Zulkarnain  (2023) Konflik  Hukum  di  Sektor  Pertambangan:  Perspektif  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam yang Berkelanjutan, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## KONFLIK HUKUM DI SEKTOR PERTAMBANGAN: PERSPEKTIF PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

## Zulkarnain
Fakultas Hukum Universitas Tadulako Email zulkarnain45353@gmail.com

## Abstrak
Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia, salah satu sektor yang sering menjadi sumber konflik  adalah  sektor  pertambangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  faktor-faktor  yang  menyebabkan  konflik  hukum  di  sektor pertambangan  di  Indonesia  serta  mengkaji  implikasi  konflik  hukum  terhadap pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan  studi  literatur.  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis menggunakan  tiga  tahapan  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  konflik  hukum  di  sektor pertambangan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  kurang adilnya  pembagian  keuntungan,  kerusakan  lingkungan,  pelanggaran  hak-hak masyarakat.  Konflik  hukum  di  sektor  pertambangan  memiliki  implikasi  negatif terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik hukum dapat menghambat investasi, menurunkan produktivitas, dan merusak lingkungan.
Kata Kunci: Konflik hukum, Pertambangan, Sumber Daya Alam .

## Abstract
Sustainable management of natural resources is one of the major challenges faced by Indonesia, one sector that is often a source of conflict is the mining sector. The purpose of this study is to analyze the factors that cause legal conflicts in the mining sector in Indonesia and examine the implications of legal conflicts for sustainable natural  resource  management.  This  research  uses  qualitative  research  methods. Data collection techniques in this research using literature studies. The data that has been collected is then analyzed using three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that legal conflicts in the mining sector in Indonesia were caused by several factors, including unfair profit sharing, environmental damage, and violations of community rights. Legal conflicts in  the  mining  sector  have  negative  implications  for  sustainable  natural  resource management.  Legal  conflicts  can  hamper  investment,  reduce  productivity,  and damage the environment.
Keywords: Legal Conflict, Mining, Natural Resources.

## Pendahuluan
Pertambangan adalah aktivitas ekstraksi bahan galian yang berharga dan memiliki nilai ekonomis dari dalam lapisan bumi, dilakukan baik dengan metode mekanis maupun manual, di permukaan bumi, di bawah permukaan, atau di bawah air. Hasil dari kegiatan pertambangan ini termasuk minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, serta berbagai jenis bijih,  seperti  timah,  nikel,  bauksit,  tembaga,  emas,  perak,  dan  mangan  (Samanlangi, 2016). Pada tahun 2019, sektor pertambangan menjadi topik yang ramai diperbincangkan dalam ranah publik.
RUU  Minerba,  salah  satu  dari  lima  Rancangan  Undang-Undang  yang  ditunda dalam proses pengesahannya di DPR, menggarap masalah perizinan hingga operasional perusahaan  tambang  yang  sering  memicu  protes  dan  akhirnya  menghasilkan  konflik dalam  masyarakat.  Menurut  Jaringan  Advokasi  Tambang  (Jatam),  hampir  semua perusahaan pertambangan yang beroperasi di suatu wilayah terlibat dalam konflik, baik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang, masyarakat dengan pemerintah, maupun antar kelompok masyarakat itu sendiri (JATAM, 2020).
Ki Bagus Hadikusuma, seorang peneliti di Jatam, mencatat bahwa periode 2014- 2019 terdapat 71 kasus konflik dalam sektor pertambangan. Konflik tersebut melibatkan penolakan izin pertambangan dari masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah, yang terjadi  di  lahan  seluas  925.748  hektar.  Daerah  yang  paling  banyak  mengalami  konflik adalah  provinsi  Kalimantan  Timur  (14  kasus),  disusul  oleh  Jawa  Timur  (8  kasus)  dan Sulawesi  Tengah  (9  kasus).  Konflik  yang  tercatat  terkait  dengan  keberadaan  tambang emas (23 kasus), batubara (23 kasus), dan pasir besi (11 kasus) (Thea, 2020).
Pertambangan  di  Indonesia  kerap  kali  menyisakan  kesan  buruk,  misalnya pencemaran lingkungan, maupun eksploitasi alam. Akan tetapi disisi lain terdapat juga manfaat  yang  didapatkan  dari  dunia  pertambangan  terutamanya  bagi  negara. Pertambangan memiliki manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan industri, baik secara  lokal  maupun  global.  Secara  ekonomi,  pertambangan  menyediakan  lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi banyak individu.
Hal ini mencakup pekerjaan langsung di pertambangan, misalnya sebagai operator peralatan atau teknisi, dan pekerjaan tidak langsung dalam industri terkait, seperti jasa konstruksi,  transportasi,  dan  layanan.  Selain  itu,  sektor  pertambangan  memberikan kontribusi  penting  terhadap  PDB  negara.  Secara  global,  pertambangan  menyediakan sumber daya yang penting bagi berbagai industri seperti logam, batubara, mineral, dan energi. Di sektor ini, sumber daya alam diekstraksi untuk digunakan dalam pembuatan barang  konsumen  sehari-hari,  teknologi  modern,  konstruksi,  dan  energi  (Suherman, Suseno, & Saleh, 2015).
Meskipun  ada  manfaat  signifikan,  pertambangan  sering  kali  menjadi  topik kontroversi  karena  dampak  lingkungan,  seperti  degradasi  lahan,  pencemaran  air,  dan perubahan  iklim.  Oleh  karena  itu,  pertambangan  yang  bertanggung  jawab  dan berkelanjutan  menjadi  penting  untuk  meminimalkan  dampak  negatifnya.  Pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial.
Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  sumber  daya  alam  dikelola sedemikian  rupa  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa mengorbankan  kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka (Siregar,  2023).  Penelitian  terdahulu  oleh  Yulianingrum  (2021)  meneliti  kebijakan pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis  kesejahteraan  profetik,  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  konstruksi  existing  politik  hukum  pengelolaan  sumber  daya  alam tidak  berjalan  sesuai  dengan  konstruksi  ideal  cita-cita  bangsa  yang  memiliki  karakter sosialis.  konstruksi  existing  politik  hukum  pembentukan  perundang-undangan  sektor pengelolaan  sumber  daya  alam  nasional cenderung  berkarakter “neo-liberalistik” yang mengarahkan dukungan pada swasta, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga hanya sebatas subordinatif sehingga keadilan yang berusaha diwujudkan adalah keadilan distributif (individual).
Hukum  progresif  hadir  menawarkan  perspektif  baru  dengan  berpegang  pada prinsip  bahwa  agenda  politik  hukum  pembentukan  perundang-undangan  di  bidang pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara responsif, partisipatif, dan holistic. Penelitian lain oleh Erika (2018) meneliti konflik pembebasan lahan di wilayah tanah adat masyakarat hukum adat dalam konsensi pertambangan mineral dan batubara, penelitian ini menunjukan bahwa dalam UUPA menyatakan hukum agraria nasional berlandaskan hukum adat, dalam hal ini hukum adat yang di konstruksi oleh hukum negara.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  menunjukan  konsep  pluralismedengan membahas  konstruksi  undang-undang  pokok  agraria  terhadap  hukum,  menunjukan bahwa dalam relasi antara hukum negara dan hukum adat sangat dimungkinkan upaya mengkontruksikan atau mendekonstruksikan hukum adat sesuai kepentingan negara. Hal yang sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal yakni berperannya lembaga karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat.
Belum  adanya  penelitian  yang  meneliti  mengenai  faktor-faktor  yang menyebabkan  konflik  hukum  di  sektor  pertambangan  di  Indonesia  serta  mengkaji implikasi  konflik  hukum  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan menjadi kebaharuan dalam penelitian ini. Penelitian ini telah memberikan kontribusi pada pengembangan  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  konflik  hukum  di  sektor pertambangan.
