Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana
I Nyoman Gede Sugiartha 1 * dan Cokorde Gede Swetasoma 2
1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar 2. Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai Denpasar *Nyomansugiartha14@gmail.com

## Abstract
The  existence of paralegals in increasing public legal awareness has been widely  studied. One of the  important roles  of  paralegals  in  Bali,  especially  in  Tuwed  Village,  Melaya  District,  Jembrana  Regency,  is  to  minimize violence against women which is still found in Bali, which is famous for upholding patrilineal lineages where there is an assumption that the position of men is higher than women. This happens due to a lack of knowledge about the law, especially for the poor and marginalized. After the birth of paralegals as an implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is very interesting to study its relation to violence against women. The problem is  how  the  existence  of  paralegals  in  minimizing  cases  of  violence  against  women  in  Tuwed  Village,  Melaya District, Jembrana Regency and how paralegals' efforts in increasing legal awareness to prevent violence against women  in  Jembrana  Regency.  In  this  study,  the  authors  use  empirical  research  methods  with  a  case  study approach in examining the existence of paralegals in preventing violence against women as regulated in the Law on  Legal  Aid  Number  16  of  2011  concerning  Legal  Aid.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  existence  of paralegals in preventing violence against women in Tuwed Village, Jembrana Regency is effective, because there has  been  an  increase  in  legal  awareness  from  the  community  and  socialization  about  paralegals  and  violence against women to the people of Jembrana Regency.
Keywords: law; paralegal; violence; women

## Abstrak
Esistensi  paralegal  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  telah  banyak  diteliti.  Salah  satu  peran penting  paralegal  di  Bali  khususnya  di  Desa  Tuwed  kecamatan  Melaya  Kabupaten,  Jembrana  adalah meminimalisir kekerasan  terhadap  perempuan  y a n g   masih dijumpai  Bali  yang  terkenal  dengan  menjungjung tinggi   garis   keturunan patrilinial  dimana adanya anggapan  bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.  Hal  tersebut  terjadi  diakibatkan  kurangnya  pengetahuan  tentang hukum terutama bagi masyarakat miskin dan marginal. Setelah lahirnya paralegal sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang  Bantuan  Hukum  sangatlah  menarik  untuk  diteliti  dengan  kaitannya  dengan  kekerasan  terhadap perempuan.  Permasalahannya  adalah  Bagaimana  eksistensi  paralegal  dalam  meminimalisir  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  di  Desa  Tuwed  Kecamatan  Melaya  Kabupaten  Jembrana    dan  Bagaimana  upaya  paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum mencegah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jembrana. Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  studi  kasus  dalam  meneliti keberadaan    paralegal  dalam  mecegah  kekerasan  terhadap  perempuan  telah  diatur  dalam  Undang  –  Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Eksistensi paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana berjalan efektif, dikarenakan telah terjadinya peningkatan kesadaran hukum dari  masyarakat  dan sosialisasi     tentang   paralegal dan kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana.

## Kata Kunci : hukum; paralegal; kekerasan; perempuan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 91
Published: 25/07/2022
How To Cite:
Sugiartha,  I,  N,  G.,  Swetasoma,  C,  G. ( 2022).  Eksistensi  Paralegal  dalam  Meminimalisir  Kekerasan  Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 16 (2). pp 91 - 97. https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.91-97

## I.  PENDAHULUAN
Ungkapan keadilan dalam hukum  merupakan suatu sarana untuk memperoleh
ketentraman,ketertiban dalam masyarakat. Adanya  hukum  diharapkan  masyarkat  dapat hidup  dengan  adil,  tentram  dan  damai. Ketentraman  dapat  diperoleh  dengan  kesadaran hukum  dari    masyarkat  dapat  memperoleh keadilan  dan  kesetaraan  yang  sama  di  mata hukum.  Tetapi  kenyataannya  bantuan  hukum hanya  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  yang mampu  saja (Hendra  2011). Akses  keadilan masyarkat  miskin  dalam  menjangkau  peradilan masih  sangat  jauh  dan  sulit  dilakukan.  Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang  Bantuan  Hukum  yang  pada  intinya bertujuan  untuk  memfasilitasi  masyarkat  miskin dan marginal untuk memperoleh keadilan di mata hukum. Salah   satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan adalah melalui paralegal.
Indonesia  sebagai  negara  hukum    melindungi dan  memajukan  kesejahteraan  umum  bagi  warga negara.  Dengan  demikian,  sangat  diperlukan kesadaran  masyarakat  yang  adil  dan  tentram sehingga  tidak  adanya  lagi  kekerasan  terutama kekerasan      terhadap      perempuan.    Budaya patriarki   di  Indonesia   yang sangat tinggi yang beranggapan  bahwa  laki-laki  lebih  tinggi kedudukannya  dibandingan  dengan  perempuan menimbulkan stigma bahwa laki-laki bisa berlaku seenaknya kepada kaum wanita.
Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  kini marak terhajadi di Indonesia, dari hitungan kasus yang  terjadi  periode  Januari-Juli  2021  tercatat lebih  dari  2.500  kasus  kekerasan  yang  menimpa kaum  perempuan.  Tidak  hanya  di  kota  besar, kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di  kawasan  pedesaan.  Salah  satunya    adalah  di Desa  Tuwed  yang  ada  di  Bali.  Desa  Tuwed merupakan desa yang terdiri dari 4 Banjar Dinas dan  8  Banjar  Adat  dengan  jumlah  penduduk sebesar  3.795  jiwa  yang  terdiri  dari  1.808  laki -laki    dan    1.987    perempuan.  Sebagian  besar masyarakat  Desa  Tuwed  bekerja  sebagai  petani. Secara  khusus  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  di  Desa  Tuwed  dalam  satu  tahun terakhir mencapai 5 kasus.  Bentuk  yang paling sering  terjadi  adalah  kekerasan    dalam  rumah tangga.
Eksistensi paralegal yaitu membantu masyarakat  dalam  mengakses  keadilan,  dimana penguatan  paralegal  sangat  penting  dilakukan di    setiap    daerah    di  Indonesia  agar  masyarkat
dapat  memperoleh  keadilan  secara  menyeluruh dan merata. Paralegal dapat menjadi aktor utama dan  diberi  peran  yang  strategis  sehingga  dalam waktu lama dapat tetap eksis dalam mendampingi korban  kekerasan  terutama  kekerasan  terhadap perempuan.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  penulis  mengangkat  judul  :  Keberadaan Paralegal  Dalam  Meminimalisir  Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jembrana.
Dalam  artikel  ini  akan  mengkaji  mengenai bagaimana    eksistensi      paralegal    dalam meminimalisir    kasus  kekerasan  terhadap perempuan        di  Desa      Tuwed      Kecamatan Melaya    Kabupaten  Jembrana  ?  dan  bagaimana Upaya      paralegal      dalam    meningkatkan kesadaran  hukum  mencegah  kekerasan  terhadap perempuan di Kabupaten Jembrana ?.

## II.  METODE
Mengingat  banyaknya  kasus  kekerasan  di Desa  Tuwed  maka  tujuan  utama  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  eksistensi  paralegal dalam  menangani  kasus  kekerasan  yang  ada  di desa  Tuwed  dan  sekaligus  juga  sebagai  upaya untuk  mengetahui  tentang  apakah  benar terjadinya peningkatan kesadaran hukum masyarakat  di  Desa  tersebut.  Type  penelitian yang  dilakukan  adalan  Empirik,  maka  jenis pendekatan  penulisan  adalah  dengan  data lapangan, yang digunakan dalam dalam penulisan ini.  Penelitian    yang      dilakukan      dengan meneliti      secara      langsung      kelapangan. Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan studi  kasus.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dihasilakn  melalui  wawancara  secara  langsung dengan  para  informan,  dan  data  sekunder  yaitu, data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan seperti buku, peraturan perundang- undangan dan lainnya (Marzuki 2011).
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  yakni bahan  hukum  yang  bersifat  otoratif,  seperti undang-undang,  dan  bahan  hukum  sekunder adalah  berupa  semua  publikasi  dan  buku-buku resmi.  Lokasi    penelitian    yang    dilakukan  oleh penulis  adalah  di  Kabupaten  Jembrana  sebagai upaya  untuk  memaksimalkan  perolehan    data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan  melakukan  telaah  pustaka  untuk mengumpulkan  data  primer,  dan  melakukan penelitian  lapangan  (wawancara  dan  daftar pertanyaan).  Adapun  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelinitian  ini  adalah  data
Halaman 92 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana
dengan  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan teori-teori yang menyangkut masalah penelitian.

## III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Eksistensi    Paralegal  Dalam  Meminimalisir  Kasus Kekerasan  Terhadap    Perempuan    Di  Desa  Tuwed Kecamatan  Melaya  Kabupaten Jembrana
Paralegal  adalah  suatu  implementasi  dari Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2016 Tentang Bantuan  Hukum,  dengan  adanya  paralegal diharapkan  masyakat  dapat  mengakses  hukum secara  merata.  Istilah  paralegal  dapat  diartikan sebagai seseorang yang membantu advokat dalam menangani  masalah  hukum.  Menurut  Abdul Hakim. G. Nusantara Paralegal adalah masayarakat  yang  telah  mengikuti  kursus pendidikan  hukum  kilat  yang  diselenggarakan oleh  kantor  LBH  bekerja  sebagai  penasehat hukum  untuk  masyarakat  miskin  atau  tidak diuntungkan  dalam  pembangunan (G  2005). Paralegal  berbeda  dengan  advokat  dikarenkan paralegal  hanya  dapat  memberikan  bantuan hukum  diranah  non  litigasi  saja,  sedangkan advokat  dapat  menjadi  pendamping  hukum  baik di ranah non-litigasi maupun litigasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Desa  Tuwed, paralegal memfokuskan targetnya keranah  kasus kekerasan  terhadap  perempuan.  Kekerasan terhadap  perempuan marak terjadi di masyarakat Di  Desa  ini.  Istilah  kekerasan  pada  umumnya diartikan  sebagai  tindakan  seseorang  maupun sekelompok  orang  yang  membuat  orang  lain cedera secara   fisik   dan   psikologis.   Korban kekerasan          dapat  terjadi  pada      seorang perempuan  maupun  laki-laki  akan  tetapi  yang lebih  sering  adalah  ;  kekerasan  terhadap perempuan.  Pada  kasus  kekerasan  terhadap perempuan, dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tindakan yang terjadi berdasarkan perbedaan identitas jenis kelamin yang mengakibatkan tidak berdaya,  kesakitan  fisik,  psikis  dan  seksual seorang perempuan.
Keberadaan  paralegal  dalam  memberiakan bantuan  hukum  terhadap  korban  kekerasan terhadap perempuan adalah Pasal 9-10 Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantua Hukum, Putusan MK No.88/PUU-X/2012  tanggal  19  Desember  2013, Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum, dan  Permenkumhan  Nomor  3  Tahun  2021 Tentang  Paralegal  Dalam  Pemberian  Bantuan
Hukum.
Sebelum    direkrut    menjadi    paralegal, terdapat    beberapa  persyaratan    yang  harus dipenuhi  untuk  menjadi  paralegal  antara  lain sebagai berikut :
a.  berkewarganegaraan Indonesia;
b.  berusia minimal 18 (delapan belas tahun);
c.    memiliki  kemampuan  membaca  dan menulis;
d.  bukan anggota TNI, Polisi RI ataupun ASN dan;
e.  memenuhi   syarat   yang   telah   ditentukan oleh    pemberi    bantuan  hukum  dan  tidak bertentangan  dengan  undang-undang (Warjiyati 2017).
Tugas  paralegal  memiliki  kode  etik  yang dihasilkan  oleh  organisasi  profesi    yang mengikat  anggotanya (Sunggono  and  Harianto 2001 ).  Terdapat  etika  yang  harus  dilakukan oleh   paralegal   dalam   menjalankan   tugasnya yakni   etika   dalam hubungan  paralegal  dengan masyarkat  harus  percaya,    sabar,  bersikap terbuka,  menginformasikan  apa  yang  seharusnya disampakan  dan  tidak  boleh  menyesatkan masyarakat,  serta  menjaga  kerahasiaan  yang bersifat  personal  dalam  masyarakat  dan  lain sebagainya.  Etika  hubungan  paralegal  dengan kekuasaan  kehakiman  dan  kekuasaan  lainnya harus  bersikap  sepantasnya  dan  sesuai  dengan norma  terhadap  setiap  pejabat  kekuasaan kehakiman  dan  kekuasaan  lainnya  (Siti  and Daerobi  n.d.).  Etika  paralegal  dengan  teman sejawat  harus  berhubungan  baik  dan  paralegal titak  diperbolehkan  untuk  merebut  perkara  yang telah  ditangani  oleh  paralegal  lain.  Dan  yang terakhir  adalah  hubungan  paralegal  dengan Advokat  dan  OBH  paralegal  harus  membantu advokat  dalam  mengurus  dokumentasi,  serta peristiwa – peristiwa penting lainnya.
Kedudukan  paralegal  dalam  sistem  peradilan Pidana  di  Indonesia  adalah  sebagai out  of  the system , yang berarti mereka hanya sebatas dalam pemantauan,  pengawsan,  serta  membemberikan dorongan kepada  polisi,  kejaksaan,  dan pengadilan  untuk  bekerja  secara tepat  dan  sesuai dengan  prosedur.  Adapun  fungsi  paralegal adalah      untuk      memfasilitasi      pembentukan organisasi   masyarkat, mendidik dan melakukan penyadaran, melakukan analisis sosial, mendorong masyarkat  tuntutan dan dokumentasi.
Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 93
Dalam  memberikan  bantuan  hukum  bagi masyarakat  miskin  paralegal  memiliki  batasanny sendiri.  Dalam  Undang-Udang  Nomor  18  Tahun 2003 tentang Advokat, pemberian bantuan hukum dalam  persidangan  hanya  dapat  dilakukan  oleh advokat  saja,  dan  tidak  dapat  dilakukan  oleh paralegal.  Dengan  demikian Paralegal     hanya dapat   memberikan     bantuan        hukum     jika suatu      kasus diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi saja.
Upaya  Paralegal  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran Hukum  Mencegah  Kekerasan  Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jembrana
Kekerasan  terhadap  perempuan  sangat  sering terjadi disekitar kita, banyak sekali kasus – kasus kekerasan  terhadap  perenpuan  yang  diakibatkan karena  kurangnya    pengetahuan    dan    kesadaran masyarakat    akan    hukum.    Seperti    yang  telah dijabarkan di atas kekerasan terhadap perempuan juga  marak  terjadi  di  Desa  Tuwed.    Peranan paralegal    sebagai    pememberi    bantuan    hukum sangat    penting  untuk  menekan  terjadinya  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi  di Desa Tuwed.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu Erlin  Cahya  S  sebagai  Advokat  sekaligus  Ketua Posbakumadin  Bali  yang  menaungi  paralegal  di Desa  Tuwed,  menurut  beliau  salah  satu  peran paralegal  dalam  mencegah  kekerasan  terhadap perempuan  untuk  saat  ini  adalah  dengan  cara mengedukasi  masyarakat,  hal  ini  dilakukan karena  belum  adanya  payung  hukum  untuk melindungi korban  kekerasan    terhadap perempuan.  Edukasi  yang  dapat  diberikan  oleh paralegal  seperti  melakukan  penyuluhan  hukum. Penyuluhan  hukum  adalah  kegiatan  menyebar luaskan  informasi  mengenai  norma  hukum  dan peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.
Penyuluhan hukum dilakukan dengan harapan masyarakat  lebih  memahami  dan    mengetahui bahwa    kekerasan    bukanlah    suatu    hal    yang lumrah   untuk dilakukan, apalagi saat ini definisi kekerasan  yang  diketahui  masyarakat  adalah hanya  sebatan  kekerasan  fisik  saja,  padalah menurut  beberapa  literatur  kekerasan  juga  dapat berupa  serangan  secara  psikis,  seksual  dan ekonomi. Paralegal sangat berperan penting untuk melakukan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang kekerasan  terhadap  perempuan  agar  masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan  karena  bertentangan  dengan  peraturan
perundang-undangan.
Peran paralegal tidak hanya sebatas melakukan  penyuluhan  saja,  melainkan  terdapat beberpa  peran  paralegal  lainnya  yakni  sebagai berikut :
1.  Konsultasi,  adalah  suatu  dialog  yang    di dalamnya    terdapat    aktifitas  bertukar  informasi dalam  rangka  supaya  pihak  yang  berkonsultasi mengetahui  lebih  dalam  tentang  suatu  tema. Konsultasi  dapat  melibatkan  individu-individu dan komunitas dari suatu area (Mukti 1998).
2.  Mediasi,  adalah  cara  menyelesaikan sengketa  untuk    mencapai  kesepakatan  bersama dengan  didampingi  oleh  pihak  ketiga  sebagai penengah.
3.  Pemberdayaan  masyarakat,  suatau  proses untuk  menyadarkan  masyarakat  bahwa  mereka mampu  untuk    melakukan  sesuatu  dan  membuat masyarakat benar-benar mewujudkan kemampuannya itu dan meningkatkannya. 4.  Pemberi  bantuan  hukum,  dijelaskan dalam  Undang-Undang  Nomor  16
Tentang  Bantuan  Hukum  pemberi  bantuan hukum adalah lembaga atau  organisasi masyarakat  yang  memberikan  layanan  bantuan hukum.
Paralegal  dalam  memberi  bantuan  hukum dapat  berperan  sebagai  pendamping  hukum  bagi korban  yang  mengalami  masalah  hukum.  Kasus yang dapat didampingi oleh paralegal antara lain yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus perdagangan  orang,  kasus  kekerasan  terhadap anak  dan  lain  sebagainya.  Diantara  kasus  yang telah  disebutkan  di  atas  salah  satu  kasus  yang sering  dijumpai  dalam  masyarakat  dan  dapat didampingi oleh paralegal adalah kasus kekerasan terhadap  perempuan  dalam  ruang  lingkup  rumah tangga (KDRT).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  segala bentuk  perbuatan  yang  menyebabkan    perasaan yang    tidak    mengenakan    seperti    rasa    sakit, luka,    dan  sengaja  merusak  kesahatan  fisik  dan mental,  termasuk  juga  tidak  menafkahi  istri secara  lahir  maupun  batin  (Maidin  2012). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  PKDRT  kekerasan  dalam  rumah  tangga dapat dibagi menjadi empat yaitu, kekerasan fisik, kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan penelantaran  rumah  tangga.  Adapun  penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah   tangga   yaitu ketimpangan    gender,    perlindungan    hukum
Halaman 94
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana
yang   belum memadai,  dan  dominasi  nilai-nila patriarki    yang    masih    tinggi    mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi.
Selain penyebab yang telah disebutkan di atas, ada  beberapa  faktor  umum  lain yang menyebabkan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga,  yakni:  1).  Faktor  individu,  seperti pengaruh alkohol, seseorang yang sulit mengendalikan  amarahnya,  seseorang  dari keluarga  yang  ekonominya  rendah,  2).  Faktor keluarga,  kehidupan  keluarga  yang  kacau  dan tidak  harmonis,  kurangnya  hubungan  keakraban, 3).  Faktor  masyarakat,  kemiskinan,  lingkungan yang angka kriminalistasnya tinggi mempengaruhi keingan untuk melakukan kejahatan  dan  4).  Faktor  lain  yakni  tingginya budaya  patriarki  yang  beranggapan  bahwanlaki- laki  lebih  tinggi  kedudukannya  dibandingkan perempuan.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi dimana saja, seperti contoh kasus kekerasan yang terjadi  di  salah  satu  banjar  di  Desa  Tuwed, dimana  wawancara    yang    dilakukan    terhadap salah  satu  warga  yang  menjadi  korban KDRT bernama  Ni  Luh  Mayang  (nama  samaran), dengan  pelaku  Ni  Nyoman  Purusa  (nama samaran).  Dalam  kejadian  ini  Ni  Luh  Mayang menikah  dengan  Ni  Nyoman  Purusa  tanpa  di catatkan  di  Catatan    Sipil  berarti  pernikahan mereka hanya  sah  secara  adat  saja.  Pada  suatu hari  entah  kenapa  Purusa  sebagai  suami  dari Mayang  melakukan  kekersan  terhadap  istrinya yang  menurutnya  perbuatan ini  wajar dilakukan seorang laki  – laki sebagai  kepala keluarga  yang cenderung berkuasa akan keluarganya. Kekerasan yang  dimaksud  terjadi  baik  secara  fisik  seperti memukul  dan  menampar,  maupun  kekerasan secara psikis  seperti  mencaci,  membentak,    serta mengancam.    Mengingat    Mayang    merupakan seorang  yang lemah  dalam  segala  hal,  termasuk tidak bisa menbaca dan menulis, maka dari itu ia hanya  bisa  menikmati  kekerasan  yang  dilakukan oleh  suaminya.  Perbuatan  ini  telah  dilaporkan dengan  Kelian  Adat    namum  dikembalikan  dan diharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan berat hati Mayang kembali lagi  dengan  suaminya  seolah-olah  tidak  terjadi apa-apa.
Dari  kasus  yang  telah  di  jelaskan  di  atas  kita mengetahui  masih  banyak  masyarakat  yang kurang  peduli  mengenai  kekerasan  dalam  rumah tangga,  dimana  mereka  mengganggap  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  masih  berada
di ranah privasi dan tidak dapat di campur tangani oleh  pihak  manapun.  Dengan  begitu  korban kekerasan menjadi enggan melaporkan kekerasan yang  dialaminya  dikarenakan  takut  tidak dihiraukan  oleh  petugas  yang  berwenang. Kurangnya  pengetahuan    akan    hukum    adalah salah    satu    faktor    yang    mengakibatkan    hal tersebut  dapat  terjadi.  Disinilah  peran  paralegal untuk  melakukan  penyuluhan  sangat  diperlukan, dengan  harapan  masyarakat  kedepannya  sadar akan  hukum  sehingga  kasus-kasus  kekerasan terhadap  perempuan  dalam  ruang  lingkup  rumah tangga tidak terjadi lagi.
Melihat    efektif    atau    tidaknya    paralegal dalam  mencegah  kekerasan terhadap  perempuan dapat  di  kaji  melalui  teori  efektivitas. Menurut  Soerjono  Soekanto  terdapat  5  faktor yang  dapat  mempengaruhi  efektifitas  hukum yakni  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum, faktor  sarana  atau  fasilitas  hukum,  faktor masyarakat,  dan  faktor  kebudayaan (Soerjono 2007).
Dilihat dari faktor hukum itu sendiri dari sudut pandang paralegal yang menjadi dasar hukumnya  adalah  Peraturan  Mentri  Hukum  dan HAM  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Paralegal Dalam  Memberikan  Bantuan  Hukum  dapat dikatakan  sudah  sudah  relevan  dilihat  dari hukum  itu  sendiri  harus  memuat  tiga hal yakni keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan,  dengan adanya  peraturan  ini  menjadi  jembatan  utama bagi  masyarkat  miskin  dan  marginal  untuk memperjuangkan  keadilan,  peraturan  ini  juga sangat bermanfaat dan relevan dengan masyarakat saat  ini,  selanjutnyaa  dari  segi  kepastian  yang berarti kejelasan norma, dilihat dari peraturan ini di dalamnya telah memberikan substansi-subtansi norma yang tegas dan jelas.
Selanjutnya faktor penegak hukum yang dapat menentukan efektifitas peraturan, dalam perlibatan  peran  paralegal  dalam  mencegah kekerasan  terhadap  perempuan  di  Desa  Tuwed sebenarnya  permasalahannya  ada  di  aparat penegak hukum itu sendiri yakni advokat, dimana sangat  jarang sekali  bahkan  tidak ada advokat  di Desa  Tuwed  yang  mau  memberikan  bantuan hukum  secara  cuma-cuma  kepada  korban kekerasan, sehingga perannya harus dioptimalkan oleh  paralegal.  Faktor  lain  yang  menentukan efektivitas  peraturan  hukum  adalah  sarana dan fasilitas pendorong, dalam mengetahui efektivitas  paralegal  di  Desa  Tuwed.
Kendala  yang  dihadapi  menurut  pengamatan
Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 95
penulis,  dimana  penulis  mengamati  masih kurangnya paralegal yang aktif dalam menjalankan perannya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan seperti kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh paralegal kepada masyarakat  terkait  dengan  paralegal  dan kekerasan.  Selain  itu  paralegal  juga  tidak mendapat  anggaran  yang  cukup  yang  digunakan untuk anggaran transportasi dan akomodasi.
Faktor  masyarakat  juga  sangat  penting  untuk mengetahui efektivitas paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  5  responden  dari  masing- masing  perwakilan  banjar  yang  ada  di  Tuwed ternyata  hanya  1  responden  saja  yang mengetahui  tentang  paralegal.  Jika  dilihat  dari hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hanya sebagian  kecil  saja  yang  mengetahui  tentang paralegal.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  dikarenakan kurang  meratanya  penyuluhan  dan  sosialisasi tentang  paralegal  dan  kekerasan  terhadap perempuan  yang  dilakukan  kepada  masyarakat yang  mengakibatkan  minimnya  pengetahuan  dan kesadaran  masyarakat  akan  hukum.  Selanjutnya dari    segi  faktor  kebudayaan  dikatakan  tidak bermasalah  karena  dengan  adanya  paralegal sebenarnya  untuk  kebutuhan  dan  kebaikan masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi  yang telah  dilakukan  dengan  dikaitkan  teori  Soerjono Soekanto ternyata peran paralegal di Desa Tuwed dalam  mecegah  kekerasan  terhadap  perempuan belum  efektif.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan dari    belum    terpenuhinya    beberapa    faktor    di atas     yakni  faktor penegak hukum, masyarakat dan fasilitas  pendukung sehingga perlu  dicarikan solusi yang lebih lanjut.

## IV. SIMPULAN
Paralegal  adalah  seseorang  yang  paham  akan hukum baik hukum pidana maupun  perdata  yang memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarkat misikin  dibawah  pengawsan  lembaga  bantuan hukum.  Aturan  mengenai  paralegal  dalam mecegah  kekerasan  terhadap  perempuan  pada dasarnya  telah  diatur  dalam  Undang  –  Undang Bantuan  Hukum  Nomor  16  Tahun 2011 Tentang Bantuan  Hukum  dan  Peraturan    Kementrian Hukum Nomor 3   Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum,  dimana dalam  kedua  peraturan  tersebut  berisikan mengenai  pengertian  paralegal,  syarat  menjadi paralegal  serta  hak  dan  kewajiban  paralegal  dan lain  sebagainya.  Dalam  menjalankan  tugasnya
paralegal  sendiri  memiliki  kode  etik  yang dihasilkan  dengan  organisasi  profesi  yang mengikat anggotanya, dimana kode etik ini harus diterapkan  oleh  paralegal  sesuai  dengan kesepakan  dengan lembaga bantuan hukum  yang menaunginya.  Dalam  memberikan  bantuan hukum  paralegal  hanya  dapat  melakukan tugasnya di ranah non litigasi.
Efektifitas paralegal dalam mecegah kekerasan terhadap  perempuan  di  Desa  Tuwed  pada dasarnya  dapat  dikaji  dengan  mengkaitkan  teori dari  Soerjono      Soekanto,      yang      berpendapat bahwa    suatu    hukum    dapat dikatakan efektif apabila  memenuhi  5 faktor  yakni,  faktor  hukum, faktor  penegak    hukum,    faktor        sarana    dan fasilitas,    faktor    masyarakat,    dan  faktor kebudayaan.  Peran  paralegal  di  Desa  Tuwed dapat  dikatakan  tidak  efektif  dikarenakan kurangnya  pengetahuan  masyarkat  tentang paralegal  serta      kurangnya      pengetahuan masyarkat   terkait   dengan   kekerasan terhadap perempuan, serta terkendala dalam faktor fasilitas pendukung.
Untuk hal teresebut dapat diberikan saran bagi pemerintah diharapkan menggencarkan sosialisasi  dan  penyuluhan-penyuluhan  tentang paralegal  di  Desa  Tuwed.Bagi  masyarakat  agar tidak  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  seperti melencehkan,      melaukan      kekerasan      secara fisik      serta      melakukan  kekerasan  secara psikologis  seperti  berkata  kasar  terhadap perempuan.  Bagi  paralegal  Desa  Tuwed sebaiknya  harus  aktif  dalam  menjalankan tugasnya  dengan  melakukan  penyuluhan  – penyuluhan  kepada  masyarakat.  setempat  terkait dengan  kekerasan  terhadap  perempuan,  agar kedepannya kausus kekerasan terhadap perempuan tidak tejadi lagi di Desa Tuwed.

## DAFTAR BACAAN
G,  N.  A.  H.  (2005). V alerie  Militer  dan  Jane  Covay Pedoman Perencanaan, Tindakan dan Refleksi . Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
Hendra,  W.  F.  (2011). Bantuan  Hukum  Indonesia . Jakarta: Bantuan Hukum Indonesia.
Maidin,  G.  (2012). Perlindungan  Hukum  terhadap Anak  dan  Perempuan .  Bandung:  Refika Aditama.
Marzuki,  P.  M.  (2011). Penelitian  Hukum .  Jakarta: Prenada Kencana Media.
Mukti,  A.  (1998). Praktek  Perkara  Perdata  pada Pengadilan  Agama .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar. Siti,  A.,  &  Daerobi,  M.  (n.d.). Paralegal  adalah
Halaman 96 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana
Pemberi Bantuan Hukum . Jakarta: ILRC. Soerjono,  S.  (2007). Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sunggono, B., & Harianto, A. (2001). Bantuan Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia .  Bandung:  Mandar
Maju. Warjiyati,  S.  (2017).  Pemberdayaan  Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan  Korban  Kekerasan  Perempuan dan  Anak. DIMA S , 17 (2).  Retrieved  from https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ dimas/article/view/2425/1575
Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License