Stefanus Don Rade, Ernesta Uba Wohon (2022) Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Komposisi Produk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (7) 11, E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP  PENCANTUMAN  KOMPOSISI PRODUK  DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  8  TAHUN  1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Stefanus Don Rade, Ernesta Uba Wohon
Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia Email: donradestefanus@gmail.com

## Abstrak
Pada  era  ini  diperkirakan  persaingan  di  Indonesia  akan  semakin  tajam  dalam memperebutkan  pasar  karena  Indonesia  merupakan  pasar  potensial  bagi  produksi luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pencantuman komposisi produk pada penandaan kemasan  suplemen  makanan.  penelitian  ini  menjelaskan  Perlindungan  Konsumen Terhadap  Pencantuman  Komposisi  Produk  Pada  Penandaan  Kemasan  Suplemen Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka tipe penelitian yang digunakan yakni Penelitian Yuridis Normatif. Memproduksi suplemen makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan dengan  menggunakan  bahan  baku  sapi  yang  tercemar  DNA  babi.  Memproduksi suplemen makanan yang tidak sesuai dengan produk yang didaftarkan di BPOM.
Kata Kunci : Konsumen, Produk, Perlindungan

## Abstract
In this era, it is estimated that competition in Indonesia will be sharper in competing for the market because Indonesia is a potential market for foreign production. This study  aims  to  determine  the  forms  of  legal  protection  to  consumers  against  the inclusion of product composition on the marking of dietary supplement packaging. This  study  explains  Consumer  Protection  against  the  Inclusion  of  Product Composition in the Marking of Dietary Supplement Packaging Reviewed from Law Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection,  the  type  of  research  used  is Normative Juridical Research. Producing dietary supplements that do not meet the standards  and/or  requirements  using  raw  materials  contaminated  with  pig  DNA. Producing  dietary  supplements  that  are  not  in  accordance  with  the  products registered with BPOM.
Keywords: Consumer, Product, Protection

## Pendahuluan
Adanya  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  serta  kemajuan  teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau
jasa  yang  ditawarkan  sehingga  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  menjadi  lebih bervariasi. Pada era ini diperkirakan persaingan di Indonesia akan semakin tajam dalam memperebutkan  pasar  karena  Indonesia  merupakan  pasar  potensial  bagi  produksi  luar negeri (Zulyanto, 2016). Dalam pasar bebas dan persaingan global saat ini, hanya pelaku usaha  yang  handal  yang  mampu  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  yang  mempunyai daya  saing  tinggi  dan  memenangkan  persaingan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri (Irawan, 2020).
Di sisi lain, globalisasi dan perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan/atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen  (Firmansyah & Hendra, 2015). Kondisi tersebut dikarenakan posisi konsumen yang berada di pihak lemah dalam menghadapi pelaku usaha.Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen masih sangat rendah serta peraturan perundang- undangan yang ada belum memadai dan kurang menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  yang  dirugikan.  Salah  satu  pelaku usaha adalah produsen suplemen makanan yang kadang melalaikan kesehatan konsumen dari produk suplemen makanan yang mereka produksi dengan menambahkan bahanbaku tertentu dengantidak mencantumkan bahan baku tersebut dalam penandaan komposisinya (Kandita, 2012).  Hal tersebut bertujuan semata-mata hanya ingin mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  pada  tanggal  20  April  1999,  yang  merupakan  salah  satu peraturan  perundang-undangan  yang  secara  formal  merupakan  benteng  kekuatan  para pelaku usaha luar dan dalam negeri sehingga dengan demikian mereka menjadi aman dan terlindungi  hak  dan  kewajibannya.  Hal  ini  juga  menunjukkan  keseriusan  pemerintah terhadap  keselamatan  konsumen,  dimana  kedudukan  konsumen  biasanya  berada  pada kedudukan yang lebih lemah. Konsumen selalu akan menjadi sasaran aktifitas bisnis para pelaku  usaha  untuk  mendapatkankeuntungan  yang  sebesar-besarnya  sesuai  dengan prinsip  ekonomi,  yaitu  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dengan  biaya yang  sekecil-kecilnya.  Oleh  karena  itu  konsumen  harus  lebih  selektif  dalam  membeli suatu produk.
Empat hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen, pertama, dari aspek ekonomi mikro  misalnya  perilaku  dari  unit-unit  ekonomi  individual,  seperti  rumah  tangga, perusahaan dan struktur industri.Kedua, dari aspek lingkungan misalnya kemasan yang tercemar secara kimiawi maupun biologis atau kemasan yang bahan bakunya langka dan dapat  merusak  lingkungan.Ketiga,  dari  aspek  hukum  misalnya  soal  legalitas  produk tersebut  mengenai  terdaftarnya  produk  pada  instansi  kesehatan  misalnya  produk makanan, kemudian tanggungjawab produsen tentang kerugian-kerugian yang diterima pembeli/konsumen,  serta  standardisasi  pelabelan  dan  iklan.Keempat,  dari  aspek kesehatan dan keamanan (Listyawati, 2017).
Khusus  untuk  aspek  ketiga  dan  keempat,  pada  umumnya  masyarakat  atau konsumen dengan mudahnya percaya dengan keterangan-keterangan yang dicantumkan pada kemasan tanpa memikirkan apakah keterangan tersebut memang benar dikeluarkan
oleh  lembaga  yang  berwenang  atau  tidak.Selain  itu,  masyarakat  atau  konsumen  juga penting  untuk  mempunyai  pengetahuan  mengenai  bahan  tambahan  serta  takaran  yang ditentukan, sehingga dapat lebih selektif dalam membeli barang yang ingin dikonsumsi.
Dalam  masyarakat  Indonesia,  suplemen  makanan  mempunyai  kedudukan  yang khusus karena merupakan penambah kebutuhan zat gizi. Suplemen makanan merupakan salah  satu  produk  yang  sudah  sangat  terkenal  khasiatnya  karena  dapat  menunjang kesehatan serta memastikan telah terpenuhinya nutrien-nutrien penting yang diperlukan agar tubuh dapat berfungsi dengan baik . Oleh karena itu, secara turun temurun suplemen makanan  sering  digunakan  oleh  penduduk  Indonesia.Suplemen  makanan  sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, memelihara  keelokan  tubuh  serta  kebugaran.  Di  samping  itu  ada  beberapa  suplemen makanan yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit.
Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan, Nomor: HK.00.05.23.3644, ps. 1 angka 1(yang selanjutnya disebut BPOM), suplemen makanan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi  kebutuhan  zat  gizi  makanan,  mengandung  satu  atau  lebih  bahan  berupa vitamin,  mineral,  asam  amino  atau  bahan  lain  (berasal  dari  tumbuhan  atau  bukan tumbuhan)  yang  mempunyai  nilai  gizi  dan  atau  efek  fisiologis  dalam  jumlah terkonsentrasi.
Dalam  butir  yang  ke-2  disebutkan  bahwa,  komposisi  produk  adalah  susunan kualitatif dan kuantitatif bahan utama dalam suplemen makanan. Susunan kualitatif yaitu sebuah  nilai  yang  dikandung  oleh  sesuatu/sebuah  produk,  dimana  penilaian  yang dilakukan  akan  didasarkan  pada  mutu  dan  kualitas  bahan-bahan  yang  terkandung didalamnya,  sedangkan  susunan  kuantitatif  yaitu  sebuah  penilaian  yang  dilakukan berdasarkan jumlah sesuatu/ sebuah produk diproduksi, yang mana dalam hal ini kualitas bukanlah  sebagai  faktor  utama  yang  menjadi  dasar  dalam  penilaian  tetapi  lebih ditekankan pada jumlah produksi sebuah produk.
Pentingnya komposisi produk bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan  jelas  kepada  masyarakat  tentang  setiap  produk  yang  dikemas  sebelum  mereka membeli dan/atau mengonsumsi produk tersebut (Lestari & Zahra, 2020). Informasi yang dimaksud  adalah  informasi  terkait  dengan  asal,  keamanan,  mutu,  kandungan  gizi,  dan keterangan  lain  yang  diperlukan.  Permasalahan  terkait  jika  tidak  dicantumkan komposisipada sebuah produk adalah masyarakat tidak mengetahui apa saja kandungan dalam produk tersebut, bisa saja kandungan dalam produk tersebut mengandung bahan berbahaya  bagi  tubuh  manusia  maupun  mengandung  bahan-bahan  yang  dilarang  oleh agama ataupun kepercayaan tertentu.
Salah satu kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah peredaran suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat pengawasan penandaan kemasan. BPOM melansir 2 merek suplemen makanan yang ternyata mengandung bahan baku tertentu yang bersinggungan dengan bahan bersumber babi dalam proses pembuatannya. Melalui siaran pers BPOM tertanggal  5  Februari  2018,  Kepala  Badan  POM  RI,  Penny  K.  Lukito  menyampaikan bahwa  dalam  kasus  temuan  adanya  DNA  (deoxyribonucleic  acid)  hewan  babi  dalam
Viostin  DS  produksi  PTPharos  Indonesia  dengan  nomor  izin  edar  (NIE)  POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H dan Enzyplex tablet produksi PTMediafarma Labolatories dengan NIE DBL721404016A1 nomor bets 16185101
(https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/78/Penjelasan-Badan-Pom-Ri- Tentang-Viralnya-Surat-Internal-Hasil-Pengujian-Sampel-Suplemen-Makanan.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2018).
Pengawasan obat dan suplemen makanan dilakukan secara komprehensif melalui pengawasan  produk  sebelumberedar  (pre-market)  dan  pengawasan  produk  setelah beredar  (post-market).  Pengawasan  pre-market  merupakaan  evaluasi  terhadap  mutu, keamanan,  dan  khasiat  produk  sebelum  memperoleh  nomor  izin  edar  (NIE).  Untuk produk yang mengandung bahan tertentu berasal dari babi maupun bersinggungan dengan bahan yang bersumber babi dalam proses pembuatannya, wajib mencantumkan informasi tersebut pada label. Pengawasan post-market bertujuan untuk melihat konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat produk, yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan  sarana  produksi  dan  distribusi,  pemantauan  farmakovigilan,  pengawasan label  dan  iklan.  Produk  yang  disampling  kemudian  diuji  di  labolatorium  untuk mengetahui apakah obat dan suplemen makanan tersebut masih memenuhi persyaratan yang telah disetujui pada saat evaluasi pre-market.
Masalah terkait perlindungan konsumen atas tidak dicantumkan  komposisi produk pada  penandaan  kemasan  adalah  hasil  uji  yang  dilakukan  yang  menjadi  dasar  untuk melakukan  tindak  lanjut  terhadap  produk  yang  disampling  dan  hasil  uji  samplingnya adalah  bahwa  adanya  ketidakkonsistenan  informasi  data  pre-market  dengan  hasil pengawasan  post-marketyangmenunjukan  positif  DNA  (deoxyribonucleic  acid)  babi namun tidak mencantumkan peringatan “MENGANDUNG BABI”, sementara data yang diserahkan dan lulus evaluasi Badan Pengawas Obata dan Makanan Republik Indonesia pada saat pendaftaran produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pencantuman komposisi produk pada penandaan kemasan suplemen makanan.

## Metode Penelitian
Bahwa penelitian ini menjelaskan Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Komposisi Produk Pada Penandaan Kemasan Suplemen Makanan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka tipe penelitian yang digunakan yakni Penelitian Yuridis Normatif (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & SE,  2018).  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  menguraikan  data  secara bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  efektif,  dan  tidak  tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data serta pemahaman hasil analisis.

## Hasil dan Pembahasan
1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Pelaku Usaha
Globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan lebih
bervariasi (Werdhyasari, 2013). Pada era ini diperkirakan persaingan di Indonesia akan semakin  tajam  dalam  memperebutkan  pasar  karena  Indonesia  merupakan  pasar potensial  bagi  produksi  luar  negeri.  Dengan  demikian,  pelaku  usaha  suplemen makananakan  semakin  bersaing  dalam  memproduksi  dan  mengedarkan  produknya kepada konsumen.
Penegakan hukum atas kasus peredaran suplemen makanan yang mengandung DNA babi belum berjalan optimal sehingga membuat pelaku usaha melakukan aksinya secara  leluasa  (Muhlis,  Muhadar,  &  Mirzana,  2022).  Produsen  dan  distributor suplemen  makanan  merupakan  pelaku  usaha  yang  bertanggung  jawab  terhadap suplemen  makanan  yang  beredar  di  pasaran.  Untuk  menghadapi  persaingan  yang sangat ketat pada era globalisasi saat ini, terkadang pelaku usaha suplemen makanan melakukan  tindakan-tindakan  yang  menghalalkan  segala  cara  dengan  melakukan berbagai pelanggaran dalam memproduksi suplemen makanan. Hal ini dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen.
Seperti kita ketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melansir 2 merek  suplemen  makanan  yang  ternyata  mengandung  bahan  baku  tertentu  yang bersinggungan  dengan  bahan  bersumber  babi  dalam  proses  pembuatannya.  Melalui siaran  pers  BPOM  tertanggal  5  Februari  2018,  Kepala  Badan  POM  RI,  Penny  K. Lukito menyampaikan bahwa dalam kasus temuan adanya DNA babi dalam Viostin DS produksi PT. Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H  yang merupakan supleman makanan yang digunakan untuk meringankan osteoarthritis, rematik dan gangguan pada persendiaan dan tulang rawan dan  Enzyplex  tablet  produksi  PT.  Mediafarma  Labolatories  dengan  NIE DBL721404016A1 nomor bets 16185101 yang merupakan obat lambung dan saluran cerna yang mengandung enzim-enzim pencernaan, multivitamin, dan mineral untuk melancarkan pencernaan dan metabolisme.
Dua  produk  obat  Viostin  Ds  dan  Enzyplex  ditarik  dari  pasaran  karena  dalam proses pembuatanyang mengandung bahan baku tertentu yang bersinggungan dengan bahan  bersumber  babi.  Terkait  hal  tersebut  Ketua  Lembaga  Pengawas  Obat  dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) Lukmanul Hakim mengungkapkan fakta bahwa kedua produk tersebut tidak bersertifikat halal atau belum mengajukan sertifikat halal. Kedua Produk tersebut hanya memiliki Nomor Izin Edar (NIE) yang dicantumkan dalam kemasannya. NIE ini didapatkan dari pendataan awal (pre-market) BPOM dan LPOM.
Data awal inilah yang digunakan untuk mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE), setelah  mendapatkan  NIE,  produsen  bisa  memasarkan  produk  tersebut.  Kemudian, LPOM MUI akan melakukan audit atau pengecekan dilapangan. Khusus produk yang menggunakan  bahan  baku  hewan  dan  turunannya,  hasil  pengecekan  akan menghasilkan  kesimpulan  mengandung  atau  tidak  mengandung  babi.  Pada  kasus produk  ini  pada  saat  post-market(setelah  penjualan),  baru  terindentifikasi  positif (mengandung  DNA  babi).    Sedangkan  kedua  produk  juga  tidak  mencantumkan
kandungan produk pada label kemasan. Terkait dengan sertifikasi halal, hingga kini sertifikasi masih bersifat sukarela. Sukarela artinya perusahaan yang harus bergerak aktif untuk mendaftarkan dengan melampirkan semua dokumen terkait produk.
Menurut  Kepala  BPOM,  Penny  K.Lukito  berkata  bahwa  pihaknya  sudah mencabut  izin  edar  Viostin  Ds  dan  Enzyplex,  sebagai  langkah  sanksi  terhadap produsen  PT.  Pharos  Indonesia  dan  PT.  Mediafarma  Laboratory,    setelah  BPOM memberikan sanksi yakni mencabut izin edar dan dan menarik produk dari pasaran, kemudian  memberikan  kesempatan  pada  produsen  untuk  memperbaiki  produknya, namun  pada  saat  beredar  kembali,  masih  ditemukan  pelanggaran  kembali  sehingga izin edar produk ditarik serta diberikan sanksi berupa produsen tidak bisa meregister produk lain selama tiga tahun (Siaran Pers Tindak Lanjut Terhadap Temuan Produk Viostis Dan Enzyplex, https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/397/Siaran-Pers- Tindak-Lanjut-Terhadap--Temuan-Produk-Viostin-Ds-Dan-Enzyplex.html,  dikases pada tanggal 24 Oktober 2018).
Dari keterangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa bentuk- bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yaitu pelaku usaha:
a. Memproduksi  suplemen  makanan  yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau persyaratan dengan menggunakan bahan baku sapi yang tercemar DNA babi. Hal  ini  dapat  menyebabkan  produk  tidak  layak  dikonsumsi  karena  tidak memenuhi standar kesehatan sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa  konsumen.  Padahal,  penggunaan  suplemen  makanan  tersebut  harus  dengan pengawasan dan resep dokter. Penggunaan suplemen makanan yang sembarangan atau  tidak  sesuai  takaran  tertentu  dan  tanpa  pengawasan  dokter  dapat membahayakan  kesehatan  bahkan  dapat  menyebabkan  kematian.  Sebenarnya, khasiat yang dirasakan cepat tersebut belum tentu memberikan efek yang baik bagi kesehatan  karena  pengaruh  bahan  tambahan  yang  digunakan  tersebut  yang digunakan tanpa pengawasan dokter akan berbahaya bagi kesehatan.
b. Memproduksi  suplemen  makanan  yang  tidak  sesuai  dengan  produk  yang didaftarkan di BPOM.
Pelaku  usaha  memalsukan  komposisi  suplemen  makanan  yang  dijual dengan menggunakan bahan baku yang tercemar DNA babi sehingga tidak sesuai dengan komposisi aslinya yaitu bahan baku Chondroitin Sulfate yang berasal dari sapi.  Padahal,  pada  saat  registrasi  sampel  produk,  suplemen  makanan  yang bersangkutan telah lulus uji sesuai dengan komposisi dan cara pembuatan suplemen makanan yang baik. Akan tetapi, ketika suplemen makanan tersebut telah beredar di pasaran, komposisinya telah berubah atau tidak sesuai dengan yang didaftarkan karena  suplemen  makanan  tersebut  dicampurkan  dengan  bahan  baku  sapi  yang tercemar  DNA  babi.  Khasiat  suplemen  makanan  memang  tidak  dapat  langsung dirasakan dengan cepat tetapi suplemen makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang sudah teruji di Lab. BPOM tidak berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi. Oleh  karena  itu,  produsen  yang  tidak  memproduksi  suplemen  makanan  sesuai
dengan  produk  yang  didaftarkan  di  BPOM  maka  izin  edarnya  akan  dicabut sehingga suplemen makanan tersebut akan ditarik dari peredaran (Surat Internasl Hasil Pengujian Sampel Suplemen Makanan, https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/klarifikasi/78/Penjelasan-Badan- Pom-Ri-Tentang-Viralnya-Surat-Internal-Hasil-Pengujian-Sampel-Suplemen-
Makanan.html, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018).
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UUPK yang mengatur bahwa distributor dilarang memperdagangkan suplemen makanan yang rusak, cacat atau bekas,  dan  tercemar  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas barang dimaksud.
c. Menggunakan  kemasan  suplemen  makanan  tanpa  mencantumkan  komposisi kandungan produk pada label kemasan.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kemasan  suplemen  makanan  berupa penggunaan  bahan  baku  sapi  yang  tercemar  DNA  babi  yang  tidak  memenuhi standar  dan/atau  persyaratan  penandaan  dan  informasi  sehingga  melanggar ketentuan  Pasal  8,  9  dan  10  UUPK.  Oleh  karena  itu,  pelaku  usaha  yang memperdagangkan suplemen makanan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku maka izin edarnya akan dicabut sehingga BPOM menarik suplemen  makanan  ilegal  tersebut  dari  peredaran.  BPOM  menarik  dan  menyita suplemen makanan tersebut baik dari gudang distributor suplemen tersebut, apotik dan kios/warung obat di pasaran.
Dengan  begitu,  pelaku  usaha  suplemen  makanan  berbahan  baku  sapi  yang tercemar  DNA  babi  telah  melakukan  perbuatan  yang  dilanggar  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a- i UUPK, yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan suplemen makanan yang :
1) tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket;
3) tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan  dan  jumlah  dalam  hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4) tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan
5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu;
6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan;
7) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8) tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label;
9) tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
Selain  itu,  sesuai  dengan  Pasal  8  ayat  (3)  UUPK  pelaku  usaha  dilarang memperdagangkan  suplemen  makanan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas,  dan  tercemar tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar.  Sedangkan  dalam  Pasal  9 UUPK  mengatur  bahwa  pada  dasarnya  produsen  suplemen  makanan  dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suplemen makanan secara tidak benar, seperti  menawarkan  suplemen  makanan  seolah-olah  seperti  aman,  tidak  berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.
Hal  yang  sama  juga  diatur  dalam  Pasal  10  UUPK,  yaitu  bahwa  dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan,  produsen dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  atau  membuat  pernyataan yang  tidak  benar  atau  menyesatkan  mengenai  kegunaan  dan  bahaya  penggunaan suplemen  makanan.  Akibat  dari  pelanggaran  tersebut,  produsen  yang  melakukan pelanggaran tersebut dilarang memperdagangkan suplemen makanan berbahan baku yang tercemar DNA babi tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Dari  pelangggaran  yang  dilakukan  pelaku  usaha  tersebut,  maka  pelaku  usaha tersebut  terbukti  telah  mengedarkan  suplemen  makanan  yang  tidak  memenuhi persyaratan  sehingga  pelaku  usaha  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  berupa  pidana penjara  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,-  bahkan ancaman  pidana  dapat  ditambah  seperempat  jika  menimbulkan  luka  berat  dan sepertiga apabila menyebabkan kematian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83 Undang-Undang Kesehatan jo. Pasal 76, 77, dan 78 PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Selain itu, pelaku usaha tersebut juga dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Kesehatan jo. Pasal 74 PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- karena telah mengedarkan suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia.

## B. Bentuk-bentuk Kerugian Yang Dialami Konsumen
Bentuk-bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  pelaku  usaha  telah  menimbulkan banyak  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen,  baik  kerugian  materil  maupun immateril. Kerugiaan materil ialah kerugiaan yang nyata-nyata diderita oleh konsumen dan  keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh.  Dalam  hal  ini  ialah  suplemen  yang seharusnya dikonsumsi untuk mengatasi beberapa keluhan pada kondisi kesehatan dari konsumen  seperti  mencegah  nyeri  sendi,  mengatasi  gangguan  Osteoarthritis, mengurangi  peradangan  sendi,  membantu  pembentukan  tulang  rawan,  membentuk kolagen, menyembuhkan asam urat, dan menyembuhkan sakit pinggang serta rematik, tetapi malah suplemen makanan yang dikonsumsi tersebut digunakan bahan baku sapi
yang tercemar DNA babi yang dalam hal ini konsumen yang mempunyai riwayat sakit tertentu  seperti  menderita  sakit  hipertensi  yang  dapat  mengalami  gangguan  pada tekanan darah, mengalami pengerasan urat nadi, nyeri dada yang mencekam (Angina pectoris),  radang  (nyeri)  pada  sendi-sendi  tubuh,  menyebabkan  peningkatan kolesterol,  memperlambat  proses  penguraian  protein  dalam  tubuh,  dan  pembawa (carrier) virus/penyakit Flu Burung (Avian influenza) dan Flu Babi (Swine influenza). Sedangkan  kerugian  immateril  ialah  kerugian  yang  nyata-nyata  dialami  oleh konsumen tetapi tidak dapat dinilai dengan uang dalam hal ini seperti rasa bersalah atau  beban  psikologis  yang  dialami  oleh  seseorang  karena  telah  mengkonsumsi suplemen makanan tersebut dengan bahan baku sapi yang tercemar DNA babi yang tentunya  sangat  bertentangan  dengan  ajaran  agama  bagi  konsumen  yang  beragama muslim maupun non-muslim serta pantangan bagi kosumen yang mempunyai riwayat penyakit tertentu.
Dengan demikian, pelaku usaha, baik produsen maupun distributor, seharusnya dapat  melakukan  kewajiban-kewajibannya  yang  harus  ditaati  dengan  dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UUPK yaitu beitikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sehingga tidak akan terjadi bentuk-bentuk pelanggaran yang pada akhirnya akan merugikan konsumen (Bidang Informasi dan Edukasi http://pelayanan.ylki.or.id/bidanginformasi&edukasi/wawancara&permohonandata/1 87601, diakses pada tanggal 22 Oktober 2018).
C.  Perlindungan  Hukum  Kepada  Konsumen  Terhadap  Pencantuman  Komposisi Produk Pada Penandaan Kemasan Suplemen Makanan.
Salah  satu  upaya  untuk  menyelenggarakan  perlindungan  konsumen sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  UUPK  adalah  melalui  pembinaan  dan pengawasan  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen.  Pembinaan  perlindungan konsumen  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dalam  upaya  untuk  menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing- masing.  Sedangkan  pengawasan  perlindungan  konsumen  dilakukan  secara  bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia.
Pembinaan  terhadap  pelaku  usaha  dan  pengawasan  terhadap  barang  dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditunjuk untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya  saing  barang  dan/atau  jasa  di  pasar  global.  Di  samping  itu,  diharapkan  pula tumbuhnya  hubungan  usaha  yang  sehat  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Jika  ditinjau  dari  sudut  UUPK  maka  pemerintah  dapat  dimintai pertanggungjawabannya  atas  kelalaian  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUPK yang
menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan  konsumen  yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, dalam Pasal 30 ayat (1) UUPK dijelaskan bahwa pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta  penerapan  ketentuan peraturan  perundang-undangannya.  Tanpa  pengawasan  yang  baik  dari  semua  pihak maka berbagai peraturan yang dikeluarkan menjadi sia-sia.
Pada akhirnya pemerintah sebagai penengah yang adil akan mencari jalan keluar jika  terjadi  sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Untuk  itu,  pemerintah melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  untuk  mengambil  suatu  kebijakan  di bidang  perlindungan  konsumen.  Pengawasan  oleh  pemerintah  dilaksanakan  oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait lainnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UUPK. Dalam hal peredaran suplemen makanan, yang dikatakan Pemerintah adalah Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, dan BPOM.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis mempunyai  simpulan  Memproduksi  suplemen  makanan  yang  tidak  memenuhi  standar dan/atau persyaratan dengan menggunakan bahan baku sapi yang tercemar DNA babi. Memproduksi suplemen makanan yang tidak sesuai dengan produk yang didaftarkan di BPOM.  Menggunakan  kemasan  suplemen  makanan  tanpa  mencantumkan  komposisi kandungan  produk  pada  label  kemasan.  Bentuk-bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan pelaku  usaha  telah  menimbulkan  banyak  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen,  baik kerugian materil maupun immateril.Kerugian materil dalam hal ini ialah suplemen yang seharusnya dikonsumsi untuk mengatasi beberapa keluhan pada kondisi kesehatan dari konsumen, tetapi malah suplemen makanan yang dikonsumsi tersebut ditambahkan bahan baku  sapi  yang  tercemar  DNA  babi  yang  dalam  hal  ini  konsumen  yang  mempunyai riwayat  sakit  tertentu  seperti  menderita  sakit  hipertensi  dapat  mengalami  gangguan tekanan  darah.  Sedangkan  kerugian  immateril  dalam  hal  ini  seperti  rasa  bersalah  atau beban  psikologis  yang  dialami  oleh  seseorang  karena  telah  mengkonsumsi  suplemen makanan tersebut dengan bahan baku sapi yang tercemar DNA babi.

## BIBLIOGRAFI
Firmansyah,  Herlan,  &  Hendra,  Endang.  (2015).  Implikasi  globalisasi  ekonomi  dan perdagangan bebas terhadap stabilitas nilai rupiah. Asy-Syari’ah , 17 (2), 45–54.
Irawan,  Dandan.  (2020).  Peningkatan  Daya  Saing  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah Melalui Jaringan Usaha. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen , 11 (2), 103–116.
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Kandita, Puspita Laxmi. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Keras (Studi di Kota Yogyakarta) .
Lestari,  Dini  Martinda,  &  Zahra,  Surti.  (2020).  Introduksi  Produk  Banana  Chip  Aren Sugar Dan Banana Puding Pada Ibu-Ibu Dan Remaja Nyapah Walantaka, Serang.
Jurnal Abdimas Bina Bangsa , 1 (1), 87–97.
Listyawati, Indri Hastuti. (2017). Pengaruh lokasi, kelengkapan produk, kualitas produk dan  promosi  terhadap  keputusan  beli  konsumen  di  pamella  empat  yogyakarta.
Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi , 4 (2).
Muhlis,  Lisa  Nursyahbani,  Muhadar,  Muhadar,  &  Mirzana,  Hijrah  Adhyanti.  (2022). Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Peredaran  Kosmetik  Ilegal  Di  Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ecosystem , 22 (1), 82–100.
Werdhyasari,  Ni  Nengah.  (2013). Perlindungan  Konsumen  Dalam  Kontrak  Baku  E- Commerce Lintas Negara Di Indonesia . UAJY.
Zulyanto, Aan. (2016). Kesiapan Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi , 8 (1), 29–45.

## Copyright holder:
Stefanus Don Rade, Ernesta Uba Wohon (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: