Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)

## POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

## Agus Dedi

## Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: agusdediide@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  tataran  implementasinya,  politik  dinasti  menjadi  sebuah  tantangan terbesar  dalam  membangun  demokrasi  yang  bernilai  di  dalam  sebuah  tatanan pemerintahan. Salah satu ciri politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan  yang  dipegang  oleh  kelompok  keluarga  dan  kekerabatan.  Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika  partai  politik  di  Indonesia.  Fenomena  tersebut  dapat  menjadi  bahan pemikiran  bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan  solusi  alternatif  yang  merujuk  pada  aturan.    Selain  itu  harus dijawab  pula  dengan  adanya  komitmen  yang  dibangun  oleh  seluruh  elemen politik.  Dalam  perspektif  demokrasi,  pemilihan  umum  dan  pilkada  merupakan salah  satu  jawaban  yang  akan  mampu  melahirkan  keinginan  masyarakat mendapatkan  calon  pemimpin  yang  berkualitas,  yang  mengedepankan  aspek kapasitas,  kapabilitas,  dan  integritas  yang  terhindar  dari  praktik  nepotisme. Tulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  untuk  memecahkan permasalahan  tentang  politik  dinasti  dalam  perspektif  demokrasi  di  Indonesia. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan  masih  tetap  maraknya keberlangsungan politik dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air  tidak  berjalan  dengan  baik.  Idealnya,  setiap  individu  di  dalam  negara  yang menggunakan sistem demokrasi hendaknya memiliki kesempatan  yang  sama dan berkeadilan untuk menjadi pemimpin  sehingga  pada dasarnya kita tidak sepakat dengan  politik  dinasti  walaupun  di  sisi  lain  ada  yang  disebut  dengan  hak konstitusional.  Dalam  konteks  ini,  perlu  adanya  aturan  yang  tegas  untuk mengatur pembatasan kekuasaan dan masa jabatan.
Kata Kunci: Politik, Dinasti, Dan Demokrasi.

## ABSTRACT
At  the  level  of  implementation,  dynastic  politics  is  the  biggest  challenge  in building a valuable democracy in a government order. One of the characteristics of dynastic politics is that it can be seen from the occurrence of a power held by family  and  kinship  groups.  The  phenomenon  of  dynastic  politics  which  is  very thick with kinship elements has implications for the dynamics of political parties in  Indonesia.  This  phenomenon  can  be  a  material  for  common  thoughts, especially the elites and stakeholders by putting forward alternative solutions that refer to the rules. In addition, it must also be answered with a commitment built
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)
by  all  political  elements.  In  the  perspective  of  democracy,  general  elections  and local  elections  are  one  of  the  answers  that  will  be  able  to  give  birth  to  people's desire to get qualified candidates for leaders, who prioritize aspects of capacity, capability,  and  integrity  that  avoid  nepotism.  This  paper  uses  a  descriptive analysis  method  to  solve  problems  about  dynastic  politics  in  the  perspective  of democracy  in  Indonesia.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  continued prevalence of dynastic politics is a sign that political education in the country is not  going  well.  Ideally,  every  individual  in  a  country  that  uses  a  democratic system should have the same opportunity and justice to  become a leader  so that basically  we  do  not  agree  with  dynastic  politics  even  though  on  the  other  hand there  are  what  are  called  constitutional  rights.  In  this  context,  it  is  necessary  to have strict rules to regulate the limitation of power and term of office.
Keywords: Politics, Dynasties, and Democracy.

## PENDAHULUAN
Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum  yang  merupakan  salah  satu praktek dalam demokrasi untuk mewujudkan  kedaulatan  rakyat  yang memungkinkan terbentuknya perwakilan di lembaga legislatif maupun  eksekutif.  Sejak  pemilihan umum pertama sampai dengan pemilihan umum tahun 2019, Indonesia telah  melaksanakan  pesta  demokrasi sebanyak tigabelas kali. Kegiatan pesta demokrasi  ini  pada  intinya  adalah untuk  mencari  pemimpin,  baik  yang akan  menduduki  kursi  di  legislatif maupun  di  eksekutif.  Keterpilihan merekaakan  sangat  bermakna  bagi pembangunan sistem pemerintahan yang berkeadilan jika mampu mewujudkan perubahan-perubahan bagi  pembentukan  pemerintahan  yang baik.    Hal  ini  akan  berdampak  pada kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat. Bentuk  negara  kesatuan  yang
tertulis  secara  eksplisit  dalam  dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan  bahwa  negara  Indonesia menggunakan  sistem  demokrasi.  Di mana  bahwa  penempatan  jabatan strategis  di  pemerintahan  merupakan yang  jabatan  politik  dilakukan  melalui mekanisme pemilihan sehingga jabatan seperti  presiden,  gubernur,  bupati,  dan wali  kota,merupakan  jabatan-jabatan politik.  Perihal  pengisian  jabatan  ini merupakan poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi dalam implementasinya  pemilihan-pemilihan jabatan  politik  tersebut  pada  zaman orde baru dilakukan melalui
perwakilan,  seperti  DPR  RI  memilih presiden,  DPRD  Provinsi  memilih gubernur, DPRD Kabupaten/kota memilih  bupati  dan  wali  kota.  Dengan menggunakan sistem seperti ini mengakibatkan terjadinya pemufakatan-pemufakatan  yang  tidak mencerminkan  rasa  keadilan  bagi masyarakat  yang  berdaulat  di  negara yang  menganut  sistem  demokrasi.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)
Pakar politik ternama, Abraham Lincoln memberikan gambaran penting tentang hakikat sebuah nemokrasi yang pada hakikatnya merupakan  sebuah  pemerintahan  yang mengedepankan aspirasi rakyat .
Dalam  konteks  ini  dapat  dimaknai bahwa  konsep  demokrasi  menurutnya adalah  pemerintahan  yang  terbangun dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk rakyat.
Pemerintahan  yang  pernah  ada di Indonesia, dibentuk melalui mekanisme  penyelenggaraan  pemilu dan  pemilihan  kepala  daerah.  Pemilu dan  pilkada  hanya  dijadikan  alat  untuk memperkuat legitimasi
terhadap kekuasaan  sehingga  dapat  dimaknai bahwa  proses  pemilihan  umum  pada masa  orde  baru  tidak  berjalan  sesuai aturan sehingga makna demokrasi yang sesungguhnya tidak terwujud, mencederai nilai-nilai luhur azas demokrasi..Permasalahan  pelaksanaan pemilu  dan  pilkada  di  Indonesia  pada masa  orde  baru  sampai  saat  ini  tidak jauh  berbeda  kondisinya.  Pada  masa orde  baru,  pemilihan  untuk  jabatan eksekutif  seperti  presiden,  gubernur, bupati  dan  wali  kota  dipilih  oleh anggota legislatif, kondisi saat ini pasca reformasi  pemilihan  dilakukan  secara langsung oleh rakyat.
Menurut  Jimmly  Asshiddiqie (2009: 418) ada empat tujuan penyelenggaraan  pemilu  yang  pada intinya  memberikan  gambaran  tentang hal-hal  sebagai  berikut:  Mewujudkan peralihan  kepemimpinan  pemerintahan secara  tertib  dan  damai,    pergantian
pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, mengimplementasikan prinsip  kedaulatan  rakyat,  dan  juga melaksanakan  prinsip  hak-hak  asasi warga negara.
Pendapat  Schumpeter  (  Parma,
2001; 211) menjelaskan bahwa perananan  pemilihan  umum  adalah  “ untuk menghasilkan suatu pemerintahan atau suatu badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan  suatu  eksekutif  nasional atau pemerintah “ Pada dasarnya diselenggarakannnya pemilu dan pilkada  sebagai  upaya  untuk  orang- orang  terbaik  yang  diusung  oleh  partai politik maupun jalur perorangan dengan  harapan  dapat  menghasilkan pemimpin-pemimpin  yang  memiliki kapasitas, kapabilitas,
integritas, moralitas, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat. Pemilu dan pemilukada idealnya  terhindar  dari  praktik  politik dinasti  yang  lebih  mengedepankan kekeluargaan,
kekerabatan, persekongkolan  kelompok  yang  akan menutup  ruang  gerak  bagi  kader  partai untuk  turut  serta  berkompetisi  dalam kontestasi  politik.  Fenomena  politik dinasti ini dipandang sebagai ketidakberhasilan  pendidikan    politik dalam  melahirkan  kader-kader  dari internal partai untuk mampu memimpin di berbagai tingkatan dari pusat sampai ke tingkat daerah.
Citra  Politik  dinasti  dipandang memiliki konotasi negatif dalam
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)
penyelenggaraan sebuah tatanan pemerintahan  karena  berkaitan  dengan penyimpangan kekuasaan yang berakibat pada terjadinya praktik korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Politik dinasti juga merupakan suatu fenomena yang  tidak  dapat  dihindarkan  dan seringkali menjadi perdebatan publik di tengah  masyarakat.  Fenomena  ini terkesan membatasi hak politik seseorang  untuk  menentukan  pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan akan  membuat  masyarakat  menjadi apatis  dan  cenderung  alergi  untuk menentukan  sikap  politik  dalam  hal memilih  pemimpin  kredibel  yang memiliki  posisi  penting  dan  strategis dalam  pemerintahan.  Oleh  karena  itu berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis  tertarik  untuk  memaparkan sebuah  kajian  tentang “Bagaimana
dinasti  politik  dilihat  dari  perspektif demokrasi di Indonesia?

## KAJIAN  PUSTAKA
1. Politik Dinasti
Dalam perspektif politik tanah  air  dapat  dinyatakan bahwa  politik  dinasti  mnjadi tantangan  bagi  semua  elemen politik karena berimplikasi pada terciptanya  pemerintahan  yang kurang  berkualitas.  Hal  ini terjadi  karena  citra  politik dinasti  sangan  kuat  mengarah pada upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui  cara-cara  yang  kurang baik,  seperti  mengedepankan
kepentingan  keluarga  sendiri, menyalahgunakan  kewenangan dan kekuasaan demi tercapainya keuntungan probadi atau golongan.  Querubin  (2010:2) menjelaskan pandangannnya tentang  politik  dinasti  pada intinya mengarah pada keluarga yang  anggotanya  memegang kekuasaan  politik  formal  lebih dari  satu  generasi.  Artinya, politik dinasti ini akan menggunakan  kekuasaan  yang dimiliknya agar tidak lepas dari lingkungan keluarga atau kerabatnya. Sebagai istilah yang saat ini poluler tentang politik dinasti  ada  upaya seorang pemimpin  berdasarkan  hasil pemilihan  umum  mulai  dari tingkat  pusat  dan  daerah  yang sedang  menduduki  jabatan  atau yang  tengah  berkuasa  untuk memposisikan anggota keluarganya  dan  kerabatnya untuk  dijadikan  pengganti  atau sebagai penerus tampuk kekuasaan dan menjadi pemimpin  periode  berikutnya dan menempatkan kerabat keluarganya dalam posisi
strategis  dalam  pemerintahan. Ini  menandakan  bahwa  politik dinasti  berdampak  kurang  baik pada  sistem  pemerintahan  saat ini karena lebih mengedepankan regenerasi kekuasaan demi melanggengkan kekuasaan yang didasarkan pada hubungan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)
kekeluargaan,  golongan,  dan kekerabatan. Pandangan lain dikemukakan pula oleh Mosca ( Heryanto, 2019: 210), munculnya dinasti politik karena tindakan elite-elite politik  cenderung  mewariskan posisi kekuasaan politiknya kepada  generasi  penerusnya atau di bawahnya. Proses pewarisan  kekuasaan  politik  ini terjadi  oleh  posisi  politik  yang terbuka.  Pada  konteks  lainnya Stephen  Hess    dalam  Heryanto
(2019: 210) menjelaskan bahwa dinasti politik dapat terus berkembang atau terhenti tergantung dari tindakan generasi penerusnya. Keuntungan ini dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan dan melanjutkan  kekuasaan  politik keluarga. Beberapa  pendapat  di
atas menunjukkan bahwa politik dinasti  yang  ada  di  Indonesia memberikan  gambaran  bahwa dengan  membawa  nama  besar tokoh  keluarga,  jaringan  politik yang  telah  dibangun  anggota dinasti politik menunjukan kontestasi  politik  di  dalam tubuh  keluarga  sebagai  bukti nyata bahwa keluarganya memiliki kekuatan dan kemampuan berpolitik di negerinya sendiri.
2. Demokrasi
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang beberapa pendapat pakar politik yang mengemukakan  konsep  tentang demokrasi. Beberapa pakar tersebut  di  antaranya  Hertz  dalam Sukarna (1979:37) yang menjelaskan bahwa demokrasi merupakan  terbentuknya  suatu sistem pemerintahan di mana tidak ada  seorang  anggota  masyarakat atau kelompokpun
yang mempunyai  hak  prerogatif  politik (hak  yang  tidak  boleh  diganggu gugat  oleh  siapapun  juga  atas orang  lain).  Pendapat  lain  tentang konsep  demokrasi  dikembangkan oleh  Lincoln dalam Gaffar ( 2005 :  3  )  bahwa  secara  normatif demokrasi  merupakan  suatu  cara yang hendak diselenggarakan oleh sebuah negara. Dengan memperhatikan beberapa pendapat para  pakar  politik  tentang  konsep demokrasi  di  atas  baik  yang menjelaskan secara etimologis maupun  konsep  secara  umum kiranya    dapat  dinyatakan  bahwa demokrasi dimaknai bahwa pemerintahan  terbentuk  karena pengejawantahan dari seluruh rakyat.
Dengan  melihat  dari  kata demokrasi  tersebut  kiranya  dapat pula  jika  kita  persepsikan  bahwa sistem  demokrasi  dalam  sebuah pemerintahan  merupakan  simbol kedaulatan rakyat. Namun demikian walaupun tampak sederhana    jika  dilihat  dari  arti
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)
katanya,  sampai  saat  ini  ternyata sukar  menunjukkan  definisi  yang dapat diterima oleh semua kalangan  karena  tumbuh  dan berkembangnya  demokrasi    sesuai dengan  dinamika  politik  dalam suatu negara. Dalam pandangan para pakar politik demokrasi disebutkan  juga  mempunyai  dua macam  pengertian.  Adapun  istilah yang  dipakai  adalah  demokrasi sebagai  ideologi  atau  pandangan hidup  atau  teori  dan  demokrasi sebagai actual  governmental
mechanism atau democracy  in action atau demokrasi praktek. Dalam pengertian demokrasi  di  atas,    yang  pertama memberikan gambaran tentang hal yang fundamental. Pada tergambarkan  banyak  persamaan daripada perbedaannya. Perbedaan yang fundamental dalam pelaksanaan demokrasi pada berbagai  negara  terletak  pada demokrasi yang pertama.
Pakar  lain  yaitu    Feith (1962:2)    menjelaskan  tentang karakteristik  demokrasi  konstitusi bahwa  konsep  atau  pemahaman tentang demokrasi dalam penyelenggaraan suatu negara adalah  adanya  suatu  perwakilan rakyat (legislative )  yang  dibentuk berdasarkan pemilihan umum yang  bebas  dan  rahasia  atau  cara lain.    Selain  itu  mengharuskan adanya  organisasi  partai  politik, adanya  lembaga  yang  mempunyai
tugas    melaksanakan  undang- undang (executive )  dan  garus dipertanggungjawabkan kepada rakyat  melalui  Dewan  Perwakilan Rakyat. Selanjutnya untuk mengatur ketertiban penyelenggaraan pemerintahan diperlukan  adanya  lembaga  yang bertugas  menegaskan  tata  tertib pelaksanaan kekuasaan negara
(lembaga yudikatif).

## METODE
Kajian  ini  dilakukan  dengan
menggunakan metode deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Kajian ini  dimaksudkan  untuk memotret kenyataan tentang implementasi politik dinasti  dalam  perspektif  demokrasi  di Indonesia.  Whitney  (1960:160)  pada intinya  memberikan  pandangan  bahwa metode  deskriptif  adalah  pencarian fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat. Dalam  konteks  metodologi penelitian ini  dapat  dimaknai  bahwa  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif adalah  penelitian  berupa  pencarian fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat dari gejala yang diamati atau fenomena yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  penelitian deskriptif mempelajari masalah- masalah  dalam  masyarakat,  serta  tata cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat serta  situasi-situasi  tertentu,  termasuk tentang  hubungan  kegiatan–kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung  dan  pengaruh-pengaruh dari  suatu  fenomena.  Fenomena  yang diteliti  yaitu  politik  dinasti  dalam
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)
perspektif  demokrasi  di  Indonesia  saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan umum dan piemilihan  kepala  daerah  merupakan salah  satu  mekanisme  untuk  memilih para pemimpin dan sekaligus merupakan perwujudan kadaulatan rakyat sehinggaakan terbentuk perwakilan pemerintahan yang memiliki legalitas formal sesuai dengan konstitusi.
Pemilihan  umum    juga  sering disebut  sebagai  pesta  demokrasi  yaitu untuk  membentuk  sistem  kekuasaan negara  yang  berkedaulatan  rakyat  dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang- Undang  Dasar  Negara  RI  tahun  1945.
Pemilihan  umum  adalah  kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak  rakyat  dan  dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Pergantian  pemimpin  melalui mekanisme  pemilihan  dimungkinkan terjadinya  persaingan  yang  ketat  bagi calon-calon yang berkeinginan menduduki jabatan politis atau struktural  dalam  pemerintahan.  Oleh sebab  itu,  para  calon  pasti  akan menyususn  strategi  untuk  mencari dukungan dari masyarakat yang
mempunyai  hak  suara.  Selanjutnya dapat  dijelaskan  pada  bagian  ini bahwadalam  implementasinya  terdapat satu  satu  alternatif  strategi  yang  sering dilakukan  oleh  para  calon  untuk memperoleh kekuasaan atau
mempertahankan kekuasaanmelalui
strategi yang mengabaikan etika berpolitik,  yaitu  dengan cara memberi uang  kepada  masyarakat  agar  memilih dirinya.  Selain  praktik  seperti  itu,  hal yang  sering  tampak  dalam  dinamika politik Indonesia adalah Politik Dinasti yang berorientasi pada kekuasaan yang bersifat turun temurun dan kekerabatan. Idealnya fenomena seperti itu  harus  dihindari  dan  tidak  dilakukan karena  semakin  tumbuhnya  praktik politik  dinasti  yang  mengedepankan unsur  kekeluargaan  atau  kekerabatan maka proses rekruitmen dan pergantian kepemimpinan  di  tubuh  partai  politik tidak  berjalan  atau  stagnan.  Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi partai pembentukan politik tanah air.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah  dilakukan  melalui  pengamatan fenomena  sosial  dan  politik  diperoleh gambaran  nyata  bahwa  penyebab terjadinya politik dinasti adalah sebagai berikut:
1. Upaya mempertahankan
kelanggegan  kekuasaan.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  berbagai  cara dan  strategi  yang  dilakukan  oleh petahana  agar  kekuasaan  tetap berada  di  tangan  dirinya  dan keluarganya.
2. Upaya menutupi kelemahan kepemimpinan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kelompok  terorganisisr  dengan hasil  permufakatan bersama  dalam tubuh kelompok untuk membentuk pengganti  kepemimpinan.  Upaya
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)
ini  dilakukan  agar  kepemimpinan tetap  ada  dalam  tangan  anggota keluarganya  sehingga  kelemahan- kelemahan saat ia memimpin tidak diangkat  ke  permukaan  sehingga publik tidak mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukannnya.
3. Upaya membangun kekuatan
politik. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya upaya penempatan jabatan-jabatan strategis jatuh pada keluarganya atau orang-orang terdekatnya.  Jika  ini  berhasil dilakukan  maka  akan  terbangun kekuatan politik yang menguntungkan dirinya. 4. Upaya  membangun  keuntungan pribadi  dan  keluarga.  Hal  ini ditunjukkan  melalui  strategi  yang menguntungkan anggota keluarganya  melalui  posisi  jabatan strategis  yang  dimilikinya  maka keuntungan  pribadi  dan  keluarga secara  otomatis  terwujud  sesuai harapan dirinya.
5. Upaya menutup peluang pihak lain menduduki kekuasaan.Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya- upaya  yang  sistematis  membuat persekongkolan politik
yang menutup peluang orang lain di luar kekerabatan  masuk  pada  lingkaran kekuasaan politik.
Mencermati beberapa penyebab terjadinya  politik  dinasti  di  Indonesia yang semakin marak ini dapat dinyatakan  bahwa  negara  akan  sulit menemukan  pemimpin  yang  memiliki
kapasitas,  kapabilitas,  dan  integritas yang  baik  untuk  memajukan  tatanan pemerintahan  dari  berbagai  tingkatan mulai  pusat  sampai  daerah.  Dengan sistem politik dinasti, sistem pengkaderan  di  dalam  tubuh  partai politik  tidak  berkembang  dengan  baik. Artinya, kader-kader yang ada di dalam partai politik tidak mendapat kesempatan  atau  peluang  untuk  turut serta  berkompetisi  menjadi  pemimpin bangsa.  Politik  dinasti  membatasi ruang  gerak  bagi  kader  partai  dalam mengembangkan  pemikiran-pemikiran dan aktualisasi kepemimpinannnya untuk memperoleh kursi kekuasaan.
Sebagai  penutup  pembahasan Saya  berpandangan    bahwa  dengan maraknya  politik  dinasti  yang  sangat kental  dengan  unsur  kekerabatan  ini berimplikasi  pada  dinamila  partai politik  di  Indonesia.  Partai  politik hanya  dijadikan  alat  kendaraan  politik yang  pada  akan  menyumbat  fungsi ideal  partai  karena  partai  politik  hanya melihat  dari  aspek  untuk  memperoleh kekuasaan  saja.  Dengan  cara-cara seperti  ini,  rekruitmen  kader  partai politik tidak berjalan ideal karena yang dilihat  hanya  dari  aspek  popularitas kekayaan calon untuk meraih kemenangan. Konteks lainnya ada juga ditunjukkan  dengan    sisi  lain  muncul calon  instan  dari  kalangan  selebriti ,pengusaha yang tidak memiliki pengalaman organisasi dan latar belakang  pendidikan  yang  memadai. Hal  ini  menunjukkan  kaderisasi  tidak berjalan sesuai dengan tujuan partai. Ini memberikan  konsekueansi  menutup
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)
ruang  dan  peluang  masyarakat  yang memiliki  kompetendi  dan  integritas untuk  bisa  mencalonkan  diri  untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi memperoleh kekuasaan. Jangan sampai terjadi  pusaran  kekuasaan  berada  di lingkungan elite politik yang mengedepankan kekerabatan atau keluarga. Ini akan berpotensi memunculkan  terjadinya  negosiasi  dan penyusunan  konspirasi  kepentingan dalam  menjalankan  tugas  kenegaraan.
Jika  ini  terjadi  maka  mewujudkan pemerintahan yang bersih akan semakin jauh dari cita-cita bersama dan tidak dapat mewujudkan sistem demokrasi yang sehat.
Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa    dengan  masih  tetap  maraknya keberlangsungan  politik  dinasti  suatu bertanda  bahwa  pendidikan  politik  di tanah  air  tidak  berjalan  dengan  baik. Idealnya,  kesempatan  setiap  warga masyarakat  dalam  menduduki  jabatan itu  terbuka  bagi  siapa  saja  yang memenuhi syarat dan kriteria, sehingga peluang  yang  terbuka  ini  memberikan hak  yang  sama  kepada  warga  negara. Artinya,  jabatan  itu  dikuasai  oleh segelintir  atau  sekelompok  orang  yang memiliki  kekeluargaan,  kekerabatan ataupun  kedekatan  secara  emosional. Oleh  karena  itu  perlu  adanya  regulasi yang  mengatur  pembatasan  periodisasi agar  politik  dinasti  tidak  bertumbuh dengan  cepat  karena  merusak  atanan sistem demokrasi. Politik dinasti dapat
dihindarkan  apabila  masyarakatnya telah  memahami  politik  secara  baik.
Banyak  yang  harus  dilakukan  akan tetapi  perlu  adanya  kesadaran  dari partai-partai  politik  dari  mana  mereka berasal  bisa  menduduki  kursi  di legislatif yang kemudian diberi kewenangan  untuk  mebuat  undang- undang  dan  bisa  memasukan  dalam pasal-pasal  agar  politik  dinasti  tidak terus berkembang.

## KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  pembahasan dalam  penelitian  ini,  berikut  simpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Politik dinasti merupakan fenomena  yang  masih  terjadi  di
Indonesia  dan  menjadi  sebuah  agenda besar  yang  harus  diubah  agar  etika dalam  berpolitik  betul-betul  tampak dalam perspektif demokrasi. Karakteristik politik  dinasti yaitu tampak dari terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam
pemerintahan  dipegang  oleh  kelompok dan  keturunan  yang  berasal  keluarga. Fenomena  politik  dinasti  yang  sangat kental  dengan  unsur  kekerabatan  ini berimplikasi  pada  dinamika  partai politik  di  Indonesia.  Partai  politik hanya  dijadikan  kendaraan      politik semata  yang  pada  gilirannnya  akan menghambat  peran  dan  cita-cita  ideal partai  karena  partai  politik  hanya melihat  dari  aspek  untuk  memperoleh kekuasaan  saja.  Dengan  cara-cara seperti  ini,  rekruitmen  kader  partai politik tidak berjalan ideal karena yang dilihat  hanya  dari  aspek  popularitas kekayaan calon untuk meraih kemenangan. Ini memberikan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 92-101)
konsekueansi  menutup  ruang  dan peluang bagi masyarakat yang memiliki  kompetensi  dan  integritas untuk  dapat  mencalonkan  diri  dan berkesempatan ikut berkompetisi memperoleh  kekuasaan.  Jika  politik dinasti tetap tumbuh dalam  lingkunagn pemerintahan  di  Indonesia  maka  akan sukar  mencapai  harapan  mewujudkan cita-cita luhur sistem karena bertentangan  dengan  prinsip-prinsip demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  2009.  Pengantar Hukum  Tata  Negara.  Jakarta:  PT
Raja Graffindo.
Feith,  Herbert.  1962. The  Decline  of Constitutional Democracy in
Indonesia .  Ithaca  NY  :  Cornell
University Press. Gaffar,  Afan.  2005.  Politik  Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi; Yogjakarta, Pustaka Pelajar Heryanto, Gun-Gun. 2019. Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi.Yogyakarta: IRCiSoD. Sukarna. 1979. Sistem Politik. Bandung : Alumni. Querubin, P, 2010. Family and Politics
:  Dynastic  Incubency  Advantage in  the  Philippines,  Uapublished Manuscript
Varma,  SP.  2001.  Teori  Politik Modern, Jakarta; PT Rajagrafindo
Whitney,  F.L  .1960. The  Element  of Research .    Asian  Ed,  Overseas Book Osaka Undang-Undang Dasar 1945

## Biodata Penulis
Dr.  H.Agus  Dedi,  M.Si  adalah  dosen LL  DIKTI  Wilayah  IV  Jabar  Banten, dpk  pada  Prodi  Ilmu  Pemerintahan,
FISIP, Unigal Ciamis.