Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF POWER RELATIONS AND PATRIARCHY IN THE PHENOMENON OF SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITIES IN A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE
Fanny Refika 1 M. Musa 2 Heni Susanti 3
Program Pascasarjana , Fakultas Hukum Universitas Islam Riau . e-mail: fannyrefika@gmail.com , musa@law.uir.ac.id , heni@law.uir.ac.id Abstract: Sexual violence that occurs in the college environment has become a serious problem, the rise of sexual violence cases that occur in the university environment has again made many parties  aware  that  there  is  abuse  and  deviation  of  power,  where  someone  who  has  a  higher position and / or power has imposed his will on others whose position and / or power is lower. The purpose of this study is to examine and analyze the influence of the Power Relations and Patriarchy system  and  its  relation  to  the  Phenomenon  of  Sexual  Violence  in  Higher  Education  in  the formulation and policy formulation of Permendikbud No. 30 of 2021 concerning the Prevention and  Handling  of  Sexual  Violence  in  Higher  Education  Environment  and  the  Human  Rights perspective  on  the  Phenomenon  of  Sexual  Violence  in  Higher  Education  associated  with  the Regulation of the Minister of Education, Culture and Technology Republic of Indonesia Number 30 of  2021  concerning  the  Prevention  and  Handling  of  Sexual  Violence  in  Higher  Education Environments. The method used to answer the problems mentioned above is the Normative Legal Research  method.  The  results  of  the  study  show  that  the  positions  of  lecturers  and  other academicians  such  as  deans,  heads  of  study  programs,  rectors  and  other  positions  of academicians  who  have  important  positions  and  power  relations  that  have  great  "power", especially in terms of the sustainability of higher education are dominated by men. Patriarchal culture makes a clear distinction between men and women, especially when it comes to male- dominated power. Students who are victims of sexual violence are afraid to face academicians who have “influence” or “power”, so they are forced to remain silent. Permendikbudristek Number 30  of  2021  concerning  the  Prevention  and  Handling  of  Sexual  Violence  in  Higher  Education Environment highlights the influence of power relations and culture as the main causes of sexual violence cases. become a stigma inherent in social values, cultural aspects and structural factors. Sexual violence in the university environment committed by the academic community is a violation of human rights, therefore this regulation was created to provide a sense of security to women from  the  influence  of  power  relations  and  also  patriarchal  culture  found  in  the  university environment.
Keywords: Power Relations; Patriarchy; Sexual Violence in Higher Education.
Abstrak: Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi sudah menjadi permasalahan yang serius, maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi kembali menyadarkan banyak  pihak  akan  adanya  penyalahgunaan  dan  penyimpangan  kekuasaan,  dimana  seseorang  yang mempunyai  kedudukan  lebih  tinggi  dan/atau  atau  kekuasaan  telah  memaksakan  kehendaknya  kepada orang  lain  yang  kedudukan  dan/atau  kekuasaannya  lebih  rendah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji  dan  menganalisis  pengaruh  Relasi  Kekuasaan  dan  Sistem  Patriarki  serta  kaitannya  dengan Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam rumusan dan perumusan kebijakan Permendikbud No.  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual.  Kekerasan  Seksual  di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan  Tinggi  terkait  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan  dan  Teknologi  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Tinggi Lingkungan  Pendidikan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas adalah metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan dosen dan sivitas akademika  lainnya  seperti  dekan,  ketua  program  studi,  rektor  dan  jabatan  sivitas  akademika  lainnya mempunyai kedudukan penting dan relasi kekuasaan yang mempunyai “kekuasaan” yang besar, terutama dalam hal keberlangsungan hidup. pendidikan tinggi didominasi oleh laki-laki. Budaya patriarki memberikan pembedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal kekuasaan yang didominasi laki- laki.  Mahasiswa  korban  kekerasan  seksual  takut  berhadapan  dengan  akademisi  yang  mempunyai “pengaruh” atau  “kekuasaan”, sehingga terpaksa  bungkam. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun  2021 tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  menyoroti pengaruh relasi kuasa dan budaya sebagai penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual. menjadi stigma  yang  melekat  pada  nilai-nilai  sosial,  aspek  budaya  dan  faktor  struktural.  Kekerasan  seksual  di lingkungan universitas yang dilakukan oleh civitas akademika merupakan pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu peraturan ini dibuat untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dari pengaruh relasi kekuasaan dan juga budaya patriarki yang terdapat di lingkungan universitas.
Kata Kunci: Hubungan Kekuasaan; Patriarki; Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

## 1. Pendahuluan
Sistem  sosial  patriarki  menjadikan  perempuan  sebagai  kaum  subordinasi  atau penempatannya  di  dalam  struktur  masyarakat  dinomor  duakan.  Sistem  sosial  ini cenderung  menimbulkan  kerugian  pada  perempuan,  perempuan  yang  mendapat pelecehan  seksual,  maupun  kekerasan  seksual  dianggap  wajar  karena  adalah  tugas perempuan  untuk  dijadikan  sebagai  objek  fantasi  laki-laki.  Tekanan  yang  dihadapi perempuan akan berpengaruh pada aspek kehidupannya sebagai manusia. Perempuan sebagai  korban  kekerasan  seksual  cenderung  akan  mengalami  perubahan  bentuk  fisik karena kekerasan yang ditimpanya (biologis); terganggu kesehatan mental karena trauma yang dihadapi (psikologis); serta memungkinkan untuk menutup diri dari hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya (sosiologis) (Apsari, 2020).
Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan terus bermunculan dan terjadi dalam realitas kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Setidaknya seorang perempuan selalu mengalami penyiksaan, pemaksaan melalui sex, atau bahkan perlakuan kejam di sepanjang hidupnya. Akan tetapi nyatanya persoalan ini tidak dianggap sebagai hal yang serius oleh masyarakat (Idi, 2022). Kekerasan seksual dan pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki- laki.  Masih  banyak  masyarakat  yang  memiliki  pandangan  bahwa  kaum  perempuan sebagai  kaum  yang  dapat  dikuasai,  dieksploitasi  dan  diperbudak  oleh  kaum  laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini (Noviani, 2018).
Dampak adanya kekerasan bagi perempuan antara lain mengurangi rasa percaya diri  perempuan,  mengganggu  kemampuan  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan  sosial,  mengganggu  kesehatan,  mengurangi  otonomi  perempuan  di  berbagai bidang  seperti  ekonomi,  politik  dan  budaya.  Hal  ini  tidaklah  begitu  mengherankan  di
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
tengah budaya patriarki yang dikonstruksi oleh media massa sangat melekat erat dalam kehidupan  kita  sehari-hari  sehingga  tanpa  disadari  perlakuan  menganggap  wajar  bila perempuan selalu menjadi makhluk penurut, penakut, emosional dan dengan perasaan. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Irwan Abdullah, bahwa mekanisme patriarki bekerja  dengan  permainan  simbolik  yang  sangat  kompleks,  sehingga  dapat membingungkan, apalagi ketika kekuasaan atau dominasi tampil dengan rupa yang justru dianggap ideal dan mulia (Idi, 2022).
Relasi kuasa antara atasan, orang tua, bahkan dosen dan bawahan, anak, maupun mahasiswa di dalam komunitasnya menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan dari korban.  Selain  itu,  faktor  lain  yang  tak  kalah  penting  atas  lemahnya  pelaporan  tindak kekerasan  seksual  adalah  pemahaman  terhadap  apa  saja  yang  masuk  dalam  kategori kekerasan seksual. Komnas Perempuan menjelaskan ada 15 jenis kekerasan seksual yang dapat  dilakukan,  yaitu:  1)  Perkosaan;  2)  Intimidasi  Seksual  termasuk  Ancaman  atau Percobaan  Perkosaan;  3)  Pelecehan  Seksual;  4)  Eksploitasi  Seksual;  5)  Perdagangan Perempuan  untuk  Tujuan  Seksual;  6)  Prostitusi  Paksa;  7)  Perbudakan  Seksual;  8) Pemaksaan  perkawinan,  termasuk  cerai  gantung;  9)  Pemaksaan  Kehamilan;  10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman  tidak  manusiawi  dan  bernuansa  seksual;  14)  Praktik  tradisi  bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama  (Harjoni, 2021).
Maraknya  kekerasan  yang  dialami  perempuan  sehingga  menggetarkan  sistem hukum  di  Indonesia  dengan  membentuk  aturan  perundang-undangan  yang  bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita di Indonesia. Perlindungan ini harus sesuai dengan  undang-undang  dasar  negara  republik  Indonesia  tahun  1945.  Semakin meningkatnya  kasus  kekerasan  seksual  terutama  di  lingkungan  perguruan  tinggi  maka dapat  menurunkan  kualitas  Pendidikan  dan  rasa  percaya  mahasiswa  terhadap kampusnya  (Alamsyah, 2021).
Penanganan  kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi  cukup kompleks,  tidak  hanya  terkait  dengan  aturan  mekanisme  pencegahan  dan penanggulangan  kekerasan  seksual,  tetapi  juga  dengan  sistem  birokrasi  dan  kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nir-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rigid dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama  baik  kampus.  Sumber  daya  manusia  terkait  dengan  pemahaman  dan  kesadaran civitas akademika terutama para stakeholder perguruan tinggi tentang kekerasan seksual, sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  dan  menangani  korban dengan tepat melalui implementasi aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban (Nikmatullah, 2020).
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Banyak  kasus  kekerasan  yang  terjadi  di  perguruan  tinggi  yang  ada  di  Indonesia (Fatma  Dianita,  2022).  Bersumber  pada  Catatan  Tahunan  Komnas  Perempuan  Tahun 2021,  adanya  14  kasus  terlapor  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Perguruan  Tinggi Indonesia.  Mayoritas  korbannya  adalah  seorang  Mahasiswa.  Kekerasan  seksual  dapat terjadi antar mahasiswa dengan karyawan Perguruan Tinggi, antar sesama mahasiswa, antar mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi dan antar mahasiswa dengan dosen pengajar (Husna, 2022).
Banyak  mahasiswa  atau  mahasiswa  yang  sedang  melanjutkan  pendidikan  di perguruan  tinggi  mengalami  pelecehan  seksual  atau  kekerasan  seksual  selama  masa menempuh  studinya  di  perguruan  tinggi  tersebut.  Beberapa  bukti  memperlihatkan bahwasanya  banyak  mahasiswa  yang  belum  menyelesaikan  studinya  mengalami  kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini menimbulkan  dampak  buruk  terhadap  korban  berupa  depresi, post  traumatic  stress disorder (PTSD),  rasa  malu,  menggunakan  alkohol  sebagai  bentuk  pelampiasan,  hingga terkendala dalam melanjutkan studi karena trauma berat (Ishak, 2020). Hal ini semakin parah karena hingga saat ini perguruan tinggi dapat dikatakan belum berhasil menangani secara  penuh  permasalahan  pelecehan  seksual  dan  kekerasan  seksual,  dimana  dalam berbagai media massa ditemukan masih banyak mahasiswa menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Pada  tahun  2021,  salah  seorang  mahasiswa  berinisial  NA  yang  merupakan mahasiswi dari salah satu Universitas di Jawa Timur mengaku telah mengalami kekerasan seksual  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  dosen  pengajarnya.  Kejadian  tersebut  terjadi ketika NA tengah mengikuti Ujian Semester Akhir (UAS). Ujian ini dilakukan dengan cara satu  persatu  mahasiswa  memasuki  ruang  ujian  secara  bergantian  untuk  mengerjakan soal.  Pada  saat  NA  memasuki  ruang  ujian,  ia  disambut  dengan  senyuman  sekaligus tatapan aneh dari dosen tersebut. Saat tengah mengerjakan ujian, tiba-tiba tangan NA dipegang erat oleh pelaku (dosen) dan diminta untuk menyatakan bahwa NA mencintai pelaku  tersebut,  sebagai  syarat  agar  tangan  NA  dilepaskan  oleh  si  pelaku.  Bahkan sebelum  NA  meninggalkan  ruang  ujian,  pelaku  sempat  menarik  tangan  NA  kemudian menciumnya. Hal ini memberikan trauma yang mendalam bagi NA. Ia menjadi ketakutan dan merasa was-was untuk datang ke kampus sendirian (Ishak, 2020).
Kasus lainnya yang terjadi antar sesama mahasiswa di Politeknik Negeri Batam yang terjadi pada tahun 2021 lalu. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam, Uuf  Brajawidagda  yang  angkat  bicara  dan  membenarkan  bahwa  telah  terjadi  tindakan pelecehan  seksual  terhadap  seorang  mahasiswanya  yang  dilakukan  oleh  seorang mahasiswa,  yang  merupakan  salah  seorang  pejabat  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  (BEM) Politeknik Negeri Batam. Kasus ini mencuat saat adanya postingan pada akun Instagram @lpmpolibatam  pada  Sabtu  26  Juni  2021  yang  menjelaskan  bahwa  adanya  kasus
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
pelecehan seksual terhadap dua orang mahasiswa yang dilakukan oleh salah salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berinisial AB. Pihak BEM Politeknik Negeri Batam kemudian juga membenarkan adanya salah satu pengurus organisasi yang kerap melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh  pelaku  AB  terhadap  para  korban,  yakni  dengan  melakukan  sentuhan  fisik  yang mengarah ke ajakan melakukan hubungan seksual, bahkan pelaku tidak segan meminta korban  untuk  melakukan  video  call  tidak  senonoh  melalui  aplikasi  WhatsApp  (Gokli, 2022).
Kasus  pelecehan  seksual  juga  terjadi  antar  mahasiswa  dengan  dosen pembimbingnya.  Salah  satu  kasus  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  dosen pembimbing ini terjadi di salah satu Perguruan Tinggi di Riau, yakni Universitas Negeri Riau (UNRI). Mahasiswa tersebut menceritakan pelecehan seksual ini terjadi pada tanggal 27  November  2021  ketika  ia  tengah  menemui  dosen  pembimbingnya  Syafri  Harto  di ruangan  dekan  FISIP  UNRI  untuk  melakukan  bimbingan  proposal  skripsi.  Bentuk pelecehan  bermula  dari  dosen  pembimbingan  tersebut  mengatakan  kata-kata  yang membuat mahasiswa tersebut tidak nyaman, kemudian saat mahasiswa tersebut hendak pamit, pelaku memeluk lalu mencium pipi dan kening mahasiswa tersebut. Aksi tersebut berlanjut dimana pelaku meminta korban menunjukkan bibirnya agar dapat dicium oleh si pelaku. Meski kasus ini telah viral di media sosial instagram dan korban telah melakukan upaya hukum, namun pelaku  divonis bebas oleh Pengadilan  Negeri Pekanbaru dengan alasan  tidak  cukup  bukti.  Vonis  tersebut  telah  menuai  protes  besar  dari  kalangan mahasiswa dan perempuan di Riau (News, 2022).
Pada 21-28 Januari 2022 lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau  (UIR)  membuka  “Posko  Pengaduan  Etika  dan  Tindak  Kekerasan  Seksual”  yang dilaksanakan  satu  minggu  lamanya.  Posko  pengaduan  ini  letaknya  di  bundaran  UIR. Menteri Pemberdayaan Perempuan (PP) BEM UIR, Hanna Lorentika Sitepu, mengatakan telah menerima kurang dari 20 laporan terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh  mahasiswa  dan  juga  dosen.  Meski  posko  ini  berada  di  tempat  terbuka,  Hanna mengungkapkan  bahwa  pelaporan  tindak  kekerasan  seksual  ini  banyak  melalui  pesan WhatsApp.  Sebelum  melanjutkan  laporan  tersebut  kepada  pihak  rektorat,  BEM  UIR terlebih dahulu akan melakukan wawancara terhadap terduga pelaku kekerasan seksual. Baru kemudian BEM UIR akan memberikan laporan kepada Bagian Hukum dan Etika (BHE) UIR (Siregar, 2022).
Merujuk kepada Catatan Tahunan Perempuan pada tahun 2021 kembali, dijumpai bahwa  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  kekerasan  seksual,  Institusi  Perguruan  Tinggi cenderung  berlindung  dibalik  dalih  “Nama  Baik  Kampus”  dalam  penyelesaian  masalah Kekerasan  Seksual  (Achyansyah,  2022).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  kasus  yang terjadi di perguruan tinggi, selalu berakhir begitu saja tanpa ada tindakan hukum karena
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
kampus  menyelesaikan  permasalahan  yang  “dianggap”  sepele  ini  dengan  cara “kekeluargaan” saja demi menjaga “nama baik kampus”.
Selama  ini  terjadi  kekosongan  hukum  tentang  kekerasan  seksual  di  lingkungan perguruan tinggi karena memang tidak terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus  mengenai  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi.  Selama  ini  organisasi kemahasiswaan yang mendampingi korban kekerasan seksual hanya mengandalkan SOP, kode etik, dan peraturan rektor untuk mengatasi kasus kekerasan seksual ini.
Namun  baru-baru  ini,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud) mengeluarkan  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 30  Tahun  2021  memberikan  perlindungan  terhadap  para  korban  kekerasan  seksual  di lingkungan perguruan tinggi karena peraturan ini memiliki kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk mencari keadilan.
Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa :
1. “Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
a. memperlihatkan  alat  kelaminnya  dengan  sengaja  tanpa  persetujuan korban.
b. mengambil,  merekam,  dan/atau  mengedarkan  foto  dan/atau  rekaman audio  dan/atau  visual  Korban  yang  bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan korban.
c. mengunggah  foto  tubuh  dan/atau  informasi  pribadi  Korban  yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
d. menyebarkan  informasi  terkait  tubuh  dan/atau  pribadi  Korban  yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
e. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban.
f. menyentuh,  mengusap,  meraba,  memegang,  memeluk,  mencium dan/atau  menggosokkan  bagian  tubuhnya  pada  tubuh  Korban  tanpa persetujuan Korban.
g. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.”
Sebagai  bukti  keseriusan  dalam  menangani  kasus  keseriusan  dalam  menangani kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi,  Menteri  Pendidikan  Nadiem
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Makarim  mengancam  akan  menurunkan  akreditasi  kampus  yang  ternyata  tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Pengenaan sanksi termaktub dalam Pasal 19 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang berbunyi:
“Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:
a. penghentian  bantuan  keuangan  atau  bantuan  sarana  dan  prasarana  untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.”
Meskipun  telah  dikeluarkannya  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi, akan tetapi  kasus  kekerasan  seksual  dan  pelecehan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi masih saja tetap terjadi, contohnya yang terjadi pada kasus pelecehan seksual di kampus UNRI yang dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap mahasiswanya.
Kendati adanya aturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menjadi payung hukum terhadap mahasiswa di perguruan tinggi, relasi kuasa dan budaya patriarki tetap terjadi  sehingga  menyebabkan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  mahasiswa  masih menjadi fenomena dan gejala sosial hingga saat ini. Aturan hukum yang digadang-gadang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mahasiswa dari segala bentuk kekerasan yang  terjadi  di  Perguruan  Tinggi,  nyatanya  hingga  saat  ini  tidak  dapat  melindungi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menjadi masalah yang serius, maraknya  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  kampus  kembali menyadarkan  banyak  pihak  bahwa  adanya  penyalahgunaan  dan  penyimpangan  kuasa, dimana  seseorang  yang  memiliki  posisi  dan  atau  kuasa  yang  lebih  tinggi  telah memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi dan atau kuasanya lebih rendah. Relasi  kuasa  yang  tidak  seimbang  sangat  rentan  menyebabkan  terjadinya  kekerasan seksual dimana pasca kejadian, umumnya korban cenderung bungkam, takut dan tidak ingin melaporkan atau memproses pelaku atas peristiwa yang dialaminya. Terlebih untuk meminta  pertolongan  saja  seorang  korban  enggan  untuk  melakukannya  karena mempertimbangkan  pandangan  publik  terhadap  dirinya.  Selain  itu,  korban  juga mengkhawatirkan  keberlangsungan  statusnya  sebagai  seorang  mahasiswa  yang  tidak memiliki  kekuatan  apapun  untuk  membela  dirinya  dalam  ranah  kampus  dan  publik mengingat pelaku yang memiliki relasi kuasa yang kuat.
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kasus  ini  menurut  penulis  adalah  kasus  yang  seharusnya  menjadi  perhatian  dan harus diberantas secepat mungkin. Mengingat maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi  di  perguruan  tinggi  ini  menjadi  salah  satu  alasan  harusnya  diperhatikan  secara khusus  baik  dari  segi  tatanan  social  maupun  dari  segi  perlindungan  hukum  terhadap perempuan.  Bukan  mahasiswa  yang  harus  berdiam  diri, menutupi  penderitaan  ini dan membawa trauma hingga mati. Bukan pula korban yang harus menanggung sendiri akibat dari  kekerasan  seksual  yang  menimp  dirinya.  Korban  tidak  pernah  mengharapkan kekerasan seksual itu terjadi, korban hanya meminta perlindungan dan menuntut haknya sebagaimana  mestinya  dengan  berlandaskan  hak  asasi  dirinya  sebagai  manusia.  Tidak seharusnya korban dipaksa bungkam demi menjaga nama baik kampus tersebut.  Relasi kuasa  dan  budaya  patriarki  yang  dijadikan  landasan  sebagai  pemakluman  terhadap kekerasan seksual yang dialami adalah bentuk ketidakadilan.
Maka  dari  itu,  berdasarkan  pada  argumentasi  di  atas,  penulis  tertarik  untuk mengkaji tentang Relasi Kuasa dan Budaya patriarki yang melahirkan konsep perbedaan gender  yang  tidak  adil.  Relasi  kuasa  dan  budaya  patriarki  merupakan  bentuk  dari ketidaksetaraan/ketidakadilan  gender  dan  status/kedudukan  antara  dalam  lingkungan perguruan  tinggi.  Pandangan  yang  sempit  dalam  relasi  kuasa  dan  budaya  patriarki membuat kaum laki-laki melegalkan tindakan semena-mena terhadap kaum perempuan. Maka  dari  itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  bermaksud  mengkaji  secara mendalam dan menjelaskan perihal relasi kuasa dan budaya patriarki dengan judul penelitian.
Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  ditelaah  yakni:  1.  Bagaimanakah  pengaruh sistem Relasi Kuasa dan Patriarki dan kaitannya dengan Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan  Tinggi  dalam  perumusan  dan  kebijakan  perumusan  Permendikbud  No.  30 tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi? 2. Bagaimanakah perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Fenomena Kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi  dikaitkan  dengan  Permendikbud  No.  30  tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?  Sementara  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  1.  Untuk  mengkaji  dan menganalisis  sistem  pengaruh  sistem  Relasi  Kuasa  dan  Patriarki  dan  kaitannya  dengan Fenomena  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi  dalam  perumusan  dan  kebijakan perumusan  Permendikbud  No.  30  tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 2. Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dikaitkan  dengan  Permendikbud  No.  30  tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

## 2. Metode
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  membahas  rumusan  masalah tersebut  adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  metode  Penelitian Hukum  Normatif,  Sementara  itu  ditinjau  dari  sifatnya,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis  (Admiral, 2021). Deskriptif analitis yakni penelitian yang bermaksud untuk dapat memberikan gambaran dan uraian terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat rangkuman yang berlaku untuk  umum.  Setelah  data  didapat  serta  telah  terkumpulkan  dengan  utuh  baik  data primer  maupun  data  sekunder,  maka  data  dapat  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis secara  kualitatif  adalah  analisis  dengan  cara  menggambarkan/  mendeteksikan, selanjutnya membandingkan antara data dengan aturan perundang-undangan dan juga pendapat  para  pakar  hukum.  Tahapan  analisis  dimulai  dari  pengumpulan  data, pengolahan data dan terakhir penyajian data (Admiral, 2021).

## 3. Pembahasan
A. Pengaruh  Relasi  Kuasa  dan  Patriarki  dan  kaitannya  dengan  Fenomena  Kekerasan Seksual  di  Perguruan  Tinggi  dalam  perumusan  dan  kebijakan  perumusan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
Budaya patriarki telah tertanam dalam prinsip masyarakat Indonesia, dimana pada akhirnya hanya menimbulkan dan mengakibatkan pelemahan akan derajat perempuan dan  semakin  menguatkan  derajat  laki-laki.  Jika  budaya  patriarki  terus  menerus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, maka istilah toxic masculinity tidak akan pernah bisa dihilangkan. Kata patriarki sendiri berasal dan bermula dari suatu pengertian sempit yang  merujuk  pada  sistem  yang  secara  historis  berasal  dari  hukum  Yunani  dan  juga Romawi,  dimana  disana  kepala  rumah  tangga  adalah  seorang  laki-laki  yang  memiliki kekuasaan hukum maupun ekonomi yang mutlak atas seluruh anggota keluarga termasuk juga  para  budak  yang  menjadi  tanggungannya.  Lalu  kata  patriarki  mulai  digunakan  di seluruh  tempat  untuk  menggambarkan  kondisi  dimana  laki-laki  mendominasi  atas perempuan  dan  pada  dasarnya  perempuan  akan  tersingkirkan  atau  terabaikan  dan terlihat  lemah  (Rifa’at,  2019).  Pada  kenyataannya  budaya  patriarki  sangat  tidak menguntungkan bagi perempuan, maka dari itu dalam Pasal 1 ayat 3 juga Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM menjelaskan  bahwa  diskriminasi
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Lalu aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum (Kania, 2019).
Perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan maka realitas jasmani dan mental  psikologisnya  terhadap  daya  aktualisasi  tidak  akan  dapat  mampu  merespon lingkungannya.  Aktualisasi  dirinya  terdegradasi,  sehingga  harga  diri  jatuh  dan  jiwa tertekan.  Kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan  melingkupi  kekerasan  fisik,  psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya (Mulkan, 2002).
Michle Foucault menyatakan ada empat diskursus yang membahayakan, pertama politik  (kekuasaan),  kedua  Hasrat  (seksualitas),  ketiga  kegilaan,  dan  keempat  apa  yang dianggap  palsu  atau  benar  (Lubis,  2016).  Dari  empat  diskursus  tersebut  Hasrat (seksualitas)  menjadi  salah  satu  diskursus  yang  mebahayakan  apabila  telah  menyusup dalam dunia pendidikan. Setelah sebelumnya kita telah sama-sama mengetahui bahwa dalam  dunia  pendidikan  juga  telah  terjadi  diskursus  yang  pertama  yakni  politik (kekuasaan). Fenomena yang dapat kita lihat belakangan ini adanya dua diskursus yang nampak dalam dunia pendidikan berkolaborasi memainkan relasi kuasa atas kepentingan dan hasratnya.
Manifestasi lain dari pembedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola  relasi  kuasa  yang  timpang.  Relasi  kekuasan  yang  timpang  ini  menjadi  akar  dari adanya  pemaksaan  satu  kehendak  dari  seseorang  kepada  orang  lain,  atau  dari sekelompok atau institusi kepada keompok lain (Budiarjo, 1984). Unsur paksaan itu bisa dilakukan secara terang-terangan oleh satu atau beberapa kelompok atau institusi. Unsur paksaan  ini  terwujud  pula  dalam  beragam  bentuk  kekerasan.  Oleh  karena  itu  dikenal istilah  kekerasan  berbasis  gender,  yaitu  kekerasan  yang  secara  spesifik  dialami  oleh perempuan  karena  adanya  relasi  gender  dan  relasi  kuasa  yang  tidak  setara  (Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1995).
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kekerasan seksual identik dengan kekuasaan dan segala sesuatu yang unggul laki- laki atau pelaku kekerasan seksual ini kerap kali memanfaatkan relasi kuasanya, menurut Foucault berdasarkan teorinya yakni relasi kuasa yang diartikan sebagai “kekuasaan tidak dapat  dipisahkan  dari  pengetahuan,  karena  dengan  adanya  kekuasaan  akan menghasilkan  pengetahuan  dan  pengetahuan  akan  dibentuk  oleh  kekuasaan”,  artinya terdapat relasi dinamis diantara kekuasaan dan juga pengetahuan (Rohmaniyah, 2017). Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan bahwa relasi kuasa adalah  suatu  relasi  yang  bersifat  hierarkis,  ketidaksetaraan  dan/atau  ketergantungan sebuah  status  sosial,  budaya,  pengetahuan/  pendidikan  dan/atau  ekonomi  yang  akan menimbulkan  kekuasaan  pada  salah  satu  pihak  terhadap  pihak  lainnya  dalam  konteks relasi  antar  gender  sehingga  merugikan  salah  satu  pihak  yang  memiliki  posisi  lebih rendah.  Terdapat  2  (dua)  unsur  penting  dalam  relasi  kuasa  yang  disebutkan  sebagai berikut:
1. Sifat  Hierarkis,  yang  meliputi  posisi  antar  individu  yang  lebih  rendah  atau bahkan lebih tinggi dalam suatu kelompok maupun tanpa kelompok
2. Sifat  Ketergantungan,  yang  artinya  salah  satu  pihak  akan  bergantung  pada pihak lainnya karena status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan, ekonomi (Waruwu, 2023).
Kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  adalah  kejahatan  terhadap  perempuan yang paling buruk dan terus berlangsung. Kekerasan seksual terhadap perempuan, bukan hanya  karena  perempuan  mengandung  jenis  kelamin  sebagai  perempuan,  tetapi  juga terkait dengan relasi gender perempuan dan laki-laki yang tidak lepas dari relasi kuasa (Palulungan, 2020).
Relasi  kuasa  yang  tidak  seimbang  yang  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya  kekerasan  seksual  di  mana  pasca  kejadian,  umumnya  korban  merasa  takut, malu,  memilih  bungkam  hingga  tidak  ingin  memberitahukan  orang  terdekat  dan  tidak ingin melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum atas peristiwa yang dialaminya.
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Hal ini lantaran banyaknya problematika yang timbul akibat dari kasus kekerasan seksual ini.  Pertama,  pelaku  diketahui  adalah  seseorang  yang  memiliki  “ power ”  (kekuatan), kekuasaan, jabatan yang disegani, hingga memiliki uang yang membuat dirinya berada di ekonomi  kelas  atas,  sehingga  korban  tidak  berani  menyampaikan  kebenaran  atas peristiwa yang menimpanya karena korban berada di posisi yang lemah dan berbanding terbalik dengan pelaku. Korban beranggapakan bahwa tidak adanya kekuatan, kekuasaan dan kekayaan akan menyebabkan suaranya tidak didengar oleh “orang sekitar” dan justru akan menjadi bumerang bagi dirinya karena akan diancam dan diintimidasi oleh pelaku.
Ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku biasanya dengan melaporkan balik korban atas dalih pencemaran nama baik. Kedua , mulai dari kesulitan korban untuk mengungkapkan  kasus  kekerasan  seksual  karena  adanya  ancaman  pencemaran  nama baik. Ketiga , perihal alat bukti yang secara legal normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa minimal harus terdapat 2 (dua) buah alat bukti,  sementara  itu  dalam  kasus  kekerasan  seksual  umumnya  terjadi  dalam  ruang lingkup  yang  tertutup  yang  jauh  dari  keramaian  dan  hanya  ada  korban  dan  pelaku. Keempat , korban kerap disalahkan dan dianggap sebagai pihak yang memancing pelaku untuk melakukan perbuatan pidana dengan merayu atau menarik hasrat pelaku secara seksual  sehinga  timbul  niat  jahat  pelaku  untuk  melancarkan  aksi  kekerasan  seksual terhadap korban. Kelima , korban kerap mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat pemeriksaan  dan  bahkan  pada  saat  proses  pemeriksaan  berlangsung  korban  merasa diintimidasi.
Kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  perguruan  tinggi  menjadi permasalahan  yang  sangat  serius,  mengingat  maraknya  kasus  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  lingkungan  perguruan  tinggi  ini  merupakan  gejala  sosial  dan  kembali menyadarkan  banyak  pihak  bahwa  adanya  penyalahgunaan  dan  penyimpangan  kuasa, dimana  seseorang  yang  memiliki  posisi  dan  atau  kuasa  yang  lebih  tinggi  telah memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi dan atau kuasanya lebih rendah. Sebut saja beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
negeri yang ada di Riau dan Palembang. Dalam dua kasus tersebut dilakukan oleh seorang oknum dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pejabat perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang berkepentingan untuk melakukan bimbingan dan atau untuk meminta tanda tangan sebagai syarat administrasi mengikuti yudisium dan wisuda. Adanya relasi kuasa inilah yang membuka celah untuk seorang oknum melakukan tindakan yang amoral atas dasar memperturuti hasrat seksualitasnya.
Kronologi  singkat  atas  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Riau  yang  dialami oleh  seorang  mahasiswa  yang  hendak  melakukan  bimbingan  terhadap  dosen pembimbingnya, mendapat perlakuan yang mengarah kepada kekerasan seksual ketika melakukan  proses  bimbingan.  Kasus  ini  pun  pada  akhirnya  menempatkan  dosen pembimbing tersebut sebagai tersangka dan kasus berhasil berlanjut ke ranah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Akan tetapi, kasus ini berakhir karena Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus  perkara  tersebut  dengan  membebaskan  terdakwa  dari  tuntutan.  Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan salah satu alasan bahwa tidak cukup kuatnya bukti atas perbuatan pidana tersebut (Wiarti, 2022).
Berbicara  mengenai  alat  bukti,  memerlukan  penalaran  hakim.  Penalaran  hakim terhadap  pemeriksaan  alat  bukti  sangat  menentukan  akhir  suatu  putusan  dalam mengadili  perkara  pidana,  baik  perkara  yang  didakwakan  Penuntut  Umum  yang merupakan  perkara  tindak  pidana  umum  seperti  tindak  pidana  kekerasan  seksual maupun  tindak  pidana  khusus.  Dalam  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana  yakni  Undang- Undang Nomor 8 Tahun  1981 telah menentukan beberapa jenis alat bukti dan barang bukti yang menjadi objek penalaran hakim dalam pemeriksaan dan menentukan putusan terhadap  terdakwa.  Ada  5  (lima)  jenis  alat  bukti  yang  diakui  dalam  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  berdasar  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  yaitu  keterangan  saksi,  ahli, surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Dari  jenis  alat  bukti  ini  untuk  menentukan keyakinan  hakim  terhadap  pembuktian  Menurut  Eddy  O.S.  Heariej  ada  empat  teori pembuktian, yakni positief wettelijk bewiistheorie, conviction intime, conviction raisonee,
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
dan negatief wettelijk bewijstheorie (Hiariej, 2012). Teori pembuktian berdasar Pasal 183 KUHAP lebih cenderung mengikuti corak negatief wettelijk bewijstheorie (Hiariej, 2012).
Dari hasil pemeriksaan hubungan kausal alat bukti dan barang bukti terhadap tindak pidana, penalaran hakim sangat berperan untuk mencari postulat tindak pidana dengan cara menterjemahkan hubungan kausal alat bukti yang diperiksa di persidangan. Postulat tersebut menurut Hamberto Avila merupakan norma yang memandu penerapan norma yang  diperuntukan  pada  penalar,  sehingga  postulat  itu  dibagi  menjadi  postulat hermeneutik dan postulat aplikatif/normatif. Humberto Avila menyatakan: “ In Law, there are  hermeneutic  postulates,  whose  use  is  required  to  aninternal  and  abstract understanding  of  the  legal  order,  and  which  may  support  different  alternatives  of normative application ” (Avila, 2017).
Agar dapat menemukan postulat yang dirumuskan norma tindak pidana, maka ada beberapa langkah-langkah pemeriksaan kausa pembuktian dalam menentukan putusan bebas. Menurut Kenneth J. Vandevelde langkah-langkah yang dilakukan hakim tersebut yakni (Vandevelde, 2011):
1. Identify the applicable sources of law;
2. Analyze these sources of law to determine the applicable rules of law and the policies underlying those rules;
3. Synthesize  the  applicable  rules  of  law  into  a  coherent  structure  in  which  the more specific rules are grouped under the more general;
4. Research the available facts;
5. Apply the structure of rules to the facts to ascertain the rights or duties created by the facts, using the policies underlying the rules to resolve difficult cases.
Menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Putusan  bebas  yang  ditentukan  hakim  dalam  musyawarah  tersebut,  didasarkan
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
keyakinan dengan bertolak pada kurangnya syarat alat bukti yang ditentukan Pasal 183 KUHAP.
Ketentuan teoretik di atas, pada tataran praksis ditemukan diskrepansi ideal dalam penerapan  konsepsi  tentang  penalaran  hakim  dan  pembuktian  untuk  menentukan putusan bebas. Putusan bebas hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi  di  perguruan  tinggi  yang  diteliti,  merupakan  suatu  putusan  yang  unik  karena penalaran hakim dalam pembuktian terkonsentrasi pada testimoni keterangan para saksi.
Perihal kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi di Riau terdapat pada Putusan Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr. Menariknya Putusan Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr ini perlunya dilakukan penelitian, karena putusan bebas yang dilakukan  hakim  hanya  berpegang  pada  alat  bukti  testimoni  minimum.  Majelis  hakim mengabaikan tiga alat bukti validasi saintifik ahli yang merupakan alat bukti sah. Ada 3 (tiga) alat bukti ahli yakni poligraf, spikiater dan spsikolog, dan alat bukti surat elektronik yang  menjadi  alat  bukti  kunci  menguatkan  keterangan  korban  dan  sebagai  antinomi pengingkaran terdakwa (Musa, 2023).
Dengan sedemikian sulitnya pembuktian dalam hal tindak pidana perbuatan cabul atau pun pelecehan seksual, disebabkan jenis kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP yang  lingkupnya  sedemikian  sempit.  Pembatasan  kategori  perbuatan  yang  bersifat restriktif  perumusannya  pada  norma,  dalam  praktik  penegakan  hukum  perbuatan tersebut  menjadi  sulit  untuk  dibuktikan.  Sentral  pembuktian  yang  penentukan pertimbangan  majelis  hakim,  selain  keterangan  para  saksi  dalam  perkara  ini  hakim mengenyampingkan  alat  bukti  keterangan  para  ahli.  Implikasi  dari  pengenyampingan bukti saintifik tersebut berpengaruh terhadap putusan (Musa, 2023).
Bukti  ketimpangan  relasi  kuasa  lainnya  adalah  pemerkosaan  yang  dilakukan seorang  demisioner  organisasi  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  di  salah  satu  universitas terhadap 3 (tiga) mahasiswa baru (maba) yang juga mengikuti rekrutmen pada organisasi tersebut, bahkan salah satu korban mengaku di rudapaksa oleh si pelaku, dimana korban
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
mengaku  bahwa  pelaku  memaksa  korban  berhubungan  saat  korban  dalam  masa menstruasi  (Aulia,  2022).  Kasus  tersebut  adalah  bukti  bahwa  seseorang  dengan  kuasa penuh atau seseorang yang memiliki posisi lebih unggul akan lebih bebas melakukan hal apapun,  sekalipun  itu  adalah  hal  yang  negatif  dan  bahkan  merugikan  pihak  lain  juga mengganggu kondisi pihak lain baik fisik maupun psikis.
Kasus  di  atas  dapat  menjadi  contoh  bahwa  bagaimana  cara  relasi  kuasa  bekerja, bagaimana  pengaruh  relasi  kuasa  dapat  menimbulkan  hasil  yang  berbeda  dan  dapat merugikan korban. Apabila pelaku kekerasan seksual memiliki kedudukan atau kekuasaan lebih  tinggi,  maka  korban  akan  menjadi  pasif,  bungkam,  kebingungan,  dan  terpaksa memendam  penderitaan  yang  dialaminya  hingga  dirinya  mengalami  depresi  atau gangguan psikologis. Merujuk apa yang disampaikan oleh Christoper Kilmartin (Kilmartin, 2001), dalam bukunya yang berjudul “ Sexual Assault in Context: Teaching College Men about Gender ” dalam buku tersebut menjelaskan bahwa banyak kasus kekerasan seksual bukanlah  hasil  dari  kesalahpahaman  atau  kekeliruan  antara  kedua  belah  pihak,  bukan juga karena unsur ketidaksengajaan, khilaf atau pun terjadi tiba-tiba melaikan kekerasan seksual  tersebut  terjadi  karena  adanya  unsur  perencanaan  dan  hal  tersebut  dilakukan secara  sadar  oleh  pelaku  yang  mempunyai  kuasa,  kesempatan  dan  membaca  terkait situasi  korbannya.  Bahkan  sampai  pada  pelaku  mengetahui  dan  menganggap  korban tidak  akan  menolak  atau  pun  bercerita  ke  orang  lain  atas  kejadian  yang  dialaminya. Bahkan pelaku tersebut tak segan melontarkan ancaman atau pun intimidasi jika korban berniat melaporkan kejadian tersebut.
Jika  dikaitkan  pada  lingkungan  perguruan  tinggi,  tenaga  pendidik  (rektor,  dekan, dosen, dan lainnya) mempunyai potensi besar agar dapat memanfaatkan wewenangnya untuk  melakukan  kekerasan  seksual  pada  saat  melaksanakan  pembelajaran.  Dalam melihat kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana relasi kekuasaan yang terbangun oleh Dosen dan Mahasiswa dapat melihat keterhubungan antara kekerasan dengan  cara  mahasiswa  menanggapi  kekerasan  yang  terjalin  antar  keduanya.  Posisi dosen dan sivitas akademika lain seperti dekan, ketua prodi, rektor dan jabatan sivitas
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
akademika  lainnya  yang  memiliki  kedudukan  penting  dan  relasi  kuasa  yang  memiliki “ power ”  besar  terutama  dalam  hal  keberlangsungan  Perguruan  Tinggi,  yang  menjadi alasan dari banyaknya kasus yang tidak terungkap karena ketidakmampuan korban dalam menunjukkan posisinya yang tertindas. Selain itu, fenomena kekerasan seksual di wilayah Perguruan Tinggi sudah menjadi rahasia umum, namun kasus tidak pernah terselesaikan atau minimal terjadinya konsensus dari peristiwa yang telah terjadi.
Menurut  pandangan  Foucoult  yang  menyatakan  bahwa  kekuatan  tidak  terbatas pada  lingkungan  namun  bebas  terjadi  di  mana  pun,  hanya  saja,  peran  dosen  dan mahasiswa  tidak  hanya  sebatas  hubungan  di  lingkaran  Perguruan  Tinggi,  tetapi  masih melekat  bagi  kedua  saat  berada  di  luar  Perguruan  Tinggi.  Melekatnya  peran  tersebut menjadi  alasan  kenapa  kekerasan  sering  kali  terjadi  di  luar  Perguruan  Tinggi  sebagai wilayah yang bebas dari lingkungan akademik, tetapi tetap melanggengkan peran relasi kuasa ini. Hal ini lalu membuat banyak kasus kekerasan seksual yang kemudian dilakukan oknum  dosen  kepada  mahasiswa  di  luar  wilayah  Perguruan  Tinggi  karena  hubungan keduanya  sudah  tidak  terikat  oleh  aturan  dan  regulasi  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi. Hubungan seperti ini dapat menjadi tameng bagi pelaku kekerasan apabila kasus tersebut terekspos oleh public (Khafsoh, 2021). Kerentanan ini tidak banyak disadari oleh korban sehingga tidak dapat dijadikan faktor untuk membela diri.
Sebagaimana yang dikatakan Foucoult bahwa kekuasaan selalu berubah menurut pada kondisi dan konteksnya. Hubungan relasi kuasa yang terjadi seperti halnya dosen pada  mahasiswa,  kakak  tingkat  pada  adik  tingkat  bahkan  tenaga  kependidikan  kepada mahasiswa memiliki hubungan atas bawah sehingga ada kemungkinan salah satu pihak memanfaatkan  relasi  kuasanya.  Hal  ini  menurut  cara  pandang  Foucoult  tidak  hanya terbatas pada ruang yang mengikat struktur seperti hanya di Perguruan Tinggi, namun keluar dari Perguruan Tinggi tetap memiliki pengaruhnya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim telah menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan yang terbit pada 31 Agustus itu mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual (PPKS)
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
di  lingkungan  perguruan  tinggi.  Salah  satu  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  itu yakni  terkait  ketimpangan  relasi  kuasa  penyebab  kekerasan  seksual  di  lingkungan Perguruan  Tinggi.  Pasal  1  Permendikbud  Ristek  Nomor  30  Tahun  2021  menyatakan bahwa:  “kekera san  seksual  adalah  setiap  perbuatan  merendahkan,  menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan  relasi  kuasa  dan/atau  gender,  yang  berakibat  atau  dapat  berakibat penderitaan  psikis  dan/atau  fisik  termasuk  yang  mengganggu  kesehatan  reproduksi seseorang  dan  hilang  kesempatan  melaksanakan  pendidikan  tinggi  dengan  aman  dan optimal” (Maharani, 2023) .
Permendikbud No. 30 Tahun  2021 pada  Pasal 10 terdapat kewajiban yang harus dijalankan oleh Perguruan Tinggi  dalam menangani kasus keekrasan seksual yakni:
“Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:
a. pendampingan;
b. pelindungan;
c. pengenaan sanksi administratif; dan
d. pemulihan Korban.”
Pasal 12 ayat (2) memberikan penjelasan perihal hak-hak dan pelayana n apa daja yang diterima oleh korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, yakni berupa:
a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
b. jaminan  keberlanjutan  pekerjaan  sebagai  Pendidik  dan/atau  Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau  keberulangan  Kekerasan  Seksual  dalam  bentuk  memfasilitasi  pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
e. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
f. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
g. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
Menurut  analisa  penulis,  Pasal  ini  seakan  menegaskan  bahwa  relasi  kuasa  dan patriarki  tidak  berpengaruh  atas  hak-hak  dan  pelayanan  yang  harus  diterima  korban meski ia berada dalam posisi yang lemah. Menyoroti huruf c pada Pasal ini yang menjamin perlindung an bagi korban dari “ ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan  Kekerasan  Seksual  dalam  bentuk  memfasilitasi  pelaporan  terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum ”. Maka, Pasal ini memberikan penjelasan  bahwa  korban  yang  melapor  atas  kekerasan  seksual  yang  di  alaminya  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  memperoleh  jaminan  perlindungan  dari  segala  bentuk ancaman  dari  siapapun.  Sehingga  korban  bebas  untuk  mengajukan  laporan  dan  tetap merasa aman. Selain itu, identitas kobran juga dirahasiakan, hal ini untuk menghindari kemungkinan  adanya  pihak  yang  hendak  mengintervensi  dengan  berusaha  untuk mengintimidasi  dan  mengancam  korban  agar  kasus  tidak  menjadi  topik  pembicaraan. Sehingga nama baik dan jabatan pelaku tetap terjaga.
Pasal  3  Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  menegaslkan  bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip: “keadilan dan  kesetaraan  gender”.  M aknanya,  adanya  kesetaraan  antara  gender  laki-laki  dan perempuan  dapat  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  di  Perguruan  Tinggi.  Hal  ini karena tidak adanya gender yang mendominasi, seperti laki-laki berkuasa dan dianggap sebagai gender yang kuat dan ditakuti. Sebaliknya gender perempuan adalah gender yang terbelakang,  lemah  dan  penakut.  Keadilan  dan  kesetaraan  gender  ini  tujuannya  agar menciptakan  lingkungan  Perguruan  Tinggi  yang  kondusif,  aman  dan  nyaman  untuk ditempati bersama baik oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pasal ini menegaskan bahwa  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diciptakan untuk memberi rasa aman pada perempuan dari pengaruh relasi kuasa dan juga budaya patriarki yang selama ini
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
dijunjung tinggi oleh kaum laki-laki dan telah menjadi stigma yang melekat dalam nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural.
Ide pemikiran teori Sobural berpijak pada pemahaman akan pentingnya pengkajian kriminologi  a  la  Indonesia.  J.E.  Sahetapy  menjelaskan  arti  penting  pemikiran  Sobural “karena pengkajian itu berlatar belakang pelbagai disiplin dan pula karena ‘outlook’ dan ideologi  yang  berbeda  dari  sekian  banyak  ahli,  maka  dapatlah  dimengerti jika  persepsi tentang apa yang dinamakan kejahatan itu tidaklah sama” (Sahetapy, 2005).
J.E.  Sahetapy  memberikan  gambaran  bahwa  kejahatan  merupakan  abstraksi mental yang tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat dimana kejahatan tersebut muncul,  karena  melibatkan  nilai  sosial,  aspek  budaya  dan  faktor  structural  (Sahetapy, 1992).  Teori  Sobural  tidak  melepaskan  pemahaman  akan  terjadinya  kejahatan  dari konteks kejahatan tersebut dipahami. Tiga proposisi yang terdapat dalam teori Sobural antara lain Pertama, tiap masyarakat selalu memiliki skala nilai sosial menyangkut nilai- nilai  agama,  budaya  dan  sosial.  Apabila  norma  sosial  itu  kuat  dan  kokoh  maka  tidak diperlukan  sanksi  sekuler;  Kedua,  kepatuhan  dalam  korelasi  kontekstualisasi  realitas sosial,  dan  Ketiga,  pemahaman  reflektif  atas  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk ciptaan  Tuhan.  Ketiga  proposisi  tersebut  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  kontribusi pemikiran  teori  kriminologi  sebelumnya.  Selain  itu,  berdasakan  teori  kontrol  sosial  ini maka  J.E.  Sahetapy  menyetujui  bahwa  untuk  memberlakukan  nilai  yang  baik  harus diupayakan  dalam  berbagai  macam  cara  yang  tersistematisasi  dalam  pendidikan  dan penanggulangan perbuatan yang dinilai melanggar (Sahetapy, 1983).
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  dipandang  sebagai  pintu  awal kemenangan  para  korban  kekerasan  seksual  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  karena memberikan sudut pandang yang komprehensif dan berpihak pada para korban. Mulai dari definisi kekerasan seksual yang menyoroti pengaruh relasi kuasa dan budaya sebagai penyebab utama dari kasus kekerasan seksual, memiliki jaminan hak untuk korban tanpa terkecuali  dalam  prinsip  penanganan  kekerasan  seksual,  bentuk-bentuk  kekerasan
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
seksual, hingga perintah untuk pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  Pasal  7  juga  mengatur  bahwa  yaitu: “Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi”:
a. “Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
1) di luar area kampus;
2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
3) untuk  kepentingan  lain  selain  proses  pembelajaran,  tanpa  persetujuan kepala/ketua program studi.
4) atau ketua jurusan; dan”
b. “Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Dengan demikian pasal tersebut  mengatur  pencegahan  kekerasan  seksual  oleh  guru  dan  siswa.
Dengan  adanya  Permendikbud  No  30  Tahun  2021  perguruan  tinggi  tidak memiliki alasan untuk tidak mencegah dan menang ani kekerasan seksual.”
Target  kekuasaan  kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi  kebanyakan adalah mereka yang lemah secara kekuasaan. Dalam beberapa kasus, kebanyakan korban adalah  laki-laki  yang  mana  secara  fisik memiliki  kekuatan  lebih  besar  sehingga mampu lebih  berkuasa  ketika  melakukan  tindakan  kekerasan  seksual.  Selain  itu,  kasus  lainnya menunjukkan bahwa pelaku adalah dosen dan korban adalah mahasiswa sehingga secara struktural memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan korban. Hal ini tentu menjadi suatu  faktor  mengapa  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  lingkungan perguruan tinggi dapat memakan korban seorang perempuan (Elindawati, 2021).
Foucoult berpandangan bahwa kekuasaan terjalin atas dasar kesengajaan. Serupa dengan  aturan-aturan  yang  mendukung  adanya  kekuasaan.  Misalnya  praktik  sopan santun bagi dosen oleh mahasiswa, aturan perihal tata cara mengirim pesan yang sesuai
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
dengan tata krama dan adab yang merupakan dasar hubungan sosial merupakan pondasi dalam kelancaran hubungan sosial antara mahasiswa dengan dosen. Namun, posisi dosen yang  dianggap  sebagai  peran  untuk  melanggengkan  nilai  juga  sebenarnya  diikat  oleh budaya  itu  sendiri.  Nilai  dan  Norma  ini  menjadi  pengikat  dari  tingkah  dan  laku  dalam berinteraksi dengan mahasiswa.
Tidak  hanya  antara  mahasiswa  dengan  dosen,  namun  juga  antara  senior  dengan junior  dalam  perguruan  tinggi.  Mahasiswa  yang  berada  di  posisi  yang  lebih  lemah daripada  dosen  dan  lebih  rendah  daripada  seniornya,  menyebabkan  dirinya  berada  di posisi takut melawan aksi kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh dosen, senior, atau pun pejabat perguruan tinggi lainnya. Hal ini karena mahasiswa cenderung memikirkan nasib perkuliahan dan menjaga dirinya dari pandangan orang-orang yang tidak percaya terhadap  penderitaan  yang  dialaminya.  Mahasiswa  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual  merasa  takut  berhadapan  dengan  sivitas  akademika  yang  memiliki  “pengaruh” atau “kekuasaan”, apa lagi korban larut dalam stigma bahwa perempuan adalah kaum yang  lemah.  Sehingga  tidak  memiliki  keberanian  untuk  melawan  pelaku  yang  memiliki kekuasaan/  pengaruh  dan  merupakan  kaum  laki-laki  yang  dianggap  kuat  tersebut. Namun, ada juga mahasiswa yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan fakta atas perlakuan  kekerasan  seksual  yang  diterimanya  ke  ranah  publik.  Kendati  demikian,  ia justru mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pelaku yang memiliki “pengaruh” dan “kekuasaan”  tersebut”.  Tidak  jarang  juga,  pihak  perguruan  tinggi yang  mengetahui permasalahan  ini  justru  seakan  memaksa  mahasiswa  untuk  bungkam  demi  menjaga nama baik Perguruan Tinggi. Jika pelanggaran terjadi maka ada hal yang dipertaruhkan yakni  harga  diri  dan  kariernya  yang  bagi  sebagian  Perguruan  Tinggi  kasus  kekerasan seksual dikategorikan sebagai kasus yang besar.
B. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi  dikaitkan  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Kebudayaan  dan  Teknologi
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Republik  Indonesia  Nomor  30  tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
Undang-Undang  Dasar  1945  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Setidaknya ada dua Pasal yang relevan dalam kontek  kekerasan sesual.  Partama  Pasal  28  B  ayat  (2)  “Setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi”.  Kedua,  Pasal  28  G  ayat  (1)  “Setiap  orang  berhak  atas perlindungan  diri  prbadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di bawah kekuasaannya, serta berhak atas atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ayat (2) “Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  d ari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat  martabat  manusia  dan  berhak  memperoleh  suaka  politik  dari  negara  lain.” Berdasarkan  ketentuan  ini  dipahami  bahwa  bahwa  sesungguhnya  tindakan  kekerasan seksual  terhadap  individu  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  yang sungguh prinsip. Konsep HAM sendiri muncul dalam rangka mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh.
Perlindungan terhadap korban dari kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan HAM  seharusnya  dilakukan  oleh  negara.  Negara  dapat  mengupayakannya  melalui perlindungan hukum baik dalam bentuk formulasi aturan hukum atau lebih lanjut pada tahap  implementasi  hukum  itu  sendiri.  Pada  tahap  formulasi  perlindungan  dapat dilakukan  dengan  menetapkan  hak-hak  tertentu  bagi  korban  guna  menjamin kepentingannya.  Dapat  juga  dalam  bentuk  penetapan  lembaga  yang  berfungsi memaksimalkan perlindungan dalam bentuk psikis atau fisik kepada korban. Berikutnya pada  tahapan  implementasi  perlindungan  dapat  dilakukan  dengan  menyediakan kemudahan bagi korban dalam mengakses berbagai hak yang dimiliki. Pada permulaan, pelaporan bagi korban betul-betul dijamin sehingga mampu memberikan perlingungan maksimal. Begitu pula pada saat penanganan perkara bilamana proses hukum berlanjut dilaksanakan  dengan  menjamin  keamanan  bagi  korban.  Hubungan  antara  pelaku  yang
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
sering kali subordinat dengan korban mengakibatkan kerentanan dari intimidasi dan teror yang ditujukan kepada korban.
Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang. Terutama bagi perkara yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Artinya bahwa  baik  pelaku  maupun  korban  merupakan  sivitas  akademika  yang  hidup  dalam lembaga  administratif.  Menurut  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  (PPKS)  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi,  korban dikategorikan  sebagai  Sivitas  Akademika  yang  terdiri  dari  mahasiswa,  pendidik,  tenaga kependidikan, dan warga kampus.
Kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi  yang  dilakukan  oleh  sivitas akademika  merupakan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  yang  termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1) dan Ayat (2).  Maka  dari  itu,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan  ini  dikeluarkan  sebagai  salah  satu  upaya  pencegahan  dan  penanganan terhadap  marak  terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi.  Peraturan  ini merupakan terobosan untuk melindungi korban dari kekerasan seksual yang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dimana hukum internasional mengkategorikan kekerasan seksual sebagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat (Marhaen, 2023). The  Vienna  Declaration  on  Human  Rights 1993  pada  Pasal  18  dan  38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan penghambat kemajuannya serta  menghalanginya  menikmati  hak  asasi  dan  kebebasan,  yang  juga  menghambat tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki ( Kurniasih, 2007) .
Setidaknya ada tiga wilayah hukum yang dapat diajukan sebagai pendekatan dalam penangan  masalah  kekerasan  seksualitas  di  lingkungan  perguruan  tinggi.  Pertama,
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
mekanisme hukum administrasi yang berkaitan erat dengan posisi sebagai bagian sivitas akademika di perguruan tinggi. Mekanisme administrasi ini terlihat jelas serta terpayungi oleh  Permendikbudristek  No.  30  Tahun  2021.  Batang  tubuh  Permen  ini  terdiri  dari  9 (sembilan)  bab  dan  58  (lima  puluh  delapan)  pasal.  Kesembilan  bab  terdiri  dari  bab  I Ketentuan  Umum,  II  Pencegahan,  III  Penanganan,  IV  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  Seksual,  V  Mekanisme  Penanganan  Kekerasan  Seksual  oleh Satuan  Tugas,  VI  Pemeriksaan  Ulang,  VII  Hak  Korban  dan  Saksi,  VIII  Pemantauan  dan Evaluasi, dan IX Ketentuan Penutup.
Pasal  10  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi (Permendikbudristek)  Nomor  30  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa:
“Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:
a. Pendampingan;
b. Perlindungan;
c. Pengenaan sanksi administratif; dan
d. Pemulihan Korban.”
Secara prinsip karakter administratif Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dapat ditemukan  pada  Pasal  14  yang  mengatur  tentang  sanksi  administratif  yakni:  sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, atau sanksi administratif berat.
Sanksi administratif ringan berbentuk:
a) terguran tertulis, atau
b) pernyataan  permohonan  maaf  secara  tertulis  yang  dipublikasikan  di  internal Perguruan Tinggi atau media massa.
Sanksi administratif sedang berbentuk:
a) pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperroleh hak jabatan, atau
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
b) pengurangan  hak  sebagai  mahasiswa  yang  terdiri  dari  penundaan  mengikuti perkuliahan, pencabuatan beasiswa, atau pengurangan hak lain.
Sanksi administratif berat berbentuk:
a) pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, atau
b) pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga Perguruan Tinggi.
Selanjutnya dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi  (Permendikbudristek)  Nomor  30  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  Seksual  (PPKS)  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  menyebutkan bahwa:
“Pengenaan  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  tidak menyampingkan  pengenaan  sanksi  administratif  lain  dan  sanksi  pidana  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Fungsionalisasi hukum dalam penanganan kekerasan seksual bukan berarti tanpa persoalan. Setidaknya perbedaan cara pandang memungkinkan terjadi diskursus dalam pemaknaan  dari  hukum  itu.  Terlebih  apabila  rumusan  yang  terkandung  dalam  produk hukum  memang  tidak  memenuhi  prinsip lex  certa .  Apabila  demikian  maka  perbedaan interpretasi  sangat  mungkin  terjadi  dikalangan  publik.  Termasuk  dalam  kontek Permendikbudristek  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dari peraturan ini terdepat beberapa poin yang menjadi  bahan  diskusi  yaitu  Pasal  5  Ayat  (2)  yang  mengatur  kekerasan  seksual sebagaimana ketentuan ayat (1) meliputi:
1. huruf  b  yaitu  “memperlihatkan  alat  kelaminnya  dengan  sengaja  tanpa persetujuan korban;
2. huruf  f  yaitu  “mengambil,  merekam,  dan/atau  mengedarkan  foto  dan/atau rekaman  audio  dan/atau  visual  korban  yang  bernuansa  seksual  tanpa persetujuan korban;
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
3. huruf g yaitu “mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
4. huruf h yaitu “menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
5. huruh  l  yaitu  ‘menyentuh,  mengusap,  meraba,  memegang,  memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
6. huruf m yaitu “membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban”.
Berdasarkan keenam poin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menjadi perhatian publik  adalah  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”.  Pemaknaan  yang  diberikan  sebagian pihak bahwa frasa ini terkesan sebagai bentuk legalisasi terkhusus jika dimaknai secara kontrakdiksi yaitu jika mendapat mendapat persetujuan korban berarti tindakan tersebut dapat  dibenarkan.  Interpretasi  sebagaimana  yang  menimbulkan  polemik  tersebut menjadi  suatu  kewajaran  jika  perhatian  hanya  pada  redaksional  semata.  Sebab dimungkinkan dalam dunia hukum melakukan interpretasi akontrario yang melihat dari sisi  yang  berbeda  secara  diametral.  Akan  tetapi  harus  diingat  bahwa,  hukum  bekerja sebagai  suatu  sistem.  Ketentuan  satu  akan  didukung  dan  dipengaruhi  oleh  ketentuan yang lain. Artinya bahwa memaknai suatu rumusan suatu pasal harus mengkontekskan dengan peraturan lain yang terkait. Berikutnya hukum tidak hanya berdiri sebagai suatu formalitas  belaka.  Bahwa  di  sekeliling  hukum  ada  moral  yang  juga  harus  mendapat perhatian.  Keduanya  hidup  dalam  hubungan  yang  saling  melengkapi  sesuai  dengan karakteristinya masing-masing ( Hartono, 2022) .
Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021  telah  menjadi  panduan  penting  bagi pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi. Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021  berisi  peraturan-peraturan  yang  sifatnya teknis sehingga mudah untuk diaplikasikan. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling sistematis dan juga meluas, sehingga menjadi isu serius yang  harus  diupayakan  penyelesaiannya.  Oleh  sebab  itulah  Pemerintah  dalam Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021  membentuk  Satuan  Tugas  Penanganan
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kekerasan  Seksual  dengan  membentuk  panitia  seleksi  terlebih  dahulu.  Panitia  seleksi dipilih dengan ketat dengan jumlah tiga hingga tujuh orang. Panitia seleksi mempunyai tugas  untuk  menyusun  petunjuk  teknis  seleksi  anggota  Satuan  Tugas,  melaksanakan seleksi  Satuan  Tugas  selama  tiga  bulan,  dan  merekomendasikan anggota  Satuan  Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk segera dilantik.

## 4. Kesimpulan
Kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  perguruan  tinggi  menjadi  bukti penyimpangan kuasa dan budaya patriarki, dimana seseorang yang memiliki posisi dan atau kuasa yang lebih tinggi telah memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi dan  atau  kuasanya  lebih  rendah.  Pada  lingkungan  perguruan  tinggi,  tenaga  pendidik (rektor, dekan, dosen, dan lainnya) mempunyai potensi besar agar dapat memanfaatkan pengaruh relasi kuasa dan budaya patriarkinnya untuk melakukan kekerasan seksual pada saat  melaksanakan  pembelajaran.  Posisi  dosen  dan  sivitas  akademika  lainnya  yang memiliki  kedudukan  penting  dan  relasi  kuasa  yang  memiliki  “ power ”  besar  terutama dalam hal keberlangsungan Perguruan Tinggi, yang menjadi alasan dari banyaknya kasus yang  tidak  terungkap  karena  ketidakmampuan  korban  dalam  menunjukkan  posisinya yang  tertindas.  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  diciptakan  untuk memberi  rasa  aman  pada  perempuan  dari  pengaruh  relasi  kuasa  dan  juga  budaya patriarki  yang  selama  ini  dijunjung  tinggi  oleh  kaum  laki-laki  dan  telah  menjadi  stigma yang  melekat  dalam  nilai  sosial,  aspek  budaya  dan  faktor  struktural.  Permendikbud memberikan jaminan kepada korban atas “ ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku  atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya  ancaman  fisik  dan  nonfisik  kepada  aparat  penegak  hukum ”.  Selain  itu Permendikbud mengatur tentang “keadilan dan kesetaraan gender”. Hal ini menegaskan bahwa  relasi  kuasa  dan  patriarki tidak  dapat  menjadi  ancaman  terhadap  korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi .
Kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi  yang  dilakukan  oleh  sivitas akademika  merupakan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  yang  termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1) dan Ayat (2).  Maka  dari  itu,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan  ini  dikeluarkan  sebagai  salah  satu  upaya  pencegahan  dan  penanganan terhadap marak terjadinya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam Peraturan
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Menteri  ini  dimuat  mengenai  Pendampingan,  Perlindungan  dan  Pemulihan  terhadap korban. Selain itu juga memuat Sanksi administratif terhadap pelaku mulai dari tingakatan ringan  hingga  berat.  Dalam  Pasal  18    Peraturan  Menteri  ini  juga  disebutkan  bahwa “Pengen aan  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  tidak menyampingkan  pengenaan  sanksi  administratif  lain  dan  sanksi  pidana  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.  Artinya,  selain  dikenakan  sanksi  secara administratif terhadap pelaku juga berlaku sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana.

## 5. Daftar Pustaka
A. Buku
Admiral, dkk, Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.
Abdul Munir Mulkan, Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan , Sinergi Press, Yogyakarta, 2002.
Akhyar Yusuf Lubis, Postmoderenisme Teori dan Metode , Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
Christoper  Kilmartin, Sexual  Assault  in  Context:  Teaching  College  Men  About  Gender , Learning Publication, Inc Holmes Beach, 2001.
Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian , Erlangga, Jakarta, 2012.
Humberto Avila, Theory of Legal Principles , Springer, Dordrecht, 2007.
J.E. Sahetapy, Pisau Analisa Kriminologi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Juli 1983.
J .E. Sahetapy, 1992, Teori Kriminologi: Suatu Pengantar , Cetakan ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
J.E.  Sahetapy,  Elfina  L.  Sahetapy,  ed., Pisau  Analisis  Kriminologi ,  Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, 2005.
Kenneth  J.  Vandevelde, Thinking  Like  a  Lawyer:  An  Introduction  to  Legal  Reasoning , Westview Press, Philadelphia, 2011.
Lusia  Palulungan,  M.  Ghufran  H.  Kordi  K,  dan  Muhammad  Taufan  Ramli, Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender , Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Makassar, Cetakan Pertama: Februari 2020.
Miriam Budiarjo, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa , Sinar Harapan, Jakarta,
1984.
B. Jurnal
Dede Kania, Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (2015) 12 Jurnal Konstitusi .
Deding Ishak, Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan, AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.
Harjoni, Power dalam Kekerasan Seksual (Kajian Teori Michel Foucoult dan Johan Galtung), Jurnal Saree: Research in Gender Vol. 3 No. 2, Studies Desember 2021.
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Inayah Rohmaniyah, Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini, (2017) 16, Jurnal Musawa .
July  Wiarti,  Anomali  Perlindungan  Perempuan  dan  Putusan  Bebas  Kasus  Dugaan  Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Riau, Majalah AKLaMASI : Komunikasi Intelektual Beriman dan Beramal, Majalah 19 Edisi Juni 2022
M.  Musa,  July  Wiarti,  dan  Endri,  Matinya  Rule  Breaking:  Postulat  Penalaran  Hakim  dalam Memutus  Bebas  Perbuatan  Cabul  (Kajian  Putusan  Bebas  Perkara  No.46/Pid.B/2022/PN Pbr), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023.
Muhammad Rifa’at, Adiakarti Farid, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center, (2019) 14 Sawwa: Jurnal Studi Gender .
Nikmatullah,  Demi  Nama  Baik  Kampus  VS  Perlindungan  Korban  Kasus  Kekerasan  Seksual  di Kampus, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, No. 2 (2020).
Nur Afni Khafsoh dan Suhairi, Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender , Vol. 20, No. 1, 2021.
Rifki Elindawati, Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume: 15 No 2. Edisi Desember 2021.
Sonza Rahmanirwana Fushshilat dan Nurliana Cipta Apsari, Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat , Vol 7, No: 1 April 2020.
Sri  Endah  Kurniasih,  Perlindungan  dan  Penegakan  HAM  terhadap  Pelecehan  Seksual, Jurnal Universitas Airlangga , Jilid 20 (2007).
Sumintak  dan  Abdullah  Idi,  Analisis  Relasi  Kuasa  Michel  Foucault:  Studi  Kasus  Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 11, 1 (Juni, 2022).
Utami  Zahirah  Noviani,  Rifdah  Arifah  dan  Cecep  Sahadi  Hurnaedi.  Mengatasi  dan  Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, Jurnal penelitian dan PPM , No. 01 Vol. 05.

## C. Internet
Amira Ulayya Husna, “Maraknya Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, diakses dari
https://www.lentera24.com/2021/11/maraknya-kekerasan-seksual-di- perguruan.html?m=1 , pada 05 Juli 2022.
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Anandita Marwa Aulia, ‘Kronologi Singkat 3 Mahasiswi Jadi Korban Pemerkosaan Demisioner BEM’ (2022) diakses dari https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr- 323415907/kronologi-singkat-3-mahasiswi-jadi-korban-pemerkosaan-demisioner-bem- umy-rudapaksa-saat-haid , pada 31 Mei 2023.
Ariij Salsabil Alamsyah, “Maraknya Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi”, diakses dari https://www.kompasiana.com/ariijsalsabil/629ae07fd263454c0b7abca2/maraknya- pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi , pada 04 Juli 2022.
BBC News, “Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau: Terdakwa divonis bebas, Ndiem Makarim temui korban untuk proses sanksi administratif”, diakses dari
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705 , pada 05 Juli 2022.
Delpedro Marhaen, “Kekerasan Seksual Termasuk Pelanggaran HAM Berat”, diakse dari https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk- pelanggaran-ham-berat, pada 13 Juni 2023.
Fatma Dianita, “Maraknya Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus”, diakses dari https://www.kompasiana.com/fatmadianita/61e8efe74b660d02ae544732/maraknya- kasus-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus , pada 05 Juli 2022.
Gokli, “Pelaku Pelecehan Seksual di Politeknik Negeri Batam Diskorsing Satu Semester”, diakses dari http://m.batamtoday.com/berita164095-Pelaku-Pelecehan-Seksual-di-Politeknik- Negeri-Batam-Diskorsing-Satu-Semester.html.

## Muhammad Nadhif Achyansyah, “Menyoal Kasus Kekerasan Seksual Kampus dan Perubahan
Sistematis- Struktural”, diakses dari https://kumparan.com/achyansyah-nadhif/menyoal- kasus-kekerasan-seksual-kampus-dan-perubahan-sistematis-struktural-1xsmqa8RH6F , pada 05 Juli 2022.
Riki  Perdana  Raya  Waruwu,  “Menyelemai  Frasa  Relasi  Kuasa  Dalam  Kekerasan  Seksual”, https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan- seksualoleh--riki-perdana-raya-waruwu-lt5d59f78ee5f04  >  (2019)  diakses  pada  20  Mei 2023.
Tsarina  Maharani, “Tentang Relasi Kuasa  dalam  Kekerasan  Seksual  yang  Diatur  Permendikbud 30/2021”, diakses
dari
https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam- kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30 , pada 12 Juni 2023.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.