DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 1 Juni 2024, Revised: 3 Juli 2024, Publish: 4 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Cacat Hukum
Hayyu Qomaryah Fitria Sari 1
1 Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, ayuqfs@gmail.com
Corresponding Author: ayuqfs@gmail.com
Abstract: A  sale  and  purchase  deed  is  an  ownership  right  for  the  owner  in  the  form  of  an authentic deed that has been made by an authorized official. The Land Deed Making Official is the official who has the authority to execute the authentic deed. The deed is evidence of the implementation of legal activities in transactions carried out by one party to another party. However, if there are errors or discrepancies in the process and results of making the deed which results in an unlawful act, the Land Deed Making Official must be legally responsible whether  intentionally  or  unintentionally.  This  research  examines  this  discussion  using normative juridical research methods. analyze the legal consequences of the obligations and role  of  Land  Deed  Officials  regarding  responsibility  for  making  legally  defective  land  sale and purchase deeds  due to  negligence committed in  their duties and positions.  In this legal interpretation,  analysis  is  carried  out  in  descriptive  analytical  form  regarding  the responsibility of Land Deed Drafting Officials in unlawful acts regarding legally flawed land sale and purchase deeds.
Keyword: Responsibility, Land Deed Making Official, Deed.
Abstrak: Akta jual beli merupakan suatu hak kepemilikan bagi pemiliknya dalam bentu akta otentik  yang  telah  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah merupakan  pejabat  yang  berwenang  dalam  pelaksanaan  akta  otentik  tersebut.  Akta  tersebut sebagai  bukti  pada  pelaksanaan  aktivitas  hukum  dalam  transaksi  yang  dilakukan  oleh  satu pihak ke pihak lain. Namun apabila ada kesalahan maupun ketidaksesuaian pada proses dan hasil dari pembuatan akta hingga menimbulkan perbuatan melawan hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bertanggung jawab secara hukum baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Penelitian  ini  menilik  pembahasan  tersebut  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif. menganalisis  terkait  akibat  hukum  dari  kewajiban  serta  peran  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah tentang pertanggungjawaban atas pembuatan akta tanah jual beli yang cacat hukum terhadap kelalaian  yang  dilakukan  dalam  tugas  dan  jabatannya.  Dalam  penafsiran  hukum  ini, dilakukan  analisis  dalam  bentuk  deskriptif  analitis  terkait  pertanggungjawaban  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dalam  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  akta  jual  beli  tanah  yang cacat hukum.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta.

## PENDAHULUAN
Dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bekerja dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab,  mandiri,  jujur,  dan  tidak  berpihak  sesuai  dengan  kode etik ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sikap tersebut merupakan upaya tindakan preventif terhadap  akta  yang  akan  dibebankan  kepada  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Pemberian kepastian  hukum  terhadap  suatu  hak  kepemilikan  atas  tanah  merupakan  hak  dan  kewajiban masyarakat  khususnya pada transaksi  jual beli tanah. Menjadi  suatu jaminan atas pelunasan hutang tertentu.  Akta jual  beli itu sendiri merupakan akta autentik  yang dibuat oleh Pejabat Pembuat  Akta  Tanah.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2016  tentang Perubahan  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  menjelaskan  yang  dimaksud dengan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat  akta-akta  autentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
Terdapat  8  (delapan)  akta  autentik  berhubungan  dengan  tanah  yang  hanya  dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, antara lain:
1. Akta jual beli
2. Akta tukar menukar
3. Akta hibah
4. Akta inbreng atau akta pemasukan dalam perusahaan
5. Akta pembagian hak bersama
6. Akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik
7. Akta pemberian hak tanggungan
8. Akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  berdasarkan  peraturannya,  tugas  pejabat  tersebut Pelaksanaan  kegiatan  yang  bersangkutan  terhadap  pendaftaran  tanah,  juga  berhubungan dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  didampingi  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  baik berdasarkan peraturan maupun perundang-undangan.
Dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak  dapat  diperintah  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  karena  dalam menjalankan tugas jabatan serta wewenangnya memiliki kemandirian tersendiri.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  perlu  memperhatikan  kecakapan  dalam  memberi pelayanan  dan  jasa  kepada  masyarakat  serta  ketelitian  dalam  menjalankan  kewajiban terhadap  kewenangannya  bagi  para  pihak  atas  akta  yang  dibuatnya  upaya  terhindar  dari kerugian serta kekeliruan yang menyebabkan terbebaninya sesesorang atas pembuatan akta di bidang  hukum  tanah.  Sepanjang  masanya  tidak  jarang  terdapat  beberapa  Pejabat  Pembuat Akta Tanah yang berhadapan dengan pengadilan atas kelalaian dan pelanggaran yang dibuat dalam  menjalankan  wewenangnya  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja  hingga  berujung tuntutan yang dilayangkan oleh pihak yang dirugikan.
Terdapat beberapa kasus terkait pertanggungjawabannya Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut  dihadapan  pihak  yang  berwenang  khususnya  mengenai  pembuatan  akta  jual  beli tanah  yang cacat  hukum.  Sebelum akta tersebut  dibuat sampai pada perpindahan hak dalam akta  jual  beli  tanah  sampai  pada  tahap  didaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan  setempat,  sudah seharusnya Pejabat Pembuat Akta Tanah memperhatikan dokumen dan tahap-tahap transaksi jual  beli  tanah  secara  teliti  terkait  penyusunan  akta  dan  Teknik  pembuatan  akta  jual  beli sesuai  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Tentu  dalam  pelaksanaan kewajiban  diluar  wewenang  yang  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  tanah  akan menimbulkan  persoalan  yang  timbul   dari  pembuatan  akta  jual  beli  tanah  apabila  dalam
menjalankan  tugas  jabatan  tersebut  melanggar  kode  etik  atau  tidak  sesuai  peraturan perundang-undangan.
Akta  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  adalah  suatu  surat  yang  diberi  tanda  tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat  sejak  semula  dengan  sengaja  untuk  pembuktian.  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah sebagai  bukti  otentik  yang  kuat  diharuskan  memenuhi  prosedur-prosedur  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  akta  dapat  dikatakan  sebagai  akta  otentik, apabila terpenuhi faktor-faktor:
1. Bentuk akta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
3. Akta  itu  dibuat  dalam  wilayah  kewenangan  dari  pejabat  umum  yang  membuat  akta otentik
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  menimbulkan  beberapa persoalan yang akan dibahas pertanggung jawaban PPAT sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  perbuatan  melawan  hukum  dan  wewenang  Pembuat  Akta  Tanah  dalam pelaksanaan akta jual beli?
2. Bagaimana  pertanggung  jawaban  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  terhadap  akta  jual  beli yang cacat hukum?
Dalam  penelitian  ini  yang  bertajuk  “Pertanggungjawaban  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Tanah  yang  Cacat Hukum” akan diulas secara ringkas dalam pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  normatif  dimana  penelitian  tersebut  secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  pendukung  juga  berkaitan  dengan  penelitian  studi kepustakaan  (research  library)  yaitu  terkait  sarana  pengumpulan  data  menggunakan  metode yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  akan  mengacu  pada  analisa  norma  hukum dengan  tujuan  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi normatifnya. Bahan hukum tertulis ini menganalisis terkait akibat hukum dari kewajiban serta peran  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  tentang  pertanggungjawaban  atas  pembuatan  akta  tanah jual  beli  yang  cacat  hukum  terhadap  kelalaian  yang  dilakukan  dalam  tugas  dan  jabatannya. Dalam  penafsiran  hukum  ini  dapat  disimpulkan  dari  hasil  analisis  jawaban  yang  telah didukung dari kerangka konsep suatu penelitian hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Boedi  Harsono  berpendapat  bahwa  pada  hakikatnya  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan kepada  masyarakat  berupa  pembuatan  akta  yang  membuktikan  bahwa  telah  dilakukan perbuatan  hukum  pemindahan  hak  atas  tanah,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  atau pemberian  hak  tanggungan  atas  tanah  dihadapannya,  dan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah akta autentik yang hanya dapat dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  24  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta tanah tertentu.

## Perbuatan  Melawan  Hukum  dan  Wewenang  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam Pelaksanaan Akta Jual Beli
Teori Schutznorm atau disebut juga dengan ajaran Relativitas ini berasal dari Hukum Jerman,  yang  dibawa  ke  negeri  Belanda  oleh  Gelein  Vitringa.  Kata  “schutz”  secara  harfiah
berarti “perlindungan”, sehingga dengan istilah “schutznorm” secara harfiah berarti “norma perlindungan”.  Menurut  teori  ini,  seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas pelanggaran  hukum.  Pada  Pasal  136  Hukum  Perdata  mendefinisikan  “Perbuatan  Melawan Hukum”  sebagai  setiap  pelanggaran  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  yang mewajibkan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian  yang muncul.  Dengan  demikian,  tidak  cukup  hanya  untuk  menunjukkan  hubungan  klausal  antara perbuatan  yang  dilakukan  dan  kerugian  yang  timbul.  Akan  tetapi,  perlu  juga  ditunjukan bahwa  norma  atau  peraturan  yang  dilanggar  tersebut  dibuat  memang  untuk  melindungi (schutz)  terhadap  kepentingan  korban  yang  dilanggar.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1365 KUH  Perdata,  maka  suatu  perbuatan  melawan  hukum  haruslah  mengandung  unsur-unsur sebagai berikut; a) adanya suatu perbuatan b) perbuatan tersebut melawan hukum c) adanya kerugian bagi korban d) hubungan klausal antara perbuatan dan kerugian e) adanya Perbuatan yang  bertentangan  dengan  kehati-hatian  atau  keharusan  dalam  pergaulan  masyarakat  yang baik.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  akta  adalah  surat  yang  diberi  tanda  tangan,  yang memuat  peristiwa  -   peristiwa  yang  menjadi  dasar  daripada  suatu  hak  atau  perikatan,  yang dibuat  sejak  semula  dengan  sengaja  untuk  pembuktian.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah  yang  menentukan  bahwa  pejabat  umum  tersebut  diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai hak atas tanah serta hak milik atas satuan rumah susun. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang menentukan bahwa:
1. Mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan hukum  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  2 ayat  (2) mengenai  hak atas  tanah dan hak milik satuan rumah susun yang terletak di dalam daerahnya.
2. Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  khusus  hanya  berwenang  membuat  akta  mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.
Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  hanya  berwenang membuat  akta  mengenai  tanah  dan  sebagainya  yang  letaknya  sesuai  dengan  daerah  kerja pejabat tersebut.
Tugas  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  atas  jual  beli  tanah  ialah  membuat  surat  akta autentik sebagai alat bukti kepemilikan tanah  yang dilakukan berdasarkan perbuatan hukum sesuai  dengan  hak  kewajiban  dan  kebutuhan  para  pihak  masing  –  masing.  Kewajiban  yang dianut  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  merupakan  suatu  kewajiban  jabatan  (ambtsplicht). Dalam  melakukan  kewajiban  tersebut  sesuai  dengan  isi  sumpah  jabatan  secara  mutlak terdapat Batasan seorang.
Pejabat  Pembuat Akta Tanah  yang melakukan pelanggaran  ringan terhadap larangan atau kewajiban nya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat diberhentikan sementara dari jabatannya,  sedangkan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  melakukan  pelanggaran  berat terhadap  larangan  atau  kewajiban  nya  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dapat diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya.  Sedangkan  bagi  anggota  perkumpulan ikatan  dalam  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  onsetting  (pemecatan)  dari  keanggotaan perkumpulan  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat dari  keanggotaan  perkumpulan  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah2  disesuaikan  dengan frekuensi  dan  kualitas  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  anggota  perkumpulan  Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam hal ini larangan yang dibuat guna menghindari adanya tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan.  Apabila  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  melakukan perbuatan  yang  melanggar  hukum  dalam  pembuatan  akta  secara  sengaja,  karena  lalai  atau
karena  kurang  kehati-hatiannya  dan  atas  perbuatannya  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi orang lain, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi untuk mengganti kerugian dimaksud berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga didasarkan pada hubungan hukum antara Perjabat Pembuat Akta Tanah dan para pihak dalam akta.  Berdasarkan  yurisprudensi  terdapat  4  (empat)  kriteria  perbuatan  melanggar  hukum yaitu:
1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum bagi si pelaku
2. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain
3. Perbuatan yang melanggar kaidah tata Susila
4. Perbuatan  yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati  yang seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam  pergaulannya  dengan  sesame  warga  atau  terhadap harta benda orang lain.
Apabila  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dituntut  dan  dijatuhi  sanksi  perdata  berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:
1. Adanya diderita kerugian
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Pejabat Pembuat Akta Tanah terdapat hubungan kausal
3. Pelanggaran  (perbuatan)  atau  kelalaian  tersebut  disebabkan  kesalahan  yang  dapat dipertanggungjawabkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
Pasal  55  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006 menerangkan  bahwa  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas pelaksanaan  tugas  dan  jabatannya  dalam  setiap  pembuatan  akta.”  Dalam  hal  ini  pejabat tersebut memiliki kewajiban bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya apabila dikemudian hari  terdapat  adanya  sengketa  berkaitan  dengan  akta  tersebut.  Hal  yang  berkaitan  dengan etika dan tingkah laku sebagai pejabat umum baik di dalam maupun di luar jabatan. Terdapat kategori  yang  termasuk  pelanggaran  dalam  melakukan  tanggung  jawabnya  yang  merujuk pada  kode  etik  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Kebeneran  materiil  pada  akta  merupakan tanggung  jawab.  Munir  Fuady  menguraikan  tanggung  jawab  berdasarkan  hukum  perdata terbagi menjadi 3, yaitu:
1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggung  jawab  mutlak  (tanpa  kesalahan)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1367 KUHPerdata.
Dalam  pembuatan  akta  bagi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  melakukan pelanggaran,  terkait  ketentuan  terhadap  tanggung  jawab  merujuk  pada  Kode  Etik  Ikatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Khususnya  bagi  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  pada kode etik tersebut didasari Pasal 6 Ayat  (1) dan (2) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dapat dikenai sanksi berupa:
1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Onzetting (pemecetanan) dari keanggotaan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.
Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan frekuensi/kuantitas dan kualitas pelanggaran ringan maupun berat yang dilakukan oleh anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Terlepas  dari itu  dilihat dari perspektif hukum  pidana, Pejabat  Pembuat Akta Tanah juga bertanggung jawab dalam bentuk pidana atas akta yang dibuatnya, merujuk pada aspek – aspek formilnya, antara lain apabila:
1. Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  terbukti  secara  sengaja  dengan  kesadaran  merencanakan akta yang dibuatnya dijadikan suatu alat untuk memperlancar suatu tindakan pidana.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah secara sengaja dan sadar bersama dengan pihak dalam akta yang  bersangkutan  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yang  dikategorikan  sebagai perbuatan melanggar hukum.
Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai otoritas umum, telah memberikan akta yang telah dibuat dan disusun kredibilitasnya sebagai akta yang sah. Terkait kewenangan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Kedudukan  Pembuat  Akta Tanah,  dengan  ini  menyatakan  bahwa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  memiliki  hak  atas penyusunan  akta  otentik  yang  mencakup  seluruh  tindakan  hukum  yang  mempengaruhi adanya  kepemilikan  unit-unit  rumah  susun  yang  berasal  dari  wilayah  kerja,  serta  hak  atas tanah. Hal tersebut didefinisikan dala Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006.

## Pertanggungjawaban  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  terhadap  Akta  Jual  Beli  yang Cacat Hukum
Terkait  pengertian  dari  tanggung  jawab  menurut  kamus  hukum  dapat  diartikan sebagai  liability  dan  responbility,  yang  mana  dalam  istilah  mengenai  liability  itu  mengarah pada  pertanggung  jawaban  hukum  terkait  tanggung  gugat  akibat  dari  kesalahan  oleh  subjek hukum.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  memiliki  tanggung  jawab  kepada  para  pihak  yang terbatas  dalam  arti  sempit,  yaitu  pembuatan  akta,  namum  juga  ada  keterlibatan  tanggung jawab  dalam  arti  luas,  yang  mencakup  masa  pembuatan  setelah  akta  telah  ditandatangani. Sehingga  terdapat  2  (dua)  jenis  utama  tanggung  jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah:  a) tanggung jawab hukum dan; b) etika. Serta 3 (tiga) kategori kewajiban hukum yaitu: a) secara administratif; b) secara perdata; c) secara pidana.
Ditegaskan  bahwa  jual  beli  merupakan  suatu  perjanjian  yang  menciptakan  adanya suatu  perikatan  serta  kewajiban  dalam  penyerahan  kebendaan  atau  hak  atas  tanah  antara penjual  dan  pembeli.  Pada  akta  jual  beli  yang  cacat  hukum  menimbulkan  dampak  terhadap fungsi  pemakaiannya.  Berdasarkan  Pasal  1234,  Pasal  1332,  dan  Pasal  1334  KUHPerdata, bahwa  prestasi  merupakan  objek  perjanjian,  sehingga  akta  jual  beli  yang  tidak  memenuhi syarat  objektif  perjanjian  ,  yaitu  suatu  hal  tertentu  dan  juga  sebab  yang  halal.  Pada  syarat objektif  ini  terkait  dengan  jual  beli  hak  atas  tanah  yang  diperjanjikan  dalam  akta  Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hanya barang yang dapat  diperdagangkan yang boleh dijadikan suatu objek perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, dalam hal ini termasuk hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Pasal 1335 hingga 1337 KUHPerdata mengatur apa yang dianggap sebagai sebab yang halal. Hal ini pun terkait dengan makna Undang-Undang jual  beli.  Maksudnya  adalah  bahwa  suatu  transaksi  jual  beli  harus  diperbolehkan  oleh Undang-Undang,  kepatutan,  kebiasaan,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Secara  umum perbuatan/tindakan  hukum  akan  dilarang  apabila  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Undang- Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Akta jual beli  yang telah dibuat oleh Pejabat  Pembuat Akta Tanah tentu tidak boleh mengandung  cacat  hukum,  sebab  hal  tersebut  dapat  menghambat  adanya  proses  terhadap penerbitan  sertifikat  bagi  pemilik  hak  tersebut.  Akta  jual  beli  yang  telah  dibuat  harus  tepat sesuai  dengan  dokumen  atau  surat-surat  sah  yang  telah  dibawa  oleh  para  penghadap  yang oleh  karena  itu  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  harus  meneliti  terlebih  dahulu  atas  keabsahan serta kebenaran dokumen terhadap surat-surat tersebut. Jika terdapat akta jual beli yang cacat hukum maka harus dilakukannya pembatalan akta jual beli oleh putusan pengadilan. Apabila terdapat  pembatalan  oleh  pengadilan,  maka  akta  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada.  Tentu pada kejadian tersebut  akan menimbulkan kerugian bagi  para pihak, baik antara pihak  yang bersangkutan, pihak ketiga, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah itu sendiri.
Pertanggung  jawaban  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  memiliki  bentuk  baik  secara perdata  maupun  pidana,  tergantung  atas  sebab  permasalahan  yang  timbul.  Dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat saja membuat kesalahan  saat  menjalankan  tugasnya.  Kesalahan  tersebut  dapat  berupa  suatu  kelalaian  atau kesengajaan  yang  dapat  menyebabkan  akta  jual  beli  yang  dibuatnya  telah  dinyatakan  batal oleh Pengadilan. Seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata  jika  dia  mengalami  kerugian  sebagai  akibat  dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya sendiri.
Sedangkan  pertanggung  jawaban  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  secara  pidana, pertanggungjawaban  tersebut  dikenakan  tindak  pidana  apabila  melakukan  perbuatan  yang dilarang  suatu  hukum.  Larangan  tersebut  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana tertentu  bagi  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Pidana  yang  dimaksud  ialah  yang  dalam konteks  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebagai  pejabat  umum terhadap pembuatan akta dalam kapasitas tersebut, tidak dalam konteks sebagai individua tau warga negara pada umumnya. Hal tersebut yang menjadi unsur-unsur dalam perbuatan pidana ialah;  perbuatan  (manusia),  memenuhi  rumumsan  peraturan  perundang-undangan,  dan  juga bersifat melawan hukum.

## KESIMPULAN
Perbuatan melawan hukum dan wewenang Pembuat Akta Tanah dalam   pelaksanaan akta  jual  beli  apabila  setiap  pelanggaran  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  yang mewajibkan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut  untuk mengganti kerugian  yang muncul.  Dikatakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  haruslah  mengandung  unsur-unsur sebagai berikut; a) adanya suatu perbuatan b) perbuatan tersebut melawan hukum c) adanya kerugian  bagi  korban  d)  hubungan  klausal  antara  perbuatan  dan  kerugian  e)  Adanya Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kehati-hatian  atau  keharusan  dalam  pergaulan masyarakat  yang  baik.  Dengan  demikian,  tidak  cukup  hanya  untuk  menunjukkan  hubungan klausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang timbul.
Akuntabilitas Pejabat  Pembuat Akta Tanah dibagi  menjadi  dua kategori:  hukum  dan etika.  Pertanggung  jawaban  hukum  terdiri  dari  tiga  komponen  utama:  pertanggungjawaban administrasi  yang  dapat  menyebabkan  pemecatan  PPAT,  pertanggungjawaban  perdata  yang terkait dengan penemuan penyimpangan dalam akta otentik, dan pertanggungjawaban pidana yang  berkaitan  dengan  kelalaian  atau  kesengajaan  PPAT  melakukan  pelanggaran,  dengan Kepala  Badan  Pertanahan  bertanggung  jawab  untuk  menerapkan  hukuman  sesuai  dengan Undang-Undang yang relevan.

## REFERENSI
Mamudji,  S.  (2005).  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum.  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Johny  Ibrahim.  (2005).  Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif.  Cet.  2.  Bayumedia Publishing.
Munir  Fuady.  (2013).  Perbuatan  Melawan  Hukum,  Pendekatan  Kontemporer.  PT  Citra Aditya Bakti.
Sudikno Mertokusumo. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah, PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998.
Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Adjie,  Habib.  (2009).  Sanksi  Perdata  dan  Administratid  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik. Cet. 2. Refika Aditama.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2006.
Fuady,  Munir  (2002).  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer.  Citra  Aditya Bakti.
HR, Ridwan. (2006) Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Grafindo Persada). Ghofur  Anshori,  Abdul.  (2009).  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum  dan Etika. UII Press.
Meisya  Adista.  (2024).  Pertanggungjawaban  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 (3).