Penerapan Model Al Muqassah  Sebagai Model
Alternatif Kartu Kredit Syariah Di Indonesia SERAMBI Mohamad Irsyad Received 09 Jul 2020 Revised  20 Sep 2020
Accepted 25 Sep 2020 Online first 26 Sep 2020
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

## Abstract
Purpose- This study aims to determine the application of Islamic economic principles  on Islamic credit  cards and the use  of the al-muqassah model as an  alternative  model  for  Islamic  credit  cards  in  Indonesia. Methods-  The research used qualitative methods with  descriptive analysis. Data  obtained from  interviews  with  officials  from  the  Islamic  credit  card division  at BNI Syariah  Jakarta  and  DSN  MUI.  Sampling  using  purposive  sampling method.  Finding-  The  results  show  that  the  existing  Islamic  credit  card products and the benefits provided are in line with the objectives of Islamic economic  principles,  namely  maqasid  dharuriyyah  and  maqasid  hajjiyyah. Implication-  The  application  of  Islamic  credit  cards  in  Indonesia  still requires development in terms of product quality, especially in the aspect of sharia.
Paper type
Research paper Email Korespondensi*: m.irsyad369@gmail.com Abstrak
Tujuan -  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan kaidah  ekonomi  syariah  pada  kartu  kredit  syariah  serta penggunaan  model  al-muqassah    sebagai  model  alternatife  kartu kredit  syariah  di  Indonesia.    Metode-  Penelitian  menggunakan metode  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Data  diperoleh  dari hasil wawancara dengan pejabat dari divisi kartu kredit syariah di BNI  Syariah  Jakarta  dan  DSN  MUI.  Pengambilan  sampel menggunakan  metode  purposive  sampling.  Temuan-  Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk kartu kredit syariah yang ada  saat  ini  serta  manfaat  yang  diberikan  telah  sejalan  dengan tujuan  kaidah  ekonomi  syariah,  yaitu  maqasid  dharuriyyah  dan maqasid hajjiyyah. Implikasi- Penerapan kartu kredit syariah yang ada  di  Indonesia,  masih  memerlukan  pengembangan  dari  segi kualitas produk terutama dalam aspek syariah.
Keywords: Credit Card, Islamic Credit Card, al- Muqassah, Maqasid Syariah.
Pedoman    Sitasi: Irsyad,  M  (2020).  Penerapan  Model  Al  Muqassah Sebagai  Model  Alternatif  Kartu  Kredit  Syariah  Di  Indonesia. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam , 2(3), 153 - 168
SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No.2, 2020, pp. 153 - 168 eISSN 2685-9904
DOI: https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.200
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI

## SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam

## Pendahuluan
Pertumbuhan  ekonomi  terus  mengalami  kemajuan  seiring  dengan  berkembangnya  zaman,  hal ini  terlihat  dari  semakin  luasnya  perdagangan  barang  dan  jasa  yang  tidak  mengenal  jarak  dan waktu.  Pada  awalnya  perdagangan  hanya  dilakukan  dalam  bentuk  varte  atau  barter,  maka dalam perkembangannya, cara ini sudah tidak lagi popular dan sudah mulai ditinggalkan karena dinilai  tidak  sesuai  dengan  kondisi perekonomian  saat  ini.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut sehinga  menyebabkan  penerbitan  uang  sebagai  alat  tukar  atau  sebagai  alat  pembayaran  dalam perdagangan.  Seiring  dengan  berkembangnya  cara  bertransaksi  masyarakat,  uang  sebagai  alat pembayaran  sudah  tidak  lagi  dianggap  praktis,  aman,  efektif  dan  efisien.  Sehingga  memicu penerbitan  kartu  baik  kartu  debit  maupun  kartu  kredit  sebagai  salah  satu  alternatif  alat pembayaran yang lebih praktis (Nuhyatia, 2015).
Menurut  data  Bank  Indonesia,  pertumbuhan  jumlah  APMK  (Alat  Pembayaran  dengan Menggunakan  Kartu)  yang  beredar  di  Indonesia  mencapai  angka  200.912.407  kartu  per Desember  2019  (Bank  Indonesia,  2019).  Secara  keseluruhan  peningkatan  jumlah  kartu  yang beredar  di  Indonesia  juga  terjadi pada  kartu  kredit.  Pengguna  kartu  kredit  di  Indonesia  secara umum terus meningkat setiap tahunnya, meskipun jumlah kenaikannya tidak lebih dari 1% sejak tahun  2016.  Hingga  kini,  menurut  data  yang  diperoleh  dari  AKKI  (Asosiasi  Kartu  Kredit Indonesia) dan Bank Indonesia per bulan November tahun 2019, jumlah kartu kredit yang telah diterbitkan dan beredar mencapai 17.383.244 kartu. Jumlah ini meningkat sekitar 108.116 keping atau naik sekitar 0,63% dari 17.275.128 keping kartu per November 2018 (Bank Indonesia, 2019). Adapun  untuk  kartu  kredit  syariah  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Pandji  Pratama  Djajanegara selaku  Direktur  Bank  CIMB  Niaga  Syariah  pada  kontan.co.id  12  April 2018  menyatakan  bahwa portofolio syariah Card CIMB Niaga adalah sekitar Rp. 625 miliar dengan jumlah pengguna kartu kredit sekitar 320.000 nasabah. Jumlah ini meningkat dari jumlah di tahun sebelumnya. Menurut Pandji,  potensi  kartu  kredit  syariah  di  Indonesia  sangat  besar,  mengingat  mayoritas  penduduk negara  Indonesia  adalah  beragama  Islam.  Bahkan  Pandji  menargetkan  portofolio  Syariah  Card CIMB Niaga di tahun 2018 meningkat mencapai di atas Rp. 700 miliar dan target akuisisi kartu kredit syariah baru mencapai 100.000 tahun 2018 (Yoliawan, 2018).
Meningkatnya jumlah kartu kredit dan transaksi menggunakan kartu kredit secara umum, mengindikasikan  bahwa  meskipun  semakin  berkembangannya  financial  teknologi  yang  ada, kartu kredit tetap menjadi salah satu alat pembayaran yang masih banyak diminati masyarakat. Hal ini sebabkan oleh beberapa faktor, yakni di antaranya adalah faktor keamanan, kenyamanan, kemudahan,  serta  kepraktisan  dalam  melakukan  setiap  aktivitas  bertransaksi.  Selain  itu,  masih banyaknya  platform  atau  tempat  perbelanjaan  offline  ataupun  online  yang  hanya  menerima pembayaran  menggunakan  kartu  debit  dan  kredit.  Selain  itu,  meningkatnya  kesadaran masyarakat muslim dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran dan syariat Islam menjadi faktor penyebab peningkatan penggunaan kartu kredit syariah di Indonesia.
Sebagai  negara  berpenduduk  muslim  terbesar  didunia,  Indonesia  memiliki  pangsa  pasar yang  sangat  besar  untuk  produk-produk  berbasis  syariah.  Dengan  demikian  perbankan  syariah harus dapat mengelola dan berinovasi untuk mengembangkan layanan yang lebih luas sehingga seluruh  kebutuhan  transaksi  keuangan  masyarakat  dapat  terakomodir  dengan  baik.  Sebagai metode  alternatif  transaksi  dalam  bentuk  kartu  kredit,  masih  beberapa  kelemahan  yang seharusnya  dapat  diperbaiki.  Salah  satu  model  alternatif  yang  dijelaskan  oleh  Meraa,  (2015) model  baru  yang  dijalankan  oleh  lembaga  keuangan  Islam  di  Malaysia.  Memiliki  beberapa perbedaan  dibandingkan  dengan  kartu  kredit  syariah  di  Indonesia.  Perbedaan  tersebut diantaranya tidak adanya  fasilitas penarikan uang tunai. Ketiadaan fasilitas tarik tunai menjadi
M. Irsyad. Islamic Credit Card, al-Muqassah, Maqasid Syariah...
kelebihan tersendiri bagi model ini baik dari segi kesyariahaan, perlindungan terhadap nasabah, dan perlindungan terhadap bank sebagai penerbit. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik  untuk  melihat  kesyariahan  model  ini  serta  untuk  mengetahui  apakah  model  tersebut dapat  diterapkan  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia  sebagai  model  alternatif  kartu  kredit syariah .

## Kajian Pustaka
Pengertian Al Muqassah
Secara etimologi Al-Muqassah berarti Al-Musaawaah (sama), atau penyelesaian (Zuh ̣ ayli ̄ , 2001).
Sedangkan  secara  terminolgi  fiqih,  Ibnu  Juzayy  dalam  kitabnya  Al-Qawanin  Al-fiqhiyyah mendefinisikan Al-Muqassah sebagai suatu hutang yang dipotong dari hutang yang lain, dan di dalam Al-Muqassah terdapat tiga unsur yaitu mutarakah, mu’awadhah dan hawalah (Juzayy, n.d.).
Sedangkan menurut Ibn al-Qayyim Al-Muqassah merupakan penyelesaian utang yang telah jatuh tempo dengan utang yang sama sifat, karakter dan jenisnya (Jauzi, 1991). Dengan kata lain, al-muqassah berarti penyelesaian utang oleh kontrak transaksi atau set-off. Ini juga berarti debit dari utang  piutang  terhadap utang  dibayar (Meera, 2015). Definisi lain dari Al-Muqassah adalah perjumpaan utang, dengan saling terjadinya pengguguran hak atau utang. Dalam istilah KUHP, Al-Muqassah tidak lain adalah perjumpaan atau kompensasi utang (Sjahdeni, 2018).
Jenis-jenis Al-Muqosah
Al-Muqassah dapat  dibagi  menjadi  tiga  jenis  dan  masing-masing  dari  jenis  tersebut,  memiliki syarat atau kondisi tertentu, yaitu:
Mandatory Set-Off (Al-Muqassah Al-Jabriyyah)
Mandatory  set-off merupakan  al-muqassah  yang  terjadi  dengan  sendirinya  secara  otomatis  antara utang  dengan  utang  yang  sama  (Zuh ̣ ayli ̄ ,  2001),  atau  pelunasan  spontan  dari  dua  utang  yang tidak  tergantung  pada  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  atau  salah  satunya.  Syarat  pada  al- muqassah  jabriyyah ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Masing-masing  pihak  harus  menjadi  kreditur sekaligus  debitur  secara  bersamaan;  (2)  Kedua  utang  tersebut  harus  sama,  baik  dalam  bentuk, jenis, sifat dan jatuh temponya; (3) Baik salah satu maupun dari kedua utang harus dibebani oleh kewajiban kepada pihak ketiga (hak gadai ke salah satu utang) dengan kata lain al-muqassah tidak akan  membawa  kerugian  kepada  pihak  terkait  lainnya;  dan  (4)  Al-Muqassah  harus  tidak menyebabkan pelanggaran terhadap syariah (terlibat riba).

## Mandatory Set-Off on Demand (Al-Muqassah Al-Talabiyah)
Jenis al-muqassah ini dipengaruhi oleh permintaan dari salah satu pihak untuk melunasi utang. Untuk  syarat  pada  jenis  al-muqassah  ini  sama  dengan  Al-Muqassah  Al-Jabriyyah  yang membedakannya adalah: Pertama, para kreditor dengan hutang yang unggul dalam hal kualitas dan  durasi  harus  menyetujui  hak  istimewah  tambahan;  dan  Kedua,  hutang  harus  sama,  baik dalam bentuk dan jenis, tapi tidak harus sama dalam kualitas dan tanggal jatuh tempo.
Mandatory Contractual Set-Off (Al-Muqassah Al-Ittifaqiyyah)
Jenis  al-muqassah  ini  merupakan  pelunasan  dua  utang  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak untuk  menyelesaikan  kewajiban  terhadap  satu  sama  lain.  Dalam  kontraktual  set  off,  tidak  ada kebutuhan atau keharusandari utang tersebutdalam keadaan sama atau serupa baik dalam jenis, tipe, sifat danjatuh tempo. Adapun syarat dan kondisi pada al-muqassah kontraktual sama halnya dengan (Al-Muqassah Al-Jabriyyah)

## SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam
Mekanisme Kerja Model Al-Muqassah
Dalam model al-muqassah, ada dua kontrak keuangan Islam yang digunakan, yaitu al-muqassah al- ittifaqiyah dan  kafalah.  Dalam  model  al-muqassah,  kontrak  al-muqassah  al-ittifaqiyyah  digunakan sebagai alat untuk saling menyelesaikan utang (dengan persetujuan bersama dari masing-masing pihak)  yang  dihasilkan  oleh  beberapa  pangguna  kartu  kredit  terhadap  satu  sama  lain  pada waktu  yang  sama.  Lembaga  keuangan  akan  mempertahankan  rekening  kredit  dan mengalokasikan batas kredit terpisah untuk masing-masing individu dari nasabah. Oleh karena itu,  batas  kredit  yang  ditentukan  akan  berbeda  satu  sama  lain.  Fungsi  dasar  dari  batas  kredit (credit  limit) adalah untuk  menentukan  daya  beli pengguna  kartu  kredit,  yang  memungkinkan mereka  untuk  memanfaatkan  batas  kredit  mereka  untuk  pembelian  barang  dan/atau  jasa  dari sesama anggota maupun dari pihak lain di pasar.
Sama seperti model kartu kredit lainnya yang menggunakan sistem otorisasi pembayaran global,  pada  model  ini  juga  menggunakan  jaringan  Visa  dan  Mastercard,  bertujuan  untuk menghubungkan semua pihak seperti konsumen, bank, bisnis, pemerintah, pasar lokal maupun internasional.  Kerja  dari  kontrak  al-muqassah  al-ittifaqiyah  pada  model  al-muqassah  dijelaskan dengan  contoh  sebagai  berikut:  seumpama  ada  empat  anggota  (A,  B,  C,  dan  D)  yang  memiliki transaksi  dengan  menggunakan  kartu  kredit  syariah  serta  masing-masing  dari  mereka  memiliki rekening  kredit  yang  berbeda.  Perbedaan  ini  menunjukkan  bahwa  berbeda  pula  batas  kredit mereka sesuai dengan kelayakan kredit (kemampuan finansial nasabah) masing-masing (Meera, 2015).
Gambar 1 Mekanisme kerja akad al-muqassah al-ittifaqiyyah
Di akhir semua transaksi, Net Effect (saldo kredit pada akhir periode dikurangi saldo kredit pada awal periode) pada batas kredit setiap akun kredit akan sebagai berikut:
Tabel 1 Net Effect A: 1,950-1,800= 150 B: 1,700-1,500= 200 C: 1,750-2000= (250) D: 2,400-2,500= (100)
Pada table 2 dibawah menjelaskan transaksi individual dari masing-masing anggota yang terkait terhadap satu sama lain dan total relatif nya. Dijabarkan bahwa X  merupakan setiap penjualan
dan  total  penjualan untuk  setiap  anggota,  sedangkan  Y  menunjukkan jumlah  pembelian untuk setiap anggota.

## Tabel 2 Transaksi Individual Dari Masing-Masing Anggota
Sell to (purchaser) Purchased From (seller ) A B C D Total (X) A 500 350 850 B 300 600 900 C 200 900 1100 D 400 750 1150 Total (Y) 700 700 1350 1250 4000
Setelah  semua  transaksi  terjadi,  anggota  akan  menetapkan  rekening  kredit  mereka.  Anggota yang  berakhir  dengan  saldo  kredit  positif  tidak  perlu  membayar  untuk  anggota  lain.  Namun, anggota  yang  saldo  kreditnya  berakhir  negatif  perlu  menyelesaikan  rekening  mereka  dalam jangka  waktu  yang  ditetapkan,  baik  dengan  menyediakan  beberapa  produk,  layanan  jasa  atau uang  tunai.  Dalam  kasus  pembayaran  uang  tunai,  lembaga  keuangan  akan  mengumpulkan jumlah uang  tunai  dari  anggota  yang  berakhir  dengan  saldo  negatif  dan  mendepositkannya  ke dalam  rekening  anggota  yang  berakhir  dengan  saldo  positif.  Saldo  negatif  akan  diselesaikan secara  periodik  untuk  menghindari  kesalahan  (default)  pada  sistem.  Sehingga  semua  rekening akan  diselesaikan,  dan  saldo  yang  tersisa  di  akhir  akan  nol  dan  batas  kredit  masing-  masing rekening kredit akan diatur ulang ke posisi aslinya.

## Struktur operasional model Al-Muqassah
Dalam  struktur  al-muqassah,  lembaga  keuangan  akan  mengelola  dan  memelihara  fasilitas  kartu kredit syariah untuk nasabah dan mengenakan biaya (ujrah) untuk pelayanannya (misalnya, biaya keanggotaan  dan  transaksional  atau  biaya  pemprosesan).  Prinsip  kontraktual  yang  berlaku dalam struktur ini, seperi yang telah dijelaskan adalah kafalah dan al-muqassah al-ittifaqiyyah.
Struktur model al-muqassah dijelaskan sebagai berikut: (1) Setelah mengevaluasi kelayakan kredit  dari  pemohon,  kemudian  lembaga  keuangan  akan  membuat  rekening  kredit  dan mengalokasikan  batas  kredit  (credit  limit)  bagi  nasabah.  Namun,  lembaga  keuangan  tidak  akan mentransfer  sejumlah  uang  ke  rekening  kredit  nasabah;  (2)  Nasabah  bisa  memanfaatkan  batas kredit  yang  dialokasikan  untuk  pembelian  barang  dan  jasa  sama  seperti  kartu  kredit  syariah lainnya  dan  lembaga  keuangan  akan  memberikan  jaminan  (kafalah)  dengan  merchant  untuk pembayaran  atas  nama  nasabah;  (3)  Pada  akhir  periode  yang  disepakati  antara  para  pihak (nasabah  dan  lembaga  keuangan)  nasabah  harus  menyelesaikan  rekening  kredit.  jika  saldo diposisi  negatif  nasabah  akan  membayar  sejumlah  uang  tunai  (tanpa  ada  pembayaran  riba), sedangkan dalam hal saldo diposisi positif lembaga keuangan akan mengkredit rekening kredit nasabah dengan nilai tersebut.
Dalam  kondisi  ini,  nasabah  memiliki  dua  pilihan:  Pertama,  nasabah  bisa  menarik  tunai dari  jumlah  yang  ada  dari  rekening  kredit;  Kedua,  nasabah  dapat  memanfaatkan  saldo  untuk dapat  membeli  barang  dan  jasa  di  masa-masa  berikutnya;  dan  (4)  Tidak  seperti  model  kartu kredit syariah lainnya (yaitu model bai al-inah, tawarruq, dan ujrah), pada model al muqassah tidak terdapat  penarikan  uang  tunai,  karena  tidak  ada  setoran  tunai  di  bagian  rekening  kredit.
A: X –Y 850-700 = 150 B: X – Y 1,900–700 = 200 C: X – Y 1,100–1,350 = (250) D: X – Y 1,150–1,250 = (150)
Nasabah  hanya  dapat  melakukan  penarikan  uang  tunai  jika  rekening  kredit  mencapai  saldo surplus yaitu batas kredit yang melebihi saldo positif.
Pada  gambar  2  dan  3  dibawah  ini  mengilustrasikan  arus  sederhana  dari  transaksi  kartu kredit syariah berdasarkan model al-muqassah. T ransaksi yang dilakukan dengan melibatkan non- anggota/ pedagang  (merchants) di luar anggota (yang belum berlangganan dengan  kartu kredit syariah ),  lembaga  keuangan  akan  memberikan  jaminan  (kafalah)  ke  pedagang  (merchant)  yang non-anggota untuk pembayaran atas nama nasabah.

## Gambar 2 Transaksi sederhana bagi Member berdasarkan model Al-Muqassah
Setelah  itu,  nasabah harus  menyelesaikan  rekening  kreditnya  secara  tunai  dalam  jangka  waktu yang  telah  ditentukan  sesuai  dengan  kesepakatan  sebelumnya.  Ketika  nasabah  tidak  mampu atau gagal dalam menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang  telah  ditentukan dan disepakati bersama, maka rekening kredit akan diblokir sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya.
M. Irsyad. Islamic Credit Card, al-Muqassah, Maqasid Syariah...
Gambar 3 Transaksi sederhana bagi Non-Member berdasarkan model Al-Muqassah

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  (Qualitative  approach),  dengan menggunakan  data  deskriptif.  Kualitatif  deskriptif  dipilih  untuk  mengungkap  dan  memahami ukuran  syariah  pada  kartu  kredit  syariah,  serta  menguraikan  kelebihan  model  Al-Muqassah  dari model  sebelumnya, selain itu data dalam penelitian ini ditujukan bukan untuk diuji,  melainkan untuk memberikan informasi terkait objek penelitian (Moloeng, 1993). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.  Sampel yang diambil berdasarkan orang-orang yang  dipandang  ahli,  berkompeten  dan  mengetahui  tentang  situasi  sosial  yang  sedang  diteliti yaitu pejabat dan/atau pegawai bank syariah sebagai praktisi, pejabat DSN MUI sebagai lembaga otoritas fatwa dan akademisi perbankan.

## Hasil dan Diskusi
Pada model al-muqassah ada dua akad yang digunakan. Yaitu akad al-muqassah al-ittifaqiyah dan akad kafalah. Berikut adalah legalitas terkait dua akad tersebut:

## Legalitas Al-Muqassah
Akad al-muqassah tidak  secara eksplisit dinyatakan dalam  Al-Qur’an. Namun terdapat beberapa ayat  Al-Quran  yang  menyebutkan  atau  menggunakan  kata  qisas,  yang  merupakan  kata  yang berasal  dari  akar  yang  sama  dengan  kata  al-muqassah.  Secara  harfiah  qisas  berarti  kesamaan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang  merdeka dengan  orang merdeka, hamba dengan hamba,  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka  Barangsiapa  yang  mendapat  suatu pema'afan  dari  saudaranya,  hendaklah  (yang  mema'afkan)  mengikuti  dengan  cara yang  baik,  dan  hendaklah  (yang  diberi  ma'af)  membayar  (diat)  kepada  yang memberi  ma'af  dengan  cara  yang  baik  (pula).  yang  demikian  itu  adalah  suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat (Q.S. Al-Baqarah [2]: 178-179)

## SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam
Beberapa  ulama  muslim  berpandangan  bahwa  arti  kata  qisas  yang  disebutkan  dalam  ayat tersebut  mengacu  pada  penataan  pengaturan  penyelesaian  dari  kejahatan  dengan  cara pembayaran  kompensasi  (diyyah)  oleh  pembunuh.  Dalam  konteks  ini  diyyah  dianggap  sebagai semacam  utang  yang  jatuh  tempo  dari  pelaku.  Legalitas  muqassah  juga  terlihat  pada  sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut: Artinya:
” Saya datang kepada Nabi (saw) dan mengatakan bahwa saya menjual unta di Baqi untuk harga yang telah disebutkan dalam koin mas, namun aku mengumpulkannya dalam koin perak, dan sebaliknya. Lalu saya menemui Rasulullah saw. dan kala itu sedang  berada  di  rumah  Hafshah  r.a.,  lalu  saya  bertanya  kepada  beliau,  “Wahai Rasulullah,  saya  ingin  bertanya  kepadamu,  saya  menjual  unta  di  daerah  Baqi’, terkadang  saya  menjualnya  dengan  dinar,  namun  saya  menerima  pembayaran dalam  bentuk  dirham,  begitu  juga  sebaliknya.  kemudian  Nabi  mengatakan:  tidak ada  salahnya  untuk  melakukannya  jika  pertukaran  dilakukan  sesuai  dengan  nilai tukar  pada hari itu,  dan  selama  kamu  tidak  berpisah  dengan pihak  pembeli dalam keadaan  di  antara  kalian  berdua  masih  ada  suatu  tanggungan  (maksudnya  tidak secara tunai, dan serah terima dilakukan secara langsung di majlis akad)”.
Hadits  ini  menegaskan  bahwa  kontrak  al-muqassah  diperbolehkan,  utang  yang  diantara  kedua pihak  dapat  dihilangkan  terhadap  satu  sama  lain.  Selain  itu,  al-muqassah  diterima  oleh  para ulama muslim modern, seperti yang dinyatakan dalam standard AAOIFI mengatakan bahwa al- muqassah diperbolehkan  untuk  lembaga  keuangan  Islam  dan  mengijinkan  nasabah    untuk melunasi  utang  mereka  menggunakan  kontrak  al-muqassah,  dengan  kedua  belah  pihak melaksakan  kewajiban  utang  mereka  terhadap  satu  sama  lain  berdasarkan  atas  persetujuan bersama (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Instituition, 2012).

## Legalitas Kafalah
Berdasarkan  kaidah  kafalah  menurut  Imam  Syafi’I  berarti  al-iltizam  (mengharuskan  atau mewajibkan  atas  diri  sendiri  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak  wajib  atas  dirinya,  membuat komitmen)  (Zuh ̣ ayli ̄ ,  2001).  Atau  dalam  pengertian  lain  dapat  diartikan  sebagai  adh-dhaman (jaminan),  hamalah  (beban),  za’amah  (tanggungan)  (Mulyono,  2015).  Sedangkan  definisi  kafalah secara istilah menurut ulama Hanafiyah adalah  menggabungkan sebuah dzimmah (tanggungan) kepada  dzimmah  yang  lain  di  dalam  penagihan  atau  penuntutan  secara  mutlak  (Zuh ̣ ayli ̄ ,  2001). Dalam  transaksi  keuangan  syariah,  kafalah  diartikan  sebagai  jaminan  yang  diberikan  oleh penanggung  (kafil)  kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban  pihak  kedua  atau  yang ditanggung, atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Mulyono, 2015).
Secara  garis besar, kafalah disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, hadits dan ijma. Adapun untuk dalil Al-Qur’an, sebagaimana tertera dalam surat Yusuf: 72 yang artinya: “Penyeru-penyeru itu  berkata:  "Kami  kehilangan  piala  Raja,  dan  siapa  yang  dapat  mengembalikannya  akan  memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" . (Q.S. Yusuf [12]: 72). Abdullah Ibnu  Abbas  r.a.  berkata:  “kata  az-za’iim  di  dalam  ayat  ini  maksudnya  sebagai  al-kafil  (yang menjamin).  Hal  ini  sebagaimana  tertera  pada  hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah dalam  Sunan  Ibnu  Majah  pada  bab  kafalah  yang  artinya:  “Aku  mendengar  Abu  Umamah  Al-Bahili berkata:  aku  mendengar  Rasulullah  SAW.  bersabda:  “orang  yang  menjamin  adalah  orang  yang menanggung,  dan  utang  itu  dilunasi”. Adapun  Ijma,  ulama  muslim  sepakat  bahwa  Adh-dhaman
(jaminan)  itu  diperbolehkan,  karena  memang  dibutuhkan  oleh  manusia  dan  guna  membantu menghilangkan beban diri dari orang yang berutang (Ash-Shon’ani, 1995).
Isu Ke syariahan Kartu Kredit Syariah Di Indonesia

## Isu Konsumtif
Salah  satu  isu  yang  ada  terkait  aspek  kesyariahan  kartu  kredit  syariah  adalah  terciptanya  sikap komsumtif  dari  pengguna  atau  nasabah  (Kristianti,  2014).    Seperti  halnya  yang  terjadi  di Indonesia,  secara  garis  besar  masyarakat  indonesia  cenderung  membelanjakan  uangnya  lebih besar  dari  pada  penghasilannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  mengikuti trend,  financial  literacy,  dan  lain-lain  (Wicaksono,  2015).  Menurut  Angga  Rizal  N  dari  divisi konsumer  dan  kartu  pembiayaan  PT  BNI  Syariah  dalam  sebuah  wawancara,  mengungkapkan bahwa  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam  meningkatkan  potensi  gagal  bayar  pada Hasanah Card adalah kesalahan analisa keuangan yang tidak tepat.  Sehingga fenomena ini dapat menjadi penyebab tidak bijaknya pengguna (card holder) dalam menggunakan kartu kredit.
Perilaku  konsumtif  nasabah  pengguna  kartu  kredit  dapat  diminimalisir  dengan  adanya limit kredit yang telah ditentukan oleh pihak bank selaku penerbit, dengan mempertimbangkan beberapa  kriteria  seperti  penghasilan, pembiayaan atau  kredit  yang  berjalan,  riwayat  informasi BI  dan  profile  perusahaan  atau  individu.  Pada  dasarnya  penerbitan  kartu  kredit  syariah  tidak bermaksud untuk mendukung perilaku konsumtif pengguna dari kartu kredit syariah, melainkan ditujukan  untuk  menjadi  pilihan  alternatif  khususnya  bagi  nasabah  muslim  dalam  melakukan transaksinya  yang  lebih  ramah  terhadap  prinsip  syariah.  Oleh  karena  itu,  batasan  konkrit  pada kartu kredit syariah sangat diperlukan untuk menekan tingkat konsumtif (consumerism) pengguna kartu kredit syariah.

## Isu Legal Trik
Isu  kesyariahan  lainnya  adalah  bahwa  operasional  dari  kartu  kredit  syariah  yang  ada  saat  ini, masih  dianggap  sebagai  legal  trick,  yaitu  trik  perbankan  untuk  dapat  memperoleh  pengakuan legalitas  secara  syariah.  Hal  inilah  yang  menjadi  kekhawatiran  oleh  sebagian  perbankan  syariah yang  belum  menerbitkan  kartu  kredit  syariah,  sebagian  akademisi,  dan  masyarakat  muslim terkait  kesyariahan  kartu  kredit  syariah.  Terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi penyebab  isu  legal trick dengan penjelasan sebagai berikut:

## Pengenaan Biaya Keterlambatan
Pengenaan  biaya  keterlambatan  (late  charge)  dan  biaya  ganti  rugi  (ta’widh)  oleh  bank  syariah menciptakan pro dan kontra terkait kesyariahan kartu kredit syariah. Pada dasarnya bank syariah tidak ingin mengenakan denda terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar (default payment) (Usmani, 2002). Akan tetapi berdasarkan realita yang ada, selain kesulitan ekonomi dan financial literacy (pengetahuan  akan  keuangan)  nasabah  yang  secara  signifikan  mempengaruhi  perilaku pembayaran  kartu  kredit,  defaul  payment  ini  juga  banyak  disebabkan  oleh  sikap  nasabah  yang tidak  bertanggung  jawab  terhadap  kewajiban  membayar  angsuran  tepat  pada  waktunya. Sehingga, sikap tidak bertanggung jawab inilah yang menjadi motivasi perbankan syariah untuk membebankan denda pada nasabah default payment (Wicaksono, 2015).
Mengenai  masalah  denda  pada  default  payment  terdapat  perbedaan  pendapat  ulama, beberapa  mengatakan  memperbolehkan,  sedangkan  sebagian  lagi  melarangnya).  Pihak  yang tidak  memperbolehkan,  berpendapat  bahwa  hanya  mahkamah  tertinggi  yang  berwenang memberikan hukuman terhadap nasabah yang gagal bayar (default payment). Dan uang atau dana denda  yang  dikenakan  harus  digunakan  untuk  kemashlahatan  sosial  (public  interest)  dan  tidak

## SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam
boleh  diakui sebagai profit lembaga penerbit. Hal ini dikarenakan, jika pihak perbankan syariah yang menentukan denda atau bayaran lain atas kegagalan tersebut dikhawatirkan sama dengan penerapan konsep bunga sebagaimana yang dilakukan pada kartu kredit.
Adapun  pihak  yang  memperbolehkan,  beranggapan  bahwa  selama  penarikan  denda jumlahnya  tidak  melebihi  jumlah  utang  nasabah,  maka  diperbolehkan.  Lebih  lanjut,  mereka berpendapat  jika  pihak  perbankan  tidak  mengenakan  pinalti pada  defaul  payment,  maka  hal  ini akan  menjadi  suatu  fenomena  yang  akan  berpengaruh  terhadap  keberlangsungan  ekonomi sosial,  sehingga  orang  yang  gagal  bayar  (defaul  payment)  akan  terus-menerus  melakukan ketidakjujuran  dan  memberikan  kesempatan  bagi  mereka  untuk  tidak  melunasi  kewajibannya, yang  pada  gilirannya  akan  mempengaruhi  sistem  keuangan  dari  suatu  lembaga  tersebut konvensional (Fauzi, 2018).
Pengenaan  ganti  rugi  (ta‘wid  maali)  menurut  penelitian  sebagian  pakar  ekonomi  Islam adalah  dibolehkan  dengan  beberapa  dalih  sebagai  berikut:  (1)  Hakikatnya  hukum  Islam berkonsep  pada  “penolakan  madharat”  setiap  madharat  atau  kerugian  mestilah  dihindari;  (2) Praktek riba  hanya terjadi dalam hal pertukaran  uang dengan uang atau barang ribawi dengan barang  ribawi;  (3)  Riba  selalu  memberi  kelebihan  sepihak,  sementara  bayaran  ganti  rugi  hanya sekedar mengembalikan keadaan kerugian kepada keadaan tidak rugi. Ini tidak menguntungkan pihak bank, kerena tujuan ganti rugi hanya sekedar memperbaiki keadaan (Fauzi, 2018).
Menurut  Prof. Jaih Mubarak wakil ketua pengurus harian DSN MUI dalam wawancara di  kantor  DSN  MUI  pada  tanggal  14  Juni  2016,  menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  antara denda  ta’wid  dan  ta’jil.  Pengenaan  ta’wid  bukan  untuk  memberikan  efek  jera,  sedangkan  ta’jil bertujuan untuk memberikan efek jera.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  mengenai  denda  default  payment  dapat  disimpulkan bahwa pengenaan denda bagi nasabah yang terlambat membayar boleh dilakukan selama tidak merugikan  kedua  belah  pihak.  Adapun  besaran  kompensasi  atau  denda  yang  dibebankan, sebaiknya  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang  tidak  mempunyai  kepentingan  apapun  dalam masalah  ini,  seperti  Dewan  Penasihat  Syariah  atau  pihak  lainnya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk mengurangi serta menghindari nilai-nilai ketidakadilan antara kedua belah pihak (nasabah dan bank).  Dan  pengenaan  denda  yang  diberikan  bank  terhadap  pelaku  gagal  bayar  bukan  untuk memberikan  efek  jera  terhadap  nasabah,  melainkan  agar  nasabah  lebih  bertanggung  jawab terhadap kewajibannya.

## Belum Adanya Sistem Pengkontrol Penggunaan Kartu Kredit Syariah
Ketiadaan  sistem  yang  mengkontrol  transaksi  nasabah  dalam  penggunaan  kartu  kredit  syariah menciptakan  kekhawatiran  tersendiri  akan  penyalahgunaan  kartu  kredit  syariah  tersebut.  Pada umumnya laporan transaksi pembelian barang atau jasa di suatu tempat pembelanjaan dengan menggunakan kartu kredit syariah, hanya memuat nama merchant, bukan nama item barang yang dibeli. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Angga Rizal N dalam wawancara di Gd Tempo Pavilion 1  Jakarta, tanggal 9 agustus 2016, bahwa:
“PT  BNI  Syariah  menggunakan  Merchant  Category  Code  pada  setiap  mesin  EDC sebagai  bentuk  batasan  perbankan  syariah  untuk  menghindari  transaksi  yang  tidak sesuai  syariah.  Mesin  EDC  yang  terdaftar  dengan  kategori  Bars,  Cocktail  Lounges, Discotheques ,  Nightclubs,  dan  Taverns-Drinking  Places  (alcoholic  beverages)  Package Stores ,  Beer,  Wine,  and  Liquor,  Dating  and  Escort  Services  dan  Gambling  Transactions, tidak dapat ditransaksikan menggunakan Hasanah Card.”
Jika  nasabah  melakukan  transaksi  di  tempat-tempat  yang  disebutkan  tadi,  Hasanah  Card  akan menolak secara otomatis dengan menggunakan sistem auto reject.  Hal ini menarik, namun pada kenyataannya  barang-barang  dalam  kategori  mudharat  dapat  ditemukan  dengan  mudah  di beberapa department store dan restorant di kota besar dan kota wisata seperti Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Sehingga, kartu kredit syariah masih rentan terhadap penyalagunaan oleh pengguna kartu  kredit  syariah  untuk  membeli  barang  yang  dilarang  dalam  Islam.  Hal  ini  didukung  oleh pernyataan Bapak Angga Rizal N dalam wawancara, bahwa:
“Penggunaan Merchant Category Code masih belum cukup untuk membatasi transaksi yang  tidak  sesuai  syariah,  karena  nasabah  masih  bisa  melakukan  pembelian minuman  keras,  bir  atau  sejenisnya.  Oleh  karena  itu,  semua  dikembalikan  kepada pemilik  kartu,  BNI  Syariah  hanya  dapat  melakukan  syiar  dengan  program  menarik yang sesuai syariah”.
Sedangkan,  menurut  Prof.  Jaih  Mubarak,  mengenai  pengawasan  produk  perbankan  syariah, dinyatakan bahwa:
“Secara  spesifik  DSN  belum  pernah  mengetahui,  dalam  artian  DPS  belum  pernah melaporkan apakah ada kartu kredit syariah yang tidak sesuai dan melanggar syariah. Yang ada hanya pelaporan secara global. Bukan spesifik mengenai pelanggaran satu produk tertentu.”.
Terkait  pada  kemudharatan  yang  timbul  akibat  tidak  adanya  pengawasan  spesifik  dan  belum adanya sistem yang mengkontrol belanja pemegang kartu kredit, maka kartu kredit syariah masih membutuhkan  pengembangan.  Seperti  dengan  adanya  badan  pengawas  yang  secara  sistematis dapat  meminimalisir  adanya  penyelewengan  penggunaan  kartu  kredit  syariah  sehingga kemudharatan  yang  terjadi  dapat  dihilangkan.  Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPS  sebagai  pengawas  perbankan  syariah,  tidak melakukan  pengawasan  secara  spesifik  pada  suatu  produk  tertentu  melainkan  secara  global. Oleh  karena  itu,  kartu  kredit  syariah  masih  membutuhkan  pengawasan  sistematik  yang seharusnya dapat diciptakan dengan adanya kerjasama antara pihak perbankan dan MUI untuk mendata  barcode  dari  barang-barang  tertentu untuk  dapat  mengidentifikasi  barang  haram,  agar dalam  setiap  transaksi  kartu  kredit  syariah,  auto  reject  tidak  hanya  berlaku  pada    merchant  atau tempat tertentu seperti diskotik, bar, club, dan lain-lain yang tidak sesuai syariah, melainkan juga dapat  berlaku  untuk  meng-auto  reject  barang-barang  tertentu  yang  dilarang  dalam  Islam. Sehingga,  kartu  kredit  syariah  melakukan  fungsinya  dengan  lebih  baik  dan  konsumen  atau nasabah  pengguna  kartu  kredit  syariah  dapat  lebih  terhindar  dari  hal-hal  yang  dilarang  oleh agama islam.

## Biaya Pada Fasilitas Tarik Tunai
Fasilitas tarik tunai ini merupakan fasilitas yang diberikan penerbit setelah fasilitas pembayaran dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  pada  kartu  kredit.  Tidak  ada  masalah  yang  berarti  pada penyediaan  fasilitas  ini,  namun  yang  dipermasalahkan  adalah  ketika  terdapat  biaya  yang dikenakan. Dimana sebagian orang menganggap bahwa pengenaan fee pada fasilitas tarik tunai dianggap  sebagai  biaya  kelebihan  yang  dikenakan  pada  akad  hutang  piutang  yang  dapat dikatakan sebagai riba.  Selain itu, adanya  perbedaan pengenaan  fee antara fasilitas pembayaran dan  tarik  tunai.  Pada  fasilitas  tarik  tunai,  pengenaan  biaya  bunga  dikenakan  saat  terjadinya transaksi tarik tunai. Sedangkan untuk transaksi pembayaran dari aktivitas jual beli, biaya akan

## SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam
dikenakan  jika  pemegang  kartu  kredit  gagal  dalam  membayar  kewajiban  tagihannya  dalam waktu  yang  telah  ditentukan.  Namun,  jika  dia  membayar  sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan (pembayaran  kewajiban  dilakukan  sebelum  atau  tepat  waktu)  maka  pemegang  kartu  tidak dikenakan biaya bunga.
Sebagian  ulama  muslim  beranggapan  bahwa pengenaan  biaya  pada  fasilitas  tarik  tunai tidak  sesuai  syariah.  Hal  tersebut  dikarenakan  akad  dasar  dari  kartu  kredit  adalah  qard  atau pinjaman. Islam melarang  mengenakan kelebihan pembayaran pada transaksi pinjaman, dalam artian  jika  seseorang  meminjam  kepada  yang  lain  sebesar  Rp.  1000,  maka  nominal  yang  harus dikembalikan  adalah  Rp.  1000.  Jika  adanya  kelebihan  pembayaran  yang  dipersyaratkan  pada awal transaksi, maka hal tersebut merupakan riba. Untuk menghindari hal tersebut, fasilitas tarik tunai bisa saja dihilangkan.  Atau jika tidak memungkinkan  untuk menghilangkan  fasilitas tarik tunai, maka biaya tarik tunai ditiadakan. Hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Karena pengenaan biaya pada tarik tunai dikhawatirkan masuk dalam kategori riba.
Berdasarkan  dari  isu-isu  yang  disebutkan  di  atas  terkait  aspek  kesyariahan  kartu  kredit syariah , Prof. Jaih Mubarak berkomentar bahwa: “Sepanjang kartu kredit syariah yang diterapkan di  lapangan  sesuai  fatwa,  maka  tidak  menjadi  masalah.  Yang  menjadi  masalah  ketika penerapannya  tidak  sesuai  fatwa,  maka  bisa  dikatakan  tidak  sesuai  syariah”.  Terkait  Isu kesyaraiahan  pada kartu kredit syariah dapat  disimpulkan bahwa kartu kredit syariah yang ada saat  ini  sudah  sesuai  syariah,  karena  pada  penerapannya  mengikuti  fatwa  yang  berlaku  sesuai yang  diterbitkan  oleh  DSN  MUI.  Namun,  mengingat  produk  kartu  kredit  syariah  masih  relatif baru,  dan  produk  ini  merupakan  produk  yang  diadopsi  dari  produk  konvensional,  sehingga pengembangannya masih diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas produk kartu kredit syariah, baik dari aspek kesyariahan maupun aspek lainnya.

## Fungsi Kartu Kredit Syariah Perspektif Maqasid Syariah
Tujuan  dari  penulisan  ini,  diantaranya  adalah  untuk  melihat  aspek  syariah  pada  model  kartu kredit syariah dan untuk mengetahui batas ukuran kesyariahan tersebut. Salah satu ukuran dalam menentukan  kesyariahan  sesuatu  adalah  dengan  maqasid  syariah,  karena  maqasid  syariah merupakan  tujuan  yang  diletakkan  oleh  syara’  dalam  mensyariatkan  hukum  (Jazil  & Syahruddin,  2013).  Oleh  karena  itu,  pembahasan  mengenai  maqasid  syariah  menjadi  penting dalam penulisan ini.
Menurut  Imam  al-Ghazali,  tujuan  dari  syariah  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan seluruh  umat  manusia  yang  dapat  dipenuhi  dengan  lima  hal,  yaitu  menjaga  iman  (hifdz  din), menjaga  diri  (hifdz  nafs),  menjaga  akal  (hifdz  ‘aql),  menjaga  keturunan  (hifdz  nasl),  dan  menjaga kekayaan atau harta (hifdz maal) (Hurayra, 2015). Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh as- Shatibi bahwa kelima hal tersebut  merupakan dasar dari kebutuhan yang harus terpenuhi bagi kehidupan  manusia.  Terpenuhinya  kelima  hal  tersebut  yang  merupakan  kebutuhan  dasar masyarakat  akan  memberikan  dampak  mashlahah.Menurut  as-Shatibi  setiap  hal  yang  menjadi perantara  akan  terjaganya  lima  hal  tersebut,  dapat  dibagi  menjadi  tiga  tingkatan  kebutuhan, yaitu al-Dharuriyah, al-Hajiyah, dan al-Tahsiniyah (P3EI, 2008) .
Secara  umum,  kartu  kredit  syariah  dan  kartu  kredit  konvensional  dapat  dikatakan mempunyai  fungsi  yang  sama  yaitu  dapat  memberikan  keamanan,  kenyamanan,  kemudahan dan  kepraktisan  dalam  bertransaksi.  Akan  tetapi  dalam  beberapa  hal,  kartu  kredit  syariah memiliki  perlakuan  khusus  yang  berbeda  dari  kartu  kredit  konvensional,  seperti  pada  akad, transaksi dan mekanismenya. Hal ini dapat dilihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap  operasionalnya  dengan  menghilangkan  unsur-unsur  yang  dilarang  oleh  syariah  seperti
maysir, gharar, riba dan larangan-larangan lainnya.  Lebih lanjut, untuk melihat kemashlahatan dan madharatan pada kartu kredit, dapat diukur dengan pemenuhan terhadap maqasid syariah, karena pemenuhan tersebut bertujuan untuk memperoleh kemashlahatan dan menjauhi kemadharatan. Adapun fungsi kartu kredit syariah dalam  perspektif maqasid syariah adalah  sebagai berikut:

