DOI: 10.46730/japs.v%vi%i.66
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Di Provinsi Riau Tahun 2020
Fajarwaty Kusumawardhani 1 , Harsini 2 , Sri Roserdevi Nasution 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning
Email: harsini@unilak.ac.id (email penulis utama/korespondensi) Kata kunci Abstrak Gender, pengarusutamaan gender (PUG), anggaran, perencanaan Artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  hasil  penelitian  terkait dengan  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam  perencanaan  dan penganggaran di Provinsi Riau. Payung hukum PUG telah ada sejak 21  tahun  yang  lalu  melalui  Inpres  Nomor  9  Tahun  2000.  Namun realisasinya  khususnya  di  dalam  perencanaan  dan  penganggaran public belum banyak diterapkan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus  digunakan  dalam  rangka  menjawab pertanyaan bagaimana PUG dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Riau. Temuan penelitian ini adalah belum kuatnya PUG mewarnai  kebijakan  publik  di  Riau,  yang  dibuktikan  belum berjalannya  perencanaan dan  penganggaran  yang  responsif gender di  Provinsi  Riau  saat  ini.  Selain  itu  terdapat  pula  evidens  bahwa pemahaman PUG belum menyeluruh pada SDM perencana di OPD, dan  belum  ada  dukungan  yang  tegas  dari  elite  pemerintahan terhadap PUG di semua lini pemerintahan. Keywords Abstract Gender, gender mainstream, budgeting, planning This  article  aims  to  describe  the  results  of  research  related  to Gender  Mainstreaming  (PUG)  in  planning  and  budgeting  in  Riau Province. The legal umbrella for PUG has existed since 21 years ago through  Presidential  Instruction  No.  9  of  2000.  However,  its realization,  especially  in  public  planning  and  budgeting,  has  not been widely implemented. Qualitative research methods with a case study  approach  are  used  in  order  to  answer  the  question  of  how PUG is in planning and budgeting in Riau Province. The findings of this  study  are  that  the  PUG  is  not  yet  strong  in  coloring  public policies  in  Riau,  as  evidenced  by  the  lack  of  gender  responsive planning  and  budgeting  in  Riau  Province  at  this  time.  In  addition, there  is  also  evidence  that  the  understanding  of  PUG  is  not comprehensive in planning HR in OPD, and there is no firm support from the government elite for PUG in all lines of government.

## Pendahuluan
Sejak  era  Presiden  Soekarno,  Indonesia  telah  menunjukkan  kepeduliannya kepada  perempuan.  Hal  ini  ditandai  dengan  turut  sertanya  perempuan  dalam  Pemilu pertama  negara  ini  pada  tahun  1955.  Pada  masa  Presiden  Soekarno  juga  telah dicanangkan upah  yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Begitu juga di era Presiden  Soeharto,  ada  kemajuan  yang  dicapai  sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap perempuan, yaitu dengan dibentuknya Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita pada Kabinet  Pembangunan  tahun  1974.  Puncaknya  adalah  di  era  Presiden  Abdurrahman
Volume 2, Nomor 3 Desember 2021
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
Wahid  (Gusdur),  dengan  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  9  tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.
Inpres  Nomor  9  tahun  2000  ini  ditindaklanjuti  dengan  lahirnya  beberapa peraturan  yang  menjadi  payung  hukum  bagi  kebijakan  publik  yang  responsif  gender. Bahkan di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan  perempuan  adalah  urusan  wajib  daerah  yang  menjadi  tanggung  jawab dan  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  mengelolanya.  Hal  ini  di  atas  kertas  telah menunjukkan  komitmen  pemerintah  dalam  mendukung  kesetaraan  gender  dalam pembangunan.
Pengertian  gender  terkait  erat  dengan  jenis  kelamin  sosial  yang  membedakan laki-laki  dan  perempuan  bukan  berdasarkan  kepada  perbedaan  biologis,  tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.  Haspels  dan  Suriyasarn  (2005)  mendefinisikan  gender  sebagai  sebuah  variabel sosial  untuk  menganalisa  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  yang  berkaitan  dengan peran,  tanggung  jawab  dan  kebutuhan  serta  peluang  dan  hambatan  (Nasution  & Marthalina, 2018).
Namun  demikian,  Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  pada umumnya  masih  didominasi  oleh  budaya  partriarki,  sehingga  posisi  perempuan  lebih lemah  dan  tidak  setara  dengan  laki-laki.  Masyarakat  beranggapan  bahwa  perempuan memiliki ciri-ciri lemah, halus atau lembut, emosional, dan sebagainya, sedangkan laki- laki  memiliki  ciri-ciri  kuat,  kasar,  rasional  dan  sebagainya  (Malau,  2014).  Hal  ini merupakan salah satu bentuk dari konstruksi gender  yang ada di masyarakat  Indonesia secara umum.
Seiring  dengan  kemajuan  bangsa  dan  negara,  anggapan  bahwa  laki-laki  lebih superior  dari  perempuan  sudah  mulai  bergeser  dalam  banyak  aspek  kehidupan. Pembangunan berlaku bagi setiap warga negara. Di Provinsi Riau yang didominasi oleh Suku  Melayu  dan  masih  kental  dengan  budaya  patriarkis,  perempuan  tidak  lagi ditempatkan sebagai warga negara kelas dua. Salah satu tolok ukurnya dapat dilihat dari data harapan lama sekolah di  Provinsi  Riau. Jika dilihat dari data statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, maka diketahui bahwa angka harapan lama sekolah pada perempuan sebesar 13,23. Angka ini lebih tinggi dari laki-laki, yaitu sebesar 12,84 (RPJMD Provinsi Riau, 2019). Di samping itu, terdapat Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 mengenai pedoman PUG.
Sepintas,  tidak  ada  permasalahan  dalam  PUG  di  Provinsi  Riau.  Namun  jika ditelaah  lebih  dalam,  hal  ini  belum  berdampak  signifikan  kepada  kesejahteraan perempuan. Hal ini dikarenakan APBD belum berperspektif gender. Akibatnya, APBD dibuat  hanya  berdasarkan  agregasi  dari  keseluruhan  kebutuhan  masyarakat,  tanpa mempertimbangkan  kebutuhan  perempuan  dalam  lingkup  ekonomi,  sosial,  maupun budaya.  Akhirnya  kesenjangan  gender  dalam  mengakses  fasilitas  maupun  bantuan pemerintah  sebagaimana  tertera  dalam  APBD  tetap  terjadi.  Perempuan  rentan  menjadi bagian  dari  masyarakat  yang  tidak  memiliki  kemampuan  berdaya  upaya. Ketidakmampuan yang dimiliki oleh perempuan menyebabkan perempuan “melupakan” kemauannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Rahayu, 2017).
Permasalahan  ketimpangan  gender  yang  dapat  dipetakan  di  Provinsi  Riau menurut data dari Bappedalitbang Provinsi Riau adalah sebagai berikut.
1. Masih terdapat gap Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Pengeluaran  perkapita  perempuan  (Rp.  7.189)  dibandingkan  dengan pengeluaran perkapita laki-laki (Rp. 16.093) masih sangat rendah
3. Rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif (28,13%)
4. Masih  adanya  diskriminasi  dalam  penggajian  antara  laki-laki  dengan perempuan
Pemerintah Provinsi Riau belum menampakkan komitmen serius pada PUG. Hal ini  dibuktikan  dengan  komitmen  GAP,  GBS,  dan focal  point di  OPD  yang  belum terlaksana  secara  menyeluruh  sejak  diberlakukannya  Peraturan  Gubernur  Nomor  18 Tahun 2018.

## Sumber: DP3AP2KB
Selain itu, pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  Penduduk,  dan  Keluarga  Berencana  (DP3P2KB)  yang  sangat  kecil  jika dibandingkan dengan APBD Provinsi Riau.

## Tabel 1.1 Data Pagu Anggaran DP3P2KB dan APBD Provinsi Riau
Tahun Anggaran Pagu Belanja Langsung DP3P2KB APBD 2015 11.993.852.900 11,388 T 2016 10.848.251.529 10,365 T 2017 6.389.947.802 10,398 T 2018 6.279.633.351 10,236 T 2019 6.040.607.745 9,4 T 2020 3,435.309.840 10,282 T Sumber: DP3P2KB
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  urusan  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini membuat DP3P2KB sebagai penggerak PUG di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi  Riau  tidak  dapat  berbuat  banyak.  Program/Kegiatan  pemerintah  yang berperspektif  gender  belum  menjadi  arus  utama  di  OPD.  Dengan  demikian,  otomatis
pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan perempuan di Provinsi Riau.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  sebagaimana  telah  dijabarkan sebelumnya,  perlu  diteliti  bagaimana  Provinsi  Riau  menerapkan  PUG  dalam perencanaan dan penganggaran daerah di tahun 2021, dan faktor apa saja yang berperan dalam  keputusan  OPD  untuk  menerapkan  atau  belum  menerapkan  PUG  di  dalam perencanaan dan penganggarannya.

## Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Dalam  Panduan  Praktis  Memahami  Perencanaan  Penganggaran  Responsif Gender  (PPRG)  di  Daerah,  gender  bermakna  pembedaan  sifat,  peranan,  fungsi,  dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019). Hal ini  dapat  diartikan  juga  sebagai  bentuk  konstruksi  sosial  budaya  dan  sewaktu-waktu dapat  berubah  parameternya  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Dengan  pengertian ini,  gender  mengandung  makna  berbeda  dengan  jenis  kelamin  secara  biologis.  Gender merupakan  jenis  kelamin  sosial.  World  Health  Organization  (2012)  mendefinisikan gender  adalah  seperangkat  peran,  perilaku,  kegiatan,  dan  atribut  yang  dianggap  layak bagi  laki-laki  dan  perempuan,  yang  dikonstruksikan  secara  sosial  dalam  suatu masyarakat (Oktaria, 2015). Pemahaman tentang gender ini kemudian dibawa ke dalam sebuah strategi  yang dikenal sebagai gender mainstream atau pengarusutamaan gender (PUG).
Jauh  sebelum  ini,  Ivan  Illich  memperkenalkan  terminologi  gender  untuk merancang  pembedaan  perilaku,  pembedaan  universal  dalam  budaya-budaya kedaerahan  (Illich,  2007).  Lebih  lanjut  menurut  pandangan  Illich,  gender  memberda- bedakan  tempat,  waktu,  alat-alat,  tugas-tugas,  bentuk-bentuk  wicara,  gerak  gerik,  dan ersepsi  yang  dihubungkan  dengan  lelaki  dan  dihubungkan  dengan  perempuan  dalam kebudayaan  (Illich,  2007).  Dengan  kata  lain,  gender  mengandung  pemaknaan komplementer di antara dua jenis kelamin ( sex ), dan sifatnya asimeteris dan tidak dapat dirumuskan secara baku.
Dalam  buku  “Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial”,  Mansour  Fakih menegaskan hal yang sama. Menurutnya, konsep gender ini tidak hanya melulu tentang perempuan,  melainkan  pada  kasus,  kurun  waktu,  atau  tempat  yang  berbeda,  bisa  saja konsep gender mewakili afirmasi dari lelaki. Ia berpendapat bahwa konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara  sosial  maupun  kultural  (Fakih,  1999).  Konsep  bahwa  perempuan  itu  lembut, emosional, dan lemah, sementara laki-laki dianggap perkasa dan kuat, sebenarnya dapat dipertukarkan  dalam  situasi  dan  kondisi  yang  berbeda.  Hal  ini  tergantung  konstruksi sosio-kultural di suatu masyarakat.
Menurut Gadis Arivia dalam bukunya yang berjudul “Feminisme: Sebuah Kata Hati”, sepanjang sejarah di belahan dunia patriarki seperti di Indonesia, representasi isu- isu  perempuan  di  segala  bidang  (politik,  ekonomi,  budaya,  agama,  dan  sebagainya), telah dikesampingkan dan ditolak di dalam wacana publik (Arivia, 2006). Pemikiran ini melandasi strategi GAD dan PUG dalam perjalanannya.
PUG  adalah  pematangan  dari  strategi gender  and  development (GAD)  yang tujuan  dasarnya  adalah  menjadikan  gender  sebagai  arus  utama  ( mainstream ) pembangunan  (Darwin,  2005).  PUG  ini  diharapkan  dapat  mewarnai  kehidupan
masyarakat  yang  sensitif  gender,  mulai  dari  kebijakan  yang  dibuat  oleh negara/pemerintah,  aksi  atau  setiap  tindakan  di  masyarakat,  dan  juga  dari  berbagai institusi  baik  di  ranah  pemerintahan  maupun  masyarakat  secara  umum.  Darwin  dalam hal  ini  menegaskan  Inpres  Nomor  9  Tahun  2000  yang  menjelaskan  tentang  PUG sebagai  sebuah  strategi  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender  (KKG). Caranya adalah dengan membuat kebijakan maupun program dengan didasarkan kepada pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan problematika di masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.  Kesemuanya  dituangkan  dalam  perencanaan,  implementasi,  monitoring, dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pemerintah.
Kebijakan  secara  formal  sangat  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  PUG  di  dalam program-program  pembangunan.  Sebenarnya  PUG  mengakomodasi  kebutuhan  dari semua jenis kelamin sosial yang ada di masyarakat, dengan titik tekan pada perempuan sebagai  bentuk  afirmasi  agar  perempuan  tidak  tertinggal.  Stigma  sosial  acapkali menempatkan  perempuan  sebagai  warga  negara  kelas  dua.  Padahal,  perempuan  tidak dapat dinomorduakan semata-mata karena dia seorang perempuan (Sudarta, 2014).
Pemahaman  akan  isu  gender  dan  juga  PUG  ini  sangat  penting  dalam perencanaan  penganggaran.  Berangkat  dari  pemahaman  inilah  anggaran  serta program/kegiatan  yang  dirancang  oleh  pemerintah  daerah  dapat  memahami  dan mengakomodasi kebutuhan perempuan.

## Anggaran Publik
Anggaran  publik  merupakan  alat  pelaksana  manajemen  keuangan  publik,  di mana  melalui  anggaran  publik,  kekayaan  negara  dapat  bertambah  atau  berkurang (Domai,  2010).  Urgensi  anggaran  merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  pembangunan negara,  karena  terdapat  keterbatasan  sumber  daya  dan  pilihan  dalam  menjawab permasalahan  publik.  Selain  itu  anggaran  sangat  penting  sebagai  alat  keseimbangan ekonomi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Domai juga menjelaskan fungsi anggaran  antara  lain  adalah  sebagai  alat  perencanaan  dan  juga  sebagai  alat  politik. Sebagai  alat  perencanaan,  anggaran  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi, yang  berisikan  rencana-rencana  kegiatan/program  yang  akan  dilaksanakan,  rencana biaya yang akan dikeluarkan, dan hasil yang akan dicapai (Domai, 2010).
Sementara  menurut  Mardiasmo,  anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan dalam  ukuran  finansial,  sedangkan  penganggaran  adalah  proses  atau  metode  untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Dalam anggaran publik, setidaknya ada tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu  aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009).
Dalam  prosesnya,  penganggaran  tentunya  tidak  dapat  lepas  dari  nuansa  politis, sehingga  diperlukan  suatu  akuntabilitas  publik  agar  dapat  didiskusikan  bersama  dan tidak  terseret  dalam  pusaran  politik  yang  tidak  berpihak  kepada  masyarakat  banyak. Kondisi  ini  riskan  terjadi  pada  pola-pola  penganggaran  tradisional  yang  cenderung inkremental.  Di  masa  sekarang,  penganggaran  dirancang  dengan  teknik-teknik  yang lebih  sistematis.  Era  reformasi  ditandai  dengan new  public  management ,  dan selanjutnya  berkembang  dengan  teknik  anggaran  berbasis  kinerja, zero-based budgeting , dan planning, programming, and budgeting system .
Penganggaran  publik  yang  berperspektif  gender  adalah  wujud  kongkrit  dari manajemen  publik  yang  lebih  baik  dan  akomodatif.  Dengan  terlaksananya  PUG  di dalam  proses  penganggaran  publik,  pemerintah  menjamin  kesetaraan  akses  terhadap
program-program  pembangunan  kepada  seluruh  masyarakat,  terutama  secara  politis menunjukkan keberpihakannya kepada perempuan.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian terhadap kebjakan publik. Salah satu metode yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif (Sugiyono,  2017).  Dalam  penelitian  kualitatif,  pihak  yang  dijadikan  informan  adalah yang  dianggap  mempunyai  informasi  (key-informan)  yang  dibutuhkan  di  wilayah penelitian.Cara  yang  digunakan  untuk  menentukan  informan  kunci  tersebut  maka penulis  menggunakan  “purposive  sampling”  atau  sampling  bertujuan,  yaitu  teknik sampling  yang  digunakan  oleh  peneliti  jika  peneliti  mempunyai  pertimbangan- pertimbangan  tertentu  di  dalam  pengambilan  sampelnya  (Arikunto,  2000:128). Informan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.  Pejabat eselon 2 atau eselon 3 di setiap OPD
2.  Bagian Perencanaan/Program di setiap OPD
3.  LSM perempuan atau yang memiliki concern terhadap isu perempuan
Penelitian  ini  seharusnya  melibatkan  tiga  puluh  sembilan  (39)  organisasi pemerintah  daerah  (OPD)  di  lingkungan  Provinsi  Riau,  namun  sebagian  tidak  hadir pada  saat  penyelenggaraan  FGD.  Pada  penelitian  ini  secara  spesifik  wawancara diakukan  melalui  sistem focused  group  discussion untuk  mempermudah  pengumpulan data dan sekaligus mengkroscek keabsahan data pada satu waktu yang sama. Sementara, analisis  data  penelitian  merupakan  langkah  yang  sangat  kritis  dalam  melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna  dalam  memecahkan  masalah-masalah  yang  akan  diteliti  (Martono,  2015). Analisis  ini  juga  dipertajam  dengan  triangulasi.  Menurut  Moleong  (Moleong,  2008), triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang  diteliti  dapat  dipahami  dengan  baik  sehingga  diperoleh  kebenaran  tingkat  tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

## Hasil dan Pembahasan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Praktik  penganggaran  responsif  gender  mulai  digagas  di  Eropa.  Pada  awalnya pengaggaran responsif  gender ini hanya fokus pada sisi  belanja anggaran  saja. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini, sisi pendapatan sudah turut diwarnai oleh PUG yang  berkembang  di  sana.  Hal  ini  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Sheila  Quinn berikut ini.
“The practice of gender budgeting across Europe is almost exclusively associated with the  expenditure  side  of  the  budget,  and  in  particular  with  expenditure  related  to  the delivery of public services. This restrictive application of gender budgeting, with a lack of  focus  on  revenue  and  income  transfers  and  on  macro-level  budgetary  decisions, including  those  relating  to  debt  and  deficits,  excludes  important  dimensions  of  fiscal policy with the potential for a significant impact on gender equality. Between the 1970s and  1980s  most  European  countries  removed  explicit  discrimination  against  women from their tax codes. Today, the personal income taxes in most European countries are gender neutral and, for the most part, taxation is on an individual basis.” (Quinn, 2017)
Di  Indonesia,  PPRG  dicanangkan  oleh  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak.  Perencanaan  Responsif  Gender  (PRG)  dilakukan  untuk menjamin  keadilan  dan  kesetaraan  bagi  perempuan  dan  laki-laki  dalam  hal  akses, kontrol,  dan  manfaat  pembangunan  dengan  melakukan  analisis  gender  (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).
Perencanaan  ini  dibuat  dengan  mempertimbangkan  aspirasi,  kebutuhan, permasalahan,  dan  pengalaman  perempuan  dan  laki-laki,  baik  dalam  penyusunannya maupun  dalam  implementasi  program/kegiatan  pemerintah.  PRG  direfleksikan  dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra OPD, hingga ke Renja OPD.
Sementara  itu,  yang  dimaskud  dengan  Penganggaran  Responsif  Gender  adalah pengalokasian  anggaran  yang  disusun  untuk  mengakomodasikan  kebutuhan  yang berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Penganggaran  Responsif  Gender  akan menghasilkan  Anggaran  Responsif  Gender  (ARG)  yang  direfleksikan  dalam  dokumen RKA OPD.
Secara  praksis,  PPRG  dilakukan  melalui  analisis gender  dan  penyusunan  GBS. Analisis gender dilakukan dengan menggunakan Gender Analysis Pathway. Sementara GBS  dilakukan  dengan  memasukkan  hasil  analisis  gender  ke  dalam  pernyataan anggaran gender. Namun semua ini dapat diimplemetasikan jika pemahaman akan PUG telah terinternalisasi di lingkungan OPD. Berikut alur logika penerapan PPRG di OPD.

## Sumber: Diolah dari berbagai sumber

## Masalah Ketimpangan Gender di Riau
Pembangunan  yang  memperhatikan  kesetaraan  gender  sebenarnya  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mewujudkannya.  Sebagaimana diketahui,  saat  ini  masih  terjadi  ketidakadilan  gender  dalam  kehidupan  berkeluarga, bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  dialami  oleh  perempuan.  Hal  ini termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan salah satu  tujuan pembangunan manusia di  Indonesia  yang bertujuan untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan (Bappenas 2010).
PUG  dalam  proses  perencanaan  dan  perumusan  kebijakan  sangat  di  perlukan pada  setiap  tahapan  pembangunan.  Di  sinilah  kepentingan  perempuan  dan  laki-laki teragregasi, sehingga hasil pembangunan secara berimbang dapat dinikmati oleh kedua
Pelatihan Focal Point/Warung PPRG Leading Sector dan Driver Mengawal Focal Point Penerapan PPRG Pengetahuan mengenai ARG, GAP, GBS
belah  pihak.  Tujuan  PUG  adalah  agar  kesempatan  dan  akses  pada  proses  dan  hasil pembangunan  didapat  juga  oleh  perempuan.  Ada  beberapa  perangkat  hukum  untuk mengatur  agar  PUG  dapat  berjalan  dan  mengintegrasikan  perspektif  gender  dalam perencanaan  pembangunan.  PUG  sendiri  secara  spesifik  telah  dituangkan  Instruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan Nasional.
Inpres  Nomor  9  Tahun  2000  tersebut  kemudian  menjadi  awalan  bagi  lahirnya peraturan  lain  terkait  PUG.  Peraturan-peraturan  tersebut  antara  lain  adalah  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Daerah,  dan  kemudian diperbaharui dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 juga mengacu kepada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dalam pembentukannya. Kebijakan  PUG  lintas  bidang  pembangunan  ditetapkan  sebagai  salah  satu  prinsip  dan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah Provinsi Riau berpegang kepada aturan yang sama dalam penerapan PUG.  Gubernur  Riau  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  18  Tahun  2018 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Di  Provinsi  Riau.  Namun keberadaan peraturan terkait PUG ternyata belum mampu mendorong pelaksanaan PUG secara  signifikan.  PUG  seharusnya  menjadi  arus  utama  dan  sebagai  salah  satu  strategi sistematis  dalam  rangka  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Bahkan  lebih  jauh lagi, PUG seharusnya membantu mengurai prioritas persoalan, persepsi, dan kebutuhan yang  berbeda  yang  dihadapi  baik  oleh  perempuan  maupun  laki-laki.  Selanjutnya perbedaan yang ada tercermin dan diejawantahkan dalam tahapan siklus perencanaan.
Untuk  itu,  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  dasar  sekaligus  bahan  evaluasi dalam  menetapkan  kebijakan  yang  lebih  responsif  atas  isu-isu  gender  pada  tahun berikutnya.  Penelitian  ini  juga  secara  tidak  langsung  mengukur  kepatuhan  pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prasyarat pengarusutamaan gender di Riau, sesuai mandat  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  ke  dalam  kebijakan  perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk,  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB), menetapkan  prioritas  program  terhadap  pengarusutamaan  gender  yaitu  program penguatan  kelembagaan  PUG  dan  program  peningkatan  kualitas  hidup  dan perlindungan  perempuan.  Dua  program  tersebut  merupakan  respon  terhadap  kondisi masalah berkaitan dengan ketimpangan gender di Riau.
Ada  beberapa  isu  strategis  di  Riau  terkait  dengan  ketimpangan  gender  dan sangat  mendesak  dicarikan  solusinya.  Isu-isu  tersebut  misalnya  tingginya  angka kematian    ibu    dan  anak  melahirkan,  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak, dan  ketimpangan  pada  akses  pelayanan  dasar  terhadap  masyarakat  miskin,  kelompok disabilitas,  dan  masyarakat  usia  lanjut.  Bertolak  dari  permasalahan  tersebut,  PUG seharusnya  menjadi  basis  dalam  penyusunan  kebijakan  rencana  pembangunan  dan anggaran  daerah  setiap  tahunnya.  Tiga  faktor  utama  yaitu  gangguan  kehamilan, melahirkan, dan nifas adalah faktor-faktor yang berkontribusi dalam angka kematian ibu (AKI). Berdasarkan data yang dilaporkan melalui layanan kesehatan di seluruh Provinsi Riau,  total  AKI  tahun  2019  mencapai  125  kasus  mengalami  peningkatan  dari  tahun sebelumnya  2018  dengan  109  kasus  dan  tahun  2017  dengan  119  kasus.  Berikut  ini grafik yang menjelaskan ilustrasinya.
Sartika  Dewi  dalam  Policy  Brief  berjudul  “Evaluasi  Implementasi  Prasyarat  PUG Dalam Kebijakan  Pembangunan  dan  Anggaran  Daerah  Provinsi  Riau  Tahun  2021” menuliskan  bahwa  kasus  lainnya  yang  berkaitan  dengan  isu  gender  adalah  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sumber:  Sartika  Dewi  dalam  Policy  Brief  berjudul  “Evaluasi  Implementasi  Prasyarat PUG Dalam Kebijakan Pembangunan dan Anggaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021”
Melalui  data  laporan  pada  UPT  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  provinsi  Riau, sepanjang  tiga  tahun  terakhir  (2018-2020)  kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak berjumlah 445 kasus dengan tren penurunan setiap tahunnya,  dari tahun 2018 mencapai 182 kasus,  turun ditahun 2019 dengan 160 kasus, dan ditahun 2020 dengan 103 kasus. Kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak  secara  akumulasi  terjadi  di  seluruh  daerah  di Riau, yang didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak (Dewi, 2021).

## Komitmen Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
Jika  menilik  dari  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Riau  melalui  Peraturan Gubernur  Nomor  18  Tahun  2018,  nampaknya  komitmen  terhadap  implentasi  PUG sudah termuat di dalamnya. Kebijakan teknis pun telah dilaksanakan, seperti Keputusan DP3AP2KB,  nota  kesepakatan,  surat  edaran,  dan  pakta  integritas  lintas  sektor. Sementara  Keputusan  Gubernur  terdiri  dari  Keputusan  Gubernur  Riau  Nomor:
Kpts.129/1/2020  mengenai  Uraian  Tugas  Motivator  Penggerak  Kelompok  Kerja Pengarusutamaan  Gender  Provinsi  Riau,  dan  Keputusan  Gubernur  Riau  mengenai Susunan  Tim  Teknis  Perencanaan  dan  Penganggaran  Yang Responsif  Gender  Provinsi Riau.  Selain  itu  terdapat  Surat  Edaran  Gubernur  Riau  No.  34/SE/2020  Tentang Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Di  Provinsi  Riau  Melalui  Penyusunan Perencanaan  Dan  Penganggaran  Yang  Responsif  Gender  (PPRG),  Surat  Edaran Gubernur  Riau  No.  34/SE/2020  Tentang  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Di Provinsi  Riau  Melalui  Penyusunan  Perencanaan  Dan  Penganggaran  Yang  Responsif Gender  (PPRG), dan Surat Edaran No.98/SE/2018 Tentang Pelaksanaan
Pengarusutamaan  Gender  Di  Provinsi  Riau  Melalui  Penyusunan  Perencanaan  Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).
Strategi  implementasi  PUG  di  Riau  berdasarkan  kebijakan  RPJMD  2019-2024 Provinsi  Riau  masuk  dalam  kebijakan  strategis  Provinsi  Riau.  Hal  ini  terdapat  pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Arah kebijakan dan sasaran program  pembangunan  daerah  terkait  implementasi  PUG  diletakkan  pada  target  dan indikator meningkatnya kesetaraan gender. Indikatornya adalah Program  Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
Dua  program  tersebut  khususnya  adalah  urusan  sektoral  pada  DP3AP2KB. Namun  implementasi  anggaran  PUG  selayaknya  menjadi  arus  utama  dalam  kebijakan seluruh  OPD. Focal  Point PUG berada pada OPD di  lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,  yang  memiliki  perspektif  tentang  PUG  dan  PPRG  (Perencanaan  Penganggaran yang  Responsif  Gender)  serta  mendorong  OPD  untuk  melengkapi  dokumen perencanaan  dengan  GAP  (Gender  Analysis  Pathway)  dan  GBS  (Gender  Budget Statement/ penyataan anggaran responsif gender) kegiatan.
Tabel  berikut  ini  menjelaskan  klasifikasi  uraian  program  berikut  target- targetnya.

## Tabel 3: Klasifikasi Program dan Target PUG dalam APBD Provinsi Riau
Uraian Program I n d i k a t o r   K egiatan T a r g e t 2 0 2 0  A n g g a r a n 2 0 2 0 T a r g e t 2 0 2 4 A n g g r a n 2 0 2 4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Persentase kelembagaan pengarusutamaan Gender yang aktif 50,00 Rp. 650 M 70,00 Rp. 843 M Program  Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani 70,00 Rp. 2.3 T 90,00 Rp. 30 T
Sumber:  Sartika  Dewi  dalam  Policy  Brief  berjudul  “Evaluasi  Implementasi  Prasyarat  PUG Dalam Kebijakan Pembangunan dan Anggaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021”
Keberadaan focal point dan Pokja PUG merupakan mandat Peraturan Mendagri Nomor 15 Tahun 2008, yaitu daerah wajib membentuk kelembagaan PUG daerah yang disebut Pokja PUG dan focal point . Proses yang telah terlaksana adalah sebagai berikut.
1. Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender
2. Penunjukan Fasilitator Pengarusutamaan Gender
3. Pembentukan Warung Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (Sumber: wawancara dengan pejabat eselon 3 DP3AP2KB)
Dalam  implementasinya,  DP3AP2KB  secara  khusus  turut  berfungsi  sebagai driver dalam penyusunan perencaaan dan penganggaran PUG di daerah, dalam analisis gender  budget  statement  (GBS)  dan  Gender  Analysis  Patway  (GAP),  yang  dibentuk melalui  keputusan  Kepala  DP3P2KB.  Hal  ini  terkait    adanya  warung  PPRG  dan menyediakan fasilitator PUG.
PUG  dapat  efektif  jika  didukung  oleh  sumber  daya/SDM  yang  memadai,  serta didukung  dengan  sarana  dan  juga  pembiayaan  yang  sesuai.  Dari  ketiga  hal  tersebut, Provinsi Riau telah berupaya merealisasikannya dalam kebijakan, baik program maupun anggaran  daerah,  khususnya  pada  setahun  terakhir  ini.  Dalam  rangka  meningkatkan SDM yang memahami PUG, peningkatan kapasitas merupakan hal penting. Saat ini ada 20  orang  fasilitator  khusus  PUG,  yang  telah  mendapat  sertifikat  dari  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Komponen  sumber  daya  PUG daerah mencakup:
1. Kelembagaan (pokja PUG atau focal point PUG) Leading: Bappeda
2. Sarana Penunjang (Warung PPRG) Leading: DP3AP2KB
3. Pembiayaan (Alokasi Anggaran PUG) Lokasi: RKA DP3AP2KB
Dari penggalian data dan informasi penelitian, ternyata meskipun telah memiliki pokja dan focal  point ,  warung  PPRG,  dan  belajar  mengenai  penganggaran  responsif  gender, PUG  dalam  penganggaran  masih  belum  banyak  diperjuangkan  oleh  OPD.  Hal  ini terlihat  dari  hasil  FGD,  yang  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  OPD  memahami kepentingan gender dalam program-program pembangunan.
Faktanya, nampak bahwa OPD hanya melakukan agregasi dalam penganggaran, tanpa  melihat  kesetaraan  gender.  Memang  tidak  ada  diskriminasi  terhadap  laki-laki maupun  perempuan,  namun  OPD  juga  tidak  menjadikan  ketimpangan  gender  dalam partisipasi  pembangunan  untuk  meningkatkan  akses  serta  kesempatan  kepada perempuan.  Jadi  tidak  ada  data  pasti  mengenai  berapa  banyak  ARG  yang  telah dialokasikan oleh OPD.
Bahkan  di  dalam  forum  FGD,  ada  beberapa  OPD  yang  tidak  memahami bagaimana PUG diterapkan di dalam kegiatan OPD. Ada yang menganggap itu urusan
Persentase
Kabupaten/kota  menuju Kabupaten/Kota layak anak 74,00 89,00
bidang-bidang lain di luar bidang perencanaan/program, dan ada juga yang menganggap bahwa OPD hanya mengikuti instruksi Bappeda saja sebagai leading sector. OPD tidak menganggap  dirinya  dapat  melakukan  kreativitas  dan  kepedulian  yang  lebih  kepada kesetaraan gender ini.
Permasalahan lainnya adalah pada SDM warung PPRG atau SDM perencana di setiap OPD yang memiliki turn over cukup tinggi. Hal ini menyebabkan pelatihan yang sudah  dilakukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  pemahaman focal  point terhadap PUG, PPRG, ARG, GAP, dan GBS seolah-olah menjadi sia-sia dan harus berulang kali dilakukan.
Sebagai informasi tambahan, dari 39 OPD yang diundang untuk mengikuti FGD ini,  hanya  sekitar  20  OPD  yang  merespon.  Itu  pun  tidak  semua  mengikuti  diskusi dengan  seksama,  mengingat  FGD  dilakukan  melalui  media  Zoom  Meeting.  Dari  fakta ini, terlihat bahwa komitmen OPD terhadap PUG belum dapat dikatakan cukup baik.
Ada  sebagian  OPD  peserta  FGD  yang  tidak  dapat  memasukkan  PUG  dalam perencanaan  dan  penganggarannya.  Hal  ini  disebabkan  perubahan  nomenklatur  dan aturan  pemerintah  terhadap  OPD  tersebut,  misalnya  pada  OPD  RSUD  Petala  Bumi, RSUD  Arifin  Achmad,  dan  RSJ  Tampan  yang  kini  berada  di  bawah  OPD  Dinas Kesehatan.  Selain  itu,  OPD  seperti  Badan  Penghubung,  Inspektorat  Daerah,  BPKAD, dan  Biro  Hukum  tidak  dapat  mengimplementasikan  PUG  di  dalam  penganggarannya karena  OPD  tersebut  merupakan  OPD  pendukung,  pengawas,  atau  OPD  yang  tidak bersentuhan  dengan  masyarakat  secara  langsung.  Dengan  demikian  cukup  sulit melakukan klasifikasi sesuai konsep PUG.

## Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di OPD
Dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran  responsif  gender,  OPD  telah memiliki password masing-masing untuk dapat masuk ke dalam sistem aplikasi PPRG. Namun  masih  banyak  kebingungan  di  OPD,  sehingga  belum  begitu  cermat  dalam memasukkan program/kegiatan OPD  yang sesuai PUG. Selain itu, OPD menginginkan sistem  yang  lebih  sederhana  bagi  mereka  agar  lebih  mudah  dalam  mengerjakannya. Dengan  demikian  dapat  dilihat  masih  perlunya  pembenahan  sistem  informasi  yang terkait PPRG agar lebih memotivasi OPD untuk menerapkannya, dan tidak menganggap ini  sebagai  sebuah  beban  tambahan.  Terlebih,  SDM  perencana  sering  mengalami turn over .
Pada  OPD  yang  sudah  memahami  PUG,  PPRG  tidak  terlalu  sulit  untuk dilakukan.  Bahkan  beberapa  OPD  mampu  melakukan  inovasi  agar  manfaat pembangunan  dapat  lebih  banyak  lagi  menjangkau  kaum  perempuan.  Beberapa  OPD telah  tanggap  terhadap  isu  PUG.  Hal  ini  terlihat  pada  kegiatan  OPD  yang memprioritaskan  kebutuhan  masyarakat,  baik  untuk  laki-laki,  dan  juga  untuk perempuan. Misalnya saja pada OPD Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di kedua OPD tersebut, tanaman pangan dan kebencanaan menjadi  isu  dan kepedulian bersama antara laki-laki  dan perempuan. Petani  tidak  hanya  laki-laki,  namun  perempuan  juga  melalui  KWT.  Penanganan bencana  tidak  saja  mengandalkan  laki-laki,  tetapi  juga  mengikutsertakan  kepedulian perempuan.  Contoh-contoh  seperti  ini  sesuai  dengan  semangat  PUG  dan  seharusnya diterjemahkan oleh setiap OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD.

## Masa Depan PPRG di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Dari hasil FGD, banyak  OPD  yang pada tahun anggaran 2021 ini belum serius untuk menjadikan PUG sebagai strategi. Namun karena saat ini OPD sedang merancang perencanaan  dan  penganggaran  untuk  tahun  anggaran  2022,  OPD  berjanji  akan  lebih mewarnainya  dengan  PUG.  Dari  pernyataan-pernyataan  beberapa  OPD,  mereka memperlihatkan  keinginan  untuk  menerapkan  PUG  di  dalam  perencanaan  dan penganggarannya.  Untuk  itu,  seharusnya  ada  kontrol  dari  Bappedalitbang  sebagai leading sector dan driver PUG seperti DP3AP2KB dan BPKAD, serta oleh Inspektorat Daerah.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  amanat  Inpres  Nomor  8  Tahun  2000  telah diimplementasikan hingga di daerah.

## Simpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat temuan bahwa OPD belum serius dalam  menerapkan  PUG  sebagai  strategi  dalam  perencanaan  dan  penganggarannya. SDM  perencana  yang  menjadi focal  point PUG  sering  mengalami turn  over. PPRG belum  banyak  dipahami  oleh  OPD  karena  masih  lemahnya  pemahaman  gender  baik oleh SDM perencana maupun bidang-bidang lainnya.
Selain  itu,  APBD  masih  bersifat  agregasi  kepentingan.  Memang  tidak  ada diskriminasi, namun juga tidak terdapat prioritas sesuai dengan amanat PUG. Komitmen OPD  terhadap  PUG  masih  belum  ditunjukkan.  Janji  untuk  menjadikan  PUG  sebagai arus utama dalam anggaran masih perlu dibuktikan. PUG pun jika diterapkan, ternyata masih sebatas tataran normatif (bagian dari perintah), dan belum menjadi inisiatif OPD secara keseluruhan.
Dengan  demikian,  sudah  seharusnya  masukan  yang  dapat  diberikan  sebagai bagian  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  SDM  perencana  sebaiknya  tidak  terlalu  sering berubah,  terutama  bagi  SDM  yang  sebelumnya  telah  mendapatkan  pelatihan  dan peningkatan  kapasitas  terkait  PPRG.  Pemerintah  perlu  merekonstruksi  pemahaman tentang gender di kalangan administrator publik, khususnya di daerah (dalam hal ini di Provinsi Riau).
Tak  boleh  dilupakan  juga,  seringkali  APBD  yang  dianggap  sudah  tidak diskriminatif adalah yang ideal. Padahal kepala daerah seharusnya lebih peduli dengan kontribusi  gender  dalam  pembangunan,  sehingga  tercermin  dalam  kebijakan- kebijakannya  dan  kemampuan  aparatur  dalam  menerjemahkan  urgensi  PUG  dalam perencanaan  dan  penganggaran.  Selain  itu,  perlu  pengawasan  terhadap  anggaran  yang tidak  hanya  sebatas input dan  o utput saja,  tetapi  sampai  kepada outcome dari penggunaan anggaran tersebut.
Dari  keseluruhan  penelitian  ini,  pemahaman  PUG  harus  dimulai  dari  pimpinan terlebih  dahulu.  Jika  pimpinan  telah  memahami,  maka  aparatur  lainnya  akan menyesuaikan.  Jika  diiringi  denngan  penguatan  kapasitas  tentang  PUG,  PPRG,  GAP, GBS, dan ARG, tentu kelak aparatur akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai  gender.  Hal  ini  akan  mewarnai  dan  membawa  pengaruh  besar  pada  APBD yang responsif gender ke depannya.

## Referensi
Arivia, G. (2006). Feminisme: Sebuah Kata Hati . Penerbit Buku Kompas. Darwin, M. M. (2005). Negara Dan Perempuan . Penerbit Media Wacana. Dewi,  S.  (2021). Evaluasi  Prasyarat  Implementasi  Pug  “Dalam  Kebijakan Pembangunan & Anggaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021” (Vol. 1).
Domai, T. (2010). Manajemen Keuangan Publik (1st Ed.). Ub Press. Fakih, M. (1999). Analisis Gender Dan Transformasi Sosial . Pustaka Pelajar. Illich, I. (2007). Matinya Gender . Pustaka Pelajar. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak.  (2019). Panduan Praktis Memahami Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Di Daerah .
Malau,  W.  (2014).  Pengarusutamaan  Gender  Dalam  Program  Pembangunan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 6 (2), 125–131. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi.
Martono,  N.  (2015). Metode  Penelitian  Sosial  Konsep-Konsep  Kunci .  Rajagrafindo Persada.
Moleong, L. J. (2008). Metodologi Peneltiian Kualitatif . Pt. Remaja Rosdakarya. Nasution,  I.  M.  N.,  &  Marthalina.  (2018).  Tantangan  Pemerintah  Daerah  Dalam Menerapkan  Perencanaan  Anggaran  Responsif  Gender. Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Publik , 5 (No 2), 145–162.
Oktaria, D. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender. Akuntabilitas , 9 , 13–26.
Quinn,  S.  (2017).  Gender  Budgeting  In  Europe:  What  Can  We  Learn  From  Best Practice? Administration , 65 (3),  101–121.  Https://Doi.Org/10.1515/Admin-2017- 0026
Rahayu,  W.  K.  (2017).  Analisis  Pengarusutamaan  Gender  Dalam  Kebijakan  Publik (Studi Kasus Di Bp3akb Provinsi Jawa Tengah). Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 2 (1), 93–108. Http://Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Jakpp/Article/View/1524 Sudarta, W. (2014). Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. Sosial Ekonomi Pertanian , 1–12.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan . Penerbit Alfabeta.