How to cite: Prasetyo,  A.  A  (2024).  Peranan  Penegak  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Prostitusi  Online  di Indonesia, Syntax Literate . (9)3. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3
E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 3, Maret 2024

## PERANAN  PENEGAK  HUKUM TERHADAP TINDAK  PIDANA  PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

## Anggun Agung Prasetyo
Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Email: anggunagungprasetyo@gmail.com

## Abstrak
Indonesia saat ini memiliki tingkat penggunaan smartphone yang tinggi, melibatkan semua kelompok usia. Meskipun teknologi smartphone memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, dampak negatifnya juga terlihat, terutama dalam penggunaan aplikasi kencan. Aplikasi ini, meskipun dapat memfasilitasi sosialisasi dan menciptakan hubungan baru, juga berpotensi  meningkatkan  perselingkuhan,  prostitusi  online,  bahkan  kasus  kematian. Keberadaan  aplikasi  kencan  ini  perlu  diawasi  secara  ketat  oleh  penegak  hukum  untuk melindungi masyarakat. Prostitusi online tidak hanya memengaruhi individu terlibat, tetapi juga merugikan komunitas secara keseluruhan, menciptakan dampak negatif pada kehidupan rumah tangga dan meningkatkan risiko tindakan kriminal. Perlindungan hukum yang ketat dan kewaspadaan masyarakat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menyoroti  pentingnya  pengawasan  ketat  terhadap aplikasi kencan oleh penegak hukum guna melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkannya.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  data  dan  tinjauan  literatur  untuk mengidentifikasi  dampak  negatif  serta  upaya  perlindungan  yang  diperlukan.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  prostitusi  online  dan  tindakan  kriminal  lainnya terkait dengan aplikasi kencan dapat merugikan komunitas secara keseluruhan dan meningkatkan risiko kejahatan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perlindungan hukum yang ketat dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan teknologi aplikasi kencan yang dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial dan rumah tangga.
Kata Kunci: penegakan hukum, prostitusi online, tindak pidana

## Abstract
Indonesia  currently  has  a  high  rate  of  smartphone  usage  across  all  age  groups.  While smartphone  technology  provides  convenience  in  daily  life,  its  negative  impacts  are  also evident,  especially  in  the  use  of  dating  applications.  Although  these  apps  can  facilitate socialization and create new relationships, they also have the potential to increase infidelity, online prostitution, and even cases of death. The presence of dating applications needs to be closely  monitored  by  law  enforcement  to  protect  the  public.  Online  prostitution  not  only affects the individuals involved but also harms the community as a whole, creating negative impacts on household life and increasing the risk of criminal activities. Strict legal protection and public awareness are crucial in preventing the misuse of this technology. The aim of this research is to highlight the importance of strict supervision of dating applications by law enforcement to protect the public from its negative impacts. The method used includes data analysis  and  literature  review  to  identify  negative  impacts  and  necessary  protective measures. The results of this study show that online prostitution and other criminal activities related to dating applications can harm the community as a whole and increase crime risks. The  conclusion  drawn  is  that  strict  legal  protection  and  public  awareness  are  crucial  in preventing the misuse of dating application technology, which can have adverse effects on social life and households.
Keywords: law enforcement, online prostitution, crime

## Pendahuluan
Saat ini Indonesia telah menjadi Negara dengan pengguna smartphone yang cukup tinggi, pengguna mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua, sudah menjadi kebiasaan  sehari-hari  mereka  tidak  lepas  dengan  smartphone,  mulai  dari  bangun  tidur hingga kembali terlelap smartphone selalu dalam genggaman (Prihatini & Muhid, 2021). Smartphone  terkini  telah  di  lengkapi  dengan  fitur-fitur  yang  canggih,  pemakaian internetpun sejalan dengan pengguna smartphone (Suryana, 2020).
Banyak  bermunculan  media  sosial  dan  aplikasi  baru  yang  menarik  kalangan masyarakat  untuk  mengunduh  aplikasi  tersebut,  dengan  kemajuan  teknologi  sangat memudahkan aktivitas masyarakat, contohnya seperti aplikasi pengantar makanan, ojek online,  marketplace,  dan  aplikasi  dating.  Masing-masing  aplikasi  tersebut  memiliki dampak positif dan dampak negatif (Setiyono & Prapanca, 2021).
Kemajuan  teknologi  memberikan  dampak  signifikan  dalam  mempermudah aktivitas  sehari-hari,  menghubungkan  orang  yang  berjauhan,  namun  juga  membawa dampak negatif (Amartha & Anwar, 2023). Aplikasi dating, yang seharusnya memberikan manfaat  sosial  positif,  kadang-kadang  disalahgunakan,  meningkatkan  perselingkuhan, dan bahkan terlibat dalam kasus prostitusi online, yang dapat berujung pada konsekuensi serius, termasuk kematian (Silvana & Setiani, 2016).
Situasi  ini  disayangkan  karena  teknologi  yang  dirancang  untuk  memudahkan aktivitas  manusia  malah  sering  disalahgunakan  (Paramita,  2020).  Aplikasi  dating kontroversial di Indonesia memicu pro dan kontra di masyarakat (Utami et al., 2021). Bagi yang belum memiliki pasangan, aplikasi ini bisa bermanfaat, sementara bagi yang sudah berpasangan, dapat merugikan hubungan dan melibatkan pelanggaran asusila serta hokum (Pujiastuti, 2022).
Kasus prostitusi online semakin mengemuka, terutama dengan adanya media massa yang  melaporkan  penangkapan  dan  pengungkapan  praktik  tersebut  (Nurjanah  et  al., 2021).  Polisi  terus  melakukan  penyelidikan  dan  penangkapan  terhadap  pihak-pihak terlibat,  seperti  mucikari  dan  pelaku  prostitusi  (Pratama  &  Susanti,  2023).  Hal  ini menggambarkan kompleksitas dan permasalahan dalam menangani prostitusi online di Indonesia (Lukas & Umaternate, 2023).
Penggunaan  internet  dan  media  sosial  untuk  tujuan  prostitusi  online  menjadi sorotan, dengan pemerintah berusaha menerapkan kebijakan pencegahan (Irawan, 2017). Data  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  menunjukkan  tingginya  praktik prostitusi online melalui aplikasi seperti MiChat (Umam & Febriana, 2023). Pemerintah melalui Kominfo telah berupaya mencegah dan menanggulangi fenomena ini, mengacu pada hukum ITE dan peran Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (Devi, 2019).
Pengembangan teknologi dan hukum tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga masyarakat  secara  keseluruhan  (Pebriana,  2017).  Informasi  yang  disebarkan  melalui media sosial dapat mempengaruhi emosi, tindakan, dan pemikiran masyarakat (Pratiwi & Hidayat, 2020). Munculnya berita palsu atau hoax melalui platform media sosial menjadi masalah  serius  yang  memerlukan  kewaspadaan  dan  tindakan  pencegahan  (Sari  et  al., 2021).
Perubahan dalam kehidupan sosial, gaya hidup, dan interaksi manusia disebabkan oleh  perkembangan  teknologi  (Ngafifi,  2014).  Namun,  perubahan  ini  juga  membawa dampak negatif, terutama terkait dengan praktik prostitusi online. Keberadaan industri
prostitusi online yang mudah diakses oleh individu tanpa modal besar menjadi tantangan serius bagi pemberantasan praktik tersebut (Andriyani et al., 2023).
Prostitusi sebagai masalah sosial kompleks di Indonesia membutuhkan perhatian khusus (Tacoy, 2020). Peran agama dalam membimbing perilaku diabaikan oleh mereka yang terlibat dalam prostitusi, yang juga tergolong sebagai kejahatan cyber (Hanif, 2022). Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam penanggulangan dan pencegahan prostitusi online agar tidak semakin merajalela (Habibi & Liviani, 2020).
Regulasi  yang  ada  di  Indonesia  bisa  saja  mendorong  mundur  praktik  prostitusi melalui dunia maya ini. Namun sayangnya, dengan regulasi yang ada, pemerintah telah melarang situs dunia maya yang jelas-jelas berbau prostitusi tidak bisa ditutup. Padahal, teknologi saat ini ibarat mata pisau yang bisa digunakan untuk kebaikan dan merugikan orang  lain  bila  digunakan  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Melihat  adanya permasalahan tersebut maka menurut saya, masalah ini sangat menarik untuk dikaji atau diteliti (Makhmudah, 2019).
Penelitian ini berfokus pada isu prostitusi online di Indonesia dengan pertanyaan utama berikut: 1) Bagaimana pola prostitusi online di Indonesia? 2) Apa faktor penyebab prostitusi online di Indonesia? 3) Bagaimana peran penegak hukum di Indonesia terkait isu  maraknya  prostitusi  online?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  memahami  pola  dan penyebab  prostitusi  online  di  Indonesia  serta  mengeksplorasi  peran  penegak  hukum dalam  mengatasi  masalah  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  kontribusi  secara akademis dengan menyediakan informasi berharga bagi masyarakat umum dan peneliti di bidang penegakan hukum terhadap prostitusi online. Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi  praktis  bagi  lembaga  penegak  hukum  dan  organisasi  yang  terlibat  dalam memerangi  prostitusi  online,  meningkatkan  kemampuan  mereka,  dan  menjadi  dasar untuk penelitian masa depan di bidang ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  untuk  mengatasi isu-isu yang dirumuskan (Kodiyat MS, 2019). Metode ini mengandalkan norma hukum untuk  memahami  penerapan  norma  hukum  pada  fakta-fakta  yang  disajikan,  dengan tujuan mentransformasi kondisi dan memberikan solusi potensial untuk masalah-masalah sosial konkret. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif baik secara perundang- undangan  maupun  konseptual,  meneliti  semua  undang-undang  dan  peraturan  terkait dengan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Sumber  hukum  primer,  termasuk  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUH  Pidana)  dan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, menjadi dasar penelitian. Sumber hukum sekunder, seperti buku, temuan  penelitian,  hasil  seminar,  dan  hasil  rapat,  memberikan  penjelasan  atas  bahan hukum  primer  (Hidayat  et  al.,  2024).  Sumber  hukum  tersier,  seperti  Kamus  Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Indonesia, dan Black's Law Dictionary, memberikan informasi tambahan. Penelitian ini mengadopsi tinjauan pustaka sebagai metode pengumpulan data, menjelajahi undang-undang yang ada terkait objek penelitian melalui buku, jurnal, surat kabar,  dan  dokumen-dokumen.  Secara  analitis,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif, menyajikan  temuan  dalam  laporan  analitis  deskriptif.  Dengan  mengadopsi  metode normatif  kuantitatif,  analisis  melibatkan  pemeriksaan  bahan  hukum  yang  terkumpul secara kuantitatif untuk menyimpulkan menanggapi masalah-masalah penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kehadiran  undang-undang  disebuah  negara  berfungsi  untuk  mengatur  maupun untuk  melindungi  masyarakatnya.  Pada  dasarnya  undang-undang  itu  lahir  sebelum permasalahan timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Sayangnya, undang-undang tidak mampu untuk menerawang permasalahan yang  akan  terjadi  dimasa  depan.  Perkembangan  lingkungan,  budaya  dan  teknologi membuat  perubahan  atas  tata  kehidupan  masyarakat.  Kemajuan  teknologi  lah  yang menyebabkan  perubahan  terbesar  dari  tata  kehidupan  masyarakat  tersebut,  semua dipermudah dengan kehadiran teknologi.
Indonesia  yang  menjadi  negara  berkembang,  tidak  ketinggalan  untuk  menikmati kehadiran  teknologi  ini  dan  yang  paling  pesat  berkembang  adalah  internet. Tentu  saja dengan  harapan  untuk  mempermudah  kehidupan  dalam  berkegiatan  sehari-hari. Sayangnya pemerintah kurang tanggap akan kehadiran teknologi internet ini, akibatnya kehadiran teknologi internet ini banyak yang salah digunakan, contohnya seperti dalam praktek prostitusi melalui jaringan intenet.
Baru sejak 2003 pemerintah berinisiatif membuat undang-undang yang mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU informasi komunikasi dan transaksi  elektronik  yang  sekarang  menjadi  Undang-  Undang  RI  NO.11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
UU  ITE  itu  sendiri  mulai  dirancang  pada  bulan  maret  2003  olehKementerian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang  informasi  komunikasi  dan  transaksi  elektronik  oleh  Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).68

## Menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini merupakan undang yang paling cukup menarik perhatian banyak pihak. Terbentuknya undang- undang ini yang  begitu  rumit  dikarenakan  isi  undang-undang  ini  sendiri.  Sebenarnya  dilihat  dari sejarah  pembentukkannya,  sudah  dibahas  oleh  pemerintah  kita  semenjak  tahun  1997. Tetapi  perlu  kita  ingat,  dilihat  dari  zaman  saat  itu,  aksi  pertunjukkan  dan  penyebaran video serta gambar-gambar dan aksi erotis masih sangatlah kurang.
Dilihat dari namanya saja, kita sudah mengetahui secara sekilas apa yang menjadi bahasan  undang-undang  itu.  Mendengar  kata  pornografi  yang  terlintas  di  pikiran  kita tentu  mengenai  hal-hal  yang  berkonotasi  negatif.  Undang-undang  ini  secara  umum mengatur  tentang  hal-hal  yang  bersifat  kepornoan,  jenis-jenis  pornografi,  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  pornografi  serta  media-media  yang  digunakan  dalam menyebarluaskan pornografi.
Mengenai  prostitusi  online,  undang-undang  ini  memang  tidak  secara  langsung menyebutkan kata prostitusi online, namun ternyata dalam undangundang inilah secara lebih  lengkap  dan  terperinci  menjelaskan  mengenai  praktek  prostitusi  online  di bandingkan  dengan  Undang-Undang  RI  NO.11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Jika media konvensional seperti majalah dan koran yang menyebarkan pornografi baik  dalam  bentuk  gambar,  tulisan  ataupun  transaksi  seksual  bisa  kena  sanksi  hukum sesuai  dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (  KUHP),  namun  dengan  adanya modus penyebaran kejahatan pornografi melalui sarana teknologi informasi, keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang substansi dan proses penegakan hukumnya.
Sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  282  dan  Pasal  283  KUHP,  hukum  pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun. Dari segi historis, terlihat bahwa KUHP  dirancang  bukan  untuk  mengantisipasi  perkembangan  internet  seperti  sekarang ini.  Sangat  disadari,  bahwa  sistem  hukum  pidana  yang  sekarang  berlaku  di Indonesia/KUHP sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang dinamis serta tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia.83  Dengan keadaan  yang  berkembang  pada  saat  ini  terutama  dalam  hal  teknologi,  menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan prostitusi online.
Namun, bagaimanapun KUHP ini bisa dijadikan pegangan untuk menjerat pihak dalam  praktek  prostitusi  online.  Walaupun  diperlukan  undang-undang  lain  sebagai pelengkapnya.  Karena  memang  kita  ketahui,  KUHP  dibentuk  tidak  untuk  mengtasi masalah dalam dunia teknologi internet. Oleh Karena itu, pembahasan kali ini tidak lah begitu mendetail kepada semua pihak yang terlibat, melainkan kepada siapa saja mereka yang diancam dalam KUHP.

## Menurut Hukum Islam
Untuk  melihat  lebih  jauh  tentang  prostitusi  online,  diperlukan  adanya  sebuah kriteria,  berikut  adalah  kriteria  prostitusi  online  beserta  analisisnya  menurut  hukum pidana Islam:
1.  Subyek
Subyek dalam hal ini adalah pengelola atau pemilik dari website, forum atau server tersebut yang dapat diminta pertanggungjawaban dengan syarat:
a.  Dewasa (balig)
Seseorang dianggap sudah dewasa apabila:
1) Balig karena tanda-tanda, yakni keluarnya mani (sperma) bagi laki laki dan haid bagi perempuan.
2) Balig  karena  sebab  umur,  yakni  apabila  telah  mencapai  usia  15  tahun (menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah)
b.  Berakal Yakni sehat rohani atau tidak gila.
c.  Atas kehendaknya sendiri Yakni melakukannya bukan karena paksaan dari orang lain.
d.  Tidak ada unsur subhat baginya Maksudnya  pelaku  tahu  betul  bahwa  hal  tersebut  adalah  hal  diharamkan  atau dilarang namun tetap mengerjakannya.
2.  Obyek Obyek tindak pidana ini adalah website porno, forum porno serta program-progam yang  biasa  digunakan  dalam  praktek  prostitusi  dan  hal-  hal  tersebut  bermuatan memperlihatkan  aurat  (tabarruj),  membangkitkan  nafsu  birahi  sehingga mendekatkan diri pada perbuatan zina (qurbuzzina).
3.  Tempat penyebaran
Yakni melalui media internet yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk anak- anak, sebab internet adalah merupakan media publik yang mudah ditemukan dan terus mengalami perkembangan dan kemudahan dalam mengaksesnya.
4.  Adanya niat melawan hukum
Kriteria ini terpenuhi jika pelaku atau subyek melakukan perbuatan yang dilarang oleh nash, padahal ia tahu bahwa hal tersebut melawan hukum atau syari‘at Islam. Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  nash  telah  dengan  tegas  melarang kejahatan  prostitusi  online  dan  sejenisnya.  Dengan  kata  lain,  subyek  memang sengaja  melakukan  tindak  pidana  walaupun  telah  mengetahui  ada  nash  yang melarangnya.
5.  Adanya tingkah laku atau perbuatan Yakni adanya tingkah laku atau perbuatan yang dilarang oleh syarat, baik berupa perbuatan  nyata  (positif),  maupun  sikap  tidak  berbuat  (negatif)  dan  perbuatan tersebut benar-benar dilakukan.87 Dalam hal ini, maka kejahatan prostitusi online berupa perbuatan nyata (positif) yakni mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  yang  memiliki  muatan  melanggar  kesusilaan. Atau  dengan  kata  lain, adanya  perbuatan  mengupload  data  dan  menyediakan  layanan  bermuatan  porno dalam website yang dikelolanya.
6.  Semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi Website  tersebut  semata-mata  bertujuan  membangkitkan  nafsu  birahi,  dengan muatan-muatan yang vulgar dan bebas diakses siapa saja, bukan untuk tujuan lain misalnya  pendidikan  kedokteran  atau  pendidikan  seks  dll,  untuk  mencari keuntungan pribadi pemilik atau pengelola.
7.  Adanya alat-alat bantu teknologi informasi Alat bantu tersebut berupa komputer ataupun notebook atau laptop yang terhubung ke internet dengan perantara ISP. ISP (Internet Service Provider) adalah perusahaan yang  menawarkan  dan  menyediakan  layanan  akses  internet  ke  kalangan  umum dengan  mengenakan  biaya.  Contohnya:  Telkomnet,  Indosatnet,  Centrin,  Cbn, Wasantara, dll.88 Dengan adanya kriteria-kriteria di tersebut, maka sebuah tindak pidana  sudah  dapat  dikatakan  tindak  pidana  prostitusi  online  menurut  hukum pidana Islam.

## Titik Persamaan dan Perbedaan
Setelah  membahas  mengenai  kajian  yuridis  prostitusi  online  di  Indonesia  dan menurut hukum Islam. Maka untuk memperjelas setiap permasalahan yang dibahas maka penulis  mencoba  untuk  mencari  titik  persamaan  dan  perbedaan  antar  undang-undang yang satu dengan lainnya dan juga hukum Islam.
Salah  satu  persamaan  dari  semua  pembahasan  undang-undang  dan  hukum  islam mengenai kejahatan prostitusi online tentu saja adalah melarang adanya praktek kegiatan ini, namun tentu ada penjelasan lebih mengenai perbedaan dan persamaannnya. Mengenai perbedaan-perbedaan yang ada dengan mengacu pada penjelasan di analisis sebelumnya, di ketahui bahwa perbedaan yang mencolok adalah mengenai pihak-pihak siapa saja yang dapat dikenakan dalam tindak pidana ini, ternyata setiap undang-undang maupun hukum islam mempunyai perbedaan dalam hal pihak yang dapat dikenai sanksi.
Menurut Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjerat pemilik website atau forum ini sesuai dengan pasal 27 ayat  (1)  UU  ITE,  menyebutkan  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak
mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik….”, sehingga yang menjadi subyek hukum  yang  dituntut  pertanggungjawaban  pidananya  dalam  UU  ini  hanyalah  pemilik website  atau  forum  prostitusi  online,  yakni  sebagai  orang  yang  mendistribusikan  atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situssitus porno atau prostitusi online tersebut.
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  RI  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi pihak yang dapat dijerat lebih banyak lagi, mengacu pada pasal pasal 1 ayat (2), pasal 7, pasal 4 ayat (2) huruf d dan pasal 8 UU Pornografi maka pemilik website atau forum, psk, mucikari, dan pemilik server dapat dikenakan dengan menggunakan undang-undang ini.
Perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pihak- pihak yang dikenakan pidana dalam praktek prostitusi ini adalah mucikari dan psk nya saja, tetapi bisa juga menjerat pasangan psk yang menggunakan jasanya, namun tentu dengan delik aduan untuk mereka yang telah menikah oleh pasangannya sendiri. Berbeda dengan undang-undang,  maka  untuk  hukum  islam  pihak  yang  dapat  dikenakan  sanksi  untuk kegiatan prostitusi online ini adalah siapa saja, jadi tidak ada pengecualian dalam hukum islam bahwa siapa saja yang terlibat praktek terlarang ini dapat dijatuhi sanksi. Seperti mucikari yang didalam surat An-Nur (24) ayat 33 yang melarang menjadi mucikari.
Setelah mengetahui perbedaan dari undang-undang dan hukum Islam, maka tentu juga  ada  persamaan  diantaranya,  dengan  analisis  singkat  di  ketahui  bahwa  ada  empat persamaan didalamnya, yaitu yang pertama adalah ada adanya ancaman hukuman bagi pelaku  prostitusi  online.  Ini  tentu  saja  karena  memang  kegiatan  prostitusi  ini  adalah perbuatan yang buruk, media online yang digunakan ini menjadi negatif akibatnya.
Kedua adalah sama-sama perbuatan yang dilarang dan sangat dianggap tercela oleh masyarakat,  jadi  dimanapun  kita  berada  praktek  prostitusi  tidak  akan  menjadi  sebuah perbuatan  yang  diterima  didalam  masyarakat.  Ketiga  menganggap  prostitusi  adalah penyakit  masyarakat  yang  harus  dihilangkan,  tentu  dengan  ancaman  yang  berat  dari penguasa dapat menekan terjadinya kegiatan ini, prostitusi akan sangat sulit dihilangkan dari muka bumi tapi tentu harus ada daya dan upaya untuk menekan tidak prostitusi ini, melalui  media  online  ataupun  dengan  cara  lainnya.  Keempat  tentu  dengan  adanya peraturan  atau  hukum  yang  ada  dibuat  bertujuan  untuk  melindungi  manusia  dari perbuatan-perbuatan yang keji, termasuk prosatitusi ini, karena dengan adanya praktek prositusi ini tentu dapat merusak tata kehidupan manusia dan masyarakat.
Ternyata, dari semua yang dibahas ada titik persamaan ataupun titik perbedaannya. Untuk  hukum  positif  Indonesia  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  prostitusi  dapat menggunakan ketiga undang-undang tersebut untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi dengan saling melengkapi. Hukum islam sendiri, telah sempurna dengan  tanpa  kecuali  dapat  menjerat  siapa  saja  yang  terlibat  dalam  praktek  prostitusi online ini. Hanya saja mungkin perlu ketegasan penguasa untuk menghukum pelakunya, karena  memang  penguasalah  yang  berhak  menghukum  pelaku  prostitusi  online  ini, kecuali untuk mereka yang memang telah diatur didalam al-Quran tentang hukumannya seperti psk, mucikari dan pengguna jasa psk nya.

## Kesimpulan
Prostitusi  online  dapat  terjadi  karena  adanya  akses  yang  sangat  mudah  dan  juga begitu  bebas, Adanya  website  atau  forum  yang  secara  khusus  berkecimpung  di  dunia prostitusi online semakin menegaskan bahwa praktek haram ini sudah sangat terorganisir. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan peran penegak hukum sesuai hukum yang
berlaku di Indonesia Hanya dibutuhkan sedikit orang yang bersedia menjalankan bisnis secara profesional; tidak membutuhkan banyak modal. Karena itu, perusahaan ini tidak akan menghadapi kesulitan sampai kapan pun. Prostitusi mempengaruhi perilaku orang- orang yang terlibat di dalamnya maupun mereka yang memanfaatkan jasa mereka. Ini juga  berdampak  pada  komunitas  yang  lebih  besar;  pelacuran  bahkan  merugikan kehidupan  rumah  tangga,  yang  begitu  terkait  sehingga  dapat  mengakibatkan  tindakan kriminal  dan  lainnya.  Sanksi  untuk  prostitusi  online  yang  telah  diatur  dalam  UU Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  UU  Pornografi  tersebut,  sebaiknya mencantumkan  batas  hukuman  secara  lebih  tegas,  yakni  dengan  ditentukan  batas minimum  penjara  atau  denda.  Sebab  pada  pasal-pasal  tentang  ketentuan  pidana  hanya mencantumkan kalimat hukuman “maksimal” atau “paling lama” untuk pidana penjara, dan “paling banyak” untuk hukuman denda.

## BIBLIOGARFI
Amartha,  M.  R.,  & Anwar,  F.  (2023).  Strategi  Kreatif  Membuat  Konten  Media  Sosial TikTok Yang Diminati Remaja. ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 1 (2), 259– 270.
Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). Technology, Law And Society . Tohar Media.
Devi,  N.  (2019).  Upaya  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online di Samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan , 7 (4), 1553–1566.
Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 23 (2), 400–426.
Hanif,  M.  (2022).  Kekerasan  dalam  Dunia  Pendidikan  (Studi  Peran  dalam  Mencegah Bullying di SDN 2 Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas). Jurnal Kependidikan , 10 (2), 301–324.
Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan:  Analisis  Realis  terhadap  Perebutan  Kekuasaan,  Respon  Regional,  dan Implikasi Geopolitik. Jurnal Syntax Admiration , 5 (2), 568–578.
Irawan, J. C. (2017). Upaya pemerintah indonesia dalam pencegahan eksploitasi seksual komersial  anak  di  sektor  pariwiaata  sebagai  pemenuhan  optional  protocol  to  the convention on the rights of the child on the sale of children. Child Prostitution and Child Pornography Tahun , 2020 .
Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  di  Kota  Medan. EduTech:  Jurnal  Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 5 (1), 1–12. https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756 Lukas, K., & Umaternate, A. R. (2023). Prostitusi Online di Kota Bitung Menggunakan Michat (Sebuah Studi Fenomenologi). DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education , 1 (1), 17–25. Makhmudah,  S.  (2019). Medsos  dan  Dampaknya  Pada  Perilaku  Keagamaan  Remaja . Guepedia.
Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. Jurnal  Pembangunan  Pendidikan:  Fondasi  Dan  Aplikasi , 2 (1). https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616
Nurjanah, A., Farizki, R., Hidayat, A. R., & Saebah, N. (2021). Perspektif Orang Tua pada Kesehatan  Gigi Anak  Usia  Sekolah. Jurnal  Forum  Kesehatan:  Media  Publikasi Kesehatan Ilmiah , 11 (1), 38–45.
Paramita,  P.  E.  (2020).  Perkuliahan  covid  19:  Dari  darung  (dalam  ruangan)  ke  daring (dalam jaringan). Pengalaman Pembelajaran Bahasa Inggris Daring Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19 , 44.
Pebriana, P. H. (2017). Analisis penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial pada anak usia dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 1 (1), 1–11. Pratama, A., & Susanti, H. (2023). Proses Penyidikan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  dalam Aplikasi  Whatsapp. Jurnal  Mimbar  Keadilan , 16 (1), 30–41.
Pratiwi, S. A., & Hidayat, D. (2020). Iklan Layanan Masyarakat COVID-19 Di Media Sosial dan Perilaku Masyarakat di Jawa Barat. KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 17 (02).
Prihatini, M., & Muhid, A. (2021). Literasi digital terhadap perilaku penggunaan internet berkonten  islam  di  kalangan  remaja  muslim  kota. Journal  An-Nafs:  Kajian Penelitian Psikologi , 6 (1), 23–40. Pujiastuti, W.  (2022). Prostitusi  Online Anak  Dibawah  Umur  Melalui Aplikasi  Michat (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC) . Universitas Islam Riau. Sari, E. N., Hermayanti, A., Rachman, N. D., & Faizi, F. (2021). Peran Literasi Digital Dalam  Menangkal  Hoax  di  Masa  Pandemi  (Literature  Review). Madani  Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 13 (03), 225–241.
Setiyono, W. P., & Prapanca, D. (2021). Buku Ajar Financial Technology. Umsida Press , 1–195.
Silvana,  H.,  &  Setiani,  S.  (2016).  Peran  Teacher  Library  dalam  Program  Literasi Informasi di Sekolah. Prosiding Seminar Nasional , 148 .
Suryana, R. R. (2020). Hubungan Penggunaan Media Sosial Dengan Akhlak Siswa Kelas IX di MTsN 1 Kota Bosgor. Inspiratif Pendidikan , 9 (1), 269–286.
Tacoy, S. M. (2020). Pelayanan Dalam Konteks Masyarakat Perkotaan. Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia , 1 (1), 36–56.
Umam, A.  C.,  &  Febriana,  P.  (2023). Analisis  Semiotik  Unggahan Akun  Instagram@ fapstronautindonesia dalam Menghentikan Perilaku Kecanduan Pornografi. Jurnal Komunikasi Profesional , 7 (3), 474–492.
Utami, S. R., Safitri, R. N., & Kuncoroyakti, Y. A. (2021). Analisis jaringan dan aktor# BatalkanOmnibusLaw di media sosial Twitter menggunakan social network analysis (SNA). Journal of Media and Communication Science , 4 (3), 135–148.
Copyright holder: Anggun Agung Prasetyo (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: