## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 31 No. 1, 2023
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Aspek  Hukum  Pembatalan  Hibah  Tanah  oleh Pengadilan Agama
Marini Abdullah, Husen Alting, Anshar, Rusdin Alauddin *
Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: alauddinrusdin@gmail.com

## Abstract:
This  study  aims  to  determine  the  legal  consequences  of  returning  land  and  building  objects  that  have  been granted against the cancellation of land grants. Case study of Decision Number 472/Pdt.G/2019/PA.Tte. This study  uses  empirical  legal  research,  namely  research  on  the  operation  of  law  (law  in  action)  in  society.  The research  was  conducted  in  Mangga  Dua  Utara  Village,  South  Ternate  City,  North  Maluku  Province.  The research  data  were  analyzed  descriptively  qualitatively.  The  results  show  that  the  legal  consequences  of returning land and building objects granted are declared relatively invalid. A legal action that can be canceled, where the situation is legalized in a legal action that depends on the will of one of the parties. That is, legal consequences can arise for the recipient of the grant if the court requests the cancellation to obtain a permanent legal decision, whereby all the grant assets given to each grant recipient will return to the grantor as a whole. Cancellation of land grants according to Decision Number 472/Pdt.G/2019/Pa.Tte grantor has several rights. The grantor can also withdraw the gift, if the grantee does not fulfill the obligations specified in the grant deed or other matters.
Keywords: Grant; Land; Agreement; Civil Rights

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  pengembalian  tanah  dan  bangunan  rumah  obyek yang telah dihibahkan terhadap pembatalan hibah tanah. Studi kasus Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Tte. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in  action)  di  masyarakat.  Penelitian  dilakukan  di  Kelurahan  Mangga  Dua  Utara,  Kota  Ternate  Selatan, Provinsi Maluku Utara. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  akibat  hukum  pengembalian  tanah  dan  bangunan  rumah  objek  yang  telah  dihibahkan  dinyatakan sebagai  kebatalan  relatif.  Perbuatan  hukum  yang  dapat  dibatalkan,  dimana  keadaannya  disahkan  dalam perbuatan  hukum  yang  digantungkan  pada  kemauan  salah  satu  pihak.  Artinya,  akibat  hukum  dapat  timbul kepada  penerima  hibah  jika  dimohonkan  batalnya  pada  pengadilan  untuk  memperoleh  putusan  yang berketetapan hukum tetap, dimana seluruh harta hibah yang telah diberikan terhadap setiap penerima hibah akan kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pembatalan hibah tanah sebagaimana Putusan  Nomor  472/Pdt.G/2019/Pa.Tte  pemberi  hibah  memiliki  beberapa  hak.  Pemberi  hibah  juga  dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain.
Kata Kunci: Hibah; Tanah; Perjanjian; Hak Keperdataan

## 1. Pendahuluan
Hak  milik  atas  tanah  termasuk  dalam  salah  satu  jenis  hak  kepemilikan  yang  sangat penting  bagi  negara,  bangsa  dan  rakyat  indonesia  karena  merupakan  sebagai masyarakat  agraria  yang  sedang  membangun  kearah  tujuan  untuk  pengembangan industri  dan  lain-lain.  Dewasa  ini,  tanah  dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber  dalam kebutuhan  hidup  manusia  yang  harus  dipenuhi,  sehingga  peralihan  hak  atas  tanah
sangat  sering  terjadi.  Salah  satu  upaya  peralihan  hak  atas  tanah  yaitu  dengan  cara hibah. 1 Hibah  merupakan  pemberian  seseorang  kepada  orang  lain  dengan  tidak  ada penggantian  apa  pun  dan  dilakukan  secara  suka  rela,  tanpa  ada  kontraprestasi  dari pihak  penerima  pemberian,  dan  pemberian  hibah  itu  dilangsungkan  pada  saat  si pemberi dalam keadaan masih hidup.
Hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas  sebagian  atau  seluruh  harta  kekayaannya  kepada  pihak  lain  tanpa  ada  imbalan apa-apa  dari  penerima  hibah. 2 Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  pembentuk undang-undang  membuat  aturan  yang  mewajibkan  penerima  hibah  untuk memasukkan  kembali  semua  harta  yang  telah  diterimanya  ke  dalam  harta  warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.  Mengenai hibah ini diatur dalam Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  Intruksi  Presiden  No  1  Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Definisi hibah, menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih  hidup  untuk  dimiliki.  Hibah  orang  tua  kepada  anak  dibolehkan,  akan  tetapi perlu diingat bahwa ukuran harta benda yang boleh dihibahkan tidak boleh lebih dari 1/3  bagian  sebagaimana  dalam  Pasal  210  KHI  yang  menegaskan: “Orang  yang  telah berumur  sekurang-kurangnya  21  tahun,  berakal  sehat  dan  tanpa  adanya  paksaan  dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dan di hadapan dua orang saksi”. Dengan demikian, tindakan kakek anda yang menghibahkan rumah  tersebut  kepada  adik  ibu  anda  tidak  dapat  disalahkan  namun  perlu diperhatikan  ketentuan  Pasal  210  KHI  yang  menyatakan  bahwa  ukuran  harta  benda yang boleh dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta pemberi hibah.
Di dalam kompilasi Hukum islam hibah tidak boleh ditarik kembali, meskipun hibah itu  terjadi  antara  dua  orang  yang  bersaudara  atau  suami  istri.  Adapun  hibah  yang boleh  ditarik  kembali  adalah  hibah  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  kepada  anaknya ( Pasal 212  Kompilasi  Hukum  Islam).  Ulama  Fiqh  berpendapat  apabila  benda  hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan milik orang tuanya dapat dicabut, tetapi  apabila  sudah  bercampur  dengan  harta  miliknya,  istrinya  atau  dengan  harta orang  lain  tidak  dapat  dicabut  kembali. 3 Undang-undang  memberikan  kemungkinan bagi  si  penghibah  untuk  dapat  menarik  kembali  hibah  yang  telah  diberikan  kepada seseorang dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan tertentu. 4
Permasalahan mengenai pembatalan akta hibah tanah pernah terjadi di Kota Ternate, kasus berawal ketika Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Ternate,  Nomor:  472/Pdt.G/ 2019/PA.TTE, tanggal 26 Agustus 2019, telah mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah
1 Awaliyah,  Robiah,  and  Nadjematul  Faizah.  "Tinjauan  Yuridis  Perkara  Pembatalan  Hibah  (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)." Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 4, no. 2 (2020): 108-130.
2 Oping,  Meylita  Stansya  Rosalina.  "Pembatalan  Hibah  Menurut  Pasal  1688  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata." Lex Privatum 5, no. 7 (2017). 3 Ismail, Rosmiza, Salmy Edawati Yaacob, and Mohd Zamro Muda. "Keperluan deklarasi hibah dan kekangannya dalam perancangan harta orang Islam." Journal of Contemporary Islamic Law 5, no. 2 (2020): 77- 83.
4 Yusnandar,  Teuku  Hendra.  "Analisis  Putusan  Mahkamah  Syari'ah  Provinsi  Aceh  dalam  Kasus Pembatalan  Hibah  (Studi  Putusan  Mahkamah  Syari'ah  Provinsi  Aceh  Nomor  28/pdt-g/2015/ms- Aceh)." Premise Law Journal 12 (2016): 164.
