Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255

## Implikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sengketa Tanah di Kecamatan Batang Kuis
Yunita Permata Sari Siregar¹, Adlin Budhiawan²
Prodi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
yunitapermatasari298@gmail.com, adlinbudhiawan@uinsu.id

## ABSTRACT
Today, land disputes not only involve neighboring groups and other parties, but also involve confrontations with various federal authorities. North Sumatra Province is the second province in Indonesia most affected by land disputes, according to Hadi Tjahjanto, Minister of Land Affairs. East Java is the province that has the largest number of land disputes, so North Sumatra Province is the second most affected province. In 2020, there were five land disputes which  were  considered  to  be  hampering  development  in  North  Sumatra.  The  land  disputes include:  Former  PTPN  II  HGU  covering  an  area  of  5,8738  hectares;  HGU  Number 171/Simalingkar; HGU Number 92/Sei Mencirim; Land Conflict in Sarirejo; and construction of a sports arena which was previously still on land occupied by HGU PTPN II before it was built in Batang Kuis District. A descriptive approach was taken in the research conducted here. When referring to research, the words “descriptive research” refer to research that attempts to describe the conclusions of an investigation. The aim of this type of descriptive research is to provide an explanation,  description  and  validation  of  the  phenomenon  being  investigated.  The  research results show that in Batang Kuis District, the Systematic Land Registration Mechanism (PTSL) is implemented as a whole. Land registration in Indonesia is a form of land registration "Cadaster Rechts", namely a form of land registration that seeks to provide legal certainty and protection for holders of land rights. The interpretation of this land registration is in accordance with the provisions contained in Article 19 of the UUPA.
Keywords: complete systematic land registration, land disputes

## ABSTRAK
Pada  saat  ini,  sengketa  pertanahan  tidak  hanya  melibatkan  kelompok-kelompok tetangga dan pihak-pihak lain, namun juga melibatkan konfrontasi dengan berbagai otoritas federal. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi kedua di Indonesia yang paling terkena dampak  sengketa  pertanahan,  menurut  Hadi  Tjahjanto,  Menteri  Pertanahan.  Jawa  Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah sengketa pertanahan terbanyak, sehingga Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi kedua yang paling terkena dampaknya. Pada tahun 2020, terdapat  lima  sengketa  pertanahan  yang  dinilai  menghambat  pembangunan  di  Sumut. Sengketa  lahan  tersebut  antara  lain:  Eks  HGU  PTPN  II  seluas  5.8738  hektar;  HGU  Nomor 171/Simalingkar;  HGU  Nomor  92/Sei  Mencirim;  Konflik  Pertanahan  di  Sarirejo;  dan Pembangunan  Gelanggang  Olah  Raga  yang  sebelumnya  masih  berada  di  atas  lahan  yang ditempati HGU PTPN II sebelum dibangun di Kecamatan Batang Kuis. Pendekatan deskriptif diambil dalam penelitian yang dilakukan di sini. Jika mengacu pada penelitian, kata “penelitian deskriptif”  mengacu  pada  penelitian  yang  berupaya  menggambarkan  kesimpulan  suatu
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
penyelidikan. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan penjelasan, deskripsi,  dan  validasi  terhadap  fenomena  yang  sedang  diselidiki.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa di Kecamatan Batang Kuis, melaksanakan Mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) secara keseluruhan. Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan salah satu bentuk  pendaftaran  tanah  “ Rechts  kadaster ”,  yaitu  suatu  bentuk  pendaftaran  tanah  yang berupaya  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah. Penafsiran pendaftaran tanah ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 UUPA.
Kata Kunci: pendaftaran tanah sistematis lengkap, sengketa tanah

## PENDAHULUAN
Pada Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok- Pokok  Agraria  menyatakan  bahwa  “setiap  warga  negara  Indonesia,  tanpa memandang  jenis  kelamin,  mempunyai  kesempatan  yang  sama  bagi  dirinya  dan keluarganya untuk memperoleh hak atas tanah serta memperoleh manfaat dan hasil. "  Hal  ini  berlaku  untuk  pria  dan  wanita.  Terkait  dengan  skenario  ini,  pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memiliki tanah yang diakui secara sah oleh  pihak berwenang. Hal  ini sesuai dengan ketentuan undang- undang  yang  telah  ditetapkan 1 .  Saat  ini  tanah  tidak  hanya  dimanfaatkan  untuk keperluan  pertanian  saja,  namun  juga  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  gedung- gedung  atau  infrastruktur  yang  mempunyai  nilai  tinggi  jika  tiba  waktunya  untuk dijual  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Dampak  dari  hal  ini  sering  kali  adalah perebutan lahan.
Sengketa tanah bisa saja muncul karena berbagai sebab, termasuk perbedaan atau konflik nilai (budaya), variasi penafsiran mengenai fakta, data, atau gambaran obyektif mengenai kondisi pertanahan setempat (teknis), dan perbedaan atau konflik kepentingan atau Kesenjangan sistem kepemilikan ekonomi dan penguasaan tanah 2 . Dampak  konflik  pertanahan  tidak  hanya  mengakibatkan  hilangnya  harta  benda, namun di wilayah tertentu seringkali berujung pada hilangnya nyawa. Oleh karena itu perlu adanya kemajuan dalam bidang perencanaan dan peruntukan tanah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal jaminan kepastian hukum.
