## Wajah Hukum
Publisher by Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v3i2.67

## Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia

## Supeno
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi Broni Jambi Correspondence email: msasyabani@gmail.com
Abstrak. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat akan menjadikan tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin  tinggi  pula,  dalam  konteks  kekinian  pelayanan  kesehatan  tidak  hanya  dipandang  sebagai  suatu  hubungan  biasa  tetapi sudah menjadi suatu hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien, dalam hubungan tersebut dapat terjadi sengketa antara kedua  belah  pihak,    kenyataannya  banyak  kasus/sengketa  medik  yang  langsung  diproses  secara  pidana,  hukum  Indonesia  telah mengatur  bahwa  jika terjadi  suatu kasus  maka dapat diselesaikan  melalui  jalur hukum administrasi,  perdata  dan pidana,  tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prioritas utama penyelesaian sengketa medik jika terjadi dugaan kesalahan dan/atau kelalaian yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan.  Tulisan  ini  merupakan  gagasan  dan  kajian  hukum  yang  penulis  kupas  secara  normatif. Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  jika  terjadi  dugaan  kesalahan  dan/atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  harus diperiksa terlebih dahulu oleh majelis kehormatan dan diupayakan sedapat mungkin diselesaikan secara mediasi.
Kata kunci : Sengketa Medik, Majelis Kehormatan, Mediasi
Abstract. The higher level  of education and  welfare of the community  will  make the level of legal awareness of the community higher  too,  in  the  present  context  health  care  is  not  only  seen  as  an  ordinary  relationship  but  has  become  a  legal  relationship between health workers and patients, in that relationship disputes can occur between the two sides parties, in fact many cases / medical  disputes  are  directly  processed  criminally,  Indonesian  law  has  stipulated  that  if  a  case  occurs  then  it  can  be  resolved through  administrative,  civil  and  criminal  law,  the  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  main  priorities  of  medical  dispute resolution in case of suspected error and / or negligence committed by health workers. This paper is an idea and legal study that the author peels normatively. The results of the study indicate that if there is a suspicion of error and / or negligence made by a health worker must be checked first by an honorary assembly and sought as far as possible mediated.

## Keywords: Medical Disputes, Honorary Council, Mediation

## PENDAHULUAN
Kewajiban  Negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia dapat  diimplemetasikan  dalam  bentuk  perlindungan  di  bidang  hukum  yaitu  dengan  cara  menetapkan peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  melindungi  hak-hak  warga  negara.  Dalam  Pasal  28D  Ayat  (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen diatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”. Dengan  menetapkan  suatu  aturan  perundang-undangan  dalam  kehidupan  bernegara  maka  negara  telah menjalankan salah satu kewajibannya yaitu memberikan perlindungan secara  hukum dalam bentuk tindakan preventif terhadap warganegaranya, salah satu hal yang pokok dalam kepentingan warganegara adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Sehat (health) menurut Webster’s New Explorer Encyclopedic Dictionary: adalah a. the condition of being  sound  in  body,  mind,  or  spirit:  especially  :  freedom  from  physical  disease  or  pain,  b.  the  general condition of the body (in poor health), 1 sehat adalah keadaan dari badan, fikiran dan jiwa, khususnya bebas dari  penyakit  atau  kesakitan,  keadaan  umum  dari  badan  (kurang  sehat).  Jadi  jika  badan,  fikiran  dan  jiwa terbebas dari sakit maka kondisi tersebut dinamakan sehat.
Secara universal kesehatan termasuk dalam pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia ( universal declaration of human rights ) yang tertuang dalam artikel 25, 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan  pelayanan  dan  perawatan  kesehatan  bagi  dirinya  dan  keluarganya,  jaminan  ketika  tidak memiliki pekerjaan, sakit, cacat, menjanda, usia lanjut atau kekuarangan nafkah yang disebabkan oleh hal-
1 Merriam Webster, Webster’s New Explorer Encyclopedic Dictionary , Federal Street Press, Springfield, 2006, page.844
2 Artkel 25 Pernyataan sedunia tentang hak Asasi Manusia: Everyone has the right to a standard of living adequate for the health  and  well-being  of  himself  and  of  his  family,  including  food,  clothing,  housing  and  medical  care  and  necessary  social services,  and  the  right  to  security  in  the  event  of  unemployment,  sickness,  disability,  widowhood,  old  age  or  other  lack  of livelihood in circumstances
hal  di  luar  kemampuannya.  Kesehatan  merupakan  kebutuhan  yang  penting  dan  mendasar  bagi  setiap manusia, kebutuhan akan kesehatan meliputi kehidupan manusia sepanjang hayat, jika tidak didukung oleh kondisi kesehatan yang baik maka manusia tidak  dapat menjalankan segala aktivitas kehidupannya dengan baik pula, oleh karena masalah kesehatan merupakan unsur  penting dalam kehidupan manusia maka setiap orang  berhak  untuk  hidup  sehat  dan  memperoleh  pelayanan  kesehatan  serta    setiap  orang  mempunyai kesempatan  yang  sama  dalam    memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Kesempatan  memperoleh  pelayanan kesehatan        dijamin  oleh  konstitusi  Indonesia  yang  termuat  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945:  Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Dengan  demikian    setiap  warga  Negara Indonesia  dijamin  haknya  untuk  hidup  sehat  dan  untuk  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pelayanan kesehatan, artinya hak untuk hidup sehat dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia  tanpa terkecuali yang harus dihormati oleh setiap orang dan pemerintah wajib melindungi hak warga negara tersebut. Hak atas kesehatan dipertegas lagi dalam Pasal 4    Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang  mengatur  bahwa  Setiap  orang  berhak atas kesehatan. Hal tersebut dapat diartikan adanya penegasan pentingnya perlindungan hak atas kesehatan bagi  semua  orang.  Di  samping  itu  kesehatan  juga  merupakan  kewajiban  setiap  orang  untuk  berperilaku hidup sehat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa setiap orang berkewajiban berperilaku  hidup  sehat  untuk  mewujudkan,  mempertahankan,  dan  memajukan  kesehatan  yang  setinggi- tingginya.  Atas  dasar  ketentuan  di  atas  maka  masalah  kesehatan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah,  tenaga  kesehatan  dan  sarana  kesehatan  akan  tetapi  menjadi  tanggung  jawab  setiap  orang  agar kehidupan manusia menjadi berkualitas.
Jika  ditinjau  secara  khusus,  kesehatan  menyangkut    semua  segi  kehidupan  manusia  dan  ruang lingkupnya  sangat  luas,  dalam  sejarah  perkembangannya  telah  terjadi  perubahan  orientasi  pemikiran mengenai  upaya  pemecahan  masalah  kesehatan,  proses  perubahan  tersebut  sejalan  dengan  perkembangan ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  sosial  budaya  masyarakat  sehingga  upaya  kesehatan  tidak  hanya  sekedar penyembuhan  saja  akan  tetapi    menyangkut  upaya-upaya  yang  luas,  menurut  Departemen  Kesehatan Republik  Indonesia  bahwa  upaya-upaya  kesehatan  tersebut  menyangkut  “upaya  peningkatan  (promotif), pencegahan  (preventif),  penyembuhan  (kuratif)  dan  pemulihan  (rehabilitatif)  yang  bersifat  menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan”. 3 Dengan demikian kesehatan tidak hanya proses penyembuhan saja setelah timbulnya  penyakit  akan  tetapi  juga  mencakup  upaya  peningkatan  kondisi  kesehatan,  upaya  pencegahan kemungkinan    timbulnya  penyakit,  upaya  menghindari  penyebab  timbulnya  suatu  penyakit  dan  upaya memulihkan kondisi kesehatan setelah menderita sakit.
Menurut Endang Kusuma Astuti dalam bukunya Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit menyatakan bahwa:
Hukum kedokteran (kesehatan) bertumpu dan berdasarkan atas dua hak asasi yaitu:
1) Hak atas pemeliharaan kesehatan  ( the right of health care). dan
2) Hak untuk menetukan nasib sendiri (the rights to self determination) 4
Dalam  hubungan  antara  pasien  dengan  dokter  tidak  jarang  terjadinya  sengketa  antara  dokter  dan pasien  terutama  gugatan  yang  diajukan  oleh  pasien  terhadap  dokter  dan  rumah  sakit.  Menurut  M.C.  Inge Hartini sebagaimana yang dikutip oleh Muladi:
Dalam majalah Tempo edisi Maret 2004 serangkaian gugatan pasien terhadap dokter maupun rumah sakit  muncul  ke  permukaan.  Tampak  fenomena  ini  akan  semakin  meningkat  seiring  dengan  peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya. 5
Dalam  konteks  hukum  setiap  orang  berhak  untuk  menuntut  pihak  lain  jika  diduga  telah  merugikan dirinya  atau  keluarganya,  fenomena  menunjukkan  bahwa  gugatan  terhadap  dokter  semakin  meningkat  hal tersebut  tidak  terlepas  dari  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  akan  hak-haknya maka  semakin  tinggi  pula  gugatan  pasien  terhadap  dokter  maupun  rumah  sakit,  sehingga  gugatan  kepada
3 Depkes RI, Sistem Kesehatan Nasional , Jakarta, 1987, hal.3.
4 Endang  Kusuma  Astuti, Transaksi  Terapeutik  dalam  upaya  Pelayanan  Medis  di  Rumah  Sakit ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2009, hal.169
5 Muladi, Hak Asasi Manusia , Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.186.
dokter/rumah sakit harus diselesaikan di Pengadilan bahkan langsung diproses  secara pidana, apakah tidak ada alternatif lain ?.
