“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 1 Januari 2022 e-ISSN: 2614-6002

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## STUDI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET HABITAT ALAMI DI DUSUN PASIR PUTIH DESA BAJO PULAU KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA
Zainuddin Mukhsin 1 , Mukhlis 2 , Indra Arif Hidayat 3 1,2 Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP Bima
3 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP Bima mukhlisbima@gmail.com
Info Artikel               Abstrak T ujuan    dalam    penelitian    ini    adalah    untuk    mengetahui    Bagaimana Keywords:
Pengelolaan, Pengusahaan Burung Walet Habitat Alami. Implementasi  Pengelolaan  Dan  Pengusahaan  Burung  Walet  Habitat  Alami  di Dusun Pasir Putih Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Jadi  menurut  pendekatan ini,    kawasan    penelitian    dilihat    sebagai    kenyataan    hidup    yang    dinamis, memiliki  pikiran  dan  perasaan  serta  subjektif  yang  unik,  sehingga  dalam pendekatan ini data  yang diperoleh tidak mesti angka atau data-data yang bisa digunakan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif-analitik  yaitu  suatu  pendekatan  dalam  meneliti  status kelompok  usaha,  kawasan,  kondisi,  suatu  peristiwa  maupun  kelas  peristiwa pada  masa  sekarang..  Data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar  dan bukan  angka.  Data  yang  mungkin  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan lapangan,    dokumen    dan    sebagainya    dideskripsikan    sehingga    dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.  Dalam proses analisis data, dalam penelitian ini digunakan konstruksi tiga alur, yaitu dengan reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Dari  hasil  pembahasan  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  mengacu  Peraturan  Bupati  Bima  Nomor  08
Tahun  2010.  Tentang;  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Bima  Nomor  631 Tahun  2005  tenang  petunjuk  tender  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang burung  walet  (colla  calia)  yang  termuat  dalam  surat  keputusan  Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima  Nomor:  03.3/025/369/03.4/2017 pasal  4 tentan  kewajiban  pihak  kedua  poin  3)  Memanfaatkan  tenaga  kerja  setempat (lokal)  dalam  kegiatan  pengelolaan  ,  poin  5)  Memberikan  program-program sosial  yang  dapat  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  setempat  tidak diaplikasikan  oleh  pihak  kedua  CV.  Samudra      matahari  sehingga  terjadi penyimpangan  peraturan  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang  burung  walet (colla  calia)  dengan  pelaksanaan  peraturan  yang  diberlakukan  oleh  CV. Samudra  matahari, seharusnya masyarakat pribumi juga harus mengetahui dan ikut  terlibat  dalam  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang  burung  walet  (colla calia) dengan tujuan diperhatikannya penduduk setempat baik secara geografis, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

## PENDAHULUAN
Sejarah  pengelolaan  burung walet habitat alami di  Dusun  Pasir Putuh Desa  Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima dapat ditelusuri semenjak mulai ditemukannya gua-gua  yang  dihuni  oleh  burung  walet  pada  tahun  1950-an.  Pada  saat  itu  masyarakat mengambil  sarang  walet  hanya  saat  membutuhkan  saja  yaitu  untuk  keperluan pengobatan.  Di  samping  itu  mereka  juga  belum  mengetahui  pasar  sarang  walet. Pengambilan  sarang  harus  seizin  tetua  adat  dan  hanya  diambil  seperlunya  saja.  Hal
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 1 Januari 2022 e-ISSN: 2614-6002
tersebut  berlangsung hingga  tahun 1980-an.  Pemanfaatan  sarang  walet  mulai  ditujukan untuk  kepentingan  komersial  sejak  tahun  1980  karena  sudah  ada  pasar  yang menampungnya.  Pengelolaan  masih  menjadi  wewenang  adat/desa  namun  diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pengelolanya. Pada awal-awal pengelolaan, hasil setiap kali pemanenan bisa mencapai 250 kg sarang walet. Akan tetapi karena pola pemanenan dan tekni pemanenan yang tidak mengindahkan azas kelestarian maka produksinya semakin menurun.  Panen  dilakukan  saat  sarang  baru  selesai  terbentuk,  sehingga  pada  tiap-tiap periode  panen,  hasil  panen  makin  menurun.  Alasan  tidak  adanya  pengaturan pengendalian panen adalah karena kekuatiran akan pencurian terhadap sarang walet.
Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  449/Kpts-II/1999  tentang Pengelolaan  Burung  Walet  (Collocalia  spp)  di  Habitat  Alami  (In-Situ)  dan  Habitat Buatan  (Ex-Situ)  telah  mendorong  pemerintah  Kabupaten  Bima  untuk  mengelola burung  walet  habitat  alami  maupun  di  luar  habitat  alami  dan  menjadikannya  sebagai salah  satu  sumber  pendapatan  daerah.  Sejalan  dengan  Keputusan  Menteri  Kehutanan dan  Perkebunan  Nomor  449/Kpts-II/1999  tersebut  maka  diterbitkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bima  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  dan  Pengusahaan  Burung Walet.  Pada  masa  itu  pengelolaan  burung walet  habitat  alami  diserahkan  kepada  pihak ketiga.  SKPD  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pengelolaan  tersebut  adalah Bagian    Ekonomi    Sekretariat    Daerah    Kabupaten    Bima.    Akan    tetapi    dalam pelaksanaannya  pengelola  atau  penender  pengelola  harus  penduduk  setempat,  namun kenyataan  yang terjadi dilapangan Pada tahun 2003 akhirnya pengelolaan dimenangkan oleh H. Kader bukan penduduk setempat dan berdasarkan sepengetahuan Desa selama 5 tahun.
Untuk  menyelaraskan  dengan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  100//Kpts- II/2003  tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Sarang  Burung  Walet  (Collocalia  spp)  maka ditetapkan   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bima   Nomor   7   Tahun   .2012   tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet. Pertimbangan lain yang melatar belakangi dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pengusahaan  burung  walet  dan  dalam  rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah. Implementasi peraturan terbaru tersebut mulai dilaksanakan tahun 2013
Kegiatan  utama  sebagai  tindak  lanjut  dari  Perda  tersebut  yang  berkaitan  dengan pengelolaan   burung   walet   habitat   alami   adalah   ditetapkannya   pemegang   Izin Pengelolaan  Burung  Walet  (IPBW)  Habitat  Alami  bagi  Gua  Malimbu  dan  Gua  Talaga Anafari melalui pelelangan karena pihak  yang mengajukan permohonan lebih dari satu. H.  Najib  selaku  pemenang  lelang  pengelolaan  gua  tersebut  mendapat  hak  untuk mengelola  tahap  kedua  gua  tersebut  selama  5  tahun,  dan  berlaku  mulai  saat  ditetapkan pada    bulan    Januari    tahun    2004    Dalam    kenyataannya    pada    tahun    2009,    setelah melakukan  15  kali  pemanenan,  H.  Najib  mengundurkan  diri  dan  mengembalikan  hak pengelolaan/IPBW  tersebut  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Bima,  kemudia  Pemerintah Kabupaten  Bima  membuka  kembali  pendaftaran  pelelangan,  dan  dimenangkan  oleh  H. Tayeb  sampai  berahir  tahun  2014  dan  mengembalikannya  kepada  pemerintah  daerah dengan  alasan  merugi.  Periode  selanjutnya,  setelah  H.  Tayeb,  Desa  Bajo  Pulau  tidak lagi mengetahui pihak-pihak yang memenangkan tender pengelolaan walet habitat alami tersebut.  Berdasarkan  pernyataan  pemerintah  yang  masih  menjabat  sampai  sekarang, informasi  tentang  pemenang  tender  pengelolaan  sarang  burung  walet  habitat  alami hanya diketahui lewat isu dan asumsi yang beredar dimasyarakat.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 1 Januari 2022 e-ISSN: 2614-6002
Pengelolaan  gua  walet  melalui  mekanisme  pemberian  IPBW  kepada  perorangan atau  badan  tertentu  dipandang  merupakan  upaya  privatisasi  sumberdaya  alam  burung walet habitat alami oleh pemerintah daerah. Hal ini karena masyarakat sekitar gua walet tidak  memiliki  akses  lagi  terhadap  keberadaan  gua  walet  dan  sarang  burung  walet tersebut.  Ketentuan  adanya  pembayaran  kontribusi  kepada  pemerintah  daerah  juga mengakibatkan  penilaian  bahwa  hanya  kalangan  yang  bermodal  kuat  yang  bisa memenuhi  syarat  untuk  mengajukan permohonan  pengelolaan  gua walet.  Fenomena ini menunjukkan  adanya  pengabaian  terhadap  hak-hak  masyarakat  lokal  terhadap  sumber daya alam di wilayahnya.
Terdapat  fenomena  berupa  pengunduran  diri  dari  pengusaha/pemegang  IPBW dalam  hak  pengelolaan  gua  walet  pada  tahap  Ketiga,  dengan  alasan  merugi  yang  di sebabkan hasil panen produksi sarang walet menurun dan populasi burung walet habitat alami  berkuran  sehingga  pengelola  mengalami  kerugian.  Menurut  ketentuan  dalam Perda  Kabupaten  Bima  Nomor  6  tahun  2012  Perubahan  kedua  atas  peratura  Daraeh Kabupaten  Bima  Nomor  4 Tahun 2000  Tentang  Peneglolaan dan  Pengusahaan  Burung Walet,  hak  IPBW  berlaku  selama  5  tahun.  Permasalahan  lain  adalah  belum terakomodirnya  hak  masyarakat  lokal  terhadap  keberadaan  gua  walet.  Hal  ini  menjadi suatu  pertanyaan  yang  perlu  dikaji  bagaimana  sebenarnya  implementasi  kebijakan pengelolaan burung walet habitat alami di Kabupaten Bima.
Faktor  yang  berperan  atau  mempengaruhi  implementasi  Perda  Nomor  6  tahun 2012,  penulis  berasumsi  bahwa  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  komunikasi,  sumberdaya maupun  sikap  atau  dukungan  dari  implementor  (pelaksanaan).  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bima  Nomor  6  Tahun  2012  pada  dasarnya  mengatur  pengelolaan  dan pengusahaan  burung walet, baik di habitat alami (in situ) maupun di habitat buatan (ex situ).  Dalam  penelitian  ini  difokuskan  terhadap  implemntasi  pada  pengelolaan  dan pengusahaan burung walet habitat alami (in situ).
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  ”Bagaimana  Implementasi Pengelolaan  dan  Pengusahaan  Burung  Walet  Habitat  Alami  Di  Desa  Bajo  Pulau Kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima?”.  Yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  Bagaimana  Implementasi  Pengelolaan  Dan  Pengusahaan  Burung Walet Habitat Alami di Dusun Pasir Putih Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
Pengelolaan  sarang  burung  walet  dikabupaten  gunung  kidul  merupakan  contoh perubahan  sistem  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  gua  walet  alam.  Pengelolaan  sarang burung walet di kabupaten gunung kidul pada awalnya dilimpahkan kepada pihak ketiga (pengusaha  sarang  burung  walet),  namun  yang  terjadi  adalah  penurunan  populasi  dan produksi akibat adanya pola pemanenan  yang tidak lestari karena pihak pengelola tidak mau  rugi  terkait  dengan  nilai  (uang)  kontrak  yang  telah  dikeluarkan  mereka  dalam memperoleh hak pengelolaan.
