## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MACET PADA BMT
Kholwatul Mujaddadiyah, Abdul Mujib UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mujaddadiyah3009@gmail.com , abdulmujib@uin-suka.ac.id

## ABSTRACT
BMT is a sharia financial institution whose main activity is to collect funds from the public in the form of deposits and deposits and distribute them again to the public in the form of loans or business financing with a profit sharing system and services based on sharia principles. However, in the context of distributing funds, it is not uncommon for BMTs to experience problematic  financing  disputes  caused  by  intentional  or  unintentional negligence factors both by customers and BMT themselves. The dispute can certainly result in losses for the parties, to avoid the occurrence of such losses, it is necessary to have a dispute resolution between BMT and the  customer,  in  this  case  there  are  several  ways  of  resolving  disputes either  through  litigation  or  non-litigation.  This  research  is  a  type  of qualitative  research  using  library  research  data  collection  methods, because  the  data  sources  used  in  this  study  are  scientific  journals, research reports, scientific books, and other scientific publications that discuss dispute resolution in BMT. Keywords: BMT, Bad Financing, Dispute Resolution.

## ABSTRAK
BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan serta deposito  dan  menyalurkan  lagi  kepada  masyarakat  dengan  bentuk pinjaman  atau  pembiyaan  usaha  dengan  sistem  bagi  hasil  maupun  jasa berdasarkan prinsip syariah. Namun dalam rangka penyaluran dana tidak jarang BMT mengalami sengketa pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh  adanya  faktor  kelalaian  yang  disengaja  maupun  tidak sengaja  baik oleh  nasabah  maupun  BMT  sendiri.  Sengketa  tersebut  tentu  dapat mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pihak,  untuk  menghindari  terjadinya kerugian tersebut maka perlu adanya penyelesaian sengketa antara BMT dengan  nasabah,  dalam  hal  ini  terdapat  beberapa  cara  penyelesaian sengketa  baik  melalui  jalur  litigasi  maupun  non  litigasi.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode pengumpulan  data  studi  kepustakaan  (library  research),  karena  sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  jurnal  ilmiah, laporan  penelitian,  buku  ilmiah,  dan  publikasi  ilmiah  lainnya  yang membahas mengenai penyelesaian sengketa pada BMT. Kata Kunci: BMT, Pembiayaan Macet, Penyelesaian Sengketa.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## Pendahuluan
Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak pada bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah berbentuk bank terdiri dari Bank  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Lembaga keuangan syariah non bank yaitu meliputi Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah,  Pegadaian  Syariah,  Dana  Pensiun  Syariah,  Usaha  Syariah (Syirkah), Zakat, Wakaf, BMT (Baitul Maal wa Tamwill). 1
BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun  deposito  dan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada masyarakat  dengan  bentuk  pinjaman  atau  pembiayaan  usaha,  dengan sistem  bagi  hasil  maupun  jasa  berdasarkan  prinsip  syariah.  Di  tengah- tengah  kehidupan  masyarakat  yang  hidup  dengan  serba  kekurangan muncul kerisauan akan adanya pengikisan akidah. Faktor terbesar adanya pengikisan  akidah  ini  juga  dipengaruhi  oleh  lemahnya  ekonomi masyarakat. 2 Maka  dari  itu  hadirnya  BMT  ini  diharap  mampu  untuk memberikan  kontribusi  dalam  pengembangan  sektor  ekonomi  secara nyata.
Peran BMT sebagai lembaga perantara jasa keuangan tidak terlepas dari adanya masalah dalam praktik pembiayaan, padahal kegiatan utama BMT  adalah  pemberian  pembiayaan  untk  melakukan  usaha  kepada masyarakat. 3 apabila  BMT  tidak  menyalurkan  dana  sebagai  pembiayaan sementara dana dari masyarakat terhimpun banyak maka BMT akan rugi, oleh karenanya pengelolaan pembiayaan harus dilakukan sebaik mungkin dari  perencanaan  jumlah  pembiayaan,  analisis  pemberian  pembiayaan hingga  pengendalian  pembiayaan  yang  macet,  serta  manajemen pembiayaan. Pada pelaksanaannya, sebelumnya antara BMT dan nasabah membuat  kesepakatan  yang  disetujui  bersama,  kesepatan  tersebut tertuang  dalam  akad  pembiayaan.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya,  tidak jarang  terjadi  masalah  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  baik  dari  BMT ataupun dari nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan
1 Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1-4.
2 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  Wat  Tamwiil  ( BMT),  Cet  I (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm .126.
3 Quraisy, BMT dan Bank Islam (Bandung: Engkos Sardah, 2004), hlm. 34.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
perjanjian  yang  telah  disepakati,  entah  hal  tersebut  karena  keadaan memaksa, secara sengaja maupun tanpa sengaja. 4
Seiring dengan perkembangannya yang pesat, tidak bisa dipungkiri BMT  sering  berhadapan  dengan  adanya  pembiayaan  bermasalah  yang selalu meningkat. Termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan kurang lancar, golongan yang diragukan, dan golongan macet. 5 Seperti halnya di dalam perbankan, pembiayaan  bermasalah  juga  sering  terjadi  pada  BMT  mengingat  fungsi dan  perananya  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  perbankan.  Proses realisasi pembiayaan tidak selamanya berjalan mulus, dalam artian bahwa terdapat nasabah yang lancar dalam pengembalian dananya dan ada pula yang macet dalam pembayarannya. Terhadap nasabah yang lancar dalam pembayaraanya  akan  meningkatkan  kinerja  dalam  lembaga  keuangan, akan  tetapi  terhadap  nasabah  yang  macet tentu  membawa  konsekuensi hukum  yang  segera  perlu  mendapatkan  penyelesaian.  Pembiayaan bermasalah  muncul  sebagai  akibat  adanya  risiko  yang  melekat  pada hampir  keseluruhan  aktivitas  BMT.  Risiko  dalam  hal  ini  menjadi  suatu kejadian  yang  potensial,  baik  yang  dapat  diperkirakan  ( anticipated ) maupun  yang  tidak  dapat  diperkirakan (unanticipated) yang  dapat memberikan dampak buruk terhadap pendapatan dan permodalan. 6
Pembiayaan  bermasalah  merupakan  salah  satu  risiko  besar  yang terdapat dalam setiap dunia perbankan, baik itu bank konvensional, bank syari ’ ah,  bahkan  koperasi  maupun  BMT.  Pembiayaan  bermasalah  atau macet  memberikan  dampak  yang  buruk  terhadap  BMT.  Salah  satu dampaknya  adalah  tidak  terlunasinya  pembiayaan  sebagian  atau seluruhnya.  Semakin  besar  pembiayaan  bermasalah,  maka  akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Hal ini juga berpengaruh  pada  menurunnya  tingkat  kepercayaan  para  deposan  yang menitipkan dananya.
Untuk  menangani  masalah  tersebut  maka  dapat  diproses  dengan beberapa cara penyelesaian sengketa yang meliputi proses litigasi maupun non  litigasi.  Kedua  cara  penyelesaian  ini  tentu  memiliki  kelebihan  dan kekurangan masing-masing. Proses penyelesaian melalui litigasi di dalam pengadilan  dan  proses  non  litigasi  merupakan  penyelesaian  sengketa melalui  kerjasama  di  luar  pengadilan.  Proses  litigasi  menghasilkan
4 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet VI (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1.
5 Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67.
6 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan  Ed.  5  Cet.  10 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 255.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
kesepakatan  yang  bersifat  adversarial  yang  belum  mampu  merangkul kepentingan  bersama,  cenderung  menimbulkan  masalah  baru,  lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan  menimbulkan  permusuhan  di  antara  para  pihak.  Sebaliknya  melalui proses  non  litigasi  menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat  win-win solution,  terhindar  dari  kelambatan  yang  diakibatkan  karena  hal prosedural  dan  administratif,  menyelesaikan  secara  komprehensif  dan kebersamaan  dengan  tetap  menjaga  hubungan  baik  antara  para  pihak. 7 Berdasarkan  pemaparan  di  atas  maka  dalam  penulisan  ini  akan  dibahas mengenai  bagaimana  proses  penyelesaian  sengketa  pembiayaan  macet pada BMT.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  jenis  penelitian  kualitatif yaitu  suatu  analisis  hasil  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif analitis. 8 Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis terhadap peraturan dalam  penyelesaian  sengketa  pada  pembiayaan  bermasalah  di  BMT. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi kepustakaan ( library research ), karena sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  berupa  jurnal  ilmiah,  laporan  penelitian,  buku ilmiah,  dan  publikasi  ilmiah  lainnya  yang  membahas  mengenai penyelesaian sengketa pada BMT.

## Pembahasan
1. Baitul Maal Wa tamwil (BMT
Baitul  Maal  Wa  Tamwil  atau  BMT  merupakan  suatu  lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Baitul maal yaitu sebagai  rumah  harta  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan  berbagai kegiatan  usaha  produktif  serta  investasi  dalam  membantu meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  sedangkan  Baitul  Tamwil yaitu  rumah  pengembangan  harta,  yang  bertugas  menerima  titipan zakat, infaq dan sedekah. 9 Secara garis besar BMT yaitu koperasi simpan pinjam  syariah  yang  memiliki  fungsi  untuk  menghimpun  dan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  untuk membuka peluang usaha.
7 Rohmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , (Bandung: Citra Aditya Bhakti 2009), hlm. 3.
8 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Ahmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.
9 Andri Soemitra, Bank&Lembaga Keuangan Syariah (kedua; cahayapro, ed. 2019). www.prenadamedia.com akses 11 November 2021

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Menurut  Makhlul  Ilmi,  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  yaitu  suatu lembaga  keuangan  yang  memiliki  kegiatan utama  untuk  menghimpun atau  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  yang  berbentuk  tabungan atau  simpanan  hingga  bentuk  deposito,  kemudian  menyalurkan  dana kembali kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan yang telah di dasari dengan prinsip-prinsip syariah. 10

## 2. Pembiayaan Macet
Pembiayaan  menurut  Muljono  adalah  kemampuan  untuk melaksanakan  suatu  pembelian  atau  mengadakan  suatu  pinjaman dengan  satu  janji  pembayarannya  akan  ditangguhkan  pada  jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana, pembiayaan merupakan  pembiayaan  yang  potensial  menghasilkan  pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. 11
Pembiayaan  macet  adalah  suatu  pembiayaan  yang  mengalami permasalahan terkait pelunasan dikarenakan  unsur ketidak sengajaan atau memang disengaja oleh pihak anggota bermasalah. 12 Secara umum pembiayaan macet di sebabkan oleh anggota yang tidak melaksanakan perjanjian  yang  telah  disepakati,  juga  tidak  melakukan  pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 13 Pembiayaan macet pada BMT dikategorikan berdasarkan tingkat kelancaran anggota dalam membayar, digolongkan sebagai berikut: 14
a. Kolektibilitas  lancar,  dalam  pembiayaan  dapat  dinyatakan  lancar ketika  anggota  tidak  terlambat  dalam  pembayaran,  baik  dalam pengembalian pokok, jasa maupun bagi hasil yang telah disepakati.
b. Kolektibilitas  perhatian  khusus.  anggota  yang  mengalami keterlambatan  pembayaran  pokok,  margin  berserta  angsuran selama 90 hari, akan mendapatkan perhatian khusus dari BMT.
10 Azizah,  R.  A.  &  Suprayogi,  N. “ Analisis  Keoptimalan  Fungsi  Baitul  Maal  pada Lembaga Keuangan Mikro islam ” . Jestt , 1 No.12 (Desember 2014), hlm. 841 – 852.
11 Muljono. Teknik Penggawasan Pembiayaan (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.
73.
12 Alam, M. N, Oktafia, R. “ Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Macet  di  BMT  UGT  Sidogiri  Tanggulangin  Kabupaten  Sidoarjo ” . Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam, 7 (02), 778-785. (2021), hlm. 3. 13 Ibrahim,  A.  dan,  Rahmati,  A. “ Analisis  Solutif  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda  Aceh ” . Iqtishadia  -  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam ,  10  No.  1,  (Januari 2017), hlm. 71 – 96. 14 Fariana, A. Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dikaitkan dengan  kompetensi  di  peradilan  agama  dalam  rangka  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Jurnal Jurisprudence , 7 (2017), hlm. 68 – 79.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
c. Kolektibilitas kurang lancar, apabila anggota yang berhutang atau tidak membayar angsuran pokok dan margin yang telah ditentukan hingga  melewati  batas  waktu  yang  telah  disepakati  yaitu  90  hari hingga 180 hari, maka termasuk kategori anggota kurang lancar.
d. Kolektibilitas  macet,  yaitu  dimana  anggota  tidak  melakukan pembiayaan  berupa  pelunasan  pembiayaan  baik  pinjaman  pokok maupun  bagi  hasil  hingga  melampaui  batas  waktu  270  hari  dari waktu yang telah di sepakati.
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pembiayaan  macet  secara umum diantaranya adalah:
a. Faktor Internal, yaitu kurangnya tingkat analisa atau ketelitian yang dijalankan oleh pihak BMT dalam memberikan pembiayaan, seperti objek jaminan tidak sesuai dengan nama anggota yang mengajukan pembiayaan, nilai objek jaminan lebih rendah dari pembiayaan yang diberikan,  atau  nama  pemberi  jaminan  secara  formal  tidak menandatangani  perjanjian  pembiayaan,  sehingga  menyebabkan pembiayaan  bermasalah.  Dan  lemahnya  monitoring  atau pengawasan pembiayaan serta pembinaan yang dilakukan oleh pihak BMT.
b. Faktor  Eksternal,  yaitu  terdapat  unsur  kesengajaan  dari  anggota, seperti sengaja tidak melakukan pembayaran dikarenakan anggota tidak memiliki kemauan dalam melakukan pembayaran. Dan unsur ketidaksengajaan,  yaitu  anggota  memiliki  kemauan  untuk membayar  sesuai  dengan  kesepakatan,  namun  kemampuannya untuk  membayar  sangat  terbatas  sehingga  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya  untuk  membayar.  Perkembangan  kondisi  ekonomi atau  bidang  usaha  yang  merugikan  kegiatan  bisnis  perusahaan mereka. serta terjadinya musibah seperti kebakaran, gempa bumi, kemarau  berkepanjangan,  atau  bencana  alam  lainnya  juga  dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet.
3. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet pada BMT
a. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Penanganan  pembiayaan  macet  sebelum  diselesaikan  melalui lembaga  peradilan,  dilakukan  upaya  penyelamatan  pembiayaan dengan cara administratif, di antaranya:

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
1) Penjadwalan  kembali (rescheduling), yaitu  perubahan  jadwal atau jangka waktu pembayaran termasuk masa tenggang. 15
2) Persyaratan  kembali (reconditioning), merupakan  perubahan sebagian  atau  seluruh  syarat-syarat  pembiayaan,  dapat dilakukan  dengan  cara  merubah  jadwal  pembayaran,  jumlah angsuran, jangka waktu ataupun pemberian potongan. 16
3) Penataan  kembali (restucturing), yakni  merubah  persyaratan pembiayaan, dapat dilakukan melalui dana fasilitas pembiayaan bank,  konversi  akad  pembiayaan  menjadi  utang,  konversi pembiayaan  menjadi  surat  berharga  syariah  berjangka  waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi ijarah. 17
Pada  umumnya  akan  dilakukan  upaya  penyelesaian  sengketa melalui lembaga peradilan apabila beberapa upaya tersebut di atas tidak  berhasil.  Cara  penyelesaian  sengketa  pembiayaan  macet  di BMT sebelum pada lembaga peradilan dailakukan melalui beberapa tahap:
1) Jika dala catatan angsuran nasabah mulai mengalami penurunan angsuran  serta  kemampuan  menabung  oleh  nasabah  mulai berkurang atau sudah tidak seaktif bulan sebelumnya, maka BMT akan  melakukan  pendekatan  secara  kekeluargaan,  seperti dengan  mengingatkan  bahwa  sudah  waktunya  bagi  nasabah untuk  melakukan  pembayaran  dengan  memalui  pesan  atau telepon  yang  dilakukan  setiap  hari  dengan  bertujuan  untuk menimbulkan efek jera serta rasa sungkan dari nasabah.
2) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan, kurang lebih tiga hari  nasabah  tidak  merespond  maka  BMT  akan  melakukan kunjungan ke rumah nasabah dengan bertujuan untuk menjalin silaturrahmi serta melakukan musyawarah untuk mencari solusi apabila ternyata nasabah sedang mengalami masalah, BMT juga meminta  kepastian  kapan  nasabah  akan  sanggup  membayar kewajibannya  kepada  BMT.  Jika  sampai  pada  waktu  yang diperjanjikan  oleh  nasabah  dan  telah  melewati  batas  waktu
15 May  Shinta  Retnowati, dkk.  “ Restrukturisasi  Sebagai  Sarana  Negosiasi  pada Pembiayaan  Macet  Jual  Beli  Angsuran  di  BMT  IKPM  Ponorogo ”. Jurnal  Al-Iqtishadiyah Volume 7, Nomor 1 (Juni 2021), hlm. 58.
16 Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “ Penanganan Non-Performing Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah ” , Jurnal At-Taradhi , Vol. 9 No.1 (Juni 2018), p. 5.
17 Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  Di  Indonesia (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 487.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
yang diberikan maka pihak BMT akan mulai mengirimkan surat peringatan pertama, 30 hari kemudian apabila nasabah belum beritikad baik untuk membayar kewajibannya maka dikirimkan kembali  surat  peringatan  kedua  dan  seterusnya  hingga  surat peringatan  ketiga,  surat  peringatan  dikirimkan  dengan  tujuan akan dilakukannya musyawarah untuk melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah  dalam  membayar  angsuran  tersebut,  selain  itu  juga untuk  menghindari  kerugian  yang  mungkin  akan  dialami  oleh BMT.
3) Apabila  setelah  dilakukan  penjadwalan  kembali  ternyata nasabah  masih  mengalami  kesulitan  untuk  membayar kewajibannya  maka  langkah  berikutnya  adalah  dengan melakukan persyaratan kembali (reconditioning) , yaitu dengan cara menurunkan atau bahkan menghilangkan tanggungan bagin hasil  yang  harus  dibayar  oleh  nasabah,  sehingga  kewajiban nasabah hanya membayar angsuran pokok yang belum dibayar.
4) Langkah  terakhir  yaitu  dengan  memberikan  tambahan  modal untuk  penyelamatan  usaha  nasabah  yang  disebut  dengan penataan  kembali (restructuring) .  Tindakan  ini  diberikan kepada  anggota  yang  mempunyai  itikad  baik  untuk  melunasi kewajibannya.
Penyelesaian  sengketa  dalam  Islam  dapat  dilakukan  dengan beberapa cara, diantaranya: 1) Musyawarah, yaitu penyelesaian masalah dengan mengutamakan  asas  kekeluargaa.  Melalui  musyawarah, hubungan antara pihak yang bersengketa akan tetap damai dan terjaga dengan baik, serta menghemat waktu dan biaya. 18
2) Mediasi,  yaitu  adanya  pihak  ketiga  yang  berperan  sebagai mediator, bertugas untuk menjadi penengah dalam melesaikan sengketa antara para pihak, mediator harus netral serta tidak memihak  pada  salah  satu  pihak,  harus  menjada  kepentingan para  pihak  yang  bersengketa  secara  adil  dan  sama,  sehingga dapat  menumbuhkan  kepercayaan  dari  para  pihak  untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketanya. 19
18 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indinesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 252.
19 Ibid., hlm. 253.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Praktik penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di BMT secara  administratif  telah  sejalan  dengan  peraturan  perbankan syariah yang mengatur mengenai ketentuan penyelesaian sengketa yaitu  dengan rescheduling,  reconditioning,  restruckturing, cara tersebut  dilakukan  berdasarkan  musyawarah  antara  kedua  belah pihak sehinggan dengan ini juga berarti telah sesuai dengan syariat Islam.
b. Penguasaan Jaminan Secara Penuh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menggunakan istilah agunan untuk memaknai jaminan, “Agunan adalah jaminan tambahan,  baik  berupa  benda  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank, dalam rangka pembertian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.” 20
Jaminan  berfungsi  sebagai  penguat  dari  penilaian  analisa kemampuan  bayar  dari  nasabah  oleh  lembaga  keuangan  syariah untuk  pemberikan  pembiayaan  kepada  calon  nasabah,  dan sebaiknya  jaminan  bukan  menjadi  syarat  mutlak  pemberian pembiayaan. 21 Penyelesaian melalui jaminan ini sudah diatur dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 74/DSN -MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syari’ah. 22
c. Penyelesaian perselisihan pembiayaan macet Langkah  administratif  dalam  penyelesaian  pembiayaan  macet merupakan suatu kelaziman dalam dunia perbankan yang dilakukan sebagai  salah  satu  upaya  untuk  menjaga  kualitas  pembiayaan. Namun  dalam  menempuh  langkah  alternatif  biasanya  para  pihak memiliki  beberapa  perbedaan  yang  harus  diselesaikan  terlebih dahulu.  Perbedaan  tersebut  dapat  terselesaikan  dengan  adanya bantuan  dari  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang mungkin  dapat  membentu  mecari  jalan  keluar  yang  saling menguntungkan ( win-win solution ). Proses penyelesaian sengketa pembiayaan  bermasalah  tersebut  dilakukan  melalui  beberapa langkah  yaitu  konsultasi,  negosiasi,  mediasi  dan  konsiliasi  atau penilaian ahli. Hal ini dapat dilakukan apabila para pihak memiliki
20 https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/jaminan-dan-pengikatan- jaminan akses 9 November 2021.
21 Fathurrahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  Di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.125.
22 TafsirQ, Fatwa DSN-MUI Penjaminan Syari ’ ah, 2015
https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah, akses 11 November 2021.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
itikad  baik.  Penyelesaian  sengketa  pembiayaan  diatur  dalam ketentuan Undang-Undang  Perbankan No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) sampai (3): 23
1) Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  dilakukan  oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama.
2) Dalam  hal  para  pihak  te;ah  memperjanjikan  penyelesaian sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3) Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Menurut  penjelasan  Pasal  55  UU  No.  21  Tahin  2008  tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan dengan sesuai dengan akad adalah: 24
1) Melalui Musyawarah
2) Mediasi Perbankan
3) Melalui  Badan  arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  atau lembaga arbitrase lain, dan atau
4) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan prinsip perkara ekonomi syariah  merupakankompetensi  absolute  peradilan  agama,  namun menurut  asas  kebebasan  berkontrak  ( freedom  of  contract )  dapat diselesaikan  berdasarkan  kesepakatan  dalam  kontrak  yang  dibuat oleh para pihak, yaitu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, mediasi  perbankan,  arbitrase  syariah  atau  arbitrase  lain  seperti Badan  Arbitrase  Indonesia/BANI  atau  melalui  peradilan  umum. 25 Untuk itu asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian yang berlaku mengandung arti bahwa para pihak  bebas  menentukan  isi  perjanjian,  bentuk  perjanjian,  dan mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Dalam  hal  ini  beberapa  BMT memiliki  kebijakan  yang  berbeda-beda,  seperti  BMT  UGT  Sidogiri yang telah membakukan klausula perjanjian. Pembakuan klausula perjanjian  ini  bisa  saja  tidak  sesuai  dengan  asa  kebebasan berkontrak, akan tetapi jika perjanjian baku tersebut telah dibaca
23 http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang- undang/Documents/504.pdf akses 8 mei 2021.
24 Ibid.
25 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indinesia..., hlm. 250.
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
dan disetujui oleh para pihak maka kedua belah pihak berarti telah menjalankan  asas  kebebasan  berkontrak.  Penyelesaian  sengketa yang  akan  terjadi telah  ditetapkan  oleh BMT  yang  terdapat  pada pasal 12 sebagai berikut: 26
1) Jika  terjadi  perselisihan  dalam  melaksanakan  perjanjian  ini, maka  akan  diselesaikan  melalui  musyawarah  untuk  mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
2) Jika  cara  musyawarah  tidak  tercapai  jalan  keluar  maka  para pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  perselisihan  tersebut melalui pengadilan negeri setempat.
BMT  selalu  melakukan  musyawarah  agar  nasabah  dapat menunaikan  kewajibannya,  meskipun  dengan  upaya  pengurangan nominal  bagi  hasil  atau  bahkan  menghilangkan  margin  bagi  hasil tersebut.  Mengenai  terjadinya  perselisihan  dalam  penyelesaian pembiayaan  macet  yang  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  cara musyawarah,  dalam  hal  ini  BMT  belum  pernah  melakukan penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  peradilan.  Tetapi berdasarkan perjanjian baku yang dibuat leh BMT apabila terjadi perselisihan  maka  penyelesaian  akan  dilakukan  di  Pengadilan Negeri setempat.
Selanjutnya  pada  BMT  KUBE  Sejahtera  Unit  007  di  Jawa tengah  memiliki  kebijakan  bahwa  berdasarkan  klausal  dalam perjanjian  pembiayaan,  bilamana  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  terjadi perselisihan  antara  kedua belah  pihak  dan  tidak  tercapai  kesepatan  melalui  musyawarah, maka  akan  diselesaikan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian dengan cara litigasi dilakukan apabila pihak nasabah tidak mempunyai itikad baik kepada BMT, sehingga jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan agama.
Namun  pada  praktiknya,  sama  halnya  dengan  BMT  UGT Sidogiri, BMT KUBE Sejahtera Unit 007 belum pernah menyelesaikan pembiayaan macet melalui BASYARNAS maupun peradilan agama. Pihak BMT menerapkan sistem kekeluargaan dan rasa saling percaya terhadap anggotanya.
26 Salinan  akad pembiayaan murabahah BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar No. 139/74.001270.02/Kop.UGT/441/IV/2017 Pasal 12.
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## Kesimpulan
BMT merupakan lembaga keuangan syariah dengan tugas utamanya yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat  serta  menyalurkan  kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Keberadaan BMT  sebagai  lembaga  perantara  jasa  keuangan  diharapkan  mampu memenuhi  kebutuhan  dana  pembiayaan  bagi  masyarakat,  serta  mampu berkontribusi  secara  nyata  dalam  mengembangkan  sektor  ekonomi masyarakat Indonesia.
Dalam  setiap  praktik  pembiayaan  pada  lembaga  keuangan  pasti tidak  akan  terhindar  dari  berbagai  macam  persengketaan,  salah  satu masalah  yang  sering  terjadi  pada  produk  pembiayaan  adalah  adanya pembiayaan  macet  yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  baik  yang disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja  oleh  para  pihak.  BMT  dalam menyelesaikan  sengketa  pembiayaan  macet  selalu  mengedepankan  asas kekeluargaan, yaitu melalui musyawarah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring, demi mendapatklan solusi terbaik dari masalah  yang  menimbulkan  pembiayaan  macet.  BMT  secara  maksimal akan  mengupayakan  penyelesaian  sengketa  secara  kekeluargaan  agar tidak sampai pada lembaga peradilan.

## Daftar Pustaka
Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
Alam,  M.  N,  Oktafia,  R.  “Implementasi  Strategi  dalam  Penanganan Pembiayaan Macet di BMT UGT Sidogiri Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7(02),  778-785.  (2021),  hlm.  3. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467
Azizah,  R.  A.  &  Suprayogi,  N.  “Analisis  Keoptimalan  Fungsi  Baitul  Maal pada Lembaga Keuangan Mikro islam”. Jestt , 1 No.12 Desember 2014.
Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
____, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah .  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Djumhana,  Muhammad. Hukum  Perbankan  Di  Indonesia, Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Fajar ND, Mukti dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Fariana, A. “ Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dikaitkan  dengan  kompetensi  di  peradilan  agama  dalam  rangka pertumbuhan ekonomi nasional ” . Jurnal Jurisprudence , 7 2017.
Hidayat, Muhammad  Rifqi  dan  Parman  Komarudin,  “Penanganan  Non - Performing Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah”, Jurnal At-Taradhi, Vol. 9 No.1 (Juni 2018), p. 5.
http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang- undang/504. Akses 08 Mei 2021.
Ibrahim ,  A.  dan,  Rahmati,  A.  “Analisis  Solutif Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah  di  Bank  Syariah:  Kajian  Pada  Produk  Murabahah  di  Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 10 No. 1, Januari 2017.
Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015.
____, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Muljono. Teknik Penggawasan Pembiayaan . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Quraisy, BMT dan Bank Islam. Bandung: Engkos Sardah, 2004.
Retnowati, May  Shinta,  dkk.  “Restrukturisasi  Sebagai  Sarana  Negosiasi pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran di BMT IKPM Ponorogo”. Jurnal Al-Iqtishadiyah Volume 7, Nomor 1, Juni 2021.
Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT), Cet I. Yogyakarta: UII Press, 2005.
Rohmadi  Usman,  Pilihan Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bhakti 2009.
Soemitra, Andri, “ Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ” cahayapro, ed.
2019 www.prenadamedia.com akses 11 November 2021.
Subekti, Hukum Perjanjian , Cet VI. Jakarta: Intermasa, 1996.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
TafsirQ, “ Fatwa DSN- MUI Penjaminan Syari’ah” 2015 https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah, akses 11 November 2021.