Pada  saat  ini,  sengketa  pertanahan  tidak  hanya  melibatkan  kelompok- kelompok tetangga dan pihak-pihak lain, namun juga melibatkan konfrontasi dengan berbagai  otoritas  federal.  Provinsi  Sumatera  Utara  merupakan  provinsi  kedua  di Indonesia yang paling terkena dampak sengketa pertanahan, menurut Hadi Tjahjanto, Menteri Pertanahan. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah sengketa pertanahan  terbanyak,  sehingga  Provinsi  Sumatera  Utara  menjadi  provinsi  kedua
1 Peratutan  Perundang-undangan:  Undang-undang  (UU)  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2 Maharani Nurdin. Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum POSITUM. Vol. 3 No. 2. Desember 2018, Hal 126-141. E-ISSN: 2541-7193
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
yang  paling  terkena  dampaknya. 3 Pada  tahun  2020,  terdapat  lima  sengketa pertanahan  yang  dinilai  menghambat  pembangunan  di  Sumut.  Sengketa  lahan tersebut  antara  lain:  Eks  HGU  PTPN  II  seluas  5.8738  hektar;  HGU  Nomor 171/Simalingkar; HGU Nomor 92/Sei Mencirim; Konflik Pertanahan di Sarirejo; dan Pembangunan Gelanggang Olah Raga yang sebelumnya masih berada di atas lahan yang  ditempati  HGU  PTPN  II  sebelum  dibangun  di  Kecamatan  Batang  Kuis. 4 Ketidaksepakatan  terhadap  putusan  Nomor:  52/Pdt.G/2020/PN.Lbp  merupakan salah  satu  sengketa  properti  yang  timbul  dari  HGU  PTPN  II  sebelumnya. Ketidaksepakatan  ini  adalah  salah  satu  yang  diselesaikan.  Dalam  kapasitasnya sebagai  Kepala  Desa  Sena,  Tergugat  I  terbukti  melanggar  hak  Penggugat  yang merupakan pemilik tanah HGU PTPN II. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi tanpa izin dari Penggugat. Mereka memberikan Sertifikat Tanah Guna Usaha  kepada  Terdakwa 55  atas  sebagian  tanah  HGU  PTPN  II  seluas  kurang  lebih 87.7525 hektar antara tahun 2015 hingga 2016. Dalam putusan tersebut disebutkan seluruh luas tanah yang luasnya kurang lebih 87 ,7525 hektar, telah dialihkan menjadi kepemilikan HGU PTPN II untuk jangka waktu 25 tahun, terhitung sejak tahun 2004. Termasuk tanah dimaksud seluas 490.8900 hektar.
Secara  khusus,  dalam  laporan  yang  dibuat  Kepala  BPN  Deli  Serdang disebutkan  bahwa  hal  itu  dilakukan  guna  menghindari  konflik  pertanahan 5 .  Ada pembahasan  yang  telah  penulis  kemukakan  sebelumnya,  dan  alasan  dipilihnya Kabupaten Batang Kuis adalah agar dapat ditentukan mana tanah yang dimiliki HGU dan mana tanah milik masyarakat. Dengan melakukan hal ini, kami akan memastikan bahwa keadaan serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  disebut  juga  PTSL merupakan program yang digagas pemerintah sebagai respon atas instruksi Presiden Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  di  seluruh  wilayah,  dan  wilayah  yang  merupakan  bagian  dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus, Kementerian Agraria dan Tata Ruang  merupakan  pihak  yang  bertanggung  jawab  mengembangkan  inisiatif  ini. Undang-Undang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diundangkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memperoleh kejelasan  hukum  dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah  secara  definitif,  cepat, lugas, aman, lancar,berkeadilan dan transparan. Proses PTSL yang merupakan tata cara  pendaftaran  tanah  yang  pertama  kali  dilakukan  secara  bersamaan  mencakup
3 Kompas.com https://www.kompas.com/properti/read/2023/07/20/183931621/kasus-sengketa-tanah- di-sumatera-utara-terbanyak-kedua-setelah-jawa . Diakses Pada jam 21.23 . Tanggal 03/12/2023
4 Kompas.com. https://properti.kompas.com/read/2020/07/30/104723021/lima-sengketa-tanah-yang- dianggap-hambat-pembangunan-di-sumatera-utara?page=all . Diakses Pada jam 22.44. Tanggal 21/11/2023
5 Lintang  News. https://lintangnews.com/bpn-deli-serdang-gelar-penyuluhan-pendaftaran- tanah-sistematis-lengkap/ . Diakses Pada Jam 10.30. Tanggal 9/8/2023
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
seluruh  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftarkan  pada  suatu  wilayah kelurahan atau desa. Ini adalah pertama kalinya metode ini dilakukan. 6
Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah  dalam  suatu  penulisan  jurnal  yang  berjudul  “Implikasi  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  (PTSL)  sebagai  upaya  pencegahan  konflik  sengketa  tanah  di Kecamatan Batang Kuis”. Bedasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini  dapat  dirumuskan  masalah  yaitu  1)  bagaimana  mekanisme  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  (ptsl)  di  Kecamatan  Batang  Kuis  dan  2)  bagaimana  implikasi pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (ptsl)  sebagai  upaya  pencegahan  konflik sengketa tanah di Kecamatan Batang Kuis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dimaksud  menggunakan  penelitian  empiris  pada  subjek hukum  dengan  mempertimbangkan  konteks  dan  rumusan  masalah.  Istilah "penelitian hukum sosiologis" mengacu pada penyelidikan terhadap sistem hukum yang didasarkan pada fakta empiris. 7 Metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah metodologi hukum empiris dan bersifat tidak doktrinal. 8
Pendekatan deskriptif diambil dalam penelitian yang dilakukan di sini. Jika mengacu pada penelitian, kata “penelitian deskriptif” mengacu pada penelitian yang berupaya  menggambarkan  kesimpulan  suatu  penyelidikan.  Tujuan  dari  jenis penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan penjelasan, deskripsi, dan validasi terhadap fenomena yang sedang diselidiki. 9 Karena penelitian jurnal ini didasarkan pada  penelitian  empiris,  maka  data  primer  merupakan  bahan  mayoritas  yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk keperluan penelitian ini, data primer diartikan sebagai  informasi  yang  dikumpulkan  langsung  dari  individu  yang  akan  diteliti (responden),  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  data  primer  yang  konkrit  dan akurat.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan ini meliputi prosedur  seperti  wawancara  dan  observasi  individu,  serta  penelusuran  data  yang dikumpulkan  dari  semua  referensi  terkait  dengan  subjek  penelitian.  Referensi tersebut meliputi publikasi seperti jurnal dan buku, serta media online dan landasan hukum terkait.
Untuk tujuan penelitian ini, metodologi kualitatif digunakan untuk melakukan analisis data. Teknik penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif dalam hal
6 Helianus  Rudianto  dan  Muhammad  Heriyanto.  Penerapan  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngada. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol. 14 No 1. Mei 2022, Hal 53-65. ISSN: 2615-3351
7 Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum, (Sukabumi;Penerbit Haura Utama,2022) h.32 8 Kornelius  Benuf,  Muhammad  Azhar,  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Volume 7 edisi 1, Juni 2020, hal.27-28. ISSN : 0852-011
9 Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, (Surabaya ; Cipta Media Nusantara,2021) h.7
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
ini dikatakan sebagai metode kualitatif. Pemahaman tentang realitas dapat diperoleh dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif  yang  dipadukan  dengan  pendekatan penalaran induktif. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Di  Kecamatan Batang Kuis
Sejalan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  19  UUPA,  proses pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  di  Indonesia  adalah  pendaftaran  tanah  yang dilaksanakan dalam kerangka “ Rechts kadaster ”. Hal ini merupakan rujukan khusus terhadap  pendaftaran  tanah  yang  setelah  selesai  dilaksanakan  bertujuan  untuk memberikan perlindungan hukum dan kejelasan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dua alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang membidangi pendaftaran tanah adalah Buku Tanah dan Sertifikat Tanah. Sertifikat Tanah terdiri dari salinan Buku  Tanah  dan  Surat  Ukur  yang  dilampirkan.  Dalam  rangka menjamin  kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  perekonomian  negara  secara keseluruhan dan perekonomian rakyat di wilayah tersebut.
Pada  umumnya  permohonan  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  wajib melalui  proses  yang  ditetapkan  oleh  BPN  Provinsi  dan  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota yang merupakan instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat. Selain wajib melalui prosedur yang telah ditetapkan, pelamar juga wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPN sendiri (dengan Peraturan Kepala BPN). Tata cara dan persyaratannya berbeda-beda satu sama lain, tergantung jenis hak atas tanah  yang  dipertimbangkan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  permasalahan penting yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu rumitnya proses pendaftaran tanah.
Untuk  mencari  solusi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  melalui Kementerian  ATR/BPN  mencanangkan  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Prioritas Nasional. Penjelasan lengkap mengenai program tersebut terdapat dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  serta  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia.  Peraturan  ini  berkaitan  dengan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL). Selain untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki  hak milik dilindungi  undang-undang,  tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk  memungkinkan mereka yang termasuk dalam kelompok sosial dengan pendapatan sosial mulai dari menengah ke bawah untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah dengan biaya yang lebih murah.
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  tidak  hanya disebutkan  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan
10 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif ( Surakarta,Juni 2014) h.4
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis  Lengkap,  tetapi  juga  disebutkan  dalam  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Secara Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua peraturan  ini  mengacu  pada  PTSL.  Keputusan  Bersama  tentang  Penyiapan Pembiayaan juga memuat referensi pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25 /SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyiapan Pembiayaan. Hal ini merupakan tambahan dari hal-hal yang disebutkan di atas.
Pendaftaran  tanah  dilaksanakan  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  dengan  tujuan  untuk  mempercepat  proses  pendaftaran  tanah sistematis  Lengkap  menyeluruh    di  seluruh  wilayah.  PTSL  diartikan  sebagai  suatu proses pendaftaran tanah secara menyeluruh yang dilakukan pertama kali, meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah pada suatu wilayah atau desa/kelurahan tertentu, sepanjang tahun, dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didalamnnya  mengiikut  serta  kan  pada  proses  pengumpulan  keterangan  fisik  dan hukum  mengenai  satu  atau  lebih  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan pendaftaran.  Pendaftaran  yang  menyeluruh  terhadap  seluruh  bidang  tanah  dalam suatu desa atau wilayah administrasi tertentu, inilah yang dimaksud dengan istilah “pendaftaran tanah secara sistematik dan lengkap”. Pemetaan seluruh bidang tanah terdaftar  yang  ada  dan  pencatatan  seluruh  bidang  tanah  yang  belum  pernah didaftarkan sebelumnya, keduanya termasuk dalam prosedur ini. Tujuan dari proses ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  informasi  mengenai  bidang  tanah  tersebut akurat dan komprehensif.
Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan metodis dapat dilaksanakan  sebagai  kegiatan  rutin  Kantor  Pertanahan  atau  sebagai  pelaksanaan proyek  atau  program  tahunan.  Kedua  mode  operasi  ini  dimungkinkan.  Menurut peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, berikut pengertian istilah “Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap”:  “Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  adalah pendaftaran  yang  menyeluruh. seluruh  obyek  tanah  pada  suatu  kawasan  tertentu, yang dilakukan secara serentak untuk pertama kalinya.” “Negara Kesatuan Republik Indonesia”  adalah  suatu  lokasi  geografis  tertentu,  misalnya  desa  atau  kelurahan, tempat  berlangsungnya  proses  pengumpulan  dan  verifikasi  data  fisik  dan  hukum yang berkaitan dengan obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran. Hal ini dilakukan dalam rangka pendaftaran tanah.
Di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan proses pendaftaran tanah yang menyeluruh dan sistematis pada setiap kegiatan pendaftaran tanah. Yang dimaksud dengan “Objek Pendaftaran Tanah” adalah semua jenis tanah, seperti tanah perseorangan, tanah milik pemerintah atau pemerintah daerah, tanah milik  badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha  milik  daerah,  tanah  milik
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
berdasarkan desa, tanah milik negara, tanah milik masyarakat yang menganut hukum adat,  kawasan  hutan,  tanah  yang  terkena  land  reform,  tanah  yang  terkena transmigrasi, dan tanah lainnya. Pedoman rinci pelaksanaan operasional PTSL adalah Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6  Tahun  2018  yang  diterbitkan  pada  tahun  2018.  Di  wilayah  kecamatan, operasional  tersebut  dilakukan  dari  desa  ke  desa,  dan  di  perkotaan  dilakukan kecamatan demi kecamatan. Oleh karena itu, mencakup seluruh bidang tanah yang berada di dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  dirinci  dalam  Pasal  2  aturan  tersebut, tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya kejelasan hukum dan terlindunginya hak masyarakat atas tanah. Hal ini dicapai dengan menggunakan prosedur yang tidak hanya efektif tetapi juga aman, adil, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi,  dan  mengurangi  angka  sengketa  pertanahan  dan  konflik wilayah.  Seluruh  badan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dianggap sebagai objek PTSL. Artinya, mereka mencakup seluruh bidang  tanah  tanpa  kecuali.  Hal  ini  meliputi  bidang-bidang  tanah  yang  belum mempunyai hak atas tanah dan juga bidang-bidang tanah yang telah mempunyai hak atas  tanah,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  keakuratan  dan  kelengkapan  data yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Ditambahkannya, pengaturan objek PTSL diatur dalam Pasal 4 ayat tiga, yang meliputi bidang-bidang tanah yang saat ini telah diberi  tanda  batas  atau  yang  akan  dibuat  tanda  batasnya  pada  saat  pelaksanaan kegiatan PTSL.
Melalui  pelaksanaan  program  PTSL  di  Kabupaten  Batang  Kuis,  BPN mengambil  strategi  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Dipo Syahputra Lubis, S.H., ditetapkan bahwa beliau ditugaskan pada posisi Koordinator Sub-Administrasi Umum.
BPN saat ini sedang dalam proses mempersiapkan program PTSL sekaligus melakukan inisiatif sosialisasi. Yang diundang untuk berpartisipasi dalam program ini adalah perangkat desa, termasuk kepala desa dan camat. Tujuan dari undangan ini adalah untuk merangsang partisipasi. Honorarium pendamping desa dan kepala desa sudah masuk dalam anggaran, itulah yang menjadi alasan temuan ini. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum secara door to door guna mempercepat proses penyelesaian. Cara ini penting karena masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada komunikasi  di  desa  atau  komunitasnya  mungkin  khawatir  akan  kemampuannya dalam  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN). Pastikan  untuk  berkoordinasi  dengan  bupati  guna  mengajukan  permohonan pengurangan PPH BPHTB. Rekomendasi pembentukan tim ajudikasi tertuang dalam petunjuk  teknis  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  ATR/BPN.  Meski  demikian, kemudian dibentuk tim tersendiri dari tim pertama ini, dan BPN memastikan seluruh sumber daya manusia yang ada dimanfaatkan untuk menyukseskan upaya ini. Oleh
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
karena itu, dipilihlah seorang koordinator kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan rencana tersebut. semua kecamatan 11 .
Kemudian  bapak  M.  Dipo  Syahputra  Lubis,  S.H  Jabatan    Koordinator  sub Umum Tata Usaha mengatakan bahwa peran BPN dalam pencegahan sengketa tanah yaitu sebagai berikut:
Sifat  positif  dan  buruknya  tercermin  dalam  sertifikat  yang  diberikan  BPN. Apabila  di  kemudian  hari  timbul  perselisihan,  penyelesaiannya  dapat  dilakukan dengan  memulai  upaya  hukum  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sengketa  tersebut  dapat  ditolak.  Khusus  PTSL,  BPN menyertakan  sertifikat  penguasaan  fisik  selain  sertifikat  itu  sendiri.  Karena memerlukan adanya catatan sejarah yang komprehensif dan bukti kepemilikan yang nyata, maka tanah tersebut tidak memiliki kualitas normal seperti pencatatan tanah konvensional.  Apabila  jangka  waktu  yang  dipermasalahkan  lebih  lama  atau  sama dengan dua puluh tahun, pemberitahuannya harus diumumkan dalam surat kabar. Namun,  kebutuhan  ini  mungkin  dapat  terpenuhi  jika  PTSL  menerbitkan  surat pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  pihaknya  mempunyai  yurisdiksi  sebenarnya atas  bidang  tanah  tersebut.  Ini  adalah  satu-satunya  sumber  yang  menjadi  sumber format formulir PTSL, dan sertifikat tanah dapat diterbitkan melalui program PTSL. Karena  penerapan  program  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  proses, kemungkinan penyelesaian perselisihan ini, tidak diragukan lagi, meningkat di PTSL pada  saat  ini.  Di  sisi  lain,  perlu  diingat  bahwa  BPN  tidak  mengabaikan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  jika  ada  alasan  yang  sah  dari  masyarakat. Menerima  sertifikat  dapat  diterima;  namun  demikian,  setelah  diterima,  salinan aslinya disimpan sebagai tindakan pengamanan terhadap kemungkinan kerusakan atau kehilangan 12 .
Untuk mengurangi dampak perselisihan ini, BPN menetapkan standar umum. Penting bagi individu untuk menetapkan standar sebelum mereka mulai melakukan pengukuran. Pengukuran selanjutnya akan dilakukan oleh BPN. Terkait kepemilikan tanah, penting untuk menyadari bahwa konflik properti yang paling serius terjadi di perbatasan  negara  tetangga.  Hal  ini  menyoroti  perlunya  pengendalian  batas-batas properti  di  sekitarnya.  Kekhawatiran  muncul  mengenai  kemungkinan  bahwa perbatasan ini mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pihak- pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk menjamin dan menentukan wilayah serta batas-batas  yang  menjadi  haknya,  masyarakat  wajib  menandai  wilayahnya  dan menetapkan  batas-batas  utara,  selatan,  barat,  dan  timur  pada  saat  melakukan pengukuran.
Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, BPN akan menjadi pihak yang menerima  pengaduan  dan  memulai  proses  mediasi.  Apabila  individu  tidak  dapat
11 Wawancara  yang  dilakukan  dengan  bapak  M.  Dipo  Syahputra  Lubis,  S.H  Jabatan Koordinator sub Umum Tata Usaha pada Tanggal 18 Desember 2023
12 Wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Dipo Syahputra Lubis, S.H Jabatan Koordinator sub Umum Tata Usaha pada Tanggal 18 Desember 2023
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
mencapai  penyelesaian  melalui  mediasi,  maka  mereka  mempunyai  pilihan  untuk menempuh jalur hukum baik melalui jalur perdata maupun melalui pengadilan tata usaha negara. Dalam hal ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum pidana, dapat dilakukan tindakan yang sesuai; Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Peran BPN adalah membangun legitimasi pemerintah. Kewenangan menentukan apakah dokumen itu palsu atau tidak ada pada penyidik kepolisian, bukan pada BPN. Namun, jika kami ingin  terus  melakukan  mediasi  guna  mencari  solusi  atas  permasalahan  ini,  kami bebas melakukannya.
Penerapan masa pemberitahuan selama empat belas hari oleh BPN, yang di dalamnya informasi mengenai bidang tanah, termasuk ukuran dan petanya, dipajang di  kantor  desa,  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa pertanahan.  Berkat  hal  ini,  individu  dapat  langsung  mengetahui  secara  spesifik bidang  tanah.  Siapapun  bisa  saja  mengajukan  permintaan  kepada  BPN  agar pengukurannya dilakukan kembali apabila ada keberatan atau perbedaan pendapat, atau tidak setuju dengan informasi yang diberikan. sebelum pemilihan nomor yang sesuai.
Kemudian strategi yang digunakan BPN untuk mencegah sengketa tanah Di Kecamatan Batang Kuis adalah sebagai berikut:
BPN  mengirimkan  pemberitahuan  kepada  masyarakat  selama  empat  belas hari,  yang  mendesak  mereka  untuk  menetapkan  tolok  ukur  sebelum  melakukan pengukuran selama program PTSL. Pemimpin desa, yang mengetahui keadaan yang terjadi  di  wilayahnya,  mengetahui  informasi  ini  dan  membagikannya  kepada tetangganya. Karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum memiliki pengetahuan yang  komprehensif  tentang  seluruh  tanah  di  Deliserdang,  termasuk  keadaan  dan keberadaannya, maka penting bagi kepala desa dan kepala dusun kecil untuk terlibat dalam proses pengurusan pertanahan. . Kami melakukan upaya yang signifikan untuk menjamin  bahwa  tanah  yang  telah  disertifikasi  bebas  dari  permasalahan  atau gangguan apa pun. Sertifikasi tanah yang menunjukkan indikator masalah tidak akan diberikan kecuali masalah tersebut diperbaiki secara efektif 13 .
Solusi  dari  BPN  terhadap  sengketa  tanah  yang  telah  terjadi  Di  Kecamatan Batang Kuis adalah sebagai berikut:
Apabila  mediasi  efektif  dalam  mewujudkan  saling  pengertian,  maka  akan dilakukan langkah-langkah tambahan sesuai dengan tuntutan yang telah disepakati bersama. Upaya hukum melalui litigasi di pengadilan merupakan hal yang disarankan BPN  untuk  dilakukan  apabila  proses  mediasi  tidak  dapat  membuahkan  hasil  yang disepakati bersama 14 .
Implikasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Sebagai  Upaya Pencegahan Konflik Sengketa Tanah Di Kecamatan Batang Kuis
13 Wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Dipo Syahputra Lubis, S.H Jabatan Koordinator sub Umum Tata Usaha pada Tanggal 18 Desember 2023
14 Wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Dipo Syahputra Lubis, S.H Jabatan Koordinator sub Umum Tata Usaha pada Tanggal 18 Desember 2023
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Ini  adalah  upaya pendaftaran  tanah  komprehensif  pertama,  yang  berbeda  dengan  Program  Agraria Nasional (PRONA), yang merupakan program besar di masa lalu, dan dilaksanakan dalam  kerangka  terpisah.  Program  selanjutnya  mengakui  kendala  hukum  yang menghambat  penerbitan  sertifikat  untuk  seluruh  unit  tanah.  Terdapat  sembilan program  kerja  berbeda  yang  biasa  disebut  dengan  nawa  cita,  dan  pemerintah memberikan  program  pendaftaran  tanah  kepada  masyarakat  yang  terdiri  dari sembilan  program  tersebut.  Sebagai  bagian  dari  rencana  Nawa  Cita,  pemerintah menyediakan  program  pendaftaran  tanah  (PTSL)  yang  menyeluruh  dan  metodis untuk memudahkan pelaksanaan land reform. Pemerintah Indonesia telah mengakui sejumlah  besar  tanah  di  tanah  air  yang  dianggap  belum  bersertifikat  atau  tidak bersertifikat, yang menjadi dasar pelaksanaan program PTSL.
Pengumuman  Peraturan  Nomor  35  Tahun  2016  yang  diterbitkan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (Perkaban)  menandai dimulainya  penerapan  PTSL.  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang  Nomor  28  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Penyelenggaraan  Agraria Nasional. Program melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, keduanya telah digantikan oleh  peraturan  ini.  Oleh  karena  Program  Operasi  Agraria  Nasional  saat  ini  belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu adanya percepatan tambahan dalam pemberian kepastian hukum pengukuhan hak atas tanah dalam waktu singkat. waktu.
Selain itu, Peraturan Nomor 35 Tahun 2016 yang diterbitkan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  tentang  Percepatan Penyelenggaraan PTSL (Sistem Pendaftaran Tanah) telah mengalami sejumlah revisi. Perubahan terkini tertuang dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Aturan ini juga fokus pada percepatan proses pengambilalihan tanah. Peraturan tersebut di atas masih mengalami beberapa perubahan dan kini disebut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 (Permen  ATR/BPN  No  6/2018).  Peraturan  yang  mengatur  tentang  PTSL  diubah karena  perlu  dilakukan  revisi  secara  substansial  agar  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  pendaftaran  tanah  dan  peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan pertanahan.
Landasan  hukum  PTSL  saat  ini  terdiri  dari  sejumlah  aturan,  salah  satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selain itu, Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata  Ruang  yang  juga  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional.  Selanjutnya,  Surat Keputusan  Bersama  Nomor  25/SKB/V/2017,  Nomor  5903167  A  Tahun  2017,  dan Nomor 34 Tahun  2017 semuanya  mengatur secara  khusus mengenai  pembiayaan. Keputusan  ini  ditandatangani  oleh  Menteri  Agraria  dan  Kepala  Badan  Pertanahan
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
Nasional  Tata  Ruang,  serta  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perencanaan dan persiapan pendaftaran tanah secara sistematis.
Wawancara  dengan  Bapak  M.  Dipo  Syahputra  Lubis,  S.H.  yang  menjadi Koordinator  Sub  Bagian  Tata  Usaha  Umum  di  Badan  Pertanahan  Kabupaten Deliserdang.  Informasi  ini  diberikan  selama  wawancara.  Sebagai  upaya  untuk menghindari  konflik  pertanahan,  pihaknya  bertanggung  jawab  mengatasi  dampak dari sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL):
Implikasi dari pelaksanaan program pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis adalah  tercapainya kepastian hukum dan terpeliharanya hak atas tanah masyarakat.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan  berpegang  pada  prinsip  kesederhanaan, efisiensi,  keamanan,  keadilan,  kesetaraan,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Tujuan dari  program  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan perekonomian  bangsa,  serta  mengurangi  dan  mencegah  konflik  dan  sengketa pertanahan. Seluruh obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  wajib  dilakukan  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  secara menyeluruh.
Untuk  mencapai  tujuan  meningkatkan  ketepatan  data  pendaftaran  tanah, objek  PTSL  dirancang  untuk  mencakup  seluruh  bidang  tanah,  baik  yang  tidak mempunyai hak atas tanah maupun yang mempunyai hak atas tanah perdata. Sebagai landasan yang efisien dalam melaksanakan pengelolaan database pertanahan yang akurat  dan  komprehensif,  tujuan  PTSL  adalah  untuk  memudahkan  BPN  dalam menyajikan gambaran utuh suatu desa. BPN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa  data  fisik  tanah  secara  lengkap  diukur  dan  disimpan  untuk  semua  bidang tanah  di  lokasi  tertentu.  Hal  ini  juga  diperlukan  dalam  rangka  menyesuaikan anggaran program untuk jangka waktu satu tahun. Melalui pemanfaatan PTSL, tujuan utama  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  mendaftarkan  bidang-bidang  tanah  secara keseluruhan. Yang dimaksud  dengan tanah masyarakat hukum adat, tanah negara, kawasan hutan, dan bidang-bidang tanah lainnya serta bidang-bidang tanah lainnya. Alokasi dana dalam APBN tahun berjalan akan menentukan terlaksana atau tidaknya tujuan tersebut. Negara tidak hanya bertanggung jawab menjamin kejelasan hukum, namun  juga  berkewajiban  melindungi  hak  atas  tanah,  baik  kepemilikan  pribadi maupun kolektif. Kepemilikan sertifikat yang merupakan bukti paling persuasif atas klaim  seseorang  atas  kepemilikan  tanah  memudahkan  perolehan  seluruh  hak tersebut dan dapat mempermudah perolehannya.
Selain  itu,  pelaksanaan  Legalisasi  Aset  melalui  proses  pendaftaran  tanah secara menyeluruh dan sistematis juga berpotensi memberikan banyak manfaat baik bagi  masyarakat  maupun  pemerintah.  Selain  masyarakat  mampu  terjamin  hak- haknya,  pemerintah mampu membangun database pertanahan yang komprehensif sehingga memungkinkan tanah dikelola secara tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. dituangkan dalam undang-undang pertanahan. Dengan penerbitan sertifikat sebagai  bagian  dari  proyek  pemerintah  yang  terstruktur  dengan  baik,  maka
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
pelaksanaan  reformasi  pertanahan  dapat  ditingkatkan  dan  diawasi,  kepemilikan tanah  secara  mangkir  dapat  dimonitor,  dan  fragmentasi  yang  disebabkan  oleh pewarisan atau pemusatan tanah dalam satu kesatuan dapat diminimalisir. individu. Sementara  itu,  berkaitan  dengan  tercapainya  citra  masyarakat  seutuhnya  melalui penyelenggaraan sistem pendaftaran tanah yang terorganisir dengan baik. Saat ini Panitia Ajudikasi sedang melakukan pengukuran terhadap setiap bidang tanah pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Namun demikian, penting  untuk  diingat  bahwa  tidak  semua  bidang  properti  yang  telah  diukur memenuhi syarat untuk menerima sertifikat 15 .
Pelaporan  dan  pendaftaran  tanah,  serta  penerbitan  sertifikat  tanah, semuanya  dirancang  dengan  tujuan  utama  untuk  secara  proaktif  pencegahan sengketa  pertanahan  yang  terjadi.  Dengan  adanya  pendaftaran  tanah  akan berdampak  pada  berkurangnya  terjadinya  sengketa  pertanahan.  Memprediksi kejadian di masa depan yang berkaitan dengan objek tanah yang dimiliki masyarakat merupakan bagian dari proses pendaftaran tanah di Kecamatan Batang Kuis. Dalam konteks pembahasan ini, Pendaftaran Tanah juga bersifat prediktif, yang dimaksud dengan  “prediktif”  adalah  kemampuan  suatu  sertifikat  hak  atas  tanah  untuk menjalankan  fungsi  memberikan  bukti  kepemilikan  tanah  jika  timbul  sengketa. Berdasarkan keterangan di atas, penulis sampai pada kesimpulan bahwa pendaftaran tanah  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  memberikan kepastian mengenai hak-hak yang berkaitan dengan suatu bidang tanah tertentu. Hal ini  dilakukan  dengan  memberikan  sertifikat  tanah  kepada  perorangan  atau  badan hukum  yang  berfungsi  sebagai  bukti  kepemilikan  mereka  atas  tanah  tersebut. Meskipun  merupakan  sumber  bukti  yang  dapat  dipercaya,  namun  sertifikat  tanah yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  bukannya  tanpa  cacat.  Salah  satu  upaya hukum  preventif  yang  dapat  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya  konflik pertanahan  adalah  dengan  melakukan  pendaftaran  tanah  yang  pada  akhirnya berujung pada penerbitan sertifikat tanah. Sertifikat tanah yang diterbitkan kepada pemilik  sah  atas  tanah  tersebut  juga  akan  mempermudah  proses  penentuan kepemilikan  atas  tanah  apabila  terjadi  gugatan  yang  dilancarkan  oleh  pihak  yang mengaku sebagai pemilik sebenarnya atas tanah tersebut.
Bagi  masyarakat  yang  berdomisili  di  Kecamatan  Batang  Kuis  pentingnya untuk  mendaftarkan  tanah,  yang  tujuan  utama  pendaftaran  tanah  adalah  untuk mendapatkan kepastian dan kepastian hukum. Istilah "kepastian hukum" mengacu pada jaminan bahwa seseorang akan mampu mencapai hasil yang mereka inginkan dalam keadaan tertentu. Hal ini dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Karena turut meningkatkan rasa ketertiban di masyarakat, masyarakat sangat menantikan datangnya kepastian hukum. Mencapai kepastian  hukum  melalui  peningkatan  ketertiban  umum  merupakan  tujuan  dari sistem hukum. Ketika konflik pertanahan terjadi, maka disebut dengan kerusuhan.
15 Wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Dipo Syahputra Lubis, S.H Jabatan Koordinator sub Umum Tata Usaha pada Tanggal 18 Desember 2023
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
Kerusuhan ditandai dengan adanya dampak negatif yang parah bagi pihak-pihak yang terlibat.
Jaminan kepastian hukum memiliki beberapa manfaat, diantaranya:
a. Mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan memperbolehkan penggunaan  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  jaminan  dalam  rangka memperoleh kredit dari lembaga perkreditan.
b. Pelestarian  lingkungan  hidup  menjadi  insentif  bagi  pemilik  hak  karena terdapat  hubungan  yang  jelas  antara  pemilik  hak  dan  objek  hak  tersebut. Hubungan  ini  membantu  seseorang  untuk  melakukan  kegiatan  yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.
c. Meningkatkan jumlah uang yang diperoleh negara karena pendaftaran tanah mempermudah  pengelolaan  peralihan  hak  milik  secara  sistematis  dan menghasilkan pendapatan melalui pengumpulan biaya peralihan nama.
d. Memastikan bahwa pemilik tanah akan mendapatkan kompensasi yang layak jika  mereka  melepaskan  haknya  karena  alasan  tertentu,  dengan  tujuan menjaga  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  kurang beruntung secara ekonomi.
e. Mengurangi atau meminimalkan jumlah sengketa dan konflik pertanahan
f. Untuk  mendorong  pembangunan,  penting  untuk  memfasilitasi  penerapan teknik penataan ruang.
Berdasarkan uraian di atas, orang perseorangan yang mempunyai sertifikat hak milik atas barang dan surat-surat lain yang sejenis berhak memperoleh manfaat dari pendaftaran tanah. Selain itu, pendaftaran tanah juga berfungsi sebagai sarana informasi  bagi  pemerintah  sehingga  dapat  memperoleh  informasi  secara  efektif mengenai luas tanah dan jumlah unit rumah yang didaftarkan.

## KESIMPULAN
Di  Kecamatan  Batang  Kuis,  melaksanakan  Mekanisme  Pendaftaran  Tanah Sistematis  (PTSL)  secara  keseluruhan.  Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  merupakan salah  satu  ben tuk  pendaftaran  tanah  “ Rechts  kadaster ”,  yaitu  suatu  bentuk pendaftaran tanah yang berupaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Penafsiran pendaftaran tanah ini telah sesuai dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  19  UUPA..  Buku  Tanah  dan  Sertifikat merupakan  dua  alat  bukti  yang  diserahkan  kepada  pemerintah  setelah  prosedur pendaftaran tanah selesai, yang terdiri dari Buku Tanah dan Surat Ukur bidang tanah. Menjamin kejelasan hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi orang-orang secara adil  dan  tidak  memihak,  sekaligus  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  secara keseluruhan dan perekonomian rakyat,  serta segera memenuhi syarat-syarat yang disebutkan  dalam  Pasal  19  UUPA.  Tujuan  dilaksanakannya  program  pendaftaran tanah  secara sistematis di Kecamatan Batang Kuis adalah untuk menjamin adanya kejelasan hukum yang memadai dan terjaminnya hak masyarakat atas tanah. Hal ini
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
didasarkan  pada  serangkaian  nilai  yang  mencakup  kesederhanaan,  efisiensi, keamanan,  keadilan,  kesetaraan,  keterbukaan,  dan  akuntabilitas.  Tujuan  dari program  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian negara, serta mencegah dan mengurangi angka  sengketa  pertanahan  dan  konflik  antar  pihak.  Diseluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  dilaksanakan  pendaftaran  tanah  secara menyeluruh dan sistematik terhadap seluruh obyek pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aartje  Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah  di Indonesia , (Jakarta : Raih  Asa Sukses,2012)
Dr.Bachtiar, Metode  Penelitian  Hukum (Tanggerang  Selatan:  Penerbit  UNPAM PRESS,2018)
Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif ( Surakarta,Juni 2014) Hanida Gayuh Saena, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten  Sleman  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2017, (skripsi  S1, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)
Helianus  Rudianto  dan  Muhammad  Heriyanto. Penerapan  Program  Pendaftaran
Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kabupaten  Ngada.  Jurnal  Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol. 14 No 1. Mei 2015, Hal 53-65. ISSN: 2615-3351
Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum, (Sukabumi;Penerbit Haura Utama,2022) Kitab  Perundang-Undangan:  Undang-Undang  (UU)  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Kompas.com https://www.kompas.com/properti/read/2023/07/20/183931621/kasus- sengketa-tanah-di-sumatera-utara-terbanyak-kedua-setelah-jawa Kompas.com.https://properti.kompas.com/read/2020/07/30/104723021/lima- sengketa-tanah-yang-dianggap-hambat-pembangunan-di-sumatera- utara?page=all
Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Volume 7 edisi 1, Juni 2020, hal.27-28. ISSN : 0852-011 Lintang News. https://lintangnews.com/bpn-deli-serdang-gelar-penyuluhan- pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/ Maharani  Nurdin,  (2018).  Akar  konflik  pertanahan  di  Indonesia. Jurnal  Hukum POSITUM . Vol. 3, No. 2 : 126-141
Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, (Surabaya ; Cipta Media Nusantara,2021) Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia No 6  Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1095 - 1109   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6255
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia No.21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria