1 efraimyudha@gmail.com
Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2022, 11 (1): 73-95

## TAHAPAN GERAKAN SOSIAL SIDNEY TARROW DALAM KASUS SERIKAT PETANI
PIONDO SULAWESI TENGAH
Efraim Yudha Irawan 1 , Wahyu Gunawan 2 , Munandar Sulaeman 3

## Abstract
This  study  discusses  the  emergence  of  a social  movement  based  on  farmer independence  in  Piondo,  Central  Sulawesi.  The  movement  emerged  as  a response to the conflict between farmers and PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) and  PT  Berkat  Hutan  Pusaka  (BHP).  The  data  search  was  carried  out qualitatively  with  the  case  study  method.  The  stages  of  the  movement  that emerged were read from the perspective of Sidney Tarrow where there were five  stages  carried  out  by  farmers.  Analysis  with  the  survival  mechanism perspective  of  James  Scott  shows  that  during  the  struggle  for  land acquisition, farmers must reduce the quality of their food, make independent efforts  to  find  additional  income,  so  that  a  network  is  formed  for  them  to survive and regain their agricultural land.

## Keywords: Social Movement, Conflict, Farmer, Survival

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  munculnya  gerakan  sosial  yang  berbasis pada  kemandirian  petani  di  Piondo,  Sulawesi  Tengah.  Gerakan  muncul sebagai  respon  atas  konflik  antara  petani  dengan  PT  Kurnia  Luwuk  Sejati (KLS) dan PT Berkat Hutan Pusaka (BHP). Pencarian data dilakukan secara kualitatif dengan metode studi kasus. Tahapan gerakan yang muncul dibaca dengan perspektif Sidney Tarrow dimana ada lima tahapan yang dilakukan petani.  Analisis  dengan  perspektif  mekanisme  bertahan  hidup  James  Scott menunjukkan  bahwa  selama  memperjuangkan  pembebasan  lahan,  petani harus  menurunkan  kualitas  pangannya,  melakukan  swadaya  mencari tambahan  pendapatan,  hingga  terbentuk  jaringan  bagi  mereka  untuk bertahan hidup dan mendapatkan kembali lahan pertaniannya.
Kata Kunci: Gerakan Sosial, Konflik, Petani, Bertahan Hidup

## PENDAHULUAN
Ketimpangan struktur penguasaan sumber-sumber agraria
merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  munculnya  konflik  agraria  dan kemudian  menjadi  suatu  gerakan  sosial.    Lahirnya  konflik  agraria  ini, umunya didasari pada perebutan kekuasaan sumber-sumber agararia dengan
berbagai  kepentingan.  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  negara  agraris rupanya  memiliki  sejarah  panjang  dalam  mengalami  konflik  berkaitan dengan  agraria.  Konflik  agraria  di  Indonesia  sudah  berjalan  dengan  cukup lama,  yaitu  pada  tahun  1970  dimana  konflik  yang  muncul  adalah  antara pemerintah dengan masyarakat (Sabar 2017; Wahyudi 2010).
Jika  merujuk  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (3), secara  tegas  mengamanatkan  bahwa  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasi  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesa-besarnya kemakmuran  rakyat.  Namun  pada  kenyataannya  banyak  konflik  agraria yang  terjadi  dipicu  oleh  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  tepat  sasaran dalam  memberikan  ruang  bagi  para  kuasa  modal  yang  bergerak  di  bidang pertambangan  maupun  industri  perkebunan  sawit.  Berkembangnya  industri minyak  kelapa  sawit  menjadikan  sumber  daya  lahan  semakin  terbatas, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan perkebunan inti-plasma untuk mengkonversi  lahan  milik  masyarakat  menjadi  perkebunan  sawit  yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan kapital yang membutuhkan lahan yang cukup  luas  dalam  pengelolaanya  (Putra  2020).  Akibatnya,  kini  eksploitasi dan  ekstraksi  sumber-sumber  agraria  dan  sumber  daya  alam  lainnya  lebih banyak  untuk  melayani  kepentingan  ekonomi  pasar  daripada  untuk kepentingan  rakyat  sendiri  (Cahyono  2017).  Padahal,  masyarakat  yang tinggal  di  wilayah  tersebut  didominasi  oleh  masyarakat  petani  yang  juga membutuhkan  lahan  garapan  sebagai  pekerjaan  utama.  Inilah  yang kemudian menyulut adanya konflik petani dan perusahaan.
Konflik  tersebut  muncul  karena  petani  merasa  dirugikan  dengan adanya  perluasan  lahan  tanpa  diberikan  ganti  rugi  sebelumnya  oleh perusahaan  maupun  pemerintah.  Petani  pada  posisi  ini  sebagai  pihak  yang disingkirkan dan tidak dianggap penting, sehingga ganti rugi kepada mereka seolah  bukan  menjadi  prioritas  yang  utama  (Bernstein  2019).  Perusahaan sendiri  bersikap  tidak  transparan  mengenai  luas  lahan,  pembagian keuntungan,  serta  ketidakjelasan  hak  atas  tanah.  Dalam  perluasan  lahan perkebunan,  perusahaan  dan  pemerintah  melakukan  kerjasama  untuk memanfaatkan lahan masyarakat melalui proses jual beli dengan harga yang cukup  murah  (Fahrimal  and  Safpuriyadi  2018).  Kemudian,  semangat mencari  keadilan  dan  kesejahteraan  melalui  perlawanan  terhadap  belenggu
penindasan  telah  mendorong  munculnya  gerakan  sosial  dimana  kaum tertindas  memposisikan  diri  sebagai  subjek  yang  aktif  dalam  menentukan masa depannya dan melalui gerakan kaum perempuan (Zaiful 2020).
Data  terbaru  yang  diungkapkan  Dewi  Kartika  selaku  Sekjen Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  permasalahan  di  Indonesia menunjukkan bahwa konflik tertinggi terjadi pada sektor perkebunan. Pada tahun 2021, kasus naik menjadi 122 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak  87  kasus.  Selanjutnya,  konflik  tertinggi  kedua  pada  sektor kehutanan  yaitu  41  kasus  yang  juga  meningkat  100%  dibandingkan  tahun 2019  sebanyak  20  kasus.  Kasus-kasus  tersebut  secara  total  telah menimbulkan kerugian kepada 359 daerah dengan 135.332 Kepala Keluarga (KK) di seluruh Indonesia (Fadli 2021).
Dari  sebaran  data  konflik  agraria  yang  dihimpun  KPA,  secara geografis 241 letusan konflik agraria di tahun 2020 terjadi di 30 provinsi di Indonesia. Sulawesi tengah menjadi salah satu provinsi  yang tak luput dari konflik agraria yang terjadi (KPA 2021).
Berdasarkan berita yang dimuat di metrosulteng.com mengungkapkan bahwa  konflik  agraria  yang  terjadi  di  beberapa  Kabupaten  di  Sulawesi Tengah  di  antaranya  Kabupaten  Banggai,  Kabupaten  Morowali  Utara, Kabupaten  Donggala,  dan  Kabupaten  Buol  merupakan  konflik  yang didominasi  oleh  rusahaan-perusahaan  perkebunan  sawit  skala  besar  yang menimbulkan konflik terhadap petani. Di Kabupaten Banggai terdapat kasus perampasan lahan, alih fungsi kawawasan hutan dan kriminalisasi terhadap Ibu  Samria  oleh  PT  Kurnia  Luwuk  Sejati.  Di  wilayah  yang  sama,  PT Sawindo  Cemerlang  melakukan  kriminalisasi  pada  seorang  petanin transmigran bernama Bapak Suparman.
Konflik  agraria  diawali  dengan  lahirnya  pemikiran-pemikiran  kritis, diskusi, dan berbagai aksi kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk saling menyelamatkan  diri  dari  dampak  konflik  lahan  dan  melawan  ekspansi kapital  (Novianto  2017).  Proses  penguatan  organisasi  petani  sangat dibutuhkan  dalam  momen  mendapatkan  lahan  garapan  (Hak,  Nonci,  and Budiarto  2019).  Melalui  diskusi  yang  dilakukan  kemudian  melahirkan aksi atau tindakan untuk mengubah kondisi yang ada, seperti aksi protes maupun lobi kepada pemerintah terkait. Beberapa upaya yang sering dilakukan oleh
petani demi mempertahankan haknya atas lahan biasanya dilakukan melalui organisasi, aliansi, dan jejaring masyarakat tani.
Menggunakan  perspektif  gerakan  sosial  milik  (Tarrow  1993), penelitian  ini  membahas  secara  khusus  mengenai  siklus  atau  tahapan gerakan  sosial  kolektif  berkaitan  dengan  konflik  agraria  di  wilayah  Toili, Piondo,  Sulawesi  Tengah.  Dalam  melihat  dinamika  gerakan  sosial,  Tarrow menawarkan  adanya  lima  tahapan  yang  dikaitkan  dengan  aksi  protes terhadap  penguasa  yang  dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat  tertekan (Tarrow  1993:284–86):  (1) Heightened  conflic t,  yaitu  ketika  permasalahan muncul dalam suatu sistem sosial, tidak hanya pada konteks industri tetapi juga  pada  lingkungan  pedesaan  ataupun  institusi  pendidikan;  (2) Geographic and sectoral diffusion, ketika ide atau gagasan gerakan tersebar dari  daerah  yang  berkonflik  (central)  dan  meluas  ke  daerah  lain ( pheripheral )  inilah  yang  kemudian  memicu  munculnya  gelombang  protes secara  massal;  (3) Social  movement  organizations ,  yaitu  munculnya organisasi untuk memastikan strategi dan hasil yang ingin dicapai; (4) New frames  of  meaning, ketika  gerakan  protes  yang  dilakukan  sebelumnya melahirkan  ideologi-ideologi  baru  yang  menjadi  landasan  pemahaman  atas realitas  yang  dialami;  (5) Expanding  repertoires  of  contention atau memperluas  repretoar  pertikaian.  Repertoar  adalah  istilah  yang  sering digunakan  oleh  Charles  Tilly  dan  Sidney  Tarrow  untuk  menganalogikan “nyanyian”  gerakan  yang  selalu  digaungkan  dalam  protes-protes  sosial. Pada  siklus  ini,  gerakan  sosial  menjadi  wadah  bagi  gerakan  atau  protes- protes baru yang akan muncul kemudian.
Siklus  yang  ditawarkan  oleh  Tarrow  (1995)    bukanlah  proses  yang selesai  dimana  gerakan  akan  habis  atau  hilang  ketika  protes  sudah dilakukan.  Justru,  Tarrow  sekali  lagi  menekankan  adanya  keberlanjutan pada siklus yang kelima dimana gerakan sosial menjadi wadah bagi alat-alat protes  yang  baru.  Penekanan  juga  disampaikan  pada  siklus  ketiga  dimana keberadaan  organisasi  menjadi  cara  untuk  memastikan  gerakan  memiliki strategi dan hasil yang jelas.
Gerakan  sosial  tidak  selalu  berkaitan  dengan  organisasi  yang terbentuk  secara  formal.  Akan  tetapi,  Tarrow  lebih  berfokus  pada  aksi gerakan  itu  sendiri  secara  keseluruhan  daripada  formalisasi  organisasinya.
Keberlanjutan  menjadi  kekuatan  yang  dinilai  sebagai  indikator  penting untuk  mewujudkan  perlawanan  kepada  pihak  penguasa  (Tarrow  2011). Meskipun  pada  praktiknya,  organisasi  formal  dengan  atribut-atributnya memiliki  peluang  untuk  menjaga  perjuangan  tetap  berlanjut  dalam  jangka waktu yang lama, kajian Tarrow lebih mengarah pada dinamika yang terjadi di dalam gerakan untuk mencapai tujuan bersama.
Penelitian  ini  berfokus  pada  konflik  agraria  yang  terjadi  di  Desa Piondo,  Kecamatan  Toili,  Luwuk,  Sulawesi  Tengah  yang  terjadi  antara petani  Toili  dengan  PT  Kurnia  Luwuk  Sejati  (KLS)  dan  PT  Berkat  Hutan Pusaka (BHP). Permasalahan muncul pertama kali ketika sekitar tahun 1990 pemerintah menerbitkan ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT BHP dan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT KLS. Pada praktiknya, pemberian ijin  ini  menimbulkan  konsekuensi  perampasan  tanah  adat,  perampasan, penggusuran  lahan  bersertifikat,  pembabatan  hutan,  dan  sengketa  proyek transmigrasi  yang  mengorbankan  kehidupan  sosial  ekonomi  petani  dan lingkungan  ekologis  lahan  pertanian  (Aprianto  2013;  Badrah  2011).  Rasa keterancaman  mereka  dan  menyebarluaskannya  kepada  publik  lewat  aksi- aksi  yang  dilakukann  di  lapangan,  serta  lewat  penyebarluasan  berita  yang dalam  hal  ini  memanfaatkan  hubungan  yang  terjalin  dengan  media  massa (Putra, Alfiandi, Afrizal 2021)
Kemudian,  dengan  menggunakan  teori mekanisme  survival pandangan  Scott  (1994)  penelitian  ini  ingin  melihat  kemandirian  secara ekonomi  dan  sosial  yang  lahir  dari  gerakan  yang  awalnya  bertujuan  untuk melayangkan aksi protes. Menururt Scott (1994) tindakan survival biasanya disebut  juga  dengan  etika  subsistensi,  yaitu  etika  bertahan  hidup  dalam kondisi  minimal.  Dalam  pandangannya,  Scott  mengemukakan  bahwa keluarga  petani  harus  dapat  bertahan  melalui  tahun-tahun  dimana  hasil bersih  panenya  atau  sumber-sumber  lainnya  tidak  mencukupi  untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya
Ciri  dari  pandangan  ini  adalah  petani  berusaha  seminimal  mungkin untuk menghindar dari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya. Tidak berfokus pada mendapatkan keuntungan yang besar dan mengabaikan risiko  atau  dampak  buruk  yang  akan  terjadi.  Para  petani  harus  bertahan hidup  di  masa  sulit  dengan  mengkonsumsi  makanan  yang  mutunya  lebih
rendah  dengan  hanya  makan  sekali  dalam  sehari.  Kemudian  pada  tingkat keluarga,  ada  berbagai  alternatif  substensi  yang  dapat  digolongkan  sebagai swadaya,  seperti  berjualan  kecil-kecilan,  bekerja  sebagai  tukang  kecil, sebagai  buruh  lepas  atau  harus  bermigrasi.  Ketiga  adalah  jaringan  dan lembaga  yang  berada  diluar  keluarga  yang  dapat  membantu  dan  memiliki fungsi sebagai peredam-kejuatan di masa sulit petani (Scott 1994:40–41).
Penelitian ini  berupaya  memberikan  gambaran mekanisme  bertahan hidup  yang  dilakukan  oleh  petani  di  Piondo  dengan  melakukan  berbagai macam  cara  dan  berujung  pada  terbentuknya  serikat  tani.  Menarik  bahwa kemandirian  secara  ekonomi  dan  sosial  justru  lahir  dari  gerakan  yang awalnya  bertujuan  untuk  melayangkan  aksi  protes.  Oleh  karena  itu,  tulisan ini  membahas  bagaimana  teori  mekanisme  survival  membaca  dinamika yang  terjadi  dalam  tahapan  gerakan  kelompok  petani  Piondo  mulai  dari gerakan  sosial  yang  bersifat  protes  menjadi  gerakan  yang  bersifat memberdayakan.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  lapangan  yang  dilakukan secara  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Melalui  metode  ini,  peneliti bermaksud  memahami  peristiwa  yang  dialami  Serikat  Petani  Piondo  dari segi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aktivitas lain yang dilakukan oleh  kelompok  tani  dalam  kondisi  yang  natural  (Cresswell  2010;  Stake 1995).  Peneliti  sudah  melakukan  pengamatan  atau  observasi  secara langsung  di  desa  Piondo  untuk  mengumpulkan  data  dan  memahami  siklus tahapan  terbentuknya  gerakan  Serikat  Petani  Piondo.  Wawancara  dan observasi  dilakukan  dengan  terjun  langsung  terlibat  dengan  komunitas  dan berbicara kepada individu-individu kunci informasi mengenai terbentuknya serikat  dan  bagaimana  perkembangan  yang  dialami  sejak  pertama  kali gerakan sosial dilakukan (Cresswell 2010:254).
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Piondo,  Kecamatan  Toili,  Kabupaten Luwuk,  Sulawesi  Tengah.  Peneliti  melakukan  wawancara  dan  observasi partisipasi dimana peneliti tidak hanya sebagai pengamat tetapi juga terlibat dalam  kegiatan  sehari-hari.  Narasumber  yang  menjadi  kunci  informasi  di
sini  adalah Joko  sebagai  sekretaris  petani  Piondo  yang  menjalankan  fungsi koordinasi  dan  pengarsipan  data-data  serikat.  Kedua  adalah  Heru  sebagai salah  satu  ketua  harian  Serikat  Petani  Piondo.  Narasumber  ketiga  adalah Edy  yang  sejak  awal  mula  perjuangan  sudah  berperan  aktif  dalam pengembangan pola-pola pertanuan alami.
Analisi  data  studi  kasus  (Yin  2009)  dilakukan  dengan  melakukan perjodohan pola dengan mengamati hasil wawancara dengan hasil observasi sehingga  memungkinkan  untuk  ditemukan  data  yang  valid.  Ini  yang kemudian  digunakan  sebagai  dasar  masuk  ke  tahap  eskplanasi  untuk membuat  bangunan  penjelasan  atas  apa  yang  terjadi  dalam  kasus  gerakan Serikat  Petani  Piondo.  Penerapan  analisis  deret  waktu  digunakan  untuk melihat  adanya  pola  perkembangan  informasi  dan  kejadian  dari  waktu  ke waktu.  Melalui  analisis  data  ini,  peneliti  bisa  mendapatkan  pola terbentuknya  serikat  tani  dalam  bentuk  tahapan-tahapan  gerakan  serta kompleksitas kasus yang terjadi di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Kemunculan Konflik Petani dengan Perusahaan
Konflik atas perebutan lahan yang terjadi di Dataran Toili, Kabupaten Banggai, memuncak pada penangkapan petani atas tuduhan pembakaran alat berat  yang  dilakukan  oleh  petani.  Aksi  ini  bermula  dari  pihak  perusahaan yang  semakin  memperluas  ekspansinya  dan  bahkan  sampai  melakukan penggusuran  di  wilayah  lahan  yang  dikuasai  dan  dikelola  oleh  petani. Setidaknya  ada  24  orang  petani  yang  ditangkap  atas  tuduhan  pembakaran alat  berat.  Aksi  demonstrasi  yang  dilakkan  oleh  petani  setidaknya  sebagai bentuk mempertahankan diri terhadap hak atas tanah yang mereka kelola.
Berdasarkan  penelusuran  dokumen  yang  dilakukan,  konflik  agraria penguasaan  lahan  antara  masyarakat  Desa  Piondo  dan  Desa  Bukit  dengan PT. Berkat Hutan Pusaka (BHP) dan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) sudah berlangsung  lama.  Konflik  agraria  ini  terjadi  dimulai  ketika    PT  BHP  dan PT  KLS  mulai  melakukan aktivitas  perkekbunan  kelapa  sawit.  Setidaknya, sekitar  184  Ha  areal  perkebunan  milik  petani  Desa  Piondo  tumpang  tindih
dengan  areal  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  milik  perusahaan  (Badrah 2011).
Berdasarkan SK Menhut Nomor 146/kpts-II/1996, 4 April tahun 1996, PT.BHP  memegang  izin  HTI  seluas  13.400  Ha  di  wilayah  Toili  dan  Toili Barat.  Pada  awalnya,  PT  BHP  merupakan  perusahaan  patungan  dari  PT Kurnia  Luwuk  Sejati  (KLS).  Namun  saat  ini  PT  KLS  sudah  mengakuisisi seluruh saham perusahaan.
Menurut  penuturan  Joko  sebagai  salah  satu  petani  desa  Piondo, konflik  ini  bermula  ketika  pada  tahun  2007,  perusahaan  mulai  melakukan penggusuran untuk perluasan perkebunan sawit yang kemudian pada proses penggusuran itu lahan perkebunan yang bersertifikat milik masyarakat Desa Piondo juga ikut tergusur. Bagi Bapak Joko, lahan tersebut merupakan lahan produktif dan menjadi sumber kehidupan sebagai penopang hidup.
Pada  tahun  2008  perlawanan  petani  mulai  muncul  melalui  berbagai bentuk  aksi  protes,  salah  satu  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan penguasaan  pada  tanah-tanah  yang  diklaim  oleh  perusahaan.  Perlawanan terhadap pihak perusahaan dilakukan karena keresahan yang petani rasakan atas semakin berkurangnya tanah/lahan garapan.
Joko  sebagai  sekretaris  serikat  petani  Piondo,  “ setiap  hari  kami bersama  kawan-kawan  harus  menginap  di  kebun,  selain  terus  menanam, menjaga dan merawat tanaman, kami juga harus menjaga tanah kami dari mandor-mandor  perusahaan  yang  terus  manam  sawitnya  di  lahan  kami. Bahkan  beberapa  kali  kami  sempat  menghindar  akibat  mereka  mengajak polisi pada saat menanam .”
Tindakan-tindakan  yang  mulai  masif  dilakukan  oleh  PT  KLS  pada tahun  2008,  di  antaranya  adalah  penggusuran  untuk  menggunakan  lahan pertanian  yang  sudah  ditanami  oleh  petani  Piondo.  Tanaman  tani  tersebut digusur dan ditanami kembali dengan kelapa sawit milik perusahaan. Tidak hanya  itu,  perusahaan  juga  melakukan  penimbunan  jalan  yang  menutup akses petani Piondo ke lahan pertanian mereka sendiri.
Proses  penggusuran  dan  penanaman  yang  seringkali  dilakukan  oleh perusahaan mendapat pendampingan dari pihak aparat aparat negara, dalam hal  ini  adalah  aparat  kepolosian  dan  TNI  setempat  (Polsek  dan  Babinsa).
Keadaan yang semakin memprihatinkan ini, membuat petani semakin keras melakukan protes dan perlawanan.
Seperti yang dikatakan oleh Bapak Heru selaku salah satu ketua harian serikat petani Piondo : “ saat itu, saya dan kawan-kawan begitu kuatir atas nasib kami, mau tidak mau kami harus bersatu, sama-sama berjuang. Tidak bisa  berjuang  sendiri-sendiri.  karena  petani  mengalami  kesulitan,    karena sawah  hendak  tidak  mencupuki,  keluarga  semakin  bertambah  sementara tanah  itu  itu  saja , sementara  ada  perusahaan  yang  diberikan  ijin  untuk menjarah dan diberikan ijin yang skala luas.
Bersama dengan Front Advokasi Sawit (FRAS), aliansi yang dibentuk oleh  beberapa  NGO  melakukan  proses  pendampingan  dan  pengadvokasian kasus-kasus  sengketa  lahan  yang  berada  di  Tulawesi  Tengah.  Para  petani Piondo melakukan protes terhadap PT. KLS dalam bentuk aksi demonstrasi bersama-sama yang dilakukan beberapa kali di Kota Luwuk.
Berdasarkan  temuan  dan  catatan  lapangan,  penimbunan-penimbunan jalan  yang  dilakukan  oleh  PT  KLS  setidaknya  terjadi  pada  bulan  Oktober 2009  dan  bulan  Mei  2010.  Pada  penimbunan  yang  dilakukan  di  bulan  Mei 2010, perusahaan mendapatkan pengawalan dari aparat negara ± 350 orang aparat  TNI  yang  berasal  dari  KODIM  1308  Luwuk.  Proses  ini  kemudian memancing  reaksi  keras  para  petani  yang  berujung  pada  pembakaran  alat berat buldozer dan eksavator milik perusahaan serta pembakaran salah satu camp milik perusahaan.
Aksi  protes  masyarakat  ini  tidak  terjadi  begitu  saja.  Sebelum melakukan  tindakan  pembakaran,  masyarakat  sudah  beberapa  kali mengusahakan  negosiasi  kepada  PT  KLS.  Pada  kesempatan-kesempatan tersebut,  masyarakat  menyampaikan  bahwa  upaya  negosiasi  yang  mereka tuntut  bertujuan  agar  tidak  perlu  ada  tindakan  anarkis  yang  merugikan banyak pihak. Akan tetapi, upaya tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pihak  perusahaan.  Hingga  pada  akhirnya,  tanggal  26  Mei  2010 terjadi  aksi besar-besaran yang terdiri dari beberapa desa, antara lain Desa Piondo, Desa Bukit Jaya, Desa Singkoyo, Desa Mekarsari, Desa Moilong, dan Desa Tou. Selain  petani,  aksi  ini  juga  diikuti  oleh  para  masyarakat  penambang  emas tradisional yang ikut meminta dibukanya jalan akses masuk.
Aksi massa yang tidak ditanggapi oleh PT. KLS ini akhirnya memicu tindakan anarkis  yang secara spontan dilakukan warga  yang berjuang. Satu unit  Ekskavator,  satu  BullDoser,  dan  satu  camp  milik  PT  KLS  menjadi sasaran  emosi  perjuangan  warga  pada  waktu  itu.  Buntut  dari  aksi  tersebut, sebanyak 23 petani ditangkap bersama dengan seorang aktivis bernama Eva Susanti atau yang kemudian dikenal sebagai Eva Bande.
Perjuangan  kemudian  berlanjut  pada  pembebasan  23  petani  dan  Eva Bande dari jeratan hukum yang memvonis Eva Bande 4 tahun penjara oleh Pengadilan  Negeri  Luwuk.  Proses  tersebut  berlangsung  sangat  cepat. Selanjutnya,  pihak  Eva  Bande  melakukan  permohonan  banding  ke Pengadilan Tinggi Palu, namun menerima penolakan di tingkat kasasi.  Eva Bande  tidak  berjuang  sendirian,  dia  didukung  oleh  kuasa  hukum  yang tergabung  dalam  Tim  Advokasi  Anti  Kriminalisasi  Aktivis  dan  Petani Banggai.  Mereka  melakukan  Permohonan  Peninjauan  Kembali  (PK).  Pada tanggal 4 September 2014, dilakukan sidang perdana PK bagi Eva Bande di Pengadilan Negeri Luwuk (LBH-Jakarta 2014).
Sejak 2016, pemerintah Desa dan serikat petani  Piondo bekerja sama dengan  Yayasan  Merah  Putih  dan  Simpul  Layanan  Pemetaan  Partisipatif serta  beberapa  mahasiswa  Universitas  Tadulako  yang  turut  ambil  bagian, melakukan  proses  pemetaan  secara  partisipatif  bersama  para  petani.  Proses ini dilakukan untuk memperjelas status lahan yang dimiliki oleh petani. Dan digunakan  sebagai  basis  data  perlawanan  untuk  mendapatkan  pengakuan hak  atas  tanah  yang  dimiliki.  Proses  diawali  dengan  melakukan  pendataan subjek dan objek lahan garapan sampai pada proses penguatan organisasi.
Gambar 1. Bapak menjelaskan peta kawasan yang diperjuangkan
Kemudian,  Bersama  dengan  Konsorsium  Pembaharuan  Agraria, melalui  program  Desa  Maju  Reforma  Agraria  (DAMARA),  sebagai perwujudan  Desa  berbasis  reforma  agraria,  dijadikan  sebagai  satu  program strategis  untuk  memetakan  potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  mulai pada  tahun  2017  dengan  beberapa  proses  penguatan  kapasitas  organisasi atau serikat tani.  Penguatan kapasitas dimulai dengan melakukan pelatihan pertanian  organik,  memahami  potensi  desa  yang  bisa  diolah,  hingga membuat produk turunan yang dapat meningkatkan nilai jual hasil.
Gambar 2. Pelatihan peningkatan Kapasitas
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Menurut perkataan Bapak Edy, selaku ketua pengembangan pertanian alami  Serikat  petani  Piondo,  dalam  mewujudkan  DAMARA,  organisasi mencoba  melakukan  sinergi  dengan  program  pemerintah  desa  dalam meningkatkan  hasil  panen  petani  yang  ada  di  desa.  Salah  satu  langkahnya adalah  dengan  membantu  melalui  proses  pemasaran  dan  kelengkapan dokumen terkait pengurusan izin BPOM.

## Pembahasan

## Tahapan Gerakan Petani
Dinamika  gerakan  sosial  kelompok  tani  Piondo  dijelaskan  dalam siklus yang dikemukakan oleh Tarrow (1993:284–86) sebagai berikut:
1) Heightened  conflic t,  Ketimpangan  struktur  agraria  yang  terjadi  di dataran  Toili  merupakan  sebuah  konflik  pertentangan  kelas  yang berkaitan  dengan  kepentingan  ekonomi.  Ketimpangan  struktur  agraria
ini  yang  pada  kenyataannya  kemudian  menimbulkan  konflik  agraria antar  kelas.  Pertentangan  kelas  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  dan kebutuhan  pada  akses  pada  sumber-sumber  agraria  (modal).  Tanah sebagai sumber agraria yang menjadi kebutuhan hidup utama kaum tani dataran  Toili,  kini  justru  harus  dipinggirkan  akibat  perampasan  dan monopoli tahah  atas  kuasa modal  melalui  izin  –  izin  yang  dikeluarkan oleh Negara kepada perusahaan.
Konflik yang telah berlangsung lama antara masyarakat petani di Kecamatan Toili  dan  Toili  Barat  dengan  PT  Kurnia  Luwuk  Sejati  (PT KLS)  dan  PT  Berkat  Hutan  Pusaka  (BHP)  terjadi  ketika  PT  KLS  dan PT  BHP  mulai  melakukan  konversi  hutan  ke  perkebunan  sawit.  PT KLS  yang  merupakan  sebuah  perusahaan  perkebunan  sawit  yang menguasai  saham  atas  PT  BHP  yang  bergerak  dalam  bidang  Hutan Tanaman  Industri  (HTI).  PT  BHP  sendiri  adalah  pemegang  izin  HTI seluas  13.400  Ha  di  Wilayah  Kecamatan  Toili  dan  Toili  Barat berdasarkan SK Menhut No. 146/kpst-II/1996, 4 April 1996.
Konflik  sengketa  tanah  antara  masyarakat  Desa  Piondo,  Desa Bukit  Jaya,  Desa  Singkoyo  dan  Desa  Moilong  di  Kecamatan  Toili dengan  PT  Kurnia  Luwuk  Sejahtra  (PT  KLS)  dan  PT  Berkat  Hutan Pusaka (BHP), bermula ketika PT KLS dan PT BHP mulai melakukan aktivitas  perkebunan  kelapa  sawit  di  lahan  milik  masyarakat  desa Piondo.  Setidaknya  ada  sekitar  184  Ha  areal  perkebunan  milik  petani Desa Piondo tumpang tidih dengan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan.
Kebutuhan  atas  hak  kelola  lahan  perkebunan  antara  masyarakat petani  Desa  Piondo  dengan  PT  KLS  yang  kemudian  menjadi  pemicu konflik  dalam  memperebutkan  tanah  sebagai  sumber  daya  utama. Kondisi ini yang kemudian menjadi keresahan masyarakat Petani Desa Piondo.  Keterbatasan  terhadap  akses  untuk  bekebun  menjadi  suatu keresahan  tersendiri  yang  dirasakan  masyarakat  desa  Piondo  karena harus  berhadapan  dengan  kuasa  modal  yang  mendapatkan  dukungan melalui peran negara sebagai pembuat kebijakan.
2) Geographic and sectoral diffusion, Keresahan akibat suatu kondisi yang tidak  begitu  menguntungkan,  membuat  para  petani  harus  melakukan
suatu  gerakan.  Kondisi  ketimpangan  struktur  agraria  yang  terjadi  di dataran Toili, membangun satu ikatan kolektif. Situasi ini yang mereka rasakan  tidak  cukup  menguntungkan  bagi  mereka  yang  hanya menggantungkan hidupnya terhadap lahan garapan.
Penelusuran  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  petani  melihat situasi  ini  tidak  menguntungkan  karena  mereka  harus  berhadapan dengan  pemodal.  Petani  di  sini  hanya  memiliki  pengetahuan  terbatas dan akses komunikasi yang tidak begitu mendukung. Sedangkan di sisi lain,  perusahaan  memiliki  jaringan  yang  cukup  kuat  untuk  melakukan berbagai  macam  cara,  seperti  bekerja  sama  dengan  aparatur  negara terkait  untuk  melanggengkan  praktik-praktik  ekspansi  perkebunan. Akses yang dimiliki perusahaan mulai dari aparatur negara, kepolisian, dan pemerintah setempat.
Petani  yang  pada  dasarnya  tidak  memiliki  kesempatan  untuk berfikir cara-cara  berjuang,  akhirnya  harus  melakukan  perlawanan  dan menggabungkan  ide  dan  berkumpul  untuk  membahas  bagaimana  cara berlawan pada perusahaan. Kebutuhan atas hak hidup dan tanah sebagai sumber  utama  penghidupan  kaum  tani  menjadi  dorongan  utama perlawanan petani kepada perusahaan yang melakukan konversi lahan. Didorong  oleh  situasi  yang  sama,  keresahaan  akibat  ketimpangan struktur  agraria  yang  dirasakan  masyarakat  Piondo  ternyata  sama  pula dirasakan di hampir setiap wilayah desa yang berada di dataran Toili.
3) Social  movement  organizations .  Dalam  prosesnya,  muncul  keresahaan yang dirasakan bersama oleh para petani. Berkumpul dari satu rumah ke rumah  lain,  petani  mulai  mengajak  orang-orang  yang  mengalami keadaan  yang  sama  terhadap  kekhawatiran  atas  kehilangan  lahan garapan.
Berawal  dari  kegiatan  berkumpul  secara  informal  ini,  kemudian para  petani  saling  berdiskusi  mencari  jalan  keluar  secara  bersama. Sampai  pada  akhirnya  diskusi  itu  berujung  pada  kesepakatan  untuk membentuk  serikat  organisasi  tani  di  dataran  Toili  dengan  basis pengelolaannya  dibagi  di  setiap  desa.  Organisasi  tani  inilah  yang kemudian  menjadi  satu  bentuk  wadah  perjuangan  atas  representasi masalah agraria yang mereka alami.
Pada  tanggal  24  September  2009  terbentuklah  Serikat  Petani  di Piondo  dan  di  beberapa  desa  yang  ada  di  dataran  Toili.  Pihak  yang terlibat  dalam  Serikat  Petani  Piondo  (SPP)  ini  tidak  hanya  dari  petani saja,  melainkan  juga  melibatkan  pihak-pihak  eksternal  seperti  para aktivis,  NGO,  dan  mahasiswa.  Tepatnya  pada  tanggal  30  September 2009, serikat-serikat tani ini yang kemudian beraliansi mendeklarasikan diri,  melakukan  aksi  protes  demonstrasi  di  Kantor  Kepolisian  Resort Banggai,  kantor  Pengadilan  Negeri,  dan  kantor  Bupati  Banggai.  Aksi demonstrasi tersebut sebagai bentuk protes dan menuntut penyelesasian kasus tanah di dataran Toili.
4) New  frames  of  meaning. Gerakan  petani  yang  bertranformasi  dari gerakan  individu  kemudian  menjadi  gerakan  kolektif  yang  terorganisir dengan  membentuk  suatu  wadah  perjuangan.  Serikat  Petani  Piondo keanggotaannya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang tanahnya dirampas.  Para  petani  mulai  menata  alur  gerakan  dengan  menambah kapasitas  anggota  melalui  langkah-langkah  strategis  agar  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  para  anggota  petani  itu  sendiri.    Selain melakukan  pendudukan  lahan  dan  melakukan  demonstrasi,  para anggotanya  juga  melakukan  berbagai  kegiatan  pelatihan  untuk menambah kapasitas para petani dengan didukung oleh pihak eksternal seperti NGO dan mahasiswa yang memiliki kepedulian pada isu ini.
Perampasan  tanah  dan  kriminalisasi  terhadap  yang  mereka rasakan, membuat mereka semakin mawas diri untuk terus berkembang dan  menambah  pengetahuan-pengetahuan  terkait  pertanian.  Menyadari bahwa  tanah  sebagai  suatu  urat  nadi  dan  satu-satunya  sumber kehidupan  petani.  Petani  yang  tadinya  hanya  sebatas  mengolah  lahan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  yang  pada  prosesnya juga mengalami gagal panen hingga terlilit hutang oleh para tengkulak, kini mulai membenahi diri. Secara perlahan mulai merubah cara berfikir tentang tata cara pengelolaan lahan yang  arif dan bijak, memanfaatkan lahan garapan dengan penggunaan berbagai sumber daya alam yang ada disekitar,  mengolahnya  menjadi  berbagai  jenis  pupuk  dan  nutrisi  bagi tanaman tanaman.
Tidak  hanya  sampai  di  situ,  pelatihan  yang  dilakukan  bersama beberapa  aktivis  dan  NGO  juga  turut  membantu  dalam  proses membangun gerakan. Serikat Petani Piondo yang tadinya dimaksudkan untuk  pembebasan  tanah,  kini  menjadi  gerakan  pemberdayaan berkelanjutan. Gerakan berkelanjutan ini justru kemudian menjadi satu ide  besar  dalam  memperjuangkan  hak  atas  atah,  tidak  melulu  tentang pembebasan lahan namun juga peningkatan kualitas hidup petani secara mandiri. Salah satunya adalah gerakan petani dengan menerapkan pola- pola  pertanian  alami  dengan  melakukan  manajemen  pengola  han produk turunan untuk beberapa jenis tanaman rempah yang bisa diolah. Pengelolaan  ini  meningkatkan  hasil  produksi  dan  penjualan  pasca panen, serta mengurangi ketergantungan terhadap jerat tengkulak.
5) Expanding repertoires of contention. Hingga saat ini, perjuangan petani telah  menemui  beberapa  keberhasilan.  Secara de  facto ,  petani  sudah menguasai  lahan  garapannya.  Sebagai  kelanjutannya,  kini  petani berjuang  untuk  menjaga  lahannya  dari  segala  bentuk  ancaman perampasan  hak  tanah  yang  sudah  mereka  miliki.  Dinamika  di  dalam mereka  sendiri  terus  berkembang  menjadi  kerja-kerja  yang  dilakukan secara  terorganisir,  yaitu  melakukan  kampanye  dan  mempraktikkan pola-pola  pertanian  alami.  Selain  itu,  kelompok  tani  juga berkesempatan  menyebarluaskan  praktik  pertanian  serta  pengolahan paska-panen  kepada  kelompok  lain.  Hal  ini  dilakukan  agar  selain memperjuangkan  kemerdekaan  lahan,  petani  juga  menjadi  agen pertanian alami yang berkelanjutan bagi alam yang  sudah memberikan mereka penghidupan.
Tahapan
Gerakan Sosial Tarrow Dimensi Gerakan Petani Desa Piondo 1
Heightened
conflic t
 Iijin Pemerintah Hutan Tanaman Industri (HTI)
kepada PT BHP dan Hak Guna Usaha (HGU)
kepada PT KLS.
 Adanya konsekuensi perampasan tanah adat,
perampasan tanah rakyat, penggusuran lahan bersertifikat, pembabatan hutan, dan sengketa
proyek transmigrasi  Lahan perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan lahan milik masyarakat desa Piondo
 184 Ha areal perkebunan milik petani Desa Piondo tumpang tidih dengan areal Hutan
Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan.
 Adanya keresahan akibat berkurangnya lahan garapan sebagai smber utama kehidupan.
2
Geographic and sectoral
diffusion ,  Terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat atas keresahan akibat dari berkurangnya lahan garapan
 Kebutuhan atas hak hidup dan tanah sebagai sumber utama penghidupan kaum tani menjadi dorongan utama perlawanan petani kepada
perusahaan
 Hampir setiap wilayah desa yang berada di
dataran Toili. 3 Social movement organizations  Membangun  konsolidasi  antar  masyarakat  untuk
berlawan
 Mengajak  orang-orang  yang  mengalami  keadaan yang sama terhadap kekhawatiran atas kehilangan lahan garapan.
 Berdiskusi mencari jalan keluar secara bersama.
 kesepakatan untuk membentuk serikat tani di
dataran Toili dengan basis pengelolaannya dibagi di setiap desa.
4 New frames of meaning
 melalui serikat tani, menambah pengetahuan- pengetahuan terkait pertanian.
 Menyadari bahwa tanah sebagai suatu urat nadi dan satu-satunya sumber kehidupan petani.
 Serikat tani sebagai  wadah perjuangan dalam
memperebutkan hak atas tanah termasuk keluar
dari jerat tengkulak
 Merubah cara berfikir tentang tata cara
pengelolaan lahan yang arif dan bijak, memanfaatkan lahan garapan dengan penggunaan berbagai sumber daya alam yang ada disekitar, mengolahnya menjadi berbagai jenis pupuk dan nutrisi bagi tanaman tanaman.
5 Expanding repertoires of contention  Kerja-kerja secara organisatoris yang teroganisir
 kerja-kerja  yang  dilakukan  secara  terorganisir, yaitu  melakukan  kampanye  dan  mempraktikkan pola-pola pertanian alami.
 Selain  itu,  kelompok  tani  juga  berkesempatan menyebarluaskan praktik pertanian serta
pengolahan paska-panen kepada kelompok lain.
 Hal  ini  dilakukan  agar  selain  memperjuangkan kemerdekaan  lahan,  petani  juga  menjadi  agen pertanian  alami  yang  berkelanjutan  bagi  alam yang sudah memberikan mereka penghidupan.
 Menjadi  bagian  dari  gerakan  sosial  petani  yang berada di sulawesi tengah.

## Tabel 1. Tahapan Gerakan Serikat Petani Piondo
Gerakan ini kemudian mendapatkan respon dan dukungan positif dari berbagai  kalangan,  khususnya  di  wilayah  Sulawesi  Tengah  dimana  banyak petani  di  desa  lain  yang  mengalami  permasalahan  perampasan  tanah  dan kriminalisasi  terhadap  petani.  Tidak  hanya  di  dataran  Toili,  gerakan  ini kemudian  berkembang  dan  menjadi  aliansi.  Dalam  beberapa  aksi  yang dilakukan  dikalangan  mahasiswa,  isu  tentang  pengembalian  hak  atas  tanah juga  menjadi  isu  sentral  termasuk  kasus  Serikat  Petani  Piondo.  Dalam beberapa  kesempatan,  para  petani-petani  ini    masih  terus  terlibat  dalam
demontrasi  dari  tingkat  dataran Toili,  dan  kabupaten  termasuk  di  Ibu  Kota Provinsi.
James  Scott  dalam  mekanisme survival memberikan  pandangan bahwa  petani  akan  melakukan  langkah-langkah  tertentu  untuk  bertahan hidup.  Gerakan  yang  dilakukan  oleh  petani  Piondo  ini  merupakan  sebuah mekanisme  untuk  bertahan  hidup  ketika  lahan  sumber  pangan  mereka direbut  oleh  perusahaan.  Sebagai  dampak  dari  perampasan  lahan  yang dilakukan  PT  HBP  dan  PT  KLS,  petani  dan  keluarganya  terpaksa  harus hidup  dalam  kondidi  minimal  dimana  kualitas  pangan  yang  dikonsumsi menurun karena ketiadaan lahan pertanian. Petani Piondo mengatasi situasi ini dengan memanfaatkan hasil tanaman yang di pekarangan rumah  seperti singkong, ubi jalar, pisang, dan rimpang.
Keadaan  menuntut  petani  untuk  mencari  ide  agar  bisa  swadaya mendapatkan  sumber  penghasilan  lain  bagi  keluarga.  Terutama  ketika kebutuhan  sehari-hari  tidak  hanya  persoalan  pangan,  sehingga  sebagian hasil  kebun  harus  dijual  untuk  mendapatkan  uang.  Beberapa  petani kemudian mencoba mencari tambahan pendapatan sebagai buruh kasar dan upahan.  Perempuan  petani  di  Piondo  kemudian  juga  menemukan cara-cara untuk  memberikan  nilai  tambah  dari  hasil  panen  rimpang  yang  diperoleh dari  kebun.  Mereka  sedikit  demi  sedikit  mengolahnya  menjadi  produk minuman yang memiliki nilai tambah.
Jaringan  yang  awalnya  dimiliki  oleh  petani  adalah  tetangga  terdekat dalam  satu  desa.  Mereka  berupaya  membantu  satu  dengan  yang  lain  untuk memenuhi  kebutuhan  pangan  bersama.  Hingga  akhirnya  mereka  tidak  lagi berjuang  sendirian  untuk  menghadapi  permasalahan  ini  ketika  LSM  dan kelompok-kelompok  mahasiswa  ikut  membantu  mereka  memperjuangkan hak  untuk  mendapatkan  lahan  pertanian  mereka  kembali.  Pada  akhirnya, jaringan  ini  juga  yang  menjadi  bagian  dari  serikat  tani.  Mereka  semakin memperluas jaringannya sehingga gerakan pembebasan lahan petani Piondo menjadi kepedulian bersama.
Gerakan yang muncul dari meluasnya jaringan ini tidak hanya seputar pembebasan  lahan  yang  direbut  perusahaan.  Menarik  di  sini  bahwa  justru gerakan  juga  memunculkan  isu  tentang  pertanian  berkelanjutan  yang menjaga  kualitas  tanah  agar  dapat  diolah  dalam jangka  waktu  lama.  Selain
itu,  isu  kemandirian  petani  juga  muncul  karena  kesadaran  bahwa  petani seharusnya  bisa  mengolah  hasil  panennya  dengan  lebih  baik.  Oleh  karena itu,  hasil  olahan  petani  juga  menjadi  salah  satu  komoditas  untuk  dijual. Berbagai  pelatihan  dilakukan  dari  jaringan  di  luar  petani  agar  bisa memberikan nilai tambah dari hasil panen rimpang yang dihasilkan.
Pandangan  tentang  etika  subsistensi  James  Scott  menegaskan  bahwa petani  bisa  melakukan  pembangkangan  kepada  pihak  penguasa  yang mengancam  kelangsungan  hidup  mereka.  Inilah  yang  kemudian  menjadi landasan  dari  gerakan-gerakan  yang  dilakukan  petani  piondo  bersama dengan  kelompok  LSM  dan  mahasiswa.  Mereka  menolak  untuk  menjalani hidup  dengan  keterbatasan  bahan  pangan,  sehingga  melakukan  gerakan- gerakan  pembebasan.  Lebih  jauh  lagi,  mereka  juga  menjalankan  metode pertanian berkelanjutan dan juga mengolah hasil panen agar memiliki nilai tambah.  Proses  menuju  kemandirian  menjadi  tahap  selanjutnya  yang dilakukan  oleh  petani.  Berbekal  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam dan  adanya  pengembangan  kapasitas  melalui  pelatihan-pelatihan  yang dilakukan  oleh  jaringan  yang  dimiliki  petani,  menjadikan  petani  belajar bagaimana untuk keluar dari msa-masa sulit yang dihadapi.

## KONDISI TERKINI SERIKAT PETANI PIONDO
Perjuangan  panjang  petani  Piondo  terus  belanjut  dan  tidak  terhenti sampai di situ, mereka mengorganisir diri hingga membentuk organisasi tani lokal  dan  dilanjutkan  dengan  merebut  posisi  politik  Desa.  Perjuangan mereka pun mendapat titik terang setelah +/- 10 tahun dari awal perjuangan, pasca pengakuan secara de facto atas tanah yang mereka perjuangkan.
Melalui  proses  penguatan  organisasi,  yang  solid  kemudian  Serikat Petani  Piondo  mencalonkan  salah  satu  kader  terbaknya  untuk  turut  dalam proses  pemilihan  kepala  desa.  Hal  ini  dianggap  sebagai  suatu  langkah strategis  untuk  merebut  posisi  kekuatan  politik  desa.  Sepanjang  proses perjuangan,  petani  Desa  Toili  tidak  hanya  harus  berhadapan  dengan  para peguasa modal dan pemerintah tetapi pemerintah desa sendiri juga menjadi satu  hambatan  dalam  memperjuangkan  hak  petani.  Hal  ini  dikarenakan aparatur desa menjadi perpanjangan tangan perusahaan.
Pengakuan secara de facto bukan menjadi suatu akhir dari dari proses penguasan  lahan  yang  dimiliki.  Legalitas  atas  hak  tanah  yang  dimiliki menjadi  salah  satu  yang  masih  diperjuangkan.  Selain  itu  pengembangan produk  turunan  juga  menjadi  salah  satu langkah  menambah  nilai  jual  hasil pertanian,  seperti  pengembangan  produk  jamu-jamuan  hasil  dari  olahan tanaman  seperti  jahe,  kencur,temu  lawak  yang  dikelola  secara  kolektif melalui  unit  usaha  Koperasi  perempuan  yang  dimiliki  Serikat  Petani Piondo.
Selain koperasi perempuan, Serikat Petani Piondo juga
mengembangkan  laboratorium  pengembangan  pupuk  alami  dan  nutrisi tanaman  alami  yang  diolah  dari  suber  sumber  daya  alam  yang  ada  di wilayah  Desa  Piondo.  Pengembangan  ini  dilakukan  sebagai  bentuk perjuangan  terhadap  penggunaan  bahan  kimia  serta  mengurangi  ongkos produksi pertanian.
Hingga  saat  ini,  Para  petani  masih  memperjuangkan  hak  atas tanahnya.  Perjuangan  yang  awalnya  dilakukan  dengan  aksi-aksi  protes melalui demonstrasi kini bertransformasi menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Artinya bahwa gerakan yang berfokus pada penataan struktur ekonomi yang  berfokus  pada  pengelolaan  sumber daya  agraria  secara  berkelanjutan, dalam  mengelola  alam,  menjaga  ekosistem  menjadi  satu  isu  yang  terus digaungkan oleh petani.
Program  petani  pelatih  merupakan  suatu  program  yang  menekankan bahwa  petani  bisa  melatih  sesama  petani  lainnya  untuk  menerapkan  pola- pola  pertanian  ramah  lingkungan.  Walaupun  pola  pertanian  organik sepenuhnya  belum  diterapkan  oleh  masyarakat  Piondo  secara  keseluruhan, setidaknya  konsep  ini  membuktikan  bahwa  ada  sebagian  kecil  petani  yang berfokus pada pola pertanian organik di tengah maraknya praktek pertanian konvensional.  Melalui  program  petani  pelatih,  Bapak  Edy  selaku  anggota SPP  mendapatkan  undangan  sebagai  fasilitator  untuk  berbagi  pengetahuan di beberapa komunitas petani. Hal ini sebagai bentuk proses  menyebarkan gerakan pertanian alami yang berfokus pada keseimbangan ekosistem.
Selain  itu,  SPP  juga  membentuk  model  pengelolaan  secara  kolektif yang  diperkuat  dengan  unit  badan  usaha  bersaman  dalam  bentuk  Koperasi Simpan  Pinjam  Perempuan  Tani.  Selain  melakukan  simpan  pinjam,  proses
pengelolaan  koperasi  ini  juga  bergerak  dalam  dalam  bidang  pengolahan berbagai  jenis  tanaman  rimpang  dari  hasil  bumi  masyarakat  seperti  jahe, kencur, temulawak dan kunyit. Pengolahan jenis rimpang menjadi berbagai produk  turunan  jamu-jamuan  tradisional  yang  siap  konsumsi  (minuman seduh) dapat menjadi satu solusi ketika kondisi nilai jual hasil panen sedang sangat rendah.

## KESIMPULAN
Gerakan  yang  dikenal  dengan  Serikat  Petani  Piondo  (SPP) merupakan  respon  dari  konflik  antara  petani  dengan  PT  Kurnia  Luwuk Sejati (KLS) dan PT Berkat Hutan Pusaka (BHP). Petani yang direbut lahan petaniannya  mengalami  penurunan  kualitas  kehidupan  sehari-hari  dan terancam tidak bisa lagi bertani. Pandangan James Scott tentang mekanisme survival  menunjukkan  bahwa  petani  harus  menurunkan  kualitas  pangan mereka  sehari-hari  agar  bisa  memenuhi  kebutuhan  makan  bagi  seluruh keluarganya.  Kemudian,  mereka  juga  perlu  melakukan  upaya-upaya swadaya  agar  kebutuhan  lain  juga  bisa  terpenuhi.  Ini  diupayakan  dengan menjual  berbagai  hasil  olahan  panen  petani.  Jaringan  yang  kemudian muncul rupanya juga mendorong adanya gerakan yang lebih luas.
Kondisi  yang  dialami  petani  Piondo  memicu  ide  atau  gagasan gerakan tersebar dari daerah yang berkonflik (central) dan meluas ke daerah lain  ( pheripheral )  dan  kemudian  memicu  munculnya  gelombang  protes secara  massal.  Munculnya  organisasi  (SPP)  memastikan  strategi  dan  hasil yang ingin dicapai. Gerakan protes yang dilakukan sebelumnya melahirkan ideologi-ideologi baru yang menjadi landasan pemahaman atas realitas yang dialami.
Pada  siklus  ini,  gerakan  sosial  menjadi  wadah  bagi  gerakan  atau protes-protes  baru  yang  akan  muncul  kemudian.  Serikat  Petani  Piondo (SPP),  menjadi  suatu  wadah  perjangan  bagi  petani, tidak  hanya  itu,  serikat menjadi  rumah  bagi  membangun  kemandirian,  dalam  meningkatkan kapasitas setiap anggotanya.penelitian ini menemukan bahwa gerakan tidak hanya berbicara tentang pembebasan lahan, namun juga membahas tentang isu-isu  keberlanjutan  dalam  pengolahan  lahan  secara  alami  dan  pemberian
nilai tambah hasil panen untuk meningkatkan pendapatan petani. Semangat kemandirian  membuat  gerakan  SPP  tetap  hidup  dan  berkembang  sampai sekarang.
Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  gerakan  sosial  seharusnya tidak  hanya  berhenti  pada  pembebasan  lahan  itu  sendiri,  tetapi  juga berorientasi  pada  kemandirian.  Semangat  perjuangan  yang  dilakukan  oleh para  petani juga  tidak  berhenti  pada  penguasaan  lahan  saja.  Pemberdayaan berkelanjutan,  dalam  menunjang  peningkatan  ekonomi  menjadi  satu langkah tersendiri yang harus dilakukan dalam memperjuangkan hak kelola atas konflik agraria.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprianto, T. C. 2013. “Perampasan Tanah Dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep.” BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 37:157–68. Badrah, A. 2011. “Evaluasi Advokasi Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.” Jurnal Studi Pemerintahan 2(2):238–58.
Bernstein,  Hendry. 2019. Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria. Seri Kajian Petani Dan Perubahan Agraria . Yogyakarta: INSISTPress. Cahyono,  Eko.  2017.  “Gemah  Ripah  Loh  Jinawi,  Untuk  Siapa?”:  Makin Jauhnya  Cita-Cita  Kedaulatan  Agraria.” Jurnal  Kajian  Ruang  Sosial- Budaya 1(1):65–79. Cresswell,  J.  David.  2010. Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,
Kuantitatif, Dan Mixed (Terj) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fadli,  Ardiansyah.  2021.  “Sepanjang  2020  Konflik  Agraria  241  Kasus, Tertinggi Sektor Perkebunan.” Retrieved (https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/160000521/sepanj ang-2020-konflik-agraria-241-kasus-tertinggi-sektor-perkebunan).
Fahrimal,  Yuhdi,  and  Safpuriyadi.  2018.  “Komunikasi  Strategik  Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia.” Jurnal Riset Komunikasi 1(1):109–27.
Hak,  Imamul,  Hajir  Nonci,  and  Tri  Budiarto.  2019.  “Ragam  Intervensi  Di
Pedesaan:  Resolusi  Konflik  Agraria  Menuju  Desa  Maju  Reforma Agraria (DAMARA) Di Desa Uraso.” SOSIORELIGIUS 4(1).
KPA.  2021.  “Laporan  Konflik  Agraria  Di  Masa  Pandemi  Dan  Krisis
Ekonomi.”
Retrieved
(http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/92/Catahu_2020_KPA_Edisi_I:
_Laporan_Konflik_Agraria_di_Masa_Pandemi_dan_Krisis_Ekonomi/) . LBH-Jakarta.  2014.  “PERJALANAN  KASUS  EVA  BANDE,  AKTIVIS YANG DIKRIMINALISASI.” Retrieved (https://bantuanhukum.or.id/perjalanan-kasus-eva-bande-aktivis-yang- dikriminalisasi/).
Novianto,  Arif.  2017.  “Mendistorsi  Hegemoni  Dan  Anti-Esensialisme :
Analisa  „Mitos  Tambang  Untuk  Kesejahteraan‟  Dalam  Kerangka Liberalisme.” BHUMI, Jurnal 3(2):279–85. Putra, Agus Andika. 2020. “GERAKAN SOSIAL DAN PERTARUNGAN SUMBER  DAYA  (Perlawanan  Persatuan  Tani  Demokratik  Terhadap Penguasaan  Sumber  Daya  Oleh  PT  KCMU  Di  Kabupaten  Pesisir Barat, Lampung).” Universitas Gadjah Mada.
Sabar,  Lindayanti.  2017.  “Jalan  Terjal  Membentuk  Karakter  Bangsa:
Dialektika Petani Verses Penguasa Dan Pengusaha Di Sumatrera, Riau
Dan Jambi 1970-2010.” Jurnal Analisis Sejarah 6(2):146–57.
Scott, James. 1994. Moral Ekonomi Petani; Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara . Jakarta: LP3ES. Stake,  Robert  E.  1995. The  Art  of  Case  Study  Research .  Thousand  Oaks,
CA: Sage Publication.
Tarrow, Sidney. 1993. “Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness  and  the  Repertoire  of  Contention.” SOCIAL  SCIENCE HISTORY 17(2):281–307. Tarrow, Sidney. 1995. “The Europeanisation of Conflict: Reflections from a Social Movement Perspective.” West European Politics 18(2):223–51. Tarrow,  Sidney.  2011. Power  in  Movement :  Social  Movement  and Contentious Politics; Revised and Updated Third Edition 3rd Ed . New York: Cambridge University Press.
Wahyudi,  Wahyudi.  2010.  “FORMASI  DAN  STRUKTUR  GERAKAN
SOSIAL  PETANI  [Studi  Kasus  Gerakan  Reklaiming/Penjarahan  Atas Tanah  PTNP  XII  (Persero)  Kalibakar,  Malang  Selatan.” Jurnal Masyarakat Dan Budaya 12(1):19–42. Yin,  Robert.  K.  2009. Case  Study  Research  Design  and  Methods .  Sage Publication.
Zaiful.  2020.  “Perlawanan  Perempuan  Adat  Wana  Posangke  Dalam Mempertahankan  Identitas  Kultural.” HUMANISMA:  Journal  of Gender Studies 4(1):33–45.