## Volume 3 No. 2, Januari 2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

## Tindak Pidana Korupsi

## Sukmareni, Ujuh Juhana, Muhammad Basri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Email: sukmarenirajab@yahoo.com , ujuhjuhana@gmail.com , basri@ummgl.ac.id

## Abstrak
Kewenangan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  huruf  c,  dalam  menjaring  pelaku  tindak  pidana  korupsi  (TPK)  lebih  luas  dibandingkan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh aparat kepolisian dan kejaksaan yang memerlukan izin Ketua Pengadilan  Negeri,  sehingga  menimbulkan  masalah  dalam  implementasinya,  puncaknya  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  No  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Terhadap  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  yang  jelas  sangat  berdampak  kepada pelaksanaan tugas dan wewenang KPK terutama kewenangan penyadapan, yang memerlukan izin dari Badan  Pengawas.Perubahan  pengaturan  kewenangan  penyadapan  oleh  KPK  pada  satu  sisi  lebih menyulitkan bagi KPK, karena harus meminta izin dari Badan Pengawas,  gelar perkara, jangka waktu terentu,  diawasi  dan    dipertanggungjawabkan  pada  akhir  pelaksanaan  penyadapant.  Hal  ini membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan dalam UU KPK 2002. Di sisi lain, jika terlaksana dengan baik akan membuat penyadapan KPK lebih berkualitas karena ada yang mengawasi dan harus membuat laporan. Pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 akan mampu  membantu  KPK  melaksanakan  tugasnya  dalam  penyelidikan  TPK,  jika  Badan  Pengawas  yang ditunjuk juga mempunyai komitmen yang jelas dan tegas serta objektif dalam menilai serta memberi izin perlu tidaknya dilakukan penyadapan oleh KPK, jika tidak, maka pemberantasan korupsi oleh KPK akan sulit  untuk  dilaksanakan,  karena  TPK  biasanya  dilakukan  bersama-sama  dengan  pihak  lain,  sehingga pembuktiannya jadi sulit tanpa dilakukan penyadapan
Kata Kunci : Penyadapan; KPK; Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
The  authority  of  wiretapping  and  recording  of  discussions  held  by  the  Corruption  Eradication Commission (KPK) in carrying out the tasks of investigation, investigation and prosecution as referred to in Article 6 letter c, in corruption (TPK) is broader than the authority of wiretapping owned by the police and  prosecutors  who  need  the  permission  of  the  Chair  of the  District  Court,  causing  problems  in their implementation,  culminating  in  the  issuance  of  Law  No.  19  of  2019  concerning  Amendments  to  Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which clearly has a significant impact on the implementation of the  duties and authority of the  KPK especially wiretapping authority, which  requires  permission  from  the  Supervisory  Agency.  Changes  in  the  authority  of  wiretapping
authority by the KPK on the one hand are more difficult for the KPK, because they have to ask permission from the Supervisory Body, the case title, a certain period of time, monitored and accounted for at the end of the wiretap implementation. This requires a longer time and process than the regulation in the 2002 KPK Law. On the other hand, if done well, it will make the KPK's tapping more qualified because there are those who supervise and must make reports. The wiretapping arrangement in Law Number 19 of 2019 will be able to help the KPK carry out its duties in the TPK investigation, if the appointed Supervisory Agency also has a clear and firm commitment and objective in assessing and giving permission whether or not the  wiretapping should  be  carried  out  by  the  KPK.  If the  Supervisory  Agency  is  not  committed  as mentioned above, then the eradication of corruption by the KPK will be difficult to implement, because the TPK is usually carried out jointly with other parties, so that the proof is difficult without tapping
Keywords : Wiretapping; KPK; Corruption

## A. PENDAHULUAN
Penyadapan merupakan salah satu teknik audit untuk mendapatkan informasi dalam upaya mengungkap  kasus  ataupun  sebagai  dasar  menetapkan  langkah  audit/penyelidikan  berikutnya. Rekaman  hasil  penyadapan  tidak  serta  mertaa  dapat  menjadi  alat  bukti  tersendiri  dalam  hukum pidana,  namun  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  penyadapan  yang  berbentuk  rekaman  dapat dijadikan  alat  bukti  petunjuk  dalam  KUHAP,  karena  dari  hasil  penyadapan  ini,  hakim memperoleh kejelasan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”. 1
Penyidik  dalam  memproses  tindak  pidana  khusus  menurut  Pasal  83  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  dapat  melakukan  penyadapan  dengan  izin  dari Ketua  Pengadilan  Negeri.  Sedangkan  pemberian  kewenangan  penyadapan  sebagai  salah  satu kewenangan  yang  diberikan  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  bertujuan  dalam rangka  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi (TPK).
Menurut Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), KPK tidak memerlukan izin dari  Ketua  Pengadilan,  KPK  dalam  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  c  UU  KPK,  maka  KPK  berwenang:  a) melakukan  penyadapan  dan  merekam  pembicaraan,  terutama    dalam  menjaring  pelaku  TPK, karena  dalam  beberapa  kasus  penyadapan  dilakukan  terhadap  seseorang  setelah  KPK mendapatkan  laporan  adanya  dugaan  penyalahgunaan  keuangan  Negara  dan  perekonomian Negara dari masyarakat.
1 Ricca Anggraeni. (2010). “ Penggunaan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ”. Jurnal Yudisial ,  Volume III No. 2, hlm. 186
Penyadapan  yang  dilakukan  oleh  KPK  digunakan  untuk  memperoleh  petunjuk  bagi  KPK dalam membuktikan suatu tindak pidana yang dilaporkan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Pemberian kewenangan khusus di bidang penyadapan ini dalam implementasinya  menimbulkan  permasalahan,  karena  dianggap  sebagai  sarana  yang  sangat membantu KPK dalam mengungkap suatu kasus korupsi, dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan  melalui  operasi  tangkap  tangan  (OTT).  Hal  ini  disebabkan  karena  kewenangan penyadapan  yang  dimiliki  oleh  KPK  dapat  dilakukan  tanpa  izin  dari  Ketua  Pengadilan, sedangkan  bagi  pihak  Kepliian  dan  Kejaksaan  melalui  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri  sehingga memunculkan  keinginan  dari  berbagai  pihak  dan  Komisi  III  DPR  untuk  mengkaji  ulang kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK secara luas ini.
Pemberian kewenangan penyadapan kepada KPK ini berada dalam posisi dilematis, di satu sisi  dibutuhkan  untuk  mengungkap  kasus  korupsi  yang  terjadi  karena  hukum  harus  mampu mengikuti  perkembangan  zaman  dan  teknologi  yang  tidak  bisa  lagi  mengandalkan  bukti konvensional,  disisi  lain  ada  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  juga  harus  dihormati  dalam penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu  perlu  pengkajian  terhadap  pemberian  kewenangan penyadapan ini dalam pemeriksaan perkara pidana umumnya dan TPK khususnya.
Pelaksanaan  penyadapan  oleh  KPK  tunduk  pada Standard  Operational  Procedure (SOP) yang  didasarkan  pada  Keputusan  KPK.  Chandra  M.  Hamzah  menyatakan  bahwa  proses penyadapan di KPK cukup ketat, ada formulirnya, jangka waktunya, pertimbangan dan hasil yang diharapkan.  Setiap  tahunnya  pelaksanaan  penyadapan  KPK  juga  di  audit  oleh  tim  khusus  yang dibentuk  berdasarkan  Permenkominfo  No:  11/PER/M.KOMINFO/020/2006.  Keputusan  untuk melakukan  penyadapan  oleh  KPK  didasarkan  kepada  kebutuhan  untuk  memperkuat  alat  bukti dalam  kegiatan  penyelidikan.  Penyelidikan  itu  sendiri  dilakukan  setelah  kegiatan  pengumpulan data  dan  keterangan  dilakukan  setelah  ditemukan  indikasi  TPK.  Artinya  pertimbangan  lain dilakukannya  penyadapan  adalah  sudah  adanya  dugaan  kuat  yang  diperoleh  dari  laporan  hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam  penggunannya.  Harus  terdapat  prosedur  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sebelum melakukan  penyadapan.  Penyadapan  bukan  merupakan  langkah  pertama  yang  dilakukan  untuk mendapatkan bukti dan bukanlah merupakan keputusan yang mudah. 2
2 Ibid., hlm. 187
Pengaturan  penyadapan  pada  Pasal  6  huruf  c  UU  KPK  menyatakan  ada  tidaknya kewenangan penyadapan, namun belum mengatur batasan-batasan kewenangan itu sendiri, hal ini menimbulkan  permasalahan  dalam  prakteknya.  Namun  KPK  tidak  dapat  dipersalahkan  atas ketiadaan pengaturan itu sendiri. Salahnya pembuat UU KPK mengapa UU KPK tidak mengatur dengan jelas batasan-batasan penggunaan kewenangan penyadapan. 3 Oleh karena itu, muncullah keinginan  untuk  melakukan  revisi  terhadap  pemberian  kewenangan  penyadapan  bagi  KPK  oleh berbagai  pihak,  puncaknya  dengan  keluarnya  Undang-Undang  nomor  19  Tahun  2019  tentang Perubahan  Undang-Undang  KPK  2002,  dengan  mengatur  perubahan  terhadap  kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK diantara sekian banyak banyak perubahan yang ada.
Pada  penjelasan  umum  Revisi  UU  KPK  disebutkan  bahwa    dalam  perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi,  serta  adanya  masalah  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang,  yakni  adanya pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  berbeda  dengan ketentuan  hukum  acara  pidana,  kelemahan  koordinasi  dengan  sesama  aparat  penegak  hukum, problem  Penyadapan,  pengelolaan  penyidik  dan  penyelidik  yang  kurang  terkoordinasi,  terjadi tumpang  tindih  kewenangan  dengan  berbagai  instansi  penegak  hukum,  serta  kelemahan  belum adanya  lembaga  pengawas  yang  mampu  mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  sehingga  memungkinkan  terdapat  cela  dan  kurang  akuntabelnya pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan  hal  di  atas  maka  perlu  dilakukan  pembaruan  hukum  agar  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  berjalan  secara  efektif  dan  terpadu  sehingga  dapat mencegah dan mengurangi  kerugian negara  yang terus bertambah akibat  tindak pidana korupsi. Penguatan KPK dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi  diabaikan.  Justru  adanya  penguatan  tersebut  dimaksudkan  agar  kegiatan  KPK  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan  dengan  menata  kelembagaan  KPK  dan  penguatan  tindakan  pencegahan  sehingga
3 Sukmareni,  (2018). “ Kewenangan  Penyadapan  Komisi  Pembarantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia , Tapping Authority By The Corruption Eradication Commission (KPK) In The Indonesian Criminal Justice System ”. Proceeding International Conference on law, Economy and Health (ICLEH) 2018 ISBN :978-602-9466-48-5,
timbul  kesadaran  kepada  penyelenggara  negara  dan  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. 4
Bagaimanapun  awal  dari  rangkaian  peradilan  pidana  dimulai  dari  tindakan  penyelidikan dan  penyidikan  untuk  mencari  jawaban  atas  pertanyaan  apakah  benar  telah  terjadi  peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan  dan  keterangan,  baik  dari  saksi,  ahli,  maupun  dari  alat  bukti  lainnya  yang  terukur  dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. 5
Memperhatikan  dasar  yang  dijadikan  alasan  untuk  melakukan  perubahan  pengaturan tentang  penyadapan  dalam  Revisi  UU  KPK  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  menguraikan lebih  lanjut  terkait:  Bagaimanakah  pengaturan  kewenangan  penyadapan    KPK  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2019  dibandingkan  pengaturan  dalam  Undang-Undang  No  30  Tahun 2002?,  kemudian  apakah  pengaturan  penyadapan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No  15 Tahun 2019 mampu membantu KPK dalam melakukan percepatan pemberantasan korupsi?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  dengan  membahas  perubahan  pemberian  wewenang penyadapan kepada penyidik KPK dalam Revisi UU KPK 2019 dalam melaksanakan tugasnya di bidang  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan hermeunetika hukum, dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyadapan ini.
Penelitian  hukum  normatif  menggunakan  bahan  hukum  dalam  bahan  kajian  utamanya. Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  atas  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tertier  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  Bahan  hukum  primer  di  sini Undang-Undang  KPK  dan  Revisi  UU  KPK,  serta  KUHAP.  Bahan  hukum  sekunder  diambilkan dari  hasil  penelitian,  buku-buku  serta  jurnal  ilmiah  yang  berkitan  dengan  judul,  serta  kamus sebagai  bahan  hukum  tertier.  Kemudian  bahan  hukum  yang  diperoleh  dilakukan  analisa  secara kualitatif, yaitu dengan mengembalikan permasalahan yang ditemui dari penelitian kepada bahan hukum primer dalam hal ini UU KPK dan Revisi UU KPK serta KUHAP.
4 Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5 Hartono. (2012). “ Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif ”. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  kewenangan  penyadapan  yang  diberikan  kepada  KPK  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  dibandingkan  pengaturan  dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002
Pada  UU  KPK  2002,  penyadapan  penyadapan  diatur  pada  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a  yang berbunyi:  “Dalam  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6,  huruf  c,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang:  melakukan penyadapan  dan  merekam  pembicaraan”.  Disini  belum  diatur  secara  rinci  mengenai  teknis penyadapan,  baik  definisi  penyadapan,  pelaksanaannya,  tata  cara,  jangka  waktu,  objek, pertanggungjawaban  serta  pengawasan  proses  penyadapan  tersebut.  Pada  prakteknya  landasan hukum teknis pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK masih sebatas Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006.
Perubahan beberapa ketentuan dalam Revisi UU KPK, diharapkan dapat untuk:
a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan  yang  bersama-sama  dengan  kepolisian  dan/atau  kejaksaan  melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
b. Menyusun  jaringan  kerja  ( networking )  yang  kuat  dan  memperlakukan  institusi  yang telah  ada  sebagai  " counterpartner "  yang  kondusif  sehingga  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  dapat  dilaksanakan  lebih  efektif,  efisien,  terkoordinasi,  dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c. Mengurangi  ketimpangan  hubungan  antar  kelembagaan  penegakan  hukum  dalam pencegahan dan pemberantasan TPK, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
d. Melakukan  kerjasama,  supervisi  dan  memantau  institusi  yang  telah  ada  dalam  upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan TPK 6 .
Melihat  pernyataan  yang  dituangkan  dalam  penjelasan  umum  Revisi  UU  KPK  di  atas terutama point c, jelas ditegaskan bahwa beberapa kewenangan KPK yang dibatasi dan dikurangi dilakukan  atas  dasar  mengurangi  ketimpangan  hubungan  antar  kelembagaan  penegakan  hukum dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  TPK,  mungin  disini  dimaksudkan  dengan  diberikannya kewenangan  yang  lebih  kepada  KPK  menimbulkan  permasalahan  sendiri  bagi  lembaga Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang  juga  memiliki  kewenangan  pemberantasan  TPK  tapi  tidak diberikan  kewenangan  penyadapan  yang  sama,  sehingga  menimbulkan  ketimpangan  dan
6 Penjelasan Umum Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang- Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
permasalahan  dalam  implementasinya,  termasuk  kewenangan  penyadapan  yang  dimiliki  oleh KPK.
Makna  dan  hakikat  pembaharuan  hukum  pidana  berkaitan  erat  dengan  latar  belakang  dan urgensi  diadakannya  pembaharuan  hukum  pidana  itu  sendiri,  yang  dapat  ditinjau  dari  aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  penegakan  hukum).  Berarti  pembaharuan  berarti reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang  berorientasi  pada  kebijakan  dan  sekaligus pendekatan nilai ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya. 7
Penyadapan  adalah  kegiatan  untuk  mendengarkan,  merekam,  dan/atau  mencatat  transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan  kabel,  komunikasi,  jaringan  nirkabel,  seperti  pancaran  elektromagnetis  atau  radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya (Pasal 1 angka 5 Revisi UU KPK).
Pelaksanaan  penyadapan  dalam  UU  revisi  UU  KPK  2019  diaur  dalam    Pasal  12  ayat  (1), dimana  penyadapan  baru  dapat  dilakukan  setelah  mendapatkan  izin  tertulis  dari  Dewan Pengawas.  (2)  Untuk  mendapatkan  izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan berdasarkan  permintaan  secara  tertulis  dari  Pimpinan  KPK  (3)  Dewan  Pengawas  dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Izin tertulis diajukan setelah  dilakukan  gelar  perkara  di  hadapan  Dewan  Pengawas  (Penjelasan)  (4)  Dalam  hal Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
Kemudian  dalam  Pasal  12C  (1)  Penyelidik  dan  penyidik  melaporkan  Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan KPK secara berkala. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai.
Selanjutnya  Pasal  12D  (1),  hasil  Penyadapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan TPK. (2) Hasil Penyadapan  yang  tidak  terkait  dengan  TPK  yang  sedang  ditangani  KPK  wajib  dimusnahkan seketika.  (3)  Dalam  hal  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  dilaksanakan,
7 Lihat,  Barda  Nawawi  Arief.  (2008). Bunga  Rampai    Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep RUU KUHP. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 28-30
pejabat  dan/atau  orang  yang  menyimpan  hasil  Penyadapan  dijatuhi  hukuman  pidana  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Penyadapan merupakan suatu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat  atau  perangkat  tambahan  pada  jaringan  telekomunikasi  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan sudah ada sejak perang  dunia  pertama  yang  dilakukan  untuk  menjaga  pertahanan  dan  keamanan  Negara.  Di bidang  hukum  penggunaan  penyadapan  dalam  penngungkapan  suatu  kasus  terutama  kasus korupsi  oleh KPK  merupakan suatu  warna baru yang mengundang banyak pendapat  dikalangan ahli  hukum.  Penyadapan  setelah  revisi  UU  KPK  jelas  lebih  menyulitkan  bagi  KPK  untuk melakukan  penyadapan,  karena  harus  meminta  izin  dulu  dari  Badan  Pengawas,  serta  melalui beberapa  tahapan  dan  jangka  waktu  terentu,  kemudian  juga  harus  dipertanggungjawabkan  pada akhir  pelaksanaan  penyadapan  tersebut.  Dalam  arti  membutuhkan  waktu  dan  proses  lebih panjang  dari  pada  pengaturan  dalam  Undang-Undang  No  30  Tahun  2002,  dimana  penyadapan dapat dilakaukan oleh KPK tanpa minta izin dari siapapun, tapi dilaksanakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
2. Pengaturan  Penyadapan  Dalam  Undang-Undang  No  19  Tahun  2019  Sebagai Salah  Satu  Kewenangan  KPK  Dalam  Melakukan  Percepatan  Pemberantasan Korupsi
Istilah  penyadapan  informasi  secara  sah  ( lawful  interception )  pertama  dikenal  setelah peristiwa  teror  pada  tanggal  9  November  di  Amerika  Serikat.  Pemerintah  Amerika  Serikat menyatakan  untuk  mencegah  peristiwa  yang  sama  terjadi  kembali,  maka  salah  satu  langkah strategisnya  adalah  dengan  memberikan  kewenangan  penuh  menerapkan  penyadapan  yang  sah secara hukum ( lawful interception ). 8
Pada  bulan  Februari  2006,  Sofyan  Djalil  sebagai  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika mendatangi  KPK  untuk  membahas  masalah  penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan telekomunikasi.  Dijelaskan  bahwa  antara  telekomunikasi  dengan  penegak  hukum  harus  saling terkait.  Contoh,  demi  membongkar  kasus,  penegak  hukum  adakalanya  perlu  untuk  mengetahui dan  mendengarkan  pembicaraan  seseorang,  hal  ini  dilakukan  agar  tidak  ada  penyimpangan  dan hal yang tidak diinginkan. Terdapat dua kepentingan terkait pengaturan mekanisme penyadapan,
8 Andi Rahmat. (2016). “ Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2, hlm. 241
1)  dalam  rangka  penegakan  hukum,  penyelidikan,  kejahatan  teroris  dan  lainlain.  2)  harus  ada peraturan  yang  mengatur  bagaimana  melindungi  hak-hak  asasi  manusia.  Cuma  mekanisme penyadapan  perlu  dibuat  secara  rinci  agar  tidak  mengganggu  kepentingan  orang  lain.  Mantan Kapolri Jendral Polisi Sutanto mengatakan sebagai salah satu institusi penegak hukum, kepolisian memiliki  kewajiban  berkoordinasi  dengan  penegak  hukum  yang  lain  soal  mekanisme penyadapan. 9 Ketidakjelasan  mengenai  mekanisme  dan  batasan  kewenangan  penyadapan  yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK  tersebut  telah  melanggar  hukum  bahkan  melanggar  HAM  yakni  melanggar  hak  privasi seseorang. 10
Kewenangan  penyadapan  perlu  dipertahankan  untuk  membuat  jera  para  pelaku  dan  untuk membantu  pengungkapan  kasus  korupsi  yang  sudah  membudaya  di  bumi  pertiwi  tercinta  ini. Kemudian sesuai  dengan putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan untuk  memenuhi ketiga komponen wewenang seperti disebutkan di atas, serta untuk lebih adanya kepastian hukum dalam  pelaksanaan  penyadapan  ini,  idealnya  pihak  pembuat  UU  segera  membuat  Peraturan Pelaksanaa  (PP)  tentang  Pelaksanaan  Penyadapan  seperti  dimaksud  dalam  UU  Telekomunikasi dan  UU  ITE  yang  mengatur  khusus  mekanisme,  proses  dan  pelaksanaan  penyadapan  yang dilakukan oleh masingmasing  aparat  penegak hukum,  baik  kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Peraturan  yang  jelas  dalam  melakukan  penyadapan  sangat  dibutuhkan  untuk  menghindari pelanggaran HAM dan mewujudkan ketentuan Pasal 28 F dan G UUD 1945. Pasal 28 F tentang “perlindungan  kepada  hak  setiap  orang  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala jenis saluran yang ada”. 11
Penyadapan  termasuk  salah  satu  kegiatan  untuk  mencuri  dengar  dengan  atau  tanpa memasang  alat  atau  perangkat  tambahan  pada  jaringan  telekomunikasi  yang  dilakukan  untuk mendapatkan  informasi  baik  secara  diam-diam  ataupun  terang-terangan.  Kegiatan  penyadapan
9 Ibid 10 Sudiman Sidabukke, Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh Kpk Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf ,  hlm  4  Diakses Jumat tanggal 6 Desember 2019, jam 9.05 WIB. Lihat juga Adhy Iswara Sinaga, Dkk. (2015). “ Pengaturan Tentang  Penyadapan  (Intersepsi)  Dalam  Perundangundangan  Di  Indonesia ”. USU  Law  Journal , Vol.3.No.2. hlm. 4 11 Sukmareni. (2019). “ Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan terhadap Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ”. Disertasi , Pascasarjana FHUA, hlm. 424
telah  ada  sejak  perang  dunia  pertama  yang  dilakukan  untuk  menjaga  pertahanan  dan  keamanan negara.  Dan  perdebatan  terkait  penggunaan  metode  penyadapan  bukanlah  hal  baru  dikalangan penggiat  hukum  di  Indonesia.  Saat  ini  penyadapan  memberikan  warna  baru  dalam  proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pembuktian. 12
Istilah Penyadapan dalam bahasa Inggris disebut “ bugging ” didefinisikan sebagai “ a form of  electronic surveillance by which  conversations  may be electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. covertly; eavesdropping by electronic means ” (sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam,  biasanya  dengan  diam-diam,  mendengar  diam-diam  dengan  perangkat  elektronik). 13 Istilah  lainnya eavesdropping yaitu  “ the  act  of  secretly  listening  to  the  private  conversation  of others  without  their  consent ”  (tindakan  mendengar  secara  diam-diam  terhadap  pembicaraan pribadi orang lain tanpa sepengetahuannya). 14 “ Wiretapping ” yang diartikan sebagai “ electronic or mechanical eavesdropping, usu. done by lawenforcement officers under court order, to listen to  private  conversations” (elektronik  atau  mesin  untuk  mendengar  pembicaraan  secara  diam- diam,  biasanya  dilakukan  oleh  penegak  hukum  di  bawah  izin  pengadilan  untuk  mendengar pembicaraan pribadi). 15
Berdasarkan uraian di atas terlihat pentingnya penyadapan dalam mengungkap suatu kasus dalam penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan satu diantara komponen dari sisstem peradilan pidana terpadu di Negara kita. Sistem peradilan pidana ( criminal justice system ), adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti, usaha  untuk  mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat. Sistem  ini  dianggap  berhasil,  apabila  sebagian  besar  dari  laporan  maupun  keluhan  masyarakat yang menjadi koban kejahatan dapat diselesaikan. 16
Objek penyadapan ( lawful interception) meliputi layanan komunikasi yang menggunakan/melintasi network  operator,  access  operator ,  dan/atau  layanan  internet  melalui service provider . Layanan internet didefinisikan sebagai akses ke internet itu sendiri dan layanan- layanan  yang  menggunakan  internet,  seperti: Browsing  ke  world  wide  web;  Email;  -  Groups;  -
12 Edmon makarim. (2004). Komplikasi Hukum Telematika . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 231
13 Bryan A Gardner. (2004). Black Law Dictionary. ST Paul: Thomson, hlm. 7 14 Ibid, hlm 551
15 Ibid, hlm 1631 16 Romli  Atmasasmita.  (1996). Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan  abolisonisme. Bandung: Binacipta, hlm. 16.
Chat  dan icq;  - Voice over  ip;  -  File Transfer Protocol (ftp);  - Telnet; - lainnya  yang melintasi internet  protocol .  Jika  lalu  lintas  data  yang  dienkrip  tersebut  menggunakan  jaringan  Network Operator/ Access  Provider/Service  Provider ,  maka  data  yang  terenkripsi  tersebut  harus ‘ditelanjangi/dikuliti’ dahulu sebelum dikirimkan dan/atau data kunci atau enkriptor yang dibuat harus sesuai dengan yang disediakan oleh Law Enforcement Agency (LEA), kecuali hal tersebut di  atas  adalah  merupakan  tantangan  bagi  LEA  untuk  meningkatkan  sisi  teknis.  Tindakan penyadapan  yang  dilakukan  mengacu  pada  dua  standar,  a) .  European  Telecomunication Standards  Institute  (ETSI), berbasis  di  Perancis .  b.  Communications  Assistance  for  Law Enforcement Act (Calea), berbasis di Amerika Serikat. 17
Penyadapan dapat dikelompokkan atas 4 (empat) jenis yakni :
a. Penyadapan  Pasif  ( Passive  Interception ).  Secara  sederhana,  penyadapan  pasif  dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data atau tidak diotorisasi;
b. Penyadapan Aktif ( Active Interception ). Yang dimaksud dengan penyadapan aktif dalam hal  ini  secara  sederhana  dapat  didefinisikan  sebagai  tindakan  penyadapan  yang dilakukan  secara  langsung  dan  disertai  dengan  tindakan  mengubah  data  yang  tidak diotorisasi;
c. Penyadapan Semi Aktif ;
d. Penyadapan  yang  merupakan  penggabungan  antara  penyadapan  aktif  ( active interception ) dan penyadapan Pasif ( passive interception ). 18
Hasil penyadapan merupakan alat bukti sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Namun alat bukti hasil penyadapan ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tidak susuai dengan tata cara yang sudah ada. Begitu juga dalam TPK, alat bukti petunjuk dapat diperoleh  dari  alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau disimpan  secara  elektronik  dengan  alat  optik  atau  yang  serupa  dengan  itu  dan  dokumen,  yakni setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan  atau  didengar  yang  dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun  selain  kertas,  maupun  yang  terekam  secara  elektronik,  yang  berupa  tulisan,  suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 19
17 Lihat, Andi Rachmad. Op.Cit., hlm. 241-242
18 Kristian dan Yopi Gunawan. (2013). Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 205
19 Hujjatul Hasanah,  Penggunaan Hasil Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Alat  Bukti  Dalam  Mengungkap  Dan  Menyelesaikan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  hlm  ix https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07 . Diakses, JUmat, 6 Desember 2019, jam 8.30 WIB
Teknik yang digunakan dalam implementasi penyadapan KPK adalah penyadapan aktif dan penyadapan semi aktif. Namun demikian, secara teknis kebanyakan penyadapan yang dilakukan adalah  dengan  mengimplementasikan  penggabungan  teknis  aktif  dan  pasif.  Di  Indonesia, penyadapan ini dilakukan sesuai  dengan Peraturan Menteri  Komunikasi dan  Informasi  Nomor : 11/PERM.KOMINFO/02/2006. Tanggal 22 Februari 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. 20
Petunjuk  menurut  Pasal  188  ayat  (1)  KUHAP  mengatur,  “Petunjuk  adalah  perbuatan, kejadian  atau  keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain, maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana dan siapa pelakunya.”. Supaya suatu petunjuk memiliki nilai untuk dapat digunakan sebagai alat bukti  harus  memenuhi  beberapa  syarat  diantaranya:  14  (1)  Mempunyai  persesuaian  atas  tindak pidana  yang  disidangkan;  (2)  Keadaan-keadaan  perbuatan  itu  memiliki  hubungan  dengan kejahatan  yang terjadi; (3) Berdasarkan pengamatan hakim setelah melihat keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan. 21
Penyadapan sebagai  alat bukti diatur dalam  UU  TPK 1999, pada Pasal  26 menyebutkan : “Penyelidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”
Kemudian dalam UU TPK 2001 pada Pasal 26A menyebutkan: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP diperoleh dari:
1) alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau  disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2) dokumen,  yakni  setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat  dibaca,  dan  atau didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana,  baik  yang tertuang  di  atas  kertas,  benda  fisik  apapun  selain  kertas,  maupun  yang  terekam  secara elektronik,  yang berupa  tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,  foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Penyadapan KPK jika dihubungkan dengan pendapat Moelyatno pada dasarnya tidak dapat dianggap  pelanggaran  hukum  sebelum  ada  undang-undang  khusus  yang  mengatur  secara  rinci mekanisme  dan  batasan  pelaksanaan  penyadapan  oleh  KPK.  Hal  tersebut  dikarenakan  sistem
20 Ibid. , hlm vi 21 Adam Chazawi. (2008). Hukum Pembuktian Tindak Pdana Korupsi . Bandung: Alumni Bandung, hlm. 72
hukum  di  Indonesia menganut  asas legalitas ( principle of  legality )  yakni  asas  yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jir\ka tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (yang dalam redaksi bahasa Belandanya dinyatakan : nullum delictum nulla poena sine praevia lege ). 22
Penyadapan  secara  umum  dilarang  oleh  undang-undang  karena  melanggar  hak  privasi seseorang,  karena  membuat  kehidupan  seseorang  tidak  akan  bebas,  selalu  dalam  keadaan  takut dan  kemerdekaan  pribadinya  dirampas,  padahal  setiap  orang  mempunyai  hak  atas  kebebasan privasi masing-, hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 28F dan pasal 28G ayat (1), UUD 1945 Amandemen ke Empat, yakni:
“Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungannya,  serta  berhak  untuk  memperoleh,  memiliki, menyimpan  mengolah  dan  menyampaiakn  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia”.
“Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat  dan harta  benda  di  bawah  kekuasaannya  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi manusia”.
Kemudian  jika  dilihat  Pasal  21  UU  No.39  Tahun  1999  tentang  HAM  menyebutkan  : “Setiap orang berhak atas keutuhan kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak  boleh  menjadi  obyek  penelitian  tanpa  persetujuan  darinya”.  Demikian  pula  pasal  14  UU HAM  mengatur  bahwa:  "Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya.  Setiap  orang  juga berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.
Menurut  konstitusi,  larangan  penyadapan  bisa  dikecualikan  apabila  diatur  dalam  undang- undang (UU) demi kepentingan penegakan hukum, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 31 ayat (3)  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  menyatakan  : “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”.
Penyadapan  dikatakan  tidak  melanggar  HAM,  manakala  dilakukan  demi  kepentingan pengungkapan  kasus.  Dengan  kata  lain,  pelanggaran  HAM  terjadi  jika  hasil  sadapan  tersebut digunakan  untuk  kepentingan  di  luar  penegakkan  hukum.  Kemudian  jika  dilihat  dari  perspektif
22 Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 23.
Hak  Asasi  manusia  (HAM),  penyadapan  tidaklah  melanggar  HAM,  apabila  dilakukan  demi kepentingan  pengungkapan  kasus.  pelanggaran  HAM  terjadi  jika  hasil  sadapan  tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakkan hukum. KPK adalah lembaga utama penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Semua pihak memahami betapa pentingnya aktivitas penyadapan  bagi  upaya  KPK  mengungkap  kasus-kasus  korupsi.  Keberhasilan  KPK  dalam membongkar  skandal  korupsi  demikian  identik  dengan  keberhasilan  dalam  menyadap perbincangan  para  pelaku.  Selama  KPK  melakukan  penyadapan  demi  kepentingan  hukum  dan pengungkapan  kasus  pidana,  maka  hal  tersebut  bukan  merupakan  pelanggaran  HAM. Penyadapan  memang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  sembarang  orang  kecuali  dengan  alasan  yang dibenarkan  hukum,  karena  banyak  orang  yang  melakukan  penyadapan  dengan  maksud-maksud yang jahat. 23
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dapat  dilihat  bahwa  dengan  diaturnya  mekanisme penyadapan  yang  dilakukan  oleh  KPK  dalam  Revisi  UU  KPK,  mulai  dari  pengajuan  izin, persyaratan,  gelar  perkara,  jangka  waktu  pelaksanaan  penyadapan,  sampai  dengan  pengawasan dan  pelaporan  yang  harus  diberikan  oleh  penyelidik  dan  penyidik  KPK  yang  melakukan penyadapan kepada pimpinan KPK dan Badan Pengawas KPK, terlihat sangat mempersulit KPK dalam  mengungkap  suatu  kasus  dan  melakukan  tugas  pemberantasan  korupsi,  karena  TPK biasanya  dilakukan  bersama-sama  tidak  sendirian  dan  memerlukan  pembuktian  yang  cukup rumit, dalam hal ini penyadapan merupakan salah satu upaya  yang sangat diperlukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

## D. PENUTUP
Pengaturan  kewenangan  penyadapan  yang  diberikan  kepada  KPK  dalam  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 pada satu sisi lebih menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, karena harus meminta izin dulu dari Badan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu terentu, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan tersebut.  Dalam  arti  membutuhkan waktu  dan proses lebih panjang dari  pada pengaturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002, dimana penyadapan dapat dilakaukan oleh KPK tanpa minta izin dari siapapun, tapi dilaksanakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Di sisi lain akan  membuat  penyadapan  KPK  lebih  berkualitas  karena  ada  yang  mengawasi  dan  harus membuat laporan.
23 Sudiman Sidabukke, Op.Cit, hlm 11
Pengaturan  penyadapan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No  15  Tahun  2019  akan mampu  membantu  KPK  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  penyelidikan  TPK,  jika  Badan Pengawas yang ditunjuk juga punya komitmen yang jelas dan tegas serta objektif dalam menilai serta  memberi  izin  perlu  tidaknya  dilakukan  penyadapan  oleh  KPK  menanggapi  laporan  dan pengaduan  dari  masyarakat  yang  masuk  ke  KPK,  untuk  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, karena  pelaksanaan  penyadapan  sekarang  berada  pada  KPK  dan  Badan  Pengawas  KPK.  Jika Badan  Pengawas  tidak  punya  komitmen  seperti  dimaksud  di  atas,  maka  pemberantasan  korupsi oleh KPK nantinya akan sulit untuk dilaksanakan, karena TPK biasanya dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, sehingga pembuktiannya jadi sulit tanpa dilakukan penyadapan

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Chazawi. (2008). Hukum Pembuktian Tindak Pdana Korupsi . Jakarta: Alumni Bandung.
Adhy Iswara Sinaga, Dkk. (2015). “ Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Dalam Perundangundangan Di Indonesia ”. USU Law Journal , Vol.3.No.2.
Andi  Rahmat.  (2016). “ Legalitas  Penyadapan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia ”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2.
Barda  Nawawi  Arief.  (2008). Bunga  Rampai    Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep RUU KUHP. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Bryan A Gardner. (2004). Black Law Dictionary. ST Paul: Thomson.
Edmon  makarim.  (2004). Komplikasi  Hukum  Telematika .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Hartono.  (2012). “ Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan Hukum Progresif ”. Jakarta: Sinar Grafika.
Kristian dan Yopi Gunawan. (2013). Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta : Rineka Cipta.
Ricca  Anggraeni.  (2010). “ Penggunaan  Hasil  Penyadapan  Sebagai  Alat  Bukti  Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ”. Jurnal Yudisial ,  Volume III No. 2.
Romli  Atmasasmita.  (1996). Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan abolisonisme. Bandung: Binacipta.
Sukmareni,  (2018). “ Kewenangan  Penyadapan  Komisi  Pembarantasan  Korupsi  (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia , Tapping Authority By The Corruption Eradication Commission (KPK) In The Indonesian Criminal Justice System ”. Proceeding  International  Conference  on  law,  Economy  and  Health  (ICLEH) 2018 ISBN :978-602-9466-48-5
_______,  (2019). “ Implikasi  Pengaturan  Kewenangan  Penyidikan terhadap  Upaya Percepatan  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :  Studi  Tentang  Model  Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ”. Disertasi , Pascasarjana FHUA

## Internet :
Hujjatul  Hasanah,    Penggunaan  Hasil  Penyadapan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (Kpk)  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Mengungkap  Dan  Menyelesaikan  Perkara
Tindak Pidana Korupsi, hlm ix
https://fh.unram.ac.id/wp- content/uploads/2018/07 . Diakses, JUmat, 6 Desember 2019, jam 8.30 WIB
Sudiman  Sidabukke,  Tinjauan  Kewenangan  Penyadapan  Oleh  Kpk  Dalam  Perspektif
Hak
Asasi
Manusia,
http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf , Diakses Jumat tanggal 6 Desember 2019, jam 9.05 WIB
Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum AcaraPidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  137,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi