## Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia: Resensi Buku

## Arief Bakhtiar Darmawan Universitas Jenderal Soedirman
Dinamika internasional saat ini banyak dipengaruhi oleh kemunc- ulan negara middle power atau emerging power. Negara-negara Asia dan wilayah Indo-Pasifik semakin diperhitungkan dalam percaturan ekonomi dan politik global. Perkembangan dan transformasi global kontemporer tersebut, menurut para akademisi, merupakan situasi yang membedakan abad 20 dengan abad 21 (Shekhar, 2018). Secara konstan, Indonesia telah dianggap sebagai satu bagian penting dari transformasi global tersebut. Para akademisi dan analis mengamati Indonesia dalam berbagai macam identifikasi, seperti “ Asia’s Third Giant ” (Reid, 2012), “ the 16th largest econ- omy in the world ” (McKinsey Global Institute, 2012), “t he largest democracy in a Muslim-majority nation ” (Foreign Policy, 2012), “ Asia’s largest economics and political players ” (Acharya, 2014), “ a new power” (Aikman, 2015), “ a major regional power ” (Fealy et al., 2016), dan lain sebagainya.
Dalam konteks tersebut, buku Diplomasi Indonesia: Realitas dan Pros- pek ini merupakan salah satu upaya penting untuk memahami politik luar negeri Indonesia dari sudut pandang Indonesia sendiri. Sebagai negara
yang dipandang sebagai aktor regional dan global, telaah dari Agus Har - yanto sebagai peneliti hubungan internasional dan Isman Pasha sebagai praktisi di Kementrian Luar Negeri RI memperkaya sumber referensi kita dalam membaca arah politik luar negeri Indonesia di abad 21, yang selama ini lebih banyak datang dari para pakar di luar negeri.
Buku ini bukan hanya penting untuk dibaca para akademisi dan praktisi hubungan internasional saja, melainkan juga oleh semua kalangan. Sebab, pengetahuan atau wawasan internasional memiliki potensi untuk memperbaiki kehidupan manusia. Dalam sejarah Indonesia, wawasan in- ternasional berperan penting dalam proses kemerdekaan. Pada awal-awal tahun 1900, saat para pribumi terpelajar mulai mengenal Eropa, mereka jadi tahu betul kekurangan Hindia. Para pribumi berpendidikan melihat dunia sekitar ternyata tidak tampak baik-baik saja seperti kelihatannya. Dalam buku Pramoedya (1985) yang berjudul Sang Pemula —sebuah biografi ten - tang Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, persembahan buat Blora—Pram menu- lis bahwa para terpelajar saat itu mulai tahu kelebihan Eropa yang ada di hadapan mereka: “ilmu, pengetahuan, dan organisasi”. Tak luput mereka mengamati orang Tiongkok di Jawa yang telah mendirikan perhimpunan lalu dari situ mendirikan ratusan sekolah. Maka pada tahun 1906, sepulang dari Maluku, Tirto Adhi Soerjo, juga seorang pensiunan dokter Jawa, Soed- iro Husodo, mulai “berseru-seru ke seluruh Jawa” untuk mendirikan per - himpunan. Dari situ benih-benih nasionalisme berkembang seperti jamur, perhimpunan didirikan di mana-mana, sampai akhirnya muncul keinginan untuk merdeka sepenuhnya menjadi Indonesia.
Ketika negara Indonesia akhirnya berdiri, pengetahuan terhadap situasi internasional kembali berperan penting dalam menentukan prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Negara muda itu langsung dihadapkan dengan dilema antara arah politik luar negeri dan proyek pem- bangunan dalam negeri. Sebagai negara baru, Indonesia perlu meningkat- kan kualitas masyarakat dan memperbanyak pembangunan infrastuktur. Sementara di sisi lain, Indonesia masih minim sumber dana. Pada saat itu, negara besar penguasa Blok Barat dan Blok Timur seperti Amerika Seri- kat dan Uni Soviet merupakan tujuan paling mudah untuk mendapatkan bantuan untuk modal pembangunan (hal. 14). Pilihan secara sadar untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif tidak kemudian menyelesaikan permasalahan pembangunan. Namun, seperti yang ditulis Dino Patti Djalal dalam kata pengantar buku ini, adanya globalisasi membuat hubungan in- ternasional semakin relevan bagi penguatan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, wawasan internasional bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jeli menangkap peluang dan cerdas dalam bersaing di arena interna- sional yang dinamis.
Studi ilmiah mengenai politik luar negeri Indonesia dalam aspek
atau isu spesifik cenderung mudah kita temukan dalam literatur domestik dan internasional. Namun, buku literatur yang membahas mengenai poli- tik luar negeri Indonesia secara umum masih cenderung minim. Penerbitan buku ini, dengan demikian, merupakan upaya yang strategis untuk men- gatasi kelangkaan literatur tersebut. Dengan melacak sumber-sumber dan perkembangan politik luar negeri Indonesia dari zaman kerajaan sampai pemerintahan  Joko  Widodo, Agus  Haryanto  dan  Isman  Pasha  membagi buku ini ke dalam empat bagian utama dan terdiri dari sembilan bab. Bagian pertama buku ini membahas persentuhan diplomatik antara kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan kerajaan asing. Pada abad ke-7 sam- pai ke-9, Kerajaan Sriwijaya dan Dinasti Syailendra telah tercatat sebagai penguasa yang dihormati oleh para peziarah Buddha dari Tiongkok dan India karena majunya pendidikan dan besarnya kekuatan maritim yang ada. Pada abad ke-13, Kartanegara yang memimpin Kerajaan Singasari telah memperlihatkan wawasan internasional dengan mengirim ekspedisi diplomatik ke luar Pulau Jawa, seperti Bali dan Semenanjung Melayu, un- tuk menjalin persekutuan politik. Pada abad ke-15 dan ke-16, Kesultanan Banten dan Kerajaan Aceh banyak menjalin hubungan dagang dengan ne- gara-negara Eropa dan Amerika dalam hal jual beli pala. Hal ini terus ber - langsung sampai abad ke-19, sebelum kemudian Belanda menyerang ker- ajaan-kerajaan di berbagai penjuru Nusantara. Bagian inilah yang jarang sekali dibahas oleh para pemerhati politik luar negeri Indonesia. Padahal, diplomasi di era kerajaan menunjukkan kemajuan peradaban Indonesia di tengah kekuatan global masa itu dan kesalahan persepsi masyarakat yang menganggap Indonesia telah menjadi wilayah jajahan selama 350 tahun. Pasca-kemerdekaan, Indonesia merumuskan politik luar negeri yang bebas-aktif. Indonesia, sebagaimana yang diucapkan Hatta dalam si - dang KNIP di Yogyakarta pada tahun 1948, tidak perlu menggantungkan politiknya pada Amerika maupun Uni Soviet. Politik luar negeri Indonesia harus sesuai dengan kepentingan Indonesia sendiri dan menimbang fak- ta-fakta yang tengah dihadapi. Dalam prakteknya, tiap periode kepemimp- inan menjalankan politik luar negeri bebas-aktif yang berbeda-beda. Bagian kedua sampai keempat buku ini menunjukkan bagaimana posisi Indonesia di antara politik internasional dari masa ke masa.
Di bagian kedua, penulis menempatkan diplomasi Indonesia pada era Orde Lama sebagai bahasan selanjutnya. Masa ini dicirikan dengan politik luar negeri antikolonialisme. Sebagai negara yang baru saja merebut kemerdekaan dari penjajah, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai nega- ra yang berupaya mewujudkan perdamaian dan mengobarkan semangat anti-kolonialisme ke seluruh dunia (Azra, 2015: 132). Dalam urusan domes- tik, semangat anti-kolonial ditunjukkan Indonesia dalam perjuangan mem- pertahankan kedaulatan NKRI dari keinginan Belanda yang ingin terus
Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2018): 80-86
menjajah Indonesia. Strategi Indonesia yang terus bersedia duduk bersama dengan Belanda di meja perundingan merupakan bukti bahwa Indonesia adalah negara yang secara sadar memilih diplomasi sebagai jalan menuju perdamaian daripada menggunakan kekerasan. Dalam arena internasional, semangat anti-kolonialisme diperlihatkan oleh sikap aktif Indonesia dalam organisasi multilateral seperti Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non- Blok yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang baru merdeka. Pada bagian ketiga, Orde Baru merupakan titik bahasan utama. Karakter yang tampak dalam politik luar negeri Indonesia kecenderungan pro-Barat. Sesaat setelah Presiden Soeharto memimpin, Soeharto segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pembubaran PKI sebagai penyokong kebijakan Soekarno terhadap Malaysia mempercepat upaya Indonesia untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia yang telah ber- langsung sejak tahun 1963. Tidak lama kemudian, Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Tiongkok, yang dianggap sebagai salah satu penyokong PKI. Pembantaian orang-orang komunis turut memperburuk hubungan Indonesia-Uni Soviet.
Dalam waktu yang bersamaan, Indonesia kembali masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat dan Jepang. Langkah tersebut diambil untuk menunjang pembangunan dalam negeri. Negara-negara Barat dan Jepang memenuhi lima kriteria yang bisa membantu Indonesia keluar dari krisis, seperti mampu mendukung “peningkatan ekspor non-migas, meningkat- kan arus investasi, memberi pengamanan dalam bantuan pembangunan, mendorong kerja sama teknik, teknologi, dan pengetahuan, serta menjadi sumber arus pariwisata” (hal. 149). Perubahan sikap Indonesia disambut baik oleh negara-negara Barat. Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) bersedia memberi- kan penangguhan pembayaran utang dan bantuan luar negeri. Pada masa Orde Baru ini, Indonesia semakin menegaskan penola- kan terhadap cap sebagai negara Islam. Selama ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina lebih karena alasan-alasan “Nasionalisme Dunia Keti- ga” (Suryadinata, 1996). Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri, Ali Alatas, lebih kerap menyebut agresi Israel yang membunuh orang-orang Palestina sebagai “pelanggaran terhadap konvensi internasional”. Dalam sejarahnya, Indonesia awalnya menolak niat adanya kantor PLO dan Kedutaan Palesti- na karena diduga akan punya efek terhadap muslim radikal di Indonesia. Kekhawatiran yang sama terjadi ketika Shah Iran mengalami revolusi dan digantikan Ayatollah Khomeini. Militer Indonesia mulai menaikkan keha- ti-hatiannya terhadap Kedutaan Iran yang baru. Pada tahun 1972, saat di- adakan pertemuan Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Indonesia juga menolak menandatangani piagam sebagai simbol tidak mengakui diri se- bagai negara Islam. Keterlibatan Indonesia dalam OKI lebih didasarkan
pada Piagam PBB dan korelasinya dengan UUD 1945 ketimbang prin- sip-prinsip Islami. Michael Leifer (1983) menyebut kehadiran Indonesia da- lam forum itu sebagai negara yang menjunjung tinggi Gerakan Non-Blok dan Konferensi Bandung.
Ketegasan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan diri bukan negara Islam juga tampak kemudian dalam masalah Bosnia tahun 1993. Meski ada pembantaian etnis dan muslim di sana, sedari awal Indonesia menolak menyebut Serbia sebagai agresor (sebutan yang telah lebih dulu diberikan pemerintah Malaysia). Indonesia bahkan tidak mengirim pasu- kan perdamaian ke Bosnia. Leo menyebut penolakan Indonesia itu sebagai sikap agar Indonesia tidak dipandang sebagai negara Islam. Meski Indone- sia akhirnya mengirim 25 tentara dan mengirim ratusan tentara di periode 1994, juga Presiden Soeharto sendiri mengunjungi Sarajevo, Indonesia sela- lu menggiring masalah Bosnia di bawah payung Gerakan Non-Blok, bukan dalam payung OKI.
Bagian keempat buku ini memaparkan politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi. Secara umum, pola tiap presiden yang memimpin pada masa ini bisa dibagi dalam dua kubu. Kubu pertama adalah kubu yang cenderung pro-Barat. Kubu ini diwakili oleh Presiden B.J. Habibie, Presi - den Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasca-Orde Baru ini, ide demokratisasi dan anti-terorisme yang ditekankan oleh negara-negara Barat menjadi fokus kebijakan Indonesia. Kubu kedua adalah kubu akomodatif yang cenderung menjalin hubungan dekat baik dengan negara-negara Barat maupun negara komunis seperti Tiongkok. Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Joko Widodo masuk dalam kelompok kedua ini. Dalam konteks ajaran komunis dan ketegangan den- gan Tiongkok di masa lalu, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan ter- obosan dengan memperbolehkan perayaan Tahun Baru Imlek bagi orang Tionghoa dan meminta pencabutan TAP MPR mengenai larangan penye- baran  Marxisme-Leninisme.  Sementara  itu,  Presiden  Joko  Widodo  yang lebih fokus pada persoalan domestik mengandalkan bantuan yang besar dari Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur (Connelly, 2014: 5). Rela- si yang dekat antara Joko Widodo dengan Megawati sebagai ketua partai pendukung dalam pemilu turut mempengaruhi kedekatan hubungan In- donesia-Tiongkok (Weatherbee, 2016: 9).
Tidak diragukan lagi bahwa kolaborasi akademisi dan praktisi da- lam diri Agus Haryanto dan Isman Pasha telah membuat buku ini menarik untuk dibaca dan dipelajari. Penulis sanggup menceritakan banyak aspek dari politik luar negeri Indonesia hanya dalam 284 halaman. Tidak hanya itu, gaya bahasa seperti dalam cerita populer membuat peristiwa yang de- tail mengenai momen tertentu jadi terasa tidak membosankan. Bahkan, di beberapa bagian, seperti berusaha menggerakkan nasionalisme. Misalnya
pada bab 2 tentang Diplomasi Memperoleh Pengakuan Internasional dan bab 3 tentang Memperjuangkan Kedaulatan NKRI . Dengan demikian, buku ini tidak hanya menawarkan analisis akademis semata. Di sisi lain, buku ini tidak lepas dari kritik. Penulis terkesan hanya membahas politik luar negeri Indonesia dari segi elit birokrasi. Dari segi politik dan ekonomi, misalnya, penulis kurang memberikan pencerahan mengenai bagaimana peran politik luar negeri dalam mempromosikan pembangunan. Di akhir buku, penulis juga tidak memberikan rekomen- dasi atau bahasan diskusi mengenai prospek politik yang memadai. Pada- hal, ada beberapa isu yang bisa dielaborasi. Salah satunya adalah benturan kepentingan antara sikap politik Indonesia dalam menghadapi ancaman Tiongkok dan kebutuhan pembangunan ekonomi dari bantuan Tiongkok (Syailendra, 2017). Sebagai contoh, ancaman maritim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan ancaman bagi gagasan Joko Wido- do mengenai Poros Maritim Dunia. Tapi Indonesia masih belum mampu menandingi atau menjadi penyeimbang kekuatan maritim Tiongkok. Hal ini masih ditambah lagi dengan kepentingan Presiden Joko Widodo untuk mengamankan  bantuan  finansial  Tiongkok  untuk  proyek  pembangunan infrastruktur dalam negeri. Asumsi beberapa pengamat mengenai ketida- kinginan Indonesia untuk menjadi aktor global di bawah Presiden Joko Widodo juga menjadi isu yang menarik untuk dibahas (Nehru 2016; Robi- son 2016).
Meski demikian, buku ini merupakan pengantar yang relevan un- tuk memahami prospek kebijakan luar negeri bagi masyarakat. Survei yang pernah dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate menunjukkan bahwa 80 pers- en koresponden percaya bahwa Indonesia bisa menjadi negara superpower (Foreign Policy, 2012). Aspirasi itu muncul karena tumbuhnya kepercayaan diri bahwa Indonesia telah mencapai posisi sebagai middle power yang tidak hanya dilihat dari populasi dan teritorial, namun juga ketahanan ekonomi dan kredibilitas demokrasi yang memastikan adanya stabilitas politik. Kita tak perlu heran, para akademisi dan masyarakat di negeri ini akan semak- in sering memakai wawasan internasionalnya dalam memandang masalah dalam negeri. Penulis tidak terkejut kalau untuk memilih calon presiden, baik para kaum terpelajar maupun penjual kelapa serut di pinggir jalan raya mulai mempertimbangkan siapa negara luar yang mendukung calon presiden tertentu. Masyarakat mulai ingin tahu apakah posisi Prabowo didukung Amerika Serikat, atau negara mana yang akan menyokong Joko Widodo untuk menjadi presiden RI. Jawaban-jawaban dari pertanyaan itu akan menggiring masyarakat pada satu pilihan, sebab negara-negara luar dianggap bisa mempengaruhi atau setidaknya menjadi penyebab pengam- bilan keputusan luar negeri tertentu dan memberikan pengaruh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

## Daftar Pustaka
Acharya, A. (2014). Power Shift or Paradigm Shift? China’s Rise and Asia’s Emerging Security Order. International Studies Quarterly 58(1), pp. 158-173.
Aikman, D. 2015. Why Indonesia Really is a New Power [Online]. World Economic Forum, 18 April. Tersedia di: <https://www.weforum.org/ agenda/2015/04/why-indonesia-really-is-a-new-power/>  [Diakses  2 April 2018].
Azra, A. (2015). Indonesia’s Middle Power Public Diplomacy: Asia and Be- yond. Dalam Melissen J. Sohn Y. eds., Understanding Public Diploma- cy in East Asia. New York: Palgrave Macmillan.
Connelly, A.L. (2014) Indonesian Foreign Policy under President Jokowi. Syd- ney: Lowy Institute for International Policy.
Fealy, G. & White, H. (2016). Indonesia’s ‘Great Power’ Aspirations: A Crit - ical View. Asia & the Pacific Policy Studies 3(1), pp. 92-100. Foreign Policy. 2012. Get Ready, World, Here Comes Indonesia [Online]. Tersedia  di:  <http://foreignpolicy.com/2012/06/15/get-ready-world- here-comes-indonesia/> [Diakses 2 April 2018].
Leifer, M. (1983) Indonesia’s Foreign Policy. London: Allen & Unwin. McKinsey Global Institute (2012). The Archipelago Economy: Unleash- ing Indonesia’s Potential. McKinsey & Company. Nehru, V. (2016). Indonesia: The Reluctant Giant [Online]. The National In- terest, 11 February. Tersedia di: <http://nationalinterest.org/feature/ indonesia-the-reluctant-giant-15178> [Diakses 10 April 2018]. Reid, A. eds. (2012) Indonesia Rising: The Repositioning of Asia’s Third Giant. Singapore: ISEAS.
Robison, R. (2016). Why Indonesia Will Not be Asia’s Next Giant [Online]. Indonesia Forum and the Asia Institute, 14  July.  Tersedia  di:  <http:// indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-indonesia-will-not-be- asias-next-giant/> [Diakses 9 April 2018].
Shekhar, V. (2018) Indonesia’s Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: Rise of an Indo-Pacific Power. New York: Routledge.
Suryadinata, L. (1996) Indonesia’s Foreign Policy Under Soeharto: Aspiring to International Leadership. Singapore: Times Academic Press. Syailendra, E.A. (2017). A Nonbalancing Act: Explains Indonesia’s Failure to Balance against the Chinese Threat. Asian Security 13(3), pp. 237- 255.
Toer, P.A. (1985) Sang Pemula. Jakarta: Hasta Mitra. Weatherbee, D.E (2016). Understanding Jokowi’s Foreign Policy. Singapore: IS- EAS.