## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah
Orang Tua Kepada Anak Kandungnya Dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn)
Mustamam 1 tamambar@yahoo.com Zulfan AZ 2

## Abstract
A  grant  is  a  type  of  gift  made  by  one person to another when the donor and recipient of the  grant  is  still  alive.  Grants,  in  any  law,  are basically  irrevocable  unless  they  meet  certain conditions.
A  grant  is  the  giving  of  an  object voluntarily  and  it  is  done  without  reward  from someone  to  another  person  who  is  still  alive  to have. A grant cannot be withdrawn except for  a grant  from  the  parent to  the  child,  that  is  to say that the ability to withdraw the grant only applies to  parents  who  donate  something  to  their  child. It  means  that  the  parents  give  grants  to  their children  by  paying  attention  to  the  values  of justice.
The results of this study indicate that the Religious  Court  Medan  Number  1934  /  Pdt.G  / 2013  /  PA.Mdn  which  was  decided  on  26  May 2014  regarding  the  land  given  by  the  grantor was declared revoked or cancelled because the fact shows that first, the life of the grantor at that time  was  very  poor  and  suffered  from  diabetes. Second,  according  to  the  plaintiff,  the  grantees had stolen the plantation owner's land certificate.  Third,  according  to  witnesses,  the grantees  refused  to  support  or  help  the  grantor when  he  was  poor.  Revocation  of  this  grant  is also  in  accordance  with  Article  212  of  the Compilation  of  Islamic  Law  which  states  that  a grant cannot be revoked or cancelled unless it is a grant from the parents to their biological child. This is why the court declared that the grant was null and void.
Keywords  : Grant,  Revocation,  Grantor, Grantees.

## Abstrak
Hibah  adalah  jenis  pemberian  yang dilakukan  oleh  seseorang  kepada  yang  lain ketika  pemberi  dan  penerima  hibah  masih hidup.  Hibah,  dalam  undang-undang  apa  pun, pada  dasarnya  tidak  dapat  dibatalkan  kecuali memenuhi persyaratan tertentu.
Hibah  adalah  pemberian  suatu  benda secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari seseorang  kepada  orang  lain yang masih  hidup untuk  dimiliki.  Hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali kecuali  hibah  dari  orang  tua  kepada  anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku  bagi  orang  tua  yang  menghibahkan sesuatu  kepada  anaknya,  maksudnya  agar orang  tua  dalam  memberikan  hibah  kepada anak-anaknya  dengan  memperhatikan  nilai-nilai keadilan.
Hasil  penelitian ini menunjukkan  bahwa Pengadilan Agama Medan Nomor 1934 / Pdt.G / 2013  /  PA.Mdn  yang  diputuskan  pada  26  Mei 2014  tentang  tanah  yang  diberikan  atau diberikan oleh pemberi hibah dinyatakan dicabut atau  dibatalkan  karena  fakta  menunjukkan bahwa  pertama,  kehidupan  pemberi  pada  saat itu  sangat  miskin  dan  menderita  penyakit diabetes.  Kedua,  menurut  penggugat  penerima hibah  telah  mencuri  sertifikat  tanah  pemilik perkebunan.  Ketiga,  menurut  saksi,  penerima hibah menolak untuk mendukung atau membantu  pemberi  hibah  ketika  ia  miskin. Pencabutan  hibah  ini juga  sesuai  dengan  pasal 212  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan hibah  tidak  dapat  dicabut  atau  dibatalkan kecuali  hibah  dari  orang  tua  kepada  anak kandung  mereka.  Inilah  mengapa  pengadilan menyatakan bahwa hibah itu batal demi hukum.
Kata  kunci  :  Hibah,  Pencabutan,  Pemberi, Penerima.

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belankang
Antara  prinsip-prinsip  dasar  dan  umum dalam  syari’at  Islam  adalah  mudah  dan memudahkan  ( al-yusra  wa  al-taisir ),  toleransi dan  keseimbangan  ( al-tasamuh  wa  al- i’tidal ) serta  menghindari  kesulitan  dan  kesempitan dalam  ketentuan  hukum  syariah.  Islam  adalah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagai  agama  dan  juga  sebagai  hukum. Berbicara  tentang  hukum  secara  sederhana maka  yang  akan  muncul  adalah  peraturan- peraturan  atau  seperangkat  norma  yang mengatur  tingkah  laku  dalam  masyarakat. Dalam  sistem  yuridis  terdapat  istilah al-ahkam al-khamsah yakni  penggolongan  hukum  yang lima  yaitu  mubah,  sunah,  makruh,  wajib,  dan haram.
Segala aturan hukum tersebut berfungsi untuk  mengintegrasikan  kepentingan  manusia sehingga  tercipta  suatu  keadaan  yang  tertib. Tujuan  dari  hukum-hukum  tersebut  adalah al- maqasid  al-khamsah yaitu  memelihara  agama, memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara keturunan dan memelihara harta.
Perjalanan kehidupan menimbulkan pengaruh  dan  akibat  hukum  kepada lingkungan
dan dengan orang sekitar. Kelahiran, pernikahan,  kematian  dan  perpindahan  harta diatur  secara  detail  dalam  Islam.  Agama  Islam memberikan tuntunan bagaimana cara memindahkan  harta  kekayaan  dari  seseorang pada orang lain.  Berbagi harta ada bermacam- macam  bentuknya  ada  yang  dengan  cara sedekah,  hadiah,  hibah,  waris  ataupun  wasiat. Berbagi  harta  seperti  yang  telahdisebut  di  atas dapat  pula  disebut  dengan  pemindahan  hak atas  harta  yang  mana  dari  semua  itu  memiliki aturan masing-masing. Persamaan dari macam- macam  bentuk  pemindahan  hak  atas  harta  di atas  adalah  sama-sama  perpindahan  harta  dari seseorang kepada orang lain.
Penelitian  kali  ini  peneliti  fokus  dalam pembahasan  hibah.  Menurut  kamus  ilmiah popular  internasional  hibah  adalah  pemberian, sedekah,  pemindahan  hak. 3 Ada  pula  yang mengatakan  hibah  berarti  pemberian  yang
3 Budiono, Kamus Ilmiah Popular Internasional, Surabaya : Alumni, 2005, hal. 217
dilakukan  secara  sukarela  dalam  mendekatkan diri kepada Allah SWT, pendapat lain mengatakan  pemberian  tanpa  mengharapkan imbalan  sebagai  upaya  taqorrub  kepada  Allah SWT  artinya  sesuatu  yang  dapat  meningkatkan keimanan  dan  ketaqwaan  seseorang  dan sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial. 4
Anisitus  Amanat  menjelaskan bahwa pemberi  hibah  menyerahkan  hak  miliknya  atas sebagian  atau  seluruh  harta  kekayaannya kepada  pihak  lain  tanpa  imbalan  apa-apa  dari penerima  hibah.    Barangkali  karena  tidak adanya  kontra  prestasi  dalam  hibah  semacam itu,  maka  pembentuk  undang-undang  membuat aturan  yang  mewajibkan  penerima  hibah  untuk memasukkan  kembali  semua  harta  yang  telah diterimanya itu  ke  dalam  harta  warisan  pemberi hibah guna diperhitungkan kembali. 5
Perkara  hibah  dilarang  untuk  ditarik kembali.  Penarikan  kembali  atas  sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang  diharamkan  meskipun  hibah  tersebut antara  dua  orang  bersaudara  atau  suami  istri. Adapun  hibah  yang  dapat  ditarik  kembali hanyalah  hibah  yang  dilakukan  atau  diberikan orang tua kepada anaknya.
Menurut  hadis  Ibnu  Abbas,  Rasulullah Saw, bersabda bahwa :
Artinya:“Orang meminta kembali hibahnya  adalah  laksana  anjing  yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu .” 6
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan salah  satu  hukum  materiil  Pengadilan  Agama
4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta 2006, hal.132
5 Anisitus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal  Hukum  Perdata  BW,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hal. 70
6 Abdul Manan, Op-Cit , hal. 137

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  berhubungan  langsung  dengan  penelitian ini. KHI adalah Kompilasi Yuridis kumpulan atau himpunan  kaidah-kaidah  yuridis  yang  disusun secara  sistematis  yang  terdiri  dari  tiga  buku. Dalam  Kompilasi  Yuridis  hibah  terdapat  pada buku III bab VI pasal 212 yang berbunyi “Hibah tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  hibah  orang tua kepada anaknya.” 7
Berdasarkan pasal di atas sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak  dapat  ditarik  kembali  kecuali  hibah dari  orang  tua  kepada  anaknya,  artinya kebolehan  menarik  kembali  hibah  hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada
anaknya, maksudnya agar orang tua dalam  memberikan  hibah  kepada  anak- anaknya dengan memperhatikan nilai- nilai keadilan.
Selanjutnya pemberian hibah ibu rumah tangga  (berusia  71  tahun)  kepada  anak- anaknya  tersebut  didasari  pada  pertimbangan agar 6 (enam) orang anaknya tersebut bersedia mengurus  dirinya  disaat  usia  yang  menjelang senja.  Namun  harapan  orang  tua  tersebut ternyata  sangat  bertolak  belakang.  Hal  ini terlihat  jelas  di  dalam  dalil  gugatan    orang  tua tersebut  menerangkan  bahwa  tidak  satu  pun dari  anak-anaknya  yang  mau  memperhatikan dirinya. Sehingga kehidupannya sangat memprihatinkan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari,  orang  tua  itu  selalu meminta-minta  kepada  tetangga,  berdasarkan keterangan  saksi-saksi  di  muka  persidangan kehidupan orangtuanya sangat memprihatinkan, selain  itu  orangtua  itu  juga  dalam  keadaan menderita penyakit diabetes.
7 Ibid.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah dipaparkan di latar belakang penelitian ini, maka dapat  ditarik  sebuah  permasalahan  sebagai berikut :
1.  Bagaimanakah pengaturan dan dasar hukum tentang hibah ?
2.  Bagaimana  pembatalan  hibah  orang  tua terhadap anak kandungnya dalam perspektif kompilasi hukum islam ?
C.  Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis  yang  menyangkut  asas,  konsepsi, doktrin  dan  norma  hukum  yang  bersangkutan dengan  pencabutan  hibah  orang  tua  kepada anak  kandungnya  dalam  perspektif  perspektif kompilasi hukum islam.
Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum  utama  dengan  cara  menelah  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  serta  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Berdasarkan  sifatnya  maka  penelitian bersifat deskriptif
bermaksud untuk memberikan gambaran secara  jelas dan terprinci mengenai tinjauan.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  secara    kualitatif yaitu uraian yang dilkukan peneliti terhadap data yang  terkumpul  tidak  menggunakan  statistik atau  matematika  ataupun  sejenisnya  tetapi berupa  uraian-uraian  kalimat  yang  tersusun secara  sistematis  sesuai  dengan  permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
II.  Hasil dan Penelitian A.  Pengaturan dan Dasar Hukum

## Tentang Hibah
Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam  masyarakat  yang  semakin  maju,  maka perjanjian  merupakan  suatu  yang  senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu  sendi yang penting di  dalam  melakukan  suatu  pemberian  atau penghibahan.
Bentuk perjanjian ini biasanya merupakan  suatu  rangkaian  perkataan  yang mengandung janji-janji atau kesanggupan seseorang yang memenuhi prestasinya biasanya  diucapkan  atau  tertulis,  hal  tersebut dilakukan untuk memberikan pengertian lengkap dan  sempurna  mengenai  istilah  perjanjian  yang diinginkan  para  pihak.  Dalam  hal  ini  setiap  ahli hukum  memberikan  istilah  perjanjian  yang berbeda-beda,  yaitu  dalam  bahasa  Belanda disebut Overnkomst dan  hukum  perjanjian adalah Overeeenkomstenderecht.
Menurut Wirjono Projodikoro
bahwa  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan mengenai  harta  benda  antara  dua  pihak dalam  satu  pihak  berjanji  atau  dianggap untuk  melaksanakan  suatu  hal,  sedangkan pihak  yang  lain  berhak  menuntut  perjanjian itu. 8 Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu  rangkaian  perkataan  yang  diucapkan atau ditulis. 9
8 Wirjono Projodikoro,
Asas-asas
Hukum
Perjanjian , Sumber Bandung, Jakarta 1980, hal. 9.
9 Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Intermasa,  Jakarta, 2001, hal. 1.
Membedakan  antara  perikatan  dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu dilahirkan oleh  perikatan  dan  perikatan  lahir  karena adanya  perjanjian.  Jadi  pada  hakekatnya perikatan  itu  lebih  luas  dari  perjanjian  karena perikatan  mencakup  semua  ketentuan  dalam buku  ketiga  KUHPerdata,  baik  itu  perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang-Undang.
Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh  seseorang  kepada  pihak  lain  yang dilakukan ketika masih hidup. Menurut pengertian  bahasa  hibah  berarti  “pemberian” baik  berupa  harta  benda  maupun  yang  lainnya. Menurut istilah bahasa hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalannya.
Kompilasi Hukum Islam memuat substansi  hukum  penghibahan  yang  terdiri  dari 5  Pasal  mulai  Pasal  210  sampai  dengan  Pasal 214 yaitu:
a)  Pasal  210  berisi  tentang  syarat  harta  yang akan  dihibahkan  dengan  orang  yang menghibahkan.
b)  Pasal  211  berisi  tentang  hibah  orang  tua kepada anaknya.
c)  Pasal  212  berisi  tentang  pencabutan  atau pembatalan hibah.
d)  Pasal  213  berisi  tentang  pemberian  hibah dari  pemberi  hibah  yang  sudah  mendekati ajalnya.
e)  Pasal  214  berisi  tentang  pembuatan  surat hibah bagi Warga Negara Asing.
Dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam) tersebut  disyaratkan  selain  harus  merupakan hak  penghibah,  penghibah  telah  pula  berumur 21  tahun,  berakal  sehat  dan  didasarkan  atas kesukarelaan dan  sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya  (Pasal  210) . Sedangkan  hibah  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat  diperhitungkan  sebagai  harta  warisan, apabila  orang  tuanya  meninggal  dunia  (Pasal 211).
Penarikan  hibah  terhadap  harta  yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali  hibah  yang  dilakukan  orang  tua  kepada anaknya (Pasal 213) . Secara jelasnya ketentuan hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:
1.  Defenisi Hibah
Secara  etimologi  kata  hibah  adalah bentuk  masdar  dari  kata wahaba, yang  berarti pemberian. 10 Sedangkan  hibah  menurut  istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian  harta  milik  orang  lain  di  waktu  ia masih hidup tanpa imbalan. 11
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)  dalam  Pasal  171:g  mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian  suatu benda  secara sukarela
dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 12 Kedua  definisi  di  atas  sedikit berbeda,  akan  tetapi  pada  intinya  sama, yaitu  hibah  merupakan  pemberian  sesuatu kepada  orang  lain  atas  dasar sukarela tanpa imbalan.
Hibah  dari  segi  bahasa  ialah  suatu pemberian  yang  diberikan  bukan  karena tanggung  jawab  tertentu  dan  pemberian  ini memberi  manfaat  kepada  penerima.  Menurut istilah syara’, hibah ialah suatu akad yang dapat
10 Ahmad Warson   Al-Munawir.. Kamus Arab  Indonesia, Pondok  Pesantren,  Al-Munawir,    Yogyakarta,  1992,  hal. 1692.
11 Sayyid  Sabiq,  sebagaimana  dikutip  oleh  Amir Syarifuddin.  1985. Pelaksanaan  Hukum  Waris  dalam Lingkungan  Minangkabau. Jakarta,  Gunung  Agung.  hal. 156.
12 Abdurrahman.  1992. Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia. Cet,  ke-1,  Akademika  Pressindo,  Jakarta,  hal. 156.
memindahkan  milik  sesuatu  tanpa  barang gantian  ketika  masih  hidup  dan  dibuat  secara sukarela. Menurut Kamus Dewan, hibah diartikan  sebagai  pemberian  hak  (harta)  secara sukarela  kepada  orang  lain  dengan  tujuan  baik. Selain  hibah,  pemberian  dalam  bahasa  Arab juga  disebut Tabarru’ dan `Atiyah .  Hibah merupakan pemberian kepada seseorang karena sesuatu penghargaan atau kasih sayang kepadanya.
Dasar hukum pemberian hibah terdapat pada  Firman  Allah  S.W.T  dalam  Surah  An- Nisa’(4): ayat 4 yang artinya:
Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan. Kemudian  jika  mereka  menyerahkan kepada  kamu  sebagian  dari  maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 13
Dalil dari hadist Nabi Saw,  yaitu Khalid bin `Adi al-Jahni telah berkata:
Saya  mendengar  Rasulullah  S.A.W bersabda yang artinya: “Barangsiapa diberikan kebaikan oleh  saudaranya  bukan  karena  ia minta  dan  dengan  tidak  berlebih- lebihan, maka terimalah dan janganlah ditolak karena sesungguhnya kebaikan tersebut merupakan rezeki yang Allah berikan kepadanya”. (Riwayat Ahmad) 14
Dengan  demikian,  baik  ayat  maupun hadist di atas,  menurut Jumhur Ulama menunjukkan  (hukum)  anjuran  untuk  saling membantu  antar  sesama  manusia.  Oleh  sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai
kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang
13 Ibid ., hal. 115
14 Sayyid Sabiq, op.cit., hal. 193.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memerlukannya. 15 Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi yang  dikutip  Masjfuk  Zuhdi,  bahwa  Islam menganjurkan  agar  umat  Islam  suka  memberi, karena  memberi  lebih  baik  daripada  menerima. Pemberian  harus  ikhlas,  tidak  ada  pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk memberi karena keridhaan  Allah  dan  untuk  mempererat  tali persaudaraan/persahabatan. 16
Pembatalan  hibah  menurut  pasal  212 Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1995  tentang Kompilasi  Hukum  Islam,  menjelaskan  bahwa: hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  hibah orang  tua  kepada  anaknya.  Sedangkan  Jumhur ulama  berpendapat  bahwa  haram  hukumnya menarik  kembali  hibah  yang  telah  diberikan, kecuali  hibah  seorang  ayah  kepada  anaknya. Berdasarkan  hadist  Rasululllah  SAW  yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:
“ Orang  yang  menarik  kembali  haknya adalah  seperti  seekor  anjing  yang  muntah- muntah  kemudian  dia  makan  kembali muntahnya itu kembali” 17
B.  Pembatalan Hibah Orang Tua Terhadap  Anak  Kandungnya  Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hukum adalah tolak ukur dalam menegakkan  sebuah  keadilan.  Dalam  sebuah keadilan  Majelis  hakim  harus  menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya  dalam  memutus  dan  mengadili perkara  Pengadilan.  Gustav  Radbruch  juga mengatakan  bahwa  tujuan  hukum  adalah semata-mata  untuk  menciptakan  kepastian hukum,  karena  dengan  adanya  kepastian hukum,  fungsi  hukum  dapat  berjalan  dan mampu  mempertahankan  ketertiban.  Kepastian
15 Ibid, hal. 76.
16 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hal. 75.
17 Abdul Manan , loc. Cit.
hukum  adalah  syarat  mutlak  setiap  aturan, persoalan  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum bukan  alasan  pokok  dari  tujuan  hukum  tetapi yang penting adalah kepastian hukum. 18
Penarikan  kembali  atas  hibah  adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun  hibah  itu  terjadi  antara  dua  orang yang  bersaudara  atau  suami  isteri.  Adapun hibah  yang  boleh  ditarik  hanyalah  hibah  yang dilakukan  atau  diberikan  orang  tua  kepada anak-anaknya.
Dasar  hukum  ketentuan  ini  dapat ditemukan  dalam  hadits  Rasulullah  SAW  yang diriwayatkan  oleh  Abu  Daud,  An-  Nasa'i,  Ibnu Majah  dan  At-Tirmidzi  yang  artinya  berbunyi sebagai berikut :
"Dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi  Muhammad  SAW  bersabda  : "Tidak  halal  bagi  seorang  lelaki  untuk memberikan pemberian atau menghibahkan  suatu  hibah,  kemudian dia  mengambil  kembali  pemberiannya, kecuali  hibah  itu  dihibahkan  dari  orang tua  kepada  anaknya.  Perumpamaan bagi  orang  yang  memberikan  suatu pemberian  kemudian  dia  rujuk  di dalamnya (menarik kembali
pemberiannya),  maka  dia  itu  bagaikan anjing  yang  makan,  lalu  setelah  anjing itu  kenyang  ia  muntah,  kemudian  ia memakan muntah itu kembali.
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, masalah penarikan kembali harta yang dihibahkan  adalah  sangat  dilarang.  Dalam hal penarikan hibah ini ada juga pengecualian-pengecualian. Seperti hibah orang tua kepada anak kandungnya,
diperbolehkan menarik kembali hibah orang  tua  kepada  anaknya.  Akan  tetapi apabila wahib menarik  kembali  hibahnya tanpa  adanya  persetujuan  dari mauhublah atau tanpa keputusan pengadilan dan hibahnya  itu  sudah  diserahkan,  maka  hal tersebut tidak diperbolehkan. Wahib
18 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dianggap  sebagai  orang  yang  merampas harta orang lain.
Jumhur  Ulama  berpendapat  bahwa pencabutan  di  dalam  hibah  adalah  haram, sekalipun hibah itu terjadi diantara saudara atau suami  isteri,  kecuali  bila  hibah  itu  hibah  dari orang  tua  kepada  anaknya. 19 Demikian  pula dalam  Pasal  212  Kompilasi  Hukum  Islam dengan  tegas  menyatakan  bahwa  hibah  tidak dapat  ditarik  kembali  kecuali  hibah  orang  tua kepada anaknya.
Mazhab  Imam  Malik,  Syafi’i  dan  Zhahir dari  Mazhab  Imam  Ahmad  menyatakan  bahwa orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya  kepada  anaknya.  Dalam  hal penarikan  hibah  orang  tua  kepada  anaknya mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 20
Pertama , harta yang dihibahkan masih  dalam  hak  milik  anak.  Jika  hak  milik sudah  keluar  (telah  berpindah  tangan)  dari anaknya,  seorang  ayah  tidak  boleh  menarik kembali hibahnya
karena berarti
pembatalan hak milik orang lain. Jika barang  hibah  yang  telah  menjadi  hak  milik orang  lain  itu  kembali  lagi  kepada  anaknya dengan  sebab  yang  baru,  seorang  ayah tidak  boleh  menariknya    kembali  karena harta  hibahnya  itu  telah  kembali  kepada anaknya dengan kepemilikan baru yang tidak diperoleh melalui dirinya.
Kedua, hak melakukan tashasrruf
(membelanjakan) terhadap barang yang
19 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah  12, PT.  Alma’arif, Bandung, 1987, hal. 191.
20 Abdullah  Bin  Muhammad  Ath-Thayyar,  Abdullah  Bin Muhammad  Al-Muthlaq,  Muhammad  Bin  Ibrahim  Al-Musa, Al-Fiqhul-Muyassar  Qismul- Muamalat,  Mausu’ah  Fiqhiyyah Haditsah Tanawalu Ah-Kamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashshin  Wa Ghairihim ,  terj.  Miftahul  Khairi,  hal..
dihibahkan  itu  masih  dalam  penguasaan anaknya.
Ketiga,  penarikan  kembali  terhadap hibah  tidak  berhubungan  dengan  kesenangan orang  lain  selain  anaknya.  Jika  berhubungan dengan  kesenangan  kepada  selain  anaknya, misalnya  ia  menghibahkan  sesuatu  kepada anaknya,  kemudian  karena  hibahnya  itu  orang- orang  tertarik  untuk  bergaul  (bermuamalah) dengan anaknya itu: mereka berhutang kepadanya  atau  menikahkan  dengan  putrinya atau  menikahinya    jika  seorang  perempuan, dalam  hal  ini  ada  dua  pendapat  sebagaimana berikut:
a.  Orang  tua  tidak  boleh  menarik  kembali hibahnya.  Inilah  pendapat  Malik  dan  salah satu  riwayat  dari  Ahmad  karena  penarikan kembali itu berhubungan dengan selain hak anaknya.  Penarikan  kembali  itu  berarti membatalkan haknya.
b.  Orang  tua  boleh  menarik  kembali  hibah yang  diberikan  kepada  anaknya  karena hadis  Nabi  SAW  bersifat  umum.  Selain  itu, karena  hak  orang  yang  menikah  dan  orang yang  berhutang  tidak  berhubungan  dengan barang  yang  dihibahkan.  Karenanya,  hal  itu tidak  dapat  menghalangi  penarikan  kembali hibahnya.
Keempat, hibah tidak bertambah
dengan tambahan yang tidak terpisah (bersambung),  seperti  menjadi  gemuk  dan besar  serta  diketahui  bahwa  tambahan  itu diusahakan.  Jika  hibah  bertambah  secara fisik.
Jadi,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam penarikan hibah kembali setelah ada penyerahan  itu  tidak  diperbolehkan,  akan  tetapi juga  ada  pengecualian-pengecualian  seperti yang telah dijelaskan di atas.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## C.  Penutup.
Hibah adalah pemberian yang dilakukan
oleh  seseorang  kepada  pihak  lain  yang pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah  masih  hidup.  Hibah  dalam  hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi  apabila  memenuhi  syarat-syarat  tertentu hibah dapat dibatalkan.
Perkara  hibah  dilarang  untuk  ditarik kembali.  Penarikan  kembali  atas  sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah
tersebut antara dua orang bersaudara  atau  suami  istri.  Adapun  hibah yang  dapat  ditarik  kembali  hanyalah  hibah yang  dilakukan  atau  diberikan  orang  tua kepada anaknya.
Alasan  penarikan  hibah  orang  tua kepada  anak  yang  disebabkan  si  Anak tidak  merawat    orang  tuanya  banyak  terjadi di  masyarakat.  Pada  akhirnya  orang  tua sebagai
Penggugat
memilih untuk membawa  kasus  ini  ke  pengadilan  dengan harapan Penggugat
dapat
mengambil
kembali yang telah dihibahkan dengan tujuan  untuk  biaya  kelangsungan  hidupnya dan  agar  dapat  tetap  menjaga  hubungan baik  dengan  anak-anaknya.  Majelis  hakim berupaya agar pihak Penggugat dan
Tergugat berdamai secara kekeluargaan.
Jika tidak berhasil, maka hakim meneruskan acara pada pemeriksaan perkara  yang  diakhiri  dengan  keputusan hakim.  Meski  secara  KHI  penarikan  hibah orang tua kepada anak dapat ditarik apabila  penerima  hibah  tidak  memenuhi syarat.  Namun  dalam  hal  ini  hakim  akan memberikan
pertimbangan
hukumnya
berdasarkan
pemeriksaan selama persidangan. Dalam pernyataan penggugat pihak  tergugat  tidak  pernah  menafkahi  dan memberikan biaya pengobatan perhadap penggugat dan bahkan Tergugat melakukan pencurian dan percobaan pembunuhan terhadap Penggugat. Apabila pernyataan Penggugat ini dibenarkan  berdasarkan  saksi  dan  penyelidikan perkara  maka  hibah  dapat  dibatalkan  dan ditarik.
Di  dalam  pasal  212  Kompilasi  Hukum Islam  ditegaskan  bahwa  hibah  tidak  dapat ditarik  kembali  kecuali  hibah  dari  orang  tua kepada  anak  kandungnya.  Berdasarkan  pasal 212  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  tanpa  sebab  apa  pun  orang tua  dapat  menarik  kembali  atau  membatalkan hibah  kepada  anak  kandungnya,  apalagi  dalam hal orang tua berada dalam keadaan miskin dan sakit-sakitan, maka alasan pembatalan hibahnya cukup rasional.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Abdul  Manan.  2006. Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Kencana.
Abdurrahman.  1992. Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta:
Akademika
Pressindo.
Ahmad  Warson  Munawir  Al-Munawir.  1992. Kamus Arab Indonesia Yogyakarta
Anisitus  Amanat.  2001. Membagi  Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata  BW. Jakarta:  PT  Grafindo
Persada.
Budiono. 2005. Kamus Ilmiah Popular Internasional. Surabaya : Alumni.
Sayyid Sabiq. 1985. Pelaksanaan Hukum Waris dalam  Lingkungan      Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung.
-----------.1987. Fikih  Sunnah. Bandung:  PT. Alma’arif.
Sudarsono,  1992, Kamus  Hukum ,  PT  Rineka Cipta, Jakarta
Subekti,  2001.  Hukum  Perjanjian,  Intermasa. Jakarta.
Wirjono  Projodikoro.  1980. Asas-asas  Hukum Perjanjian . Jakarta: Sumber Bandung.
Zuhdi,    Masjfuk.  1998. Studi  Islam. Jakarta: Rajawali Press.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam

## C.  Putusan
Keputusan  Pengadilan  Agama  Medan  No. 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn.

## D.  Internet
http://www.academia.edu/5598317/Pelaksanaan _Prinsip_Hibah_dalam_Produk_Kewan gan_Islam