Untuk itu penulis akan mengkaji secara yuridis bagaimana penyelesaian sengketa medik  di Indonesia dengan rumusan masalah, pertama bagaimanakah hubungan hukum antara pasien dengan dokter/rumah sakit dan bagaimanakah cara penyelesaian  sengketa medik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Tenaga Kesehatan
Secara  umum  hubungan  hukum  mempunyai  pengertian  sebagai  hubungan  antara  dua  subjek  hukum atau  lebih  di  mana  hak  dan  kewajiban  di  satu  pihak  berhadapan  dengan  hak  dan  kewajiban  di  pihak  lain, sedangkan  subjek  hukum  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban,  subjek hukum  dibagi  atas  2  (dua)  macam  yaitu  manusia (naturlijke  person ) dan  badan  hukum (rechts  person), “manusia (naturlijke person ) adalah setiap manusia yang sejak dilahirkan sampai meninggal dunia sebagai subjek  hukum,  badan  hukum  ( rechts  persoon) adalah  tiap  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  bukan manusia”. 6
Hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  rumah  sakit  bermula  dari  Transaksi  Terapeutik,  pada  saat pasien  datang  ke  rumah  sakit  untuk  berkosultasi  tentang  kondisi  kesehatannya  terjadi  komunikasi  antara pasien  dengan  dokter,  pasien  menyampaikan  keluhannya  dan  dokter  menyampaikan  upaya  apa  yang  dapat dilakukan  dokter  terhadap  pasiennya  ( informed  concent ),  kemudian  pasien  menginginkan  suatu  tindakan dari dokter dan sebaliknya dokter menawarkan tindakan yang dapat dilakukan dokter beserta kemungkinan- kemungkinan  yang  akan  terjadi,  pada  saat  itulah  sebenarnya  terjadi  suatu  transaksi  terapeutik,  pada  saat pasien  dan  dokter  sepakat/menyetujui  tindakan  yang  akan  dilakukan  maka  pada  saat    itulah  sebenarnya terjadinya persetujuan tindakan terapeutik/ kontraktual. Perlu dipahami bahwa dimulainya hubungan hukum antara pasien dengan dokter/rumah sakit yaitu  pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.
Menurut  Hendrojono  Soewono  dalam  bukunya  Perlindungan  Hak-hak  Pasien  dalam  Transaksi Terapeutik mengatakan:
Pada  hakekatnya,  persetujuan  atas  dasar  informasi  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  informed  consent merupakan  alat  untuk  memungkinkan  penentuan  nasib  sendiri  berfungsi  di  dalam  praktik  dokter. Penentuan  nasib  sendiri  adalah  nilai,  sasaran  dalam  informed  consent.  Secara  konkrit  persyaratan informed  consent  adalah:  untuk  setiap  tindakan  baik  yang  bersifat  diagnostik  maupun  terapeutik,  pada asasnya diperlukan persetujuan pasien yang bersangkutan. 7
Pasien harus menyampaikan dengan jujur tentang apa yang dirasakan atau penyakit yang dideritanya kepada  dokter,  berdasarkan  informasi  tersebut  maka  dokter  akan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pasien, setelahnya dokter harus menyampaikan secara jujur dan lengkap tentang  hasil diagnostic, upaya yang dapat dilakukan  dan  alternatifnya (second  opinion), kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi  dan  peluang untuk  sembuh,  berdasarkan  informasi  tersebut  maka  pasien  harus  mengambil  apakah  akan  menerima tawaran yang disampaikan oleh dokter tersebut ( the right to self determination) , setelah terjadi kesepakatan pada saat itulah  terbentuknya transaksi terapeutik.
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata: Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu  orang lain atau lebih. Pasal tersebut menjadi dasar hubungan antara pasien dan  dokter/Rumah  Sakit  dimana  kedua  belah  pihak  terikat  terhadap  persetujuan  yang  dicapai  dan persetujuan  tersebut  menjadi  undang-undang  bagi  kedua  belah  pihak  (Pasal  1338  KUH  Perdata),  dengan demikian  persetujuan  yang  telah  disepakati  akan  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  kedua  belah  pihak. Persetujuan  yang  dibuat  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata yaitu:
1. Adanya  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak,  dalam  hal  ini  disebut  persetujuan  tindakan  medis . Persetujuan dapat berupa :
6 Mudjiono, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1991,  hal. 45.
7 Hendrojono Soewono, Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik , Srikandi, Surabaya, 2006, hal. 42.
a. Dinyatakan  ( expressed  concent) baik  secara  lisan  maupun  tertulis,  tindakan  tertulis  biasanya  untuk tindakan yang mengandung resiko tinggi seperti bedah.
b. Tersirat atau dianggap telah diberikan persetujuan ( implied concent), yaitu dalam keadaan normal dan darurat  (Permenkes  Nomor  585).    Munir  Fuady  mengemukakan  bahwa  dalam  hukum  kontrak  ada yang disebut kontrak tersamar secara hukum (implied in-law contract) yaitu “kontrak tersamar secara hukum  ini  merupakan  satu-satunya  jenis  kontrak  yang  sebenarnya  sama  sekali  tidak  ada  unsur kesepakatan  kehendak  di  antara  kedua  belah  pihak,  tetapi  oleh  hukum  diasumsi  adanya  unsur kesepakatan  kehendak  tersebut.” 8 Dapat  dicontohkan  terjadinya  kecelakaan,  dokter  melakukan pertolongan terhadap korban yang tidak sadar maka setelah sembuh tanpa diminta, korban selayaknya membayar  biaya  pengobatan  yang  telah  dilakukan  oleh  dokter  walaupun  sebelumnya  tidak  ada persetujuan tentang upaya tersebut.
2. Kecakapan para pihak, dalam hal ini kedua belah pihak harus cakap untuk  membuat kesepakatan, pasien di bawah umur harus mendapat persetujuan dari orangtua/wali/keluarga dekat/induk semang.
3. Suatu  pokok  persoalan/objek  tertentu , Dalam  hukum  hal  ini  objek  perjanjiannya  adalah inspanningsverbintenis (objeknya  adalah  mencari  cara  terbaik  untuk  kesembuhan  pasien)  bukan resultaatsverbintenis (objeknya hasil).
4. Suatu sebab  yang halal/sah, untuk menentukan halal/sahnya atau tidaknya  suatu perjanjian dapat dinilai dari 2 (dua) unsur yaitu:
a. Berdasarkan perjanjian, bahwa apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum seperti kesepakatan untuk menggugurkan kandungan.
b. Berdasarkan hukum, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Akibat hukum dari hubungan  antara pasien dengan dokter/Rumah Sakit  dapat berupa tuntutan ganti rugi  karena  salah  satu  pihak  wanprestasi    dan  jika  terjadi  kesalahan  berupa  kesengajaan  ( intentional ), kecerobohan  ( recklessness )  atau  kealpaan  ( negligence) ,  berdasarkan  asas  “Barangsiapa  merugikan  orang lain, harus memberikan ganti rugi” (Pasal 1365 KUH Perdata).
Aspek  kesengajaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  dari  dokter  yang  sengaja  yang mengenyampingkan apa yang sepatutnya dokter lakukan, sebagai suatu kewajiban jabatan yang tidak boleh ditiadakan atau dikesampingkan, ada beberapa indikator yang menjadi pegangan dokter dalam menjalankan tugasnya yaitu:
1. Kewajiban  moral  yang  tertuang  dalam  sumpah  jabatan  dokter  bahwa  dokter  akan  mendahulukan kepentingan kemanusiaan dan mengutamakan keselamatan pasien, dalam asas hukum kesehatan dikenal istilah Agroti salus lex suprema : bahwa keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi
2. Kewajiban  hukum  yang  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara  umum maupun khusus
3. Kewajiban  mematuhi  kode  etik  profesi  dokter  yang  tertuang  dalam  KODEKI  (Kode  Etik  Kedokteran Indonesia)
4. Kewajiban  mematuhi hospital by law yang ditetapkan oleh rumah sakit
5. Kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan batas kewenangannya
6. Kewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Medik (SPM)
7. Kewajiban melaksanakan Standar Operational Procedur (SOP)
Sumpah  jabatan,  peraturan,  kode etik, hospital  by law, batas  kewenangan,  Standar  Pelayanan  Medik dan  Standar  Operasional  Prosedur  harus  menjadi  pedoman  dan  pegangan  dokter  dalam  menjalankan tugasnya melayani pasien, dengan demikian dugaan melakukan kesengajaan (intentional) dapat dihindari. Menurut  Bahder  Johan  nasution  dan  Sri  Warjiyati  dalam  bukunya  Bahasa  Indonesia  Hukum menyatakan bahwa pengertian kealpaan adalah:
Kealpaan  adalah  dapat  diartikan  sebagai  kurang/tidak  mengadakan  praduga  dan  kurang/tidak mengadakan kehati-hatian yang perlu menurut hukum, karena kurang memperhatikan akibat-akibat yang tiba-tiba dan kurang menduga-duga yang perlu, karena lalai atau kurang memikirkan kemungkinan akan timbulnya korban, akibat kelalaiannya. 9
8 Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal.51.
9 Bahder Johan Nasution dkk, Bahasa Indonesia Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 89
Pada  dasarnya  dokter  seharusnya  mampu  untuk  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  berdasarkan keilmuan  yang  dimilikinya,  sesuai  dengan  prasarana,  sarana  dan  alat  kesehatan  yang  tersedia,  akan  tetapi akibat  kurang  hati-hati,  kurang  memperkirakan  akibat  yang  akan  ditimbulkan  contohnya  jika  terlambat menangani  pasien  akan  menimbulkan  akibat  fatal  bagi  pasien,  dalam  keadaan  seperti  inilah  dokter  telah melakukan  kelalaian  dan  akibat  kelalaiannya  berdasarkan  pasal  1366  KUHPerdata  harus  mengganti kerugian,  kerugian  yang  dialami  oleh  pasien/keluarganya  dapat  berupa  kematian,  kecacatan  ataupun kerugian materil dan immaterial. Soekidjo Notoatmodjo manambahkan bahwa:
Kelalaian di sini adalah sikap dan tindakan yang kurang hati-hati dan menyimpang  dari kelaziman yang berlaku  di  dalam  profesinya.  Dalam  praktik  kedokteran  dan  kedokteran  gigi,  kelalaian  juga  diartikan dengan melakukan tindakan medis di bawah standar layanan medis atau standar profesi kedokteran. 10
Menurut  pandangan  beliau  kelalaian  tidak  hanya  karena  tindakan  yang  kurang  hati-hati  akan  tetapi kelalaian tersebut  juga  akibat  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  dokter  tersebut  di  bawah  standar  layanan medis atau standar profesi dokter, artinya kelalaian terjadi karena dilakukan oleh dokter yang tidak memiliki kompetensi  yang  disyaratkan  bagi  dokter.  Hal  ini  akan  menjadi  pemikiran  bagi  pemerintah  agar  dapat merekrut dokter yang benar-benar memiliki kompetensi yang distandarkan oleh pemerintah.
Perlu dipahami juga bahwa hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit terutama rumah sakit pemerintah  termasuk  dalam  hubungan  hukum  public  karena  tenaga  kesehatan  yang  bekerja  di  rumah  sakit bekerja  atas  perintah  tugas  jabatan  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  sehingga  akibat  hukum  yang  dapat terjadi jika tenaga kesehatan melakukan melakukan kelalaian adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  difahami  bahwa  hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  dokter  yang berkerja atas nama rumah sakit swasta atau praktik mandiri adalah hubungan dalam konteks hukum privat hal  tersebut  dapat  dilihat  adanya  aspek  kesepakatan  antara  pasien  dan  dokter  dalam  yang  disebut  dengan kontrak  terapeutik,  sedangkan  hubungan  hukum  antara  tenaga  kesehatan  yang  berkerja  atas  nama  rumah sakit  pemerintah  atau  unit  pelayanan  kesehatan  milik  pemerintah  maka  hubungan  hukumnya  adalah hubungan  publik  sehingga  akibat  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  tenaga  kesehatan  yang  melakukan kelalaian  adalah  sanksi  administratif  dan/atau  pidana.    Dalam  kaitannya  dengan  hubungan  hukum  antara pasien dengan dokter ada dua hal pokok yaitu berdasarkan perjanjian ( ius contracto ) dan berdasarkan hukum ( ius  delicto ),  pengingkaran  dalam ius  contracto disebut wanprestasi, sedangkan  pelanggaran  dalam ius delicto disebut onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum).

## Penyelesaian sengketa medik di Indonesia
Perjanjian  antara  pasien  dengan  rumah  sakit  adalah  mencari  upaya  yang  tepat  untuk  kesembuhan pasien (inspanningverbentenis). “ Inspanningsverbentenis, yakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang  berjanji  berdaya  upaya  secara  maksimal  untuk  mewujudkan  apa  yang  diperjanjikan”. 11 Dengan demikian  dalam  konteks  ini  bukan  hasil  yang  menjadi  objek  perjanjian  tetapi  adalah  kesepakatan  untuk untuk mencari upaya yang tepat dan maksimal untuk kesembuhan pasien.
Sebelumnya  telah  dipaparkan  bahwa  hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  dokter  terjalin  dalam  2 (dua)  hal  pokok  yaitu  berdasarkan  perjanjian  dan  berdasarkan  atas  hukum.  Penyimpangan  dari  perjanjian disebut wanprestasi , menurut Subekti ada empat bentuk wanprestasi yaitu:
1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 12
Berdasarkan  pendapat  Subekti  tersebut  maka  dikatakan  dokter  melakukan  wanprestasi  adalah  tidak melakukan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian karena perjanjian/persetujuan adalah undang-undang bagi  kedua  belah  pihak  berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata,  melakukan  apa  yang  sudah  diperjanjikan
10 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 167
11 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 13.
12 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 45.
tetapi  tidak  sebagaimana  yang  diperjanjikan,  melakukan  apa  yang  diperjanjikan  tetapi  terlambat  dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Sedangkan  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad) dalam  konteks  hukum perdata menurut Rosa Agustina dalam bukunya Hukum Perikatan ( Law of Obligation ) adalah:
a. Perbuatan
b. Perbuatan tersebut melawan hukum
c. Ada kesalahan
d. Ada kerugian
e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 13
Harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan yang dilakukan melanggar aturan hukum,  adanya  unsur  kesalahan  yang  dilakukan  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain  dan  antara perbuatan di satu pihak dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain ada hubungan langsung. sanksi bagi yang  merugikan    yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yaitu  tiap  perbuatan  melanggar  hukum  dan membawa kerugian bagi pihak lain harus mengganti kerugian tersebut dan dalam pasal 1366 KUHPerdata diatur bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesemberonoan harus mengganti kerugian.
Mengapa  terjadi  sengketa,  karena  pasien  menilai  bahwa  dokter  telah  melakukan  suatu  tindakan, dimana tindakan tersebut adalah perbuatan buruk atau malpraktik, menurut Soekidjo Notoatmodjo:
Malprakti berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan  pasien  dari  seorang  professional  yang  sesuai  dengan  prosedur  kerja  yang  telah  ditentukan oleh  kelompok  profesinya.  Sehingga  malpraktik  dapat  diartikan  melakukan  tindakan  atau  praktik  yang salah atau yang menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar). 14
Di  dalam  hukum  kesehatan  untuk  menentukan  apakah  seorang  dokter  telah  melakukan  kesalahan dikenal dengan istilah 4-D yaitu:
1. Duty (kewajiban)
2. Dereliction of that duty (penyimpangan atas kewajiban)
3. Damage (kerugian atau cidera)
4. Direct  causation  between  dereliction  of  that  duty  with  damage (adanya  hubungan  langsung  antara penyimpangan dengan kerugian atau cidera yang dialami pasien) 15
Keempat  unsur  tersebut  harus  terpenuhi  secara  secara  keseluruhan,  bahwa  ada  dokter  yang  telah dibebani  kewajiban  untuk  menangani  seorang  pasien,  dokter  yang  dibebani  kewajiban  tersebut  melakukan penyimpangan  baik  atas  dasar  wanprestasi    maupun  melanggar  aturan/prosedur  yang  harus  dilaksanakan, akibat  penyimpangan  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  pasien  seperti  kematian  atau  cidera  dan  harus dibuktikan bahwa ada hubungan langsung antara terjadinya kematian/cidera tersebut dengan penyimpangan yang telah dilakukan oleh dokter.
Jika dilihat kecenderungan akhir-akhir ini penyelesaian sengketa antara pasien dengan dokter langsung diselesaikan  dengan  hukum  pidana,  haruskan  seperti  demikian?  Berdasarkan  paparan  di  atas  secara  jelas terungkap  bahwa  sengketa  antara  pasien  dengan  dokter  masuk  dalam  ranah  hukum  perdata,  seharusnya hukum  pidana  ditempatkan  sebagai ultimum  remidium yang  diterapkan  jika  upaya  penyelesaian  lain  telah diterapkan dan tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum administrasi dan perdata.
Dokter dalam menjalankan tugasnya terikat dengan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), jika ada  dugaan  dokter  melakukan  kesalahan  dalam  tugasnya  maka  yang  diberi  kewenangan  untuk  memeriksa adalah  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  berdasarkan  keputusan  Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 Tentang Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran, juga diatur    dalam  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran: Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya  kesalahan  yang  dilakukan  dokter  dan  dokter  gigi  dalam  penerapan  disiplin  ilmu  kedokteran  dan kedokteran  gigi,  dan  menetapkan  sanksi,  dan  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  4/PVV-
13 Rosa Agustina dkk, Hukum Perikatan (Law of Obligation), Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, Hal. 8
14 Soekidjo Notoatmodjo, Loc.Cit., hal. 167
15 Chrisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran , EGC, Jakarta, 2006, Hal. 12
V/2007  yang  memerintahkan  agar  sengketa  medik  diselesaikan  terlebih  oleh  MKDKI  jika  ada  unsur kesalahan maka  MKDKI menyampaikan rekomendasi kepada badan peradilan untuk proses hukum.
Upaya untuk menyelesaikan sengketa medik juga sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 29 Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  pasal  tersebut  memerintahkan  bahwa  jika  ada  dugaan tenaga  kesehatan  melakukan  kelalaian  harus  diselesaikan  secara  mediasi,  sebagai  suatu  upaya  dengan mengedepankan win-win  solution bagi  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dan  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  dapat  menyelesaikan  masalah  dengan  cepat,  efisien  dan  efektif.  Penyelesaian  sengketa secara  mediasi    diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa dan berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008.
Dalam  proses  mediasi  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  untuk  mufakat  dengan  mengedepankan kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  tidak  mencari  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,    Eddi  Junaidi dalam  bukunya  Mediasi  dalam  penyelesaian  Sengekata  Medik    menyatakan  bahwa“dalam  mediasi  tidak dicari  siapa  yang  benar  atau  salah,  tetapi  lebih  untuk  menjaga  kepentingan-kepentingan  masing-masing pihak”, 16 menjaga kepentingan kedua belah pihak menjadi hal yang sangat penting karena jika suatu kasus sampai diselesaikan di pengadilan selain akan menghasilkan siapa yang menang dan siapa yang salah maka bagi pihak yang kalah akan mempengaruhi kepentingan lainnya baik peranan dalam pekerjaan dan jabatan, peranan  dalam  masyarakat  termasuk  juga  peranan  dalam  keluarga,  acapkali  akan  terganggu  neraca keseimbangan kehidupan kedua belah pihak dan akan menimbulkan kegoncangan baik secara sosial maupun kejiwaan,  dengan  mediasi  hal  tersebut  dapat  dihindari,  mediasi  pun  bukan  bertujuan  untuk  membebaskan seseorang  dari  kesalahan  yang  telah  dilakukan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  lain  akan  tetapi proses penyelesaian harus tetap bertumpu kepada ganti kerugian. Beberapa pasal yang berhubungan dengan klausula ganti kerugian adalah: Pasal 1365 KUHPerdata: tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian  kepada  orang  lain  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu  mengganti kerugian tersebut, Pasal 1366 KUHPerdata: setiap orang bertanggug jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan  perbuatan-perbuatan,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau kesemberonoan,  Pasal  1371  KUHPerdata:  menyebabkan  luka  atau  cacat  anggota  badan  seseorang  dengan sengaja  atau  karena  kurang  hati-hati,  memberikan  hak  kepada  korban,  selain  untuk  menuntut  penggantian biaya pengobatan juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut, juga  penggantian  kerugian  ini  dinilai  menurut  kedudukan  kedudukan  dan  kemampuan  kedua  belah  pihak dan menurut kedaan,  Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009: setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
Seharusnya  semua  kalangan  harus  memahami  bahwa  hukum  yang  harus  ditegakkan  terlebih  dahulu adalah  proses  sidang  kode  etik  terlebih  dahulu,  dalam  sidang  kode  etik  ini  harus  dilakukan  penelitian  dan pemeriksaan secara mendalam agar ditemukan bukti-bukti yang kuat yaitu:
a. Bentuk  kesalahan  yang  telah  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan;  apakah  kesalahan  prosedur,  telah merugikan orang lain atau telah menghilangkan nyawa orang lain
b. Kerugian yang dialami oleh pasien; apakah mengakibatkan kematian atau  kecacatan
Jika dalam proses sidang kode etik dokter terbukti memenuhi unsur-unsur administratif seperti tenaga kesehatan  melakukan  tindakan  di  luar  batas  kewenangannya,  tidak  berdasarkan  standar  pelayanan  medik atau  tidak  melakukan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  maka  MKDKI  dapat  mengambil  tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk  kesalahan  yang  berkaitan  dengan  perdata  dan  pidana  maka  MKDKI  merekomendasikan  agar  kasus tersebut diteruskan ke pihak yang berwajib.
Jika atas tindakan tenaga kesehatan tersebut telah merugikan pasien  maka hal ini sudah masuk dalam aspek  hukum  perdata, langkah  pertama  yang  perlu  ditawarkan  adalah  upaya  mediasi    sebagai  pelaksanaan amanat Pasal 29 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, jika jalur mediasi mengalami jalan buntu maka  dipersilahkan  pihak  yang  merasa  dirugikan  melakukan tuntutan  perdata,  yang  dijadikan  dasar  dalam melakukan penuntutan perdata ini berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata.
Untuk  kasus  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seseorang  akibat  tindakan  kesengajaan  atau kelalaian yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik yang bekerja atas nama
16 Edi Junaidi. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik . Rajawali. Jakarta,2011, Hal.12.
rumah  sakit  pemerintah atau  bekerja  atas  nama  rumah  sakit  swasta/praktik  mandiri  maka  hal  ini  termasuk dalam  aspek  hukum  pidana,  maka  yang  dijadikan  dasar  penuntutan    adalah  Pasal  359,  360  atau  361 KUHPidana.
Tujuan penulis memaparkan masalah ini adalah agar semua elemen dapat menerapkan prinsip primum remidium (hukum  administrasi  dan  hukum  perdata)  dan  prinsip ultimum  remidium yang  menempatkan hukum  pidana  sebagai  jalan  terakhir  dalam  upaya  menyelesaikan  sengketa  medik    dan  juga  untuk membangun budaya hukum yang baik di dalam masyarakat.
Mengacu  kepada  teori  Lawrence  Friedmen  bahwa  syarat  hukum  dapat  berjalan  secara  efektif  harus memenuhi 3 (tiga) komponen yaitu: 1. Substansi hukumya harus baik, 2. Pranata hukumnya harus baik  dan, 3.  Budaya  hukumnya  harus  baik.  Dalam  tataran  mana  yang  perlu  untuk  diprioritaskan?,  tanpa menyengampingkan faktor substansi dan pranatanya faktor budaya hukum harus mendapatkan prioritas yang lebih  besar  karena  budaya  langsung  menyentuh  akar  rumput  masyarakat  paling  bawah,  hukum  akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat, dan hukum akan efektif dipatuhi oleh masyarakat, artinya hokum memiliki keberlakuan secara sosiologis karena faktor sosiologis sangat mempengaruhi efektifitas hukum itu, “bentuk keberlakuan pertama adalah keberlakuan sosial atau keberlakuan faktual. Disini berkenaan dengan efektifitas  atau  “ wirksamkeit ”  dari  kaedah  hukum” 17 diperkuat  lagi  oleh  Zainuddin  Ali  dalam  bukunya Filsafat Hukum, beliau menyatakan bahwa:
Kaedah  hukum  berlaku  secara  sosiologis,  apabila  kaedah  tersebut  efektif.  Artinya,  kaedah  itu  dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. 18
Penekanan  kearah  pembentukan  budaya  hukum  ini  sangatlah  penting  karena  hukum  membutuhkan kesadaran untuk taat hukum bukan sesuatu yang harus dipaksakan tetapi karena diakui dan satu  cara yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia tidak sulit untuk melaksanakannya karena budaya  tersebut sesuai dengan  jiwa  orang  Indonesia  dalam  menyelesaikan  masalah.  Lili  Rasyidi  dalam  bukunya  Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum menyatakan bahwa:
Agar  dalam  pelaksanaan  perundang-undangan  yang  bertujuan  untuk  pembaharuan  itu  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya,  hendaknya  perundang-undangan  yang  dibentuk  itu  sesuai  dengan  apa  yang menjadi  inti  pemikiran  aliran  sociological  jurisprudence,  yaitu  hukum  yang  baik  hendaknya  sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapatkan tantangan-tantangan. 19
Mainstream masyarakat  sebenarnya  sudah  mulai  terbangun  dengan  penyelesaian  sengketa  secara mediasi  ini  karena  selain  kembali  kepada  kearifan  bangsa  juga  bangsa  Indonesia  tidak  begitu  suka  yang formal  termasuk  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  hukum,  masyarakat  cenderung  ingin  masalah  yang dialami  cepat  diselesaikan.  Kalau  dilihat  fungsi  hukum  sebagai Dispute  Settlement (berfungsi  untuk menyelesaikan  masalah)    hukum  harus  mempunyai  kharisma  atau  wibawa  dalam    menyelesaikan  suatu permasalahan  kalau  tidak  hukum  akan  menjadi  boneka  penguasa  ataupun  aparat  penegak  hukum,    hukum tidak berperan.
Salah  satu  keunggulan  yang  menonjol  dari  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  adalah interest based, yaitu dalam mediasi tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi lebih untuk menjaga kepentingan-kepentingan  masing-masing  pihak.  “Bagaimanapun  juga,  hukum  mengatur  kepentingan masyarakat”, 20 semakin  terjaga  kepentingan  masyarakat  semakin  efektif  hukum  itu  dilaksanakan,  semakin membudaya  suatu  bentuk  penyelesaian  sengketa  efektif  hukum  itu  diterapkan  dan  semakin  dekatlah  apa
17 Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 46
18 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.84
19 Lili Rasjidi dkk, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2012, Hal.79-80
20 Munir Fuadi, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hal. 153
yang dituju oleh hukum yaitu untuk mendapatkan kepastian, ketertiban dan keadilan.

## KESIMPULAN
1. Hubungan  hukum  yang  terjalin  antara  pasien  dengan  dokter  yang  dilakukan  atas  nama  rumah  sakit swasta/praktik  mandiri  adalah  hubungan  dalam  ranah  hukum  privat,  sedangkan  hubungan  hukum  yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan pasien dimana tenaga kesehatan berkerja atas nama rumah sakit pemerintah/unit kesehatan milik pemerintah adalah hubungan dalam ranah hukum publik.
2. Penyelesaian sengketa medik yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan tahapan sebagai berikut:
a. Sidang  administratif  oleh  MKDKI  untuk  melihat  apakah  ada  unsur  kesengajaan  atau  kelalaian  yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dah hasilnya sanksi administrasi dan rekomendasi
b. Penyelesaian  hukum  secara  perdata,  jika  ditemukan  kerugian  yang  dialami  oleh  pasien,  sedapat mungkin dilakukan penyelesaian hukum secara mediasi
c. Penyelesaian  hukum  secara  pidana  jika  ditemukan  unsur  kesengajaan  dan/atau  kelalaian  yang mengakibatkan derita fisik pasien

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Bahder Johan Nasution,. 2005. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter .  Rineka Cipta. Jakarta. …………………………, 2001. Bahasa Indonesia Hukum . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Chrisdiono M. Achadiat.2006. Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran , EGC, Jakarta. Depkes RI. 1987. Sistem Kesehatan Nasional . Jakarta.
Edi Junaidi. 2011. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik . Rajawali. Jakarta. Endang Kusuma Astuti.2009. Transaksi Terapeutik dalam upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2003. Hukum Arbitrase . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hendrojono Soewono.2006. Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik . Srikandi. Surabaya. H.  Sudiarto,  Zaeni  Asyhadie.  2004. Mengenal  Arbitrase  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Bisnis. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Lili Rasjidi dkk. 2012. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum . Citra Adiyta Bakti. Bandung. Merriam  Webster.  2006. Webster’s  New  Explorer  Encyclopedic  Dictionary .  Federal  Street  Press. Springfield.
Meuwissen.2009. Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu  Hukum, Teori  Hukum, dan Filsafat Hukum. Refika Aditama. Bandung. Mudjiono.1991. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Liberty. Yogyakarta. Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia . Refika Aditama. Bandung. Munir Fuadi. 2005. Filsafat dan Teori Hukum Postmodern. Citra Aditya Bakti.  Bandung. ……………., 1999. Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis . . Citra Aditya Bhakti.  Bandung.
Rosa Agustina dkk, 2012. Hukum Perikatan (Law of Obligation), Pustaka Larasan, Denpasar. Soekidjo Notoatmodjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan . Rineka Cipta. Jakarta. Subekti. 1987. Hukum Perjanjian .  Intermasa. Jakarta. 1987. Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.
Kencana. Jakarta.
United Nation Organization. 1948. Universal Declaration of Human Rights . Zainuddin Ali. 2010. Filsafat Hukum. Sinar Grafika.  Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan

## Undang-undang
Republik  Indonesia, UU  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138)
Republik Indonesia, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144)