## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Luth 1) , Rani Maswati 2) , Meriwijaya 3)
1)Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Selamat Sri, Kendal
2)Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institut Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik YAPIS, Biak Papua
3)Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Selamat Sri, Kendal
lutfiaswar@gmail.com,

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  memberikan  dampak  negatif  yaitu  banyaknya  anak yang  menjadi  korban  kekerasan.  Berdasarkan  data  Sistem  Informasi Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  kasus  kekerasan  terhadap anak  di  tengah  pandemi  Covid-19  mengalami  peningkatan  yang signifikan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kebijakan  pemerintah  dalam  penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak di tengah pandemi covid 19. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan studi literatur di jurnal ilmiah, buku, dokumen, website,  dan  sumber  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemerintah  melalui  kementerian  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak  (PPPA)  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  berupa Gerakan Bersama  Peduli Keluarga, Optimalisasi peran  aktivis Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis Masyarakat  (PATBM),  Pembukaan Layanan  Telepon  Bagi  Perempuan  dan  Sahabat  Anak  (SAPA)  192,  dan Penerbitan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  78  Tahun  2021  tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
Kata kunci: Kebijakan, Kekerasan terhadap anak, Pandemi, COVID-19.

## Abstract
The Covid-19 pandemic has had a negative impact, namely the number of children  being  victims  of  violence.  Based  on  data  from  the  Online Information  System  for  the  Protection  of  Women  and  Children,  cases  of violence  against  children  in  the  midst  of  the  Covid-19  pandemic experienced a significant increase. The purpose of this study is to find out government policies in overcoming violence against children in the midst of the covid 19 pandemic. This type of research is an approach that is carried out by literature studies in scientific journals, books, documents, websites, and  other  sources.  The  results  showed  that  the  government  through  the ministry  of  women's  empowerment  and  child  protection  (PPPA)  issued
several  policies  in  the  form  of  the  Joint  Movement  to  Take  Care  of  Our Families,  Optimizing  the  role  of  Community-Based  Integrated  Child Protection  (PATBM)  activists,  Opening  telephone  service  for  women  and children's  friends  (SAPA)  192,  and  Issuing  Government  Regulation  (PP) Number 78 of 2021 concerning Special Protection for Children.
Keywords : Policy, Violence against children, Pandemic, COVID-19.

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  yang  melanda  Indonesia  sebagai  akibat dari meluasnya penyebaran virus di tingkat dunia, pada akhirnya memaksa  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  mengambil berbagai  kebijakan,diantaranya  menerapkan  kebijakan  bekerja dari  rumah  ( work  from  home) ,  dan  belajar  di  rumah  secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa. Kebijakan tersebut dikeluarkan  untuk  menekan  jumlah  korban  yang  terjangkit  virus corona  terutama  di  kalangan  anak-anak.  Penerapan  kebijakan  ini membawa  konsekuensi  pada  berbagai  aspek.  Di  satu  sisi penerapan  sosial  bekerja  dirumah  dan  belajar  dari  rumah memberi  dampak  positif  pada  bidang  kesehatan  untuk  menekan jumlah  penduduk  yang  menjadi  korban  virus  corona,  di  lain  sisi dampak  negatif  muncul  pada  bidang  perekonomian  karena sulitnya masyarakat untuk bekerja atau mencari penghasilan.
Munculnya  dampak  nagatif  berupa  melemahnya  kondisi ekonomi  keluarga  semakin  memperburuk  psikologi  orang  tua. Masalah  tersebut  dapat  memicu  tekanan  yang  menyebabkan emosi  berlebihan  pada  suami  ataupun  istri  yang  kemudian menjadikan  anak  sebagai  tempat  pelampiasan  (Hutabarat  et  al., 2020).  Pada  kondisi  tersebut  anak  berada  dalam  keadaan  rawan kekerasan,  sementara  anak  tidak  memiliki  kemampuan  untuk melawan (Wahyuni, 2020).
