## KENDALA MEDIASI PERCERAIAN PADA MAHKAMAH SYARIAH DI PANTAI BARAT SELATAN ACEH TAHUN 2016 – 2017

## Abstrak
Artikel ini bertujuan menganalisa kendala mediasi terhadap perceraian di beberapa kabupaten yang  ada  di  Aceh.  Mediasi  merupakan  bentuk  arternatif  penyelesaian  sebuah  perkara  yang sedang berkembang dalam masyarakat. Mediasi dianggap sebagai sebuah intrumen yang tepat dan  efektif  dalam  menyelesaikan  sebuah  perkara  perceraian  yang  terjadi  pada  Mahkamah Syariah. Objek penelitian pada artikel ini ialah beberapa mahkamah syariah kabupaten yang ada  di  barat  selatan  Aceh.  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  deep interview  dengan  32  responden  dan  mengumpulkan  data  sekunder  berupa  dokumen  yang terkait  dengan  penelitian.  sedangkan  analisa  data  dalam  artikel  ini  menggunakan  analisa deskriptif  dengan  menjabarkan  temuan-temuan  yang  terjadi  di  lapangan. Hasil  yang  peroleh ialah Kendala mediasi yang terjadi pada Mahkamah Syariah adalah disebabkan jarak tempuh para  pihak  yang  berperkara,  hakim  terlalu  muda,  memahami  dengan  bahasa  daerah, pengaruh  pihakketiga,  skiil  mediator  yang  terbatas,  tidak  ada  ruang  khusus  mediasi, banyaknya  perkara  yang  harus  ditangani,  kurangnya  pemahaman  para  pihak  yang berperkara  tentang  mediasi,  waktu  mediasi  yang  terbatas  dan  terpaksa  mengikuti  mediasi secara prosedural.
Kata kunci : Mediasi, Perceraian, Mahkamah Syariah.

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  the  mediation  barriers  to  divorce  in  several  districts  in  Aceh. Mediation is an arternative form of solving a case that is developing in society. Mediation is considered as an appropriate and effective instrument in resolving a divorce case that occurs at the Sharia Court. The object of research in this article is a number of district sharia courts in the  south  west  of  Aceh.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  conducting  deep interviews  with  32  respondents  and  collecting  secondary  data  in  the  form  of  documents related to the research. Meanwhile, the data analysis in this article uses descriptive analysis by describing the findings that occurred in the field. The results obtained are that the mediation constraints that occur at the Sharia Court are due to the distance traveled by the litigants, the judges  are  too  young,  understand  the  local  language,  the  influence  of  third  parties,  limited mediator skills, no special room for mediation, the number of cases to be handled, the lack of understanding  of  the  parties  in  a  case  about  mediation,  the  limited  time  for  mediation  and being forced to follow procedural mediation.
Keywords : Mediation, Divorce, Sharia Court .

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  sebuah  peristiwa dalam  kehidupan  setiap  manusia  yang  akan menimbulkan  akibat  lahir  dan  batin  antara mereka berdua, pembinaan terhadap perkawinan  merupakan  konsekwensi  logis

## Amrizal Hamsa
Dosen Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Amrizal_hamsa@gmail.com
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
dan  sekaligus  merupakan  cita-cita  sebuah keluarga. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah  untuk  membentuk  sebuah  keluarga yang  harmonis,  bahagia,  dan  tidak  bercerai berai, sehingga sebelum keduanya melangsungkan menikah ada perbedaan latar belakang  dan  pendapat  yang  harus  mereka satukan, untuk membangun sebuah perkawinan  Undang-Undang  ini  menganut prinsip  untuk  mempersulit  terjadinya  sebuah perceraian.  Perkawinan  berisi  kasih  sayang, saling  memberi  dan  menerima,  saling mencurahkan  kasih  sayang,  untuk  saling melindungi  dan  saling  isi  mengisi  guna mencapai kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan. 1
Akhir-akhir  ini  angka  perceraian  di kalangan masyarakat sangat siqnifikan terjadi,  hal  ini  tentu  tidak  terlepas  dari dangkalnya  pengetahuan  suami  istri  tentang tujuan  dan  substansi  sebuah  pernikahan. Tingginya  angka  perceraian  secara  tidak langsung akan membawa efek bagi masyarakat  secara  luas,  karena  perceraian merupakan indikator gagalnya menuju sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.  Menurut  fiqh  perceraian  dikenal dengan  kata  fasakh  dan  talak.  Definisi  talak menurut  bahasa  adalah  melepaskan  ikatan dan  membebaskan,  sedangkan  menurut istilah,  talak  berarti  melapaskan  sebuah
ikatan pernikahan. 2 Hasil wawancara penulis dengn  Hakim  Mediator  Mahkamah  Syariah Hasanuddin  menyatakan  bahwa  perceraian yang tiap tahun terjadi di Mahkamah Syariah sangat  meningkat,  sedangkan  proses  mediasi yang  berhasil  dilakukan  oleh  Mahkamah Syariah sangat sedikit. Maka untuk
1 Alyasa’ Abu Bakar, Antara Setia dan Durhaka Ulasan  Tentang  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri, Banda  Aceh:  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, 2001, hal. 10
2 Imam  Taqiyuddin  Abubakar  bin  Muhammad Alhusaini, kifayatul  Akhyar, (Surabaya:  bina  Iman, t.t.), hal. 175.
mengurangi  angka  perceraian  diperlukan fasilitasi  dalam  perkara  perceraian  karena fasilitasi  adalah  sebuah  keterampilan  proses penyelesaian sengketa, dimana pihak fasilitator  berusaha  melakukan  komunikasi dengan pihak yang bersengketa yang berbeda pendapat  dan  pandangan  dalam  membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka. 3

## B. Tinjauan Tentang Perceraian
Perceraian  asal  dari  kata  cerai,  yang berarti  putus  hubungan,  pisah  sebagai  suami istri  dan  talak,  sedangkan  makna  kata  talak sama  dengan  cerai,  kata  menalak  berarti menceraikan. Sedangkan menurut ensiklopedi  nasional  Indonesia,  perceraian merupakan sebuah peristiwa putusnya hubungan  suami  isteri  yang  diatur  menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal  itu.  Dengan  pengertian  ini  berarti  kata talak  sama  artinya  dengan  cerai  atau menceraikan,  istilah  kata  talak  dan  cerai dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh  masyarakat  dengan  arti  yang  sama. 4
Adapun  menurut  Abdul  Rahman  Ghozali talak  asal  dari  kata  ithlaq,  yang  artinya melepaskan,  atau  meninggalkan.  Menurut istilah  syara’,  talak  yaitu  Melepas  tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 5 Adapun  menurut  Abu  Zakariya  Al- Anshari,  talak  ialah  Melepas  tali  akad  nikah dengan  kata  talak  dan  yang  semacamnya. 6
Dalan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 38, disebutkan:
3 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Perspektif Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 12
4 Adibul  Farah, Kawin  Paksa  Sebagai  Alasan Perceraian (Studi  Atas  Putusan  Pengadilan  Agama Kendal  No.  0044/Pdt.  G/  2006/  PA.  Kdl),  Semarang: IAIN Walisongo, 2008, hal. 35
5 Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqh  Munakahat , Cet. Ke-3, (Jakarta Kencana, 2008), hal. 192
6 Abi  Yahya  Zakariya  al-Anshori, Fath  al- Wahhab , Juz II (Semarang: Toha Putra,), hal. 72
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
Perkawinan  dapat  putus  karena,  kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. 7

## C. Kajian Pustaka
PERMA  Nomor  1  tahun  2016  dalam pasal  1  ayat  1  menyebutkan  tentang bagaimana  prosedur  mediasi  di  Pengadilan bahwa  mediasi  adalah  cara  penyelesaian sebuah  sengketa  melalui  proses  perundingan untuk  memeproleh  kesepakatan  para  pihak yang  dibantu  oleh  mediator. 8 Kesepakatan damai  dari  proses  mediasi  akan  dikukuhkan menjadi  akta  perdamaian  yang  mengandung kekuatan excutorial  kracht sebagaimana putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap.  Ketentuan  dimaksudkan  dari hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat dan bersifat menyelesaiakan sengketa  secara  tuntas. 9 Mediasi  merupakan salah  satu  bentuk  sebuah  penyelesaian sengketa  alternatif  yang  bersifat  consensus.
Sedangkan  secara  bahasa  mediasi  yang
berarti  ditengah  “berada  ditengah” 10 karena mediator  yang  melakukan  mediasi  harus berada  ditengah  atau  menengahi  orang  yang bertikai.  Dari  segi  istilah  banyak  terdapat pendapat tentang pengertian mediasi, diantaranya  mediasi  adalah:  Mediasi  adalah sebuah proses negosiasi penyelesaian sengketa  atau  pemecahan  masalah  dimana pihak-pihak  ketiga  yang  tidak  imparsial bekerja  sama  dengan  para  pihak  yang bersengketa  membantu  memperoleh  sebuah kesepakatan  perjanjian  yang  memuaskan. 11
7 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibjo,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Cet.  Ke-34, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 549
8 PERMA No. 1 tahun 2016
9 D.Y.Witanto, Hukum Acara Mediasi , (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 17. 10 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Prespektif Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 2
11 Susanti dan Adi Nugroho, Proses Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Ditinjau  Dari
Dalam  literature  lain  mediasi  merupakan suatu  proses  dimana  para  pihak  dengan bantuan  beberapa  orang,  secara  sistematis menyelesaikan  sebuah  permasalahan  yang disengketakan untuk mencari  alternatif sehingga  tercapainya  penyelesaian  yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. 12

## D. Metodologi Penelitian
Objek  kajian  penelitian  ini  beberapa kabutapen  di  Barat  selatan  aceh.  dengan sampel Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan  Aceh  Jaya.  Sumber  data  dari  penelitian ini di peroleh dengan menggunakan wawancara langsung dengan beberapa resopenden  di  mahkamah  Syariah,  seperti hakim  mediator  dan  para  pihak.  data diperoleh dalam waktu 1 tahun selama tahun 2016-2017.  Teknik  analisa  data  pada penelitian ini menggunakan Analisa deskriptif,  dengan  menjabarkan  beberapa jawaban  dari  rumusan  masalah  terkain kendala mediasi kasus percerain di mahkamah Syariah.

## E. Hasil dan Pembahasan
Mahkamah  Syari’ah  di  Pantai  Barat Selatan  Aceh  merupakan  peradilan  khusus berdasarkan  Qanun  Syari’at  Islam  Provinsi Aceh.  Mahkamah  Syari’ah  Provinsi  Aceh terdiri dari Mahkamah Syari’ah Provinsi dan Mahkamah  Syari’ah  kabupaten  dan  kota. Mahkamah  Syari’ah  di  Provinsi  Aceh memiliki kewenangan absolut yaitu kewengan badan peradilan dalam memeriksa jenis  perkara  tertentu  yang  mutlak  dan  tidak dapat  diperiksa  oleh  pengadilan  lain.  Oleh karena  itu,  sudah  pasti  kekuasaan  dan kewenagan yang dimiliki Mahkamah Syari’ah  lebih  luas  dari  kekuasaan  yang dimiliki  Peradilan  Agama.  Dalam  Undang-
Hukum  Acara  serta  Kendala  Implementasinya , (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2008),  hal. 109.
12 Rachamd  Syafa’at, Avokasi  dan  Pilihan penyelesaian  Sengketa,  Latar  Belakang,  Konsep  dan Implementaasinya ,  (Malang:  Yayasan  Pembangunan Nasional (YPN), 2006), hal. 35-36
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
Undang  No.  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa tugas  dan  wewenang  Peradilan  Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  ditingkat  pertama  antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan,  Waris,  Wasiat,  Hibah,  Wakaf, Infaq,  Sedekah  dan  Ekonomi  Syariah. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Syari’ah  kabupaten  dan  Mahkamah  Syari’ah di  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam menetapkan  bahwa  peradilan  syari’ah  di NAD  akan  dijalankan  oleh  sebuah  lembaga dalam  hal  ini  Mahkamah  Syari’ah. 13 Pada Pasal  3  ayat  (1)  UU  No  11  Tahun  2003 menyebutkan:  “ Kekuasaan  dan  kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah  Propinsi  adalah  kekuasaan  dan kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan  Tinggi  Agama,  ditambah  dengan kekuasaan  dan  kewenangan  lain  yang berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat dalam  ibadah  dan  syiar  Islam  yang ditetapkan dalam qanun ”.
1. Pelaksanaan Mediasi pada Mahkamah  Syariah  di  Pantai  Barat Selatan Provins Aceh Mediasi pada umunya dilakukan melalui  suatu  proses  secara  sukarela,  atau mungkin  didasarkan  pada  perjanjian  atau pelaksanaan  kewajiban  (peraturan)  atau
perintah  Pengadilan. 14 Berkenaan  dengan proses  mediasi  di  Pengadilan,  ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008  menentukan,  bahwa  ” setiap  hakim, mediator  dan  para  pihak  wajib  mengikuti prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  yang  diatur  dalam  peraturan  ini.” Jadi,  proses  mediasi  yang  dilakukan  di
13 Ainal  Hadi, Hukum  dan  Fenomena  Sosial , (Bnda  Aceh:  Aceh  Justice  Resource  Centre,  1997), hal. 128.
14 Gatot Soemartono, Arbitrase  dan  Mediasi  di Indonesia, (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  2006), hal. 141.
Pengadilan  harus  tunduk  dan  mengikuti aturan-aturan  yang  terdapat  dalam  PERMA
No.  1  Tahun  2008. 15 Sedangkan  proses mediasi  yang  dilakukan  di  luar  Pengadilan tidak  wajib  atau  harus  tunduk  mengikuti prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi yang telah diatur dalam PERMA No. 1  Tahun  2008  terkecuali  hal-hal  yang  telah diatur  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2008, misalnya  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) PERMA  No.  1  Tahun  2008  menegaskan, bahwa  “ Peraturan  Mahakamh  Agung  ini hanya  berlaku  untuk  mediasi  yang  terkait dengan  proses  berperkara  di  Pengadilan.” Jadi  aturan-aturan  yang  tercantum  dalam PERMA  No.  1  Tahun  2008  hanya  untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan pada semua tingkat Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum  dan  Peradilan  Agama.  Prosedur mediasi  yang  diatur  dalam  PERMA  No.  1 Tahun  2008hanya  berlaku  untuk  mediasi  di Pengadilan  saja. 16 Berhasil  atau  tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan.  Bila  proses  baik,  tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun  sebaliknya,  proses  yang  tidak  baik akan  menjadikan  mediasi  gagal.  Lembaga mediasi    sebagai  suatu  proses  yang  tumbuh dan  berkembang  dari  dan  karena  kebutuhan praktek  penyelesaian  sengketa  baik  antar negara,  kelompok,  maupun  antar  individu, merupakan  faktor  utama  yang  menjadikan mediasi  bersifat  fleksibel  dan  mempunyai proses  atau  mekanisme  atau  tahapan  yang berbeda-beda  satu  sama  lain  yang  selalu disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi para  pihak  yang  bersengketa. 17 Oleh  karena
15 Rachmadi  Usman, Mediasi  di  Pengadilan Dalam  Teori  dan  Praktik, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012 ), hal. 105. 16 Rachmadi  Usman, Mediasi  di  Pengadilan Dalam  Teori  dan  Praktik, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), hal. 106.