Untuk  mengatasi  permasalahn  tersebut,  pada  tahun  1993  diterapkan  suatu  sistem pengelolaan  swakelola,  dalam  hal  ini  dinas  pendapatan  daerah  ya  ng  ditunjuk  oleh pemerintah daerah  setempat  untuk mengelola sarang burung walet  yang berada  di  gua- gua  sepanjang  pantai  kabupaten  gunung  kidul.  Pengelolaan  dengan  sistem  swakelola dilakukan  dengan  memberikan  kontrak  kepada  masyarakat  yang  memenangkan  hak kelola  dengan  membayar  dengan  sejumlah  uang  kontrak  selama  satu  tahun.  Pengelola yang  memenangkan  kontrak  selain  berhak  mengelola  juga  berkewajiban  melakukan
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 1 Januari 2022 e-ISSN: 2614-6002
kegiatan  pelestarian  yang  telah  ditetapkan  untuk  menjaga  populasi  burung  walet  yang ada (Kedaulatan Rakyat.com: 2005).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif merupakan  pendekatan  yang  berusaha  untuk  menangkap  kenyataan  sosial  secara keselurhan  utuh  dan  tuntas  sebagai  suatu  kesatuan  kenyataan  (Trijono,  1998.185).  Jadi menurut  pendekatan  ini,  Kawasan  penelitian  dilihat  sebagai  kenyataan  hidup  yang dinamis.  Memiliki  pikiran  dan  perasaan  serta  subjektif  yang  unik,  sehingga  dalam pendekatan  ini  data   yang  diperoleh  tidak  mesti  angka  atau  data-data   yang  bisa digunakan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif-analitik  dimana  metode  deskriptif  adalah  suatu  pendekatan  dalam  meneliti status kelompok usaha, Kawasan, kondisi, suatu peristiwa maupun kelas peristiwa pada masa  sekarang.  Tujuannya  adalah  membuat  deskriptif  atau  gambaran  lukisan  secara sistematik,  faktual,  dan  akurat.  Mengenal  fakta-fakta  sifat-sifat  serta  hubungan  antara fenomena-fenomena yang diselidiki (Nasir, 1999: 63).
Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari  orang  yang  dijadikan  sumber  data  dan  juga  menjadi  alasan  peneliti  mengadakan penelitian.  Data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar  dan  bukan  angka.  Data yang  mungkin  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan  lapangan,  dokumen  dan sebagainya  dideskripsikan  sehingga  dapat  memberikan  kejelasan  terhadap  kenyataan atau  realitas  (Lexy  Moleong,  dalam  Sudarta,  2002:  66).  Adapun  instrumen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam proses  analisis  data,  dalam  penelitian  ini  digunakan  konstruksi  tiga  alur,  yaitu  dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara  dan  dokumentasi  tentang  Implementasi  Pengelolaan  Dan  Pengusahaan Sarang  Burung  Walet  Habitat  Alami  di  Desa  Bajo  Pulau  Kecamatan  Sape  Kabupaten Bima sebagai berikut :
Sarang burung wallet habit alami yang ada di Desa Bajo Pulau, terletak di Dusun Pasir Putih berada di atas bukit yang terdapat dua gua. Pertama berada di sebelah utara sekitar 3 Km2 dari pemukiman Dusun Pasir Putih dan gua yang ketua berada di sebelah selatan  berdampingan  dengan  lokasi  wisata  pantai  Dusun  Pasir  Putih  dengan  jarak sekitar 800 M2 dari pemukiman penduduk Dusun Pasir Putih Desa Bajo Pulau.
Pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang  burung  wallet  habitat  alami  yang  ada  di Desa  Bajo  Pulau  yaitu  mengacu  pada  Peraturan  Bupati  Bima  Nomor  08  Tahun  2010. Tentang;  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Bima  Nomor  631  Tahun  2005  tenang petunjuk  tender  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang  burung  walet  (colla  calia) Kabupaten Bima. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang burung  walet  bahwa  sarang  burung  walet merupakan  salah  satu  potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bima,  maka  perlu  dilakukan  penertbitan  dan  penataan pengelolaan dan pengusahaanya.  Berdasar  surat kontrak Pengelolaan dan  Pengusahaan Gua  Sarang  Burung  Walet  Kecamatan  Sape  dan  Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima Nomor  :  03.3/025/369/03.4/2017,  CV.  Samudra    Matahari,  berkedudukan  di  dusun
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 1 Januari 2022 e-ISSN: 2614-6002
langgar  bugis  RT.009  RW.004  Desa  Bugis  Kecamatan  Sape,  dalam  hal  ini  bertindak untuk  dan  atas  nama  CV.  Samudra  matahari  selanjutnya  disebut  pihak  kedua  sebagai pemegang tender pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
Kondisi  populasi  habitat  burung  wallet  alami  yang  ada  di  gua  wilayah  Dusun Pasir  Putih  mengalami  penurunan  jumlah  populasi,  salah  satu  gua  tempat  hidupnya populasi  burung  wallet  habitat  alami  telah  punah,  dikarenakan  kurang  baiknya  system pengelolaan  dan  pengusahaan  burung  wallet  habitat  alami  oleh  penender  sebelumnya dan kurangnya keterlibatan masyarakat serta pengontrolan oleh pemerintah sesuai surat kontrak Pengelolaan  dan  Pengusahaan  Gua Sarang  Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima  Nomor  :  03.3/025/369/03.4/2017  yang  termuat dalam  BAB  III  pasal  4  (b)  poin  2  tentang  melakukan  monitoring  dan  pengawasan terhadap  pengelolaan  dan  pengusahaan  gua  sarang  burung  walet  yang  dilakukan  oleh pemerintah  sebagai  pihak  pertama  tidak  dijalankan  sepenuhnya.  Sehing  penender  CV. Samudra    Matahari  sebagai  pengelola  dan  pengusahaan  sarang  burung  walet  (colla calia)  yang  masih  aktif  melakukan  perawatan  dengan  baik  untuk  keberlangsungan  dan kelestaria populasi burung walet (colla calia).
Pelestarian populasi burung walet (colla calia) oleh CV. Samudra  Matahari sudah dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  surat  kontrak  Pengelolaan  dan  Pengusahaan  Gua Sarang  Burung  Walet  Kecamatan  Sape  dan  Kecamatan   Lambu  Kabupaten  Bima Nomor:  03.3/025/369/03.4/2017  BAB  III  tentang  Hak  dan  Kewajiban  pasal  4  sebagai berikut:
Melakukan  budidaya  terhadap  gua  sarang  burung  walet  yang  sudah  ada (berproduksi)  dan  gua  yang  kurang  sempurna  atau  punah  (tidak  berproduksi)  melalui beberapa tahap atau cara yaitu :
a.  Membudidaya untuk pelestarian burung walet dilakukan minimal 1 kali setahun (full budidaya)  untuk  menentukan  waktu  panen   yang  tempat,  dan  melakukan  panen setelah anak burung walet mampu mencari makan di alam.
b.  Mengatur jadwal  panen untuk menjaga pelestarian dan peningkatan populasi burung walet dengan cara pengaturan panen sebagai berikut :
1)  Panen  pertama  dilakukan  pada  bulan  agustus  sampai  dengan  september  setelah melakukan budidaya/penetesan
2)  Panen kedua dilakukan pada bulak oktober sampai dengan november
3)  Panen ketiga dilakukan pada bulan desember  sampai dengan bulan januari
4)  Panen keempat dilakukan pada bulan Maret sampa April.
c.  Budidaya  untuk  meningkatkan  produksi  sarang  burung  walet  dilakukan  melalui penetasan  dengan  cara  membiarkan  burung sampai  bisa terbang sendiri  ,  tekhnologi panen  (jaring  melayang),  penghijauan  lingkungan  dan  pengendalian  hama  burung walet.
Sistem  panen  pada  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang  burung  wallet  habitat alami oleh CV. Samudra  matahari dilakukan 4 kali dalam satu tahun sesuai aturan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima.  Selama  CV.  Samudra   matahari mengelola dan pengusahaan sarang burung wallet  habitat alami  yang ada  di Desa  Bajo Pulau sejak bulan Agustu 2017 tidak pernah merasa kerugian selama mengelola, namun semenjak  adanya  pandemic  Covid-19  terjadi  penurunan  pendapatan  hasil  panen dekarenakan  harga  sarang  burung  wallet  habitat  alami  menurun  dipasaran  nasional maupun  internasional,  sehingga  manager  CV.  Samudra    matahari  berharap  pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan
terkait biaya penenderan.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 1 Januari 2022 e-ISSN: 2614-6002
Peraturan Bupati Bima Nomor 08 Tahun 2010. Tentang; perubahan atas Peraturan Bupati  Bima  Nomor  631  Tahun  2005  tenang  petunjuk  tender  pengelolaan  dan pengusahaan  sarang  burung  walet  (colla  calia)  yang  termuat  dalam  surat  keputusan Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima  Nomor  :  03.3/025/369/03.4/2017  pasal  4  tentan kewajiban  pihak  kedua  poin  3)  Memanfaatkan  tenaga  kerja  setempat  (lokal)  dalam kegiatan  pengelolaan  ,  poin  5)  Memberikan  program-program  sosial  yang  dapat memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  setempat  tidak  diaplikasikan  oleh  pihak kedua  CV.  Samudra    matahari  sehingga  terjadi  penyimpangan  peraturan  pengelolaan dan  pengusahaan  sarang burung walet  (colla  calia) dengan  pelaksanaan  peraturan  yang diberlakukan  oleh  CV.  Samudra    matahari,  seharusnya  masyarakat  pribumi  juga  harus mengetahui  dan  ikut  terlibat  dalam  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang  burung  walet (colla  calia)  dengan  tujuan  diperhatikannya  penduduk  setempat  baik  secara  geografis, sosial,   budaya,   politik   dan   ekonomi.   Kurangnya   hubungan   komunikasi   antara masyarakat setempat  dan pihak CV. Samudra   matahari sebagai  pemenang tender akan berdampak terhadap keamanan dan kelestarian habitat sarang burung walet (colla calia) karena  tidak  adanya  kerja  sama  antara  semua  pihak,  kurangnya  sosialisasi  pemerintah dan  pemenang  tender  CV.  Samudra     matahari.  Bapak  Joko  selaku  manager  CV. Samudra  matahari mengakui selama pengelolaan gua sarang burung wallet habita alami yang    ada    di    Desa    Bajo    Pulau    didak    ada    perubahan    terhadap    kondisi    ekonomi masyarakat Desa Bajo Pulau.

## KESIMPULAN
Berdasarkan   hasil   pembahasan   pada   bab   sebelumnya   tentang   “Implementasi Pengelolaan  Dan  Pengusahaan  Burung  Walet  Habitat  Alami  Di  Desa  Bajo  Pulau Kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima”  peneliti  menyimpulkan  bahwa  mengacu  Peraturan Bupati  Bima  Nomor  08  Tahun  2010.  Tentang;  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Bima Nomor  631  Tahun  2005  tenang  petunjuk  tender  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang burung walet (colla calia) yang termuat dalam surat keputusan Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan  Gua  Sarang  Burung  Walet  Kecamatan  Sape  dan  Kecamatan  Lambu Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/369/03.4/2017 pasal 4 tentan kewajiban pihak kedua poin 3) Memanfaatkan tenaga kerja setempat (lokal) dalam kegiatan pengelolaan , poin 5)  Memberikan  program-program  sosial  yang  dapat  memberikan  kontribusi  kepada masyarakat  setempat  tidak  diaplikasikan  oleh  pihak  kedua  CV.  Samudra    matahari sehingga  terjadi  penyimpangan  peraturan  pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang  burung walet (colla  calia)  dengan pelaksanaan peraturan  yang diberlakukan oleh  CV. Samudra matahari, seharusnya masyarakat pribumi juga harus mengetahui dan ikut terlibat dalam pengelolaan  dan  pengusahaan  sarang  burung  walet  (colla  calia)  dengan  tujuan diperhatikannya  penduduk  setempat  baik  secara  geografis,  sosial,  budaya,  politik  dan ekonomi.
Berdasarkan hasi penelitian tentang “Implementasi Pengelolaan Dan Pengusahaan Burung  Walet  Habitat  Alami  Di  Desa  Bajo  Pulau  Kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima” peneliti menyarankan sebagai berikut :
1)  Kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bima  agar  menjalankan  peraturan  kontrak pengelolaan   dan   pengusahan   sarang   burung   walet   habitat   alami   Nomor   : 03.3/025/369/03.4/2017 pasal 4 tentan kewajiban poin b Melakukan monitoring dan
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 1 Januari 2022 e-ISSN: 2614-6002
pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan gua sarang burung walet  yang dilakukan oleh pihak kedua secara maksimal.
2)  Kepada  CV.  Samudra    Matahari  sebagai  pengelola  dan  pengusahaan  gua  sarang burung wallet habitat alami agar menjalankan keseluruhan surat keputusan Kontrak Pengelolaan  dan  Pengusahaan  Gua  Sarang  Burung  Walet  Kecamatan  Sape  dan Kecamatan  Lambu  Kabupaten  Bima  Nomor  :  03.3/025/369/03.4/2017  secara makasimamal khususnya pada BAB III pasal 4 tentan kewajiban pihak kedua poin 3) Memanfaatkan tenaga kerja setempat (lokal)  dalam kegiatan pengelolaan , poin 5) Memberikan program-program sosial yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat.
3)  Kepada masyarakat Desa Bajo Pulau agar ikut serta terlibat dalam pengelolaan dan pengusahaan gua sarang burung wallet di Desa Bajo Pulau.
4)  Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan reverensi dalam mengkaji lebih dalam lagi pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agostiono,     Implementasi     Kebijakan     Publik     Model     Van     Meter     dan     Van Horn,http//kertyawitaradya.wordpre ss, diakses 5 September 2010, hlm 139.
Akib,  Haedar  dan  Antonius  Tarigan.  “Artikulasi  Konsep  Implementasi  Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1  Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.
Arikunto Suharsimi (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Budirnan,  A.  2002.l,  {Reproduksi  Sarang  Wale:  Kualitas  Atas  ..  Jakarta:  Penebar Swadaya.
------.2003.   Migrasi   Walet:   Teknik   Mencegah   dan   Memanggil,   Jakarta:   Pcnebar Swadaya,
Budirnan, A dan Tim Pcnulis PS. 2005. Budidaya dun Bisnis Sarang Walet. Ceiakan ke- 21 , Edisi rcvisi, Jakarta: Penebar Swadaya.
Edward  III,  George  C  (edited),  Public  Policy  Implementing,  Jai  Press  Inc,  London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1
…….Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 149-154.
Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  449/Kpts-II/1999  tentang Pengelolaan Burung Walet (Collocalia spp) di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan  (Ex-Situ)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
M. Nasir (1983). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mazmanian,  Daniel  A  and  Paul  A.  Sabatier.  Implementation  and  Public  Policy,  Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139.
Moleong   Lexy   J   (2002).   Metode   Penelitian   Kualitatif.   Bandung:   PT.   Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bima  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
Peraturan  Daerah  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 5, No. 1 Januari 2022 e-ISSN: 2614-6002
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bima  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
Purwanto   dan   Sulistyastuti   ,   Analisis   Kebijakan   dari   Formulasi   ke   Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21.
Ripley,  Rendal  B.  and  Grace  A.  Franklin,  Policy  Implementation  and  Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 15
…….Franklin.  Policy  Implementation  and  Bureaucracy,  second  edition,  the  Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148.
Sugiyono   (2008).   Metode   Penelitian   Kuantitatif   Kualitatif   dan   R&D.   Bandung:
Alfabeta.
Wibowo. S. I, 2005. Budidaya Sarang Walet, Surabaya: Arkola, Widodo J. dan Suudi, 2006, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Cetakan pertama.
Yogyakartn; Gadjah Mada lJniversitas Press.