Permohonan  Wali  ‘Aḍ al  Karena  Wali  Meminta  Mahar  Yang Memberatkan  (Studi  Putusan  Pengadilan  Agama  Blora  Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla)
Nisrinah Zulfati Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
nisrinazulfa99@gmail.com
ARTICLE INFO
Article history:
Received April 02, 2024 Revised May 05, 2024 Accepted May 12, 2024 Abstract
A  marriage  is  invalid  if  there  is  no  guardian,  but  the  reality  is  that  not  all guardians want to be the guardian of the marriage, there are guardians who are  reluctant  to  marry  their  children  or  are  called  guardians  'a ḍ al.  As happened  at  the  Blora  Religious  Court  in  2020,  the  Applicant  registered  his marriage at the Blora City KUA but was rejected because the guardian 'a ḍ al on the grounds that the guardian asked for an incriminating dowry. The Applicant submitted an application for a guardian judge to the Blora Religious Court to designate  the  Applicant's  father  as  the  guardian  of  'a ḍ al  and  appoint  a guardian  judge  to  marry  her.  The  type  of  research  used  is  normative  legal research  with  a  legislative approach  (statue  approach)  and  a  case  approach, namely by studying the application of legal norms and rules in legal practice. The data source comes from interviews with the judge who decides the case of wali 'a ḍ al and the secondary source is sourced from the judge's decision data Number:  0421/Pdt.P/2020/PA.  Bla  at  the  Blora  Religious  Court.  The  data collection  methods  used  are  interviews  and  documentation  methods.  Data analysis  used  by  descriptive  analytical  methods  and  data  triangulation analysis.  The  results  of  this  study  conclude  that  the  decision  of  the  Blora Religious Court judge is appropriate when viewed and analyzed based on the articles and postulates used. Dowry cannot be used as a reason for a guardian to  be  reluctant  to  marry  his  child.  The  analysis  method  used  in  formal  legal analysis  is  seen  from  3  (three)  processes,  namely  trial  preparation,  trial examination  and  decision-making  by  the  judge  through  3  (three)  stages, namely  constituting  (proof),  qualifying  events  or  facts  (assessment),  and constituting  (determination).  Material  legal  analysis  of  the  value  of  legal certainty, the value of procedural justice, and the value of utility.
Keywords : Marriage, Wali 'A ḍ al, Wali 'A ḍ al's Application Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada  Pasal  1 memberikan  definisi  serta  tujuan  pernikahan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri,  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Senada dengan hal itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “ Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaqon ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan  melakukannya  merupakan  ibadah ”.  Melangsungkan  pernikahan  tidak  hanya

## Bulletin of Community Engagement
mengandalkan  atas  dasar  “cinta”  saja.  Walaupun  pada  dasarnya  dalam  pernikahan  yang memiliki  kepentingan  untuk  menikah  adalah  calon  suami  dan  calon  istri.  Namun,  tidak boleh  dilupakan  bahwa  pernikahan  tidak  hanya  melibatkan  dua  kepala  saja,  tetapi  dua keluarga  yang  menjadi  satu,  ditambah  lagi  harus  terpenuhinya  rukun  dan  syarat perkawinan  sesuai  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Rukun-rukun  perkawinan  ada  empat  yakni:  adanya  mempelai  pria  dan  wanita beragama  Islam,  wali  nikah  dari  mempelai  wanita,  terdapat  dua  orang  saksi,  dan  akad nikah.  Adapun  syarat-syarat  perkawinan  yang  dimaksud  yaitu:  adanya  persetujuan  dari kedua belah pihak, adanya mempelai pria dan mempelai wanita, adanya izin dari pihak- pihak  tertentu  untuk  melangsungkan  perkawinan  bagi  yang  belum  mencapai  usia  21 tahun, yaitu: orang tua atau salah satu orang tua dalam hal salah satunya telah meninggal dunia  atau  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  dan  wali  yakni  orang  yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (kakek-nenek). Faktor penting dari rukun pernikahan salah satunya adalah adanya wali.  Wali  dalam  pengertiannya  adalah  orang  yang  berhak  menikahkan  anak perempuannya  dengan  pria  pilihannya.  Wali  nikah  adalah  seorang  laki-laki  yang memenuhi  syarat  hukum  Islam,  yakni  laki-laki,  muslim,  baliq,  dan  adil.  Pentingnya kehadiran  wali  dalam  pernikahan  diperkuat  dengan  adanya  ayat  al- Qur’an  tentang  wali dalam  Q.S.  An-Nur  ayat  32,  yang  artinya: “Dan  kawinkanlah  orang -orang  yang  sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan mampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah  Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui .” Pentingnya  kehadiran  wali  juga  diriwayatkan  dari  'Aisyah  r.a,  bahwa  Rasulullah SAW  bersabda ,  artinya:  “ Wanita  mana  saja  yang  menikah  tanpa  seizin  walinya,  maka nikahnya  batil,  nikahnya  batil,  nikahnya  batil ”.( H.R.  Ahmad,  Tirmidzi  Juz  3:  1102,  Abu Dawud: 2083, dan Ibnu Majah: 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa’ul  Ghalil:  1840 ).  Diriwayatkan  pula  dari  Abu  Musa  r.a  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda ,  artinya:  “ Tidak  (sah)  suatu  pernikahan,  kecuali  (dengan  adanya)  seorang  wali (bagi wanita) ” (Hadist Jami’ At -Tirmidzi: 1020, Abu Dawud: 1785, dan Ibnu Majah: 1870). Tetapi  pada  realitanya  tidak  semua  wali  mau  menerima  menjadi  wali  nikah anaknya, ada wali yang menolak untuk menikahkan anaknya. Wali yang menolak menjadi wali nikah disebut dengan wali ‘aḍ al (enggan). Praktik wali ‘aḍ al dilakukan apabila ayah dari  calon  mempelai  wanita  menolak  atau  membangkang  untuk  menikahkan  anaknya karena alasan tertentu. Seperti permohonan wali ‘aḍ al yang terjadi di Pengadilan Agama Blora  dimana  majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  wali ‘aḍ al yang  diajukan  oleh pemohon karena wali meminta mahar yang memberatkan kepada calon suami anaknya. Wali nasab dari calon mempelai wanita akan memberikan izin apabila calon suami dapat memberikan mahar sebuah truk yang masih baru. Namun, calon suami merasa keberatan karena pendapatan dan tabungannya tidak cukup untuk memenuhi mahar tersebut.
