## PRINSIP PLEA BARGAINING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Dheny Wahyudhi 1 , Sri Rahayu 2 , Elly Sudarti 3 , Herry Liyus 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Jambi e-mail: dheny_wahyudhi@unja.ac.id

## ABSTRAK
Upaya  pembaharuan  hukum  pidana  terus  dilakukan  tidak  hanya  terhadap  hukum pidana  materil  akan  tetapi  juga  terhadap  hukum  pidana  formil,  pembaharuan dimaksudkan  agar  terhadap  perkara  pidana  dapat  diselesaiakan  secara  efektif  dan efisien,  khusus  terhadap  pembaharuan  hukum  pidana  formil  dalam  hal  memangkas proses  beracara  yang  lama  dan  bertele-tele  sehingga  terjadi  penumpukan  perkara  di pengadilan  sehingga  diperlukan  solusi  dalam  mengatasi  hal  tersebut  salah  satunya dengan  menyadur  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  plea  bargaining.  Untuk  itulah peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul  prinsip  plea  bargaining  dalam penyelesaian  perkara  pidana  secara  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan  pendekatan,  perundang-undangan,  pendekatan  konsep  dan  pendekatan kasus.  Selanjutnya  dianalisis  melalui  tahapan  interprestasi,  penilaian,  penelitian,  dan evaluasi.  Dan  terakhir  disimpulkan  dalam  bentuk  perskriptif.  Dari  hasil  penelitian diketahui  bahwa  pada  dasarnya  prinsip  plea  bargaining  dapat  diterapkan  di  dalam system peradilan Pidana Indonesia hal ini sesuai dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam RKUHAP pengadopsian plea bargaining pengakuan bersalah melalui jalus khusus yang dilaksanakan secara terbatas.

## Kata kunci: Plea Bargaining, Perkara Pidana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  diharapkan  mampu beradaptasi  dengan  cepat  menanggapi  perubahan  yang  terjadi  baik  itu perubahan  sosial,  ekonomi  dan  budaya  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian diharapkan  hukum  dapat  mengabil  peran  sebagai  agen  perubahan  dan melakukan  penyesuaian  dengan  tatanan  yang  ada  dalam  masyarakat  itu sendiri,  hal  ini  tentunya  senada  yang  dikemukan  oleh  Roscoe  Pound  bahwa “law as a tool of social engineering” 1
Pada  dasarnya  antara  hukum  dan  manusia  tidak  dapat  dipisahkan dikarnakan antara hukum dan manusia tersebut memiliki karakter khas sendiri, artinya,  hukum  dan  manusia  saling  melengkapi  dan  saling  mendukung  antara
1 Roeslan  Saleh, Pembinaan  Cita  Hukum  dan  Asas-Asas  Hukum  Nasional, Karya  Dunia  Fikir, Jakarta, 1996, hlm 29-30
yang  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  disebut  hukum. 2 Dengan  demikian system  hukum  yang  ada  harus  mampu  beradaptasi  dengan  perkembangan global  yang  terjadi  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Penyesuaian  tersebut  perlu dilakukan  untuk  dapat  menjawab  setiap  persoalan  dan  tantangan  hukum  yang ada terutama diera globalisasi saat ini.
Adanya keinginan untuk melakukan suatu terobosan  hukum yang  dapat memberikan  manfaat  bagi  mereka  yang  mencari  keadilan  adalah  suatu “keharusan” dan juga merupakan “kebutuhan” yang harus dipenuhi. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat sistim hukum nasional saat ini seringkali dirasa tidak sesuai dengan ideologi, falsafah dan nili-nilai yang ada dalam masyarakat saat ini,  terutama  dalam  hal  adanya  kesamaan  hak  dalam  mengakses  hukum  itu sendiri. 3
Seringkali  kita  menyaksikan  baik  itu  dimedia  cetak  maupun  elektronik bahwa  masih  ditemukan  adanya  perkara  yang “tidak  layak”  untuk  dilanjutkan proses hukumnya ke meja hijau tetap  dilanjutkan oleh aparat penegak hukum, diantaranya  jumlah  kerugian  dan  akibat  yang  ditimbulkan  yang  tidak  terlalu besar  dan  masih  banyak  lagi  yang  lainnya  yang  menjadi  sorotan,    Hal  ini tentunya  menjadi  perhatian  dan  mendapat  tanggapan  yang  beragam  dari masyarakat  secara  tidak  langsung  akan  menciderai  lembaga  penegak  hukum itu sendiri. 4
Dari  uraian  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  masyarakat  itu  sendiri sudah  mulai  terbuka  pikirannya  dan  lebih  rasional  menghadapi  perubahan hukum  itu  sendiri  mengingat  tidak  semua  perkara  yang  terjadi  itu  harus diselesaikan  di  meja  hijau  harus  dilihat  dulu  efek  yang  ditimbulkan  akibat  dari suatu  tindak  pidana  terebut  dan  juga  tidak  mempertimbangkan  besar  kecilnya perkara yang diproses tersebut, sementara kita ketahui bahwa proses beracara dipengadilan  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  tentunya  biaya  yang  tidak murah.
2 Yesmil Anwar  dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, (Konsep,  Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. x
3 Chairul  Huda, Penerapan  Small  Claim  Court  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  (Perspektif Hukum Pidana), Fakultas Hukum Muhammadiyah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 6
4 Ibid
Praktek  peradilan  yang  mahal  dan  proses  yang  bertele-tele  tidak  hanya menyebabkan  peradilan  tidak  efisien,  namun  juga  tidak  efektif  apalagi  dengan banyaknya  perkara  yang  masuk,  sehingga  proses  perkara  seringkali  hanya bertujuan  untuk  menghukum.  Adanya  paradigma  peradilan  sebagai  keranjang sampah  menyebabkan  kasus-kasus  remeh  seolah-olah  menghiasi  peradilan pidana  Indonesia,  seharusnya  peradilan  memiliki  jalur  alternatif  dan  sistem eliminasi dalam memproses suatu perkara. 5
Seringkali  dalam  menangani  suatu  perkara  aparat  penegak  hukum terikat  dengan  peraturan  perundang-undangan  hukum  acara  pidana  yang berlaku,  hal  ini  menyebabkan  aparat  penegak  hukum  tersebut  selalu berpandangan  positivis,  sehingga  dalam  prakteknya  aparat  penegak  hukum selalu  memperhatikan  semua  peraturan  yang  ada  disamping  melihat  unsur- unsur yang dilanggar oleh mereka yang diduga telah melakukan tindak pidana. Hal  lainnya  yang  menjadi  permasalahan  dalam  proses  penanganan  tindak pidana yakni adanya paradigma inkuisitoir, paradigma presumption of innocent dan  paradigma  premium  remidium yang  selalu  membayangi,  yang mengakibatkan  penanganan  perkara  dan  penerapan  peraturan  perundang- undangan  bersifat  kaku  dan  terlalu  normatif,  sehingga  mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.
Mengamati  kondisi  yang  ada  kalau  dibiarkan  tentunya  dapat  berakibat buruk  terhadap  sistem  peradilan  pidana,  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan dan  pembaharuan  hukum  salah  satunya  dengan  mengadopsi Plea  Bargaining System sehingga peradilan yang efektif dan efesien dapat diwujudkan.
Melihat  keadaan  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  reformasi  system peradilan  pidana  Indonesia,  salah  satunya  adalah  mengenal  system  bar  uke dalam  system  peradilan  pidana  Indonesia  untuk  mewujudkan  peradilan  yang efektif dan efesien, salah satunya dengan menerapkan plea bargaining sistem .
Kalau  kita  perhatikan  dari  negara-negara  yang  menerapkan  plea bargaining sistem mereka mampu mengurangi terjadinya penumpukan perkara di  pengadilan  bahkan  dapat  mengurangi  juga  penumpukan  perkara  di kepolisian  dan  kejaksaan  yang  secara  tidak  langsung  akan  mengurangi  over
5 Kurniawan  Tri  Wibowo, Hukum  dan  Keadilan  (Peradilan  yang  Tidak  Kunjung  Adil), Papas Sinar Sinanti, Depok, 2020, hlm. 216
kapasitas  dari  lembaga  pemasyarakatan  itu  sendiri  seperti  halnya  yang  terjadi di  Indonesia,  secara  sederhana  plea  bargaining  sistem  ini  adalah  negosiasi antara  penuntut  umum  dan  tersangka/terdakwa  (penasehat  hukum)  terhadap ancaman  hukuman  yang  lebih  ringan. 6 Berdasarkan  uraian  di  atas  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Prinsip  Plea  Bargaining Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Secara  Cepat  Sederhana  dan  Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana ”.
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas  maka  yang  menjadi permasalahan yang akan diteliti adalah:
1)  Bagaimanakah  prinsip  plea  bargaining  dalam  penyelesaian  perkara pidana  secara  cepat  sederhana  dan  biaya  ringan  dalam  hukum  acara pidana?
2)  Bagaimanakah  pembaharuan  hukum  acara  pidana  kedepan  dalam menggunakan  prinsip  plea  bargaining  dalam  penyelesaian  perkara pidana secara cepat sederhana dan biaya ringan?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian  yuridis  normatif,  maka penelitian  ini  lebih  difokuskan  pada  penelitian  kepustakaan  untuk  mengkaji bahan-bahan  hukum  relevan  dengan  memperhatikan  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Setidaknya  ada  lima pendekatan penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud marzuki 7 , akan  tetapi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  peneliti gunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konsep.  Data yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  data  yang  tersedia  data  primer maupun  data  sekunder  yang  sudah  dikumpulkan.  Selanjutnya  terhadap  hasil tersebut  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  menggambarkan  mengenai  prinsip plea  bargaining  dalam  penyelesaian  perkara  secara  cepat  singkat  dan  biaya ringan dalam pembaharuan hukum acara pidana. Selanjutnya dianalisis melalui
6 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  Kencana  Prenada  Media  Grup, Jakarta, 2010, hlm. 119.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93
tahapan  interprestasi,  penilaian,  penelitian,  dan  evaluasi.  Dan  terakhir disimpulkan dalam bentuk perskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Prinsip  Plea  Bargaining  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana
Melihat  dari  perkembangan  sejarah  system  peradilan  pidana  pengakuan bersalah  sudah  lama  dikenal  sejak  zaman  kuno  bahkan  menjadi  dasar  yang kuat  bagi  hakim  untuk  memutus  suatu  perkara,  namun  seiring  dengan perkembangan  zaman  pengakuan  bersalah  ini  banyak  mendapatkan  kritikan karena dianggap dapat melanggar hak asasi manusia, apabila dilihat dari  segi manfaat  pengakuan  bersalah  ini  membuat  system  peradilan  pidana  lebih singkat akan tetapi disisi lainnya dianggap  bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang tidak mencerminkan rasa keadilan.
Dalam  proses  peradilan  pidana  pembuktian  merupakan  bagian terpenting  dalam  memperoleh  kebenaran  materiil  terhadap  sebuah  peristiwa yang  terjadi,  pengakuan  bersalah  merupakan  salah  satu  proses  yang  tidak dapat  dilepaskan  dari  pembuktian  sehingga  hakim  yakin  terhadap  peristiwa yang terjadi dan dapat menjatuhkan putusan yang adil. Pembuktian merupakan sebuah  tahapan  yang  diatur  di  dalam  undang-undang  untuk  membuktikan kesalahan dari terdakwa 8 .
Di  dalam  KUHAP  sendiri  keterangan  terdakwa  merupakan  salah  satu dari alat bukti akan tetapi keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya  sendiri  dan  apabila  keterangan  tersebut  di  berikan  di  luar  sidang  maka dapat  digunakan  untuk  membantu  menemukan  bukti  disidang  pengadilan asalkan didukung dengan alat bukti yang sah lainnya.
Berkaitan  dengan  keterangan  terdakwa  yang  disampaikan  disidang pengadilan  menurut  Syaiful  Bakhri  sekalipun  beribu  keterangan,  pernyataan dan pengakuan sebagai pelaku tindak pidana dan yang bertanggungjawab atas perbuatan  pidana  yang  sudah  dilakukannya  pengakuannya  tidak  boleh
8 Syaiful  Bakhri, Hukum  Pembuktian  Dalam  Praktik  Peradilan  Pidana, Total  Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.
dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  yang  mengikat  dan  menentukan 9 . Hal  ini  berarti  bahwa  sekalipun  terdakwa  sudah  mengakui  perbuatan  yang sudah dilakukannya tidak serta merta menggugurkan hak penuntut umum untuk tidak membuktikan kesalahan terdakwa tersebut.
Berbeda  halnya  dengan  negara  yang  menganut  system  common  law dalam praktek peradilan pidananya antara penuntut umum terdakwa/penasehat hukumnya dapat melakukan negosiasi/perundingan berkaitan dengan dakwaan dan  tuntutan  pada  saat  persidangan  dan  hakim  hanya  memutus  berdasarkan perundingan yang sudah dilakukan oleh penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya hal ini dikenal dengan plea bargaining.
Dalam  perkembangannya  Plea  bargaining  system  dikenal  dibanyak negara dan dilaksanakan baik di negara-negara civil law maupun common law , hal ini diyakini bermanfaat untuk menghindari penumpukan kasus di pengadilan dan  mendorong  system  peradilan  pidana  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien. Model  yang  terkenal  dalam adversary  system salah  satunya  adalah  plea bargaining  system  penanganan  perkaranya  melalui  tahapan  penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan hukuman. 10
Plea  bargaining  system  telah  diperkenalkan  di  beberapa  negara  dan terbukti  mampu  menangani  kasus-kasus  yang  masuk  dan  menghindari  biaya tinggi  dan  proses  yang  lama.  Motivasi  utamanya  adalah  untuk  mempercepat proses  penanganan  kasus  agar  proses  penanganan  perkara  pidana  berjalan dengan  efektif  dan  efesien.  Dasar  negosiasi  harus  kesediaan  terdakwa  untuk mengakui  kejahatannya  dan  kesediaan  jaksa  penuntut  umum  untuk mengancam hukuman yang lebih ringan. 11
Plea  bargaining  dapat  didefenisikan  sebagai  tawar  menawar  dimana terdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dan  mengakui  semua kesalahan  yang  telah  dilakukannya,  terdakwa  atau  pengacaranya  dapat menyepakati bentuk dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dengan jaksa
9 Ibid , hlm. 70
10 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana UMM Press, Malang, hlm. 281
11 Ruchoyah,  Urgensi  Plea  Bargaining  System  Dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia:  Studi  Perbandingan  Plea  Bargaining  System  Di  Amerika  Serikat,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum  Faculty  of  Law,  Universitas  Islam  Indonesia,  Vollume  27  Issue  2  Mei  2020,  hlm.  390-391 https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/15148
penuntut  umum  dengan  mengajukan  alat  bukti  yang  meringankan  terdakwa sehingga  putusan  yang  diterima  terdakwa  nantinya  juga  ringan  dan  pada umumnya lebih ringan.
Dalam  Black’s  Law  Dictionary  mendefinisikan  plea  bargaining  sebgai kesepakatan  yang  dinegosiasikan  antara  jaksa  penuntut  umum  dan  terdakwa, dimana  terdakwa  yang  mengaku  bersalah  akan  menerima  pengurangan hukuman atau dituntut dengan pasal yang lebih ringan 12 .
Dalam  praktinya  setidaknya  ada  tiga  bentuk  posisi  tawar  yang  dapat dilakukan oleh jaksa dan terdakwan yakni:
1)  charge  bargaining  (negosiasi  pasal  yang  didakwakan),  di  mana  jaksa mengusulkan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang dituduhkan;
2)  fact  bargaining  (negosiasi  fakta  hukum),  jika  jaksa  penuntut  umum  hanya mengajukan hal-hal yang meringankan terdakwa; dan
3)  sentencing  bargaining  (negosiasi  hukuman),  yaitu  negosiasi  antara  jaksa dengan terdakwa  tentang  hukuman yang akan diterima terdakwa, biasanya hukumannya lebih ringan. 13
Kejaksaan  memiliki  peran  sentral  dan  strategis  sebagai  pengendali perkara (dominus  litis), menjadi  penyaring  kasus  pada  proses  penyidikan dan  proses  pemeriksaan  di  persidangan  serta  juga  sebagai  pelaksana penetapan  dari  putusan  pengadilan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  kejaksaan  yang  dapat  memutuskan  dapat  atau  tidaknya  perkara tersebut  dibawa  ke  pengadilan  berdasarkan  bukti-bukti  yang  sah  menurut KUHAP.  Selain  itu,  kejaksaan  juga  juga  merupakan  satu-satunya  lembaga yang berwenang melaksanakan putusan pidana (executive ambtenaar).
Plea  bargaining  dilakukan  dengan  suatu plea  guilty dari  terdakwa dengan  imbalan  pengurangan  dakwaan  dan/atau  tuntutan  dari  jaksa penuntut  umum.  Dengan  prosedur  ini,  hakim  tidak  lagi  melakukan pemeriksaan  di  sidang  dan  dapat  langsung  menjatuhkan  putusan.  Oleh
12 Black’s  Law  Dictionary  Dictionary  With  Pronounciations,  Sixth  Edition,  Boston,  St.  Paul Minn West Group, 1990, hlm. 1152
13 Regina  Rauxloh,  Plea  Bargaining  in  National  and  International  Law,  (London:  Routledge, 2012), hlm. 25-26. 4
karena  itu,  plea  bargaining  dianggap cost  effective dan  meringankan kejaksaan dan pengadilan 14 .
Dengan  demikian,  melalui  plea  bargaining  penyelesaian  perkara pidana  dapat  lebih  cepat  dan  efisien,  hal  ini  sesuai  dengan  asas  dalam system  peradilan  pidana  Indonesia  yakni  peradilan  dilakukan  dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman),  yang  dijabarkan  di  dalam KUHAP pada setiap tingkatan p roses peradilan dimana di tingkat penyidikan tersangka  berhak  untuk  segera  mendapatkan  pemeriksaan,  ditingkat kejaksaan tersangka berhak untuk segera diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan di pengadilan terdakwa berhak untuk segera diadili.

## 3.2.  Pembaharuan Hukum Acara Pidana Kedepan Dalam Menggunakan Prinsip  Plea  Bargaining  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan
Dalam  praktek  pelaksanaan  peradilan  pidana  di  Indonesia  saat  ini, masih  terdapat  kasus- kasus  pidana  yang  sebenarnya  “tidak  layak”  untuk dilanjutkan  ke  pengadilan,  tidak  hanya  nominal  kerugian  yang  kecil,  tetapi juga  kasus-kasus    yang  tidak  terlalu  besar  bahkan  pelakunyapun seharusnya mendapat perlakuan khusus (younger and older offender), yang sebenarnya  perlu  dicarikan  solusi  lain  dalam  penyelesaiannya,  selain melalui jalur pengadilan 15 .
Penyelenggaraan  peradilan  bukan  hanya  sekedar  pemenuhan  akan hak  asasi  manusia  bahkan  lebih  dari  itu  penyelenggaraannya  juga  harus memperhatikan  keadaan  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  yang ketika  ini  berkembang  sangat  pesat.  Kebutuhan  akan  penyelenggaraan system  peradilan  yang  efektif  dan  efisien  tidak  hanya  dapat  memberikan keadilan  akan  tetapi  juga  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  mencari keadilan,  akan  tetapi  dalam  implementasinya  masih  belum  terlaksana sebagaimana mestinya karena tidak didukung oleh system yang baik.
14 M  Lutfi  Chakim,  “Plea  Bargaining”,  dalam  http://www.lutfichakim.com,  diakses  8  Oktober 2022
15 Chairul  Huda,  Penerapan  Mekanisme  Small  Claim  Court,  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Perspektif Hukum Pidana), diakses pada www.bphn.go.id
Penjatuhan  pidana  adalah  jalan  terakhir  untuk  memberikan  sanksi kepada  pelaku  kejahatan.  Pidana  harus  dilaksanakan  apabila  norma  yang bersangkutan  begitu  penting  bagi  kehidupan  sosial  anggota  masyarakat lainnya.  Hakim  dapat  memperhatikan  beberapa  hal  dalam  menjatuhkan putusannya,  artinya  ada  beberapa  tujuan  yang  harus  diperhatikan  dalam menjatuhkan pidana. 16
Apabila kita perhatikan system peradilan pidana saat ini harus melalui proses  yang  panjang  dengan  waktu  yang  cukup  lama  hal  ini  berlaku  untuk hampir semua tindak pidana tanpa melihat besar atau kecilnya perkara yang diproses,  sehingga  menyebabkan  biaya  yang  dikeluarkan  tidak  sedikit  dan mahal.
Praktek  peradilan  yang  mahal,  bertele-tele  dan  terkadang  jauh  dari keadilan  tentunya  harus  di  evaluasi  dengan  melakukan  pendekatan- pendekatan  hukum  yang  efektif  dan  efesien.  Pengadilan  tidak  hanya  harus mandiri  dan  jujur,  tetapi  mampu  memberikan  pelayanan  yang  adil  kepada seluruh  lapisan  masyarakat  (Placeholder1),  sehingga  pengadilan  terutama di tingkat pertama, harus dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat yang  bercirikan  biaya  yang  murah,  sederhana,  dan  waktu  penyelesaian kasus secara cepat tanpa diskriminasi. 17
Proses  yang  lama  tidak  hanya  menyebabkan  peradilan  tidak  efektif dan efesien akan tetapi juga menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di  pengadilan,  sehingga  proses  perkara  kerapkali  hanya  bertujuan  untuk menghukum.  Adanya  paradigma  bahwa  pengadilan  peradilan  hanya sebagai  keranjang  sampah  menyebabkan  kasus-kasus  remeh  seolah menghiasi menghiasi peradilan pidana di Indonesia 18
Upaya pembaharuan terhadap hukum acara pidana merupakan suatu keharusan  yang  tidak  dapat  dihindari  sebagai  respon  dari  tidak  efektifnya system  yang  ada  saat  ini,  perlu  adanya  aturan  yang  progresif  yang  sesuai dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  lebih  maju,
16 Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5
17 Kurniawan  Tri  Wibowo, Plea  Bargaining  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, hlm. 5
18 Ibid,
diperlukannya  penyelarasan  system  peradilan  pidana  dengan  harapan dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat.
Dalam  RKUHAP  salah  satu  pembaharuan  dalam  proses  peeradilan pidana  adalah  dikenalkannya  konsep  plea  bargaining  dengan  pemeriksaan jalur  khusus.  Pada  dasarnya  pengadopsian  plea  bargaining  melalui  jalur khusus  dirumuskan  dalam  RKUHAP  menjadi  pengakuan  bersalah  melalui jalus  khusus,  yang  pada  dasarnya  mempunyai  tujuan  yang  sama  yaitu menyelesaikan  perkara  pidana  secara  efektif  dan  efisien  dengan memberikan  kesempatan  kepada  terdakwa  untuk  mendapatkan  peradilan yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dengan  pengakuan  bersalah tersebut  menjadi  pertimbangan  bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan kepada  terdakwa  dengan  putusan  yang  lebih  ringan.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam Pasal 199 dan 198 (5) RKUHAP sebagai berikut:
Pasal 199
1)  Pada  saat  penuntut  umum  membacakan  surat  dakwaan,  terdakwa mengakui  semua  perbuatan  yang  didakwakan  dan  mengaku  bersalah melakukan  tindak  pidana  yang  ancaman  pidana  yang  didakwakan  tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
2)  Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
3)  Hakim wajib:
a.  memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya  dengan  memberikan  pengakuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b.  memberitahukan  kepada  terdakwa  mengenai  lamanya  pidana  yang kemungkinan dikenakan; dan
c.  menanyakan  apakah  pengakuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) diberikan secara sukarela.
4)  Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
5)  Dikecualikan  dari  Pasal  198  ayat  (5),  penjatuhan  pidana  terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.
Pasal  98  ayat  5  RKUHAP Pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.
Dalam  RKUHAP,  konsep  pengakuan  bersalah  hanya  dapat  diputuskan oleh  hakim  di  persidangan  setelah  dakwaan  dibacakan,  yang  artinya  jaksa
penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya tidak memiliki ruang untuk negosiasi dan membuat kesepakatan terhadap dakwaan serta tuntutan pidana kepada terdakwa, akan tetapi di sidang pengadilan negosiasi hanya dalam hal menentukan apakah pemeriksaan terhadap kasus yang diajukan ke pengadilan tersebut diperiksa dengan pemeriksaan singkat atau tidak. Sementara di dalam plea bargaining sendiri proses tawar-menawar dilakukan sebelum persidangan itu  terjadi.  Dimana  terjadi  proses  bargaining  antara  jaksa  penuntut  umum  dan terdakwa/penasehat  hukumnya  mengenai  pasal  yang  akan  di  dakwakan, negosiasi  tentang  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  serta  mengenai  fakta hukumnya.
Secara  sederhana  prinsip  plea  bargaining  adalah  negosiasi  antara penunut  umum  dan  terdakwa/penasehat  hukumnya  agar  mengakui kesalahannya  dan  juga  negosiasi  terhadap  bentuk  dan  lamanya  hukuman, dalam hal ini tetap ada peran pengadilan apabila negosiasi tersebut tercapai artinya  tetap  ada  putusan  majelis  hakim  kepada  terdakwa  berupa pemidanaan.  Dengan  demikian  hadirnya  plea  bargaining  diharapkan  dapat mengurangi  terjadinya  penumpukan  perkara  di  pengadilan  di  samping  itu juga  dapat  menghemat  waktu  dan  biaya  sebagaimana  asas  peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tidak menghilangkan esensi dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1.  Kesimpulan
a.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pada  dasarnya  prinsip  plea bargaining  dapat  diterapkan  di  dalam  system  peradilan  Pidana Indonesia  hal  ini  sesuai  dengan  asas  peradilan  pidana  yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
b.  Di  dalam  RKUHAP  pengadopsian  plea  bargaining  pengakuan bersalah melalui jalus khusus yang dilaksanakan secara terbatas.
4.2.  Saran
a.  Memperhatikan  prinsip  ple  bargaining  dalam  penyelesaian  perkara pidana  sejalan  dengan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya
ringan  dengan  demikian  seharusnya  segera  diterapkan  di  dalam RKUHAP nasional
b.  Keberhasilan  dari  beberapa  negara  dalam  menerapkan  plea bargaining  dapat  dijadikan  acuan  bagi  pengambil  kebijakan  dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efesien.

## DAFTAR PUSTAKA
Black’s Law Dictionary With Pronounciations, (1990), Sixth Edition, Boston, St. Paul Minn West Group.
Chairul  Huda, Penerapan  Small  Claim  Court  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Perspektif Hukum Pidana), Fakultas Hukum Muhammadiyah dan Badan Pembinaan  Hukum Nasional  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
-------,  Penerapan  Mekanisme  Small  Claim  Court,  Dalam  Sistem  Hukum Nasional
(Perspektif Hukum Pidana), diakses pada www.bphn.go.id
Kurniawan  Tri  Wibowo,  (2020), Hukum  dan  Keadilan  (Peradilan  yang  Tidak Kunjung Adil), Papas Sinar Sinanti, Depok.
-------,  (2021), Plea  Bargaining  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Aksara, Surabaya.
M Lutfi Chakim, (2022), “Plea Bargaining”, dalam http://www.lutfichakim.com.
Peter Mahmud Marzuki, (2008), Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Regina  Rauxloh,  (2012),  Plea  Bargaining  in  National  and  International  Law, (London:Routledge.
Roeslan  Saleh,  (1996), Pembinaan  Cita  Hukum  dan  Asas-Asas  Hukum Nasional, Karya Dunia Fikir, Jakarta.
-------, Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
Romli  Atmasasmita,  (2010), Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Ruchoyah, (2020), Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan  Pidana  Di  Indonesia:  Studi  Perbandingan  Plea  Bargaining System  Di  Amerika  Serikat, Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum  Faculty  of Law, Universitas  Islam  Indonesia,  Vollume  27  Issue  2  Mei  2020,  hlm.
390-391 https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/15148
Syaiful  Bakhri,  (2009), Hukum  Pembuktian  Dalam  Praktik  Peradilan  Pidana, Total Media, Yogyakarta.
Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana UMM Press, Malang
Yesmil  Anwar  dan  Adang,  (2009). Sistem  Peradilan  Pidana,  (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran,
Bandung.