## MEWASPADAI PROPAGANDA MELALUI KAJIAN SEJARAH
(STUDI ATAS SISTEM PROPAGANDA JEPANG DI JAWA 1942-1945)
Oleh: Dewi Yuliati

## ABSTRACT
This  article  describes  the  Japanese  propaganda  system  in  Java  during  its occupation  (1942-1945).  Before  its  invasion  in  Java  the  Japanese  had  already prepared the propaganda system intensively. The goal of the propaganda was to mobilize  the  commitment  of  the  Indonesian  people  to  support  the  Japanese military government to  become the winner in  the Greater East  Asia  war  against the  Allies.  The  system  of  the  Japanese  propaganda  in  Java  includes  institutions, methods,  packages  of  propaganda,  and  control  systems.  The  most  important package  of  the  Japanese  propaganda  was  art,  especially  poetry,  prose,  drama, and songs. Because of its entertaining values, the Indonesian people could easily absorbed  the  propaganda  substances  without  awareness  that  they  were indoctrinated.
Keywords: Japanese propaganda, Japanese control system
A. PENGANTAR

## 1. Latar Belakang
Kata  propaganda  mulai  digunakan pada  tahun  1622  ketika  Paus  Gregory  XV mendirikan  sebuah  organisasi  yang  diberi nama Congregatio  de  Propaganda  Fide . Organisasi  itu  bertugas  menyebarkan agama  Katolik  di  kalangan  masyarakat non-Kristen. Dalam konteks ini, propaganda berarti organisasi yang mengirimkan  pesan-pesan.  Setelah  tahun 1622,  propaganda  tidak  hanya  diartikan sebagai  organisasi,  tetapi  juga  sebagai pesan  yang  disebarkan  oleh  organisasi. Dalam perkembangannya, pengertian propaganda  juga  berkaitan  dengan  teknik yang  digunakan  untuk  menyampaikan pesan,  contohnya  iklan,  film,  dan  televisi (Combs,  1994:9).  Berdasarkan  tujuannya, propaganda  berarti  komunikasi  untuk menyebarluaskan  tujuan  yang  diinginkan (sering  bersifat  subversif  dan  jahat) terhadap  para  pemirsa,  pembaca,  dan pendengar  serta  dilakukan  dengan  cara-
cara  yang  berpengaruh  (Combs,  1994:23). Pada umumnya propaganda yang memberikan  isu-isu  kontroversial  lebih mudah  diterima  oleh  masyarakat  (Merton, 1957:509).  Berdasarkan  pada  pengertian- pengertian  ini,  sistem  propaganda  dalam konteks  kekuasaan  Jepang  di  Indonesia mencakup  organisasi,  pesan,  dan  teknik penyampaian  pesan  yang  ditujukan  untuk mempengaruhi  bangsa  Indonesia  guna mendukung pencapaian tujuannya.
Dalam sistem pemerintahan Jepang di  Indonesia,  propaganda  merupakan bagian penting dan integral. Suatu indikasi bahwa  propaganda  tidak  terpisahkan  dari sistem  pemerintahan  Jepang  di  Indonesia adalah  dibentuknya  departemen  propa- ganda  ( Sendenbu )  di  bawah  pemerintah militer  Jepang.  Untuk  menguasai  Jawa, Jepang  berpegang  pada  dua  prinsip  utama yaitu:  bagaimana  menarik  hati  rakyat ( minshin ha’aku ) dan bagaimana mengindoktrinasi dan menjinakkan mereka ( senbu kosaku ). Prinsip ini perlu
dilaksanakan  untuk  memobilisasi  seluruh rakyat  guna  mendukung  kepentingan perang  dan  untuk  mengubah  mentalitas mereka secara keseluruhan.
Berdasarkan keyakinan bahwa bangsa  Indonesia  harus  dibawa  kepada pola  tingkah  laku  dan  berpikir  Jepang, propaganda ditujukan untuk mengindoktrinasi rakyat agar dapat menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam Lingkungan  Kemakmuran  Bersama  Asia Timur  Raya  (Kurasawa,  1987:59).  Betapa penting  arti  propaganda  itu  terlihat  dari bagaimana  Jepang  mempersiapkan  sistem propagandanya  secara  sistematis  dan intensif  sejak  sebelum  pelaksanaan  invasi ke negeri ini.

## 2. Permasalahan
Meskipun Jepang memerintah secara  militeris,  rakyat  Indonesia  tetap bersedia  untuk  memberikan  dukungan pada  instruksi-instruksi  Jepang  melalui sarana  propagandanya.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan- pertanyaan  berikut: Pertama ,  mengapa Jepang perlu melaksanakan propaganda di Jawa. Kedua , bagaimana sistem propaganda  Jepang  di  Jawa. Ketiga , bagaimana  rakyat  Jawa  bereaksi  terhadap sistem  propaganda  Jepang  itu.  Untuk menjawab  pertanyaan  pertama,  dilakukan penelitian  terhadap  ideologi,  cara-cara, slogan,  konsep,  serta  kebijakan  Jepang dalam  rangka  invasi  di  wilayah  selatan, termasuk  Indonesia.  Pertanyaan  kedua akan  dijawab  dengan  meneliti  lembaga, tujuan,  materi  atau  kemasan,  spirit,  dan metode propaganda, serta sistem kontrolnya.  Pertanyaan  ketiga  dijawab melalui penelusuran sumber-sumber suratkabar  yang  memuat  reaksi  rakyat Jawa terhadap sistem propaganda Jepang.

## 3. Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian sejarah.  Dengan  demikian  metode  yang dipergunakan  adalah  metode  sejarah  yaitu mencari, menemukan, dan menguji
sumber-sumber  sehingga  dapat  diperoleh fakta  sejarah  yang  otentik  dan  kredibel. Dalam  penulisan  dilakukan  penyusunan fakta-fakta yang masih fragmentaris itu ke dalam suatu sintesis  yang sistematis, utuh, dan  komunikatif.  Untuk  itu,  diperlukan suatu  penelitian  yang  tidak  saja  berangkat dari  pertanyaan-pertanyaan  pokok  tentang "apa,  siapa,  di  mana,dan  kapan",  tetapi juga berdasar pada pertanyaan "bagaimana", "mengapa serta apa jadinya". Jawaban  terhadap  pertanyaan-pertanyaan pokok  adalah  fakta  sejarah  serta  unsur- unsur  yang  turut  membentuk  peristiwa  di tempat  dan  pada  waktu  tertentu.  Jawaban terhadap pertanyaan
"bagaimana" merupakan  rekonstruksi  yang  menjadikan semua  unsur  itu  terkait  dalam  suatu deskripsi  yang  disebut  sejarah.  Jawaban terhadap  pertanyaan  "mengapa  dan  apa jadinya"  akan  menerangkan  hubungan kausalitas  (Abdullah  dan  Surjomihardjo, 1985: xiv). Hasil seluruh kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah.
Sumber-sumber diperoleh dari berbagai  perpustakaan  yaitu  Perpustakaan Mangkunegaran dan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Islam dan Perpustakaan  Nasional  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Perpustakaan  Nasional  dan Arsip  Nasional  Jakarta.  Sumber-sumber tertulis  yang  diteliti  adalah  dokumen pemerintah, KAN PO, berbagai surat kabar di  Jawa  pada  masa  penjajahan  Jepang, tulisan-tulisan  sezaman  yang  memuat propaganda.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Propaganda  Jepang  sebelum  Invasi ke Indonesia
Jauh  sebelum  berkuasa,  Jepang sudah mempersiapkan diri untuk mengam- bil  hati  rakyat  Indonesia  yang  ketika  itu masih berada di bawah kekuasaan kolonialis  Belanda.  Propaganda  sebagai alat utama menarik simpati rakyat Indonesia  telah  Jepang  siapkan  secara sistematis  selama  beberapa  tahun  sebelum melaksanakan invasi ke wilayah Selatan.
Awal  persiapan  materi  propaganda ditandai  dengan  penerbitan  artikel  yang ditulis  oleh  Jenderal  Araki,  Menteri Urusan  Perang,  dalam  bulan  April  1932. Artikel  itu  berjudul The  Call  of  Japan  in the  Sowa  Period (Seruan  Jepang  pada Masa  Sowa),  yang  memuat  ajaran  bahwa bangsa  Jepang  harus  mengikuti Imperial Way (Jalan Kekaisaran) untuk mengangkat bangsa Yamato , dan untuk menyelamatkan Asia  Timur  serta  dunia.  Jenderal  Araki mengakhiri  artikel  ini  dengan  suatu penegasan  bahwa  misi  bangsa  Jepang adalah  menyebarluaskan  doktrin Imperial Way di  seluruh  lautan  dan  dunia.  Jenderal Araki  juga  menulis The  Present  Position of East Asia , yang antara lain menyatakan: “Kekaisaran Jepang, dalam sudut pandangnya  sendiri  dan  sudut  pandang orang  lain,  pemimpin  Asia  Timur  dan dengan  kekuatan  semacam  itu,  yang disebut Kodo atau Jalan Kekaisaran, dalam rangka perluasan dan penyelamatan negeri-negeri  yang  tertindas,  tidak  dapat lagi  tinggal  diam dan hanya melihat tanpa melakukan apapun” (Robertson, 1979: 83).
Dalam tulisan tersebut tampak jelas bahwa  Jepang  telah  memprogandakan dirinya  sebagai  bangsa  pemimpin  dan penyelamat bagi bangsa-bangsa Asia  yang terjajah,  tetapi  tanpa  menyatakan  tindakan agresifnya  untuk  menguasai  wilayah- wilayah  lain.  Tindakan  itu  merupakan salah  satu  karakter  fasis  Jepang.  Seperti kaum  fasis  yang  lain,  ketika  itu  Jepang telah melegitimasi perannya sebagai pemegang  kekuasaan  atas  bangsa-bangsa Asia  Timur.  Sesungguhnya,  slogan  yang bersifat  kemanusiaan  untuk  membebaskan bangsa-bangsa  yang  tertindas  oleh  bangsa Barat  merupakan  kedok  Jepang  untuk melakukan  ekspansi  ke  wilayah-wilayah lain  dan  menampilkan  diri  di  panggung kekuasaan  dunia  (ciri  fasisme  semacam itu, periksa Riff, 1995: 56).
Segera  setelah  pecah  perang  di Eropa  dalam  bulan  September  1939, Jepang  mulai  mempersiapkan  diri  untuk mengadakan  invasi  ke  wilayah-wilayah  di sebelah selatan Jepang. Indonesia
merupakan  sasaran  invasi  Jepang  yang penting  karena  wilayah  itu  memiliki persediaan  bahan  mentah  seperti  minyak, karet,  timah,  bauksit,  mangan  yang  sangat diperlukan  untuk  mendukung  kepentingan perang (Azis, 1955:100).
Untuk  persiapan  penyerbuan  ke wilayah  Selatan,  sistem  propaganda  pun semakin  diperkuat.  Dalam  musim  panas tahun 1940, Pangeran Konoye meresmikan empat  biro  propaganda  di  Tokyo.  Biro propaganda  yang  utama  adalah Cabinet Information  Biro ,  sedangkan  tiga  biro yang lain ditempatkan di kementerian luar negeri,  markas  militer,  dan  di Taisei Yomusankai (Pergerakan  Nasional  Baru). Propaganda disiarkan melalui radio, pers,pamflet dan dilaksanakan oleh organisasi-organisasi  propagandis,  sebagai contoh Great Asia Society dan South Seast Association . Selain melalui media komunikasi,  propaganda  juga  dilakukan secara  lisan  oleh  para  propagandis,  dan mengundang  bangsa-bangsa  Asia  lainnya untuk  mengikuti  pendidikan  serta  bekerja di Jepang (Robertson, 1979:86-87).
Khususnya untuk Indonesia, sasaran  pertama  Jepang  adalah  para wartawan  atau  orang-orang  yang  bergiat dalam  dunia  persuratkabaran.  Pada  tahun 1933, Jepang telah mengundang pemimpin redaksi  surat  kabar Bintang  Timur , bersama  dengan  wartawan  lainnya,  untuk mengunjungi Jepang. Undangan ini dimaksudkan  untuk  menanamkan  rasa hutang  budi,  sehingga  para  wartawan Indonesia itu bersedia menyiarkan tulisan- tulisan yang mendukung
Jepang
(Soebagijo, 1980: 68).
Selain mempengaruhi para wartawan  Indonesia,  sejak  tahun  1932 Jepang  telah  menerbitkan  surat  kabar sendiri  di  Jawa  yang  diberi  nama Java Nippo .  Kemudian  terbit  juga  surat  kabar lainnya  yaitu Nichiran  Shogyo  Shinbun dan Tohindo  Nippo yang  diperuntukkan bagi  orang-orang  Jepang  yang  tinggal  di Indonesia (ibid: 164).
Bagi  Jepang,  pers  dan  wartawan menjadi saluran penting untuk menyiarkan
propagandanya,  karena  melalui  media cetak,  yang  dapat  memberikan  informasi tertulis,  propaganda  dapat  dibaca  oleh khalayak  secara  berulang-ulang,  sehingga pengaruhnya  pun  dapat  lebih  intensif  dan efektif.  Oleh  karena  itu,  Jepang  membeli percetakan dan penerbitan Tjahaja Pasoendan ,  yang  kemudian  diberi  nama Warta Harian . Pembelian perusahaan surat kabar  tersebut  didanai  oleh  Yosuka Matsuoka  (Presiden  Direktur  Jawatan Kereta  Api  Manchuria  Selatan),  Ainosuke Iwata  (seorang  agitator  Pan-Asia),  dan oleh  Biro  Penelitian  Ekonomi  di  Asia Timur. Surat kabar harian tersebut terbit di Jakarta dan dicetak dalam bahasa Melayu. Setiap hari surat kabar harian ini mencapai tiras sebanyak 5000 eksemplar (ibid: 70).
Setelah  tahun  1940,  propaganda Jepang  menjadi  semakin  gencar.  Pada tanggal  16  Maret  1941,  melalui  radio Taihoku di  Tokyo  disiarkan  propaganda sebagai berikut: “Kerjasama antara bangsa Birma,  Filipina,  dan  Hindia  Timur  harus digalang. Kerjasama ini harus dilaksanakan  oleh  mereka  sendiri.  Jepang harus  memegang  peranan  pimpinan  untuk memimpin  dan  mengarahkan  mereka  ke jalan  kerjasama  yang  benar  dan  ke  arah kemakmuran  bersama,  karena  negeri- negeri  ini  telah  diperlakukan  oleh  bangsa- bangsa asing secara tidak adil” (Robertson, 1979: 95).
Dalam  propaganda  di  atas  tampak jelas  bahwa  Jepang  telah  mengeluarkan controversial  issue untuk  menimbulkan rasa antipathy terhadap  bangsa-bangsa Barat  yang  telah  melakukan  kolonialisme dan  imperialisme  di  wilayah  Asia.  Dalam pernyataan itu
Jepang
telah mengekspresikan juga sikap underestimate terhadap  bangsa-bangsa  lainnya.  Jepang menganggap bahwa tanpa kepemimpinannya,  bangsa-bangsa  di  Asia itu tidak berdaya untuk meraih kemakmuran sendiri. Dalam hal ini Jepang telah  menunjukkan  karakter  fasis  lagi. Jadi, propaganda memang sangat diperlukan oleh kaum fasis untuk mencapai  tujuannya,  karena  dengan  itu
mereka  dapat  mempengaruhi  orang  lain dengan slogan-slogan indah yang sesungguhnya  adalah  indoktrinasi  demi pencapaian  tujuan  yang  telah  mereka tetapkan.
Khususnya  di  wilayah  Indonesia, seruan anti Belanda menjadi isu propaganda  yang  dikumandangkan  secara tegas,  terutama  melalui  siaran  radio. Propaganda anti-Belanda itu telah mendapat  perhatian  khusus  penduduk Indonesia,  seperti  dikisahkan  oleh  Abdul Hamid, seorang penduduk Jakarta, sebagai berikut.  “Dan  tiap-tiap  malam  saja mendengerken  soeara-soeara  dari  Tokiyo pake  radio.  Di  roemah  sdr.  Sairi,  bole dibilang  saban  malam  saja  denger  dari radio  soeara-soeara  di  Tokiyo,  jang mengatakan  rakjat  Minangkabo  dan  rakjat Indonesia  moesti  membantoe  NIPPON oentoek  melenjapkan  pemerintah  blanda dan  haling-halangilah  orang-orang  blanda jang  hendak  membikin  negeri  hangoes  ... Boeat  perang  NIPPON  tidak  oesah dibantoe,  NIPPON  tjoekoep  banjak  dan koeat,  hanja  rakjat  di  masing-masing daerah bantoe djaga barang-barang djangan  sampe  diroesak  orang  blanda” (Inventaries No. 031602).
Untuk  memperoleh  simpati  rakyat Indonesia,  selain  mengobarkan  spirit  anti- Belanda,  Jepang  juga  selalu  menyiarkan propagandanya  dalam  bahasa  Indonesia, dan  dalam  setiap  siaran  radio  untuk Indonesia  selalu  diperdengarkan  lagu kebangsaan  Indonesia  Raya  yang  diiringi oleh Tokyo  Philharmonic  Orchestra yang sudah  mempunyai  nama  internasional. Propaganda  yang  demikian  itu  telah membentuk opini bangsa Indonesia bahwa Jepang memang akan membebaskan Indonesia  dari  penjajahan  bangsa  Barat (Soetanto,  1992:3;  mengutip  dari Intisari , No. 82, Mei 1970).
Hanya  beberapa  bulan  setelah penyerbuan Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941, balatentara Jepang  telah  berhasil  mendarat  di  Jawa, tepatnya  pada  tanggal  1  Maret  1942. Dalam waktu satu minggu setelah
pendaratan  itu,  Jepang  telah  berhasil memaksa  pemerintah  Kolonial  Hindia Belanda  untuk  menyerah  tanpa  syarat  di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942.
Pada umumnya kedatangan balatentara  Jepang  itu  disambut  antusias oleh  rakyat  Indonesia.  Pada  awalnya tentara  Jepang  menciptakan  hubungan yang  baik  dengan  penduduk,  sehingga dapat  menumbuhkan  kepercayaan  mereka (Graaf,  dkk.,1960:  192).  Di  sepanjang jalan  yang  dilalui  oleh  tentara  Jepang, penduduk  menyambut  mereka  dengan kata-kata  “selamat  datang”  dan  “ Banzai ”. Sebaliknya,  tentara  Jepang  menyerukan “Hidup Indonesia”. Banyak orang berpendapat  bahwa  sambutan  positif rakyat  Indonesia  ini  merupakan  indikasi keberhasilan  propaganda  Jepang.  Akan tetapi,  munculnya  sambutan  positif  rakyat itu  lebih  dapat  dipahami  sebagai  ekspresi harapan mereka untuk bebas dari cengkeraman kekuasaan kolonialis Belanda  yang  telah  berlangsung  selama ratusan tahun. Rakyat Jawa telah meyakini ramalan  Jayabaya  yang  menggambarkan bahwa akan datang zaman yang lebih baik untuk  menggantikan  zaman  yang  buruk. Zaman  baik  ini  ditandai  oleh  munculnya pemerintahan Ratu Adil, tetapi sebelumnya akan ada masa peralihan yang didominasi  oleh  orang  kerdil yang berlangsung selama hidup tanaman jagung. Kemudian  banyak  orang  mengidentifikasi orang  kerdil  itu  sebagai  orang  Jepang (Notosusanto, 1979:13).
Sambutan  positif  rakyat  Jawa  itu semakin  mendorong  pemerintah  militer Jepang untuk memantapkan sistem propagandanya di wilayah tersebut. Jaringan  propaganda  diperkokoh  dengan membentuk lembaga-lembaga propaganda, memantapkan  tujuan,  materi,  sasaran, metode, dan saluran-salurannya.
Pemantapan  sistem  propaganda  Jepang  di Jawa dapat diperhatikan dalam pembahasan sebagai berikut.
2. Sistem Propaganda Jepang di Jawa 2.1 Lembaga-Lembaga Propaganda Segera setelah menguasai Indonesia, Jepang
mengumumkan kekuasaan  pemerintahannya  secara  resmi dalam Osamu Seirei (undang-undang) No.
1  tertanggal  7  Maret  1942.  Pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan  Jepang  di  Indonesia  adalah sebagai berikut.
Pasal  1:  Balatentara  Jepang  akan meningkatkan  kesejahteraan  penduduk Hindia Belanda  yang sebangsa dan seasal, dan  juga  memantapkan  kemakmuran bersama  penduduk  yang  diarahkan  untuk pertahanan  bersama  Asia  Timur  Raya. Pemerintahan militer akan dilaksanakan di daerah-daerah yang ditempati untuk menjaga  ketertiban  umum,  kedamaian, serta  kesenangan  penduduk  sesegera mungkin. Pasal 2: Panglima tentara Jepang  akan  melaksanakan  kekuasaan administratif gubernur jenderal. Pasal 3: Semua
badan pemerintahan,  kekuasaan  hukum,  dan undang-undang  dari  pemerintahan  yang terdahulu  tetap  diakui  secara  sah  untuk sementara  waktu,  asal  tidak  bertentangan dengan peraturan pemerintah militer.
Pasal 4: Para  pegawai  dan penduduk  harus  tunduk  kepada  peraturan- peraturan  pemerintah  militer  Jepang. Barangsiapa melanggar peraturan pemerintah  militer  Jepang,  mengganggu ketertiban  umum,  berkomunikasi  dengan musuh,  mengganggu  kelancaran  keuangan negara,  menghancurkan  sumber-sumber daya  dan  fasilitas,  akan  dihukum  sesuai dengan  undang-undang  bahaya  perang (Benda, dkk., 1965: 59).
Jika  kita  perhatikan  secara  cermat, undang-undang  itu  menampakkan  strategi Jepang  untuk  membangun  kekuasaan militeris di Indonesia dengan bersembunyi di  balik  slogan  mulia  yaitu  mengarahkan rakyat  Indonesia  menuju  kemakmuran bersama  Asia  Timur  Raya.  Slogan  itu dimaksudkan untuk memobilisasi
commitment penduduk  untuk  mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu.
Pada  era  penjajahan  Jepang,  di Indonesia  terdapat  tiga  pemerintahan militer  yaitu:  (1)  Pemerintahan  Militer Angkatan  Darat  (Tentara  ke-25)  untuk Sumatera  dengan  pusatnya  di  Bukittinggi; (2)  Pemerintahan  Militer  Angkatan  Darat (Tentara  Ke-16)  untuk  Jawa  dan  Madura dengan pusatnya di Jakarta; (3) Pemerintahan  Militer  Angkatan  Laut (Armada  Selatan  ke-2)  untuk  Sulawesi, Kalimantan,  dan  Maluku  dengan  pusatnya di Makasar (Djoened, 1984:5)
Setelah  pemerintah  militer  Jepang terbentuk  secara  resmi,  pemerintah  militer Jepang  di  Jawa  segera  mengendalikan sarana-sarana  penerangan  untuk  publik. Siaran radio, film, dan pers ditempatkan di bawah  pengawasan  pemerintah  militer Jepang.  Pengawasan  dan  penyebarluasan propaganda  dilakukan  oleh  balatentara Jepang,  yang  diorganisasikan  dalam  suatu lembaga Sendenhan ,  yang  kemudian menjadi Syoohoobu (Seksi  Propaganda pemerintahan Militer) (Zorab, 1954: 96).
Di  bulan  Agustus  1942,  dibentuk
Departemen Propaganda ( Sendenbu ) dalam lingkup badan Pemerintahan Militer ( Gunseikanbu ).  Departemen  Propaganda ini bertanggungjawab atas propaganda dan informasi  yang  menyangkut  pemerintahan sipil,  dan  merupakan  departemen  yang terpisah  dari  Seksi  Propaganda  Pemerin- tahan Militer, yang bertanggungjawab atas informasi mengenai operasi militer.
Sendenbu berfokus pada penduduk sipil di Jawa,  meliputi  orang  Indonesia,  Indo- Eropa,  minoritas  Asia,  dan  Jepang. Sedangkan  Seksi  Penerangan  Angkatan Darat  ke-16  melaksanakan  propaganda bagi  tentara  Jepang,  tawanan  perang,  dan warga  negara  musuh  melalui  siaran  luar negeri (Kurasawa, 1993:229-231).
Walaupun aktivitas Sendenbu terbatas  pada  urusan  sipil,  Pemerintah Militer  Jepang  tidak  mempercayakan kepemimpinan  departemen  ini  kepada orang  sipil,  melainkan  selalu  dipegang oleh perwira angkatan darat yaitu: Kolonel Machida  (Agustus  1942  –  Oktober  1943), Mayor  Adachi  (Oktober  1943  –  Maret 1945),  dan  Kolonel  Takahashi  (April  – Agustus  1945). Sendenbu memiliki  tiga seksi  yaitu:  Seksi  Administrasi,  Seksi Berita  dan  Pers,  serta  Seksi  Propaganda. Dari  ketiga  seksi  ini,  hanya  Seksi Propaganda  yang  dipimpin  oleh  seorang sipil, sedangkan dua seksi lainnya dipimpin  oleh  perwira  militer  dengan pangkat letnan atau letnan dua (Kurasawa,
1993: 231). Semula Sendenbu
melaksanakan propaganda secara
langsung, tetapi ketika struktur pemerintahan  militer  semakin  rumit, dibentuk  pula  badan-badan  propaganda, dan di setiap pemerintahan daerah dibentuk  dinas  propaganda  (Zorab,  1954: 96).  Berikut  ini  dikemukakan  tabel  yang memuat  daftar  nama  dan  fungsi  badan- badan propaganda di Jawa.
NAMA ORGANISASI TANGGAL PENDIRIAN FUNGSI ORGANISASI Jawa  Hôsô  Kanrikyoku (Biro  Pengawas  Siaran Jawa Oktober 1942 Siaran domestik (pengelolaan dipercayakan kepada NHK, SiaranRadio Jepang). Jawa Shinbunkai (Perserikatan Suratkabar Jawa) Desember 1942 Penerbitan surat kabar (pengelolaan dipercayakan kepada Asahi Shinbun) Kantor berita Domei Oktober 1942 Korespondensi Jawa Engeki Kyokai (Perserikatan Oesaha Sandiwara Djawa) Tidak diketahui Produksi seni drama
Nihon Eigasha atau Nichi’ei (Perusahaan Film Jepang) April 1943 Produksi film Eiga Haikyusha atau Eihai (Perusahaan Penditribusian Film) April 1943 Distribusi film
Sumber: Kurasawa, 1993: 230.
Pada  bulan  April  1943  dibentuk pula sebuah organisasi pembantu sendenbu yang  bernama Keimin  Bunkha  Shidôsho atau  Pusat  Kebudayaan.  Tugas  organisasi ini  adalah  mempromosikan  kesenian tradisional  Indonesia,  memperkenalkan dan  menyebarkan  kebudayaan  Jepang, mendidik  dan  melatih  seniman  Indonesia. Keimin  Bunkha  Shidôsho dikepalai  oleh direktur Sendenbu dan  memiliki  lima seksi,  yang  masing-masing  dipimpin  oleh orang  Indonesia.  Kelima  seksi  itu  adalah seksi administrasi, sastra, musik, seni rupa, dan  seni  pertunjukan  (teater,  tari,  dan film). Dalam setiap seksi ditempatkan staf ahli Indonesia (penulis, penyair, penggubah lagu, pematung, penulis skenario, sutradara film, dsb.), dan mereka dilatih oleh instruktur Jepang yang dikirim oleh Sendenbu (Djawa  Baroe,  No.  8  ,1 April  1943:  8-10,  dikutip  olehKurasawa, 1993: 231).
Untuk  menyebarluaskan  propagan- da  Jepang,  di  kota-kota  besar  di  Jawa dibentuk  badan-badan  propoganda  lokal yang  bertanggungjawab  atas  tiga  atau empat  keresidenan.  Unit  Operasi  Daerah Jakarta  bertanggungjawab  atas  daerah: Banten,  Jakarta,  Bogor,  dan  Daerah Istimewa  Jakarta.  Unit  Operasi  Daerah Bandung  bertanggungjawab  atas  daerah: Priangan,  Cirebon,  dan  Banyumas.  Unit Operasi  Daerah  Yogyakarta  bertanggung jawab  atas  daerah:  Yogyakarta,  Surakarta, Madiun,  dan  Kedu.  Unit  Operasi  Daerah Semarang  bertanggungjawab  atas  daerah Semarang,  Pekalongan,  dan  Pati.  Unit Operasi  Daerah  Surabaya  bertanggung jawab  atas  daerah  Surabaya,  Bojonegoro, dan Madura. Unit  Operasi Daerah Malang bertanggungjawab  atas  daerah:  Malang, Kediri,  dan  Besuki.  Unit-unit  operasi
daerah tersebut berada di bawah pengawasan sendenbu .  Dalam  setiap keresidenan dibentuk juga seksi propaganda  dan  informasi  (Kurasawa, 1997) Demikianlah, pada masa penjajahan  Jepang,  seluruh  wilayah  Jawa tidak  luput  dari  sasaran  propaganda Jepang. Agar propaganda dapat dilaksanakan  secara solid ,  kepala  Seksi Propaganda  dalam Sendenbu dijabat  oleh orang  Jepang,  Shimizu  Hitoshi,  seorang propagandis  profesional  yang  memulai kariernya  sebagai  propagandis  pada  tahun 1930-an  di  Cina.  Shimizu  Hitoshi  dibantu oleh  staf  Jepang  yang  berbakat  pula sebagai  propagandis.  Mereka  dibedakan atas dua kategori yaitu: (1) Ahli propaganda  yang  bertugas  dalam  bidang perencanaan; (2)Ahli dalam bidang kesenian  (budayawan)  seperti  penulis, musisi,  pelukis,  karikaturis,  dan designer (perancang).
Sendenbu juga  merekrut  orang Indonesia sebagai propagandis. Perekrutan orang-orang Indonesia ini didasarkan pada karier  mereka  sebelum  perang,  orientasi politik,  kedudukan  dalam  masyarakat tradisional,  kharisma,  dan  kemampuan berpidato. Guru-guru sekolah lebih diutamakan untuk dipilih sebagai propagandis,  dan  juga  orang-orang  yang berpengalaman  dalam  pergerakan  anti- Belanda.  Mr.  Muhammad  Yamin  ditunjuk menjadi Sanyo (penasehat untuk Sendenbu )  dengan  pertimbangan  bahwa dia  adalah  seorang  tokoh  pergerakan nasional  dan  juga  bekerja  sebagai  guru. Siti  Nurdjannah  (guru  sekolah  Islam  yang aktif  dalam  sekolah  Islam)  juga  dipilih sebagai propagandis; demikian juga Chaerul  Saleh  dan  Soekarni  (tokoh
pemuda  radikal  yang  mempunyai  peranan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia). Beberapa seniman  yang  bekerja  untuk Sendenbu yaitu  R.M.  Soeroso  (pelukis),  dan  Iton Lesmana (perancang iklan). Keimin Bunkha  Shidosho juga  merekrut  penulis, pelukis,  dan  musisi  Indonesia  terkenal, yaitu:  Armijn  Pane  dan  Sanusi  Pane (penulis),  Utojo  (musisi),  Simanjuntak (musisi), Koesbini (musisi), Agoes Djojosoemito  (pelukis),  Djauhar  Arifin Soetomo (penulis sandiwara).
Program  propaganda  ditentukan dan  diputuskan  oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan  Militer).  Setelah  menerima perintah dari Gunseikan, direktur Sendenbu membuat  rencana  pelaksanaan untuk  dikonsultasikan  dengan  kepala- kepala  seksi.  Semua  lembaga  terkait  dan Unit  Operasi  Daerah  mendapat  informasi tentang rencana tersebut. Materi propaganda  selalu  disesuaikan  dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah  Militer  Jepang.  Secara  garis besar propaganda Jepang di Jawa memiliki dua tujuan utama  yaitu: (1)  Meningkatkan hasil panen dan penyerahan sebagian hasil panen  kepada  pemerintah  militer  Jepang. Jawa  adalah  pusat  persediaan  tenaga  bagi Jepang untuk pulau-pulau lainnya. Angkatan  Darat  Ke-16  mempersiapkan sejumlah besar persediaan bahan makanan untuk menghadapi kemungkinan- kemungkinan  yang  akan  terjadi.  Beberapa produk agraris yang harus diusahakan oleh penduduk  adalah  padi,  jagung,  minyak jarak,  rami,  dan  coklat.  (2)  Penguatan pertahanan Jawa dan daerah-daerah pendudukan  Jepang  yang  lain.  Untuk  itu diperlukan  tambahan  serdadu  dan  tenaga kerja (Zorab, 1954: 97-98).

## 2.2  Slogan-Slogan  dalam  Propaganda Jepang
Sebagai tuntunan pelaksanaan propaganda  di  Jawa,  pemerintah  militer Jepang menggunakan ideologi. Pemerintah Jepang harus menumbuhkan image rakyat, bahwa  bangsa  Amerika,  Inggris,  dan
Belanda  datang  ke  Asia  hanya  untuk menindas  dan  mengeksploitasi  rakyat  di wilayah  itu  guna  memperoleh  keuntungan bagi  mereka  sendiri.  Sebagai  akibatnya, sebagian  besar  Asia  Timur,  termasuk Indonesia,  menjadi daerah  perluasan kekuasaan Eropa dan selama berabad-abad bangsa Asia mengalami pemerasan ekonomi.  Jepang  adalah  satu-satunya bangsa yang berhasil mengusir imperialisme Barat dan menjanjikan kemerdekaan.  “Misi  suci  Nippon”  adalah untuk membebaskan bangsa-bangsa lain di Asia Timur dari penjajahan Barat. Tujuannya  adalah  untuk  menghapuskan pengaruh  Barat  di  Asia  Timur,  dan membangun  suasana  kesejahteraan  yang baru  untuk  seluruh  rakyat  Asia  Timur sebagai satu kesatuan keluarga besar. Cita- cita  ini  hanya  dapat  dicapai,  jika  rakyat Asia  Timur  mengakui  kepemimpinan Jepang  dan  memusatkan  seluruh  sumber daya  untuk  bekerjasama  dengan  Jepang guna  memperoleh  kemenangan  dalam peperangan  melawan  kekuasaan  sekutu. Tanpa  kemenangan  dalam  perang  Asia Timur  Raya  itu,  keberhasilan  usaha-usaha rakyat  tidak  akan  tercapai.  Kerjasama untuk  pembangunan  Asia  Timur  Raya tidak  hanya  dilakukan  dalam  bidang politik,  militer,  dan  ekonomi,  tetapi  juga kebudayaan  (Zorab,  1954:  98,  lihat  juga KAN PO No. 14, bulan 3-2603).
Untuk kepentingan propagandanya, Jepang  menciptakan  slogan-slogan  bagi bangsa-bangsa  di  Asia  yang  ketika  itu masih  dalam  belenggu  penjajahan  bangsa Barat.  Slogan  yang  sangat  terkenal  “Asia untuk  bangsa  Asia”  merupakan  spirit propaganda Jepang yang sangat berpengaruh, sementara propaganda “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” menjanjikan  masa  depan  yang  lebih  baik. Slogan  yang  lebih  menarik  lagi  yaitu Hakko  Itjiu yang  diartikan  sebagai  “satu untuk  semua  dan  semua  untuk  satu”
(Graaf,  1960:  194),  meskipun  di  balik  itu sesungguhnya  Jepang  ingin  menyatukan seluruh  dunia  di  bawah  satu  atap kekuasaannya.

## 2.3 Metode Penyebarluasan Propaganda
Sesuai  dengan  tujuannya  untuk memobilisasi tenaga kerja guna memperkuat  pertahanan  Jepang  dalam perang Asia Timur Raya, metode propaganda Jepang di Jawa dapat diperinci sebagai berikut.
(1) Di  setiap  ibukota  dan  di kota-kota keresidenan diadakan rapat-rapat umum untuk menyiarkan propaganda.
(2) Di  perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik diadakan pertemuan- pertemuan  dengan  mengundang  semua karyawan.
(3) Dalam  setiap  pemerintahan daerah  harus  dibentuk  korps  propaganda untuk  perekrutan romusha (pekerja).
Korps  ini  harus  dapat  mengobarkan semangat  kerja  bagi  penduduk  melalui pidato,  penayangan  film  dan  pergelaran sandiwara, pertunjukan wayang dan gamelan. Korps propaganda ini harus juga melakukan  perjalanan  ke  daerah-daerah paling  sedikit  tiga  kali  dalam  sebulan. Biaya perjalanan untuk propaganda
ditanggung  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
Seksi  Komite  Bantuan  untuk  perekrutan tenaga kerja.
(4) Setiap  pemerintah  daerah diwajibkan untuk memberi izin penyelenggaraan rapat-rapat tentang peningkatan keinginan kerja penduduk dan perekrutan romusha.
(5). Surat  kabar  dan  majalah
diwajibkan  untuk  memuat  tulisan  atau artikel yang dapat meningkatkan keinginan kerja penduduk dan memperlancar perekrutan romusha .
(6) Pada  tanggal  1,  10,  dan  20 setiap bulan radio harus menyiarkan berita bahwa  seluruh  penduduk  harus  bekerja. Pada  tanggal-tanggal  tersebut  penduduk diminta untuk berkumpul di tempat-tempat propaganda. Dalam rapat-rapat propaganda  itu,  penduduk  diwajibkan untuk
mendengarkan pidato, pengumuman, dan nasihat tentang pentingnya peningkatan keinginan kerja.
(7) Di tempat-tempat propaganda  itu  harus  diputar  film  tentang
kerja.  Selama  istirahat  harus  ditayangkan contoh-contoh dan ilustrasi.
(8) Dinas Tenaga Kerja diwajibkan untuk mengadakan perlombaan pembuatan  ceritera  film.  Para  pemenang akan  mendapat  hadiah  dan  lembaga perfilman  Jepang  harus  membuat  filmnya, yang  kemudian  harus  dipertontonkan untuk  penduduk  di  Jawa.  Juga  nyanyian- nyanyian yang menang akan diiringi musik dan  dinyanyikan  di sekolah-sekolah, pabrik-pabrik,  dan  perusahaan-perusahaan lainnya.  Semua  pelaksanaan  ini  harus disiarkan  melalui  radio,  surat  kabar, majalah,  dan  juga  melalui  plakat-plakat dengan semboyan-semboyan yang menarik.
(9) Sebagai  penghargaan  bagi keluarga-keluarga  yang  ditinggalkan  oleh para  pekerja  yang  dikirim  ke  luar  Jawa, pemerintah daerah harus menandai rumah- rumah  mereka  dengan  tanda  pengenal. Penduduk  harus  diberitahu  bahwa  rumah- rumah yang diberi tanda pengenal tersebut harus dijaga secara baik.
(10) Pemberangkatan romusha (pekerja)  harus  dirayakan.  Bupati,  pejabat lainnya,  dan  organisasi  wanita  harus  hadir dalam  perayaan  tersebut  untuk  melepas para  pekerja  yang  akan  diberangkatkan. Perayaan  tersebut  dimeriahkan  dengan musik  dan  disemangati  dengan  lambaian bendera (Graaf, dkk., 1960:196-197).

## 2.4 Kemasan Materi Propaganda
Materi propaganda dikemas terutama  dalam  bentuk  kesenian  yang meliputi  seni  sastra  (puisi,  prosa),  seni suara  (nyanyian  dan  musik),  dan  seni drama  (film  dan  sandiwara).  Kemasan materi  propaganda  dalam  bentuk  kesenian akan lebih berpengaruh bagi rakyat, karena kesenian  merupakan  satu-satunya  unsur kebudayaan yang memiliki nilai entertaining ,  sehingga  rakyat  kurang merasakan  bahwa  sesungguhnya  mereka “dijejali” dengan propaganda dan indoktrinasi.  Kemasan  yang  lain  berupa provokasi-provokasi melalui tulisan- tulisan dalam plakat-plakat  (contoh: Awas
mata-mata  musuh),  dan  simbol-simbol dalam  kemasan  barang-barang  konsumsi rakyat (dengan nama-nama Jepang). Berikut ini diberikan contoh-contoh kemasan  materi  propaganda  Jepang  di Jawa, khususnya yang berbentuk kesenian.
 Kemasan propaganda berupa puisi
Engkau djatoeh, oh pahlawan, terlena setengah djalan, sebeloem toedjoean di tangan.
Di bawah serodja badanmoe terpendam, bersinar namamoe di bintang malam, dalam djiwakoe semangatmoe tertanam.
Bersama lagoekoe, mendengoeng njanjimoe, bahagia bangsa! moelia noesa!
(ditulis oleh Utuy T. Sontani dalam Tjahaja , 08 Februari 1943)
 Kemasan propaganda berupa nyanyian
Tamboe perintahkan: sedia berdjoeang goena noesa Barislah, madjoelah, hai kau semoea kawankoe Hai kawan, hidoeplah oentoek semoea negeri, tanah airmoe Baris ke Selatan, Timoer dan Selatan Hai, kau Sinar Laoet Pasific, Iboe Pertiwi perintahkan: oentoek madjoe berperang Barislah, madjoelah, hai kau kawan- kawankoe Kita hidoep, tetap sedia, mati terkenang Hai kawan, tjintailah kepada Pertiwi Iboemoe
Baris ke Oetara, Barat dan Selatan, hai kau Tjahaja Asia Negeri Nippon perintah: menoedjoe ke Doenia Raja Barislah, madjoelah, hai kau semoea kawan-kawankoe Baik kita bersama madjoe dengan doenia
Hai kawan tjintailah pada negeri, toempah darahmoe Pergi ke rantau, samoedra – antariksa Hai, kau, Sumera Doenia. ( Soeara Asia , 03 Juni 1942).
 Kemasan propaganda berbentuk sandiwara
Lakon sandiwara : Iboe Pradjoerit Dipentaskan oleh : Perserikatan Oesaha Sandiwara Djawa (P.O.S.D.) Ringkasan ceritera : Lakon  ini  mengisahkan  perjuangan  para pemuda  yang  berasal  dari  desa  di Tasikmalaya.  Mereka  memegang  teguh prinsip  perjuangan  “hidup  dan  mati bersama  Nippon”.  Keberangkatan  mereka membuat  ibu-ibu  mereka  sedih.  Semula ibu-ibu  itu  menentang  keberangkatan mereka  ke  medan  juang.  Akan  tetapi lambat-laun  kaum  ibu  tersebut  menyadari pentingnya kekuatan pemuda untuk membangun suatu masyarakat baru. Dalam lakon  itu  juga  dikisahkan  rasa  haru  para pejuang,  yang  tidak  mengenal  rasa  takut untuk  mati.  Penduduk  desa  pun  harus waspada  terhadap  mata-mata  yang  akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.  Ceritera  sangat  menarik  dan penuh  humor.  Penulisnya  adalah  seorang penulis  skenario  terkenal  dari  Tokyo. (Ringkasan  ceritera  sandiwara  ini  dimuat dalam iklan Asia Raya , 6-9 Maret 1945)
2.5 Sistem Kontrol terhadap Penyebarluasan Propaganda
Meskipun pembuatan materi propaganda  sudah  dikendalikan  secara ketat  oleh  Pemerintah  Militer  Jepang, sistem penyiarannya pun dikontrol dengan pemberlakuan sistem sensor secara hukum. Sistem  kontrol  itu  diumumkan  pertama kali  pada  tanggal  25  Mei  1942  dalam “undang-undang  No.  16  tentang  badan- badan  pengumuman  dan  penerangan  dan penilikan  pengumuman  dan  penerangan” (KAN  PO,  Nomor  Istimewa,  bulan  3, 1943).  Undang-undang  ini  terdiri  atas  12
pasal, yang intinya memberlakukan sistem izin terbit dan pengawasan preventif. Pasal 1 menyatakan bahwa semua penerbitanharus memiliki  izin terbit, sedangkan  pasal  2  melarang  setiap penerbitan  yang  dulu  bermusuhan  untuk meneruskan pekerjaannya. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, yang dimaksud oleh  pasal  2  ini  termasuk  surat  kabar Belanda,  surat  kabar  Indonesia  yang  anti Jepang,  dan  juga  surat  kabar  Cina  yang menentang  penyerbuan  Jepang  terhadap Cina. Pasal 3 menegaskan bahwa penerbitan  barang  cetak  yang  bersifat harian,  mingguan,  bulanan  dan  yang  tidak tentu  jangka  waktu  terbitnya  dilarang, kecuali  sudah  mendapat  izin.  Pengawasan preventif dapat  dilihat  dalam pasal  4  yang menegaskan  bahwa  sebelum  barang  cetak diedarkan harus diperiksa dulu oleh bagian sensor  balatentara  Jepang.  Menurut  pasal 5, penyebarluasan informasi yang bertentangan dengan kepentingan balatentara Jepang dan pemerintah balatentara  Jepang  dilarang.  Selanjutnya pasal  6  menyatakan  bahwa  informasi tentang  gerakan,  pertahanan,  dan  akibat perang tidak boleh disiarkan oleh siapapun,  kecuali  dengan  perantaraan balatentara.  Pasal  7  mengharuskan  setiap penerbit menuliskan secara tercetaknamapencetak dan penerbit barang cetakannya  termasuk  surat  kabar,  buku, surat  siaran,  surat  keterangan.  Pasal  8 membatasi  daerah  penyebaran  informasi dengan  ketentuan  bahwa  untuk  sementara waktu  dilarang  untuk  mengeluarkan  atau memasukkan  penerbitan  ke  atau  dari daerah  luar.  Penerbitan  yang  dicetak  di Indonesia  boleh  dikirimkan  antara  Jawa dan  Madura  dan  tempat  lain  di  Indonesia, apabila  mendapat  izin  balatentara  Jepang. Pasal  9  menentukan  bahwa  perusahaan percetakan  yang  mencetak  untuk  orang partikelir  harus  mendapat  izin  dari  badan sensor balatentara, dan harus menyebutkan nama  orang  yang  menyuruh  mencetak, macam  barang  cetak,  serta  isinya.  Dalam pasal  10  ditentukan  kantor-kantor  sensor terletak  di  Batavia,  Bandung,  Semarang,
Jogja  (atau di Solo), Surabaya, dan kantor sensor  tertinggi  bertempat  di  Batavia. Pasal  11  mengatur  hukuman  bagi  para pelanggar undang-undang ini. Bagi pelanggar  pasal  4,  7,  8  dan  9  akan dikenakan  hukuman  penjara  paling  lama setahun, atau didenda sebanyak-banyaknya seribu  rupiah  (jumlah  ini  cukup  tinggi, karena  nilai  tukar  rupiah  terhadap  gulden pada saat itu 1 : 1). Perkara ini diadili oleh Gunsei  Hooin (pengadilan  pemerintah balatentara Jepang). Pelanggar pasal 2, 3, 5 dan  6  diadili  oleh Gunritsu  Kaigi ( Krijgsraad =pengadilan  balatentara).Pasal 12  menetapkanundang-undang  ini  berlaku sejak  diumumkan.  Selanjutnya  dalam bagian  penjelasan  mengenai  undang- undang  No.  16  diserukan:  "sekalian  orang jang  hidoep  di  lingkoengan  kemakmoeran Asia Raja, djanganlah menganggap atoeran  ini  sebagai  tindakan  oentoek menindas  pers  ...  Pemerintah  hendak melindoengi  pers  lebih  dahoeloe,  soepaja ia  djangan  memboeat  kesalahan"  (KAN PO, No. Istimewa, bulan 3,1943).
Dalam  tahun  1944,  pemerintah militer  Jepang  memandang  perlu  untuk segera  memberlakukan  lagi  suatu  alat kontrol terhadap seluruh media komunikasi  massa  yang  mencakup  pers, film,  seni  pertunjukan,  gambar-gambar, lukisan-lukisan, pidato dan naskah sandiwara  yang  akan  diedarkan  serta dipertunjukkan kepada masyarakat. Jepang sangat khawatir jika musuh dapat memanfaatkan  media  komunikasi  yang telah  ada  di  Jawa.  Dalam  kenyataan, memang Sekutu juga menyebarkan propaganda  secara  gencar  yang  dilakukan dengan penyebaran pamflet-pamflet melalui  udara.  Suatu  pamflet  berjudul "Soekakah  Anak  Pembatja  Mendjadi Begini?" sangat menarik untuk diperhatikan.
Selebaran tersebut mengekspos  kondisi  Heiho  di  medan perang seperti berikut:
"Si  Djepang  pada  tanggal  17 October  1944  menyiarkan  chabar  bahwa toedjoeh  heiho  mati  dimedan  perang Burma. Barangkali orang Indonesia belum
tahoe bahwa bapaknja, saudaranja, kawannja,  oleh  si  Djepang  dikerdjakan seperti boedak, boekan sadja di Papoea, di Rabaul,  di  Truek  dan  lain-lain  tempat, tetapi  djoega  di  hoetan-hoetan  Burma! Insjaflah  saudara!”  (Koleksi  RIOD  Doos 35, 2.11).
Keterangan tersebut di atas disertai dengan  foto  orang-orang  Indonesia  yang menjadi heiho dengan tubuh sangat kurus- kering,  tinggal  kulit  pembalut  tulang. Dalam rangka membendung arus propaganda  musuh  Jepang  itu,  pemerintah militer  Jepang  mengganti  undang-undang No.  16  tahun  1942  dengan  Osamu  Seirei No. 6 tahun 1944 yang mulai berlaku sejak 3  Februari  1944  (Tjahaja,  3  Februari 1944).  Osamu  Seirei  No.  6  tahun  1944 mencakup 16 pasal sebagai berikut.
Pasal  1  ayat  1 menyatakan bahwa surat, gambar,  lukisan, yang  dapat menghambat  usaha  perang  tentara  Jepang, atau mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mengganggu pemerintahan militer, tidak boleh diumumkan. Pasal  1  ayat  2 memuat ketentuan  bahwa  surat,  gambar,  lukisan, yang  dapat  merusak  kesopanan,  tidak boleh diumumkan.
Pasal  2 ayat 1 menegaskan bahwa penerbitan  adalah  surat,  gambar,  dan lukisan  yang  diperbanyak  dengan  cara dicetak,  turunan,  dan  lain-lain  dengan maksud  untuk  dijual  atau  disiarkan. Pasal 2 ayat 2 memberi batasan pengertian surat kabar sebagai terbitan yang memiliki nama tetap,  diterbitkan  pada  waktu  tertentu  atau tidak  tertentu  dalam  6  bulan,  termasuk terbitan  istimewa  yang  memakai  nama tetap  yang  diterbitkan  pada  waktu  lain daripada yang ditetapkan.
Pasal  3  ayat  1 memuat  peraturan bahwa penerbit harus menyerahkan penerbitannya  lebih  dulu  kepada  kantor pusat Gunken-etu (sensor balatentara) atau cabangnya untuk diperiksa, serta menyampaikan  permohonan  izin  kepada Gunseikan . Pasal 3 ayat 2 berisi ketentuan bahwa  penerbit  atau  pencetak  advertensi, reklame  dan  surat  sebaran,  surat,  gambar,
lukisan harus memberitahukan bentuk  dan isi  penerbitannya  beserta  dengan  nama penerbitnya lebih dulu kepada Keisatusyotyoo yang  bersangkutan,  dan harus mendapat izin untuk memperbanyak penerbitan itu.
Pasal 4 menentukan bahwa barang siapa  akan  menerbitkan  surat  kabar,  harus minta izin kepada Gunseikan .
Pasal  5 menyatakan  bahwa  segala sesuatu  yang  belum  diperiksa  oleh  kantor pusat Gunken-etu atau  cabangnya  tidak boleh dimuat dalam surat kabar.
Pasal  6  ayat  1 memuat  ketentuan bahwa  pada  halaman  akhir  penerbitan harus  disebutkan  nomor  izin,  tanggal  izin, tanggal  terbit,  nama  serta  alamat  penerbit, pencetak, dan penulis atau penyusun, yang telah mendapat izin sesuai dengan pasal 3. Pasal  6  ayat  2 memuat  ketentuan  bahwa pada  halaman  pertama  surat  kabar  harus disebutkan  nomor  izin,  tanggal  izin, tanggal  terbit,  nama  serta  alamat  penerbit, penyusun  dan  pencetak,  yang  telah mendapat izin sesuai dengan pasal 4.
Pasal  7  ayat  1 memuat  peraturan bahwa  sebelum  menyiarkan  terbitan  atau surat  kabar,  penerbit  harus  menyerahkan dua  eksemplar  kepada Gunseikanbu dan kantor  pusat Gunken-etu . Pasal  7  ayat  2 memuat  ketentuan  bahwa  orang  yang memperbanyak  surat,  gambar,  lukisan seperti yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2  harus  memberikan  dua  buah  eksemplar kepada Keisatusyo yang bersangkutan.
Pasal  8 berisi  ketentuan  bahwa barang  siapa  akan  membuat  film,  harus menyerahkan naskahnya lebih dulu kepada kantor  pusat Gunken-etu atau  cabangnya untuk  diperiksa.  Selanjutnya  ia  harus mengajukan permohonan izin dari Gunseikan ,  demikian  juga  jika  ia  akan membuat turunan film.
Pasal  9 memuat  peraturan  bahwa film  yang  belum  diperiksa  oleh  kantor pusat Gunken-etu tidak boleh dipertunjukkan kepada umum.
Pasal 10 ayat 1 memuat ketentuan bahwa  penerbitan,  surat  kabar,  dan  film yang  belum  diperiksa  isinya  oleh  kantor
pusat Gunken-etu tidak  boleh  diekspor  ke luar Jawa. Pasal 10 ayat 2 berisi ketentuan bahwa  terbitan  atau  surat  kabar  yang diimpor  dari  luar  Jawa  tidak  boleh  dijual atau  disiarkan  sebelum  diperiksa  isinya oleh kantor pusat Gunken-etu . Pasal  11  ayat  1 berisi  peraturan bahwa penanggungjawab pertunjukan sandiwara,  kesenian,  dan  lain-lain  harus menyerahkan naskah ceriteranya, acaranya, peralatannya yang sesungguhnya kepada  kantor  pusat Gunken-etu untuk diperiksa. Pasal  11  ayat  2 menentukan bahwa  pertunjukan  sandiwara,  kesenian yang tidak diizinkan, tidak boleh diselenggarakan.
Pasal  12  ayat  1 berisi  ketentuan bahwa  barang  siapa  akan  mengadakan pidato,  uraian  dan  sebagainya  di  depan rapat umum atau di muka orang berkumpul  harus  menyerahkan  naskah pidatonya itu kepada kantor pusat Gunken- etu atau  cabangnya  untuk  diperiksa. Selanjutnya ia harus pula memberitahukan penyelenggaraan  itu  kepada Kenpetai dan Keisatusyo yang paling dekat.
Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Gunseikan boleh  melarang  penjualan  atau penyiaran penerbitan, apabila penerbit atau pencetaknya  melanggar  undang-undang ini. Pasal  13  ayat  2 menentukan  bahwa Gunseikan boleh melarang atau menghentikan  penerbitan  surat  kabar, apabila penerbit, penyusun atau pencetaknya  melanggar  undang-undang ini. Pasal  13  ayat  3 memuat  ketentuan bahwa  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap kedua  ayat  di  atas, Gunseikan boleh memberi  perintah  untuk  membeslah  atau merampas penerbitan atau surat kabar itu.
Pasal 14 ayat 1 memuat ketentuan bahwa  barang  siapa  mengumumkan  surat kabar,  gambar,  lukisan,  yang  berlawanan dengan  pasal  1  ayat  1  dihukum  mati,  atau dihukum  penjara  seumur  hidup  atau berbatas,  atau  dihukum  denda  paling banyak f. 50.000,-. Pasal  14  ayat  2 berisi ketentuan bahwa barang siapa mengumumkan  surat,  gambar,  lukisan, yang  berlawanan  dengan  pasal  14  ayat  2
dihukum  penjara  paling  lama  tiga  tahun atau  dihukum  denda  paling  banyak  f. 5.000,-.
Pasal  15 memuat ketentuan bahwa barang  siapa  menerbitkan  penerbitan  atau surat kabar, membuat film, dan memperbanyaknya, dengan melanggar pasal  3  ayat  1,  pasal  4  dan  pasal  8, dihukum  penjara  paling  lama  dua  tahun atau  dihukum  denda  paling  banyak  f.
2.000,-.
Pasal  16 berisi  peraturan  bahwa barang  siapa  termasuk  dalam  salah  satu nomor  yang  tersebut  di  sini,  dihukum penjara  paling  lama  satu  tahun  atau dihukum  denda  paling  banyak  f.  1.000,-: (1)  Penerbit  atau  pencetak  advertensi, reklame, dan surat sebaran, dan juga surat, gambar,  lukisan  yang  melanggar  pasal  3 ayat  2.  (2)  Penerbit  dan  penyusun  yang melanggar  pasal  5.  (3)  Penerbit  dan penyusun  yang  melanggar  pasal  6.  (4) Penerbit  atau  orang  yang  memperbanyak penerbitan atau surat kabar yang melanggar  pasal  7.  (5)  Orang  yang mempertunjukkan  film,  yang  melanggar pasal  9  ayat  1  dan  2.  (6)  Orang  yang mengekspor  penerbitan,  surat  kabar,  dan film, yang belum diperiksa, yang berlawanan  dengan  pasal  10  ayat  1; orangyang menjual atau menyiarkan penerbitan atau surat kabar yang berlawanan  dengan  pasal  10  ayat  2.  (7) Orang  yang  mempertunjukkan  sandiwara, kesenian,  kepandaian  dsb.,  yang  tidak diperiksa,  berlawanan  dengan  pasal  11 ayat  1,  atau  mengadakan  pertunjukan dengan  tidak  mendapat  izin,  berlawanan dengan  pasal  11  ayat  2.  (8)  Orang  yang mengadakan  pidato,  uraian  dsb.,  yang berlawanan dengan pasal 1.

## C. SIMPULAN
Ada  beberapa  faktor  pendorong kehadiran  kekuasaan  militer  Jepang  di negeri  ini.  Pertama,  ideologi  fasis  Jepang, yang  mencakup Hakko  Itjiu dan The Imperial  Way .  Ideologi  ini  menguatkan semangat Jepang untuk menguasai seluruh penjuru dunia di bawah kekuasaan Jepang.
Bagi  Jepang,  Indonesia  memiliki  posisi geografis,  ekonomis,  dan  politis  yang strategis  untuk  mendukung  kepentingan perangnya  melawan  kolonialisme  Barat yang  ketika  itu  masih  meluas  di  Asia. Kedua,  kondisi  rakyat  Indonesia  yang masih dalam belenggu penjajahan Belanda, sebagai faktor akselerasi pembentukan  kekuasaan  militer  Jepang  di Indonesia.  Ketiga,  propaganda  Jepang yang  sangat  sistematis  dan  intensif  untuk mempengaruhi  rakyat  Jawa  agar  dapat membantu  Jepang  untuk  memenangkan perang melawan Sekutu. Sistem propaganda  dipersiapkan  secara solid dari tingkat  pemerintahan  pusat  sampai  ke daerah. Lembaga-lembaga, metode, materi, spirit, dan kemasan materi propaganda  merupakan  jaringan  integral yang  dikontrol  secara  ketat  dengan pemberlakuan undang-undang yang sangat mengikat kebebasan arus komunikasi.
Banyak materi propaganda dikemas  dalam  bentuk  kesenian,  seperti puisi, prosa, nyanyian, film, dan sandiwara. Pengemasan propaganda dalam bentuk  kesenian  sangat  diutamakan  oleh Jepang,  karena  kesenian  dengan  nilai entertaining -nya dapat mengurangi kesadaran  khalayak  bahwa  mereka  telah diindoktrinasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arsip
Koleksi Rijksinstituut voor Oorlogs- documentatie, inventaries No. 031602

## Buku
Aziz,  M.A.  1955. Japan's  Colonialism  and Indonesia . The Hague: Martinus Nijhoff.
Benda,  Harry  J.  (dkk.).  1965. Japanese Military  Administration  in  Indonesia: Selected  Documents .  Yale  University
Southeast Asia Studies.
Combs,  James  E.  &  Dan  Nimmo.  1994.
Propaganda Baru: Kediktatoran Perundingan dalam Politik Masa Kini .Bandung: Remaja Rosdakarya.
Djoened,  Marwati.  1984. Sejarah  Nasional Indonesia VI . Jakarta: Balai Pustaka.
Graaf,  H.J.  (dkk.).  1960. Nederlandsch-Indië onder  Japanse  Bezetting  Gegevens  en Documenten  over  de  Jaren  1942-1945 . Franeker: Uitgave T. Wever.
Kurasawa,  Aiko.  1987.  "Propaganda  Media On  Java  Under  the  Japanese  1942-1945" dalam Indonesia No. 44, Oktober 1997. ___.  1993. Mobilisasi  dan  Kontrol,  Studi tentang  Perubahan  Sosial  di  Pedesaan Jawa 1942-1945 . Jakarta: Gramedia. Merton,  Robert  K.  1957. Social  Theory  and Social  Structure .  Glenco,  Illinois:  The Free Press.
Notosusanto,  Nugroho.  1979. Tentara  Peta Pada  Jaman  Pendudukan  Jepang  di Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Riff,  A.  Michael. Kamus  Ideologi  Politik Modern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Robertson,  Eric.  1979.  T he  Japanese  File:
Pre-WarJapanese Penetration in
Southeast  Asia .  London:  Heinemann Educational Books Ltd.
Sato,  Shigeru.  1994. War,  Nationalism  and Peasants  -  Java  Under  the  Japanese Occupation  1942-1945 .  Armonk,  New York: M.E.Sharpe Inc. Schomper,  Pans.  1996. Selamat  Tinggal
Hindia: Janjinya Pedagang Telur . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Soebagijo,  IN.  1980. Sumanang  Sebuah Biografi . Jakarta: Gunung Agung. ___.  1983. Mr.  Sudjono  Mendarat  dengan Pasukan Jepang di Banten 1942 . Jakarta:
Gunung Agung.
Soedjono. 1970. “Pulang ke Tanah Air Tanpa Pasport”,  dalam Intisari No.  82,  Mei 1970. Soetanto,  Soetopo.  1992. Sistem  Propaganda Jepang  Melalui  Penerbitan .  Makalah disajikan untuk simposium sejarah Indonesia modern di LIPI pada tanggal 9- 11 Maret 1992.
Zorab,  A.A.  1954. De  Japanse  Bezetting  van Indonesië  en  Haar  Volkenrechtelijke Zijde . Leiden: Universitaire Pers.

## Surat Kabar dan Majalah
Asia Raya , 6-9 Maret 1945. Soeara Asia , 3 Juni 1942. Tjahaja , 8 Februari 1942 Tjahaja , 3 Februari 1944. KAN PO , No. Istimewa, Maret 1943.