## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI

## POLRESTABES MEDAN
( The Implementation of Restorative Justice in The Settlement of Criminal Crimes of Fraud and Embezzlement at the Polrestabes Medan )
Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, Marlina Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara o.fridoki@gmail.com
Naskah dikirim : 20 Maret 2021 Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Januari 2022
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4679

## ABSTRACT
In the implementation of restorative justice or settlement of cases  outside the court, there are no longer any  minor  criminal  cases,  but  also  include  cases  such  as  humiliation,  persecution,  fraud  and embezzlement,  negligence  resulting  in  injuries,  unpleasant  acts,  even  theft,  and  gambling.  The  ultimate goal of this restorative concept hopes to reduce the number of prisoners in prison; removing stigma or labels and returning criminals to normal human beings; criminals can realize their mistakes, so they do not repeat their actions and reduce the workload of the police, prosecutors, detention centers, courts, and correctional  institutions;  saving  state  finances  does  not  cause  resentment  because  the  perpetrator  has been  forgiven  by  the  victim,  the  victim  quickly  gets  compensation;  empowering  the  community  in overcoming  crime,  and  reintegrating  criminals  into  society.  The  problems,  namely:  settlement  through restorative justice eliminates criminal acts, or not. This research is normative legal research. The results showed that: Settlement of criminal cases of fraud and embezzlement through restorative justice does not eliminate  criminal  acts.  It  is  recommended  that  the  criminal  policy  for  settlement  of  cases  should  be changed not to retaliate but to restore the losses incurred for the parties in litigation.

## Keywords: Restorative Justice; Fraud; Embezzlement

## ABSTRAK
Dalam pelaksanaan restorative justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, tidak lagi mengenal perkara  pidana  serba  ringan,  tetapi  juga  mencakup  perkara  seperti  penghinaan,  penganiayaan,  penipuan dan penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian. Sasaran akhir konsep restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku  kejahatan menjadi manusia normal; pelaku  kejahatan  dapat  menyadari  kesalahannya,  sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya  serta mengurangi  beban  kerja  polisi,  jaksa,  rutan,  pengadilan,  dan  lembaga  permasayarakatan;  menghemat keuangan  negara  tidak  menimbulkan  rasa  dendam  karena  pelaku  telah  dimaafkan  oleh  korban,  korban cepat  mendapatkan  ganti  kerugian;  memberdayakan  masyarakat  dalam  mengatasi  kejahatan;  dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat. Adapun permasalahan, yaitu: penyelesaian melalui restorative  justice menghapuskan  tindak  pidana,  atau  tidak.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice tidak menghapuskan tindak pidana. Direkomendasikan kebijakan kriminal  penyelesaian  perkara  harus  diubah  bukan  pembalasan  perbuatan  tetapi  memulihkan  kerugian- kerugian yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang berperkara.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Penipuan; Penggelapan

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## PENDAHULUAN
Instrumen  hukum  acara  pidana  dan  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  secara  formal mengatur  tentang  prosedur  proses  penyelesaian  perkara  pidana.  Akan  tetapi  diketahui  dalam praktik  sering  digunakan  sebagai  alat  represif  saja  oleh  aparat  penegak  hukum.  Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya  untuk  melindungi  nyawa  dan  harta  benda  oleh  setiap  anggota  masyarakat  serta  untuk mewujudkan  tatanan  masyarakat  yang  diinginkan  dan  digambarkan  melalui  ketertiban, kepatutan  serta  keharmonisan.  Hal  ini  hanya  bisa  diwujudkan  apabila  pemerintah  dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. 1 Keadilan sebagai objek yang dikehendaki, dituntut dan diperjuangkan oleh siapapun. 2
Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap  pelaku  anak. 3 Sistem  peradilan  pidana  khusus  bagi  anak  tentunya  memiliki  tujuan khusus  bagi  kepentingan  masa  depan  anak  dan  masyarakat  yang  di  dalamnya  terkandung prinsip-prinsip restorative  justice ,  definisi restorative  justice itu  sendiri  tidak  seragam,  sebab banyak  variasi  model  dan  bentuk  yang  berkembang  dalam  penerapannya.  Terdapat  banyak terminologi  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  konsep restorative  justice ,  seperti: communitarian  justice (keadilan  komunitarian), positive  justice (keadilan  positif), relational justice (keadilan  relasional), reparative  justice (keadilan  reparatif),  dan community  justice (keadilan masyarakat). 4
Dalam  mewujudkan  keadilan  sangatlah  penting  perlunya  mengetahui  hakikat  seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana. Menurut  Nils Christie, ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui  identitas  atau  jati  diri  dari  suatu  korban  dari  tindak  pidana  tertentu  antara  lain:  1) “ The victims is weak in relation to the offender, 2) The victim is, if not acting virtously, then at least  going  about  their  legitimate,  ordinary  everyday  business; 3) The  victim  is  blameless  for what happened; 4) The victim is unrelated to and does not know the stranger who has commited the  offence ;  5) The  offendert  is  unambiguosly  big  and  bad ;  6) The  victim  has  the  right combination  of  power,  influence  or  sympathy  to  successfully  elicit  victim  status  without threatening (and thus risking opposition from) strong countervaiting vested interest ”. 5
Berdasarkan  penjelasan  Nils  Christie  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  korban sesungguhnya  harus  mendapatkan  simpati  dan  keadilan,  hal  ini  dapat  dirasakan  apabila penyelesaian  perkara  pidana  dilakukan  melalui restorative  justice .  Prinsip  utama  penyelesaian tindak  pidana  melalui  pendekatan  restoratif  merupakan  suatu  penyelesaian  yang  harus  mampu menembus  ruang  hati  dan  pikiran  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  penyelesaian  dalam rangka  untuk  memahami  makna  dan  tujuan  dilakukannya  suatu  pemulihan  dan  bentuk  sanksi yang  diterapkan  adalah  sanksi  yang  bersifat  memulihkan  atau  mencegah. 6 Sedangkan  sistem
1 Scheb  JD,  John  M.,  dan  Scheb  II,  John  M.,  2008, Criminal  Law  and  Procedure , 6 th Edition, Belmont: Thomson Learning, hlm. 3.
2 Wasitaatmadja,  Fokky  Fuad.,  2020, Filsafat  Hukum  Rasionalisme  dan  Spritualisme ,  Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 31.
3 Marlina, 2006, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia  (Suatu  Studi  di  Kota  Medan)”, Disertasi ,  Sekolah  Pascasarjana  Universitas Sumatera Utara, Medan.
4 United Nations (PBB), 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes , New York: United Nations Publication, hlm. 6.
5 Dignan,  James.,  2005, Understanding  Victims  and  Restorative  Justice , Berkshire:  Open University Press – McGraw-Hill Education, hlm. 17.
6 Sarwirini,  (2014),  “Implementasi Restorative  Justice Dalam  Penegakan  Hukum  Pajak”, Jurnal Yuridika, Vol. 29 , hlm. 383-384.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
pemidanaan  yang  diterapkan  sebagai  reaksi  terhadap  perbuatan  seseorang  yang  melanggar norma-norma  hukum.  Para  pelaku  kejahatan  dianggap  sudah  tidak  memperdulikan  keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.
Pendekatan restorative justice ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan  dengan  pelaku  selain anak,  melainkan setiap  orang.  Di  Polrestabes  Medan sering diterapkan  dengan  proses perdamaian  antara  Pelapor  dan  Terlapor.  Setelah  proses  perdamaian berhasil  ditempuh,  selanjutnya  pelapor  mengajukan  surat  pencabutan  pengaduan.  Lalu  atas dasar  adanya  perdamaian  dan  pencabutan  laporan  pengaduan  tersebut,  penyidik  Polrestabes Medan  menindaklanjutinya  dengan  melakukan  gelar  perkara  untuk  menghentikan  penyidikan perkaranya.
Lahirnya  gagasan  tentang  konsep restorative  justice atau  keadilan restorative sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional,  yang  memiliki  karakteristik,  antara  lain:  1)  “Yang  bertindak  untuk penyelesaian  perkara  adalah  aparat  hukum  (kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  lembaga pemasyarakatan)  mengatasnamakan  negara  untuk  kepentingan  umum/masyarakat  (korban), pengacara/advokat  atas  nama  pelaku,  tanpa  pelibatan  masyarakat,  pelaku  dan  korban  secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkut paut dengan tindak pidana tersebut untuk  menyelesaikan  masalahnya  sendiri;  2) bahwa  hasil  putusannya  ( output ) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “ win-win solution ” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak; dan 3) keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi restorative justice yang  dapat  dirasakan  secara  menyeluruh  oleh  semua  pihak  yang  berkepentingan ( stakeholders )”. 7
Realita  kehidupan  sosial  masyarakat,  selain  penegakan  hukum  yang  dilakukan  fungsi reskrim  ternyata  kasus  perkara  pelanggaran  hukum  setidak-tidaknya  yang  menyangkut pertikaian  antar  warga  diselesaikan  secara  informal  oleh  lembaga-lembaga  sosial  ataupun individu warga (tetangga) bahkan oleh pejabat Kepolisian seperti penganiayaan. Sehingga, suatu tindak pidana tidak diproses sampai tahap peradilan. 8 Tindak pidana yang tidak diproses sampai tahap  peradilan  tersebut,  telah  mengedepankan  prinsip restorative  justice dalam penyelesaiannya.
Menurut  Rachmat  Aribowo,  bahwa:  “Dalam  pelaksanaannya,  praktek  demikian  bahkan tidak  lagi  hanya  mengenal  perkara  pidana  serba  ringan  tetapi  juga  mencakup  perkara  seperti penghinaan,  penganiayaan,  penipuan  dan  penggelapan,  kelalaian  mengakibatkan  orang  luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian”. 9
Sasaran  akhir  konsep restorative ini  mengharapkan  berkurangnya  jumlah  tahanan  di dalam  penjara;  menghapuskan  stigma  atau  cap  dan  mengembalikan  pelaku  kejahatan  menjadi manusia  normal;  pelaku  kejahatan  dapat  menyadari  kesalahannya,  sehingga  tidak  mengulangi perbuatannya  serta  mengurangi  beban  kerja  polisi,  jaksa,  rutan,  pengadilan,  dan  lembaga permasayarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku
7 Karim,  (2016),  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Pidana  Pelanggaran  Dalam  Perspektif Restorative Justice ”, Jurnal Yuridika, Vol. 31, (3) , hlm. 410-411.
8 Aribowo, Rachmat., 2013, “Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Pada  Wilayah  Hukum  Polres  Samosir”,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang, hlm. 4.
9 Ibid. , hlm. 4.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
telah  dimaafkan  oleh  korban,  korban  cepat  mendapatkan  ganti  kerugian;  memberdayakan masyarakat  dalam  mengatasi  kejahatan;  dan  pengintegrasian  kembali  pelaku  kejahatan  dalam masyarakat. 10
Penelitian  dengan  judul:  “Penerapan Restorative  Justice Dalam  Penyelesaian  Perkara Tindak  Pidana  Penipuan  dan  Penggelapan  di  Polrestabes  Medan”,  belum  pernah  dilakukan. Namun, terdapat beberapa penelitian mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative  justice terhadap  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan,  diantaranya:  Pertama, “Penerapan Restorative  Justice Sebagai  Bentuk  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang”, ditulis oleh Edwin Apriyanto, hasil penelitiannya  terkait  dengan  proses  penghentian  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik tersebut  merupakan  bentuk  Diskresi  Kepolisian. 11 Kedua,  “Penerapan  Penyelesaian  Perkara Melalui  Pendekatan Restorative  Justice Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Penganiayaan”, ditulis  oleh  Rachmat  Aribowo,  hasil  penelitiannya  khusus  terkait  penyelesaian  perkara  tindak pidana  penganiayaan  dengan  menggunakan restorative  justice bahwasanya  jika  pelapor  telah Laporan Polisi berikut keterangannya sebagai saksi, maka alat bukti menjadi tidak terpenuhi dan karenanya  perkara  dihentikan  dengan  alasan  tidak  cukup  bukti. 12 Ketiga,  “Penerapan Restorative  Justice Dalam  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Anak  di  Pengadilan  Negeri Wonosobo”,  oleh  Haga  Sentosa  Lase,  penelitian  ini  mengenai  pendekatan restorative  justice dalam  penanganan  tindak  pidana  anak  di  Pengadilan  Negeri  Wonosobo. 13 Penelitian  ini memiliki  judul,  rumusan  masalah,  dan  tujuan  penelitian  yang  berbeda.  Begitu  juga  dengan kajiannya,  yaitu  mengenai:  penyelesaian  perkara  melalui  pendekatan restorative  justice dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polrestabes Medan, baik itu mengenai rumusan  masalah  maupun  kajiannya  tidak  ada  yang  sama  dengan  penelitian  terdahulu. Penelitian  ini  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah,  baik  berupa  isi  maupun  contoh- contoh kasus yang dipaparkan.
Paper ini bertujuan mengkaji permasalahan utama mengenai penerapan restorative justice pada tingkat penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan. Permasalahan  tersebut,  dapat  dirumuskan,  sebagai  berikut:  Bagaimana  penerapan restorative justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan:  pada  tingkat penyidikan?

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  di  atas  dianalisis  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Kasus  sebagai  data  sekunder yang  merupakan sumber  bahan hukum  primer didapat  dari Penyidik  Satreskrim Polrestabes Medan. Pengumpulan  data  dengan  cara  studi  lapangan  ( field  research )  menggunakan  metode  wawancara mendalam ( in-depth interview ) tanpa pedoman wawancara kepada Penyidik Polri. Analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif-induktif.

## PEMBAHASAN
10 Karim, Op.cit ., hlm. 410-411. 11 Edwin  Apriyanto,  „Penerapan Restorative  Justice Sebagai  Bentuk  Diskresi  Kepolisian  Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang‟, Jurnal  Spektrum  Hukum,  13 .1 (2016), 55-72. < http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1139 >.
12 Rachmat  Aribowo,  „Penerapan  Penyelesaian  Perkara  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan‟, USU Law Journal , 7.4 (2019), 59–73.
13 Haga Sentosa  Lase,  „Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak  Pidana Anak  di  Pengadilan  Negeri  Wonosobo‟, Tesis ,  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  FH-UNISULA, Semarang, 2017.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penerapan Restorative  Justice Dalam  Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  ( criminal  policy )  menurut  Hoefnagels  dapat dilakukan  dengan  memadukan  upaya  penerapan  hukum  pidana  ( crimal  law  application ), pencegahan  tanpa  menggunakan  hukum  pidana  ( prevention  without  punishment )  dan  upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa ( influencing views of society on crime and punishment ( mass  media ). 14
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan  kejahatan  dapat  disederhanakan  melalui  dua  cara.  Pertama,  kebijakan  penal ( penal  policy )  yang  biasa  disebut  dengan  “ criminal  law  application ”.  Kedua,  kebijakan  non- penal  ( non-penal  policy )  yang  terdiri  dari  “ prevention  without  punishment ”  dan  “ influencing views of society on crime and punishment (mass media) ”. 15
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dan  penegakan  hukum  lewat  sarana  “penal” mempunyai  beberapa  kelemahan,  kekurangan,  dan  keterbatasan.  Sepatutnya  diimbangi  dengan upaya  non-penal  yang  harus  selalu  digali,  dimanfaatkan,  dan  dikembangkan.  Penggalian  dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan  masyarakat,  jelas  merupakan  hal  yang  wajar;  bahkan  merupakan  keharusan,  karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri. 16
Pendapat  Pieter  G.  Hoefnagels  tersebut  dalam  Marlina  secara  tidak  langsung menunjukkan jalur penal atau jalur pidana bukan merupakan satu-satuya upaya penanggulangan kejahatan. Pieter G. Hoefnagels dalam Marlina mengakui jalur non penal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Konsep diversi dan restorative justice merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban. Kedua konsep  tersebut  dalam  penyelesaiannya  melibatkan  persetujuan  korban,  pelaku,  dan  unsur masyarakat. 17
Pendekatan  terhadap  upaya  penanggulangan  kejahatan  harus  dilakukan  secara  integral karena  persoalan  kejahatan  merupakan  persoalan  kemanusiaan  dan  sosial.  Pendekatan  hanya melalui penerapan hukum  pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan. 18
Restorative  justice merupakan  proses  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  Sistem Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System )  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  pendukung korban, pendukung pelaku dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai  kesepakatan  dan  penyelesaian. Restorative  justice dianggap  cara  berfikir/paradigma  baru  dalam  memandang  sebuah  tindakan  kejahatan  yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep restorative justice mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan  mereupakan  sebuah  tindakan  melawan  orang  atau  masyarakat  dan  berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum. 19
Pelanggaran  yang  dilakukan  tidak  hanya  merusak  tatanan  hukum  ( law  breaking )  yang dibuat  negara,  tetapi  juga  merusak  tatanan  masyarakat  ( society  value ).  Tindak  kejahatan menyangkut  kepentingan  masyarakat  luas  dan  negara,  pendapat  tersebut  dikemukakan  oleh
14 Tamanaha,  Brian.,  2001, A  General  Jurisprudence  of  Law  and  Society ,  Oxford:  Oxford University Press, hlm. 36.
15 Ibid. , hlm. 36.
16 Arief, Barda Nawawi., 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.
17 Marlina, Op.cit ., hlm. 36. 18 Arief, Barda Nawawi., Op.cit. , hlm. 44-45. 19 Marlina, Op.cit. , hlm. 45.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Howard  Zehr  pada  tahun  1990.  Meskipun  tindak  pidana  telah  merusak  terhadap  tatanan  nilai masyarakat, akan tetapi tetap menjadi sentral atau pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah masalah pelanggaran tersebut harus telah tercantum dalam hukum negara ( legal state ) dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan. 20
Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Konsep restorative  justice dibangun  berdasarkan  pengertian  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. 21
Pelaksanaan  konsep restorative  justice memberi  banyak  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  berperan  aktif  dalam  penyelesaian  masalah  tindak  pidana.  Konsep restorative  justice mempunyai  suatu  kerangka  fikir  dalam  upaya  mencari  alternatif  penyelesaian  terhadap  kasus tindak  pidana  yang  dilakukan  tanpa  hukuman  pidana.  Alternatif  penyelesaian  yang  dilakukan sebagai  sebuah  upaya  menciptakan  keadilan  yang  berperikemanusiaan. 22 Penyelesaian dilakukan  dengan  tetap  memberikan  hak  masing-masing  pelaku  dan  korban  dalam  mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan restorative justice .
Suatu  kasus  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan  yang  menggunakan  konsep restorative justice , peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu  memperbaiki  kesalahan  dan  penyimpangan  yang  terjadi  di  sekitar  lingkungan masyarakat yang bersangkutan dalam penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian dengan sistem restorative  justice diharapkan  agar  semua  pihak  yang  merasa  dirugikan  akan  terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan  yang  diberikan  kepada  korban  dengan  mewajibkan  pihak  pelaku  melakukan pemulihan  kembali  atas  akibat  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Pemulihan  yang dilakukan  pelaku  berupa  ganti  rugi,  pekerjaan  sosial,  melakukan  perbaikan  atau  kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. 23
Pelaksanaan restorative justice tersebut tidak terlepas dari diskresi kepolisi. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 2 UU Polri, dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri tersebut, bahwa : “Untuk kepentingan umum pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri”. Tentunya  dalam  melakukan  tindakan  tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kemudian,  istilah  “diskresi  kepolisian”  menurut  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  k  UU  Polri dikenal dengan “kewenangan lain”. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan  “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.
Tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan “diskresi  kepolisian”  harus  memenuhi  syarat,  sebagai  berikut:  Pertama,  “Tidak  bertentangan dengan  suatu  aturan  hukum.  Artinya,  berjalan  sesuai  dengan  hukum  positif  maupun  hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara  atau  hukum  positif,  hukum  adat  istiadat,  hukum  agama,  dan  kebiasan-  kebiasaan.
20 Ibid. , hlm. 46.
21 Ibid.
22 Ibid. , hlm. 46.
23 Ibid. , hlm. 47.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Kedua,  selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  tindakan  tersebut  dilakukan. Artinya,  tindakan  yang  diambil  diatur  dalam  aturan  tertentu  sebagai  suatu  kewajiban  hukum untuk  wajib  ditegakkan.  Ketiga,  Harus  patut,  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan jabatannya. Artinya, dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil. Keempat, Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada  saat-saat  tertentu (emergencies )  tanpa  pengamatan  ataupun  penelitian  yang  mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut. Kelima, Menghormati HAM. Artinya, sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut”. 24
Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 ayat (1) sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalahartikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.
Adapun  penerapan  “diskresi  kepolisian”  yang  tidak  dapat  dituntut  di  depan  hukum tentunya  adalah  diskresi  kepolisian  yang  memiliki  dasar  hukum  untuk  melakukan  diskresi sesuai  Pasal  18  UU  Polri  dan  Pasal  7  KUHAP.  Namun,  tentunya  kewenangan  ini  dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebgai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak unlimited . Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh: “Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus  benar-benar  diperlukan;  Tindakan  yang  diambil  benar-benar  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;  Asas  tujuan,  bahwa  tindakan  yang  paling  tepat  untuk  meniadakan  suatu  gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar; Asas keseimbangan, bahwa  dalam  mengambil  tindakan  harus  diperhitungkan  keseimbangan  antara  sifat  tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak”. 25
Langkah  kebijaksanaan  yang  diambil  polisi  itu  biasanya  sudah  banyak  dimengerti  oleh komponen-komponen  fungsi  didalam  sistem  peradilan  pidana.  terutama  oleh  jaksa.  Langkah kebijaksanaan  yang  diambil  oleh  polisi  itu  menurut  M.  Faal  biasanya  dengan  pertimbangan- pertimbangan,  sebagai  berikut:  “Penggunaan  hukum  adat  setempat  dirasa  lebih  efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku; Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak  antara  pelaku,  korban  dan  masyarakat;  Kebijaksanaan  yang  ditempuh  lebih  banyak manfaat  dari  pada  semata-mata  menggunakan  hukum  positif  yang  ada;  Atas  kehendak  mereka sendiri; dan Tidak bertentangan dengan kepentingan umum”. 26
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan
Penyelesaian  perkara  secara  musyawarah  kekeluargaan  mengimplementasikan  unsur pemaaf  dalam  perkara  yang  sedang  ditangani.  Unsur  pemaaf  maksudnya  bahwa  korban  telah memaafkan  pelaku,  namun  unsur  pemaaf  tidak  menghapuskan  tindak  pidana.  Unsur  pemaaf dapat  menjadi  dasar  untuk  meringankan  putusan  hakim  dalam  tingkat  persidangan  di pengadilan. 27
Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan terhadap  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan  tidak  sepenuhnya  dilakukan  berdasarkan KUHAP.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  penegakan  hukum  dengan  mengedepankan restorative
24 Mabes  Polri,  2002, Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bintara  Polri  di  Lapangan ,  Jakarta: Mabes Polri, hlm. 132.
25 Ibid.
26 Faal, M., 1991, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 74.
27 Fauzan,  M.,  2015, Peranan  Perma  dan  Sema  Sebagai  Pengisi  Kekosongan  Hukum  Indonesia Menuju  Terwujudnya  Peradilan  Yang  Agung ,  Jakarta:  Prenada  Media  Group,  hlm.  1108.  Lihat  juga: Sofian, Ahmad., 2018, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana , Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 275.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
justice dan  mediasi  penal restorative  justice terutama  terhadap  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan.
Penerapan restorative justice dan mediasi penal restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran  yang  merespon  pengembangan  Sistem  Peradilan  Pidana  dengan  menitikberatkan pada  kebutuhan  pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang  merasa  tersisihkan  dengan  mekanisme yang bekerja pada SPP yang ada saat ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  AKP.  Rafles  Langgak  Putra,  S.Ik., Wakasat.Reskrim  Polrestabes  Medan  diperoleh  keterangan  bahwasanya  alasan  Satreskrim Polrestabes Medan mengedepankan prinsip restorative justice terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana penipuan  dan  penggelapan  yang  terjadi.  Para  Penyidik  Satreskrim  Polrestabes  Medan  dalam menerapkan  prinsip restorative  justice didasarkan  pada  berbagai  pertimbangan,  antara  lain:  1) “Memprioritaskan  dukungan  dan  penyembuhan  korban;  2)  Pelaku  pelanggaran  bertanggung jawab  atas  apa  yang  dilakukan;  3)  Dialog  antara  korban  dan  pelaku  untuk  mencapai pemahaman; 4) Ada upaya untuk meletakkan secara besar kerugian yang ditimbulkan; 5) Pelaku pelanggaran  harus  sadar  tentang  bagaimana  tidak  mengulangi  lagi  kejahatan  tersebut  di  masa datang; dan 6) Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku”. 28 Sedangkan,  Mediasi  Penal  merupakan  proses restorative  justice dalam  hukum  pidana yang  dilakukan  dengan  cara  mediasi  antara  pelaku  dan  korban.  Hal  tersebut  seperti  yang diutarakan berdasarkan wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan, bahwasanya: “Mediasi penal adalah proses restorative justice dalam hukum pidana  yang  yakni  mediasi  antara  pelaku  dan  korban  dengan  tujuan  untuk  mereparasi  dimana pelaku  membetulkan  kembali  apa  yang  telah  dirusak,  konferensi  pelaku  korban  yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat”. 29
Lebih jauh lagi, mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan  ( Alternative  Dispute  Resolution )  yang  selalu  dikedepankan  pada  kasus-kasus perdata.  Namun  bukan  berarti  tidak  dapat  diterapkan  di  lingkungan  hukum  pidana.  Dalam prakteknya, terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum dari penerapan mediasi penal di Indonesia, antara lain:
1. Surat  Kepolisian  Negara  RI  No.  Pol.  :  B/3022/XXI/2009/SDEOPS,  tertanggal  14 Desember  2009,  perihal  Penanganan  Kasus  Melalui Alternative  Dispute  Resolution (ADR).  Surat  ini  menjadi  rujukan  bagi  Kepolisian  RI  untuk  menyelesaikan  perkara- perkara tindak pidana ringan, seperti yang diatur dalam KUHP terutama dalam Pasal 205, Pasal 302, Pasal 315, Pasal 352, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482.  Selain  itu,  Surat  Kapolri tersebut efektif  berlaku  jika  suatu  perkara masih dalam  tahapan  proses  penyidikan  dan  penyelidikan.  Beberapa poin  penekanan  dalam Surat Kepolisian RI tersebut, antara lain: 30
a. “Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR.
28 Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.
29 Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.
30 Surat Kepolisian Negara RI No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009, perihal: Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Pelapor Reskrim
Polrestabes Medan
Proses Lanjut Restorative Justice G E L A R Korban Kebijakan Penal Ter-
sangka
b. Penyeelsaian  kasus  melalui  ADR  harus  disepakati  oleh  pihak-pihak  yang berperkara,  namun  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan,  harus  diselesaikan  sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
c. Penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar.
d. Penyelesaian  perkara  melalui  ADR  harus  menghormati  norma  hukum  sosial/adat serta memenuhi rasa keadilan;
e. Untuk  kasus  yang  telah  diselesaikan  melalui  ADR  agar  tidak  lagi  disentuh  oleh tindakan hukum lain”.
2. Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol.  Skep/360/VI/2005  tentang  Grand  Strategi Kepolisian  Republik  Indonesia  2005-2025,  Tahap  ke-III: Service  For  Excellence (2016-2025),  Program  ke-9  Promoter  Kapolri:  Penegakan  Hukum  Yang  Lebih Profesional dan Berkeadilan, Kegiatan ke-7: Penyelesaian Perkara Mudah dan Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice . 31
3. Surat  Edaran  Kapolri  No.  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative Justice ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif ( Resorative Justice ).
5. Delik  yang  dilakukan  berupa  “pelanggaran  yang  hanya  diancam  dengan  pidana denda”.  Pasal  82  KUHP,  kewenangan/hak  menuntut  delik  pelanggaran  itu  hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan.
Dalam  penerapan  prinsip restorative  justice yang  dilakukan  oleh  Satreskim  Polrestabes Medan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan,  maka  mekanisme  yang  dilakukan, yaitu:  “Tahapan Pra-Restorative  Justice ;  Tahapan  Proses Restorative  Justice ;  Tahapan  Pasca Restorative Justice ”. 32
Mekanisme  tersebut  di  atas  adalah  mekanisme restorative  justice yang  dilakukan Satreskrim  Polrestabes  Medan,  sehingga  jumlah  perkara  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan  yang  ditangani  Penyidik  benar-benar  telah  menerapkan  prinsip restorative justice . 33

## 1. Tahapan Pra-Restorative justice
Pada tahapan pra-restorative justice , prosesnya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini: Gambar 1. Tahapan Pra-Restorative Justice
S umber:
Data
31 Gunawan,  Budi.,  2016,  “Tindak  Lanjut  Penjabaran  Program  Prioritas  dan  Kegiatan: Optimalisasi  Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya  Indonesia  Yang  Berdaulat,  Mandiri,  Berkepribadian  Berdasarkan  Gotong  Royong”,  Mabes Polri, Jakarta, 15 Juli 2016, hlm. 8-11.
32 Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.
33 Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Reskrim Polrestabes Medan Korban Pelaku Masyarakat Pendampingan Pendampingan
Sekunder Yang Diolah, Satreskrim Polrestabes Medan, September 2019.
Berdasarkan  Gambar  1  di  atas,  maka  adapun  tahapan pra-restorative  justice pada Satreskrim Polrestabes Medan, sebagai berikut: 34
a. Korban melakukan pelaporan kepada Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan;
b. Penyidik  kemudian  akan  membuat  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dengan melakukan  pemanggilan  terhadap  semua  saksi-saksi  dan  menyita  beberapa  barang bukti yang ada;
c. Setelah  dilakukan  BAP,  dan  melengkapi  keterangan  mengenai  kasus  yang  telah diterima,  selanjutnya  penyidik  akan  melakukan  penilaian  terhadap  kasus  yang ditanganinya apakah perlu dilakukan restorative justice atau tidak;
d. Apabila  kasus  tersebut  berlanjut,  maka  Penyidik  melakukan  Gelar  Perkara  dan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban;
e. Selanjutnya penyidik akan memutuskan siapa tersangka dari kasus tersebut;
f. Apabila  kasus  tersebut  perlu  dilakukan restorative  justice ,  selanjutnya  penyidik melakukan  Gelar  Perkara  dan  melakukan  pemanggilan  sekaligus  dilakukan  mediasi antara pelaku dan korban;
g. Hasil  mediasi,  nantinya  diperoleh  suatu  keputusan  bersama  yang  dikenal  dengan kebijakan penal.
2. Tahapan Proses Restorative Justice
Adapun  tahapan  proses restorative  justice yang  dilakukan  Satreskrim  Polrestabes Medan, sebagai berikut:
Gambar 2. Tahapan Proses Restorative Justice
34 Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, Satreskrim Polrestabes Medan, September 2019. Berdasarkan  Gambar  2  di  atas,  maka  adapun  tahapan  proses restorative  justice di Satreskrim Polrestabes Medan, sebagai berikut: 35
a. Pelapor/Korban  dan  pendampingan  dari  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH),  akan dipanggil untuk dipertemukan di suatu ruang mediasi;
b. Kemudian  penyidik  akan  membuka  acara  dan  memberitahukan  tahapan-tahapan penyidikan;
c. Setelah  acara  dibuka  oleh  penyidik,  penyidik  akan  mempersilahkan  kepada  pihak korban  untuk  menyampaikan  keinginan-keinginannya  terkait  ganti  rugi/santunan, kompensasi moril maupun materil (bila ada kerugian);
d. Para pihak diharapkan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh korban;
e. Setelah  mendengar  keterangan  dari  pihak  korban,  penyidik  mempersilahkan  kepada pihak pelaku untuk menyampaikan kesanggupannya terkait ganti rugi/santunan/kompensasi moril maupun materil dan alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut;
f. Setelah  para  pihak  memberikan  keterangan,  penyidik  akan  memberikan  kesempatan bagi korban dan pendampingan dari LBH untuk memberikan pandangannya;
g. Setelah  terjadi  kesepakatan  antara  para  pihak,  penyidik  akan  membuat  konsep  surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban;
h. Apabila  belum  terjadi  kesepakatan  penyidik  hanya  cukup  membuat  resume  kegiatna mediasi;
i. Penyidik  meminta  para  pihak  untuk  menandatangani  surat  kesepakatan  dengan meminta  kepada  pelaku  terlebih  dahulu  untuk  memenuhi  apa-apa  yang  telah disepakati.
3. Tahapan Pasca Restorative Justice
Adapun tahapan pasca restorative justice yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan, sebagai berikut:
35 Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Surat Perjanjian Perdamaian Pencabutan Laporan Polisi BAP Pencabutan Keterangan Gelar Perkara
Surat
Ketetapan
Kapolrestabes SP3 “Tidak Cukup Bukti” Penghentian Penyidikan Gambar 3. Tahapan Pasca Restorative Justice
Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, Satreskrim Polrestabes Medan, September 2019. Berdasarkan  Gambar  3  di  atas,  maka  adapun  tahapan  pasca restorative  justice di Satreskrim Polrestabes Medan, sebagai berikut: 36
a. Surat Perjanjian Perdamaian ditandatangani oleh para pihak;
b. Pelapor membuat surat pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada Kasatreskrim Polrestabes Medan;
c. Selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan  lanjutan  kepada  Pelapor  untuk  melakukan konfirmasi apakah benar telah terjadi perdamaian;
d. Apabila  keterangan  pelapor  menyatakan  benar  telah  terjadi  kesepakatan  perdamaian yang  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  mufakat,  selanjutnya  pelapor  mencabut seluruh keterangan-keterangannya yang pernah diberikan pada saat pemeriksaan awal, sehingga keterangan saksi korban menjadi tidak ada sebagai bukti;
36 Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
e. Dengan  adanya  pencabutan  laporan  pengaduan  dan  pencabutan  keterangan,  lalu Penyidik  mengajukan  usulan  gelar  perkara  kepada  Kasatreskrim  Polrestabes  Medan untuk dilakukan gelar perkara;
f. Hasil  gelar  perkara  menyatakan  perkara  tidak  cukup  bukti  karena  tidak  adanya keterangan saksi dari pelapor sehingga perkara menjadi dihentikan penyidikan;
g. Dari  gelar  perkara,  direkomendasikanlah  kepada  Kapolrestabes  Medan  untuk mengeluarkan Surat Ketetapan mengenai Penghentian Penyidikan dilanjutkan dengan dikeluarkannya  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3),  sehingga  perkara dihentikan dan tidak akan dilanjutkan lagi kepada proses hukum lebih lanjut.
Pada  dasarnya,  Penyidik  Satreskrim  Polrestabes  Medan  bertindak  secara  aktif  dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut. Penerapan prinsip restorative justice yang  dilakukan  oleh  Satreskrim  Polrestabes  Medan  bertujuan  dalam  rangka mempertimbangkan  faktor  sosiologis,  baik  bagi  pelaku  maupun  korban,  sehingga  kedua  belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan.
Prinsip restorative  justice pada  awalnya  dimulai  sebagai  upaya  untuk  memikirkan kembali  kebutuhan  yang  tidak  terpenuhi  dalam  proses  peradilan  biasa. Restorative  justice memperluas  lingkaran  pemangku  kepentingan  atau  pihak-pihak  yang  terlibat  peristiwa  atau kasus. Bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat, seperti kepala lingkungan, Babhinkamtibmas, dan lain sebagainya.
Karakteristik yang menonjol dari prinsip restorative justice adalah kejahatan ditempatkan sebagai  gejala  dari  tindakan  sosial  dan  bukan  sekedar  pelanggaran  hukum  pidana.  Kejahatan lebih  dipandang  sebagai  sebuah  tindakan  yang  merugikan  orang  lain  dan  merusak  hubungan sosial.  Berbeda  dengan  hukum  pidana  yang  telah  menarik  kejahatan  sebagai  masalah  negara, dan  hanya  negara  yang  berhak  menghukum,  meskipun  sebenarnya  komunitas  adat  bisa  saja memberikan sanksi.
Penerapan  prinsip restorative  justice yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Satreskrim Polrestabes  Medan  dalam  praktiknya  telah  membantu  menurunkan  jumlah  kasus-kasus penegakan  hukum  yang  selama  ini  menumpuk  di  Satreskrim  Polrestabes  Medan.  Selain  itu, tidak  kalah  pentingnya  adalah  biaya  penegakan  hukum  yang  murah  dan  terciptanya  rasa keadilan  di  antara  kedua  belah  pihak,  baik  pelaku  dan  korban.  Namun  demikian,  upaya  yang dilakukan  tersebut  pada  saat  ini  masih  ditemukan  beberapa  hambatan-hambatan,  sehingga penerapan prinsip restorative justice yang dilakukan tidak berjalan maksimal.
Berdasarkan  hasil  Wawancara  dengan  AKP.  Rafles  Langgak  Putra,  S.Ik., Wakasat.Reskrim  Polrestabes  Medan,  dalam  pelaksanaan  penerapan  prinsip restorative  justice para  penyidik  mengalami  beberapa  kendala.  Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  penyidik, antara  lain:  Pertama,  “Tuntutan  dari  pihak  korban  terkadang  melampaui  kesanggupan  dari pelaku/terlapor;  Kedua,  Waktu  yang  diperlukan  untuk  penerapan restorative  justice sangat singkat,  yakni  2  (dua)  bulan  setelah  penahanan;  Ketiga,  Pelaku/Terlapor  merupakan  residivis pada tindak pidana lainnya; Keempat, Pelaku/Terlapor kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah  kejadian;  dan  Kelima,  Adanya  konflik  yang  berkepanjangan  antara  korban  dengan pelaku/terlapor sehingga korban tidak memaafkan pelaku”. 37
Walaupun  beberapa  kendala  dalam  penerapan restorative  justice dalam  penanganan perkara  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan  sering  dihadapi,  namun  tidak  dijadikan penghalang  bagi  para  penyidik  untuk  menerapkan  dan  mengedepankan  musyawarah  mufakat ( restorative justice ) sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.
37 Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Selain beberapa kendala tersebut di atas, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala lain yang menyebabkan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara restorative  justice tidak  berjalan  maksimal,  yaitu:  tidak  adanya  aturan/regulasi  atau  payung hukum  maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir penyelesaian perkara tindak pidana  dengan  cara restorative  justice .  Sehingga  untuk  melaksanakan  penyelesaian  perkara menggunakan restorative  justice penyidik  Satreskrim  Polrestabes  Medan  menjadi  dilematis karena  beberapa  faktor  di  lapangan,  yaitu:  Pertama,  “Kekhawatiran  atau  ketakutan  penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan penyidik dan dipermasalahkan pada pengawasan dan  pemeriksaan  oleh  institusi  pengawas  serta  pemeriksaan  internal  Polri  yang  menggunakan parameter formal prosedural; Kedua, Tidak adanya payung hukum/regulasi yang mengatur dan menjadi  landasan  legitimasi  dalam  mengambil  keputusan/diskresi  apakah  berdasarkan  prinsip restorative  justice atau  konsep/pendekatan  lain  yang  bersesuaian;  dan  Ketiga,  Selain  tidak adanya  payung  hukum,  kendala  dalam  mengimplementasikan  prinsip restorative  justice atau konesep  pendekatan  lainnya  adalah  tidak  adanya  prosedur  atau  mekanisme  yang  formal- prosedural untuk mengimplementasikannya”. 38

## KESIMPULAN
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan  melalui restorative justice pada  tingkat  penyidikan  tidak  menghapuskan  tindak  pidana,  sebab  perkara tersebut  hanyalah  dihentikan  penyidikannya  dengan  alasan  tidak  ditemukannya  bukti yang  cukup.  Penghentian  penyidikan  dituangkan  dalam  Surat  Ketetapan  Penghentian Penyidikan  yang  ditindaklanjuti  dengan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3). Urgensi penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip restorative justice mutlak harus dilakukan, sehingga selain menghemat biaya penyidikan, juga dapat menciptakan keadilan komutatif.

## SARAN
Diperlukan  suatu  norma  hukum  untuk  menjamin  kesamaan  tindakan  Penyidik  Polri  dalam menerapkan  konsep restorative  justice pada  penegakan  hukum  pidana,  dan  dapat memberikan legitimasi agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi restorative justice untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang  berlaku.  Kebijakan  kriminal  penyelesaian  perkara  harus  diubah,  bukan  pembalasan perbuatan,  akan  tetapi  memulihkan  kerugian-kerugian  yang  ditimbulkan  bagi  pihak-pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanto, Edwin., „Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Penipuan  di  Polrestabes  Semarang‟, Jurnal Spektrum Hukum, 13 .1 (2016), 55-72. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1139>. Aribowo,  Rachmat.,  “Peran  Penyidik  Satuan  Reskrim  Polres  Samosir  Dalam  Penanganan Penyidik  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Pada  Wilayah  Hukum  Polres  Samosir”, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang, 2013.
Arief,  Barda  Nawawi., Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
38 Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Wakasat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Dignan,  James., Understanding  Victims  and  Restorative  Justice , Berkshire:  Open  University Press – McGraw-Hill Education, 2005.
Faal,  M., Penyaringan  Perkara  Pidana  oleh  Polisi  (Diskresi  Kepolisian) ,  Jakarta:  Pradnya Paramita, 1991.
Fauzan, M., Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung , Jakarta: Prenada Media Group, 2015. Gunawan, Budi., “Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan: Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”, Mabes Polri, Jakarta, 15 Juli 2016.
Haga Sentosa Lase, „Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo‟, Tesis ,  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum FH-UNISULA, Semarang, 2017.
Karim,  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Pidana  Pelanggaran  Dalam  Perspektif Restorative  Justice ”,
Jurnal Yuridika, Vol. 31, (3) , (2016), hlm. 410-411. Mabes  Polri, Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bintara  Polri  di  Lapangan ,  Jakarta:  Mabes Polri, 2002.
Marlina,  “Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia  (Suatu  Studi  di  Kota  Medan)”, Disertasi ,  Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
Rachmat  Aribowo,  „Penerapan  Penyelesaian  Perkara  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan‟, USU Law Journal , 7.4 (2019), 59– 73.
Sarwirini, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak”, Jurnal Yuridika,
Vol. 29 , (2014), hlm. 383-384.
Scheb JD, John M., dan Scheb II, John M., Criminal Law and Procedure , 6 th Edition, Belmont: Thomson Learning, 2008. Sofian, Ahmad., Ajaran Kausalitas Hukum Pidana , Jakarta: Prenada Media Group, 2018. Tamanaha,  Brian., A  General  Jurisprudence  of  Law  and  Society ,  Oxford:  Oxford  University Press, 2001.
United  Nations  (PBB), Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes ,  New  York:  United Nations Publication, 2006.
Wasitaatmadja, Fokky Fuad., Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spritualisme , Jakarta: Prenada Media Group, 2020.