Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3711-3718 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1858

## Mendekatkan Layanan di Tingkat Desa: Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi J-Lahbako
1) Nur Aini Mayasiana, 2) Asmuni, 3) Alifian Nugroho, 4) Laila Email : 1) mun01@gmail.com, 2) iandgraha@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL

## A B S T R A K
Kata Kunci:
Transformasi Digital Pelayanan Kependudukan
J-Lahbako
Pelatihan
Peningkatan Pelayanan
Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  (PkM)  ini  bertujuan  menghadirkan  pelayanan kependudukan  berbasis  digital  ditingkat  desa  melalui  pelayanan  aplikasi  J-Lahbako.  Hal tersebut untuk memangkas alur pelayanan kependudukan yang selama ini, sangat panjang dan berbelit. Adanya program transformasi digital dengan aplikasi J-Lahbako memungkin layanan kepada  masyakarat  desa  maksimal  dan  tidak  berbelit,  selesai  ditingkat  desa.  Namun,  tidak semua  desa  mempunyai  layanan  dengan  aplikasi  J-Lahbako.  Disebabkan,  desa  tidak mampunyai fasilitas aplikasi dan pemahaman tersebut. Sehingga tujuan khusus dari kegiatan ini; pertama, memberikan  pemahaman  perangkat  desa  mengenai  manfaat  adanya  aplikasi  J- Lahbako. Kedua, tersedianya  fasilitas  digital  dalam  mengoperasikan  aplikasi  J-Lahbako. Ketiga ,  adanya  pengetahuan  dari  mayarakat  desa  tentang  fungsi  dan  manfaat  J-Lahbako. Keempat, Kesadaran  Masyarakat  desa  layanan  dasar  kependudukan.  Sebagai  upaya mengujudkan  manfaat  pelayanan  melalui  pemanfaat  teknologi  digital,  khususnya  aplikasi  J- Lahbako maka pengabdian ini dilakukan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Alasannya adalah desa tersebut belum mempunyai pelayanan kependudukan berbasis digital,  khususnya  aplikasi  J-Lahbako.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  adalah  pengadaan perangkat  J-Lahbako,  pelatihan  tenaga  administrasi  tingkat  desa,  sosialisasi  kepada masyarakat tentang pelayanan administrasi yang bisa dilakukan di tingkat desa tanpa harus ke kecamatan  atau  kabupaten.  Output  dari  pengabdian  ini  adalah  desa  mempunyai  kemampuan memberikan  pelayanan  dasar,  administrasi  kependudukan  melalui  layanan  berbasis  digital. Adanya  kesadaran  dari  semua stakeholders (aparatur  desa  sampai  tingkat  RT,  masyakarat desa) bahwa  pelayanan  administrasi  kependudukan  bisa  dilakukan  di  tingkat  desa  dengan pemanfaat digitalisasi melalui aplikasi J-Lahbako.

## A B S T R A C T
Keywords: Digital Transformation
Citizen Services J-Lahbako Training Service  Increasing
This Community Service (PkM) activity aims to provide digital-based population services at the  village  level  through  the  J-Lahbako  application  service.  This  is  to  cut  the  flow  of population  services  which  has  been  very  long  and  complicated.  The  existence  of  a  digital transformation  program  with  the  J-Lahbako  application  makes  it  possible  to  provide maximum  and  hassle-free  village  community  services,  completed  at  the  village  level. However, not all villages have services  with the J-Lahbako application. This  is because the village does not have the facilities for this application and understanding. So the specific aim of this activity; First, provide village officials with an understanding of the benefits of using the  J-Lahbako  application.  Second,  the  availability  of  digital  facilities  for  operating  the  J- Lahbako  application.  Third,  there  is  knowledge  from  the  village  community  about  the functions  and  benefits  of  J-Lahbako.  Fourth,  village  community  awareness  of  basic population  services.  As  an  effort  to  realize  the  benefits  of  services  through utilizing  digital technology,  especially  the  J-Lahbako  application,  this  service  was  carried  out  in Sukamakmur  Village,  Ajung  District,  Jember  Regency.  The  reason  is  that  the  village  does not  yet  have  digital-based  population  services,  especially  the  J-Lahbako  application.  The efforts  made  are  procurement  of  J-Lahbako  equipment,  training  of  village  level administrative  staff,  outreach  to  the  community  about  administrative  services  that  can  be provided at the village level without having to go to the sub-district or district. The output of this  service  is  that  villages  have  the  ability  to  provide  basic  services,  population administration  through  digital-based  services.  There  is  awareness  from  all  stakeholders (village officials to RT level, village community) that population administration services can be provided at the village level by utilizing digitalization through the J-Lahbako application.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3711-3718 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1858

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  digital  yang  semakin  pesat  menuntut  pemerintah  dan  pihak  swasta  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  teknologi.  Teknologi  merupakan  bagian dari  kehidupan  manusia  saat  ini,  dari  hal  yang  paling  rumit  hingga  hal  yang  paling  sederhana,  teknologi kegunaannya  dalam  aktivitas  apapun.  Teknologi  membawa  efisiensi  dan  kemudahan  dalam  banyak  aspek, sehingga  memberikan  pengaruh  yang  besar  dalam  membantu  dan  menunjang  berbagai  aktivitas  manusia. Teknologi  lahir  untuk  mempermudah  dan  membantu  manusia  menyelesaikan  pekerjaannya.  Saat  ini, teknologi juga berperan penting dalam menentukan kualitas operasional pemerintahan (Akhmad dkk., 2018). Pemerintah  telah  banyak  menerapkan  dan  memanfaatkan  teknologi  dalam  pelayanan  masyarakat,  termasuk pelayanan  pengelolaan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat.  Pelayanan pengelolaan  kependudukan  merupakan  kewajiban  negara,  sebagaimana  diatur  dalam  Pancasila  dan  UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia wajib melindungi dan mengakui status hukum peristiwa demografi dan peristiwa penting yang dialami masyarakat. penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Ahadi dkk., 2016)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ditentukan  oleh  undang-undang  bagi  seluruh  warga  negara  dan  penduduk  tempat  tinggal  atas  barang,  jasa, dan  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah.  unit  organisasi.  Hardiyansyah  (2017) menerangkan p elayanan yang berkualitas tentu saja adalah pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan memuaskan  semua  pihak  yang  terlibat,  baik  penyelenggara  pelayanan  maupun  masyarakat  yang  dilayani. Penting  untuk  memahami  bahwa  substansi  undang-undang  tersebut  telah  mendorong  terciptanya  standar pelayanan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat.
Dinas Kependudukan  dan Kependudukan  Sipil  (Disdukcapil)  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik mempunyai  tanggung  jawab  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  masyarakat  di  bidang  pelayanan  administrasi (Narek,  2021).  Kemudahan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil menjadi  salah  satu  indikator  keberhasilan  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  pengelolaan kependudukan  kepada  warga  negaranya,  karena  pemerintah  mempunyai  fungsi  memberikan  berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari pelayanan hukum atau lainnya.  pelayanan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Agusta & Jaya, 2017).
Pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum  dapat  diartikan  sebagai  segala  bentuk  pelayanan,  baik  berupa barang  publik  maupun  pelayanan  publik,  yang  pada  prinsipnya  menjadi  tanggung  jawab  dan  dilaksanakan oleh instansi pemerintah pada tingkat publik, perusahaan pusat, daerah, dan pemerintah. perusahaan daerah. …dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dalam rangka pelaksanaan peraturan hukum (Ratminto & Winarsih, 2018).
Pelayanan  publik  merupakan  tolok  ukur  agar  masyarakat  dapat  melihat  dengan  jelas  kinerja pemerintahan saat ini, karena pelayanan publik merupakan ujung tombak dalam interaksi antara masyarakat dan  pemerintah.  Pelayanan  publik  sendiri  merupakan  suatu  pelayanan  atau  pemberian  kepada  masyarakat dalam  bentuk  pemanfaatan  fasilitas  umum,  baik  pelayanan  maupun  non  pelayanan,  yang  dilakukan  oleh badan  publik  dalam  hal  ini  pemerintah  (Rohman  dkk.,  2010).  Peningkatan  dalam  memberikan  pelayanan terdiri  dari  peningkatan  kognitif  (pengetahuan),  psikomotor  (keterampilan)  dan  afektif  (sikap)  yang  harus terus dicapai oleh masing-masing bidang kerja. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak juga tidak kalah pentingnya, terutama di era revolusi industri saat ini (Riani, 2021). Pelayanan publik ditandai dengan menghasilkan ide atau umpan balik yang inovatif tentang bagaimana pegawai negeri memberikan pelayanan kepada  publik  (Kurniawan,  2017).    Hal  yang  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  adalah  adanya hambatan  budaya  dalam  birokrasi.  Selain  itu,  terdapat  unsur  perilaku  aparat  yang  tidak  mencerminkan perilaku  pelayanan  tetapi  cenderung  mewakili  perilaku  yang  membuat  seseorang  ingin  dilayani  (Maryam, 2016).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada sejak tahun 2018 telah menciptakan berbagai  inovasi  pelayanan  berbasis digital ,  adapun  pelayanan digital diantaranya  J-SIP  yaitu  pelayanan berbasis  online  melalui  website/aplikasi,  J-Centang  dua  yaitu  pelayanan  melalui whatsshap, J-Lahbako (Layanan Harian Buat Administrasi Kependudukan Orang Jember). J-Lahbako merupakan terobosan terbaru pelayanan digital yang diresmikan oleh Dispenduk Kabupaten Jember pada Februari tahun 2022. Kehadiran aplikasi  J-Labahko  merupakan  sebuah  upaya  mengaktualisasikan  layanan  publik  dengan  memanfaatkan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3711-3718 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1858
teknologi  yang  terus  berkembang  untuk  memberikan  kemudahan  pengurusan  berbagai  kebutuhan administrasi  kependudukan,  sehingga  dengan  adanya  jaringan  J-Labahko,  pengurusan  administrasi kependudukan  kini  dapat  diselesaikan  pada  tingkat  desa  sehingga  diharapkan  dapat  lebih  memudahkan masyarakat dalam proses kepengurusan administrasi kependudukan.
Namun begitu, jangkauan penggunaan pelayanan berbasi online atau digital ini masih terbatas. Konteks Kabupaten  Jember,  dari  tahun  2018  sampai  tahun  2023  tidak  semua  desa  mempuyai  kemampuan menjalankan pelayanan berbasis online. Termasuk, pelayanan berbasis digital dengan aplikasi J-Labahko ini. Salah satu kendela utama adalah pengadaan perangkat ini tidak terpenuhi untuk seluruh desa yang ada. Jadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember hanya melakukan pilot project untu beberapa desa,  khususnya  desa-desa  yang  ada  kecamatan  Jenggawah  dan  Ajung.    Untuk  desa-desa  Kecamatan Jenggawah,  seluruh  desa  telah  memiliki  perangkat  pendukung  aplikasi  J-Labahko.  Sementara  untuk Kecamatan Ajung, hanya beberapa desa yang telah memiliki perangkat pendukung aplikasi J-Labahko.
Salah  satu  desa  yang  belum  mempunyai  perangkat  pendukung  aplikasi  J-Labahko  adalah  desa Sukamakmur  Kecamatan  Ajung.  Dalam  hal  melakukan  akselarasi  pelayanan  warga  desa  khususnya  desa Sukamakmur,  memberikan pelayanan secara langsung pada  masyarakat maka pengabdian pada masyarakat ini  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  ini  mempunyai  tujuan  diantaranya, pertama, memberikan pemahaman  perangkat  desa  mengenai  manfaat  adanya  aplikasi  J-Lahbako. Kedua, tersedianya  fasilitas digital dalam mengoperasikan aplikasi J-Lahbako. Ketiga , adanya pengetahuan dari mayarakat desa tentang fungsi dan manfaat J-Lahbako. Keempat, Kesadaran Masyarakat desa layanan dasar kependudukan.

## II. MASALAH
Permasalahan  utama  dalam  pengabdian  pada  masyakarat  yang  menjadi  permasalahan  mitra, dirumuskan dalam fokus diantaranya sebagai berikut;
1. Pengetahuan mitra mengenai informasi digital J-Lahbako yang masih terbatas
2. Ketidakadaan dukungan fasilitas dalam melaksanakan pelayanan digital J-Lahbako.
3. Ketrampilan aparat pelaksana dalam mengoperasikan aplikasi J-Lahbako belum memadahi
4. Informasikan  aplikasi  J-Lahbako  b e l u m   d i k e n a l   l u a s   o l e h   masyarakat      desa,  baik  itu keberadaanya  maupun  manfaat  dalam  pengurusan  administrasi  kependudukan  Keberadaan  mitra  dan permasalahan  berada  di  Desa  Sukamakmur,  Kecamatan  Ajuang,  Kabupaten  Jember.  Untuk mengambarkan kondisi mitra, berikut gambaran lokasi mitra berada.

## Gambar 1: Peta lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (Desa Sukamakmur)

## III. METODE
Metode  yang  digunakan  pada  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  observasi,  studi literatur,  dokumentasi,  pelatihan,  sosialisasi,  monitoring  dan  evaluasi.  Observasi  pada  pengabdian  ini dilakuka  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  permasalahan  dialami  oleh  mitra.  Selain  itu,  observasi digunakan sebagai upaya mencari problem solving dari permasalahan mitra.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3711-3718 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1858
Studi  literatur  digunakan  sebagai  bahan  kajian  teoritis  dalam  pengabdian  pada  masyarakat.  Studi literatur  juga  digunakan  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti  sekunder  terkait  kebijakan  pelayanan  berbasis digital, khususnya aplikasi J-Lahbako. Sebagai data bukti pendukung pelaksanaan pengabdian menggunakan teknik dokumentasi untuk menyediakan informasi selama kegiatan berlangsung.
Pelaksanaan pengabdian yang dilakukan dengan beberapa tahapan. Selain observasi, kegiatan ini juga melakukan koordinasi dengan stakeholder dari tingkat kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, pemerintah desa sampai operator pelaksana aplikasi J-Lahbako. Pada tahap penting lainnya,  adalah  melakukan  pengadaan  fasilitas  pelaksana  aplikasi  J-Lahbako,  melakukan  pelatihan operasional  aplikasi  J-Lahbako,  serta  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  keberadan  aplikasi  J-Lahbako dan manfaat bagi masyarakat Desa Sukamakmur.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  kegiatan  ini  melibatkan  mitra  utama  yaitu  Pemerintah  Desa  Sukamakmur  Kecamatan  AJung Kabupaten Jember. Selain itu, banyak pihak yang terlibat, diantaranya Dispendukcapil Jember sebagai pihak yang menjadi sporting kegaiatan dengan memberikan materi pelatihan aplikasi J-Lahbako. Pemerintah Desa Sukamakmur  sendiri  menunjuk  satu  aparatur  desa  sebagai  operator  pelaksana  aplikasi  J-Lahbako  yang disiapkan untuk mengikuti pelatihan di Dispendukcapil Kabupaten Jember. Proses selanjutnya, operator yang ditunjuk  adalah  menjadi  petugas  yang  memberikan  pelayanan  pengurusan  administrasi  kependudukan kepada warga desa. Pihak lain yang terlibat adalah masyarakat desa yang direprestasikan oleh seluruh Rukun Tetangga  (RT)  yang  ada  di  Desa  Sukamakmur.  Dengan  metode  sosialisasi  tentang  adanya  aplikasi  J- Lahbako dan manfaat  yang bisa diterima oleh masyarakat desa,  pihak RT adalah perpanjangan pemerintah desa untuk menjangkau masyarakat luas.
Kegiatan  ini  merupakan problem  solving atas  kondisi  pelaksanaan  administrasi  kependudukan  dan pelaksanaan  pencatatan  sipil  selama  ini  terjadi  dibanyak  wilayah  Indonesia.  Agusta  &  Jaya,  (2017) menyoroti tingkat profesioanalisme aparatur dalam memberikan layanan dalam administrasi kependudukan. Semakin profesioanal aparatur pelaksana semakin memadahi layanan yang diberikan.  Marselli dkk., (2016) menjelaskan penataan dan pengaturan adminstrasi kependudukan mempunyai hambatan terutama kesadaran dari masyarakat. Penggunaan digitalisasi memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.  Ketidaksiapan  masyarakat  dalam  mengurus  administrasi  kependudukan,  dilakukan  dengan pelayanan  tanpa  memberi  sanksi.  Angkat  dkk.,  (2017)  menerangkan  pelaksanaan  Sistem  Informasi Administasi  Kependudukan  (SIAK)  dalam  banyak  hal  belum  maksimal  untuk  dijalankan.  Secara  umum disebabkan  oleh  sarana-prasarana  yang  kurang  memadahi,  pelaksana  kurang  kompeten,  serta  perbandingan pelaksana  dan rasio  pekerjaan  yang  tidak  berimbang.  Secara  umum,  pekerjaan overload sementara   tenaga pelaksana sedikit.
Sebagai  upaya  hilirisasi  mengurangi  dari  problematika  administrasi  kependudukan,  pengabdian  ini memberikan problem  solving baik  berdasarkan  permasalahan  mitra.  Adapun  hasil  dan  pembahasan pengabdian diuraiakan sebagai berikut:
1. Pengetahuan mitra mengenai digital J-Lahbako meningkat
Bagi  aparatur  desa,  sebelum  program  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dilaksanakan,  layanan administrasi  kependudukan  berbasis  digital  khususnya  aplikasi  J-Lahbako  masih  terbatas.  Secara  umum belum memahami bahwa pelayanan administrasi, selain ktp bisa dilakukan di tingkat desa tanpa harus datang ke kecataman atau ke kabupaten. Berdasarkan observasi berudpa  Koordinasi  dengan  mitra  yaitu  perangkat desa  Sukamakmur,  Kecamatan  Ajung, Kabupaten  Jember  terkait  dilaksanakannya  program  pengabdian kepada masyarakat mengkonfirmasi hal tersebut.
Namun begitu, informasi tentang manfaat aplikasi J-Lahbako diterima dengan tangan terbuka. Dengan kata lain, tidak ada penolakan. Hal tersebut disebabkan dua hal. Pertama, informasi tentang layanan berbasis digital sudah diketauhi sejak beberapa tahun terakhir, tetapi detail tentang aplikasi J-Lahbako masih terbatas. Apalagi, Desa Sukamakmur ini bukan bagian pilot project dari Pemkab Jember untuk program  J-Lahbako. Kedua, penerimaan  aparatur  desa  dimotivasi  untuk  mendekatkan  pelayanan  dasar  kepaa  masyakarat  desa setempat. Sehingga ada program J-Lahbako ini, dinilai sebagai bentuk percepatan pelayanan yang diinisiasi dan difasilitasi oleh pemerintah desa.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3711-3718 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1858
Gambar 2: Observasi dan Koordinasi dengan Apartur desa dan Calon Operator J-Lahbako Desa Sumakmur

## 2. Tersedianya dukungan fasilitas dalam melaksanakan pelayanan digital J-Lahbako.
Seperti  dijelaskan  pada  latar  belakang  dan  permasalahan  mitra,  bahwa  desa  Sukamakmur  bukan prioritas  dalam  program  kerja  Dinas  Kependudukan  dan  Kependudukan  Sipil  (Disdukcapil)  Kabupaten Jember terkait program aplikasi J-Lahbako. Sehingga terkait pengadaan perangkat aplikasi J-Lahbako, desa ini tidak mempunyai fasilitas. Implikasi lebih luas pada desa adalah program pelayanan melalui apliaksi  J- Lahbako  tidak  termasuk  dalam  program  kerja  desa.  Sehingga  untuk  setiap  adanya  keinginan  masyarakat untuk  mengurus  administrasi  kependudukan  diarahkan  ke  tinggkat  lebih  tinggi  yaitu  kecamatan  atau langsung ke Disdukcapil Kabupaten Jember.
Dengan  adanya  program  pengabdian  pada  masyarakat,  desa  merasa  terbantu.  Dan  keberadaan fasilitas aplikasi J-Lahbako merupakan syarat utama untuk mendekatkan pelayanan di tingkat desa. Masyarakat desa tidak  perlu  lagi  mengurus  secara  berjenjang  dari  desa  sampai  tingkat  kabupaten.  Tetapi  pelayanan administrasi kependudukan cukup dilayani di kantor desa.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  penyediaan  perangkat  teknologi  penunjang  aplikasi  J-Lahbako dilakukan  sebagai  berikut. Pertama, pengadaan  barang  berupa  seperangkat  computer  yang  terdiri Perangkat  computer (CPU) lengkap dengan aplikasi J-Lahbako. Setelah sebelumnya memperoleh legalisasi dari  Disdukcapil  Kabupaten  Jember. Kedua, serah  terima  pada  apratur  desa  dan  pemasangan  instalasi computer yang telah terinstal aplikasi J-Lahbako.
Gambar 3: Seperangkat teknologi penunjang dan Serah terima aplikasi J-Lahbako
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3711-3718 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1858
3. Operator memiliki ketrampilan dalam mengoperasikan aplikasi J-Lahbako
Tahapan  penting  lainya  dalam  mengujudkan  hasil  pengabdaian  adalah  kesiapan  dan  kemampuan operator  pelaksana  dalam  mengoperasikan  aplikasi  J-Lahbako.  Seperti  dijelaskan  pada  permasalahn  mitra sebelumnya,  Desa  belum  mempunyai  sumber  daya  yang  bisa  mengoperasikan  aplikasi  J-Lahbako.  Hal tersebut, dapat dimaklumi mengingat Desa Sumbermakmur sebelumnya memang belum mempunyai fasilitas pendukung aplikasi tersebut.
Adanya  pengadaaan  falilitas  pendukung  aplikasi  J-Lahbako,  maka  tantangan  terbesar  adalah menyediakan  tenaga  trampil  untuk  mengoperasikan  layanan  berbasis  digital  ini  melalu  aplikasi  J-Lahbako. Upaya  yang  dilakukan  dalam  pengabdian  ini  adalah  melakukan  pelatihan  sehingga  trampil  dalam mengoperasikan  aplikasi  tersebut.    Upaya  yang  dilakukan  untuk  mempunyai  tenaga  trampil  adalah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa, selain itu juga melakukan koordinasi dan kesepahaman dengan  Disdukcapil  Kabupaten  Jember  untuk  melakukan  pelatihan  penggunaan  aplikasi  J-Lahbako  yang melibatkan operator dari aparatur desa.
Upaya  pelatihan dilakukan  pendampingan  bimbingan  teknologi transformasi  pelayanan  publick  digital J-Lahbako pada operaotor desa Sukamakmur ke Disdukcapil Kabupaten Jember. Pada tahapan ini mitra telah melakukan pemenuhan kelengakapan berkas pengajuan syarat dalam pengajuan aplikasi J-Lahbako ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, diantaranya:
a. Draft perjanjian kerja sama
b. Pakta intergritas.
c. Surat pernyataan khusus user lahbako.
d. Kartu identitas operator.
e. Perangkat computer (CPU).
Aplikasi  J-Lahbako  tidak  diperkenankan  menggunakan  laptop  untuk  menghindari  kecurangan  yang memanfaatkan  aplikasi  tersebut,  penggunaan  aplikasi  tersebut  hanya bisa  dilakukan  oleh  1  orang  opretaor (perangkat desa) yang telah diberi user dan password oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Gambar 4: Pendampingan bimtek operator desa  tentang Aplikasi J-Lahbako ke kantor Dispendukcapil Kabupaten Jember
4. Informasi dan manfaat aplikasi J-Lahbako telah dikenal luas oleh masyarakat desa
Tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat dari layanan digital dengan  aplikasi  J-Lahbako  pada  masyarakat  desa.  Hal  ini  dilakukan  mengingat  aplikasi  J-Lahbako  belum dikenal  luas  oleh  masyakarat  di  Desa  Sukamakmur.  Tujuan  lebih  luas  adalah  memberitahukan  kepada masyakarat  desa  bahwa  mulai  tahun  ini,  masyarakat  desa  sudah  bisa  mengurus  kelengkapan  administrasi kependudukan di tingkat desa.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3711-3718 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1858
Adapun sosialiasi tersebut dilakukan dengan mengundang semua unsur stakeholders perangkat desa dari Desa  Sukamakmur.    Acara  sosialisasi  dihadari  kepala  dusun,  seluruh  Pengurus  RW  dan  RT  di  lingkungan Desa Sukamakmur. Selain itu, untuk menghasilkan mutu sosialiasi perwakilan dari  Disdukcapil Kabupaten Jember  membantu  melakukan  sosialiasi  tentang  kegunaan  dan  manfaat  aplikasi  aplikasi  J-Lahbako. Sementara itu, sosialisasi ini juga menjadi rapat resmi bahwa Desa Sukamakmur sudah siap untuk melayani masyaraat desa terkait administrasi kependudukan.

## Gambar 5. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat  aplikasi J-Lahbako
Tahap  monitoring  dan  evaluasi    adalah  untuk  melihat  dan  memelihara  bahwa  pengabdaian  pada masyaraat  ini  berjalan  dengan  manfaat  yang  maksimal  pada  mitra.  Oleh  karena  itu,  pada  tahapan  ini  akan dijelasakan  indikator  capaian  dari  mitra.    Tabel  capaian  mitra  menunjukan  perubahan  pada  mitra  dari sebelum  interven  dan  sesudah  intervensi  dari  permasalahan  mitra.  Berikut  tabel  pencapain  mitra  dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sukamakmur dengan fokus transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi J-Lahbako.
Tabel 1. Indikator Capaian Mitra No. Indikator Capaian Sebelum intervensi   Sesudah Intervensi 1 Pengetahuan  mitra  mengenai  J- Lahbako Kurang  paham  dan tidak peduli Paham dan antusias 2 Fasilitas layanan J-Lahbako Belum memiliki Sudah memiliki 3 Ketrampilan Operator J-Lahbako Tidak  tahu  &  tidak trampil Trampil dalam operasionalisasi 4 Sosialiasi layanan J-Lahbako Masyarakat tidak tahu Masyarakat tahu dan antusias

## Sumber: Hasil Program Pengabdian pada Masyarakat (2023)
Berdasarkan  tabel  1.  indikator  capaian  mitra  dapat  dilihat  bahwa  mitra  mengalami  perubahan  dari beberapa  aspek  meliputi  pengetahuan  dan  pemahaman  aplikasi  J-Lahbako,  fasiltas  pendukung  terpenuhi, operator aplikasi J-Lahbako mempunyai kemampuan untuk menjalankan perangkat tersebut.  Dan Hal yang paling penting adalah masyarakat desa mengetahui bahwa ada layanan administrasi kependudukan di tingkat Desa.  Hal  tersebut  akan  mempermuda  masyarakat  desa  untuk  terlayani  di  halaman  desanya  sendiri  setelah sebelumnya harus mengurus keperluan administrasi kependudukan secara berjenjang dan berliku.

## V. KESIMPULAN
Pengabdian  pada  masyarakat  telah  memberikan  manfaat  kepada  mitra.  Secara  khusus,  adanya pengadaan  perangkat  J-Lahbako,  pelatihan  tenaga  administrasi  tingkat  desa,  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang  pelayanan  administrasi  menjadi  desa  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  pelayanan  kepada
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3711-3718 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1858
warganya  dibidang  administrasi  kepedudukan  tanpa  harus  ke  kecamatan  atau  kabupaten.  Output  dari pengabdian  ini  adalah  desa  mempunyai  kemampuan  memberikan  pelayanan  dasar,  administrasi kependudukan  melalui  layanan  berbasis  digital.  Adanya  kesadaran  dari  semua stakeholders (aparatur  desa sampai tingkat RT, masyakarat desa) bahwa pelayanan administrasi kependudukan bisa dilakukan di tingkat desa dengan pemanfaat digitalisasi melalui aplikasi J-Lahbako.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  (Kemendikbud  Ristekdikti) atas  pendanaan  hibah  untuk  pengabdian  pada  masyarakat.  Terima  kasih  kepada  Mitra,  Pemerintah  Desa Sukamakmur  Kecamatan  Ajung  Kabupaten  Jember  yang  telah  bersedia  menjadi  mitra  dan  melakukan kerjasama  dengan  baik.  Terima  kasih  kepada  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  Pembangunan  atas dukungan selama ini. Tidak terlupa, semua anggota yang terlibat dalam pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta,  E.,  &  Jaya,  I.  (2017).  Profesionalisme  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengembangan  Kualitas  Kinerja Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan , 6 (1), 1–10. https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.643
Ahadi,  M.  N.,  Hardjanto,  U.  S.,  &  Diamantina,  A.  (2016).  Pengendalian  Penduduk  Kota  Tegal  Menurut  Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Diponegoro Law Journal, 5 (2), 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10965
Akhmad,  I.,  Mustanir,  A.,  &  Rohady,  R.  M.  (2018).  Pengaruh  Pemanfaatan  Tekhnologi  Informasi  dan  Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. In Prosiding Konferensi Nasional Ke-7  Asosiasi  Program  Pascasarjana  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  Aisyiyah  (APPPTMA).  Jilid  2.  Sosial Politik  dan  Ekonomi .  http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan- kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah Angkat,  K.  M.,  Kadir,  A.,  &  Isnaini,  I.  (2017).  Analisis  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Dairi. Jurnal  Administrasi  Publik :  Public  Administration Journal , 7 (1), 33. https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1260 Hardiyansyah.  (2017). Manajemen  pelayanan  dan  pengembangan  organisasi  publik :  dalam  perspektif  riset  ilmu administrasi publik (Cetakan I). Penerbit Gava Media. Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah  Daerah. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 10 (3), 569–586. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
Marselli, A., Hardjanto, U. S., & Diamantina, A. (2016). Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan  Di  Kabupaten  Kendal  Menurut  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi Kependudukan. Juni  2016 , 5 (24),  1.  https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan- kerja/pertanyaan-mengenai-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia-1
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi , 7 (1), 1–18. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67 Narek,  D.  P.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pelayanan  Pembuatan  Kartu  Keluarga Sejahtera  (KKS)  di  Kota  Surabaya  [Untag  Surabaya].  In Doctoral  dissertation,  Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya . http://repository.untag-sby.ac.id/14079/1/ABSTRAK.pdf Ratminto,  &  Winarsih,  A.  S.  (2018). Manajemen  Pelayanan:  PengembanganModel  Konseptual,  Penerapan  Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal (Cetakan Ke). Pustaka Pelajar. Riani,  N.  K.  (2021).  Strategi  Peningktan  Pelayanan  Publik. Industry  and  Higher  Education , 3 (1),  1689–1699. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288 Rohman, A. A., Mas’ud, Saiful, & Purnomo. (2010). Reformasi pelayanan publik (2 ed.). Mojolangu Malang : Program sekolah demokrasi; Avverroes Press.