Lebih  lanjut,  kasus  kekerasan  terhadap  anak  pun  bergerak ke  angka  yang  lebih  meningkat  selama  masa  pandemi  COVID-19, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dipublikasi Kementerian Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  sebelum  pandemi  kekerasan pada  anak  sebanyak  2.851  kasus  dan  meningkat  cukup  drastis menjadi 7.190 kasus setelah pandemi (Kemen PPA, 2020).  Situasi ini menunjukkan bahwa ada bahaya lain yang dialami anak selain bahaya tertular virus COVID-19 (Suwarta, 2021).
Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak selama masa pandemi  COVID-19  akan  memiliki  dampak  yang  serius  terhadap masa  depan  anak  terutama  terkait  dengan  kesehatan  mental  dan kesejahteraan  sosialnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  upaya  dari berbagai  pihak  terutama  pemerintah  untuk  mencari  solusi  bagi permasalahan  kekerasan  terhadap  anak . Upaya  perlindungan terhadap  anak  perlu  dilaksanakan  sedini  mungkin,  bertitik  tolak dari konsepsi perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya  hak  anak  agar  tetap  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  manusia,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
Upaya  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  bukan  hal yang mudah. Namun demikian harus dilakukan untuk melindungi anak  beserta  hak-haknya  apa  lagi  di  tengah  pandemi  covid  19 yang  belum  tau  kapan  akan  berakhirnya.  Penerapan  kebijakan- kebijakan  maupun  peraturan  untuk  mengurangi  resiko-resiko yang  berkaitan  dengan  kekerasan,  terutama  terhadap  anak-anak wajib  di  keluarkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  bahkan  dengan  tegas
diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Terutama  di  pasal  20,  disebutkan  bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang  tua  atau  wali  “berkewajiban”  dan  bertanggung  jawab terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak.(Adiwilaga  et  al., 2021).
Dalam  rangka  mewujudkan  keamanan  serta  memenuhi kebutuhan  pelayanan  bagi  anak  korban  kekerasan,  maka dibutuhkan  adanya  intervensi  pemerintah  melalui  sebuah kebijakan.  Anderson  (dalam  Winarno  2012:  18),  menjelaskan bahwa  kebijakan  merupakan  arah  tindakan  yang  mempunyai maksud  yang  ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kekerasan  terhadap  anak  di  tengah  pandemi  covid-19. Studi  ini sangat  penting  untuk  di  lakukan  mengingat  pandemi  covid  19 belum  tau  kapan  akan  berakhir.  oleh  sebab  itu perlu  adanya kajian  lebih  lanjut  untuk  mendapatkan  solusi  dari  permasalahan yang  terjadi,  Sehingga  diharapkan  kajian  ini  dapat  dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan penanganan masalah  kekerasan  terhadap  anak  di  tengah  wabah  pandemi COVID-19.
Dalam  mengatasi  permasalahan  serius  yang  terjadi  pada suatu  daerah,  seperti  bencana,  musibah  atau  wabah,  khususnya dalam  pencegahan  dan  penanganan  Covid-  19  maka  diperlukan sebuah  kebijakan  dari  pemerintah.  Dalam  buku Kapita  Selekta teori  Administrasi  Negara (Iskandar,  2012)  kebijakan  dapat
didefinisikan  sebagai  serangkaian  rencana  program,  aktivitas, aksi,  keputusan,  sikap,  untuk  bertindak  maupun  tidak  bertindak yang  dilakukan  oleh  para  pihak  (aktor-aktor),  sebagai  tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.
Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan/kepentingan  publik  dalam  arti  yang  seluas-luasnya. Karena menyangkut kehidupan publik (atau kepentingan masyarakat  dan  hajat  hidup  orang  banyak),  maka  kebijakan pemerintah  juga  kerap  disepadankan  dengan  kebijakan  publik (government policy is public policy) (Fared & Alam, 2012).