terhadap  Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat (Firja Bachmid) adalah anak dari Fahri  Bachmid  yang  adalah  cucu  Penggugat  (Lulu  Bachmid).  Selama  dalam  ikatan pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Almarhum  Yasin  Bachmid    telah  memperoleh Harta  berupa  Sebidang  tanah  diatasnya  terdapat  dua  bangunan  rumah  parmanen dengan luas tanah 404 m2 terletak di Kelurahan Toboko RT.OO1/RW.001 Kecamatan Ternate  Selatan  Kota  Ternate.  Bahwa  pada  tahun  2009  Penggugat  menghibahkan sebagian  bidang  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  2  (dua)  di  atas  kepada Tergugat yang juga sebagai cucu dari Penggugat, seluas 165 m2, yang mana diatasnya terdapat satu bangunan parmanen  kemudian diterbitkan akta hibah No.15/KTS/2009 tertanggal  27  Januari  2009.  Selanjutnya  berdasarkan  akta  hibah  No.15/KTS/2009 tertanggal  27  Januari  2009  tersebut  Tergugat    membuat  pemisahan  sertifikat    dari Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  101  atas  nama  Penggugat  dipisahkan  menjadi  sertifikat hak milik dengan Nomor 167 atas nama Tergugat.
Pemberian hibah oleh Penggugat kepada Tergugat sebelumnya   tidak diketahui oleh anak-anak  Penggugat  dan  tidak  ada  persetujuan  dari  mereka,  sehingga  pemberian hibah tersebut telah membuat konflik yang berkepanjangan dan perpecahan di antara anak cucu penggugat, dan membawah banyak kemudaratan yakni telah terputus tali silaturahmi  antara  anak  cucu  penggugat  sampai  saat  ini.  Penggugat  sudah  beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan setifikat yang telah dipisahkan tersebut  dan  berharap  persoalan  ini  dapat  dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan mengingat  Tergugat  juga  adalah  cucu  Penggugat.  Namun  sampai  saat  ini,  Tergugat tidak mau mngembalikan sertifikat pemisahan tersebut.
Persoalan  ini  telah  beberapa  kali  diajukan  kepengadilan  dengan  register  perkara  No 25/pdt.g/2017/PN.tte  selanjutnya  dipengadilan  Agama  Ternate  dengan  register perkara No.436/pdt.g/2017/PA.Tte, selanjutnya atas perkara tersebut dicabut dengan kesepakatan akan diselesaikan secara kekeluargaan kemudian pada tanggal 19 Maret 2018  dibuatkan  kesepakatan  secara  kekeluargaan  oleh  Penggugat,  Tergugat  dan seluruh  anak-anak  Penggugat  mengetahui  ketua  RT,  01/RW.01  Kelurahan  Toboko, yang mana isi kesepakatan tersebut Tergugat bersedia mengembalikan sertifikat yang telah  dipisahkan  kepada  Penggugat  untuk  seluruhnya.  Di  sisi  lain,  dalam  kegiatan peralihan hak milik atas tanah melalui hibah, ditemukan kendala dan masalah hukum yang  dapat  merugikan  pihak-pihak  yang  terkait.  Seperti  yang  kita  ketahui  tanah merupakan suatau objek yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Maka dari itu tanah  dalam  hal  ini  adalah  objek  yang  menjadi”  “harta  istimewa  yang  semakin  hari menjadi pemicu berbagai masalah sosial.
Masalah yang sering kali muncul akibat hibah yang tidak di dasari dengan akta hibah yang di miliki oleh penerima hibah dengan pemberi hibah tersebut. yang nantinya bisa memunculkan konflik sengketa antara penerima hibah dengan keluarga pemberi hibah terkhusus benda yang menjadi objek hibah adalah tanah. Permasalahan laiannya ialah dalam  putusan  tersebut  dujatuhka  melalui  Putusan  verstek  yakni  putusan  yang dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  tanpa  hadirnya  tergugat  dan  tanpa  alasan  yang  sah meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut.  Putusan  verstek  ini  merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan  yang  tidak  sah.  Meskipun  dibenarkan  adanya  putusan  verstek,  namun  hakim tetap  diwajibkan  melakukan  pemeriksaan  perkara  verzet  atas  putusan  verstek  harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Atas dasar itulah  untuk  mencapai  kepastian  hukum  yang  bermuara  pada  keadilan  bagi  kedua belah pihak pada pembatalan hibah tanah oleh Pengadilan Agama.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penlitian  hukum  normatif-empiris  yakni penelitian  hukum  yang  dilengkapi  data  empirik.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  approach )  dan  pendekatan  konseptua ( conceptual  approach ). 5 Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kelurahan  Mangga  Dua  Utara, Kota  Ternate  Selatan,  Provinsi  Maluku  Utara.  Data  penelitian  dianalisis  secara deskriktif kualitatif.

## 3. Akibat  Hukum  Pengembalian  Tanah  dan  Bangunan  terhadap Pembatalan Hibah Tanah
Pada  tataran  norma,  hibah  merupakan  pemberian  sukarela  seseorang  kepada  orang lain,  tanpa  ganti  rugi,  yang  mengakibatkan  berpindahnya  pemilikan  harta  itu  dari pemberi kepada orang yang diberi. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima tanpa ada kewajiban dari penerima itu  untuk  mengembalikan  harta  tersebut  kepada  pihak  pemilik  pertama. 6 Konteks pemberian hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dikembalikan kepada pemilik  semula.  Dengan  terjadinya  akad  hibah  pihak  penerima  dipandang  sudah mempunyai  hak  penuh  atas  harta  itu  sebagai  hak  miliknya  sendiri.  Di  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  171  huruf  (g),  hibah  adalah  pemberian  suatu  benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Peralihan  hak  atas  tanah  melalui  hibah  di  atur  Dalam  KUH  Perdata  mengenal  dua macam penghibahan yaitu: 7
a. Penghibahan formal ( formate schenking ), yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena  perbuatan  yang  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  disebutkan pada  Pasal  1666  KUH  Perdata  saja,  di  mana  pemberian  misalnya  syarat  cuma- cuma.
b. Penghibahan Materil ( materiele schenking ), yaitu pemberian menurut hakikatnya, misalnya  seseorang  yang  menjual  rumahnya  dengan  harga  yang  murah. Menurut  Pasal  1666  KUHPerdata  penghibahan  seperti  itu  tidak  termasuk pemberian,  tetapi  menurut  pengertian  yang  luas  hal  di  atas  dapat  dikatakan sebagai pemberian.
Salah  satu  benda  yang  sering  dihibahkan  adalah  tanah  dan  objek  bangunan  rumah. Hibah  berupa  tanah  termasuk  dalam  perbuatan  hukum  mengalihkan  kepemilikan tanah  sebagai  benda  tetap  atau  benda  tidak  bergerak  dari  pemilik  awal  sebelumnya kepada  penerima  hibah  kemudian.  Kepemilikan  dan  peralihan  atas  tanah  sengketa terjadi antara Lulu Bachmid selaku nenek dengan Firja Bachmid selaku cucu, dengan duduk  perkaranya.  Pada  1  Juli  1944,  Penggugat    menikah  dengan  Almarhum  Yasin Bachmid  Sesuai  dengan  Surat  Keterangan  dari  Kantor  Kementerian  Agama  Kota
5 Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel  Ilmiah ,  Yogyakarta, Mirra buana Media, Hlm 106
6 Muhamad,  Nasrul  Hisyam  Nor.  "Bidang  Kuasa  Hibah  di  Mahkamah  Syariah  di  Malaysia." Jurnal Syariah 16, no. 2 (2008): 1-23.
7 Subekti. 1995. Aneka Perjanjian . PT Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5
Ternate Nomor : KK.27.03 .2/PW.01/38/2016. Bahwa Tergugat (Firja Bachmid) adalah anak  dari  Fahri  Bachmid  yang  adalah  cucu  Penggugat  (Lulu  Bachmid).  Di  mana selama  dalam  ikatan  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Almarhum  Yasin  Bachmid telah  memperoleh  Harta  berupa  Sebidang  tanah  diatasnya  terdapat  dua  bangunan rumah  parmanen  dengan  luas  tanah  404  m 2 terletak  di  Kelurahan  Toboko RT.001/RW.001 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik  Nomor  101.  Lulu  Bachmid  (selaku  penggugat)  merasa  tidak  pernah menghibahkan sebagaian tanah dari seluas 165 m2, yang mana diatasnya terdapat satu bangunan  parmanen  kepada  Tergugat.  Kemudian  Tergugat  menerbitkan  akta  hibah No.15/KTS/2009 tertanggal 27 Januari 2009;
Menurut  Penggugat  bahwa  di  dalam  akta  hibah  tersebut  terdapat  tanda  tangan Penggugat  sebagai  pemberi  hibah,  padahal  semasa  hidup  Penggugat  sampai  saat  ini tidak pernah/ tidak bisa menandatangani dokumen apapun, namun setiap dokumen yang  berkaitan  Penggugat  hanya  membubuhi  dengan  cap  jempol,  dengan  demikian Tergugat  pada  saat  membuat  surat  hibah  tanpa  ada  persetujuan  dari  Penggugat sebagai pemberi hibah.
Adapun  pemberian  hibah  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  sebelumnya  tidak diketahui oleh anak-anak Penggugat dan tidak ada persetujuan dari mereka, sehingga pemberian  hibah  tersebut  telah  membuat  konflik  yang  berkepanjangan  dan perpecahan di antara anak cucu penggugat, dan membawa banyak kemudaratan yakni telah terputus tali silaturahmi antara anak cucu penggugat sampai saat ini. Penarikan kembali hibah atau penghapusan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penentuan kembali barang- barang  ini  diajukan  kepada  pengadilan.  Kalau  penghibah  belum  menyerahkan barangnya,  maka  barang  yang  dihibahkan  tetap  padanya  dan  penerima  hibah  tidak lagi dapat penyerahan penuntutannya.
Salah  satu  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUHPerdata  bahwa sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  bahwa  orang  yang  telah  memberikan persetujuan  atau  kesepakatan  kalau  orang  menghendaki  apa  yang  disepakati,  kalau demikian sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak yang satu saling  mengisi  dengan  apa  yang  dikehendaki.  Pada  kasus  ini,  kesepakatan  dalam penghibahan  ini  adalah  tidak  pernah  ada,  penerima  hibah  dalam  hal  ini  adalah Tergugat Firja Bachmid cucu dari Penggugat Lulu Bachmid dengan sengaja membuat Akta Hibah dengan perjanjian sepihak. 8
Menurut  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yakni  Peraturan  Pemerintah Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa apabila terdapat suatu perbuatan hukum yang terindikasi  adanya  pengalihan  kepemilikan  hak  atas  tanah  maka  disyaratkan  untuk dibuatkan  akta  melalui  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Lebih  lanjut  kemudian diatur  dalam  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  karena  PPAT  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat akta hibah.
8 Satrio,  Wilopo  Cahyo  Figur,  Sukirno  Sukirno,  and  Adya  Paramita  Prabandari.  "Prinsip  Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah." Notarius 13, no. 1 (2020): 294-311.
Sehubungan  dengan  formalitas  perjanjian,  maka  bentuk-bentuk  perjanjian  tertulis adalah  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang bersangkutan, perjanjian dengan disaksikan PPAT dalam hal ini Camat Kota Ternate Selatan  untuk  melegalisir  tanda  tangan  para  pihak  dan  perjanjian  yang  di  buat  di hadapan dan oleh PPAT dalam bentuk akta hibah. Dalam kasus ini, perjanjian hibah dilakukan di bawah tangan, yang artinya perjanjian semacam ini hanya sepihak tidak mempunyai  kekuatan  mengikat  kepada  pihak  Penggugat.  Dengan  kata  lain,  apabila perjanjian itu disangkal oleh pihak Penggugat maka para pihak tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak Penggugat dimaksudkan adalah tidak berdasarkan dan tidak benar.
Pada penelitian ini perjanjian yang telah dilakukan dengan memberikan hibah tanah yaitu  dengan  akta  di  bawah  tangan,  sehingga  akta  di  bawah  tangan  ini  tidak mempunyai  kekuatan  dan  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  pemberian  hibah  atas pengakuan  Tergugat,  yang  telah  dilakukan  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  tidak pernah terjadi karena akta bawah tangan yang kurang pembuktian dan tidak mengikat secara  keseluruhan  serta  cacat  hukum  dan  tidak  dapat  dipakai  sebagai  dasar pendaftaran  perubahan  data  yuridis.  Apabila  akta  tersebut  terlanjur  dipakai  sebagai dasar  pendaftaran  perubahan  yuridis  maka  akta  tersebut  dapat  dibatalkan  oleh putusan Pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
Penghibahan  hanyalah  mengenai  barang-barang  yang  sudah  ada.  Jika  ia  meliputi barang -barang  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  maka  sekedar  mengenai  itu hibahnya  adalah  batal  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1667  KUHPerdata. Berdasarkan  ketentuan  ini  maka  jika  dihibahkan  barang  yang  sudah  ada,  bersama- sama  dengan  suatu  barang  lain  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  penghibahan mengenai  barang  yang  pertama  adalah  sah,  tetapi  mengenai  barang  yang  kedua adalah tidak sah. 9
Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat penulis bahwa salah satu persoalan yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat  adalah  persoalan  hibah.  Meskipun demikian,  pada  kenyataannya  hibah  seringkali  bukan  merupakan  solusi  yang  tepat dalam  hal  pewarisan  tanah,  karena  bisa  jadi  menimbulkan  masalah  baru,  misalnya penarikan  kembali  hibah  atau  pembatalan  hibah.  Pembatalan  suatu  hibah  dapat diartikan  sebagai  hubungan  hukum  yang  sepihak  antara  pemberi  hibah  yang memberikan  suatu  hibah  kepada  penerima  hibah  yang  memiliki  kewajiban  tanpa mendapatkan  hak.  Pemberi  hibah  dapat  mengajukan  suatu  gugatan  beserta pembatalan hibah apabila yang menerima hibah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdata.
Selanjutnya  pada  kasus  ini  juga  dapat  ditinjau  dari  pembuatan  akta  hibah No.15/KTS/2009  tertanggal  27  Januari  2009,  yang  telah  dilakukan  oleh  Tergugat dengan  PPAT  Camat  Kota  Ternate  Selatan.  Sebagai  pejabat  umum  yang  harus membuat  akta  secara  profesional  dan  tidak  memihak,  seorang  PPAT  adalah  mandiri dan  kepala  Kantor  Pertanahan  tidak  mencampuri.  Namun  demikian,  keharusan membuat  akta  yang  dapat  ditindaklanjuti  dengan  pendaftarannya  di  Kantor Pertanahan  baik  pendaftaran  pertama  atau  pendaftaran  perubahan  data  dan  Kepala Kantor  Pertanahan  sangat  berkepentingan  untuk  ikut  mengawasi  dan  mengontrol petunjuk serta menolak pendaftaran dan PPAT bertanggung jawab dalam memeriksa
9 Irma Devita Punamasari, 2014, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Hukum Waris , PT. Mizan Pustaka, Bandung, hlm. 74-75
syarat-syarat  sahnya  perbuatan  hukum  yang  bersangkutan  dan  mencocokkan  data yang terdapat dalam sertifikat dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Nasional.
Pada kasus ini, PPAT tidak memenuhi beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara  lain  akta  hibah  tanah  yang  diberikan  ke  PPAT  merupakan  hibah  yang dilakukan  dibawah  tangan  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan  hukum,  tidak dilampirkannya sertifikat asli, tidak adanya izin pejabat atau instansi yang berwenang dikarenakan pada kasus ini tidak ada pemberian hibah sama sekali maka akta hibah tersebut menjadi akta hibah pribadi, sehingga akta hibah yang dibuat PPAT tersebut tidak berlaku.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penggugat sebagai satu-satunya pihak maka kepada Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak milik atas tanah-tanah tersebut mengembalikan  kepada  Penggugat  dalam  keadaan  baik  dan  apabila  dalam eksekusinya  sulit  dilakukan  maka  menggunakan  aparatur  hukum  yang  diatur  oleh Undang-undang  atau  juru  sita.  Objek  hibah  tersebut  telah  dibalik  nama  atau  telah disertifikatkan  atas  nama  penerima  hibah,  maka  sertifikat  dinyatakan  tidak  berlaku lagi.  Pemberi  hibah  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  supaya  sertifikat  objek  sengketa  tersebut  tidak  berlaku  lagi  dengan adanya pembatalan hibah tersebut dan sertifikat kembali atas nama pemberi hibah.

## 4. Penutup
Akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah objek yang telah dihibahkan dinyatakan sebagai kebatalan relatif, yakni perbuatan hukum yang dapat dibatalkan, dimana  keadaannya  disahkan  dalam  perbuatan  hukum  yang  digantungkan  pada kemauan  salah  satu  pihak.  Artinya,  akibat  hukum  dapat  timbul  kepada  penerima hibah  jika  dimohonkan  batalnya  pada  pengadilan  untuk  memperoleh  putusan  yang berketetapan hukum tetap, dimana seluruh harta hibah yang telah diberikan terhadap setiap  penerima  hibah  akan  kembali  menjadi  milik  sendiri  pemberi  hibah  secara keseluruhan. Sedangkan Akibat hukum terhadap pihak ketiga jika terjadi pembatalan objek hibah adalah yang sudah diberikannya terhadap penerima hibah terlebih dahulu harus  dikembalikan  kepada  pemilik  tanah  dan  objek  bangunan.  Pembatalan  hibah tanah  sebagaimana  Putusan  Nomor  472/Pdt.G/2019/Pa.Tte pemberi  hibah  memiliki beberapa  hak.  Pemberi  hibah  juga  dapat  menarik  kembali  pemberiannya,  jika penerima  hibah  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  akta  hibah  atau hal-hal lain.

## Referensi
Awaliyah,  Robiah,  and  Nadjematul  Faizah.  "Tinjauan  Yuridis  Perkara  Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)." Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 4, no. 2 (2020): 108-130.
Irma  Devita  Punamasari,  2014, Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah  dan  Bijak  Memahami  Hukum Waris , PT. Mizan Pustaka, Bandung.
Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel  Ilmiah , Yogyakarta, Mirra buana Media.
Ismail,  Rosmiza,  Salmy  Edawati  Yaacob,  and  Mohd  Zamro  Muda.  "Keperluan deklarasi hibah dan kekangannya dalam perancangan harta orang Islam." Journal of Contemporary Islamic Law 5, no. 2 (2020): 77-83.
Muhamad,  Nasrul  Hisyam  Nor.  "Bidang  Kuasa  Hibah  di  Mahkamah  Syariah  di Malaysia." Jurnal Syariah 16, no. 2 (2008): 1-23.
Oping,  Meylita  Stansya  Rosalina.  "Pembatalan  Hibah  Menurut  Pasal  1688  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Lex Privatum 5, no. 7 (2017).
Pide,  Andi  Suryaman  Mustari  dan  Sri  Susyanti  Nur.  "Kepastian  Hukum  Hak  Atas Tanah  Yang  Diklaim  Sebagai  Kawasan  Hutan  di  Lingkungan  Batulapisi Kabupaten  Gowa." Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian  dan  Penelitian  Hukum 4, no. 2 (2022): 173-190.
Raharjo, Satjipto. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial , Gento Publishing, Yogyakarta.
Satrio, Wilopo Cahyo Figur, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari. "Prinsip Timbulnya  Perikatan  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Berbasis  Syariah." Notarius 13, no. 1 (2020): 294-311.
Subekti. 1995. Aneka Perjanjian . PT Aditya Bakti, Bandung.
Yusnandar,  Teuku  Hendra.  "Analisis  Putusan  Mahkamah  Syari'ah  Provinsi  Aceh dalam  Kasus  Pembatalan  Hibah  (Studi  Putusan  Mahkamah  Syari'ah  Provinsi Aceh Nomor 28/pdt-g/2015/ms-Aceh)." Premise Law Journal 12 (2016): 164.