## POTENSI PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR: STUDI KASUS DI KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

## THE POTENTIAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF PROGRAM INDONESIA PINTAR: A CASE STUDY IN BABAKAN SUBDISTRICT, CIREBON DISTRICT

## Meiynana Sari Viciawati Machdum
Universitas Indonesia meiynana05@gmail.com

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima: 30 September 2020
direvisi akhir: 12 Desember 2020 disetujui: 14 Desember 2020 Volume 13 Nomor 2/2020
DOI      : 10.24832/jpkp.v13i2.381

## ABSTRACT
The study aims to determine the potential support for the implementation of PIP policies in  an  effort  to  improve  access  to  education  for  school-age  children  who  come  from underprivileged families. This research is a case study in Babakan subdistrict which based on preliminary observations shows an indication of successful PIP implementation. This research uses a descriptive qualitative approach. The data is collected through document review by analyzing the PIP report data and in-depth interviews with relevant stakeholders. The results show that the successful implementation of PIP was supported by four interrelated aspects, including  good  communication  and  coordination  between  the  stakeholders  involved  in tiered, adequate resources, and a good bureaucracy based on their roles and functions. It is hoped that the research results can inspire and motivate other regions to implement PIP.
Keywords :  Program  Indonesia  Pintar,  support,  communication,  coordination,  resources, bureaucracy

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  potensi  pendukung  penerapan  kebijakan PIP  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  akses  pendidikan  untuk  anak  usia  sekolah  yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Penelitian merupakan studi kasus di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, yang menurut pengamatan sementara menunjukkan indikasi keberhasilannya dalam penerapan PIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.  Pengumpulan  data  menggunakan  telaah  dokumen  dengan  menganalisis  data laporan pelaksanaan PIP dan wawancara mendalam terhadap sejumlah unsur yang terkait. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  penerapan  PIP  didukung  oleh  empat aspek yang saling terkait, yakni: komunikasi yang baik, koordinasi antar unsur yang terlibat dilaksanakan secara berjenjang, sumberdaya yang memadai, dan birokrasi yang menjalankan peran dan fungsinya secara baik. Diharapkan hasil penelitian dapat menggugah daerah- daerah lainnya untuk menerapkan dalam pelaksanaan PIP.
Kata kunci : Program Indonesia Pintar, pendukung, komunikasi, koordinasi, sumber daya, birokrasi

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Angka  putus  sekolah  masih  menjadi  pekerjaan rumah  bagi  pemerintah  baik  pada  jenjang pendidikan dasar maupun menengah. BPS (2019) menyebutkan angka putus sekolah pada jenjang sekolah  dasar  0,37  persen  dan  pada  jenjang sekolah  menengah  sebesar  1,76  persen.  Jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud) penurunan  angka  putus  sekolah  yang  sudah mencapai  target  hanya  pada  jenjang  sekolah dasar, sedangkan pada jenjang menengah belum mencapai  target.  Situasi  ini  biasanya  terjadi semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi  juga  jumlah  anak  yang  putus  sekolah. Beberapa faktor yang mengakibatkan anak putus sekolah diantaranya tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan (TNP2K, 2015). Harniati (2010) menyebutkan bahwa terbatasnya seseorang  dalam  mengakses  pendidikan  adalah salah satu dari ukuran kemiskinan.
Pendidikan  yang  layak,  merata,  dan  berkualitas adalah  hak  dasar  warga  negara  yang  harus dijamin  oleh  negara  sebagaimana  juga  telah termaktubkan  dalam  Undang-undang  Dasar 1945.  Melalui  Program  Indonesia  Pintar, pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial dalam bidang  pendidikan  sebagaimana  tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengenai  pelaksanaan  program  jaminan  sosial. Program  ini  menjadi  salah  satu  dari  sembilan Nawacita  program  pemerintah  dalam  rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kebijakan  PIP  bertujuan  meningkatkan  akses pendidikan  dasar  untuk  anak  yang  berasal  dari keluarga  miskin,  anak  yang  berasal  dari  daerah konflik, anak yang berada pada daerah terdepan, terluar,  dan  tertinggal  (3T)  yang  memiliki  Kartu Indonesia Pintar (Kemdikbud, 2017).
Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  diharapkan hambatan  biaya  pendidikan  tidak  lagi  menjadi masalah  masyarakat  untuk  mendapatkan akses  pendidikan.  PIP  menjadi  kebijakan  untuk menjamin  ( quality  assurance )  akses  pendidikan yang  merata  dan  bermutu.  PIP  merupakan program  lanjutan  dari  Bantuan  Siswa  Miskin (BSM) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Jangkauan sasaran PIP diperluas yakni menyaring siswa putus sekolah agar dapat sekolah kembali. De  Brauw  &  Hoddinot  (2011)  melakukan penelitian  terkait  pemberian  bantuan  sosial  di
bidang pendidikan yang dilaksanakan di beberapa negara dan hasilnya menunjukkan bahwa bantuan tersebut  berpengaruh  dalam  meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah.
PIP  dilaksanakan  melibatkan  banyak  unsur, mulai  dari  pemerintah  pusat  yaitu  Kemdikbud melalui direktorat teknis dan pemerintah daerah yaitu  dinas  pendidikan  provinsi/cabang  dinas pendidikan, dan sekolah. Dalam penyaluran dan pencairan  dana  PIP  bekerjasama  dengan  bank penyalur. Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan  PIP  sangat  perlu  dilaksanakan  agar program  dapat  mencapai  tujuan.  Edward  III (1980)  dalam  teori  implementasi  kebijakan menyebutkan bahwa terdapat empat aspek yang mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  yaitu aspek  komunikasi,  aspek  sumber  daya,  aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi yang terjadi antar  pembuat,  pelaksana  kebijakan,  bahkan penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya selama tiga tahun terakhir PIP  mempunyai  alokasi  anggaran  total  sebesar 25  triliun.  Besarnya  anggaran  yang  dialokasikan untuk dana PIP menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.

## Perkembangan Anggaran PIP/KIP Sumber: Kemendikbud (2020)
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  masih terdapat  anggaran  yang  disalurkan  belum dicairkan oleh penerima dana PIP. Hal ini terjadi karena  masih  terdapat  kendala  yang  terjadi di  lapangan.  Penelitian  terkait  implementasi kebijakan  PIP  yang  dilakukan  oleh  Retnaningsih (2017)  fokus  pada  pengaruh  intervensi  politik lokal  sehingga  pelaksanaan  PIP  masih  tidak sesuai  dengan  Juklak.  Rohaeni  dan  Saryono (2018)  melihat  kebijakan  PIP  dari  aspek pengorganisasian,  interpretasi,  dan  aplikasi
dalam  pelaksanaan  PIP  yang  belum  sempurna sehingga masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima. Sugiyasari (2017) melihat implementasi kebijakan  PIP  menggunakan  teori  Edward  III yang  cakupannya  dinas  pendidikan  dan  sekolah ditemukan kurangnya komunikasi antara sekolah dan bank penyalur sehingga menghambat proses pencairan,  serta  adanya  ketidaktepatan  sasaran penerima karena terdapat birokrasi lain yang ikut serta dalam pengusulan calon penerima PIP.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  pada  cakupan yang  lebih  besar  dalam  hal  tempat  kajiannya, yaitu  Ahmad  (2018)  melakukan  survei  pada  6 provinsi  di  Indonesia  terkait  kinerja  PIP  melalui KIP. Penelitian ini menemukan bahwa pada aspek sosialisasi PIP sudah berjalan, tetapi pada daerah 3T belum optimal, pendataan masih belum sinkron sehingga  masih  ada  siswa  yang  layak  PIP  tetapi tidak  mendapat  bantuan,  kurangnya  koordinasi dengan  lembaga  penyalur,  keterlambatan pencairan  dana,  unsur  pendidikan  yang  terlibat masih belum optimal. ICW (2018) juga melakukan survei  mengenai  PIP  yang  dilakukan  di  empat provinsi dengan temuan masih banyak siswa yang kurang mampu tidak terdaftar sebagai penerima PIP  dikarenakan  ketidaktahuan  masyarakat terkait  mekanisme  PIP,  waktu  pencairan  yang tidak tepat karena ketidaktahuan sekolah terkait data penerima PIP bahkan terdapat penerima PIP yang baru mencairkan dana bantuan satu tahun setelah  SK  ditetapkan,  persyaratan  dokumen pencairan  yang  diminta  bank  penyalur  tidak sesuai  dengan  Juklak,  lokasi  sekolah  yang  jauh dari bank penyalur, penggunaan dana PIP selain untuk kebutuhan biaya personal pendidikan.
Zamjani (2018) melakukan penelitian pelaksanaan PIP bagi penerima KIP di empat daerah kunjungan kerja  presiden  tahun  2017  dengan  melihat:  1) ketepatan  sasaran  penerima  ditemukan  masih ada yang tidak tepat sasaran dikarenakan adanya ketidakjelasan  informasi  mengenai  kriteria penerima  PIP,  Dapodik  yang  pada  saat  awal pencetakkan KIP agak diabaikan sebagai referensi penentuan penerima sehingga pemadanan data Dapodik dan BDT kurang maksimal; 2) Pencairan dana PIP yang masih terhambat karena masalah birokrasi dan pelayanan serta masalah geografis; 3) Penggunaan dana PIP yang tidak dipakai untuk keperluan  pendidikan  karena  belum  ada  sistem pemantauan.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  khususnya pada  fokus  implementasi  kebijakan  di  atas belum  melakukan  analisis  dan  sasaran  yang
komprehensif  yang  melibatkan  seluruh  unsur. Pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat pelaksanaan  kebijakan  PIP  berdasarkan  empat aspek  keberhasilan  implementasi  kebijakan Edward III (1980), sesuai dengan pelaksanaan PIP yang  berjenjang  melibatkan  semua  unsur  yang terlibat yaitu: pembuat dan pelaksana kebijakan yaitu  direktorat  teknis  terkait  di  Kemdikbud, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa barat, Sekolah,  Lembaga  penyalur  (BNI  pusat  dan  BNI Cabang  Losari),  siswa  penerima,  dan  orangtua penerima.
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan PIP. Meski demikian jika dilihat dari Data Laporan PIP Dikdasmen yang diakses melalui website SiPintar (2020)  menunjukkan bahwa angka pencairan PIP tertinggi  adalah  pada  jenjang  SMA.  Sebanyak 1.464.712 siswa penerima PIP tahun 2019 sudah sebesar  86  persen  yang  sudah  mencairkan dana  bantuan.  Sementara  itu,  masih  terdapat 14  persen  yang  masih  belum  mencairkan.  Jawa Barat  menjadi  provinsi  tertinggi  penerima  dana bantuan PIP SMA, yaitu sebanyak 206.715 siswa. Selama program berjalan, Kemdikbud mengukur salah  satu  keberhasilan  PIP  dengan  melihat tingkat dana bantuan yang tercairkan oleh siswa penerima.
Kabupaten  Cirebon  yang  akan  menjadi  pusat perhatian  penelitian  ini  merupakan  salah  satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan penyaluran  dana  bantuan  PIP  terbesar  pada jenjang SMA, dan sudah dicairkan oleh penerima hampir  mencapai  100  persen.  Dari  seluruh Kecamatan,  terdapat  satu  kecamatan  yang mempunyai  penyaluran  terbanyak  dan  angka pencairan  dana  PIP  tertinggi  pada  jenjang  SMA yaitu Kecamatan Babakan.
Penelitian  ingin  mengetahui  potensi  pendukung apa  dalam  implementasi  kebijakan  PIP  jenjang SMA  di  Kecamatan  Babakan  Kabupaten Cirebon  yang  menurut  pengamatan  sementara menunjukkan  indikasi  keberhasilan  dalam penerapan  PIP.  Berdasarkan  rumusan  masalah di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menggambarkan  potensi  pendukung implementasi  kebijakan  PIP  jenjang  SMA terutama  terkait  dengan  aspek  komunikasi, struktur  birokrasi,  sumber  daya,  dan  disposisi di  Kecamatan  Babakan.  Dari  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  percontohan  bagi penerapan PIP di daerah lain.
Kebijakan  Sosial  di  Bidang  Pendidikan  melalui Program Indonesia Pintar
Kebijakan  sosial  dirancang  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup masyarakat  (Midgley  dan  Livermore,  2009). Kebijakan  sosial  yang  dilakukan  pemerintah berupa program pelayanan sosial yang mencakup pelayanan  sosial  pada  bidang  kesehatan, pendidikan, perumahan, layanan sosial personal (Deacon,  2002).  Di  Nitto  (2003)  menyebutkan bahwa  kebijakan  kesejahteraan  sosial  sebagai upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat  yang  dikategorikan  menjadi public assistance, social insurance, social service , dan  isu-isu  lainnya.  Kebijakan  sosial  untuk menjamin  pendapatan  dan  akses  layanan  sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap masalah- masalah  sosial  (ILO,  2012).  Untuk  menekan angka kemiskinan dan kerentanan yang dihadapi masyarakat dicanangkan kebijakan perlindungan sosial  dalam  bentuk  bantuan  sosial  (Bappenas, 2014).  Perpres  No.  63  tahun  2017  menjelaskan bahwa  bantuan  sosial  merupakan  bantuan berupa uang atau jasa kepada masyarakat yang rentan  resiko  sosial  misalnya  kejadian  yang mengakibatkan  potensi  kerentanan  sosial, sehingga  masyarakat  tersebut  harus  diberikan bantuan untuk menghindari keadaan yang buruk dalam kerentanan sosial tersebut.
Pemerintah mencanangkan kebijakan pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan yang mempunyai mutu berkualitas, relevan, serta kesetaraan untuk semua provinsi, kabupaten, dan kota  yang  dilakukan  melalui  strategi  pemberian subsidi  (Kemdikbud,  2015).  Kebijakan  tersebut sesuai dengan Nawacita ke lima yang dicanangkan oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  di  bidang pendidikan  yaitu  meningkatkan  kualitas  hidup manusia  yang  kemudian  dilaksanakan  melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Kemdikbud (2017) menjelaskan  bahwa  pemberian  subsidi  melalui PIP  adalah  salah  satu  kebijakan  penting  yang menjadi  jaminan  pemberian  akses  pendidikan yang  luas  dan  bermutu  untuk  semua  kelompok masyarakat yang menjangkau masyarakat miskin. Kebijakan Program Indonesia Pintar dilaksanakan pemerintah  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  7 tahun 2014. PIP dilaksanakan dengan memberikan bantuan  tunai  kepada  usia  anak  sekolah  yang berasal dari kurang mampu.
Sebelum  PIP,  dilaksanakan  pemberian  subsidi sudah  diberikan  melalui  bantuan  siswa  miskin
(BSM).  Saat  itu  sasaran  BSM  hanya  untuk siswa yang  berada  di  dalam  sekolah  sehingga  pada tahun  2015  diperluas  jangkauan  sasarannya yaitu  menyaring  siswa  yang  putus  sekolah  agar dapat mendapatkan akses pelayanan Pendidikan kembali.  Selain  itu  Program  Indonesia  Pintar juga  memberikan  kartu  identitas  kepada  siswa yang  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu untuk  mendapatkan  dana  bantuan  PIP  yang tercatat  sebagai  penerima  Kartu  Indonesia Pintar  dimana  peserta  didik  tersebut  menjadi prioritas  untuk  mendapatkan  akses  layanan Pendidikan. Sampai saat ini Kemendikbud masih terus  mengintegrasikan  data  penerima  PIP dari SD, SMP, dan SMA/K yang dirancang untuk keberlangsungan belajar bagi siswa miskin hingga perguruan tinggi.
Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  PIP  tertuang dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan kebudayaan Nomor 19 tahun 2019 tentang Petunjuk  Teknis  Program  Indonesia  Pintar  dan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Dasar dan Menengah Nomor: 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sasaran  penerima  PIP  yaitu  siswa  yang  berasal dari keluarga tidak mampu dilihat dari kepemilikan Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP).  Penetapan penerima  KIP  berdasarkan:  1)  Pemutakhiran Basis  Data  Terpadu  (PBDT)  yang  dikeluarkan oleh  kementrian  bidang  sosial  yang  dipadankan dengan  data  pendidikan  (Dapodik);  2)  usulan data  sejenis  dengan  sumber  data  berasal  dari usulan sekolah yang layak PIP, usulan direktorat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang layak PIP, korban bencana, dan usulan  pemangku  kepentingan.  TNP2K  dalam kajian  Kemdikbud  (2017)  menyebutkan  bahwa proses  identifikasi  siswa  miskin  berdasarkan pada sensus data penduduk miskin dimana pada data yang terkumpul ditentukan percentile 40% bawah sebagai target penerima PIP.
Pengusulan  data  calon  penerima  PIP  dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur kepemilikan Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  dan  non-KIP.  Untuk mendapatkan  dana  bantuan  PIP,  siswa  yang memiliki  KIP  atau  masuk  dalam  kriteria  sasaran untuk melaporkan ke sekolah atau lembaga untuk di data dan diusulkan melalui Dapodik. Bagi siswa yang terdaftar di lembaga nonformal pengusulan PIP dilakukan melalui dinas pendidikan di wilayah masing-masing.
Seluruh  data  usulan  akan  diolah  oleh  masing- masing  direktorat  teknis  sesuai  dengan  standar pengolahan  data  yang  meliputi  kelengkapan data  usulan  kemudian  akan  dipadankan  dengan data pokok pendidikan, dan basis data terpadu. Hasil  pengolahan  data  akan  digunakan  untuk penetapan penerima PIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada direktorat jenderal  yang  membidangi  urusan  pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya,  Kemdikbud  melakukan  proses penyaluran  dana  bantuan  ke  penerima  PIP melalui rekening tabungan yang sudah dibuatkan oleh bank penyalur.
Besaran  dana  bantuan  yang  diterima  oleh penerima  PIP  bervariasi  tergantung  jenjang pendidikan.  Untuk  jenjang  SD/sederajat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.450.000 per  siswa,  untuk  jenjang  SMP/sederajat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.750.000, dan untuk jenjang SMA/sederajat mendapat dana bantuan  sebesar  Rp.1.000.000  per  siswa  dalam satu  tahun.  Sesuai  dengan  ketentuan  dana  PIP harus digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan  yang  meliputi  pembelian  buku  dan alat  tulis,  membeli  seragam  dan  perlengkapan sekolah,  untuk  membiayai  transportasi  ke sekolah,  untuk  uang  saku,  biaya  les,  atau  untuk biaya praktik.
Surat  Keputusan  penerima  PIP  kemudian disampaikan kepada sekolah atau lembaga yang bersangkutan  agar  dapat  melakukan  pencairan dana  PIP  yang  dilakukan  melalui  bank  penyalur. Pencairan dana PIP dapat dilakukan langsung oleh penerima PIP atau secara kolektif dikuasakan ke kepala sekolah atau lembaga dengan membawa persyaratan  dokumen  yang  telah  ditentukan. Untuk pencairan secara kolektif dapat dilakukan dalam  kondisi  tertentu,  misalnya  sekolah  siswa penerima  berada  jauh  dari  bank  penyalur  atau kesulitan transportasi dalam menjangkau layanan bank penyalur.

## Implementasi Kebijakan
Syaukani,  dkk  (2004)  implementasi  adalah rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  melaksanakan kebijakan  kepada  masyarakat  sehingga  dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Suharto (2008)  untuk  mencapai  tujuan  maka  suatu kebijakan  harus  diimplementasikan.  Menurut kamus Webster dalam Wahab (2012) implementasi
yang berarti melaksanakan kemudian menyediakan  sarana  untuk  pelaksanaannya tersebut  sehingga  dapat  menimbulkan  dampak untuk  mengatasi  suatu  masalah.  Akib  (2010) menjelaskan  bahwa  keberhasilan  dalam  suatu implementasi  kebijakan  dilaksanakan  sesuai dengan  petunjuk  pelaksanaan  sehingga  dapat mencapai  tujuan.  Keberhasilan  kebijakan  dapat ditentukan oleh faktor-faktor yang saling terkait dan  berhubungan  untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan dari kebijakan atau program tersebut.
Untuk  menggambarkan  implementasi  kebijakan PIP,  kajian  ini  menggunakan  model  Edward  III (1980)  dengan  melihat  empat  aspek  kebijakan yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan PIP yang dijalankan secara berjenjang dari pusat sampai ke sekolah. Keempat aspek tersebut harus berjalan  dengan  serentak  dan  berinteraksi  satu sama lain karena dapat menentukan bagaimana aspek-aspek  tersebut  dapat  mendorong  atau menghambat implementasi kebijakan.
Aspek  komunikasi  menurut  Edward  III  (1980) suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada  komunikan.  Pentingnya  komunikasi karena  informasi  mengenai  kebijakan  harus disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  sehingga mereka  mengetahui  apa  yang  harus  disiapkan dan dilaksanakan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif jika dilakukan komunikasi mengenai tujuan, sasaran, dan apa saja yang harus dikerjakan oleh pelaksana.  Komunikasi  yang  baik  meliputi:  1) transmisi yaitu penyaluran komunikasi berjenjang dimana kebijakan disampaikan tidak hanya untuk pelaksana tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan  dan  pihak  yang  terlibat  implementasi kebijakan;  2)  informasi  yang  disampaikan  harus jelas  agar  dapat  dilaksanakan  dengan  baik;  3) konsistensi  dalam  penyampaian  komunikasi harus dilakukan sehingga tidak ada simpang siur agar tidak terjadi hambatan dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Sumber  daya  yang  memadai  juga  merupakan komponen  yang  berperan  penting  dalam  suatu implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  tersebut meliputi:  1)  sumber  daya  manusia  yang  cukup dan kompeten untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif;  2)  anggaran,  terbatasnya  insentif  yang diberikan  kepada  pelaksana  dapat  berpengaruh terhadap  keberhasilan  kebijakan  hal  tersebut juga  dapat  mempengaruhi  disposisi  pelaksana kebijakan  yang  rendah;  3)  sarana,  pelaksanaan
kebijakan mempunyai sumber daya manusia yang memadai, anggaran yang cukup tanpa sarana yang cukup implementasi kebijakan tidak akan berhasil.
Aspek selanjutnya yaitu disposisi merupakan sikap pelaksana kebijakan yang dilihat dari kecenderungan dan  komitmen  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  program  akan berhasil jika pelaksana mempunyai disposisi yang tinggi. Edward III (1980) menjelaskan faktor yang menjadi perhatian tentang disposisi terdiri dari: 1) pengangkatan birokrasi, dimana sikap pelaksana atau disposisi dalam melakukan tugas sehingga pengangkatan pelaksana kebijakan harus orang yang memiliki  dedikasi  dalam  mencapai  tujuan  kebijakan;  2)  pemberian  insentif  dapat  menjadi  solusi masalah  sikap  pelaksana  kebijakan  sehingga  menambah  insentif  untuk  pelaksana  kebijakan  agar menjalankan tugas.
Aspek struktur birokrasi mencakup struktur birokrasi itu sendiri, pembagian wewenang, hubungan antara unit organisasi dan lainnya. Struktur birokrasi mencakup dua hal yaitu standar prosedur operasi (SOP)  dan  fragmentasi.  Edward  III  (1980)  mengatakan  SOP  digunakan  sebagai  petunjuk,  pedoman untuk pelaksana kebijakan agar mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa sasaran kebijakan, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Selanjutnya fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan  kebijakan  kepada  beberapa  badan  atau  unsur  yang  berbeda  sehingga  menurutnya membutuhkan koordinasi. Hal tersebut dijelaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi bisa jadi  meningkatkan  gagalnya  komunikasi  disebabkan  kesempatan  untuk  terjadi  arahan  terdistorsi sangat besar sehingga diperlukan koordinasi yang intensif.
Skema Model Implementasi Edward III  (1980) Sumber: George Edward III (1980:148)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lebih menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Penelitian kualitatif menjelaskan kedalaman pemahaman pengalaman manusia untuk menghasilkan observasi teoritis yang tidak bisa dihasilkan pada angka-angka. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif sehingga dapat menggambarkan dan  menganalisis  suatu  gejala  atau  realita  sosial  pada  masyarakat.  Metode  penelitian  deskriptif kualitatif dapat menggambarkan implementasi kebijakan PIP SMA yang ditinjau dari aspek komunikasi, struktur  birokrasi,  sumber  daya,  dan  disposisi  di  Kecamatan  Babakan.  Kecamatan  Babakan  dipilih sebagai tempat penelitian karena termasuk salah satu penyaluran dan pencairan dana PIP tertinggi di Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan PIP pada jenjang SMA yang sudah baik sesuai dengan indikator angka dana yang dicairkan. Dua tahun berturut-turut 2018 dan 2019 angka pencairan PIP jenjang SMA mencapai 100 persen. Selain itu jika dilihat dari kondisi ekonomi siswa berada pada tingkat menengah ke bawah (Dapodik, 2019). Pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu Juni-Agustus 2020.
Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu 1) studi literatur dan dokumen, dengan mempelajari dan menggunakan bahan dokumen terkait laporan dan informasi mengenai pelaksanaan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan; dan 2) Wawancara yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  dengan menggunakan  teknik in-depth  interview atau wawancara  semi  terstruktur  dimana  informan menjawab  pertanyaan  terbuka  yang  telah disiapkan.  Howitt  &  Cramer  (2011)  menjelaskan wawancara semi terstruktur menggunakan dasar panduan wawancara yang berisi pertanyaan atau topik yang telah terskema dan butuh dieksplorasi oleh  pewawancara.  Untuk  memvalidasi  hasil dari  penelitian,  dilakukan  triangulasi  sumber data  dan  informan.  Penelitian  ini  menggunakan teknik  pemilihan  informan purposive  sampling karena metode ini tepat untuk digunakan kasus yang  unik  atau  kaya  informasi  dan  melakukan investigasi atau mendapatkan pemahaman yang mendalam (Patton, M.Q., 2002; Neuman, 2014). Informan  dipilih  juga  berdasarkan  kemampuan serta  pemahaman  tentang  situasi  yang  dikaji dan kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih adalah mereka yang mampu menjelaskan secara rinci  mengenai  pelaksanaan  kebijakan  PIP  SMA yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Babakan  dan pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan kebijakan PIP.
Informan  terdiri  dari:  1)  Penanggung  Jawab  PIP Direktorat  SMA  yang  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  kebijakan  PIP  dari  tingkat  pusat; 2)  Cabang  Dinas  Pendidikan  Wilayah  X  yang membawahi Kabupaten Cirebon yang mengetahui bagaimana pelaksanaan PIP di wilayah Kabupaten Cirebon  tingkat  SMA;  3)  Petugas  PIP  di  SMAN 1  Babakan  dan  SMAS  PGRI  Babakan  yang mengetahui pelaksanaan PIP di sekolah; 4) Bank Penyalur (BNI Pusat) yang mengetahui bagaimana proses  pelaksanaan  penyaluran  dan  pencairan PIP;  5)  Cabang  Bank  Penyalur  (BNI  Losari)  yang mengetahui  pelaksanaan  pencairan  PIP  di Kecamatan Babakan; 6) Siswa dan orangtua siswa penerima  PIP  yang  menjadi  penerima  manfaat dana  bantuan  PIP. Menganalisis  data  menurut Neuman  (2014)  berarti  mengorganisasikan, mengintegrasi,  menguji,  mencari  pola  dan hubungan  di  antara  detail  setiap  data  tersebut. Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  secara sistematis,  mengintegrasikan,  dan  menyelidiki, untuk  mencari  pola  dan  hubungan  dari  data yang dihasilkan. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang  dianalisis seperti data laporan dan
data  yang  berkaitan  dengan  PIP.  Data  kualitatif yang  bersumber  dari  wawancara  mendalam dengan tahapan analisis yaitu mengorganisasikan data  dalam  bentuk  transkrip,  kemudian  data diolah  menjadi  data  yang  mempunyai  kategori sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan landasan teori sehingga dapat analisis hubungan antara konsep dan faktor yang ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  Penerima  PIP  tingkat  Sekolah  Menengah Atas di Kecamatan Babakan
Kecamatan Babakan merupakan Kecamatan yang mendapatkan penyaluran dana PIP terbanyak dan dana yang sudah dicairkan oleh penerima tertinggi pada  jenjang  SMA  di  Kabupaten  Cirebon.  Dana bantuan  tersalur  sebanyak  510  siswa  penerima dengan  dana  sebesar  Rp.428.000.000  pada tahun 2019 dan seluruhnya sudah dicairkan oleh penerima  PIP.  Terdapat  dua  Sekolah  Menengah Atas  yang  berada  di  Kecamatan  Babakan  yaitu SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan.
Penerima  PIP  pada  tahun  2018  sebanyak  335 peserta  didik  penerima  di  SMAN  1  Babakan. Jumlah  tersebut  terdiri  dari  333  penerima  ber- KIP  dan  2  penerima  Non-KIP.  Pada  tahun  2019 sebanyak  344  penerima  yang  terdiri  dari  286 penerima ber-KIP dan 58 penerima Non-KIP dari jumlah  354  siswa  yang  diusulkan  oleh  sekolah. Masih  terdapat  10  siswa  yang  diusulkan  oleh sekolah tidak terdapat dalam daftar SK Penerima PIP. Petugas PIP menelusuri kembali data usulan yang  tidak  keluar  SK  tersebut  untuk  melihat kelengkapan  dokumen  dan  isian  data  yang diusulkan melalui Dapodik.
Penerima PIP Tahun 2018-2019 di SMAN 1 Babakan
Sumber: Kemdikbud (2020), diolah peneliti
Penerima PIP tahun 2018 di SMAS PGRI Babakan sebanyak 93 penerima dengan 59 penerima ber- KIP dan 34 penerima Non-KIP. Pada tahun 2019 terdapat  62  penerima  PIP  dengan  57  penerima ber-KIP  dan  5  penerima  Non-KIP.  Semua  data usulan  siswa  yang  diusulkan  melalui  Dapodik terdaftar dalam SK Penerima PIP.

## Penerima PIP Tahun 2018-2019 di SMAS PGRI Babakan
Sumber: Kemdikbud (2020), diolah peneliti
Berdasarkan data pencairan PIP melalui website Sipintar  Kemdikbud,  dua  tahun  berturut-turut 2018 dan 2019 angka pencairan PIP jenjang SMA di  Kecamatan  Babakan  mencapai  100  persen. Hal  tersebut  menjadi  indikator  keberhasilan pelaksanaan PIP yang digunakan oleh Kemdikbud yang menunjukkan bahwa dana bantuan PIP dapat digunakan  oleh  siswa  penerima  secara  tepat waktu,  tepat  sasaran,  dan  tepat  penggunaan. Pelaksanaan  kebijakan  PIP  jenjang  SMA  di Kecamatan Babakan melibatkan beberapa unsur pelaksana diantaranya sekolah, BNI, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat, dan Direktorat SMA. Setiap unsur yang terlibat mempunyai peran dan  fungsi  dalam  mekanisme  pelaksanaan  PIP yang didalamnya meliputi pengusulan data daftar calon penerima, penyaluran, dan pencairan dana.

## Potensi  Pendukung  Keberhasilan  Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Babakan Komunikasi
Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Komunikasi menentukan  keberhasilan  tujuan  kebijakan yang  ingin  dicapai,  jika  pembuat  dan  pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Implementasi  suatu  kebijakan  akan  berjalan dengan efektif jika tidak ada disorientasi antara pelaksana  kebijakan  dan  kelompok  sasaran. Sehingga pelaksana kebijakan harus mengetahui
apa  tujuan  dan  mekanisme  kegiatan  yang dilakukan  serta  menginformasikannya  kepada kelompok sasaran.
Komunikasi dalam pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan  sudah  dilaksanakan  secara  berjenjang. Penyampaian  komunikasi  dilakukan  oleh Direktorat  SMA  dengan  mengadakan  kegiatan rapat  koordinasi  dan workshop dengan mengundang berbagai unsur yang terlibat dalam pelaksanaan  PIP.  Unsur  yang  diundang  yaitu 34  Dinas  Pendidikan  Provinsi,  Cabang  Dinas Pendidikan  Wilayah  Kab/kota,  SMA  dengan jumlah  dana  PIP  yang  banyak  belum  dicairkan, serta BNI sebagai bank penyalur. Informasi yang disampaikan  mengenai  mekanisme  pelaksanaan PIP  yakni:  pengusulan  data  calon  penerima  PIP, penyaluran  dan  pencairan  dana  PIP,  monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan  PIP,  serta  jabaran mengenai  peran  dan  fungsi  masing-masing unsur  yang  terlibat.  Sosialisasi  dan  koordinasi dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun. Dalam  kegiatan  tersebut  juga  diadakan  forum diskusi  mengenai  permasalahan  pelaksanaan PIP  pada  masing-masing  daerah  sehingga  dapat dianalisis  masalah  yang  terjadi,  kemudian disepakati solusi untuk dilaksanakan tindak lanjut setelah kegiatan tersebut.
Penyampaian  informasi  kemudian  dilanjutkan pada  unsur  pemerintah  daerah  yakni  Dinas Pendidikan  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Cabang Dinas  Pendidikan  Wilayah  X  yang  membawahi wilayah kerja Kabupaten Cirebon. Sosialisasi dan koordinasi  dilaksanakan  kepada  seluruh  kepala SMA  se-Jawa  Barat  dalam  bentuk  kegiatan Diseminasi  Program  SMA.  Informasi  yang disampaikan  mengenai  mekanisme  pelaksanaan PIP  dari  mulai  pendataan  calon  penerima  PIP, penyaluran dan pencairan, serta monitoring dan evaluasi PIP serta peran dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat sebagaimana tercantum dalam Juklak PIP dan disampaikan oleh Direktorat SMA. Komunikasi dan koordinasi kemudian dilanjutkan oleh  Cabang  Dinas  Pendidikan  Wilayah  X  Jawa Barat kepada SMA di Kabupaten Cirebon melalui pemantauan pencairan dana PIP yang dilakukan tiga bulan sekali dalam bentuk kunjungan kepada SMA  yang  mempunyai  permasalahan  pencairan dana PIP.
Informasi  dan  koordinasi  yang  sudah  dilakukan dengan  Direktorat  SMA  dan  Dinas  Pendidikan Provinsi  kemudian  dilaksanakan  oleh  sekolah. Komunikasi  terkait  pelaksanaan  PIP  di  SMAN
1  Babakan  dan  SMAS  PGRI  Babakan  dilakukan dengan  menyelenggarakan  sosialisasi  kepada orangtua  dan  peserta  didik  setiap  awal  tahun ajaran. Sekolah menjelaskan alur dari pendaftaran calon  penerima  PIP  sesuai  dengan  kriteria, penyaluran  dan  pencairan  dana  PIP,  sampai dengan  pendampingan  dalam  penggunaan dana  PIP.  Adanya  penyampaian  informasi  yang dilakukan  oleh  sekolah  berdampak  kepada pemahaman  orangtua  penerima  PIP  mengenai informasi  untuk  mendapatkan  dana  bantuan dan penggunaan dana bantuan untuk keperluan pendidikan.
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  BNI  dengan Kemdikbud  dilakukan  dalam  pelaksanaan penyaluran  dan  pencairan  dana  PIP.  BNI  pusat juga  melakukan  koordinasi  dan  komunikasi mengenai  mekanisme  pencairan  dana  PIP  yang meliputi  cara  pencairan,  dokumen  persyaratan, dan hal lainnya yang terkait kepada BNI Wilayah. Komunikasi  dilaksanakan  secara  langsung  yang dilakukan  melalui  rapat  tatap  muka  dan  secara online melalui  BNI  Forum  kepada Personal  in Charge (PIC)  PIP  di  setiap  BNI  Wilyah.  Untuk wilayah Kecamatan Babakan, penerima PIP pada jenjang  SMA  dan  SMK  melakukan  pencairan  di BNI  Cabang  Losari.  Komunikasi  yang  dilakukan yaitu memberitahukan dokumen persyaratan PIP dan  mekanisme  pencairan  kepada  petugas  PIP sekolah.
Secara  umum  aspek  komunikasi  dalam implementasi  PIP  pada  jenjang  SMA  di Kecamatan Babakan sudah berjalan dengan baik dan  setiap  unsur  sudah  melakukan  komunikasi berjenjang. Edward III (1980) menjelaskan dalam implementasi kebijakan komunikasi adalah salah satu  aspek  penting  keberhasilan  implementasi. Dengan  komunikasi,  pembuat  kebijakan  dan pelaksana  kebijakan  dapat  saling  berkoordinasi sehingga mengetahui bagaimana kebijakan harus dilaksanakan dan peran apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Penerima PIP dan orangtua sebagai penerima manfaat bantuan memahami  dan  menggunakan  dana  PIP  sesuai dengan  ketentuan  yaitu  digunakan  untuk  biaya personal pendidikan.
Kendati demikian pada penelitian ini ditemukan beberapa  hal  dalam  aspek  komunikasi  yang masih tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP.  Temuan  pertama  yaitu  dana  PIP  digunakan untuk membayar SPP. Pada petunjuk pelaksanaan PIP  disebutkan  enam  peruntukkan  penggunaan
dana PIP yaitu untuk membeli buku dan alat tulis, membeli  pakaian  seragam  dan  perlengkapan sekolah, biaya transportasi ke sekolah, uang saku, biaya kursus, biaya praktik, dan biaya magang.
Pemungutan  uang  SPP  bulanan  pada  jenjang SMA masih diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.  Di  Kecamatan  Babakan,  peserta  didik penerima PIP tetap diwajibkan untuk membayar iuran  sumbangan  pendidikan  setiap  bulan. Permendikbud  Nomor  3  tahun  2019  tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Biaya  Operasional Sekolah (BOS) Reguler bahwa untuk peserta didik yang  berasal  dari  keluarga  tidak  mampu  dapat dibebaskan  dari  biaya  sekolah  dan  ditanggung melalui BOS Reguler. Penerima PIP sebagaimana kriteria yang telah disebutkan merupakan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sehingga seharusnya sekolah tidak dapat memungut biaya iuran  tersebut.  Pada  penelitian  Zamjani  (2018) dana  PIP  digunakan  untuk  pembayaran  SPP dengan alasan untuk mengantisipasi penggunaan dana bukan untuk keperluan pendidikan. Begitu juga pada penelitian ICW (2018) juga menemukan adanya  penggunaan  dana  PIP  untuk  membayar pungutan sekolah berupa SPP, study tour , dll.
Temuan  lain  yaitu  adanya  salah  persepsi  terkait pemahaman  dokumen  persyaratan  pencairan dana PIP. Pencairan dana PIP SMA di Kecamatan Babakan  mewajibkan  penerima  PIP  untuk membawa  Fotokopi  Kartu  Keluarga  (KK)  dan Fotokopi KTP orangtua. Padahal di dalam Juklak PIP Tahun 2019, pencairan langsung oleh penerima dokumen  persyaratan  yang  harus  dilampirkan hanya  Surat  Keterangan  Kepala  sekolah,  salah satu  identitas  penerima  PIP,  dan  formulir  bank. Meskipun  dalam  pelaksanaan  PIP  di  Kecamatan Babakan tidak menjadi hambatan tetapi menurut informan  Direktorat  SMA  banyak  sekolah  yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencairan dana PIP.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  menurut  Edward  III  (1980) mencakup  dua  hal  yaitu  standar  prosedur operasional (SOP) dan fragmentasi atau struktur birokrasi  itu  sendiri  sehingga  para  implementor kebijakan dapat lebih mudah dan menyeragamkan tindakan  sesuai  dengan  peran  dan  fungsinya. Edward  III  (1980)  menyebutkan  SOP  sebagai pedoman  atau  petunjuk  dalam  melaksanakan kebijakan  agar  pelaksana  atau  implementor
dapat  memahami  dan  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan,  siapa  saja  sasaran  kebijakan, serta tujuan yang ingin dicapai.
Pelaksanaan  PIP  SMA  di  Kecamatan  Babakan yang  melibatkan  berbagai  unsur  birokrasi  yang mempunyai  peran  dan  fungsi  masing-masing. Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Kemdikbud, pelaksanaan  teknis  PIP  pada  jenjang  SMA dilaksanakan  oleh  Direktorat  SMA.  Peran  yang dilaksanakan  yaitu  melakukan  sosialisasi  dan koordinasi  dengan  unsur-unsur  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  kebijakan  PIP  dalam  bentuk rapat  koordinasi  dan  kegiatan workshop . Melakukan  koordinasi  lintas  sektor  dengan Kemensos  dan  lembaga  lain  terkait  sinkronisasi dan updating data kemiskinan.
Peran  selanjutnya  yaitu  melakukan  penyaluran dana  PIP,  seluruh  usulan  data  calon  penerima PIP  yang  telah  diusulkan  oleh  sekolah  diolah sesuai dengan ketentuan kertas kerja pengolahan data  SK  kemudian  dana  bantuan  disalurkan melalui  rekening  penerima.  Pada  Tahun  2019, Direktorat SMA telah menyalurkan dana bantuan sebanyak  1.464.712  siswa  dengan  dana  sebesar Rp1.174.988.500.000  dilaporkan  penerima  PIP yang  sudah  mencairkan  mencapai  86  persen per  Mei  2020.  Direktorat  SMA  juga  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencairan dana PIP.  Bentuk  monitoring  PIP  dilaksanakan  dalam bentuk kegiatan percepatan pencairan dana PIP kepada sekolah-sekolah yang mengalami kendala pencairan. Layanan pengaduan dan permohonan informasi  mengenai  PIP  juga  disediakan  oleh Direktorat  SMA  melalui hotline telepon,  SMS, email, dan website PIP SMA yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pada jam kerja.
Pelaksanaan PIP pada unsur pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  dan  Cabang  Dinas  Pendidikan  Wilayah  X yang membawahi Kabupaten Cirebon. Peran yang dilakukan yaitu sosialisasi dan koordinasi dengan kepala SMA melalui kegiatan Diseminasi Program SMA.  Pelaksanaan  teknis  di  tingkat  kabupaten/ kota  dilakukan  oleh  Cabang  Dinas  Pendidikan Wilayah  X  dengan  melakukan  pemantauan terhadap pencairan dana PIP dan menyampaikan informasi terbaru mengenai PIP.
SMAN  1  Babakan  dan  SMAS  PGRI  Babakan sebagai  pelaksana  PIP  sudah  memahami  dan melaksanakan  peran  dan  fungsinya.  Kepala sekolah  membentuk  dan  mengangkat  tim  PIP melalui Surat Keputusan yang mempunyai tugas
untuk melaksanakan PIP di sekolah. Selanjutnya, melakukan  sosialisasi  kepada  peserta  didik  dan orangtua  terkait  pelaksanaan  PIP.  Petugas  PIP di  sekolah  melakukan  penjaringan  data  calon penerima  PIP  disesuaikan  dengan  kriteria  pada Juklak  PIP  yaitu  peserta  didik  pemilik  KIP  dan peserta  didik  yang  tidak  memiliki  KIP  berasal dari  keluarga  tidak  mampu  sehingga  layak mendapatkan  dana  bantuan  PIP  yang  terdaftar dalam basis data kemiskinan Kemensos. Sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang telah dikumpulkan peserta didik calon penerima PIP  kemudian  mengusulkan  melalui  Dapodik. Menurut  petugas  sekolah,  masih  banyak  siswa tidak  mampu  yang  tidak  mendapatkan  dana bantuan PIP dikarenakan tidak memiliki KIP dan tidak terdaftar pada data kemiskinan di Kemensos. Hal  tersebut  dijelaskan  oleh  Direktorat  SMA karena  adanya  keterbatasan  alokasi  anggaran sehingga  yang  diutamakan  mendapatkan  SK Penerima  dana  bantuan  sesuai  dengan  kriteria yang terdapat di Juklak PIP.
Setelah  SK  Penerima  PIP  diterbitkan  oleh Direktorat  SMA,  sekolah  melakukan  koordinasi dengan  BNI  Losari  untuk  proses  pencairan. Petugas  PIP  memberitahukan  kepada  penerima PIP  untuk  mempersiapkan  dokumen  pencairan (Surat Keterangan Kepala Sekolah, identitas siswa (KIP/Kartu pelajar/KTP), KTP orangtua, dan Kartu Keluarga) dan mendampingi penerima PIP dalam proses pencairan dan penggunaan  dana PIP.

## Pencairan dana PIP siswa SMAN 1 Babakan di BNI Losari
Sumber: Dokumentasi Sekolah (2019)
Peran BNI dalam pelaksanaan PIP yaitu melakukan penyaluran  dan  pencairan  dana  PIP.  BNI  pusat melakukan  koordinasi  dengan  Kemdikbud terkait  penyaluran  dana  PIP,  selanjutnya memberitahukan  kepada  BNI  Cabang  bahwa SK  terbaru  telah  disalurkan  dan  sudah  dapat dicairkan oleh penerima PIP.
Pencairan dana PIP siswa SMAN 1 Babakan di Sekolah saat Pandemi Covid-19 Sumber: Dokumentasi peneliti (2020)
Pencairan  PIP  di  Kecamatan  Babakan  dilakukan di  BNI  Cabang  Losari.  Petugas  BNI  Losari memberitahukan kepada petugas PIP di sekolah mengenai  persyaratan  dokumen  pencairan  PIP (Surat Keterangan Kepala Sekolah, identitas siswa (KIP/Kartu pelajar/KTP), KTP orangtua, dan Kartu Keluarga). Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi  dan  validasi  terhadap  dokumen pencairan  penerima  PIP.  Aktivasi  dan  pencairan dana PIP  dilakukan oleh penerima sesuai dengan jadwal  yang  telah  ditentukan  oleh  BNI  Losari. Proses pencairan PIP membutuhkan waktu sekitar dua  minggu  dari  petugas  sekolah  menghubungi BNI sampai dana diterima oleh penerima.
Proses Koordinasi Pencairan Dana PIP SMA di BNI Losari
Sumber: Dokumentasi Sekolah (2019)
Secara  keseluruhan  aspek  struktur birokrasi dalam pelaksanaan PIP baik dilihat dari adanya  standar  prosedur  operasional  berupa Juklak  PIP  yang  digunakan  sebagai  pedoman dalam pelaksanaan PIP dan koordinasi berjenjang sudah  dilakukan  dengan  baik  dan  dijalankan sesuai  peran  dan  fungsi  masing-masing  unsur yang terlibat.

## Sumber Daya
Sumber  daya  meliputi  sumber  daya  manusia, anggaran,  dan  sarana  yang  mendukung pelaksanaan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan. Pada tingkat Direktorat SMA dibentuk tim pelaksana PIP yang terdiri dari PNS dan Non PNS yang berjumlah sepuluh orang yang diangkat melalui  Surat  Keputusan  Direktur  SMA.  Secara jumlah dan kompetensi yang dimiliki tim PIP SMA sudah mencukupi. Hal tersebut dilihat dari kinerja yang ditunjukkan oleh tim sudah baik ditunjukkan dengan  adanya  hasil  audit  Badan  Pemeriksa Keuangan yang mempunyai tingkat kesalahan data paling  rendah  dibandingkan  dengan  direktorat pada jenjang lain, serta angka pencairan dana PIP yang paling tinggi di Kemdikbud.
Tim PIP juga dibentuk pada tingkat Cabang Dinas Pendidikan  Wilayah  X  terdiri  dari  dua  orang petugas.  Informan  menjelaskan  bahwa  jumlah tersebut  tersebut  sudah  mencukupi  untuk melaksanakan  pemantauan  pelaksanaan  PIP jenjang SMA di Kabupaten Cirebon.
Pada  tingkat  sekolah,  baik  SMAN  1  Babakan dan SMAS PGRI Babakan sudah mempunyai tim petugas PIP masing-masing. Di SMAN 1 Babakan, tim PIP dibentuk melalui Surat Keputusan kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab,  Waka  Kesiswaan,  dan operator sekolah. Adapun tugas dari petugas PIP yaitu melakukan penjaringan data calon penerima PIP,  melakukan  pengolaan  dan  pemetaan  data peserta  didik  yang  tidak  mampu,  mengusulkan data  calon  penerima  ke  Dapodikdasmen,  serta melakukan pelayanan data dan informasi kepada pihak  yang  membutuhkan  dengan  cepat  dan ramah.
Di SMAS PGRI Babakan tim petugas PIP di sekolah juga  dibentuk  yang  terdiri  dari  operator  dan dua  guru.  Petugas  PIP  mempunyai  tugas  untuk melakukan  sosialisasi,  menjaring  data  calon penerima,  serta  mendampingi  penerima  PIP dalam  proses  pencairan  dan  penggunaan  dana PIP. Secara jumlah dan kompetensi yang dimiliki petugas  PIP  sudah  cukup,  kinerja  petugas  PIP sudah baik ditunjukkan dengan angka pencairan PIP  dari  tahun  2018-2019  mencapai  seratus persen.
Di  BNI  Cabang  Losari,  petugas  yang  melayani PIP terdiri dari Customer  Service (CS)  dan teller . Penerima PIP yang akan mencairkan, melakukan administrasi di CS untuk aktivasi rekening setelah
itu  melakukan  penarikan  dana  PIP  di  teller. Keterbatasan  SDM  terjadi  pada  pelayanan  PIP di  BNI  Losari.  Petugas  yang  tersedia  melayani nasabah umum dan program bantuan pemerintah lainnya  sehingga  layanan  yang  dilakukan  dibuat penjadwalan  dan  pembatasan  kuota  agar pelaksanaan pencairan dana PIP dapat terlaksana dengan  baik  dan  tertib  tidak  terjadi  antrian panjang.  Melalui  upaya  tersebut  pelayanan pencairan  dana  PIP  dapat  dilaksanakan  dengan baik dan tepat waktu. Keterbatasan SDM di BNI terjadi karena masih belum adanya perencanaan penyediaan perhitungan SDM yang dibutuhkan.
Sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan PIP  yaitu  adanya  alokasi  anggaran.  Alokasi anggaran  dalam  pelaksanaan  PIP  terdiri  dari anggaran  dana  bantuan  sosial  dan  manajemen pengolahan  Bansos  yang  bersumber  dari APBN.  Alokasi  anggaran  untuk  Bansos  dihitung dari  jumlah  peserta  didik  yang  memiliki  KIP. Kemdikbud melakukan perhitungan besaran unit cost penerima  PIP  dengan  Bappenas  sehingga dana manfaat yang diterima pada setiap jenjang berbeda. Unit cost yang dihitung sebenarnya pada setiap  daerah  berbeda  namun  pemberian  dana manfaat  PIP  mengutamakan  asas  pemerataan maka jumlah dana yang diterima oleh penerima PIP sama di seluruh daerah.
Alokasi  anggaran  dana  bantuan  PIP  belum memperhitungkan  peserta  didik  yang  tidak memiliki  KIP  tetapi  layak  mendapatkan  PIP. Upaya tersebut seharusnya diperhitungkan oleh Kemdikbud  mengingat  adanya  kesalahan  data sehingga seharusnya peserta didik tidak mampu tetapi  tidak  mendapatkan  KIP  sehingga  akan sulit untuk dapat mendapat manfaat PIP.  Alokasi anggaran yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan, dan sekolah digunakan operasional manajemen program dan untuk pemberian insentif petugas PIP.
Sumber daya fasilitas secara umum setiap unsur baik pada tingkat Direktorat SMA, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, sekolah sudah mencukupi. Secara  umum  fasilitas  yang  digunakan  untuk menunjang  pelaksanaan  PIP  diantaranya  ruang kerja,  komputer,  internet,  dan  alat  tulis  kantor. Sarana  yang  tidak  memadai  dalam  PIP  pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan yaitu sarana yang tersedia di BNI Losari. Pihaknya menjelaskan bahwa  kantor  layanan  masih  cukup  kecil  untuk menampung semua nasabah baik umum maupun program pemerintah. Oleh karena itu BNI Losari
melakukan  penjadwalan  dan  pembatasan  kuota pelayanan agar tidak terjadi penumpukan.
Secara  umum  sumber  daya  dalam  pelaksanaan PIP  jenjang  SMA  di  Kecamatan  Babakan  sudah tercukupi.  Namun,  masih  terdapat  kekurangan sumber daya manusia dalam pelayanan pencairan dana  PIP  di  BNI  Losari.  Meskipun  demikian,  hal tersebut  tidak  menjadi  hambatan  di  BNI  Losari dalam  pelayanan  pencairan  dana  PIP  dengan memaksimalkan SDM yang tersedia dan membuat strategi pelayanan pencairan dengan melakukan penjadwalan dan kuota pelayanan PIP setiap hari. Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohaeni dan Saryono (2018) menyebutkan bahwa keterbatasan SDM di bank membuat dana PIP yang diterima oleh penerima tidak tepat waktu.

## Disposisi
Disposisi  dalam  pelaksanaan  PIP  pada  jenjang SMA di Kecamatan Babakan ditunjukkan dengan adanya  komitmen  dan  tanggung  jawab  dari petugas PIP di setiap unsur yang terlibat. Edward III  (1980)  menjelaskan  salah  satu  indikator adanya  disposisi  adalah  pengangkatan  birokrasi sebagai  pelaksana  kebijakan  yang  memahami tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Setiap  unsur yang  terlibat  sudah  membentuk  tim  pengelola PIP  sebagaimana  juga  yang  tercantum  dalam petunjuk pelaksanaan PIP. Indiktor lainnya yaitu adanya pemberian insentif pada petugas PIP baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Dengan adanya pengangkatan tim dan pemberian insentif,  pelaksana  PIP  di  Kecamatan  Babakan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
Disposisi pada BNI Losari juga dapat dilihat dari komitmen petugas bank yang melayani pencairan dana  PIP.  Meskipun  ada  keterbatasan  sumber daya manusia dan kantor pelayanan di BNI yang kurang  memadai  tetapi  tanggungjawab  untuk melayani  tetap  dilaksanakan  dengan  maksimal. Komitmen  dan  tanggung  jawab  dalam  melayani pencairan  penerima  PIP  di  BNI  Losari  dengan membuat  strategi  mengatur  jadwal  pencairan kepada penerima agar tidak terjadi penumpukkan antrian dan dana PIP diterima oleh penerima PIP secara tepat waktu. Secara keseluruhan disposisi dalam  pelaksanaan  kebijakan  PIP  pada  jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah berjalan dan cenderung ke arah positif sehingga pelaksanaan PIP berjalan dengan baik.

## SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

## Simpulan
Implementasi kebijakan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah berjalan dengan baik. Unsur-unsur  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan yang  meliputi  Direktorat  SMA  sebagai  pembuat sekaligus  pelaksana  kebijakan,  Cabang  Dinas Pendidikan  Wilayah  X  Jawa  Barat,  SMAN  1 Babakan  dan  SMAS  PGRI  Babakan,  BNI  Pusat, dan BNI Cabang Losari sudah menjalankan peran dan  fungsi  sesuai  dengan  Petunjuk  Pelaksanaan PIP. Keberhasilan pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan  pada  jenjang  SMA  didukung  dengan adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik, struktur birokrasi yang sudah menjalankan peran dan  fungsinya,  sumber  daya  yang  memadai, serta  sikap  pelaksana  yang  terlibat  mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi.
Adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang sudah  berjalan  secara  berjenjang.  Penyaluran komunikasi    pada  unsur  Direktorat  SMA dilaksanakan dalam bentuk workshop dan rapat koordinasi yang mengundang semua unsur yang terlibat. Pada unsur sekolah, dilakukan sosialisasi terkait  pelaksanaan  PIP  kepada  orangtua  dan peserta didik. Selain itu, komunikasi juga terjalin antara Direktorat dan BNI terkait penyaluran dan pencairan  dana  PIP.  Sedangkan  pada  BNI  Losari komunikasi terjadi pada saat sekolah melakukan pencairan  dana  PIP  terkait  mekanisme  dan dokumen persyaratan pencairan.
Komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik,  didukung  juga  oleh  adanya  Struktur birokrasi yang menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan PIP sesuai dengan pedoman PIP.  Hal  tersebut  didukung  oleh  adanya  sumber daya  yang  mendukung  pelaksanaan  PIP  yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, dan sarana. Pada setiap unsur sudah terdapat petugas atau pengelola PIP baik ditingkat direktorat SMA, sekolah, Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat. Meskipun dari segi jumlah petugas yang melayani PIP di BNI Losari masih terbatas. Anggaran yang disediakan  untuk  bantuan  PIP  bersumber  dari APBN yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik  yang  memiliki  KIP.  Alokasi  anggaran  lain yang mendukung pelaksanaan PIP bersumber dari unsur  birokrasi  masing-masing  yang  digunakan untuk manajemen pelaksanaan PIP. Aspek penting yang  mendukung  tiga  hal  diatas  yaitu  adanya disposisi  setiap  unsur  yang  terlibat  ditunjukkan dengan sikap pelaksana yang terlibat cenderung
ke  arah  positif  yang  mempunyai  komitmen  dan tanggung  jawab  yang  tinggi.  Indikator  disposisi yang  baik  yaitu  dengan  adanya  pemberian insentif dan pengangkatan tim pelaksana dalam pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan.
Meskipun  demikian,  ada  beberapa  hal  yang menjadi  temuan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1) masih  terdapat  beberapa  informasi  yang  masih belum  jelas  terkait  penggunaan  dana  PIP  yang digunakan  untuk  membayar  SPP,  dokumen persyaratan pencairan yang diminta tidak sesuai dengan  Juklak  PIP;  2)  keterbatasan  petugas pelayanan  di  BNI  Losari;  3)  Alokasi  anggaran yang masih tidak mencukupi untuk peserta didik yang  layak  PIP  tetapi  tidak  memiliki  KIP;  dan  4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP belum dilakukan secara maksimal.

## Usulan Kebijakan
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka perlu disusun  beberapa  rekomendasi  kebijakan  untuk perbaikan  pelaksanaan  kebijakan  PIP,  sebagai berikut:
 Potensi  pendukung  pelaksanaan  PIP  di Kecamatan  Babakan  dapat  dijadikan  contoh untuk  diterapkan  pada  daerah-daerah  lain agar  dana  bantuan  PIP  dapat  diterima  oleh penerima  PIP  secara  tepat  waktu,  guna, dan  manfaat  serta  benar-benar  menjadi upaya  untuk  meningkatkan  akses  layanan pendidikan  bagi  peserta  didik  yang  berasal dari keluarga tidak mampu.
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan  PIP  tidak  hanya  dilakukan untuk  melakukan  percepatan  pencairan dana  saja,  tetapi  harus  dilakukan  secara keseluruhan  mekanisme  pelaksanaan  PIP dari mulai pendataan calon penerima hingga penggunaan  dana  PIP.  Monitoring  dan evaluasi  selama  ini  hanya  dilakukan  oleh Direktorat  teknis,  sehingga  akan  lebih  baik jika  dilaksanakan  secara  berjenjang  oleh semua unsur yang terlibat.
 Dinas  Pendidikan  Provinsi  agar  meninjau kembali  kebijakan  pemungutan  SPP  kepada siswa  penerima  PIP  yang  sebagaimana dijelaskan  dalam  peraturan  BOS,  iuran bulanan untuk siswa yang tidak mampu dapat
di cover melalui dana BOS.
 Bank penyalur untuk membuat perencanaan
strategi  dalam  pelaksanaan  PIP  seperti meningkatkan jumlah petugas di BNI wilayah dan  membuat  perhitungan  target  waktu dalam  menyelesaikan  pencairan  dana  PIP dalam satu tahun anggaran.
 Kemdikbud  melakukan  perencanaan  dan perhitungan kembali terkait alokasi anggaran dana  PIP.  Diperlukan  adanya  perhitungan dan  kuota  pada  setiap  daerah  berdasarkan data  pemilik  KIP  dan  data  kemiskinan  yang bersumber  dari  Kemensos  sebagai  upaya untuk meng cover peserta didik yang layak PIP tetapi tidak memiliki KIP dan tidak terdaftar dalam data kemiskinan.
 Merekomendasikan Kemdikbud untuk membuat  perencanaan  dalam  upaya keberlanjutan  dan  sinkronisasi  dengan bantuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, untuk membuat suatu forum penerima dana  PIP  di  setiap  provinsi  bekerjasama dengan  tim  PIP  dinas  pendidikan  provinsi. Hal  tersebut  diperlukan  untuk  melakukan pendampingan  kepada  penerima  PIP  untuk menunjang  pengembangan  akademik  dan non akademik penerima PIP. Dana bantuan PIP pada  jenjang  SMA/SMK  terintegrasi  dengan bantuan dana pendidikan KIP Kuliah bahkan sampai dengan jenjang S2 dan S3. Sehingga tujuan kebijakan sosial di bidang pendidikan melalui  PIP  untuk  melakukan  pemerataan dan  perluasan  akses  layanan  pendidikan pada  masyarakat  yang  tidak  mampu  untuk memutus  mata  rantai  kemiskinan  dan meningkatkan  kesejahteraan  sosial  melalui pendidikan.

## PUSTAKA ACUAN
Ahmad.  2018. Kinerja  Program  Indonesia  Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Survey Pada 6 Provinsi di Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Manajemen E-ISSN 2614-4212 Vol 19 No 1 Februari 2018, 523-542.
Akib,  Haedar.  2010. Implementasi  Kebijakan: Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana .  Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No 1 Tahun 2010, 1-10.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas).  2014. Perlindungan  Sosial  di Indonesia:Tantangan  dan  Arah  Ke  Depan . Jakarta: Bappenas.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2019. Indeks Pembangunan  Manusia  di  Indonesia . Jakarta: 2019
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2019. Potret Pendidikan  Indonesia  Statistik  Pendidikan
2018 . Jakarta: 2019.
Bryman,  Alan.  2012. Social  Research  Methods. Fourth  Edition. Oxford:  Oxford  University Press.
Deacon,  Alan.  2002. “Perspectives  on  Welfare” . Buckingham: Open University Press.
De  Brauw,  A.  &  Hoddinott,  J.  2011. Must Conditional  Cash  Transfer  Programs  Be Conditioned To Be Effective?: The Impact Of Conditioning Transfers On School Enrollment In  Mexico .  Journal  of  Development Economics 96 (2), 359-370.
Di Nitto, Diana M. 2003. “Social Welfare Politics and Public Policy” . USA : Allyn and Bacon.
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy .  Washington  DC:  Congressional
Quarterly Inc. Harniati. 2010. Program-Program Sektor Pertanian Yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan. Bogor: Pusat Analisis Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan  Pertania Departemen Pertanian.
Howitt,  D.,  &  Cramer,  D.  2011. Introduction to  research  method  in  psychology.  (third edition) . Hallow: Prentice Hall.
Instruksi  Presiden  Nomor  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun  2014 tentang  Pelaksanaan Program  Simpanan  Keluarga  Sejahtera, Program  Indonesia  Pintar,  dan  Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
International  Labour  Organization  (ILO).  2012. Penilaian  Landasan  Perlindungan  Sosial Berdasarkan Dialog . Jakarta: ILO.
International Corruption Watch (ICW). 2018. Hasil Survey  Exclusion  Error  Program  Indonesia Pintar  Jokowi  JK . https://www.antikorupsi. org/sites/default/files/hasil_survey_kartu_ indonesia_pintar.pdf Diakses  di  Pada  3 Oktober 2019.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemdikbud).  2017.  Kajian  Implementasi Program  Indonesia  Pintar.  Jakarta:  Pusat
Penelitian  Kebijakan  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemdikbud).  2019.  Peraturan  Direktur Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah No:  1881/D/BP/2019  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemdikbud).  2018.  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
9  Tahun  2016  Tentang  Petunjuk  Teknis Program Indonesia Pintar. Jakarta.
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemdikbud).  2019.  Permendikbud  No  3 tahun  2019  tentang  Juknis  BOS  Reguler tahun 2019. Jakarta.
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemdikbud).  2020.  Analisis  Sinkronisasi Kebijakan  Program  dan  Anggaran  Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Jakarta.
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemdikbud).  Jumlah  putus  sekolah menurut  tingkat  tiap  provinsi.  Diunduh  di http://statistik.data.kemdikbud.go.id/  pada 2 Oktober 2019.
Midgley,  James  and  Michelle  Livermore.  2009. “The Handbook of Social Policy” . California : SAGE Publications Ltd.
Neuman,  W.L.  2014. Social  research  methods, qualitative  and  quantitative  approaches.
Seventh edition. Edinburgh Gate: Pearson.
Patton,  M.Q.  2002. Qualitative  Research  & Evaluation  Methods .  California:  Sage Publications.
Retnaningsih,  hartini.  2017. Program  Indonesia Pintar:  Implementasi  Kebijakan  Jaminan Sosial  Bidang  Pendidikan  Studi  Di  Kota Kupang NTT dan Kota Palembang Sumatera Selatan. Jurnal  Pusat  Penelitian  Badan Keahlian.161-177.
Rohaeni,  Eni.,  &  Saryono,  Oyon.  2018.
Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Melalui Kip Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. Indonesia Journal of Education
Management  &  Administration  Review. 193-204.
Sipintar  PIP  Kemdikbud. Program  Indonesia Pintar  Kemdikbud .  Diakses  di  https://pip. kemdikbud.go.id/index/summary pada Mei
2020
Sugiyasari,  Agus  Setyani.  2017. Implementasi Program  Indonesia  Pintar  melalui  Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015/2016 di SMAN 11 Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 6 Vol. VI Tahun 2017.
Suharto,  Edi.  2008. Kebijakan  Sosial  Sebagai Kebijakan Publik . Bandung: IKAPI.
Syaukani,  dkk.  2004. Otonomi  Daerah  Dalam Negara  Kesatuan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
TNP2K.  2015. Pemanfaatan  Data  Dan  Inovasi Untuk Penajaman Kinerja Program Bantuan Sosial:  Menjaring  Dan  Menjangkau  Anak Tidak Sekolah. Jakarta: TNP2K.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  2006.  Jakarta:  diperbanyak  oleh Departemen Pendidikan Nasional.
Wahab, Abdul Solichin. 2012. Analisis kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara.
Zamjani,  Irsyad.  2018. Pelaksanaan  Program Indonesia  Pintar  Bagi  Penerima  Kartu Indonesia  Pintar  Reguler:  Studi  Di  Empat Daerah  Kunjungan  Kerja  Presiden  Tahun 2017 . Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 11 Nomor 2 Agustus 2018. 64-82.