PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PASKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Laurensius Arliman S. 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

## Abstract
Notary is a public official who is authorized to make an authentic act. Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law No. 30 Year 2004 on Notary, explains that, to take a photocopy of a Notary deed minuta and call a Notary in law enforcement, no longer through the Regional Supervisory Council permission. So the question arises, how the basic formation of the Honorary Council of Notaries in Act No. 2 of 2014, and how to call the Notary deed made. Based on research outputs by the author, Honorary Council of Notaries of birth, due to the need of legal protection against a Notary in deed. Notary Honorary Council is indispensable in the implementation of the law enforcement process, where the calling Notary by law enforcement (police, prosecutors, judges) must obtain permission from the Notary Honorary Council. To fill the legal vacuum, because the Honorary Council of Notaries has not been established, the Notary can use the right Dissenters, Indonesian Notary Association urged the government to establish a Notary Honorary Council Implementing Regulation.
Keywords: Notary Public; Law Enforcement; Law Notary .

## Intisari
Notaris merupakan seorang Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat sebuah akta otentik.Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa, untuk mengambil fotokopi minuta akta seorang Notaris dan memanggil seorangNotaris dalam penegakan hukum, tidak lagi melalui izin Majelis Pengawas Daerah. Maka timbul pertanyaan, bagaimana dasar pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan bagaimana memanggil Notaris yang membuatkan akta, Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Majelis Kehormatan Notaris lahir, akibat kebutuhan perlindungan hukum terhadap seorang Notaris dalam pembuatan akta. Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan didalam pelaksanaan proses penegakan hukum, dimana pemanggilan Notaris oleh para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Untuk
1 Korespondensi pada laurensiusarliman@gmail.com.
mengisi kekosongan hukum, karena Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, maka Notaris bisa menggunakan hak Ingkar, Ikatan Notaris Indonesia mendesak pemerintah untuk membentuk Peraturan Pelaksana Majelis Kehormatan Notaris.
Kata Kunci: Notaris,penegakan hukum, Undang-Undang.

## A. Pendahuluan
Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri. Keberadaan Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang mengahasilkan Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister Kenotariatan. 2 Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di negara kita, karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat (perdata), negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.
Sejarah Pengaturan tentang jabatan Notaris dimulai dengan Reglement op Het Notarisin Nederlands Indie (stbl.1860:3) 3 ,
2 Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir  Tematik  Terhadap  Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan 2, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.
3 Reglement  op  Het  Notaris  in  Nederlands Indie  (stbl.1860:3) merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di  Indonesia  pada  zaman  Hindia-Belanda, peraturan  ini  merupakan  pengganti  dari Instructie  voor  de  Notarissen  Residerende  in
pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan jabatan Notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris, yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan persetujuan bersama Presiden.
Kedudukan seorang Notaris di Indonesia lebih sulit dari pada di Belanda. Seorang Notaris di Indonesia menghadapi langganan ( client 4 ) bermacam-macam golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri. Maka dari pada itu seorang Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum  terlebih dahulu yang mudah dipahami oleh langganan pada saat berhadapan dengan Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu- satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang
Ambit in Nederlands Indie.
4 Client diartikan sebagai seorang yang meminta jasa Praktisi Hukum untuk mengurus perkaranya. I.P.M. Ranuhandoko, 2008, Terminologi Hukum- Inggris  Indonesia ,  Cetakan  5,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm. 134.
diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain 5 .
Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. 6 Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya 7 . Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut memuat keterangan
5 Muchlis Fatahna, et al, 2008, Notaris Bicara Soal Kenegaraan, Watampone Pers, Jakarta, hlm.
253.
6 Dewi  Santia,et  al,  2011, Panduan Teori dan Praktik  Notaris, Pustaka  Yustika,  Yogyakarta, hlm. 9.
7 Habib Adjie, Op.cit, hlm.40.
seorang pejabat yang menerangakan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat dihadapannya. 8
Sedangkan berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Senada dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata menurut  Habib Adjie, bahwa Pasal 1868 KUHPerdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu 9 :
1.  Akta itu harus dibuat oleh ( door ) atau di hadapan ( ten overstaan ) seorang Pejabat Umum.
2.  Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3.  Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. 10 Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun
8 Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Cetakan 2, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 11.
9 HabibAdjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 5. 10 Mulyoto,  2010, Kesalahan  Notaris  dalam Pembuatan  Akta  Perubahan  Dasar  CV, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 2.
kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak ada lagi peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ruang lingkup permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dasar pembentukan
Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004?
2. Bagaimana pemanggilan notaris terhadap akta yang dibuatnya paska perubahan Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004?

## C. Pembahasan
1. Dasar  Pembentukkan  Majelis Kehormatan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
a) Pemanggilan Terhadap Jabatan Notaris sebelum Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 .
Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII dengan keberadaan Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC). 11 Keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta terhadap kebutuhan kekuatan hukum perjanjian dan aturan kepastian hukum dalam bertransaksi dagang maka diangkatlah seorang Notaris, yang disebut Notarium Publicum, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem. 12
Pengaturan tentang Notaris ini dimulai sejak dikeluarkannya Instructie Voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie. Dimana pasal instruksi tersebut mengatur secara hukum batas- batas wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegasakan Notaris bertugas untuk
11 G.H.S Lumban Tobing, dalam Laurensius Arliman S, 2014, Pemanggilan  Notaris  Terkait Akta Yang Dibuatnya Oleh Hakim Dalam Rangka Penegakan  Hukum  Pasca  Perubahan  Undang- Undang  Jabatan  Notaris, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm 123.
12 Dalam sejarah dunia Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem merupakan Notaris pertama di Indonesia.
membuat akta-akta dan kontrak- kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan mengeluarkan grosse nya, demikian juga memberi salinannya yang sah dan benar 13 . Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang- undang dasar ini. Dasar Pasal II AP tersebut tetap diberlakukan Reglement op Het Notarist Ambt in Nederlans Indie (Stbl. 1860:3) 14 . Pengawasan terhadap tingkah laku Notaris dalan Peraturan Jabatan Notaris ini ditugaskan kepada jaksa, di wilayah kerja Notaris tersebut. Apabila Jaksa mendapatkan tingkah laku kerja dari Notaris yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), maka wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena sesuatu hal mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran itu, maka ia harus mendengarkan pendapat dari kejaksaan. Apabila ada dugaan keras bahwa Notaris memang melakukan
14 Habib Adjie, Op.cit, hlm. 4.
pelanggaran itu, maka ia didengar dalam sidang oleh Pengadilan Negeri, dan Pengadilan dapat memberi hukuman sebagai berikut: teguran/peringatan atau diperhentikan sementara dari jabatannya (dischors) selama tiga sampai enam bulan.
b) Pemanggilan Terhadap Jabatan Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, maka dalam pemanggilan Notaris terhadap akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 66 UUJN, yang berbunyi: 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan  Majelis Pengawas Daerah berwenang:
(a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada  Minuta  Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil  Notaris  untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta  yang  dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalampenyimpanan Notaris.
2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)  huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
Pasal 66 UUJN dalam praktik hukum baik Majelis Pengawas Daerah maupun Penyidik tetap memberlakukan ketentuan Pasal 66 bagi Notaris yang cuti yang dipanggil untuk keperluan pemeriksaan dalam suatu perkara pidana, berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Selain dilindungi dalam Pasal 66 UUJN, Ikatan Notaris Indonesia juga membuat MoU dengan Kapolri, yang menegaskan bahwa pemanggilan Notaris pihak kepolisian harus seizin dari Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam jangka waktu UUJN Nomor 30 Tahun 2004 belum dirubah, terhadap Pengawasan Notaris menjadi bagian yang diperjuangkan untuk direvisi, maklum saja fungsi ini menyangkut kelansungan hidup setiap Notarisatau jabatannya dicabut atas kesalahan yang dilakukannya 15 . Menurut Penulis Pasal 66 UUJN, seperti imunitas bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Apabila terjadi kesalahan baik dari kesalahan kecil maupun fatal, semunya harus izin dari MPD wilayah kerja Notaris.
15 Zulkifli  Harahap,Pemanggilan  Seorang  Notaris dan PPAT oleh Kepolisian Harus Seizin Majelis Pengawas Daerah, Majalah  Renvoi , Edisi Mei, 2011, Jakarta, hlm. 6.

## c) Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris di Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .
Dalam rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris (Rakor MPN) yang dilangsungkan di Bandung akhir Oktober tahun 2013, menghasilkan rekomendasi yang utamanya menyangkut penguatan kelembagaan MPN ini. Khususnya berkaitan dengan dihilangkannya Pasal 66 ayat (1) UUJN oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Visi dalam meyelenggarakan Rakornas ini adalah :
1)  Untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan Majelis Pengawas paska keputusan dari MK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari ketua Majelis Pusat Pengawas Notaris (MPPN) mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam kaitan meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
2) Dalam Rakornas ini, terkandung maksud dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperhatikan hal yang selama ini mungkin kurang mendapatkan
perhatian, seperti hal-hal yang menyangkut sarana dan prasarana penunjang bagai MPD sebagai ujung tombak MPN yang selama ini hal-hal itu sangat diharapkan oleh MPD untuk meningkatkan kinerja MPD, untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Notaris.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU usul inisiatif Badan Legislatif tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditetapkan menjadi Undang-undang inisiatif DPR 16 dan diteruskan pembahasannya sesuai mekanisme persidangan DPR RI 17 . Setelah melakukan beberapa rapat baik RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta Rapat Kerja dengan
16 Citizenjurnalism , dalam Laurensius Arliman S.
Op.cit . hlm. 134.
17 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.  Setiap  Rancangan  Undang- Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR,  Presiden,  atau  DPD.  RUU  yang  sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah  15  (lima  belas)  hari  kerja,  RUU  yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Pemerintah, Institusi, Kejaksaan, pakar kenotariatan dan berbagai elemen masyarakat, maka Pansus dan Pemerintah telah menetapkan DIM (daftar inventaris masalah) sebanyak 311 DIM, selanjutnya 35(tiga puluh lima) DIM redaksional diserahkan kepada Timus (tim perumus) dan Timsin (tim sinkronisasi) dan 31(tiga puluh satu) DIM substansi akan dibahas di Panja (Panitia kerja) 18 . Marzuki Alie, menyatakan dalam minggu kedua Januari 2014, kegiatan Dewan difokuskan pada persiapan pembukaan Masa Persidangan III 2013-2014 yang dibuka pada 15 Januari 2014. Dalam masa persidangan ini RUU jabatan Notaris termasuk dalam fokus kerja Dewan Perwakilan rakyat. RUU jabatan Notaris, inisatif DPR, merupakan perubahan atas UU N0 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam RUU perubahan ini, diatur mengenai penguatan pesyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, penambahan kewajiban Notaris, pemberhentian sementara Notaris, persyaratan mengenai magang bagi calon Notaris, dan beberapa hal prinsip lainnya, antara lain dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris. 19 Tanggal 17 Januari 2014, akhirnya Perubahan Undang-
18 Berita Score , dalam Laurensius Arliman S, Op.cit , hlm. 136
19 Marzukie Alie, dalam Laurensius Arliman S, 2014, hlm. 136.
Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan UUJN) 20 . Diundangkannnya UU Perubahan UUJN tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam UU tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris.Di dalam RUU terdapat satu lembaga baru yaitu Majelis Kehornatan Notaris. Sangat disayangkan di dalam Pasal 1 UUJN di dalam RUU tidak disebutkan   apa yang dimaksud dengan Majelis Kehornatan tersebut, seperti Pasal 1 menjelaskan lembaga- lembaga lainnya antara lain majelis pengawas.Mungkin hal ini merupakan kealpaan dari para perumus RUU, sehingga seolah-olah lembaga baru ini hanya merupakan suatu tempelan belaka. Menurut Alwesius, Pasal- pasal tersebut tidak mengatur kewenangan apa yang dimiliki oleh MKN. Karena kewenangan MKN tidak diatur di dalam UU maka sangat sulit bagi MKN untuk menjalankan tugasnya kelak yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri. Mengenai Pasal 66 ayat (3) dan (4) serta Pasal 66 A, 21 terkait 20 Alwesius, dalam Laurensius Arliman S., hlm. 136.
21 Syafran  Sofyan,  PP  INI  Lakukan  Sosialisasi Menyeluruh-Empat  Pasal  Krusial  UUJN Perubahan Harus Dipahami, Majalah  Renvoi, Edisi Februari, 2014, Jakarta,hlm. 27.
kewenangan dan Pembentukkan Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris walau keduanya di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sangatlah berbeda tugas dan kewenangannya. Karena Pasal 66 UUJN dan Pasal 66 UUJN Perubahan mempunyai perbedaan-perbedaan 22 . Pengaturan dari MKN diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A, Pasal 66 berbunyi sebagai berikut 23 : 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada  Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang  berkaitan dengan
22 Widhi Handoko, 2014, Matrik  Perubahan Undang-Undang  Jabatan  Notaris-  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Sebelum  Dan Setelah  Revisi  Tanggal  17  Desember  2013, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 1-11.
23 Halaman  yang  sama  juga  disampaikan  oleh Widhi Handoko, 2014, Undang-Undang  No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasca Putusan Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2013, Makalah ini disampaikan pada workshop konfigurasi  politik  dan  perubahan  UUJN, Gedung Kenotariatan UNDIP, oleh Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Direktorat Jenderal Administrasi, Hukum dan Umum Kemenkumham, Semarang,  3-4 januari 2014, hlm. 19-21.
Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana  dimaksud pada ayat(1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3)  Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30  (tiga  puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat  permintaan  persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)  wajib  memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4)  Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban  dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3),  majelis  kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Menurut Zukkifli Harahap dalam pembentukan Lembaga MKN seharusnya berjenjang, namun kabarnya akan dibentuk ditingkat Provinsi saja. Harusnya MKN idealnya dibentung berjenjang, tidak hanya ditingkat provinsi saja, tetapi juga ditingkat daerah. Kalau nanti hanya dibentuk satu ditingkat provinsi, misalkan dengan jumlah Notaris DKI Jakarta yang sudah mencapai 1000 Notaris, maka mereka yang duduk sebagai anggota MKN tidak akan bisa bekerja sebagai Notaris. Hal ini dimungkinkan karena relatif banyak Notaris yang
dipanggil pihak kepolisian dalam setiap minggu 24 .
Menurut  Jimly Ashiddiqie, pengaturan baru itu dapat dinilai lebih baik karena mengaitkannya dengan sistem etika profesi yg memang perlu diperkuat. Sistem etika profesi berjalan dengan baik, tentu kebutuhan untuk melakukan kriminalisasi terhadap profesi seperti Notaris dapat diminimalkan 25 . Senada dengan hal diatas, dengan kehadiran Majelis Kehormatan ini menurut penulis diharapkan sebaiknya berjenjang, baik dari tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pusat. Agar untuk kedepannya pengawasan terhadap Notaris dapat lebih bagus dan transparan, tanpa ada yang harus ditutupi. Karena pengaturan Notaris paska perubahan UUJN harusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi Notaris, setelah perlindungan hukum baginya dalam menjalankan pekerjaanya sebagai Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik.
Senada dengan hal diatas, dengan kehadiran Majelis Kehormatan ini menurut penulis diharapkan sebaiknya berjenjang, baik dari tingkat daerah, tingkat
24 Harahap  Zulkifli,  Majelis  Kehormatan  Idealnya Berjenjang,  Majalah  Renvoi,  Edisi  Februari, Jakarta, hlm. 7.
25 Jimly  Ashiddiqie,  dalam Laurensius Arliman S,
Op.cit . hlm. 146.
wilayah, tingkat pusat. Agar untuk kedepannya pengawasan terhadap Notaris dapat lebih bagus dan transparan, tanpa ada yang harus ditutupi. Karena pengaturan Notaris paska perubahan UUJN harusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi Notaris, setelah perlindungan hukum baginya dalam menjalankan pekerjaanya sebagai Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Dan secepat mungkin keluar Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang  Majelis Kehormatan Notaris ini dan pembentukkan Majelis Kehormatan Notaris ini dapat segera mungkin dilaksanakan.

## 2. Pemanggilan Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Sebelum Terbentuknya  Majelis Kehormatan Notaris

## a) Implikasi Putusan Mahkamah
konstitusi Paska Dihapusnya Pasal 66 UUJN.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tanggal 6 oktober 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432), paling tidak pernah 2 (dua) kali pengujian UUJN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke MK. Pertama, Perkara Nomor
009-014/PUU-III/2005 Pengujian atas Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2). Kedua, perkara Nomor 49/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 66 ayat (1) UUJN. Walaupun MK menolak kedua permohonan tersebut, paling tidak membuktikan dinamisasi yang terjadi atas UUJN. Diluar itu, banyaknya para Notaris yang hadir (dihadirkan) dalam perkara pidana baik di tingkat penyidik(an) ataupun di ruang pengadilan adalah bukti masih multi tafsirnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris. 26 Putusan tersebut mengagetkan karena putusan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang mensyaratkan terlebih dahulu harus ada persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika penyidik, penuntut umum atau hakim akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Implikasi dari putusan MK tersebut bagi Notaris adalah, bahwa pemanggilan Notaris dalam rangka penegakan hukum terkait akta yang dibuatnya, para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) tidak perlu
26 Suharizal, Sembilan Tahun Jabatan Notaris Pasca Pemberlakuan Undang-Undang 30 Tahun 2004; Quo Vadis? Makalah yang  disampaikan  pada tanggal 14 Desember 2013, Hotel Mercure, Padang, hlm. 1.
lagi mendapatkan izin lagi dari Majelis Pengawas Daerah, dimana Notaris bisa lansung dipanggil oleh para penegak hukum terkait pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya.
b)  Hak Ingkar Notaris
Di dalam hak ingkar Notaris, terkandung kewajiban untuk tidak bicara ( verschoningsplicht ) sehingga Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara ( verchoningrecht ), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara ( verschoningrecht ). 27 Dalam hukum acara perdata, Pasal 1909 KUHPerdata mewajibkan setiap orang yang cakap menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan- ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 146 dan 227 HIR (Herziene Inlands Reglement) . Bagi mereka dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya. 28 Menurut pendapat Badar Baraba selaku Ketua DKP INI menegaskan, bahwa Putusan
27 G.H.S. Lumban Tobing, dalam Laurensius Arliman S, Op.cit . hlm. 152.
28 Ibid.
MK Nomor: 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah sedikit mengurangi perlindungan terhadap Notaris lantaran telah dihapusnya frasa “dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah”, sehingga ketika Notaris dipanggil penyidik untuk menjadi saksi tanpa persetujuan MPD. Meskipun begitu, Putusan MK itu tidak dapat dimaknai membatalkan atau meniadakan hak Ingkar. Artinya, hak ingkar tetap melekat pada individu Notaris yang bersangkutan terkait rahasia jabatan. Hak ingkar bukanlah untuk melindungi Notaris, karena akar permasalahan sebenarnya terletak pada definisi “simpan rahasia” jabatan. 29
c) Peran Lembaga Ikatan Notaris Indonesia dalam Mengisi Kekosongan Hukum Sebelum Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris.
Paska disahkannya Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dengan melahirkannya  lembaga baru yaitu MKN, terdapat implikasi hukum terkait pertanggungjawaban akta yang dibuat oleh Notaris. Terhadap pemanggilan Notaris dalam proses penegakkan hukum kedepannya, maka para penegak hukum harus meninta izin
29 Badar  Baraba,  dalam Laurensius Arliman S., hlm. 152
kepada lembaga MKN. 30 UUJN
Perubahan memang menyebutkan bahwa tugas dari Majelis Pengawas melakukan pengawasan, sedangkan  Majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan. Batasan pengawasan dan pembinaan dari kedua lembaga ini masih belum jelas. Sebenarnya keberadaan Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kelebihan. Dewan Kehormatan Notaris bisa secara lansung melakukan sidang terhadap Notaris tertentu yang dianggap telah melanngar kode etik ataupun melanggar tingkah laku yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak demikian dengan MPD, mereka kalau melakukan sidang dadakan harus membuat surat pemberitahuan dahulu 31 , sehingga mereka baru bisa melaksanakan sidang.
Terhadap kasus yang terjadi dalam pemanggilan Notaris didalam persidangan oleh Penegak Hukum. Dalam kasus perdata, akta Notaris yang dipermasalahkan secara perdata. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan,
30 Widhi Handoko, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Sebaiknya Jangan Notaris Aktif ,Renvoi , Nomor 8.128.XI-Januari, 2014, hlm. 25.
31 Zulkifli Harahap, Op.cit, hlm. 7.
kedudukan  akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. 32 Notaris posisinya bisa sebagai turut tergugat atau sebagai saksi yang harus memberikan keterangan dan harus mengupayakan untuk hadir. Notaris harus siap memberikan penjelasan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat.
Penegak Hukum memanggil Notaris tidak harus melapor dan
32 Suryajaya, Perbandingan Degradasi Akta dengan Kebatalan, Hakim Agung Mahkamah Agung, pada Seminar Nasional mengenai Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diselenggarakan di Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Maret 2014. Suryajaya  berpendapat  bahwa  untuk menyatakan  telah  terjadi  degradasi  akta (Notaris) maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  untuk  membuktikan adanya  pelanggaran  atau  kesalahan  yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas dan  kewajibannya  yang  ditentukan  dalam undang-undang.Bahwa gugatan tersebut bukan untuk membatalkan akta melainkan untuk membuktikan  ada  tidaknya  pelanggaran  yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya  selaku  pembuat  akta.  Terjadinya degradasi akta karena Notaris melakukan pelanggaran  syarat  bentuk  dan  syarat  formal suatu akta.Bahwa gugatan ganti rugi baru dapat diajukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan kepada  Notaris.  apabila  sudah  dibuktikan melalui  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap.  Bahwa  Notaris tersebut telah melakukan kesalahan atau pelanggaran  tentang  syarat  bentuk  dan  syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang, atau gugatan tersebut digabungkan dengan suatu berkas perkara ganti rugi .Degradasi akta diuji keabsahannya melalui gugatan pengadilan. Degradasi  akta  tidak  serta  merta  menjadi dasar pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, melainkan terlebih dahulu degradasi  akta  diuji  keabsahannya  melalui gugatan pengadilan.

## mendapatkan izin dari Majelis
Pengawas Daerah atau dengan kata lain Majelis Pengawas Daerah tidak akan menerima laporan dari Penegaka Hukum dalam menghadirkan Notaris didalam persidangan. Terhadap kekosongan hukum, akibat belum terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris, maka ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia menurut penulis, sebagai lembaga tunggal Notaris yaitu:
1) Memberikan saran kepada Notaris terkait, agar Notaris yang bersangkutan dapat memenuhi panggilan oleh penegak hukum. Agar kesannya Notaris tidak diangap mengindahkan panggilan para Penegak Hukum, terkhususnya panggilan dari Hakim.
2)  Majelis Pengawas Daerah akan memberikan nasehat-nasehat kepada Notaris yang tersangkut kasus hukum tersebut, nasehat- nasehat itu untuk membantu Notaris dalam menjalankan penyelesaian kasus tersebut.
3) Adanya inisiatif dari Majelis
Pengawas Wilayah, untuk membentuk sebuah lembaga yang bertujuan untuk membela hak-hak Notaris dalam menjalankan proses penegakan hukum tersebut.
4)  Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah telah
mendesak pemerintah agar mempercepat pembentukkan Majelis Kehormatan Notaris, agar ada kepastian sebuah lembaga yang jelas dalam pemberian izin terhadap proses penegakkan hukum yang dihadapi oleh Notaris. 33
5) Notaris yang dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti kerugian, Ikatan Notaris Indonesia telah merancang gebrakan baru dalam hal ganti kerugian karena Putusan Pengadilan tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar, karena kewajiban tersebut telah dialihkan dalam perusahaan asuransi. 34
33 Pembentukkan  Majelis Kehormatan Notaris sangat dirasakan perlu sekali, agar dalam pemanggilan Notaris, ada sebuah lembaga yang memberikan izin dalam proses penegakkan hukum tersebut, terkait akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.
34 Penulis merasa rancangan gebrakan yang dibuat INI sangat bagus sekali, dan benar-benar sebuah gebrakan yang sangat masuk akal dalam dunia profesi Notaris. Ini sesuai dengan pendapat dari Budi  Santoso  (Ketua  Progran  Studi  Magister Kenotariatan  Universitas  Diponegoro).  Budi mencontohkan situasi di Perancis, dimana setiap Notaris wajib membayar premi asuransi tanggung jawab renteng terhadap sesamanya, yang dikenal dengan the Profesional Indemnity Insurance. Sehingga apabila terjadi klaim seorang Notaris harus bertanggung jawab membayar  ganti  kerugian,  karena  kesalahan dalam  menjalankan  profesinya,  maka  hlm  itu dibayar oleh perusahaan asuransi. Notaris yang dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti kerugian karena Putusan Pengadilan, maka tidak perlu  mengeluarkan  dana  untuk  membayar karena kewajiban tersebut telah dialihkan pada perusahaan asuransi. Budi, Santoso,UUJN Baru, Butuh Semangat Baru Ikatan Notaris Indonesia , Majalah  Renvoi Nomor 10.130.XI-Maret, hlm. 50.

## D. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mempunyai beberapa kesimpulan yang nantinya diharapkan berguna bagi Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia, yaitu bahwa:
a. Dasar  pembentukkan  Majelis Kehormatan Notaris lahir di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, karena kebutuhan akan perlindungan terhadap seorang Notaris dalam pembuatan akta. Sangat diperlukan apabila ada sebuah Lembaga yang fungsinya yang mengawasi Notaris dalam proses Penegakan Hukum, dimana harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris.
b.  Pengaturan pemanggilan Notaris terhadap akta yang dibuatnya paska perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 terjadi kekosongan hukum, dalam mengisi kekosongan hukum karena  Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, Notaris berhak menggunakan hak  Ingkarnya terkait proses kepentingan peradilan, dan dalam menghadirkan Notaris di dalam persidangan, sehingga menurut penulis (Ikatan Notaris Indonesia) INI harus segera mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana Majelis Kehormatan Notaris.

## Daftar Pustaka Buku
Adjie, Habib, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan 2, PT.Refika Aditama, Bandung. _________, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung. Dewi, Santia, et al, 2011, Panduan Teori dan Praktik Notaris, Pustaka Yustika, Yogyakarta. Fatahna, Muchlis et al, 2008, Notaris Bicara Soal Kenegaraan, Watampone Pers, Jakarta..
_________, 2014, Anggota  Majelis Kehormatan Notaris Sebaiknya Jangan Notaris Aktif, Jakarta, Majalah Renvoi, Nomor 8.128.XI- Januari.
I.P.M.  Ranuhandoko, 2008, Terminologi Hukum-Inggris Indonesia , Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta Mulyoto, 2010, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV, Cakrawala Media, Yogyakarta Thamrin, Husni 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Cetakan 2, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

## Tesis
Arliman S., Laurensius, 2014, Pemanggilan Notaris Terkait Akta Yang Dibuatnya Oleh Hakim Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang
Jabatan Notaris, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

## Majalah
Handoko, Widhi, 2014, Matrik Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebelum Dan Setelah Revisi Tanggal 17 Desember 2013, Semarang: Universitas Dipenogoro. _________, 2014, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Paska Putusan Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2013., Makalah ini disampaikan pada workshop konfigurasi politik dan perubahan UUJN, gedung Kenotariatan UNDIP, oleh Prodi Mkn UNDIP dan DITJEN AHU KEMENKUNHAM,  Semarang, pada tanggal 3-4 januari 2014 Harahap, Zulkifli, 2011, Pemanggilan Seorang Notaris dan PPAT oleh Kepolisian Harus Seizin Majelis Pengawas Daerah , Jakarta , Edisi Mei Majalah Renvoi.
_________, Majelis Kehormatan Idealnya Berjenjang, Jakarta , Edisi Februari, Majalah Renvoi , Edisi Februari, 2014 Santoso, Budi 2014, UUJN Baru, Butuh Semangat Baru Ikatan Notaris Indonesia , Jakarta, Majalah Renvoi , Nomor 10.130.XI-Maret 2014
Sofyan, Syafran, PP INI Lakukan Sosialisasi Menyeluruh-Empat Pasal Krusial UUJN Perubahan Harus Dipahami, Majalah Renvoi, Edisi Februari 2014. Suharizal, Sembilan Tahun Jabatan Notaris Paska Pemberlakuan Undang-Undang 30 Tahun 2004; Quo Vadis? , Makalah yang disampaikan pada tanggal 14 Desember 2013, Hotel Mercure, Padang.
Suryajaya, Perbandingan Degradasi Akta dengan Kebatalan, Hakim Agung Mahkamah Agung, pada Seminar Nasional mengenai Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Universitas Diponegoro, Semarang, pada tanggal 4 Maret 2014.