Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) Vol. 2, No. 1 (2017), pp. 171-195

## PERKEMBANGAN TRANSAKSI MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH
Hendra Cipta

## STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Abstract
Mudaraba  is  a  joint  venture  agreement  between  two  parties,  where  the  first party provides the entire capital is called shahibul mall and the second as the manager of the capital called mudharib. In other words, mudaraba is a term for the act of a person who entrusts his property to others to merchantability and split the profits for the two based  on  their  agreement  while  losses  to  be  borne  by  the  property  owner.  Mudaraba concept was applied by sharia banks on savings accounts products, general investment accounts through deposits, special investment accounts, financing with the principle of profit sharing and mudaraba sukuk.
Mudaraba as a principle of profit sharing is still practiced by Islamic banks in Indonesia with revenue sharing not lead to a profit and loss sharing. Here we can see that Islamic banks are still not ready to share profits and losses with the customer, but every effort will face profit and loss. However, we hope that in the future Islamic banks could apply the concepts of profit and loss sharing.
Keywords: Mudharabah, Ekonomi Islam, Bank Syariah

## Pendahuluan
Bunga  bank  dan  riba  di  perbankan  konvensional  menjadi  hal kontradiktif bagi masyarakat yang berusaha menghindarkan diri dari transaksi riba, sehingga sebagian masyarakat mencari perbankan yang halal yang luput dari komponen riba karena transaksi riba berseberangan dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah menawarkan akad mudharabah sebagai opsi jalan  keluar  dari  transaksi  yang  memuat  elemen  non-halal  (riba).  Akad mudharabah ini  sudah  dituangkan  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 ayat 4 yang menyatakan bahwa akad mudharabah
merupakan perjanjian kolaborasi antara pemilik modal dengan fund manager di mana  profit  dibagi  berdasarkan  alokasi  bagi  hasil  dan  kerugian  hanya  akan ditanggung oleh pemilik modal. 1
Mudharabah merupakan  perjanjian  kerjasama  yang  modal  utamanya diinvestasikan  oleh  seorang  investor  atau  sekelompok  investor  kepada pengelola  usaha (agent-manager), kemudian  pengelola  usaha  harus mengembalikan  modal  utama  usaha  tersebut  berikut  bagian  profit  yang  telah sama-sama disepakati oleh kedua pihak yang terikat dalam perjanjian. Sebagai imbalan kerjanya, wakil itu menerima bagian keuntungannya. 2 Kerugian pada usaha  tersebut  yang  timbul  dikarenakan  tingginya  biaya  operasional  (di  luar perkiraan),  maka  pengelola  usaha  sama  sekali  tidak  ikut  memikul  kerugian tersebut.  Pengelola  usaha  hanya  akan  mengalami  “derita”  kerugian  karena kehilangan  seluruh  waktu,  tenaga  dan  pengorbanan  pemikirannya dicurahkannya. 3
Pada  abad  pertengahan,  perjanjian  kerjasama (syirkah) dan commenda (mudharabah,  qiradh, dan muqaradhah, yang  selanjutnya  akan  digunakan  kata mudharabah untuk  mewakili  semuanya)  merupakan  dua  sarana  ekonomi terpenting  masyarakat,  yang  memanfaatkan  basis  keuangan  dan  manusia sekaligus  untuk  memenuhi  tujuan  perdagangan.  Hal-ihwal  ini  sudah  eksis sejak abad pertengahan baik di dunia muslim dan juga di barat. 4
Melalui akad mudharabah peran penting bank syariah dalam pengentasan kemiskinan akan terlihat karena dengan memberikan pembiayaan mudharabah pada  usaha  mikro  kecil  tugas  bank  syariah  sebagai  perantara  keuangan  akan terlihat nyata. Selain itu, melalui akad mudharabah inilah letak bedanya  antara
1 Laila Mugi Harfiah, dkk., “The Impact of ROA, BOPO, and FDR to Indonesia Islamic Bank’s Mudharabah Deposit Profit Sharing”, Etikonomi , Vol. 15 (1), April 2016, hlm. 20.
2 M. Fahim Khan, Essay in Islamic economics (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1995), hlm. 80.
3 Robert S. Lopez dan Raymond I.W., Medieval Trade in The Mediterranean World (New York: t.tn, 1955), hlm. 175.
4 S.D.  Goitein, Commercial  and  Family  Partnerships  in  The  Countries  of  Medieval  Islam, Islamic Studies, 3 (1964), hlm. 315.
bank berbasis bagi hasil dengan bank berbasis suku bunga akan nyata terlihat. Pembiayaan  yang  dialirkan  melalui  akad mudharabah akan  melibatkan  pihak investor dan pengelola usaha, sebelum kedua kelompok pihak yang berakad ini sepakat  berkolaborasi  dengan  perjanjian mudharabah tentunya  akan  disetujui porsi bagi hasil antara investor dan pelaksana usaha,  pada proses menyetujui porsi bagi hasil inilah letak bedanya. 5
Bank syariah sudah dikenal sebagai perbankan yang identik dengan bagi hasil . Bagi  hasil  seharusnya  menjadi  prinsip  mendasar  bagi  operasional  bank syariah. Bagi hasil ini di fiqih muamalah identik melalui perjanjian mudharabah. Melalui  akad  ini,  posisi  bank  syariah  selaku  mitra  bagi  nasabah,  baik  kepada nasabah  penabung  dan  deposan  maupun  kepada  nasabah  yang  meminjam dana.  Dari  sisi funding ,  bank  syariah  bertindak  sebagai mudharib yang mengelola uang yang diinvestasikan oleh nasabah, sedangkan nasabah menjadi shahibul mal . 6
Namun, walaupun identik dengan “bank bagi hasil” justru produk yang laris pada perbankan syariah di Indonesia adalah produk murabahah (jual beli). 7
Bank  syariah  di  Indonesia  belum  begitu  merespon  penggunaan  skema profit and loss sharing , sehingga sampai sekarang  masih menggunakan skema revenue- sharing. Penggunaan  skema revenue-sharing tersebut  karena  tingginya kemungkinan moral hazard terjadi di Indonesia . Melalui skema revenue-sharing, bank  syariah  sebagai  pemilik  dana  dapat  menghindari  kemungkinan munculnya moral hazard terhadap biaya-biaya usaha dan meminimalisir risiko . 8
5 Dwi Agung Nugroho Arianto, “Peranan al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalamUpaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan , Vol. 8, No. 2, November 2011, hlm. 168-169
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 137.
7 Al-Kaff, Does  Islam  Assign  any  Value/Weight  to  Time  Factor  in  Economic  and  Financial transactions? (Karachi: Islamic Research Academy, 1986), hlm. 5-6 dan 8.
8 Tarsidin, Bagi  Hasil  Konsep  dan  Analisis (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), hlm. 4-5.

## Pengertian Mudharabah
Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW terma mudharabah sudah eksis. 9 Berkaitan  dengan  hal  ini  Udovitch  menjelaskan  bahwa  terma mudharabah muncul sebagai bentuk perkongsian  di antara daerah semenanjung Arab yang berkembang  dalam  lingkungan  perniagaan  pra-Islam.  Istilah  ini  semakin berkembang luas ketika bangsa Arab mampu menaklukkan beberapa wilayah negara-negara Timur Dekat, Afrika Utara sampai ke Eropa Selatan. 10
Al-Jaziri  mengatakan  bahwa mudharabah merupakan  sebutan  bagi tindakan  seseorang  yang  mempercayakan  hartanya  (dalam  bentuk  modal investasi)  kepada  pihak  tertentu  untuk  diperdagangkannya  dan  membagi keuntungan  bagi  keduanya  berdasarkan  kesepakatan. 11 Mudharabah sangat bermanfaat  untuk  mobilisasi  investasi  masyarakat  pada  pengembangan ekonomi  di  sektor  riil  dan  untuk  menyediakan  berbagai  fasilitas,  antara  lain dengan  memodali  para  pelaku  bisnis  dan  memberikan  tambahan  modal usaha. 12
Mudharabah berakar  dari  bahasa  Arab  yaitu dharb yang  artinya  adalah menonjok  dan  memukul  serta  bepergian  (berjalan).  Pengertian  memukul  dan berjalan  merupakan  kiasan  dari  “proses  seseorang  memukulkan  dan menghentakkan  kedua  kakinya  dalam  suatu  usaha”. 13 Mudharabah awal mulanya  merupakan  bahasa  sehari-hari  dalam  tutur  kata  penduduk  Irak, sedangkan  menurut  tutur  kata  penduduk  Hijaz  disebut  dengan  istilah qiradh atau muqaradhah. 14
9 Abdullah  Saeed, Islamic  Banking  and  Interest,  A  Study  of  Prohibition  of  Riba  and  Its Contemporary Interpretation (Leiden, New York, Koln: EJ. Brill, 1996), hlm. 51-52.
10 Abraham  L  Udovitch, Partnership  and  Profit  in  Medival  Islam (New  Jersey:  Princeton University Press, 1970), hlm. 172.
11 Abdurrahman  al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  ‘ala  al-Mazahib  al-Arba’ah (Beirut:  Dar  al-Fikr,  t.t.), III: 34, dalam mabahis al-Mudharabah.
12 Nabil  A.  Saleh, Unlawful  Gain  and  Legitimate  Profit  in  Islamic  Law:  Riba,  Gharar  and Islamic Banking (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm. 104.
13 Muhammad  Usman  Syabir, Al-Mu’amalat  al-Maliyah  al-Mu’ashirah  fil  Fiqhi  al-Islami (Yordania, Darun Nafais, 1996), hlm. 300.
14 Ali  bin  Muhammad  al-Jumu’ah, Mu’jam  al-Musthalahat  al-Iqtishadiyah  wal  Islamiyah (Riyad: Maktabah al-‘Abikan, 2000), hlm. 460.
Secara teknis mudharabah merupakan suatu jenis kerja sama bisnis yang dinaungi oleh akad di antara pihak investor yang menanamkan modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola (mudharib) bisnis, modal seluruhnya bersumber dari  pihak  investor . 15 Pembagian  keuntungan  dari  akad mudharabah harus disepakati dalam isi kontrak oleh para pihak yang berakad, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). 16 Sedangkan jika muncul kerugian, maka investor yang  akan  menanggung  kerugian  tersebut  selama  kerugian  itu  bukan  akibat kelalaian  pengelola.  Jika  terjadi  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  karena kecurangan  dan  kelalaian  yang  dilakukan  pengelola,  maka  si  pengelola  wajib bertanggung  jawab  terhadap  kemalangan  (rugi)  yang  ada  buah  dari kecurangan  dan  kelalaian  yang  dilakukannya. 17 Secara  garis  besar  hal  ini senada dengan apa yang sampaikan Warde yaitu bila mudharabah mendapatkan keuntungan;  maka  keuntungan  itu  dibagi  kepada  kedua  belah  pihak, sedangkan  jika rugi; maka  kemalangan yang muncul akibat kerugian tersebut ditanggung semuanya oleh pemilik modal. 18
Menurut  Muhammad,  fungsi  bank  dalam  kontrak mudharabah adalah menerima  dan  menyimpan  dana shahibul  mal serta  menyerahkan  kepada mudharib yang  membutuhkan  modal.  Artinya,  jika shahibul  mal ingin mendayagunakan  dananya  harus  melewati  bank,  begitu  juga  ketika mudharib menghendaki dana untuk usahanya.
Kerja  sama mudharabah dalam  sistem  perbankan  syariah  menempatkan bank  sebagai mudharib sekaligus  sebagai shahibul  mal. Selaku  pelaksana ( mudharib ) , bank syariah bertugas mengatur dan mengurus dana yang ditaruh deposan untuk mendapatkan porsi pembagian keuntungan. Sedangkan selaku
15 Muhammad, Kebijakan Fiskal  dan Moneter dalam Ekonomi Islam (Jakarta:  Salemba Empat, 2002), hlm. 69.
16 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 224.
17 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari ... , hlm. 95.
18 Ibrahim  Warde, Islamic Finance in  The Global  Economy (Edinburg University Press, 2001), hlm. 136.
shahibul mal, bank mendistribusikan dana para deposan kepada debitur untuk diinvestasikan ke dalam bisnis tertentu.
Posisi  bank  yang  berstandar  ganda  ini  tentu  sedikit  banyak  membuat rancu  pengertian mudharabah yang  dikembangkan  oleh  ulama  fikih.  Sebab antara shahibul  mal sebagai  pemilik  modal  sesungguhnya  dan mudharib (entrepreneur) yang  benar-benar  mengerahkan  tenaga  dan  keterampilan  untuk sebuah  bisnis  yang  riil  tidak  berjumpa  secara  terus-menerus  dan  langsung, tetapi mesti melalui bank.
Sementara  bank  sebagai  lembaga  usaha  yang  bergerak  di  bidang keuangan  yang  kegiatan  operasionalnya  harus  didasarkan  pada  tingkat efisiensi,  produktivitas,  dan  profitabilitas  yang  layak  mempunyai  beberapa ketentuan-ketentuan  khusus  yang  mengatur  lalu  lintas  keuangan  yang dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib . 19

## Sejarah Mudharabah
Dalam  bidang  hukum, mudharabah merupakan  kontrak  kerjasama  di mana salah satu mitra (yaitu pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan karena  sebagai  investor  yang  memiliki  barang,  ia  disebut  dengan pemilik barang  ( ras  mal );  dan  mitra  lainnya  berhak  memperoleh  bagian  keuntungan dari  usaha  yang  dilakukan  kerjasama  tersebut  atas  pertimbangan  pekerjaan yang dilakukannya dalam mengelola usaha, dan orang ini disebut dharib (atau pengelola)  dari  kedudukannya  itu  ia  memperoleh  bagian  keuntungan  atas pekerjaannya  sendiri  dan  usahanya.  Ia  memperoleh  kesempatan  untuk menggunakan  modal  berdasarkan  kebijaksanaannya  sendiri  sebaik-baiknya dan berbagai kebijaksanaan dan partisipasi dengan atasan (pemberi modal).
Mudharabah telah  ada  dan  dilakukan  oleh  umat-umat  sebelum  Islam datang  dan  setelah  Islam  datangpun  para  sahabat  Rasulullah  SAW  juga
19 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 29-30.
mempraktekkannya  karena  mendapatkan  manfaat  dari  kerjasama  dengan skema mudharabah ini dan konsep akad ini selaras dengan prinsip dasar syariah.
Berdasarkan pendapat Ibnu Rusyd:
“  Tidak  ada  perbedaan  pendapat  di  antara  kaum  muslim  mengenai keabsahan qiradh. Sistem  ini  pernah  sangat  digemari  pada  masa  pra Islam dan Islam mengadopsinya. Tidak ada konsensus pendapat bahwa kontrak tersebut mengandung maksud pemberian modal oleh seseorang kepada  orang  lain  untuk  keperluan  bisnis.  Pemakai  modal  menerima sejumlah proporsi keuntungan yang disepakati, misalnya, proporsi yang mungkin disepakati, sepertiga, seperempat atau bahkan setengahnya.”
Nabi  Muhammad  saw  sendiri  bekerja  sebagai dharib pada  transaksi komersial  jenis  ini  kepada  Khadijah  sebelum  beliau  diangkat  secara  resmi sebagai Nabi. 20 Hal ini dinyatakan oleh Ibn Majah pada pemerintahan Suhaib bahwa muqaradhah merupakan  satu  dari  tiga  hal  yang  diridhoi  Allah.  Semua ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan sebagai suatu bentuk transaksi bisnis dan  mereka  menyatakan  pendapat  tersebut  berdasarkan  banyaknya  para sahabat  Nabi  Muhammad  saw  yang  melakukannya  selama  masa  kehidupan Nabi  Muhammad.  Nabi  Muhammad  mengetahui  akan  praktek  tersebut  dan menyetujuinya.  Dengan  begitu,  persetujuan  Nabi  terhadap  apa  yang dipraktekkan pada masa hidupnya telah menjadi dasar kontrak mudharabah. 21
Pendapat  lain  menyatakan  bahwa mudharabah dikenal  bermula  dari dunia Islam ke kota-kota pelabuhan Italia pada akhir abad kesepuluh dan awal abad kesebelas. Meskipun perjanjian-perjanjian perdagangan yang menyerupai mudharabah telah  ditemukan  ada  di  Timur  Dekat  dan  kawasan  Mediterania semenjak  masa  permulaan,  namun  bentuk  perjanjian  Islam  itulah (qiradh, muqaradah,  mudharabah) yang  menjadi  contoh  perjanjian  perdagangan
20 Mausu’ah  al-Iqtishad  al-Islami  fil  Masharif  wan  Nuqud  wal  Aswaq  al-Maliyah (Kairo: Darussalam, 2009), I: 299.
21 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 380-383.
permulaan  yang  identik  dengan  lembaga  resmi  ekonomi  terkenal  di  Eropa yang ternama dengan terma commenda. 22
Besar  kemungkinan, mudharabah bersumber  dari  semenanjung  Arab dimana  perkembangannya  berlangsung  di  dalam  lingkungan  kafilah perniagaan  orang-orang  sebelum  Islam.  Pada  saat  ekspansi  oleh  orang  Arab, mudharabah menyebar sampai ke Timur Dekat, Afrika Utara, hingga ke Eropa Selatan. Mudharabah menjadi  bahan  pembahasan  panjang  dan  terperinci  di dalam  kitab-kitab  fikih  permulaan  (akhir  abad  kedelapan).  Penjelasan  hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih permulaan itu dapat menegaskan bahwa mudharabah telah  berlangsung  lama  sehingga  menjadi  lembaga  perdagangan yang mapan.
Umar  dan  Utsman,  khalifah  kedua  dan  ketiga  adalah  sebagian  sahabat yang  menggunakan mudharabah. Umar  pernah  menginvestasikan  uang  anak- anak  yatim  piatu  dengan  cara  bekerjasama  dengan  para  pedagang  yang berdagang  di  antara  Madinah  dan  Irak.  Aisyah  dan  Abdullah  bin  Umar dulu biasanya menginvestasikan uang anak-anak yatim piatu dan uang lainnya yang ditanganinya  melalui  sarana mudharabah. Ibn  Mas’ud,  sahabat  terdekat  Nabi, dan  Abbas  bin  Abd  al-Muttalib  paman  Nabi  ikut  andil  dalam  perdagangan mudharabah. Sedang  Abbad  mendapatkan  persetujuan  Nabi  saw  atas tindakannya  menetapkan  syarat  kepada  wakil  yang  dipercayainya  mampu mengelola  uangnya.  Dua  putra  Umar  menggunakan  uang  pajak  kedaerahan yang  dipungutnya  dalam  perjalanan  mereka  menuju  ibukota  kekhalifahan pertama di Madinah, kerja sama mudharabah tersebut terwujud melalui barang yang dibeli di Irak kemudian diperdagangkan di Madinah. Mereka menyimpan separuh  keuntungan  untuk  diri  mereka  sendiri  dan  mengembalikan  besaran pokoknya berikut dengan sisa keuntungannya untuk kekayaan negara. 23
22 Jusmaliani dkk., Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 209-210.
23 Abraham L. Udovitch, Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan  (Teori  dan  Penerapannya), diterjemahkan  oleh  Syafrudin  Arif  Marah  Manunggal  (Kediri: Qubah, 2008), hlm. 234-236.

## Bentuk Akad Mudharabah
Kata akad berasal dari bahasa Arab, yang lazimnya di sebut ‘aqada dari kata ‘aqada, ya’qidu, ‘aqdan, yang berarti mengikat dan mengumpulkan. 24 Akad yang  asal  katanya  mengikat  dan  mengumpulkan  ini;  pengertiannya  adalah mengumpulkan  ujung  dua  buah  tali  dan  menghubungkan  dua  ujung  tali tersebut  dalam  satu  ikatan  sehingga  saling  bersambung,  kemudian  keduanya bersambung menjadi sepotong benda. 25
Akad  atau  perjanjian  adalah  suatu  ikatan  antara  dua  pihak  atau  lebih tentang  sesuatu  urusan  tertentu  yang  dimulai  dengan  kehendak  salah  satu pihak  kemudian  disetujui  oleh  pihak  di  sisi  lainnya  yang  ikut  serta  dalam perjanjian  tersebut dan akhirnya memunculkan  pemufakatan  di antara pihak- pihak yang ikut serta dalam perjanjian. 26
Adapun  menurut  istilah  syara’,  As-Sanhury  dalam  kitabnya Nazariyyah al-‘Aqd  Syarh  al-Qanun mengutip  dari  kitab Mursyid  al-Hairan mengemukakan bahwa yang di maksud dengan akad (perjanjian) adalah suatu perbuatan yang dilandasi  dengan  hukum  di  mana  seorang  atau  lebih  melakukan  perjanjiaan dan  mengikatkan  dirinya  terhadap  beberapa  orang. 27 Menurut  Ahmad  Azhar Basyir  akad  adalah  suatu  komitmen  ijab  kabul  dengan  aturan  yang  telah diluruskan oleh syara’ dan melahirkan konsekuensi hukum pada obyeknya. 28
Menurut  Husein  Hamid  Hasan  sebagaimana  di  kutip  oleh  Niazi mendefinisikan  akad  adalah  penghubung  dua  hal  yaitu  penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) . Sedangkan Edward William Lane menyatakan bahwa akad adalah  kontrak,  kesepakatan,  perjanjian,  persetujuan,  ikatan,  fakta,  dan
24 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir  Kamus  Arab  Indonesia, (Yogyakarta:  PP  al- Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 1023.
25 S. E. Rayner, The Theory of Contract in Islamic Law (London: Bordrecht/Boston: Graham and Trorman, 1991), hlm. 5.
26 Ibid…, hlm. 13.
27 Abd. Ar-Razzaq as-Sanhury, Nadzariyahal-‘Aqd (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 80.
28 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Mu’amalat  (Hukum  Perdata  Islam) (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum  UII, 1993), hlm. 42.
pertunangan. 29 Sedangkan  menurut  Mursyid  al-Huraian  akad  berarti penawaran  yang  berasal  dari  satu  diantara  dua  orang  atau  kelompok  yang melakukan  kontrak;  dimana  pihak  kedua  setuju  dengan  materi  kontrak  yang diajukan oleh pihak pertama. 30
Aktualisasi  perjanjian  di  antara  beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam komitmen  perjanjian  wajib  berpegang  atas  prinsip  ketulusan (ikhtiyari) , menunaikan  komitmen (‘amanah) ,  siaga  dan  kehati-hatian (ihtiyati), konstan (luzum), sama-sama  bermanfaat,  ekuivalen (taswiyah), terbuka,  tidak  sulit (taisir), bertujuan  untuk  kebaikan,  menjunjung  tinggi  kehalalan.  Asas-asas  ini sinkron dengan hukum positif yang terdapat di Indonesia.
Sebelum dibahas lebih dalam tentang akad mudharabah ini, akan  dilihat terlebih  dahulu  beberapa  pendapat  ilmuwan  muslim  yang  mempertanyakan validitas mudharabah sebagai dasar bagi kegiatan perbankan Islam (pendapat ini dipaparkan  hanya  untuk  memperkaya  wacana  saja,  penulis  tidak  sepakat dengan  pendapat  ini). 31 Sejumlah  ilmuwan  muslim  tidak  sepakat  seandainya mudharabah digunakan  sebagai  basis  bagi  aktivitas  perbankan  Islam  dengan argumentasi:
1. Karena akad perjanjian mudharabah telah eksis dan berkembang sejak abad pertengahan dan cocok kondisi  tertentu pada saat itu. Akad ini tidak  mempunyai  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  bisa diaplikasikan  dalam  aktivitas-aktivitas  keuangan  modern  dalam masyarakat industri yang kompleks. Pendapat ini didasarkan kepada asumsi bahwa para ahli hukum dan ahli teologi Islam mutakhir tidak memiliki  hak  untuk  melakukan  penafsiran  ulang  atas  asas-asas hukum yang terdahulu, yang telah menjadi ijtihad. Dengan kata lain, mudharabah yang  dikembangkan  di  abad  pertengahan  adalah  untuk
29 Liaquat Ali Khan Niazi, Islamic Law of Contract (Lahore: Research Cell, t.t.), hlm. 9.
30 Ibid…, hlm. 10.
31 Elias  G.  Kazarian  dkk., Islamic  Versus  Traditional  Banking,  Financial  Inovation  in  Egypt (Boulde: Westview Press, 1993), hlm. 63.
waktu  dan  untuk  keadaan  ekonomi  pada  waktu  itu  dan  karena berlakunya berdasarkan ijtihad para ulama atau para ahli hukum dan para ahli teologi muslim pada waktu itu, tidak dapat ditafsirkan atau dimodifikasikan oleh para ahli hukum dan ahli teologi muslim masa kini  untuk  keadaan  ekonomi  atau  untuk  keperluan  pada  waktu  kini yang telah berbeda dengan keadaan ekonomi para abad pertengahan.
2. Perjanjian mudharabah juga tidak diterima  berlandaskan dalih politis- ideologis (politic-ideological grounds). Menurut pendapat mereka bahwa bank-bank  Islam,  yang  didirikan  oleh  para  kapitalis  muslim,  akan mengeksploitasi para penabung kecil melalui penggunaan instrumen- instrumen keuangan yang agamis sebagai sarana legal para pemegang saham dari bank-bank Islam akan menggunakan dana-dana dari para penyimpan  dana  yang  kecil  untuk  mendapatkan  laba  setinggi- tingginya  dengan  melenyapkan  risiko  yang  mengancam  kapitalis muslim. Sebagaimana ketentuan mudharabah, risiko bank yang terjelek yang  akan  dialaminya  sebagai mudharib bila  terjadi  kerugian  atas transaksi mudharabah itu ialah hanya sekedar berupa tidak menerima renumerasi  atas  jerih  payahnya,  bukan  berupa  memikul  risiko finansial. 32
Dengan mengesampingkan keraguan beberapa ilmuwan muslim di atas, sebenarnya  para  ahli  hukum  Islam  (khususnya  empat  imam  Sunni)  telah sepakat  menyatakan  bahwa  kontrak mudharabah sah  dan  diperbolehkan menurut Islam dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Mudharabah bisa diterapkan bila dua orang atau lebih minus paksaan dan  atas  keinginan  mereka  sendiri  menyelenggarakan  suatu perjanjian di mana salah seorang menyerahkan beberapa investasinya
32 Ibid., hlm. 63-64.
sebagai  modal  bagi  pihak  lain  yang  mengurus  modal  tersebut  di sektor bisnis untuk mendapatkan laba yang berguna untuk kerja sama tersebut.
2. Seluruh kelompok dan individu yang terlibat dalam kolaborasi akad perjanjian mudharabah wajib  mengerti  dan  paham  detail-detail persentase  pembagian  keuntungan  untuk  masing-masing.  Sementara itu  bila  muncul  celaka  (rugi)  maka  pelaksana  ( mudharib )  tidak memperoleh  kompensasi  apapun  dari  hasil  pengelolaan  yang  sudah dilakukannya dan kerugian yang muncul tersebut semuanya menjadi tanggung jawab investor. 33
3. Modal digenggam oleh pihak lain (misalnya manajer) untuk  maksud mudharabah.
4. Mudharib secara  bebas  sepenuhnya  dapat  berbisnis  dengan menggunakan  modal  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  mengambil langkah-langkah yang ia anggap perlu juga cermat demi memperoleh laba setinggi-tingginya.
5. Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kerjasama  masing-masing  berhak menentukan lamanya jangka waktu kemitraan dengan memberitahukan pada pihak lainnya. Namun, untuk melindungi hak semua pihak, dan untuk menjamin hasil keuntungan yang maksimum bagi semua pihak (hal yang sangat mendasar dalam kemitraan), maka sangat  diperlukan  untuk  menentukan  jangka  waktu  minimum kerjasama mudharabah. 34
33 Muhammad  Nejatullah  Siddiqi, Aspek-aspek  Ekonomi  Islam, diterjemahkan  oleh  Dewi  P. Restiana (Solo: CV. Ramadhani, 1991), hlm. 75.
34 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam… , IV: 383-385.
Di  bank  syariah,  akad mudharabah terbagi  pada  produk  penghimpunan dana dan penyaluran dana. Keduanya menekankan bagi hasil bagi shahibul mal dan mudharib.

## 1. Penghimpunan Dana
Pada produk ini mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal
(shahibul  mal) dengan  pengelola (mudharib) untuk  memperoleh pendapatan atau keuntungan. Keuntungan yang diperoleh diberikan kepada  masing-masing  pihak  yang  berakad  sesuai  dengan  nisbah para  pihak  yang  berakad  (biasanya  tertuang  dalam  isi  akad). Aplikasinya  dalam  perbankan  syariah  pada  penghimpunan  dana, yaitu pada deposito dan tabungan. Di sini, antara bank dan nasabah penabung  dan  deposan  sudah  melaksanakan  konsensus  di  awal perjanjian  perihal  nisbah  bagi  hasil.  Dana  yang  diinvestasikan nasabah  di  bank  baik  berupa  deposito  maupun  tabungan,  akan dikelola  pihak  perbankan  untuk  menghasilkan  profit.  Hasil  dari pengelolaannya itulah yang kemudian harus dibagikan di antara bank dan nasabah. 35

## 2. Penyaluran dana
Pada  produk  ini mudharabah 36 merupakan  pembiayaan  yang disalurkan  oleh  bank  syariah  bagi  nasabah  yang  membutuhkan pinjaman  pembiayaan  yang  biasanya  untuk  sasaran  produktif misalnya  bagi  modal  bisnis.  Laba  yang  didapat  dari  bisnis  yang dimodali lewat  pembiayaan bank  syariah tersebut akan dialokasikan sesuai  dengan  konsensus  dalam  perjanjian  melalui  bagian  proporsi bagi  hasil  untuk  masing-masing  pihak.  Biasanya  porsi  bagi  hasil
35 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas …, hlm. 130.
36 Mudharabah dari sisi penyaluran dana ini dikenal juga dengan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Dalam praktik perbankan syariah dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi  hasil  ini,  yaitu  pembiayaan mudharabah dan  pembiayaan musyarakah. Dikutip  dari  Abdul  Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 22.
untuk mudharib lebih banyak (tinggi) dibandingkan dengan porsi bagi hasil  untuk shahibul  mal .  Ketika  pembiayaan  berakhir  karena  sudah mencapai limit waktu, dana pembiayaan yang dipinjam oleh nasabah harus  dilunasi  dan  dikembalikan  kepada  bank  yang  menyalurkan pembiayaan. 37
Mekanisme Mudharabah di Perbankan Syariah
Penerbitan  suatu  produk  perbankan  syariah  berkaitan  erat  dengan masalah  regulasi  dan  sumber  daya  manusia.  Jika  perbankan  syariah  di Indonesia  diberikan  kebebasan  berinovasi  pada  pengembangan  produknya, maka  produknya  akan  variatif  mengikuti  produk-produk  hukum  syariah. Perbankan  syariah  yang  produknya  tidak  berhubungan  dengan  suku  bunga akan  memberikan  dampak  bagi  kestabilan  mata  uang.  Sebab,  perbankan syariah tak terpisahkan dari perannya dalam pengembangan sektor riil. Produk perbankan  syariah  tidak  mengakibatkan bubble  economics. 38 Karakter  ideal produk perbankan syariah diintrodusir dari prinsip muamalat, aplikatif dengan akad  praktis,  memenuhi  kebutuhan  konsumen,  punya  daya  saing  di  dunia perbankan,  dan  mengikuti  perkembangan  zaman.  Ini  berarti  bahwa  setiap produk perbankan syariah dieksplorasi dari prinsip-prinsip normatif yang ada dalam  al-Qur’an,  hadis,  dan  berbagai  khazanah  fiqh.  Itupun  belum  cukup, prinsip  normatif  harus  dipersandingkan,  dikomparasikan,  dan  dicarikan legitimasi ekonomisnya dalam khazanah term-term perbankan kovensional. 39
Menurut  Abdullah  Saeed,  kontrak mudharabah di  perbankan  syariah sebagian  besar  digunakan  untuk  tujuan  komersil  jangka  pendek  dan  untuk usaha  tertentu.  Nasabah  bank  syariah  dapat  masuk  ke  kontrak mudharabah
37 Ibid…, hlm. 152 dan 154.
38 Zainul  Arifin, Memahami  Bank  Syariah:  Lingkup  Peluang  Tantangan  dan  Prospek (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 198.
39 M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 1-2.
hanya melalui bank. Mudharib (klien), akan memperoleh bantuan pembiayaan dari bank (ketika sudah menandatangani kontrak). Calon mudharib juga harus menyampaikan  kepada  bank  laporan  keuangan  yang  diperlukan  mengenai harga  jual  yang  diharapkan,  arus  kas  dan  marjin  keuntungan,  di  mana  bank akan  melakukan  peninjauan  sebelum  membuat  keputusan  terkait  dengan pembiayaan.  Bank  biasanya  akan  menyediakan  pembiayaan  yang  diperlukan jika sesuai dengan marjin keuntungan yang diharapkan oleh bank. 40
Aplikasi bentuk bagi hasil (mudharabah) dalam skim bank syariah adalah:
1. Rekening Tabungan
Aplikasinya bank syariah memperoleh dana simpanan nasabah yang menyimpan  uangnya  dalam  bentuk  tabungan,  kemudian menyepakati  dengan  nasabah  tersebut  akad  apa  yang  akan digunakan. Prinsip yang dapat digunakan melalui produk ini adalah:
a. Wadi’ah atau titipan
b. Qardh atau pinjaman hutang
c. Mudharabah atau bagi hasil.
Ada sedikit perbedaan antara wadi’ah yang digunakan untuk rekening tabungan, dan wadi’ah yang digunakan untuk rekening giro. Di dalam wadi’ah bagi rekening tabungan, bank bisa membagikan bonus untuk nasabah  dari  laba  yang  didapat  bank  disebabkan  bank  lebih  bebas untuk memanfaatkan dana ini untuk tujuan mendapatkan laba. Qardh merupakan  pinjaman  berupa  hutang.  Dalam  hal  ini,  bank  seperti mendapat  pinjaman  tanpa  bunga  dari  deposan.  Bank  dapat menggunakan  dana  ini  untuk  tujuan  apa  saja,  dan  dari  keuntungan yang  diperoleh  bank  dapat  memberikan  bagian  keuntungan  kepada deposan  berupa  uang  atau  non  uang  (hal  ini  jarang  terlihat  dalam
40 Abdullah Saeed, Islamic Banking … , hlm. 56.
praktik).  Selain  itu,  bank  juga  bisa  menggabungkan  rekening tabungan  bersama  rekening  investasi  melalui  asas  akad mudharabah muthlaqah, atau  ringkasnya  disebut  dengan mudharabah melalui  bagi hasil yang disepakati bersama.
2. Rekening Investasi Umum (Investasi Tidak Terikat) Bank  syariah  mengimplementasikan  asas  akad mudharabah  al- muthlaqah pada  rekening  investasi  umum  dalam  format  deposito berjangka . Investasi  umum  ini  terkadang  dinamakan  juga  dengan investasi  tidak  terikat,  rekening  investasinya  dimaksudkan  untuk berburu laba daripada untuk menyelamatkan uangnya. Melalui akad mudharabah  al-muthlaqah bank  syariah  yang  berperan  sebagai pengelola dana nasabah bebas (mempunyai kewenangan mutlak) dan tidak  diikat  oleh  syarat  apapun  dalam  mengelola  dana  yang diinvestasikan oleh nasabah.
3. Rekening Investasi Khusus (Investasi Terikat)
Selain mudharabah  muthlaqah ,  di  bank  syariah  juga  terdapat  prinsip mudharabah  al-muqayyadah melalui  rekening  investasi  khusus (special investment  account) atau  ternama  juga  melalui  investasi  tertawan (terikat). Rekening investasi khusus ini lazimnya diperuntukkan bagi para  nasabah/investor  yang  menginvestasikan  modalnya  dalam jumlah  besar  dan  institusi.  Melalui  skema mudharabah  al-muqayyadah ini bank syariah  tidak punya kewenangan mutlak dalam pengelolaan dana  yang  diinvestasikan  oleh  nasabah  karena  diikat  oleh  syarat- syarat  tertentu  oleh  nasabah  yang  mengivestasikan  dananya  dalam jumlah besar. 41
41 Veithzal  Rivai  dkk., Bank  and  Financial  Institution  Management:  Conventional  and  Sharia System (Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada, 2007), hlm. 765-766 .

## 4. Sukuk Mudharabah
Akad mudharabah juga  bisa  digunakan  oleh  bank  syariah  untuk menampung  dana  lewat  obligasi  syariah.  Dengan  obligasi  syariah (sukuk) ,  bank  memperoleh  kepastian  investasi  dalam  jangka  panjang karena investasi yang ditanamkan nasabah obligasi syariah berjangka waktu lima tahun ataupun lebih lama. 42 Dalam hal sukuk mudharabah, pada umumnya sulit didapat kepastian akan hasil  investasi maupun pengembalian modal awal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk mengidentifikasi usaha spesifik yang akan dibiayai serta unsur biaya tetap, biaya variabel dan unsur pendapatan yang berkaitan. 43
Bank syariah mempunyai potensi besar untuk berkembang sebagai bank yang mampu mengalihkan potensi pertumbuhan ekonomi dari riba, maysir dan gharar .  Apalagi  dengan  akad mudharabah yang  menerapkan profit  and  loss sharing perbankan  syariah  akan  menjadi  lokomotif  perbankan  yang  berbasis keadilan,  meniadakan  penindasan  dan  melawan  kapitalisme  yang  hanya menguntungkan  para  pemilik  modal  dan  hanya  menyejahterakan  orang kaya (pemilik modal).
Namun,  problemnya  adalah  akad mudharabah tidak  begitu  diminati  di perbankan  syariah.  Bukan  hanya  di  perbankan  syariah  Indonesia  akad mudharabah kurang  diminati;  tapi  juga  pada  perbankan  syariah  di  Malaysia. Akad mudharabah dan musyarakah di  Malaysia  hanya  menyumbang  6%  dari keseluruhan transaksi yang ada pada perbankan syariah di Malaysia. Padahal konsep  “mulia”  perbankan  syariah  untuk  menegakkan  keadilan  dari  sistem
42 Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2008),  hlm. 119.
43 Adrian  Sutedi, Pasar  Modal  Syariah:  Sarana  Investasi  Keuangan  Berdasarkan  Prinsip Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 205.
riba  dan  menghilangkan  kesenjangan  antara  orang  yang  berharta  dan  fakir terdapat pada konsep akad perjanjian mudharabah dan akad musyarakah . 44
Kurang diminatinya pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia terlihat pada data berikut ini:
Gambar 1: Pembiayaan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017
Data  pembiayaan  pada  gambar  1  di  atas  mengungkapkan  bahwasanya pembiayaan murabahah menjadi  pembiayaan  yang  paling  melimpah penyalurannya dan yang paling menarik animo masyarakat yang mengajukan pinjaman  pembiayaan  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia  (khususnya  BUS dan  UUS).  Pada  tahun  2014  saja  pembiayaan murabahah sudah  sangat  tinggi menarik animo nasabah perbankan syariah (dengan angka lebih kurang Rp 117
44 Aisyah  Abdul-Rahman  dan  Shifa  Mohd  Nor,  “Challenges  of  Profit  and  Loss  Sharing Financing in Malaysian Islamic Banking”, GEOGRAFIA Online TM: Malaysian  Journal  of Society and Space , Space 12, Issue 2, 2016, hlm.39-40.
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Mudharabah Musyarakah Pembiayaan
Bagi Hasil Lainnya Murabahah Qardh Istishna' 2014 2015 2016 2017 Maret
Triliun), bahkan sampai dengan bulan Maret tahun 2017 pembiayaan murabahah terus  konsisten  menduduki  posisi  tertinggi  sebagai  pembiayaan  paling  laris disalurkan oleh perbankan syariah (dengan angka lebih kurang Rp 140 Triliun).
Berbeda  dengan  akad murabahah ,  akad mudharabah justru  menduduki posisi ketiga terlaris setelah akad murabahah dan akad musyarakah. Pada tahun 2014  pinjaman  pembiayaan  melalui  akad  perjanjian mudharabah hanya disalurkan sebanyak Rp 15 Triliun, hingga bulan Maret tahun 2017 pembiayaan mudharabah yang  disalurkan  sekitar  Rp  15,4  Triliun.  Jika  diamati  berdasarkan banyaknya  pembiayaan  yang  digulirkan  di  antara  akad mudharabah dan  akad murabahah terlihat pembiayaan mudharabah sangat jauh ketinggalan.
Akan tetapi bila dikomparasikan atas pinjaman pembiayaan musyarakah yang sama-sama berlandaskan asas bagi hasil melalui akad mudharabah tampak pembiayaan musyarakah meningkat  sangat  baik.  Di  mana  data  tahun  2014 memperlihatkan  pembiayaan  yang  dicairkan  dengan  akad  pinjaman musyarakah berjumlah Rp 49 Triliun dan pada Maret 2017 pinjaman musyarakah yang  disalurkan  lebih  kurang  Rp  80  Triliun.  Jika  dibandingkan  antara  tahun 2014  dan  tahun  2017  terlihat  pembiayaan musyarakah bertambah  sangat siginifikan bahkan hampir dua kali lipat.
Dominannya pembiayaan murabahah atas pinjaman melalui asas prinsip bagi hasil baik melalui akad mudharabah maupun akad musyarakah bukan hanya terjadi  di  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  tapi  juga  di  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Data berikut ini membuktikan hal tersebut:

## Gambar 2:
Pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017
Data pembiayaan yang dicairkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  di  Indonesia  dari  tahun  2009  sampai  dengan  Maret  2017  juga memperlihatkan dominannya perjanjian kontrak (akad) murabahah pada BPRS. Pada tahun 2009 jumlah total pinjaman yang dicairkan dengan akad murabahah disalurkan  sebanyak  Rp  1,2  Triliun  dan  pada  Maret  2017  pembiayaan murabahah yang  disalurkan  berjumlah  Rp  5,3  Triliun.  Dalam  rentang  delapan tahun pembiayaan murabahah yang dicairkan melalui BPRS meningkat hampir empat kali lipat.
Sementara  itu  posisi  pinjaman  pembiayaan  dengan  akad mudharabah di BPRS sama dengan posisi pembiayaan yang terdaapt pada BUS dan UUS yakni menduduki  peringkat  ketiga  sebagai  pinjaman  pembiayaan  yang  paling menarik animo masyarakat. Tahun 2009 jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan  BPRS  berjumlah  Rp  52  Miliar  dan  pada  Maret  2017  berjumlah  Rp
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Maret 2017 Akad Mudharabah Akad Musyarakah Akad Murabahah Akad Salam Akad Istishna Akad Ijarah Akad Qardh
150  Miliar,  jumlah  pembiayaan mudharabah yang  dicairkan  melalui  BPRS selama delapan tahun terlihat meningkat nyaris tiga kali lipat.
Peringkat  kedua  pembiayaan  terlaris  di  BPRS  ditempati  oleh  akad musyarakah ,  data  tahun  2009  nominal  pinjaman  pembiayaan musyarakah yang dicairkan oleh BPRS berjumlah Rp 144 Miliar dan pada  Maret 2017 berjumlah Rp  783  Miliar.  Pembiayaan  dengan    akad musyarakah yang  disampaikan  oleh BPRS selama delapan tahun meningkat lima kali lipat. 45
Sangat  disayangkan  memang  akad  pinjaman  pembiayaan mudharabah dan  akad musyarakah masih  belum  bisa  bersaing  dengan  akad murabahah padahal  melalui  pinjaman  pembiayaan  bagi  hasil  inilah  bank  syariah diharapkan  bisa  berfungsi  selaku  bank  yang  peka  kepada  sosioekonomi. Bahkan menurut Khan dan Bhatti yang dikutip oleh Ernawati sistem profit and loss  sharing yang  ada  di  akad  pinjaman  pembiayaan mudharabah dan  akad musyarakah merupakan jantungnya intermediasi keuangan Islam. Dalam sudut pandang  manajemen  risiko,  pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang sangat rentan dan riskan terhadap risiko di bank syariah sehingga bank syariah mengambil jalan menjauhi risiko dan hal inilah yang  menyebabkan  pinjaman  pembiayaan  melalui  akad mudharabah dan  akad musyarakah tidak begitu banyak disalurkan. 46
Tariqullah Khan dan Habib Ahmed membenarkan bahwa produk bank syariah  yang  sangat  riskan  dengan  risiko  yaitu  pembiayaan  dengan  akad musyarakah dan pembiayaan dengan akad mudharabah serta produk yang paling kecil  risikonya  adalah  pembiayaan murabahah . 47 Namun,  walaupun  pinjaman pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah ini yang paling berisiko; perlu  dipikirkan  solusi  dan  langkah  strategis  agar  pinjaman  dengan  akad
45 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Maret 2017 .
46 Ernawati,  “Risk  of  Profit  and  Loss  Sharing  Financing:  The  Case  of  Indonesia”, Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics , Vol. 8 (1), Januari 2016, hlm. 105.
47 Tariqullah  Khan  dan  Habib  Ahmed, Risk  Management:  An  Analysis  of  Issuess  in  Islamic Financial Industry: Occasional Paper, No.5, Jeddah: Lembaga Pelatihan dan Riset Islamic Development Bank, tahun 2001, hlm. 59.
mudharabah dan musyarakah semakin  diperhatikan  dan  dapat  sejajar  dengan pembiayaan murabahah . Karena melalui mudharabah dan musyarakah inilah peran bank syariah dalam mengembangkan ekonomi umat akan diperhitungkan.

## Kesimpulan
Mudharabah merupakan  akad  pinjaman  yang  memfasilitasi  pemberian pembiayaan  untuk  permodalan  usaha  (tujuan  produktif) . Hubungan  yang terjalin  antara  nasabah  dengan  bank  syariah  melalui  akad  ini  adalah  rekanan (mitra) bukan hubungan antara penghutang dan peminjam hutang. Pembagian keuntungan  (bagi  hasil)  akad  ini  berdasarkan  persentase  pembagian keuntungan  (bagi  hasil)  yang  telah  disetujui  antara  pihak  yang  saling berkolaborasi  dalam  suatu  bisnis.  Biasanya  kesepakatan  ini  tertuang  dalam akad yang disetujui para pihak sejak pertama kali akad berlangsung.
Walaupun  sekarang  perbankan  syariah  yang  sudah  eksis  di  Indonesia baru  bisa  mempraktekkan  pembagian  keuntungan  melalui  skema revenue sharing; belum  dalam  skema profit  and  loss  sharing. Namun,  harus  ada optimisme  bahwa  suatu  saat  bank-bank  syariah  yang  sudah  eksis  dan  yang akan eksis  di Indonesia mampu melaksanakan  pembagian keuntungan  dalam skema profit and loss sharing .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Kaff, Does  Islam  Assign  any  Value/Weight  to  Time  Factor  in  Economic  and Financial transactions?, Karachi: Islamic Research Academy, 1986.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Penerapan  Prinsip  Syariah  Dalam  Lembaga  Keuangan,
Lembaga  Pembiayaan  dan  Perusahaan  Pembiayaan, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Antonio,  Muhammad  Syafi’I, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Arianto,  Dwi  Agung  Nugroho,  “Peranan  al-Mudharabah  Sebagai  Salah  Satu Produk  Perbankan  Syariah  dalamUpaya  Mengentaskan  Kemiskinan  di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan , Vol. 8, No. 2, November 2011.
Arifin, Zainul, Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek,
Jakarta: Alvabet, 1999.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-asas  Hukum  Mu’amalat  (Hukum  Perdata  Islam), Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum  UII, 1993.
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008.
Ernawati, “Risk of Profit and Loss Sharing Financing: The  Case of Indonesia”, Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics , Vol. 8 (1), Januari 2016.
Goitein,  S.D., Commercial  and  Family  Partnerships  in  The  Countries  of  Medieval Islam, Islamic Studies, 3, 1964.
Harfiah, Laila Mugi, dkk., “The Impact of ROA, BOPO,  and FDR to Indonesia Islamic  Bank’s  Mudharabah  Deposit  Profit  Sharing”, Etikonomi ,  Vol.  15 (1), April 2016.
Jaziri, Abdurrahman al-, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., dalam mabahis al-Mudharabah.
Jumu’ah,  Ali  bin  Muhammad  al-, Mu’jam  al-Musthalahat  al-Iqtishadiyah  wal Islamiyah, Riyad: Maktabah al-‘Abikan, 2000.
Jusmaliani dkk., Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Kazarian, Elias G. dkk., Islamic Versus Traditional Banking, Financial Inovation in Egypt, Boulde: Westview Press, 1993.
Khan,  M.  Fahim, Essay  in  Islamic  economics, United  Kingdom:  The  Islamic Foundation, 1995.
Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Risk Management: An Analysis of Issuess in Islamic  Financial  Industry:  Occasional  Paper, No.5, Jeddah:  Lembaga Pelatihan dan Riset Islamic Development Bank, tahun 2001.
Lopez, Robert S. dan Raymond I.W., Medieval Trade in The Mediterranean World,
New York: t.tn, 1955.
Mausu’ah al-Iqtishad al-Islami fil Masharif wan Nuqud wal Aswaq al-Maliyah, jilid I, Kairo: Darussalam, 2009.
Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
__________, Manajemen  Pembiayaan  Mudharabah  di  Bank  Syariah:  Strategi Memaksimalkan  Return  dan  Meminimalkan  Risiko  Pembiayaan  di  Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency, Jakarta: Rajawali, 2008.
Munawwir,  Ahmad  Warson, Al-Munawwir  Kamus  Arab  Indonesia, Yogyakarta: PP al-Munawwir Krapyak, 1984.
Niazi, Liaquat Ali Khan, Islamic Law of Contract, Lahore: Research Cell, t.t.
Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Maret 2017 .
Rahman,  Aisyah  Abdul  dan  Shifa  Mohd  Nor,  “Challenges  of  Profit  and  Loss Sharing  Financing  in  Malaysian  Islamic  Banking”, GEOGRAFIA  Online TM: Malaysian Journal of Society and Space , Space 12, Issue 2, 2016.
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Rivai, Veithzal dkk., Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation, Leiden, New York, Koln: EJ. Brill, 1996.
Saleh, Nabil A., Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
Sanhury, Abd. Ar-Razzaq as-, Nadzariyahal-‘Aqd, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
S. E. Rayner, The Theory of Contract in Islamic Law, London: Bordrecht/Boston: Graham and Trorman, 1991.
Siddiqi  M.  Nejatullah, Aspek-aspek  Ekonomi  Islam, diterjemahkan  oleh  Dewi  P. Restiana, Solo: CV. Ramadhani, 1991.
Sutedi,  Adrian, Pasar  Modal  Syariah:  Sarana  Investasi  Keuangan  Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Syabir,  Muhammad  Usman, Al-Mu’amalat  al-Maliyah  al-Mu’ashirah  fil  Fiqhi  al- Islami, Yordania, Darun Nafais, 1996.
Tarsidin, Bagi  Hasil  Konsep  dan  Analisis, Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010.
Udovitch,  Abraham  L., Partnership  and  Profit  in  Medival  Islam, New  Jersey:
Princeton University Press, 1970.
___________________., Kerjasama  Syariah  dan  Bagi  Untung-Rugi  dalam  Sejarah Islam  Abad  Pertengahan  (Teori  dan  Penerapannya), diterjemahkan  oleh Syafrudin Arif Marah Manunggal, Kediri: Qubah, 2008.
Warde,  Ibrahim, Islamic  Finance  in  The  Global  Economy, Edinburg  University Press, 2001.
Yasin,  M.  Nur, Hukum  Ekonomi  Islam:  Geliat  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,
Malang: UIN Malang Press, 2009.