## Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Yogyakarta
Sri Windarti Woliyono; Beni Hidayat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sri.windarti.law17@mail.umy.ac.id; beni.hidayat@umy.ac.id
Abstract
Legal  certainty  in  terms  of  legal  protection  for  holders  of  land  rights  is  the  aim  of  land registration,  where  proof  regarding  land  rights  is  explained  in  the  final  process  of  land registration, namely a document and land certificate. To support the implementation of land registration,  the  government  is  implementing  a  complete  systematic  land  registration (PTSL)  program  which  is  being  carried  out  for  the  first  time  simultaneously  for  all  land registration objects in the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other equivalent name which includes the collection of physical data. and juridical data  regarding  one  or  several  land  registration  objects  for  registration  purposes.  This research aims to identify factors in the implementation of land registration in Yogyakarta City  by  the  National  Land  Agency  of  Yogyakarta  City  as  well  as  obstacles  to  the implementation of complete systematic land registration. This research is empirical legal research. The research used primary data and secondary data by conducting interviews with employees of the Yogyakarta National Land Agency. The research results stated that the implementation of complete systematic land registration in the City of Yogyakarta carried out  by  the  Yogyakarta  National  Land  Agency  went  through  several  stages.  The implementation  and  stages  are  in  accordance  with  Ministerial  Regulation  No.  6  of  2018 concerning Systematic Complete Land Registration and Presidential Instruction Number 2 of 2018 concerning the Acceleration of Land Registration. Factors that become obstacles in implementing complete systematic land registration in the City of Yogyakarta include the lack of enthusiasm from the community and socialization of the Yogyakarta City land agency regarding the importance of a certificate of ownership of the land rights they own in the future and there is still a lot of land in the City of Yogyakarta whose owners do not have complete documents and the land is still in dispute.

## Keywords: Legal Certainty; Legal Protection; PTSL

## Abstrak
Kepastian hukum dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adalah tujuan  dari  pendaftaran  tanah,  yang  dimana  pembuktian  terkait  hak  atas  tanah diterangkan pada proses akhir pendaftaran tanah yaitu sebuah dokumen dan sertifikat tanah.  Untuk  mendukung  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  tersebut  pemerintah menyelenggarakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) program yang dilakukan pertama kali secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di wilayah republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  atau  nama  lain  yang  setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan data fisik  dan data yuridis mengenai satu atau beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan  pendaftarannya.  Penelitian  ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Yogyakarta oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta serta faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum empiris. Dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan  wawancara  dengan  pegawai  Badan  Pertanahan  Nasional  Yogyakarta.  Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota
Yogyakarta  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Yogaykarta  melalui beberapa  tahap.  Pelaksanaan  dan  tahapan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Menteri No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Intruksi Presiden  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah.  Faktor  yang menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kota Yogyakarta  diantaranya  kurangnya  antusiasme  masyarakat  dan  sosialisasi  badan pertanahan Kota Yogyakarta akan pentingnya suatu Sertifikat kepemilikan hak atas tanah dimilikinya  di  kemudian  hari  serta  masih  banyaknya  tanah  di  Kota  Yogyakarta  yang pemiliknya tidak memiliki berkas lengkap dan tanahnya masih bersengketa.
Kata Kunci : Kepastian Huku; Perlindungan Hukum; PTSL

## PENDAHULUAN
Manusia  dan  tanah  dalam  kehidupan  pada  hakikatnya  merupakan  dua  hal  yang tidak  dapat  berpisah  satu  sama  lain.  Tanah  mempunyai  nilai  yang  amat  besar  bagi manusia  karena  seluruh  kebutuhan  manusia  berkaitan  dengan  tanah  dan  manusia kembali  padanya  sejak  lahir  hingga  meninggal.  Tanah  tidak  hanya  dipandang  sebagai komoditas  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  saja,  namun  hubungan  antara  tanah  dan pemiliknya  melibatkan  nilai-nilai  budaya,  spiritual,  ekonomi  serta  adat  tertentu.  Bagi pemerintah,  tanah  selalu  dibutuhkan  untuk  pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah. 1
Sumber  daya  alam  yang  memiliki  nilai  ekonomis  serta  memiliki  nilai  sosial  dan politik dan pertanahan keamanan yang tinggi salah satunya adalah Tanah. Oleh karena itu,  kebijakan  pembangunan  pertanahan  haruslah  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan (integral) dari Kebijakan Pembangunan Nasional, hal tersebut diatur pada Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  “ bumi  dan  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” . 2
1 Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto. (2013). Hak Atas Tanah & Peralihannya, Yogyakarta. Liberty Yogyakarta, p.1.
2 Achmad Rubaie. (2007). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Malang. Bayumedia Publishing. p.1
Tanah  mempunyai  peran  penting  bagi  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat.
Tercukupinya  kebutuhan  manusia  akan  bahan  pangan,  dikarenakan  manusia  mampu mengolah  dan  mendayagunakan  tanah.  Kemampuan  tersebut  ternyata  tidak  terbatas pada  usaha  untuk  mencukupi  bidang  pangan  saja,  melainkan  untuk  usaha-usaha  yang lebih luas yang menyangkut perkembangan kehidupan seperti tanah untuk perumahan, pendirian  bangunan  industri,  perkantoran,  pendidikan,  tempat  ibadah  dan  berbagai keperluan lainnya.
Pengarahan  yang  lengkap  terkait  pemilikan,  pemanfaatan,  penggunaan  dan perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tanah  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat mengingat  pentingnya  makna  sebuah  tanah.  Semua  itu  bertujuan  untuk  menghindari terjadinya  sengketa  pertanahan,  baik  sengketa  harta  benda  maupun  tuntutan  hukum yang dibuat oleh pemiliknya. 3
Prodjodikoro  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Perdata  tentang  Hak  Atas Benda,  mengemukakan  bahwa  masalah  pertanahan  adalah  masalah  yang  sentral  dan starategis  dalam  kehidupan  manusia.  Dengan  demikian  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya konflik dimasyarakat yakni penguasaan tanah tanpa hak, sengketa kepemilikan hak atas tanah, tumpah tindih sertifikat, penggusuran atau pembongkaran dan penyerobotan lahan serta masalah lain yang berkaitan dengan tanah.
Kepastian  hukum  hak  atas  tanah  di  Indonesia  dapat  diperoleh  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Aturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang mengharuskan  Pemerintah  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah Indonesia,  selain  itu  juga  mewajibkan  pemegang  hak  untuk  mendaftarkan  tanah  yang
3 Gustio  Randa.  (2023).  Identifikasi  Potensi  Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah  Pada  Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jurnal Teknik Komputer Agroteknologi dan Sains , Vol. 2, No. 1. p.10 .
dimilikinya sesuai dengan peraturan yang ada. 4 Jaminan kepastian hukum diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yaitu “ untuk menjamin kepastian hukum oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Ketentuan  diatas  bermakna  bahwa  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan, penguasaan,  dan  penggunaan  tanah  harus  dilaksanakan  dengan  kegiatan  pendaftaran tanah  baik  milik  masyarakat  maupun  badan  hukum  ke  dinas  pertanahan  agar memperoleh jaminan hukum atas tanah yang dimilikinya
Pendaftaran  tanah  dianggap  sebagai  sarana  untuk  menjamin  kepastian  hukum dalam  penguasaan  dan  kepemilikan  tanah.  Keinginan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia  kini  menjadi  prioritas  utama  Kementerian Agraria dan Perencanaan Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional. Program pendaftaran tanah  secara  sistematis  ini  diimplementasikan  pada  tahun  2016  dan  ditargetkan  pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terpetakan. Presiden Joko Widodo menargetkan 60 juta bidang tanah dapat terdaftarkan dikurun waktu 5 tahun. 5
Status dan kedudukan hukum dari tanah milik pihak-pihak yang bersangkutan akan lebih  mudah  diketahui  dengan  dilaksanakannya  pendaftaran  tanah.  Selain  status  dan kedudukan  hukum,  pihak  pihak  tersebut  lebih  rinci  memahami  letak,  luas,  pemilik, batasan-batasan dan beban apa yang ada diatasnya. 6
4 Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanot. (1985). Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria . Jakarta. Ghalia Indonesia. p.19
5 Humas  Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia,  2018, Presiden  Jokowi  Teken  Inpres  Percepatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap .  https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan- pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/ (diakses pada 15 september pukul, 22:12 WIB)
6 Effendi Perangian. (1991). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta. CV. Rajawali. p. 95
Salah  satu  tujuan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yaitu  pemberian  jaminan kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal tersebut dapat terwujud melalui dua upaya yaitu:
1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas;
2. Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  yang  memungkinkan  bagi  pemegang  hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. 7
Ketentuan mengenai pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)  UUPA,  diterankan  lebih  lanjut  pada  peraturan  pemerintah.  Peraturan  pemerintah yang  mula-mula  adalah  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  10  Tahun  1961  tentang Pendaftaran  Tanah,  LNRI  Tahun  1961  Nomor  28-TLNRI  Nomor  2171.  Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku dengan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, LNRI Tahun 1997 Nomor 59-TLNRI Nomor 3696.
Pasal 1 Ayat  (1) PP No.  24 Tahun 1997  menyebutkan bahwa “Pendaftaran  tanah adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menurus berkesinambungan  secara  teratur,  meliputi  pengumpulan  pengolahan  pembukuan  dan penyajian,  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis  dalam  bentuk  peta  daftar mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat dan tanda bukti bagi bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun serta hak-hak tertentu  yang  membebani”. 8 Sedangkan  pada  UUPA  Pasal  19  ayat  (3)  menerangkan “Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  negara  masyarakat,
7 Urip Santoso. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Jakarta. Prenadamedia Group. p. 277- 278 8 I Ketut Oka Setiawan. (2019). Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan . Jakarta Timur. Sinar Grafika.  p. 13
keperluan  lalu  lintas  sosial  ekonomi  serta  kemungkinan  penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria”. 9
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 Kepres terkait Pebentukan Kementrian Agraria, Presiden Republik Indonesia membentuk Kementrian Pembentukan Kementrian Agraria  yang  disamakan  dengan  Pendaftaran  Tanah  dan  Pedoman  Pelaksanaannya  di Indonesia,  yang  kepemimpinannya  diketuai  langsung  Menteri  Agraria.  Sasaran  tugas kementrian Agraria adalah:
1. Menyiapkan  penyusunan peraturan Perundang-undangan Agraria nasional;
2. Secara  umum  Menyelenggarakan  serta  mengamati  dengan  cermat  undang- undang  agrarian  nasional  serta  memberi  pedoman  kepana  pemimpin  terkait pelaksanaannya secara khusus;
3. Melaksanakan  upaya  agar  melengkapi  derajat  serta  ketegasan  hak  atas  tanah bagi rakyat. 10
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  paska  lahirnya  UUPA  telah  memperluas lapangan  pekerjaan  Kementrian  Agraria  melalui  aktifitas  reforma  agraria  dan penggunaan lahan/tanah. Pada waktu berdirinya, Kementrian Agraria  memiliki 4 pilar yang terdiri dari: 11
1. Pilar Hak guna tanah (Kementrian Agraria);
2. Pilar Pendaftaran Tanah (Dinas Pendaftaran Tanah);
3. Pilar reforma agraria;
4. Pilar land  use atau  penggunaan  lahan  tanah  dimana  direktorat  Tata  Bumi
Departemen  Pertanian  merupakan  sumber  utamanya  (tidak  bersumber  dari Direktorat Tata Ruang Departemen Pekerjaan Umum).
9 Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 10 Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2017). Hukum Agraria Indonesia . Solo. Kafilah Publishing. p. 119. 11 Ibid , p. 120.
Pendaftaran  tanah  dilakukan  dengan  tujuan  memberikan  ketegasan  hukum  dan pengamanan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  tanah.  Pada  akhir  proses  pendaftaran tanah, dihasilkan bukti berupa Buku Tanah dan sertfikat tanah, yang mencakup Salinan buku tanah dan surat ukur. 12
Pendaftaran bidang tanah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan pesan yang tercantum pada Pasal 19 UUPA di negara Indonesia. Pemerintah telah membuat program percepatan  pendaftaran  tanah  melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) hingga  tahun  2025.  Pada  tahun  2018  tanggal  13  februari,  Presiden  ke  enam  Negara Republik Indonesia Joko Widodo dalam dukungannya terkait  pelaksanaan program ini, dikeluarkan Intruksi Presiden terkait Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Indonesia dalam hal ini Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. 13
Mendukung  implementasi  PTSL  disemua  wilayah  Indonesia,  Kementrian  Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indoensia  menggelar  program PTSL. Melalui Upaya ini, diharapkan bahwa program program PTSL yang dikembangkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan pengaruh  terhadap  tertib  hukum  administrasi  pertanahan  dan  juga  memacu perkembangan  taraf  perekonomian  warga  yang  berstatus  kurang  mampu. 14 Sertifikat tanah  yang  diperoleh  Masyarakat  diharapkan  akan  memiliki  nilai  yang  berharga, memungkinkan mereka menggunakannnya sebagai jaminan di instatnsi perbankan dan instansi pendanaan lainnya.
12 Urip Santoso, Op. Cit, p. 4-5.
13 Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018). Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap .  https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan- pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/ (diakses pada 15 september pukul, 22:27 WIB)
14 Dian Aries Mujiburohman.  (2018). Potensi  permasalahan pendaftaran  tanah sistematis lengkap (PTSL). Bhumi Jurnal Agraria dan Pertahanan . Vol. 4, No. 1. p. 90.
Pogram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diselenggarakan diseluruh daerah  di  Indonesia,  termasuk  Kota  Yogyakarta.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyak masyarakat  kurang  mengetahui  pentingnya  memiliki  legalitas  akan  tanah  yang dimilikinya.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  tidak  mengentahui  cara  untuk mensertifikatkan  tanahnya  serta  masyarakat  juga  minim  pemahaman  terkait  konsep penyelenggaraan  aktifitas  pendaftaran  tanah  oleh  Pemerintah  yang  dalam  hal  ini  juga terhitung sebagai program/agenda Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh BPN Kota Yogyakarta.
Beberapa  faktor  fundamental  pemicu  sebagian  Masyarakat  belum  mendaftarkan hak atas tanah yang mereka miliki adalah minimnya Tingkat Pendidikan yang membuat mereka kurang memahami proses pendaftaran hak-hak atas tanah. Selain itu, jika dilihat dari sisi ekonomi dan pendidikan, dapat dilihat bahwasanya banyak dari mereka asalnya masuk  dalam  ketgori  wilayah  yang  belum  berkembang  atau  belum  maju,  sehingga mengalami hambatan dalam menentukan persiapab pendanaan untuk pendaftaran hak kuasa tanah.
Perselisihan  atau  permasalahan  masih  terus  muncul  karena  tidak  terealisasinya pendaftaran hak atas tanah secara menyeluruh, yang dalam hal ini pemerintah sebagai entitas atau stakeholder yang berwenang terkait pendaftaran hak atas tanah menimbang untuk melaksanakan program tersebut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa di masa mendatang. 15
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia    berdasarkan    Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 adalah negara hukum (UUD) yang memberikan jaminan dan  perlindungan  Pasal 19 ayat
15 Bambang  Surato,  Supadno.  (2023).  Hambatan-hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). The Indonesian Journal of Public Administration , Vol.9, No.01. p.28
(1) Undang-Undang Pokok Agraria. 16 Kewarganegaraan indonesia mencakup hak warga negara agar memperoleh, memiliki dan menggunakan kuasa terhadap tanahnya sesuai kehendak dan masih dalam batasan aturan yang berlaku. 17
Terdaftarnya hak atas tanah, membuat Masyarakat akan memperoleh sertifikat hak milik  tanah  sebagai  bukti  yang  sah  tentang  kepemilikan  tanah  mereka.  Sertifikat  ini digunakan sebagai alat untuk membuktikan status masyarakt sebagai pemilik  sah dari tanah  tersebut,  sehingga  masyarakat  yang  mempunyai  hak  guna  tanah  terjamin  dan terlindungi secara hukum.
Saat  ini,  Kementrian  Agraria  dan  tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional sedang  menggelar  proses  penyertifikatan  tanah  secara  massal  melalui  kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Republik Indonesia. 18
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, atau PTSL, adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia di satu wilayah desa/kelurahan atau  setingkatnya.  Kegiatan  ini  mencakup  pengumpulan  data  fisik  dan  data  hukum mengenai  satu  atau  beberapa  objek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan pendaftarannya. 19
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif pemerintah yang mencakup pembiayaan pembuatan sertifikat tanah yang didukung oleh pemerintah. Oleh karena itu, peserta program ini tidak perlu mengeluarkan biaya dalam jumlah besar. Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka diharapkan bagi masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  tanahnya  dapat  mendaftarkan  tanahnya  dan
16 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
17 Adrian Sutedi. (2010). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta. Sinar Grafika. p. 1.
18 Henry  Sinaga.  (2018). Hukum  Agraria  Dalam Teori  dan  Praktik  Kompilasi  Tulisan  tentang Carut Marut Regulasi di Indonesia . Bandung. PT Citra Aditya Bakri. p 45 .
19 Pasal 1 angka 1  Peraturan  Menteri Agraria dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018
mendapatkan  sertifikat  hak  guna  tanah  melalui  program  ini.  Namun  dengan  adanya program  ini  tidak  menutup  kemungkinan  akan  timbul  kendala  dalam  pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sistem pendaftaran tanah melalui bentuk penulisan dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Yogyakarta” .

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Yogyakarta
Adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pertama kali muncul sebagai respons terhadap penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Program  Operasi Nasional Agraria lewat Pendaftaran Tanah Sistematis. Meskipun Agenda Operasi Nasional Agraria  tidak  sepenuhnya  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  pada  saat  itu,  PTSL dihadirkan  sebagai  program  pendaftaran  tanah  yang  bersifat  sistematis  dan  memiliki pendekatan  konseptual  yang  berbeda.  Penting  untuk  disadari  bahwa  dari  segi  yuridis, tidak semua bidang tanah dapat mendapatkan sertifikat. 20
Selanjutnya, sesuai dengan petunjuk teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap, panitia  ajudikasi  percepatan  melakukan  analisis  terhadap  data  yuridis  yang diinventarisasi.  Analisis  ini  berfokus  pada  data  kepemilikan  yang  menunjukkan  relasi hukum  dari  partisipan  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  dengan  tanah  yang didaftarkan.  Hasil  pendataan  data  tersebut  diklasifikasikan  menjadi  empat  kluster, sebagai berikut: 21
20 Wahyuni. (2017). Problematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Alternatif Penyelesaiannya (Studis Kasus di Provinsi Sumatera Utara), Puslitbang Kementrian ATR/BPN, Jakarta Pusat.
21 Septina  Maryanti  P.  (2017). Paper  Kebijakan  Pelaksanaan  Percepatan  Pendaftaran  Tanah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Pusat.
1. Kluster  1  (satu)  mencakup  bidang  tanah  yang  memiliki  data  yuridis  yang melengkapi ketentuan penerbitan sertifikat hak atas tanah;
2. Kluster  2  (dua)  mencakup  bidang  tanah  yang  memiliki  data  yuridis  yang melengkapi ketentuan penerbitan sertifikat, akan tetapi ditemukan perkara di Pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016.
3. Kluster 3 (tiga) yaitu data yuridis pada bidang tanah yang penerbitan sertifikat dan pembukuannya tidak bisa dilakukan akibat:
a. Subyek  Warga  Negara  Asing,  Badan  Hukum  swastata,  subyek  tidak  tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap;
b. Obyek  merupakan  tanah  P3MB,  Prk  5,  Rumah  Golongan  III  Obyek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente;
4. Kluster 4 mencakup situasi di mana subjek dan objek tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap karena telah memiliki sertifikat.
Pada  BAB  III  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  Pasal  4  Ayat  (4)  Nomor  6  Tahun  2018,  menyatakan  bahwa  “pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan  dan  penetapan  panitia  ajudikasi  PTSL  dan  satuan  tugas  penyuluhan, pengumpukan  data  fisik  dan  pengumpulan  data  yuridis,  penelitian  data  yuridis  untuk pembuktian  hak,  pengunguman  data  fisik  dan  data  yuridis  serta  pengesahannya, penegasan  konversi,  pengakuan  hak  dan  pemberian  hak,  pembukuan  hak,  penerbitan Sertifikat  hak  atas  tanah,  pendokumentasian  dan  penyerahan  hasil  kegiatan  samapi kelaporan”.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan  Staff  Kantor  Pertanahan  Kota  Yogyakarta  menjelasakan  bahwa  pada  program
kegiatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  bentuk pelaksanaannya sudah dilakukan  berdasarkan aturan dan kebijakan yang ada.  Adapun kegiatan pelaksanaan PTSL di Kota Yogyakarta terdiri dari:

## 1. Perencanaan dan Persiapan
Kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap harus melalui tahapan seperti disebut pada Pasal 4 PMATR/KBPN No. 6 Tahun 2018 yaitu melalui dari penetapan lokasi hingga pelaporan.
Perencanaan  dan  persiapan  merupakan  tahap  yang  penting  dalam  kegiatan PTSL.  Dalam  proses  perencanaan  dan  persiapan  melibatkan  sejumlah  sumber- sumber  di  dalamnya  termasuk  manusia,  dana,  kemampuan  organisasi,  baik  oleh pemerintah  maupun  oleh  swasta  (Individu  atau  kelompok  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan).  Sebagai  pendekatan  untuk pengambilan keputusan, yang memperhitungkan baik keputusan yang fundamental maupun  keputusan  inkramental  dan  memberikan  urutan  teratas  bagi  proses pembuatan  fundamental  yang  meberikan  arahan  dasar  dan  proses-proses pembuatan kebijakan dan inkramental jalan bagi keputusan-keputusan ini tercapai 22 .
Berdasarakan hasil wawancara peniliti dengan satgas PTSL Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bahwasanya dalam pelaksanaan PTSL Tahun 2017 dan Tahun 2018, Kantor  Pertanahan  Kota  Yogyakarta  melakukan  pertemuan  untuk  mempersiapkan percepatan penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap 23 . Adapun materi dalam pertemuan tersebut adalah:
a. Perancanagan dan time scheedule;
22 Solochin  Abdul  Wahab.  (2014). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara , Jakarta, Bumi Aksara, p. 19. 23 Hasil Wawancara dengan Supriyanti dan Priyanti, Staf Kantor Badan Pertanahan Kota Yogyakarta, pada tanggal 07 Desember 2023
Adanya  perancangan  matrik  perencanaan  percepatan  penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
b. Penetapan lokasi;
Pengidentifikasian bidang tanah di Kota Yogyakarta yang belum terdaftar;
c. Perencanaan percepatan/akselerasi pelaksanaan pendaftaran sistematis Kantor Pertanahan Kota Yogaykarta di antaranya yaitu:
i. Mencetak Mencetak Peta Kerja atau base map di 45 Kelurahan dengan ukuran A0;
ii. Mencetak 45 register dengan dasar buku register HPPT di 45 Kelurahan;
iii. Menyusun buku daftar normatif di 45 Kelurahan.

## 2. Penetapan Lokasi
“Penetapan lokasi kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan menetapkan lokasi kegiatan PTSL wilayah kerjanya, penetapan loksi tersebut juga  dilakukan  dalam  satu  wilayah  kelurahan  atau  secara  bertahap  bagian  demi bagian  dalam  satu  hamparan”  sebagaimana  dijelaskn  dalam  Pasal  7  Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.
Adapun  penetapan  lokasi  PTSL  Tahun  2017  dan  2018  di  Kantor  Pertanahan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.  Penetapan lokasi PTSL 2017
No. LOKASI PTSL Jumlah Bidang KECAMATAN KELURAHAN 1. Kraton 1. Penembahan 232 2. Patehan 122 3. Kadipaten 144 2. Gondomanan 4. Prawirodirjan 145
3. Mergangsan 5. Keprakan 167 6. Wirogunan 248 7. Brontokusuman 209 4. Danurejan 8. Bausasran 63 9. Suryatmajan 24 10. Tegalpanggung 54 5. Pakualaman 11. Gunugketur 118 12. Purwokinanti 168 6. Umbulharjo 13. Mujamuju 154 14. Warungboto 116 15. Giwangan 130 16. Semaki 119 17. Tahunan 215 7. Jetis 18. Gowongan 151 19. Bumijo 76 20. Cokrodiningratan 44 8. Wirobrajan 21. Patangpuluhan 225 22. Pakuncen 215 23. Wirobrajan 215 24. Tegalrejo 89 9. Tegalrejo 25. Kricak 10 26. Karangwaru 86 27. Bener 18 10. Gedongtengen 28. Pringgokusuman 111 29. Sosromenduran 64 11. Mantirejon 30. Mantirejon 213 31. Gedongkiwo 247 32. Suryodiningratan 114 12. Gondokusumanan  33. Terban 30 34. Kotabaru 10 35. Baciro 47
36. Demangan 22 37. Klitren 13 13. Kotagede 38. Prenggan 163 39. Purbayan 208 40. Rejowinangun 82 14. Ngampilan 41. Ngampilan 174 42. Notoprajan 180 Jumlah 14 Kecamatan 42 Kelurahan 5.100 bidang

## Sumber: Data Kesekretariatan PTSL 2017
Tabel 2. Realisasi Fisik PTSL Tahun 2017
No. LOKASI PTSL JUMLAH BIDANG KECAMATAN KELURAHAN K1 K3 1. Kraton 1. Penembahan 7 69 2. Patehan 11 1 3. Kadipaten 23 6 2. Gondomanan 4. Prawirodirjan 22 223 5. Ngupasan 20 11 3. Mergangsan 6. Keparakan 14 110 7. Wirogunan 26 257 8. Brontokusuman 16 367 4. Danurejan 9. Bausasran 29 69 10. Suryatmajan 1 27 11. Tegalpanggung 16 54 5. Pakualaman 12. Gunugketur 4 1 13. Purwokinanti 13 16 6. Umbulharjo 14. Mujamuju 35 105 15. Warungboto 17 22 16. Giwangan 18 50 17. Semaki 14 4 18. Tahunan 47 2
19. Pandeyan 31 38 20. Sorosutan 13 71 7. Jetis 21. Gowongan 60 202 22. Bumijo 36 140 23. Cokrodiningratan 40 11 8. Wirobrajan 24. Patangpuluhan 9 199 25. Pakuncen 77 6 26. Wirobrajan 57 3 27. Tegalrejo 20 2 9. Tegalrejo 28. Kricak 14 8 29. Karangwaru 16 2 30. Bener 20 42 10. Gedongtengen 31. Pringgokusuman 93 8 32. Sosromenduran 59 19 11. Mantrijeron 33. Mantrijeron 60 1 34. Gedongkiwo 70 0 35. Suryodiningratan 37 10 12. Gondokusumanan  36. Terban 66 356 37. Kotabaru 0 85 38. Baciro 61 13 39. Demangan 17 515 40. Klitren 13 346 13. Kotagede 41. Prenggan 19 133 42. Purbayan 5 7 43. Rejowinangun 17 21 14. Ngampilan 44. Ngampilan 49 2 45. Notoprajan 138 36 Jumlah  14 Kecamatan 45 Kelurahan 1.430  3.670 Sumber: Data Kesekretariatan PTSL 2017 Tabel 3. Penetapan Lokasi PTSL 2018 No. LOKASI PTSL Jumlah Bidang
KECAMATAN KELURAHAN 1. Kraton 1. Penembahan 348 2. Patehan 312 3. Kadipaten 404 2. Gondomanan 4. Prawirodirjan 199 5. Ngupasan 312 3. Mergangsan 6. Keparakan 206 7. Wirogunan 345 8. Brontokusuman 273 4. Danurejan 9. Bausasran 173 10. Suryatmajan 71 11. Tegalpanggung 211 5. Pakualaman 12. Gunugketur 124 13. Purwokinanti 217 6. Umbulharjo 14. Mujamuju 382 15. Warungboto 124 16. Giwangan 268 17. Semaki 86 18. Tahunan 323 19. Pandeyan 312 20. Sorosutan 559 7. Jetis 21. Gowongan 240 22. Bumijo 948 23. Cokrodiningratan 408 8. Wirobrajan 24. Patangpuluhan 223 25. Pakuncen 261 26. Wirobrajan 152 27. Tegalrejo 90 9. Tegalrejo 28. Kricak 214 29. Karangwaru 168 30. Bener 175
10. Gedongtengen 31. Pringgokusuman 340 32. Sosromenduran 158 11. Mantrijeron 33. Mantrijeron 248 34. Gedongkiwo 387 35. Suryodiningratan 341 12. Gondokusumanan 36. Terban 298 37. Kotabaru 94 38. Baciro 92 39. Demangan 139 40. Klitren 438 13. Kotagede 41. Prenggan 528 42. Purbayan 140 43. Rejowinangun 133 14. Ngampilan 44. Ngampilan 305 45. Notoprajan 190 Jumlah 14 Kecamatan 45 Kelurahan 11.959 Sumber: Data Kesekretariatan PTSL 2018 Tabel 4. Realisasi Fisik PTSL 2018
No. LOKASI PTSL JUMLAH BIDANG KECAMATAN KELURAHAN K1 K3 K4 1. Kraton 1. Penembahan 55 278 15 2. Patehan 6 263 43 3. Kadipaten 6 383 15 2. Gondomanan 4. Prawirodirja n 10 104 85 5. Ngupasan 2 194 116 3. Mergangsan 6. Keparakan 13 75 118 7. Wirogunan 44 244 57 8. Brontokusu man 29 92 152 4. Danurejan 9. Bausasran 5 129 39 10. Suryatmajan 1 23 47
11. Tegalpanggu ng 16 137 58 5. Pakualaman 12. Gunugketur 7 64 53 13. Purwokinant i 3 136 78 6. Umbulharjo 14. Mujamuju 10 139 233 15. Warungboto 7 75 42 16. Giwangan 1 77 190 17. Semaki 6 32 48 18. Tahunan 47 126 150 19. Pandeyan 8 82 222 20. Sorosutan 15 193 351 7. Jetis 21. Gowongan 0 149 91 22. Bumijo 54 781 113 23. Cokrodiningr atan 15 321 72 8. Wirobrajan 24. Patangpuluh an 14 143 66 25. Pakuncen 48 116 97 26. Wirobrajan 17 57 78 27. Tegalrejo 4 66 20 9. Tegalrejo 28. Kricak 23 63 128 29. Karangwaru 35 49 84 30. Bener 15 125 35 10. Gedongtengen 31. Pringgokusu man 13 264 63 32. Sosromendur an 5 43 110 11. Mantrijeron 33. Mantrijeron 26 94 128 34. Gedongkiwo 79 156 152 35. Suryodiningr atan 42 175 124 12. Gondokusuma nan 36. Terban 36 40 222 37. Kotabaru 0 77 17 38. Baciro 41 36 15 39. Demangan 2 27 110 40. Klitren 25 342 71
13. Kotagede 41. Prenggan 15 70 443 42. Purbayan 17 69 54 43. Rejowinangu n 5 19 109 14. Ngampilan 44. Ngampilan 25 20 77 45. Notoprajan 9 75 106 Jumlah 14 Kecamatan 46. 45 Kelurahan 856 6.406 4.697

## Sumber: Tabel Kesekretariatan PTSL 2018

## 3. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL
Setelah  penetapan  lokasi,  atau  perubahan  penetapan  lokasi,  Kepala  Kantor Pertanahan  membentuk  dan  menetapkan  Panitia  Ajudikasi  PTSL.  Susunan  Panitia Ajudikasi PTSL yaitu sebagai berikut:
a. Ketua  Panitia  juga  sebagai  anggota  yang  diduduki  oleh  seorang  staf  Kantor Pertanahan;
b. Wakil Ketua yang berasal dari staf kantor pertanahan yang juga sebagai anggota memahami perihal infrastruktur pertanahan.
c. Wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria yang juga sebagai anggota memahami perihal hubungan hukum pertanahan;
d. Sekretaris yang dijabat oleh seorang staf Kantor pertanahan;
e. Kepala  Desa/Kelurahan  setempat  atau  seorang  pengurus  Desa/Kelurahan  yang ditunjuknya; dan
f. Anggota dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan. 24
Anggota komisi Ajudikasi PTSL pada kondisi situasional dapat diangkat dari staf departemen  lain  di  departemen  tersebut  selain  departemen  hubungan  hukum keagrariaan dan infrastruktur keagrariaan di kantor wilayah dan lahan kantor BPN.
24 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018
Dengan  menimbang  ketersediaan  sumber  daya  pelaksana,  masing-masing  komisi Ajudikasi PTSL dapat dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa wilayah kecamatan  dengan  melibatkan  unsur  perangkat  setiap  desa/kelurahan  yang bersangkutan. 25
Tujuan  dari  pemerintah  untuk  membentuk  Panitia  Ajudikasi  ialah  untuk membantu  Pendaftaran  Tanah  awal  di  desa-desa,  serta  membantu  untuk membuktikan kepemilikan tanah-tanah eks hukum adat yang dikonversikan menjadi tanah  hak-hak  yang  terdapat  di  dalam  UUPA,  baik  yang  memiliki  alat  bukti kepemilikan tanah maupun yang tidak memiliki alat bukti kepemilikan.
Pembentukan dan Penetapan panitia ajudikasi PTSL tertuang dalam Pasal 11 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata/Ruang.  Dalam  pasal  14  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata/Ruang  menjelaskan  mengenai  adanya  pembagian  tugas  masing- masing agar program PTSL ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 4. Penyuluhan
a. Kegiatan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017
Kegiatan  penyuluhan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dilaksanakan awal  mulanya  oleh  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dan  Kantor  Pertanahan  Kota Yogyakarta di auditorium Dinas Perizinan Balai Kota Yogyakarta. Proses menyuluh direalisasikan  di  seluruh  daerah  di  kota  yogyakarta  tepatnya  di  45  kelurahan.
Sosialisasi  PTSL  Tahun  2017  melalui  videotron  dan  baliho  di  lokasi-lokasi strategis, banner disetiap  kelurahan  dan  kegiatan  sosialiasi  PTSL  juga  lewat permintaan tertulis dari penduduk setempat.
b. Kegiatan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018
25 Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Agrari dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018
Penyuluhan yang di selenggarakan pada tahun 2018 diadakan di Ruang Atas Kompleks  Balai  Kota  Yogyakarta,  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Himbauan terkait PTSL ini dilakukan di 45 Kelurahan di seluruh Kota Yogyakarta, baik di rumah penduduk maupun di Balai RT/RW yang ada di daerah kota tersebut. Selain itu, sosialisasi PTSL juga dilakukan melalui Permohonan Tertulis yang diajukan oleh warga.
Adapun  himbauan  terkait  PTSL  ini  diselenggarakan  dengan  menyampaikan informasi-informasi yang jelas sebagai berikut:
a. Keuntungan untuk warga, pemerintah dan negara atas hasil pengimplementasian agenda PTSL;
b. Menentukan dan membuat batas-batas pada setiap bidang tanah;
c. Penyiapan dokumen yuridis;
d. Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satuan tugas Fisik dan Satuan tugas Yuridis;
e. Hasil akhir program PTSL;
f. Pemerintah  dan/atau  sumber  lain  yang  sah  melalui  kegiatan  PTSL  akan menyiapkan pendanaan;
g. Estimasi  pendanaan  dan/atau  pajak  yang  akan  di  bebankan  kepada  peserta kegiatan PTSL.

## 5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah
Pengumpulan  data  fisik  dilakukan  dengan  mengukur  dan  memetakan  bidang tanah menggunakan teknologi survei dan pemetaan seperti drone, sistem penentuan posisi global “GPS”, stasiun referensi yang beroperasi terus menerus (CROCS), total stasiun, pengukur jarak dan teknologi lainnya. Pemanfaatan peta citra atau gambar permukaan  bumi  yang  diperoleh  dari  sensor  penginderaan  jauh  juga  digunakan
sebagai  hal  fundamental  untuk  pembuatan  peta  pendaftaran.  Pelaksanaan Pengumpulan Data Fisik  ini dilakukan oleh Satuan tugas Fisik yang mengacu pada ketentuan  peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6  Tahun  2018  Pasal  15  ayat  (1).  Begitu  pula  dengan  pengumpulan  Data Yuridis  dilakukan  oleh  Satuan  tugas  Yuridis  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 20.
Berikut  pengumpulan  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis  bidang  tanah  Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
a. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah 2017
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  supriyanti  selaku  Satgas  PTSL Tahun 2017 bahwasanya terdapat 5.100 bidang menjadi 1.430 bidang Kluster 1 dan 3.670 bidang Kluster 3 dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah.
b. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah 2018
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Riyanti selaku Satgas PTSL Tahun 2018  bahwasanya  terdapat  11.595  bidang  beradasarkan  hasil  fisik  berupa  3 Kluster  yaitu  Kluster  1  sejumlah  865  bidang,  kluster  3  sejumlah  6.406  bidang Kluster dan Kluster 4 sejumlah 4.679 bidang.

## 6. Pemeriksaan Tanah
Pemeriksaan  tanah  dilakukan  guna  memverifikasi  keterangan  yang  terdapat dalam  data  yuridis  agar  sesuai  dengan  kondisi  aktual  di  lapangan.  Proses  ini melibatkan  penggalian  informasi  terkait  kesamaan  nama  dan  kedudukan  atau jabatan  peserta  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Selain  itu,  dilakukan
perbandingan  antar  informasi  yang  tercatat  dalam  lembar  isian  pendataan  dan dokumen/data yuridis dengan realitas status penguasaan tanah.
Beradasarkan  hasil  wawancara  dengan  Satgas  PTSL  bahwasannya  setelah dilakukan pengukuran oleh Ketua Panitia Ajudikasi dan didampingi oleh Lurah lokasi kegiatan PTSL dilakukannya penyesuaian dengan apa yang tercantum di alas haknya, memeriksa antara bidang tanah alas hak dan dilakukannya juga penyesuaian antara nama peserta dan profesinya sebagai pemilik bidang tanah dan peserta Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL).
7. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Serta Pembuktian Hak Dilakukan publikasi data fisik dan data hukum di lapangan serta pembuktian hak. Untuk menghormati asas keterbukaan atau biasa di kenal asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah, maka dilakukan publikasi data yang aktual dan sah atau juga sering disebut dengan data fisik dan data yuridis. Kegiatan data fisik dan data yuridis bidang tanah didokumentasikan dalam daftar isian 201B yang kemudian dipublikasikan di papan pengumuman atau papan informasi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan juga di setiap papan informasi kelurahan. Penyerahan kewenangan kegiatan  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kantor  Pertanahan Kota Yogyakarta meliputi:
a. Penandatanganan Buku Tanah;
b. Pengunguman;
c. Pengesahan data fisik dan data yuridis Pendaftaran Tanah untuk pertama kali.
d. Pengakuan  atau  penegasan  hak  yang ditetapkan  dalam  Surat  Keputusan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kota  Yogyakarta  Nomor  44/KEP-34.71/II/2017  tentang Pelimpahan  Kewenangan  Kegiatan  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Kota Yogyakarta.
Sama  halnya  dengan  Tahun  2018  tidak  ada  yang  berbeda  dalam  pemberian kewenangan  kegiatan  akselerasi  penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Yang berbeda hanyalah pengakuan atau  penegasan  hak  yang  ditetapkan  dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kota  Yogyakarta  Nomor  44/KEP-34.71/II/2018  tentang  Pelimpahan Kewenangan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Kota Yogyakarta.

## 8. Penerbitan Keputusan Pemberian dan Pengakuan Hak Atas Tanah
Penerbitan Keputusan Pemberian Hak, peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diwajibkan menyertakan tanda hasil pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  atau  Pajak  Penghasilan  (PPh)  ketika  melakukan pendaftaran hak. Apabila partisipan PTSL belum mampu atau tidak melunasi BPHTB, konsekuensi  yang  ditanggung  pihak  tersebut  adalah  harus  menyertakan  Surat Pernyataan  BPHTB  terhutang.  Apabila  bidang  tanah  asalnya  adalah  dari  transaksi perdagangan  di  waktu  lampau,  di  mana  pembeli  saat  ini  tidak  memiliki  bukti pembayaran/pelunasan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dari  penjual  pada  masa/waktu tersebut,  peserta  harus  menyusun surat  keterangan  PPh  terhutang. Kepala  Kantor Pertanahan memiliki kewajiban untuk secara berkala menyampaikan daftar BPHTB terhutang dan/atau PPH terhutang kepada Bupati/Walikota setempat. Peralihan hak atau  perubahan  atas  Buku  Tanah  dan  Sertifikat  Hak  atas  Tanah  hanya  dapat dilakukan setelah peserta dapat membuktikan pembayaran BPHTB.

## 9. Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah
Setelah  konfirmasi  konversi,  pengakuan  hak,  dan  penetapan  keputusan pemberian hak, langkah selanjutnya adalah mencatat hak milik, hak guna bangunan, hak  pakai,  atau  wakaf  dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan.  Segala  pembatasan terkait dengan hak tersebut akan dicatat dalam pembukuan hak, dalam hal ini juga
limitasi  terkait  pemindahan  hak  dan  penggunaan  tanah,  seperti  garis  sempadan pantai,  sungai,  dan  wilayah  lindung  lainnya.  Ketua  Panitia  Ajudikasi  melakukan penandatanagan dokumen Tanah dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Pertanahan. Apabila  tanahnya  memenuhi  syarat  untuk  sertifikasi  tanah  tetapi  ada  perkara pengadilan (kluster 2), maka haknya harus didaftarkan tanpa mencatat nama orang yang mempunyai hak. Penerbitan sertifikat hak guna tanah setelah adanya putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menimbulkan putusan bahwa hak tersebut menjadi milik salah  satu  pihak.  Keputusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap dikeluarkan  setelah  berakhirnya  satu  tahun  anggaran  kegiatan  PTSL.  Kemudian, Kepala  Kantor  Pertanahan  menandatangani  dan  menerbitkan  Sertifikat  Hak  atas Tanah. Penerbitan Sertifikat dilakukan tanpa mengganti buku tanah yang memenuhi syarat  untuk  diterbitkan  Sertifikat  namun  terdapat  sengketa  (Kluster  2),  yang merupakan  tanah  sengketa  yang  telah  melalui  mediasi  tetapi  belum  mencapai penyelesaian.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Satgas PTSL bahwasanya aktifitas pembukuan dan publikasi sertifikat hak guna tanah pada dalam daftar isian 208  meliputi  856  bidang  tanah,  sedangkan  pada  kluster  3  terdapat  6.406  bidang tanah, tiap-tiap bidang tanah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai (SKT) tanah. Selain itu, beberapa  produk  PTSL  2017  telah  berpindah  dari  kluster  3  ke  klaster  1  dengan jumlah 94 bidang. 26

## 10. Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah
26 Hasil Wawancara  dengan Priyanti, Staf  Kantor Badan Pertanahan Kota Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 11 Desember 2023
Setelah  menyelesaikan  semua  tahap,  penyerahan  Sertifikat  hak  atas  tanah dilakukan  kepada  peserta  PTSL.  Sertifikat  hanya  dapat  diserahkan  ke  entitas  yang tercatat  pada  surat  ukur  tanah  sebagai  pemegang  hak  atau  individu  yang diwakilkannya.  Apabila  pemegang  hak  telah  tutup  usia,  maka  sertifikat  akan diberikan  ke  ahli  waris  atau  salahsatu  ahli  waris  melalui  perundingan  dan kesepakatan yang lain. Untuk Sertifikat tanah wakaf, penyerahannya dilakukan oleh nadzir. Panitia Ajudikasi PTSL bertanggung jawab atas penyerahan Sertifikat ini di setiap kelurahan yang telah dibentuk. Berdasarkan hasil wawancara bersama Satgas PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kegiatan penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah dibukukan dalam daftar Isian 301A. 27

## B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Yogykarta
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bahwasanya hambatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL)  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Yogyakarta  adalah terkait dengan beberapa hal yaitu di antara lain:

## 1. Penetapan Lokasi
Perubahan  target  jumlah  bidang  karena  kurang  memenuhi  target  pelaksanaan PTSL;

## 2. Penetapan Panitia Adjudikasi
Terkendala dengan kecukupan Sumber Daya Manusia yaitu petugas ukur purna tugas serta minimnya SDM pengolahan data pengukuran.
27 Hasil Wawancara  dengan Priyanti, Staf  Kantor Badan Pertanahan Kota Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 11 Desember 2023

## 3. Penyuluhan
Dalam  kegiatan  penyuluhan  kurangnya  antusiasme  pihak  Kelurahan  serta masyarakat dalam kegiatan PTSL.

## 4. Pengumpulan Data Yuridis
Dalam pengumpulan data yuridis terdapat beberapa faktor penghambat yaitu:
a. Kesulitan menemui Subyek Hak;
b. Pemilik  tanah  yang  berbatasan  kurang  berkenan  bahkan  cenderung  apatis ketika Satgas melaksanakan kegiatan pengukuran;
c. Riwayat kepemilikan yang tidak lengkap, namun register tercatat milik orang lain;
d. Sebagai ahli waris tiidak diketahui keberadaannya dengan mengabaikan bukti identitas maupun tanda tangan pihak-pihak yang tiddak diketahui tersebut atau tidak menghilangkan hak waris yang lain;
e. Mengindung  tanpa  data  yuridis,  pemiliknya  tidak  diketahui  keberadaannya dalam hal ini diproses hanya pengukuran tidak terbit sertifikat;
f. Masyarakat kurang antusias mengikuti program PTSL;
g. Tidak memiliki alas hak karena menempati tanah wedi kenger, SG, dan PAG.

## 5. Pelaporan
Dalam hal pelaporan terdapat 2 (dua) hambatan yaitu:
a. Terhambat  dalam  sistem  aplikasi  SKMPP  yang  mengharuskan  untuk menetapkan target bidang pada masing-masing kluster;
b. Terget  keuangan  anggaran  pada  aplikasi  SKMPP  hanya  tercantum  1  saja sedangkan untuk Kluster 2 dan 3 tidak di tampilkan aplikasi SKMPP.
6. Badan Pertanahan Kota Yogyakarta turun langsung kelapangan door to door guna mencari tanah yang belum tersertifikat. Seharusnya dikoordinat kelurahan akan
tetapi  di  Kota  Yogyakarta  tidak  adanya  pomnas,  sehingga  Satgas  BPN  Kota Yogyakarta harus turun langsung kelapangan guna mengetahui tanah masyarakat yang belum tersertifikatkan.
7. Masyarakat  Kota  Yogyakarta  memiliki  tanah  yang  berukuran  kecil  dan kebanyakan  dari  mereka  mempunyai  anak  yang  banyak  sehingga  untuk pembagian tanah susah untuk dilakukan. Karena adanya permasalahan tersebut tidak adanya pendaftaran tanah, menurut masyarakat jika dilakukan pendaftaran tanah maka tanahnya akan terpisah-pisah hingga akhirnya masyarakat memilih untuk tidak mendaftarkan tanahnya.
8. Masyarakat  tidak  ingin  mensertifikatkan  tanahnya  karena  jika  tanah  tersebut tanah warisan, kemudian ahli warisnya menyebar sehingga membuat masyarakat malas atau tidak ingin menSertifikatkan tanahnya.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kota  Yogyakarta  telah berjalan  sesuai  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.  Namun  dalam  implementasinya  Badan  Pertanahan  Kota  Yogyakarta  dalam menjalankan program PTSL masih jauh dalam merealisasikan program tersebut. Dapat dilihat dari tidak tercapainya target yang diinginkan Badan Pertanahan Kota Yogyakarta.
Penyebab yang membuat target tidak tercapai pada PTSL di Badan Pertanahan Kota Yogyakarta  karena  kurangnya  antusiasme  masyarakat  dan  sosialisasi  pertanahan Yogyakarta akan pentingnya suatu Sertifikat kepemilikan akan hak atas tanah dimilikinya
di kemudian hari serta masih banyaknya tanah di Kota Yogyakarta yang pemiliknya tidak memiliki berkas lengkap dan tanahnya masih bersengketa.

## Daftar Pustaka

## Buku
Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010 , Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Ketut  I  Oka  Setiawan,  2019, Hukum  Pendaftaran  Tanah  dan  Hak  Tanggungan ,  Jakarta Timur, Sinar Grafika.
Kolopaking  Anita,  2013,  penyelundupan  hukum  Kepemilikan  Hak  Milik  atas  Tanah  di Indonesia, Bandung, PT Alumni.
Parlindungan AP, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung, C.V Mandar Maju.
Perangian Effendi, 1991, Hukum Agraria Indonesia , Jakarta, C.V Rajawali.
Prakosa  Djoko  dan  Budiman  Adi  Purwanto,  1985, Eksistensi  Prona  Sebagai  Pelaksana
Mekanisme Fungsi Agraria , Jakarta, Ghalia Indonesia.
Rubaie  Achmad,  2007, Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum ,  Malang,
Bayumedia Publishing.
Sinaga Henry, 2018, Hukum Agraria Dalam Teori dan Praktik Kompilasi Tulisan tentang Carut Marut Regulasi di Indonesia , Bandung, PT Citra Aditya Bakri.
Sri Erna Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, Hak Atas Tanah & Peralihannya, Yogyakarta,
Liberty Yogyakarta.
Sutedi Adrian, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta, Sinar Grafika.
Jurnal
Ahmad Ramdani Chairi, Aris Munandar, Djumardin, “Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, Jurnal Kertha Semaya ,
Vol. 10, No. 8, (Juni, 2022)
Bambang  Surato,  Supadno,  “Hambatan-hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Program
Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL)”, The  Indonesian  Journal  of Public Administration, Vol. 9, No. 01, (Juni, 2023)
Dian Aries Mujiburohman, “Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)”, Bhumi Jurnal Agraria dan Pertahanan , Vol. 4, No. 1 (Juli, 2018)
Gustio  Randa.  “Identifikasi  Potensi  Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah  Pada  Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", Jurnal Teknik Komputer Agroteknologo dan Sains , Vol. 2, No.1, (Juni, 2023)
M Iqbal, Herman Bastiaji P, Iin Andriani “Urgensi Pendaftaran Tanah Sebagai Hak Milik Untuk Pertama Kali”, Jurnal Pengabdian Masyarakat , Vol. 2, No. 2, (2022)
Mira  Nova  Ardani,  “Tantangan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujukan Pemberian Kepastian Hukum”, Jurnal Gema Keadilan , Vol. 6, No. 3 (Oktober-November, 2019)
Mira  Nova  Ardani,  “Peran  Kantor  Pertanahan  dalam  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah
Sistematis Lengkap”, Jurnal Gema Keadilan , Vol. 6, No. 1 (Juni, 2019)
Okto Andi Amalia Handayani Yusriyadi “Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)”, Notariu , Vol.12 No.1, (Maret, 2019)
Raditya Feda R, “Sosialisasi Serta Praktek Sistem Pendaftaran Tanah” Jurnal Pengabdian
Hukum , Vol. 2. No. 1 (Maret, 2022)

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

## Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2018
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kementrian Agraria
Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis lengkap.

## INTERNET
Humas  Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia,  2018, Presiden  Jokowi  Teken  Inpres Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap, https://setkab.go.id/presiden- jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/,  (diakses  pada 15 September 2023, 22:27)

## WAWANCARA
Hasil  Wawancara  dengan  Supriyanti,  Staf  Kantor  Badan  Pertanahan  Kota  Yogyakarta,
Yogyakarta, pada tanggal 07 Desember 2023
Hasil  Wawancara  dengan  Priyanti,  Staf  Kantor  Badan  Pertanahan  Kota  Yogyakarta,
Yogyakarta, pada tanggal 12 Desmber 2023