## Intizar
Vol. 25, No. 1, Juni 2019 Website: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar ISSN 1412-1697, e-ISSN 2477-3816

## Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia

## Syamsul Kurniawan
IAIN Pontianak, Indonesia, syamsulkurniawan001@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3242

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan abad 21 bagi madrasah di Indonesia. Secara reflektif, kajian ini ingin meninjau kembali ide, perlakuan, dan atau situasi yang ada, khususnya tentang madrasah pada abad 21 dan tantangan- tantangannya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kepustakaan.  Berdasarkan  hasil  pengkajian,  bisa disimpulkan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi madrasah di Indonesia pada abad 21, seperti: revolusi mental guru, membekali siswa yang terlahir sebagai digital natives dengan keterampilan abad 21, mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan reformasi kurikulum sesuai selera abad 21. Dalam merespon tantangan-tantangan ini, madrasah perlu mempertegas, menciptakan, dan mempertahankan points of difference atau distingsi dengan madrasah- madrasah zaman dulu yang oleh masyarakat dianggap ketinggalan zaman dan terbelakang.
Kata Kunci: Madrasah, Abad 21, Tantangan

## Abstract
This study aims to determine the challenges of the 21st century for madrasas in Indonesia. Reflectively, this study wants to review ideas, treatments, and / or existing situations, especially about madrasa in the 21st century and its challenges. The research method used was the library method. Based on the results of the assessment, it could be concluded about the challenges faced by madrasas in Indonesia in the 21st century, such as: the mental revolution of teachers, equipping students born as digital  natives  with 21st century  skills,  integrating  the  use of  technology in learning, and curriculum reform according to 21st century tastes. In responding to these challenges, the madrasa needs to emphasize, create, and maintain  points  of  difference  or  distinction  with  the  old  madrasas  which  the  community  considered  out  of  date  and backward.
Keywords: Madrasah, 21 st Century, Challenge

## Pendahuluan
Dalam  catatan  sejarah,  madrasah  sempat menjadi lembaga pendidikan par excellence di dunia Islam. Keberadaan madrasah pernah sangat prestisius  dalam  dunia  Islam.  Keberadaannya memiliki  akar  historis  yang  panjang.  Melalui lembaga ini, sebagaimana penjelasan Mahmud Arif, dinamika intelektual mencapai puncaknya, kendatipun  belum  bisa  melepas  sepenuhnya  dari campur  tangan  politik  penguasa  (Arif,  2009). Dengan  demikian,  sewajarnya  para  ahli  kerap mengaitkan kemunculan madrasah dengan kemajuan dunia  Islam  yang  pernah  berelasi  kuasa  dengan politik penguasa. Karena mendapat dukungan politis, muncullah  para  pemikir  muslim  yang  menyadari
betapa  pentingnya  memajukan  pendidikan  sebagai konsekuensi perkembangan umat (Hanafi, 2012).
Pada  ranah  ini,  relevan  untuk  mengasumsikan bahwa  madrasah  dalam  sejarah  kemunculannya sebagai  buah  dari  perkembangan  positif  kemajuan pemikiran umat Islam. Hal ini terlihat pada fenomena madrasah  yang  sedemikian  maju  saat  itu,  yang menurut  M.  Munir  Mursyi  sebagai  cerminan  dari keunggulan  capaian  keilmuan,  intelektual,  dan bahkan kultural (Mursyi, 1977).
Akan  tetapi,  prestasi  gemilang  madrasah  di masa  lalu  nyatanya  terlihat  jauh  berbeda  dengan prestasi madrasah saat sekarang, khususnya di tanah air.  Madrasah  dalam  sejarah  perkembangannya memang  tidak  dipungkiri  telah  ikut  mencerdaskan
bangsa  (Hamruni  &  Kurniawan,  2018).  Meskipun demikian,  secara  umum  prestasi  madrasah  tidak sebaik  sekolah  formal.  Beberapa  hasil  riset menunjukkan  hal  demikian.  Masyhuri  dan  Taufik Dahlan  misalnya,  memaparkan  bahwa  secara kuantitatif  madrasah  di  Indonesia  berkembang dengan sangat pesat, tetapi secara kualitatif prestasi madrasah  masih  sangat  memprihatinkan.  Masyhuri dan Taufik Dahlan membandingkan dengan sekolah formal  lainnya,  yang  mana  menurut  keduanya, prestasi  akademik  bidang  mata  pelajaran  umum misalnya, madrasah belum sederajat dengan sekolah formal  lainnya  (Masyhuri  &  Dahlan,  2006). Begitupula yang diungkap oleh Asmani, bahwa tidak sedikit  opini  yang  muncul  di  masyarakat,  bahwa madrasah  di Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang  ketinggalan  zaman  dan  identik  dengan keterbelakangan (Asmani, 2013).
Sebab  munculnya  persepsi  miring  tentang kualitas  madrasah  di  Indonesia,  menurut  penelitian Husni  Rahim  (2001),  disebabkan  karena  banyak faktor, salah satunya karena madrasah masih banyak yang  menjual  pertimbangan  sosial,  kultural  dan religius  dalam  menarik  minat  orang  tua  siswa,  dan bukan  pertimbangan  rasional  dan  akademik  yang bersifat  kualitatif.  Oleh  sebab  itu,  berangkat  dari kemunduran dan keterbelakangan madrasah saat ini, perbaikan  mesti  dilakukan  dengan  langkah-langkah yang  tidak  biasa.  Sebab  jika  meneruskan  dan memelihara  hal-hal  yang  telah  menjadi  rutinitas, hasilnya  boleh  jadi  biasa.  Jika  ini  yang  masih dipertahankan,  menurut  Jamal  Makmur  Asmani (2013),  madrasah tidak  akan  kunjung  beranjak  dari realitas negatif, kemunduran dan keterbelakangan.
Apalagi  sekarang  sudah  memasuki  abad  21. Tantangan  sudah  pasti  berubah.  Pada  abad  21, madrasah  di  Indonesia  dihadapkan  pada  tantangan yang  lebih  kompleks,  seperti  fenomena disruption . Fenomena  ini  sendiri  merupakan  konsekuensi  dari era globalisasi. Perubahannya sangat cepat, fundamental  dengan  mengacak-acak  pola  tatanan lama dan mendorong munculnya tatanan baru. Pada abad  ini,  fenomena  disrupsi  mendorong  terjadinya digitalisasi  sistem  pendidikan,  di  mana  kegiatan pembelajaran  akan  berubah  total.  Ruang  kelas mengalami evolusi dengan pola pembelajaran digital yang  memberikan  pengalaman  pembelajaran  yang
lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh (Rizal, 2017).
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  merupakan  salah  satu  sebab  perubahan paradigma baru pendidikan abad 21. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti semakin menyempitkan  dan  meleburkan  “ruang  dan  waktu” yang  selama  ini  menjadi  aspek  penentu  kecepatan dan  keberhasilan  penguasaan  ilmu  pengetahuan. Sejalan  dengan  itu,  kemajuan  teknologi  informasi dan komunikasi menyebabkan sebagian besar tenaga manusia  digantikan  oleh  mesin  yang  akan  lebih banyak  melakukan  tugas  rutin,  sementara  manusia akan lebih banyak bergelut dengan tugas-tugas yang bersifat intelektual dan kreatif (Fakhruddin, Ananda, &  Istiningsih,  2013).  Tidak  bisa  dimungkiri  pula, kebanyakan siswa madrasah sebagaimana umumnya anak-anak  pada  hari  ini  terlahir  sebagai digital natives dan  bukannya  sebagai digital  immigrants (Prensky, 2001).
Madrasah  di  Indonesia  mau  tidak  mau,  suka atau  tidak  suka  mesti  dihadapkan  pada  tantangan tersebut.  Strategi  pengembangan  madrasah  menjadi tuntutan  mutlak  dalam  rangka  mengantisipasi  visi pendidikan  abad  21.  Reformasi  madrasah  perlu dikerjakan  secara  menyeluruh  sehubungan  dengan manajemen dan pengelolaan pendidikan. Harapannya,  madrasah  di  Indonesia  menjadi  lebih siap menghadapi tantangan abad 21 yang kompleks. Dalam  hal  ini,  madrasah  perlu  mempertegas, menciptakan,  dan  mempertahankan points  of difference atau distingsi dengan madrasah-madrasah zaman  dulu  yang  oleh  masyarakat  dianggap ketinggalan  zaman  dan  terbelakang,  sebagaimana penjelasan  Asmani  (2013).  Sebagaimana  R.  Dedi Supriatna  dan  Sita  Ratnaningsih  (2017),  berbeda dengan  dulu,  kini  tantangan  utama  dari  madrasah- madrasah di Indonesia bukan lagi tentang bagaimana menginternalisasi  nilai-nilai  Islam  dalam  konteks negara-bangsa, tetapi bagaimana menyiapkan siswa sehingga  bisa  memainkan  peran  penting  dalam kancah global.
Pendidikan madrasah mesti didesain untuk abad ini,  sehingga  berikutnya  dapat  diterjemahkan menjadi program-program yang mampu menghasilkan keluaran yang “lebih baik”
dibandingkan dengan madrasah-madrasah kebanyakan pada zaman dulu. Pendidikan madrasah mesti  siap  dengan trend era  ini,  dalam  pengertian berusaha  memanfaatkan  segala  kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  berkembang,  serta turut  membentengi  khususnya  bagi  siswa-siswa mereka  terhadap  pengaruh  negatif  dari  kemajuan yang  berkembang  tersebut  (Sulaiman,  2017). Ringkasnya,  kualitas  pendidikan  madrasah  mesti diperhatikan,  sebagaimana  yang  pernah  disadari pentingnya dalam sejarah berkembangnya madrasah pada  generasi  awal  kemunculannya.  Charles  Hoy (2000)    dalam  bukunya Improving  Quality  in Education mengartikan  kualitas  pendidikan  ini sebagai  evaluasi  dari  proses  mendidik  yang meningkatkan  kebutuhan  untuk  pencapaian  dan pengembangan bakat siswa dalam suatu proses, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang  diterapkan  oleh  klien  yang  membiayai  proses atau  output  dari  proses  pendidikan.  Sementara menurut  Hoy  dan  Miskel  (2008),  sekolah  bermutu adalah  sekolah  yang  efektif,  yang  meliputi  tatanan input , proses, dan output .
Relevan  dengan  ini  pendapat  KA.  Rahman (2012), yang mengatakan bahwa madrasah bermutu merupakan  madrasah  yang  menerapkan  rumusan sekolah efektif. Secara output, hasil yang diperoleh dari madrasah efektif antara lain: pertama, dari aspek siswa  lulusan  yang  dihasilkan  adalah  siswa  yang mempunyai  prestasi  akademik  yang  unggul, memiliki  kreatifitas,  percaya  diri,  aspiratif,  tidak ragu  untuk  mengemukakan  pendapat,  memiliki ekspektasi yang tinggi, selalu aktif  dalam kegiatan- kegiatan positif, dan memiliki tingkat kelulusan yang tinggi, dan sebaliknya angka putus sekolah tidak ada sama sekali atau nol persen. Ini juga berarti madrasah yang  bermutu  atau  efektif  sebagaimana  asumsi Rahman  berarti  madrasah  tersebut  dapat  menjadi wadah diseminasi gagasan-gagasan progresif. Maka madrasah pada abad 21 yang dicitakan dalam artikel ini adalah gambaran dari model “sekolah progresif”, yaitu  model  sekolah  yang  komprehensif  dan fleksibel,  sehingga  setelah  lulus,  para  siswa  dapat memainkan  fungsi  dan  perannya  dalam  kehidupan yang kompleks dan kompetitif (Kurniawan, 2016).

## Metode Penelitian
Fokus artikel ini adalah tentang madrasah pada abad 21. Sebuah pertanyaan yang ingin dijawab pada artikel ini adalah bagaimana seharusnya madrasah di indonesia  merespons  tantangan  abad  21?.  Secara reflektif,  kajian  ini  ingin  meninjau  kembali  ide, perlakuan,  dan  atau  situasi  yang  ada,  khususnya tentang  madrasah  pada  abad  21  dan  tantangan- tantangannya.
Dalam pengkajian ini, metode yang digunakan penulis  adalah  metode  kepustakaan  (Zed,  2004). Metode kepustakaan yang dimaksud adalah metode yang  digunakan  oleh  penulis  dengan  cara  mencari, mengumpulkan,  mengeksplorasi  atau  menelaah berbagai sumber referensi atau literatur yang relevan dengan  pokok  bahasan  yang  diajukan,  kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  teknik content analysis dengan  pendekatan  historis  dan  filosofis (Klauss, 1991).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Dinamika Madrasah di Indonesia
Sebelum  masuk  ke  pembahasan  mengenai tantangan  madrasah  di  Indonesia,  penulis  merasa perlu  memaparkan  tentang  gambaran  dinamika madrasah  di  Indonesia.  Penjelasan  dinamika madrasah di Indonesia mengikuti periodesasi secara historis berdasarkan klasifikasi yang dibuat Ainurrafiq  Dawam  dan  Ahmad  Ta‘arifin  (2005), yaitu awal abad 20, era orde lama, era orde baru, dan era reformasi sampai sekarang.

## a. Awal Abad 20
Di  Indonesia,  perkembangan  pendidikan dan  pengajaran  dalam  bentuk  madrasah  yang telah  muncul  pada  awal  abad  20,  merupakan pengembangan progresif dari sistem tradisional (pesantren),  dipicu  oleh  kebijakan  pemerintah hindia  Belanda  yang  diskriminatif  pada lembaga pendidikan pesantren, serta munculnya gerakan  progresif  Islam  di  Indonesia  yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan progresif  di  Timur  Tengah  (Maksum,  1999; Supani, 2009)
Para  peneliti  sejarah,  menyebut  beberapa madrasah yang berdiri pada periode ini, seperti Madrasah Mambaul Ulum yang dirintis oleh R. Hadipati  Sosrodiningrat  di  Solo  pada  tahun
1905,  Madrasah  al-Jamiatul  Khairiyah  pada tahun 1906 di Jakarta, Madrasah Thawalib yang dirintis  oleh  Syaikh  Abdul  Karim  Amrullah pada  tahun  1907,  Madrasah  Adabiyah  yang dirintis oleh  Abdullah  Ahmad  pada  tahun1909 di  Sumatera  Barat,  Madrasah  Diniyah  yang dirintis oleh Zaenuddin Labai pada tahun 1916 di  Sumatera  Barat,  Madrasah  Muallimin Muhammadiyah yang dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan  pada  tahun  1918  di  Yogyakarta (Maksum, 1999; Steenbrink, 1994).
Tidak  berlebihan  mengatakan  bahwa madrasah-madrasah  ini  merupakan prototype dari  madrasah-madrasah  sekarang  (Dawam  & Ta’arifin,  2005).  Hal  ini  karena  perubahan model  madrasah  tidak  akan  keluar  dari  empat format dasar: pertama, model yang menyerupai sekolah  Belanda,  terutama  dalam  sistem pengajaran klasikalnya meski muatan materinya tetap  menonjolkan  ilmu-ilmu  agama  Islam, seperti  madrasah  Thawalib  yang  dirintis  oleh Syaikh  Abdul  Karim  Amrullah  pada  tahun 1907;  kedua,  model  yang  lebih  menekankan muatan keagamaan dan menambahkan muatan- muatan umum secara terbatas, seperti Madrasah Diniyah  yang  dirintis  oleh  Zaenuddin  Labai pada  tahun  1916  di  Sumatera  Barat;  ketiga, model  yang  menggabungkan  secara  lebih seimbang  antara  muatan-muatan  keagamaan dan  non  keagamaan,  misalnya  Madrasah Muallimin  Muhammadiyah  yang  dirintis  oleh KH.  Ahmad  Dahlan  pada  tahun  1918  di Yogyakarta;  dan keempat, model yang mengikuti  pola  gubernemen  dengan  ditambah beberapa  mata  pelajaran  agama,  seperti Madrasah Adabiyah yang dirintis oleh Abdullah Ahmad pada tahun1909 di Sumatera Barat dan Madrasah  Muallimin  Muhammadiyah  yang dirintis  oleh  KH.  Ahmad  Dahlan  pada  tahun 1918 di Yogyakarta (Muhaimin, 2003).
b. Era Orde Lama
Orde  Lama  adalah  sebutan  bagi  masa pemerintahan  Presiden  Soekarno  di  Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Pada era ini, pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri  maupun  swasta,  salah  satunya  dimulai
dengan  pemberian  bantuan  pada  sekolah- sekolah  agama,  sebagaimana  anjuran  Badan Pekerja  Komite  Nasional  Pusat  (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945. Di era Orde Lama, pendidikan  agama  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang (UU) No, 4 Tahun 1950 pada bab  XII  Pasal  20,  yaitu:  pertama,  di  sekolah- sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua  murid  menetapkan  apakah  anaknya  akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak; kedua, cara  penyelenggaraan  pendidikan  agama  di sekolah  negeri  diatur  dalam  peraturan  yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.
Perkembangan pendidikan madrasah pada masa orde lama sangat terkait pula dengan peran Departemen  Agama  yang  mulai  resmi  berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Saat itu, salah satu orientasi  Departemen  Agama  dalam  bidang pendidikan,  selain  pengembangan  madrasah, juga  memperjuangkan  agar  pendidikan  agama Islam  dapat  diajarkan  di  sekolah-sekolah umum.  Dalam  sebuah  dokumen  disebutkan bahwa  tugas  bagian  pendidikan  di  lingkungan departemen agama mencakup: pertama, memberikan  pengajaran  agama  di  sekolah negeri dan partikulir (swasta); kedua, memberikan  pengetahuan  umum  di  madrasah; dan ketiga, mengadakan pendidikan guru agama (PGA)  serta  pendidikan  hakim  Islam  (PHI). Berdasarkan ini, Departemen Agama dianggap representasi dari umat Islam dalam memperjuangkan  penyelenggaraan  pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia (Dawam & Ta’arifin, 2005).
Perkembangan  madrasah  pada  era  Orde Lama  memberikan  sumbangan  penting  bagi perkembangan  madrasah  pada  era  berikutnya. Perkembangan  jumlah  PGA  pada  tahun  1951 mencapai  25  buah  dan  pada  tahun  1954 mencapai  30  buah.  Dengan  jumlah  tersebut kiranya dapat dipertimbangkan banyaknya guru agama  Islam  yang  dicetak  sehingga  dapat mendukung  pendirian  dan  pengembangan pendidikan  madrasah  di  Indonesia.  Hingga pertengahan dekade 1960-an, jumlah madrasah
tingkat  rendah  (Ibtidaiyah)  mencapai  13.057, jumlah madrasah tingkat pertama (Tsanawiyah) mencapai  776  buah,  dan  jumlah  madrasah tingkat atas (Aliyah) diperkirakan mencapai 16 madrasah.  Dengan  demikian  total  jumlah madrasah secara keseluruhan saat itu mencapai 13.849 madrasah (Dawam & Ta’arifin, 2005).

## c. Era Orde Baru
Orde  Baru  adalah  sebutan  bagi  masa pemerintahan  Presiden  Soeharto  di  Indonesia. Orde  Baru  menggantikan  Orde  Lama  yang merujuk  kepada  era  pemerintahan  Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya  Surat  Perintah  11  Maret  1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pembinaan  madrasah  pada  dasarnya  hanya bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan pemerintahan  Orde  Lama.  Pada  era  ini madrasah masih belum dianggap sebagai bagian dari  sistem  pendidikan  secara  nasional,  akan tetapi  madrasah  menjadi  lembaga  otonom  di bawah  pengawasan  menteri  agama.  Bentuk pertama  dari  pembinaan  terhadap  madrasah setelah  Indonesia  merdeka adalah  seperti  yang ditentukan  dalam  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  1  tahun  1946,  tanggal  19  Desember 1946 tentang pemberian bantuan madrasah.
Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946, dijelaskan bahwa madrasah adalah tempat berlangsungnya pendidikan yang mengajarkan  ilmu  pengetahuan  agama  Islam sebagai  pokok  pengajarannya  (lihat  penjelasan pasal  I  peraturan  tersebut).  Bantuan  tersebut diberikan  setiap  tahun  dan  baru  terbatas  untuk beberapa  keresidenan  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Jakarta  dan  Surakarta.  Bentuk bantuan  berupa  uang  yang  hanya  boleh digunakan  untuk:  pertama,  memberi  tunjangan kepada  para  guru;  kedua,  membeli  alat-alat pelajaran; ketiga, menyewa dan atau memelihara ruang-ruang dan gedung madrasah;
dan keempat, membiayai administrasi.
Peraturan tersebut mencantumkan pula ketentuan bahwa dalam madrasah itu hendaknya  diajarkan  juga  pengetahuan  umum setidak-tidaknya:  pertama,  Bahasa  Indonesia,
berhitung  dan  membaca  serta  menulis  dengan huruf Latin di madrasah tingkat rendah; kedua, ditambah  dengan  ilmu  ilmu  tentang  bumi, sejarah, kesehatan tumbuh tumbuhan dan alam di  madrasah  lanjutan.  Jumlah  jam  pengajaran untuk pengetahuan umum  sekurang-kurangnya 1/3  dari  jumlah  jam  pengajaran  seluruhnya (Kosim, 2017).
Ketentuan untuk mengajarkan pengetahuan  umum  1/3  dari  seluruh  jam pengajaran  dilatarbelakangi  oleh  saran  Panitia Penyelidik Pengajaran yang  mengamati bahwa di  madrasah-madrasah  jarang  sekali  diajarkan pengetahuan  umum  yang  sangat  berguna  bagi kehidupan sehari-hari. Kekurangan pengetahuan  umum  akan  menyebabkan  orang mudah  diombang-ambingkan  oleh  pendapat yang  kurang  benar  dan  pikiran  kurang  luas. Menurut  peraturan  ini,  jenjang  pendidikan dalam  madrasah  tersusun  dalam:  pertama, Madrasah Tingkat Rendah, dengan lama belajar sekurang-kurangnya  4  tahun  dan  berumur  6 sampai 15 tahun; dan kedua, Madrasah Lanjutan dengan  masa  belajar  sekurang-kurangnya  3 tahun setelah  tamat  Madrasah  Tingkat  Rendah dan  berumur  11  tahun  ke  atas.  Peraturan  ini kemudian  disempurnakan  dengan  Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952 yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia (RI). Dalam  Peraturan  tersebut  dinyatakan  bahwa jenjang  pendidikan  madrasah  adalah:  pertama, Madrasah  Rendah  (sekarang  dikenal  dengan sebutan  Madrasah  lbtidaiyah)  dengan  masa belajar  6  tahun;  kedua,  Madrasah  Lanjutan Tingkat Pertama (sekarang Madrasah Tsanawiyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah  lbtidaiyah;  dan  ketiga,  Madrasah Lanjutan  Atas  (sekarang  Madrasah  Aliyah), lama  belajar  3  tahun  setelah  tamat  Madrasah Tsanawiyah (Kosim, 2017).
Madrasah lbtidaiyah Negeri sebagian besar berasal  dari  madrasah-madrasah  yang  semula diasuh oleh Pemerintah Daerah Aceh, Lampung dan Surakarta. (Rahim, 2005) Sejak tahun 1946 ada 205 Sekolah Rendah Islam yang diasuh oleh Pemerintah Daerah Aceh yang dengan Ketetapan  Menteri  Agama  No.  I  tahun  1959,
pengasuhan  dan  pemeliharaannya  diserahkan kepada  Kementerian  Agama  dan  namanya diubah  menjadi  Sekolah  Rakyat  Islam  (SRI). Kemudian  melalui  Keputusan  Menteri  Agama No.104  tahun  1962  diubah  namanya  menjadi Madrasah  lbtidaiyah  Negeri  (MIN).  Hal  yang sama terjadi di  Karesidenan Lampung. Sebanyak  19  SRI  berdasarkan  Penetapan Menteri  Agama  No.  2  tahun  1959.  Di Karesidenan Surakarta sebanyak 11 SRI dengan Penetapan Menteri Agama No. 12 tahun 1959. Sejak  tahun  1967  terbuka  kesempatan  untuk menegerikan  madrasah  swasta  berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 80 tahun 1967. Kesempatan penegerian itu kemudian dihentikan  pada  tahun  1970  berdasarkan Keputusan  Menteri  Agama  No.813/  1970, ketika  itu  jumlah  MIN  sudah  mencapai  358 buah.
Madrasah  Tsanawiyah,  seperti  halnya Madrasah lbtidaiyah, juga kebanyakan berstatus swasta.  Madrasah  Tsanawiyah  negeri  baru mulai  didirikan  pada  tahun  1967.  Penegerian Madrasah Tsanawiyah ini semula dimaksudkan sebagai  model  bagi  madrasah  swasta.  Sampai tahun 1970 Madrasah Tsanawiyah Negeri yang disingkat  (M.Ts.A.I.N)  telah  berjumlah  182 buah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah restrukturisasi dan relokasi berdasarkan Keputusan  Menteri  Agama  no.  15,16  dan  17 tahun  1978,  singkatan  Madrasah  Tsanawiyah Negeri dari M.Ts.A.I.N diubah menjadi MTsN dan jumlahnya menjadi 470 buah.
Madrasah  Aliyah  Negeri  pertama  kali didirikan  melalui  proses  penegerian  seperti halnya Madrasah
Tsanawiyah Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 80 tahun  1967.  Dalam  keputusan  itu  disebutkan penegerian Madrasah Aliyah AI-Islam
Surakarta,  Madrasah  Aliyah  di  Magetan  Jawa Timur,  dan  Madrasah  Aliyah  Palangki  di Sumatera  Barat.  Proses  penegerian  berjalan terus sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri  Agama  No.  213  tahun  1970  yang mengatur  penghentian  penegerian  sekolah madrasah  swasta  dan  pendirian  sekolah sekolah/madrasah  negeri  dalam  lingkungan
Departemen Agama. Sampai tahun 1970 jumlah Madrasah  Aliyah  Negeri  sebanyak  43  buah. Singkatan  Madrasah  Aliyah  Negeri  pada mulanya M.A.A.I.N  kemudian diubah menjadi MAN  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama no. 15, 16 dan 17 tahun 1978.
Melalui Kepres Nomor 34 tahun 1972 dan Inpres  Nomor  15  Tahun  1974,  pemerintah mengambil  kebijakan  yang  lebih  operasional dalam kaitannya dengan madrasah. Pada tahun 1975  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama Tiga  Menteri  mengenai  Pendidikan  Mutu Pendidikan  dan  Madrasah.  Dalam  Surat Keputusan Bersama itu, masing-masing Kementerian  Agama,  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  dan  Kementerian  Dalam Negeri  memikul  tanggung  jawab  dalam pembinaan  dan  pengembangan  pendidikan madrasah.  Kelahiran  SKB  Tiga  Menteri memang antara lain untuk mengatasi kekhawatiran  umat  Islam  akan  dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai konskuensi dari Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974. Keluarnya SKB itu didasarkan  pada  hasil  Sidang  Kabinet  terbatas pada  tanggal  26  Nopember  1974.  Pada  sidang kabinet  itu  Menteri  Agama  RI  Mukti  Ali menyampaikan kecemasan umat Islam berkaitan  dengan  isi  dan  implikasi  lebih  jauh dari  Kepres  dan  Inpres  di  atas.  Pemerintah ternyata  memberi  perhatian  terhadap  masalah tersebut,  sehingga  Presiden  mengeluarkan petunjuk  pelaksanaan  Kepres  No.  34  Tahun 1972  dan  Inpres  No.  15  Tahun  1974  yang isinya:  pertama,  Pembinaan  pendidikan  umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tanggung jawab Pendidikan  Agama  menjadi  tanggung  jawab Menteri  Agama;  kedua,  Untuk  pelaksanaan Kepres  No. 34  Tahun 1972  dan  Inpres  No.  15 Tahun  1974    dibangun  kerja  sama  antara Departemen  P&K,  Departemen  Dalam  Negeri dan Departemen Agama (Maksum, 1999).
Selanjutnya  dengan  petunjuk  pelaksanaan tesebut,  ketegangan  antara  pendidikan  agama dengan  pendidikan  nasional  sedikit  teratasi. Petunjuk pelaksanaan itu mengandung
perbedaan yang cukup mendasar dengan Kepres dan  Inpres,  di  mana  di  situ  dengan  tegas dinyatakan  bahwa  hak  dan  tanggung  jawab pengelolaan  pendidikan  agama  tetap  berada pada  Departemen  Agama.  Dengan  demikian, Juknis  telah  memberikan  sebuah  model  solusi yang  di  satu  sisi  memberikan  pengakuan eksistensi  madrasah,  dan  penegasan  bahwa pengelolaannya  tetap  di  tangan  Depatemen Agama,  namun  di  sisi  lain  tetap  memberikan kepastian  akan  berlanjutnya  usaha  yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif.
Sebagai  tindak  lanjut,  juknis  itu  segera diikuti dengan penyusunan SKB Tiga Menteri. Dalam Bab I, pasal 1, ayat 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud Madrasah mencakup Madrasah Ibtidaiyah  (setingkat  dengan  Sekolah  Dasar), Madrasah Tsanawiyah  (setingkat dengan Sekolah  Menengah  Pertama),  dan  Madrasah Aliyah  (setingkat  dengan  Sekolah  Menengah Atas).  Selanjutnya  dalam  Bab  II  pasal  2 disebutkan:  pertama,  ijazah  madrasah  dapat mempunyai  nilai  yang  sama  dengan  ijazah sekolah  umum  yang  setingkat;  kedua,  lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat  lebih  atas;  ketiga,  siswa  madrasah dapat  berpindah  ke  sekolah  umum  yang setingkat. Sementara mengenai pengelolaan dan pembinaan  dinyatakan  dalam  Bab  IV  pasal  4 sebagai berikut: pertama, pengelolaan Madrasah  dilakukan  oleh  Menteri  Agama; kedua,  pembinaan  mata  pelajaran  agama  pada madrasah  dilakukan  oleh  menteri  agama; ketiga, pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama- sama  dengan  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam Negeri (Maksum, 1999).
SKB  Tiga  Menteri  ini  dapat  dipandang sebagai  pengakuan  yang  lebih  nyata  terhadap eksistensi  madrasah  dan  sekaligus  merupakan langkah  strategis  menuju  tahapan  integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional yang  tuntas.  Dengan  SKB  tersebut  madrasah memperoleh  definisinya  yang  semakin  jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan
sekolah sekalipun pengelolaannya tetap berada pada Departemen Agama. Dari segi organisasi, madrasah sama dengan sekolah umum; dari segi jenjang pendidikan, MI, MTs dan MA sederajat dengan  SD,  SMP  dan  SMA;  dari  segi  muatan mata  pelajaran,  murid-murid  madrasah  pun memperoleh  pengajaran  ilmu  sosial,  sejarah, antropologi, geografi, kesenian, bahasa (Indonesia dan Inggris), fisika, kimia, matematika dan lain-lain.
Kebijakan  pemerintahan  orde  baru  yang dituangkan  dalam  SKB  Tiga  Menteri  dalam perjalanannya  mengundang  banyak  kritik, karena  SKB  Tiga  Menteri  itu  dianggap membuat siswa madrasah serba tanggung, tidak mengerti dengan baik pengetahuan agama, juga umum, sehingga akan mengakibatkan kelangkaan  ulama.  Untuk  mencari  solusinya, maka Departemen Agama pada tahun 1987, di masa  Menteri  Munawir  Sjadzali,  mendirikan Madrasah  Aliyah  Program  Khusus.  Madrasah ini diharapkan menjadi lembaga mencetak calon ulama  yang  mengerti  agama  dengan  baik  juga pengetahuan umum, utamanya bahasa Arab dan Inggris  (Rahim,  2005)  Namun  sayangnya, MAPK/MAK  ini  tidak  mempunyai  payung hukum, karena madrasah yang diakui berdasarkan SKB Tiga Menteri itu adalah 70% pelajaran  umum  dan  30%  pelajaran  agama. Bahkan,  MAPK/MAK  juga  belum  jelas posisinya  dalam  UU  Sistem  Pendidikan Nasional  Nomor  2  Tahun  1989  (Dawam  & Ta’arifin, 2005).
d. Era Reformasi Hingga Sekarang Masa reformasi di Indonesia dimulai sejak runtuhnya rezim Orde baru yaitu sejak tanggal 21  Mei  1998.  Presiden  pertama  pada  era reformasi adalah B.J. Habibie, presiden ke-3 RI. Masa  reformasi  terus  berlangsung  hingga sekarang di abad 21 ini. Pada era reformasi telah terjadi  perubahan  dari  sistem  pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik.  Hal  ini  ditandai  dengan  UU  RI Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah.  Pasal  7  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  22 Tahun  1999  menyatakan  bahwa  agama merupakan  salah  satu  urusan  yang  tidak
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pendidikan, menurut pasal 11 ayat (2) UU RI  Nomor  22  Tahun  1999  merupakan  urusan wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah daerah.  Berdasarkan  amanah  UU,  madrasah seharusnya  diserahkan  pengelolaannya  kepada pemerintah daerah, sehingga berbagai kebijakan yang  tidak  adil  antara  lembaga  pendidikan madrasah dan sekolah dapat diminimalisir.
Melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  pemerintah  juga semakin mengukuhkan posisi madrasah. Hal ini dibuktikan dalam setiap pasal yang menyebutkan kata sekolah pasti diikuti dengan kata madrasah. Seperti pada Pasal 56 ayat 1 dan 3  UU  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  yaitu  menyebutkan: pertama, masyarakat berperan dalam peningkatan  mutu  pelayanan  pendidikan  yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan  komite  sekolah/madrasah;  kedua,  komite sekolah/madrasah  sebagai  lembaga  mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan  dengan  memberikan  pertimbangan, arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana  dan prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan  pada tingkat satuan pendidikan.
Kecuali  itu,  pemerintah  juga  melakukan penyetaraan madrasah dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan lainnya, sebagaimana pada UU Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, yaitu dalam Pasal 17 ayat 2  menyebutkan  “Pendidikan  dasar  berbentuk Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Madrasah  Ibtidaiyah (MI)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang  sederajat”  dan  Pasal  18  ayat  3 menyebutkan “ Pendidikan menengah berbentuk  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA), Madrasah  Aliyah  (MA),  Sekolah  Menengah Kejuruan  (SMK)  dan  Madrasah  Aliyah Kejuruan  (MAK)  atau  bentuk  lain  yang sederajat” .
Dengan  berlakunya  UU  Nomor  20  tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,
memperkuat  posisi  madrasah  dalam  sistem pendidikan  nasional,  semakin  diakui  dan  turut berperan  dalam  peningkatan  kualitas  generasi bangsa (Hamruni & Kurniawan, 2018). Hal ini berarti pengolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan  pendidikan  nasional  juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di  Indonesia.  Sudah  tentu  pengintegrasian pendidikan Islamsebagai sub-sistem pendidikan nasional  menuntut  berbagai  penyesuaian  di dalam  arti  yang  positif  (Yahya,  2014) . Paling tidak, perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan  dan  perkembangan  madrasah diharapkan  akan  lebih  baik  dibandingkan dengan sebelumnya (Hidayat & Machali, 2012). Bahkan  dengan  diperkuat  oleh  UU  Nomor  22 tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah,  hal  ini seperti  memberikan  peluang  yang  lebih  luas untuk proses pengembangan pendidikan madrasah  ke  arah  yang  lebih  progresif  seiring tantangan zaman (Gaffar, 2012).
Apalagi  sekarang  sudah  memasuki  abad 21.  Tantangan  sudah  pasti berubah.  Pada abad 21,  madrasah  di  Indonesia  dihadapkan  pada tantangan  yang  lebih  kompleks,  seperti fenomena disruption yang akan dibahas dalam pembahasan berikutnya dalam artikel ini.
2. Abad  21  Sebagai Disruption  Era bagi Madrasah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi diartikan  sebagai  hal  tercerabut  dari  akarnya (Penyusun,  1988).  Disebut  disrupsi  karena  sedang terjadi perubahan yang fundamental atau mendasar. Perubahan  tersebut  disebabkan  oleh    pengaruh teknologi  (Majni,  2017).  Sesungguhnya  disrupsi sudah  terjadi  sejak  lama.  Munculnya  mobil mendisrupsi  kereta  kuda,  lemari  es  mendisrupsi industri  es  batu,  dan  seterusnya.  Namun  disrupsi yang terjadi akhir-akhir ini makin banyak dan cepat terjadi  karena  perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi.  Teknologi  ini  telah  mengubah manusia  dari  peradaban time  series menjadi real time . Data yang terkumpul dalam jumlah besar (big data )  dapat  diolah  segera  untuk  pengambilan keputusan.
Demikian pula teori disruptive innovation yang senyatanya bukan sesuatu hal baru . Teori ini pernah dikemukakan oleh Clayton Christensen (1997), guru besar dari Harvard Business School, dalam buku The Innovator's  Dilemma .  Buku  ini  ditulis  pada  tahun 1997,  pada  era  di  mana  teknologi  informasi  dan internet belum begitu berkembang pesat seperti saat ini.  Contoh-contoh  yang  digunakannya  banyak berasal  dari  industri harddisk dan  peralatan  berat, tetapi teori yang dibangunnya ternyata makin relevan dengan  berkembangnya  teknologi  informasi  dan komunikasi.
Memasuki  abad  21  kembali  terjadi  kecemasan sebagaimana diramalkan Clayton Christensen, yaitu fenomena disrupsi. Disebut disrupsi karena pengaruh besar teknologi pada abad ini mengubah trend yaitu dari  trend  analog  ke  trend  digital  dengan  inovasi- inovasi  digital  yang  membuat  segalanya  menjadi mudah.  Trend  ini  menyasar  ke  semua  celah kehidupan  pada  hari  ini,  termasuk  dalam  bidang informasi dan komunikasi. Fenomena disrupsi tidak hanya mengubah bentuk, ukuran, atau desain, tetapi menyeluruh,  baik  metode,  cara  kerja,  maupun menggeser  produk-produk  yang  tidak  lagi  relevan dengan trend digital pada hari ini.
Digitalisasi  sebagai  akibat dari  evolusi teknologi  (terutama  informasi  dan  komunikasi) berkonsekuensi  mengubah  hampir  semua  tatanan kehidupan. Perubahannya sangat cepat, fundamental dengan  mengacak-acak  pola  tatanan  lama  dan mendorong  munculnya  tatanan  baru  (Mhd,  2018). Sebagian  pihak  mengatakan  bahwa  disrupsi  adalah sebuah  ancaman.  Namun,  banyak  pihak  pula mengatakan  kondisi  saat  ini  adalah  tantangan. Sebagaimana Rhenarld Kasali (2018) yang menyoal tentang keberanian untuk melakukan self disruption . Dengan  demikian,  digitalisasi  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  dunia  pendidikan  yang  tengah dikembangkan,  khususnya  madrasah  (Sulaiman, 2017).

## 3. Berbagai
Tantangan yang Dihadapi

## Madrasah pada Abad 21
Madrasah  di  Indonesia  mesti  tanggap  pada tantangan  abad  21.  Seperti  telah  diulas  di  atas, sebuah fenomena yang dicemaskan banyak kalangan di abad ini, adalah fenomena disruption era . Hal ini
berarti bahwa madrasah-madrasah di Indonesia mesti berbenah dalam merespon tantangan-tantangan yang muncul.  Untuk  itu,  madrasah  perlu  melakukan reformasi  menyeluruh,  seperti  dalam  konteks manajemen dan pengelolaan pendidikannya. Mujamil  Qomar  (2007),  mempertegas  pentingnya hal  ini  terutama  dalam  menyiapkan  perubahan- perubahan strategis.
Madrasah  pada  abad  21 adalah  gambaran  dari model  sekolah  yang  komprehensif  dan  fleksibel, sehingga setelah lulus, para siswa dapat memainkan fungsi  dan  perannya  dalam  kehidupan  yang kompleks  dan  kompetitif.  Untuk  itu  madrasah  di Indonesia perlu dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan  ruang  bagi  siswa  madrasah  untuk pengembangan  potensinya  secara  kreatif  dan dinamis  dalam  suasana  yang  demokratis,  syarat dengan kebersamaan dan mengedepankan pentingnya  tanggung  jawab  dan  terpenting melek ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, akan  keluar  dari  rahim  madrasah  lulusan-lulusan yang bisa memahami situasi dan keadaan masyarakat abad 21 dengan segala faktor yang dapat mendukung mereka  sehingga  memenangkan  kompetisi  yang kompetitif pada abad ini. Semakin tinggi kontribusi lulusan  madrasah,  akan  menjadi  tolak  ukur  dan bagian  dari  sebuah  penilaian  masyarakat  terhadap madrasah (Sulaiman, 2017).
Berikut  adalah  tantangan-tantangan  yang dihadapi madrasah pada abad 21:

## a. Revolusi Mental Guru
Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan abad  21,  revolusi  mental  guru-guru  madrasah perlu dilakukan, dari mental guru yang kurang memberikan ruang bagi siswa untuk pengembangan  potensinya  secara  kreatif  dan dinamis,  tidak  demokratis,  tidak  bertanggung jawab,  dan  lain-lain,  menjadi  guru  yang memberi  lebih  banyak  ruang  untuk  siswa sehingga  menjadi  kreatif  dan  dinamis,  guru yang  demokratis,  bertanggung  jawab,  dan seterusnya.
Pada guru harus muncul kesadaran bahwa mereka  tidak  saja  sedang  menyiapkan  siswa- siswa  yang  “kelak”  lulus  mampu  hidup  di tengah-tengah  masyarakat,  tetapi  juga  sedang membawa  siswa-siswanya  untuk  mendapatkan
pengalaman  riil  bermasyarakat,  dalam  artian siswa  “telah”  siap  hidup  di  tengah-tengah masyarakat.  Guru-guru  madrasah  tidak  boleh kaku dalam memandang kurikulum pembelajaran,  sehingga  tidak  seharusnya  ada siswa sebagai subjek yang pasif. Selaras dengan pandangan  progresivisme  seumumnya,  siswa bukanlah  sekumpulan  individu  yang  pasif, melainkan manusia seutuhnya yang bertumbuh dan berkembang selaras dengan interaksi yang mereka lakukan dengan lingkungan sekitarnya. Apalagi,  realitas  bukanlah  sesuatu  yang  mati dan  tidak  berubah,  melainkan  sesuatu  yang dinamis dan berubah (Dewey, 1997).
Hal ini sejalan dengan filsafat progresivisme  yang  menaruh  kepercayaan tinggi pada kekuatan alamiah manusia di mana kekuatan inilah yang diwarisi semua orang sejak lahir. Maka seorang guru, hendaknya memperlakukan siswa-siswanya layaknya sebagai  seorang  manusia,  yaitu  memahami fitrah siswa-siswa mereka yang sejak lahir telah membawa  bakat  dan  kemampuan  atau  potensi dasar  terutama  daya  akalnya.  Dengan  daya akalnya  tersebut,  siswa  mampu  mengatasi segala  masalah  yang  ia  hadapi  baik  berupa tantangan, hambatan, ancaman, maupun gangguan-gangguan yang timbul dari
lingkungan  hidupnya.  Potensi-potensi  yang dipunyai siswa mengandung kekuatan-kekuatan yang mesti dapat diperhatkan dan dikembangkan oleh seorang guru. Sebagaimana pendapat  Jalaluddin  dan  Idi,  sebagai  makhluk biologis  siswa  mesti  diposisikan  sebagai “manusia  yang  utuh”,  yang  dihormati  harkat dan martabatnya sebagai manusia, atau sebagai pelaku hidupnya (Jalaluddin & Idi, 2011).
Guru madrasah di abad 21 mesti sadar pula dengan posisinya yang hanya sebatas fasilitator pembelajaran, yaitu sebagai penasihat, pembimbing  atau  pemandu  daripada  rujukan otoriter yang tak bisa dibantah di kelas.  Untuk itu,  guru  harus  meneroka  karakter  siswa- siswanya,  meningkatkan  keahliannya  baik dalam  bidang  yang  diajarkan  maupun  cara mengajarkannya  dan  mengamalkan  ilmunya, jangan  berbuat  berlawanan  dengan  ilmu  yang
diajarkannya  (Tafsir,  2010).  Pada  konteks  ini, model  pembelajaran  yang  dikembangkan merupakan  sebuah  pengkondisian,  proses penggalian  dan  pengalaman  secara  kontinyu atau terus-menerus. Karenanya pembelajaran di kelas  yang  dikembangkan  oleh  guru  madrasah berpusat  pada  kondisi  konkret  siswa  sebagai subjek didik, terutama berdasarkan minat, bakat dan  kemampuan  serta  kepekaan  terhadap dinamika  perubahan  yang  terus  terjadi  dalam masyarakat.
Secara  mentalitas,  guru-guru  madrasah mesti selalu siap sedia untuk mengubah metode dan  kebijakan  perencanaan  pembelajarannya, seiring  dengan  perkembangan  abad  21,  yang juga erat kaitannya dengan kemajuan sains dan teknologi  abad  ini  serta  perubahan  lingkungan tempat di mana pembelajaran siswa seharusnya berlangsung.  Intinya  memang  bukan  terletak pada  ikhtiar  siswa  menyesuaikan  diri  dengan masyarakat  atau  dunia  luar  madrasah,  dan demikian  pula  bukan  terletak  dalam  ikhtiar siswa  untuk  menyesuaikan  dirinya  dengan standar  kebaikan  atau  kebenaran,  melainkan sebagai  ikhtiar  yang  terus-menerus  dalam menyusun  kembali  (rekonstruksi)  dan  menata ulang  (reorganisasi)  pengalaman  hidup  siswa sebagai subjek didik (Dewey, 1997).
Seorang  guru  madrasah  mesti  memahami bahwa pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, dan  lebih  dari  sekedar  sebuah  persiapan  untuk hidup  (Dewey,  1997).  Sehingga,  siswa-siswa pada  madrasah  dapat  diajak  belajar  langsung menyelami  kehidupannya  di  luar  madrasah sebagaimana  pengalamannya.  Harapannya, berkembang atmosfer madrasah yang kooperatif dan demokratis.
Keberhasilan madrasah diukur dari kesiapannya dalam menyiapkan lulusan-lulusan madrasah  yang  siap  bersaing  pada  abad  ini, tergantung  dari  sejauhmana  kemampuan  guru- guru  di  madrasah  dalam  mengembangkan keterampilan-keterampilan  yang  tepat  untuk bisa survive . Melalui madrasah, para guru mesti mampu  mencetak  lulusan-lulusan  yang  cepat, kuat,  dan  mampu  menganalisis  kompleksitas dan  keadaan  ketidakpastian  yang  sedang
mereka  hadapi  dalam  persaingan  pasar  kerja. Disadari  bersama,  dunia  yang  begitu  cepat berubah  pada  abad  ini,  bahkan  terkesan disruptif, tentu mensyaratkan seseorang mampu belajar lebih cepat. Kecenderungan inilah yang mesti  disadari  oleh  para  guru-guru  madrasah. Keadaan dunia yang makin syarat kompleksitas juga  menuntut  seseorang  mampu  menganalisis setiap  situasi  secara  logis  dan  memecahkan masalah-masalah  yang  mereka  hadapi  secara kreatif.  Apalagi  mereka  memang  tengah menghadapi  siswa-siswa  yang  terlahir,  dalam istilah  Marc  Prensky  (2001)  sebagai digital natives .

