## PERSPEKTIF PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

## Nandang Kusnadi
Fakultas Hukum Universitas Pakuan e-mail : nandkus@yahoo.co.id
Naskah diterima : 25/03/2017, revisi : 15/04/2017, disetujui 25/5/2017

## Abstrak
Hak  asasi  Manusia  (HAM)  menjadi  hal  mendasar  untuk dipastikan  pemenuhan  perlindungannya  karena  tanpa  HAM  maka kemuliaan  manusia  terdistorsi.  Selain  itu,  negara  melakukan pelanggaran  atas  kontrak  dibentuknya  negara  itu  sendiri  yang dipastikan  untuk  melindungi  HAM.  Belum  lagi,  HAM  sendiri  akan tercermin  di  konstitusi,  yang  bila  HAM  dilanggar,  praktis  konstitusi telah  dilanggar  dengan  sendirinya.  UU  tentang  Pengadilan  HAM mengatur  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan persidangan  dalam  kasus  pelanggaran  HAM  berat.  Namun  sayangnya sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP. Hasil kajian menunjukkan  terdapat  berbagai  kelemahan  di  dalam  UU  Pengadilan HAM  seperti  dari  ketidakjelasan  unsur  rumusan  di  dalam  pengertian kejahatan  kemanusiaan,  tidak  ada  mekanisme  menyelesaikan perbedaan pendapat antara penyelidik dan penyidik serta tidak diatur mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc secara komperhensif.
Kata Kunci: Hak asasi Manusia (HAM), Penegakan, Pengadilan, Undang- Undang.

## A. Latar Belakang
Tidak dapat disangkal, berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  sejak  berakhirnya  perang  dunia  ke-II  senantiasa  meningkat. Kasus  kemanusiaan  Serbia-Bosnia,  kasus  Rwanda  hingga  konflik  Israel- Palestina,  senantiasa  memiliki  dimensi-dimensi  pelanggaran  HAM  yang secara internasional tidak pernah terdapat penyelesaian yang tuntas dan berkeadilan. Di tinjau dari perspektif hubungan internasional, misalnya, HAM  merupakan  agenda  utama  dan  diimplementasikan  penormaannya
melalui instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM yang telah  diseakati  bersama.  Seperti  diantaranya,  Deklarasi  Universal  HAM PBB,  Kovenan  Sipil-Politik  PBB  dan  Kovenan  Ekonomi,  Sosial  Budaya PBB  di  tahun  1966  merupakan  salah  satu  peletak  dasar  yuridis  untuk perlindungan  HAM  secara  internasional.  Demikian  pula,    kelembagaan yang  menangani  HAM  dilakukan  secara  besar-besaran  baik  secara internasional  maupun  nasional.  Selain  itu,  individu  memiliki  status hukum  untuk  dilindungi  dari  segala  bentuk  pelanggaran  HAM. 1 Dengan demikian,  fenomena  di  atas  semakin  memberikan  kejernihan  bahwa HAM  merupakan  kosa  kata  yang  inheren  melekat  sebagai  bentuk kepedulian semua pihak. Namun di sisi lain, instrumen dan kelembagaan HAM  tadi  tidak  otomatis  mereduksi  secara  signifikan  praktik pelanggaran HAM di desain hukum internasional.
Bila  kita  melacak  definisi  HAM  itu  sendiri,  maka  ketentuan normatif merumuskan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Dengan rumusan  demikian,  maka  eksistensi  HAM  tidak  hanya  diakui  negara, namun semua pihak dan keberadaanya melekat inheren didiri manusia. Tinggal  persoalan  yang  strategis  dibahas,  bagaimana  mekanisme perlindungan HAM itu sendiri khususnya dalam konteks yuridis.
Tentu timbul pertanyaan  filosofis,  mengapa  sebenarnya  manusia membutuhkan  perlindungan  atas  HAM?  F  Budi  Hardiman  menguraikan bahwa manusia membutuhkan perlindungan atas HAM karena dia adalah “makhluk  yang  rentan  dan  rapuh  terhadap  kesewenang-wenangan  dan kekejaman.  Kemungkinan  ganda  yang  dimiliki  manusia  baik  untuk
1 Lihat Hamid Awaludin, HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional, Jakarta: Penerbit Kompas, 2012, hlm.7.
menjadi  korban  maupun  menjadi  pelaku  kebengisan  memunculkan tuntutan universal yang bersumber dari kesadaran manusia sendiri untuk melindungi  keringkihan  itu”. 2 Pernyataan  F  Budi  Hardiman  seakan mendapat  afirmasi  ketika  menelaah  sistem  politik  Orde  Baru  (Orba). Berbagai  dokumen  menunjukan,  peta  pelanggaran  HAM  Orba memperlihatkan betapa pelanggaran HAM diwaktu itu sangat rentan dan mudah  dilakukan  penguasa.  Kasus  Tanjung  Priok,  DOM  Aceh,  kasus Timor  Timur,  penembakan  mahasiswa  Trisakti,  Semanggi  I  dan  II  serta kasus  kasus  lainnya  memberikan  dimensi  bahwa  rezim  otoriter  Orba telah  senyatanya  melakukan  pelanggaran  HAM  yang  menjadi  agenda tidak tuntas diselesaikan hingga saat ini.
Secara  hukum,  terdapat  upaya  mengatasi  pelanggaran  HAM berat,  baik  di  masa  lalu  maupun  masa  datang,  melalui  terbitnya  UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU Pengadilan HAM itu sendiri  merupakan  refleksi  turunan  ketentuan  konstitusional  di  UUD 1945 khususnya Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Pengadilan HAM  diberikan  penegasan  bahwa  hak  asasi  manusia  sebagai  hak  dasar yang  kodrati  melekat  di  diri  manusia  bersifat  universal  dan  langgeng, harus  dilindungi,  dihormati,  dipertahankan  dan  tidak  boleh  diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Problemanya, ketentuan di atas yang dijabarkan di pasal-pasalnya perlu ditelaah lebih mendalam apakah dapat  merespon  kebutuhan  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Sebab  tidak  dapat  dihindari  bahwa  tindak  pidana  pelanggaran HAM  berat  menurut  Muladi  merupakan  salah  satu  bentuk  khusus kejahatan  politik  (political  crimes)  yang  memilliki  nuansa  khusus  yakni penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  arti  para  pelaku  berbuat  dalam konteks  pemerintahan  dan  difasilitasi  oleh  kekuasaan  pemerintah.  Jadi,
2 F Budi Hardiman, Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 2011, hlm.21.
mengandung unsur “state action or policy action”. 3 Dengan konteks dan situasi  demikian,  maka  perumusan  norma-norma  di  dalam  UU Pengadilan  HAM  harus  dapat  dipastikan  dapat  menjerat  segala kemungkinan  dari  pengaruh  politik  yang  mampu  membiaskan  praktik penegakan HAM. Hal ini yang hendak dilacak lebih lanjut dalam makalah ini.

## B.  Permasalahan
Apakah pengaturan  di  dalam UU  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM  telah  memadai  untuk  menindak  pelaku  pelanggaran HAM berat

## C. Hakikat Hak Asasi Manusia
Apabila melacak rumusan-rumusan HAM, maka berbagai literatur, seperti tulisan Burns H Weston, menemukenali bahwa istilah HAM masih baru  digunakan.  Sebelumnya  digunakan  istilah  “hak-hak  alamiah”  yang kurang  disukai  sebagian  karena  konsep  hukum  alam  yang  seringkali dianggap  tidak  mencakup  hak-hak  perempuan.  Para  pengamat  HAM mengaitkan hak asasi manusia dari asal usul sejarah di masa Yunani dan Romawi. Namun, yang paling populer terminologi HAM menjadi gerakan di dunia dimulai dari adanya Magna Charta di Inggris pada tahun 2015 yng kemudian menimbulkan Petisi Hak Asasi tahun 1628 dan Pernyataan Hak  Asasi  Manusia  Inggris  di  tahun  1689.  Kesemuanya  memberikan penegasan bahwa  makhluk  manusia  dikaruniai  hak-hak  yang  kekal  dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia “dikontrak”  untuk  memasuki  keadaan  sosial  dari  keadaan  primitif  dan tidak pernah berkurang karena tuntutan ‘hak ilahi para raja”. 4
3 Dielaborasi  dari  Muladi,  “Pengadilan  Pidana  Bagi  Pelanggar  HAM  Berat  di  Era Demokrasi”, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.1 No.1 Mei-Agustus 2000, hlm.41-43.
4 T  Mulya  Lubis  (Editor),  Hak-Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Masyarakat  Dunia:  Isu  dan Tindakan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm.3.
HAM  menjadi  hal  mendasar  untuk  dipastikan  pemenuhan perlindungannya  karena  tanpa  HAM  maka  kemuliaan  manusia terdistorsi.  Selain  itu,  negara  melakukan  pelanggaran  atas  kontrak dibentuknya negara itu sendiri yang dipastikan untuk melindungi HAM. Belum  lagi,  HAM  sendiri  akan  tercermin  di  konstitusi,  yang  bila  HAM dilanggar,  praktis  konstitusi  telah  dilanggar  dengan  sendirinya.  Sebab konstitusi  itu  sendiri  menurut  CF  Strong  merupakan  “a  collection  of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed and the relations between the two are adjusted”. 5
Hak asasi manusia itu sendiri membutuhkan perlindungan. Sebab, secara  filosofis,  bila  mengikuti  uraian  F  Budi  Hardiman,  manusia merupakan  makhluk  yang  rentan  dan  rapuh terhadap  kewenangan dan kekejaman.  Kemungkinan  ganda  yang  dimiliki  manusia  baik  untuk menjadi  korban  maupun  pelaku  kebengisan  memunculkan  tuntutan universal  yang  bersumber  dari  kesadaran  manusia  sendiri  untuk melindungi keringkihan itu. 6
Dengan  demikian,  pada  hakikatnya  HAM  itu  universal  karena melekat pada manusia. Dan karena manusia itu pada dasarnya tidaklah sama  maka  tidak  boleh  ada  pembedaan  dalam  jaminan  atau perlindungan  HAM.  Bagi  Yash  Ghai,  penegakan  HAM  dalam  rangka jaminan  dan  perlindungan  HAM  senantiasa  berubah  konsep  dasarnya dari  waktu  ke  waktu  karena  dipengaruhi  dinamika  sosial  politik internasional.  Semisal,  semula  dunia  barat  amat  mendominasi perlindungan  HAM  di  bidang  politik  harus  diutamakan.  Namun, pemikiran  ini  mendapat  kritik  negara-negara  Asia  yang  masih  bergelut kesulitan  ekonomi.  Pemenuhan  HAM  di  bidang  ekonomi,  bagi  negara-
5 CF Strong, Modern Political Constitutions, Sidgwick and Jackson, London, 1973, pp.10.
6 F Budi Hardiman, Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik Dengan Agama dan Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 2011 hlm. 21.
negara Asia perlu diprioritaskan pula. Demikian pula faktor budaya perlu ditimbang dalam penegakan HAM. 7
Sejak  kelahiran  Deklarasi  Universal  HAM  PBB  di  tahun  1948, maka terbit berbagai perjanjian internasional, model perjanjian (treaty), pedoman  (guidelines)  yang  dibuat  untuk  menegakkan  HAM.  Adapun perjanjian  internasional  yang  menjadi  standar  sumber  terdiri  dari  dua kovenan  dan  satu  protokol  yaitu  International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights,  International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Culture Rights  dan  Optional  Protocol  to  the  International  Covenant  on  Civil  and Political Rights.
Deklarasi  Universal  HAM  PBB  itu  sendiri  merupakan  standar pencapaian  yang  bersifat  umum  di  mana  dalam  Deklarasi  tersebut hendak  dicoba  diajukan  norma-norma  yang  ada  di  dalam  moralits- moralitas yang sudah mengalami pencerahan. Deklarasi dibentuk untuk menampilkan  HAM  dalam  sistem  hukum  domestik  maupun  hukum internasional  dimana  hak  tersebut  dipandang  bukan  sebagai  hak-hak hukum  (legal  rights)  melainkan  hak-hak  moral  yang  berlaku  secara universal. 8 Jadi,  HAM  lebih  luas  dari  sekedar  hak  hukum  melainkan sekaligus  pula  hak  moral  bila  mengacu  pada  Deklarasi  Universal  HAM PBB.

## D. Konsep Pelanggaran HAM berat dan Mekanisme Perlindungannya
Secara  konteks  dan  konsep,  pelanggaran  HAM  dibedakan  antara pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Hal ini didasarkan pada  karakter  pelanggaran  HAM  berat  yang  memiliki  karakteristik. Meski  tidak  semua  pihak  setuju  istilah  yang  digunakan  adalah “pelanggaran”.  Seperti  Todung  Mulya  Lubis  lebih  merekomendasikan istilah “kejahatan”.
7 R Muhammad Mihradi, Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis, Jurnal Keadilan, Vol.2 No.2 Tahun 2002, hlm.21.
8 James  W  Nickel,  Hak  Asasi  Manusia:  Refleksi  Filosofis  atas  Deklarasi  Unversal  Hak Asasi Manusia, penerjemah Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm.6.
Apabila  ditinjau  dari  konsep  teoretik,  sebenarnya  pelanggaran HAM  berat  (gross  violations of  human  rights) merupakan  tindak  pidana sebagaimana  tindak  pidana  lainnya  yaitu  bersifat  melawan  hukum (unlawful) dan sama sekali tidak ada alasan pembenar. Namun, terdapat hal-hal  khusus  yang  membedakan  dengan  kejahatan  lain  (ordinary crimes).  Romli  Atmasasmita 9 mengidentifikasi  perbedaan  pelanggaran HAM berat dengan kejahatan biasa sebagai berikut:
(1) Pelanggaran HAM berat bersifat universal, sedangkan kejahatan biasa lebih dominan local content;
(2) Pelanggaran HAM berat memiliki sifat sistematis, meluas dan kolektif dengan  korban  yang  bersifat  kolektif,  sedangkan  kejahatan  biasa bersifat  spontanitas,  berencana  dan  kasuistik  dengan  korban  pada umumnya individual;
(3) Terhadap pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan diadili di negara manpun,  sedangkan  terhadap  kejahatan  biasa  dituntut  dan  dipidana di  negara  tempat  tindak  pidana  (locus  delicti).  Tersangka/terdakwa dituntut  dan  diadili  di  negara  lain  sangat  tergantung  dari  perjanjian bilateral yang disepakati masing-masing negara;
(4) Terhadap  pelanggaran  HAM  berat,  prinsip  “ne  bis  in  idem”  dapat disimpangi  sedangkan  terhadap  kejahatan  biasa  prinsip  “ne  bis  in idem”  dan  asas  hukum  tidak  berlaku  surut  (non  retroaktif)  berlaku mutlak;
(5) Pelanggaran  HAM  berat  merupakan  kejahatan  internasional sedangkan kejahatan biasa merupakan kejahatan lokal atau kejahatan nasional dan tidak diakui secara universal dan
(6) Terhadap  pelanggaran  HAM  berat  selain  berlaku  standar-standar nasional  juga  standar-standar  internasional,  sedangkan  terhadap kejahatan biasa hanya berlaku standar-standar hukum nasional.
9 Romli  Atmasasmita,  Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Penegakan  Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm.147-148.
Berdasarkan  Pasal  7  UU  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM,  pelanggaran  HAM  berat  meliputi  (a)  kejahatan genosida  dan  (b)  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Pada  Pasal  8  dan Pasal  9  dirumuskan  unsur-unsur  kejahatan  genosida  dan  kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sedangkan  mekanisme  perlindungan  HAM  di  pengadilan  HAM menyangkut proses beracara dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, penyelidikan  pelanggaran  HAM  berat  dilakukan  oleh  Komisi  Nasional Hak  Asasi  Manusia  atau  lazim  disingkat  Komnas  HAM.  Komnas  HAM dapat  membentuk  tim  adhoc  untuk  kepentingan  tersebut  yang  terdiri dari  Komnas  HAM  dan  unsur  masyarakat.  Penyelidikan  itu  sendiri memberikan  wewenang  pada  penyelidik  untuk  antara  lain  melakukan penyelidikan  dan  pemeriksaan  terhadap  peristiwa  yang  timbul  dalam masyarakat  yang  berdasarkan  sifat  atau  lingkupnya  patut  diduga terdapat pelanggaran HAM berat. Penyelidik bisa pula memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar kesaksiannya. (Pasal 18 dan Pasal 19 UU Pengadilan HAM).
Kedua,  dalam  hal  Komnas  HAM  berpendapat  terdapat  bukti permulaan  yang  cukup  telah  terjadi  peristiwa  pelanggaran  HAM  berat maka  kesimpulan  tersebut  diberikan  pada  penyidik.  Penyidik  dapat mengembalikan hasil penyelidikan pada penyelidik bila kurang lengkap dan terdapat waktu untuk melengkapi hal tersebut yaitu 30 hari sesuai Pasal 20 UU Pengadilan HAM.

## Ketiga, penyidik itu sendiri dalam pelanggaran HAM berat adalah
Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari  unsur  pemerintah  dan  atau  masyarakat  terkait  pelanggaran  HAM berat. Penyidikan wajib diselesaikan 90 hari terhitung sejak tanggal hasil peneylidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik serta dapat diperpanjang  oleh  Ketua  Pengadilan  HAM  (perpanjangan  pertama  90 hari  dan  kedua  60  hari).  Bila  tidak  diperoleh  bukti  kuat  dari  hasil
penyidikan  maka  wajib  dikeluarkan  surat  perintah  penghentian penyidikan  oleh  Jaksa  Agung.  Bila  keluarga  korban  maupun  korban pelanggaran  HAM  berat  tidak  dapat  terima  atas  penyidikan  tersebut dihentikan,  maka  dapat  dilakukan  pra  peradilan  sesuai  Pasal  22  UU Pengadilan HAM.
Keempat,  bila  hasil  penyidikan  dapat  diproses  pada  tahap selanjutnya,  maka  dilakukan  penuntutan  pelanggaran  HAM  berat  oleh Jaksa Agung. Untuk hal tersebut dimungkinkan Jaksa Agung mengangkat penuntut  umum  adhoc  terdiri  unsur  pemerintah  dan  atau  masyarakat sesuai  Pasal  23  UU  Pengadilan  HAM.  Komnas  HAM  dapat  meminta keterangan tertulis Jaksa Agung menyangkut perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara Pelanggaran HAM berat sesuai Pasal 25.
Kelima,  perkara  pelanggaran  HAM  berat  diperiksa  dan  diputus oleh  Pengadilan  HAM  yang  majelis  hakimnya  berjumlah  lima  orang terdiri dari dua orang hakim pada Pengadilan HAM dan tiga orang hakim ad  hoc  sesuai  Pasal  27  UU  Pengadilan  HAM.  Khusus  pelanggaran  HAM berat  yang  terjadi  sebelum  diundangkan  UU  Pengadilan  HAM  maka dipriksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc sesuai Pasal 43 ayat (1)  UU  Pengadilan  HAM.  Pengadilan  HAM  adhoc  berdasarkan  Pasal  43 ayat  (2)  UU  Pengadilan  HAM  dibentuk  atas  usul  DPR  RI  berdasarkan peristiwa  tertentu  dengan  Keputusan  Presiden.  Pada  Pasal  47  UU Pengadilan HAM ditegaskan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum  berlakunya  undang-undang  ini  tidak  menutup  kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 10
Bila  menelaah  lebih  mendalam,  ketentuan  UU  Pengadilan  HAM masih  teridentifikasi  permasalahan.  Pertama,  dari  segi  rumusan kejahatan  kemanusiaan  yang  diartikan  sebagai  salah  satu  perbuatan
10 Indonesia  pernah  menerbitkan  UU  Nomor  27  Tahun  2004  tentang  Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi    namun  kemudian  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi (Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006) sehingga sampai saat ini belum ada undang-undang baru tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang  diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut  ditujukan  secara  langsung terhadap  penduduk  sipil  dan  seterusnya  (Pasal  9  UU  Pengadilan HAM), ternyata  UU  Pengadilan  HAM  tidak  mendefinisikan  apa  yang  dimaksud meluas  atau  sistematis  sehingga  berdampak  hakim  harus menginterpretasikan. Persoalannya, praktik peradilan Nuremberg dalam konteks  Peradilan  HAM  internasional  sudah  menginterpretasikan  hal tersebut,  namun  apakah  hakim  Pengadilan  HAM  Indonesia  akan menggunakan  yurisprudensi  keputusan-keputusan  peradilan  HAM internasional.
Kedua,  UU  Pengadilan  HAM  tidak  mengatur  hukum  acara tersendiri  dalam  hal  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan. Sepanjang  tidak  diatur  UU  Pengadilan  HAM,  maka  ketentuan penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  menginduk  pada  KUHAP. Padahal,  kasus  pelanggaran  HAM  berat  memiliki  karakter  sendiri. Seperti,  apakah  tepat  dalam  proses  penyelidikan  disusun  beriata  cara pemeriksaan  saksi,  padahal  penyelidik  tidak  memeriksa  melainkan hanya meminta keterangan. Lalu apakah penyelidik harus disumpah dan seterusnya.
Ketiga,  tidak  diatur  prosedur  pengusulan  pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hanya mengatur di UU Pengadilan HAM bahwa prosedur yang harus ditempuh berujung pada tindakan DPR. Belum lagi apakah  tepat  DPR  sebagai  lembaga  politik  terlibat  dalam  pengusulan pembentukan  pengadilan  HAM  ad  hoc  yang  sarat  dengan  pendekatan yuridis.  Keempat,  bagaimana  bila  terjadi  perbedaan  pendapat  antara penyelidik  dalam  hal  ini  Komnas  HAM  dengan  penyidik  dalam  hal  ini Kejaksaan Agung. Tidak ada prosedur penyelesaian perbedaan pendapat tersebut diatur di UU Pengadilan HAM. 11
11 Pemikiran  diatas  dielaborasi  dan  dimodifikasi  dari  Suparman  Marzuki,  Politik Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Jakarta: UU  tentang  Pengadilan  HAM  mengatur  mulai
Hal lain yang mendesak dibenahi adalah pasca dibatalkannya UU Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi maka alternatif bila sebuah perkara pelanggaran HAM berat tidak dapat diselesaikan  di  Pengadilan  HAM  menjadi  tertutup.  Sebab,  sebenarnya Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR)  merupakan  mekanisme  yang saling melengkapi dari  instrumen penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai refleksi dari pemenuhan keadilan HAM di masa transisi (konsep transitional justice).

## E. Kesimpulan
1. Dipastikan  HAM  merupakan  hak  melekat  pada  eksistensi  manusia yang harus dipastikan jaminan perlindungan hukumnya dan untuk di Indonesia  telah  mendapat  perlindungan  dan  mekanisme penangannya  di  dalam  UU  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM.  Ketentuan  UU  Pengadilan  HAM  tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan konstitusional di dalam UUD 1945.
2. UU  tentang  Pengadilan  HAM  mengatur  mulai  dari  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan  dalam  kasus  pelanggaran HAM  berat.  Namun  sayangnya  sebagian  besar  aturannya  masih menginduk  pada  KUHAP.  Padahal  di  sisi  lain,  kasus  pelanggaran HAM berat memiliki karakteristik tersendiri.
3. Hasil kajian menunjukkan terdapat berbagai kelemahan di dalam UU Pengadilan HAM seperti dari ketidakjelasan unsur rumusan di dalam pengertian  kejahatan  kemanusiaan,  tidak  ada  mekanisme menyelesaikan perbedaan pendapat antara penyelidik dan penyidik serta  tidak  diatur  mengenai  pembentukan  pengadilan  HAM  ad  hoc secara  komperhensif.  Selain  itu,  melibatkan  DPR  sebagai  lembaga politik dalam penyelesaian kasus hukum merupakan hal yang rentan berdampak pada ketidakadilan. Termasuk pula ketiadaan UU Komisi
dari  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan  dalam  kasus pelanggaran HAM berat. Namun sayangnya sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP.
Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  pasca  pembatalannya  di  Putusan  MK berdampak  pada  ketiadaan  alternatif  bila  tidak  dapat  diproses  di Pengadilan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  Romli.  Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001.
Awaludin,  Hamid.  HAM:  Politik,  Hukum,  dan  Kemunafikan  Internasional, Jakarta: Penerbit Kompas, 2012.
CF  Strong,  Modern  Political  Constitutions,  Sidgwick  and  Jackson,  London, 1973.
F  Budi  Hardiman.Hak-Hak  Asasi  Manusia:  Polemik  Dengan  Agama  dan Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
Marzuki,  Suparman.  Politik  Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Jakarta:  Erlangga, 2014.
Mihradi,R.  Muhammad.  Menelaah  Kebijakan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia: Analisis  Sosio  Yuridis,  Jurnal  Keadilan,  Vol.2  No.2  Tahun  2002, hlm.21.
Muladi,  “Pengadilan  Pidana  Bagi  Pelanggar  HAM  Berat  di  Era  Demokrasi”, Jurnal  Demokrasi  dan  HAM,  Vol.1  No.1  Mei-Agustus  2000,  hlm.41- 43.
T Mulya Lubis (Editor), Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm.3.

## W Nickel, James. Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Unversal
Hak Asasi Manusia, penerjemah Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.