Berangkat  dari  persoalan-persoalan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  penulis bermaksud untuk mengangkat salah satu kasus atau permasalahan yang melatarbelakangi wali ‘aḍ al , yakni permohonan wali ‘aḍ al karena mahar yang diminta oleh ayah atau wali nasab  yang  dirasa  memberatkan  bagi  calon  suami,  dalam  kompetensi  hakim  untuk pengambilan  keputusan  hukum  atas  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Maka  dari  itu penulis  tertarik  untuk  mengangkat  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Permohonan  Wali ‘Aḍ al Karena Wali Meminta Mahar yang Memberatkan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla).

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktik  hukum  (Marzuki,  2005).  Berdasarkan  sifatnya  penelitian  ini  bersifat  kualitatif yakni  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengambarkan  dan  menguraikan  secermat mungkin  mengenai  suatu  yang  menjadi  objek,  fokus,  gejala-gejala,  fakta-fakta,  atau kejadian-kejadian  secara  sistematis  dan  akurat  (Arikunto,  2007).  Dilihat  dari  jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  gabungan  penelitian  lapangan  ( field  research )  dan penelitian  perpustakaan  ( library  research ),  maka  data-data  yang  diperoleh  berasal  dari subjek  penelitian  secara  langsung  dan  kepustakaan  yang  berasal  dari  sumber-sumber literatur  seperti  buku  dan  media  penunjang  lainnya.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara  dan  metode  dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan dengan metode deskriptif analitik dan analisis triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi  Kasus  Permohonan  Wali ‘Aḍ al Dalam  Perkara  Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Blora terhadap perkara wali
‘aḍal , yaitu:
1. Identitas Pemohon
Pemohon berusia 19 tahun beragama Islam, belum bekerja, dan bertempat tinggal di Kabupaten Blora.
2. Duduk perkara
Posita  atau fundamentum  petendi adalah  usaha  untuk  menguraikan  kejadian- kejadian  atau  peristiwa.  Posita,  dalam  surat  gugatan/permohonan  juga  harus  memuat petitum  yang  berisi  pokok  tuntutan  penggugat/pemohon  berupa  deskripsi  yang  jelas menyebut  satu  persatu  dalam  akhir  gugatan  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi pokok  tuntutan  penggugat/pemohon  yang  harus  dinyatakan  dan  dibebankan  kepada tergugat/termohon (Harahap, 2012).
Pemohon  telah  mendaftarkan  permohonannya  tanggal  05  Nopember  2020  yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor:
0421/Pdt.P/2020/PA.Bla.  Pemohon  adalah  anak  kandung  dari  pasangan  suami  istri: Bapak Pemohon usia 46 tahun beragama Islam, berkerja sebagai Petani  yang bertempat tinggal  di  Kabupaten  Blora  dan  Ibu  Pemohon  usia  38  tahun  beragama  Islam  berkerja sebagai  petani  dan  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Blora.  Pemohon  berstatus  perawan dan  hendak  melangsungkan  pernikahan  dengan  seorang  laki-laki  bernama  Calon  Suami Pemohon berstatus jejaka, berusia 22 tahun, beragama Islam, berkerja sebagai karyawan rumah makan dan bertempat tinggal di Kabupaten Blora.
Pemohon  dengan  calon  suami  pemohon  sudah  saling  mencintai,  sehingga keduanya berniat untuk melangsungkan pernikahan yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kabupaten  Blora. Selama ini orang tua  atau  keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama  mengetahui  hubungan  cinta  kasih  Pemohon  dengan  calon  suami  Pemohon. Bahkan  calon  suami  pemohon  sudah  datang  berkali-kali  ke  rumah  orang  tua  Pemohon dengan  maksud  untuk  meminang  Pemohon.  Namun,  setelah  direncakan  tanggal pernikahan  pada  27  November  2020,  ayah  kandung  Pemohon  menolak  dengan  alasan ayah  kandung  Pemohon  meminta  mahar  yang  memberatkan  yakni  sebuah  truk.  Mahar tersebut  tidak  dapat  disanggupi  oleh  pihak  calon  suami  Pemohon.  Ayah  Pemohon  akan mengizinkan pernikahan tersebut apabila calon suami Pemohon bisa memberikan mahar berupa sebuah truk.
Pemohon  berpendapat  bahwa  penolakan  ayah  Pemohon  tersebut  tidak  sesuai hukum  dan  atau  tidak  berorientasi  pada  kebahagiaan  dan  atau  kesejahteraan  Pemohon sebagai seorang anak. Oleh karena itu, Pemohon dan calon suami Pemohon tetap bertekat untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan sebagai berikut:
a. Pemohon  telah  dewasa  dan  siap  untuk  menjadi  seorang  istri  dan  atau  ibu  rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon yang telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan telah mempunyai pekerjaan dan sudah  mempunyai  penghasilan  berdasarkan  Surat  Keterangan  Penghasilan  Nomor: 472/152/XI/2020 tertanggal 03 November 2020.
b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak dilarang untuk  melangsungkan  pernikahan  baik  menurut  ketentuan  Hukum  Islam  maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemohon  sangat  khawatir  apabila  antara  Pemohon  dengan  calon  suami  Pemohon terlalu  lama  tidak  segera  melangsungkan  pernikahan  akan  terjadi  hal-hal  yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
Pemohon  telah  mendaftarkan  pernikahannya  dengan  calon  suami  Pemohon tersebut  pada  KUA  namun  ditolak  dengan  surat  Penolakan  Pernikahan  Nomor: 325/Kua.11.16.07/PW.01/  10/2020  tertanggal  27  Oktober  2020.  Dikarenakan  alasan- alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan wali ‘aḍ al ke Pengadilan Agama Kelas IB Blora.
3. Petitum Petitum  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan perlindungan  hak  yang  diberikan  oleh  pengadilan  untuk  mencegah eigenrechting (main hakim  sendiri).  Menurut  Pasal  8  Nomor  3  R.  Bg,  petitum  adalah  apa  yang  diminta  atau yang  diharapkan  oleh  penggugat  agar  diputuskan  oleh  hakim  dalam  persidangan.(Budi Wanan  Salaka,  n.d.)  Petitum  primer  adalah  tuntutan  pokok  yang  langsung  berhubungan dengan  pokok  perkara  dan  berisikan  rincian  satu  persatu  apa  saja  permintaan  atau putusan  yang  dikehendaki  terutama  kepada  pihak  Tergugat  atau  Termohon.  Perkara Nomor:  0421/Pdt.P/2020/PA.Bla.  berdasarkan  dalil  dan  alasan  yang  telah  di  uraikan dalam posita atau duduk perkara Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB  Blora  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya  sebagai  berikut:  a)  Mengabulkan permohonan  Pemohon  untuk  seluruhnya;  b)  Menetapkan  wali  Pemohon  yang  bernama Bapak Pemohon sebagai wali ‘aḍ al; c) Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan  dengan  calon  suaminya  yang  bernama  Calon  Suami  Pemohon  dengan  wali hakim;  d)  Menunjuk  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kabupaten  Blora  untuk  bertindak sebagai  wali  hakim  dalam  pelaksanaan  perkawinan  Pemohon  dengan  calon  suaminya tersebut; e) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Kemudian di dalam Petitum subsidiary, pemohon meminta “apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO). ” Maksud dan tujuan tuntutan subsider adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya  gugatan  yang  didasarkan  atas  kebebasan  atau  kebijaksanaan  hakim berdasarkan keadilan.
4. Pembuktian
Bukti-bukti  yang  digunakan  oleh  Pemohon  adalah  bukti  surat  dan  saksi-saksi untuk memperkuat dalilnya di hadapan majelis persidangan.
a. Bahwa  untuk  memperkuat  dalil  permohonannya  tersebut  pemohon  telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
1) Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 11 Februari 2019 (tertanda P.1);
2) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA, Nomor 325/Kua.11.16.07/ Pw.01/10/2020 (tertanda P.2);
3) Fotokopi Kartu Keluarga (tertanda P.3);
4) Fotokopi  Akta  Kelahiran  yang  dikeluarkan  dan  ditandatangani  oleh  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Blora,  bermeterai cukup (tertanda P.4);
5) Foto KTP atas nama Bapak Pemohon (tertanda P.5);\
6) Fotokopi Akta Kelahiran (tertanda P.6).
b. Alat bukti yang kedua Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
1) Saksi  pertama,  adalah  kakek  Pemohon.  Menurut  saksi,  Pemohon  akan menikah  dengan  calon  suaminya  tetapi  oleh  KUA  ditolak  dengan  alasan persyaratan  nikah  dari  Pemohon  ada  kekurangan  yaitu  ayah  kandung Pemohon yang tidak mau menjadi wali nikah. Menurut saksi keluarga calon suami sudah melamar Pemohon kepada ayah Pemohon dan diterima, bahkan ayah Pemohon beserta keluarga juga sudah ke rumah keluarga calon suami untuk  menindaklanjuti  lamaran  keluarga  calon  suami.  Keluarga  Pemohon dan  keluarga  calon  suami  sudah  sepakat  untuk  menikahkan  Pemohon  dan calon suami pada tanggal 27 Nopember 2020. Namun, sekitar bulan Oktober 2020  ayah  Pemohon  minta  syarat  mahar  kendaraan  truk,  kalau  tidak  bisa memberikan maka ayah Pemohon tidak mau jadi wali. Keluarga calon suami keberatan  dengan  persyaratan  tersebut,  karena  sebelumnya  tidak  pernah disampaikan  saat  lamaran  dan  di  waktu  menentukan  tanggal  pernikahan. Pemohon dan calon suami kembali meminta kesediaan ayah Pemohon untuk menjadi  wali  nikah  tetapi  tetap  menolak.  Dari  keterangan  saksi  pertama Pemohon  dengan  calon  suaminya  tidak  ada  halangan  untuk  menikah, keduanya saling mencintai dan siap untuk menikah.
2) Saksi  kedua  adalah  kakek  Pemohon. Menurut  keterangan dari  saksi  kedua, Pemohon  akan  menikah  dengan  calon  suaminya  tetapi  oleh  KUA  ditolak karena persyaratan nikah dari Pemohon ada kekurangan yaitu ayah kandung Pemohon  yang  tidak  mau  menjadi  wali  nikah.  Sebelumnya,  keluarga  calon suami sudah melamar Pemohon kepada ayah Pemohon dan diterima bahkan ayah Pemohon beserta keluarga juga sudah ke rumah keluarga calon suami untuk  menindaklanjuti  lamaran  keluarga  calon  suami.  Antara  keluarga Pemohon  dan  keluarga  calon  suami  sudah  sepakat  untuk  menikahkan Pemohon dan calon suami pada tanggal 27 Nopember 2020. Namun, sekitar bulan  Oktober  2020  ayah  Pemohon  minta  syarat  mahar  kendaraan  truk, kalau  tidak  bisa  memberikan  maka  ayah  Pemohon  tidak  mau  jadi  wali. Keluarga  calon  suami  merasa  keberatan  dengan  persyaratan  tersebut, karena  sebelumnya  tidak  pernah  disampaikan  saat  lamaran  dan  di  waktu menentukan  tanggal  pernikahan.  Pemohon  dan  calon  suami  kembali meminta  kesediaan  ayah  Pemohon  untuk  menjadi  wali  nikah  tetapi  tetap menolak. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, keduanya saling mencintai dan siap untuk menikah.
A. Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  atas  Kasus  Permohonan  Wali ‘Aḍal Dalam Perkara Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla
Berdasarkan  alat  bukti  tertanda  P.1,  ternyata  Pemohon  bertempat  tinggal  di wilayah hukum Pengadilan Agama Blora maka berdasarkan ketentuan Pasal  49 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 jo. Pasal  2  Peraturan  9  Menteri  Agama  Nomor  2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blora. Dalam persidangan Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Pemohon  dan  calon  suami  Pemohon  agar mengurungkan  niatnya  dan  berusaha  agar  wali  pemohon  bersedia  menjadi  wali  nikah, namun  tidak  berhasil.  Majelis  hakim  juga  mendengar  keterangan  calon  suami  Pemohon dan  Pemohon  sudah  mengenal  satu  sama  lain  selama  setahun  kemudian  berencana menikah, tidak ada halangan nasab dan sepersusuan, calon suami Pemohon sudah bekerja
dan  memiliki  penghasilan  cukup.  Alasan  Pemohon  mengajukan  permohonan  wali ‘aḍ al adalah ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah dengan alasan ayah Pemohon meminta mahar  yang  memberatkan  (sebuah  truk)  yang  tidak  bisa  disanggupi  oleh  pihak  calon suami Pemohon.
Pemohon telah  mendaftarkan rencana pernikahan dengan calon suami Pemohon ke  Kantor  Urusan  Agama  Kabupaten  Blora,  pendaftaran  tersebut  ditolak  dengan  surat penolakan Nomor: 325/Kua.11.16.07/ Pw.01/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020 karena keengganan  ayah  Pemohon  tersebut, sebagaimana  bukti  P.2.  Ayah  Pemohon  selaku  wali nikah  Pemohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  tetapi  tidak  menghadap  di persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  di  persidangan sebagai  wakil  atau  kuasanya,  sehingga  Majelis  Hakim  tidak  bisa  mendengar keterangannya. Dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat- surat maupun saksi-saksi.
Berdasarkan  bukti  P.3  dan  P.4  terbukti  bahwa  Pemohon  benar-benar  anak kandung  ayah  Pemohon  dari  hasil  perkawinannya  dengan  ibu  Pemohon,  dalam  hal  ini yang  berhak  untuk  bertindak    sebagai    wali    dalam  pernikahan  Pemohon  adalah  ayah sebagai  wali  nasab  sesuai  dengan  urutan  wali  nikah  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  Kompilasi Hukum  Islam.  Pemohon  telah  mendaftarkan  pernikahan  di  Kantor  Urusan  Agama Kabupaten  Blora,  akan  tetapi  ditolak  karena  walinya ‘aḍ al (enggan)  sebagaimana  bukti P.2, oleh  karena itu  atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan ‘aḍ alannya wali Pemohon.
Hakim  menetapkan  ‘aḍ alnya  wali  Pemohon  guna  melangsungkan  pernikahan dengan  wali  hakim  karena  wali  Pemohon  tidak  bersedia  menjadi  wali  nikah  bagi Pemohon. Penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama  Nomor  2  Tahun 1987  yang menyatakan “Bagi  calon mempelai  wanita  yang  akan menikah  di  wilayah  Indonesia  atau  di  luar  negeri/wilayah  ekstra-teritorial  Indonesia ternyata  tidak  mempunyai  Wali  Nasab  yang  berhak  atau  Wali  Nasabnya  tidak  memenuhi syarat  atau  mafqud  atau  berhalangan  atau  adhal,  maka  nikahnya  dapat  dilangsungkan dengan Wali Hakim”, namun berkaitan dengan  permasalahan tersebut  perlu  dibuktikan terlebih  dahulu  tentang ‘aḍ alnya wali Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi  yang  menyatakan  bahwa  keengganan  tersebut  dengan  alasan  ayah  Pemohon meminta mahar yang memberatkan (sebuah truk) yang tidak bisa disanggupi oleh pihak calon suami.
Menurut saksi I, Pemohon dengan calon suami Pemohon telah saling kenal secara dekat,  saling  mencintai,  tidak  ada  halangan  secara  hukum  diantara  keduanya  untuk melangsungkan pernikahan dan dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah , oleh karena  itu  keengganan  ayah  kandung  Pemohon  untuk  menjadi  wali  nikah  dalam perkawinan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.  Wali nikah  telah ‘aḍ al  (enggan) maka sesuai ketentuan  pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo  Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Untuk menyatakan adhalnya Wali  sebagaimana  tersebut  ayat  (1)  pasal  ini  ditetapkan  dengan  keputusan  Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.” dan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan  bahwa “Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  selaku  Pegawai  Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini”, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah  Wali  Hakim,  dalam  hal  ini  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Blora  sebagai  Pegawai Pencatat Nikah.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  maka  permohonan  Pemohon untuk  menikah  dengan  wali  hakim  patut  dikabulkan  oleh  hakim.  Perkara a  quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.
Dalam amar putusan Majelis hakim telah menetapkan perkara wali ‘aḍ al ini dalam putusan Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. yang menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah ‘aḍal;
3. Menetapkan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kabupaten  Blora,  sebagai  wali  hakim dari Pemohon dalam pernikahannya dengan calon suami Pemohon;
4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  seluruh  biaya  perkara  ini sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah;
Demikian  dijatuhkan  penetapan  ini  di  Blora,  pada  hari  Kamis,  tanggal  17
Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Blora  yang  terdiri  dari  Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Muhammad  Rais,  S.Ag.M.Si.  sebagai  hakim-hakim  Anggota  serta  diucapkan  oleh  Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  para Hakim  Anggota  serta  Anjarwisnugroho,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri oleh  Pemohon  tanpa  hadirnya  wali  Pemohon  (Diambil  Dari  Penetapan  Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla.” (Dokumen Pengadilan Agama Blora, n.d.).
B. Analisis  Hukum  terhadap  Putusan  Nomor:  0421/Pdt.P/2020/PA.Bla.  di Pengadilan Agama Blora tentang Permohonan Wali ‘Aḍal Hakim memiliki  fungsi  untuk  menetapkan  dan  menafsirkan  peraturan-peraturan dalam  batas  wewenangnya.  Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  karena bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Menurut  Fence  M.  Wantu “Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma  hukum  tertulis.” (Wantu,  2007).  Sedangkan  menurut  Van  Apeldoorn, “Kepastian hukum  dapat  juga  berarti  hal  yang  dapat  ditentukan  oleh  hukum  dalam  hal-hal  yang konkret” . Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada, bahwa setiap orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak  dan  putusan  dapat  dilaksanakan.  Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan  bagi Yustisiabel  (pencari  keadilan)  terhadap  tindakan  sewenang-wenang  yang  berarti  bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya.  Mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum  dengan  sifatnya  yang  hanya  membuat  suatu  aturan  hukum  memberi  petunjuk kepada  kita  apa  yang  benar  apa  yang  tidak  (Dr.  Holijah,  S.h,  2021).  Suatu  hukum  harus memiliki kepastian hukum yang artinya hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada asas legalitasnya atau peraturan perundang-undangan yang mengatur.
Pada kasus ini terdapat kekurangan dalam syarat pernikahan yakni tidak adanya wali  dikarenakan  wali  menolak  atau  enggan  untuk  menjadi  wali  nikah  di  pernikahan anaknya. Agar pernikahan tetap berjalan maka diperlukan wali hakim sebagai pengganti wali yang enggan atau wali ‘aḍ al dengan mengajukan permohonan penetapan wali ‘aḍ al di pengadilan  agama.  Sudah  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai Wali hakim sebagai pengganti wali ‘aḍ al yakni dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dijelaskan dalam pasal 1 huruf (b) berbunyi “Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali  Nikah  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  tidak  mempunyai  Wali.” Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  juga  terdapat  beberapa  pasal  mengenai  wali  hakim.  Pada  pasal  1  sub  b berbunyi  “ Wali  hakim  ialah  wali  nikah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  atau  pejabat yang  ditunjuk  olehnya,  yang  diberi  hak  dan  kewenangan  untuk  bertindak  sebagai  wali nikah.” Kemudian  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  disebutkan  bahwa “Wali  hakim  baru  dapat bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin menghadirkannya  atau  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau  adhal  atau
enggan”, dan di ayat (2) “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  maka  hakim  memutuskan perkara  wali  ‘aḍ al  Nomor:  0421/Pdt.P/2020/PA.Bla.  dengan  menetapkan  bahwa:  1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2) Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah  Pemohon  adalah ‘aḍ al ;  3)  Menetapkan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kabupaten Blora,  sebagai  wali  hakim  dari  Pemohon  dalam  pernikahannya  dengan  calon  suami Pemohon; 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Jadi,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penetapan  wali ‘aḍ al oleh  majelis  hakim telah  mempertimbangkan  aspek  kepastian  hukum,  dapat  dilihat  dari  pertimbangan- pertimbangan  hakim  yang  merujuk  pada  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di negara Indonesia.
Putusan permohonan wali ‘aḍ al Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. dianggap sudah tepat dengan nilai keadilan yuridis yang memberikan hak sebagai pemohon sesuai dengan Pasal 1 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015 yang berbunyi, “Permohonan untuk memperoleh putusan  atas  penerimaan  permohonan  guna  mendapatkan Keputusan  dan/atau  Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan  dalam  hal  permohonan  dianggap  dikabulkan  secara  hukum  yang  disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.” (Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015). Selain  sudah  mendapatkan  keadilan  dalam  prosedur  yang  berlaku  dalam pengadilan,  permohonan  ini  juga  sudah  mendapatkan  keadilan  sesuai  teologis  syariat Islam. Penegakan keadilan menurut Islam harus memenuhi asas-asas adanya kebebasan jiwa yang mutlak dan memiliki hak serta kewajiban yang sama di hadapan undang-undang juga  di  hadapan  Allah  (Prof.  Zainuddin  Ali,  2006).  Keadilan  dalam  Islam  digantungkan kepada  keadilan  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  dalam  al-Qur'an  dan  didukung  oleh Hadis dari Rasulullah SAW, yakni adil sesuai dengan perintah Allah bahwa konsep kafa’ah yang menjadi pertimbangan utama adalah calon suami Pemohon. Kafa’ah atau kufu’ adalah serupa, seimbang atau serasi, artinya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon  suami  sehingga  masing-masing  tidak  merasa  keberatan  untuk  melangsungkan pernikahan.  Salah  satu  pertimbangan  penting  yang  digunakan  hakim  dalam  perkara permohonan  ini  adalah  agama  yang  baik  serta  berakhlak  karimah.  Tidak  ada  halangan bagi  keduanya  karena  sudah  sama-sama  memiliki  kecocokan  dan  tidak  ada  halangan perihal kafa’ah diantara keduanya. Menurut Mazhab Hanafiyah orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua  mempelai  tersebut  dengan  akad  nikah  dengan  syarat  keduanya kafa’ah ,  dan  jika tidak kafa’ah maka  wali  mempunyai  hak  untuk  membatalkan  atau  memfasakh  akad tersebut.  Tetapi,  dalam  perkara  permohonan  wali  ‘aḍ al  ini  wali  dari  Pemohon  tidak menggunakan kafa’ah sebagai  alasan  penolakan  menjadi  wali  nikah.  Alasan  yang digunakan  justru  diluar  alasan- alasan  yang  bersifat  syara’,  yakni  wali  meminta  kepada calon suami Pemohon sebuah truk, apabila tidak diberikan maka wali enggan menikahkan anaknya.
Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974  tidak  menjelaskan  mengenai kewajiban  adanya  mahar  dalam  pernikahan.  Namun,  KHI  menjelaskan  mengenai  mahar dalam  Pasal  30  yang  menyatakan “Calon  mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada calon  mempelai  wanita  yang  jumlah,  bentuk  dan  jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah pihak.” Dijelaskan pula dalam Pasal 31 yang berbunyi, “Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam.” Menurut ajaran Islam mahar  berlebihan  tidak  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  pernikahan,  karena  dalam Islam  sendiri  mengajarkan  bahwa  mahar  yang  paling  baik  adalah  yang  ringan  artinya
mudah  bisa  dilaksanakan,  orientasi  pernikahan  adalah  ibadah  bukan  materi  atau kedudukan.
Mahar yang paling baik adalah mahar yang paling murah dan tidak memberatkan bagi  pihak  mempelai  pria.  Apabila  mahar  dalam  pernikahan  dibuat  susah  dan memberatkan,  maka  dikhawatirkan  dapat  membuat  pihak  mempelai  pria  yang  akan menikahi  perempuan  tersebut  merasa  terbebani  sehingga  membatalkan  pernikahan tersebut. Dalam perkara Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. Pada perkara ini majelis hakim memfokuskan pada alasan wali enggan menikahkan anaknya dengan alasan tidak syara’. Orientasi  dalam  pernikahan  adalah  ibadah  bukan  dengan  tujuan  menuntut  materi  atau kedudukan.  Pernikahan  sesungguhnya  memiliki  tujuan  mulia  yang  tidak  lepas  untuk mengingat kebesaran Allah SWT, seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Adz-Dzariyaat ayat  49,  yang  artinya: “Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang -pasangan  supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. 51 [Adz Dzariyaat]: 49) Dari  ayat  diatas  sudah  jelas  dikatakan  bahwa  Allah  telah  menciptakan  manusia berpasang-pasangan,  ini  menunjukkan  agar  manusia  senantiasa  mengingat  kebesaran Allah  SWT.  Dijelaskan  pula  dalam  hadis  nabi  yang  menyatakan  bahwa  menikah  adalah sunah Rasulullah SAW, yang artinya: “Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Menikah  itu  termasuk  dari  sunahku,  siapa  yang  tidak  mengamalkan  sunnahku,  maka  ia tidak  mengikuti  jalanku.  Menikahlah,  karena  sungguh  aku  membanggakan  kalian  atas umat-umat  yang  lainnya,  siapa  yang  mempunyai  kekayaan,  maka  menikahlah,  dan  siapa yang  tidak  mampu  maka  hendaklah  ia  berpuasa,  karena  sungguh  puasa  itu  tameng baginya.”(HR. Ibnu Majah).
Sebagai  orientasi  bahwa  pernikahan  bukanlah  hanya  untuk  melampiaskan  hawa nafsu  seksual  saja,  tidak  juga  untuk  menuntut  materi  ataupun  kedudukan.  Selain pernikahan  sebaiknya  diniatkan  dalam  rangka  mendapatkan  ridha  Allah  SWT  untuk mewujudkan  keluarga  yang sakinah  mawaddah  war-  rahmah ,  tentu  didasari  dengan persetujuan kedua calon mempelai serta ridha orang tua atau wali melalui prosesi sakral akad  nikah  dengan  memenuhi  syarat  dan  rukunnya  (Suryantoro,  Rofiq,  2021).  Apabila menikah orientasinya duniawi maka dunia akan menyibukkan kita, jika menikah  karena ukhrawi maka kita akan disibukkan dengan urusan akhirat tanpa melupakan kebutuhan dan  kebahagiaan  kita  di  dunia  (Jaja  Sudarno,  2017).  Majelis  hakim  juga mempertimbangkan tujuan dari pernikahan tersebut. Alasan materi tidak dapat dijadikan sebagai  alasan  untuk  seorang  wali  menolak  atau  enggan  menikahkan  anaknya,  karena pada dasarnya kembali pada penjelasan diatas bahwa pernikahan bertujuan untuk ibadah kepada Allah tanpa ada tuntutan untuk mencapai kepuasan materi dan kedudukan saja.
Manfaat  hukum  yang  diperoleh  dari  putusan  permohonan  wali ‘aḍ al Nomor: 0421/Pdt.P/2020/PA.Bla. adalah dapat dilihat dari manfaat secara Maqasid Syari’ah . Pada prinsipnya Islam memiliki tujuan pernikahan yang dapat diringkas ke dalam lima pokok pikiran yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, hal ini yang kemudian terkenal  dengan  istilah maqasid  syari’ah (Azizi,  2020).  Dalam maqasid  al- syari’ah pernikahan mencakup 3 pokok pikiran, yaitu memelihara agama (hifz al-din) , keturunan (hifz al-nasl) dan jiwa (hifz al-nafs) . Pernikahan dapat memelihara agama jika dilihat dari sisi bahwa pernikahan merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga agar terhindar dari maksiat, zina dan tindakan asusila yang diharamkan oleh agama. Pernikahan diharapkan dapat menjaga dan mendidik keturunan (hifz al-nasl), serta sebagai setengah dari agama (hifz  al-din), sehingga  mereka  yang  telah  berumah  tangga  dianggap  telah  sempurna agamanya.  Kesimpulannya  bahwa  seluruh  aspek  pembagian  dalam maqasid  syari’ah memberikan  manfaat  dapat  memengaruhi,  berkaitan,  atau  berperan  penting  dalam mewujudkan keluarga yang sakinah yang diuraikan sebagai berikut:
1. Menjaga  agama (Hifz  al-din), yaitu  tanggung  jawab  suami  sebagai  kepala  rumah tangga  dalam  menjaga  dan  membina  keluarga  sehingga  menjadi  keluarga  Islam yang sesuai dengan syariat ketetapan Allah SWT.
2. Menjaga jiwa (Hifz al-nafs), yaitu tugas dan tanggung jawab suami dalam menjaga kemuliaan  istrinya  dan  sebaliknya  istri  juga  bertanggungjawab  untuk  menjaga kemuliaan  suaminya,  keduanya  memiliki  kewajiban  untuk  saling  menjaga keluarganya agar selalu dalam keadaan yang aman dan tenteram.
3. Menjaga akal (Hifz al-aql), yaitu saling menjaga dalam keluarga agar tetap dalam keadaan  Islam,  tidak  berperilaku  menyimpang  dari  syariat  Islam,  dan  tidak melanggar larangan-larangan Allah SWT.
4. Menjaga harta (Hifz al-mal), yaitu suami memiliki kewajiban dalam menjaga harta, dengan  kata  lain  suami  harus  memberikan  nafkah  kepada  istrinya  walaupun dengan keterbatasan usia yang terkadang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.
5. Menjaga  keturunan (Hifz  al-nasl), maknanya  sebuah  pernikahan  memiliki  tujuan yang  salah  satunya  adalah  untuk  melanjutkan  keturunan  (Lahati  &  Suleman,
2020).  Memelihara  keturunan  termasuk  bagian  dari  kebutuhan  primer  yang didapatkan  dari  hasil  pernikahan.  Islam  mengatur  masalah  pernikahan  dengan berbagai  persyaratan di dalamnya  salah satunya adalah  larangan  berzina karena dianggap  mengotori  kemuliaan  manusia,  dan  untuk  menghindari  berzina  salah satunya adalah dengan menikah.

## KESIMPULAN
Keputusan  majelis  hakim  untuk  mengabulkan  permohonan  penetapan  wali ‘aḍ al sudah  sesuai  dengan  konsep  dalam maqasid  syari'ah terutama  menjalankan  sunah  Nabi sebagai ibadah dan dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Pernikahan yang kedua calon mempelainya sudah siap dan tidak ada halangan apapun sebaiknya di segerakan karena apabila terlalu lama tidak segera melangsungkan pernikahan ditakutkan akan terjadi hal- hal  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Dalam  kasus  permohonan  wali ‘aḍ al ini  kedua  mempelai  sudah  siap  lahir  dan  batin  untuk  menikah,  namun  wali  dari Pemohon menolak menjadi wali nikah dikarenakan wali meminta mahar sebuah truk yang tidak sesuai dengan alasan syara’ dan dirasa memberatkan bagi calon mempelai laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan permohonan wali ‘aḍ al di Pengadilan Agama.

## REFERENSI
Arikunto, S. (2007). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cetakan, K). Bhineka Cipta.
Budi  Wanan  Salaka.  (n.d.). Apakah  yang  dimaksud  dengan  Petitum  di  dalam  hukum?  - Hukum / Ilmu Hukum - Dictio Community . Dr. Holijah, S.h, . M.H. (2021). Pengantar Ilmu Hukum . Prenada Media. Harahap, M. Y. (2012). Hukum Acara Perdata . Sinar Grafika. Jaja  Sudarno.  (2017). Orientasi  Pengetahuan  Pra  Nikah  bagi  Capasutri – LINTAS  GAYO .
Kementerian Agama Bengkulu Tengah.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Kencana.
Prof. Zainuddin Ali, M. . (2006). Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia . Sinar Grafika.
Azizi, A. Q. (2020). Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Kontekstual. In JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities) (Vol. 1, Issue Vol 5, pp. 14 – 31). UIN Walisongo Semarang.
Azizi,  A.  Q.  Ali  Imron,  and  Bagas  Heradhyaksa  (2020).  Fulfillment  of  Civil  Rights  of Extramarital  Children  and  Its  Effect  on  Social  Dimensions.    I jtihad:  Jurnal  Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 20, No. 2.
Azizi, A. Q. (2016). Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
Faizal,  Liky  (2016) .  Akibat  Hukum  Pencatatan  Perkawinan.” Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah Vol. 8, No. 2.
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247. Fakhruddin,  A.  and  Muhamad  Hasan  Sebyar  (2019).  Pluralisme  Hukum  (Studi  Kasus Pandangan  Hakim  Dan  Tokoh  Masyarakat  Kabupaten  Pasuruan).  J ournal  of  Islamic Family Law dianalisis Vol. 1, No. 2.
Lahati, N. M., & Suleman, Z. (2020). Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan.
As-Syams , 1 (1), 91 – 101. https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-
SYAMS/article/download/139/91
Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. Ahsana Media ,
7 (02), 38 – 45. https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45
Wantu,  F.  M.  (2007).  Antinomi  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim. Berkala  Mimbar Hukum , 9 (1), 359.

## Wawancara:
Su’aidi, Farhan Munirus. Wawancara. Purwodadi, 30 Desember 2021 Website:
Abdullah,  KH.  Fawaid.  “Kenali  Dulu  Syarat  Mahar  Sebelum  Nikah  |  Tebuireng  Online.” Tebuireng  Online.  Last  modified  2019.  Accessed  November  22,  2021. https://tebuireng.online/kenali-dulu-syarat-mahar-sebelum-nikah/.
Fauzie,  Mahbub.  “Ka.KUA  Pondok  Kelapa:  Menikah  Untuk  Ibadah  Bukan  Nafsu.” Lintasgayo.co.  Last  modified  2021.  https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/501053- kakua-pondok-kelapa-menikah-untuk-ibadah-bukan-nafsu.
Hafizhah,  Abu.  “Al -Bayyinatul  Ilmiyyah  Fii  Mas'alatil  Fiqhiyyah  (Ensiklopedia  Fiqih Islam).” albayyinatulilmiyyah.wordpress.com (2013).
Hibatullah,  Thareq  Akmal  Thareq  Akmal.  “Persyaratan  Perkawinan  Di  Indonesia.” Smartlegal.id. Last modified 2018. https://smartlegal.id/hukum- keluarga/2018/12/07/persyaratan-pernikahan-di-Indonesia Peraturan Perundang-Undangan:
______.“Diambil  Dari  Penetapan  Nomor:  0421/Pdt.P/2020/PA.Bla.”  Dokumen  Pengadilan Agama Blora, n.d.
______.“KONDISI  GEOGRAFIS - Website  Pemerintah  Kab  Blora.”  Accessed  December  10, 2021. https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164.
______.“Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.” ______.“PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015,” n.d.
______.“Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor?: 144/KMA/VIII/2007.”
Mahkamah Agung Republik Indonesia, no. 021 (2007): 1.
______.“Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.” Accessed January 5, 2022. https://www.regulasip.id/book/10834/read.
______.“Visi & Misi.” Accessed December 10, 2021. https://www.pa - blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi.
______.“Wilayah Yurisdiksi.” Accessed December 10, 2021. https://www.pa - blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.
Departemen Agama R.I. “Bahan Penyuluhan Hukum,” 2004. Kementrian Agama RI. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (2018). Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an. “Qu'an Kemenag,” 2021.
Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011. http://www.elsevier.com/locate/scp.
Mahkamah Agung RI. “Undang -Undang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” n.d .
Pengadilan Agama Ambon. “Kandungan Putusan” 7 (2015): 1 -3.

## Copyright Holder:
© Nisrinah Zulfati (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under: CC BY SA