## Keamanan dan Kenyamanan
Keamanan dan  kenyamanan  dalam  bertransaksi  merupakan  salah  satu  fungsi  dari  kartu  kredit syariah .  Dengan  menggunakan  uang  berbentuk  kartu  plastik  ini  seseorang  tidak  lagi  perlu membawa  uang  tunai  dalam  jumlah  yang  besar.  Oleh  karena  itu,  kekhawatiran  seseorang terhadap  kehilangan,  kecopetan  perampokan  dan  semisalnya  dapat  diminimalisir.  Sehingga, kenyamanan  dan  keamanan  dapat  terpenuhi.  Islam  dalam  ajarannya,  menganjurkan  bagi umatnya  untuk  menciptakan  keamanan  dan  kenyamanan  baik  untuk  dirinya,  maupun  untuk sekitarnya. Keamanan dan kenyamanan lebih dibutuhkan dan harus diutamakan dari kebutuhan lainnya, termasuk dari makanan. Sebagaimana firman Allah berikut yang artinya:
“Dan  (ingatlah),  ketika  Ibrahim  berdoa:  "Ya  Tuhanku,  Jadikanlah  negeri  ini,  negeri  yang aman  sentosa,  dan  berikanlah  rezki  dari  buah-buahan  kepada  penduduknya  yang  beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. (Q.S: Al-Baqarah [2] : 126)
Ayat ini menjelaskan, bahwa yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim dalam doanya adalah keamanan,  selanjutnya  adalah  rizki  dan  lain-lainnya.  Ini  menandakan  bahwa  pentingnya keamanan dalam kehidupan manusia.
Kartu  kredit  syariah  yang  telah  diterbitkan  oleh  perbankan  syariah  di  Indonesia  juga memiliki fungsi ini, yang selaras dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu menciptakan keamanan dan  kenyamanan,  khususnya  dalam  melakukan  transaksi  dan  keamanan  terhadap  harta. Menjaga harta merupakan salah satu dari lima tujuan spesifik penetapan syariah Islam yang juga masuk dalam kategori maqasid al-dharuriyyah.

## Kemudahan dan Kepraktisan
Dalam  agama  Islam,  Allah  senantiasa  memberikan  kemudahan  dan  keringanan  kepada hambanya, karena pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan penuh dengan keterbatasan sebagaimana disebutkan dalam surat  an-Nisa[4]: 28. Hadirnya kartu kredit syariah merupakan bentuk dari jawaban atas kebutuhan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. Kartu  kredit  syariah  juga  merupakan  solusi  bagi  masyarakat  muslim  untuk  dapat  menikmati kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi.

## Akuntabilitas
Fungsi lain kartu kredit syariah adalah dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran secara rutin sesuai  dengan  transaksi  yang  dilakukan,  dengan  demikian  akan  mempermudah  dalam pengelolaan  keuangan  nasabah.  Agama  Islam  mengajarkan  kepada  umatnya  untuk  mencatat hutang  dari  setiap  transaksi  yang  dilakukan,  hal  ini  dimaksudkan  sebagai  bukti  jikalau  suatu saat terjadi perselisihan di antara dua belah pihak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat al-Baqarah: 282 yang Artinya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan  hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,...”  (QS.  Al-Baqarah  [2]: 282)

## SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam
Berdasarkan dari pemaparan ayat diatas, terkait fungsi kartu kredit syariah yang juga merupakan indikator  dari  kebutuhan  masyarakat  akan  kartu  kredit  syariah.  Penulis  menyimpulkan  bahwa kartu kredit syariah sudah memenuhi tujuan dari syariah yaitu maqasid al-dharuriyyah dan maqasid al-hajjiyyah .
Penerapan Model Al-Muqassah pada Kartu Kredit Syariah di Indonesia S eperti  pada  model  lainnya,  secara  desain  model  al-muqassah  juga  memiliki  potensi  untuk meningkatkan  kegiatan  ekonomi  melalui penyediaan  peluang  trading  yang  sama  kepada  setiap individu dan perusahaan. Model ini juga menyediakan  resolusi masalah likuiditas untuk usaha kecil  dan  menengah    yang  dapat  membantu  mereka  untuk  mengatasi  masalah  arus  kas  jangka pendek yang pada gilirannya dapat menciptakan masalah serius lainnya untuk bisnis mereka
Dalam  model  al-muqassah  memungkinkan  pemegang  kartu  tidak  hanya  untuk  membeli barang  dan  jasa  dari  pedagang  (individu/perusahaan),  melainkan  dapat  juga  untuk  menjual barang  dan  jasa  mereka  kepada  pedagang  atau  individu  lain  di  masyarakat.  Dengan  demikian memungkinkan  nasabah  kartu  kredit  syariah  untuk  bertukar  barang  dan  jasa  tanpa menggunakan uang  kertas.  Oleh  karenanya,  dapat meningkatkan  aktivitas  perdagangan  dalam ekonomi  yang  dapat  memberikan  kontribusi  untuk  pembangunan  ekonomi  bagi  masyarakat (Meera, 2015).
Kelebihan lain yang ditawarkan pada model ini adalah tidak adanya denda ketika terjadi keterlambatan. Tentu hal ini berbeda dengan model lainnya. Jika terjadi keterlambatan bayar dari waktu yang telah ditentukan, pada model ini tidak dikenakan denda apapun, sehingga nasabah tidak  perlu  lagi  mengeluarkan  biaya  lebih  untuk  pembayaran.  Namun,  bank  melakukan tindakan  lain,  yakni  dengan  memblokir  rekening  kredit  nasabah  sementara  waktu  sampai nasabah melunasi pembayaran kewajibannya.  Hal ini dimaksudkan untuk mengkontrol belanja nasabah, agar sesuai batas kemampuan, selain itu bank dapat meminimalisir risiko gagal bayar.
Selain itu manfaat utama model Al-Muqassah adalah untuk menepis isu kesyariahan yang beredar  di  masyarakat.  Lebih  lanjut,  perbankan  syariah  mampu  mempunyai  sistem  operasional yang  berbeda  dari  konvensional.  Sehingga,  diharapkan  kedepannya,  dapat  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah.
Melihat  manfaat  yang  diberikan  dari  model  al-muqassah  ini,  Prof.  Jaih  Mubarak berpendapat  terkait  penerbitan  fatwa  dan  penerapan  model  Al-Muqassah  di  Indonesia  sebagai model  alternatif  kartu  kredit  syariah  bahwa;  “Penerapan  al-muqassah  sangat  memungkinkan, sepanjang itu didukung oleh semua pihak, karena fatwa DSN  itu unik tidak seperti fatwa pada umumnya. Yang mana fatwa yang diterbitkan melibatkan banyak pihak seperti OJK, MUI, dan Bank.”  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  pada  DSN  MUI  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  model  Al-Muqassah  dapat  digunakan  di  Indonesia  sebagai  model  alternatif  kartu  kredit syariah di  Indonesia.  Hanya  saja,  pada  penerapannya  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  di Indonesia.
Adapun  BNI  Syariah,  belum  bisa  memberikan  komentar  terkait  penerapan  model  al- muqassah sebagai  model  alternatif  kartu  kredit  di  Indonesia.  Karena  pada  penerapan  model  al- muqassah ini,  banyak  proses  yang  harus  dilalui  terutama  pada  aspek  legalnya.  Untuk menerapkan model al-muqassah pada kartu kredit syariah di Indonesia, tentunya harus ada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, kemudian dilegalkan oleh OJK  selaku otoritas yang memiliki kewenangan terhadap perbankan syariah.
Penerapan  model  al-muqassah  bukan  sebagai  pengganti  dari  model  yang  sudah  ada, melainkan sebagai alternatif lain dari model yang  sudah ada. Sehingga,  baik perbankan syariah yang  ingin  menerbitkan  kartu  kredit  maupun  nasabah  yang  ingin  menggunakan  kartu  kredit dapat  memilih  model  kartu  kredit  mana  yang  lebih  sesuai  menurut  mereka.  Penerapan  kartu
kredit  syariah  dengan  model  al-muqassah  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  kepada banyak pihak. Bagi nasabah (card holder), penerapan model al-muqassah pada kartu kredit syariah diharapkan  akan  menjauhkan  nasabah  dari  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk  terjerat  pada pengenaan riba sebagaimana dalam pengenaan denda dan transaksi tarik tunai pada kartu kredit konvensional.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat  disimpulkan bahwa:   Pertama,  Maqasid syariah merupakan  tujuan  yang  diletakkan  oleh  syara’  dalam  mensyariatkan  hukum.  Sehingga pemenuhan  terhadap  maqasid  syariah  menjadi  ukuran  kesyariahan  sesuatu  hal;  Kedua, berdasarkan  fungsinya,  kartu  kredit  syariah  yang  diterbitkan  di  Indonesia  telah  memenuhi ukuran kesyariahan, yaitu telah memenuhi  maqasid syariah. Manfaat yang  diberikan kartu kredit syariah selaras  dengan  tujuan  syariah  yaitu  maqasid  dharuriyyah  dan  maqasid  hajjiyyah;  Ketiga, Berdasarkan isu kesyariahannya, perbankan syariah telah menerapkan sistem yang sesuai dengan prinsip  syariah,  namun  masih  diperlukan  pengembangan  terkait  sistem  dan  operasionalnya, seperti pada penarikan tunai, denda keterlambatan dan lain-lain; Keempat, penerapan model Al- muqassah sebagai  model  alternatif  kartu  kredit  syariah  di  Indonesia,  sangat  memungkinkan selama  didukung  oleh  semua  pihak.  Hal  ini  dilandaskan  atas  beberapa  kelebihan  yang ditawarkan oleh model al-muqassah ini.
Terdapat  keterbatasan  dalam  studi  ini,  diantaranya  terbatasnya  jumlah  informan,  objek penelitian, serta pembahasan; dan Pembahasan hanya dari aspek penerapan dan legalitas syariah. Sehingga riset selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas objek penelitian dengan melakukan wawancara  kepada  lebih  banyak  pihak  terkait  seperti  OJK,  MUI  perbankan  syariah  dan  para nasabah  perbankan  syariah  mengenai  pengembangan  produk  kartu  kredit  syariah  dengan menggunakan  model  al-muqassah;  (2)  Penelitian lebih  lanjut  mengenai Al-Muqassah  tidak  hanya membahas  aspek  terkait  penerapan,  dan  legalitas  syariahnya,  melainkan  juga  membahas  dari faktor  operasional  serta  melihat  seberapa  signifikan  perbedaan  antara  model  yang  ada  dengan model Al-Muqassah.

## Daftar Pustaka
Al-Dasuqi,  S.  A.  D.  A.,  &  Ahmad,  S.  (2003).  Hashiyah  al-Dasuqiala  al-Sharh  al-Kabir. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi .
Al-Amiru, M. B. I. I., & Ash-Shan’ani, A. Y. (1995). Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). I’lamu al-Muwaqqiin. Juz. I,(Bairut: Dar al-Fikr, tt).
Bank Indonesia. (n.d.). Pertumbuhan Kartu Kredit.
Bilal, M., & Meera, A. K. M. (2015). Al-Muqassah model. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management .
Fauzi,  M.  (2018).  Urgensi  Ijtihad  Saintifik  Dalam  Menjawab  Problematika  Hukum  Transaksi Kontemporer. Al-Risalah, 13(02), 1-21.
Jazil, T., & Syahruddin. (2013).  The Performance Measures of  Selected Malaysian and Indonesia Islamic Banks based  on the Maqasid al-Shari’ah Approach. Ijtihad, 7(2), 279–301. Retrieved from http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/89
Juzayy, I., & Ahmad, M. I. (1976). al-Qawanin al-Fiqhiyyah.
Kristianti, D. S. (2014). Kartu kredit syariah dan perilaku konsumtif masyarakat. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 14(2).
Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif (1993). Bandung: Remaja Rosdakarya. Muljono, D. (2017). Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.
Nizam, K. (2012, September). AAOIFI–Governance and Auditing Standards.  In 4th Annual IIBI– ISRA Thematic Workshop .
Nuhyatia,  I.  (2015).  Kajian  Fiqh  dan  Perkembangan  Kartu  Kredit  Syariah  (Syariah  Card)  di Indonesia. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1).
Pengkajian,  P.  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta. 2008. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  S.  H.  (2018). Perbankan  Syariah:  Produk-produk  dan  aspek-aspek  hukumnya. Kencana.
Uusmani, M. T., & Taqī ʻ Us ̲ m ā n ī , M. (2002). An introduction to Islamic finance (Vol. 20). Brill. Wicaksono,  E.  D.  (2015).  Pengaruh  Financial  Literacy  Terhadap  Perilaku  Pembayaran  Kartu Kredit Pada Karyawan di Surabaya. Finesta, 3(1), 85-90.
Zu ḥ aylī, W. A. (2001). Al- Tafsīr al - wasī ṭ .

## About Authors
Mohamad  Irsyad  adalah  dosen  Prodi  Akuntansi  Syariah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam IAIN  Surakarta  dengan  pengalaman  mengajar  mata  kuliah  Ekonomi  Islam,  Kewirausahaan, Ushul  Fiqih  Ekonomi.  Penulis  adalah  lulusan  Sarjana  Universitas  Al  Azhar  Mesir  dengan konsentrasi  Ilmu  Hadits  dan  Magister  Ekonomi  dengan  konsentrasi  Keuangan  dan  Perbankan Syariah.  Oleh  karenanya,  selain  dari  Ekonomi  Islam,  Bisnis  dan  Kewirausahaan,  penulis  juga tertarik  dalam  bidang  keuangan  dan  perbankan.  Mohamad  Irsyad  dapat  dihubungi  di  email  : m.irsyad369@gmail.com /mirsyad.iainsurakarta@gmail.com
Accepted author version posted online: 26 Agustus 2020
© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons
Attribution (CC-BY) 4.0 license