengavaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria yang paling sering digunakan adalah efektivitas dan efesiensi. Penelitian Evaluasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Banjarmasin ini memfokuskan kepada efektivitas kebijakan tersebut.
Dalam konteks penelitian evaluasi terhadap efektivitas program, Hermawati dkk, mengutif Elkin dan Cornick (2005: 29) mengemukakan kriteria dalam mengukur efektivitas, yaitu :
a. Produktivitas yang diekspresikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
b. Pencapaian hasil yang tercermin dari fungsi dan perubahan masyarakat.
c. Dampak program terhadap komunitas.
Selanjutnya Earl Babbie (sebagaimana dikutip Gunanto Surjono, 2003: 7 dalam Hermawati, dkk: 2005: 29) menyatakan, bahwa efektivitas suatu program sosial dapat dilihat dari aspek:
a. Kemandirian masyarakat secara sosial dan ekonomi.
b. Organisasinya bergerak sesuai kebutuhan nyata menurut arahan program.
c. Masyarakat dapat menikmati hasil program.
Berdasarkan paparan di atas bahwa suatu program, dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dalam proses implementasinya dapat mencapai hasil
optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan berdampak positif terhadap individu serta komunitas sosial disekitar program yang diimplementasikan. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan, sangat dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang ada dalam program yang direncanakan. Rancangan program yang efektif menurut Ketner (1991) terdiri dari empat komponen, yaitu input , troughput , output dan outcomes . Sedangkan Pietrzark (eds all, 1990) menyatakan, bahwa program yang efektif sangat ditentukan oleh tiga komponen, yaitu input , process dan outcome . Isi kedua konsep tersebut signifikan dan saling melengkapi.
Konteks penelitian Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan ini, akan mengukur efektivitas kebijakan tersebut melalui kebijakan-kebijakan operasional berupa program-program/ proyek-proyek yang diturunkan, agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan. Ukuran efektivitas yang akan digunakan merupakan kombinasi dari teori yang dikemukakan kedua pakar tersebut dan juga teori yang dipaparkan oleh Subarsono di atas tentang Kebijakan Sebagai Suatu Proses.

## 2.5. Kerangka Pemikiran Penelitian
Komponen-komponen yang dievaluasi meliputi komponen output dan outcome program. Evaluasi output menyangkut penilaian seberapa jauh keluaran yang dihasilkan program telah tercapai. Evaluasi outcome menyangkut evaluasi dampak/ manfaat yang ditimbulkan oleh adanya program tersebut. Berikut adalah Kerangka pemikiran penelitian Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Banjarmasin:

## Bagan 2

## Kerangka Pemikiran Penelitian

## 3.1. Metode Penelitian
Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan di Kota
Banjarmasin ini, merupakan  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Sedangkan pendekatan evaluasi yang digunakan adalah pendekatan evaluasi formal.
Lokasi penelitian di  Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  di mana isu mengenai kebersihan khususnya masalah sampah di Kota Banjarmasin sangat santer,
sejak Kota Banjarmasin masuk dalam kategori kota terkotor di Indonesia.
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian evaluasi ini ada dua macam, yaitu:  data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, serta triangulasi untuk meningkatkan keabsahan data penelitian. Selain itu, juga digunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap kebersihan dan penyelenggaraan kebersihannya.
Policy Goal
Policy Output Policy Outcome Policy Effect Policy
Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu Pertama analisis sebelum kelapangan. Kedua analisis selama dilapangan. Ketiga analisis setelah selesai dilapangan. Analisis sebelum ke lapangan: Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari data hasil studi pendahuluan (analisis data sekunder dan primer), yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian yang sifatnya sementara.
Jenis evaluasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi single program before-after . Jenis evaluasi penelitian akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi sebenarnya dilapangan. Jika, peneliti nantinya bisa melakukan seperti yang diinginkan oleh jenis evaluasi ini. Maka, jenis evaluasi inilah yang akan digunakan dalam menganislisis data-data yang diperoleh di lapangan. Jika data before sulit diperoleh, dan hanya dapat memperoleh data tentang sasaran program pada waktu program telah selesai, maka peneliti hanya akan menggunakan jenis evaluasi single program after - only .

## 4.1. Evaluasi Program Penyelenggaraan Kebersihan
Ada enam program yang dievaluasi dalam penelitian kebijakan penyelenggaraan kebersihan ini. Program yang diteliti adalah program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke-3, program yustisi sampah, program tertib buang sampah, program tertib angkutan sampah, program tertib pemusnahan sampah TPA, dan program pemungutan retribusi kebersihan.
1. Program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke-3
Kebijakan berupa kerjasama dengan pihak ketiga yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banjarmasin, sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Remy Proud’homme dalam Nurmandi (2006: 136-139) dengan pendekatan “ improving hand ” (jalan tengah) berusaha
mengajukan pemecahan masalah melalui pendekatan manajerial. Salah satunya adalah melalui koordinasi internal, yaitu koordinasi yang dijalin antara pemerintah dan swasta guna memacu pembangunan kota. Khusus dalam program penyapuan jalan ini sejalan dengan jenis koordinasi internal yang pertama, yaitu  koordinasi antara pemerintah dan swasta. Dalam konteks ini, swastanisasi menjadi koordinasi internal, yang dapat berbentuk pengambilan keputusan, provisi, pembayaran dan pembiayaan dalam berbagai kota. Dalam penyapuan jalan ini DKP Kota Banjarmasin telah menggunakan model pembiayaan dalam manajemen kontrak sebagaimana di kemukakan E.E. Savas dalam Nurmandi (2006: 271-281), Sandra Cointreau dalam Suryokusumo (2008: 116:117) tentang beberapa bentuk pilihan pelibatan swasta dalam struktur pengelolaan infrastruktur persampahan.
Program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak  ketiga dalam hal penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol dan jalan kota, telah mampu menimbulkan efek yang baik. Yaitu, berupa meningkatnya kebersihan dijalan-jalan protokol dan jalan kota serta terbebasnya jalan protokol dan jalan kota utama dari serakan sampah. Realitas ini sejalan dengan hasil survey terhadap 50 orang warga kota yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Sebagian besar responden, yaitu 76 % (38 orang) setuju, 6 % (3 orang) sangat setuju, 10 % (5 orang) sangat setuju sekali dan hanya 8 % (4 orang) responden yang tidak setuju, adanya peningkatan kebersihan di jalan protokol dan jalan kota di Kota Banjarmasin, sejak diimplementasikan Perda No. 4 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kebersihan.

## Tabel 1
Evaluasi Program Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan pihak ke-3
Policy Goal Policy Output Policy Effect Policy Outcome Terjalinnya kerja sama yang baik antara Pemko dengan pihak ke-3 untuk mewujudkan jalan protokol
jalan kota yang bersih dan bebas
sampah.
Tersedianya jasa penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol dan jalan kota, melalui kerjasama dengan pihak ke-3, telah berhasil meraih
output nya.
Penyapuan dan pembersihan jl. Protokol dan Jl. Kota utama 2 kali sehari, jalan kota/ arteri 1 kali sehari oleh pihak ke-3 DKP 1 kali sehari. Telah dilaksanakan sesuai prosedur.
Jl. Protokol  Jl. Kota Utama bersih dan bebas sampah, jalan kota yang dikerjakan swasta lebih bersih dari sebelum ada program.
Terlihat dari hampir tidak adanya serakan sampah. Kecuali jl. Kota yg dikelola Kecamatan yg masih banyak serakan sampahnya.
Sumber: data olahan hasil penelitan, 2009

## 2. Program yustisi sampah
Program yustisi/ penegakan hukum Perda No. 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, sudah mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2006. Walaupun sempat terhenti pada bulan Januari s/d bulan Juni 2007, karena kendala tidak adanya anggaran. Mulai bulan Juli 2007, hingga sekarang operasi yustisi tersebut masih terus dilangsungkan. Namun, karena sifatnya yang insidental dan tergantung anggaran yang disediakan, maka menjadikan yustisi/ penegakan hukumnya lemah. Akibatnya, efek kebijakan yang maksimal berupa lahirnya kesadaran dan rasa takut warga kota maupun pengguna jalan protokol dan jalan kota utama tidak terwujud. Walaupun sebagian warga kota sudah mulai menyadari hal ini, tetapi operasi yustisi yang bersifat insidental masih
memberikan peluang kepada warga kota untuk    membuang sampah tidak sesuai ketentuan Perda. Oleh karena itu, rencana Kabid Kebersihan DKP Kota Banjarmasin, yang mengajukan usulan tambahan berupa pengadaan pengawas khusus disetiap Kecamatan patut didukung. Hanya, mampukah pengawas keliling itu menghadapi kemungkinan terburuk seperti Kasus pemukulan oleh warga yang marah  atas anggota LSM KOMPAK pada tahun 2004, yang menjadi patner kerja sukarelawan pengawas TPS. Jika usulan ini bisa diterima dan dilaksanakan, kemungkinan efek kebijakannya akan jauh lebih baik dari pada operasi yustisi yang bersifat insidental, yaitu berupa meningkatnya kesadaran hukum warga kota dalam mentaati ketentuan Perda dalam penyelenggaraan kebersihan.
Efek kebijakan yang diharapkan dari adanya operasi yustisi/ penegakan hukum Perda No. 4 Tahun 2000 ini adalah meningkatnya kesadaran hukum warga kota dalam menyelenggarakan kebersihan. Meningkatnya kesadaran hukum warga kota ini, bisa dilihat dari adanya rasa takut membuang sampah sembarangan.  Dari hasil survei terhadap masyarakat menunjukkan fenomena, bahwa sebagian besar masyarakat kota mulai takut untuk membuang sampah sembarangan.
Dengan memperhatikan hasil wawancara dan kuesioner yang disebarkan kepada 50 orang responden, tergambar hasil dari program Yustisi Perda tersebut. Bahwa program ini, memang berhasil mulai meningkatkan kesadaran hukum sebagian warga kota, tetapi belum maksimal. Ketidakmaksimalan ini dilihat, dari hasil jawaban sebagian besar responden yang menjawab setuju atau kadar jawaban yang perubahannya biasa saja (64%), demikian pula jumlah responden yang menjawab tidak ada rasa takut cukup besar (24 %). Demikian pula, hasil
wawancara dengan sejumlah Ketua RT dan warga yang dekat maupun yang jauh dari lokasi operasi yustisi juga menunjukkan realitas yang sama. Realitas ini, juga telah diakui oleh Kepala dan Staf DKP Kota Banjarmasin, bahwa hasil yang diinginkan dari program Yustisi Perda ini, memang belum sesuai dengan yang harapkan.
Tabel 2 Evaluasi Program Yustisi Policy Goal Policy Output Policy Effect Policy Outcome Terwujudnya pemahaman warga
Kota  Banjarmasin, terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan
Kebersihan dan
menimbulkan efek jera/ rasa takut.
Operasi yustisi dilakukan 5 tahun lebih setelah berlakunya Perda, masih sering terkendala lambatnya pencairan dana,
masih bersifat insidental. Sehingga output tidak optimal
dan belum sesuai harapan. Penyelenggaraan Yustisi berjalan sesuai dengan frekuensi yang direncanakan, di lokasi yang telah
direncanakan.
Dengan objek sasaran jelas. Koordinasi dan kerjasama antar
instansi dalam pelaksanaan yustisi berjalan baik dan lancar.
Meningkatnya
Kesadaran Hukum Warga Kota tidak signifikan.
Indikasinya adalah tidak banyak berubahnya perilaku sebagian warga dalam membuang sampah sembarangan,
sehingga efek kebijakan yang diharapkan dalam outcome tidak tercapai.
Sumber: data olahan hasil penelitan, 2009

## 3. Program tertib buang sampah
Titik tekan program tertib buang sampah adalah pada kepatuhan warga kota dalam membuang sampah ke TPS sesuai ketentuan Perda. Realitas yang terjadi mulai tahun 2000 s/d tahun 2006, sebagian besar warga kota masih membuang sampahnya pada siang hari atau di luar ketentuan Perda tersebut.
Tidak tertibnya pembuangan sampah tidak terlepas dari belum maksimalnya pengawasan di tempat-tempat pembuangan sampah dan belum adanya anggaran yang untuk pengawasan. Selain itu, diperparah lagi dengan masih kurangnya jumlah TPS dan kelayakannya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut DKP Kota Banjarmasin mencoba  menggiatkan pengangkutan sampah di tingkat RT/RW dan petugas mulai mengangkutnya ke TPS pada malam hari. Maka, otomatis warga yang terbiasa membuang sampah ke TPS pada  siang hari akan berkurang. Demikian pula, warga yang terbiasa membuang ke sungai, kolong rumah dan tempat terbuka, juga akan berkurang. Dengan pola seperti itu,    diharapkan pada tahun 2010 pembuangan sampah dari warga kota/ rumah tangga ke TPS akan berlangsung tertib dan warga juga terbiasa untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan, sehingga kota akan menjadi lebih bersih dan indah ke depannya. Optimalisasi pola ini tentunya akan dapat mengatasi kelemahan pengawasan terhadap lokasi TPS, sehingga efek kebijakan berupa tertibnya pembuangan sampah dari warga kota ke TPS bisa lebih terasa.
Berdasarkan hasil survei sebanyak 68 % (34 responden) menilai setuju adanya perubahan pola kebiasaan membuang sampah pada siang hari ke malam hari, walaupun mereka meyakini masih ada sebagian warga yang belum mematuhi ketentuan perda tersebut. Tetapi mereka yakin, bahwa sebagian besar masyarakat sudah mulai membuang sampah pada malam hari melalui petugas sampah pada masing-masing RT/RW atau sejumlah RT dalam sebuah Kelurahan dan sebagian lagi sampai kepada proses pengomposan.  Sedangkan 4 % (2 orang) sangat setuju adanya perubahan, 8 % (4 orang) responden sangat setuju sekali adanya perubahan tersebut. Dan ada 18 % (9 orang) responden yang tidak
setuju adanya perubahan tersebut, mereka menilai masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada siang hari ke TPS. Kemudian ada 2 % (1 orang) responden yang sangat tidak setuju adanya perubahan kebiasaan membuang sampah tersebut.
Perubahan kebiasaan membuang sampah di masyarakat dari siang ke malam hari, karena adanya sosialisasi, dorongan dan bantuan angkutan sampah kepada Kelurahan untuk mengkoordinir RT/RW dalam menyelenggarakan jasa pengangkutan sampah. Efeknya adalah meningkatnya jumlah pengangkutan sampah di tingkat RT/RW yang dikoordinir oleh Kelurahan dan berubahnya kebiasaan membuang sampah rumah tangga sembarangan.
Tabel 3 Evaluasi Program Tertib Buang Sampah Policy Goal  Policy Output Policy Effect Policy Outcome Terwujudnya pemahaman warga Kota Banjarmasin, terhadap Perda No. 4 Th 2000, yaitu tertib dan dipatuhinya ketentuan waktu pembuangan sampah.
Dilaksanakannya pengadaan jasa pengangkutan sampah di tingkat RT/RW melalui koordinasi Kelurahan dengan RT/RW dan bantuan angkutan
sampah roda tiga oleh
DKP untuk 50
Kelurahan menunjukkan tercapainya output program.
Pelaksanaan sosialisasi,
dorongan dan pemberian bantuan
angkutan sampah kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan jasa pengangkutan sampah berjalan lancar. Hal ini berefek atas keberhasilan outcome program.
Berubahnya kebiasaan
sebagian besar warga kota dalam membuang sampah sembarangan
dan    meningkatnya jumlah RT/RW yang menyelenggarakan jasa pengangkutan
menunjukkan
tercapainya outcome
program.

## Sumber: Data olahan hasil penelitan, 2009
4. Program tertib angkutan sampah
Dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban dalam pengangkutan
sampah, Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (DKPS) sekarang Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banjarmasin. Mengeluarkan kebijakan Penertiban Angkutan Sampah dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, pengangkutan dibagi perwilayah, karena ada 5 Kecamatan, maka ada 5 wilayah pengangkutan sampah. Kedua, pekerjaan dengan sistem borongan yang dihitung perrit. Artinya setiap petugas pengangkut yang mendapatkan borongan, misalnya 3 lokasi TPS, ternyata total angkutannya 5 rit, maka akan dihitung 5 rit bukan per TPS.    Ketiga, pengangkutan dibagi menjadi 3 ship, yaitu pola rutin, pola rotary dan pola penanggulangan.  Pola pengangkutan  rutin dilaksanakan mulai pagi hari sekitar pukul 04.00 Wita, pola pengangkutan rotari dimulai sekitar pukul 10.00 Wita,   pola pengangkutan penanggulangan dilaksanakan antara pukul 10.00 s/d pukul 04.00 Wita.
Dalam kondisi keterbatasan jumlah truk yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin, sementara jumlah sampah kota yang harus diangkut ke TPA dari tahun ke tahun terus meningkat karena terus bertambahnya jumlah penduduk kota. Untuk itu, kemudian pola pengangkutan juga dibagi menjadi 3, sehingga dapat mengurangi kelemahan keterbatasan sarana prasarana angkutan sampah.
Hasil survei dalam tabel 34 menggambarkan, bahwa sebagian besar responden, yaitu 60 % ( 30 orang) menilai setuju, 10 % (5 orang) responden menilai sangat setuju, dan 12 % ( 6 orang) responden menilai sangat setuju sekali. Sedangkan 18 % (9 orang ) responden menilai tidak setuju. Penilaian tidak tertib, karena responden tersebut menilai masih ada pengangkutan sampah hingga siang hari.

## Tabel 4

## Evaluasi Program Tertib Angkutan Sampah
Policy Goal Policy Output Policy Effect Policy Outcome Agar pengangkutan sampah berjalan lancar dan tuntas sesuai hasil yang diperoleh dan agar pembuangan sampah dari masyarakat juga tertib.
Pengangkutan perwilayah, sistem ship pengangkutan (rutin, rotary, penanggulangan) dan pengangkutan sistem borongan yang
dihitung per rit,
berlangsung efektif
dibandingkan sistem satu wilayah dan
pengangkutan per rit.
Pelaksanaan sistem pengangkutan yang baru memberikan efek yang baik terhadap
keberhasilan program dalam meraih outcome
dalam kondisi sarana prasarana jumlah angkutan sampah yang masih kurang.
Pengangkutan sampah berlangsung tertib dan tuntas: indikasinya adalah pengangkutan telah sesuai prosedur dan lebih cepat dgn pola (ship), per wilayah dan sistem borongan yang dihitung perrit dan perbaikan jalan dengan cor beton.
Sumber: Data olahan hasil penelitan, 2009

## 5. Program tertib pemusnahan sampah TPA
Untuk mewujudkan pemusnahan sampah TPA yang tertib, sehingga semua sampah yang masuk dapat termusnahkan dan umur TPA bisa lebih panjang, DKP Kota Banjarmasin kemudian membangun sistem pemusnahan sampah TPA berbasis controlled landfill yang minimal dan melakukan penataan lahan TPA. Keberhasilannya bisa dilihat dari adanya ketentuan controlled landfill yang dipatuhi.
Sejak tahun 2006 s/d sekarang, sampah yang masuk ke TPA termusnahkan semuanya. Dan mulai tahun 2008 hingga tahun 2009 ini sudah ada 6 Komposter Komunal dibawah kewenangan DKP Kota Banjarmasin yang sudah beroperasi. Rencananya, akan segera dibangun Komposter Komunal
hingga mencapai 27 buah melalui kerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup RI. Kedepannya, jika DKP Kota Banjarmasin mampu mengefektifkan Komposter Komunal tersebut, bisa dipastikan Kapasitas dan umur TPA Basirih akan bertambah panjang. Karena, sampah yang masuk ke TPA Basirih akan semakin sedikit bahkan mungkin tidak perlu lagi ada TPA. Karena, semua sampah telah termanfaatkan melalui sistem 3 R ( reuse , reduce dan recycle ).
Ada perubahan yang banyak terhadap program tertib pemusnahan sampah TPA, setelah DKP Kota Banjarmasin beralih ke sistem controlled landfill yang minimal dan tertata rapinya lahan TPA. sistem open dumping tidak efektif, karena terlalu banyak memakan lahan TPA, lahan tidak tertata baik, dan lamban karena sarana prasarana pendukung seperti alat beratnya hanya 1 buah Buldozer mini yang jika rusak tidak ada gantinya. Setelah beralih ke sistem controlled landfill minimal yang didukung sarana prasarana standard yang memadai dan dilaksanakan hingga ke tingkat 2, yaitu mulai dari pembuatan lubang-lubang/blok-blok sebanyak 16 buah sebagai tempat penguburan/pengurugan sampah yang ditutup tanah merah. Dan tingkat keduanya berupa pembuatan kolam-kolam lindi dan saluran air leachet yang permanen menjadikan sistem controlled landfill memenuhi standard minimal yang layak. Perpaduan dengan sistem Komposter Komunal, menjadikan kemampuan pemusnahan sampah mulai dari sumbernya hingga ke TPA meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya menggunakan sistem open dumping .
Tabel 5 Evaluasi Program Tertib Pemusnahan Sampah TPA Policy Goal  Policy Output Policy Effect Policy Outcome
Untuk meningkatkan
kemampuan Pemusnahan sampah TPA dan mengurangi volume
sampah yang masuk ke TPA, sehingga umur TPA bisa lebih lama.
Ketentuan pemusnahan sampah berupa pola sistem controlled landfill yang minimal terpenuhi dengan baik, lahan TPA tertata rapi dan perpaduan dengan sistem Kompuster
komunal menjadikan output semakin
efektif. Pelaksanaan Sistem controlled Landfill dan perpaduan dengan sistem Komposter Komunal telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur masing-masing,
sehingga berefek terhadap
outcome program.
Produktivitas pemusnahan sampah yang tinggi, karena telah didukung sarana prasarana yang memadai dan standard, serta pemusnahan semua sampah yang masuk ke TPA berjalan lancar dan termusnahkan semuanya, dari volume sampah yang masuk antara 120-150 ton per hari semuanya termusnahkan dan adanya pengurangan jumlah sampah yang masuk ke TPA., melalui penerapan sistem Komposter Komunal, sehingga outcome program efektif.
Sumber: Data olahan hasil penelitan, 2009

## 6. Program pemungutan retribusi kebersihan
Pada tahun 2007 ketika masih dikerjasamakan dengan PT PLN Cabang Banjarmasin, rencana pendapatan penerimaan dana retribusi kebersihan yang ditargetkan adalah sebesar Rp2.690.000.000,-, realisasi dari target    pada tahun tersebut adalah   Rp2.616.786.000. Artinya ada selisih Rp 73.214.000,-  dari target yang direncanakan dan target tidak tercapai. Pada tahun 2008, yang kerjasama pemungutan retribusinya dikerjasamakan dengan PDAM Bandarmasih,    target pemasukan PAD dari retribusi kebersihan masih tetap Rp 2.690.000.000,-. Lagi-lagi target yang diinginkan tidak teralisasi, jumlah pemasukan dari retribusi yang diterima jauh menurun dari sebelumnya, yaitu sebesar Rp Rp2.463.486.000,-. Selisih yang terjadi dari target yang direncanakan adalah sebesar Rp 226.514.000,-.
Besarnya penurunan penerimaan PAD dari retribusi kebersihan tersebut,
dikarenakan terjadinya perpindahan kerjasama dari instansi sebelumnya. Yaitu, sebelumnya kerjasama dilakukan dengan PT PLN Cabang Banjarmasin, tetapi karena tidak boleh lagi, kerjasama pemungutan kemudian dipindahkan ke PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, dengan jumlah pelanggan yang jauh lebih sedikit dari pada pelanggan listrik.
Output dari program ini memang tercapai, yaitu terselenggaranya pemungutan retribusi kebersihan, namun tidak semua rumah tangga yang memasang PDAM, sehingga hanya sebagian saja yang bisa dipungut retribusinya. Kenyataan ini berdampak terhadap tidak tercapainya outcome program. Jumlah penerimaan dari retribusi kebersihan itu, masih sangat besar kurangnya untuk bisa mencukupi biaya rutin operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan pemusnahan sampah TPA. Jika, dikurangkan dengan hasil pemungutan retribusi itu, maka jumlah kekurangannya sebesar RP 9.536.514.000,-  (sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ampat belas ribu rupiah). Berdasarkan data-data tersebut, bisa dinyatakan outcome dari program pemungutan retribusi kebersihan belum tercapai.
Tabel 6
Evaluasi Program Pemungutan Retribusi Kebersihan Policy Goal  Policy Output Policy Effect Policy Outcome
Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang kebersihan secara optimal, agar dapat menunjang pembiayaan operasional penyelenggara an kebersihan kota.
Dana retribusi kebersihan yang
masuk tidak memenuhi target penerimaa
n, sehingga
output
tidak tercapai/ tidak sesuai harapan.
Penyelenggaraan penarikan retribusi dengan PLN maupun dengan PDAM berjalan dengan lancar, karena penarikan dikenakan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik maupun PDAM. Dengan cara itu otomatis semua pelanggan baik itu ketika bekerjasama dengan PLN maupun dengan PDAM adalah objek retribusi yang pasti membayar retribusinya. Namun, tidak bisa menjangkau seluruh objek retribusi yang diamanahkan oleh  Perda.Efek kebijakan yang diharapkan dapat meraih outcome tidak terpenuhi. Dana retribusi kebersihan yang masuk dan diterima, tidak mencukupi dan tidak mampu menunjang operasional rutin kegiatan pengangkutan dan pemusnahan sampah. Dalam Rp 12 M dana yang dibutuhkan, pemasukan retribusi kebersihan hanya mampu menopang 17 % saja, sehingga outcome program tidak tercapai.
Sumber: Data olahan hasil penelitan, 2009

## 5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan evaluasi atas 6 program turunan kebijakan penyelenggaraan kebersihan di kota Banjarmasin, ada 4 program yang efektif dan dua program yang tidak efektif. Program-program yang efektif adalah Pertama, program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke-3. Kegiatannya berupa penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah jalan protokol, jalan kota  utama  dan  jalan  kota. Kedua, program tertib buang sampah. Ketiga, program tertib angkutan sampah. Keempat, program tertib pemusnahan sampah TPA. Program-program itu efektif karena berhasil meraih tujuan programnya, yang terlihat dari tercapainya output dan
outcome nya. Program yang tidak efektif adalah program yustisi dan program pemungutan retribusi kebersihan. Dua program ini gagal dalam meraih tujuannya yang terlihat dari tidak tercapainya output dan outcome program tersebut.
2. Rekomendasi
Berdasarkan realitas hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Mengadakan program pendampingan pasca sosialisasi, misal    program pendampingan pengelolaan sampah 3R berbasis RT, hingga mandiri.
2. Melaksanakan yustisi dan pengawasan yang bersifat rutin, bukan insidental, di wilayah yang telah dinyatakan daerah bebas sampah.
3. Mengadakan pengawasan dan aksi simpatik di lokasi-lokasi TPS.
4. Perencanaan target penerimaan retribusi, memperhatikan dan mempertimbangkan jumlah objek retribusi PDAM Bandarmasih, agar target bisa terealisasi. Objek yang berada diluar kapasitas PDAM, perlu mencari alternatif kerjasama selain dengan PDAM.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Kapanlagi.com. 2007. UU Pengelolaan Sampah Akan Hentikan Sistem Penimbunan Sampah. Dalam http:
//www.kapanlagi.com/h/0000222172_print.html. Diakses, 01 Januari 2009.
Anonim. Kliping Bencana Walhi Kalimantan Selatan, Kumpulan Kliping Walhi Kal-Sel Yang Bersumber Dari Media Massa Di Kalimantan Selatan Dengan Issue Bencana. 2008. kesadaran terhadap kebersihan rendah. Dalam
Anonim. Radar Banjar. 2004. Wawancara; Drs H Rajuddin M Si ( Kepala Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah) Sampah, Masalah Bersama Yang Mengatasinya Harus Bersama Pula. Dalam
Anonim. Surat Kabar Harian Banjarmasin Post. 2008, 22 Maret. Terpaksa Angkut Sampah Lagi .
Anonim. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. 2008. Kebersihan .  Dalam
Atmojo, Yunianto Tri. 2007. Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Persampahan Kota Surakarta . Tesis Tidak Diterbitkan. Yogyakarta:  Magister Administrasi Publik, Yogyakarta.
Denhardt, J.V., and Denhardt, R.B. 2003. The New Public Service : Serving Not Stering . Armonk: M. E. Sharpe.
Dinas Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin b. 2006. Rencana Strategis Dinas Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2010.
Dunn, WN. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik , edisi ke-2. Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna dan Erwan Agus Purwanto. Penyunting, Muhadjir Darwin. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik : Untuk Negara-Negara Berkembang : Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi .  PT. Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta.
Dwipayana, Ari AAGN dan Eko Sutoro. 2003. Membangun Good Governance di Desa . Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta.
Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Goodsell, Charles T. 2003. A New Vision For Public Administration .  Dalam E-mail:
Hermawati, I., Cahyono, Agus Tri Sunit, Warto dan Tri Laksmi Udiati. 2005, Studi

## Jurnal Administrasi Publik Volume 6 Nomor 1 Juni 2015
Evaluasi Efektivitas Kube Dalam Pengentasan Keluarga Miskin Di Era Otonomi Daerah ,  Departemen Sosial RI Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Balai Besar penelitian dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta.
Nurmandi, Achmad. 2006. Manajemen Perkotaan : Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia .  Laboratorium Ilmu Pemerintahan  dan Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta—Sinergi Publishing, Yogyakarta.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan. 2000.
Banjarmasin: Diperbanyak oleh Bagian Hukum dan Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah/ Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin.
Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sudradjat, H.R. 2006. Mengelola Sampah Kota : Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota Dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik Kompos . Penebar Swadaya, Jakarta.
Sujarwoto dan Tri Yumarni.  2007. Deconstructing Governance Theory . Dinamika Kepemerintahan Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII No. 2. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
Suryokusumo, R. Ferry Anggoro. 2008. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan . Magister Administrasi Publik—Sinergi Publishing, Yogyakarta.
Susan, Novri. 2007. Masyarakat Sipil dan Konsolidasi Demokrasi Daerah . Dalam http://socialpeace.wordpress.com. Diakses, 10/09/2008.
Utomo, Warsito. 2007. Dinamika Administrasi Publik : Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik . Magister Administrasi Publi-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Wibawa, Samodra, Yuyun. P dan Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wijaya, Andy Fefta. 2007. Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah . Dinamika Kepemerintahan Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII No. 2. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: Teori  Proses (Edisi Revisi) . Media Pressindo, Yogyakarta.
Zainuddin, Hasan. Haruskah Tertawai Banjarmasin, Kota Terkotor di Indonesia . Dalam