Vol 11 No. 2 , Oktober 2021

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Yuniarti Reny Renggo , email: renyrenggo@unkriswina.ac.id Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Unkriswina Sumba

## Abstract
The ability to manage regional finances is seen from the performance of regional finances, where regional  financial  performance  can  be  an  indicator  to  measure  the  success  of  the  region  in implementing  regional  autonomy.  This  study  aims  to  see  the  effect  of  regional  financial performance on economic growth and unemployment in East Nusa Tenggara Province from 2016 to 2019. Using panel data regression analysis and indicators of financial performance, among others, independence ratios, effectiveness ratios and efficiency ratios. The results obtained in this study  are,  the  independence  ratio  is  classified  as  low  criteria  with  a  consultative  relationship pattern does not have a significant effect on economic growth and the unemployment rate, the effectiveness ratio is classified as very effective but does not have a significant effect on economic growth  and  the  unemployment  rate,  while  the  efficiency  ratio  is  classified  as  quite  efficient significantly reduce economic growth but not the unemployment rate.
Keywords: Regional Financial Performance, Economic Growth, Unemployment Rate

## PENDAHULUAN
Setelah  sepuluh  tahun  lebih  berjalan,  pelaksanaan  otonomi  daerah  belum terpenuhi  secara  signifikan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat (Berliani, 2016). Otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah unt9uk bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dengan berlandaskan Undang- undang (UU) No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 (Sularso & Restianto, 2011),  oleh  karena  itu  setiap  daerah  diharapkan  harus  mandiri.  Kemandirian suatu  daerah  dicerminkan  dari  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), dimana  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerahdalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan pelayanan kepada masyarakat (Febiani & Suseno, 2013).
Otonomi  daerah  juga  diharapkan  agar  mampu  mengurangi  ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah,  karena pengelolaan keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Sularso & Restianto, 2011). Pendapatan Asli Daerah Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, seperti yang digambarkan pada gambar 1.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Sumber : data olahan
Gambar 1 . Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2018
Peningkatan  pendapatan  asli  daerah  tersebut  menggambarkan  bahwa pemerintah  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berupaya  dalam  menggali kemampuan  daerah.  Upaya  pemerintah  dilihat  dari  kinerja  keuangannya  yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, dimana bisa juga  digunakan  untuk  menilai  akuntabilitas  dan  kemampuan  daerah  dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Sularso & Restianto, 2011). Penyelenggaraan otonomi daerah yang baik dapat menciptakan tercapainya pertumbuhan ekonomi (Ani & Dwirandra, 2014) dan pertumbuhan ekonomi yang baik akan berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat (S. Astuti & Mispiyanti, 2019).
Laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  berdasarkan  perubahan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  (BPS,  2017b)  untuk  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  sejak  tahun  2015 – 2018  mengalami  fluktuasi  setiap  tahunnya,  seperti yang disajikan pada gambar 2 berikut ini:
882,315,240 995,186,121 1,047,491,567 1,061,828,395 2015 2016 2017 2018 Pen d ap atan as li d ae rah ( PAD ) (ru p iah ) tahun
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Sumber : BPS, 2019
Gambar 2.

## Laju Pertumbuhan PDRB provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 - 2018
Sejak  tahun  2016  mengalami  peningkatan  sebesar  0.2  sejak  tahun  2015, kemudian mengalami penurunan sebesar 0.1 pada tahun 2017 hingga meningkat lagi pada tahun 2018 sebesar 0.02. perubahannya mengalami fluktuasi namun sangat lambat atau dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  sangat  lambat.  Perubahan  pertumbuhan  ekonomi dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  dan  salah  satunya  adalah  pengelolaan keuangan pada pemerintahan yang berjalan dengan baik (Siregar, 2016).
Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi  yang  akan  mempengaruhi  perkembangan  kegiatan  ekonomi  daerah, yaitu dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk lapangan kerja baru (Suwandi & Tahar, 2015).

## Tabel 1.
Tingkat Pengangguran terbuka Kawasan Indonesia Timur (KWT) tahun 2016-2019
PROVINSI 2016 2017 2018 2019 Feb  Agu  Feb  Agu  Feb  Agu  Feb  Agu Bali 2,12  1,89  1,28  1,48  0,86  1,37  1,19  1,52 Sulawesi Barat 2,72  3,33  2,98  3,21  2,45  3,16  1,45  3,18 Sulawesi Tenggara 3,78  2,72  3,14  3,3 2,79  3,26  2,96  3,59 Ntt 3,59  3,25  3,21  3,27  2,98  3,01  3,1 3,35 Papua 2,97  3,35  3,96  3,62  2,91  3,2 3,42  3,65 Sulawesi Tengah 3,46  3,29  3,97  3,81  3,19  3,43  3,54  3,15 Ntb 3,66  3,94  3,86  3,32  3,38  3,72  3,27  3,42 Gorontalo 3,88  2,76  3,65  4,28  3,62  4,03  3,74  4,06 Maluku Utara 3,43  4,01  4,82  5,33  4,65  4,77  5,09  4,97 Sulawesi Selatan 5,11  4,8 4,77  5,61  5,39  5,34  5,42  4,97
4.92 5.12 5.11 5.13 4.8 4.85 4.9 4.95 5 5.05 5.1 5.15 2015 2016 2017 2018 laj u P DRB (% ) tahun
Papua Barat 5,73  7,46  7,52  6,49  5,67  6,3 5,28  6,24 Sulawesi Utara 7,82  6,18  6,12  7,18  6,09  6,86  5,37  6,25 Maluku 6,98  7,05  7,77  9,29  7,38  7,27  6,91  7,08
Sumber: bps.go.id
Tabel 1 memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran di provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan jika dibandingkan dengan provinsi  lainya  masih  tergolong  rendah.  Pada  tahun  2016  Provinsi  NTT menduduki peringkat ke 7 dan lebih banyak dibandingkan Bali, Sulawesi Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran menurun namun masih lebih banyak tingkat pengangguran jika dibandingkan dengan Bali, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, provinsi Nusa Tenggara Timur tingkat penganggurannya menurun lebih sedikit dari  Sulawesi  Tenggara  dan yang  lainnya namun  masih lebih dari Bali dan Sulawesi Barat.
Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya, jika dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, partisipasi, transparansi, akuntansi dan keadilan akan mampu untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Wadma, 2016) sehingga dapat  mengurangi  tingkat  pengangguran  dengan  diperluasnya  lapangan pekerjaan (Berliani, 2016).
Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB pada Provinsi Nusa Tenggara Timur  mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun  dan  mengalami  pertumbuhan yang  sangat  lambat,  dan  diikuti  dengan  tingkat  pengangguran  yang  menurun setiap  tahunnya.  Tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan penganguran  yang  menurun  juga  tidak  terlepas  dari  pengelolaan  keuangan daerah  yang  baik,  dimana  keuangan  daerah  harus  dikelola  secara  tertib,  taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatuhan,  serta bermanfaat untuk masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  masalah  yaitu bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan  tingkat  pengangguran  di  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Harapan  besar dengan adanya penelitian ini maka dapat membantu pemerintah provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran di daerah.

## TINJAUAN LITERATUR

## Kinerja Keuangan Daerah
Pencapaian  atas  apa yang  direncanakan,  baik  oleh  pribadi  maupun  organisasi merupakan  pengertian  dari  kinerja.  Apabila  pencapaian  sesuai  dengan  yang
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
direncanakan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja bagus. Begitupun sebaliknya apabila tidak sesuai dengan yang direncanakan maka dapat ditakatan kinerjanya jelek (Wadma, 2016).
Kinerja keuangan adalah ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan, dimana  analisisnya  dilakukan  untuk  menilai  kinerja  pada  masa  lalu  dengan melakukan  berbagai analisis agar  memperoleh  posisi keuangan  yang  mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Berliani, 2016).
Keuangan  daerah  harus  diupayakan  untuk  berjalan  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna  karena  keuangan  daerah  sangat  penting  dalam  pelaksanaan pemerintahan  dan  kegiatan  pembangunan  pelayanan  masyarakat  (S.  Astuti  & Mispiyanti, 2019). Kinerja keuangan pemerintah diukur melalui rasio kemandirian keuangan  daerah  ,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  dan  rasio  efektivitas  dari keuangan daerah (W. Astuti, 2015).
Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya (Nurulita, Arifulsyah, & Yefni, 2018), seperti membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat  (Berliani,  2016).  Rasio  kemandirian  diukur  dengan  (Sularso  & Restianto, 2011):
𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐹𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙 =

## 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 + 𝑃𝑟𝑜𝑝 + 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥 100%
Sumber  dana  eksternal  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi ketergantungan  dari  rasio  kemandirian,  dimana  jika  semakin  tinggi  rasio kemandirian maka akan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin  rendah  begitupun  sebaliknya  jika  semakin  rendah  rasio  kemandirian makan akan rendah ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal (Wadma,
2016). Berikut pedoman penilaian keuangan daerah:
Tabel 2. Pedoman Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Daerah Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 25 – 50 Konsultatif Sedang 50 – 75 Partisipatif Tinggi 75 – 100 Delegatif

## Sumber: (Berliani, 2016)
Efektivias  berhubungan  dengan  derajat  keberhasilan  kegiatan  sektor  publik, semakin  besar  pengaruh  dari  suatu  kegiatan  terhadap  penyediaan  pelayanan masyarakat  yang  merupakan  sasaran  yang  sudah  ditetapkan  maka  kegiatan tersebut  akan  dikatakan  efektif  (Wadma,  2016).  Rasio  efektivitas  digunakan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membandingkan realisasi  PAD  yang  direncanakan  dengan  target  yang  ditetapkan  yang  harus berdasarkan potensi riil daerah (Sularso & Restianto, 2011).
Untuk mengukur rasio efektivitas keuangan daerah dapat menggunakan formula sebagai berikut (Nurulita et al., 2018):
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%
Tabel 3. Pedoman Penilaian dan Kinerja Efektivitas terhadap PAD Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria 100 – ke atas Sangat Efektif 90 -100 Efektif 80 – 90 Cukup Efektif 60 - 80 Kurang Efektif Dibawah 60 Tidak Efektif
Sumber: Mahsun (2006) dalam (Berliani, 2016)
Rasio  efektivitas  harus  disandingkan  dengan  rasio  efisiensi  yang  dicapai  oleh pemerintah  daerah  agar  dapat  memperoleh  ukuran  ukuran  yang  lebih  baik (Sularso & Restianto, 2011), Halim (2004) dalam (Siregar, 2016) mengemukakan bahwa rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi  penerimaan  yang  diterima.  Formula  yang  akan  digunakan  untuk menghitung  besarnya  rasio  efisiensi  adalah  sebagai  berikut  (Nurulita  et  al., 2018):
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑥 100%
Tabel 4.
Pedoman Penilaian Dan Kinerja Efisiensi Keuangan Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria Dibawah 60 Sangat Efisien 60 – 80 Efisien 80 – 90 Kurang Efisien 90 – 100 Cukup Efisien 100 – ke atas Tidak Efisien
Sumber: Mahsun (2006) dalam (Berliani, 2016).

## Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
meningkat merupakan arti dari pertumbuhan ekonomi secara umum  (Wadma, 2016). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto riil (Siregar,  2016).  Adanya  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  adanya  indikasi keberhasilan  pertumbuhan  ekonomi.  Formula  pertumbuhan  PDRB  yang digunakan adalah:
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐷𝑅𝐵 = 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡 −   𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡−1 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡−1 𝑥 100

## Tingkat Pengangguran Terbuka
Angkatan  kerja  yang  secara  aktif  mencari  pekerjaan  yang  sesuai  dengan keterampilan  yang  dimiliki,  namun  karena  keterbatasan  lapangan  pekerjaan maka  mereka  belum  mendapatkan  pekerjaan  sesuai  dengan  yang  mereka inginkan  (Renggo,  2015).  Bentuk – bentuk  pengangguran  adalah  (S.  Astuti  & Mispiyanti, 2019):
1. Pengangguran terbuka, adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok .
2. Setengah  pengangguran,  adalah  mereka  yang  secara  nominal bekerja  penuh  namun  produktivitasnya  rendah  sehingga pengangguran  dalam  jam  kerjanya  tidak  mempunyai  arti  atas produksi secara langsung
3. Tenaga kerja yang lemah, adalah mereka yang mungkin bekerja penuh  tetapi  intensitasnya  lemah  karena  kurang  gizi  atau penyakitan
4. Tenaga  kerja  yang  tidak  produktif,  adalah  mereka  yang  mampu bekerja  secara  produktif  tetapi  tidak  bisa  menghasilkan  sesuatu yang baik.
Tingkat  pengangguran  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan kelompok penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan usia kerja 15 tahun s.d 64 tahun yang tidak bekerja, dengan skala rasio maka formulanya adalah sebagai berikut (Nurulita et al., 2018):
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 100

## Penelitian Terdahulu
Pada tahun 2014, Ani & Dwirandra meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan daerah  pada  pertumbuhan  ekonomi,  pengangguran,  dan  kemiskinan  pada provinsi  bali  dengan  menggunakan  sampel  jenuh.  Hipotesis  yang  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linear  berganda,  dimana  kinerja keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan hasil
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
yang  diperoleh  adalah  kinerja  keuangan  yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio efektivitas, rasio  efisiensi  dan  pertumbuhan  pendapatan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, Ani &  Dwirandra  juga  melihat  pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  tingkat pengangguran,  dimana  hasil  yang  diperoleh  adalah  kinerja  keuangan  daerah berupa  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi  dan  pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
(Nurulita et al., 2018) melakukan penelitian yang serupa namun di provinsi yang berbeda  yaitu  provinsi  Riau.  Hasil  yang  ditemukan  adalah  tidak  terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi namun rasio efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga ditemukan bahwa kinerja keuangan  daerah  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran.
Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi juga diteliti di provinsi Jawa Tengah oleh S. Astuti & Mispiyanti (2019), hasil yang diperoleh adalah  kinerja  keuangan  daerah  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  kinerja  keuangan  daerah  berupa rasio  efisiensi  berpengaruh  pada  pengangguran  sedangkan  kemandirian  dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengangguran.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  dapat  kita  lihat  bahwa  pengaruh kinerja  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran sangat bervariasi, ada daerah yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan ada daerah yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Bahkan pula ada yang kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak semua variabel berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  hipotesis  yang  diharapkan  dalam penelitian ini, antara lain:
H1  : rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi H2  : rasio Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi H3  : rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi H4  : rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran H5  : rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran H6  : rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

## METODE

## Data dan Sumber Data
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari tahun 2016 hingga tahun 2018, karya ilmiah baik jurnal dan lainnya, studi literatur dari buku, internet dan sumber lain yang relevan.

## Alat Analisis
Teknik analisis data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari gabungan antara data waktu yaitu 3 tahun sejak tahun 2016 – 2019 dan data cross section  yaitu 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alat analisis yang digunakan adalah eviews 9.
Model 1 𝑷𝑬 𝒊𝒕 = 𝜶 𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏 𝑹𝑲𝑴 𝒊𝒕 + 𝜷 𝟐 𝑹𝑬𝑽 𝒊𝒕 + 𝜷 𝟑 𝑹𝑬𝑵 𝒊𝒕 + 𝒆 𝒊𝒕 Model 2 𝑇𝑃 𝑖𝑡 = 𝛼 𝑖𝑡 + 𝛽 1 𝑅𝐾𝑀 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑅𝐸𝑉 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑅𝐸𝑁 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡
Keterangan: PE : pertumbuhan ekonomi → rasio
TP
: tingkat pengangguran → rasio RKM   : rasio tingkat kemandirian → rasio REV   : rasio efektivitas → rasio REN   : rasio efisiensi → rasio

## HASIL DAN ANALISIS

## Kinerja Keuangan Daerah
pelaksanaan Otonomi Daerah sudah dijalankan cukup lama pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan telah dilakukan berbagai perbaikan regulasi khususnya dalam  bidang  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah sangat  besar  pengaruhnya  bagi  daerah,  dimana  jika  pengelolaan  keuangan dilakukan secara baik dan benar maka bisa menjadikan daerah yang kuat dan berkuasa,  namun  jika  tidak  dilakukan  secara  baik  dan  benar  maka  akan menjadikan daerah sebagai daerah yang tidak berdaya (Wadma, 2016).
Keuangan daerah dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah, dimana anggaran sebagai instrumen kebijakan harus memuat kinerja  (Wadma, 2016), dimana  kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang  telah  direncanakan (Berliani,  2016),  dan  kinerja  keuangan  pemerintah  merupakan  suatu  standar untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mendanai input dan seberapa jauh pemerintah mengikuti proses dari target yang ditetapkan (Nurulita et al., 2018). Beberapa  hal  ukuran  kinerja  yang  diperhitungkan  untuk  mengukur  kinerja keuangan  adalah  rasio  kemandirian  (RKM),  rasio  efektivitas  (REV)  dan  rasio efisiensi (REN).
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Rasio Kemandirian (RKM)
Kemandirian  keuangan  daerah  dapat  menggambarkan  bahwa  suatu  daerah mampu  untuk  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahnya,  dan  PAD  sangat memiliki peranan yang penting karena diharapkan dapat menjadi bagian terbesar dari semua pendapatan daerah agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (Berliani, 2016).
Mengukur  tingkat  kemandirian  pemerintah  daerah  dalam  hal  pendanaan aktivitasnya, alat analisis yang digunakan adalah Rasio Kemandirian.

## Tabel 5
Rasio Kemandirian Provinsi NTT tahun 2016 – 2019 TAHUN RASIO KEMANDIRIAN KEMAMPUAN DAERAH POLA HUBUNGAN 2016 35% RENDAH KONSULTATIF 2017 29% RENDAH KONSULTATIF 2018 30% RENDAH KONSULTATIF 2019 31% RENDAH KONSULTATIF

## Sumber: data olahan (Kemenkeu, 2020)
Berdasarkan  tabel  5  terlihat  bahwa  tingkat  kemandirian  daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun  2016  rasio  kemandirian  sebesar  35%  lalu  turun  menjadi  29%  namun meningkat  kembali  menjadi  31%.  Walaupun  rasio  kemandirian  mengalani fluktuasi  namun  selama  4  tahun  kemampuan  daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  berada  pada  kemampuan  daerah  yang  rendah  dengan  pola  hubungan konsultatif.
Maksud dari pola hubungan konsultatif adalah campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini dikarenakan daerah sudah  dianggap  untuk  sedikit  mampu  melaksanakan  otonomi  daerah.  Atau dengan  kata  lain,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sudah  sedikit  bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dijadikan pendapatan.

## Rasio Efektivitas (REV)
Halim  (2004)  dalam  Siregar  (2016)  mengemukakan  bahwa  kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan  dapat  mencerminkan  efektivitas  keuangan  pemerintah  daerah. Pendapatan Asli Daerah Dikatakan efekif apabila rasio efektivitas yang dicapai lebih  dari  100%,  oleh  karena  itu  semakin  besar  rasio  efektivitas  maka  akan semakin baik pula kinerja pemerintah Halim (2008) dalam Berliani (2015).
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Tabel 6
Rasio Efektivitas Provinsi NTT tahun 2016 – 2019 TAHUN RASIO EFEKTIVITAS KRITERIA 2016 103 SANGAT EFEKTIF 2017 104 SANGAT EFEKTIF 2018 103 SANGAT EFEKTIF 2019 111 SANGAT EFEKTIF Sumber: data Olahan (Kemenkeu, 2020)
Rasio Efektivitas selama empat tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi  pada  tahun  2017  yaitu  sebesar  104%.  Rasio  efektivitas  mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2019 namun masih berada pada kriteria sangat efektif,  hal  ini  karena  rasio  efektivitas  lebih  dari  100%.  Kriteria  sangat  efektif menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai tujuan dan sasaran akhir dalam pembangunan daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

## Rasio Efisiensi (REN)
Perbandingan antara belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi  pendapatan  yang  diterima  merupakan  penggambaran  dari  rasio efisiensi.
Tabel 7
Rasio Efisiensi Provinsi NTT tahun 2016 – 2019 TAHUN RASIO EFISIENSI KRITERIA 2016 96 CUKUP EFISIEN 2017 99 CUKUP EFISIEN 2018 101 TIDAK EFISIEN 2019 99 CUKUP EFISIEN
Sumber: data Olahan (Kemenkeu, 2020)
Perbandingan  ini  dimaksudkan  untuk  menilai  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan  atau  prestasi  yang  dicapai  oleh  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur. Sejak tahun 2016 hingga 2019 rasio efisiensi mengalami fluktuasi, dimana sejak tahun 2016 cukup efisien menurun pada tahun 2018 menjadi tidak efisien namun mengalami peningkatan lagi menjadi cukup efisien. Berada dalam kriteria cukup  efisien  dapat  menggambarkan  bahwa  dalam  menggunakan  anggaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah cukup baik, sudah cukup sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Tingkat Pengangguran
Pengaruh  antar  variabel  dianalisis  dengan  menggunakan  data  panel  dimana terdiri dari 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan durasi 4 tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2019.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Tabel 8
Statistik Deskriptif variabel  observasi  minimum   maximum  mean Std. Dev. probability PE 88   4.265042 6.827716   5.120858 0.414766 0.000000 TP 88   0.497274 14.24107   3.300355 2.311916 0.000000 RKM 88   3.713625 24.71902   7.983989 3.885553 0.000000 REV 88   39.92509 273.0557   111.1123 36.37230 0.000000 REN 88   83.59904 117.8391   100.8380 4.015403 0.000000
Sumber: data olahan (BPS, 2017, 2018, 2019)
Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan bahwa total observasi dalam penelitian ini  adalah  sebanyak  88  hal  ini  diperoleh  dari  22  sampel  penelitian  dikalikan dengan periode penelitian selama 4 tahun. Nilai minimum terendah dimiliki oleh variabel Tingkat pengangguran sebesar 0.497 dan nilai maksimum tertinggi oleh variabel rasio efektivitas sebesar 273.055. Dari kelima variabel terlihat memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, hal ini menggambarkan kelima  variabel  memiliki  tingkat  variasi  data  yang  rendah.  Variasi  data  yang rendah  menyebabkan  data  tidak  berdistribusi  normal,  hal  ini  diperlihatkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 𝛼 = 5% (0.05). untuk mengatasi ketidaknormalan maka data panel ditransformaskan dalam bentuk log sehingga menjadi linear, sebagai berikut:
𝑙𝑃𝐸 𝑖𝑡 = 𝛼 𝑖𝑡 + 𝛽 1 𝑙𝑅𝐾𝑀 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑙𝑅𝐸𝑉 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑙𝑅𝐸𝑁 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡 𝑙𝑇𝑃 𝑖𝑡 = 𝛼 𝑖𝑡 + 𝛽 1 𝑙𝑅𝐾𝑀 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑙𝑅𝐸𝑉 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑙𝑅𝐸𝑁 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  model  panel  ini  adalah  Common  Effect, model Fixed Effect, dan Random Effect. Common Effect merupakan metode yang tidak  melihat  perbedaan  individu  dan  antar  waktu,  hanya  dengan menggabungkan  data  time  series  dan  cross  section  (Sari,  Kindangen,  & Rotinsulu, 2019). Fixed Effect merupakan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan  konstanta  antar  objek  meskipun  dengan  koefisien  regresor  yang sama(Winarno, 2015). Random Effect merupakan  metode yang  menggunakan estimasi Generalized Least Square (GLS) dikarenakan efek spesifik diperlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak serta tidak berkorelasi dengan variabel penjelas (Widarjono, 2016).
Setelah  mengestimasi  ketiga  model  tersebut  maka  perlu  dilakukan  pemilihan model yang tepat agar sesuai dengan tujuan penelitian (Sari et al., 2019), dan terdapat dua pengujian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian Chow  Test  dan  Pengujian  Hausman  Test.  Uji  Chow  Test  digunakan  untuk menentukan teknik yang paling tepat antara Common Efect (metode OLS tanpa variabel  dummy)  atau  metode  Fixed  Efek  (Widarjono,  2016).  Sedangkan  uji
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Hausman  Test  merupakan  pengujian  untuk  mempertimbangkan  penggunaan pendekatan Fixed Efek dan pendekatan Random Efek (Firdaus, 2020).

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

## Tabel 9
Hasil Uji Chow Test dan Hausman Test
Uji Chow Test Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 14.009940 (21,63) 0.0000 Cross-section Chi-square 152.69633 2 21 0.0000 Hausman Test Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 10.409558 3 0.0154

## Sumber : data olahan (eviews 8)
Tampilan tabel 9 dapat dilihat nilai dari cross-section f, dimana nilai probabilitas (prob)  untuk  cross-section  f  <  0.05  (tingkat  signifikan  penelitian).  Dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah model fixed efek jika dibandingkan dengan  model  comment  efek.  Dapat  dilihat  pula  hasil  uji  dari  Hausman  Test, dimana  yang  harus  diperhatikan  adalah  nilai  dari  Cross-Section  random. Probabilitas (prob) untuk Cross-section random adalah sebesar 0.0003 dan itu lebih kecil dari 𝛼 = 5% (0.05) , sehingga dapat kita simpulkan bahwa model yang akan  terpilih  antara  Random  Efek  dan  Fixed  Efek  adalah  model  Fixed  Efek. Berdasarkan uji Hausman maka hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 10 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Variable Coefficient Prob. C 2.330308 0.0000 LRKM? 0.036808 0.1285 LREV? -0.014377 0.5155 LREN? -0.15328 0.0754 *** Adjusted R-squared 0.856139 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: data olahan (eviews 8) Keterangan: *sig pada 𝛼 = 1% (0.01) , **sig pada 𝛼 = 5% (0.05) , ***sig pada 𝛼 = 10% (0.10)
Nilai prob (f-statistic) adalah sebesar 0.00 dan lebih kecil dari 𝛼 = 5% (0.05) , hal ini berarti bahwa analisis regresi data panel pada model 1 bisa digunakan untuk memprediksikan  pengaruh  kinerja  keuangan    daerah  terhadap  pembangunan ekonomi, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh renggo (2019) bahwa model  PAD,  DAK  dan  DAU  yang  merupakan  sumber  keuangan  daerah  dapat
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  pembangunan  ekonomi  di  provinsi  Nusa Tenggara Timur.
Koefisien determinasi pun menunjukan nilai sebesar 0.856139, yang mana hal ini menyatakan arti bahwa 85% perubahan yang dialami oleh variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kinerja keuangan daerah sedangkan 15% lainnya dijelaskan oleh variabel yang berada di luar model.
lPE it = 2.330308 + 0.036808 lRKM it − 0.014377 lREV it − 0.0754 lREN it + e it
Persamaan  ini  menunjukan  nilai  konstanta  sebesar  2.33  dan  positif,  hal  ini menunjukkan arti bahwa apabila rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi konstan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 2.33.
Berdasarkan tabel 11 digambarkan bahwa variabel rasio kemandirian dan rasio efektivitas  tidak  signifikan  dalam  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi, sedangkan  variabel  rasio  efisien  berpengaruh  signifikan  dengan 𝛼 = 10% (0.10) terhadap pertumbuhan ekonomi.
Koefisien regresi dari rasio efisien (REN) bernilai – 0.0754, dimana nilai negatif berarti  bahwa  rasio  efisiensi  berpengaruh  negative  terhadap  pertumbuhan ekonomi, dimana dengan meningkatnya porsentase dari rasio efisiensi sebesar 1%  maka  akan  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0.0754,  semakin tinggi rasio efisiensi suatu daerah maka akan semakin tergolong dalam kriteria tidak  efisien.  Berarti  bahwa  semakin  tinggi  rasio  efisien  pada  Provinsi  Nusa Tenggara Timur, maka pemerintah semakin tidak efisien menggunakan anggaran sesuai  dengan  anggaran  yang  sudah  ditetapkan,  dan  dapat  menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun.
hal  ini    sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurulita  et  al.  (2018), dimana  rasio  kemandirian  dan  rasio  efektivitas  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  tetapi  rasio  efisiensi  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  S.  Astuti  &  Mispiyanti  (2019),  dimana  ditemukan  bahwa kinerja  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Pengangguran

## Tabel 11
Hasil Uji Chow Test dan Hausman Test
Ujin Chow Test Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 5.081344 (21,63) 0.0000 Cross-section Chi-square 87.203237 21 0.0000
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Uji Hausman Test Test Summary Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 3.143091 3 0.3701

## Sumber : data olahan (eviews 8)
Nilai  dari  probabilitas  (prob)  cross-section  f  yang  ditampilkan  pada  tabel  12 adalah sebesar 0.000, hal ini  berarti bahwa nilai probabilitas (prob) untuk cross- section f < 0.05 (tingkat signifikan penelitian). Kesimpulan yang diperoleh adalah model fixed efek lebih baik jika dibandingkan dengan model comment efek. Hasil uji dari Hausman test memperlihatkan bahwa nilai dari Probabilitas (prob) untuk Cross-section  random  adalah  sebesar  0.3701,  dimana  nilai  probabilitas  lebih besar  dari 𝛼 = 5% (0.05) .  Nilai  probabilitas  yang  lebih  besar  dari  tingkat signifikan  menggambarkan  bahwa  model  yang  layak  dipakai  adalah  model random efek jika dibandingkan dengan model fixed efek. Oleh karena itu, hasil regresi yang dipakai adalah sebagai berikut:

## Tabel 12
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Pengangguran
Variable Coefficient Prob. C -4.740465 0.3996 LRKM? 0.334467 0.1250 LREV? -0.341238 0.1420 LREN? 1.446867 0.2292 Adjusted R-squared 0.118486 Prob(F-statistic) 0.266828 Sumber: data olahan (eviews 8) Keterangan: *sig pada 𝛼 = 1% (0.01) , **sig pada 𝛼 = 5% (0.05) , ***sig pada 𝛼 = 10% (0.10)
Probabilitas (f-statistic) memiliki nilai lebih besar dari 𝛼 = 5% (0.05) , dimana hal ini  berarti  analisis  regresi  data  panel  pada  model  2  tidak  begitu  bagus  bila digunakan  dalam  memprediksi  pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  tingkat pengangguran.  Hal  ini  juga  lebih  diperjelas  dengan  nilai  koefisien  determinasi yang hanya sebesar 0.118486, yang menyatakan bahwa hanya 11% perubahan yang terjadi pada variabel tingkat pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan kinerja keuangan, sedangkan 89% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang berasal dari luar model. Persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
lTP it = −4.740465 + 0.334467 lRKM it − 0.341238 lREV it + 1.446867 lREN it + e it
Konstanta  dalam  persamaan  ini  menunjukkan  nilai  negativ  yang  artinya  bila variabel  kinerja  keuangan  dianggap  tetap  atau  ceteris  paribus  maka  besarnya tingkat  pengangguran  akan  berkurang  sebesar  4.74.  tabel  14  juga menggambarkan  tingkat  signifikan  dari  variabel,  ditunjukkan  dengan  nilai probabilitasnya. Variabel rasio kemandirian, variabel rasio efektivitas, dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengangguran.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Hal  ini  menunjukan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah  tidak  dapat  menentukan perubahan  bagi  tingkat  pengangguran,  baik  itu  meningkatkan  pengangguran maupun  menurunkan  tingkat  pengangguran  yang  ada  pada  Provinsi  Nusa Tenggara Timur.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita et al., (2018) dan  S.  Astuti  &  Mispiyanti  (2019)  dimana  ditemukan  bahwa  kinerja  keuangan daerah  berupa  rasio  kemandirian,  rasio  efektifitas  dan    rasio  efisiensi  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pengangguran.  Namun  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakuan oleh Febiani & Suseno (2013) , yang menemukan bahwa kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  meningkatkan pengangguran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kinerja  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  variabel  rasio  kemandirian  yang tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif dan rasio efektifitas yang tergolong  sangat  efektif  pada  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  selama  empat tahun,  sejak  tahun  2016 – 2019  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel Rasio Efisiensi yang tergolong cukup efisien berpengaruh signifikan menurunkan pertumbuhan ekonomi namun tidat berpengaruh signifikan pada tingkat pengangguran.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan maka peneliti merekomendasikan beberapa saran untuk pemerintah  dan  untuk  peneiliti  selanjutnya.  Bagi  pemerintah  diharapkan  agar berusaha  meningkatkan  PAD  agar  bisa  mendiri  dan  mengoptimalkan  sumber daya  lokal  agar  dapat  meningkatkan  produktifitas  masyarakat  serta meningkatkan  kualitas  SDM,  dikarenakan  kualitas  SDM  dapat  mendukung kesejahteraan  masyarakat  dengan  menciptakan  lapangan  penkerjaan  sendiri. Dengan begitu kemandirian bisa bengurangi tingkat pengangguran.
Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan rasio-rasio lainnya dalam kinerja keuangan  daerah  untuk  melihat  pengaruh  kinerja  keuangan  dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, seperti derajat desentralisasi, rasio kontribusi BUMD, dan rasio belanja modal.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  diberikan  kepada  Ketua  Program  Studi  Ekonomi Pembangunan yang sudah memberikan bantuan dana penelitian dosen mandiri (PDM).

## RAFERENSI
Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014).  Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran,  Dan  Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6(3), 481 – 497.
Astuti, S., & Mispiyanti. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran,  Kemiskinan,  dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah.
Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Dan  Dampaknya  Terhadap  Pengangguran  Dan  Kemiskinan (Studi  Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Pulau  Jawa  Periode  2007-2011). Jurnal EBBANK, 6(1), 1 – 18. Berliani, K. (2016). Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Jurnal Indonesia Membangun, 1. BPS.  (2017a). Provinsi  Nusa  Tengara  Timur  Dalam  Angka  2017.  BPS  Provinsi Nusa Tenggara Timur.
BPS. (2018). Provinsi Nusa Tengara Timur Dalam Angka 2018. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
BPS. (2019). Provinsi Nusa Tengara Timur Dalam Angka 2019. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
BPS, B. P. S. (2017b). Kumpulan Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2016. Febiani, R., & Suseno, D. A. (2013). Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah  dan  Ketergantungan  Daerah  Terhadap  Pengangguran  dan Kemiskinan. 2(4), 446 – 455. Firdaus,  M.  (2020). Aplikasi  Ekonometrika  dengan  E-Views,  Stata,  dan  R (cetakan1 ed.). Bogor: PT Penerbit IPM Press.
Kemenkeu. (2020). kementrian keuangan. Retrieved from http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
Nurulita,  S.,  Arifulsyah,  H.,  &  Yefni,  Y.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Kinerja Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. Jurnal Benefita, 3(3), 336. https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3350
Renggo, Y. R. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2013. Jurnal Transformatif, V(1). Retrieved from https://ojs.unkriswina.ac.id/index.php/transformatif/article/view/115
Renggo,  Y.  R.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad),  Dana  Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pembangunan Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Akrab Juara, 4(3), 31 – 46. https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78
Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Perkotaan  Di  Sulawesi  Utara  Tahun
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
2004 – 2014. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah, 18(2). https://doi.org/10.35794/jpekd.12789.18.2.2016
Siregar, H. A. (2016). e-ISSN 2527-8215. KURS, 1(1), 140 – 152. Sularso,  H.,  &  Restianto,  Y.  E.  (2011).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Alokasi  Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/kota  di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, 1.
Suwandi,  K.  A.,  &  Tahar,  A.  (2015).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  Dengan  Alokasi  Belanja  Modal  Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  D.I.
Yogyakarta). InFestasi, 11(2), 118. https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127
Wadma,  S.  (2016). Hubungan  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan.
Widarjono,  A.  (2016). Ekonometrika  Pengantar  dan  Aplikasinya  (edisi  keem). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Winarno,  W.  W.  (2015). Analisis  Ekonometrika  dan  Statistika  dengan  Eviews (edisi 4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.