Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh:  1)  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance, 2) transparansi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good  Governance ,  dan  3)  partisipasi  terhadap  pengelolaan  dana  desa  untuk  mewujudkan Good  Governance . Penelitian  ini  dilakukan  pada  desa–desa  di  wilayah  Kecamatan  Pulau-pulau  Aru, Kabupaten Kepuluan Aru.  Sampel dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah dan  masyarakat Desa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Pruposive Sampling .  Kriteria dalam teknik pengambilan sampel ini adalah: 1) Para aparat Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa,  2)  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  pengawasan  pengelolaan  dana  desa.  Terdiri  dari  Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari perolehan hasil isian kuesioner yang disebarkan kepada responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survey  kuesioner  dengan  strategi  oponi  (opinion),  yaitu  data  yang  dikumpulkan  melalui  pendapat- pendapat  responden  terkait  dengan  akuntabilitas,  trasparansi,  pertisipasi  dan  pengelolaan  dana  desa. Analisis data mengunakan analisis regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan: 1)   Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, 2) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan  dana  desa,  3)  Partisipasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  untuk mewujudkan Good Governance
Kata Kunci: Akuntabilitas,   Transparansi, Partisipasi, Pengelolaan Dana Desa, Good Governance

## Abstract
This study aims to empirically examine the effects of: 1) accountability for village fund management to realize good governance, 2) transparency in village fund management to realize good governance, and 3) participation in village  fund  management to  realize  good  governance.  This  research  was  conducted  in villages in the  Aru Islands  District,  Aru  Islands  Regency.  The  samples  in  this  study  were  government  officials  and  village communities. The sampling technique in this study used the Pruposive Sampling technique. The criteria in this sampling technique are: 1) Village officials who are directly involved in managing village funds, 2) communities participating in supervising the management of village funds. Consists of the Village Head, Village Secretary, Head of Financial Affairs, Head of Planning and Community Affairs. The data used in this study are primary data sourced from the results of the questionnaires distributed to respondents. The data collection technique used  in  this  research  is  a  questionnaire  survey  with  an  opinion  strategy,  namely  data  collected  through  the opinions of respondents related to accountability, transparency, participation and management of village funds. Data analysis using multiple regression analysis. The results show: 1) Accountability has a significant effect on the management of village funds, 2) Transparency has a significant effect on the management of village funds, 3) Participation has a significant effect on the management of village funds, to realize Good Governance.
Keywords: Accountability, Transparency, Participation, Village Fund Management, Good Governance
¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura email: selva_temalagi@yahoo.com ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura email: silooyrevy78@gmail.com
Selva Temalagi 1 , Revi W. Silooy 2

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan  Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal  yang dicita- citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud  diwujudkan  salah  satunya  dengan  menyelenggarakan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa.  Fokus  dari  kerja  pemberdayaan  masyarakat  Desa  adalah  mewujudkan  masyarakat Desa  sebagai  subyek  pembangunan  dan  Desa  sebagai  subyek  hukum  yang  berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.
Untuk  mewujudkan  desa  yang  maju,  mandiri  dan  demikratis,  membutuhkan  anggaran  adalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa.  Anggaran tersebut diatur dalam PP. Nomor 60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa.    Berkaitan  denganpengelolaan  dana  desa,  dijelaskan  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Taun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari atas transparansi,akuntabel dan  partisipatif.    Dalam  pengelolaan  dana  desa,  dituntut  adanya  suatu  aspek  tata  pemerintahan  yang baik (Good Governance).
Kabupaten  Kepulauan  Aru  yang  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Maluku  yang memiliki 89 pulau yang berpenghuni dari 187 pulau dengan jumlah desa sebanyak 80 desa,  dengan kualifikasi  desa  sangat  tertinggal  dan  tertinggal.  Masalah  pengelolaan  dana  desa  di  Kabupaten Kepulauan  Aru  sebagian  besar  adalah  penumpukan  di  batas  akhir  pengajuan  setiap  tahapnya diakibatkan  karena  kegiatan  yang  tidak  diselesaikan  (mangkrak,  fiktif)  segingga  laporan pertanbgunjawaban  tidak  bisa  dilaporkan  tepat  pada  waktunya  dan  masalah  kapasitas  sumber  daya manusia pengelola dana desa yang masih kurang sehingga memperlambat proses penyaluran dana desa..
Penelitian ini pernah dilakukan Weny Ultafian (2017). Pada penelitian kali ini akan membahas dan menganalisa kembali   akuntabilitas, transparansi  dan partisipasi  terhadap pengelolaan dana desa dengan karakteristik daerah yang berbeda serta keadaan atau kondisi yang berbeda pula.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penelitian  pengelolaan  dana  desa  ini  sangat  penring  bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas, dan dapat bermanfaat bagi setiap pengam,bilan kebijakan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa di desa-desa di Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
Yang menjadi permasalahan dan pertanyaan pada penelitian ini adalah: 1) Apakah akuntabilitas berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  desa  untuk  mewujudkan  Good  Governance?,  2)  Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governace? dan 3) Apakah  partisipasi  berpengaruh  terhadap  pengelolaaan  dana  desa  untuk  mewujudkan  Good Governance?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh:  1)  akuntabilitas  terhadap pengelolaan  dana  desa  untuk    mewujudkan  Good  Governance,  2)  transparansi  terhadap  pengelolaan dana desa untuk  mewujudkan Good Governance, dan 3) partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk  mewujudkan Good Governance.
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1

## Teori Pengelolaan ( Steawrdship Theory )
Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan- tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.
Teori stewardship dapat  diterapkan  pada  penelitian  akuntansi  organisasi  sektor  publik  seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; Van Slyke, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas,  2004;  Caers  Ralf,  2006  dan  Wilson,  2010)  yang  sejak  awal  perkembangannya,  akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals.
Manajemen  pemerintahan  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  (bertindak  sebagai steward/pelayan)  bagi  kepentingan  principal.  Dengan  demikian  manajemen  di  lingkungan pemerintahan  lebih  dominan  bertindak  sebagai  steward  dibandingkan  sebagai  agent.  Hal  tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Morgan et al. (1996) dan Van Slyke (2006). Hasil penelitian Morgan et al. (1996) dan Van Slyke (2006). Hasil penelitian Morgan et al. (1996) menunjukkan bahwa manajer menengah di pemerintahan daerah lebih banyak bersikap sebagai steward daripada agent yang menyebabkan  kinerja  organisasi  dapat  ditingkatkan.  Hasil  penelitian  Van  Slyke  (2006)  juga menunjukkan  bahwa  manajemen  pemerintahan  lebih  banyak  bertindak  sebagai  steward  karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat  relevan  jika  teori  stewardship  diterapkan  pada  penelitian  organisasi  sektor  publik,  khususnya pemerintahan.
Akuntabilitas ( Accountability )
Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam  Subroto  (2009)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  memberikan  penanggungjawaban  atau menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang  pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang  penting  untuk  menjamin  nilai-nilai  seperti  efisiensi,  efektivitas,  reliabilitas  dan  prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak  yang diberi kepercayaan oleh stakeholders  dimana  nantinya  akan  menghasilkan  keberhasilan  atau  kegagalan  dalam  pelaksanaan tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Ardiyanti,  2019).  Sementara  itu  menurut Ultafiah  (2017)  akuntabilitas  merupakan  suatu  upaya  untuk  memberikan  pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah  kinerja  aparatur  pemerintah  desa  dari  perencanaan  hingga  pengawasan  Segala  aktivitas  yang dikerjakan  dengan  dibiayai  dengan  anggaran  wajib  dipertanggung  jawabkan  kepada  yang berkepentingan.

## Transparansi
Menurut Ultafiah (2017) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sementara itu Ardiyanti (2019) menyatakantransparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh  akses  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  mengenai  penyelenggaraan
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Rahman, Suwandi dan Hamid, 2015).    Definisi  dari  beberapa  sumber  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi  adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa.

## Partisipasi
Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, (2000)  Partisipasi,  yaitu  penerapan  pengambilan  keputusan  yang  demokratis  serta  pengakuan  HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.
Partisipasi  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18). Defenisi dari beberapa sumber diatas membuat penulis mengambil Kesimpulan bahwa  partisipasi  adalah  wujud  dari  keikutsertaan  dan  keterlibatan  masyarakat  daiam  proses pengelolaan  dana  desa,  mulai  dari  keikutsertaan  dan  keterlibatan  pada  saat  melakukan  perencanaan hingga pengawasan dan  evaluasi,  untuk  mencapai  hasil  yang tepat  sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

## Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas  yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendgari Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Asas dalammengelola  keuangan  desa  terdiri  dari  transparansi,  partisipatif,  akuntabel,  tertib  serta  disiplin penggunaan anggaran.
Dalam  pengelolaan  dana  desa,  salah  satu  hal  penting  yang  harus  diterapkan  yaitu  melibatkan masyarakat.  Dengan  melibatkan  masyarakat,  pemerintah  perlu  mengadakan  kegiatan  menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.
Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan  desa  semakin  akuntabel.  Untuk  meningktakan  keefektifan  mekanisme  pengawasan  dan meminimalisir  terjadinya  pelanggaran,  maka  akan  diberikan  sanksi  pada  pihak  yang  melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Good Governance
World  Bank mendefinisikan  good  governance  sebagai  suatu  penyelenggaraan  manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  and political  framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha ( World Bank , 1992a).
Dalam Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa Good Governance adalah pemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilkitas, gransparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
oleh seluruh masyarakat.  Good Governance pada dasaenya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Mewujudkan  Good Governance
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik  adalah  kewajiban pihak  pemegang amanah  untyuk  memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2015:9).
Akuntabilkitas  pengelolaan  dana  desa  merupakan  pertanggungjawaban  yang  haruys  dilakukan oleh  pemerintah  desa  selaku  pelaku  administrasi,  dan  juga  selaku  pengelola  dana  desa  kepada masyarakat  yang  mendapatkan  manfaat  dari  penggunaan  dana  desa  tersebut.    Berdasarkan  hasil penelitian (M. Haris Sirajudin, 2019) dengan judul pengaruh Akuntabiloitas terhadap Pengelolaan Dana Desa  dalam  mewujudkan  Good  Governace  pada  Desa  di  Kecamatan  Buay  Pemaca  Kabupaten  Oku Selatan  memperoleh  kesimpulan  bahwa  Akuntabilitas  melalui  pengelolaan  dana  desa  signifikan berpengaruh terhadap Good Governance.  Oleh karena itu hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap penegelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance Transparansi  adalah  terbuka  mengenai  mengenai  informasi  kepada  publik,  dan  apabila  publik membutuhkan  informasi  tersebut,  maka  publik  akan  segera  mendapatkannya.    Dengan  adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat di kontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang bberwenangh.  Sehingga dana desa yang penggunaannya bertujuan untyuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terserap dengan baik.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksankan oleh Weny Utafitah tahun 2017 dengan  judul  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparasni  dan  Oartisispasi  terhdap  pengelolaan  Dana  Desa untuuk  mewejudkan  Good  Governance  pada  Desa  di  kecaatan  Merapi  Barat  Kabupaten  Lahat membuktikan bahwa transparansi positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk  mewujudkan  good  governance  pada  desa  di  kecamatan  Merapi  Barat.    Oleh  karena  itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis : H2 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance.

## Pengaruh Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance
Partisipasi  yang  berarti  setiap  orang  atau  warga  begara  masyarakat,  baik  laki-laki  maupun perempuan memilki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan,  baik secara langsung maupuun  lembaga  perwakilan,  sesuai  dengan  kepentingan  dan  aspirasinya  masing-masing  (UNDP). Partisipasi  adalah peran  serta seseorang atau kelompok  masyarakat  dalam proses pembangunan  baik dalam bentuk  pernyataan maupun dalam bentuk   kegiatan dengan memberi  masukan pikiran tenaga, waktu, keahlian, modaldan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil2 pembangunan (Surmaryadi, 2010 ; 46 dalam Wenu Ultafiah 2017)
Partisipasi  adalah  prinsip  bahwa  setiap,  orang  memiliki  hak  untuk  terlihat  dalam  pengambilan keputusan  di  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  baik  cesara  langsung  mauoun  tidak  langsung. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan karena mengingat masyarakat mempounyai andil sebagai bentuk kemasyarakatan.  Dengan adanya keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan diharapkan kebutuhan-kebutuhan dan juyga ide masyarakat dapat di salurkan dan dipenuhi dengan baik.
Partisipasi dalam pengelolaan dana desa sangat penting unytuk meningkatkan pengelolaan yang
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
efektif, dimana jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat dapat kompalin  guna  untuk  menciptakan  pengelolaan  yang  terarah.    Maka  dapat  disimpulkan  bahwa partrisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.  Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis :
H3: Partisipsi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  desa–desa  di  wilayah  Kecamatan  Pulau-pulau  Aru,  Kabupaten Kepuluan Aru. Populasi dalam penelitian ini adalah  desa di Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.  Sampel dalam penelitian ini adalah  aparat pemerintah dan masyarakat di Desa-Desa pada  Kecamatan  Pulau-pulau  Aru  Kabupaten  Kepualuan  Aru.  Teknik  pengambilan  sampel  pada penelitian  ini  menggunakan  teknik Pruposive  Sampling .    Yang  menjadi  kriteria  dalam  teknik pengambilan  sampel  ini  adalah:  1)  Para  aparat  Desa  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  dana desa, 2) masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa,  Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Masyarakat.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari perolehan hasil isian  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa,  Kepala  Urusan  Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Masyarakat.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  survey  kuesioner  dengan strategi oponi (opinion), yaitu data yang dikumpulkan melalui pendapat – pendapat responden terkait dengan akuntabilitas, trasparansi, pertisipasi dan pengelolaan dana desa.
Analisis data dilakukan dengan melakukan beberapa uji, antara lain : Statistik Deskriptif . Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  varian,  maksimum,  minimum,  sum,  range,  kurtoris,  dan skewness  (kemencengan disytribusi) (Ghozali,2013).
Uji Kualitas Data: a) Uji Validitas, Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner  penerlitian.  Kuesioner  dikatakan  valid  jika  pernyataan  pada  kuesioner  mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). b) Uji Realibilitas, Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengukur  handal  atau  tidaknya  kuesioner  yang  digunakan  untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap  pernyataan  adalah  konsisten    dari  waktu  ke  waktu.  Dengan  demikian,  uji  reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian. Uji  Asumsi  Klasik :  1)  Uji  Normalitas, bertujuan untuk  menguji apakah dalam model regresi  antara variabel  dependen  dengan  variabel  independen  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak  (Ghozali, 2011). Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov melihat tingkat signifikan sebesar 5% (0,05). Jika probability asymp.sig (2tailed) > 0,05 maka data mempunyai distribusi yang normal. 2) Uji Multikoloniearitas,  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  yang  terbentuk  ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel  bebasnya.  Uji  multikolinearitas  dilakukan  dengan  melihat Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerence dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai  dari VIF < 10 dan nilai Tolerence > 0,10. 3), 3) Uji Heteroskedastisitas bertujuan  untuk  menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah tidak  terjadi  heteroskedasitas.  Heteroskedasitas  ditandai  dengan  adanya  pola  tertentu  pada  grafik scatterplot , jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu atau berkumpul disatu sisi atau dekat
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
nilai  0  pada  sumbu  Y  pada  kurva  yang  dihasilkan  saat  menggambarkan  kurva  dengan  SPSS,  maka terjadi  heteroskedasitas.  Jika  titik-titik  data  menyebar  tidak  secara  beraturan  maka  tidak  terjadi heteroskedasitas.
Uji Hipotesis, Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan Model Regresi Linear Berganda untuk  menguji hipotesis tersebut, maka rumus persamaan regresi yang digunakan adalah :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan : α  = Konstanta
β = Koefisien regresi
e = Standar eror
X1 =   Akuntabilitas X2 =   Transparansi X3 =   Partisipasi Y   =  Pengelolaan Dana Desa
Uji Koefisien Determinasi, bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan  variasi  variabel  depemden.    Nilai  yang  mendekati  satu      berarti  variabel  independen memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  meemprediksi  variabel  deoenden (Ghozali, 2013).
Uji  Parsial, Uji  t  (uji  Parsial)  digubakan  untuk  mengetahui  variavbel  independen  yang  dimasukan dalam model regresi secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.  Jika t hitung > t tabel atau sig < 0,05 maka hipotesis diterima atau ada pengaruh secara prsial variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer  yang  diperoleh  dengan menggunakan daftar pernyataan (kuisioner) yang disebarkan kepada responden. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan cara survey dengan tujuan untuk memberikan kuesioner kepada responden. Kuesioner tersebut  diisi  oleh  responden  dan  dikumpulkan  dikembali  setelah  selang  waktu  yang  ditentukan. Terdapat 65 kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, yang kembali sebanyak 53 buah kuesioner  dan ditemukan 3 yang cacat/rusak.

## Karakteristik Responden
Karakteristik  responden  adalah  menguraikan  atau  memberikan  gambaran  mengenai  identitas responden  dalam  penelitian,  sebab  dengan  menguraikan  identitas  responden  yang  menjadi  sampel dalam penelitian ini maka akan dapat diketahui sejauh mana identitas responden dalam penelitian ini.
Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, pendidikan dan usia serta pengalaman seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 1 Karakteristik Responden Keterangan Kategori Jumlah Persentase Jenis Kelamin Pria 34 68.00% Wanita 16 32.00% Total 50 100% Umur < 20 Tahun
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022
Volume 3 Nomor  1 20-35 Tahun 2 4.00% 36-50 Tahun 31 62.00% > 50 Tahun 17 34.00% Total 50 100% Pendidikan D3 15 30.00% Sarjana 9 18.00% Magister - - Doktor - - Lainnya 26 52.00% Total 50 100% Lama Kerja < 1 Tahun 1-5 Tahun 10 20.00% 5-10 Tahun 25 50.00% > 10 Tahun 15 30.00% Total 50 100%

## Sumber: Hasil penelitian, 2021

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai jawaban  responden  penelitian  terhadap  variabel-variabel  penelitian  yang  yang  terdiri  dari  nilai minamal, maksimal, mean dan standar deviasi. Adapun perincian statistik deskriptif adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Akuntabilitas (X1) 50 48 68 58.80 4.982 Transparansi (X2) 50 66 105 85.82 7.837 Partisipasi (X3) 50 39 52 46.42 3.111 Pengelolaan DD (Y) 50 21 35 27.94 3.184 Valid N (listwise) 50
Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021
Data pada penelitian  ini  diperoleh dari pengumpulan kuesioner  yang didistribusikan kepada responden  yang berupa tanggapan berkaitan dengan variabel  akuntabilitas, transparansi,  partisipasi, dan pengelolaan dana desa. Interpretasi data penelitian berdasarkan tabel 2 sebagai berikut:
1. Data mengenai variabel akuntabilitas, melalui kuesioner yang  terdiri  dari  15  (lima belas) pernyataan  dengan  5  (lima)  alternatif  jawaban  (1, 2, 3, 4 dan 5),  dimana  diperoleh nilai minimum 48, maksimum 68, mean 58.80, dan deviasi standarnya 4.982.
2. Data mengenai variabel transparansi, melalui kuesioner yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) pernyataan  dengan  5  (lima)  alternatif  jawaban  (1, 2,  3, 4 dan 5),  dimana  diperoleh nilai minimum 66, maksimum 105, mean 85.82, dan deviasi standarnya 7.837.
3. Data  mengenai  variabel  partisipasi,  melalui  kuesioner  yang  terdiri  dari  11  (sebelas) pernyataan  dengan  5  (lima)  alternatif  jawaban  (1, 2, 3, 4 dan 5),  dimana  diperoleh nilai minimum 39, maksimum 52, mean 46.62, dan deviasi standarnya 3.111.
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
4. Data mengenai variabel pengelolaan dana desa, melalui kuesioner yang terdiri dari 7 (tujuh) pernyataan  dengan  5  (lima)  alternatif  jawaban  (1, 2, 3, 4 dan 5),  dimana  diperoleh nilai minimum 21, maksimum 35, mean 27.94, dan deviasi standarnya 3.184.

## Uji Validitas
Untuk menguji valid atau tidaknya kuesioner, penulis melakukan bivariate correlation . Jika nilai pearson correlation untuk tiap indikator ≥ 0.3 pada taraf signifikan < 5% (0.05) maka indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas untuk variabel-variabel penelitian disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Indikator Variabel Hasil Pengujian Kesimpulan Pearson Correlation Signifikan Pengelolaan  Dana Desa (Y) Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 0.812 0.810 0.642 0.747 0.580 0.565 0.559 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Akuntabilitas (X1)
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 0.757 0.333 0.531 0.529 0.435 0.442 0.757 0.446 0.507 0.358 0.574 0.579 0.398 0.655 0.511 0.000 0.018 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.001 0.000 0.011 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Transparansi (X2)
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X1.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 0.686 0.617 0.721 0.564 0.655 0.697 0.573 0.466 0.698 0.619 0.748 0.583 0.444 0.362 0.451 0.361 0.339 0.596 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.010 0.001 0.010 0.016 0.000 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
X2.19 X2.20 X2.21 X2.22 0.385 0.734 0.570 0.562 0.006 0.000 0.000 0.000 Valid Valid Valid Valid Partisipasi (X3) X3.1
X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 0.501 0.630 0.658 0.586 0.525 0.392 0.442 0.380 0.325 0.499 0.351 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.001 0.007 0.021 0.000 0.013 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021

## Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 11 Pengelolaan Dana Desa (Y) 0.802 Reliabel 22 Akuntabilitas (X1) 0.786 Reliabel 33 Transparansi (X2) 0.891 Reliabel 44 Partisipasi (X3) 0.656 Reliabel Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021

## Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  dalam  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  uji One-Sampel Kolmogorov-Smirnov  Test .  Jika  nilai  signifikan  diatas  0.05  maka  residual  data  berdistribusi  normal. Hasil uji One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 1.75786300 Most Extreme Differences Absolute .118 Positive .118 Negative -.080 Kolmogorov-Smirnov Z .831 Asymp. Sig. (2-tailed) .494
Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
Hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan  statistik One-Sampel  Kolmogorov-Smirnov  Test menunjukan bahwa nilai Asymp. sig (2-tailed) 0.494 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Hasil uji Multikolinearitas data penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Collinearity Statistics Tolerance VIF Pengawasan Fungsional (X1) 0,553 1,810 Akuntabilitas Publik (X2) 0,559 1,789 Gaya Kepimimpinan (X3) 0,916 1,091
Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  tabel  diatas  diketahui  bahwa  nilai tolerance semua  variabel independen  adalah  >  0,10  yang  berarti  tidak  terdapat  korelasi  antar  variabel  independen.  Demikian halnya dengan melihat nilai VIF, ketiga variabel independen adalah < 10, sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  antara  variabel  bebas  dalam  model  regresi tidak terjadi korelasi yang kuat atau bebas gejala multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat  grafik scatterplot .  Dari grafik scatteplot, jika titik-titik menyebar secara (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas pada data penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas data penelitian disajikan pada gambar berikut:

## Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Grafik scatterplot pada gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

## Uji Koefesien Determinasi
Pada penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui nilai Adjust R Square yang disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 7 Hasil Uji Koefesien Determinasi

## Model Summary
Model  R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 .834 a .695 .675 1.814
Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021
Nilai adjusted R 2 berdasarkan  tabel  diatas  adalah  sebesar  0,675  yang bernilai  positif,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  pengujian  memberikan  hasil  yang  baik  dimana  kemampuan  variabel independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  adalah  sebesar  67,5%,  sedangkan  sisanya sebesar 32,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model yang dibangun.

## Uji T (Parsial)
Hasil uji T dapat ditunjukan pada tabel dibawah ini:
Tabel   8 Hasil Uji T (Parsial) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -10.881 4.469 -2.435 .019 Akuntabilitas (X1) .203 .070 .317 2.897 .006 Transparansi (X2) .208 .044 .512 4.700 .000 Partisipasi (X3) .195 .087 .191 2.241 .030
Sumber: Hasil olah data dengan SPSS, 2021
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah: Y = -10.881 + 0.203X1 + 0.208X2 + 0.195X3 Hasil pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Hipotesis  pertama  (H1)  menyatakan  bahwa  akuntabiltas  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana desa.  Berdasarkan  hasil  uji  parsial  pada  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  akuntabilitas  (X1) mempunyai  nilai  signifikan  0,006  <  0,05,  hal  ini  berarti  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas (X1) bepengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).
2. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji  parsial  pada tabel  diatas dapat  diketahui  bahwa  variabel  transparansi  (X2) mempunyai  nilai  signifikan  0,000  <  0,05,  hal  ini  berarti  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi (X2) bepengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).
3. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan  hasil  uji  parsial  pada  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  partisipasi  (X3) mempunyai  nilai  signifikan  0,030  <  0,05,  hal  ini  berarti  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  (X3)  bepengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan dana desa (Y).

## Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil  penelitan  ini  membuktikan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance. Apabila proses dan pertanggunjawaban pengelolaan  dana  desa  diawasi  secara  terus  menerus  oleh  pengewas  intern  dan  ekstern  maka  dapat menciptakan praktek pengelolaan dana desa yang sehat. Selain itu,  proses penetapan program-program dan pelaksanaan dana desa harus dirancang dengan memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran dan  mengikuti  proses-proses  dan  prosedur  yang  berlaku  sehingga  dapat  tercipta  perencanaan  dan pelaksanaan program dana desa yang akuntabel. Dalam pengelolaan dana desa kepentingan publik dan golongan  menjadi  perhatian  dan  pertimbangan  utama,  agar  supaya  dana  yang  digunakan  untuk membiayai  pelaksanaan  program-program  benar-benar  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat.  Dan pemerintah desa harus mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara profesional melalui laporan pertanggungjawaban dan memiliki dokumen tertulis terkait penggunaan dana Desa. Sejalan dengan pemikiran diatas, hasil penelitian (M. Haris Sirajudin, 2019) memperoleh kesimpulan bahwa Akuntabilitas melalui pengelolaan dana desa signifikan berpengaruh terhadap Good Governance.
Hasil  penelitan  ini  membuktikan  bahwa  transparansi  berpengaruh  signifikan  terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance. Apabila informasi tentang keuangan dana desa baik perencanaan, pelaksanaan, pertanggunjwaban dapat diakses dengan mudah dan tidak berbelit- belit oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya maka dapat tercipta pengelolaan dana desa  yang  transparan.  Selain  itu,  pemerintah  desa  harus  terbuka  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang dilakukan  secara  transparan  (terbuka)  baik  dalam  perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan, pertanggunjawaban  maupun  hasil  pemeriksaan.  Pemerintah  Desa/Negeri  perlu  menyadari  akan kewajibannya  untuk  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka,  menyeluruh  dan  jujur  kepada masyarakat  sebagai  bukti  pertanggungjawaban  pemerintah  dan  mengelola  sumberdaya  yang dipercayakan kepadanya serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa maka dapat tercipta pengelolaan dana desa yang transparan. Sejalan dengan pemikiran diatas, Weny Utafitah (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance.
Hasil penelitan ini membuktikan bahwa partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance. Apabila pemerintah Desa/Negeri memberi kesempatan kepada masyarakat dalam pengembilan keputusan dan ikut serta dalam Musrenbang desa menentukan kegiatan  yang  berhubungan  dengan  dana  desa,  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan  pelaksanaan program  program  yang  berkaitan  dengan  dana  desa  serta  usul  dan  saran  dari  masyarakat  menjadi prioritas utama dalam penyususnan anggaran maka dapat tercipta praktek pengelolaan dana desa yang sehat. Selain itu, pemerintah Desa/Negeri juga perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui jalannya pelaksanaan penggunaan dana desa dengan menyediakan informasi secara terbuka dan  didukung  dengan  laporan  hasil  pelaksanaan  pekerjaan  dilapangan  serta  melibatkan  masyarakat mengikuti perkembangan pelaksanaan program untuk dapat melakukan evaluasi bersama dengan tim pengelola dana desa. Maka hal ini akan menciptkan pengelolaan dana desa yang sehat dan bermanfaat kepada masyarakat.
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitgian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berilkut :
1 Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa .
2. Transparansi  berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa .
3. Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:
1. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk  menambahkan  variabel  independen  lain  yang  memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik wawancara atau  mengembangkannya  dengan  melakukan  penggabungan  antara  jenis  penelitian  kuantitatif dengan teknik kuesioner dan jenis penelitian kualitatif dengan teknik wawancara (mix ).
3. Untuk peneliti selanjutnya juga dapat meneliti pada objek lainnya
4. Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Aru    harus  meningkatkan  kinerjanya  terutama  dengan menempatkan pegawai yang memenuhi syarat dan berkompeten dalam bidangnya.
5. Agar dapat terlaksana tujuan sesui dengan yang di harapkan oleh pimpinan maka sebaiknya pimpinan dalam suatu OPD harus mampu memberikan motivasi kepada bawahan dalam menjalankan tugas, wewenang  dan    tanggung jawab yang  di  berikan  kepadanya. Pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan  sangat mempengaruhi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah yang dipemimpinnya.
6. Melakukan  sosialisasi  kepada  seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  terkait  keseluruhan  aspek manajemen kinerja yang tertuang dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam  merencanakan,  mengukur dan melaporkan  serta  melakukan  evaluasi  atas  kinerja  sehingga  mampu  meningkatkan  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## REFERENSI
Ardiyanti,  Rika.  2019. Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Krangan Kanupaten Rembang
Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan. 2017. Buku Saku Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, 2017. Dana Desa untuk Kesejahteraan Desa . https://id.m.wikipedia.org:wiki , Kabupaten Kepulauan Aru-Wikipedia Bahasa Indonesia. https://kaparukab.bps.go.id . Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru. Jubaedah,  dkk. Model  Pengukuran  pelaksanaan  Good  Governance  di  Pemerintah  Daerah Kabupatreen/Kota Bandung : PKP2AILAN,2008. Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik , Edisi Ketiga. Cetakan Pertama Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik .  Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik , Yogyakarta : Penerbit Andi.
Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN: 2774-6631, April 2022 Volume 3 Nomor  1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sarmanu. 2017. Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif , Surabaya : Airlangga University Press. Ultafitah, Weny. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan dana  Desa  Untuk  Mewujudkan  Good  Governance  pada  Desa  di  Kecamatan  Merapi  Barat Kabupaten Lahat .
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .