## EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
Ainul Amaliyah 1 , Istiqamah 2 1,2 Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar ainulamaliyah1@gmail.com

## Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa  perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk  dan  atas  nama  negara  atau  pemerintah”.  2)  Cara  menyelesaikan  perkara  perdata  diatur  dalam  Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar  Operating  Prosedur  (SOP)  dan  dapat  dilaksanakan  setelah  pembuatan  Piagam  Kerjasama  (MoU)    dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya. Implikasi dari hasil penelitian yaitu Agar instansi Kejaksaan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia serta menambah sarana dan prasaran yang  akan  menunjang  kemampuan  sumber  daya  manusia  pada  Jaksa  Pengacara  Negara  pada  setiap  Kejaksaan Negeri dan mengoptimalkan sosialisasi mengenai kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dengan memberikan penjelasan  tentang  jasa  Bantuan  Hukum  terkait  dengan  kewenangan  Kejaksaan  dalam  bidang  perdata  pada Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

## Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Sengketa Perdata

## Abstract
The results of this study indicate that 1) The existence of the Attorney as State Attorney in resolving civil disputes is contained in 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 which states that "In the field of civil and state administration, the Attorney General's Office with special powers can act in  or outside the court for and on behalf of the state or government ”.  2) The method of resolving civil cases is regulated in the Standard Operating Procedure  for  State  Attorneys  in  the  Attorney  General's  Regulation  Number:  040/A/JA/12/2010  concerning Standard Operating Procedures (SOP) and can be implemented after the creation of a Cooperation Charter (MoU) and in the form of  in a Power of Attorney with the Government to represent him. The implication of the research results  is that the Attorney General's Office  improves the capacity of Human Resources and adds facilities and infrastructure that will support the human resource capabilities of the State Attorney General's Office at each State Prosecutor's Office and optimize the socialization of the Prosecutor's authority in the Civil field by providing an explanation of legal aid services.  Attorney General's Office in the civil sector at State Institutions and State Owned Enterprises.
Keywords : State Attorney, Civil Dispute

## PENDAHULUAN
Kejaksaan  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  di  bidang  penuntutan sedangkan  jaksa  dalam  menjalankan  fungsinya  bekerja  atas  nama  rakyat  dalam  melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan pidana. 1 Hal ini tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004:
“Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”
Adapun  posisi  kejaksaan  dalam  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  menurut  Undang- Undang No.16 Tahun 2004 adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum kejaksaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara memiliki landasan hukum yang jelas dan kokoh, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tantang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Pasal 27 ayat (2) menyebutkan :

## “Di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara,  Kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak  didalam  maupun  diluar  pengadilan  untuk  danatas  nama  negara  atau pemerintah”
Secara berkesinambungan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang perdata ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana pada Pasal 2 Ayat (4) dinyatakan bahwa  Kejaksaan mempunyai tugas khusus lain  yang diberikan oleh suatu peraturan negara. Tugas-tugas khusus lain di bidang perdata tersebut di atur dalam berbagai perundang undangan atau peratutan-peraturan.
Tugas dan fungsi kejaksaan di luar bidang hukum pidana bukan hanya terdapat di Indonesia tetapi  dibeberapa  negara  lain  yang  mengenal  peran  serupa  sebagai  contoh,  Kejaksaan  di Thailand, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat berperan juga dalam bidang hukum perdata, disamping perannya dalam penegakan hukum pidana. 2
Berdasarkan  Pasal  24  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2010  dapat    dilihat  bahwa kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara  pada bidang perdata yaitu untuk  menyelamatkan,  memulihkan  kekayaan  negara,  menegakkan  kewibawaan  pemerintah
1 Komisi  Hukum  Nasional  dan  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia.  “ Pembaharuan  Kejaksaan Pembentukan Sta1ndar Minimum Profesi Jaksa” (KHN dan MaPPI, Jakarta: 2004), hlm.3
2 Panduan Jaksa Agung Muda dan tata Usaha Negara, h.4
dan  negara  berupa  tindakan  penegakkan hukum,  bantuan  hukum,  pertimbangan  hukum,  dan tindakan hukum lain.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  penelitian  pustaka  (library research). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang ada melalui hasil-hasil penelitian dari buku, repository, website yang dapat diakses secara online dari berbagai perguruan tinggi dan  pengadilan  serta  jurnal-jurnal  online yang  menyangkut  tentang  eksistensi  Jaksa  Sebagai Pengacara Negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Singkat Tentang Kejaksaan Negeri
Kejaksaan  Negeri  (biasa  disingkat  Kejari)  adalah  lembaga  kejaksaan  yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota  yang  berfungsi  melakukan  penuntutan  terhadap  suatu  tindak  kejahatan  baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus serta mempunyai tugas di bidang lain yaitu bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kata lain Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan Negeri Pangkep dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

## B. Analisis  kedudukan Jaksa  Sebagai  Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
Dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang,  Kejaksaan  membina  hubungan  kerja  sama dengan  badan  penegak  hukum  dan  keadilan  serta  badan  negara  atau  instansi  lainya  serta memberikan  pertimbangan  dalam  bidang  hukum  kepada  istansi  pemerintah  lainnya.  Hal tersebut telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 33 dan Pasal 34. Sebagaimana berlandaskan pasal tersebut, kejaksaan dalam  menjalankan  hubungan  kerjasama  dengan  badan  penegak  hukum  dan  keadilan  serta badan  negara  atau  instansi  pemerintah  lainnya,  kejaksaan  mempunyai  Pusat  Penerangan Hukum, berkedudukan sebagai pelaksana tugas di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Hubungan  Media  Massa,  Hubungan  Antar  Lembaga  Negara,  Lembaga  Pemerintah  dan  Non Pemerintah, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan  organisasi  72  Kejaksaan  lainnya,  secara  teknis  bertanggung  jawab  langsung  kepada
Jaksa  Agung  dan  secara  administratif  kepada  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Intelijen.  Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan  pembinaan  hubungan  kerjasama  dan  pemberian  pelayanan  teknis  penerangan hukum  kepada  Lembaga  Negara,  Lembaga  Pemerintah,  dan  Non  Pemerintah  serta  Lembaga lainnya di dalam dan luar negeri, penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan yang berkaitan dengan  hubungan  kerjasama  serta  pengelolaan  Pos  Pelayanan  Hukum  dan  Peneriman Pengaduan Masyarakat. Di tingkat pusat dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I dalam forum ”Pos Penerimaan Pengaduan dan Laporan  Masyarakat”.  Di  tingkat  daerah  dilaksanakan  oleh  Kejaksaan  Tinggi,  Kejaksaan Negeri  dan  Cabang  Kejaksaan  Negeri  yang  ada  di  seluruh  Indonesia  dalam  forum  ”Pos Pelayanan  Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat”. Dalam hal menangani sengketa ataupun perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. 3
Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya melaksanakan tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki tugas lain selain sebagai penuntut umum termasuk dalam perkara perdata dimana pada  lembaga  Kejaksaan memiliki  bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  (DATUN)  dalam kedudukannya  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  melalui  surat  kuasa  khusus  mewakili Pemerintah  dalam  menangani  perkara  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara.  Mengenai  tugas  dan wewenang Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  dimana  pada  Pasal  30  ayat  (2) menjelaskan tugas Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan ketentuan lain juga  terdapat  dalam  pasal  35  huruf  d  mengenai  tugas  dan  wewenang  Jaksa  Agung  yang menyatakan
“mengajukan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  kepada  Mahkamah  Agung  dalam  perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara” .
Dan juga disebutkan dalam Peraturan Presiden RI pasal 24 ayat (1)
“Jaksa  Agung  Muda  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  mempunyai  tugas  dan  wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara” ,
pasal 24 ayat (2)
3 Sheilla Korita, Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi di Kejaksaan Tinggi Banten). Diss. Universitas Lampung, 2016.
“lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan  usaha  milik  negara/daerah  dibidang  perdata  dan  tata  usaha  negara  untuk menyelamatkan,  memulihkan  kekayaan/keuangan  negara,  menegakkan  kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.
Alur  permohonan  bantuan  hukum  yang  dilakukan  untuk  mewakili  lembaga  negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dimulai dari pembuatan naskah kerja sama Momerandum  Of  Understanding (MoU)  dengan  instansi  Kejaksaan  yang  dengan  maksud mengadakan  kerja  sama  dengan  pemberian  bantuan  hukum  dengan  menggunakan  Jaksa Pengacara  Negara  setelah  terbentuk  MoU  antara  pihak  pemerintah  dan  instansi  Kejaksaan, maka  pihak  pemerintah  memberikan  kasus  posisi  kepada  instansi  Kejaksaan  dan  pihak Kejaksaan akan melakukan telaahan terhadap kasus tersebut untuk mengetahui kasus tersebut termasuk golongan kasus pidana, perdata, atau Tata usaha negara.
Setelah  diketahui  golongan  kasus  tersebut  maka  pihak  pemerintah  memberikan  Surat Kuasa Khusus kepada pihak Instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan meneruskan Surat Kuasa Subtitusi ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menunjuk Jaksa Pengacara Negara yang akan mewakili untuk perkara tersebut.
Setelah Jaksa Pengacara Negara menerima Surat Kuasa Subtitusi maka Jaksa Pengacara Negara  akan  bertanggung  jawab  sepenuhnya  layaknya  pengacara  terhadap  perkara  tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus. 4
Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa Jaksa baik dimuka Pengadilan Negeri, Pengadilan  Tinggi,  atau  Mahkamah  Agung  bahkan  diluar  Pengadilan  dengan  kuasa  khusus dapat mewakili pemerintah atau negara sebagai pihak penggugat maupun tergugat dan berperan sebagai kuasa hukum pemerintah termasuk di dalamnnya badan usaha milik negara.
Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam staatsblad Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut. Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tugas di bidang perdata  dan  tata  usaha  negara  tersebut  selanjutnya  diselenggarakan  berdasarkan  Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan
4 Darma  Ayu  Prasetia  Waty  Daud,  kewenangan  kejaksaan  dalam  menagangani  perkara  perdata.  Diss Universitas Islam Negeri Makassar, 2018.
Tata  Usaha  Negara,  keputusan  Jaksa  Agung  Nomor  :  KEP-035/J.A/3/1992  tentang  struktur organisasi  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  Keputusan  Jaksa  Agung  Nomor  lainnya, Instruktur Jaksa Agung, serta petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. 5

## C. Analisis Cara Penyelesaian Perkara Perdata Yang Ditangani Oleh Jaksa Pengacara Negara
1)  Terdapat  permohonan  Pelayanan  Hukum  dari  masyarakat  yang  menghadapi permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Kejaksaan.
2) Apabila permohonan Pelayanan Hukum disampaikan secara lisan maka pada saat itu juga diberikan Pelayanan Hukum berupa pendapat atau saran.
3)  Dalam  hal  permohonan  Pelayanan  Hukum  disampaikan  secara  tertulis,  JAM DATUN/KAJATI/KAJARI/KACABJARI menerbitkan Surat Perintah kepada JPN untuk membuat draft penjelasan/tanggapan atas permasalahan hukum yang disampaikan oleh Pemohon Pelayanan Hukum.
4)  Penjelasan  atas  permasalahan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Pelayanan  Hukum, disampaikan  dalam  bentuk  surat  kepada  Pemohon  Pelayanan  Hukum  dengan ditandatangani oleh JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI.
5)  Proses  mekanisme  Penegakan  Hukum  selengkapnya  mengacu  pada  Peraturan  Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan  untuk  pelaksanaannya  mempedomani  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor  :  PER- 025/A/J.A/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan hukum  di  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usahan  Negara.  Proses  administrasi  selengkapnya mengacu  pada  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  PER- 018/A/J.A/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. 6
5 Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Tahun ke-11.
6 Modul Tugas, Kewenangan dan Administrasi Bidang Perdata dan TUN, h.19

## BAGAN I

## Alur Pengajuan Bantuan Hukum
Alur  permohonan  bantuan  hukum  yang  dilakukan  untuk  mewakili  lembaga  negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dimulai dari pembuatan naskah kerja sama Momerandum  Of  Understanding (MoU)  dengan  instansi  Kejaksaan  yang  dengan  maksud mengadakan  kerja  sama  dengan  pemberian  bantuan  hukum  dengan  menggunakan  Jaksa Pengacara  Negara  setelah  terbentuk  MoU  antara  pihak  pemerintah  dan  instansi  Kejaksaan, maka  pihak  pemerintah  memberikan  kasus  posisi  kepada  instansi  Kejaksaan  dan  pihak Kejaksaan akan melakukan telaahan terhadap kasus tersebut untuk mengetahui kasus tersebut termasuk golongan kasus pidana, perdata, atau Tata usaha negara.
Setelah  diketahui  golongan  kasus  tersebut  maka  pihak  pemerintah  memberikan  Surat Kuasa Khusus kepada pihak Instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan meneruskan Surat Kuasa Subtitusi ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menunjuk Jaksa Pengacara Negara yang akan mewakili untuk perkara tersebut.

## D. Analisis  Penulis  Terhadap  Eksistensi  Jaksa  Sebagai  Pengacara  Negara  Dalam

## Penyelesaian Sengketa Perdata
Adanya  pengaturan  peraturan  perundang-undangan  tentang  Jaksa  Pengacara  Negara, maka  dapat  dilihat  bahwa  sesungguhnya  eksistensi  ataupun  keberadaan  kewenangan  yang melekat pada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk bertindak di  bidang Tata Usaha Negara untuk mewakili atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara 88 (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah mempunyai landasan
Surat Kuasa Khusus Litigasi Non Litigasi Piagam Kerjasama Permohonan Surat Kuasa Subtitusi
hukum yang kuat dan mendasar. Dan Cara penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili negara yaitu Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP). Dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk surat kuasa dengan pemerintah untuk diwakilinya.

## KESIMPULAN
Eksistensi ataupun keberadaan atas Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan sengketa Perdata  dapat  dilihat  di  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  jaksa  pengacara  itu  sendiri. Peraturan  perundangundangan  yang  mengatur  tentang  eksistensi  jaksa  sebagai  pengacara negara  yaitu  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Pasal  24  ayat  (2),  dan  Peraturan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor  :  040/A/J.A/12/2010  tentang  Standar  Operating  Prosedur  (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ekawati, Evy Lusia. Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara  Perdata.
Genta Press, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 2013.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M. D., & Umar, K. (2021). The Effect of the Covid- 19  Pandemic  on  the  Crime  of  Theft. International  Journal  of  Criminology  and Sociology , 10 , 305-312.
Komisi  Hukum  Nasional  dan  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia.  “ Pembaharuan Kejaksaan  Pembentukan  Standar  Minimum  Profesi  Jaksa” KHN  dan  MaPPI,  Jakarta, 2004.
Buku Panduan Jaksa Agung Muda dan tata Usaha Negara.
Nur Fuady, M. I. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait  Budaya  Hukum  Masyarakat  Sulawesi  Selatan  Di  Kabupaten  Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Korita,  Sheilla.  “Eksistensi  Jaksa  Sebagai  Pengacara  Negara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Tata  Usaha  Negara  (Studi  di  Kejaksaan  Tinggi  Banten).  Diss.  Univeristas  Lampung, 2016.
Ayu  Darma  Waty,  Prasetia  Daud.  “Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Menangani  Perkara Perdata”. Diss. Universitas Islam Negeri Makassar, 2018.
Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke 11, Jakarta, 1994. Modul Tugas, Kewenangan dan Administrasi Bidang Perdata dan TUN.