## b. Membekali Siswa dengan Keterampilan Abad 21
Madrasah  di  Indonesia  ditantang  untuk mampu  membekali  siswanya  yang  terlahir sebagai digital native dengan pengetahuan dan keterampilan  abad  21  ( 21st  Century  Skills ).
Keterampilan  abad  21  yang  dimaksud  adalah keterampilan siswa untuk bisa berfikir kritis dan memecahkan  masalah,  kreatif  dan  inovatif, keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi, keterampilan mencari, mengelola dan menyampaikan informasi, serta terampil menggunakan informasi dan teknologi.
c. Mengintegrasikan

## Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran
Pada  abad  21  ini,  fenomena  disrupsi membuat terjadinya pergeseran peran guru pada proses  pembelajaran,  yang  semula  sebagai sumber  pengetahuan  dan  pusat  pembelajaran, kini sebagai fasilitator, mediator dan motivator dalam pembelajaran. Menyadari pentingnya hal ini,  maka  pembelajaran,  baik  teori  maupun praktik  mesti  terintegrasi  dengan  penggunaan teknologi  (Dev,  2018).  Maka  madrasah- madrasah di Indonesia pada abad 21 ini dituntut sehingga  berani  berinvestasi  di  teknologi pembelajaran mutakhir, dan berani membangun pola manajemen dan sistem kepemimpinan baru berbasis daring yang lebih transparant, terintegrasi dan akuntabel.
Guru-guru  madrasah  harus move  on dari yang model pembelajarannya masih konvensional diganti dengan model
pembelajaran  dengan  memanfaatkan  teknologi dan  informasi  sehingga  melahirkan  kreatifitas guru dan siswa dengan memanfaatkan berbagai media  dan  sumber  belajar.  Betul,  pemanfaatan teknologi  dan  informasi  membawa  dampak positif  sekaligus  negatif  bagi  kehidupan manusia.  Namun  apabila  digunakan  dengan bijak,  teknologi  akan  sangat  berguna  bagi manusia. Di sinilah peranan guru-guru madrasah sangat dominan dalam menyampaikan  dan  memotivasi  siswa  dalam pemanfaatan  berbagai  sumber  belajar  untuk meningkatkan pengetahuan serta kreatifitasnya dalam menghadapi tantangan abad ini.
Kita dapat merasakan adanya perkembangan  pendidikan  madrasah  ke  arah yang lebih maju dalam bidang pembelajaran di Indonesia.  Belakangan  muncul  madrasah- madrasah  yang  mulai  menyadari  pentingnya integrasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.  Apalagi,  siswa-siswa  saat  ini menjadi  lebih  kritis  karena  mereka  mengenal teknologi  lebih  dini,  baik  dalam  keluarga maupun pada pergaulan mereka di masyarakat. Hal  ini  perlu  menjadi  pertimbangan  guru-guru madrasah pada saat memberikan pembelajaran. Sistem pembelajaran yang berbasis multimedia di mana banyak teks, suara, gambar dan video tentunya akan lebih menarik minat belajar siswa dan  mudah  dicerna  saripatinya,  sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan,  lebih  berkualitas  dan  sesuai dengan selera zaman.
d. Reformasi  Kurikulum  Sesuai  Selera Abad 21
Kurikulum  yang  dimaksud  di  sini  adalah keseluruhan  program  pendidikan  yang  di dalamnya mencakup masalah-masalah metodologis,  tujuan,  level  pengajaran,  materi pembelajaran,  dan  semacamnya  (Kurniawan, 2013). Hal ini sejalan dengan definisi kurikulum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional,  dalam  pasal  1  ayat  19 disebutkan  sebagaiseperangkat  rencana  dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman
penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Penyusun, 2004).
Kurikulum sebuah hal yang penting dalam dunia  pendidikan,  termasuk  bagi  madrasah. Salah satu sebab pentingnya kurikulum, adalah, untuk  membuat  arah  pendidikan  menjadi  jelas terutama  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.(Kurniawan, 2013) Untuk itu, kurikulum  pendidikan  mesti update dalam pengertian  tidak  ketinggalan  zaman.  Maka reformasi  kurikulum  pendidikan  menjadi  hal yang biasa dilakukan karena adanya perubahan tuntutan zaman.
Agar  dapat survive dan  tidak  ketinggalan zaman,  serta  berangkat  dari  paparan  di  atas, jelas diperlukan reformasi kurikulum pendidikan  madrasah  saat  ini  sehingga  dapat sesuai kebutuhan abad 21. Kurikulum pendidikan madrasah mesti progresif
bersesuaian  dengan  ciri-ciri  pendidikan  abad 21. Berikut ciri-ciri pendidikan abad 21:
1) Informasi  yang  tersedia  di  mana  saja  dan kapan  saja.  Maka  kurikulum  pendidikan madrasah  mestinya  dirancang  sehingga dapat  mendorong  siswa-siswanya  untuk mencari tahu dari berbagai sumber belajar.
2) Komputasi  (lebih  cepat  menggunakan mesin).  Dengan  demikian,  kurikulum pendidikan madrasah mesti
mengkondisikan siswa pada model
pembelajaranyang  mengarahkan  siswa sehingga  mampu  merumuskan  masalah
(menanya), dan
bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab).
3) Otomasi  (menjangkau  segala  pekerjaan rutin).  Kurikulum  pendidikan  madrasah mesti dapat  melatih siswa berfikir analitis dalam pengambilan keputusan, dan bukan berfikir mekanistis (rutin).
4) Ciri  keempat  adalah  komunikasi  (dari mana  saja  atau  kemana  saja).  Maka kurikulum  pendidikan  madrasah  mesti dapat mengasah pengalaman belajar siswa seperti
dalam bekerjasama dan berkolaborasi semisalnya
dalam menyelesaikan masalah.
Sehingga kerangka kompetensi abad 21 di mana berpengetahuan  i core subjects) saja tidak cukup,  harus  dilengkapi  berkemampuan  kreatif dan  kritis  serta  berkarakter  kuat  (seperti bertanggung  jawab,  sosial,  toleran,  produktif, adaptif, dan seterusnya. Di samping itu didukung dengan  kemampuan  memanfaatkan  informasi dan berkomunikasi. Dalam merancang kurikulum pendidikan madrasah, perlu mempertimbangkan  beberapa  hal  tersebut. Sejalan dengan asumsi ini, R. Dedi Supriatna dan Sita Ratnaningsih (2017), mengatakan bahwa di tengah kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah berkepentingan menggiring  semua  sekolah,  termasuk  madrasah untuk  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  trend yang tengah berkembang.

## Kesimpulan
Di  Indonesia,  madrasah  muncul  dari  gagasan progresif  yang  merespon  sikap  pesantren  yang menjauhi modernisasi. Namun, dalam perkembangannya,  tren  progresif  madrasah  justru mengalami  kemunduran.  Masyhuri  dan  Taufik Dahlan,  misalnya,  mengasumsikan  bahwa  secara kuantitatif  madrasah  di  Indonesia  berkembang dengan sangat pesat, tetapi secara kualitatif prestasi madrasah  masih  sangat  memprihatinkan.  Masyhuri dan Taufik Dahlan membandingkan dengan sekolah formal  lainnya,  yang  mana  menurut  keduanya, prestasi  akademik  bidang  mata  pelajaran  umum misalnya, madrasah belum sederajat dengan sekolah formal lainnya. Bahkan, sebagaimana diungkap oleh Asmani,  bahwa  tidak  sedikit  opini  yang  muncul  di masyarakat,  bahwa  madrasah  di  Indonesia  sebagai lembaga  pendidikan  yang  ketinggalan  zaman  dan identik  dengan  keterbelakangan.  Jatuh  bangun dinamika  madrasah  di  Indonesia,  dari  sejak kemunculannya, memasuki era orde lama, kemudian orde  baru,  selanjut  era  reformasi  hingga  pada  abad 21  meniscayakan  pentingnya  untuk  meninjau kembali  ide,  perlakuan,  dan  atau  situasi  yang  ada, khususnya  tentang  madrasah  pada  abad  21  dan tantangan-tantangannya.
Pada  abad  21  tantangan  madrasah  tentunya semakin kompleks dibandingkan abad 20 sebelumnya. Perkembangan pesat teknologi
informasi dan komunikasi pada abad ini merupakan salah satu sebab perlunya perubahan paradigma baru pendidikan  madrasah.  Dalam  konteks  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  dunia pendidikan,  telah  terbukti  semakin  menyempitkan dan meleburkan “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi  aspek  penentu  kecepatan  dan  keberhasilan penguasaan  ilmu  pengetahuan.  Sejalan  dengan  itu, kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi menyebabkan  sebagian  besar  tenaga  manusia digantikan  oleh  mesin  yang  akan  lebih  banyak melakukan  tugas  rutin,  sementara  manusia  akan lebih  banyak  bergelut  dengan  tugas-tugas  yang bersifat  intelektual  dan  kreatif.  Madrasah  di Indonesia harus menghadapi tantangan tersebut.
Tantangan-tantangan  yang  dihadapi  madrasah- madrasah  di  Indonesia  pada  abad  21,  seperti: pertama,  revolusi  mental  guru;  kedua,  membekali siswa  yang  trelahir  sebagai digital  natives dengan keterampilan  abad  21;  ketiga,  mengintegrasikan penggunaan  teknologi  dalam  pembelajaran;  dan keempat, reformasi kurikulum sesuai selera abad 21. Dalam merespon tantangan-tantangan ini, madrasah perlu mempertegas, menciptakan, dan mempertahankan points  of  difference atau  distingsi dengan  madrasah-madrasah  zaman  dulu  yang  oleh masyarakat  dianggap  ketinggalan  zaman  dan terbelakang.

## Daftar Pustaka
Arif,  M.  (2009). Panorama  pendidikan  Islam  di Indonesia: sejarah, pemikiran, dan kelembagaan (Cet. 1.). Yogyakarta: Idea Press. Asmani,  J.  M.  (2013). Kiat  Melahirkan  Madrasah Unggulan: Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif . Yogyakarta: Diva Press.
Christensen, C. M. (1997). The innovator’s dilemma: when  new  technologies  cause  great  firms  to fail .  Boston,  Mass:  Harvard  Business  School Press.
Dawam,  A.,  &  Ta’arifin,  A.  (2005). Manajemen
Madrasah Berbasis Pesantren . Jakarta: Listafariska Putra.
Dev. (2018). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0
Bekali Peserta Didik Ketrampilan Abad 21. KR Jogja . Dewey, J. (1997). Experience and education (1. ed).
New York: Simon & Schuster.
Fakhruddin,  M.,  Ananda,  R.,  &  Istiningsih,  S.
(2013). PERUBAHAN
PARADIGMA DALAM ORGANISASI BELAJAR DI ABAD 21. Perspektif  Ilmu  Pendidikan , 27 (2),  110– 117. https://doi.org/10.21009/PIP.272.5
Gaffar, M. (2012). Manajemen Pendidikan Madrasah dan Otonomi Daerah. Sulesana , 7 (2), 128–137.
Hamruni,  &  Kurniawan,  S.  (2018).  Political Education  of  Madrasah  in  the  Historical Perspective. Sunan  Kalijaga  International Journal  on  Islamic  Education  Research (SKIJIER) , 2 (2), 139–156.
Hanafi,  I.  (2012).  Basis  Epistemologi  Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam , 1 (1), 19–30. Hidayat,  A.,  &  Machali,  I.  (2012). Pengelolaan Pendidikan  (Konsep,  Prinsip,  dan  Aplikasi dalam  Mengelolah  Sekolah  dan  Madrasah . Yogyakarta: Kaukaba.
Hoy,  C.  (2000). Improving  Quality  in  Education . London: Falmer Press.
Hoy,  W.  K.,  &  Miskel,  C.  (2008). Educational
Administration; Theory, Reserach and Practice .  London:  McGraw-Hill  International Book.
Jalaluddin,  H.,  &  Idi,  H.  A.  (2011). Filsafat pendidikan: manusia, filsafat, dan pendidikan . Jakarta:  Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi,  PT Rajagrafindo Persada.
Kasali, R. (2018). Self Disruption . Bandung: Mizan. Klauss, K. (1991). Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kosim,  M.  (2017).  Madrasah  di  Indonesia (Pertumbuhan  dan  Perkembangan). Tadris ,
2 (1), 41–57.
Kurniawan,  S.  (2013). Pendidikan  Karakter: Konsepsi  &  Implementasinya  Secara  Terpadu di  Lingkungan  Keluarga,  Seolah,  Perguruan Tinggi dan Masyarakat . Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media.
Kurniawan, S. (2016). Sekolah Progresif. At-Turats ,
10 (1), 3. https://doi.org/10.24260/at- turats.v10i1.446
Majni, F. A. (2017, November). Menyusun Strategi
Menghadapi Disrupsi. Media Indonesia . Maksum. (1999). Madrasah: sejarah dan
perkembangannya (Cet.  1).  Ciputat,  [Jakarta]:
Logos Wacana Ilmu.
Masyhuri,  &  Dahlan,  T.  (2006). Perencanaan  dan Pengembangan Madrasah . Jakarta:
Departemen Agama RI, Majelis Pertimbangan dan  Pemberdayaan  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan.
Mhd. (2018, January). Tahun Disrupsi. Koran Sindo .
Muhaimin. (2003). Wacana Pengembangan
Pendidikan Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
& Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat.
Mursyi,  M.  M.  (1977). al-Tarbiyah  al-Islamiyyah:
Ushuluha  wa  Tathawwuruha  fil  Bilad  al-
’Arabiyyah . Kairo: Alam al-Kutub.
Penyusun, T. (1988). Kamus besar bahasa Indonesia
(Edisi 1; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  ed.). Jakarta:  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia.
Penyusun,  T.  (2004). Undang-Undang  Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional .  Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Prensky,  M.  (2001).  Digital  Natives,  Digital Immigrants Part 1. On the Horizon , 9 (5), 1–6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816 Qomar,  M.  (2007). Manajemen  Pendidikan  Islam . Jakarta: Erlangga. Rahim,  H.  (2001). Arah  Baru  Pendidikan  Islam  di
Indonesia . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Rahim,  H.  (2005). Madrasah  dalam  Politik
Pendidikan di Indonesia . Jakarta: Logos.
Rahman,  K.  (2012).  Peningkatan  Mutu  Madrasah
Melalui  Penguatan  Partisipasi  Masyarakat.
Jurnal Pendidikan Islam , 1 (2).
Rizal,  M.  N.  (2017).  Menghadapi  Era  Disruptif.
Republika . Steenbrink,  K.  A.  (1994). Pesantren  Madrasah Sekolah:  Pendidikan  Islam  dalam  Kurun
Moderen . Jakarta: LP3ES.
Sulaiman.  (2017).  Pendidikan  Madrasah  di  Era Digital. Jurnal Al-Makrifat , 2 (1).
Supani. (2009). Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia. INSANIA , 14 (3), 1–14.
Supriatna,  R.  D.,  &  Ratnaningsih,  S.  (2017).
Indonesian Madrasah in the Era of Globalization. TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society , 4 (1), 89–103.
https://doi.org/10.15408/tjems.v4i1.5908 Tafsir, A. (2010). Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Yahya, M. D. (2014). Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan  Nasional  di  Era  Otonomi  Daerah. Khazanah , 12 (1).
Zed,  M.  (2004). Metode  Penelitian  Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.