## TEORI TA’ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

## Ahmad Syarbaini Teuku.nyak@gmail.com

## Abstract
Ta'zir is a part of ‘uqubat (punishment) in Islamic criminal law against something jarimah (error) or in the form of immorality that has been committed by someone. There are several forms of at uqubat in Islamic criminal law: first; jarimah hudud, second; jarimah diyat or qisas,  and  third;  jarimah  ta'zir.  Ta'zir  is  a  predetermined  punishment  for  jarimah  ta'zir. The  forms  are  various,  but  the  determination  is  left  to  the  authorized  party,  namely  the legislative body or the judge. Ta'zir is a punishment that is educational in nature for sin (immorality)  whose  punishment  has  not  been  determined  by  syara  ', so  it  must  be determined by waliyu amri or the government, because there are no clear texts mentioned by the shari'a in the Al-Qur'an and Al -Hadits. Jarimah ta'zir can be divided into two parts, namely: first; jarimah ta'zir, which is confusing the rights of Allah, and secondly; jarimah ta'zir,  which  is  confusing  to  individual  or  human  rights.  The  purpose  of  the  sentence  is determined to cleanse, shape and improve the perpetrators of disobedience and as a form of protection for the community.
Keywords: Ta'zir, Law, Criminal, Islam

## 1. PENDAHULUAN
Ta’zir adalah  bahagian  dari ‘uqubat (hukuman) dalam  hukum  pidana  Islam atau balasan terhadap  sesuatu jarimah (kesalahan) berupa  maksiat yang telah dilakukan  oleh seseorang.  Ada  beberapa  bentuk ‘uqubat dalam  hukum  pidana  Islam: pertama; jarimah hudud , kedua ; jarimah diyat atau qisas , dan ketiga; jarimah ta’zir . Ta’zir adalah  hukuman  yang  telah  ditentukan  untuk jarimah  ta’zir .  Bentuknya bermacam-macam,  tetapi  penentuannya  diserahkan  kepada  pihak pemerintah  atau yang berwenang,  yaitu lembaga legislative atau hakim ( waliyul amri atau imam). Menurut Al- Mawardi: “ ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ ”. 1
Ta’zir adalah  hukuman yang  tidak  ada  nash  yang  jelas  dalam  Al-Qur’an  dan  Al- Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta’zir .
Penegakan  suatu  hukum  di  sebuah  Negara,  khususnya  Negara  Islam,  harus  sesuai dengan kehendak syari’ sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari ’, baik itu dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari’ .
Dengan  itu,  sehingga  hukum  ini  bisa  ditegakkan  dengan  sebenarnya  dan  bisa membawa  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat pada  umumnya dan bagi penganut  agama  Islam khususnya.  selanjutnya  menjadi  sebuah  Negara  yang  berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang detgakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun metode penelitian ini dilakukan dalam dua tahap: 2

## 1. Metode Pengumpulan Data (Library Research)
Studi  Kepustakaan (Library  Research) yaitu,  untuk  mencari  data  skunder  dengan mempelajari  peraturan-peraturan  yang  telah  ada  dan  berbagai  literatur-literatur  berupa  buku- buku dan makalah, artikel, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan Penelitian (Field Research)
Dari  segi  pendekatan  penelitian  juga  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis sosiologis/empiris yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma/ ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan
1 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Piadana Islam , cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), hlm. 268- 270.
2 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , (Gramedia, Jakarta,1997).hal.34
yang  akan  diteliti. 3 Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara turun  langsung  ke  lapangan  untuk memperoleh  data  primer  mengenai  konsep  pengelolaan  harta  dalam  perwalian  anak  korban tsunami  dihubungkan  dengan  perlindungan  anak.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian deskriptif  yakni  suatu  metode  dalam  meneliti  status  kelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, selain itu berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada saat ini

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Hukum Pidana Islam
Tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan jināyah , tetapi para ulama fiqh juga memakai Jarīmah . Al-Mawardi mendefinisikan Jarīmah (jināyah ) dengan larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta’zīr . 4 Dalam  definisi  yang  dikemukakan  oleh  al-Mawardi  tidak  terlihat  adanya  tindak  pidana yang diancam dengan hukuman qişāş/diyāt , yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan ta’zīr . 5 Muhammad  al-Zahrah  mengutip  definisi  tersebut  dalam  kitab  “ al-Jarīmatu  wa  al- ‘Uqubatu  fi  al-Fiqhi  al-Islamī ”,  dengan  memberikan  penjelasan  bahwa,  hukuman qişāş/diyāt tidak disebut karena yang dikatakan hudūd adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya qişāş dan diyāt yang kadarnya telah diten tukan syari’ di dalam Al-Qur’ān dan Al-Hadīts.
Hal ini menurut pandangan Muhammad Abu al-Zahrah yang menyatakan bahwa para fuqahā menkatagorikan Jarīmah itu hanya kepada dua macam saja,  yaitu Jarīmah hudūd dan Jarīmah ta’zīr . 6 Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan katagori tersebut, sebagaimana  tergambar  dalam  penjelasannya  tentang  makna hudūd .  Ia  berkata,  bahwa pengertian hudūd menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah.  Sedangkan qişāş/diyāt tidak  dinamakan  hudūd  karena  merupakan  hak  hamba, sebagaimana ta’zīr tidak dinamakan hudūd karena tidak ditetapkan oleh syar’i (nash). 7 Menurut  ‘Abd  Qadir  ‘Audah,  pengertian  jināyah  menurut  istilah  fiqh  adalah perbuatan yang dilarang syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya. 8 Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh memakai kata jināyah dalam makna
3 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 , (Bandung: Alumni, thn 1994), hal. 101.
4 Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi), Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah , (Beirut-Libanon:Dar al-Kutub ‘Ilmiyah, t.t). hlm. 273. 5 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimatu wa al-‘Uqubatu fi al-Fiwhi al-Islami , (Dar al-Fikri al-‘Arabi, t.tp, t.t), hlm. 26.
6 Op. Cit . 7 Op.Cit. 8 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami , Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 4.
yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul. 9
Sedangkan  Wahbah  al-Zuhaili  memberi  definisi jināyah dengan  suatu  bentuk perbuatan  dosa  atau  ma’siat  atau  setiap  bentuk  tindakan  kriminal  (kejahatan)  yang dilakukan  seseorang. 10 Dia  mengatakan  bahwa  pengertian jināyah pada  tataran  makna syar’i meliputi dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. 11 Makna umum, jināyah adalah setiap perbuatan yang dilarang syara’, baik perbuatan itu  mengenai  jiwa,  harta  atau  lainnya. 12 Sedangkan  makna  khusus, jināyah hanyalah tindakan penganiayaan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul. 13
Dalam  hal  ini,  menurut  penulis,  yang  dikatakan jināyah itu  adalah  tidak  saja kejahatan  yang  sifatnya  merugikan  orang  lain,  tetapi  juga  yang  dapat  merugikan  diri sendiri. Sebab  prinsip  utama  hukum  Islam  adalah  memelihara  lima  prinsip asāsiah (hak paling dasar) yang disebut dengan al-umūru al-żaruriyah , yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  dapat  dipahami  bahwa  tindakan  seseorang membakar  atau  merusak  harta  sendiri  atau  meminum  minuman  yang  memabukkan  yang dapat  merusak  akal,  sekalipun  tidak  mengganggu  orang  lain,  dapat  dikenakan  hukuman. Karena pada dua kasus tersebut telah melanggar perkara żaruriyah yang wajib dipelihara, yaitu harta dan akal.
3.2. Kriteria Tindak Pidana
Berdasarkan  pengertian  tindak  pidana  ( jināyah )  di  atas,  maka  dapat  diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian itu berkaitan dengan tata aturan  masyarakat,  harta  benda,  nama  baik,  perasaan  atau  pertimbangan  lainnya  yang dihormati dan dipelihara oleh masyarakat.
Adapun  mengenai  kriteria  suatu  perbuatan  dikatakan  tindak  pidana,  ‘Abd  al-Qadir ‘Audah sebagaimana dikemukakan juga oleh Muhammad Abu Zahrah, memformulasikan ke dalam tiga bentuk rukun (perkara),  yaitu: 14
1. Rukun syar’i (undang-undang), yaitu adanya nash yang melarang suatu perbuatan dengan diancam hukuman kepadanya.
2. Rukun maddi ,  yaitu adanya  tindakan  yang  membentuk jarīmah ,  baik  berupa perbuatan nyata atau tidak.
9 Op.Cit.
10 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Jld. VI. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 215.
11 Op.Cit. 12 Op.Cit. 13 Op.Cit . 14 Loc.Cit.
3. Rukun adabi ,  yaitu  adanya  perbuatan  (orang  mukallaf)  yakni  orang  yang  dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarīmah yang dilakukannya.
3.3. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam
Menurut  Juhaya  S.  Praja,  prinsip  hukum  Islam  berarti  “kebenaran  universal  yang inheren  di  dalam  hukum  Islam  dan  menjadi  titik  tolak  pembinaannya;  prinsip  yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya”. Prinsip hukum Islam itu ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam  yang  bersifat  universal,  dan  prinsip  khusus  adalah  prinsip-prinsip  setiap  cabang hukum Islam. 15
Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum pidana Islam juga tidak terlepas dari  konsep  tujuan  umum  pensyari’atan  (perundang-undangan).  Para  ulama  ushul  fiqh mengklasifikasikan  jenis-jenis  dari  tujuan  umum  pensyari’atan  hukum  Islam  dengan: pertama, al-umūru  al-żaruriyah ,  kedua, al-umūru  al-hajjiyah ,  dan  ketiga, al-umūru  al- tahsiniyah .  Pada  tatanan al-umūru  al-żaruriyah ,  ada  lima  aspek  mendasar  yang  harus dipelihara  demi  menghindari  kemudhratan  yang  bersifat  fatal,  yaitu  agama,  akal,  jiwa, keturunan dan harta. 16
Adanya  sanksi  (hukuman)  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tidak  terlepas dari  usaha memelihara  tujuan  umum  perundang-undangan  tersebut.  Seperti  ditetapkannya  hukuman mati  bagi  si  murtad  (keluar  dari  Islam)  adalah  untuk  memelihara  agama,  hukuman qişāş bagi  al-qatlu  al-‘amdu (pembunuhan  sengaja)  adalah  untuk  memelihara  jiwa,  hukuman jilid bagi peminum khamar (minuman keras) adalah untuk memelihara akal, hukuman jilid dan  rajam  bagi  si zāni dan zāniyah (penzina  laki-laki  dan  perempuan)  adalah  untuk memelihara  keturunan  dan  hukuman  potong  tangan  bagi  si sārik (pencuri)  adalah  untuk memlihara harta.
Di samping itu, adanya ketentuan diyāt bagi orang yang membunuh karena al-khat’u (khilaf/tidak  sengaja)  merupakan  bentuk  al-amru  al-hajjiyah  yang  bertujuan  untuk menghilangkan  kesulitan  dan  menormalisir  halangan.  Kemudian  adanya  hukuman ta’zīr terhadap pelaku tindak pidana yang tidak ada aturan yang konkrit dalam nash (al-Qur’ān dan al-Hadīts) merupakan bentuk usaha untuk mewujutkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia, ini termasuk ke dalam masalah al-umūru al-tahsiniyah .
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  hukum  pidana  Islam  memiliki  prinsip- prinsip filosofis dan nilai-nilai dasar yang jika betul-betul ditegakkan dengan benar, maka akan  terwujudlah  suatu  tatanan  sosial  yang  baik,  suasana  damai,  yaitu  menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr , yang merupakan dambaan semua umat Islam.
15 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam ,  (Bandung:  Pusat  Penerbitan  Universitas  LPPM- Universitas  Islam  Bandung,  2002),  hlm.  69-78.  Bandingkan  juga  dengan,  Hasbi  ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam , (Jakarta: Bulan Bintang,,1990), hlm. 99-103.
16 Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al-Islami ,  Jld.  II,  (Damsyik:  Dar  al-Fikr,  1986).  Hlm.  1020- 1024.
3.4. Asas-asas Hukum Pidana Islam Adapun  asas-asas  dalam  hukum  pidana  Islam  dapat  diklasifikasikan  kepada  tiga macam,  yaitu: pertama ;  asas  legalitas, kedua ;  asas  material  dan ketiga ;  asas  moralitas. 17 Asas legalitas merupakan asas yang berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam. Dan yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya, hal ini sesuai dengan ka’idah yang berbunyi:
ﻻ ﺔﻤﯾﺮﺟ ﻻو ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻻا ﺺﻨﻟﺎﺑ
Artinya:  “ Tiada  kejahatan  dan  tiada  hukuman  tanpa  undang-undang  pidana  terlebih dahulu ”.(Qa’idah Fiqhiyah). 18
Asas ini didasari pada ayat al-Qur’ān surat Bani Israil ayat 15 dan surat al-Qaşaş ayat 59. Asas legalitas ini melahirkan kaidah hukum:
ﻻ ﻢﻜﺣ لﺎﻌﻓﻷ ءﻼﻘﻌﻟا ﻞﺒﻗ دورو ﺺﻨﻟا Artinya:  “ Tidak  ada  hukum  bagi  tindakan-tindakan  seseorang  sebelum  adanya  nash ”. (Qa’idah Fiqhiyah). 19 Asas material merupakan asas yang berkenaan dengan unsur materil hukum pidana Islam.  Para  fuqahā’  berselisih  pendapat  tentang  hal  ini.  Al-Mawardi  mengatakan  asas hukum  pidana  Islam  mencakup  segala  yang  dilarang  oleh  hukum,  baik  dalam bentuk mengerjakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  atau  meninggalkan  perbuatan  yang diperintah.  Sedangkan menurut Abd al-Qadir Audah dan Wahbah al-Zuhaili, asas material hukum  pidana  Islam  hanya  mencakup  perbuatan  yang  dilarang  syara’  untuk  dikerjakan, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan lainnya.
Berdasarkan  asas  material  ini,  sanksi  dalam  hukum  pidana  Islam  diklasifikasikan kepada  tiga  macam,  yaitu  hudūd,  qişāş/diyāt  dan  ta’zīr. Hudūd  dan  qişāş/diyāt  adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks (nash), baik al- Qur’ān maupun al-Hadīts. Dalam pelaksanaan asas material ini, prinsip kepastian hukum harus  ditegakkan,  artinya,  terhadap  suatu  tindak  pidana  yang  masih  ada  dugaan  syubhat (keraguan/kesamaran),  maka  tidak  boleh  dikenakan  hukuman.  Hal  ini  sesuai  dengan ka’idah hukum pidana Islam;
ءرد دوﺪﺤﻟا تﺎﮭﺒﺸﻟﺎﺑ Artinya: “ Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan ”. (Qa’idah Fiqhiyah). Sedangkan  asas  moralitas  merupakan  asas  yang  berkenaan  dengan  moral  hukum pidana Islam, asas moral ini meliputi, asas ‘adam al-‘uzri, raf’u al-kalām , dan suquth al- ‘uqūbat (gugurnya  hukuman).  Asas ‘adam  al-‘uzri ini  tidak  diterimanya  pernyataan seseorang karena ia tidak tahu hukum, asas ini sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas
17 Loc.Cit . 18 Loc.Cit . 19 Op.Cit.
raf’u  al-kalām adalah  asas  suatu  tindak  pidana  bisa  dihapuskan  karena  alasan-alasan tertentu, yakni pelakunya belum baligh (di bawah umur), orang sedang tidur dan orang gila.
3.5. Konsep Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam 1. Pengertian Ta’zir Jarīmah  ta’zīr adalah  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  hukuman ta’zīr ,  yaitu hukuman  yang  tidak  ditentukan  secara şarih (jelas) dalam nash baik  dalam  al-Qur’ān maupun  dalam  al-Hadīts  yang  berkaitan  dengan  kriminal  yang  melanggar  hak  Allah  dan hak  hamba,  berfungsi  sebagai  pelajaraan  bagi  pelakunya  dan  mencegahnya  untuk  tidak mengulangi  lagi  kejahatan  yang  sama.    Muhammad  Abu  Zahrah mendefinisikan ta’zīr dengan  hukuman  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  dalam  rangka  menolak  kurusakan  dan mencegah kejahatan.
Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman ta’zīr adalah hukuman yang ditetapkan  oleh  penguasa  (hakim)  terhadap  berbagai bentuk  maksiat,  baik  itu  melanggar hak  Allah  maupun  hak  hamba  yang  bersifat  merugikan  atau  mengganggu  kemaslahatan masyarakat umum.
Mengenai bentuk hukuman ta’zīr , syari’at  Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas  bentuk  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan kepada  pelakunya.  Namun  ‘Abd  al-Qadir Audah  membagikan  bentuk  hukuman ta’zīr kepada  beberapa  bentuk,  yaitu;  pertama hukuman  mati,  kedua  hukuman  jilid,  ketiga  hukuman  penjara,  keempat  hukuman pengasingan,  hukuman  hukuman  salib,  kelima  hukuman  pengucilan,  keenam  hukuman celaan,  ketujuh  hukuman  ancaman,  kedelapan  hukuman tasyhīr ,  kesembilan  hukuman denda.
Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman ta’zīr dalam syari’at  Islam adalah tidak  membinasakan,  akan  tetapi  hanya  sebagai ta’dīb atau  pengajaran.  Akan tetapi kebanyakan  ulama  fiqh  membuat  suatu  pengecualian  dari  aturan  umum  tersebut,  yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan  umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. 20 Inti jarīmah  ta’zīr yaitu  perbuatan  maksiat  yang  merugikan  atau  menggangu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara’ yang konkrit dalam hal ini.
2.Jenis-jenis Ta’zir Dapat  dijelaskan  bahwa  dari  hak  yang  dilanggar,  maka  jarimah  ta’zir  dapat  dibagi kepada dua bagian, yaitu;
a. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah.
b. Jarimah ta’zir yang menyingung hak individu atau manusia.
Apa bila  dilihat  dari  segi  sifatnya,  maka  jarimah  ta’zir  dapat  dibagi  kepada  tiga bagian, yaitu;
20 Op.Cit .
a. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat.
b. Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
c. Ta’zir karena melakukan pelanggaran hukum.
Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta’zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;
a. Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah , tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat , seperti pencurian yang tidak sampai nishab , atau oleh keluarga sendiri.
b. Jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
c. Jarimah ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara’. Jenis-jenis jarimah  ta’zir di  atas  sepenuhnya  diserahkan  kepada ulil  amri ,  seperti pelangaran disiplin pegawai pemerintah.
Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimah ta’zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;
a. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan
b. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan perlukaan
c. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak d. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta
e. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
f. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum. 21
Hukuman  ta’zir jumlahnya  sangat  banyak,  karena  mencakup  semua  perbuatan maksiat  yang  hukumnya  belum  ditentukan  oleh  syara’  dan  diserahkan  kepada ulim  amri untuk  mengaturnya  dari  hukuman  yang  paling  ringan  sampai  yang  paling  berat.  Dalam penyelesaian  perkara  yang  termasuk jarimah  ta’zir ,  hakim  diberikan  wewenang  untuk memilih  di  antara  kedua  hukuman  tersebut,  mana  yang  sesuai  dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.
Dalam ta’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul- Nya),  dan  qadhi  atau  hakim  diperkenankan  untuk  mempertimbangkan  baik  bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya. 22
3. Pembagian Ta’zir Dari  uraian  jenis-jenis jarimah  ta’zir ,  maka  hukuman ta’zir dapat  dibagi  kepada empat bahagian,  yaitu pertama ;  hukuman ta’zir yang  berkaitan  dengan  badan, kedua ; hukuman ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga ; hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, dan keempat ; hukuman-hukuman Ta’zir yang lain-lain.
a. Hukuman Ta’zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama ; hukuman mati, dan kedua ; hukuman dera.
21 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta,: Sinar Grafika, 2005), hlm. 225-256.
22 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam , (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.
b. Hukuman Ta’zir  yang  berkaitan  dengan  kemerdekaan  dibagi  kepada  dua,  yaitu: pertama ; hukuman penjara, dan kedua ; hukuman pengasingan.
c. Hukuman Ta’zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
d. Hukuman-hukuman  Ta’zir  yang  lain.  yang  dimaksud  dengan  hukuman-hukuman ta’zir yang lain adalah selain hukuman ta’zir yang disebutkan di atas, yaitu: 1) Peringatan keras 2) Dihadirkan di hadapan siding
3) Diberi nasehat
4) Celaan 5) Pengucilan
6) Pemecatan
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka. 23

## 4. SIMPULAN
Sebagai  penutup  dalam  pembahasan  ini  bahwa ta’zir adalah  bahagian  dari ‘uqubat (hukuman)  dalam  hukum  pidana  Islam  terhadap  sesuatu  jarimah  (kesalahan)  atau  berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk ‘uqubat dalam hukum pidana  Islam: pertama;  jarimah  hudud , kedua;  jarimah  diyat atau qisas ,  dan ketiga; jarimah  ta’zir .  Ta’zir  adalah  hukuman  yang  telah  ditentukan  untuk jarimah  ta’zir . Bentuknya  bermacam-macam,  tetapi  penentuannya diserahkan  kepada  pihak  yang berwenang,  yaitu  lembaga  legislative  atau  hakim. Ta’zir adalah  hukuman  yang  bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang  jelas dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Jarimah ta’zir dapat dbagi kepada dua bagian,  yaitu: pertama; jarimah ta’zir yang menyingung  hak  Allah,  dan kedua;  jarimah  ta’zir yang  menyinggung  hak  individu  atau manusia.  Jika  dilihat  dari  seg  sifat,  maka jarimah ta’zir dapat  dibagi  kepada  tiga,  yaitu: pertama; jarimah ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat, kedua; jarimah ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan ketiga; jarimah ta’zir karena melakukan pelanggaran hukum.
Selanjutnya  jika  dilihat  dari  segi  dasar  hukum  penetapannya,  maka jarimah  ta’zir juga  dapat  dibagi  kepada  tiga,yaitu: pertama;  jarimah  ta’zir yang  berasal  dari jarimah- jarimah hudud atau qishas yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat . Kedua; jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’, akan tetepi hukumannya belum ditetapkan.  Dan ketiga adalah; jarimah  ta’zir yang  baik  jenis  maupun  sanksinya  belum ditentukan oleh syara’. Semua jenis ta’zir ini diserahkan kepada kebijakan ulil amri.
Menurut Abdul Aziz Amir, dia membagi jarimah ta’zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu: pertama; jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan, kedua; jarimah
23 Loc.Cit .
ta’zir yang  berkaitan  dengan  pelukaan, ketiga;  jarimah  ta’zir yang  berkaitan  dengan kejahatan  kehormatan  dan  kerusakan  akhlak, keempat;  jarimah  ta’zir yang  berkaitan dengan  harta, kelima;  jarimah  ta’zir yang  berkaitan  dengan  kamaslahatan  individu,  dan keenam adalah; jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

## 5. REFERENSI
Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya. Al-Hadits dan Terjemahannya.
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Piadana Islam, cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005). Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan  al-Mawardi),  Ahkam  As-Sulthaniyah  wa  al-waliyat  al-Diniyyah,  (Beirut- Libanon:Dar al-Kutub ‘Ilmiyah, t.t).
Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al- Risalah, 1968).
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2005). Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,,1990). Juhaya  S.  Praja,  Filsafat  Hukum  Islam,  (Bandung:  Pusat  Penerbitan  Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, 2002).
Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimatu wa al-‘Uqubatu fi al-Fiwhi al-Islami, (Dar al-Fikri al-‘Arabi, t.tp, t.t).
Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jld. VI. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989). Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986).