17 Bagir  Manan,  Sambutan  dalam  pembukaan Lokakarya  yang  diselenggarakan  Pusat  Pengkajian Hukum  bekerjasama  dengan  Mahkamah  Agung  tgl  8
itu,  dalam  penggunaan  mekanisme  atau tahapan  proses  mediasi,  belum  terdapat keseragaman  dan  pedoman  yang  baku  di antara para praktisi mediasi. Pada umumnya, dalam praktek penggunaan mediasi, mekanisme  atau  tahapan  proses  mediasi dibuat  berdasarkan  pengalaman  mereka
menjadi mediator. 18
2. Kendala Hakim dalam mediasi perceraian  pada  Mahkamah  Syariah di Pantai Barat Selatan Aceh Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah
Syar’iyah  Pantai  Barat  Selatan  Aceh  belum bisa  terlaksana  dengan  baik  terutama  dalam mediasi  perkara  perceraian,  karena  ada beberapa faktor penyebab ketidakberhasilan antara lain:
Bapak  Hasanuddin  mengatakan  bahwa hakim mediator terlalu susah berbicara dalam memahami  sebuah  penyelesaian  perkara perceraian  artinya  hakim  ini  pintar  dalam sebuah  konsep  atau  teori  tetapi  susah  dalam berbicara  untuk  memahami  para  pihak  yang
berperkara. 19 Bapak Achmad Fikri Oslami mengatakan banyaknya perkara perceraian di Mahkamah  Syar’iyah  Meulaboh    dari  tahun 2016 sampai dengan 2017 semakin meningkat, sedangkan jumlah hakim mediator  sangat  kurang  tidak  adanya hakim mediator dari luar, sehingga menambah pekerjaan para hakim di Mahkamah Syar’iyah.
Hakim  Mediator  Mengatakan  lama waktu  proses  mediasi  yaitu  40  hari  dan  14 hari  apabila  mediasi  gagal,  ini  tidak  cocok bagi  para  pihak  yang  memang  mereka bersikukuh  untuk  bercerai  ini  menjadi hambatan dalam proses mediasi di dan  9  Oktober 2002  di  Jakarta, tentang Arbitrase dan Mediasi , hal. 8
18 Nurwidiatmo, Akibat    Hukum    Penggunaan Lembaga    Mediasi    sebagai    Alternatif  Penyelesaian Sengketa    di    Indonesia,    Suatu    Analisis    Normatif Legalitas , Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 2 Juli –Desember 2003; hal. 166 – 218.
19 Wawancara  Hakim  Mediator  Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tanggal 14 Oktober 2018.
Mahkamah  Syar’iyah  dan  jarak  tempuh bagi hakim dan para pihak yang berperkara dimana  seorang  hakim  perlu  kewenangan dalam  menyelesaikan  sebuah  perkera perceraian  tetapi  disebabkan  terlalu  jauh tempat  tinggal  para  hakim  juga  menjadi hambatan dalam proses mediasi. 20
Bapak Hasanuddin mengatakan kurang mengertinya pihak yang berperkara tentang  proses  mediasi.  Bagi  para  pihak berperkara  mediasi  merupakan  sebuah penyelesaikan  masalah,  yang  penting dalam  prosesnya  terdapat  musyawarah, tidak  peduli  apakah  dalam  pembicaraan  itu berat  sebelah  atau  tidak.  Para  pihak  yang berperkara  mengikuti  proses  mediasi  bukan karena  keinginan  hati,  bukan  karena  ada peluang  yang  baik  dari  mediasi  atau  mereka melihat  keuntungan  dari  mediasi.  Tetapi khawatir  putusan  mereka  akan  batal  demi hukum  apabila  tidak  mengikuti  proses mediasi  sebelumnya artinya  para  pihak  yang bercerai  mengikuti  proses  mediasi  karena terpaksa  apabila  tidak  mengikuti  proses mediasi maka sidang tidak bisa di daftarkan. Maka  untuk  itu,  perlunya  sosialisasi  Perma Nomor  1  Tahun  2008  kepada  masyarakat supaya  para  pihak  yang  berperkara  nanti  ke Mahkamah Syar’iyah Meulaboh sudah paham  dan  mengerti  tentang  apa  dan mamfaat dari mediasi tersebut. 21
Secara umum hambatan-hambatan proses  mediasi  pada  Mahkamah  Syar’iyah antara  lain;  jarak  tempuh  hakim  dan  juga para  pihak  yang  berperkara  ke  Mahkamah Syar’iyah,  usia  sebagian  hakim  yang  masih muda  menyebabkan  komunikasi  dengan pihak berperkara secara psokologis terkendala, di samping itu penguasaan bahasa daerah  para  hakim  masih  lemah  sehingga sering  terjadi  misskomunikasi  antara  hakim dan pihak yang berperkara. Pada kenyataannnya  para  pihak  yang  berperkara lebih  mudah  dan  nyaman  berkomunikasi
20 Wawancara  Hakim  Mediator  Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tanggal 10 Oktober 2018.
21 Wawancara  Hakim  Mediator  Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tanggal 10 Oktober 2018.
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
menggunakan  bahasa  daerah  (bahasa  Aceh), sementara  para  hakim  mediator  sebagiannya terkendala dengan penggunaan bahasa daerah tersebut.Di  samping  sebab-sebab  tersebut, para  pihak  yang  berperkara  juga  sering melibatkan  pihak  ketiga  dari  keluarga  untuk mendesak  pemutusan  perkara  dipercepat  di Mahkamah Syariah.

## 3. Kegagalan  Hakim  Mediator  dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian
Faktor  yang  berpengaruh  terhadap kegagalan hakim mediator dalam penyelesian sengketa  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah Pantai Barat Selatan Aceh yang disampaikan dari hasil wawancara sebagai berikut:
Bapak Hasanauddin mengatakan bahwa  hakim  terlalu  muda  juga  menjadi sebab  dimana  pihak  yang  bercerai  tidak yakin  dengan  mediasi  yang  dilakukan  oleh seorang  hakim  yang  muda  umurnya  karena para  pihak  yang  berperkara  mengatakan “sudah  duluan  saya  berkeluarga  dari  pada bapak  untuk  apa  mengajari  saya  dalam  hal berkeluarga.” Maka dalam hal menyelesaikan persoalan perceraian ini seorang hakim yang muda umurnya harus mencari trik-trik sendiri
untuk proses mediasi. 22
Hakim  mediator  Calang  mengatakan bahwa  hakim  mediator  belum  sesuai  dengan harapan  Perma  Nomor  1  Tahun  2008 disebabkan  masih  sedikit  hakim  mediator yang  memiliki  sertifikat.  Maka  untuk  itu perlu  adanya  pelatihan  dan  seminar  tentang penguatan  hakim  mediator.  Terlalu  jauh tempat  tinggal  atau  jarak  tempuh  para  pihak yang berperkara juga menyebabkan gagalnya mediasi  contohnya  mediasi  dilakukan  pada hari  senin  tetapi  para  pihak  yang  berperkara daaing  hari  selasa  dengan  alasan  suratnya telat  sampai  kepada  para  pihak  yang berperkara. 23
22 Wawancara  HasanuddinHakim  Mediator Mahkamah  Syar’iyah  Meulaboh  Tanggal  20  Oktober 2018.
23 Hakim  Mediator  Mahkamah  Syar’iyah Calang Tanggal 19 Agustusr 2018
Hakim  Mediator  mengatakan  bahwa penggunaan  bahasa  daerah  (bahasa  Aceh) juga menjadi sebab kegagalan proses mediasi dimana  para  pihak  yang  berperkara  di Mahkamah  Syar’iyah  Pantai  Barat  Selatan Aceh  banyak  berkomunikasi  dengan  bahasa daerah.  Karena  bagi  hakim  mediator  yang berasal  dari  luar  Aceh  sangat  susah  untuk memahami sebuah persoalan yang di hadapai oleh para pihak yang berperkara karena pihak yang berperkara menjelaskan semua
persoalan dalam bahasa daerah. 24
Achmad  Fikri  Oslami  mengatakan bahwa  adanya  pihak  ketiga  (orang  tua  dan keluarga). Dimana para pihak yang berperkara  mau  diselesaikan  perkara  mereka secara  mediasi  tetapi  para  pihak  yang  ketiga yang  tidak  mau  diselesaikan  perkara  ini secara mediasi.. 25
Kegagalan  sebuah  mediasi  yang dilakukan dalam lingkup Mahkamah Syar’iyah  Pantai  Barat  Selatan  Aceh  juga tidak  terlepas  dari  kompetensi  hakim mediator  yang  dibuktikan  dengan  jumlah hakim yang bersertfikat mediator, sementara  para  hakim  yang  lain  adalah hakim  majelis  dan  hanya  menjalankan tugas  tambahan  sebagai  mediator.  Realita ini  juga  menjadi  penyebab  pendukung kegagalan  mediasi,  karena  kemampuan mediasi  yang  digunakan  hakim  majelis yang merangkap sebagai mediator merupakan kemampuan komunikasi personal  saja  secara  otodidak.Rangkap jabatan  tersebut  juga  mengakibatkan  tidak maksimalnya penanganan kasus-kasus yang harus diselesaikan, karena para hakim majelis tidak dapat fokus sebagai mediator.Disamping  itu  para  pihak  yang berperkara juga merasa terpaksa mengikuti proses  mediasi  karena  prosedur  saja sebelum  pemutusan  perkara  harus  melalui tahap mediasi ini, menurut persepsi mereka apabila  tahap  tersebut  tidak  ada,  mereka
24 Hakim  Mediator  Mahkamah  Syar’iyah Calang Tanggal 13 Juli 2018.
25 Hasanuddin  Hakim  Mediator  Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tanggal 23 Oktober 2018.
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
cenderung berkeinginan langsung ke pemutusan  perkara.  Karena  para  pihak yang berperkara sudah bulat ingin diputuskan dengan segera perkara mereka.

## F. KESIMPULAN
Peran  yang  ditampilkan  Mediator Mahkamah Syar’iyah di Pantai Barat Selatan Aceh  dalam  menyelesaikan  perceraian  ada beberapa tahapan yang di antaranya:
Pertama,  melakukan  gelar  perkara  dalam forum  internal  hakim  untuk  menganalisa masalah  secara  spesifik  dan  mendalam.  Dari telaahan  perkara  ini  para  hakim  mediator akan  menemukan  pemahaman  yang  baik terhadap  duduk  perkara.  Di  samping  itu karakter  masyarakat  pihak  yang  berperkara juga  umumnya  keras-keras  dan  hal  ini ditandai  dengan  karakter  khas  masyarakat wilayah  pesisir  secara  teritorial.  Kedua, melakukan inventarisasi masalah dari masing-masing  kasus.  Dalam  tahap  ini  para hakim  mediator  melakukan  pendalaman masalah  secara  teknis  dengan  melakukan dialog  dengan  pihak  yang  berperkara  yang dilakukan  secara  terpisah,  sehingga  dapat diketahui  penyebab-penyebab  perceraian  di antara  pihak  yang  berperkara.  Sedangkan yang menjadi kendala hakim mediator dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan perkara  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah Pantai  Barat  Selatan  Aceh  dipengaruhi  oleh beberapa factor, meliputi jarak tempuh para pihak  yang  berperkara,  hakim  terlalu muda,  memahami  dengan  bahasa  daerah, pengaruh  pihak  ketiga,  skiil  mediator  yang terbatas,  tidak  ada  ruang  khusus  mediasi, banyaknya  perkara  yang  harus  ditangani, kurangnya  pemahaman  para  pihak  yang berperkara  tentang  mediasi,  waktu  mediasi yang  terbatas  dan  terpaksa  mengikuti mediasi secara prosedural.

## DAFTAR PUSTAKA
Alyasa’  Abu  Bakar, Antara  Setia  dan Durhaka  Ulasan  Tentang  Hak  dan Kewajiban  Suami  Istri, Banda  Aceh:
Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan  Anak  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam, 2001.
A  Mukti  Arto, Mencari  Keadilan  Kritik  dan Solusi  Terhadap  Praktek  Peradilan Perdata  di  Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Anselen  Starauss  dan  Juliet  Corbin, Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif, Jogyakarta: Pustaka Belajar, 2003. A.Hamid  Sarong, Mediasi  dan  Arbitrase Tantangan Kurikulum Fakultas Syari’ah dan  Hukum, (Pusat Penelitian IAIN  Ar  Raniry  Darussalam  Tahun 1984/1985.
Anonimous. Buku  Komentar  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  No.  01  Tahun 2008  tentang  Pelaksanaan  Mediasi  di Pengadilan .  Dibuat  atas  kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for  Conflikct  Transformation  (IICT), 2008.
Anggreany Arief, Mediasi Sebagai A lternatif Penyelesaian  Perkara  Perdata ,  Jurnal Ar Risalah Vol 12 No  2, 2012.
Bambang Prasetyo, Metode Penelitian
Kualitatfif  Teori  dan  Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Deddy  Mulyana, Metodologi  Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial  lain  nya,
Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001.
Gunawan  Widjaja, Alternatif  Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, kifayatul  Akhyar, Surabaya: bina Iman, t.t.
Laurence  Boulle, Mediation:  Principle, process, pratice, Sydney: Butterworths, 1996.
Noeng, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Yoqyakarta; Bayu Indra Grafika, 1998.
Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif Penyelesaian  Sengkete  Perdata  di
Pengadilan, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2011.
Nurwidiatmo, Akibat    Hukum    Penggunaan Lembaga  Mediasi  Sebagai  Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia,
Suatu    Analisis    Normatif  Legalitas ,
Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 2 Juli –Desember 2003
Rachmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian
Sengketa diluar Pengadilan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Revy S.M. Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu  Alternatif  Penyelesaian  Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional , Ejournal.unsra, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013
Robert A. Baruch Bush dan Joseph P.Folger,
The Promise of Mediation: Transformative  Approach  to  Conflict, USA: Willey, 2004. Ramdani  Wahyu  Sururie Ijtihad,  Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , Vol. 12, No. 2, Desember 2012. Ronald  S  Kraybiil, Panduan  Mediator Terampil  Membangun  Perdamaian, Terjemahan A Supratiknya, Yoqyakarta: KANISIUS, 2001. Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Perspektif Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan
Hukum  Nasional, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008.
Suyud Margono, ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum), Jakarta: Gralia Indonesia, 2000.
Suharsimi  Arikunto, Manajemen  Penelitian, cet VII, Jakarta; Rineka Cipta, 2005.
Said  Faisal ,  Mediasi  dan  Perdamaian, (Mahkamah Agung Republik Indonesia) Suyud,  Margono, Pelembagaan  Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia ,  dimuat  dalam Prospek  dan Pelaksanaan  Arbitrase  di  Indonesia ,
Editor  Hendarmin,  Djarab,  dkk,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Soeharto, Mediasi dan Perdamaian , (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2005.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan.
William  J  Goode, Sosiologi  Keluarga, Cet. VII  Terjemahan  Lailahanoum  Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan Pengadilan ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2004.