Selain itu,  penelitian ini  juga  memberikan  kontribusi  pada  pengembangan  teori pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan. Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan konflik hukum di sektor pertambangan di Indonesia  serta  mengkaji  implikasi  konflik  hukum  terhadap  pengelolaan  sumber  daya alam yang berkelanjutan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Creswell ,(2017)  penelitian  kualitatif  merupakan  tipe  penelitian  yang menggali  serta  memahami
makna di dalam sejumlah individu atau sekelompok orang yang terkait dengan isu sosial. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi literatur yang diperoleh dari Google Schoolar dengan mengeksplorasi buku, jurnal dan informasi lain yang relevan dengan penelitian.
Metode  studi  literatur  adalah  serangkaian  tindakan  yang  terkait  dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tulisan, membaca, dan mencatat informasi yang relevan serta mengelola materi penelitian  (Zed, 2008). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian dilakukan selama 3 hari mulai dari tanggal 3 November – 6 November 2023. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Hakikatnya pembangunan  sektor  pertambangan  dan  energi  mengupayakan  suatu  proses pengembangan sumberdaya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat  dan  optimal  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (Sulfahmi,  Asmiani,  & Thamsi, 2020).
Perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pertambangan  di  Indonesia biasanya  berbentuk  group.  Tercatat  terdapat  30  group  yang  bergerak  dalam  industri pertambangan  Indonesia,  di  antaranya  adalah  BUMI  Plc  Group,  ADARO  Group, BAYAN Group, INDIKA Group, BANPU Group, BA Group, BORN Group, TANITO Group, ASTRA Group, SINAR MAS Group dan masih banyak yang lainnya. Dominasi keberadaan perusahaan group dibandingkan perusahaan tunggal di Indonesia ditunjukkan oleh  perusahaan-perusahaan  berskala  besar  tidak  lagi  dijalankan  melalui  bentuk perusahaan tunggal, tetapi mengunakan konstruksi perusahaan group.
Perusahaan-perusahaan  group  tersebut  terus  melakukan  ekspansi  bisnisnya  di sektor pertambangan batubara. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya  dan  memberikan  sumbangan  pada  peningkatan  ekonomi  dan  sosial lingkungan  yang  lebih  luas.  Untuk  mencapai  tujuannya,  perusahaan-perusahaan  group tersebut  menghadapi  persaingan  yang  semakin  ketat  dari  pesaing-pesaing  yang mempunyai  tujuan  yang  sama,  dengan  produk  yang  ditawarkan  serta  cara-cara  yang hampir sama pula (Hartana, 2017).
Persaingan diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok- kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok  manusia)  dengan  cara  menarik  perhatian  publik  atau  dengan  mempertajam prasangka  yang  telah  ada  tanpa  mempergunakan  ancaman  atau  kekerasan.  Konflik merupakan  salah  satu  esensi  dari  kehidupan  dan  perkembangan  manusia  yang mempunyai karakterstik yang beragam.
Konflik terjadi tidak memandang status atau tatanan dalam lingkup sosial. Faktor ekonomi  menjadi  factor  pemicu  utama  terjadinya  konflik  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  (Ahmad  &  Nurdin,  2022).  Konflik  yang  terjadi  juga  seringkali  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan.  Beberapa  konflik  yang  pernah  terjadi mengenai konflik hukum berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah sebagai berikut.

## 1. Legalitas dan Izin
Perijinan usaha pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.  19  tahun  2020  tentang  Perubahan  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam  rangka  Pelaksanaan  Pelayanan  terpadu  Satu  Pintu  kepada  Kepala  Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kenyataannya, tidak semua kegiatan pertambangan emas memiliki  izin.  Ada  begitu  banyak  pertambangan  emas  tanpa  izin,  atau  yang  biasa disingkat dengan PETI.
Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber  Daya Mineral Republik Indonesia No. 19 tahun 2020. Di Sulawesi Utara, khususnya di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, pertambangan emas kebanyakan  dilakukan  secara illegal  oleh  kelompok-kelompok  perorangan  pada lahan- lahan  perkebunan milik  pribadi  maupun pertambangan  yang  dikelola  oleh  perusahaan. Sudah  sejak  lama  diketahui  bahwa  kegiatan  pertambangan  emas  ilegal  di  Kecamatan Ratatotok beroperasi secara tidak terkendali (Tongkotow, Pati, & Posumah, 2023).
Kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pihak PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) menjadi awal mula terjadinya konflik dan ketegangan antara pihak PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) dan pihak penambang rakyat yang dimana penambang rakyat ini adalah masyarakat asli Desa Tatelu, Tatelu Rondor, Tatelu Warukapas dan Desa-Desa di  sekitarnya.  Kasus  penolakan  masyarakat  terhadap  pihak  perusahaan  tambang  juga terjadi  di  Kepulauan  Sangihe  dimana  masyarakat  Kepulauan  Sangihe  menolak  dengan keras  akan  kehadiran  dari  Pihak  perusahan  tambang  emas  yaitu  PT  Tambang  Mas Sangihe  (TMS),  masyarakat  menolak  dengan  keras  karena  ditakutkan  aktivitas pertambangan  ini  akan  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  yang  besar  dan  dapat memicu terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan warga Kepulauan Sangihe (Turangan, Pangemanan, & Kimbal, 2022).
Kehadiran  perusahaan  tambang  di  suatu  wilayah  juga  biasanya  diawali  dengan konflik lahan seperti lahan tanah adat. Wilayah tanah adat biasanya diklaim sebagai tanah negara  atau  dinyatakan  tidak  berpenghuni  sehingga  perusahaan  tambang  bisa mendapatkan izin dari negara untuk melakukan penambangan (Munauwarah, 2016).

## 2. Hak Masyarakat Lokal
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bisa dioperasionalkan, sehingga mengandung problem yuridis dan problem implementasi, termasuk sistem perizinan dan pengawasan, penyelesaian hak atas tanah, dan pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  reklamasi  dan  pasca  tambang.  Kompleksitas  permasalahan dalam kawasan hutan yang penetapannya oleh pemerintah pusat telah lama terjadi dalam bentuk  konflik-konflik  tenurial,  konflik  masyarakat  lokal  dan  masyarakat  adat  dengan pemegang izin, namun dalam penyelesaian hak atas tanah tidak tuntas.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial menentukan  bahwa  sumber  konflik  2  diantaranya  adalah  sengketa  sumber  daya  alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau distribusi sumber daya  alam  yang  tidak  seimbang  dalam  masyarakat  (Nugroho,  2020).  UUCK  Pasal  22 menghapus  ketentuan  Izin  Lingkungan  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  dan menggantikannya dengan Persetujuan Lingkungan.
Persetujuan  Lingkungan  diatur  sebagai  salah  satu  persyaratan  dasar  yang disederhanakan untuk memperoleh Perizinan Berusaha dalam Pasal 13 BAB III UUCK. Implikasi  penggantian  dari  izin  menjadi  persetujuan  yaitu  hilangnya  hak  gugat administratif  bagi  masyarakat  atas  diterbitkannya  persetujuan  lingkungan.  Kemudian, UUCK  juga  mengurangi  pengawasan  publik  dalam  proses  penyusunan  dokumen AMDAL  sebagaimana  dalam  Pasal  26  UU  PPLH  dan  menimbulkan  dampak:  1) hilangnya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL, dan 2) hilangnya hak pemerhati lingkungan hidup dan anggota masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL; 3) menyalahi prinsip transparansi dan  akuntabilitas  dalam  proses  pelibatan  masyarakat  di  dalam  penentuan  kelayakan lingkungan;  4)  menyalahi  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menjamin  hak  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Adapun Hak Ulayat yang merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu  persekutuan  hukum  (desa  suku)  untuk  menjamin  ketertiban  pemanfaatan/ pendayagunaan  tanah.  Hak  Ulayat  tersebut  merupakan  hak  suatu  persekutuan  hukum (desa,suku) di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai  tanah.  Sebidang  tanah  yang  ada  disekitar  lingkungannya  di  mana pelaksanaannya  diatur  oleh  ketua  persekutuan  (kepala  suku/  kepala  desa)  yang bersangkutan (Munauwarah, 2016).

## 3. Dampak Lingkungan
Usaha  pertambangan  dalam  waktu  relatif  singkat  dapat  mengubah  bentuk topografi  tanah  dan  keadaan  muka  tanah  (land  impact)  sehingga  dapat  mengubah keseimbangan  sistem  ekologi  bagi  daerah  sekitarnya  (Listiyani,  2017).  Salah  satu contohnya  adalah  dampak  pertambangan  marmer  di  Kabupaten  Tulungagung  seperti banjir dan kekeringan terus terjadi setiap tahun.
Menyikapi hal tersebut maka pemerintah daerah sebaiknya menciptakan progam pendamping untuk memperkuat dan melengkapi regulasi yang ada agar kebijakan tidak hanya  berfokus  kepada  perijinannya  saja  tapi  juga  pengawasan,  pengelolaan,  serta dampaknya kepada lingkungan dan masyarakat setempat (Lina, 2019).

## 4. Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan terjadi karena masalah yang mendasar atau substantif (misalnya uang dan sumberdaya), masalah tata cara (sikap dalam menangani masalah) atau masalah psikologis (persepsi atau rasa percaya, keadilan, rasa hormat). Konflik kepentingan merupakan tipologi konflik paling dominan. Pemilik modal, pemerintah, penambang tradisional dan masyarakat memiliki kepentingan yang sangat besar dalam aktivitas pertambangan.
Masyarakat  sekitar  lokasi  tambang  melihat  aktivitas  dalam  dua  sisi:  1). Masyarakat  dirugikan  dengan  rusaknya  fasilitas  umum,  hilangnya  lahan,  dan  rusaknya lingkungan  sosial  masyarakat.  2).  Masyarakat  merasa  diuntungkan  dengan  aktivitas tersebut karena mempunyai mata pencaharian, dilibatkan dalam aktivitas pertambangan, dan mendapatkan kompensasi ekonomi. Pemerintah daerah melihatnya dalam tiga sisi: 1). Tambang bisa menjadi sumber pendapatan daerah. 2). Pemerintah melihat aktivitas tambang sebagai sebuah ancaman karena dampaknya terhadap stabilitas sosial, dimana pemerintah pada akhirnya harus menanggung keseluruhan proses pemulihan jika terjadi kerusakan  maupun  konflik  horizontal.  3).  Pemerintah  melihat  aktivitas  pertambangan dalam kerangka regulasi yang harus dikawal dan ditegakkan (Safa’at & Qurbani, 2017).
Dengan  demikian,  konflik  hukum  di  sektor  pertambangan  di  Indonesia disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  kurang  adilnya  pembagian  keuntungan, kerusakan  lingkungan,  pelanggaran  hak-hak  masyarakat.  Konflik  hukum  di  sektor pertambangan juga memiliki implikasi negatif terhadap pengelolaan sumber daya alam yang  berkelanjutan.  Konflik  hukum  dapat  menghambat  investasi,  menurunkan produktivitas, dan merusak lingkungan.

## Kesimpulan
Konflik hukum dalam sektor pertambangan di Indonesia dapat disebabkan oleh sejumlah  faktor  yang  meliputi  ketidakadilan  dalam  pembagian  keuntungan,  kerusakan lingkungan,  serta  pelanggaran  terhadap  hak-hak  masyarakat.  Implikasi  dari  konflik hukum  tersebut  berdampak  negatif  pada  upaya  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan.  Konflik  tersebut  dapat  menghambat  investasi  dalam  sektor  ini, menurunkan  produktivitas,  serta  menimbulkan  dampak  merugikan  pada  lingkungan. Dampak lingkungan yang berkelanjutan, termasuk kerusakan lahan, pencemaran air, dan penurunan  kualitas  udara,  merupakan  beberapa  efek  negatif  yang  diakibatkan  oleh konflik hukum di sektor pertambangan.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad, Syarif, & Nurdin, Iing. (2022). KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik , 5 (2), 278–295.
Creswell,  John  W.,  &  Creswell,  J.  David.  (2017). Research  design:  Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications.
Erika,  Erika.  (2018).  Konflik  Pembebasan  Lahan  Di  Wilayah  Tanah  Adat  Masyakarat Hukum  Adat  Dalam  Konsensi  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (2), 1–14. Hartana, Hartana. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN  BATUBARA  DALAM  PELAKSANAAN  EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 3 (2), 18–32.
Jaringan  Advokasi  Tambang  (JATAM).  (2020).  Bergerilya  melawan  Mesin ekstraktivisme: Mutasi Kejahatan Negara-Korporasi dan Babak Baru Jerat Oligarki Tambang. https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-JATAM- Catatan-Akhir-Tahun-2020-dan-Proyeksi-2021.pdf. Diakses pada 6 November 2023.
Lina, Astrid Mey. (2019). Analisis Kebijakan Tata Kelola Dampak Aktivitas Penambang Marmer  Berdasarkan  Perspektif  Sustainable  Development. Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik , 5 (3), 312–319.
Listiyani,  Nurul.  (2017).  Dampak  pertambangan  terhadap  lingkungan  hidup  di kalimantan  selatan  dan  implikasinya  bagi  hak-hak  warga  negara. Al-Adl:  Jurnal Hukum , 9 (1), 67–86.
Munauwarah,  Munauwarah.  (2016).  Konflik  Kepentingan  dalam  Perebutan  Lahan Pertambangan  di  Kabupaten  Luwu  Timur  antara  Masyarakat  Adat  To  Karunsi’e dengan PT. Vale Indonesia. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 2 (2), 132–146.
Nugroho, Wahyu. (2020). Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan  perubahan  Undang-Undang  Minerba. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 27 (3), 568–591.
Safa’at,  Rachmad,  &  Qurbani,  Indah  Dwi.  (2017).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Pertambangan  (Studi  di  Kabupaten  Lumajang  Provinsi  Jawa  Timur). Jurnal Konstitusi , 14 (1), 150–167.
Samanlangi, Andi Ilham. (2016). Sistem Penambangan . Penerbit Andi.
Siregar, Fandy Ahmad. (2023). PENGEMBANGAN SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK MENCAPAI KEBERLANJUTAN PANGAN .
Suherman,  Ijang,  Suseno,  Triswan,  &  Saleh,  Ridwan.  (2015).  Kajian  manfaat  usaha
pertambangan bauksit terhadap sosial ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara , 11 (2), 129–145.
Sulfahmi,  Pangeran,  Asmiani,  Nur,  &  Thamsi,  Alam  Budiman.  (2020).  ANALISIS MANFAAT  SEKTOR  PERTAMBANGAN  TERHADAP  PREKONOMIAN  KAB LUWU  TIMUR  MENGGUNAKAN  METODE  ANALASIS  LOCATION QUENTION DAN ANALISIS SHIFT-SHARE. Jurnal GEOSAPTA Vol , 6 (2), 81.
Thea,  Ady.  (2020).  Jatam:  Ada  71  Konflik  Pertambangan  Periode  2014-2019. https://www.hukumonline.com/berita/a/jatam--ada-71-konflik-pertambangan- periode-2014-2019-lt5e14311f6aa5a/. Diakses pada 6 November 2023.
Tongkotow,  Ekadia,  Pati,  Agustinus  B.,  &  Posumah,  Daisy.  (2023).  Konflik  Pada Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  di  Kecamatan  Ratatotok  Kabupaten  Minahasa Tenggara. Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev) , 1 (1).
Turangan, Junaldy, Pangemanan, Fanley, & Kimbal, Alfon. (2022). Penanganan Konflik Pertambangan  di  Kabupaten  Minahasa  Utara  (Studi  Kasus  Konflik  Antara  PT. Tambang  Tondano  Nusajaya  dan  Penambang  Rakyat  di  Desa  Tatelu). GOVERNANCE , 2 (2).
Yulianingrum,  Aullia  Vivi,  Absori,  Absori,  &  Hasmiati,  Rahmatullah  Ayu.  (2021). Kebijakan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berbasis  Kesejahteraan  Profetik  (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan , 1–24.
Zed, Mestika. (2008). Metode penelitian kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Copyright holder: Zulkarnain (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: