## History:
Re ce ived : 25 Fe bruari 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 23 Oktobe r 2023 Publishe d: 31 Oktobe r 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 5, (2023), Oktober: 499 - 516 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3709

## KEDUDUKAN OBJEK HAK TANGGUNGAN SEKURITISASI ASET KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
Sita Adelia  Jatu Wijayanti 1 , Akhmad  Budi  Cahyono 2
Program Magister  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia 1,2
Corresponding  Author: sitaadelia@gmail.com , akhmadbudicahyono75@gmail.com

## Abstrak
Sekuritasasi aset kredit menyebabkan beralihnya risiko kredit dan merubah aset pinjaman yang tidak likuid menjadi aset  likuid.  Permasalahan yang terjadi adalah pada  saat peralihan tagihan KPR  dari  Originator kepada PT SMF (Penerbit EBA)  sehingga mengakibatkan beralihnya hak tanggungan yang melekati piutang KPR tersebut kemudian tidak segera dicatatkan di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat peralihan tagihan KPR dari Originator kepada Penerbit EBA dan kedudukan  objek hak tanggungan dalam sekuritisasi aset KPR oleh PT SMF dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta kepercayaan diri  bank dalam  memilih  instrumen sekuritisasi tagihan KPR.  Penelitian ini  bersifat yuridis normatif dengan  teknik  pengumpulan  bahan hukum  studi  kepustakaaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan Pemegang  hak tanggungan  semula bank penyalur selaku  Originator kemudian  beralih kepada  Pemegang EBA-SP  yang diwakili Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian setelah adanya sekuritisasi atas tagihan KPR tersebut. Tanpa ada pendaftar an dan pencatatan di Kantor Pertanahan atas peralihan hak tanggungan yang melekati  piutang  mengakibatkan  secara  administrasi  yang  berkedudukan  sebagai  Pemegang  Hak Tanggungan adalah tetap Originator sebagai Bank Penyalur KPR .
Kata Kunci:  Peralihan Hak Tanggungan; Sekuritisasi; Efek  Beragun Aset; Kredit Pemilikan Rumah.

## Abstract
Securitization  of credit  assets  causes a shift in credit  risk  and converts  illiquid  loan assets into  liquid  assets.  The probl em occurred  when the KPR bill was transferred  from  the Originator  to PT SMF  (EBA  Issuer),  resulting  in  the transfer  of mortgage  rights  attached  to the KPR receivables  and  not being  recorded  at the Land  Office.  This study  aims  to  analyze
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
the  consequences  of transferring  mortgage  receivables  from  the  Originator  to  the  EBA  Issuer  and  the  position  of the mortgage  object  in  mortgage  asset securitization  by PT SMF.  It is  expected  to increase  public  understanding  and  bank confidence  in selecting  mortgage  loan securitization  instruments.  This research  is normative  juridical  with the technique of  collecting  legal materials  from  library  studies.  The  study  results  show that  the  Holder  of the  mortgage  right  was originally  the  channelling  bank as the Originator  and  then  switched  to  the EBA-SP  Holder  represented  by the  Trustee and  the  Custodian  Bank  after  the  securitization  of the  mortgage  bill.  Without  registration  and  recording  at  the  Land Office  for  the  transfer  of  mortgage  rights  attached  to  the  receivables,  administratively,  the  domicile  of the  Mortgage Holder  is  still the Originator  as the Mortgage  Disbursing  Bank.
Keywords:  Transfer  of Mortgage  Rights, Securitization,  Mortgage-Backed  Securitization,  House Ownership  Credit

## Pendahuluan
Di dalam proses  penyaluran  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR), debitur  akan membayar sejumlah  uang  dalam  bentuk  cicilan  selama  periode  tertentu  atas  dasar  perjanjian  kredit dengan  pengikatan  jaminan  hak  tanggungan.  Selama  jangka  waktu  pelaksanaan  kredit yang  relatif  panjang,  bank  tidak  hanya  menunggu  debitur  melakukan  pelunasan  kredit karena  adanya potensi  risiko  kredit,  antara lain: debitur  tidak mampu melunasi  hutangnya yang  sedianya  dapat  digunakan  untuk  mendanai  pinjaman  lain,  selain  itu  adanya ketidaksesuaian  pembayaran  dengan  syarat  dan  nilai  kredit  yang  menimbulkan  adanya selisih  pengembalian  kredit  yang  berasal  dari  pembayaran  di  muka  atas  kredit  beserta bunga (Asa  et al., 2017). Dengan  mempertimbangkan  pentingnya  penyaluran  kredit,  bank akan menggunakan  segala  sumber  dana misalnya  deposito,  tabungan, maupun  giro  untuk melakukan  pembiayaan  lain.  Sumber dana  tersebut  sifatnya  terbatas  sehingga  tidak  dapat dilakukan  secara terus  menerus  karena dapat mengakibatkan maturity mismatch.  Maturity mismatch  adalah  keadaan  bank  yang  terjebak  dalam  limpahan  dana  kelolaan  jangka pendek  yang tidak mampu  diandalkan  untuk menutup  pembiayaan jangka panjang (Ma et al.,  2022).  Hal  ini  mengakibatkan  bank  menjadi  sangat  rentan  untuk  menyalurkan  kredit berkelanjutan  sehingga  bank harus  mencari  sumber  dana jangka panjang  untuk  menutup kebutuhan  kredit  jangka  panjang  lainnya.  Sebagai  upaya  mengurangi  risiko  kredit  dan suku  bunga,  bank  mempunyai  pilihan  untuk  menyatukan  aset  kemudian  dijual  dalam
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
bentuk  sekuritas  (Abdelsalam  et al., 2021).
Sekuritisasi  adalah pergerakan  uang melalui  penggunaan  sekuritas  sebagai pengganti kredit  bank  (Legenchuk  et  al.,  2020).    Sekuritisasi  terhadap  aset  kredit  menyebabkan beralihnya  risiko  kredit  dan mengubah aset pinjaman yang tidak likuid  menjadi  aset likuid. Sekuritisasi  aset kredit  juga berfungsi  sebagai  bankcrupty  remote  entity  yang memisahkan aset  tersebut  dari  klaim  pihak  ketiga  ketika  bank  penyalur  kredit  (Originator)  bangkrut. Selain itu, sekuritisasi  aset kredit  juga akan meningkatkan  likuiditas,  menciptakan  struktur permodalan,  dan meningkatkan  pendapatan  (Younes,  2022). Salah satu  skema  sekuritisa si yang dapat  ditempuh  melalui  skema  Efek Beragun  Aset  – Surat Partisipasi  (EBA-SP).
EBA-SP adalah  Efek Beragun  Aset  yang diterbitkan  oleh  Penerbit  yang portofolionya berupa  Kumpulan  Piutang  dan  merupakan  bukti  kepemilikan  secara  proporsional  atas Kumpulan  Piutang  yang  dimiliki  bersama  oleh  sekumpulan  investor  (PT  SMF,  2023). Dalam  sekuritisasi  KPR  (mortgage  backed  securitization),  bank  akan  melakukan sekuritisasi  aset  melalui  penerbitan  EBA-SP  oleh  perusahaan  pembiayaan  sekunder perumahan,  yaitu  PT  Sarana  Multigriya  Finansial  (Persero)  (PT  SMF)  di  pasar  modal. Berdasarkan  penjelasan  Pasal  121  ayat  (3)  huruf  b  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2011 Tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  Sekuritisasi  yaitu  transformasi  aset  yang tidak  likuid  menjadi  likuid  dengan  cara pembelian  aset  keuangan  dari  lembaga  keuangan penerbit  kredit  dan  penerbitan  efek  beragun  aset.  Hal  ini  mencakup  kegiatan  berupa pengalihan  atas aset atau kumpulan  aset termasuk aset keuangan kreditur  asal (Originator).
Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini,  pasar  sekuritisasi  aset  di  Indonesia  masih belum  berkembang  jika  dibandingkan  dengan  negara  maju  seperti  Jepang,  Jerman,  dan Amerika  Serikat  (Sari  et  al.,  2017).  Hal  ini  disebabkan  banyak  yang  belum  memahami keberadaan  dan  potensi  instrumen  sekuritisasi  aset.  Disamping  itu,  dalam  praktik sekuritisasi  aset  melibatkan  banyak aspek  hukum perjanjian  dan berkaitan  dengan  hukum jaminan.  Pengalihan  tagihan  KPR  beserta  jaminan  hak  tanggungan  melalui  mekanisme penerbitan  EBA-SP,  ternyata  tidak  langsung  disertai  dengan  pendaftaran  baru  hak
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
tanggungan di Kantor Pertanahan, meskipun  hubungan hukum antara Originator terhadap aset  yang  disekuritisasi  adalah  jual  putus  (true  sale)  dalam  transaksi  EBA.  Hal  yang menarik  mengenai  konsep  jual  putus  adalah  Originator  tidak  lagi  mempunyai  hubungan hukum  dan pengendalian  terhadap  aset yang menjadi  dasar  transaksi.
Merujuk  pada  teori  Economic  Analysis  of  Law  (EAL)  oleh    Richard  Allen  Posner, dinyatakan  bahwa  pembentukan  dan  penerapan  hukum  bertujuan  untuk  meningkatkan efisiensi  daya  dan  kesejahteraan  seluas-luasnya  (Posner,  1998). Teori  tersebut  relevan  jika dikaitkan  skema sekuritisasi  aset KPR oleh  PT SMF. Adanya peralihan  tagihan KPR beserta jaminan hak tanggungan kepada kreditur  baru yang tidak langsung  ditindaklanjuti  dengan pendaftaran  hak tanggungan dengan  tujuan mengurangi  biaya administrasi  dan akselerasi waktu  penyelesaian  proses  sekuritisasi,  namun  tetap  memperhatikan  prinsip  manajemen risiko.  Penelitian  ini  menganalisis  akibat  peralihan  tagihan  KPR  dari  Originator  kepada Penerbit  EBA  dan  kedudukan  objek  hak tanggungan  dalam  sekuritisasi  aset  tagihan  KPR oleh  PT  SMF.  Signifikasi  penelitian  ini  adalah  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat  dan kepercayaan  diri  bank dalam  memilih  instrumen  sekuritisasi  aset  melalui skema EBA-SP.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  terkait  perbankan,  sekuritisasi  aset, pengalihan  tagihan  secara  cessie,  dan hak tanggungan. Penelitian  ini  menggunakan  teknik penelusuran  bahan  hukum  melalui  studi  kepustakaan  dan  wawancara  dengan  pihak  PT SMF  yang  diwakili  oleh  Bapak  Bhobby  Akbar  selaku  Kepala  Bagian  Hukum,  untuk mendukung  bahan  hukum  yang  ditemukan.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  induktif  untuk  menggali  data  secara  detail,  dan tidak  hanya doktrinal  namun juga melihat  dari  sisi  praktis  (Cresswell,  2017).
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Akibat  Peralihan  Tagihan  KPR  Dari  Originator Kepada  Penerbit EBA  Dalam  Proses Sekuritisasi Aset Tagihan KPR Oleh PT SMF (Persero)
Dalam proses  sekuritisasi  aset tagihan KPR, cara yang digunakan  untuk  mengalihkan hak  milik  atas  tagihan  KPR  sebagai  suatu  piutang  atas  nama  adalah  bentuk  penyerahan dengan  cessie  (Widjaja  & Sapardan,  2006). Penyerahan  tagihan  KPR  juga harus  dilakukan dengan  cara  mengeluarkan  tagihan-tagihan  tersebut  dari  catatan  neraca  keuangan Originator  sehingga  memperoleh  pembayaran  atas  pengalihan  tagihan-tagihan  tersebut. Mekanisme  yang dapat ditempuh  untuk memperoleh  pembayaran atas pengalihan  tagihan KPR adalah  melalui  jual beli  putus  tanpa hak regres.
Berdasarkan  Pasal 1481 KUHPerdata, barang (dalam hal ini tagihan) harus diserahkan pada  waktu  penjualan.  Sejak penyerahan  dilaksanakan,  segala  hasil  penyerahan  menjadi milik  pembeli.  Ketentuan  ini menegaskan,  pemilik  tagihan  asal (Originator)  tidak memiliki hak  atas  keuntungan  dan  risiko  yang  melekat  atas  piutang  sejak  tanggal  levering.  Pada kondisi  benda  yang dijual  meliputi  piutang  atas  nama  berupa  tagihan  KPR,  penyerahan atas  benda  tersebut  dilakukan  sesuai  yang  disyaratkan  Pasal  613  ayat  (1)  KUHPerdata dengan  membuat  akta otentik  atau bawah tangan dengan  maksud  hak atas benda  tersebut dilimpahkan  kepada  orang  lain.  Penyerahan  tersebut  tidak  memiliki  akibat  hukum  bagi debitur  selain  ada  pemberitahuan  atas  penyerahan  itu  atau  disetujui  secara  tertulis  dan diakui  oleh  debitur.  Pemberitahuan  atas penyerahan  tersebut  bertujuan  untuk memastikan debitur  dapat  menjalankan  prestasi  kepada  pihak  yang  berhak.  Meskipun  dalam pengalihan  tagihan  KPR  dalam  proses  sekuritisasi  oleh  PT  SMF  tidak  diberitahukan debitur,  namun terdapat  perjanjian  penyedia  jasa Servicer  yang mengakomodir  penagihan prestasi  debitur  agar tetap  dapat  disampaikan  kepada  kreditur  baru.
Penetapan  mekanisme  ini  sangat  bergantung  pada  postur  klausula  perjanjian  KPR antara  originator  dengan  debiturnya,  sepanjang  hal  tersebut  memadai,  maka mekanisme tersebut  diterapkan  dengan  mensyaratkan  beberapa klausula  dalam perjanjian  penyediaan
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
jasa,  dimana  Originator  bertindak  servicer.  Melalui  perjanjian  penyedia  jasa  tersebut, servicer  diberikan  kuasa  untuk  menagih  kepada  debitor  KPR  yang pembayarannya  telah jatuh  tempo.  Pada  kondisi  ini  bank  penyalur  KPR  tidak  lagi  bekedudukan  sebagai originator  melainkan  sebagai  servicer  dalam  penagihan  KPR  dan  menyerahkan  hasilnya kepada Bank Kustodian  demi  kepentingan  investor.  Dalam hal terjadi  peristiwa  Kumpulan Piutang  menjadi  kewajiban  tertunggak  atau  kejadian  pemberhentian  servicer,  maka servicer  wajib  melaksanakan  proses  pendaftaran  peralihan  Hak  Tanggungan,  dan  proses pemberitahuan  peralihan  hak tagih kepada  setiap  debitur.
Dalam proses  sekuritisasi  aset tagihan  KPR, PT SMF (untuk  dan atas nama investor yang  akan  ada  dikemudian  hari)  membeli  tagihan  KPR  dari  Originator  secara  kolektif melalui  perjanjian cessie,  selanjutnya  PT SMF akan menerbitkan  EBA-SP dengan dasar KPR tersebut.  Pada  prinsipnya,  bank  tidak  dapat  menjadi  Originator  apabila  pengalihan  aset keuangan  dalam  sekuritisasi  berpotensi  menyebabkan  rasio  kewajiban  penyediaan  modal minimum  bank  (Capital  Adequacy  Ratio)  menjadi  turun.  PT  SMF menggunakan  kriteria seleksi  yang ketat  untuk  menjadi  dasar  penentuan  aset  tagihan  KPR  yang potensial  pada suatu  kumpulan  aset  (eligible  pool  of  asset/EPA),  antara  lain:  terdapat  bukti  pengikatan hak  tanggungan,  terdapat  asuransi  kebakaran  dan  asuransi  jiwa  debitur,  agunan  tidak sedang  dijaminkan  atau  bebas  sitaan,  dan  lain  sebagainya.  Pemeriksaan  dokumen  KPR berdasarkan  kriteria  dilakukan  dengan  metode  sampling  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  dalam  kumpulan  tagihan  tersebut  terdapat  tagihan  yang  dokumentasi kreditnya  tidak atau belum  memenuhi  kriteria  seleksi.
PT  SMF  selaku  Penerbit  bertanggungjawab  dalam  melakukan  structuring  tagihan KPR  yang akan disekuritisasi  dengan  pertimbangan  jangka waktu  kredit,  perkiraan  ratio, dan penetapan  tranche  serta melakukan  uji tuntas  transaksi  baik dari aspek  bisnis  maupun hukum  (business,  legal  due  diligence)  termasuk  verifikasi  lapangan.  Dari  hasil  seleksi tersebut  akan diperoleh  EPA final dan diberikan  rating oleh  PT Pemeringkat  Efek Indonesia (Pefindo).  Setelah  proses  pemeringkatan,  PT  SMF  akan  mengajukan  pernyataan
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
pendaftaran  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dengan  cara menyampaikan  dokumen pernyataan  perdaftaran  EBA-SP  dan  dokumen  prospektus.  Kemudian  setelah  terbit pernyataan  efektif  dari  OJK, PT SMF selaku  penerbit  EBA-SP akan melakukan  penawaran umum  di  pasar  perdana.  Sejauh  ini,  hanya  EBA-SP  dengan  rating  idAAA/stabil  yang ditawarkan  dalam  penawaran  publik  Investor  EBA  Kelas  A  (Kelas  Senior)  sedangkan terhadap  EBA-SP  Kelas  B  (Kelas  Junior)  akan  ditawarkan  terlebih  dahulu  kepada Originator  sebelum  ditawarkan  kepada  pihak  yang  lain.  Di  dalam  dokumen  sekuritisa si EBA-SP  tidak  ditemukan  klausul  yang  mewajibkan  Originator  untuk  membeli  kembali atau  menukar  tagihan  dalam  kumpulan  tagihan  tersebut  apabila  ditemukan  tagihan tersebut  tidak  memenuhi  kriteria  seleksi  yang  dijamin.  Hal  ini  disebabkan  sekuritisa si menganut  prinsip  jual putus  (true  sale).  Selanjutnya,  PT Kustodian  Sentral  Efek Indonesia (KSEI) mendaftarkan  EBA-SP dan pengelola  EBA-SP ke dalam sistem  KSEI setelah  EBA-SP tersebut  tercatat di Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia  akan menerbitkan  kode EBA-SP sesuai dengan  jumlah  seri  EBA-SP yang diterbitkan  PT SMF. Hak investor  atas  transaksi  EBA-SP adalah  memperoleh  pengembalian  pokok  berikut  bunga  EBA-SP.  Dalam  hal  ini,  Wali Amanat  yang  bertindak  mewakili  kepentingan  investor  dalam  transaksi  sekuritisasi  baik di  dalam  atau  di  luar  pengadilan  dan  Bank  Kustodian  bertindak  untuk  kepentingan investor  pemegang  EBA-SP sebagai  pemilik  kumpulan  tagihan, memberikan  jasa penitipan secara  kolektif  atas  efek,  dan  menditribusikan  hasil  kolektif  kepada  investor  berdasarkan Perjanjian EBA-SP.
Peran PT SMF selaku  Pendukung  Kredit  berfungsi  mengatur  proses  sekuritisasi  atas tagihan  kolektif  yang akan ditransformasikan  menjadi  EBA-SP sekaligus  bertindak  selaku penerbit  yang membeli  kepemilikan  dan  menerima  pengalihan  kumpulan  tagihan kolektif berikut  hak-hak terkait  dengan mekanisme  jual beli putus/lepas  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 9 ayat (1) huruf  a dan b POJK No. 23/POJK.04/2014 Jo. POJK No. 20/POJK.04/2017. PT SMF juga bertindak  sebagai  pembeli  siaga  untuk  menjaga  apabila  EBA-SP  tidak  terserap seluruhnya  di  pasar  modal.  Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  perolehan
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
dana  segar  yang  pada  akhirnya  akan  digulirkan  kembali  menjadi  modal  untuk  realisasi pembiayaan  lainnya.  Dana  hasil  transaksi  sekuritisasi  harus  digunakan  Originator  hanya terbatas  untuk  kepentingan  peningkatan  kapasitas  dan  kesinambungan  pembiayaan perolehan  rumah  sebagaimana  amanat  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  (Nomor,  1 C.E.).
Dalam proses  sekuritisasi,  Penyedia  Jasa (Servicer)  bertanggungjawab  mengatur  dan memproses  penagihan  tagihan  KPR,  meneruskan  hasil  tagihan  kepada  Wali  Amanat  atau Bank Kustodian,  melaksanakan  eksekusi  hak tanggungan  apabila  terjadi  wanprestasi  atas tagihan  KPR, dan  melaksanakan  jasa lainnnya  yang tercantum  dalam  perjanjian  penyedia jasa.  Pada  kondisi  gagal  bayar  EBA-SP,  Wali  Amanat  yang  telah  ditunjuk menyelenggarakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  EBA-SP dengan  agenda  menyatakan kejadian  gagal bayar. Sehingga,  EBA-SP seketika  jatuh  tempo  dan wajib  dibayar  sejumlah pokok  dan  bunga yang terhutang.  Kondisi  tersebut  merupakan  risiko  default  yang timbul dan harus  ditanggung  investor  pemegang  EBA apabila  debitur  cidera  janji dan tidak  dapat membayar pokok  dan bunga sesuai  jadwal  jatuh tempo  pembayaran.
Apabila  tagihan  dalam  kumpulan  tagihan  yang  disekuritisasi  menjadi  tagihan tertunggak,  maka  Servicer  harus  segera  melakukan  penguasaan  terhadap  jaminan  dari penguasaan  debitur  yang  menunggak  dan  mengajukan  segala  dokumen  terkait  yang diperlukan  untuk  didaftarkan  hak  tanggungannya  di  Kantor  Pertanahan  kemudian melaporkan  upaya-upaya  tersebut  kepada  Wali  Amanat.  Servicer  juga bertanggungjawab melaksanakan  penjualan  eksekusi  hak  tanggungan  atau  mengajukan  gugatan  terhadap debitur  cidera  janji di muka pengadilan.  Selain  risiko  default,  EBA-SP juga memiliki  risiko lain yang perlu  diperhatikan  dan tercantum  dalam prospektus  agar diketahui  oleh  investor sebelum  membeli  EBA-SP.  Risiko  ini  menjadi  pertimbangan  dalam  menetapkan  harga wajar  transaksi  sekuritisasi  EBA-SP,  yaitu  liquidity  risk  yaitu  risiko  kerugian  karena investor  tidak  mampu  menjual  EBA-SP  kelas  A  di  pasar  sekunder  dan  prepayment  risk yaitu kondisi  dimana debitur  melakukan  pelunasan  di muka sehingga  investor  kehilangan
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
potensi  pendapatan  bunga  dan  kesempatan  Servicer  untuk  membeli  kembali  EBA-SP (Manurung  & Nasution,  2007).
Dalam transaksi  Sekuritisasi,  terdapat  perjanjian-perjanjian  pokok  yang berpengaruh terhadap  pengalihan  tagihan  KPR,  yaitu:  Pertama,  Akta  Jual  Beli  (AJB),  adalah  Perjanjian antara  Originator  selaku  Penjual  dengan  PT  SMF  selaku  Pembeli  dengan  tujuan melaksanakan  jual  beli  atas  kumpulan  tagihan  dari  Originator  kepada  Penerbit  dalam rangka  sekuritisasi  tagihan-tagihan  KPR  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  b  POJK  No. 23/POJK.04/2014 Jo.  POJK  No.  20/POJK.04/2017. Kedua,  Akta  Cessie  yang ditandatangani oleh  Originator  dan Wali Amanat dan/atau  Bank Kustodian  dengan tujuan mengefektifkan penjualan,  pengalihan  dan  penyerahan  atas  kumpulan  tagihan  berikut  hak terkait  sesuai Pasal  613  KUHPerdata.  Ketiga,  Perjanjian  Penyediaan  Jasa  antara  Wali  Amanat  untuk kepentingan  Para  Pemegang  EBA-SP  dan  Penyedia  Jasa  (Servicer).  Wali  Amanat memberikan  kewenangan  kepada  Servicer  untuk  mengambil  dan  mengurus  kumpulan tagihan  secara  seksama  dan  cermat  berdasarkan  Perjanjian  Penyediaan  Jasa.  Dalam perjanjian  ini,  Servicer  berkewajiban  untuk  menagih  dan  mengumpulkan  semua pembayaran berkala berdasarkan  ketentuan  dan syarat dokumen  kredit  pada tanggal jatuh tempo  pembayaran  atau  pada  tanggal  yang tepat  berdasarkan  dokumen  kredit.  Servicer juga harus  menerapkan  sistem  penagihan  yang sama  sebagaimana  berlaku  untuk  dirinya sebelum  Kumpulan  Tagihan dijual,  termasuk  dalam pelaksanaan  eksekusi  hak tanggungan apabila  debitur  cidera  janji.
Dengan  adanya  ketiga  perjanjian  tersebut,  proses  pengalihan  hak  atas  tagihan  KPR maupun  hak tanggungan  yang melekat  menjadi  jelas.   Originator  merupakan  kreditur  asal atas  tagihan  yang  timbul  dari  penyaluran  KPR  dan  tunduk  pada  Akta  Jual  Beli  maupun Akta  Cessie.  Penjualan  tagihan  KPR  dari  Originator  kepada  PT  SMF selaku  penerbit  EBA dilakukan  secara jual putus  (true  sale)  dan wajib  memenuhi  syarat sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tentang  Prinsip  Kehati-hatian Dalam  Aktivitas  Sekuritisasi  Aset  Bagi  Bank  UmumPeraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
Nomor  11 /POJK.03/2019 Tentang  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Aktivitas  Sekuritisasi  Aset Bagi Bank Umum., antara lain: segala manfaat yang akan dan/atau  telah diperoleh  atas aset keuangan  juga risiko  kredit  dari  underlying  aset  keuangan  telah  beralih  kepada  penerbit. Originator  tidak  lagi  memiliki  kendali  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap underlying  aset. Selain itu, pihak yang menerima  underlying  aset adalah penerbit,  sehingga investor  hanya  memiliki  hak  tagih  terhadap  penerbit  atas  underlying  aset  dan  investor mempunyai  hak mengagunkan  atau mentraksaksikan  EBA di  pasar sekunder.
Pada saat penandatangan  Akta Cessie  mengikuti  AJB, maka hak milik atas Kumpulan Tagihan  beralih  dari  Originator  kepada  Pemegang  EBA  yang diwakili  oleh  Wali  Amanat dan/atau  Bank  Kustodian,  sebagaimana  dipersyaratkan  Pasal  584  dan  pasal  613 KUHPerdata  yang mengatur  penyerahan  hak milik  suatu  barang yaitu  piutang  atas  nama dilakukan  dengan  membuat  suatu  akta  otentik  atau  dibawah  tangan  oleh  orang  yang berhak  untuk  melimpahkan  kepada  orang  lain.  Berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1809  K/Pdt/2007  tanggal  28  Januari  2008  (Direktori  Putusan Mahkamah  Agung,  2008)  dinyatakan  bahwa  utang  debitur  tetap  ada  meskipun  piutang telah  dialihkan  secara  cessie  oleh  kreditur  kepada  pihak  lain.  Kaidah  hukum  tersebut menjelaskan  bahwa  adanya  pengalihan  tagihan  secara  cessie  dari  Originator  tidak menghapus  utang  debitur.
Dengan  pengalihan  tagihan  tersebut  tidak  diberitahukan  kepada  debitur,  sehingga debitur  tetap  berkewajiban  melaksanakan  pembayaran  kredit  sebagaimana  perjanjian kredit  dengan  Originator.  Selanjutnya  Originator  yang tunduk  terhadap  seluruh  perjanjian dalam  proses  sekuritisasi  aset  tagihan  KPR termasuk  perjanjian  penyediaan  jasa (Servicer) akan meneruskan  pembayaran  kredit  debitur  tersebut  kepada  Wali Amanat  dan/atau Bank Kustodian  yang  mewakili  Pemegang  EBA-SP.  Setelah  peralihan  tagihan  tersebut  efektif, maka setiap  dan seluruh  keuntungan  maupun  kerugian atas Kumpulan  Tagihan berpindah dan  menjadi  milik  Pemegang  EBA-SP  yang  diwakili  Wali  Amanat  dan/atau  Bank Kustodian.
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…

## Kedudukan Objek  Hak Tanggungan Sekuritisasi Aset Kredit Kepemilikan Rumah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Berdasarkan  Pasal 1522 KUHPerdata,  suatu  penjualan  piutang  mengakibatkan semua perjanjian  maupun perikatan  yang melekat pada jaminan utang tersebut  akan turut beralih. Peralihan  tagihan  KPR  dari  Originator  Kepada  Investor  melalui  Sekuritisasi  Aset  oleh  PT SMF mengakibatkan beralih pula  jaminan hak tanggungan yang melekat pada tagihan KPR tersebut.    Dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (Undang- Undang  Republik  Indonesia,  1996)  diatur  apabila  terhadap  tagihan  yang  dijamin  hak tanggungan  beralih  karena  sebab  cessie,  subrogasi,  pewarisan,  maupun  sebab  lainnya maka  hak  tanggungan  tersebut  turut  beralih  karena  hukum  kepada  kreditur  baru.  Hal penting  dalam  pengaturan  UU No.  4/1996 tidak  memberi  limitasi  cara beralihnya  tagihan dengan jaminan hak tanggungan. Lembaga penjaminan  hak tanggungan tetap memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur  barunya  untuk  memperoleh  pelunasan tagihan dibandingkan  dengan  kreditur  lainnya  dalam hal terjadi  pemberesan  tagihan atau penjualan  atas jaminan hak tanggungan.
Berdasarkan  Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 4/1996 diatur  mengenai  kewajiban pendaftaran  peralihan  hak  tanggungan  oleh  kreditur  baru  di  Kantor  Pertanahan  untuk mencatat  peralihan  ke dalam Buku  Tanah, kemudian  mencantumkannya  dalam  Sertipikat Hak Tanggungan,  dan Sertipikat  Hak atas Tanah. Tujuan  pendaftaran  peralihan  hak adalah untuk menjadi  bukti dan berlaku  mengikat pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan  pada buku  tanah  hak tanggungan  maupun  hak  atas tanah  dilakukan.  Dalam  kondisi  peralihan hak  tanggungan  yang  melekati  tagihan  KPR  belum  didaftar  dan  dicatat  di  Kantor Pertanahan  mengakibatkan  secara  administrasi  peralihan  hak tanggungan belum  sah.
Peralihan  hak tanggungan yang tidak langsung  diikuti  dengan pendaftaran  di Kantor Pertanahan  dalam  sekuritisasi  aset  KPR  oleh  PT SMF disebabkan  oleh  banyaknya jumlah aset  tagihan, sehingga  apabila  proses  administrasi  tersebut  dilakukan  akan membutuhkan
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
waktu  dan  biaya yang besar  dalam  transaksi.  Pada prinsipnya,  pendaftaran  peralihan  hak dapat dilakukan  kapan saja mengingat  tidak ada ketentuan  yang mengatur mengenai  batas waktu  pendaftaran peralihan tersebut selama  jangka  waktu  kredit.  Dengan mempertimbangkan  faktor  efisiensi  tersebut,  pelaksanaan  peralihan  hak  tanggungan belum  dimungkinkan  dilakukan  secara  kolektif  oleh  Wali  Amanat  maupun  Bank Kustodian.  Dengan  tidak  didaftarkannya  peralihan  hak  tanggungan  dalam  mekanisme sekuritisasi  aset  KPR  mengesampingkan  asas  spesialitas  maupun  asas  publisitas  hak tanggungan  sehingga  peralihan  tersebut  tidak  mengikat  pihak  ketiga  (vide   Pasal  11 ayat (1)  dan  Pasal  13  UU  No.  4/1996).  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang Nomor  780/Pdt.G/2017/PN.Tng  tanggal  23 Juli  2018 Jo. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banten Nomor  159/Pdt/2018/PT.Btn  tanggal  3  Januari  2019  disebutkan  pengalihan  atas  tagihan secara  cessie  sah  walaupun  pengalihan  dilakukan  secara  berulang  dan  jaminan  yang melekat  ikut  beralih  karena  cessie  tersebut  dengan  ketentuan  peralihan  hak  tanggungan belum  berlaku  sepanjang  hak tersebut  belum  didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan.
Dalam perjanjian  penyedia  jasa, diatur  bahwa  dalam hal  terjadi  peristiwa  Kumpulan Piutang  menjadi  kewajiban  tertunggak  atau  kejadian  pemberhentian  servicer,  maka servicer  wajib melaksanakan  proses  pendaftaran  peralihan  HT, dan proses  pemberitahuan peralihan  hak  tagih  kepada  setiap  debitur.  Adanya  perjanjian  penyedia  jasa  tersebut menekankan  tanggungjawab  Servicer  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan hukum  bagi  PT  SMF  selaku  penerbit  EBA  maupun  bagi  investor  atas  tagihan  KPR. Perjanjian  Penyediaan  Jasa  ini  dilakukan  dan  ditandangani  oleh  Wali  Amanat  dan  bank servicer,  dengan  pokok  perjanjian  yang menyatakan  bahwa  Wali  Amanat  menunjuk  bank servicer  untuk  memberikan  jasa penagihan/koleksi  atas kumpulan  tagihan menurut  syarat dan  ketentuan  perjanjian  penyediaan  jasa  setelah  penerbitan  EBA-SP  memperoleh pernyataan  efektif  dari  OJK.  Perjanjian  penyediaan  jasa  (servicer)  bertujuan  untuk memastikan  investor  tetap mendapat manfaat dari pengalihan  tagihan KPR sekalipun  tidak langsung  dilakukan  pendaftaran  peralihan  hak  maupun  tidak  langsung  dilakukan
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
pemberitahuan  debitur  bahwa tagihan  KPR telah beralih.
Dengan  pertimbangan  tersebut,  keputusan  transaksi  sekuritisasi  aset  KPR  oleh  PT SMF tanpa  langsung  disertai  pendaftaran  peralihan  hak  tanggungan  yang  melekat  pada tagihan  KPR  dipengaruhi  oleh  alasan  efisiensi.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  berdasarkan teori  Posner  tentang  Economic  Ananysis  of  Law,  sistem  hukum  yang paling  baik  adalah yang mampu mengedepankan  efisiensi  sumber  daya dan  hukum  yang paling  baik adalah sistem  yang  memaksimalkan  kesejahteraan  seluas-luasnya.  Suatu  analisis  ekonomi  atas hukum  adalah  dengan  melihat  aspek  efisiensi  dalam  penentuan  suatu  pilihan  dalam kehidupan  manusia  (Murni,  2012) Adanya faktor ekonomi  dalam transaksi  sekuritisasi  aset KPR  tidak  berarti  transaksi  tidak  mengakomodir  aspek  hukum  jaminan,  karena  telah dibentuk  dokumen  pengaman  yaitu  perjanjian  penyediaan  jasa  dalam  sekuritisasi  aset. Sebenarnya konsep  efisiensi  dalam transaksi  sekuritisasi  tagihan KPR tidak  hanya terbatas dalam  konteks  perlunya  pendaftaran  dan  pencatatan  peralihan  hak  tanggungan.  Pada prinsipnya,  aspek  efisiensi  ini  telah  menjadi  perhatian  khusus  dalam  proses  sekuritisa si aset.  Ditemukan  pandangan  bahwa  sekuritisasi  mempunyai  dampak  negatif  terhadap efisiensi  bank  (Chen  et  al.,  2022)  Sebagai  contoh  pada  tahap  inisiasi  proses  sekuritisa si diperlukan  biaya  awal  guna  melakukan  uji  tuntas  yang  melibatkan  banyak  profesi penunjang,  komisi  agen, dan  beban keuangan  lainnya.  Disamping  itu,  terdapat  penelitian yang menemukan  dampak signifikan  atas rasio  sekuritisasi  aset non-KPR  terhadap  efisiensi bank namun tidak berlaku  untuk sekuritisasi  KPR. Adanya  tagihan KPR yang dijamin  Hak Tanggungan  nilainya  tidak mudah terdepresiasi  dan diharapkan  lebih  aman dibandingkan dengan  tagihan  lainnya,  sehingga  mekanisme  pengamanannya  pun  membutuhkan  biaya dan  perlakuan  yang berbeda  (Campbell  &  Cocco,  2015).  Terlepas  dari  persoalan  efisiensi dalam  proses  sekuritisasi  tagihan  KPR  tersebut,  para  pihak  yang terlibat  dalam  transaksi harus  tetap  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian.
Pada  prinsipnya,  hak  tanggungan  tidak  akan  berakhir  meskipun  terjadi  peralihan terhadap  objek  hak  tanggungan  atas  sebab  apapun.  Dalam  sekuritisasi  aset  KPR  oleh  PT
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
SMF, peralihan  tagihan KPR berikut  jaminan yang melekat telah dijual  secara putus  kepada PT  SMF  untuk  selanjutnya  PT  SMF  menerbitkan  EBA-SP  melalui  sekuritisasi  kepada investor.  Hak tanggungan  yang melekat  pada  tagihan  KPR  telah  dialihkan  melalui  cessie juga turut  berpindah  mengikuti  tagihan  dimaksud  sehingga  kedudukan  hak tanggungan turut  berpindah  kepada  investor.  Kedudukan  objek  hak  tanggungan  dalam  perjanjian kredit  tidak  mempengaruhi  eksekusi  apabila  debitur  wanprestasi  karena  prinsip pengikatan  jaminan  hak  tanggungan  merupakan  perjanjian  accesoir  dari  perjanjian  KPR antara  Originator  dengan  debitur  KPR.  Berdasarkan  Pasal  7  UU No.  4/1996,  berlakunya asas  droit  de  suit  mempunyai  makna  jaminan  hak  tanggungan  akan  mengikuti  objek jaminan KPR  berada. Sehingga  apabila  terjadi  default  karena debitur  KPR cidera  janji, hak tanggungan  atas  objek  KPR  tersebut  dapat  dieksekusi  oleh  Servicer  untuk  kepentingan Para Pemegang  EBA-SP.  Hal  tersebut  terjadi  sebagai  akibat  dari  beralihnya  tagihan  KPR dari Originator  kepada investor  melalui  mekanisme  sekuritasi  aset berbentuk EBA-SP yang diterbitkan  PT. SMF.

## SIMPULAN
Peralihan  tagihan  KPR  dari  Originator  kepada  Penerbit  EBA  dalam  proses sekuritisasi  aset  tagihan KPR oleh  PT SMF mengakibatkan  beralihnya  hak tagih terhadap piutang  KPR  bank  penyalur  selaku  Originator,  termasuk  hak  kebendaan  yaitu  Hak Tanggungan  yang  melekati  piutang  KPR  tersebut.  Selanjutnya,  PT  SMF  menerbitkan sekuritisasi  EBA-SP  atas  aset  tagihan  KPR  sehingga  terhadap  setiap  dan  seluruh keuntungan  maupun  kerugian  atas  tagihan  KPR  tersebut  termasuk  hak  kebendaannya turut  beralih  menjadi milik  Pemegang EBA-SP yang diwakili  Wali Amanat dan/atau  Bank Kustodian.   Kedudukan  objek  hak tanggungan  dalam  sekuritisasi  aset  tagihan  KPR  oleh
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
PT  SMF  mengakibatkan  peralihan  pemegang  hak  tanggungan.  Pemegang  hak tanggungan  yang  semula  adalah  bank  penyalur  selaku  Originator  kemudian  beralih kepada  Pemegang  EBA-SP yang diwakili  Wali  Amanat  dan/atau  Bank Kustodian  setelah adanya  proses  sekuritisasi.  Dengan  adanya  penyerahan  piutang  KPR  berikut  hak tanggungan  yang  melekat,  maka  aset  tersebut  dikeluarkan  dari  pencatatan  neraca keuangan  Originator  yang  telah  menerima  pembayaran  akibat  peralihan  dan  tidak termasuk  dalam  harta kekayaan PT SMF. Dalam proses  sekuritisasi  tagihan KPR  oleh  PT SMF, peralihan  hak  tanggungan  yang  melekati  piutang  dan  kemudian  dialihkan  tanpa diikuti  proses  pencatatan  dan pendaftaran  di  Kantor  Pertanahan  secara  langsung.  Proses pencatatan  dan  pendaftaran  di  Kantor  Pertanahan  dan  proses  pemberitahuan  peralihan hak  tagih  kepada  setiap  debitur  wajib  dilakukan  dalam  hal  terjadi  peristiwa  Kumpulan Piutang  menjadi  kewajiban  tertunggak  atau  kejadian  pemberhentian  servicer.  Hal tersebut  diatas  mengakibatkan  secara  administrasi  kedudukan  Originator  sebagai  Bank Penyalur  KPR  tetap  menjadi  Pemegang  Hak  Tanggungan  selama  periode  tertentu.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  pemerintah  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  selaku regulator  dan  pengawas  perlu  menyusun  ketentuan  teknis  mengenai  peralihan  hak tanggungan  dalam proses  sekuritisasi  aset  tagihan KPR.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelsalam,  O., Elnahass,  M., Batten, J. A., & Mollah, S. (2021). New  insights  into  bank asset securitization:  The  impact  of  religiosity.  Journal  of  Financial  Stability,  54,  100854.
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100854
Asa,  J. P., Manajemen,  P. S. M., & Diponegoro,  P. F. E. dan B. U. (2017). Pengaruh Sekuritisasi,
Risiko Prepayment,  Risiko  Gagal  Bayar  Dan  Yield  Treasury  Terhadap  Yield Spread  Kredit
Perumahan (Studi Kasus  pada Transaksi Pembelian Portofolio KPR  Bank Tabungan Negara oleh BUMN  PT. Sarana Multigriya Finansial periode 2009-2015). Universitas  Diponegoro.
Campbell,  J. Y., & Cocco,  J. F. (2015). A  Model  of  Mortgage  Default.  The Journal of Finance,

## 70(4), 1495–1554.
Chen,  Z.,  Liu,  F.  H.,  Peng,  J.,  Zhang,  H.,  &  Zhou,  M.  (2022).  Securitization  and  Bank
Efficiency.  In  Advances  in Financial Economics  (Vol.  21).  https://doi.org/10.1108/S1569-

## 373220220000021007
Cresswell,  J.  W.  (2017).  Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan
Campuran. Pustaka  Pelajar.
Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung.  (2008).  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1809
K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008.
Legenchuk,  S.,  Pashkevych,  M.,  Usatenko,  O.,  Driha,  O.,  &  Ivanenko,  V.  (2020).
Securitization  as  an  innovative  refinancing  mechanism  and  an  effective  asset management  tool  in  a sustainable  development  environment.  E3S Web  of Conferences,

## 166. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613029
Ma, S., Peng, Y., Wu, W., & Zhu, F. (2022). Bank Liquidity  Hoarding  and Corporate  Maturity
Mismatch:  Evidence  from  China.  Research  in  International  Business  and  Finance,
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
63(September),  101776. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101776
Manurung,  A.  H.,  & Nasution,  E. S. (2007).  Investasi Sekuritisasi Aset: Mudah Himpun Dana
Triliunan  Rupiah  (R.  L.  Toruan  (ed.)).  PT  Elex  Media  Komputindo  (Kelompok
GRAMEDIA),  Anggota  IKAPI.
Murni,  M.  (2012).  Analisis  Ekonomi  Terhadap  Pasal-Pasal  Hukum  Persaingan  Usaha
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Arena  Hukum,  5(1),  21–30. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.3
Nomor,  U.-U. R. I. (1 C.E.). tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019).  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11
/POJK.03/2019  Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank
Umum (POJK Nomor  11/POJK.03/2019).
Posner,  R.  A.  (1998). Economic Analysis Of Law, Fifth Edition (5th ed.).  A  Division  of Aspen
Publishers,  Inc.
PT Sarana Multigriya  Finansial  (Persero).  (2023). Tentang EBA-SP Ritel.
Sari, Y. R., Manullang,  N., Khulasoh,  L., Oktarina, M., Nashary,  R. F., Chalid,  D. A., Haikal,
S., & Ismaeni,  Fahrul  Prasetyo,  M. B. (2017). Penerapan Sekuritisasi Aset Kredit UKM oleh
Bank Indonesia. Bank Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (1996).  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda  yang Berkaitan dengan Tanah.
Widjaja,  G.,  &  Sapardan,  E.  P.  (2006).  Seri  Aspek  Hukum  dalam  Pasar  Modal:  Asset
Kedudukan  Objek  Hak Tanggungan  Sekuritisasi Aset Kredit  Kepemilikan  Rumah…
Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia). PT RajaGrafindo  Persada.
Younes,  R.  (2022). Investigation  on  the  credit  risk  transfer  effects  on  the  banking  stability
and performance. Cogent Economics and Finance, 10(1).
https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2085264