## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3587/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Upaya Mewujudkan Kebijakan Ramah Disabilitas Dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19
Andi Anugrah Pawi 1 , Heru Susetyo 2
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 14 Juli 2022 Publish 3 November 2022 The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic causes Severe Acute Respiratory Syndrome and in some cases even causes Acute Respiratory Distress Syndrome caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). In Indonesia, the death rate from Covid-19 in February 2021 was the highest in Asia and was ranked 17th in the world. Meanwhile, Indonesia's Case Fatality Rate (CFR) is quite high, at 2.8%, surpassing the global CFR (2.3%). The Government of Indonesia has responded to  the  virus  with  various  policies  that  focus  on  three  things,  namely  education, treatment, and law enforcement. Currently, the policy issued by the government is the National Vaccination Program. This policy also applies to persons with disabilities. It is  known,  in  several  fields of  life,  it  is  not  uncommon  for people  with  disabilities to become victims of discrimination. The same is true in the world of health, especially with regard to the Covid-19 vaccination service. On that basis, this article analyzes the implementation  of  national  programs  in  dealing  with  Covid-19  for  disabled  people based  on  international  instruments  and  national  laws.  The  results  show  that  the implementation of the Covid-19 vaccination program in Indonesia has been carried out by taking into account the special needs of vulnerable groups, including people with disabilities.
Keywords:
Covid-19 pandemic Persons with Disabilities
Covid-19 Vaccination
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 14 Juli 2022 Publish 3 November 2022
Pandemi  Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)  menyebabkan kesulitan  pernapasan akut ( Severe Acute Respiratory Syndrome) dan bahkan di beberapa kasus menyebabkan Sindrom  Kesulitan  Pernapasan  Akut  ( Accute  Respiratory  Distress  Syndrome )  yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV- 2). Di Indonesia, angka kematian akibat Covid-19 pada Februari 2021 menjadi tertinggi di Asia dan menduduki peringkat ke-17 dunia. Sementara itu, Case Fatality Rate (CFR) Indonesia  cukup  tinggi,  yakni  2,8%,  melampaui  CFR  global  (2,3%).  Adanya  virus tersebut disikapi oleh Pemerintah Indonesia dengan berbagai kebijakan yang berfokus pada  tiga  hal,  yakni  edukasi  ( education ),  penanganan  ( treatment ),  dan  penegakan hukum  ( law  enforcement ).  Saat  ini,  kebiajakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  adalah Program  Vaksinasi  Nasinal.  Kebijakan  tersebut  berlaku  pula  untuk  penyandang disabilitas.  Sebagaimana  diketahui,  dalam  beberapa  bidang  kehidupan  tak  jarang penyandang disabilitas menjadi korban diskriminasi. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia kesehatan, utamanya berkaitan dengan pelayanan vaksinasi Covid-19. Atas dasar itu,  artikel  ini  mengkaji  pelaksanaan  program  vaksinasi  nasional  dalam  menghadapi Covid-19  bagi  penyandang  disabilitas  yang  ditinjau  berdasarkan  instrumen internasional dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program  vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia  sudah  dijalankan  dengan  memperhatikan kebutuhan khusus bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Andi Anugrah Pawi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: anugrahpawi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  yang  dihadapi  dunia  saat ini  pertama kali muncul pada Desember 2019 di Distrik Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Covid-19 adalah  penyakit  yang  menyebabkan  kesulitan  pernapasan  akut  ( Severe  Acute  Respiratory Syndrome )  dan  bahkan  di  beberapa  kasus  menyebabkan  Sindrom  Kesulitan  Pernapasan  Akut ( Accute Respiratory Distress Syndrome ) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Penularan virus ini sangat cepat karena dapat terjadi melalui  droplet  penderita/orang  yang terjangkit  ( carrier )  yang masuk  ke  dalam  tubuh  melalui
jalur  pernapasan  dan  menempel  pada  membran  mukosa  (selaput  lendir)  yang  berada  di tenggorokan. Virus tersebut kemudian akan berkembang biak dan menyebar menyerang sistem pernapasan  manusia. Di  Indonesia,  kasus  Covid-19  pertama  disampaikan  oleh  Presiden  Joko Widodo pada 3 Maret 2020. Berikutnya pada 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan status Darurat Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
Berdasarkan  data  WHO,  pada  Februari  2021  angka  kematian  akibat  Covid-19  di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia dan menduduki peringkat ke-17 dunia. Sementara itu, Case Fatality Rate (CFR) Indonesia cukup tinggi, yakni 2,8%, melampaui CFR global (2,3%). Hal  ini  membuktikan  ketidaksiapan  Indonesia  dalam  menghadapi  wabah  penyakit  menular terbaru  ( new  emerging ).  Menghadapi  masalah  tersebut,  berbagai  kebijakan  dan  program dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia,  yang  berpedoman  pada  3  hal  dasar,  yakni:  edukasi ( education ), penanganan ( treatment ), dan penegakan hukum ( law enforcement ). Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia di antaranya penerapan dan penindakan protokol kesehatan Covid-19,  penerapan  metode  pengecekan  kesehatan  ( testing ),  pelacakan  ( tracing ),  dan pengobatan ( treatment ), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan upaya lainnya.
Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Permenkes 10/2021).  Melalui  peraturan  tersebut,  Program  Vaksinasi  Nasional  saat  ini  menjadi  program terbesar yang dijalankan oleh Pemerintah ataupun oleh Badan Usaha guna menghadapi Covid- 19.  Sebab,  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (3)  Permenkes  10/2021,  program  vaksinasi  dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Badan Usaha. Dalam program vaksinasi yang dilakukan oleh  badan  hukum/badan  usaha,  penerima  vaksin  adalah  tenaga  kerja  yang  didaftarkan  oleh badan hukum/badan usaha terkait, dalam hal ini termasuk tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  disebutkan bahwa  penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Di  dunia  kerja,  penyandang  disabilitas  tak  jarang  menjadi  korban  diskriminasi  tidak langsung dengan alasan produktivitas kerja dan kerap menjadi kelompok yang paling dirugikan. Kondisi  tersebut  seharusnya  menjadi  perhatian  pemangku  kepentingan  agar  penyandang disabilitas  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  bersaing  dan  bertahan  di  dunia  kerja, terlebih di masa pandemi Covid-19. Padahal, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, terdapat 14,2 persen atau sekitar 30,38 juta jiwa penduduk Indonesia yang menyandang  disabilitas.  Sementara  data  lain  dari  Kementerian  Sosial  dalam  data  terpadu kesejahteraan sosial pada Maret 2020 mencatatkan terdapat 197.582 jiwa penyandang disabilitas.
Diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas  terjadi  juga  di  dunia  kesehatan.  Hal  ini karena  anggapan  yang  menyatakan  bahwa  disabilitas  adalah  “penyakit”.  Selain  itu,  layanan kesehatan juga belum memperhitungkan kondisi disabilitas sebagai kelompok khusus yang perlu diperhatikan  terkait  layanan  kesehatan,  utamanya  berkaitan  dengan  apakah  layanan  tersebut mudah diakses bagi penyandang disabilitas atau tidak. Hal yang sama juga terjadi dalam program vaksinasi  nasional,  yang  mana  dalam  Permenkes  10/2021  hak  penyandang  disabilitas  sebagai kelompok  penerima  vaksin  belum  diatur  sepenuhnya.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada  instrumen hukum yang memastikan penyandang disabilitas tidak terdiskriminasi oleh Badan Hukum/Badan Usaha untuk bisa mendapatkan hak vaksinasi sebagaimana mestinya.
2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  uraian  permasalahan  tersebut,  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  hak disabilitas dalam program vaksinasi nasional menarik untuk dilakukan. Atas dasar itu, artikel ini
bertujuan  untuk  mengkaji  pelaksanaan  program  vaksinasi  nasional  dalam  rangka  menghadapi Covid-19 yang ditinjau berdasarkan instrumen internasional dan hukum nasional.

## a. Kebijakan Vaksinasi Ramah Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19
Adanya  pandemi  Covid-19  mendorong  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk menerbitkan policy  brief yang  digunakan  sebagai  arahan  dalam  pembuatan  kebijakan  yang inklusif terhadap penyandang disabilitas dalam merespons Covid-19. Hal ini karena adanya Covid-19  yang mengakibatkan  semakin memperlebar  jurang  kesenjangan  yang  telah  hidup dalam masyarakat. Di samping itu, pandemi Covid-19 menjadi ujian inklusivitas pembuatan kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Inklusivitas  ini  berkaitan  dengan  keterlibatan penyandang  disabilitas  dalam  rangka  memastikan  bahwa  penyandang  disabilitas  tidak terpinggirkan  dalam  kebijakan  merespons  pandemi.  Tak  hanya itu,  PBB  bersama UNICEF juga telah menerbitkan dokumen policy brief yang secara khusus membahas tentang kebijakan vaksinasi  Covid-19  yang  inklusif  terhadap  penyandang  disabilitas.  Artinya,  terdapat  tolok ukur  yang  ditetapkan  secara  internasional  untuk  mengetahui  kebijakan  ramah  disabilitas dalam vaksinasi Covid-19.
Program vaksinasi Covid-19 yang ramah disabilitas secara internasional diatur dalam dua instrumen  utama  yang  dapat  digunakan  sebagai  pijakan,  arahan,  dan  tolok  ukur  dalam penanganan  Covid-19  secara  umum,  dan  pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  secara  khusus. Kedua  instrumen  tersebut  yakni Disability-Inclusive  Response  to  COVID-19 yang  disusun oleh PBB serta Disability Considerations for COVID-19 Vaccination yang disusun oleh WHO dan  UNICEF.  Berdasarkan  rekomendasi World  Health  Organization ,  vaksinasi  Covid-19 dibagi berdasarkan 3 tahapan prioritas penerima, yaitu:
1. Tahap 1
Tahap  ini  apabila  ketersediaan  vaksin  sangat  terbatas,  hanya  tersedia  1-10%  dari  total populasi.  Pada  tahap  ini,  prioritas  penerima  meliputi  petugas  kesehatan  dan  masyarakat lanjut usia (lansia).
2. Tahap 2
Tahap ini apabila ketersediaan vaksin terbatas, hanya tersedia 11-20% dari total populasi. Adapun  sasaran  pada  tahap  ini  meliputi  individu/kelompok  dengan  komorbid, individu/kelompok  dengan  risiko  sosio-demografi  yang  tinggi  (misalnya  penyandang disabilitas), tenaga kesehatan yang memberikan imunisasi, serta guru dan pendidik sekolah dengan prioritas tinggi.
3. Tahap 3
Tahap ini apabila ketersediaan vaksin sedang, tersedia  untuk 21-50% dari total populasi. Pada tahap ini, sasaran penerimanya meliputi pekerja esensial di luar sektor kesehatan dan pendidikan, wanita hamil, tenaga kesehatan risiko rendah, dan lain-lainnya.
Di samping itu, terdapat fase-fase yang harus diperhatikan dalam pembentukan kebijakan ramah disabilitas dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, sebagai berikut:
a) Fase Penyusunan Kebijakan
Tantangan  dan  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  penyandang  disabilitas  tidak  hanya sekadar  aksesibilitas  informasi,  melainkan  lebih  jauh  dari  itu.  Tantangan  tersebut  di antaranya sulitnya mobilitas hingga tantangan sosial berupa diskriminasi dalam pelayanan vaksinasi  Covid-19.  Berbagai  tantangan  itu  harus  diidentifikasi  dan  ditangani  dengan melibatkan  penyandang  disabilitas  maupun  organisasi  tertentu  dalam  penyusunan kebijakan. Keterlibatan tersebut sangat penting mengingat penyandang disabilitas memiliki risiko  penularan  Covid-19  yang  lebih  tinggi.  Peningkatan  resiko  dipengaruhi  beberapa faktor, seperti sulitnya memberlakukan physical distancing karena penyandang disabilitas membutuhkan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari, hingga sulitnya akses sanitasi yang memadai, utamanya pada fasilitas sosial/publik.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebijakan yang ramah disabilitas, langkah pertama yang  harus  dilakukan  adalah  melakukan  konsultasi  terhadap  penyandang  disabilitas maupun organisasi yang fokus pada hak-hak penyandang disabilitas. Konsultasi diperlukan
untuk  mengidentifikasi  dan  mengambil  langkah  yang  tepat  untuk  mengatasi  berbagai halangan, tantangan, dan kesulitan yang kemungkinan akan timbul dan oleh penyandang disabilitas dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
b) Fase Perumusan Kebijakan
Terdapat  setidaknya  delapan  kesulitan  fungsional  yang  dihadapi  oleh  penyandang disabilitas  di  Indonesia,  meliputi  kesulitan  melihat, kesulitan  mendengar,  kesulitan bermobilitas/berjalan,  kesulitan  menggunakan/menggerakan  tangan/jari,  kesulitan mengingat/berkonsentrasi,  gangguan  perilaku  dan/atau  emosional,  kesulitan/gangguan berbicara serta berkomunikasi/memahami orang lain, dan kesulitan mengurus diri sendiri. Oleh  karena  itu,  perumusan  kebijakan  pelaksanaan  program  vaksinasi  perlu memperhatikan  dan  mempertimbangkan  kesulitan  fungsional  yang  dihadapi  para penyandang disabilitas, termasuk dalam penyampaian informasi.
Untuk  mewujudkannya,  penyandang  disabilitas  tidak  hanya  diberikan  kesempatan untuk memberi masukan, namun lebih jauh dari itu, penyandang disabilitas harus terlibat aktif  dalam  penyusunan  draf  dan  mengawal  draf  kebijakan  hingga  pengesahan.  Di Indonesia, partisipasi aktif penyandang disabilitas sudah ditunjukkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Artinya, hal serupa harus diterapkan kembali dalam perumusan kebijakan responsif Covid-19 karena hal ini menyangkut hajat hidup penyandang disabilitas.
c) Fase Pelaksanaan Kebijakan
Penyandang disabilitas memiliki risiko infeksi dan fatalitas Covid-19 yang lebih tinggi dibandingkan  dengan  masyarakat  umum  lainnya.  Terlebih,  penyandang  disabilitas  yang hidup di fasilitas sosial harus tinggal dalam keadaan terbatas yang sulit untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu mendorong peningkatan risiko penularan Covid-19 di  kalangan  penyandang  disabilitas.  Di  samping  itu,  penyandang  disabilitas  cenderung memiliki  komorbiditas  dan  masalah  kesehatan  lainnya  yang  turut  mendorong  tingginya fatalitas  apabila  terinfeksi  Covid-19.  Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan  program vaksinasi,  pemerintah  diharapkan  dapat  memprioritaskan  penyandang  disabilitas.  Lebih lanjut,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  kebijakan vaksinasi bagi penyandang disabilitas, yakni, data terkait status disabilitas seseorang yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut, dan memastikan adanya akses untuk  menampung  aspirasi  dan  masukan  dari  penyandang  disabilitas  terkait  program vaksinasi  Covid-19  apabila  terdapat  ketidaksesuaian,  diskriminasi,  pembatasan  akses, bahkan pelanggaran hak disabilitas dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
b. Pelaksanaan Program Vaksinasi Ramah Disabilitas di Indonesia
Survei  yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  Nasional  menunjukkan  bahwa  tidak ditemukan  keterlibatan  penyandang  dalam  perumusan  kebijakan  vaksinasi  Covid-19  di Indonesia.  Di  samping  itu,  aksesibilitas  informasi  Covid-19  pun  belum  terjangkau  bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 60,3% responen penyandang disabilitas menyatakan mendapat informasi yang cukup. Artinya, hal tidak sebanding dengan bertambahnya  pengetahuan  mengenai  Covid-19.  Berdasarkan  survei  yang  sama,  diketahui sebanyak 59,40% responden penyandang disabilitas menyatakan bahwa media informasi yang tersedia  belum  memadai,  khususnya  bagi  penyandang  disabilitas  sensorik  (tuli  dan  netra). Namun  demikian,  pelaksanaan  program  vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia  dalam  kaitannya dengan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dapat  dilihat  dalam  pelaksanaan  kebijakan vaksinasi sebagai berikut.
c. Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 oleh Pemerintah Di Indonesia, pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap berdasarkan kategori prioritas yang tertera dalam Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional ( Indonesian Technical Advisory Group ). Pertama, Tahap I. Tahap ini  menyasar  kelompok  prioritas  tenaga  kesehatan,  termasuk  mahasiswa  kedokteran  yang
bekerja  pada  fasilitas  layanan  kesehatan,  yang  berusia  18  tahun  ke  atas.  Tahap  I  ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Kedua, Tahap II. Tahap ini menyasar kelompok usia rentan/lanjut usia (kelompok yang berusia lebih dari 60 tahun) dan petugas pelayanan publik yang  memberikan  layanan  dan  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat,  seperti  tentara, polisi, aparat penegak hukum, petugas bandara, petugas bank, dan lain-lain. Tahap ini dimulai pada bulan Juli 2021. Ketiga, Tahap III. Tahap ini menyasar kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek sosial dan ekonomi, yang berusia 18 tahun ke atas dan masyarakat lainnya selain kelompok masyarakat yang masuk kategori prioritas di Tahap I dan Tahap II.
Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sasaran vaksinasi di Indonesia berjumlah 208.265.720. Per tanggal 11 April 2022, jumlah dan persentase vaksin yang telah didistribusikan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Per 11 April 2022
Sasaran Vaksinasi Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Tenaga Kesehatan 1.985.898 135,21% 1.847.907 125,81% 1.498.587 102,03% Lanjut Usia 6.797.554 31,54% 4.506.010 20,91% 2.695.229 12.51% Petugas Publik 27.838.227 160,66% 20.828.984 120,15% 4.082.363 23,56% Masyarakat Rentan dan Umum 54.464.936 38,57% 23.905.742 16,93% 18.294.685 12,96% Kelompok Usia 12-17 Tahun 3.960.802 14,83% 2.776.756 10,40% 246.320 0.92% Kelompok Usia 6-11 Tahun 20.376.955 77.19% 16.042.280 60,76% 2.571 0.01%

## d. Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 oleh Pelaku Usaha
Berdasarkan  catatan  Kamar  Dagang  dan Industri  (KADIN)  pada  Mei  2021,  sudah  ada setidaknya  22.736  perusahaan  dengan  10  juta  orang  calon  penerima  vaksin  yang  terdaftar mengikuti vaksinasi melalui perusahaan. Sampai 12 Juli 2021 telah tiba sekitar 133 juta dosis vaksin dan hingga akhir Juli 2021 akan tersedia sekitar 99,5 juta dosis, dengan 4,5 juta dosis di antaranya diperuntukkan bagi perusahaan yang hendak melaksanakan program vaksinasi mandiri atau secara independen. Saat ini, tercatat 28.413 perusahaan telah mendaftarkan diri mengikuti  untuk  melaksanakan  vaksinasi.  Per  4  Agustus  2021,  telah  terdapat  34  tahap vaksinasi yang dilaksanakan oleh perusahaan, dimana jumlah total dosis vaksin Sinopharm yang  telah  tiba  di  Indonesia  yaitu  8.000.000  dosis  vaksin.  Dalam  pelaksanaan  program vaksinasi oleh pelaku usaha, pendistribusian vaksin dilaksanakan melalui kerja sama antara Bio Farma dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh badan usaha yang bersangkutan. Bio Farma juga bekerja sama dengan pihak ketiga (pedagang besar farmasi) yang memiliki sertifikat Cara Distribusi Obat yang baik (CDOB) dan Badan Pengawas Obat dan  Makanan  (BPOM).  Adapun  jumlah  penerima  vaksin  melalui  pemberian  vaksin  yang dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha  yaitu  1.182.458  (7,88%)  untuk  dosis  pertama,  1.121.131 (7,47%) untuk dosis kedua, dan 249.573 (1.66%) untuk dosis ketiga.
e. Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas Pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas setelah menerbitkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Vaksinasi  COVID-19  Bagi  Masyarakat  Lanjut  Usia, Penyandang  Disabilitas,  Serta  Pendidik,  dan  Tenaga  Pendidikan  dan  Surat  Edaran  Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Rentan dan  Masyarakat  Lainnya  yang  Belum  Memiliki  Nomor  Induk  Kependudukan.  Program vaksinasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan kerja sama Kementerian Kesehatan dengan 98 komunitas disabilitas dan diprioritaskan di Pulau Jawa dan Bali yang merupakan
zona merah Covid-19. Berdasarkan laporan dari Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum  dan  Keamanan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Bambang  Gunawan, vaksinasi bagi penyandang disabilitas telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak bulan Juni 2021.
Jumlah total target sasaran vaksinasi pada penyandangan disabilitas di Indonesia yakni sejumlah 562.242. Adapun setelah menerima vaksin Sinopharm dari Raja Uni Emirat Arab sejumlah  450.000  dosis,  per  tanggal  29  September  2021,  telah  dilakukan  vaksinasi  dosis pertama  bagi  penyandang  disabilitas  dengan  persentase  99,8%  dari  225  ribu  sasaran  di  6 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 bagi disabilitas diselenggarakan atas kerja sama berbagai pihak. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, pendataan dan pendaftaran NIK dilakukan melalui  kerja  sama  antara  Kementerian Kesehatan  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan Kementerian  Sosial.  Adapun  pendistribusiannya,  Kementerian  Kesehatan  bekerja  sama dengan Dinas Kesehatan yang juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi  ini  didukung  komunitas,  organisasi  lokal,  dan  pihak  swasta  dalam  mobilisasi, mendaftarkan, mengatur transportasi, hingga antarjemput penyandang disabilitas ke fasilititas pelayanan kesehatan tempat pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  pada  bagian-bagian  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik beberapa  kesimpulan. Pertama, secara  internasional,  terdapat  dua  instrumen  yang  telah dikeluarkan oleh WHO sebagai rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pijakan, panduan, dan tolok  ukur  dalam  menghadapi  Covid-19,  termasuk  berkaitan  dengan  penyandang  disabilitas. Dalam hal ini, diketahui bahwa WHO telah memberikan rekomendasi untuk tahap penyusunan kebijakan,  perumusan  kebijakan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  pelaksanaan  program  vaksinasi Covid-19  yang  ramah terhadap  penyandang  disabilitas. Kedua, di  Indonesia,  upaya  merespons pandemi Covid-19 telah memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini termasuk pula kebijakan pelaksanaan vaksinasi terhadap penyandang disabilitas. Diketahui bahwa  program  vaksinasi  di  Indonesia  dilakukan  dalam  tiga  tahap.  Adapun  pelaksanaanya dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku usaha. Khusus untuk penyandang disabilitas, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai upaya percepatan vaksinasi bagi  kelompok  rentan,  yang  mana  penyandang  disabilitas  termasuk  di  dalamnya. Menariknya, vaksinasi bagi penyandang disabilitas diselenggarakan atas kerja sama berbagai pihak, baik dalam hal mobilisasi maupun pendistribusian vaksin Covid-19.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
“Jumlah  Penyandang  Disabilitas  Di  Indonesia  Menurut  Kementerian  Sosial  –  Disabilitas,”
Liputan6.Com, diakses Mei 11, 2021,
https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di- indonesia-menurut-kementerian-sosial
Badan Pusat Statistik. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Jakarta.
Biofarma,  21  Juni  2021,  Indonesia  Mulai  Menjalankan  Program  Vaksinasi  Gotong  Royong, https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/indonesia-mulai-menjalankan- program-vaksinasi-gotong-royong
Dany Saputra, Demi Tujuan Besar Ini, Menko Airlangga Galakkan Vaksinasi Gotong Royong, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210712/9/1416529/demi-tujuan-besar-ini-menko- airlangga-galakkan-vaksinasi-gotong-royong .
Ghani  Nurcahyadi,  14  Agustus  2021,  ‘Pandemi  Covid-19,  Hak  Penyandang  Disabilitas  Jadi
Prioritas Pemerintah, Media Indonesia,
https://mediaindonesia.com/humaniora/425454/pandemi-covid-19-hak-penyandang- disabilitas-jadi-prioritas-pemerintah/
Hastuti, Rika Dewi, Rezanti Pramana, et al., 2020, Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disaibilitas , Jakarta: SMERU Research Institute, hal. 26.
Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) Respon Covid-19  Inklusif, 2021, ‘Webinar Dampak Pandemi  COVID-19  bagi  Penyandang  Disabilitas  dan  Mempersiapkan  Normal Baru  yang  Inklusif’,  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /  Bappenas  dan Australian  Government, https://ncovid19.sigab.or.id/2020/06/05/webinar-seminar-maya- dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyandang-disabilitas-dan-mempersiapkan-normal- baru-yang-inklusif/
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, “Vaksinasi COVID-19 Nasional [[Data per Tanggal 11 April 2022 Pukul 18.00 WIB]”, https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, “Vaksinasi COVID-19 Nasional [[Data per Tanggal 11 April 2022 Pukul 18.00 WIB]”, https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia,  2022,  “Vaksinasi  COVID-19  Nasional  [Data  per Tanggal 11 April 2022 Pukul 18.00 WIB]”, https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  et.  al.,  2021,  Buku  Saku  Tanya  Jawab  Seputar Vaksinasi COVID-19. https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/storage/2021/07/BUKU- SAKU- VAKSINASI -COVID-19_28MEI2021-.pdf
Nur Solikhah, “Tingginya Kasus Aktif dan Angka Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia”, Info Singkat Vol. XIII, No. 3/I/Puslit/Februari /2021, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hal. 15.
Pendataan :  Program  Vaksinasi  Gotong  Royong,  Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia, https://vaksin.kadin.id/#!/kuesioner
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
Rahayu Repindowaty Harahap and Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas  Menurut  Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities  (CRPD),”
Jurnal Inovatif VIII , no. 1 (2015): 17–29, https://online- journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191
Rokom,  Sehat  Negeriku,  Sehatlah  Bangsaku,  “Cakupan  Vaksinasi  Dosis  Pertama  Untuk Penyandang  Disabilitas  di  Jawa-Bali  Hampir  100%”,  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis- media/20210930/0938648/38648/ , 4 Oktober 2021.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19, “KADIN: 22.736 Perusahaan Terdaftar untuk Vaksinasi Gotong  Royong”,  20  Mei  2021, https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/kadin- 22736-perusahaan-terdaftar-untuk-vaksinasi-gotong-royong
Satuan Tugas Penanganan COVID-19, “Tahap Ke-34, 500 ribu Dosis Vaksin Sinopharm Tiba di Tanah Air (3 Agustus 2021)”, https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/tahap-ke- 34-500-ribu-dosis-vaksin-sinopharm-tiba-di-tanah-air-3-agustus-2021 , 4 Agustus 2021. Satuan Tugas Penanganan  COVID-19,  3  Juni  2021,  “Vaksinasi  COVID-19  bagi  Penyandang Disabilitas”, https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/vaksinasi-covid-19-bagi- penyandang-disabilitas
Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.02.01/MENKES/598/2021  tentang  Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Serta Pendidik, dan Tenaga Pendidikan
Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.02.02/III/15242/2021  tentang  Pelaksanaan Vaksinasi  COVID-19  bagi  Masyarakat  Rentan  dan  Masyarakat  Lainnya  yang  Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan
Tim Administrator COVID19 Go Id, “3T (Testing, Tracing, Treatment)  - Masyarakat Umum,” Covid19.Go.Id, diakses Mei 11, 2021, https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/3t- testing-tracing-treatment
Tim Administrator COVID19  Go  Id,  “Protokol,”  Covid19.Go.Id,  diakses  Mei  11,  2021, https://covid19.go.id/p/protokol .
Tim  Administrator  situ  KAWACOVID19.id,  “Bagaimana  Virus  Corona  Menyerang  Tubuh?”
KawalCOVID19 , diakses pada Mei 11, 2021,
https://kawalcovid19.id/content/650/bagaimana-virus-corona-menyerang-tubuh .
Tutik Inayati, 2021, “Dukung Percepatan Vaksinasi Penyandang Disabilitas, Kemensos Lakukan Pendataan Hingga Pendampingan, Kementrian Sosial Republik Indonesia. https://kemensos.go.id/dukung-percepatan-vaksinasi-penyandang-disabilitas-kemensos- lakukan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas United Nations , COVID-19 and Human Rights: We are all in this together , April 2020. WHO, Disability considerations during the COVID-19 outbreak, 2020; H. Kuper & P. Heydt, The Missing  Billion,  “Access  to  Health  Services  for  1  Billion  People  With  Disabilities,” LSHTM , 2019; I. Mactaggart et al., Access To Water And Sanitation Among People With Disabilities, BMJ open vol. 8 (6), 2020.
WHO,  World  Report  on  Disability,  2011;  A.  K.  Singh  et  al.,  “Comorbidities  in  COVID-19: Outcomes in  hypertensive  cohort  and  controversies  with  renin  angiotensin  system blockers”, Diabetes & metabolic syndrome 14 (4), 2020.
World Health Organization, SAGE-WHO Vaccination Priority Recommendations , 2020