LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sus ISSN 2655-0695 (Online)

## Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi: Sebuah Konsepsi
Political Education in Higher Education: a Conception

## Imam Alfikri Pratama
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

## Abstract
As  an  effort,  political  education  becomes  an  investment  in  sustainable democracy. The result is citizens’ political awareness and active involvement democratically  in  national  matters.  With  an  opportunity  of  demographic bonus in the future, the best political therapy must be implemented to young people as a guarantee of the well-functioning of democracy, in which some of them are higher education students. Political education in higher education is constructed in both formal and non-formal forms. In the formal form, it is carried out through political teaching, while the non-formal form is related to the way individuals summarize political knowledge through reflection on a political system. It can be carried out together between teaching through Pancasila  and  Citizenship  Education  in  the  curricular  domain  and  social learning through student organizations in the non-curricular domain.

## Abstrak
Sebagai  sebuah  usaha,  pendidikan  politik  merupakan  investasi  bagi keberlangsungan  demokrasi.  Hasil  akhirnya  adalah  kesadaran  politik  dan keterlibatan aktif warga negara secara demokratis dalam urusan kebangsaan. Dengan  peluang  bonus  demografi  di  depan,  terapi  politik  terbaik  harus diterapkan  kepada  anak  muda  sebagai  jaminan  berjalannya  demokrasi dengan  baik,  sebagian  dari  mereka  ini  adalah  mahasiswa  yang  duduk  di bangku  perguruan  tinggi.  Pendidikan  politik  di  Perguruan  Tinggi terkonstruksi  dalam  bentuk  formal  maupun  non  forrmal,  dalam  bentuk formal  pendidikan  politik  dilakukan  melalui  pengajaran  politik  sedangkan dalam  bentuk  non  formal  adalah  bagaimana  individu  merangkum pengetahuan politik melalui refleksi terhadap sebuah sistem politik. Hal ini bisa  dilakukan  secara  beriringan  antara  pengajaran  melalui  Pendidikan Pancasila  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  domain  kurikuler  serta melalui  pembelajaran  sosial  kemasyarakatan  melalui  organisasi  mahasiswa pada domain non kurikuler

## Korespondensi
Imam Alfikri Pratama imam.alfikri@gmail.com

## Kata Kunci
Pendidikan politik Perguruaan Tinggi

## Keywords
Political Education Higher Education

## Pendahuluan
Politik  sebagai  usaha  mewujudkan  kebaikan  bersama,  menuntut  partisipasi  oleh  semua  elemen negara. Dalam sebuah Negara demokrasi peran dan keikutsertaan warga negara ini sebuah keharusan yang tidak  bisa  di  tawar-tawar.  Di  Indonesia  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  secara eksplisit menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat . Di titik ini  warga  negara  harus  terbangun  kesadarannya  untuk  ikut  terlibat  dalam  kehidupan  dan  proses  politik berbangsa  dan  bernegara  dalam  rangka  daulat  rakyat.  Warga  negara  harus  bertumbuh  menjadi  warga negara  yang  melek  politik.  Melek  politik  adalah  dimana  warga  Negara  secara  sadar  mengerti  hak  dan kewajibannya,  utamanya  dalam  bidang  politik  dan  kemudian  ikut  berpartisipasi  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dalam  proses  politik,  proses  perumusan  kebijakan,  memantau  implemetasi kebijakan  publik  dan  ikut  terlibat  sebagai  kontrol  sosial  bilamana  kebijakan  publik  tersebut  keluar  dari haluan.
Sebagai  sebuah  negara  demokrasi,  membentuk  pengetahuan  dan  partisipasi  politik  adalah  sebuah kewajiban.  Demokrasi  hanya  akan  berjalan  dengan  adanya  keterlibatan  warga  negara.  Sejalan  dengan  ini Hamdam, Tahir (2020) melihat bahwa meningkatkan pemahaman politik dan pendidikan politik adalah hal penting  bagi  sebuah  negara.  Kemudian  Bashori    (2018)  mengemukakan  bahwa  literasi  politik  merupakan aspek  penting  dalam  konsolidasi  demokrasi.  Kurangnya  pemahaman  tentang  isu-isu  politik  dan  kegiatan politik  tidak  jarang  menyebabkan  masyarakat  apatis  terhadap  berbagai  proses  demokrasi  dan  dinamika politik pemerintahan di sekitarnya
Melihat urgensi keterdidikan politik ditengah laju demokrasi bangsa Indonesia sekarang ini. Muncul tantangan  bagaimana  mewariskan  proses  demokrasi  yang  bertumbuh baik  kepada  generasi muda, karena para generasi muda ini adalah pewaris keadaban bangsa ini kedepan.
Secara  sempit  pendidikan politik  adalah bentuk sosialisasi  politik  yang  bertujuan mengenalkan  cara untuk memahami politik kepada warga negara serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik yang  sedang  berjalan,  Puka  (2013)  mendefiniskan  pendidikan  politik  sebagai  bentuk  dari  elaborasi  kritis dari sosialisasi politik yang bertujuan membangun sikap dan pilihan politik . Menurut perspektif inimelalui sosialisasi politik  individu bisa mengenali sistem politik  dan menentukan  sikap serta  pilihannya  terhadap proses politik
Proses  ini  dipengaruhi  oleh  lingkungan  individu  berada  baik  secara  sosial,  ekonomi,  politik  dan budaya.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  politik  yang  diperoleh  oleh  setiap  individu  dapat  menimbulkan pengalaman-pengalaman politik yang baru sehingga menimbulkan sebuah perilaku politik. Dalam rumusan Pratama,  (2016)  proses  ini  adalah  sarana  membiasakan  nila  dan  berpengaruh  terhadap  sikap  dan  pilihan politik. Pada akhirnya akan menjadi input dalam terbentuknya budaya politik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah Penduduk usia muda Indonesia ini adalah 63,82 Juta Jiwa  ( Publikasi  BPS  Tahun  2018 ).  Lebih  lanjut    dalam  penelitian  Mc.  Kinsey  Institute  (Setiawaty,  2014) menyebutkan  Indonesia  akan  tumbuh  menjadi  negara  dengan  pertumbuhan  ekonomi  terbesar  di  dunia pada  tahun  2030.    Hal  ini  salah  satunya  disebabkan  populasi  anak  muda  yang  menunjang  pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 70% populasi penduduk adalah usia produktif.
Pendidikan  politik    yang  baik  harus  diarahkan  untuk  kepada  mereka  ini  supaya  memiliki pemahaman  politik  secara  integratif.  Maksudnya  adalah  upaya  menanamkan  pengetahuan  politik  dan membangun  partisipasi  aktif  dalam  proses  politik  yang  berjalan.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa pembelajaran  politik  yang  diberikan  kepada  generasi  muda  merupakan  usaha  pembangunan  bangsa. Generasi  muda  sebagai  popupasi  terbesar  dari  warga  negara  harus  menjadi  titik  fokus  utama  dalam pendidikan politik. Karena merekalah nanti yang akan menentukan laju kemajuan bangsa.
Salah  satu  populasi  dari  warga  negara muda  ini  adalah  mahasiswa, mereka  ini  cenderung  tertarik dengan  masalah  kebangsaan.  Hal  ini  menjadikan  pendidikan  politik  penting  untuk  diterapkan  kepada mereka,  sebagai  bekal  pengetahuan.    Kabar  baiknya  pendidikan  politik  yang  mereka  terima  sebenarnya cukup.  Diantaranya  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  yang  wajib  diajarkan  perguruan  tinggi, informasi  politik  yang  mereka  saluran  informasi  dan  kumnikasi  ,  serta  pembelajarn  sosial  politik  yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa.
Undang-Undang  nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  Pasal  1  ayat  2  adalah  jenjang pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  yang  mencakup  program  diploma,  program  sarjana,  program magister,  program  doktor,  dan  program  profesi,  serta  program  spesialis,  yang  diselenggarakan  oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal menjadi wadah mahasiswa untuk mengasah kemampuan akademisnya, disinilah pendidikan politik terformalisasi  dalam  bentuk  pendidikan  kewarganegaraan  dan  pendidikan  pancasila  yang  merupakan kuliah  wajib.  Selain  itu  juga  ditemukan  muatan-muatan  lain  yang  disisipkan  dalam  bentuk  lain  sesusai dengan otoritas perguruan tinggi tersebut.
Kemudian  pendidikan  politik  ini  pada  tahapnya  akan  bersinggungan  dengan  pengaruh  lain, misalnya  lingkungan  masyarakat.  Disini  pendidikan  politik  terpengaruh  oleh  refleksi  pribadi  individu terhadap lingkungannya sehingga hasil yang diharapkan menjadi tidak maksimal. Salah satu yang menjadi faktor  utama  adalah  arus  dsirupsi  infromasi,  dunia  kini  terhubung  dengan  jejaring  maya  yang  membuat satu  dengan  yang  lain  seolah  tanpa  batas.  Persepsi-persepsi  mahasiswa  mengenai  politik  semakin  lekat dengan  dunia  tanpa  batas  yang  terhubung  dengan    internet  melalui  kanal-kanal  informasi  sosial  media mereka.  Hal  ini  kemudian  mempengaruhi  refleksi  anak  muda  terhadap  politik,  persepsi  yang  tumbuh kemudian dibentuk oleh informasi-informasi sumir yang bertebaran tanpa saring. Dunia digital ini ternyata berpengaruh besar terhadap tingkat pengetahuan politik mahasiswa.
Wajah  politik  kenegaraan  sekarang,  dihiasi  maraknya  berita  tidak  benar  dan  menajamnya  politik identitas  yang penyebaran  informasinya  ditopang oleh  infrastuktur  digital.   Hal  ini  merupakan  salah satu penyebab  berubahnya  refleksi  kritis  mahasiswa  terhadap  politik.  Politik  dimaknai  secara  negatif  oleh mahasiswa  sehingga  muncul  kesan  untuk  menjauhi  politik.  Yang  muncul  kemudian  adalah  semua “kekotoran”  politik  tanpa  melihat  sisi  baiknya.  Hal  inilah  yang  harusnya  diperbaiki  melalui  pendidikan politik  yang  ideal  bagi  mahasiswa  sebagai  bagian  dari  menyiapkan  masa  depan  mereka  sekaligus melanggengkan dan memperbaiki demokrasi politik bangsa.
Artikel  ini mengurai bagaimana  bentuk  pendidikan politik  yang  diterima  mahasiswa  di  perguruan tinggi,  lokus  utamanya  adalah  menjelaskan  bentuk-bentuk  pendidikan  politik  yang  mungkin  diterima mahasiswa  di  perguruan  tinggi.  Karena  dibatasi  dengan  konstruksi  pendidikan  politik  pada  materi pendidkan kewarganegaraan dan pendidikan pancasila maka artikel ini hanya membatasi pada pendidikan tinggi program sarjana, yang didalamnya kedua mata disebut diatas adalah mata kuliah wajib sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan  Tinggi. Disamping  itu  juga  artikel  ini  melihat bagaimana  pendidikan politik ideal  dilakukan  melalui  kegiatan-kegiatan  kemahasiswaan  yang  merupakan  bagian  dari  Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan ( citizenship education ).

## Pembahasan A. Makna Pendidikan Politik
Mengurai  makna  pendidikan  politik  pertama  harus  melihat  tujuan  pendidikan  sebagai  usaha menanamkan  nilai  dan  transfer  pengetahuan.  Kemudian  makna  politik  secara  sederhana  adalah  usaha mewujudkan kebaikan bersama  (Budiarjo 2008).  Politik pada bagian ini tidak hanya dilihat sebagai bagian dari politik praktis tapi lebih dari itu, yakni keseharian individu sebagai warga negara ataupun bagian dari kelompok serta masyarakat.
Pendidikan  politik  secara  sederhana  adalah  belajar  tentang  politik  dan  kemudian  pengetahuan  tersebut menjadi  landasan  perilaku politik.  Sebagai  sebuah  usaha  pendidikan,  pendidikan  politik memuat  tiga  hal yaitu  transfer  pengetahuan  (kognitif),  membentuk  karakter  (afektif)  dan  membangun  keterampilan (psikomotorik) politik sebagai warga negara.

## Gambar I. Aspek Pendidikan Politik
Pendidikan  politik  bisa  dilihat  sebagai  proses  belajar  tentang    pengetahuan  politik  dalam  rangka membentuk individu yang sadar politik. Tiga aspek tersebut adalah pengetahuan politik, sikap politik, dan keterampilan  politik.  Ketiganya  dilandasi  nilai-nilai  partisipatif,  korektif  dan  solutif.    Kartono  (2009) mengemukakan  bahwa    Pendidikan  politik  adalah  upaya  pendidikan  dalam  rangka  membentuk  indvidu sadar dan menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab, seta dilakukan dengan sengaja dan.
Disisi  lain  pembelajatan  politik  sebagai  sebuah  usaha  sadar  untuk  mengubah  sikap  dan  perilaku individu  dan masyarakat sehingga  mereka memahami  dan  menghayati  nilai-nilai  yang  terkandung dalam suatu  sistem  politik  yang  ideal  yang  hendak  dibangun  dalam  lingkung  masyarakat  dan  negara  dimana mereka  berada    Kemudian  pendidikan  politik  bisa  dijelaskan  sebagai  bagian  dari  sosisalisasi  politik  yang membangun sikap  dan  pilihan  politik.  Banyak  ahli  yang melihat  pendidikan  politik  dan  sosialisasi politik adalah  satu  kesatuan.  Dari  sudut  pandang  proses  pendidikan  politik  merupakan  bagian  dari  sosialiasi politik. Pendidikan politik, sosialisasi politik dan pelatihan warga negara memang silih berganti digunakan dalam  menjelaskan  usaha  pembelajaran  politik  .(Affandi,  2011),  pendapat  lain  Greenstain  (Al  Muchtar, 2000)  menjelaskan  bahwa  Sosialisasi  politik  adalah  semua  pembelajaran  politik  formal  dan  informal, disengaja  dan  tidak  direncanakan,  yang  bahkan  didalamnya  termasuk  pembelajaran  non  politik  yang berhubungan dengan karakteristik individu. Kemudian Rush dan Althoff (2001)  melihat sosialisasi politik sebagai proses individu memahami sistem politik yang kemudian menentukan sikap-sikap politiknya.
Lebih  lanjut  variabel  sosialisasi  politik  terdiri  dari  faktor  sosial,  faktor    ekonomi  dan  kebudayaan serta  oleh  pengalaman  individunya.  Pengalaman  yang  menentukan  pengetahuan  politik  individu  ini  erat hubungannya dengan materi pendidikan politik apa yang diterima oleh individu tersebut. Dari pengalaman ini  kemudian  individu  yang  menerima  pengetahuan  politik,  melakukan  refleksi  dan  akan  merumuskan preferensi perilaku politiknya.
Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik  dilaksanakan lewat bentuk formal dan non formal.  Secara  formal  adalah  upaya  sengaja  memberikan  pengajaran  tentang  politik.  Sedangkan  dalam bentuk non formal dilakukan individu dengan  merangkum pemahamannnya melalui apa yang terjadi pada sistem dan proses politik, utamanya proses politik yang sedang terjadi.
Selain  sebagai  bagian  dari  sosialiasi  politik,  pendidikan  politik  juga  merupakan  bagian  dari  usaha menumbuhkan  partisipasi  politik  individu.  Selain  itu  pendapat  lain  mengemukakan  bahwa  pendidikan politik  sebagai  salah  satu  fungsi  infastruktur  dan  suprastruktur  politik  untuk  meningkatkan  pemahaman politik rakyat agar dapat berpartisipasi dalam sistem dan proses politik. (Kantaprawira dalam Affandi 2011).
Sikap Politik Keterampilan Politik Pengetahuan Politik Partisipatif Korektif Solutif
Dalam sudut pandang ini pendidikan politik menitikberatkan pada aspek partsipasi warga negara. Perspektif  ini  mengenyampingkan  aspek  keterlibatan  warga  negara  dalam  mengkritisi  proses  atau  sistem politik.  Dalam  pendidikan  politik  istilah  politik  yang  dipakai  maknanya  relatif  luas  termasuk  hukum, ideologi  bahkan  ekomoni  juga  termasuk  tentang  hak  asasi  manusia.    Hal  diatas  merupakan  bagian  dari nilai-nilai  politik  sebagai  penopang  utama  pemahaman  kebangsaan.  Warga  negara  yang  memilki pemahaman  nilai-nilai  politik  dengan  sendirinya akan  memiliki  motivasi  dalam  ikut  berpartisipasi dalam politik.  Karena  itu  pengetahuan  dalam  pendidikan  politik  merupakan  bekal  dalam    memamahami kehidupan politik (Affandi 2011). Selain memahami juga dituntut untuk mengaplikasikan nilai-nilai politik mereka memahami dan mengahayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian 1981).
Dari banyak pengertian tersebut, pendidikan politik minimal memiliki dua prasayarat utama yaitu. Pertama  ,individu  mengenal  dan  memahami  nilai-nilai  dasar  politik.  Kedua,  tidak  hanya  memamahmi tetapi dapat mengambil peran menjadi seorang warga negara yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi politik  aktif.  Giesecke  (Affandi  2011)  membatasi  konstruksi  pendidikan  politik  sebagai  berikut,  yaitu  : Bildungwissen :karakter  indvidu  sebagai  warga  negara. Orientierungswissen :  realitas  sistem  politik. Kemudian Verhatungsweiseen : norma hukum. Serta terakhir adalah Aktionwissen yaitu perilaku politik. Secara sederhana pendidikan politik berhubungan dengan pembentukan pemahaman politik warga negara dalam sebuah sistem politik. Warga negara yang memiliki pemahaman politik adalah warga negara yang  sadar  dan  paham  dengan  peran  dan  kedudukannya  dalam  sebuah  sistem  politik.  Dalam pelaksanaannya pendidikan politik merupakan sebuah usaha sistematis membangun keterididikan politik. Sebagai  sebuah  usaha  sistematis  membangun  pemahaman  melalui  pendidikan  politik  harus  memiliki bentuk dan model yang terkonstruksi.
Dengan mendapatkan pemahaman yang baik dari bentuk pendidikan politik yang baik maka akan terbentuk partipasi politik.  Steffen dan Sulzer (2018) menjelaskan bahwa kapasitas partisipasi warga negara ditentukan  oleh  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  individu,  salah  satunya  adalah  kemampuan  politik  yang terdiri dari pengetahuan tentang sistem politik, proses politik, dan kemampuan membuat keputusan dalam masalah  politik . Maka  dari  itu  pendidikan  politik  adalah  usaha  membangun  pengetahuan  dan keterampilan  politik  yang  erat  kaitannya  dengan  kompetensi  warga  negara  untuk  berpartipasi  dalam urusan kebangsaan. Hal ini secara sederhana bisa ditandai dengan seberapa besar partisipasi warga negara dalam urusan demokrasi dan politik.

## B. Konstruksi Pendidikan Politik
Pendidikan  politik  sebagai  sebuah  usaha  pembelajaran  mempunyai  banyak  karakteristik,  secara garis besar ada dua pola pendidikan politik yang bisa dijalankan yaitu : pertama melalui pendidikan poltik melalui jalur formal yang secara  kurikuler mempunyai desain kurikulum dan materinya tersendiri, hal ini dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (termasuk juga Pendidikan Pancasila). Yang kedua adalah pendidikan  sosial  kemasyarakatan  yaitu  melalui  apa  yang  diterima  oleh  individu  dalam  kehidupannya sehari, semisal  melalui media  massa, media sosial  dan  ikut serta  dalam organisasi  sosial  kemasyarakatan. Bentuk ini harus dijalankan bersamaan untuk mencapai hasil yang baik.. Kartaprawira (2004) menjelaskan pendidikan  politik  bisa  dilakukan  antara  lain  melalui  :  bahan  bacaan,  media  audio  visual  dan  organisasi kemasyarkatan serta melalui lembaga pendidikan formal.
Dalam  Undang-Undang  No.  2  tahun  2008  tentang  Partai  Politik  mengamanatkan  bahwa pendidikan  politik  juga  menjadi  tanggung  jawab  bersama,  yaitu  tanggung  jawab  seluruh  warga  negara. Sebagai  sebuah  usaha  pengajaran  pendidikan politik  harus  memiliki  konsep  dasar pelaksanananya, acuan ini  kemudian  disebut  kurikulum  dalam  pendidikan  politik.  Brownhill  dan  Smart  (1989)  berpendapat konstrusksi  pendidikan  politik  setidaknya  harus  memuat  hal-hal  yang  mendukung  terbangunnya pengetahuan politik, keterampilan politik, dan sikap yang didasari olek nilai-nilai dalam politik . Lebih  lanjut  Brownhill  dan  Smart  (1989)  menyebutkan  secara  minimal  kurikulum  pendidikan politik harus memuat hal-hal berikut :  Hukum dan konstitusi, sifat kekuasaan, hak dan kewajiban, konsep politik dasar,  struktur pemerintahan daerah dan pusat, konsep ekonomi nasional, sejarah, dan analisis diri.
Pendapat  lain  menjelaskan  bahwa  rumusan  pendidikan  politik  bisa  diorganisasikan  dengan  cakupan sebagai  berikut  :  Kepemimpinan,  manajemen  organisasi,  latihan  bela  negara,  wawasan  nusantara,  nilai kelimuan, pembinaaan watak dan keperibadian, serta menumbuhkan sikap apresiatif terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat (Affandi 2011).
Materi pendidikan politik tersebut bisa dibelajarkan melalui banyak cara seperti : pembelajaran di kelas,  ceramah,  diskusi  latihan  organisasi  dan  seminar-seminar  ilmiah.  Bentuk  pengajaran  paling  ideal adalah melalu proses belajar di kelas-kelas lembaga pendidikan formal. Di Perguruan Tinggi salah satunya adalah melalui  Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebenarnya  Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan  secara garis besar merupakan bagian dari pendidikan politik itu sendiri. Misalnya melalui apa yang menjad tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.
Wahab  dan  Sapriya  (2011)  mengungkapkan  bahwa  peran  warga  negara  yang  baik  ( a  good  citizen ) yang bertanggung jawab dengan kewaijbannya sebagai warga negara ( to reform certain duties ) diantaranya mematuhi  hukum,  membayar  pajak,  menghormati  hak-hak  orang  lain,  serta  secara  umum  memenuhi kewajiban-kewajiban  sosialnya  sebagai  masyarakat.  Warga  negara  yang  baik  ini  memilik  banyak kompetensi  salah  satunya  andalah  kompetensi  politik,  inilah  titik  persinggungan  atara  pendidikan kewarganegaraan  dan  pendidikan  politik,  dimana  secara  sempit  pedidikan  politik  dilihat  sebagai  bagian dari  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Lebih  lanjut  melalui  Pendidikan  politik  pada  Pendidikan Kewarganegaraan dapat membina peserta didik menjadi warga negara yang melek politik. Claes, dkk (2099) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraansebagai program Pendidikan Politik yang tugas peran utamanya  membina  peserta  didik  menjadi  warga  negara  yang    bertanggung  jawab.  Rumusan  lain merumuskan  warga  negara  yang  melek  politik  adalah  yang  paham  hukum  dan  UUD  1945  negara  RI, berkontribusi dalam pembangunan dan peduli akan masalah bangsa (Djahiri 1993)
Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  proses  pembelajaran  memiliki  multi  tujuan,  karena berhubungan  dengan  karakter  warga  negara.  Branson  merumuskan  tiga  komponoen  Kewarganegaraan yang  esensial  yaitu Civic  Knowledge :  pengetahuan  kewarganegaraan, Civic  Skilss  : keterampilan kewarganegaraan, dan C ivic Disposition : sikap atau watak kewarganegaraan  (Winarno 2013) Tiga  komponen  pendidikan  kewarganegaraan  tersebut    secara  lebih  luas    adalah  pengetahuan kewarganegaraan  yaitu  apa  yang  warga  negara  ketahui.  Keterampilan  kewarganegaraan  meliputi keterampilan  intelektual  dan  keterampilan  partisipasi  warga  negara.  Terakhir  watak  kewarganegaraan adalah karakter pribadi dan publik warga negara.
Ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan Civic Intelligence Quotient yakini kecerdasan  intelektual  warga  negara.  Lebih  lanjut  bisa  dijabarkan  sebagai  berikut  :  warga  negara  yang memiliki sikap dan pengetahuan kewarganegaraan akan membentuk kepercayaan diri warga negara ( civic confidence ).  Selanjutnya  dengan  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  kewarganegaraan  akan menjadikan  warga  negara  memiliki  keterampilan  berpartisipasi  ( civic  competence ).  Kemudian  warga negara  yang  memiliki  keterampilan  berpartisipasi  akan  menjadi  warga  negara  yang  memiliki  komitmen kebangsaan kuat ( civic commitment ). Tujuan paripurnanya adalah membentuk warga negara yang cerdas serta baik ( smart and good citizenship ).
Di  Perguruan  Tinggi, pendidikan politik  harus berjalan  beriringan  antara  pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan  dan  Pendidikan  Pancasila  serta  melalui  Pendidikan  Sosial  Kemasyarakatan  utamanya melalui  organisasi-organisasi kemahasiswaan.  Yang  pertama  adalah  Pendidikan  Pancasila  dan  Pendidikan Kewarganegaraan  materi-materi  yang  bisa  dimuat  dalam  pembelajaran  pendidikan  politik  dapat digambarkan sebagai berikut :

## Gambar II Materi Pendidikan Politik
Berdasarkan gambar diatas bisa dijelaskan bahwa ada 4 materi pokok yang harus menjadi core dari pendidikan  politik  di  perguruan  tinggi  yaitu  Pancasila,  Hukum  dan  HAM,  Demokrasi,  serta  Wawasan Kebangsaan. Materi pendidikan politik ini menjadi dasar membangun struktur kurikuler pendidikan politik yang  selanjutnya  bisa  diterjemahkan  kedalam  perluasan  materi  yaitu  ideologi  Pancasila  yang  tujuannya adalah  menginternalisasikan  nilai-nilai  Pancasila,  kemudian  Negara  dan  Konstitusi  yang  memuat  tujuan terbentuknya perilaku konstitusional. Yang ketiga adalah Identitas dan Integrasi Nasional hal ini berkaitan dengan karakter individu sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai warga negara global. Terakhir adalah demokrasi Pancasila ini berkaitan dengan keterampilan politik warga negara dalam berdemokrasi.
Dari  materi  yang  dimuat  dalam  pendidikan  politik  yang  ada  dalam  Pendidikan  Pancasila  dan Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Pendidikan  Tinggi  setidaknya  ada  empat  4  utama  yang  harus  menjadi tolak ukur pengembangan kurikulernya yaitu pengetahuan politik, keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi  politik,  dan  sikap  politik.  Karena  sasaran  pendidikan  politik  di  Perguruan  Tinggi  adalah  anak muda maka pendekatan yang dipakai harus seusai dengan karakteristik mereka, tujuan pendidikan politik bagi  generasi  muda  sejatinya  adalah  menyiapkan  generasi  penerus  peradaban  bangsa.  Kartono  (2009) menyebutkan tujuan pendidikan politik di Indonesia adalah membentuk generasi muda yang sadar politik, dan menjalankan hak serta kewajiban politiknya, selain itu juga membentuk manusia yang sesuai dengan karakteristik keIndonesiaan.
Pendekatan pembelajaran politik bagi generasi muda ini disamping melalui penyampaian materi di kelas-kelas  kuliah  juga  harus  dilengkapi  dengan  bentuk-bentuk  pengayaan  terstruktur,  misalnya memberikan ruang diskusi dan tanya jawab kritis terhadap situasi kebangsaan yang sedang terjadi. Hal ini penting  karena  para  mahasiswa  yang  duduk  di  Pendidikan  Tinggi  ini  sangat  tepapar  oleh  arus  disrupsi informasi, informasi yang mereka terima dari kanal-kanal digital kadang bersifat tidak benar dan ini tentu saja  mempengaruhi  penerimaan  mereka  terhadap  politk.  Untuk  itulah  ruang  diskusi  disertai  dengan landasan teoritis yang kuat sangat diperlukan.
Disamping itu dengan menumbuhkan ruang-ruang diskusi di kelas pendidikan politik di Perguruan Tinggi  harus  diaktualisasikan  dengan  meberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  mengelaborasi secara  kritis  pengetahuannya  melalui  belajar  langsung  di  organisasi  kemahasiswaan.  Banyak  kanal-kanal organiasasi  kemahasiswaan  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  belajar  politik  ini.  Penelitian  Pratama  (2016)
menjelaskan bahwa organisasi mahasiswa berperan dalam melakukan Pendidikan Politik sebagai penopang pembentukan  budaya  politik  ideal.  Kemduian    Affandi  (2011)  mengemukakan  bahwa  secara  spesisifik, penyelenggaraan  pendidikan  politik  bagi  organisasi  kepemudaan  bertujuan  meningkatkan  partisipasi politik, memberikan kesadaran politik dan memberikan rasa tanggung jawab politik.
Pada Pendidikan Politik di Organisasi Kemahasiswaan ini individu dilatih keterelampilan politiknya secara  langsung  melalui  interaksi  dan  kegiatan-kegiatan  sosial.  Dengan  menerima  bentuk-  bentuk pendidikan politik  seperti  ini  generasi muda  yang  duduk  di  perguruan  tinggi  akan  menjadi  warga  negara yang  bertanggung  jawab  secara  politik.    Hakhverdian  , dkk (  2011)  mengemukakan  bahwa    individu  yang berpendidikan  tinggi  cenderung  memilih  dan  berpartisipasi  dalam  politik  dan  menunjukkan  tingkat keterlibatan yang tinggi dalam urusan kebangsaan . Jelas bahwa semakin Tinggi Pendidikan sesorang akan berkorelasi dengan aktivitas politiknya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pada pendidikan  politik  di  organisasi kemahasiswaan  ini  individu  sebagai warga  negara  terdorong secara  sukarela  dalam  melaksanakan  pendidikan  politiknya,  hal  ini  menjadi  kelebihan  dalam  pendidikan politik bentuk ini. Dorongan individual ini akan membuat pendidikan politik akan berjalan lebih maksimal. Selain  melalui  dua  bentuk  pendidikan  politik  diatas,  elaborasi  kritis  individu  yang  duduk  di  perguruan tinggi  terhadap  sumber-sumber  informasi  politik  juga  termasuk  salah  satu  bentuk  pendidikan  politik. Sumber  informasi  ini  misalnya  didapatkan  dari  media  massa,  internet  dan  media  sosial.  Di  tengah  arus disrupsi  informasi  dunia  digital  sekarang  ini,  informasi  politik  ini  bisa  ditelaah  lebih  lanjut  merupakan bahan kajian utama bagi individu dalam medapatkan bentuk-bentuk pendidikan politik.
Akhirnya  dari  bentuk-bentuk  pendidikan  politik  diatas  tentu  saja  hasil  akhirnya  adalah  individu yang menjalankan perannya sebagai warga negara dengan cerdas dan baik. Target diatas juga berlaku bagi individu yang duduk di perguruan tinggi, mereka adalah warga negara muda yang peran dan kontribusinya sebagai warga negara tentu masih akan panjang. Inilah yang menyebabkan pendidikan politik sebenarnya sangat penting bagi generasi muda. Hasil akhir dari pendidikan politik bagi generasi muda bisa dijelaskan dengan gambar berikut :

## Gambar III Model Keterlibatan Politik Warga Negara
Target  pertama  dari  pendidikan  politik  adalah  bagaimana  individu  bisa  menerima  pengetahuan politik  sebagai  dasar  bagi  perilaku  dan  sikap  politik  mereka  selanjutnya,  yaitu  partisipasi  politik.  Disini bentuk  partisipasi  adalah  partisipasi  aktif  individu  dalam  urusan  politik  kebangsaan,  seperti  pemilihan
umum, kontrol sosial dan kebijakan serta yang lainnya. Kemudian setelah berpartisipasi adalah melakukan refleksi terhadap sistem politik yang sedang terjadi, hal ini menunjang untuk terbentuknya budaya politik yang ideal.

## Kesimpulan
Pendidikan  politik  bagi  generasi  muda  adalah  usaha  pengajaran  politik  bagi  warga  negara  muda dalam  rangka  membangun  pengetahuan  politik,  membentuk  warga  negara  yang  berpartisipasi  secara politik  dan  terakhir  menumbuhkan  refleksinya  terhadap  sistem  politik  demi  terwujudnya  budaya  politik yang ideal. Generasi muda ini sedikit diantaranya adalah para mahasiswa yang duduk di perguruan tinggi, mereka ini adalah warga negara yang terdidik secara akademik. Dengan cap terdidik warga negara muda ini memiliki  peran  dan  fungsi  lebih  ditengah warga negara  lainnya.  Karena  alasan  ini  pula  maka  pendidikan politik bagi mahasiswa menjadi hal yang penting  untuk dilaksanakan.
Pendidikan politik di perguruan tinggi bisa dioperasionalkan kedalam dua bentuk yaitu Pendidikan secara kurikuler dan non kurikuler, secara formal pendidikan politik bisa dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  sesusai  amanat  Undang-Undang  tentang  Pendidikan  Tinggi. Materi-materi dalam kedua mata kuliah secara garis besar sudah memuat materi pokok pendidikan politik. Selanjutnya  adalah  bentuk  Pendidikan  Politik  yang  dijalankan  melalui  organisasi  mahasiswa,  disini mahasiswa belajar secara sosial dengan berinteraksi langsung dengan materi pendidikan politik yang lebih praktis.  Perguruan  tinggi  harus  membuka  lebar  peran  bagi  organisasi  mahasiswa  untuk  tumbuh  dan berkembang di lingkungan kampus. Kemudian selain dua bentuk diatas secara individual mahasiswa bisa mendapatkan pembelajaran politik melalui informasi politik yang mereka dapatkan melalui media massa, internet dan media sosial.

## Referensi
Affandi. Idrus (2011). Pendidikan Politik (Mengefektivkan Organisasi
Pemuda, Melaksanakan Politik Pancasila dan UUD 1945) Bandung:    Universitas Pendidikan Indonesia
Al Muchtar, Suwarma (2000). Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia . Bandung: Gelar Pustaka Mandiri Bashori (2018). Pendidikan Politik Di Era Disrupsi . Sukma: Jurnal Pendidikan, Volume 2 Issue 2
Budiarjo, Miriam . (2008). Dasar - Dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka
Brownhill, R and Patricia Smart (1989). Political Education. London and New York: Routledge Claes,  Ellen,  Hooghe.  Marc  Dan  Stolle,  Dietlind.  (2009). The  Political  Socialization  Of  Adolescents  In Canada:  Differential  Effects  Of  Civic  Education  On  Visible  Minorities .  Canadian  Journal  Of  Political Science  Vol 42 No 3. Hal 613–636
Djahiri.  A.  Kosasih  (1993). Membina  Pendidikan  lmu  Pengetahuan  Sosial  dan  PLS  dan  PPS  yang  Menjawab Tantangan  Hari  Esok. Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  I/1993.  Bandung:  Forum  Komunikasi FPIPS/IPS Indonesia
Handam  M.  Tahir.  ,  Muchlas.    (2020)  . Political  Education  For  High  School  Students  In  Makassar City. Journal La Edusci Vol. 01, Issue 01 (001-006)
Hakhverdian, Armen. Brug, Wouter van der dan Vries, Catherine de. (2011). The Emergence Of A ‘Diploma Democracy’?  The  Political  Education  Gap  In  The  Netherlands,1971–2010 .  Acta  Politica  Vol.  47.  No.  3.  Hal. 229–247
Kantaprawira, R. (2004). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar . Bandung ; Sinar Baru Algesindo
Kartono,  K.  (2009). Pendidikan  Politik  sebagai  Bagian  dari  Pendidikan  Orang  Dewasa .  Bandung  :  Mandar Maju
Puka. Edi (2013). Political Education. The Global Education of Citizen through Active Citizenship . Studi sulla formazione. Firenze University Press. Hal . 229-236
Pratama.  Imam,  Alfikri. (2016). Peran  Pendidikan Politik  Pada  Organisasi  Mahasiswa  KAMMI  dan IMM  di Kota  Pangkalpinang  dalam  Pembentukan  Budaya  Politik  Pancasila .    Al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  dan Sosial.
Pratama, Imam Alfikri (2016) Pendidikan Politik Dalam Upaya Pembentukan Budaya Politik Pancasila Bagi Mahasiswa . Tesis Departemen Pkn Sekolah Pascasarjana UPI. Bandung
Rush, Michael dan Althoff, Philip (2001). Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: PT Rajawali Press
Setiawaty. Diah. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik . Jurnal Islamic Review . Volume III No. 1
Steffen  dan  Sulzer  (2018). Just  Another  Brick  In  The  Wall?  The  Relationship  Between  Classroom-Based Political Education and The Political Interest Of Young Adults in Switzerland Journal Of Youth Studies, Vol. 21, No. 4, 552–575
Wahab,  Abdul  Aziz  Dan  Sapriya.  (2011). Teori  Dan  Landasan  Pendidikan  Kewarganegaraan .  Bandung: Penerbit Alfabeta
Winarno.  (2013). Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Isi,  Strategi,  dan  Penilaian .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara
https://www.bps.go.id/publication/2018/12/21/572f941511d090083dd742d6/statistik-pemuda-indonesia-2018