PRANATA PRANATA H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak
Analisis  Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Militer Terhadap  Anggota  Militer  Yang  Menyalahgunakan Narkotika  Dan  Psikotropika  (Studi  Putusan  Pm
Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)
P e r t a n g g u n g j a w a b a n   N e g a r a   Te r h a d a p P e n g i n g k a r a n   K e a d i l a n   D a l a m   A r b r i t a s e Internasional Kewenangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Dalam  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)
Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi  Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)
Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)
SYUKRI HIDAYATULLAH ZAINAB OMPU
JAINAH RECCA AYU HAPSARI

## NOVIASIH
MUHARAM TAMI RUSLI S. ENDANG PRASETYAWATI MEITA DJOHAN OE
AGUS ISKANDAR 1-8 9-18 19-27 28-43 44-53 54-60 61-68

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 11 Nomor 1 Januari 2016 ISSN 1907-560X Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). 69-78
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H. Melisa Safitri, SH., M.H.

## FUNGSI NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

## S. ENDANG PRASETYAWATI
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (YASBA) Kalianda  Kabupaten Lampung Selatan

## ABSTRACT
Notary  services,  is  needed  in  deed  bank  credit  agreements  involving  the  customer  and  the bank,  in  order  to  ensure  the  correctness  of  the  contents  were  poured  into  the  bank  credit agreement,  to  publicly  truth  is  not  in  doubt.  The  research  problem  is  how  the  functions  of Notary or Land Deed Officer in the implementation of the bank credit agreement and how the force  of  law  deed  of  bank  credit  agreement  made  by  the  Notary  or  Land  Deed  Officer.  The research  method  in  juridical  normative  and  empirical  is  used  primary  and  secondary  data, and  data  analysis  with  qualitative  analysis.  The  survey  results  revealed  that  the  function  of Notary  /  Land  Deed  Officer  in  Implementing  Credit  Agreement  is  a  deed  in  accordance Orders  of  the  bank  where  such  orders  have  been  agreed  by  the  debtor  (authentic  deed).  In addition, the notary as a person (figure) descriptive captions reliable, whose signatures and capnya guarantees and compelling evidence. Banks should do the legalization Notary if there is a loan agreement made in the form at the bottom of the hand.
Keywords: Notaries, Credit agreements, Banking

## I. PENDAHULUAN
Jasa  Notaris,  sebagai  Pejabat  Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah  satunya  adalah  dalam  pembuatan  akta perjanjian  kredit  perbankan  yang  melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari  isi  yang  dituangkan  dalam  perjanjian kredit  perbankan  tersebut,  supaya  secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi.
Peningkatan pelaksanaan pem bangunan  nasional  yang  me  nyeluruh terutama pembangunan ekonomi, harus lebih memperhatikan  keserasian,  keselarasan  dan ke  seimbangan  unsur-unsur  pemerataan pembangunan  perekonomian  di  Indonesia adalah  lembaga  perbankan  yang  memiliki peran  dalam  menjalan  kan  kebijaksanaan perekonomian dan merupakan salah satu komponen perekonomian  nasional  yang  sangat  penting. (Bachan  Mustafa, 2003: 12)
Bank  sebelum  melakukan  penyaluran kreditnya tersebut, terlebih dahulu mengadakan  Perjanjian  Kredit  dengan  calon
debiturnya.  Namun  sampai  saat  ini,  tidak atau  belum  ada  pedoman  atau  tuntutan  yang dapat  dijadikan  acuan  oleh  bank-bank, mengenai  apa  saja  isi  atau  klausul-klausul yang  seyogyanya  dimuat  atau  tidak  dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut. 2
Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur sebagai subjek hukum. Bank  tidak  dapat  menjalankan  sendiri akivitasnya,  karena  badan  hukum  bersifat abstrak  sehingga  tidak  dapat  menjalankan perbuatan hukum sendiri maka harus diwakili oleh  organnya.  Menurut  Anggaran  Dasar organ  yang  mewakili  Bank  adalah  Direksi atau  pejabat  lain  yang  mewakili  Direksi sebagai kuasanya.
Perjanjian  kredit  bank  apabila  dilihat dari  bentuknya,  pada  umumnya  berbentuk perjanjian  baku.  Perjanjian  baku  merupakan ikatan  tertulis  antara  Bank  dengan  Debitur sehingga  dalam  penyusunan  dan  membuat perjanjian  kredit  harus  memenuhi  syarat hukum. ( Sutarno,  2004:  108).  R.  Subeki

## FUNGSI NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM

## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

## S. ENDANG PRASETYAWATI

## Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (YASBA) Kalianda  Kabupaten Lampung Selatan

## ABSTRACT
Notary  services,  is  needed  in  deed  bank  credit  agreements  involving  the  customer  and  the bank,  in  order  to  ensure  the  correctness  of  the  contents  were  poured  into  the  bank  credit agreement,  to  publicly  truth  is  not  in  doubt.  The  research  problem  is  how  the  functions  of Notary or Land Deed Officer in the implementation of the bank credit agreement and how the force  of  law  deed  of  bank  credit  agreement  made  by  the  Notary  or  Land  Deed  Officer.  The research  method  in  juridical  normative  and  empirical  is  used  primary  and  secondary  data, and  data  analysis  with  qualitative  analysis.  The  survey  results  revealed  that  the  function  of Notary  /  Land  Deed  Officer  in  Implementing  Credit  Agreement  is  a  deed  in  accordance Orders  of  the  bank  where  such  orders  have  been  agreed  by  the  debtor  (authentic  deed).  In addition, the notary as a person (figure) descriptive captions reliable, whose signatures and capnya guarantees and compelling evidence. Banks should do the legalization Notary if there is a loan agreement made in the form at the bottom of the hand.
Keywords: Notaries, Credit agreements, Banking

## I. PENDAHULUAN
Jasa  Notaris,  sebagai  Pejabat  Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah  satunya  adalah  dalam  pembuatan  akta perjanjian  kredit  perbankan  yang  melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari  isi  yang  dituangkan  dalam  perjanjian kredit  perbankan  tersebut,  supaya  secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi.
Peningkatan pelaksanaan pem bangunan  nasional  yang  me  nyeluruh terutama pembangunan ekonomi, harus lebih memperhatikan  keserasian,  keselarasan  dan ke  seimbangan  unsur-unsur  pemerataan pembangunan  perekonomian  di  Indonesia adalah  lembaga  perbankan  yang  memiliki peran  dalam  menjalan  kan  kebijaksanaan perekonomian dan merupakan salah satu komponen perekonomian  nasional  yang  sangat  penting.
(Bachan  Mustafa, 2003: 12)
Bank  sebelum  melakukan  penyaluran
kreditnya tersebut, terlebih dahulu mengadakan  Perjanjian  Kredit  dengan  calon
debiturnya.  Namun  sampai  saat  ini,  tidak atau  belum  ada  pedoman  atau  tuntutan  yang dapat  dijadikan  acuan  oleh  bank-bank, mengenai  apa  saja  isi  atau  klausul-klausul yang  seyogyanya  dimuat  atau  tidak  dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut. 2
Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur sebagai subjek hukum. Bank  tidak  dapat  menjalankan  sendiri akivitasnya,  karena  badan  hukum  bersifat abstrak  sehingga  tidak  dapat  menjalankan perbuatan hukum sendiri maka harus diwakili oleh  organnya.  Menurut  Anggaran  Dasar organ  yang  mewakili  Bank  adalah  Direksi atau  pejabat  lain  yang  mewakili  Direksi sebagai kuasanya.
Perjanjian  kredit  bank  apabila  dilihat dari  bentuknya,  pada  umumnya  berbentuk perjanjian  baku.  Perjanjian  baku  merupakan ikatan  tertulis  antara  Bank  dengan  Debitur sehingga  dalam  penyusunan  dan  membuat perjanjian  kredit  harus  memenuhi  syarat hukum. ( Sutarno,  2004:  108).  R.  Subeki
menegaskan, bahwa pembukian Akta diarikan  sebagai  surat  atau  tulisan  yang sengaja  dibuat  dan  ditandatangani,  memuat perisiwa-perisiwa  yang  menjadi  dasar  dari pada  suatu  hak  untuk  dijadikan  alat  bukti. ( Sutarno, 2004: 108) Dengan demikian unsur yang penting untuk suatu Akta adalah adanya kesengajaan,  dibuat  untuk  dijadikan  alat bukti 1 tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.
Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum mendapatkan  pengaturan  yang  jelas  dalam Undang-Undang  Perbankan,  dan    disoroti dalam  perjanjian  baku  adalah  mengenai sifatnya  (karakternya),  karena  ditentukan secara  sepihak  dan  di  dalamnya  ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausula).     (Mariam Darus Badrulzaman, , 1994; 112-113).
Perjanjian  baku  dalam  praktik  bisnis sudah  bukan  merupakan  hal  baru  lagi. Praktek  penggunaan  perjanjian  baku  pada masa  kini,  yang  menuntut  gerak  langkah hidup  yang  cepat,  rupanya  tidak  dapat dibendung,  bahkan  ada  yang  meramalkan penggunaan  perjanjian  baku  cenderung  akan meningkat, meskipun disana sini ada keluhan atau  rasa  tidak  puas  dari  berbagai  kalangan, terutama masyarakat (konsumen).
Didalam  praktik,  setiap  bank  telah menyediakan  blanko  (formulir,  model). Perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih  dahulu  (standar  form).  Formulir  ini disodorkan  kepada  setiap  pemohon  kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon.
Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut dalam formulir  itu  atau  tidak.  Umumnya  isi  dari perjanjian  kredit  yang  bentuknya  standar (baku)  itu  isinya  tidak  seimbang,  dalam  arti
lebih  banyak  menguntungkan  pihak  bank sebagai pihak yang membuatnya.
Sebagai contoh ada suatu klausula baku dalam  perjanjian  kredit  yang  isinya  adalah Ketentuan  suku  bunga  kredit  dapat  ditinjau dan  ditetapkan  kembali  secara  sepihak  oleh pihak bank. Terhadap perubahan suku bunga tersebut,
pihak bank cukup
memberitahukannya  secara  tertulis,  dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit. 6
Perjanjian  baku  tidak  hanya  terlihat pada perjanjian kredit bank, akan tetapi  juga dalam perjanjian-perjanjian yang lain, misalnya  perjanjian  angkutan  laut,  udara, perjanjian asuransi dan lain-lainnya.
Fenomena  perjanjian  kredit  dengan klausula  bakunya,  menimbulkan  persoalan hukum baru dengan diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  mengatur tentang  ketentuan  Pencantuman  Klausula Baku.  Klausula  Baku,  adalah  setiap  aturan atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha,  yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 7
Profesi  Notaris  sangat  penting  dalam pembuatan  akta  perjanjian  kredit  perbankan, Notaris  sebagai  Pejabat  Publik,  dituntut profesionalitasnya  yang salah satunya adalah menjembatani  kepentingan  Debitur  dan Kreditur  dalam  pembuatan  akta  perjanjian kredit, namun kenyataannya sikap profesionalitas  tersebut  berhadapan  dengan tuntutan  dunia  perbankan,  yaitu  efisiensi dalam  prosedur  perbankan  dan  keamanan dalam  pemberian  kredit,  sehingga  dalam praktik lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut, maka peneliti ingin meneliti  fungsi notaris  pejabat  pembuat  akta  tanah  dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan.

## II. PEMBAHSAN

## Pengertian Notaris
Notaris adalah orang yang mendapat wewenang  dari  pemerintah  untuk menyaksikan  dan  mengesahkan  berbagai surat  menyurat  yang  berkenaan  dengan hukum,  misalnya  surat  perjanjian,  wasiat, akta,  dan  sebagainya. (Habib  Adjie,  2011; 40)
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya itu,  tentu  saja  ia  harus  mengindahkan berbagai  perundangan  (peraturan  hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya  diatur  dalam  peraturan  khusus (Undang-Undang
Jabatan Notaris),
pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Menteri  Kehakiman,  diambil  sumpah  dan lain  sebagainya,  ia  tidak  mendapat  gaji dan/atau  uang  pensiun  dari  pemerintah.  Ia mendapat honorarium dari para langganannya  sebagai  imbalan  jasa-jasanya, sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang bersangkutan  Kepastian  isi  akta  notaris berarti  memang  demikian  yang  dikehendaki oleh  para  pihak,  dan  juga  isi  akta  itu  telah disaring oleh notaris, tidak melanggar hukum sebab  Notaris  sesuai  dengan  sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau  segala  peraturan  bagi  jabatan  Notaris yang  sedang  berlaku  atau  kepastian  orang, memang  orangnya,  bukan  orang  lain  dan ditandatangani  oleh  orang  lain.  Sebab  setiap orang  yang  membuat  akta  harus  terlebih dahulu  dikenal  oleh  notaris.  Apabila  notaris tidak  mengenal  orang  tersebut,  maka  orang itu  tidak  dapat  membuat  akta  notaris.  Tidak dikenal  oleh  notaris,  bisa  membuat  akta tetapi  harus  diperkenalkan  oleh  dua  orang saksi yang dikenal oleh notaris.
Menurut  Pasal  1  Peraturan  Jabatan Notaris  (Staatsblad  Tahun  1860  Nomor  3) ditetapkan  bahwa  notaris  adalah  pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan  oleh  peraturan  umum  atau dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan,  agar dengan  surat  autentik  itu  akan  dinyatakan kepastian  tentang  tanggalnya,  penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya,  semuanya  itu  sejauh  pembuatan akta-akta tersebut  dan peraturan umum tidak juga  ditugaskan  atau  disediakan  untuk  lain- lain pegawai atau orang lain.

## Fungsi Notaris Di Indonesia
Berkenaan  dengan  tugasnya  sabagai pejabat  pembuat  akta  otentik,  maka  Notaris dalam  menjalankan  tugasnya  berpedoman pada:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
b. Peraturan  Jabatan  Notaris  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2014  Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris
Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan  para  pihak  dalam  akta otentik,  dengan  memperhatikan  ketentuan hukum  yang  berlaku  Akta  notaris  sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian  yang  sempurna,  sehingga  tidak perlu  dibuktikan  atau  ditambah  dengan  alat bukti  lainnya,  jika  ada  orang/pihak  yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak  benar,  maka  orang/pihak  yang  menilai atau  menyatakan  tidak  benar  tersebut,  wajib membuktikan  penilaian  atau  pernyataannya sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Kekuatan  pembuktian  akta  notaris
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut, maka peneliti ingin meneliti  fungsi notaris  pejabat  pembuat  akta  tanah  dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan.

## II. PEMBAHSAN

## Pengertian Notaris
Notaris adalah orang yang mendapat wewenang  dari  pemerintah  untuk menyaksikan  dan  mengesahkan  berbagai surat  menyurat  yang  berkenaan  dengan hukum,  misalnya  surat  perjanjian,  wasiat, akta,  dan  sebagainya. (Habib  Adjie,  2011;
40)
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya itu,  tentu  saja  ia  harus  mengindahkan berbagai  perundangan  (peraturan  hukum)
yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya  diatur  dalam  peraturan  khusus
(Undang-Undang Jabatan Notaris), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Menteri  Kehakiman,  diambil  sumpah  dan lain  sebagainya,  ia  tidak  mendapat  gaji dan/atau  uang  pensiun  dari  pemerintah.  Ia mendapat honorarium dari para langganannya  sebagai  imbalan  jasa-jasanya, sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang bersangkutan  Kepastian  isi  akta  notaris berarti  memang  demikian  yang  dikehendaki oleh  para  pihak,  dan  juga  isi  akta  itu  telah disaring oleh notaris, tidak melanggar hukum sebab  Notaris  sesuai  dengan  sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau  segala  peraturan  bagi  jabatan  Notaris yang  sedang  berlaku  atau  kepastian  orang, memang  orangnya,  bukan  orang  lain  dan ditandatangani  oleh  orang  lain.  Sebab  setiap orang  yang  membuat  akta  harus  terlebih dahulu  dikenal  oleh  notaris.  Apabila  notaris tidak  mengenal  orang  tersebut,  maka  orang itu  tidak  dapat  membuat  akta  notaris.  Tidak dikenal  oleh  notaris,  bisa  membuat  akta tetapi  harus  diperkenalkan  oleh  dua  orang saksi yang dikenal oleh notaris.
Menurut  Pasal  1  Peraturan  Jabatan Notaris  (Staatsblad  Tahun  1860  Nomor  3) ditetapkan  bahwa  notaris  adalah  pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang
diperintahkan  oleh  peraturan  umum  atau dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan,  agar dengan  surat  autentik  itu  akan  dinyatakan kepastian  tentang  tanggalnya,  penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya,  semuanya  itu  sejauh  pembuatan akta-akta tersebut  dan peraturan umum tidak juga  ditugaskan  atau  disediakan  untuk  lain- lain pegawai atau orang lain.

## Fungsi Notaris Di Indonesia
Berkenaan  dengan  tugasnya  sabagai pejabat  pembuat  akta  otentik,  maka  Notaris dalam  menjalankan  tugasnya  berpedoman pada:
a. Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata)
b. Peraturan  Jabatan  Notaris  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  2  Tahun  2014  Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan  para  pihak  dalam  akta otentik,  dengan  memperhatikan  ketentuan hukum  yang  berlaku  Akta  notaris  sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian  yang  sempurna,  sehingga  tidak perlu  dibuktikan  atau  ditambah  dengan  alat bukti  lainnya,  jika  ada  orang/pihak  yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak  benar,  maka  orang/pihak  yang  menilai atau  menyatakan  tidak  benar  tersebut,  wajib membuktikan  penilaian  atau  pernyataannya sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Kekuatan  pembuktian  akta  notaris
ini  berhubungan  dengan  sifat  publik  dari jabatan notaris. (Habib Adjie, 2011; 78)
Seorang  notaris  dalam  menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan.  Pembatasan  ini  dilakukan  agar seorang  notaris  tidak  kebablasan  dalam menjalankan  praktiknya  dan  bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang notaris Pada Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah diatur mengenai  tindakan-tindakan  yang  dilarang dilakukan  oleh  notaris,  larangan  tersebut meliputi:
a. Larangan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
b. Larangan meninggalkan wilayah jabatannya  lebih  dari  tujuh  hari  kerja tanpa
c. Alasan yang sah.
d. Larangan melakukan  rangkap jabatan dalam bentuk apapun.
e. Larangan  melanggar  hukum  yang berlaku di Indonesia Fungsi notaris adalah sebagai seseorang (figure) yang keterangan- keterangannya  dapat  di  andalkan,  yang tandatangannya serta capnya memberi jaminan  dan  bukti  yang  kuat,  seorang  ahli yang  tidak  memihak  dan  penasehat  yang tidak  ada  cacatnya  (unimpeachable),  yang tutup  mulut,  dan  membuat  suatu  perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang. (Habib Adjie, 2011; 55)
Kedudukan  akta  notaris  sebagai  alat bukti  tertulis  dalam  sistem  hukum  Indonesia merupakan akta otentik karena telah memenuhi  syarat-syarat  yang  ada  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan, tetapi apabila peran dan fungsi notaris dalam menjalankan
jabatannya tidak
memperhatikan
aspek kehati-hatian, kecermatan  dan  kejujuran  dapat juga
berdampak  pada  pertanggungjawaban  secara pidana.

## Perjanjian Kredit Perbankan
Dalam pelaksanaan perjanjian kredit  Perbankan  di  Indonesia  pada umumnya  dilakukan  dalam  bentuk  tertulis dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1)  KUHPdt  maka  keseluruhan  ketentuan yang  termasuk  dalam  berbagai  klausul- klausul  (pasal-pasal)  suatu  perjanjian kredit  secara  yuridis  mengikat  kedua belah  pihak,  yakni  pihak  kreditur  dan pihak  debitur,  dan  tidak  ada  klausul - klausul yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Perjanjian  kredit  Bank  merupakan perjanjian  baku  (standard  contract),  dimana isi  klausul  perjanjian  kredit  Bank  tersebut telah  dibakukan  dan  dituangkan  dalam bentuk  fomulir,  tetapi  tidak  terikat  kepada suatu bentuk tertentu. (Tami Rusli, 2012: 92- 93)
Perjanjian  baku  (standard  contract) adalah  perjanjian  yang  ketentuan  dan syarat-syarat  telah dipersiapkan  dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh  pemakainya  dan  mengikat  pihak  lain. Pihak  lain  tersebut  tidak  dapat  mengubah atau  melakukan  tawar-menawar  untuk mengubahnya.  Atau  dengan  kata  lain yang  dibakukan  disini  adalah  klausul- klausulnya  yang  merupakan  ketentuan  dan syarat-  syarat  perjanjian.  (Tami  Rusli,  2012: 99)  Hal-hal  yang  menyangkut  jenis,  harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa  lainnya  yang  berkaitan  dengan objek  yang  diperjanjikan  umumnya belum dibekukan.  (Sultan  Remy  Sjandeini,  1993: 66)
Dasar pemberian kredit yang berlandaskan pada, ketentuan hukum, perjanjian  sebagaimana  yang  diatur  dalam Buku  III  KUHPerdata,  yakni  adanya  suatu perjanjian  yang  dibuat  antara  pihak  Bank dengan  calon  nasabah  debitur  dengan tujuan mendapatkan kredit dari pihak Bank.
Menurut Djuhaendah
Hasan, perjanjian  kredit  mempunyai  identitas sendiri  dan  berbeda  dengan  perjanjian pinjam meminjam. Antara perjanjian pinjam- meminjam  dengan  perjanjian  kredit  terdapat perbedaan yang antara lain adalah:
a. Perjanjian  kredit  selalu  bertujuan dengan tujuan tersebut berkaitan dengan  program  pembangunan.  Dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan  uang  yang  akan  diterima, sedangkan  dalam  perjanjian  pinjam-- meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa  pemberi  kredit  adalah  Bank  atau lembaga, pembiayaan yang tidak dimungkinkan  diberikan  oleh  individu, sedangkan  dalam  perjanjian  pinjam meminjam  pemberi  pinjaman  dapat  oleh individu.
c. Pengaturan  yang  berlaku  bagi  peminjam kredit berbeda dengan perjanjian pinjam- meminjam  berlaku  ketentuan  umum  dari Bab  III  dan  Bab  XIII  buku  III  KUHPdt, sedangkan  dari  perjanjian  kredit  berlaku ketentuan umum KUHPdt ketentuan yang ada,  dalam  Undang-undang  Perbankan, paket  kebijaksanaan  pemerintah  dalam bidang ekonomi terutama bidang Perbankan,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia (SERI) dan sebagainya.
d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa  pengembalian  uang  pinjaman, harus  disertai  dengan  bunga,  imbalan, atau  pembagian  hasil  sedangkan  dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa  bunga  saja  dan  bunga  tersebut baru akan ada apabila diperjanjikan.
e. Pada  perjanjian  kredit  Bank  harus mempunyai keyakinan kemapuan debitur terhadap pengembalian kredit yang diformulasikan  dalam  bentuk  jaminan
baik materiil maupun imateriil, sedangkan  dalam  perjanjian  pinjam- meminjam jaminan merupakan pengamanan  bagi  pelunasan  utang  dan hal tersebut baru ada apabila diperjanjikan dan  jaminan  hanya  merupakan  jaminan secara  fisik  atau  materiil  saja.  (  Zulfi Diane Zaini, 2012: 70)
Sehingga  dari  penjelasan  tersebut bahwa  perjanjian  kredit  berbeda  dengan perjanjian  pinjam  meminjam,  baik  dalam pengertian,  subjek  kredit,  pengaturan  tujuan dan jaminan. Oleh karna itu perjanjian kredit berbentuk  "perjanjian  tidak  bernama",  karna mengenai  perjanjian  kredit  tidak  dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan  maupun  di  dalam  ketentuan Perundang-undangan lainnya.
Sehingga dapat ditafsirkan bahwa dengan adanya  keharusan  membuat  akad  dalam perjanjian  kredit,  maka  harus  dalam  bentuk tulisan.  Kemudian  kata  akad  yang  dimaksud adalah  perjanjian. Dalam  suatu  perjanjian kredit berbentuk apapun, setiap pemberi kredit Bank  wajib  menggunakan  akad  perjanjian kredit  sehingga  apabila  adanya  akad  maka dapat timbul suatu perjanjian yang dilakukan. Fungsi  Notaris  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian Kredit
Bapak  Nedi  Heryandi  selaku  Notaris menyatakan  bahwa  Fungsi  Notaris/Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Pelaksanaan Perjanjian  Kredit  yaitu  membuat  akta  sesuai Pesanan  dari  bank  dimana  order  tersebut telah  di  sepakati  oleh  debitur  (akta  otentik). Selain  itu,notaris  sebagai  seseorang  (figure) keterangan-keterangannya dapat di andalkan, yang  tanda  tangannya  serta  capnya  memberi jaminan  dan  bukti  yang  kuat,  seorang  ahli yang  tidak  memihak  dan  penasehat  yang tidak  ada  cacatnya  (unimpeachable),  yang tutup  mulut,  dan  membuat  suatu  perjanjian
Menurut Djuhaendah Hasan,
perjanjian  kredit  mempunyai  identitas sendiri  dan  berbeda  dengan  perjanjian pinjam meminjam. Antara perjanjian pinjam- meminjam  dengan  perjanjian  kredit  terdapat perbedaan yang antara lain adalah:
a. Perjanjian  kredit  selalu  bertujuan dengan tujuan tersebut berkaitan dengan  program  pembangunan.  Dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan  uang  yang  akan  diterima, sedangkan  dalam  perjanjian  pinjam-- meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat
menggunakan uangnya secara bebas. b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa  pemberi  kredit  adalah  Bank  atau lembaga, pembiayaan yang tidak dimungkinkan  diberikan  oleh  individu,
sedangkan  dalam  perjanjian  pinjam meminjam  pemberi  pinjaman  dapat  oleh individu.
c. Pengaturan  yang  berlaku  bagi  peminjam kredit berbeda dengan perjanjian pinjam- meminjam  berlaku  ketentuan  umum  dari Bab  III  dan  Bab  XIII  buku  III  KUHPdt, sedangkan  dari  perjanjian  kredit  berlaku ketentuan umum KUHPdt ketentuan yang ada,  dalam  Undang-undang  Perbankan, paket  kebijaksanaan  pemerintah  dalam bidang ekonomi terutama bidang Perbankan,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia (SERI) dan sebagainya.
d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa  pengembalian  uang  pinjaman, harus  disertai  dengan  bunga,  imbalan, atau  pembagian  hasil  sedangkan  dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa  bunga  saja  dan  bunga  tersebut baru akan ada apabila diperjanjikan.
e. Pada  perjanjian  kredit  Bank  harus mempunyai keyakinan kemapuan debitur terhadap pengembalian kredit yang diformulasikan  dalam  bentuk  jaminan
baik materiil maupun imateriil, sedangkan  dalam  perjanjian  pinjam- meminjam jaminan merupakan pengamanan  bagi  pelunasan  utang  dan hal tersebut baru ada apabila diperjanjikan dan  jaminan  hanya  merupakan  jaminan secara  fisik  atau  materiil  saja.  (  Zulfi Diane Zaini, 2012: 70)
Sehingga  dari  penjelasan  tersebut bahwa  perjanjian  kredit  berbeda  dengan perjanjian  pinjam  meminjam,  baik  dalam pengertian,  subjek  kredit,  pengaturan  tujuan dan jaminan. Oleh karna itu perjanjian kredit berbentuk  "perjanjian  tidak  bernama",  karna mengenai  perjanjian  kredit  tidak  dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan  maupun  di  dalam  ketentuan Perundang-undangan lainnya.
Sehingga dapat ditafsirkan bahwa dengan adanya  keharusan  membuat  akad  dalam perjanjian  kredit,  maka  harus  dalam  bentuk tulisan.  Kemudian  kata  akad  yang  dimaksud adalah  perjanjian. Dalam  suatu  perjanjian kredit berbentuk apapun, setiap pemberi kredit Bank  wajib  menggunakan  akad  perjanjian kredit  sehingga  apabila  adanya  akad  maka dapat timbul suatu perjanjian yang dilakukan.
Fungsi  Notaris  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian

## Kredit
Bapak  Nedi  Heryandi  selaku  Notaris menyatakan  bahwa  Fungsi  Notaris/Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Pelaksanaan Perjanjian  Kredit  yaitu  membuat  akta  sesuai Pesanan  dari  bank  dimana  order  tersebut telah  di  sepakati  oleh  debitur  (akta  otentik). Selain  itu,notaris  sebagai  seseorang  (figure) keterangan-keterangannya dapat di andalkan, yang  tanda  tangannya  serta  capnya  memberi jaminan  dan  bukti  yang  kuat,  seorang  ahli yang  tidak  memihak  dan  penasehat  yang tidak  ada  cacatnya  (unimpeachable),  yang tutup  mulut,  dan  membuat  suatu  perjanjian
yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang.
Kedudukan  akta  notaris  sebagai  alat bukti  tertulis  dalam  sistem  hukum  Indonesia merupakan akta otentik karena telah memenuhi  syarat-syarat  yang  ada  dalam ketentuan  peraturan  Perundang-Undangan, tetapi apabila peran dan fungsi notaris dalam menjalankan jabatannya tidak
memperhatikan aspek
kehati-hatian,
kecermatan  dan  kejujuran  dapat juga berdampak  pada  pertanggungjawaban  secara pidana
Menurut  Pasal  1868  KUH  Perdata disebutkan Suatu akta otentik ialah suatu akta yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum  yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat akta  itu  dibuat  oleh  Pejabat  Umum  yang dimaksud adalah Pejabat Publik yang karena kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan  membuat  perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum  perdata,  Pejabat  Umum  dalam  artian yang  konkrit  adalah  yang  dimaksud  dengan Notaris.
Mengenai  akta  autentik  juga  diatur dalam  Pasal  165  HIR,  yang  bunyinya  sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi :
Akta  autentik  adalah  suatu  akta  yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya  dari  mereka  yang  mendapat  hak dari  padanya  tentang  yang  tercantum  di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka,  akan  tetapi  yang  terakhir  ini  hanya diberitahukan  itu  berhubungan  langsung dengan perihal pada akta itu.
Uraian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa akta  autentik  adalah  akta  yang  dibuat dihadapan  (akrenoverstaan)  pejabat  oleh para  pihak  yang  memerlukannya  (partij akten) merupakan akta yang berisi
keterangan-keterangan  dari  pihak  lain  yang berkepentingan  agar  keterangan  tersebut disampaikan kepada Notaris yang menjalankan  jabatannya  yang  kondisinya dinyatakan/dituangkan  dalam  akta  otentik (Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Kredit).
Demikian  pula  mengenai  akta  autentik yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris sebagai  pejabat  pembuat  akta  di  bidang hukum perdata berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, bentuknya tidak secara tegas dalam  undang-undang,  tetapi  isi  dan  cara- cara  penulisan  akta  itu  ditentukan  dengan tegas dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Peraturan  Jabatan  Notaris  (Saatblad.  1860 Nomor. 3), dengan ancaman kehilangan sifat autentik dari akta itu atau ancaman hukuman denda  terhadap  notaris  yang  membuat  akta tersebut.
Notaris  juga  mempunyai  wewenang yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  akta memperoleh otentisitasnya meliputi 4 (empat)  hal,  Notaris  harus  berwenang sepanjang :
1. Menyangkut akta yang dibuatnya;
2.  Mengenai  orang  untuk  kepentingan  siapa akta itu dibuat;
3. Mengenai tempat dimana akta dibuat;
4. Mengenai waktu pembuatan akta itu.
Apabila  salah  satu  syarat  di  atas  tidak terpenuhi, maka  akibatnya  akta yang bersangkutan  tidak  otentik  atau  kehilangan nilai  otentisitasnya  dan  hanya  berlaku sebagai  akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan sepanjang  akta  tersebut  ditandatangani  oleh para pihak.

## III. PENUTUP
Fungsi  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit membuat  akta  sesuai  Pesanan  dari  bank dimana  order  tersebut  telah  di  sepakati  oleh debitur  (akta  otentik).  Selain  itu,notaris sebagai  seseorang  (figure)    keterangan- keterangannya  dapat  di  andalkan,  yang
tandatangan  nya  serta  capnya  memberi jaminan  dan  bukti  yang  kuat,  seorang  ahli yang  tidak  memihak  dan  penasehat  yang tidak  ada  cacatnya  (unimpeachable),  yang tutup  mulut,  dan  membuat  suatu  perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang.  Saran  sebagai  berikut  Notaris membuat  akta  sesuai  Pesanan  dari  bank dimana  order  tersebut  telah  di  sepakati  oleh debitur (akta otentik).

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Habib  Adjie,  Hukum  Notaris  Indonesia,  PT.
Refika Aditama, Cetakan ke-3, 2011 Mariam  Darus  Badrulzaman,  Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1980 Sultan  Remy  Sjandeini,  Asas  Kebebasan Derkontrak  dan  Kedudukan  yang Seimbang  dar  dan  debitur,  Surabaya,
1993
Sutarno,  Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan,
Alfabeta, Bandung, 2003
Tami Rusli, Hukum Perjanjian yang Berkembang  di  Indonesia,  Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2012 Zulfi Diane Zaini, Indepedensi Bank Indonesia  dan  Penyelesaian  Bank
Bermasalah, CV Keini Media, Bandung, 2012 B. UNDANG-UNDANGAN
Dan
PERATURAN Lainnya
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
(KUHPdt)
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang sebagai  mana  pasal-pasalnya  telah  di ubah  dengan  Undang-Undang  Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2004  yang sebagaimana pasal-pasalnya telah diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  2004  dan terakhir  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  6  tahun  2009  Tentang Bank Indonesia
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabattan  Notaris  Saatblad 1860  Nomor  3  Tentang  Peraturan Notaris dan Jabatan Notaris

## C. SUMBER LAIN
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X