Pada  umumnya  tahap-tahap  pembentukan  kebijakan (sebelum  kebijakan  dirumuskan)  mencakup  isu-isu  atau  masalah yang  memerlukan  perhatian  untuk  dipecahkan  pemerintah, dengan  menyediakan  alternatif-  alternatif  yang  dianggap  tepat untuk pemecahan masalah. Sebuah kebijakan umumnya disusun dalam beberapa tahap berikut: (1) policy germination (penyusunan konsep  pertama  dari  suatu  kebijakan);  (2)  policy  recommendation (rekomendasi  dari  suatu  kebijakan);  (3)  policy  analysis  (analisa kebijakan);  (4)  policy  formulation  (formulasi  atau  perumusan kebijakan);  (5)  policy  decision  (pengambilan  keputusan  terhadap suatu  kebijakan,  biasanya  disahkan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  atau  peraturan);  (6)  policy  implementation (pelaksanaan  kebijakan);  dan  (7)  polcy  evaluation  (evaluasi pelaksanaan kebijakan) (Tjokroamidjojo, 1980).
Kekerasan  terhadap  anak  secara  teoritis  didefenisikan sebagai perlakuaan fisik, mental, dan seksual yang dilakukan oleh orang  dewasa  dan  berakibat  pada  kesejahteran  sosial  anak
(Suyanto,  2016).  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  tindakan kekerasan  terhadap  anak  tidak  hanya  terkait  pada  fisik  anak, tetapi  termasuk  pada  psikis  yang  berakibat  pada  terganggunya keberfungsian  sosial  anak.  Menurut  Subardhini  (2016)  bentuk kekerasan  terhadap  anak  dapat  dibagi  menjadi  tiga  yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual.
Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan  luka  fisik/hukuman  yang  tidak  masuk  akal  yang menyebabkan  luka  fisik,  sakit,  cacat  atau  kematian  (Anggraeni, 2013;  Subardhini,  2016).  Adapun  contoh-  contoh  kekerasan  fisik, seperti: pukulan, mencekik, menenggelamkan, mengikat, menggantung,  meninju,  menjepit,  dan  sebagainya.  Kekerasan emosional  merupakan  setiap  perbuatan  yang  mengakibatkan penderitaan akibat serangan lisan/perkataan yang tidak wajar dan berlebihan  (Bahransyaf,  2015).  Kekerasan  emosional  juga merupakan  suatu  tindakan  yang  merusak  fungsi  perilaku, intelektual,  emosi,  atau  fisik  (Odhayani  et  al.,  2013).  Adapun contoh  -  contoh  dari  kekerasan  emosional,  seperti  mengutuk, menyumpah,  dan  sebagainya.  Kekerasan  seksual  adalah  setiap perbuatan yang tidak menyenangkan, menyakiti dan merusak fisik serta  fungsi  perilaku,  sosial,  dan  emosional  (Subardhini,  2016). Beberapa contoh dari kekerasan seksual meliputi pelecehan, objek seksual  orang  dewasa,  sodomi,  pemerkosaan  atau  percobaan perkosaan, incest (hubungan  seksual  sedarah),  dan  perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  literatur  atau  penelitian perpustakaan  (library  research),  artinya  sebuah  studi  dengan
mengkaji  buku-buku  atau  kitab-kitab  terkait  dengan  jurnal  ini yang  berasal  dari  perpustakaan  (bahan  pustaka).  Semua  sumber berasal  dari  bahan-bahan  tertulis  (cetak)  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik) (Hadi,  1980).  Dalam  penulisan  penelitian  ini  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif,  yaitu  pendekatan  yang dalam  pengolahan  dan  analisa  data  tidak  menggunakan  angka- angka,  simbol  dan  atau  variabel  matematis  melainkan  dengan pemahaman mendalam (in depth analysis). fokus penelitian adalah Mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangulangi kekerasan terhadap anak di tengah pandemi covid 19.

## PEMBAHASAN
Anak  merupakan  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun dan  termasuk  dalam  kandungan  yang  harus  di  dilindungi  karena dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak  sebagai manusia.  Anak  merupakan  salah  satu  kelompok  rentan  yang mengalami  kekerasan  dimasa  pandemi  Covid-19.  Berdasarkan data  kementerian  PPA  2020,  periode  1  Januari  sampai  dengan  6 November  2020,  peningkatan  kekerasan  sebelum  dan  pada  masa pandemi  meningkat  signifikan  yaitu  sebesar  172%  terjadi  pada anak  perempuan  dan  sebesar  168%  terjadi  pada  anak  laki-laki. Peningkatan  ini  perlu  disikapi  oleh  semua  pihak  tertutama pemerintah untuk menghindarkan anak sebagai korban kekerasan.
Kekerasan yang dirasakan oleh anak akan memiliki dampak yang  serius  terhadap  masa  depan  anak  terutama  terkait  dengan kesehatan  mental  dan  kesejahteraan  sosialnya.  Oleh  karena  itu, perlu  upaya  dari  berbagai  pihak  untuk  mencari  solusi  bagi
permasalahan  kekerasan  terhadap  anak . Berdasarkan  hal tersebut,  maka  tulisan  ini  menjadi  sangat  penting  agar permasalahan kekerasan terhadap anak tidak semakin meningkat di tengah pandemi covid 19. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada analisis kebijakan pemerintah dalam menangulangi kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid 19.
Kebijakan  Penanggulangan  Kekerasan  Terhadap  Anak  di Tengah Pandemi Covid-19.
Di  masa  Pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini  perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas pemerintah apa lagi angka kekerasan  tehadap  anak  yang  semakin  meningkat  .  Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melalui kementrian pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  (PPPA) mengeluarkan  berbagai  kebijakan  upaya  pencegahan  kekerasan yang  terjadi  terhadap  anak.  Menurut  Adawiah  (2015),pencegahan yaitu  suatu          tindakan      untuk  menghalangi    atau    menahan terjadinya    sesuatu  yang  terkait  dengan  masalah  sosial.  Berikut kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di tengah pandemi covid 19 :
Pertama Gerakan  Bersama  Jaga  Keluarga  Kita  (Gerakan Berjarak)  Gerakan  ini bertujuan  untuk  menggalang  jaringan  dan kader  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  untuk bahu  membahu  dan  berbagi  sumber  daya  untuk  memastikan perempuan  dan  anak  aman  bersama  keluarga  untuk  menghadapi bahaya paparan COVID-19 di rumah dan lingkungan. Gerakan ini memiliki 2 (dua) fokus intervensi, meliputi upaya pencegahan dan penanganan.  Terkait  pencegahan,  langkah-langkah      yang  yang dilakukan  untuk  mencegah  penyebaran  dan  penularan  virus,
meliputi penyusunan materi edukasi, dan penyebarannya, melalui sosialisasi di media cetak, elektronik dan media sosial.
Penyebaran materi ini dilakukan di tempat yang banyak diisi kelompok  perempuan  dan  anak,  seperti  pasar  tradisional,  lapas perempuan,  lapas  anak,  panti  anak,  panti  jompo,  dan  lain-lain. upaya  pencegahan  lainnya  yang  dilakukan,  yaitu  menyusun regulasi  dengan  mengintegrasikan  substansi  perempuan  dan anak,  seperti  pedoman  umum  perlindungan  anak  penanganan Covid-19 yang dikembangkan dengan semangat prinsip hak anak, yaitu non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup,  kelangsungan  dan  perkembangan,  serta  penghargaan terhadap pendapat anak.
Adapun  10  aksi  Gerakan  Berjarak  yang  dikampanyekan Kementerian pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak ( PPPA) meliputi ajakan untuk tetap di rumah, hak perempuan dan anak  terpenuhi,  alat  perlindungan  kerja  tersedia,  jaga  diri keluarga  dan  lingkungan,  dan  membuat  tanda  peringatan. Selanjutnya  menjaga  jarak  fisik,  mengawasi  keluar  masuk  orang dan  barang,  menyebarkan  informasi  yang  benar,  aktivasi  media komunikasi online, dan aktivasi rumah rujukan.
Kedua mengoptimalkan  peran  aktivis  Perlindungan  Anak Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM)  yang  mana  program  ini merupakan  sebuah  gerakan  dari  jaringan  atau  kelompok  warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai  tujuan  perlindungan  anak, menumbuhkan  inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan  dengan  membangun  kesadaran  masyarakat  agar
terjadi  perubahan  pemahaman,  sikap,  dan  perilaku  yang memberikan perlindungan kepada anak.
Tujuan  panduan  PATBM  dalam  pandemi  COVID-19  selaras dengan Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas  Keputusan  Presiden  Nomer  7  tahun  2020  tentang  gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang secara umum adalah melaksanakan pencegah penularan COVID-19  pada  anak  dan  menurunkan  kekerasan  pada  anak dalam situasi pandemi COVID-19.
Berikut  prioritas  yang  utama  PATBM  dalam  pandemi COVID-19 :
1. Mendukung  program  pencegahan  di  masyarakat  melalui gugus  tugas  RT/RW  baik  kelurahan  dan  desa  dengan mempromosikan  gerakkan  bersama  Kemen  PPPA  untuk menjaga  keluarga  kita  untuk  melindungi  perempuan  dan anak dari bahaya paparan COVID-19.
2. Membangun  kesadaran  dan  tanggung  jawab  bersama  dari orangtua,  keluarga  inti  atau  masyarakat  sekitar  melalui informasi tentang pola pengasuhan atas risiko keterpisahan anak atau tidak adanya pengasuhan dalam pandemi COVID- 19.  Perhatikan  prespektif  gender  kepada  anak  di  masa pandemi COVID-19.
3. Memperkuat  program  karantina  untuk  penerapan social distancing atau  jaga  jarak  di  desa  dan  kelurahan.  Program karantina  wajib  berkoordinasi  dengan  RT/RW  atau  tim gugus tugas di setiap wilayah.
4. Menginformasikan  layanan  kesehatan  ataupun  psikososial tingkat  puskesmas,  rumah  sakit  daerah  atau  layanan
P2TP2A untuk merujuk warga baik anak dan orangtua yang bergejala  mendapatkan  layanan  perawatan,  dukungan  dan pengobatan baik secara mental ataupun kesehatan.
5. Melakukan  pendokumentasian  dan  merujuk  kasus.  Kader/ relawan atau aktivis PATBM perlu meningkatan pengetahuan  dan  membangun  kesadaran  mulai  dari mengenali  tanda-tanda  dan  gejala  penyakit,  penyediaan nomor  telp  dan  WA  dari  kader  relawan/Aktivis  PATBM sebagai  rujukkan hotline ,  dukungan  pengasuhan  pengganti untuk  anak-anak  jika  orangtua  dinyatakan  COVID-19, dukungan untuk anak-anak dengan COVID-19, dan mitigasi risiko jika ada anggota keluarga jatuh sakit dan dinyatakan COVID-19.
6. Ikut  terlibat  aktif  dalam  membangun  lingkungan  yang mendukung  dengan  informasi  dan  tahapan  penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah. Kader/relawan/Aktivis PATBM  dapat  memberitahu  jalur  rujukan  yang  diadaptasi sesuai RT/RW masing-masing termasuk pemberian dukungan  psikososial  jarak  jauh  untuk  anak-anak  dan orang  tua  atau  menginformasikan  bagi  warga  yang  baru masuk ke wilayah.
7. Membantu  meminimalkan  dampak  negatif  terhadap  anak, orangtua  dan  keluarga  yang  sudah  ditetapkan  dalam perawatan COVID-19 di wilayah dari stigma dan diskriminasi.
Melalui  perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat (PATBM)  dalam  pandemi  COVID-19  terus  bergerak  melaksanakan pencegahan  penularan  COVID-19  pada  anak  dan  menurunkan angka  kekerasan  pada  anak  dalam  situasi  pandemi  COVID-19, mendukung pelaksanaan dari gugus tugas percepatan
penanganan  COVID-19,  memastikan  anak-  anak  mendapatkan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak dasar anak selama masa darurat  hingga  masa  pemulihan.  Dengan  adanya  PATBM  dalam Situasi Wabah COVID-19 ini, diharapkan agar para aktivis, kader, dan relawan PATBM mampu melaksanakan langkah-langkah yang perlu  diambil  secara  bijaksana  ketika  kasus  COVID-19  masuk dalam  komunitas  mereka  dan  mengancam  pemenuhan  hak  serta perlindungan anak.
Ketiga Layanan  call  center  Sahabat  Perempuan  dan  Anak (SAPA) 129 bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom  Indonesia).  Program  ini  merupakan  salah  satu  wujud implementasi  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2020 terkait  dengan  penambahan  tugas  dan  fungsi  Kemen  PPPA. Layanan  call  center  SAPA  129  bertujuan  untuk  mempermudah akses  bagi  korban  atau  pelapor  dalam  melakukan  pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya. Layanan  SAPA  129  memiliki  5  kanal  pengaduan  yaitu melalui  telepon,  melalui  hotline  Whatsapp,  melalui  surat  masuk, melalui aplikasi SP4N Lapor, serta menerima pengaduan langsung.
Kemudian  Kemen  PPPA  juga  menyusun  proses  bisnis layanan  rujukan  akhir  yang  komprehensif  bagi  perempuan  dan anak dengan 6 (enam) layanan standar dalam penyediaan layanan rujukan  akhir  bagi  perempuan  korban  kekerasan  dan  anak  yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu:
1. pelayanan pengaduan;
2. pelayanan penjangkauan
3. pelayanan pengelolaan kasus
4. pelayanan akses penampungan sementara
5. pelayanan mediasi
6. pelayanan pendampingan korban
Pelayanan pengaduan merupakan pintu awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk melaporkan  kasus yang  dialaminya.  Hadirnya  layanan  SAPA  129  merupakan  bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan keberpihakan pada masyarakat.
Berikut alur pelaporan sahabat perempuan dan anak (SAPA) 129 :
1. Pelapor menghubungi kami melalui 5 kanal pengaduan.
2. Setelah  itu,  pelapor  akan  diminta  untuk  mengisi  data diri,  kronologi  kejadian,  serta  bukti  pendukung lainnya.
3. Setelahnya,  pelapor  akan  dihubungi  oleh  tim  SAPA 129 untuk klarifikasi dan assesment kebutuhan.
4. Setelah  itu  pelapor  akan  ditindaklanjut  berdasarkan kebutuhan korban.
Keempat Menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  78 tahun  2021  tentang  Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak.  Peraturan ini  untuk  memastikan  terdapat  langkah  ekstra  dari  pemerintah melindungi  anak  dari  situasi  dan  kondisi  tertentu  yang mengancam  tumbuh  kembangnya  terutama  di  tengah  pandemi covid  19.  Hal  ini  juga  sebagai  bentuk  respon  atas  kebutuhan sosiologis-empirik. Adapun  perlindungan  khusus  bagi  anak dilakukan  melalui  upaya  seperti,  penanganan  yang  cepat, termasuk  pengobatan  dan  atau  rehabilitasi  secara  fisik,  psikis,
dan  sosial,  serta  pencegahan  penyakit  dan  gangguan  kesehatan lainnya.  Adapun  perlindungan  khusus  bagi  anak  dilakukan melalui  upaya  seperti,  penanganan  yang  cepat,  termasuk pengobatan  dan  atau  rehabilitasi  secara  fisik,  psikis,  dan  sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
Dalam Pasal 3, Perlindungan khusus kepada anak diberikan di  unit  pelaksana  teknis  kementerian/lembaga,  organisasi perangkat  daerah,  dan/atau  unit  pelaksana  teknis  daerah  yang telah  dibentuk  dengan  mengacu  kepada  standar  layanan  yang telah  ditetapkan.  Kemudian  dijelaskan  juga  pada  pasal  tersebut terdapat  15  kategori  anak  yang  wajib  diberikan  perlindungan khusus  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga negara  lainnya.  Mereka  antara  lain,  anak  dalam  situasi  darurat, anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok minoritas dan terisolasi.
Selain itu, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya,  anak  yang  menjadi korban pornografi, anak dengan HIV dan AIDS. Lalu, anak korban penculikan,  penjualan,  dan/atau  perdagangan,  dan  anak  korban Kekerasan  Fisik  dan/atau  Psikis. Selanjutnya,  anak  korban kejahatan  seksual,  anak  korban  jaringan  terorisme,  anak penyandang  disabilitas,  anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang. Terakhir, anak  yang  menjadi  korban  stigmatisasi  dari  pelabelan  terkait dengan kondisi orang tuanya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa  terdapat  empat  (Empat)  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah  dalam  penangulangan  kekerasan  terhadap  anak  di tengah pandemi covid 19. Pertama gerakan bersama jaga keluarga kita (Gerakan Berjarak) gerakan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan  penyebaran  virus  covid  19  dan  kekerasan  terhadap anak .  Kedua mengoptimalkan  peran  aktivis  Perlindungan  Anak Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM)  kebijakan  ini  mendorong kelompok masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan  terhadap  anak.  Ketiga  layanan  call  center  sahabat perempuan  dan  anak  (SAPA)  129,  kebijakan  ini  untuk mempermudah  akses  bagi  korban  atau  pelapor  dalam  melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak. Keempat menerbitkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  78  tahun  2021  tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni. (2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence) . Jember: Unej.
Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Andrian, D. (2021). Analisis swot pada penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak  oleh  dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan  perempuan,  dan  perlindungan  anak (dp2kbp3a)  di  kabupaten  bandung  tahun  2018 .  Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur).
Adawiyah,  R.,  &  Nurhaen,  N.  (2021 ).  Faktor-faktor  yang Memengaruhi  Child  Maltreatment  Selama  Wabah  Covid- 19 . Jurnal Ilmu Keperawatan Anak, 4(1).
Bahransyaf,  D  & Probosiwi,  R.  (2015). Pedofilia  dan  Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan terhadap Anak . Sosio Informa , 1 (1).
Fared,  Ali  &  Alam,  Andi  Sjamsu.  2012. Studi  Kebijakan Pemerintah . Bandung: Refika Aditama.
Hadi, S. (1980). Metodologi Riserch 1. Gajah Mada.
Hutabarat, J. S., Krismonika, G., & Lofa, E. ( 2020). Perempuan di Tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan  di  Masa  Pandemi  Covid-  19 .  Jurnal  Kajian Lemhannas  RI,  8(3),Probosiwi,  R.  (2015).  Pedofilia  349- 358.
Iskandar,  J.  (2012). Kapita  Selekta  teori  Administrasi  Negara . Puspaga.
Kemen PPA. (2020). Angka kekerasan terhadap anak tinggi di masa pandemi, kemen PPPA sosialisasikan protokol perlindungan anak . Kemenppa.Go.Id.https://www.kemenpppa.go.id/index.p hp/page/read/29/2738/angka- kekerasan-terhadap-
anak-tinggi-di-masa- pandemi-kemen-pppa- sosialisasikan- protokol-perlindungan-anak
Odhayani,  A.  A.,Watson.,  W.  &,  &  Watson,  L.  (2013). Behavioural Consequences of Child Abuse . Canadian Family Physician.
Suyanto,  B.  (2016). Masalah  Sosial  Anak .  In  Cetakan  ketiga, Jakarta : Kencana.
Subardhini, M. (2016). Modul Mengurangi Resiko Kerentanan Anak dalam  Situasi  Darurat .  Kementerian  Sosial  RI  dan UNICEF.
Suwarta, T. H. (2021). Perlu Upaya Ekstra Perlindungan Anak pada
Masa Pandem i. Media Indonesia. sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/420583/perlu- upaya-ekstra-perlindungan-anak-pada-masa-pandemi. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980.
Pengantar in Adminstrasi Pembangunan . Jakarta: LP3ES.
Winarno,  Budi.  2012. Kebijakan  Publik:  Teori  Proses  dan  Studi Kasus . Media Pressindo. Yogyakarta.
Wahyuni,  D.  (2020). Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  Pada Masa  Pandemi  Covid-19 .  Pusat  Penelitian  Badan Keahlian DPR RI, 12(22), 13–18.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.